Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4800/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kajian Hukum  Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam

## Marhaeni Ria Siombo
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Article Info Abstract Article history: Received : 02 February 2023 Publish : 02 March 2023 Indonesia is one of the countries that has large reserves of various minerals in the world. In addition to metal minerals such as coal, nickel, etc., which are used for export, currently the government has made it mandatory to downstream metal minerals in the country. In addition,  the  potential  for  metal  minerals  in  Indonesia  also  plays  a  role  in  increasing investment for state revenue, through smelter investments. Through the policy of prohibiting the export of metal mineral ores, the continuity of the supply of raw metal minerals in the long term for the needs of domestic smelters is maintained. But there are issues in society due to the export ban affecting the selling price of metal minerals, especially impacting business activities. This paper discusses the extent of metal mineral investment policies, the ban  on  metal  mineral  ore  exports,  downstreaming,  and  the  obstacles faced.  The  author found that downstream metal minerals actually pushed metal mineral prices in a positive direction, thus encouraging investors to come to Indonesia
Keywords
Investment, mineral, Smelter
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 02 Februari 2023 Publis : 02 Maret 2023 Indonesia  merupakan salah  satu negara yang  memiliki  cadangan berbagai  mineral  yang besar di dunia. Selain mineral logam seperti batubara, nikel, dll digunakan untuk diekspor saat ini pemerintah telah mewajibkan hilirisasi mineral logam di dalam negeri. Selain itu potensi  mineral  logam    di  Indonesia  juga  berperan  dalam  peningkatan  investasi  untuk penerimaan  negara  bisa  melalui  investasi  smelter.  Melalui  kebijakan  larangan  ekspor mineral  logam,  kesinambungan  pasokan  mineral  logam  mentah  dalam  jangka  panjang untuk kebutuhan smelter domestik tetap terjaga. Tetapi terdapat isu di masyarakat akibat larangan  ekspor  mempengaruhi  harga  jual  mineral  logam  khususnya  berdampak  bagi kegiatan  usaha.  Tulisan  ini  membahas  sejauh  mana  kebijakan  investasi  mineral  logam, larangan  ekspor  ore  mineral  logam,  hilirisasi,  dan  kendala  yang  dihadapi.  Penulis menemukan bahwa adanya hilirisasi mineral logam justru mendorong harga mineral logam ke arah yang positif sehingga mendorong para investor datang ke Indonesia
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- Berbagi  Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Marhaeni Ria Siombo Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Email: ria.siombo@atmajaya.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya mineral logam seperti nikel, emas, perak, bauksit, tembaga, dan timah. Cadangan mineral logam terbukti di tahun 2021 untuk komoditas bijih tembaga sejumlah 639 juta ton, bijih timbal 38,2 juta ton, bijih timah 1,25 miliar ton, bijih seng 35,3 juta ton, bijih besi primer 254,1 juta ton, bijih mangan 21,04 juta ton, dan bijih bauksit 927,7 juta ton (Badan Geologi Kementerian ESDM, 2021), akan tetapi komoditas mineral  tersebut  masih  belum  dapat  dikelola  secara  optimal  untuk  meningkatkan  penerimaan negara, penyebab utamanya adalah sebagian besar perusahaan tambang yang beroperasi di hulu ( uspstream ) hanya mengekspor bijih (mineral mentah) yang bernilai tambah rendah. Praktik ini telah berlangsung lebih dari 40 tahun, sehingga Indonesia kemudian mendapat julukan sebagai the exported  of  raw  material  specialist .  Kekayaan  sumber  daya  mineral  logam  dapat  memberikan potensi  yang  besar  bagi  Indonesia,  terutama  dalam  upaya  penciptaan  nilai  tambah  bagi perekonomian apabila dapat diproses di dalam negeri. Untuk tahun 2020, konsentrat tembaga yang berhasil diproduksi sebesar 2,3 juta ton dan 927 ribu ton di antaranya diproses di dalam negeri Kementerian  ESDM,  2021). Apabila  dilihat  dari  proporsinya,  maka  hanya  40%  hasil  produksi
yang  diolah  di  dalam  negeri. Angka  ini  juga  masih  di  bawah  target  dalam  Rencana  Strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2020-2024, yaitu 44%. Tidak hanya komoditas tembaga saja, untuk tahun yang sama, jumlah bauksit yang telah ditambang mencapai 26 juta ton. Namun, hanya 3,4 juta ton yang diproses di dalam negeri, atau sekitar 13% saja. Pencapaian ini juga masih berada di bawah target Renstra, yaitu 16%. Masih rendahnya serapan hasil produksi mineral logam dalam negeri mengindikasikan masih belum progresifnya upaya hilirisasi mineral logam.
Pada tahun 2023, Indonesia akan memasuki era hilirisasi sumber daya alam. Bicara mengenai hilirisasi  mineral,  patut  untuk  diketahui  terlebih  dahulu  apa  saja  yang  menjadi  kegiatan  pokok dalam usaha mineral dan batubara (minerba). Pertama, kegiatan penambangan ( mining ), kemudian peleburan ( smelting ), dan terakhir adalah pemurnian. Dari ketiga kegiatan pokok tersebut, yang berada pada sektor hulu dalam usaha mineral batubara adalah aktifitas penambangan, sedang dua lainnya (peleburan dan pemurnian) adalah termasuk aktifitas hilir. Sehingga, hilirisasi dimaknai sebagai segala proses peleburan dan pemurnian hasil tambang. Indonesia memiliki keunggulan komparatif  atas  sumber  daya  dan  cadangan  mineral  seperti  nikel  dan  kobalt  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  pengembangan  baterai  untuk  kendaraan  listrik  yang  ramah  lingkungan. Keterdapatan mineral lainnya yang dapat diproses menjadi produk akhir, dapat mendukung transisi energi  dari  energi  fosil  menjadi  energi  bersih  di  masa  depan.  Hal  tersebut  ditandai  dengan penghentian  ekspor  nikel  keluar  negeri  sebagai  bahan  mentah.  Sebaliknya,  nikel  akan  diolah terlebih dahulu di Indonesia sebelum hasilnya nanti akan di ekspor. Kebijakan hilirisasi mineral merupakan  salah  satu fiscal  tool untuk  menciptakan  nilai  tambah  mineral,  meningkatkan penerimaan  negara,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan mensejahterakan rakyat Indonesia yang adil dan merata. Maka penulis akan menjabarkan potensi dan kendala kebijakan hilirisasi mineral logam dalam tulisan ini

## 2. METODE PENELITIAN
Metodologi  pada  hakikatnya  memberikan  pedoman,  tentang  cara-cara  seorang  ilmuwan mempelajari,  menganalisa  dan  memahami  lingkungan-lingkungan  yang  dihadapinya.  Metode yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Yuridis Normatif  yaitu  penulisan  karya  ilmiah  yang  didasarkan  pada  studi  kepustakaan  dan  mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak hanya mengkaji hukum dalam arti  peraturan  perundang-undangan  tetapi  mencakup  aspek  yang  lebih  luas,  yaitu  sesuatu  yang dapat  ditelusuri  melalui  literatur.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Analisis hermeneutik digunakan untuk memahami teks sebagai rangkaian tanda yang disusun sedemikian rupa oleh pengarang untuk menyampaikan makna  tertentu.  Sebaliknya,  analisis  interpretasi  digunakan  untuk  menafsirkan  dan mengungkapkan  esensi  ontologis,  epistemologis,  dan  aksiologis  yang  terkait  dengan  tujuan penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN Hilirisasi di Indonesia
Kewajiban peningkatan nilai tambah khususnya mineral merupakan amanat dari Pasal 102 dan Pasal 103 tentang UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal  167  ayat  (1)  PP  96  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  dimana  peningkatan  nilai  tambah  mineral  wajib  dilakukan  melalui pengolahan dan pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Selain itu, kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral hasil Penambangan di dalam negeri.  Selanjutnya  dalam  Pasal  170A  ayat  (1)  UU  Nomor  3  Tahun  2020  menegaskan  bahwa pemegang KK, IUP, IUPK tahap operasi produksi dapat melakukan penjualan mineral logam yang belum dimurnikan dalam jangka waktu 3 tahun setelah berlakunya UU. UU Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 10 Juni 2020, hal  ini berarti setelah tanggal 10 Juni 2023
pemegang KK, IUP, IUPK tahap operasi produksi tidak dapat melakukan penjualan mineral logam yang belum dimurnikan.
Berdasarkan  data  dari  Kementerian  ESDM, realisasi  Penerimaan  Negara  dari  sektor pertambangan mineral dan batubara per November 2022 sebesar 151,37 triliun (148,63%) dari rencana  penerimaan  sebesar  101,84  triliun  yang  terdiri  dari  penerimaan deadrent sebsear  0,83 triliun, royalty sebesar 82,74 triliun, penjualan hasil tambang sebesar 63,29 triliun, dan pendapatan lain lain sebesar 4,52 triliun. Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 30 Desember 2021 memerintahkan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan pimpinan K/L terkait lainnya agar mematangkan kembali rencana penghentian ekspor bauksit, tembaga, timah, mineral, dan batubara (minerba) lainnya, karena penghentian ekspor nikel dapat menghasilkan USD 21 miliar yang dapat berdampak pada perbaikan neraca perdagangan dan nilai tambah produk logam. Upaya ini, perlu dilanjutkan dengan menghentikan ekspor bauksit di akhir tahun 2022, timah dan tembaga di tahun 2023, sehingga hilirisasi benar-benar berjalan di lapangan.
Pemerintah menargetkan 53 (lima puluh tiga) smelter dapat selesai dibangun dan beroperasi dengan total nilai investasi sebesar USD 21,28 miliar sampai dengan tahun 2024 yang terdiri dari 4 smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, dan 2 smelter timbal  dan  seng.  Di  tahun  2022  sudah  terbangun  26 smelter dengan  target  28 smelter terbangun, dan terdapat pembangunan proyek smelter bauksit, tembaga dan timah sebagai berikut: a) 11 proyek pembangunan fasilitas pemurnian bauksit dengan rincian 2 fasilitas pemurnian telah selesai  dibangun  dengan  total  kapasitas  input  sebesar  4,56  juta  ton/tahun,  serta  terdapat  9 fasilitas pemurnian bauksit yang masih dalam tahap pembangunan, dengan  kemajuan <30% sebanyak 1 unit, 30%-90% sebanyak 7 unit, dan >90% sebanyak 1 unit, dengan perkiraan total tambahan kapasitas input sebesar 31,44 juta ton/tahun.
b) 4 proyek pembangunan fasilitas pemurnian tembaga dengan rincian 2 fasilitas pemurnian telah selesai dibangun dan 2 fasilitas pemurnian dalam tahap pembangunan dengan nilai investasi sebesar USD 4,37 miliar, dengan kemajuan <30% sebanyak 2 unit, dan >90% sebanyak 2 unit, dengan perkiraan total tambahan kapasitas input sebesar 2,9 juta ton/tahun .
c) 1 proyek Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace atau smelter untuk pengolahan timah menjadi logam dengan nilai investasi sebesar USD 73 juta atau setara Rp 1,08 triliun dengan kapasitas  input  sebesar  40.000  ton crude  tin /tahun  milik  PT  Timah  Indonesia. Progres smelter sudah  mencapai  97%  dan  mulai  beroperasi  pada  November 2022, smelter tersebut mampu mengolah atau meleburkan konsentrat biji timah dengan kadar 40%  ( low  grade )  dengan  proses  peleburan  yang  lebih  cepat  dari smelter baru  ini memperlihatkan efisiensi 25%-34% dibandingkan smelter eksisting.
Sistem hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas bauksit, timah, dan tembaga:
a) dari sisi hulu terkait mining & processing untuk komoditas bauksit pada tahun 2023 telah selesai  dengan  tersedianya  seluruh  bahan  baku  alumunia,  sedangkan  dari  sisi  hilir terdapat beberapa industri yang belum ada di Indonesia yaitu Industri square bar, flat bar, dan alumunium pigmen & powder .
b) dari sisi hulu terkait mining & processing untuk komoditas timah pada tahun 2023 telah selesai dengan tersedianya seluruh bahan tin ingot, sedangkan dari sisi hilir baru terdapat industri tin bar/solder .
c) dari  sisi  hulu terkait mining  &  processing untuk  komoditas  tembaga  pada tahun 2023 telah  selesai  dengan  tersedianya  seluruh bahan cathode ,  sedangkan  dari  sisi  hilir baru terdapat industri billet, wire, wire rod, dan cable .

## Kendala yang dihadapi
Tantangan hilirisasi dan penghentian ekspor mineral logam saat ini, diantaranya yaitu : 1. Kendala  dalam  mengembangkan smelter di  Indonesia,  diantaranya  keterbatasan  cadangan mineral  dan  persebaran  cadangan  mineral  sehingga  tidak  ada  jaminan  pasokan  bahan  baku; terbatasnya  luas  lahan  dalam  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  dikeluarkan  bersamaan beberapa IUP harus bergabung agar tersedia bahan baku yang cukup untuk membangun satu unit smelter ; belum tersedianya pasokan energi yang memadai dan ekonomis di lokasi atau yang
bisa  diakses  di  lokasi  tambang;  belum  terbangunnya  sinergi  antar  industri;  kurangnya infrastruktur  pengangkutan  bahan  baku  dan  hasil  produksi  pabrik;  dan masih  kecilnya  daya serap produk oleh industri hilir domestik, padahal pasar ekspor cukup jenuh.
2. Kesiapan  dalam  menghentikan  ekpsor  komoditas  timah,  tembaga  dan  bauksit  di  bulan  Juni 2023 sesuai dengan amanat Pasal 170A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020, perlu dimatangkan kembali mengingat serapan industri hilir untuk mengolah raw material tersebut relatif masih rendah  dan  belum  optimal  serta  terdapat gap sekitar  ±  6  bulan  hingga  53  smelter  dapat terbangun dan beroperasi.
3. Dengan diberlakukannya larangan ekspor pada komoditas mineral logam maka Indonesia dapat kehilangan  devisa  ekspor,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Perhimpunan  Ahli Pertambangan  Indonesia  (Perhapi)  Rizal  Kasli,  saat  ini  Indonesia  masih  mengekpsor  timah murni dengan mayoritas 98% produk ekspor berbentuk balok timah atau ingot dengan jenis kandungan  timah  Ingot  Sn  99,99  /  99,99%,  potensi  ekspor  tin  ingot  yang  tertutup  setelah berlakunya  larangan  ekspor  setidaknya  setara  40  ribu  ton  timah  ingot/tahun,  jika  dikalikan dengan harga timah USD 22 ribu/ton maka akan setara 880 juta/tahun. Bila larangan ekspor diberlakukan maka akan mempengaruhi pasokan timah, dengan asumsi stok berkurang maka harga timah dunia dapat naik hingga USD 30.000 ton, dan dapat kehilangan devisa hampir USD 1,3 miliar.
4. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan mengugat Indonesia  melalui World  Trade  Organization (WTO)  pada  awal  tahun  2021.  Hasil  Putusan perkara larangan ekspor nikel dalam sengketa Dispute Settlement (DS) 592 WTO memutuskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2  (a)  XX  (d)  GATT  1994.  Panel  juga  menolak  pembelaan  yang  diajukan  pemerintah Indonesia  terkait  dengan  keterbatasan  jumlah  cadangan  nikel  nasional  untuk  melaksanakan Good  Mining  Practice sebagai  dasar  pembelaan. Final  report akan  didistribusikan  kepada anggota  WTO  lainnya  pada  30  November  2022  dan  akan  dimasukkan  ke  dalam  agenda Settlement Body WTO pada 20 Desember 2022.
5. Jumlah  produksi  tahunan  mineral  logam  bauksit,  timah  dan  tembaga  jauh  lebih  besar  jika dibandingkan dengan kapasitas input fasilitas pemurnian di dalam negeri :
a) Produksi tahunan bauksit berada pada tingkat rata-rata produksi sebesar ±20 juta ton/tahun, sedangkan saat ini hanya terdapat 2 smelter bauksit eksisting dengan total kapasitas input hanya sebesar 4,56 juta ton/tahun.
b) Produksi tahunan timah berada pada tingkat rata-rata produksi sebesar ±74.629 ton/tahun, sedangkan saat ini smelter untuk pengolahan timah menjadi logam dengan kapasitas input sebesar 40.000 ton crude tin /tahun milik PT Timah Indonesia baru dapat beroperasi di akhir November 2022.
6. Banyak terdapat industri hilir yang belum ada di Indonesia, seperti :
a) Komoditas bauksit : industri square bar, flat bar, AI pigment & powder
b) Komodistas timah : industri tin slab, tin rod, tin profile, tin powder/flakes, product casting & die casting, tin coating & plating
c) Komoditas tembaga : industri slab, powder, strip, roofs, tube, bronze paint, sister product

## 4. KESIMPULAN
Hilirisasi erat kaitannya dengan konsep nilai tambah dan daya saing produk. Semakin hilir sebuah produk yang dihasilkan dari kegiatan industri, makin tinggi nilai atau harganya. Dalam tatanan  ekonomi  makro,  semakin  terhilirkan  kegiatan  sebuah  produksi,  akan  memberikan kontribusi  lebih  besar  terhadap  total  pendapatan  domestik  bruto  sebuah  negara.  Dalam  praktik industrial,  konsep  nilai  tambah  merupakan  perbedaan  atau  rasio  antara  nilai  jual  produk  yang dihasilkan  dengan  seluruh  komponen  biaya  untuk  menghasilkan  produk  dalam  satuan volume/berat yang ekuivalen. Struktur biaya produksi per ton produk merupakan akumulasi dari harga bahan baku, upah, biaya manajemen, produktivitas, pajak, depresiasi dan biaya-biaya lain
yang  sering  tidak  terduga.  Semakin  rendah  struktur  biaya  produksi,  makin  tinggi  daya  saing produk (atau negara tersebut), apalagi jika kualitas produk yang dihasilkan sangat baik.
Kebijakan hilirisasi mineral dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomi barang, akan tetapi  tanpa  memperkuat  basis  produksi  (pasokan)  di  hulu,  smelter- smelter domestik  akan kesulitan memperoleh bahan baku untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Larangan ekspor mineral mentah bukan dimaksudkan untuk mengerem produksi bijih atau mineral mentah, melainkan dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan mineral mentah dalam jangka panjang untuk kebutuhan smelter-smelter domestik. Dampak positif nilai tambah hilirisasi mineral logam yaitu  peningkatan  nilai  tambah  pengembangan  industri  hilir  mineral  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  terbukanya  lapangan  pekerjaan, peningkatan  kemampuan  teknologi  dan  SDM  Ekspor  mineral,  serta  menumbuhkan  ekonomi nasional.  Seperti  yang telah  terjadi  pada komoditas  nikel,  investasi  pada  proyek  pembangunan smelter di  Indonesia  menunjukan  ketertarikan  investor  asing  yakni  salah  satunya  adalah  Elon Musk yang secara langsung menyatakan ketertarikannya secara terbuka pada produk nikel dari Indonesia dan LG Solution dari Korea Selatan yang telah menadatangani kesepatakan Investasi (MoU) sebesar US$ 9.8 Milliar setara atau Rp. 142 trilliun untuk perkembangan industri nikel terintegrasi  di  Indonesia.  Chengxin  Lithium  China  mengumumkan  akan  mengambil  65  persen saham dalam proyek lithium senilai US$350 juta atau Rp5 triliun di Indonesia untuk membangun kapasitas produksi di luar negeri. Proyek pabrik tersebut yang akan membuat bahan kimia lithium untuk baterai kendaraan listrik (EV) dan berlokasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.
Pelarangan  ekspor  bukan  untuk  menghambat  perdagangan,  namun  bertujuan  untuk memanfaatkan sumber daya mineral untuk kemakmuran bangsa melalui rantai pengolahan dalam negeri. Pelarangan ekspor komoditas mineral logam mentah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan  baku  smelter  yang  ada  di  Indonesia.  Kebijakan  pelarangan  tidak  dapat  ditunda  karena kekayaan  mineral  logam  dapat  habis  dan  tidak  bisa  diperbaharui  lagi.  Dengan  akan diberlakukannya  pelarangan  ekspor  tentunya  menimbulkan  kontra  di  dalam  pelaksanaannya terutama  bagi  investor  asing  karena  secara  otomatis  harga  jual  komoditas  mineral  logam  yang berasal  dari  Indonesia  menjadi  lebih  mahal  dibandingkan  dengan  sebelumnya.  Namun  dengan diterbitkannya  peraturan  ini  tidak  semata-mata  membuat  laju  Investasi  ke  Indonesia  menjadi terhambat. Pemerintah Indonesia juga membuka kesempatan dengan memberikan kemudahan dari segi perizinan dan juga fasilitas-fasilitas ( privilege ) kepada investor terkait penanaman modal baik itu dari dalam negeri ataupun asing. Saat ini, Indonesia masih membutuhkan pendanaan terkait pembangunan smelter (pemurnian), tenaga ahli serta pelatihan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan pengolahan smelter dengan baik yang tentunya membutuhkan dana yang sangat banyak.  Dalam  rangka  percepatan  ekonomi  dan  pembangunan  pemerintah  telah  mengambil langkah yang tepat dengan mewajibkan semua perusahaan tambang di Indonesia untuk mengolah hasil tambang dan melarang ekspor bahan mentah guna menaikkan harga pasar internasional dan menambah  devisa  negara  dengan  kedepannya  lebih  meningkatkan  penggunaan  energi  baru terbarukan.
Pemerintah  terus  berkomitmen  untuk  melanjutkan  kebijakan  hilirisasi  industri  sektor pertambangan  dengan  menghentikan  ekspor  bahan  mentah  atau raw  material produk-produk pertambangan secara bertahap. Setelah nikel, Pemerintah juga akan segera menghentikan ekspor bahan mentah mineral logam lainnya seperti bauksit, timah dan tembaga sesuai dengan amanat Pasal 170A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 agar menghentikan ekspor bahan mentah mineral logam dalam jangka waktu 3 tahun setelah berlakunya UU yaitu hingga 10 Juni 2023.
Pelarangan ekspor bahan mentah mineral logam lainnya tidak menutup kemungkinan akan memicu kembali Uni Eropa untuk melakukan gugatan melalui WTO seperti yang telah dilakukan pada komoditas nikel, dan pemerintah Indonesia harus siap untuk menangani sengketa tersebut serta  berpegang  teguh  pada  kepentingan nasional  sebagaimana  amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD Tahun 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Kebijakan pemerintah terkait
hilirisasi  sudah  tepat  agar  hasil  tambang  dapat  diolah  menjadi  komoditas  yang  bernilai  tinggi. Dengan dihentikannya ekspor bijih mineral logam, akan dibangun industri-industri pengelolahan bijih mineral logam menjadi komoditas bernilai tinggi seperti ferronikel yang nilai tambahnya 14 kali dari bijih nikel atau billet stainless steel yang nilai tambahnya 19 kali.
Dihentikan  ekspor  mineral  logam  yang  belum  dimurnikan  ke  depannya,  pemerintah  harus menyiapkan  untuk  mencari  investor  yang  berminat  mendirikan  industri,  aturan  hukum  yang melindungi hilirisasi industri sumber daya alam, konsistensi ketersediaan bahan baku pengolahan tambang,  penampungan  komoditas  industri  hilirisasi  baik  domestik  maupun  luar  negeri, perlindungan terhadap investor dari perubahan kebijakan, stabilitas politik, pengenaan pajak dan kewajiban investor untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha daerah/UMKM dalam menjalankan hilirisasi industri dan alih teknologinya.
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  terkait  permasalahan  hilirisasi  dan  penghentian  ekspor mineral logam diantaranya yaitu :
1. Terkait dengan permasalahan dalam pembangunan smelter :
a) mendorong  agar  pembangunan  smelter  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  yaitu melakukan  fasilitasi  kendala  dalam  pembangunan  smelter  dengan  menyusun  program Quick Win dengan mekanisme Info Memo – Market Sounding;
b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 27 fasilitas pemurnian yang masih dalam tahap pembangunan;
c) membangun  infrastruktur  disekitar  smelter  untuk  pengangkutan  bahan  baku  dan  hasil produksi pabrik;
d) mengusulkan smelter menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga kendala dari sisi administrasi dapat lebih cepat terselesaikan;
e) Mengkaji dan membuat strategi yang tepat terkait dukungan insentif fiskal, non fiskal dan disinsentif yang diperlukan untuk kelangsungan percepatan pembangunan smelter mineral logam bauksit; dan
f) mencari  investor  dan  menjalin  kerjasama  dengan  perusahaan  tambang  BUMN  maupun swasta untuk mempercepat pembangunan smelter mineral logam.
2. Terkait dengan penghentian ekspor komoditas mineral logam pada bulan Juni 2023:
a) Menerbitkan  Permen  ESDM  dan  Permen  Perdagangan  yang mengatur  tentang  larangan ekspor mineral bauksit, timah dan tembaga (yang belum dimurnikan); dan
b) Dengan diberhentikannya ekspor mineral mentah devisa ekspor Indonesia akan berkurang namun hal tersebut hanya sementara, berkaca pada penghentian ekspor komoditas nikel mentah yang semula nilai ekspornya hanya 1,1 miliar USD atau setara Rp16 triliun, namun pada tahun 2021 setelah diterapkan penghentian ekspor nilainya melonjak menjadi menjadi 20,8 miliar USD atau setara dengan Rp306 triliun serta posisi neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok dari yang semula defisit 7,7 miliar USD pada 2012, menjadi defisit 2,4 miliar USD pada 2021.
3. Terkait  dengan  hasil  Putusan  perkara  larangan  ekspor  nikel  dalam  sengketa  DS  592 WTO bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994 :
a) Keputusan  panel Dispute  Settlement  Body belum  memiliki  kekuatan  hukum  tetap, Pemerintah Indonesia masih mempunyai upaya hukum lain yaitu mengajukan banding ke Appellate  Body atau Badan  Banding WTO dan  belum  perlu  mengubah  ketentuan  atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh Dispute  Settlement  Body ,  hal  tersebut  diperlukan  untuk  mempertahankan  kebijakan hilirisasi mineral termasuk mempercepet pembangunan smelter;
b) Dalam hal pemerintah Indonesia kalah dalam banding gugatan di WTO oleh Uni Eropa, maka:
• Pemerintah  harus  merevisi  terkait  aturan  yang  melarang  ekspor  bijih  nikel  dan membuka kembali keran ekspor bijih nikel terutama ke Uni Eropa;
• membayar kompensasi kepada Uni Eropa terkait tuntutan kompensasi yang dikabulkan sesuai rekomendasi panel WTO;
• kemungkinan  berdampak  pada  pengembangan  ekosistem  kendaraan  listrik  di Indonesia.  Di  mana  salah  satu  komponen  penting  dalam  pengembangan  kendaraan listrik yakni terdapat pada sisi baterai. Untuk itu pemerintah perlu membuat kebijakan Pemenuhan Nikel Dalam Negeri seperti yang berlaku pada batubara yang diatur dalam Kepmen  ESDM  Nomor  139  Tahun  2021  yang  mana  pelaku  usaha  diwajibkan memenuhi DMO batubara 25% untuk penyediaan tenaga listrik.
c) Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan industri hilirisasi dan menjaga iklim investasi tetap terjaga agar investor tidak beralih ke negara lain.
4. Terkait dengan belum terbangunnya industri hilir di Indonesia :
a) Menyusun roadmap pembangunan  industri  hilir  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan ketahanan industri nasional dan optimalisasi pemanfaatan mineral logam di dalam negeri sehingga dapat terintegrasi dari hulu ke hilir; dan
b) Mencari  investor  dan  menjalin  kerja  sama  dengan  perusahaan  BUMN  maupun  swasta untuk membangun industri hilir komoditas bauksit, timah, dan tembaga.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ananda Mustika Muas, “Upaya China Dalam Memenuhi Kebutuhan Nikel Dalam Negeri Pasca Kebijakan  UU  MINERBA  No.  4  Tahun  2009  di  Indonesia”,  ejournal.hi.fisip- umul.ac.id, Ilmu Hubungan Internasional, vol. 7, 2019,
E.H. Sujiono, M. Diantoro, Samnur, “Karakteristik Sifat Fisis batuan Bikel di Sorowako Sulawesi Selatan”, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 10 vol. 2, Juli 2014.
Farida Efriyanti, MM, “Yuk Kenali Investasi”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung 2019.
https://duniatambang.co.id , https://ekonomi.bisnis.com ,https://ekonomi.bisnis.com https://money.kompas . https://sarjanaekonomi.co.id/ https://www.esdm.go.id https://www.hukumonline.com
Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.XI No. 23/I/Puslit/Desember/2019 Izzaty dan Suhartono, “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirasi Nikel”, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat, Kajian Singat Terhadap Isi Aktual dan Strategis, Vol.XI. No.23/I/Puslit/Desember/2019,
PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sekar Wiji Rahayu, Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020 Internet
Syahrir Ika, Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara,  Kajian  Ekonomi  Keuangan  Vol.  1  No.  1  (2017)  Izzaty  dan  Suhartono, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yeni  Nuraeni,  Seminar  Nasional  Edusainstek,  “Dampak  Perkembangan  Industri  Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Fakultas, FMIPA UNIMUS 2018,