## IMPLEMENTASI TAKLIK TALAK DI DESA PLAKARAN DAN BUDURAN KEC. AROSBAYA KAB. BANGKALAN
1 Moh. Nafik, 2 Abdullah Taufik
Institut Agama Islam Negeri Kediri
1 moh.nafik77@gmail.com, 2 abtakediri@iainkediri.ac.id

## Abstract
The purpose of marriage is to create a harmonious family, far from divorce. However, it is possible that households that are built in such a way will end up due to unavoidable causes. To minimize the  causes  of  divorce,  husband  and  wife  can  make  an  agreement,  one  of  which  is  sighat  taklik talak.  Taklik  talak  is  one  of  the  agreements  held  in  marriage,  in  this  case  sighat  taklik  is pronounced by the husband after the marriage contract, the contents of which sighat taklik talak have been determined in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No.  2  of  2000,  the  pronunciation  is  not  mandatory  and  is  not  a  condition  for  the  validity  of  a marriage.  However,  if  the  sighat  taklik  talak  has  been  pronounced,  it  cannot  be  revoked.  The problems studied in this study are related to the husband's understanding of the contents of sighat taklik talak and the relationship between understanding sighat taklik talak and the achievement of the purpose of marriage according to KHI article 3. This research is a field research conducted in Buduran village and Plakaran village, Arosbaya district. , Bangkalan Regency, This study uses a qualitative approach with descriptive analysis, where the presence of researchers in the field is very necessary. The main data sources for qualitative research are words and actions, the rest are additional data such as documents. The data collection method used by the researcher is by using the interview, observation and documentation methods. The results showed that taklik talak was the last resort taken on a case by case basis. The implementation of taklik talak in Plakaran and Buduran villages in  matters  of  marriage and divorce is  all still through the intervention of  the village head. While taklik talak only occurs because of several factors, including the husband feels disappointed  and  hurt  or  maybe  because  the  husband  leaves  his  wife  without  any  news  even because there is no cost for the case, the wife therefore applies for taklik talak to clarify her status.

## Keywords: implementation, taklik talak

## Abstrak
Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  menciptakan  keluarga  yang  harmonis,  jauh  dari  kata perceraian. Akan tetapi,  tidak menutup  kemungkinan rumah tangga  yang dibangun  sedemikian rupa  akan  berakhir  oleh  sebab-sebab  yang  sulit  dihindari.  Untuk  meminimalisir  sebab-sebab terjadinya perceraian, suami istri dapat melakukan suatu perjanjian, salah satunya adalah sighat taklik  talak.  Taklik  talak  merupakan  salah  satu  perjanjian  yang  diadakan  dalam  perkawinan, dalam hal ini sighat taklik diucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang isi dari sighat taklik talak  tersebut  telah  ditentukan  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  RI  No.  2  tahun  2000, pengucapannya  tidak  wajib  dan  tidak  menjadi  syarat  sahnya  sebuah  perkawinan.  Namun  jika sighat taklik talak tersebut telah diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali. Permasalahan yang dikaji  dalam  penelitian  ini  terkait  pemahaman  suami  terhadap  isi  sighat  taklik  talak  dan keterkaitan antara pemahaman sighat taklik talak dengan tercapainya tujuan perkawinan menurut KHI  pasal  3.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  research)  yang  dilakukan  di desa  Buduran  dan  desa  Plakaran,  Kecamatan  Arosbaya,  Kabupaten  Bangkalan,  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif,  dimana  kehadiran  peneliti  di lapangan  sangat  diperlukan.  Sumber  data  utama  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  dokumen.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  taklik  talak  merupakan  jalan  terakhir  yang  ditempuh
berdasarkan  kasus  per  kasus.  Implementasi  taklik  talak  desa  Plakaran  dan  Buduran  dalam masalah  perkawinan  dan  perceraian  semuanya  masih  melalui  campur  tangan  kepala  desa. Sementara taklik talak hanya terjadi hanya karena beberapa faktor di antaranya suami merasa kecewa dan sakit hati atau mungkin karena suami meninggalkan istri tanpa kabar bahkan juga karena  tidak  adanya  biaya  untuk  perkara,  Oleh  karena  itu  istri  mengajukan  taklik  talak  untuk kejelasan statusnya.

## Kata Kunci: implementasi, taklik talak

## A. Pendahuluan
Islam  sangat  mengharapkan  keutuhan keluarga  yang  harmonis.  Islam  sangat mendambakan keluarga yang kekal sehingga ketika  menghadapi  suatu  masalah  dalam kehidupan  sehari-hari,  maka  suatu  keluarga dapat menghadapinya dengan bijak, jauh dari kata  perceraian.  Meskipun  demikian  tidak menutup kemungkinan suatu ikatan pernikahan yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh pasangan suami istri akan berakhir dengan perceraian karena sebaba-sebab yang sulit untuk dihindari.
Perceraian  dalam  istilah  fiqih  disebut ṭalāq atau furqah , adapun arti daripada ṭalāq ialah membuka ikatan perkawinan, melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan  perkawinan,  sedangkan furqah artinya  bercerai,  lawan  dari  berkumpul. 1
Kemudian  kedua  kata  itu  dipakai  oleh  para ahli  fiqih  sebagai  satu  istilah  yang  berarti perceraian antara suami istri.
Perceraian  bukanlah  anjuran,  namun perceraian merupakan pilihan terakhir apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat mempertahankan keharmonisannya.
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010). H. 55.
2 HR. Abu Daud No. 1863.
Meskipun  diperbolehkan  dalam  Islam,  talaq merupakan hal yang tidak disukai. Ini sesuai dengan Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Abudullah bin Umar:
Artinya:  dari  Abdullah  bin  Umar  ia berkata,  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." 2
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian  yang  dilakukan  oleh  calon  suami dan  calon  istri  mengenai  semua  hal  yang terjadi  setelah  mereka  melangsungkan pernikahan. 3 Perjanjian  perkawinan  dapat berfungsi sebagai persiapan untuk memasuki ikatan penikahan. Meski demikian, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas  agama,  peraturan  perundang- undangan,  dan  norma  kesusilaan.  Perjanjian perkawinan  dibuat  agar  tidak  terjadi  sikap sewenang-wenang dari salah satu pihak.
Dalam  tata  cara  pernikahan  Islam  di Indonesia  telah  diatur  sebuah  bentuk perjanjian  dari  seorang  suami  terhadap seorang istri yang telah tertera disetiap buku nikah.  Perjanjian  tersebut  disebut  dengan taklik  talak.  Dalam  prakteknya  taklik  talak
3 Wila Candrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda (Bandung: Mandar Maju, 2002). H. 217.
ada  yang  dibaca  oleh  mempelai  laki-laki setelah  mengucapkan  akad  nikah  ada  yang langsung  menanda  tanganinya.  Namun demikian  masyarakat  tidak  terlalu  banyak perhatian akan isi dari taklik  talak  yang ada dalam buku nikah, sebab ketika suami sudah menanda  tangani  ikrar  taklik  talak  pada dasarnya  menyetujui  akan  semua  akibatnya. Di  ucapkan  atau  tidak  bukanlah  sebuar persoalan akan ke absahan sebuah pernikahan. 4
Perjanjian  perkawinan  diatur  dalam Pasal  29  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  diatur  dalam Pasal  45  Kompilasi  Hukum  Islam.  Akan tetapi  dalam  UU.  No.  1  tahun  1974  taklik talak  tidak  termasuk  dalam  perjnjian perkawinan.  Alasannya  adalah  perjanjian yang  termasuk  di  dalam  pasal  yang  telah disebut  menyangkut  pernyataan  kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Sedangkan  taklik  talak  hanya  kehendak sepihak  yang  diucapkan  oleh  suami  setelah aqad  nikah. 5 Taklik  talak  sebenarnya  satu bentuk  perlindungan  terhadap  hak-hak wanita  yang  dijunjung  tinggi  oleh  Islam. Sedangkan  dalam  KHI  dijelaskan  bahwa kedua  calon  mempelai  dapat  mengadakan perjanjian  perkawinan  dalam  bentuk  taklik talak,  dan  perjanjian  lain  yang  tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 6
4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta:  Prenada Media, 2005). H. 397.
5 Moh.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam Status  Analisis  dari  Undang-undang  N0.  1  Tahun
Ketentuan  taklik  talak  termasuk  dalam perjanjian  perkawinan  termaktub  dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.
Jika ditinjau dari substansinya,  Taklik talak sangatlah tepat. Mengingat point-point yang  terdapat  dalam  taklik  talak  adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi istri dari  tindakan  semena-mena.  Sehingga  istri semacam  mempunyai  senjata  apabila  suatu saat  suami  berbuat  semena-mena  terhadap istri,  maka  istri  dapat  menggunakan  haknya untuk  menggugat  suami  di  melalui  sidang Pengadilan Agama.
Kendati demikian taklik talak dapat di tempuh jika pelanggaran benar benar terjadi pada pasangan suami istri. Terdapat perbedaan  di  desa  Buduran  dan  Plakaran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan, bahwa taklik talak  tidak  pernah  di  ucapkan  oleh  suami namun  tetap  mengakui  keberadaan  taklik talak  sebagai  perjanjian  perkawinan,  yang deikian itu hanya digunakan oleh istri yang di tinggal  suaminya  tanpa  adanya  proses percerian.  Di  desa  tersebut  semua  yang berkaitan dengan pernikahan masih melibatkan  kepala  desa,  masyarakat  tidak mengenal  istilah  cerai  gugat,  sebab  cerai adalah  hak  suami.  Kalaupun  terjadi  taklik talak  bukan  berarti  istri  menceraikan (menggygat  cerai)  suami  walaupun  secara yuridis  tetap  melalui  cerai  gugat.  Bagi
1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (Jakarta:  Bumi Aksara, 1999). H. 79.
6 Moh. Idris Ramulyo. H. 79.
pasangan  suami  istri  yang  tidak  ada kecocokan maka akan mengajukan perceraian kendatipun suami terkadang tidak memiliki biaya perkara ada juga suami yang di  biayai  istri  untuk  mengajukan  perceraian dan bukan gugatan cerai. Berangkat problematika di atas kiranya sangat menarik untuk  di  lakukan  penelitian,  apa  dan bagaimana    “Implementasi  Taklik  Talak  di Desa  Plakaran  dan  Buduran  Kec.  Arosbaya Kab. Bangkalan.”

## B. Metode Penelitian
Berdasarkan  jenisnya  penelitian  ini termasuk  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata- kata  tertulis  atau  lisan  dan  perilaku  orang- orang yang dapat diamati dan diarahkan pada latar  alamiah  dan  individu  tersebut  secara holistik (menyeluruh). 7
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis . Setelah  data  terkumpul  akan  dideskripsikan terlebih  dahulu  seputar  masalah taklik  talak secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan  pada  pokok  masalah  tentang taklik talak .
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  ditempuh  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis- normatif-sosiologis . Pendekatan yuridis
7 W.  Mantja  Etnografi, Desain  Penelitian  Kualitatif dan Managemen Pendidikan (Malang: Wineka Media, 2005). H. 35.
digunakan untuk mengetahui ketentuan taklik talak .  Sementara  untuk  mengetahui  dalil- dalil dari nass baik al-Qur’an maupun sunnah tentang taklik  talak serta  pendapat  ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan  pendekatan normatif .  Adapun untuk mengkaji dampak yang muncul dalam interaksi    sosial  ditempuh  pendekatan sosiologis.
3. Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini maka data-data  yang  dibutuhkan  dikumpulkan dengan  cara  menelusuri  buku-buku  maupun hasil  penelitian  yang  memiliki  kesesuaian dengan pokok masalah.
4. Analisa Data
Data-data  yang  telah  diperoleh  akan dianalisa secara kualitatif dengan mengunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode penalaran yang bertitik  tolak  dari  premis-premis  khusus kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan  kesimpulan  umum.  Dengan memperhatikan  faktor  psikologis  maupun sosiologis  dihubungkan  dengan  taklik  talak serta pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat akan ditarik suatu kesimpulan.

## C. Pembahasan
1. Persepsi  Masyarakat  Desa  Plakaran dan Buduran tentang Taklik Talak
Perceraian  menurut  hukum  di  Indonesia dalam  pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam adalah  sah  jika  dilakukan  di  pengadilan. 8
Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Point  (g),  perceraian  dapat  terjadi  karena suami  melanggar  isi  taklik  talak.  Sebelum hakim  memutuskan  suami  istri  resmi bercerai,  maka  akan  melalui  sidang  terlebih dahulu.  Didalam  sidang  tersebut,  semua pihak  mengeluarkan  bukti-bukti  sesuai dengan maksud dan tujuan mereka.
Pedoman pembuktian berdasarkan undang-undang  digariskan  dalam  pasal  163 HIR, Pasal  283 RBG, dan Pasal  1865 KUH Perdata  yang  menegaskan  bahwa  setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk  pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan membuktikan  adanya  hak  aau  peristiwa tersebut. 9
Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 3164/K/Pdt/1983  ditegaskan  bahwa  beban pembuktian ada di tangan penggugat, karena ia yang mengemukakan suatu hak. Sehingga yang  harus  dibuktikan  adalah  fakta  yang menyangkut  kualitas  dari  para  pihak  untuk
8 Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009). H. 227.
9 Subekti, Pokok-pokok  Hukum  Perdata (Jakarta:  PT.
Intermasa, 1989). H. 42.
melakukan  tindakan  hukum,  fakta  yang menimblkan, menghalangi, dan menghapuskan hak. 10
Alat  bukti  yang  diakui  dalam  Hukum Acara  Perdata  diatur  secara  eksplisit  dalam pasal  1866  KUH  Perdata  yang  berasal  dari Buku  BW  ( Burgerlijk  Welboek )  dan  Pasal 164 HIR yang terdiri dari: 11
1. Tertulis/tulisan
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
Alat  bukti  yang  paling  kuat  yang digunakan  oleh  pemohon  atau  penggugat  di pengadilan  adalah  alat  bukti  tertulis/tulisan. Salah satu syarat pokok alat bukti tertulis/surat  adalah  harus  tercantum  tanda tangan di dalamnya (handtekening, signature). Tanpa  tanda  tangan,  suatu  surat tidak sah sebagai alat bukti tulisan. 12
Tanda  tangan  tersebut  harus  memenuhi beberapa syarat,  yaitu:  Pertama , menuliskan nama  penanda  tangan  dengan  atau  tanpa menambah nama kecil. Kedua , tanda tangan dengan  menuliskan  nama  kecil.  Ketiga , ditulis  tangan  oleh  penandatangan,  tidak dibenarkan  dengan  stempel  atau  dengan cetak.  Keempat , dibenarkan  mencantumkan copy tanda tangan si penanda tangan. Kelima ,
10 Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia . H. 227.
11 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). H. 400.
12 M. Yahya Harahap. H. 401.
tanda  tangan  dengan  menggunakan  kertas karbon.
Menurut  Hukum  Perdata  di  Indonesia, alat bukti tulisan dikenal dengan tiga macam, yaitu: Akta Otentik, Akta Bawah Tangan, dan Akta  Pengakuan  Sepihak.  Menurut  Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  UU  oleh  atau  dihadapan  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  itu  ditempat akta yang dibuat. Kekuatan pembuktian akta otentik  secara  formil  menurut  Pasal  1871 KUH Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang  di  dalamnya  adalah  benar-benar diberikan  dan  disampaikan  penanda  tangan kepada pejabat yang membuatnya. 13
Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No. 3917/K/Pdt/1986,  ditegaskan  bahwa  pada dasarnya  akta  otentik  memiliki  beberapa syarat, yaitu: 14
1. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang
2. Dihadiri oleh para pihak
3. Para pihak saling mengenal, atau dikenalkan oleh pejabat tersebut
4. Dihadiri dua orang saksi
5. Menyebut  tempat,  hari,  bulan,  dan  tahun pembuatan akta
6. Penegasan  pembahasan,  penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.
Taklik  talak  adalah  akta  otentik  yang dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  yang
13 Sudikno  Merto  Kusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006). H. 158.
dapat  dijadikan  bukti  dalam  persidangan ketika  suatu  saat  suami  melanggar  dan meninggalkan kewajibannya. Walaupun pada  kenyataannya  pegawai  pencatat  nikah tidak mengharuskan membaca isi taklik talak yang  ada  dalam  buku  nikah  kemudian  di tanda tangani suatu saat dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan ketika istri melakukan gugatan perceraian dengan salah satu alasan yang  terdapat  dalam  salah  satu  dari  empat poin tisi taklik talak .
Taklik  talak  merupakan  perjanjian perkawinan  yang  diucapkan  suami  terhadap istrinya termaktub dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum  Islam.  Perjanjian  perkawinan  itu tidak wajib, akan tetapi ketika perjanjian itu sudah  dibuat,  maka  wajib  hukumnya  untuk menaati  dan  menjalankan  isi  perjanjian tersebut.  Apabila  kelak  dikemudian  hari terdapat pelanggaran, maka perjanjian taklik talak tersebut dapat dijadikan bukti otentik di Pengadilan.
Selayaknya  sebelum  melangsungkan pernikahan,  pasangan  suami  istri  terlebih dahulu  mendapat  pendidikan  dan  nasihat- nasihat  oleh  penghulu.  Merujuk  pada Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005,  salah  satu tugas  pokok  dari  penghulu  adalah  menjadi penasihat dan konsulasi nikah, serta memberikan  pembinaan  keluarga  sakinah. Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  upaya
14 Sudikno Merto Kusumo. H. 160.
pembinaan  dan  memberikan  nasehat  yang dilakukan  oleh  penghulu  terhadap  calon pengantin  demi  terciptanya  keluarga  yang sakinah.
Biasanya ebelum pengantin melaksanakan  ijab  qobul,  maka  akan  diberi nasihat-nasihat  dan  binaan-binaan  oleh penghulu  agar  mereka  tidak  lupa  akan tanggung  jawab  masing-masing.  Setelah melaksanakan ijab qobul, penghulu  kembali mengingatkan  tanggung  jawab  mempelai, salah satunya tanggung jawab suami terhadap istri. Semestinya taklik talak sangat diupayakan  dibaca  oleh  suami  sebagai warning (peringatan)  terhadap  tanggung jawab dan kewajibannya terhadap istri.
2. Implementasi  Taklik  Talak  di  Desa
Plakaran  dan  Buduran  Kec.  Arosbaya

## Kab. Bangkalan.
Wanita adalah kaum lemah yang harus dilindungi oleh suami. Perkawinan mempunyai  tujuan  antara  lain  membentuk keluarga(rumahtangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1 Undang-Undang Perkawinan. 15
Tujuan  perkawinan  menurut  agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam  rangka  mendirikan  keluarga  yang harmonis,  sejahtera  dan  bahagia.  Harmonis dalam  menggunakan  hak  dan  kewajiban
15 M.A.  Tihamimi  dan  Sonari  Saharani, Fiqh munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). H. 6.
anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya  ketenangan  lahir  dan  batin disebabkan  terpenuhinya  keperluan  hidup lahir dan batinnya, sehinggatimbullah kebahagiaan  yakni  kasih  sayang  antar anggota  keluarga. 16 Seperti  Firman  Allah SWT QS Ar Rum 21:
Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  agar  kamu  cenderung  dan merasa  tenteram  kepadanya,  dan menjadika  diantaramu  rasa  kasih  dan sayang.  Sunguh,pada  yang  demikian itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda (kebesaran  Allah)  bagi  kaum  yang berfikir”. 17
Keluarga  yang  sejahtera  tidak  akan terwujud apabila salah satu atau kedua belah pihak  tidak  merasa  nyaman  terhadap pasangan masing-masing. Rasa nyaman akan timbul  ketika  pasangan  suami  istri  saling menyayangi,  saling  mengasihi  dan  saling menjaga  satu  sama  lain.  Rasa  nyaman  dan harmonis tidak akan muncul ketika pasangan suami istri tidak saling mengasihi dan saling menjaga  satu  sama  lain.  Dalam  keadaan tersebut,  seringkali  pihak  istri  berada  di posisi  yang  tertindas.  Para  suami  sering berlaku semena-mena terhadap istri, menganggap istri adalah pihak yang lemah.
Pada  kenyataannya,  istri  memang pihak yang lemah. Akan tetapi, bukan berarti ketika  istri  yang  notabene  seorang  wanita
16 Abd. Rahman Al Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003). H. 28.
17 Q.S Ar-Ruum (30): H. 21.
adalah  makhluq  yang  lemah,  dapat  dengan mudah  disakiti.  Justru  karena  istri  adalah makhluq yang lemah, sebagai seorang lelaki harus menjaga dengan baik dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri.
Wanita  merupakan  makhluq  yang mulia  yang  sudah  sepatutnya  diayomi  oleh suami.  Suami  bertanggung  jawab  terhadap istrinya,  tidak  boleh  ia  berbuat  sewenang- wenang  hingga  menyakiti  hati  istrinya. Terlepas  dari  itu,  apabila  suatu  saat  suami yang berlaku sewenang-wenang dan istrinya tidak rela, ia dapat menggugat di pengadilan. Dan ketika ikatan rumah tangga sudah putus, akan  menimbulkan  dampak  yang  negatif, terutama bagi istri dan anak-anak.
Ketika ikatan pernikahan sudah putus, suami  boleh  langsung  menikah  lagi.  Akan tetapi  berbeda  dengan  istri,  ia  harus menunggu  masa  iddah  nya  selesai  terlebih dahulu.  Dampak  yang  tidak  kalah  negatif adalah  bagi  anak-anak.  Mereka  akan  drop secara  psikis  melihat  keadaan  orang  tua. Terlebih  lagi  jika  lingkungan  yang  tidak mendukung,  akan  membuat  kondisi  anak- anak  korban broken  home menjadi  semakin memprihatinkan.
Salah  satu  penyebab  dari  itu  semua adalah istri yang diperlakukan semena-mena oleh suami. Dengan sangat  diupayakan, dan bahkan  diharuskan  bagi  suami  untuk
18 Q.S An-Nisa’ (4): H. 19.
19 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibyo, Kitab  Undang- undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang- undang Pokok Agraria dan Undang-undang
membaca  sighat  taklik  talak  ini,  diharapkan istri tidak lagi dianggap makhluk lemah yang mudah disakiti. Akan tetapi muncul dorongan  dari  suami  untuk  senantiasa melindungi  dan  mengayomi  istrinya.  Sesuai dengan  Firman  Allah  SWT  di  dalam  Surat An-Nisa’ ayat 19:
Artinya:  “…..dan  bergaullah  dengan mereka  secara  patut.  Kemudian  bila kamu  tidak  menyukai  mereka,  (maka bersabarlah)  Karena  mungkin  kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan  padanya  kebaikan  yang banyak.” 18
Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  pada  Pasal  31 menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri sebenarnya sama dengan hak dan kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan pergaulan  hidup  bersama  masyarakat. 19 Ini dapat  dipahami  bahwa  meskipun  suami merupakan  kepala  rumah  tangga,  bukan berarti  kedudukan  suami  lebih  tinggi daripada istri. Karena kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami. Semuanya  sama-sama  memiliki  peran  di dalam kehidupan berumah tangga, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. 20
Jadi  sebenarnya  meskipun  secara kodrat  istri  sebagai  seorang  wanita  adalah makhluk yang lemah, namun dalam kehidupan  nyata,  istri  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan  suami.  Tidak
Perkawinan (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  1984).  H. 465.
20 R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo.
ada kesenjangan diantara suami istri, hak dan kewajiban  mereka  sama  di  mata  hukum, sehingga  akan  menimbulkan  keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.
1. Tanggung jawab suami terhadap istri
Dalam  ikatan  pernikahan,  suami merupakan  kepala  rumah  tangga  yang mengemban amanah untuk membimbing dan menjaga anggota keuarganya. Suami mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab besar kepada istri dan anak-anaknya. Sebagai kepala  rumah  tangga,  suami  berkewajiban menjaga  dan  mengayomi  istri  sehingga  istri merasa  nyaman.  Dengan  begitu,  tujuan perkawinan  untuk  menciptakan  keluarga yang  sakinah  mawadah  warahmah  bisa tercapai.
Maka  sesaat  setelah  melakukan  aqad nikah,  suami  semestinya  membaca  shighat taklik  talak  agar  selalu  ingat  akan  tanggung jawab  dan  kewajibannya.  Karena  sebagai seorang laki-laki, suami berkewajiban menggauli  istrinya  dengan  baik.  Seperti Firman Allah SWT QS An-Nisa’ 34.
Artinya:  “Kaum  laki-laki  itu  adalah pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan Karena  mereka  (laki-laki)  Telah menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka.  sebab  itu  Maka  wanita  yang saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah lagi  memelihara  diri,  ketika  suaminya
21 Q.S An-Nisa’ (4): H. 34.
tidak  ada,  oleh  Karena  Allah  Telah memelihara (mereka)….” 21
Ketika seorang suami sudah menjalankan  kewajibannya  dengan  baik, seperti  menggauli  istrinya  dengan  baik, menjadi  pemimpin  bagi  istri  dan  anak- anaknya, memberikan nafkah kepada keluarganya, maka istri akan merasa nyaman berada  di  sisinya.  Sehingga  akan  terwujud keluarga  yang  harmonis  seperti  tujuan pernikahan menurut Islam.
Diharapkan  suami  senantiasa  ingat akan  janji  suci  di  depan  penghulu  serta melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik, jangan sampai melupakan dan meninggalkannya.  Karena  pada  dasarnya suami tidak hanya bertanggung jawab kepada istri  di  dunia  saja,  akan  tetapi  akan dipertanggungjawabkan  kelak  di  akhirat, seperti Hadits Rasulullah SAW:
Bahwa  'Abdullah  bin  'Umar  berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Setiap  kalian  adalah  pemimpin,  dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.  Imam  adalah  pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban  atas  rakyatnya.  Seorang suami  adalah  pemimpin  dan  akan dimintai  pertanggung  jawaban  atas keluarganya.  Seorang  isteri  adalah pemimpin  di  dalam  urusan  rumah tangga  suaminya,  dan  akan  dimintai pertanggung  jawaban  atas  urusan rumah  tangga tersebut. Seorang pembantu  adalah  pemimpin  dalam urusan  harta  tuannya,  dan  akan dimintai  pertanggung  jawaban  atas urusan  tanggung  jawabnya  tersebut."
Aku menduga Ibnu 'Umar
menyebutkan:  "Dan  seorang  laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin  dan  setiap  pemimpin  akan dimintai  pertanggung  jawaban  atas yang dipimpinnya." 22
Kewajiban  suami  kepada  istri  diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun  1974  Pasal  34,  yang  menerangkan bahwa  suami  wajib  melindungi  istrinya  dan memberikan segala sesuatu  keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,  tidak  ditetapkan  besarnya nafkah,  hanya  dikatakan  sesuai  kemampuan suami. 23
Pengaturan tentang nafkah lebih lanjut terdapat  dalam  Pasal  80  ayat  (2)  Kompilasi Hukum  Islam,  yaitu  bahwa  suami  wajib melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya.  Dengan  demikian,  suami akan menanggung:
a. Nafkah,  kiswah,  dan  tempat  kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pegobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak. 24
Satu  hal  yang  perlu  diperhatikan sesuai  Pasal  80  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum Islam  adalah  kewajiban  nafkah  tetap  berada
22 HR. Bukhori No. 844.
23 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991). H. 365.
dalam pundak suami selama sebabnya masih ada, begitu pula dengan kewajiban memberi nafkah  bukan  karena  keadaan  istri  yang miskin ataupun sebaliknya dalam artian kaya, maka  nafkah  terhadap  istri  tetaplah  menjadi suatu tanggungjawab kewajiban atas suami.
Lebih  lanjut  lagi,  dalam  Pasal  9  ayat (1)  Undang-undang  No.  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) berbunyi:
“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan  kehidupan,  perawatan, atau  pemeliharaan  terhadap  orang tersebut.” 25

## D. Penutup
Persepsi masyarakat desa Plakaran dan Buduran memahami keberadaan taklik talak sebagai penyeimbang bahwa antara hak talak yang  dimiliki  suami  ada  hak  cerai  gugat ketika pasangan merasa tidak ada keharmonisan,  salah  satunya  melalui  taklik talak  yang  sejak  awal  ijab  kabul  dijadikan sebagai  perisai  untuk  melindungi  istri sebagai  wanita  yang  dianggap  lemah  agar senantiasa  dihargai  sebagaimana  mestinya. Kendati demikian masyarakat desa Plakaran dan  desa  Buduran  sangat  menghindari perceraian melalui proses cerai gugat karena menurut  mereka  kurang  layak.  Sehingga
24 Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
25 Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
setiap  perceraian  akan  di  ajukan  melalui cerai  talak.  Taklik  talak  merupakan  jalan terakhir  yang  ditempuh  berdasarkan  kasus per  kasus. Implementasi  taklik  talak  desa Plakaran dan Buduran bahwa dalam masalah perkawinan dan perceraian semuanya masih melalui  campur  tangan  kepala  desa, termasuk  juga  jika  terdapat  perkara  taklik talak.  Sementara  taklik  talak  hanya  terjadi hanya  karena  beberapa  faktor  di  antaranya suami  merasa  kecewa  dan  sakit  hati  atau mungkin  karena  suami  meninggalkan  istri tanpa kabar bahkan juga karena tidak adanya biaya  untuk  perkara,  Oleh  karena  itu  istri mengajukan  taklik  talak  untuk  kejelasan statusnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Rahman Al Ghazaly. Fiqh Munakahat . Jakarta: Prenada Media, 2003.
Abdul  Manan. Penerapan  Hukum  Acara Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama .  Jakarta:  Prenada  Media,
2005.
Amir  Syarifudin. Hukum  Perkawinan  Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2009.
Beni  Ahmad  Saebani. Fiqih  Munakahat  2 . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
Lili  Rasjidi. Hukum  Perkawinan  dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia .  Bandung:  PT.  Remaja
Rosda Karya, 1991.
M.  Yahya  Harahap. Hukum  Acara  Perdata .
Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
M.A.  Tihamimi  dan  Sonari  Saharani. Fiqh munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2010.
Moh.  Idris  Ramulyo. Hukum  Perkawinan Islam  Status  Analisis  dari  Undang- undang  N0.  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam .  Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibyo. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Dengan  Tambahan  Undang-undang Pokok  Agraria  dan  Undang-undang Perkawinan . Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
Subekti. Pokok-pokok  Hukum  Perdata .
Jakarta: PT. Intermasa, 1989.
Sudikno  Merto  Kusumo. Hukum  Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty, 2006.
W.  Mantja  Etnografi. Desain  Penelitian Kualitatif dan Managemen Pendidikan . Malang: Wineka Media,
2005. Wila Candrawila Supriadi. Hukum
Perkawinan  Indonesia  dan  Belanda . Bandung: Mandar Maju, 2002.