## PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP CUSTOMERS DUE DILIGENCE OLEH LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA
Fransiscus X Watkat a, Muhammad Toha Ingratubun b, Muhammad Hafiz Ingsaputro c a Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: 117102fxwatkat@gmail.com b Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: muhammadtoha10@gmail.com c Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: iphysaputra@gmail.com
Naskah diterima: 10 November 2023; revisi: 12 November 2023; disetujui: 13 November 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.76

## Abstrak:
Dilihat dari jenis, variasi dan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan dan  atau  menyembunyikan  uang  kotor  hasil  tindak  pidana,  maka  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  jauh  berbeda  dengan tindak  pidana  konvensional  lainnya.  Apalagi  dikaitkan  dengan  perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian  uang  yang  digunakan  pelaku  tindak  pidana  melalui  pemanfaatan  jasa pelayanan dan/atau  produk-produk  penyedia  jasa  keuangan lembaga  perbankan  di Indonesia. Untuk itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan atau Penyedia Jasa  Keuangan  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  dalam  hal  melakukan pencegahan  terhadap  tindak  pidana  pencucian  ini  melalui  penerapan  prinsip Costumers Due Diligence . Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  serta penerapan Prinsip Cotumers Due Deligence oleh lembaga perbankan dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa, lembaga perbankan di Indonesia selama ini belum dapat menerapakan Prinsip costumers due diligence dalam rangka mmencegah terjadi Tindak Pidana Pencucian sebagaimana  yang  diatur  UU  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  serta  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan RI Nomor : 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Kata  Kunci: Lembaga  Perbankan,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Costumers  Du Diligence .
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia

## LATAR BELAKANG
Dalam  kajian  ilmu  hukum  pidana,  tindak  pidana  dapat  dimaknai  sebagai perbuatan  dan/atau  tindakan  yang  bersifat  melawan  hukum,  perbuatan  mana terhadap pelaku oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana, Namun  terdapat  pengecualian  yakni  adanya  alasan  pembenar  atau  adanya  alasan penghapusan pidana. 1 Untuk itu, sejahat apapun suatu perbuatan bilamana perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  undang-undang  maka  kejahatan  tersebut  bukan merupakan tindak pidana.
Demikian  pula  halnya  dengan  kejahatan  pencucian  uang  atau  dalam  bahasa asing dikenal dengan istilah “ money laundering” , “ money washing ”, ” money whiteing ”, oleh  para  ahli  dikatagorikan  sebaga i  “ interprice  crime ”,  “ extra  ordinary  crime ”, ” organized  crime ”,  “ transnational/international  crimes ”,  serta  “ double  crimes ”, merupakan  jenis  kejahatan  yang  telah  berlangsung  lama.    Namun,  perhatian  oleh negara-negara di dunia terhadap kejahatan ini secara serius  saat dilangsungkannya Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Menentang  Peredaran  Gelap  Narkotika, Obat-Obatan  Terlarang  Dan  Psikotropika  di  Wina  tahun  1988  ( United  Nations Conventions  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic,  Drugs  and  Psychotropic  Substances ) atau lebih dikenal dengan nama Vienna Convention-1988. 2
Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan nasional yang berkenaan dengan peredaran gelap nakotika dan obat bius. Vienna Convention 1988 pada prinsipnya tidak secara khusus membahas tentang pencucian uang, akan tetapi konvensi ini mengakomudir satu subtansi penting yakni mengokohkan terbentuknya International  Legal  Regime  to  Combat  Money  Laundering ,  merupakan  salah  satu upaya masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum baru dalam badan internasional,  yang  bertujuan  memberantas  kejatahan  pencucian  uang  dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan  ( proceeds of crime ). 3
Kejahatan pencucian uang kemudian ditegaskan kembali dalam United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatmen of Offenders, Cairo 1995, yang menyatakan  bahwa  terdapat  17  kejahatan  serius  yang  harus  diwaspadai  dan
1 Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2 Yunus  Husein,  2009, Kompilasi  Undang-Undang  Tentang  Ratifikasi  Konvensi  Dan  Standar Internasional  Di  Bidang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  PPATK, Jakarta, hlm 1.
3 Ibid, hal 2.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
pencucian  uang  dikatagorikan  sebagai  yang  paling  berbahaya  dan  di  tempatkan dalam  urutan  pertama.  Demikian  pula  halnya,  dalam United  Nations  Convention Againts  Transnational  Organized  Crime (UNTOC)  atau  Konvensi  PBB  Menentang Kejahatan  Transnasional  Yang  Terorganisir,  di  Palermo-Italia  15  November  2000. Mengharuskan negera-negara perserta untuk  mengkriminalisasikan dan mengambil langka-langka kongkrit untuk memerangi kejahatan pencucian uang  melalui kebijakan legislatif masing-masing negara. 4
Perhatian masyarakat internasional tersebut kemudian  mempengaruhi negara- negara  di  dunia  untuk  mengkriminalisasikan  kejahatan  pencucian  uang  termasuk Indonesia.  Di  Indonesia  kejahatan  pencucian  uang,  dikatagorikan  sebagai  suatu tindak pidana, diawali dengan pengaturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  Selanjutnya, dalam  kerangka  menjawab  dinamika  dan  perkembangan  kebutuhan  praktek penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  persoalan  pencegahan  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang semakin kompleks, melintasi batas-batas yuridiksi dan menggunakan  modus-modus  yang  semakin  variatif,  bahkan  telah  merambah  ke berbagai  sektor  dan  memanfaatkan  lembaga  baik  di  dalam  maupun  diluar  sistem keuangan,  untuk itu  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  pembentuk  undang-undang merasa perlu untuk membentuk produk hukum baru yang mengacuh dan disesuaikan dengan Received 40 Recommendations and 9 Specials Recommendations (40+9) sebagai acuan atau strandar internasional yang dikeluarkan oleh “ Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering ”. 5 Maka pada tanggal 22 Oktober 2010 oleh pemerintah kemudian menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang RI Nomor : 8
4 Lihat Pasal 6 ( criminalization of the loundering of proceeds crime dan Pasal 7 ( Measures to Combat money loundering , dalam https://unodoc.org/unodc/en/organozed-crime/UNTOC-html, lihat juga, Rudi Rizky,  Catatan  Mengenai  Konvensi  PBB  Anti  Kejahatan  Transnasional  Yang  Terorganisir  Dan Protokolnya, Dalam, Indonesian Journal Of International Criminal Law, Volume 1. Nomor : 4, Juli 2004, hal 845. Diakses 06 Juli 2023.
5 FATF on Money Loundering merupakan intergoverment body , suatu gugus tugas  dan sebagai policy making  body ,  yang  dibentuk  oleh  negara-negara  G-7.  Gugus  tugas  ini  mempuyai  tugas  menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang.  Sedangkan fungsi utama dari gusus  tugas  ini  antara  lain  memonitor  kemajuan  yang  dicapai  negara  anggota    FATF  dalam melaksanakan  langkah-langkah  pemberantasan  money  loundering  serta  mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional. Lihat juga penjelasan umum UU PPTPPU.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). 6
UU PPTPPU, dibentuk dalam kerangka untuk lebih mengoptimalisasikan upaya pencegahan  dan  pemberantasan  TPPU,  diantaranya  melalui  penerapan  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa,  yakni  Prinsip Costumers  Due  Diligence (CDD). 7 Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) jonto Pasal 17 ayat (1) huruf (a) angka (1), Prinsip CDD wajib dilakukan oleh pihak pelapor yakni Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini lembaga perbankan di Indonesia, pada saat  :
a.  Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
b.  Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing  yang  nilainya  paling  sedikit  atau  setara  dengan  Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
c.  Terdapat  transaksi  keuangan  mencurigakan  yang  terkait  tindak  pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme; atau
d.  Pihak  pelapor  meragukan  kebenaran informasi  yang  dilaporkan  pengguna jasa.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka pihak pelapor dalam hal ini penyedia  jasa  keuangan  yakni  lembaga  perbankan  memegang  peranan  penting dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU.
Fenomena  yang  terjadi  lembaga  perbankan  dianggap  belum  berperan  aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana TTPU di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang menjadi sorotan publik, antara lain Kasus TPPU yang dilakukan  oleh  beberapa  mantan  Direktur  Perusahaan  Asuransi  Jiwasyara. 8 Kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Pejabat Gubernur Papua Non Aktif Lukas Enembe, terkait transaksi setoran tunai senilai ke Kasino judi di Singapura sebesar 55 juta dolar Singapura  atau  Rp.560  miliar  serta  asset-aset  miliknya  yang  disita  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi terkait TPPU. 9 Demikian pula halnya dengan contoh kasus dugaan  TPPU  yang  dilakukan  oleh  Mantan  Kepala  Bagian  Umum  Kantor  Wilayah
6 Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5164.
7 Lihat, Penjelasan Umum Paragraf ke-8 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU PPTPPU.
8 Contoh  Kasus  Tindak  Pencucian  Uang  Yang  Viral  di  Indonesia,  lihat  blogjustika.com/pidana-dan- laporan-polisi/    Lihat  juga,  Dua  Tersangka  Korupsi  Jiwasraya  di  Jerat  Pasal  Pencucian  Uang, https://nasional.kompas.com/ diakses 30 Juni 2023.
9 KPK  Tetapkan  Lukas  Enembe  Tersangka  Pencucian  Uang,  Aset  Ratusan  Miliar  Disita,  lihat http://Kompas.id/baca/polhuk2023/06/26/ .. Diakses 30 Juni 2023.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
Direktorat Jenjeral Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, yang juga diduga melakukan TPPU, yang memanfaatkan produk-produk perbankan di Indonesia. 10
Berdasarkan  contoh  kasus-kasus  tersebut,  tentunya  tidak  akan  terlepas  dari pemanfaatan dan penggunaan jasa atau produk perbankan di Indonesia,sebagaimana  laporan  hasil  analisis,  yang  dikemukakan  Pusat  Pelaporan Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  sepanjang  tahun  2022  terdapat  1.290 laporan  terkait  transaksi  yang  mencurigakan  dengan  nominal  diduga  tindak  pidana mencapai Rp.183,88 triliun. PPATK membeberkan 5 (lima) tindakan pencucian uang dengan  nilai  fantastis  berdasarkan  perkara  :  1).  Tindak  Pidana  Korupsi  sebesar Rp.81,3 triliun; 2) Tindak Pidana Perjudian sebesar Rp.81 triliun; 3). Green Financial Crime atau tindak pidana terkait sumber daya alam sebesar Rp.4,8 triliun; 4). Tindak Pidana Narkotika sebesar Rp.3,4 triliun dan 5). Penggelapan Dana Yayasan sebesar Rp.1,7 triliun. 11
Besarnya jumlah uang yang diduga  TPPU berdasarkan laporan PPATK tersebut diatas,  merupakan  sesuatu  hal  yang  semesti  dapat  dicegah  sejak  dini  apabila lembaga  perbankan  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  atau  prinsip  uji tuntas nasabah atau CDD sebagaimana mestinya. Disamping itu, dugaan terjadinya TPPU  tersebut  diatas,  sangat  bertolak  belakang  dengan  Program  Anti  Pencucian Uang yang wajib dijalankan oleh lembaga perbankan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Serta Program Anti Pencucian Uang yang dicanangkan oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan visi Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2019 – 2025.
Dalam  ketentuan  Pasal  2  POJK  tentang  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Di  Sektor  Jasa  Keuangan,  disebutkan  bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi ( delivery channels ), termasuk kewajiban untuk:
a.  mendokumentasikan penilaian risiko;
10 https://bbc.com/indonesia/64879826/ diakses 30 Juni 2023.
11 Lima Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar Di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp.183,88 Triliun, lihat https://bisnis.tempo.co/read1691688/ , diakses 30 Juni 2023.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
b.  mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat  keseluruhan  risiko,  serta  tingkat  dan  jenis  mitigasi  risiko  yang memadai untuk diterapkan;
c.  mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
d.  memiliki mekanisme yang  memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.
Selanjutnya,  Program  Anti  Pencucian  Uang  yang  dicanangkan  oleh  Bank Indonesia untuk mewujudkan Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2019 - 2025, yakni menjamin keseimbangan antara inovasi dengan costumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Prinsip Know Yours Costumers , 12 Prinsip Mengenal Nasabah dalam, dalam konteks UU PPTPPU dikenal dengan  istilah  Prinsip  Mengenal  Pengguna  Jasa,  yakni Costumers  Due  Diligence Principle  (CDD) atau  Uji  Tuntas  Nasabah,  yaitu  tindakan  bank  berupa  identifikasi, verifikasi dan pemantauan, untuk memastikan transaksi sesuai dengan profile calon nasabah, nasabah atau Walk In Costumer (WIC), dalam proses identivikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah. Untuk nasabah yang beresiko tinggi diwajibkan melakukan “ Enhanced  Due  Diligence (EDD)”  atau  uji  tuntas lanjutan  yaitu  tindakan  CDD  yang lebih mendalam lagi saat melakukan hubungan usaha dengan, calon nasabah, WTC nasabah    beresiko  tinggi.    Prinsip  ini  wajib  diperhatikan  oleh  para  staf,  khususnya teller , costumer service serta bagian analisis transaski digital perbankan.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif,  dengan  pertimbangan,  titik  tolak  penelitian  adalah  untuk  mengkaji  norma hukum  positif  (peraturan  perundang-undangan/ statute  approach ),  prinsip  dan/atau asas-asas, doktrin, dan/atau ajaran-ajaran ilmu hukum, dikaitkan dengan persoalan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.
Pencucian Uang atau lebih populer dengan istilah Money Laundering dilihat dari karakteristiknya dapat dikatagorikan sebagai suatu kejahatan yang sukar diberantas
12 Bank  Indonesia,  Navigasi  Sistem  Pembayaran  Nasional  Di  Era  Digital,  Blueprint  SPI  2025. https://bi.go.id/ diakses 1 Juli 2023.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
dan  merupakan  fonomena  kejahatan  yang    menonjol  diakhir  abab  ke-20  dan  awal abad ke-21. 13
Kejahatan  ini  sukar  untuk  diberantas  oleh  karena  cara  atau  modus  yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan  dan  peradaban  dunia,  apalagi  dengan  adanya  perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi menyebabkan para pelaku pencucian uang kotor ( dirty money ) dapat melakukan kejahatan ini tanpa mengenal waktu, ruang dan tempat ( borderless ),  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  canggih  ( sophisticated  crime/cyber laundering ), sehingga tidak mudah untuk dilacak ( untraceable crime ) dan hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali.
Tujuan pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan  hasil  dari predicate  offence agar  tidak  diketahui  asal  usulnya  untuk selanjutnya  dapat  digunakan,  jadi  bukan  untuk  tujuan  menyembunyikan  saja  tapi merubah performance atau  asal  usul  hasil  kejahatan  untuk  tujuan  selanjutnya  dan menghilangkan  hubungan  langsung  dengan  kejahatan  asalnya.  Oleh  karena  itu, kejahatan pencucian uang disebut juga dengan kejahatan ganda ( double crime ) yakni yakni  pertama predicate  crime (kejahatan  pokok)  dan  kedua follow  up  crime (kejahatan lanjutan).
Selanjutnya, menyangkut pengertian pencucian uang oleh Lutz Krausopf dalam tulisanya  yang  berjudul  “ Comment  on  Switzer land’s  Insider  Trading  Money Loundering ”  mendefenisikan  dan/atau  mengartikan  pencucian  uang  dihubungkan dengan  4  (empat)  metode,  yaitu    pertama,  pencucian  uang  dikaitkan  dengan perdagangan  narkoba  (nakotika  dan  obat-obat  terlarang);  kedua,  pencucian  uang tidak hanya terbatas kepada kejahatan narkoba, tetapi diperluas ke dalam kejahatan- kejahatan serius lainnya, seperti perampokan, pemalsuan, pemerasan dan terorisme; ketiga,  pencucian  uang  dikaitkan  dengan  akibat  yang  disebabkan  oleh  kejahatan pencucian uang itu sendiri serta pendefenisian menurut hukum; dan keempat, yang termasuk  pencucian  uang  dimaknai  sebagai  setiap  tindakan  seseorang  yang meminta,  menyimpang  dan  mengelola  uang  atau  asset  yang  diketahui  atau  patut diketahui milik organisasi kriminal.
13 Soerdjono Dirdjosisworo, 2002, Respons Terhadap Kejahatan; Instruduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To The Law of Crime Prevention) , STIH Bandung Press, Bandung, hlm 65.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
Berikut ini, selengkapnya pendapat yang dikemukan oleh Lutz Krausopf, yakni : 14
1) Money  loundering  can  be  defined  simply  as  a  product  of  drug  trafficking.
Thismethode creates a direct link between money loundering and drug trafficking.
2) Momey  loundering  can  be  alternately  be  seen  as  a  product  of  various  crime, including, out not, limited to drug trafficking. Siuch of definition could (and perhaps should)  incuide  an  emuration  of  special  crimes  like  counterfeiting,  robbery, extortion, and terrorism.
3) A therd method would be to make money loundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money loundering itself. In the other words, whoever deals with money loundering or other assets that he knows or must assume are the product of crime meets the legal definition.
4) A fourth possibility is include as money loundering any action by which somebody nequires, keeps, and or maintains money or other assets that he knows or should know belong to criminal organizations. Money loundering is not of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.
Dalam konteks hukum pidana maka Pencucian Uang dimaknai sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor:  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantsan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Oleh karena itu,  tindak pidana pencucian uang dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang  perseorangan  dan/atau  korporasi,  dalam  wilayah  atau  diluar  wilayah  RI, perbuatan mana patut diduga dan/atau diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, yang wajib dan/atau harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan masing-masing dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU PPTPPU.
Berdasarkan  pemahaman  tersebut  diatas,  dalam  prakteknya  untuk  dapat menentukan  seseorang  (pelaku)  pencucian  uang  hasil  tindak  pidana,  maka  yang harus  diperhatikan  adalah  membuktikan  semua  unsur  yang  terkandung  dalam
14 Dalam  Garnansh  Yenti,  2003, Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money  Loundering) ,  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 48.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
rumusan pasal-pasal TPPU uang, baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif yang melekat dalam setiap perbuatan. 15
Berikut ini  unsur-unsur TPPU yang terkandung dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PPTPPU :
Pasal 3 :
“Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), terhadap :
a) Unsur Objektif:
 Setiap Orang yang;
 menempatkan;
 mentranfer;
 mengalihkan;
 membelanjakan;
 membayarkan;
 menghibahkan;
 menitipkan;
 membawa ke luar negeri;
 mengubah bentuk;
 menukar dengan mata uang;atau
 surat berharga; atau
 perbuatan lain atas harta kekayaan
b) Unsur Subjektif :
 yang diketahuinya; atau
 patut diduga merupakan hasil tindak pidana ;
 dengan tujuan menyembunyikan; atau
 menyamarkan asal usul harta kekayaan.
Pasal 4 :
“Di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), terhadap :
a) Unsur Objektif :
15 P.A.F.  Lamintang,  2013, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Nasional ,  Citra Aditya Bakti,  Bandung,   hlm 193, Dalam,  Hartiningsing, Primasari, Hukum Pidana Ekonomi, UT, 2017 hal 144. Lihat juga, Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Refeika Aditama, Bandung, 2003, hal 10.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
 Setiap orang, yang
 Menyemmbunyikan; atau
 Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak; atau
 Kepemilikam yang sebenarnya atas harta kekayaan;
b) Unsur Subjektif :
 Yang diketahui; atau
 Patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1).
Pasal 5 :
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), terhadap :
a) Unsur Objektif :
 Setiap orang, yang ;
 menerima; atau
 menguasai penempatan;
 pentransferan;
 pembayaran;
 hibah;
 sumbangan;
 penitipan;
 penukaran; atau
 menggunakan harta kekayaan.
b) Unsur Subjektif :
 yang diketahuinya; atau
 patut diduga  merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Apabila  dilihat  dengan  seksama  rumusan  pemidanaan  yang  diarur  dalam ketentuan  Pasal  3,  Pasal  4  dan  Pasal  5,  maka  penggunaan  frasa  atau  kata  “dan” menunjukan  bahwa  pembentukan  UU  PPTPPU,  menggunakan  konsep  penjatuhan pidana secara “ komulatif ”  yakni, dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara ditambah dengan  pembayaran  denda  sebagai  satu  kesatuan.  dalam  putusan.  Akan  tetapi, penjatuhan  pidana  “komulatif”  ini  kemudian  direduksi  menjadi  penjatuhan  pidana secara  “ alternative ”  dalam  artian  apabila  seorang  terpidana  pencucian  uang  tidak mampu  membayar  denda  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3,  Pasal 4  dan  Pasal  5
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
maka  denda  tersebut  dapat  diganti  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun  4 (empat) bulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU PPTPPU sebagai  berikut  :  “Dalam  hal  harta  terpidana  tidak  cukup  untuk  membayar  pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kuru ngan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.” Pengaturan Pasal 8 tersebut diatas, dengan sendirinya memperlihatkan ketidak konsis-tennya  pembentuk  undang-undang dalam  memberantas  TPPU  di  Indonesia. Disamping itu, pengaturan Pasal 8 tersebut diatas, juga menimbulkan perdebatan bila dikatkan  dengan  pengaturan  Pasal  10  UU  PPTPPU,  yakni  :  “Setiap  Orang  yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak  pidana  Pencucian  Uang  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.
Selanjutnya, bilamana TPPU yang diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal  5  dilakukan  oleh  Korporasi,  pidana  dijatuhkan  terhadap  korporasi  dan/atau personil pengendali korporasi, dengan ketentuan apabila TPPU tersebut : 16 a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c.  dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, apalagi dikaitkan dengan TPPU, termasuk dalam jenis  kejahatan  terorganisasi  ( organized  crime ),  misalnya  tindak  pidana  narkotika, perdagangan migran, terorisme, penjualan senjata api dan lain sebagainya. Untuk itu, mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaannya pun sudah sepantasnya dilakukan dengan menerapkan “ doble track system ” sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU PPTPPU, sebagai berikut :
1) pidana  pokok  yang  dijatuhkan  terhadap  korporasi  adalah  pidana  denda  paling banyak Rp.100.000.000 (seratus miliar rupiah).
2) Selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
c.  pencabutan izin usaha;
d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
16 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTPPU.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
e. perampasan asset korporasi untuk negara dan/atau;
f.  pengambilalihan korporasi oleh negara.
Disamping pengaturan TPPU, yang telah dijelaskan tersebut diatas, dalam UU PPTPPU  juga  mengatur  tentang  unsur-unsur  tindak  pidana  terhadap  setiap  orang, dan/atau  pejabat  dalam  menjankan  tugasnya  mempunyai  keterkaitan  langsung dengan TPPU, yakni:
1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan setiap orang, yang membocorkan  dokumen  atau  keterangan  yang  wajib  dirahasikan  berdasarkan tugas yang diatur dalam undang-undang. 17
2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu  miliar rupiah), terhadap: 18
a) Direksi,  Komisaris,  pengurus  atau  pegawai  pihak  pelapor,  yang  dilarang memberitahukan, kepada pengguna jasa, atau pihak lain baik langsung atau tidak  langsung,  atau  dengan  cara  apapun  Transaksi  Keuangan  Yang Mencurigan, yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
b) Pejabat, atau Pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur, yang dilarang  memberitahukan  Laporan  Transaksi  Keuangan  Yang  Mencurikan, yang akan, atau telah di laporkan kepada PPATK, secara langsung, atau tidak langsung, atau dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
3) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), terhadap, setiap orang, yang melakukan  campur  tangan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang PPATK. 19
4) Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pejabat atau pegawai PPATK lain, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (4). 20 Dalam  ketentuan  Pasal  37  ayat  (4)  diatur  bahwa  “PPATK  wajib  menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya”
17 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2). UU PPTPPU.
18 Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5)
19 Pasal 14, Jonto Pasal 37 ayat (3), Jonto Pasal 39, Jonto Pasal 41.
20 Pasal 15 UU PPTPPU.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
Rumusan  TPPU,    sebagaimana  tersebut  diatas,  menurut  penulis  merupakan rumusan  TPPU  yang  terlalu  berlebihan,  Penggunaan  frasa  atau  kalimat “wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya” memposisikan PPATK sebagai suatu lembaga yang “ Super Body ” karena PPATK dapat saja menolak saran, dan pendapat yang  kronstrukstif  dari  pihak  manapun  yang  bertujuan  memberantas  TPPU  di Indonesia.  Disamping  itu,  penaturan  pasal  15  tentunya  tidak  sejalan dengan  tujuan Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU  di  Indonesia.  PPATK  pada  prinsipnya merupakan  lembaga  yang  independen  dalam  menjalankan  tugas,  fungsi  dan wewenangnya,  bukan  berarti  PPATK  merupakan  lembaga  yang  independen  atau berdiri sendiri dalam mencegah dan memberantas TPPU. PPATK paling tidak harus melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan TPPU dengan instansi lain, dan hal ini pun diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (c) UU PPTPPU.
5) Dipidana  dengan  pidana  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun,  dalam  hal,  Pejabat, atau  Pegawai  PPATK,  penyidik,  penuntut  umum,  hakim,  yang  menangani perkata TPPU, membocor-kan rahasia pihak pelapor, sehingga identitas pelapor dapat diketahui. 21
Pada  akhirnya,  perlu  ditegaskan  kembali  bahwa,  karakteristik  TPPU,  sangat berbeda  dengan  tindak  pidana  konvensional  lainnya,  tindak  pidana  ini  sangat ditentukan  dari  tindak  pidana  asal  ( core  crime/predicate  offence / unlawfull  activity ) sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  2 ayat  (1).  Dengan  kata  lain,   tidak ada  pencucian  uang  tanpa  adanya  tindak  pidana  asal.  TPPU  merupakan follow  up crime .  Namun  bukan  berarti  bahwa  dalam  proses  peradilan  pidana  (penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan),  TPPU  dapat  diperiksa  setelah diperiksa terlebih dahulu tindak pidana asalnya. TPPU dapat diperiksa secara terpisah dan/atau  bersamaan  dengan  pemeriksaan  tindak  pidana  asal.  Hal  ini  ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 75 UU PPTPPU, sebagai berikut :
Pasal 69 :
“Untuk  dapat  dilakukan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib di dahulukan dulu tindak pidana asalnya”.
Pasal 75 :
21 Pasal 16 Jonto Pasal 83 ayat (1), Jonto Pasal 85 ayat (1) UU PPTPPU.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana  pencucian  uang    dan  tindak  pidana  asal,  penyidik  menggabungkan penyidikan  tindak  pidana  asal  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan memberitahukan kepada PPATK”
Pengaturan  hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  yang  telah dipaparkan,  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  rangka  mencegah  dan memberantas kejatahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan segala manifestasinya. Salah satu lembaga yang diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya  TPPU adalah Lembaga Perbankan, melalui penerapan prinsip Costumers du Diligence.
Penerapan Prinsip Costumers Du Diligence Dalam Mencegah Terjadinya TPPU

## Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
Secara  umum  Lembaga  perbankan  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis, apabila dilihat dari fungsi dan tujuan perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan (UU Perbankan).
Menyangkut  fungsinya,  dalam  ketentuan  Pasal  3  UU  Perbankan  diatur bahwa “fungsi  utama  perbankan  di  Indonesia  adalah  penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat”. Sedangkan tujuan dari Perbankan dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan, Perbankan  Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional kerarah peningkatkan kesejahteraan rakyat.
Perbankan dalam menjalankan fungsinya, dikenal juga dengan istilah “lembaga intermediasi”, (“ intermediary financial ” atau “ intermediary institution ”) yakni dana yang telah diterima atau dihimpun ( funding ) dari masyarakat kemudian disalurkan ( lending ) kembali  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  dalam  bentuk  kredit.  Inilah merupakan  aktivitas  utama  yang  dijalankan  oleh  lembaga  perbankan  di  Indonesia, disamping  menjalankan  jasa  pelayanan  produk-produk  usaha  bank  lainnya,  seperti pengiriman  uang  (transfer),  kliring,  inkaso. letter  of  credit , safe  deposit  box ,  bank garansi, bank note , dan lain sebagainya.
Dalam  menjalankan  fungsi  tersebut  diatas,  Lembaga  Perbankan  tidak  akan terlepas dari berbagai macam resiko atau dampak buruk yang akan dihadapi. Salah
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
satu resiko yang akan dihadapi oleh lembaga perbankan adalah lembaga ini, dijadikan sebagai sarana dan/atau perantara pencucian uang hasil tindak pidana melalui jasa layanan  produk-produk  bank  yang  ditawarkan,  misalnya  melalui  produk  tabungan, deposito, save deposit box , mau pun melalui sistem transfer baik secara konvensional dan online, dan sistem transaksi keuangan bank.
Pencucian  uang  hasil  tindak  pidana  sangat  dibantu  dengan  sistem  transaksi keuangan, metode dan proses yang dijalankan oleh lembaga perbankan. Misalnya, dalam  sistem  transaksi  keuangan  antara  pembukuan  dan  uang  telah  seimbang, merupakan hal yang wajar, tidak peduli apakah uang yang masuk dalam pembukuan merupakan uang hasil tindak pidana, uang haram, uang illegal atau uang hasil usaha yang legal, semuanya akan dihimpum menjadi satu dalam sistem transaksi keuangan bank menjadi satu.
Dengan  kata  lain,  sistem  transaksi  menjadi  metode  memasukan  uang  hasil tindak pidana ke dalam transaksi keuangan, berbaur, bercampur, dengan uang lain dalam  suatu  kegiatan  usaha  yang  legal,  hingga  pada  akhirnya  uang  hasil  tindak pidana (uang illegal), menjadi legal. Inilah proses awal dalam proses pencucian uang yang dikenal dengan istilah “ placement ” atau penempatan uang hasil kejahatan/tindak pidana kedalam sistem keuangan yang sah. Proses ini sering digunakan dengan cara membeli  produk  atau  isntrumen  perbankan  (misalnya  cek  atau  giro)  yang  akan ditagihkan dan selanjutnya didepositkan di rekening bank yang berada dilokasi lain. Pro ses kedua, dikenal dengan istilah “ layering ”  atau memisahkan hasil tindak pidana dari  sumbernya  yaitu  aktivitas  kejahatan  yang  terkait  melalui  beberapa  tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening  atau  lokasi  tertentu  sebagai  hasil placement ke  tempat  lainnya  melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan rumit yang didesain untuk menyamarkan atau  menyembunyikan  sumber  uang  hasil  tidak  pidana.    Selanjutnya,  proses  yang ketiga  dikenal  dengan  istilah  “ Integration ”  yaitu  upaya  untuk  menetapkan  suatu landasan sebagai suatu “ legitimate explanation ” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang ‘dicuci’  melalui placement maupun layering dialihkan  ke  dalam  kegiatan-kegiatan resmi  sehingga  tampak  tidak  berhubungan  sama  sekali  dengan  aktivitas  kejahatan sebelumnya  yang  menjadi  sumber  dari  uang  yang  di- laundry .  Pada  tahap  ini  uang
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. 22
Disamping,  ketiga  proses  atau  cara-cara  pencucian  uang  hasil  tindak  pidana tersebut  diatas,  juga  terdapat  cara-cara  atau  modus  pencucian  uang  yang dipraktekan, dan selalu bersinggungan langsung dengan pelayanan jasa perbankan, antara lain “ Smurfing ” yakni upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah- mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. “ Structuring ”, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil. “Penggunaan pihak ketiga”, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan  identitas  pihak  ketiga  dengan  tujuan  menghindari  terdeteksinya identitas  dari  pihak  yang  sebenarnya  merupakan  pemilik  dana  hasil  tindak  pidana. “ Mingling ”,  yaitu  mencampurkan  dana  hasil  tindak  pidana  dengan  dana  dari  hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya. “Penggunaan identitas palsu”, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas  palsu  sebagai  upaya  untuk  mempersulit  terlacaknya  identitas  dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.
Untuk  meminimalisasi  berbagai  resiko  atau  dampak  buruk  yang  timbul  maka lembaga  perbankan  di  Indonesia  juga  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  hukum yang dikenal dalam praktek penyelenggaraan perbankan, yakni prinsip kehati-hatian ( prudential  principle ),  prinsip  kepercayaan  ( fiduciary  principle ),  prinsip  kerahasian ( confedential principle/bank secrecy principle ) dan prinsip mengenal nasabah ( know your costumers principle ). 23
Prinsip  Mengenal  Nasabah  atau  dalam  UU  PPTPPU  dikenal  dengan  istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, yakni Costumers Due Diligence (CDD), merupakan prinsip yang tidak dikenal dalam UU Perbankan.
Di  Indonesia,  Prinsip  Mengenal  Nasabah  pertama  kali  diatur  dalam  Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know  Your  Customers  Principle ).  Selanjutnya  diatur  diatur  pula  dalam  Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/23/PBI/2003 tentang Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Costumer s) Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Peraturan ini
22 https://www.ppatk.go.id/asset/uploads , diakses 9 Juli 2023.
23 Tisadini P. Usanti dan Abd Somad, 2016, Hukum Perbankan , Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hal 26
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
kemudian  dicabut  dan  diganti  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 12/20/PBI/2010.
Pengaturan  BI  yang  mengatur  tentang  Prinsip  Mengenal  Nasabah,  diatur berdasarkan rekomendasi  dari    “ The  Finacial  Action  Task  Force (FATF) on  Money Laundering ” dan “ Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering ” 1988, yang dikeluarkan “ Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices ” atau dikenal juga dengan Core Principle for Effective banking Supervision Basel Commite , yang berkedudukan di Basle-Swiss. 24
Secara umum statement menegaskan peran perbankan dan para pimpinan bank dalam mencegah dimanfaatkannya bank  oleh para pelaku kejahatan. Statement juga menggarisbawahi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sangat berpengaruh terhadap  stabilitas  perbankan,  dan  kepercayaan  tersebut  dapat  terkikis  apabila masyarakat mengetahui bahwa suatu bank terlibat dalam kegiatan kejahatan.
Yang  dimaksud  dengan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  ini  adalah  prinsip  yang  diterapkan  bank  untuk  mengetahui  identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. 25
Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:
1) transaksi  keuangan  yang  menyimpang  dari  profil,  karakterisitik,  atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk  menghindari  pelaporan  transaksi  yang  bersangkutan  yang  wajib dilakukan oleh bank;
3) transaksi  keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
4) transaksi  keuangan  yang  diminta  oleh  PPATK,  untuk  dilaporkan  oleh  pihak pelapor  karena  melibatkan  harta  kekayaan  yang  diduga  berasal  dari  hasil tindak pidana.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal  nasabah  diharapkan  bank  secara  dini  dapat  mengidentifikasi  transaksi yang  mencurigakan  serta  untuk  meminimalisir  berbagai  risiko,  seperti  risiko
24 Yunus Husein, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Loundering, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16 November 2001, hal 33.
25 Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
operasional  ( operational  risk ),  risiko  hukum  ( legal  risk ),  risiko  terkonstraksinya transaksi keuangan ( the risk of contracting financial transaction ), dan risiko reputasi ( reputational risk ).
Di  samping  itu,  dengan  menerapkan  prinsip  ini,  bank  diharapkan  tidak  hanya mengenal  nasabah  secara  harfiah  saja,  tapi  bisa  mengenal  lebih  konfrehensif  lagi, tidak  hanya  mengetahui  identitas  nasabah  tapi  juga  berkaitan  dengan  profil  dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.
Seiring  dengan  perkembangan  produk,  aktivitas  dan  teknologi  informasi  bank yang  semakin  kompleks  dapat  meningkatkan  peluang  bagi  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab untuk menggunakan produk atau jasa lembaga perbankan dalam membantu  tindak  pidana  dalam  bentuk  pencucian  uang  dari  hasil  kejahatan  atau tindak  pidana  perjudian  online,  dapat  diminimalisir,  dan  lembaga  perbankan  dalam menjalankan  usahanya  dapat  terhindar  dari  berbagai  resiko  sebagaimana  tersebut diatas.
Dalam kerangka tersebut diatas, Bank Indonesia pada tahun 2012 menerbitkan Peraturan BI Nomor : 14/27/PBI/2012 Tentang Pedoman Anti Pencucian Uang Dan Percegagahan Pendanaan Bagi Kegiatan Terorisme Bagi Bank Umum.
Dengan  berlakunya  Peraturan  BI  Nomor  :  14/27/PBI/2012,  maka  istilah Know Your customers Principle dirubah dengan istilah Customers Due Diligence (CDD).
Sejak  dibentuknya  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  oleh  pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011. Maka fungsi pengaturan dan  pengawasan  lembaga  keuangan  yang  mana  pada  saat  itu  berada  dalam kewenangan Bank Indonesia, dilimpakah menjadi tugas dan fungsi OJK.
Oleh  karena  itu  dalam  kerangka  pengawasan  dan  pengaturan  lembaga keuangan  atau  Penyedia  Jasa  Keuangan,  pelaksanaan  Prinsip  CDD,  oleh  OJK kemudian  mengeluarkan  produk  hukum,  yakni  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor: 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  di  Sektor  Jasa Keuangan. (POJK Tentang PPAPU Dan PPT).
POJK Tentang PPAPU Dan PPT, dikeluarkan dengan dasar pertimbangan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan intergrasi pengaturan penerapan program anti pencucian uang di sektor jasa keuangan. Disamping itu, pengaturan OJK ini juga dikeluarkan dalam kerangka menjabarkan lebih lanjut ketentuan menganai penerapan
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
prinsip  CDD,  yang  wajib  dilakukan  oleh  Penyedia  Jasa  Keuangan  (bank) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PPTPPU :
1)  Pihak  pengawas  dan  pengatur  menetapkan  prinsip  mengenali  pengguna jasa. 26
2)  Pihak  Pelapor  wajib  menerapkan  prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  yang ditetapkan  oleh  setiap  Lembaga  Pengawas  dan  Pengatur  sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Atas  dasar  ketentuan  Pasal  18  UU  PPTPPU  tersebut,  Khusus  menyangkut penerapan  CCD,  OJK  sebagai  lembaga  pengawas  Penyelenggara  Jasa  Keuangan Lembaga Perbankan di Indonesia, menyusun prosedur dan/atau tata cara penerapan prinsip  CDD,  dalam  kerangka  mengelola  dan  memitigasi  rsiko  pencucian  uang. Dimana kebijakan dan prosedur penerapan Program Anti Pencucian Uang mewajibka setiap lembaga perbankan untuk menerapakan prosedur CDD pada saat  : 27
1. Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing  yang  nilainya  paling  sedikit  atau  setara  dengan  Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
3. Terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan OJK  terkait  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
4. Terdapat  indikasi  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  yang  terkait  dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
5. PJK  meragukan  kebenaran  informasi  yang  diberikan  oleh  Calon  Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ).
Prosedur  penerapan  CDD,  wajib  dilakukan  oleh  Lembaga  Perbankan, berdasarkan  tingkat  resiko  terjadinya  pencucian  uang, berdasarkan analisis,  antara lain, meliputi : 28
1. Identitas nasabah;
2. Lokasi usaha bagi nasabahperusahaan;
26 Dalam  penjelasan  Pasal  18  ayat  (2)  dijelaskan  :  Yang  dimaksud  dengan  “menerapkan  prinsip mengenali  Pengguna  Jasa”  adalah  Customer  Due  Dilligence  (CDD)  dan  Enhanced  Due  Dilligence (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering.
27 Pasal 15 POJK Tentang PPAPU Dan PPT.
28 Pasal 16 POJK Tentang PPAPU Dan PPT.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
3. Profil nasabah;
4. Frekuensi transaksi;
5. Kegiatan usaha nasabah;
6. Struktur kepeemilikan bagi nasabah perusahaan;
7. Produk, jasa dan jaringan distribusi ( delivery channels ) yang digunakan oleh nasabah; dan
8. Informasi  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  resiko nasabah.
Identifikasi,  verifikasi,  dan  pemantauan  yang  di  lakukan  oleeh  Lembaga Perbankan  kepada  calon  nasabah.  nasabah dan Walk  in  Custumers (WIC),  adalah merupakan  filosofi  atau  hal  yang  mendasar  dalam  pelaksanaan  prosedur  CDD, apakah  transaski  yang  dilakukan  sesuai  dengan  profil,    karakteristik  dan/atau  pola transaksi  yang  dilakukan  oleh  calon  nasabah,  nasabah    WIC  ataukah  tidak.    Oleh karena  itu,  prosedur  ini  harus  benar-benar  diperhatikan  oleh  pegawai    bank, khususnya  costumer  service (CS),  teller    maupun  petugas,  unit  atau  devisi  analisis layanan  digital.  Karena  disinilah  awal  terjadinya  proses  pencucian  uang.  Pelaku pencucian uang dapat dengan mudah  menggunakan identitas diri orang lain dngan menggunakan  KTP-elektonik  palsu. 29 Demikian  pula  dalam  kasus  tindak  pidana korupsi Gubernur Nonaktif Propinsi Sulawesi Tenggra Yang menyeret Bos PT Kembar Emas Sutra George Hutana Riswanto, diminta membuka rekening atas nama orang lain. 30 Belum  lagi  kasus-kasus  dugaan  pncucian  uang  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Non Aktif Gubernur Papua Lukas Enembe, Mantan Pegawai Pajak Rafael Alun, dan Mantan Kepala Bea Dan Cukai Makasar Andi Pramono, yang menggunakan rekening Mertua sebagai sarana pencucian uang. 31
Contoh-contoh kasus tersbut diatas, memberikan sedikit gambaran, bagaimana praktek  penerapan  prinsip  CDD,  melalui  prosesur  Identifikasi,  verifikasi,  dan pemantauan  yang  di  lakukan  oleh  Lembaga  Perbankan  kepada  calon  nasabah. nasabah dan Walk in Custumers (WIC)  belum berjalan secara efektif, baik dan benar, sebagaimana  maksud  dan  tujuan  pencegahan  dan  pemberantasan  TPPU  maupun
29 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200706101406/ Pemmbuatan Rekening Bank Ilegal Secara Masif, 06, Juli 2020, diakses 11 Juli 2023.
30 https://www.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum ,  Nur  Alam  Buka  Rekening  Atas  Nama  Orang Lain, 24 Januari 2018, diakses 11 Juli 2023.
31 https://www/cnnindonesia.com/nasional ,   Fakta-Fakta  Andi  Pramono,  Nyambi  Jadi  Broker, Pinjam Rekening Mertua, 09 Juli 2023, diakses 11 Juli 2023.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
Program Anti Pencucian yang diatur dalam UU PPTPPU dan POJK Tentang  PPAP Dan  PPT  di  Indonesia.  Menurut  penulis,  apabila  lembaga  perbankan  serius mnerapkan  prosedur  CDD,  maka  kekuatiran  terjadinya  TPPU  di  Indonesia  dapat dicegah sejak dini.   Percuma saja pengaturann penerapan prosedur CDD yang telah diatur  olah  OJK,  Bahkan  dalam  POJK,  telah  mengatur  secara  sistimatis  tata  cara identifikasi, verifikasi lembaga perbankan baik kepada calon nasabah, nasabah dan WIC  kedalam  orang  perorangan  ( natural  person ).  Korporas  dan  perikatan  lainnya ( legal  arrangement ),  hingga  mewajibkan  kepada  lembaga  perbankan  untuk melaporkan  kegiatan  transaski  keuangan  yang  mencurigakan  kepada  OJK  dan PPATK secara konsistem dan berkesinambungan.
Untuk  mengetahui  profil  calon  nasabah,  maka  proses  identifikasi  yang  harus dilakukan  oleh  lembaga  perbankan  adalah  melalui  permintaan  data  dan  informasi, paling kurang meliputi : 32
a. Bagi Calon Nasabah orang perseorang-an ( natural person ):
1. identitas yang memuat:
a) nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
b) nomor dokumen identitas;
c) alamat  tempat  tinggal  sesuai  dokumen  identitas  dan  alamat  tempat  tinggal lain (jika ada);
d) tempat dan tanggal lahir;
e) kewarganegaraan;
f)  pekerjaan;
g) alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
h) jenis kelamin; dan
i)  status perkawinan;
2. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada;
3. sumber dana;
4. penghasilan rata-rata per tahun; dan
5. maksud  dan  tujuan  hubungan  usaha  atau  transaksi  yang  akan  dilakukan Calon Nasabah.
b. Bagi calon Nasabah Korporasi :
1. nama;
32 Pasal 20 ayat (1) POJK Tentang PPAPU Dan PPT.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
2. nomor izin dari instansi berwenang;
3. bidang usaha atau kegiatan;
4. alamat kedudukan;
5. tempat dan tanggal pendirian;
6. bentuk badan hukum atau badan usaha;
7. identitas Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner ) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner );
8. sumber dana; dan
9. maksud  dan  tujuan  hubungan  usaha  atau  transaksi  yang  akan  dilakukan Calon Nasabah.
c.  Bagi calon Nasabah Perikatan Lainnya ( legal arrangement ) :
1. Nama;
2. nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
3. alamat kedudukan;
4. bentukperikatan (legal arrangement);
5. identitas Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner )
6. apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat ( Beneficial Owner );
7. sumber dana; dan maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
Selain  indentivitasi  kepada  calon  nasabah  perseorang,  korporasi  dan perusahaan perikatan lain, sebagaimana tersebut diatas, maka dalam prosedur CDD, lembaga perbankan juga harus melakukan prosedur CDD terhadap Walk in Consumer (WIC)  yakni  pihak  yang  menggunakan  jasa  PJK  di  Sektor  Perbankan,  namun  tidak memiliki  rekening  pada  PJK  di  Sektor  Perbankan  dan  tidak  termasuk  pihak  yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.  Untuk itu, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, maka lembaga perbankan wajib meminta : 33
a. seluruh informasi bagi WIC, orang perseorangan ( natural person ), Korporasi, maupun  perikatan  lainnya  ( legal  arrangement )  yang  melakukan  transaksi paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  atau  yang  nilainya
33 Pasal 20 ayat (2) POJK Tentang PPAPU Dan PPT.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
setara,  baik  yang  dilakukan  dalam  1  (satu)  kali  maupun  beberapa  kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), huruf b),  dan  huruf  c)  bagi  WIC  orang  perseorangan  (natural  person)  yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara;
c.  informasi sebagaimana dimaksud pada bagi WIC Korporasi yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara; dan
d. informasi  bagi  WIC  perikatan  lainnya  (legal  arrangement)  yang  melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.
Indentifikasi terhadap calon nasabah, nasabah dan WIC, yang diatur oleh OJK, merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  oleh  Lembaga  Perbankan,  dalam  kerangkan menjalankan  prinsip  CDD,  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  19  UU PPTPPU, yakni :
1) Setiap  Orang  yang  melakukan  Transaksi  dengan  Pihak  Pelapor  wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor  dan  sekurang-kurangnya  memuat  identitas  diri,  sumber  dana,  dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.
2) Dalam  hal  Transaksi  dilakukan  untuk  kepentingan  pihak  lain,  Setiap  Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.
Untuk  itu  bilamana  dalam  prosedur  pelaksanaan  identifikasi,  pengguna  jasa perbankan  menolak  untuk  melaksanakan  prosedur  CDD,  dan/atau  lembaga perbankan  meragukan  kebenaran  informasi  yang  disampaikan  oleh  pengguna  jasa (calon  nasbah  dan  WIC),  maka  lembaga  perbankan  wajib  memutuskan  proses identifikasi  tersebut.  Selanjutnya  Lembaga  Perbankan  wajib  melaporkan  kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan tersebut  sebagai Transaksi Yang Mencurigakan. 34 Dimana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  25  ayat  (1)  UU  PPTPPPU, Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan dilakukan sesegera
34 Pasal 22 UU UU PPTPPU.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
mungkin,  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  setelah  Lembaga  Perbankan  mengetahui adanya unsur Transaski Keuangan Yang Mencurigakan.
Setiap  petugas  wajib  melaporkan  setiap  transaksi  yang  mencurigakan  dari nasabah  yang  berada  diluar  kebiasaan.  Apabila  transaksi  tersebut  tidak  dilaporkan kepada  pihak  yang  terkait  dan  beweweng,  maka  bank  yang  bersangkutan  dapat dikenai  sanksi  berupa  denda  yaitu  kewajiban  membayar  sejumlah  uang  dengan rincian: 35
a. sebesar  Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  per  hari  keterlambatan  per laporan  dan  paling  banyak  sebesar  Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah) bagi  PJK  berupa  bank  umum,  perusahaan  efek,  perusahaan  asuransi, perusahaan  asuransi  syariah,  perusahaan  pialang  asuransi,  DPLK, perusahaan  pembiayaan  infrastruktur,  LPEI,  perusahaan  pergadaian  dan manajer investasi; atau
b. sebesar  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  per  hari  keterlambatan  per laporan  dan  paling  banyak  sebesar  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.
Disamping  itu  berdasarkan  ketentuan  Pasal  66    POJK  Tentang  PPAPU  Dan PPT, selain pembayaran denda tersebut, maka kterlambatan penyampaian laporan, lembaga perbankan dapat dikenai sanksi administrasi, berupa:
a. peringatan atau teguran tertulis;
b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
c.  penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
f.  pemberhentian  pengurus  Bank  dan  selanjutnya  menunjuk  dan  mengangkat pengganti  sementara  sampai  rapat  umum  pemegang  saham  atau  rapat anggota  koperasi  mengangkat  pengganti  yang  tetap  dengan  persetujuan OJK; dan/atau
g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau  huruf  g  dapat  dikenakan  dengan  atau  tanpa  didahului  pengenaan  sanksi
35 Pasal 65 ayat (1) UU PPTPPU.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
peringatan  tertulis,  sedangkan  Sanksi  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b dapat  dikenakan  secara  tersendiri  atau  bersama-sama  dengan  pengenaan  sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
Selain  sanski-sanski  tersebut  diatas,  OJK  dapat  mengumumkan  pengenaan sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  kepada  publik  atau  masyarakat. Yang  menjadi  pertanyaan  menyakut,  kewajiban  lembaga  perbankan  dalam melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan ini, kemudian apakah dilakukan oleh  Lembaga  Perbankan  ataukah  tidak,  hanya  Lembaga  Perbankan,  OJK  dan PPATK yang mengetahuinya. Sebab dari beberapa kasus sebagaimana penulis telah kemukakan, tidak terdengar ke publik ada lembaga perbankan yang telah dijatuhkan sanksi. Atau, mungkin Lembaga Perbankan telah melaporakan, tetapi PPATK sesuai dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenanganya  tidak  mengekspost  ke  publik/masyarat. Mungkin  PPATK  beranggapan  bahwa  Laporan  Transaksi  Keuangan  Yang Mencurikan, tidak perlu diketahui oleh masyarakat dan bahkan masyarakat tidak perlu tahu.  Contoh  kongkit  mengenai  hal  ini  setelah  publik  dibuat  geger  dengan  adanya dugaan  pencucian  uang  sebanyak  300  Trilin  yang  kemukakan  oleh  Mahmud  MD, pada bulan Maret 2023. 36
Setelah prosedur Identifikasi telah dilakukan, selanjutnya yang wajib dilakukan juga oleh Lembaga Perbankan dalam proses transsaksi adalah melakukan verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa.
Verifikasi pengguna jasa dilakukan berdasarkan  dokumen  identitas  yang  telah disampaikan    oleh    calon  Pengguna  Jasa.  Lebaga  Perbankan  wajib  meneliti kebenaran dokumen identitas dengan cara :
1. Mencocokan informasi yang disampaikan Pengguna Jasa dengan dokumen identitas asli yang memuat informasi Pengguna Jasa.
2. Mencocokan kesesuaian antara Pengguna Jasa (pembawa identitas) dengan foto diri yang tercantum pada dokumen identitas Pengguna Jasa.
3. Mencocokan  kesamaan  tanda  tangan  dalam  formulir  transaksi  dengan dokumen identitas Pengguna Jasa.
4. Pada  waktu  melihat  dokumen  aslinya,  agar  dilihat  dan  diyakini  bahwa dokumen asli tersebut bentuknya tidak meragukan.
36 https://www. cnnindonesia.com/nasional, Mahmud Soal Rp.300 T Kemenkeu;Pencucian Uang Lebih Besar  Dari  Korupsi,  10  Maret  2023,  Lihat, juga https://www.tempo.co Buntut Transaksi  Janggal  300 Triliun Di Kemenkeu, 12 Maret 2023, diakses 11 Juli 2023.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
5. Memperhatikan  adanya  kemungkinan  hal-hal  yang  tidak  wajar  atau mencurigakan, misalnya masa berlaku KTP.
6. Bila diperlukan, dapat dilakukan wawancara dengan calon Pengguna Jasa. Sedangkan  pemantauan  transaksi  pengguna  jasa,  dilakukan  agar  lembaga perbankan tidak dimanfaatkan oleh Pengguna Jasa sebagai sarana pencucian uang. Pemantauan  diantaranya  dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan  tata  cara pembayaran transaksi keuangan, misalnya pembayaran tunai atau non tunai, pelaku transaksi,  nominal  Transaksi  dan/atau  tanggal  transaksi.  Selain  itu  perlu  juga dilakukan  pemantauan  terhadap  pelunasan  transaksi  Pengguna  Jasa,  apakah dilakukan oleh Pengguna Jasa yang bersangkutan atau pihak lain.
Proses CDD dapat dilakukan melalui pertemuan langsung ( face to face ), dimana calon  nasabah  harus  mengunjungi  kantor  PJK  pada  awal  melakukan  pengajuan penggunaan produk dan layanan keuangan dengan membawa dokumen pendukung. Selain  itu  saat  ini  verifikasi face  to  face dapat  digantikan  dengan  verifikasi  melalui sarana  elektronik  milik  Lembaga  Perbankan  atau  milik  pihak  ketiga  yang  telah mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, proses verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi. Adapun yang dimaksud dengan “2 (dua) faktor otentikasi” mencakup what you have yaitu dokumen identitas  yang  dimiliki  oleh  calon  nasabah  dan what  you  are yaitu  data  biometrik seperti bentuk sidik jari milik calon nasabah.
Pada  akhirnya,  penerapan  prinsip  CDD  melalui  berbagai  proses  dan/atai prosedur  penerapan  yang  telah  penulis  kemukakan  tersebut  diatas,  dapat  berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun, kesemuanya kembali lagi kepada keseriusan Lembaga  Perbankan,  sebagai  Lembaga  Keuangan  atau  Penyedia  Jasa  Keuanga, OJK  serta  PPATK  dapat  menjalankan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tugas dan fungsi masing-masing lembaga, dalam menjalankan Program Anti Pencucian Uang, dimana salah hal yang penting dilakukan adalah melalui penerapan “Prinsip Mengenal Pengguna Jasa” atau “Uji Tuntas Nasabah” atau Prinsip “ Costumers Due Diligence ”, melalui pengawasan yang ketat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil dalam  penulisan  ini  adalah  Pengaturan  hukum  yang  mengatur  tentang  TPPU,
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 8 Tahun 2010, belum dapat menjawab dinamika dan tantangan program antara pencucian uang hasil tindak pidana  di  Indonesia.  Lembaga  perbankan  atau  Penyedia  Jasa  Keuangan  belum menerapkan  prinsip Costumers  Due  Diligence dalam  rangka  mencegah  terjadinya TPPU di Indonesia.
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan  dalam  penulisan ini  adalah  mengingat tindak pidana pencucian uang, merupakan tindak pidana yang masih marak dilakukan oleh  pelaku  tindak  pidana  di  Indonesia,  maka  pemerintah  perlu  mengkaji  kembali pengaturan  hukum  TPPU  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  :  8  Tahun 2010  agar  sejalan  dengan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  tujuan  pelaksanaan penvegahan  dan  pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  di  Indonesi  yang  terus berkembang  sesuai  dengan  perkemmbangan  teknologi,  komunikasi  dan  inforamasi saat ini. Mengingat, apa yang diharapkan dari Lembaga Perbankan untuk melakukan pencegahan TPPU belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu adanya solusi  kongrit  yang  dapat  dilakukan  baik oleh  OJK  dan  PPATK,  antara lain  dengan cara  1).  menggalakan  secara  efektif  prosedur  pelaksanaan  prinsip  CDD,  kepada lembaga  perbankan  di  Indonesia  2).  Lebih  meningkatkan  manajemen  sistem pengawasan  penerapan  prinsip  CDD  baik  secara  eksternal  (pengawasan  OJK  dan PPATK)  maupun  secara  internal  (Direksi,  Deveisi,  unit  Pengawasan)  dan    3.  Perlu adanya pengaturan sanski yang lebih tegas terhadap Lembaga Perbankan yang tidak secara  efektif  menjalankan  prosedur  dan  cara  identifikasi,  verifikasi  dan  pelaporan hasil CDD kepada PPATK.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Garnansih  Y.    Kriminalisasi,  2003,  Pencucian  Uang  ( Money  Loundering ),  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Guy Stessens, 2000, Money Laundering A New International Law Enforcement Model , Cambridge University Press. Australia.
OJK,  2018,  Sosialisasi  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Oleh  Bank  Umum (POJK Digital Banking, OJK, Jakarta.
P.A.F.  Lamintang,  2013,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Nasional,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Tisadini  P.  Usanti  dan  Abd  Somad,  2016,  Hukum  Perbankan,  Kencana  Pranada Media Grup, Jakarta.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
Soerdjono  Dirdjosisworo,  2002,  Respons  Terhadap  Kejahatan;  Instruduksi  Hukum Penanggulangan  Kejahatan  ( Introduction  To  The  Law  of  Crime  Prevention ),
STIH Bandung Press, Bandung.
Yunus  Husein,  2009,  Kompilasi  Undang-Undang  Tentang  Ratifikasi  Konvensi  Dan Standar  Internasional  Di  Bidang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK, Jakarta.
Hartiningsing, Primasari, 2017, Hukum Pidana Ekonomi, UT, Jakarta.
Wirdjono  Prodjodikoro,  2003,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,  Refeika Aditama, Bandung.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan BI Nomor : 14/27/PBI/2012 Tentang Pedoman Anti Pencucian Uang Dan Percegagahan Pendanaan Bagi Kegiatan Terorisme Bagi Bank Umum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor:  12/POJK.03/2018  Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan  Digital Oleh Bank Umum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor:  12/POJK.01/2017  Tentang Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan PPATK Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Tranfer  Keuangan  Mencurigakan,  Transfer  Keuangan  Tunai,  Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Keluar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

## Artikel Online:
Rudi  Rizky,  Catatan  Mengenai  Konvensi  PBB  Anti  Kejahatan  Transnasional  Yang Terorganisir Dan Protokolnya, Indonesian Journal Of International Criminal Law,
Volume 1. Nomor : 4, Juli 2004 , hal 845. Diakses 06 Juli 2023
KPK Tetapkan Lukas Enembe Tersangka Pencucian Uang, Aset Ratusan Miliar Disita, http://Kompas.id/baca/polhuk 2023/06/26/ Diakses 30 Juni 2023
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia
Bank Indonesia, Navigasi Sistem Pembayaran Nasional Di Era Digital, Blueprint SPI
2025. https://bi.go.id/ diakses 1 Juli 2023
Dewi  Anggraeni  Pujianti,  “Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your Customer  Principle)  dalam  Mencegah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang”,
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20252936-pdf .
Yunus  Husein,  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  Oleh  Bank  Dalam  Rangka Penanggulangan  Kejahatan  Money  Loundering,  Jurnal  Hukum  Bisnis,  Vol.  16 November 2001,
Pembukaan Rekening Bank Illegal Secara Masif, https://www.cnbcindonesia.com/tech/ 20200706101406/ 6 Juli 2020, diakses 11 Juli 2023. Nur Alam Buka Rekening Atas Nama Orang
Lain, https://www.mediaindonesia.com/politik-  dan-hukum ,  24  Januari  2018, diakses 11 Juli 2023.
Fakta-Fakta Andi Pramono Nnyambi Jadi Broker, Pinjam Rekening Metuaa, https:// www/cnnindonesia.com/nasional, 9 Juli 2023, diakses 11 Juli 2023.