Vol. 6 No. 1 (2024) pp. 145-160 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak

## Farel Rifandanu
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia *email: farelrifandanu@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.3270
Submitted: Desember 2023 Revision: Januari 2024 Accepted: Februari 2024

## ABSTRAK
Kata Kunci: Pajak, Pengadilan Pajak, Kekuasaan Kehakiman Pengadilan  Pajak  adalah  pengadilan  khusus  yang  menangani  sengketa perpajakan  antara  wajib  pajak  dan  pejabat  yang  melaksanakan kekuasaan  negara  di  bidang  perpajakan.  Namun,  terdapat  perbedaan dalam  pembinaan  Pengadilan  Pajak  dibandingkan  dengan  badan peradilan  lainnya.  Mahkamah  Agung  bertanggung  jawab  atas pembinaan  teknis  peradilan,  sedangkan  Kementerian  Keuangan bertanggung  jawab  atas  pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan keuangan.  Hal  ini  mengakibatkan  dualisme  pembinaan  yang bertentangan  dengan  kedudukan  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga tinggi  negara  yang  menjalankan  seluruh  pembinaan  kekuasaan kehakiman.  Namun,  pada  tanggal  25  Mei  2023,  Mahkamah  Konstitusi mengeluarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XXI/2023 yang  mengabulkan  sebagian  permohonan  pengujian  terhadap  Undang- Undang  Pengadilan  Pajak.  Putusan  ini  mengalihkan  kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung.  Oleh  karenanya  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implikasi  apa  saja  yang  akan  terjadinya  dengan  terintegrasinya pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan  metode  yuridis  normatif  untuk  menjawab  permasalahan hukum  terkait  Pengadilan  Pajak.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa eksistensi  Pengadilan  Pajak  dalam  sistem  peradilan  Indonesia,  peran Pengadilan  Pajak  dalam  menyelesaikan  sengketa  perpajakan,  dan perubahan  yang  terjadi  setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 26/PUU-XXI/2023.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  mempunyai implikasi  signifikan  terhadap  eksistensi  Pengadilan  Pajak  dalam  sistem
Vol. 6 No. 1 (2024)
peradilan.  Demikian,  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan Pajak akibat dualisme pembinaan dan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan.

## ABSTRACT
Keywords: Keywords: Tax, Tax Court, Judiciary The  Tax  Court  is  a  special  court  that  handles  tax  disputes  between  taxpayers and officials who exercise state power in the field of taxation. However, there are differences in the  guidance  of the  Tax  Court  compared  to  other judicial bodies. The  Supreme  Court  is  responsible  for  the  technical  development  of  the  court, while  the  Ministry  of  Finance  is  responsible  for  organisational,  administrative and  financial  development.  This  resulted  in  a  dualism  of  guidance  that contradicted  the  position of  the  Supreme  Court  as a high  state institution  that carries out the entire guidance of judicial power. However, on 25 May 2023, the Constitutional  Court  issued  Constitutional  Court  Decision  Number  26/PUU- XXI/2023  which  partially  granted  the  petition  to  review  the  Tax  Court  Law. This  decision  transferred  the  authority  to  develop  the  Tax  Court  from  the Ministry of Finance to the Supreme Court. Therefore, this research aims to find out what implications will occur with the integration of the guidance of the Tax Court under the Supreme Court. This research uses normative juridical method to  answer  legal  issues  related  to  the  Tax  Court.  The  results  showed  that  the existence of the Tax Court in the Indonesian judicial system, the role of the Tax Court  in  resolving  tax  disputes,  and  changes  that  occurred  after  the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023. The Constitutional Court's decision has significant implications for the existence of the Tax Court in  the  judicial  system.  Thus,  the  problems  faced  by  the  Tax  Court  due  to  the dualism of guidance and the impact of the Constitutional Court Decision on the Tax Court in the judicial system.

## 1. PENDAHULUAN
Pengadilan  Pajak  merupakan  pengadilan  khusus  dikarenakan  ruang lingkup  kewenangan  yang  ditanganinya  terkait  penyelesaian  perselisihan antara  wajib  pajak  dengan  pejabat  yang  menjalankan  kekuasaan  negara  di bidang  perpajakan  yang  disebabkan  adanya  penetapan  pajak  yang  bersifat memaksa (Arsawan,  2023) .  Akan  tetapi  Pengadilan  Pajak  memiliki  perbedaan dengan badan peradilan lainnya. Perbedaan tersebut tampak dari adanya dua atap  pembinaan  yakni  antara  Mahkamah  Agung  dan  Kementerian  Keuangan Pada Pengadilan Pajak. Pada Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan  teknis  peradilan,  sedangkan Kementerian Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan organisasi,  administrasi,  dan  keuangan.  Tentunya  hal  tersebut  menimbulkan dualisme  pembinaan  di  Pengadilan  Pajak  yang  bertentangan  dengan
Vol. 6 No. 1 (2024)
kedudukan  dari  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  tinggi  negara  dan pengadilan  negara  tertinggi  yang  mengadakan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  24  Ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Dasar 1945  (UUD 1945) jo.  Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Di sisi  lain,  jika  kita  melihat  pada  Pasal  21  Ayat  (1)  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman hanya Mahkamah Agung saja yang dapat melakukan pengawasan dan  pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan  finansial  terhadap  badan peradilan  termasuk  Pengadilan  Pajak  yang  merupakan  badan  peradilan  yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  telah  tertuang  di  dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak).
Melihat  adanya  perbedaan  ranah  pembinaan  dalam  Pengadilan  Pajak dapat  menimbulkan  berbagai  problematika  yang  akan  muncul  khususnya dalam  keindependesian  Pengadilan  Pajak  dalam  menangani  suatu  perkara yang  dapat  dilihat  dalam  perekrutan  sumber  daya  manusia  yang  melibatkan Kementerian  Keuangan.  Bahkan  dapat  dikatakan  Pengadilan  Pajak  adalah badan  peradilan  yang  menyelenggarakan  fungsi  yudisial  dan  eksekutif  secara bersamaan (Akbar  et  al.,  2022) .  Dengan  adanya  peran  Kementerian  Keuangan membuat  Pengadilan  Pajak  tidak  dapat  berjalan  secara  optimal  dalam menjalankan  tugas,  pokok,  dan  fungsinya  secara  independen  sebagai  badan peradilan. Sehingga dimilikinya sistem dua atap pembinaan pada Penggadilan Pajak  ini  menunjukkan  adanya  ketidakmandirian  yang  bertentangan  dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yang seharusnya Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang independen dan tidak memihak (Bravestha & Hadi, 2017) .
Ikut  campur  tangan  Kementerian  Keuangan  dalam  Pengadilan  Pajak bertentangan  pula  dengan  Doktrin  Trias  Politica.  Doktrin  Trias  Politica dipopulerkan oleh Monsteqiue yang membagi tiga lembaga kekuasaan seperti kekuasaan  legislatif  sebagai  lembaga  pembuat  undang-undang,  kekuasaan eksekutif sebagai lembaga pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai  lembaga  pelaksana  peradilan  atau  kekuasaan  kehakiman.  Adanya Doktin  Trias  Politica  bertujuan  agar  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan kewenangan  oleh  para  penguasa.  Untuk  itu,  Doktin  Trias  Politica menginginkan  hakim  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  untuk  bekerja secara  independen  atau  terbebas  dari  segala  pengaruh  kekuasaan  lainnya  di
luar  kekuasaan  yudikatif (Gotama  et  al.,  2020) .  Sehingga  antar  lembaga kekuasaan  tersebut  saling  mengawasi  dan  mengontrol  satu  sama  lain  supaya kehidupan  demokrasi  dapat  berjalan  dengan  baik  berdasarkan  prinsip checks and balance (Suparman, 2023) .
Melencengnya kewenangan Pengadilan Pajak juga terlihat jelas dari sifat dan jenis putusan serta rekrutmen hakim pada Pengadilan Pajak. Putusan pada Pengadilan Pajak bersifat final yang berarti terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak  terdapat  upaya  hukum  banding  ataupun  kasasi,  melainkan  langsung dilakukannya  peninjauan  kembali.  Padahal  peninjauan  kembali  adalah  upaya hukum luar biasa yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan ketika terdapat situasi  khusus  dengan  adanya  bukti  baru  dan/atau  adanya  kesalahan  atau kelalaian dari hakim dalam penerapan hukum. Sedangkan upaya hukum biasa diperlukan  sebagai  tempat  bagi  pihak  yang  merasa  dirinya  tidak  puas  atas putusan  yang  telah  dijatuhkannya  dengan  harapan  dapat  memberikan  suatu keadilan.
Apabila  pembinaan  Pengadilan  Pajak  terkait  organisasi,  administrasi, dan  finansial  tetap  berada  di  bawah  Kementerian  Keuangan,  maka  dapat menimbulkan  berbagai  problematika  serius  yang  mengancam  keberadaan Pengadilan  Pajak  dalam  sistem  peradilan  Indonesia.  Apalagi  dikhawatirkan terjadinya  campur  tangan  Kementerian  Keuangan  terhadap  independesi Pengadilan  Pajak  khususnya  para  hakim  dalam  mengambil  suatu  keputusan (Akbar  et  al.,  2022) .  Hal  tersebut  tentunya  melanggar  UUD  1945  karena Pengadilan  Pajak  sebagai  salah  satu  badan  peradilan  yang  menyelenggarakan kekuasaan kehakiman keluar dari sistem peradilan yang telah diatur oleh UUD 1945.
Namun,  setelah  menanti  selama  kurang  lebih  21  tahun,  akhirnya  pada tanggal  25  Mei  2023,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  suatu  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XXI/2023  yang  mengabulkan  sebagian permohonan  pengujian  UU  Pengadilan  Pajak  terhadap  UUD  1945  terkait penyatuatapan  pembinaan  pada  Pengadilan  Pajak.  Permohonan  tersebut diajukan  oleh  NurhidAyat,  Allan  Fatchan  Gani  Wardhana,  dan  Yuniar  Riza Hakiki  yang  meminta  kepada  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk dilakukannya pengujian Pasal 5 Ayat (2) UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945  dengan  meminta  frasa  “ Departemen  Keuangan ”  bertentangan  secara bersyarat  dengan  Pasal  1  Ayat  (3),  Pasal  24  Ayat  (1)  dan  (2),  serta  Pasal  28D Ayat  (1)  UUD  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  “ Mahkamah  Agung ”.  Dengan
Vol. 6 No. 1 (2024)
dikabulkannya  permohonan  tersebut,  maka  Departemen  Keuangan  atau  yang sekarang  disebut  sebagai  Kementerian  Keuangan  tidak  lagi  berwenang  untuk melakukan  pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan  keuangan  Pengadilan Pajak dan kewenangan tersebut beralih kepada Mahkamah Agung.
Menyikapi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XXI/2023, penelitian  ini  akan  menjawab  permasalahan-permasalahan  pada  Pengadilan Pajak  atas  adanya  dualisme  pembinaan  dan  bagaimana  implikasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  terhadap  eksistensi  Pengadilan  Pajak  dalam sistem Peradilan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dalam menjalankan  penelitian  dan  studi  mengenai  hukum  sebagai  norma,  aturan, prinsip,  asas,  teori,  doktrin,  dan  literatur  lainnya  untuk  menjawab permasalahan  hukum  yang  sedang  diteliti (Marzuki,  2019) .  Metode  penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya,  sumber-sumber  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi  asas  dan  prinsip  hukum,  teori  hukum,  peraturan  perundang- undangan,  keputusan  dan  ketetapan  pengadilan,  serta  pendapat  para  ahli hukum  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Pendekatan  pengumpulan  data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  bahan  hukum  tersier,  dan/atau  bahan  non-hukum.  Setelah  semua data  terkumpul,  data-data  tersebut  diseleksi,  diolah,  dan  ditelaah  sesuai dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti,  dengan  tujuan  untuk  menarik kesimpulan yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan Indonesia
Pajak  memiliki  peran  yang  sangat  penting  sebagai  sumber  pendapatan terbesar  negara.  Bahkan  tidak  heran  jika  ada  yang  menganggap  bahwa  pajak adalah conditio sine qua non bagi penambahan keuangan negara, manakala jika negara  tidak  melakukan  pemungutan  pajak  bisa  dipastikan  keuangan  negara akan  lumpuh  yang  kemudian  akan  berdampak  pada  perekonomian  negara (Mustaqiem,  2008) .  Hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya  pajak,  negara  dapat menyelenggarakan  berbagai  kebijakan  yang  berbasis  kepentingan  umum dengan tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat, seperti diselenggarakannya
akses  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  publik,  subsidi  bahan- bahan pokok, dan masih banyak lagi.
Pajak  berasal  dari  rakyat  sebagai  bentuk  kontribusi  kepada  negara  oleh subjek  hukum  yakni  orang  pribadi  atau  suatu  badan  yang  bersifat  memaksa. Artinya,  rakyat  diwajibkan  untuk  membayar  pajak  dan  tidak  akan mendapatkan  imbalan  apa  pun  ketika  sudah  membayar  pajak.  Namun  dalam praktiknya  sering  kali  terjadi  sengketa  antara  rakyat  sebagai  wajib  pajak  dan negara  sebagai  pemungut  pajak.  Di  sinilah  peran  dari  hadirnya  Pengadilan Pajak sebagai salah satu wadah penyelesaian sengketa perpajakan.
Pengadilan  Pajak  merupakan  wadah  yang  diharapkan  oleh  masyarakat untuk dapat menjamin adanya suatu perlindungan hukum kepada wajib pajak terhadap  surat  ketetapan  pajak  yang  merugikan  mereka.  Hal  tersebut mengingat terdapat suatu fakta bahwa jumlah wajib pajak semakin bertambah dan  pemahaman  mengenai  hak  dan  kewajiban  dalam  menjalankan  peraturan perpajakan tidak dapat sepenuhnya mencegah timbulnya sengketa perpajakan. Untuk  itu,  Pengadilan  Pajak  dibentuk  dengan  untuk  mewujudkan  adanya lembaga peradilan yang bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa pajak.
Kewenangan  pada  Pengadilan  Pajak  mempunyai  kemiripan  dengan kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan  Tata Usaha Negara dari segi  subjek dan objek sengketa. Subjek dalam sengketa pajak ialah antara wajib pajak atau penanggung  pajak  yang  dalam  hal  ini  adalah  rakyat  dengan  pejabat  yang berwenang  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah.  Sehingga  jika  sengketa tersebut  dilakukan  oleh  rakyat  dan  pemerintah  tentunya  berkorelasi  dengan ciri  dari  sengketa  Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan  jika  ditinjau  dari  objek sengketanya,  pengadilan  pajak  terjadi  jika  terdapat  kerugian  bagi  wajib  pajak atas dikeluarkannya sebuah keputusan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan. Hal ini selaras dengan sengketa yang menjadi subjek di Pengadilan Tata  Usaha  Negara  melibatkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat konkret,  individual,  dan  final,  yang  berdampak  hukum  bagi  individu  atau badan  hukum  perdata,  dan  keputusan  tersebut  dikeluarkan  oleh  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Dengan demikian, jika melihat antara subjek dan objek sengketanya, maka dapat  dikatakan  bahwa  Pengadilan  Pajak  merupakan  bagian  dari  Peradilan Tata  Usaha  Negara. Kemudian,  jika  melihat  dari  fungsi,  hakikat  sengketa  dan karakteristik pengadilan pajak dapat menunjukkan secara jelas jika Pengadilan
Vol. 6 No. 1 (2024)
Pajak  ialah  pengadilan  khusus  yang  merupakan  bagian  dari  lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Untuk  itu,  diperlukan  ketegasan  dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Pengadilan  Pajak  untuk  menyatakan  jika Pengadilan Pajak menjadi bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara, agar dapat memberikan  kepastian  hukum  dalam  kewenangan  Pengadilan  Pajak.  Hal  ini dikarenakan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, tidak disebutkan secara jelas  dan  tegas  bahwa  Peradilan  apa  yang  menjadi  ruang  lingkup  dari Pengadilan  Pajak.  Hingga  pada  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 20009 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  PTUN)  yang  tepatnya  pada  Pasal  9A  Ayat (1)  berbunyi  bahwa  “ Di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  diadakan pengkhususan  yang  diatur  undang-undang ”,  kemudian  diperjelas  dalam Penjelasaanya  yang  berbunyi  bahwa  ” Pengadilan  khusus  merupakan  deferensiasi atau  spesialisasi  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  misalnya  Pengadilan Pajak ”.  Kemudian,  dalam  Pasal  27  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  dinyatakan  bahwa  “ Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha  Negara ”.  Lalu  juga  ditegaskan  dalam  Penjelasan  Pasal  27  Ayat  (1)  UU Kekuasaan  Kehakiman),  Pengadilan  Pajak  merupakan  salah  satu  pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dengan  masuknya  Pengadilan  Pajak  ke  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  untuk  itu  sudah  sepatutnya  seluruh  pembinaan  di  setiap  badan peradilan yang menjadi bagian dari sistem kekuasaan kehakiman wajib tunduk pada  Mahkamah  Agung.  Hal  tersebut  berlaku  dalam  konteks  pengawasan teknis yuridis berjenjang yang melibatkan upaya hukum biasa, seperti adanya banding  dan/atau  kasasi,  serta  pengawasan  administratif  organisatoris  berada di  bawah  pembinaan  Mahkamah  Agung  dengan  dilakukannya  pengawasan berjenjang.
Indonesia  mempunyai  empat  sistem  peradilan  yakni  Peradilan  Umum, Peradilan  Agama,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  Peradilan  Militer  yang kekuasaan  kehakimannya  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  sebagaimana
Vol. 6 No. 1 (2024)
telah  tertuang  di  dalam  Pasal  24  Ayat  (2)  UUD  1945.  Kekuasaan  Kehakiman mempunyai  tugas  untuk  menyelenggarakan  sistem  peradilan  dengan  tujuan untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung  yang  merupakan  pengadilan  negara  tertinggi  dari  badan-badan peradilan  lainnya.  Oleh  karenanya,  Mahkamah  Agung  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan finansial  serta  pengawasan  terhadap  badan-badan  peradilan.  Sehingga  sudah seharusnya Pengadilan Pajak termasuk ke dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang  menjadi  bagian  dari  sistem  peradilan  Indonesia  yang  tunduk  dengan kekuasaan  kehakiman  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Untuk  itu,  Pengadilan Pajak  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  badan  peradilan  harus  dilakukan dengan merdeka dan independen.

## 3.2 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023
Mahkamah  Konstitusi  dibentuk  sebagai  ikhtiar  dalam  rangka  untuk menegakkan  prinsip-prinsip  negara  hukum (Fathorrahman,  2021) .  Sebagai salah  satu  lembaga  tinggi  negara,  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai wewenang  untuk  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir,  di  mana putusannya  bersifat  final  dalam  menguji  konstitusionalitas  suatu  undang- undang  terhadap  UUD  1945.  Dengan  kewenangan  tersebut  tidaklah  heran Mahkamah  Konstitusi  sering  kali  disebut  sebagai the  guardian  of  constitution yang  memiliki  fungsi  judicial  review.  Judicial  review  berfungsi  untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas yang telah dilanggar dari segi proses pembentukan  maupun  materi  muatan  suatu  undang-undang (Schyff,  2010) . Mengingat  pula  suatu  undang-undang  dapat  dipertimbangkan  kembali  dan direvisi  apabila  diperlukan  termasuk  juga  pada  saat  penerapannya (Allan, 2023) .  Oleh  karenanya,  jika  terdapat  undang-undang  yang  dianggap  oleh warga  negara  bertentangan  dengan  UUD  1945  maka  yang  berwenang  untuk mengadilinya  adalah  Mahkamah  Konstitusi.  Selain  itu,  Mahkamah  Konstitusi juga  disebut  sebagai the  inpreter  of  constitution yang  mempunyai  wewenang untuk dapat memberikan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dari  suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi dalam rangka check and balances .
Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XXI/2023  maka dapat  mengembalikan  marwah  badan  peradilan  khususnya  pada  Pengadilan Pajak  untuk  menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dengan
Vol. 6 No. 1 (2024)
tujuan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Oleh  karenanya,  peralihan pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan  finansial  Pengadilan  Pajak  dari Kementerian  Keuangan  ke  Mahkamah  Agung  menjadi  satu  atap  merupakan hal  yang  patut  untuk  didukung  dan  dikawal  oleh  rakyat.  Dengan mengintegrasikan  lembaga  Pengadilan  Pajak  di  bawah  Mahkamah  Agung, pembinaan  dan  pengawasan  dapat  dilaksanakan  dengan  lebih  mudah  dan efektif (Mahfud  et  al.,  2015) .  Hal  ini  juga  termasuk  adanya  kemerdekaan  dan adanya  jaminan  kebebasan  pada  Pengadilan  Pajak  dalam  memeriksa  dan memutus sengketa pajak. Sehingga fungsi dari badan peradilan dapat berjalan sebagaimana  mestinya  untuk  memberikan  keadilan,  kepastian  hukum,  dan kebermanfaatan kepada masyarakat.
Hakim Mahkamah Kosntitusi telah memutuskan bahwa frasa “ Departemen Keuangan ”  yang  tertuang  di  dalam  Pasal  5  Ayat  (2)  Undang-Undang Pengadilan  Pajak  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  menjadi  “ Mahkamah Agung  yang  secara  bertahap  dilaksanakan  selambat-lambatnya  tanggal  31  Desember 2026 ”.  Sehingga  Pasal  5  Ayat  (2)  Undang-Undang  Pengadilan  Pajak mempunyai  bunyi  “ Pembinaan  organisasi,  administrasi,  dan  keuangan  bagi Pengadilan Pajak oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat- lambatnya tanggal 31 Desember 2026 ”.
Menurut  Mahkamah  Konstitusi,  salah  satu  elemen  fundamental  dari negara  hukum  adalah  adanya  badan  peradilan  yang  independen.  Artinya, dalam negara hukum, prinsip utamanya adalah adanya kekuasaan kehakiman yang  bebas  dan  merdeka,  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya.  Ketika kekuasaan kehakiman tidak independen dan tergantung pada pihak lain, maka dapat menggangu rasa keadilan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan atau pelanggaran  hak  asasi  manusia  oleh  penguasa  negara.  Prinsip  ini  juga seharusnya  berlaku  dalam  Pengadilan  Pajak  yang  merupakan  bagian  dari sistem peradilan dan berada di bawah Mahkamah Agung sesuai Pasal 24 Ayat (2)  UUD  1945.  Namun,  dengan  adanya  pembagian  kewenangan  antara Kementerian  Keuangan  dan  Mahkamah  Agung  dalam  pembinaan  Pengadilan Pajak,  hal  ini  mencampuradukkan  pembinaan  lembaga  peradilan  yang harusnya  terintegrasi  di  bawah  satu  entitas  yang  menjalankan  fungsi kekuasaan kehakiman secara terpisah dari campur tangan kekuasaan eksekutif atau  kekuatan  lainnya,  sehingga  tidak  dapat  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  secara  independen  secara  optimal.  Kurangnya  independensi
peradilan dalam Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945  yang  menyatakan  bahwa  “ kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan ”. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan yang terintegrasi, sehingga dapat tercipta  lembaga  peradilan  yang  bebas  dari  pengaruh  pihak  lain,  yang memastikan  bahwa  keadilan  dan  kepastian  hukum  benar-benar  dapat dinikmati oleh pencari keadilan dan dengan demikian keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan harapan dan kepercayaan publik.
Dengan  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU- XXI/2023 maka dapat berimplikasi pada penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak  ke  Mahkamah  Agung  dan  hilangnya  hak  pembinaan  organisasi, administrasi, dan finansial oleh Kementerian Keuangan pada Pengadilan Pajak. Sehingga  terintegrasinya  pembinaan  Pengadilan  Pajak  menjadi  satu  atap  ke Mahkamah  Agung  tentunya  akan  mengembalikan  marwah  badan  peradilan yang  merdeka.  Merdeka  yang  dimaksud  adalah  terbebasnya  badan  peradilan dari  intervensi  kekuasaan  negara  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  di  setiap  badan  peradilan  termasuk  Pengadilan  Pajak.  Oleh karena itu, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman setiap badan peradilan perlu menjunjung tinggi keindependensian.
Keindependensian  badan  peradilan  merupakan  landasan  utama  yang harus  dijalankan  dalam  kekuasaan  kehakiman  yang  dapat  dilihat  dari  tiga sudut  pandang,  yakni  dari  struktural,  fungsional,  dan  administrasi (Asshiddiqie,  2007) .  Pertama,  dari  segi  struktural,  adanya  pemisahan kekuasaan dengan lembaga kekuasaan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Monstesquieu  perlu  adanya  pembagian  kekuasaan  agar  para  penguasa  tidak sewenang-wenang  dalam  menjalankan  fungsinya,  untuk  itu  Monstesquieu dengan membagi tiga jenis kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga  badan  peradilan  yang  menjalankan  fungsi  yudikatif  tidak  boleh terintervensi dengan lembaga lain khususnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus  suatu  perkara.  Kedua,  dari  segi  fungsional,  adanya  jaminan pelaksanaan  fungsi  yudikatif  yang  terbebas  dari  campur  tangan  pihak manapun.  Ketiga,  dari  segi  administrasi,  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman pada  badan  peradilan  tentunya  harus  terbebas  dari  campur  tangan  pihak  lain dalam  menentukan  administrasi  baik  itu  dalam  bentuk  personalia  ataupun anggaran.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  implikasi  terhadap  terintegrasinya
Vol. 6 No. 1 (2024)
pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, yang di antaranya sebagai berikut:

## a. Pembinaan dan Pengawasan Hakim
Dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Pajak,  pola  rekrutmen  terhadap pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim  Pengadilan  Pajak  terdapat keterlibatan  lembaga  ekskutif  dalam  prosesnya.  Keterlibatan  tersebut  tampak dari  Pasal  8  Ayat  (1)  UU  Pengadilan  Pajak  pengangkatan  calon  hakim  yang diusulkan  oleh  Menteri  Keuangan  kepada  Presiden  atas  persetujuan  Ketua Mahkamah  Agung.  Begitupun  sama  halnya  dengan  pemberhentian  seorang hakim  yang  dilakukan  oleh  Presiden  atas  usulan  dari  Menteri  Keuangan  atas persetujuan  dari  Ketua  Mahkamah  Agung.  Apalagi  rata-rata  yang  menjabat sebagai  hakim  pada  Pengadilan  Pajak  adalah  mantan  Direktur  Jenderal  pada Direktorat  Jenderal  Pajak.  Tentunya  hal  tersebut  dapat  merusak  independensi kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan  merdeka  dalam  memeriksa  dan memutuskan  sengketa  pajak.  Walapun  jika  melihat  ketentuan  dalam  Pasal  5 Ayat  (3)  UU  Pengadilan  Pajak,  tidak  membatasi  kebebasan  hakim  dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, akan tetapi tetap saja ketentuan Pasal 5  Ayat  (2)  UU  Pengadilan  Pajak  tidak  sesuai  dengan  prinsip  kekuasaan kehakiman  yang  mandiri,  parsial,  dan  merdeka  dari  intervensi  lembaga  lain karena adanya intervensi eksekutif dalam pembinaan organisasi, administrasi, serta  finansial  Pengadilan  Pajak  sebagai  salah  satu  pelaksana  Kekuasaan Kehakiman dalam penyelesaian Sengketa Pajak (Situmeang, 2022) .
Pengangkatan  hakim  pada  Pengadilan  Pajak  tentunya  harus  dilakukan melalui  proses  seleksi  yang  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif  oleh Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial.  Artinya,  setiap  orang  dapat  dengan mudah  mengakses  dan  memperoleh  informasi  mengenai  penyelenggaraan seleksi  hakim,  kemudian  penyelenggaraan  seleksi  hakim  harus  dapat dipertanggungjawbkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dan adanya  peran  serta  masyarakat  dalam  ikutnya  seleksi  hakim.  Sehingga  tidak ada  lagi  hakim  Pengadilan  Pajak  yang  hanya  diisi  orang-orang  tertentu  saja atas  usulan  Menteri  Keuangan.  Begitupula  pada  mekanisme  pemberhentian hakim  yang  dapat  diberhentikan  oleh  Presiden  atas  usul  Ketua  Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Mahkamah Agung.
Dengan  penyatuatapan  pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim  pada Pengadilan  Pajak  di  bawah  Mahkamah  Agung  dapat  terhindarnya  campur tangan  Pemerintah  terhadap  independensi  Pengadilan  Pajak  yang  berpotensi
menimbulkan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  terutama  menjaga  para  hakim dalam  mengambil  suatu  keputusan (DM  et  al.,  2023) .  Walaupun  tidak  serta penyatuatapan  kekuasaan  kehakiman  di  bawah  Mahkamah  Agung  terbebas dari  adanya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  namun  hal  ini  diperlukan  agar menjaga  marwah  sistem  peradilan  sebagai  lembaga  penegak  hukum  dan keadilan  yang  terbebas  dari  intervensi  pihak  manapun  serta  meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.
Penyatuatapan pembinaan juga dapat mempermudah pengawasan hakim Pengadilan  Pajak  oleh  Mahkamah  Agung  secara  internal  dan  oleh  Komisi Yudisial secara eksternal dengan tujuan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat,  dan  perilaku  hakim.  Karena  sejauh  ini,  pengawasan  telah  terjadi tumpang tindih antara Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial,  sehingga  dapat  menimbulkan  penolakan  pengawasan  oleh  instansi yang  akan  melakukan  pengawasan  berdasarkan  wewenangnya (Afdol  & Setjoatmadja, 2015) .

## b. Penunjukan Hakim Ad Hoc
Hakim ad  hoc Pengadilan  Pajak  merupakan  seorang  ahli  yang  menjadi hakim sementara yang mempunyai keahlian dan pengalaman untuk memerika, mengadili, dan memutus suatu sengketa pajak tertentu. Pada Pengadilan Pajak, hakim ad  hoc ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Pajak  yang  tata  cara penunjukannya  telah  diatur  di  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 449/KMK/01/2003  Tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Hakim  Ad  Hoc  Pada Pengadilan Pajak.
Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 penunjukkan  Hakim  Ad  Hoc  tidak  harus  diatur  oleh  Keputusan  Menteri Keuangan  dan  sudah  seharusnya  diatur  dengan  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung  yang  sesuai  dengan  kewenangan  yudikatif  yang  sepenuhnya  di  miliki oleh  Mahkamah  Agung.  Kemudian  terkait  penunjukan  hakim  ad  hoc  pada Pengadilan Pajak sudah seharusnya mengikuti dengan persyaratan yang sama dengan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yakni  adanya  jangka  waktu  tertentu untuk  menjadi  seorang  hakim ad  hoc .  Sehingga  hakim ad  hoc bukan  hanya ditunjuk  untuk  sengketa  pajak  tertentu  saja  yang  sengketa  tersebut  telah diputus  dan  diucapkan  dalam  persidangan  lalu  hakim ad  hoc diberhentikan. Diperlukan  langkah  tersebut  agar  ada  keseragaman  dan  konsistensi  dalam
Vol. 6 No. 1 (2024)
pengaturan hakim ad hoc, dengan tujuan membangun sistem yang kokoh dan menghindari perlakuan yang berbeda yang berpotensi melanggar konstitusi.

## c. Pengangkatan dan Pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti
Undang-Undang  Pengadilan  Pajak  mengamanatkan  bahwa  Panitera, Wakil  Panitera,  dan  Panitera  Pengganti  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Menteri  Keuangan.  Kemudian  Panitera  pada  Pengadilan  Pajak  juga  dapat merangkap sebagai Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti yang merupakan pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Keuangan.
Setelah  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU- XXI/2023, maka sudah seharusnya Pengadilan Pajak memberikan kewenangan kepada  Mahkamah  Agung  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  Panitera, Wakil  Panitera,  dan  Panitera  Pengganti.  Kemudian  Panitera,  Wakil  Panitera, dan  Panitera  Pengganti  tidak  diperbolehkan  merangkap  menjadi  pejabat peradilan  lainnya  seperti  sekretaris  pengadilan,  wakil  sekretaris  pengadilan, wakil  panitera,  panitera  muda,  panitera  pengganti,  juru  sita,  juru  sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya. Hal ini supaya sejalan dengan aturan dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  diharapkan  tidak  terjadi  konflik kepentingan.
d. Tunjangan  dan  Ketentuan  Lainnya  bagi  Ketua,  Wakil  Ketua,  Hakim,

## Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XXI/2023,  sudah seharusnya tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris,  Wakil  Sekretaris,  dan  Sekretaris  tidak  di  atur  dengan  Keputusan Menteri  melainkan  dengan  Keputusan  Mahkamah  Agung.  Mengingat  perlu disamakan  keseragaman  remunerasi  berupa  tunjangan  dengan  lingkungan peradilan lainnya di Indonesia.

## e. Tata Kerja Kesekretariatan
Kesekretariatan  pada  suatu  badan  pengadilan  mempunyai  peran  yang penting  dalam  melaksanakan  pemberian  dukungan  di  bidang  administrasi, organisasi,  finansial,  sumber  daya  manusia,  serta  sarana  dan  prasarana  di lingkungan  pengadilan  terkait.  Begitu  pula  dengan  kesekretariatan  pada Pengadilan  Pajak  yang  tugas,  pokok,  fungsinya  hampir  sama,  yang membedakan  hanyalah  terkait  teknis  tata  kerjanya  yang  diatur  oleh Kementerian  Keuangan.  Oleh  karenanya  Perlu  dilakukannya  perubahan  pola
tata  kerja  kesekretariatan  pada  Pengadilan  Pajak.  Hal  ini  dikarenakan Kesekretariatan  Pengadilan  Pajak  berada  di  bawah  Kementerian  Keuangan yang  dapat  berdampak  adanya  keberpihakan  dan  keindependensian  dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya.

## f. Persyaratan Kuasa Hukum
Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang mengikuti atau mewakili pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  persidangan  di  Pengadilan.  Saat  berada  di Pengadilan Pajak, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat didampingi atau  diwakili  oleh  satu  atau  lebih  kuasa  hukum  dengan  menggunakan  Surat Kuasa  Khusus  sebagai  bukti.  Dalam  beracara  di  Pengadilan  Pajak,  kuasa hukum harus memenuhi beberapa persyarat salah satunya adalah persyaratan yang  diatur  oleh  Menteri  Keuangan.  Persyaratan  tersebut  merupakan persyaratan  khusus  yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  5  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, yang salah satu persayaratannya adalah “ telah melewati  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  setelah  diberhentikan  dengan  hormat  sebagai Hakim  Pengadilan  Pajak  untuk  orang  yang  pernah  mengabdikan  diri  sebagai  Hakim Pengadilan Pajak ”.
Situasi  ini  menciptakan  kesan  bahwa  dalam  menjalankan  tugas profesional  mereka  untuk  membela  kepentingan  klien,  mereka  masih  sangat terikat  pada  pengaruh  dan  keberpihakan  terhadap  kekuasaan  eksekutif. Sehingga  kewenangan  untuk  mengatur  advokat  yang  ingin  memberikan pendampingan  kepada  klien  dalam  kasus  persengketaan  di  Pengadilan  Pajak berada  di  tangan  Menteri  Keuangan.  Padahal,  syarat-syarat  menjadi  kuasa hukum  pada  dasarnya  sudah  memasuki  ranah  teknis  peradilan  yang pengawasannya  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung (Cahyady,  2020) .  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU- XXI/2023  diharapkan  persyaratan  khusus  tersebut  dikaji  kembali  dan  tidak boleh  adanya  intervensi  pihak  manapun  dalam  mengatur  advokat  untuk beracara di Pengadilan pajak.

## g. Upaya Hukum
Di  Pengadilan  Pajak,  tidak  ada  upaya  hukum  biasa  yang  dapat dilakukan terhadap putusan yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, putusan Pengadilan  Pajak  dianggap  sebagai  putusan  terakhir  yang  memiliki  kekuatan hukum  tetap.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Pengadilan  Pajak  adalah
Vol. 6 No. 1 (2024)
pengadilan  yang  tidak  memiliki  tingkatan  hierarki.  Keadaan  ini  mempunyai kelemahan  karena  putusan  Pengadilan  Pajak  tidak  dapat  dikoreksi  oleh pengadilan  yang  lebih  tinggi,  meskipun  adanya  kesalahan  dalam  putusan tersebut.  Sedangkan,  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  dianggap  sebagai upaya  hukum  yang  luar  biasa  dan  memiliki  batasan  sebab  tertentu.  Oleh karenanya,  untuk  menindaklanjuti  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 26/PUU-XXI/2023  diharapkan  terdapat  upaya  hukum  biasa  berupa  banding dan kasasi. Hal tersebut bertujuan agar memberikan ruang kepada para pihak untuk  mencapai  keadilan  atas  putusan  Pengadilan  Pajak  yang  dianggapnya tidak memenuhi harapan dan tidak mencerminkan prinsip keadilan.

## 4. KESIMPULAN
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XXI/2023  telah mengabulkan  sebagian  permohonan  pengujian  terhadap  Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan ini mengalihkan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi,  dan  keuangan  Pengadilan  Pajak  dari  Kementerian  Keuangan kepada  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  tentunya  berimplikasi  pada  penegasan bahwa  Pengadilan  Pajak  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan  Indonesia yang  kekuasaan  kehakimannya  tunduk  di  bawah  pembinaan  Mahkamah Agung dan juga kembalinya marwah keindependensian suatu badan peradilan dalam  menjalankan  fungsinya  untuk  menegakan  hukum  dan  keadilan  yang terbebas  dari  campur  tangan  pihak  manapun.  Bahkan  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  berdampak  juga  pada  beberapa  aspek  dalam  pembinaan organisasi,  administrasi,  dan  keuangan  pada  Pengadilan  Pajak  seperti pembinaan dan pengawasan hakim, penunjukan hakim ad hoc, pengangkatan dan pemberhentian panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti, tunjangan dan  ketentuan  lainnya  bagi  ketua,  wakil  ketua,  hakim,  sekretaris,  wakil sekretaris,  dan  sekretaris  pengganti,  tata  kerja  kesekretariatan,  persyaratan kuasa hukum, serta upaya hukum pada Pengadilan Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdol,  &  Setjoatmadja,  S.  (2015).  Kedudukan,  Eksistensi    dan  Independensi Pengadilan  Pajak  Dalam  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis , 1 (1), 28.
Akbar, A., DM, M. Y., Hariri, A., & Srinofrita. (2022). Analisis Yuridis Peranan dan  Kedudukan  Peradilan  Pajak  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  Dan Konseling , 5 (1), 1267` – 1273.
Allan, T. R. S. (2023). Constitutionalism at Common Law: The Rule of Law and Judicial Review. The Cambridge Law Journal , 82 (2), 236–264.
Arsawan,  I.  G.  Y.  (2023).  Urgensi  Peralihan  Pembinaan  Pengadilan  Pajak  di Bawah  Mahkamah  Agung. GARUDA:  Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Dan Filsafat , 1 (3), 63–74.
Asshiddiqie,  J.  (2007).  Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Reformasi.
Jakarta: Bhuana Ilmu Populer .
Bravestha,  R.,  &  Hadi,  S.  (2017).  Kedudukan  Pengadilan  Pajak  Dalam  Sistem
Peradilan Di Indonesia. Mimbar Keadilan , 6 , 1.
https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2197
Cahyady,  Y.  (2020).  Tinjauan  Hukum  Atas  Kedudukan  Kuasa  Hukum  Pada Pengadilan  Pajak. JURNAL  PAJAK  INDONESIA  (Indonesian  Tax  Review) , 3 (1), 1–10. https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.579
DM, M. Y., Kusuma, A., Uli, E. E., Simanjuntak, F. A., Darwin, D., & Saragih, G. M.  (2023).  Eksistensi  Peradilan  Pajak  Dalam  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 5 (1), 1280–1285.
Fathorrahman, F. (2021). Pengaturan Dan Implikasi Pengujian Formil Undang- Undang  Di  Mahkamah  Konstitusi. HUKMY :  Jurnal  Hukum , 1 (2),  133–148. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.133-148
Gotama,  I.  W.  S.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Seputra,  I.  P.  G.  (2020).  Eksistensi Pengadilan  Pajak  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak. Jurnal  Analogi Hukum , 2 (3), 331–335. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335
Mahfud et al.,  n. d. (2015). ASPEK HUKUM NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA  KELEMBAGAAN  PENGADILAN  PAJAK. Jurnal  Hukum  Dan Peradilan , 4 (3), 351–360.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group . Mustaqiem.  (2008). Pajak  Daerah  Dalam  Transisi  Otonomi  Daerah .  FH  UII  Press,
Yogyakarta.
Schyff, G. Van der. (2010). Judicial review of legislation: a comparative study of the United Kingdom, the Netherlands and South Africa (Vol. 5). Springer Science & Business Media.
Situmeang,  T.  (2022). REPOSISI  PENGADILAN  PAJAK  MENURUT  SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA . 32 (2), 2022.
Suparman,  O.  (2023).  Konsep  Lembaga  Negara  Indonesia  dalam  Perspektif Teori  Trias  Politica  Berdasarkan  Prinsip  Checks  and  Balances  System. Ahkam , 2 (1), 59–75. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898
Vol. 6 No. 1 (2024)
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License