## Maqasid Syari’ah dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia.
Oleh: Nurmahadi
Akademi Komunitas Negeri Bengkalis, PDD Politeknik Negeri Bengkalis, Alamat: Jalan. Jend. A. Yani. No. 062, Bengkalis, Riau.
Christina Tri Setyorini
Program Studi Akuntansi, FEB Universitas Jenderal Soedirman, Alamat: Jalan HR. Boenyamin, Purwokerto, Jawa Tengah.

## Abstrak
Paradigma profit oriented dan komersialisasi bank syari’ah di Indonesia sejatinya  bukan  satu-satunya  tujuan  lembaga  tersebut.  Tetapi  ada  yang  lebih urgen  dan  penting  sekali,  yakni  maqasid  syari’ah.  Jawaban  dari  fenomena tersebut, di sikapi oleh peneliti, akademisi serta praktisi dengan mengembangkan konsep  pengukuran  kinerja  perbankan  syari’ah  yang  sesuai  dengan  prinsip  dan tujuan syari’ah. Konsep dan gagasan yang di kembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya  masih  belum  mengakomodir  seluruh  indikator-indikator  dan  rasio pengukuran  kinerja  perbankan  syari’ah.  Sehingga  di  butuhkan  pengembangan dan  kolaborasi  antara  indikator-indikator  yang  diperlukan  untuk  mengukur kinerja perbankan syari’ah di Indonesia, yang selanjutnya akan di bahas dalam artikel ini.
Kata  Kunci: Maqasid  syari’ah,  pengukuran  kinerja,  indikator  dan  rasio, perbankan syari’ah.

## A. Pendahuluan
Islam sebagai agama yang lengkap dan universal di muka bumi ini bukan hanya  mengatur  tentang  masalah  ritual  saja,  tetapi  mencakup  seluruh  aspek kehidupan  manusia  dan  makhluk-makhluk  lainya  yang  ada  di  permukaan  bumi ini.  Antonio  (2001),  menjelaskan  bahwa Islam  adalah  sebagai  suatu tatanan atau sistem  hidup (way  of  life), yang  mana  seluruh  bumi  dan  isinya  ini  merupakan amanah  dari  Allah  SWT,  kepada  khalifah  untuk  kesejahteraan  bersama (maslahah), termasuk didalamnya masalah pembangunan, ekonomi dan keuangan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian.
Penggerak  roda  perekonomian,  pembangunan  dan  ekonomi  tersebut, merupakan  peran  andil  dari  perbankan  syari’ah,  yang  mana  perbankan  sebagai salah  satu  lembaga  keuangan  yang  diyakini  sebagai  salah  satu  penyebab pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari aktivitas perbankan itu sendiri sangat  banyak,  dan  ini  menyebabkan  para  ahli  hukum  Islam  berusaha  untuk mengadospi  aktivitas  perbankan  yang  sesuai  dengan  tuntunan  Islam  (Qasim, et. al. 2017).  Hal  ini  juga  selaras  dengan  perkembangan  masyarakat  Islam  yang semakin  sadar  akan  nilai-nilai  syari’ah  didalam  bermuammalah  dan  mendorong peningkatan  aktivitas  ekonomi  berbasis  syari’ah  di  lingkungan  masyarakat.  Hal ini  di  dukung  dengan  pernyataan  (Hurayra,  2015),  yang  menyatakan  bahwa, fondasi  perbankan  Islam  adalah  syari’ah  dan  tujuan  dari  akhir  adalah  tujuan syari’ah, yaitu untuk melindungi kepentingan umum di semua aspek dan segmen kehidupan.
Peningkatan  aktivitas  ekonomi  berbasis  syari’ah  menimbulkan  keadaan baru,  yang  mana  perkembangan  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  semakin meningkat,  hal  ini  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  sosial  ekonomi masyarakat.  Hameed et.  al .,2004;  Endah  ,2014;  dan  Asutay,  2015,  menyatakan bahwa lahirnya perbankan syariah menuntut perbankan syari’ah untuk beroperasi sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  bukan  hanya  melayani  kepentingan  berbagai pihak  atau stakeholder ,  dengan  demikian  pengukuran  kinerjanya  pun  harus berbasis syari’ah. Selama ini, pengukuran kinerja perbankan syariah hanya di nilai dari  pertumbuhan asset dan market  share ,  hal  ini  menjadikan  bank  syariah  tidak jauh  berbeda  dengan  bank  konvensional  yang  hanya  berorientasi  kepada profitabilitas  semata,  tanpa  mementingkan  dari  sisi  kemaslahatan  umat,  dan kesesuaianya pada nilai-nilai syariah (Reni, et. al ., 2014). Dengan demikian sudah sewajarnya  tujuan  bank  syariah  bukan  hanya  tentang  menghindari  riba  dan beroperasi  sesuai  dengan  mematuhi  prinsip-prinsip  syari’ah,  tetapi  juga menjalankan  operasi  perbankan  syariah  untuk  mencapai  kinerja  keuangan  dan kemaslahatan yang lebih baik.
Di  sisi  lain  perkembangan  dan  peningkatan  lembaga  keuangan  syari’ah mendapat  kritik  terkait  aspirasi  ekonomi  Islam,  yang  mana  komersialisasi keuangan  lebih  di  utamakan  di  bandingkan  dengan  aspek  sosial  muammalahnya ( maqasid )  untuk  mencapai  maslahah  (kesejahteraan  manusia)  (Asutay, et  al . 2015).  Pernyataan  ini  bukan  tanpa  alasan,  karena  (Mohammed et.  al., 2015  & Ascarya et.  al., 2016)  menyatakan  bahwa,  sampai  sekarang,  tolak  ukur konvensional  yang  ada  telah  gagal  dalam  mengukur  kinerja  bank  syariah.  Oleh karena  itu,  menggunakan  tolak  ukur  berbasis  maqasid  untuk  mengukur  kinerja bank  syariah  menjadi  keharusan.  Sehingga  sudah  menjadi  kewajiban  bahwa praktik  bank  syariah  harus  sesuai  dengan  cita-cita  bank  syariah,  yang menggabungkan orientasi komersial dan sosial, individu dan kepentingan publik, serta tujuan duniawi dan akhirat.
Mohammed et.  al., 2008  &  Alharbi,  2015,  menyatakan  bahwa pengukuran kinerja bank syariah masih belum tertangani secara formal. Sehingga diperlukan  upaya  dan  terobosan  untuk  mengembangkan  konsep  pengukuran kinerja  bank  syari’ah.  Pernyataan  tersebut  dipertegas  dengan  adanya  perbedaan antara  beberapa  tujuan  bank  syariah  dengan  bank  konvensional,  sehingga pengukuran  kinerjanya  pun  harus  berbeda  dengan  pengukuran  kinerja  bank syari’ah dan bank konvensional (Antonio, et. al., 2012; Al Ghifari, et. al., 2015). Lebih lanjut, pengukuran kinerja bank syariah memang harus menggunakan rasio keuangan atau shareholder oriented , tetapi rasio keuangan saja tidak cukup, oleh karena  itu  harus  ada  perbedaan  baik  secara  teori  maupun  secara  praktek,  serta harus  ada  pergeseran  paradigma  untuk  menggunakan  basis  syari’ah  dalam mengukur kinerja bank syari’ah (Antonio, et. al ., 2012; Mohammed et al ., 2015 & Prasetyowati et al., 2016).
Perbankan  syariah  di  harapkan  harus  memiliki  kompetesi  inti  yang nantinya  akan  meningkatkan  kinerja  dan  meningkatkan  pangsa  pasar  atau marketshare di  Indonesia,  oleh  karena  itu  pengukuran  yang  tepat  harus  di  teliti untuk  mendapatkan  kompetitif  unggulan  yang  berkelanjutan  (Soleh,  2016). Kolaborasi pengukuran kinerja perbankan syariah sangat di butuhkan, kolaborasi
ini  mencakup  pengukuran    berbasis  syariah  dan  pengukuran  berbasis konvensional,  sehingga  muncullah  penerapan  pengukuran  kinerja  perbankan syariah  berbasis Indeks  Maqasid  Syariah ,  (Mohammed, et  al, 2008,  2013,  2015; Kuppusamy, et  al., 2010;  Antonio, et  al., 2012;  Hurayra,  2015).  Sehingga pengukuran  kinerja  perbankan  syari’ah  berbasis  maqasid  harus  di  mulai  dari penerapan  maqasid  syari’ah  di  ranah  finansial  yang  mengacu  kepada  kerangka kerja keuangan dan tujuan syari’ah, indikasinya bahwa transaksi keuangan harus di  atur  dalam  kerangka  sistem  ekonomi  islam,  yang  mencangkup  kelancaran sirkulasi kekayaan, praktik keuangan yang adil dan transparan, dan keadilan baik di  tingkat  mikro  maupun  makro,  sehingga  sarana  yang  di  kembangkan  oleh syari’ah  meliputi  kontrak  keuangan,  nilai  standar  serta  menanamkan  rasa tanggung  jawab  yang  di  antaranya  tercermin  dalam  indeks  maqasid  syari’ah.
(Laldin & Furqani, 2013).
Penelitian-penelitian  sebelumnya  telah  menerapkan  pengukuran  kinerja perbankan  syari’ah  berbasis  maqasid  syari’ah.  Namun,  muncul  beberapa pernyataan yang mana kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan Indeks Maqasid  Syariah menghasilkan  kinerja  yang  masih  rendah  dan  cenderung fluktuatif  tingkat  kinerjanya  di  antara  beberapa  bank  syariah  yang  ada  di Indonesia dan umumnya pencapaian tersebut belum stabil (Jumansyah &  Syafei, 2013;  Suhada  &  Pramono,  2014;  Prasetyowati  &  Handoko,  2016;  Sukardi  & Wijaya, 2016; Wahyuniati et. al, 2016). Selaras dengan hasil penelitian tersebut, penerapan  pengukuran  berbasis  indeks  maqasid  belum  di  terapkan  secara menyeluruh  di  tataran  praktik  perbankan  syari’ah.  Sebatas  yang  penulis  ketahui, dari  publikasi  laporan  keuangan  tahunan  bank  syari’ah  di  Indonesia,  belum menerapkan  konsep  pengukuran  berbasis  maqasid  secara  komprehensif.  Artinya rasio-rasio yang di utamakan adalah rasio keuangan untuk kepentingan komersial saja,  tetapi  untuk  rasio  syari’ahnya  belum  di  terapkan  secara  menyeluruh  dalam laporan kinerjanya.
Kondisi  tersebut  juga  di  akibatkan  regulasi  di  Indonesia  yang  belum mendorong  dan  menerapkan  alat  ukur  kinerja  berbasis  maqasid  syari’ah  untuk perbankan  syari’ah  di  Indonesia.  Sampai  saat  ini,  belum  ada  Undang-Undang, Peraturan  Bank  Indonesia  maupun  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang mengatur  penggunaan  alat  ukur  kinerja  perbankan  syariah  berbasis  indeks syari’ah  tertentu.  Tetapi  yang  ada  lebih  ditekankan  kepada  pemenuhan  dan kesesuaian prinsip syariah dalam aktivitas operasional bank syari’ah yang di atur dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  24  Tahun  2015  dan  No.  08  tahun 2014 yang mengatur tentang kesehatan Bank Umum Syari’ah di Indonesia dengan cakupan risiko, GCG, earnings dan capital.
Melihat  fenomena-fenomena  di  atas,  Serta  belum  bakunya  regulasi  yang ada  di  Indonesia  mengenai  pengukuran  kinerja  perbankan  syari’ah  di  Indonesia, maka  sangat  perlu  sekali  untuk  di  konfirmasi  dan  di  bahas  dalam  literatur  ini, mengenai  pengukuran  kinerja  perbankan  syariah  di  Indonesia  berbasis  syari’ah. Hal  ini  di  dukung  oleh  kelemahan  alat  ukur  konvensional  bila  diterapkan  dalam perbankan syariah, seperti masih sulitnya untuk membedakan karakteristik antara bank  syariah  dan  konvensional  dan  dalam  mengukur  kinerja  bank  syariah tentunya tidak sama dengan mengukur bank konvensional karena keduanya benar
benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya, (Bedoui, 2012; Ghifari et. al., 2015).
Pembahasan  pengukuran  kinerja  perbankan  syaria’ah  di  Indonesia  ini  di harapkan dapat menjadi model yang nantinya dapat menjadi acuan para penyusun kebijakan  atau  regulasi  perbankan  syari’ah  untuk  menjadikan performance dan pertumbuhan  keuangan  syari’ah  di  Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah,  diantaranya  penyucian  jiwa  atau  kebaikan  dan    keadilan bagi shareholder dan stakeholder serta  tercapainya  maslahah  terhadap  sesama, demi terpeliharanya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

## B. Metodologi
Artikel  ini  merupakan  sebuah literatur  review mengenai  metode pengukuran kinerja perbankan syari’ah di Indonesia. Sumber sumber rujukan dari artikel  ini  diambil  dari  gagasan  dan  hasil  penelitian  terdahulu  mengenai  konsep dan  gagasan  kinerja  perbankan  syari’ah  berbasis  maqasid  syari’ah.  Selain  itu rujukan juga di ambil dari buku teks, terutama yang berkaitan dengan ushul fiqh, serta  regulasi  yang  di  terbitkan  oleh  pihak-pihak  terkait  seperti  Pemerintah (Undang-undang),  Bank  Indonesia  (Peraturan  BI),  Otoritas  Jasa  Keuangan (Peraturan OJK).
Hasil dari pembahasan ini merupakan suatu gagasan baru, kritik terhadap konsep  dan  gagasan  yang  telah  di  kembangkan  oleh  peneliti  sebelumnya  dan kesimpulan. Sehingga literatur review ini akan menjadi landasan dalam penelitian selanjutnya.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengukuran Kinerja Perbankan Syari’ah di Indonesia
Lembaga  keuangan  syari’ah  di  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  dari tahun  ke  tahun  pada  dekade  terakhir  ini.  Hal  ini  di  picu  oleh  filosofi  dan  sistem nilai  yang  di  tawarkan  oleh  Islam  itu  sendiri,  yang  bermuara  pada  pencapaian (maslahah) kemakmuran  manusia  (Wasyith,  2017).  Di  sisi  lain,  regulasi  yang mengatur  tentang  pengukuran  kinerja  lembaga  keuangan  syari’ah  di  Indonesia masih  minim.  Lebih  cenderung,  pengukuran  kinerja  bank  syari’ah  di  Indonesia hanya berorientasi pada kinerja keuangan saja.
Sejatinya,  peningkatan  pertumbuhan  perbankan  syari’ah  di  Indonesia, harus  di  imbangi  dengan  sistem  pengukuran  kinerja  yang  baik  sesuai  dengan prinsip  keuangan  dan  prinsip  syari’ah.  Hal  ini  untuk  mempermudah  dalam menentukan  prospek  masa  depan  perbankan  syariah  di  Indonesia  yang  baik  dan berkelanjutan  (Sukardi et.al. 2016).  Di  sisi  lain,  regulasi  yang  ada  belum mengakomodir  kebutuhan  pengukuran  kinerja  keuangan  berdasarkan  prinsip syari’ah  di  Indonesia.  Selama  ini,  regulasi  yang  ada  mengacu  pada  pengukuran kinerja  keuangan  konvensional.  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008  tentang perbankan syari’ah, mengisyaratkan bahwa bank syari’ah harus menerapkan tata kelola yang baik dan prinsip ke hati-hatian. Sedangkan untuk pengukuran tingkat kesehatan  bank  syari’ah  di  Indonesia  mengacu  pada  Peraturan  Bank  Indonesia No.  6  tahun  2004  dan  No.  13  tahun  2011  tentang  tingkat  kesehatan  bank  umum yaitu  dengan  CAMELS  ( capital,  asset quality,  management,  earning,  liquidity
dan  sensitivitas  terhadap  risiko  pasar).  Secara  khusus  Otoritas  Jasa  Keuangan mengeluarkan  Peraturan  OJK  No.  08  tahun  2014  tentang  Penilaian  Tingkat Kesehatan  BUS  dan  UUS  di  Indonesia,  yang  meliputi  profil  risiko, Good Corporate Governance , rentabilitas (earnings) , dan permodalan ( capital ).
Regulasi  yang  ada  di  atas  lebih  mengarah  kepada  kinerja  keuangan (komersialisasi)  untuk  kepentingan  segelintir  pihak  saja,  tetapi  untuk  kinerja syari’ahnya  belum  di  akomodir  secara  menyeluruh  oleh  para  pembuat  regulasi.
Sehingga  gagasan-gagasan  dan  konsep  pengukuran  kinerja  berbasis  maqasid syari’ah  di  Indonesia  harus  dikaji  dan  di  terapkan  dalam  penelitian-penelitian empiris kinerja lembaga keuangan syari’ah.
Perspektif keuangan dan tata kelola yang baik memang menjadi tolak ukur dalam  regulasi  perbankan  syari’ah  di  Indonesia,  tetapi  seharusnya  perspektif syari’ah  seharusnya  juga  harus  dimunculkan  dalam  pengukuran  kinerjanya. Agriyanto  (2015),  dalam  penelitianya  memaparkan  bahwa  ada  perbedaan perspektif antara berbagai stakeholders tentang tujuan perbankan syari’ah. Secara umum,  mengharapkan  bahwa  perbankan syari’ah  di  Indonesia  fokus  pada  tujuan sosial,  tetapi  tidak  meninggalkan  karakter  awal  sebagai  lembaga  komersial,  dan hal ini dapat di netralisir dengan peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS).
Kebutuhan  akan  pengukuran  kinerja  berbasis  maqasid  syari’ah  memang sangat  perlu  untuk  di  terapkan  untuk  pengukuran  kinerja  perbankan  syari’ah  di Indonesia,  hal  ini  supaya  aspek  sosial  dan  syari’ah  juga  menjadi  suatu  ukuran dalam  penentuan  performa  lembaga  keuangan  syariah  (Adzhani  &  Rini,  2017). Pernyataan  tersebut  senada  dengan  pernyataan  peneliti-peneliti  lainya  yang mengisyaratkan  pengukuran  berbasis  maqasid  syari’ah  seperti  penelitianya, (Kuppusamy, et. al, 2010; Bedoui, 2012; Antonio , et al ., 2012; Mohammed et. al .,
2008, 2013, 2015; Prasetyowati et. al. , 2016, Wasyith, 2017).
Konsep konsep dan  gagasan pengukuran kinerja berbasis syari’ah seperti
Islamicity  Indices (Hameed et.  al .,  2004), Islamic  Disclosure  Index (Haniffa  & Hudaib,  2007),  Indeks  Maqasid  Syari’ah  (Mohammed et  al, 2008), Shari’a Conformity  and  Profitability ( Kuppusamy  et.  al. 2010),  kerangka  pengukuran maqasid Eddine Bedoui (Bedoui, 2012), Maqasid Performance Evaluation Model (Mohammed et.  al, 2015),  dan  Konsep  maqasid  syari’ah  Asutay  (Asutay  & Harningtyas,  2015)  dapat  di  gunakan  sebagai  acuan  dalam  merumuskan  konsep pengukuran  kinerja  keuangan  syari’ah  di  Indonesia.  Dimana  konsep-konsep  dan gagasan  di  atas  merupakan  kolaborasi  pengukuran  dari  sisi  komersial,  keuangan (profitabilitas,  kesehatan  bank,  tata  kelola  perusahaan)  serta  prinsip  maqasid (sosial,  muammalah,  pengungkapan  etika  materialitas  dan  spiritualitas).  Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah, standar konsep baku pengukuran kinerja perbankan syari’ah berbasis maqasid syari’ah masih belum tersusun secara legal, serta konsep yang seperti apa yang bisa di terapkan juga belum terintegrasi secara menyeluruh.
Penelitian-penelitian intelektual konsep maqasid dari penelitian sebelumnya  setidaknya  dapat  di  konfirmasi  bahwa  konsep  maqasid  syari’ah  ini dapat  di  kembangkan  di  Indonesia  dan  di  terapkan  dalam  pengukuran  kinerja lembaga  keuangan  syari’ah  di  Indonesia.  Sehingga  sudah  selayaknya  indikator komersial  di  sandingkan  dengan  indikator  maqasid  syari’ah,  akan  memunculkan
konsep pengukuran  yang relevan dan terukur serta menciptakan etika bisnis yang sesuai dengan konsep islam dan tercapainya kemaslahatan terhadap sesama.

## 2. Maqasid Syari’ah
Arti  dari  Maqasid  adalah  kesengajaan  atau  tujuan,  sedangkan  syari’ah berarti jalan menuju sumber air atau dapat di katakan jalan menuju sumber pokok kehidupan (Fazlurrahman, 1984).
Maqasid  syari’ah  secara  Bahasa  terdiri  dari  dua  asal  kata,  yaitu  maqasid dan  syari’ah.  Kata  maqasid  merupakan  bentuk  jamak  dari  kata maqsad ,  yang artinya  maksud  atau  tujuan,  sedangkan  kata syari’ah berarti  hukum-hukum  Allah yang telah di tetapkan sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. (Shidiq, 2009).
Abu  Hamid  al-Ghazali  (1973)  dalam  (Wasyith,  2017),  mendefinisikan maqasid dengan penekanan syari’ah pada pemeliharaan lima aspek, yaitu: agama (din), jiwa (nafs) , akal (aql), keturunan (nasl), serta harta (mal).
Abu  zahrah  (1994),  menjelaskan  bahwa  maqasid  syari’ah  adalah  segala sesuatu  yang  di  tetapkan  oleh  Allah  swt  dan  rasulnya  dengan  tujuan  untuk kemaslahatan  manusia  secara  keseluruhan.  Yaitu  untuk  menjaga  eksistensi,  dan mengembangkan baik itu kualitas maupun kuantitas material maupun spiritualnya. Lebih lanjut, Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqihnya menjelaskan ada tiga sasaran maqasid syari’ah, yaitu:
a. Penyucian  jiwa,  agar  setiap  muslim  bisa  menjadi  sumber  kebaikan  bukan sumber  keburukan  bagi  masyarakat  lingkungannya.  Hal  ini  ditempuh  dari berbagai  ragam  ibadah  yang  disyari’atkan,  yang  kesemuanya  dimaksudkan untuk  membersihkan  jiwa  serta  memperkokoh  kesetiakawanan  sosial.  Di jelaskan dalam al qur’an surat al-ankabut ayat 45.
b. Keadilan,  dalam  masyarakat  Islam  adil  baik  urusan  sesama  kaum  muslim maupun  dalam  berhubungan  dengan  pihak  lain  (non-muslim).  Tujuan ditegakkannya  keadilan  dalam  Islam  amatlah  luhur.  Keadilan  menyangkut berbagai  aspek  kehidupan.  Dalam  hal  ini,  Islam  memandang  bahwa  setiap orang mempunyai hak-hak yang sama, karena Islam mengacu kepada keadilan sosial.  Dalam  usaha  mewujudkan  keadilan  sosial,  Islam  sangat  menjunjung tinggi hak-hak manusia. Di jelaskan dalam al qur’an surat al-maidah ayat 8, al- hujurat  ayat  13,  al-isra  ayat  70,  al-baqarah  ayat  228,  an-nisa  ayat  25,  dan  an- nahl ayat 90.
c. Kemaslahatan,  merupakan  tujuan  puncak  yang  hendak  dicapai,  yang  harus terdapat dalam hukum Islam. Tidak sekali-kali suatu perkara disyari’atkan oleh Islam melalui al-qur’an dan as-sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki. Maslahat hakiki ini menyangkut semua kepentingan umum, bukan kepentingan pihak tertentu (khusus).
Maqasid  syari’ah  sebagai  tujuan  dalam  tatanan  kehidupan  manusia, memiliki  urgensi  yang  sangat  besar  untuk  di  terapkan  dalam  kehidupan manusia. Shidiq,  (2009)  menjelaskan  urgensi  pentingnya  maqasid  syari’ah  berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:
a. Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  bersumber  dari  wahyu  Tuhan  dan diperuntukkan  bagi  umat  manusia,  sehingga  akan  selalu  berhadapan  dengan perubahan sosial.
b. Praktik  maqasid  syari’ah  secara  historis,  sudah  pernah  dilakukan  oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid .
c. Pengetahuan  serta  pemahaman  tentang  maqasid  syari’ah  merupakan  kunci keberhasilan  mujtahid  dalam  ijtihad,  karena  di  atas  landasan  tujuan  hukum itulah  setiap  persoalan  dalam  bermuamalah  antar  sesama  manusia  dapat dikembalikan.

## 3. Indeks Maqasid Syari’ah
Indeks  maqasid  syari’ah  merupakan  indeks  yang  di  gunakan  untuk mengukur  kinerja  bank  syari’ah  dengan  berdasarkan maqasid  syari’ah.  Indeks  ini dikembangkan  oleh  Mohammed, et.  al., (2008).  Beliau  merujuk  kepada  konsep maqasid syari’ah Abu Zahrah dalam kitab ushul fiqih. Konsep pengukuran tersebut memiliki tiga tujuan yaitu:
a. Tahdhib  alfard (pendidikan  individu),  artinya  bahwa  bank  syariah  harus melakukan  pengembangan  pengetahuan  dan  keahlian  pada  individu  sehingga nilai-nilai  spiritual  meningkat,  agar  setiap  muslim  bisa  menjadi  sumber kebaikan,  bukan  sumber  keburukan  bagi  masyarakat  lingkungannya. pendidikan  ini  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  pendidikan  bagi  pihak  internal  dan eksternal bank syariah. Pendidikan atau beasiswa bagi internal yaitu, Research dan Training bagi  karyawan  bank  syariah.  Sedangkan  untuk  pihak  eksternal yaitu Publicity (iklan), merupakan edukasi atau pendidikan bagi masyarakat.
b. Iqamah  al-adl (penegakan  keadilan),  bank  syari’ah  harus  memastikan kejujuran  dan  keadilan  dalam  setiap  transaksi  dan  aktivitas  bisnis  yang tercakup dalam produk, pricing , dan ketentuan-ketentuan kontrak. Di samping itu,  seluruh  akad-akad  harus  bebas  dari  unsur-unsur  ketidakadilan  seperti maysir,  gharar,  dan  riba .  Variabel  yang  kedua  ini  terbagi  menjadi  tiga  rasio, yaitu fair return , funcional distribution , dan interest free product .
c. Al  maslahah (kesejahteraan),  bank  syari’ah  harus  mengembangkan  proyek- proyek investasi dan jasa sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena maslahah (kesejahteraan)  merupakan  aspek  penting  bagi  kehidupan manusia,  sehingga  aspek  ini  turut  menjadi  perhatian  yang  utama  khususnya dalam  industri  perbankan  syari’ah. Maslahah (kesejahteraan)  ini  juga  selain memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  juga  memberikan  manfaatnya  pada bank syari’ah itu sendiri. Selanjutnya, variabel yang ketiga ini terbagi menjadi tiga rasio, yaitu profit return , personal income transfer (zakat), dan investment in real sector.
Objek operasional yang di gunakan untuk mengukur kinerja bank syariah berdasarkan Indeks Maqasid Syari’ah adalah sebagai berikut:
Tabel 1.
Konsep Tujuan (Objek Operasional) Maqasid Syari’ah Indeks
Tujuan (objek) Dimensi Elemen Rasio Performance Sumber data PI(OI) Pendidikan Individu (Tahdhib Meningkatkan pengetahuan (E 1 1) . Hibah Pendidikan (R 1 1 ). Hibah Pendidikan / Total Biaya Laporan Tahunan
al Fardh) (E 1 2 ) Penelitian (R 1 2 ) Biaya Penelitian / Total Biaya Laporan Tahunan Menambah  dan meningkatkan kemampuan baru (E 1 3 ) Pelatihan (R 1 3 ) Biaya Pelatihan  /  Total Biaya Laporan Tahunan Menciptakan kesadaran masyarakat  akan keberadaan bank (E 1 4 ) Publisitas (R 1 4 ) Biaya Publisitas / Total Biaya Laporan Tahunan PI (O2) Menciptakan Keadilan (al- Adl) Kontrak yang adil (E 2 1 ) Pengembalian yang adil (R 2 1 ) Profit equalization reserves  (PER)  / Investment Income Laporan tahunan Produk dan layanan terjangkau (E 2 2 ) Fungsi distribusi (R 2 2 ) Mudharaba dan  musyarakah / total pembiayaan Laporan tahunan Penghapusan ketidakadilan (E 2 3 ) Produk non bunga (R 2 3 ) Pendapatan Nonbunga / Total pendapatan Laporan tahunan PI(O3) Kepentingan Umum (al Maslahah) Profitabilitas (E 3 1 ) Rasio Laba (R 3 1 ) Laba Bersih  /  Total Asset Laporan Tahunan Pendistribusian Kekayaan dan Laba (E 3 2 ) Pendapatan Personal (R 3 2 )  Zakat  /Net asset Laporan Tahunan Investasi pada sektor  riil  yang vital (E 3 3 )
Rasio  Investasi pada sektor Riil
(R 3 3 )Penyaluran Investasi pada sektor  riil  /  total penyaluran investasi Laporan Tahunan
Sumber: Mohammed et. al, (2008).
Masing-masing elemen indeks maqasid syari’ah di atas, mempunyai bobot rata-rata  yang  di  kembangkan  oleh  Mohammed et.  al .,  (2008).  Bobot  rata-rata elemen maqasid syari’ah adalah sebagai berikut:
Tabel 2.

## Rasio Pembobotan Maqasid Syari’ah Indeks
Konsep (Objek) Average Weight (100 %) Elemen Average Weight (100 %) Pendidikan Individu (Tahdhib Al- Fard) 30 Donasi pendidikan 24 Penelitian 27 Pelatihan 26 Publikasi 23 Menciptakan Keadilan (Al – Adl) 41 Pengembalian yang adil 30 Fungsi Distribusi 32 Produk Bebas Bunga 38 Kepentingan Publik (al maslahah) 29 Rasio Profit 30 Pendapatan Personal 33
Investasi di sektor riil 37 Total 100 100 Sumber: Mohammed et. al, (2008).
Masing-masing  elemen  dari  ketiga  konsep  objektif  akan  di  hitung dengan  menggunakan  rumus  di  atas.  Aplikasi  ke  dalam  maqasid  indeks syariahnya adalah sebagai berikut:
Di sederhanakan menjadi:
Keterangan, lihat tabel 1: W 1 1 = Bobot dari objektif pertama. E 1 1 = bobot untuk elemen pertama untuk objek pertama. E 1 2 = Bobot untuk elemen kedua untuk objek pertama. E 1 3 = Bobot untuk elemen ke tiga untuk objek pertama. E 1 4 = Bobot untuk elemen ke empat untuk objek pertama. R 1 1 = Penilaian untuk rasio pertama sesuai elemen pertamam dari objektif pertama.
R 1 2 = Penilaian untuk rasio kedua sesuai elemen kedua dari objektif pertama. R 1 3 = Penilaian untuk rasio ketiga sesuai elemen ketiga dari objektif pertama. R 1 4 = Penilaian untuk rasio keeempat sesuai elemen keempat dari objektif pertama.
Notasi untuk performance indeks objektif kedua dan ketiga dinotasikan dengan rumus:
Rumus untuk performance indeks objek ke dua:
Rumus untuk performance indeks objek ke tiga:
Hasil  perhitungan  dari  masing-masing  indeks  maqasid  syari’ah  di jumlahkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Konsep  Indeks  Maqasid  Syari’ah  yang  di  buat  oleh  Mohammed et.  al (2008)  ini  telah  di  terapkan  dan  di  uji  dalam  penelitian-penelitian  empiris pengukuran  kinerja  bank  syari’ah,  baik  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri, termasuk penelitianya Antonio et. al .,( 2012) juga menggunakan konsep ini dalam penelitianya.  Namun,  dalam  penerapnya,  konsep  ini  tidak  menggambarkan  dan
PI(O1) = (W 1 1 x E 1 1 x R 1 1 ) + (W 1 1 x E 1 2 x R 1 2 ) + (W 1 1 x E 1 3 x R 1 3 ) + (W 1 1 x E 1 4 x R 1 4 )
PI(O1) = W 1 1 {(E 1 1 x R 1 1 ) + (W 1 2 x R 1 2 ) + (W 1 3 x R 1 3 ) + (W 1 4 x R 1 4 )}
PI(O2) = W 2 2 {(E 2 1 x R 2 1 ) + (W 2 2 x R 2 2 ) + (W 2 3 x R 2 3 )} PI(O3) = W 3 3 {(E 3 1 x R 3 1 ) + (W 3 2 x R 3 2 ) + (W 3 3 x R 3 3 )}
MI = PI (O1) + PI (O2) + PI (O3)
mengakomodir  seluruh  indikator  yang  di  butuhkan  dalam  menilai  kinerja  bank syari’ah.  Beliau  hanya  memasukkan  rasio  laba  dalam  konsepnya  untuk mengakomodir  kinerja  keuangan  komersial,  serta  tidak  memasukkan  indikator kesehatan  bank,  indikator  etika,  indikator  tata  kelola,  indikator  rasio  keuangan bank dalam konsepnya tersebut.
Inilah  yang  menjadi  kekurangan  dalam  konsep  ini,  sehingga  apabila  di terapkan  dalam  pengukuran  empiris,  harus  di  kolaborasikan  dengan  konsep  lain yang mengukur tentang kesehatan bank, tata kelola, identitas etika, pengungkapan kepada  sosial  dan  rasio-rasio  keuangan.  Kekurangan  konsep  ini  menjadikan konsep  ini  tidak  mengakomodir  seluruh  indikator  pengukuran  yang  di  perlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## 4. Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM)
Maqasid  Based  Performance  Evaluation  Model (MPEM)  atau  evaluasi kinerja berbasis maqasid ini merupakan gagasan Mohammed, et.al (2015). Beliau mengembangkan  model  ini  berdasarkan  teori  al-Ghazali  mengenai  maqasid syari’ah  dan  di  interprestasikan  oleh  Ibnu  Ashur’s.  Mohammed et,al (2015) mengadopsi  dan  mengembangkan  gagasan  ini  dengan  metode  analisis  Sekaran (2000). Munculnya gagasan ini karena tolak ukur konvensional yang ada sekarang telah gagal dalam mengukur dampak dari operasional bank syari’ah. Bukan hanya itu,  beliau  mengatakan  bahwa  adanya  kekhawatiran  terhadap  operasional  bank syariah yang tidak secara ketat mematuhi tujuan syari’ahnya.
Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM),  di kembangkan oleh  Mohammed  melalui  beberapa  tahapan  dalam  penelitianya,  tahapan-tahapan tersebut  antara  lain:  mengidentifikasi  teori  maqasid  syari’ah  yang  relevan, menghubungkan  antara  dimensi  dan  elemen  maqasid  syari’ah  al-Ghazali  dengan Ibnu  Ashur’s,  merumuskan  elemen  elemen  utnuk  megukur  rasio,  serta mengkonfirmasi gagasanya dengan melakukan interview kepada akademisi, pakar keuangan  dan  bisnis  perbankan  antara  lain:  professor  keuangan,  professor ekonomi,  professor  bisnis,  asosiasi  pakar  keuangan  dan  perbankan  serta  asosiasi pakar  keuangan.  Hasil  dari  penelitian  tersebut,  Mohammed et.  al. (2015), merumuskan  pengukuran Maqasid  Performance  Evaluation  Model (MPEM), sebagai berikut:
Tabel 3. Elemen-Elemen Konsep MPEM Dimensi (Imam Al Ghazali) Elemen (Ibn Ashur’s) Reinterprestasion of Ghazali Rasio Preservation of faith Freedom of Faith Mudharabah & Musyaraqah Invetment / Total Investment Interest free income / Total Income Government Support Preserfation of life/soul/honor Protection of Human dignity / Human Right CSR expenditure / Total Expenses Zakat Distribution / Net Asset Investment on Muslims / Total Investment Preservation of Propagation of scientific Investment in Technonolgy / Total
intellect / Mind thinking / avoiding brain drain Asset Employee Retention Ratio CSR in Education and Waqf / Total CSR Preservation of Wealth Well-being of Society/diminishing the difference between economic level Investment in real economic sector / total investment Investment in SMEs / Total investment Investment in Agriculture / total investment Preservation of Progency Care of Family or care of stakeholder (in case of PLC) Market to book value ratio Research expenditure / total exspense Training & Development
Exspensives / Total Asset
Net Income / Total Asset Credit Risk Tax paid / Profit Before Tax
Level of customer satisfaction
Sumber : Mohammed, et, al. (2015)
Gagasan  pengukuran  maqasid  syari’ah  yang  di  kembangkan  oleh Mohammed  ini  masih  menitik  beratkan  kepada  unsur-unsur  kesesuaian  syari’ah, dibandingkan  dengan  variabel  kinerja  komersialnya.  Beliau  tidak  memasukkan indikator  tata  kelola,  rasio  keuangan  bank,  pengungkapan  terhadap  sosial,  serta identitas  etika.  Kekurangan-kekurangan  tersebut  sangat  mempengaruhi  relevansi penerapan  konsep  ini  dalam  pengukuran  empiris  kinerja  bank  syari’ah.  Karena seluruh  indikator  tidak  dapat  di  penuhi  dalam  konsep  ini.  Walaupun  demikian, konsep ini menjadi rujukan dan referensi dalam mengembangkan dan menerapkan pengukuran  dengan  di  kolaborasikan  dengan  konsep-konsep  pengukuran  yang lainya, yang relevan dan mengakomodir indikator yang di butuhkan.
Sampai  saat  ini  Mohammed et.  al, belum  mengaplikasikan  gagasanya  ini di  dalam  pengukuran  empiris  kinerja  perbankan  syari’ah,  sehingga  gagasan  ini masih  perlu  di  kembangkan  lagi  secara  komprehensif  dan  lebih  lanjut  untuk  di jadikan  sebagai  model  pengukuran  kinerja  perbankan  syari’ah  yang  baik,  relevan dan akurat.
5. Konsep Sharia Conformity and Profitability (SCnP)
Sharia Conformity and Profitability merupakan metode pengukuran kinerja perbankan  syariah  melalui  dua  pendekatan  variabel.  Kedua  pendekatan  variabel tersebut  adalah Sharia  Conformity (kesesuaian  syariah)  dan  Profitabilitas.  Metode pengukuran ini pertama kali di kembangkan oleh Kupussamy, et al . (2010). Dengan kata lain model ini merupakan penggabungan antara indikator profitabilitas yang di gunakan  untuk  menilai  kinerja  keuangan  konvensional  dengan  orientasi  indeks kesesuaian  terhadap sistem syariah untuk menilai sosio  ekonomi bank syari’ah.
Hasil  penelitian  dan  gagasan  konsep  Kuppusamy  ini  mengukur  kesesuaian syariah  dengan  tiga  rasio  yaitu  : Islamic  Investment  rasio,  Islamic  Income  Rasio , Profit  Sharing  Rasio .  Sedangkan  untuk  mengukur  kinerja  keuangan  konvensional (Profitabilitas) Kuppusamy menggunakan tiga rasio yaitu: Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM).
Konsep  dan  elemen  operasional  variabel  pengukuran  kinerja  berdasarkan Sharia  Confirmity  and  Profitability yang  di  kembangkan  oleh  Kuppusamy  et  al., (2010), adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Konsep dan elemen model SCnP Nama Variabel Variabel Indikator Skala Sharia Conformity Islamic Investment Islamic Investment / Islamic investment and non Islamic investment Rasio Islamic Income Islamic income / Islamic income + Islamic non income Rasio Profit Sharing Mudharabah + Musyarakah / total financing Rasio Profitability ROA Net Income / Total Asset Rasio ROE Net Income / Shareholders Equity Rasio NPM Net Income / Total Operating Revenue Rasio Sumber: Kuppusamy, et. al., (2010) Metode  pengukuran sharia  conformity  and  profitability ini  di  analisis dengan menerapkan beberapa langkah, antara lain:
a. Menghitung rasio-rasio yang terdapat dalam variabel SCnP.
b. Hasil rasio variabelnya di rata-ratakan dengan rumus :
Keterangan:
X SC : Rata rata rasio variable sharia conformity. X P    : Rata rata rasio 1,2 3, dari variable profitability . R 1 : Rasio pertama dari variabel profitability.
R 2 : Rasio kedua dari variabel sharia conformity dan profitability. R 3 : Rasio ke tiga dari variabel sharia conformity dan profitability.
Kemudian  dari  hasil  rata-rata  perhitungan  SCnP    untuk  X  SC,  nantinya akan di jadikan sebagai titik pada koordinat x (Sharia Conformity), dan Hasil rata rata  XP  ( profitability) akan  di  jadikan  sebagai  titik  koordinat  y (profitability) . Sebagai dasar dalam membuat grafik kartesius SCnP.
Sharia  Conformity  and  Profitability dalam  bank  syariah  tersebut  di klasifikasikan menjadi empat kuadran sebagai berikut:
X SC = (R 1 + R 2 + R 3 )/3  Dan X P = (R 1 + R 2 + R 3 ) / 3
Gambar 1.

## Kuadran Model SCnP
Sumber: Kuppusamy, et. al ., (2010)
Gambar  di  atas  menjelaskan  bahwa  dari  dua  variebel  pengukuran kesesuaian  syari’ah  dan  profitabilitas,  dapat  dibuat  matrik  dengan  empat  kuadran. Kuadran  pertama  (URQ),  merupakan  kelompok  bank  syari’ah  yang  mempunyai profitabilitas  tinggi  dengan  kesesuaian  syariah  tinggi (good  shariah  conformity  & high profitability). Kuadran kedua (LRQ), merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai  profitabilitas  tinggi  tetapi  kesesuaian  syariah  lemah (good  shariah conformity  &  low  profitability). .  Kuadran  ketiga  (ULQ),  kelompok  bank  syariah yang  mempunyai  profitabilitas  rendah  dengan  kesesuaian  syariah  bagus (weak shariah  conformity  &  high  profitability) ,  sedangkan  kuadran  keempat  (LLQ), merupakan  kelompok  bank  syariah  yang  mempunyai  profitabilitas  rendah  dan kesesuaian syariah lemah (weak shariah conformity & low profitability).
Walaupun  konsep  ini  dapat  di  terapkan  dalam  pengukuran  kinerja perbankan  syari’ah,  tetapi  tidak  mewakili  keseluruhan  indikator  pengukuran  bank syari’ah.  Karena  konsep  SCnP  ini  hanya  mengunakan  dua  indikator  pengukuran, yaitu kesesuaian syari’ah dan profitabilitas, dengan tidak mengakomodir indikator kesehatan bank, tata kelola perusahaan, pengungkapan etika, sosial dan lingkungan serta  rasio  keuangan  yang  lainya.  Sehingga  untuk  menerapkan  ke  pengukuran secara  empiris  diperlukan  indikator-indikator  pengukuran  lainya.  Inilah  yang menyebabkan  konsep  ini  tidak  begitu  tepat  apabila  di  gunakan  sebagai  acuan pengukuran secara menyeluruh.

## 6. Kerangka Pengukuran Maqasid Houssem Eddine Bedoui (2012)
Bedoui  (2012),  mengembangkan  konsep  gagasan  pengukuran  kinerja perbankan  syari’ah  berbasis  maqasid.  Menurut  beliau,  keuangan  syari’ah  yang merupakan alternative dari sistem keuangan mainstream saat ini harus menetapkan tujuan  serta  pertanggung  jawaban  etik  dan  sosial  sebagai  salah  satu  keunggulan
Lower Left Quadrant (Weak Shari’ah Conformity & Low Profitability Upper Right Quadrant (Good Shariah Conformity & High Profitability Upper Left Quadrant (Weak Shari’ah Conformity & High Profitability) Lower Rght Quadran (Good Shari’ah Conformity & Low Profitability) High Profitability Low Profitability Good Shari’ah Conformity Weak Shari’ah Conformity
kompetitif  di tengah  tren  perubahan  sosial  ekonomi.  Permintaan  pasar akan  nilai- nilai  etika  dalam  aktifitas  perekonomian  semakin  meningkat.  Sehingga  untuk menjawab  fenomena  fenomena  tersebut,  beliau  mengembangkan  konsep  gagasan pengukuran kinerja perbankan syari’ah berbasis maqasid.
Konsep  gagasan  pengukuran  kinerja  perbankan  syariah  berdasarkan maqasid  ini  dikembangkan  oleh  Bedoui  dengan  membuat  formula  yang  di  ambil dari pengembangan teorinya  Abdul Majid Najjar (2006). Konsep  gagasan tersebut antara lain sebagai berikut:
Tabel 5. Elemen Konsep Pengukuran Maqasid Houssem Eddine Bedoui (2012).
Dimensi Elemen Pemeliharaan nilai hidup manusia Keimanan Hak asasi Pemeliharaan kemanusiaan Jiwa Intelektualitas Pemeliharan tatanan social Keturunan Entitas social Pemeliharaan lingkungan Harta kekayaan Ekologi Sumber : Bedoui (2012)
Selanjutnya,  Bedoui  (2012)  menyajikan  konsep  maqasid,  yang  di kembangkan  dari  teorinya  najjar  tersebut  dalam  grafik  laba  laba    visualisasi delapan sumbu sebagai berikut:
Gambar 2.
Grafik laba-laba delapan sumbu konsep maqasid Houssem Bedoui
Sumber: Bedoui (2012)
Atas  gagasanya  tersebut,  Bedoui  membuat  persamaan  atas  pengukuran kinerja  berbasis  maqasid  yang  beliau  kembangkan  dalam  persamaan  sebagai berikut:
Di mana : p i : Hasil dari masing-masing tujuan selama kurun waktu tertentu. w i : Bobot yang di tetapkan pada setiap elemen.
Gagasan  Bedoui  ini  merupakan  gagasan  yang  baik  untuk  di  terapkan, tetapi  beliau  belum  memasukkan  variabel  komersial  dalam  gagasan  pengukuran kinerjanya.  Elemen  rasio  pengukuranya  masih  menitik  beratkan  unsur-unsur variabel kesesuain syari’ah dan sosial, tanpa mengkombinasikan dengan variabel pengukuran  komersial  bank  (profitabilitas  dan  tingkat  kesehatan  bank),  sehingga gagasan bedoui ini harus di kembangkan lagi dan tidak relevan apabila di terapkan pada  pengukuran  empiris  kinerja  keuangan  bank  syari’ah,  tanpa  memasukkan unsur profitabilitas dan tingkat kesehatan bank. Bedoui sendiri belum menerapkan gagasanya ini dalam pengukuran empiris kinerja keuangan syari’ah.
7. Konsep Pengukuran Maqasid (Asutay & Harnigntyas, 2015)
Konsep ini di terapkan oleh Mehmet Asutay, professor Durham University Business  School &  Astrid  Fionna  Harningtyas, spesialis  makroprudensial  policy department  BI ,  pada  tahun  2015.  Sebenarnya  konsep  beliau  ini  merupakan penerapan dari gagasan pengukuran kinerja maqasid oleh Bedoui, (2012). Tetapi dalam penerapanya Asutay menambahkan kerangka kerangka lain yang di bangun berdasarkan beberapa studi empiris dalam menilai kinerja bank syari’ah.
Pengukuran  yang  di  terapkan  oleh  Asutay  &  Harningtyas  ini  merupakan konsep yang paling lengkap, mangakomodir seluruh elemen variabel pengukuran kinerja  keuangan  syari’ah  baik  itu  dari  sisi  maqasid  syari’ahnya  (Kesesuaian terhadap syari’ah, dan sosial) maupun dari sisi komersialnya (Tingkat kesehatan bank  dan  profitabilitas).  Indikator-indikator  yang  di  terapkan  dalam  pengukuran empiris kinerja keuangan syari’ah antara lain:
a. Islamicity  Disclosure  Index, di  kembangkan  oleh  (Hameed, et  al,. 2004),  di gunakan untuk  menguji seberapa baik bank syari’ah dalam mengungkapkan informasi  yang  berguna  untuk  para  pemangku  kepentingan. Islamicity Disclosure  Index terdiri  dari  tiga  indikator,  yaitu:  indikator  kepatuhan syari’ah,  indikator  tata  kelola  perusahaan,  dan  indikator  sosial  atau lingkungan.
b. Ethical  Identity  Index ,  di  kembangkan  oleh  (Haniffa,  2007).  Merupakan pengungkapan  identitas  etika  dalam  pelaporan  keuangan  bank  syari’ah. Ethical  Identitity  Index  terdiri  dari  delapan  dimensi  identitas  etika  yang seharusnya  diungkapkan  dalam  laporan  tahunan  perbankan  syariah,  yaitu pernyataan  visi  dan  misi,  informasi  direksi  dan  manajemen  atas  produk  dan jasa,  zakat,  sedekah  dan  qardhul  hassan,  komitmen  terhadap  karyawan, komitmen  terhadap  debitur,  komitmen  terhadap  masyarakat,  dan  informasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
c. Maqasid  Syari’ah  Index ,  di  kembangkan  oleh  (Mohammed et.  al., 2008), merupakan  pengukuran  kinerja  perbankan  syari’ah  yang  mengukur  tiga tujuan syari’ah yakni pendidikan, keadilan dan maslahah.
d. CAMEL (Capital,  Asset  quality,  Management,  Earning,  Liquidity), (Jaffar, 2011),  merupakan  analisis  yang  di  gunakan  untuk  mengukur  tingkat kesehatan  bank.  Di  Indonesia  sendiri  pengukuran  ini  sudah  di  terapkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/ 2004 tentang penilaian tingkat  kesehatan  bank  umum,  dengan  menambah  satu  indikator  yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk) yang selanjutnya di kenal dengan CAMELS .
Asutay  &  Harningtyas  (2015),  menerapkan  konsepnya  Bedoui  (2012) kemudian  di  tambah  lagi  dengan  indeks  pengukuran  yang  lainya,  untuk melengkapi hasil spektrum maqasid yang kompleks dan luas. Delapan konsepnya Bedoui  kemudian  di  kembangkan  ke  dalam  25  dimensi,  32  elemen,  serta  112 indikator, berdasarkan kombinasi dari indeks-indeks pengukuran yang sudah ada. Kemudian di terapkan dalam penelitian beliau untuk mengukur kinerja perbankan syari’ah pada berbagai negara, antara lain Malaysia (Bank  Islam Malaysia  Bhd., RHB Islamic Bank Bhd., Hong Leong Islamic Bank), Indonesia (BMI dan BSM), Pakistan  (Meezan  Bank  dan  Al-Falah  Bank),  Turki  (alBaraka  Turk  dan  Bank Asya), Qatar (Qatar Islamic Bank dan Qatar International IB), serta UK (Islamic Bank of Britain dan Euroepan Islamic Investment Bank). Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa Indonesia memiliki pencapaian kinerja yang sangat baik, berada di posisi pertama diantara ke lima bank Islam tersebut.
Kerangka yang di buat oleh Asutay & Harningtyas (2015) adalah sebagai berikut:
Gambar 3.
Kerangka pengukuran kinerja bank syari’ah Asutay & Harningtyas, 2015.

## Sumber: Asutay & Harningtyas, (2015)
Kerangka pengukuran di atas menjelaskan bahwa Asutay dan Harningtyas, (2015), menerapkan empat konsep tujuan maqasid yang di adopsi dari konsepnya
Maqasid al- Shariah Evaluation Framework Safeguarding the Value of Human Life Faith Dimension Elements Indicators Rights &
Stakeholding (Governance) Dimension Elemen Indicators Safeguarding the Human Self Self Dimension Elements Indicators Intellect Dimension Elements Indicators Safeguarding the Society Posterity Dimension Elements Indicators Social Entity Dimension Elements Indicators Safeguarding Physical Environment Wealth Dimension Elements Indicators Ecology Dimension Elements Indicators
Bedoui, (2012) berdasarkan hasil dari pengembangan teorinya Najjar (2006), yang terdiri dari:
a. Pemeliharaan nilai hidup manusia (safeguarding the value of human life), yaitu keimanan dan hak hak asasi.
b. Pemeliharan  kemanusiaan (safeguarding  the  human  self), yaitu  jiwa  dan intelektualitas.
c. Pemeliharaan  tatanan  sosial (safeguarding  the  social) yaitu  keturunan  dan entitas sosial, serta
d. Pemeliharaan  lingkungan (safeguarding  phsycal  environment), yaitu  harta kekayaan dan ekologi.
Secara  rinci,  kerangka  pengukuran,  dimensi  elemen  dan  indikatornya adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Kerangka pengukuran, dimensi, elemen dan indikator kinerja bank syari’ah (Asutay & Harningtyas, 2015). Object Conseq uncies Ref. Dimensions Elements Indivators / disclosure aspect
(A)
Memelih ara nilai kehidupa n manusia ( Safegua rding the Value of Human Life) (1). Keiman an (Faith) Keadilan (Establishing Justice), Mohammed et. al, (2008) Cheap Product Function al distributi on Mudharabah and musyaraqah modes/ total investment modes Elimination of negative elements that breed injustices. Interest Free Product Intreset Free Income / Total Revenue.
EII
Haniffa & Hudaib (2007) Underlying Philosopy & values Vission & Mission Statemen t Disclosur e - Commitments in operating within sharia principles / ideals. - Commitments in providing return within sharia principles. - Focus on maximizing stakeholders return or values.
- Direction in serving the needs of muslim community.
- Commitments to engage only in permissible investment activities. - Commitments to engage only in permissible financing activities. - Commitments to fulfil contracts via contract (uqud) statement.. - Appreciation to shareholders and customer. Interest-free and Islamically Product - No involvement in non- permissible activities. - Involvement in non-
Acceptable Deals - Product Aspects permissible activities-% of Profit. - Reason for involvement in non-permissible activities. - Handling of non- permissible activities. - Approval ex ante by SSB for new product. - Basis of Shari'ah concept in approving new product. (2) Rights
&
Stakeh oldings . EII Haniffa & Hudaib, (2007) Interest-free and Islamically Acceptable Deals - Employee Aspects. Employe es - Employess appreciation. - Number of employees.
- Equal opportunities policy.
- Employees welfare.
- Training: Shari'a awareness.
- Training: Other.
- Training:
Student/recruitment scheme. - Training: Monetary. - Reward for employees. IDI Hameed et.al. (2004) Corporate Governance Indicator (Fairness and Transparenc y) - BOD aspects. BOD (Compos ition, Appoint ment and Reappoin tment, Board meetings, and Director' s fees. - The board of directors comprises at least one- third of independent non- executive director. - The board of directors has representative from Shari'ah board. - The directors retire by rotation once in three years and subsequently eligible for re- appointment. - The reappointment of non- executive directors is not automatic.
- The terms of appointment of the non- executive directors
are disclosed. - Board meetings were conducted at least four times a year.
- Number of board meetings held in a year and the details of attendance of each individual director in respect of meetings held are disclosed. - Directors attend at least 75% of meeting on average. - Directors remuneration is disclosed. - Separate figures for salaiy and performance-related elements, and the basis on which performance is
measured are be explained. - Shareholder approve directors aggregate pay. Corporate Governance Indicator (Fairness and Transparenc y) - Committees aspects Nominati on, Remuner ation and Audit Committ ees - The company has nomination committee. - The committee should exclusively consists of non- executive directors which majority are independent. - There is a Remuneration Committee. - Remuneration consisting wholly or mainly of non- executive directors. - Membership of the remuneration committee should appear in the directors' report. - There is an audit committee. - The Audit Committee consists of at least three non-executive directors, whom majority are independent. - Audit committee include someone with expertise in
accounting. - Audit committee recommends the external auditor at the annual shareholders meeting. - At least, once a year the committee met with the external auditors without executive board members present, to review financial statement. - Details of the activities of audit committees, the number of audit meetings held in a year and details of attendance of each individual director in respect of meetings are disclosed. - Audit committee members attend at least 75% of meetings on average. Corporate Governance Indicator (Fairness and Transparenc y) - SSB SSB - Include someone with expertise in accounting. - SSB meets with audit committee and/ or external auditor to review financial statement.
- Details of the activities of
aspects SSB, the number of board meetings held in a year and details of attendance of each individual member in respect of meetings are disclosed. - SSB committee members attend at least 75% of meetings on average. - SSB is independent body. Corporate Governance Indicator (Fairness and Transparenc y) - Other aspects Others. - Directors, senior management are qualified persons in terms of Chairman and CEO are different persons.
- There is a Risk Management Committee.
- English disclosure exists. - There is statement on Corporate Governance. - The maintenance of an effective system of internal controls is disclosed. - There is director's report. (B) Safeguar ding the Human Self (3) Self Public Interest. Mohammed et. al., (2008) Investment in vital real sector Investme nt ratio in vital real sector Investment in Real Economic Sector/Total Investment (4) Intellec t. Educating Individual Mohammed et. al., (2008) Advancemen t of knowledge. Educatio n Grant Education grant or scholarship/total expenses research Research exspense / total exspense. Installing new skills and improvemen t Training Training expense/total expenses. Creating Awareness of Islamic Banking Publicity Publicity expense/total expenses. (C ) Safeguar ding the Society (5) Posterit y IDI Hameed et. al., (2004) Islamic Quantitative Index Equitable Distribution Ratios Qard & Donation to obligatio n. Qard&Donation/(Total Revenue-Zakat&Tax Paid) Employe e welfare obligatio n Employess Expenses/(Total Revenue-Zakat&Tax Paid) Sharehol der welfare obligatio Dividend to Shareholders/(Total Revenue- Zakat&Tax Paid)
n. Net Profit to obligatio n Net Profit/(Total Revenue- Zakat&Tax Paid) (6) Social Public interest Muhammed et. al., (2008) Redistributio n of income & wealth Personal income Zakah/net asset EII Haniffa Hudaib (2007) Developmen t & Social Zakah, Clarity and benevole nt loans - Bank liable for zakah. - Amount paid fo zakah.
(sources of zakah),
(use/beneficiaries of zakah). - Balance of zakah not distributed-amount. (Reasons for balance of zakah). - SSB attestation that sources and uses of zakah according to Shari'ah. - SSB attestation that zakah has been computed according to Shari'ah. - Zakah to be paid by individuals-amount. - Sources of charity saddaqa
(use of charity saddaqa), (sources of qard al hasan). - Policy for providing qard al- hasan. - Policy on non payment of qard al hasan. Commun ity Creating job opportunities Support for org. that provide benefits to society . Participation in govt. social activities . Sponsor community activities Commitment to social role . Conferences on Islamic economics. IDI Hameed et. al., (2004). Social Indicators Policy Objectiv es and Environ mental Issues - Mission statement/statement of social policy. - Social target and objective.
- Consumer Care.
- Community involvement. (D) Safeguar ding physical environm ent. (7) Wealth. Establishing Justice. Mohammed et. al., (2008) Fair Returns Fair Returns Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income CAMEL Jaffar & Manarvi (2011) Capital Adequcy Funding structure s Capital to Risk Asset Ratio. (8) Ecolog IDI Hameed et. al. Asset quality  Loan loss ratio Loan Loss Provision / Total Loan.
y (2004) Management Quality Operatio nal efficienc y Operating Exspense / Operating Revenue. Earning ability ROA Net Income / Total Asset ROE Net Income / Total Equity Liquidity Loan to asset ratio Loan/ Total Asset Deposit to asset ratio Deposits / Total Asset. Environment Indicators Policy Objectiv es and Environ mental Issues - Mission statement/statement of environmental policy. - Environmental target and objective.
- Environmental protection.
- View on environmental issues. - Environmental Management System. - Energy Saving. - Environmental indicator and target. - Carbon Emission Report. Recommendat ion Recommend ation Allocatio n of fund in CSR to environm ental issues. Ecological donation/Qard and total donation
Sumber: Asutay & Harningtyas, (2015).
Alokasi  bobot  elemen-elemen maqasid  dalam  konsep  pengukuran  Asutay & Harningtyas (2015), adalah sebagai berikut:
Tabel. 7. Bobot persentase elemen pengukuran kinerja perbankan (Asutay &
Harningtyas, 2015) Conseq unces Dime nsion Faith Faith Hum an rights Iself Intell ect Post erit y Soc ial enti ty wea lth Eco log y Safegua rding the Value of Human Life Faith Cheap  Products  and services  (%  of  PLS Financing Mode 30 % 30 % 40 % Elimination of negative elements that breed injusties 30 % 30 % 40 % Underlying philosophy and values 50 % 30 % 20 % Interest free and islamicity  acceptable deals product aspects 100 % Interest free and 50% 50 %
Islamicity Acceptable  deals  – employee aspect
Rights & stakeh olding s Corporate Governance Indicators  (Fairness & Transparenty (BOD Aspect) 100 % Corpotrate Governance Indicators (Firness & transparancy- Commite aspec) 100 % Corpotrate Governance Indicators (Firness & transparancy- SSB aspec) 100 % Corpotrate Governance Indicators (Firness & transparancy-  Others aspec) 100 % Safegua rding the human self Self Investment  in  vital real sector 50 % 50 % Intelle ct Advancement of knowledge 50 % 50 % Installing  new  skills and improvement 50 % 50 % Creating  awareness 0f Islamic banking Safegua rding the society Poster ity Islamic  quantitative indeks  –  equitable distribution ratio 12,5 % 12,5 % 12,5 % 25 % 12,5 % 12,5 % Social entity Redistribution of income & wealth 15 % 10 % 10 % 10 % 10 % 25 % 15 % 5 % Development & social goals 15 % 10 % 10 % 10 % 10 % 25 % 15 % 5 % Social /  environmnet indicator (social objectives) 15 % 15 % 15 % 55 % Safegua rding physical environ ment
Wealt h Fair Return S 100 % Capital Adequacy 100 % Asset quality 100 % Management quality 100 % Earning ability 100 % Liquidity 100 % Ecolo gy Social  environment indivators(environm entak objectives 30 % 70 % Contribution of environment 30 % 70 %
Sumber : Asutay & Harningtyas (2015)
Selaras dengan tabel 6 dan 7  di atas, bahwa konsep pengukuran  yang di terapkan  oleh  Asutay  &  Harningtyas,  2015  ini  merupakan  konsep  yang  paling lengkap,  mengakomodir  seluruh  indikator-indikator  elemen  yang  di  gunakan dalam  pengukuran  kinerja  perbankan  syari’ah,  baik  itu  dari  sisi  kesesuaian syari’ahnya, tata kelola perusahaan, pengungkapan etika, pengungkapan nilai-nilai material  dan  spritualitas,  tanggung  jawab  terhadap  lingkungan  dan  sosial, profitabilitas,  dan  tingkat  kesehatan  bank  serta  persentase  dari  masing  masing indikator  pengukuranya.  Sehingga  apabila  diterapkan  dalam  pengukuran  empiris maka  konsep  ini  akan  menjadi  sebuah  alat  ukur  yang  relevan  dan  komplit, mengakomodir seluruh indikator.
Akhirnya,  dari  seluruh  konsep  dan  gagasan  peneliti-peneliti  sebelumnya, dan konsep seperti apa yang dapat diterapkan dalam mengukur kinerja perbankan syari’ah, sudah terjawab dalam pengukuran empiris  yang dilakukan oleh Asutay &  Harningtyas,  2015.  Beliau  memasukkan  seluruh  indikator-indikator  yang mewakili unsur maqasid syari’ah dan unsur komersial yang memang sesuai untuk diterapkan  dalam  mengukur  kinerja  perbankan  syari’ah.  Sehingga  konsep  ini dapat di jadikan sebagai referensi bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi  terkait  kinerja  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  serta  dapat  di  jadikan rujukan  bagi  akademisi  maupun  peneliti  dalam  mengembangkan  konsep-konsep pengukuran  yang  baru  maupun  menerapkan  secara  empiris  konsep  pengukuran yang sudah ada.

## D. Kesimpulan
Sejatinya,  seluruh  aktifitas  kegiatan  manusia  di  muka  bumi  ini  tidak terlepas  dari  aturan  Islam.  Tentunya  aktifitas-aktifitas  tersebut  akan  bernilai ibadah,  jika  kita  melakukanya  sesuai  dengan  syari’at  tuntunan  Islam,  tidak terkecuali dalam bermuammalah khususnya sistem ekonomi. Aktifitas perbankan yang  muncul  sebagai  akibat  adanya  kegiatan  ekonomi  menjadi  perhatian  yang serius  dalam  Islam,  karena  aktifitas  perbankan  syari’ah  tersebut  merupakan interprestasi  dari tatanan  soial  ekonomi  masyarakat.  Tujuan  dan  tanggung  jawab lembaga  keuangan  (perbankan  syari’ah)  yang  sesuai  dengan  maqasid  syari’ah akan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, serta terwujudnya keadilan terhadap sesama (maslahah).
Pentingnya  konsep  pengukuran  kinerja  keuangan  syariah  di  Indonesia yang  sesuai  dengan  maqasid  syari’ah  tentu  tidak  berlebihan.  Hal  ini  dapat  di konfirmasi  pada  hasil  penelitian-penelitian  sebelumnya  bahwa  konsep  ini  sangat di butuhkan untuk akivitas muammalah di Indonesia, yang tidak lain adalah untuk menjaga  akal,  agama,  keturunan,  jiwa  dan  harta.  Sehingga sustainable developmen t di lembaga keuangan syari’ah dapat terwujud.
Gambaran-gambaran  yang  muncul  dari  konsep  dan  hasil  penelitian sebelumnya  seperti  konsep indeks  maqasid  syari’ah  dan  MPEM  (Mohammed, et al, 2008,  2015), Sharia  Conformity  dan  Profitability (Kuppusamy,  2010), Konsepnya  asutay  dan  Harningtyas,  2015),  dan  konsep  maqasid  yang  lainya mengkonfrmasi bahwa konsep maqasid syari’ah sangat relevan dan terukur serta menjadi  suatu  yang  urgen  untuk  di  terapkan  dalam  standar  pengukuran  kinerja lembaga  keuangan  di  Indonesia.  Abu  Zahrah  dalam  kitab  ushul  fiqhnya  tentang
maqasid  syari’ah,  Fazlurrahman  dalam  bukunya  tentang  Islam,  dan  para  ilmuan pemikir-pemikir  islam  lainya  menjadi  acuan  dan  landasan  bagi  peneliti  dan akademisi dalam mengembangkan konsep pengukuran kinerja keuangan syari’ah baik di Indonesia maupun di dunia.
Konsep  dan  gagasan  pengukuran  kinerja  perbankan  syariah  yang dikembangkan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya,  memang  dapat  di  terapkan dalam  pengukuran  empiris  kinerja  perbankan  syari’ah,  namun  masih  bersifat parsial.  Karena  masih ada  beberapa indikator-indikator  dan  rasio  keuangan  yang memang  belum  di  bahas  dan  diungkap  dalam  konsep  pengukuran  tersebut. Kondisi  ini  mendorong  munculnya  peneliti-peneliti,  akademisi  maupun  praktisi yang mengkolaborasikan indikator dan rasio keuangan syari’ah dan konvensional, seperti  yang  di  kembangkan  oleh  Asutay  dan  Harningtyas,  (2015)  dalam penelitian empiris pengukuran kinerja perbankan syari’ah.
Akhirnya,  penelitian-penelitian  selanjutnya  sangat  di  perlukan  untuk mengkolaborasi  dan  memunculkan  konsep-konsep  baru  pada  perbankan  syari’ah di  Indonesia.  Baik  itu  kolaborasi  dengan  konsep  pengukuran  keuangan  lainya maupun analisa komparatif maqasid syari’ah pada lembaga keuangan syari’ah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zahrah,  Muhammad.  1994.  Ushul  Fiqih:  Terjemahan.  Pustaka  Fidaus.
Jakarta.
Adzhani,  R.  &  Rini.  (2017).  Komparasi  Kinerja  Perbankan  Syariah  di  Asia Dengan  Pendekatan  Maqasid  Syariah. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Islam. 5 (1).5-30.
Agriyanto,  R.  (2015).  Redefining  Objective  of  Islamic  Banking. Economica: Jurnal Ekonomi Islam VI (2). 77-90.
Ascarya,  Rahmawati,  S.,  &  Sukamana,  R.  (2016).  Measuring  The  Islamicity  Of Islamic  Bank  In  Indonesia  And  Other  Countries  Based  On  Shari’ah Objectives. Islamic  Economics  and Finance ,  Islamic  University  Malaysia (IIUM).
Al  Ghifari,  M.,  Handoko,  L.  H.,  Yani,  E.  A.  (2015).  Analisis  Kinerja  Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3 (2), 47-66.
Alharbi,  A.T.  (2015).  Determinants  of  Islamic  banks’  profitability:  international evidence. International  Journal  of  Islamic  and  Middle  Eastern  Finance and Management. Emerald Insight.
Antonio,  M.S.,  (2001).  Islamic  Banking:  Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktik. Gema Insani Press. Jakarta.
Antonio,  M.  S.,  Sanrego,  Y.  D.,  &  Taufiq,  M.  (2012).  An  analysis  of  Islamic banking  performance:  Maqshid  index  implementation  in  Indonesia  and Jordan. Journal of Islamic Finance, 1(1), 12-29.
Asutay,  M.,  &  Harningtyas,  A.  F.  (2015).  Developing  Maqasid  alShari’ah  Index to  Evaluate  Social  Performance  of  Islamic  Banks:  A  Conceptual  and Empirical  Attempt. International  Journal  of  Islamic  Economics  and Finance Studies , 1-60.
Bedoui,  Houssem E. (2012). Ethical Competitive Advantage for  Islamic  Finance Islamic  Finance  And  Development. Tenth  Harvard  University  Forum  on Islamic Finance Harvard Law School . Harvard University. 9.
Endah, S., Andraeny, D., & Rahmayenti, A., (2014).  Analisis Kinerja Perbankan Syariah  Di  Indonesia  Dengan  Menggunakan  Pendekatan  Islamicity Indices. Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper.
Fazlurrahman. (1984). Islam. Bandung, Penerbit Pustaka.
Hameed,  Shahul,  Wirman,  A.,  Nazli,  M.,  Alrazi,  B.,  Pramono,  S.,(2004). Alternative  Disclosure  and  Performance  Measures  for  Islamic  Banks. Malasyia: IIUM .
Haniffa, R., & Hudaib, M.( 2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via  Communication  in  Annual  Reports. Journal  of  Business  Ethics ,  97- 116.
Hurayra,  M.  Abu.  (2015).  Achievement  of  Maqasid-al-Shari`ah  in  Islamic Banking:  An  Evaluation  of  Islami  Bank  Bangladesh  Limited. Global Journal  of  Computer  Science  and  Technology,  A  Hardware  & Computation . 15(1).
Jaffar.  M.  &  Manarvi.  (2011).  Performance  Comparison  of  Management  and Business  Research. Global  Journal  of  Management  and  Business Research . 61-66.
Jumansyah,  &  Syafei,  A.  W.,  (2013).  Analisis  Penerapan  Good  Governance Business  Syariah  dan  Pencapaian  Maqashid  Shariah  Bank  Syariah  di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia. 2 (1).
Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, A. (2010). Measurement of Islamic banks  performance  using  a  shariah  conformity  and  profitability  model. Review of Islamic Economics , 13(2), 35-48.
Laldin,  L.  A.,  &  Furqani,  H.,  (2013).  Developing  Islamic  ﬁnance  in  the framework  of  maqasid al-Shari’ah  Understanding  the ends  (maqasid) and the means (wasa’il), International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management . 6 (4), 278-289.
Mohammed, M. O., Abdul Razak, D., & Taib, F. M. (2008). The performance  of Islamic  banking  based  on  the  maqāṣid  framework. Paper  presented  at IIUM  International  Accounting  Conference  (INTAC  IV) .  Putra  Jaya Marriott.
Mohammed,  M.  O.,  &  Shahwan,  S.  (2013).  The  Objective  of  Islamic  Economic and  Islamic  Banking  in  Light  of  Maqasid  Al-Shariah:  A  Critical  Review,
Middle-East Journal of Scientific Research 13, Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management . 75-84.
Mohammed.  M.  O.,  Tarique,  K.  M.,  &  Islam,  R.  (2015).  Measuring  the performance  of  Islamic  banks  using  maqāsid  based  model. Intellectual Discourse. IIUM Press. 401-424.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  8/Pojk.03/2014.  Tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank Umum Syariah  Dan Unit Usaha Syariah.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor    24  /Pojk.03/2015  Tentang  Produk  Dan  Aktivitas  Bank  Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia.  Nomor:  6/10/Pbi/2004.  Tentang  Sistem  Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Peraturan  Bank  Indonesia.  Nomor:  13/1/Pbi/2011.  Tentang  Penilaian  Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H., (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah  Dengan  Maqasid  Index  Dan  Sharia  Conformity  And  Profitability (SCNP). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 4 (2).
Qasim,  Y.,  Mohamad,  Y.,&  Ibrahim,  N.  (2017)  Measuring  the  Performance  of Jordanian  Islamic  Banks. Journal  of  Public  Administration  and Governance. 7 (1). 25-47.
Reni,  D.  M.,  &  Cholisini,  A.  (2014).  Impact  of  the  perception  of  Islamic  bank management  on  Islamic  bank  objective  to  the  social  and  economic performance  using  Maqāṣid  al-Sharī‘ah  approach. Paper  presented  at Developing  a  Framework  for  Maqāṣid  al-Sharī‘ah  based  Index  of SocioEconomic Development . Yogyakarta: Java, Indonesia.
Shidiq,  Ghofar.  (2009).  Teori  Maqashid  al-Syari’ah  dalam  Hukum  Islam. Sultan Agung , Vol. XLIV, No. 118. Semarang: Universitas Sultan Agung.
Soleh, Irfan. (2016). The Impact Of Maqashid Syariah And Core Competency On Performance  Of  Islamic  Bank. International  Journal  of  Economic, Commerce and Management, United Kingdom. IV (10). 872-880.
Suhada & Pramono, S., (2014). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan  Pendekatan  Maqoshid  Indeks  (Periode  2009-2011). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam . 2 (1).
Sukardi,  W.,  Wijaya,  T.,  &  Wardani,  M.  K.,  (2016).  Inklusivisme  Maqasid Syari’ah  Menuju  Pembangunan  Berkelanjutan  Bank  Syariah  di Indonesia. Jurnal Peradaban Islam, Tsaqafah. 12 (1). 209-230.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.