## NEGARA DAN RESTORATIVE JUSTICE
Oleh : Bambang Widodo Umar 

## ABSTRAK
Pemikiran  tentang restorative  justice yang  dianggap sebagai  pendekatan  dan  menjadi mainstream berfikir perlunya  perubahan  menyangkut  sistem  peradilan  pidana. Secara  umum  r estorative  justice merupakan  konsep  yang merespon  pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan  korban  yang teralienasi  dalam  mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem peradilan  pidana  yang  ada.  Penganut  paham  ini  berpedapat bahwa hukum bertitik tolak tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga korban, masyarakat dan penegak hukum sendiri. Dalam hal  ini  korban  utamanya  bukan  negara  seperti  yang  dianut oleh  sistem  peradilan  pidana  sekarang,  tetapi  seluruh  unsur peradilan  pidana  yaitu  penegak  hukum,  masyarakat,  korban maupun  pelaku.  Dengan  demikian restorative  justice adalah suatu paham untuk menumbuhkan kemitraan atau tanggungjawab  bersama  sebagai  respon  konstruktif  atas kesalahan dari semua pihak.
. Kata Kunci: Negara, Restorative Justice

## Pendahuluan
Setelah  ±  66  tahun  merdeka,  kondisi  di  negara Republik Indonesia masih menunjukkan banyak permasalahan  hukum  yang  perlu  dibenahi.  Salah  satu
 Pengajar Dep Kriminologi FISIP – UI.
masalah  dalam  lingkup  sistem  peradilan  pidana  adalah penerapan restorative  justice sebagai  model  perlindungan terhadap  korban.  Tidak  dapat  dipungkiri  dan  menjadi  kritik yang  sudah  lama  berlangsung  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  sistem  peradilan  pidana  yang  berjalan  selama  ini yaitu  tidak  adanya  tempat  terutama  bagi  korban  untuk berperan  aktif  hingga  menentukan  akhir  dari  suatu  proses peradilan  pidana.  Ini  merupakan  implikasi  dari  paradigma yang mendasari kewenanganan Negara dan hak Negara untuk melakukan penghukuman.
Paradigma  yang  digunakan  dalam  sistem  peradilan pidana  saat  ini  menentukan  bagaimana  negara  Republik Indonesia  memainkan  peranannya.  Teori Social  Contract J.J
Rousseau (1712 - 1778) menyatakan bahwa pada hakikatnya masyarakat  bersepakat  menitipkan  sebagian  daripada kebebasan pribadinya kepada negara yang bertanggungjawab menjaga  keteraturan. 1 Teori  ini  menjadi  acuan  kewenangan yang  sah  negara  Republik  Indonesia  untuk  mengatur warganegara melalui organ-organnya. Di samping itu negara juga memegang hak untuk menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana ( ius punale ) dan hak memidana ( ius puniendi) sebagai bentuk penanganan tindak pidana yang terjadi  di  masyarakat.  Hukum  pidana  tersebut  bersifat
1 Harold  Laski: A  Life  on  the  Left .  By  Isaac  Kramnick  and  Barry Sheerman. The Penguin Press, 1993, hal 93.
ultimum  remedium, artinya  hukum  pidana  itu  merupakan upaya  terakhir  yang  perlu  dilakukan  untuk  menyelesaikan masalah demi menjaga dan mengembalikan tertib hukum.
Dengan  model  ketatanegaraan  tersebut,  dalam  proses peradilan  pidana  disinyalir  terdapat  hambatan  khususnya berkaitan dengan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus pelanggaran HAM tidak terselesaikan secara tuntas  dan  adil  seperti,  pelanggaran  HAM  dalam  kasus Tanjung  Priok,  HAM  dalam  jajak  pendapat  di  Timor-Timur tahun 1999, kasus Abepura, kasus Hanock H. Ohee di Papua, kasus  Marsinah  di  Sidoarjo,  kasus  Udin  di  Bantul,  kasus Talangsari  di  Lampung,  kasus  penculikan  aktivis,  kasus  Tri Sakti,  kasus  Semanggi,  kasus  pembunuhan  aktivis  HAN Munir  dan  lain-lain. 2 Atas  terkendalanya  penanganan  kasus- kasus  tersebut  timbul  pertanyaan,  bagaimana  sesungguhnya peran negara dalam memenuhi kewajiban melindungi korban, dan mengapa hak korban terabaikan ?

## Negara, Peradilan Pidana dan Restorative Justice
Di  Indonesia  perkembangan  tentang  konsep  negara cenderung diwarnai oleh pemikiran Soepomo tentang negara integralistik  yang  disampaikan  saat  memberikan  penjelasan dalam  rapat  BPUPKI  tanggal  29  Mei  1945.  Pemikiran
2 Catatan  KontraS.  2005.  dalam  buku  Menolak  Impunitas.  KontraS. Jakarta.
Soepomo  tentang  konsep  negara  integralistik  atau  negara kekeluargaan  ( organic  state )  menurut  banyak  pihak berpengaruh  dalam  perumusan  UUD  1945.  Soepomo menjelaskan  bahwa,  pada  dasarnya  negara  harus  kuat memikul  beban  sejarah  untuk  mensejahterakan  rakyatnya, karena  itu  perlu  kekuasaan  besar  yang  ditopang  oleh  asumsi bahwa hanya negara  yang paling tahu baik buruk rakyatnya. Dalam  hal  ini  setiap  masalah  yang  mengancam  rakyat sebagian  atau  seluruhnya  akan  dinilai  sebagai  ancaman terhadap  negara.  Ini  nampak  dari  besarnya  kekuasaan presiden  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan yang  membawahi  unsur-unsur  yudikatif  (Kapolri,  Jasa Agung,  Menteri  Hukum  dan  HAM)  sekaligus  sebagai panglima tinggi militer. 3
Pandangan  negara  integralistik  tersebut  hingga  kini cenderung  masih  lekat  dalam  proses  pemerintahan.  Hal  ini nampak dari tradisi kehidupan bernegara  yang terpola dalam cara  berfikir  tentang  falsafah  negara,  keutuhan  wilayah,
3 Soepomo  menolak  teori  individualistik  JJ.  Rousseau,  John  Locke, Thomas  Hobbes,  Herbert  Spencer  dan  Harold  J.  Laski  karena menganggap  gagasan  ini  menyuburkan  paham  imperialism  dan sistem eksploitasi. Teori kelas dari Marx, Engels, dan Lenin juga ditolak  karena  dapat  berujung  pada  kediktatoran  proletar  dan tidak  cocok  bagi  semangat  NKRI.  Menurut  Soepomo  yang paling  cocok  adalah  teori  negara  integralistik  Spinoza,  Adam Muller,  dan Hegel. Di  lain pihak, Mohammad Hatta dan Yamin menentang  konsepsi  negara  integralistik  yang  dikampanyekan Soepomo-Soekarno,  karena  menurt  mereka  hak  warga  negara tidak  dijamain  dalam  konstitusi,  paham  itu  ada  celah  bisa melahirkan “negara kekuasaan” ( machtstaat ).
kesatuan  bangsa,  dan  kepentingan  nasional. Setiap  ada masalah  yang  muncul,  besar  ataupun  kecil,  akan  ditarik  dan diidentikkan  sebagai  ancaman  terhadap  NKRI.  Maksudnya , kalau  bicara  masalah  nasional,  hal  itu  adalah  demi  alasan untuk melindungi rakyat dan kebaikan masyarakat. Kebijakan yang muncul adalah keseragaman untuk mencapai keharmonisan  negara  bangsa.  Kondisi  ini  ada  yang menganggap  menjadi  penghambat  demokratisasi,  karena masyarakat  lebih  menjadi  obyek  pemerintahan  daripada  ikut mengawasi  kebijakan.  Indikasi  hal  itu  nampak  dari  berbagai lembaga  yang  dibangunan  pemerintah,  seperti  Ombudsmen, Komisi  Yudisiel,  Komisi  Kejaksaan,  Kompolnas  namun prakteknya lemah karena secara langsung atau tidak langsung pengorganisasiannya melekat pada struktur pemerintahan.
Di sisi lain, peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana  yang  semula  dianggap  sebagai  ”karya  agung” ternyata  masih  ada  kekurangan.  Hal  ini  nampak  dari ketentuan  tambahan  di  luar  KUHAP  seperti  P18,  P19  dan P21  untuk  mengatur  hubungan  kerja  antara  penyidik  (polisi) dan  penuntut  umum  (jaksa)  yang  seharusnya  ”saling tergantung”  menjadi  penyidik  ”tergantung”  kepada  penuntut umum.  Di  sisi  lain  dalam  praktek  penegakan  hukum,  secara substantif terdapat ketidakmampuan ( unability ) dan ketidakmauan  ( unwillingness )  aparat  dalam  memahami
filosofi perubahan acara pidana dari inquisatoir ke accusatoir yang  menuntut  integritas  moral,  profesionalisme,  dan independensi  yang  kuat  dari  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugas.  Ketidakmampuan  dan  ketidakmauan aparat  tersebut  telah  membuat  proses  penegakan  hukum selama  ini  berjalan  secara  asal-asalan,  sekedar  untuk memenuhi  target  ketimbang  melakukan  penegakan  hukum secara  benar  dan  sesuai  dengan  hukum.  Kondisi  demikian tidak  mungkin  membawa  ke  arah  pencerahan  dalam  proses penegakan hukum, justru sebaliknya menimbulkan keterasingan yang mengarah pada kegelapan.
Dalam  kondisi  tersebut,  akhir-akhir  ini  muncul pemikiran  tentang restorative  justice yang  dianggap  sebagai pendekatan  dan  menjadi mainstream berfikir  perlunya perubahan  menyangkut  sistem  peradilan  pidana.  Secara umum  r estorative  justice merupakan  konsep  yang  merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan  korban  yang teralienasi  dalam  mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem peradilan  pidana  yang  ada.  Penganut  paham  ini  berpedapat bahwa hukum bertitik tolak tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga korban, masyarakat dan penegak hukum sendiri. Dalam hal  ini  korban  utamanya  bukan  negara  seperti  yang  dianut oleh  sistem  peradilan  pidana  sekarang,  tetapi  seluruh  unsur peradilan  pidana  yaitu  penegak  hukum,  masyarakat,  korban
maupun  pelaku.  Dengan  demikian restorative  justice adalah suatu paham untuk menumbuhkan kemitraan atau tanggungjawab  bersama  sebagai  respon  konstruktif  atas kesalahan dari semua pihak.

## Korban Yang Dikorbankan Hukum
Tugas dari sebuah sistem hukum beserta lembaga dan aparatusnya  pada  dasarnya  adalah  menjaga  “kemuliaan manusia”  sebagaimana  difitrahkan  oleh  sang  Penciptanya. Tugas  itu  bukan  hanya  pada  penciptaan  kondisi-kondisi  dan infrastruktur  yang  memungkinkan  bagi  manusia  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  hak-hak  dasarnya serta  mengembangkan  ataupun  mengaktualisasi  semua potensi-potensi kemanusiaan, tetapi juga sebuah perlindungan  di  mana  ia  terhindar  dari  tindakan-tindakan destruktif  yang  menganiaya,  baik  yang  dilakukan  oleh sesama  manusia  maupun  oleh  negara  lewat  berbagai institusinya.  Begitupun,  sistem  hukum  juga  negara  sebagai pelaksana  atau  penanggungjawab  utamanya,  selaiknya bekerja maksimal dan sunguh-sungguh di saat warganya atau subyek  hukum  yang  utama  (baca:  manusia)  tak  terhindar menjadi korban dari tindakan destruktif atau kriminal.
Di  negeri  ini  ternyata  sistem  hukum  yang  ada  masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang sangat fundamental  dalam  memberikan  perhatian,  khususnya
perlindungan,  kepada  subyek  utamanya:  korban.  Korban ternyata sudah dikorbankan, dinafikan, bahkan disubordinasikan  di  hadapan  subyek-subyek  hukum  lain, yakni  pelaku  dan  aparat  negara  (sebagai  penegak  hukum). Situasi  semacam  ini,  tentu  saja,  bukan  hanya  mengkhianati ideal  dasar  dari  dibentuknya  hukum,  tapi  juga  sudah melanggar kemanusiaan itu sendiri.
Semua  itu  disebabkan  antara  lain, pertama, oleh fundamen  logis  dan  rasional  dari  sistem  hukum  itu dimungkinkan  memang  sudah  lemah  atau  keliru  dasar filosofis dan epsitemologisnya. Hal itu terlihat misalnya saat sistem  hukum  terjebak  dalam  paradigma  yang  lebih  melihat pada  sebab-musabab  (dan  pencegahan)  terjadinya  tindak pidana,  yang  memaksa  sistem  hukum  itu  lebih  mefokuskan diri  atau  terdominasi  oleh  peran  pelaku  (sebagai  pelanggar hukum) dan peran aparat/institusi (sebagai pelaksana hukum).
Kedua, sistem  hukum  (kontinental)  yang  dibangun  berdasar pola  dan  sistem  logika  Oksidental  (Eropa  Barat)  ternyata mengalami kesulitan atau ketidakcocokan dalam penerapannya  di  tengah  masyarakat  Oriental  (Timur)  yang notabene  memiliki  realitas  historis  dan  kultural  sangat berbeda, bahkan kadang secara diametral.
Ketiga, perlu  disadari  bahwa  sistem  hukum  gaya kontinental,  sebagaimana  sistem-sistem  lain  (sosial,  politik atau  ekonomi)  nampaknya  lebih  menjadi  pelayan  bagi
kepentingan  elit-elit  penguasa.  Rakyat  umum yang sebenarnya adalah obyek utama dari ideal-ideal dalam hukum justru  menjadi  korban  atau  sumber  eksploatasi  bagi kepentingan  itu.  Maka  korban  pun  menderita  dua  kali pukulan yang mematikan, pertama sebagai korban dari tindak kejahatan dan kedua dari praktik hukum yang mengeksploatasi  dan  mengsubordinasinya.  Di  sini,  perlu perenungan  semua  pemangku  kepentingan  hukum,  untuk mendapatkan  landasan  filosofis  dan  epistemologis  baru  atau yang  lain,  yang  lebih  memungkinkan  bagi  “warga  sipil” mendapatkan  perlindungan  yang  semestinya,  yang  lebih komprehensif ketimbang dari apa yang sudah ada sekarang.

## P e n u t u p
Dengan  memperhatikan  filosofi,  prinsip,  model  dan tujuan  dari restorative  justice ,  untuk  mewujudkan  dalam tatanan  negara  Republik  Indonesia  perlu  ditegaskan  labih dahulu  pemisahan  kekuasaan  antara  eksekutif,  yudikatif  dan legislatif.  Jika  perlu  ada  regulasi  yang  mengikat  untuk menghindari  intervensi  politik  ke  ranah  hukum.  Di  samping itu  juga  memperhatikan  karakteristik  sosial  budaya  bangsa Indonesia  agar  kelak  dikemudian  hari  tidak  terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan, seperti halnya lembaga- lembaga hukum baru yang dibangun selama reformasi ini.
Nusantara  ini  bukanlah  sebuah  negeri  yang  tidak memiliki hukum. Masyarakat kita sudah memiliki peraturan- peraturan  yang  berlaku  secara  eksklusif  bagi  tiap-tiap kesatuan  masyarakat.  Peraturan  yang  berlaku  juga  berlaku secara  eksklusif  bagi  anggota  masing-masing  komunitas, peraturan-peraturan ini sering kita sebut sebagai hukum adat. Umumnya  dalam  hukum  adat  tidak  mengenal  adanya pembedaan  antara  hukum  privat  dengan  hukum  publik, seperti  yang  dikenal  dalam  dunia  modern,  semua  adalah kesatuan,  baik  itu  yang  dikenal  sebagai  hukum  acara  pidana maupun  perdata,  semuanya  dalam  satu-kesatuan  hukum, begitu  pula  dengan  lembaga-lembaga  yang  mengaturnya. Lembaga  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan pemasyarakatan  yang  merupakan  lembaga  baru,  dulu  tidak dikenal dan terdapat dalam lembaga hukum yang dibuat oleh masyarakat di Nusantara
Seseorang  dapat  dinyatakan  bersalah  apabila  dia dianggap  mengganggu  keseimbangan  yang  ada  dalam masyarakat  adat  tersebut,  entah  keseimbangan  yang berhubungan  dengan  sesama  manusia  ataupun  dengan  alam. Dalam  filsafat  oriental  pandangan  rakyat  Indonesia  terhadap alam  semesta  merupakan  suatu  totalitas.  Manusia  beserta makhluk  yang  lain  dengan  lingkungannya  merupakan  satu kesatuan. Menurut  alam  pikiran ini,  yang paling  utama ialah keseimbangan  atau  hubungan  harmonis  antara  satu  dengan
yang  lain.  Karena  itu  segala  perbuatan  yang  menggangu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum (adat). Di tiap pelanggaran  hukum  para  pemangku  adat  akan  mencari  jalan bagaimana  mengembalikan  keseimbangan  yang  terganggu dalam  bentuk  upaya  atau  berupa  pembayaran  keseimbangan yang terganggu, sedangkan untuk pembuktiannya didasarkan pada apa yang namannya kekuasaan atau kehendak Tuhan.
Dari  sini  titik  tolak  perhitungan  filosofis  dan epistemologis baru itu dicari dalam kaitan membangun model restorative  justice di  Indonesia,  mungkin  dapat  dilihat  dari bagaimana  adat-istiadat  berbagai  sukubangsa  yang  ada  di negeri  ini,  yang  telah  mempraktikkannya  sepanjang  ratusan atau ribuan tahun riwayat bangsa ini. Sebuah usaha keras dan sungguh-sungguh  perlu  dilakukan  untuk  itu  terutama  oleh negara  cq  pemerintah  juga  oleh  pemangku  kepentingan hukum  lainnya.  Tapi  siapkah  untuk  itu  ?  Waktu  yang  akan bicara.

## Daftar Pustaka
Harold  Laski,  1993, A  Life  on  the  Left .  By  Isaac  Kramnick and Barry Sheerman. The Penguin Press