## OPEN ACCESS
http://jurnal.uns.ac.id/jdk
Volume 5, Nomor 2, 2023, 125-139
E-ISSN: 2656-5528

## Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Klaten (Studi Kasus: Kelurahan Bareng dan Desa Merbung)
Supporting Factors for the Successful Implementation of KOTAKU Program in Klaten Regency (Case Studies: Kelurahan Bareng and Desa Merbung)
Tri Wahyuni 1* , Kusumastuti 1,2 , Candraningratri Ekaputri Widodo 1,2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Penulis korespondensi. e-mail : triwahyunirasyid@gmail.com
(Diterima: 5 April 2023; Disetujui: 22 Mei 2023)

## Abstrak
Permukiman kumuh merupakan salah satu prioritas nasional menurut UU Nomor 17 tahun 2007 tentang  Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2005-2025.  Permukiman  kumuh  ditentukan  dari  kondisi  bangunan  gedung,  jalan  lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Pemerintah Indonesia menangani permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU. Keberhasilan dari program KOTAKU dilihat dari ketercapaian tujuan program yang terangkum dalam nilai pada Key Performance Indicators (KPI). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan luasan kumuh terluas di Indonesia, dimana Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di dalamnya yang paling berhasil mengurangi luas permukiman kumuh sebesar 88,7% hingga tahun 2021. Dua kelurahan/desa yang memiliki indeks tercepat dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten ini ialah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten di kedua desa tersebut yang dilaksanakan dengan pola pemugaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan tekniik analisis skoring. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan program  di Kelurahan Bareng adalah struktur kelembagaan, status legalitas  lahan,  ketersediaan  lahan,  karakteristik  kebijakan,  anggaran,  tahapan  pelaksanaan  program,  dan  kinerja  Kelompok Pemanfaat  dan  Pemelihara  (KPP).  Di  sisi  lain,  faktor-faktor  pendukung  di  Desa  Merbung  adalah  partisipasi  masyarakat,  struktur kelembagaan, ketersediaan lahan, status legalitas lahan, anggaran, semua tahapan pelaksanaan program, pemeliharaan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat.
Kata kunci : Key Performance Indicators; KOTAKU; pemugaran; permukiman kumuh

## Abstract
Slums are one of the national priorities according to Law Number 17 of 2007 concerning National Spatial Plan (RPJMN) 2005-2025. Slums are determined from their building condition, neighborhood roads, drinking-water supply, neighborhood drainage, waste water management, solid waste management, and fire protection. The Indonesian government manages slums through the Kota Tanpa Kumuh  or  KOTAKU  program.  The  success  of  this  program  can  be  seen  from  the  achievement  of  program  objectives  which  are summarized in the values of Key Performance Indicators. Central Java is the province with the largest slum area in Indonesia, where Klaten Regency is one of its most successful regencies in reducing slum area by 88.7% in 2021. Two villages with the fastest index of reducing slum area in Klaten Regency are Bareng Village and Merbung Village. This study aimed to determine the supporting factors for the implementation of KOTAKU program in the two villages, which were carried out with restoration pattern. This research was conducted using quantitative methods and scoring analysis technique. The results of study revealed that the supporting factors for the success of the program in Bareng Village are institutional structure, land legality status, land availability, policy characteristics, budget, stages of program implementation, and performance of Beneficiary and Maintenance Group (KPP). Meanwhile, the supporting factors in Merbung Village are community participation, institutional structure, land availability, land legal status, budget, all stages of program implementation, maintenance of infrastructure, and implementation of community self-reliance development activities.
Keywords: key performance indicators; KOTAKU; restoration; slums

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018), permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh merupakan permasalahan krusial yang menjadi perhatian prioritas nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025. Di Indonesia, penanganan permukiman kumuh dilaksanakan  melalui  program  Kota  tanpa  Kumuh  atau  KOTAKU.  Program  KOTAKU  merupakan  program  yang mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 100-0-100, yakni 100% akses aman air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100%  akses  sanitasi  layak.  Program  KOTAKU  telah  dilaksanakan  di  271  kabupaten/kota  di  seluruh  Indonesia. Permukiman kumuh terluas di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Tengah yakni seluas 2.073,38 Ha pada akhir tahun 2021. Kabupaten yang berhasil mengurangi tingkat kekumuhan terluas di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Klaten. Pada tahun 2014, Kabupaten Klaten memiliki luas kumuh 186,41 Ha dan tersisa seluas 21,097 Ha pada akhir tahun 2021.
Penanganan permukiman kumuh oleh program KOTAKU dilaksanakan berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhannya. Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, terdapat empat klasifikasi kumuh, yakni: skor 0-8,75 tergolong bukan kumuh; 8,76-17,50 tergolong kumuh ringan; 17,51-26,25 tergolong kumuh sedang; dan lebih dari 26,26 tergolong kumuh berat. Di Kabupaten Klaten, terdapat dua klasifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan data dari baseline program KOTAKU, yakni kumuh ringan dan kumuh sedang. Dalam mengukur keberhasilan, program KOTAKU memiliki suatu alat ukur yang disebut sebagai skor Key Performance Indicators (KPI).
Berdasarkan  nilai  KPI  program  KOTAKU  di  Kabupaten  Klaten,  diketahui  bahwa  desa/kelurahan  yang  memiliki keberhasilan tertinggi dalam pelaksanaan program tersebut untuk klasifikasi kumuh ringan adalah Kelurahan Bareng dan untuk  tingkat  klasifikasi  kumuh  sedang  adalah  Desa  Merbung.  Permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Bareng  dan  Desa Merbung ditangani dengan pola penanganan pemugaran. Pada tahun 2014, Kelurahan Bareng memiliki luas permukiman kumuh  seluas  28,09  Ha  dan  memiliki  skor  KPI  16.  Pelaksanaan  pola  penanganan  pemugaran  di  Kelurahan  Bareng dilaksanakan sejak  awal  program  KOTAKU  dilaksanakan  di  Kabupaten  Klaten,  yakni  tahun  2017.  Setelah  tiga  tahun pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Bareng, skor KPI menurun menjadi 3, yang tergolong tidak kumuh, sehingga status kumuh di Kelurahan Bareng sudah hilang. Sementara itu, Desa Merbung semula memiliki skor KPI 20 dan tergolong ke  dalam  kumuh  sedang.  Skor  tersebut  menurun setiap  tahun  dan  pada  akhir  2021  turun  menjadi  3  sehingga  Desa Merbung sudah tidak tergolong kumuh lagi.
Berdasarkan keberhasilan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung melalui program KOTAKU  diatas,  maka  penelitian  bertujuan  untuk  meneliti  faktor-faktor  yang  mendukung  keberhasilan  pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten dengan studi kasus di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1 PERMUKIMAN KUMUH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka karakteristik permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
a. Merupakan perkumpulan perumahan dan permukiman;
b. Bangunan yang terbangun tidak memenuhi persyaratan, tidak rapi, serta kepadatannya tinggi;
c. Sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan, kondisinya tidak memenuhi persyaratan.
Terdapat tiga aspek yang terkait satu sama lain dalam permukiman kumuh yakni manusia, lingkungan sosial, dan lingkungan tempat tinggal (Prayitno, 2016). Berikut merupakan gambaran keterkaitan antara ketiga aspek yang dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Keterkaitan Aspek dalam Permukiman Kumuh

## 2.2 POLA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Dalam buku panduan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP, 2017),  terdapat  empat  klasifikasi  kumuh,  yakni  skor  0-8,75  diklasifikasan  sebagai  bukan  kumuh;  skor  8,76-17,50 diklasifikasan sebagai kumuh ringan; skor 17,51-26,25 diklasifikasan sebagai kumuh sedang; dan skor lebih dari 26,26 diklasifikasan  sebagai  kumuh  berat.  Klasifikasi  tersebut  dilihat  dari  aspek-aspek  permukiman  kumuh,  yakni  kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, dan proteksi kebakaran. Pola penanganan permukiman kumuh dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi tingkat kekumuhan dan status legalitas lahan di suatu kawasan
Pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Wilayah penelitian memiliki status tanah yang legal dan termasuk ke kumuh ringan dan sedang sehingga dilakukan pola penanganan pemugaran. Pemugaran ini merupakan kegiatan  yang  dilakukan  untuk  perbaikan  dan/atau  pembangunan  kembali  perumahan  dan  permukiman  menjadi perumahan  dan  permukiman  yang  layak  huni  (Kementerian  PUPR,  2018).  Definisi  pemugaran  merupakan  upaya perbaikan  dan/atau  pembangunan  kembali  agar  rumah serta  sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di  suatu  kawasan permukiman dapat mencapai standar teknis yang berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2011).

## 2.3 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
Perencanaan  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  persiapan,  pemilihan  alternatif,  dan  pelaksanaan  yang dilaksanakan secara logis dan sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat diprediksi dan diantisipasi sebelumnya (Woodburry dalam Setiadi, 2014). Menurut Conyer dan Hill (1984) dalam Kustiwan (2014), perencanaan merupakan upaya untuk  menetapkan  prioritas  sesuai  dengan  sumber  daya  yang  tersedia  dan  tujuan  jangka  panjang  yang  ditetapkan. Pembangunan  didefinsikan  sebagai  pemikiran  yang  harus  diwujudkan  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan (Warpani, 1984), yaitu skala perencanaan dan proses perencanaan. Semakin luas wilayah perencanaan maka perencanaan yang dilaksanakan akan semakin makro dan semakin sempit wilayahnya maka perencanaan akan bersifat lebih detail atau mikro. Dalam proses perencanaan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh dalam proses perencanaan tersebut. Todaro  (1986)  mengemukakan  bahwa  perencanaan  pembangunan  merupakan  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pengaruh, pengarahan, dan pengendalian.
Menurut Jhingan (1983) dalam Kadji (2004), keberhasilan suatu perencanaan memerlukan komisi perencanaan, data statistik,  tujuan,  tahapan  pelaksanaan,  dan  mobilisasi  sumberdaya.  Riyadi  &  Bratakusumah  (2003)  mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai proses pembuatan rencana alternatif atau pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan masyarakat, baik fisik (materi) maupun nonmateri (roh spiritual) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal perencanaan. Suatu perencanaan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan proses yang tepat dalam pelaksanaannya (Riyadi & Bratakusumah, 2003).
Dari beberapa sumber tersebut dapat diketahui bahwa proses merupakan salah satu indikator utama dari keberhasilan pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  yang  mana  proses  tersebut  terurai  dalam  langkah  atau  tahapan  yang dilaksanakan pada sebuah perencanaan.

## 2.4 PROGRAM KOTAKU
Program Kota anpa Kumuh (KOTAKU) memiliki tujuan terkait peningkatan akses pada permukiman kumuh sehingga infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  permukiman  yang  layak  huni  dan  berkelanjutan  dapat  terwujud.  Tujuan  ini dikembangkan lagi melalui tujuan antara program KOTAKU, yakni:
a. Luas permukiman kumuh menurun;
b. Pada tingkat kabupaten/kota terbentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP);
c. Adanya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat;
d. Penghasilan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  yang  terdapat  di  permukiman  kumuh  mengalami peningkatan akibat tersedianya infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat;
e. Aturan bersama dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.
Dalam  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan,  tahapan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mendukung keberhasilan. Tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan dalam program KOTAKU meliputi (Ditjen Cipta Karya, 2016):
a. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan langkah pertama untuk berkolaborasi, penyesuaian visi misi dalam lima tahun ke depan, pemahaman tentang kumuh, dan alasan dari pelaksanaan penanganan kekumuhan.  Pada tingkat kabupaten/kota, tahapan persiapan dilakukan dengan:
• Kegiatan tahap sosialisasi awal Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait  tujuan  program KOTAKU  serta  memberitahukan  mekanisme  dan  target  penyelenggaraan  program  tersebut  sehingga penyelenggaraannya mendapatkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Rangkaian kegiatan tahap sosialisasi awal ini dilakukan dengan:
- Melaksanakan lokakarya mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat kelurahan/desa;
- Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media sosialisasi;
- Melakukan rekrutmen relawan penggerak program pada lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh.
• Pembentukan dan penguatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Melalui surat keputusan Bupati/Walikota, dibentuk Pokja  PKP yang berperan dalam menguatkan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait urusan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh perkotaan. Pembentukan dan penguatan Pokja  ini dilakukan dengan:
- Melaksanakan  diskusi  mengenai  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  rencana  kerja  dan  rencana  alokasi anggaran pada kelompok kerja perumahan dan permukiman;
- Melaksanakan review kinerja instansi pada bidang perumahan dan permukiman;
- Melaksanakan diskusi terkait usulan calon anggota pada  Pokja PKP tersebut;
- Penandatanganan komitmen atau pernyataan dari anggota  Pokja PKP untuk melaksanakan tugasnya.
- Melaksanakan pembahasan terkait kebutuhan pendampingan dari instansi-instansi terkait.
b. Tahap Perencanaan
Perencanaan dilakukan guna menyusun rencana untuk pemecahan masalah serta menguatkan komitmen para stakeholder dalam menangani permukiman kumuh. Tahap perencanaan meliputi:
• Pembangunan visi permukiman Pelaksanaan pembuatan visi permukiman dilaksanakan oleh Pokja  PKP dengan para pesertanya terdiri dari OPD terkait, tim teknis, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP),  serta  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  permukiman  kumuh  tersebut.  Visi  permukiman  ini dibangun dengan:
- Melakukan review dan identifikasi terhadap visi permukiman kota yang sudah ada;
- Menyepakati visi permukiman kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanganan kumuh.
• Pelaksanaan Refleksi Perkara Kritis (RPK)
RPK  bertujuan  untuk  mengajak  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  permukiman  kumuh  untuk berdiskusi tentang ide dan gagasan terkait penanganan permukiman kumuh di kawasan. Kegiatan RPK ini dilaksanakan dengan:
- Diskusi terkait penyebab kawasan tersebut menjadi kumuh;
- Mendiskusikan gagasan penanganan permukiman kumuh sehingga visi permukiman perkotaan dapat terwujud.
• Konsolidasi data permukiman kumuh Konsolidasi data dilakukan dengan melibatkan semua sektor yang terkait dengan penyediaan baseline data untuk mengambil mengambil keputusan dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan yang dilaksanakan dengan:
- Pengumpulan data yang bersumber dari berbagai sektor dan aktor terkait permukiman;
- Melakukan kesepakatan terkait data dasar;
- Memasukkan data hasil kesepakatan ke dalam sistem informasi kota;
- Melakukan verifikasi terhadap hasil konsolidasi data kumuh.
• Penyusunan dokumen RP2KPKP/ Slum Improvement Action Plan (SIAP) Dokumen RP2KPKP disusun dengan melalui berbagai tahapan, yakni:
- Tahap  persiapan,  yaitu  dengan  melaksanakan  internalisasi  Pokja  RP2KPKP  sebagai  langkah  awal dalam menyusun Peraturan Walikota/Bupati serta dengan memfasilitasi percepatan penetapan Pokja RP2KPKP;
- Tahap verifikasi lokasi dilaksanakan dengan melakukan survei lapangan oleh Tim Pokja pada kawasan kumuh dan juga penyepakatan struktur materi Peraturan Walikota/Bupati;
- Tahap  perumusan  konsep  dan  strategi  dilaksanakan  dengan  melakukan  pembahasan  internal  draf Peraturan Walikota/Bupati;
- Tahap penyusunan desain teknis dilaksanakan dengan pembahasan internal perbaikan draft Peraturan Walikota/Bupati.
c. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan merupakan tahap implementasi yang dilakukan di kabupaten/kota yang meliputi:
• Penganggaran. Pada tingkat kabupaten/kota, penganggaran dilakukan oleh Pokja PKP yang bekerjasama dengan Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  sehingga  dokumen  RP2KPKP  dapat  menjadi  acuan  sebagai pelengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD dalam setiap pembahasan anggarannya.
• Pra-konstruksi. Pemerintah mempersiapkan perencanaan detail infrastruktur untuk infrastruktur primer dan sekunder prioritas yang terhubung dengan sistem infrastruktur di permukiman kumuh. Dalam tahap ini, Pemerintah Kabupaten/Kota  mempekerjakan  konsultan  yang  akan  menyiapkan Detail  Engineering  Design (DED) infrastruktur tersebut.
• Konstruksi. Dalam tahap ini, Pemerintah Kabupaten/Kota  merekrut pihak ketiga (kontraktor dan konsultan supervisi) untuk pekerjaan infrastruktur.
d. Tahap Keberlanjutan Tahapan keberlanjutan diartikan sebagai tahapan setelah pelaksanaan lapangan dilakukan yang di dalamnya terdapat tahapan monitoring dan evaluasi. Tahap keberlanjutan pada program KOTAKU ialah:
• Penyusunan kerangka regulasi Penyusunan kerangka regulasi dilaksanakan berdasarkan hasil dari refleksi perkara kritis yang telah dilaksanakan oleh Pokja PKP dan disandingkan dengan kebijakan dan rencana kota dalam penanganan permukiman  kumuh.  Adapun  hasil  dari  kegiatan  ini  berupa  kebijakan  dasar  yang  akan  mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman pada kawasan permukiman kumuh.
• Pengembangan kelembagaan Pengembangan kelembagaan ini dilaksanakan dengan melaksanakan penguatan peran dari Pokja PKP mulai dari tingkat persiapan hingga ke tingkat pemeliharaan. Selain itu, dilaksanakan pembagian informasi dan  pembelajaran  melalui  studi  banding, workshop ,  dan  kegiatan  lainnya  yang  dilakukan  untuk  para anggota kelembagaan.
• Pengelolaan database dan mekanisme pemantauan pelaksanaan program Pengelolaan database sangat  berperan  penting  dalam  pelaksanaan  program  KOTAKU.  Hal  ini dikarenakan dengan keberadaan data, maka akan dapat ditentukan pihak-pihak yang terlibat serta strategi yang  akan  disusun  dalam  rangka  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  ada  permukiman kumuh  perkotaan.  Selain  itu,  pemantauan  juga  dilaksanakan  sebagai  tahapan  yang  dilakukan  setelah
pelaksanaan program. Mekanisme pemantauan pelaksanaan program ini mencakup pelaksanaan prosedur rutin seperti supervisi dan review atas kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Program yang berkelanjutan ialah kapasitas sebuah proyek dalam memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama  (Bamberger  dan  Cheema,  dalam  Trijunianto,  2016).  Operations  Evaluation  Department,  The  World  Bank, mendefinisikan  keberlanjutan  sebagai  kemampuan  sebuah  proyek  dalam  menjaga  manfaat  yang  diterima  dan  dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (Bamberger dan Cheema dalam Trijunianto. 2016). Menurut Ariyani., et al (2015), keberlanjutan merupakan kemampuan program dalam bertahan, terjaga efektivitasnya, dan memiliki kekuatan untuk berkembang sebagai tolak ukur keberhasilan. Berdasarkan beberapa teori tersebut diketahui bahwa keberlanjutan merupakan suatu faktor penentu keberhasilan dalam sebuah program.
Pada program KOTAKU, tahap keberlanjutan ini dilakukan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara  atau KPP. KPP adalah pihak yang mengelola kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan Program KOTAKU. Kinerja KPP dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dinilai berhasil apabila:
a. KPP melaksanakan pemeliharaan prasarana secara rutin.
b. Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang membangun kemandirian masyarakat dalam menjaga lingkungan.
c. Pelaporan yang rutin oleh KPP kepada fasilitator kelurahan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 WILAYAH PENELITIAN
Wilayah penelitian berada di dua kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Batasan wilayah ini didasarkan atas data dari baseline program KOTAKU terkait wilayah yang paling cepat menurunkan luas kekumuhannya.

## 3.2 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deduktif dengan berlandaskan filsafat positivisme  dan  digunakan  dalam  penelitian  dengan  penggunaan  sampel  tertentu,  pengumpulan  data  menggunakan instrumen, dan analisis yang bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan dengan memahami isu yang terjadi  di  lapangan  melalui  konsep  umum  kemudian  dijelaskan  pada  fenomena  yang  bersifat  khusus.  Penelitian  ini diklasifikasikan  sebagai  penelitian  kuantitatif  dikarenakan  variabel  yang  digunakan  dapat  diukur  sehingga  data  dapat dioperasionalkan dan dianalisis menggunakan statistik.

## 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara , kuesioner, dan observasi  lapangan.  Diketahui  bahwa  terdapat  tiga  jenis  wawancara,  yakni  wawancara  tidak  terstruktur,  wawancara terstruktur, dan wawancara semi struktur. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Menurut  Sugiyono (2014), kuesioner  merupakan  kumpulan  pertanyaan  ataupun  pernyataan  yang  diajukan  kepada responden.  Observasi  dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati kondisi permukiman kumuh di wilayah penelitian. Lalu untuk data sekunder, dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen instansi pemerintahan. Data sekunder penelitian ini berasal dari dokumen kebijakan pemerintah, dokumen profil desa/kelurahan, dokumen RP2KPKP, dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), dan dokumen laporan kinerja KPP.

## 3.4 TEKNIK SAMPLING
Metode sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling . Teknik purposive sampling merupakan  teknik  sampling  dengan  penentuan  sampel  secara  sengaja  dikarenakan  tidak  semua  orang memahami  pertanyaan  dan  tujuan  dari  penelitian.  Sampel  dari  penelitian  ini  adalah  para stakeholder yang  terlibat langsung dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Program KOTAKU. Selanjutnya, justifikasi pengaruh serta jumlah sampel ditetukan melalui stakeholder mapping yang merupakan cara yang digunakan untuk mempertimbangkan penentuan sampel sehingga dapat mewakili populasi yang ada.  Pertimbangan  digunakan  berdasarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  tingkat  kepentingan  dan  tingkat  pengaruh stakeholders terkait pelaksanaan program KOTAKU di wilayah penelitian.
Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi Stakeholder Stakeholder Peran stakeholder dalam pelaksanaan Program KOTAKU menurut Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Tingkat Kepentingan Tingkat Pengaruh BAPPEDA - Mempersiapkan  perumusan  kebijakan  teknis,  pembinaan,  dan pelaksanaan perencanaan di bidang penataan ruang, lingkungan, prasarana, dan infrastruktur perkotaan; - Selain itu, juga sebagai fasilitator kegiatan KOTAKU pada tingkat kabupaten/kota. 4 3 DPRD Menentukan  legitimasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh  OPD  terkait program KOTAKU di Kabupaten Klaten. 2 1 DPUPR Memberikan  bimbingan  teknis  di  bidang  pengembangan  kawasan permukiman/penataan  bangunan,  penyediaan  air  minum, pengelolaan air limbah, drainase, serta persampahan. 2 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Merumuskan  perencanaan  teknis,  menyusun  kebijakan  dan penyelenggaraan  rumah  tidak  layak  huni,  serta  melakukan  dan menyediakan rekap database rumah tidak layak huni di  Kabupaten Klaten. 5 5 DLH Melaksanakan  pengelolaan  prasarana  persampahan  di  kawasan permukiman kumuh. 2 2 Dinas Perhubungan Merumuskan  rencana  dan  melaksanakan  perbaikan/peningkatan kualitas jalan pada kawasan permukiman kumuh. 2 2 Camat dan Pemerintah Kecamatan - Melakukan koordinasi, membina, dan mengendalikan pelaksanaan KOTAKU di wilayah kecamatan; - Membina pemerintahan kelurahan/desa serta KSM yang ada;
4 2
Stakeholder Peran stakeholder dalam pelaksanaan Program KOTAKU menurut Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Tingkat Kepentingan Tingkat Pengaruh - Memastikan  RPLP  menjadi  bagian  dalam  Renstra/Renja Kecamatan;
- Melakukan pemasaran sosial kepada berbagai pihak yang terdapat dalam RPLP
Lurah/Kepala Desa dan Pemerintah Kelurahan/Desa - Membantu sosialisasi tingkat kelurahan/desa;
- Memfasilitasi  pertemuan stakeholder pada  tingkat  desa  dengan pihak KOTAKU;
- Berpartisipasi  aktif  dalam  pemetaan  permasalahan  dan penyusunan dokumen;
- Memastikan RPLP menjadi bagian dalam Renstra/Renja kelurahan;
- Memastikan adanya alokasi APBDES untuk pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada program RPLP 4 5 Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Asisten Kotaku - Memastikan  kolaborasi  berjalan  efektif  serta  memediasi penanganan  antar  sektor/lembaga  pemerintahan  dan  dengan kelurahan/desa yang bersangkutan serta antar kelurahan/desa jika terjadi;
- Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota/kabupaten dengan tingkat kelurahan/desa dan mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target 0 ha permukiman kumuh;
- Memfasilitasi pelaksanaan forum konsultasi antar SKPD dan multi pihak serta pelaku di tingkat kelurahan/desa dalam setiap tahapan KOTAKU 5 5 Fasilitator Kelurahan - Menyampaikan surat pengukuhan RPLP kepada pihak kelurahan/ desa;
- Mensosialisasikan  rekomendasi  kebijakan,  strategi  program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Memberikan bantuan teknis kepada  kelurahan/desa dalam setiap tahapan program KOTAKU. 5 5 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) - Menumbuhkan solidaritas serta kesatuan sosial untuk menggalang kepedulian dan partisipasi warga dalam persoalan permukiman;
- Bertindak  sebagai  forum  pengambilan  keputusan  untuk  hal-hal yang menyangkut persoalan pelaksanaan program;
- Memfasilitasi tahapan kegiatan KOTAKU di tingkat kelurahan/desa;
- Berkoordinasi dengan tim fasilitator terkait penyelesaian persoalan dan penanganan pengaduan masyarakat 4 4 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara - Melaksanakan  rencana  operasional  dan  pemeliharaan  serta pendanaannya;
- Menggalang  dan  mengelola  dana  untuk  operasional  dan pemeliharaan  yang  berasal  dari  iuran  warga,  bantuan  APBD, APBDES;
- Melaporkan  kegiatan  operasional  dan  pemeliharaan  termasuk penggunaan  dana  kelompok  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  ke masyarakat dan pemerintahan kelurahan/desa. 4 4
Setelah penentuan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh, selanjutnya dilakukan pengelompokkan stakeholder diatas berdasarkan empat karakteristik stakeholder, yakni key player , subject , context setter , dan crowd berdasarkan Power-Interest Grid yang dikembangkan oleh Aubrey L. Mendelow. Pengelompokkan stakeholder ditunjukkan pada TAbel 2 berikut.
Tabel 2. Pengelompokkan Stakeholders Tingkat Pengaruh 1 2 3 4 5 Tingkat Kepentingan 1 2 3 4 BAPPEDA KSM KPP Lurah/Kepala Desa, Pemerintah Kelurahan 5 DISPERWASKIM, Asisten KOTAKU, Fasilitator Kelurahan
Keterangan:
: Key Player                  : Subject                     : Context Setter                : Crowd
Berdasarkan matriks diatas, diketahui bahwa karakteristik stakeholder pada wilayah perencanaan adalah key player . Setelah itu, dilakukan penentuan jumlah stakeholder . Total responden yang merupakan stakeholder dalam pelaksanaan program  KOTAKU  di  wilayah  penelitian  ini  berjumlah  11  narasumber  ahli  yang  memiliki  pemahaman  dan  berperan langsung dalam pelaksanaan program KOTAKU. Narasumber tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3:
Tabel 3. Jumlah Sampel pada Stakeholder Stakeholder Jumlah narasumber BAPPEDA Kabupaten Klaten 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Lurah/Kepala Desa 2 Asisten KOTAKU 1 Fasilitator Kelurahan 2 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 2 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) 2
Penentuan sampel didasarkan bahwa tiap institusi memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda tetapi dalam  hal  jumlahnya  disamaratakan.  Penentuan  dua  sampel  untuk  tiap stakeholder (lurah/kepala  desa,  fasilitator kelurahan, KSM, dan KPP) disesuaikan dengan jumlah wilayah yang dijadikan kasus dalam penelitian.

## 3.5 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ialah  deskriptif  kuantitatif  dan  skoring  dengan  skala  likert. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengkompilasi dan menjelaskan data yang didapatkan. Analisis skoring digunakan untuk mengetahui tingkat dukungan variabel. Skoring dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, dilakukan skoring terhadap kompilasi data yang didapatkan dari hasil observasi lapangan, studi dokumen, wawancara. Kedua, dilakukan dengan hasil kuesioner dari persepsi dari stakeholder. Penilaian bobot skala likert  (Tabel 3.) dalam penelitian ialah: mendukung (3), kurang mendukung (2), dan tidak mendukung (1) dengan perhitungan:
Bobot Likert Max = 3 Bobot Likert Min  = 1
Banyak Kategori  = 3 Rentang / Jangkauan = Max – Min = 3-1 = 2 Interval   = Jangkauan/ Banyak Kategori = 2/3 = 0,66 Tabel 3. Klasifikasi Nilai Dukungan Kategori Interval Skor Indeks Rata-Rata Mendukung 2,33 < Skor ≤ 3,00 Kurang Mendukung 1,66 < Skor ≤ 2,33 Tidak Mendukung 1,00 < Skor ≤ 1,66
Langkah  selanjutnya  ialah  menjumlahkan  dan  melakukan  rata-rata  terhadap  hasil  skoring  atas  observasi,  studi dokumen,  dan  wawancara  dari  narasumber  dengan  pembobotan  skala  likert  yang  telah  dilakukan  dengan  membuat persentase seimbang sehingga diketahui skor yang sangat mendukung 100% dan yang tidak mendukung ialah 33,3%, dengan range yang dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut:
Tabel 4. Perhitungan Persentase Skala Likert No. Range Tingkat Dukungan 1. 66,7% < Skor ≤ 100% Mendukung 2. 33,3% < Skor ≤ 66,7% Kurang Mendukung 3. 0% < Skor ≤ 33,3% Tidak Mendukung

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN
Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung, Kabupaten Klaten. Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Klaten Tengah. Kelurahan Bareng memiliki luas 49,9 Ha yang terbagi atas 9 RW dan 32 RT. Batas administrasi Kelurahan Bareng, yakni:
- Sebelah utara : Kelurahan Barenglor
- Sebelah timur : Desa Karanganom
- Sebelah selatan  : Kelurahan Kabupaten
- Sebelah barat : Desa Semangkak
Kelurahan  Bareng  memiliki  penduduk  sebanyak  4.359  jiwa  yang  terdiri  atas  2.095  jiwa  laki-laki  dan  2.264  jiwa perempuan. Pada awal penetapannya, luas permukiman kumuh di Kelurahan Bareng ialah 28,09 Ha yang berada di RW 2, 7, dan 8. Skor permukiman kumuh di Kelurahan Bareng pada awal Key Performance Indicator (KPI) penetapannya adalah 16 yang terdapat pada aspek kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi proteksi kebakaran. Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, skor tersebut masuk ke kategori kumuh ringan dan  ditangani  dengan  pola  penanganan  berupa  pemugaran.  Pemugaran  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk memperbaiki atau membangun kembali perumahan dan permukiman sehingga menjadi layak huni.
Lokasi  penelitian  selanjutnya  ialah  Desa  Merbung.  Desa  Merbung  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di Kecamatan Klaten Selatan. Desa ini memiliki luas 87.48 Ha yang terbagi menjadi 9 dukuh dengan 14 RW dan 41 RT. Adapun batas administrasi Desa Merbung, yakni:
− Sebelah utara : Kelurahan Tonggalan
− Sebelah timur : Kelurahan Buntalan − Sebelah selatan : Desa Danguran
- Sebelah barat
: Desa Sumberejo
Desa Merbung ditempati oleh 991 KK dengan jumlah penduduk 2.910 jiwa yang terdiri atas 1.856 jiwa laki-laki dan 1.964 jiwa perempuan. Desa Merbung merupakan lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Keputusan  (SK)  Bupati  Kabupaten  Klaten  Nomor  050/373/2014  tentang  Penetapan  Lokasi  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman  Kumuh  di  Kabupaten  Klaten.  Luas  total  permukiman  kumuh  di  Desa  Merbung  pada  awal  pelaksanaan program KOTAKU adalah 16,51 Ha. Pada awal penetapannya, Desa Merbung memiliki klasifikasi tingkat kekumuhan yang sedang  dengan  skor  awal  KPI  20  pada  kriteria  kondisi  drainase  lingkungan,  kondisi  pengelolaan  persampahan,  dan kondisi proteksi kebakaran. Kekumuhan dengan kategori sedang pada Desa Merbung ditangani dengan pola pemugaran yang terlihat pada perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman yang dilaksanakan di desa ini.

## 4.2 IDENTIFIKASI DAN NILAI DUKUNGAN TIAP FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU DI KABUPATEN KLATEN
Tabel 5. Nilai Dukungan Tiap Faktor dalam Pelaksanaan Program KOTAKU Lokasi Faktor Subfaktor Persentase Observasi dan Wawancara Persentase Persepsi Stakeholder Total Kriteria Kelurahan Bareng Kondisi Masyarakat Partisipasi Masyarakat 66,6% 90,9% 78,75% Mendukung Struktur Kelembagaan 100% 84,8% 92,4% Mendukung Status Legalitas Lahan 100% 100% 100% Mendukung Ketersediaan Lahan 100% 100% 100% Mendukung Karakteristik Kebijakan 66,6% 66,6% 66,6% Kurang Mendukung Anggaran 100% 100% 100% Mendukung 89,625% Mendukung
Lokasi Faktor Subfaktor Persentase Observasi dan Wawancara Persentase Persepsi Stakeholder Total Kriteria Tahapan Keberlanjutan Program 100% Mendukung Kinerja KPP Pemeliharaan prasarana 100% 100% 100% Mendukung Pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman 66,6% 66,6% 66,6% Kurang Mendukung Pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat 100% 100% 100% Mendukung 88,86% Mendukung Desa Merbung Kondisi Masyarakat Partisipasi Masyarakat 66,6% 90,9% 78,75% Mendukung Struktur Kelembagaan 100% 84,8% 92,4% Mendukung Status Legalitas Lahan 100% 100% 100% Mendukung Ketersediaan Lahan 100% 100% 100% Mendukung Karakteristik Kebijakan 66,6% 66,6% 66,6% Kurang Mendukung Anggaran 100% 100% 100% Mendukung 89,625% Mendukung Tahapan Keberlanjutan Program 100% Mendukung Kinerja KPP Pemeliharaan prasarana 100% 100% 100% Mendukung Pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman 66,6% 66,6% 66,6% Mendukung Pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat 100% 100% 100% Mendukung 88,86%

## Mendukung
Terdapat  tiga  faktor  dalam  pelaksanaan  program  KOTAKU,  yaitu  faktor  kondisi  masyarakat,  faktor  tahapan keberlanjutan  program,  dan  faktor  kinerja  KPP.  Faktor  kondisi  masyarakat  terbentuk  atas  beberapa  subfaktor,  yaitu partisipasi  masyarakat,  struktur  kelembagaan,  status  legalitas  lahan,  ketersediaan  lahan,  karakteristik  kebijakan,  dan anggaran.  Faktor  kinerja  KPP  terbentuk  atas  beberapa  subfaktor,  yaitu  pemeliharaan  prasarana,  pelaporan  kualitas sarana dan prasarana permukiman, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  didefinisikan  oleh  Nurhasanah  (2019)  sebagai  peran  serta  kesadaran  yang  dimiliki  oleh masyarakat dalam  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas permukiman kumuh.  Ia  juga menyatakan bahwa  partisipasi masyarakat menjadi subfaktor pendukung dalam hal pelaksanaan program KOTAKU. Pada Kelurahan Bareng, partisipasi masyarakat kurang mendukung. Hal ini dikarenakan belum semua masyarakat di kelurahan ini yang berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program KOTAKU. Menurut para stakeholder , partisipasi masyarakat di kelurahan ini juga kurang mendukung dengan persentase sebesar 66% atau semua stakeholder menggolongkan partisipasi masyarakat di  Kelurahan  Bareng  di  kategori  dua.  Sementara  itu,  di  Desa  Merbung,  antusias  dan  partisipasi  masyarakat  dalam keikutsertaan  setiap  pelaksanaan  program  KOTAKU  sudah  menunjukkan  angka  yang  tinggi.  Musrenbangdes  yang diadakan rutin setiap enam bulan sekali selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat desa. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program KOTAKU juga dilakukan di desa ini. Hal tersebut juga sejalan dengan persepsi stakeholder , yakni sebesar 90,9% menyatakan partisipasi masyarakat yang aktif di desa ini.
Struktur  kelembagaan  juga  menjadi  subfaktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  program  KOTAKU  (Rohimat, Rahmawati,  &  Seran,  2017). Struktur  kelembagaan  merupakan lembaga yang berkoordinasi dan  bekerjasama  dalam
pelaksanaan suatu program. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan, struktur kelembagaan di kedua wilayah penelitian menunjukkan  hasil  yang  tinggi  sehingga  struktur  kelembagaan  di  kedua  wilayah  penelitian  ini  mendukung  dalam pelaksanaan program KOTAKU. Berdasarkan hasil wawancara di Kelurahan Bareng, diketahui bahwa kelurahan ini telah memiliki lembaga yang terstruktur dalam upaya pelaksanaan Program KOTAKU. Namun dalam pelaksanaannya, belum semua lembaga tersebut berperan aktif sehingga struktur lembaga berdasarkan hasil wawancara mendapatkan skor dua (kurang mendukung). Namun, pada persepsi stakeholder , mayoritas stakeholder mengatakan bahwa struktur lembaga di kelurahan  ini  telah  mendukung  pelaksanaan  program.  Setelah  dielaborasikan,  hasil  dari  wawancara  dan  persepsi stakeholders menunjukkan bahwa struktur lembaga di Kelurahan Bareng masuk ke dalam kategori mendukung dalam pelaksanaan  program  KOTAKU.  Kelembagaan  di  kedua  wilayah  penelitian  telah  berperan  aktif  dalam  penanganan permukiman kumuh. Di sisi lain pada Desa Merbung, dari hasil wawancara maupun persepsi stakeholder , diketahui bahwa struktur kelembagaan di desa ini masuk kedalam kategori mendukung. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga di Desa Merbung telah terstruktur dengan jelas dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat yang telah diberikan.
Menurut Lestari, Alyas, & Tahir (2022), status legalitas lahan dilihat berdasarkan dimana bangunan itu berdiri, dengan status legal atau ilegal. Status legalitas lahan di kedua wilayah penelitian masuk kedalam kategori mendukung dalam pelaksanaan program. Kedua wilayah penelitian telah memiliki kejelasan status yang dibuktikan dengan adanya dokumen atau  keterangan  status  lahan  yang  sah.  Hal  ini  sejalan  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Lestari  et  al.  (2022)  yang mengatakan bahwa dukungan legalitas lahan berperan dalam pelaksanaan suatu program.
Ketersediaan lahan menjadi subfaktor pendukung dalam pelaksanaan program menurut Lestari et al. (2022). Adanya lahan menunjukkan kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi pada wilayah pelaksanaan program. Pada kedua wilayah penelitian, masih terdapat lahan kosong yang tersedia dan mumpuni untuk dilakukan pembangunan. Dari hasil observasi dan wawancara maupun dari hasil persepsi stakeholder , diketahui bahwa ketersediaan lahan di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung ini masuk kedalam kategori mendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU.
Subfaktor selanjutnya yang mendukung pelaksanaan program KOTAKU adalalah karakteristik kebijakan (Rachma & Widowati, 2020). Karakteristik kebijakan merupakan kejelasan serta keterpaduan peraturan yang dibuat oleh para petinggi dari tingkat pusat hingga di wilayah pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Rachma & Widowati, 2020). Peraturan yang mendasari pelaksanaan program di Kelurahan Bareng telah ada dari tingkap pusat hingga ke tingkat kelurahan sehingga subfaktor karakteristik kebijakan masuk kedalam kategori mendukung di kelurahan ini. Pada Desa Merbung, karakteristik kebijakan masuk kedalam kategori kurang mendukung dikarenakan di desa ini belum terdapat peraturan yang mendasari pelaksanaan program ini.
Subfaktor  terakhir  yang  mendukung  pelaksanaan  program  KOTAKU  adalah  anggaran  (Nurhasanah,  2019).  Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilaksanakan yang mana pada kedua wilayah penelitian diketahui bahwa kegiatan-kegiatan  program  KOTAKU  telah  dilaksanakan  secara  keseluruhan  dan  anggaran  yang  digunakan  dalam pelaksanaan program ini juga sudah 100%.
Tahapan keberlanjutan dilaksanakan secara terus-menerus setelah masa pra-konstruksi selesai dilaksanakan. Tahap ini terdiri atas penyusunan kerangka regulasi, pengembangan kelembagaan, dan pengelolaan database . Kegiatan dalam tahap keberlanjutan yang pertama adalah penyusunan kerangka regulasi. Pada Kelurahan Bareng dan Desa Merbung, penyusunan  regulasi  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  KPP,  serta masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Penyusunan kerangka regulasi ini dikoordinasi oleh pihak kelurahan dan juga  Pokja PKP serta fasilitator program KOTAKU yang bertugas di kelurahan tersebut.  Regulasi  yang  ditetapkan  di  desa/kelurahan  telah  menyesuaikan  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  telah dilaksanakan oleh program KOTAKU dan disesuaikan pula dengan kondisi dari lokasi permukiman kumuh sehingga dapat mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman yang sudah ada.
Dalam tahap keberlanjutan ini, dilaksanakan pula pengembangan kelembagaan. Kelembagaan yang dikembangkan yakni  lembaga-lembaga  yang  terdapat  di  Kelurahan  Bareng  dan  Desa  Merbung,  yakni  Karang  Taruna,  PKK,  LKMK, Posyandu,  KPP,  serta  RT/RW  untuk  dapat  berperan  aktif  dalam  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman desa/kelurahan. Adapun keluaran dari kegiatan pengembangan kelembagaan ini  adalah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung memiliki aturan yang mampu secara mandiri melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, adanya inovasi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, serta terdapat RPJM Desa yang berorientasi pada pengurangan luasan permukiman kumuh. Dilaksanakan pula pengelolaan database pada tahap keberlanjutan dalam program KOTAKU di Kelurahan Bareng sehingga data yang ada selalu diperbaharui.
Megacu Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016  tentang  Pedoman  Program  KOTAKU,  diketahui  bahwa  KPP  merupakan  kelompok  masyarakat  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  keberlanjutan  program  KOTAKU.  Pernyataan  dalam  kalimat  tersebut  selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan. KPP melaksanakan tiga kegiatan, yakni pemeliharaan prasarana, pelaporan kualitas  sarana  dan  prasarana  permukiman,  serta  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  kemandirian  masyarakat.  Di Kelurahan Bareng, ketiga kegiatan ini telah dilaksanakan. Pada hasil skoring dan penggunaan skala likert yang dilakukan dalam penelitian, diketahui bahwa ketiga kegiatan dalam tingkat kinerja KPP mendapatkan hasil yang sama, yakni 100%. Kinerja  KPP  di  Desa  Merbung  mendapatkan  skor  kurang  mendukung  pada  subfaktor  pelaporan  kualitas  sarana  dan prasarana  permukiman.  Pada  subfaktor  pemeliharaan  prasarana  dan  subfaktor  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan kemandirian masyarakat, Desa Merbung masuk ke dalam kategori yang mendukung.

## 4.3 PERBEDAAN FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN BARENG DAN DESA MERBUNG
Dari  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan  faktor  yang  mendukung  dalam  pelaksanaan  program KOTAKU di Kabupaten Klaten dengan studi kasus di dua lokasi penelitian, yakni di Kelurahan Bareng dan Desa Merbung. Faktor-faktor  yang  mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  program  KOTAKU  di  Kelurahan  Bareng  berdasarkan  skor terbesarnya ialah tahapan keberlanjutan, kinerja KPP, dan kondisi masyarakat. Sementara itu, di Kelurahan Merbung, faktor-faktor  yang  mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  program  KOTAKU  berdasarkan  skor  terbesarnya  adalah tahapan keberlanjutan, kondisi masyarakat, dan kinerja KPP.  Tabel 6. menunjukkan perbandingan perbedaan skor faktor yang mendukung dalam pelaksanaan program KOTAKU di kedua lokasi.
Tabel 6. Nilai Perbedaan Faktor pada Kelurahan Bareng dan Desa Merbung
Faktor Subfaktor Kelurahan Bareng Desa Merbung Total Persentase Kriteria Total Persentase Kriteria Kondisi Masyarakat Partisipasi Masyarakat 66,6% Kurang Mendukung 78,75% Mendukung Struktur Kelembagaan 80.25% Mendukung 92,4% Mendukung Status Legalitas Lahan 100% Mendukung 100% Mendukung Ketersediaan Lahan 100% Mendukung 100% Mendukung Karakteristik Kebijakan 100% Mendukung 66,6% Kurang Mendukung Anggaran 100% Mendukung 100% Mendukung Total 91,14% Mendukung 89,625% Mendukung Tahapan Keberlanjutan 100% Mendukung 100% Mendukung Tingkat Kinerja KPP Pemeliharaan prasarana 100% Mendukung 100% Mendukung Pelaporan kualitas sarana dan prasarana permukiman 100% Mendukung 66,6% Kurang Mendukung Pelaksanaan kegiatan pembangunan kemandirian masyarakat 100% Mendukung 100% Mendukung Total 100% Mendukung 88,86% Mendukung

## 5. KESIMPULAN
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  sebagai  salah  satu  upaya dalam  rangka mengurangi  perumahan  dan permukiman kumuh  di Indonesia. Di Kabupaten Klaten, program KOTAKU telah berhasil menuntaskan 165,313 Ha (88,7%) wilayah permukiman kumuh. Berdasarkan data dari Key Performance Indicators (KPI) oleh program KOTAKU tahun 2021, diketahui bahwa terdapat dua lokasi kumuh yang paling berhasil mengurangi kekumuhannya di Kabupaten Klaten. Kedua lokasi tersebut adalah Kelurahan Bareng dan Desa Merbung.
Adanya pelaksanaan program KOTAKU berdampak positif bagi kedua desa ini. Program KOTAKU membuat sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang terdapat di kedua lokasi kumuh ini memiliki kualitas yang sesuai dengan standar. Selain itu, kuantitas prasarana yang sebelumnya kurang, ditambahkan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah perumahan dan permukiman tersebut melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun pada program KOTAKU. Sarana dan prasarana permukiman yang sebelumnya sudah ada pun dirawat dan dijaga pemeliharaannya oleh masyarakat yang tinggal di kawasan dan dikoordinir oleh KPP yang terbentuk di lokasi kumuh ini.  Meningkatnya  kuantitas  dan  kualitas dari  sarana  dan  prasarana  perumahan  dan permukiman  di lokasi kumuh ini berimplikasi pada meningkatnya perekonomian masyarakat yang tinggal di kedua desa dan kelurahan.
Dalam  pelaksanaan  program  tersebut,  terdapat  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  di  kedua  lokasi  sehingga berhasil mengurangi kekumuhan lebih cepat dibandingkan dengan desa/kelurahan lain di Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil penelitian, di Kelurahan Bareng, faktor-faktor yang menjadi pendukung adalah struktur kelembagaan, status legalitas lahan, ketersediaan lahan, karakteristik kebijakan, tahapan keberlanjutan. Selain itu, terdapat keterlibatan KPP melalui pemeliharaan  prasarana,  pelaporan  kualitas  sarana  dan  prasarana  permukiman,  hingga  pelaksanaan  kegiatan pembangunan  kemandirian  masyarakat  juga  menjadi  faktor  pendukung  dalam  keberhasilan  pelaksanaan  program KOTAKU  di  Kelurahan  Bareng,  Kabupaten  Klaten.  Sementara  itu  di  Desa  Merbung,  faktor-faktor  paling  mendukung keberhasilan  pelaksanaan  program  KOTAKU  adalah  struktur  kelembagaan,  anggaran,  partisipasi  masyarakat,  status legalitas lahan, ketersediaan lahan, tahapan keberlanjutan, pemeliharaan prasarana, serta faktor pelaksanaan kegiatan pembangunan  kemandirian  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  KPP.  Faktor  yang  kurang  mendukung  keberhasilan pelaksanaan  program  KOTAKU  di  Desa  Merbung  adalah  karakteristik  kebijakan  dan  pelaporan  kualitas  sarana  dan prasarana permukiman.
Kondisi  yang  berbeda  di  kedua  lokasi  penelitian  mengakibatkan  adanya  perbedaan  faktor-faktor  pendukung keberhasilan  pelaksanaan  program  KOTAKU.  Faktor-faktor  yang  mendukung  dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan utama dalam prioritas pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Klaten. Namun, hal ini juga perlu didukung dengan tidak mengabaikan subfaktor lain sehingga pelaksanaan program KOTAKU di desa/kelurahan di Kabupaten Klaten dapat dilaksanakan secara komprehensif. Keterlibatan dari semua pihak dan stakeholder diperlukan untuk mengatasi kendala yang terdapat pada faktor dan sub-faktor penunjang sehingga keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU di semua desa/kelurahan di Kabupaten Klaten dapat terwujud dengan lebih cepat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  membantu  penulis  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Terima  kasih  kepada  para  narasumber  yang  bersedia  meluangkan  waktu  dan  membagi  ilmunya  sehingga penelitian yang dilaksanakan dapat selesai dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Bek, I. S., (2015). Evaluasi Pogram Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 6(2), 181-197. https://doi.org/10.22212/jekp.v6i2.347 Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta. (2017). Laporan Akhir RP2KPKP Kota Surakarta . Kota Surakarta: Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta.
Ditjen Cipta Karya. (2016). Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh . Jakarta: Kementerian PUPR. Diakses dari: https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2359/1#div_cari_detail Kadji, Y. (2004). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya . Gorontalo: Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diakses dari: https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/318/Kemiskinan_dan_Konsep_Teroitisnya.pdf
Kementerian PUPR. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh . Jakarta: Kementerian PUPR. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104649/permen-pupr-no-14prtm2018-tahun-2018
Kustiawan, I. (2014). Pengertian Dasar, Unsur-Unsur, dan Karakteristik Perencanaan, serta Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota . Universitas Terbuka. Diakses dari: http://repository.ut.ac.id/4276/1/PWKL4201-M1.pdf
Lestari, A. L., Alyas, & Tahir, M. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone. Jurnal UNISMUH ,
3 (5). Diakses dari: https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/9311/5749
Nurhasanah. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam  Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat . Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik 1 , 58.
Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-1-
tahun-2011 Prayitno,  B.  (2016). Skema  Inovatif  Penanganan  Pemukiman  Kumuh .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press.  Diakses  dari: https://onesearch.id/Record/IOS3358.INLIS000000000000861
Rachma,  I.  N.,  &  Widowati,  N.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  tentang  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 9 (2). Diakses dari:https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27356/23877
Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah: Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Diakses dari: https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=2198
Rohimat,  D.,  Rahmawati,  R.,  &  Seran,  G.  G.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Implementasi  Program  KOTAKU/PNPM  di Kecamatan Ciawi. Jurnal GOVERNANSI , 3 (2), 71 – 80. Diakses dari: http://repository.unida.ac.id/1499/1/%281%29 ARTIKEL RITA 5.1.pdf
Setiadi, H. (2014). Dasar-Dasar Teori Perencanaan . Universitas Terbuka. Diakses dari: http://repository.ut.ac.id/4330/ Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  Alfabeta.  Diakses  dari: https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046
Todaro, M. P. (1986). Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode. Jakarta: Intermedia.
Trijunianto, O. (2016). Analisis Faktor Keberlanjutan Sarana Air Minum Program PAMSIMAS di  Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara  Timur (Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember).  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember.  Diakses  dari: https://repository.its.ac.id/41883/1/9109202407-Theses.pdf
Warpani,  S.  (1984). Analisis  Kota  dan  Daerah .  Bandung:  Institut  Teknologi  Bandung.  Diakses  dari: https://onesearch.id/Author/Home?author=Warpani%2C+Suwardjoko