## ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Riski Dysas Prabawani riskidysas@ymail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Munawar Kholil munawar.kholil@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to determine the application of sanctions in the Commission’s Decision on Case No. 11 / KPPU-L / 2015. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The imposition of sanctions in the Commission’s Decision No. 11 / KPPU-L / 2015 granted to businesses still less in accordance with the provisions of Article 22 of Law No. 5 of 1999.
Keywords: Conspiracy, Business Competition

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pada Putusan KPPU Perkara Nomor 11/ KPPU-L/2015. Artikel ini merupakan penelitian hukum nonnatif yang bersifat preskiptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Artikel ini nienggunakan teknik analisis secara deduktif. Penerapan sanksi di dalam Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2015 yang diberikan kepada pelaku usaha masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Kata kunci: Persekongkonlan Tender, Persaingan Usaha

## A. Pendahuluan
Persaingan sebenamya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal (Arie Siswanto, 2002:13). Dalam bidang ekonomi persaingan dikenal dengan persaingan usaha dimana adanya dua pihak ( firms or sellers ) yang bertujuan mencapai keuntungan, penjualan, ataupun pangsa pasar. Pada dasarnya persaingan merupakan kondisi ideal yang memiliki banyak aspek positif. Jika dilihat dari sisi ekonomi, persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku usaha terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, sehingga kekuatan ekonomi para pelaku ekonomi tidak terpusat pada tangan tertentu. Namun apabila persaingan dilakukan secara tidak sehat dan terjadi praktik monopoli akan menjadikan pihak lain merasa dirugikan maka
persaingan tersebut tidak diperbolehkan karena akan menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri.
Dalam tatanan global ketika menjalankan kegiatan bisnis perlu adanya satu panduan yang mempunyai kekuatan daya memaksa agar dapat tercipta iklim perekonomian yang kondusif. Demi terciptanya suatu iklim perekonomian yang sehat maka pemerintah menerbitkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) sebagai alat untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dari adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha, sehingga dapat terjadi terjadi iklim ekonomi yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat. Dengan adanya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain, yaitu Komisi Pegawas Persaingan Usaha (selanjutnya di sebut KPPU).
Kasus monopoli atau persaingan usaha tidak sehat tidaklah sebanyak kasus keperdataan atau perkara pidana pada umumnya, lembaga KPPU sebagai aparat penegak dugaan pelanggaran undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat memberikan gambaran perkara yang ditanganinya dan model pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk putusan (Aulia Muthiah, 2016:119). Dan data yang diterbitkan oleh KPPU, bahwa permasalahan yang sering muncul adalah tentang Persekongkolan Tender, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Penanganan Perkara Kategori Tender dan Non Tender di KPPU
Sumber: http ://www.kppu. go. id/id/penegakan-hukum/statistik-perkara/ di akses pada 11 Oktober 2016 pukul 20.06 WIB.
Persekongkolan dalam Black’s Law Dictionary yaitu,
“is a combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of commiting, by their joint efforts, some unlawful in itselft, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in itselft unlawful” (Black’s Law Dictionary, 1968:382).
Dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan diatur di dalam Pasal 22 sampai Pasal 24. Persekongkolan tender diatur secara khusus dalam Pasal 22 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Banyaknya kasus persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU, hal ini menunjukkan bahwa putusan dari KPPU selama ini tidak membuat jera pelaku usaha khususnya pelaku persekongkolan tender, sehingga persekongkolan tender masih sering terjadi. Seperti salah satu kasus persekongkolan tender yang terjadi di Provinsi Gorontalo dalam pelelangan dua paket rekonstruksi jalan di lingkungan satuan kerja pelaksanaan Jalan Nasional dan satuan kerja perangkat daerah wilayah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014. Dimana kasus tersebut sudah di putus oleh KPPU dengan Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 (selanjutnya disebut Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2015).
Berdasarkan uraian tentang persekongkolan tender di atas maka akan dikaji mengenai bagaimana penegakan hukum persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di kumpulkan dari studi dokumen atau studi kepustakaan ( library research ) dengan analisis bahan hukum yang bersifat deduksi denian metode silogisme yang berpangkal dari premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dan dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penegakan hukum adalah proses dilakukan- nya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hokum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hokum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (http://www.jimly.com/makalah/ namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. diakses pada 16-November-2016 Pukul 20.11WIB). Penegakan hokum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Bentuk-bentuk persaingan usaha hamper terjadi di berbagai lini kehidupan mulai dari bidang transportasi, ritel, telekomunikasi, barang produksi dan konsumsi, kelistrikan, dan lain sebagainya (Rai Mantili, 2016:120). Menurut Sudikno Mertokusumo
(2003:122) pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan ( gerechtigheit ), kepastian hukum ( rechtssicherheit ), dan kemanfaatan hukum ( zweckmassigkeit ), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.
Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2011: 8):
1.  Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2.  Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Untuk  melihat  efektifitas  penegakan  hukum tersebut dapat ditinjau dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman. Lawrence M Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu (Lawrence M. Friedman, 2009: 33) : (1) Struktur Hukum ( Legal Structure ), (2) Substansi Hukum ( Legal Substance), (3) Budaya Hukum ( Legal Culture ). Teori pertama mengenai struktur hukum, Lawrence M Friedman menyebut bahwa suatu sistem struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Teori kedua dari Lawrence M Friedman menyatakan bahwa substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya sebuah hukum dapat dilaksanakan. Substansi juga bermakna bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu substansi hukum mencakup hukum yang hidup ( living law ), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang ( law books ). Dan hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan (Lawrence M. Friedman, 2009: 33). Teori Lawrence M Friedman yang ketiga yakni budaya hukum menganggap bahwa sikap manusia terhadap hukum lahir melaui sistem kepercayaan, nilai,
pemikiran, serta harapannya yang berkembang menjadi satu didalamnya. Kultur hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hokum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan (Lawrence M. Friedman, 2009: 34).
Penegakan hukum dalam bidang persaingan usaha sangatlah penting guna untuk menciptakan situasi ekonomi yang sehat. Keberadaan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menjadi alat untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan dari adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk para pelaku usaha, sehingga dapat terjadi terjadi iklim ekonomi yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyiratkan tujuan penegakan hukum persaingan usaha yaitu untuk:
1.  Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2.  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3.  Mencegah praktik monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4.  Terciptanya  efektivitas  dan  efisiensi  dalam kegiatan usaha.
Apabila dilihat secara saksama tujuan adanya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan penegakan hukum persaingan usaha adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta memberikan sanksi terhadap para pelanggarnya. Lebih dari itu, untuk mengawasi jalannya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, maka dengan hadimya Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian diimplementasikan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, dibentuklah sebuah
institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menangani perkara-perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli ‘clan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda, yaitu selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha (Yuliana Juwita, 2012: 46).
Dalam kasus persekongkolan tender, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat di kenakan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47, sedangkan hukuman pidana pokok didasarkan pada Pasal 48 dan pidana tambahan dalam Pasal 49. Sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22 dapat berupa:
1.  Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli danatau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat danatau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat (Pasal 47 ayat (2) huruf c); dan atau
2.  Pengenaan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) huruf f); dan/atau
3.  Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (Pasal 47 ayat (2) huruf g).
Selain sanksi administratif terdapat juga sanksi pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu berupa:
1.  Pidana denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (Pasal 48 ayat (2); atau
2.  Pidana denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan (Pasal
48 ayat (3), dalam hal pelaku usaha menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan danatau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan danatau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2).
Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelanggaran praktik persekongkolan  tender sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berupa:
1.  Pencabutan izin usaha; atau Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau 2.  Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
Berdasarkan uraian mengenai sanksi bagi pelanggar Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli di atas dan dikaitkan dengan kasus tender dalam pelelangan paket Pekerjaan Jalan Tolango Bulontio I dan paket Pekerjaan Jalan Tolango II yang teiah di putus KPPU melalui Putusan No. 11/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan dua paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 yang mana dalam putusan tersebut Majelis Komisi menjatuhkan sanksi yaitu berupa:
1.  Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II,
Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2.  Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3.  Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4.  Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usalia Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggarail di Bidang Persaingan Usaha);
5.  Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV melakukan pembayaran denda dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.
Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2015 yang telah di putus oleh Majelis Komisi kurang sesuai dengan sanksi yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Hal  ini disebabkan karena sanksi yang berupa sanksi pengenaan denda yang di jatuhkan oleh Majelis Komisi kepada PT. Kakas Karya, PT. Nikita Raya, dan PT. Maesa Jaya dibawah yang telah di tentukan oleh Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam amar putusan Majelis memutuskan yang maim pengenaan denda kepada PT Kakas Karya sebagai Terlapor II sebesar Rp331.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), pengenaan denda kepada PT Nikita Raya sebagai Terlapor III sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada PT Maesa Jaya sebagai Terlapor IV sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah). Dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g, pengenaan denda untuk pelanggaran terhadap Pasal 22 serendah-rendahnya adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Dari yang sudah di atur didalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan amar putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Komisi pengenaan sanksi administratif yang berupa  denda yang diberikan oleh KPPU dalam menegakan hukum persaingan usaha kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menjadi
kurang sesuai dengan aturan pemberian sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akibat dari ketidaksesuaian antara pemberian sanksi administratif berupa denda yang terdapat dalam Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2015 tersebut dengan aturan pemberian sanksi administratif berupa denda yang di atur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut tentunya akan memberikan prespektif yang buruk dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22 seperti yang ditujukan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa yang mana seharusnya putusan KPPU tersebut ditujukan agar tidak terulang lagi perkara yang sama, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, untuk kepentingan pengembalian kerugian negara, dan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Dalam Keputusan KPPU Nomor 255/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa, “Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan antipersaingan. Selain itu, denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melaksanakan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya”. Jika dalam putusan KPPU sanksi administratif berupa denda diterapkan sesuai dalam Pasal 47 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka akan dapat lebih memberikan efek jera terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam putusan Nomor 11/KPPU-L/2015, sanksi hanya diberikan kepada PT Kakas Karya (Terlapor II), PT Nikita Raya (Terlapor III) dan PT Maesa Jaya (Terlapor IV), selaku pelaku usaha.  Hal  ini  dikarenakan  kewenangan  KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha seperti yang diamanatkan dalam Pasal 36 angka 8 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang tersebut. KPPU dalam hal ini tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi
administratif kepada pihak lain yang bukan pelaku usaha, yang mana pihak lain yang bukan pelaku usaha adalah penyelenggara tender dari instansi pemerintah, yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan negara dan atau masyarakat umum dan bukan untuk mencari keuntungan ekonomi, dalam kasus persekongkolan tender ini adalah Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional dan SKPD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 sebagai Terlapor I. KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan dari ketua panitia dan atau penyelenggaraan tender, untuk melakukan pemeriksaan terhadap panitia dan penggunaan barang yang bersangkutan, serta menjatuhkan sanksi administrative pada mereka. Rekomendasi KPPU merupakan dasar bagi para atasan ketua panitia tender untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan kelaziman pelaksanaan tender yang sehat. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menetapkan bahwa pengadaan barang dan atau jasa pemerintah harus memenuhi antara lain prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak deksriminatif, dan akuntabel. Berdasarkan prinsip terbuka dan bersaing, pengadaan barang dan atau jasa harus terbuka bagi semua penyedia barang dan  jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan sehat dan adil/tidak deskriminatif, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
Dalam penerapan sanksi terhadap pelaku usaha pelanggaran persekongkolan tender, KPPU hanya dapat memberikan sanksi administratif saja yang mana telah terdapat di dalam Pasal 36 huruf 1 yang mana salah satu wewenang Komisi adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perihal penerapan sanksi pidana yang mana dalam persekongkolan terdapat unsur pidana (menyebabkan kerugian negara), KPPU menyerahkan perkara tersebut ke pihak yang berwenang seperti KPK dan Polisi. Sehingga dapat dilihat bahwa disini putusan KPPU menurut penulis masih belum dapat dikatakan membuat para pelaku jera dikarenakan penerapan sanksi yang cenderung masih di bawah dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta masih terbatasnya ruang gerak KPPU dalam penegakan hukumnya.

## D. Simpulan
Penerapan sanksi pada Putusan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan dua paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Angaran 2014 kurang sesuai, karena sanksi administratif yaitu berupa pengenaan denda dalam Putusan KPPU Nomor  11/KPPU-L/2015 berada di bawah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, sehingga kurang menimbulkan efek jera dan tujuan adanya putusan KPPU tersebut kurang bisa tercapai.

## E. Saran
1.  KPPU dalam memberikan sanksi sebaiknya sesuai dengan aturan di dalam Undang- Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2.  Masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan penegak hukum harus saling bersinergi demi terciptanya persaingan usaha yang sehat.

## Daftar Pustaka
Arie Siswanto. 2002. Hukum Persaingan Usaha . Jakarta Selatan: Penerbit Ghalia Indonesia.
Aulia Muthiah. 2016. Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia . Yogyakarta: Pustakabarupress
Henry Campbell Black. 1968. Black’s Law Dictionary . USA: West Publishing
Lawrence M. Friedman. 2009. Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal Syste, A Social Science Perspective) . Bandung: Penerbit Nusa Media.
Rai Mantili, dkk. 2016. “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum”. Jurnal Ilmu Hukum . Volume 3, Nomor 1, Tahun 2016. Bandung: Universitas Padjajaran
Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Yuliana Juwita. 2012. “Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang.” Tesis . Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## Perundang-Undangan dan Pustaka Lainnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999 terkait Pelelangan Dua Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Angaran 2014.

## Internet
http://www.kppu.go.id/id/penegakan-hukum/statistik-perkara http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukurn.pdf