## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG
Desi Indah Sari *
Abstrak: Label  Halal  pada  produk  pangan  merupakan  hal  yang  wajib  untuk  digunakan.  Label  halal sendiri dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH), yang bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia. Label termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian  dari  kekayaan intangible (kekayaan  yang  tidak  berwujud)  yang  didapat  dari  suatu  hasil pemikiran  yang  berupa  realisasi  ide  atau  intelektual  seseorang.  HKI  dibagi  menjadi  2  (dua)  bagian yaitu:  1)Hak  Cipta;  2)Hak  Kekayaan  Industri.  Dalam  pembahasan  penelitian  ini  memfokuskan  pada hak cipta dan merek. Belum ada aturan dalam hukum Islam yang mengatur secara jelas mengenai Hak Kekayaan  Intelektual.  Hal  ini  menyebabkan  penulis  membahas  penelitian  tesis  yang  berjudul “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal”.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menganalisis  suatu  keberlakuan hukum. Dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan  dalam  penelitian  hukum,  yaitu:  pendekatan  perundang-undangan;  pendekatan  kasus; pendekatan  konseptual;  dan  pendekatan  futuristik.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan cara penentuan sumber data, identifikasi data, inventarisasi data,  dan  pengkajian  data.  Pengolahan  Bahan  Hukum  dilakukan  dengan  cara  pemeriksaan  data rekonstruksi  data,  dan  sistematisasi  data.  Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah analitis data kualitatif-komprehensif, dan lengkap.
Kata Kunci : Label Halal; Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta, Merek.

## * Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## 1. LATAR BELAKANG
Pangan    merupakan  kebutuhan  primer  bagi setiap  manusia  yang  harus  tersedia  setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan dengan beragam jenisnya serta harga yang terjangkau  oleh  daya  beli  masyarakat.
Pangan dapat diperoleh oleh manusia secara langsung  dari  sumber  alami  tanpa  proses dan  dapat  pula  diperoleh  dari  hasil  olahan yang disebut produk pangan olahan. Namun demikian,  setiap  pangan  yang  dikonsumsi oleh manusia haruslah dalam kondisi  aman dan tidak membahayakan kesehatan.
Dilihat dari aspek kesehatan, pangan dinyatakan  aman  apabila  pangan  tersebut
sehat  dan  bermutu.  Pangan  halal  adalah pangan  yang  tidak  mengandung  unsur  atau barang  yang  haram  atau  dilarang  untuk dikonsumsi  oleh  umat  Islam,  baik  yang menyangkut  bahan  baku  pangan,  bahan tambahan  pangan,  dan  bahan  penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui  proses  rekayasa  genetika  dan iradiasi  pangan.  Oleh  karena  itu,  pangan pengelolaanya  harus  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  hukum  agama  Islam. Dengan kata lain produk pangan yang aman dan  sehat  adalah  pangan  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  manusia  dari  aspek kesehatan dan kenyamanan batiniah.
Kewajiban  memberikan  informasi yang  benar  dan  jujur  atas  setiap  produk yang  dihasilkan  oleh  produsen  atau  pelaku usaha  merupakan  salah  satu  kewajiban utama  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (Selanjutnya  disebut  UUPK). Berdasarkan UUPK, salah satu hak konsumen  adalah  berhak  atas  kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat  merugikan  konsumen  akibat penggunaan  barang  dan/atau  jasa  harus dihindari. Untuk itu, pemerintah memandang  perlunya  suatu  perangkat hukum yang melindungi kepentingan konsumen, maka ditetapkanlah UUPK yang diharapkan  dapat  memperkuat  penegakan hukum didalam bidang perlindungan konsumen.
Dengan demikian, pentingnya produk  pangan  halal  tidak  bisa  ditawar- tawar  apalagi  melihat  semakin  banyaknya produk  pangan  kemasan  yang  berasal  dari negara lain khususnya negara yang penduduknya  mayoritas  non-muslim.  Oleh
karena  itu,  adanya  sertifikasi  halal  pada makanan dan minuman merupakan hal yang wajib.  Untuk  mempermudah  masyarakat melihat  kehalalan  pada  produk  pangan kemasan  yang  dipasarkan,  maka  adanya label halal pada produk tersebut merupakan salah satu solusi.
Lembaga  Pemeriksa  Halal  (LPH) menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya  disebut UU–JPH),  pengertian  Lembaga  Pemeriksa Halal  kepastian  hukum  terhadap  kehalalan suatu  produk  yang  dibuktikan  dengan sertifikasi  halal.    Badan  Penyelenggaraan Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya  disebut BPJPH)  mempunyai  kewenangan  untuk merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan Jaminan  Produk  Halal  (selanjutnya  disebut JPH), menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut  sertifikat  halal  dan  label  halal pada produk. Dalam melaksanakan wewenang  BPJPH  bekerja  sama  dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI.
Ada  beberapa  contoh  kasus  yang telah sangat menyakiti konsumen Musim di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan  dunia  usaha,  yaitu:  kasus  isu  lemak babi  (1988),  kasus  heboh  daging  celeng  di pasaran  (2000-2002),  kasus  heboh  yang melanda Indonesia akibat masalah keharaman  penyebab  masakan  Ajinomoto (2001), kasus Kratingdaeng, kasus Dendeng
Sapi  Campur  Babi  di  Jawa  Barat  dan  Jawa Timur (2009), Konsumen Muslim memboikot  produk  yang  diketahui  atau dinyatakan  tidak  halal  sehingga  produsen menderita kerugian besar.
Belajar dari kasus-kasus yang terjadi  tersebut,  Majelis  Ulama  Indonesia (selanjutnya  disebut  MUI)  sangat  berperan untuk  menentramkan  umat  Islam  dalam masalah  kehalalan  produk  pangan  dengan cara  mendirikan  Lembaga  Pengkajian Pangan,  Obat  –  obatan  dan  kosmetika Majelis  Ulama  Indonesia  (selanjutnya disebut  LPPOMMUI)  yang  bertugas  untuk melakukan  pekajian  kehalalan  produk pangan, obat dan kosmetika. Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai  kehalalan  produk  pangan.    Baik dari  sisi  kesehatan  dan  dari  sisi  agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah  Indonesia.  Selain  itu,  memberikan rekomendasi,  merumuskan  ketentuan  dan bimbingan  kepada  masyarakat  yang  berupa fatwa.  Salah  satu  fatwa  yang  dikeluarkan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  yaitu  Fatwa Nomor  4  Tahun  2013  tentang  Pedoman Fatwa  Produk  Halal.  Setelah  LPPOMMUI melakukan pengkajian laboratorium mengenai produk tersebut, maka diteruskan oleh BPJPH dengan mengeluarkan Sertifikat Halal suatu produk pangan.
Hak Cipta disebut sebagai suatu hak yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.  Dari  sisi  ekonomi  Hak  Cipta diartikan sebagai aset. Aset tersebut berupa aset  tidak  berwujud  (intangable  assets). Dengan  memahami  Hak  Cipta  sebagai  aset tidak berwujud, maka Hak Cipta diperlakukan  sama  dengan  aset  lainnya, seperti  aset  berwujud  (tangiable  assets). Sedangkan  Merek  adalah  tanda  yang  dapat ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur
tersebut untuk membedakan barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Karena Islam tidak mengatur secara jelas  mengenai  HKI.  Sehingga  para  ulama menganggap perlu dibahas mengenai peraturan  yang  melindungi  HKI.    Dalam konfrensi negara-negara Islam,  pada forum Neenteenth  Islamic  Conference  Foreign Ministers di  Kairo  yang  berlangsung tanggal  31  Juli  -  05  Agustus  1990 mengatakan  bahwa Hak    Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak asasi manusia dalam Islam.
Dari  berbagai  macam  hak  yang termasuk  dalam  HKI,  dalam  penelitian  ini akan  memfokuskan  pada  label  halal  yang diterbitkan  BPJPH.  Dari  fokus  penelitian tersebut  akan  menimbulkan  pertanyaan apakah  label  halal  yang  diterbitkan  oleh BPJPH  telah  terdaftar  di  Direktorat  Hak Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya  disebut Dirjen  HKI)?  Apakah  label  halal  tersebut dilindungi oleh Kekayaan Intelektual.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  uraian tersebut  diatas,  maka  permasalahan  yang akan  diteliti  oleh  penulis  yaitu  sebagai berikut:
Apakah  label  halal  yang  diterbitkan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  dalam  produk  pangan dilindungi  oleh  Undang  –  Undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dan Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ? Bagaimana  karakteristik  label  halal  yang seharusnya  digunakan  oleh  produk  pangan yang bersertifikat halal?
Bagaimana  peran  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  apabila terjadi pemalsuan atau pelanggaran
terhadap  label  halal  yang  digunakan  pada produk pangan yang tidak melalui sertifikasi halal di Indonesia?

## 2. METODE
Berdasarkan hal tersebut, maka konsep dan teori-teori  yang  dapat  digunakan  dalam penulisan  tesis  ini  adalah  teori  kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori maslahah mursalah.
Teori Kepastian Hukum Kepastian memiliki arti ketentuan/ketetapan,  sedangkan  jika  kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka  menjadi  kepastian  hukum,  yang memiliki  arti  “perangkat  hukum  suatu negara  yang  mampu  menjamin  hak  dan kewajiban setiap warga negara”.
Sehingga  dengan  adanya  label  halal  dalam suatu produk pangan maka akan memberikan  jaminan  kepastian  hukum terhadap  suatu  produk  pangan  tersebut. Karena  kepastian  hukum  terhadap  label suatu produk pangan memberikan keyakinan  pada  konsumen  khususnya  yang beragama  Islam,  bahwa  produk  pangan tersebut  halal  untuk  di  konsumsi.  Sehingga dapat  menjamin  dan  memberikan  kepatian hukum bagi konsumen.
Teori Perlindungan Hukum Nico  Kansil  menjelaskan  teori  yang mendasari  perlindungan  hukum  terhadap Kekayaan Intelektual, yaitu:
Teori Reward ,    bahwa  pencipta  di  bidang ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra,  serta penemu  di  bidang  teknologi  baru  yang mengandung  langkah  inovatif  serta  dapat diterapkan  dalam  industri,  diberikan  suatu penghargaan dan pengakuan serta
perlindungan  atas  keberhasilan  upayanya dalam melahirkan ciptaan  baru itu;
Teori Recovery ,    bahwa  atas  usaha  dari pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan  tenaga,  pikiran,  waktu  dan biaya  yang  tidak  sedikit  jumlahnya, kepadanya  diberikan  hak  eksklusif  untuk mengeksploitasi  KI  guna  meraih  kembali yang telah dikeluarkannya;
Teori Incentif ,  bahwa  insentif  diberikan untuk  merangsang  kreativitas  dan  upaya menciptakan  karya-karya  baru  di  bidang teknologi;
Teori Public  Benefit ,  bahwa  KI  merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.
Sehingga ketentuan mengenai perlindungan  konsumen  ini  (sebenarnya) telah  tercantum  dalam  pembukaan  Undang –  Undang  Dasar  1945  alinea  IV  yang menyebutkan  bahwa  Negara  Indonesia melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Oleh karena  itu,  hadirnya  Undang  –  Undang Jaminan  Produk  Halal  merepresentasikan tanggungjawab negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi dan memberikan  rasa  tenang  dan  aman  dalam mengkonsumsi/menggunakan produk pangan yang sesuai syari’at yakni halal dan thoyib.
Teori Maslahah Mursalah Menurut bahasa, kata Maslahah dari bahasa arab: Al – Maslahah,   dan telah dibakukan ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  kata maslahah,  selanjutnya  (juga)  digunakan kata  maslahah  saja  yang  berarti  manfaat atau  sesuatu  pekerjaan  yang  mengandung manfaat. Atau sesuatu mendatakan kebaikan  atau  membawa  kemanfaatan dan/atau  menolak  kerusakan.    Menurut
bahasa  aslinya,  kata  maslahah  mursalah berasal  dari  kata  saluha,  yasluh,  salahan; artinya  sesuatu  yang  baik,  patut,  dan bermanfaat.  Sedangkan  kata  Mursalah artinya  terlepas  bebas,  tidak  terikat  dengan dalil  agama (al-Qur’an dan al-Hadits)  yang membolehkan atau melarangnya.
Dengan adanya label halal memberikan  manfaat  kepada  masyarakat khususnya  bagi  umat  muslim,  sehingga masyarakat dapat membedakan mana produk  pangan  yang  dapat  dikonsumsi  dan mana  produk  pangan  yang  tidak  dapat dikonsumsi.  Maka  setiap  produk  pangan membuat kebaikan pada masyarakat, nyaman  dan  tidak  ada  keraguan  pada konsumen.
Berdasarkan  perumusan  masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang  digunakan  oleh  penulis  dalam penulisan  tesis  ini    dengan  menggunakan tipe  penelitian  hukum  Normatif.  Penelitian Hukum  Normatif  adalah  penelitian  hukum kepustakaan.    Penelitian  Hukum  Normatif menurut  Jhonny  Ibrahim  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

## 3. ANALISIS DAN DISKUSI
Sejarah  Singkat  Label  Halal  di  Indonesia Sertifikat  Halal  yang  dikeluarkan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  untuk setiap  produk  makanan  dan  minuman  yang dijual kepada masyarakat sudah merupakan jaminan,  sehingga  di  masyarakat  tidak timbul kecurigaan dan tanda tanya terhadap kandungannya.  Sertifikasi  halal  mutlak dibutuhkan  untuk  menghilangkan  keraguan masyarakat  akan  kemungkinan  adanya bahan  baku,  bahan  tambahan  atau  bahan
penolong  yang  tidak  halal  dalam  suatu produk yang dijual.
Untuk  menjamin  kehalalan  suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain  menunjuk  Auditor  Internal  disetiap perusahaan  yang  bertugas  mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan  bahwa  jika  sewaktu-waktu ternyata diketahui produk – produk tersebut mengandung  unsur  –  unsur  barang  haram (najis),  MUI  berhak  mencabut  sertifikat halal  produk  bersangkutan.  Disamping  itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur  dan  mekanisme  yang  sama.  Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan  itu  dipandang  tidak  lagi  berhak atas sertifikat  halal dan  kehalalan produk  – produknya di luar tanggung jawab MUI.
Sertifikasi  halal  dan  labelisasi  halal merupakan  dua  kegiatan  yang  berbeda tetapi  mempunyai  keterkaitan  satu  sama lain.  Sertifikasi  halal  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  kegiatan  pengujian  secara sistematik  untuk  mengetahui  apakah  suatu barang  yang  diproduksi  suatu  perusahaan telah  memenuhi  ketentuan  halal.  Hasil  dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk  yang  dimaksudkan  telah  memenuhi ketentuan  sebagai  produk  halal.  Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai
otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari Sertifikasi  halal  dan  labelisasi  halal merupakan  dua  kegiatan  yang  berbeda
tetapi  mempunyai  keterkaitan  satu  sama lain.
Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk  untuk  menunjukkan  bahwa  produk yang  dimaksud  berstatus  sebagai  produk halal.  Di  Indonesia  lembaga  yang  otoritatif melaksanakan  Sertifikasi  Halal  adalah Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang secara  teknis  ditangani  oleh  Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika  (LPPOM).  Sedangkan  kegiatan labelisasi  halal  dikelola  oleh  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  (Badan POM).
Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal mengatur  kewenangan  penerbitan  sertifikat halal  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Agama.  Sertifikasi  halal  yang diatur  dalam  Undang-Undang  JPH  kurang pas  apabila  ditafsirkan  seolah  negara mencampuri  wilayah  agama.  Penetapan fatwa  halal    tetap  menjadi  otoritas  MUI. Kewenangan administratif penerbitan sertifikat  halal  yang  dialihkan  kepada Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH).
Setelah beroperasinya BPJPH, peran dan  kewenangan  MUI  tetap  penting  dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan  suatu  produk  yang  kemudian disampaikan  kepada  BPJPH  sebagai  dasar untuk  penerbitan  sertifikat  halal.  Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap  berlaku  sampai  jangka  waktunya habis.  Sinergi  dan  kerjasama  BPJPH dengan  MUI  antara  lain  dalam  hal Sertifikasi  Auditor  Syariah,  Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (selanjutnya disebut LPH).
Label  halal  yang  diterbitkan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  terhadap  produk  pangan  dilindungi oleh  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya Undang  –  Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  dan  Undang  –  Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis
Sebetulnya,  perlindungan  hak  cipta hanya diterapkan pada komersialisasi ciptaan,  yaitu  karya  yang  mempunyai  sifat khas dan menunjukkan keasliannya di ilmu pengetahuan,  sastra  atau  seni.  Jadi  intinya, yang menjadi objek ialah ciptaan itu sendiri yang  dijual  melalui  pengumuman  dan perbanyakan. Sementara perlindungan merek  memiliki  tujuan  untuk  melindungi produk,  baik  berupa  barang  maupun  jasa terhadap  asosiasi  yang  salah  mengenai sumber dari produk tersebut yang lalu akan melindungi  produsen  dan  konsumen  atas produk.
Dalam  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2001  Tentang  Merek,  yang  diubah melalui  Undang-undang  Nomor  20  tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya  disebut  UU  Merek  dan Indikasi Geografis). Pasal 1 angka 1, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga)  dimensi, suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2 (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Hak cipta digunakan untuk melindungi  ciptaan  dari  tindakan-tindakan yang  melanggar  hak  eksekutif,  baik  hak ekonomi  maupun  hak  moral  atas  sebuah
ciptaan.  Sedangkan  hak  merek  digunakan untuk  melindungi  produk  dari  pemalsuan asosiasi oleh kompetitor yang bisa mengganggu penjualan serta reputasi produk tersebut.
Label  merupakan  hak  dalam  HKI, yang  termasuk  dalam  hak  cipta  dan  hak merek.  Sebab  label  erat  kaitannya  dengan merek  (karena  dalam  beberapa  hal  juga bersifat  distinktif)  adalah  hak  cipta.  Dilihat dari  segi  nilai  ekonomi    maka  hak  atas merek  (termasuk  juga  hak  cipta)  yang dikategorikan  sebagai  obyek  kekayaan intelektual, yang dikenal dengan nama ”hak kekayaan  inteletual”  ( intellectual  property rights ).
Label halal sendiri digunakan sebagai alat informasi atau penanda apakah suatu  produk  pangan  tersebut  halal  atau tidak.  Oleh  karena  itu,  apabila  dikaitkan pada  HKI  maka  label  termasuk  dalam katagori  logo.  Logo  sendiri  merupakan bagian  dari  Hak  Cipta  dan  Merek  yang berfungsi sebagai tanda pembeda. Sehingga logo  atau  label  dapat  dilindungi  apabila didaftarkan dan dicatatkan sebagai merek.
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh Kepala
Subtansi Bidang Pelayanan Administarasi Hukum Umum dan
Kekayaan  Intelektual  Direktorat  Jenderal
Kementrian  Hukum  dan  HAM  yang mengatakan bahwa  :
“Proses  pembuatan  label  halal  pada
produk pangan merupakan wewenang Majelis Ulama Indonesia yang  disebut  sebagai  Pencipta  dan dicatatkan  oleh  Diktorat  Kekayaan Intelektual.  Maka  label  halal  itu sendiri  sudah  termasuk  kategori
Kekayaan Intelektual
yang dilindungi  oleh  Undang  –  undang Hak  Merek.  Sebagai  Kekayaan
Intelektual  yang  telah  dicatatkan resmi  dan  disebut  sebagai  Surat Pencatatan  Ciptaan  yang  memiliki nomor regristrasi No.C00200803046 dapat dilihat dengan  jelas  pada  webside  resmi dirjen haki menkumham www.dgip.go.id, sebagai Label
Halal yang diterbitkan oleh Kementrian dan/atau lembaga terkait.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  label  halal  telah  di  lindungi oleh hak merek sebagaimana tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2016  tentang  Hak Merek dan Indikasi Geografis”.
Berdasarkan UU Merek dan Indikasi  Geografis  tahun  2016  disebutkan bahwa  logo  termasuk  dalam  merek, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 angka 1  mengenai  pengertian  merek.  Selain  itu, diatur  juga  pada  Pasal  4  ayat  (4)    dan  ayat (6)    mengenai  Syarat  dan  Tata  Cara Permohonan  Pendaftaran  Merek.  Dari uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa label halal termasuk dalam kategori Merek.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan  No.67/MDAG/PER/11/2013 mengatakan  bahwa,  label  adalah  setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk  gambar,  tulisan,  kombinasi keduanya  atau  bentuk  lain  yang  memuat informasi  tentang  barang  dan  keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sedankan  label halal  merupakan  pencantuman  tulisan  atau pernyataan  halal  pada  kemasan  produk untuk  menunjukkan  bahwa  produk  yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.
Label halal diperoleh setelah mendapatkan  sertifikat  halal.  Sertifikat
halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  menyatakan kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label  halal  pada  kemasan  produk  dari instansi pemerintah yang berwenang.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  produk halal  adalah  produk  yang  memenuhi  syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.
Syarat  kehalalan  suatu  produk diantaranya:  Tidak  mengandung  babi  dan bahan  yang  berasal  dari  babi;  Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.  Seperti  bahan-bahan  yang berasal  dariorgan  manusia,  darah,  kotoran- kotoran, dan lain sebagainya; Semua bahan yang  berasal  dari  hewan  halal  yang disembelih menurut  tata  cara syariat  Islam; Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan,  pengolahan,  tempat  pengelolaan dan  transportasinya  tidak  boleh  digunakan untuk  babi.  Jika  pernah  digunakan  untuk babi  atau  barang  yang  tidak  halal  lainnya terlebih  dahulu  harus  dibersihkan  dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam; Semua  makanan  dan  minuman  yang  tidak mengandung khamar.
Aspek  yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu:
Proses  Pembuatan  Proses  pembuatan  atau proses  produksi  perusahaan  yang  sudah menggunakan  label  halal  hendaknya  harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:
1. Binatang  yang  hendak  dibersihkan, binatang  yang  sudah  mati  setelah disembelih.
2. Bahan campuran yang digunakan dalam proses  produksi  tidak  terbuat  dari barang-barang  atau  bahan  yang  haram dan turunannya.
3. Air yang digunakan untuk membersihkan  bahan  hendaklah  air mutlak atau bersih dan mengalir.
4. Dalam  proses  produksi  tidak  tercampur atau  berdekatan  dengan  barang  atau bahan yang najis atau haram.
Bahan  Baku  Utama  Bahan  baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam  kegiatan  proses  produksi,  baik berupa  bahan  baku,  bahan  setengah  jadi maupun  bahan  jadi.  Sedangkan  bahan tambahan  produk  adalah  bahan  yang  tidak digunakan  sebagai  bahan  utama  yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.
Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam  kategori  bahan  baku  ataupun  bahan tambahan  yang  berfungsi  untuk  membantu mempercepat  atau  memperlambat  proses produksi termasuk proses rekayasa genetika dan radiasi pangan.
Efek  Makanan  halal  tidak  boleh terlepas  dari  tujuan  syariat  Islam,  yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut  kesehatan, suatu jenis  makanan  dapat  membahayakan  jiwa, maka  makanan  tersebut  haram  dikonsumsi. Sertifikasi  dan  labelisasi  halal  bertujuan untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  terhadap  konsumen,  serta meningkatkan  daya  saing  produk  dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional.
Label  halal  tidak  selalu  menjamin kehalalan  produk  yang  berada  dalam kemasan.  Penyalahgunaan  label  halal  juga sering dilakukan produsen-produsen “curang”.  Kecurangan  berupa  pengganti komposisi  bahan  setelah  mendapatkan sertifikat halal atau memalsukan label halal pada produknya (bagi produsen yang belum
memperoleh  sertifikat  halal  dari  BPJPH). Pemalsuan  ini  dilatarbelakangi  beberapa kemungkinan,  misalnya  :  1)  Sistem birokrasi  yang  terlalu  prosedural.  2) Kontrol    dari  pemerintah  atau  pihak  yang berwenang  terlalu  longgar.  3)  Undang- Undang yang lemah.
Karakteristik  produk  yang  berlabel halal yaitu :
1. Tidak mengandung babi atau produk-produk  yang  berasal  dari babi serta tidak menggunakan alkohol  sebagai  ingridient  yang sengaja ditambahkan.
2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
3. Semua  bentuk  minuman  yang  tidak beralkohol.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan  dan  tempat  transportasi tidak  digunakan  untuk  babi  atau barang  tidak  halal  lainnya,  tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan  dengan  tata  cara  yang diatur menurut syari'at Islam. Label  merupakan  bagian  dari  suatu produk  yang  menyampaikan  informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label bisa  merupakan  bagian  dari  kemasan  atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan  pada  produk.  Karakterisktik label terbagi ke dalam 3 klasifikasi yaitu : Brand  Label ,  yaitu  merek  yang  diberikan pada  produk  atau  dicantumkan  pada kemasan.
Descriptive Label , yaitu label yang memberikan  informasi  objektif  mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan,  dan  kinerja  produk,
serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. Grade Label , yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk  ( product's  judged  quality )  dengan suatu huruf, angka, atau kata.
Label memiliki 3 fungsi utama yaitu
1) mengidentifikasikan produk atau merek
2) menentukan kelas produk
3) menjelaskan produk yaitu siapa pembuatnya, kapan, dimana, apa isinya.
Dari  ketiga  karakteristik  label  di atas,  maka  label  halal  termasuk  dalam klasifikasi Descriptive  Label .  Sebab  label halal yang diterbitkan
Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)  berfungsi  sebagai  media  informasi atau  penanda  bagi  umat  muslim  mengenai halal atau tidaknya suatu produk pangan.
Penyelenggara  JPH  adalah  BPJPH yang  harus  dibentuk  paling  lambat  tiga tahun  sejak  UU  JPH  diundangkan.  Namun sebelum  BPJPH  dibentuk,  MUI  tetap menjalankan  tugasnya  di  bidang  sertifikasi halal  sampai  dengan  BPJPH  terbentuk. Artinya  LPPOM-MUI  masih  memegang peranan  dalam  penerbitan  sertifikat  halal sebelum  terbentuknya  BPJPH.  BPJPH memiliki kewenangan untuk, yaitu:
1. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH,
2. menetapkan  norma,  standar,  prosedur, dan kriteria JPH,
3. menerbitkan  dan  mencabut  sertifikat halal dan label halal pada produk.
4. melakukan  registrasi  sertifikat  halal pada produk luar negeri,
5. melakukan  sosialisasi,  edukasi,  dan publikasi produk halal,
6. melakukan akreditasi terhadap LPH,
7. melakukan registrasi auditor halal
8. melakukan pengawasan terhadap JPH
9. melakukan  pembinaan  auditor  halal, dan
10. melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga dalam  dan  luar  negeri  di  bidang penyelenggaraan JPH.
Menurut  ketentuan  LPPOM-MUI dalam  Panduan  Jaminan  Halal,  Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa  tahap  untuk  membuktikan  bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM-MUI.
Sertifikat  halal  adalah  fatwa  tertulis MUI  yang  menyatakan  kehalalan  suatu produk  sesuai  dengan  syari'at  Islam. Sertifikat  halal  ini  merupakan  syarat  untuk mencantumkan  label  halal  pada  kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian  kehalalan  suatu  produk  pangan, obat-obatan  dan  kosmetika,  sehingga  dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya.  Sertifikat  halal  suatu produk  diterbitkan  setelah  diputuskan dalam  sidang  Komisi  Fatwa  MUI  yang sebelumnya  berdasarkan  proses  audit  yang dilakukan  oleh  LPPOM-MUI.  Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan  ijin  pencantuman  label  halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.
Pengertian LPPOM-MUI Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi  masyarakat,  maka  Majelis Ulama  Indonesia  mendirikan  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika  atau  lebih  dikenal  sebagai LPPOM-MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan  ketenteraman  batin  umat,
terutama  dalam  mengkonsumsi  pangan, obat  dan  kosmetika.  Lembaga  ini  didirikan atas  keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  berdasarkan  surat  keputusan  nomor 018/MUI/1989,  pada  tanggal  26  Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.
LPPOM-MUI  telah  memberikan peranannya  dalam  menjaga  kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM-MUI  berulang  kali  mengadakan seminar, diskusi–diskusi dengan para pakar, termasuk  pakar  ilmu  Syari’ah,  dan kunjungan–kunjungan  yang  bersifat  studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan,  sesuai  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  kaidah  agama.  Pada awal  tahun  1994,  barulah  LPPOM-MUI mengeluarkan  sertifikat  halal  pertama  yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen,  dan  sekarang  dapat  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Status dan Kewenangan LPPOM-MUI Sertifikasi  halal  adalah  fatwa  tertulis. Sehingga,  harus  diberikan  oleh  lembaga yang  memiliki  kompetensi  memberikan fatwa,  dan  yang  kompeten  memberikan fatwa  adalah  MUI.  Sertifikat  halal  adalah fatwa  tertulis  yang  menjelaskan  status kehalalan  suatu  produk.  Fatwa  ini  harus diterbitkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kompetensi  untuk  menetapkan  fatwa  yaitu MUI. Sertifikasi halal yang dilakukan MUI adalah  cara  masyarakat  untuk  mengkoreksi atau mengawasi produsen sebelum produknya  beredar  di  masyarakat  karena masyarakat  tidak  berwenang  mengawasi produk yang beredar. Status dan kedudukan hukum  LPPOM-MUI  adalah  sebagai  satu-
satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam
mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia.
Dalam  melaksanakan  wewenang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6, BPJPH bekerja sama dengan: a) kementerian  dan/atau  lembaga  terkait;  b) LPH; dan c) MUI.
Pasal 27 (1) UU JPH, Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25 dikenai  sanksi  administratif  berupa:  a) peringatan  tertulis;  b)  denda  administratif; atau c) pencabutan Sertifikat Halal. Pelaku  Usaha  yang  tidak  melakukan kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  26  ayat  (2)  UU  JPH,  dikenai  sanksi administratif  berupa:  a)  teguran  lisan;  b) peringatan tertulis; atau c) denda administratif.
Konsumen sebagai pengguna produk,  mendapatkan  perlindungan  hukum melalui  Undang  –  Undang  Nomor    08 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen    sehingga  konsumen  yang merasa  dirugikan  akibat  produk  dapat menuntut  pelaku  usaha  tersebut.  Didalam Pasal Pasal 19 berbunyi :
1) Pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,  pencemaran,  dan  atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian  barang  dan/atau  jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya, atau  perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian  santunan  yang  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian  gantirugi  dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak  menghapuskan  kemungkinan adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan pembuktian  lebih  lanjut  mengenai adanya unsur kesalahan.
Maka  jika  terjadi  pemalsuan  atau pelanggaran  terhadap  label  halal  yang digunakan  pada  produk  pangan  yang bersertifikat  halal,  maka  BPJPH  selaku penerbit  sertifikasi  halal  dapat  memberikan sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha berupa peringatan tertulis; denda administratif;  atau  pencabutan  Sertifikat Halal.    Sedangkan  apabila  konsumen merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran  atau  pemalsuan  terhadap  label halal, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha.
Pasal 10  ayat (1) Setiap orang yang memproduksi  atau  memasukkan  pangan yang  dikemas  ke  dalam  wilayah  Indonesia untuk  diperdagangkan  dan  menyatakan bahwa  pangan  tersebut  halal  bagi  umat Islam,  bertanggung  jawab  atas  kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan  keterangan  atau  tulisan halal  pada  label.  (2)    Pernyataan  tentang halal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  label.  Penjelasan  Pasal  10  ayat  (1) Pencantuman  keterangan  halal  atau  tulisan "halal"  pada  label  pangan  merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan  atau  memasukan  pangan  kedalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim)  bahwa  produknya  halal  bagi
umat  Islam.  Penggunaan  bahasa  atau  huruf selain  bahasa  Indonesia  dan  huruf  Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya  dalam  bahasa  Indonesia  dan huruf  Latin.  Keterangan  tentang  kehalalan pangan  tersebut  mempunyai  arti  yang sangat  penting  dan  dimaksudkan  untuk melindungi  masyarakat  yang  beragama Islam  dari  mengkonsumsi  pangan  yang tidak  halal  (haram).  Kebenaran  suatu pernyataan  halal  pada  label  pangan  tidak hanya  dibuktikan  dari  segi  bahan  baku, bahan  tambahan  pangan,  atau  bahan  bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.
Pasal  11    (1)  Untuk  mendukung kebenaran  pernyataan  halal  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1),  setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan  yang  dikemas  kedalam  wilayah Indonesia  untuk  diperdagangkan,  wajib memeriksakan  terlebih  dahulu  pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.  (2)  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan berdasarkan  pedoman  dan  tata  cara  yang ditetapkan  oleh  Menteri  Agama  dengan memperhatikan  pertimbangan  dan  saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Penjelasan  Pasal  11  ayat  (1) Pencantuman  tulisan  halal  pada  dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan  kedalam  wilayah  Indonesia  untuk diperdagangkan  menyatakannya  sebagai produk  yang  halal,  sesuai  ketentuan  bahwa ia  wajib  mencantumkan  tulisan  halal  pada label produknya.
Sanksi  berupa  peringatan  tertulis diberikan pada saat  diketahui adanya unsur yang  tidak  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha mengenai  produk  pangan  halal  yang diterbitkan  mengindikasikan  bahwa  produk tersebut  tidak  halal.  Selain  peringatan tertulis,  sanksi  kedua  yaitu  berupa  saksi denda  adminitatif,  sanksi  ini  diberikan apabila  pelaku  usaha  telah  diperingatkan melalui  peringatan  tertulis  namun  tetap tidak menindakan/melaksanakan peringatan tersebut  maka  akan  dikenakan  denda adminitratif  berupa  bagi  pelaku  usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal"  yang  dicantumkan  dalam  label. Sanksi  bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan dalam pasal 62 ayat (1) Undang - Undang  Perlindungan  Konsumen  adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah).  Kemudian  saksi  ketiga  yang diberikan  yaitu  pencabutan  sertifikat  halal pada  produk  yang  di  produksi  sehingga produk  tersebut  tidak  dapat  lagi  dijual  atau di pasarkan.

## 5. Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Label halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) digunakan sebagai alat informasi  atau  penanda  apakah  suatu produk pangan tersebut halal atau tidak. Menurut  Hak  Kekayaan  Intelektual, label  halal  termasuk  dalam  kategori logo.  Logo  sendiri  merupakan  bagian
dari  Hak  Cipta  dan  Merek  yang berfungsi  sebagai  tanda  pembeda. Sehingga  logo  atau  label  halal  dapat dilindungi  apabila  dicatatkan  sebagai merek.  Istilah  Label  tidak  diatur  secara tersurat  dalam  UUHC  maupun  UU Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal  65  UUHC  terbaru  (Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2014) pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan  terhadap  seni  lukis  berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa, yang digunakan  sebagai  lambang  organisasi atau  badan  hukum.  Sehingga  logo  atau label  halal  dapat  dilindungi  apabila didaftarkan sebagai merek untuk kepentingan  komersial.  Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016  disebutkan  bahwa  logo  termasuk dalam  merek,  sebagaimana  ditegaskan pada  Pasal  1  angka  1  mengenai pengertian merek. Selain itu, diatur juga pada  Pasal  4  ayat  (4)    dan  ayat  (6) mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan  Pendaftaran  Merek.  Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa label  halal  termasuk  dalam  kategori Merek.
2. Karakteristik  label  terbagi  dalam  3 klasifikasi  yaitu  :  Brand  Label  yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan; Descriptive Label  yaitu  label  yang  memberikan informasi objektif mengenai
penggunaan, konstruksi/pembuatan,
perhatian/perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik –
karakteristik  lainnya  yang  berhubungan dengan produk; Grade Label yaitu label
yang mengidentifikasikan penilaian
kualitas produk (product's judged quality) dengan suatu huruf, angka, atau kata.  Dari  ketiga  karakteristik  label  di atas,  maka  label  halal  termasuk  dalam klasifikasi Descriptive Label yang dapat dilihat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi,    Merek  adalah tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut  untuk  membedakan  barang dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan  barang  dan/atau  jasa. Sebab  label  halal  yang  diterbitkan Badan Penyelenggaraan Jaminan
Produk Halal (BPJPH) bersama Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  berfungsi sebagai  media  informasi  atau  penanda bagi  umat  muslim  mengenai  halal  atau tidaknya  secara  mutlak  suatu  produk pangan yang banyak beredar dimasyarakat.
3. Peran  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan Produk  Halal  (BPJPH)  bekerja  sama dengan  kementerian  dan/atau  lembaga terkait,  LPH  dan  MUI,  jika  terjadi pemalsuan  terhadap  label  halal  maka BPJPH hanya dapat memberikan tindakan  kepada  pelaku  usaha  berupa sanksi  administratif  yaitu  peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan  Sertifikat  Halal.  Sedangkan konsumen yang merasa dirugikan akibat hal  tersebut  dapat  menuntut  pelaku usaha berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

## Saran
1. Kepada  pemerintah  yaitu  Presiden  dan DPR agar membuat peraturan perundang-undangan agar memperbaharui  undang-undang  yang sudah  ada  khususnya  mengenai  label halal.  Agar  ketiga  Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta,  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan  Produk  Halal  maka  masing- masing peraturan tersebut saling melengkapi agar terjadi keharmonis dan selaras  dalam  penyebutan  istilah  Label atau Logo.
2. Kepada  Dirjen  Kekayaan  Intelektual yang  berwenang  untuk  melakukan pencatatan terhadap Label Halal
seharusnya  memberikan  pengarahan kepada  Majelis  Ulama  Indonesia  untuk mencatatkan  kembali  label  halal  pada
Dirjen  Kekayaan  Intelektual  Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatatkan  kembali  sebagai  Hak  Merek bukan hak Cipta.
3. Kepada  pemerintah  sebaiknya  lebih memberikan  kepastian  terkait  lembaga mana yang berhak dan berwenang untuk memberikan  sertifikasi  dan  labelisasi halal  dalam  suatu  produk  sehingga masyarakat  khususnya  yang  beragama Islam  lebih  mendapatkan  kepastian hukum  terkait  produk  mana  yang  dapat dikonsumsi  dan  produk  mana  yang tidak dapat dikonsumsi. Sehingga
menimbulkan ketenangan bagi masyarakat  khusunya  yang  beragama Islam.
4. Kepada masyarakat agar lebih teliti dan berhati-hati  dalam  memilih  produk
halal,  agar  lebih  teliti  dalam  memilih produk  halal  yang  memang  jelas diterbitkan  oleh  pihak  yang  berwenang untuk produk halal tersebut.