## Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso

## (Analysis of Causes and Impacts of Remaining Budget Calculations (SiLPA) of Bondowoso Regency Government)
Safira Solga Safitri, Kartika * , Andriana, Arnis Budi Santoso Universitas Jember Jember, Jawa Timur, Indonesia Email: kartika.feb@unej.ac.id

## Abstrak
Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaporkan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan untuk membandingkan realisasi  pendapatan  dan  belanja  dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan  sehingga  perbandingan  terlihat  dalam  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengumpulkan data  sekunder  berupa  dokumentasi,  sedangkan  data  primer  berupa  wawancara  yang  diuji  validitasnya  dengan triangulasi  sehingga  pembahasan  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  alasan terjadinya  defisit  anggaran  pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  dikarenakan  adanya  SiLPA  yang  harus  diserap.  Hasil lainnya  menunjukkan  penyebab  adanya  SiLPA  pada  pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  terdiri  atas  pelampauan pendapatan  dan  sisa  anggaran  belanja  serta  terdapat  dampak  adanya  SiLPA  terhadap  penentuan  anggaran  tahun berikutnya  pada  pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  untuk  menutup  defisit  dan  membiayai  program  prioritas  yang belum dianggarkan pada proses APBD awal yang harus digunakan dalam tahun anggaran berikutnya serta pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran sesuai peruntukkanya . Kata Kunci: Defisit Anggaran, Sisa Anggaran Belanja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

## Abstract
The Regional Government is responsible for reporting on regional financial management with the aim of comparing the realization of revenue  and expenditure with the predetermined budget so that the comparison is shown in the Remaining Budget  Calculations  (SiLPA).  This   research,  uses  descriptive  quantitative  methods  to  collect  secondary  data  is  in  the form of documentation, while the primary data is in the form of interviews which are tested for validity by triangulation so that the discussion of  this research uses qualitative purposes to determine the reasons for the deficit in the Bondowoso Regency government budget due to the SiLPA that must be absorbed. Other results show that the causes of SiLPA in the Bondowoso  Regency  government  consist  of  exceeding  revenues  and  the  remaining  expenditure  budget  and  there  is  an impact of  SiLPA on determining the next year's budget in the Bondowoso Regency government to cover the deficit and finance  priority  programs  that  have  not  been  budgeted  for  in  the  initial  APBD  process  that  must be  used  in  the following fiscal year as well as financing expenditures in order to channel the budget surplus according to its allotment.

## Keywords: Deficit Budgeting, Remaining Expenditure Budget, Remaining Budget Calculations (SiLPA)
Pendahuluan 1
Reformasi  di  Indonesia  erat  kaitannya  dengan  perubahan dari  sentralisasi  menjadi  desentralisasi  dengan  adanya pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  salah satu  tujuannya sebagai  strategi  untuk  memperkuat  perekonomian  daerah dalam  rangka  memperkokoh  perekonomian  nasional sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Pasal  1  Ayat  5  yang  menyatakan  bahwa  otonomi  daerah adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  serta  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga keuangan  daerah  menjadi  salah  satu  indikator  untuk mengetahui  kemampuan  daerah  dalam  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Kegiatan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  dijelaskan  pada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  20l9  Pasal  1  Ayat  2  yang  diantaranya  yaitu
* Corresponding Author
perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah wajib  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan baik.
Tahapan pengelolaan keuangan daerah setelah perencanaan  dan  sebelum  pelaksanaan  berdasarkan penjelasan  tersebut  yaitu  tahap  penganggaran  karena anggaran  tidak  hanya  penting  bagi  perusahaan  swasta tetapi  juga  penting  dalam  pelaksanaan  program-program pemerintah  daerah.  Anggaran  pemerintah  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan merupakan  bentuk  hasil  kesepakatan  dalam  dokumen formal  yang  dilkukan  oleh  pihak  eksekutif  dan  legislatif pada  pemerintah  tentang  belanja  yang  ditetapkan  untuk melaksanakan  kegiatan pemerintah  dan  pendapatan  yang diharapkan  untuk  menutup  keperluan  belanja  tersebut serta  pembiayaan yang  diperlukan  bila diperkirakan  akan terjadi defisit atau surplus.
Pengaruh  penting  dari  fungsi  anggaran  di  lingkungan pemerintah  dalam  akuntansi  dan  pelaporan  keuangan dikarenakan  merupakan  pernyataan  kebijakan  publik, merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan, menjadi landasan pengendalian  yang  memiliki  konsekuensi  hukum, memberi  landasan  penilaian  kinerja  pemerintah,  laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.
Pengelolaan  keuangan  daerah  berupa  APBD  menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 Pasal  4  bahwa  harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan  azas  keadilan,  kepatutan,  dan  manfaat untuk masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah mempunyai  kewajiban  untuk  melaporkan  upaya-upaya yang  telah  dilakukan  serta  hasil  yang  dicapai  dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu periode pelaporan dalam Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  digunakan untuk  membandingkan  realisasi  pendapatan  dan  belanja dengan  anggaran  yang  telah  ditetapkan,  menilai  kondisi keuangan,  menilai  efektivitas  dan  efisiensi,  dan membantu  menentukan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang undangan.
Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagai  salah  satu  dari Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam  mengelola  dana  publik.  Dalam  Laporan  Realisasi Anggaran  ini,  akan  terlihat  seberapa  besar  pencapaian pemerintah  dalam  melaksanakan  anggaran  yang  telah ditetapkan,  baik  dari  segi  pendapatan,  belanja,  maupun pembiayaan.  Dengan  demikian,  laporan  ini  juga  akan menggambarkan  perbedaan  antara  realisasi  dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebut dapat menggambarkan  senjangan  anggaran  pada  pemerintah daerah  yang  ditunjukkan  dalam  SiLPA  .Sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  45  /Pmk.02/  2006 SiLPA  (dengan  huruf  i  kecil)  adalah  Sisa  Lebih Perhitungan  Anggaran,  yaitu  selisih  lebih  realisasi penerimaan  dan  pengeluaran  selama  satu  periode anggaran.
Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso,  berdasarkan Laporan  Realisasi  Anggaran  tahun  2017  tercatat  bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.924.903.618.63,6.  Disisi  lain  realisasi  belanja  daerah tercatat  sebesar  Rp  1.935.627.796.904,66.  Sehingga menghasilkan  defisit  anggaran  terealisasi  tahun  anggaran 2017  sebesar  Rp  10.724.178.841,02.  Sedangkan  jumlah pembiayaan  netto  digunakan  untuk  menutupi  defisit anggaran  terealisasi  sebesar Rp  120.816.225.625,50 yang di  dalamnya  sudah  termasuk  SiLPA  sebagai  penerimaan pembiayaan  sebesar  Rp  120.781.616.625,50  sehingga dalam  realisasi  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA)  mencapai  Rp  100.092.046.784,48.  Data  ini diperoleh  dari  Peraturan  Bupati  Bondowoso  Nomor  53 Tahun  2018  Tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun Anggaran  2017.
Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  tersebut menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan  pembiayaan  yang salah  satunya  digunakan  untuk  menutup  defisit  sehingga perhitungan  dari  selisih  antara  surplus/defisit  anggaran dengan  pembiayaan  netto  akan  menghasilkan  SILPA (dengan huruf i besar/kapital) yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada penyusunan  APBD,  angka  SILPA  ini  seharusnya  sama dengan  nol  yang  artinya  penerimaan  pembiayaan  harus dapat  menutup  defisit  anggaran  yang  terjadi.  Pada realisasi  APBD  Kabupaten  Bondowoso,  SILPA  tahun 2017  sebagai  sumber  penerimaan  pembiayaan  berupa SiLPA pada tahun 2018 setelah perubahan APBD sebesar Rp  100.092.046.784,48  yang  dapat  dilihat  pada  gambar sebagai berikut:

## Gambar 1. Realisasi APBD Kabupaten Bondowoso
Tahun 2018
Data  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  pada  gambar tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2018  terjadi surplus  pada  realisasi  yang  menunjukkan  realisasi pendapatan lebih besar daripada belanja yang diakumulasikan  dengan  pembiayaan  netto  sehingga menjadi  realisasi  SILPA  pada  tahun  2018  menjadi penerimaan  pembiayaan  dalam  bentuk  SiLPA  pada penyusunan  APBD  tahun  2019  untuk  menutup  defisit pada anggaran yang ditargetkan. Berdasarkan hal tersebut dapat  menggambarkan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Bondowoso  dalam  penyusunan  anggarannya  memiliki kecenderungan menganggarkan defisit dikarenakan adanya SiLPA tahun sebelumnya untuk diserap meskipun terbukti mengalami surplus pada realisasi sehingga hal ini yang  menjadi  alasan  dipilihnya  pemerintah  Kabupaten Bondowoso  sebagai  objek  penelitian  dan  dianggap  perlu mengkaji  lebih  dalam  mengenai  alasan  terjadinya  defisit anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Permasalahan  mengenai  perlunya  dikaji  lebih  mendalam mengenai penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso dikarenakan memiliki kecenderungan  menganggarkan  defisit  untuk  menyerap SiLPA tahun sebelumnya meskipun terbukti surplus pada realisasi  tersebut  maka  akan  berkaitan  dengan  penyebab adanya  SiLPA  yang  digunakan  untuk  menutup  defisit tersebut serta dengan memperhatikan penelitian terdahulu yang  menggunakan  metode  kuantitatif  yang  dilakukan oleh  Kamelia  (2017)  mengenai  Analisis  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA)  dan  Strategi  Meminimalisirnya  pada  APBD
Kabupaten  Bogor  menunjukkan  terdapat  pengaruh  yang signifikan  dari  pelampauan  pendapatan  daerah,  sisa belanja  modal  dan  sisa  belanja  non  modal  terhadap SiLPA.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan tersebut,  maka  rumusan  masalah dari penelitian ini yaitu:
1. Apakah  alasan  terjadinya  defisit  anggaran  pada pemerintah  Kabupaten Bondowoso?
2. Apa saja penyebab adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana  dampak  adanya  SiLPA  terhadap penentuan  anggaran  tahun berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  dirumuskan,  maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui alasan terjadinya defisit anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso
2. Untuk  mengetahui  penyebab  adanya  SiLPA  pada pemerintah  Kabupaten Bondowoso
3. Untuk  mengetahui  dampak  adanya  SiLPA  terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso

## Kajian Teori

## Keuangan Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  20l9  Pasal  1  Ayat  1  menjelaskan mengenai  Keuangan  Daerah  yang  merupakan  semua  hak serta  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut.
Dijelaskan  pula  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  20l9  Pasal  2,    Keuangan Daerah meliputi:
a) hak  daerah  memungut  pajak  daerah  serta  retribusi daerah dan melakukan pinjaman
b) kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan  daerah  serta membayar  tagihan  pihak ketiga
c) penerimaan daerah
d) pengeluaran daerah
e) kekayaan  daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh pihak  lain  yang  dapat  berupa  uang,  surat  berharga, piutang,  barang,  dan  hak  lain  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  termasuk  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan/atau
f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah  Daerah  dalam  rangka penyelenggaraan tugas  Pemerintahan  Daerah  dan/atau  mengenai kepentingan umum.
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  merupakan  keseluruhan kegiatan  yang  terdiri  dari  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban,  serta  pengawasan  keuangan  daerah yang  dimana  hal  tersebut  dijelaskan  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  20l9
Pasal 1 Ayat 2 serta pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  20l9  Pasal  3  Ayat  1 menjelaskan  bahwa  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dilakukan  secara  tertib,  efektif,  efisien,  ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan  rasa  keadilan,  kepatutan,  manfaat  untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sehingga  keuangan  daerah  merupakan  segala  bentuk kekayaan  milik  daerah  yang  melalui  proses  pengelolaan yang  terdiri  dari  kegiatan  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban  serta  pengawasan  dalam  rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## Komponen Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah
Sesuai  dengan  Permendagri  No.  13  tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam Kamelia, 2017),  struktur  APBD  merupakan  satu  kesatuan  yang terdiri atas tiga komponen yaitu:
1. Pendapatan  Daerah,  merupakan  hak  pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan bersih.  Sumber pendapatan terdiri atas :
a) Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang bersumber dari potensi dan kemampuan daerah yang sesuai  kewenangannya  yang  berupa  sepuluh  jenis pajak  daerah,  retribusi  bagian  laba  atas  penyertaan modal  daerah,  jasa  giro,  pendapatan  bunga, penerimaan  komisi,  potongan,  keuntungan  dari selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata  uang  asing serta pendapatan denda.
b) Dana  Perimbangan,  bentuk  dana  transfer  ke  daerah yang  bersumber  dari  APBN.  Dana  perimbangan yang  bersifat  umum  merupakan  Dana  Alokasi Umum  yang  salah  satu  fungsinya  untuk  mengatasi kesenjangan  fiskal antar daerah dan penggunaannya tidak  diatur  secara  spesifik.  Sedangkan  Dana Alokasi Khusus dalam penggunaanya telah ditentukan  mengenai  lokasi  maupun  jenis  belanja dalam rangka pencapaian prioritas nasional.
c) Dana  Bagi  Hasil  Pajak/Bagi  Hasil  Bukan  Pajak, pendapatan APBN yang bersumber  dari  pajak  serta sumber  daya  alam  yang  dialokasikan  kepada daerah  yang  berdasarkan  prosentase  tertentu. Penggunaan  tersebut  biasanya  dapat  diatur  secara khusus  atau  dapat  diperlakukan  seperti  dana block grant atau  dana  perimbangan  yang  bersifat  umum, baik sebagian maupun seluruhnya.
2.  Belanja  Daerah,  merupakan  kewajiban  pemerintah daerah  yang  diakui  sebagai   pengurang  kekayaan  bersih, yang  diperuntukkan  mendanai  pelaksanaan  urusan  yang menjadi kewenangannya yang terdiri atas :
a) Belanja Tidak Langsung, belanja yang dianggarkan  tidak  terkait  secara  langsung  dengan pelaksanaan  program  serta  kegiatan  dalam  rangka penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. Penggunaannya  yaitu  untuk  mendanai  kebutuhan gaji  serta  tunjangan  pegawai,  belanja  bunga  atas pinjaman  daerah,  belanja  subsidi,  belanja  hibah, bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil  serta  belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
b) Belanja  Langsung,  belanja  yang  dianggarkan terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan program  dan  kegiatan.  Terdiri  atas  berbagai belanja  yang  digunakan  untuk  mendanai  program dan  kegiatan  pada  SKPD  sesuai  peruntukannya yang  dalam  bentuk  belanja  pegawai,  belanja barang serta jasa dan belanja modal.
3.  Pembiayaan  Daerah,  merupakan  seluruh  penerimaan yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan  maupun  pada  tahun-tahun  anggaran berikutnya yang terdiri atas :
a) Penerimaan  Pembiayaan,  yang  dapat  terdiri  atas Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA), Pencairan  Dana,  Penerimaan  Pinjaman  Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan  Piutang Daerah, serta  Hasil  Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
b) Pengeluaran  Pembiayaan,  yang  terdiri  atas Pembentukan  Dana  Cadangan,  Penyertaan  Modal, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

## Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Rahmawati,  A.  (2015)  menjelaskan  bahwa  SiLPA  atau Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  yaitu  selisih  lebih realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  selama satu  periode  anggaran.  Sisa  lebih  perhitungan  anggaran tahun  sebelumnya  yang  menjadi  penerimaan  pembiayaan pada tahun berjalan.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  20l9  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah Pasal 71, menjelaskan bahwa SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 avat (3) huruf a bersumber dari:
a) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan
e) Penghematan belanja
f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/ atau
g) Sisa  dana  akibat  tidak  tercapainya  capaian  target kinerja serta sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
Sedangkan  mengenai  penggunaan  SiLPA  pada  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menjelaskan pada Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun  Sebelumnya  Dalam  Perubahan  APBD  Pasal  161 yaitu
1. Saldo  anggaran  lebih  tahun  sebelumnya  merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
2. Keadaan  yang  menyebabkan  saldo  anggaran  lebih tahun  sebelumnya  harus  digunakan  dalam  tahun anggaran  berjalan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c dapat berupa:
3. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah  yang  melampaui  anggaran  yang  tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) yaitu
a) Melunasi  seluruh  kewajiban  bunga  dan  pokok utang;
b) Mendanai  kenaikan  gaji  dan  tunjangan  PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
c) Mendanai  kegiatan  lanjutan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 138;
d) Mendanai  program  dan  kegiatan  baru  dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir  penyelesaian  pembayaran  dalam  tahun anggaran berjalan; dan
e) Mendanai  kegiatan-kegiatan  yang  capaian target  kinerjanya  ditingkatkan  dari  yang  telah ditetapkan  semula  dalam  DPA-SKPD  tahun anggaran  berjalan  yang  dapat  diselesaikan sampai  dengan  batas  akhir  penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
Sedangkan  menurut  Kamelia  (2017),  SILPA  (dengan huruf  i  besar/  kapital)  adalah  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  Tahun  Berkenan.  SILPA  merupakan  selisih antara surplus/ defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam  penyusunan  APBD  angka  SILPA  ini  seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus  dapat  menutup  defisit  anggaran  yang  terjadi.  Jika angka  SILPA  tersebut  positif  berarti  bahwa  ada pembiayaan  netto  setelah  dikurangi  dengan  defisit anggaran,  masih  tersisa  atau  dengan  penjelasan  lain bahwa  secara  anggaran  masih  ada  dana  dari  penerimaan pembiyaan  yang  belum  dimanfaatkan  untuk  membiayai Belanja  Daerah  dan/atau  Pengeluaran  Pembiayaan Daerah. Jika angka  SILPA tersebut negatif berarti bahwa pembiayaan  netto  belum  dapat  menutup  defisit  anggaran yang  terjadi.  Maka  dari  itu  dapat  dicari  solusinya  yaitu dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan  yang  lain  seperti  utang  dan  lain  sebagainya atau  dengan  mengurangi  Belanja  dan/atau  pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  yang digunakan  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang bersumber  dari  dokumentasi  sebagai  data  pendukung yang merupakan penelitian dengan menggunakan susunan atau  langkah  terstruktur  dalam  suatu  riset  untuk  menarik kesimpulan  yang  diambil  dari  analisis  berdasarkan  alat statistik  parametik  (Chandrarin,  2017).  Penelitian  ini dilakukan  pada  beberapa  instansi  di  Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  serta Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA).    Jenis  dari teknik purposive  sampling yang  dipilih  sebagai  teknik pemilihan  informan  pada  penelitian  ini  yaitu Snowball sampling yang merupakan metode penyampelan menggunakan  responden  tertentu  atau  terbatas  yang kemudian  meningkat  berdasarkan  dari  informasi  dari responden sebelumnya (Chandrarin, 2017).
Adapun  informan  penelitian  yaitu  Kepala  Bidang
Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)  Kabupaten  Bondowoso  sebagai  informan pertama  yang  ditetapkan  menyesuaikan  tujuan  penelitian mengenai  pihak  yang  memiliki  tupoksi  tentang  SiLPA pada  pemerintah  Kabupaten  Bondowoso,  Kepala  Bidang Sosial  dan  Budaya  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Bondowoso  sebagai informan kedua berdasarkan saran dari informan pertama, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan  atau  observasi  (observation),  wawancara mendalam (indepth interview), dokumentasi (documentation)  dan  triangulasi  (triangulation),  sesuai standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini,  teknik  pengumpulan  data  kuantitatif  yang  dilakukan pada penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data pendukung  yang  bersumber  dari  dokumentasi  dalam mendapatkan data dan keterangan yang sudah tersedia dan berlandaskan  pada  tujuan  penelitian  dalam  bentuk Laporan  Realisasi  Anggaran  Kabupaten  Bondowoso tahun  2018  dan  tahun  2019,  Laporan  Perubahan  Saldo Kabupaten  Bondowoso  tahun  2018  dan  tahun  2019  serta Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  pada  bagian  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  tahun  2018  dan  tahun  2019  yang diperoleh  dari  Bidang  Akuntansi    BPKAD  Kabupaten Bondowoso.  Teknik  pengumpulan  data  primer  sebagai data  utama  pada  penelitian  ini  dengan  dilakukan  metode survei  berupa  wawancara  yang  dilaksanakan  melalui tanya  jawab  langsung  dan  online  yang  dimana  dalam daftar  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  beberapa informan  penelitian  mengacu  pada  informasi  dari  data sekunder  sehingga  terdapat  pertanyaan  yang  sama  dan pertanyaan  yang  berbeda  antar  informan  yang  disusun menyesuaikan  tugas  dan  wewenang  masing-masing bagian.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  sebagai  data utama  berupa  wawancara  sehingga  teknik  analisis  data yang  dilakukan  berdasarkan  pertanyaan  penelitian  harud disesuaikan dengan desain penelitian yang disusun karena menyediakan  rencana  dan  struktur  yang  membuat peneliti  dapat  menjawab  pertanayaan  penelitian  secara objektif,  valid,  akurat  dan  seekonomis  mungkin (Chandrarin,  2017).  Tahapan  analisis  diolah  melalui tahap  analisis  yang  terdiri  dari  tiga  komponen  pokok menurut (Rindawati dan Marjoyo, 2017) yaitu: 1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian  pada  penyederhanaan,  pengabstrakkan, transformasi  data  kasar  yang  muncul  dalam  catatan- catatan  tertulis  di  lapangan.  Pada  penelitian  ini dilakukan  proses  transformasi  penyederhanaan  hasil wawancara dengan pemilihan dan pemusatan perhatian menyesuaikan dengan hasil dokumentasi.
2. Sajian  data  merupakan  rakitan  organisasi  informasi yang  memungkinkan  pengambilan  kesimpulan  riset, dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. Pada  penelitian  ini  data  disajikan  dengan  melalui gambar  dan  tabel  yang  dilakukan  sebagai  informasi yang dirancang secara sistematis supaya penelitian ini
dan hasilnya dapat mudah dimengerti. 3. Menarik  kesimpulan  /  verifikasi  merupakan  proses mengartikan segala hal yang ditemui selama penelitian dengan  melakukan  pencatatan,  peraturan-  peraturan, pola-pola pernyataan-pernyataan, konfigurasi- konfigurasi  yang  mungkin,  arahan  sebabakibat,  dan proposisi-proposisi.  Pada  penelitian  ini  dilakukan proses  mengartikan  hasil  penelitian  yang  diperoleh selama pelaksanaan.

## Hasil dan Pembahasan
Terdapat  dua  alasan  penyebab  adanya  defisit  anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu:
a. Alur penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten  Bondowoso  dilakukan  dengan  beberapa tahap  yang  dimana  masukan  untuk  penyusunan anggaran  dengan  dilakukannya  penyusunan  Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  sehingga  tahapan dapat  dimulai  dengan  menyusun  dan  menyerahkan Kebijakan  Umum  APBD  Daerah  oleh  Pemerintah Daerah  yang  diterima  dan  dibahas  oleh  DPRD  yang selanjutnya  menghasilkan  kesepatakan  Kebijakan Umum  Anggaran  (KUA).  Selanjutnya  pemerintah Kabupaten  Bondowoso  membahas  bersama  DPRD mengenai  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  yang selanjutnya  disebut  PPA  sebagai  acuan  SKPD  dalam penyusunan dan penyerahan Rencana Kerja Anggaran SKPD  yang  selanjutnya  disingkat  RKA  SKPD  yang kemudian  oleh  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah (PPKD) Pemerintah Daerah menyusun dan menyerahkan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang APBD  kepada  kepala  daerah  dan  kemudian  diterima dan dibahas serta terdapat usul perubahan oleh DPRD yang  selanjutnya  dilakukan  pengambilan  keputusan yang  menghasilkan  penetapan  Peraturan  Daerah APBD.
b. Penyusunan anggaran Kabupaten Bondowoso berdasarkan  komponen  APBD  yaitu  Pendapatan daerah  dianggarkan  dengan  perkiraan  yang  terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan berdasarkan  pada  ketentuan  perundang-undangan, sedangkan  Belanja  daerah  diproritaskan  untuk memenuhi  urusan  wajib  pelayanan  dasar  terlebih dahulu  setelah  itu untuk  belanja  lainnya  dengan  tetap memperhatikan  target  capaian  prioritas  pembangunan nasional. Sehingga kecenderungan pemerintah Kabupaten  Bondowoso  menganggarkan  defisit  dalam penyusunan  anggarannya  juga  dapat  disebabkan karena adanya SiLPA tahun sebelumnya untuk diserap yang  dapat  dilihat  dengan  terjadinya  peningkatan jumlah  SiLPA  yang menjadi  penerimaan  pembiayaan pada tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah  SiLPA yang  menjadi  penerimaan  pembiayaan  pada  tahun 2018  untuk  menutup  defisit  dan  juga  untuk pengeluaran  pembiayaan  guna  menyalurkan  suprlus anggaran
Penyebab  adanya  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA)  pada  pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  terdiri atas  komponen  APBD  berupa  pendapatan  daerah  yang realisasinya  lebih  besar  daripada  anggaran  yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya pelampauan
pendapatan  dan  belanja  daerah  yang  realisasinya  lebih kecil  daripada  anggaran  yang  ditargetkan  sehingga menunjukkan  terjadinya  sisa  anggaran  belanja.  Pada pemerintah Kabupaten Bondowoso mengenai pelampauan pendapatan  berkaitan  dengan  kebijakan  penetapan  target pendapatan  secara  rasional  dan  memiliki  kepastian  yang dapat dicapai dengan pertimbangan banyak hal yang dapat terjadi  diluar  perkiraan  pada  realisasinya  sehingga  hal tersebut  menyebabkan  target  seringkali  mudah  dicapai. Mengenai hal tersebut, diharapkan pemerintah Kabupaten Bondowoso  dapat  terus  melakukan  perbaikan  dalam penetapan target pendapatan yang benar-benar bisa diraih terutama  untuk  memperbaiki  tidak  tercapainya  target pajak  daerah  dengan  menyelaraskan  data  potensi  yang didukung  dengan  kompetensi  pegawai  yang  memadai. Sedangkan mengenai sisa belanja berkaitan dengan teknis pemerintah  pusat  dalam  menyalurkan  anggarannya  yang berpengaruh  pada  penyerapan  anggaran  belanja  yang rendah  sehingga  menimbulkan  sisa  anggaran.  Mengenai hal  tersebut  pula,  diharapkan  ketetapan  penilaian  belanja untuk  meminimalisir  terjadinya  pembengkakan  anggaran belanja  agar  sejalan  dengan  kemampuan  pemerintah Kabupaten  Bondowoso  merealisasikan  anggaran  belanja secara tepat dengan terselesaikannya pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk pelayanan publik.
Dampak  adanya  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA)  terhadap  penentuan  anggaran  tahun  berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso berkaitan dengan Pelampauan  pendapatan  dan  sisa  belanja  yang  menjadi penyebab  utama  adanya  SiLPA  pada  pemerintah Kabupaten  Bondowoso  memberi  dampak  terhadap penentuan  anggaran  tahun  berikutnya  yaitu  makin  tinggi besaran  SiLPA  maka  akan  terjadi  pembengkakan  pada anggaran belanja sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kecenderungan pemerintah daerah menganggarkan  defisit  serta  makin  tingginya  SiLPA menunjukkan  penyerapan  anggaran  yang  rendah  maka mengenai hal tersebut pemerintah Kabupaten Bondowoso memperhatikan  pula  penggunaan  SiLPA  sesuai  dengan peruntukkannya  yaitu  untuk  menutup  defisit  dan membiayai  program  prioritas  yang  belum  dianggarkan pada  proses  APBD  awal  yang  harus  digunakan  dalam tahun anggaran berikutnya serta pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan  surplus  anggaran  sehingga  diharapkan tidak mempengaruhi target capaian kinerja.

## Simpulan dan Implikasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  karena  adanya  SiLPA  pada Pemerintahan  Kabupaten  Bondowoso.  Penelitian  ini berusaha  untuk  mengulik  penyebab  dan  dampak  dengan adanya  SiLPA.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa alasan terjadinya defisit anggaran berdasarkan penyusunan  anggaran  Kabupaten  Bondowoso  dengan komponen  APBD  yaitu  Pendapatan  daerah  dianggarkan dengan  perkiraan  yang  terukur  secara  rasional  dan memiliki  kepastian  dan  berdasarkan  pada  ketentuan perundang-undangan, sedangkan Belanja daerah diproritaskan  untuk  memenuhi  urusan  wajib  pelayanan dasar  terlebih  dahulu  setelah  itu  untuk  belanja  lainnya dengan  tetap  memperhatikan  target  capaian  prioritas Pembangunan  nasional.  Terjadinya  defisit  dikarenakan
total belanja yang melebihi  total pendapatan dan terdapat SiLPA  yang  harus  diserap.  Hasil  lainnya  menunjukkan mengenai  penyebab  adanya  SiLPA  pada  pemerintah Kabupaten  Bondowoso  terdiri  atas  komponen  APBD yang  paling  berpengaruh  yaitu  pelampauan  pendapatan dan  sisa  anggaran  belanja  serta  terdapat  dampak  adanya SiLPA  terhadap  penentuan  anggaran  tahun  berikutnya pada  pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  yang  dimana makin  tinggi  besaran  SiLPA  maka  akan  terjadi pembengkakan pada anggaran belanja maka mengenai hal tersebut
pemerintah Kabupaten Bondowoso memperhatikan  pula  penggunaan  SiLPA  sesuai  dengan peruntukkannya sehingga
diharapkan tidak mempengaruhi target capaian kinerja

## Referensi
Chandrarin, G. (2017). Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.
Kamelia,  M.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengarui  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran (SiLPA)  dan  Strategi  Untuk  Meminimalisirnya pada  APBD  Kabupaten  Bogor. Tesis.  Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_20 06.pdf  [Diakses  pada  tanggal  31  Agustus  2020, pukul 08:58]
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  45  /Pmk.02/  2006 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Dan  Mekanisme Pemantauan  Defisit  Anggaran  Pendapatan     dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/pedoman- pelaksanaan-dan-  mekanisme-pemantauan-defisit- anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan- pinjaman-daerah/PMK-306-353-PMK45_2006.pdf [Diakses  tanggal 01 Maret 2020, pukul 18:03]
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71
Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp- no-71-tahun-2010  [Diakses  pada  tanggal  09  Juni 2020, pukul 16:48]
Rahmawati, A. (2015). Analisis Terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  Sebelum  dan Setelah
Reformasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya .
Rindawati,  S.,  &  Marjoyo.  (2017).  Responsibilitas Pengelolaan Anggaran            Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  Kota  Bengkulu. Sosiohumaniora,
19(2) , 120-127.