Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan | 239 Volume 04 Nomor 02 Februari 2020 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi. v4i2.1905
Efektivitas Program Poros Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Nunukan Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Dan Tenaga Kerja Wanita Pada Tahun 2018

## Nico Abdi Priohutomo
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nicoabdi98@yahoo.com

## Muhammad Eko Atmojo
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unniversitas Muhammadiyah Yogyakarta atmojoeko91@gmail.com

## Abstract
In carrying out service activities it cannot be separated from human  life, because services are  needed  in  various  aspects  of  life,  the  Government  has  an  important  role  to  provide excellent public services for all residents in accordance with the Law. The emergence of the axis  program  at  BP3TKI  aims  to  facilitate  prospective  migrant  workers  in  handling documents  before  departure  so  that  when  working  abroad  they  are  not  affected  by document problems, because so far there are still many illegal migrant workers who depart through  Nunukan  without  completing  documentation  such  as  KTP,  KK  and  letters  other important.  The  pivot  program  implemented  in  2018  has  been  running  well  and  has  been said  to  be  effective  despite  the  constraints  coming  from  the  grid  and  power  outages.  The success of the program has been well implemented so that the labor migrants were helped in  arranging  the  departure  documents.  This  method  uses  qualitative  which  has  natural characteristics as a  source of data which is a  direct manifestation  of  a social phenomenon within  the  community.  Data  collection  techniques  in  this  study  were  in  the  form  of interviews  and  documentation,  the  authors  conducted  interviews  with  the  Head  of  the Manpower and Transmigration Office, the Head of BP3TKI, the Head of the Penitentiary and Program  and  Indonesian  Workers  section  who  administered  the  pivot  program  as  well  as data through data documents through documents.

## Keywords: Poros Program, Public Services, Migrant Workers, and Indonesian Workers

## Abstrak
Dalam  melakukan  kegiatan  pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidpuan  manusia, karena pelayanan sangat dibutuhkan di berbagai aspek kehidupan, Pemerintah mempunyai peranan  yang  penting  untuk  menyediakan  layanan  publik  yang  prima  bagi  semua penduduknya  sesuai  dengan  Undang-Undang.  Munculnya  program  poros  di  BP3TKI  ini
bertujuan  untuk  memudahkan  para  calon  TKI  dalam  mengurus  dokumen  sebelum keberangkatan  sehingga  ketika  bekerja  diluar  negeri  mereka  tidak  terkena  masalah dokumen,  karena  selama  ini  masih  banyak  buruh  migran  yang  illegal  yang  berangkat melalui Nunukan tanpa melengkapi dokumentasi seperti KTP, KK dan surat penting lainnya. Program  poros  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2018  ini  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sudah  dikatakan  efektif  meskipun  mengalami  kendala-kendala  yang  berasal  dari  jaringan dan pemadaman listrik. Keberhasilan program sudah terlaksana dengan baik sehingga para TKI terbantu dalam mengurus dokumen keberangkatan. Metode ini menggunakan kualitatif yang  memiliki  karekteristik  alami  sebagai  sumber  data  yang  langsung  perwujudan  dari sebuah  gejala  sosial  yang  berada  di  dalam  masyarakat.  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  adalah  berupa  wawancara  dan  dokumentasi,  yaitu  penulis  melakukan wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Trasmigrasi,  Kepala  Balai  BP3TKI, Kepala  seksi  Permasyarakatan  dan  Program  dan  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  mengurus program poros tersebut serta data melalui dokumen data melalui dokumen.

## Kata  Kunci:  Program  Poros,  Pelayanan  Publik,  Buruh  Migran,  dan  Tenaga  Kerja Indonesia

## I. Pendahuluan
Sebagai imbas dari terlaksanakannya Otonomi Daerah terlebih sudah di terapkannya Undang-Undang  Nomor  32  Thun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  dimana  Pemerintah Daerah  diberikan  kewenangan  sepenuh  nya  oleh  Pemerintah  pusat  untuk  mengatur Pemerintah  Daerahnya  sendiri,  termasuk  didalam  nya  adalah  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  di  daerahnya.  Fungsi  dari  peleyanan  juga  sudah  di  serahkan  dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah.  Tuntutan  ini  semakin  berkembang  karena kesadaran warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk dilayanain dan kewajiban pemerintah daerah itu memberikan pelayanan yang terbaik.
Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah.  Tuntutan  ini  semakin  berkembang  karena kesadaran warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk dilayanain dan kewajiban pemerintah daerah itu memberikan pelayanan yang terbaik.
Pelayanan  masyarakat  bisa  dikatakan  efektif  apabila  sesuai  dengan  tujuan  dan sasaran dalam pelaksaan pelayanan publik yakni kepuasaan masyarakat sebagaimana telah disebutkan  di  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2000  tentang Program  Pembangunan  Nasional  (PROPENAS).  Tuntutan  efektivitas  dalam  memberikan pelayanan menjadi begitu penting untuk diterapkan sesuai denga dimensi pelayanan yang begitu  sederhana,  jelas  dan  pasti,  efisien,  adilterbukan  dan  ekonimis  sebagai  perwujudan pelayanan  Program  Poros  yang  sudah  dilakukan  BP3TKI  Kabupaten  Nunukan  sejak  tahun 2016 silam.
Usaha  dalam  menciptakan  lapangan  pekerjaan  sudah  dilakukan  pemerintah,  tetapi hal  ini  tidak  memungkinkan  untuk  menampung  dan  mempekerjakan  mereka  semua.  Oleh
karena  itu,  pemerintah  sudah  berusaha  dalam  mengatasi  masalah  pengangguran  yang sekaligus  melaksanakan  program  pengetasan  kemiskinan.  Sebagai  mana  di  amanatkan dalan  UUD  194  pasal  28  ayat  2  yang  menyebutkan  "Setiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Melihat  kondisi  sekarang  ini, dimana  lapangan  pekerjaan  tidaklah  mungkin  menampung  semua  masyarakat  Inodonesia yang  begitu  banyak  untuk  bisa  bekerja,  maka  banyak  juga  warag  negara  Indonesia  yang memilih  untuk  bekerja  di  Luar  Negeri  dengan  menjadi  Tenaga  Kerja  Indonesia  dengan harapan  bisa  memiliki  pekerjaan  yang  tetap  dan  mendapatkan  gaji  yang  cukup  besar. Terhitung sebanyak tiga juta lebih WNI yang menjadi TKI diluar negeri. Begitu juga dengan masyarakat  Kabupaten  Nunukan  lebih  memilih  untuk  menjadi  TKI  di  negeri  sebrang (Tawau, Malaysia) bahkan Kabupaten Nunukan menjadi penyebrangan bagi para TKI untuk bekerja diluar negeri sampai saat ini.
Pada  hubungan  kedua  belah  pihak  seperti  Indonesia  dan  Malaysia  ataupun  dengan Negara tetangga lainnya akan menimbulkan yang namanya imigrasi tenaga kerja. Dengan adanya  fenomena  ini  mengara  kepada  Negara-Negara  untuk  membuat  peraturan  khusus yang  dirancang  guna  menyelesaikan  permasalahan  yang  berhubungan  langsung  dengan gerak  perpindahan  dari  satu  Negara  ke  Negara  lain.  Dalam  Keputusan  Bupati  Nunukan Nomor  81  Tahun  2009  yaitu  membentuk  tim  penangulangan  Tenaga  Kerja  Indonesia  dan Warga  Negara  Indonesia  bermasalah  di  Kabupaten  Nunukan.  Dengan  mengikutsertakan instansi-instansi  Pemerintah  daerah  terkait  dengan  tugas  menangani  Tenaga  Kerja Indonesia  yang  bermasalah.  Bagi  para  TKI  yang  tidak  bermasalah  yang  sudah  bekerja  di luar  negeri  sesuai  dengan  kontrak  kerja  yang  sudah  ditetapkan  tidak  perlu  mendapatkan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Munculnya  “Program  Poros”  di  BP3TKI  kabupaten  nunukan  ini  bertujuan  untuk memudahkan para calon TKI maupun TKI yang akan bekerja diluar Negeri dalam mengurus dokumen-dokumen  yang  akan  dipersiapkan  sebelum  berangkat  menuju  Luar  Negeri. Sehingga  ketika  para  TKI  bekerja  di  luar  Negeri  dokumen  yang  mereka  miliki  tidak bermasalah,  dikarenakan  selama  ini  yang  masih  menjadi  permasalahan  yang  cukup  besar adalah masalah dokumen yang non prosuderal. Mengakibatkan para TKI ini menjadi Ilegal dan  berdampak  deportasi  yang  akan  di  alamin  para  TKI  ini  dikarenakan  tidak  memiliki dokumen yang cukup lengkap.
Pada  tanggal  16  Februari  2016  Program  Poros  ini  resmi  dibuka  oleh  Mentri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Ibu Puan Maharani, program ini dibuat agar para TKI yang illegal yang berada di Malaysia dan sekitarnya bisa mengurus dengan mudah dan cepat dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi TKI yang legal, ini merupakan program
Presiden  Jokowi  guna  mewujudkan  nawacita  .  Sepanjang  tahun  2018  jumlah  TKI  yang terdata adalah 2.291 TKI (Antara, 2018).
Tabel 1. Jumlah TKI di Kabupaten Nunukan tahun 2018
Bulan Jumlah Januari 226 orang Februari 191 orang Maret 255 orang April 317 orang Mei 262 orang Juni 63 orang Juli 91 orang Agustus 218 orang September 28 orang Oktober 221 orang November 121 orang Desember 159 orang Sumber: BP3TKI kabupaten Nunukan Tahun 2018
Pada  tahun  2018  ada  sekitar  2.194  TKI  yang  mengurus  program  poros  sebelum keberangkatan,  namun  pada  tahun  2018  target  sasaran  TKi  tidak  tercapai  karena  adanya program  pemutihan  yang  dilakukan  Pemerintah  Malaysia  sehingga  menyebabkan pengurangan TKI yang bekerja di Malaysia. Dengan adaya program poros ini membantu dan memudahkan para TKI dalam mengurus dokumen keberangkatan sehingga para TKI ini bisa bekerja diluar negeri secara Legal tanpa khawatir dengan status mereka.

## II. Tinjauan Pustaka

## Pelayanan Publik
Menurut  pandangan  saya  bahwa  Pelayanan  merupakan  suatu  kegiatan  atau  usaha dalam  membantu  seseorang  dalam  melakukan  kegiatan  pekerjaannya  sehingga  pekerjaan tersebut selesai dengan tepat waktu. Pelayanan publik bisa diartikan merupakan pemberian pelayanan  untuk  keperluan  seseorang  atau  masyarakat  yang  memiliki  kepentingan  pada sebuah  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  UU  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik “bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.”
Pelayanan publik adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa barang, jasa  dan  pelayanan  administrative  yang  dilakukan  oleh  suatu  organisasi  pemerintahan maupun  organisasi  swasta (Kholivah  &  Prabowo,  2018).  Pelayanan  merupakan  kegiatan yang  akan  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  masyarakat  denga  berlandaskan faktor  metri  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode  tertentu  dalam  rangka  usaha  untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya (Paath, Liando, & Sampe, 2019).

## 1) Standar Pelayanan Publik
Dalam  proses  penyususnan  melibatkan  masyarakat  dan  stakeholder  lainya (termasuk  para  birokrasi)  untuk  mendapatkan  saran  dan  masukan  yang  membangun (Sinambela, 2010) dalam (Zamroni, Afifuddin, & Widodo, 2019) :
a) Transparan: Pelayana harus memiliki sifat yang terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua kalangan.
b) Akuntabilitas:  Pelayanan  yang  diberikan  harus  bisa  dipertanggung  jawabkan  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
c) Kondisional: Pelayanan yang sesuai dengan keadaan, kondisi dan kemampuan.
d) Partisipasif:  Pelayanan  harus  bisa  mendorong  peran  masyarakat  dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
e) Kesamaan  Hak:  Pelayanan  yang  tidak  melakukan  diskiriminasi  kepada  masyarakat dilihat dari beberapa aspek seperti suku, ras, agama dll.
f) Keseimbangan  Hak  dan  Kewajiban:  Pelayanan  yang  mempertimbangkan  aspek peradilan antara pemberi dan penerima pelayanan.

## 2) Indikator Pelayanan Publik
Menurut Agus Dwiyanto (2008), ada beberapa produk dari pelayanan public di dalam melaksanakan Negara demokrasi paling tidak harus memiliki tiga indikator, yakni : (Harany, Muchsin, & Abidin, 2019)
a) Ketanggapan:  daya  tangkap  yang  kuat  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap harapan, keinginan aspirasi maupun tuntutan dalam pengunaalayanan.
b) Responbilitas:  Sebuah  ukuran  untuk  menunjukan  seberapa  proses  pemberian pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau kententuan-ketenuan yang ada.
c) Akuntabilitas: Untuk meninjau seberapa besar proses pada penyelenggaraan pelayan yang  sesuai  dengan  kepentingan  stakeholders  dan  norma-norma  yang  bekermbang di dalam masyarakat.

## 3) Asas-Asas Pelayanan Publik
Menurut  Ratminto  dan  Winarsih  (2006)  dalam  (Maryam,  2016)  mengatakan  ada beberapa asas di dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu :
a) Empati dengan costumers : Para pegawai harus melayanin urusan dari instansi yang menyelenggarakan  pelayanan  dan  bersikap  empati  dengan  masyarakat  pengguna jasa pelayanan.
b) Pembatasan  prosedur:  prosedur  yang  dibuat  harus  dirancang  sebaik  mungkin  dan mudah di pahamin agar konsep on stop shop benar-benar bisa diteripakan.
c) Efektivitas penanganan keluhan: Pelayanan yang baik seharusnya bisa terhindar dari namanya keluhan dari penikmat pelayanan pemerintahan.
d) Kemudahan akses: Pelayanan yang baik seharusnya akses pelaksanaan nya mudah dijangkau, sangat memadai, dan bisa memanfaatkan teknologi infomatika yang ada secara baik.
e) Kedisiplinan:  Ini  merupakan  point  paling  penting  dalam  melaksanakan  pelayanan, pemberi  layanan  harus  bisa  bersikap  disiplin,  sopan  dan  santun,  ramah  dalam memberikan pelayanan.

## A. Efektivitas
Kata efektif berasalah dari bahasa inggris yang artinya effective yang berarti berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan dengan cara yang baik dan berhasil. Didalam kamus Ilmiah popular,  efektivitas  di  artikan  sebagau  suatu  ketepatan  penggunaan,  menunjang  tujuan atau  hasil  guna.  Efektivtas  merupakan  suatu  unsur  pokok  dalam  mencapai  suatu  tujuan atau  sasaran  yang  telah  ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi,  kelompok  atau  individu bahkan  program.  Kegiatan  dikatakan  efektiv  apabila  kegiatan  tersebut  mampu  mecapai suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai seperti yang ditentukan sebelumnya.
Menurut  Bayangkara  (2008)  adalah  sebagai  tingkat  dari  sebuah  keberhasilan perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  (Idris  &  Endang,  2015).  Robbin  (2008)  menjelaskan efektivitas  adalah  sebagaitingkat  pencapaian  sebuah  organisasi  dalam  jangka  pendek  dan jangka  panjang.  Artinya  adalah  efektivitas  merupakan  suatu  standar  pengukuran  untuk menggambarkan tingkat dari keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai sasaran yang sudah  ditetapkan.  Efektivitas  juga  harus  dilakukan  pada  waktu  bekerja  dalam  mencapai tujuan (Idris & Endang, 2015). Di dalam mengukur efektivitas dari sebuah organisasi perlu diperhatika  beberapa  dari  indikator  menurut  Sutrisno  (2007),  yaitu:  (Sari  Febriantika,
Muchsin,  &  Sunariyanto,  2019):  a)  Pemahaman  Program,  b)  Tepat  Waktu,  c)  Tepat Sasaran, d) Tercapaiannya Tujuan dan, f) Perubahan Nyata

## 1) Indikator Efektivitas
Menurut  Campbel  dalam  (Mutiarin,  2014)  di  dalam  melakukan  pengukuran  tingkat efektivitas  sebuah  program,  kegiatan  atapun  organisasi  terdapat  beberapa  pengukuran yang paling menonjol diantaranya sebagai berikut:
a) Keberhasilan program
b) Keberhasilan sasaran
c) Kepuasaan terhadap program
d) Tingkat input dan output
e) Pencapaian tujuan menyeluruh
Berdasarkan  uraian  diatas,  bahwa  ukuran  daripada  efektivitas  iniharus  adanya sebuah  perbandingan  antara  input  dan  output,  ukuran  dari  pada  efektivitas  mesti  adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intesitas yang sangat tingii, artinya adalah ukuran dari pada efektivitas ini dengan adanya rasa yang saling memiliki dengan tingkatan yang begitu tinggi.

## 2) Aspek-Aspek Efektivitas
Menurut  pendapat  Muasaroh  (2010),  efektivitas  bisa  dijelaskan  bahwa  efektivitas sebuah  program  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yang  telah  dicapai  antara  lain  :  (Ali, Awaluddin, & Salam, 2019).
a) Aspek tujuan: sebuah program dikatakan sangat efektif apabila dilihat dari sudut hasil jika sebuah tujuan program tersebut telah di capai. Penilian aspek ini bisa dilihat dari prestasi yang sudah dicapai oleh peserta.
b) Aspek  tugas  atau  fings:  lembaga  atau  organisasi  bisa  dikatakan  efektivitas  apabila sudah melaksanakan tugas serta fungsi, begitu juga suatu program pembelajaran akan lebih efektif jika tugas dan tujuan nya dilaksanakan dengan baik.
c) Aspek  rencana  atau  program:  yang  dimaksud  dengan  rencana  program  ialah pemebelajaran  yang  terprogram  jika  semua  rencana  ini  dapat  dilaksanakan  makan rencana program bisa dikatakan sudah efektif.
d) Aspek  ketentuan  dan  peraturan:  efektivitas  suatu  program  juga  bisa  dilihat  dari beberapa fungsi atautidaknya aturan yang sudah dibuat dalam rangka menjaga sebuah proses keguatan.

## III. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  memiliki karatjjeristik  alami  sebagai  sumber  data  yang  langsung,  deskriptif,  dan  lebih mengutamakan  proses  dari  padahasil.  Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yng berdasarkan  pada  filsafat  postpositivisme,  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  keadaan obyek  yang  alamiah,  dimana  pada  peneliti  akan  sebagai  kunc  instrument,  pada  teknik pengumpulan  data  akan  dilakukan  secara  trigunalisasi  atau  gabungan  (Wawancara  dan Dokumentasi), data analisi akan bersifat induktif atau kualitatif (Sugiyono, 2014).
Dalam  penelitian  ini  memiliki  fokus  yaitu:  Menjelaskan  tentang  efektivitas  program poros  dalam  meningatkan  pelayanan  publik  di  BP3TKI  Kabupaten  Nunukan  tahun  2018 melalui  indikator  efektivitas  yang  dikemukakan  oleh  (Mutiarin,  2014)  :  Keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasaan terhadap program , tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh.
Lokasi  penelitian  ini  mengambil  objek  di  kantor  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI)  Kabupaten  Nunukan  yang  beralamat  di  Jl. Tien  Soeharto  No.21,  Nunukan  Timur,  Kec.  Nunukan,  Kabupaten  Nunukan,  Kalimantan Utara 77482 Telepon: (0556) 21018. Sumber data yang diperoleh dari data primer melalui wawancara  dan  dokumentasi  kepada  Kepala  BP3TKI,  Kepala  Seksi  Program  dan Permasyarakatan serta kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Data Sekunder berupa Profil BP3TKI, Tupoksi, Jumlah TKI yang menggunakan program poros dari tahun 2016-2018.

## IV. Pembahasan
Lima indikator menurut Champbel dalam (Mutiarin, 2014) dala mengukur efektivitas program poros dalam meningkatkan pelayanan publik di BP3TKI Kabupaten Nunukan tahun 2018:

## A. Keberhasilan Program
Keberhasilan  program  merupakan  ukkuran  yang  penting  dalam  menilai  sebuah kebijakan  pencapaian  dari  sebuah  kebiajakan  dari  sebuah  instansi  pemerintahan  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  karena  sebuah  kebijakan  pemerintah  bisa  dinilai mencapai target apabila program tersebut sudah berhasil dilaksanakan.
Pada tahun 2018 Bp3TKI Kabupaten Nunukan memiliki fokus besar yang dikerjakan selama sepanjang tahun 2018 Pertama BP3TKI menyiapkan penempatan bagi para tenaga kerja  Indonesia  yang  akan  berangkat  ke  luar  negeri  melalui  Kabupaten  Nunukan,  Kedua
BP3TKI  memberikan  berupa  perlindungan  hukum  kepada  TKI  yang  di  deportasi  karena berbagai  macam  masalah,  sakit  atau  bahkan  TKI  yang  bermasalah  akibat  dokumen  yang tidak resmi atau non prosuderal. Sedangkan program poros bisa diartikan fokus bagi para TKI  untuk  mempersiapkan  diri  sebelum  berangkat  menuju  ke  luar  negeri  dengan mempersiapkan  beberapa  dokumen  penting  yang  sudah  di  selesaiakan  di  BP3TKI    atau sudah melaksanakan Pembekalan akhir keberangkatan (PAP).
Sedangkan target sasaran program poros tahun 2018 ini tidak mencapai target yang sudah  di  tetapkan  setiap  tahun  nya  atau  sekitar  2.600  TKI,  permasalahan  yang  membuat target  tidak  tercapai  adalah  karena  Pemerintah  Malaysia  melalukan  “program  pemutihan” atau yang biasa di sebut oleh Pemerintah Indonesia ialah pengurangan TKI dan TKW yang terjadi sekitar bulan November-Desember. Program poros diartikan sebagai tujuan para TKI untuk  mempersiapkan  dokumen  keberangkatan  sebagai  Tenaga  Kerja  di  luar  negeri, sehingga  para  TKI  ketika  sudah  berada  di  luar  negeri  tidak  akan  di  deportasi  atau bermasalah karena sudah memiliki dokumen penting sebagai bekal dalam melindungin diri di  luar  negeri.  Dengan  adanya  program  poros  ini  memudahkan  dan  membantu  para  TKi dalam  mengurus  dokumen  keberangkatan  sehingga  menjadikan  mereka  sebagai  TKI  yang legal  dan  resmi.  Program  poros  ini  sudah  dilaksankan  sejak  tahun  2016  sampai  dengan 2018  sudah  berjalan  dengan  baik,  target  dan  sasaran  yang  diperoleh  sudah  tercapai. Meskipun di dalam pelaksanaan nya masih terdapat beberapa kendala yang di rasakan para TKI ini tetapi pelaksanaan nya di lapangan sudah berjalan dengan baik.

## B. Keberhasilan Sasaran
Pelaksanaan program poros sepanjang tahun 2018 sudah tepat sasaran dimana para TKI  ini  bekerja  sebagai  TKI  yang  bermartabat,  professional  dan  sejahterah  sesuai  dengan VISI dari BP3TKI. Artinya adalah para TKI sudah memiliki keahlian dan kemampuan yang di dapatkan  selama  melakukan  kegiatan  PAP  (pembekelan  akhir  pemberangkatan)  yang dilaksanakan  di  BP3TKI  ,  selama  pembekalan  mereka  mendapatkan  bekal  mengenai perjanjian kerja, peraturan kedua belah pihak Negara, mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban mereka selama menjadi TKI yang bekerja di negara tetangga.
Perjanjian  kerja  antara  negara  harus  bisa  lebih  dipahami  oeh  para  TKI  yang  akan bekerja diluar Negeri sebagai bekal ketika para TKI ini tersandung masalah ketika bekerja sebagai  buruh.  Program  poros  perbatasan  ini  dilaksanakan  agar  para  memabntu  para  TKI dalam mengurus dokumen yang prosuder sehingga menjadikan mereka TKI yang legal atau
resmi.  BP3TKi  sudah  memberikan  pembeklan  sebelum  keberangkatan  agar  lebih  memahi tentang tugas dan apa yang akan dilakukan ketika sudah bekerja sebagai TKI diluar negeri.
Nunukan  sebagai  dari  sumber  TKI  yang  transit  sebelum  berangkat  ke  luar  negeri untuk  bekerja,  keberhasilan  sasaran  ini  juga  sudah  berhasil  dengan  adanya  Layanan Terpadu  Satu  PIntu  (LTSP)  yang  memudahkan  para  TKI  dalam  melakukan  penyiapan dokumen-dokumen keberangkatan. Serta mendapatkan Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)  yang  begitu  penting  bagi  para  TKI  karena  mendapatkan  pelatihan  dan  pembekalan yang  sangat  penting.  Sasara  penempatan  bagi  para  calon  TKI  sudah  sesuai  denan permintaan  dari  Perusahaan  tempat  bagi  para  TKI  yang  akan  berangkat  bekerja  diluar negeri,  sehingga  ketika  berada  diluar  negeri  para  TKI  ini  sudah  mendapatkan  tempat pekerjaan yang jelas dan pasti di karenakan mereka mengurus dokumen keberangkatan di LTSP BP3TKI.
Ada nya proses daur ulang TKI yang terjadi setiap di akhir tahun bagi para TKI yang sedang bekerja di luar negeri namun masa berlaku nya sebagai TKI sudah habis dan perlu diperpanjang  lagi  artinya  kontrak  sebagai  TKI  yang  bekerja  diluar  negeri  di  perpanjang kontrak  nya  agar  bisa  bekerja  lagi  sebagai  TKI  di  negara  tetangga.  Namun  bagi  para  TKI yang  tidak  mendapatkan  ijin  untuk  mengurus  kontrak  di  BP3TKI  bakaln  di  bantu  oleh Konsulat  Jendra  Indonesia  yang  berada  di  Malaysia  yang  akan  terjun  ke  perusahaan- perusahaan  tempat  TKI  ini  bekerja  untuk  mendata  dan  memproses  dokumen-dokumen sehingga para TKI ini bisa bekerja secara tenang lagi.
Grafik 1. Jumlah data TKI yang mengurus dokumen di BP3TKI Kabupaten Nunukan dari tahun 2014-2018
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2014 2015 2016 2017 2018 Chart Title Target Realisasi

## Sumber : BP3TKI Kabupaten Nunukan
Jika  dilihat  pada  grafik  jumlah  data  TKI  yang  mengurus  dokumen  di  BP3TKI Kabupaten Nunukan dari than 2014-2018:
2014: Pada tahun 2014 jumlah target TKi yang mengurus dokumen keberangkatan adalah sekitar  12.000  TKI  namu  target  tersebut  tidak  tepat  sasaran  karena  pada  tahun  tersebut masih banyak TKI ayang berangkat melalui jalur tidak resmi.
2015:  Target  TKI  pada  tahun  tersebut  masih  tidak  tepat  sasaran  karena  masih  ada  calon TKI  yang  menggunakan  jalur  tidak  resmi,  pada  tahun  2015  target  TKI  berjumlah  2.600 tetapi tidak sesuai target yang diharapkan.
2016:  Pada  awal  mula  kemunculan  “Program  Poros”  ini  minim  sekali  TKI  yang menggunakan program ini sekitar 338 TKI. Target yang ditetapkan pada awal kemunculan program ini sekitar 2.600 tetapi tidak mencapai target sasaran.
2017: Pada tahun ini tepat sasaran dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan dan, 2018: BP3TKI mengalami penurunan jumlah TKI sekitar 20% atau sekitar 2.194 TKI yang menggunakan program poros untuk bekerja di luar negeri.
Awal kemunculan program poros ini BP3TKI kalah cepat dengan para calo-calo yang memberangkatan  para  TKI  melalui  jakur  tikus  atau  jalur  tidak  resmi  yang  biasa  di  sebut dengan  TKI  yang  illegal  tidak  resmi.  Sehingga  target  yang  sudah  ditentukan  tidak  begitu mencapai sasaran. Namun pada tahun 2017 target sasaran TKI ini mencapai sasaran yaitu sekitar  2.600  TKI  yang  mengurus  program  poros  ini  sehingga  bisa  dibilang  bahwa  tahun kedua  kemunculan  program  ini  berhasil  menarik  simpatiik  bagi  para  TKI  ini.  Namun  pada tahun  2018  sendiri  sasaran  nya  tidak  tercapai  di  karenakan  adanya  program pemutihanyang dilakukan Pemeruntah Malaysia.

## C. Kepuasaan Terhadap Program
Kepuasaan  masyarakat  terhadap  program  pemerintah  adalah  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  rangka  untuk  mengukur  sebuah  efektivitas  program  pemerintah  yang sedang berjalan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan iyalah kepuasaan dari masyarakat terhadap  pelayanan  yang  di  berikan  BP3TKI  kepada  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  akan menggunakan  program  poros  perbatasan.  Tahun  2018  program  poros  yang  rasakan  oleh TKI  sudah  cukup  puas  sebagai  pelaksana  program  poros  walaupun  selama  mengurus program poros ini mendapatkan kendala-kendala yang mengganggu proses program poros namun  kendala  tersebut  bisa  teratasi  meskipun  kendala  nya  berasalah  dari  pusat  yaitu kendala  jaringan  yang  terputus  dan  pemadaman  listrik  ayng  masih  sering  terjadi  di Nunukan menjadikan program ini terhambat.
Meskipun  ada  saja  TKI  yang  merasa  tidak  puas  terhadap  program  ini  dikarenakan selama  melakukan  program  ini  selalu  terkendala  oleh  jaringan  dan  pemadaman  listrik, adapun  masalah  yang  muncul  dari  para  TKI  itu  sendiri  misalnya  kurang  paham  nya terhadap  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  ketika  mengurus  program  poros.  Itu  masih menajdi  kendala  yang  masih  sering  di  keluh  kan  oleh  para  TKI  kepada  BP3TKI  meskipun pihak  BP3TKI  sudah  berusaha  untuk  memperbaiki  namun  ini  masalah  teknis  dari  pusat BP2TKI.

## D. Tingkat Input dan Output
Pada  tahun  2018  masih  terdapat  TKI  yang  melakukan  penyebrang  ke  Malaysia dengan cara jalur tidak resmi atau non prosuderal ini merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan program poros yang dilaksanakan di BP3TKI. Serta adanya data ganda yang berasal  dari  TKI  ketika  mengurus  program  poros  ini  sehingga  pelaksanaan  program  ini sedikit  terganggung  dan  berdampak  kepada  jadwal  keberagkatan  yang  seharus  nya  lebih awal mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) malah akan tertunda.
Input  diberikan  BP3TKI  kepada  TKI  yang  akan  mengurus  program  poros  adalah dengan  adanya  Layanan  Terpadu  Satu  Pintu  (LTSP)  memudahkan  selama  mengurus program poros, dikarenakan di dalam LTSp terdapat beberapa instansi pemerintahan yang bekerjasama dengan BP3TKI dalam memudahkan para TKI dalam mengurus program poros dan  adapun  instansi  yang  bekerjasama  adalah  Dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil, Imigrasi kelas II, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dan yang berada di luar LTSP adalah Rumah  sakit  umum  daerah  dan  puskesmas.    Output  yang  diberikan  BP3TKI  adalah pelayanan  yang  trasnparansi  dalam  biaya  mengurus  program  poros,  kejelasan  syarat administrasi  selama  mengurus  program  poros,  sehingga  para  TKI  tidak  perlu  khawatari dengan biaya mengurus program poros ini.
Tabel 2. Biaya Administrasi Program Poros PMI P to P
Syarat Administrasi Lamanya 1. KTP, KK & Akte Lahir
2. Paspor
3. Visa
4. BPJS Ketenagakerjaan
5. Sertifikat Kesehatan
6. Perjanjian Kerja
1. Denda Akte Kelahiran Rp.
100.000
2. Medical Check Up Rp. 764.000 (Laki-laki) Rp. 792.400 (Perempuan)
3. Asuransi BPJS Rp. 37.500
4. Asuransi masa dan purna Rp. 332.500 6 Hari

## Sumber: BP3TKI Kabupaten Nunukan
Program P to P (private to private) adalah penempatan dengan menggunakan pihak agensi  bagi  masyarakat  yang  akan  bekerja  sebagai  TKI  untuk  pertama  kalinya  diluar
Negeri.  Alur  P  to  P  :  P3MI  (Job  Order)  Bp3TKI  (Interview),  Disdukcapil  (KTP,  Akte,  KK), Disnaker (Registrasi ID, rekomendasi paspor), RSUD (Sertifikat kesehatan) BPJS Kesehatan, Imigrasi (Paspor), BP3TKI (PAP,EKTLN), PMI keberangkatan ke negara penempatan).
Tabel 3. Biaya Administrasi Program Poros PMI Mandiri Syarat Administrasi Lamanya 1. KTP
2. Paspor
3. Perjanjian Kerja
4. Visa
5. Surat
Keterangan
Sehat
6. Asuransi Ketenagakerjaan 1. Medical Check Up
Rp.
25.000 (puskesmas) 2. Asuransi  masa  dan  purna Rp. 332.500 1 Hari

## Sumber: BP3TKI Kabupaten Nunukan
Program  mandiri  professional  adalah  penempatan  dengan  menggunakan  pihak  dari BP3TKI  tanpa  melalui  agensi  sehingga  BP3TKI  yang  bertanggung  jawab.  Adapun  alur pendaftaran mandiri profesioan: CTKI  mendaftar melalui SISKOTLN (memiliki KTP, Paspor, Visa , perjanjian kerja dan surat Keterangan sehat), BPJS Ketenagakerjaan (asuransi masa depan  dan  purna),  BP3TKI  (Validasi,  Capute  foto  dan  sidik  jari,  PAP  dan  EKTLN)  dan  TKI siap untuk berangkat.
Tabel 4. Biaya Administrasi Program Poros PMI Re-Entry
Syarat Administrasi Lamanya 1. Paspor
2. Perjanjian Kerja
3. Visa
4. Surat Keterangan Sehat
5. Asuransi
Ketenagakerjaan 6. Medical Check Up Rp.
25.000 (puskesmas) 7. Asuransi masa dan purna
Rp. 332.500 1 Hari

## Sumber : BP3TKI Kabupaten Nunukan
Program  penempatan  bagi  para  TKI  yang  cuti  atau  masa  berlaku  bekerja  diluar negeri  sebagai  TKI  selama  5  tahun  sekali,  sehingga  para  TKI  harus  memperpanjang dokumen  sebagai  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri.  Alur  pendaftaran  Re  Entry  :  CTKI memiliki  KTP,  Paspor,  Visa,  Perjanjian  Kerja  dan  surat  keterangan  sehat,  BPJS Ketenagakerjaan,  Registrasi  BP3TKI,  Capture  photo  dan  sidik  jari,  PAP  Ektln  dan  TKI  siap untuk berangkat.

## E. Pencapaian Tujuan Menyeluruh
Layanan  Terpadu  Satu Pintu  (LTSP)  sangat  membantu  dan  memudahkan  bagi  para TKI  yang  akan  mengurus  program  poros  untuk  melengkapi  dokumen  keberangkatan  nya, TKI  tidak  perlu  ribet  dalam  mengurus  program  ini  karena  sudah  tranparansi  dalam pelaksanaan  dan  biaya  sehingga  proses  dokumen  akan  lebih  mudah  dilaksanakan. Pelayanan  program  poros  di  Kabupaten  Nunukan  ini  sudah  efektif  dan  efisien  karena pelayaan  pemerintahan  sudah  jadi  satu  di  BP3TKI  sehingga  para  TKI  tidak  perlu  lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk mengurus program ini. Program poros perbatasan ini  berada  di  LTSP  karena  semua  intansi-intansi  pemerintahan  yang  bekerjasama  dengan BP3TKI  berada  satu  lokasi  kecuali  Rumah  sakit  umum  daerah  dan  puskesmas.  Program poros  perbatasan  ini  mneyatukan  semua  pelayanan-pelayanan  bagi  TKI  dalam  mengurus dokumen nya sampai bekerja diluar negeri jadi program poros ini sudah efektifi dan efisien. Di katakana sudah efektif karena di BP3TKI terdapat LTSP yang di dalam nya ada beberapa instansi  pemerintah  untuk  memudahkan  para  TKI  dalam  mengurus  dokumen  nya  dan program ini sudah efisien selama tahun 2018 karena biaya mengurus program poros sudah tranparansi  dan  terang-terang  dalam  biaya  dan  waktu  mengurus  dokumen  keberangkatan yang cepat dan tepat.
Tujuan  pelaksanaan  program  poros  yang  di  laksanakan  dari  tahun  2016  ini  sudah efektif  para  TKI  tidak  perlu  lagi  susah  dalam  mengurus  dokumen  keberangkatan  mereka sebelum ke Luar Negeri karena di BP3TKI sudah ada yang namanya LTSP dengan adanya ini dapat memudahkan bahkan lebih cepat dari perkiraan mereka karena tidak perlu lagi harus jauh-jauh  mengurus  berkas  dokumen  serta  biaya  yang  murahd  dan  trasnparan  dalam memberikan pelayanan, sedangkan efisien nya kami juga sebelu keberangkatan melakukan pelatihan untuk para TKI ini sehingga ketiak sudah berangkat mereka memiliki bekal yang cukup ketika terjadi hal yang tidak di inginkan.
Tabel 5. Jumlah TKI dan Jumlah Target TKI dalam mengurus program poros
Tahun Jumlah Target 2016 338 2600 2017 2600 2600 2018 2194 2600
Sumber: BP3TKI Kabupaten Nunukan
Namun  jika  dilihat  dari  tujuan  pelaksanaan  program  poros  yang  di  laksanakan  dari tahun  2016  ini  sudah  efektif  para  TKI  tidak  perlu  lagi  susah  dalam  mengurus  dokumen keberangkatan mereka sebelum ke Luar Negeri karena di BP3TKI sudah ada yang namanya LTSP  dengan  adanya  ini  dapat  memudahkan,  bahkan  lebih  cepat  dari  perkiraan  mereka karena tidak perlu lagi harus jauh-jauh mengurus berkas dokumen serta biaya yang murah
dan  trasnparan  dalam  memberikan  pelayanan,  sedangkan  efisien  nya  kami  juga  sebelu keberangkatan  melakukan  pelatihan  untuk  para  TKI  ini  sehingga  ketiak  sudah  berangkat mereka memiliki bekal yang cukup ketika terjadi hal yang tidak di inginkan.

## V. Kesimpulan
Pada  tahun  2018  target  sasaran  dari  program  poros  tidak  mencapai  target  yang sudah  di  tentukan  oleh  pusat  setiap  tahunnya.  Di  karenakan  adanya  program  pemutihan yang  dilakukan  Pemerintah  Malaysia  akibatnya  banyak  pengurangan  TKI  pada  bulan November-desember  sehingga  target  sasaran  tidak  tercapai.  Dan  masih  terdapatnya  TKI yang bekerja di Malaysia menggunakan jalur non prosuderal yang mengakibatkan mereka di tangkap lalu di tahan oleh Kepolisian Malaysia. TKI yang berangkat melalui BP3TKI Nunukan harus  sesuai  dengan  Visi  dan  Misi  BP3TKI  yang  menginginkan  TKI  tersebut  bermartabat, sejahterah  dan  professional,  karena  ini  merupakan  modal  utama  mereka  ketika  berada diluar  negeri  terutama  bermartabat  dan  professional  sehingga  mereka  ketika  kembali  dari luar  negeri  bisa  sejahterah  dan  menikmati  hasil  jerih  payah  selama  menjadi  TKI.  Namun nyata nya program ini cukup puas dirasakan oleh para TKI selama melaksanakan program poros  untuk  memudahkan  mereka  dalam  mengurus  dokumen  prosuderal  dan  transparansi dalam  mengurus  administrasi  program  poros.  Meskipun  terdapat  kendala-kendala  yang menghambat dalam mengurus program ini.
Input  yang  diberikan  kepada  TKI  selama  melaksanakan  program  poros  ini  adalah dengan  adanya  Layanan  Terpadu  Satu  Pintu  (LTSP)  dimana  di  dalam  LTSP  terdapat beberapa Instansi pemerintahan seperti Imigrasi kelas II, Disdukcapil dan Disnaker kecuali RSUD yang berada di luar LTSP. Sehingga dengan adanya LTSP ini lebih memudahkan para TKI.  Dan  output  yang  diberikan  adalah  pelayanan  yang  mudah  tidak  bertele-tele  dan transparansi  biaya  dalam  mengurus  program  poros  sehingga  para  TKI  cukup  menyiapkan biaya-biaya  yang  diperlukan.  Program  poros  ini  dikatakan  sudah  efektif  karena  di  BP3TKI terdapat yang namanya LTSP sehingga memudahkan para TKI dalam mengurus dokumen- dokumen  yang  diperlukan  sebelum  keberangkatan  sehingga  tujuan  pada  program  ini tercapai dan dikatakan sudah efisien karena waktu dan biaya selama mengurus program ini tidak  lama  dan  transparan  serta  terang-terangan  dalam  biaya,  waktu  dalam  mengurus program poros.

## Saran
BP3TKI  agar  terus  menajalankan  Program  Poros  ini  dengan  lebih  baik  kedepannya serta  peran  perhatian  dari  Pemerintah  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  para  TKI  yang menggunakan  Program  Poros  guna  meningkatkan  pelayanan  dan  memperbaiki  kendala- kendala yang sering terjadi ketika para TKI melaksanakan Program Poros.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mutiarin,  D.  (2014). Manajemen  Birokrasi  dan  Kebijakan. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

## Jurnal
Ali,  M.,  Awaluddin,  M.,  &  Salam,  A.  (2019).  Efektivitas  Pelayanan  Digital  Program Samsat Keliling Di Kota Mataram. Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 7 (1), 1–12. Harany, L. I., Muchsin, S., & Abidin, A. Z. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Melalui  Sistem  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Diyono  (  Sakdino  )  ( Studi Pada Kantor Kelurahan Dinoyo di Kota Malang ) . 13 (5), 95–100.
Idris,  H.  A.,  &  Endang,  B.  (2015). Efektivitas  Pelayanan  Pegawai  Bank  Rakyat Indonesia ( Bri ) Cabang Kecamatan . 3 (4), 1130–1144.
Kholivah,  D.,  &  Prabowo,  S.  (2018). Pengaruh  Kompetensi  Pegawai  Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .
Maryam,  N.  S.  (2016).  Mewujudkan  good  governance  melalui  pelayanan  publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , VI (1), 1–18.
Paath, A., Liando, D., & Sampe, S. (2019). Manajemen Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado . 3 (3), 1–10.
Sari  Febriantika,  H.  N.,  Muchsin,  S.,  &  Sunariyanto.  (2019). Efektivitas  Pelayanan Kesehatan  Pasien  Bpjs  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial)  Di  Puskesmas . 13 (3), 113–121.
Zamroni,  Z.,  Afifuddin,  A.,  &  Widodo,  R.  (2019).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada Pelayanan  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Di  Kantor  Keluran  Dinoyo
Kecamatan  Lowokwaru  Kota  Malang  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Kelurahan Dinoyokecamatan Lowokwaru Kota Malang). Respon Publik , 13 (2), 75–82.

## Data Internet
Antara.  (2018,  November  30). 15.463  TKI  ke  Malaysia  Melalui  Nunukan  2018 .
Retrieved from https://riau.antaranews.com/berita/105456/15463-tki-ke- malaysia-melalui-nunukan-2018

## Undang-undang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri