## IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN NASIONAL BLANGKEJEREN – LAWEAUNAN SECARA SWAKELOLA
Muhammad Iqbal a,* , Muhammad Isya b , Hafnidar A. Rani c
a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
c Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Banda Aceh *Corresponding author, email address: iqbal81.im@gmail.com
A R T I C L E    I N F O A B S T R A C T
© 2018 Magister Teknik Sipil Unsyiah.All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Jalan nasional merupakan urat nadi perekonomian yang perlu selalu dilakukan pemeliharaan, sehingga umur  layan  dan  kenyamanannya  dapat  terjaga.  Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  umur  layan  dan kenyamanan, adalah dengan cara melakukan pemeliharaan rutin. Pekerjaan pemeliharaan jalan memiliki sifat yang khas, antara lain tempat kerjanya di ruang terbuka yang dipengaruhi cuaca, waktu yang terbatas, menggunakan pekerja yang belum terlatih, banyak mengeluarkan tenaga, dan menggunakan peralatan kerja

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP)
Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
Routine maintenance on the Blangkejeren - Laweaunan road is done by self-managed and continuously every year with road length 65 Km. The committing  officer  undertakes  work  with  the  subcontractor  who  is deemed  capable  of  carrying  out  the  work  and  provides  wages  to  the foreman  who  is  a  resident.  To  avoid  risks,  the  Committing  Officer undertakes  the  implementation  of  the  Occupational  Safety  and  Health Management System (OSHMS). Therefore, this study aims to identify the level of OSH risk in routine road maintenance work, identify the level of compliance  of  subcontractors  and  workforce  employees  in  OSH implementation on routine maintenance work, and identify the selection of  service  providers  in  each  routine  road  maintenance  work.  The identification of OSH risk level is made based on the Minister of Public Works  Regulation  no.  05/PRT/M/2014  criteria,  and  data  collected  by interviewing  the  owner's  personal.  Identification  of  labor  compliance rates  of  subcontractors  and  foremen  is  based  on  Construction  and Building Guidelines No. 004/BM/2006, judged from the use of Personal Protective Equipment (PPE). The analysis  method used in  this study  is descriptive analysis. The result from the analysis indicates that the level of  OSH  risk  in  routine  national  road  maintenance  work  for  the  routine maintenance  of  pavement,  routine  road  shoulder  maintenance,  and routine maintenance of road equipment has a low risk. Whereas in routine maintenance work of sewer, drainage, trenching and heap have a medium risk.  Labor  compliance  from  subcontractors  has  shown  a  higher percentage about 59% compared to 40% for labor compliance from the foreman. It means that most of the subcontracted workforce is compliant, and almost half the workforce of the foremen adheres to the use of PPE. The  routine  maintenance  work  of  sewer,  drainage,  trenching  and  heap, the right service.
Article History: Recieved 14 March 2018 Recieved in revised form 12 May 2018 Accepted 21 May 2018

## Keywords:
Routine maintenance, self-managed, Occupational Safety and Health Management System, OSH risk level

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(2):138-147 (2018)
yang membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Untuk manangani masalah keselamatan dan kesehatan  pada  tenaga  kerja,  Permen  PU  No:  05/PRT/M/2014  tentang  pedoman  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), menyatakan bahwa konstruksi pada bidang pekerjaan umum Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) harus menerapkan SMK3 pada pekerjaan tersebut. SMK3 pada bidang Pekerjaan  Umum  (PU)  meliputi  kebijakan K3,  perencanaan K3, pengendalian  operasional,  pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dan tinjauan ulang kinerja K3.
Pemeliharaan rutin pada ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan dilakukan secara kontinyu setiap tahun. Pemeliharaan ini dilaksanakan secara swakelola oleh PPK 08, yang berada di bawah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Aceh, dengan panjang ruas jalan 65 Km. Ruas ini merupakan satu-satunya ruas jalan yang menghubungkan Kota Blangkejeren menuju Aceh Tenggara. Aceh Tenggara merupakan salah satu  urat  nadi  perekonomian  yang  harus  selalu  di  jaga,  dan  dirawat  untuk  meningkatkan  perekonomian daerah setempat khususnya dan Aceh secara umum. Dalam pelaksanaannya, PPK melaksanakan pekerjaan dengan  pihak  subkontraktor  yang  dianggap  mampu  melaksanakan  pekerjaan  tersebut,  dan  memberikan upah kerja kepada mandor yang merupakan penduduk setempat.
Heinrich  (1980)  dalam  teori  kecelakaan  kerja  menyebutkan  bahwa  salah  satu  penyebab  dasar  dari kecelakaan  adalah  tingkat  kepatuhan  pekerja.  Pemeliharaan  jalan  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa tersebut, pada beberapa pekerjaan masih terlihat ketidak seragaman dalam pemenuhan standar K3. Hal ini terlihat dari penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh pekerja yang tidak merata atau ketidakpatuhan pekerja,  sehingga  membahayakan  bagi  pekerja  dan  pengguna  jalan  itu  sendiri.  Untuk  mengidentifikasi fenomena tersebut, maka perlu dilakukan penelitian “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan  Pekerjaan  Pemeliharaan  Rutin  Jalan  Nasional  secara  Swakelola  (Studi  Kasus:  Ruas  Jalan Blangkejeren  -  Laweaunan)”.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  solusi  penerapan  K3  untuk pekerjaan pemeliharaan rutin secara swakelola yang memenuhi kriteria, ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat risiko K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional secara swakelola di ruas jalan Blangkejeren  – Laweaunan, bagaimana tingkat  kepatuhan  tenaga  kerja  dari  subkontraktor  dan  mandor  dalam  penerapan  K3  pada  pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dan bagaimana metode pemilihan penyedia jasa pada masing-masing pekerjaan pemeliharaan rutin jalan berdasarkan tingkat kepatuhan tenaga kerja terhadap tingkat risiko K3.

## 1. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Pemeliharaan Rutin
Permen PU No. 13/PRT/M/2011 menyatakan bahwa pemeliharaan rutin jalan adalah pekerjaan merawat serta memperbaiki  kerusakan-kerusakan  yang  terjadi  pada  ruas-ruas  jalan  dengan  kondisi  pelayanan  mantap.  Jalan kondisi  pelayanan  mantap  adalah  ruas-ruas  jalan  dengan  kondisi  baik  sedang  sesuai  umur  rencana  yang diperhitungkan serta mengikuti standar tertentu.

## 2.2  Swakelola
Perpres  R.I  No.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  menyebutkan  bahwa swakelola  adalah  swakelola  merupakan  pekerjaan  pengadaan  barang/jasa  dimana  pekerjaannya direncanakan,  dikerjakan  dan/atau  diawasi  sendiri  oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

## 2.3  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Pengertian  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  menurut  Kepmenaker  R.I.  No.  Kep. 463/MEN/1993  merupakan  upaya  perlindungan  yang  ditujukan  agar  tenaga  kerja  dan  orang  lainnya  di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(2):138-147 (2018)
digunakan secara aman dan efisien. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah dua hal yang sangat penting. Oleh  karenanya,  semua  perusahaan  kontraktor  berkewajiban  menyediakan  semua  keperluan  peralatan/ perlengkapan perlindungan diri atau personal protective equipment (Ervianto, 2005).

## 2.4  Risiko K3
Permen PU No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  (SMK3)  Konstruksi  Bidang  Pekerjaan  Umum,  menyebutkan  bahwa  risiko  K3  konstruksi  adalah ukuran  kemungkinan  kerugian  terhadap  keselamatan  umum,  harta  benda,  jiwa  manusia  dan  lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. Penilaian tingkat risiko K3 konstruksi dapat dilakukan dengan  memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

## 2.5  Kepatuhan K3
Kepatuhan merupakan sikap seseorang untuk bersedia mentaati dan mengikuti spesifikasi, standar atau aturan  yang  telah  diatur  dengan  jelas,  dimana  aturan  tersebut  diterbitkan  oleh  perusahaan  yang bersangkutan  dan  lembaga  lain  yang  berwenang  (Wardani,  2009).  Salah  satu  komponen  dari  perilaku keselamatan adalah kepatuhan keselamatan, yaitu aktivitas yang harus dilakukan seseorang untuk menjaga keselamatan dalam tempat kerja. Perilaku ini mengikuti pada prosedur standar kerja dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Pekerja mempunyai dua pilihan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat  yaitu  dengan  patuh  dengan  kebijakan  K3  atau mencegah  masalah  kecelakaan  dan  penyakit  akibat hubungan kerja (Griffin dan Neal, 2004). Penggunaan APD yang memadai dan tepat saat bekerja menjadi upaya  terakhir  untuk  mengurangi  penurunan  risiko  di  area  kerja,  sekaligus  mencegah  kecelakaan  dan penyakit karena pekerjaan (Rani dan Gunawan, 2017).

## 2. METODE PENELITIAN

## 3.1  Menentukan Populasi dan Sampel
Populasi dimaksudkan kepada tenaga kerja yang berasal dari subkontraktor dan mandor. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2017, jumlah tenaga kerja dari beberapa subkontraktor diperoleh sebanyak 344 orang, dan tenaga kerja dari mandor diperoleh sebanyak 39  orang.  Adapun  perhitungan  sampel  tenaga  kerja  berdasarkan  sumbernya,  dapat  diuraikan  sebagai berikut.
1. Perhitungan sampel tenaga kerja dari subkontraktor
Sehubungan  dengan  populasi  tenaga  kerja  dari  subkontraktor  >  100,  maka  pengambilan  sampel digunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut.
n   = ) ( 1 2 e x N N + = ) 1 , 0 344 ( 1 344 2 x + =   77,48 ≈ 77 (1)
Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 90% dan tingkat kesalahannya adalah 10%. Nilai tingkat kesalahan ini tergantung pada tingkat kepercayaan yang dikehendaki oleh peneliti. Dengan demikian jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 77 tenaga kerja.
2.  Perhitungan sampel tenaga kerja dari mandor
Sehubungan dengan jumlah tenaga kerja dari mandor sebanyak 39 orang dan < 100, maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi, tanpa adanya penarikan sampel.

## 3.2  Penyusunan Kuesioner
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner tertutup, jadi di sini responden hanya memilih dari jawaban-jawaban yang telah disediakan. Kuesioner penelitian terbagi atas dua bagian, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Kuesioner bagian A, kuesioner ini merupakan karakteristik responden, yang menanyakan tentang jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir. Pengukuran jawaban sesuai dengan karakteristiknya.
2. Kuesioner bagian B, kuesioner ini merupakan tingkat kepatuhan tenaga kerja dalam penerapan K3 pada pemeliharaan rutin jalan nasional secara swakelola di ruas jalan Blangkejeren  - Laweaunan. Tingkat kepatuhan ini dinilai untuk tenaga kerja dari subkontraktor dan mandor. Pengukuran jawaban dengan menggunakan skala Guttman , dimana setiap jawaban dari pihak responden dapat diungkapkan dengan penilaian, seperti pada Tabel 1.

## Tabel 1
Kategori jawaban tingkat kepatuhan tenaga kerja No. Kualifikasi Jawaban Skor 1 Pakai (P) 1 2 Tidak Pakai (TP) 5

## 3.3  Penyebaran Kuesioner
Setelah kuesioner selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyebaran kuesioner. Penyebaran  kuesioner ini bertujuan  untuk  memperoleh  persepsi responden  mengenai  tingkat  kepatuhan tenaga  kerja  dalam  penggunaan APD.  Langkah-langkah  dalam  melakukan  penyebaran  kuesioner  dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Menyiapkan kuesioner untuk ditujukan kepada responden;
2. Menginventarisir jumlah tenaga kerja yang akan menjadi responden;
3. Mencari informasi mengenai waktu yang tepat untuk penyebaran kuesioner; dan
4. Menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner penelitian sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.

## 3.4  Analisa Risiko K3
Analisis  risiko  K3 ini  digunakan  untuk  mengetahui tingkat  risiko  K3  pada  pekerjaan  pemeliharaan rutin jalan nasional secara swakelola berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M/2014. Penilaian tingkat risiko K3 konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan (frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3) dengan dampak  keparahan. Dalam hal ini, penentuan nilai kekerapan berdasarkan jumlah frekuensi kejadiannya dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2

## Nilai dan frekuensi kejadian terjadinya risiko K3
No. Nilai Frekuensi Kejadian Kekerapan 1 1 (Satu) 0-1 kali dalam setahun Jarang terjadi dalam pekerjaan konstruksi 2 2 (Dua) 2 kali dalam setahun Kadang-kadang terjadi dalam pekerjaan konstruksi 3 3 (Tiga) > 3 kali dalam setahun Sering terjadi dalam pekerjaan konstruksi
Tingkat kekerapan dan keparahan pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional, dapat diketahui dengan mewawancarai 6 personil owner . Adapun narasumber tersebut, dapat diuraikan pada Tabel 3.
Tabel 3
Narasumber No. Narasumber Jumlah 1 Koordinator Pemeliharaan Rutin 1 Orang 2 Pelaksana Pemeliharaan Rutin 1 Orang 3 Pengawas Pemeliharaan Rutin 4 Orang Jumlah narasumber 6 Orang
Hasil  wawancara  mengenai  tingkat  kekerapan  dan  keparahan  dari  6  personil owner tersebut dilakukan  perhitungan  rata-rata.  Selanjutnya  tingkat  risiko  K3  dapat  diketahui  dengan  cara  kekerapan dikalikan  dengan  keparahan.  Penilaian  dari  tingkat  risiko  K3  ini  terbagi  atas  3  tingkatan,  yaitu  rendah,
sedang, dan tinggi.

## 3.5  Analisa Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik responden, dan frekuensi pengukuran jawaban pada kuesioner dalam menuturkan pemecahan masalah. Permasalahan pertama adalah mengenai tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor dan mandor, dalam penerapan K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional secara swakelola, di ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan. Permasalahan kedua adalah pemilihan metode penyedia jasa  pada  masing–masing  item  pekerjaan,  yang  sesuai  dengan  tingkat  kepatuhan  penyedia jasa  tersebut  dalam penerapan K3.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1   Tingkat Risiko K3 pada Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional
Pekerjaan  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  pada  ruas  jalan  Blangkejeren  -  Laweaunan  dilakukan setiap tahun, secara swakelola. Pekerjaan pemeliharaan ini dilaksanakan oleh PPK 08 yang berada di bawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Aceh, dengan panjang ruas 65 Km. Ruas jalan tersebut menghubungkan Kota Blangkejeren menuju Kabupaten Aceh Tenggara. Pemeliharaan rutin jalan nasional terbagi atas 4 pekerjaan, diantaranya adalah pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu  jalan,  pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan  timbunan,  dan  pemeliharaan  rutin perlengkapan  jalan.  Setiap  pekerjaan  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  sepanjang  65  Km,  mempunyai tingkat risiko K3 tersendiri.
Risiko K3  merupakan  suatu  kondisi  pada  pekerjaan  pemeliharaan  rutin jalan nasional,  yang  timbul karena  ketidakpastian  dengan  peluang  kejadian  tertentu,  yang  jika  terjadi  akan  menimbulkan  dampak negatif  bagi  orang,  harta  benda,  lingkungan,  dan  keselamatan  umum.  Berdasarkan  Permen  PU  No. 05/PRT/M/2014,  tingkat  risiko  K3  ini  digolongkan  menjadi  3  macam  yakni  rendah,  sedang  dan  tinggi. Penilaian Tingkat Risiko (TK) K3 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, diketahui dengan mengalikan Kekerapan (K) dengan Akibat (A) pada orang, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum. Kekerapan merupakan jumlah kejadian yang menimbulkan dampak negatif, sedangkan akibat adalah bentuk dampak negatif  yang  timbul  dari  kejadian  tersebut  seperti  ringan,  sedang  dan  berat.  Kekerapan  dapat  diketahui melalui wawancara dengan personil owner , sedangkan akibat dapat diketahui melalui observasi. Penilaian tingkat risiko K3 pada pemeliharaan rutin jalan nasional dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4.

## Penilaian tingkat risiko K3 pada pemeliharaan rutin jalan nasional
No. Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional Mean Total TK K3 Tingkat Risiko 1 Pemeliharaan rutin perkerasan 2 Rendah 2 Pemeliharaan rutin bahu jalan 2 Rendah 3 Pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan 3 Sedang 4 Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan 2 Rendah
Hasil  identifikasi  risiko  K3  pada  pekerjaan  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  di  ruas  jalan Blangkejeren - Laweaunan terdapat 2 tingkatan yakni risiko rendah dan sedang. Dalam hal ini yang risiko rendah  terdapat  pada  pekerjaan  pemeliharaan  rutin  perkerasan,  pemeliharaan  rutin  bahu  jalan,  dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan. Risiko sedang terdapat pada pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan.

## 4.2  Tingkat Kepatuhan Tenaga Kerja dari Subkontraktor dan Mandor
Dalam  pelaksanaan  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  di  ruas  jalan  Blangkeujeren  -  Laweaunan,  PPK melaksanakan  pekerjaan  dengan  2  pihak.  Pihak  pertama  dengan  subkontraktor  yang  dianggap  mampu melaksanakan  pekerjaan  tersebut.  Pihak  kedua  dengan  mandor  yang  merupakan  penduduk  setempat.  Selama

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(2):138-147 (2018)
berlangsungnya pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional, masih terlihat ketidakseragaman dalam penggunaan APD oleh tenaga kerja baik dari subkontraktor maupun mandor. Ketidakseragaman dalam penggunaan APD pada lokasi  kerja  merefleksikan  ketidakpatuhan  tenaga  kerja.  Ketidakpatuhan  tenaga  kerja  ini  merupakan  salah  satu penyebab dasar dari kecelakaan kerja pada lokasi proyek, baik bagi pekerja maupun pengguna jalan. Setiap pekerja tidak akan terlepas dari risiko penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Oleh sebab itu para tenaga kerja harus diberi  perlindungan  melalui  penggunaan  APD. Adapun interpretasi  tingkat  kepatuhan  tenaga  kerja  dari subkontraktor dan mandor dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

## Tabel 5

## Interpretasi tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor
No. Pekerjaan dan Penggunaan APD Tingkat Kepatuhan Pakai  Persentase Pakai (%) Interpretasi I Pemeliharaan Rutin Perkerasan
1 Pengupasan dan penutupan kembali a Pakaian kerja 77 100% Seluruhnya patuh b Helm - 0% Tidak satupun patuh c Sepatu boot 48 62,3% Sebagian besar patuh d Sarung tangan 48 62,3% Sebagian besar patuh II Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan 1 Pengupasan dan penutupan kembali a Pakaian kerja 77 100% Seluruhnya patuh b Helm - 0% Tidak satupun patuh c Sepatu boot 48 62,3% Sebagian besar patuh d Sarung tangan 48 62,3% Sebagian besar patuh 2 Pengembalian kondisi a Pakaian kerja 77 100% Seluruhnya patuh b Helm - 0% Tidak satupun patuh c Sepatu boot 48 62,3% Sebagian besar patuh d Sarung tangan 48 62,3% Sebagian besar patuh III  Pemeliharaan Rutin Selokan Saluran Air Galian dan Timbunan 1 Pengerukan, penggalian dan penimbunan a Pakaian kerja 77 100% Seluruhnya patuh b Helm - 0% Tidak satupun patuh c Sepatu boot 77 100% Seluruhnya patuh d Sarung tangan 48 62,3% Sebagian besar patuh
Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional yang dilaksanakan oleh subkontraktor meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu jalan, dan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan. Berdasarkan observasi, subkontraktor telah menyediakan APD bagi para tenaga kerja untuk  seluruh  pekerjaan  tersebut.  Adapun  APD  yang  disediakan  oleh  subkontraktor  pada  lokasi  proyek berupa pakaian kerja, helm, sepatu boot, dan sarung tangan. Namun APD yang telah disediakan tersebut, tidak  sepenuhnya  digunakan  dan  dipatuhi  oleh  para  tenaga  kerja.  Ketidakpatuhan  tenaga  kerja  ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak perusahaan subkontraktor terhadap tenaga kerja yang  tidak  menggunakan  APD.  Dalam  hal  ini  penggunaan  APD  pada  pekerjaan  pemeliharaan  rutin perkerasan,  dan  pemeliharaan  rutin  bahu  jalan  diperoleh  sebesar  56%,  sementara  pada  pekerjaan pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan  timbunan  diperoleh  sebesar  66%.  Persentase  tersebut menunjukan  bahwa  sebagian  besar  tenaga  kerja  patuh  dalam  penggunaan  APD,  pada  pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional yang dilaksanakan oleh pihak subkontraktor.

## Tabel 6

## Interpretasi tingkat kepatuhan tenaga kerja dari mandor
No. Pekerjaan dan Penggunaan APD Tingkat Kepatuhan Pakai  Persentase Pakai (%) Interpretasi I Pemeliharaan Rutin Perkerasan
2 Pengembalian kondisi a Pakaian kerja 39 100% Seluruhnya patuh b Helm - 0% Tidak satupun patuh c Sepatu boot 24 61,5% Sebagian besar patuh d Sarung tangan 24 61,5% Sebagian besar patuh III  Pemeliharaan Rutin Selokan Saluran Air Galian dan Timbunan 1 Pengerukan, penggalian dan penimbunan a Pakaian kerja 39 100% Seluruhnya patuh b Helm - 0% Tidak satupun patuh c Sepatu boot 24 61,5% Sebagian besar patuh d Sarung tangan 24 61,5% Sebagian besar patuh IV  Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan 1 Perbaikan a Pakaian pelindung api - 0% Tidak satupun patuh b Kaos tangan tahan api - 0% Tidak satupun patuh c Baju las/apron - 0% Tidak satupun patuh d Topi baja - 0% Tidak satupun patuh e Kaca mata pelindung 20 51,3% Sebagian besar patuh f Lensa penyaring - 0% Tidak satupun patuh
Pekerjaan  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  yang  dilaksanakan  oleh  mandor  meliputi  pekerjaan pemeliharaan  rutin  perkerasan,  pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan  timbunan,  dan pemeliharaan  rutin  perlengkapan  jalan.  Berdasarkan  observasi,  mandor  tidak  menyediakan  APD  secara lengkap  untuk  para  tenaga  kerja  pada  seluruh  pekerjaan  tersebut.  Adapun  APD  yang  disediakan  oleh mandor pada lokasi proyek berupa pakaian kerja, helm, sepatu boot, dan sarung tangan, sedangkan APD yang tidak disediakan adalah pakaian pelindung api, kaos tangan tahan api, baju las/apron, topi baja, dan lensa penyaring. APD yang telah disediakan ini, juga tidak sepenuhnya digunakan dan dipatuhi oleh para tenaga kerja. Ketidakpatuhan tenaga kerja ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak mandor terhadap tenaga kerja yang tidak menggunakan APD. Selain itu ketidakpatuhan tenaga kerja ini juga disebabkan oleh mandor tidak mengimplementasikan program K3 secara baik, dengan menyediakan APD secara memadai pada seluruh pekerjaan. Dalam hal ini penggunaan APD pada pekerjaan pemeliharaan rutin  perkerasan,  dan  pekerjaan  pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan  timbunan  diperoleh sebesar  56%,  sementara  pada  pemeliharaan  rutin  perlengkapan  jalan  diperoleh  sebesar  9%.  Persentase tersebut  menunjukan  bahwa  untuk  pekerjaan  pemeliharaan  rutin  jalan,  dan  pemeliharaan  rutin  selokan saluran air galian dan timbunan sebagian besar tenaga kerja patuh, sedangkan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan sebagian kecil tenaga kerja patuh dalam penggunaan APD, yang dilaksanakan oleh pihak mandor.
Secara umum tingkat kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor diperoleh sebesar 59%, dan tingkat kepatuhan tenaga kerja dari mandor diperoleh sebesar 40%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar tenaga kerja dari subkontraktor patuh, dan hampir setengah tenaga kerja dari mandor patuh dalam penggunaan APD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja yang mempunyai tingkat kepatuhan tinggi dalam penggunaan APD, pada seluruh pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional adalah tenaga kerja dari subkontraktor. Untuk meningkatkan kepatuhan tenaga kerja dari subkontraktor dan mandor perlu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sosialisasi penting dilakukan secara berkala agar dapat

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(2):138-147 (2018)
terjadi penyegaran pengetahuan bagi tenaga  kerja  tersebut.  Sosialisasi  yang  baik  dari  subkontraktor  dan mandor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kerja dalam menggunakan APD.

## 4.3  Pemilihan Metode Penyedia Jasa pada Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional
Penyedia  jasa  yang  digunakan  oleh  PPK  dalam  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  pada  ruas  jalan Blangkejeren – Laweaunan, adalah pihak subkontraktor dan mandor. Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan nasional tersebut  terdiri  atas  4  pekerjaan.  Pekerjaan  pertama  yaitu  pemeliharaan  rutin  perkerasan,  pada bagian pengupasan dan penutupan kembali dilaksanakan oleh pihak subkontraktor, sedangkan pada bagian pengembalian kondisi dilaksanakan oleh pihak  mandor. Pekerjaan kedua yaitu pemeliharaan rutin bahu jalan,  pada  bagian  pengupasan  dan  penutupan  kembali,  dan  pengembalian  kondisi  seluruh  bagian pekerjaannya dilaksanakan oleh pihak subkontraktor. Pekerjaan ketiga yaitu pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan, pada bagian pengerukan penggalian dan penimbunan di lokasi proyek sama-sama  dilaksanakan  oleh  pihak  subkontraktor  dan  mandor.  Pekerjaan  keempat  yaitu  pemeliharaan rutin  perlengkapan  jalan,  pada  bagian  perbaikan  dilaksanakan  oleh  pihak  mandor. Adapun  pemilihan penyedia jasa pada masing-masing pekerjaan pemeliharaan rutin jalan, dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7

## Pemilihan penyedia jada pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan
No. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional Tingkat Risiko  Metode Penyedia Jasa Tenaga Kerja Subkontraktor Mandor 1 Pemeliharaan rutin perkerasan Rendah √ √ 2 Pemeliharaan rutin bahu jalan Rendah √ - 3 Pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan timbunan Sedang √ - 4 Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan Rendah - √
Pekerjaan  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  sepanjang  65  Km  pada  ruas  jalan  Blangkejeren  - Laweaunan, mempunyai tingkat risiko K3 tersendiri. Pekerjaan pemeliharaan yang memiliki risiko rendah terdapat  pada  pemeliharaan  rutin  perkerasan,  pemeliharaan  rutin  bahu  jalan,  dan  pemeliharaan  rutin perlengkapan jalan, sedangkan pekerjaan yang memiliki risiko sedang terdapat pada pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan. Risiko sedang mempunyai porsi lebih dari pekerjaan yang berisiko rendah. Pekerjaan yang berisiko sedang haruslah dilaksanakan oleh tenaga kerja yang mempunyai tingkat kepatuhan tinggi dalam penggunaan APD. Hal tersebut berguna untuk menghindari timbulnya risiko yang dapat  berdampak  pada  orang,  harta  benda,  lingkungan  dan  keselamatan  umum.  Dalam  hal  ini,  tingkat kepatuhan  tenaga  kerja  yang  tinggi  didapat  dari  pihak  subkontraktor.  Oleh  karena  itu  untuk  pekerjaan pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan  timbunan,  penyedia  jasa  yang  tepat  ditetapkan  pada tenaga  kerja  dari  subkontraktor.  Metode  penyedia  jasa  yang  berubah  dari  sebelumnya,  hanyalah  pada pekerjaan  pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan  timbunan,  dengan  memperkerjakan  tenaga kerja dari pihak subkontraktor.

## 4.4  Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pangkey  (2012)  menunjukkan  bahwa  program  SMK3  telah direncanakan  dan  diterapkan  dengan  baik  di  lokasi  proyek  Pembangunan  Jembatan  Dr.  Ir.  Soekarno  - Manado. Standar dan pedoman yang digunakan untuk mengatur sistem ini disusun dalam Rencana Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Proyek (RMK3LP). Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penerapan program K3, dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan nasional di ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan. Implementasi dari program K3 tidak berjalan baik, yang terlihat dari adanya ketidakpatuhan tenaga kerja baik dalam penggunaan APD. Ketidakpatuhan tenaga kerja ini disebabkan oleh tidak  adanya  sanksi  yang  tegas  dari  pihak  subkontraktor  dan  mandor  terhadap  tenaga  kerja  yang  tidak menggunakan  APD.  Selain  itu  ketidakpatuhan  tenaga  kerja  ini  juga  disebabkan  oleh  mandor  tidak

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(2):138-147 (2018)
mengimplementasikan program K3 secara baik, dengan menyediakan APD secara memadai pada seluruh pekerjaan. Adapun APD yang belum disediakan oleh mandor adalah pakaian pelindung api, kaos tangan tahan  api,  baju  las/apron,  topi  baja,  dan  lensa  penyaring.  Pada  proyek  juga  tidak  terdapat  standar  dan pedoman RMK3LP, sehingga implementasi program K3 tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Penelitian yang dilakukan oleh Andarini (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 pada konstruksi pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya diterapkan. Pengetahuan K3 perlu ditingkatkan untuk  meminimalisir  kecelakaan  kerja.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  hal  yang  sama,  bahwa program  K3 tidak  sepenuhnya  diterapkan  pada  kegiatan  pemeliharaan jalan  rutin  nasional  di  ruas jalan nasional di ruas jalan Blangkejeren - Laweaunan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidak seragaman dalam penggunaan  APD  oleh  tenaga  kerja.  Ketidakseragaman  dalam  penggunaan  APD  pada  lokasi  kerja merefleksikan  ketidakpatuhan  tenaga  kerja.  Ketidakpatuhan  tenaga  kerja  ini  merupakan  salah  satu penyebab dasar dari kecelakaan kerja pada lokasi proyek, baik bagi pekerja maupun pengguna jalan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sepang (2013) menunjukkan bahwa kriteria kecelakaan tertinggi yaitu terjatuhnya  pekerja  dengan  risk  level  L  ( Low )  sebesar  52%  dan  sub-kriteria  kecelakaan  tertinggi  yaitu pekerja  terjatuh  dari  tangga  dengan  risk  level  L  sebesar  52%.  Untuk  kriteria  faktor  utama  penyebab kecelakaan  tertinggi  adalah  faktor  manusia  dengan  risk  level  L  sebesar  56%  dan  sub-kriteria  faktor penyebab  kecelakaan  tertinggi  adalah  tidak  memakai  APD  dengan  risk  level  L  sebesar  56%.  Hasil identifikasi  risiko  K3  pada  pekerjaan  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  di  ruas  jalan  Blangkejeren  - Laweaunan terdapat 2 tingkatan yakni risiko rendah dan sedang. Dalam hal ini yang risiko rendah terdapat pada  pekerjaan  pemeliharaan  rutin  perkerasan,  pemeliharaan  rutin  bahu  jalan,  dan  pemeliharaan  rutin perlengkapan jalan. Risiko sedang terdapat pada pekerjaan pemeliharaan rutin selokan saluran air galian dan timbunan.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1   Kesimpulan
1. Tingkat  risiko  K3  pada  pekerjaan  pemeliharaan  rutin  jalan  nasional  untuk  pemeliharaan  rutin perkerasan, pemeliharaan rutin bahu jalan, dan pemeliharaan rutin perlengkapan jalan mempunyai risiko rendah,  sedangkan  pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan  timbunan  mempunyai  risiko sedang.
2. Tingkat  kepatuhan  tenaga  kerja  dari  subkontraktor  lebih  tinggi  yaitu  sebesar  59%,  dibandingkan kepatuhan  tenaga  kerja  dari  mandor  yaitu  sebesar  40%.  Hal  ini  berarti  bahwa  sebagian  besar  tenaga kerja dari subkontraktor patuh, dan hampir setengah tenaga kerja dari mandor patuh dalam penggunaan APD.
3. Pekerjaan  pemeliharaan  rutin  selokan  saluran  air  galian  dan  timbunan,  penyedia  jasa  yang  tepat ditetapkan pada tenaga kerja dari subkontraktor, karena memiliki tingkat kepatuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja dari mandor.

## 5.2  Saran
1. Disarankan  pihak  subkontraktor  dan  mandor  ikut  memberikan  sosialisasi  kepada  tenaga  kerja,  agar menimbulkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD pada lokasi proyek.
2. Disarankan  pihak  kontraktor  dan  mandor  dapat  memberikan  sanksi  yang  tegas  bagi  tenaga  kerjanya yang tidak mematuhi aturan program K3 dalam penggunaan APD.
3. Disarankan pihak mandor untuk menyediakan APD yang memadai seperti pakaian pelindung api, kaos tangan tahan api, baju las/apron, topi baja, dan lensa penyaring, agar implementasi dari program K3 dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andarini,  P  2017, Evaluasi  Pelaksanaan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja ( K3 ) pada  Perusahaan Konstruksi  Pemeliharaan  Jalan  di  Dinas  kimpraswil  Kota  Yogyakarta ,  Jurnal,  Universitas  Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
Ervianto, WI 2005, Manajemen Proyek Konstruksi , Andi, Yogyakarta.
Griffin, MA and Neal, A 2004, Safety Climate and Safety at Work, The Psychology of Workplace Safety ( Eds. Barling, J, & MichaelR.F ), American Psychology Association, Washington.
Heinrich, HW 1980, Industrial Accident Prevention , Mc. Graw Hill Book Company, New York. Kepmenaker R.I. No. Kep. 463/MEN/1993, Tentang Pola Gerakan Nasional .
Pangkey, F 2012, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ) pada Proyek Konstruksi  Di  Indonesia ( Studi  Kasus:  Pembangunan  Jembatan  Dr.  Ir.  Soekarno-Manado ),  Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol. 2 No. 2, ISSN: 2087-9334, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Permen PU No. 13/PRT/M/2011, Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan .
Permen PU No. 05/PRT/M/2014, Tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum .
Perpres R.I No. 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .
Rani,  HA,  Amin,  J,  Gunawan,  R  2017, The  Factors  Identification  of  The  Work  Safety and  Health ( K3 ) Program Application in The Fly Over Project Construction in Banda Aceh , Proceeding of Aceh Global Health International Conference.
Sepang,  B,  AW  2013, Manajemen  Risiko  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja ( K3 ) pada  Proyek Pembangunan  Ruko  Orlens  Fashion  Manado ,  Jurnal  Sipil  Statik  Vol.  1  No.  4,  ISSN:  2337-6732, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Wardani, 2009, Riset Sumber Daya Manusia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.