## Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Online Di Kota Metro
Choirul Salim Institut Agama Islam Negeri Metro Email : schoirulsalim@gmail.com

## Abstract
The problem of prostitution is nothing new in Indonesian society, currently online- based  prostitution  is  increasingly  rampant.  This  phenomenon  is  a  social  problem because it  involves social and  moral  values  in  people's  lives. This  social problem cannot  be  overcome  if  there  is  no  special  attention  from  all  parties,  both government  and  society.  From  this,  the  authors  are  interested  in  conducting research  related  to  the  implementation  of  the  Metro  City  Regional  Regulation Number  07  of  2016  concerning  Community  Social  Disease  Management, especially the practice of online prostitution in Metro City. This research is a field research  (Field  Research)  which  describes  the  implementation,  obstacles  and solutions to the implementation of the Metro City Regional Regulation Number 07 of  2016  concerning  Community  Social  Diseases  Management  of  the  practice  of online  prostitution  in  Metro  City.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  can  be concluded that the implementation of the Metro City Regional Regulation Number 7  of  2016  concerning  Community  Social  Diseases  Control  regarding  online prostitution  has  not  been  implemented  optimally,  Satpol  PP  officers  who  are  in charge  of  local  regulations  have  taken  serious  control  but  sanctions  are  given  to disease  perpetrators. social  in  the community  only  in  the  form  of  social  guidance and  sanctions.  In  the  regional  regulation  Number  07  of  2016  concerning Community Social Diseases Management, it has not yet provided clear sanctions to perpetrators  of  social  diseases  such  as  online  prostitution,  because  there  are  no implementing  or  guardian  regulations  regarding  these  regional  regulations. Because  the  guardian's  function  explains  the  articles  in  regional  regulations.  The solution  is  that  the  local  government  must  issue  a  guardian  or  implementing regulations  from  the  Metro  City  Regional  Regulation  Number  07  of  2016 concerning Community Social Disease Management and need active participation of  all  components  in  tackling  social  diseases,  especially  those  related  to  online prostitution.
Keywords : Local Regulation, Implementation, Online Prostitution
Volume 17  Nomor 2, Halaman 219-316 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## Abstrak
Persoalan  prostitusi  bukanlan  hal  yang  baru  dalam  masyarakat  indonesia, saat  ini  prostitusi  terutama  berbasis  online  semakin  merajalela.  Fenomena ini  merupakan  salah  satu  masalah  sosial  karena  menyangkut  nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan sosial ini tidak dapat  ditanggulangi  apabila  tidak  ada  perhatian  khusus  dari  semua  pihak, baik  pemerintah  atapun  dari  masyarakat.  Dari  hal  tersebut,  penulis  tertarik melakukan  penelitian  terkait  dengan  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota Metro  Nomor  07  Tahun  2016  Tentang  Penanggulangan  Penyakit  Sosial Masyarakat  khususnya  praktek  prostitusi  online  di  Kota  Metro.  Penelitian ini  adalah  penelitian  lapangan  ( Field  Reseach )  yang  menjelaskan  tentang implementasi,  hambatan  serta  solusi    dari  pelaksanaan  Peraturan  Daerah Kota  Metro  Nomor  07  Tahun  2016  Tentang  Penanggulangan  Penyakit Sosial  Masyarakat  terhadap  praktek  prostitusi  online  di  Kota  Metro. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Pelaksanaan Peraturan  daerah  Kota  Metro  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat tentang prostitusi online belum bisa  dilaksanakan  secara  maksimal,  petugas  Satpol  PP  yang  bertugas sebagai penegak peraturan daerah sudah melakukan penertiban secara serius tetapi sanksi yang diberikan bagi pelaku penyakit sosial dimasyarakat hanya berupa pembinaan dan sanksi sosial. Di dalam perda Nomor 07 Tahun 2016 Tentang  Penanggulangan  Penyakit  Sosial  Masyarakat  belum  memberikan sanksi yang jelas kepada pelaku penyakit sosial masyarakat seperti prostitusi online,  karena  aturan  pelaksana  atau  perwali  tentang  peraturan  daerah tersebut belum ada. Karena fungsi perwali menjelaskan pasal-pasal yang ada dalam  peraturan  daerah.Solusinya  pemerintah  daerah  harus    menerbitkan perwali atau aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat dan perlu partisipasi  aktif  seluruh  komponen  dalam  menanggulangi  penyakit  sosial masyarakat khususnya terkait prostitusi online.
Kata kunci: Peraturan Daerah, Implementasi, Prostitusi Online.

## Pendahuluan
Prostitusi  dimasyarakat  dikenal  dengan  salah  satu  penyakit  sosial  yang keberadaannya  selalu  hadir  di  setiap  perkembangan  zaman.  Prostitusi  dapat  dikatakan
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-04-30| Reviewed : 2020-06-10| Published : 2020-06s-15.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
sudah  mengakar  dikalangan  masyarakat  sehingga  sulit  untuk  dihapuskan.  Selama  ini kita  tahu  bahwasanya  praktek  prostitusi  sudah  ada  di  Indonesia  sejak  zaman  pra kemerdekaan  sampai  sekarang. 1 Fenomena  ini  merupakan  salah  satu  masalah  sosial karena  menyangkut  nilai-nilai  sosial  dan  moral  dalam  kehidupan  masyarakat. Permasalahan  sosial  ini  tidak  dapat  ditanggulangi  apabila  tidak  ada  perhatian  khusus dari semua pihak, baik pemerintah atapun dari masyarakat.
Ketika  praktek  prostitusi  menjadi  komoditi  terjadi  penyimpangan  nilai-nilai sosial,  moral  dan  agama.  Melalui  upaya  memperjual  belikan  tubuh  yang  mereka tawarkan tujuannya adalah untuk memperoleh uang dengan cara mudah. 2
Adapun  penggunanya  dari  berbagai  latar  belakang  yaitu  mulai  dari  pelajar, mahasiswa, pengusaha dan pekerja swasta, dengan tarif rata-rata kurang lebih 500 ribu, 800 ribu sampai jutaan rupiah. 3 Praktek prostitusi ini menggunakan  aplikasi  whatsaap, instagram,  twitter,  MiChat  dan  facebook.  Dari  beberapa  aplikasi  tersebut,  yang  lebih populer  menggunakan  aplikasi  MiChat.  Karena  dengan  menggunakan  MiChat,  penjaja maupun  pembeli  dapat  mengetahui  lokasi  teman-teman  baru  dan  orang-orang  sekitar. Sehingga  pengguna  bisa  langsung  terhubung  dengan  pengguna  lainnya  di  dalam  satu wilayah. 4
Melalui  media  sosial  ini,  pelanggan  tidak  lagi  mendatangi  tempat  dimana  para PSK  mangkal  atau  lokasi  prostitusi,  akan  tetapi  PSK  lah  yang  akan  langsung mendatangi pelanggan di lokasi yang sudah ditentukan seperti di rumah, kos-kosan, dsb sehingga  mudah  untuk  dicari  karena  foto-foto  mereka  dengan  mudah  dilihat  melalui handphone. 5 Pada  tahun  2019  Polres  Kota  Metro  berhasil  mengungkap  satu  kasus praktek  prostitusi  online  di  Kota  Metro  dengan  pelaku  berinisial  (MN)  perempuan berumur 16  tahun. 6
1 Islamia  Ayu  Anindia  dkk, Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.01 No.1 Tahun 2019, h. 18.
2 Koencoro, ON THE SPOT: Tutur Cara Pelacur, (Yogyakarta: Qalam, 2004), h. 15.
3 https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/terkuak-prostitusi-online-di-kota-metro-2-muncikari- sediakan-mahasiswi-bertarif-rp-600-ribu/ar-BBScXb4 di akses tanggal 14 Agustus 2019.
4 https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/20/menelusuri-jaringan-prostitusi-online-di- metro-lampung-gunakan-kamar-kos-dan-bertarif-jutaan-rupiah di akses tanggal 14 Agustus 2019
5 Melinda  Arsanti, Penggunaan  Media  Sosial  Sebagai  Sarana  Prostitusi  Online, Jurnal  Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman, tahun 2017, h. 50.
6 Wawancara  dengan  Aiptu  Hendra  Tarius  (Kanit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Kota  Metro  tanggal  24 Agustus 2020
Dari permasalahan di  atas, penulis termotivasi untuk  melakukan penelitian erat kaitanya dengan  prostitusi online, yaitu dengan menganalisis peraturan daerah (Perda) yang  mengatur  tentang  praktek  prostitusi  online  dari  segi  implementasinya  maupun hambatan dan upaya pemerintah kota Metro dalam  menanggulangi  fenomena penyakit sosial  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  perlu  diangkat,  dikarenakan  selama  ini  kita  tahu bahwa  Kota  Metro  dijuluki  sebagai  kota  pendidikan  dengan  karakter  masyarakat  yang masih memegang teguh norma-norma adat dan norma-norma kesusilaan.
Sedangkan  praktek  prostitusi  yang  merupakan  penyakit  masyarakat  semakin menjalar  dan  jaringannya  semakin  mengakar. 7 Padahal  pemerintah,  melalui kementerian sosial mencanangkan bahwa Indonesia bebas Prostitusi pada tahun 2019. 8

## Pembahasan
Peraturan Daerah (Perda)
Sebelum  menjelaskan  tentang  peraturan  derah  (Perda),  penulis  terlebih  dahulu menjelaskan  tentang  otonomi  daerah.  Karena  pembahasan  tentang  Peraturan  daerah tidak terlepas dari otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Daerah dengan DPRD setempat.
Dalam  menyelenggarakan  pemerintah  daerah,    melalui  peraturan  perundang- undangan  pemerintah  daerah  diberikan  otonomi  seluas-luasnya  untuk  mengatur  rumah tangganya,  akan  tetapi  ada  beberapa  batasan  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  daerah seperti  urusan-ursan  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  sebagai  urusan  yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.
Melalui otonomi daerah ini, pemerintah daerah berwenang dalam membuat dan menetapkan  peraturan  daerahnya  serta  peraturan-peraturan  lain  guna  untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Otonomi  daerah  sesuai  dengan  Ketetapan  MPR  Nomor  XV/MPR/1998,  pada dasarnya  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  harus  memperhatikan  kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
a. Otonomi  daerah  diselenggarakan  dengan  memberikan  wewenang  yang  seluas- luasnya kepada daerah, dilaksanakan dengan nyata dan bertanggung jawab secara
7 http://www.rubrikmedia.com/membongkar-jaringan-prostitusi-online-di-kota-metro/ di akses tanggal 14 Agustus 2019.
8 Binahayati  Rusyidi  dkk, Penanganan  Pekerja  Seks  Komersial  di  Indonesia, Prosiding  Penelitian  & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjajaran, Vol. 5 No. 3 tahun 2018, h. 303.
berimbang  dengan  diwujudkan  dalam  bentuk  pengaturan  daerah,  pembagian  dan mempertimbangkan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  secara  berkeadilan  serta perimbangan anatara keuangan pusat dan keuangan daerah.
b. Otonomi  daerah  diselenggarakan  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip demokrasi dan keaneragaman daerah ( local wisdom ).
c. Otonomi,  pengaturan,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  dilaksanakan dengan  cara  yang  berkeadilan,  serta  mempertimbangkan  keuangan  pusat  dan keuangan  daerah  dengan  tujuan  untuk  memperkokoh  dan  mempertahankan stabilitas  negara  secara  berimbang  dengan  pengawasan  dari  DPRD  dan masyarakat. 9
Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan  kewenangan  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab  kepada  pemerintahan daerah secara berimbang. Artinya penyerahan wewenang dan tanggung tanggungjawab yang  diberikan  kepada  daerah  diikuti  oleh  aturan  atas  pembagian,  pemanfaatan  SDN yang berasas keadilan, serta keuangan pusat dan keuangan daerah yang berimbang.
Otonomi  daerah  memberikan  kesempatan  dalam  membangun  struktur pemerintahan  daerah  dengan  memperhatikan  kebutuhan  dan  kesesuaian  daerah, membangun  suatu  sistem  politik  dan  adminstrasi  yang  baik  serta  membangun  sistem manajeman birokrasi yang efektif. 10
Pada sudut pandang lain, dikalangan dimasyarakat pemahaman tentang otonomi darerah  beragam,  mereka  memahami  bahwa  bahwa  otonomi  daerah  merupakan pembahasan  yang  terpusat  dalam  pembahasan  politik  kedaerahan.  Sehingga  dapat dimaknai  sebagai  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  menjadi  suatu  dasar  yang menjadi legitemasi kekuasaan negara di  daerah.  Dalam pandangan ini, terjadilah suatu persaingan  dalam  sistem  kekuasaan  yang  di  legislasi  oleh  kontitusi,  lalu  di  jabarkan melalui  aturan-aturan  yang  bersifat  lebih  rendah  ke  tinggi  dan  peraturan  umum  ke peraturan khusus.
Hal tersebut menjadi suatu upaya dalam pengelolaan kepemerintahan, legitemasi dijadikan sebagai refleksi hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, legitemasinya
9 Ibid., h. 7.
10 Syaukani HR, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 174.
adalah  memberi  keleluasaan  kepada  daerah.  Memberikan  kesempatan  seluas-luasnya kepada  daerah  untuk  mengembangkan  jati  dirinya.  Jati  diri  yang  tentunya  abstrak  dan tidak  terukur.  Yang  mana  semua  hal  yang  dilakukan  dalam  bingkai  tersebut  dengan tujuan  yang  ideal,  yakni  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Berbagai kebijakan  yang  ditempuh  pada  dasarnya  adalah  itu.  Otonomi  daerah  itu  adalah  untuk rakyat,  menciptakan  kesejahteraan  rakyat  di  daerah  sebagai  bagian  dari  upaya menciptakan kesejahteraan rakyat di seluruh negeri. 11
Oleh karenanya, otonomi daerah menjadi tema besar yang ada dalam ranah tata kelola  pemerinahan  yang  berorientasi  dan  aplikasi  kebijakan  yang  dibuat  bergantung pada  pola  pemerintahan  yang  sedang  mengendalikan  sistem  kebijakan  dan  kekuasaan. Maka  dari  itu,  pelaksanaannya  diidealismekan  untuk  rakyat.  Berbagai  kebijakan  yang ditempuh  beriorentasi  kepada  kesejahteraah  masyrakyat.  Itulah  yang  menjadi  sebab, otonomi  daerah  selalu  berkesinambungan  erat  dengan  rakyat  dengan  memeperhatikan pada dasar kedaulatan rakyat atau paham kerakyatan. 12
Pada  hakikatnya  pelimpahan,  pemberian,  pembagian 13 otonomi  kepada  daerah- daerah  di  seluruh  Indonesia  merupakan  konsekuensi  yang  logis  dan  merupakan implementasi  dari  Pasal  18  UUD  NKRI  Tahun  1945,  yang  dalam  penjelasannya 14 ditegaskan bahwa di daerah-daerah di suluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah otonom  akan  dibetuk  suatu  badan  perwakilan  daerah.  Oleh  karenanya  pemerintahan dilingkup  daerah  akan  dan  tetap  berporos  atas  dasar  permusyawaratan.  Terkait Mekanisme  penyelengaraan  ditingkat  daerah  dan  teknis  spenuhnya  diserahkan  kepada pemmerintahan  daerah  untuk  mengatur,  membagi,  memanfaatkan  dan  melaksanakan pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
11 Wahidin,  Samsul, Hukum  Pemerintahan  Daerah,  Pendulum  Otonomi  Daerah  dari  Masa  ke Masa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 2.
12 Paham  kerakyatan,  dalam  perspektif  politis  adalah  bagian  dari  orientasi  yang  senantiasa berpusat  pada  rakyat  sebagai  tujuan  berbagai  kebijakan. Untuk  itu,  proses,  penerapan  dan  kinerjanya senantiasa  harus  pro  rakyat.  Tidak  boleh  bertentangan  dengan  hal  itu.  Dengan  demikian  manakala berbagai  kebijakan  yang  diambil  justru  menyakiti  rakyat,  hal  itu  bertentangan  dengan  paham kerakyatan.  Lihat:  Anonim.1973. Ensiklopedi  Politik  Pembangunan  Pancasila  Jilid  2, Jakarta:  Yayasan Citaloka Caraka, h. 299.
13 Konsep  yuridis  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  adalah pembagian. Dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota....dan seterusnya.
14 Sebagai telaah yang lebih komprehensif, Penjelasan UUD 1945 tetap dijadikan sebagai dasar pemahaman,  kendatipun  penjelasan  dimaksud  sudah  tidak  berlaku  dan  hanya  ada  dalam  lintasan sejarah.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  kondisi  masing-masing  ini  secara  antropologis adalah mengakomodasikan kenyataan bahwa rakyat Indonesia bersifat multikultural. 15
Secara  institusioanal  daerah  otonom  dalam  tatanan  kenegaraan  pada  tingkat lebih  rendah  yang  lahir  dari  prinsip  pemecahan  kekuasaan  ( spreiding  van  machten ), sedangkan  secara  fungsional  daerah  otonom  lahir  dari  prinsip  pemecahan  wewenang pemerintahan  ( spreiding  van  overheidsbevoegdheden ),  yang  artinnya  dalam menjalankan  tata  kelola  pemerintahan  hanya  atau  administrasi  negara.  Akan  tetapi pemberian  kekuasaan  kepada  daerah  otonom  oleh  pemerintah  pusat  bersifat  terbatas pada  bidang  pemerintahan  atau  administrasi  negara,  hal  ini  sesuai  dengan  semangat yang tercantum dalam UUD NKRI 1945 yang didalamnya tidak menghendaki “negara” di  atas  negara,  artinya  tidak  adanya  dualismkekuasaan  dalam  satu  negara,  akan  tetapi pemerintahan  tetap  berpijak  pada  aturan  pusat  meskipun  tetap  diberikan  kebebasan dalam  pemerintahan  didaerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsepsi  negara  kesatuan  yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Daerah otonom sebagai satuan  jabatan  pemerintahan  diberikan  dan  memiliki  wewenang  untuk  melakukan perbuatan hukum. 16
Pada  penyelenggaraan  otonomi  daerah  masing-masing  terdapat  dua  produk aturan hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah yaitu salah satunya peraturan daerah (Perda).  Peraturan  daerah  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  baik  tingkat  provinsi  atau  kabupaten/kota dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah yakni Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati atau Walikota ditingkat  Kabupaten/Kota.  Implementasi  dari otonomi  daerah ini adalah adanya peraturan daerah yang dibuat.
Pada  dasarnya  peraturan  daerah  merupakan  aturan  turunan  yang  ada  ditingkat daerah  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  tingkatnya  lebih  tinggi,  dengan  tetap memperhatikan pada ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing.
Peraturan  daerah  yang  dibuat  secara  tegas  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan selaras dengan yang hirarki peraturan yang berlaku dan
15 Secara  sederhana  multikultural  ( multiculturalism )  berarti  mengakomodasikan  terjadinya keberagaman  budaya.  Multikultural  digunakan  untuk  menggambarkan  kondisi  masyarakat  yang  terdiri dari  keberagamn  Suku,  Agama,  Ras,  Antargolongan  (SARA),  bahasa  dan  berkonsekuensi  pada keberagaman  budaya  dan  produknya.  Multikultural  diekspresikan  pada  kenyataan  obyektif  adanya plurality (pluralitas) dan keadaan yang lebih dari suatu ( many ), keberagaman
16 Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 66.
peraturan daerah harus selaras dengan kepentingan umum, peraturan daerah yang telah dibuat  secara  sah  berlaku  dan  bersifat  mengikat  setelah  disahkan  dan  dimuat  dalam lembaran daerah. 17
Pada  tetaran  keberadaannya,  peraturan  daerah  ini  merupakan  implemetasi pemberian  kewenangan  oleh  pemerintas  pusat  kepada  pemerintahan  daerah  dalam mengatur,  mengurus,  membagi  dan  mengeloladaerahnya  sendiri,    karena  terdapat urusan-urusan  didaerah  yang  memang  telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  ada urusan-urusan yang harus diatur lebih lanjut olehperaturan daerah.
Peraturan  daerah  adalah  peraturan  yang  dibuat  oleh  daerah  dalam  rangka melaksanakan  peraturan-peraturan  yang  tingkatannya  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu materi peraturan daerahsecara umum harus memuat antara lain: 18
1. Perda  haruslah  mencakup  hal-hal  yang  memuat  materi  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  rumah  tangga  dan  materi  yang  mencakup  tata  kelola  organisasi pemerintah daerah;
2. Perda  haruslah  mencakup  hal-hal  yang  memuat  materi  yang  berkaitan  dengan tugas  dan  pembantuan (Mendebewindl) dengan  demikian  peraturn  daerah merupakan  salah  satu  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah daerah    dalam    rangka melaksanakan otonomi daerahnya, yaitu melaksanakan hak    dan    kewenangan    dalam  mengatur,  mengurus  dan  mengelola  urusan rumah  tangganya  sendiri,  sekaligus  juga  peraturan  daerah  merupakan legitimasi dalam rangka mendukung PemerintahProvinsi sebagai daerah otonom.
Ada  beberapa  persyaratan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang baik  termasuk  syarat-sayarat  yang  dapat  diadopsi  dalam  pembuatan  Peraturan  daerah yaitu
1. Filosofis  yaitu  syarat  terdapatnya  hubungannya  dengan  nilai-nilai  moral  yang menjadi pandangan dan pedoman hidup.
2. Yuridis  yaitu  syarat  terdapatnya  dasar  hukum  sebagai  dasar  suatu  peraturan dikeluarkan dan menjadi dasar bagi lembaga atau badan yang membuat peraturan tersebut.
3. Yuridis dibagi menjadi dua macam yaitu syarat formil dan syarat meteriil.
17 Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung ( Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 131-132.
18 Bagir  Manan, Menyongvong  Fajar  Otonomi  Daerah, PSH  FH  UlI, Yogyakarta,2002,h.136.
Adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Syarat  formil  yaitu  merupakan  peraturan  /  hukum  yang  menjadi  dasar  dibuatnya suatu peraturan dan lembaga yang mengeluarkan.
b. Syarat  Materiil  yaitu  landasan  dari  segi  materi  juga  dari  segi  ilmu  hukum khususnya dari aspek sosiologi.
Dalam teori perundang-undangan menurut Amiroeddin Syarief 19 disebutkan ada tiga jenis perundang-undangan di Indonesia sekarang ini yaitu:
1. Jenisnya sudah ditentukan oleh UUD 1945
2. Peraturan yang berada pada tataran praktik, seperti Keppres, inpres dan lain-lain.
3. Berbagai peraturan daerah yang dibuat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

## Implementasi
Implementasi  dari  segi  bahasa  adalah  penerapan  atau  pelaksanaan. 20
Implementasi  merupakan  proses  penerapan  dan  pelaksanaan  suatu  gagasan,  ide, kebijakan dalam tindakan yang secara riil dengan bertujuan untuk memberikan dampak yang nyata dari segi pengetahuan, keterampilan, perubahan, nilai maupun sikap. 21
Dari pengertian tersebut implementasi dapat didefinisikan sebagai proses dalam melaksanakan  sebuah  keputusan  yang  telah  dibuat  (pada  umumnya  dalam  bentuk perundang-undang, Perpres, peraturan pemerintah dan keputusan peradilan). 22
Implementasi  dianggap  sebagai  bentuk  nyata  dari  sebuah  kebijakan  yang dikeluarkan  dan  menjadi  penentuan  keberhasilan  dalam  suatu  kebijakan. 23 Pandangan tersebut diperkuat oleh pendapat Edwards  III  yang menyatakan bahwa keputusan dari seseorang  yang  telah  membuat  kebijakan  dinyakatan  tidak  berhasil  apabila  dalam pengimplementasiannya tidak berjalan efektif. 24
19 Amiroeddin  Syarif, Perundang-undangan,  Dasar,  Jenis    dan  Teknik  Membuatnya, (Jakarta:  Bina Aksara,  1987.dalam  A  Zarkasi, Pembentukan  Peraturan  Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan , (Jakarta, Bina Aksara, 1987), h.18.
20 Departemen Pendidikan Nasional, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, ( Bandung: Mizan, 2009), h. 246.
21 Mulyasa, Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  ,  Konsep,  Karakteristik  dan  Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 93.
22 Abdul Wahab Solihin, Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 64.
23 Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya , Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, (Makasar: Universitas Pepabari, 2008, h. 117.
24 Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing , (LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al: Jai Press Inc,. 1990), h.1.
Menurut pendapat Ripley dan Franklin 25 ,bahwa implementasi adalah suatu hasil yang  terjadi  setelah  adaanya  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  dan disahkan,  yang  mana  memberikan  kewenangan  atas  kebijakan  dan  program  yang memberikan  keuntungan  (benefit),  atau  suatu  output  yang  nyata tangible  output . Implementasi  mencakup  tindakan-tindakan  yangg  dilakukan  oleh  penyelenggara, khususnya  para  penyelenggara  pemerintahan  yang  bertujuan  untuk  membuat  program yang telah ditetapkan berjalan.
Berdasarkn  beberapa  definisi  yang  telah  dijelaskan  diatas,  dapat  ditarik  garis kesimpulan bahwa implementasi merupakan rangkain dari sejumlah kerangka kebijakan yang telah dibuat yang dilaksanakan oleh birokrat sebagai pelaksana kebijakan dengan memperhatikan  hal-hal  pendukung  dengan  tetap  memperhatikan  aturan-aturan  yang telah ditetapkan.

## Prostitusi Online
Menurut  kamus  bahasa  Indonesia    prostitusi  atau  biasa  disebut  dengan pelacuran, yang mempunyai kata dasar yakni lacur dan mempunyai arti celaka, malang, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur merupakan panggilan kepada seseorang peremuan yang  melakukan  perbuatan  ,  sedangkan  melacur  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pelacur, jadi pelacuran adalah pekerjaan seseorang perempuan atau dalam hal ini adalah pelacur dengan menjual kehormatannya.. 26
Menurut  pendapat  William  Benton,  yang  dimaksud  dengan  pelacuran  adalah praktik  berhubungan  seks  dengan  siapa  saja  (pria  hidung  belang)  yang  dilakukan dengan  durasi  waktu  dan  ditempat  yang  telah  disepakati  dan  diberikan  imbalan  sesuai jasa yang telah diberikan berupa uang. Sedangkan menurut istilah prostitusi / pelacuran adalah  menyediakan  jasa  pelayanan  seksual  yang  dijajahkan  oleh  pelacur  baik perempuan maupun laki-laki dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kepuasan. 27
25 Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, h. 148.
26 W.J.S  Poerdarmita:  (Diolah  kembali  oleh  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (Jakarta,  Balai  Pustaka, 1984), h. 548.
27 Robert  P.Masland, Jr. David  Estridge, Apa  yang Ingin  Diketahui Remaja Tentang Seks , (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), h.134.
Prostitusi atau pelacuran menurut masyarakat luas berarti melakukan hubungan senggama  antara  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  melalui  pernikahan  yang  sah.  Adapun tujuannya sebagai profesi lahan bisnis untuk tujuan ekonomi. 28
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam prostitusi atau pelacuran paling tidak memiliki empat ciri-ciri yaitu;
1. Bayaran
2. Perselingkuhan
3. Mata pencarian, dan
4. Ketidakacuhan emosional
Dari beberapa ciri-ciri di atas bahwa faktor uang atau ekonomi menjadi alasan yang paling  umum. 29 Pembahasan  mengenai  prostitusi  di  sepanjang  masa  tidak  akan  habis untuk  dibicarakan.  Demikian  juga  media  yang  digunakan  oleh  pekerja  prostitusi semakin  lama  semakin  canggih,  karena  memang  mereka  tidak  mau  tertinggal  dengan teknologi  yang ada.  Internet  merupakan salah satu  media  yang dapat  digunakan dalam mempermudah pekerjaan mereka.
Penggunaan  internet  tergantung  pada  siapa  yang  menggunakan.  Apakah  untuk tujuan  baik  atau  buruk.  Biasanya  media  internet  digunakan  oleh  pekerja  prostitusi dengan alasan supaya lebih aman dari razia petugas. Karena biasanya pekerja prostitusi menjajakan  dirinya  dipinggir-pinggir  jalan  raya,  dengan  adanya  internet  pekerja prostitusi tidak perlu melakukan hal tersebut melainkan pelanggan atau laki-laki hidung belang langsung bisa berkomunkasi dengan mereka.
Pekerja  prostitusi  menggunakan  beberapa  media  internet  dalam  melakukan pekerjaannya, yaitu:
1. Website
Ada beberapa situs website gratis atau berbayar akan memberikan kemudahan bagi para pekerja  prostitusi  dalam  mempromosikan  dirinya.  Pada  website  ini  pekerja prostitusi  dapat  menampilkan  info  berupa  foto,  postur  tubuh,  umur,  harga  dan lain-lain  dan  ada  juga  yang  menampilkan  kontak  handphone  yang  dapat dihubungi. Nomor handphone yang ditampilkan biasanya nomor langsung pekerja prostitusi atau mucikarinya.
28 Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial , (Yogyakarta, LKis, 1994) h.95.
29 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah ,  Jilid  9,  Terjemahan:  Moh  Nabhan  Husein  (Bandung:  PT.  AlMa’arif. 1995). h.87.

## 2. Forum
Penggunaan  forum  oleh  pekerja  prostitusi  biasanya  lebih  aman  dari  website standar.  Karena  sebelum  pelanggan  masuk  anggota  dalam  forum  harus  mematuhi persyaratan  yang  ada  contohnya  mendaftarkan  dirinya  terlebih  dahulu,  selain  itu mucikari  tidak  sembarangan  menawarkan  pekerja  prostitusi  dalam  forum  tersebut. Syarat yang paling ketat agar di angkat rekrut menjadi anggota oleh mucikari yakni dia yang  paling  aktif  dalam  forum  tersebut.  sehingga,  tidak  bisa  setiap  anggota  baru  yang abru  bergabung  di  forum  langsung  mendapatkan  pekerjaan  yang  diinginkan.  Selain persyaratan  diatas  mayoritas  sudah  mengenall  terlebih  dari  antar  sesamanya.  Jejaring sosial.  Adanya  jejaring  sosial  merupakan  inisiatif  guna  mejalin  kominkasi  agar  saling terhubung sesama anggota lain dibelahan dunia. Dengan jejaring sosial seseorang dapat menghubungi keluarganya, sahabat, menemukan teman lama dan teman baru atau hanya untuk sekedar bertegur sapa.
Perkembangan  jejaring  sosial  di  Indonesia  sangatlah  cepat.  Dari  percepatan perkembangan jejaring sosial ini, bagi kalangan yang tidak bertanggung jawab dijadikan sebagai tempat untuk mencari keuntungan yaitu salah satunya untuk kegiatan prostitusi online.  Bermuculannya  banyak  berita-berita  di  media  online  maupun  cetak  ini membuktikan  bahwasanya  praktek  prostitusi  online  sangatlah  cepat  mewabah  dan merupakan  salah  satu  penyakit  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat.  Pelakunya  dari kalangan remaja, pelajar, mahasiswa bahkan dari kalangan umur menengah ke atas. 3. Aplikasi
Praktek  prostitusi  online  selain  menggunkan  media  yang  sudah  disebutkan  di atas  mereka  juga  menggunakan  aplikasi  yang  bisa  diakses  dan  di  dwonload  melalui handphone  ataupun  menggunakan  komputer.  Program  yang  disalah  gunakan  mereka dalam  kegiatan  prostitusi  online  sangatlah  beragam  dari  hanya  sekedar  saliing membalas pesan, telphone, ataupun telphone diiringi gambar vidio.
Adapun  aplikasi-aplikasi  yang  digunakan  di  komputer  seperti  Camfrog,  mIRC, Skype,  yahoo  messenger  dan  lain-lain.  Sedangkan  program-program  yang  sering digunakan  dengan  menggunakan  handphone  antara  lain  Mig33,  eBuddy,  Michat, telegram, beetalk, tinder dan lain-lain. 30
30 h ttps://gamebrott.com/5-aplikasi-messenger-yangdisalahgunakan-dan-mungkin-kamu- belum-tahu di akses tanggal 05 September 2020
Mencari  mata  rantai  prostitusi  online  tidaklah  mudah.  Karena  prostitusi  ini menggunakan media yang sangat luas. Di dunia ini tedapat banyak sekali domain 31 yang digunakan dalam kegiatan prostitusi hampir mencapai ratusan juta.
Di Indonesia saja untuk domain yang digunakan bersumber data dari Pengelola Nama  Domain  Internet  Indonesia  (PANDI)  yang  merupakan  pemengang  hak  resmi domain.id,  pada  pertengahan  tahun  2019  saja  terdapat  318.000  domain  yang  terdaftar sebagai domain.id. 32
Pada  tahun  2019  Polres  Kota  Metro  berhasil  mengungkap  satu  kasus  praktek prostitusi online di Kota Metro dengan pelaku berinisial (MN) perempuan berumur 16 tahun. 33 Alasannnya, Karena praktek prostitusi online berbasis media online sulit untuk dilacak dan juga mucikari atau pekerja prostitusi  online sangat  selektif dalam memilih pelanggan.
Dari  data  yang  diperolah  bahwasanya  prostitusi  online  di  Kota  Metro  terdapat mata rantai yang menghubungkan antara pekerja prostitusi online dengan pelanggannya. Praktek  seperti  ini  hampir  sama  dengan  prostitusi  yang  dilakukan  dipinggir-pinggir jalan perbedaannya terletak pada media yang digunakan.
Dalam  kegiatan  prostitusi  online  di  kota  Metro  terdapat  sejumah  pelaku  yang teribat didalamnya, yakni:
1. Mucikari
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian bahwa mucikari dalam adalah induk semang bagi germo atau perempuan lacur. Pekerja prostitusi online biasanya  berhubungan  atau  berkomunikasi  tidak  secara  langsung  tetapi  mereka berhubungan melalui mucikari. Adapun presentase penghasilan tergantung kesepakatan antara pelaku prostitusi dengan mucikari.
2. Pelaku prostitusi
Pelaku prostitusi atau pelacur merupan orang  yang menawarkan jasa hubungan seks  dan  melakukan  kegiatan  pelacuran  atau  prostitusi  dan  mendapatkan  imbalan  atas jasa yang telah dilakukan.
31 Domain atau lengkapnya Domain Name System (DNS) merupakan sistem penamaan direktori internet terdistribusi di seluruh dunia, digunakan untuk menterjemahkan alamat protokol internet dan juga untuk mengontrol sistem e-mail.
32 https://tekno.kompas.com/read/2019/07/17/19490037/jumlah-domain-.id-tembus-318.000-di- pertengahan-2019 diakses tanggal 05 September 2020.
33 Wawancara  dengan  Aiptu  Hendra  Tarius  (Kanit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Kota  Metro  tanggal  24 Agustus 2020

## 3. Pihak-pihak lain
Pada prostitusi online adanya pihak-pihak yang menyediakan media-media yang akan  digunakan  pekerja  seks  untuk  mempromosikan  dirinya.  Adapun  media  yang digunakan  dalam  kegiatan  prostitusi  online  bisa  berupa  website,  forum,  aplikasi  atau media  lain  yang  mempermudah  berjalannya  praktek  prostitusi  online.  Secara  tidak langsung para pihak penyedia plaform ini menyediakan sarana untuk praktek prostitusi online.
4. Penyewa
Penyewa/pemakai  jasa  inilah  target  penyedia  jasa  prostirusi  di  media  online. Pekerja  prostitusi  online  menggunakan  beberapa  media  internet  dalam  melakukan pekerjaannya, yaitu: website, forum, jejaring sosial dan melalui aplikasi.
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Metro  Nomor  07  Tahun  2016  Tentang Penanggulangan  Penyakit  Sosial  Mayarakat  terhadap  praktek  prostitusi  online  di  Kota Metro.  Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah telah diubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban  Umum  dan  Pelindungan  masyarakat  merupakan  urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan  Pemerintah  Daerah  danSatuan  Polisi  Pamong  Praja  mempunyai  tugas menegakkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan  menyelenggarakan  Ketertiban  Umum  dan Ketentraman masyarakat.
Dalam  tugas  penegakan  Peraturan  Daerah  Kota  Metro  Nomor  07  Tahun  2016 Tentang  Penanggulangan  Penyakit  Sosial  Masyarakat,  Satpol  PP  Kota  Metro melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan  razia  baik  itu  terjadwal  secara  rutin  atau  tidak  terjadwal  (tergantung  situasi  dan kondisi di lapangan atau ada laporan dari masyarakat). Adapun tempat razia dilakukan di  hotel-hotel,  di  tempat  kos  atau  tempat  tempat  yang  dilakukannya  penyakit masyarakat. 34 Bagi  setiap  orang  atau  badan  yang  melakukan  kegiatan  yang  termasuk dalam ruang lingkup penyakit sosial masyarakat yang termaktub dalam Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2016, akan diberikan pembinaan dan sanksi sosial. 35
34 Wawancara  dengan  Bpk.  Jose  Sarmento  P,  S.STP.,  M.H.  (Sekretaris  Satpol  PP  Kota  Metro tanggal 07 Sepetember  2020
35 Wawancara dengan bpk. Yoseph Nenotaek, S.STP.,M.H. (Bidang penegakan peraturan daerah tanggal 07 September 2020
Ruang  lingkup  penyakit  sosial  masyarakat  dalam  peraturan  daerah  Kota  Metro Pasal 2 Nomor 7 Tahun 2016 adalah 36
a. Minuman beralkohol
b. Gelandangan dan pengemis
c. Pelacuran, dan
d. Perjudian
Untuk  kegiatan  penyakit  sosial  masyarakat  di  Kota  Metro  yang    menjurus  ke tindakan  pidana  contohnya  praktek  prostitusi  online  masuk  keranah  penegak  hukum yaitu  kepolisian.  Di  dalam  pelaksanaannya  untuk  menjerat  pelaku  prostitusi  online  di dalam  Peraturan  daerah  Kota  Metro  Nomor  7  Tahun  2016,  belum  bisa  dilaksanakan secara  maksimal  karena  di  dalam  Perda  tersebut  hanya  mencantumkan  salah  satunya Pasal tentang pelacuran dan itupun tidak adanya kejelasan sanksi yang diberikan karena belum ada peraturan pelaksana atau perwalinya. Sedangkan peraturan tersebut memuat penjelasan yang ada dalam peraturan daerah.
Dalam  tataran  hukum  pidana,  masalah  terkait  prostitusi  online  terdapat  pada Pasal 298 KUHP. Dalam Pasal ini menjelaskan :
“...melarang  siapa  saja  yang  menjadikan  sebagai  mata  pencaharian  atau kebiasaan  dan  mengambil  keuntungan  atas  kegiatan  cabul  yang  dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya 1 tahun 4 bulan.
Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE menjelaskan dengan jalas bahwa perbuatan yang mendistriusikan,  mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  yang  melanggar  kesusilaan  diancaman.  Suatu  konten  elektronik yang  emuat  konten-konten  yang  dianggap  melanggar  kesusilaan  menurut  para  ilmuan mereka  menafsirkan  hukum  pidana  diantaranya  adalah  berupa  gambar,  video, percakapan,  animasi,  sketsa  yang  mengandung  konten  kecabulan,  persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin.
Objek  perbuatan  kesusilaan   ini  harus   disebarluaskan  ke  publik  melalui  media elektronik  (email,  media  sosial,  atau  layanan  pesan  singkat).   Kecuali  jika  yang  dibeli adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. JIka hal ini dilakukkan, maka perbuatan
36 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat
ini  bisa  diancam  dengan  UU  Perlindungan  Anak  (UU  No.  23  Tahun  2002  Juncto  UU No. 35 tahun 2014).
Hambatan  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Metro  Nomor  07  Tahun 2016,  pada  praktek  prostitusi  online  yaitu  belum  adanya  peraturan  pelaksana  atau perwali dari peraturan daerah tersebut sehingga dalam penegakan Peraturan daerah tidak bisa  maksimal.  Dan  juga  sulit  dilacaknya  praktek  prostitusi  berbasis  media  online karena pekerja prostitusi atau mucikari sangat selektif dalam memilih pelanggan.
Solusinya  pemerintah  daerah  harus  segera  menerbitkan  perwali  atau  aturan pelaksana  dari  Peraturan  Daerah  Kota  Metro  Nomor  07  Tahun  2016  Tentang Penanggulangan  Penyakit  Sosial  Masyarakat  dan  perlu  partisipasi  aktif  seluruh komponen  dalam  menanggulangi  penyakit  sosial  masyarakat  khususnya  terkait prostitusi  online.  Dan  setiap  orang  atau  kelompok  berkewajiban  melakukan  tindakan pemberantasan  dalam  bentuk  pencegahan  terhadap  perbuatan  yang  dikategorikan sebagai penyakit sosial masyarakat.

## Kesimpulan
Pelaksanaan dan hambatan Peraturan daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang  Penanggulangan  Penyakit  Sosial  Masyarakat  tentang  prostitusi  online  belum bisa dilaksanakan secara maksimal, walaupun petugas Satpol PP yang bertugas sebagai penegak  perda  sudah  melakukan  penertiban  secara  serius  tetapi  sanksi  yang  diberikan bagi  pelaku  penyakit  sosial  dimasyarakat  khususnya  dalam  kegiatan  prostitusi  online hanya berupa pembinaan dan sanksi sosial, karena di dalam Perda tersebut tidak adanya kejelasan sanksi yang diberikan karena belum ada peraturan pelaksana atau perwalinya. Padahal  perwali  itu  penjelasan  dari  Pasal-pasal  yang  ada  dalam  peraturan daerah.Solusinya  pemerintah  daerah  harus  menerbitkan  perwali  atau  aturan  pelaksana dari  Peraturan  Daerah  Kota  Metro  Nomor  07  Tahun  2016  Tentang  Penanggulangan Penyakit  Sosial  Masyarakat  dan  perlu  partisipasi  aktif  seluruh  komponen  dalam menanggulangi penyakit sosial masyarakat khususnya terkait prostitusi online.

## Daftar Pustaka
Abdul  Wahab  Solihin,  Analisa  Kebijakan  :  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Jakarta  : Rineka Cipta, 2004.
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jucialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence, Jakarta: kencana, 2009.
Agostiono,    Implementasi  Kebijakan  Publik  Model  Van  Meter  dan  Van  Horn,  Jakarta:
Rajawali Press, 2010.
Akib,  Haedar  dan  Antonius  Tarigan, Artikulasi  Konsep    Implementasi  Kebijakan: Perspektif,  Model  dan  Kriteria  Pengukurannya,  Jurnal  Baca ,  Volume  1  Agustus 2008, Makasar: Universitas Pepabari, 2008.
Amiroeddin  Syarif, Perundang-undangan,  Dasar,  Jenis    dan  Teknik  Membuatnya,
(Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Binahayati  Rusyidi  dkk, Penanganan  Pekerja  Seks  Komersial  di  Indonesia, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjajaran tahun 2018.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Tesaurus  Alfabetis  Bahasa  Indonesia, Bandung: Mizan, 2009.
Edward  III,  George  C  (edited), Public  Policy  Implementing ,  London  England.  Goggin, Malcolm L et al: Jai Press Inc,. 1990.
Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Islamia  Ayu  Anindia  dkk, Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya  Penanggulangan Prostitusi  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Pidana, Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol.01 No.1 Tahun 2019.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
Koencoro, ON THE SPOT: Tutur Cara Pelacur, Yogyakarta: Qalam, 2004
M.  Busrizalti, Hukum  PEMDA  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya, Yogyakarta:  Total Media, 2013
Melinda  Arsanti, Penggunaan  Media  Sosial  Sebagai  Sarana  Prostitusi  Online, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman tahun 2017.
Mulyasa, Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  ,  Konsep,  Karakteristik  dan  Implementasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
Oksidelfa  Yanto, Prostitusi  Online  Sebagai  Kejahatan  Kemanusiaan  Terhadap  Anak:
Telaah  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif, Jurnal  Fakultas  hukum  Universitas Pamulang
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.
Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, Yogyakarta: UII Press, 2009.
Ripley,Rendal  B.  and  Grace  A.  Franklin.  Policy  Implementation  and  Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.
Robert P.Masland, Jr. David Estridge, Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks ,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial , Yogyakarta, LKis, 1994.
Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah ,  Jilid  9,  Terjemahan:  Moh  Nabhan  Husein  (Bandung:  PT.
AlMa’arif. 1995.
Syaiful Sagala.,  Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2009.
Syaukani  HR, Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan  , Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2004.
Wahidin, Samsul, Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/terkuak-prostitusi-online-di-kota-metro- 2-muncikari-sediakan-mahasiswi-bertarif-rp-600-ribu/ar-BBScXb4
https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/20/menelusuri-jaringan-prostitusi- online-di-metro-lampung-gunakan-kamar-kos-dan-bertarif-jutaan-rupiah
http://lampungcentral.com/index.php/2019/07/09/prostitusi-online-berkedok-biduan- dangdut-terbongkar/dimetro
http://www.rubrikmedia.com/membongkar-jaringan-prostitusi-online-di-kota-metro/ https://gamebrott.com/  5-aplikasi-  messenger  yang  disalah  gunakan-dan-mungkin- kamu-belum-tahu
https://tekno.kompas.com/read/2019/07/17/19490037/jumlah-domain-.id-tembus- 318.000-di-pertengahan-2019.