EDISI 14 VOLUME (2) 2023 p- ISSN : 1979-150X ; e- ISSN: 2621-2919

## BINA GENERASI ; JURNAL KESEHATAN
EDISI 14 VOLUME (2) 2023 p - ISSN : 1979-150X ; e- ISSN: 2621-2919 Website : https://ejurnal.biges.ac.id/index.php/kesehatan/ Email : lppmbiges@gmail.com
ANALISIS KEJADIAN UPCODING BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA BPJS  KESEHATAN CABANG DEPOK
Nadira Sariunita 1 , Rizma Adlia Syakurah 2
1,2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Email: rizma.syakurah@gmail.com

## ABSTRACT
There are many types of fraud that can occur in BPJS Kesehatan health services. According  to  the  report  of  Referral  and  Anti-Fraud  Health  Service  Utilization Staff of BPJS Kesehatan KC Depok, it is known that Upcoding of health services is one  of  the  problems  that  is  often  found  in  fraud  at  BPJS  Kesehatan  KC  Depok. This study aims to analyze the occurrence factors of health service upcoding in the working  area  of  BPJS  Kesehatan  Depok Branch  Office. A descriptive  qualitative design with a case study approach is used in this article. The activity was carried out  from  1  July  to  30  July  2021  in  the  Health  BPJS  Referral  Guarantee  (PMR) Field,  Depok  Branch  Office.  Data  collection  was  carried  out  by  observation, interviews, and document review. The collected data were analyzed descriptively. Factors  that  occur  with  upcoding  are  incompetent  human  resources, misperceptions  of  diagnosis  by  coders,  the  number  of  files  piling  up,  and  the tendency  to  increase  claim  costs.  Upcoding  incidents  had  an  impact  on  BPJS Health at the Depok Branch Office, namely increasing claim costs, increasing the burden  of  health  service  costs  borne  by  BPJS  Health  and  discrepancies  in statistical data with a description of cases in the field. It is recommended that the BPJS  Kesehatan  Depok  Branch  Office  hold  regular  meetings  between  the  two parties in order to motivate cadres so they don't make mistakes in the claim coding process. The Hospital continues to carry out internal controls.

## PENDAHULUAN
Jaminan  Kesehatan  adalah  jaminan  berupa perlindungan  kesehatan  agar  peserta  memperoleh manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan    perlindungan dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang diberikan  kepada setiap orang yang telah membayar iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh    pemerintah (Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2014,  2014).    Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program  jaminan kesehatan  bagi seluruh  lapisan  masyarakat.  Berdasarkan  Peraturan Presiden,  prinsip  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional adalah  prinsip    kegotongroyongan  yang  artinya prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial  (Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  No  82  Tahun  2018, 2018).
Pembiayaan  kesehatan  merupakan  bagian yang penting dalam implementasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). Dengan sistem
pembiayaan yang tepat diharapkan tujuan diatas bisa tercapai.  Dalam    pelaksanaan  JKN,  sistem  INA- CBG  merupakan  salah  satu  instrumen    penting dalam pengajuan dan pembayaran klaim pembayaran  pelayanan    kesehatan  yang  telah dilaksanakan  oleh  FKRTL  yang  telah  bekerjasama dengan  BPJS  Kesehatan,  maka  pihak  manajemen maupun  fungsional  di  setiap  FKRTL  tersebut  perlu memahami  konsep  implementasi  INA-CBG    dalam program  JKN  (Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  76  Tahun  2016,  2016). Dasar pengelompokan dalam INA-CBG menggunakan  sistem kodifikasi  dari  diagnosis akhir dan tindakan/prosedur yang menjadi output pelayanan, dengan acuan ICD-10 Revisi Tahun 2010 untuk  diagnosis  dan  ICD-9-CM  Revisi  Tahun  2010 untuk tindakan/prosedur. Pengelompokan menggunakan  sistem  teknologi  informasi  berupa Aplikasi  INA-CBG    sehingga  dihasilkan  1.075 Group/Kelompok  Kasus  yang  terdiri  dari  786 kelompok kasus rawat inap dan 289 kelompok kasus

## Keywords:
Cheating (fraud), Upcoding, BPJS Health
EDISI 14 VOLUME (2) 2023 p- ISSN : 1979-150X ; e- ISSN: 2621-2919
rawat  jalan  (Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016, 2016).
Dalam
pelaksanaannya,
proses
penterjemahan diagnosis dan tindakan yang dilakukan  oleh  koder  tim  klaim  rumah  sakit.  Hasil koding  tersebut  seringkali  masih  lebih  tinggi  dari seharusnya  ( Upcoding ). Upcoding berarti  berusaha membuat kode diagnosa dan tindakan dari pelayanan yang ada lebih tinggi atau lebih kompleks dari yang sebenarnya  dikerjakan  di  institusi  pelayanan kesehatan  atau  sebaliknya  (AGUNG,  2018).  Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  gambaran kejadian upcoding pelayanan  kesehatan  kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran dari  kejadian upcoding pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok.

## METODE
Sebuah  desain  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  studi  kasus  digunakan  dalam  artikel  ini. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai 30 Juli  2021  di  Bidang  Penjaminan  Manfaat  Rujukan (PMR)  BPJS  Kesehatan  Kantor  Cabang  Depok. Objek yang diamati adalah faktor kejadian upcoding pelayanan  kesehatan  di  wilayah  kerja  BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok dengan menggunakan analisis fishbone.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan telaah dokumen.  Metode wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung  dengan  staf  verifikator  BPJS  Kesehatan KC  Depok  dan  Staf  Utilisasi  Pelayanan  Kesehatan Rujukan dan Anti Fraud.
Sedangkan metode observasi  dilakukan dengan cara mengamati  langsung  di  Unit  Penjaminan  Manfaat Rujukan.  Data  primer  diperoleh  berdasarkan kegiatan  langsung  di  lapangan.  Sementara  data sekunder diperoleh melalui dokumen terkait di BPJS Kesehatan, literatur serta refrensi lainnya, Data yang dikumpulkan  kemudian  dilakukan  analisis  secara deskriptif

## HASIL
BPJS  Kantor  Cabang  Depok  menaungi  11 Kecamatan  dan  63  Kelurahan  luas  wilayah  200,29 km 2 dan  jumlah  penduduk  1.857.734  Jiwa.  Salah satu  unit  bidang  di  pelayanan  BPJS  yaitu  unit  Unit Penjaminan  Manfaat  Rujukan  yang  memiliki  tugas dan    tanggung  jawab  menganalisa  kebutuhan fasilitas  kesehatan  tingkat  lanjutan,  interatif, pengolahan  mutu,  melaksanakan  utilisasi  review, dan  laporan  kinerja  Fasilitas  Kesehatan  Rujukan Tingkat  Lanjutan  (FKRTL).  Distribusi  FKRTL Provider yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor  Cabang  Depok  dapat  dilihat  pada  gambar  1 berikut.
21 11 7 7 FKRTL Provider Rumah Sakit Klinik Utama Apotek Kronis Optik
Gambar 1. Sebaran FKRTL Provider yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok
EDISI 14 VOLUME (2) 2023 p- ISSN : 1979-150X ; e- ISSN: 2621-2919
Alur Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
Gambar 2. Alur Pelayanan FKRTL
Sementara alur verifikasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dapat diliahat pada gambar 3 berikut.
Pengecekan ulang eligibilitas peserta Peserta Kantor cabang
BPJS Center
Faskes tingkat lanjut
Mulai
a. Identitas peserta
BPJS
b. Surat rujukan
(tidak untuk pasien UGD) Peserta menunjukkan identitas peserta BPJS
Tujuan peserta:
a. Poli spesialis
b. UGD
c. Rawat inap Loket pendaftaran pemeriksaan eligilitas peserta dan surat rujukan
Peserta BPJS elijibel Penerbitan surat eligibilitas peserta
surat eligibilitas peserta Pemberian pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis dan paket INA- CBG’s (UGD, rawat jalan, rawat inap) Pengecekan ulang eligilitas peserta Peserta BPJS elijibel Pengecekan ulang eligilitas peserta
Pengecekan ulang eligilitas peserta Peserta BPJS Pengecekan ulang eligilitas peserta
Tidak dijamin Untuk proses lanjut agar peserta mengururs adm.
Kepesertaan dahulu ya tidak ya tidak ya tidak
EDISI 14 VOLUME (2) 2023 p- ISSN : 1979-150X ; e- ISSN: 2621-2919
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Staf  Utilisasi  Pelayanan  Kesehatan  Rujukan  dan Anti Fraud , diketehui bahwa kejadian Upcoding pelayanan kesehatan merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan pada Unit Penjaminan Manfaat Rujukan. Berdasarkan hasil wawancara kepada staf verifikator BPJS  Kesehatan  KC  Depok, upcoding pelayanan  kesehatan  kepada  BPJS  KC  Depok  dilakukan  oleh  Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab, yaitu petugas koder rumah sakit yang memiliki tanggung jawab dalam  melakukan  koding.  Proses  pengkodingan  biaya  pelayanan  kesehatan  dilakukan  oleh  pihak  rumah  sakit yaitu  dokter  penanggung  jawab  dan  koder.  Penentuan  akar  penyebab  masalah upcoding pelayanan  kesehatan menggunakan diagram fishbone. Analisis penentuan akar penyebab
Masalah berdasarkan diagram fishbone dapat dilihat pada gambar 4 berikut.
Berdasarkan hasil analisis dengan diagram fishbone , bentuk upcoding yang  didapatkan  dari  data verifikasi  pasca  klaim  periode  Februari  –  Maret 2021 di BPJS Kesehatan KC Depok, yaitu:
Tabel  1.  Bentuk Upcoding Pelayanan  Kesehatan Periode  Februari  –  Maret  2021  di  BPJS Kesehatan KC Depok
Bentuk Upcoding Jumlah Kasus Potensi Kerugian Kesalahan Koding Diagnosis 563 Rp2.479.912.200 Koding Pelayanan Berulang 1548 Rp47.290.761.200 Lain – Lain 235 Rp 79.675.400 Jumlah 2346 Rp.49.850.348.800
Beberapa bentuk temuan Upcoding tersebut adalah : Kesalahan  koding  diagnosis  yaitu  memilih kode  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang
seharusnya. Pada data verifikasi pasca klaim tersebut ditemukan  pasien  datang  untuk  kontrol  ulang  (kode z)  dengan  kasus  kronis  besar  namun  dikode layaknya kunjungan pertama.
Kesalahan  koding  pelayanan  berulang  yaitu menuliskan  kode  untuk  pelayanan  CT-Scan  secara berulang dan menuliskan tindakan operasi dilakukan lebih dari 1 kali.
Untuk  bentuk Upcoding lainnya  adalah dilakukannya  prosedur  test  fungsi  telinga,  hidung mulut  dan  tenggorokan  di  Rumah  Sakit  yang seharusnya  menjadi  kompetensi  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Kejadian Upcoding pelayanan  kesehatan menyebabkan beberapa dampak bagi BPJS Kesehatan,  diantaranya  meningkatkan  biaya  klaim, meningkatkan  beban  biaya  pelayanan  kesehatan yang di tanggung BPJS Kesehatan, dan ketidaksesuaian  data  statistik  dengan  gambaran kasus di lapangan.
Kejadian upcoding biaya pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok Manusia Koder tidak sengaja atau Human
Error saat proses penginputan Koder tidak memiliki latar belakang rekam medik Dokter salah menentukan diagnosis utama Kecenderungan menambah biaya klaim Metode Material Adanya proses reseleksi berkas
Kurangnya pemeriksaan penunjang
pendukung diagnosis Perbedaan diagnosa antara koder dan dokter Tulisan dokter sulit terbaca dan tidak jelas Jumlah berkas menumpuk dan waktu penyelesaian singkat Jumlah kunjungan bertambah dan proses penginputan koding INA-CBG yang panjang
Gambar 4. Identifikasi Penyebab Kejadian Upcoding Biaya Pelayanan Kesehatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok
EDISI 14 VOLUME (2) 2023 p- ISSN : 1979-150X ; e- ISSN: 2621-2919

## PEMBAHASAN
Kecurangan (Fraud) adalah perbuatan seorang  peserta,  petugas  BPJS  Kesehatan,  pemberi pelayanan  kesehatan,  serta  penyedia  obat  dan  alat kesehatan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  untuk  mendapatkan keuntungan pribadi dari program jaminan kesehatan dalam  sistem  jaminan  sosial  nasional  (BPJS Kesehatan,  2020).  Kecurangan  sering  terjadi  pada Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjutan (FKRTL)  yang  akan  mengajukan  klaim  ke  BPJS Kesehatan. Salah satu bentuk kecurangan yang dapat terjadi  di  tingkat  FKRTL  adalah  penulisan  kode diagnosis yang berlebihan/ upcoding (Fatimah, Misnaniarti, & Syakurah, 2021)(Hartati, 2017)(Kementrian  Kesehatan  RI,  2015).  Salah  satu bentuk  kecurangan  yang  dilakukan  FKTRL  adalah mengubah z atau prosedur lebih kompleks atau lebih banyak menggunakan sumber daya, sehingga proses klaim  penagihan  dilakukan  atas  dasar  kode  yang tidak akurat (Gabby, 2015)(Fatimah et al., 2021).
Kejadian upcoding dapat terjadi karena coder tidak memiliki kompetensi sebagai tenaga kesehatan rekam  medik  atau  kurangnya  kompetensi  yang dimiliki  oleh coder .  Seorang coder harus  memiliki kompetensi  dan  pengetahuan  terkait  rekam  medis karena ketepatan dalam pemberian kode dan kualitas data  terkode  merupakan  hal  yang  penting.  Hal  ini berkaitan  dengan  penagihan  kembali  biaya,  asuhan dan pelayanan kesehatan. (Maimun, Natassa, Trisna, &  Supriatin,  2018)  Tenaga  perekam  medis diharapkan  mampu  menetapkan  klasifikasi  klinis, kodifikasi  penyakit,  dan  masalah  kesehatan  lainnya, serta  prosedur  klinis  dengan  tepat  sesuai  klasifikasi yang  diberlakukan  di  Indonesia,  yang  digunakan untuk  statistik  penyakit  dan  sistem  pembiayaan fasilitas pelayanan kesehatan. (Kementerian Kesehatan RI, 2020)
Coder yang tidak teliti juga dapat menyebabkan  ketidaktepatan  dalam  pengkodean. Selain  itu  pengkodean  INA-CBGs  yang  panjang karena menggunakan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan  ICD-9-CM  untuk  tindakan/prosedur  juga menjadi  salah  satu  penyebab upcoding dalam penelitian ini. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi  ketetepatan pengkodean,  yaitu coder kurang  pengalaman,  perhatian,  dan  ketekunan (O’Malley  et  al.,  2005).  Pelatihan  pada coder dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menetapkan  pengkodean  yang  tepat.  Era  globalisasi menuntut  semua  bidang,  termasuk  manajemen informasi kesehatan, untuk memanfaatkan teknologi informasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, termasuk  praktisi manajemen informasi kesehatan, dibutuhkan pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan  dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi.(Kementerian Kesehatan RI, 2020) Ketidaktepatan  pengkodean  juga  diduga  karena
beban kerja coder , karena banyaknya jumlah berkas yang  harus  dikoding.  Beban  kerja coder dan ketepatan  terminologi  medis  berkontribusi  sebesar 24%  terhadap  keakuratan  kode  diagnosis  utama (RIYANTI, 2012). Selain dapat mempengaruhi data dan  informasi  laporan,  keakuratan  pengkodean  juga dapat  mempengaruhi  tariff  INA-CBG’s  sehingga jumlah pembayaran klaim akan berbeda (Maimun et al., 2018).
Peran dokter dalam ketepatan dan keakuratan pengkodean  juga  mempengaruhi  kualitas  hasil pengkodean,  salah  satunya  kejelasan  tulisan  dokter. (Maimun  et  al.,  2018)  Hal  ini  karena  tenaga  medis merupakan  pemberi  layanan  kesehatan  utama  pada pasien,  dan  memiliki  tanggung  jawab  terhadap jawab  atas  kelengkapan  dan  kebenaran  data, termasuk  data  klinis  dalam  rekam  medis  Dokter memiliki  beberapa  peran  dalam  pengkodean, sehingga  jika  terdapat  penulisan  yang  kurang  jelas, tenaga rekam medis berhak dan wajib mengkonfirmasi  dengan  dokter  yang  bersangkutan. (Maimun et al., 2018)
Oleh karena itu, untuk menangani permasalah upcoding di  pelayanan  kesehatan  BPJS  Keshetan KC  Depok  melakukan  beberapa  kebijakan,  antara lain  mengoptimalkan  peran  VEDIKA  (Verifikasi Didital  Klaim),  melakukan  verifikasi  secara  ketat terhadap  kasus-kasus  yang  teridentifikasi  berpotensi u pcoding ,  melakukan  utilisasi  review  berkala  untuk memberikan  gambaran  tentang  permasalahan  yang ada  di  rumah  sakit,  melakukan  pertemuan  dengan Tim  Kendali  Mutu  Dan  Kendali  Biaya  (TKMKB) Kantor  Cabang  Depok,  dan  melakukan  verifikasi pasca klaim terhadap klaim yang sudah terbayarkan.
BPJS  Kesehatan  KC  Depok  juga  melakukan beberapa  upaya  dalam  menanggulangi  kejadian upcoding, antara  lain  membangunan  kesadaran melaui  pembinaan  dan  pengawasan  dengan  melalui program-program  edukasi  dan  sosialisasi  dengan melibatkan  Dinas  Kesehatan  kabupaten/  kota dengan, melakukan pelaporan terhadap instansi yang diduga  melakukan  tindakan  kecurangan,  deteksi kecurangan,  investigasi  oleh  Tim  Pencegahan Kecurangan  JKN,  dan  pemberian  sanksi  seperti sanksi  administrasi  dan  perintah  pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kejadian Upcoding pelayanan  kesehatan merupakan  salah  satu    permasalahan  yang  sering ditemukan pada Unit Penjaminan Manfaat  Rujukan BPJS  Kesehatan  Kantor  Cabang  Depok.  Hal  ini disebabkan  karena  sumber  daya  manusia  yang kurang  berkompeten,  adanya  kesalahan  persepsi diagnosis oleh koder, jumlah berkas yang menumpuk,  dan  kecendrungan  penambahan  biaya klaim.
Kejadian Upcoding menimbulkan  dampak yang  terjadi  kepada  pihak  BPJS    Kesehatan  Kantor Cabang  Depok  yaitu  meningkatkan  biaya  klaim,
EDISI 14 VOLUME (2) 2023 p- ISSN : 1979-150X ; e- ISSN: 2621-2919
meningkatkan  beban  biaya  pelayanan  kesehatan yang di tanggung BPJS Kesehatan dan ketidaksesuaian  data  statistik  dengan  gambaran kasus di  lapangan.
BPJS  Kesehatan  Kantor  Cabang  Depok diharapakan  dapat  melakukan pertemuan rutin  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak    dalam  rangka motivasi  koder  agar  tidak  melakukan  kesalahan dalam    proses  pengkodingan  klaim.  Bagi  Pihak Rumah Sakit terus melakukan pengendalian internal oleh  pihak  rumah  sakit  untuk    memperkuat pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  koder,  mewajibkan seluruh  koder untuk  selalu melakukan reseleksi  dan meningkatkan  aplikasi SIM RS untuk mempercepat pengkodingan  serta  membentuk    tim  kendali  mutu dan kendali biaya.

## DAFTAR PUSTAKA
AGUNG,  M.  (2018). Pertanggung  jawaban  Rumah Sakit Terhadap Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Penipuan Atas Laporan yang diterima
BPJS (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA). UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. Retrieved from https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/157
20
BPJS  Kesehatan.  (2020). Peraturan  BPJS  No  6 Tahun  2020  Tentang  Sistem  Pencegahan Kecurangan  Dalam  Pelaksanaan  Program Jaminan Kesehatan .
Fatimah, R. N., Misnaniarti, M., & Syakurah, R. A.
(2021). Potential Fraud in The Implementation of  National  Health  Insurance  in  The  Health Sector:  Systematic  Review. JMMR  (Jurnal Medicoeticolegal  Dan  Manajemen  Rumah Sakit) , 10 (3), 1–14. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/mrs/article /view/10825
Gabby,  M.  (2015).  Prinsip  Evidence  Based  Policy Making Dalam Konteks. UNissula , 2 (1), 301–
308.
Hartati, T. S. (2017).
PENCEGAHAN
KECURANGAN (FRAUD)
DALAM
PELAKSANAAN  PROGRAM  JAMINAN KESEHATAN  PADA  SISTEM  JAMINAN SOSIAL  KESEHATAN  (SJSN)  (Studi  di
Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang). FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (4), 715. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.80 8 Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020). KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : HK.01.07/MENKES/312/2020 TENTANG STANDAR PROFESI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN . Jakarta:
Kementerian  Kesehatan  RI.  Retrieved  from https://ktki.kemkes.go.id/info/sites/default/file s/KMK No. HK.01.07-MENKES-312-2020 ttg Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.pdf
Kementrian  Kesehatan  RI.  (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam program
Jaminana  Kesehatan  Pada  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional .  1–97.  Retrieved  from www.hukor.depkes.go.id Maimun, N., Natassa, J., Trisna, W. V., & Supriatin, Y.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Coder terhadap Keakuratan dan Ketepatan
Pengkodean  Menggunakan  ICD  10  di  Rumah Sakit  X  Pekanbaru  Tahun  2016. KESMARS: Jurnal  Kesehatan  Masyarakat,  Manajemen Dan  Administrasi  Rumah  Sakit , 1 (1),  31–43. https://doi.org/10.31539/kesmars.v1i1.158
O’Malley, K. J., Cook, K. F., Price, M. D., Wildes, K.  R.,  Hurdle,  J.  F.,  &  Ashton, C.  M.  (2005). Measuring  diagnoses:  ICD  code  accuracy.
Health  Services  Research , 40 (5  II),  1620– 1639. https://doi.org/10.1111/J.1475-
6773.2005.00444.X
Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2014.  (2014). Tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan . Jakarta: Kemenkes RI.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  76  Tahun  2016.  (2016). Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-
CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional . Jakarta: Kemenkes RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2018.  (2018). Tentang  Jaminan  Kesehatan .
Jakarta.
RIYANTI,  N.  (2012). PENGARUH  BEBAN  KERJA CODER  DAN  KETEPATAN  TERMINOLOGI MEDIS  TERHADAP  KEAKURATAN  KODE DIAGNOSIS  PENYAKIT  GIGI  DI  RSJ GRHASIA DIY TAHUN 2012 (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/26185/13/Naskah_Pub likasi.pdf