## Peran anggota Satuan Reserse Kriminal dalam menanggulangi kejahatan jalanan

## The role of the Criminal Reserse Unit Members in tackling road crime

## Farouk Ashadi Haiti
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: farouk.ashadi.haiti-2015@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan untuk menganalisis upaya Satreskrim Polres Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Jalanan.  Metode  penelitian  yang digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  apa-apa  yang  saat  ini  berlaku. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  kepada  Kanit  Reskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung Perak  Surabaya  dan  Anggota  Satreskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya.  Hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  kejahatan  jalanan  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor lingkungan dan faktor teknologi. Upaya Upaya preemtif dilakukan dengan bekerja sama dengan Binmas. Upaya preventif dengan menggalakkan program kring reserse dan Upaya represif dilakukan dengan cara menjaring dan memberantas  premanisme  dan  berbagai  sindikat  kejahatan  jalanan,  serta  menindak  tegas  dengan  tembak  di tempat pelaku kejahatan jalanan.
Kata kunci : peran; satuan reserse kriminal; kejahatan jalanan; kriminalitas; kontrol sosial

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  factors  that  be  the  cause  in  the  harbor  police  tanjung  perak surabaya  and  to  analyze  it  a  unit  of  harbor  police  criminal  tanjung  perak  surabaya  in  response  to  the  street crimes. Research methods that were used descriptive namely qualitative aimed at described all that when this is true  of  the  source  of  data  in  this  research  using  interviews  on  the  head  of  harbor  police  criminal  detective tanjung perak surabaya and members of harbor police criminal detective tanjung perak surabaya. The results of the  study  explained  that  of  factors  affect  the  street  crimes  that  is  economic  factors,  environmental  factor  and factors  technology.Efforts  efforts  preemtif  done  with  cooperating  with  police  a  community  facilitator,  the preventive efforts with promoting the program kring criminal detective and efforts repressive done by means of capture  and  eradicate thuggery and various  syndicate  street crimes,  and take  a  strict  with  shoot  on  place  the street crimes.
Keywords : role; criminal investigation unit; street crimes; crime; social control

## Pendahuluan
Kompleksitas  masalah  sosial  di  kota  besar  selalu  menjadi  topik  yang  dibicarakan  dalam  berbagai seminar  dan  lokakarya  untuk  mencari  solusi,  termasuk  di  media,  baik  cetak  maupun  elektronik (Abdulsyani,  1987).  Kriminalitas  telah  menjadi  ketakutan  besar  dan  mendapat  perhatian  penting diberbagai belahan dunia (Allen, 1996; Kelly, 2000; Fajnzlber et al, 2002; Brush, 2007; Choe, 2008). Wilayah  hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang  membawahi 5 Polsek  jajaran antara lain  Polsek  Asemrowo,  Polsek  Kenjeran,  Polsek  Krembangan,  Polsek  Pabean  Cantikan,  dan  Polsek Semampir.  Dari  5  wilayah  Polsek  jajaran  tersebut  Wilayah  Kecamatan  Semampir  adalah  termasuk  3 termiskin di Surabaya.
Di  dunia  modern, tindakan  kriminal telah  menjadi  ketakutan besar dan telah  mendapatkan  kesadaran penting dalam hal beberapa penelitian yang dilakukan oleh Allen (1996), Kelly (2000), Fajnzlber et al (2002), Brush (2007) dan Choe (2008). Sudah ada studi kuantitatif (Becker, 1968; Ehrlich, 1973; Chiu & Madden, 1998; Bourguignon, 2001; Imrohoroglu  et al, 2000) dalam  kriminologi untuk  memeriksa dampak kemajuan sosial pada kecenderungan kejahatan dan bentuk-bentuk kejahatan.
Penelitian dari Setijaningrum (2017) menjelaskan bahwa kelompok miskin terbesar di Kota Surabaya berada  di  3  Kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Semampir,  Kecamatan  Tambaksari,  dan  Kecamatan Simokerto.  Kecamatan  Semampir  terdiri  dari  5  kelurahan  dengan  60.41%  keluarga  miskin, Tambaksari terdiri dari 6 kelurahan dengan 12.47% keluarga miskin, sedangkan kecamatan Simokerto terdiri dari 5 kelurahan dengan 41.82% keluarga miskin.Hal ini selaras dengan berbagai penelitian lain yang  menunjukan  bahwa  kesulitan  ekonomi  dan  kejahatan  selalu  menjadi  masalah  yang  saling berkaitan meski adapula yang sepenuhnya berlawanan (Imran et al, 2018, Brady & Burton, 2016).
Dengan  keadaan  faktor  kemiskinan  yang  tinggi  ini  diduga  menjadi  tingginya  angka  kriminalitas  di wilayah  Polre  Pelabuhan  Tanjung  Perak.  Selain  itu  demografis  wilayah  yang  berdekatan  dengan Jembatan  Suramadu,  penulis  duga  juga  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  aksi  kriminalitas, karena  berdasarkan  catatan  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak,  rata-rata  pelaku  aksi  curanmor  selalu mempunyai niat atau rencana untuk melarikan barang curiannya ke wilayah Madura melalui Jembatan Suramadu.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan untuk menganalisis upaya Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  apa-apa  yang saat  ini  berlaku.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  kepada  Kanit  Reskrim Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  dan  Anggota Satreskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak Surabaya. Teknik pengmpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  langkah-langkah  terdiri  dari pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  mendiskusikan  data  dengan  studi  terdahulu  dan teori yang relevan dengan topik yang dikaji.

## Hasil dan Pembahasan

## Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  jalanan  di  wilayah  Polres  Pelabuhan  Tanjung Perak Surabaya
Faktor  pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  seseorang  untuk  melakukan  suatu  tindak pidana pencurian. Hal itu  disebabkan  oleh tingkat pengetahuan  mereka yang  kurang terhadap  hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor  yang  mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri,  memeras,  merampok,  dsb), pendidikan merupakan  sarana  bagi  seseorang  untuk  mengetahui  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk.  Dengan melakukan  suatu  perbuatan  apakah  perbuatan  tersebut  memiliki  suatu  manfaat  tertentu  atau  malah membuat  masalah/kerugian  tertentu.”  Jika  dikaitkan  dengan  usia  pertama  kali  anak  terpaksa  putus sekolah relatif berbeda-beda. Pada keluarga yang paling miskin, menemukan ada kecenderungan usia putus sekolah anak makin dini, karena mereka sejak kecil sudah harus membantu orang tuanya bekerja (Suyanto 2013).
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dengan  para  pelaku  kejahatan  jalanan  saat  BAP,  salah  satu diantaranya mengatakan:
“Aku mek tamatan SD Pak, kerjo opo maneh lek gak ngene. Kerjo pabrik yo gak di trimo (aku hanya tamatan SD Pak, kerja apa lagi kalau tidak begini, Kerja Pabrik ya tidak diterima).”
Selain itu, hal tersebut juga  menunjukkan  daya tangkap orang tersebut  mengenai  mana hal  yang baik dan  yang  buruk  juga  kurang  karena  input  pendidikan  yang  tidak  ada  selain  input  pengetahuan  di jalanan tempat ia hidup.
Dalam  diri  individu  seseorang  tercipta  suatu  mental  atau  karakter  dimana  karakter  tersebut  sangat berpengaruh  terhadap  tingkah  laku  manusia.  Dari  pendapatnya  Samuel  Yochelson  mengungkatpkan bahwa: “Ada  hubungan antara kepribadian  dan  kejahatan yaitu  kepribadian  dari penjahat dan bukan penjahat, memprediksi tingkah laku, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian moral beroperasi dalam diri penjahat, dan perbedaan antara tipe individual pelaku kejahatan”.
Seseorang  yang  tingkah  lakunya  baik  akan  mengakibatkan  seseorang  tersebut  mendapatkan penghargaan dari  masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah  laku tidak baik  maka orang  itu  akan  menimbulkan  kekacauan  dalam  masyarakat.  Mereka  yang  dapat  mengontrol  dan mengembangkan  kepribadiannya yang positif akan  dapat menghasilkan banyak  manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan  tindak  pidana,  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas  bahwa  keinginan  manusia  merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

## Tabel 1.
Usia dini rata- rata anak putus sekolah Keterangan Klasifikasi Persentase Jenis kelamin Laki-laki 40.7 % Perempuan 59.3 % Umur 14-15 tahun 34.0 % 16-17 tahun 36.0 % 18 tahun 30.0 % Dalam keluarga, responden merupakan anak yang ke- Anak ke-2 40.0 % Anak ke-3 50.0 % Anak ke-4 10.0 % Responden putus sekolah pada saat Belum lulus SD 20.0 % Sudah lulus SD 45.3 % Belum lulus SMP 24.7 % Sudah lulus SMP 10.0 % Usia responden saat putus sekolah 9 tahun 9.3 % 10 tahun 8.7 % 11 tahun 15.3 % 12 tahun 34.0 % 13 tahun 10.7 % 14 tahun 14.0 % 15 tahun 8.0 %

## Sumber: Masalah Sosial Anak (Bagong Suyanto, 2013)
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  usia  anak  putus  sekolah,  yang  paling  dini  adalah  9  tahun  (9,3%).  Dari 150  anak  yang  di-teliti,  8,7%  mengaku  putus  sekolah  pada  saat  berusia  10  ta-hun,  sebanyak  15,3% putus  sekolah  pada  saat  berusia  11  tahun,  dan  34%  pada  saat  mereka  berusia  12  tahun.  Ini  berarti, cukup banyak responden yang putus sekolah pada saat mereka belum lulus SD. Sebagian besar anak- anak  yang  diteliti  mengaku  pu-tus  sekolah  selepas  mereka  lulus  SD  (45,3%).  Namun  tidak  sedikit responden  mengaku  (20%)  terpaksa  putus  sekolah  walaupun  mereka  belum  lulus  SD.  Hanya  10% responden yang mengaku putus sekolah setelah lulus SMP, dan seba-nyak 24,7% responden mengaku putus sekolah ketika belum lulus SMP. Bagi anak- anak dari keluarga miskin, putus sekolah di tengah jalan  dan  kemudian  memilih segera bekerja atau sekadar membantu  orang tua  mencari  nafkah sering kali  menjadi  pilihan  yang  terpaksa  diambil,  tetapi  banyak  hal  yang  tidak  baik  yang  diakibatkan renndahnya  pendidikan  di  usia  dini  yakni  rentannya  mereka  terjerumus  tindak  kriminal  sebagai alternatif mudah, tanpa ijasah untuk mendapat uang berlebih dalam sekejap.
Dari wawancara penyidik saat BAP diketahui bahwa adanya pernyataan yang tersangka bahwa:
“Pada awalnya saya enggak ada niatan buat ambil motor orang, tapi karena waktu itu saya lihat ada motor yang sudah siap pakai (mesin sudah nyala) dan pemiliknya enggak kelihatan jadi saya ambil saja motornya”
Dari hal tersebut, dapat dihubungkan dengan faktor yang  melatar belakangi tindak pencurian tersebut misalnya  apabila  dalam  diri  seseorang  mempunyai  mental  seorang  kriminal,  maka  dalam  hal pemenuhan kebutuhan hidupnya, mereka tidak mau bekerja. Ada kecenderungan untuk mencari uang dengan jalan cepat yaitu dengan jalan mencuri. Kemudian walau sudah pernah dihukum namun masih mengulangi tindak pidana tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa hanya dengan jalan itu mudah untuk mendapatkan uang.
Kemiskinan  merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak  di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara  dimana  banyak  terdapat  orang  miskin,  dengan  secara  diam-diam  terdapat  banyak  penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.
Dalam  Kongres  PBB  ke-8  Tahun  1990  di  Havana,  Cuba,  yang  dikutip  oleh  Barda  Nawawi  Arief, mengidentifikasi  faktor-faktor  kondusif  penyebab  kejahatan,  khususnya  dalam  masalah  “urban  street crime”,  salah  satunya  antara  lain  Kemiskinan,  pengangguran,  kebutahurufan  (kebodohan), ketiadaan/kekurangan  perumahan  yang  layak  dan  sistem  pendidikan  serta  sistem  latihan  yang  tidak cocok/serasi.
Faktor  ekonomi  merupakan  faktor  yang  bersumber  dari  luar  diri  manusia.  Seseorang  umumnya melakukan kejahatan pencurian untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan jalanan. Maka seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan jalanan.
Menurut teori Marx, kriminalitas hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari  sistem  ekonomi  kapitalis,  maka  tugas  kriminologi  ialah  menunjukkan  hubungan  yang sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan (Abdulsyani, 1987; Santoso & Eva, 2005).
Faktor  penyebab  timbulnya  kejahatan  karena  masalah  ekonomi  dalam  kenyataannya  ternyata  bukan hanya  suatu  ungkapan  yang  sering  menjadi  topik  dari  berbagai  diskusi  ilmiah  mengenai penanggulangan  kejahatan.  Hal  tersebut  dari  hasil  penelitian  penulis,  merupakan  suatu  kenyataan seperti  ini  seringkali  terjadi  pada  sebagian  masyarakat  miskin.  Seperti  halnya  yang  terjadi  pada wilayah  hukum  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  yang  membawahi  5  Polsek  jajaran  antara lain  Polsek  Asemrowo,  Polsek  Kenjeran,  Polsek  Krembangan,  Polsek  Pabean  Cantikan,  dan  Polsek Semampir.  Dari  5  wilayah  Polsek  jajaran  tersebut  Wilayah  Kecamatan  Semampir  adalah  termasuk  3 termiskin  di  Surabaya  sebagaimana  penelitian  dari  Setijaningrum  (2017).  Dalam  Penelitian  tersebut dinyatakan  bahwa  Kelompok  miskin  terbesar  di  Kota  Surabaya  berada  di  3  Kecamatan,  yaitu Kecamatan Semampir, Kecamatan Tambaksari, dan Kecamatan Simokerto.
Kecamatan Semampir terdiri dari 5 kelurahan dengan 60.41% keluarga miskin, Tambaksari terdiri dari 6 kelurahan dengan 12.47% keluarga miskin, sedangkan kecamatan Simokerto terdiri dari 5 kelurahan dengan 41.82% keluarga miskin. Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang  dalam  memenuhi  kebutuhan  minimum  seperti  pangan,  sandang,  papan,  pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  prioritas  kelompok  miskin  yaitu:  (1)  pendidikan,  (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) sembilan bahan pokok, (5) air bersih, (6)  kemudahan administrasi, (7) pelatihan keahlian, (8) lapangan pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa kelompok miskin menempatkan
kebutuhan  pendidikan,  kesehatan,  dan  perumahan  sebagai  tiga  prioritas  kebutuhan  teratas.  Pelaku kejahatan  jalanan  yang  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  miskin  di  wilayah  hukum  Polres  Tanjung Perak, dilakukan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka atau keluarganya, hal ini jelas  akibat  dari  keberadaan  ekonomi  yang  tidak  menentu  yang  menimbulkan  melakukan  kejahatan. Dari  beberapa  penanganan  kasus  kejahatan  jalanan  oleh  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya, diketahui  bahwa  seseorang  dapat  tersesat  oleh  perekonomian  yang  mereka  ciptakan  sendiri  untuk melakukan hal-hal yang tidak seperlunya dilakukan oleh orang- orang yang berakal sehat.
Jadi  suatu  keadaan  keluarga  yang  miskin  akan  membawa  seseorang  untuk  menuju  pada  kehidupan yang lebih layak dari kehidupan yang sebelumnya, sehingga bagi mereka yang ingin cepat meraihnya akan cenderung berjalan  di jalan  yang  kurang terpuji. Bila dilihat dengan pendapatan sehari-hari dari perilaku  kriminal  yang  ditimbulkan  oleh  masalah  ekonomi,  maka  disimpulkan  mengenai  kondisi mereka  diantaranya  sebagai  berikut:  (1)  Jumlah  pendapatan  yang  diperoleh  sehari-hari  tidak mencukupi  kebutuhan  mereka,  yaitu  mereka  yang  mempunyai  pendapatan  per  hari  Rp10.000,00 sampai  dengan  Rp20.000,00;  (2)  Jumlah  yang  diperoleh  per  minggu  tidak  mencukupi  selama  satu minggu;  (3)  Jumlah  pendapatan  yang  diperoleh  tidak  seimbang  dengan  jumlah  keluarga  yang  harus dibiayai;  (4)  Tidak  mempunyai  pekerjaan  tetap  yang  dapat  dijadikan  sumber  penghasilan  (Efendi, 2005).
Oleh  karena  hal-hal  tersebut  di  atas,  jelas  kiranya  ada  sekelompok  masyarakat  yang  memang  tidak dapat  mencukupi  atau  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  yaitu  mereka  harus  mencukupi  kebutuhan primer  dan  sekunder  yang  mau  tidak  mau  harus  mereka  penuhi,  seperti  bahan  pokok  beras,  lauk, perlengkapan  dapur,  dan  pakaian.  Hal  ini  harus  tercapai  guna  kelangsungan  hidup  mereka  sehari- harinya.  Namun,  pendapatan  yang  mereka  peroleh  tidak  seimbang  dengan  kebutuhan  yang  mereka harus penuhi.
Sedangkan  untuk  meningkatkan  keterampilan  sebagai  penunjang  ekonomi  keluarga,  serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan, mereka ternyata adalah tipikal pemalas yang tidak mau berusaha maksimal untuk mencari sumber penghasilan dengan meningkatkan kualitas skill mereka padahal mereka juga mengetahui berbagai program pemberdayaan skill dari Pemkot Surabaya telah banyak disosialisasikan sampai tingkat terbawah yakni Rukun Tangga (RT). Selain itu keinginan mendapatkan hasil maksimal dalam waktu sekejap juga masih menjadi dambaan para pelaku kejahatan jalanan  ketimbang  menjalani  proses  pelatihan  yang  dianggap  belum  tentu  bisa  cepat  mendatangkan penghasilan yang banyak dalam sekejap.
Beberapa  contoh  berikut  merupakan  hasil  pemberkasan  dari  Pelaku  Kejahatan  Jalanan  yang diantaranya  terlibat  kriminalitas  karena  faktor  ekonomi.  (1)  (AA)  seorang  laki-laki  yang  berasal  dari keluarga  dengan  mata  pencaharian  sebagai  penjaga  counter  HP,  AA  seorang  kepala  keluarga melakukan pencurian motor di salah satu minimarket di wilayah Indrapura Surabaya; (2) (RS) seorang laki-laki berasal dari keluarga pengangkut barang di pasar (kuli) Pabean Surabaya. RS seorang kepala keluarga  mencuri  uang  di  pasar  Pabean  tempat  dia  bekerja;  (3)  (JW)  seorang  laki-laki  berasal  dari keluarga  dengan  mata  pencaharian  sebagai  Kernet  Angkutan  Umum.  JW  seorang  hidup  dengan  istri dan 3 anak  melakukan  kejahatan pejambretan  di  kawasan Ampel Surabaya; (4) (K) seorang laki-laki yang berasal dari keluarga dengan mata tidak tetap. (K) melakukan kejahatan penjambretan di wilayah Wonokusumo  Surabaya.  Kenyataan  yang  demikian  mendukung  peneliti  berpendapat  bahwa  keadaan ekonomi  keluarga  atau  seseorang  yang  lemah  mampu  mempengaruhi  timbulnya  hal-hal  tersebut  di atas, dan pada akhirnya akan mempengaruhi timbulnya suatu kejahatan.
Selain  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memiliki  pengaruh  atas terjadinya  tindak  kejahatan  jalanan.  Seseorang  yang  hidup/tinggal  di  dalam  lingkungan  yang mendukung  untuk  dilakukannya  pencurian,  maka  di  suatu  waktu  ia  juga  akan  melakukan  tindak pencurian  tersebut.  Banyak  hal  yang  membuat  lingkungan  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  suatu tindak  kejahatan  jalanan  misalnya  pencurian.  Misalnya  kebutuhan  dalam  pergaulan  dengan  teman sebaya, kontrol dari lingkunganyang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan
sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang  tua  di  dalam  rumah  tangga  menentukan  bagaimana  sifat  seorang  anak  dalam  pergaulannya. Selain  itu  bagaimana  cara  orang  tua  mendidik  seorang  anak  juga  mempengaruhi  bagaimana  sifat seorang anak di masyarakat. Pengakuan dari tersangka pencurian mengenai hal tersebut antara lain:
“Ketika berada di rumah, saya malah merasa gak nyaman sama sekali. Tiap hari selalu dimari sama  orang tua.  Disuruh  gini  gitu.  Makanya  saya  akhirnya  jarang  pulang  dan  males  juga  buat pulang. Selama gak pulang saya nginep di rumah temen-temen dan bisa bebas main-main sampai akhirnya kehabisan uang buat seneng-seneng. Dan akhirnya kita mencuri motor”
Oleh  karena  itulah  orang  tua  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mencegah  seorang melakukan tindak kejahatan.
Perkembangan  global  memiliki  dampak  yang  positif  bagi  kemajuan  suatu  negara,  sedangkan  bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukan bahwa dia adalah seseorang yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dalam  masa  perkembangan  global  tersebut.  Selain  itu seseorang  yang  memiliki  sesuatu  (harta)  yang  lebih  dipandang  sebagai  orang  yang  sukses,  hal  ini tentunya  membuat  setiap  orang  dalam  masyarakat  bersaing  satu  sama  lainnya  untuk  menunjukkan bahwa  dirinyalah  yang  paling  unggul.  Dan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  orang  yang  tadinya  kurang mampupun akan  ikut bersaing  meskipun  mengunakan  cara-cara yang salah. Kebanyakan  dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.
Seperti halnya salah seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor:
“Lihat orang lain punya barang- barang  yang bagus bikin kepengen mas, jadi saya curi motor terus saya jual dan uangnya buat beli barang yang saya pengen tadi.”
Kemajuan teknologi  khususnya  media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.  Media  massa  memberikan  rangsangan  terhadap  pemikiran-pemikiran  seseorang  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Bahkan  tidak  jarang  tayangan  televisi  memberikan  contoh-contoh melakukan  pencurian  kendaraan  bermotor,  meskipun  pada  dasarnya  tayangan  tersebut  bukan bermaksud  untuk  memberikan  suatu  contoh.  Pemikiran  dan  daya  tangkap  masing-masing  individu tentulah  berbeda-beda  pula,  oleh  sebab  itu,  tayangan  televisi  dapat  memberikan  suatu  kesan  yang buruk bagi seseorang.
Salah  satu  teori  dalam  krimonogi  adalah  teori  “Differential  Association”  yang  berlandaskan  pada proses  belajar,  yaitu  bahwa  perilaku  kejahatan  adalah  perilaku  yang  dipelajari.  Menurut  Sutherland, apabila  perilaku  kejahatan  dipelajari,  maka  yang  dipelajari  tersebut  meliputi  (a)  teknik  melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap. Adapun demikian, salah satu preposisinya  menyatakan  bahwa  komunikasi  yang  bersifat  nirpersonal  seperti  melalui  bioskop,  surat kabar,  secara  relatif,  tidak  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  terjadinya  perilaku  kejahatan. Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan hasil penelitian, di mana salah satu penyebab adanya peniruan dikarenakan adanya peniruan kejahatan begal di  wilayah lain, termasuk pula peranan  media massa yang memberitakan berbagai modus kejahatan jalanan tanpa adanya narasumber dari kepolisian yang  menjelaskan  secara  berimbang,  maka  menurut  wawancara  dengan  anggota  Satreskrim  Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, bahwa hal tersebut kemungkinan akan bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Selanjutnya dipaparkan pula faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan jalanan dalam perspektif viktimologi,  yakni  ilmu  pengetahuan  tentang  korban,  di  mana  salah  satu  kajiannya  adalah  mencari sebab-sebab  terjadinya  viktimisasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  3  (tiga)  faktor  utama  yang mempengaruhi terjadinya kejahatan jalanan dalam perspektif Viktimologi (Angkasa & Iswanto 2005; Waluyo, 2011).
Perilaku korban yakni kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa  barang  bawaan  (membawa  barang  yang  mecolok  perhatian  pelaku),  kebiasaan  korban (pulang  pagi).  Mandelsohn,  membuat  suatu  tipologi  korban  yang  diklarifikasikan  menjadi  6  (enam) tipe,  salah  satunya  adalah  “The  victim  with  minor  guilt  and  the  victm  due  to  his  ignorance”,  yakni korban  dengan  kesalahan  kecil  dan  korban  yang  disebabkan  kelalaian.  Termasuk  pula  salah  satu tipologi dari Steven Schafer, adalah “precipitative victims”, yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan. Berkaitan teori di  atas,  maka  perilaku  korban  di  atas,  pada  dasarnya  merupakan  kualifikasi  peranan  korban  yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa  dirinya  membuat  kesalahan  kecil  yakni  tidak  hati-  hati  atau  waspada,  di  mana  hal  tersebut justru membawa akibat yang besar.
Kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah  dilumpuhkan),  perempuan  lebih  berisiko  menjadi  korban,  sumberdaya  manusia  yang  kurang, perasaan  takut  terlebih  dahulu  atau  mudah  takut  saat  digertak  pelaku.  Risiko  korban  menurut Separovic,  salah  satunya  faktor  pribadi,  di  sini  termasuk  faktor  biologis  (usia,  jenis  kelamin, kesehatan,  terutama  kesehatan  jiwa).  Hentig  membagi  tipe  korban  menjadi  13  (tiga  belas)  macam, salah  satunya  adalah  “The  Old”,  bahwa  orang  tua  mempunyai  risiko  menjadi  korban  atas  tindak pidana  terhadap  harta  kekayaan.  Di  sisi  lain  terdapat  kelemahan,  pada  jasmaninya  atau  terkadang mentalnya  yang  mulai  lemah.  Termasuk  pula  salah  satu  tipologi  dari  Steven  Schafer  adalah “Biologically  weak  victims”,  yakni  siapa  saja  yang  secara  fisik  atau  mental  lemah,  misalnya  orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar menjadi targer kejahatan.
Berkaitan  dengan  hal  di atas, terdapat 10 (sepuluh)  kasus kejahatan jalanan  yang  menunjukkan umur korban  diatas  55  tahun.  Penurunan  ketahanan  fisik  dan  mental.  Oleh  karenanya  korban  di  sini  lebih dapat  dilumpuhkan  pelaku  kejahatan  begal  yang  berusia  lebih  muda,  sehingga  menjadi  target  yang menarik bagi pelaku. Salah satu tipe  korban  menurut Hans Von Hentig adalah “The Female”, yakni wanita  merupakan  korban  dengan  bentuk  kelemahan  lain,  bahwa  di  samping  lemah  jasmaninya (apabila  dibandingkan  dengan  pria  dan  pelakunya  biasanya  juga  pria)  wanita  juga  diasumsikan mempunyai  dan/atau  memakai  barang-barang  seperti  perhiasan  yang  mempunyai  nilai  ekonomis tinggi.  Berkaitan  hal  dengan  kasus  kejahatan  begal,  terdapat  5  (lima)  korban  dengan  jenis  kelamin perempuan  dan  8  (delapan)  korban  dengan  jenis  kelamin  laki-laki.  Sekalipun  korban  dengan  jenis kelamin  laki-laki  lebih  banyak,  namun  perempuan  memiliki  risiko  yang  lebih  tinggi  untuk  dapat dilumpuhkan  pelaku  berkaitan  dengan  kelemahan  fisik  dalam  melakukan  perlawanan.  Adapun berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  yang  kurang,  dalam  hal  ini  membawa  pada  akibat  kekurang hati-hatian  korban.  Sedangkan  perasaan  takut  terlebih  dahulu  atau  mudah  takut  saat  digertak  atau diancam,  dapat  mempengaruhi  terjadinya  viktimisasi.  Hal  ini  berkaitan  dengan  psikologis  korban,  di mana  korban  yang  mudah  merasa  takut  dan  kemudian  berhadapan  dengan  situasi  yang membahayakan,  tentunya  mengakibatkan  perlawanan  korban  lemah  dan  semakin  mempercepat  atau mempermudah pelaku melakukan kejahatan jalanan.
Faktor  situasi  dimana  korban  berada  di  tempat  yang  memungkinkan  terjadinya  kejahatan  jalanan, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi  psikologisnya  (rasa  takut).  Sebagaimana  dikemukakan  Separovic,  bahwa  salah  satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal  tersebut,  pada  dasarnya  bahwa  situasi  tempat  mempengaruhi  terjadinya  viktimisasi  kejahatan jalanan, di mana korban berada pada situasi yang sulit untuk melakukan perlawanan. Adapun menurut Hans  Von  Hentig,  salah  satu  tipe  korban  adalah  the  blocked,  exempted,  and  fighting.  Orang  yang terhalang,  bebas,  dan  suka  berkelahi  memunyai  risiko  yang  berbeda  untuk  terjadinya  viktimisasi. Orang  yang  terhalang  diartikan  sebagai  individu  yang  berada  dalam  posisi  dan  kondisi  sulit  untuk keluar  dari  bahaya.  Mereka  yang  termasuk  dalam  tipe  ini  adalah  orang  yang  terperangkap  dalam situasi  yang  tidak  memungkinkan  untuk  melakukan  pembelaan  atau  bahkan  tindakan  tersebut  justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius.
Berkaitan  dengan  kejahatan jalanan,  menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan jalanan terjadi di wilayah  yang  sepi  dan  dapat  diidentifikasikan  sebagai  wilayah  yang  rawan  kejahatan.  Namun demikian,  di  sisi  lain  beberapa  kasus  kejahatan  begal  justru  terjadi  di  willayah  yang  ramai.  Hal  ini menunjukkan  bahwa,  terjadinya  kejahatan  begal  tidak  tergantung  pada  sepi  atau  ramainya  suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang  memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Hal di atas,  berkaitan  dengan  teori  ekologis,  di  mana  salah  satunya  adalah  mobilitas  penduduk.  Mobilitas penduduk  di  sini  dimaksudkan  hanyalah  mobilitas  horizontal  yang  pada  belakangan  ini  dengan  jelas dapat  dilihat  peningkatannya.  Hal  ini  terutama  karena  pengaruh  sarana  transportasi  yang  semakin meningkat.
Termasuk pula Shaw & McKay berdasarkan hasil studinya, dia menyimpulkan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin. Merujuk pada pendapat tersebut, beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan jalanan  di wilayah  hukum Polres Pelabuhan  Tanjung  Perak  terjadi  di  daerah  perkotaan.  Daerah  perkotaan  di  sini  identik  dengan  pusat perdagangan,  sehingga  mempengaruhi  mobilitas  penduduk,  oleh  karenanya  menjadi  tempat  target (sasaran)  bagi  pelaku  kejahatan  jalanan.  Hal  ini  diperkuat  diperkuat  pula  dalam  kajian  Viktimologi bahwa  pada  daerah-  daerah  bisnis  di  pinggir  kota,  dan  pada  daerah-daerah  bisnis  kota  kecil  yang terdapat  harta  benda  berharga,  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  sangat  mendominasi. Termasuk  pula,  terdapat  kecenderungan  berisiko  untuk  menjadi  korban  tindak  pidana  kekerasan  di jalan-jalan umum. Ini  disebabkan pertimbangan  dari pelakunya  mempunyai  kesempatan lebih  mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil.

## Upaya  Satreskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  dalam  penanggulangan kejahatan jalanan
Upaya  represif  adalah  suatu  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  konsepsional  yang  ditempuh setelah terjadinya kejahatan (Arief, 2001). Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak  para  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan  perbuatannya  serta  memperbaikinya  kembali  agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya  merupakan perbuatan yang  melanggar hukum  dan merugikan  masyarakat,  sehingga  tidak  akan  mengulanginya  dan  orang  lain  juga  tidak  akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.
Sebagai  implementasi  tindakan  represif  Satreskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  telah melakukan  beberapa  penindakan  terhadap  kejahatan  jalanan,  antara  lain  dengan  menjaring  puluhan preman yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polres Pelabuhan tanjung Perak Surabaya. Tempat- tempat  dijaringnya  preman-preman  tersebut  antara  lain  sebagai  berikut:  a)  Pasar  Tradisional, merupakan  salah  satu  tempat  perekonomian  berjalan,  karena  di  dalam  pasar  terdapat  penjual  dan pembeli  yang  melakukan transaksi  jual beli. Preman  memandang  ini sebagai  lahan untuk  melakukan tindakan kriminalitas karena banyak orang membawa barang berharga. Ataupun melakukan pungutan liar  kepada  lapak-  lapak  pedagang;  b)  Terminal  Bus,  merupakan  tempat  yang  banyak  orang berdatangan  ke terminal bus untuk  menuju tempat tujuan, hal  ini  digunakan untuk  melakukan tindak kejahatan pada para penumpang bus  maupun para supir bus; c) Jalan Raya merupakan tempat umum yang  hampir  tidak  pernah  sepi,  biasanya  pelaku  preman  melakukan  tindak  kejahatan  pada persimpangan  jalan  yang  tidak  ada  pengamanan  dari  polisi,  dimana  mobil  terhenti  pada  lampu  lalu lintas. Biasanya hal ini dilakukan pada malam hari.
Membongkar  sindikat  kejahatan  jalanan  dimana  pada  bulan  puasa  tahun  2018  lalu  banyak  pelaku pencurian  motor  sudah  beraksi  di  Surabaya.  Ini  terbukti  ditangkapnya  dua  pelaku  curanmor  oleh Satreskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak.  Saat  itu  Polisi  berhasil  menangkap  dua  spesialis curanmor di bulan puasa, KA, dan NW. Keduanya warga jalan Indrapura Jaya Surabaya. Dua pelaku ditangkap saat berada di Warkop jalan Tanjung Layar. Keduanya ditangkap usai mencuri empat motor di Kawasan Johor dan Kalimas Baru.
Uniknya, kedua pelaku mengaku hanya beraksi di bulan puasa, lantaran saat puasa banyak orang yang lengah.  Hal  tersebut  meruapakan  jenis  kejahatan  dengan  tipologi  kejahatan  situasional.  Dari pengembangan  pelaku  diketahui  adanya  sindikat  curanmor  di  Surabaya.  Dari  pengembangan  pula Satreskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya  membekuk  sindikat  curanmor  hasil  operasi selama  bulan  ramadhan  dengan  mengamankan  enam  kendaraan  roda  dua  dan  tiga  tersangka  yang beroperasi dalam 10 lokasi.
Menindak  tegas  dengan  tembak  di  tempat  pelaku  kejahatan  jalanan  Untuk  situasidan  kondisi  dapat diberlakukannnya  perintah  tembak  di  tempat  harus  sesuai  dengan  ketentuan  penggunaan  senjata  api oleh Polri, dimana situasi yang dihadapi adalah situasi dan kondisi yang sesuai dengan keadaan yang terdapat  dalam  ketentuan  penggunaan  senjata  api  oleh  Polri,  dimana  berdasarkan  ketentuan  tentang penggunaan senjata api oleh Polri perintah  tembak  di  tempat dapat diberlakukan  jika terdapat situasi dan  kondisi/keadaan  yang  membahayakan  nyawa,  atau  adanya  keadaan  yang  mengancam  (adanya ancaman kejahatan) terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain.
Situasi  dan  kondisi  dapat  diberlakukannya  tembak  di  tempat  ini  sangat  erat  hubungannya  dengan kapan tembak di tempat dapat diperintahkan, dimana perintah tembak di tempat dapat diturunkan pada saat penangkapan. Untuk penangkapan ini dapat di berlakukan untuk pelaku kejahatan/tersangka yang telah  menjadi  Daftar  Pencarian  Orang  (DPO)  maupun  pelaku  kejahatan  yang  tertangkap  tangan  dan terindikasi  membahayakan nyawa orang  lain dan  nyawa petugas serta terindikasi akan  melarikan diri yang mengakibatkan hilangnya tersangka.
Kewenangan tembak ditempat ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berisi:  untuk  kepentingan  umum  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan  biasanya  Polisi  melakukan  tindakan  tembak  ditempat  terhadap  tersangka.  Pada  dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada Prinsip Proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu (Arief, 2001).
Sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana dalam sistem peradilan  pidana  paling  sedikit  terdapat  5  (lima)  sub-sistem  yaitu  sub-  sistem  kehakiman,  kejaksaan, kepolisian,  pemasyarakatan,  dan  kepengacaraan,  yang  merupakan  suatu  keseluruhan  yang  terangkai dan  berhubungan  secara  fungsional.  Upaya  represif  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  pula  dengan metode perlakuan ( treatment ) dan penghukuman ( punishment ).
Perlakuan  ( treatment )  berdasarkan  penerapan  hukum,  menurut  Abdul  Syani  yang  membedakan  dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu: a) Perlakuan  yang tidak  menerapkan sanksi- sanksi  pidana,  artinya  perlakuan  yang  paling  ringan  diberikan  kepada  orang  yang  belum  telanjur melakukan  kejahatan.  Dalam  perlakuan  ini,  suatu  penyimpangan  dianggap  belum  begitu  berbahaya sebagai  usaha  pencegahan;  b)  Perlakuan  dengan  sanksi-sanksi  pidana  secara  tidak  langsung,  artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum  terhadap  perlakuan  yang  diterimanya.  Perlakuan  ini  dititik  beratkan  pada  usaha  pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di  dalam  masyarakat  seperti  sediakala.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  perlakuan  ini  mengandung  dua tujuan  pokok,  yaitu  sebagai  upaya  pencegahan  dan  penyadaran  terhadap  pelaku  kejahatan  agar  tidak melakukan hal- hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak  lagi  melakukan  pelanggaran  hukum,  baik  dari  pelanggaran-  pelanggaran  yang  mungkin  lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.
Penghukuman (punishment) diberlakukan jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan,  maka  perlu  diberikan  penghukuman  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  dalam hukum  pidana.  Oleh  karena  Indonesia  sudah  menganut  sistem  pemasyarakatan,  bukan  lagi  sistem kepenjaraan  yang  penuh  dengan  penderitaan,  maka  dengan  sistem  pemasyarakatan  hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

## Simpulan
Tipologi kejahatan di Wilayah  Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya antara lain ditinjau dari tipologi tren hidup kriminal Schafer terdiri dari:  Penjahat sesekali (20.08 %), penjahat profesional (79.47  %),  penjahat  abnormal  (0.43  %).  Ditinjau  dari  Tipologi  Kriminal  Abrahamsen  terdiri  dari: kejahatan  situasional  (36.68%),  kejahatan  mekanistis  (23.58  %)  serta  aksidental  (39.73  %).  Modus kejahatan jalanan  yang  dalam  hal  ini dicontohkan  kejahatan curanmor, terdiri  dari:  modus  merampas motor  di  jalan  (26  kejadian),  menggunakan  kunci  T  (109  kejadian),  menyebar  paku  di  jalan  (12 kejadian), berpura pura sebagai pengemudi  ojek  online  (3 kejadian). Faktor timbulnya  kejahatan dari sisi  pelaku  antara  lain  faktor  intern  (pendidikan,  mental  individu)  dan  faktor  ekstern  (keadaan ekonomi,  keadaan  lingkungan,  teknologi).  Faktor  timbulnya  kejahatan  dari  sisi  korban  diakibatkan karena  perilaku  korban  yang  kurang  waspada,  kondisi  biologis  dan  psikologis  korban  yang  rentan, serta  faktor  situasi  yang  mana  korban  tidak  bisa  menghadapi  situasi  saat  berhadapan  dengan  pelaku kejahatan.
Upaya Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam menanggulangi kejahatan jalanan antara  lain  dengan  cara  preemtif,  preventif  dan  represif.  Upaya  preemtif  dilakukan  dengan bekerjasama  dengan  Binmas  untuk  mengaktifkan  kembali  Siskamling  yang  berguna  untuk meningkatkan  awarness  dari  masyarakat  akan  kejahatan  jalanan.  Upaya  preventif  dengan menggalakkan  program  kring  reserse  sebagai  pedoman  pelaksanaan  petugas  reserse  yakni  menindak dan merespon tindakan kriminalitas di wilayahnya, serta guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana Curi, Curanmor, Curat dan Curas. Upaya represif dilakukan dengan cara menjaring dan memberantas premanisme  dan  berbagai  sindikat  kejahatan  jalanan,  serta  menindak  tegas  dengan  tembak  di  tempat pelaku kejahatan jalanan.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani (1987) Sosiologi Kriminalitas. Bandung: CV Remadja Karya. Allen  RC  (1996) Socioeconomic  conditions  and  property  crime:  a  comprehensive  review  and  test  of the professional literature. American Journal of Economics and Sociology 55 (3) 293-308. Angkasa & Iswanto (2005) Viktimologi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
Arief  BN  (2001)  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan.  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Brady D & Burton L (2016) The Oxford Handbook of the Social Science of Poverty. Oxfort: Oxford University Press.
Brush J (2007) Does income inequality lead to more crime? A comparison of cross-sectional and time series analyzes of United States counties. Economic Letters 96 (2):264-268.
Choe J (2008) Income inequality and crime in the United States. Economic Letters 101 (1):31-33. Efendi Y (2005) Kisi-Kisi Krimonologi. Jakarta: Britz Publisher.
Fajnzlber  P,  Lederman  D  &  Loayza  N  (2002)  Inequality  and  violent  crime.  Journal  of  Law  and Economics 45 (1):1-40.
Imran M, Hosen M & Chowdhury MAF (2018) Does poverty lead to crime? Evidence from the United States  of  America. International  Journal  of  Social  Economics  45  (10):1424-1438. https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0167
Kelly M (2000) Inequality and crime. Review of Economics Statistics 82: 530-539. Santoso T & Eva AZ (2005) Kriminologi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Setijaningrum E (2017) Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya. Departemen Administrasi  Negara  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Airlanga.  Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik 30 (1):14.
Suyanto B (2013) Masalah Sosial Anak. Jakarta: Prenada Media. Waluyo B (2011) Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban). Jakarta: Sinar Grafika.