## TINDAK PIDANA DALAM RUMAH TANGGA

## Oleh : Hanafi Arief
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin Email: hanafi_arief@yahoo.com

## Abstrak
Tindak pidana dalam rumah tangga, khusus terhadap perempuan (istri) umumnya terjadi karena ba- nyak masyarakat masih meyakini adanya dominasi budaya patriarkhi . Disahkannya Undang-Un- dang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momentum sejarah bagi bangsa indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok ma- syarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. La- hirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat di- golongkan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dalam rumah tangga tertuang dalam pasal 44, 45, 46, 47. Menurut penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 23 Ta- hun 2004, ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Khusus bagi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta seperti tertuang dalam pasal 44 ayat (4). Adapun ancaman pidana yang da- pat dikenakan bagi pelaku kekerasan psikis terhadap perempuan yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menim- bulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau ke- giatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 2004. Dilihat dari rumusan pasal 46 berkaitan dengan sanksi pidana yang diatur terhadap tindak pidana kekerasan seksual da- lam rumah tangga, maka pelaku kekerasan diancamkan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Adapun Pa- sal 47 sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang me- langgar Pasal 8 huruf b yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana den- danya paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara straf maksimum khusus untuk pidana penjaranya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan untuk pidana dendanya paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Kata Kunci: Tindak Pidana, Rumah Tangga

## Abstracts
Criminal practice in household, especially violence against women (wife) generally occur because many people still believe in the domination of the patriarchal culture. The enactment of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of DV is a historical moment for the Indonesian nation, especially for women and other community groups who have concern for the problem of violence against women. The exixtance of the law is part of the enforcement of human rights and democracy. The enactment of Law Number 23 Year 2004 regulates the practices which can be classified as
criminal prcatices of violence against women in households set out in article 44, 45, 46, 47. According to Article 44 paragraph (1), Criminal threat to physical violence within the scope of this household is a maximum imprisonment of 5 (five) years imprisonment or a fine of not more than Rp15 million. Specifically for the DV committed by husbands against wives who do not cause illness or obstacles to perform occupation or occupation or daily activities, the threat of criminal is a maximum imprisonment of 4 (four) months or a fine of not more than Rp 5 million as set forth in article 44 paragraph (4) of Law 23 Year 2004. The criminal threat that can be imposed for perpetrators of psychic violence against women in the household that is a maximum imprisonment of 3 (three) years or a fine of at most Rp 9 million and in the case of the act does not cause any illness or obstacle to perform the job of office or livelihood or daily activities, shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) months or a fine of not more than Rp 3 million in accordance with Article 45 of Law 23 Year 2004. Judging from Article 46 of the provisions relating to criminal sanctions are laid down against the crimes of sexual violence in the household, the perpetrator of sexual violence in the household, is threatened with a maximum imprisonment of 12 (twelve) years or a fine of not more than Rp. 36,000,000.00 (thirty six million rupiah). Article 47 of the punishment sanctioned against the perpetrator of the crime of sexual violence violating Article 8 letter b namely the imprisonment of a minimum of 4 (four) years and for the criminal sanction of at least Rp. 12.000.000,00 (twelve million rupiahs), while the maximum maximum straf for imprisonment is maximum 15 (fifteen) years and for the maximum penalty Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah).
Keywords : Criminal Practice,  Household

## A. Pendahuluan
Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, jenis kejahatan selalu berubah dan bahkan makin maju baik kualitas maupun kuan- titasnya. Bisa saja jenis suatu kejahatan yang se- belumnya belum pernah ada, namun pada suatu waktu timbul dengan sendirinya. 1 Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku me- nyimpang 2 yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang terbebas dari kejahatan. Selain itu kejaha- tan dapat  terjadi di mana saja termasuk dalam rumah tangga. Kejahatan dalam rumah tangga sering diidentikkan dengan kekerasan dalam ru- mah tangga. Kejahatan ini dapat menimpa kepa- da siapa saja, laki-laki maupun perempuan, anak -anak sampai dewasa. Khusus kejahatan  yang menimpa perempuan yang dilakukan oleh suami dalam ranah rumah tangga, pelaku dan korban selalu berusaha untuk merahasiakan kejahatan
1 Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm.1
2 Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief, 2010, Ke- bijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan De- ngan Pidana Penjara, Yogyakarta:  Genta Publishing, hlm. 11.
tersebut dari pandangan publik, 3 disamping adanya anggapan bahwa masalah hal tersebut menyangkut urusan keluarga, dan keluarga eng- gan menerima campur tangan pihak luar. 4 Ang- gapan seperti ini sebenarnya dapat mempersulit usaha untuk menghapus segala bentuk kekera- san dalam rumah tangga. Hal lain yang juga menjadi penghalang usaha tersebut di atas ialah adanya kecenderungan masyarakat untuk me- nyalahkan korban, disebabkan pengaruh nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis serta tidak pernah menganggap kekerasan terha- dap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. 5
Sementara itu dari aspek penegakan hu- kum,  sebagai komponen struktur yang mewu- judkan tatanan sistem hukum perlu didukung
3 Hadiati Moerti Soeroso, 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.
4 Hanafi Arief, 2016, Keganasan RumahTangga Terha- dap Wanita : Suatu Kajian Perbandingan Sosio-perunda- ngan di Malaysia dan Indonesia , Tesis Doktor Falsafah, Bangi: Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 6.
5 Ita F. Nadia dalam Rika Saraswati, 2006, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga , Se- marang: Citra Aditya Bakti. hlm. 4.
oleh aparatur penegak hukum yang jujur dan bersih, berani, dan profesional agar hukum da- pat berfungsi. Aturan-aturan hukum yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan bermafaat bila didukung dan ditegakkan oleh aparatur-apa- ratur yang jujur dan bersih. Selanjutnya hukum yang kurang efektif dan tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas mau- pun kuantitas menimbulkan fenomena baru yang oleh masyarakat sendiri menamakannya peradilan masa. 6 Dalam hukum pidana, aspek hukum penegakan hukum terutama yang berkai- tan dengan perlindungan, terdapat empat hal yang harus diperhatikan, seperti: masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap perbu- atan anti sosial, masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya sese- orang, masyarakat yang memerlukan perlindu- ngan terhadap sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, dan masyarakat yang memerlukan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepen- tingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. 7
Saat ini masyarakat menghadapi berbagai masalah sosial berkaitan dengan hukum, morali- tas serta ketidakadilan, khususnya dalam anggo- ta keluarga. Anggota  keluarga yang dimaksud tidak hanya terdiri dari suami, istri dan anak sa- ja, melainkan semua orang yang berada dalam lingkungan keluarga, termasuk juga pembantu rumah tangga. 8 Masalah-masalah yang ada da- lam keluarga bisa saja dilatarbelakangi oleh fak- tor ekonomi, emosional, kecemburuan, dan lain- lain masalah yang dapat menimbulkan reaksi riil, seperti kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikis.
Korban kekerasan dalam keluarga atau ru- mah tangga selain pihak lain seperti suami, orangtua, anak, maupun yang bukan anggota ke- luarga lain seperti pembantu rumah tangga dan yang lainnya, namun kebanyakan korban dari
6 Laica Marzuki dalam Rena Yuliana, Victimologi, Per- lindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogya- karta: Graha Ilmu. 2010. hlm. 85.
7 Bandingkan Maidin Gulto,2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Bndung: Refika Aditama, hlm. 15
8 http./www”lbh”apik. or.id/kdrt ‐ penjelasan 20 pasal, HTM,LBH asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan Indonesia.
pihak perempuan atau isteri. Oleh karena itu pe- rempuan perlu mendapatkan perlindungan yang ekstra dari Negara dan atau masyarakat agar mereka  terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perla- kuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti ba- han pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Un- dang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan lainnya yang berisikan norma-norma hukum, termasuk pula konvensi-konvensi internasional yang ber- kaitan dengan hak-hak perempuan (istri) dalam ranah rumah tangga.

## C. Pembahasan
Kekerasan terhadap perempuan (istri) me- rupakan masalah fenomenal dan mendunia. Di mana-mana negara terjadi kekerasan terhadap perempuan. Di Perancis tercatat 95 persen kor- ban kekerasan adalahperempuan, dan 51 persen dari proporsi tersebut kekerasan dilakukan oleh suami korban. Di Bangladish pembunuhan ter- hadap isteri tercatat 50 persen dari seluruh jum- lah pembunuhan yang terjadi di seluruh negara. Di Pakistan 99 persen ibu rumah tangga menjadi korban kekerasan oleh suaminya. 9 Di India kira- kira 25,000 pengantin wanita mati dibakar se- tiap tahun karena masalah mas kawin ( dowry) . Di Jepang 15 persen dan 71 persen wanita dila- porkan mendapatkan kekerasan oleh suami. Se- mentara itu, di lebih dari 80 negara di dunia, 35 persen wanita mendapatkan kekerasan fisik mau pun  seksual oleh suami. 10 Di Amerika Serikat kekerasan isteri sering terjadi. Dickinson dan
9 Coomaraswamy dalam Sunarto, 2009, Televisi, Kekera- san dan Perempuan , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 2.
10 Violence against women, Intimate partner and sexual violence against women, http://www.who.int/ mediacen- tre /factsheets/fs239/en/ Akses 01 Nopember 2017.
Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga                                                                                                                          Hanafi Arief
f
Leming 11 mengatakan, di antara 50-75 persen wanita pernah dipukul oleh pasangan mereka. Suami membakar isteri yang kemudian dilapor- kan sebagai kecelakaan atau melakukan bunuh diri agar suami dapat kawin lagi. Pembunuhan ‘terhormat’ (honor killing) terjadi di negara Ti- mur Tengah seperti Jordan, Pakistan, Syria, Iraq dan beberapa negara di Teluk Parsi di mana wa- nita yang diperkosa boleh dibunuh oleh keluar- ga sendiri untuk memelihara kehormatan keluar- ga.
Laporan Deklarasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mengenai Penghapusan Kekera- san Terhadap perempuan menyatakan bahwa kekerasan adalah satu manifestasi hubungan kuasa yang tidak seimbang di antara lelaki dan wanita, sehingga mengakibatkan penindasan atau diskriminasi terhadap wanita. Statistik PBB menunjukkan bahwa kekerasan rumah tangga mengakibatkan kerugian kira-kira USD 1.16 milyar per tahun di Kanada, USD 5.8 milyar per tahun di Amerika Serikat dan USD 11.38 milyar per tahun di Australia dan ini tidak termasuk biaya layanan kesehatan yang diberikan berkai- tan dengan kekerasan itu. 12 Sementara itu pula Laporan Wanita PBB menyatakan, 13 satu dari ti- ga wanita di seluruh dunia terekspos mendapat kekerasan hanya semata-mata status mereka se- bagai wanita.
Berawal dari laporan pada tanggal 8 Maret 2009 dalam Hari Wanita Sedunia yang bertema “ Membina Masyarakat Bebas Kekerasan ,” di luar Negeri masalah kekerasan rumah tangga mulai ditangani secara lebih serius. Laporan PBB  berkaitan dengan kependudukan yang di- keluarkan oleh United Nation Population Fund berjudul “ Lives Together, Worlds Apart-State of World Population 2000 ”, mencatat satu dari tiga wanita pernah mengalami kekerasan atau peng-
11 George E. Dickinson and Michael R. Leming, A review of Understanding Dying, Death, and Bereavement (Edisi 6), Belmont, CA: Thomson Publishing, 2007), Akses 01 Nopember 2017.
12 http://insightsabah.gov.my/article/read/2537. Akses 01 Nopember 2017.
13 Women’s Aid Organisation: Domestic violence, the Malaysian Contex, wao@po.jaring.my. Akses 01 Nopem- ber 2017.
aniayaan. 14 UNIFEM (United Nations Develop- ment Fund for Women) juga mencatat Turki se- buah negara yang wanitanya paling banyak me- ngalami kekerasan dari  pasangan, mencapai 57.9 persen (1998). Di India, mencapai 49 per- sen (1999), di Amerika Serikat mencapai 22.1 persen (1999). Di Bangladesh, mencapai 60 per- sen (2000). 15 Di Inggris, satu di antara empat wanita pernah diserang oleh pasangan terdekat. Di Amerika Serikat, FBI menemukan seorang isteri dipukul pada setiap 18 waktu dan 30 per- sen mati akibat kekerasan. 16 Namun demikian , tidak ada satu data statistik yang tepat mengenai kekerasan disebabkan korban enggan melapor demi menjaga maruah keluarga. 17
Di  Indonesia, kekerasan terhadap wanita cenderung naik pada setiap tahunnya sebagai- mana dilaporkan oleh Komisi Nasional Wanita Indonesia  (Komnas). Laporan tersebut belum mewakili keseluruhan jumlah kasus yang sebe- narnya dalam masyarakat (tips of iceberg). Me- nurut Komnas Wanita Indonesia, 18 terjadi pe- ningkatan kasus rumah tangga setiap tahunnya. Pada tahun 2011 tercatat 124.555 kasus, tahun 2012 tercatat 216.156 kasus, tahun 2013 terca- tat  279.760 kasus, tahun 2014 tercatat 293.220 kasus, dan tahun 2015 tercatat 321.752 kasus.
Menurut laporan, banyak wanita korban kekerasan tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang karena pelbagai alasan seperti malu menerima aib, menghindari padangan ne- gatif masyarakat, tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, serta proses pengadilan yang panjang, menyesatkan dan melelahkan. Oleh ka- rena itu dalam usaha menangani kasus ini peme- rintah khususnya pihak terkait menghadapi pel- bagai halangan termasuk budaya patriarchi yang masih kuat dalam masyarakat, pelaksana hukum yang tidak berpihak kepada korban, kurangnya informasi mengenai kekerasan dan pusat pelaya- nan yang tidak dapat diakses oleh korban, serta sistem  undang-undang  kurang   peka   terhadap
14 La Jamaa, Hadijah, Hukum Islam dan undang-undang anti kekerasan dalam Rumahtangga , Surabaya: Bina Ilmu, 2008, hlm. 24.
15 Ibid.
16 Rosalia Sciortino dalam La Jamaa, Hadijah, Ibid , hlm. 25. 17 Ibid.
18 www. komnas perempuan.or.id ,  Akses 20 Oktober2017
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 19
Sementara itu, Mitra Perempuan ( Wo- men’s Crisis Centre/WCC ) mencatat sebanyak 8 dari 10 wanita yang datang ke Mitra Perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sua- mi dan mantan suaminya seperti: i) Sembilan dari 10 wanita yang memanfaatkan layanan Mi- tra Perempuan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (secara fisik, psikologis, seksual atau pengabaian/ekonomi), di samping menghadapi perselisihan rumah tangga; ii) Sembilan dari 10 wanita menerima akibat kekerasan pada keseha- tan jiwa (mental health) termasuk mencoba bu- nuh diri, memberi implikasi kepada kesehatan fisik dan reproduksi; iii)  Sembilan wanita yang datang meminta bantuan WCC telah mengalami kekerasan dan gangguan seksual pada masa pa- caran (dating) oleh teman lelaki atau pasangan- nya (dating  violance). iv)  Tiga dari  10 wanita pernah mendapatkan layanan kesehatan atau bantuan hukum yang tersedia; v) Dua dari  10 wanita memanfaatkan layanan kaunseling, vi) Dua dari 10 wanita dibantu Relawan Pendam- ping Mitra Perempuan untuk memilih jalur hu- kum; vii) enam dari 10 wanita berasal atau ruju- kan dari Komnas Perempuan, Kepolisian dan rumah sakit; viii) Dua dari 10 wanita mendapat informasi Women Crisis Centre dari penerbitan Mitra Perempuan WCC , dan ix) tiga dari 10 wa- nita mendapat informasi dari media massa. 20

## 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan diberi makna sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau ba- rang orang lain. 21 Terminologi ini memberikan pemahaman yang sempit mengenai kekerasan yakni dalam makna kekerasan fisik saja. Se- dangkan dalam perkembangannya, kekerasan dimaknai tidak saja dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk lain nonfisik seperti psikolo-
19 Hanafi Arief, Legal Protection Against Women Victims By The Indonesian Domestic Violence Act 23, 2004 ,  Jur- nal Hukum "Sriwijaya Law Review",  Vol 1, Issue 1, Jan. (2017) hlm, 112.
20 Mitra  Perempuan `Women’s Crisis Centre, 3 Januari, 2012,  http://perempuan.or.id/kategori/statistik -catatan- tahunan/tahunan/. Akses 20 Oktober 2017.
21 Ranuhandoko, 1996, Terminologi Hukum Inggris-In- donesia, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
gis atau emosional. Akibatnya banyak orang yang melihat akibat kekerasan pada fisik saja, sedangkan akibat nonfisik tidak mereka lihat.
Munculnya kekerasan dapat disebabkan oleh adanya perbuatan atau tindakan berdasar kepada perbedaan gender yang dapat berakibat atau mungkin berakibat kepada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual. dan psi- kologis, termasuk pula ancaman tindakan terten- tu. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Se- lain itu kekerasan ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai kondisi dan perkembangan situasi kehidupan politik. ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Ini yang menjadikan masalah sosial meminta kepekaan. perhatian dan tanggung jawab semua pihak bagi penanganan, pencegahan, dan penanggulangan- nya. 22 Lily Zakiyah Munir mengatakan, bahwa definisi kekerasan sangat luas. yaitu ”semua tin - dakan terhadap perempuan atau kelompok yang tersubordinasi lain yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian atau penderi- taan fisik, seksual, ekonomi dan/atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan seperti itu, pemaksaan atau menghilangkan  ke- bebasan secara sepihak, dalam ruang lingkup ru- mah tangga”. 23
Kekerasan dalam dialektika feminis, dipa- hami sebagai suatu bentuk kekuasaan lelaki yang bersifat alamiah, biologis terhadap perem- puan. 24 Pada mulanya konsep ini hanya menca- kup aspek personal dan cenderung menekankan pada bentuk-bentuk kekerasan fisik dan seksual laki-laki. Namun konsep tersebut kemudian ber- ubah setelah perdebatan di kalangan feminis, se- hingga kekerasan khusus terhadap perempuan dipahami sebagai perwujudan patriarkhi yaitu suatu sistem dalam masyarakat yang meletakkan laki-laki sebagai pihak berkuasa, yang berhak menguasai dan mengontrol perempuan sebagai
22 Tutty Alawiyah, Kekerasan Seksual Wanita Sebagai Isu Global , dalam Kata dan Perbuatan, Jakarta, 1999, Kantor Menteri Negara Peranan Wanita RI, hlm. 106.
23 Lily Zakiyah Munir. Stop Kekerasan terhadap Perem- puan . www.kompas.com/kompas. Akses 2 Oktober 2017. 24 Susi Eja Yuarsi, Dyah Pitaloka. Menggagas Tempat yang Aman bagi Perempuan Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta. 2002, hlm. 7.
subordinan. Kemudian, dalam perkembangan- nya konsep ini telah dimuat dalam Deklerasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 1994  di Bei- jing  yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan se- cara sewenang-wenang, baik yang berlaku di ra- nah publik maupun pribadi. 25
Sementara itu kekerasan yang terjadi di ranah pribadi seringkali disebut Kekerasan Da- lam Rumah Tangga (KDRT) serta berkonotasi- kan sebagai kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Hal ini disebabkan kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga ini dari aspk kuantitias lebih banyak dilakukan oleh suami terhadap isteri daripada dilakukan oleh isteri ter- hadap suami atau pihak lain, atau pihak lain ke- pada pihak lainnya.
Sebenarnya KDRT bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, karena KDRT merupakan pe- langgaran hak asasi manusia dan kejahatan ter- hadap martabat kemanusiaan, serta sebagai ben- tuk diskriminasi (pembedaan perlakuan terha- dap sesama warga Negara, perbedaan warna ku- lit) 26 yang harus dihapuskan. Diskriminasi ber- makna setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kela- min, yang mempunyai pengaruh atau tujuan un- tuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi ma- nusia dan kebebasan-kebebasan di bidang poli- tik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan anta- ra pria dan wanita. 27
KDRT merupakan tindak pidana berupa perbuatan sewenang-wenang terhadap orang- orang yang dianggap bersalah. Pelakunya dise- but penjahat dan merupakan objek kriminologi; etiologi kriminal yang menganalisis sebab-se- bab berbuat jahat. Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutu-
25 Susi Eja Yuarsi, Dyah Pitaloka. Ibid .
26 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern , Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 84
27 Moerti  Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Ru- mah Tangga , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48.
han hidup sering terjadi kejahatan dan pelangga- ran yang dilakukan oleh orang tertentu sekaligus mengancam sebagian dari anggota masyarakat, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan tindak pidana. Dari berbagai macam tindak pi- dana dalam masyarakat tersebut salah satunya ialah kekerasan dalam rumah tangga. 28
Kekerasan terhadap perempuan pada haki- katnya adalah perwujudan dari ketimpangan ter- hadap relasi kekuasaan antara laki-laki dan pe- rempuan di dalam masyarakat yang berkem- baang yang sering disebut sebagai ketimpangan gender, yang secara sosial menempatkan laki- laki lebih unggul dibandingkan dengan perem- puan. Bahkan ketimpangan tersebut diperkuat oleh keyakinan sosial seperti mitos, dan pra- sangka yang menumbuhsuburkan praktik-prak- tik diskriminasi terhadap perempuan baik di ra- nah domestik maupun publik, sehingga menga- kibatkan penderitaan perempuan baik secara fi- sik, mental maupun seksual. 29 Dalam konteks kekerasan terhadap perampuan (isteri) banyak akar kepercayaan. Di antaranya berasal dari in- terpretasi ajaran agama yang menyatakan bahwa kekuasaan suami terhadap istri itu absolut, serta status perempuan bersifat subordinatif.
KDRT akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, antara lain adalah pat- riarki, ekonomi, gender, lingkungan, relasi yang timpang dan role modeling (perilaku hasil meni- ru). Kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidak- adilan gender. Ketimpangan gender adalah per- bedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki yang menempatkan perempuan dalam status le- bih rendah dari laki-laki. 30 Oleh karena itu, sa- ngat diperlukan pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 45. 31 Untuk mencegah terjadinya kekerasan serta
28 Mustofa,Muhammad, 2007, kriminologi, Jakarta: UI Press, hlm. 2 29 Ahmad Suaedy , 2000, Kekerasan dalam Perspektif Pe- santren , Jakarta: Gresindo, hlm. 82.
30 Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, Kekerasan Terhadap Perempuan , Jakarta: SMKG Desa Putra, hlm.1.
31 UUD 1945 Pasal 28G (2), Pasal 28I (1), (2).
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 723 - 738
memberikan perlindungan kepada korban, nega- ra membuat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan baik fisik maupun psikis serta bagaimana penegakan hukumnya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah.

## 2. Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan da- lam Rumah Tangga
Kekerasan terhadap perempuan dengan segala bentuknya merupakan kejahatan berbasis gender yang sifat diskriminatif. Pengertian dis- kriminasi dalam Konvensi PBB mengenai peng- hapusan segala bentuk disriminasi terhadap pe- rempuan ditegaskan dalam Bagian I, pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1084 menyata- kan:
Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempu - an” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau meng- hapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang po- litik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan, mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan . 32
Sementara itu Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hask Asasi Manusia mem- berikan pengertian mengenai deskriminasi seca- ra umum seperti dalam Pasal 1 ayat 3:
Deskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang lang- sung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar aga- ma, suku, ras, etnik, kelompok, golongan , status sosial, status ekonomi, jenis kela- min, bahasa, keyakinan politik, yang bera- kibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan
32 Bagian I, Pasal 1, Undang-undang No. 7 Tahun 1084 tentang  Konvensi Penghapusan Segala Bentuk  Diskri- minasi terhadap Wanita.
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Kekerasan terhadap perempuan merupa- kan bentuk diskriminasi. Dalam ketentuan umum Pasal 1 UU Nomo 23 Tahun 2004 keke- rasan dinyatakan sebagai berikut:
Kekerasan dalam Rumah Tangga  ada- lah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita- an secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga terma- suk ancama untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerde- kaan secara hukum dalam lingkup ru- mah tangga.
Sementara itu kekerasan dalam keluarga atau KDRT secara umum dan rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tujuan dari Undang-Undang tersebut, di dalam penje- lasan umum dinyatakan:
“untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam ru- mah tangga, Negara, dan masyarakat wa- jib melaksanakan pencegahan, perlindu- ngan, dan penindakan pelaku sesuai de- ngan falsafah Pancasila dan Undang-Un- dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Memang lahirnya Undang-Undang KDRT di satu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi perempuan (isteri) yang sering menjadi korban dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga. Namun di sisi lain terbitnya un- dang-undang tersebut justru dapat menimbulkan potensi ketidakadilan gender. 33 Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilaku- kan suami terhadap istri, tidak hanya menimbul- kan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk KDRT yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau pene-
33 Adriana Venny, 2002, Memehami Kekerasan Terhadap Perempuan , Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia, hlm. 6.
Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga                                                                                                                          Hanafi Arief
lantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal dari negara.
Tindak kekerasan merupakan wujud pe- nindasan dan pelanggaran hak asasi yang dila- kukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini men- cerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. 34 Memang ironis bahwa di dalam ra- nah rumah tangga, di mana perempuan membe- rikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, namun jus- tru di situlah banyak perempuan mengalami ke- kerasan yang dilakukan oleh orang-orang terde- kat atau suami mereka. Menurut catatan Kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan Indone- sia sangat tinggi, sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindakan kekerasan. Tindak kekera- san dominan yang dialami oleh perempuan In- donesia adalah kekerasan dalam rumah tangga, seperti: penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh sua- mi. 35
Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan kedekatan. 36 Kasus kekera- san rumah tangga menjadi kejahatan terselu- bung ( hidden crime ) dan sedikit sekali yang di- ungkap pada peradilan pidana, meskipun telah ada Undang-Undang sebagai landasan hukum- nya. 37 Ditambah lagi, sifat undang-undang ini adalah delik aduan ( klacht delict ), sehingga ba- nyak korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut, meskipun diketahui bahwa tujuan sifat
34 Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindu- ngan Korban Kekerasan Seksual ( Advokasi Atas Hak Asasi Manusia ), Bandung:  PT. Refika Aditama, hlm. 54.
35 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Ru- mah Tangga ( KDRT ), Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.
36 M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, Ke- kekerasan Terhadap Perempuan ( Tinjauan Dalam Berba- gai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan , Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 79-80.
37 Romany Sihite, 2007, Perempuan, Kesetaraan, dan Ke- adilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 226.
delik ini adalah untuk melindungi “ privacy ”, agar tidak mudah menjadi “ private trouble ” menjadi “ public trouble ”.
Kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, terjadi di ranah publik dan domestik yang melahirkan ke- kerasan dalam rumah tangga. Relasi suami-istri idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang me- ngalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekono- mi. Perkembangan masyarakat sekarang ini yang sangat cepat serta dipengaruhi banyak fak- tor. Hal ini juga diikuti oleh makin berkembang- nya jenis-jenis kejahatan yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan sering dila- kukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana lain, seperti dalam KUHP pasal 365 ten- tang pencurian dengan kekerasan, pasal 285 ten- tang perkosaan, pasal 351 tentang penganiaya- an. Kekerasan yang menimpa perempuan (istri), terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga 38 si- fatnya tersembunyi, disebabkan pelaku maupum korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.
Kekerasan terhadap perempuan merupa- kan ancaman terus menerus bagi perempuan di- manapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok ba- gi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan ( fear of crime ) jauh lebih tinggi dengan apa yang dira- sakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Bukan itu saja, karena jika di- kaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami oleh perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya keke- rasan pada kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki. Trauma yang lebih besar umumnya terjadi bila kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang  yang mempunyai hubungan khusus dengan dirinya seperti ayah, paman, suami, pacar, Akan tetapi, kejadian yang
38 Karena kejahatan terjadi dalam ranah domestik sehing- ga disebut domestic violence. Lihat Moerti Hadiati Soero- so, 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pers- pektif Yuridis-victimologis , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 723 - 738
terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menun- jukkan lemahnya perlindungan bagi perempuan mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan rendahnya komitmen pemerintah untuk me- nyelesaikan kasus- kasus ini secara yuridis”. 39 Dewasa ini, diskursi KDRT merupakan isu yang banyak dibahas oleh kalangan praktisi dari berbagai disiplin, Lembaga Swadaya Ma- syarakat (LSM), akademisi dan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan peran perempuan yang semakin komplek seiring de- ngan perkembangan zaman yang cenderung le- bih memperhatikan hak-hak asasi manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Kasus-kasus keke- rasan dalam rumah tangga semakin banyak ter- jadi. Kekerasan dalam rumah tangga bagaikan ”fenomena gunung es” yang tersembunyi di ba - lik dinding-dinding rumah dan sangat sulit me- ngungkapkannya. Jumlah kasus yang terungkap sering tidak dapat dijadikan patokan mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. 40 Kekerasan jenis ini umumnya terjadi karena ba- nyak masyarakat masih meyakini adanya domi- nasi kuat budaya patriarkhi. Patriarkhi berarti suatu sistem yang menempatkan laki-laki (ayah) sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan pada suatu ma- syarakat tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak hal ini dapat diartikan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan dalam inferior sehingga laki-laki da- pat dibenarkan untuk menguasai dan mengon- trol perempuan dan kedudukan perempuan ter- sebut tersubordinat.
Perwujudan patriarkhi sebagai sebuah sis- tem nilai budaya dipraktikkan dalam berbagai institusi kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik maupun dalan institusi keluar- ga. Kate Millet mengatakan, patriarkhi pada awalnya tumbuh dan berkembang secara mapan dalam kehidupan keluarga dimana pada dasar- nya keluarga adalah bagian utama dari struktur kekuasaan masyarakat yang secara langsung
39 Achie Sudiarti Luhulima, 2000, Deklarasi Penghapu- san Kekerasan Terhadap Wanita , Bandung: Alumni, Ban- dung, hlm. 78
40 Kussunaryatun, 2006, ” Problematika dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Daerah Surakarta dan Sekitarnya ”, dalam Yustisia. Edisi Nomor 68, hlm. 57
maupun tidak langsung ikut melestarikan kekua- saan patriarkhi. 41
Istilah  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga lebih merupakan terjemahan dari istilah Domes- tic Violence dan Domestic Abuse. Istilah ini oleh Rifka Annisa dinyatakan, “kekerasan da - lam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya yang menca- kup kekerasan fisik, kekerasan psikologi, keke- rasan seksual dan kekerasan ekonomi”. 42 Segala bentuk perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan, maka mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984, pemerintah membetuk Undang-undang kekerasan rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004.
KDRT bukanlah persoalan yang domestik ( privat ) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manu- sia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan kese- lamatan orang lain dalam keadaan apapun, bah- kan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan ke- kerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, te- tapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diteri- ma hukum. 43
Perkawinan adalah fithrah manusia, eksis dalam kehidupan manusia, serta pelengkap ka- rena menusia mempunyai sifat suka disayangi dan menyayangi. dibelai dan dimanja. 44 Dalam Islam perkawinan sangat diperhatikan dan di- pentingkan, sehingga tidak dibenarkan timbul- nya sesuatu yang dapat merusak dan meruntuh- kan sendi-sendi rumah tangga. Sementara segala kegiatan dan usaha yang akan memperkokoh ru- mah tangga amat ditekankan. Oleh karena itu, salah satu dari tujuan perkawinan dalam Islam ialah menjaga maruah seseorang dan menjaga
41 Indriyati Suparno, et. al, 2002, Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan terhadap Istri, Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan, hlm. 8 42 Rifka Amisa, 1997, Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Yogyakarta: Rifka Annisa dan Ford Foundation , hlm.1 43 Ashgar Ali Engineer, 1999, Islam dan Teologi Pembe- basan , alih bahasa Asus Pirhartono, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 125.
44 Jal Zabdi Mohd Yusoff, 2004, Jenayah Kegansan Ru- mah Tangga , Kuala Lumpur: Universiti Malaya, hlm. 11.
Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga                                                                                                                          Hanafi Arief
kehormatannya. Kawin untuk memenuhi syah- wat saja ataupun karena mengharapkan keuntu- ngan harta benda, kebanyakan tidak kekal dan tidak mendatangkan kebaikan kepada suami is- teri itu. 45 Sementara itu perkawinan itu sendiri da- lam Undang-Undang Perkawinan Indonesia No- mor 1 Tahun 1974 dinyatakan:
Perkawinan adalah ikatan lahir batin an- tara seorang pria dan seorang wanita se- bagai suami istri dengan tujuan memben- tuk keluarga atau rumah tangga yang ba- hagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . 46
Ini berarti bahwa dalam perkawinan ke- bahagian adalah sasaran utama. Kebahagiaan adalah dambaan semua orang. Oleh karena itu untuk mencapai suatu kebahagian, ketentera- man, dan kenyamanan dalam keluarga mutlak diperlukan. Keluarga bahagia harus mampu me- nyelesaikan persoalan yang dihadapi secara baik, tanpa adanya pertengkaran dan kekerasan.
Berlakunya  Undang-Undang Kekerasan 23 Tahun 2004 merupakan momentum sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah ke- kerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang- Undang tersebut merupakan bagian dari penega- kan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Di Indonesia terdapat undang-undang atau pera- turan yang mengatur mengenai tindak pidana KDRT di antaranya Kitab Undang-Undang Hu- kum Pidana (KUHP), UU No 23 Tahun 2004 mengenai KDRT dengan dibantu oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang independen dimana Komnas Perempuan juga memfokuskan diri pa- da upaya penghapusan kekerasan terhadap pe- rempuan dengan upaya menciptakan suasana kondusif bagi pemenuhan hak asasi perempuan, serta Memorandum of Understanding (MoU) terkait wacana pengarusutamaan gender di ling- kungan yudikatif yang ditandatangani oleh MA tahun 2012 yang lalu.
45 Muhd Taha Suhaimi, 1990, Hukum Perkahwinan dalam Islam, Da’wah Printing, Singapora, hlm. 1
46 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Ta- hun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimba- ngan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, se- gala bentuk kekerasan terutama kekera s an da- lam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian disebabkan oleh per- kembangan yang menunjukkan bahwa tindak pi- dana KDRT pada kenyataannya masih marak dan tidak berkurang dalam kehidupan masyara- kat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. 47 Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT bah- wa:
“ Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang teru- tama perempuan, yang berakibat timbul- nya kesengsaraan atau penderitaan seca- ra fisik, seksual, psikologis, dan/atau pe- nelantaran rumah tangga termasuk anca- man untuk melakukan perbuatan, pemak- saan, atau perampasan kemerdekaan se- cara melawan hukum dalam lingkup ru- mah tangga .
Dalam konteks perlindungan korban, ma- ka yang diamksud dengan perlindungan adalah: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberi - kan  rasa aman kepada korban, dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepoli- sian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. 48 Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Un- dang ini mengatur tentang tujuan  disusunnya undang-undang tersebut, yaitu: Penghapusan ke- kerasan dalam rumah tangga bertujuan:
a) Mencegah segala bentuk kekerasaan da- lam rumah tangga;
b) Melindungi korban kekerasaan dalam rumah tangga;
c) Menindak pelaku kekerasaan dalam ru- mah tangga; dan
47 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama, hlm. 16.
48 Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 723 - 738
d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang ini dise- butkan lingkup rumah tangga dalam undang-un- dang ini meliputi :
a. Suami, istri dan anak. Orang-orang yang mempunyai hubu- ngan keluarga dengan orang sebagai- mana dimaksud pada huruf a karena hu- bungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang mene- tap dalam rumah tangga; dan
b. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tang- ga tersebut.
Selanjutnya tujuan disusunnya undang-un- dang tersebut yaitu untuk:
1) Mencegah segala bentuk kekerasan da- lam rumah tangga;
2) Melindungi korban kekerasan dalam ru- mah tangga;
3) Menindak pelaku kekerasan dalam ru- mah tangga; dan
4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera .
Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menga- niaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psi- kis ( tindakan eksploitasi, pelecehan, penghina- an, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang ber- hubungan dengan perekonomian. Namun ditin- jau dari segi tempat terjadinya, kekerasan fisik dan psikis terjadi dalam lingkungan rumah tang- ga atau di luar rumah tangga. Ditinjau dari segi pelakunya kekerasan fisik dan psikis dalam ru- mah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa (suami, istri, pembantu rumah tangga) dan orang dewasa dengan anak-anak (orang tua terhadap anak dan sebaliknya). Seba- liknya di luar rumah tangga, kekerasan tersebut dapat  dilakukan laki-laki maupun sesame pe- rempuan. 49
Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam ru- mah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004,  tercantum  dalam Pasal 6, Pasal 7,
49 Herkutanto, 2000, Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Kedokte- ran, Bandung: Alumni, hlm. 263.
Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:
1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 50
2) Kekerasan Psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya ra- sa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada sese- orang. 51
3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hu- bungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup ru- mah tangga tersebut. Selain itu juga ber- arti pemaksaan hubungan seksual terha- dap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tu- juan komersial atau tujuan tertentu. 52
4) Penelantaran rumah tangga juga dima- sukkan dalam pengertian kekerasan, ka- rena setiap orang dilarang menelantar- kan dalam lingkup rumah tangga, pada- hal menurut hukum yang berlaku bagi- nya atau karena persetujuan atau per- janjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang me- ngakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut . 53
Sebagaimana diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bu- kan masalah keluarga yang perlu disembunyi- kan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercan- tum d alam Pasal 11 yang berbunyi: “ Pemerin- tah bertanggung jawab dalam upaya pencega- han kekerasan dalam rumah tangga .” 54 Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut, peme- rintah: Merumuskan kebijakan tentang pengha- pusan kekerasaan dalam rumah tangga; menye- lenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; menye-
50 Pasal 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
51 Pasal 7.
52 Pasal 8.
53 Pasal 9.
54 Pasal 11
lenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; serta menye- lenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pela- yanan yang sensitif gender . 55
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.:
1. Pasal 44:
Dinyatakan dalam pasl ini:
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana di- maksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pida- na penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah ).
Menurut penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang ini, ancaman pidana terha- dap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah pidana penjara pidana penjara
55 Pasal 12
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Khusus bagi  kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbul- kan penyakit atau halangan untuk menjalan- kan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau  kegiatan sehari-hari, ancaman pidana- nya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta seprti tertuang dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2004.
2. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pele- cehan, atau pengecualian yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada pembe- daan manusia atas dasar agama, suku, ras, et- nik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, pe- nyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi ma- nusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kuloktif dalam bi- dang politik, ekonomi, hukum, sosial, buda- ya, dan aspek kehidupan lainnya. Pasal 45:
Dinyatakan dalam pasal ini:
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pa- sal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau ke- giatan sehari-hari, dipidana dengan pi- dana penjara paling lama 4 (empat) bu- lan atau denda paling banyak Rp  - 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Adapun ancaman pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku kekerasan psikis ter- hadap perempuan dalam rumah tangga yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta dan da- lam hal perbuatan tersebut tidak menimbul- kan penyakit atau halangan untuk menjalan- kan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 723 - 738
atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3 juta sesuai dengan  Pasal 45 Undang-Undang 23 Tahun 2004.
3. Pasal 46: Dinyatakan dalam pasal ini:
“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pida- na penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah ).
Dilihat dari rumusan pasal 46 berkai- tan dengan sanksi pidana yang diatur terha- dap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka pelaku kekerasan sek- sual dalam rumah tangga, diancamkan de- ngan pidana penjara paling lama 12 (dua be- las) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
4. Pasal 47

## Dinyatakan dalam pasal ini:
Setiap orang yang memaksa orang yang me- netap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pi- dana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (ti- ga ratus juta rupiah).
Adapun dalam Pasal 47, sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pi- dana kekerasan seksual yang melanggar Pa- sal 8 huruf b yaitu pidana penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan untuk pidana dendanya paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara straf mak- simum khusus untuk pidana penjaranya yai- tu paling lama 15 (lima belas) tahun dan un- tuk pidana dendanya paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Pasal 48: Dinyatakan dalam pasal ini:
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengaki- batkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali,
mengalami gangguan daya pikir atau keji- waan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun ti- dak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan ti- dak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (li- ma) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling se- dikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .
6. Pasal 49
Dalam pasal ini dinyatakan:
Dipidana dengan pidana penjara paling la- ma 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
7. Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pi- dana tambahan berupa:
a. pembatasan gerak pelaku baik yang ber- tujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lemba- ga tertentu.
8. Pasal 51
Pasal 51 ini menyatakan:
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupa- kan delik aduan . 9. Pasal 52
Pasal 52 menyatakan:
Tindak pidana kekerasan psikis sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meru- pakan delik aduan .
Tindak pidana kekerasan baik fisik se- bagaimana dimaksud dalam pasal 51 mau- pun psikis sebagaimana dimaksud dalam pa- sal 52 merupakan delik aduan. Artinya bah- wa delik ini hanya dapat dituntut, jika diadu-
kan oleh orang yang dirugikan atau korban. Delik ini bersifat pribadi atau privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan.  Delik aduan merupa- kan pembatasan inisiatif jaksa untuk mela- kukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntu- tan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan atau korban.
Dalam ilmu hukum pidana dikenal dua macam delik aduan yaitu:
1. Delik Aduan absolute ( absolute klacht delict ); merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya sa- ja. Dalam hal ini perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yangilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai aki- bat hukum dalam masalah penuntutan ti- dak boleh dipisah-pisahkan atau onsplit- baar .
2. Delik aduan relatif ( relative klacht de- lict ); merupakan  suatu delik yang mula- nya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa atau keluarga yang sangat dekat antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika dia- dukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan se- batas orang yang diadukan, meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kem- bali. Dari sini, maka delik aduan relatif dapat dipisah-pisahkan ( splitsbaar ). 10. Pasal 53 Tindak pidana kekerasan seksual seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang di- lakukan oleh suami terhadap isteri atau se- baliknya merupakan delik aduan. Semua je- nis tindak kekerasan dalam Undang-Undang ini termasuk delik aduan. Adapun alat bukti yang sah adalah keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membukti-
kan bahwa terdakwa bersalah, apabila diser- tai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Persoalan bukti dan saksi merupakan isu penting dalam kasus KDRT karena selama ini menjadi faktor yang seringkali dipersoal- kan oleh penegak hukum. Di samping itu, para korban KDRT dan saksi-saksinya akan menghadapi masalah psikologi sosial. Da- lam kasus KDRT, tuntutan untuk loyal ke- pada keluarga dapat menyebabkan saksi dan korban mengalami hambatan untuk bersaksi. Ketentuan tentang saksi korban sebagai alat bukti dan hanya ditambah satu bukti lain su- dah dianggap sah, maka semangatnya adalah dalam rangka mempermudah proses pena- nganan kasus KDRT. 56
Dengan melihat ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Ta- hun 2004, tampak ada nuansa yang berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya yaitu jenis sanksi di samping sanksi penjara juga sanksi berupa denda yang dijatuhkan secara bersama sebagai sanksi pokok. Berat- nya ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menyiratkan sebuah keinginan dari peme- gang kebijakan hukum untuk secara serius memberantas praktik- praktik KDRT.

## D. Penutup
Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, baik di ranah publik atau umum, namun juga di ranah domestik atau keluarga yang melahirkan keke- rasan dalam rumah tangga. Dalam berbagai ka- sus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan (istri) adalah pihak yang paling banyak menjadi korban. Oleh karena itu, manakala kita berbica- ra mengenai kekerasan dalam runah tangga, ma- ka konotasinya adalah kekerasan terhadap pe- rempuan (istri). Relasi suami-istri yang ideal mestinya dibangun dalam suasana keharmoni- san dan kebahagiaan, namun justru sebaliknya, banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, sek- sual maupun ekonomi.
56 Ridwan, 2006, Kekerasan Berbasis Gender: Rekons- truksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis , Yogyakarta: Fajar Pustaka, hlm. 99-100
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan terhadap pe- rempuan (istri) umumnya terjadi karena banyak masyarakat masih meyakini akan adanya dido- minasi budaya patriarkhi, suatu sistem keluarga yang menempatkan laki-laki (ayah) sebagai pe- nguasa keluarga. Patriarkhi adalah suati isstilah yang digunakan untuk menjelaskan pada suatu masyarakat bahwa posisi kaum laki-laki lebih tinggi atau kaum laki-laki lebih berkuasa dari- pada kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini dapat diartikan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan adalam inferior sehingga laki- laki dapat dibenarkan untuk menguasai dan me- ngontrol perempuan sehingga kedudukan pe- rempuan tersebut tersubordinasi. Perwujudan patriarkhi sebagai sebuah sistem nilai budaya ini dipratikkan dalam berbagai institusi kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik maupun dalan institusi keluarga.
Dalam perspektif yuridis, KDRT bukanlah persoalan yang domestik ( privat ) yang tidak di- ketahui oleh orang lain. Kejahatan ini merupa-
kan pelanggaran hak asasi manusia dan kejaha- tan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskrimi- nasi yang harus dihapuskan. Islam sangat meng- hindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain da- lam keadaan dan situasi apapun. Jalan kekerasan sedapat mungkin dihindari, meski atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima hukum.
Disahkannya Undang-Undang KDRT No- mor 23 Tahun 2004 merupakan momentum se- jarah bagi bangsa indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap ma- salah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian da- ri penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Undang-Undang ini mengatur per- buatan-perbuatan mana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana  kekerasan terhadap pe- rempuan dalam rumah tangga sebagaimana di- maksud dalam pasal 44, 45, 46, 47.

## Daftar Pustaka

## Buku-buku
Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual ( Advokasi Atas Hak Asasi Manusia ), Bandung: PT. Refika Aditama. Achie Sudiarti Luhulima, 2000, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita , Bandung: Alumni, Bandung.
Adriana Venny, 2002, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan , Jakarta: Yayasan Jurnal Indo- nesia.
Ahmad Suaedy , 2000, Kekerasan dalam Perspektif Pesantren , Jakarta: Gresindo. Ashgar Ali Engineer, 1999, Islam dan Teologi Pembebasan , Alih Bahasa Asus Pirhartono, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pida- na Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing. Hadiati Moerti Soeroso, 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga , Jakarta: Sinar Grafika. Hanafi Arief, 2016, Keganasan RumahTangga Terhadap Wanita : Suatu Kajian Perbandingan So- sio-perundangan di Malaysia dan Indonesia , Tesis Doktor Falsafah, Bangi: Fakulti Undang- Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.
Herkutanto, 2000, Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana: Pendekatan dari Sudut Kedokteran, Bandung: Alumni. Indriyati Suparno, et. al, 2002, Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Keke- rasan terhadap Istri, Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan. Jal Zabdi Mohd Yusoff, 2004, Jenayah Kegansan Rumah Tangga , Kuala Lumpur: Universiti Ma- laya.
Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga                                                                                                                          Hanafi Arief
f
Kussunaryatun, 2006, ” Problematika dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Daerah Surakarta dan Sekitarnya ”, dalam Yustisia. Edisi Nomor 68. La Jamaa, Hadijah, 2008, Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumahtangga , Surabaya: Bina Ilmu.
M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, Kekekerasan Terhadap Perempuan ( Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan) , Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.
Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama.
Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah  Tangga ( KDRT ), Cetakan Pertama, Ja- karta: Sinar Grafika.
..................................., 2010, Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-victimologis , Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad Ali, Kamus lengkap bahasa Indonesia modern , Jakarta: Pustaka Amani. Muhd Taha Suhaimi, 1990, Hukum Perkahwinan dalam Islam, Da’wah Printing, Singapor . Mustofa,Muhammad, 2007, kriminologi, Jakarta: UI Press.
Rena Yulia, 2010, Viktimologi , Perlidungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ridwan, 2006, Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis , Yogyakarta: Fajar Pustaka. Rifka Amisa, 1997, Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Yogyakarta: Rifka Annisa dan Ford Foun- dation.
Romany Sihite, 2007, Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni Yayasan Jurnal Perempuan, 2002, Kekerasan Terhadap Perempuan , Jakarta: SMKG Desa Putra

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1084 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita .
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 723 - 738