## PUSARAN GLOBALISASI DAN RESIDU TRANSISI DEMOKRATISASI DI

## INDONESIA
Angga Nurdin Rachmat angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id
Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

## Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstract
Unavioded Globalization for all countries and society has brought democracy that bring toward social and political condition. Democracy indeed can make a positif development for society, but in  the  new  democratic  countries,    democracies  seems  make  cause  various  social  and  political unrest in a society that is not yet fully capable to practiced democracy in full spektrum. Reffering from  these  conditions,  this  article  will  provide  a  discussion  of  how  globalization  has  brought democracy  and  residue    in  Indonesia.  This  article  uses  qualitative  methods  with  data  obtained from literature review. This article is a report derived from a residue of democracy that is part of a communicator formed from conflict and disintegration of society. Therefore, the affirmation of the  nation  identity  through  Pancasila  becomes  the  solution  for  the  residue  of  democracy  wich was difficult to avoid.

## Key Words : Democracy Transition, Globalization, Indonesia, Society

## Pendahuluan
Globalisasi  telah  membawa  dunia  tanpa  sekat,  menyebabkan  pesatnya  penyebaran berbagai  gagasan keseluruh penjuru dunia. Demokrasi menjadi  gagasan  yang menyebar dengan pesat seiring dengan globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, isu mengenai demokrasi menjadi sangat  relevan  untuk  dibahas  merujuk  kepada  dua  alasan  (Winarno,  2011  :  123)  ;  pertama, adanya  pergeseran  kekuasaan  yang  mendorong  pentingnya  melakukan  redefinisi  atas  peran negara.  Kedua,  menguatnya  tatanan  neoliberal  yang  menciptakan  kemiskinan  dan  ketimpangan dalam skala luas. Dalam konteks ini, demokrasi menjadi pisau bermata dua, pada satu sisi dapat digunakan sebagai instrumen dalam melepaskan represifme negara. Dengan demikian sisi positif dari  globalisasi  yang  mempunyai  manfaat  bagi  sebuah  negara  adalah  bahwa  globalisasi mempercepat  proses  demokratisasi  diberbagai  negara,  hal  ini  terutama  terjadi  di  negara-negara yang  otoriter  atau  mempraktekan  hegemoni  kekuasaan  negara  dengan  sangat  dominan  dengan segala desakan dan kesadaran yang ditimbulkannya (Samekto, 2000 : 8-9).
Indonesia  saat  ini  diposisikan  sebagai  model  bagi  negara  berkembang  dalam mempraktekan  demokrasi  ditengah  keberagaman  suku  bangsa,  budaya  dan  agama.    Berbagai pengakuan  ini  diperkuat  dengan  keberhasilan  Indonesia  dalam  menjalankan  proses  demokrasi dengan  melakukan  pemilihan  umum  baik  dalam  tingkatan  pimpinan  daerah,  anggota  legislatif hingga presiden secara langsung dan terbuka. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa praktek demokrasi  yang saat ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak menyisakan sebuah “residu”  sebagai  konsekuensi  dari  proses  demokratisasi.  Residu  tersebut  termanifestasi  dalam bentuk munculnya berbagai kelompok maupun paham  sebagai konsekuensi penguatan identitas komunal  yang  didorong  ataupun  diperkuat  melalui  derasnya  arus  globalisasi  yang  membawa pengaruh  liberalisasi  ke  Indonesia.  Berdasarkan  fenomena  tersebut  tulisan  ini  berusaha  untuk memberikan pembahasan mengenai bagaimana “residu” dari proses demokratisasi di  Indonesia muncul  dan  berkembang  seiring  dengan  penguatan  arus  globalisasi.  Pembahasan  akan  lebih ditekankan kepada bagaimana residu tersebut akan berpengaruh terhadap  sistem demokrasi yang saat ini telah dijalankan dan terhadap kehidupan bernegara di Indonesia.

## Transisi Demokrasi di Indonesia.
Permasalahan  utama  yang  muncul  setelah  reformasi  bergulir  adalah  adanya  kebebasan tanpa arah yang kebablasan sebagai dasar dari demokrasi. Padahal dalam pelaksanaannya sendiri seharusnya  dibatasi  oleh  kebebasan  orang  lain.  Inilah  yang  disebut  dan  dikenal  dengan  prinsip hak dan kewajiban. Memahami kebebasan artinya terdapat hak orang lain yang harus dijaga serta dihargai  dan  kewajiban  akan  terkait  dengan  kepatuhan  terhadap  sistem  demokrasi  yang dijalankan sesuai dengan jalurnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan  harus  dibayar  dengan  pengorbanan  yang  cukup  besar  baik  harta  maupun  nyawa dari para pendahulu kita, maka kata demokrasi mempunyai arti penting sebab merupakan salah satu tonggak dari pada fondasi kemerdekaan yang telah dicapai saat ini.
Beranjak  dari  hal  diatas,  sistem  demokrasi  yang  dijalankan  oleh  Indonesia  seharusnya didasarkan  pada  sistem  demokrasi  yang  berkeadilan.  Urgensi  dari  demokrasi  yang  berkeadilan adalah  sebagai  upaya  untuk  memaknai  demokrasi  lebih  jauh  setelah  terpenuhinya  hak  asasi manusia (HAM) yang salah satunya adalah kebebasan berekspresi dalam pemahaman positif dan menhindarkan  tindakan-tindakan  anarkis.  Maka,  melalui  pemahaman  dan  pencapaian  setiap
tahapan  demokrasi  yang  baik  dan  benar  harus  senantiasa  dikedepankan  untuk  menghasilkan masyarakat yang taat pada aturan hukum demi mencapai kesejahteraan.
Demokrasi  menjadikan  masyarakat  sebagai  pusat  dari  segala  aktivitas  serta  tujuannya. Slogan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat  menjadi  cerminan  menenai  jaminan  akan  hak masyarakat  untuk  menentukan  sendiri  jalannya  organisasi  pemerintahan.  Atas  dasar  tersebut maka,  hampir  semua  pengertian  demokrasi  ini  senantiasa  menempatkan  rakyat  pada  posisi strategis  meskipun  dalam  kenyataannya  hal  tersebut  tidak  seragam  diterapkan  pada  berbagai negara.  Sebagai  suatu  sistem  politik,  pelaksanaan  demokrasi  dapat  dirunut  sejak  masa  Yunani Kuno. Pada masa Yunani kuno institusi yang merepresentasikan rakyatnya dikenal dengan Polis (Negara  Kota)  sebagai  suatu  sistem  politik  yang  diorganisasikan  dalam  rangka  memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jika merujuk pada Huntington (1991) mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi kata kunci dalam wacana dan pergerakan politik dunia dimana seluruh gerakan  politik  senantiasa  didasarkan  pada  demokrasi.  Sehingga,  jika  merujuk  pada  istilah demokrasi akan menempatkan rakyat sebagai pusat dari semua aktivitas maupun tujuan.
Bagi  Indonesia  pada  akhir  1998,  transisi  demokrasi  diawali  dengan  runtuhnya  rezim Soeharto  melalui  tekanan  dari  mahasiswa.  Berakhirnya  rezim  Soeharto  yang  menandai dimulainya  demokratisasi  membawa  berbagai  gelombang  kekerasan  di  Indonesia.  Sistem  yang tersentralisasi  kemudian  seketikan  berubah  terdesentralisasi,  kondisi  ini  membukan  peluang kompetisi yang tidak sehat dalam meraih kekuasan, sumber daya maupun identitas. Kondisi yang dahulu  mampu  diredam  dengan  penggunaan  kekuatan  koersif  oleh  pemerintah  sudah  tidak mampu  lagi  untuk  dikelola  dengan  baik  sehingga  kemudian  muncul  ke  permukaan.  Transisi demokrasi  membuat  hilangnya  struktur  institusional  dan  mekanisme  yang  efektif  untuk mengatasi konflik  yang telah bereskalasi  menjadi kekerasan  yang pada masa tersebut  terjadi  di tiga tempat di  Indonesia yakni ;   kekerasan antar etnis, konflik antar pemerintah dan kelompok separatis  dan  konflik  lokal  terkait  akses  terhadap  sumber  daya  dan  kekuasaan  politik  (World Bank : 2010).
Ciri  utama  demokrasi  selepas  reformasi  adalah  menempatkan  kebebasan  induvidual dalam  pembentukan  struktur  politik  (Djamra,  2012).  Sistem  demokrasi  yang  diusung  pasca berakhirnya  rezim  Orde  Baru  tidak  dapat  dipungkiri  telah  membawa  perbaikan  melalui demokratisasi  dalam  bidang    politik,  sebuah  gagasan  yang  menjadi  dsasar  pada  penyusunan ulang  sistem  politik  di  Indonesia,  hal  ini  terlihat  secara  langsung  dalam  beberapa  aspek  yang
diantaranya  penyelenggaraan  pemilu  maupun  dasar  norma  sistem  politik.  Namun,  tidak  dapat dipungkir seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa demokrasi yang berbasis pada individual dengan  berkiblat  pada  demokras  ala  barat  telah  menjadikan  setiap  individu    bebas  menyatakan hak dan kehendak politiknya, namun lebih jauh telah membawa subtansi politik dan demokrasi menjadi terabaikan dan melenceng dari harapan, kondisi ini terjadi karena politik dan demokrasi lebih  dipahami  sebagai  upaya  untuk  memperoleh  hak  atas  kebebasan  dan  sarana  untuk  meraih kekuasaan.  Dalam  konteks  inilah,  konflik,  anarki  dan  kekerasan  kembali  menempati  ruang sosialnya  di  tengah  berlangsungnya  proses  politik  dan  demokrasi.  Walaupun  banyak  pemerhati mengatakan  bahwa  konflik,  anarki  dan  kekerasan  pasca  reformasi  bukanlah  bagian  dari demokrasi  karena  tidak  terjadi  dalam  proses  berlangsungnya  mekanisme  demokrasi.  Namun dalam konteks ini, penulis melihat bahwa rangkaian kekerasan yang terjadi selepas menguatnya gelombang demokrasi sebagai “residu” yang ditinggalkan dari proses transisi demokrasi.

## Indonesia dalam Arus Globalisasi.
Sebagai  sebuah  negara  yang  tidak  menutup  diri  akan  perubahan  dan  dinamika internasional,  globalisasi  merasuk  ke  Indonesia  melalui  berbagai  bidang.  Arus  globalisasi berkonsekuensi  atas  munculnya  perkembangan  dan  perubahan  sistem  ekonomi  yang  harus diwaspadai oleh setiap negara, karena seluruh negara tidak dapat menghindarkan diri dari tarikan arus globalisasi tersebut. Atas dasar tersebut maka kemampuan untuk mengintegrasikan ekonomi nasional  dengan  ekonomi  global  harus  dimiliki  setiap  negara  yang  tentu  saja  bertujuan  untuk memaksimalkan  kepentingan  serta  tujuan  nasionalnya.  Kondisi  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari demokratisasi yang terjadi memungkinkan arus informasi khususnya yang berasal dari luar tidak dapat dibendung.  Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga–lembaga kemasyarakatan internasional,  negara–negara  maju  yang  ikut  mengatur  percaturan  politik,  ekonomi,  sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global (Madiong dkk, 2018 : 3). Selain itu perluasan isu dalam  ruang  lingkup  global  memunculkan  masalah  yang  terkait  dengan  demokratisasi,  HAM, dan lingkungan hidup yang berkontribusi terhadap kondisi domestik sebuah negara.
Melihat  arus  globalisasi  dalam  suatu  negara,  dapat  dianalisis  melalui  tiga  aspek  dari globalisasi, yaitu internasionalisasi, revolusi teknologi, dan liberalisasi (Baylis dan Smith, 2001 : 290).  Sisi  Internasionalisasi  dapat  diukur  dengan  terjadinya  peningkatan  transaksi  diantara
negara  yang  diindikasikan  dengan  arus  perdagangan,  investasi,  dan  kapital.  Proses internasionalisasi ini ditandai dengan perdagangan, investasi, kapital, dan adanya suatu kebijakan dalam  negeri  yang  memungkinkan  sektor  swasta  untuk  bertransaksi  di  negaranya.  Kemudian, alat-alat  komunikasi  modern  (internet,  satelit  komunikasi,  komputer,  dll)  ikut  masuk  ke  dalam negaranya  sebagai  tanda  terjadinya  revolusi  teknologi.  Revolusi  teknologi  yang  paling  mudah dirasakan  adalah  saat  jalinan  komunikasi  antar  negara  akan  semakin  intesif  tanpa  adabatasan yang  merintanginya.  Terakhir,  liberalisasi  dalam  bidang  ekonomi  juga  menjadi  ciri  bagaimana dampak globalisasi di suatu negara, indikatornya adalah penghilangan tarif, kuota, dan hambatan ekonomi  lainnya.  Melalui  kebijakan  berbasis  liberalisasi  pasar  membuka  kesempatan  yang semakin besar bagi masuknya investor asing kedalam negeri.
Bagi  Indonesia,  nilai-nilai  Barat  masuk  dengan  menumpang  arus  globalisasi  yang menyasar  pada  kalangan  masyarakat,  hal  ini  tentu  saja  bila  tidak  disikapi  secara  bijak  akan menjadi  ancaman  terhadap  identitas  dan  budaya  asli  bangsa  Indonesia  yang  berfungsi  untuk mencitrakan  nasionalitas  kebangsaan  dan  lokalitas  khas  dari  berbagai  daerah  di  Indonesia (Mubah,  2011  :  253).  Meskipun,  belum  terjadinya  kesepakatan  mengenai  seperti  apa  identitas asli  Indonesia,  namun  melalui  momentum  sumpah  pemuda  tanggal  28  Oktober  1928  dicapai sebuah  kesepakatan  diantara  rakyat  Indonesia  bahwa  mereka  bertanah  air,  berbangsa  dan berbahasa  Indonesia.  Sebagai  tanah  air  Indonesia  dimaknai  sebagai  ruang  hidup  dan berkembangnya  berbaai  suku  bangsa,  bahasa  daerah  dan  kebudayaan  daerah.  Sebagai  bangsa, dimaknai  bahwa  Indonesia  merupakan  sebuah  kesatuan  yang  terdiri  atas  berbagai  suku  bangsa dengan berbagai anek budaya yang melekat padanya. Sementara terakhir sebagai pemersatu dan jembatan  komunikasi  diantara  perbedaan  bahasa,  maka  digunakanlah  bahasa  Indonesia. Persoalannya,  semangat  persatuan  itu  kini  semakin  memudar  seiring  menjamurnya  pemakaian budaya  asing  dan  penggunaan  bahasa  Inggris  yang  disebarkan  oleh  arus  globalisasi  ke masyarakat Indonesia.
Globalisasi  sendiri  telah  menimbulkan  perdebatan  mengenai  otoritas  negara  sementara pada  saat  yang  bersamaan  dihadapkan  dengan  permasalahan-permasalahan  sosial  dan kenegaraan.  Negaa  dihadapkan  kepada  dilemma  antara  loyalitas  warhanya,  antar  individu  yang kemudian  berorientasi  kearah  keterkaitan  dengan  nilai  global  dan  pihak  yang  melakukan  “ self defence mechanism ” yang mengarah pada penguatan identitias komunal. Bagi Indonesia kondisi
tersebut diperkuat dengan semakin tingginya arus informasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik ditambah dengan kemajuan dalam akses internet.
Kemajuan  teknologi  yang  menjadi  determinan  globalisasi  di  Indonesia  telah memunculkan  sebuah  fenomena  baru  yakni  gerakan-gerakan  sosial  melalui  media  sosial. Berbagai berita baik yang informatif serta dapat dipertanggungjawabkan faktanya maupun yang bersifat  menghasut  dengan  informasi  baik  yang  berasal  maupun  dari  dalam  negeri  yang diragukan  kebenarannya  menjadi  fenomena  tersendiri.    Permasalahan  ini  menjadi  dilema tersendiri  mengingat  bahwa  Indonesia  dengan  sistem  demokrasi  yang  ada  saat  ini  memberikan jaminan  terhadap  kebebasan  berpendapat  baik  di  dunia  nyata  maupun  dunia  maya.  Kondisi  ini diperburuk dengan pemahaman mengenai kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan nilai dan  norma  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  diperburuk  dengan  apa  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  dimana  hal  ini  akan  membawa  kepada  terjadi  gesekan  sosial  di  masyarakat  yang mengarah  kepada  terjadinya  kekerasan,  rasa  saling  curiga  dan  bahkan  hingga xenopobhia . Gesekan sosial tersebut dalam konteks ini dimaknai  sebagai sebuah “residu” transisi demokrasi yang  dibawa  melalui  arus  globalisasi  di  Indonesia  dengan  menggunakan  instrumen perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

## Globalisasi dan Demokratisasi dalam Penguatan Identitas Komunal.
Seiring  dengan  dibukanya  keran  kebebasan  berpendapat  dan  membentuk  berbagai perkumpulan,  pasca  reformasi  1998  berbagai  kelompok  masyarakat  kemudian  mengelompokan diri  dalam  bentuk  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  maupun  organisasi  massa  (ormas). Perkembangan dari LMS atau Ormas di Indonesia sangat bervariasi baik dari segi ideologi yang mendasari  maupun  sentimen  etnis/  kedaerahan  yang  mendorong  pembentukannya.  Kondisi tersebut merupakan sebuah cerminan dari kebebasan berekspresi dari setiap warga negara namun pada sisi  lain hal  ini menunjukan adanya upaya  untuk  memunculkan eksklusifitas dari ideologi maupun  sentimen  kedaerah  di  dalam  masyarakat  yang  mengarah  kepada  terbentuknya  identitas komunal  berdasarkan  dua  hal  tersebut.  Bagi  negara  yang  demokratis  keberadaan  dari LSM/Ormas menjadi salah satu pilar dalam menjamin demokrasi itu sendiri dan tolak ukur dari demokrasi disebuah negara.
Dewasa ini berbagai gesekan sosial didalam masyarakat senantiasa timbul seiring dengan munculnya  identitas  komunal  dari  masing-masing  kelompok.  Identitas  komunal  terkait  dengan etnisitas menjadi salah satu ciri dalam dinamika sosial masyarakat saat ini.  Penguatan identitas komunal senantiasa berkembang dalam pra-kondisi dimana sebuah komunitas masyarakat lokal terdesak  oleh  arus  pendatang  dari  daerah  lain,  hal  ini  cenderung  terjadi  di  Kota-Kota  Besar  di Indonesia  sebagai  akibat  dari  urbanisasi  yang  berkembang.  Namun,  kondisi  ini  pun  kemudian direspon oleh masyarakat pendatang dengan membuat tandingan dari komunitas lokal di wilayah tersebut  dengan  membentuk  komunitas  sesama  masyarakat  dari  daerah  yang  sama  dalam manifestasi pembentukan ormas.
Salah  satu  identitas  komunal  yang  menguat  didasarkan  kepada  agama  yang  digunakan sebagai  upaya  untuk  menuntut  penegakan  syariat  agama  tersebut  di  Indonesia.    Saat  arus globalisasi membawa nilai-nilai liberal yang merasuk ke hampir seluruh sendi kehidupan sosial, maka akan berbanding lurus dengan penguatan identitas komunal dengan berbasis agama. Basis agama  yang  saat  ini  tengah  menjadi  sorotan  adalah  islam,  ormas-ormas  yang  kemudian mencerminkan  fundamentalisme  islam  berupaya  untuk  membentengi  kelompok  mereka  dan berusaha  “membentengi”  negara  dari  pengaruh  tersebut  jika  kembali  kepada  nilai-nilai  yang mereka anut.
Kekuatan dari kelompok komunal ini dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia tidak  dapat  dianggap  remeh.  Kelompok-kelompok  ini  memiliki  kapabilitas  untuk  menjadi determinan  dalam  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  maupun  stabilitas  keamanan  nasional. Terlebih  dengan  arus  informasi  membuat  kelompok  komunal  khususnya  yang  berbasis  agama islam  dapat  dipengaruhi  oleh  aliran-aliran  yang  berkembang  di  luar  negeri.  Dengan  kondisi Indonesia yang berada dalam konteks iklim kebebasan yang luas, menjadikan Indonesia sebagai tempat  yang  sangat  subur  bagi  perkembangan  dari  aliran  dan  ideologi  tersebut.  Hal  ini  dapat dipahami karena pemerintah ditempat asal aliran pemikiran/ideologi tersebut sedang menerapkan kebijakan yang sangat represif untuk menekan kelompok-kelompok tersebut.  Perkembangan ini semakin  pesat  seiring  dengan  penggunaan  jejaring  media  sosial  yang  sangat  masif  serta karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat mudah untuk menyerap berbagai informasi yang didapatkannya  tanpa  melakukan  filterisasi  terhadap  informasi  maupun  paham  yang  mereka temui.

## Residu Demokrasi sebagai Potensi Konflik dan Disintegrasi.
Bagi  para  pendukungnya,  demokrasi  menjadi  salah  satu  obat  untuk  menyelesaikan berbagai  konflik,  dimana  konflik  yang  ada  diselesaikan  melalui  dialog  yang  bebas  serta  tanpa ada  tekanan  politis  dari  pihak  manapun.  Namun  hal  tersebut  tidak  dapat  dipersamakan, dibeberapa  negara  dengan  keunikan  sistem  sosial  dan  kultural  seperti  di  negara-negara berkembang  sehingga  menimbulkan  paradoks  dari  semangat  demokrasi  itu  sendiri.  Merujuk kepada  Purweni  (2004  :  122)  yang  menyatakan  bahwa  berbagai  paradoks  yang  masih berkembang  di  era  reformasi  sering  membuat  kita  untuk  berpikir  ulang  dan  mengedepankan pertanyaan  kritis:  Apakah  masa  transisi  ini  akan  bisa  dilewati  dengan  baik  sehingga  terbentuk consolidated democracy, atau kita gagal melaluinya sehingga yang muncul adalah consolidated anarchy yang dapat menggiring kita kembali pada sistem otoritarian dan militeristik.
Menurut  Suharso  (dalam  Mahfud  MD,  2002  :  79)  salah  satu  paradoks  demokrasi  yang patut dikritisi saat ini adalah berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, percekcokan massal  yang  sering  dilanjutkan  dengan  adu  fisik  secara  kolektif,  pemaksaan  kehendak,  dan berbagai perilaku menyimpang lainnya  yang justru mencerminkan perilaku anti demokrasi. Hal ini yang kemudian senantiasa menjadi warna dalam demorkasi yang disenantiasa dipraktekan di Indonesia  dewasa  ini,  bahkan  terdapat  sebuah  paradigma  bahwa  demokrasi  sangat  erat  dengan kekerasan  dan  konflik  di  Indonesia.  Kondisi  inilah  menjadi  kontraproduktif  dengan  semangat awal  dari  reformasi  dan  demokratisasi  yang  dibangun  di  Indonesia.  Bahkan  konsolidasi  dalam sistem politik dan pemerintahan bukannya konsolidasi demokrasi tetapi justru perkembangan ke arah  apa  yang  disebut frozen  democracy yang  antara  lain  ditandai  dengan  berkembangnya konflik  etnis,  maraknya  kekerasan  politik  secara  kolektif,  dan  lokalitas  politik  yang  berlebihan (Purweni,  2004  :  124).  Kegagalan  untuk  membangun  instusi-instusi  yang  diperlukan  sebagai landasan bagi  suatu  proses  transisi  demokrasi  yang demikian itulah  yang telah menjadi  sumber dari  carut  marutnya  kehidupan  politik  nasional  saat  ini,  ketika  persaingan  politik  yang  sangat keras di antara kekuatan-kekuatan proto demokratik dan elit-elit politik dilakukan nyaris secara all out tanpa landasan etika dan kesantunan politik yang kuat.
Melihat  kondisi  tersebut,  demokrasi  tidak  menjadi  penyebab  dari  konflik,  namun permasalahan  konflik  yang  muncul  adalah  proses  dalam  pembentukan  demokrasi  itu  sendiri. Diyakini  bahwa  bila  struktur  demokrasi  dibentuk  secara  baik  maka  akan  mampu  untuk
mengakomodir berbagai kepentingan etnis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses transisi  demokrasi  tidak  dapat  berjalan  secara  sempurna  dan  selalu  menyisakan  permasalahan yang akan muncul pada masa yang akan datang. Proses transisi demokrasi di Indonesia pun tidak berjalan  secara  sempurna  dan  menyisakan  residu  seperti  yang  telah  disebutkan  pada  bagian sebelumnya.
Transisi  demokrasi  yang  berkiblat  kepada  nilai-nilai  barat,  telah  menjadi  sebuah  titik awal  dari  permasalahan  yang  muncul  saat  ini.  Demokrasi  ala  barat  yang  didasarkan  kepada kebebasan individual dimaknai sebagai sebuah nilai universal yang dipaksakan untuk diterapkan di  Indonesia  dengan  justifikasi  sebagai  pilar  tidak  terpisahkan  dari  demokrasi.  Kondisi  ini membuat  hilangnya  konteks  tanggungjawab  yang  dimiliki  dalam  kebebasan  tersebut,  sehingga pada  akhirnya  selalu  bergesekan  dengan  kebebasan  dari  individu  maupun  kelompok  yang  lain serta hilangnya sikap saling menghormati serta toleransi diantara masyarakat di Indonesia.
Kondisi tersebut diperlihatkan dalam berbagai bidang, baik dalam konteks politik praktis, media  maupun  kelompok  masyarakat.  Demokrasi  seolah  menjadi  sebuah  mantra  ampuh  dalam memaksakan  kepentingan  terhadap  kelompok  lain  maupun  dalam  rangka  melakukan diskriminasi.  Bahkan  dalam  skenario  terburuk  hal  tersebut  akan  berujung  dengan  berbagai tindakan kekerasan bahkan dapat memicu konflik didalam masyarakat. Konflik yang terjadi baik dalam  skala  besar  maupun  konflik  kecil  pasca  reformasi  1998  didominasi  dengan  sentimen komunal baik terkait dengan etnisitas maupun atribut lain. Terlebih sentimen komunal ini selalu termanifestasi dalam bentuk LSM/ Ormas yang tumbuh didalam sistem demokrasi di Indonesia.
Keberadaan  dari  LSM/  Ormas  di  Indonesia  dengan  mengusung  berbagai  identitas  yang menjadi  atribut  mereka  sangat  kontradiktif  dengan  konteks  dari  pembentukan  LSM/Ormas sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Kontradiksi ini dilihat dari bagaimana keberadaan dari LSM/  Ormas  tersebut  menimbulkan  keresahan  karena  menjadi  instrumen  dalam  pemaksaan kehendak bahkan melanggar aturan hukum. Fenomena ini terjadi kepada LSM atau Ormas dalam yang ada dalam level nasional maupun lokal, dimana yang menjadi sorotan saat ini adalah Front Pembela  Islam  (FPI)  yang  seringkali  melakukan  tindakan-tindakan  kekerasan  atas  nama  upaya untuk menegakan nilai islam, demikian pula dengan ormas-ormas kedaerahan lain seperti Forum Betawi  Rempug  (FBR)  sebagai  contohnya.  Fenomena  tersebut  tentu  saja  bertentangan  dengan demokrasi yang menjunjung tinggi dialog serta ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku.
Potensi kekerasan yang dilakukan oleh para oknum yang berlindung dibalik LSM/Ormas atas  nama  demokrasi  terlalu  rentan  untuk  bereskalasi  menjadi  konflik.  Kerentanan  ini  terjadi mengingat bahwa resistensi terhadap gerakan-gerakan LSM/Ormas tersebut dapat memicu reaksi kekerasan  lain  terhadap  mereka.  Gesekan-gesekan  yang  terjadi  antara  oknum  masyarakat maupun  LSM/Ormas  tersebut  dapat  meluas  tidak  hanya  dalam  tataran  lokal,  namun  sangat mudah  untuk  menyebar  ke  berbagai  wilayah  seiring  dengan  berkembangnya  teknologi komunikasi dan informasi.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  Indonesia  yang  tidak  dapat dilepaskan  dari  demokratisasi  dan  globalisasi  membawa  permasalahan  baru  dalam  kehidupan sosial  dan  bernegara.  Tidak  seperti  negara  berdasarkan  kepada  otoritarianisme  yang  memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan ketat terhadap arus informasi, Indonesia merupakan negara  dimana  warganya  diberikan  predikat  sebagai  yang  paling  aktif  di  dunia  dalam penggunaan  media  sosial.  Kebebasan  yang  dimaknai  sebagai  kebebasan  individual  ini  yang membuat penggunaan media sosial menjadi kontraproduktif dengan demokrasi itu sendiri.
Media  sosial  menjadi  tempat  untuk  memberikan  pendapat  namun  tidak  disertai  dengan pertanggungjawaban.  Kondisi  ini  membuat  berbagai  hasutan,  kebencian  maupun  berita-berita yang  tidak  dapat  dikonfirmasi  kebenarannya  membanjiri  lini  massa  pada  setiap  media  sosial. Permasalahan  muncul  saat  berbagai  hasutan,  kebencian  dan  berita  “hoax”  tersebut  memicu pertentangan di dunia nyata antar sesama masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat di negara- negara  berkembang,  medialah  yang  menyediakan  informasi,  perspektif,  dan  analisis  yang memungkinkan  mereka  untuk  memahami  dunia  mereka  dan  berperan  serta  sebagai  bagian  dari lingkungan mereka, hal ini menyediakan sebuah sarana penting untuk masyarakat yaitu membuat suara mereka terdengar serta menyediakan mekanisme-mekanisme untuk merumuskan identitas dan  menciptakan  ruangan-ruangan  komunitas.  Sebaliknya,  pada  sisi  yang  lain  kalangan  media memiliki peran dalam membentuk dinamika sosial dan politik di masyarakat.
Berbagai kondisi yang berkembang sebagai bentuk “residu” demokrasi sangat berpotensi dalam  menyulut  konflik  sosial  di  dalam  masyakat.  Hal  tersebut  selalu  terjustifikasi  dengan sistem  demokrasi  yang  sedang  dijalankan  di  Indonesia.  Padahal  permasalahan-permasalahan tersebut tidak selayaknya dipraktikan dalam sistem demokrasi dan bahkan akan mencederai nilai demokrasi  itu  sendiri.  Terlebih  apabila  permasalahan  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dan  semakin
menguat bukan tidak mungkin akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia yang  kembali  memperkuat  identitas  komunal  mereka  yang  memicu  terjadinya  primordialisme. Primodialisme  yang  kemudian  akan  menjadi  ancaman  terhadap  kesatuan  dan  persatuan  bangsa karena  kembali  mengkotak-kotakan  masyarakat  Indonesia  dalam  identitas  kesukuan,  agama maupun ras.

## Memanfaatkan Peluang dalam Globalisasi dan Penguatan Demokrasi Berbasis Pancasila.
Berbagai  permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan  residu  dalam  transisi  demokrasi, tidak  dapat  dilepaskan  dari  masing  sangat  kurangnya  pemahaman  mengenai  demokrasi  itu sendiri.  Bahkan  pemahaman  mengenai  demokrasi  yang  sebenarnya  telah  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia  tersisihkan  oleh  pemahaman  yang  sangat  kaku  akan  demokrasi  yang  diusung  dari nilai-nilai barat. Sistem demokrasi yang dibawa melalui arus globalisasi menawarkan sisi positif dalam perkembangan masyarakat namun juga tidak dapat dipungkiri memiliki sisi negatif  yang seyogyanya  harus  dihindarkan.  Namun  pada  kenyataannya  sisi  negatif  dari  demokrasi  yang kemudian  mengendap  sebagai  residu  demokrasi  yang  muncul  dan  berkembangan  dipermukaan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Keberadaan dari demokrasi dan arus globalisasi memang tidak dapat dihindarkan, namun yang perlu menjadi catatan adalah kemampuan dalam menyaring nilai-nilai dibawa melalui dua fenomena  tersebut.  Karena  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  nilai-nilai  yang  dibawa  dalam demokrasi  dan  globalisasi  dapat  melengkapi  maupun sejalan dengan nilai-nilai  yang  ada dalam masyarakat  Indonesia.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  memilah  nilai-nilai  yang  masuk,  untuk  itu perlu  menjadi  perhatian  bahwa  kita  harus  memahami  nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh  masyarakat Indonesia.    Dengan  demikian  maka  permasalahan  yang  terkait  dengan  pemahaman  mengenai nilai-nilai  negatif  dari  demokrasi  yang  dibawa  melalui  globalisasi  akan  dapat  diminimalisir. Dengan meminimalisir nilai-nilai negatif yang tentunya tidak sesuai, maka kecenderungan akan munculnya residu dari proses transisi demokrasi akan dapat diminimalisir. Sebagai contoh adalah dengan  memahami  bahwa  Indonesia  telah  memiliki  demokrasi  yang  didasarkan  kepada pancasila,  sementara  yang  dipahami  saat  ini  adalah  demokrasi-liberal  yang  menunjung  tinggi nilai-nilai individualisme.
Demokrasi  Pancasila  secara  substansial  adalah  norma  yang  mendasari  pengaturan penyelengaraan demokrasi dan pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan  keamanan  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  baik  secara  individual  maupun berserikat dalam bentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga-lembaga negara baik  yang  berada  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  (Yunus,  2015  :  161).  Hal  ini  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  sangat  plural,  sementara  apabila  kita  menggunakan demokrasi  berbasis  liberal  maka  yang  akan  muncul  adalah  primordialisme  sepeti  yang  telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu Pancasila dianggap sebagai pedoman dalam menjalankan demokrasi  di  Indonesia  sehingga  residu-residu  demokrasi  yang  ada  dapat  diminimalisir  agar tidak tumbuh menjadi benih-benih perpecahan dan konflik.
Merujuk  kepada  Alfian  (1990  :  190)  Pancasila  sebagai  ideologi  dalam  kehidupan demokrasi  antara  lain  terletak  pada  kualitas  yang  terkandung  di  dalam  dirinya.  Di  samping  itu relevansinya  terletak  pada  posisi  komparatif  terhadap  ideologi-ideologi  lain  sehingga  bangsa Indonesia yang meyakini, menghayati dan memahami mengapa Pancasila adalah ideologi untuk dipakai  sebagai  landasan  dan  sekaligus  tujuan  dalam  membangun  dirinya  dalam  berbagai kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  termasuk  kehidupan  politik.  Dengan demikian maka, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang menutup diri terhadap perkembangan global,  namun  juga  tidak  menjadi  bangsa  yang  permisif  dengan  mengadopsi  seluruh  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  agenda  global  tersebut.  Oleh  karena  itu  pancasila  akan  menjadi  dasar bagi  bangsa  Indonesia  untuk  memperkuat  jati  diri  ditengah  arus  demokratisasi  dan  globalisasi yang semakin kuat diusung oleh negara dan organisasi internasional.

## Kesimpulan.
Globalisasi  dan  demokrasi  menjadi  sebuah  kolaborasi  yang  sangat  cocok,  dimana masing-masing  dapat  saling  memperkuat  baik  dalam  konteks  pengaruh  positif  maupun  negatif bagi  sebuah  negara  maupun  masyarakatnya.  Indonesia  sendiri  yang  mengalami  proses  transisi demokrasi,  masih  mengalami  permasalahan  terkait  dengan  residu  dari  transisi  demokrasi tersebut,  dimana  hal  ini kemudian  diperkuat  dengan  globalisasi  yang  membawa  residu  tersebut muncul  kepermukaan.  Residu  yang  ditinggalkan  dari  proses  transisi  demokrasi  tersebut  adalah pemahaman  dangkal  mengenai  demokrasi  yang  diartikan  sebagai  kekebasan  secara  individual. Kondisi  ini  kemudian  menuntun  kepada  menguatnya  identitas  komunal  dalam  bentuk  berbagai
bentuk LSM/Ormas yang berkembang didalam sistem demokrasi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya saling berbenturan diantara kelompok-kelompok yang tengah mengalami penguatan identitas komunal.
Benturan  diantara  identitas  komunal  tersebut  sangat  berpotensi  dalam  menciptakan instabilitas didalam masyarakat serta membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini membuat diperlukannya mekanisme dalam rangka meminimalisir eskalasi dari residu demokrasi serta kuatnya arus dari nilai-nilai global ke Indonesia dengan penguatan jati diri bangsa melalui Pancasila.  Dalam  konteks  demokrasi,  Indonesia  memiliki  sistem  demokrasi  pancasila  yang seharunya  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia.  Dengan  demikian  maka paham  mengenai  demokrasi  liberal  yang  banyak  meninggalkan  residu  dalam  proses  transisinya dapat  diminimalisir.  Dimana  saat  ini  demokrasi  yang  seharusnya  menjadi  pemersatu  bangsa tetapi  sebaliknya  menjadi  potensi  disintegrasi  bangsa.  Menyikapi  hal  tersebut  pancasila  sudah semestinya menjadi  filter untuk menyaring dan memilah nilai-nilai negatif  yang masuk melalui demokrasi  dan  globalisasi  sehingga  Indonesia  tidak  menjadi  bangsa  yang  menutup  diri  dari perkembangan serta tidak menjadi  bangsa  yang  kehilangan jati  diri  akibat  gempuran dari nilai- nilai asing.

## Daftar Pustaka
Alfian, Oetojoe Oesman. 1990. Pancasila Sebagai Ideologi . Jakarta : BP-7 Pusat.
Baylis,  Jhon  dan  Smith,  Steve  eds.  2001. Globalization  of  World  Politics  2 nd ed. New  York  : Oxford University Press.
Djamra,  Nurus  Salihin.  2012.  ”  Demokrasi  dan  Anarkhi  :  Kebebasan  yang  Terdistorsi”. Jurnal Analisis Politik. Vol. 1 No. 2. hlm. 1-17.
Huntington, Samuel P. 1991. The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century, Oklahoma : Oklahoma University Press.
Madiong, Baso.dkk. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan : Civic Education , Makassar : Celebes Media Perkasa.
Mubah,  A  Safril.  2011.  “Revitalisasi  Identitas  Kultural  Indonesia  di  Tengah  Upaya Homogenisasi Global”, Global & Strategi, Edisi Khusus, (Desember). hlm. 251- 260.
Purweni,  Hartuti.  2004.  “Demokrasi  di  Indonesia  :  Dari  Masa  ke  Masa”, Jurnal  Administrasi Publik, Vol.3 No.2. hlm. 122.
Samekto,  F.X.  Adji.2000. Kapitalisme  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Sistem  Hukum  Modern dalam Wajah Hukum di Era Reformasi. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Suharso. 2002. Quo Vadis Demokrasi Indonesia dalam Mahfud MD Wacana Politik Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta : LKiS.
Winarno, Budi. 2011. Isu-Isu Global Kontemporer , Yogyakarta : CAPS.
World  Bank.  2010.  “Mendukung  Pembangunan  Paska  Konflik  Di  Indonesia”,  World  Bank Report,diakses dari www. Conflict and development program.
Yunus,  Nur  Rohim.  2015.  ”Aktualisasi  Demokrasi  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Berbangsa  dan Bernegara”. Sosio Dialektika. Vol. 2 No. 2. hlm. 156-166.