## ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Oleh: Muhammad Faishal Haq, M.Pd.I faishalhaq9@gmail.com

## Abstrak
Sistem pendidikan di Indonesia secara nasional mempunyai standar dalam pengelolaannya. Secara umum standar pengelolaan pendidikan dibuat untuk menseragamkan kualitas manajemen di sekolah/madrasah. Namun secara khusus perlu untuk dianalisis pada masing-masing poin guna pengembangan kualitas pelayanan pendidikan pada sekolah/madrasah yang melaksanakannya. Analisis tersebut haruslah mampu menunjang lebih maju untuk pengembangan lembaga pendidikan menjadi lebih profesional dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

## A. Pendahuluan
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara  (UU  Sisdiknas). 1 Menurut  UNESCO  pendidikan  itu  sekarang adalah untuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat yang masih  belum  ada.  Konsep  sistem  pendidikan  mungkin  saja  berubah sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  pengalihan  nilai-nilai kebudayaan ( transfer of culture value ). Konsep pendidikan saat ini tidak dapat  dilepaskan  dari  pendidikan  yang  harus  sesuai  dengan  tuntutan kebutuhan pendidikan masa lalu, sekarang, dan masa datang. 2
Dari beberapa definisi pendidikan di atas, pada dasarnya pengertian pendidikan  yang  dikemukakan  memiliki  kesamaan  yaitu  usaha  sadar, terencana,  sistematis,  berlangsung  terus-menerus,  dan  menuju kedewasaan.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  merupakan prasyarat  mutlak  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan.  Salah  satu wahana untuk  meningkatkan  kualitas SDM  tersebut  adalah  pendidikan, sehingga  kualitas  pendidikan  harus  senantiasa  ditingkatkan.  Sebagai
1 Anggun Goen, Standar Pengelolaan Pendidikan,
(http://goenable.wordpress.com/, diakses tanggal 10 Maret 2017)
2 Anggun Goen, Standar
faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas SDM  ditingkatkan  melalui  berbagai  program  pendidikan  yang dilaksanakan  secara  sistematis  dan  terarah  berdasarkan  kepentingan yang  mengacu  pada  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (Imtak).
Pendidikan  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa ( Nation Character Building ). Masyarakat yang cerdas  akan  memberi  nuansa  kehidupan  yang  cerdas  pula,  dan  secara progresif  akan  membentuk  kemandirian.  Masyarakat  bangsa  yang demikian  merupakan  investasi  besar  untuk  berjuang  ke  luar  dari  krisis dan menghadapi dunia global. 3
Terkait  dengan  standar  yang  bersifat  nasional,  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan  dalam  pengembangan  pendidikan  yang  meliputi  kurikulum, proses,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan  dan pembiayaan pendidikan. Dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga  kependidikan,  sarana-prasarana,  pengelolaan,  pembiayaan,  dan penilaian  pendidikan.  Dengan  diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan  untuk  memenuhi  kedelapan  aspek  standar  yang  telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN).  Untuk  memudahkan  bagi  sekolah  maupun  masyarakat  pada umumnya  dalam  memahami  bagaimana  wujud  sekolah  yang  telah memenuhi  SNP  diperlukan  contoh  nyata,  berupa  keberadaan  Sekolah Standar  Nasional. 4 Sebagaimana  juga  telah  ditetapkan  dalam  UUSPN Nomor  20  Tahun  2003  dan  PP  Nomor  19  Tahun  2005,  dan  lebih dijabarkan  dalam  Permendiknas  Nomor  19  Tahun  2007  bahwa  “setiap satuan  pendidikan  wajib  memenuhi  standar  pengelolaan  pendidikan yang berlaku secara nasional”.
3 E.  Mulyasa, Manajemen  Berbasis  Sekolah, (Bandung:  Remaja  Rosdakarya, cet. II, 2007), hlm. 03 4 Rieny Susilowati, Standar Pengelolaan Pendidikan, (http://rienysusilowati.blogspot.com/, diakses tanggal 10 Maret 2017)

## B. Definisi Pengelolaan Pendidikan
Pengelolaan  diartikan  sebagai  suatu  rangkaian  pekerjaan  atau usaha  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  untuk  melakukan serangkaian  kerja  dalam  mencapai  tujan  tertentu.  Definisi  pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan. Hal ini disebabkan karena para  ahli  meninjau  pengertian  dari  sudut  pandang  yang  berbeda-beda. Ada  yang  meninjau  pengelolaan  dari  segi  fungsi,  benda,  kelembagaan dan  yang  meninjau  pengelolaan  sebagai  suatu  kesatuan.  Namun  jika dipelajari  pada  prinsipnya  definisi-definisi  tersebut  mengandung pengertian dan tujuan yang sama.
Menurut Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. 5 Menurut  Harsoyo,  pengelolaan  adalah  suatu  istilah  yang berasal  dari  kata  “kelola”  mengandung  arti  serangkaian  usaha  yang bertujuan  untuk  menggali  dan  memanfaatkan  segala  potensi  yang dimiliki  secara  efektif  dan  efisien  guna  mencapai  tujuan  tertentu  yang telah direncanakan sebelumnya. 6
Dari  uraian  diatas  dapatlah  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  pengelolaan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  berintikan perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasan  yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara  efektif  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditentukan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen  sama  artinya  dengan  administrasi.  Dapat  diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah adiministrasi dalam bidang pendidikan.
Standar  pengelolaan  adalah  standar  nasional  pendidikan  yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi, atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pendidikan.  Pengelolaan  satuan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab kepala satuan pendidikan.
C. Fungsi Pengelolaan Pendidikan
5 Anggun Goen, Standar
6 ibid
Fungsi  dari  pengelolaan  pendidikan  mengikuti  pada  fungsi-fungsi manajemen/administrasi  pada  umumnya,  yaitu  meliputi  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. 7
1. Perencanaan ( Planning )
Perencanaan  adalah  penentuan  serangkaian  tindakan  untuk mencapai  suatu  hasil  yang  diinginkan.  Pembatasan  yang  terakhir merumuskan  perencanaan  merupakan  penetapan  pada  tindakan apa  yang  harus  dilakukan?  Apakah  sebab  tindakan  itu  harus dikerjakan?  Dimanakah  tindakan  itu  harus  dikerjakan?  Kapankah tindakan  itu  harus  dikerjakan?  Siapakah  yang  akan  mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?
2. Pengorganisasian ( Organizing )
Oganisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam cara  yang  terstruktur  untuk  mencapai  sasaran  spesifik  atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin,  pekerjaan  pemimpin  meliputi  beberapa  kegiatan  yaitu mengambil  keputusan,  mengadakan  komunikasi  agar  ada  saling pengertian  antara  atasan  dan  bawahan,  memberi  semangat, inspirasi  dan  dorongan  kepada  bawahan  agar  supaya  mereka melaksanakan apa yang diperintahkan.
3. Pengarahan ( Directing )
Pengarahan  adalah  fungsi  pengelolaan  yang  berhubungan dengan  usaha  memberi  bimbingan,  saran,  perintah-perintah  atau instruksi  kepada  bawahan  dalam  melaksanakan  tugas  masing- masing,  agar  tugas  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar- benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
4. Pengawasan ( Controlling )
Pengawasan  adalah  fungsi  pengelolaan  yang  berhubungan dengan  usaha  pemantauan  kinerja  agar  supaya  kinerja  tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat.
5. Pengembangan Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak  ukur  keberhasilan  suatu  pengelolaan,  dengan  adanya pengembangan  pengelolaan  akan  berjalan  sesuai  dan  melebihi target yang akan diperoleh.
7 Anggun Goen, Standar
Tanpa suatu program yang baik sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  harus  disusun  guna  memenuhi tuntutan,  kebutuhan,  harapan  dan  penentuan  arah  kebijakan  sekolah dalam  mencapai  tujuan  pendidikan.  Pengelolaan  kerja  sekolah merupakan  penjabaran  tugas  dan  pelaksanaan  kebijakan  Depdiknas yang di sesuaikan dengan kondisi obyektif. Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan  mengacu  pada  pengelolaan  yang  ada  sehingga  proses  dan pelaksanaan aktifitas di sekolah lebih terukur, terpantau dan terkendali.
Pengelolaan  pendidikan  berfungsi  sebagai  acuan  bagi  sekolah dalam  mengukur,  mengevaluasi  dan  merevisi  kegiatan-kegiatan  yang dianggap  perlu.  Selain  itu  pengelolaan  pendidikan  bertujuan  sebagai upaya  sekolah  dalam  mendukung  dan  menjabarkan  wajib  belajar  9 tahun.
D. Isu-isu Dalam Pengelolaan Pendidikan
Permasalahan  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia  cukup kompleks.  Hal  tersebut  dipicu  karena  adanya  pihak-pihak  yang berkepentingan  tidak  profesional  dalam  mengelola  pendidikan  yang seharusnya dilakukan. Permasalahan tersebut mulai dari segi tantangan global sampai permasalahan dalam negeri sendiri. Tantangan global saat ini  menuntut  semua  kalangan  untuk  selalu  mengikuti  perkembangan IPTEK  yang  meningkat  sangat  pesat.  Sehingga  untuk  mengimbangi permasalahan  tersebut,  dalam  mengelola  pendidikan  seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini.
Selain  permasalahan  global,  permasalahan  dalam  negeri  sendiri juga  tidak  kalah  pentingnya  guna  mengatasi  masalah  dalam  dunia pendidikan.  Permasalahan  tersebut  seperti,  krisis  multidimensi, mengabaikan  relevansi  pendidikan  dengan  perkembangan  zaman  dan kualitas  pendidikan,  pendidikan  terlalu  berorientasi  pada input (masukan) dan pola pembangunan yang dilakukan terpatok pada saran- sarana  fisik,  kurangnya  pemerataan  akses  untuk  memperoleh pendidikan, rendahnya mutu dan kualitas pendidikan.
Menurut  Nanang  Fattah,  terdapat  empat  permasalahan  pokok dalam  pendidikan  di  Indonesia,  yakni  mutu  pendidikan,  perluasan  dan pemerataan  layanan  pendidikan  bermutu,  relevansi,  efektivitas  dan efisiensi. 8
8 Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2013), hlm. 30

## E. Kerangka  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  (Permendiknas  no.  19  th.
2007)
Sebelum  menuju  kepada  pemaparan  standar  pengelolaan pendidikan,  penting  untuk  diketahui  bahwa  dalam  pembahasan  kali  ini adalah difokuskan kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan undang-undang. Adapun terkait dalam Permendikbud no. 17 th. 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak masuk  dalam  pembahasan  kali  ini.  Karena  pada  peraturan  tersebut mecakup seluruh jenjang lembaga pendidikan baik formal maupun non- formal.  Sehingga  pembahasannya  meluas  dan  tidak  terfokus  kepada pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Adapun pemaparan analisis terkait dengan Permendiknas no. 19 th. 2007 adalah sebagai berikut. 9
1. Perencanaan Program
Perencanaan program dalam pengelolaan pendidikan meliputi:
Pembuatan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja.
a. Visi Sekolah/Madrasah:
Visi  merupakan  gambaran  tentang  masa  depan  ( future )  yang realistik  dan  ingin  diwujudkan  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Visi adalah  pernyataan  yang  diucapkan  atau  ditulis  hari  ini,  yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan  datang. 10 Sedangkan  menurut  Morrisey,  visi  adalah representasi  dari  apa  yang  diyakini  sebagai  bentuk  organisasi  di masa  depan  dalam  pandangan  pelanggan,  karyawan,  pemilik,  dan stakeholder lainnya. 11
Dapat  disimpulkan  bahwa  visi  merupakan  cita-cita  lembaga yang  dapat  direalisasikan  dalam  kurun  waktu  tertentu,  dan tentunya cita-cita tersebut merupakan keinginan yang realistis dan rasional, serta memungkinkan lembaga tersebut untuk
mencapainya.  Bagi  sekolah  visi  adalah  imajinasi  moral  yang menggambarkan  profil  sekolah  yang  diinginkan  di  masa  datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan  yang  diyakini  akan  terjadi  di  masa  datang.  Dalam
9 Permendiknas  no.  19  tahun  2007, Standar  Pengelolaan  Pendidikan  Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah , (Jakarta: BSNP, 2007) 10 Anggun Goen, Standar 11 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 3, 2013), hlm. 23
menentukan  visi  tersebut,  sekolah  harus  memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan.
Visi  sekolah  menurut  Permendiknas  No  19  Tahun  2007  harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Dijadikan  sebagai  cita-cita  bersama  warga  sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.
2) Mampu  memberikan  inspirasi,  motivasi,  dan  kekuatan  pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan.
3) Dirumuskan  berdasar  masukan  dari  berbagai  warga sekolah/madrasah  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan, selaras  dengan  visi  institusi  di  atasnya  serta  visi  pendidikan nasional.
4) Diputuskan  oleh  rapat  dewan  pendidik  yang  dipimpin  oleh kepala  sekolah/madrasah  dengan  memperhatikan  masukan komite sekolah/madrasah.
5) Disosialisasikan  kepada warga sekolah/madrasah  dan  segenap pihak yang berkepentingan.
6) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
b. Misi Sekolah/Madrasah Misi  adalah  pernyataan  mengenai  hal-hal  yang  harus  dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. 12
Pernyataan  misi  mencerminkan  tentang  penjelasan  produk  atau pelayanan yang ditawarkan.
Misi  merupakan  tindakan  atau  upaya  untuk  mewujudkan  visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban,  dan  rancangan  tindakan  yang  dijadikan  arahan  untuk mewujudkan  visi.  Dengan  kata  lain,  misi  adalah  bentuk  layanan untuk  memenuhi  tuntutan  yang  dituangkan  dalam  visi  dengan berbagai indikatornya.
Misi  sekolah  menurut  Permendiknas No.  19 tahun  2007  harus memenuhi kriteria :
1) Memberikan  arah  dalam  mewujudkan  visi  sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2) Merupakan  tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  kurun  waktu tertentu.
12 Anggun Goen, Standar
3) Menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah.
4) Menekankan  pada  kualitas  layanan  peserta  didik  dan  mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah/madrasah.
5) Memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah/madrasah.
6) Memberikan  keluwesan  dan  ruang  gerak  pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat.
7) Dirumuskan  berdasarkan  masukan  dari  segenap  pihak  yang berkepentingan  termasuk  komite  sekolah/madrasah  dan diputuskan  oleh  rapat  dewan  pendidik  yang  dipimpin  oleh kepala sekolah/madrasah.
8) Disosialisasikan  kepada warga  sekolah/madrasah  dan  segenap pihak yang berkepentingan.
9) Ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
c. Tujuan Sekolah/Madrasah Tujuan  menggambarkan  arahan  yang  jelas  bagi  sekolah.
Perumusan  tujuan  akan  strategi/perlakuan,  arah  kebijakan  dan program  suatu  sekolah.  Oleh  karena  itu  perumusan  tujuan  harus memberikan ukuran lebih spesifik dan akuntabel.
Perumusan  tujuan  menurut  Permendiknas No.  19 Tahun  2007 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Menggambarkan  tingkat  kualitas  yang  perlu  dicapai  dalam jangka menengah (empat tahunan).
2) Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3) Mengacu  pada  standar  kompetensi  lulusan  yang  sudah ditetapkan oleh sekolah/madrasah dan pemerintah.
4) Mengakomodasi  masukan  dari  berbagai  pihak  yang berkepentingan  termasuk  komite  sekolah/madrasah  dan diputuskan  oleh  rapat  dewan  pendidik  yang  dipimpin  oleh kepala sekolah/madrasah.
5) Disosialisasikan  kepada warga  sekolah/madrasah  dan  segenap pihak yang berkepentingan.
d. Rencana Kerja Sekolah/Madrasah Program  merupakan  implementasi  dari  visi,  misi  dan  tujuan.
Program  yang  dimaksudkan  dalam  makalah  ini  adalah  program operasional.  Program  operasional  didefinisikan  sebagai  kumpulan kegiatan  yang  dihimpun  dalam  satu  kelompok  yang  sama  secara sendiri-sndiri  atau  bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan  dan
sasaran. 13 Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun  dalam  rangka  kerja  sama  dengan  masyarakat  atau  yang merupakan  partisipasi aktif masyarakat  guna  mencapai  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan.
Perumusan  program  kerja  sekolah  berdasarkan  atas perumusan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  strategi  dan  kebijakan  yang telah  ditetapkan.  Dalam  merumuskan  program  kerja  sekolah,  ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1) Sekolah/Madrasah membuat:
a) Rencana  kerja  jangka  menengah  yang  menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang  berkaitan  dengan  mutu  lulusan  yang  ingin  dicapai dan  perbaikan  komponen  yang  mendukung  peningkatan mutu lulusan.
b) Rencana  kerja  tahunan  yang  dinyatakan  dalam  Rencana
Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah/Madrasah  (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.
2) Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah:
a) Disetujui  rapat  dewan  pendidik  setelah  memperhatikan pertimbangan  dari  komite  sekolah/madrasah  dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.  Pada  sekolah/madrasah  swasta  rencana kerja  ini  disahkan  berlakunya  oleh  penyelenggara sekolah/madrasah.
b) Dituangkan  dalam  dokumen  yang  mudah  dibaca  oleh pihak-pihak yang terkait.
3) Rencana  kerja  empat  tahun  dan  tahunan  disesuaikan  dengan persetujuan  rapat  dewan  pendidik  dan  pertimbangan  komite sekolah/madrasah.
4) Rencana  kerja  tahunan  dijadikan  dasar  pengelolaan sekolah/madrasah  yang  ditunjukkan  dengan  kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
5) Rencana  kerja  tahunan  memuat  ketentuan  yang  jelas mengenai:
a) Kesiswaan;
b) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
13 Anggun Goen, Standar
c) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
d) Sarana dan prasarana;
e) Keuangan dan pembiayaan;
f) Budaya dan lingkungan sekolah;
g) Peranserta masyarakat dan kemitraan;
h) Rencana-rencana  kerja  lain  yang  mengarah  kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
2. Pelaksanan Rencana Kerja
Pelaksanaan  Rencana  Kerja  Sekolah/Madrasah  meliputi seluruh  bidang  pelaksanaan  operasional  sekolah,  meliputi: pedoman sekolah/ madrasah, struktur organisasi sekolah/madrasah,  pelaksanaan  kegiatan  sekolah/madrasah, bidang  kesiswaan,  bidang  kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran, bidang  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  bidang  sarana  dan prasarana,  bidang  keuangan  dan  pembiayaan,  budaya  dan lingkungan  sekitar,  serta  peranserta  masyarakat  dan  kemitraan sekolah. Seluruh bidang tersebut diselenggarakan dan dikelola oleh satuan  pendidikan  yang  dibentuk  dalam  struktur  organisasi sekolah/madrasah.  Struktur  organisasi  sekolah  terdiri  dari  semua pimpinan,  pendidik,  dan  tenaga  kependidikan  yang  mempunyai uraian  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  tentang keseluruhan penyelenggaraan dan administrasi sekolah.
Pelaksanaan  rencana  kerja/kegiatan  sekolah  dilaksanakan berdasarkan  rencana  kerja  tahunan  oleh  penanggungjawab kegiatan. Berikut ini beberapa contoh terkait pelaksanaan kegiatan sekolah  yang  dilaksanakan  berdasarkan  bidang  garapannya, misalnya:
a. Bidang Kesiswaan
Menetapkan  petunjuk  pelaksanaan  operasional  mengenai proses penerimaan peserta didik.
1) Memberikan layanan konseling kepada peserta didik.
2) Melaksanakan  kegiatan  ekstra  dan  nonkurikuler  untuk  para peserta didik.
3) Melakukan pembinaan prestasi unggulan.
4) Melakukan pelacakan terhadap alumni.
b. Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
1) Menyusun  kurikulum  dan  jadwal  berdasarkan  kalender pendidikan.
2) Menyusun  dan  mengembangkan  program  pembelajaran berdasarkan  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  yang ditetapkan.
3) Menyusun program penilaian hasil belajar peserta didik.
4) Menyusun dan menetapkan peraturan akademik.
c. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1) Menyusun  program  pendayagunaan  pendidik  dan  tenaga kependidikan.
2) Mengangkat  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  tambahan yang  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  yang  telah ditetapkan oleh penyelenggara sekolah.
d. Bidang Sarana dan Prasarana
1) Menetapkan  kebijakan  program  secara  tertulis  mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
2) Merencanakan,  mengadakan,  memelihara  sarana  dan prasarana yang ada di sekolah.
3) Menyusun  skala  prioritas  pengembangan  fasilitas  pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum.
e. Bidang Keuangan dan Pembiayaan
1) Menyusun  pedoman  pengelolaan  biaya  investasi  dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan.
f. Bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah
1) Menciptakan  suasana,  iklim,  dan  lingkungan  pendidikan  yang kondusif  untuk  pembelajaran  yang  efisien  dalam  prosedur pelaksanaan.
2) Menetapkan pedoman tata tertib/peraturan sekolah.
3) Menetapkan kode etik warga sekolah.
g. Bidang Humas/Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah Sekolah  menjalin  kemitraan  dan  kerja  sama  dengan masyarakat  dan  lembaga  lain  untuk  mendukung  program pelaksanaan  kegiatan  sekolah  dalam  rangka  pengelolaan pendidikan.
3. Pengawasan dan Evaluasi
Pengawasan  dapat  diartikan  sebagai  proses  kegiatan monitoring  untuk  meyakinkan  bahwa  semua  kegiatan  organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan  untuk  mengoreksi  dan  memperbaiki  bila  ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. 14
14 Anggun Goen, Standar
Sekolah  harus  objektif,  bertanggungjawab  dan  berkelanjutan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi,  evaluasi,  pelaporan  dan  tindak  lanjut  hasil  pengawasan. Pemantauan  dilakukan  oleh  komite  sekolah,  sedangkan  supervise dilakukan  secara  teratur  dilakukan  oleh  kepala  sekolah.  Guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya dalam waktu yang sudah ditetapkan bersama kepada kepala sekolah.
Setiap  pihak  yang  menerima  laporan  hasil  pengawasan  harus menindaklanjuti setiap laporan yang diterimanya dan menggunakan hasil  pemantauan  atau  pengawasan  tersebut  untuk  memperbaiki kinerja sekolah dan sebagai sarana pendidikan.
a. Program Evaluasi Jenis-Jenis Evaluasi:
1) Evaluasi  diri  adalah  evaluasi  yang  dilakukan  pihak  sekolah untuk  menilai  kinerja  sekolah  itu  sendiri.  Pihak  sekolah menetapkan  prioritas  indikator  untuk  mengukur,  menilai kinerja  dan  melakukan  perbaikan  dalam  rangka  pelaksaaan Standar  Nasional  Pendidikan.  Evaluasi  diri  atau  evaluasi sekolah  dilakukan  secara  periodik  berdasarkan  pada  data  dan informasi yang sahih
2) Evaluasi  dan  pengembangan  kurikulum  adalah  proses  yang dilakukan  secara  komprehensif  dan  fleksibel  agar  bisa menghadapi  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang mutakhir  dan  bersifat  menyeluruh  yang  artinya  melibatkan semua pihak.
3) Evaluasi  pendayagunaan  pendidik  dan  tenaga  pendidik meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan  beban  kerja  dan  kinerja  pendidik  dan  tenaga kependidikan  dalam  pelaksaan  tugas.  Evaluasi  harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan perubahan peserta didik
b. Akreditasi  sekolah  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  atau  lembaga  yang  berwenang  untuk menentukan  tingkat  kelayakan  suatu  sekolah/madrasah berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan,  sebagai  bentuk akuntabilitas  publik  yang  dilakukan  secara  obyektif,  adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional
Pendidikan.
4. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah
Secara umum kepemiminan dapat dirumuskan sebagai berikut. “Kepemimpinan  berarti  kemauan  dan  kesiapan  yang  dimiliki  oleh seseorang  untuk  dapat  mempengaruhi,  mendorong,  mengajak, menuntun,  menggerakan,  mengarahkan  dan  kalau  perlu  memaksa orang  atau  kelompok  agar  menerima  pengaruh  tersebut  dan selanjutnya  berbuat  sesuatu  yang  dapat  membantu  tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 15
a. Fungsi Pemimpin
Fungsi  utama  pemimpin  pendidikan  adalah  kelompok  untuk belajar memutuskan dan bekerja, antara lain:
1) Pemimpin  membantu  terciptanya  suasana  persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan.
2) Pemimpin  membantu  kelompok  untuk  menorganisir  diri  yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan.
3) Pemimpin  membantu  kelompok  dalam  menetapkan  prosedur kerja,  yaitu  membantu  kelompok  dalam  menganalisis  situasi untuk kemudian mentapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif.
4) Pemimpin  bertanggungjawab  dalam  mengambil  keputusan bersama  dengan  kelompok.  Pemimpin  memberi  kesempatan kepada  kelompok  untuk  belajar  dari  pengalaman.  Pemimpin mempunyai  tanggung  jawab  untuk  melatih  kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif.
b. Tugas dan Kewajiban Pemimpin sekolah/madrasah :
1) Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu yang akan dicapai.
2) Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai.
3) Menganalisis  tantangan,  peluang,  kekuatan  dan  kelemahan sekolah dan madrasah.
4) Membuat  rencana  kerja  strategis  dan  rencan  kerja  tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu.
5) Bertanggungjawab  dalam  membuat  keputusan  anggaran sekolah dan madrasah.
6) Melibatkan  guru,  komite  sekolah  dalam  pengambilan keputusan  penting  sekolah/madrasah.  Dalam  hal  ini sekolah/madrasah  swasta,  pengambilan  keputusan  tersebut harus melibatkan penyelenggara sekolah dan madrasah.
15 Anggun Goen, Standar
7) Berkomunikasi  untuk  menciptakan  dukungan  intensif  dari orang tua peserta didikdan masyarakat.
8) Menjaga  dan  meningkatkan  motivasi  kerja  pendidikan  dan tenaga kependidikan  dengan  menggunakan  sistem  pemberian penghargaan  atas  prestasi  dan  sanksi  atas  pelanggaran peraturan dan kode etik.
9) Menciptakan  lingkungan  pembelajaran  yang  efektif  bagi peserta didik.
10) Bertanggungjawab  atas  perencanaan  partisifatif  mengenai pelaksanaan kurikulum.
5. Sistem Informasi Manajemen Dalam  hal  pengelolaan  sistem  informasi  ini,  semua  warga sekolah/madrasah  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sama  dengan melalui  intruksi  dari  kepala  sekolah/madrasah.  Beberapa  hal  yang terkait dengan sistem informasi ini adalah sebagai berikut.
a. Pengelolaan sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung  administrasi  pendidikan  yang  efektif,  efisien,  dan akuntabel.
b. Menyediakan  fasilitas  informasi  yang  efisien,  efektif,  dan mudah untuk diakses.
c. Menugaskan  seorang  guru  atau  tenaga  kependidikan  untuk melayani  permintaan  informasi  maupun  pemberian  informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan  sekolah/madrasah  baik  secara  lisan  maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan.
d. Melaporkan  data  informasi  sekolah/madrasah  yang  telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
e. Komunikasi  antar  warga  sekolah/madrasah  di  lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

## F. Kesimpulan
Dari  beberapa  penjelasan  yang  telah  diulas,  maka  dapatlah  ditarik dalam beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut.
1. Pengelolaan  pendidikan  merupakan  usaha  terencana  dalam mengelola  seluruh  sumber  daya  pendidikan  oleh  beberapa  orang dalam  satu  sistem  pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan baik secara makro  atau  mikro.  Pengelolaan  pendidikan  merupakan hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan.
2. Dalam pengelolaan pendidikan terdapat empat fungsi, yang meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  pengawasan,  dan pengembangan.
3. Isu-isu  dalam pengelolaan  pendidikan  secara  umum  terdapat  empat permasalahan  pokok  dalam  pendidikan  di  Indonesia,  yakni  mutu pendidikan,  perluasan  dan  pemerataan  layanan  pendidikan bermutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi
4. Menurut  Permendiknas no.19 tahun  2007  ada  enam  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  pengelolaan  pendidikan  yang  dilaksanakan  di satuan pendidikan dasar dan menengah. Enam hal tersebut yaitu : Perencanaan  Program,  Pelaksanaan  Program,  Pengawasan  dan Evaluasi  Program,  Kepemimpinan  Sekolah,  Sistem  Informasi Manajemen, dan Penilaian Khusus. Badan yang berhak menilai dan memantau  standar  pengelolaan  ini  adalah  Badan  Standarisasi Nasioanl Pendidikan (BSNP).
Implementasi  dari  permendiknas  ini  tentunya  memerlukan pengawasan serta pembinaan yang efektif dari berbagai pihak. Sehingga cita-cita  standarisasi  pengelolaan  pendidkan  di  Indonesia  bisa  tercapai. Saat  ini  standardisasi  yang  diharapkan  baru  sekedar  harapan,  pada kenyataannya  memang  belum  semua  lembaga  bisa  melaksanakan peraturan ini secara baik dan benar.  Oleh karena itu perlu pengawasan dan penbinaan dari berbagai pihak.
Solusi  dari  pemerataan  standarisasi  ini  bisa  melalui  intensnya pembinaan  dari pemerintah  dan  juga pihak-pihak  yang  peduli  terhadap kemajuan  pendidikan  Indonesia.  Keikutsertaan  para  ahli  dalam  bidang administrasi  dan  manajemen  pendidikan  bisa  menjadi  salah  satu  solusi yang  bisa  ditempuh  untuk  kemajuan  pengeloaan  pendidikan,  karena pada dasarnya keilmuan administrasi/manajemen pendidikan mempelajari pengelolaan pendidikan baik secara makro maupun mikro.

## Daftar Rujukan
- E.  Mulyasa. Manajemen  Berbasis  Sekolah. (Bandung:  Remaja Rosdakarya, cet. 11, 2007)
- _________. Manajemen  dan  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah. (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 3, 2013)
- Fattah,  Nanang. Analisis  Kebijakan  Pendidikan. (Bandung:  Rosdakarya,
2013)
- Goen, Anggun. Standar Pengelolaan Pendidikan. (http://goenable.wordpress.com/, diakses tanggal 10 Maret 2017)
- Ornstein,  Allan  c.  and  Francis  P.  Hunkins. Curriculum,  Foundations, Principles, and Issues . (Boston: Allyn and Bacon. 1988)
- Permendiknas no. 19 tahun 2007. Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah . (Jakarta: BSNP, 2007)
- Sukmadinata,  Nana  Syaodih. Pengembangan  Kurikulum  Teori  dan Praktek . (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001)
- Susilowati, Rieny. Standar Pengelolaan Pendidikan.
(http://rienysusilowati.blogspot.com/, diakses tanggal 10 Maret 2017)