## Tinjaun Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime

## Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Budi Handoyo 1 , Husamuddin MZ 2 , Ida Rahmah 3 , Asy’ari 4 1,2,3,4 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia E-mail korespondens: budihandoyo@staindirundeng.ac.id

## Abstrak
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan cyber  crime merupakan  tantangan  yang  kompleks dalam  konteks  perkembangan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Studi  ini bertujuan  untuk  memberikan  tinjauan  yuridis  serta  menganalisis  implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime . Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan studi pustaka untuk mengumpulkan data tentang peraturan hukum yang  berkaitan  dengan  kejahatan cyber  crime serta  studi  implementasi  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kejahatan cyber  crime ,  termasuk tindak pidana yang kompleks, memunculkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang  penting  untuk  menangani  kejahatan  tersebut.  Penegakan  hukum cyber  crime juga memerlukan  kerjasama  erat  antara  pihak  kepolisian  dan  penyedia  layanan  internet  (ISP) serta kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu, dengan penguatan peraturan hukum  yang  relevan  dan  upaya  preventif  yang  efektif.  Implementasi  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  menjadi  landasan  yang  penting  dalam  membangun  kerangka  kerja untuk penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan cyber crime .
Kata kunci: Hukum, Kejahatan, Cyber crime, Undang-Undang

## Pendahuluan
Hukum dan perkembangan teknologi informasi merupakan dua hal yang tak terpisahkan.  Kemajuan  dalam  peradaban,  ilmu  pengetahuan,  dan  teknologi memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia (Hamdi et al., 2013). Begitu juga, hukum  perlu  bisa  mengikuti  perkembangan  zaman.  Kemunculan  dunia  digital adalah salah satu aspek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Indonesia  saat  ini  secara  aktif  terlibat  dalam  penggunaan  dan  pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan dengan tingginya adopsi internet (Rizki, 2022). Penggunaan  siber  ini  terutama  populer  dalam  gaya  hidup  dan  hiburan,  seperti mengakses  media  sosial,  mengunduh  musik,  menonton  film,  mencari  informasi tentang hobi atau hiburan, membaca cerita, serta mengakses berita olahraga. Selain itu, bermain game pada berbagai perangkat elektronik juga merupakan bagian dari pemanfaatan siber.
Pemanfaatan  siber  juga  melibatkan  penggunaan  sebagai  mesin  pencari, jejaring  sosial,  konektivitas  smartphone  dan  internet  mobile,  serta  mengikuti perkembangan industri komputasi awan sebagai media penyimpanan data (Aksenta et  al.,  2023).  Pertumbuhan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  cepat  telah mengubah cara masyarakat berperilaku secara global, serta menghasilkan perubahan sosial  yang  mencolok  dengan  kecepatan  yang  tinggi  (Saputra,  2016).  Meskipun pemanfaatan teknologi ini memiliki banyak manfaat positif, perlu diperhatikan juga dampak negatif yang mungkin timbul.
Penggunaan teknologi tanpa pengawasan yang memadai dapat dimanfaatkan untuk  kegiatan  merugikan  pihak  lain.  Munculnya  hukum  siber  atau  hukum telematika  mencerminkan  respons  terhadap  perkembangan  ini  (Sugeng,  2024). Hukum  siber  mencakup  semua  aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  sementara  hukum  telematika  muncul  dari perpaduan hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika.
Isu-isu  hukum  yang  kerap  timbul  terkait  dengan  pengiriman  informasi, komunikasi,  dan/atau  transaksi  elektronik.  Penggunaan  komputer  telah  menjadi umum  dalam  berbagai  aktivitas  manusia,  namun  perlu  diwaspadai  kemungkinan dampak  negatifnya  akibat  kelalaian,  ketidakmampuan,  atau  niat  jahat. Perkembangan  teknologi  informasi  memerlukan  penyesuaian  hukum  lebih  lanjut untuk memastikan penggunaan teknologi dalam batas hukum.
Munculnya  berbagai  tindak  pidana  baru,  termasuk Cyber  crime ,  merupakan tantangan  bagi  hukum  dalam  menghadapi  perubahan  sosial  (Efendi  &  Hadana, 2022).  Penggunaan  teknologi  sebagai  sarana  komunikasi  global  menawarkan peluang  positif  bagi  kemajuan  ilmu  pengetahuan,  namun  juga  menimbulkan tantangan  ketika  tidak  diimbangi  dengan  kemampuan  mengoperasikan  teknologi dan pengaturan hukum yang memadai.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  kepustakaan  dalam  tinjauan  yuridis  terhadap  penegakan hukum kejahatan cyber crime dengan studi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  melibatkan  analisis  literatur  dan  dokumen  yang  relevan  dengan  topik tersebut.  Pertama,  peneliti  akan  mengumpulkan  berbagai  sumber  referensi,  seperti buku, jurnal ilmiah, laporan riset, dan dokumen hukum terkait Undang-Undang ITE serta kasus-kasus cyber crime yang telah diputuskan oleh pengadilan.
Kedua,  peneliti  akan  melakukan  evaluasi  mendalam  terhadap  literatur  yang telah  dikumpulkan  untuk  memahami  konsep-konsep  hukum  yang  mendasari penegakan  hukum  terhadap  kejahatan cyber  crime .  Ini  meliputi  analisis  terhadap ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  serta interpretasi dan aplikasinya dalam kasus-kasus nyata.
Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  sintesis  dan  interpretasi  terhadap temuan-temuan  dari  literatur  yang  telah  dievaluasi.  Peneliti  akan  menyusun  dan
menganalisis  argumen-argumen  yang  disajikan  dalam  literatur  tersebut,  serta mencari pola atau tren dalam implementasi Undang-Undang ITE dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime .
Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ini,  diharapkan peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dalam  penegakan  hukum  terhadap kejahatan cyber crime , serta menyajikan pemikiran-pemikiran baru atau rekomendasi untuk  meningkatkan  penegakan  hukum  di  bidang  tersebut  berdasarkan  tinjauan yuridis yang komprehensif.

## Pembahasan/hasil
A. Tindak Pidana Elektronik ( Cyber crime )
Adami  Ghazawi  menjelaskan  bahwa  dalam  perundang-undangan  pidana Indonesia,  istilah  “tindak  pidana”  secara  umum  digunakan.  Moeljatno  juga menganggap  istilah  “tindak  pidana”  dapat  sinonim  dengan  “perbuatan  pidana” (Chazawi,  2002).  Menurut  Moeljatno,  tindak  pidana  adalah  suatu  tindakan  yang dilarang  oleh  hukum  dan  diancam  dengan  hukuman,  yang  melibatkan  larangan yang ditujukan kepada pelakunya, dan terdapat hubungan yang erat antara larangan tersebut dan ancaman hukuman (Moeljatno, 1983).
Asal-usul  istilah  “cyber”  dapat  ditelusuri  kembali  ke  “cybernetics”,  sebuah disiplin  yang  menggabungkan  robotika,  matematika,  teknik  listrik,  dan  psikologi, yang  dikembangkan  pada  tahun  1948  oleh  Nobert  Wiener  (Prabowo  et  al.,  2023). Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan multimedia, istilah  “cyber  crime”  mengacu  pada  kejahatan  yang  terjadi  di  ruang  maya  (cyber space).  Cyber  space  dianggap  sebagai  lingkungan  komunikasi  yang  berasal  dari komputer, yang kita kenal sebagai internet dalam kehidupan sehari-hari. (Habibi & Liviani, 2020).
Kemajuan  teknologi  komputer  dan  internet  membawa  manfaat  besar  dalam berbagai  sektor  kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  keperluan  rumah  tangga. Meskipun  membuka  cakrawala  baru  dalam  komunikasi  dan  pertukaran  informasi, kemajuan ini juga membawa konsekuensi negatif, di antaranya adalah peningkatan kejahatan cyber crime (Ma’nunah, 2018).
Internet,  yang  juga  dikenal  sebagai  cyber  space,  telah  mengubah  konsepsi tentang  batasan  jarak  dan  waktu  dalam  cara  kerjanya.  Namun,  kemudahan  yang ditawarkan  oleh  teknologi  informasi  ini  juga  memungkinkan  para  penjahat  untuk melakukan kejahatan dengan lebih mudah (Maskun, 2022). Cyber crime atau kejahatan komputer  menjadi  fenomena  yang  berkembang  dengan  adanya  teknologi  ini. Kejahatan cyber  crime merupakan  bentuk  kejahatan  yang  tidak  terbatas  oleh  batasan wilayah  atau  waktu.  Menurut  Abdul  Manan,  kejahatan  ini  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  komputer  atau  internet,  tanpa  harus  melakukan  penetrasi  terhadap
sistem (Manan, 2013).  Maskun  menjelaskan bahwa kejahatan cyber crime tidak hanya melibatkan  teknologi  komputer,  tetapi  juga  teknologi  telekomunikasi  dalam pelaksanaannya (Maskun, 2022).
Kejahatan cyber  crime dianggap  sebagai  kejahatan  luar  biasa  yang  serius  dan dapat  mengancam  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Dengan perkembangan  teknologi  informasi  yang  tanpa  batas,  kejahatan  ini  telah menimbulkan dampak buruk yang dapat merugikan individu, lembaga, dan negara lainnya. Diperlukan kerja sama internasional, baik dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik maupun perjanjian ekstradisi, untuk mengatasi masalah kejahatan cyber crime ini, sesuai dengan konvensi Palermo dan deklarasi ASEAN (Bahri, 2020).

## B. Bentuk  Kejahatan  yang  ditimbulkan  dari  Perkembangan  Informasi  dan Teknologi Elektronik
Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Informasi  Elektronik  dijelaskan  sebagai  data elektronik tunggal atau kelompok, yang mencakup namun tidak terbatas pada teks, suara,  gambar,  peta,  desain,  foto,  Electronic  Data  Interchange  (EDI),  surel  (email), telegram,  teks  telepon,  faksimili,  atau  format  sejenis  lainnya,  serta  karakter,  tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diproses agar dapat dipahami oleh individu yang memiliki kemampuan untuk memahaminya. Di sisi lain, Pasal 1 ayat  (3)  dari  undang-undang  yang  sama  menjelaskan  Teknologi  Informasi  sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
Manusia menggunakan media komputer dan internet sebagai alat atau sarana untuk  memanfaatkan  Informasi  Elektronik  dan  Teknologi  Informasi.  Menurut Maskun,  internet  adalah  suatu  jaringan  yang  menghubungkan  komputer-komputer satu  sama  lain  melalui  serangkaian  perangkat  atau  komputer  yang  dikenal  sebagai router,  yang  mengintegrasikan  berbagai  jaringan  menjadi  satu  entitas  besar.  Bagian- bagian  dari  internet  ini  dapat  mencakup  berbagai  jenis  jaringan  lokal  (LAN), komputer mini, mainframe, superkomputer, bahkan hanya sebuah komputer personal (PC).  Pada  masa  kini,  beragam  aplikasi  dapat  dijalankan  melalui  internet,  seperti Telnet  atau  Remote  Login,  FTP  (File  Transfer  Protocol),  email,  berita,  Gopher,  Wais, dan juga WWW (World Wide Web) (Maskun, 2022).
Walaupun  kemajuan  Teknologi  Informasi  dan  Elektronik  melalui  internet memberikan  dampak  yang  menguntungkan  bagi  kesejahteraan  manusia,  namun juga menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan dengan munculnya berbagai jenis  kejahatan  yang  memanfaatkan  teknologi  canggih  (Rivai  et  al.,  2022). Selanjutnya, kejahatan yang terkait dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan cara operasinya (Saragih & Azis, 2020).

## 1. Unauthorized Access to Computer System and Service
Kejahatan  yang  terjadi  melalui  penetrasi  atau  masuk  secara  tidak  sah  ke dalam  suatu  jaringan  komputer  tanpa  izin  atau  pengetahuan  dari  pemiliknya merupakan peristiwa yang umum terjadi. Umumnya dilakukan oleh pelaku yang dikenal sebagai hacker, yang melakukan tindakan tersebut dengan maksud untuk sabotase  atau  mencuri  informasi  penting  dan  rahasia.  Namun,  ada  juga  yang melakukannya  semata-mata  untuk  menguji  kemampuan  mereka  dalam menembus  sistem  yang  memiliki  tingkat  proteksi  tinggi.  Fenomena  semacam  ini semakin  sering  terjadi  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  Internet  dan intranet.
2. Illegal Contens
Kejahatan yang terlibat dalam menyebarkan informasi yang tidak benar, tidak etis, dan memiliki potensi untuk melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum,  merupakan  praktik  yang  umum  terjadi  di  dunia  maya.  Contoh  dari kejahatan  semacam  ini  termasuk  penyebaran  berita  palsu  atau  fitnah  yang bertujuan merusak reputasi atau harga diri seseorang, materi yang terkait dengan pornografi, atau pengungkapan informasi rahasia negara. Selain itu, kejahatan ini juga  mencakup  agitasi  dan  propaganda  yang  bertujuan  untuk  menggulingkan pemerintahan yang sah dan tindakan serupa.
3. Data Forgery
Manipulasi  data  pada  dokumen-dokumen  penting  yang  disimpan  secara digital  melalui  Internet  merupakan  tindakan  kriminal  yang  dikenal  sebagai Data Forgery .  Biasanya,  kejahatan  ini  terjadi  pada  dokumen-dokumen  e-commerce dengan  menciptakan  kesan  “kesalahan  pengetikan”  yang  pada  akhirnya menguntungkan  pelaku.  Hal  ini  karena  korban  mungkin  akan  diminta memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan.
4. Cyber Espionage
Cyber  Espionage  adalah  tindakan  kriminal  yang  memanfaatkan  Internet untuk  melakukan  kegiatan  mata-mata  terhadap  pihak  lain,  dengan  cara  meretas atau  memasuki  sistem  jaringan  komputer  target.  Kejahatan  ini  sering  kali ditujukan  kepada  pesaing  bisnis  yang  menyimpan  dokumen  atau  data  penting, seperti basis data, dalam sistem yang terhubung dalam jaringan komputer.
5. Cyber Sabotage and Extortion
Cyber  Sabotage  and  Extortion  merujuk  pada  tindakan  yang  melibatkan gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap data, program komputer, atau sistem  jaringan  komputer  yang  terhubung  dengan  Internet.  Biasanya,  kejahatan ini  dilakukan  dengan  menyisipkan  logic  bomb,  virus  komputer,  atau  program khusus  lainnya  untuk  menyebabkan  data,  program  komputer,  atau  sistem jaringan  komputer  menjadi  tidak  dapat  digunakan,  tidak  beroperasi  dengan benar, atau beroperasi sesuai keinginan pelaku.

## 6. Infringements of Privacy
Pelanggaran  Privasi  adalah  kejahatan  yang  sering  kali  bertujuan  untuk mendapatkan  informasi  pribadi  seseorang  yang  tersimpan  dalam  formulir  data pribadi yang diolah secara komputer. Jika informasi tersebut diketahui oleh pihak lain,  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  korban  baik  secara  materiil  maupun imateriil.  Contoh  informasi  tersebut  meliputi  nomor  kartu  kredit,  nomor  PIN ATM, kondisi cacat atau penyakit yang dirahasiakan, dan lain sebagainya.
Teguh  Sulistia,  mengemukakan  bentuk-bentuk  kejahatan cyber  crime ,  yang dikutip  dari Network  Computer  Information  Services (NCIS)  diantaranya  meliputi (Sulistia & Zurnetti , 2012):
1. Recreational Hackers,
Recreational  Hackers,  atau  sering  disebut  sebagai  hacker  rekreasi,  adalah mereka  yang  melakukan  kegiatan  iseng-iseng  di  internet,  khususnya  oleh pengguna yang masih pemula, dengan maksud untuk menguji kelemahan sistem keamanan  atau  data  dari  sebuah  perusahaan.  Meskipun  kegiatan  iseng-iseng  ini bertujuan  hanya  untuk  hiburan  semata,  namun  bisa  berdampak  pada  kejahatan cyber yang merugikan orang lain secara langsung atau tidak langsung.
2. Crackers atau Minded Hackers
Crackers atau Minded Hackers adalah mereka yang biasanya memiliki motivasi untuk  mendapatkan  keuntungan  finansial,  melakukan sabotase,  atau menghancurkan data dari pihak korban.
3. Political Hackers
Political  Hackers,  atau  biasa  disebut  sebagai  aktivis  atau hactivist politik, terlibat dalam kegiatan politis di mana mereka merusak ratusan situs web untuk memajukan  agenda  politik  tertentu.  Mereka  menggunakan  internet  sebagai  alat untuk menyebarkan pesan yang mencemarkan nama baik lawan politik mereka.
4. Denial of Service Attack
Serangan  Denial  of  Service  (DoS),  bertujuan  untuk  mengganggu  sistem dengan  menghalangi  akses  pengguna  internet  yang  sah.  Taktik  yang  digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan "data sampah" yang tidak  bermanfaat  bagi  pengguna  yang  dituju.  Dampaknya  adalah  pemilik  situs web mengalami kerugian, karena memulihkan dan mengendalikan kembali situs web tersebut memerlukan waktu dan upaya yang besar.
5. insiders (intertenal) Hackers
Insiders  (internal)  Hackers,  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh individu  yang  bekerja  di  dalam  perusahaan.  Biasanya,  hal  ini  dilakukan  oleh karyawan  yang  merasa  tidak  puas  atau  memiliki  konflik  dengan  pimpinan perusahaan,  yang  kemudian  merusak  data  atau  menghalangi  akses  data  dalam proses bisnis perusahaan.

## 6. Viruses
Virus  adalah  program  perangkat  lunak  berbahaya  yang  menyebar  dengan cara  menyematkan  dirinya  dalam  aplikasi  internet,  dan  dapat  menular  ketika diakses  oleh  pengguna.  Sebelum  ditemukannya  internet,  penyebaran  virus  oleh peretas  hanya  bisa  dilakukan  melalui  floppy  disk.  Namun,  dengan  kemajuan internet  saat  ini,  virus  dapat  disembunyikan  dalam  file  atau  diunduh  oleh pengguna, bahkan dapat menyebar melalui email.
7. Piracy
Pembajakan  perangkat  lunak  atau  software  komputer  merupakan  tren  yang sedang  terjadi  saat  ini,  karena  dianggap  lebih  mudah  dan  menguntungkan  bagi para  pembajak.  Produsen  perangkat  lunak  yang  membuat  produk  asli  seperti permainan, film, dan lagu dapat mengalami kerugian besar karena karya mereka dibajak melalui unduhan dari internet dan disalin dalam bentuk CD-ROM tanpa izin.
8. Cyber Porngraphy atau Paedophilia
Kejahatan dalam bentuk pornografi yang muncul akibat perkembangan dunia maya  memiliki  dampak  negatif  yang  serius,  karena  dapat  melanggar  nilai-nilai etika, moral, dan estetika. Dengan memanfaatkan pembukaan news group, ruang obrolan  (chat  rooms),  dan  WWW,  penyebaran  pornografi  dapat  membahayakan serta merusak moral, pikiran, dan kesehatan mental individu, terutama anak-anak di bawah umur.
9. Cyber Stalking
Ini adalah jenis pesan email yang tidak diinginkan oleh pengguna dan sering kali  masuk  ke  folder  sampah,  bahkan  terkadang  dengan  cara  yang  memaksa. Meskipun email sampah ini tidak diinginkan oleh pengguna dan sering kali berisi surat kaleng yang dikirim secara paksa dengan menggunakan detail pribadi dari korban, namun pesan-pesan spam ini sangat mengganggu dan membuang-buang waktu  pengguna  untuk  membersihkan  kotak  masuk  komputer  dari  pesan-pesan tidak diundang ini.
10. Hate Sites
Hate Sites, atau situs-situs kebencian, seringkali menjadi target dari serangan sensor  dan  menjadi  platform  untuk  menyampaikan  komentar-komentar  yang kasar dan vulgar. Situs-situs ini dikelola oleh kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan mereka untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disukai mereka. 11. Carding
Ini  adalah  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  kartu kredit ATM secara ilegal (Mardani, 2009).
Berdasarkan  jenis-jenis  kejahatan cyber  crime di  atas  dan  cara  operasinya. Hacking adalah induk dari bentuk kejahatan ini yang dapat menghasilkan berbagai bentuk  kejahatan  siber  lainnya.  Dalam  konteks  ini,  Maskun  menjelaskan  bahwa
Hacking,  yang  dilakukan  oleh  seorang  hacker,  adalah  suatu  keterampilan  dalam meretas  sistem  komputer  untuk  memahami  bagaimana  sistem  tersebut  bekerja. Hacking  dianggap  ilegal  karena  melibatkan  akses  dan  pembacaan  data  seseorang tanpa  izin  secara  diam-diam,  yang  sama  halnya  dengan  menyinggung  perasaan orang  atau  menipu,  karena  itu  para  hacker/phreaker  selalu  berusaha  untuk menyamarkan atau menyembunyikan identitas mereka (Maskun, 2013).
Kejahatan-kejahatan tersebut mewakili aspek negatif dari kemajuan teknologi informasi  yang  memanfaatkan  kecanggihan  internet  dan  dapat  merugikan kepentingan negara-negara berdaulat.

## C. Peranan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Cyber-Crime
Hukum  memiliki  tujuan  untuk  mengakomodasi  berbagai  aktivitas masyarakat yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Ali & Haryani, 2012). Menurut Sudarto, tujuan hukum secara umum adalah mencapai kesejahteraan masyarakat  baik  secara  materiil  maupun  spiritual,  sehingga  perbuatan  yang merugikan  masyarakat  tidak  diinginkan  (Sudarto,  2007).  Kejahatan cyber  crime termasuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual.
Para  pelaku  kejahatan  cyber  crime  seringkali  sulit  ditangkap  karena  batasan yurisdiksi  hukum  dan  pengadilan  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  kejahatan tersebut sering melibatkan pelaku dari negara-negara lain, namun memiliki dampak hukum  di  Indonesia.  Dalam  konteks  hukum  internasional,  ada  tiga  jenis  yurisdiksi yang penting: yurisdiksi untuk membuat undang-undang, menegakkan hukum, dan memberikan putusan (Maskun et al., 2020).
Beberapa  negara  di  Asia  sudah  lebih  maju  daripada  Indonesia  dalam membentuk  undang-undang  terkait  teknologi  informasi,  seperti  The  Computer Crime  Act  of  1997  (Malaysia),  The  Computer  Misuse  Act  of  1998  (Singapura),  dan The  Information  Technology  Act  of  1999  (India).  Negara-negara  tersebut  memiliki kebijakan  pidana  yang  jelas  dan  tegas  dalam  menangani  kejahatan cyber  crime sebagai bagian dari politik kriminal (Sulistia & Zurnetti, 2012).
Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan  bahwa  politik  kriminal  merupakan upaya untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi terkini, serta  kebijakan  negara  dalam  menetapkan  regulasi  yang  mencerminkan  nilai-nilai masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Di sisi lain, politik hukum pidana bertujuan  untuk  merancang  undang-undang  pidana  yang  sesuai  dengan  kondisi pada  masa  tertentu  dan  untuk  kepentingan  masa  depan  (Arief,  2011).  Petrus Reinhard  Golose  menyampaikan  bahwa  undang-undang  yang  diinginkan seharusnya  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  kemajuan  teknologi  dan  mampu mengantisipasi masalah yang timbul, termasuk dampak negatif dari
penyalahgunaan  Internet  yang  berpotensi  merugikan  korban  baik  secara  materiil maupun non-materiil (Maulana, 2023).
Peraturan  hukum  Indonesia  telah  mengatur  beberapa  ketentuan  tentang tindak  pidana  yang  terkait  dengan  kejahatan cyber  crime dalam  berbagai  pasal perundang-undangan yang terpisah (Ali & Haryani, 2014).
1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pada  dasarnya  belum sepenuhnya efektif dalam menangani pelaku kejahatan cyber crime , karena unsur- unsur  materiil  kejahatan  dunia  maya  belum  secara  menyeluruh  tercakup  dalam KUHP. Dalam konteks pembuktian, KUHP mengikuti asas legalitas, seperti yang dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP,  yang  menyatakan  bahwa  suatu perbuatan tidak dapat dianggap pidana jika tidak diatur dalam undang-undang. Hal  ini  berarti  bahwa  pelaku  kejahatan cyber  crime tidak  selalu  dapat  dihukum secara pidana. Namun, Pasal 10 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menegaskan  bahwa  pengadilan  tidak  boleh menolak  untuk  memeriksa  atau  mengadili  suatu  perkara  dengan  alasan ketidakjelasan  hukum,  melainkan  wajib  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan pengadilan.  Oleh  karena  itu,  tugas  hakim  adalah  untuk  berijtihad,  yaitu menemukan hukum yang relevan dalam menangani kasus tersebut.
Dalam  konteks  ini,  dunia  hukum  telah  mengadopsi  praktik  memperluas penafsiran  asas  dan  norma  hukum  ketika  menghadapi  kejahatan  yang  tidak berwujud,  seperti  kasus  pencurian  listrik  sebagai  contoh  kejahatan  benda. Kejahatan cyber  crime pada  dasarnya  dapat  dijerat  berdasarkan  KUHP  karena pada dasarnya kejahatan cyber crime sama dengan kejahatan dunia nyata. Penyidik dan  hakim  dalam  menangani  kasus-kasus  ini  sering  menggunakan  analogi  atau perumpamaan  terhadap  pasal-pasal  yang  ada  dalam  KUHP.  Biasanya,  beberapa pasal  dalam  KUHP  digunakan  secara  bersamaan  karena  melibatkan  beberapa tindakan, seperti yang dapat diterapkan dalam kasus cyber crime , antara lain:
1) Pasal 362 KUHP yang digunakan dalam kasus carding mengacu pada tindakan di mana pelaku mencuri nomor kartu kredit orang lain, meskipun tidak secara fisik,  hanya  dengan  mengambil  nomor  kartu  menggunakan  perangkat  lunak pembuat  kartu  (card  generator)  yang  tersedia  di  internet  untuk  melakukan transaksi  di  platform  e-commerce.  Setelah  transaksi  berhasil  dilakukan  dan barang  dikirim,  penjual  yang  hendak  menarik  uangnya  di  bank  menemui penolakan  karena  pemilik  kartu  sebenarnya  bukanlah  pelaku  transaksi tersebut.
2) Pasal  378  KUHP  bisa  dipakai  dalam  kasus  penipuan  di  mana  seseorang menawarkan  dan  menjual  produk  atau  barang  dengan  menempatkan  iklan  di salah  satu  situs  web,  menarik  minat  orang  untuk  membelinya,  dan  menerima pembayaran.  Namun,  pada  kenyataannya,  barang  yang  dijanjikan  tidak  ada.
Kebenaran ini terungkap setelah pembeli mengirimkan uang dan barang yang dipesan tidak pernah sampai, sehingga pembeli menjadi korban penipuan.
3) Pasal 311 KUHP bisa dijadikan dasar dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan penggunaan media Internet. Cara kerjanya adalah pelaku menyebar email  kepada  kontak  korban  dengan  cerita  palsu  atau  mengirimkan  email  ke daftar  email  tertentu  sehingga  banyak  orang  menjadi  tahu  tentang  cerita tersebut.
4) Pasal  303  KUHP  dapat  digunakan  untuk  menindak  perjudian  daring  yang dijalankan  melalui  internet  dengan  penyelenggara  yang  beroperasi  dari wilayah Indonesia.
5) Pasal  282  KUHP  dapat  digunakan  untuk  menangani  penyebaran  pornografi atau  situs  web  porno  yang  tersebar  luas  dan  mudah  diakses  melalui  internet. Meskipun kontennya berbahasa Indonesia,  menindak pelakunya  menjadi  sulit karena mereka mendaftarkan domain di luar negeri, di mana pornografi yang melibatkan orang dewasa bukanlah kegiatan yang melanggar hukum.
6) Kasus  penyebaran  foto  atau  film  pribadi  seseorang  yang  bersifat  vulgar  di internet bisa ditangani dengan Pasal 282 dan 311 KUHP.
7) Pasal  406  KUHP  bisa  digunakan  dalam  kasus  deface  atau  hacking  yang mengakibatkan  sistem  milik  orang  lain,  seperti  situs  web  atau  program, menjadi tidak berfungsi atau tidak dapat digunakan sebagaimana semestinya. Dengan  demikian,  Pasal-Pasal  dalam  KUHP  masih  dapat  digunakan  tanpa perlu  adanya  regulasi  baru  untuk  menangani  kejahatan  melalui  internet  ( cyber crime ),  sehingga  tidak  terjadi  kekosongan  hukum.  Dalam  hal  ini,  hakim seharusnya  menggunakan  interpretasi  yang  luas  dari  pasal-pasal  KUHP  yang relevan dengan kejahatan cyber crime tanpa menyebutkan secara spesifik. Mereka hanya  menerapkan  aturan  hukum  yang  ada  dengan  interpretasi  yang  sesuai. Selain  itu,  penting  bagi  hakim  untuk  memperhatikan  Pasal  5  angka  (1)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  tersebut menegaskan  bahwa  hakim  memiliki  kewajiban  untuk  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Aturan yang terdapat dalam KUHP tidak selalu mencukupi untuk menindak tindak pidana cyber crime karena unsur-unsur kejahatan di dunia maya seringkali tidak  terpenuhi  dalam  KUHP.  Dalam  proses  pembuktian,  KUHP  menganut prinsip  legalitas  yang  menegaskan  bahwa  tidak  ada  tindak  pidana  tanpa penegasan  undang-undang  sebelumnya.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  pelaku kejahatan  cyber  crime  mungkin  tidak  selalu  terkena  sanksi  pidana.  Namun, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman menegaskan  bahwa  pengadilan  memiliki  kewajiban  untuk  memeriksa  dan
mengadili  setiap  perkara  yang  diajukan,  meskipun  terdapat  argumen  bahwa hukumnya  tidak  jelas.  Oleh  karena  itu,  hakim  perlu  menggunakan  penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal KUHP yang terkait dengan kejahatan cyber crime tanpa harus menyebutkannya secara eksplisit.
Selain  itu,  beberapa  undang-undang  di  luar  KUHP  juga  mengatur  tentang kejahatan pembajakan komputer, penyalahgunaan komunikasi, dan perlindungan dokumen.  Namun,  regulasi  di  luar  KUHP  ini  belum  memberikan  jaminan kepastian hukum yang memadai dalam menangani tindak pidana cyber crime .
Fenomena  siber  telah  menjadi  semakin  kompleks  karena  tidak  lagi  terikat pada  batas-batas  negara  dan  dapat  diakses  dengan  mudah  dari  mana  saja. Kerugian dapat timbul baik bagi pelaku transaksi maupun pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi, seperti dalam kasus pencurian dana kartu kredit melalui pembelian online. Karena itu, penting untuk memperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat mengalami perkembangan yang optimal.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik dimaksudkan  untuk  memastikan  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak dan  kebebasan  individu,  serta  untuk  memastikan  keadilan  sesuai  dengan pertimbangan  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  masyarakat  yang demokratis.  Meskipun  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  merupakan langkah pertama dalam pengaturan teknologi informasi dan transaksi elektronik, implementasinya menghadapi beberapa hambatan.
Pertama, Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami pengujian materi di  Mahkamah  Konstitusi  yang  menghasilkan  beberapa  putusan  yang  mengubah interpretasi  hukum  terkait  dengan  kejahatan  siber.  Kedua,  pasal-pasal  mengenai penyidikan  kejahatan teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  menimbulkan tantangan  karena  pelaku  dapat  dengan  mudah  menghapus  bukti  kejahatan. Ketiga,  sifat  virtual  dari  ruang  siber  memungkinkan  konten  ilegal,  seperti pencemaran  nama  baik  atau  penyebaran  kebencian,  untuk  tersebar  dengan mudah.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  tindakan  untuk  mencegah  penyebaran konten  ilegal  dan  memberikan  wewenang  kepada  penyidik  untuk  meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik.
Undang-Undang  ITE  memberlakukan  yurisdiksi  yang  luas  untuk  tindakan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, mengingat teknologi informasi dapat digunakan lintas batas. Harapannya, undang-undang ini dapat memberikan efek  jera  bagi  para  pelaku  kejahatan  cyber  crime  dan  memiliki  ketentuan  yang lebih rinci mengenai berbagai jenis kejahatan siber.
Pasal 27
(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik.
(4)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal  28  UU  ITE  mengantur  tentang  perlindungan  konsumen  dan  aspek sara.
Pasal 28
( 1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal  29  dalam  Undang-Undang  ITE  mengatur  mengenai  hukum  terkait dengan  ancaman  yang  seringkali  dilontarkan  atau  ditujukan  kepada  individu yang menggunakan media informasi atau dokumen elektronik.

## Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

## Pasal 30
(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Pasal  31  dalam  Undang-Undang  ITE  menyiratkan  legitimasi  hukum  terkait dengan  tindakan  penyadapan,  terutama  mengingat  meningkatnya  kasus penyadapan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penegak  hukum,  seperti  Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dalam  upaya  memberantas  korupsi.  Untuk pemahaman lebih lanjut, rujuklah pada pasal tersebut.

## Pasal 31
(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan intersepsi  atas  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang tidak  bersifat  publik  dari,  ke,  dan  di  dalam  suatu  Komputer  dan/  atau  Sistem Elektronik  tertentu  milik  Orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan  apa pun  maupun  yang  menyebabkan  adanya  perubahan,  penghilangan,  dan/atau penghentian  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan, dan/atau  institusi  penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  undang- undang.
Pasal 32 dan 33 dalam Undang-Undang ITE mengatur perlindungan terhadap informasi atau dokumen elektronik, baik yang dimiliki oleh individu lain maupun oleh publik, yang bersifat rahasia (confidential). Seperti yang telah dijelaskan. Pasal 32
(1)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
(2)  Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara  apa pun  memindahkan  atau  mentransfer  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
(3)  Terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  mengakibatkan terbukanya  suatu  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  bersifat rahasia  menjadi  dapat  diakses  oleh  publik  dengan  keutuhan  data  yang  tidak sebagaimana mestinya.

## Pasal 33
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Pasal  34  hingga  Pasal  37  menyoroti  kategori  tindakan  yang  dilarang,  yang sejalan  dengan  prinsip  yang  terdapat  dalam  Pasal  27  hingga  Pasal  33.  Selain mengadopsi  pendekatan  punitif  dalam  kerangka  peraturan  hukum,  pendekatan budaya digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum  terhadap  kasus  cyber  crime  sebagai  isu  pidana.  Ini  dilakukan  dengan
menyebarkan  dan  mengajarkan  etika  penggunaan  komputer  yang  baik  melalui lembaga pendidikan. Pendekatan ini menjadi penting dalam mengembangkan kode etik  dan  perilaku  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  teknologi  internet  yang canggih  di  tengah  masyarakat  yang  beragam.  Pendekatan  nonpenal  diharapkan dapat  mengurangi  pelanggaran  hukum  yang  melibatkan  teknologi  sebagai  langkah pencegahan kejahatan. Upaya pencegahan dianggap lebih efektif daripada intervensi setelah terjadinya tindak kejahatan (Hatta et al., 2018).
Selain itu, kerja sama erat antara kepolisian dengan Internet Service Providers (ISP)  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  pencegahan  kejahatan cyber  crime secara prematif dan preventif. Meskipun tugas pokok ISP terkait dengan layanan internet, mereka memiliki catatan lengkap tentang aktivitas pengguna internet. Hal ini karena ISP  dapat  mengidentifikasi  pelaku  tindak  pidana cyber  crime melalui  log  file  yang mereka miliki, yang dapat digunakan sebagai bukti oleh penyidik kepolisian. Kerja sama  penuh  dari  ISP  akan  mempermudah  penyidikan  kejahatan cyber  crime yang sering terjadi di Indonesia.
Penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime membutuhkan keterampilan  teknis  di  bidang  teknologi  informasi,  bukan  hanya  senjata konvensional. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan aturan hukum yang jelas,  lembaga  yang  menjalankan  aturan  tersebut,  dan  kesadaran  hukum  dari masyarakat  (Efendi  &  Hendra,  2022).  Semua  ini  akan  menentukan  keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, baik saat ini maupun di masa depan (Nawawi et al., 2023).

## Kesimpulan
Dalam  kajian  ini,  telah  terungkap  bahwa  penegakan  hukum  terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  telah  memberikan  landasan  hukum  yang jelas,  implementasinya  seringkali  terkendala  oleh  kurangnya  pemahaman  dan keterampilan  teknis  di  kalangan  penegak  hukum.  Selain  itu,  perubahan  teknologi yang  cepat  juga  menuntut  adanya  adaptasi  dan  pembaruan  konstan  dalam pendekatan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  cyber.  Oleh  karena  itu,  perlu langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penegak hukum,  serta  kerjasama  lintas  sektoral  antara  pemerintah,  lembaga  swasta,  dan masyarakat sipil guna mengatasi tantangan ini secara efektif.
Di  samping  itu,  penting  untuk  diakui  bahwa  kejahatan cyber  crime tidak mengenal  batas-batas  geografis  dan  memerlukan  pendekatan  yang  lintas  negara. Oleh  karena  itu,  kerja  sama  internasional  dalam  pertukaran  informasi  dan pengembangan  strategi  bersama  juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting.  Dengan memperkuat  kerangka  kerja  kerja  sama  regional  dan  global  dalam  penegakan hukum cyber  crime ,  kita  dapat  meningkatkan  efektivitas  dalam  menanggulangi ancaman kejahatan cyber dan melindungi masyarakat serta infrastruktur digital dari
serangan  yang  merugikan.  Dalam  hal  ini,  upaya  diplomasi  hukum  menjadi  kunci dalam membangun kerjasama yang kokoh dan berkelanjutan di tingkat internasional untuk menangani tantangan kejahatan cyber secara holistik dan efisien.

## Daftar Pustaka
Aksenta,  A.,  Irmawati,  Ridwan,  A.,  Hayati,  N.,  Sepriano,  Herlinah,  Silalah,  A.  T., Pipin,  S.  J.,  Abdurrohim,  I.,  Boari,  Y.,  Mardiana,  S.,  Sutoyo,  Muh. N.,  Sumardi, Gani,  I.  P.,  &  Ginting,  T.  W.  (2023). Literasi  Digital:  Pengetahuan  &  Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Sociaty 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Ali,  A.,  &  Haryani,  W.  (2014). Sosiologi  Hukum:  Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan . Kencana.
Arief,  B.  N.  (2011). Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian  Perbandingan . Citra Aditya Bakti.
Bahri, I. S. (2020). Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana . Bahasa Rakyat.
Chazawi,  A.  (2002). Kejahatan  Terhadap  Keamanan  dan  Keselamatan  Negara .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Efendi,  S.,  &  Hadana,  E.  S.  (2022).  Criminal  Law  and  Social  Development  in  Aceh. PROCEEDINGS:  Dirundeng  International  Conference  on  Islamic  Studies ,  185–196. https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034
Efendi, S., & Hendra. (2022). STAIN TDM Students’ Legal Awareness Level of Aceh Jinayah  Qanun. PROCEEDINGS:  Dirundeng  International  Conference  on  Islamic Studies , 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347
Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. Al-Qanun:  Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 23 (2), 400–426. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426
Hamdi,  S.,  Suhaimi,  &  Mujibussalim.  (2013).  Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem Pembuktian Pidana. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (4), 25–31.
Hatta,  M.,  Rajamanickam,  R.,  Abdullah,  D.,  Hartono,  H.,  Bunga,  M.,  Adji,  H.  S., Amiruddin,  Djanggih,  H.,  Hipan,  N.,  Salle,  S.,  Salmawati,  S.,  Azis,  A.,  Wahab, M., Karinda, K., Saleh, A. A., Sudarsana, I. K., Purnomo, A., Anam, F., & Rianita, D.  (2018).  Efforts  to  Overcome  Cyber  Crime  Actions  in  Indonesia. Journal  of
Physics:  Conference  Series , 1114 ,  012081.  https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1114/1/012081
Manan, A. (2013). Aspek-Aspek Pengubah Hukum . Kencana.
Ma’nunah,  N.  S.  (2018).  Pencemaran  Nama  Baik  melalui  Media  Sosial  perspektif Hukum  Islam. Al-Jinayah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Islam , 3 (2),  403–425. https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425
Maskun. (2022). Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar . Prenada Media.
Maskun,  M.,  Achmad,  A.,  Naswar,  N.,  Assidiq,  H.,  Syafira,  A.,  Napang,  M.,  & Hendrapati,  M.  (2020).  Qualifying  Cyber  Crime  as  a  Crime  of  Aggression  in International  Law. Journal  of  East  Asia  and  International  Law , 13 (2),  397–418. https://doi.org/10.14330/jeail.2020.13.2.08
Maulana,  W.  (2023). Peranan  Kepolisian  Dalam  Kontra  Cyber  Terorism .  Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Moeljatno.  (1983). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum  Pidana . Bina Aksara.
Nawawi,  J.,  Darmawati,  D.,  Tajuddin,  M.  A.,  &  Nutakor,  B.  S.  M.  (2023).  The  Law Enforcement Related to Cyber Crime by Involving the Role of the Cyber Patrol Society  in  Achieving  Justice. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan , 11 (3),  437– 447. https://doi.org/10.29303/ius.v11i3.1289
Prabowo, I. A., Pomalingo, S., Istiono, W., Muhariya, A., Irmawati, Sugianto, C. A., Khairunnisa, Pratiwi, M., Ernawati, T., Setiadi, T., Permana, A. A., & Ekawati, N. (2023). Sistem Komputer dan Informasi . CV. Gita Lentera.
Rivai, V., Veithzal, A. P., & Fawzi, M. G. H. (2022). Islamic Transaction Law In Business . Bumi Aksara.
Rizki,  M.  (2022).  Perkembangan  Sistem  Pertahanan/Keamanan  Siber  Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 14 (1), 54–62. https://doi.org/10.32734/politeia.v14i1.6351
Saputra,  R.  W.  (2016).  A  survey  of  cyber  crime  in  Indonesia. 2016  International Conference on ICT For Smart Society (ICISS) , 1–5.
https://doi.org/10.1109/ICTSS.2016.7792846
Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan  Kriminal  di  Era  Globalisasi. Soumatera  Law  Review , 3 (2),  265–279. https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i2.4125
Sugeng. (2024). Hukum Telematika Indonesia: Edisi Revisi . Kencana.