## PEMINANGAN ADAT KAILI DALAM TINJAUAN FIKIH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Al Hilal Mallarangeng
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Dato Karama Palu Sulawesi Tengah
Abstrak : The main issue to deal with in this article is the existence of indigenous Kaili marriage proposal viewed from the perspective of Islamic  jurisprudence  and  KHI.  The  purpose  of  this  study  is  to provide  a  clear  and  comprehensive  description  of  which  aspect  of this customary practice is coincident with Islamic jurisprudence and KHI.  The  type  of  this  research  is  a  descriptive-qualitative,  and applying an  interdisciplinary approach, which includes theological- normative,  sociological,  cultural,  philosophical,  juridical-normative, empirical  and  juridical  (legal-sociological)  approaches.  The informants selected include tribal, religious, and community leaders. As  well  as  government  and  individuals  who  understand  the  issue. The  data  were  gathered  from  observation,  interviews  and documentation  process.  The  data  were  then  analyzed  using  the techniques  of reduction,  presentation,  and  verification. The  validity of  data  was  checked  by  triangulation  techniques.  The  results  show that both values and procedures of indigenous marriage proposal of Kaili do not conflict with the Islamic jurisprudence and KHI. Some aspects  of  this  tradition  are  not  specifically  found  in  the  Islamic jurisprudence  and  KHI,  such  as  ritual notate  dala (exploratory  talk) , pambeka  nganga (opening  the  mouth)  and sambulu (delivered  object for  marriage  proposal)  and  expression  used  during  marriage proposal. However, when examined further, either from theological, juridical,  sociological,  or  philosophical  approaches,  traditional procession is not contrary to both Islamic and positive laws (KHI).
Isu  utama  dari  artikel  ini  adalah  eksistensi  perkawinan  adat  Kaili dalam  tinjauan  Hukum  Islam  dan  KHI.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan kedudukan praktek perkawinan  adat  Kaili  dengan  Hukum  Islam  dan  KHI.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif-kualitatif  dengan pendekatan  interdisipliner  antara  lain  teologi-normatif,  sosiologi, budaya,  filosofi,  empiris,  dan  pendekatan  hukum.  Informan  yang dijadikan sumber dipilih secara acak berdasarkan agama dan tokoh masyarakat. Begitu pula pemerintah dan orang-orang yang mengerti isu  ini.  Data  diambil  dengan  cara  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  reduksi  data, presentasi  dan  ferivikasi.  Data  diperifikasi  dengan  menggunakan tekhnik  triangulasi.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai
dan proses perkawinan adat Kaili tidak terjadi konflik/pertentangan dengan  hukum  Islam  dan  KHI.  Beberapa  aspek  dari  tradisi perkawinan  itu  tidak  ditemukan  dalam  hukum  Islam  dan  KHI, seperti ritual notate dala, pambeka nganga, sambulu yang diekspresikan dalam  peminangan.  Meskipun  demikian,  ketika  diteliti  ternyata bahwa  ritual-ritual  tersebut  tidak  ada  yang  bertentangan  dengan hukum Islam dan KHI.
Keywords: Adat  Kaili , Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Pernikahan, Peminangan

## I. Pendahuluan
Perkawinan merupakan institusi yang terhormat dan sakral. Perkawinan bukan  hanya  sekedar  penyaluran  hasrat  biologis  semata,  tetapi  juga  memuat berbagai  dimensi  interaksi,  baik  secara  psikis,  sosial,  budaya  maupun  agama. Karenanya, selain mengejawantahkan prosesi perkawinan sesuai nilai normatif dalam  agama  yang  diyakini,  juga  tidak  jarang  prosesi  perkawinan  dilakukan dengan  berbagai  tata  cara  tradisional  yang  telah  berurat  dan  berakar  dalam masyarakat.
Jauh sebelum Islam datang, telah hidup suatu sistem budaya masyarakat yang  unik  dan  beragam  di  Nusantara.  Seperti  juga  di  daerah  lainnya,  di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sejak berabad-abad telah hidup suatu sistem budaya  dari  beragam  etnis  dan  sub  etnis,  seperti  etnis  Banggai  di  Kabupaten Banggai Kepulauan,  Saluan dan Balantak di Kabupaten Banggai, Bungku  dan Mori di Kabupaten Morowali, Pamona di Kabupaten Poso, Buol di Kabupaten Buol, Kulawi di Kabupaten Donggala dan etnis Kaili.
Di  antara  suku-suku  asli  tersebut,  etnis  Kaili  yang  memiliki  populasi terbesar  dan  tersebar  di  lima  wilayah  Daerah  Tingkat  II,  yaitu  Kota  Palu, Kabupaten  Donggala,  Kabupaten  Parigi  Moutong  (Parimo),  sebagian  di Kabupaten  Poso  dan  belakangan  Kabupaten  Sigi  Biromaru. 1 To  Kaili  (Suku Kaili)  terbagi  lagi  dalam  banyak  sub  etnis,  antara  lain  Kaili  Ledo,  Kaili  Tara, Kaili Da'a, Kaili Unde, Kaili Ija, Kaili Edo dan Kaili Rai.
Sejak  masa  Alefuru (Alfuru) 2 dalam  keyakinan Balia 3 hingga  zaman modern  ini,  eksistensi  budaya  Kaili  dalam  berbagai  aspeknya  masih  tetap terpelihara,  tentunya  dengan  berbagai  macam  perkembangan  sebagai
1 Kabupaten  Sigi  Biromaru  pads  raulanya  adalah  bagian  dari  Kabupaten Donggala  yang  pads akhir Bulan Juni 2008 telah resmi berdiri sebagai kabupaten sendiri.
2 Alfuru  adalah  nama  yang  digunakan  Belanda,  untuk  menyebut  penduduk  Sulawesi,  Bum, Seram dan Halmahera, serta kepulauan Maluku yang belum memeluk suatu agama (Islam atau Nasrani). Lihat Encyclopedia Van Nederlandsch Indie, jilid I, (ttp., tp., 1917) h. 30
3 Balia adalah  sebutan  bagi  keyakinan  etnis  Kaili  masa  Alefuru,  yaitu  semacam  kepercayaan terhadap  kekuatan-kekuatan  gaib  dan  fenomena  alam  yang  luar  biasa,  yang  tempat pemujaannya  disebut  dengan Lobo. Lihat,  H.A.  Mattulada, Sejarah  Kebudayaan  To-Kaili, (Palu, Tadulako University Press, 1989), h. 101
konsekwensi logis dari akulturasi dengan berbagai budaya lain serta nilai-nilai religi yang dianut.
Salah  satu  aspek  tradisi  yang  masih  dipertahankan  oleh  To  Kaili  adalah adat peminangan. Peminangan yang disebut Neduta atau Nebolai dalam bahasa Kaili, 4 merupakan  rangkaian  prosesi  adat  yang  harus  dilewati  oleh  setiap anggota  masyarakat  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan.  Tradisi Neduta atau Nebolai ini  memiliki  keunikan  tersendiri,  baik  dari  aspek  pencarian informasi  atas  calon  yang  dituju,  format  pelaksanaan,  simbol-simbol, ungkapan-ungkapan,  hingga  aspek  sanksi  dan  penghargaan (punishment  and rewarding).
Dalam agama Islam, jelas bahwa segala aspek hidup dan kehidupan baik yang  berkaitan  dengan  aspek  ibadah mahdah maupun  aspek  muamaiah  harus berpedoman  pada  al-Qur'an  dan  hadis,  serta  apa  yang  lahir  dari  keduanya berdasarkan  pemikiran  yang  mendalam  (ijtihad)  dari  para  ulama  (fuqaha). Segala hal yang berbeda dari al-Qur'an, hadis dan ijtihad yang sahih dipastikan tidak  sesuai  dengan  Islam  dan  tidak  boleh  diamalkan.  Sebaliknya,  segala sesuatu  yang  bergerak  dalam  ranah  muamalah  dan  kehidupan  sosial  hasil kreasi  cita,  rasa  dan  karsa  manusia  menjadi  boleh,  bahkan  harus  dilestarikan, jika itu memiliki nilai maslahat dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber sekunder dalam hukum Islam.
Di sisi lain, setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada peraturan dan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Dalam  masalah hukum  keluarga,  pemerintah  Repubiik  Indonesia  telah  memberlakukan Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia  (KHI)  sebagai  pedoman  bagi  umat  Islam Indonesia.
Dengan  demikian,  untuk  mengetahui  apakah  adat  peminangan  dalam tradisi  to  Kaili (neduta atau nebolai) yang  telah  berlangsung  berabad-abad  itu sesuai atau tidak sesuai dengan Islam dan hukum negara, tentunya harus diuji dengan  sumber  primer  dan  sumber  sekunder  yang  telah  ditata  sedemikian rupa  oleh  fuqaha dalam  fikih  klasik,  maupun  yang  telah  dikaji  dan  disusun oleh  para  pakar  hukum  Islam  Indonesia  dan  telah  dimuat  dalam  peraturan negara (KHI). Kajian seperti ini menjadi penting mengingat mayoritas To Kaili adalah beragama Islam, dan mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus tunduk  dan  patuh  pada  seluruh  peraturan  yang  ada  di  Negara  Republik Indonesia.
Adapun  sumber  data library diperoleh  dari  data  dokumenter  (tertulis) yang  dipilah  pada:  (1)  data  dokumenter  primer  dan  (2)  data  dokumenter sekunder. Data dokumenter primer adalah tulisan-tulisan/peraturan-peraturan yang  memuat  data  otentik  dari  masalah  yang  diteliti,  di  antaranya  adalah Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia  (KM)  dan  kitab-kitab  fikih  karya  Imam Empat serta karya-karya fuqaha masa lampau yang termashur. Sedangkan data dokumenter  sekunder  adalah  tulisan-tulisan  yang  memuat  data  pelengkap,
4 Lihat,  Hennin,  MT  dkk., Upacara  Adat  Perkawinan  Suku  Kaili, (Palu:  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Sulawesi Tengah, 2001), h. 27
ataupun  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  objek  kajian dalam penelitian ini.

## II. Pandangan To Kaili Tentang Perjodohan
a. Prinsip Kesamaan Akidah
Pada komunitas masyarakat Kaili, sebagaimana juga masyarakat lainnya di  Nusantara,  pencarian,  pemilihan  dan  penentuan  jodoh  selalu  dikaitkan dengan  akidah  yang  dianut.  Pihak  orang  tua  dan  keluarga  besar  calon mempelai  tidak  akan  merestui  jika  anak  mereka  ingin  menikah  dengan pasangan  yang  tidak  se-iman. 5 Walaupun  misalnya  seseorang  itu  telah memenuhi  kriteria  ideal  dalam  aspek  yang  lain,  namun  agama  tetap  menjadi patokan utama. 6
Bagi  To  Kaili,  kawin  dengan  orang  yang  berlainan  agama  adalah bertentangan  dengan  ajaran  agama  (Islam)  yang  dianut  dan  adat  yang diperpegangi.  Oleh  karena  itu,  jika  ingin  melaksanakan  perkawinan,  maka salah  satunya  harus  pindah  agama  terlebih  dahulu.  Jika  mereka  memaksa untuk  tetap  melangsungkan  pernikahan,  maka  mereka  akan  terkucil  dari keluarga dan juga masyarakat. 7
b. Prinsip Endogami
Ada  kemungkinan  sampai  saat  ini  masih  bertahan  dalam  masyarakat Kaili,  peniliaian perjodohan terbaik adalah dalam  lingkungan kerabat sendiri, seperti antara sepupu derajat satu, dua dan tiga, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Hal  ini dapat diindikasikan dari beberapa  filosofi perjodohan yang masih hidup di kalangan To Kaili. Tujuan perjodohan dalam lingkungan warga kerabat (extendedfamily) yang menjadi filosofi itu antara lain;
1. Mompakamosu  posampesuvuwa; yang  bermakna  mendekatkan  kembali hubungan kekeluargaan.
2. Mosiuretaka; yang  bermakna  saling  menolong  meningkatkan  martabat keluarga.
3. Mempajagai harta nemoilinta tona; yang bermakna agar harta tidak berpindah kepada orang lain.
4. Masusah  mogas; yang bermakna mempersulit perceraian, karena perceraian akan meretakkan kekerabatan.
5. No  sisani  unu  nuapu; yang  bermakna  saling  mengenal  asap  dapur; maksudnya, saling mengenal keadaan dan asal keturunan 8
5 M. Thahir, tokoh masyarakat Donggala Kota Palu Barat, wawancara tanggal 9 Januari 2011 6 Penulis memlliki pengalaman langsung terhadap kasus ini. Seorang kerabat perempuan dari etnis Kaili ingin dipinang oleh seorang pemuda kaya etnis Tionghoa. Namun karena pemuda tersebut  beragama  Protestan,  orang  tua  dan  keluarga  besar  perempuan  menolak  mentah- mentah.  Nanti  beberapa  bulan  kemudian  setelah  pemuda  tersebut  masuk  Islam,  barulah pinangannya diterima.
7 Ahli Ali, Imam Masjid Tipo/Tokoh adat Kali, Wawancara, Tipo Palu Barat, Tanggal I5 Januari 2011
8 Lihat HA Mattulada, Sejarah Kebudayaan Orang Kaili (Palu, Universitas Tadulako Press, 1987, h.
Namun demikian, perkawinan di antara kerabat sendiri juga terdapat sisi negatif yang potensial. Perkawinan sedarah memiliki efek negatif yang sangat tinggi.  Dari  seluruh  penduduk  dunia,  kemungkinan  sekitar  20-50  persen melakukan  pernikahan  antar  kerabat  dengan  pasangan  hidup  berasal  dari leluhur  yang  sama.  Dampak  negatif  perkawinan  dengan  keluarga  sedarah terutama datang dari sisi kesehatan. Pernikahan sedarah yang dimaksud di sini adalah antar sepupu, satu marga atau yang garis keluarganya dekat, tapi bukan sedarah  kandung  atau incest. Salah  satu  bahaya  yang  bisa  timbul  dari pernikahan  sedarah  adalah  sulit  untuk  mencegah  terjadinya  penyakit  yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak.
Profesor Alan Bittles, direktur  Pusat Genetik Manusia di Perth, Australia telah  mengumpulkan  data  mengenai  kematian  anak  yang  dilahirkan  dari pernikahan  antara  sepupu  dari  seluruh  dunia.  Diketahui  bahwa  adanya peningkatan  risiko  tambahan  kematian  sekitar  1,2  persen  dibandingkan pernikahan  bukan  saudara  dekat.  Sementara  itu  untuk  cacat  lahir  terdapat peningkatan  risiko  sekitar  2  persen  pada  populasi  umum  dan  4  persen  pada pernikahan yang orang tuanya memiliki kekerabatan dekat. 9
c. Kesiapan Sebelum Kawin
Bagi  To  Kaili,  sebelum  seseorang  masuk  ke  biduk  perkawinan,  maka  ia harus  memenuhi  beberapa  syarat  yang  telah  menjadi  kumpulan  norma  dan konvensi  adat.  Adapun  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  itu  antara  lain, batasan minimal usia kawin. Bagi pria antara 20 tahun dan bagi perempuan 15 tahun, paling minimal adalah 12 tahun atau sudah haid pertama. 10
Dibandingkan  dengan  batasan  usia  kawin  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  negara-negara  muslim  termasuk  Indonesia,  tampaknya  batasan minimal  usia  kawin  di  kalangan  To  Kaili,  khususnya  bagi  kaum  pria  lebih tinggi,  yaitu  20  Tahun.  Sedangkan  batasan  minimal  usia  kawin  bagi  kaum perempuan adalah 12 Tahun atau sudah haid pertama.
Keberdayaan  secara  ekonomi  menjadi  syarat  yang  kedua  setelah  syarat kedewasaan.  Hal  ini  dianggap  sangat  vital  karena  menyangkut keberlangsungan  hidup  kedua  pasangan.  Sesuai  dengan  prinsip  parental (partial  schaft) pada  etnik  Kaili,  maka  persyaratan  ekonomi  ini  harus  benar- benar terpenuhi pada diri calon pengantin pria. Itulah sebabnya, para orang tua senantiasa menasihati anak lelaki mereka jika telah tumbuh dewasa dan telah mulai  melirik  pasangan  hidupnya.  Nasihat  itu  biasanya  digunakan  dengan bahasa  sindiran,  yaitu; Ane  dopa  rapakule  mangisi  awu  patampasu  nepa  ruru moberei  ( Andai  ananda  belum  mampu  mengisi  empat  sudut  rumah,  maka sebaiknya ananda menunda dulu perkawinan)
Salah  satu  syarat  yang  dianggap  penting  dan  sudah  menjadi  hal  yang sakral  dalam  peminangan  adat  Kaili  adalah  menyangkut  maskawin  (mahar) yang disebut dengan isitlah sunda. Jenis mahar ini biasanya disesuaikan dengan
9 ibid.
10 lihat  Hermln,  M .T., dkk., Upacara  Adat  Perkawinan  Suku  Kaili (Palu,  Dinas  Kebudayaan dan Parawisata Sulawesi Tengah, 2001), h.
kemampuan  ekonomi  dan-atau  strata  sosial  masyarakat  yang  hendak melaksanakan hajatan perkawinan.

## III. Tata Cara Peminangan Adat Kaili
Di  kalangan  To  Kaili  dikenal  tradisi  pra-nikah  yang  mendahului peminangan secara formal, yang urut-urutannya sebagai berikut:
1. Notate  Data, bermakna  "membuka  jalan",  biasa  juga  disebut nomanu- manu, suatu  istilah  yang  biasa  diartikan  dewasa  ini  sebagai  "penjajagan". Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga atau  kerabat dari pihak calon mempelai laki-laki, kepada anak gadis yang menjadi incarannya. No manu-manu biasanya dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  anak  gadis  yang  ingin dipinang,  khususnya  menyangkut  apakah  dia  belum  ataukah  sudah dijodohkan dengan pria yang lain. Dikatakan kegiatan ini dilakukan oleh pihak kerabat  calon  mempelai  laki-laki,  karena  memang  secara  tradisi  begitulah etikanya. 11
Penolakan  pinangan,  sesungguhnya  amat  langka  terjadi  di  kalangan  To Kaili,  karena  selain  adanya  prosesi Notote  Dala, juga  karena  kedua  calon biasanya sudah saling kenal, adakalanya dengan sangat akrab. Apalagi secara adat, To Kaili cenderung mempertahankan kawin dalam lingkungan keluarga besar, baik cross maupun parallel cousin-huwelijk 12
Jika  dalam no  manu-manu didapati  signal  yang  positif,  maka  pihak keluarga  calon  mempelai  laki-laki  akan  melakukan  pertemuan  untuk membicarakan  dan  menentukan mo  ovo  eyo  belo, yaitu  mencari  "hari  baik", sebagai  hari  kunjungan  resmi  ke  pihak  keluarga  gadis  yang  ingin  dipinang nanti.  Setelah  disepalcati  hari  penentuannya,  prosesi  tahap  berikutnya  yaitu mangore  jarita  partama, yaitu  kedatangan  pertama  utusan  dari  pihak  kerabat calon  mempelai  laki-laki  untuk  membicarakan  lebih  jauh  rencana  perjodohan kedua  anak  mereka.  Sementara  itu,  oleh  keluarganya,  calon  mempelai  pria dinasihati  untuk  tidak  lagi  "bermain-main"  dengan  gadis  lain,  karena  ia  telah akan dijodohkan dengan seorang gadis yang telah diincar keluarga. 13
Pada proses kedatangan utusan ini dalam lingkungan adat Kaili biasanya dilakukan selama tiga malam berturut-turut. Pada malam pertama kedatangan, yang  dibicarakan  oleh  utusan  adalah  maksud  suci  untuk  menyambung  dan mempererat  hubungan  keluarga  dan  kekerabatan  kedua  belah  pihak  melalui ikatan perjodohan. Untuk masuk ke dalam rumah pihak  keluarga perempuan tidak  boleh  didahului  oleh  sembarang  orang,  melainkan  oleh  wall  atau  yang dituakan  dalam  rombongan  kecil  utusan  pihak  keluarga  laki-laki.  Hal  ini merupakan  tradisi  penghargaan  yang  harus  diaktualkan.  Sebab,  jika  yang masuk pertama ke dalam rumah adalah bukan orang yang utama, hal ini oleh pihak keluarga perempuan dianggap sebagai bentuk pelecehan martabat. 14
11 M. Jabir, guru, "wawancara” tanggal 28 Nopember 2010 di Kelurahan Silae.
12 Lihat, H.A. Mattulada, op at., h. 92
13 Hakim, "wawancara", desa Koabobona Kabuapten Sigi, tanggal 2 Nopember 2010
Setelah  rombongan  diterima  resmi  dalam  ruangan  utama,  maka  juru bicara  yang  telah  ditetapkan  mulai  mengungkapkan  maksud  kedatangan. Ungkapan maksud kedatangan tidak diartikulasikan dengan kalimat langsung, namun  menggunakan  kata-kata  kiasan.  Adapun  kata-kata  kiasan  yang  biasa digunakan antara lain:
"Kami nakava hi manggita bunga-bunga ri banua miu ane dopa ria topodundusi kami nakava manggenika topo dundusi bunga miu"
Pengertian bebasnya adalah: Maksud kedatangan kami ini sesungguhnya adalah  untuk  melihat-lihat  kembang  yang  tumbuh  di  pekarangan  rumah  ini. Seandainya kembang itu belum ada yang memetiknya, maka kami mohon izin untuk menyuntingnya.
Ungkapan  itu  kemudian  direspon  oleh  juru  bicara  pihak  keluarga perempuan, juga dengan kata-kata kiasan :
"Ribanua kami hi naria bunga-bunga, ane komiu madota kami tarima"
Pengertian  bebasnya:  "Di  pekarangan  rumah  kami  memang  sedang tumbuh  sekuntum  bunga,  (bunga  itu  belum  dipetik  siapapun).  Andai komiu (anda/kalian yang terhormat) berkehendak untuk menyuntingnya, maka kami tidaklah ada keberatan di hati kami".
Pada  waktu  kedatangan  ini  pihak  laki-laki  mempersiapkan  beberapa macam jenis bahan yaitu :
Pertama membawa 2 bungkus rokok dan satu kotak mads (korek api). Kedua, membawa bahan Sambulu pombeka nganga, sebagai ritual "pembuka mulut", berisikan perlengkapan adat untuk melakukan peminangan. Di antara bahan-bahan sambulu yaitu :
1. Kalosu (buah pinang)
2. Baulu (sirih) dan juga kapur sirihnya.
3. Tagambe (gambir)  yang  ini  digunakan  oleh  para  nenek  moyang  kita  untuk membersihkan mulut atau dalam bahasa adatnya Nompanga.
4. Tambako (tembakau)
5. Toila artinya kapur sirih, namun adat kaili ledo menganggap tidak perlu lagi membawa toila atau  kapur  sirih  karena  mereka  menganggap  itu  akan  bisa membahayakan organ mata.
Selain sambulu  pombeka  nganga, juga  ada sambulu yang  berfungsi  sebagai pengikat (paosoa pud) yang merupakan pokok adat perkawinan. Sambulu yang kedua  ini  disebut  dengan balengga  nuada (adat  utama)  yang  selain  berfungsi sebagai  bentuk  penghargaan  kepada  pihak  perempuan  juga  sebagai  tanda seseorang perempuan telah dipinang oleh seorang laki-laki. 15
Pada  versi  yang  lain  disebutkan  bahwa  pihak  keluarga  laki-laki,  setelah menyerahkan sambulu tersebut,  harus  menunggu  jawaban  dari  pihak perempuan  sesuai  hari  yang  disepakti.  Pada  waktu  yang  ditentukan,  maka pihak  keluarga  perempuan  akan  menyerahkan  kembali sambulu tersebut kepada pihak keluarga laki-laki, tanpa ungkapan kata-kata. untuk mengetahui
15 Bandingkan dengan keterangan Hermin, MT., Dkk., ibid., h. 29
apakah prosesi selanjutnya akan bergerak atau tidak tergantung pada sambulu itu sendiri. Jika sambulu itu tersebut terbuka dan isinya telah kosong, maka itu berarti  proses  selanjutnya  dapat  diteruskan.  Tetapi  jika sambulu itu dikembalikan  dalam  keadaan  tertutup  dan  isinya  masih  tetap  utuh,  maka  itu adalah signal penolakan perjodohan dari pihak perempuan. 16
Pada  kedatangan  berikutnya,  biasanya  di  waktu  malam  yang  telah ditetapkan waktunya, diadakan upacara kesepakatan yang biasa disebut Bongi Posi Tarima artinya malam kesepakatan atau saling menerima antara pihak laki- laki dan pihak perempuan.
Setelah  semua  hal  di  atas  selesai  dibicarakan,  maka  selanjutnya  proses pengantaran  belanja  yang  biasanya  di  sebut  dengan Manggeni  Balanja. Proses manggeni balanja ini dilakukan pada sepuluh hari menjelang acara pernikahan atau biasanya juga sekitar dua minggu sebelum acara pernikahan. 17
Dalam mengantar belanja ini ada beberapa hal yang harus disiapkan yang nantinya akan dibawa kerumah calon istri. Perlu diketahui bahwa pada tahap yang  pertama  tadi  itu  yang  dibawa  masih  disebut sambulu atau  s ambulu  garo, sedangkan  yang  diantar  pada  waktu  pengantaran  belanja  itu  disebut  dengan sambulu  gana. 18 Jadi,  Bahan-bahan  yang  akan  dibawa  ini  biasanya  disebut dengan sambulu  gana, karena  sudah  memuat  semua  jenis  bahan  berdasarkan adat Kaili. Bahan-bahan tersebut sebagai berikut:
1. Semua jenis bahan yang telah dibawa sebelumnya yaitu kalosu atau pinang, baulu atau sirih, tagambe atau buah gambir, tambako atau tembakau dan toila (kapur  sirih).  Perlu  diketahui  dalam  adat  kaili ledo mereka  tidak menggunakan toila, sedangkan adat kaili ija masih menggunakanya.
2. Membawa  segala  jenis  pakaian  wanita  mulai  dari  jilbab  atau  kerudung sampai  pada  sandal  atau  sepatu.  Jadi  yang  akan  dibawa  ini  pakaian meliputi seluruh anggota tubuh wanita.
3. Membawa seekor kambing sebagai balengga njambulu atau disebut dengan kepala kambing. Namun dalam membawa balengga njambulu ini terkadang dibawa  pada  waktu  akad  nikah  atau  sebelum  akad  nikah  bersamaan dengan pengantin laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan.
4. Membawa mahar yang telah disepakati. Namun dalam hal ini pada waktu membawa  mahar  biasanya  juga  diberikan  sebuah  cincin  emas  takaran  2 atau  tiga  gram  yang  diletakkan  pada  sarung  wanita  bersamaan  dengan semua jenis bahan yang dibawa.
Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan disetujui oleh pihak keluarga perempuan,  maka  prosesi  peminangan  telah  komplit  jika  peminangan  telah
16 Lihat Hermin, M.T., dkk., op cit., h. 29
17 Moh. Lidin, desa Kabobona, "wawancara", tanggal 4 Nopember 2010
18 Sambulu pada hakikatnya adalah pokok adat peminangan yang berisikan pinang, gambir, sirih dan  kapur  sirih.  Material  tersebut  dipercaya  sebagai  symbol  manusia  yang  lengkap  sebagaf manffestasi darl konsep asal kejadian manusia. Menurut konsep suku Kaili, asaf kejadian nenek moyang mereka berasal darl kayangan yang dikenal dengan To Manurv, sekaiigus merupakan symbol  penghargaan kepada leluhur  mereka  yang  menyukal  (pemakan)  sirih. Lihat,  Hermin, M.T., op at., h. 29
disepakati,  lantas  salah  satu  pihak  mengundurkan  diri  atau  membatalkan peminangan  itu,  maka  sanksi  hukum  adat  berlaku.  Asdat,  berdasarkan  hasil wawancaranya dengan tokoh adat Kaili di desa Kamarora menyatakan bahwa jika  pembicaraan  telah  diterima,  lalu  salah  satunya  membatalkannya,  maka yang membatalkan itu akan dikenai sanksi adat. Adapun sanksi tersebut akan dirundingkan dan ditentukan oleh para tetua adat. 19
Pada  umumnya  sanksi  adat  yang  dikenakan  kepada  pihak  yang membatalkan  peminangan  berwujud  benda,  tumbuhan  dan  juga  hewan.  Bisa berupa uang, pohon kelapa atau binatang ternak seperti sapi dan kambing.

## IV. Peminangan Adat Kaili dalam perspektif Fikih dan KHI
a. Batasan Minimal Usia Kawin
Walau  pun  ada  istilah niko  soro (perkawinan  yang  kemudian  untuk sementara dipisahkan karena kedua anak masih di bawah umur), namun pada umumnya  batasan  minimal  usia  kawin  yang  berlaku  di  kalangan  To  Kaili adalah  20  tahun  bagi  laki-laki  dan  15  tahun  bagi  perempuan  atau  sudah mengalami haid pertama. Menurut Azham P Labino, niko soro itu hanya terjadi pada masa lampau. Dewasa ini, khususnya pada komunitas Kaili di kota Palu, perkawinan  usia  dini  sudah  sangat  jarang  terjadi.  Hal  ini  mungkin  karena pengaruh  tradisi  pada  masyarakat  Kaili  yang  tidak  segera  menikahkan  anak- anak mereka sebelum memasuki usia yang matang. 20
Dalam  ranah  fikih,  masalah  batasan  minimal  usia  kawin  tidak  dijadikan prioritas  pembahasan.  Tidak  ada  satupun  kitab  fikih,  khususnya  fikih  klasik yang penulis ketahui mencantumkan usia sebagai rukun ataupun syarat nikah. Kriteria umum yang digunakan para fuqaha adalah sudah baliqh.
Di  kalangan  umat  Islam,  pada  umumnya  pcrkawinan  usia  dini  lebih banyak  terjadi  bagi  kaum  perempuan.  Hal  ini  sedikit  banyaknya  dipengaruhi oleh justifikasi fikih yang hanya memberi batasan sudah haid
Fenomena  perkawinan  usia  dini  di  kalangan  umat  Islam  di  Indonesia, khususnya  terhadap  anak-anak  perempuan  dilatar  belakangi  oleh  akumulasi beragam  faktor,  antara  lain  faktor  budaya,  faktor  pendidikan,  faktor  ekonomi dan faktor agama, Namun di antara faktor-faktor tersebut, faktor agama, dalam hal ini fikih, tampaknya  yang paling bertanggung jawab. Boleh jadi memang, bahwa  jauh  hari  sebelum  kedatangan  Islam,  perkawinan  usia  dini  sudah mentradisi di Nusantara. Namun demikian, kedatangan Islam, ternyata hanya memberikan rukun dan syarat serta pesan moral dalam perkawinan, tidak ada batasan  usia  perkawinan,  kecuali  balig.  Ketiadaan  aturan  tentang  batasan minimal  usia  untuk  menikah  dalam  agama  (fikih)  seolah  menjadi  justifikasi perkawinan  usia  dini  yang  telah  berlangsung  selama  berabad-abad.  Bahkan hingga  kini,  khususnya  di  Indonesia  perkawinan  usia  dini  masih  menjadi
19 Lihat Asdat, "Perkawinan Adat Kaili di Desa Kamarora B Menurut Tinjauan Hukum Islam", Skripsi (Palu, STAIN Datokarama Palu, 2008), h. 45
20 Azham  P  Labino,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Palu  Selatan, "Wawancara"  pada tanggal 4 Nopember 2010 dl Kelurahan lere, Palu Barat.
polemik  kontroversial,  baik  di  kalangan  akademisi  maupun  di  kalangan masyarakat luas.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun  1991  memuat  perihal  yang  kurang  lebih  sama.  Pada  pasal  15,  KHI menyebutkan  bahwa  batas  usia  perkawinan  sama  seperti  pasal  7  UU  No.  1 Tahun  1974,  namun  dengan  tambahan  alasan:  untuk  kemaslahatan  keluarga dan rumah tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah  di  bawah  umur.  Penyimpangan  terhadapnya  dapat  dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.
Namun  demikian  perkawinan  di  bawah  umur  dapat  dicegah  dan dibatalkan.  Pasal  60  KHI  menyebutkan  pencegahan  perkawinan  dapat dilakukan  bila  calon  suami  atau  calon  isteri  tidak  memenuhi  syarat-syarat untuk  melangsungkan  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  peraturan perundang-undangan.  Seseorang  dapat  mencegah  perkawinan  adalah  para keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah,  saudara,  wali nikah,  wall  pengampu  dari  salah  seorang  calon  mempelai,  suami  atau  isteri yang  masih  terikat  dalam  perkawinan  dengan  salah  seorang  calon  isteri  atau calon  suami,  serta  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  mengawasi  perkawinan  (vide pasal 62,63, dan 64 KHI).
KHI  juga  menyebutkan  perkawinan  dapat  dibatalkan  antara  lain  bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.  1  Tahun  1974  (vide  pasal  71).  Para  pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan  adalah:  (1)  para  keluarga  dalam  garis keturunan  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah  dari  suami  atau  isteri;  (2)  suami  atau isteri;  (3)  pejabat  yang  berwenang  mengawasi  pelaksanaan  perkawinan menurut  Undang-Undang;  (4)  para  pihak  berkepentingan  yang  mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan (vide pasal 73). :
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa batasan minimal usia menikah yang berlaku dikalangan To Kaili, khususnya bagi calon pengantin perempuan adalah  sesuai  dengan  pandangan  fikih  klasik.  Namun,  batasan  minimal  usia menikah khusus bagi perempuan di kalangan To Kaili (minimal 12 tahun atau sudah  haid  pertama)  tersebut  tidak  sama  dengan  batasan  minimal  usia menikah yang ditetapkan oleh KH1, yakni 16 tahun. Namun demikian, ketidak- samaan  penentuan  batas  minimal  usia  kawin  khususnya  bagi  perempuan tersebut bukan bcrarti menunjukkan pertentangan antara aturan KHI dan adat To Kaili. Batasan minimal usia menikah bagi perempuan  di kalangan To Kaili (12 tahun/sudah haid), masih dapat ditoleril oleh KHI sepanjang mendapatkan izin dari lembaga dan pejabat yang berwenang.
b. Kesanggupan Material
Terhadap  kesiapan  material  yang  dipersyaratkan  bagi  calon  suami  oleh adat kaili sesungguhnya linear dengan anjuran agama. Hal ini senada dengan firman  Allah  dalam  al-Qur'an  surat  al-Baqarah/2:233  dan  beberapa  hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

## Artinya:
Telah mengabarkan kepada kami 'Umar ibn Hafy ibn Giyas, telah mengabarkan bapakku,  al-  A'masy,  ia  berkata  telah  memberitakan  kepada  ku  'Umarah  dari  Abd Rahman  bin  Yazid,  ia  berkata  soya  masuk  bersama  al-Qatnah  dan  Aswad  kepada Abdullah,  lalu  berkata  Abdullah,  kami  bersama  dengan  Nabi  saw  dan  sekelompok pemuda,  kita  tidak  dapati  sesuatu,  lalu  nabi  saw  berkata  kepada  kami:  "Hai  para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena  seesungguhnya  kawin  itu  dapat  mengwangi  pandangan  (yang  liar)  dan  lebih menjaga kehormatan " (HR.Bukhari) 21
Imam  Nawawi  dalam  kitabnya Syarah  Sahih  Muslim mengatakan  bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata ba'ah dalam hadits tersebut.  Sebagian  ulama  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud ba'ah di  sini adalah maknanya secara bahasa, yaitu jima' . 22
Pendapat  kedua  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud ba'ah adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. 23 Terlepas  dari  ikhtilaf  tentang  maksud  yang  dituju  dari  kata ba'ah dalam hadis  di  atas,  penulis    berpendapat      bahwa    kesiapan    material      bagi  calon suami  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  adat  Kaili,  mendapatkan  justifikasi teologis.
c. Prosesi Notate Dalai atau No manu-manu
Dalam prosesi peminangan adat Kaili dimulai dengan kegiatan notate data atau nomanu-manu (pencarian  jalan/  penjajagan).  Secara  eksplisit  tak  ada perintah atau larangan yang termaktub dalam fikih maupun KHI atas kegiatan semacam ini.
Menurut Penulis, kegiatan pra-peminangan adat Kaili ini perlu mendapat apresiasi  positif  bahkan  patut  dipertimbangan  untuk  dijadikan  material  baru dalam  pasal-pasal  KHI,  andaikan  ada  pembaruan  hukum  positif  di  bidang Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia.  Kegiatan  mencari  informasi  tentang  calon pasangan  hidup (notate  dalai/nomanu-manu) menjadi  penting  artinya  karena  di sana ada kemaslahatan yang sangat rasional dan etis, khususnya bagi mereka yang  belum  mengenal  calon  pasangannya. Pertama, perkawinan  adalah perpaduan dua insan dalam segala aspeknya yang diharapkan langsung hingga akhir hayat. Oleh karena itu, seluk beluk diri dan kepribadian sang calon (isteri) perlu  diketahui  sejak  awal,  agar  setidaknya,  calon  suami  telah  memiliki gambaran tentang sifat-sifat fisik, karakter dan kesetaraan (kufu’) dengan calon isterinya.  Ini  pula  yang  menjadi  salah  satu  persyaratan  yang  tertuang  dalam fikih yang dikenal dengan istilah syarat mustahsinah . 24
21 Al-'Asqalaniy, AI-Hafiz Ahmad bin' Ali bin Hajar, Fath al Bariy bi Syarh Sahih al Bukharay, ta’fiq ‘Abd al-Rahman bin Nasir al-Barrak (Cet I : Riyad, Dar Tibah, 1426 H/2005 M), h. 328/319
22 AI-Nawawi, Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyidiin bin Syarf, Syarah Muslim juz 5 (Bairot. Dar al-Fikr, 1978), hal. 173 23 Ibid.
24 Lihat,  Muhammad  Nafi,  “Peminangan”,  http://pa.barabarai.pta,banjarmasin.go . index. Diakses tanggal 20 Desember 2012.
Kedua, kegiatan notate  dalai/nomanu-manu dapat  mencegah  terjadinya perbuatan  terlarang  dalam  peminangan,  baik  yang  tercantum  di  dalam  fikih maupun  KHI.  Dengan  kegiatan  tersebut,  otomatis  akan  diperoleh  informasi bahwa  sang  calon  mahram  atau  bukan,  masih  dalam iddah atau  sudah  habis masa iddah nya,  apakah  ia  sedang  bersih  dari  pinangan  atau  sementara  dalam pinangan orang lain (syarat lazimah ).
Sebagaimana diketahui, dalam hukum Islam baik yang termaktub dalam fikih  maupun  dalam  KHI  menegaskan  adanya  larangan-larangan  untuk meminang,  yaitu  larangan  meminang  perempuan  yang  masih  dalam  masa iddah,  perempuan  mahram  dan  perempuan  yang  dalam  peminangan  orang lain. 25
Ketiga, Kegiatan notate  data  nomanu-manu juga  menjadi  bagian  yang  tak terpisahkan dari penjagaan harkat dan martabat keluarga, baik keluarga yang meminang maupun yang dipinang. Dimaksudkan di sini adalah, jika misalnya terlihat tanda-tanda penolakan, baik berupa sikap maupun kata-kata (sindiran), maka pihak peminang tentunya sudah dapat mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pada proses peminangan selanjutnya.
d. Aspek Perutusan/ Perwakilan dalam Peminangan
Dalam  tradisi  To  Kaili,  peminangan  itu  dilakukan  oleh  perutusan  yang terdiri  dari  para  tetua  adat  atau  orang  yang  dituakan  dalam  keluarga  yang meminang. Demikian pula pada calon perempuan yang dipinang akan diwakili oleh tetua adat dan-atau kerabat yang dituakan dalam keluarga tersebut. 26
Meminang  secara  langsung  dan  sendiri  oleh  calon  pengantin  laki-Iaki kepada orang tua/wali, apalagi langsung kepada sang perempuan, dipandang tidak  etis  di  kalangan  To  Kaili.  Hal  ini  dapat  dimaknai  baik  secara  sosiologis maupun  filosofis.  Artikulasi  sosiologis  dari  pandangan  ini  adalah  bahwa perjodohan  tidak  semata-mata  menyangkut  kepentingan  individual.  Bagi  To Kaili,  perjodohan  memiliki  makna  penting,  karena  berbagai  hal  dalam kehidupan  sosial,  baik  itu  harga  diri,  martabat  keluarga  dan  kaum,  ikut dipertaruhkan.  Dalam  pendekatan  filosofis  dapat  ditarik  benang  biru,  bahwa perutusan/perwakilan  adalah  simbol  dan  bentuk  penghargaan  serta penghormatan  kepada  keluarga  dan  kerabat,  juga  merupakan  simbol perlindungan keluarga atas anak yang hendak dijodohkan.
Menyangkut  perutusan  dan  perwakilan  ini  tidak  diatur  secara  khusus dalam  fikih.  Namun,  jika  dilihal  dari  defenisi  peminangan  yang  disampaikan beberapa ulama fikih, 27 maka perutusan atau perwakilan itu menjadi hal yang lumrah dalam tradisi Islam. Dalam KHI masalah perutusan/ perwakilan diatur dalam  pasal  11  yang  berbunyi:  "Peminangan  dapat  langsung  dilakukan  oleh
25 Lihat kembali uraian sebelumnya
26 Yang dimaksud dengan yang “dituakan” adalah mereka yang memiliki kapasitas lebih dari yang lain, seperti ketokohan, usia, pangkat dan jabatan formal, gelar akademik dan kekayaan. Penulis sendiri telah beberapa kali menjadi perutusan dan perwakilan dari keluarga maupun kerabat yang hendak meminang maupun yang dipinang.
27 Lihat Misalnya, Wahbah al-Zuhalli, Fiqh al-Islam wa Adillatuh (Bairut: T.p, t.th.), h. 4690
orang  yang  berkehendak  mencari  pasangan  jodoh,  tapi  dapat  pula  dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".
Bunyi  pasal  11  tersebut  menegaskan  bahwa  sistim  perutusan  dalam peminangan  sebagaimana  yang  mentradisi  di  kalangan  To  Kaili  adalah  hal yang wajar, tidak bertentangan dengan fikih maupun KHI.
e. Ungkapan Peminangan
Dalam  tradisi  To  Kaili,  ungkapan  peminangan  diartikulasikan  dalam bahasa  daerah  Kaili  dengan  menggunakan  kalimat  kiasan  sebagaimana  yang telah  dikemukakan  di  awal  bab  ini.  Walaupun  pada  prosesi  peminangan Rasulullah  dengan  Sitti  Khadijah  menggunakan  kalimat  langsung,  namun kemudian  tidak  satupun  dari  hadis-hadis  yang  datang  mengabarkan  bahwa ungkapan  peminangan  itu  harus  dengan  kalimat  langsung.  Itulah  sebabnya tidak  ada  satupun  kitab  fikih  dan  fatwa  ulama  yang  menyatakan  bahwa penggunaan  kata-kata  kiasan  dalam  peminangan  adalah  terlarang.  Demikian pula dalam berbagai aturan hukum keluarga di negara-negara Islam termasuk Indonesia.
f. Aspek Mahar dan Sambulu
Jika mengacu pada tradisi masa lalu, untuk ukuran sekarang, mahar yang disebut sunda, apalagi jika peminangan itu berlangsung di kalangan bangsawan (madika) tentunya  terasa  memberatkan  bagi  pihak  peminang.  Namun  seiring perkembangan zaman dan semakin terbukanya interaksi dengan kalangan luar, persyaratan  mahar  relatif  tidak  lagi  menjadi  beban  bagi  proses  perjodohan  di kalangan To Kaili. Namun demikian, mahar tetap menjadi sebuah syarat wajib yang harus terpenuhi sebagai rangkaian yang melekat dari proses perjodohan. Hanya saja kuantitas dan kualitasnya menjadi relatif tergantung kesanggupan dari pihak peminang. Hal yang relatif tidak berubah drastis sejak masa lampau adalah adat sambulu, baik itu sambulu garo ataupun sambulu gana. Seperti juga mahar, sambulu ini pun wajib ditunaikan menurut adat Kaili. 28
Islam  sangat  menghargai  dan  memperhatikan  hak-hak  seorang  wanita yang  nantinya  akan  menyerahkan  sepenuh  jiwa  raganya  kepada  suaminya. Karenanya ia berhak secara mutlak atas pemberian mahar dari suaminya. Tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan mahar itu walau suaminya sekalipun, kecuali  ia ridha untuk dimanlaatkan  oleh suaminya itu. Hal  ini sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa/ 4:4,
Imam  Syafi'i  mengatakan  bahwa  mahar  adalah  sesuatu  yang  wajib diberikan oleh seseorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh  anggota  badannya. 29 Bahkan  oleh  Imam  Malik,  mahar  adalah  bagian dari rukun nikah, karenanya memberikan mahar wajib hukumnya. 30
Soal  jumlah  dan  kualitas  mahar  dalam  pandangan  fikih  bukanlah  harus
28 Nahar Lahotji, tokoh adat Palu Utara, "wawancara" di desa Taipa, tanggal 10 Januari 2011
29 Lihat  Abdu  al-Rahman  ai-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  'ala  Mazohib  al-'arba'ah,  Qismu  at-ahwal  al- syakhsyiyyah, Juz IV (Mesir: Darval-lrsyad, t.th.,), h. 94
mewah dan memberatkan, tetapi lebih mengacu pada hal yang disenangi dan bermanfaat  bagi  penerimanya.  Hal  yang  pasti  syarat  mahar  itu  adalah  benda yang berharga atau yang bernilai, suci dan bermanfaat, bukan milik orang lain (ghazab) serta bendanya jelas keadaannya. 31
Mengenai  besarnya  mahar,  para  fuqaha  telah  sepakat  bahwa  mahar  itu tidak  ada  batasan  tertinggi.  Memang  ada  riwayat  dari  Abdullah  bin  Mus'ab, bahwa  Umar  pernah  berkata:  "Janganlah  kamu  memberikan  mahar  kepada perempuan  lebih  dari  empat  puluh uqiyah perak;  barangsiapa  memberi  lebih daripada itu maka akan saya serahkan ke Baitul Mal". Lalu seorang perempuan menyahut:  "Mengapa  tuan  berkata  begitu,  bukankah  Allah  berfirman  (QS  al- Nisa/4:2) 32 :
Dan  kamu  telah  memberikan  kepada  seseorang  di  antara  mereka  (isteri-isteri) mahar yang banyak..."
Lalu Umar berkata: Perempuan itu benar, dan laki-laki itu keliru" 33
Namun  para  fuqaha  berbeda  pendapat  tentang  batasan terendah  mahar. Imam  syafi'i,  ahmad  bin  Hanbal,  Ishaq,  Abu  saur  dan  fuqaha  Madinah  dari kalangan Tabi'in berpendapat  bahwa  mahar  tidak  ada  batasan  terendahnya. Sesuatu  yang  dapat  menjadi  harga  bagi  sesuatu  yang  lain  dapat  dijadikan mahar. Pandangan ini juga diikuti oleh Ibnu Wahab dari kalangan Maliki.
Sebagian  fuqaha  yang  lain  berpendapat  bahwa  mahar  itu  memiliki batasan  terendahnya.  Imam  Malik  dan  sebagian  besar  pengikutnya menyatakan bahwa mahar itu minimal % dinar emas murni atau perak seberat tiga  dirham,  atau  barang  yang  sebanding  dengan  nilai  emas  atau  perak tersebut.  Sementara  Imam  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  batasan  minimal mahar  adalah  10  dirham.  Ada  juga  pandangan  lain  yang  menyatakan  lima dirham, bahkan ada yang memberi batasan terendah sebanyak 40 dirham. 34
Dalam  pandangan  fikih  klasik,  pelaksanaan  pembayaran  mahar  bisa dilakukan  sesuai  kemampuan  atau  disesuaikan  dengan  tradisi  masyarakat setempat. Mahar dapat ditunaikan secara kontan dapat pula dihutang, namun dikontan adalah yang diutamakan.
Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), para fuqaha terbagi dalam  dua  pendapat  Sebagian  berpendapat  bahwa  mahar  itu  tidak  boleh diberikan  dengan  cara  dihutang  keseluruhan.  Segolongan  yang  lain berpendapat bahwa boleh menunda pembayaran mahar, namun mereka tetap menganjurkan  agar  memberikan  sebagian  mahar  di  muka  manakala  hendak menggauli isteri.
Di dalam KHI, masalah mahar diatur secara khusus dalam bab V tentang mahar,  mulai  pasal  30  sampai  pasal  38.  Seperti  juga  fikih,  dalam  KHI dinyatakan  bahwa  mahar  adalah  pemberian  wajib  atas  calon  pengantin  laki-
31 Lihat Ibid., h.103 32 Ibid.
33 Lihat Sayyid Sabiq, Flqh iri-Sunnah, kumpulan jilld 2 (Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 2006) h. 108
34 Lihat Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid (Bairut: Dar al-Fikr, t.th),h.12-
laki kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 30). 35
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  garis  linear  bahwa  pemberian  mahar dalam  tradisi  To  Kaili  tidak  menyalahi  aturan  yang  terdapat  dalam  fikih maupun KHI. Ketiga-tiganya menghukumkan wajib bagi pihak calon mempelai laki-laki  untuk  memberikan  mahar  kepada  calon  mempelai  perempuan. Demikian  pula  menyangkut  kuantitas,  format  dan  kualitas  mahar  tidak dipersoalkan.  Kecuali  dalam  fikih  yang  masih  tedapat  kontroversi  tentang batasan,  terutama  batasan  terendah  mahar,  dalam  KHI  penentuan  mahar sangat  fleksibel.  Fleksibilitas  penentuan  mahar  dalam KHI  ini  menjadikannya dapat  mengakomodir  berbagai  tradisi  penentuan  mahar  yang  eksis  dalam berbagai etnik di tanah air, termasuk adat Kaili. Menyangkut penentuan mahar, pada  tradisi  To  Kaili  sangat  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam KHI,  khususnya  pasal  31  (bahwa  penentuan  mahar  hendaknya  berasaskan kesederhanaan dan  kemudahan  sesuai  ajaran  Islam).  Walaupun  dalam  tradisi To  Kaili,  penentuan  maharnya  sangat  fleksibel,  namun  tetap  tidak menghiiangkan subtansi mahar, yaitu memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan, serta menjadi hak sepenuhnya bagi penerima.
Adapun  menyangkut  adat sambulu, tidak  terdapat  pernyataan  yang spesifik  dalam  fikih  maupun  KHI  tentang  boleh  atau  tidaknya.  Namun, menurut hemat penulis, ketiadaan justifikasi yang terang atas suatu perbuatan dari  sumber  rujukan  legal-formal,  bukan  berarti  perbuatan  itu  lantas  illegal. Apalagi  perbuatan  itu  sudah  menjadi  adat  yang  dituruti  dalam  komunitas tertentu.
g. Pembatalan Peminangan
Dalam  lingkungan  adat  Kaili,  pembatalan  peminangan  merupakan  aib yang  sebisa-bisanya  dihindari.  Itulah  sebabnya  sebelum  masuk  proses peminangan ada kegiatan notate dala yang juga digunakan  sebagai pendeteksi dini  untuk  melanjutkan  atau  tidak  proses  peminangan.  Namun  jika  itu  tetap terjadi,  maka  pembatalan  peminangan  memiliki  konsekwensi  yuridis,  berupa sanksi  adat.  Sanksi  tersebut  dijatuhkan  kepada  pihak  yang  membatalkan peminangan,  dan  diputuskan  oleh  tokoh-tokoh  adat  bersama  kedua  belah pihak.  Pada  umumnya  sanksi  tersebut  adalah  nuvoya  (denda)  berupa  benda, uang atau hewan. Selain itu, barang-barang pemberian harus dikembalikan jika diminta  dan  telah  diputuskan  dalam  sidang  adat. 36 Adakalanya  sanksi  denda itu  berwujud  pengembalian  dua  kali  lipat  dari  apa  yang  telah  diberikan  oleh peminang. Misalnya, pihak laki-laki telah memberikan uang atau benda senilai 10 juta rupiah, maka jumlah itu harus dikembalikan dua kali lipat menjadi 20
35 Lihat  Departemen  Agama  RI., Kompilasi  Hukum  Islam (Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Badan PA Dirjen Bimbaga Islam, 2000), h.
36 Seorang  informan  bernama  Arsul  mengemukakan  pengalaman  pribadinya  yang  penah dijatuhi  denda  adat  sebesar  5  Juta  ruplah,  karena  telah  membatalkan  ptnangan  yang  telah diajukannya. Arsul, "wawancara" di desa Kesimbar (Pantai Timur) Kabupaten Parlmo, tanggal 24 Nopember 2010
juta sebagai nuvoya. 37
Apa  yang  menjadi  tradisi  tentang  sanksi  atas  pembatalan  peminangan dalam  adat  Kaili  mendapatkan  legitimasi  dalam  literatur  fikih.  Menurut mazhab Syafi'i, bahwa pihak peminang berhak mendapatkan kembali barang- barang yang telah diberikan, atau diganti dengan uang sesuai harganya, kalau barang  itu  sudah  tidak  ada  wujudnya.  Pengembaiian  tersebut  tetap  berlaku, baik karena pembatalan datang dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Menurut  ulama  Hanafiah,  hadiah-hadiah  dan  pemberian  tersebut  harus dikembalikan  bila  masih  ada  wujudnya.  Tetapi  jika  benda-benda  tersebut sudah  tidak  ada,  maka  tidak  perlu  diganti,  misalnya  dengan  uang.  Menurut mazhab  Maliki,  bahwa  tergantung  siapa  yang  memutuskan  hubungan peminangan  tersebut,  kalau  pihak  yang  meminang  yang  membatalkan,  maka pihak  yang  dipinang  tidak  berhak  lagi  untuk  mengembalikan  barang-barang tersebut.  Tetapi  jika  pihak  yang  dipinang  yang  membatalkan,  maka  mereka harus mengembalikan keseluruhan hadiah-hadiah dan pemberian lainnya itu. 38 Jika  dalam  literatur  fikih  masalah  sanksi  adat  tersebut  mendapatkan ruang  legitimasi,  maka  tidak  demikian  dalam  KHI.  tidak  ada  satupun  pasal dalam KHI yang raengatur tentang sanksi atas pembatalan peminangan secara sepihak. Memang dalam ayat 4 pasal 12 telah dijelaskan, bahwa  kriteria telah terjadi  pemutusan  pinangan  adalah  adanya  pernyataan  resmi  dari  pihak  laki- laki,  atau  secara  diam-diam  pria  yang  meminang  telah  menjauhi  dan meninggalkan  wanita  yang  dipinang.  Sedangkan  bentuk-bentuk  penolakan pinangan  yang  datang  dari  pihak  wanita  tidak  dijelaskan,  baik  dalam  ayat  3 maupun ayat 4 pasal 12 di alas.
Pertanyaan yang menggelitik pun muncul dari kalimat "atau secara diam- diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang telah dipinang".  Pernyataan  dalam  kalimat  ini  sesungguhnya  memberikan kekaburan  makna  pemutusan  peminangan  itu  sendiri.  Apa  yang  dimaksud dengan " secara diam-diam telah menjauhi"? Selain tidak jelas, kalimat tersebut juga  mengandung  unsur  "pelecehan"  terhadap  harkat  dan  martabat  wanita yang dipinang dan keluarganya. Seseorang tentunya akan tersinggung karena merasa  dilecehkan,  jika  ada  orang  datang  melamar  keluarganya,  lantas  pergi begitu  saja  meninggalkan  pinangannya  tanpa  alasan  yang  jelas,  atau membiarkan pinangannya tanpa ada kepastian kelanjutannya.
Namun demikian, tentunya tidak adil kalau apa yang tertuang dalam KHI hanya  dipandang  dari  satu  aspek,  yakni  kepastian  hukum  belaka.  Dalam sebuah diktum hukum, selain aspek kepastian hukum, juga patut diperhatikan aspek  filosopis  dan  aspek  sosiologisnya.  Jika  aspek  filosofisnya  yang ditanyakan  adalah  apakah  suatu  aturan  itu  adil  atau  tidak,  maka  pada  aspek sosiologisnya  adalah  apakah  suatu  aturan  hukum  itu  bermanfaat  atau  tidak bagi  masyarakat.  Asumsi  penulis,  tidak  dicantumkannya  sanksi  atas
37 Hasan,  Tokoh  agama,  “Wawancara”  di  desa  Labuan  Salumbone  (Pantai  Barat)  Kabupaten Donggala, tanggal 28 Nopember 2010
38 Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 2 (Bairut: AI-Maktabah at-'Asriyyah, 2006), h.19-21
pembatalan peminangan dalam KHI, karena substansi peminangan itu sendiri dianggap bukan peristiwa hukum. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 13 ayat  1,  yaitu  peminangan  belum  menimbulkan  akibat  hukum  dan  para  pihak bebas  memutuskan  hubungan  peminangan.  Ketentuan  ini  sesuai  dengan ketentuan  fikih  yang  tidak  mewajibkannya.  Hal  itu  merupakan  sebuah kepastian hukum.
Menurut  analisis  penulis,  tidak  dicantumkannya  secara  khusus  tentang tata cara pemutusan (pembatalan) peminangan dalam KHI, karena KHI ingin memberi  ruang  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk  melaksanakan tatacara  peminangan,  khususnya  menyangkut  konsekwensi  pembatalan peminangan  menurut  adat-istiadat  yang  berlaku  dalam  lingkungan masyarakat.  Hal  ini  tercermin  dalam  diktum  pasal  13  ayat  2  yang  berbunyi  : Kebebasan  memutuskan  hubungan  peminangan  dilakukan  dengan  tata  cara yang  baik  sesuai  dengan  tuntunan  agama  dan  kebiasaan  setempat,  sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.

## V. Penutup
Para fuqaha klasik berbeda pendapat tentang hukum meminang. Daud al- Zahiri menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib, sementara mayoritas (jumhur)  fuqaha  menyatakan  tidak  wajib.  Fuqaha  juga  sepakat  bahwa  pihak peminang hendaknya telah memiliki gambaran tentang wanita yang dipinang, oleh  karena  itu  melihat  pinangan  dihukumkan  sebagai  sunnat.  Namun demikian,  mereka  berbeda  pendapat  tentang  batasan  melihat  pinangan  itu. Tidak  ada  perbedaan  di  kalangan  fuqaha  tentang  wanita  yang  haram  untuk dipinang,  yaitu  wanita  mahram,  yang  masih  dalam  masa  iddah  dan  wanita yang  sedang  dipinang  lelaki  lain.  Terhadap  konsekwensi  material  atas pembatalan  peminangan  secara  sepihak,  para  fuqaha  memiliki  pandangan yang berbeda-beda pula.
Seperti  pandangan  jumhur,  KHI  menetapkan  bahwa  peminangan bukanlah  sebuah  peristiwa  hukum  (pasal  13  ayat  1).  Demikian  pula  tentang wanha-wanita yang haram dikawini sejalan dengan fikih (pasal 12 ayat 1 dan 2).  Dalam  KHI  tidak  diatur  tentang  konsekwensi  pembatalan  peminangan. Menurut  pandangan  penulis,  tidak  diaturnya  hal  tersebut  karena  KHI membuka ruang dan menghormati beragam tradisi peminangan di Nusantara dengan hukum adatnya yang khas.
Di  kalangan  To  Kaili,  prosesi  peminangan  dimulai  dengan  proses notate dala atau nomanu-manu. Prosesi  ini  tidak  diatur  dalam  literatur  fikih  maupun diktum  KHI.  Namun  Secara  psikologis,  sosiologis  dan  pilosofis  kegiatan  ini sangat  positip  baik  bagi  peminang  maupun  terpinang.  Dalam  tradisi peminangan  To  Kaili,  penyertaan  mas  kawin  (mahar)  dan sambulu sebagai sebuah rangkaian tak terpisahkan, menjadi sangat khas. Dalam fikih dan KHI tidak dikenal adanya kewajiban pemberian resmi oleh calon mempelai laki-laki kepada  calon  mempelai  perempuan  sewaktu  peminangan  atau  akad,  kecuali mahar.  Namun,  adat sambulu tidak  bertentangan  dengan  norma  agama  dan hukum positip yang berlaku, karena sambulu tersebut tidak memberatkan pihak
peminang. Terhadap konsekwensi yuridis atas pembatalan peminangan, sanksi adat  Kaili  mendapatkan  legitimasi  dalam  literatur  fikih.  Dalam  KHI  sanksi terhadap  pihak  yang  membatalkan  peminangan  tidak  diatur.  Namun  KHI memberi ruang atas pemberlakuan sanksi, asalkan tidak bertentangan dengan norma  agama.  Dengan  demikian,  tidak  ada  kontroversi  menyangkut  sanksi adat atas pembatalan peminangan, baik dalam perspektif fikih maupun KHI.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abdullah, Syamsuddin, Agama  dan Masyarakat;  Pendekatan Sosiologi Agama. cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
Al-'Asqalaniy, Al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar, Fath al-Bariy li Syarh S ahih al- Bukhariy,  ta'liq  'Abd  al-Rahman  bin  Nasir  al-Barrak. Cet.  I;  Riyad,  Dar Thiba’ah, 1426 H./2005 M
Al-Baihaqiy, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn Ali, al-Sunan al-Kubra, Tahqiq Muhammad  Abd  al-Qadir  'Ata’. Juz  7,  Cet.III;  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- 'llmiyah, 1424 H./2003 M
Al-Husaini,  H.  MH.  Al-Hamid, Riwayat  Kehidupan  Nabi  Muhammad  saw. cet. Kedua, Jakarta: Yayasan Alhamidy, 1992
Ali,  Zainuddin,  "Pelaksanaan  Kewarisan  Islam  di  Kabupaten  Donggala",
Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1995
Al-Jaziri, Abdu al-Rahman, Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah, Qismu al-Ahwal al-Syakhsyiyyah. Juz IV , Mesir: Darual-Irsyad, tth.
Al-Nawawi,  Imam  al-Allamah  Abu  Zakaria  Muhyidiin  bin  Syarf, Syarah Muslim. Juz 5, Bairut: Dar al-Fikr, 1978
al-Salam, Abdu, Ibn Izzuddin, Al-Qawaidu al-Ahkam Fi Masalih al-Anam. tt : Dar al-Jail, 1980
Al-Syatibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Usul al-syari 'ah. Juz II Kairo: t.p., t.th
Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Tarikhu al-Umam wa al-Mamluk. Vol. IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1979
Ansyari,  Sapari  Imam, Metodologi  Penelitan  Sosial  Suatu  Petunjuk  Ringkas. Surabaya: Usaha Nasional, 1981
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi ke V Jakarta: Rineka Cipta, 2002
Asdat, "Perkawinan Adat Kaili di Desa Kamarora B Menurut Tinjauan Hukum Islam", Skripsi, Palu, STAIN Datokarama Palu, 2008
Makkulau, Andi, "Pemuda dan Pacaran Ditinjau dari Sudut Sosiologi", Makalah,

## IKIP Ujung Pandang, Tgl. 12 April 1988
Mujieb, Abdul, M., et al., Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
Zahra, Abu Usu al-Fiqh. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, tt.h