## PENAFSIRAN VICTIM PRECIPITATION UNTUK PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL
Riza Alifianto Kurniawan*, Iqbal Felisiano, Astutik Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Kampus B, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 alifriza@fh.unair.ac.id

## Abstract
The victim precipitation concept from the victim’s perspective could not be translated as victims contributing  to  their  victimization.  Victims’  contribution  to  crime  is  going to  blame  the  victim and suffering victim’s condition. This article will examine opinions and perspectives about the victim’s role in its victimization which contributes to the reduction of offender punishment. The reduction  of  sanctions  because  of  victims  facilitated  or  provoked  crime  will  injure  trust  in justice.  The  victim  precipitation  concept  must  be  translated  as  an  opportunity  to  give  an aggravated  penalty  to  sexual  predators.  The  concept  must  be  viewed  as  a  policy  to  prevent sexual crime occurred.
Keywords: Victim Precipitation; Aggravated Penalty; Victim of Crime.

## Abstrak
Victim precipitation bagi korban tindak Pidana tidak  dapat diartikan sebagai kontribusi korban yang  menimbulkan  pelaku  melakukan  kejahatan.  Kontribusi  korban  dalam  viktimisasi  yang dialami  akan  membuat  korban  mendapat  beban  kesalahan  yang  dapat  membuat  korban menderita. Artikel ini memberikan pendapat yang berkaitan dengan argumentasi peranan korban yang  memotivasi  pelaku  melakukan  tindak  pidana  tidak  dapat  menjadi  alasan  pengurangan sanksi  bagi  pelaku.  Pemberian  pengurangan  pidana  dengan  alasan  adanya  kontribusi  korban dalam proses viktimisasi sangat mencederai harapan korban untuk pemidanaan yang berat bagi pelaku.  Konsep victim  precipitation harus  dapat  ditafsirkan  bukan  sebagai  alasan pengurangan hukuman  pelaku  kekerasan  seksual,  konsep  tersebut  seharusnya  menjadi  kebijakan  untuk pencegahan kekerasan seksual untuk mendapatkan cara pencegahan yang efektif.
Kata Kunci: Victim Precipitation ; Pemberatan Pidana; Korban Pidana.

## A. Pendahuluan
Kekerasan  seksual  adalah  tindak  pidana  yang  sering  kali  menargetkan  wanita  dan  anak- anak. Kedua tipologi korban ini berada dalam posisi rentan yang terancam dari segala tindakan- tindakan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  korban.  Kekerasan  seksual  memiliki  banyak bentuk  perbuatan.  Orang  awam  kadang  kala  menganggap  segala  penyimpangan  pelaku  yang mendekati  tindak  pidana  perkosaan  dianggap  sebagai  kekerasan  seksual.  Beberapa  kekerasan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kekerasan  seksual  adalah  pelecehan  seksual,  perbudakan seksual, pemaksaan seksual, aborsi paksa, prostitusi, penyiksaan seksual, pemaksaan kehamilan, dan lain-lain. Semua jenis perbuatan ini sangat berbahaya dan mampu mengancam setiap orang
tidak  hanya  wanita  atau  anak-anak  karena  setiap  orang  memiliki  kemungkinan  untuk  menjadi korban.
Kepentingan  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  menjadi  penting  untuk dipertimbangkan  dan  dilindungi.  Tindak  pidana  kekerasan  seksual  adalah  tindak  pidana  berat yang  layak  untuk  mendapatkan  sanksi  pidana  berat  bagi  pelakunya.  Pemulihan  korban  tindak pidana ini juga menjadi penting agar korban terhindar dari trauma. Viktimisasi yang melibatkan korban kekerasan seksual atau victim precipitation , dalam jurnal artikel ini akan dibahas bukan sebagai  alasan  yang  dapat  meringankan  sanksi  kepada  pelaku  kekerasan  seksual.  Opini  yang melihat kontribusi korban sebagai alasan untuk mengurangi pidana pelaku tidak mencerminkan keadilan terhadap korban.
Berdasarkan  pada  data  Komnas  Perempuan  tahun  2020,  jumlah  kasus  KTP  (Kekerasan Terhadap  Perempuan)  sepanjang  tahun  2020  sebesar  299.911  kasus.  Data  ini  dihimpun  dari  3 sumber yakni: 1) Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus; 2)  dari Lembaga layanan mitra  Komnas  Perempuan  sejumlah  8.234  kasus;  3)  dari  Unit  Pelayanan  dan  Rujukan  (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Lembaga layanan non pemerintah atau lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak  didatangi  daripada  lembaga  layanan  pemerintah.  Hal  ini  disinyalir  karena  lembaga layanan  non  pemerintah  selama  masa  pandemi  lebih  bisa  menyesuaikan  diri  menghadapi perubahan  sistem  layanan  yang  ada,  serta  memiliki  fleksibilitas  waktu  dalam  pelayanan. Berdasarkan  data-data  yang  terkumpul  dari  lembaga  layanan/formulir  pendataan  Komnas Perempuan  sebanyak  8.234  kasus  tersebut,  jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480  kasus).  Di  antaranya  terdapat  kekerasan  terhadap  istri  (KTI)  menempati peringkat pertama  3.221  kasus  (49%),  disusul  kekerasan  dalam  pacaran  1.309  kasus  (20%)  yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus  (14%),  sisanya  adalah  kekerasan  oleh  mantan  suami,  mantan  pacar,  serta  kekerasan terhadap  pekerja  rumah  tangga.  Kekerasan  di  ranah  pribadi  ini  mengalami  pola  yang  sama seperti tahun-tahun sebelumnya (Rahayu, 2021).
Kekerasan  terhadap  perempuan  berikutnya  adalah  di  ranah  komunitas/publik  sebesar  21% (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain.  Istilah  pencabulan  masih  digunakan  oleh  kepolisian  dan  pengadilan  karena  merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku. Berikutnya KTP di ranah dengan pelaku negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 23 kasus (0.1%). Data berasal dari LSM sebanyak  20  kasus,  WCC  2  kasus  dan  1  kasus  dari  UPPA  (unit  di  Kepolisian).  Kekerasan  di ranah  negara  antara  lain  adalah  kasus  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  (6  kasus),  kasus kekerasan  terkait  penggusuran  2  kasus,  kasus  kebijakan  diskriminatif  2  kasus,  kasus  dalam konteks  tahanan  dan  serupa  tahanan  10  kasus  serta  1  kasus  dengan  pelaku  pejabat  publik (Rahayu, 2021).
Publikasi  tentang victim  precipitation sudah  banyak  dilakukan.  Angkasa  menulis  dalam jurnal  Wawasan  Yuridika  dengan  judul  “Urgensi Victim  Precipitation Dipertimbangkan  oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan” tahun 2021. Artikel tersebut membahas tentang hakim yang dapat mempertimbangkan pemberian sanksi lebih ringan bagi pelaku tindak pidana. Artikel  ini  secara  tidak  langsung  membenarkan  bahwa  korban  berkontribusi  atau  menjadi penarik  atau  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana,  sehingga  muncul  pertimbangan pemberian  sanksi  yang  lebih  ringan  karena  pelaku  tindak  pidana  mendapat  provokasi  atau pengaruh dari korban.
Tingginya  laporan  adanya  dugaan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dengan  korban perempuan  dapat  menargetkan  setiap  orang.  Tindak  pidana  kekerasan  seksual  tidak  hanya menargetkan  wanita  sebagai  korbannya,  banyak  juga  kekerasan  seksual  terjadi  dengan  korban anak-anak  atau  pria  dewasa.  Pelaku  kejahatan  seksual  tidak  memilih  korban,  mereka menargetkan  berdasarkan  pada  kesempatan  untuk  melakukan  kejahatan  (Constantinou,  2013). Peranan korban yang dapat memicu kejahatan seksual tidak dapat diterima karena tindak pidana atau  kejahatan  faktor  korban  tidak  selalu  menjadi  fasilitator  tindak  pidana.  Pemikiran  korban yang memfasilitasi tindak pidana akan berakibat lambatnya pemulihan diri korban.
Artikel ini akan membahas putusan pemidanaan yang ringan untuk kasus kekerasan seksual dengan  nomor  putusan  Pengadilan  Tinggi  No  1401/PID/2022/PT.  Sby.  Putusan  ini  atas  nama terdakwa  Moch  Subchi  Azal  Tsani  (Bechi).  Putusan  dalam  tingkat  banding  ini  mempidana terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun. Putusan ini mengecewakan banyak pihak karena dari modus dan jumlah korban terdakwa sangat banyak dan memberikan dampak traumatik bagi korban. Berkaitan dengan victim precipitation dalam putusan ini yang menyebutkan bahwa para korban yang dituduh sebagai pelakor yang menggoda pelaku cukup memberikan dampak tidak baik  bagi  korban.  Penting  juga  untuk  dibahas  dengan victim  precipitation dalam  putusan  ini mendorong putusan yang ringan bagi pelaku tindak pidana.

## B. Pembahasan

## 1. Sebab-Sebab Tindak Pidana
Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana berat. Pendapat ini berdasarkan pada ancaman pidana kekerasan seksual yang berupa kumulasi pidana pokok dan dasar pengaturannya dalam suatu undang-undang khusus. Rasio legis UU No. 35  tahun  2014 jo UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  perubahan  UU  Perlindungan  Anak menyebutkan  bahwa  anak  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  penerus  bangsa  memiliki  peran strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus  yang  membutuhkan  perlindungan  dari  segala  perlakuan  yang tidak  manusiawi  yang  dapat  menimbulkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Dari ratio  legis perubahan undang-undang perlindungan anak, potensi anak menjadi korban tindak pidana sangat besar. Anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan terbatas kecakapannya akan selalu berada dalam posisi rentan untuk menjadi korban.
Potensi  korban  kekerasan  seksual  tidak  hanya  terbatas  pada  anak.  Perempuan,  orang  tua, orang  dengan  disabilitas  juga  memiliki  risiko  yang  sama  untuk  menjadi  korban.  Para  korban kekerasan  seksual  ini  memiliki  kesamaan  profilnya  sebagai  korban  yang  tidak  memiliki  kuasa atau power untuk  melakukan  perlawanan.  Ditinjau  dari  teori  viktimisasi “routine  activites theory”, seseorang menjadi korban potensial apabila memenuhi syarat dalam routine activities theory yaitu high  risk  lifestyle,  absence  of  guardian,  motivated  offender (Daigle,  2013). Perbuatan  korban  yang  memiliki  risiko  tinggi  untuk  menjadi  korban  seperti  melakukan penyimpangan  perilaku.  Korban  ini  melakukan  atau  terlibat  dalam  aktivitas-aktivitas  yang menaikkan  risiko  dirinya  menjadi  korban  seperti  melakukan  aktivitas  yang  menyimpang, mempunyai sikap ceroboh, bersosialisasi dengan pelaku tindak pidana, dan lain-lain.
Absence  of  guardian adalah  suatu  keadaan  di  mana  calon  korban  tidak  mempunyai pelindung sehingga dirinya dapat dengan mudah mengalami viktimisasi. Guardian tidak selalu merujuk pada orang, guardian juga  dapat  berupa suatu  sistem  atau regulasi.  Sistem  keamanan atau  regulasi  yang  ketat  dan  tegas  dapat  menjadi  representasi  suatu guardian apabila  dapat meningkatkan  risiko  pelaku  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Sistem  hukum  yang  tegas  dan regulasi  yang  jelas,  akan  membuat  pelaku  berpikir  berulang-ulang  untuk  mengeksekusi  tindak pidana  (Fahmi,  Zaidun,  &  Suheryadi,  2021).  Adanya guardian yang  kuat  dan  nyata kehadirannya dapat membuat para calon korban terhindar dari proses viktimisasi.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 86-96
Pelaku yang  termotivasi adalah kondisi  ketiga dalam routine  activities theory . Kondisi  ini adalah  kumulasi  dari  beberapa  terpenuhinya  2  (dua)  syarat  sebelumnya.  Tingkah  laku  calon korban yang berisiko dan ketiadaan pelindung ( guardian ) menyebabkan adanya kesempatan bagi pelaku  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  kasus  kekerasan  seksual,  korban  kekerasan memenuhi ketiga syarat ini. Akan tetapi hal ini tidak serta merta bahwa korban memiliki andil atau  kontribusi  atas  viktimisasi  yang  terjadi  pada  dirinya.  Salah  satu  kekurangan  dari routine activities theory adalah menggambarkan bahwa  korban memiliki  andil kesalahan  dalam  proses viktimisasi.
Dalam  istilah  viktimologi  dikenal  konsep victim  precipitation .  Konsep  ini  diperkenalkan oleh Menachem Amir pada tahun 1971 yang dia terapkan untuk menganalisasi korban perkosaan (Daigle, 2013). Menachem Amir berpendapat bahwa korban perkosaan tidak seluruhnya benar. Korban  perkosaan  kadang  kala  turut  berperan  dalam  proses  viktimisasi  yang  terjadi  padanya. Amir  bahkan  membagi  peran  korban  dalam victim  precipitation dalam  2  (dua)  peran  yaitu commisionis (berperan  aktif  seperti  mabuk,  berpakaian  tidak  sopan/provokatif,  pergi  dengan orang  asing)  dan ommisionis (tidak  melakukan  perlawanan  atau  pencegahan).  Pendapat Menachem Amir ini tentunya mengundang perdebatan karena membebankan kesalahan kepada korban, apalagi tindak pidana yang dialami oleh korban adalah kekerasan seksual.
Victim  precipitation dan victim  provacation dalam  viktimologi  adalah  2  (dua)  hal  yang serupa  tetapi  memiliki  perbedaan. Victim  precipitation adalah  istilah  dalam  ilmu  sosial  yang merujuk pada  aktivitas  korban yang dipandang  sebagai  pemicu  untuk  terjadinya tindak  pidana dalam perspektif pelaku, sedangkan pengertian victim  provocation adalah istilah  dalam hukum yang digunakan oleh lembaga peradilan ( criminal court ) untuk mengukur peranan dan tanggung jawab  korban  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  (Jordan,  2015).  Perbedaan  di antara  dua  konsep  ini  adalah victim provocation mengkualifikasi tanggung  jawab korban yang dari  perbuatan  atau  aktifitasnya  memicu  tindak  pidana  sehingga  korban  memiliki  kontribusi kesalahan  dalam  proses  viktimisasi  yang  terjadi  pada  dirinya  (Zaykowski,  Kleinstuber,  & McDonough, 2014).
Hukum  Pidana  mengatur  pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  pada  asas  kesalahan. Asas kesalahan  berbunyi bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) . Asas kesalahan ini menjadi penentu apakah pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi atau tidak. Asas  kesalahan  melakukan  penyaringan  kepada  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana.  Hanya pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab saja yang dapat diberikan sanksi. Pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah pelaku yang memiliki bentuk kesalahan. Bentuk  kesalahan  ada  2  (dua)  yaitu  kesengajaan  dan  kealpaan.  Pelaku  yang  memiliki kesengajaan dan kealpaan saja yang layak untuk dipidana.
Hukum pidana memberikan penegasan bahwa kualifikasi pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan pada peraturan hukum pidana. Pelaku adalah orang yang  memiliki  kehendak  atau  tujuan  untuk  terwujudnya  suatu  tindak  pidana  atau  melakukan kecerobohan  dan  tidak  berhati-hati  sehingga  menimbulkan  akibat  yang  dilarang.  Secara  garis besar, pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau orang yang melakukan perbuatan ceroboh yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang- undang. Pelaku dan korban berbeda.
Korban adalah orang yang dirugikan atau mengalami akibat dari perbuatan pelaku. Hukum pidana sangat jelas dalam mengkualifikasi pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan oleh syarat dalam  asas  legalitas,  yang  mewajibkan  bahwa  peraturan  hukum  pidana  yang  mengatur  suatu tindak pidana harus memenuhi persyaratan antara lain adalah tidak boleh multi penafsiran, harus jelas, dan ketentuan tersebut tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan (lex certa, lex scripta,  lex  stricta). Asas  legalitas  yang  jelas  dan  tegas  akan  sangat  sulit  untuk  menafsirkan kedudukan pelaku dan korban.
Konsep victim  precipitation yang  menerangkan  bahwa  korban  memiliki  kontribusi  atas terjadinya  tindak  pidana  tidak  dapat  serta  merta  diterapkan  dalam  tindak  pidana.  Maksud pernyataan  ini  adalah  tidak  semua  korban  memfasilitasi  terjadinya  tindak  pidana  (Rahmawati, 2020).  Ada  tindak  pidana  yang  pelaku  dan  korban  ada  pada  satu  orang  misalnya  pecandu narkotika, akan tetapi bukan berarti korban ini memfasilitasi proses viktimisasi yang terjadi pada dirinya. Permulaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dapat disebabkan oleh banyak hal. Motivasi  pelaku  untuk  memutuskan  melakukan  tindak  pidana  tidak  hanya  dikarenakan  oleh keadaan-keadaan yang ada pada diri korban. Tindak pidana terjadi paling banyak terjadi karena adanya peluang tindak pidana dan faktor internal dari pelaku seperti dendam atau kebencian.
Alasan atau motif pelaku melakukan tindak pidana hanya dapat diketahui melalui perbuatan yang telah dilakukan. Sangat sulit untuk mengetahui motif yang pasti pelaku memutuskan untuk melakukan  tindak  pidana.  Dalam  pemeriksaan di pengadilan, Hakim  melihat  perbuatan  pelaku untuk mendapatkan bukti petunjuk motif atau tujuan dari terdakwa. Kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh pelaku ada pada sanubari pelaku seperti halnya niat. Dalam pembuktian di depan  hakim,  perbuatan  pelaku  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana,  dapat  digunakan untuk menarik kualifikasi dalam menebak tujuan atau motif pelaku. Niat yang diwujudkan dalam perbuatan tertentu sudah dapat menunjukkan kesengajaan atau kealpaan dari pelaku,  meskipun pelaku menyangkal perbuatannya.
Tindak  pidana  dapat  terjadi  karena  banyak  sebab.  Kebijakan  regulasi  hukum  pidana bersumber  pada  undang-undang  untuk  menentukan  kualifikasi  perbuatan  biasa  menjadi  tindak pidana.  Adanya  kekosongan  hukum  (tiada  pengaturan  tentang  tindak  pidana  tertentu)  menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Contoh dari perbuatan ini adalah pencucian uang  sebelum  adanya  Undang-Undang  Anti  Pencucian  Uang.  Salah  satu  sebab  berikutnya berkaitan dengan peluang tindak pidana adalah kekaburan regulasi hukum pidana. Kekaburan ini bisa  disebabkan  oleh  pertentangan  isi  norma  dari  beberapa  undang-undang.  Substansi  aturan yang multi penafsiran berisiko dalam penengakan hukum. Para pihak dalam penegakan hukum yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat mempunyai pemahaman yang berbeda apabila regulasi tindak pidana multi penafsiran, sehingga pertentangan dan proses peradilan tidak akan bisa maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana.

## 2. Ratio Legis Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Tindak pidana kekerasan seksual adalah salah satu tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia.  Tipologi  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  tidak  hanya  merujuk  pada  jenis gender tertentu. Korban  tindak  pidana ini dilakukan secara  acak sehingga meningkatkan risiko kepada  korban.  Modus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sangat  bervariasi,  akan  tetapi  para pelaku  selalu  menggunakan  ketimpangan  kuasa  (relasi  kuasa)  yang  dimilikinya.  Ketimpangan relasi kuasa dapat disebabkan adanya hak istimewa (privilege) dari stratifikasi masyarakat atau berdasarkan kedudukan tertentu secara vertikal dalam lembaga atau institusi seperti atasan, tokoh masyarakat,  pejabat  publik,  pemuka  agama,  dan  lain-lain  (Tholander,  2019).  Relasi  kuasa  ini sering  menjadi  alat  untuk  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  menjadi  alat  untuk menghilangkan alat bukti atau menekan korban agar tindak pidana tersebut tidak dapat diungkap.
Regulasi  yang  khusus  mengatur  tindak  pidana  kekerasan  seksual  sangat  diperlukan  untuk mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  ini.  Ada  beberapa  undang-undang  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  kekerasan  seksual.  Peraturan  pertama  tentang  kekesaran  seksual  dapat ditemui dalam KUHP. Pasal-pasal tentang penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, KUHP mengatur  tentang  kejahatan  terhadap  kesusilaan  dengan  banyak  variasi  perbuatan  yang  salah satunya  mengatur  tentang  tindak  pidana  perkosaan  dalam  Pasal  284  KUHP.    Undang-Undang No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual seperti prostitusi paksa kepada  korban.  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  memberikan  perlindungan  untuk  setiap
orang  yang masih di bawah  umur  untuk menjadi korban kekerasan atau  korban tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud ini termasuk adalah tindak pidana kekerasan seksual.
Semua  regulasi  tentang  tindak  pidana  kekerasan  memiliki  variasi  dan  kemiripan  dalam perumusan tindak pidananya. Banyaknya variasi ini menunjukkan adanya titik berat atau tujuan yang berbeda dari tiap regulasi. Sebagai contoh, tindak pidana perkosaan dalam KUHP bertujuan untuk  mempidana  pelaku  pelanggar  kesusilaan.  Kekerasan  seksual  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur  segala  tindak  pidana  yang dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  sangat  banyak  kualifikasinya termasuk  kekerasan  seksual.  Perbuatan  yang  digolongkan  dalam  tindak  pidana  perdagangan orang antara lain prostitusi paksa, perbudakan, dan lain-lain.
Banyaknya  pengaturan  perbuatan  yang  memiliki  karakteristik  kekerasan  dengan  motif seksual  menjadi  salah  satu  alasan  untuk  membentuk  regulasi  yang  mempidana  kekerasan seksual.  Beberapa  aturan  yang  mengkualifikasi  perbuatan  sebagai  tindak  pidana  kekerasan seksual dipandang masih belum cukup dalam memberikan efek jera. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan  adalah  berat  ringan  pidana  dan  memerlukan  adanya  dasar  hukum  bagi  jenis pidana/sanksi yang baru seperti pidana tambahan kebiri kimia atau macam-macam pidana pokok dan tambahan yang baru.
Dampak  yang  terjadi  pada  korban  menjadi  hal  yang  sangat  dipertimbangkan  dalam pembentukan  regulasi  kekerasan  seksual.  Komnas  Perempuan  dalam  Catatan  Akhir  Tahun mereka  tahun  2021,  memetakan  beberapa  kelompok  korban  kekerasan  seksual.  Korban  yang dikelompokkan  oleh  perempuan  dengan  disabilitas,  perempuan  pembela  hak  asasi  manusia (WHRD), Kelompok LBT (Lesbian, Biseksual, Transgender), perempuan penderita HIV/AIDS, dan  Kekerasan  Berbasis  Gender  Siber  (KBGS).  Para  Kelompok  Korban  ini  adalah  salah  satu pihak  yang  rentan  untuk  mengalamai  viktimisasi  kekerasan  seksual.  Para  korban  ini  dalam jumlah terbanyak adalah wanita dan anak-anak (Hijriani & Ramadani, 2022) yang posisi rentan mereka  adalah  tidak  memiliki  kuasa  yang  dikarenakan  posisi  atau  kedudukan  mereka  secara sosial maupun ketiadaan “guardian” (penjaga).
Regulasi  yang  saat ini  berlaku  terkait  dengan  pemidanaan  pelaku  kejahatan  seksual  masih belum  memberikan  perlindungan  secara  maksimal  kepada  korban.  Perlindungan  pada  saat pelaporan  tindak  pidana,  perlindungan  pada  saat  pemeriksaan  di  pengadilan,  dan  program pemulihan korban yang terintegrasi. Mekanisme perlindungan bagi korban membutuhkan adanya dasar  regulasi  yang  berlaku  membuat  diperlukannya  undang-undang  atau  regulasi  yang  dapat memberikan perlindungan dan pencegahan bagi korban dan pemidanaan yang memberikan efek jera (Sagar & Jones, 2014).

## 3. Pemberatan Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Penambahan  pidana  kepada  pelaku  dapat  diberikan  sesuai  dengan  aturan  hukum. Pemberatan  pidana  ini  adalah  kebijakan  pembuat  undang-undang  yang  diarahkan  kepada pencapaian target tertentu. Pada dasarnya ditambahkannya pidana tambahan mempunyai tujuan untuk memberikan penjeraan kepada pelaku.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memberikan praktik penambahan-penambahan pidana  yang  didapat  dipandang  sebagai  pemberatan  pidana (aggravated  punishment). Konsep- konsep penyertaan (deelneming), concursus (perbarengan perbuatan), dan recidive (pengulangan tindak  pidana)  memberikan  tambahan  pidana  selama  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh undang-undang. Ketiga syarat yang diatur dalam KUHP ini memberikan tambahan pidana untuk pelaku  yang  melakukan  pidana.  Pemberatan  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  memiliki ratio legis yang salah satunya adalah pemberian nestapa yang dapat berujung kepada efek jera kepada pelaku  (Rosyida,  Artha,  &  Yudhantaka,  2020).  Sebagai  contoh, concursus dan recidive memberikan  tambahan  pidana  sebanyak  satu  pertiga  dari  pidana  pokok  maksimal  untuk memperberat pidana.
Konsep  pemberatan  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana yang diatur adalah tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime). Predikat sebagai tindak pidana  yang  luar  biasa  ini,  memiliki  kekhususan  dalam  penentuan  unsur-unsur  tindak  pidana, hukum acara khusus, dan jenis sanksi yang khusus (Wulandari & Zaidun, 2020). Tindak pidana luar  biasa  atau  tindak  pidana  khusus  pemberian  pidana  tambahan  menunjukkan  bahwa  tindak pidana ini adalah tindak pidana yang berbahaya sehingga perlu untuk diberantas.
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  mempunyai  sanksi  pidana  yang  berat  baik  yang  diatur dalam  KUHP  maupun  diatur  dalam  undang-undang  pidana  khusus.  Berat  ringan  pidana  yang dikenakan  kepada  pelaku  kekerasan  seksual  menunjukkan  komitmen  dari  negara  atas perlindungan  kepentingan  hukum.  Kepentingan  hukum  yang  dilanggar  oleh  tindak  pidana kekerasan  seksual  sangat  banyak  antara  lain  nyawa,  badan,  dan  kehormatan.  Banyaknya kepentingan  hukum  yang  terancam  oleh  tindak  pidana  kekerasan  seksual  menjadikan  tindak pidana ini adalah tindak pidana yang wajib untuk diberantas (Purwoleksono, 2019).
Pemberatan pidana dapat dilakukan dengan beberapa alasan. Model pemberatan yang diatur dalam  KUHP  menambahkan  beberapa  unsur  dalam  kualifikasi  tindak  pidana  atau  menetapkan beberapa  akibat  yang  dilarang.  Secara  garis  besar  ada  beberapa  model  yang  digunakan  yaitu (Paripurna,  Astutik,  Cahyani,  &  Kurniawan,  2021;  Rhazi,  Gani,  &  Dahlan,  2022):  1)  Jumlah pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  (penyertaan);  2)  Tindak  pidana  dilakukan  dengan perencanaan  terlebih  dahulu;  3)  Pelaku  tindak  pidana  memiliki  kualifikasi  tertentu  (delik propria );  4)  Korban  tindak  pidana  memiliki  kualifikasi  tertentu  (contoh  presiden  atau  wakil presiden); 5) Waktu tindak pidana dilakukan (siang, malam, pada saat terjadi bencana); 6) Ada pengulangan  tindak  pidana  ( recidive );  7)  Pelaku  melakukan  lebih  dari  satu  tindak  pidana ( concursus );  dan,  8)  Kausalitas  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  (contoh penganiayaan yang mengakibatkan luka, luka berat, dan mati).
Kedelapan unsur pemberatan opini di atas, memiliki pengaturan yang berbeda dalam KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). KUHP baru memberikan pertimbangan bagi hakim untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat digunakan oleh hakim untuk mempidana pelaku.  Faktor-faktor  tersebut  diatur  dalam  Pasal  54  ayat  1  KUHP  baru  adalah:  1)  Bentuk kesalahan  pelaku;  2)  Motif  dan  tujuan  melakukan  tindak  pidana;  3)  Sikap  batin  pelaku  tindak pidana;  4)  Tindak pidana  direncanakan  atau  tidak;  5)  Cara  melakukan  tindak pidana;  6) Sikap dan  tindakan  pelaku  setelah  melakukan  tindak  pidana;  7)  Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan keadaan ekonomi pelaku; 8) Pengaruh  tindak  pidana terhadap korban atau keluarga korban;  9) Pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan, 10) Nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.
Pemberatan  tindak  pidana  dalam  undang-undang  khusus  adalah  karena  pengaturan  suatu tindak  pidana  di  luar  KUHP  memiliki  karakteristik  sebagai  tindak  pidana  dengan  pemberatan. Tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  pidana  khusus  selain  sebagai  penegasan dilarangnya  perbuatan  tersebut,  juga  ancaman  tindak  pidana  yang  diatur  di  dalamnya  selalu disertai  dengan  ancaman  pidana  lebih  berat  dibandingkan  dengan  tindak  pidana  yang  diatur dalam KUHP (Kurniawan, 2018).
Tindak pidana kekerasan seksual diatur tidak hanya dalam KUHP tetapi juga di luar KUHP. Kekerasan  seksual  yang  diatur  dalam  undang-undang  khusus  mulai  dari  undang-undang perlindungan anak, undang-undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang- Undang  Perdagangan  Orang,  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik memberikan  pidana  yang  berat.  Pidana  tersebut  apabila  dibandingkan  dengan  KUHP,  secara kuantitatif  dan  kualitatif  lebih  berat  dengan  dimungkinkan  ancaman  kumulasi  sanksi  pidana pokok.
Kebijakan  pemberatan  kepada  pelaku  kejahatan  seksual  menunjukkan  sikap  tegas  dari negara bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang harus diberantas. Pelaku tindak pidana
kekerasan  seksual  mengalami  trauma  dan  dampak  buruk  yang  mengancam  pertumbuhan  jiwa dan kesehatan apabila tidak ada dukungan atau pemulihan (Astuti & Purwanto, 2020).

## 4. Korban Kekerasan Seksual dan Pemidanaan Pelaku
Kekerasan  seksual  sudah  menjadi  tindak  pidana  yang  berat  ancaman  pidananya.  Pelaku kekerasan seksual dapat diancam dengan pidana yang berat baik berupa kumulasi pidana pokok atau  penambahan  pidana.  Keringanan  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  sangat  bertolak belakang  dengan  tujuan  pemidanaan  kekerasan  ini  karena  kebijakan yang ingin  dicapai  adalah pemberantasan pelaku kekerasan seksual.
Menurut  teori  dalam  kajian  viktimologi, precipitation dipandang  sebagai  peran  korban dalam  viktimisasi  yang  terjadi  pada  dirinya. Precipitation (penyebab)  viktimisasi  ini  dapat dikarenakan oleh banyak faktor mulai dari perbuatan korban, gaya hidup korban, dan pergaulan yang  menyimpang  atau  mempunyai  risiko  untuk  terjadinya  tindak  pidana. Precipitation dapat terjadi secara aktif atau pasif, tergantung pada interaksi korban.
Precipitation aktif  terjadi  dengan  peran  aktif  korban  yang  mendekati  atau  memprovokasi pelaku  untuk  tergerak  melakukan  tindak  pidana.  Korban  yang  sering  berinteraksi  atau  terlibat dalam  komunitas  yang  melakukan  penyimpangan  ada  kemungkinan  korban  akan  mengalami viktimisasi atau mendapat stigma negatif dari masyarakat karena dianggap bagian dari kelompok yang menyimpang.
Precipitation pasif terjadi disebabkan karena ketidaktahuan korban akan perilaku atau sikap dirinya yang dapat menjadikan dirinya mengalami viktimisasi. Precipitation pasif ini sebenarnya adalah  menggeneralisasi  bahwa  semua  orang  berpotensi  untuk  menjadi  korban  tindak  pidana, secara pasif korban  memfasilitasi  secara  fungsional dirinya memiliki potensi  untuk mengalami viktimisasi  (Prakoso,  2019).  Pelaku  tindak  pidana  seringkali  menyerang  korban  dikarenakan sikap politik, kepercayaan, atau kesenjangan status sosial dari korban.
Precipitation tidak dapat dilihat sebagai alasan untuk meringankan ancaman pidana pelaku kejahatan  seksual.  Pelaku  kejahatan  seksual  layak  untuk  dapat  dipidana  berat  dan  mendapat pemberatan  pidana  karena  dampak  dari  tindak  pidana  tersebut.  Faktor-faktor  penyebab  tindak pidana  yang  berasal  dari  korban  tidak  dapat  dilihat  sebagai  suatu  alasan  untuk  mengurangi hukuman bagi pelaku (Ding & Zhao, 2021).
Victim  precipitation seharusnya  dipandang  menurut  kepentingan  korban.  Beberapa penafsiran terkait dengan precipitation korban kekerasan seksual (Suonpää & Savolainen, 2019):
1) Membantu untuk lebih memahami viktimisasi yang terjadi. Proses viktimisasi adalah proses yang  ingin  dilupakan  oleh  pelaku,  oleh  karena  itu  dengan  mengetahui  proses  tersebut,  negara atau  perwakilan  korban  dalam  sistem  peradilan  dapat  mengerti  penderitaan  korban  dan kekejaman  pelaku;  2)  Membantu  untuk  mengenali  modus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku.  Keterangan  korban  atau  kesaksian  korban  yang  menjelaskan  proses  viktimisasi  dapat dipelajari  oleh  penegak  hukum  untuk  mengetahui  modus  dan  profil  korban  untuk  digunakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kemudian hari; 3) Membantu untuk mengurangi risiko  terjadinya  pengulangan  kejahatan.  Kejahatan  seksual  sangat  jarang  untuk  diungkap. Korban  sering  kali  tidak  melaporkan  viktimisasi  yang  terjadi  pada  dirinya  sehingga menimbulkan  trauma  pada  korban.  Memahami  data  korban  termasuk  perilaku  dan peer  group korban  dapat  membantu  korban untuk terhindar  dari pengulangan viktimisasi; 4) Korban tidak dipandang  sebagai  provokator/fasilitator  kejahatan, victim  precipitation ditafsirkan  sebagai kajian viktimimologi atau kriminologi untuk pencegahan tindak pidana. Hal yang paling penting dalam  kajian  viktimologi  adalah  mitigasi  viktimisasi.  Mengetahui  karakteristik  pelaku  dan potensi-potensi  viktimisasi  dari  keterangan  korban  akan  memberikan  kontribusi  positif  untuk perumusan kebijakan atau regulasi dalam penegakan dan pencegahan kejahatan seksual.
Pemidanaan  pelaku  kejahatan  seksual  dalam  undang-undang  mendapatkan  ancaman  yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual adalah tindak pidana yang berat dan tidak
ada  alasan  pengurangan  untuk  mereduksi  atau  mengurangi  sanksi  kepada  pelaku.  Pendapat pelaku kejahatan seksual untuk mendapat keringanan hukuman dengan dasar alasan precipitation dari korban adalah pendapat yang salah. Dalam  konsep pemidanaan, ada beberapa alasan yang dapat  menghapus  pidana  yaitu  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf.  Alasan  penghapus  pidana dapat membuat pelaku tidak dipidana. Alasan penghapus pidana secara baku diatur dalam KUHP Pasal 48 sampai Pasal 51. Alasan penghapus pidana harus diatur dalam undang-undang karena asas  legalitas  tindak  pidana  diatur  dalam  regulasi  yang  berbentuk  undang-undang,  sehingga penghapusan pidana harus diatur dalam regulasi yang berbentuk undang-undang.
Putusan  atas  kekerasan  seksual  yang  berkekuatan  hukum  tetap  untuk  Nomor  Perkara 1401/PID/2022/PT.Sby  memberikan  dampak  atas  pelaku  kekerasan  seksual.  Putusan  ini  tidak memberikan  efek  jera  kepada  pelaku.  Pelaku  diuntungkan  dengan  tidak  memberikan  putusan lebih berat, potensi hukuman maksimal 15 tahun dengan pemberatan untuk pelaku tindak pidana ini  tidak  dapat  diterapkan  padahal  faktor-faktor  untuk  menjatuhkan  pidana  lebih  berat  sangat mungkin untuk dijatuhkan.
Putusan  pemidanaan  untuk  kasus  kekerasan  seksual  membutuhkan  perhatian  lebih  dengan memberikan putusan pidana yang berat bagi pelaku, selain itu juga peranan korban dalam tindak pidana ( victim precipitation ) tidak menjadi faktor untuk meringankan vonis pidana bagi pelaku. Faktor  pemberatan  pidana  untuk  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  pada  saat  putusan tersebut  dijatuhkan  masih  belum  memberlakukan  Pasal  54  KUHP  baru,  karena  pasal  ini memberikan  arahan  kepada  hakim  untuk  memberikan  pertimbangan  sebelum  putusan  pidana dapat dijatuhkan dengan tetap menghormati kebebasan hakim.
Hakim yang memberikan putusan pemidanaan pelaku kejahatan seksual tidak ada kewajiban untuk  mengurangi  pidana  pelaku.  Pengurangan  pidana  maksimal  dengan  alasan  korban  juga memiliki kontribusi dalam viktimisasi adalah tidak tepat karena precipitation (peranan korban) tidak dapat ditafsirkan sebagai keturutsertaan korban untuk terjadinya tindak pidana.

## C. Simpulan
Kekerasan  seksual  termasuk  tindak  pidana  khusus  dengan  ancaman  pidana  yang  berat. Pelaku kejahatan seksual memberikan dampak berat kepada masa depan korban. Oleh karena itu pemidanaan pelaku tindak pidana ini patut untuk mendapatkan sanksi berat.
Precipitation (peran  korban)  harus  ditafsirkan  sebagai  bagian  dari  mekanisme  mitigasi tindak pidana untuk lebih memberikan pengenalan modus dan potensi-potensi timbulnya tindak pidana  kekerasan  seksual  agar  dapat  mengurangi  risiko  terjadinya  viktimisasi.  Penafsiran precipitation sebagai ratio  legis pengurangan  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  menunjukkan pembebanan  sebagian  beban  kesalahan  pada  korban.  Penafsiran precipitation seperti  ini  harus dihindari dan  tidak dapat menjadi alasan untuk memberikan sanksi yang  ringan kepada pelaku kekerasan seksual.
Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam suatu undang-undang khusus dan diatur juga dalam KUHP (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) menunjukkan bahwa tindak pidana ini adalah  tindak  pidana  yang  layak  untuk  dipidana  berat.  Alasan  pengurangan  sanksi  atau  alasan penghapus pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus  didasarkan pada dasar hukum yang  diatur  dalam  undang-undang  secara  tertulis  seperti  yang  diatur  oleh  KUHP  (Undang- Undang  No.  1  Tahun  2023).  Kontribusi  korban  yang  memotivasi  pelaku  melakukan  tindak pidana kekerasan seksual bukan menjadi alasan pengurangan sanksi bagi pelaku apalagi menjadi alasan penghapus pidana dikarenakan sangat lemah argumentasi dan tidak berdasar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  L.,  &  Purwanto,  H.  (2020).  Penegakan  Hukum  “Kejahatan  Seks  Mayantara”  Yang Dilakukan  oleh  Anak  di  Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum , 49 (3),  233–243. https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.233-243
Constantinou,  A.  G.  (2013).  Human  Trafficking  on  Trial:  Dissecting  the  Adjudication  of  Sex Trafficking Cases in Cyprus. Feminist Legal Studies , 21 , 163–183. https://doi.org/10.1007/s10691-013-9243-z
Daigle, L. E. (2013). Victimology: The Essentials . SAGE Publications.
Ding,  Y.,  &  Zhao,  Q.  (2021).  Judicial  examination  and  determination  of  victim  wrongs  in criminal trials in Mainland China: an explorative study. Crime, Law and Social Change , 76 , 85–104. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09956-z
Fahmi, F., Zaidun, M., & Suheryadi, B. (2021). The Special Power of the State Attorney General in  Preventing  Governmental  Product/Service  Procurement-Related  Crime  in  Indonesia. Yuridika , 36 (3), 591–622. https://doi.org/10.20473/ydk.v36i3.27796
Hijriani, H., & Ramadani, R. (2022). From Criminal Law to Customary Law: Incest as a Sexual Crime. Yuridika , 37 (2), 399–414. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.32830
Jordan,  J.  (2015).  Justice  for  Rape  Victims?  The  Spirit  May  Sound  Willing,  but  the  Flesh Remains Weak. In D. Wilson & S. Ross (Eds.), Crime, Victims and Policy (pp. 84–106).
Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan Penyalagunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Narkotika. Masalah-Masalah  Hukum , 47 (2),  111–117. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.111-117
Paripurna,  A.,  Astutik,  A.,  Cahyani,  P.,  &  Kurniawan,  R.  A.  (2021). Viktimologi  dan  Sistem Peradilan Pidana . Surabaya: Deepublish.
Prakoso,  A.  (2019).  Victim  Precipitation  Dalam  Tindak  Pidana  Penghinaan  dan  Pencemaran Nama  Baik  di  Media  Sosial  (Studi  Kasus  Perkara  No  310/PidSus/2017/PN.IDM). Jurnal Idea Hukum , 5 (2), 1544–1561. https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.126
Purwoleksono,  D.  E.  (2019). Hukum  Pidana:  Untaian  Pemikiran .  Surabaya:  Airlangga University Press.
Rahayu,  N.  (2021). Poltik  Hukum  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  di  Indonesia .  Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Rahmawati, W. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. Media Iuris , 3 (3), 367–381. https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047
Rhazi, M., Gani, I. A., & Dahlan, D. (2022). Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak. Media Iuris , 5 (1), 85–100. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27156
Rosyida, N., Artha, K. D. P., & Yudhantaka, L. (2020). The Position of Justice Collaborator to Reveal Corruption in Financial Management of Regional Government. Yuridika , 35 (1), 93– 111. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12253
Sagar, T., & Jones, D. (2014). Off-street sex workers and victim-orientated policymaking at the local  level:  Denial  of  agency  and  consequences  of  victimhood. Crime  Prevention  and Community Safety , 16 , 230–252. https://doi.org/10.1057/cpcs.2014.9
Suonpää,  K.,  &  Savolainen,  J.  (2019).  When  a  Woman  Kills  Her  Man:  Gender  and  Victim Precipitation  in  Homicide. Journal  of  Interpersonal  Violence , 34 (11),  2398–2413. https://doi.org/10.1177/0886260519834987
Tholander, M. (2019). The Making and Unmaking of a Bullying Victim. Interchange , 50 , 1–23. https://doi.org/10.1007/s10780-019-09349-1
Wulandari,  P.  A.,  &  Zaidun,  M.  (2020).  The  Replacement  of  Criminal  Fine  in  Criminal Taxation. Yuridika , 35 (1), 113–127. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15749
Zaykowski,  H.,  Kleinstuber,  R.,  &  McDonough,  C.  (2014).  Judicial  Narratives  of  Ideal  and Deviant  Victims  in  Judges’  Capital  Sentencing  Decisions. American  Journal  of  Criminal Justice , 39 , 716–731. https://doi.org/10.1007/s12103-014-9257-3