Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761

## PELAYANAN  PUBLIK  PADA  MASA  PANDEMI  COVID-19  DI KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU

## Denny Nazaria Rifani
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## Abstract
This study was conducted to identify and describe the implementation of public services during the Covid-19 pandemic in Subdistrict of Sambaliung, Berau Regency. The dimensions of measurement in this research are the improvement of  services  during  the  Pandemic  by  the  Ombudsman  RI  including:  Clear information  on  service  standards,  online  service  systems,  an  adaptation  of facilities/  infrastructure/service  facilities,  and  competence  of  service implementers.  The  type  of  research  used  in  this  research  is  descriptive qualitative with primary data and secondary data. Data analysis was carried out  through  data  reduction,  data  presentation,  conclusion  drawing,  and verification.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of public services during the Covid-19 Pandemic can still be carried out but in a different  way  than  usual,  the  standard  of  service  provided  is  following  the circular letter of the Berau Regency’s Government which refers to the rules of the Central Government, facilities/infrastructure/facilities have been provided following the recommendations of the Ministry of Health, good competence of officers and have a lot of experience placed in their respective fields to provide fast  and  appropriate  services.  Must  improve  the  implementation  of information  technology-based  services,  because  there  is  still  no  online-based service.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  masa  pandemi  Covid-19  di Kecamatan  Sambaliung  Kabupaten  Berau.  Yang  menjadi  dimensi pengukuran pada penilitan ini yaitu, peningkatan pelayanan pada masa Pandemi oleh Ombudsman RI diantaranya: Informasi yang jelas mengenai standar pelayanan, sistem pelayanan secara online , adaptasi sarana/prasarana/fasilitas pelayanan, dan kompetensi pelaksana layanan. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif  dengan  jenis  data  primer  dan  data  sekunder.  Analisis  data dilakukan  melalui  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan  publik  pada  masa  Pandemi  Covid-19  masih  dapat  dilakukan akan  tetapi  dengan  cara  yang  berbeda  dari biasanya, standar pelayanan yang diberikan sesuai dengan surat edaran Pemerintah Kabupaten Berau yang  merujuk  pada  aturan  Pemerintah  Pusat,  sarana/prasarana/fasilitas telah  disediakan  sesuai  dengan  anjuran  Kementerian  Kesehatan, kompetensi  petugas  yang  baik  serta  memiliki  banyak  pengalaman ditempatkan  pada  bidangnya  masing-masing  agar  dapat  memberikan pelayanan  yang  cepat  dan  tepat.  Harus  meningkatkan  penyelenggaraan pelayanan  berbasis  teknologi  informasi,  karena  masih  belum  adanya pelayanan yang berbasis online . Kata Kunci: pelayanan publik; pandemi covid-19
Keywords: public service, Covid-19 pandemic
Article history:
Submission September 07 2021 Revised October 30 2021 Accepted November 05 2021 Published December 01 2021
Corresponding author Email: dennyrifani@poltekip.ac.id
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761

## PENDAHULUAN
Munculnya  kasus  Covid-19  di  Indonesia,  ditetapkan  sebagai  bencana  nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Awal tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia termasuk Indonesia, pada dasarnya Covid-19 merupakan  krisis  kesehatan  dengan  onsetnya  tiba-tiba,  transmisi  siap  dan  berpotensi untuk  membunuh,  secara  luas Global  Coronavirus  Crisis (GCC)  yang  terjadi  memiliki dampak  yang  lebih  luas  daripada  kesehatan,  yakni  ekonomi,  sosial,  politik  dan lingkungan.  Pada  bidang  ekonomi  misalnya  terdapat  beberapa  negara  yang pengangguran  mengalami  peningkatan  dengan  cepat  naik  ke  level  yang  tidak  terlihat sejak Great  Depresi ,  penutupan  bisnis-bisnis  yang  secara  sementara  dan  bahkan permanen.  Nilai  perdagangan  internasional  saat  pandemi  Covid-19  telah  jatuh,  utang publik  serta  swasta  meningkat  dan  kondisi  ekonomi  akan  sulit  untuk  kembali  seperti semula  (Leigh,  2020).  Selain  itu  pandemi  Covid-19  memiliki  konsekuensi  yang  dapat memperlambat dalam globalisasi atau bahkan menghasilkan proses deglobalisasi, dunia akan mengalami episode deglobalisasi, dengan pengurangan 10% pada dimensi lunak dan  pengurangan  9%  pada  dimensi  ekonomi  (Olivié  &  Gracia,  2020).  Di  Indonesia, pandemi telah mengubah kebiasaan maupun sistem yang ada. Dalam upaya memutus mata  rantai  penyebaran  Covid-19,  Pemerintah  Indonesia  mulai  memberlakukan beberapa  kebijakan  (Febri  Ramadhan  &  Tamaya,  2021).  Dimulai  dari  Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah yang memiliki angka penyebaran covid yang tinggi, mulai menerapkan Adaptasi Kebiasan Baru (ABK) atau yang di kenal dengan  istilah new  normal dan  juga  menghimbau  masyarakat  agar  melaksanakan  5M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (Husnayaini, 2020). Kebijakan serta himbauan terkait protokol kesehatan  ini  merupakan  respon  positif  dari  pemerintah  untuk  dapat  menekan  angka Covid-19  di  Indonesia.  Pandemi  Covid-19  ini  sangat  memberikan  dampak  yang  luar biasa  pada  bidang  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  maupun  pada  bidang-bidang  lainnya. Tidak terlepas pula dalam bidang pelayanan yang sangat begitu terdampak, akan tetapi walaupun dimasa Pandemi Covid-19 namun pelayanan harus tetap dijalankan terutama pelayanan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Dalam  hal  ini,  birokrasi  harus  tetap  menjadi  garda  terdepan  dalam  memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pelayanan publik tersebut, pemerintah  membentuk  organisasi  penyelenggara.  Dimana  penyelenggara  tersebut adalah  setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang dibentuk  berdasarkan  Undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik  dan  badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik  (Nuriyanto, 2014).  Walaupun  dengan  terbatasnya  ruang  gerak  didalam  memberikan  pelayanan publik  karena  harus  mengikuti  protokol  kesehatan,  masyarakat  harus  tetap  diberikan haknya sebagai warga negara untuk dilayani.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761
Telah terjadi perubahan dalam birokrasi pelayanan publik pada masa pandemi ini, perubahan  itu  terjadi  dalam  dimensi  organisasi  dan  dimensi  sistem  kerja  yang  baru. Dimensi  perubahan  kelembagaan  birokrasi  terjadi over  normal disrupsi  dalam  hal  ini Covid-19  menuntut  organisasi  untuk  melakukan  perubahan new  normal .  Dimana birokrasi  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  mengutamakan  protokol kesehatan. Sedangkan pada dimensi sistem kerja ada dua pilihan yaitu bekerja di rumah dan  tetap  bekerja  di  kantor  namun  tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan  (Toto Heryanto, 2021). Dengan adanya hal tersebut, akan membuat akses masyarakat kepada institusi  pemerintah  akan  dibatasi  dan  menjadi  sebuah  kesulitan  masyarakat  didalam mendapatkan  pelayanan  publik.  Intstitusi  pemerintah  dituntut  untuk  mengalihkan pelayanan secara konvensional kepada pelayanan yang berbasis elektronik, agar tidak merugikan  masyarakat  ketika  ingin  mendapatkan  pelayanan  (Doramia  Lumbanraja, 2020).
Terdapat beberapa referensi terkait pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 yaitu yang dilakukan oleh (Ibrahim, M. A., Pangkey, M., & Dengo, 2021) menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan, itu terlihat dari lima indikator  pelayanan  publik  terdapat  empat  indikator  yang  masih  belum  otimal diantaranya, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas, sedangkan hanya  satu  indikator  yang  menunjukkan  hasil  sudah  optimal  yaitu  indikator responsibility.  Kemudian  berdasarkan  hasil  penelitian  menurut  (Nihayaty,  2021)  yang membahas inovasi kebijakan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur pada era Covid-19 menunjukkan hasil bahwa terdapat kesiapan serta tangkas dan adaptif Kanwil Kemenag Jawa Timur terdapat perubahan kondisi sosial yang ada akibat dari pandemi Covid-19. Dalam  merespon  pandemi  itu  dilakukan  dengan  sikap  tangkas  yang  merujuk  pada kelincahan, sedangkan perubahan ditingkat sistem pada seluruh unit merupakan bagian dari  pola  yang  adaptif.  Dalam  menyikapi  situasi  yang  krisis  itu  dapat  digambarkan dengan  perubahan  kebijakan  yang  progresif  dalam  kurun  waktu  yang  singkat.  Dapat disimpulkan  bahwa  pada  masa  pandemi  Covid-19  ini  pemerintah  harus  dapat menyesuaikan  kebijakan  serta  pemberian  pelayanan  publik  dengan  perubahan  yang terjadi,  yaitu  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  peningkatan  standar  pelayanan publik.
Dengan melakukan peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya  pencegahan  virus  Covid-19.  Menurut  Tismayuni  dari  Ombudsman  Republik Indonesia  melihat  bahwa  peningkatan  standar  pelayanan  merupakan  solusi  dalam memberikan layanan di masa pandemi. Terdapat empat hal pokok yang dapat dilakukan oleh institusi dalam memberikan pelayanan publik yaitu pertama menyediakan informasi secara jelas mengenai standar pelayanan, kedua meningkatkan sistem penyelenggaraan secara online , ketiga adaptasi  sarana,  prasarana  dan  fasilitas  pelayanan, keempat meningkatkan kompetensi pelaksana layanan (Kurdi, 2020).
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan masih terbatasnya penelitian mengenai
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761
pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 maka penelitian ini dilakukan dengan locus di  Kecamatan  Sambaliung  Kabupaten  Berau  dan  mengingat  pentingnya  penelitian  ini dilakukan  agar  tetap  dapat  terlaksananya  pelayanan  publik  didalam  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  atau  publik  dengan  tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan sesuai  dengan  anjuran  pemerintah  agar  tidak  menimbulkan  atau  menyebarkan  virus Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Moleong,  2017).  Jenis  data  didalam penelitian  ini  yaitu  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  dengan  melakukan teknik  pengumpulan  data  secara  observasi,  wawacara  dan  dokumentasi.  Kemudian dilakukan  analisis  data  secara  bersamaan:  pengumulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1992).
Gambar 1. Komponen dan Analisis Data/Model Interaktif
Sumber: (Miles & Huberman, 1992)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Melihat banyaknya kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan, maka dalam hal ini pelayanan di masa pandemi tetap dilakukan oleh Kecamatan Sambaliung agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  layanan  dari  masyarakat.  Kecamatan  Sambaliung berupaya tetap agar dapat melakukan hal tersebut, akan tetapi didalam melaksanakan kegiatan  tersebut,  tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan  mengingat  masih  cukup tingginya  tingkat  penyebaran  covid  di  Indonesia  termasuk  di  Kabupaten  Berau. Penyelenggara layanan dalam hal ini institusi pemerintah dituntut untuk merubah cara kerja dan sistem kerja di masa pandemi ini, tidak terkecuali Kecamatan Sambaliung itu sendiri.  Kemudian  peningkatan  standar  pelayanan  juga  merupakan  solusi  didalam pemberian  pelayanan  di  masa  pandemi.  Terdapat  empat  hal  pokok  yang  dapat
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761
dilakukan  oleh  lembaga  pemberi  jasa  pelayanan  publik  menurut  Tismayuni  dari Ombudsman Republik Indonesia yang dikutip oleh (Kurdi, 2020):

## 1. Menyediakan Informasi Secara Jelas Mengenai Standar Pelayanan
Standar pelayanan di Kecamatan Sambaliung mengalami perubahan salama masa pandemi,  yaitu  diantaranya  dengan  keluarnya  Surat  Edaran  Bersama  Pemerintah Kabupaten  Berau  dengan  7  instansi/unsur  lainnya,  Nomor:  300/344/BPBD/2021 tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Darurat  dan Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kecamatan, Kampung dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di  Kabupaten  Berau.  Kemudian  1  bulan  berikutnya  disusul  dengan  Surat  Edaran Bersama  Pemerintah  Kabupaten  Berau  dengan  Nomor:  360/434/BPBD/2021  tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (Tiga) Corona Virus Disease  2019  dan  Pengoptimalan  Posko  Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  di Tingkat  Kecamatan,  Kampung  dan  Kelurahan  untuk  Pengendalian  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Berau. Selanjutnya 14 hari kemudian keluar Surat  Edaran  Bersama  Perpanjangan  PPKM  Level  3  dengan  Nomor: 360/490/BPBD/2021.
Berdasarkan  surat  edaran  bersama  tersebut,  Kecamatan  Sambaliung  mulai melakukan perubahan yang berkaitan dengan standar pelayanan. Pada masa PPKM, Kecamatan Sambaliung menerapkan aturan Work from Home (WFH) / Work from Office (WFO), sebesar  25%  dari  total  jumlah  pegawai  yang  ada  di  Kecamatan  yang  boleh melakukan WFO atau bekerja dari kantor, dan sisanya 75% harus WFH atau bekerja dari rumah. Kemudian untuk masyarakat yang ingin menerima layanan di Kecamatan Sambaliung, diwajibkan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk area kantor, juga dilakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termogun . Social distancing dengan menjaga jarak juga tidak lupa dilakukan, dengan membatasi jumlah  penerima  layanan  hanya  sebanyak  4  orang  saja  yang  menunggu  diruang tunggu  gedung  kantor,  kemudian  yang  lainnya  sambil  menunggu  giliran  dapat menunggu di teras kantor yang juga telah disediakan ruang tunggunya.
Penggunaan masker atau face shield juga diwajibkan kepada pegawai yang WFO dan  yang  melakukan  survei  lapangan  jika  dibutuhkan,  misalnya  pencarian  titik koordinat  untuk  bidang  pertanahan,  rekomendasi  izin  IMB  dan  lain  sebagainya. Perubahan  standar  pelayanan  yang  ada  ini  diinformasikan  kepada  masyarakat melalui  pamflet-pamflet  dan  papan  pengumuman  informasi  yang  disediakan  oleh Kecamatan  Sambaliung.  Sosialiasi  dan  koordinasi  standar  pelayanan  ini  juga diinformasikan  melalui  teknologi  yang  ada  saat  ini,  yaitu  aplikasi whatsapp untuk diinformasikan kepada aparat terkait, seperti Kelurahan, Kepala Kampung, Aparatur Kampung, RT/RW, dll yang berada di lingkungan Kecamatan Sambaliung. Berkaitan dengan  hal  tersebut,  pentingnya  standar  pelayanan  dijadikan  sebagai  acuan  dalam
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761
mengukur efektivitas pelayanan dan menakar kepuasan pengguna layanan di sebuah unit pelayanan publik (Ombudsman, 2017).
Dalam  hal  ini,  untuk  melakukan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik dibutuhkan  adanya  standar  pelayanan  publik  terlebih  dahulu.  Standar  pelayanan publik  tersebut  merupakan entry  point terhadap  kurang  memuaskannya  aspek pelayanan publk yang diterima masyarakat selama ini (Roudo, Mohammad, 2008).

## 2. Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Secara Online
Dimasa  pandemi  harusnya  teknologi  merupakan  salah  satu  cara  agar  tidak terjadinya kegiatan tatap muka secara langsung jika dimiliki oleh suatu instansi dalam bidang  pelayanan  publik.  Karena  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang  ada, masyarakat  atau  publik  dapat  menerima  layanan  secara  mudah  yaitu  dari  tempat tinggal  masing-masing  yang  artinya  tidak  perlu  datang  langsung  kekantor,  pada intinya  masyarakat  atau  publik  tersebut  harus  memiliki smartphone /komputer  yang terhubung  dengan  jaringan  internet  untuk  mengakses  layanan  berbasis online tersebut. Pelayanan berbasis online ini merupakan penerapan dari Electronic Goverment atau  yang  biasa  lebih  dikenal  dengan  istilah e-Goverment .  E-Goverment  adalah penggunaan  teknologi  didalam  meningkatkan  akses  dan  pengiriman  layanan pemerintah yang dapat memberi manfaat kepada bagi segenap warga negara.
Terdapat  hubungan  diantara  pemerintah  dan  masyarakat,  itu  bukan  lagi hubungan yang dari atas ke bawah atau dikenal dengan istilah top-down melainkan membangun  sebuah  kemitraan  antara  pemerintah  dengan  warga  negara  (Silcock, 2001).  Akan  tetapi  diketahui  bahwa  Kecamatan  Sambaliung  belum  melakukan pelayanan  secara online atau  memanfaatkan  teknologi  yang  ada.  Karena  pada dasarnya  kegiatan  pelayanan  yang  ada  di  Kecamatan  Sambaliung  memang  harus dilakukan secara tatap muka langsung, mengingat bidang-bidang pekerjaannya tidak mudah untuk dilakukan secara online . Tentu saja dalam hal ini masyarakat harus tetap melaksanakan pelayanan secara offline , begitu pula dengan para petugas yang harus siap  memberikan  pelayanan  secara offline juga  kepada  masyarakat.  Kecamatan sambaliung  juga  hingga  saat  ini  belum  memiliki  aplikasi/ website khusus  untuk menunjang kegiatan pelayanan yang ada agar dapat dilakukan secara online . Dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, khususnya aplikasi berbasis web via internet ini merupakan cara pemerintah untuk menyediakan akses informasi  dan  layanan  pemerintah  yang  mudah  bagi  masyarakat  (Fang,  2002). Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  Kecamatan  Sambaliung  harus  tetap  melaksanakan kegiatan pelayanan secara manual atau offline kepada masyarakat walaupun di masa pandemi covid-19 seperti ini.

## 3. Adaptasi Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan
Sarana,  prasarana  dan  fasilitas  yang  lengkap  dan  baik,  akan  menunjang terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang baik pula. Fasilitas merupakan segala
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761
sesuatu hal yang mempermudah serta melancarkan pelaksanaan kegiatan yang dapat mempermudah  kegiatan  dapat  berupa  sarana  dan  prasarana.  Fasilitas  juga merupakan  sarana  didalam  melancarkan  pelaksanaan  fungsinya  (Lupiyoadi  dalam Gaol  et  al.,  2020).  Selain  itu  fasilitas  merupakan  segala  sesuatu  yang  digunakan, dipakai, diterapkan, oleh pegawai baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun  untuk  kelancaran  pekerjaan  (Moenir,  1987).  Berdasarkan  hal  tersebut, kelengkapan  sarana,  prasarana  dan  fasilitas  akan  mempermudah  pemberian pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  munculnya  virus  Covid-19  ini  dibutuhkan sarana, prasarana dan fasilitas yang lebih lengkap agar dapat memutus penyebaran virus tersebut.
Dalam  mendukung  hal  tersebut,  Kecamatan  Sambaliung  telah  memperhatikan dan  memiliki  sarana,  prasarana  dan  fasilitas  yang  cukup  baik,  misalnya  telah menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun cuci tangannya didepan area kantor dengan  kapasitas  250liter  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  yang  ingin mendapatkan  pelayanan  ataupun  para  petugas  yang  sedang  melaksanakan  WFO. Dengan  adanya  anjuran  mencuci  tangan  menggunakan  air  bersih  mengalir  dan dengan sabun, ini di harapkan akan dapat mengurangi atau bahkan membersihkan kuman yang telah berada di tangan, guna memastikan pada saat melakukan kegiatan di area kantor sudah terbebas dari kuman. Selanjutnya termogun sebanyak 1 buah juga disediakan oleh Kantor Kecamatan Sambaliung, untuk melakukan screening kepada masyarakat maupun pegawai dengan mengecek suhu tubuh mereka berada di suhu batas normal yaitu < 37 O celcius sebelum memasuki gedung kantor.
Penyediaan  masker  bagi  masyarakat/pegawai  yang  lupa  atau  tidak  membawa masker pada saat menerima/memberi layanan juga telah disediakan di pintu masuk utama  area  kantor,  memiliki  ruang  tunggu  dilengkapi  dengan  kursi  yang kapasitasnya  hanya  bisa  digunakan  sebesar  50%  sesuai  dengan  protokol  kesehatan berkaitan  dengan social  distancing yaitu  dengan  menjaga  jarak,  disediakan  ruang tunggu  juga  diteras  kantor  apabila  ruang  tunggu  didalam  gedung  penuh,  khusus bidang  pemerintahan  dan  pelayanan  terpadu  yang  biasanya  banyak  melakukan layanan  kepada  masyarakat  diberikan  pembatas  wajah  diatas  meja  guna menghindarkan  penyebaran  virus  Covid-19  melalui droplet ,  terdapat handsanitizer disetiap  ruangan  yang  ada  agar  memudahkan  masyarakat  dan  pegawai  untuk membersihkan  tangan  setelah  memegang  benda-benda  atau  melakukan  atktivitas lainnya.  Kantor  Kecamatan  Sambaliung  juga  rutin  melakukan  penyemprotan disinfektan ke setiap ruangan kantor setiap 2 minggu sekali guna menstrilkan virus atau kuman yang ada di ruangan-ruangan kantor. Dengan beberapa sarana, prasarana dan fasilitas yang lengkap tersebut, Kecamatan Sambaliung sudah mendukung dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761

## 4. Meningkatkan Kompetensi Pelaksana Layanan
Kompetensi  merupakan  modal  utama  bagi  petugas  atau  pegawai  sebagai pelaksana  layanan.  Dengan  kompetensi  yang  dimilliki  akan  memudahkan  kita didalam  melakukan  pekerjaan  dan  mengurangi  resiko  adanya  kesalahan  ketika melakukan sebuah pekerjaan. Kompetensi merupakan seperangkat kapabilitas yang terintegrasi,  yang  terdiri  dari  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap,  yang  bersifat kondisional  bagi  kinerja  yang  efektif,  didalam  suatu  konteks,  profesi,  organisasi, jabatan  peran  dan  situasi  tertentu  (Mulder,  2014).  Dengan  adanya  kompetensi, kualitas pelayanan akan dihasilkan, kemudian dengan adanya kualitas pelayanan itu pula akan menghasilkan prestasi kerja dan terwujudnya efektif dan efisien didalam sebuah  organisasi  (Puspitawaty,  2020).  Dalam  meingkatkan  kompetensi  pegawai dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  salah  satunya  yaitu  dengan  mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat).
Dengan  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  secara  rutin,  akan  memberikan pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pegawai,  karena  diklat  memiliki  fungsi  untuk meningkatkan keterampilan, skill dan knowledge (Pakpahan dalam Eliana et al., 2020). Pegawai di Kecamatan Sambaliung sebagian besar telah melakukan pendidikan dan pelatihan  (diklat)  diantaranya  diklat  yang  diselenggarakan  oleh  kantor  BPMPK (Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan  Kampung)  berkaitan  dengan anggaran/keuangan  kampung,  diklat  yang  di  selenggarakan  oleh  BKD  (Badan Kepegawaian Daerah) berkaitan dengan kepegawaian, melakukan studi banding ke beberapa  daerah  dengan  fokus  pemberian  pelayanan  terpadu  pada  Kantor Kecamatan.  Dengan  adanya  diklat-diklat  tersebut,  menambah  pengetahuan  dan wawasan  pegawai  Kecamatan  Sambaliung  yang  secara  langsung  memberikan dampak positif terhadap kompetensi pegawai tersebut ketika melakukan pelayanan kepada  masyarakat.  Dengan  kompetensi  pegawai  yang  dimiliki  ini,  Kecamatan Sambaliung bisa memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat, sehingga tidak sampai membuat kerumunan atau antrian panjang dimasa pandemi Covid-19  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  atau  rendahnya  kompetensi  para pegawai.  Kecepatan  waktu  dan  ketepatan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai pada  Kecamatan  Sambaliung  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  pelayanan  yang diberikan, semakin lambat waktu dan tidak tepatnya pekerjaan yang dilakukan, akan semakin  membuat  masyarakat  menunggu  lama  di  ruang  tunggu  dan  kemudian berdampak  pada  jumlah  masyarakat  yang  berkumpul  di  area  kantor  tersebut  dan memiliki resiko penyebaran covid-19 lebih tinggi. Sehingga Kecamatan Sambaliung telah  menempatkan  pegawainya  sesuai  dengan  bidangnya  serta  pengalaman  yang dimilikinya untuk menghindari hal tersebut.
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis pada sub bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Standar pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sambaliung sudah dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan surat edaran dari pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Berau yang merujuk pada aturan pusat serta telah diinformasikan dengan jelas  kepada  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  pelayanan  dan  para  pegawai  di Kecamatan Sambaliung.
2. Penyelenggaraan  pelayanan  secara online masih  belum  dilakukan  oleh  Kecamatan Sambaliung dikarenakan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sejauh ini  masih  harus  dilakukan  secara offline atau  tatap  muka  langsung.  Ini  membuat masyarkat yang ingin mendapatkan pelayanan di masa pandemi covid-19 tetap harus datang langsung ke Kecamatan Sambaliung.
3. Sarana, prasarana dan fasilitas di Kecamatan Sambaliung pada masa pandemi Covid- 19 ini dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan seperti, penyediaan tempat cuci tangan, alat pengecekan suhu tubuh, ruang tunggu dengan memperhatikan jarak, dll.
4. Kecamatan  Sambaliung  telah  menempatkan  pegawainya  sesuai  pada  bidang  serta pengalamannya.  Sebagian  besar  pegawainya  juga  telah  mendapatkan  diklat pengembangan  kompetensi  yang  menunjang  kinerjanya  sehingga  dapat  bekerja dengan cepat dan tepat.
Adapun  rekomendasi  atau  saran  yang  diberikan  oleh  penulis  yaitu  Kecamatan Sambaliung  harus  melakukan  sebuah  inovasi  dan  peningkatan  pada  sistem penyelenggaraan  pelayanan  berbasis  teknologi  informasi  untuk  dapat  memberikan pelayanan  secara online kepada  masyarakat.  Karena  dengan  semakin  majunya perkembangan  zaman  dan  masih  adanya  pandemi  virus  Covid-19  di  Indonesia,  ini merupakan  langkah  positif  yang  dilakukan  untuk  penyelenggaraan  pelayanan  publik dan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

## REFERENSI
Doramia  Lumbanraja,  A.  (2020).  Urgensi  Transformasi  Pelayanan  Publik  melalui  E- Government  Pada  New  Normal  dan  Reformasi  Regulasi  Birokrasi. Administrative Law and Governance Journal , 3 (2), 220 – 231. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231 Eliana,  Nurhayati,  &  Fathiah.  (2020). Pengaruh  Pendidikan  Dan  Pelatihan  (DIKLAT) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh . 2 (2).
Fang,  Z.  (2002). E-Government  in  Digital  Era :  Concept,  Practice,  and  Development.
International Journal of The Computer, The Internet and Management . 10 (2), 1 – 22. Febri Ramadhan, R., & Tamaya, V. (2021). Standar Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pelayanan Perpustakaan ITERA. Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik ,
Sawala – Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume  9  Number  2  December  2021, Page 115 – 124.
Copyright © 2021, Deni Nazaria Rifani. This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http://DOI 10.30656/sawala.v9i2.3761
1 (1), 57 – 66. https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.365
Gaol, J. L., Hutabarat, L., & Bate’e, E. M. (2020). Pengaruh Fasilitas Kantor Dan Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan . 28 (2), 286 – 298. Husnayaini, D. S. (2020). Evaluasi Inovasi Sistem Pelayanan Publik Provinsi Yogyakarta Untuk  Menghadapi  Masa  New  Normal. Civil  Service  Journal ,  41 – 52. https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/280
Ibrahim, M. A., Pangkey, M., & Dengo, S. (2021). Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid- 19 Di Kantor Camat Kema Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Administrasi Publik, 7(108). Partisipasi  Masyarakat  Pada  Pencegahan  Dan  Penaggulangan  Virus  Corona  Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado , VII (102), 43 – 52.
Kurdi, M. (2020). Menggagas Pelayanan Prima di Masa Pandemic Covid 19. Jurnal Lingkar Widyaiswara , 04 ,  4 – 9.  https://docplayer.info/198685155-Menggagas-pelayanan- prima-di-masa-pandemic-covid-19.html Leigh, A. (2020). We can’t let coronavirus worsen inequality. Australian political ec onomy .
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif.  Buku  Sumber  Tentang Metode-metode Baru . Universitas Indonesia Press.
Moenir.  (1987). Pendekatan  Manusiawi  dan  Organ-isasi  terhadap  Pembinaan  Kepegawaian. Jakarta: Gunung Agung .
Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) . Remaja Rosda Karya. Mulder, M. (2014). Conceptions of Professional Competence. In: S.Billett, C.Harteis, H. Gruber (Eds).  International  Handbook  of  Research  in  Professional  and  Practice-  based  Learning. Dordrecht: Springer .
Nihayaty,  A.  I.  (2021).  Penyesuaian  Birokrasi  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Kantor Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Khazanah  Intelektual , 5 (1). https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i1.92
Nuriyanto,  N.  (2014).  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? Jurnal Konstitusi , 11 (3), 428 – 453.
Olivié, I., & Gracia, M. (2020). The end of globalisation? A reflection on the effects of the COVID- 19 crisis using the Elcano Global Presence Index.
Ombudsman.  (2017). Standar  Pelayanan  Publik  Sesuai  UU  No  25  Tahun  2009  Survei Ombudsman RI .
Puspitawaty,  S.  (2020).  Pengaruh  Motivasi  Dan  Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Front Office Yang Berdampak Pada Kualitas Pelayanan Publik. Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 2 (2).
Roudo, Mohammad, A. S. (2008). Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penyusunan dan Penerapan Standar Miminal (SPM): Konsep, Urgensi, dan Tantangan. Riptek Vol.2 Nomor 1, Tahun 2008, hal.1-6 .
Silcock, R. (2001). What is E-Government?. Parliamentary Affairs . 54 (1).
Toto Heryanto, A. R. (2021). Pandemi Covid-19 sebagai Inovasi dalam Pelayanan Publik di Era New Normal .