## (J-PSH) Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora
Volume 11 Number 1 Oktober 2020
Volume 11 | Number 1| Oktober |2020, Page 64-81/ E-ISSN: 1569388446 dan P-ISSN: 2087-8451
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara

## Agus Sikwan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Indonesia E-mail: agus.sikwan@fisip.untan.ac.id

## Abstract
The title of this research is : “The Empowerment Programe Model of the Poor Society in Sungai  Raya  Subdistrict  which  at  Bengkayang  Regency  of  West  Borneo  Province”. Background overshadow by writer desire to lay open until where program the Economic Empowerment of Coastal area Society (EECS) specially to fisherman Society which have been  programmed  by  ambulatory  Regency  Government.  Internal  issue  formulation  this research is “What will be implementation process program the Economic Empowerment of  Coastal  area  Society  (EECS)  at  Sungai  Raya  Sub  district,  Regency  Bengkayang  ? Research Type use qualitative and technique of data collecting use the in-depth interview and  observation.  While  data  analysis  use  descriptive analysis.  Program  EECS  at  Sungai Raya Subdistrict of Regency Bengkayang to in implementation of since year 2007 is not re-continued.  This  matter  because  of  some  problems  and  factor  influencing  its implementation, so that program the EECS 2007 is even transferred to Regency area/other Subdistrict. Therefore, need the correct stages: steps and quickly in handling it, is good the than Government of Regency of Bengkayang and also institution or institute which have competence of so that program EECS earn the implementation and re-continued, because very needed by fisherman society specially in Sungai Raya Subdistrict.
Key word : Partisipation , Empowerment and Fisherman Society

## PENDAHULUAN
Desa Sejahtera merupakan salah satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Sukadana  Kabupaten  Kayong  Utara Provinsi  Kalimantan  Barat  (Kalbar) yang  perekonomian  masyarakatnya tergantung  pada  sektor  perikanan, pertanian  dan  perkebunan.  Adapun masyarakat  yang  bekerja  pada  tiga sektor  tersebut  (perikanan,  pertanian dan  perkebunan)  rata-rata  hidupnya  di bawah garis kemiskinan (pra sejahtera).
Meskipun  berbagai  program pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di
Desa Sejahtera dalam rangka mengentaskan kemiskinan
telah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah setempat  pada  desa-desa  tertinggal  di kawasan  pesisir  Kecamatan  Sukadana (seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Jaring Pengaman Sosial (JPS), program Pemberdayaan
Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP), dan  program-program  lainnya,  dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan  di  desa  Sejahtera,  namun demikian  hasilnya  masih  jauh  dari memuaskan,  dalam  arti  upaya  tersebut masih  belum  mampu  untuk  mengatasi masalah  kemiskinan  yang  dirasakan oleh  masyarakat  nelayan  di  Desa Sejahtera    Kecamatan  Sukadana.  Sifat program yang seragam dan sentralsistis, pendekatan  birokrasi  yang  bersifat top down serta  berorientasi  pada  target, seringkali menjadi penyebab kegagalan berbagai program pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat  miskin  di  Desa  Sejahtera Kecamatan Sukadana. Upaya pengentasan masyarakat miskin melalui berbagai program pemberdayaan  yang  telah  dilakukan oleh  pemerintah  setempat  seringkali kurang sesuai dengan apa yang menjadi
kebutuhan nyata masyarakat nelayan di kawasan pesisir atau kelompok sasaran sebagai penerima program. Ketidaksesuaian antara apa yang menjadi  keinginan  warga  masyarakat nelayan di kawasan pesisir dengan apa yang hendak dicapai program. Ketidaksesuian ini selanjutnya menyebabkan  program  gagal  dalam upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup masyarakat nelayan  di  kawasan  pesisir,  dan keberlanjutan dari program tersebut.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  yang  penulis  lakukan  di lapangan, maka dapat diketahui bahwa kegagalan dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan tersebut antara lain  disebabkan  oleh  karena  program- program  itu  tidak  disosialisasikan terlebih  dahulu  kepada  masyarakat nelayan di  Desa Sejahtera  Kecamatan Sukadana, sehingga partsipasi masyarakat  nelayan  di  Desa  Sejahtera Kecamatan  Sukadana  dalam  berbagai kegiatan program  relatif sangat kurang. Di samping itu juga, dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat  nelayan  di  Desa  Sejahtera Kecamatan  Sukadana  yang  dilakukan oleh pemerintah setempat juga dihadapkan pada kendala lain. Kendala tersebut  muncul  antara  lain  mulai  dari pendataan    warga  masyarakat  miskin yang  bermukim  di  Desa  Sejahtera Kecamatan  Sukadana,  pemilihan  jenis kegiatan tanpa musyawarah, keterbatasan informasi pasar, rendahnya  akses  terhadap  teknologi pertanian,  kesulitan  pemasaran  hasil kegiatan  usaha  yang  telah  dilakukan oleh warga masyarakat desa, dan tidak dilibatkannnya partisipasi warga masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan program baik dalam proses perencanaan  program  maupun  dalam
pengambilan keputusan. Terabaikannya masyarakat nelayan di kawasan pesisir (kelompok  sasaran)  sebagai  penerima program  untuk  berpartisipasi  dalam proses perencanaan program dan dalam proses pembuatan
keputusan,
selanjutnya berdampak pada kegagalan berbagai program tersebut dalam upaya untuk melanjutkan program pada masa yang  akan  datang.  Kegagalan  tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian berbagai program pemberdayaan dalam rangka  megentaskan  kemiskinan  yang dilaksanakan dengan
kebutuhan masyarakat nelayan di kawasan pesisir, rendahnya  daya  serap  masyarakat nelayan  dikawasan  pesisir  terhadap program,  dan  tidak  adanya  rasa memiliki terhadap program itu.
Pada  umumnya  pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat nelayan di kawasan pesisir merupakan  strategi  dalam  paradigma pembangunan  yang  bertumpu  pada masyarakat nelayan itu sendiri. Strategi ini  menyadari  pentingnya  kapasitas masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan  internal  yang  dimilikinya melalui retribusi modal yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Ketidakberhasilan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan
masyarakat  nelayan  di  Desa  Sejahtera Kecamatan  Sukadana  dalam  rangka mengentaskan  kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah setempat, perlu  kiranya  dilakukan  perubahan, yaitu dari strategi
program pemberdayaan pengentasan kemiskinan yang  berorientasi  pada  target  dan bersifat sentralisitis ( top-down ), haruslah dirubah dengan strategi pemberdayaan  yang  pelaksanaannya lebih  ditekankan  kepada  pendekatan
partisipatif dan bersifat bottom-up . Berdasarkan latar belakang masalah  sebagaimana  tersebut  di  atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah  pelaksanaan  program pemberdayaan masyarakat pesisir yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah  Kabupaten  Kayong  Utara (pemerintah  setempat)  di  Kecamatan Sukadana  dan  faktor-faktor  apakah yang mempengaruhi program tersebut?”.
Berbicara tentang
masalah  pemberdayaan  masyarakat nelayan, maka hal ini tidak terlepas dari masalah  kemanusiaan,  karena  kedua masalah ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam upaya pemberdayaan  masyarakat  nelayan, maka  pada  hakekatnya  masyarakat nelayan  dapat  diberdayakan  melalui ilmu  pengetahuan  dan  kemandirian sehingga  mereka  mampu  berperan sebagai subjek dalam kegiatan pemberdayaan bukan sebagai objek dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Menurut  Pranarka  dan  Vidhyandika (1996:  54)  yang  penting  adalah memberikan  “ power ”  kepada  yang “ powerless ”,  karena  hanya  apabila memiliki power maka  mereka  akan dapat  melaksanakan  proses  aktualisasi eksistensi.
Menurut Chambers (1987: 142), bahwa  pemberdayaan  ( empowerment ) sebagai  sebuah  konsep  pembangunan ekonomi  yang  merangkum  nilai-nilai sosial, konsep  ini mencerminkan paradigma  baru  pembangunan,  yaitu bersifat “ people centered participatory, empowering  and  sustainable ”.  Sejalan dengan  hal  itu,  Friedman  (1992) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan ini disebut sebagai suatu konsep  pembangunan  alternatif  yang
dalam proses pembangunan menghendaki adanya inclusive democracy , appropriate economic growth , gender
equality and intergenerationaly equity.
Dalam  pada  itu,  Kartasasmita (1997:  28)  menjelaskan  bahwa  upaya memberdayakan  masyarakat  haruslah pertama-tama dimulai
dengan menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang. Dipandang dari kacamata sosiologi,  Adimihardja  (Hikmat,  2001: ix)  mengatakan  bahwa  pemberdayaan adalah  upaya  untuk  menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat  dan  mitranya.  Secara paradoks,  memberdayakan  sistem  lain, atau  secara  paternalistik  melimpahkan kekuatan  ( power )  kepada  orang  lain dapat juga berarti memberdayakan.
Menurut  Sumudiningrat  (1999: 254) pemberdayaan masyarakat
( empowerment society )
berarti:
Meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang: pertama, penciptaan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan masyarakat berkembang; kedua, peningkatan kemampuan masyarakat
dalam membangun  melalui  bantuan  dana, pelatihan, pembangunan  prasarana dan sarana  baik  fisik  maupun  sosial,  serta pengembangan kelembagaan di daerah; ketiga , perlindungan melalui pemihakan  kepada  yang  lemah  untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang,  dan  menciptakan  kemitraan yang saling menguntungkan.
Sedangkan  menurut  Sumaryadi (2005: 94-96), bahwa secara konseptual
ada  lima  prinsip  dasar  dari  konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:
Pertama , untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat  memerlukan break-even dalam  setiap  kegiatan  yang  dikelola.
Kedua, konsep
pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan
partisipasi  masyarakat  baik  dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. Ketiga , dalam melaksanakan program  pemberdayaan  masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan usaha),  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  terpisahkan. Keempat, dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya
( resources ), khususnya dalam hal dana, baik  yang  berasal  dari  pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya,  seperti  donasi  dan  sponsor pembangunan  sosial. Kelima ,  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  harus  lebih memfungsikan  diri  sebagai  ‘katalis’ yang menghubungkan antara kepentingan  pemerintah  yang  bersifat makro,  dan  kepentingan  masyarakat yang bersifat mikro.
Berdasarkan  berbagai konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat  terkait  dengan  pemberian akses  bagi  masyarakat,  lembaga,  dan organisasi masyarakat dalam memperoleh  dan  memanfaatkan  hak masyarakat bagi
peningkatan kehidupan  ekonomi,  sosialdan  politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat  sangatlah  penting  untuk
mengatasi ketidakmampuan masyarakat  yang  disebabkan  oleh keterbatasan akses,
kurangnya pengetahuan  dan  keterampilan,  serta adanya kondisi kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat.
Berbicara tentang masalah pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di kawasan  pesisir,  maka  hal  ini  tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang dialami  oleh  kelompok  masyarakat nelayan  yang  bersangkutan.  Oleh karena  itu,  maka  dalam  pelaksanaan program  pemberdayaan  masyarakat nelayan  di  kawasan  pesisir  haruslah dapat  memilih  strategi  yang  tepat  dan akurat  agar  kemiskinan  yang  dialami masyarakat nelayan dapat teratasi serta mereka  dapat  hidup  mandiri  tanpa tergantung lagi kepada pihak lain, yang pada  gilirannya  mereka  dapat  untuk mengembangkan dirinya dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya.
Dalam  pandangan  Soedjatmoko (1984:  35-45),  pembangunan  harus dilakukan  sendiri  oleh  kelompok sasaran pembangunan, guna meningkatkan kemampuannya
(pembangunan dari bawah). Di samping  itu  pembangunan  dari  bawah juga menumbuhkan kepemimpinan dan inisiatif  yang  berasal  dari  tingkat masyarakat paling bawah ( grassroots ).
Sehubungan dengan hal itu, maka dapat  dikatakan  bahwa  antusiasisme pembangunan yang ada dalam masyarakat  dapat  dikatakan  sebagai ekspresi  dari  pembangunan  yang berasal dari bawah. Inisiatif masyarakat bawah  berkaitan  dengan  inovasi  atau penggunaan  kembali  teknologi  yang tepat  bagi  usaha  skala  kecil  dan aktivitas  penggunaan  tenaga  kerja dalam  lingkungan  sumber  daya  yang miskin.
Namun  demikian,  salah  satu  ciri yang sangat mencolok yang terdapat di negara  berkembang  adalah  sangat besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa (negara atau lembaga negara) dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pemusatan  kekuasaan  ini  bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan berbagai  program  pembangunan,  yaitu dengan  cara  memusatkan  pengelolaan dana, pemusatan pembuatan keputusan dan  kebijakan,  ataupun  pemusatan pengendalian  program  pembangunan. Kenyataan  ini  disebabkan  kemampuan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  negara berkembang untuk mengelola pembangunan  masih  sangat  kurang. Terbatasnya kemampuan negara berkembang untuk melaksanakan pembangunan,  utamanya  disebabkan oleh  tingginya  tingkat  perbedaan  dan kemiskinan dalam masyarakat. Kondisi yang  demikian  ini  menjadi  alasan pembenaran bagi sentralisasi kekuasaan pembangunan oleh negara atau lembaga negara.
Pemusatan kekuasaan
pembangunan  pada  pihak  pemerintah inilah yang dikritik oleh pembangunan dari  bawah.  Para  pendukung  model pembangunan  dari  bawah  cenderung tidak mempercayai motif dan kemampuan  pemerintah  dan  lembaga swasta.  Keduanya  seringkali  justru mengeksploitasi  masyarakat  demi  dan atas  nama  pembangunan.  Padahal, menurut  mereka,  masyarakat  dan Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) memiliki potensi untuk memberdayakan  para  anggotanya  dan memecahkan  persoalan  yang  dihadapi melalui inisiatif bersama yang mandiri (Esman, 1991: 30). Berdasarkan pengalaman ini, maka dalam kaitannya dengan
pelaksanaan program pemberdayaan  menjadi  sangat  penting
melibatkan  unsur  kelembagaan  lain  di luar sektor pemerintah maupun swasta, yaitu masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Sejalan  dengan  hal  itu,  maka pemberian kekuasaan kepada masyarakat nelayan untuk mengendalikan  kehidupan  dan  sumber daya  alam  di  daerah  mereka  sendiri, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari sumber daya alam itu dan untuk mengarahkan serta mengembangkan  diri  mereka  sebagai manusia,  merupakan  tujuan    yang hendak dicapai dari program pemberdayaan masyarakat nelayan dikawasan  pesisir  yang  memberikan kebebasan  masyarakat  nelayan  untuk berpartisipasi  aktif  secara  luas  dan sekaligus sebagai sarana untuk mencapainya.
Pembangunan yang berpusat pada masyarakat dengan memberikan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi  aktif  secara  luas  lebih menekankan pemberdayaan
( empowerment ), yang memandang inisiatif-kreatif dari masyarakat sebagai sumber daya utama
dalam pembangunan dan
memandang kesejahteraan  material  dan  spritual sebagai tujuan yang akan dicapai proses pembangunan tersebut.
Dalam  pada  itu,  Korten  (1992) menyatakan  bahwa  ada  tiga  dasar perubahan  struktural  dan  normatif dalam  pembangunan  yang  berpusat pada rakyat, yakni :
(1) Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan  keadaan-keadaan  yang mendorong  dan  mendukung  usaha rakyat  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka sendiri  pada  tingkat  individual,
keluarga, dan komunitas.
(2) Mengembangkan struktur dan proses  organisasi  yang  berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi. (3) Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang
diorganisasi  secara  teritorial  yang berlandaskan  pada  kaidah-kaidah kepemilikan dan pengendalian lokal.
Selanjutnya menurut
Tjokrowinoto (1987: 44) bahwa ciri-ciri pokok  pendekatan  pembangunan  yang berpusat pada manusia adalah: Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi  kebutuhan  rakyat  dibuat  di tingkat  lokal, yang di  dalamnya rakyat memiliki  identitas  dan  peranan  yang dilakukan  sebagai  partisipan  yang dihargai;  Fokus  utamanya  adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam  mengawasi  dan  mengerahkan aset-aset  untuk  memenuhi  kebutuhan yang  khas  menurut  daerah  mereka sendiri;  Pendekatan  ini  mempunyai toleransi  terhadap  perbedaan  dan karenanya  mengakui  arti  penting pilihan nilai  individual dan pembuatan keputusan  yang  terdistribusi;  Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan  ini  menekankan  pada proses social learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara  birokrasi  dan  komunitas  mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi  proyek  dengan  mendasarkan diri  pada  saling  belajar;  Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi  yang  mengatur  diri  sendiri dan  lebih  terdistribusi,  yang  menandai unit-unit  lokal  yang  mengelola  diri sendiri, yang berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan  yang  cepat  dan  kaya kepada  semua  tingkat  organisasi  yang
membantu tindakan koreksi diri.
Dengan  demikian  keseimbangan  yang lebih  baik  antara  struktur  vertikal  dan horisontal  dapat  terwujud.  Proses pembentukan  jaringan  koalisi  dan komunikasi  antara  birokrasi  dengan lembaga  lokal  (Lembaga  swadaya Masyarakat),  satuan-satuan  organisasi tradisional  yang  mandiri,  merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka  dalam  mengidentifikasi  dan mengelola  berbagai  sumber,  maupun untuk  menjaga  keseimbangan  antara struktur vertikal dan horisontal.
Dari  berbagai  pemikiran  tentang strategi pembangunan dalam mengatasi kemiskinan  yang  dialami  masyarakat sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di atas, maka strategi pembangunan yang berorientasi  pada  masyarakat  nelayan,
terutama dengan memberikan kebebasan  kepada  masyarakat  nelayan untuk  berpartisipasi  aktif  secara  luas merupakan strategi pemberdayaan masyarakat  nelayan  yang  paling  tepat dalam  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  hidupnya.  Strategi  ini cenderung  memandang  nelayan  bukan sekedar  objek  pembangunan,  tetapi pemilik utama program pembangunan.
Pada umumnya
masalah kemiskinan masyarakat
nelayan merupakan  suatu  fenomena  sosial. Permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan menjadi lebih luas lagi dengan semakin dirasakan beratnya akibat  buruk  yang  dialami  kelompok- kelompok  nelayan  karena  berbagai bencana  yang  terjadi,  baik  itu  berupa bencana alam maupun bencana sebagai akibat ulah manusia itu sendiri. Kondisi seperti  inilah  yang  menyebabkan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan.
Menurut Kaplan (1967: 149-151),
bahwa  kemiskinan  yang  dialami  suatu masyarakat tertentu merupakan
fenomena sosial yang
multidimensional.  Artinya  kemiskinan tidak hanya berkaitan dimensi ekonomi, tetapi  juga  berkaitan  dengan  dimensi struktural, psikologis, kultural, ekologis dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan fenomena dari kondisi kemiskinan  yang  dialami  masyarakat nelayan,  tidak  hanya  berkaitan  dengan rendahnya  tingkat  kesejahteraan  dan kekurangan sumber daya semata, tetapi juga  harus  dikaitkan  dengan  faktor- faktor lainnya (Turton, 2003;
Tjokrowinoto, 1995). Namun demikian yang  menjadi  masalah  adalah  hingga saat  ini  belum  ada  kesamaan  pendapat di  kalangan  para  pakar  tentang penyebab kemiskinan suatu masyarakat, termasuk kemiskinan yang dialami  masyarakat  nelayan  beserta parameter pengukurannya.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut di  atas,  maka  di  dalam  penerapan strategi penanganan masalah kemiskinan  yang  dialami  masyarakat nelayan, di samping  diperlukan strategi yang  tepat,  juga  perlu  diperhatikan sejumlah  faktor  yang  selama  ini terabaikan,  yaitu  memahami  hakekat dan  profil  kemiskinan  masyarakat nelayan  itu  sendiri.  Perlu  disadari bahwa  fenomena  masalah  kemiskinan masyarakat nelayan merupakan sesuatu yang  kompleks,  berdimensi  banyak, dan  memiliki  variasi  yang  amat  besar yang  tidak  akan  terungkap  melalui angka-angka statistik semata. Kegagalan  dalam  memahami  dan menghayati hakekat dan profil kemiskinan  masyarakat  nelayan,  pada akhirnya  menghasilkan  kebijakan  dan strategi penanganan kemiskinan masyarakat nelayan yang salah, sehingga kebijkan tersebut tidak efektif.
Menurut  Tjokrowinoto  (1992: 112-115)  ada  tujuh  profil  kemiskinan, yaitu:
Pertama, kemiskinan bukanlah masalah  kesejahteraan  belaka,  tetapi juga masalah kerentanan ( vulnerability ). Kedua, masalah kemiskinan adalah masalah powerlessness (ketidakberdayaan), yaitu perasaan impotensi emosional dan sosial  menghadapi  elit  desa  dan  para birokrat  yang  menentukan  keputusan yang menyangkut dirinya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya; ketidakberdayaan menghadapi penyakit dan kematian, kekumuhan dan kekotoran. Ketiga, kemiskinan  juga berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, karena hubungan  produksi  dalam  masyarakat tidak  memberi  peluang  bagi  mereka untuk  berpartisipasi  dalam  proses produksi.  Ini  disebabkan  posisi  tawar menawar mereka dalam struktur hubungan produksi amat lemah.
Keempat, kemiskinan juga  berarti menghabiskan  semua  atau  bagian terbesar  dari  penghasilannya  untuk konsumsi  pangan  dalam  kuantitas  dan kualitas yang terbatas, sehingga konsumsi  gizi  amat  rendah  yang kemudian berakibat pada produktivitas yang rendah .  Kelima, kemiskinan juga ditandai  oleh  tingginys dependency ratio, karena  besarnya  keluarga,  dan beberapa  diantaranya  masih  balita.
Keenam, kemiskinan juga dapat terwujud dalam bentuk rendahnya akses pada  pasar,  karena  aksesibilitas  yang rendah  dan  kondisi  alam  yang  miskin. Dan Ketujuh , kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang  diwariskan  dari  satu  generasi  ke generasi yang lain.
Dengan melihat beragamnya
profil kemiskinan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa fenomena kemiskinan yang  dialami  masyarakat  nelayan secara  langsung  atau  tidak  langsung berkaitan pula dengan profil kemiskinan  tersebut  di  atas,  karena kemiskinan  yang  dialami  masyarakat nelayan amatlah kompleks dan bersifat multidimensional.  Oleh  karenanya, meskipun pola penanganan  kemiskinan masyarakat  nelayan  melalui welfare strategy dan charity  strategy tidaklah memadai,  tetapi  justru  di  Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten- Kabupaten  lainnya  di  Propinsi  Kalbar hal  itu  dilaksanakan.    Penanganan masalah kemiskinan masyarakat nelayan hanya dapat dilakukan apabila pembuat  kebijakan  mampu  memilih strategi  pemberdayaan  yang  tepat, memahami  dan  menghayati  benar hakekat kemiskinan masyarakat
nelayan, serta mampu mengindentifikasi  faktor-faktor  yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut. Program
pemberdayaan memandang  kemiskinan  yang  dialami masyarakat  nelayan  adalah  sebagai situasi  serba  kekurangan  yang  terjadi bukan hanya dikehendaki oleh masyarakat nelayan itu sendiri, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya, dan cenderung melihat kemiskinan masyarakat  nelayan  pada  dimensi struktural. Artinya terjadinya kemiskinan  masyarakat  nelayan  lebih banyak  disebabkan  oleh  faktor-faktor struktural  dalam  masyarakat.  Di  sini kemiskinan  masyarakat  nelayan  antara lain  ditandai  oleh  sikap  dan  tingkah laku  yang  menerima  keadaan  yang seakan-akan  tak  dapat  diubah,  yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, ketidakmampuan mengadopsi teknologi, rendahnya
kualitas  sumber  daya  yang  dimiliki, rendahnya  produktivitas,  lemahnya nilai  tukar  hasil  produksi,  terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam setiap kegiatan program yang ada. Pelaksanaan program pemberdayaan  merupakan  perluasan dan peningkatan berbagai program dan upaya penanganan
kemiskinan masyarakat    nelayan  yang  pernah dilakukan  sebelumnya  dan  ditujukan langsung  untuk  menangani  masalah kemiskinan  masyarakat  nelayan  di tempat mereka berada. Melalui program pemberdayaan, berbagai
upaya penanganan masyarakat nelayan di  kawasan  pesisir  yang  telah  ada  dan dilaksanakan selama ini, seperti program IDT, JPS, PEMP, dan berbagai program  lainnya  yang  dilaksanakan oleh  pihak  Pemerintah  Kabupaten
Kayong Utara, selanjutnya akan diintegrasikan.
Dalam  pada  itu,  pemanfaatan dana  program  pemberdayaan  pada dasarnya  diserahkan  langsung  kepada warga  masyarakat  nelayan  itu  sendiri, karena merekalah yang paling mengetahui usaha yang mereka lakukan dan  kebutuhan  apa  yang  paling mendesak,  dengan  bimbingan  dan pengarahan  dari  pihak  pemerintah setempat.  Tata  cara  penyaluran  dana program pemberdayaan dibuat sederhana  sehingga  warga  masyarakat nelayan yang menjadi kelompok sasaran  program  dapat  dengan  mudah memahami dan menggunakannya. Tujuan  program  pemberdayaan adalah selain untuk menciptakan
suasana  keserasian  sosial,  juga  untuk mempercepat upaya mengurangi masyarakat  nelayan  yang  hidup  dalam kemiskinan.  Secara  lebih  khusus,
sasaran  program  pemberdayaan  adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi  masyarakat  nelayan  melalui upaya  peningkatan  kualitas  sumber daya manusia (SDM) warga masyarakat nelayan, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha bersama mereka.
Program pemberdayaan dimaksudkan untuk menanggulangi situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan  yang  dihadapi  masyarakat nelayan.
Dampak  yang  diharapkan  dari program  pemberdayaan  ini  adalah penguatan  (pemberdayaan)  kehidupan diri pribadi masyarakat nelayan. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui empat jalur, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan permodalan,  pengembangan  peluang kerja  dan  berusaha,  dan  penguatan lembaga sosial milik warga masyarakat nelayan.  Peningkatan    kualitas  sumber daya manusia serta kemampuan permodalan dalam kelembagaan kelompok  yang  berkembang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat  nelayan,  diharapkan  akan dapat  memperkuat  kemampuan  usaha mereka  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya dan keluarganya.
Untuk  itu,  pendekatan  yang dianggap paling tepat untuk digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di kawasan  pesisir  adalah  pendekatan keterpaduan, kegotongroyongan, keswadayaan, partisipatif, dan terdesentralisasi, yang maknanya sebagai berikut:
a. Keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektoral  dan  lintas  daerah  serta
meletakkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai  bagian  dari  proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. b. Kegotongroyongan, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan,  yang  lebih  kuat membantu yang lemah, sehingga menciptakan kesejahteraan   merata. c. Keswadayaan, yaitu menitikberatkan  pada  kegiatan usaha yang berdasarkan kemandirian.
d. Partisipatif,  yaitu  melibatkan warga  masyarakat,  khususnya kelompok sasaran, dalam pengambilan  keputusan  sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan hasilnya  sesuai  dengan  nilai- nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. e. Terdesentralisasi, yaitu menurunkan wewenang pembuat keputusan, perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  kepada  aparat pemerintah yang terdekat dengan kelompok sasaran (Tjokrowinoto, 1991: 125-130). Pendekatan  yang  demikian  ini menunjukkan
bahwa program pemberdayaan berkeinginan untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat nelayan  dalam  mengelola  kegiatan program  yang ditujukan untuk  dirinya. Melalui program pemberdayaan, masyarakat  nelayan  diajak  untuk mengelola  kegiatan  program  yang menjadi kebutuhannya, sehingga mereka  memperoleh  pengalaman  dan keterampilan baru yang pada gilirannya
dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan keluarganya.
Menurut  Esman  dan  Uphoff (1984:  15-16),  keterlibatan  partisipasi masyarakat merupakan inti dari pembangunan  pada  suatu  daerah, partisipasi merupakan salah satu wujud dari tanggungjawab masyarakat terhadap  pembangunan,  beragamnya kepentingan  dan  kebutuhan  di  antara masyarakat  membutuhkan  organisasi pelaksana pembangunan yang berbeda, dan  kebutuhan  terhadap  organisasi pembangunan  yang  sesuai  bagi  tujuan maupun
lingkungan khusus (masyarakat di wilayah tertentu). Dalam konteks program pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di kawasan pesisir   Kecamatan  Sukadana Kabupaten  Kayong  Utara,  partisipasi masyarakat  nelayan  dalam  kegiatan program pemberdayaan menjadi sangat penting. Partisipasi tidak hanya dipandang  sebagai  tujuan  dari  upaya penanganan,  tetapi  yang  lebih  penting lagi adalah sebagai ukuran keberhasilan dari strategi pemberdayaan. Kegagalan pelaksanaan  program  pemberdayaan masyarakat  nelayan  pada  masa  lalu, dapat  dikaitkan  dengan  tidak  adanya partisipasi  masyarakat  nelayan  dalam program pemberdayaan tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut di  atas,  maka  program  pemberdayaan yang  berorientasi  pada  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM) masyarakat nelayan, dalam pelaksanaannya  sangat  mensyaratkan keterlibatan  langsung  dari  masyarakat nelayan  sebagai  penerima  program pemberdayaan  (partisipasi  masyarakat nelayan dalam program pemberdayaan).  Karena  hanya  dengan partisipasi  masyarakat  nelayan  sebagai penerima program, maka hasil pemberdayaan  itu  akan  sesuai  dengan
aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat nelayan  itu  sendiri.  Dengan  adanya kesesuaian ini maka hasil dari program pemberdayaan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat nelayan. Hal ini sejalan dengan pendapat Korten (1986: 50), yang mengatakan bahwa salah satu indikator  keberhasilan  pembangunan adalah  adanya  partisipasi  masyarakat penerima  program.  Demikian  pula halnya dengan penanganan masyarakat nelayan melalui program pemberdayaan sebagai proses peningkatan  kemampuan  masyarakat nelayan untuk menentukan masa depannya,  mengandung  arti  bahwa partisipasi  masyarakat  nelayan  perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Di sini masyarakat  nelayan  perlu  diberikan kekuasaan  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan  program  pemberdayaan  yang merupakan salah satu program pembangunan. Terdapat beberapa alasan pembenar,  seperti  yang  dikemukakan oleh  Tjokrowinoto  (1987:  40),  bahwa pentingnya partisipasi masyarakat yakni :
a. Rakyat  adalah  fokus  sentral  dan tujuan  terakhir  pembangunan, partisipasi      merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
b.  Partisipasi  menimbulkan  harga diri  dan  kemampuan  pribadi untuk  dapat    turut  serta  dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
c. Partisipasi  menciptakan  suatu lingkaran  umpan  balik  arus informasi  tentang  sikap,  aspirasi, kebutuhan  dan  kondisi  daerah yang  tanpa  keberadaannya  akan tidak  terungkap.  Arus  informasi ini  tidak  dapat  dihindari  untuk berhasilnya pembangunan;
d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat  berada  dan  dari  apa  yang mereka miliki;
e. Partisipasi memperluas zone (wawasan)  penerimaan  proyek pembangunan;
f. Partisipasi akan memperluas jangkauan  pelayanan  pemerintah kepada seluruh masyarakat; g. Partisipasi menopang pembangunan; h. Partisipasi menyediakan lingkungan  yang  kondusif  baik bagi  aktualisasi    potensi  manusia maupun pertumbuhan manusia;
i. Partisipasi  merupakan  cara  yang efektif  membangun  kemampuan masyarakat  untuk  pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
j. Terakhir dan tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai  pencerminan  hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan  dalam  pembangunan mereka sendiri;
Oleh  karenanya  dalam  program pembangunan  menurut  Tjokrowinoto (1987:  43)    perlu  ditumbuhkan  iklim dan kondisi yang mendukung partisipasi itu, seperti :
(a). Strategi pembangunan diarahkan  pada  bagian  rakyat miskin;  (b).  Adanya  struktur kepemimpinan  yang  cocok;  (c). Pembentukan  kelompok  di  luar kooperasi (kerjasama) yang berbasis  pedesaan;  dan  (d). NGO-NGO  ( Non Government Organization ) memainkan peranan yang bersifat mendukung .
Keadaan  seperti  ini  nampaknya juga tersyaratkan pada pola penanganan masyarakat  nelayan  di  Desa  Sejahtera Kecamatan  Sukadana  melalui  program pemberdayaan.
Sehingga dapat dikatakan  bahwa  pola  penanganan masyarakat  nelayan  melalui  program pemberdayaan sangat mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat
nelayan  dalam  pelaksanaan  program pemberdayaan. Tanpa partisipasi
masyarakat  nelayan  dapat  dipastikan program  pemberdayaan  itu  tidak  akan berjalan  dengan  baik,  bahkan  dapat mengalami kegagalan.
Dalam
kerangka proses pelaksanaan program, Grindle (1980: 7) menyebutkan  adanya  lima  faktor penyebab keberhasilan
ataupun kegagalan  suatu  pelaksanaan  program, yaitu:
(a).  Masalah  sumber  daya  yang tersedia  guna  mencapai  tujuan program;
(b). Struktur dan sistem pemerintahan di mana program itu dilaksanakan;
(c).  Komitmen  aparat  bawahan  di dalam birokrasi;
(d).  Sistem  perencanaan  tujuan program ; dan
(e). Leverage dari  pihak  oposan untuk  memperoleh  peluang yang sama dalam memanfaatkan hasil program.
Di  samping  kelima  faktor  itu, keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh isi program dan konteks pelaksanaan program. Variabel isi  program,  sangat  berkaitan  dengan kepentingan,  suasana,  tujuan  yang hendak dicapai dan latar belakang yang dimiliki  oleh  para  aktor  yang  terlibat dalam perumusan program.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analisis  dengan  menggunakan  metode kualitatif.  Adapun  yang  dimaksud deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang
hasilnya menggambarkan  objek  penelitian  yang berupa  peristiwa  atau  gejala  sosial secara  apa  adanya  dengan  melakukan analisis  terhadapnya  berdasarkan  data yang  diperoleh  pada  saat  penelitian lapangan berlangsung.
Sedangkan yang dimaksud dengan  metode  kualitatif  menurut Bogdan  dan  Taylor  (1990:  3),  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan seperti ini  diarahkan  kepada  latar  belakang individu  secara  holistik  atau  utuh  dan menyeluruh.  Berdasarkan  konsep  di atas, pendekatan kualitatif dapat menggambarkan  data  dalam  bentuk deskriptif dan menekankan keterlibatan peneliti secara aktif atau terbatas dalam proses  penelitian  dan  sedapat  munkin harus  memahami  dunia  empirik  dari masyarakat nelayan yang akan diteliti.
Adapun  yang  dijadikan s ubjek penelitian  adalah  masyarakat  nelayan yang  bermukim  di  Desa  Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong  Utara  Propinsi  Kalimantan Barat (Kalbar) yang selanjutnya disebut informan,  dengan  memiliki  kriteria  – kriteria sebagai berikut :
1.  Kepala Keluarga (KK) dan memiliki tanggungan;
2.    Penduduk  asli  setempat  (tinggal menetap di kecamatan studi minimal 5 tahun);
3.    Mampu  mengungkapkan  apa  yang menjadi masalah yang akan diteliti;
4.    Tamat  SD  (minimal  bisa  baca  dan
tulis);
5.  Pernah  menjadi  peserta  dari  salah satu  program  pembangunan  yang pernah ada sebelumnya di kawasan pesisir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah  setempat  dalam  rangka pengentasan  kemiskinan  (seperti: program IDT, JPS, PEMP, dan lain- lain).
Sedangkan yang dijadikan informan  pangkal  dalam  penelitian  ini antara  lain:  Camat  Sukadana,  Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat,  dan    Pemuka  Adat.
Menurut Koentjaraningrat (1991: 164), informan  pangkal  adalah  mereka  yang mempunyai
pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat serta mempunyai kemampuan  untuk  mengintroduksikan kepada  peneliti  untuk  menghubungi informan  lain  yang  merupakan  ahli tentang  sektor-sektor  masyarakat  atau unsur-unsur yang ingin penulis ketahui.
Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan analisis deskriptif. Menurut Martodirdjo (1991: 85) analisis deskriptif adalah usaha untuk menyederhanakan    dan  sekaligus menjelaskan  bagian  dari  keseluruhan langkah-langkah klasifikasi
dan kategorisasi  sehingga  dapat  tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis  sehingga  memperoleh  suatu kesimpulan.
Pada penelitian ini penulis melakukan  langkah-langkah  kegiatan analisis data, yakni sebagai berikut : (1) reduksi  data;  (2)  penyajajian  data;  dan (3) penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian lapangan, maka dapat diketahui bahwa
dalam    pelaksanaan  kegiatan  dalam program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir (PEMP), partisipasi kelompok masyarakat nelayan
cenderung  sangat  tinggi,  baik  untuk kegiatan pertanian, peternakan, berdagang  kecil-kecilan,  budi  daya ikan,  kerajinan  membuat  jala/pukat, maupun  di  sektor  jasa.  Keterlibatan masyarakat  nelayan  yang  tinggi  pada tahap pelaksanaan kegiatan nampaknya telah  menjadi  kecenderungan  pada setiap  partisipasi  masyarakat  di  dalam pembangunan.
Dengan melihat tingginya partisipasi  dari  kelompok  masyarakat nelayan  dalam  pelaksanaan  kegiatan program  PEMP,  menunjukkan  bahwa program  PEMP  sebenarnya  tidak berbeda dengan program-program penanganan nelayan lainnya. Partisipasi dalam  program  PEMP  sebagian  besar (90  %)  hanya  muncul  pada  saat pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pada kegiatan program penanganan masyarakat  nelayan  yang  lainnya (seperti  program  IDT,  JPS,  BLT  dan lain lain), identifikasi masalah, pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan, partisipasi kelompok  masyarakat  nelayan  sebagai kelompok sasaran tidak pernah ada. Sehubungan  dengan  hal  tersebut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan  program  PEMP  program pemberdayaan sangat menuntut adanya laporan yang berkaitan dengan kemajuan program
maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Adapun laporan dan pengawasan ini hanya dapat dilaksanakan apabila dilakukan kegiatan  monitoring,  baik  oleh  aparat pemerintah maupun anggota kelompok masyarakat nelayan itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara
mendalam yang penulis lakukan terhadap  para  informan  di  lapangan, maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam monitoring kegiatan,
partisipasi anggota kelompok masyarakat nelayan sangatlah  kurang  bahkan  tidak  ada sama sekali. Dengan melihat kurangnya partisipasi  masyarakat  nelayan  dalam monitoring kegiatan,  menunjukkan aktivitas  monitoring  tidak  banyak melibatkan anggota kelompok masyarakat  nelayan  sebagai  pelaksana program. Kegiatan monitoring tersebut, berdasarkan penjelasan dari ketua KMP warga  nelayan  yang  juga  merupakan peserta program PEMP, hampir seluruhnya dilakukan oleh pihak pemerintah  setempat  dalam  hal  ini adalah dipercayakan kepada aparat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara.
Berdasarkan  hasil  observasi  di lapangan  dan  wawancara  mendalam dengan  para  informan,  maka  dapat diketahui  bahwa  partsipasi  masyarakat nelayan  dalam  evaluasi  kegiatan  juga sangat  kurang  sama  halnya  dengan monitoring kegiatan
program.
Kenyataan  ini  menggambarkan  bahwa partisipasi  masyarakat  nelayan  dalam proses  pemberdayaan  yang  ditujukan kepada  mereka  sangat  terbatas,  yakni hanya pada tahap pelaksanaan kegiatan program  PEMP  saja,  sedangkan  pada tahap  lainnya  seperti  monitoring  dan evaluasi  kegiatan mereka hampir tidak dilibatkan sama sekali.
Berdasarkan  hasil  wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan informan  dan  informan  kunci  di lapangan, maka dapat diketahui bahwa faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan program  PEMP  di  Desa  Sejahtera
Kecamatan Sukadana Kabupaten
Kayong  Utara  Provinsi  Kalbar,  yakni antara lain:
1).  Penyelenggaraan  program  PEMP mendapat  sambutan  yang  sangat antusias  dari  masyarakat  pesisir, karena  melalui  program  PEMP  ini mereka  memiliki  harapan  bahwa tingkat kesejahteraan keluarga mereka akan mengalami peningkatan dari sebelumnya;
2). Masyarakat pesisir (nelayan) termasuk  dalam  kategori  tidak mampu,  maka  dengan  adanya penyelenggaraan  program  PEMP yang  langsung  membawa  dana segar berupa dana ekonomi produktif,  memberikan  peluang kepada  masyarakat  pesisir  selaku Kelompok  Masyarakat  Pemanfaat (KMP)  untuk  meningkatkan  atau melengkapi    sarana  dan  prasarana kegiatan usaha mereka yang selama ini mereka butuhkan;
3).  Program  PEMP  diselenggarakan kepada kelompok masyarakat
pemanfaat  terlebih  dahulu  telah diberikan  sosialisasi  dan  pelatihan sehingga mereka
dapat melaksanakan program secara efektif dan efisien. 4).    Bantuan  dana  ekonomi  produktif yang dipinjamkan kepada kelompok  masyarakat  pemanfaat (masyarakat pesisir) dalam realisasinya benar-benar digunakan sesuai  dengan  kebutuhan  dan pengembaliannya  secara  diangsur tanpa ada bunga;
5).  Kelompok  masyarakat  pemanfaat umumnya  sudah  memiliki  jenis pekerjaan  sesuai  dengan  yang diusulkannya,  sehingga  kehadiran dana  ekonomi  produktif  hanya berfungsi untuk meningkatkan modal usaha mereka;
6).  Penyelenggaraan  program  PEMP yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah setempat (Pemkab
KKU)    dengan  melibatkan  Dinas Kelautan dan Perikanan KKU serta manajemen konsultan sangat membantu masyarakat pesisir dalam menyelenggarakan administrasi  dan  dalam  berbagai kesulitan  yang  dihadapi  KMP melakukan pengorganisasian;
7).    Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam program  PEMP  sangat  mendukung dan  proaktif  dalam  mensukseskan program ini, seperti aparat Pemkab
KKU, Dinas Kelautan dan Perikanan KKU, manajemen konsultan,  mitra  desa  dan  lain- lainnya.  Kondisi  ini  menimbulkan adanya semangat baru bagi masyarakat  pesisir  bahwa  program yang  dijalankan  itu  benar-benar ditangani secara serius.
Berdasarkan  hasil  wawancara mendalam yang penulis lakukan dengan informan  dan  informan  kunci  di lapangan, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan  program  PEMP  yakni antara lain : a).    Belum  adanya  kebijakan  atau peraturan  khusus  yang  mengatur tentang  program  PEMP,  sehingga dalam pelaksanaannya penuh kesimpangsiuran;
b).  Lebih  dominannya  aparat  Pemkab KKU  bekerjasama  dengan  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  KKU dalam  mengatur  dan  menentukan kegiatan  yang  akan  dilaksanakan dalam  program  PEMP,  sehingga masyarakat pesisir (nelayan) selaku KMP  tidak  memiliki  kebebasan dalam memilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kemampuannya.
Sehingga  ada  kesan  dimasyarakat bahwa program PEMP adalah milik aparat  pemerintah  bukan  milik masyarakat nelayan.
c).    Belum  optimalnya  dukungan kebijakan Pemerintah propinsi (Pemprop)  Kalbar  dan  Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kayong Utara dalam melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintah, petugas teknis  terkait  di  lapangan  dan penggunaan dana operasional.
d.  Kurangnya  koordinasi  antara  pihak pemerintah setempat (aparat Pemkab  KKU))  dengan  instansi teknis  terkait  (Dinas  Kelautan  dan Perikanan KKU, Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa KKU) dan organisasi sosial kemasyarakatan  lainnya,  sehingga ada kesan bahwa kegiatan program
PEMP berjalan sendiri-sendiri.
e). Adanya kemacetan dan tertundanya pengembalian dana ekonomi
produktif  PEMP  sehingga  proses perguliran  dana  untuk  Kelompok
Masyarakat Pemanfaat (KMP) berikutnya  menjadi  terhambat,  dan akhirnya pelaksanaan program PEMP menjadi tidak berlanjut.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  sebagaimana  yang  telah dipaparkan  di  muka,  maka  untuk penelitian  ini  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Pelaksanaan  program  PEMP  bagi warga  masyarakat  nelayan  di  Desa Sejahtera  Kecamatan  Sukadana  yang dilakukan  oleh  Pemkab  Kayong  Utara selama  ini  merefleksikan  pemiskinan secara  sistematis  dan  bersama-sama dengan  strategi  institusi  sosial  yang mengabaikan hakekat dari pemberdayaan  sosial,  dan  cenderung mengakibatkan  keadaan  masyarakat nelayan  di  kawasan  pesisir    menjadi
semakin  tidak  berdaya  dalam  upaya mereka  meningkatkan  kesejahteraan hidupnya.
Dalam  pelaksanaan  program  PEMP  di Desa  Sejahtera  Kecamatan  Sukadana, tidak terdapat peluang dan kesempatan yang  diberikan  oleh  aparat  Pemkab
Kayong Utara kepada semua masyarakat nelayan di kawasan pesisir sebagai peserta program untuk berpartisipasi  aktif  secara  luas  dalam mengelola  program  PEMP  tersebut. Keadaan ini pada dasarnya menyebabkan  masyarakat  nelayan  di kawasan pesisir tidak memiliki kesempatan untuk belajar, serta mengungkapkan aspirasi, merealisasikan dan mengaktualisasikan kebutuhan  dan  keinginannya  terhadap program PEMP yang ditujukan kepadanya.  Aparat  Pemkab  Kayong Utara  dalam  pelaksanaan  program
PEMP  cenderung  menciptakan  dan melestarikan
ketidakberdayaan kelompok  masyarakat  nelayan  di kawasan  pesisir,  guna  menciptakan ketergantungan  dan  mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan  program  PEMP  di  Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayontg Utara, yakni antara lain:  (a)  sambutan  yang  antusias  dari masyarakat  pesisir  terhadap  program
PEMP;  (b)  bantuan  dana  ekonomi produktif  yang  dipinjamkan  kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat
(KMP)  dalam  realisasinya  benar-benar digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan dan keperluannya; (c) kelompok masyarakat pemanfaat yang meminjam dana  ekonomi  produktif  umumnya sudah  memiliki  jenis  usaha  nyang dikembangkan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan
program  PEMP  antara  lain:  (1)  belum
ada  alokasi  dana  operasional  kepada LEPPM3  yang  dibebankan  kepada APBN  atau  APBD  sehingga  dalam menjalankan aktvitasnya menggunakan dana  dari  penyisihan  dana  program PEMP;  (2)  belum  optimal  dukungan kebijakan  pemerintah  daerah  atas pembinaan  petugas  teknis  terkait  di lapangan  dan  dana  operasional,  dan cenderung  hanya  berupa  dukungan moral;  (3)  adanya  kemacetan  dan tertundanya pengembalian dana ekonomi produktif PEMP 2014
sehingga proses perguliran dana menjadi terhambat.

## DAFTAR RUJUKAN
Bogdan,  Robert  C  &  Taylor  1990.
Introduction To Qualitative
Research  Methods .  Alih  Bahasa
Arief  Furchan.  Surabaya:  Usaha Nasional.
Bryant,  Coralie  dan  White,  Louise  G.
1987. Manajemen Pembangunan:  Untuk  Negara Berkembang . Alih bahasa Rusyanto L. Simatupang, Jakarta: LP3ES. Cernea, Michael.,ed.1988. Mengutamakan Manusia di
Dalam  Pembangunan:  Variabel- Variabel  Sosiologi  di  Dalam Pembangunan  Pedesaan .  Alih
Bahasa    Basilius  Bengo  Teku. Jakarta: UI Press. Chambers, Robert. 1987.
Pembangunan  Desa  Mulai  Dari Belakang .  Alih  Bahasa  Pepep Sudradjat, Jakarta: LP3ES. Conyers,  Diana.  1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga . Diterjemahkan  oleh:  Susetiawan. Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.
Coser, Lewis A. 1956. The Functions of Social  Conflict .  New  York:  The
Free Press.
Faisal,  Sanafiah.  1995. Penelitian
Kualitatif: Dasar-Dasar dan
Aplikasi . Malang: Yayasan Asah-
Asih-Asuh.
Esman,  Milton  J.1991. Management
Dimentions of Development: Perspectives and Strategies. West Hartford. Connecticut.  Kumarian Press.
Esman,  Milton  J  and  Uphoff,  Norman T.  1984. Local  Organizations: Intermediares in Rural Development. Ithaca:  Cornell University Press. Friedman,  John.  1992. Empowerment:
The Politics of Alternative Development .
Cambridge.Massachusetts:
Blackwell Publishers. Grindle, Merilee S (ed).  1980. Politics and Public Implementation in the Third World . New Jersey: princenton University Press. Hikmat, Harry 2001 . Strategi Pemberdayaan Masyarakat , Bandung: Humaniora Utama Press. Kaplan, Bernard.1967. “The culture of Proverty: The Moral Perspective”, in Journal of
Human Relations . Vol 15. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Pembangunan  Untuk  Rakyat: Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataan , Jakarta : PT.
Pustaka Cidesindo. Korten,  David  C.  1984. Pembangunan
Yang Memihak Rakyat:  Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan. Alih Bahasa Nirwono. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan. _______.1986. Community Development  :  Asian  Experience and  Perspective .  Connecticut.
Kumarian Press. _______.  1992. Menuju  Abad  ke-21. Tindakan  Sukarela  dan  Agenda Global. Pendahuluan: Kita Menghadapi  Masalah .  Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia. Korten, David C. and Felipe B. Alfonso (ed.). 1983. Bureaucracy and the Poor: Closing the Gap . Connecticut. Kumarian Press.
Korten,  David  C.  and  Rudi  Klauss
(eds.).  1984. People  Centered
Development: Contribution toward  Theory  and  Planning Frameworks .  USA  :  Kumarian Press. Koentjaraningrat. 1991. Metode- Metode  Penelitian  Masyarakat .
Jakarta: Gramedia.
Lele, Uma. 1975. The Design of Rural Development .  Washington  D.C  : Johns Hopkins University Press.
Lincoln  Y.  S.  &  Guba  E.  G.  1985.
Naturalistic Inquiri . Beverly Hill: Sage    Publications. Martodirdjo,  Harjo  S.  1991. Metode Penelitian  Ilmu  Sosial :  Bahan kuliah,  Bandung:    Program Pascasarjana UNPAD.
Miles,  Matthew  B.  &  Huberman,  A. Michael.  1992. Analisis  Data Kualitatif .    Jakarta: UI Press. Mouzelis, Nicos P. 1982. Organization and Bureaucracy: An Analysis of
Modern Theories . Chicago:
Aldine Publishing Company. Oakley,  Peter  and  Marsden,  David. 1984. Approaches to Participation in Rural Development . Geneva: International labour Office.
Pranarka  dan  Vidhyandika  M.  1996.
Pemberdayaan,  dalam  Onny  S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed). 1996.
Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan  dan  Implementasi ,
Jakarta : CSIS Paul, S. 1987. Community Participation in Development Project , London: World Bank. Pranarka  dan  Vidhyandika  M.  1996. Pemberdayaan,  dalam  Onny  S.P dan A.M.W. Pranarka (ed). 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan  dan  Implementasi , Jakarta: CSIS. Rustianto, Acil. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Program  Pemberdayaan  (Survey Ditiga Desa Nelayan Kecamatan bangkoaten Rukan Hilir Provinsi Riau) . Tesis S2, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
Soedjatmoko. 1984. Pembangunan dan
Kebebasan . Jakarta: LP3ES. Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta : Citra Utama. Sumudiningrat, Gunawan, 1999. Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Jaring  Pengaman  Sosial, Jakarta
: Gramedia.
Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono.  1983. Demokrasi  di Pedesaan  Jawa .  Jakarta:  Sinar
Harapan  dan  Lembaga  Penerbit FE UI. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Perencanaan Pembangunan , Jakarta: PT. Gunung Agung.
Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. Politik
Pembangunan:  Sebuah  Analisis, Konsep,  Arah  dan  Strategi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. ___________. 1992. “Birokrasi Pembangunan Masyarakat”, dalam  Sofian  Effendi,  Sjafri
Sairin,  M.  Alwi  Dahlan  (ed.)
Membangun Martabat Manusia :
Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan ,
Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press. Thoha,  Muhamad.  1987. Birokrasi Modern .  Jakarta  :  PT.  Rajawali Press.
Todaro,  Michael  P.  1987. Economic Development in the Third World .
New York : Longman. Ulhaq,  Ahmedi.  1983.  Rethinking Empowerment. Journal of Progressive Human Service Vol.1. 27-39.
World Bank. 1975. Rural Development Sector Policy Paper , Washington D.C: The World Bank.