## Legal Analysis of the Crime of Money Laundering Through Cryptocurrencies

## Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency
Sigit Eka Putra 1) ; Rahmat Dwi Putranto 2)
1,2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: 1) Puteka2@gmail.com ; 2) meysitaarrum@iblam.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [12 September 2022] Revised [15 Oktober 2022]
Accepted [18 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Di  era  teknologi  digital  berbagai  informasi,  komunikasi  bahkan  kegiatan  bertransaksi memanfaatkan  segala  bentuk  perkembangan  teknologi  yang  ada,  salah  satu  perkembangan teknologi  digital  yang  saat  ini  sering  digunakan  dalam  melakukan  transaksi  ekonomi  baik  itu dalam  bentuk  perdagangan  maupun  investasi  adalah  dengan  munculnya  mata  uang  kripto atau  yang  biasa  di  sebut  dengan  Cryptocurrency.  Dengan  adanya  perkembangan  teknologi digital  tersebut  memberikan  dampak  positif  bagi  suatu  negara,  berbagai  komponen masyarakat ikut serta untuk mengambil bagian dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital  dalam  melakukan  transaksi  ekonomi  khususnya  kegiatan  investasi.  Namun  dengan adanya  mata  uang  Kripto  juga  memberikan  dampak  negatif,  dengan  sulitnya  untuk keterbukaan atau transparansi informasi dari cyprocurrency membuat pelaku kejahatan mudah untuk  memanfaatkan  cryptocurrency  sebagai  sarana  dalam  melakukan  kejahatan,  salah satunya adalah dengan memanfaatkan cryptocurrency sebagai sarana pencucian uang, dalam penelitian  ini  berusaha  menganalisa  mengenai  pengaturan  tindak  pidana  pencucian  uang melalui  media  cryptocurrency,  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan melakukan  penelitian  melalui  studi  kepustakaan  dalam  menjawab  rumusan  masalah  penulis dan  mendapatkan  hasil  bahwa,  dengan  menggunakan  cryptocurrency  menjadi  modus  baru dan  mempermudah  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  melakukan  kejahatan tersebut,  dengan  adanya  Cryptocurrency  yang  memberikan  kemudahan  seperti  tertutupnya identitas  pelaku,  tidak  ada  rekening  koran  serta  pihak  ketiga  sebagai  pengawas  maka memberikan dampak dalam mempermudah suatu tindak pidana pencucian uang dapat terjadi.

## ABSTRACT
In  the  era  of  digital  technology,  various  information,  communication  and  even  transaction activities  take  advantage  of  all  forms  of  existing  technological  developments,  one  of  the developments  in  digital  technology  that  is  currently  often  used  in  conducting  economic transactions both in the form of trade and investment is the emergence of crypto currencies or commonly  used  in  the  market.  call  it  Cryptocurrency.  With  the  development  of  digital technology, it has a positive impact on a country, various components of society participate to take part in utilizing the development of digital technology in conducting economic transactions, especially  investment  activities.  However,  the  existence  of  Cryptocurrencies  also  has  a negative  impact,  with  the  difficulty  of  openness  or  transparency  of  information  from cyprocurrencies,  making  it  easy  for  criminals  to  take  advantage  of  cryptocurrencies  as  a means of committing crimes, one of which is by using cryptocurrencies as a means of money laundering.  regulation  of  money  laundering  crimes  through  cryptocurrency  media,  This  study uses  a  normative  method  by  conducting  research  through  library  research  in  answering  the author's  problem  formulation  and  get  the  results  that,  using  cryptocurrency  becomes  a  new mode and makes it easier for perpetrators of money laundering crimes to commit these crimes, with  the  existence  of  Cryptocurrencies  that  provide  convenience  such  as  the  closure  of  my identity, no checking accounts and third parties As a supervisor, it has an impact in facilitating a money laundering crime to occur.

## KEYWORDS
Criminal, Money Laundering, Cryptocurrency
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tepatnya  dalam  Pasal  1  ayat  (3) menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum”.  Sebagai  Negara  hukum  (rechstaat) artinya seluruh sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum. Dengan kata lain seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun Negara harus berdasarkan hukum.
Salah  satu  tolak  ukur  suatu  negara  dikatakan  sebagai  negara  hukum  (Rule  Of  Law)  apabila superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan main (Fair Play). Menurut John Locke Negara hukum harusnya  dapat  menciptakan  keadaan  dimana  masyarakat  Negara  hukum  adalah  masyarakat  tersebut tidak lagi di perintah atau diatur oleh raja melainkan oleh hukum yang berlaku di Negara tersebut.
Di  era  teknologi  digital  berbagai  informasi,  komunikasi  bahkan  kegiatan  bertransaksi memanfaatkan  segala  bentuk  perkembangan  teknologi  yang  ada,  salah  satu  perkembangan  teknologi digital  yang  saat  ini  sering  digunakan  dalam  melakukan  transaksi  ekonomi  baik  itu  dalam  bentuk
perdagangan maupun investasi adalah dengan munculnya mata uang kripto yang memiliki banyak jenis salah  satu  jenis  mata  uang  kripto  yang  sering  untuk  digunakan  dalam  melakukan  investasi  adalah Bitcoin.
Dengan adanya perkembangan teknologi digital tersebut memberikan dampak positif bagi suatu negara,  berbagai  komponen  masyarakat  ikut  serta  untuk  mengambil  bagian  dalam  memanfaatkan perkembangan  teknologi  digital  dalam  melakukan  transaksi  ekonomi  khususnya  kegiatan  investasi. Selain  itu  sebagai  negara  berkembang  Indonesia  juga  seharusnya  perlu  untuk  mendukung perkembangan teknologi digital tersebut.
Namun,  selain  memberikan  dampak  positif,  perkembangan  teknologi  digital  juga  memberikan dampak  negatif,  salah  satu  dampak  negatif  yang  jelas  terlihat  dengan  adanya perkembangan  teknologi khususnya dalam aspek perkembangan teknologi digital yaitu munculnya mata uang kripto dalam hal ini Bitcoin  yang  sering  digunakan  untuk  melakukan  berbagai  jenis  transaksi  digital  dan  investasi  adalah dengan munculnya berbagai subjek hukum  baik itu perorangan maupun badan hukum seperti  korporasi, perusahaan  dan  berbagai  jenis  badan  hukum  lainnya  yang  menyediakan  fasilitas  dalam  melakukan investasi  bitcoin  secara  illegal  bahkan  terindikasi  melakukan  berbagai  jenis  kejahatan  dan  pelanggaran seperti penipuan, pencucian uang dan berbagai tindak pidana lainnya.
Selain  minimnya  edukasi  dan  informasi  mengenai  mata  uang  kripto  di  Indonesia,  kurangnya regulasi  yang  mengatur  mengenai  proses  transaksi  dan  investasi  bitcoin  di  Indonesia  mempermudah berbagai oknum dalam  melakukan berbagai tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang dan tindak pidana  lainnya.  Terkhusus  dalam  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang  Berdasarkan  data  dari  PPATK pada  tahun  2019  menyatakan  bahwa  sejauh  ini  telah  terdapat  404  perkara  Tindak  Pidana  Pencucian uang  yang  telah  diputus  oleh  pengadilan  hingga  juni  2019,  hukuman  maksimal  dalam  seluruh  putusan tersebut adalah pidana penjara seumur hidup serta denda maksimal sejumlah 32 Miliar.
Semula  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  dengan  metode  pengalihan  harta kekayaan  kepada  suatu  individu  atau  dengan  menggunakan  perusahaan  cangkang  untuk  menutupi kedok  atau  motif  dari  pelaku  sekarang  lebih  dipermudah  dengan  adanya  cryptocurrency  untuk  menjadi sarana dari pencucian uang di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif,  dimana  penulis  memanfaatkan  berbagai  bahan  atau  studi  kepustakaan  untuk  menjelaskan penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  terkait  kualifikasi  hukum  tindak  pidana  pencucian  uang  serta bagaimana cryptocurrency dapat menjadi faktor terjadinya peningkatan terhadap tindak pidana pencucian uang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam  suatu  Tindak  Pidana  Pencucian  uang  terdapat  kata  Tindak  Pidana,  Pengertian  tentang tindak  pidana  dalam  kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  “dikenal  dengan  istilah  strafbaarfeit dan  dalam  kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering  menggunakan  istilah  delik,  sedangkan  pembuat Undang-Undang  merumuskan  suatu  Undang  -  Undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau perbuatan pidana atau tindak pidana”
Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering” Money artinya uang dan  laundering  artinya  pencucian.Sehingga  secara  harfiah,  money  laundering  berarti  pencucian  uang atau  pemutihan  uang  hasil  kejahatan.  Secara  umum,  istilah  money  laundering  tidak  memiliki  defenisi yang  universal  karena  baik  negara –negara  maju  maupun  negara-negara  berkembang  masingmasing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.”
Persoalan  mengenai  tindak  pidana  pencucian  uang  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,  Undang-Undang  Tersebut  disahkan  sebagai  Undang-Undang  pada  tanggal  22  Oktober  2010. Dalam  pasal 3  tersebut  menjelaskan  tentang  perbuatan Tindak  Pidana  Pencucian  uang  bahwa  “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak- hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dipidana  karena  tindak pidana  Pencucian  Uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Dalam  suatu  tindak  pidana  Pencucian  uang  terdapat  pengaturan  hukum  tentang  tindak  pidana pencucuian uang yaitu sebagai berikut:

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Selain Menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang tersebut  juga  menjelaskan  mengenai  proses  atau  tahapan  atau  rangkaian  dari  suatu  tindak  pidana pencucian uang yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:
a. Placement
Placement merupakan tahap awal dari pencucian uang, Menurut Ivan “Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lainlain) kembali ke dalam system keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar  negeri.  Penempatan  dana  juga  dapat  dilakukan  dengan  perdagangan  efek  dengan  pola  yang dapat  menyembunyikan  asal  muasal  dari  uang  tersebut.  Penempatan  uang  tersebut  biasanya dilakukan  dengan  pemecahan  sejumlah  besar  uang  tunai  menjadi  jumlah  kecil  yang  tidak  mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan  untuk  membeli  sejumlah  instrument  keuangan  (cheques,  many  orders)  yang  akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain”
b. Layering
Tahap  Layering  Menurut  Arif  Amrullah  berarti “upaya  untuk  mentransfer  harta  kekayaan yang berasal  dari  tindak  pidana  (dirty  money)  yang  telah  berhasil  ditempatkan  pada  penyedia  jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan lain.  Transfer  harta  kekayaan  kejahatan  ini  dilakukan  berkli-kali,  melintasi  negara,  memanfaatkan semua  wahana  investasi.  Dengan  dilakukan  layering,  penegak  hukum  mengalami  kesulitan  untuk dapat  mengetahui  asal-usul  harta  kekayaan  tersebut  atau  mempersulit  pelacakan  (audit  trail).Pada tahap  ini  pelaku  pencucian  uang  bermaksud  memperpanjang  rangkaian  dan  memperumit  transaksi, sehingga asal- usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.”

## c. Integration
Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.
Berdasarkan  dari  proses  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  suatu  tindak  pidana pencucian uang terdapat beberapa unsur yang terdapat dalam Tindak Pidana pencucian uang yaitu:
1.  Pelaku  atau  seseorang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  Pencucian  uang  baik  itu perseorangan  ataupun  korporasi  yang  dijelaskan  dalam  pasal  1  angka  2  dan  3  Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2003.
2.  Transaksi  Keuangan  atau  alat  keuangan  yang  dapat  menyembunyikan  asal  usul  dari  harta  uang hasil tindak pidana menjadi seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah

## Analisis Cryptocurrency sebagai Media TPPU
Menurut  data  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Blockchain  Analysis  menyatakan  bahwa Tindakan pidana pencucian uang menggunakan kripto (cryptocurrency) mencapai US$ 8,6 miliar atau Rp 123 triliun tahun lalu. Aset digital ini diperoleh dari hasil meretas atau tindak pidana lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang yang mendapatkan kekayaannya dalam suatu tindak pidana entah itu tindak pidana penipuan, tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya melakukan proses pengalihan atau menyamarkan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah uang dari kekayaan pribadinya melalui Cryptocurrency sebagai media.
Dalam  Penggunaan  Cryptocurrency  sebagai media  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  jika  dikaitkan dengan  3  (tiga)  Tahapan  tindak  pidana  pencucian  uang  maka  dapat  dijelaskan  bentuk  tindak  pidana pencucian  uang  yang  dilakukan  melalui  Media  Cryptocurrency  terjadi  melalui  3  (tiga)  tahapan  yaitu sebagai berikut:

## a. Placement
Dalam Tahapan Tersebut pelaku tindak pidana pencucian uang menempatkan uang tunai atau uang hasil kejahatannya kedalam suatu bank atau platform cyrptocurrency.

## b. Layering
Pada  tahapan  ini  pelaku  menyamarkan  uang  tersebut  dengan  membeli  berbagai  jenis  mata  uang kripto  sebagai  bentuk  investasi  yang  dilakukan  dan  menyamarkan  asal  usul  dari  tindak  pidana pencucian uang atau asal uang yang akan di money laundering pada media cryptocurrency.

## c. Integration
Dimana uang yang asal usulnya telah tersamarkan kemudian di transfer atau dipindahkan ke rekening pribadi sehingga menjadi uang yang halal atau seakan-akan menjadi harta kekayaan asli milik pribadi pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.

## Tabel 1. Data Kasus TPPU dan dengan Cryptocurrency di Indonesia Tahun 2015 - 2022
No. Waktu Kejadian Pencucian Uang Jumlah Dana 1. 30  Mei  2018  pada  Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk Terdakwa Kasus tersebut yaitu Siti Nuraida Hasibuan dinyatakan bersalah atas pencucian uang yang dilakukan. Rp 5 Miliar 2. Juni Tahun 2022 Kasus Afiliator Binomo Indra Kenz yang melakukan pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana penipuannya melalui Cryptocurrency Korban sebanyak 144 Orang mengalami kerugian 83 Miliar 3. Juni Tahun 2022 Pelaku Penipuan Afliliator Donni Salmanan melakukan pencucian uang lewat Cryptocurrency Kerugian Korban 50 Miliar

## Sumber Kompas.Com
Dalam  berbagai  kasus  tersebut  dimana  dalam  kasus  indra  Kenz  dan  Donni  salmanan  yang melakukan  penipuan  dengan  modus  sebagai  afiliator  platform  Binnary  Option  dengan  iming-iming keuntungan yang dapat didapatkan oleh konsumen jika mengikuti kelas kursus trading dari mereka maka terdapat  sangat  banyak  sejumlah  korban  yang  mengalami  kerugian  akibat  kelas  kursus  dan  binomo tersebut  sehingga  kedua  afiliator  tersebut  mendapatkan  keuntungan.Keuntungan  dari  hasil  peniipuan yang dilakukan tersebut kemudian di masukkan kedalam mata uang kripto untuk menyamarkan asal usul dari uang yang di dapatkan oleh pelaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam  Penggunaan  Cryptocurrency  sebagai media  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  jika  dikaitkan dengan  3  (tiga)  Tahapan  tindak  pidana  pencucian  uang  maka  dapat  dijelaskan  bentuk  tindak  pidana pencucian  uang  yang  dilakukan  melalui  Media  Cryptocurrency  terjadi  melalui  3  (tiga)  tahapan  yaitu sebagai berikut:

## a. Placement
Dalam Tahapan Tersebut pelaku tindak pidana pencucian uang menempatkan uang tunai atau uang hasil kejahatannya kedalam suatu bank atau platform cyrptocurrency.

## b. Layering
Pada  tahapan  ini  pelaku  menyamarkan  uang  tersebut  dengan  membeli  berbagai  jenis  mata  uang kripto  sebagai  bentuk  investasi  yang  dilakukan  dan  menyamarkan  asal  usul  dari  tindak  pidana pencucian uang atau asal uang yang akan di money laundering pada media cryptocurrency.

## c. Integration
Dimana uang yang asal usulnya telah tersamarkan kemudian di transfer atau dipindahkan ke rekening pribadi sehingga menjadi uang yang halal atau seakan-akan menjadi harta kekayaan asli milik pribadi pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.
Dalam  berbagai  kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  mengapa  pelaku  banyak  menggunakan media  cryptocurrency  sebagai  media  atau  sarana  dalam  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana pencucian uang disebebkan dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut:
1)  Tidak adanya Pihak Ketiga atau perantara antara platform Cryptocurrency dengan pelaku
2)  Cryptocurrency tidak diawasi oleh Lembaga keuangan manapun
3)  Cryptocurrency  sangat  menjamin  rahasia  dan  identitas  dari  pengguna  sehingga  pelaku menggunakan cryptourrency sebagai wadah pencucian uang
4)  Cryptocurrency tidak mencatat data transaksi keuangan sehingga aman untuk digunakan sebagai wadah pencucian uang
5)  Cryptocurrency mudah digunakan dan di akses dimana saja

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hajjah. Hukum Pidana Ekonomi Modern. Bandung: Citra Aditya Bekti, 2001. Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Rajawali Persada, 1996. Krisnawati,  Deni  dkk.  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Khusus.  Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara,  Financial
Action Task Force on Money Laundering, Report on Money: Laundering Typologies 1999-2003, 3 Februari 2000.
Syahrani, Sutan Remi. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Grafiti, 2004.
Speker’s  Notes  International  Workshop  Indonesia  “Rancangan  Money  launderingLow”  Jakarta,  29-30 May 2000.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2003  Tentang  Tindak  Pidana  Money  Loundering.  Jakarta:  Eko  Jaya,
2003.
Garnasih,  Yati.  Anti  Pencucian  Uang  Sebagai  Strategi  Untuk  Membrantas  Kejahatan  Keuangan  (Profit Oriented Crimes). Semarang: PDHI Undip Press, 2006