INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 15009-15024 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Koperasi Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis
Susilawati 1 ✉ , Sri Rahmany 2 , Ade Suhartini 3 , Ahmad Shirotol 4 , Ridwan Rifa’I Salim 5
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  (STIE) Syariah Bengkalis
Email : susilawatirasip92@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Good Corporate Governance menjadi unsur yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam setiap lini manajemen suatu perusahaan. Perusahaan yang besar dan canggih teknologi tanpa adanya sistem Good  Corporate  Governance,  tidak    akan    membuat  perusahaan  tersebut  bertahan  lama  dalam menjalankan bisnis. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara   memaparkan  informasi  faktual  yang  diperoleh  dari  Koperasi  RI  Kabupaten  Bengkalis.  Teknik pengumpulan  data  berupa  Observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan  agar menghasilkan data yang lebih mendalam dan objektif, dengan melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam pemilihan informan menggunakan kesimpulan akhir melalui pelaksanaan input, pelaksanaan proses, dan pelaksanaan output. Dalam menaganisis data, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Data yang dianalisa di dalam penelitian berupa data good corporate governance terhadap pelayanan dan transparansi serta analisanya dengan dampak internal eksternal serta dari unsur syariah Kesimpulan dari Dengan demikian, untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  perusahaan  atau  organisasi  apapun  harus  mampu  merancang sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat menekankan aspek pengendalian atas reabilitas pelaporan  keuangan guna  memenuhi  tanggung  jawab  suatu  laporan  keuangan,  serta  efesiensi  dan efektifitas  operasional  dalam  pemakaian  sumberdaya  yang  dimiliki  oleh  Koperasi  RI  Kabupaten Bengkalis  itu  sendiri  untuk  menghasilkan  informasi  keuangan  dan  non  keuangan  dalam  rangka pengambilan keputusan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan. Dengan penerapan dari Prinsip GCG pada Koperasi RI Kabupaten Bengkalis yang berlaku adalah: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi  (  profesionalisme)  serta  kewajaran  dan  kesetaraan  ( fairness). Walaupun  ada  beberapa
permasalahan  yang  terjadi  seperti  kendala  internal  meliputi  kurangnya  komitmen  dari  Ketuda  dan Anggota  Koperasi  RI  Kabupaten  Bengkalis,  rendahnya  tingkat  pemahaman  dari  Pengurus  Koperasi tentang prinsip-prinsip good corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh  Pengurus  Koperasi,  belum  adanya  budaya  yang  mendukung  terwujudnya  prinsip-prinsip  good corporate governance, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal. Kendala eksternal dalam pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum ( law-enforcement). Indonesia tidak kekurangan produk hukum.
Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG),              Koperasi RI Kab Bengkalis, Syariah, Sistem,
transparency ,  akuntability,  responsibility, independensi

## Abstract
Good Corporate Governance is a very important element in every line of management in a company. A large and sophisticated company with technology without a Good Corporate Governance system will not make the company last long in its glory. In this  study, the authors used a qualitative descriptive method,  namely  by  presenting  factual  information  obtained  from  the  RI  Cooperative  in  Bengkalis Regency. Data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation and literature studies  in  order  to  produce  more  in-depth  and  objective  data,  by  conducting  structured  and unstructured  interviews.  In  the  selection  of  informants  using  the  final  conclusion  through  the implementation  of  the  input,  implementation  of  the  process,  and  implementation  of  the  output.  In handling  the  data,  the  writer  uses  descriptive  research,  which  aims  to  describe  what  is  currently happening. It includes efforts to describe, record, analyze and interpret conditions that are currently occurring or existing. In other words, descriptive research aims to obtain information about the current situation and see the relationship between existing variables. The data analyzed in this study are in the form of good corporate governance data on service and transparency as well as analysis with internal external impacts as well as from sharia elements. emphasizing aspects of control over the reliability of financial  reporting  in  order  to  fulfill  the  responsibilities  of  a  financial  report,  as  well  as  operational efficiency and effectiveness in the use of resources owned by the RI Cooperative in Bengkalis Regency itself  to  produce  financial  and  non-financial  information  in  the  framework  of  decision  making,  and compliance with laws and regulations . With the application of the GCG Principles to the Republic of Indonesia  Cooperative  in  Bengkalis  Regency,  what  applies  are:  transparency,  accountability, responsibility,  independence  (professionalism)  as  well  as  fairness  and  equality.  Although  there  were several problems that occurred such as internal constraints including the lack of commitment from the Chairperson  and  Members  of  the  Indonesian  Cooperative  in  Bengkalis  Regency,  the  low  level  of understanding of the Cooperative Management regarding the principles of good corporate governance, the lack of role models or role models given by the Cooperative Management, the absence of a culture that supports the realization of the principles of good corporate governance, and the ineffectiveness of the internal control system. External constraints in the implementation of corporate governance related
to legal instruments, rules and law enforcement (law-enforcement). Indonesia has no shortage of legal products.
Keywords: Good Corporate Governance, transparency, akuntability, responsibility, independensi.

## PENDAHULUAN
Good  Corporate  Governance  (GCG)  atau  sering  dikenal  dengan  istilah  tata  kelola perusahaan yang baik telah menjadi isu  yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak tahun 1997. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tempuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari ketempurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat.
Good Corporate Governance di Indonesia telah dikenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International  Monetary  Fund  (IMF)  dalam  rangka  economy  recorvery  pasca  krisis.  Perhatian dunia terhadap Good Corporate Governance mulai meningkat tajam di Negara - Negara Asia sejak  jatuhnya  perusahaan  -  perusahaan  raksasa  terkemuka  di  dunia,  termasuk Enron Corporation dan Worldcom di Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd dan One-Tell Pty Ltd di Australia serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000-an.
Pentingnya  penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  atau Good  Corporate Governance  (GCG)  pada  setiap  lini  manajemen  dalam  suatu perusahaan sangat diperlukan. Dalam beberapa literatur, GCG disebutkan sebagai Corporate Governance.
Penerapan Good  Corporate  Governance  (GCG)  sangat  diperlukan  oleh  semua  entitas bisnis. Hal ini sangat penting karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam suatu perusahaan.  Penyimpangan  terhadap  prinsip-prinsip  good  corporate  governance  akan berdampak  pada  terjadinya  manipulasi  informasi  oleh  perusahaan.  Perusahaan  atau  entitas bisnis wajib menerapkan praktik good corporate governance. Hal ini diperkuat dengan terbitnya pedoman  umum  good  corporate  governance  oleh  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG)  yang  mewajibkan  setiap  organisasi  untuk  menerapkan  praktik good  corporate governance.
Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan  perusahaan  yang  menciptakan  nilai  tambah  ( value  added)  untuk  semua stakeholder.  Ada  dua  hal  yang  ditekankan  dalam  konsep  ini.  Pertama,  pentingnya  hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan ( disclosure) secara akurat, tepat
waktu  dan  transparan  terhadap  semua  informasi  kinerja  perusahaan,  kepemilikan,  dan stakeholder.
Prinsip GCG yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)  menjadi salah satu  acuan universal yang menjadi pijakan dalam  pengembangan di banyak  negara. OECD  merupakan  organisasi  pembangunan  ekonomi  yang  beranggotakan negara-negara  maju  yang  terdiri  dari  Australia,  Austria,  Belgia,  Kanada,  Denmark,  Jepang, Jerman, Finlandia, Prancis, Yunani, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Potugal,  Spanyol,  Swedia, Swiss,  Turki,  Inggris  dan  Amerika  Serikat.  Jika  digambarkan  dalam skema, adalah sebagaimana berikut :

## Gambar Skema GCG secara Pembangunan Ekonomi 1
Peraturan  dan  dorongan  dari  etika  (ethical  driven)  datang  dari  kesadaran individu- individu pelaku  bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutaman kelangsungan hidup perusahaan,  kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan ( regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan  dan  kelemahannya  masing-masing  dan  seyogyanya  saling  melengkapi  untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.
Lima prinsip dasar GCG  di Indonesia lebih terkenal  dengan istilah TARIF, yang terdiri atas: transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, independensi dan fairness (kewajaran). Peran penting  GCG  dalam  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  disadari  oleh  pemerintah  dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli  2002 tentang  Penerapan  Praktek  Good  Corporate Governance  pada  Badan  Usaha  Milik  Negera (BUMN).
Dunia  Lembaga  Keuangan  di  Indonesia  dalam  satu  dasawarsa  ini  memang  dibilang begitu sangat berkembang dan menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.
Koperasi merupakan salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang ekonomi yang selama ini dalam kegiatannya selalu berlandaskan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, karena  dalam  pengaplikasian  kegiatan  selalu  berusaha  mengedepankan  kepentingan
anggotanya  berdasarkan  kesejahteraan  bersama.  Koperasi  telah  ditetapkan  sebagai  badan usaha berdasarkan UU no 25 tahun 1992. Koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa kumpulan anggota perseorangan yang membentuk suatu kelompok dalam rangka mengadakan kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa yang bersifat simpan pinjam pada awal pembentukan  nya.  Dimana,  dalam  suatu  kelompok  diadakan  kegiatan  pengumpulan  modal yang  berbentuk  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  dan  simpanan  sukarela.  Namun,  pada realitanya dalam pengaplikasian kegiatan ekonomi organisasi koperasi, terdapat kendala yang harus dihadapi, yakni tidak semua anggota koperasi dapat melakukan pengolahan modal yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para anggota dalam bentuk pinjaman dan sisa hasil usaha (SHU). Dengan adanya hal itu, maka diperlukan adanya peran pengurus koperasi yang berkompeten,  teliti  dan  loyal  untuk  menangani  secara  khusus  dalam  membantu  anggota mengelola dan mengembangkan koperasi.
Koperasi  adalah  lembaga  ekonomi  kerakyatan  yang  menggerakkan  perekonomian rakyat  dalam  memacu  kesejahteraan  sosial  masyarakat.  Karena  itu,  pertumbuhan  koperasi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan bisnisnya dari waktu ke waktu agar menjadi bagian  substantif  dan  integralistik  dalam  perkenomian  nasional.  Agar  tetap  bangkit,  dalam tataran operasional koperasi dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tingkat operasi yang efektif. Untuk menjalankan kedua fungsi tersebut dibutuhkan berbagai teori yang kuat, dan manajemen serta organisasi yang tangguh.
Koperasi Republik Indonesia merupakan salah satu koperasi yang independen berdiri sendiri dengan modal dari anggota. Koperasi Republik Indonesa (RI) ini mempunyai 2 unit usaha, diantaranya  Simpan  Pinjam  dan  Wisma  Melati.  Akan  tetapi  pengelolaan  dalam  kedua  unit tersebut dikelola oleh orang yang sama. Sehingga ada beberapa permasalahan yang timbul melalui pengelolaan kedua unit tersebut. Dimana di Koperasi RI tidak ada SOP dalam membuat kebijakan dalam penggunaan dan pengelolaan kemampuan menjalankan usahanya.
Sehingga kedua unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Republik Indonesia Kabupaten Bengkalis tidak memberikan dampak peningkatan dari unit usaha yang dijalankan. Akan tetapi walaupun  pihak  koperasi  tidak  mempunyai  standar  operasional  yang  baku  dalam pengelolaannya  namun  pihak  koperasi  memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam  mewujudkan budaya kepatuhan terhadap  peraturan yang berlaku baik dari regulator,  prinsip syariah dan ketentuan internal yang berlaku.
Kemudian  dari  sinilah  ada  suatu  hal  yang  lebih  penting  dalam pengelolaan  sebuah Koperasi  yang  baik,  yaitu  pentingnya  akan  adanya strategi dalam meningkatan kualitas dan kuantitas dari peningkatan operasional Koperasi Republik Indonesia itu sendiri. Namun tidak jauh  beda  dari  beberapa  permasalahan  yang  pernah  dilaksanakan  oleh  peneliti  terdahulu,
seperti yang terjadi proses manajerial dan pengelolaan koperasi yang masih minim dan sulit seperti yang terjadi pada koperasi dikota Denpasar.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan  kata  lain  penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. Data  yang dianalisa di dalam penelitian berupa data good corporate governance terhadap pelayanan dan transparansi serta analisanya dengan dampak internal eksternal serta dari unsur syariah.
Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
1. Reduksi Data
Reduksi  data  diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan  tertulis  di  lapangan.  Reduksi  data  dilakukan  selama  penelitian  berlangsung, setelah meneliti di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari  analisis  data  dengan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan, mengarahkan,  membuang  data  yang  tidak  diperlukan  dan  mengorganisasi  data sehingga  kesimpulan  final  dapat  diambil  dan  diverifikasi.  Data  kualitatif  dapat disederhanakan  dan  ditransformasi  dengan  berbagai  cara,  seleksi,  ringkasan, penggolongan, dan bahkan ke dalam angka-angka.
2. Penyajian data
Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. Data dan informasi yang sudah diperoleh di lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks. Penyajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan.

## 3. Verifikasi Data
Begitu makriks terisi, maka kesimpulan awal dapat dilakukan. Sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, prinsip pokok teknik analisanya ialah mengolah dan mengalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstuktur dan mempunyai makna

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Good  Corporate  Governance  terhadap  pelayanan  dan  transparansi  yang dilaksanakan di Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Dalam  sistem  pelaksanaan  program  input  ini  peneliti  menggunakan indikator ketersediaan ( indicator of availability) yaitu dengan melihat apakah unsur yang seharusnya ada dalam suatu proses itu benar - benar ada. Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dibahas pada bab 3 sebelumnya yaitu evaluasi good corporate governance  (gcg) dalam pelayanan  jasa  pada  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis  Kabupaten Bengkalis.  Bahwa  temuan  hasil  sistem  pelaksanaan  pelayanan  dan  transparansi  yang dilaksanakan  memfokuskan  terhadap  aktifitas  yang  melibatkan  langsung  konsep pelaksanaan  program  GCG  pada  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Konsep  pelaksanaan  program  GCG  itu  sendiri  adalah  dijadikannya  gcg  sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan  merupakan  landasan  pelaksanaan  tugas  seluruh  unit organisasi  dalam rangka memberikan nilai tambah ( value added ) terhadap ekonomi bagi para  investor  yang  ada  di  dalam  pengembangan  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI) Kabupaten  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis,  dengan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku serta nilai - nilai etika yang berlaku secara umum pada industri Unit Usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Adapun  sistem  pelaksanaan  program  GCG  pada  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI) Kabupaten  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  berdasarkan  Kebijakan  dan  Hasil  Rapat Pelaksanaan Kegiatan Unit Usaha Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan program Good Corporate Governance bagi Unit Usaha Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  telah mengamanahkan untuk melaksanakan suatu tata kelola Wisma  yang menerapkan 5 bentuk prinsip dasar GCG Hal tersebut diterapkan antara lain dengan :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pimpinan dari Wisma Kabupaten Bengkalis
2. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  Pengawas  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Pelaksanaan dan tugas Internal dan Eksternal
5. Pelaksanaan prinsip yang sesuai norma  dalam kegiatan penghimpunan dana
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Berdasarkan uraian keterangan pelaksanaan program good corporate governance di atas, terlihat bahwa keberadaan pelaksan koperasi, Pengawas dan Unit Usaha memiliki peranan  penting  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya  sesuai  dengan fungsinya  masing  -  masing  yang  diamanahkan  dalam  anggaran dasar  dan  peraturan perundang undangan ( fiduciary responsibility), dalam hal ini peranan Bank Indonesia untuk memelihara kesinambungan perusahaan dalam jangka panjang. Dan memiliki persamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai - nilai perusahaan.
Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  dimana  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI) Kabupaten  Bengkalis  menetapkan  prinsip-prinsip  yang  mendasari  dari  mekanisme pengelolaan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika pengelolaan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Dalam pelaksanaan penerapan GCG di Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis  dengan  melakukan  pentahapan  yang  cermat  berdasarkan  analisis  atas  situasi serta  kondisi  dari  lingkungan  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan mempertingkatkan kesiapan, sehingga penerapan GCG dapat berjalan  dengan  lancar  dan  mendapatkan  dukungan  dari  seluruh  unsur  di  dalam pengelolaan.ada  beberapa  tahap  dalam  pelaksanaan  GCG  pada  Koperasi  Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis :
a) awareness building,
Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti  penting  GCG  dan  komitmen  bersama  dalam  penerapannya.  Upaya  ini  dapat dilakukan  dengan  meminta  bantuan  tenaga  ahli  independen  dari  luar  perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
b) GCG assessment, dan
GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis dalam  penetapan  GCG  saat  ini.  Langkah  ini  perlu  guna  memastikan  titik  awal  level penerapan  GCG  dan  untuk  mengidentifikasi  langkah-langkah  yang  tepat  guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  yang  kondusif  bagi  penerapan  GCG  secara  efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa
yang  perlu  mendapatkan  perhatian  terlebih  dahulu,  dan  langkah-langkah  apa  yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
c) GCG manual building.
GCG  manual  building,  adalah  langkah  berikut  setelah  GCG  assessment  dilakukan. Berdasarkan  hasil  pemetaan  tingkat  kesiapan  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI) Kabupaten  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  dan  upaya  identifikasi  prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  sebagai  pendukung  pencapaian  tujuan  dan sasaran Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis harus diimbangi  dengan  keefektifan  dan  efisiensi  pengelolaannya.  Maka  dari  itu,  audit  TI seharusnya dilakukan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai asset organisasi, untuk mempertahankan integritas informasi yang disimpan dan diolah dan tentu saja untuk meningkatkan  keefektifan  penggunaan  teknologi  informasi  serta  mendukung  efisiensi dalam organisasi.
Aplikasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis :
a. Transparansi  Sebuah  badan  usaha/perusahaan  harus  mampu  menyediakan  informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun stakeholder mengenai perusahaan tersebut. Apabila informasi itu tersedia secara tepat, memadai, akurat, dan jelas dengan baik akan membawa  citra  perusahaan  itu  menjadi  baik  begitupun  sebaliknya.  Tidak  hanya  itu informasi  yang  disediakan  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat,  apalagi Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis adalah sebuah badan usaha yang tujuannya untuk membantu masyarakat desa khususnya. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis  berjalan  selama  11  (sebelas)  tahun menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya seperti unit usaha yang dijalannya. Pada  dasarnya masyarakat di  desa  biasanya memang kurang  begitu memperhatikan maka dari itu informasi tersebut disediakan agar mudah untuk dipahami masyarakat. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah menyediakan informasi baik secara jelas, akurat, sesuai, dan memadai mengenai Produktifitas Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri baik dalam bentuk digital maupun dokumen. Informasi ini disediakan dalam bentuk digital sendiri melalui website Desa Bantan Tua  bantantua.desa.id?web/statis/profil-ued-sp  dan juga grup  Whatsapp  dari  pada  pengurus  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten
Bengkalis Kabupaten Bengkalis itu sendiri. Kemudian untuk penyediaan informasi dalam bentuk  fisik  yaitu  dokumen  dapat  berupa  profil  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Sedangkan dulu informasi juga disediakan melalui  musyawarah  koperasi.  Dikarenakan  saat  ini  teknologi  semakin  canggih  maka pengumunan disebar melalui platform digital. Bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh  seluruh  masyarakat  tanpa  terkecuali  hasil  temuan  dilapangan  mengenai ketersediaan informasi mengenai Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Maka dari itu penyediaan informasi mengenai Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis melalui media online yaitu website atau sosialisasi namun  tidak  terperinci  dalam  pemberian  informasi.  Ketersediaan  informasi  mengenai Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis lebih jelas, akurat, memadai, dan sesuai  hanya  melalui  observasi  dari  pihak  yang  melaksanakan  transaksi  di  Koperasi tersebut.  Tidak  hanya  mengenai  ketersediaan  informasi,  dalam  konsep  transparansi organisasi  harus  terbuka  mengenai  kondisi  keuangan  mengenai  kondisi  organisasi. Begitu  halnya  dengan  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis  telah membuat  laporan  keuangan  secara  berkala  yang  kemudian  dilaporkan  kepada pengawas. Pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh Bendaraha Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis yang dilaporkan pada setiap bulannya kepada desa meskipun  dalam  bentuk  sederhana.  Dengan  adanya  laporan  keuangan  tersebut  dari pihak  koperasi  dapat  mengetahui  perkembangan  dari  kinerja  Koperasi  Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Tersedianya informasi mengenai kondisi keuangan dalam  bentuk  fisik  sehingga  dapat  dilihat  langsung  di  Koperasi  ataupun  Bendahara Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis.
b. Akuntabilitas  Organisasi  /  perusahaan  agar  mampu  mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing dalam hal ini melaksanakan tugas, fungsi yang sesuai secara transparan  dan  wajar.  Pertama,  struktur  organisasi.  Dalam  pelaksanaannya  Koperasi Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis  diperlukan  pertanggungjawaban  dari masingmasing posisi guna menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan agar berkembang dan  berjalan  dengan  baik.  Pertanggungjawaban  tersebut  dapat  berupa  administrasi, pengelolaan  unit  usaha,  dan  laporan  secara  berkala.  Dalam  keberjalanan  Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis mempunyai pengurus yang memiliki tugas dan wewenang. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibentuk sudah memiliki tanggungjawab yang harus dipertanggungjawabkan dalam mengelola Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dari masing-masing pengurus. Terdapat rincian tugas dan wewenang dari pengurus Koperasi Republik Indonesia (RI)
Kabupaten  Bengkalis  berdasarkan  Peraturan  Koperasi  tahun  2004  Badan  Hukum  No. 183/PAD/BH/DISKOP/IV/2004  Tentang  Pembentukan  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI) Kabupaten Bengkalis. Pengurus Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten  Bengkalis sudah  memiliki  tanggungjawab  masing-masing  sesuai  dengan  posisi  jabatan  mereka. Mereka mempertanggungjawabkan kinerja mereka seperti membuat laporan, melakukan pertemuan, dan koordinasi. Hal ini hal yang sangat penting karena sumber daya manusia menjadi  faktor  utama  keberjalanan  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten Bengkalis. Sumber daya manusia sangat menjadi faktor penentu untuk bergerak maju atau berhenti ditempat Kedua, professionalitas. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, miliki  sikap professional  sangatlah penting agar tercapai tujuan yang telah  disepakati bersama. Untuk menjadi professional berarti mereka harus mampu menempatkan diri, harus paham, harus mengerti akan tugas dan tanggungjawab dalam bekerja. Fokus dan konsisten  akan  target  dan  tujuan  juga  sangat  penting  jika  ingin  menjadi  orang  yang professional. Dalam menjalankan sebuah perusahan, mereka sudah memiliki kriteria agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, begitupun dengan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Mempunyai kompetensi baik dari segi intelektual dan perilaku sangat  dibutuhkan  dalam  mengelola  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten Bengkalis.  Para pengelola Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis  telah memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing posisi  jabatan  mereka.  Dalam  wawancara  tersebut  dijelaskan  bahwa  dari  pengurus Koperasi sendiri sudah bekerja lama dalam pengelolaan kegiatan koperasi RI yang ada 2 unit  usaha  diantaranya  unit  usaha  simpan  pinjam  dan  unit  usaha  wisma  melati. Pengamalan  kerja  yang  dimiliki  mengenai  mengelola  koperasi  terutama  dalam meningkatkan keuntungan sangat bermanfaat hingga saat ini berjalan. Keempat, Tujuan dari pemberian reward ini adalah untuk memotivasi agar bekerja secara efektif dan efisien terutama  di  2  unit  usaha  yang  dilakukan  oleh  koperasi  RI.  Dan  juga  dari  pemberian reward ini sebagai upaya membalas jasa dari perusahaan kepada karyawan. Sedangkan punishment  sendiri merupakan  suatu  sanksi yang diberikan kepada  karyawan apabila melakukan  kesalahan. Punishment  ini  diberikan  agar  menjadi  jera  sehingga  tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis memang tidak menerapkan reward dan punishment. Para pengurus ini mengelola Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis atas dasar sukarela dan memang ingin melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.
c. Responsibilitas Pertama, kepatuhan terhadap hukum. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis sendiri telah memiliki peraturan dan anggaran dasar yang sampai
saat ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis hingga saat ini belum terjadi pelanggaran. Pada dasarnya prinsip ini  dapat  terwujud  apabila  terwujudnya  kesadaran  akan  tanggungjawab  dari  tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh para pengurus Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis. Rasa memiliki tanggungjawab tersebut itulah yang mengarahkan agar  tidak  tejadi  sebuah  pelanggaran  karena  menjunjung  tinggi  etika  dalam  bisnis. Kedua, tanggungjawab kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang menghasilkan kepuasan  masyarakat.  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis  telah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat. Seperti halnya pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan sendiri juga cukup baik, masyarakat dapat langsung menghubungi pengelola Koperasi. Sehingga disesuaikan dari kebutuhan masyarakat  itu sendiri. Terutama dari segi unit simpan pinjam yang dapat membantu masyarakat sekitarnya.
d. Independen Suatu perusahaan harus mampu menghindari dominasi yang dilakukan oleh pihak luar ataupun  dari  pihak dalam.  Bekerja sesuai  dengan tugas, fungsi,  dan peran masing-masing  sebegai  bentuk  tanggungjawab  sebagai  pengelola.  Hal  ini  akan membawa hal yang positif kepada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri apabila diterapkan dengan baik. Prinsip independensi ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis dari pihak luar maupun dalam. Sehingga saat ini Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis telah mampu bertahan agar tidak terdominasi pihak luar ataupun dalam. Dari pihak dalam atau dari organ pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis, mereka tidak melakukan tindakan yang mendominasi sendiri. Koperasi tersebut bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
e. Kewajaran  Perlakuan  yang  wajar  dari  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten Bengkalis  kepada  seluruh  pihak  yang  terlibat.  Tidak  hanya  perlakuan  tetapi  memberi kesempatan  kepada  seluruh  pihak  yang  terlibat  secara  adil  dan  wajar.  Pemberian perlakuan  dan  kesempatan  yang  sama  secara  adil  dan  wajar  ini  diharapkan  mampu membawa Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Perlu diketahui penerapan prinsip kewajaran ini dapat menghasilkan citra positif kepada Koperasi RI Kabupaten Bengkalis. Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis telah memberikan perlakuan yang wajar dan adil, tidak ada tindakan diskriminasi kepada para pengelola. Perlakuan yang wajar dan adil ini diberikan kepada pengelola Koperasi Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis  dengan  harapan  para  pengelola  dapat
bekerja sesuai dengan tanggunjawab dapat membawa Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten  Bengkalis  menjadi  lebih  baik  lagi  dari  sekarang.  Dari  pihak  koperasi  tidak melakukan  tindakan  diskriminasi  ras,  suku,  agama,  dan  sebagainya  kepada  para pengelola  ataupun  masyarakat.  Pihak  Koperasi  memberikan  kesempatan  yang  sama kepada para pengelola unit usaha.
Kompenen Good Corporate yang diterapkan oleh Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten  Bengkalis  juga  mempunyai  dasar  dalam  pengendalian  internal  yang  dapat dikategorikan  menjadi  tiga  (3)  katogori  dasar  yaitu:  1)  lingkungan  pengendalian  yang berkaitan dengan tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen  puncak,  direktur  dan  pemilik  perusahaan  terhadap  pengendalian,  2)  sistem akuntansi yang bertujuan untuk mengontrol seluruh taransaksi yang dicatat, diproses dan dilaporkan telah memenuhi ke enam tujuan audit umum atas transaksi tersebut, 3) prosedur pengendalian yaitu  aktivitas pengendalian ini berhubungan  dengan penilaian atas mutu pengendalian  internal  secara  berkesinambungan  oleh  manajemen  untuk  menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan dimodifikasi sesuai dengan  kondisi  yang  ada  dalam  perusahaan.  Ini  menunjukan  bahwa,  pimpinan  harus mampu  merencanakan,  dan  mengevaluasi  secara  konsisten  dan  kontinyu,  sehingga pengendalian berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Apabila suatu pengendalian internal tidak  dilakukan  sesuai  dengan  sistem  pengendalian  yang  diinginkan,  maka  proses pengendalian tidak berarti terhadap pencegahan fraud.
B. Penerapan Good Corporate Governance jikau di tinjau dari Perspektif Syariah di Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkali
Dengan meningkatnya persaingan yang ketat untuk memperoleh modal, kecenderungan saat  ini,  lebih  banyak  di  titik  beratkan  pada  pelaksanan Good  Corporate  Governance  yang efektif. Pelaksanaan Good Corporate Governance yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha terutama dalam peningaktan ekonomi pedesaan yang dikembangkan melalui lembaga Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis.
Pelaksanaan Islamic Governance secara utuh juga merupakan salah satu upaya untuk melindungi  kepentingan stakeholder  dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  nilai-nilai  etika  yang  berlaku  secara  umum  pada industri.
Mekanisme  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI) Kabupaten  Bengkalis  yang  meliputi  kreditor  dan  lembaga  yang  mengesahkan  legalitas. Mendorong pengelolaan sumber daya dan risiko Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis  secara  lebih  efisien  dan  efektif.  Mengurangi  potensi  benturan  kepentingan  organ
dalam  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis  itu  sendiri  dan  pekerja  dalam menjalankan bisnis. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri.
Tata Kelola Perusahaan yang baik akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab,  sehingga  memastikan  pengelolaan  lingkungan  kerja  yang  positif  dan  kondusif, bertanggung jawab kepada pasar dan komunitas serta mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan, dan ini merupakan dasar Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis melaksanaan pengelolaan dalam kegiatan usahanya.
Birokrasi yang bekerja secara efisien, efektif dan produktif sehingga mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat. Birokrasi yang bekerja transparan (terbuka), namun  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan,  dan  rahasia Negara. Meningkatnya kinerja Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional Perseroan serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.
Konsep  GCG  pada  dasarnya  adalah internal  balance  dan  external  balance.  Internal balance  meliputi  keseimbangan  antar  organ  sub  bagian  dari  pekerjaan,  dalam  hal  yang berkaitan  dengan  struktur  kelembagaan  dan  mekanisme  operasional.  Sedangkan, external balance  meliputi  pemenuhan  tanggung  jawab  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten Bengkalis sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan stakeholder. Koperasi Republik Indonesia (RI)  Kabupaten  Bengkalis  dituntut  untuk  memberikan  nilai  lebih  baik  secara  finansial  bagi pemegang  saham  maupun  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat  melalui  implementasi  GCG yang matang.
Melalui  implementasi  GCG,  Koperasi  Republik  Indonesia  (RI)  Kabupaten  Bengkalis mendapatkan manfaat yang cukup besar untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis.
Perusahaan  yang  telah  menerapkan  GCG,  akan  lebih  dipercaya  kreditor  maupun masyarakat umum sehingga pelaksanaan kegiatan yang lebih likuid bisa semakin meningkat. Prinsip-prinsip GCG perlu diterapkan  dalam perusahaan untuk mengatasi masalah yang ada dalam  mengelola  perusahaan.  Prinsip-prinsip  pokok  GCG  yang  harus  diterapkan  adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
Implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap pelayanan dan transparansi mencerminkan perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder. Kehadiran GCG merupakan salah satu  solusi  untuk menciptakan kegiatan  bisnis yang kondusif dan menghindari terjadinya skandal di dalam perusahaan.
GCG merupakan suatu keharusan bagi lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis untuk  memastikan  keberlanjutan  jangka  panjang,  harus  dibudayakan  dan  dilakukan  dalam struktur  bisnis  saat  ini.  Akan  sulit  untuk  mempertahankan  prinsip-prinsip  GCG  jika  hanya mengandalkan peraturan, karena yang lebih penting adalah memelihara budaya etika yang kuat, dan kejujuran.
Penerapan GCG pada Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis  sekarang  ini  sudah  sesuai  dengan  yang  dianjurkan  dalam  agama  Islam,  terutama ditinjau dari segi hukum atau peraturan yang dijalankan oleh Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis itu sendiri, akan tetapi selama ini semua secara garis besar lembaga masih menggunakan  dasar  bunga  dasar  memberikan  pinjaman  kepada  masyarakat.  Akan  tetapi prinsip-prinsip Corporate  Governance  dalam  perspektif  Islam  sebenarnya  ada  dalam pengelolaan Koperasi Republik Indonesia (RI) Kabupaten Bengkalis tersebut yang diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia dengan menyamakan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

## SIMPULAN
Dengan  demikian,  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  perusahaan  atau  organisasi apapun  harus  mampu  merancang  sistem  pengendalian  internal  yang  baik,  sehingga  dapat menekankan  aspek  pengendalian  atas  reabilitas  pelaporan  keuangan  guna  memenuhi tanggung  jawab  suatu  laporan  keuangan,  serta  efesiensi  dan  efektifitas  operasional  dalam pemakaian sumberdaya yang dimiliki oleh Koperasi RI Kabupaten Bengkalis itu sendiri untuk menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan. Dengan penerapan dari Prinsip GCG pada Koperasi RI  Kabupaten  Bengkalis  yang  berlaku  adalah:  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi ( profesionalisme) serta kewajaran dan kesetaraan ( fairness).
Walaupun  ada  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  seperti  kendala  internal  meliputi kurangnya komitmen dari Ketuda dan Anggota Koperasi RI Kabupaten Bengkalis, rendahnya tingkat  pemahaman  dari  Pengurus  Koperasi  tentang  prinsip-prinsip good  corporate governance, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh Pengurus Koperasi, belum adanya  budaya  yang  mendukung  terwujudnya  prinsip-prinsip good  corporate  governance, serta  belum  efektifnya  sistem  pengendalian  internal.  Kendala  eksternal  dalam  pelaksanaan corporate governance terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (law- enforcement). Indonesia tidak kekurangan  produk hukum.
DAFTAR PUSTAKA
M.  Wahyudin  Zakarsyi, Good  Corporate  Governance  :  Pada  Badan  Usaha  Manufaktur,
Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, ( Bandung : Alfabeta, 2008),
Ridwan Khairandy & Camilia Malik, Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran, dan Implementasinya di Indonesia, ( Yogyakarta: Kreasi Total. 2007),
Siswanto Sutojo & E. John Alridge, Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat, ( Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008),
Hindarmojo  Hinuri, The  Essence  of  Good  Corporate  Governance;  Konsep  dan  Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002),
Sumber: http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/ Our Principles
Mas  Achmad  Daniri, Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance  di  Indonesia;(Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006),
“Good  Corporate  Governance  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara” artikel  diakses  pada situs  : http//www.trainingcenter.co.id/prinsip-prinsip-gcg
M.  Wahyudin  Zakarsyi,  Ak, Good  Corporate  Governance  pada  Badan  Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, ( Bandung : Alfabeta, 2008),
Gusti Ayu Asri Pramest, Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Koperasi Di Kota Denpasar 2018, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Syofian Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)