## PEMENUHAN GANTI KERUGIAN ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN
DALAM KASUS JINAYAT ACEH 1
Rizkal & Mansari Keduanya adalah Dosen di Universitas Iskandarmuda Banda Aceh rizkalhusaini91@gmail.com & mansari_kaisar@ymail.com

## Abstrak
Secara  yuridis,  korban  pemerkosaan  berhak  meminta  restitusi  (ganti  kerugian)  kepada  kepada pelaku, namun fakta empiris menunjukkan masih adanya pihak korban maupun keluarganya yang belum  menuntut  restitusi.  Beberapa  contoh  putusan  yang  tidak  diberikan  ganti  kerugian  yaitu Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn. di mana perempuan tidak diberikan restitusi kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan restitusi dalam penanganan kasus jarimah pemerkosaan  bagi  anak,  apa  faktor-faktor  yang  menghambat  perealisasian  ganti  kerugian  bagi korban  dan  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  korban  dalam  kasus  pemerkosaan  di  Aceh?. metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  empiris  yakni  mengkaji  penerapan aturan restitusi dalam kenyataan empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Selain  itu  juga  dilakukan  wawancara  dengan  hakim  yang pernah mengadili perkara pemerkosaan. Penelitian dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Takengon dan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat kurang memprioritaskan kepentingan korban, karena korban harus meminta terlebih dahulu baru bisa dikabulkan oleh hakim dan berkoordinasi lebih lanjut dengan JPU. Faktor penghambat  perealisasian  restitusi  yaitu  kesadaran  hukum  rendah,  penegak  hukum  kurang  teliti memahami  konsep  restitusi,  korbannya  anak-anak,  stigma  merendahkan  martabat  perempua  dan kelemahan  finansial  pelaku.  Perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  yaitu  adanya  restitusi,  anak didampingi oleh P2TP2A,  dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa penjara agar pelaku tidak bertemu lagi dengan anak korban.
Kata Kunci : Restitusi, jinayat, pemerkosaan, cambuk

## A. Pendahuluan
Kasus  kekerasan  seksual  kepada  anak  terus  meningkat.  Berdasarkan  data  yang disampaikan  oleh  KPAI  pada  tahun  2011  hingga  2014  adanya  peningkatan  kasus  yang signifikan. Sementara menurut data dari komnas perempuan pada tahun 2016, kekerasan seksual berada pada peringkat kedua yang berjumlah 2.399 kasus ( 72 % ), pencabulan 601
1 Artikel  ini  berawal  dari  penelitian  tim  peneliti  yang  dilakukan  pada  tahun  2019.  Biaya  penelitian diperoleh  dari  dana  hibah  Kementerian  Research  dan  Pendidikan  Tinggi  (Kemenristekdikti)  tahun  anggaran 2019.
Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh
kasus  (  18  %  )  dan  pelecehan  seksua  sebanyak  166  kasus  (  5  %  ). 2 Banyak  pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur dikenakan hukuman  cambuk  di  depan  umum.  Penjatuhan  hukuman  cambuk  bagi  pemerkosaan hanya berlaku di Aceh sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan di provinsi lain di Indonesia dikenai dengan hukuman penjara.  Hukuman  cambuk  yang  ditetapkan  bagi  pelaku  tidak  menutupi  kerugian  yang dialami  oleh  anak.  Anak  yang  kehormatannya  hilang,  psikologisnya  tertekan,  dan mendapatkan  perlakuan  diskriminasi  dari  teman-temannya  kurang  mendapatkan perhatian.
Qanun  Hukum  Jinayat  Aceh  mulai  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  anak yang  merupakan  korban  dari  kasus  pemerkosaan. Anak sebagai  korban  dapat  menuntut kerugian yang dialaminya berupa restitusi melalui jaksa penuntut umum kepada hakim. Dalam  Pasal  1  angka  20  Qanun  Hukum  Jinayat  menentukan  bahwa    Restitusi  adalah sejumlah  uang  atau  harta  tertentu,  yang  wajib  dibayarkan  oleh  pelaku  Jarimah, keluarganya,  atau  pihak  ketiga  berdasarkan  perintah  hakim  kepada  korban  atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
Pasal  51  Qanun  Hukum  Jinayat  menentukan  bahwa  dalam  hal  ada  permintaan korban, setiap orang yang dikenakan, Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 3 dan Pasal  49 4 dapat  dikenakan  „Uqubat  Restitusi  paling  banyak  750  (tujuh  ratus  lima  puluh) gram  emas  murni.  Ancaman  hukuman  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Pasal  48  yaitu hukuman  cambuk  paling  banyak  175  kali  atau  denda  paling  banyak  1.750  gram  emas murni  atau hukuman  penjara paling singkat 175 bulan. Pemahaman orangtua anak akan hak  menuntut  kerugian  ini  memiliki  peran  penting.  Hal  ini  dikarenakan  Pasal  51  yang memberikan  alternatif  kepada  pihak  korban  untuk  menuntut  atau  tidak.  Pasal  51
2 Min  Nuthfathin  Nadlifah,  Sanksi  Hukum  Bagi  Pelaku  Pemerkosaan  Terhadap  Anak  (  Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam /Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 3.
3 Dalam  Pasal  48  Qanun  Hukum  Jinayat  menentukan  bahwa    Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan  Jarimah  Pemerkosaan  diancam  dengan  „Uqubat  Ta‟zir  cambuk  paling  sedikit  125  (seratus  dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.
4 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan „Uqubat Ta‟zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
menggunakan istilah “dalam hal ada permintaan”, yang menunjukkan akan diminta atau tidaknya  kerugian  tersebut.  Bagi  masyarakat  yang  awam  terhadap  hukum  tidak mengetahui  boleh  menuntutnya,  sebaliknya  bagi  masyarakat  yang  sudah  memiliki pengetahuan  di  bidang  hukum  akan  menuntut  kembali  kerugian  yang  menimpanya. Keluarga  korban  dituntut  pro  aktif  untuk  menuntut  kembali  hak  tersebut  kepada  Jaksa Penuntut  Umum.  Bila  hal  ini  tidak  dilakukan,  konsekuensinya  adalah  akan  terabaikan perlindungan  anak  yang  secara  regulasional  telah  mendapatkan  pengakuan.  Dalam kenyataan  empiris  ditemukan  kasus  pemerkosaan  di  mana  korban  pemerkosaan  tidak mendapatkan restitusi. Hal ini dapat dilihat dari putusan nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn. 5 Dalam  putusan  tersebut  hakim  menjatuhkan hukuman  kepada  pelaku  sebanyak  125  kali cambuk di hadapan umum. Hukuman cambuk sebenarnya tidak memiliki dampak yang berarti bagi korban, karena korban telah terganggu psikologisnya akibat perbuatan pelaku. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  anak  atau orangtuanya agar memiliki kesadaran terhadap hukum supaya hak-haknya terlindungi. Di samping  itu,  melalui  penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  bagi  aparat  penegak  hukum untuk melindungi masyarakat-masyarakat yang termarginal dan awam di bidang hukum.

## B. Pembahasan

## 1. Pengaturan Restitusi bagi Korban Pemerkosaan
Kehadiran  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  di  samping memuat  bentuk  jarimah  baru  di  dalamnya  yakni  Ikhtilath;  Zina;    Pelecehan  seksual; Pemerkosaan;  Qadzaf;  Liwath;  dan  Musahaqah  juga  mengatur  tentang  restitusi  bagi korban pemerkosaan. Dalam Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa Restitusi  adalah  sejumlah  uang  atau  harta  tertentu,  yang  wajib  dibayarkan  oleh  pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan  tertentu.  Sementara  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintahn  Nomor  43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menentukan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
5 Putusan  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapaktuan  Nomor  0003/JN/2016/MS.Ttn.  tidak  membebankan restitusi bagi pelaku.
Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh
Restitusi  merupakan  „uqubat  ta‟zir  tambahan  yang  diatur  dalam  Qanun  Hukum Jinayat. Ta‟zir tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (5) terdiri dari:
a. pembinaan oleh negara;
b. Restitusi oleh orang tua/wali;
c. pengembalian kepada orang tua/wali;
d. pemutusan perkawinan;
e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
f. perampasan barang-barang tertentu;
g. kerja sosial.
Qanun Jinayat hanya mengkhususkan pemberian restitusi kepada korban yang mengalami pemerkosaan  dan  dalam  kasus  qadhzaf 6 ,  sedangkan  untuk  jarimah  yang  lain  tidak diberikan. Ketentuan itu secara spesifik Qanun Hukum Jinayat mengaturnya dalam Pasal 51 yang terdiri dari 3 ayat. Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa:
1. Dalam  hal  ada  permintaan  korban,  Setiap  Orang  yang  dikenakan  „Uqubat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  dan  Pasal  49  dapat  dikenakan  „Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
2. Hakim  dalam  menetapkan  besaran  „Uqubat  Restitusi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
3. Dalam  hal  Jarimah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  karena  terpaksa oleh  sesuatu  kekuasaan  yang  tidak  dapat  dihindari,  maka  „Uqubat  Restitusi  untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:
Pertama ,  inisiatif  permintaan  restitusi  berasal  dari  keinginan  korban  itu  sendiri. Ketentuan  ini  kurang  menguntungkan  bagi  korban  pemerkosaan.  Paling  tidak,  ada  dua alasan yang menyebabkan ketentuan itu kurang berpihak pada korban, yaitu:
a. Kadangkalanya  korban  maupun  keluarganya  tidak  mengetahui  ketentuan  yang memberikan  kesempatan  baginya  untuk  mendapatkan  biaya  restitusi  dengan memintanya  kepada  hakim.  Bila  korban  maupun  keluarganya  tidak  memiliki inisiatif untuk memintanya berarti hak korban menjadi terabaikan.
b. Korban butuh koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar restitusi yang diatur dalam Qanun bisa terealisasikan dengan baik. Restitusi akan sulit diperoleh manakala  kurangnya  koordinasi  dengan  JPU  yang  menangani  kasus  korban.
6 Menurut  Pasal  1  angka  31  Qanun  Hukum  Jinayat  Qadzaf  adalah  menuduh  seseorang  melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

## Rizkal & Mansari
Berbeda halnya bila Qanun mengatur restitusi langsung menyatu dalam hukuman pokok  selain  cambuk,  denda  dan  penjara  ditambahkan  lagi  dengan  restitusi. Meskipun  tidak  diminta  oleh  korban,  JPU  dapat  menuntut  langsung  kepada melalui tuntutan kepada majelis hakim sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun  persoalan  selanjutnya  adalah  dalam  hukum  acara  dan  peraturan pelaksana juga tidak mengatur mekanisme permintaan restitusi. Hal ini menjadi catatan  untuk  diperbaharui  ke  depan  supaya  adanya  aturan  pelaksana  yang mengatur  secara  spesifik  terkait  permintaan  restitusi  oleh  korban  atau  keluarga korban.
Kedua , jumlah nominal paling maksimal yang dapat diterapkan hakim dalam hal ada permintaan restitu tidak boleh lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) gram. Artinya secara aturan  hukum,  hakim  hanya  dibolehkan  memutuskan  di  bawah  jumlah  maksimum tersebut.
Ketiga ,  dalam  memutuskan  jumlah  restitusi  sangat  ditentukan  oleh  hakim  melalui pertimbangan-pertimbangannya.  Hal  yang  akan  dipertimbangkan  hakim  dalam  hal adanya tuntutan restitusi yaitu kemampuan keuangan pelaku. Keempat , dalam hal pelaku melakukan pemerkosaan dikarenakan adanya tekanan atau paksaan dari orang lain, yang dihukum  adalah  pihak  yang  menyuruhnya  karena  pelaku  bertindak  atas  dasar  bukan keinginannya sendiri tapi adanya unsur paksaan dari pihak lain.
Ketentuan  di  atas  sebagaimana  diatur  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  hukum  jinayat  hanya  hukum  materil,  sementara  hukum  formil  yang  khusus mengatur  tentang  restitusi  tidak  diatur  dalam Qanun Aceh  Nomor  7 Tahun  2013.  Meski demikian, Qanun Hukum Jinayat memberikan penjelasan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat,  ganti  rugi  untuk  korban  disebutkan  dengan  nama kompensasi  bukan  restitusi.  Ketentuan  ini  memberikan  petunjuk  bahwa  istilah  yang digunakan  dalam  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  adalah  kompensasi.  Oleh  karenanya, aparat penegak hokum dalam menuntut ganti kerugian bagi korban dapat merujuk kepada Pasal kompensasi yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.
Menurut Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Acara Jinayat Kompensasi adalah `uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan  atau  pihak  lain  yang  telah  dirugikan  karena  jarimah  yang  dilakukan  oleh terdakwa.  Ketentuan  ini  bila  dianalisis  dalam  konteks  korban  pemerkosaan  sebenarnya bisa saja masuk ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku jarimah. Oleh karenanya,
Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh
JPU maupun hakim dapat menjadikan ketentuan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai acuan untuk menuntut ganti kerugian bagi korban.
Tatacara permintaan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat diatur dalam Pasal 101. Pasal 101 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah  Syar‟iyah  Kabupaten/Kota,  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan Kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara Jinayat itu. Kemudian batas waktu untuk mengajukan gugatan kompensasi sebelum JPU mengajukan tuntutan kepada hakim  mahkamah  Syar‟iyah.  Dalam  Pasal  101  Ayat  (2)  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat menentukan  bahwa  Permintaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan „Uqubat .
Pengaturan  lainnya  mengenai  restitusi  diatur  dalalm  Peraturan  Gubernur  Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, akan tetapi mekanisme permintaan restitusi juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Pasal 35 Ayat (3) pergub menentukan bahwa restitusi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dilaksanakan  dengan  cara  membayar  uang  atau  emas sesuai  hasil  putusan  mahkamah  syar‟iyah.  Ketentuan  itu  hanya  memberikan  petunjuk kepada  penegak  hukum  bahwa  cara  membayar  uang  atau  emas  itu  diberikan  sesuai dengan  putusan  mahkamah  syar‟iyah.  Berkaitan  dengan  permintaan  restitusi  juga  tidak diatur dalam peraturan gubern di atas.
Dengan memperhatikan kekurangan regulasi yang ada yang masih sangat terbatas, maka  sejak  Qanun  Hukum  Jinayat  disahkan  belum  pernah  diberikan  restitusi  di Mahkamah  Syar‟iyah  baik  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Takengon  maupun  Mahkamah Syar‟iyah Tapaktuan. Hal ini dikarenakan tidak diatur secara spesifik mekanisme tuntutan restitusi  bagi  korban  pemerkosaan.  Qanun  Hukum  Jinayat  merupakan  hukum  materil yang  hanya  memuat  ketentuan  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  diancam  dengan  sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Seharusnya ada ketentuan mekanisme tata cara yang harus dilakukan oleh korban atau keluarga untuk memperoleh restitusi yang perlu diatur dalam  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat,  tapi  sampai  saat  ini  belum  diatur  tentang  tatacara permintaan restitusi.

## 2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perealisasian Ganti Kerugian Bagi Korban
Penerapan  restitusi  (ganti  kerugian)  bagi  korban  pada  perkara  pemerkosaan  anak merupakan suatu hal  yang sangat penting. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
restitusi  diartikan  sebagai  ganti  kerugian  atau  pembayaran  kembali. 7 Dalam  Qanun Hukum Jinayat restitusi diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah,  keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah  hakim  kepada  korban  atau  keluarganya,  untuk  penderitaan,  kehilangan  harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Seiring dengan diundangkannya Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yang  mengatur  masalah restitusi,  selanjutnya  dikuatkan  dengan  diundangkannya  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat  menjadi  bukti  adanya  perlindungan  hukum yang diberikan oleh pemerintah Aceh bagi korban pemerkosaan yang terjadi di Aceh.
Meskipun  masalah  restutusi  telah  diatur  dalam  aturan  diatas,  bukan  menjadi jaminan  dapat  diterapkan  dengan  baik  tanpa  hambatan  apapun.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar‟iyah Takengon, hakim Mahkamah Syar‟iyyah Tapak  Tuan,  dan  juga  dengan  Jaksa  di  Kejaksaaan  Takengon,  terdapat  beberapa faktor/kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam kasus uqubat pemerkosaan di  Aceh,  sehingga  menjadi  kurang  efektifnya  penerapan  restitusi  yang  tentunya  ikut berimplikasi pada hak- hak korban.
Adapun yang menjadi faktor penghambat perealisasian ganti kerugian bagi korban pemerkosaan  anak  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Takengon  dan  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapak Tuan adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya Kesadaran Hukum Korban
Pada dasarnya hukum diciptakan untuk memberika rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat  tanpa  memandang  status  sosial  apapun.  Dengan adanya  aturan  hukum  dapat  menjadi  instrumen  penyelesaian  bagi  pemerintah  terhadap persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Dengan  terciptanya  hukum  yang  baik  dapat menghasilkan kondisi dan keamanan yang baik pula dalam masyarakat.
Faktor  kurangnya  pengetahuan  tentang  hukum  dan  kesadaran  hukum  korban maupun  keluarganya  menjadi  penghambat  utamanya  pelaksanaan  restitusi  dalam  kasus pemerkosaan anak. Pembayaran restitusi bagi korban pemerkosaan dapat diputuskan oleh hakim  apabila  adanya  permintaan  tuntutan  ganti  kerugian  dari  pihak  korban  terhadap tersangka  atau  terdakwa,  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  51  ayat  (1)  Qanun Hukum Jinayat. Maka dari itu dibutuhkannya kesadaran hukum bagi korban agar dapat mengajukan  tuntutan  restitusi  kepada  tersangka  atau  terdakwa  sehingga  dapat
7 Diakses pada 23 Agustus 2019 pukul 14:00 WIB melalui https://kbbi.web.id/restitusi
Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh
diterapkannya  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  korban  sebagaimana  diatur  dalam Qanun Hukum Jinayat.
Kurangnya  kesadaran  hukum  korban  membuat  korban  tidak  mengetahui  hak- haknya  sebagai  korban  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  51  Qanun  Hukum  Jinayat  yang berujung  pada  tidak  adanya  permintaan  tuntutan  ganti  kerugian  oleh  korban  kepada pelaku.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  para  korban  melakukan  koordinasi  atau  konsultasi dengan  aparat  penegak  hukum  mulai  dari  pihak  pengacara,  kepolisian,  jaksa,  sampai dengan hakim terkait dengan hak-hak yang dapat diperolehnya sebagai korban dari pihak tersangka, 8 dengan  demikian  dapat  memberikan  pengetahuan  hukum  dan  kesadaran hukum bagi korban.
Di samping itu, hakim Mahkamah Syar‟iyah Takengon juga menyampaikan adanya lembaga-lembaga  khsusus  yang  mampu  memberikan  layan  hukum  kepada  masyarakat, terutama  kepada  perempuan-perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  yang  kerap kali  menjadi  korban  atas  tindak  kejahatan  seksual  (pemerkosaan).  Dengan  adanya lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum bagi  perempuan  terkait  dengan  adanya  hak-  hak  korban  dalam  bentuk  permintaan restitusi yang dapat dituntut kepada tersangka di pengadilan. 9
b. Aparat Penegak Hukum Kurang Teliti Memahami Konsep Restitusi
Hakim  dan  jaksa  selaku  aparatur  penegak  hukum  kurang  teliti  dalam  memahami pengaturan  tentang  restitusi  dalam  Qanun  Hukum  Jinayat.  Hal  ini  sebagaimana diungkapkan  oleh  Ahmad  Fikri  Oslani  sebagai  Hakim  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapak Tuan, di mana ia mengatakan bahwa persoalan restitusi hanya diatur secara materil dalam Qanun  Hukum  Jinayat,  namun  tidak  disebutkan  secara  tegas  dalam  aturan  pelaksanaan Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  yang  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tidak adanya insterumen hukum formil tentang pelaksanaan restitusi. 10
Pendapat ini juga senada sebagaimana disebutkan oleh Hakim Mahkamah Syar‟iyah Takengon  yang  juga  menganggap  bahwasanya  masih  belum  adanya  regulasi  yang  tegas tentang  pelaksanaan  dan  mekanisme  permintaaan  tuntutan  restitusi  oleh  pihak  korban pemerkosaan terhadap pihak terdakwa. 11
8 Wawancara dengan Bapak Mansur Rahmad Hakim di Mahkamah Syar‟iah Takengon
9 Wawancara dengan Bapak Mansur Ahmad Hakim di Mahkamah Syar‟iyah Takengon.
10 Wawancara dengan Bapak Ahmad Fikri Oslani Hakim di Mahkamah Syar‟iyah Tapak Tuan.
11 Wawancara dengan Bapak Mansur Rahmad Hakim di Mahkamah Syar‟iyah Takengon.
Di samping itu, Jaksa di Kejaksaan Takengon juga menyebutkan hal senada terkait dengan  tidak  adanya  hukum  formil  pelaksanaan  restitusi  dalam  Peraturan  Gubernur Nomor 5 Tahun 2018. 12 Ketidaktelitian hakim mengenai aturan pelaksaan dan mekanisme restitusi  ini,  membuat  hakim  tidak  bisa  memberikan  gambaran  kepada  korban pemerkosaan terkait dengan haknya meminta tuntutan kerugian kepada tersangka.
Makna  dari  itu,  demi  menghindarinya ultra  petita hakim  hanya  mengadili  dan memutuskan  apa  yag  sudah  didakwa  oleh  jaksa. 13 Menurut  Ahmad  Fikri  Oslami,  dalam hal penerapan restitusi harus adanya koordinasi antara korban dengan polisi selaku aparat yang  memeriksa  kasus  pemerkosaan  sebelum  dilimpahkan  ke  Mahkamah.  Menurutnya, seharusnya  polisi  harus  memberikan  pemahaman  hukum  bagi  korban  pemerkosaan tentang adanya hak korban dalam bentuk restitusi yang bisa dituntut dari tersangka atau terdakwa.
Secara  yuridis,  permasalahan  restitusi  telah  diatur  baik  secara  materiil  maupun secara  formil.  Secara  materiil  restitusi  telah  diatur  dalam  Ketentuan  Pasal  51  Qanun Hukum Jinayat, sedangkan secara formil sudah diaur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dengan  menggunakan  istilah  „kompensasi‟  yang  dipertegas  pelaksanaannya  dalam Peraturan  Gubernur  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Pelaksaaan  Hukum  Acara  Jinayat Sebagaimana  disebutkan  dalam  ketentuan  Bab  VII  Tata  cara  penyerahan  Uqubat Kompensasi  Bentuk  Berita  Acara  dan  Penyitaan.  Perlu  diketahui  istilah  restitusi  dalam Qanun Hukum Acara Jinayat disebutkan dengan istilah Kompensasi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan atas Qanun Hukum Jinayat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) yang berbunyi:
“Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi”.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan tentang restitusi telah  diatur  secara  materiil  maupun  secara  formil  hanya  saja  istilah  penyebutan  ganti kerugian terhadap korban dalam aturan materill  berbeda dengan istilah yang digunakan dalam hukum formil.
Hal  itupun  sudah  dipertegas  langsung  dalam  Qanun  Hukum  Jinayat  sebagai  hukum materil. Di mana dalam aturan meteriil disebut dengan istilah restitusi, sementara dalam aturan formil disebut dengan istilah kompensasi. Namun penerapan mekanisme keduanya
12 Wawancara dengan Bapak Rudi Jaksa di Kejaksaan Takengon
13 Wawancara dengan Bapak Ahmad Fikri Oslani Hakim di Mahkamah Syar‟iyah Tapak Tuan
Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh
sama sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksaaan Hukum Acara Jinayat.
c. Korbannya anak dibawah umur
Faktor  korban  pemerkosaan  yang  masih  anak-  anak  (dibawah  umur)  juga  menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan restitusi. Tidak adanya permintaan dari keluarga korban tentang pembayaran ganti kerugian disebabkan oleh ketidaktahuan tentang adanya hak  restitusi.  Di  tambah  lagi,  korban  masih  anak-anak  yang  bahasa  penyampaian keterangan  masih  membingungkan  hakim  dalam  menggali  kronologi  dan  fakta hukumnya.
Korban  pemerkosaan  maupun  keluarganya  biasanya  lebih  fokus  pada  permintaan hukuman berat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan. Dengan dijatuhkan hukuman berat sesuai dengan permintaan keluarga korban, membuat rasa puas kepada korban dan keluarganya.  Hal  ini  yang  sering  terjadi  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Tapaktuan  dan Mahkamah  Syar‟iyah  Takengon  dengan  menghukum  cambuk  kepada  pelaku  membuat puas kepada korban.
d. Adanya stigma dalam masyarakat bahwa dengan menerima sejumlah uang seolah- olah kehormatan perempuan bisa dibayar dengan uang
Faktor lain yag menghambat penerapan restitusi adalah adanya stigma masyarakat dengan menerima sejumlah uang seolah-olah kehormatan perempuan bisa dibayar dengan uang. Hal  ini  secara  sosiologis  membuat  pihak  korban  pemerkosaan  tidak  menuntut  kerugian, karena  tidak  ingin  dianggap  seolah-olah  dengan  menerima  sejumlah  uang  dari  korban kasus pemerkosaan ini dapat diselesaikan. Anggapan seperti itu justeru dapat merugikan bagi  para  korban  baik  kerugian  secara  psikologis  maupun  kerugian  fisik  akibat  dari perbuatan pelaku.

## e. Kendala Finansial Pelaku
Pelaksanaan  restitusi  sangat  tergantung  pada  kemauan  dan  kemampuan  pelaku untuk membayar ganti kerugian kepada korban sesuai dengan permintaan keluarga yang dirumuskan oleh hakim dalam putusannya yang dibebankan kepada pelaku pemerkosaan. Jumlah biaya  ganti  kerugian  yang  akan  dibayar  oleh  pihak  pelaku  kepada  korban harus disesuaikan oleh hakim dengan kemampuan pelaku itu sendiri.

## 3. Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Sebagai  Korban  Dalam  Kasus  Pemerkosaan  di Aceh
Dalam  setiap  penyelesaian  kasus  pidana  termasuk  juga  kasus  jarimah  jinayat  di Aceh,  sering  kali  hukum  terlalu  mengedepankan  penghukuman  bagi  pelaku  semata.

## Rizkal & Mansari
Pelaku dihukum dengan hukuman yang berat dan dipenjara dalam jumlah waktu tertentu. Sementara  bagi  korban  kejahatan  membuat  kurang  memperoleh  hukum  yang  memadai, baik  perlindungan  yang  bersifat  immateril  maupun  materil.  Beberapa  korban  sering  kali justru  tidak  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum  sebanyak  yang  diberikan  oleh peraturan perundang-undangan kepada pelaku kejatahatan itu sendiri. 14
Menurut  Pjilipus  M.  Hadjon  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  reprensif. 15 Perlindungan hukum  yang preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan.  Kemudian  perlindungan yang  bersifat  reprensif  bertujuan  untuk  penyelesaian  sengketa,  termasuk  penanganan  di lembaga peradilan. Sementara itu, Satijipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah  memberikan  pengayoman  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum. 16
Sedangkan pengertian perlindungan korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan  Korban  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan  korban  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang  di  atas.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  4  Undang-undang  No.13 Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menyebutkan  beberapa  tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi korban, di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Memberikan  rasa  aman  kepada  korban,  khususnya  pada  saat  memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana,
b. Memberikan  dorongan  dan  motivasi  kepada  korban  agar  tidak  takut  dalam menjalani proses peradilan pidana,
c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat,
d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, akan tetapi juga kepada masyarakat,
e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan,
14 Dikdik  Arief  Mansyur dan  Elistaris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara  Norrma dan Realita , Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.
15 Pjilipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.
16 Satijipto Raharjo , Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.
Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh
f. Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia,
g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis gender,
h. Penegakan  hukum  yang  adil  terhadap  pelaku  kekeraasan  terhadap  perempuan (perkosaan).
Dalam  konteks  perlindungan  hukum  bagi  korban  pemerkosaan  tidak  terlepas  dari akibat yang dialami oleh korban yang disebabkan oleh pemerkosaan. Dalam hal ini korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadapnya, tetapi  korban juga mengalami penderitaan secara psikis, di mana  korban merasa trauma dan  jiwanya  terganggu  apabila  melihat laki-laki.  Adapun  penderitaan  yang  dialami  oleh korban pemerkosan dapat dibedakan menjadi: 17
1) Dampak secara fisik, antara lain: sakit asma, menderita migraine, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir, luka pada alat kelamin, kesulitan buang air  besar,  luka  pada  dagu,  infeksi  pada  alat  kelamin,  kemungkinan  tidak  dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul dan lain-lain.
2) Dampak secara mental, Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (terkadang paranoid), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati- hati  dengan orang asing, sulit mempercayai  seseorang, tidak percaya lagi  pada pria, takut  dengan  pria,  takut  akan  sex,  merasa  bahwa  orang  lain  tidak  menyukainya, dingin  (secara  emosional),  sulit  berhadapan  dengan  public  dan  teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk dan lain-lain.
3) Dampak  dalam  kehidupan  pribadi  dan  social,  Antara  lain:  ditinggalkan  teman dekat,  merasa  dikhianati,  hubungan  dengan  suami  memburuk,  tidak  menyukai  sex, sulit  jatuh  cinta,  sulit  membina  hubungan  dengan  pria,  takut  bicara  dengan  pria, menghindari setiap pria dan lain-lain.
Berdasarkan  akibat  atau  dampak  yang  dialami  oleh  korban  pemerkosaan  maka  sangat diperlukan  adanya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Aceh  kepada korban  pemerkosaan.  Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  pemerkosaan yang  diberikan  oleh  pemerintah  Aceh  sebagiaman  disebutkan  dalam  Qanun  Hukum Jinayat,  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat,  dan  Peraturan  Gubernur  Nomor  15  Tahun  2018 yakni dalam bentuk ganti kerugian sebagai berikut:
a. Adanya pemberian hak restitusi
17 Topo santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana , Jakarta: IND.HILL-CO, 1997, hlm. 17.

## Rizkal & Mansari
Pemberian  restitusi  bagi  korban  pemerkosaan  dapat  dilakukan  apabila  adanya permintaan  ganti  kerugian  yang  dimintai  oleh  korban  itu  sendiri.  Pembayaran  restitusi dapat  berupa  sejumlah  uang  atau  harta  tertentu  yang  wajib  dibayarkan  oleh  pelaku jarimah,  keluarganya,  atau  pihak  ketiga  kepada  korban  atau  keluarganya,  karena  untuk penderitaan,  kehilangan  harta  tertentu,  atau  penggantian  biaya  untuk  tindakan  tertentu berdasarka  perintah  hakim.  Sedangkan  pemberian  kompensasi  dapat  dilakukan  atas „uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban  kejatan  atau  pihak  lai  yang  telah  dirugikan  karena  jarimah  yang  dilakukan  oleh terdakwa.
b. Korban Didampingi oleh P2TP2A
Perlindungan  hukum  yang  kedua  yang  diberikan  dalam  upaya  memberikan perlindungan  bagi  anak  korban  pemerkosaan  adalah  didampingi  oleh  P2TP2A.  Tujuan dari  pendampingan  ini  adalah  supaya  korban  terlindungi  dari  tindakan-tindakan  yang membahayakan  bagi  dirinya. 18 Di  samping  itu  juga  melalui  pendampingan  ini,  korban dapat berkonsultasi dan menyampaikan persoalannya kepada petugas di P2TP2A.
c. Memberikan Hukuman yang Setimpal kepada Pelaku Pelaku  yang  melakukan  jarimah  pemerkosaan  terhadap  anak  diberikan  dengan hukuman  yang  setimpal  dengan  perbuatannya.  Menurut  Ahmad  Fikri,  dalam  kasus pemerkosaan seringkali dijatuhi dengan hukuman penjara bagi pelaku. Hal ini bertujuan supaya pelaku dapat dijauhkan dengan si anak dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan pelaku  dalam  penjara  secara  tidak  langsung  dapat  memberikan  perlindungan  secara psikologis  bagi  anak.  Anak  tidak  bertemu  lagi  dengan  pelaku  dalam  kehidupannya. Biasanya selalu bertemu dengan pelaku karena pelaku merupakan orang yang berada di lingkungannya, karena telah dijatuhi hukuman penjara dapat terhindar untuk sementara waktu.

## C. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  dideskripsikan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa pengaturan  tentang  restitusi  bagi  korban  pemerkosaan  kurang memberikan  prioritas  kepada  korban,  karena  korban  harus  meminta  terlebih  dahulu supaya diterapkan. Jumlah restitusi sangat ditentukan oleh pertimbangan hakim.
Faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  restitusi  bagi  korban  pemerkosaan adalah  sebagai  berikut:  kesadaran  hukum  rendah,  penegak  hukum  kurang  teliti
18 Wawancara dengan Bapak Mansur Rahmad Hakim di Mahkamah Syar‟iyah Takengon.
Pemenuhan Ganti Kerugian Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Kasus Jinayat Aceh
memahami  konsep  restitusi,  korbannya  anak-anak,  stigma  merendahkan  martabat perempua dan kelemahan finansial pelaku.
Perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  pemerkosaan  dilakukan  dengan  berbagai cara,  yaitu: Pertama ,  adanya  restitusi  yang  diatur  dalam  Qanun  Hukum  Jinayat. Kedua , anak  yang  menjadi  korban  pemerkosaan  didampingi  oleh  petugas  dari  Pusat  Pelayanan Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A). Ketiga ,  pelaku  biasanya diputuskan  dengan  hukuman  penjara  dengan  tujuan  agar  tidak  bertemu  lagi  dengan pelaku. Hakim sengaja memilih hukuman penjara bagi pelaku dikarenakan supaya dapat membatasi  jarak  antara  pelaku  dan  korban  selama  pelaku  berada  dalam  penjara.  Bila hakim menjatuhkan dengan hukuman cambuk, pasca menjalani hukuman, kemungkinan besar  pelaku  dapat  kembali  lagi  ke  lingkungannya  dan  bertemu  kembali  dengan  anak. Ketiga ,  perlindungan  terhadap  restitusi  bagi  anak  tidak  dapat  dilaksanakan  dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.
Disarankan supaya Penyidik di tingkat Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk selalu  berkoordinasi  dengan  korban  maupun  keluarganya  untuk  membahas  tentang restitusi  bagi  korban.  Disarankan  kepada  pemerintah  supaya  mensosialisasikan  terkait keberadaan  restitusi  dalam  Qanun  Hukum  Jinayat  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat. Disarankan  kepada  korban  pemerkosaan  supaya  lebih  proaktif  dalam  memperjuangkan restitusi  melalui  Jaksa  Penuntut  Umum  supaya  majelis  hakim  dapat  menyerahkannya kepada korban.

## Daftar Pustaka
Min Nuthfathin Nadlifah, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif  Antara  Pasal  81  dan  Pasal  82  Perppu  Nomor  1  Tahun  2016  dengan Hukum Islam, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam /Vol. 6, No. 1, 2017.
Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norrma dan Realita , Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Pjilipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu, 1987.
Topo santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana , Jakarta: IND.HILL-CO, 1997. Satijipto Raharjo , Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. https://kbbi.web.id/restitusi