IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK KEGIATAN KEBUDAYAAN GUMELARING KADIPATEN DI DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
Yusuf Adam Hilman 1* , Fachrudin Chollil 2
12 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia adam_hilman@umpo.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  describe  the  implementation  of  village  funds  for  cultural  activities  in Purwodadi  Village,  West  Sub-district,  Magetan  Regency.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative approach  and  its  data  sources  are  primary  and  secondary.  Data  collection  techniques  by  interview, observation and document notes. The results of this study indicate that the committee as the organizer of the duchy gumelaring event and the purwodadi village party as the provider of the land are intertwined. The results of the holding of the duchy gumelaring for the committee is to preserve the culture and history that must be preserved and the results obtained by the Purwodadi village by holding a duchy gumelaring event that is promoting the village as a tourist village and inviting the community to participate in mutual assistance in preserving assets owned the village. normatively and administratively The management of village  fund  allocation  is  done  well,  but  in  substance  it  has  not  touched  the  true  meaning  of implementation.
Keywords : Implementation, Village Fund, Culture

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskrupsikan Tentang implementasi dana desa untuk kegiatan kebudayaan  Di  desa  purwodadi  kecamatan  barat  kabupaten  magetan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sumber datanya bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, obserfasi dan catatan dokumen.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panitia selaku penyelenggara Acara gumelaring kadipaten dan pihak desa purwodadi selaku penyedia lahan terjalin baik. Hasil dari di adakannya gumelaring kadipaten bagi panitia yaitu bisa melestarikan budaya dan juga sejarah yang patut di lestarikan dan hasil  yang di dapat Pihak desa purwodadi dengan diadakannya  acara  gumelaring  kadipaten  yaitu  mempromosikan  desanya  sebagai  desa  wisata  dan mengajak  masyarakat  ikut  gotong  royong  dalam  menjaga  aset  yang  di  miliki  desa  tersebut.    secara normatif dan administratif Pengelolaan alokasi dana desa di lakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna implementasi yang sesungguhnya.
Kata kunci : Implementasi, Dana Desa, Kebudayaan

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  desa  secara  yuridis  formal  diakui  dalam  Undang-Undang  Nomr  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  Desa  diberi  pengertian  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Wisakti, 2008)
Otonomi daerah yang muncul mengakibatkan terjadinya pergeseran sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi  adalah  sistem  yang  memberikan  keleluasaan  pada  daerah  dalam  mewujudkan  daerah
otonom  yang  luas  dan  bertanggung  jawab,  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat. Tujuan diberikannya otonomi pada daerah pada dasarnya adalah untuk meningkatnya daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa (Hasman. 2015)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa, wilayah otonom dari pemerintah daerah adalah  desa,  yaitu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan desa memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur wilayahnya guna mendukung penyelengaraan pemerintahan desa. Pada pasal 19 juga diatur tentang  kewenangan  desa  yang  meliputi:  kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul,  kewenangan  lokal berskala  desa,  kewenangan  yang  ditugaskan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah  provinsi,  atau  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan (Hertati dan Arif, 2018)
Salah  satu  contoh  dari  keleluasaan  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  yaitu, pemerintah  desa  bebas  mengarahkan  kemana  alokasi  dana  desa  digunakan.  Dalam    pasal  1  angka  2 Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi dana desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat (Garis, 2017)
Alokasi  dana  desa  sangat  penting  dalam  pembiayaan  pengembangan  wilayah  tertinggal  dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Salah satunya  adalah alokasi dana desa dalam kegiatan gumelaring kadipaten. Gumelaring kadipaten merupakan budaya  berbentuk festival yang disuguhkan guna menjadi destinasi  wisata.  Festival  Gumelaring  Kadipaten  yang  berasal  dari  Desa  Purwodadi  Kecamatan  Barat Kabupaten Magetan menyuguhkan seni yang begitu indah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk turut hadir saat berlangsungnya acara. Tujuan kegiatan ini diselenggarakan selain melestarikan  budaya  bangsa,  juga  sebagai  sarana  dalam  rangka  menggerakkan  perekonomian masyarakat. Disamping itu, dengan kegiatan ini diharapkan kedepannya Desa Purwodadi bisa disahkan menjadi destinasi wisata oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.
Implementasi merupakan sebuah realisasi dari perencanaan yang telah disusun. Jika dilaksanakan dengan  baik  dan  tepat  maka  tujuan  yang  diharapkan  akan  tercapai  sesuai  renana,  namun  jika dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya maka tujuan yang diharapkan  tidak berjalan sebagaimana mestinya. Implementasi dalam pembangunan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang implementasi desa dalam Pasal 121 ayat 1, 4, dan 5 yang menjelaskan:
a. Kepala desa  mengkoordinasikan  kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/ unsur masyarakat.
b. 4)  Implementasi  pembangunan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  menyampaikan  laporan implementasi pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah desa.
c. 5) Masyarakat desa berpatisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 untuk menanggapi laporan implementasi pembangunan desa.
Menurut Winarno, bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi proses implementasi antara lain:
a. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
b. Karateristik-kareteristik badan pelaksana
c. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi implementasi
d. Kecenderungan para pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan (Suparman dkk, 2014). Implementasi  yang  kurang  berhasil  seringkali  kurang  memperhatikan  atau  membutuhkan mekanisme  dan  prosedur  lembaga,  sehingga  pejabat-pejabat  tinggi  (Pemkab)  kurang  dapat meningkatkan  kemungkinan  bahwa para pelaksana kurang  dapat  bertindak secara  konsisten  dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan. Kontek implementasi kebijakan Pemerintah, menuntut adanya perubahan atau inovasi terhadap peran pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, sehingga kiranya dapatmemberikan intruksi, terhadap pelayanan masyarakat, mengatur menjadi memberdayakan dan bekerja semata-mata untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi (Suparman dkk, 2014).
Implementasi program merupakan satu tahap penting dalam proses program, yaitu suatu proses untuk membuat suatu yang formal bisa terselenggara di lapangan oleh aktor sehingga memberi hasil. Menurut  teori  Edward  III  ada  empat  hal  yang  mempengaruhi  terlaksananya  implementasi  program antara  lain:  1) I Komunikasi,  2) I Disposisi  /sikap  pelaksana,  3) I Sumber  daya,  4)  Struktur  Birokrasi. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program, dengan tiga  kegiatan  sebagai  pilarnya,  sebagaimana  dinyatakan  Jones  yaitu:  Organisasi,  yaitu  menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program; Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin  dari pelayanan,pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan ujuan program (Suparman dkk, 2014).
Berdasarkan  apa  yang  dikemukakan  Winarno  tersebut,  menunjukkan  bahwa  efektivitas implementasi  suatu  kebijakan  sangat  ditentukan  oleh  perilaku  birokrasi  pelaksananya.  Perilaku  ini dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan. Van Meter dan Van Horn, merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan, dengan mambagi 6 (enam) indikator yang semuanya ini harus dicermati oleh seorang avaluator, yaitu: (1) kompetensi dan jumlah staf; (2) rentang dan derajat pengendalian; (3) dukungan politik yang dimiliki; (4) k kekuatan Organisasi: (5) derajat Keterbukaan dan kebebasan komunikasi; (6) Keterkaitan dengan pembuat kebijakan. Keenam indikator tersebut, maka indikator terakhir menunjuk pada akses organisasi dalam  mempengaruhi  kebijakan.  Kesemua  indikator  tersebut  membentuk  sikap  pelaksana  terhadap kebijakan  yang  mereka  implementasikan  dan  akhirnya  dapat  menentukan  seberapa  tinggi  kinerja kebijakannya  (Kamaluddin  2018).  Menurut  Hogwood  dan  Gunn,  untuk  dapat  mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
b. Tersedia waktu dan sumber daya;
c. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan
d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
h. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
i. Komunikasi dan koordinasi yang baik;
j. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain (Kamaluddin, 2018). Seperti  yang  telah  tercantum  dalam  peraturan  bupati  magetan  nomor  15  tahun  2019  tentang perubahan  atas  peraturan  bupati  nomor  7  tahun  2019  pengalokasian,  pembagian,  dan  tata  cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di Kabupaten Magetan tahun 2019 bahwa alokasi dana
untuk Desa Purwodadi adalah 471.775.530. Sedangkan dana yang dialokasikan desa dalam pelaksanaan gumelaring kadipaten adalah sebesar Rp 60.000.000.
Untuk mengetahui pengelolaan dana desa secara spesifik maka perlu dilakukan pengamatan dan perhatian  dalam  proses  pelaksanaan  sampai  dengan  evaluasi  sehingga  dapat  diketahui  gambaran bagaimana  alokasi  dana  desa  digunakan.  Dari  uraian  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengetahui bagaimana implementasi dana desa untuk kegiatan gumelaring kadipaten di Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Mustanir & Darmiah, 2016).
Otonomi daerah sangat mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa yaitu alokasi dana dari Pemerintah Daerah yang disebut Alokasi Dana Desa.  Adanya  Alokasi  Dana  desa  (ADD)  tersebut,  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan,  yang  menyangkut  peranan pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  di  desa  dan  sebagai  tujuan  dalam  proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan  kewenangan  tersebut,  pemerintah  desa  memiliki  sumber  daya  penerimaan  yang digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  dilakukan  di  desa.  Salah  satu  hal  yang  penting  untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan (Dura 2018).
Dana  Desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,  pembinaan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  12  Pengalokasian  Dana  Desa  merupakan pelaksanaan amanat UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, serta mengatasi kesenjangan antara desa dan kota melalui perbaikan pelayana publik, sarana infrastruktur, dan peningkatan perekonomian. Dana Desa merupakan anggaran belanja pemerintah dengan lebih mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (I Putu Eva Ardiana; I Ketut Tjukup 2014).
Keuangan desa, awal pengaturannya melalui Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.Permendagri  tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  sehingga  tidak  menimbulkan  multitafsir  dalam penerapannya.Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi , akuntabilitas dan partis ipatif. Oleh karenanya , proses dan mekanisme penyusunan  APBDesa  yang  diatur  dalam  Permendagri  tersebut  akan  menjelaskan  siapa  yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggung jawabannya. Berikut ini adalah gambar 4 yang menunjukkan siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan - aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan
sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016) (Khoiriah, Siti, Meylina 2017).

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu gejala yang bersifat alamiah  sehingga  peneliti  terjun  langsung  kelapangan  untuk  menggali  data  mulai  dari  observasi, wawancara, dokumentasi, cuplikan tertulis dari dokumen dan catatan lapangan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik. Peneliti melakukananalisis data dengan memperkaya informasi dan melalui analisis komparasi sepanjang tidak menghilangkan data aslinya.

## C. HASIL DAN ANALISIS
Festival Budaya Gumelaring Kadipaten Purwodadi  ini, Merupakan Destinasi Wisata yanga Luar Biasa, Karena apa Yang di Suguhkan Benar-Benar Mempuyai Ke unikan dan Berkarakter, dan mempunyai Seni yang  Indah. Bambang Berharap Kebudayaan ini nanti bisa tumbuh kembang  yang akhirnya menjadi kebanggaan   bangsa  khususnya   Budaya  Jawa  yang  Adi  luhung.  Kegiatan  ini  di  laksanakan  dengan Tujuan  upaya untuk ikut serta melestarikan budaya bangsa, sekaligus sarana dalam rangka menggerakan ekonomi Masyarakat yang ada di desanya, Selain  itu Juga  Berharap Ke depan   Desa Purwodadi  bisa disyahkan  dan   dijadikan  desa  wisata  oleh  Pemkab  Kab  Magetan  (Kepala  Dinas  Pariwisata  Magetan Bambang Setiawan 2018).
Situs berpotensi cagar budaya  Benteng Kadipaten Purwodadi dan sejarah Kadipaten Purwodadi hingga saat ini masihbelum diketahui masyarakat Kabupaten Magetan. Hal ini dikarenakan hingga saat ini situs  tersebut  belum  ditetapkan  sebagai  situs  cagar  budaya  Kabupaten  Magetan  dan  belum  pernah dilakukan  riset  sejarah  dan  riset  arkeologi  yang  mendalam.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  Gumelaring Kadipaten Purwodadi ( GKP ) - 2019 ini bertujuan mengangkat kembali potensi yang ada di wilayah bekas Kadipaten Purwodadi dengan menampilkan semua potensi seni dan budaya di wilayah magetan, baik berupa  seni  budaya  trsadisional,  modern  maupun  kontenporer  sekaligus  memelihara  dan menyelamatkan  aset  bangsa  berupa  peninggalan  sejarah  Benteng  Kadipaten  Purwodadi  dan menyambung  kembali  missing  link  antara  generasi  tua  dan  generasi  muda  (Proposal_Festival_Food 2019).
Gambar 2 Diagram Jenis Pengunjung Sumber : Diolah dari (Proposal_Festival_Food 2019) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Seniman Pelajar
Umum Pengunjung 2000 5000 35000
Berdasarkan penyajian data di atas dapat di analisis bahwa implementasi dana desa purwodai cukup membantu dalam kegiatan Gumelaring Kadipaten,akan tetapi belum bisa memenuhi segala aspek kebutuhan dan anggaran yang telah di ajukan oleh pihak penyelenggara kegiatan gumelaring kadipatem. Namun dari sisi perencanan dan teknis pembukuan sudah sesuai dengan petunjuk penglolaan alokasi dana desa karena pengeluaran dana tersebut juga disertai denganya lembar pertanggung jawaban (LPJ).
Awal  mula  adanya  event  budaya  Gumelaring  Kadipaten  adalah  pada  tahun  2016.  Kegiatan  ini bertujuan untuk melestarikan sejarah yang ada di desa purwodadi. Ditengah desa purwodadi terdapat sebuah peninggalan sejarah yakni kadipaten yang merupakan sebuah benteng pertahanan yang megah dan menjadi pusat pemerintahan yang sangat ramai. Adanya peninggalan sejarah tersebut merupakan sesuatu  yang  patut  untuk  dilestarikan  bersama,  salah  satu  wujud  pelestarian  sejarah  adalah  dengan diselenggarakannya festival  Gumelaring Kadipaten. Dengan dibantu  anggaran oleh  desa melalui dana yang di ambil dari dana desa yang mana dana tersebut untuk membantu meringankan anggaran yang di angggarkan  oleh  pihak  panitia  acara  gumelaring  kadipaten  sebesar  Rp.  60.000.000  agar  digunakan dengan semestinya, seperti proposal yang telah di ajukan oleh pihak panitia. Hal ini menunjukkan bahwa pihak desa sangatlah mendukung adanya pelestarian situs bersejarah di Desa Purwodadi.
Nilai sejarah kadipaten  sudah ada sejak dahulu dan berdasarkan sejarah pula disenbutkan bahwa pangeran diponegoro pernah berada  di desa Purwodadi. Adapun situs kadipaten dan peninggalan lainnya adalah peninggalan pangeran diponegoro. Tujuan utama diadakannya Gumelaring Kadipaten adalah agar masyarakat  bisa  mengenal  situs  sejarah  ini  dan  dapat  dijadikan  cagar  budaya.  Dengan    peninggalan tersebut bisa menjadikan edukasi masyarakat dan pengunjung yang datang. Tujuan lain dari Gumelaring Kadipaten adalah mempromosikan wisata dan budaya dalam acara yang diselenggarakan seperti Seni tari, seni musik, seni lukis, Seni tradisional lokal (batik, tosan aji, wayang kulit, jedor, hadroh, ketoprak, reog, barongsai, ledug), Kuliner tradisional handy craft, Seni instalasi dan dekorasi, Seni tata rias dan kostum, Tour Wisata Sejarah Kadipaten Purwodadi dan Pasar rakyat.
Dalam pelaksanaan Gumelaring Kadipaten pihak panitia membuat MOU dengan pihak pemerintah desa agar terjalin hubungan yang baik. Peran desa dalam terselenggaranya Gumelaring Kadipaten adalah mensupport  kegiatan  dengan  membantu  pendanaan  yang  dibutuhkan  oleh  panitia  penyelenggara kegiatan Gumelaring Kadipaten.
Penerapan  prinsip  akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dimulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat  dipertanggungjawabkan.  Anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  sesuai  dengan  kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna  mendorong good governance karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi. (Febri Arifiyanto and Kurrohman 2014).
Menurut  Hogwood  dan  Gunn  untuk  dapat  mengimplementasikan  kebijakan  secara  sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:
a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana
b. tersedia waktu dan sumber daya
c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan
d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung
f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan
g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan
h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis
i. komunikasi dan koordinasi yang baik
j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain (Wisakti 2008).
Peran Desa Purwodadi dalam melestarikan budaya dan mengangkat nilai sejarah dari kadipaten purwodadi dalam acara gumelaring kadipaten yaitu dengan mensupport anggaran yaang di ambil dari dana desa untuk kebutuhan acara Gumelaring Kadipaten sesuai dengan apa yang panitia anggarkan dan membuatkan LPJ sebagai bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut untuk kelengkapan administrasi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Pihak panitia gumelaring kadipaten mengajukan proposal kepada desa purwodadi untuk diminta mensupport  dana  kegiatan  gumelaring  kadipaten,  adapun  anggaran  yang  dibutuhkan  untuk  acara gumelaring kadipaten ditampilam pada tabel 10:
Tabel 10 Total Anggaran Proposal

## Total Anggaran
Kesekretariatan 2,830,000 Perlengkapan Festival 44,250,000 Kelengkapan Acara 99,000,000 Transportasi Acara 4,000,000 Publikasi Acara 2,845,000 Konsumsi Acara 27,250,000 Dokumentasi 5,000,000 Total 185,175,000
Sumber : Diolah dari (Proposal_Festival_Food 2019)
Namun pihak  Desa Purwodadi tidak  bisa menanggung  semua total anggaran  yang  dibutuhkan untuk  acara  gumelaring  kadipaten  tersebut  dikarenakan  anggaran  yang  besar  dan  juga  ada  batas maksimal untuk mengeluarkan sebuah anggaran untuk pendanaan sebuah acara, pihak desa hanya bisa men support dana sebesar Rp. 60.000.000 untuk kegiatan Gumelaring Kadipaten yang dana tersebut di ambil dari dana desa yang dimiliki Desa Purwodadi yang pastinya jika ada pengeluaran anggaran dana desa harus disertai pembuatan lembar pertanggung jawaban (LPJ) untuk syarat administrasi pengeluaran dana desa yang sah untuk kegiatan Gumelaring Kadipaten karena telah mengeluarkan dana desa sebesar nominal tersebut.

## D. SIMPULAN
Dana Desa merupakan salahs atu instrument yang dapat dimanfaatkan desa untuk membiayai aktifitas  desa,  seperti  program  pemberdayaan  masyarakat  ataupun  program  pengembangan  wilayah, salah satu contohnya adalah penggunaan dana desa untuk aktifitas wisata sekaligus pelestarian budaya, yang di lakukan oleh Desa Purwodadi Kecamatan Babat Kabupaten Magetan, hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah desa dnegan keberadaan situs bersejarah, diharapkan kegiatan Gumeraling Kadipaten ini bisa menjadi pemantik sektor wisata.

## REFERENSI
Dura, Justita. 2018. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa,  Dan  Kelembagaan  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat.” Jurnal  Ilmiah  Bisnis dan Ekonomi Asia 10(2): 26 – 32. Garis, Regi Refian. 2017. Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi . Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
Hasman,  Rasmah.  2015. Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Kinovaro Kabupaten Sigi. E-jurnal Katalogis, Vol 3: No 11.
Hertati,  Diana  dan  Lukman  Arif.  2018. Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Pejambon  Kabupaten  Bojonegoro  Jawa  Timur .  Journal  of  Economics,  Business,  and Government Challenges, Vol 1: No 1.
I  Putu  Eva  Ardiana;  I  Ketut Tjukup.  2014.  “Desa  Dalam  Kaitannya  Dengan  Otonomi  Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” : 1– 18.
Kamaluddin. 2018. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.” Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan 5: 15 – 33.
Kepala  Dinas  Pariwisata  Magetan  Bambang  Setiawan.  2018.  “Gumelaring  Kadipaten  Purwodadi Magetan.”
Khoiriah, Siti, Meylina, Utia. 2017. “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum 66(1): 20 – 29. Mustanir,  Ahmad  dan  Darmiah.  2016. Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, Vol 04: No 2.
“Proposal_Festival_Food.” 2019.
Suparman, Dedi Kusnadi, and Dwi Haryono. 2014. “Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Uta ra.” Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN : 1 – 20.