## Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi
The Phenomenon of the Recruiting Asrtists As Legislative Candidates Examined from the Perspective of Axiology
Aseng Yulanda 1 , Azmi Fitrisia 2 , Ofianto 3
Universitas Negeri Padang asengyulanda@gmail.com 1 , azmifitrisia@fis.unp.ac.id 2 ofianto.anto@gmail.com 3 INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Diterima: 9 Juni 2023
Direvisi: 13 Juni 2023 Disetujui: 15 Juni 2023
Kata Kunci Partai Politik Artis, Demokrasi Aksiologi
Keywords Political Parties artists Democracy Axiology Analyzing  the  Phenomenon  of  the  Recruiting  Asrtists  As  Legislative Candidates Examined from the Perspective of Axiology, Politic Parties tend to  use  the  popularity  of  artists  in  general  election  being  one  of  the strategy  by  a  lot  of  politic  parties  in  Indonesia.  This  research  used  a qualitative approach using literature review. The results of the analysis in this  article  can  be  viewed  in  two  sides.  The  first  side,  the  thing  can  be understood, because the artists are popular in sociecty. In the other side, the phenomenon can be a risk for quality of the candidates, due to not all artists  have  have  great  capacity  and  competency  for  being  a  legislator. The phenomenon affects discussion in the public space and it implicates the society's sovereignty as the main sovereignty in the democratic state and the benefits that will be felt by the society of Indonesia. Therefore, researchers are interested in conducting research on this phenomenon.

## Abstrak
Menganalisis  Fenomena rekrutment Artis sebagai calon legislatif ditinjau dari  perspektif  Aksiologi,  kecendrungan  Partai  Politik  memanfaatan popularitas yang dimiliki oleh calon artis dalam pesta demokrasi menjadi salah  satu  satu  strategi  oleh  mayoritas  partai  politik  di  Indonesia.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode pengumpulan  data melalui  penelitian literatur  kepustakaan.  Hasil analisis dalam artikel ini adalah fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif dapat  dilihat  dari  dua  sisi.  Di  satu  sisi,  hal  ini  dapat  dianggap  positif, karena artis memiliki popularitas di masyarakat. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap kualitas calon legislatif yang diusung, karena tidak semua artis memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menjadi  seorang  legislator.  fenomena  tersebut  berdampak    terhadap diskusi  di  ruang  publik  serta  implikasinya  terhadap  kedaulatan  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  utama  dalam  Negara  demokrasi  dan kebermanfaatan yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu,  peneliti  menjadi  tertarik  melakukan  penelitian  tentang  fenomena tersebut.
Copyright (c) 2023 Aseng Yulanda, Azmi Fitrisia, Ofianto

## 1. Pendahuluan
Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1995 menjelaskan  bahwa  “Kedaulatan  ada
di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut Undang-Unda ng Dasar”,
Berdasarkan  pasal  tersebut,  jelas
bahwa  Indonesia  menganut  sistem demokrasi,  serta  untuk  menerapkan kedaulatan rakyat, Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum, atau yang lebih dikenal dengan pemilu  yang  dalam  penerapannya  di Indonesia  dilaksanakan  lima  tahun sekali  (UUD,  1945).  Demokrasi  yang dilaksanakan  di  Indonesia  pada  era reformasi  mengarah  pada  demokrasi partisipatif  atau  demokrasi  langsung, hal  itu  memberikan  kekuasaan  pada rakyat Indonesia menentukan pemimpin  atau  perwakilannya  sendiri, baik dalam pemilihan Presiden, kepala daerah,  serta  pemilihan  anggota legislatif.  Kondisi  tersebut  membuka persaingan secara terbuka antar partai politik  dan  politikus  di  Indonesia  agar mampu  merebut  hati  masyarakat sehingga dapat dipilih dalam Pemilihan Umum.
Joseph Schumpeter dalam (Abqa,  2020)  mengatakan  bahwa demokrasi  juga  dapat  didefinisikan dalam  dua  cara.  Pertama,  demokrasi adalah  kehendak  rakyat  karena demokrasi  adalah  pemerintahan  yang dilakukan  oleh  rakyat,  untuk  rakyat, dan  untuk  rakyat.  Kedua,  demokrasi adalah  kebaikan  bersama,  yang merupakan tujuan sistem pemerintahan demokratis, yang bertujuan  untuk  mencapai  kebaikan bersama  melalui  perjanjian  politik. Partai  politik  harus  ada  untuk mewujudkan demokrasi dan melakukan bargaining kebijakan dengan  negara  dan  mewakili  aspirasi politik  masyarakat  dengan  cara  yang paling  efektif.  Karena  partai  politik adalah  representasi  dan  penyalur aspirasi publik, fungsinya harus dijaga dengan baik (Mubarok, 2012)
Peran  Parpol  yang  begitu dibutuhkan  dalam  proses  demokrasi serta persaingan yang terjadi di setiap
Pemilu di Indonesia mendorong partai politik  melakukan  rekrutment  secara baik yang disesuiakan dengan strategi pemenangan masing-masing tentunya. Hasil dari rekrutmen partai politik akan melahirkan politikus yang akan berjuang  merebut  hati  masyarakat. Seiring  dengan  berjalannya  waktu kondisi  politikus  di  Indonesia  terus mengalami  perkembangan.  Ada  yang berasal dari proses kaderisasi langsung oleh partai, akademisi, bahkan kalangan  selebriti  demi  mendapat simpati  masyarakat  yang  memiliki kedaulatan  mutlak  dalam  menentukan pemimpin  di  negara  demokrasi.  Satu fenomena  menarik  yang  sering  terjadi dan  belakangan  ini  semakin  marak dilakukan  oleh  partai  politik  adalah rekrutmen  artis  yang  sudah  memiliki popularitas  menjadi  calon  legislatif. Mubarok  (2012)  menyatakan  Model rekrutmen artis sebagai calon legislatif untuk  mendulang  suara  pemilih  bagi organisasi partai politik setiap menjelang
Pemilu legislatif Di
Indonesia  merupakan model  baru  dan sudah menjadi trend.
Di  Indonesia  fenomena  artis yang  terjun  ke  dunia  politik  dan menjadi  calon  legislatif  telah  terjadi sejak  lama.  Beberapa  seniman  dan tokoh  agama  telah  terpilih  sebagai utusan  golongan  dalam  pemilu  sejak era  Orde  Baru.  Di  era  reformasi, semakin banyak seniman yang bergabung  dengan  politik.  Bahkan menjelang  Pemilu  2024  sekurangnya terdapat  76  artis  menjadi  bakal  calon legislatif  yang  berasal  dari  beberapa partai  politik.  Hal  tersebut  menjadi satu trend  yang  banyak  dilakukan oleh  partai  politik  di  Indonesia  dalam menarik perhatian masyarakat dengan memanfaatkan popularitas yang dimiliki  oleh  caleg  artis  tersebut. Melibatkan  Artis  dalam  pemilihan
legislatif  di  Indonesia  menjadi  strategi oleh  hampir  seluruh  partai  politik,  jika bicara  tentang  peluang  tentunya  para selebriti  memiliki  peluang  yang  cukup besar  untuk  terpilih  karena  selain sudah  dikenal  tentunya  juga  memiliki beberapa  penggemar  yang  bisa menjadi  basis  suara  yang  akan didapatkan. Konstitusi Indonesia menjamin  hak  dari  setiap  individu untuk  memilih  dan  dipilih,  sehingga tidak  ada  yang  salah  dari  keterlibatan para  artis  terjun  ke  dunia  politik  dari kacamata hukum.
Namun  sebenarnya  bagaimana kebermanfaatan  dari  keikutsertaan para  artis  ke  dunia  politik  bagi masyarakat  dan  bagaimana  pula  nilai yang  ditawarkan,  Jika  popularitas sudah  dimiliki,  apakah  kapasitas  para selebriti tersebut juga sudah memadai untuk menjadi perwakilan dari masyarakat  Indonesia  di  Senayan. Partai  politik  sebagai  bagian  dari  pilar demokrasi berperan dalam memberikan  pendidikan  politik,  serta melahirkan kader-kader yang berkualitas  dalam  menjalankan  tugas sebagai  perwakilan  rakyat.  Dua komponen proses pemilihan pemimpin adalah  rekrutmen  dan  kaderisasi. Menurut  Tead  dalam  (Harahap,  2017) Kaderisasi kepemimpinan lebih dikenal sebagai  proses  mengarahkan  orang- orang menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan  tanpa  perlu  melakukan paksaan. Ini karena proses mempersiapkan  seseorang  menjadi pengganti yang akan memikul tanggung jawab yang signifikan dalam lingkungan  organisasi.  Dalam  proses kaderisasi tersebut akan ditanam nilai- nilai  perjuangan  dari  organisasi  serta peningkatan  kemampuan  dari  calon pemimpin. Dalam hal kaderisasi partai politik,  tentunya  hal  itu  bertujuan untuk  melahirkan  pemimpin-pemimpin
masa  depan  Indonesia  yang  akan melanjutkan estapet kepemimpinan.
Idealnya  proses  rekrutment partai politik harusnya melalui tahapan kaderisasi  yang  baik  sehingga  mampu melahirkan  calon  pemimpin  masa depan  yang  efektif  dan  mampu menjawab permasalahan bangsa. Dapat  dipahami  bahwa  kebijakan rekrutment yang dilakukan oleh partai politik  memiliki  peran  yang  sangat krusial  dalam  perpolitikan  dan  akan berdampak dalam jalannya pemerintahan  di  Indonesia.  Namun proses  rekrutment  oleh  banyak  partai politik  di  Indonesia  akhir-akhir  ini seperti memanfaatkan popularitas dari para  artis  tersebut  untuk  mendapat simpati dari masyarakat dalam mendulang suara dalam pemilu seakan menggambarkan  wajah  demokrasi Indonesia sudah bergeser dari pertarungan  ide  dan  gagasan  menjadi pertarungan  popularitas.  Walaupun bisa  dipahami  bahwa  fenomena tersebu  terjadi  tidak  terlepas  dari sistem  demokrasi  Indonesia  yang menjamin  hak  warga  negara  untuk memilik dan dipilih dengan konsep one man  one  vote.  Hal  tersebut  menjadi pertanyaan  bagi  kita bersama,  Karena pada  akhirnya  kebermanfaatan  bagi masyarakat  harus  menjadi  prioritas. Siapapun  berhak  menjadi  kandidat, namun  keputusan  tetap  berada  di tangan  masyarakat  Indonesia  yang akan  menentukan  siapa  yang  layak menjadi  perwakilan  dan  diberikan otoritas untuk menentukan arah  masa depan bangsa Indonesia. Dalam artikel ini  akan  dibahas  tentang  fenomena rekrutment artis sebagai calon legislatif ditinjau dari perspektif aksiologi.
Terdapat  beberapa  penelitian yang telah dilakukan tentang fenomena  rekrutmen  artis,  salah  satu contohnya  adalah  penelitian  oleh
(Resty Nabilah, Izomiddin, 2022). yang berjudul  "Fenomena  Rekrutmen  Artis
Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai
Politik".
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa fenomena  rekrutmen  artis  sebagai anggota  legislatif  oleh  partai  politik terus  terjadi  dari  periode  ke  periode. Hal  tersebut  merupakan  salah  satu kegagalan  dalam  perekrutan  dari partai  politik.  Penulis  dalam  penelitian ini  menganggap  bahwa  popularitas dan ekonomi menjadi salah satu faktor partai  politik  merekrut  artis  tersebut padahal  belum  ada  skill,  kemampuan, pemahaman  dan  pendidikan  politik dari  artis  yang  di  usung  oleh  partai politik. Banyak kaderkader partai yang sudah  mengikuti  kaderisasi  politik  dan pendidikan politik sesuai dengan fungsi partai  politik  tetapi  partai  politik  lebih mendahulukan mencalonkan artis sebagai anggota legislatif.
Penelitian  lain  yang  relevan dilakukan oleh  Yesi Febriyanti (2022). berjudul  “Fenomena  Selebriti  Menjadi Politikus  Serta  Strategi  Komunikasi Selebriti dalam Berkampanye”. fenomena  selebriti  yang  menjadi politikus  memiliki  dampak  yang kompleks  pada  sistem  politik  dan masyarakat.  Di  satu  sisi,  kehadiran selebriti  dapat  membawa  perubahan positif  dalam  politik  dan  memberikan inspirasi  bagi  masyarakat.  Namun,  di sisi lain, kehadiran selebriti juga dapat memicu  persepsi  negatif  dan  kurang demokratis di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa  selebriti  yang  terjun  ke  dunia politik  memiliki  modal  politik  dan ekonomi  yang  cukup  serta  integritas dan kapabilitas dalam berpolitik. Selain itu,  perlu  juga  ada  upaya  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  memilih  calon politisi  berdasarkan  track  record  dan
kualitasnya,  bukan  hanya  berdasarkan popularitasnya.

## 2. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam
Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Denzin, N.  K.,  &  Lincoln  (2009)  bahwa penelitian  kualitatif  menilai  realitas yang  terjadi  secara  utuh  dan  sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan  fokus  pengamatan  agar dapat membangun keterkaitan dengan konteks yang lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas  yang  diteliti.  Penelitian  ini mengumpulkan data melalui penelitian literatur  kepustakaan  yang  relevan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku- buku.
Objek  penelitian  ini  adalah berita  dan  informasi  yang  menyajikan fenomena  rekrutmen  artis  sebagai calon  legislatif  yang  diakses  melalui media  digital  seperti  detik.com  dan kompas.id  yang  memuat  informasi tentang fenomena tersebut.
Selanjutnya  data  dan  informasi tersebut  dianalisis  melalui  kajian kepustakaan  yang  relevan.  Dalam proses pengumpulan data dan informasi untuk penelitian ini, digunakan  berbagai  sumber  seperti dokumen  tertulis  dan  dokumen elektronik  yang  relevan  dengan  topik yang sedang diteliti.
Untuk  mengumpulkan  data, dilakukan serangkaian kegiatan membaca dan mencatat yang mencakup  beberapa  langkah,  yaitu memulai dengan teliti membaca berita- berita  tentang  kasus  fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif dengan tujuan memperoleh pemahaman  menyeluruh  mengenai  isi konten  yang  disampaikan,  setelah  itu
Penulis  mengumpulkan  data  dan informasi  terkait  fenomena  rekrutmen artis  sebagai  calon  legislatif  dalam berita-berita terkait. Selanjutnya penulis menganalisis data dan informasi mengenai fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif ditinjau dari perspektif aksiologi  yang mengkaji tentang nilai-nilai.

## 3. Hasil Dan Pembahasan Terminologi Aksiologi
Aksiologi  merupakan  persoalan mengakar  dalam  pohon  filsafat,  yang berasal  dari  kata; axion  (nilai)  dan logos;  ilmu,  kajian  atau  pikiran.  Jadi aksiologi adalah ilmu untuk menentukan  nilai  mana  yang  memiliki manfaat, baik atau buruk, pantas atau tidak.  Sehingga  persoalan  aksiologi berusaha menjawab pertanyaan: mengapa?  ( why).  Melalui  kajian aksiologi, maka ada dua disiplin kajian yang  dilahirkan,  yakni:  (1)  estetika, dan (2) etika (Lukman Hakim, 2020).
Moh.  Wardi,  2013  dalam Armanto  et  al.,  (2021)    menjelaskan Aksiologi  bisa  disebut  sebagai  the theory of value atau teori nilai. Bagian dari  filsafat  yang  menaruh  perhatian tentang  baik  dan  buruk  ( good  and bad),  benar  dan  salah  (right  and wrong), serta tentang cara dan tujuan ( means  and  ends).  Aksiologi  secara istilah  adalah  merupakan  bidang  ilmu yang  berkaitan  dengan  teori  tentang nilai  atau  studi  segala  sesuatu  yang dapat  bernilai  atau  memberikan manfaat  (Armanto  et  al.,  2021). Secara sederhana, aksiologis keilmuan dapat  didefinisikan  sebagai  diskusi tentang  manfaat  ilmu  pengetahuan. Aksiologi  menyelidiki  bagaimana  ilmu digunakan.
Muara
aksiologis pengembangan  ilmu  adalah  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat,  yang
juga  merupakan  lokus  pengembangan ilmu itu sendiri.
Soejono  Soe  Margono  dalam Sulistyawati (2020) menjelaskan Aksiologi mencakup pemikiran tentang nilai,  seperti  moral,  pendidikan, agama,  dan  estetika,  yang  dapat menjawab pertanyaan tentang keberadaan  dan  pengetahuan.  Ini berkaitan  dengan  hubungan  antara teknik  procedural  dan  efektivitas metode ilmiah. Aksiologi adalah bidang pendidikan  yang  menyelidiki  dan mengintegrasikan  nilai-nilai  ini  ke dalam kehidupan manusia dan mempertahankannya dalam kepribadian manusia. Kesusilaan, sebagai  hakikat  yang  baik,  selalu menarik  perhatian  banyak  orang. Dianggap penting untuk lebih memahami orang lain. Jika dilihat dari perspektif kefilsafatan, aksiologi adalah bidang  penelitian  yang  menyelidiki dasar-dasar nilai. Selanjutnya Darwis & Tantu dalam Faizah (2020) menjelaskan  secara  umum  Aksiologi dapat  dikelompokkan  dalam  tiga bagian, yakni moral conduct (tindakan
(ekspresi keindahan yang menghasilkan  keindahan),  dan sosio- political  life  (memunculkan  filsafat kehidupan  sosial  politik).  Menilai tentang  ketelibatan  para  selebriti  ke dunia  politik  yang  akan  menajdi representasi  dari  masyarakat  tidak cukup dari aspek kemungkinan terpilih, namun juga bagaimana kebermanfaatan  dan  dampak  yang mampu  diberikan  kepada  masyarakat. Kesediaan  menjadi  calon  legislatif berarti  kesediaan  dalam  menyuarakan aspirasi  dan  membela  rakyat  sebagai yang diwakili.

## Proses Kaderisasi Partai Politik
Miriam Budiardjo dalam Mubarok    (2012)  menjelaskan  Secara
umum,  partai  politik  adalah  kelompok orang yang terorganisir dengan prinsip dan  orientasi  yang  sama.  Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh  kekuasaan  politik  dan merebut  kedudukan  politik,  biasanya dengan  cara  konstitusionil  untuk melaksanakan pendapat mereka. Selain itu Suprihatini dalam Tompodung,  Monalisa  C.  Tumanduk (2022) mengatakan Partai politik tidak terpengaruh  oleh  fungsi  yang  harus dilakukannya.  Secara  umum,  tugas partai politik adalah untuk berkomunikasi  dan  sosialisasi  politik,
merekrut orang, mengendalikan konflik, terlibat dalam politik, mengungkapkan  dan  mengumpulkan kepentingan, dan membuat kebijakan. Undang-undang  nomor  2  tahun  2008 tentang  partai  politik  di  Indonesia mengatur  partai  politik  (Indonesia, n.d.).
Partai  Politik  merupakan  salah satu  pilar  utama  demokrasi  di Indonesia.  Demokrasi  tanpa  Partai Politik adalah kekuasaan tanpa legitimasi,  yang  dapat  dipahami. Karena pentingnya peranan dari Partai Politik,  seharusnya  mereka  mampu menjaga  demokrasi  yang  sehat  dan efektif dengan menciptakan lingkungan  yang  sehat  dan  efektif yang memungkinkan pendidikan politik,  kontrol  sosial,  dan  rekrutmen pemimpin  dan  pengkaderan  yang efektif.
Tahapan rekrutmen politik akan berlanjut pada proses kaderisasi partai politik.  Fattah  dalam  Harahap  (2017) menjelaskan  "Kaderisasi"  berasal  dari kata  "kader",  yang  awalnya  berasal dari  istilah  militer  atau  "perjuangan", dan "carde" berasal dari kata  "carde", yang berarti pembinaan terus menerus untuk  pasukan  inti  yang  mungkin diperlukan.  Dengan  kata  lain,  kader
didefinisikan  sebagai  individu  yang diharapkan  memiliki  kapasitas  untuk memainkan  peran  penting  dalam sebuah  organisasi.  Pada  prakteknya roses  mencetak  seorang  pemimpin terdiri dari dua bagian: rekrutmen dan kaderisasi.  Kaderisasi  adalah  proses mempersiapkan  seseorang  menjadi pemimpin  pengganti  yang  akan memegang  tanggung  jawab  yang signifikan dalam lingkungan organisasi. Oleh  karena  itu,  proses  kaderisasi kepemimpinan  lebih  mengacu  pada proses  menggerakkan  sekumpulan orang menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa membuat janji.
Kaderisasi  partai  politik  sangat berpengaruh dalam negara demokrasi, kaderisasi  yang  baik  akan  melahirkan calon  pemimpin  yang  berkualitas  dan akan  memberikan  kebermanfaatan kepada  rakyat  yang  memegang otoritas tertinggi dalam negara demokrasi,  namun  proses  kaderisasi yang  buruk  dan  terkesan  ugal-ugalan tentunya  akan  memberikan  dampak yang  tidak  baik  bagi  masyarakat. Tahap rekrutmen partai politik menjadi pokok  utama  dalam  jalannya  proses kaderisasi dalam tubuh partai politik di Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan  betapa  peranan  partai politik  sangat  penting  sebagai  sarana mencetak  calon  pemimpin  bangsa yang  nantinya  akan  dipilih  oleh masyarakat.  Setiap  partai  politik memiliki proses pengkaderannya masing-masing, dalam tahapan pengkaderan inilah ideologi partai dan startegi perjuangan ditanamkan kepada setiap kader.
Dewasa  ini,  tidak  sedikit  kader yang  dilahirkan  dari  proses  rekrutmen dan  pengkaderan  yang  baik  mampu membantu  mejaga  eksistensi  partai politik  dan  dicintai  oleh  rakyat Indonesia.  Diskusi  di  ruang  publik
cukup  banyak  memperlihatkan  kader- kader  tersebut  mampu  berdapat  pada tataran  ide  dan  gagasan.  Bersamaan dengan kemajuan teknologi, kehadiran para  kader  partai  politik  tersebut  bisa ditemukan  di  banyak platform  digital, seperti televisi, podcast, dan sebagainya.  Proses  diskusi  tersebut dapat menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia
untuk memahami  kondisi  perpolitikan  dan pemerintahan  terkini.  Beberapa  kader tersebut  lahir  dari  aktivis,  akademisi, pengusaha,  purnawirawan  TNI,  dan lainnya. Namun, jika ditinjau lebih jauh yang  mengisi  diskusi  di  ruang  publik tersebut orangnya itu-itu saja.
Memasuki  tahapan  pemilihan umum  yang  akan  dilaksanakan  di indonesia  secara  serentak  pada  tahun 2024, penulis menilai proses pengkaderan  partai  politik  tidak berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Kecendrungan partai politik  merekrut  figur  yang  sudah populer  untuk  dicalonkan  sebagai anggota  legislatif  menjadi  sebuah fenomena  yang  berlanjut  dari  pemilu ke  pemilu  di  Indonesia.  Hal  tersebut menjadi  langkah  yang  diambil  oleh banyak  partai  politik  saat  ini.  Tidak heran  mengapa  saat  ini  partai-partai politik  di  Indonesia  bersaing  merekrut figur-figur  populis,  hal  itu  disebabkan oleh  persaingan  antar  partai  politik secara  terbuka  untuk  memenuhi ambang  batas  parlemen,  oleh  karena itu  langkah  instan  banyak  dilakukan. Proses  pengkaderan  yang  diharapkan melahirkan  politikus  handal  yang  bisa memperjuangkan  aspirasi  masyarakat dan mampu mempertontonkan
pertarungan ide dan gagasan di ruang publik tidak lagi menunjukkan marwahnya  sebagai  sebuah  tahap melahirkan pemimpin yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

## Fenomena Artis menjadi politikus
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI),  "politikus"  adalah kata  yang  berarti  "po.li.ti.kus  [n]  (1) ahli politik; ahli kenegaraan; (2) orang yang  terlibat  dalam  politik;  atau "politikus"  adalah  seseorang  yang terlibat  dalam  politik.  Di  berbagai negara,  para  politikus  bertanggung jawab atas bagian eksekutif pemerintah,  kantor  presiden,  dan legislatif,  serta  pemerintah  regional dan lokal. Presiden, Anggota legislatif, Gubernur, Menteri, Bupati dan Walikota  adalah  beberapa  jabatan yang biasa dipegang oleh politikus.
Kehadiran artis dalam perpolitikan  menjadi  alternatif  bagi masyarakat.  Meskipun,  dinilai  masih sekadar
performatif alias mengedepankan penampilan dan popularitas.  Hampir  seluruh  partai politik  di  Indonesia  memiliki  calon legislatif dari kalangan artis. Demokrasi yang menyediakan persaingan  secara  terbuka  kepada partai  politik  untuk  mendapatkan dukungan  dari  masyarakat  menjadi salah  satu  faktor  banyaknya  partai politik  menyediakan  ruang  bagi  para selebriti  di  Indonesia  untuk  terjun  ke politik,  beberapa  melalui  proses pengkaderan,  namun  juga  terdapat yang  dicalonkan  tidak  dengan  proses pengkaderan  seperti  politikus  lainnya. Secara  substansial,  tidak  banyak  artis yang  memiliki  gagasan  politik  yang jelas dan dapat diandalkan. Akibatnya, pemahaman  kita  tentang  politik kontemplatif  dari  para  pelakunya semakin terbatas.
Sebagai negara demokrasi yang menghargai  hak-hak  warna  negara untuk terjun dalam politik praktis tentu hal  itu  merupakan  sesuatu  yang lumrah.  Salah  satu  cara  suatu  negara
disebut  sebagai  "negara  demokratis" adalah  kehadiran  partai  politik  dalam sistem  politiknya,  baik  sebagai  bagian dari usaha dalam menciptakan demokrasi  yang  substansial  maupun prosedural.  Partai  politik  berfungsi sebagai  penghubung  antara  keinginan masyarakat dan sistem politik Indonesia.  Partai  politik  memainkan peran  penting  dalam  struktur  politik demokratis  karena  mereka  berfungsi sebagai  penghubung  dalam  proses pengambilan keputusan bernegara dan menghubungkan  masyarakat  negara dengan institusi Negara (Resty Nabilah, Izomiddin, 2022).
Fenomena  rekrutmen  artis  oleh banyak  partai  politik  dapat  dipahami sebagai  satu  langkah  yang  diambil untuk  mendulang  suara,  namun menarik  dinanti  apakah  keterlibatan artis sebagai  calon legislative mampu meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilihan  umum.  Nur  Wardhani (2018)  menjelaskan  Dalam  negara demokrasi,  partisipasi  politik  adalah tanda  bahwa  rakyat  menjalankan kekuasaan  negara  tertinggi  yang  sah, atau kedaulatan rakyat, yang ditunjukkan dengan partisipasi mereka dalam  pesta  demokrasi  yang  dikenal sebagai  pemilu.  Tingkat  partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa orang  mengikuti,  memahami,  dan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan  negara.  Sebaliknya,  tingkat partisipasi politik yang rendah menunjukkan  bahwa  orang  kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap  masalah  atau  kegiatan  yang berkaitan  dengan  negara.  Sikap golongan  putih,  juga  dikenal  sebagai golput, menunjukkan betapa kurangnya partisipasi politik rakyat.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  2  tahun  2011  tentang  partai politik  (UU,2011),  rekrutment  politik
diatur pada Pasal 29 yang menegaskan: 1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:  Anggota Partai Politik; a. Bakal  calon  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah;
b. Bakal  calon  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah; dan
c. Bakal  calon  Presiden  dan Wakil Presiden.
(1a)  Rekrutmen  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara  demokratis  sesuai  dengan  AD dan  ART  dengan  mem  pertimbangkan paling  sedikit  30%  (tiga  puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
1. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan  huruf  d  dilakukan  secara demokratis  dan  terbuka  sesuai dengan  AD  dan  ART  serta peraturan perundang- undangan.
2. Penetapan atas rekrutmen sebagai  mana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan  keputusan  pengurus Partai  Politik  sesuai  dengan  AD dan ART.
Serta  partai  politik  juga  yang banyak  melahirkan  para  pemimpin, baik  di  Pemerintahan  Pusat  maupun Daerah. Douglas dalam Yesi Febriyanti (2022)  menyatakan  Organisasi  politik lebih condong memanfaatkan selebriti, di  banding  mencetak  kader  politik sendiri  yang  militan  sesuai  ideologi partainya. Fenomena keterlibatan selebriti  tentu  tidak  terlepas  dari proses rekrutment yang dilakukan oleh partai  politik  di  Indonesia.  Pada
pemilihan  umum  2024  sekurangnya terdapat  76  orang  calon  legislatif  dari kalangan  artis  yang  tergabung  dalam beberapa  partai.  Beberapa  muncul dengan  ide  dan  gagasan,  namun  tak sedikit  juga  yang  muncul  hanya dengan  sensasi  dan  tidak  mampu memaparkan  gagasan  yang  akan dibawa  untuk  membela  dan  menjadi perwakilan dari masyarakat Indonesia.
Fenomena Artis terjun ke dunia politik telah menarik perhatian banyak kalangan  dan  menjadi  perbincangan dan  pemberitaan  oleh  media  massa serta  mengundang  banyak  diskusi  di dalam  media  digital.    Beberapa  artis papan  atas  direkrut  oleh  partai  politik dan  dijadikan  sebagai icon  utama dalam  menarik  simpati  masyarakat. Aulia  (2016)  menyatakan  bahwa kondisi  partai  politik  saat  ini  lebih mengarah pada memuluskan kepentingan  sendiri  atau  golongan. Maka  tidak  heran  mengapa  fenomena tersebut  marak  terjadi  di  Indonesia saat  ini.  Status  mereka  sebagai  artis yang  sudah  memiliki  popularitas dimanfaatkan  untuk  mendulang  suara partai,  pada  tahun  2019  terdapat  14 artis  yang  sukses  masuk  Senayan menjadi perwakilan dari rakyat Indonesia.  Tanpa  mendiskreditkan profesi  artis,  fakta  bahwa  dunia entertainment  dan  politik  sangat  jauh berbeda  tidak  bisa  dikesampingkan. Maka  tidak  salah  cukup  banyak  yang meragukan  kapasitas  para  artis tersebut untuk mampu mejadi perwakilan  masyarakat  Indonesia  di Pemerintahan.  Proses  kaderisasi  artis juga  terkesan  sangat  instan,  hal tersebut  menunjukkan  partai  politik saat  ini  sudah  sangat  pragmatis  dan layak  dipertanyakan  kualitas  dari proses kaderisasinya.
Perspektif Aksiologi terhadap fenomena
rekrutment artis sebagai calon legislatif Salah satu bentuk dari demokrasi perwakilan adalah pemilihan  umum,  di  mana  pemilih memilih wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan.
Masyarakat  inilah  yang  melakukan pemilihan  secara  langsung  yang diwujudkan  dalam  bentuk  melalui pemilihan  umum.  Pemilihan  dilakukan dengan  prinsip  langsung,  umum, bebas, jujur, dan adil.
Berdasarkan berita yang penulis dapatkan  dalam  laporan  berita  yang diterbitkan  oleh  Kompas.id  pada tanggal  24  Mei  2023  dengan  judul “Caleg Artis Belum Dibarengi Kapabilitas  Politik  sebagai  Legislator” yang  dikutip  dari  pernyataan  Peneliti senior  Populi  Center,  Usep  Saepul Ahyar  yang  mengatakan  bahwa “fenomena  caleg  artis  ini  bisa  dilihat dari pola kaderisasi parpol yang belum ideal. Parpol kerap kali luput dan tidak bekerja  melakukan  pendidikan  politik, kaderisasi,  dan  seleksi  kepemimpinan secara  berkala  serta  terbuka  dan demokratis”.  selain  itu  dalam  laporan berita yang diterbitkan oleh Detik.com pada  24  Maret  2023  dengan  judul “Marak  Partai  Merekrut  Artis -Eks Pejabat  Jadi  Bacaleg,  Ngefek  Nggak Sih?  Yang  mengutip  pernyataan  dari Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura  Surokim  Abdussalam  yang mengatakan bahwa “Sesungguhnya itu plus-minus.  Parpol  menggaet  artis  itu dengan  asumsi  karena  merasa  para artis sudah banyak dikenal masyarakat dan  mudah  untuk  menggaet  voters. Sementara  pertimbangan  kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas serta gairah perjuangan  dibuat  nomor  sekian.  Jadi itu  memang  cara  instan  parpol memperoleh kursi dengan
menonjolkan  faktor  keartisan.  Tapi yang harus diketahui, kontestasi caleg itu sangat kompleks ”.
Berdasarkan  kutipan  dari  dua berita  tersebut  dapat  dipahami  bahwa fenomena rekrutmen artis dipengaruhi oleh asumsi para petinggi partai politik dalam  upaya  mendapat  simpati masyarakat  dan  mampu  mendulang suara dalam pemilihan umum. Namun, langkah  tersebut  mengesampingkan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan  politik  yang  baik,  serta strategi  rekrutmen  artis  merupakan bentuk  langkah  instan  yang  ditempuh oleh partai politik di Indonesia.
Fenomena banyaknya artis yang terjun  ke  politik  sekarang  ini  menjadi satu hal yang layak diperbincangkan di tengah  masyarakat  maupun  di  ranah akademik.  Aksiologi  yang  merupakan ilmu  yang  mengkaji  tentang  nilai  dan kebermanfaatn  dari  ilmu  itu  sendiri. Perspektif  aksiologi  dalam  artikel  ini adalah  mengkaji  kebermanfaatan  dari langkah rekrutment artis sebagai calon legislatif  yang  banyak  diambil  oleh banyak  partai  politik  di  Indonesia, serta  bagaimana  kondisi  tersebut mempengaruhi  masyarakat  Indonesia yang  memegang  kedaulatan  tertinggi dalam  negara  demokrasi.  Manfaat tersebut  merupakan  hal  yang  utama, karena  pada  akhirnya  siapapun  yang akan  terpilih  menjadi  wakil  rakyat harus  memprioritaskan  kepentingan rakyat  Indonesia  dengan  ide  dan gagasan yang dimiliki.
Perspektif aksiologi yang mempertanyakan kenapa (why)? dalam  artikel  ini  dihubungkan  dengan kenapa  partai  politik  merekrut  para artis  menjadi  bagian  dari  calon legislatif,  dan  apapula  manfaat  yang akan  didapatkan  oleh  masyarakat  dan partai  politik  itu  sendiri.  Tentunya  jika bicara  tentang  manfaat  yang  akan
dirasakan  oleh  partai  politik  adalah popularitas  yang  dimiliki  oleh  para selebriti  akan  membantu  menunjang popularitas  partai  secara  langsung, walaupun  popularitas  itu  bukan  pada ranah  ide  dan  gagasan  namun  akan cukup  membantu  proses  kampanye dari  partai  politik  karena  sebagian besar  masyarakat  Indonesia  sudah mengenal para kandidat dari kalangan selebriti  tersebut.  Saat  ini  fenomena calon  legislatif  dari  kalangan  artis seperti  sudah  menjadi  keniscayaan dalam  proses  demokrasi  di  Indonesia. Hal  itu  dipengaruhi  oleh  upaya  dari partai  politik  untuk  memperoleh banyak  suara  di  pemilihan  umum. Namun bagaimana dengan peran yang akan  dilakukan  oleh  para  artis  ini  jika terpilih?  Hal  itu  menjadi  pertanyaan bersama  mengenai  kapasitas  dan kemampuannya dalam membawa aspirasi masyarakat.
Berdasarkan  pada  pandangan
Moh.  Wardi,  2013  dalam  Armanto  et al.,  (2021)  menjelaskan  Aksiologi  bisa artikan  sebagai the  theory  of  value atau teori nilai yang merupakan bagian dari  ilmu  filsafat  yang  memperhatikan tentang  baik  dan  buruk  ( good  and bad),  benar  dan  salah  (right  and wrong), serta tentang cara dan tujuan ( means  and  ends).  Pada  artikel  ini penulis mencoba memaparkan berdasarkan pandangan tersebut. Pertama  tentang  baik  dan buruk,  tentunya  hal  ini  menjadi perdebatan,  mengingat  salah  satu tugas  partai  politik  adalah  kaderisasi dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang  mampu  menjadi  solusi  bagi permasalahan  bangsa.  Keterlibatan artis  dalam  pemilihan  legislatif  bisa dipandang  baik  jika  kemunculan mereka  disertai  dengan  gagagasan yang ditawarkan, namun akan menjadi buruk  jika  hanya  mengandalkan
popularitas  semata.  Hari  ini  tidak banyak  calon  legislatif  dari  kalangan artis  yang  mampu  menjelaskan  ide dan  gagasan  mereka.  Padahal  pada dasarnya  proses  demokrasi  adalah pertarungan  gagasan  dari  setiap kandidat. Hal tersebut merubah wajah demokrasi Indonesia ke arah pertarungan popularitas dan eksistensi dimata  masyarakat.  Jika  hal  tersebut menjadi  sesuatu  yang  dianggap normal  tentunya  ruang  legislatif  tidak lagi  hangat  oleh  pertarungan  gagasan oleh para perwakilan rakyat.
Kedua  terkait  benar  dan  salah, Konstitusi  Indonesia  telah  menjamin hak  politik  bagi  seluruh  warganya, sehingga  tidak  bisa  dinyatakan  salah keputusan  rekrutmen  para  artis  yang dilakukan  oleh  partai  politik,  selama calon  tersebut  memenuhi  persyaratan secara  administratif  untuk  mengikuti pemilihan  umum.  Namun,  penulis menilai  rekrutmen  para  artis  yang dilakukan  oleh  para  selebriti  hanya untuk kepentingan partai politik dalam memperoleh  suara  pada  pemilihan umum  di  Indonesia.  Fenomena tersebut  menjadi  ironi  di  dalam  dunia perpolitikan Indonesia, proses kaderisasi partai politik yang semestinya ditujukan untuk melahirkan pemimpin masa depan hanya ditujukan  untuk  meloloskan  partai politik melewati ambang batas parlemen. Diskusi di ruang publik tidak lagi  memperdebatkan  gagasan  secara subtansial  antar  politikus,  khususnya yang  berlatar  belakang  artis.  Bahkan terdapat  calon  legislatif  dari  kalangan artis yang hanya melahirkan sensasi di ruang  publik.  Selanjutnya  masyarakat Indonesia  lah  yang  akan  menentukan pilihan  mereka,  sayangnya  pendidikan politik  di  Indonesia  tidak  cukup  untuk melahikan  pemilih  yang  tidak  tergoda
oleh popularitas calon legislatif tersebut.
Ketiga tentang cara dan tujuan, hal ini menjadi poin vital dalam proses rekrutment  para  artis  menjadi  calon legislatif.  Keputusan  partai  politik tersebut banyak dicibir, khussnya bagi mereka  yang  menilai  partai-partai politik hanya memanfaatkan popularitas  tanpa  mempertimbangkan kapasitas  dari  kandidat  bakal  calon. Jika demokrasi hanya mempertarungkan  popularitas,  maka dapat dinilai proses demokrasi tersebut akan  kehilangan  marwahnya  sebagai momen  adu  ide  dan  gagasan  tentang Indonesia ke depan.
Dalam  rekrutment  artis  sebagai calon  legislatif  oleh  partai  politik harusnya  disertai  dengan  sekolah pengkaderan yang baik. Sehingga para calon  dari  kalangan  artis  tersebut selain  memiliki  popularitas,  juga memiliki kemampuan dalam menyampaikan  ide  dan  gagasan  serta prinsip utama
memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Masyarakat  menitipkan  masa  depan mereka kepada para perwakilan rakyat di ruang parlemen untuk memperjuangkan  kepentingan  dan aspirasi  mereka.  Terdapat  tiga  fungsi lembaga legislatif yang harus dijalankan  dengan  baik,  yaitu  fungsi legislasi,  pengawasan,  dan  anggaran. Tiga  poin  tersebut  sangat  krusial dalam  berjalannya  roda  pemerintahan di tanah air, kapasitas para perwakilan rakyat  harus  memadai  agar  fungsi tersebut bisa berjalan dengan baik.
Dewasa ini, fenomena rekrutmen  artis  oleh  partai  politik sebagai  calon  legislatif  sudah  menjadi keniscayaan.  Partai  politik  memiliki kepentingan untuk mendulang suara di Pemilu, walaupun terkesan mengesampingkan kapasitas dari
kader yang dicalonkan, semua itu demi meningkatkan popularitas partai politik itu  sendiri.  Karena,  dalam  proses demokrasi,  masyarakat  yang  memiliki hak  suara  melalui  sistem  pemilihan umum akan berdampak pada kebijakan  Pemerintah.  Pada  akhirnya, masyarakat jugalah yang akan menentukan nasibnya sendiri. Terlebih penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia tidak  menyediakan  ruang  debat terbuka  secara  resmi  antar  kandidat legislatif agar masyarakat bisa menyimak dan mempertimbangkan ide dan  gagasan  yang  dipertengkarkan oleh  para  calon  legislatif,  maka setelahnya penyelenggaraan pemilihan umum  di  Indonesia  sangat  ditentukan oleh  popularitas,  serta  satu  hal  yang tidak  bisa  dikesampingkan  dari  proses pesta  demokrasi  Indonesia  adalah logistik  dari  para  calon  tersebut.  Pada dasarnya,  para  artis  memiliki  dua faktor  tersebut  sebagai  modal  dalam mendulang  suara  dalam  pemilu.  Jika hal itu yang berlaku, sangat disayangkan  proses  yang  sangat krusial bagi kemajuan bangsa ditentukan  oleh  faktor  yang  tidak substansial. Penulis menilai hal tersebut  menjadi  bukti  kegagalan partai  poliik  di  Indonesia  dalam memberikan  pendidikan  politik,  serta bentuk dari dari kemunduran demokrasi Indonesia.
Proses pengkaderan yang
terkesan instan dan tidak
memperhatikan  substansi  dari  fungsi partai politik dalam melahirkan pemimpin  masa  depan  yang  memiliki kompetensi, kapasitas, serta kapabilitas  sebagai  wakil  rakyat menjadi  hal  yang  bertolak  belakang dengan  perspektif  aksiologi  yang mengkaji tentang nilai-niali. Fenomena rekrutmen artis sebagai calon legislatif oleh  partai  politik  mengesampingkan
nilai-nilai  dari  proses  politik  yang memberikan manfaat kepada masyarakat,  serta  fenomena  tersebut bentuk  dari  kegagalan  partai  politik melahirkan  pemimpin  yang  mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi rakyat (Hidayat, 2023).
Dalam perspektif aksiologi, fenomena  rekrutmen  artis  sebagai calon  legislatif  dapat  dilihat  dari  dua sisi. Di satu sisi, hal ini dapat dianggap positif, karena artis memiliki popularitas  di  masyarakat.  Di  sisi  lain, hal  ini  dapat  menimbulkan  risiko terhadap  kualitas  calon  legislatif  yang diusung,  karena  tidak  semua  artis memiliki  kapasitas  dan  kompetensi yang memadai untuk menjadi seorang legislator (Azmi, 2023).
Oleh karena itu, proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik perlu  dievaluasi  secara  kritis  dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  yang mendasari demokrasi dan kepemimpinanan yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon  legislatif  yang  diusung  memiliki kapasitas  dan  kompetensi  yang memadai  untuk  mewakili  kepentingan rakyat  dengan  baik,  sehingga  dapat memperkuar  nilai-nilai  demokrasi  dan keadilan dalam sistem politik Indonesia.
3. Kesimpulan Banyaknya artis yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif merupakan satu hal yang bisa dimengerti,  mengingat  partai  politik memiliki kepentingan untuk mendulang  suara  dan  mendapat simpati  masyarakat.  Namun,  hal tersebut  harus  diiringi  oleh  proses pengakderan yang baik pula. Walaupun  terdapat  beberapa  calon legislatif  dari  kalangan  artis  yang memiliki  kapasitas  memadai,  namun
tidak  sedikit  juga  yang  hanya memunculkan  sensasi  di  ruang  publik dan  terdapat  juga  yang  diam  serta tidak  mampu  menjelaskan  ide  dan gagasannya.  Tidak  salah  jika  kita menilai bahwa saat ini wajah pemilihan umum  di  Indonesia  sudah  bergeser dari  pertarungan  ide  dan  gagasan menuju pertarungan popularitas. Pengkaderan  yang  dilakukan  oleh partai politik terkesan memprioritaskan artis  untuk  mendongkrak  suara  partai melalui  popularitas  yang  dimiliki. Padahal  menurut  penulis  anggota legislatif adalah salah satu faktor yang sangat  penting  dalam  pembangunan sebuah  Negara  dan  berjalannya Pemerintahan.  Kaderisasi  di  tubuh partai politik harusnya memperhatikan nilai-nilai  kebermanfaatan  yang  akan didapatkan  oleh  masyarakat.  Karena pada  akhirnya  kepentingan  rakyat Indonesia lah yang harus diprioritaskan.  Partai  politik  sebagai salah  satu  pilar  demokrasi  harus mengedepankan  pertarungan  gagasan agar  demokrasi  di  Indonesia  menjadi hidup dan terus tumbuh dan membaik.

## Daftar Pustaka
1995,  U.  (1945). Undang  Undang Dasar  Negera  Republik  Indonesia 1995. https://webcache.googleuserconte nt.com/search?q=cache:BDsuQOH oCi4J:https://media.neliti.com/me dia/publications/9138-ID- perlindungan-hukum-terhadap- anak-dari-konten-berbahaya- dalam-media-cetak-dan- ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl =id
2011,  U.  (2011). UU  No.  2  Tahun 2011. 2. Abqa,  M.  A.  R.  (2020).  Partai  Politik
Dan  Moderasi  Beragama  Sebagai Pilar  Demokrasi  di  Indonesia.
RESIPROKAL: Jurnal
Riset
Sosiologi Progresif Aktual, 2(1), 1 – 12. https://doi.org/10.29303/resiprok al.v2i1.27 Armanto,  D.,  Sari,  N.,  Matematika,  P. P., Medan, U. N., Matematika, P., Asahan,  U.,  Matematika,  P.,  & Medan,  U.  Q.  (2021). Perspektif Kajian Aksiologi Pada Pembelajaran. 4307(3), 276 – 282.
Aulia, D. (2016). Penguatan
Demokrasi :  Partai  Politik  dan  ( Sistem  )  Pemilu  Sebagai  Pilar Demokrasi. Jurnal  Masyarakat Indonesia, vol.42(1), 115 – 126. Azmi,  F.  (2023). Marak  Partai  Rekrut Artis-Eks  Pejabat  Jadi  Bacaleg, Ngefek  Nggak  Sih?  Baca  artikel detik jatim,  “Marak  Partai  Rekrut Artis-Eks  Pejabat  Jadi  Bacaleg, Ngefek Nggak Sih?” selengkapnya https://www.detik.com/jatim/berit a/d-6634762/marak-partai-rekrut- artis-eks-.
Detik Jatim. https://www.detik.com/jatim/berit a/d-6634762/marak-partai-rekrut- artis-eks-pejabat-jadi-bacaleg- ngefek-nggak-sih Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research. Pustaka Pelajar.
Faizah,  U.  (2020).  Etika  Lingkungan dan  Aplikasinya  dalam  Pendidikan Menurut Perspektif Aksiologi.
Jurnal  Filsafat  Indonesia,  3(1),
14 – 22.
Harahap,  I.  (2017). Kaderisasi  Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan  Nasional.  Jurnal Politik LIPI.
Hidayat,  S.  (2023). Caleg  Artis  Belum Dibarengi Kapabilitas Politik sebagai Legislator. Kompas. https://www.kompas.id/baca/polh uk/2023/05/24/popularitas-caleg- artis-belum-dibarengi-kapabilitas-
politik-sebagai-legislator Indonesia,  P.  (n.d.). Undang-undnang republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Mubarok,  R.  (2012). Peranan  partai politik  sebagai  pilar  demokrasi pasca  reformasi  di  indonesia. 10(0854), 1 – 10.
Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi
Politik  Pemilih  Pemula  dalam Pemilihan  Umum. Jupiis:  Jurnal
Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial,
10(1),
57. https://doi.org/10.24114/jupiis.v1
0i1.8407 Resty  Nabilah,  Izomiddin,  R.  H. (2022).  Fenomena  Rekrutmen Artis  Anggota  Legislatif  Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. Studi,  Jurnal  Politik,  Ilmu,  1(2), 81 – 92. Sulistyawati,  T.  E.  (2020).  Perspektif Aksiologi  Terhadap  Penurunan Minat  Belajar  Anak  di  Masa Pandemi. Aksiologi : Jurnal
Pendidikan  Dan  Ilmu Sosial,  1(1),
33 – 43. https://doi.org/10.47134/aksiologi .v1i1.2 Tompodung,  Monalisa  C.  Tumanduk, A.  B.  P.  J.  (2022).  Implementasi Fungsi  Partai  Politik  Sebagai Sarana  Rekrutmen  Politik  Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (Pdip)  Kabupaten Minahasa  Selatan. Gastronomía
Ecuatoriana  Y  Turismo  Local., 1(69), 5 – 24. Yesi  Febriyanti,  C.  S.  (2022).
Fenomena Selebriti Menjadi Politikus Serta Strategi Komunikasi Selebriti  Dalam  Berkampanye. Jurnal  Ilmiah  Multi  Disiplin Indonesia, 2(1), 1 – 7. https://katadata.co.id/berita/2020 /01/06/baru-83-peserta-bpjs- kesehatan-per-akhir-2019-