Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani

## PENYIDIKAN OLEH  DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN SUMBER AIR DI WILAYAH  HUKUM  POLDA JAMBI
Oleh : Taufik Nurmandia 
M Muslih 
Ruslan Abdul Gani 

## ABSTRAK
Peranan  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Polda  Jambi  dalam  mengungkap  tindak  pidana  Pengrusakan Sumber  Air  dalam  Wilayah  Hukum  Polda  Jambi,  sudah  berjalan sangat  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  keseriusan  pihak  penyidik dalam menyelesaikan kasus mulai saat dilaporkan kasus tersebut ke Polda  Jambi sampai  dilimpahkannya  ke  Kejaksaan  Tinggi  Jambi, meskipun  selama  dalam  penanganannya  mengalami  beberapa  kali bolak  balik  berkas.  Dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana Pengrusakan Sumber Air, Polda Jambi merupakan Polda yang ke 2 (kedua)  berhasil  menyelesaikan  kasus  sampai  pada  pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Kendala yang ditemui oleh Penyidik Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Jambi  diantaranya, masih  kurangnya  tenaga  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang memikili  kemampuan  dalam  bidang  penyidikan  kemudian  sarana dan fasilitas yang masih dirasakan kurang, namun kendala tersebut tidak  menjadi  penghambat  bagi  penyidik  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  Polda  Jambi  dalam  menangani  kasus  yang ditangani.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  satuan  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  Polda  Jambi  dalam  mengatasi  kendala  yang ditemui, dimana Polda Jambi akan mengirimkan beberapa penyidik kriminal  khusus  untuk  mengikuti  pendidikan  kejuruan  dan berbagai  pelatihan  yang  berhubungan  dengan  Tindak  Pidana
 Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Pengrusakan  Sumber  Air. Selain  itu  pihak  Polda  Jambi  akan melengkapi  segala  kekurangan  yang  ada  sehingga  kedepannya tidak  menjadi  penghambat  bagi  penyidik  dalam  menangani  kasus yang  dihadapi.  Dalam  kaitannya  dengan  pelimpahan  berkas perkara  ke  Kejaksaan,  pihak  Polda  Jambi  akan  melakukan koordinasi  dengan  pihak  Kejaksaan  (penuntut  umum)  terutama dalam  melakukan  gelar  perkara  baik  secara  formal  maupun informal.
Kata  Kunci: Penyidikan  Tindak  Pidana  Pengrusakan  sumber

## Air

## A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana diketahui  sumber  daya air  merupakan karunia    Tuhan    Yang    Maha    Esa    yang    memberikan manfaat    untuk    mewujudkan    kesejahteraan    bagi    seluruh rakyat    Indonesia    dalam    segala    bidang.    Dalam menghadapi    ketidakseimbangan    antara    ketersediaan    air yang  cenderung   menurun  dan kebutuhan air yang semakin meningkat,  sumber  daya  air  wajib  dikelola  dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Karena itu pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan  untuk  mewujudkan  sinergi  dan  keterpaduan  yang harmonis  antar  wilayah,  antar  sektor,  dan  antar  generasi. Sejalan  dengan  semangat  demokrasi,  desentralisasi,  dan keterbukaan  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  masyarakat  perlu  diberi  peran dalam pengelolaan sumber daya air.
Pasal    1   Undang-Undang    Nomor    11   Tahun    1974 Tentang  Pengairan,  Sumber air  adalah,  tempat - tempat dan
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
wadah - wadah  air,  baik  yang  terdapat  di  atas,  maupun  di bawah  permukaan  tanah.  Sedangkan    pengertian    air    itu sendiri    berdasarkan    Pasal    1 angka    (3)    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, air adalah semua air    yang  terdapat  di  dalam  dan  atau  berasal  dari  sumber - sumber  air,  baik  yang  terdapat  di  atas  maupun  di  bawah permukaan  tanah,  tidak  termasuk  dalam  pengertian  ini  air yang terdapat di laut.
Pengairan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  1974  pasal  1  ayat  (5)  adalah  suatu  bidang  pembinaan atas air, sumber - sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani  yang  terkandung  di  dalamnya  baik  yang  alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
Sedangkan  tata  pengaturan  sebagaimana  terdapat didalam  pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 1974  Tentang  Pengairan,  Tata  Pengaturan  Air  adalah  segala usaha  untuk  mengatur  pembinaan  seperti  pemilikan, penguasaan,  pengelolaan,  pengunaan,  pengusahaan  dan pengawasan  atas  air  beserta  sumber - sumbernya,  termasuk kekayaan  alam  bukan  hewani  yang  terkandung  didalamnya guna  mencapai  manfaat  yang  sebesar - besarnya  dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.
Dan dalam hal pengaturan untuk pemanfaatanya perlu diatur sebagaimana didalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1974  tentang  Pengairan,  Tata  Pengairan,
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
adalah  susunan  dan  letak  sumber - sumber  air  dan  atau bagunan - bangunan pengairan menurut ketentuan - ketentuan teknik pembinaanya suatu wilayah pengairan.
Mengingat  pentingnya  air  bagi  kehidupan  manusia, maka  air  perlu   dilakukan  pengawasan  oleh  pemerintah. Hal    ini    sebagaimana    diamanahkan    di  dalam    Pasal    33 Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi:
1. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh Negara.
3. Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Berdasarkan    ketentuan    Pasal    33  ayat    (3)    tersebut di  atas, dapat dipahami  bahwa  air  memiliki  potensi  yang sangat    besar    bagi    kehidupan  manusia.  Oleh    karena keberadaan    air    yang    kita    miliki    harus    diawasi,    dijaga
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
serta    dikelola    dengan    baik.    Tugas    pemerintah    dalam melakukan    pengelolaan    sumber    daya    air    bila    dilihat    di dalam    Pasal    1    angka    (9)    Undang-Undang  Nomor    11 Tahun    1974    Tentang    Pengairan,    meliputi    antara    lain, segala  usaha  megembangkan  pemanfaatan  air  beserta sumber-sumbernya  dengan  perencanaan,  dan  perencanaan teknis  yang  teratur  dan  serasi  guna  mencapai  manfaat sebesar-besarnya  dalam  memenuhi  hajat  hidup  dan  peri kehidupan rakyat.
Kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat,  khususnya dalam    wilayah    hukum    Polda    Jambi    masih    ditemui pelanggaran    terhadap    daerah    aliran    sungai    sehingga sumber  daya  air  tidak  berfungsi  dengan  baik  seperti  di daerah  Sijenjang, Simpang Kawat, palmerah bagan Pete  dan Sei  Buntung  di  Kecamatan  Jelutung.  Di  daerah tersebut Daerah    aliran    sungai/resapan    air    dijadikan  atau  dibagun tempat    pemukiman/tempat    tinggal    baik    itu    untuk kepentingan    pribadi    maupun    kepentingan    bisnis    seperti perumahan/developer dan pemukiman  penduduk.  Ironisnya lagi    bangunan    yang    didirikan    tersebut  berada  diatas  dan menutup  aliran  sungai  dan  tidak  memperhatikan  terhadap resapan    aliran  sungai  sehingga    menimbulkan    masalah sosial    seperti    rusaknya    sumber    air,    akibatnya    air    tidak dapat  dipergunakan  lagi    untuk    minum    dan    mencuci pakaian.  Selain  itu      berdampak  pula      masalah      hukum
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
dalam  hal  ini    masalah  lingkungan    di  sekitar  masyarakat kurang  kondusif,    terutama    apabila    terjadi hujan    dengan intensitas  tinggi    maka    akan  terjadi    genangan    air    dijalan serta    merusak    kelestarian    daerah    aliran    sungai  yang digunakan  untuk  keperluan  masyarakat  sehari-hari.
Selanjutnya    mengenai    Daerah    Aliran    sungai berdasarkan    Pasal 1  angka    (11)    Undang-Undang    Nomor 11  Tahun  1974  Tentang  Pengairan,  adalah  suatu  wilayah daratan    yang    merupakan    suatu    kesatuan    dengan    sungai dan    anak-anak    sungainya,    yang    berfungsi    menampung, menyimpan,  dan  mengalirkan  air  yang berasal  dari  curah hujan  ke  danau  atau  ke  laut secara  alami,  yang  batas  di darat    merupakan    pemisah    topografis    dan    batas  di    laut sampai  dengan  daerah   perairan   yang  masih  terpengaruh aktivitas   daratan.
Guna  menjaga  air  agar tidak  rusak  atau  tercemar, di  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974  Tentang Pengairan  memuat    beberapa    norma    pidana    bagi    setiap orang    yang    dengan    sengaja    melakukan  kegiatan    yang mengakibatkan    rusaknya    sumber    air    dan    prasarananya. Hal  ini  sebagaimana  terdapat  di  dalam  pasal  berikut  di bawah  ini:
Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974 Tentang   Pengairan:
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
1. Diancam  dengan  hukuman  penjara  selama - lamanya  2 (dua)  tahun  dan  atau  denda  setinggi - tingginya  Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).
a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air  dan  atau  sumber - sumber  air,  tata  pengaturan  air dan  tata  pengairan  serta  pembangunan  pengairan sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  11  ayat  (2) Undang-Undang ini.
b. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber - sumber air sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ini.
c. barang  siapa  yang  sudah  memperoleh  izin  dari pemerintah  untuk  pengusahaan  air  dan  atau  sumber - sumber  air,  tetapi  dengan sengaja  tidak  melakukan dan  atau  sengaja  tidak  ikut  membantu  dalam  usaha- usaha  menyelamatkan  tanah,  air,  sumber-sumber  air dan  bangunan-bangunan  pengairan  sebagaimana tersebut  dalam  pasal  13  ayat  (1)  huruf  a,  b,  c  dan  d undang-undang ini.
2. Perbuatan  pidana dimaksud  dalam  ayat  (1)    pasal  ini adalah kejahatan.
3. Barang  siapa  karena  kelalaianya  meyebabkan  terjadinya pelanggaran  atas  ketentuan  tersebut  dalam  pasal  8  ayat (1),  pasal  11  ayat  (2)  dan  pasal  13  ayat  (1)  huruf  a,  b,  c dan  d,  Undang-Undang  ini  diancam  dengan  hukuman
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  dan  atau  denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Perbuatan  pidana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  pasal  ini adalah pelanggaran.
Data/hasil    observasi    yang    penulis    peroleh    di Satuan Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Jambi, mengenai    tindak    pidana  Pengrusakan  Sumber    Air  yang masuk    di    Polda    Jambi    pada    tahun    2014    sebanyak    2 (dua)  kasus.    Satu    kasus    sumber    daya    air    sudah dilimpahkan  ke  Kejaksaan, sedangkan 1  (satu)  kasus  lagi masih    dalam    tahap    penyelidikan    kasus    tersebut dilaporkan  pada  akhir  bulan  Desember  2014.
Kasus    yang    sudah    dilimpahkan    oleh    penyidik Direktorat    Reserse    Kriminal    Khusus    Polda    Jambi    atas nama    tersangka    Charles    Robin    Lie  Bin  Robin    Alisanto Lie.  Dimana    dalam    pemeriksaan    penyidik    tersangka diduga melanggar  Pasal  15  ayat  (1) huruf  b  jo  Pasal  11 ayat    (2)    Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974  tentang Pengairan.
Selama    dalam    penanganan    perkara    tersebut penyidik    Satuan  Direktorat    Reserse    Kriminal    Khusus Polda  Jambi  dibuat  kewalahan  karena  kasus  ini  terbilang baru    pertama    kali    ditangani    oleh    penyidik    Direktorat Reserse    Kriminal    Khusus    Polda    Jambi.    Sehingga    tidak heran    berkas    perkara  tersebut    beberapa    kali    mengalami
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
bolak-balik  dari  kejaksaan  ke  penyidik. Berkat  keseriusan pihak    penyidik    mengikuti    petunjuk-petunjuk    dari    pihak kejaksaan    akhirnya    perkara    tersebut    dinyatakan    sudah lengkap  atau (P.21).

## B. Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana Pengrusakan  Sumber  Air  Oleh    Penyidik    Direktorat
Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Jambi.
Untuk    menjawab  pertanyaan  penelitian  mengenai Pelaksanaan  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Sumber Daya  Air  Oleh    Penyidik    Direktorat  Reserse    Kriminal Khusus  Polda  Jambi. Penyidik  Direktorat  Reserse Kriminal Khusus  Polda    Jambi    dalam    upaya    penyidikan    terhadap tindak    pidana      pengrusakan    sumber    air    sudah menunjukkan kinerjanya  dengan  baik. Hal  ini  dapat  dilihat dari      kasus  yang    sudah    diselesaikan    hingga    dilimpahkan kekejaksaan.
Pelaksanaan  tugas    yang    dilakukan  oleh    Penyidik Direktorat    Reserse  Kriminal    Khusus  Polda    Jambi, sebagaimana    telah  tertuang    di  dalam    Undang-Undang Nomor  :  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian:
a. Peranan  yang  ideal:
Pasal 1 ayat 2    yang    isinya    adalah,    “Kepolisian Negara    dalam menjalankan    tugasnya    selalu
menjunjung tinggi hak-hak azazi rakyat dan  hukum negara”.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
b. Peranan  yang  seharusnya :
Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah:    “Kepolisian Negara    Republik    Indonesia,    selanjutnya    disebut Kepolisian Negara, ialah  alat Negara  penegak  hukum yang    terutama    bertugas    memelihara keamanan    di dalam negeri.
Dilihat  dari  tujuan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagaimana  terdapat  di  dalam  Pasal  4  adalah:  bertujuan untuk  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi terpeliharanya  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  tertib dan    tegaknya    hukum,    terselenggaranya    perlindungan, pengayoman,    dan    pelayanan    kepada    masyarakat,    serta terbinanya    ketentraman    masyarakat    dengan    menjunjung tinggi  hak  asasi manusia.
Karena    itu    Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia merupakan  alat  negara  yang  berperan dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum, serta    memberikan    perlindungan,  pengayoman,    dan pelayanan    kepada    masyarakat    dalam    rangka terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.
Kemudian Pasal  6  dijelaskan :
1. Kepolisian    Negara  Republik    Indonesia
dalam
melaksanakan    peran    dan  fungsi
kepolisian
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2  dan 5 meliputi seluruh  wilayah negara  Republik  Indonesia.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
2. Dalam    rangka    pelaksanaan    peran    dan fungsi kepolisian, wilayah  Republik  Indoensia  di bagi  dalam daerah hukum  menurut  kepentingan pelaksanaan  tugas Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.
3. Ketentuan    mengenai    daerah    hukum sebagaimana dimaksud    dalam    ayat  (2)    diatur    dengan Peraturan
Pemerintah.
Dari    temuan  yang    di    dapat    dimana    Penyidik Direktorat    Reserse    Kriminal    Khusus    Polda  Jambi    telah berhasil    menyelesaikan    kasus    tindak    pidana    dibidang sumber      air,    dan    berkas    perkara    tersebut    oleh  penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus  telah  dilimpahkan  ke kejaksaan  dan  sudah  dinyatakan  lengkap  atau  P 21.
Untuk    mengetahui    pelaksanaan    tugas    penyidikan yang  telah  dilakukan    oleh    penyidik  Direktorat    Reserse Kriminal    Khusus   Polda   Jambi   dalam    penyidikan    tindak pidana    dibidang  pengrusakan  sumber    air    dalam    wilayah hukum    Polda    Jambi,    dapat  dilihat    dari  kronologis penanganan  perkara  tersebut  dimana  pertama  kali  polda jambi mendapat informasi dari masyarakat yang
mengatasanamakan  Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan dan Penegakan Hukum tentang adanya pembangunan Ruko yang berada  diatas  permukaan  anak  sungai,  setelah  mendapat laporan  tersebut    subdit  IV  melakukan  penyelidikan  dengan dasar  berupa  Surat  Perintah  Penyelidikan  Nomor:  Sp.lidik/
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani 117/ IX/ 2013/ Ditreskrimsus tanggal 10 september 2013 dan Surat perintah Tugas nomor :
Sp.Gas/118/IX/2013/Ditreskrimsus  tanggal  10  September 2013,  kemudian  penyelidikan  mendatangi  lokasi  dibangunya ruko  di  kelurahan  Pasir  Putih  dan  dari  hasil  dilapangan didapat informasi bahwa benar dilokasi ditemukan bangunan ruko  sebanyak  24  pintu  dan  pada  ruko  yang  nomor  17 dibangun diatas aliran anak sungai selincah.
Dari  hasil  penyelidikan  dilapangan  diketahui  bahwa pembangunan  ruko  tersebut  dilakukan  oleh  PT.  Global Pasifik  Sentosa  dimulai  sejak  bulan  Februari  2012  namun dilaporkan  kepada  pihak  kepolisian  pada  bulan  September 2013  disamping  mendatangi  lokasi  pembangunan  pihak penyelidik  juga  melakukan  klarifikasi  terhadap  kepala  PTSP dan pihak terkait berkenaan penanganan perkara tersebut dan diketahui bahwa PT.Global Pasifik Sentosa dalam melakukan pembangunan  Ruko  tersebut  tanpa  memiliki  izin  konstruksi diatas  sumber  air,  setelah  hasil  penyelidikan  dirasa  cukup maka dilakukan gelar perkara dan didapat kesimpulan bahwa perkara  dapat  dinaikan  atau  ditingkatkan  ke  proses penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.  Sidik/11/IV/  2014/Ditreskrimsus  tanggal  02  April  2014, untuk  jalanya  proses  penyidikan  dan  posisi  kasus  yang ditangani  dapat  dilihat  dari  hasil  pemeriksaan  terhadap  baik
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
itu tersangka, saksi dan ahli yang dituangkan didalam Berita Acara  Perkara  (BAP) berikut  di  bawah  ini.
Nama   Tersangka :  Charles  Robin  Lie  Bin Robin Alisanto Lie Tempat/ tanggal Lahir :  Jambi, tanggal 28 Mei 1983 U  m u  r :  31 Tahun. Kewarganegaraan :  Indonesia Pendidikan terakhir :  S1, Pekerjaan Wiraswasta Agama :  Budha Alamat :  Jl.  Guru  Muchtar    Rt.  09  No. 808, Kel. Jelutung,  Kec. Jelutung Kota Jambi
Terdakwa    diperiksa    dan    dimintai    keterangan selaku tersangka dalam  dugaan    tindak    pidana    Sumber Air  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1) huruf b dan    Jo  Pasal  11  ayat  (2)  Undang - Undang  Nomor   11 Tahun    1974    tentang    Pengairan    dan    sehubungan    dengan Laporan    Polisi  Nomor    :    LP  /  A-32  /  IV  /  2014  /  Jambi  /
Siaga Ops “C”  tanggal  02  April  2014.
Tersangka    sebelum    pemeriksaan    dilanjutkan terlebih    dahulu  diberitahukan    atas    hak-haknya    untuk didampingi    pengacara    atau    penasehat  Hukum, ternyata dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  tersangka  didampingi oleh    Pengacara    yang    ia    tunjuk    yaitu    dari    Kantor Advokat    kantor    Pengacara  Titis    Rachmawati,    SH,    MH dan    Asociates,    sesuai    dengan    surat    Kuasa    No.  39/SK-
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
PID/V/2014/JBI    tanggal    24    Mei    2014.    Selain    itu penyidik    menanyakan    keadaan    kesehatan    baik    jasmani maupun    rohani.    Sekarang    ini  dalam    keadaan    sehat jasmani  dan  rohani.
Dalam    pemeriksaan    tersebut    penyidik    juga menanyakan    riwayat    hidup    tersangka    yang    dijelaskan bahwa    tersangka    dilahirkan    di    Jambi    pada  tanggal    28 Mei    1983    dari    seorang    bapak    bernama    Robin    Alisanto Lie    dan  ibu    bernama    Lisnawati,    tersangka    anak    ke    1 (satu)    dari    5    (lima)    bersaudara  tersangka    bersekolah    di SD  ATTAUFIQ  tahun  1997,  SMP  dan  SMA  di Sydney tamat  pada  tahun  2000  dan  S1  DI  CQU  Sydney  tamat pada  tahun 2003.
Selanjutnya    oleh    penyidik    menanyakan    pula riwayat  pekerjaan  tersangka  dimana  pada  tahun  2008  s/d 2012    menjabat selaku    Direktur    di  CV.    PASIFIK REGENCY    di    Kota    Jambi.    Pada    tahun    2012    s/d sekarang  menjabat    Direktur    PT.    GLOBAL    PASIFIK SENTOSA.
Tersangka    menjabat    Direktur    di    PT.    GLOBAL PASIFIK SENTOSA,  berdasarkan  akta  Notaris.  Mengenai tugas  dan  tanggung  jawab selaku  Direktur  dijelaskan  oleh tersangka    yakni    menjalankan    dan    memutuskan    semua tindakan   yang  menurut  visi  dan  misi  Perusahaan  benar
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
dan    tidak    menyalahi    hukum    yang    berlaku    di    Negara Republik  Indonesia.
Di dalam  berita  acara  yang  dibuat  oleh  penyidik ditanyakan    pula    siapa    yang    mendirikan    perusahaan    PT. GLOBAL  PASIFIK  SENTOSA tersebut,  Kapan  didirikan, berdasarkan    apa    berdirinya    PT.    GLOBAL  PASIFIC SENTOSA    dan    sebutkan    struktur    organisasi    PT. GLOBAL PASIFIC  SENTOSA.  Jelaskan.  Oleh  tersangka dijelaskan    bahwa    yang  mendirikan    PT.    GLOBAL PASIFIC    SENTOSA    adalah    orang    tua    tersangka    An. Robin    Alisanto    Lie    bersama    dengan    tersangka    sendiri yang    mana  Perusahaan    PT.    GLOBAL    PASIFIC SENTOSA  berdasarkan  akta  Pendirian perseroan  terbatas PT.  GLOBAL  PASIFIK  SENTOSA  Nomor  44  didirikan pada  tanggal  15  Maret  2012,  oleh  notaris  M.  Zen,  SH dan    SK    Menteri  Hukum    dan    HAM,    Komisaris    PT. GLOBAL    PASIFIC    SENTOSA    adalah  orang    tua tersangka    sendiri    Robin    Alisanto   Lie    dan    Direktur    PT. GLOBAL PASIFIC  SENTOSA  adalah  tersangka  sendiri.
Dari    hasil    pemeriksaan    terhadap    tersangka    dapat diketahui    bahwa  perusahaan    yang    tersangka    pimpin bergerak dalam  bidang  Developer  dan Real   estate   (Jual Beli    property    dan    membangun    Rumah    atau    Ruko)    dan perusahaan    tersebut    melakukan    operasionalnya    sejak pertengahan    tahun    2012.    Perusahaan    tersebut    berlokasi
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
berada  di  Pal  V  Kel.   Kebun  Kopi   Kec. Jelutung  Kota Jambi  yaitu  berupa  Perumahan,  di  Kel.  Eka  Jaya  Kec. Jambi  Timur    Kota    Jambi    yaitu    perumahan    Marene,    di Kel.    Mayang    Mangurai    Kec.    Kota    Baru    Kota    Jambi yaitu  Perumahan  Bagan  Hill  Residence,  Kel. Pal Merah Lama Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yaitu perumahan Palmerah Estate.
Pembangunan Rukan (Rumah dan Kantor) di
Jalan Soekarno-Hatta Rt. 04 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Pembangunan Rukan di Kel. Broni Kec.  Telanai  Pura  Kota  Jambi,  Pembangunan  Rukan  di Pal    V    Kel.    Pal    V    Kec.    Kota    Baru    Kota    Jambi    dan Pembangunan  Rukan di  Unggul  Sakti  Kel.  Talang  Banjar Kec.  Jambi  Selatan  Kota  Jambi.
Dalam    pemeriksaan    penyidik    terhadap tersangka ditanyakan    juga  mengenai    sumber    dana    PT.    GLOBAL PASIFIK    SENTOSA    melakukan  pembangunan    Ruko    di Jalan  Soekarno-Hatta  Rt.  04  Kel.  Pasir  Putih  Kec. Jambi Selatan,    oleh    tersangka    dikatakan    dana    yang    digunakan dalam  melakukan pembangunan    ruko    sebanyak    24    (dua puluh  empat)  pintu  tersebut  keseluruhannya  menggunakan dana    dari    PT.    GLOBAL    PASIFIK  SENTOSA,    namun tersangka  tidak  ingat  berapa  besar  dana  yang  digunakan untuk  membangun  ruko  tersebut.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Pembangunan    rumah    toko  (Ruko)    yang    di    Jalan Soekarno-Hatta    Rt.    04    Kel.    Pasir    Putih    Kec.    Jambi Selatan    awal    tahun    2013,    namun    selesainya  terhadap pembangunan    ruko    tersebut    tersangka    tidak mengingatnya.  Mengenai    pendirian    bangunan    Rumah Toko  (Ruko)  di  Jalan  Soekarno-Hatta Rt.  04  Kel.  Pasir Putih  Kec.  Jambi  Selatan  Kota  Jambi  salah  satunya  ada yang  didirikan  di  atas  Sumber   Air.  Hal  ini  berdasarkan hasil  pengecekan  penyidik  dari  Subdit  IV  Ditreskrimsus Polda Jambi   dan    Pihak  Pemda    PTSP   Kota   Jambi   serta ahli    di    lokasi    Pembangunan    Ruko    yang  dilakukan    di Jalan  Soekarno-Hatta  Rt.  04  Kel.  Pasir  Putih  Kec.  Jambi Selatan  Kota  Jambi  ditemukan  bahwa  disalah  satu  ruko yang  tersangka  bangun  terdapat  aliran  air  berupa  Sungai Selincah.
Selanjutnya    berdasarkan    keterangan    dari    ahli Distarum  Kota  Jambi dan  hasil  pengecekan  di  lapangan bahwa    salah    satu    Ruko    Nomor    17  dibangun    di    atas aliran    Sungai    Selincah.    Kemudian oleh    penyidik ditanyakan  kepada  tersangka  apakah  dalam  pembangunan Rumah  Toko (Ruko)  di  Jalan  Soekarno-Hatta  Rt.  04  Kel. Pasir    Putih    Kec.    Jambi    Selatan  Kota    Jambi    tersebut mempunyai  izin  konstruksi,  memiliki  tenaga  tekhnis yang memiliki  sertifikasi  dan  rekomendasi  dari  Dirjen  Sumber
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Daya  Air   dalam  mendirikan  bangunan  di  atas  Sumber Air.  Ternyata  tersangka   tidak  dapat  membuktikannya.
Dari  Berita  Acara  Pemeriksaan  tersangka  tersebut di    atas,    dimana Tersangka    disangkakan    oleh    penyidik melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  terdapat  di  dalam Pasal  15  ayat  (1)  huruf  b jo  Pasal  11  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1974  tentang  Pengairan  yang berbunyi: badan  hukum,  badan  sosial  dan  atau  perorangan yang  melakukan  pengusahaan  air  dan  sumber-sumber  air  , harus memperoleh izin dari pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.
Selanjutnya    Pasal    15    Undang-Undang    No.    11
Tahun  1974  tentang Pengairan berbunyi:
1. Diancam  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  2 (dua)  tahun  dan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp.
5.000.000.- (lima juta rupiah) :
a. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air  dan  atau  sumber-sumber  air  yang  tidak berdasarkan  perencanaan  teknis  tata  pengaturan  air dan  tata  pengairan  serta  pembangunan  pengairan sebagaimana  dimaksud  pasal  11  ayat  (2)  Undang - undang ini.
b. barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan
air  dan  atau  sumber-sumber  air  tanpa  izin  dari
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
pemerintah sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini.
c. barang  siapa  yang  sudah  memperoleh  izin  dari pemerintah  melakukan  pengusahaan  air  dan  atau sumber-sumber  air sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tindak melakukan  dan  atau  sengaja  tidak  ikut membantu  dalam  usaha-usaha  menyelamatkan  tanah, air,  sumber-sumber  air  dan  bangunan-bangunan pengairan  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  13  ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini.
2. Perbuatan  pidana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini adalah kejahatan.
3. Barang siapa karena kelalaianya menyebabkan terjadinya pelanggaran  atas  ketentuan  tersebut  dalam  pasal  8  ayat
(1),  pasal  11  ayat  (2)  dan  pasal  13  ayat  (1)  huruf  a,  b,  c dan  d  Undang-undang  ini  diancam  dengan  hukuman kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  dan  atau  denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
4. Perbuatan  pidana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  pasal  ini adalah pelanggaran.
5. Untuk  memperkuat  persangkaan  pasal  yang  dilanggar terhadap    tersangka,    penyidik    memeriksa    beberapa saksi  antara  lain:
Nama   Saksi               :  Muslamah  Binti  Mangkurejo
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Tempat/ tanggal Lahir :  Batang  hari 5 Maret 1971 U  m  u  r :   43  Tahun. Kewarganegaraan          :  Indonesia Pendidikan terakhir        :  S1,  Pekerjaan  PNS Agama :  Islam
Alamat                           : Alamat Jl. IR. H. Juanda Lr. Hasanah  II No. 57 Rt. 022 Kel. Simp. Tiga Sipin Kota Jambi.
Saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja melakukan pengrusakan air dan atau sumber-sumber air  yang  tidak  berdasarkan  perencanaan  teknis  tata pengaturan  air  dan  tata  pengairan  serta  pembangunan pengairan  dimana  dalam hal  ini  melakukan kegiatan
pelaksanaan konstruksi prasarana sumber air yang tidak
didasarkan  pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan  berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A-
32/IV/2014/Jambi/Siaga Ops “C” tanggal 2 April 2014.
Dalam pemeriksaan  tersebut penyidik menanyakan kepada  saksi  mengenai proses penerbitan IMB.  Dijelaskan oleh saksi dimana proses penerbitan IMB adalah
dengan terlebih dahulu    mengajukan  permohonan    dengan melengkapi persyaratan-persyaratan  yang telah ditentukan
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
setelah syarat-syarat permohonan berkas pemohon IMB lengkap  lalu saksi catat di buku register    masuk permohonan IMB dan setelah itu saksi  naikkan ke Kasi Pelayanan untuk di paraf selanjutnya langsung di proses.
Saksi pernah menerima permohonan IMB An.
SUWARNI untuk  bangunan ruko yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, pada hari Kamis tanggal 8 bulan Maret 2012 dan yang kedua pada hari selasa tanggal 3 bulan April 2012. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainya yaitu :
Nama   Saksi : Fahmi    SP    Bin    Muhammad Sabki Tempat/ tanggal Lahir : Jambi,  05  Februari  1967 U  m  u  r : 47  Tahun Kewarganegaraan : Indonesia Pendidikan terakhir : S1,    Pekerjaan    PNS    Kota Jambi Agama : Islam Alamat : Jl. H. Abdul Laman No. 34
Rt. 09 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi
Saksi di panggil untuk didengar keterangannya
selaku Saksi dalam dugaan Perkara tindak pidana Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1974 tentang
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Pengairan dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A- 32/IV/2014/Jambi/Siaga Ops “C” tanggal 02 April
2014.
Dalam  pemeriksaan tersebut  penyidik  menanyakan kepada    saksi    tentang tugas dan tanggung jawab saksi sebagai  Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi.    Oleh    saksi    dijelaskan bahwa    tugas    saksi adalah membantu Walikota Jambi dalam urusan Penanaman Modal dan perizinan yang salah satu contohnya adalah untuk  penerbitan IMB (Izin
Mendirikan Bangunan) di wilayah Kota Jambi, dan dalam melaksanakan tugas tersebut di atas saksi    bertanggung jawab secara langsung kepada Wali Kota Jambi.
Untuk    memperkuat    persangakaan  pasal  terhadap tersangka selanjutnya    penyidik mendatangkan    pula Ahli Tata Kota dari Kotamadya  Jambi yakni:
Nama   Saksi : M.    Azmi    Yasir    Yatoeb    Bin J.  Muhammad  Yatoeb Tempat/ tanggal Lahir : Jambi,  13  Agustus  1966 U  m  u  r : 48  Tahun Kewarganegaraan : Indonesia Pendidikan terakhir : S1,    Administrasi,    Pekerjaan PNS  Kota  Jambi Agama : Islam
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani Alamat : Alamat Jl. H. Ibrahim Perumahan Amuntai Rt. 11 Blok A Nomor 1 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Kota Jambi Saksi diperiksa sebagai ahli Tata Ruang dan Perumahan dalam  perkara tindak pidana barang  siapa dengan    sengaja melakukan  pengrusakan air  dan  atau
sumber-sumber  air  yang  tidak  berdasarkan  perencanaan teknis  tata  pengaturan  air  dan  tata  pengairan  serta pembangunan  pengairan  dimana  dalam  hal  ini  melakukan kegiatan  pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1974
tentang Pengairan  berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A- 32/IV/2014/Jambi/Siaga  Ops  “C”  tanggal 2 April
2014.
Dihadirkannya    sebagai    saksi ahli oleh penyidik berkaitan    dengan  jabatan tugas dan tanggung jawab
sebagai Kepala Bidang Bangunan yang  bertugas dan
bertanggung jawab di antaranya memberikan kajian
terhadap tata letak dan peruntukan bangunan pada lokasi yang akan didirikan  berdasarkan peraturan Wali Kota
Nomor 10 tahun 2008 tentang kedudukan  tugas dan
fungsi. Yang menunjuk dan mengangkat saksi    adalah Wali Kota  Jambi dan dalam melaksanakan tugas Saksi
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi.
Ditanyakan pula    oleh penyidik    kepada    saksi
mengenai guna dan tujuan kajian terhadap tata letak dan peruntukan bangunan pada lokasi yang  akan didirikan yang merupakan tugas dan tanggung jawab ahli serta untuk  bangunan yang akan dibanguan di lokasi atau daerah mana saja.
Dijelaskan    oleh saksi gunanya agar bangunan
yang didirikan tidak  menyalahi aturan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dan saksi    hanya memberikan kajian hanya khusus untuk wilayah Kota Jambi saja  selanjutnya    dijelaskan bagaimana proses penerbitan kajian tersebut, oleh  saksi dikatakan    Kajian tersebut sebelum tahun 2011 kajian akan dilakukan bila ada permintaan dari Masyarakat melalui permohonan izin mendirikan  bangunan dan setelah tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini.
Kajian diterbitkan apabila ada permintaan dari Kantor Pelayanan  Terpadu Satu Pintu yang berubah menjadi Badan Penanaman Modal Dan  Pelayanan
Perizinan Terpadu dan kajian tersebut adalah hasil kajian secara tekhnis dan kajian mengenai gambar situasi tata letak  bangunan yang dibuat oleh petugas tekhnis dinas tata ruangan. Berbentuk  apa hasil kajian secara tekhnis
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
yang dimaksudkan dan kajian mengenai  gambar situasi tata letak bangunan.
Kajian secara tekhnis yang saksi    maksudkan adalah berita acara  yang dibuat dan diterbitkan
berdasarkan penelitian di lapangan yang  dilakukan oleh petugas Dinas Tata Ruang Dan Perumahan sedangkan gambar situasi tata letak bangunan berdasarkan penelitian situasi di lapangan dan proses penerbitannya apabila ada permintaan dari pihak pelayanan terpadu satu pintu yang sekarang berubah menjadi badan  penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
Gunanya penerbitan kajian secara tekhnis dan
gambar situasi tata letak bangunan tersebut menurut  saksi adalah untuk    menjadi pedoman bagi  pemohon untuk mendirikan bangunan. Bila dalam mendirikan bangunan tidak ada memiliki kajian secara tekhnis dan gambar situasi tata letak bangunan yang menjadi pedoman bagi pemohon untuk mendirikan bangunan maka terhadap Izin mendirikan bangunan yang sudah diterbitkan tidak sah karena merupakan syarat untuk menerbitkan izin
mendirikan bangunan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2002 tentang bangunan pasal 3 ayat (5)  yang berbunyi gambar situasi bangunan yang telah disetujui oleh Dinas
Tata  Kota menjadi kelengkapan izin mendirikan  / mengubah bangunan.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Selanjutnya    dijelaskan    oleh saksi bila bangunan yang akan  dibangun  di atas Sumber Air terhadap bangunan tersebut    harus mendapatkan  izin pemanfaatan ruang sungai sebelum memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan yang diterbitkan oleh Walikota / Bupati untuk sungai dalam  pengawasan Kota  /  Kabupaten diterbitkan oleh Gubernur untuk sungai dalam pengawasan Propinsi dan Menteri Pekerjaan Umum untuk sungai yang lebih besar. Selain dari pada persyaratan – persyaratan serta prosedur tersebut yang  perlu juga dipedomani Perda
Nomor 6 tahun 2002 tentang Bangunan. Di dalam  pasal 3 ayat (5) berbunyi gambar situasi bangunan yang telah disetujui oleh Dinas Tata Kota menjadi kelengkapan Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan.
Dari wawancara penulis    dengan Penyidik
Direktorat    Reserse    Kriminal    Khusus    Polda    Jambi menjelaskan :
Pada saat ini penyidik subdit  IV Ditreskrimsus Polda Jambi    sudah    selesai  melakukan  penyidikan  terhadap  Ruko yang  dibanguan  di  atas aliran sungai  yang  berlokasi  di  Jl. Soekarno  Hatta  Kel.  Pasir  Putih  Kec.  Jambi  Selatan  Kota Jambi dengan ukuran 4,5 X 16 Meter dengan Izin Mendirikan Bangunan  (IMB)  atas  nama  pemilik  SUWARNI,  Nomor Registrasi : 5113/1141/K/1971002003/PTSP/2012 Kelurahan Pasir  Putih  Kec.  Jambi  Selatan  Kota  Jambi  tanggal  12  Juni
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
2012  yang  diterbitkan  oleh  kepala  Pelayanan  terpadu  satu pintu  kota  Jambi  An.  FAUZI  DARWAS.  Sungai  tersebut bernama  sungai  selincah  berdasarkan  peta  tata  ruang  Kota Jambi  yang  disahkan  pada  tahun  2002  meliputi  sungai selincah membentang dari arah jalan Ar. Soleh menuju jalan Soekarno  Hatta  kemudian  menuju  jalan  sentot  Ali  Basyah dan jalan Yos Sudarso dan menuju jalan Raden Fattah hingga ke  Sungai  Batang  Hari  dan  terhadap  IMB  yang  disebutkan oleh  pemeriksa  tersebut  tidak  ada  memiliki  kajian  terkhnis dan pihak PTSP Kota Jambi dalam hal ini pejabatnya saat itu An.  FAUZI  DARWAS  tidak  pernah  meminta  untuk menerbitkan  kajian  tekhnis  kepada  pihak  dinas  Tata  ruang dan perumahan Kota Jambi. 1
Dari penjelasan tersebut    di atas,    dapat dipahami bahwa    untuk  mendirikan    suatu    bangunan terlebih lagi
bangunan di atas sumber air harus  mengajukan permohonan    izin mendirikan bangunan yang masuk ke PTSP  Kota Jambi seharusnya PTSP meminta kajian
tekhnis dari dinas tekhnis  dalam hal ini Dinas Tata Ruang Dan Perumahan Kota Jambi terhadap permohonan IMB yang masuk dan permohonan yang disampaikan kepada  Dinas Tata Ruangan maka dilakukan pengkajian
1 Salfandri, Penyidik      Direktorat  Reserse    Kriminal    Khusus Polda  Jambi, Wawancara Penulis,  24  Maret 2014.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
terhadap lokasi yang  dimohonkan untuk memberikan gambaran tata letak bangunan yang akan didirikan  sesuai dengan aturan di antaranya bentuk kapling tanahnya,
fungsi  bangunannya, jalan menuju kapling, letak
bangunan diatas kapling garis sepadan bangunan baik dari jalan maupun saluran air/sungai yang ada kemudian arah mata angin dan skala gambarnya yang ditampilkan dalam kajian tekhnis yang tertuang dalam gambar tekhnis
bangunan.
Dilihat  dari  IMB atas nama SUWARNI tersebut tidak ada memiliki kajian tekhnis dan pedoman tekhnis.
Berdasarkan Undang-undang  Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Pasal 8 ayat (1) dan diperkuat oleh PP No. 38 Tahun 2011 tentang sungai Pasal 57 ayat (1) dan 58 maka terhadap pelaku pengerusakan dapat dikenakan sanksi pidana.
Berkat  keuletan  dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal    Khusus  Polda    Jambi    dalam    melakukan penyidikan akhirnya berkas  perkara  telah  dilimpahkan  ke Kejaksaan    Tinggi    Jambi    dan    dinyatakan    lengkap    atau P.21  meskipun  sudah  melewati  5  (lima) kali bolak baik berkas  untuk  disempurnakan.  Dengan  telah  dinyatakannya berkas tersebut  P.21  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Penyidik Direktorat    Reserse  Kriminal    Khusus    Polda    Jambi    telah menunjukkan    peranannya    yang    cukup    besar.    Karena
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
kasus    ini    merupakan    kasus    ke- 2    yang    berhasil dilimpahkan ke  Kejaksaan  dari  semua  Polda  yang  ada  di Indonesia    dalam    menangani  tindak    pidana  pengerusakan Sumber    Air  yang  terjadi.
Dalam  proses penyidikan  perkara  pengrusakan
sumber  air  ini  memakan  waktu  yang  relatif  lama  dimana penyidikan  dimulai  pada  bulan  April  2014  sampai  dengan mendapatkan P21 dari jaksa dengan nomor :
B.4171/N.5.4/Euh.1/11/2014  tanggal    10  Nopember  2014 dalam  hal  ini  yang  menjadi  salah  satu  kendala      penyidikan adalah  dengan  kurangnya  kemampuan  penyidik  dalam penangganan perkara pengrusakan sumber air.
Walaupun  dengan  beberapa  kendala  yang  ditemui dalam  penangganan  perkara  tersebut  Polda    Jambi  berhasil menyelesaikan penyidikan dan  merupakan  Polda  ke-2  yang berhasil    menyelesaikan    tindak    pidana    pengrusakan Sumber  Air  yang  terjadi.  Mengingat  kasus  ini  sungguh sangat    sulit    untuk    diungkap    karena    bukti-bukti    yang diperoleh  banyak  melibatkan  birokrat  yang  berkompeten. Begitu  juga  saksi-saksi  ahli  juga  melibatkan   stac  holder pejabat  dinas  terkait  yang  ada  di  Kota  Jambi.
Untuk  lebih  jelasnya  berikut  beberapa  Polda  yang ada    di    Indonesia    telah    berhasil    menyelesaikan    kasus tindak    pidana    pengerusakan  Sumber    Air    dari    data    yang
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
penulis    peroleh,    dapat    dilihat    pada    tabel    I    berikut    di bawah  ini:

## Tabel  I
Polda    Yang    Ada    Di    Daerah    Telah    Berhasil Menangani
Tindak Pidana Pengrusakan Sumber Air No Nama Polda Keterangan 1. 2. 3. 4 Polda  Metro  Jaya Polda  Jambi Polda  Jabar Polda  Kalsel Sudah    dilimpahkan ke  JPU Sudah    dilimpahkan ke  JPU Sudah    dilimpahkan ke  JPU Sudah    dilimpahkan ke  JPU
Sumber Data: Markas  Besar Kepolisian Republik Indonesia  2014 . Kemudian  Polda-Polda   yang  ada  di  daerah  yang sedang    melakukan    penanganan    terhadap      kasus    tindak pidana pengerusakan   Sumber    Air  ada  16   (enam belas) Polda.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  Tabel  II berikut  di bawah  ini.
Tabel  II
Polda  Yang  Sedang  Mengusut  Kasus  Tindak  Pidana
Tindak Pidana Pengrusakan Sumber Air Di  Daerah
No Nama  Polda Keterangan
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Polda  Jambi Polda  Jawa  Tengah Polda  Papua Polda  Kaltim Polda  Kalbar Polda  Banten Polda  Lampung Polda  Riau Polda  Kalsel Polda    Kepulauan    Riau- Batam Polda  Gorontalo Polda  NTT Polda  NTB Polda  Sulawesi  Tenggara Polda  Malaku Polda  Sulsel Masih  dalam  Proses Lidik ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ---------- ------------ // ----------
------------ // ----------

## Sumber Data: Markas  Besar Kepolisian Republik Indonesia  2014
Dikaitkan  dengan  teori  penegakan  hukum  yang dikemukan oleh M. Lawrence dan Soerjono soekanto bahwa penangganan  perkara  yang  telah  dilakukan  oleh  Penyidik Direktorat Reserse kriminal Polda Jambi telah melaksanakan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia dimana  peran  Kepolisian  hanya  sebatas  dalam  rangka penyidikan  saja.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari    tabel    II tersebut    di    atas,    dapat    diketahui    dimana    kasus    tindak
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
pidana    pengrusakan  sumber    Air    yang      sedang    diproses oleh  Polda  yang  ada  di daerah  untuk  saat  ini  berjumlah 16  (enam  belas)  kasus.  Sedangkan  Polda yang  berhasil menyelesaikan    kasus    tindak    pidana  pengrusakan    Sumber Air  dan telah  melimpahkannya  ke  Kejaksaan  sebanyak  4 (empat)    Polda.    Polda    Jambi    merupakan    Polda    yang berhasil  menyelesaikan  kasus  tersebut.

## C. Kendala    yang  Ditemui    Oleh    Penyidik    Direktorat
Reserse  Kriminal    Khusus    Polda    Jambi    Dalam
Penyidikan  Tindak  Pidana  Pengrusakan  Sumber  Air Dalam  Wilayah  Hukum  Polda  Jambi
Mengenai    kendala    yang    ditemui    oleh    penyidik
Direktorat    Reserse  Kriminal    Khusus    Polda    Jambi    dalam melakukan  penyidikan    tindak    pidana  pengrusakan  Sumber Air  dalam  wilayah  hukum  Polda  Jambi,  dikaitkan  dengan teori  penegakan  hukum  sebagaimana  telah   dikemukakan oleh  Soerjono Soekanto  bahwa  penegakan  hukum  tersebut sangat  ditentukan  oleh  beberapa     faktor  seperti,  faktor hukumnya,  faktor  penegakan  hukum,   faktor   sarana  atau fasilitas,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan.
Untuk  lebih  jelasnya  kelima  faktor  tersebut di    atas    bila    dikaitkan    dengan    realita    yang    ada    dan ditemui oleh penyidik Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Polda Jambi,   dapat  penulis  uraikan   sebagai  berikut:
1. Faktor hukumnya
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani Hukum sebagai    sesuatu    yang    tumbuh    dalam pergaulan masyarakat    yang    dibuat oleh pemerintah
bersama    DPR. Produk    hukum yang    dilahirkan  oleh lembaga    tinggi negara    tersebut    inilah yang sering
dinamakan    peraturan  perundang-undangan. Sebagaimana
halnya  dengan  Undang-undang   Nomor   11   Tahun  1974 Tentang    Pengairan.    Dimana    pembuat    Undang-undang Pengairan    tidak    melihat    infrastruktur    hukum    yang berbeda    di  berbagai    wilayah    di    Indonesia.    Padahal infastruktur    hukum    sangat    penting      dalam    rangka penegakan    hukum,    tanpa    infastruktur    yang    memadai, tidak    mungkin  peraturan    perundang-undangan    dapat ditegakkan    seperti    yang    diharapkan    oleh    pembuat Undang-undang. 2
Selain    itu    menurut  pandangan  dan  asumsi masyarakat   kadang-kadang peraturan  perundang-undangan dibuat  tidak    mencerminkan rasa  keadilan  masyarakat  di mana    dalam  pelaksanaannya    di  lapangan  tidak  sesuai sebagaimana    yang  diharapkan.  Hal  ini  tentunya      erat kaitannya  dengan sumber daya  manusia pembuat  peraturan perundang-undangan itu  sendiri.
2 Wahyu  Tri  Widodo, Direktur Resrse Kriminal  Khusus  Polda Jambi, Wawancara Penulis  24  Maret 2014.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Bila    dikaitkan    dengan pendapat    Bagir  Manan peraturan    yang    baik  itu memuat kriteria-kriteria sebagai berikut:
1. Keharusan adanya kewenangan    dari pembuat peraturan perundang-undangan. 2. Keharusan adanya    kesesuaian    bentuk atau jenis peraturan-peraturan  dengan materi yang    diatur,
terutama   kalau diperintahkan oleh peraturan-peraturan tingkat  yang lebih tinggi  atau sederajat.
3. Keharusan  mengikuti tatacara  tertentu, apabila  tatacara tidak    diikuti,  peraturan perundang-undangan    demi
hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Keharusan    tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih  tinggi  tingkatnya. 3
Kendala    lain    dari    segi faktor    hukumnya      yang dihadapi oleh  penyidik Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus Polda  Jambi  dalam    melaksanakan  penyidikan    terhadap tindak  pidana    pengrusakan  Sumber      Air    adalah    sewaktu dalam    penanganan    terhadap    tindak  pidana    pengerusakan Sumber  Air      yang  dilakukan  secara    tiba-tiba    Undang- Undang  Nomor  7 Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya Air dinyatakan    dicabut    oleh  Mahkamah  Konstitusi    Republik
3 Bagir  Manan,
Teknik  Pembuatan  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Aksara  Baru: Jakarta, 1990, hal. 70.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Indonesia.  Untuk    mengatasi    permasalahan    teresebut, akhirnya      penyidik    Direktorat    Reserse    Kriminal  Khusus Polda    Jambi    menggunakan    Undang-Undang    Nomor      11 Tahun  1974.
Selain  itu    menurut    Wahyu  Tri Widodo,    kendala yang   kita temui  dalam penanganan  terhadap  tindak pidana pengrusakan    sumber    air    yang  terjadi    di  wilayah    hukum Polda    Jambi  adalah:    dimana    ketentuan    undang-undang yang  ada  saat ini  yakni Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 1974    yang    digunakan  dirasakan  sudah  tidak  efektif  lagi karena  sudah  tidak  relevan  lagi  dengan  perkembangan kejahatan yang terjadi. 4
2. Faktor penegak hukum. Peranan    penegak hukum    dalam menegakan peraturan      perundang-undangan yang berlaku    sangat
penting sekali. Walaupun    peraturan    perundang-undangan tersebut    sudah    baik,    namun    bila    yang    menegakkan peraturan  tersebut  masih  minim  baik  dari  segi  kuantitas (jumlahnya)  maupun  kualitas,  maka  peraturan  perundang- undangan  tersebut  sulit  untuk  ditegakkan.
Hal  ini  terbukti  dalam  penegakan  hukum  terhadap pelaku    tindak  pidana    pengrusakan  Sumber    Air    aparat penegak  hukum   yang   memiliki kemampuan dalam rangka
4 Wahyu    Tri    Widodo, Direktur  Resrse Kriminal Khusus  Polda  Jambi, Wawancara Penulis  24  Maret 2014
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
penyidikan  tindak  pidana pengrusakan  sumber  air    masih dirasakan  kurang.    Hal    ini    sebagaimana    di    kemukakan oleh    Direktur    Reserse    Kriminal  Khusus    Polda    Jambi: benar    untuk    tenaga    penyidik    yang    ada    di    Direktorat Reserse    Kriminal    Khusus    Polda    Jambi    masih    dirasakan kurang    memiliki  kemampuan  tentang  penyidikan  tindak pidana pengrusakan sumber air, untuk  saat ini  personil  yang ada    68  (enam    puluh    delapan)    personil    sedangkan  untuk subdit    IV    sendiri    yang    khusus    menangani    perkara pengrusakan    Sumber Air    penyidiknya    hanya    ada    6 (enam)    personil    dari  6  personil  penyidik  yang  ada  sampai saat  ini  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  maupun  kejuruan tentang  tindak  pidana  sumber  air  dan    Penyidik    Pembantu sebanyak  8    (delapan)    personil  demikian  pula  dari  8 (delapan)  penyidik  pembantu  yang  ada  semuanya  belum memiliki spesifikasi sebagai penyidik sumber air dikarenakan sampai  saat  ini  dari  Mabes  Polri  sendiri  belum  pernah mengadakan  baik  pelatihan  maupun  kejuruan  tentang  tindak pidana pengrusakan sumber air,  sedangkan  wilayah hukum yang    menjadi    pengawasan    sebanyak  10    (sepuluh) kabupaten/kota antara  lain:Kota  Jambi.
1. Kabupaten  Batang Hari.
2. Kabupaten  Muaro  Jambi.
3. Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur.
4. Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
5. Kabupaten Kabupaten  Muaro Tebo.
6. Kabupaten  Muaro  Bungo .
7. Kabupaten  Sarolangun.
8. Kabupaten  Merangin.
9. Kota dan Kabupaten Kerinci. 5
Menurut    Kompol    Salpandri,    benar    dalam melakukan    penegakan      hukum    terhadap    tindak    pidana pengrusakan    Sumber    Air    yang    telah    diselesaikan pemeriksaan    perkaranya    kendala    yang    kita    dihadapi antara  lain:
a) Penyidik    dan    penyidik    pembantu    yang    ada    masih belum    begitu  memahami    tentang    tindak    pidana    yang ditangani.
b) Undang-undangnya sudah terlalu tua sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan kejahatan.
c) Untuk mendapatkan saksi ahli agak sulit karena berada diluar Provinsi. 6
Untuk    lebih dalam  lagi mengenai    kendala    yang dihadapi    oleh    Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda Jambi  dalam  melakukan  penyidikan    terhadap  tindak  pidana pengrusakan  Sumber  Air,  dapat  dilihat  pada  penjelasan berikut  di  bawah  ini.
5 Wahyu  Tri  Widodo, Direktur Resrse Kriminal  Khusus  Polda Jambi, Wawancara Penulis  24  Maret 2014.
6 Salpandri, Penyidik Direktorat Reserse    Kriminal    Khusus
Polda  Jambi, Wawancara Penulis,  24  Maret 2014.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
a. Penyidik  dan Penyidik  pembantu  yang  ada  masih belum    begitu    memahami  tentang  tindak  pidana sumber air.
Sebagaimana  diketahui Undang-Undang Nomor  11 Tahun    1974    Tentang    Pengariran,    sudah  lama    di undangkan  namun  sampai    saat    ini    kasus      tindak    pidana terhadap  pengrusakan  sumber    Air    diseluruh    Polda    yang ada  di Indonesia  baru  4  (empat) Polda  yang  melimpahkan kasus    tersebut    ke    Kejaksaan.    Adapun    Polda    yang dimaksud
1. Polda  Metro  Jaya
2. Polda  Jawa  Barat
3. Polda  Kalimantan  Selatan
4. Polda  Jambi
Polda    Jambi    merupakan    Polda    yang  mampu menyelesaikan  kasus tersebut  dan  saat  ini  perkara  tindak Pidana  Pengrusakan Sumber    Air      dalam    proses pemeriksaan    di    Pengadilan    Negeri    Jambi.    Berkat    kerja keras  dari  penyidik  dan  anggota  akhirnya  kasus  tersebut dilimpahkan    juga    kekejaksaan    meskipun    dalam penanganan    selama    dalam    penyidikan    dan    penyelidikan berkas    tersebut    mengalami        4    kali    bolak    balik    dari kejaksaan    dikembalikan    lagi    kepada    penyidik    Direktorat Reserse    Kriminal    Khusus  Polda    Jambi    untuk    dilengkapi
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
sesuai    dengan    petunjuk    dan    arahan    dari    Jaksa    yang menangani  perkara  tersebut.
Dimana  didalam  menangani  perkara  pengrusakan sumber  air  ini  penyidik  yang  berhubungan/  menangani langsung dengan penyidikan adalah kompol Salfandri, Bripka Wahyu  Seno  Jatmiko,  SH,  dan  Bripka  Junaidi,  dimana  dari ke  3  (tiga)    penyidik  tersebut  belum  pernah  ada  yang mengikuti  pelatihan  maupun  dikjur  tentang  pengrusakan sumber  air  sehingga  didalam  pelaksanaan  penyidikan  hanya belajar  secara  otodidak  dan  hanya  dengan  membaca, memahami  Undang-Undang  dan  peraturan  pemerintah  yang ada saja serta banyak kordinasi dan komunikasi baik dengan Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  pihak-pihak  yang  terkait dalam rangka penyidikan pengrusakan sumber air.
b. Undang-undangnya  terlalu  tua  dan  tidak  dapat mengikuti perkembangan zaman
Undang-undang  nomor  11  tahun  1974  tentang Pengairan  hanya  memuat  sedikit  sekali  tentang  ketentuan tindak  pidana  yang  dilanggar  didalam  pasal-pasalnya, ketentuan  pasal  yang  hanya  menentukan  ketentuan  tindak pidana  termuat  dalam  pasal  15  sehingga  dibandingkan dengan  semangkin  kompleknya  kejadian  pelanggaran terhadap  sumber  air  keberadaan  Undang-undang  11  tahun 1974  dirasakan  tidak  mengakomodir  semua  kejahatan  atau pelanggaran yang terjadi pada saat ini.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Demikian  juga  dalam  hal  penanganan  perkara  yang berkaitan  dengan  sumber  air  yang  ditangani  oleh penyidik Direktorat  Reserse  kriminal  Khusus  Polda  Jambi  dirasakan keberadaan  undang-undang  nomor  11  tahun  1974  sudah sangat  tertinggal  dengan  perkembangan  kejahatan  yang terjadi serta ancaman hukumanya juga masih sangat rendah.
c. Untuk  mendapatkan  saksi ahli  sulit  karena  berada diluar  Provinsi.
Saksi    ahli    sangat    diperlukan  sekali    keterangannya terhadap  suatu kasus,  dimana  hanya  orang  yang  memiliki keahlian  khususnya  dapat  memahami  tentang  sesuatu  hal yang    dihadapi.    Pentingnya    keterangan    ahli    dihadirkan penyidik    karena    pada    hakekatnya    keterangan    itu    akan membuat  terang    suatu    perkara    pidana    guna    kepentingan pemeriksaan  berdasarkan keahliannya.
Keterangan ahli berbeda  dengan  keterangan saksi. Keterangan    saksi    adalah    orang    yang    mengetahui terjadinya    suatu    peristiwa    baik    melihat,  mendengar    atau mengalaminya  sendiri  secara  langsung.  Keterangan  saksi terkait  dengan  fakta  tentang  terjadinya  sesuatu  yang  dia lihat,  dengar  atau alami,  bukan  opininya  mengenai  suatu peristiwa.    Oleh    karena    itu    sebelum  memberikan keterangan,    saksi    wajib    disumpah    lebih    dulu.    Bila terbukti    dia  memberikan    keterangan    palsu,    dia    diancam pidana.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Berbeda  halnya  dengan  Ahli.  Dimana  ahli  adalah orang    yang  mempunyai    kepakaran    dibidang    ilmu pengetahuan  tertentu,  yang keterangannya  diperlukan.  Ahli tidak    menerangkan    fakta    atau    peristiwa,  tetapi    ia menerangkan  sesuatu  sesuai  keahliannya.
Di    dalam    persidangan,    sebelum    memberikan keterangan,    Ahli    wajib  diambil    sumpah    menurut agamanya,  atau  berjanji  di  hadapan  majelis  hakim dalam persidangan. Dalam    sumpahnya,    Ahli    menyatakan    dia akan  menerangkan    sesuatu    yang    diminta    sesuai    dengan keahliannya    dalam ilmu  yang    dikuasainya.    Ahli    bisa dihadirkan  oleh  para  pihak  yang  berperkara, pihak  terkait maupun    atas    inisiatif    majelis    hakim    sendiri.    Ketika dihadirkan dalam  sidang,  Ahli  boleh  ditanya  oleh  majelis hakim,  pemohon,  termohon maupun  pihak  terkait.  Ketika ditanya    oleh    pihak    manapun    dalam    sidang,  Ahli    wajib menjawab    sesuai    ilmu    dan    kepakarannya.    Ahli    tidak boleh berpihak  pada  siapapun.
Keterangan    Ahli    yang    baru    saja    diucapkannya, bisa  disanggah  oleh para pihak  yang  tidak  setuju  dengan keterangannya,    dan    Ahli    wajib  menjawabnya.    Bisa    saja keterangan    Ahli    menguntungkan    atau    merugikan kepentingan  salah  satu  pihak  yang  berperkara,  termasuk merugikan    pihak  yang    menghadirkannya.    Layak    atau tidaknya  keterangan  seorang  Ahli  untuk dijadikan  sebagai
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
pertimbangan    dalam    mengambil    keputusan,    tergantung penilaian  hakim.
Kendala    yang    dihadapi    oleh    penyidik    Direktorat Reserse    Kriminal  Khusus    Polda    Jambi    selama    dalam menangani  kasus  tindak  pidana  pengrusakan Sumber  Air kaitannya  dengan  ahli,  adalah  sulitnya  mendapatkan  ahli, karena    kebanyakan    mereka    berada    di    luar    Provinsi Jambi.    Untuk    menghadirkan  mereka    memerlukan    waktu yang    lama    serta    biaya    yang    cukup    besar.    Untuk menghadirkan    mereka    kadang-kadang    tergantung ketersediaan  waktu  mereka  dan  umumnya  ahli  mempunyi kesibukan    tersendiri    sehingga    tergantung  kapan    mereka mempunyai    waktu  dan  bersedia    untuk    hadir    untuk dilakukan pemeriksaan.

## 3. Faktor  sarana  atau fasilitas
Secara  sederhana  fasilitas  dapat  diartikan  sebagai sarana  untuk  mencapai  tujuan.  Ruang  lingkupnya  adalah terutama    sarana    fisik    yang  berfungsi      sebagai    faktor pendukung.    Tanpa    adanya    sarana atau    fasilitas    tertentu, maka  tidak  mungkin  Penegakan  hukum  berjalan  dengan lancar.
Menurut    Salpandri,    faktor    yang    menjadi penghambat dalam      penegakan    hukum    terhadap    pelaku tindak    pidana    Pengerusakan  Sumber    Air    dalam  wilayah hukum    Polda    Jambi    saat    ini    adalah    selain    masih
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
minimnya    tenaga  SDM    dalam    bidang    penyidikan  tindak pidana pengrusakan sumber air,  yang  tak  kalah  pentingnya adalah  sarana  atau  fasilitas  yang  dimiliki  saat  ini  masih kurang. 7
Sarana  dan  fasilitas  yang  dirasa  sangat  dibutuhkan oleh  penyidik  dalam  hal  ini  adalah  berupa  peta  tata  ruang yang mengambarkan titik kordinat dan aliran sungai yang ada didalam  suatu  wilayah  sehingga  dapat  mengetahui  daerah- daerah  mana  saja  yang  merupakan  aliran  sungai  yang  telah dirusak  dan  jadikan  bangunan  sehingga  menghambat  aliran air serta tata sungai. Dimana berkaitan dengan  peta dan titik kordinat  tersebut  yang  memiliki  adalah  dinas  tata  ruang  dan pihak  unit  pelaksana  teknis  dinas  kementrian  PU  sedang penyidik  tidak  memilikinya  sehingga  merupakan  suatu kendala  dalam  melakukan  penyidikan  sumber  air  terutama berkaitan  dengan    kecepatan  penyelesaian  perkara  yang ditangani.
4. Faktor    budaya    dan    kultur    masyarakat      yang masih belum mendukung
Berbicara    masalah    budaya  dan    kultur  masyarakat tidak  dapat  dipisahkan  dengan  derajat  kepatuhan.  Derajat kepatuhan    masyarakat    terhadap    hukum    merupakan indikator  berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan.
7 Salfandri, Penyidik Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus Polda Jambi, Wawancara Penulis,  24  Maret 2014.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Semakin    tingginya    derajat    kepatuhan terhadap    suatu peraturan    perundang-undangan    maka peraturan    perundang-undangan    tersebut    berfungsi  dengan baik. Pengaruh  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  yang dilakukan sangat  berpengaruh  sekali.  Pengaruh  masyarakat dalam    hal    ini    termasuk      juga    kesadaran    hukum    dari masyarakat.
Ketidak    pahaman    masyarakat    terhadap    hukum merupakan   menyebabkan  hukum  sulit  untuk  ditegakkan. Hal  ini  sangat  dirasakan  sewaktu   pihak  Kepolisian  ingin mengungkap    kasus    yang    sedang    ditangani,  seperti kasus tindak    pidana  pengruskan  Sumber    Air    yang    terjadi    di Wilayah  Hukum    Polda    Jambi,  dimana  informasi  dan pelaporan yang masuk kepihak Polda Jambi setelah bangunan ruko  selesai  dikerjakan  sehingga  kelihatan  sekali  kesadaran masyarakat  dalam  rangka  perbantuan  dalam  rangka peranserta masayarakat masih sangat kurang.
Dari    wawancara    dengan    Junaidi    salah    seorang penyidik    pembantu  pada    Direktorat    Reserse    Kriminal Khusus    Polda    Jambi    menjelaskan,    bahwa  dengan pemahaman    masyarakat    terhadap    peraturan    perundang- undangan khususnya  mengenai  tindak  Pidana pengerusakan Sumber    Air  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor      11    Tahun    1974    Tentang    Pengairan,    sehingga mereka    tidak    mengetahui    bahwa    perbuatan    yang    ia
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
lakukan    tersebut    merupakan    perbuatan    pidana.    Seperti mendirikan  bangunan  di  daerah  kawasan  sungai  sehingga mengganggu  kelancaran  air  bila  terjadi hujan. 8
Dari    wawancara    penulis    dengan    Supoyo,    salah seorang    tokoh  masyarakat    Payo    Selincah    menyatakan, bahwa  kami  sampai  saat  ini  belum  mengetahui  Undang- Undang    Nomor      11    Tahun    1974    Tentang    Pengairan. Kami    baru    mengetahui    setelah    kasus    yang    dituduhkan kepada  Charles  Robin  Lie  melalui  media  televisi  karena membangun  rumah  toko  (Ruko) yang  di  Jalan Soekarno- Hatta  Rt.  04  Kel.  Pasir  Putih  Kec.  Jambi  Selatan.  Salah satunya  ruko  tersebut  ada  yang  didirikan  di  atas  Sumber Air  yang  mengaliri  aliran  air  berupa  Sungai  Selincah. 9
d. Upaya    yang    Dilakukan    Dalam    Mengatasi
Permasalahan  yang Ditemui.
Sebagaimana    telah    penulis    jelaskan    pada    bab terdahulu,  air  merupakan    sumber    daya    yang    sangat penting  dalam  kehidupan  dan merupakan  kebutuhan  yang sangat  vital  bagi  setiap  mahluk  hidup  di  muka bumi  ini. Semakin    kedepan    tentunya    kebutuhan    manusia    akan ketersediaan  air    juga    akan    semakin    meningkat    seiring dengan    laju    pertumbuhan    penduduk    maupun    kegiatan
8 Junaidi, Penyidik Pembantu Direktorat Reserse    Kriminal Khusus Polda  Jambi, Wawancara Penulis,  24  Maret 2014.
9 Supoyo, Tokoh  Masyarakat    Payo    Selincah  Kota    Jambi, Wawancara  Penulis  22 Maret, 2014
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
manusia    lainnya    yang    terkait    dengan  pendayagunaan air sebagai  bagian  dalam  proses  kehidupan,  termasuk  dalam hal    ini    untuk    kepentingan    irigasi    maupun    kepentingan industri    sehingga  dalam    pengelolaannya    wajib memperhatikan    fungsi    sosial,    lingkungan    hidup  dan ekonomi  secara  selaras.
Sebagai    bagian    yang    tidak    bisa    lepas    dari kehidupan,    seiring  dengan    pertumbuhan    dan    kemajuan zaman,  tentunya  air  akan  menjadi kebutuhan  yang  sangat krusial  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak, baik  itu secara  kualitas  maupun kuantitasnya.  Tentunya  dalam  hal ini  harus ada  fungsi  kontrol/pengawasan  yang  baik  terkait dengan    segala    macam  bentuk    eksploitasi    dan    bentuk- bentuk    pengusahaan    air    lainnya    terlebih    lagi  apabila digunakan    untuk    kepentingan    industri ataupun    swasta yang    seringkali    kurang    memperhatikan    penggunaannya secara    bijak.    Dalam    UUD  1945    pasal    33    ayat    3 disebutkan    bahwa    “Bumi    dan    air    dan    kekayaan    alam yang    terkandung    didalamnya    dikuasai    oleh    negara    dan dipergunakan untuk  sebesar- besar    kemakmuran    rakyat”,
hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk upaya  Negara  kita dalam  menjamin  keberlangsungan  sumber  daya  air  guna mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia di  berbagai  bidang.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
Masyarakat    Indonesia    sebagai    bagian    yang    tidak terpisahkan    dari  Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia (NKRI)    tentunya    mempunyai    peran  yang    sangat    besar dalam  hal  pengawasan  terhadap  bentuk-bentuk  eksploitasi sumber    daya    air    yang    terjadi,    khususnya    apabila penyimpangan    tersebut  berada    di    sekitar    lingkungan tempat    tinggal    mereka,    baik    secara    individu  maupun melalui    lembaga-lembaga    kemasyarakatan    lainnya.    Di samping    itu  harus    ada    langkah-langkah    kongkret    yang harus  dipersiapkan  oleh  pemerintah  khususnya  dalam  hal upaya    penegakan    hukum    bilamana  ditemukan penyimpangan  dalam  pelaksanaannya.
Beberapa  wacana  terkait  dengan  sumber  daya  air sudah    mulai  bermunculan    dimasyarakat    sehubungan dengan  beberapa bentuk penyimpangan  yang  terjadi.  Hal ini    mau    tidak    mau    tentunya    akan  mendorong    kepekaan para  penegak  hukum  sebagai  bagian  dari criminal justice system (CJS)    untuk    mau    dan    mampu    menyesuaikan dengan  perkembangan    zaman.    Kepolisian sebagai    baris terdepan    dalam    hal    ini  mempunyai    kewenangan sebagaimana    diatur    dalam    Undang-undang    Nomor    2 Tahun    2002    tentang    Kepolisian    Negara    Republik Indonesia  dimana  pada pasal  2  disebutkan  bahwa  POLRI mengemban    fungsi    pemerintahan    Negara  dibidang pemeliharaan    keamanan    dan    ketertiban    masyarakat,
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
penegakan  hukum,    serta  perlindungan,    pengayoman    dan pelayanan    kepada    masyarakat  yang    kemudian    dijabarkan dalam  tugas  pokok  dan  fungsinya.
Konsekuensi    logis    sebagai bentuk    dari    tindakan kepolisian    secara  riil    dalam    memberikan    perlindungan bagi    masyarakat    terhadap      seseorang    yang    melakukan tindak    pidana    Pengrusakan    Sumber    Air,    Polda  Jambi dalam  hal  ini  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Polda Jambi    telah    melakukan    peranannya    dengan    baik,    yakni dengan    melimpahkan    kasus    tindak    pidana  Pengerusakan Air  atas  nama  tersangka Charles  Robin  Lie  Bin  Robin Alisanto  Lie.
Namun    dibalik    keberhasilan    Direktorat    Reserse Krimnal Khusus    dalam    melaksanakan    tugas    dan wewenangnya,    dalam    pelaksanaan    di  lapangan    masih ditemui  berbagai  kendala  seperti:
a. Faktor  hukumnya
b. Faktor Penegak  hukumnya
c. Faktor  sarana  atau  fasilitas,
d. Faktor Masyarakat
Dengan  adanya  kendala  yang ditemui  sebagaimana disebutkan    di  atas,    maka    kedepannya    perlu    dilakukan upaya-upaya   agar   dalam  pelaksanaan tugas  dimasa   yang akan    datang    berjalan    dengan    baik.    Adapun    upaya  yang dilakukan  antara lain  sebagai  berikut:
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani

## 1. Faktor  hukumnya
Dari    segi    hukumnya    upaya    yang      dilakukan penyidik  adalah  dengan  melakukan  penyidikan  dengan mempergunakan  UU  nomor  11  tahun  1974  tentang pengairan, ditambah dengan semua peraturan-peraturan yang berkaitan  dengan  sumber  air  dan  juga  melakukan  kordinasi dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  rangka  penyidikan perkara  sumber  air  sehingga  penaganan  perkara  bisa diselesaikan.

## 2. Faktor Penegak  hukumnya
Dimana    dengan    maraknya    kasus    tindak  pidana pengerusakan    sumber  air    yang  terjadi  disemua  wilayah Indonesia  dewasa  ini,  Polda    Jambi    telah  memberikan masukan kepada satuan tingkat atas  yaitu Mabes Polri untuk mengadakan  dan  mengagendakan  agar  diadakan  pelatihan maupun  pendidikan  kejuruan  tentang  tindak  pidana  sumber air.
Hal  ini      dibenarkan  oleh      Salpandri,    bahwa    benar saat ini   kita  di bagian  Direktorat  Reserse Kriminal Khusus masih    terkendala    masalah    SDM    dibidang  penyidikan sumber    air.  Saat  ini    Direskrimsus      telah  mengusulkan kepada  Kapolda    untuk    mengikutsertakan    tenaga  penyidik mengikuti  pendidikan  kejuruan (dikjur)  mengenai  sumber
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
air,  sehingga  setiap  kasus yang  berkaitan  dengan pengerusakan  sumber air segera  ditangani dengan cepat. 10
Selain    itu    upaya    yang  dilakukan    oleh  Direktorat Reserse Khusus  Polda  Jambi  antara  lain:
1. Meningkatkan    kordinasi    yang    intens    dengan      Jaksa penuntut  umum  (JPU).
2. Melakukan    koordinasi    yang    baik    itu  dengan  JPU maupun    ahli    yang    berkaitan    dengan  tindak  pidana pengrusakan sumber   air.
3. Menambah    kemampuan  personil    yang    ada dengan melakukan  pembelajaran  dan  pemahaman  terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah  yang berkaitan dengan  tindak  pidana  pengrusakan  sumber  air  sehingga kedepannya    dapat  meningkatkan    pelaksanaan    tugas yang  dihadapi.

## 4. Faktor  sarana  atau  fasilitas
Untuk    mempermudah    kinerja    penyidik    dalam mengungkap    kasus    pengerusakan    tindak    pidana pengrusakan sumber air  yang terjadi,  tidak dapat  dipungkiri sarana  atau fasilitas  sangat  diperlukan.
Dari  segi    sarana    atau  fasilitas,    upaya    yang dilakukan    Polda  Jambi    untuk  mengatasi  kendala    yang dihadapi  adalah    dengan  melakukan  komunikasi  yang  intens
10 Salfandri, Penyidik Direktorat Reserse    Kriminal Khusus Polda  Jambi, Wawancara Penulis,  24  Maret 2014.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani
kepada semua pihak yang terkait seperti Distarum  dan pihak perwakilan  Kementerian  PU  yang  ada  di  provinsi  Jambi dalam  hal  untuk  mendapatkan Peta  dan  titik-titik  kordinat dimana  saja  yang  merupakan  aliran    sungai    yang    tidak boleh  dibangun baik itu untuk perumahan maupun bangunan lain yang dapat merusak sumber daya  air  yang ada.

## 5. Faktor masyarakat
Dalam hal berkaitan dengan kendala dari masyarakat baik  itu  berupa  budaya  dan  kebiasaan  masyarakat  yang  ada diwilayah  hukum  Polda  jambi  dalam  rangka  penyidikan terhadap pengrusakan sumber air, adalah dimana masyarakat merasa  apa  yang  ada  dan  sudah  tersedia  merupakan  gratis, karunia  dari  tuhan  dan bisa  dimanfaatkan  untuk  kepentigan sendiri  tanpa  memperhatikan  dampaknya  baik  bagi lingkungan maupun masyarakat atau orang lain.
Sehingga  dalam  mengatasi  permasalahan  yang ditemui  tersebut  pihak  penyidik  tidak  bekerja  sendiri  namun melibatkan  berbagai  pihak  baik  itu  dari  internal  kepolisian juga  semua  pihak  yang  berkaitan  dengan  kelangsungan sumber  air  yang  ada  seperti  pemerintah  daerah,  perwakilan kementerian  PU  yang  ada  di  jambi  untuk  bersama-sama melakukan dan memberikan penyuluhan kepada semua pihak baik itu masyarakat maupun para pelaku usaha yang bergerak disemua  bidang  untuk  menyadari  arti  pentingnya  sumber  air bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup didunia ini.
Penyidikan Oleh …. –Taufik  Nurmandia, M Muslih, Ruslan  Abdul Gani

## D. Daftar Pustaka
Atmasasmita  Romli, Bunga  Rampai  Kriminologi, Rajawaii, Jakarta, 1984.
Daradjat  Zakiah, Faktor-Faktor  Yang  Merupakan  Masalah Dalam  Proses  Pembinaan  Generasi  Muda.  Bina Cipta, Bandung, 1985
Fakrulloh  Zudan  Arif,  “Penegakan  Hukum  Sebagai  Peluang
Menciptakan Keadilan”,  Majalah Jurisprudence , Vol.
2, No. 1, Maret 2005
Gosita  Arief, Masalah  Korban  Kejahatan,  Akademika
Pressindo, Jakarta, 1993
Hamzah  Andi, Asas-asas  Hukum  Pidana,  PT  Rineka  Cipta, Jakarta,  1994 Huda  Chairul, Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju Kepada  Tiada  Pertanggungjawban  Pidana  Tanpa Kesalahan, Jakarta ; Kencana Predana Media, 2005