## REFLEKSI AGENCY THEORY DALAM PERSPEKTIF BUDAYA

## Diana Isnaeni
Fakultas Ekonomi Universitas Pawyatan Daha, Kediri, Indonesia
email: 1 |dianaisnaeni09@gmail.com

## Abstrak
Agency  theory berasumsi  bahwa principal dan agent memiliki  tujuan  yang  berbeda, mementingkan  utilitas  mereka  dan  memiliki  preferensi  resiko  yang  berbeda.  Dalam  penelitian  ini, diasumsikan perbedaan budaya akan memberikan warna yang berbeda dalam agency theory . Budaya dapat  menyelaraskan  tujuan  antara principal dan agent ,  merubah  preferensi  resiko  mereka  dan mengurangi  tindakan  oportunis.  Hasil  dari  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  ketika  diaplikasikan dalam masyarakat yang memiliki sistem budaya berbeda, asumsi-asumsi dalam agency theory tersebut dapat  dimodifikasi  sehingga  dapat  merefleksikan  realitas  yang  sebenarnya.  Penelitian  lanjutan  perlu dilakukan untuk menguji secara empiris proposisi-proposisi yang diajukan dalam penelitian ini.
Kata kunci: agency theory ; budaya; perilaku.

## Abstract
Agency theory assumes that principals and agents have different goals, prioritize their utilities and have different risk preferences. In this paper, it is assumed that cultural differences will give a different color  in  agency  theory.  Culture  can  align  goals  between  principals  and  agents,  change  their  risk preferences  and  reduce  opportunistic  actions.  The  results  of  this  study  indicate  that  when  applied  in societies that have different cultural systems, the assumptions in agency theory can be modified so that they reflect the actual reality. Further research needs to be conducted to empirically test the propositions put forward in this research
Keywords: agency theory; culture; behavior

## 1.  Pendahuluan
Agency theory telah banyak  digunakan dalam penelitian akuntansi khususnya, dalam aspek keperilakuan dan pengendalian organisasi (lihat misalnya Eisenhart 1989, Kunz & Pfaff 2002, Wright, et, al 2001, Sams  2007). Agency theory dianggap dapat menjelaskan perilaku para  pelaku  bisnis  dan  memiliki  implikasi  dalam  praktek  organisasi  (Kunz  &  Pfaff,  2002). Namun  demikian  banyak  para  peneliti  yang  mengkritik  teori  ini.  Wright,  et,  al  (2001) berargumen  bahwa  teori agency mengeneralisasi  perilaku principal-agent ,  bahwa  bisa  jadi dalam situasi berbeda agent dan prinsipal akan menunjukkan perilaku yang berbeda. Johnson &  Droege  (2004)  menyatakan  bahwa agency  theory menganggap  kehidupan  sosial  hanya sebatas  kontrak  dan  mengabaikan  eksistensi  hubungan  sosial.    Kunz  &  Pfaff  (2002) menganggap agency  theory kurang  tepat  dalam  menggambarkan  perilaku  manusia  dan seharusnya perlu dimodifikasi.
Budaya merupakan konsep yang dianggap dapat mempengaruhi sistem hukum, sistem bisnia,  sistem  perilaku  (Deegan:  2004,  175).  Selama  beberapa tahun terakhir  budaya telah digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  dan  perbedaan-perbedaan  dalam  sistem  sosial termasuk  dalam  akuntansi  perilaku.  Violet  (1983)  dalam  Deegan  (2004,  175)  misalnya menyatakan  bahwa  akuntansi  merupakan  ‘aktivitas  sosial-tehnis’  yang  melibatkan  interaksi antara manusia dan sumber daya lain. Oleh karenanya akuntansi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh  budaya.  Gray  (1988)  menyatakan  bahwa  budaya  dapat  menjelaskan  dan memprediksi  perbedaan  dalam  sistem  akuntansi.  Sistem  nilai  yang  dimiliki  oleh  individu
tumbuh  dan  berkembang  dari  nilai-nilai  sosial  di  mana  individu  tersebut  berada.  Sehingga perbedaan budaya akan berimplikasi pada perbedaan sistem nilai dan perilaku yang dimiliki termasuk dalam akuntansi.
Agency theory berasumsi bahwa tujuan, preferensi resiko, self-interest berbeda antara prinsipal  dan  agen  (Eisenhardt,  1989).  Beberapa  bukti  empiris  penelitian  yang  mendukung asumsi  ini    dilakukan  pada  setting  budaya  barat  (Johnson  &  Droege,  2004).  Namun  ketika dilakukan  pada  budaya  timur  yang  sangat  berbeda  dari  budaya  barat  dimana  teori  agency muncul,  temuan  yang  dihasilkan  menunjukkan  perbedaan.  Asumsi-asumsi  agency  theory ketika  diaplikasikan  pada  setting  penelitian  budaya  timur  tidak  didukung  dan  bahkan menunjukkan hasil yang bertentangan (Filmer & Lindauer 2001).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  muncul  pertanyaan  apakah asumsi-asumsi dalam agency theory masih relevan dalam konteks budaya timur yang menurut Hofstede (1980, 1984) memiliki perbedaan yang signifikan dengan budaya barat?. Sementara pada penelitian-penelitian akuntansi, terutama dalam penelitian-penelitian yang meneliti aspek perilaku, agency theory telah menjadi grand theory yang banyak dijadikan dasar pengambilan keputusan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk    merefleksi  agency  theory  dalam perspektif  budaya  untuk  melihat  kesesuaian  asumsi agency  theory dalam  konteks  budaya yang berbeda. Perspektif budaya yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah empat dimensi budaya  yang  dikemukakan  oleh  Hofstede  (1980  dalam  Deegan,  2004,  177-178)  yaitu individualism  vs  collectivism,  Power  Distance,  Uncertainty  Avoidance,  Masculinity  vs Femininity.

## 2.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode literature  review .  Pembahasan  dalam  tulisan  ini dimulai dengan membahas literatur tentang agency theory. Bagian selanjutnya akan dibahas tentang  empat  dimensi  budaya  Hofstede  (1980)  kemudian  akan  dikembangkan  beberapa proposisi  yang  didasarkan  pada  asumsi agency  theory yaitu  adanya  perbedaan  tujuan  dan preferensi resiko antara agen dan prinsipal serta self- interest dikaitkan dengan empat dimensi budaya  Hofstede  (1980)  yaitu individualism  vs  collectivism,  Power  Distance,  Uncertainty Avoidance, Masculinity vs Femininity.

## 3.  Hasil dan Pembahasan Agency Theory
Agency    theory berkaitan  dengan  hubungan  kerja  sama  antara  agen  dan  prinsipal. Prinsipal    memberikan  kewenangan  kepada  agen  untuk  bertindak  atas  nama  prinsipal  dan kesejahteraan principal menjadi dasar  keputusan-keputusan yang diambil oleh agen ( Jensen & Meckling, 1976). Ada tiga perbedaan utama dalam hubungan antara prinsipal dan agen yaitu (Saam,  2007)  pertama,  asimetri  informasi.  Asimetri  informasi  muncul  karena  prinsipal  tidak dapat  memonitor  agen  secara  penuh  kalaupun  bisa  dibutuhkan  biaya  yang  sangat  besar. Informasi ini dibutuhkan prinsipal untuk menggaji agen. Prinsipal juga membutuhkan informasi agar  dapat  mempengaruhi  kinerja  agen.  Kesenjangan  informasi  inilah  yang  dalam  agency theory  disebut  sebagai  asimetri  informasi.  Kedua  adalah  preferensi  resiko  yang  berbeda. Prinsipal  dan  agen  memiliki  preferensi  resiko  yang  berbeda  dalam  skema  kompensasi. Perbedaan  preferensi  resiko  ini  akan  dibahas  lebih  lanjut  pada  bagian  selanjutnya.  Ketiga, konflik  tujuan.  Konflik  ini  muncul  karena  masing-masing  pihak  (prinsipal  dan  agen)  ingin memaksimalkan utilitasnya. Prinsipal ingin memaksimalkan returnnya sedangkan agen ingin mekmaksimalkan pendapatannya. Masalah konflik tujuan ini disebut masalah agensi.
Perhatian dari teori ini adalah bahwa kesejahteraan prinsipal tidak dapat dimaksimalkan karena  prinsipal  dan  agen  cenderung  memiliki  tujuan  yang  berbeda  serta  preferensi  resiko yang  berbeda  (Wright  et  al  2001).  Agen  diasumsikan  lalai  dalam  pekerjaannya  bila  ada kesempatan  (Johnson  &  Droege  2004).  Oleh  karena  itu  prinsipal  menjanjikan  kompensasi agar perilaku agen sesuai dengan tujuan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu cara untuk menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah dengan mendisain kontrak. Ada dua tipe kontrak yang bisa diaplikasikan yaitu kontrak berbasis perilaku dan kontrak berbasis hasil (Eisenhardt,  1989).  Kontrak  berbasis  perilaku  memberikan  kompensasi  kepada  agen
sementara    untuk  memastikan  agen  berperilaku  sesuai  keinginan  prinsipal  akan  dilakukan proses  monitor.  Secara  teoritis,  diasumsikan  jika  prinsipal  memberikan  kompensasi  yang sesuai, agen akan menunjukkan perilaku yang selaras dengan tujuan prinsipal.  Di lain pihak, kontrak  berbasis  hasil  (insentif)  akan  memberikan  kompensasi  pada  agen  sesuai  dengan efektivitas kontrak. Hasil dalam kontrak ini lebih penting dibanding perilaku. Oleh karena itu kontrak  berbasis  hasil  akan  memacu  agen  untuk  lebih  agresif  mencapai  targetan  yang ditetapkan  namun  bisa  jadi  perilaku  tersebut  akan  menyebabkan  moral  hazard  dan meningkatkan  biaya  operasional  (Johnson  &  Droege,  2004).  Agen    maupun  prinsipal diasumsikan berusaha maksimalkan  utilitasnya masing-masing, karena asumsinya agen tidak akan bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).
Prinsipal dan agen dalam agency theory diasumsikan memiliki preferensi terhadap resiko yang  berbeda.  Prinsipal  diasumsikan    netral  terhadap  resiko    karena principal dapat melakukan diversifikasi  kepemilikan saham mereka di banyak perusahaan. Sebaliknya, agen diasumsikan  menolak  risiko  karena  agen  berusaha  mengamankan  pekerjaan    dan pendapatannya  di  perusahaan  tempat  ia  bekerja.  Pada  intinya,  agen  diasumsikan  menolak risiko dalam pengambilan keputusan dalam upaya meminimalkan  resiko. Jadi, fokus dari teori keagenan  adalah  pada  kontrak  yang  meminimalkan  biaya  yang  terkait  dengan  hubungan keagenan.
Teori  agensi  dibangun  atas  dasar  sejumlah  asumsi  eksplisit  dan  kritis  tentang  perilaku agen  terutama  masalah  opportunism. Oportunism adalah  mencoba  mencapai  kepentingan pribadi dengan berbagai cara (Wright, et al 2001). Kontrak yang efisien dapat digunakan untuk menyelaraskan perilaku dan tindakan-tindakan agen. Sistem insentif dan sistem kompensasi juga dapat dirancang secara tepat untuk memastikan bahwa agen memikirkan  kepentingan principal.

## Dimensi Budaya
Agency theory berasumsi bahwa tujuan, preferensi resiko, self-interest berbeda antara prinsipal  dan  agen  (Eisenhardt,  1989).  Beberapa  bukti  empiris  penelitian  yang  mendukung asumsi  ini   dilakukan  pada  setting  budaya  barat tempat  dimana agency theory muncul  dan berkembang  (Johnson  &  Droege,  2004).  Namun  ketika  dilakukan  pada  budaya  timur  yang sangat berbeda dari budaya barat, temuan yang dihasilkan menunjukkan perbedaan (Filmer & Lindauer 2001). Dikaitkan dengan perbedaan budaya tersebut, akan dibahas kaitan budaya dalam konteks agency theory . Konsep budaya yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan ini adalah empat dimensi budaya yang dikemukakan oleh Hofstede (1980 sebagaimana telah disarikan dalam Deegan, 2004: 177-178).
Hofstede (1980, 1984)  melakukan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi struktur elemen budaya dan pengaruhnya terhadap perilaku dalam dunia kerja. Penelitian ini dilakukan pada  lebih  dari  50  negara  di  seluruh  dunia.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  ada  empat dimensi budaya yang dimiliki negara-negara tersebut. Empat dimensi budaya tersebut adalah individualism  vs  collectivism,  power  distance,  uncertainty  avoidance,  dan  masculanity  vs femininity. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara yang menjadi obyek penelitian  Hofstede  dapat  dikelompokkan  dalam  area  budaya  didasarkan  pada  skor  empat dimensi tersebut dengan menggunakan analisa cluster dan lokasi geografis serta historis. Ini menegaskan bahwa sistem nilai yang ada dalam suatu area budaya (negara) memiliki dampak pada  sistem  perilaku  individu  dan  organisasi  dalam  negara  tersebut.  Empat  dimensi  yang dikemukakan  oleh  Hofstede  (1984  dalam  Deegan:  2004,  177-178)  dapat  diringkas  sebagai berikut:

## Individualism vs Collectivism
Individualism mengacu pada kondisi masyarakat dimana individu diasumsikan mengurus keperluan  diri  dan  keluarga  mereka  saja.  Sebaliknya, Collectivism mengacu  pada  kondisi masyarakat dimana individu dapat meminta bantuan pada keluarga, klan atau kelompok lain dalam  masyarakat  untuk  keperluan  mereka.  Penekanan    utama  dalam  dimensi  budaya  ini
adalah tingkat interdependensi (ketergantungan) antar individu dalam masyarakat. Ini terkait dengan konsep diri masyarakat yaitu ‘saya’ atau ‘kita’.

## Large vs Small Power Distance
Power Distance adalah kondisi dimana masyarakat menerima adanya perbedaan dalam distribusi  kekuasaan  di  organisasi  atau  institusi.  Kondisi  ini  akan  mempengaruhi  perilaku masyarakat.  Masyarakat  yang  memiliki power  distance rendah  akan  menuntut  adanya distribusi  kekuasaan  yang  adil  dan  mempertanyakan  adanya  perbedaan  kekuasaan sedangkan masyarakat yang memiliki power distance tinggi akan cenderung menerima kondisi yang  ada,  tanpa  mempertanyakan  lebih  lanjut.  Penekanan  utama  pada  dimensi  budaya  ini adalah bagaimana masyarakat mengatasi perbedaan kekuasaan dalam masyarakat. Kondisi ini akan berimplikasi pada cara mereka membangun institusi dan organisasi.

## Strong vs Weak Uncertainty Avoidance
Uncertainty Avoidance merupakan tingkat ketidaknyamanan masyarakat karena adanya ketidakpastian ( uncertainty ) dan ambiguitas. Masyarakat yang memiliki uncertainty avoidance kuat akan membuat aturan perilaku yang ketat dan tidak toleran terhadap orang atau ide yang menyimpang dari tatanan masyarakat. Masyarakat yang memiliki uncertainty avoidance lemah cenderung  lebih  santai  dan  lebih  toleran  terhadap  orang  atau  ide  yang  menyimpang  dari tatanan masyarakat. Penekanan dimensi budaya ini adalah pada reaksi masyarakat terhadap ketidakpastian  di  masa  depan      apakah  membiarkan  begitu  saja  atau  mengendalikannya. Sebagaimana  dalam power  distance,  uncertainty  avoidance berpengaruh  pada  cara masyarakat membangun intitusi atau organisasi.

## Masculinity vs Femininity
Masculinity mengacu  pada  preferensi  masyarakat  terhadap    prestasi,  heroisme, ketegasan,  dan  kesuksesan  materi.  Sebaliknya, femininity mengacu  pada  preferensi masyarakat  terhadap  hubungan,  kelembutan,  kepedulian  pada  sesama  dan  kualitas  hidup. Penekanan  utama  dimensi  budaya  ini  pada  cara  masyarakat  mengalokasikan  peran  sosial mereka dikaitkan dengan jenis kelamin. Keempat dimensi budaya Hofstede di atas selanjutnya akan dikaitkan dengan konteks asumsi agency theory yaitu orientasi tujuan, preferensi resiko dan self interest untuk melihat apakah asumsi-asumsi ini masih relevan bila dikaitkan dengan budaya  timur  yang  menurut  Hofstede  (1980,1984)  sangat  berbeda  dengan  budaya  barat. Selanjutnya  akan  diajukan  beberapa  proposisi  yang  diharapkan  dapat  diuji  secara  empiris pada penelitian selanjutnya.

## Proposisi

## Individualism vs Collectivism
Penekanan  utama dalam dimensi budaya individualism vs collectivisme adalah tingkat interdependensi  (ketergantungan)  antar  individu  dalam  masyarakat  Dimensi  individualism- collectivisme  melibatkan  hubungan  antara  masyarakat  dan  organisasi  (Johnson  &  Droege, 2004).  Dalam  masyarakat  yang  kolektif,  baik  prinsipal  dan  agen  memiliki  kewajiban  moral untuk  meningkatkan  solidaritas  kelompok.  Organisasi  tidak  hanya  menawarkan  keamanan dalam  ekonomi  tapi juga memberikan  dukungan emosional.  Sebaliknya  dalam masyarakat yang individualis, agen secara emosional tidak terikat pada prinsipal. Pencapaian organisasi sangat  tergantung  pada  inisiatif  individu.  Organisasi  memiliki  kewajiban  moral  minimal terhadap agen demikian pula agen terhadap prinsipal (Johsaon & Droege, 2004). Berdasarkan penelitian Bond (2005) dalam Itim (2012) Individualitas di Indonesia (negara timur) bernilai 14, sedangkan  AS  negara  asal  Agency  theory  91.  Perbedaan  yang  sangat  mencolok  ini menunjukkan bahwa AS sangat individualis sehingga tidak heran banyak bukti empiris asumsi self-interest pada agency theory ditemukan di barat. Konsekuensinya, prediksi bahwa agen self-interest bisa jadi kurang tepat pada budaya yang kolektif. Collectivisme lebih  menekankan  pada  menyelaraskan  tujuan  arganisasi  dan  individu berdasarkan pada hubungan baik. Collectivisme lebih menekankan pada kebaikan organisasi dibandingkan  kebaikan  individu  (Johnson  &  Droege,  2004)  sehingga  agen  tidak  cenderung
melakukan moral  hazard demi  kepentingan  dirinya.  Dalam  budaya  yang  kolektif  nilai organisasi  dapat  dengan  mudah  diterapkan  karena  rasa  memiliki  terhadap  organisasi  yang memberikan keamanan dalam bidang ekonomi cukup besar. Oleh karena itu dalam budaya individualis ada kemungkinan terjadi konflik tujuan dan self-interest dalam organisasi namun dalam  budaya  yang  kolektif  potensi  konflik  tujuan  dapat  dikurangi  dengan  budaya  dan  nilai yang diinternalisasi dalam organisasi. Argumen ini mendasari diajukannya Proposisi 1 dan 2 yaitu:
Proposisi 1 Agen yang bekerja pada masyarakat yang memiliki budaya  kolektif cenderung memiliki keselarasan tujuan dengan organisasi dibanding agen yang bekerja pada masyarakat yang memiliki budaya individualis
Proposisi 2 Agen yang bekerja pada masyarakat yang memiliki budaya  kolektif cenderung kurang  self-interest  dibanding  agen  yang  bekerja  pada  masyarakat  yang  memiliki  budaya individualis

## Power Distance
Power distance mengacu pada bagaimana masyarakat menerima didtribusi kekuasaan yang tidak merata. Masyarakat yang memiliki power distance rendah akan menuntut adanya distribusi  kekuasaan  yang  adil  dan  mempertanyakan  adanya  perbedaan  kekuasaan sedangkan masyarakat yang memiliki power distance tinggi akan cenderung menerima kondisi yang ada, tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Berdasarkan penelitian Bond (2005) dalam Itim (2012) Power  distance di  Indonesia  (negara  timur)  bernilai  78,  sedangkan  di  AS  40.  Ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  (negara  timur)  memiliki power  distance yang  lebih  tinggi dibandingkan AS (negara barat). Hasil ini berarti agen di negara timur cenderung menerima adanya  perbedaan  kekuasaan  dan  bersedia  mengikuti  ketentuan  organisasi.  Sehingga seharusnya agen yang bekerja pada budaya yang memiliki power distance tinggi lebih mudah menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan organisasi.  Sebaliknya dalam masyarakat yang memiliki power distance rendah, agen cenderung menolak otoritas prinsipal. Power distance yang rendah ini konsisten dengan agency theory yang berasumsi adanya konflik tujuan (Davis, et al 1997). Namun dalam masyarakat yang memiliki power distance tinggi keadaannya bisa jadi tidak demikian. Oleh karena itu proposisi 3 adalah sebagai berikut:
Proposisi 3 Agen dan prinsipal yang berada dalam masyarakat yang memiliki power distance tinggi cenderung memiliki keselarasan tujuan dengan organisasi dibanding agen dan prinsipal yang berada pada masyarakat yang memiliki power distance rendah.

## Uncertainty Avoidance
Uncertainty Avoidance merupakan tingkat ketidaknyamanan masyarakat karena adanya ketidakpastian ( uncertainty ) dan ambiguitas. Masyarakat yang memiliki uncertainty avoidance kuat akan membuat aturan perilaku yang ketat dan tidak toleran terhadap orang atau ide yang menyimpang dari tatanan masyarakat. Masyarakat yang memiliki uncertainty avoidance lemah cenderung  lebih  santai  dan  lebih  toleran  terhadap  orang  atau  ide  yang  menyimpang  dari tatanan masyarakat.
Masyarakat yang memiliki tingkat uncertainty avoidance lemah lebih banyak ditemui di negara-negara  barat.  Mereka  yang  memiliki uncertainty  avoidance lemah  akan  berani mengambil resiko, memiliki sedikit aturan, menerima perbedaan pendapat, dan lebih toleran. Karena mereka merasa ketidakpastian bukan sesuatu yang mengancam, mereka juga  lebih santai  menghadapi  kondisi  ketidakpastian.  Sebaliknya,  masyarakat  yang  memiliki  tingkat uncertainty avoidance tinggi banyak ditemukan di negara-negara timur. Masyarakat ini kurang berani  mengambil  resiko,  punya  banyak  aturan,  menyukai  konsensus,  dan  kurang  toleran terhadap  perilaku  yang  menyimpang.  Pada  masyarakat  ini  ketidakpastian  menyebabkan stress dan kegalauan sehingga perilakunya lebih bisa diprediksi.
Hasil penelitian Bond (2005) seperti ditulis ulang oleh Itim (2012) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor uncertainty avoidance 48 tidak jauh berbeda dengan AS yang memiliki skor 46. Meski tidak jauh berbeda namun tingkat uncertainty avoidance di Indonesia sebagai representasi negara timur masih lebih tinggi dibanding AS. Ini berarti masyarakat Indonesia
masih  cenderung  menghindari  resiko  dalam  pekerjaannya  meskipun  bisa  jadi  tingkat penghindaran  resiko  ini  semakin  kecil.  Hasil  penelitian  ini  juga  mengindikasikan  bahwa masyarakat  yang  memiliki  tingkat uncertainty  avoidance tinggi  cenderung  tidak  menyukai perilaku yang disfungsional. Argumen ini mengarahkan pada proposisi 4 yaitu;
Proposisi  4 Agen  pada  masyarakat  yang  memiliki  tingkat uncertainty  avoidance  tinggi cenderung risk  averse dibanding  agen    pada  masyarakat  yang  memiliki  tingkat uncertainty avoidance rendah

## Masculinity vs Femininity
Masculinity yang biasanya dicontohkan pada masyarakat AS mengacu pada preferensi masyarakat  terhadap    prestasi,  heroisme,  ketegasan,  dan  kesuksesan  materi.  Budaya maskulin konsisten dengan asumsi agency theory bahwa ada perbedaan tujuan antara agen dan  prinsipal.  Para  agen  dalam  budaya  maskulin  lebih  dapat  menerima  resiko  yang  tingi dikaitkan  dengan  penghasilan  yang  besar  karena  mereka  cenderung  menginginkan kesuksesan  materi.  Sebaliknya, femininity mengacu  pada  preferensi  masyarakat  terhadap hubungan,  kelembutan,  kepedulian  pada  sesama  dan  kualitas  hidup.  Budaya  feminin  lebih menyukai pelayanan dan harmoni. Karena keinginannya untuk mencapai harmoni, agen pada budaya feminin memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan prinsipal. Oleh karena itu dalam budaya  feminim  perilaku  opurtunistik  cenderung  dapat  dikurangi.  Para  agen  dalam  budaya feminin juga lebih suka dinilai atas dasar kontrak berbasis perilaku karena orientasi mereka adalah memberi pelayanan.
Hasil penelitian Bond (2005) seperti ditulis ulang oleh Itim (2012) menunjukkan bahwa Indonesia  memiliki  skor  masculinity    46  sedangkan  AS  memiliki  skor  62.  Ini  menunjukkan masyarakat AS lebih maskulin dibanding masyarakat Indonesia sehingga wajar  bila asumsi agency theory adanya konflik tujuan dapat dibuktikan di AS. Namun di negara timur seperti Indonesia  yang  budayanya  lebih  feminim  asumsi  ini  belum  tentu  terbukti.  Oleh  karena  itu proposisi 5 dan 6 adalah sebagai berikut;
Proposisi  5 Agen  yang  berkerja  pada  masyarakat  dengan  budaya  feminim  cenderung memiliki keselarasan tujuan dengan prinsipal dan organisasi dibandingkan agen yang bekerja pada masyarakat dengan budaya maskulin
Proposisi 6 Agen yang bekerja pada masyarakat yang memiliki budaya  feminim cenderung kurang  self-interest  dibanding  agen  yang  bekerja  pada  masyarakat  yang  memiliki  budaya maskulin.

## 4.  Kesimpulan
Agency  theory telah  diaplikasikan  pada  banyak  penelitian  akuntansi,  perilaku  dan organisasi.  Asumsi-asumsi agency  theory telah  banyak  didukung  oleh  bukti-bukti  empiris namun mayoritas penelitian tersebut dilakukan di negara-negara barat tempat dimana agency theory muncul  dan  berkembang.  Penelitian-penelitian  di  negara-negara  timur  menunjukkan hasil  yang  tidak  konsisten  bahkan  bertentangan  dengan  asumsi-asumsi  tersebut.  Asumsi- asumsi Agency  Theory yaitu  adanya  konflik  tujuan,  perbedaan  preferensi  resiko dan    self- interest merupakan  karakteristik-karakteristik  budaya  barat.  Ketika  diaplikasikan  pada masyarakat yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda bisa jadi asumsi-asumsi ini tidak didukung.  Seharusnya  asumsi agency  theory disesuaikan  dengan  karakteristik  budaya dimana penelitian tersebut dilakukan.
Penelitian  ini  berusaha  memberikan  perspektif  berbeda  dalam  memandang  asumsi- asumsi dalam agency theory yaitu menggunakan empat dimensi budaya yang dikemukakan oleh  Hofstede  (1980)  yaitu individualism  vs  collectivism,  Power  Distance,  Uncertainty Avoidance, Masculinity vs Femininity . Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika diaplikasikan dalam masyarakat yang memiliki sistem budaya berbeda, asumsi-asumsi dalam agency  theory  tersebut  dapat  dimodifikasi  sehingga  dapat  merefleksikan  realitas  yang sebenarnya.  Penelitian  lanjutan  perlu  dilakukan  untuk  menguji  secara  empiris  proposisi- proposisi yang diajukan dalam tulisan ini.

## Daftar Pustaka
Davis, et, al.(1997). Toward a Stewardship theory of Management. Academy of Management Journal . Vol. 22: 40-47. Deegan, C. (2004). Financial Accounting Theory . McGraw Hill. Australia.
Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An assesment and review. Academy of Management Review . Vol. 14: 57-74.
Filmer, D & Lindauer, D.L.(2001). Does Indonesia have a ‘low pay’ civil Service ?. Bulletin of Indonesian Economic Studies . Vol 37. No. 2: 189-205.
Gray, S.J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. Abacus . Vol. 24: 1-15.
Itim Internasional. (2012). Indonesia. http://geert-hofstede.com/indonesia.html. Jensen, M.C & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics . Vol. 3: 305-360.
Johnson, N.B & Droege, S. (2004). Reflections on the Generalization of Agency Theory: Cross- cultural Considerations. Human Resources Management Review . Vol. 14:  325-335. Kunz, A.H & Pfaff, D. (2002). Agency theory, Performance Evaluation, and the hypothetical construct of intrinsic motivation. Accounting, Organizations and Society . Vol. 37: 275-295. Saam,  N.J.  (2007).  Assymmetry  in  information  versus  assymmetry  in  power:  implicit assumptions of agency  theory ?. The Journal of Socio-Economics . Vol. 36: 825-840. Wreight,  et,  al.  (2001).  A  reexamination  of  agency  theory  assumptions:  extensions  and extrapolations. Journal of Socio-Economics Vol 30: 413-429.