Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.414-424 Ray Cita.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Ray Cita 1 , Arifai 2 , Kamaruddin 3
1, 2, 3 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari Correspondet author : raycita24186@gmail.com Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
Handling  criminal  acts  of  letter  forgery  requires  a  comprehensive  approach  through prevention  policies,  law  enforcement,  rehabilitation  and  collaboration  between  related institutions.  Prevention  through  education,  strict  supervision,  and  strengthening  document security  systems  is  important  to  reduce  opportunities  for  counterfeiting.  Firm  and  fair  law enforcement provides justice to victims and a deterrent effect for perpetrators. Rehabilitation gives  perpetrators  the  opportunity  to  change  and  make  positive  contributions  again. Collaboration  between  institutions  maximizes  the  effectiveness  of  treatment,  from exchanging  information  to  developing  prevention  programs.  Only  with  an  integrated approach can we tackle mail fraud and protect society.
Keywords: Crime of Forgery of Letters: Law Enforcement; Policy; Prevention; Rehabilitation

## Abstrak
Penanganan tindak pidana pemalsuan surat memerlukan pendekatan komprehensif melalui kebijakan  pencegahan,  penegakan  hukum,  rehabilitasi,  dan  kolaborasi  antar  lembaga terkait. Pencegahan melalui edukasi, pengawasan ketat, dan penguatan sistem keamanan dokumen  penting  untuk  mengurangi  peluang  pemalsuan.  Penegakan  hukum  yang  tegas dan  adil  memberikan  keadilan  kepada  korban  serta  efek  jera  bagi  pelaku.  Rehabilitasi memberi  peluang  pada  pelaku  untuk berubah  dan  kembali  berkontribusi  positif. Kolaborasi antar  lembaga  memaksimalkan  efektivitas  penanganan,  dari  pertukaran  informasi  hingga pengembangan program pencegahan. Hanya dengan pendekatan yang terpadu, kita bisa mengatasi pemalsuan surat dan melindungi masyarakat.

## Kata  Kunci:  Kebijakan;  Pencegahan;  Penegakan  Hukum;  Rehabilitasi;  Tindak  Pidana Pemalsuan Surat
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan banyak pihak serta  dapat  mengganggu  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat.  Di  Indonesia,  kasus pemalsuan  surat  terus  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  perkembangan  teknologi dan  perubahan  sosial.  Pemalsuan  surat  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  motif,  seperti untuk  tujuan  penipuan,  mengelabui  pihak  yang  berwenang,  atau  bahkan  untuk memperoleh  keuntungan  yang  tidak halal.  Kasus  pemalsuan  surat  juga  telah  menimbulkan dampak  yang  serius,  baik  secara  ekonomi  maupun  sosial,  termasuk  kerugian  finansial  dan kerusakan reputasi institusi terkait.
Kajian mengenai tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia masih belum memadai. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan, namun belum banyak literatur yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian lebih

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.414-424 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374
lanjut diperlukan untuk memahami dengan lebih baik karakteristik, faktor-faktor pendorong, serta dampak dari tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia  telah  menyaksikan  peningkatan  kasus tindak pidana pemalsuan surat yang mengkhawatirkan. Perkembangan teknologi dan akses yang  semakin  mudah  terhadap  alat-alat  pemalsu  telah  memperparah  situasi  ini.  Penjahat telah  menggunakan  teknologi  canggih  untuk  memanipulasi  dokumen-dokumen  resmi, termasuk  surat-surat  penting  seperti  akta  kelahiran,  ijazah,  dan  dokumen  identitas  lainnya. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi.
Tidak hanya  itu,  peningkatan  kasus  penipuan  yang  melibatkan  pemalsuan  surat  juga  telah menjadi  perhatian  serius.  Penjahat  sering  menggunakan  dokumen  palsu  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  tidak  sah,  seperti  mengakses  layanan  keuangan, mendapatkan  pekerjaan,  atau  bahkan  menghindari  tanggung  jawab  hukum.  Hal  ini menunjukkan  adanya  kebutuhan  mendesak  untuk  meningkatkan  sistem  keamanan  dan penegakan hukum guna melawan tindak pidana pemalsuan surat di Indonesia.
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah ada  sejak  zaman  dahulu  kala.  Fenomena  ini  tidak  terbatas  pada  satu  negara  atau  satu zaman  saja,  tetapi  menjadi  masalah  universal  yang  terus  berkembang  seiring  dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Pemalsuan surat memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya terhadap individu yang menjadi korban, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, keamanan, dan kepercayaan dalam sistem hukum dan pemerintahan.
Pemalsuan  surat  dapat  mencakup  berbagai  jenis  dokumen,  mulai  dari  dokumen pribadi seperti kartu identitas dan paspor, hingga dokumen resmi seperti sertifikat, akta, dan dokumen  keuangan.  Dalam  konteks  Indonesia,  tindak  pidana  pemalsuan  surat  telah menjadi  perhatian  serius  bagi  pemerintah  dan  penegak  hukum  karena  dampaknya  yang merugikan  banyak  pihak.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kasus  pemalsuan  surat  di Indonesia  telah  meningkat  secara  signifikan,  menunjukkan  perlunya  tindakan  yang  lebih tegas dalam menanggulangi kejahatan ini.
Salah  satu  hal  yang  membuat  tindak  pidana  pemalsuan  surat  menjadi  semakin kompleks adalah perkembangan teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi, para pelaku kejahatan  semakin  canggih  dalam  melakukan  pemalsuan  surat,  baik  itu  dengan menggunakan  alat-alat  cetak  modern  maupun  dengan  memanfaatkan  keahlian  dalam bidang  teknologi  informasi.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  dan  upaya  pencegahan terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  surat  harus  senantiasa  beradaptasi  dengan perkembangan teknologi tersebut.
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.414-424 Ray Cita.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Selain  itu,  faktor sosial  juga  turut  memengaruhi  prevalensi  tindak pidana  pemalsuan surat.  Ketidakmampuan  atau  kesulitan  dalam  memperoleh  dokumen  resmi  secara  legal, kurangnya  kesadaran  hukum  di  kalangan  masyarakat,  dan  keinginan  untuk  memperoleh keuntungan  secara  ilegal  merupakan  beberapa  faktor  yang  dapat  menjadi  pemicu terjadinya  pemalsuan  surat.  Oleh  karena  itu,  penanganan  tindak  pidana  pemalsuan  surat tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial yang lebih luas.
Dalam  konteks  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  terdapat  beberapa  aspek  yang menjadi perhatian utama. Pertama-tama, jenis-jenis dokumen yang rentan untuk dipalsukan menjadi  fokus  utama  dalam  upaya  pencegahan  dan  penegakan  hukum.  Dokumen- dokumen  seperti  kartu  identitas,  paspor,  sertifikat  tanah,  dan  dokumen  kependudukan lainnya merupakan target utama para pelaku pemalsuan. Pentingnya memahami jenis-jenis dokumen  ini  serta  teknik-teknik  pemalsuan  yang  umum  digunakan  menjadi  kunci  dalam upaya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana pemalsuan surat.
Selain  itu,  faktor-faktor  yang  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  pemalsuan surat  juga  menjadi  perhatian  dalam  studi  mengenai  tindak  pidana  ini.  Motivasi  ekonomi seringkali  menjadi  faktor  utama  di  balik  tindakan  pemalsuan  surat,  namun  terdapat  juga faktor-faktor  lain  seperti  kesempatan,  tekanan  eksternal,  dan  kurangnya  kesadaran  akan konsekuensi  hukum  dari  tindakan  tersebut.  Memahami  faktor-faktor  ini  dapat  membantu dalam  merancang  strategi  pencegahan  yang  lebih  efektif  serta  memberikan  pandangan yang lebih komprehensif terhadap fenomena pemalsuan surat.
Selanjutnya,  dampak  sosial  dan  ekonomi  dari  tindak  pidana  pemalsuan  surat  juga menjadi perhatian yang serius. Pemalsuan surat tidak hanya merugikan individu atau institusi yang  langsung  terlibat,  tetapi  juga  dapat  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga dan sistem yang ada. Dari segi ekonomi, kerugian finansial akibat pemalsuan surat dapat  mencapai  jumlah  yang  sangat  besar,  baik  bagi  individu  maupun  negara  secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  memahami  dampak  sosial  dan  ekonomi  ini  penting  dalam merancang kebijakan penegakan hukum yang efektif.
Penegakan  hukum  dan  sistem  peradilan  dalam  menangani  kasus  pemalsuan  surat  juga menjadi perhatian dalam studi mengenai tindak pidana ini. Dari penyelidikan hingga proses pengadilan,  terdapat  berbagai  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  penegak hukum  dalam  menangani  kasus  pemalsuan  surat.  Koordinasi  antara  lembaga  penegak hukum,  peran  masyarakat  dalam  memberikan  informasi  dan  dukungan,  serta  perlunya reformasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  menjadi  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait dengan pemalsuan surat.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.414-424 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu  peraturan  perundang-undangan.  Kemudian  penelitian  ini  juga  menggunakan  bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,  seperti  hasil  penelitian  atau  hasil  karya  dari  kalangan  hukum.  Penelitian  ini  juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.
Dalam penelitian ini, yang menjadi alat utama pengumpulan datanya ialah studi dokumen atau  studi  kepustakaan.  Di  dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  studi  kepustakaan,  yaitu  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mengkaji  dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan maupun artikel, jurnal dan karya ilmiah. Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini,  baik  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun tersier,  dideskripsikan  untuk  kemudian  dianalisis  dengan  cara  kualitatif,  yaitu  dengan mempelajari,  menganalisis  serta  menginterpretasikan  setiap  data  yang  telah  dikumpulkan. Hasil  analisis  lalu  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  secara  sistematis  untuk  memudahkan menarik simpulan dari data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ruang Lingkup Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen
Tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  merupakan  kejahatan  yang  meresahkan  dan memiliki  dampak  yang  serius  dalam  masyarakat.  Pelaku  tindak  pidana  ini  secara  sengaja melakukan  pembuatan,  perubahan,  atau  pemalsuan  dokumen  dengan  maksud  untuk menipu atau memperoleh keuntungan secara tidak sah. Unsur utama dalam tindak pidana ini meliputi perbuatan pemalsuan dan maksud tertentu yang dimiliki oleh pelaku.
Dalam  konteks  hukum  Indonesia,  regulasi  terkait  dengan  tindak  pidana  pemalsuan dokumen  dapat  ditemukan  dalam  berbagai  undang-undang.  Diantaranya  adalah  :  Pasal 263  KUHP,  Pasal  264  KUHP.  Selain  itu,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang  mengatur  mengenai  pemalsuan  dokumen  kependudukan  seperti  KTP  dan  akta kelahiran.  Regulasi  ini  memberikan  landasan  hukum  bagi  penegak hukum  untuk  menindak para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.
Ancaman  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  bervariasi  tergantung pada  berbagai  faktor,  termasuk  jenis  dokumen  yang  dipalsukan  dan  besarnya  kerugian yang ditimbulkan. Secara umum, pelaku tindak pidana ini dapat diancam dengan hukuman penjara  dan/atau  denda  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  yang  berlaku.
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.414-424 Ray Cita.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Ancaman  pidana  ini  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku  dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.
Dampak  sosial  dan  ekonomi  dari  tindak  pidana  pemalsuan  dokumen  sangatlah signifikan. Pemalsuan dokumen tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat  mengganggu  stabilitas  sosial  dan  ekonomi  suatu  negara.  Misalnya,  pemalsuan dokumen  kependudukan  dapat  menyebabkan  ketidakakuratan  data  penduduk  yang dapat  berdampak  pada  perencanaan  pembangunan  dan  distribusi  sumber  daya  secara tidak  merata.  Oleh  karena  itu,  penanganan  serius  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan dokumen menjadi sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut R. Soesilo, Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:
1. Dapat  menimbulkan  sesuatu  hak,  misalnya  ijazah,  karcis  tanda  masuk,  surat  andil,  dan lain-lain;
2. Dapat  menerbitkan  suatu  perjanjian,  misalnya  surat  perjanjian  piutang,  perjanjian  jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; ata
4. Surat  yang  digunakan  sebagai  keterangan  bagi  suatu  perbuatan  atau  peristiwa, misalnya  surat  tanda  kelahiran,  buku  tabungan  pos,  buku  kas,  buku  harian  kapal,  surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.
Teknik  pemalsuan  dokumen  terus  berkembang  seiring  dengan  kemajuan  teknologi. Pelaku  tindak  pidana  ini  memanfaatkan  berbagai  teknologi  modern  untuk  membuat dokumen  palsu  yang  sulit  dideteksi.  Oleh  karena  itu,  penegak  hukum  harus  terus meningkatkan  kemampuan  dan  keahlian  mereka  dalam  mendeteksi  pemalsuan  dokumen serta  mengikuti  perkembangan  teknologi  untuk  menghadapi  tantangan  yang  ada. Pemalsuan  dalam  surat-surat  dianggap  lebih  bersifat  mengenai  kepentingan  masyarakat dengan  keseluruhannya,  yaitu  kepercayaan  masyarakat  kepada  isi  surat-surat  dari  pada bersifat  mengenai  kepentingan  dari  induvidu-induvidu  yang  mungkin  secara  langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana:
a. Suatu  surat  yang  dapat  menghasilkan  sesuatu  hak,  sesuatu  perjanjian  utangatau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian
b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu).
c. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.
d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.
Objek  tindak  pidana  selalu  berhubungan  erat  dengan  suatu  kepentingan  hukum (rechtsebelang)  yang  hendak  dilindungi  dengan  dibentuknya  tindak  pidana  yang bersangkutan.  Pada  pemalsuan  surat,  objeknya  adalah  surat.  Dengan  dibentuk  Pasal  263

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.414-424 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374
ayat  (1),  maka  telah  dibentuk  suatu  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  hukum terhadap  kepercayaan  masyarakat  mengenai  kebenaran  isi  surat-surat.  Isi  surat dalambentuk  tulisan  dapat  mengenai  macam-macam  hal,  misalnya  informasi,  berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi,  tindak  pidana  dapat  dibeda-bedakan. Informasi  atau  berita,  atau  isi  suatu  tulisan  sebagai  objek  tindak  pidana  dapat  bentuknya yang  tertulis  dan  lisan  atau  verbal.  Untuk  melindungi  kepentingan  hukum  mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau ditulisakan maka  dibentuklah  beberapa  macam  tindak  pidana,  salah  satunya  yaitu  tindak  pidana pemalsuan surat.

## Kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pemalsuan surat
Kebijakan hukum terhadap penanganan tindak pidana pemalsuan surat memiliki beberapa aspek  yang  mencakup  pencegahan,  penegakan  hukum,  serta  rehabilitasi  dan  reintegrasi pelaku  ke  dalam  masyarakat.  Berikut  adalah  uraian  tentang  kebijakan  hukum  yang biasanya diterapkan dalam penanganan tindak pidana pemalsuan surat:
a. Pencegahan:
Kebijakan  pencegahan  merupakan  langkah  proaktif  yang  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pemalsuan  surat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui edukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  kejujuran  dalam  menggunakan  dokumen, peningkatan  pengawasan  terhadap  proses  pembuatan  dokumen  resmi,  serta  penguatan sistem  keamanan  dokumen  agar  sulit  dipalsukan.  Selain  itu,  penerapan  sanksi  yang  tegas bagi  pelaku  pemalsuan  juga  dapat  menjadi  deteren  yang  efektif  untuk mencegah  tindak pidana ini.
Selain  itu,  peningkatan  pengawasan  terhadap  proses  pembuatan  dokumen  resmi juga merupakan langkah yang krusial dalam kebijakan pencegahan. Dengan menerapkan standar yang  ketat dan  melakukan  verifikasi  yang  cermat  terhadap setiap  dokumen  yang diterbitkan, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengurangi peluang bagi para pelaku pemalsuan  untuk  berhasil.  Pengawasan  yang  ketat  ini  juga  dapat  membantu  mendeteksi potensi  kecurangan  sejak  dini  sebelum  mencapai  tingkat  yang  merugikan.  Penguatan sistem  keamanan  dokumen  juga  menjadi  bagian  penting  dari  kebijakan  pencegahan. Dengan memanfaatkan teknologi keamanan terkini seperti tanda air, mikroprint, atau kode QR,  dokumen-dokumen  resmi  dapat  dilengkapi  dengan  lapisan  perlindungan  tambahan yang  sulit  dipalsukan.  Investasi  dalam  pengembangan  teknologi  keamanan  dokumen  ini merupakan langkah proaktif yang dapat mengurangi risiko pemalsuan surat di masa yang akan datang.
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.414-424 Ray Cita.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tidak  hanya  itu,  penerapan  sanksi  yang  tegas  bagi  para  pelaku  pemalsuan  juga menjadi bagian integral dari kebijakan pencegahan. Ancaman hukuman yang berat bagi para  pelaku  dapat  menjadi  faktor  pendorong  yang  efektif  untuk  mencegah  terjadinya tindak pidana. Dengan menegakkan hukum secara konsisten dan adil, negara memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan pemalsuan surat tidak akan ditoleransi dan akan ditindak dengan  tegas.  Melalui  implementasi  berbagai  langkah  dalam  kebijakan  pencegahan, diharapkan  masyarakat  dapat  lebih  terlindungi  dari  risiko  tindak  pidana  pemalsuan  surat, serta terciptanya lingkungan yang lebih aman, jujur, dan terpercaya.

## b. Penegakan Hukum:
Kebijakan penegakan hukum bertujuan untuk menindak dan mengadili pelaku tindak pidana  pemalsuan  surat  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Langkah-langkah dalam  penegakan  hukum  meliputi  penyelidikan,  penangkapan,  penuntutan,  dan  proses pengadilan  terhadap  pelaku.  Pentingnya  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  adil  dalam menangani kasus pemalsuan surat adalah untuk memberikan keadilan kepada korban serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
Langkah-langkah  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan surat  meliputi  beberapa  tahapan  penting,  yaitu  Pertama,  penyelidikan  merupakan  tahap awal  dalam  proses  penegakan hukum. Pihak berwenang,  seperti  kepolisian  atau  lembaga penegak hukum lainnya, melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait  kasus  pemalsuan  surat  yang  dilaporkan  atau  terdeteksi.  Penyelidikan  ini  mencakup pemeriksaan  saksi,  analisis  dokumen,  dan  pengumpulan  data  yang  diperlukan  untuk memperkuat kasus, selanjutnya, setelah penyelidikan dilakukan, langkah selanjutnya adalah penangkapan terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pemalsuan surat.  Penangkapan  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku  dan berdasarkan  bukti  yang  telah  terkumpul  selama  penyelidikan.  Penangkapan  ini  bertujuan untuk menghentikan aktivitas pelaku dan mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut. Setelah dilakukan  penangkapan,  proses  penuntutan  dimulai.  Penuntutan  dilakukan  oleh  jaksa penuntut  umum  atau  pihak  berwenang  lainnya  yang  bertugas  menangani  kasus  pidana. Mereka  akan  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  diperlukan  untuk  membuktikan  kesalahan para pelaku di pengadilan. Proses ini merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  surat  dihadapkan  pada  proses  hukum  yang  adil  dan transparan.  Terakhir,  proses  pengadilan  dilakukan  untuk  mengadili  para  pelaku  tindak pidana pemalsuan surat. Di pengadilan, hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen  yang  disajikan  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  membuat  keputusan  yang  adil. Putusan  pengadilan  dapat  berupa  vonis  bersalah  atau  tidak  bersalah,  serta  penentuan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.414-424 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374
Pentingnya  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  adil  dalam  menangani  kasus pemalsuan surat tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak  pidana.  Dengan  menegakkan  hukum  secara tegas,  masyarakat  akan  merasa  aman  dan  dilindungi  dari  ancaman  tindak  pidana pemalsuan  surat,  serta  pelaku  akan  mempertimbangkan  konsekuensi  hukum  sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum.

## c. Rehabilitasi dan Reintegrasi:
Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pelaku tindak pidana pemalsuan surat agar dapat  kembali  berintegrasi  ke  dalam  masyarakat  setelah  menjalani  hukuman.  Langkah- langkah  rehabilitasi  dapat  berupa  penyuluhan  dan  pembinaan  agar  pelaku  menyadari kesalahannya,  serta  pelatihan  keterampilan  untuk  membantu  mereka  mendapatkan pekerjaan yang halal dan menghindari keterlibatan dalam kegiatan ilegal di masa depan.
Salah  satu  langkah  rehabilitasi  yang  penting  adalah  penyuluhan  dan  pembinaan. Melalui  kegiatan  ini,  pelaku  tindak  pidana  diberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  konsekuensi  dari  perbuatannya,  serta  dampak  negatif  yang  ditimbulkannya  baik bagi  korban  maupun  masyarakat  secara  umum.  Dengan  menyadari  kesalahannya, diharapkan  pelaku  menjadi  lebih  bertanggung  jawab  atas  tindakannya  dan  lebih termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Selain  itu,  pelatihan  keterampilan  juga  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan rehabilitasi.  Pelaku  tindak  pidana  diberikan  kesempatan  untuk  mengembangkan keterampilan  baru  atau  meningkatkan  keterampilan  yang  dimiliki  sebelumnya.  Hal  ini bertujuan  untuk  membantu  mereka  mendapatkan  pekerjaan  yang  halal  dan  menghindari keterlibatan  dalam  kegiatan  ilegal  di  masa  depan.  Pelatihan  keterampilan  dapat  meliputi berbagai  bidang,  seperti  keterampilan  kerja,  kewirausahaan,  atau  pelatihan  profesional sesuai dengan minat dan potensi masing-masing pelaku.
Dukungan  sosial  dan  reintegrasi  ke  dalam  masyarakat  juga  merupakan  bagian penting  dari  kebijakan  rehabilitasi.  Pelaku  tindak  pidana  perlu  didukung  dan  diberikan kesempatan  untuk  memperbaiki  hubungan  dengan  keluarga,  teman,  dan  masyarakat sekitar.  Lingkungan  yang  mendukung  dan  penerimaan  dari masyarakat  dapat  membantu pelaku  merasa  lebih  termotivasi  untuk  menjalani  kehidupan  yang  positif  setelah  menjalani hukuman.  Melalui  kebijakan  rehabilitasi  yang  efektif,  diharapkan  pelaku  tindak  pidana pemalsuan  surat  dapat  mendapatkan  kesempatan  kedua  untuk  memperbaiki  diri  dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab
d. Kolaborasi antar Instansi:
Pentingnya  kerjasama  antar  lembaga  penegak  hukum,  pemerintah,  dan  lembaga lainnya juga menjadi bagian dari kebijakan dalam penanganan tindak pidana pemalsuan
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.414-424 Ray Cita.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
surat.  Kolaborasi  ini  meliputi  pertukaran  informasi,  koordinasi  dalam  operasi  penegakan hukum, serta penguatan sinergi dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi.
Alasan  mengapa  kolaborasi  ini  sangat  penting  yaitu,  pertukaran  informasi  antar lembaga penegak hukum dan pemerintah memungkinkan identifikasi dini dan penanganan lebih cepat terhadap kasus pemalsuan surat. Dengan berbagi data dan intelijen, lembaga penegak  hukum  dapat  mengumpulkan  bukti  yang  lebih  kuat  dan  menyusun  strategi penegakan  hukum  yang  lebih  efektifm  kemudian,  koordinasi  dalam  operasi  penegakan hukum  sangat  penting  untuk  menghindari  tumpang  tindih  upaya  dan  memaksimalkan sumber daya  yang  terbatas.  Dengan  berkoordinasi  secara  baik,  lembaga  penegak hukum dapat  mengoptimalkan  penggunaan  personel  dan  peralatan,  serta  memfokuskan  upaya mereka  pada  daerah  atau  jaringan  kejahatan  yang  paling  rentan  terhadap  pemalsuan surat.
Penguatan sinergi dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi juga merupakan aspek penting  dari  kolaborasi  antar  lembaga.  Dengan  bekerja  sama,  lembaga  penegak  hukum, pemerintah, dan lembaga lainnya dapat mengembangkan program-program pencegahan yang  lebih  holistik  dan  efektif,  serta  memastikan  bahwa  pelaku  pemalsuan  surat mendapatkan rehabilitasi yang tepat setelah dihukum.
Kolaborasi  antar  lembaga  juga  dapat  membantu  dalam  mengidentifikasi  dan menutup  celah  hukum  atau  kelemahan  sistem  yang  dapat  dieksploitasi  oleh  para  pelaku pemalsuan  surat.  Dengan  bekerja  bersama-sama,  lembaga  penegak  hukum  dan pemerintah  dapat  merancang  kebijakan  yang  lebih  komprehensif  dan  responsif  terhadap dinamika yang terus berubah dalam dunia kejahatan pemalsuan surat.
Secara keseluruhan, kolaborasi antar lembaga penegak hukum, pemerintah, dan lembaga lainnya memainkan peran kunci dalam upaya penanganan tindak pidana pemalsuan surat. Hanya  dengan  bekerja  sama,  kita  dapat  mencapai  keberhasilan  dalam  memerangi kejahatan ini dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya Melalui implementasi  kebijakan-kebijakan  tersebut,  diharapkan  penanganan  terhadap  tindak pidana pemalsuan surat dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  serta  menjaga  integritas  dan  keamanan sistem administrasi negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan,  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat  simpulkan  bahwa Penanganan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  memerlukan  pendekatan  yang  komprehensif dan terpadu melalui kebijakan pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan kolaborasi antar lembaga terkait. Kebijakan pencegahan yang efektif melibatkan edukasi masyarakat tentang  integritas  dokumen,  peningkatan  pengawasan  terhadap  pembuatan  dokumen, serta penguatan sistem keamanan dokumen. Sementara itu, penegakan hukum yang tegas

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.414-424 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374
dan  adil  memastikan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  diproses  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku,  memberikan  keadilan  kepada  korban,  dan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku. Selanjutnya,  kebijakan  rehabilitasi  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk memperbaiki  diri  dan  kembali  berkontribusi  positif  dalam  masyarakat  setelah  menjalani hukuman.  Terakhir,  kolaborasi  antar  lembaga  penegak  hukum,  pemerintah,  dan  lembaga lainnya sangat penting untuk memaksimalkan efektivitas upaya penanganan tindak pidana pemalsuan  surat,  mulai  dari  pertukaran  informasi,  koordinasi  operasional,  hingga pengembangan  program  pencegahan  dan  rehabilitasi  yang  holistik.  Hanya  dengan pendekatan yang terintegrasi dan sinergis, kita dapat mengatasi tantangan pemalsuan surat dengan lebih efektif dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian,  2016, Tindak  Pidana  Pemalsuan:  Tindak  Pidana  yang Menyerang  Kepentingan  Hukum  Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat  Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Jakarta, PT,
RajaGrafindoPersada
Adolf Huala, Hukum Pidana Indonesia , Jakarta: Kencana, 2019
Agus Prasetyo, Kolaborasi Antar-Instansi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.
Majalah Hukum Indonesia, vol. 16, no. 2, 2021
Agus  Prasetyo, Tantangan  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap  Kasus  Pemalsuan  Surat , Majalah Hukum Indonesia, vol, 15, no, 3, 2018
________ , Teknik Pemalsuan Dokumen yang Berkembang, Majalah Hukum Indonesia , vol, 17, no, 3, 2021
Agus  Subagyo, Kebijakan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat. Pustaka  Rakyat, Jakarta, 2020
________ , Tindak  Pidana  Pemalsuan  Dokumen:  Tinjauan  dari  Perspektif  Hukum  Pidana, Pustaka Rakyat, Jakarta, 2019
Andrianto, Hukum Pidana dan Kriminologi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
Dewi, Penelitian tentang Kejahatan dan Kekerasan , Bandung: Mandar Maju, 2018
Isra Saldi, Hukum Pidana Umum , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
Mochamad  Supriyanto, Regulasi  Hukum  tentang  Pemalsuan  Dokumen  di  Indonesia ,  Media Hukum, vol, 7, no, 2, 2018
________ , Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  dalam  Perspektif  Kriminologi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2018
R,  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  KUHP,  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal
Satjipto Rahardjo, Kriminologi , Bandung: Mandar Maju, 2017
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , 1 ed, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.414-424 Ray Cita.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.374 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Jurnal
Bambang  Santoso, Strategi  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat. Jurnal Hukum Nasional, vol. 14, no. 3, 2019
Bambang  Santoso, Ancaman  Pidana  bagi  Pelaku  Pemalsuan  Dokumen ,  Jurnal  Hukum Nasional, vol, 12, no, 1, 2020
Bambang Santoso, Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemalsuan Surat , Jurnal Ilmiah Keadilan, vol, 5, no, 1, 2020
Dian Fitriyani, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi bagi Pelaku Pemalsuan Surat. Jurnal Ilmiah Keadilan, vol. 9, no. 1, 2020
_______  , Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemalsuan Dokumen , Jurnal Ilmiah Keadilan, vol, 8, no, 2, 2019
, Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pemalsuan Surat Identitas , Jurnal Hukum Nasional, vol, 10, no, 2, 2019