Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
PERLINDUNGAN HUKUM PEMANGGILAN DAN PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS PASKA BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (UUJN-P)
Oleh: Muh. Rikaz Prabowo Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada E-mail: rikaz.prabowo@gmil.com

## ABSTRACT
This paper discusses legal protection for Notaries-Function; in terms of the request upon the copies of the deed minuta, Notarial-deeds protocol, and the calling of Notaries-vocation in legal  processes.  The  identification  of  the  problemis  to  understand  mechanisms  of  legal protections  for  Notaries  and  MKN’s  roles  and  to  discussnotaries’  refusal  rights  and  refusal obligation. Based on the literature review and studies on the literatures and legal resources, it can be concluded that: First, the mechanisms of legal protection for request upon the copies of the  minuta,  the  protocol  takin  of  the  notary,  and  the  calling  of  notary  for  investigation purposes,  by  investigating-officers,  public-prosecutors  and  judges-  require  approval  of  the Regional  Supervisory  Council  as  stated  in  Article  66  paragraph  (1)  Act  Number  30  2004.  In 2013 “the phrase of the MPD’s approval” is canceled by Constitutional Court through the decree number 49/PUU/X/2012 for not having legal binding. Second, the MKN is a new agency formed with  the  establishment  of  the  Act  Number  2  2014  concerning  the  amendment  of  the  Act Number 30 2004 concerning Notaries’ functions (UUJN-P). One of MKN authorities was similar with authorities of the MPD before it was revoked by the MK in 2013. However, the MK had not been established  because the Permenkumham on MKS  was still being harmonized.  Third, the Refusal-Rights  are  rights  for  not  speaking  and  giving  any  statements  related  to  deeds,  as  a witness in prosecutions and courts. These rights are based on Articles in the Acts, such as the KUHAP,  KUH  Perdata,  HIR  and  the  Act  Number  5  1986  concerning  state  administrative  law. The  Act  Number  30  Year  2004    concerning  Notaries-functions  (UUJN-P)  stipulates  this provisions as refusal-obligations which mean that it must be executed imperatively, based on the Article 4 paragraph  (2), the Article 16 paragraph  (1) letter f, and the Article 54 clause (1). The violation of these obligations shall be the subject to administrative sanctions ranging from warning  up  to  dishonorable  discharge  by  the  UUJN-P.  Criminal  sanctions  rely  on  general provisions  of  through  KUHAP,  especially  the  Article  322  concerning  violations  for  divulging confidential information giving away in functions.
Keywords : UUJN-P, Notaries, MKN, refusal-Rights, refusal -Obligations.

## A. LATAR BELAKANG
Jabatan Notaris yang dijabat oleh seseorang yang berstatus sebagai pejabat umum memiliki wewenang dalam membuat akta otentik dan berbagai kewenangan lainnya,  khususnya  akta-akta  otentik  tersebut  dalam  bidang  hukum  keperdataan. Oleh  karena  kewenangan  Notaris  yang  berstatus  pejabat  umum,  maka  mulai  dari per-syaratan,  pendidikan,  formasi  jabatan,  hingga  etika  dalam  melaksanakan jabatan  di-atur  oleh  sebuah  undang-undang.  Notaris  juga  terikat  oleh  sebuah sumpah jabatan yang akan melekat sampai tidak menjabat lagi.
Peranan Notaris sangat besar baik bagi masyarakat dan dalam rangka mem- bantu  tugas  pemerintah.  Maka  sudah  selayaknya  Notaris  mendapatkan perlindungan  hukum  yang  memadai  dalam  menjalankan  jabatannya,  terutama apabila  seorang  No-taris  dipanggil  atau  diminta  minuta  aktanya  oleh  Kepolisian, Kejaksaan,  ataupun  Pengadilan.  UU  No.  30  Tahun  2004  yang  kemudian  telah dirubah  dengan  UU  No.  2  Ta-hun  2014  menyebutkan  bahwa  pemanggilan  dan pengambilan  fotokopi  minuta  akta  hingga  protokol  Notaris  diharuskan  men- dapatkan  persetujuan  dari  Majelis  Penga-was  Daerah  (lihat  Pasal  66  UU  No.  30 Tahun 2004).
Akan  tetapi,  pada  tahun  2013  lewat  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  RI nomor: 49/PUU-X/2012 memutuskan untuk meniadakan atau mengakhiri kewena- ngan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Maka  dengan  kata  lain  tidak  diperlukan  lagi  persetujuan  MPD  dalam  memanggil Nota-ris  atau  mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  protokol  Notaris.  Hal  ini sungguh disayangkan dan perlu mendapat perhatian serius dari organisasi jabatan Notaris, seakan jabatannya mudah sekali untuk dikriminalisasi.
Pada 15 Januari 2014 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) berhasil diundangkan. UU ini men- jadi harapan kembali bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan UU tersebut, muncul badan baru yang berna- ma  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN).  MKN  inilah  nantinya  yang  dapat memberikan  izin  atau  tidak  terhadap  pemanggilan  Notaris  dan  pengambil  minuta akta untuk pro-ses peradilan (lihat Pasal 66 UUJN-P). Namun hingga saat ini badan tersebut  belum  secara  formal  dibentuk  hal  ini  menjadi  problematika  apabila  ada Notaris yang terjerat kasus hukum.
Tulisan ini memuat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lan- jut  pada  bagian  pembahasan. Pertama, mekanisme  perlindungan  hukum  bagi Notaris dan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kedua, munculnya badan MKN dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  No-taris. Ketiga, tentang  Hak  Ingkar  dan  Kewajiban  Ingkar  sebagai komponen perlindu-ngan hukum yang integral bagi jabatan Notaris.
Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

## B. PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  dan  Peran  Majelis Pengawas Daerah
Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh peme- rintah serta mengemban amanah sebagian tugas pemerintah dalam bidang hukum keperdataan,  selayaknya mendapatkan  sebuah  perlindungan  hukum  dalam menja- lankan  jabatannya.  Ada  prinsip  hukum  yang  menyebutkan  bahwa  seseorang  tidak bi-sa  dipidana  karena  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan undang-undang,  hal ini  tertuang  dalam  Pasal  50 KUHP.  Menurut  R.  Soesilo  (1995: 66)  apa  yang  telah  diharuskan  atau  diperintahkan  oleh  suatu  UU,  tidak  mungkin diancam  hukuman  dengan  UU  yang  lain.  Menjalankan  UU  artinya  tidak  hanya terbatas  pada  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  diperintahkan  oleh  UU,  akan tetapi lebih  luas lagi ialah  meliputi pula  perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu UU.
Perlindungan  hukum  tersebut  semata-mata  bukan  digunakan  dalam  artian bahwa Notaris adalah jabatan yang kebal hukum, akan tetapi perlindungan hukum tersebut untuk profesionalitas Notaris. Terutama untuk menjaga kepentingan peng- hadap  yang  telah  dituangkan  dalam  akta  otentik,  di  mana  akta  tersebut  akan menjadi sebuah arsip negara yang patut dilindungi.
Mekanisme  perlindungan  bagi  Notaris  dalam  ancaman  pemanggilan  dalam proses  peradilan  hingga  pengambilan  minuta  akta  dan  protokol  Notaris,  diatur dalam Pasal 66 ayat (1) BAB VIII tentang Pengambilan Minuta akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal tersebut berbunyi:

## Pasal 66
(1) Untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang
a. Mengambil fotokopi Minuta  akta/dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan deng-an akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyim-panan Notaris.
Seperti yang telah disebutkan di atas, penyidik, penuntut umum, dan hakim baru bisa memanggil seorang Notaris ataupun mengambil fotokopi minuta akta atau protokol  Notaris  hanya  apabila  telah  memperoleh  persetujuan  Majelis  Pengawas Dae-rah  (MPD).  Majelis  Pengawas  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai kewenangan  dan  kewajiban  untuk  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  Notaris  (Pasal  1  angka  6  UU  No.  2  Tahun  2014).  Majelis  Pengawas memiliki kedudukan di tiap dae-rah kabupaten/kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), tiap provin-si/daerah istimewa/daerah khusus yang disebut Majelis
Pengawas  Wilayah  (MPW),  dan  berkedudukan  di  ibukota  negara  atau  Majelis Pengawas Pusat (MPW).
Pengawasan  atas  Notaris  sebenarnya  dilakukan  oleh  Menteri,  yang kemudian Menteri membentuk Majelis Pengawas yang beranggotakan 9 orang dari perwakilan  pemerintah,  organisasi  Notaris,  dan  ahli/akademisi.  Menurut  Pasal  67 ayat  (5)  UUJN,  pengawasan  terhadap  Notaris  mencakup  perilaku  Notaris  dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas berwenang melakukan sidang untuk memeriksa  hal-hal  yang  berkaitan  dengan:  (1)  adanya  dugaan  pelanggaran  kode etik; (2) adanya dugaan pelanggaran tugas jabatan Notaris, (3) perilaku para Notaris di luar menjalankan tu-gas jabatanya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelak-sanaan tugas jabatan Notaris (Adjie, 2008: 171) (lihat Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN).
Persidangan oleh MPD itulah yang kemudian dijadikan dasar persetujuan di- kabulkan  atau  ditolaknya  permintaan  untuk  pemanggilan  Notaris,  termasuk persetu-juan untuk pengambilan fotokopi Minuta akta dan Protokol  Notaris untuk kepen-tingan proses peradi-lan. Pasal 66 ayat (1) kemudian diajukan ke Mahkamah Konsti-tusi  (MK)  pada  2012  oleh  seorang  Advokat  untuk  diuji  materil.  Hasilnya lewat Kepu-tusan MK RI No. 49/PUU/X/2012 permohonan itu dikabulkan. Adanya frasa  “dengan  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah”,  menurut  MK  bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mem-punyai kekuatan hukum mengikat.
Putusan  MK  yang  menganulir  perlunya  persetujuan  dari  MPD,  terkait  izin pe-manggilan  Notaris  dan  pengambilan  fotokopi  minuta  akta  maupun  protokol Notaris  membuat  kewibawaan  jabatan  Notaris  berada  dalam  posisi  yang mengkhawatirkan. Hal ini membuat jabatan Notaris menjadi mudah dikriminalisasi dan  bisa  saja  Polisi  ataupun  Penyidik  sesuka  hati  menjemput  atau  memeriksa Notaris.
Menurut  Syafran  Sofyan  (2015:  4-5),  ada  beberapa  hal  yang  perlu dipertimba-ngan  paska  berlakunya  putusan  MK  tersebut  terkait  pemanggilan Notaris  dan  pe-ngambilan  fotokopi  minuta  akta  maupun  protokol  Notaris  dalam proses peradilan oleh Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Hakim, yakni:
a. Meminta  dengan  sangat  kepada  penegak  hukum  bahwa  Notaris  selaku pe-jabat  umum  harus  dijaga  wibawa  dan  kehormatannya,  sehingga diper-lakukan  khusus  dalam  rangka  menjaga  harkat  martabat  Notaris dalam proses peradilan, dan di-perlukan sikap kehati-hatian penegakan hukum  dalam  melakukan  tindakan  tan-pa  mencederai  prinsip  negara hukum.
b. Mengusahakan agar penegak hukum melakukan koordinasi dengan MPD manakala  ada  Notaris  yang  dipanggil  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan yang berkaitan dengan akta.
Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

## 2. Munculnya Majelis Kehormatan Notaris dalam UU No. 2 Tahun 2014
Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris (UUJN-P)
Transformasi  dasar  hukum  sebagai  acuan  untuk  menjalankan  jabatan Notaris  dalam  perjalanannya  mengalami  perubahan  atau  revisi.  UU  No.  30  Tahun 2004 ten-tang Jabatan Notaris diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 (UUJN-P) yang mulai ber-laku pada 15 Januari 2014.
Sejumlah pertimbangan perlunya diadakan perubahan pada UUJN adalah ka- rena jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam mem- berikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jami- nan demi tercapainya kepastian hukum. Beberapa ketentuan tentang UUJN juga di- anggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan masya-rakat sehingga diperlukannya peruba-han.
Jika tidak berlebihan, menurut penulis, dapat diduga bahwasanya perubahan pada UUJN ini memang sengaja dilakukan. Salah satunya sebagai bentuk perlawanan atas putusan MK yang mencabut kewenangan MPD dalam memberikan persetujuan sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas. Hal itu terbukti dengan munculnya badan  baru  yang  bernama  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN),  yang  salah  satu kewe-nangan yang dimiliki MKN mengingatkan pada kewenangan MPD di Pasal 66 ayat (1) sebelum diuji dan kemudian diputuskan dibatalkan oleh MK.
Saat  UU  No.  2  Tahun  2014  diundangkan,  tidak  ada  definisi  resmi  terkait pengertian  dari  MKN  itu  sendiri.  Pada  Pasal  66A  UUJN-P,  disebutkan  MKN merupakan  kepanjangan  tangan  dari  Menteri  untuk  melaksanakan  pembinaan kepada Notaris. MKN berjumlah 7 orang yang terdiri dari unsur Notaris (3 orang), Pemerintah (2 orang), dan Ahli/Akademisi (2 orang) (Pasal 66A ayat (2) UU No. 2 Tahun  2014).  Hal  ini  membedakan  tugas  MKN  dengan  MPD  yang  memiliki wewenang mengawasi kiner-ja Notaris meskipun sama-sama dibentuk oleh Menteri.
Pasal 66 ayat (1) UUJN-P menyebutkan bahwa MKN memiliki wewenang un- tuk  memberikan  persetujuan  pemanggilan  Notaris  dan  pengambilan  fotokopi Minuta akta un-tuk kepentingan proses peradilan. Adapun bunyi Pasal 66 ayat (1) sebagai berikut:
Pasal 66 (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau ha- kim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
a. Mengambil fotokopi Minuta  akta/dan atau  surat-surat yang dilekat- kan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan No- taris.
b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan  akta  yang  dibuatnya  atau  protokol  Notaris  yang  berada dalam penyimpanan Notaris.
Kehadiran badan MKN dalam UUJN-P dirasakan dapat mengembalikan kewi- bawaan profesi seorang Notaris sebagai pejabat umum. Namun muncul permasala-
han  baru  paska  hadirnya  badan  baru  yang  bernama  MKN  dalam  UUJN-P,  yakni belum terbentuknya badan itu sendiri. Pada UUJN-P, penjabaran tentang MKN bisa dibilang  sangat  minim  dan  kurang  tegas.  Selain  tidak  ditemukannya  definisi  yang resmi ten-tang MKN, terkait tugas, fungsi, syarat, dan tata cara pengangkatan hingga struktur  organisasi  MKN  itu  sendiri  belum  diketahui.  Rupanya  hal-hal  tersebut diperintahkan oleh UUJN-P untuk diatur dalam sebuah  peraturan tersendiri, yakni Peraturan Men-teri yang hingga saat ini masih dirancang (Pasal 66A ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014).
Kehadiran MKN sudah sangat mendesak untuk segera dibentuk. Pada 2014 beberapa  bulan  setelah  UUJN-P  diundangkan,  keberadaan  badan  MKN  harus kembali  meneri-ma  kenyataan  pahit  untuk  diuji  di  MK.  Terutama  terkait  frasa “dengan per-setujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Pemohon  uji  materil,  Tomson  Situ-meang,  beraganggapan  hadirnya  frasa  tersebut menghidupkan  kembali  ketentuan  yang  telah  diputus  oleh  MK  pada  2013  lewat Keputusan  MK  RI  No.  49/PUU/X/2012  (Anonim,  “Persetujuan  MKN  Adalah  Kunci
Pembuka Kewajiban
IngkarNotaris”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/pers etujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-Notaris ,  diunduh  pada  15 September 2015).
Permohonan uji materil terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ditolak oleh MK. Lembaga  Negara  tersebut  beranggapan  kehadiran  MKN  di  UUJN-P  tidak bertentangan  dengan  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD  NRI  1945. Menurut Mualimin Abdi, Kepala Balitbang Kememkumham RI (2014), pembentukan MKN  adalah  wujud  perlin-dungan  bagi  Notaris  atas  kompleksnya  tugas  dan kewajiban  serta  jaminan  penggunaan  hak  ingkar  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya yang memerlukan stan-dar perlindungan baku. Keberadaan Pasal 66 ayat (1)  UUJN-P  justru  untuk  memberi  perlindungan  dan  persamaan  kedudukan  di hadapan  hukum  kepada  Notaris  dalam  memberi  keterangan  dalam  proses  hukum (Anonim, “Persetujuan MKN Adalah Kunci PembukaKewajibanIngkarNotaris”,http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54
511017e573c/persetujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-Notaris, diunduh pada 15 September 2015).
Masih ditambahkan oleh Mualimin, hasil akhir dari pemeriksaan (MKN ter- hadap Notaris) adalah  persetujuan  atau penolakan permintaan penyidik, penuntut umum, dan hakim menyangkut isi akta, fotokopi minuta, atau surat lain. Namun me- nurutnya,  keputusan  MKN  ini  masuk  ruang  lingkup  keputusan  tata  usaha  negara yang bersifat konkrit, indivi-dual, final yang menjadi obyek gugatan ke PTUN.
Menurut Habib Adjie (2015: 8), pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik bisa saja terjadi apabila: (1) diungkit oleh para pihak yang namanya tersebut dalam akta; (2) oleh pihak lain yang bukan pihak dalam akta, tapi merasa dirugikan dengan terbitnya akta yang bersangkutan.
Selama MKN belum terbentuk, Notaris dapat menggunakan Hak Ingkar ( Ver- scho-ningsrecht ) dan Kewajiban Ingkar ( Verschoningsplicht ). Kedua hal ini sangat ja-

## Diterbitkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan
rang  sekali  digunakan  Notaris  pada  praktiknya  karena  berlindung  dalam kewenangan  MPD  (kemudian  MKN,  Ps.  66  ayat  (1)  UUJN-P).  Padahal  hak  dan kewajiban ingkar ini otomatis melekat sejak ia menjabat. Hak dan kewajiban ingkar ini  sejatinya  bukan  un-tuk  kepentingan  diri  Notaris,  tapi  untuk  kepentingan  para pihak yang telah memper-cayakan kepentingannya kepada Notaris.
Hak dan kewajiban ingkar ini dapat dilakukan (digunakan) dengan batasan sepanjang diperiksa untuk meminta pernyataan/keterangam yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris (Sofyan, 2015: 6). Lebih lengkapnya hak dan ke- wajiban ingkar akan dibahas di pembahasan berikutnya.
Notaris  dapat  pula  Memenuhi  semua  ketentuan  Pasal  66  UUJN-P  atas  ke- inginan  sendiri,  dengan  risiko  dan  tanggungjawab  sendiri.  Sehingga  apabila  ada yang  merasa  dirugikan Notaris  dianggap  tidak  dapat  menjaga  rahasia  jabatan.  Hal ini mengacu pada Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UUJN-P, yang berbunyi:
(3) Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  surat  permintaan  persetujuan sebagai-mana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memberikan  jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan
(4) Dalam  hal  Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  memberikan  jawaban dalam  jangka  waktu  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Majelis Kehormatan Nota-ris dianggap menerima permintaan persetujuan.
Ketentuan Pasal tersebut dianggap merugikan Notaris, karena tanpa bersidangnya MKN dalam jangka waktu 30 hari, dianggap telah menyetujui permintaan para penyidik. Konsep pada Pasal 66 ayat (2) dan (3) disebut konsep fiktif negatif dalam peradilan TUN. Hal  ini  sah-sah  saja  sebab  yang  menjadi  pihak  dan  yang  berkewajiban  mengeluarkan surat  adalah  pemerintah.  Tetapi  menurut  Habib  Adjie  (2015:  10)  penerapan  konsep  ini tidak tepat bagi Notaris, karena bukan suatu hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat .

## 3. Hak dan Kewajiban Ingkar Sebagai Komponen Perlindungan Hukum Notaris Yang Integral
Hak  Ingkar  ialah  sebuah  hak  menolak  sebagai  imunitas  hukum  Notaris, untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta  (atau  keterangan  yang  berkaitan  dengan  akta)  yang  dibuat  di  hadapan dan/atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan (Adjie, 2015: 11).  Hak  Ingkar  atau Verschoningsrecht didasarkan  pada  beberapa  Pasal  pada ketentuan dalam per-undang-undangan. Seperti:
a. Pasal 170 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
(1) Mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat  martabat  atau  jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewaji-
ban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka
(2) Hakim  menentukan  sah  atau  tidaknya  segala  alasan  untuk permintaan ter-sebut
b. Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
Semua  orang  yang  cakap  menjadi  saksi  diharuskan  memberikan kesaksian  di  muka  hakim,  namun  dapatlah  diminta  dibebaskan  dari kewajibannya memberikan kesaksian:
(3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatan- nya menurut UU diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata  mengenai  hal-hal  yang  pengetahuannya  dipercayakan kepada-nya sebagai demikian.
c. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR: Boleh  mengundurkan  dirinya  untuk  memberikan  kesaksian:  Sekalian orang  yang  karena  martabatnya,  pekerjaan  atau  jawaban  yang  sah diwajib-kan  menyimpan  rahasia,  akan  tetapi  hanya  semata-mata mengenai  penge-tahuan  yang  diserahkan  kepadanya  karena  martabat, pekerjaan atau jaba-tannya itu.
d. Pasal  89  ayat  (1)  huruf  b  dan  Pasal  89  ayat  (2)  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang Peradilan TUN:
(1) Orang  yang  dapat  minta  pengunduran  diri  dari  kewajiban  untuk mem-berikan kesaksian ialah:
a) Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya di- wajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.
(2) Ada  atau  tidak  adanya  dasar  kewajiban  untuk  merahasiakan  segala se-suatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan ke-pada pertimbangan hakim.
Selain  adanya  Hak  Ingkar  yang  dapat  digunakan  Notaris,  dikenal  pula kewaji-ban Ingkar ( Verschoningsplicht). Apabila Hak Ingkar didasari oleh ketentuan pada perundang-undangan lain, sebaliknya Kewajiban Ingkar adalah ketentuan yang di-perintahkan lang-sung dalam UUJN-P untuk tidak bicara, yakni:
a. Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang Sumpah Jabatan Notaris
“Saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pan- casila,  dan  UUD  NRI  1945,  UU  tentang  Jabatan  Notaris,  serta  peraturan perundang-undangan lainnya.

## Diterbitkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan
Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksa- ma, mandiri, dan tidak berpihak.
Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban  saya  sesuai  dengan  kode  etik  profesi,  kehormatan,  martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
Bahwa  saya  akan  merahasiakan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun  tidak  langsung,  dengan  nama  atau  dalih  apa  pun,  tidak  pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”
b. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala ke-terangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  Akta  sesuai  dengan  sum- pah/janji jabatan, kecuali UU menentukan lain.
c. Pasal 54 ayat (1) UUJN-P Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan  isi  akta,  grosse  akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta, kepada  orang  yang  berkepentingan  langsung  pada  akta,  ahli  waris  atau orang  yang  memper-oleh  hak,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan perundang-undangan.
UUJN menempatkan suatu kewajiban ingkar sebagai suatu kewajiban, hal itu berarti tidak ada pilihan memilih menggunakan atau tidak menggunakan sebab ke- tentuan dalam UUJN merupakan lex specialis yang mengatur langsung jabatannya se- bagai pejabat umum. Mengenai batasan penggunaan kewajiban ingkar ini telah di- sebutkan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  UUJN-P,  yakni “kecuali  UU  menentukan lain”. Sehingga dalam hal ini hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris  untuk  membuka  rahasia  isi  akta  dan  keterangan/pernyataan  yang diketahuinya.
Berkaitan dengan sebuah kewajiban yang diatur dalam UUJN, maka pelang- garan kewajiban ini juga diancam dengan sanksi. Namun, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan hanyalah berupa sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran ter- tulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  dan pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2014).
UUJN tidak mengatur pemberian sanksi pidana bagi Notaris yang melanggar ke-wajiban ingkar. Namun pemberian sanksi pidana tunduk pada ketentuan umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 322 KUHP tentang membuka raha-sia dalam jabatan (Soesilo, 1995: 232):
“Pasal 322:
(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabaltannya  atau  pekerjaannya,  baik  yang  sekarang,  maupun  yang Adhi-lu,  ia  diwajibkan  menyimpannya,  dihukum  penjara  selama- lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9400.
(2) Jika  kejahatan  ini  dilakukan  terhadap  seseorang  yang  ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.”
Menurut Sigid Riyanto (2015: 12), ada beberapa persyaratan yang perlu di- perhatikan  dalam  menerapkan  Pasal  322  KUHP  terkait  membuka  rahasia  dalam jabatan  Notaris.  Pertama,  harus  dipenuhinya  syarat  subyetif  yakni  adanya kesengaja-an ( dolus). Kedua, harus dipenuhinya syarat objektif yang antara lain:
a. Membuka/memberitahukan kepada pihak lain tentang sesuatu hal yang harus dirahasiakan, atau tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain.
b. Pihak  yang  wajib merahasiakan mengetahui  tentang  hal  yang harus di- rahasiakan.
c. Kewajiban merahasiakan berkaitan dengan jabatan yang masih diemban atau yang pernah diemban.
d. Apabila kejahatan tentang merahasiakan ini terkait dengan perorangan, maka pemeriksaan perkara didasarkan pada pengaduan (delik aduan).
Lebih jauh lagi menurut Habib Adjie (2015: 16), ketentuan pidana bagi No- taris  yang  melanggar  kewajiban  ingkar  berlaku  kumulatif  dan  juga  bisa  dijerat Sanksi Pidana dan Denda dalam UU Kearsipan (lihat Pasal 85 UU No. 43 Tahun 2009 tentang  Kearsipan).  Relevansi  dari  hal  ini  karena  akta  (dan  protokol  Notaris) merupakan dokumen negara dan menjadi milik negara yang disimpan Notaris.
Pada  praktiknya,  penggunaan  kedua  hal  ini  (Hak  Ingkar  dan  Kewajiban Ingkar) digunakan pada kondisi yang berbeda. Hak Ingkar dapat digunakan ketika Notaris dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Penggunaan Hak Ingkar ini tidak serta merta langsung ber- laku,  melainkan  membuat  surat  permohonan  kepada  hakim  yang  mengadili dan/atau memeriksa, bahwa Notaris akan menggunakan Hak Ingkarnya. Selanjutnya Hakim akan memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Apabila dikabulkan, maka Notaris tidak perlu bersaksi.
Kewajiban  Ingkar  digunakan  ketika  diperiksa  sebagai  saksi  atau memberikan  keterangan  dalam  proses  penyidikan,  dengan  menyatakan  akan menggunakan kewa-jiban ingkarnya sebagaimana diatur dalam UUJN-P. Pernyataan tentang  penggunaan  kewajiban  ing-kar  tersebut  akan  dicatat  dalam  berita  acara pemeriksaan.  Hal  ini  ber-sifat  imperatif  yang  artinya  wajib  menggunakan  ketika dilakukan penyidikan terha-dap dirinya.
Pemeriksaan  kepada  Notaris  baik  saat  ditempatkan  sebagai  saksi  untuk mem-berikan keterangan dalam proses pengadilan maupun sebagai saksi atau yang di-mintai  keterangannya  oleh  penyidik  sebenarnya  tidak  perlu  berbicara  ataupun mem-berikan  keterangan  lain  selain  apa  yang  ada  tertuang  di  dalam  akta  yang  ia buat.  Nota-ris  bisa  saja  hanya  mem-bawa  fotokopi  akta  yang  dimaksud  dan

## Diterbitkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan
kemudian memper-lihatkan kepada Hakim atau Pe-nyidik tanpa perlu memberikan kesaksian apapun. Perlu diingat, akta otentik yang menjadi produk hukum Notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna (apabila memang dibuat dengan benar) dan secara ex-officio para penegak hukum harus menganggap akta itu benar dan apa adanya.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari beberapa permasalahan yang sebelumnya telah ditentukan pada rumu- san  masalah  dan  dibahas  pada  bagian  pembahasan,  maka  didapat  beberapa kesimpu-lan. Antara lain:
1. Mekanisme  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  adalah  dalam  bentuk keten-tuan  tersendiri  yang  terkait  pemeriksaan  dalam  proses  hukum. Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris, yang inti-sarinya ialah dibutuhkannya persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim  dalam  pengambilan  fotokopi  minuta  akta  dan  protokol  Notaris serta  per-setujuan  pemanggilan  Notaris  untuk  proses  pemeriksaan. Majelis  Penga-was  adalah  suatu  badan  yang  dibentuk  oleh  Menteri Hukum  dan  HAM,  mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban  untuk melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Notaris.  Namun pada 2013 lewat Putusan Mah-kamah Konstitusi RI No. 49/PUU/X/2012 membatalkan frasa: “ dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal  66  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.
Menurut  MK,  frasa  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat.  Sejak  saat  itu  pemangku  ja-batan  Notaris  mulai  merasakan kekhawatiran,  sebab  tanpa  ketentuan  ter-sebut  jabatan  mereka  akan sangat mudah di krimi-nalisasi.
2. Majelis Kehormatan Notaris adalah  badan baru  yang terbentuk seiring dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU  No.  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN-P).  Pasal  66A menyebutkan bahwa MKN merupakan badan yang merupakan kepanja- ngan  tangan  Menteri  (Menteri  Hukum  dan  HAM)  yang  memiliki  tugas pembinaan jabatan Notaris. Salah satu  kewenangan dari MKN sebagai- mana dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ialah memberikan persetujuan ke- pada  Penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  majelis  Hakim  untuk  meminta foto-kopi  minuta  akta  atau  protokol  Nota-ris.  Termasuk  memanggil Notaris untuk diperiksa dalam suatu proses hukum. Kewenangan MKN tersebut  mirip  dengan  kewenangan  MPD  sebelum  dilak-sanakan pengujian  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan  diputuskan  bahwa  “frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dicabut melalui putusan No.  49/PUU/X/2012.  Namun  masih  terdapat  problematika  terkait keberadaan  MKN  itu  sendiri,  sebab  pengaturan  lebih  lanjut  tentang
badan  tersebut  diatur  dalam  Permenkumham  yang  hingga  saat  ini masih masuk dalam tahap Har-monisasi. Selama MKN belum terbentuk, Notaris  dapat  menggunakan  Hak  Ingkar  dan  Kewajiban  Ingkar  untuk melindungi jabatannya.
3. Hak  Ingkar  ialah  hak  untuk  tidak  berbicara  atau  memberikan keterangan  apa-pun  yang  berkaitan  dengan  akta,  sebagai  saksi  dalam penuntutan  dan  pengadilan.  Keberadaan  Hak  Ingkar  didasarkan  pada beberapa Pasal dalam perundang-undangan seperti Pasal 170 UU No. 8
Tahun 1981 tentang (KUHAP), Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, Pasal 89 ayat (1) huruf b dan Pasal 89 ayat (2) UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  TUN.  Pada  UUJN  sendiri ketentuan ingkar ini lebih dikenal dengan nama Ke-wajiban Ingkar yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 ayat (1).  UUJN  menempatkan  hal  tersebut  sebagai  suatu  kewaji-ban  yang secara  im-peratif  harus  dilaksanakan.  Pelanggaran  ketentuan  tersebut dalam  UUJN  lebih  pada  sebuah  sanksi  administratif  pada  Pasal  54, sedangkan  sanksi  pidananya  tunduk  pada  ketentuan  pidana  umum terutama Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia dalam jabatan.
Penulis juga mengemukakan beberapa saran berdasarkan tulisan ini agar ke depan-nya  perlindungan  hukum  bagi  pemangku  jabatan  Notaris  lebih  mendapat kepastian hukum dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, yakni:
1. Pembentukan  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN)  sesegera  mungkin dengan  mendorong  selesainya  perumusan  Peraturan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) terkait badan MKN. Kemudian demi  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  yang  menyeluruh,  MKN sebaiknya  dibentuk  hingga  tingkat  daerah  atau  kabupaten/kota. Perwakilan  dari  unsur  Notaris  dalam  badan  MKN  (3  orang)  sebaiknya diajukan oleh organisasi jabatan Ikatan Notaris In-donesia (INI) melalui rapat  musya-warah  organisasi,  bukan  ditunjuk  atau  diten-tukan  oleh Kemenkumham kepada suatu Notaris langsung.
2. Perlu  diperhatikan  dengan  seksama  terkait  Pasal  66  ayat  (3)  dan  (4) UUJN-P,  karena  ketentuan  tersebut  sedikit  banyak  merugikan  Notaris. Sebab  dalam  waktu  30 hari  apabila  MKN  tidak memberikan  keputusan terkait  permohonan  permintaan  fotokopi  minuta  akta,  pengambilan protokol Notaris, ataupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum,  dan  majelis  Hakim  maka  hal  itu  dianggap  menyetujui.  Waktu yang sangat terbatas tersebut sebaiknya dapat disikapi dengan bijak oleh MKN kedepannya untuk segera menyeleng-garakan sidang pemeriksaan (dan  memberikan  keputusan)  terhadap  Notaris  yang  akan  diperiksa dalam  proses  hukum.  Tidak  memberikan  keputusan  sesuai  hari  yang ditentukan  apalagi  hingga  tidak  melaksanakan  sidang  dapat  berakibat fatal pada kewibawaan jabatan Notaris.
Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Adjie, Habib (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Surabaya: Refika Aditama.
_______________  (2015).  Memahami  Kembali  Pemanggilan  Notaris,  Pengambilan, Penyitaan  Minuta  akta  Notaris  Oleh  Penyidik  Dan  Perlindungan  Notaris Dalam  Menjalankan  Tugas  Jabatannya.  Makalah  pada  Seminar  Nasional: Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Lampu  Merah  Oleh  Majelis Kehormatan Notaris di Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro 6 Juni 2015. Semarang.
Soesilo,  R  (1995).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana:  Serta  Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
Sofyan,  Syafran  (2015).  Perlindungan  Hukum  Profesi  PPAT-Notaris.  Makalah  pada Seminar  Nasional:  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Lampu  Merah Oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  di  Magister  Kenotariatan  FH  Universitas Diponegoro 6 Juni 2015. Semarang.
Riyanto,  Sigid  (2015).  Tindak  Pidana  Tertentu  Yang  Terkait  Dengan  Notaris  dan PPAT. Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432
UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77
UU  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
UU  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  Lembara  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

## Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-mkn- adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-Notaris pada 15 September 2015