## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN
Oleh: Asykar Nurul Hidayah
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Musyrifah di Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta

## Abstrak
Pendidikan  multikultural  adalah  pendidikan  yang  mengajarkan  kepada  anak  didik tentang bagaimana menanamkan sikap saling menghormati, toleransi dan menghargai antara  sesama  dalam  nuansa  pluralisme.  Pendidikan  semacam  ini  diperlukan  agar setiap  perbedaan  dapat  dikelola  dengan  baik  dan  pada  tahap  selanjutnya  tidak menimbulkan  konflik  yang  dapat  mengancam  persatuan  dan  kesatuan  bangsa. Bagaimanapun, nilai-nilai multikultural juga telah menjadi watak hakiki agama Islam. Hal  ini  terlihat  jelas  di  pelbagai  ajaran  dalam  al-Qur’an  maupun  Sunnah  Nabi Muhammad  s.a.w.  yang  tidak  membedakan  manusia  pada  bidang  ilmu.  Karena  itu, penanaman  nilai-nilai  inti  dari  pendidikan  multikultural,  seperti:  demokrasi, humanisme dan pluralisme atau nilai-nilai keberagamaan yang inklusif pada diri anak didik merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Pluralisme, Toleransi dan Universalitas Islam

## A. Pendahuluan
Di negara-negara yang menganut sistem demokratis, seperti Amerika Serikat dan Kanada,  gagasan  tentang  pendidikan  multikultural  bukanlah  hal  yang  baru.  Mereka telah  cukup  lama  melaksanakan  konsep  itu,  khususnya  dalam  upaya  menghilangkan diskriminasi  rasial  antara  orang  kulit  putih  dan  hitam.  Pelbagai  model  pendidikan multikultural diterapkan di negara-negara itu dengan tujuan untuk menunjukkan dan memelihara  integritas  nasional  (Said  Agil,  2005:  205).  Lantas,  bagaimanakah implementasi konsep pendidikan multikultural ini di Indonesia?
Sebagaimana diketahui jika Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar  di  dunia.  Kenyataan  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi  sosio-kultural  maupun geografi Indonesia yang begitu beragam dan luas. Keragaman ini tentu saja memiliki dampak  positif  dan  negatif.  Pada  sisi  positif,  Indonesia  memiliki  potensi  strategis untuk  membangun  citra  ( image  building )  di  mata  dunia  sebagai  negara  yang
berkekayaan  melimpah.  17.565  pulau  besar  dan  kecil  yang  di  dalamnya  terdapat pelbagai  ragam  seni-budaya  masyarakat,  perbedaan  bahasa  daerah  serta  banyaknya sumber daya alam menjadikan segenap kalangan terpesona dengan mozaik Indonesia.
Sementara,  pada  sisi  negatif,  keragaman  Indonesia  juga  dapat  menimbulkan  pel- bagai persoalan yang tiada kunjung surut dan bahkan grafiknya terus saja meningkat. Kasus-kasus  seperti  korupsi,  kolusi,  nepotisme  (KKN),  kemiskinan,  kekerasan, perusakan  lingkungan,  separatisme  dan  hilangnya  rasa  kemanusiaan  untuk menghormati  hak-hak  orang  lain  merupakan  bentuk  nyata  dari  “potret  kelam” multikulturalisme  di  Indonesia.  Konflik  antarsuku  di  Papua,  “pertarungan”  orang Madura dengan Dayak,  kasus  Ambon, Sampit  dan perlawanan  Front  Pembela  Islam (FPI)  terhadap  kelompok  Ahmadiyah  juga  telah  menambah  “daftar  hitam”  atas multikulturalisme di Indonesia.
Kejadian-kejadian tersebut di atas seolah-olah telah menunjukkan hilangnya akal sehat  dan  lumpuhnya  nurani  antaranak  bangsa.  Segala  sesuatunya  selalu  dipaksakan dengan tanpa adanya dialog antarindividu maupun kelompok sosial-keagamaan yang saling berseteru.  Dampak dari hal  ini adalah munculnya sikap-sikap sarkastis, untuk tidak dikatakan “barbarian”! Kelompok-kelompok ini cenderung mengunggulkan otot daripada otak dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sikap-sikap semacam ini tidak lain didorong oleh klaim-klaim kebenaran ( claim of truth ) tunggal sebagaimana yang mereka pahami.
Jika saja fenomena itu ditelisik lebih lanjut, maka akar persoalan mengenai klaim- klaim  kebenaran  yang  berkembang  di  masyarakat,  khususnya  umat  Islam,  bermuara pada  pendidikan  agama.  Pada  tataran  realitas,  kenyataan  menunjukkan  jika pendidikan  agama  masih  diajarkan  dengan  cara  menafikkan  hak  hidup  agama  lain. Seakan-akan  hanya  agamanya  sendirilah  yang  dinilai  benar  dan  mempunyai  hak untuk hidup, sementara yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya. Hal ini bukan  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  berada  di  lingkungan  mayoritas,  tetapi  juga minoritas.  Secara  fundamental,  semangat  pendidikan  agama  yang  sempit  ini  sudah barang  tentu  berlawanan  dengan  spirit  ajaran  Islam  dan  pendidikan  multikultural.
Dalam batas-batas tertentu, semangat persatuan bangsa juga akan semakin pudar dan terkikis dengan adanya pemahaman yang demikian.
Memandang kenyataan di atas, maka segenap umat muslim harus memahami dan menyikapi persoalan tersebut secara cerdas dan cermat. Umat muslim harus mengkaji kembali spirit dan ajaran Islam yang terdapat di dalam al-Qur’an. Di samping itu juga diperlukan  adanya  strategi  khusus  untuk  memecahkan  persoalan-persoalan  tersebut melalui pelbagai bidang kehidupan, seperti: bidang sosial, ekonomi, budaya dan juga pendidikan.
Menurut  hemat  penulis,  dengan  tanpa  menafikkan  keberadaan  sektor  kehidupan yang lainnya, bidang pendidikan memang memiliki peran strategis dalam menjawab problem-problem tersebut. Mengapa demikian? Sebab, lewat pendidikan, anak didik dapat  dididik  agar  memiliki  kesadaran  tentang  hakikat  masyarakat  yang  majemuk. Kesadaran tentang kemajemukan ini memang perlu dikembangkan dalam pendidikan. Mengingat,  konflik  horizontal  yang  berkembang  selama  ini  berakar  dari  begitu lemahnya  kesadaran  masyarakat  tentang  kemajemukan.  Oleh  sebab  itulah  gagasan multikulturalisme menjadi penting untuk dihadirkan di dalam lingkungan pendidikan.
Bagaimanapun,  pendidikan  multikultural  telah  menawarkan  satu  alternatif  solusi melalui  penerapan  strategi-strategi  khusus.  Selain  itu,  konsep  ini  juga  berbasis  pada pemanfaatan  keragaman  yang  ada  dalam  masyarakat,  seperti  latarbelakang  sosial- ekonomi, etnis, budaya dan bahasa  anak didik.  Pemanfaatan keragaman ini sungguh sangat  memungkinkan  hadirnya  kesadaran  baru  dalam  diri  anak  didik  untuk  tidak mengkotak-kotakkan  latarbelakang  yang  beragam.  Atas  dasar  urgensi  pendidikan multikultural  tersebutlah  tulisan  ini  dibuat.  Melalui  tulisan  ini,  penulis  hendak mengkaji  lebih  jauh  tentang  konsep  pendidikan  multikultural  dari  sudut  pandang Islam.

## B. Pengertian Pendidikan Multikultural
Pendidikan multikultural merupakan suatu proses penanaman nilai dan cara hidup seseorang  agar  dapat  menghormati,  tulus  dan  toleran  terhadap  keanekaragaman
budaya  yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat plural (majemuk).  Dengan definisi ini, pendidikan multikultural diharapkan mampu membangun kekenyalan dan kelenturan  mental  segenap  anak  bangsa  dalam  menghadapi  pelbagai  konflik  sosial. Hal  ini berarti  bahwa pendidikan multikultural  memungkinkan terjadinya  penguatan persatuan bangsa sehingga hal tersebut tidak mudah patah dan retak.
Terkait dengan hal  tersebut,  Rektor baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Musa Asy’ari, memiliki pemahaman yang sama dengan definisi pendidikan multikultural di atas.  Menurutnya,  iklim  Indonesia  yang  dikenal  sarat  kemajemukan  sangat dimungkinkan  penerapan  pendidikan  multikultural.  Gagasan  ini,  lanjut  Musa, menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif sehingga konflik  yang  muncul  sebagai  dampak  dari  transformasi  dan  reformasi  sosial  dapat dikelola  dengan  cerdas  dan  menjadi  bagian  dari  pencerahan  kehidupan  bangsa  ke depan (www.uin-suka.info/ind/index.com).
Esensi  pendidikan  multikultural,  sebagaimana  pernyataan  Musa  itu,  tidak  dapat lepas begitu saja dari pengelolaan perbedaan kebudayaan dan kultur lingkungan yang terbangun  di  seluruh  hamparan  bumi  Indonesia.  Dalam  bahasa  lain,  pembahasan tentang pendidikan multikultural  tidak dapat  dipisahkan dari keragaman  budaya dan lingkungan  masyarakat  Indonesia.  Karena  itu,  segenap  perbedaan  yang  lahir  dari pelbagai  budaya  dan  lingkungan  masyarakat  bukan  untuk  dibenturkan  dalam  ruang konflik,  tetapi  harus  dikelola  sehingga  dapat  melahirkan  suatu  khazanah  keragaman yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.
Pada  dasarnya,  awal  mula  konsep  pendidikan  multikultural  ini  lahir  dari perkembangan gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme setelah perang dunia II  (H.A.R.  Tilaar,  2002:  495).  Kemunculan  gagasan  dan  kesadaran  tentang interkulturalisme ini, menurut Said Agil, selain terkait dengan perkembangan politik internasional  yang menyangkut persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), kemerdekaan dari  kolonialisme  dan  diskriminasi  rasial,  juga  disebabkan  karena  meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri, sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru saja merdeka ke Amerika dan Eropa (Said Agil, 2005: 208).
Memandang akar sejarah tersebut, maka secara genetik, pendidikan multikultural memang  sebuah  konsep  yang  (dengan  sengaja)  dibuat  dan  bertujuan  untuk menciptakan  persamaan  peluang  pendidikan  bagi  semua  anak  didik  yang  berbeda- beda  ras,  etnis,  kelas  sosial  dan  kelompok  budaya.  Selain  itu,  salah  satu  tujuan penting  dari  konsep  ini  adalah  membantu  semua  anak  didik  agar  memperoleh pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  yang  diperlukan  dalam  menjalankan  peran- peran seefektif mungkin  pada suatu tatanan masyarakat  yang demokratik-pluralistik. Dengan  demikian,  diperlukan  adanya  proses  interaksi,  negosiasi  dan  komunikasi dengan  pelbagai  ragam  kelompok  sosial  masyarakat  agar  tercipta  sebuah  kultur masyarakat yang bermoral demi kebaikan bersama.
Memang, secara sederhana, kata multikultural dapat dipahami sebagai keragaman budaya  dalam  suatu  komunitas.  Keragaman  budaya  (multibudaya)  ini  merupakan suatu  fakta  empiris  yang  harus  diterima  dan  dipahami  oleh  semua  orang.  Di  dalam komunitas  atau  masyarakat  multibudaya  ini  (umumnya)  terdapat  proses  interaksi, toleransi, integrasi dan bahkan juga disintegrasi. Kecuali yang terakhir, proses-proses yang  terbangun  di  dalam  masyarakat  multibudaya  tersebut  mustinya  dapat  dikelola secara positif sehingga memungkinkan terjadinya perkembangan kebudayaan.
Pengertian  masyarakat  multibudaya  dan  multikulturalisme  ini  pertama  kali diperkenalkan oleh salah seorang Sosiolog, Charles Hobart, pada Konferensi Dewan Kanada  di  Winnipeg/Manitoba  tahun  1964.  Pada  saat  itu,  kedua  pengertian  tersebut lahir karena didasari oleh fenomena migrasi  multietnis dan masyarakat  dalam ruang lingkup  yang  cukup  besar.  Sekalipun  pada  akhirnya  konsep  itu  masih  problematik, namun  masyarakat  multibudaya  dapat  dinyatakan  sebagai  sebuah  kumpulan masyarakat yang memiliki kebudayaan beraneka ragam dan semuanya saling eksis di suatu wilayah. Di dalam masyarakat ini terdapat dua atau lebih kelompok sosial yang terpisah  dari  kelompok  mayoritas,  tetapi  di  antara  mereka  memiliki  kesadaran  akan perasaan kebersamaan dan identitas menyeluruh  untuk  hidup bersama dalam nuansa tenteram, aman serta damai (http://blog.unila.ac.id/effendisanusi).
Potret kehidupan masyarakat multikultural, sebagaimana tersebut di atas, sesung- guhnya  telah  disinggung  Allah  s.w.t.  Di  dalam  Q.s.  al-Ma’idah:  48,  Allah  s.w.t. berfirman  yang  artinya: untuk  tiap-tiap  umat  di  antara  kamu,  Kami  berikan  aturan dan  jalan  yang  terang.  Sekiranya  Allah  menghendaki,  niscaya  kamu  dijadikan-Nya satu  umat  (saja),  tetapi  Allah  hendak  menguji  kamu  terhadap  pemberian-Nya kepadamu.  Maka  berlomba-lombalah  berbuat  kebajikan.  Hanya  kepada  Allah-lah kembali  kamu  semuanya,  lalu  diberitahukan-Nya  kepadamu  apa  yang  telah  kamu perselisihkan itu.
Potongan  ayat  tersebut  ditafsirkan  Quraish  Shihab  (2001:  104)  sebagaimana berikut:  kata lau/ sekiranya  (sekiranya  Allah  menghendaki)  menunjukkan  bahwa  hal tersebut  tidak  dikehendaki-Nya.  Sebab,  kata lau tidak  digunakan  kecuali  untuk mengandaikan  sesuatu  yang  tidak  mungkin  terjadi  (mustahil).  Dengan  demikian, Allah  s.w.t.  tidak  menghendaki  manusia  dari  dahulu  hingga  sekarang  menjadi  satu umat, yakni satu pendapat, satu kecenderungan dan bahkan dalam satu agama dengan segala prinsip dan rinciannya.
Jika saja Allah s.w.t. menghendaki  yang demikian, lanjut Shihab, Dia tidak akan memberi  kebebasan  manusia  dalam  memilah  dan  memilih,  termasuk  kebebasan memilih  agama  dan  kepercayaan.  Maksud  diberikannya  kedua  kebebasan  ini  adalah agar manusia dapat saling berlomba-lomba dalam kebajikan. Dengan demikian akan terjadi  kreativitas  dan  peningkatan  kualitas  diri  manusia.  Sebab,  hanya  dengan perbedaan dan perlombaan yang sehat, kedua hal tersebut akan tercapai.

## C. Rekam Jejak Diseminasi Pendidikan Multikultural
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya  jika  gagasan  tentang  pendidikan multikultural tidak muncul dalam ruang yang kosong. Terdapat faktor sosial, politik, ekonomi  dan  intelektual  yang  telah  mendorong  munculnya  gagasan  ini.  Pada  awal kelahirannya, wacana pendidikan multikultural sangat “bias” Amerika. Sebab, konsep ini memiliki akar sejarah dengan gerakan HAM yang muncul dari pelbagai kelompok tertindas di negeri “Paman Sam” itu.
Banyak  hasil  penelusuran  sejarah  tentang  konsep  pendidikan  multikultural  yang merujuk pada gerakan-gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok berwarna  kulit  lainnya  yang  sedang  mengalami  praktik  diskriminasi  di  lembaga- lembaga publik. Di antara banyak lembaga yang disorot karena “bermusuhan” dengan ide  persamaan  hak  dan  ras  adalah  institusi  pendidikan.  Hal  ini  terjadi  berbarengan dengan masa perjuangan HAM pada tahun 1960-an.
Pada  akhir  tahun  1960-an  dan  awal  1970-an,  suara-suara  kritis  dikumandangkan para aktivis, tokoh dan orangtua. Mereka menuntut agar lembaga-lembaga pendidikan bisa konsisten dalam menerima serta menghargai perbedaan. Selain itu, tuntutan yang tidak  kalah  penting  ialah  persamaan  pemberian  kesempatan  pekerjaan  dan pendidikan. Gejolak sosial demi dihapuskannya diskriminasi inilah momentum yang hingga  saat  ini  dianggap  sebagai  awal  mula  kemunculan  konsep  pendidikan multikultural.
Setelah  sepuluh  tahun  berlalu,  sekitar  awal  tahun  1980-an,  ide  pendidikan multikultural  ini mulai  terlembagakan.  Pada  saat  itu,  banyak  lahir  lembaga-lembaga pendidikan  yang  berlandaskan  pendidikan  multikultural.  Lembaga-lembaga  ini didirikan  oleh  para  peneliti  dan  aktivis  pendidikan  progresif,  seperti  halnya  James Bank. James Bank  adalah salah seorang pioneer pendidikan multikultural  yang juga membumikan konsep tersebut  menjadi  ide persamaan pendidikan. Selanjutnya, pada pertengahan dan  akhir tahun 1980-an, muncul kelompok Sarjana seperti  Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas mengenai  pendidikan  multikultural  dengan  memperdalam  kerangka  kerja  untuk membumikan ide persaman pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.
Setelah menjalani perjuangan cukup lama, akhirnya ide pendidikan multikultural dapat diterima dan bahkan menjadi komitmen masyarakat global. Hal ini bisa dilihat dari empat rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa,  yaitu: pertama ,  pendidikan  hendaknya  mengembangkan  kemampuan  untuk mengakui  dan  menerima  nilai-nilai  yang  ada  dalam  kebhinekaan  pribadi,  jenis
kelamin,  masyarakat  dan  budaya  serta  mengembangkan  kemampuan  untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain.
Kedua ,  pendidikan  hendaknya  meneguhkan  jati  diri  dan  mendorong  konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan  dan  solidaritas  antara  pribadi  dan  masyarakat. Ketiga ,  pendidikan hendaknya  meningkatkan  kemampuan  menyelesaikan  konflik  secara  damai  dengan tanpa  adanya  kekerasan.  Karenanya,  pendidikan  hendaknya  mampu  meningkatkan pengembangan sikap-sikap yang mengedepankan perdamaian  dalam diri dan pikiran anak  didik.  Dengan  demikian  setiap  anak  didik  mampu  membangun  kualitas toleransi,  kesabaran,  kemauan  untuk  berbagi  dan  sekaligus  memeliharanya  secara lebih kokoh.
Tiga  rekomendasi  yang  dikeluarkan  UNESCO  tersebut  merupakan  tonggak diseminasi (persebaran) gagasan pendidikan multikultural ke pelbagai negara di luar negeri  ”Paman  Sam”  (Amerika).  Gagasan  ini  mudah  diadaptasi  oleh  negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya, seperti halnya di Indonesia. Kendati  demikian,  di  tengah  perjalanannya,  konsep  ini  juga  mengalami  perluasan makna.  Dalam  istilah  lain,  konsep  pendidikan  multikultural  juga  mencakup  ide-ide pluralisme  budaya  dengan  tema-tema  umum,  seperti  pemahaman  budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam serta persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.
Di Indonesia, perbincangan seputar pendidikan multikutural semakin mendapatkan  posisi  dan  momentum  yang  tepat  pasca  pemerintahan  Orde  Baru lengser  karena  hempasan  gelombang  reformasi.  Peralihan  sistem  pemerintahan  dari sentralistik ke desentralisasi acapkali memunculkan euforia politik bagi masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, reformasi tenyata bukan hanya membawa ”berkah” bagi bangsa  Indonesia, tetapi  juga memberi peluang  meningkatnya kecenderungan sikap- sikap primordialisme antarkelompok masyarakat.
Fenomena  semacam  ini  sungguhnya  telah  dialami  oleh  masyarakat  di  bekas negara  Uni  Soviet.  Setelah  diruntuhkannya  Tembok  Berlin,  sebagai  pertanda
berakhirnya perang dingin dan peralihan sistem pemerintahan sentralistik (otoritarian) ke demokrasi, segenap masyarakat di sana mengalami euforia politik. Hampir semua dari  mereka  menciptakan  simbol  dan  budaya  baru,  yang  pada  tahap  selanjutnya  hal itu dijadikan sebagai tameng perlindungan masing-masing komunitas. Ini merupakan titik-tolak  kemunculan  sikap-sikap  primordialisme  antarkelompok  yang  ada  di negara-negara  bekas  Uni  Soviet  tersebut.  Konflik  yang  sebelumnya  terbangun berdasarkan  pertempuran  antarideologi  negara  (Amerika  versus  Uni  Soviet), selanjutnya telah bergeser antarkomunitas masyarakat.
Terjadinya konflik horizontal yang dialami oleh masyarakat bekas Uni Soviet itu sejalan  dengan  apa  yang  telah  dialami  oleh  masyarakat  Indonesia  akhir-akhir  ini. Karena  itu,  menjadi  wajar  jika  hingga  saat  ini,  dipandang  perlu  menerapkan paradigma  pendidikan  multikultural.  Penerapan  paradigma  ini  dimaksudkan  untuk menangkal  semangat-semangat  primordialisme  antaranak  bangsa.  Multikulturalisme akan  menjadi  pengikat  dan  jembatan  yang  mengakomodasi  perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan kesuku-bangsaan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

## D. Implementasi Pendidikan Multikultural
Sejumlah  uraian  yang  telah  penulis  kemukakan  di  atas  telah  memberi  gambaran akan  penting  dan  bermanfaatnya  pendidikan  multikulturalisme  dalam  membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama, budaya dan juga kebutuhan masyarakat. Urgensi konsep ini setidaknya dapat memberi dorongan dan spirit bagi segenap institusi pendidikan nasional untuk menanamkan sikap kepada anak  didik  agar  menghargai  perbedaan  budaya,  agama  dan  keyakinan  orang  lain. Dengan  mengimplementasikan  pendidikan yang  berwawasan  multikultural diharapkan  dapat  membantu  anak  didik  agar  mampu  mengerti,  menerima  dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian.
Sangat disadari jika upaya membina dan mengelola suatu bangsa dengan beragam adat  dan  budaya  yang  tersebar  di  pelbagai  wilayah  di  Indonesia  tidaklah  mudah.
Upaya  semacam  ini  tentu  perlu  ditunjang  dengan  adanya  desain  strategi  yang  kuat agar bisa sistematis dalam melakukannya. Penetapan tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka menengah merupakan salah satu bentuk strategi yang telah dilakukan pemerintah  selama  ini.  Di  antara  tujuan  jangka  menengah  itu  adalah  peningkatan pemerataan kesempatan  belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan bagi semua  warga  negara  secara  adil,  tidak  diskriminatif  dan  demokratis  dengan  tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, kelompok etnis dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual.
Dengan  adanya  tujuan  jangka  menengah  itu,  agaknya  pemerintah  hendak menjadikan  (lembaga)  pendidikan  sebagai  laboratorium  penanaman  semangat multikulturalisme bagi anak didik. Hal ini berarti bahwa sekolah merupakan medium pelatihan  dan  penyadaran  bagi  generasi  muda  untuk  bisa  menerima  perbedaan budaya,  agama,  ras,  etnis  dan  kebutuhan  di  antara  sesama  dan  kemauan  hidup bersama  secara  damai.  Agar  proses  ini  dapat  berjalan  sesuai  harapan,  maka diperlukan  adanya  sosialisasi  dan  diseminasi  secara  terus-menerus  pada  segenap institusi  pendidikan.  Bahkan,  jika  memungkinkan,  konsep  pendidikan  multikultural ini  dapat  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  kurikulum  di  pelbagai  jenjang  pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Perlu  disadari  bahwa  paradigma  multikultural  telah  menjadi  salah  satu concern dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003. Pasal 2  dalam  UU  ini  menyebutkan  jika  pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis, tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  HAM,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural dan  kemajemukan  bangsa.  Karena  itu,  implementasi  paradigma  ini  di  lapangan dituntut  agar  berpegang  pada  prinsip-prinsip  berikut  ini:  (1)  menawarkan  beragam kurikulum  yang  merepresentasikan  pandangan  dan  perspektif  banyak  orang;  (2) kurikulum  yang  dicapai  harus  sesuai  dengan  penekanan  analisis  komparatif  dengan sudut  pandang  kebudayaan  yang  berbeda-beda;  (3)  mendukung  prinsip-prinisip pokok  dalam  memberantas  pandangan  klise  tentang  ras,  budaya  dan  agama;  (4) mencerminkan  keseimbangan  antara  pemahaman  persamaan  dan  perbedaan  budaya
sehingga  mendorong  individu  untuk  mempertahankan  dan  memperluas  wawasan budaya  dan  kebudayaan  mereka  sendiri;  dan  (5)  harus  didasarkan  kepada  asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
Sekalipun  telah  ada  prinsip-prinsip  pokok  pendidikan  multikultural  dalam pendidikan  nasional,  namun  pada  tahap  implementasinya  hal  tersebut  tidak  bisa diseragamkan.  Terkadang,  wujud  implementasi  ini  sangat  disesuaikan  dengan  iklim dan  kebijakan  di  masing-masing  daerah,  khususnya  sekolah.  Bahkan,  untuk  konteks negara  saja  terdapat  perbedaan  dalam  mengimplementasikan  gagasan  ini.  Model implementasi  pendidikan  multikultural  di  Indonesia  sangat  jauh  berbeda  dengan negara-negara lain. Untuk itu, terdapat keragaman tujuan dan penerapan strategi serta sarana yang digunakan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural.
Menurut Said Agil (2005: 210), sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum pendidikan  yang  dilakukan  dalam  program  pendidikan  multikultural  di  Inggris  dan beberapa  tempat  di  Australia  serta  Kanada  lebih  terbatas  pada  keragaman  budaya yang  ada  sehingga  hanya  berdimensi  kognitif.  Penambahan  informasi  tentang keragaman  budaya  merupakan  model  pendidikan  yang  mencakup  revisi  isi  atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Sementara di Indonesia masih diperlukan  usaha  yang  panjang  dalam  merevisi  buku-buku  teks,  sehingga  dapat mengakomodasi  kontribusi  dan  partisipasi  warga  dari  pelbagai  latarbelakang.  Sikap inklusivitas ini sangat penting, mengingat  Indonesia masih memerlukan materi  yang mampu  mengatasi  “dendam  sejarah”  di  pelbagai  wilayah  yang  tidak  kunjung berkesudahan.
Di  samping  merevisi  materi  juga  diperlukan  adanya  reformasi  sistem pembelajaran  pendidikan  multikultural. Afirmative  action dalam  seleksi  anak  didik hingga  rekruitmen  tenaga  pengajar  di  Amerika  misalnya,  merupakan  salah  satu strategi  untuk  membuat  perbaikan  ketimpangan  struktural  terhadap  kelompok- kelompok  minoritas.  Demikian  halnya  dengan  model  Sekolah  Pembauran  Iskandar Muda  di  Medan  yang  memfasilitasi  interaksi  anak  didik  dari  pelbagai  latarbelakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok sosial.
Sistem pendidikan dan sekolah yang telah disebutkan di atas lebih menempatkan posisi  institusi  pendidikan  sebagai  medium  perubahan  perspektif  anak  didik  tentang adanya perbedaan. Harapannya, ketika anak didik telah memiliki perubahan persepsi maka akan terjadi pula perubahan masyarakat di masa yang akan datang.  Perubahan dan  implementasi  pendidikan  multikultural  di  lapangan  tentu  saja  sangat  tergantung dari  tinjauan  yang  dilakukan,  apakah  pendidikan  multikultural  itu  dimaknai  sebagai filsafat,  metodologi  untuk  melakukan  reformasi  pendidikan  atau  hanya  sekedar  satu set substansi pelajaran dengan program-program pembelajarannya.
Sebagai  sebuah  wacana  baru,  pendidikan  multikultural  di  Indonesia  tidak  saja dapat  diimplementasikan  melalui  pendidikan  formal,  tetapi  juga  dalam  kehidupan masyarakat  maupun  keluarga  (non  formal).  Dalam  pendidikan  formal,  konsep pendidikan  multikultural  dapat  diintegrasikan  dalam  sistem  pendidikan,  seperti melalui  kurikulum  dari  tingkat  PAUD  (Pendidikan  Usia  Dini),  SD,  SMP,  SMA hingga  Perguruan  Tinggi.  Di  lembaga-lembaga  pendidikan  formal  ini,  implementasi pendidikan  multikultural  tidak  harus  dirancang  dalam  suatu  materi  khusus,  tetapi dapat  diintegrasikan  melalui  kurikulum,  bahan  ajar  yang  telah  ada  serta  model pembelajaran.
Di  tingkat  Perguruan  Tinggi,  integrasi  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  mata kuliah umum, seperti Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education ), ISBD, agama dan  juga  bahasa.  Pada  tingkat  PAUD,  integrasi  dapat  dilakukan  lewat out  bound program,  sementara  di  tingkat  SD,  SMP  dan  SMA  dapat  diintegrasikan  ke  dalam bahan  ajar  seperti:  PPKn,  Agama,  Sosiologi  dan  Antropologi.  Selain  itu,  integrasi juga  dapat  dilakukan  melalui  model  pembelajaran  seperti  pembentukan  kelompok- kelompok diskusi, kegiatan ekstra kurikuler dan lain sejenisnya.
Sedangkan, dalam bentuk pendidikan non formal konsep pendidikan multikultural ini dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan yang menekankan pada konteks penghormatan terhadap perbedaan suku, ras maupun agama antaranggota masyarakat. Selain lewat pelatihan-pelatihan non formal, konsep ini juga dapat diimplementasikan dalam lingkup keluarga. Sebagai institusi sosial terkecil di masyarakat, keluarga juga
dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran paling efektif dalam proses internalisasi, transformasi nilai serta sosialisasi terhadap segenap anggota keluarga.
Keberadaan  orangtua  di  dalam  suatu  keluarga  tentu  saja  memiliki  posisi  sentral untuk  mentransformasikan  gagasan  pendidikan  multikultural,  baik  kepada  anak- anaknya  sendiri  maupun  anggota  keluarga  lainnya.  Di  sini,  peran  orangtuan  harus lebih  responsif  dalam  menanamkan  nilai-nilai  multikulturalisme.  Sebagai  contoh misalnya, orangtua mendidik anak-anaknya agar selalu mengedepankan penghormatan dan pengakuan terhadap berbedaan ras, agama dan golongan-golongan yang  ada  di  sekitar  lingkungannya.  Model  pendidikan  keluarga  semacam  ini merupakan cara-cara paling efektif dan elegan dalam mendukung terwujudnya sistem sosial yang aman, damai, terbuka dan berkeadilan.
Apabila model pendidikan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik niscaya bangsa  ini  akan  dapat  terhindar  dari  pelbagai  macam  konflik  sosial-keagamaan. Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya  jika  akar  persoalan  terjadinya  konflik keagamaan  selama  ini  disebabkan  karena  paradigma  keagamaan  masyarakat  yang (cenderung) bersifat eksklusif dan anti-dialog. Karena itulah, menjadi  penting untuk merumuskan  langkah-langkah  preventif  dalam  membendung  berkembangnya paradigma  yang  demikian  itu.  Langkah  preventif  ini  dapat  dilakukan  dengan membangun  pemahaman  keagamaan  yang  lebih  inklusif-pluralis,  multikultural, humanis,  dialogis-persuasif,  kontekstual.  Langkah-langkah  ini  dapat  ditempuh  lewat jalur pendidikan, media massa dan interaksi sosial.
Lantas, bagaimanakah cara  yang dapat dilakukan untuk membangun pemahaman keberagamaan anak didik  yang inklusif di  lembaga pendidikan?  Jika peran orangtua di  keluarga  berada  pada  posisi  sentral,  maka  di  lembaga  pendidikan  peran  kunci  itu terletak pada diri  guru.  Hal  ini berarti bahwa  guru mempunyai  posisi  penting dalam mengimplementasikan  nilai-nilai  keberagamaan  inklusif  di  lembaga  pendidikan. Adapun peran-peran yang dapat dilakukan guru dalam mengimplementasikan hal itu adalah  sebagai  berikut, pertama ,  guru  berwawasan  multikultural  harus  mampu
bersikap  demokratis,  baik  di  dalam  sikap  maupun  perkataannya  yang  tidak diskriminatif.
Kedua ,  guru  semestinya  memiliki  kepekaan  dan  kepedualian  sosial  yang  tinggi, khususnya  yang  terkait  dengan  kejadian-kejadian  tertentu  yang  memiliki  hubungan dengan  bidang  keagamaan.  Di  dalam  mensikapi  tragedi  Bom  Bali  pada  tahun  2003 misalnya,  guru  yang  berwawasan  multikultural  tidak  saja  menjelaskan  tentang kejadian  tersebut  secara  apa  adanya.  Akan  tetapi,  guru  juga  perlu  menjelaskan fenomena lain (motif) di balik peristiwa itu, sehingga memunculkan rasa keprihatinan yang tinggi dalam diri anak didik.
Ketiga , guru berwawasan multikultural  seharusnya dapat menjelaskan bahwa inti dari  ajaran  agama  adalah  menciptakan  kedamaian  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh umat  manusia.  Dengan  demikian  maka  perilaku  pengeboman,  invasi  militer  dan segala bentuk kekerasan merupakan sesuatu tindakan yang dilarang agama. Keempat , guru yang berwawasan multikultural harus mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya  dialog  dan  musyawarah  dalam  menyelesaikan  pelbagai  permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis dan juga agama.

## E. Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Al-Qur’an
Tujuan  mendasar  yang  ingin  dicapai  dalam  pendidikan  multikultural  adalah berkembangnya  sikap  toleransi,  saling  menghormati  dan  menghargai  di  kalangan anak  didik.  Berkaitan  dengan  tujuan  ini,  Islam  telah  lama  mengajarkan  hal  tersebut jauh  sebelum  adanya  deklarasi  HAM  yang  digagas  orang-orang  Barat.  Islam sesungguhnya  telah  banyak  mengajarkan  kepada  umatnya  agar  selalu  menghormati dan  menghargai  orang  lain  dengan  tanpa  memandang  perbedaan  status  sosial- ekonomi,  golongan  dan  bahkan  agama  sekalipun.  Sejalan  dengan  hal  ini,  Q.s  al- Hujarat: 11-12, telah melarang manusia untuk merendahkan dan menghina orang lain. Bahkan Islam sendiri memandang sangat hina dan tercela terhadap perbuatan ghibah (membicarakan aib orang lain).
Menurut Halim (1999: 105), toleransi sejatinya lahir dari watak hakiki Islam yang menjadi satu-satunya agama yang tidak dinamai menurut ras manusia, seperti agama Yahudi  dan  Hindu  atau  menurut  nama  seseorang  seperti  Budha  serta  Kristen.  Islam adalah  nama  yang  diberikan  Allah  s.w.t.  sendiri,  sebagaimana  terdapat  dalam  al- Qur’an,  yang mengandung arti “beribadah kepada Allah”, pengabdian kepada Allah semata” dan secara konvensional diterjemahkan sebagai “ submission to God ” (sikap tunduk kepada Allah s.w.t.).
Ketika diadakan kajian terhadap isu toleransi di dalam Islam, ternyata ditemukan perbedaan  yang  cukup  signifikan  dengan  istilah  yang  selama  ini  dipakai  di  dunia Barat.  Untuk  menyebut  kata  toleransi,  Islam  menggunakan  istilah tasamuh yang mempunyai  dua  macam  konotasi,  yakni:  kemurahan  hati  ( jud  wa  karam )  dan kemudahan ( tasahul ). Untuk itu, kaum muslim di tanah Arab ketika berbicara tentang tasamuh al-Islam dan al-tasamuh  al-din cenderung  menggunakan  cara  yang  sangat berbeda dengan penggunaan istilah tersebut dalam bahasa Inggris.
Dalam  bahasa  Inggris,  kata  toleransi  diartikan  dengan tolerance .  Kata  ini menunjukkan adanya sebuah otoritas berkuasa dengan enggan “bersikap sabar” atau “membiarkan”  orang  lain  berbeda.  Sementara,  kandungan  dari  istilah  Arab  tersebut ( tasamuh )  justru  menunjukkan  kemurahan  hati  dan  kemudahan  dari  kedua  belah pihak  atas  dasar  saling  pengertian.  Dalam  banyak  kesempatan,  istilah  itu  selalu digunakan dalam bentuk resiprokal, yakni hubungan timbal-balik.
Di dalam Islam, Allah s.w.t. bukanlah Tuhan orang Arab atau kaum muslim saja, tetapi Tuhan seluruh umat manusia dan alam ( rabbul ’alamin ). Terkait dengan hal ini, Allah s.w.t. berfirman dalam Q.s. al-Isra’: 70 yang artinya ” ...dan sesungguhnya telah Kami  muliakan  anak-anak  Adam,  Kami  angkut  mereka  di  daratan  dan  di  lautan, Kami  beri  mereka  rezki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami  lebihkan  mereka  dengan kelebihan  yang  sempurna  atas  kebanyakan  makhluk  yang  telah  Kami  ciptakan”.
Kandungan dari isi surat ini ialah semua anak-cucu Adam “dipilih” Allah s.w.t. untuk dimuliakan. Allah s.w.t. memudahkan anak Adam untuk memperoleh penghidupan.
Selain itu, Islam juga bukanlah agama yang ekslusif. Islam merupakan bagian dari keseluruhan  sejarah  agama-agama  yang  ada.  Kitab  sucinya,  al-Qur’an,  melanjutkan dan  membenarkan  kitab-kitab  suci  sebelumnya.  Nabinya  hanyalah  salah  satu  dari mata  rantai  Nabi-Nabi  yang  wajib  diimani  oleh  kaum  muslim.  Di  dalam  al-Qur’an, orang-orang Kristen dan Yahudi yang hidup di tengah-tengah mayoritas umat muslim disebutkan  dengan  istilah  yang  terhormat, ahl-al  kitab (ahli  kitab,  pemegang  kitab), dan  bukannya  sebagai  kaum  minoritas  sebagaimana  sebutan  bagi  kelompok  agama lain yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Barat.
Sejalan  dengan  hal  itu,  al-Qur’an  tidak  menjustifikasi  seluruh  ahli  kitab  sebagai orang yang tidak bisa diterima dan tidak jujur. Dalam Q.s. ali-Imran: 75, Allah s.w.t. berfirman  sebagaimana  berikut: “di  antara  ahli  kitab  ada  orang  yang  jika  kamu mempercayakan  kepadanya  harta  yang  banyak,  dikembalikannya  kepadamu;  dan  di antara  mereka  ada  orang-orang  yang  jika  kami  mempercayakan  kepadanya  satu dinar,  tidak  dikembalikannya  kepadamu  kecuali  jika  kami  selalu  menagihnya.  Yang demikian  itu  lantaran  mereka  mengatakan:  tidak  ada  dosa  bagi  Kami  terhadap orang-orang ummi (orang Arab). Mereka berkata berdusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
Al-Qur’an juga memerintahkan kepada kaum muslim untuk tidak berdebat dengan ahli kitab, kecuali lewat cara-cara yang adil dan mengimani apa yang telah diturunkan kepadanya.  Perintah  Allah  s.w.t.  ini  mengandung  tujuan  untuk  mengesampingkan perbedaan  yang  hanya  dapat  diselesaikan  pada  hari  pengadilan  nanti.  Perintah  ini seringkali diulang-ulang dalam al-Qur’an. Bahkan, dalam berhubungan dengan kaum musyrikin yang secara ekstrim berlawanan dengan prinsip tauhid agama Islam, umat Islam tetap diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepadanya. Perintah ini sejalan  dengan  apa  yang  terdapat  dalam  Q.s.  al-Mumtahanah:  8:  “ Allah  tidak melarang  kamu  untuk  berbuat  baik  dan  berlaku  adil  terhadap  orang-orang  yang tiada  memerangimu  karena  agama  dan  tidak  (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu: sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil ”.
Di samping itu, perbedaan warna kulit, bahasa dan ras dipandang sebagai bentuk (tanda)  kekuasaan  serta  kasih  sayang  Allah  s.w.t.  kepada  umatnya.  Perbedaan  yang demikian  ini  semestinya  dapat  menciptakan  kedekatan  antarumat,  dan  bukan  justru memunculkan sikap diskriminasi atau tidak toleran. Sehubungan dengan  pensikapan terhadap perbedaan ini, Allah s.w.t. telah dengan tegas dan jelas berfirman dalam Q.s. al-Hujurat:  13  dan  ar-Rum:  22.  Perintah-perintah  semacam  ini  di  dalam  al-Qur’an memang tidak dibatasi atau hanya sekedar  “basa-basi”. Akan tetapi, hal itu justru di ulang-ulang dan menjadi bagian dari keseluruhan struktur pesan Islam.
Di  dalam  Q.s.  ar-Rum:  22  Allah  s.w.t.  berfirman  sebagaimana  berikut:  “ dan  di antara tanda-tanda  kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit  dan bumi dan berlain- lainan  bahasamu  dan  warna  kulitmu.  Sesungguhnya  pada  yang  demikan  itu  benar- benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui ”. Sedangkan, dalam Q.s. al-Hujurat: 13, Allah berfirman “ hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi  Allah  adalah  orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ”.
Melihat  firman-firman  yang  disampaikan  Allah  s.w.t.  dalam  al-Qur’an  tersebut selanjutnya  menjadi  jelas  bahwa  (sikap)  toleransi  telah  sejak  awal  menjadi  bagian hakiki  dan  tidak  terpisahkan  dari  Islam.  Dalam  hal  ini,  al-Qur’an  tidak  dengan  rasa enggan  bertoleransi  kepada  mereka  yang  tergolong  non-muslim.  Al-Qur’an  sangat menyambut  baik  kehadirannya  untuk  hidup  dengan  leluasa  di  dalam  suatu  sistem masyarakat  Islam,  yang  di  dalamnya  terdapat  pelbagai  aturan  dan  ketentuan  hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.
Sikap  toleran  semacam  itu  juga  dapat  dijumpai  atau  di  lihat  dalam  fakta  sejarah Islam.  Rasulullah  telah  mencontohkan  penerapan  nilai-nilai  toleransi  dan  pluralisme al-Qur’an  ketika  pertama  kali  hijrah  ke  Madinah.  Saat  itu,  Rasulullah  tidak  hanya mampu mendamaikan dua kelompok yang senantiasa bertikai, yaitu Aus dan Khazraj
tetapi  juga  mampu  menerapkan  jargon  “ no  compulsion  in  religion ”  terhadap masyarakat Madinah. Hal ini juga dapat dijumpai dalam kehidupan para sahabat dan ulama  terdahulu.  Pada  masa  puncak  kejayaan  Islam,  al-Qur’an  telah  menerapkan prinsip  seperti: lậ  ikrậha  fii  ad-diin (tidak  ada  paksaan  dalam  agama),  sebagaimana terdapat  dalam  Q.s.  al-Baqarah:  256.  Prinsip  ini  juga  telah  diperkuat  dengan  firman Allah s.w.t. dalam surat al-Kafirun: 6: ”bagiku agamaku; bagimu agamamu” .
Menurut Hasan  Langgalung (1988: 165),  ayat-ayat  tersebut  di  atas menunjukkan betapa Islam bersifat sangat universal ( syamil ), toleran dan terpadu sehingga sistem- sistem  lain  dapat  tumbuh  di  dalamnya  dengan  subur.  Wajah  Islam  yang  ramah  dan penuh  rahmat  sangat  tampak,  terutama  di  zaman  kegemilangannya,  di  mana  orang- orang  non-muslim  mendapat  perlakuan  sangat  baik.  Keberhasilan  Islam  ini  tentu sangat  bertalian  erat  dengan  proses  pendidikan  yang  dijalankan  saat  itu.  Sifat universalitas  Islam  yang  dipadukan  dengan  prinsip  toleransi  memunculkan  kesan Islam benar-benar sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Memang,  Allah  s.w.t.  telah  menciptakan  manusia  dengan  pelbagai  prinsip perbedaan.  Perbedaan-perbedaan  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia  merupakan sunnatullah .  Perbedaan  ini  tidak  hanya  dalam  bentuk  rupa  (fisik),  tetapi  juga  dalam keimanan yang dianut oleh manusia. Allah s.w.t. sendiri telah memberikan kebebasan kepada  masing-masing  manusia  untuk  beriman  ataupun  tidak.  Kebebasan  manusia untuk  memilih  (keyakinan)  ini  tentu  diiringi  dengan  pelbagai  bentuk  konsekuensi yang harus ditanggung masing-masing individu.
Pernyataan tersebut selanjutnya dapat dimaknai bahwa wawasan multikultural dan pluralisme tidak berarti meniadakan adanya kegiatan dakwah. Bahkan dengan konsep seperti ini banyak orang yang tertarik untuk memeluk agama Islam pada masa Nabi. Mereka melihat bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. memperlihatkan keindahan Islam lewat  perilaku  mulia  Beliau  yang  tidak  pernah  mempersoalkan  perbedaan  di  antara manusia dalam hal sosial-kemasyarakatan ( muamalah duniawiyah ).
Dengan  demikian,  Islam  sendiri  sesungguhnya  telah  menerapkan  apa  yang menjadi tujuan utama pendidikan multikultural jauh sebelum konsep tersebut ada. Di
dalam Islam, manusia diperintahkan untuk bisa menghargai pelbagai perbedaan yang bukan  saja  dilihat  dari  bentuk  fisik,  ras,  budaya,  bahasa  tetapi  juga  golongan keagamaan.  Selain  Islam  sebagai  agama,  ajaran  semacam  ini  juga  dibumikan  dalam pendidikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  tujuan  pendidikan  Islam,  sebagaimana  yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadits.
Menurut Ismail (2004:78-79), terdapat empat tujuan pendidikan yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadits, yaitu: pertama , membentuk pribadi-pribadi muslim yang berkualitas,  baik  dalam  arti  karakter  maupun  pemikiran. Kedua ,  menciptakan masyarakat  yang memiliki komitmen terhadap kehendak Allah, persamaan manusia, menjunjung  tinggi  rasa  keadilan  dan  berupaya  untuk  melanjutkan  misi  profetik (kenabian). Ketiga ,  menghasilkan  orang-orang  yang  memiliki  kecakapan  dan keterampilan  yang tepat  guna dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan intelektual, moral,  teknik  dan  profesional  yang  dibutuhkan  masyarakat. Keempat ,  menghasilkan orang-orang yang mampu untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang berdaya guna, adil dan humanis.
Memang diakui bahwa sampai saat ini, ide untuk merealisasikan pendidikan Islam berbasis multikultural masih menuai sikap pro dan kontra. Menurut Mundzier Suparta (2008:  72),  hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  kalangan  beranggapan  bahwa  model pendidikan  tersebut  tidak  mungkin  diterapkan  dalam  konteks  ke-Indonesiaan  yang memiliki  beragam  agama  dan  kepercayaan  sehingga  dikhawatirkan  hanya  akan memberangus  keyakinan  (akidah)  yang  selama  ini  sudah  tertanam  dalam  jiwa  para anak didik. Apalagi jika hal ini kemudian dikaitkan dengan pemahaman yang sempit tentang pluralisme itu sendiri.
Bagaimanapun, pemahaman  yang demikian itu  perlu untuk diluruskan. Toleransi dan  pluralisme  yang  ingin  diajarkan  Islam  adalah  menghargai  dan  menghormati keyakinan,  kepercayaan,  budaya  dan  kultur  seseorang  atau  kelompok  lain  dengan sabar dan sadar. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa toleransi tidak berarti ikut membenarkan keyakinan atau kepercayaan orang lain. Tetapi sikap demikian itu lebih
kepada menghargai dan menghormati hak asasi  yang ada pada orang lain, sekalipun berbeda dengan keyakinannya (Mundzier Suparta, 2008: 57).
Islam adalah agama rahmat bagi seluruh umat dan alam semesta. Oleh karena itu, Islam  tidak  mengajarkan  sikap-sikap  individualisme  dan  tidak  membenarkan  sikap fanatisme yang berlebihan. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan kebersamaan dalam keberbedaan,  menjunjung  tinggi  persaudaraan  ( al-ukhuwah )  antar  sesama.  Di  dalam ajaran  Islam,  tidak  ada  sedikitpun  alasan  untuk  hidup  saling  bermusuhan.  Tetapi Islam justru mengajarkan kasih sayang antar sesama manusia agar terbentuk tatanan masyarakat  yang  gotong-royong  dan  saling  membantu  atas  dasar  kecintaan.  Tentu saja,  konsep  seperti  ini  dilakukan  dengan  tidak  mempengaruhi  kemurnian  masing- masing agama yang diyakini kebenarannya oleh anak didik.
Atas dasar itulah Islam memberikan beberapa konsepsi hidup bermasyarakat yang riil.  Apabila  konsepsi  ini  diterapkan  dengan  baik  niscaya  semua  manusia  yang diciptakan  berbeda-beda  itu  akan  dapat  hidup  saling  berdampingan  dalam  bingkai kebersamaan  dan  kesederajatan.  Apa  sajakah  konsepsi  hidup  bermasyarakat  yang telah  ditawarkan  Islam?  Setidaknya  terdapat  lima  hal  yang  telah  ditawarkan  Islam tentang hidup bermasyarakat, yakni: pertama , toleransi. Konsep ini ditawarkan Islam dalam menanggapi keragaman budaya, suku, bangsa, agama, bahasa dan seterusnya.
Kedua , dialog dan musyawarah. Islam adalah agama yang cinta damai. Karena itu, perdamaian  yang  dapat  ditempuh  melalui  dialog  dan  musyawarah  ditawarkan  Islam sebagai jalan penyelesaian friksi dan perselisihan. Ketiga , tolong menolong. Berawal dari prinsip bahwa manusia adalah makhluk sosial, maka tolong menolong dan saling membantu sangat dianjurkan dalam Islam. Keempat , silaturrahim. Silaturrahim tidak hanya menghilangkan sekat dan perbedaan tetapi juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang  antar  sesama,  membuka  pintu  rizki  dan  memperpanjang  umur. Kelima , persaudaraan.  Dengan  konsep  ini,  Islam  dapat  meraih  puncak  kejayaan,  penyebaran Islam mendapat kemudahan dan mengikis perselisihan dan pertikaian yang terjadi.
Lima  konsepsi  dasar  hidup  bermasyarakat  yang  ditawarkan  Islam  di  atas  adalah suatu  landasan  fundamental  dalam  membangun  suatu  tatanan  masyarakat  yang
harmonis  dan  jauh  dari  konflik.  Hanya  saja,  amat  disayangkan  jika  belakangan  ini konsep-konsep  yang  pernah  digulirkan  Rasulullah  Muhammad  s.a.w.  itu mengalami distorsi  makna  yang  cukup  dalam.  Saat  ini,  umat  Islam  justru  terjebak  pada  sebuah makna  literal  dari  ajaran  agama  sehingga  konsep-konsep  tersebut  hanya  diterapkan ketika  menjalin  persaudaraan  dengan  sesama  umat  Islam.  Sementara,  orang-orang non-Islam  dianggap  sebagai  “pihak  lain”  yang  menempati  urutan  ke  sekian  dalam relasi kehidupan.
Bahkan, yang lebih menyedihkan lagi ialah ketika konsep relasi tersebut semakin dipersempit  maknanya.  Konsep-konsep  demikian  itu  bukan  saja  diimplementasikan terhadap  sesama  umat  muslim,  tetapi  hanya  ditujukan  pada  orang-orang  yang “sealiran” dan “sefaham” keagamaan tertentu. Pemahaman parsial seperti inilah yang kemudian  menjadikan  umat  Islam  semakin  termarjinalkan  (terpinggirkan)  dan teralienasi (terasing) dari konstelasi besar umat manusia. Di samping itu, pemahaman umat yang sempit seperti ini juga telah ikut “mencoreng” wajah  Islam  yang inklusif dan universal.
Agar tidak terjebak pada pemahaman keagamaan  yang sempit,  maka umat  Islam perlu  melakukan  refleksi  dan  sekaligus  menggali  nilai-nilai  dasar  ajaran  Islam  yang berhubungan dengan prinsip (pendidikan) multikultural. Musthafa as-Siba’i mencatat adanya beberapa prinsip dasar Islam dalam pendidikan multikultural, yaitu: pertama , bahwa  agama  samawi  datang  dari  Allah  s.w.t.,  Tuhan  yang  Maha  Esa  (Q.s.  asy- Syura: 13). Agama yang dimaksud di sini adalah meng-Esa-kan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala larangan dan perintah-Nya.
Kedua , bahwa Nabi-Nabi adalah bersaudara, tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal misinya dan semua umat percaya dan beriman kepada mereka semua (Q.s. al-Baqarah:  136). Ketiga ,  bahwa  akidah  tidak  dapat  dipaksakan  kepada  orang  lain untuk  menganutnya.  Sebaliknya,  akidah  memerlukan  kesadaran  dan  kerelaan  (Q.s. Yunus:  99). Keempat ,  bahwa  tempat-tempat  peribadatan  agama-agama  merupakan tempat suci yang harus dipelihara, dijaga dan dipertahankan sehingga umat beragama,
khususnya  Islam,  dapat  menjalankan  ibadah  dengan  baik  (Q.s.  al-Hajj:  40). Kelima , bahwa seluruh manusia tidak boleh bermusuhan dan saling membunuh hanya karena perbedaan  kepercayaan  dan  keyakinan.  Tetapi  sebaliknya,  seluruh  manusia  harus saling tolong-menolong dalam melakukan hal-hal yang konstruktif dan menjauhi hal- hal yang destruktif (Q.s. al-Maidah: 2).
Keenam , bahwa kelebihan manusia di hadapan Tuhan hanya karena ketakwaannya dan  bukan  karena  yang  lain  (Q.s.  al-Hujurat:  13). Ketujuh ,  bahwa  perbedaan  agama dan  keyakinan  tidak  harus  menjadi  penghalang  untuk  berbuat  baik,  bersilaturrahim dan  saling  mengunjungi  (Q.s.  al-Maidah:  5). Kedelapan ,  bahwa  diperlukan  sebuah dialog  yang  baik  dalam  frame  batas-batas  sopan-santun  sembari  mengutarakan argumentasi  yang  memuaskan,  ilmiah  dan  meyakinkan  (Q.s.  al-Ankabut:  46). Kesembilan , bahwa bila suatu umat dimusuhi karena akidah yang mereka anut, maka wajib  baginya  untuk  membela  diri  dan  menghapuskan  permusuhan  demi mempertahankan keyakinan dan menghindari malapetaka (Q.s. al-Mumtahanah: 9).
Konsep pendidikan multikultural yang terdapat dalam dasar-dasar ajaran Islam ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada anak didik tentang bagaimana  agama  Islam membina  hubungan  baik  dengan  penganut  tradisi  di  luar  Islam  yang  pernah  dibawa Nabi Muhammad s.a.w. beberapa abad silam. Berdasar pada hal ini maka pendidikan Islam  seyogyanya  menjadikan  dasar-dasar  normatif  tersebut  sebagai  landasan  untuk merumuskan bagaimana semestinya proses pendidikan dalam Islam dikelola sehingga ia tidak asing dari masyarakat yang secara hukum alam punya budaya sendiri-sendiri.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan pelbagai uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka  tulisan  ini  dapat  disimpulkan  sebagaimana  berikut.  Pendidikan  multikultural adalah  suatu  proses  penanaman  cara  hidup  menghormati,  tulus  dan  toleran  terhadap keanekaragaman  budaya  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  plural  demi terciptanya  persatuan  dalam  masyarakat.  Pendidikan  multikultural  ini  tidak  harus dirancang  khusus  sebagai  muatan  substansi  tersendiri,  namun  dapat  diintegrasikan
dalam kurikulum yang sudah ada. Integrasi konsep pendidikan multikultural ini tentu saja dapat dilakukan melalui bahan ajar atau model pembelajaran.
Pendidikan  multikultural  tidak  hanya  dapat  diterapkan  dalam  pendidikan  formal tetapi  juga  dalam  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat.  Dalam  pendidikan  formal, guru  atau  dosen  memiliki  peran  kunci  dalam  implementasi  konsep  ini.  Sementara, dalam pendidikan non-formal, peran-peran tersebut berada di dalam pundak orangtua. Dengan demikian, seorang guru atau dosen tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu  secara  profesional  mengajarkan  mata  pelajaran  atau  mata  kuliah  yang diajarkan.
Lebih  dari  itu,  seorang  pendidik  juga  harus  mampu  menanamkan  nilai-nilai  inti dari  pendidikan  multikultural  seperti  demokrasi,  humanisme  dan  pluralisme.  Dalam arti lain, seorang pendidik harus menanamkan nilai-nilai keberagamaan yang inklusif pada anak didik. Dalam pendidikan, doktrin Islam tidak membeda-bedakan etnik, ras, agama dan lain sebagainya. Di hadapan Allah s.w.t. semua manusia adalah sama, dan yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaannya. Dengan dasar ini maka Islam telah memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap multikulturalisme. Islam juga  telah  memberi  penghargaan  terhadap  ilmu  pengetahuan  sehingga  tidak  ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Munawar,  Said  Agil  Husin.  2005. Aktualisasi  Nilai-Nilai  Qur’ani  dalam  Sistem Pendidikan Islam . Jakarta: Ciputat Press
Departemen  Agama.  2005. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya .  Jakarta:  Syamil  Cipta Media
Halim, Muhammad Abdul. 1999. Memahami Al-Qur’an Pendekatan Gaya dan Tema. Bandung: Marja’
Ismail,  Faisal.  2004. Paradigma  Kebudayaan  Islam:  Studi  Kritis  dan  Analisa Historis. Jakarta: Mitra Cendekia
Langgalung, Hasan. 1988. Pendidikan Islam Menghadapi  Abad 21 . Jakarta:  Pustaka al-Husna
Shihab,  M  Quraish.  2001. Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur’an. Cet:1, Vol: 3. Jakarta: Lentera Hati
Suparta,  Mundzier.  2008. Islamic  Multicultural  Education :  Sebuah  Refleksi  atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Jakarta: al-Ghazali Center
Zubaidi. 2005. Pendidikan Berbasis Masyarakat . Jakarta: Pustaka Pelajar
Surat Kabar dan Internet:
Asy’ari,  Musa. Pendidikan  Multikultural  dan  Konflik  Bangsa .  dalam  www.uin- suka.info/ind/index.com. diakses pada tanggal 1 April 2010
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/wacana-pendidikan-multikultural- diIndonesia. diakses pada tanggal 1 April 2010
http://blog.unila.ac.id/effendisanusi. diakses pada tanggal 1 April 2010 http://www.dipertais.net/annualconference. diakses pada tanggal 1 April 2010 www.ilmupendidikan.net/kontribusi-teknologipendidikan-dalam-membangun- pendidikan-multikultural. diakses pada tanggal 1 April 2010
www.ntt-academia.org/opini/JADAM-04-2007.doc.  diakses  pada  tanggal  1  April 2010