Volume 3, Nomor 2, Agustus 2023
DOI: https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v3i2.929

## Penguatan Literasi Digital Bagi Jurnalis Kepulauan Riau Guna Meminimalisir Gangguan Informasi Melalui Pelatihan Cek Fakta
Syahrul Rahmat 1 *, Sukma Adi Perdana 2 , Siti Aqidatul Munawaroh 3 1, 2, 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Bintan, Kepulauan Riau,29122, Indonesia
* syahrul28@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tidak  selamanya  memberikan dampak positif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini adalah maraknya fenomena  gangguan  informasi  ( information  disorder ).  Jurnalis  sebagai  garda terdepan  dalam  penyebaran  informasi  yang  kredibel  perlu  mengikuti  dan meningkatkan  kapasitas  terkait  literasi  digital.  Maraknya  fenomena  hoaks  yang berkembang di media sosial membutuhkan jurnalis yang memiliki kemampuan untuk mengenali dan menverifikasi. Pengabdian ini melibatkan jurnalis muda di Kepulauan Riau,  khususnya  Kota  Tanjungpinang.  Dalam  pelaksanaannya,  pengabdian  ini menggunakan  pendekatan Participatory  Action  Research (PAR).  Pada  dasarnya jurnalis-jurnalis di Kepulauan Riau sudah memahami mis-disinformasi. Akan tetapi tetap  perlu  dilakukan  penguatan  terkait  perkembangan  literasi  digital,  sebab  seiring berkembangnya  teknologi,  hoaks  juga  semakin  banyak  dan  berkembang.  Setelah pelatihan,  para  jurnalis  mendapatkan  pemahaman-pemahaman  baru  tentang perkembangan  literasi  digital  dan tools yang  digunakan  dalam  melakukan pemeriksaan fakta.
Kata kunci: Cek Fakta, Gangguan Informasi, Jurnalis, Literasi Digital.

## Abstract
The increasing of information and communication technology does not always have a  positive  impact.  One  of  the  negative  impacts  is  the  rise  of  the  phenomenon  of information  disorder.  Journalists  as  the  front  line  in  the  dissemination  of  credible information need to follow and increase capacity related to digital literacy. The rise of the hoax phenomenon that develops on social media requires journalists who have the  ability  to  recognize  and  verify.  This  service  involves  young  journalists  in Kepulauan Riau Province, especially Tanjungpinang City. In its implementation, this service uses a Participatory Action Research (PAR) approach. Basically, journalists in  Kepulauan  Riau  already  understand  mis-disinformation.  However,  it  is  still necessary  to  strengthen  related  to  the  development  of  digital  literacy,  because  as technology  develops,  hoaxes  are  also  increasing  and  growing.  After  the  training, journalists  gain  new  understandings  about  the  development  of  digital  literacy  and the tools used in conducting fact checks.
Keywords: Digital Literacy, Fact Checking, Information Disorder, Journalist.

## Pendahuluan
Peralihan  media  informasi  dari  cetak  ke  digital  membawa  begitu  banyak  perubahan  dari  berbagai aspek.  Perubahan  tersebut  membawa  banyak  dampak,  baik  itu  dampak  negatif  maupun  positif.  Ibarat  dua mata pedang, tidak selamanya perubahan itu membawa hal-hal yang baik, seperti mudahnya akses informasi secara cepat. Di lain sisi, dampak buruk dari perubahan itu juga berpotensi membuat kekacauan dalam hal penyebarluasan  informasi.  Salah  satunya  berkaitan  dengan  potensi  terjadinya  ketidaktepatan  informasi lantaran  sejumlah  media  massa  berupaya  untuk  memberitakan  sesuatu  secara  cepat  sehingga  cenderung terdapat kekeliruan.
Literasi  digital  secara  sederhana  dapat  dimaknai  sebagai  kecakapan  dalam  mengelola  informasi dalam  bentuk  digital  atau  piranti  lunak.  Hal  ini  terjadi  menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman.  Jika pada zaman dahulu informasi hanya dapat diakses melalui buku, surat kabar, majalah, selebaran dan berbagai media konvensional lainnya, maka di masa sekarang informasi dengan mudah dapat diakses melalui internet. Penggunaan internet yang masif di kalangan masyarakat membuat informasi tersebar sangat cepat. Peristiwa yang terjadi sekarang akan dapat diakses oleh orang di belahan dunia lain dalam tempo waktu sepersekian menit, bahkan detik.
Informasi di era digital bisa dibuat oleh siapa saja dan diakses oleh siapa saja pada sejumlah platform media sosial. Fenomena ini tentu berdampak pada kualitas informasi itu sendiri, sehingganya banyak terjadi mis maupun disinformasi di media sosial. Hal inilah yang akan menjadi tantangan bagi para jurnalis sebagai orang  yang  bekerja  secara  professional  dalam  penyebarluasan  informasi  yang  akurat  dan  terpercaya. Informasi  yang  disebarluaskan  oleh  jurnalis  melalui  media  massa  harusnya  informasi  yang  kredibel  secara faktual.  Sementara  informasi  yang  disebarkan  oleh  masyarakat  kerap  kali  harus  diuji  untuk  memastikan informasi tersebut benar.
Perkembangan dunia digital tidak serta merta membuat kerja jurnalis menjadi lebih mudah. Dalam hal  publikasi  dan  penjaringan  isu  barangkali  akan  semakin  mudah,  akan  tetapi  tidak  dengan  kualitas pemberitaan.  Kemajuan  teknologi  di  bidang  informasi  beriringan  dengan  berkembangnya  informasi  yang salah,  baik  itu  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Dalam  hal  ini,  jurnalis  bertugas  mengkonter  informasi- informasi yang salah agar tidak menyesatkan masyarakat.
Kasus terbaru terkait disinformasi adalah unggahan foto beserta keterangan oleh Menteri Sekretariat Negara, Tjahyo Kumolo di platform media sosial twitter. Dalam foto yang ia unggah, Tjahyo menulis “Jalan tol terkeren di Indonesia, Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan)”. Informasi tersebut tidak sepenuhnya benar,  setelah  telusuri,  nyatanya  foto  yang  diunggah  tersebut  merupakan  jalan  yang  berada  di  Turki (detikcom, n.d.). Posisi Tjahyo sebagai pejabat kelas nasional tentu akan menjadi perhatian banyak kalangan, terutama  media  massa.  Sebagai  orang  yang  penting,  informasi  yang  disampaikannya  memiliki  nilai  berita. Apabila jurnalis tidak memiliki kapasitas literasi digital yang baik, maka unggahan Tjahyo Kumolo itu akan diolah  menjadi  berita  dan  pastinya  akan  menyesatkan  masyarakat.  Hal  yang  terjadi  pada  Tjahyo  Kumolo bukan  kasus  pertama  di  Indonesia.  Sebelumnya  cukup  banyak  kasus  serupa  yang  bahkan  diberitakan  oleh media  massa,  seperti  hoaks  penganiayaan  oleh  Ratna  Sarumpaet  pada  2018.  Kasus  Ratna  diberitakan  oleh hampir  seluruh  media  nasional,  mulai  dari  televisi,  daring  maupun  cetak  ( Begini  Kronologi  Kasus  Hoax Ratna Sarumpaet - Nasional Tempo.Co , n.d.). Ibarat kata, bahkan jurnalis pun dapat terjebak dengan mis dan disinformasi.
Kepulauan  juga  memiliki  tidak  sedikit  jurnalis  dari  berbagai  media  massa,  baik  dari  media  cetak, daring maupun  digital.  Dari  ratusan  media  yang  ada di  Kepulauan  Riau,  setidaknya  terdapat  sebanyak 196 media  massa  yang  sudah  terverifikasi  oleh  Dewan  Pers.  Dari  196  media  tersebut,  terdapat  sebanyak  556 wartawan yang sudah tersertifikasi, mulai dari wartawan muda, madya dan utama, sertifikasi itu didapatkan dari sejumlah lembaga seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indipenden (AJI), serta lembaga lainnya ( Dewan Pers , n.d.). Dari ratusan jumlah wartawan tersebut, tidak banyak yang terafiliasi ke asoiasi  profesi.  Anggota  PWI  Kepulauan  Riau  tercatat  sebanyak  160  orang  ( PWI  -  Persatuan  Wartawan Indonesia , n.d.). Sementara itu sebanyak 48 orang terafiliasi ke AJI, yang terdiri dari AJI Kota Batam dan Tanjungpinang ( Aliansi Jurnalis Independen , n.d.).
Sebanyak 196 media massa terverifikasi dan 556 wartawan tersertifikasi diduga hanya sebagian dari total jumlah media dan jurnalis yang ada. Fakta di lapangan, masih banyak media yang belum terverifikasi serta jurnalis yang belum tersertifikasi. Di Indonesia, setidaknya terdapat sebanyak 43.000 media massa yang tidak  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Sebagian  dari  jumlah  tersebut adalah  media-media  yang  ada  di  Kepulauan  Riau  ( Kementerian  Komunikasi  Dan  Informatika ,  n.d.). Sekalipun  sudah  memiliki  sertifikasi,  semua  jurnalis  tersebut  perlu  diberikan  penguatan  terkait  literasi digital,  terutama  jurnalis  muda  dan  belum  tersertifikasi  oleh  lembaga  berwenang.  Penguatan  ini  nantinya akan diarahkan pada pengecekan fakta menggunakan tools yang tersedia di google maupun aplikasi lainnya.
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menuntut peningkatan kapasitas pengguna, baik itu  produsen  maupun  konsumen  informasi.  Maraknya  terjadi  dis  dan  misinformasi  dalam  memproduksi berita oleh sejumlah jurnalis menuntut perlunya upaya peningkatan kapasitas di bidang tersebut. Peningkatan kapasitas  yang  dimaskud  berkaitan  dengan  literasi  digital,  tentang  bagaimana  melakukan  klarifikasi  dan verifikasi informasi yang tersebar di dunia maya sebelum diolah menjadi produk jurnalistik.
Penguatan  literasi  digital  bagi  jurnalis  muda  di  Kepulauan  Riau  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas  di  bidang  verifikasi  informasi  dengan  metode  cek  fakta.  Tidak  semua statement orang  penting dapat  langsung  dijadikan  berita.  Perkembangan  teknologi  digital  memungkinkan  setiap  jurnalis  untuk melakukan  verifikasi  atau  penelusuran  terhadap  validitas  informasi  sebelum  disebarluaskan  dalam  bentuk produk jurnalistik.
Penguatan  literasi  digital  bagi  jurnalis  muda  di  Kepulauan  Riau  bertujuan  untuk  meningkatkan kapasitas  di  bidang  verifikasi  informasi  dengan  metode  cek  fakta.  Tidak  semua statement orang  penting dapat  langsung  dijadikan  berita.  Perkembangan  teknologi  digital  memungkinkan  setiap  jurnalis  untuk melakukan  verifikasi  atau  penelusuran  terhadap  validitas  informasi  sebelum  disebarluaskan  dalam  bentuk produk jurnalistik.
Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada artikel pengabdian yang fokus pada pelatihan  cek  fakta  terhadap  jurnalis.  Hanya  saja,  terdapat  sejumlah  tulisan  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut. Tulisan-tulisan tersebut tidak hanya ditulis oleh akademisi, akan tetapi juga oleh para praktisi yang bergerak di bidang cek fakta.
Sebuah  kajian  yang  kemudian  diterbitkan  dalam  bentuk  bunga  rampai  terkait  jurnalisme  dan misinformasi  pernah  dilakukan  oleh  Julie  Posetti  dkk,  yang  kemudian  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa Indonesia  pada  2019.  Buku  berjudul Jurnalisme,  “Berita  Palsu”,  &  Disinformasi:  Konteks  Indonesia itu diterbitkan  atas  kerjasama  UGM  dengan  UNESCO  ( Jurnalisme,  “berita  Palsu’’,  &  Disinformasi:  Buku Pegangan  Untuk  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Jurnalisme  -  UNESCO  Digital  Library ,  2019).  Buku  tersebut berisi  tujuh  artikel  dari  empat  orang  penulis  itu  membahas  tentang  pemberitaan  serta  misinformasi  yang terjadi  di  Indonesia.  Selanjutnya,  Lintang  Muliawanti  pada  tahun  2018  menulis  sebuah  artikel  berjudul Jurnalisme Era Digital: Digitalisasi Jurnalisme dan Profesionalitas Jurnalisme Online. Artikel yang terbit pada  Jurnal  Lentera  itu  membahas  tentang  profesionalitas  seorang  jurnalis  dalam  menyajikan  informasi sebagai  sebuah  produk  jurnalistik.  Menurutnya,  langkah  praverifikasi  kemudian  beralih  menjadi pascaverifikasi dalam memproduksi dan penyajian sebuah berita (Muliawanti, 2018) .
Jurnalis  dan  Jurnalisme  dalam  Fenomena  Kontemporer adalah  sebuah  artikel  yang  ditulis  oleh Pandan  Yudhapramesti  pada  tahun  2015.  Dalam  artikel  yang  dipublikasikan  di  Jurnal  Komunikasi  itu membahas  dunia  jurnalistik  yang  terancam  dengan  perkembangan  teknologi  digital.  Menurut Yudhapramesti, kemampuan untuk menyesuaikan diri oleh jurnalis maupun media massa adalah salah satu jawaban  untuk  tetap  eksis  (Yudhapramesti,  2015).  Pada  tahun  2021,  Aliansi  Jurnalis  Indipenden  (AJI) Indonesia  menerbitkan  sebuah  panduan  untuk  memeriksa  misinformasi  terkait  Covid-19  bagi  para  jurnalis dan  pemeriksa  fakta  dengan  judul Periksa  Fakta  Melawan  Infodemi .  Buku  yang  ditulis  oleh  Afwan Purwanto,  dkk,  itu  membahas  tentang  misinformasi  yang  berkembang  selama  Pandemi  Covid-19.  Tidak hanya itu, pada buku yang diterbitkan atas kerjasama dengan Google News Initiative tersebut juga diberikan panduan  untuk  mengkonfirmasi  kebenaran  dari  sebuah  informasi  yang  telah  menyebar  di  masyarakat ( Periksa Fakta Melawan Infodemi , n.d.).
Pada  tahun  2022,  Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI)  Indonesia  menerbitkan  modul  literasi  digital untuk  perguruan  tinggi.  Buku  berjudul Modul  Literasi  Digital  Untuk  Perguruan  Tinggi itu  ditulis  oleh sejumlah fact  checker dari  kalangan  jurnalis  dan  akademisi  perguruan  tinggi  di  Indonesia.  Buku  tersebut berisi sejumlah artikel tentang literasi digital dan fenomena information disorder di Indonesia. Di dalamnya dibahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berita bohong atau hoaks serta arti penting keterlibatan akademisi dalam mencegah beredarnya hoaks di masyarakat (Mardjianto et al., 2022). Dari beberapa tulisan di atas, artikel ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar, mulai dari subjek maupun objek pengabdian. Oleh  karenanya,  penguatan  literasi  digital  terhadap  jurnalis  yang  ada  di  Kepulauan  Riau  melalui  pelatihan cek fakta menjadi pengabdian yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya.

## Metode
Pengabdian  ini  menggunakan  Metode Participatory  Action  Research (PAR),  yang  merupakan metode  riset  yang  dilaksanakan  secara  partisipatif  diantara  warga  masyarakat  dalam  suatu  komunitas  atas bawah  yang  tujuannya  untuk  mendorong  terjadinya  aksi-aksi  transformatif  untuk  melakukan  pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik).  Secara sederhana,  PAR  berangkat  dari  penelitian  yang  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  yang terlibat  dalam  sebuah  persoalan  di  masyarakat.  Keterlibatan  tersebut  berkaitan  dengan  upaya  pengkajian terhadap  tindakan  yang  tengah  dilakukan  guna  melakukan  perbaikan  dan  perubahan  (Afandi  et  al.,  2016). Partisipasi  antara  pengabdi  bersama  stakeholder  dibutuhkan  untuk  mengenali  persoalan  berdasarkan pengalaman mereka, sehingga dapat bergerak untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  dengan  pendekatan  PAR  pada  dasarnya  dimulai  dari  tindakan mikro dengan konteks yang makro (Afandi, 2020). Penyelesaian persoalan yang berlaku global atau makro hendaknya  dimulai  dari  masalah-masalah  kecil  yang  berkaitan  dengan  konteks  makro.  Persoalan  besar biasanya  dibangun  oleh  hal-hal  kecil.  Dalam  penerapannya,  pengabdian  masyarakat  hendaknya  dimulai dengan  mengidentifikasi  persoalan-persoalan  mendasar  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  besar. Karenanya,  pelibatan  masyarakat  menjadi  begitu  penting  untuk  mengentaskan  masalah  dalam  konteks makro.
Peneliti  atau  pengabdi  dalam  kegiatan  PAR  tidak  memisahkan  diri  dari  keadaan  masyarakat  yang sudah diteliti, namun meleburkan dalam bekerjasama dengan warga dalam hal ini adalah sejumlah wartawan yang ada di Kepulauan Riau dalam melakukan PAR. PAR membahas kondisi masyarakat berdasarkan sistem makna  yang  ada,  karena  PAR  tidak  berposisi  “bebas  nilai”  dan  tidak  memihak  kepada  tuntutan  dari  ilmu pengetahuan yang menjadi syarat dari obyektivitas. PAR diharapkan berpihak pada kelompok yang lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban dari suatu kegiatan. PAR juga tidak terhenti hanya karena publikasi hasil riset (laporan) dan rekomendasi untuk riset selanjutnya, akan tetapi PAR berorientasi pada perubahan situasi,  peningkatan  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  dalam  memahami  situasi yang lebih baik.
Salah  satu  prinsip  kerja  pengabdian  yang  memiliki  orientasi  terhadap  perubahan  sosial  adalah dengan  dilakukannya  pengembangan  riset  secara  bersama.  PAR  akan  dilakukan  oleh  fasilitastor  dengan komunitas,  dalam  hal  ini  adalah  wartawan  muda  di  Kepulauan  Riau  dengan  fasilitator  dari  akademisi maupun trainer cek fakta. Dalam proses ini terdapat kolaborasi antara dua pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan literasi digital dengan segala resiko yang ada di depannya.
Bentuk  kolaborasi  tersebut  dimulai  dengan  dilakukannya  penyamaan  persepsi  terkait  mis  dan  mis informasi  di  media  massa  maupun  media  sosial.  Tidak  hanya  itu,  kepada  para  praktisi  yang  merupakan jurnalis  muda  juga  diberikan  pemahaman  terkait  perkembangan  literasi  yang  tidak  lagi  berkutat  di  ranah konvensional  dalam  skala  cetak  atau  fisik,  akan  tetapi  sudah  masuk  pada  ranah  digital  yang penyebarluasannya  jauh  lebih  cepat.  Lebih  lanjut  baru  dilakukan  pelatihan  untuk  melakukan  verifikasi informasi berbasis digital dengan metode cek fakta.
Pengbadian  ini  dilakukan  di meeting  room Hotel  Pelangi,  Kota  Tanjungpinang,  Kepulauan  Riau. Kegiatan  dilaksanakan  selama  satu  hari,  yaitu  pada  Sabtu,  16  Juni  2022.  Persiapan  dimulai  dengan melakukan  koordinasi  dengan  Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI)  Kota  Tanjungpinang  yang  sudah  dimulai beberapa  bulan  sebelum  pengabdian  dilakukan.  Pelibatan  AJI  Tanjungpinang  berkaitan  dengan  posisi  AJI sebagai salah satu organisasi profesi yang mewadahi jurnalis yang ada di Kota Tanjungpinang, selain itu juga berkaitan  dengan track  record AJI  yang  pernah  melakukan  hal  serupa  pada  tahun  2019.  Koordinasi dilakukan untuk mendata jumlah jurnalis yang ada di Kota Tanjungpinang, khususnya yang tergabung dalam organisasi AJI serta keberadaan Pers Mahasiswa di daerah tersebut.
Setelah  pendataan  jumlah  calon  peserta,  dilakukan  persiapan  berupa  koordinasi  dengan  AJI  Indonesia (pusat)  terkait  penentuan trainer yang  akan  memberikan  pelatihan.  Hal  ini  dilakukan  sebab  tidak  semua orang dapat menjadi trainer dalam kegiatan ini. AJI adalah salah satu organisasi yang sudah melatih trainer cek  fakta.  Trainer-trainer  dalam  pelatihan  ini  adalah  trainer  kompeten  yang  berasal  dari  kalangan  praktisi media dan akademisi.
Pada  tahap  pelaksanaan,  pelatihan  dilakukan  dengan  menghadirkan  dua  orang  trainer  tersertifikasi Google  News  Initiative  dan  AJI.    Peserta  yang terlibat  dalam  kegiatan ini  berjumlah  20  orang yang terdiri dari jurnalis media massa dan jurnalis kampus atau pers mahasiswa. Pada pelatihan juga diberikan sejumlah pertanyaan untuk melihat sejauh mana pemahaman jurnalis terkait information disorder .
Pengabdian ini melibatkan jurnalis yang tergabung dalam keanggotaan AJI Kota Tanjungpinang. Selain jurnalis  yang  sehari-hari  bekerja  di  media  massa,  kegiatan  ini  juga  melibatkan  jurnalis  mahasiswa  dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Pelibatan pers mahasiswa dinilai penting  mengingat  keberadaan  mereka  juga  sangat  penting  dalam  penyebarluasan  informasi.  Hanya  saja skalanya lebih kecil dari jurnalis pada umumnya yang hanya berada dalam ruang lingkup kampus.

## Hasil dan Pembahasan

## Literasi Digital
Literasi  digital  pada  dasarnya  adalah  kegiatan  memahami  informasi  dengan  berbagai  aspek  yang berkaitan  dengannya  melalui  piranti  lunak  ( software ).  Perkembangan  teknologi  informasi  tidak  lagi menyediakan  informasi  dalam  versi  cetak  berupa  buku,  majalah,  surat  kabar,  buletin  dan  lain  sebaginya. Pada era sekarang, informasi sudah tersebar luas di secara digital baik daring maupun luring. Ketersediaan informasi secara daring melimpah ruah yang dapat diakses oleh siapapun menggunakan layanan internet.
Pada  buku Digital  Literacy yang  ditulis  Paul  Gilster  pada  1997  disebutkan  literasi  digital  dapat dipahami sebagai kemampuan dalam memahami serta menggunakan informasi dengan berbagai bentuk yang berasal  dari  sumber  yang  lebih  luas  dan  diakses  menggunakan  computer  (Gilster,  1997).  Pendapat  Gilster tentunya  sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  kondisi  yang  ada  pada  tahun  2021.  Di  masa  sekarang,  informasi tidak hanya tersimpan di komputer dalam bentuk offline , bahkan sudah tersebar secara luas dan dapat diakses melalui gawai seperti smartphone .
Lebih  luas,  Unesco  mendefenisikan  literasi  digital  pada  cakupan  yang  lebih  luas  dan  kompleks. Literasi  bukan  hanya  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  membaca  dan  menulis.  Lebih  lanjut  dapat dimaknai  sebagi  proses  memahami  yang  dilanjutkan  dengan  menafsirkan,  menciptakan,  kemudian mengkomunikasikan,  memperhitungkan  hingga  menggunakan  bahan  cetak  beserta  tulis  yang  berkaitan dengan  konteks  tertentu  (UNESCO,  2004).  Pengertian  ini  agaknya  dapat  menjadi  tolak  ukur  bahwasanya literasi tidak hanya dipahami pada aktivitas membaca dan menulis saja.
Martin  dalam  Koltay  (2011)  menyebutkan  literasi  digital  merupakan  sikap,  kesadaran,  serta kemampuan  individu  guna  mempergunakan  alat  dan  fasilitas  digital  dengan  tepat  untuk  mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi menganalisis, dan menyintesis sumber daya digital.
Di dalamnya dibangun pengetahuan baru, menciptakan ekspresi media, hingga berkomunikasi dengan orang lain. Lebih lanjut dalam konteks situasi kehidupan tertentu, guna memungkinkan tindakan sosial konstruktif; dan merenungkan proses yang dilalui (Koltay, 2011).
Difusi  media  digital  dalam  bidang  teknologi  informasi  serta  telekomunikasi  belakangan  masuk  ke dalam ranah peneltian new media atau media baru. Dalam kajian new media disebutkan bahwa komunikasi yang awalnya dalam media tradisional (dalam hal ini penulis lebih sepakat dengan media konvensional) telah mulai bergeser seiring perkembangan teknologi.  Hal itu berdampak pada terjadinya tranformasi yang cukup substantif dalam komunikasi yang menggunakan media. Perubahan ini terlihat sangat jelas dengan semakin berkembangnya media-media berbasis digital (Restianty, 2018).
Munculnya  informasi  yang  instan  tidak  terlepas  dari  tidak  terlepas  dari  adanya  layanan  internet. Informasi  yang  pada  awalnya  didapat  dari  media  konvensional  berupa  cetak  ataupun  elektronik,  kemudian berkembang  dan  dapat  diakses  dalam  media  digital.  Sejumlah  riset  tentang  new  media  mulai  ramai bermunculan, beberapa hal yang menjadi sasaran penelitian ini diantaranya adalah globalisasi, konvergensi media,  serta  internet  sebagai  media  alternatif  untuk  menyajikan  informasi  tanpa  kendala  teknis  saat penyiaran (Littlejohn & Foss, 2009).

## Gangguan Informasi (Information Disorder)
Gangguan informasi ( information disorder ) oleh Wardle & Derakhshan (2017) didefenisikan sebagai penyebaran informasi palsu, hal tersebut dilakukan dengan atau tanpa maksud untuk merugikan (Mardjianto et al., 2022).  Terlepas dari tujuannya, pada dasarnya informasi palsu yang beredar di masyarakat disebarkan dengan  sengaja  dan  tidak  sengaja.    Berbagai  motivasi  terkait  penyebarluasan  tersebut  lebih  lanjut  akan terbagi pada beberapa pola berdasarkan dengan konten maupun motivasi si penyebar informasi.
Wardle  dan  Derakhshan  (2017)  berpendapat  perlu  dilakukan  pemeriksaan  secara  terpisah  terhadap elemen-elemen  pada  gangguan  informasi.  Di  dalamnya  meliputi  pelaku,  pesan  dan  penerima  (Wardle  & Derakhshan, 2017). Pelaku atau agen dalam hal ini dapat dilihat dari sudut pandang motivasi, organisasi atau kelompok  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya  pesan  yang  disampaikan  juga  harus  dilihat  lebih  teliti  dengan memeriksa akurasi, keabsahan hingga target penerima pesan. Penerima pesan adalah hanl yang tidak kalah penting  untuk  diperhatikan,  salah  satunya  apa  yang  dilakukan  seorang  penerima  pesan  setelah  mendapat informasi.
Gambar 1 . Bagan elemen information disorder (Sumber: Wardle & Derakhshan, 2017)
Lebih  lanjut,  terdapat  tiga  kategori  gangguan  informasi,  yaitu  misinformasi,  disinformasi  dan malinformasi  (Rahmat,  2022).  Ketiga  hal  ini  memiliki  kesamaan,  yakni  bermuatan  informasi  palsu.  Hanya saja,  dari  segi  motivasi,  ketiga  hal  ini  memiliki  perbedaan.  Misinformasi  adalah  penyebarluasan  informasi yang salah oleh orang-orang yang mempercayai bahwa informasi tersebut benar. Dalam hal ini, komunikator
tidak mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Penyebaran informasi ini juga berkaitan dengan alasan sosio-psikologi komunikator.
Disinformasi adalah penyebarluasan informasi yang salah dan penyebar informasi mengetahui bahwa informasi  tersebut  salah.  Artinya,  komunikator  menyadari  informasi  yang  ia  miliki  salah,  akan  tetapi  yang bersangkutan tetap menyebarluaskan informasi tersebut, dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Motivasi penyebarluas  informasi  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  tergantung  pada  kepentingan  dan  keuntungan apa yang yang akan didapatkan setelahnya. Selain itu, penyebarluasan informai ini juga berdasarkan motivasi dalam hal politik atau pun untuk memprovokasi.
Malinformasi  dapat  dikatakan  sebagai  penyalahgunaan  informasi.  Dalam  hal  ini,  belum  tentu informasi  yang digunakan itu  salah,  bisa  jadi  informasi yang  benar.  Hanya  saja,  hal tersebut dapat menjadi gangguan  ketika  salah  dalam  menggunakan  atau  mendistribusikan.  Gangguan  yang  dimaksud  dapat  berupa provokasi  kerusakan,  kerap  terjadi  pada  informasi  yang  mestinya  ada  pada  ranah  pribadi  tapi  kemudian disampaikan di ruang publik.

## Pemeriksaan Fakta Bagi Jurnalis Guna Mencegah Kekacauan Informasi
Pemeriksaan  fakta  merupakan  upaya  untuk memeriksa  fakta dari  sebuah  informasi.  Langkah  dalam melakukan pemeriksaan ini kemudian dikenal dengan sebutan verifikasi. Hal ini dilakukan guna mengetahui fakta di balik sebuah informasi. Kata kunci pada bagian ini adalah fakta, dimana fakta berarti sesuatu yang benar-benar  terjadi.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  titik  perhatiannya  adalah  apakah  nilai  yang  ada  di  dalam sebuah informasi berupa fakta atau hanya dugaan atau persepsi.
Kerja pemeriksaan fakta tidak terlepas dari nilai-nilai jurnalisme. Dalam memproduksi sebuah artikel sebagai produk jurnalistik, fakta adalah hal yang paling penting. Setiap produk jurnalistik harus berlandaskan fakta. Untuk itu, jurnalis perlu melakukan verifikasi untuk memastikan fakta dari sebuah peristiwa, agar tidak terjadi kesimpang siuran dari produk yang dihasilkan.
Pemeriksaan  fakta  pada  awalnya  muncul  dalam  bentuk multitracking  journalism atau  jurnalisme contong.  Hal  ini  dilakukan  untuk  membahas  pemberitaan  yang  kontroversial  menggunakan  laporan investigasi (Amazeen, 2020). Investigasi atau liputan mendalam merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh jurnalis untuk mendapatkan informasi yang valid. Proses yang dilalui cukup panjang dan detil. Dibutuhkan informasi yang lebih komprehesif, sumber berimbang dan terutama informasi yang berangkat dari fakta.
Penguatan  literasi  digital  bagi  jurnalis  di  Kepulauan  Riau  dilakukan  dengan  memberikan  pelatihan yang  berkaitan  dengan  mis  dan  disinformasi.  Pada  tahapan  ini  peserta  akan  diperkenalkan  jenis  dan bagaimana sebuah informasi yang salah diproduksi lalu disebarluaskan. Lebih lanjut, peserta akan diajarkan bagaimana menverfikasi informasi berbasis digital dengan metode cek fakta.
Cek fakta atau pemeriksaan fakta adalah sebuah proses verifikasi yang lazim digunakan dalam dunia jurnalisme.  Pemeriksaan  fakta  sudah  dimulai  sejak  awal  abad  ke-20,  yakni  pada  tahun  1920.  Pada  masa tersebut  mulanya  dilakukan  oleh  Majalah  Time  yang  memperkerjakan  tenaga  khusus  untuk  memeriksa ketepatan  informasi  dari  wartawan  di  lapangan  (Mardjianto  et  al.,  2022).  Pada  perkembangannya, pemeriksaan  fakta  semakin  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Jika  pada  masa  dahulu dilakuakn  secara  manual  dengan  memeriksa  berbagai  informasi  tertulis,  maka  pada  masa  sekarang  sudah memanfaatkan platform digital.
Semua persoalan terkait mis dan informasi pada dasarnya dapat diminimalisir dengan meningkatkan kapasitas jurnalis selaku corong informasi yang bekerja dengan kode etik. Prinsipnya, seorang jurnalis hanya akan  memberitakan  peristiwa  yang  sifatnya  faktual  dan  kebenarannya  dapat  dikonfirmasi.  Perkembangan media  informasi  dari  konvensional  menjadi  digital  menuntut  perlu  dilakukannya  penguatan  kapasitas terhadap para jurnalis tersebut.
Merujuk  pada  data  Dewan  Pers,  hingga  saat  ini  terdapat  196  media  yang  sudah  terverifikasi. Termasuk jumlah yang besar untuk wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari tujuh kabupaten/kota. Ketujuh
kabupaten.kota  itu  adalah  Kota  Tanjungpinang,  Kota  Batam,  Kabupaten  Bintan,  Kabupaten  Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.
Jumlah  di  atas  adalah  jumlah  media  yang  sudah  terverifikasi,  artinya  masih  ada  media-media  lain yang masih belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, bisa saja sejumlah media masih dalam proses verifikasi, baik administrasi maupun faktual. Selain itu barangkali memang  ada  media  yang  tidak  lolos  verifikasi  atau  memang  belum  mengajukan.  Artinya,  Kepri  dapat dikatakan memiliki lebih dari 200, 300 atau bahkan 400 media.
Kepri  merupakan  salah  satu  provinsi  terdepan  yang  berada  di  garis  perbatasan.  Wilayah  utara provinsi ini berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Sisi utara Batam dan Bintan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Anambas dan Natuna berbatasan dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan, dimana pada kawasan tersebut akan berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja.
Selain  itu,  Kota  Batam  merupakan  salah  satu  kota  industri  yang  cukup  sibuk  di  Indonesia.  Selain karena  ia  berada  di  perbatasan,  pada  Kawasan  ini  juga  banyak  berkembang  isu-isu  yang  cukup  penting. Karenanya,  keberadaan  media  di  kawasan  menjadi  cukup  penting  sebagai  daerah  vital,  tidak  hanya  bagi Provinsi Kepri, tapi juga untuk Indonesia.
Berangkat dari jumlah media yang ada di Provinsi Kepri, keberadaan jurnalis tentu juga akan sangat banyak.  Dewan  Pers  mencatat  di  provinsi  ini  terdapat  556  jurnalis  yang  sudah  tersertifikasi  kompeten. Sertifikasi tersebut berasal dari beragam kategori, mulai dari wartawan muda, madia dan utama. Sertifikasi tersebut  berasal  dari  sejumlah  asosiasi,  seperti  Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI),  Persatuan  Wartawan Indonesia  (PWI)  dan  Ikatan  Jurnalis  Televisi  Indonesia  (IJTI).  Artinya  setidaknya  Kepri  sudah  memiliki jurnalis-jurnalis kompeten dalam kerja jurnalistik.
Sebagaimana media, tentu saja masih banyak jurnalis yang belum tersertifikasi kompeten. Terdapat beberapa  alasan  untuk  ini,  salah  satunya  adalah  uji  sertifikasi  yang  tidak  dapat  dilakukan  setiap  saat. Selanjutnya  juga  berkaitan  dengan  keinginan  dari  pribadi  jurnalis  itu  sendiri,  apakah  ingin  mengikuti sertifikasi kompetensi atau tidak. Selain itu juga ada sudah mengikuti ujian akan tetapi belum lulus.
Angka  jurnalis  yang  belum  tersertifikasi  kompeten  diprediksi  bisa  tiga  hingga  empat  kali  lipat jumlah  wartawan  yang  sudah  tersertifikasi.  Sebab,  faktanya  selalu  terjadi  regenerasi  jurnalis  pada  setiap media.  Tidak  hanya  itu,  terkadang  perbandingan  jumlah  wartawan  tersertifikasi  pada  satu  media  bisa  1 banding 3 atau bahkan 1 banding 4.
Dari sekian banyak wartawan yang ada, sebagian diantaranya sudah tergabung ke dalam organisasi profesi.  Anggota  PWI  Kepulauan  Riau tercatat  sebanyak  160  orang. Jurnalis  yang  tergabung  ke  organisasi AJI sebanyak 48 (AJI Kota Tanjungpinang dan AJI kota Batam). Sementara sebagian lain tergabung dalam organisasi IJTI dan berbagai organisasi lainnya.
Pelatihan pemeriksaan bagi jurnalis sejauh ini belum massif dilakukan seperti kota lain di Indonesia. Di  Kota  Tanjungpinang pelatihan  terbaru  dilakukan  pada tahun  2019.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  pada 23  November  hingga  24  November  dengan  menghadirkan trainer Nurfahmi  Budiarto  (purwoko,  n.d.). Sementara di Kota Batam pelatihan terbaru dilakukan pada 4 sampai 5 Juni 2022 dengan Yogi Eka Sahputra dan Rini Yustiningsih sebagai trainer . Selain diikuti oleh jurnalis media massa, kegiatan tersebut juga diikuti oleh jurnalis mahasiswa (GenPi.co, 2022).
Dua kegiatan di atas dapat dikatakan belum mampu mengakomodasi seluruh jurnalis di  Kepulauan Riau.  Rata-rata  setiap  pelatihan  tidak  lebih  dari  30  orang  peserta.  Penetapan  standar  ini  bertujuan  untuk keefektifan  proses  pelatihan.  Dengan  jumlah  peserta  yang  terbatas  diharapkan  pelatihan  dapat  berjalan maksimal, sebab sebagian materinya adalah praktik pemeriksaan fakta yang dipandu langsung oleh trainer . Lebih  lanjut,  workshop  pemeriksaan  fakta  yang  pengabdi  lakukan  melibatkan  sebanyak  20  orang peserta  dan  dua  orang trainer .  Peserta  terdiri  dari  10  orang  jurnalis  professional  dari  media  lokal  dan nasional  yang  bertugas  untuk  Kota  Tanjungpinang  dan  Provinsi  Kepri.  Sementara  10 orang  lainnya  adalah jurnalis mahasiswa (persma) dari sejumlah perguruan tinggi di Kepulauan Riau.
Alasan  pelibatan  jurnalis  mahasiswa  merujuk  pada  judul  pengabdian  yang  mengakomodasi keberadaan jurnalis muda. Jika jurnalis professional bekerja dalam skala pengumpulan dan penyebarluasan informasi  dalam  skala  yang  lebih  luas.  Sementara  jurnalis  mahasiswa  adalah  ujung  tombak  dalam penyebarluasan informasi dalam skala kampus. Sekalipun demikian, mengingat mis-disinformasi tidak tidak mengenal  batasan  ruang  dan  waktu,  maka  keterlibatan  jurnalis  mahasiswa  tidak  kalah  penting  untuk mendapat pembekalan terkait pemeriksaan fakta.
Gambar 2 . Pelatihan Cek Fakta untuk Jurnalis Kepulauan Riau
Sebelum  memulai  pelatihan,  pengabdi  memberikan  sejumlah  pertanyaan  kepada  peserta  terkait literasi  digital  dan  gangguan  informasi.  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  berkaitan  dengan  fenomena  yang lazim  ditemui  oleh  jurnalis  ketika  bekerja  di  lapangan.  Pertanyaan-pertanyaan  ini  bertujuan  untuk  melihat sejauh mana pemahaman para jurnalis terkait literasi digital dan gangguan informasi.
Peserta pelatihan cek fakta pada kegiatan ini mayoritas sudah mengenali apa yang dimaksud dengan mis  dan  disinformasi.  Sekalipun  demikian,  tetap  ada  peserta  yang  tidak  mengetahui.  Selain  itu  juga  ada peserta yang masih ragu antara mengetahui dan tidak. Pada pertanyaan apakah peserta pernah menyebarkan hoaks, mayoritas di antara mereka menyatakan tidak pernah. Sekalipun demikian, pada bagian ini sebanyak 31 persen ada yang menjawab mungkin, dengan artian antara pernah atau tidak.
Lebih  lanjut,  pada  pertanyaan  terkait  pernah  atau  tidak  melakukan  verifikasi  informasi,  87  persen dari seluruh responden menjawab pernah dan sisanya menjawab mungkin. Sementara terkait seberapa sering melakukan verifikasi informasi, 62,5 persen menjawab sudah dan sisanya menjawab jarang.
Jawaban mungkin terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas diduga karena ada responden yang belum mengenali  apa  itu  mis-disinformasi  dan  hoaks.  Berbagai  mis-disinformasi  yang  berlalulalang  di  media digital,  terutama  pada  platform  media  sosial  kerap  kali  dibuat  begitu  nyata,  sehingga  dapat  menjebak masyarakat  yang  kurang  teliti  menyerap  informasi  tersebut.  Hal  inilah  yang  kemudian  menimbulkan keraguan pada para responden untuk menjawab, sehingga memilih untuk menjawab pilihan ‘mungkin’.
Media  mainstream,  baik  itu  cetak  maupun  daring  masih  menjadi  pilihan  tertinggi  dari  responden dalam  hal  memperoleh  informasi  terpercaya  (33,3  persen).  Berikutnya  media  sosial  berada  pada  urutan kedua dengan angka 25 persen. Pada urutan selanjutnya adalah radio dengan angka 18,8 persen, televisi dan website  pemerintah  pada  angka  yang  sama  yaitu  12,5  persen.  Saat  dikerucutkan  ke  media  sosial,  platform Instagram berada pada posisi pertama sebagai sumber informasi terpercaya, dilanjutkan dengan twitter dan facebook, berikutnya whatsapp, youtube dan terakhir telegram.
Pada  pertanyaan  respon  responden  terhadap  adanya  hoaks,  rata-rata  menjawab  akan  melakukan verifikasi  terhadap  informasi  tersebut.  Sejumlah  jawaban  menyebutkan  akan  menguji  dan  memastikan kebenaran  dari  informasi  tersebut.  Selain  itu  juga  ada  yang  menjawan  akan  memastikan  informasi  itu  ke sumber aslinya.
Berdasarkan  hasil  tes  di  awal terlihat  bahwa  pada  dasarnya  jurnalis  muda  di  Kepulauan  Riau, khususnya  di  Tanjungpinang  sudah  mengenali  mis-disinformasi.  Bahkan  sebagian  besar  dari  peserta menyatakan  sudah  melakukan  verifikasi  terhadap  informasi  yang  diperoleh.  Terkait  intensitas  melakukan
verifikasi,  sebagian  besar  juga  menyatakan  cukup  sering  melakukan  hal  tersebut.  Selain  itu,  untuk memperoleh informasi perserta juga mayoritas memilih media mainstream, baik media cetak maupun daring. Sebagian  lainnya  ada  yang  memilih  media  sosial,  walaupun  tidak  semua  informasi  di  media  sosial  dapat dicurigai sebagai hoaks, tetap ada sejumlah konten yang dibuat oleh akun official media mainstream dengan standar  jurnalistik.  Hal  tersebut  di  atas  mengindikasikan  bahwa  pada  dasarnya  jurnalis  di  Tanjungpinang sudah memiliki literasi digital yang cukup baik.
Sekalipun  demikian,  pengetahuan  para  peserta  masih  bersifat  umum.  Belum  spesifik  terhadap penyebab, pola penyebarluasan dan pola produksi hoaks. Selain itu, para peserta juga belum memahami tools secara maksimal yang dapat digunakan slebagai alat menverifikasi informasi.
Oleh  karenanya,  pelatihan  tersebut  mengambil  tema  “Anatomi  hoaks:  kategori,  alasan,  modus, dampak dan cara verifikasi”. Tema itu kemudian diturunkan pada 7 materi, dimulai dari pengguna internet dan literasi digitasl di Indonesia, Hoaks momentum dan evergreen, dan kenapa orang mudah percaya hoaks. Selanjutnya  adalah  modus  hoaks  yang  paling  lazim,  7  kategori  hoaks,  7  alasan  hoaks  dan  terakhir  5  pilar verifikasi.

## Kesimpulan
Perkembangan  media  digital  menuntut  peningkatan  kualitas  literasi  masyarakat.  Hoaks  atau informasi  salah  adalah  fenomena  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Perkembangan  ini  ini  tentu  saja  tidak  dapat  dihentikan,  mengingat  banyaknya  manfaat  yang dapat diperoleh.  Oleh  karenanya  dibutuhkan  kemampuan  untuk membatasi  informasi  yang  layak  dan  tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri.
Selain  itu,  jurnalis  sebagai  ujung  tombak  penyebarluasan  informasi  juga  perlu  meningkatkan kapasitas  terkait  literasi  digital. Information  disorder bahkan  pernah  menggiring  wartawan  untuk berbondong-bondong  membuat  pemberitaan.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  setiap  orang  dapat terjebak oleh mis-disinformasi. Oleh karenanya, peningkatan kemampuan jurnalis dalam hal mengenali dan menverifikasi informasi sangat dibutuhkan .

## Saran
Kegiatan  workshop  pemeriksaan  fakta  ini  hendaknya  tidak  menjadi  kegiatan  terakhir  di Tanjungpinang  atau  Kepulauan  Riau  secara  umum.  Mengingat  jumlah  jurnalis  yang  sudah  mengikuti pelatihan  pemeriksaan  fakta  baru  sedikit,  maka  hal  yang  sama  perlu  dilakukan  dengan  melibatkan  jurnalis lainnya.  Penguatan  literasi  digital  juga  dapat  dilakukan  oleh  banyak  pihak,  perguruan  tinggi  maupun organisasi independen lainnya.

## Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kementerian  Agama  RI,  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Kepri dan Aliansi Jurnalis Independen Tanjungpinang atas bantuan moril dan materil dalam pelaksanaan pengabdian ini.

## Referensi
Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Transformatif. Workshop Pengabdian Berbasis Riset Di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .
Afandi, A., Sucipto, M. H., & Muhid, A. (2016). Modul participatory action research (PAR) untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing) . Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Aliansi Jurnalis Independen . (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from https://aji.or.id/
Amazeen, M. A. (2020). Journalistic interventions: The structural factors affecting the global emergence of fact-checking. Journalism , 21 (1), 95–111. https://doi.org/10.1177/1464884917730217
Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet—Nasional Tempo.co . (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet detikcom, T. (n.d.). Menteri Tjahjo Minta Maaf Sempat Unggah Foto Hoax Tol Cisumdawu . detiknews. Retrieved August 16, 2022, from https://news.detik.com/berita/d-5761150/menteri-tjahjo-minta- maaf-sempat-unggah-foto-hoax-tol-cisumdawu
Dewan Pers . (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from https://dewanpers.or.id/ GenPi.co. (2022, June 6). AJI Batam dan Google News Initiative Gelar Pelatihan Cek Fakta . GenPI.co. https://kepri.genpi.co/kepri-terkini/1704/aji-batam-dan-google-news-initiative-gelar-pelatihan-cek- fakta
Gilster, P. (1997). Digital literacy . Wiley Computer Pub.
Jurnalisme, “berita palsu’’, & disinformasi: Buku pegangan untuk pendidikan dan pelatihan jurnalisme— UNESCO Digital Library (E. Wendratama, Trans.). (2019). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368022
Kementerian Komunikasi dan Informatika . (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from https://m.kominfo.go.id/content/detail/14853/kominfo-sebut-ada-43000-media-massa-yang-tidak- memenuhi-persyaratan-peraturan-perundangan/0/sorotan_media
Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. Media, Culture & Society , 33 (2), 211–221.
Littlejohn, S., & Foss, K. (2009). Encyclopedia of Communication Theory (Vol. 1–2). https://doi.org/10.4135/9781412959384
Mardjianto, FX. L. D., Wedhaswary, I. D., Monggilo, Z. M. Z., Unggraini, I. N., & Budiarto, M. N. (2022). Modul Literasi Digital untuk Perguruan Tinggi . Aliansi Jurnalis Independen.
https://aji.or.id/read/buku/94/modul-literasi-digital-untuk-perguruan-tinggi.html
Muliawanti, L. (2018). Jurnalisme Era Digital: Digitalisasi Jurnalisme dan Profesionalitas Jurnalisme Online.
LENTERA .
Periksa Fakta Melawan Infodemi . (n.d.). Aliansi Jurnalis Independen. Retrieved September 14, 2022, from https://aji.or.id/read/buku/76/periksa-fakta-melawan-infodemi.html
purwoko. (n.d.). AJI Indonesia Gelar Latihan Cek Fakta kepada Puluhan Jurnalis Tanjungpinang | Surya Kepri . Retrieved September 14, 2022, from https://suryakepri.com/2019/11/23/aji-indonesia-gelar- latihan-cek-fakta-kepada-puluhan-jurnalis-tanjungpinang/
PWI - Persatuan Wartawan Indonesia . (n.d.). Retrieved August 16, 2022, from https://www.pwi.or.id/
Rahmat, S. (2022). Gangguan Informasi, Cek Fakta & Literasi Digital . Sulur Pustaka.
Restianty, A. (2018). Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. Gunahumas , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.17509/ghm.v1i1.28380
UNESCO. (2004). The Plurality of literacy and its implications for policies and programmes: Position paper—UNESCO Digital Library . https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000136246 Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making . Council of Europe Publishing. https://edoc.coe.int/en/media/7495- information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html Yudhapramesti, P. (2015). Jurnalis dan Jurnalisme dalam Fenomena Kontemporer. Jurnal Komunikasi ,