## LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 (UUP)
Wazni Azwar¹ ² Riki Arnaidi² Dendi Irawan² Rozi Andrini² Ade Fahrullah² Khoiruddin Nasution³
¹Universitas Riau
²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
³ Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta
wazni.azwar@gmail.com

## Abstrak
Lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  merupakan  usaha pemerintah  yang  wajib  dipatuhi  untuk  menjamin  hak  dasar  manusia  dalam mencapai  kebahagiaan  di  dalam  sebuah  institusi  bernama  keluarga.  Tujuan tulisan ini berusaha mengkaji, pertama, historisitas; kedua,  pro dan kontra; dan ketiga,  tingkat  ketercapaian  implementasi  undang-undang  tersebut.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukkan:  Pertama,  historisitas  (latar  belakang  dan  tujuan)  lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terlihat dari empat hal, yaitu: (1) membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami,
(3) membatasi hak sepihak dari  talaq (talaq semena-mena), dan (4) membangun persamaan kedudukan suami dan istri. Kedua, pro dan kontra hadir dalam proses lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  yang  memerlukan waktu  yang  panjang.  Pro  kontra  muncul  dari  dua  hal,  yaitu  pertama, pengetahuan  dan  pemahaman  secara  normatif  terhadap  al  Quran,  Sunnah  dan fiqh.  Kedua,  pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  fakta-fakta  dan  fenomena kontekstual  yang  terjadi  di  masyarakat.  Pembahasan  ketiga,  secara  umum, tingkat  ketercapaian  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  memberikan  nilai positif  terhadap  tujuan  kelahirannya.  Namun,  perkembangan  zaman  dan perubahan masyarakat tetap mempegaruhi proses implementasinya yang berjalan belum  optimal.  Kelemahan  dalam  implementasi  memerlukan  pembahasan tersendiri untuk penelitian ke depannya. Dinamika ini memberi ruang pembaruan hukum keluarga yang terjadi hingga saat ini (sustainable).
Kata  Kunci :  Undang-Undang  Perkawinan,  historisitas,  pro  kontra, tingkat keberhasilan.

## Abstract
The birth of Marriage Law Number 1 of 1974 is a government effort that must be obeyed to guarantee basic human rights in achieving happiness in an institution called  family.  This  paper  attempts  to  examine,  first,  historicity;  second,  the  pros and  cons;  and  third,  the  level  of  achievement  of  the  implementation  of  the  law. The research method used is a literature study. First, the historicity (background and  purpose)  of  the  birth  of  the  Marriage  Law  Number  1  of  1974  can  be  seen from  four  things,  namely:  (1)  limiting  and  even  abolishing  child  marriage,  (2)
limiting  polygamy,  (3)  limiting  the  unilateral  right  of  talaq  (  talaq  arbitrarily), and  (4)  build  equality  of  husband  and  wife.  Second,  the  pros  and  cons  were present in the process of the birth of Marriage Law Number 1 of 1974 which took a long time. The pros and cons emerged from two things, namely first, knowledge and normative understanding of the Qur'an, Sunnah, and fiqh. Second, knowledge and understanding of contextual facts and phenomena that occur in society. In the third  discussion,  in  general,  the  level  of  achievement  of  Law  Number  1  of  1974 gives a positive value to the purpose of its birth. However, the times and changes in  society  still  affect  the  implementation  process,  which  is  not  yet  optimal. Weaknesses  in  implementation  require  separate  discussion  for  future  research. This  dynamic  provides  room  for  family  law  reforms  that  have  occurred  to  date (sustainable).
Keywords : Marriage Law, historicity, pros and cons, success rate

## Pendahuluan
Lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi 1 untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai  kebahagiaan 2 di  dalam  sebuah  institusi  bernama  keluarga.  Keluarga yang  diinginkan  adalah  keluarga  sakinah,  keluarga  maslahah 3 .  Perkawinan  tidak hanya  menjadi  urusan  pribadi  atau  privat,  tetapi  memiliki  dimensi  sosial kemasyarakatan  yang membutuhkan keterlibatan pemerintah 4 . Namun, kehadiran Undang-undang Perkawinan ini masih mendapatkan komentar kritis dari para ahli, terutama terkait prinsip patriakat yang masih mendominasi 5 .
Prinsip  patriakat  memberi  efek  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak. Pertama , kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk  diminimalisir  dengan  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004. Kedua ,  fokus  pada  perlindungan  anak,  sebagaimana  perkawinan  memiliki
1 Khoiruddin  Nasution,  “Dasar  Wajib  Mematuhi  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh,” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2019): 1– 16.
2 Durotun Nafisah, “Integrasi Yuridis Normatif Dan Psikologis Untuk Meraih Cinta Dan Bahagia  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Di  Indonesia,” ADHKI:  Journal  of  Islamic  Family Law 1, no. 1 (2019): 149–60.
3 Khoiruddin  Nasution,  “Membangun  Keluarga  Bahagia  (Smart),” Al-Ahwal 1,  no.  1 (2008): 1–16.
4 Khoiruddin  Nasution,  “Draf  Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia:  Basis  Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU,” UNISIA 48, no. 2 (2003): 129–41.
5 Khoiruddin  Nasution,  “Islam  Membangun  Masyarakat  Bilatral  Dan  Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia,” Al-Mawarid 17, no. 1 (2007): 85–100.
maqasid  syariah sebagai hifzl  Nasl (menjaga  keturunan),  diberlakukan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 6 .  Namun,  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan  dengan  istilah  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak.  Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) menuliskan istilah hadhanah 7 .
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  terhadap  isi  Undang-Undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  dikarenakan  konfigurasi  sosial  politik  yang  terjadi 8 , pemerintah  telah  dan  tetap  berusaha  melakukan  pembaruan  hukum,  baik  terkait perkawinan,  pemberdayaan  perempuan,  maupun  perlindungan  anak.  Perspektif yang  diperhatikan  tidak  hanya  legal  formal,  namun  juga  aspek  sosial,  ekonomi, kesehatan,  psikologi,  budaya,  komunikasi,  infomasi  dan  teknologi  dan  lain-lain 9 . Program  Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program  Legislasi Daerah (Polegda) sangat  membantu  dalam  mengintegrasikan  hukum  dan  menjamin  kepastian hukum ( law enforcement ). Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang  Kebijakan  Kota  Layak  Anak,  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  34 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru,  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Kota  Pekanbaru,  dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota  Layak  Anak  adalah  upaya  konkrit  pemerintah  daerah  untuk  memperkuat keluarga dan memperkuat bangsa. Hal ini juga berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18.
Rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  latar  belakang, proses  dan  ketercapaian  keberhasilan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  ini.  Perubahan  zaman  dan  perubahan  pola  kehidupan masyarakat  memberikan  dampak  positif  dan  negatif.  Perubahan  ini  membawa
6 Khoiruddin Nasution, “Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Anak,” Al-Risalah; Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 16, no. 1 (2016): 19–31.
7 Khoiruddin  Nasution,  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Dalam  Hukum  Keluarga  Islam Indonesia,” Al-’Adalah 8, no. 1 (2016): 1–10.
8 Suci  Ramadhan,  “Islamic  Law,  Politics  and  Legislation:  Development  of  Islamic  Law Reform  in  Political  Legislation  of  Indonesia,” ADHKI:  Journal  of  Islamic  Family  Law 2,  no.  1 (2020): 63–76.
9 Khoiruddin  Nasution,  “Arah  Pembangunan  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia: Pendekatan  Integratif  Dan  Interkonektif  Dalam  Membangun  Keluarga  Sakinah,” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 46, no. 1 (2012): 83–108.
dinamika  tersendiri  dalam  fomulasi,  implementasi  dan  evaluasi  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974.  Lahirnya  undang-undang  sebelumnya (Undang-Undang  Nomor  22    Tahun  1946)  dan  undang-undang  setelahnya (Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019)  tidak  menjadi  perhatian  utama  dari tulisan ini.
Tulisan  ini  bertujuan  memberikan  gambaran  tentang  historisitas  (latar belakang dan tujuan) lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan  kedua  adalah  menampilkan  pro  kontra  lahirnya  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974.  Kemudian,  dilanjutkan  pada  tujuan  ketiga penulisan ini, yaitu menjelaskan bagaimana tingkat ketercapaian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Tulisan ini diakhiri dengan catatan kesimpulan.

## Historitas  (Latar  belakang  dan  Tujuan)  Lahirnya  Undang-Undang Perkawinan Indonesia
Undang-Undang  Perkawinan  merupakan  inisiatif  pemerintah  atau  negara ynag bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan. Tanggapan  yang  muncul  dari  berbagai  pihak  bertujuan  untuk  menghapus  semua pasal-pasal  yang  bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  Islam.  Umat  Islam memberikan  reaksi  keras,  misalnya  ormas-ormas  Islam,  tokoh-tokoh  Islam  dan demonstrasi  mahasiswa.  Materi  konflik  berangkat  dari  substansi  hukum  yang bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Di  samping  itu,  ada  dugaan  bahwa  undang- undang  tersebut  disusun  orang-orang  aktivis  agama  tertentu  dengan  sasaran menjalankan    misi  agama  tertentu.  Umat  Islam  menganggap  bahwa  kegiatan perkawinan  adalah  ibadah,  sehingga  pemerintahan  wajib  menjamin  pelaksanaan ibadah  warga  negaranya,  sesuai  Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945.  Substansi  konflik juga  bersifat  ideologis,  karena  ada  beberapa  pasal  dari  Undang-Undang Perkawinan itu yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran agama Islam dan karena itu  Undang-Undang  Perkawinan  yang  saat  ini  masih  berlaku  perlu  dilakukan perubahan  karena  sudah  tidak  sesuai  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat Islam.  Jalan  keluar  dari  konflik  tersebut adalah  kompromi  dengan  mengeluarkan
pasal-pasal  yang  bertentangan  dengan  Islam,  namun  kewenangan  perkawinan tetap dalam kompetensi peradilan agama 10 .
Secara umum, prinsip pokok dalam hukum Islam adalah, pertama, meraih kemaslahatan  dan  menolak  kemafsadatan.  Kedua,  memberikan  kemudahan  dan menolak  kesukaran 11 .  Pembaharuan  hukum  keluarga  di  negara  Muslim  lainnya, terutama  Turki  dan  Mesir,  pada  masa  modern,  memberikan  kontribusi pembaharuan  di  Indonesia.  Usaha  pembaharuan  ini  diawali  pada  tahun  1960-an, yang  menghasilkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ini 12 .  Namun,  perlu juga diketahui, bahwa pada awal Indonesia merdeka sudah ada aturan pencatatan nikah yang hanya berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura yang dikeluarkan pada tahun 1946.
Kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh empat  tujuan,  yaitu:  (1)  membatasi  dan  bahkan  menghapus  pernikahan anak,  (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak sepihak dari talaq (talaq semena-mena), dan  (4)  membangun  persamaan  hak  untuk  suami  dan  istri 13 .  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  terdiri  dari  14  Bab  dan  67  Pasal  sudah  mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga 14 . Rincian Bab sebagai berikut:
a. Bab I: Dasar Perkawinan
b. Bab II: Syarat-Syarat Perkawinan
c. Bab III: Pencegahan Perkawinan
d. Bab IV: Batalnya Perkawinan
e. Bab V: Perjanjian Perkawinan
f. Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Istri
g. Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan
10 Abdul Latif and Hasbi Ali, Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 11 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 12 Ahmad Zayyadi, “Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 2, no. 1 (2020): 47– 69.
13 Khoiruddin  Nasution,  “Poligamy  in  Indonesian  Islamic  Family  Law,” Jurnal  Syariah 16, no. 2 (2008): 25–40.
14 Encep Abdul Rojak, “Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majjalatul Ahkam  Di  Turki  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia),” Tahkim,  Jurnal  Peradaban  Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2019): 15–38.
h. Bab VIII: Putusnya Perkawinan dan Akibatnya
i. Bab IX: Kedudukan Anak
j. Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak
k. Bab XI: Perwalian
l. Bab XII: Ketentuan-Ketentuan Lain
m. Bab XIII: Ketentuan Peralihan
n. Bab XIV: Ketentuan Penutup
Metode  penetapan  wajib  pencatatan  perkawinan,  pencatatan talaq ,  dan pencatatan ruju’ berdasarkan  pada takhshish  al-qadla,  siyasah  syar’iyah ,  dan qiyas (analogi)  terhadap  al-Baqarah  (2):  282  dan  al-Talak  (65):  2.  Metode penetapan pembatasan kebolehan poligami pada an-Nisa‘ (4): 3 dan dihubungkan dengan an-Nisa‘ (4): 129, dan siyasah syar’iyah . Metode penetapan batasan umur minimal  boleh  kawin  didasarkan  pada  inspirasi  pandangan  Syaukani,  yang mengatakan  bahwa  kasus  perkawinan  ‘Aisyah  adalah  sebagai  pengecualian. Metode penghapusan hak ijbar dalam perkawinan didasarkan pada pandangan Ibn Shubrumah. Metode keharusan perceraian di Pengadilan Agama didasarkan pada pandangan  Az-Zahiri  dan  Syiah  Imamiyah,  yang  menetapkan  bahwa  perceraian, sama  dengan  perkawinan,  hanya  terjadi  dengan  disaksikan  oleh  minimal  dua orang  saksi.  Hal  yang  penting  untuk  diperhatikan,  bahwa  dalam  menetapkan status  hukum  satu  masalah,  dalam  kasus-kasus  tertentu  hanya  dengan menggunakan  salah  satu  metode  pembaharuan  di  atas.  Namun,  dalam  banyak kasus  metode  yang  digunakan  adalah  kumpulan  dari  dua  atau  lebih  metode pembaruan 15 .  Variatifnya  metode  pembaharuan  hukum  ini  berkorelasi  positif dengan dinamika perkembangan hukum keluarga itu sendiri ( sustainable ).

## Pro Kontra Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia
Lahirnya Undang-Undang Perkawinan membutuhkan proses yang panjang dan  dipenuhi  pro  kontra  terhadap  materi-materi  yang  termuat  dalam  undang- undang  tersebut.  Para  tokoh,  baik  perempuan  maupun  laki-laki,  mengemukakan
15 Khoiruddin  Nasution,  “Metode  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,” UNISIA 30, no. 66 (2007): 329–41.
ide-ide mereka berdasarkan teori normatif dalam Al Quran, Sunnah dan kitab fiqh dan berdasarkan fakta yang mereka lihat di masyarakat.
Tokoh-tokoh perempuan seperti Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah dan Rohana  Kudus  di  Minangkabau  Sumatera  Barat,  mereka  berasal  dari  kalangan menengah  ke  atas  yang  tentunya  juga  mengetahui  dan  memahami  nilai-nilai  dan aturan  normatif  dalam  ajaran  Islam.  Mereka  mengetahui  dan  memahami  bahwa perkawinan  adalah  bagian  dari  ibadah  yang  tujuannya  untuk  mencapai kebahagiaan,  keluarga sakinah , mawaddah  warahmah .  Namun,  kenyataan  yang hadir  di  sebagian  masyarakat,  perkawinan  hadir  dengan  tampilan  yang menyedihkan.  Perkawinan  di  bawah  umur,  perkawinan  paksa,  poligami  semena- mena dan talak semena-mena.
Tokoh  laki-laki  dan  juga  pejabat  pemerintah  pada  masanya  seperti  Buya Hamka, menolak regulasi poligami, namun Buya Hamka sendiri tidak melakukan poligami. Penolakan terhadap undang-undang ini bersifat normatif. Hal ini dapat memberikan arti bahwa secara normatif, penafsiran dan interpretasi berbeda-beda terhadap  materi  undang-undang.  Namun,  tujuan  untuk  tercapainya  keadilan  dan kebenaran  tetap  diusahakan  semaksimal  mungkin  oleh  para  pejabat  pemerintah, khususnya  di  Kementerian  Agama  dan  Peradilan  Agama.  Undang-Undang Perkawinan  merupakan fiqh untuk  masyarakat  Muslim  Indonesia  khususnya  dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai perwujudan mentaati pimpinan ( ulil amri ).
Sebagian  masyarakat  menganggap  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan dan materi yang terkandung di dalamnya tidaklah diwajibkan untuk ditaati. Materi yang ada dianggap banyak bertentangan dengan konsep dan normatif Islam yang selama  ini  mereka  pahami.  Konsep  dan  normatif  Islam  yang  mereka  pahami berdasarkan  pembacaan  Al  Quran,  Sunnah  dan fiqh secara  literal.  Pemahaman secara kontekstual dan kekinian yang merupakan fakta di lapangan tidak menjadi perhatian.  Kesenjangan  antara  literal  dan  kontekstual  ini  memberikan gap pemahaman.  Sebagian  menganggap  pembaruan  hukum  Islam  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  memberi  kesan  bahwa  Islam  terpaksa  mengikuti perkembangan zaman. Padahal, Islam sesuai untuk sepanjang zaman. Penyesuaian
dengan  segala  zaman  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  pembaruan  hukum  Islam yang  tidak  hanya  fokus  pada  literal,  namun  juga  memberikan  perhatian  terhadap kontekstual.
Perkawinan  di  bawah  umur  memberikan  dampak  positif  kepada  anak, yaitu adanya suami yang memberi nafkah kepada anak tersebut. Namun, dampak negatif  tidak  dapat  dihindari,  yaitu  masa  sekolah  anak  yang  terabaikan  sehingga kewajiban  anak  untuk  menyelesaikan  program  wajib  belajar  12  tahun  yang dicanangkan  pemerintah  tidak  dilaksanakan  dengan  baik.  Dari  sisi  kesehatan, anak-anak Indonesia secara fisiologi berbeda dengan negara lain di Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Embrio anak Indonesia dinilai lebih kecil daripada embrio  anak  Eropa  contohnya  ketika  pemeriksaan  USG  di  rumah  sakit.  Hal  ini memberikan  pengaruh  juga  pada  perbedaan  perkembangan  fisik  terutama  masa kesiapan  alat  reproduksi  untuk  bekerja  secara  optimal.  Artinya,  perkawinan  di bawah  umur  dianggap  membahayakan  bagi  anak-anak.  Ternyata  anggapan  ini berdasarkan  fakta  dan  penelitian  yang  terjadi  di  lapangan.  Walaupun,  dalam  al Quran, Sunnah dan fiqh tidak ditemukan kapan usia yang dianggap tidak di bawah umur,  pembatasan  usia  yang  bisa  diizinkan  untuk  melaksanakan  perkawinan dinilai  penting.  Jadi,  kebijakan  pemerintah  dalam  Undang-Undang  Perkawinan dalam  menghindari  perkawinan  di  bawah  umur  adalah  untuk  kemaslahatan  anak dan keluarga.
Pada  kasus  kawin  paksa,  hal  ini  terkait  dengan  perempuan  dan  walinya. Memang  dalam  Hadis  dijumpai  tentang  kedudukan  wali.  Namun,  ketika  ditelaah lebih  jauh,  kedudukan  wali  tersebut  perlu  dikaji  lebih  dalam. Pertama ,  apakah pemaksaan  perkawinan  terhadap  perempuan  merupakan  sikap  bijaksana  dari seorang  wali? Kedua ,  apakah  perempuan  harus  menikah  dengan  adanya  wali? Sebagian  mazhab,  terutama  Hanafiyah  memberikan  keterangan  bahwa  sah perkawinan  perempuan  yang  menikahkan  dirinya  sendiri.  Tentunya,  perkawinan ini harus diketahui saksi, sehingga hubungan hukum yang terjadi antara suami dan istri  dan  anak-anak  yang  dilahirkan  nantinya  dapat  terjamin. Ketiga ,  globalisasi dan  modernisasi  memberi  dampak  pada  perubahan  pola  perilaku  masyarakat. Perempuan  tidak  selalu  berada  dalam  pengawasan  walinya,  baik  dengan  alasan
studi  di  perguruan  tinggi  maupun  bekerja.  Sebagian  mereka  tinggal  di  asrama yang  jauh  dari  keluarganya.  Pertanyaannya,  bagaimana  apabila  mereka  berpikir dan  merasa  sudah  pantas  untuk menikah,  tapi  terkendala  beberapa  alasan  seperti wali  yang  tidak  berada  di  tempat  mereka,  kekhawatiran  calon  pasangan  tidak disetujui wali atau keluarga besar, persoalan dana untuk menghadirkan wali dalam perkawinan, dan lain-lain. Terkait persoalan pendanaan ini, mereka studi dengan biaya sendiri atau bekerja untuk memenuhi minimal kebutuhan hidupnya sendiri, bagaimana  urgensi  kedudukan  wali  dalam  perkawinan  mereka  apalagi  memaksa mereka  melakukan  perkawinan  yang  tidak  diinginkannya?  Jadi,  aturan  Undang- Undang  Perkawinan  dalam  menghindari  perkawinan  paksa  dinilai  sudah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.
Pada  kasus  poligami,  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  ruang yang sangat sempit. Artinya, prinsip monogami tetap dijadikan pegangan. Namun, dalam  kondisi  darurat,  dapat  diizinkan  melalui  Pengadilan  Agama.  Hal  ini memberikan  kesan  bahwa  pemerintah  ( ulil  amri )  berusaha  menjamin  tegaknya keadilan  dan  kebenaran  di  Indonesia.  Apakah  poligami  yang  akan  dilakukan berprediksi  menghancurkan  keluarga  yang  sudah  ada  karena  tidak  terpenuhi nafkah  lahir  batin  kepada  istri  dan anak-anak?  Apakah  kerelaan  istri  yang  sudah ada  benar-benar  diberikan  tanpa  paksaan?  Izin  dari  istri  yang  sudah  ada merupakan  syarat  poligami  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dinilai  sudah mempertimbangkan kemaslahatan istri, anak dan keluarga secara umum, termasuk suami  sendiri  agar  terhindar  dari  penilaian  tidak  adil  di  akhirat  nanti.  Hadis mengatakan  bahwa  suami  yang  memiliki  dua  istri  (lebih  dari  satu)  namun  tidak dapat  berlaku  adil,  maka  tempatnya  adalah  neraka.  Alangkah  anehnya  jika perkawinan adalah ibadah dengan sebutan mitsan ghalizhan , bertujuan mencapai kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat.  Namun,  perkawinan  yang  dijalani  malah membawa  kepada  kemudharatan  di  dunia  dan  mengalami  siksaan  neraka  di akhirat.
Pada  kasus  talak,  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  perincian yang  lebih  jelas  tentang  prosedurnya.  Hal  ini  demi  kemaslahatan  setiap  pihak, baik mantan suami, mantan istri, maupun anak-anak mereka. Kejelasan persoalan
pemeliharaan anak ( hadhanah ) dan harta bersama harus dibicarakan. Kejelasan ini memberi  kemaslahatan  untuk  kehidupan  setelah  perceraian  terjadi.  Perlu diketahui,  perceraian  tidak  hanya  terjadi  karena  talak  dari  suami,  namun  dapat juga  diinisiasi  dari  istri  dengan  cerai  gugat  ( khulu ‘).  Sebagian  perempuan  tidak memahami  tentang khulu ‘  karena  menganggap  suami  adalah  imam  (pemimpin) yang  harus  dipatuhi  dalam  bagaimanapun  kondisinya,  termasuk  apabila memberikan  kemudharatan  kepada  perempuan  (istri).  Pengetahuan  dan pemahaman tentang talak dan khulu ‘ memberikan pesan yang nyata bahwa Islam memiliki  prinsip  yang  egaliter,  kedudukan  yang  sama  antara  suami  dan  istri. Prinsip  egaliter  dan  kemaslahatannya  dihadirkan  dalam  Undang-Undang Perkawinan ini.
Terkait izin dari Pengadilan Agama, beberapa pihak menolak karena tidak ada  dalam  al  Quran,  Sunnah  dan fiqh Sunni.  Namun,  metode  pembaruan  Islam dalam kasus ini merujuk pada Imam Zahiri dan Syiah Imamiyah. Dapat dikatakan bahwa  kuatnya  Sunni  di  Indonesia  memberikan  kesan  negatif  kepada  Syiah Imamiyah  dan  ajarannya.  Perlu  diketahui,  ulama  Indonesia  dan  khususnya  yang ada  di  Kementerian  Agama  dan  Peradilan  Agama  mengetahui  dan  memahami tidak  hanya fiqh yang  ada  pada  mazhab  Sunni,  namun  juga  mengetahui  dan memahami  bahwa  ada  nilai  normatif  yang  dapat  diambil  dari fiqh mazhab  lain terutama  Syiah  Imamiyah  terkait  kepemimpinan.  Kepemimpinan  bagi  Syiah Imamiyah tidak hanya bermakna kepemimpinan agama, tetapi merangkap dengan kepemimpinan  politik.  Jadi,  walaupun  dalam  al  Quran,  Sunnah  dan fiqh mazhab umumnya  menyatakan  bahwa  perkawinan,  poligami,  perceraian  adalah  urusan ibadah  maka  pemerintah  tidak  banyak  ikut  campur  dalam  hal  tersebut.  Dalam kenyataannya,  kehadiran  pemerintah  tetap  diperlukan,  apalagi  di  zaman globalisasi  dan  modernisasi  ini.  Indonesia  adalah  negara  demokrasi,  berbeda dengan Iran dengan sistem imamiyah. Namun, demokrasi tanpa batas justru akan menghancurkan demokrasi itu sendiri. Sebagaimana kebebasan tanpa batas malah menghancurkan kebebasan itu sendiri. Maka untuk mengontrol agar tidak terjadi penghancuran  demokrasi  dan  penghancuran  kebebasan,  maka  diperlukan pemerintah  yang  tentunya  berjalan  di  atas  konstitusi  ( nomos ).  Konstitusi  adalah
aturan normatif bernegara yang disepakati bersama untuk mencapai kemaslahatan bersama.  Dengan  demikian,  walaupun  metode  pembaruan  Syiah  Imamiyah digunakan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  hal  ini  tetap  berdasarkan pertimbangan maslahat bagi  rakyat  Indonesia  yang  jumlahnya  sekitar  270  juta jiwa.
Proses  lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  yang panjang  dan  berlika-liku  ini  dapat  dilihat  secara  lebih  rinci  pada  tulisan  ahli sejarah  Islam 16 bersama  ahli  hukum  keluarga 17 di  Indonesia.  Keterlibatan  serius dari  pemerintah  melalui  Kementrian  Agama  dan  Peradilan  Agama  jelas  terlihat selama  proses  lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan.  Terkait  peradilan  agama, hakim memerlukan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Edaran  Biro  Peradilan  Agama  No.8/1/735  tanggal  18  Februari  1958  sebagai pelaksana PP No. 45/1957, pada huruf B menegaskan kepada hakim di pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab hukum Islam sebagai berikut 18 : (1) Al-Bajuri ;
(2) Fathul  Mu’in ;  (3) Syarqowi  alat  tahrir ;  (4) Qolyubi/Mahalli ;  (5) Fathul Wahhab dengan syarahnya ;  (6) Tukhfah ;  (7) Taghribul  Musytaq ;  (8) Qowanin Syar’iyah  lis  Sayyid  bin  Yahya ;  (9) Qowanin  Syar’iyah  lis  Sayyid  Sadaqah Dahlan ; (10) Syamsuri fil faraidh ; (11) Bughyah Musytarsyidin ; (12) Al-Fikih ‘ala Madzahib al-arba’ah ; dan (13) Mughnil Muhtaj .
Proses  perundang-undangan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 mengikuti  aturan  yang  berlaku  yaitu  Keputusan  DPR  RI  No.  7/DPR/III/71-72 tanggal  8  Januari  1972 19 .  Baik  Rancangan  Undang-Undang  yang  diajukan pemerintah  maupun  atas  usul  inisiatif  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, rancangan  itu  sesudah  diterima  oleh  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat selanjutnya  diberi  nomor  pokok  untuk  kemudian  diperbanyak  dan  disampaikan
16 Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, “Peraturan Dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum,” Asy-Syir’ah: Jurnal  Ilmu Syariah  Dan Hukum 51, no. 1 (2017): 1–23.
17 Khoiruddin  Nasution,  “The  Role  of  The  Indonesian  Woman’s  Movement  in  The Reform of The Islamic Family Law in Indonesia,” Millah 2, no. 2 (2003): 249–65.
18 Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia (Depok: Rajawali Press, 2018).
19 Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislasi Di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).
kepada  anggota-anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Setelah  penyampaian  itu  di DPR RI dilakukan pembicaraan melalui empat tingkatan, yaitu:
1. Pembicaraan Tingkat I, yaitu penjelasan oleh Pemerintah jika itu prakarsa pemerintah  atau  oleh  anggota  Dewan  sebagai  pengusul  jika  itu  inisiatif. Penjelasan ini berisi latar belakang, jalan pikir dan dasar filosofis, yuridis dari rancangan yang diusulkan. Pembicaraan pada tingkat ini disebut rapat pleno yang sifatnya terbuka.
2. Pembicaraan  Tingkat  II,  yaitu  pemandangan  umumyang  diberikan  oleh para  anggota  DPR.  Pemandangan  umum  kemudian  ditanggapi  oleh pemerintah  jika  itu  prakarsa  dan  oleh  anggota  pengusul  jika  itu  inisiatif. Pembicaraan ini disebut rapat pleno yang sifatnya terbuka.
3. Pembicaraan  Tingkat  III,  yaitu  pembahasan  oleh  Komisi-komisi  atau Gabungan  Komisi  atau  oleh  Panitia  Khusus.  Pembahasan  ini  dilakukan bersama pemerintah jika prakarsa dan bersama pengarah jika itu inisiatif. Pembicaraan  ini  disebut  Rapat  Komisi/Rapat  Gabungan  Komisi/Komisi Rapat Panitia Khusus (Pansus).
4. Pembicaraan  Tingkat  IV,  yaitu  rapat  pengambilan  keputusan  yang didahului  dengan  pendapat  terakhir  dari  tiap-tiap  fraksi.  Pembicaraan  ini disebut rapat pleno terbuka, kecuali badan musyawarah menentukan lain.
Sebelum  dibicarakan  pada  Tingkat  II,  III,  dan  IV  lebih  dahulu  diadakan rapat-rapat  fraksi.  Jika  dipandang  perlu  oleh  Badan  Musyawarah,  maka pembicaraan  tingkat  III  dapat  dilakukan  dalam  Rapat  Gabungan  antara  Komisi atau  dalam  suatu  Panitia  Khusus.  Inilah  yang  dimaksud  jika  badan  musyawarah memutuskan lain pada rapat pleno terbuka terakhir.
Keterlibatan  organisasi  perempuan  memberikan  catatan  penting  dalam proses lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Keterlibatan ini tidak berhenti pada proses  kelahirannya,  namun  masih tetap ada  dalam  implementasinya  hingga  saat ini 20 . Apakah hal ini dipengaruhi oleh ide feminism atau wacana baru yang muncul
20 Nusri Taroreh and  Ahmad  Rajafi,  “Persepsi Pimpinan Badan  Kontak Majelis  Taklim, Aisyiah,  Wanita  Syarikat  Islam,  Fatayat  NU,  Dan  Kerukunan  Wanita  Islam  Di  Kota  Manado Tentang  Poligami”,  Dalam  ADHKI:  Journal  of  Islamic  Family  Law,  Vol.  1,  No.  2,  Desember 2019,” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2019): 137–48.
beberapa dekade ini, wacana Islamic feminism atau benar-benar tidak bersentuhan dengan wacana feminism sama sekali?  Suatu kajian menarik yang bisa ditelusuri lebih jauh.

## Tingkat Ketercapaian Undang-Undang Perkawinan Indonesia
Penegakan hukum ( law enforcement atau recht hand having ) adalah proses atau  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  sebagai pedoman  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Penegakan hukum ini ditinjau dari segi subjek maupun objek (hukum formal dan hukum materiil ).  Upaya  penegakan  hukum  ini  sangat  penting  sebagai  ciri  utama yang  sebaiknya  ada  dalam  setiap  negara  hukum  (nomokrasi)  yang  demokratis ( democratische  rechsstaat )  atau  negara  demokrasi  yang  berdasarkan  hukum ( constitutional democracy ). Instrumen penegakan hukum ada dua, yaitu pertama , pengawasan  sebagai  upaya  preventif  untuk  memaksakan  kepatuhan  misalnya: penyuluhan,  pemantauan,  penggunaan  kewenangan  yang  sifatnya  pengawasan. Kedua ,  sanksi  sebagai  upaya  represif  untuk  memaksakan  kepatuhan  (baik  sanksi administrasi  maupun  sanksi  pidana).  Sanksi  administrasi  diterapkan  oleh  pejabat pemerintahan  tanpa  melalui  proses  pengadilan,  namun  terhadap  sanksi administrasi bagi masyarakat terbuka kemungkinan untuk diajukan banding pada hakim  administratif.  Sanksi  administrasi  yang  khas  antara  lain:  paksaan pemerintahan  ( bestuursdwang );  penarikan  kembali  keputusan  (ketetapan)  yang menguntungkan  (izin,  pembayaran,  subsidi);  pengenaan  denda administratif;  dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom ) 21 .
Pada  akhir  tahun  1990-an,  terdapat  tiga  alasan  utama  kegagalan pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan  ini,  yaitu:  (1)  kurangnya  pemahaman, terutama  dari  perempuan.  Hal  ini  bisa  diartikan  kurangnya  sosialisasi  hukum  ini kepada  mereka.  (2)  Kurangnya  pemahaman  dari  hakim-hakim  yang  tradisionalis dalam pengajaran Islam yang lebih mengutamakan fiqh daripada menginterpretasikan  ayat  al-Quran  dan  Sunnah  dengan  konteksnya  untuk
21 Yudi  Setiawan  and  dkk, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Teori  Dan  Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan) (Depok: Rajawali Press, 2017).
masyarakat  Indonesia.  (3)  Pengaturan  lebih  pada  dimensi  legal/formal  daripada dimensi  religius/budaya.  Hal  ini  yang  menjadi  gambaran  dari  masyarakat Indonesia yang tampak lebih religius/berbudaya dari tampilan luar, kemudian baru diikuti  legal  formal.  Konsekuensinya,  aturan  hukum  ini  dimplementasikan  oleh pihak-pihak  yang  memperoleh  kemanfaatan  dari  pemerintah.  Maka,  Undang- Undang  Perkawinan  ini  secara  garis  besar  dilaksanakan  oleh  aparat  pemerintah yang  terikat  dengan  peraturan  pemerintah.  Namun,  hal  menarik  lainnya  yang terjadi,  yaitu  penurunan  kasus  poligami  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara,  termasuk Indonesia  tentunya.  Penurunan  ini  disebabkan  tiga  alasan  utama,  yaitu:  (1) kenaikan level pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, (2) pengaruh dari ide-ide yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi perempuan, dan (3) kombinasi dari partisipasi  perempuan  di  lapangan  kerja  karena,  sebagai  mana  fakta,  beberapa kasus praktik poligami disebabkan dukungan finansial 22 .
Pemberlakuan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  telah menurunkan angka perceraian secara drastis, yaitu sekitar 70% setelah lima tahun pemberlakuannya.  Selain  itu,  secara  umum  tujuan  lahirnya  undang-undang  ini sudah  tercapai,  yaitu,  menaikkan  tingkat  usia  perkawinan  dan  mengurangi perkawinan  muda,  mengurangi  perkawinan  poligami  semena-mena,  dan mengusahakan adanya keseimbangan kedudukan suami dan istri 23 .
Zaman  berubah  dan  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Dalam  hal  ihwal perkawinan,  misalnya  ditemui  kasus  baru  seperti  akad  nikah  lewat  telepon, penggunaan alat kontrasepsi keluarga berencana, harta pencarian bersama suami- istri, dan lain sebagainya. Secara tekstual jawaban untuk masalah-masalah seperti itu tidak ditemui dalam Al-Kitab atau Sunnah. Di sinilah peran ulama, ahli hukum Islam,  dan  para  intelektualnya  untuk  mencari  kepastian  hukum  itu  dengan mengkaji  dan  meneliti  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Al-Quran  dan  Sunnah secara cermat dan intens. Alat yang akan digunakan dalam usaha tersebut adalah
22 Nasution, “Poligamy in Indonesian Islamic Family Law.”
23 Nasution  and  Nasution,  “Peraturan  Dan  Program  Membangun  Ketahanan  Keluarga: Kajian Sejarah Hukum.”
ilmu ushul  fiqh atau  ilmu fiqh itu  sendiri 24 .  Namun,  ada  catatan  penting  saat  ini yang  perlu  diperhatikan  lanjut  tentang  praktik  ‘ taklid buta‘  sebagian  masyarakat terhadap fatwa dari sumber yang tidak otoritatif 25 .
Pendekatan  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora  dapat  digunakan  dalam perkembangan  studi  Islam  dan  khususnya  hukum  keluarga  (Undang-Undang Perkawinan).  Pendekatan  gender  contohnya,  sejak  beberapa  dekade  lalu,  sudah mulai  terdengar  wacana  Feminisme  Islam.  Menurut  teori  ini,  Islam  memberikan kesejajaran  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  melakukan  karya  (‘ amal ). Unsur yang membedakan adalah kualitas diri ( taqwa ), bukan jenis kelamin, warna kulit,  etnis,  bangsa,  dan  lain  sebagainya.  Kajian  ini  dapat  dilakukan  secara multidisipliner sebagai model integratif-interkonektif 26 .
Keluarga  yang  baik  merupakan  syarat  terbentuknya  negara  yang  baik. Oleh  karena  itu,  pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan lainnya  yang  saling  mendukung  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974, antara lain 27 :
a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
b. Undang-Undang Nomor10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
d. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
f. PP  Nomor  21  Tahun  1994  tentang  Penyelengaraan  Pembangunan  Keluarga Sejahtera;
24 Alaiddin  Koto, Ilmu  Fiqh  Dan  Ilmu  Ushul  Fiqh ,  Revisi  7  (Depok:  Rajawali  Press, 2019).
25 Masnun  Tahir  and  Apipuddin,  “Rekognisi  Fatwa  Dalam  Pluralisme  Hukum  Keluarga Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable,’” ADHKI: Journal  of Islamic  Family Law 2, no. 1 (2020): 1–23.
26 Khoiruddin  Nasution, Pengantar  Studi  Islam  Dilengkapi  Pendekatan  Integratif- Interkonektif (Multidisipliner) , 1st ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
27 Khoiruddin Nasution,  “Peran  Kursus Nikah  Membangun  Keluarga Sejahtera,” Ahkam 15, no. 2 (2015): 181–88.
g. Putusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesa  (PMA)  Nomor  3  Tahun  1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
h. Keputusan  Dirjen.  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji  No.  D/71/1999,  tentang Juklak Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
i. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaaan Kursus Pra Nikah;
j. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin;
k. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.  400/564/III/Bangda  Tahun  1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS)
Pemerintah  Daerah  juga  terlibat  dalam  mendukung  pembangunan keluarga.  Tindakan  atau  perbuatan  pemerintahan  ( bestuurshandelingen, government  action) dalam  bidang  pembangunan  harus  berdasarkan  kebutuhan nyata masyarakat dan bukan bersifat keinginan sepihak dari pemerintah semata 28 . Khusus  untuk  Kota  Pekanbaru,  dapat  dilihat  dari  beberapa  regulasi  yang dihasilkan. Pertama ,  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  33  Tahun  2016 tentang  Kebijakan  Kota  Layak  Anak. Kedua ,  Peraturan  Walikota  Pekanbaru Nomor 34 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota  Layak Anak  Kota  Pekanbaru. Ketiga ,  Peraturan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  35  Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Keempat ,  Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  7  Tahun  2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

## Simpulan
Historisitas  (latar  belakang  dan  tujuan)  lahirnya  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  terlihat  dari  empat  hal,  yaitu:  (1)  membatasi dan bahkan menghapus pernikahan anak, (2) membatasi poligami, (3) membatasi hak  sepihak  dari talaq  (talaq semena-mena),  dan  (4)  membangun  persamaan kedudukan  suami  dan  istri.  Pro  kontra  hadir  dalam  proses  lahirnya  Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974yang memerlukan waktu yang panjang
28 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Prenada Media, 2018).
ini. Pro kontra muncul dari dua hal, yaitu pertama, pengetahuan dan pemahaman secara  normatif  terhadap  al  Quran,  Sunnah  dan  fiqh.  Kedua,  pengetahuan  dan pemahaman  terhadap  fakta-fakta  dan  fenomena  kontekstual  yang  terjadi  di masyarakat.  Proses lahirnya dipengaruhi  dan mempengaruhi dinamika sosial dan politik  yang  ada  pada  saat  itu.  Secara  umum,  tingkat  ketercapaian  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  memberikan  nilai  positif  terhadap  tujuan kelahirannya.  Namun,  perkembangan  zaman  dan  perubahan  masyarakat  tetap mempegaruhi  proses  implementasinya  yang  berjalan  belum  optimal.  Kelemahan dalam  implementasi  memerlukan  pembahasan  tersendiri  untuk  penelitian  ke depannya. Dinamika ini memberi ruang pembaruan hukum keluarga  yang terjadi hingga saat ini ( sustainable ).

## Daftar Pustaka
Ali,  Faried. Hukum  Tata  Pemerintahan  Dan  Proses  Legislasi  Di  Indonesia .
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan . Jakarta: Prenada Media, 2018.
Koto, Alaiddin. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Rajawali Press, 2014.
———. Ilmu Fiqh Dan Ilmu Ushul Fiqh . Revisi 7. Depok: Rajawali Press, 2019.
Latif, Abdul, and Hasbi Ali. Politik Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Mardani. Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia . Depok: Rajawali Press, 2018.
Nafisah,  Durotun.  “Integrasi  Yuridis  Normatif  Dan  Psikologis  Untuk  Meraih
Cinta  Dan  Bahagia  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Di  Indonesia.”
ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2019): 149–60.
Nasution,  Khoiruddin.  “Arah  Pemba/ngunan  Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia:
Pendekatan  Integratif  Dan  Interkonektif  Dalam  Membangun  Keluarga Sakinah.” Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 46,  no.  1  (2012): 83–108.
———.  “Dasar  Wajib  Mematuhi  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP):  Studi Pemikiran Muhammad Abduh.” ADHKI:  Journal  of  Islamic  Family  Law 1, no. 1 (2019): 1–16.
———.  “Draf  Undang-Undang  Perkawinan  Indonesia:  Basis  Filosofis  Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU.” UNISIA 48, no. 2 (2003): 129–41.
———.  “Islam  Membangun  Masyarakat  Bilatral  Dan  Implikasinya  Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia.” Al-Mawarid 17, no. 1 (2007): 85–100.
———. “Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Anak.” Al-Risalah; Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan 16, no. 1 (2016): 19–31.
———. “Membangun Keluarga Bahagia (Smart).” Al-Ahwal 1, no. 1 (2008): 1– 16.
———. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” UNISIA 30, no. 66 (2007): 329–41.
———. Pengantar  Studi  Islam  Dilengkapi  Pendekatan  Integratif-Interkonektif (Multidisipliner) . 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
———. “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera.” Ahkam 15, no. 2 (2015): 181–88.
———.  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Dalam  Hukum  Keluarga  Islam Indonesia.” Al-’Adalah 8, no. 1 (2016): 1–10.
———. “Poligamy in Indonesian Islamic Family Law.” Jurnal Syariah 16, no. 2 (2008): 25–40.
———. “The Role of The Indonesian Woman’s Movement in The Reform of The Islamic Family Law in Indonesia.” Millah 2, no. 2 (2003): 249–65.
Nasution,  Khoiruddin,  and  Syamruddin  Nasution.  “Peraturan  Dan  Program Membangun  Ketahanan  Keluarga:  Kajian  Sejarah  Hukum.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 51, no. 1 (2017): 1–23.
Ramadhan, Suci. “Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law  Reform  in  Political  Legislation  of  Indonesia.” ADHKI:  Journal  of Islamic Family Law 2, no. 1 (2020): 63–76.
Rojak,  Encep  Abdul.  “Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam  (Perbandingan  Kitab Majjalatul  Ahkam  Di  Turki  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia).”
Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 2, no. 1 (2019): 15–38.
Setiawan,  Yudi,  and  dkk. Hukum  Administrasi  Pemerintahan  Teori  Dan  Praktik (Dilengkapi  Dengan  Beberapa  Kasus  Pertanahan) .  Depok:  Rajawali  Press,
2017.
Tahir,  Masnun,  and  Apipuddin.  “Rekognisi  Fatwa  Dalam  Pluralisme  Hukum Keluarga  Islam  Indonesia  ‘Kajian  Hukum  Islam  Sustainable.’” ADHKI:
Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2020): 1–23.
Taroreh,  Nusri,  and  Ahmad  Rajafi.  “Persepsi  Pimpinan  Badan  Kontak  Majelis Taklim, Aisyiah, Wanita Syarikat Islam, Fatayat NU, Dan Kerukunan Wanita Islam  Di  Kota  Manado  Tentang  Poligami”,  Dalam  ADHKI:  Journal  of Islamic  Family  Law,  Vol.  1,  No.  2,  Desember  2019,.” ADHKI:  Journal  of Islamic Family Law 1, no. 2 (2019): 137–48.
Zayyadi,  Ahmad.  “Kontribusi  Turki  Dan  Mesir  Terhadap  Pembaruan  Hukum Keluarga  Islam  Di  Indonesia.” Al-Manhaj:  Journal  of  Indonesian  Islamic Family Law 2, no. 1 (2020): 47–69.