## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 2 September 2016, hal. 71-77

## PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PENGGUNA HANDPHONE DI KALANGAN REMAJA KOTA MATARAM (Kajian Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi)
Abdul Sakban Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima:  09-09-2016 Disetujui:  30-09-2016 Abstrak : Perubahan yang terjadi pada manusia secara struktural dipengaruhi oleh perilaku social dan interaksi social. Perilaku social merupakan sebuah sikap yang tetap melekat pada diri seseorang yang kadang-kadang selalu berubah terhadap perubahan dan perkembangan teknologi.  Interaksi  social  merupakan  hubungan  manusia  dengan  manusia  lainnya  dan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai wadah untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Handphone dapat menjadi factor yang mempengaruhi turunnya motivasi belajar siswa atau remaja, prestasi belajar, dan bahkan bisa merusak hubungan social antara sesama teman sejawat dan bahkan juga anggota keluarganya sendiri dan lebih-lebih orang tuanya mereka sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan handphone di kalangan  remaja  dan  tinjauan  UU  No.  36  Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi  terhadap pengguna  handphone  di  kalangan  remaja.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  adanya perubahan  teknologi  dan  informatika  dapat  memberi  dampak  positif  dan  negative  pada pengguna  handphone  di  kalangan  remaja.  Secara  yuridisnya  penjelasan  dalam  Undang- undang  No.  36  Tahun  1999  tidak mampu memberikan  batasan  kreativitas  pada  seseorang dalam menggunakan handphone, hal ini bisa merusak sikap dan pola perilaku remaja dalam kehidupannya sehari-hari. Kata Kunci: Perubahan Sosial, Pengguna  Handphone, UU No. 36 Tahun 1999 ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Apa yang berubah terhadap manusia?, perubahan yang terjadi pada manusia secara struktural dipengaruhi oleh  perilaku  social  dan  interaksi  social.  Perubahan social  ini  sering  dialami  oleh  individu-individu, kelompok-kelompok  yang  berkembang  di  masyarakat, apalagi  pada  abad  21  ini  perkembangan  teknologi  dan informatikan sangat pesat, sehingga dapat mempengaruhi  perilaku  seseorang  dengan  adanya teknologi  yang  canggih,  mudah  dan  praktis.  Perilaku social merupakan sebuah sikap yang tetap melekat pada diri  seseorang  yang  kadang-kadang  selalu  berubah terhadap  perubahan  dan  perkembangan  teknologi seperti  adanya  alat  komunikasi  ponsel,  handphone, computer,  TV  dan  sebagainya  yang  baru  dan  canggih, sehingga menarik keinginan seseorang untuk memilikinya sebagai hak milik pribadi.
Interaksi  social  merupakan  hubungan  manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan lingkungan  sebagai  wadah  untuk  beradaptasi  dalam kehidupan  sehari-hari.  Hubungan  antara  individu  satu dengan individu lainya ini bisa menjadi motif terjalinnya hubungan sahabat yang baik dan bisa juga menjadi motif terjadi  kejahatan.  Apalagi  di  jaman  sekarang  fenomena berawal  dari  sahabat  yang  baik  bisa  menjadi  kejahatan
yang terencana atau kejahatan yang tidak direncanakan melalui  komunikasi  handphone.  Disamping  itu, handphone bisa menjadi factor mempengaruhi turunnya motivasi belajar siswa atau remaja, prestasi belajar, dan bahkan  bisa  merusak  hubungan  social  antara  sesama teman  sejawat  dan  bahkan  juga  anggota  keluarganya sendiri dan lebih-lebih orangnya mereka sendiri.
Fenomena  di  atas  merupakan  suatu  peristiwa perubahan  perilaku  social  dan  interaksi  social  yang buruk dan tidak beretika terutama untuk kaum kalangan remaja.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  merupakan  Negara yang  berazaskan  Negara  hukum,  sehingga  segala perilaku  warga  negara  harus  diatur  menurut  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  sebagai alat  pengontrol  social,  sehingga  terjalinnya  kehidupan yang aman, adil dan makmur. Demikian juga diterbitkan oleh  anggota  legislative  tentang  UU  No.  36  tahun  1999 tentang  telekomunikasi  yang  berfungsi  mengatur  pihak penyelenggara  seperti  BUMN,  BMUD,  Badan  Hukum Swasta, dan Personalia sehingga proses dapat dilakukan secara  teratur  dan  tidak  merugikan  salah  satu  pihak. Tujuan  diundangkan  UU  No.  36  tahun  1999  tentang telekomunikasi adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan  bangsa,  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan  ekonomi  dan  kegiatan  pemerintahan,  serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

## 72 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 71-77
Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui  dampak  penggunaan  handphone  di kalangan  remaja,  dan  untuk  mengetahui    tinjauan  UU No.  36  Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi  terhadap pengguna handphone di kalangan remaja.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis normative,  dengan  pendekatan  pada  studi  dokumen dalam  penelitian  kepustakaan  untuk  mempelajari  data sekunder  di  bidang  hukum  yang  berhubungan  dengan permasalahan  dan  tujuan  penelitian  ini.  Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  historis  (Marzuki,  2005:  117).  Pendekatan konseptual  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mencari  dasar  penggunaan  alat  telekomunikasi  yang berasal  dari  UU  No.  36  tahun  1999  yang  relevan  serta doktrin-doktrin  hukum  positif.  Pendekatan  historis dilakukan  dalam  kerangka  pelacakan  penggunaan  alat telekomunikasi  dalam  hukum  di  Indonesia.  Penelitian ini akan memfokuskan pada kota Mataram.
Penelitian  ini  menekankan  pada  data  sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa ketentuan-ketentuan  Undang-undang  telekomunikasi yang  terdokumentasi,  bahan  hukum  sekunder  yang diperoleh  dari  buku  teks,  jurnal,  kasus-kasus  hukum (Soekanto, 2010: 13).
Prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumen sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan untuk selanjutnya dikaji  secara  komprehensif.  Pengolahan  dan  Analisis Bahan  Hukum  dilakukan  dengan  metode  dogmatik hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  dilakukan  dengan cara  memahami  teks  dari  bahan  hukum  kemudian dikaitkan  dengan  isi  pengertian  teks  yang  satu  dengan yang lain yang menggambarkan penggunaan handphone dikalangan  remaja  menurut  Undang-Undang  No.  39 Tahun 1999.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Teori Perubahan Social
Moore  (1967:3)  dalam  Lauer  (2003:  4) mendefinisikan  perubahan  social  sebagai  “perubahan penting dari struktur sosial”, dan yang dimaksud dengan struktur  social  adalah  pola-pola  perilaku  dan  interaksi social.
Definisi lain, mengenai perubahan social menurut Harper  (1989)  dalam  Martono  (2012:  5-6)  bahwa perubahan  social  diidentifikasikan  sebagai  pergantian (perubahan)  yang  signifikan  mengenai  struktur  social social  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Menurutnya, perubahan  di  dalam  struktur  ini  mengandung beberapa tipe perubahan struktur social, yaitu:
a) Perubahan dalam personal
Perubahan  dalam  personal,  yang  berhubungan dengan  perubahan-perubahan  peran  dan  individu- individu  baru  dalam  sejarah  kehidupan  manusia  yang berkaitan  dengan  keberadaan  struktur.  Perubahan dalam  tipe  ini  bersifat  gradual  (bertahap)  dan  tidak terlalu  banyak  unsur-unsur  baru  maupun  unsur-unsur yang hilang. Perubahan ini dapat dilihat misalnya dalam perubahan  peran  dan  fungsi  perempuan  dalam masyarakat.  Jika  sebelumnya  perempuan  diposisikan sebagai  subjek  yang  memegang  peran  dan  fungsi  di
wilayah  domestic  (di  dalam  rumah),  namun  sebagai mana  dapat  dilihat  dalam  masyarakat  modern, perempuan  sudah  mulai  ikut  berperan  serta  dalam wilayah  public  yang  sebelumnya  hanya  diduduki  laki- laki.  Tentu  saja  perubahan  ini  membawa  berbagai konsekuensi,  seperti  dalam  masalah  pengasuhan  anak, harmonisasi keluarga, dan sebagainya.
b) Perubahan  dalam  cara  bagian-bagian  struktur  social berhubungan.
Perubahan ini, misalnya terjadi dalam perubahan alur  kerja  birokrasi  dalam  lembaga  pemerintahan.  Bila pada  masa  dulu  cara  kerja  aparat  pemerintah  masih manual (menggunakan tenaga manusia) maka sekarang dapat  dilihat  hamper  berbagai  system  pelayanan pemerintahan  telah  tergantikan  secara  mekanis menggunakan  teknologi  canggih,  sehingga  segala sesuatu  menjadi  serba  online.  Hal  ini  memengaruhi perubahan  cara  kerja  aparat  pemerintah  dalam memberikan pelayanan kepada public.
c) Perubahan dalam fungsi-fungsi struktur Berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan  bagaimana  masyarakat  tersebut  melakukannya. Pada masyarakat tradisional, keluarga memegang peran penting  dalam  menjalankan  fungsi  pendidikan,  karena pada saat itu pendidikan masih berkutat dalam masalah transfer  nilai  antara  orang  tua  dengan  anak.  Seiring perkembangan  zaman,  peran  untuk  memberikan pendidikan telah tergantikan lembaga pendidikan diluar keluarga,  yaitu  sekolah.  Sekolah  menjadi  sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat modern.
d) Perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda.
Lembaga  pendidikan  dalam  masyarakat  industry memiliki  fungsi  menyiapkan  tenaga  kerja  untuk kepentingan  industry.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya saling  keterkaitan  antara  lembaga  pendidikan  dengan dunia  usaha,  substansi  (muatan)  pendidikan  pada  saat sekarang  lebih  diarahkan  untuk  menyesuaikan  kondisi atau kebutuhan dunia kerja.
e) Kemunculan struktur baru Kemunculan  struktur  baru,  yang  merupakan peristiwa munculnya struktur baru untuk menggantikan struktur  sebelumnya.  Perubahan  dalam  hal  ini  dapat dilihat misalnya munculnya KPK (Komisi Pemerantasan Korupsi)  namun  dengan  terbantunya  KPK,  peran kepolisian  dalam  melakukan  penyelidikan  masalah korupsi tergantikan.
Setiap  perubahan  social  akan  mengalami perubahan,  apakah  dipengaruhi  oleh  teknologi  ataukah bukan,  oleh  karena  itu  bagaimana  cara  teknologi menyebabkan  perubahan,  Ogburn  dan  Nimkoff  (1995) menemukan  cara  pendekatan  pertama  dalam  upaya menerangkan  berbagai  perubahan  dalam  kehidupan keluarga. Ia berpendapat bahwa perubahan social dalam keluarga,  mula-mula  diketahui  dengan  menggunakan sekelompok  ahli,  dan  kemudian  8  perubahan  utama dipilih dari daftar yang disajikan oleh kelompok ahli itu.
Delapan jenis perubahan utama dalam keluarga itu adalah:
1. Penekanan  yang  semakin  besar  terhadap percintaan;
2. Perkawinan dalam usia yang semakin muda;
3. Anggota keluarga yang semakin kecil;
4. Jumlah istri yang bekerja semakin besar;
5. Kekuasaan orangtua yang semakin berkurang;
6. Pemberian  perhatian  terhadap  anak  semakin besar;
7. Angka perceraian yang semakin besar;
8. Fungsi  keluarga  yang  semakin  mengecil  (Lauer, 2003: 216-217).
Perubahan  ini  kemudian  dirunut  kaitannya dengan penemuan teknologi. Sebagai contoh, bagaimana cara  kita  dapat  menerangkan  melemahnya  ikatan kekeluargaan  di  dalam  keluarga  modern?  Mula-mula terdapat pengaruh handphone di kota satu dengan kota lain  yang  menyebabkan  bisa  berkomunikasi  secara langsung meskipun berbeda wilayah atau daerah.
Veblen  (1904)  dalam  Lauer  (2003:  4)  ia  melihat tatanan  masyarakat  sangat  ditentukan  oleh  teknologi, bahwa “Proses mesin merembesi kehidupan modern dan menentukannya  dalam  artian  mekanik….  mesin  telah menjadi tuan manusia yang bekerja dengannya dan telah menjadi  hakim  yang  menentukan  nasib  kebudayaan komunitas  yang  hidup  dengannya.  Mesin  adalah  alat yang membuat orang menjadi sama-rata dan kasar yang bertujuan  menghancurkan  segala  yang  dihormati, dimuliakan dan yang dihargai dalam pergaulan dan yang dicita-citakan manusia”.
Berdasarkan  pandangan  Veblen  ini,  ia  lebih memusatkan  perhatian  pada  pengaruh  teknologi terhadap pikiran dan perilaku manusia. Ia menyatakan, pola  keyakinan  dan  perilaku  manusia,  terutama dibentuk  oleh  cara  mencari  nafkah  dan  mendapatkan kesejahteraannya,  yang  selanjutnya  adalah  fungsi teknologi.
Secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih  mendalam  daripada  peralatan.  Henslin  (2006) yang  dikutip  Martono  (2012:  278),  teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan nonmaterial  suatu  kelompok.  Jika  teknologi  suatu kelompok  mengalami  perubahan,  maka  cara  berpikir manusia  juga  akan  mengalami  perubahan.  Hal  ini  juga berdampak pada cara mereka berhubungan dengan yang lain.  Bagi  Marx,  teknologi  merupakan  alat,  dalam pandangan  materialism  historis  hanya  menunjuk  pada sejumlah  alat  yang  dapat  dipakai  manusia  untuk mnecapai kesejahteraan. Weber mendefinisikan teknologi  sebagai  ide  atau  pikiran  manusia  itu  sendiri yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  manusia itu  sendiri.  Selanjutnya  juga,  menurut  Dukheim, teknologi  merupakan  kesadaran  kolektif  yang  bahkan diprediksi dapat menggantikan kedudukan agama dalam suatu masyarakat (Martono, 2012: 278).

## 2. Penggunaan Hanphone di Kalangan Remaja
a) Handphone
Jamani  dkk,  (2013:  3)  menyatakan  telepon genggam (disingkat telgam) seringnya disebut handphone  (disingkat  HP)  atau  disebut  pula  sebagai telepon  seluler  (disingkat  ponsel)  adalah  perangkat telekomunikasi  telepon  konvensional  saluran  tetap, namun  dapat  dibawa  kemana-mana  ( portabel,  mobile ) dan  tidak  perlu  disambungkan  dengan  jaringan  telepon menggunakan  kabel  (nirkabel;  wireless).  Menurutnya, Handphone  memiliki  fungsi  lain  yakni  berfungsi  untuk melakukan  dan  menerima  panggilan  telepon,  ponsel umumnya  juga  berfungsi  pengiriman  dan  penerimaan pesan singkat ( short message service, SMS ).
Ada  pula  penyedia  jasa  telepon  videophone, sebagai  alat  pembayaran,  maupun  untuk  televisi onlinedi  telepon  genggam  mereka.  Sekarang  telepon genggam  menjadi  gadget  yang  multi  fungsi.  Mengikuti perkembangan  teknologi  digital,  kini  ponsel  juga
dilengkapi  dengan  berbagai  pilihan  fitur,  seperti  bisa menangkap  siaran  radio  dan  televisi,  perangkat  lunak pemutar  audio  (MP3)  dan  video,  kamera  digital,  game, dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G).
Selain  fitur-fitur  tersebut  ponsel  sekarang  sudah ditanamkan  fitur  komputer.  Jadi  di  ponsel  tersebut, orang  bisa  mengubah  fungsi  ponsel  tersebut  menjadi mini komputer. Di jaman modern ini, handphone sangat dibutuhkan.  Kehadiran  telpon  seluler  (Ponsel)  atau handphone  telah  merubah  kehidupan  manusia.  Jarak selama  ini  dituding  menjadi  biang  keladi  kesulitan  itu, tidak  kuasa  lagi  menghalangi.  Sebagian  besar  remaja jaman  sekarang  merasa  dirinya  sangat  ketergantungan dengan  handphone  karena  hal  itu  sangat  membantu kemudahan  hidup,  khususnya  komunikasi.  Sebagian besar  para  remaja  mengatakan  bahwa  tujuan  utama menggunakan  handphone;  sebagai  alat  komunikasi  dan sebagai  penyambung  silaturahmi  dan  hiburan.  Tidak menutup kemungkinan sebagai media untuk menyampaikan  pesan  atau  menyalurkan  informasi dalam menambah wawasan menuju kemajuan kehidupan informal, formal, dan non formal.
Nikmah  (2010:  4)  menyatakan  bahwa telepon genggam  atau  Handphone  adalah  sebuah  perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar  yang  sama  dengan  telepon  fixed  line  sehingga konvesional  namun  dapat  dibawa  keman-mana (portable)  dan  tidak  perlu  disambungkan  dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel, wireless). Handphone saat ini memang bukan barang yang mewah dan aneh bagi masyarakat Indonesia.
Mazdalifah  (2014)  menyatakan  penggunanan handphone telah menyebar sampai ke pelosok desa. Hal ini  membuat  sistem komunikasi  mengalami  perubahan, khususnya pada masyarakat pedesaan. Masyarakat lebih menyukai hal cepat dan praktis. Pesan yang panjang dan dalam berubah menjadi pesan yang singkat.
b) Handphone  sebagai  Teknologi  Pengubah  Pola Komunikasi
Arminen (2007) yang dikutip Hendrastomo (2008: 5) menyatakan bahwa penggunaan ponsel akan merubah cara  kita  berinteraksi  berkomunikasi  dengan  individu lain  dengan  lebih  bebas.  Akan  tercipta  kebebasan  yang “tanpa  batas”  ruang  dan  waktu  yang  memungkinkan individu  berkomunikasi  satu  hari  penuh.  Sedangkan menurut Green yang dikutip Arminen, (2007) menyebut ponsel  sebagai  “Lazarus  Device”  yang  dapat  menutup momen/waktu  mati    (dalam  Hendrastomo  (2008:  5). Dengan  kata  lain  hanphone  mengisi  waktu-waktu senggang/kosong.  Interaksi  orang  bisa  dilakukan dimana  saja,  ketika  orang  istirahat  di  malam  hari  pun handphone bisa menjadi media untuk tetap berkomunikasi.  Jarak  yang  jauh  menjadi  tidak  masalah ketikan ada hanphone.
Walaupun  fungsi  handphone  yang  mampu meningkatkan  komunikasi  antar  individu,  tetapi  disisi lain  akan  muncul  dampak  negative,  mulai  dari  etika berkomunikasi  lewat  handphone  hingga  komunikasi yang  tidak  kenal  waktu  justru  mengganggu  hak  privat individu.  Handphone  juga  bisa  menghilangkan  kohesi social  karena  terakdang  ketika  berada  dalam  situasi formal  pun  kemudian  orang  akan  lebih  mementingkan komunikasi via handphone.
Komunikasi via handphone kemudian memerlukan  moralitas  dan  etika  sebagai  penyaring
berjalannya  proses  komunikasi  sehingga  tidak  justru menyingkirkan  komunikasi  dalam  ruang  public mengarah  ke  ruang  privat,  tetapi  bagaimana mengoptimalkan peran handphone sebagai media untuk meningkatkan  kualitas  dan  mendekatkan  hubungan interpersonal.  Menurut  Foucault  yang  dikutip  Barker (2008)  dipertegas  oleh  Hendrastomo  (2008:  6) moralitas  terkait  dengan  system  perintah  dan  larangan yang terbentuk dalam kaitannya dengan kode-kode yang diformalkan.  Etika  terkait  dengan  nasehat  praktis tentang  bagaimana  orang  harus  menghubungkan  satu diri dengan diri yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga  komunikasi  handphone  pun  kemudian  juga berada  dalam  ranah  dan  belenggu  aturan  etika  dan moralitas yang menyertainya.

## 3. Undang-Undang  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi
Undang-Undang  No.  36  tahun  1999  tentang telekomunikasi,  bahwa  alat  komunikasi  Handphone termuat  di  dalam  pasal  9  berbunyi  “penyelenggaraan telekomunikasi  khusus  dapat  dilakukan  perseorangan, instansi  pemerintah,  dan  badan  hukum  selain penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  dan  jasa telekomunikasi”.
Kemudian  “telekomunikasi  khusus”,  diatur  pada bagian  kesembilan  Bab  IV  UU  No.  36  Tahun  1999 sebagai berikut:
Pasal 29
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf  c,  dapat  disambungkan  ke  jaringan penyelenggara telekomunikasi
lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran. Pasal 30
(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi  dan  atau  penyelenggara  jasa telekomunikasi  belum  dapat  menyediakan akses  di  daerah  tertentu,  maka  penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (3)  huruf  a,  dapat menyelenggarakan  jaringan  telekomunikasi dan  atau  jasa  telekomunikasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  a  dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi  dan  atau  penyelenggara  jasa telekomunikasi  sudah  dapat  menyediakan akses  di  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  maka  penyelenggara  telekomunikasi khusus  dimaksud  tetap  dapat  melakukan penyelenggaraan  jaringan  telekomunikasi  dan atau jasa telekomunikasi.
(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 31
(1) Dalam  keadaan  penyelenggara  telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9 ayat  (3)  huruf  b  belum  atau  tidak  mampu
mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan  atau  memanfaatkan  jaringan telekomunikasi  yang  dimiliki  dan  atau digunakan  oleh  penyelenggara  telekomunikasi lainnya.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Telekomunikasi khusus di dalam penjelasan pasal 29  ayat  (3)  UU  No.  36  Tahun  1999  ini  dapat  diartikan sebagai  handphone  atau  telepon  genggam  yang bertujuan untuk kepeluan persorangan seperti penjelasan ayat (4) bagian a.
Mengenai  pengaturan  hak  dan  kewajiban penyelenggara  dan  masyarakat  diatur  mulai  pasal  12 ayat  (1),  (2),  dan  (3)  sampai  dengan  pasal  22  ayat  (1). Dalam  lampiran  Undang-Undang  No.  36  tahun  1999 diuraikan sebagai berkut:
Pasal 12
(1) Dalam  rangka  pembangunan,  pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi,  penyelenggara  telekomunikasi dapat  memanfaatkan  atau  melintasi  tanah Negara  dan  atau  bangunan  yang  dimiliki  atau dikuasai Pemerintah.
(2) Pemanfaatan  atau  pelintasan  tanah  negara  dan atau  bangunan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  berlaku  pula  terhadap  sungai,  danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
(3) Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan  dari  instansi  pemerintah  yang bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13
Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan  atau  melintasi  tanah  dan  atau bangunan  milik  perseorangan  untuk  tujuan pembangunan,  pengoperasian,  atau  pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

## Pasal 14
Setiap  pengguna  telekomunikasi  mempunyai  hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi  dan  jasa  telekomunikasi  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi  yang  menimbulkan  kerugian, maka  pihak-pihak  yang  dirugikan  berhak mengajukan  tuntutan  ganti  rugi  kepada penyelenggara telekomunikasi.
(2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi  dapat  membuktikan  bahwa kerugian  tersebut  bukan  diakibatkan  oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
(3) Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengajuan  dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16
(1) Setiap  penyelenggara  jaringan  telekomunikasi dan  atau  penyelenggara  jasa  telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
(2) Kontribusi  pelayanan  universal  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
(3) Ketentuan  kontribusi  pelayanan  universal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 17
Penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  dan  atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:
a. perlakuan  yang  sama  dan  pelayanan  yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
b. peningkatan  efisiensi  dalam  penyelenggaraan telekomunikasi; dan
c. pemenuhan  standar  pelayanan  serta  standar penyediaan sarana dan prasarana.
Pasal 18
(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam  secara  rinci  pemakaian jasa  telekomunikasi  yang  digunakan  oleh pengguna telekomunikasi.
(2) Apabila
pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  penyelenggara  telekomunikasi  wajib memberikannya.
(3) Ketentuan  mengenai  pencatatan/perekaman pemakaian  jasa  telekomunikasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 19
Penyelenggara  jaringan  telekomunikasi  wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan  telekomunikasi  lain  untuk  pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.
Pasal 20 Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran,  dan  penyampaian  informasi  penting yang menyangkut:
a. keamanan negara;
b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda; c. bencana alam;
d. marabahaya; dan atau
e. wabah penyakit.

## Pasal 21
Penyelenggara  telekomunikasi  dilarang  melakukan kegiatan  usaha  penyelenggaraan  telekomunikasi yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

## Pasal 22
Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:
a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Masalah  selanjutnya  adalah mengenai  sanksi  dan ketentuan  pidana.  Sanksi  administrasi  diatur  dalam pasal  46  yang  berbunyi  “Barang  siapa  melanggar ketentuan  Pasal  16  ayat  (1),  Pasal  18  ayat  (2),  Pasal  19, Pasal  21,  Pasal  25  ayat  (2),  Pasal  26  ayat  (1),  Pasal  29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2),  Pasal  34  ayat  (1),  atau  Pasal  34  ayat  (2)  dikenai sanksi administrasi.” Bentuk sanksi administrasi berupa pencabutan izin beroperasi kepada pihak penyelenggara yakni  BUMN,  BUMD  dan  perusahaan  swasta.  Hal  ini sesuai dengan penjelasan pasal 46 ayat (1) dan (2).
Ketentuan pidana secara umum menurut UU No. 36  Tahun  1999 termuat  dalam  pasal  47,  48,  49,  50,  51, 52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  dan  59.  Ketentuan  pidana untuk kasus telekomunikasi khusus (handphone) diatur dalam  pasal  51  yaitu  “Penyelenggara  telekomunikasi khusus  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”
4. Dampak Penggunaan Handphone di Kalangan Remaja Kota Mataram
Dalam  penggunaan  handphone  di  kalangan remaja,  kadang  berdampak  terhadap  perubahan  pada sikap  dan  perilaku  dalam  kehidupan  mereka  di  sehari- hari.  Jamani  dkk,  (2013:  11)  melaporkan  bahwa handphone  merupakan  hasil  teknologi  juga  dirasakan oleh  para  siswa  untuk  menunjang  ilmu  pengetahuan, tetapi kurang tepat dalam menggunakan handphone dan berperilaku  yang  melanggar  aturan  sekolah.  Siswa pengguna HP lebih senang SMS pada saat proses belajar mengajar,  berkawan  hanya  kepada  siswa  yang mempunyai  Handphone,  mengambil  dan  mengirim gambar  temannya  saat  berada  di  WC,  sikap  hidup individualistis,  suka  pindah  tempat  duduk  di  dalam kelas  dan  melakukan  tindakan  kriminal.  Perilaku  ini yang  membuat  tidak  disiplin  siswa  pengguna Handphone.
Dalam  penggunaan  handphone  di  kalangan remaja  kota  mataram  pada  umumnya,  berdampak terhadap  perubahan  pada  sikap  dan  perilaku  dalam kehidupan mereka di sehari-hari.
Nikmah (2010: 2-3) melaporkan bahwa handphone  memiliki  dampak  positif  dan  negatifnya. Menurutnya,  yang  termasuk  dampak  positif  dari Handphone diantaranya adalah:
1. Menambah  pengetahuan  tentang  perkembangan teknologi.
Teknologi  selalu  berkembang  sesuai  dengan  jaman dan  pola  pikir  manusia  yang  selalu  menuju  kearah modernisasi.Oleh  sebab  itu  ada  baiknya  juga  jika siswa  juga  mampu  mengikuti  perkembangan teknologi  dan  informasi  untuk  pengetahuan  siswa juga.
2. Mempermudah komunikasi terutama jarak jauh. Untuk  membantu  siswa  yang  kesulitan  dalam mengerjakan  PR,  Handphone  bisa  membantu menghubungi  teman  yang  rumahnya  jauh  untuk bertanya PR karena dapat menghemat waktu.
3. Memperluas jaringan persahabatan. Dengan  menggunakan  Handphone  siswa  bisa menambah  teman  dengan  mudah  melalui  telepon langsung atau pesan singkat (SMS)
4. Sebagai penghibur pada saat siswa jenuh belajar.

## 76 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 71-77
Dalam  Handphone  terdapat  fitur  –  fitur  MP3  atau game  yang  dapat  memberi  hiburan  pada  siswa sehingga  apabila  siswa  mengalami  kejenuhan  dalam belajar  siswa  dapat  mendengarkan  musik  atau sekedar main game.
5. Terdapat  fitur  internet  yang  dapat  membantu  siswa mencari informasi.
Hal  ini  mampu  membantu  siswa  untuk  mencari informasi atau materi pelajaran melalui fitur internet yang terdapat di Handphone.
6. Memiliki banyak memory. Handphone  memiliki  banyak  memory  untuk menyimpan  banyak  data  dengan  mudah  dan  dapat dibawa  kemana-mana,  baik  informasi  materi pelajaran,  foto  –  foto,  video,  hasil  ujian,  informasi tentang  buku  terbaru  dan  musik.Ini  bisa  digunakan untuk  membantu  dan  mempermudah  siswa memahami pelajaran.
Selain dampak positif dari penggunaan Handphone  yang  cukup  banyak,  namun  cukup  banyak juga  dampak  negatif  bagi  siswa  yang  patut  di  waspadai dan seharusnya di hindari, antara lain;
1. Terdapat  efek  radiasi  yang  mampu  mempengaruhi kesehatan  siswa,  sehingga  sebaiknya  untuk  anak  SD jangan  diberi  Handphone  untuk  digunakan  secara permanen.
2. Rawan  tindak  kejahatan,  karena  anak  –anak  di anggap kurang bisa menjaga diri menyebabkan anak –  anak  menjadi  target  utama  dari  kejahatan pencurian.
3. Mengganggu  perkembangan  anak,  karena  tidak jarang  anak  sekolah  malah  lebih  tertarik  melihat Handphone yang bergetar ketika pelajaran berlangsung.  Parahnya  lagi,  Handphone  digunakan untuk  mencontek  jawaban  pada  saat  ujian akhir/nasional.
4. HP  juga  bisa  mengakibatkan  pemborosan,  karena menambah  pengeluaran  untuk  pulsa.  Apalagi  pulsa tersebut  tidak  digunakan  dengan  baik,  maka  akan membuang sia – sia pulsa tersebut.
5. Penyalahgunaan fitur internet Internet yang selayaknya digunakan untuk mempermudah  siswa mencari  informasi  atau  materi pelajaran  bisa  disalah  gunakan  untuk  mencari gambar atau video yang kurang baik (porno).
6. Menurunkan mental belajar siswa Siswa  kurang  berani  mengambil  resiko  dalam  ujian, sehingga  sering  mencari  jalan  aman  dengan mencontek  teman  melalui  Handphone.  Ini  yang menjadikan minat belajar siswa juga berkurang yang mengakibatkan prestasi belajar siswa pun turun.
5. Tinjauan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  1999 Tentang  Telekomunikasi  terhadap  Pengguna Handphone  di  Kalangan  Remaja  Kota Mataram
Tinjauan  UU  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi  terhadap  pengguna  handphone  di kalangan  remaja kota Mataram  dapat  dipandang  secara yuridis normatif.
Berdasarkan  penjelasan  Undang-Undang  No.  36 tahun 1999 pasal 2 yakni “Telekomunikasi diselenggarakan  berdasarkan  asas  manfaat,  adil  dan merata,  kepastian  hukum,  keamanan,  kemitraan,  etika, dan  kepercayaan  pada  diri  sendiri”.  Berdasarkan  azas tersebut  di  dalam  kehidupan  remaja  sangat  membantu
mereka  dalam  memanfaatkan  handphone  sebagai  alat komunikasi dengan temannya, orang tua, maupun guru di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hal ini  dapat  disesuaikan  dengan  pendapatnya  Nikmah (2010:  2)  yang  menyatakan  bahwa  dampak  positif  dari penggunaan handphone dapat menambah pengetahuan, mempermudah  komunikasi  terutama  jarak  jauh, memperluas  jaringan  persahabatan,  sebagai  penghibur pada  saat  siswa  jenuh  belajar,  terdapat  fitur  internet yang  dapat  membantu  siswa  mencari  informasi,  dan memiliki banyak memory.
Penggunaan  handphone  ini  tidak  hanya  untuk siswa,  tetapi  juga  utuk  kalangan  mahasiswa  atau  kaum intelektual  lainnya  selalu  memanfaatkan  handphone sebagai  relasi  komunikasi  dengan  teman  sejawat ataupun  dosennya.  Oleh  karena  itu,  menurut Hendrastomo, (2008: 9) menemukan bahwa terjadi pola komunikasi  setelah  kehadiran  ponsel/handphone. Komunikasi  antara  dosen  dan  mahasiswa  menemukan jalur  baru  dimana  lebih  mengedepankan  aspek efektifitas,  efesiensi,  dan  keterbukaan.  Kemunikasi antara  dosen  dan  mahasiswa  adalah  komunikasi  yang dilakukan  baik  dari  dosen  kepada  mahasiswa  atau sebaliknya.  Komunikasi  ini  meliputi  hal-hal  akademik (penyampaian  tugas  atau  informasi  akademik), pembimbingan,  hingga  penyambung  tali  silaturahmi. Ketika mahasiswa ingin bertemu dengan dosennya maka salah  satu  cara  adalah  dating  ke  rumah  atau ke  kantor, hubungan komunikasi sangat terbatas pada tatap muka, tidak  heran  dahulu  banyak  mahasiswa  yang  rela seharian  menunggu  dosen  hanya  untuk  bertemu  atau mendiskusikan sesuatu. Bagi dosenpun juga sama, untuk menginformasikan  sesuatu  hal  kepada  mahasiswa, mereka harus menggunakan media semisal pengumuman  yang  ditempel  di  papan  pengumuman atau  memberi  memo  yang  disampaikan  ke  mahasiswa. Sebelum  munculnya  handphone,  hubungan  antara dosen dengan mahasiswa lebih pada hubungan langsung secara fisik melalui tatap muka. Selain itu diakui ketika handphone  belum  mewabah,  cukup  sulit  untuk menyampaikan pesan dari dosen kepada mahasiswa.
Berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas  bahwa pengguna  handphone  baik  siswa  dengan  guru,  atau siswa  dengan  orang  tua  maupun  mahasiswa  dengan dosennya  dapat  memanfaatkan  media  komunikasi melalui  handphone  secara  fungsional.  Artinya  bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 36 tahun 1999  tentang  telekomunikasi  secara  prinsipnya  mampu menyesuaikan  dengan  sikap  dan  perilaku  manusia sesuai  aturan  yang  termuat  di  dalam  undang-undang tersebut,  sehingga  undang-undang  yang  dibuat  oleh pemerintah  tidak  sia-sia  dangat  bermafaat  bagi keberlangsungan hidup masyarakat pengguna handphone.
Penggunaan  handphone  disamping  memiliki dampak  positif  maka  ada  juga  dampak  negatifnya. Berdasarkan  pendapat  Nikmah  (2010:  3)  menemukan bahwa  kelemahan  dari  penggunaan  handphone  di kalangan  remaja  bisa  menyakibatkan  terjadinya  efek radiasi yang mempengaruhi kesehatan siswa,  anak-anak dianggap kuran menjaga diri menyebabkan anak – anak menjadi  target  utama  dari  kejahatan  pencurian, menggannggu  kesehatan  anak,  handphone  juga mengakibatkan pemborosan karena menambah pemborosan  pulsa,  penyalahgunaan  fitur  internet dengan  menampilkan  video  yang  tidak  baik  bahkan
handphone  juga  bisa  merekam  perbuatan  yang  tidak baik (porno), dan bisa menurunkan mental belajar siswa akibat menggunakan tanpa keterbatasan waktu.
Secara  yuridis,  Undang-undang  ini  tidak  mampu memberi batasan kreativitas seseorang dalam menggunakan  handphone,  hal  ini  bisa  merusak  sikap dan  pola  perilaku  remaja  dalam  kehidupannya  sehari- hari. Hal ini bisa kita melihat dampak-dampak negative penggunaan handphone di kalangan remaja. Apabila hal ini tidak diberikan ketegasan atau aturan hukum kepada pihak  penyelenggara  telekomunikasi  ataupun  badan usaha swasta yang bekerja bidang telekomunikasi, maka lambat  laun  generasi  muda  ke  depan  akan  mengalami krisis moral dan sikap.
Beberapa  penjelasan  pasal  per  pasal  atau  point per  poin  ataupun  bab  per  bab  dalam  uraikan  Undang- Undang  No.  36  tahun  1999  tentang  telekomunikasi  ini tidak  ditemukan  pasal  yang  menjelaskan  batasan  umur pengguna handphone atau telepon seluler.
Undang-undang  No.  36  Tahun  1999  tentang telekomunikasi  hanya  menjelaskan  secara  umum  saja terkait  dengan  pengunaan  dan  pemakaian  alat telekomunikasi  khusus  handphone.  Hal  ini  sesuai dengan penjelasannya dalam Pasal 1 bahwa “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,  isyarat,  tulisan,  gambar,  suara  dan  bunyi melalui  sistem  kawat,  optik,  radio,  atau  sistem elektromagnetik  lainnya;”  kemudian  diatur  poin  (g) mengatur  Pengguna  adalah  pelanggan  dan  pemakai. Dalam  ketentuan  umum  ini  tidak  satupun  pasal  yang menjelaskan  batas  umur  pengguna  atau  pemakai  alat telekomunikasi.
Jadi,  disimpulkan  bahwa Undang-undang  No.  36 Tahun  1999  tentang  telekomunikasi  harus  direvisi  agar fungsi mengatur perilaku dan sikap manusia bisa efektif dan dan sangat bermanfaat bagi kalangan remaja.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
1. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa adanya perubahan teknologi dan informatikan  dapat  memberi  dampak  positif  dan negative  pada  pengguna  handphone  di  kalangan remaja.  Perubahan  tersebut  secara  umumnya dipengaruhi  oleh  rasa  keinginan  tahuan  terhadap benda  baru  mislanya  menggunakan  handphone sebagai  alat  telekomunikasi.  Kemudian  secara yuridis, Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi  tidak  mampu  memberi  batasan kreativitas seseorang dalam menggunakan handphone,  hal  ini  bisa  merusak  sikap  dan  pola perilaku  remaja  dalam  kehidupannya  sehari-hari. Hal  ini  bisa  kita  melihat  dampak-dampak  negative penggunaan handphone di kalangan remaja. Karena Undang-undang  ini  hanya  menjelaskan  secara umum  saja  terkait  dengan  pengunaan  dan pemakaian alat telekomunikasi khusus handphone.
2. SARAN
Sebaiknya  pemerintah  dan  anggota  legislative dapat mereduksi kembali pasal-pasal yang membahas batasan umur anak terhadap penggunaan  Hnadphone,  sehingga  aplikasi  dari perubahan  Undang-Undang  tersebut  berperanan penting  mengatur  hubungan  antara  sesama
pengguna  atau  hubungan  pengguna  dengan  badan hukum sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi,  dan  juga  menciptakan  masyarakat taat hukum demi mencapai hakikat kehidupan aman, damai dan teratur.

## DAFTAR RUJUKAN
Arminen,  I.  2007. Review  Essay  Mobile  Communication Society? . Acta Sociologica. Vol. 50, (4): 431-437. Barker,  C.  2008. Cultural  Studies.  Edisi  Revisi .  Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Henslin,  James  M.  2006. Sosiologi  dengan  Pendekatan Membumi  edisi  6  Jilid  2 .  Erlangga,  Jakrta (diterjemahkan  dari  essential  of  Sosiology:  a  Down-to- earth Approach 6 th Edition oleh Karmanto Sunarto). Harper,  Charles  L.  1989. Exploring  Social  Change .  London: Prentice Hall.
Hendrastomo,  Grendi.  2008. Representasi  Telepon  Seluler dalam Relasi Sosial . Jurnal Sosial, Vol. 5, (2): 1-18.
Jamani,  Hasan,  Arkanudin,  dan  Syarmiati.  (2013). Perilaku Siswa  Penggunaan  Handphone  Studi  Kasus  Pada Siswa  SMP  Negeri  4  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu Raya . Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS. Lauer, Robert, H. 2003. Perspektif Tentang Perubahan Sosial . Jakarta: Rineka Cipta.
Nikmah,  A.  2010. Dampak  Penggunaan  Handphone Terhadap  Prestasi  Siswa .  E-Jurnal  Dinas  Pendidikan Kota Surabaya, Volume 3,: 1-8, ISSN: 2337-3253. Mazdalifah.  2014.  Sistem  Komunikasi  Indonesia  di  Tengah Arus Globalisasi. Artikel Jurnal, (Online) , (https://mazdalifahjalil.wordpress.com/,  diakses  02 Januari 2015.)
Martono,  N.  2012. Sosiologi  Perubahan  Sosial ,  Prespektif Klasik,  Modern,  Posmodern,  dan  Poskolonial.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Moore,  Wilbert  E.  1967. Order  and  Change;  Essays  in Comparative Sociology . New York: John Wiley & Sons. Marzuki,  Mahmud.  P.  2005. Penelitian  Hukum .  Kencana: Jakarta.
Soekanto,  S.  dan  Mamudji,  S.  2010. Penelitian  Hukum Normatif . Rajawali: Jakarta. Veblen,  Torstein.  1904. The  Theory  of  Business  Enterprise . New York: Charles Scribners Sons.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi.