Abstrak—Desa Bener yang berada di Kabupaten Madiun masih belum  terdata  lengkap  jumlah  lahannya.  Sedangkan  secara kualitas,  diyakini  banyak  terjadi  perbaikan  dan  perluasan lahan  sawah  dan  bangunan  di  Desa  Bener [1] .  Peningkatan jumlah  lahan  yang  digunakan  dapat  berpengaruh  terhadap perolehan  PBB  yang  diterima.  Sehingga  dibutuhkan  daya tampung  dalam  menghimpun  basisdata  PBB  sistematis  agar dapat  digunakan  dalam  penyelenggaraan  komputerisasi  yang efektif. Penelitian ini dilakukan dalam rangka membuat suatu basisdata piutang PBB yang dibangun menggunakan teknologi PostgreSQL. Basisdata yang terbentuk kemudian dilakukan uji transaksi  dengan  query.  Untuk  memvalidasi  hasil  uji  tersebut dilakukan  perbandingan  dengan  menggunakan  perangkat lunak  pengolah  data  spasial.  Hasil  penelitian  ini  memperoleh kesimpulan  telah  berhasil  membuat  basisdata  pengelolaan piutang  PBB  yang  memuat  informasi  bahwa  terdapat  total tagihan  dari  690  bidang  dengan  status  tagihannya  belum membayar  sebesar  Rp29.044.951,00  dan  670  bidang  dengan status  tagihannya  sudah  membayar  sebesar  Rp30.117.166,00. Berdasarkan  status  kategori  piutang  PBB [2] ,  terdapat  status kategori  ‘subjek  pajak  tidak  jelas’  yang  terletak  pada  223 bidang;  status  kategori  ‘objek  dan  subjek  pajak  dengan keterangan  lainnya’  terdapat  pada  181  bidang  dengan  total tagihan  sebesar  Rp5.896.020,00;  status  kategori  ‘objek  dan subjek  pajak  jelas’  terdapat  pada  1236  bidang  dengan  total tagihan  sebesar  Rp55.755.961,00.  Basisdata  yang  tervalidasi dapat  dijadikan  pendukung  identifikasi  prioritas  penarikan PBB.

## Kata Kunci—Basis Data, Tagihan Piutang PBB, Query

## I. PENDAHULUAN
ABUPATEN Madiun merupakan salah satu kabupaten yang  ada  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Timur.  Kabupaten Madiun  merupakan  salah  satu  kota  di  Indonesia  yang memiliki  kepadatan  dengan  proporsi  673  penduduk  per hektar. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Madiun yang memiliki  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  adalah  Desa Bener, Kecamatan Saradan yakni sebesar 1.376 jiwa per km 2 .  [3].Kepadatan  penduduk  di  Desa  Bener,  Kecamatan Saradan  dapat  berpengaruh  secara  langsung  terhadap pertambahan jumlah pemukiman baru. Selain itu, Desa Bener juga  mengalami  peningkatan lahan  dengan fungsi persawahan, mengingat sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Lahan persawahan dan pemukiman baru di Desa Bener saat ini belum terdata secara lengkap  jumlah  lahannya.  Sedangkan  secara  kualitas, diyakini banyak terjadi perbaikan dan perluasan lahan sawah dan bangunan di Desa Bener [1]. Pertambahan jumlah lahan baik pemukiman maupun persawahan yang dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan meningkatnya
pengenaan  objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan  dan Pedesaan (PBB-P2).
Berdasarkan  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  bahwa Pajak  Bumi  dan  Bangunan  untuk  Perkotaan  dan  Pedesaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  masing-masing  sebagai perwujudan  desentralisasi.  Jumlah  PBB  yang  diterima merupakan bagian dari tulang punggung pembiayaan daerah.
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Madiun  telah bekerjasama  dengan  desa/kelurahan  untuk  besinergi  dalam hal  pemungutan  PBB  di  wilayah  masing-masing.  Seperti halnya  di  Desa  Bener,  Kantor  Desa  Bener  melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penarikan PBB masih secara manual.  Petugas  desa  masih  harus  mencocokkan  data  yang ada  di  Daftar  Himpunan  Ketetapan  Pajak  dan  Pembayaran (DHKP)  dengan  peta  bidang  tanah  analog  yang  berjumlah

## Pembuatan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus: Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun)
Savira Salsabila Firdaus, Yanto Budisusanto dan Ufiana Wahyu Deviantari Departemen Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : yanto_b@geodesy.its.ac.id
K Gambar 1. Lokasi Penelitian
Gambar 2. Diagram ER Desa - Dusun
sangat banyak. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang cukup  lama dan  tenaga  lebih  dalam  menyelesaikannya  atau dengan kata lain lebih tidak efisien. Sehingga penelitiian ini memiliki  tujuan  untuk  melakukan  penyusunan  basis  data terkait  informasi  PBB  di  Desa  Bener  guna  memberikan kemudahan  dalam  rangka  penarikan  PBB  dan  lebih meningkatkan efektivitas.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi  penelitian  berada  di  Desa  Bener,  Kecamatan Saradan,  Kabupaten  Madiun.  Desa  Bener  termasuk  dalam wilayah  geografis  Kabupaten  Madiun  yang  merupakan bagian  dari  wilayah  Madiun  Utara.  Secara  geografis  Desa Bener  terletak  pada  111°40’25”  BT  -  111°41’40”  BT  dan 7°30’40” LS - 7°31’52.5” LS dengan luas wilayah ± 231 Ha. Batas  wilayah  Desa  Bener,  Kecamatan  Saradan  adalah [3] dapat dilihat pada Gambar 1.
• Sebelah Utara  : Desa Duren
• Sebelah Timur   : Desa Sumbersari
• Sebelah Selatan   : Desa Sukorejo
• Sebelah Barat  : Desa Kedungmaron
Penelitian  ini  menggunakan  data  spasial  dan  data non-spasial. Data spasial yang digunakan berupa Peta Bidang Tanah  Digital  Desa  Bener  Tahun  2019  dari  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten  Madiun  dan  Peta Bidang  Tanah  Analog  Desa  Bener  Tahun  2019  dari Kantor Desa  Bener.  Sedangkan  untuk  data  non-spasial  berupa Salinan  buku  Daftar  Himpunan  Ketetapan  Pajak  dan Pembayaran (DHKP) Desa Bener Tahun 2019.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  perangkat lunak  pengolah  data  spasial  dan PostgreSQL melalui perancangan model basis data. Dalam penelitian ini dibuatlah 1  basis  data  dengan  nama  PBB  dan  terdiri  atas  6  entitas. Entitas  tersebut  diantaranya  adalah  desa,  dusun,  bidang, nama  kepemilikan,  pembayaran  dan  status  kategori  data. Perancangan  basis  data  dibuat  guna  mendapatkan  model basis data yang terstruktur dan saling terintegrasi satu sama lain.  Pada  perancangan  basis  data  dihasilkan  3  rancangan yaitu:

## A. Rancangan Model Konseptual Basis Data
Dalam model ini melakukan identifikasi objek-objek yang terlibat  beserta  atribut-atribut  dan  hubungan  antar  objek. Model  konseptual  pada  penelitian ini  ditunjukkan menggunakan diagram Entity Relatinship (ER).
1) Kerangka dan hubungan antara entitas Desa dengan Dusun.
Kerangka  tabel :  Desa  (ID desa,  Nama  desa), Dusun  (ID dusun,  Nama  dusun).  Setiap  desa  memiliki  beberapa  dusun
Gambar 7. Model Logikal Basis Data
Tabel 1. Rancangan Model Fisikal Table Name Data Type Constrint Key Desa id_desa Integer Not Null PK nama_desa Varchar (50) Null Dusun id_dusun Integer Not Null PK id_desa Integer Not Null FK nama_dusu nn Varchar (50) Null Bidang id_bidang Integer Not Null PK id_dusun Integer Not Null FK1 id_nama Integer Not Null FK2 NOP Varchar (25) Null luas_bidang Integer Null Pengunaan Varchar (50) Null Nama Kepemilika n id_kategori Integer Not Null FK id_nama Integer Not Null PK nama Varchar (100) Null lokasi_waji b_pajak Varchar (50) Null tahun_paja k Integer Null tagihan Integer Null Pembayara n id_nama Integer Not Null FK id_pembay aran Integer Not Null PK status_pem bayaran Varchar (50) Null Kategori Data id_kategori Integer Not Null PK status_kate goridata Varchar (100)
Null Gambar 3. Diagram ER Dusun – Bidang
Gambar 4. Diagram ER Bidang – Nama Kepemilikan
Gambar 5. Diagram ER Nama Kepemilikan – Pembayaran
Gambar 6. Diagram ER Nama Kepemilikan – Kategori Data
dan  setiap  dusun  hanya  berada  pada  satu  desa,  sehingga direpresentasikan  dengan  derajat  hubungan  1  :  n  (satu dibanding  banyak),  dengan  tingkat  partisipasi  total  pada kedua entitas dapat dilihat pada Gambar 2.
2) Kerangka dan hubungan antara entitas Dusun dengan Bidang.
Kerangka tabel : Bidang (ID bidang, NOP, Luas. Bidang, Penggunaan). Setiap setiap dusun memiliki beberapa bidang tanah  dan  bidang  tanah  hanya  berada  pada  satu  dusun, sehingga  direpresentasikan  dengan  derajat  hubungan  1  :  n (satu dibanding banyak), dengan tingkat partisipasi total pada kedua entitas, dapat dilihat pada Gambar 3.
3) Kerangka dan hubungan antara entitas Bidang dengan Nama Kepemilikan.
Kerangka tabel : Nama Kepemilikan (Nama, Alamat, Total pajak,  Tahun  Pajak,  Tagihan).  Setiap  bidang  tanah  hanya memiliki  satu  nama  kepemilikan  dan  setiap  nama  dapat dilihat pada Gambar 4.
4) Kerangka dan hubungan antara entitas Nama

## Kepemilikan dengan Pembayaran.
Kerangka  tabel  :  Pembayaran  (ID  pembayaran,  Status Pembayaran). Setiap nama kepemilikan hanya memiliki satu pembayaran,  sehingga  direpresentasikan  dengan  derajat hubungan  1  :  1  (satu  dibanding  satu),  dapat  dilihat  pada Gambar 5.
5) Kerangka dan hubungan antara entitas Nama Kepemilikan dengan Kategori data.
Kerangka  tabel  : Kategori  Data  (ID  kategori,  Status Kategori).  Setiap  nama  kepemilikan  hanya  memiliki  satu status  kategori  data,  sehingga  direpresentasikan  dengan derajat  hubungan  1  :  1  (satu  dibanding  satu)  dapat  dilihat pada Gambar 6.

## B. Rancangan Model Logikal Basis Data
Pada tahapan ini,dapat dilihat pada Gambar 7 jenis SMBD yang  dipilih  adalah  model  objek  relasional.  Kelas  beserta atribut – atribut yang telah ditentukan pada model konseptual kemudian  diwujudkan  ke  dalam  tabel  yang  saling berhubungan.  Selain  itu  juga  ditentukan  elemen  kunci  baik identitas utama (primary key) maupun identitas tamu (foreign key ) dari tiap-tiap tabel.
C. Rancangan Model Fisikal Basis Data
Perancangan  model  fisikal  dimaksudkan  untuk  membuat spesifikasi  struktur  penyimpanan  tabel.  Berikut  merupakan spesifikasi  struktur  dari  masing-masing  berkas  data  dengan Primary Key (PK) dari tiap tabel adalah id_desa untuk tabel desa,  id_dusun  untuk  tabel  dusun,  id_bidang  untuk  tabel bidang, id_nama untuk tabel nama kepemilikan, id_pembayaran  untuk  tabel  pembayaran,  id_status  untuk tabel status kategori data, dapat dilihat pada Tabel 1.
Setelah  model  rancangan  berhasil  dibuat  langkah selanjutnya  adalah  melakukan  implementasi  sistem  basis
Gambar 8. Hasil Pembuatan Tabel Entitas
Gambar 9. Hasil Penambahan Data pada Tabel Desa
Gambar 10. Hasil Penambahan Data pada Tabel
Gambar 11. Hasil Penambahan Data pada Tabel Bidang
Gambar 12. Hasil Penambahan Data pada Tabel Nama Kepemilikan
Gambar 13. Hasil Penambahan Data pada Tabel Pembayaran
data. Hasil perancangan model logikal dan fisikal kemudian diimplementasikan  ke  dalam  perangkat  lunak  SMBD  yang dipilih  ( PostgreSQL) .  Kemudian  melakukan  uji  transaksi basis  data  untuk  memvalidasi  data  dengan  perangkat  lunak SIG.

## III. PETUNJUK TAMBAHAN

## A. Implementasi Basis Data
Tahap pertama dalam melakukan implementasi basis data yaitu dengan membuat tabel untuk masing-masing entitas di perangkat  lunak  SMBD  dengan  menggunakan SQL atau alternatif  yang  lain  adalah  meng create tabel . Berikut merupakan hasil dari pembuatan tabel entitas tersebut, dapat dilihat  pada  Gambar  8.  Tabel  entitas  yang  berhasil  dibuat masih berupa tabel kosong tanpa data didalamnya. Sehingga perlu dilakukan proses penambahan data sesuai dengan data yang diperlukan dengan menggunakan SQL atau meng import data  dengan tools yang  sudah  ada  pada PostgreSQL ,  dapat dilihat pada Gambar 9 sampai Gambar 14.

## B. Uji Transaksi Basis Data
Uji  transaksi  basis  data  dilakukan  menggunakan PostgreSQL dan  perangkat  lunak  pengolah  data  spasial. Dalam  penelitian  ini  telah  melakukan  klasifikasi  kategori piutang  data  PBB  berdasarkan  pada  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Pajak  No.  12/PJ/2012  tentang  Pemeliharaan  Basis Data  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Dalam  Rangka Pemutakhiran  Data  Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan.  Dalam  Surat  Edaran Jenderal  Pajak  ini  terdapat  pembagian  jenis  kategori  data piutang. Tabel  2. Kategori  Data  Piutang  PBB.  Adapun macam-macam  pertanyaan  yang  bisa  digunakan  dalam
kegiatan pengelolaan  informasi data piutang PBB sekaligus menjadi  validasi  untuk  transaksi  basis  data  PBB  sebagai berikut:
1) Siapa pemilik bidang dengan NOP 35.19.080.011.006.0089.0 ?, Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah data spasial terlihat bahwa pemilik bidang dengan  NOP  35.19.080.011.006.0089.0  adalah  atas  nama Bapak Jakiman.
2) Apakah wajib pajak dengan NOP
35.19.080.011.006.0089.0 sudah membayar pajak ?.
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah  data  spasial  terlihat  bahwa  wajib  pajak dengan  NOP  35.19.080.011.006.0089.0  memiliki  status belum membayar tagihan pajaknya untuk tahun 2019, dapat dilihat pada Gamabr 17 dan 18.
3) Bagaimana status kategori piutang PBB milik Bapak Djaimun/Kades ?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah data spasial terlihat bahwa status kategori piutang PBB milik Bapak Djaimun tergolong pada kategori data  objek  dan  subjek  pajak  yang  jelas  dapat  dilihat  pada Gambar 19 dan 20.
4) Siapa batas utara dari sebidang tanah milik Budi Wasito?
Dari  hasil  validasi query menggunakan  perangkat  lunak pengolah  data  spasial  dengan selection  by  attribute terlihat bahwa  batas  utara  dari  sebidang  tanah  milik  Budi  Wasito adalah sebidang tanah milik Silah yang ditandai dengan tanda warna kuning., dapat dilihat pada Gambar 21.
Gambar 14. Hasil Penambahan Data pada Tabel Kategori
Tabel 2. Kategori Data Piutang PBB
Kode
Kategori Objek Pajak Keterangan
1 Objek  pajak  yang  telah  terdaftar  namun  secara  nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan. 2
Objek  pajak  yang  memiliki  dua  atau  lebih  NOP sehingga  SPPT  PBB-nya  diterbitkan  lebih  dart  satu kali  pada  tahun  pajak  yang  sama  (satu  objek  pajak memiliki NOP ganda).
3 Objek pajak yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA, dll.
4 Objek  pajak  yang  lokasi  dan  subjek  pajaknya  dapat teridentifikasi dengan jelas.
Gambar 15. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada
PostgreSQL
Gambar 16. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial
Gambar 17. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Gambar 18. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial
Gambar 19. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Gambar 20. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial
5) Bidang tanah dengan objek dan subjek jelas milik siapa sajakah yang memiliki tagihan sudah terbayar lebih dari Rp294.001,00?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah  data  spasial  terlihat  bahwa  terdapat  4 bidang  tanah  dengan  objek  dan  subjek  pajak  jelas  yang memiliki  tagihan  sudah  terbayar  lebih  dari  Rp294.001,00 yaitu milik tanah milik desa, Bk Bayan/Rasid, Sri Wulandari dan Bayan Sukidi, dapat dilihat pada Gambar 22 dan 23. 6) Berapa bidang tanah di Desa Bener yang memiliki tagihan lebih dari Rp12.500,00 namun kurang dari Rp13.000,00 dan memiliki status belum dibayar ?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah  data  spasial  terlihat  bahwa  terdapat  10 bidang tanah di Desa Bener yang memiliki  tagihan lebih dari Rp12.500,00 namun kurang dari Rp13.000,00 dan memiliki status belum dibayar dapat dilihat pada Gambar 24 dan 25. 7) Berapa jumlah bidang tanah dengan status objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya di Dsn. Setono yang memiliki tagihan sudah terbayar kurang dari Rp200.000,00 dengan luas bidang tanahnya lebih dari 100?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah data spasial terlihat bahwa terdapat bidang tanah  dengan  status  objek  dan  subjek  pajak  dengan keterangan  lainnya  di  Dsn.  Setono  yang  memiliki  tagihan sudah terbayar kurang dari Rp200.000,00 dengan luas bidang tanahnya lebih dari 100 adalah sebanyak 4 bidang tanah dapat dilihat pada Gambar 26 dan 27.
8) Berapa besar tagihan terkecil dan tagihan terbesar di Desa Bener ?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat  bahwa  tagihan  terkecil  sebesar  Rp12.500,00  dan
tagihan  terbesar  sebesar  Rp881.172,00  dapat  dilihat  pada Gambar 28.
9) Berapa jumlah total tagihan baik di dalam lokasi Desa Bener maupun di luar lokasi Desa Bener ?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat  bahwa  jumlah  total  tagihan  di  dalam  lokasi  Desa Bener  sebesar  Rp59.162.117,00;  untuk  total  tagihan  di  luar lokasi Desa Bener sebesar Rp2.435.072,00 dapat dilihat pada Gambar 29.
10) Berapakah total tagihan di Desa Bener yang belum membayar dan sudah membayar ?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat  bahwa  total  tagihan  dari  690  bidang  tanah  dengan status tagihannya belum membayar sebesar Rp29.044.951,00 dan  670  bidang  tanah  dengan  status  tagihannya  sudah membayar  sebesar  Rp30.117.166,00  dapat  dilihat  pada Gambar 30.
11) Berapa seluruh total tagihan berdasarkan status kategori data piutang PBB?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat  bahwa  status  kategori  ‘subjek  pajak  tidak  jelas’ terdapat pada 223 bidang tanah; status kategori ‘Objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya’ terdapat pada 181 bidang  tanah  dengan  total  tagihan  sebesar  Rp5.896.020,00; status kategori ‘Objek dan subjek pajak jelas’ terdapat pada 1236  bidang tanah dengan total tagihan sebesar Rp55.755.961,00 dapat dilihat pada Gambar 31.
12) Berapa seluruh total tagihan berdasarkan jenis penggunaan dari masing-masing bidang tanah ?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL terlihat  bahwa  terdapat  408  bidang  tanah  yang  digunakan sebagai pemukiman dengan total tagihan sebesar
Gambar 21. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial
Gambar 22. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada
PostgreSQL
Gambar 23. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial
Gambar 24. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Gambar 25. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial Gambar 26. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Gambar 27. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial
Gambar 28. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Rp9.273.136,00; 337 bidang tanah sebagai sawah non irigasi dengan  total  tagihan  sebesar  Rp22.633.111,00;  75  bidang tanah  sebagai  tegalan/ladang  dengan  total  tagihan  sebesar Rp2.329.758,00; 57 bidang untuk sawah irigasi dengan total tagihan  sebesar  Rp2.778.326,00;  1  bidang  sebagai  tanah kosong  dengan  total  tagihan  sebesar  Rp21.740,00  dapat dilihat pada Gambar 32.
13) Bidang tanah milik siapa sajakah yang dapat dijadikan sebagai prioritas penarikan PBB di Desa Bener (memiliki tagihan yang tergolong sedang dan tinggi dengan status belum melakukan pembayaran)?
Dari  hasil  validasi query menggunakan PostgreSQL dan software pengolah  data  spasial  terlihat  bahwa  terdapat  3 bidang  tanah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  prioritas penarikan  PBB  di  Desa  Bener  (memiliki  tagihan  yang tergolong sedang dan tinggi dengan status belum melakukan pembayaran)  yaitu  bidang  tanah  milik  Bapak  Djaimun  dan Ibu  Sri  Suyani  dengan  besar  tagihan  masing-masing Rp881.172,00;  Rp447.687,00  dan  Rp346.329,00  dapat dilihat pada Gambar 33 dan 34.

## IV. KESIMPULAN

## A. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dihasilkan suatu model basis data untuk menghimpun data piutang PBB di Desa Bener, Kecamatan Saradan. Dari penelitian ini dapat memperoleh informasi bahwa terdapat total tagihan dari 690 bidang  tanah  dengan  status  tagihannya  belum  membayar
yaitu sebesar Rp29.044.951,00 dan 670 bidang tanah dengan status tagihannya sudah membayar yaitu sebesar Rp30.117.166,00. Berdasarkan status kategori piutang PBB, terdapat  status  kategori  ‘subjek  pajak  tidak  jelas’  yang terletak  pada  223  bidang  tanah;  status  kategori  ‘objek  dan subjek pajak dengan keterangan lainnya’ terdapat pada 181 bidang  tanah  dengan  total  tagihan  sebesar  Rp5.896.020,00; status kategori  ‘objek  dan  subjek  pajak  jelas’  terdapat pada 1236  bidang tanah dengan total tagihan sebesar Rp55.755.961,00.

## B. Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  penelitian  selanjutnya adalah  menggunakan  data  PBB  dengan  tahun  pengenaan yang  lebih  bervariasi  guna  menghimpun  data  yang  lebih banyak  dan  agar  dapat  mengetahui perbedaan  jumlah pajak bagi  tiap  wajib  pajak  dari  tiap  tahunnya  serta  perlunya melakukan  pengecekan  berkala  di  lapangan  agar  dapat memberikan  klasifikasi  kategori  data  yang  sesuai  dengan keadaan terkini pada saat dilakukan penelitian.

## LAMPIRAN
Peta lokasi penelitian dengan judul Pembuatan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus: Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun) dapat dilihat pada Gambar 35.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  F.  Ma’aruf,  “Pemutakhiran  Data  Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-2),” 2015.
[2]  D.  Jenderal, Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor: SE-12/PJ/2012 - . Jakarta, 2012.
[3]  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Madiun,  “Kecamatan  Saradan  dalam Angka,”
Madiun,
2018.
Gambar 29. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Gambar 30. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Gambar 31. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Gambar 32. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada
PostgreSQL
Gambar 33. SQL yang digunakan dan Hasil Run Query Basis Data pada PostgreSQL
Gambar 34. Hasil dari Query Basis Data pada Software Pengolah Data Spasial
Gambar 35. Peta Lokasi Penelitian Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.