## Al-Risalah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

## Penanggung Jawab
Muhammad Hasbi Umar

## Penyunting Ahli
A. Husein Ritonga (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
M. Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya, Malaysia) Jhoni Najwan (Universitas Jambi) Bahrul Ulum (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Subhan (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) Erdianto Effendi (Universitas Riau)

## Penyunting Pelaksana
Sayuti (Ketua) Zulqarnain (Anggota) M. Zaki (Anggota)
Editor Bahasa Inggris : Agus Salim Editor Bahasa Arab : Hermanto Harun
Tata Usaha
Choiriyah Siti Asnaniyah
M. Fathurrahman
Alamat Redaksi :
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Jambi-Muarabulian KM. 16 Simp. Sungaiduren, Muarojambi-Jambi
Telp/Fax. (0741) 582021, e-mail: jurnal.alrisalah@gmail.com
Al-Risalah adalah jurnal ilmu syariah dan hukum (JISH) yang terbit dua kali setahun. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sejak 2001. Kehad- iran JISH ini diharapkan sebagai ruang pemikiran kritis dan terbuka bagi semua kalangan (akademisi, intelektual, aktivis, dan mahasiswa) yang konsen terhadap perkembangan ilmu syariah dan ilmu hukum.

## Volume 13, No. 1, Juni 2013                                           ISSN: 1412-436X
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
ii

## DAFTAR ISI

## Amhar Rasyid
Hermeneutika dan Teks Ushul Fiqh 1

## M. Zaki
Formulasi Standar Maslahah dalam Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Al- Ghazali dalam Kitab al-Mustashfa ) 27

## Noor Naemah Abdul Rahman, dkk.
Relevansi Teori al-Maslahah Menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Peroba- tan Masa Kini
47

## Al Husni
Eksistensi Risalah al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradi- lan Agama di Indonesia pada Era Reformasi 65

## Rahmi Hidayati
Dinamika Hukum Islam dalam Kon fi gurasi Politik Hukum di Indonesia   90

## M. Lohot Hasibuan
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama  111

## Ruslan Abdul Gani
Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)  133

## Indah Mahniasari
Kon fi gurasi Politik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 153

## Erdianto Effendi
Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru dalam Perspektif Tujuan Hukum Acara Pidana  169

## Khaeron Sirin
Hukuman Mati dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia) 187

## FORMULASI STANDAR MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN AL-GHAZALI DALAM KITAB AL-MUSTASHFA)

## M. Zaki
Dosen Ilmu Fiqh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: Maslahah that does not con fl ict with the principles of Islamic law can be taken into consideration determination of Islamic law. However when something considered maslahat it concerns issues that are not found in the provisions in the passage, both are consistent or contradictory, the scholars differed on kelegalan- nya. One interesting example is in the book of “al-Mustashfa” works of al-Ghazali. According to him, maslahah can be used as a guide in setting the standards of Is- lamic law if it meets the following requirements: First, it is in line with the actions of Personality. Second, he must have category maslahah dharurat or who occupies a position dharurat intent. Third, meet the criteria dharurah, kulliyyah (universal) and qath'iyyah (de fi nitely), the minimum in the cases mentioned al-Ghazali or for instance.
Keywords: maslahah, Islamic law, al-Mustashfa.
Abstrak: Maslahah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Is- lam dapat dijadikan pertimbangan penetapan Hukum Islam. Namun ketika ses- uatu yang dianggap maslahat itu menyangkut persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya di dalam nas, baik bersifat sejalan atau bertentangan, para ulama berbeda pendapat atas kelegalannya. Salah satu contoh yang menarik adalah di dalam kitab “al-Mustashfa” karya al-Ghazali. Menurutnya, maslahah dapat di- jadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi stan- dar ketentuan sebagai berikut: Pertama, ia sejalan dengan tindakan-tindakan syara’. Kedua, ia harus berkategori maslahah dharurat atau hajat yang menempati
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 28
kedudukan dharurat. Ketiga, memenuhi kriteria dharurah, kulliyyah (universal) dan qath‘iyyah (pasti), minimal pada kasus-kasus yang dikemukakan al-Ghazali atau seumpamanya.
Kata Kunci: maslahah, hukum Islam, al-Mustashfa.

## Pendahuluan
Telah menjadi konsensus di kalangan ahli Hukum Islam bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama pensyariatan Hukum Islam. Bahkan,  muncul ung- kapan “Dimana ada maslahat, di sanalah hukum Allah”. 1 Artinya, maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan Hukum Islam. 2 Namun ketika sesuatu yang dianggap maslahat itu menyangkut persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya di da- lam nas, baik bersifat sejalan atau bertentangan, para ulama berbeda pendapat atas kelegalannya. Salah satu contoh yang menarik adalah di dalam kitab al- Mustashfa, al-Ghazali malah menempatkan istishlah di bawah topik “hal yang dianggap sebagai dasar hukum ( ushul al-adillah ) padahal sebenarnya tidak”. 3
Apakah al-Ghazali memiliki terminologi tersendiri mengenai istishlah , bagai- mana konsepsinya atas term ini dalam formulasi ushul al- fi qh -nya, merupakan di antara persoalan fundamental yang akan dijelajahi jawabannya dalam tulisan ini. Sebagai sebuah kajian yang memfokuskan hanya pada salah satu karyanya, yakni kitab al-Mustashfa , jelas tulisan ini belum mere fl eksikan pemikirannya secara komprehensif. Namun demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi pengantar konsep pemikiran hukumnya, khususnya mengenai istishlah , untuk
1 Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al-Mu‘ashir , (Mesir: Dar at-Tauzi‘ wa an-Nasyr al- Islamiyyah, 1994), hlm. 68.
2  Para ulama menggunakan redaksi berbeda terhadap term maslahat ini, ada yang menggunakan istilah mashlahah muthlaqah , al-munasib al-mursal; al-istidlal; al-is- tishlah (seperti yang digunakan oleh al-Gazali); dan al-masalih al-mursalah (istilah yang paling populer). Namun demikian, perbedaan penaman ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya. Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jilid II, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 334.
3 Al-Gazali menempatkan qaul as-shahabi , istihsan, istishlah (istilah lain dari mashalih al-mursalah ), dan syar‘ man qablana dalam anak judul “ ma yuzhannu annahu min ushul al-Adillah wa laisa minha ” (Yang dianggap  tergolong ushul al-adillah padahal sebenarnya  tidak). Lihat al-Gazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 165. Selanjutnya disingkat al-Mustashfa .
29
selanjutnya didiskusikan lebih jauh secara lebih kritis dan mendalam. Semoga.
Sekilas Biogra fi al-Ghazali
Nama lengkapnya adalah Abu Hamid  Muhammad bin Muhammad bin Mu- hammad bin Ahmad al-Ghazali, lahir di desa Gazalah, dekat kota Thus, pro- vinsi Khurasan, wilayah Persia (Iran Utara) pada bulan Dzul Qa’dah tahun 450 H / 1058 M. Ia meninggal di kota kelahirannya tersebut pada 14 Jumadil Akhir 505H/ 19 Desember 1111 M. 4
Al-Ghazali hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana, tetapi sangat agamis. Ayahnya dikenal sebagai seorang yang saleh, menyintai ulama dan gemar mengikuti majelis ilmu. Profesi kesehariannya adalah sebagai pemintal wol, dimana hasilnya ia jual sendiri di kota Thus. 5 Nama al-Ghazali sendiri, menurut sejumlah pendapat, dihubungkan dengan pekerjaan ayahnya ini, yakni gazzal yang berarti pemintal wol. 6 Keluarga ini hanya dikaruniai dua orang anak, yakni al-Ghazali sendiri dan adiknya Abu al-Futuh Majd ad-Din Ah- mad ibn Muhammad. Kelak sang adik ini dikenal luas sebagai da‘i ulung masa itu dan ketika al-Ghazali berhenti mengajar di Universitas an-Nizhamiyah, Ah- mad ibn Muhammad inilah yang menggantikannya. Ia wafat di Quzwain pada tahun 520 H., sekitar lima belas tahun setelah kewafatan al-Ghazali (505 H.). 7
Al-Ghazali belajar fi kih Sya fi ’i dan teologi Asy’ari dari seorang guru yang
4  Disarikan dari berbagai sumber berbeda yang saling melengkapi, antara lain Mu- hammad Ridha, Abu Hamid al-Gazali; Hayatuhu wa Ara’uhu wa Mushannafatuhu , (Kairo: Maktabah al-Wafdi, 1924), hlm. 4;  Tim Ensiklopedi Islam, entri “ Ghazali, Abu Hamid” dalam Ensiklopedi Islam , Jilid I,  (Jakarta: Depag RI, 1992/1993), hlm. 305; Tim Ensiklopedi Islam Indonesia, entri “Ghazali, Abu Hamid” dalam Ensiklopedi Islam  Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 257. Ibn Khalikan menyebutkan bahwa Al-Gazali lahir di Thaburan, salah satu wilayah di Thus. Thus sendiri merupakan kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Ibn Khalikan, Wafayat al-A‘lam , juz IV, (Beirut: Mathba‘at al-Garibhlm, tt), hlm. 216- 218.
5 Muhammad Ridha, Ibid ., hlm. 5.
6  Ada dua versi mengenal asal-usul nama al-Gazali. Pertama, dikaitkan dengan profesi ayahnya sebagai pemintal wol ( al-gazzal ). Kedua dihubungkan dengan Gazalah , nama sebuah kampung di Thus. Dan yang terakhir inilah yang lebih populer. Lihat Ibn Khalikan, Op. Cit., hlm. 98. 7  Ibn al-‘Imam al-Hanbali, Syadzarat adz-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab , (Mesir: al- Maktab at-Tijari, tt), hlm. 60.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 30
bernama Ahmad ibn Muhammad al-Razakani ath-Thusi. 8 Inilah awal mula  al- Ghazali bergumul dengan  dunia ilmu, yang digelutinya  sampai akhir hayatnya. Dalam usianya yang belum mencapai 20 tahun, dia melanjutkan studinya ke Ju- rjan, yang mempunyai madrasah yang lebih besar di bawah pimpinan seorang ulama  bernama Abu Nashr al-Isma‘ili. 9 Selain belajar ilmu agama, dia juga giat mempelajari bahasa Arab dan Persia. 10
Tidak diketahui berapa lama dia berada di Jurjan itu, lalu al-Ghazali kem- bali ke Thus. Di sini  selama tiga tahun dia mengkaji ulang hasil pelajarannya di Jurjan, sehingga dapat dikuasainya dengan baik. Selama itu dia sempat pula mempelajari tasawuf dari Yusuf al-Nassaj (w. 487 H). 11 Setelah itu, al-Ghazali berangkat ke Nisabur bersama beberapa orang temannya untuk berguru pada Abu Ma‘ali al-Juwaini (w. 487 H), tokoh Asy’ariah yang memimpin perguru- an tinggi al-Nizhamiyah pada masa itu. Di sini, al-Ghazali dapat memperolah banyak ilmu, yang meliputi bidang ushul al- fi qh , fi qh , ilmu kalam, logika, fi lsafat, metode diskusi, dan sebagainya. Di sini pula, al-Ghazali sempat belajar su fi sme kepada  Abu ‘Ali al-Fadhl ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Farmadhi (w. 477 H) dari segi teori dan praktiknya.
Setelah guru yang sangat berjasa bagi perkembangan intelektualnya, al-Ju- waini, meninggal dunia pada tahun 478 H / 1085 M, al-Ghazali meninggalkan kota Nisabur pergi menuju Mu’askar untuk ikut bergabung dengan para inte- lektual di sana dalam majelis  seminar yang didirikan  oleh Nizham al-Mulk, wazir Saljuq. Kehadiran al-Ghazali di majelis ilmiah ini, yang selalu disambut gembira oleh Nizham al-Mulk, yang selalu hadir dalam segala acaranya, men- jadikan namanya melangit, karena kedalaman ilmunya, kehebatan analisisnya dan ketajaman argumentasi yang dikemukakannya, sehingga semua partisipan mengakui keunggulannya. Dengan demikian, jadilah al-Ghazali “imam” atau panutan para intelektual di wilayah Khurasan waktu itu. Lebih kurang enam tahun al-Ghazali terlibat perdebatan ilmiah di Mu’askar ini. Selama itu ilmunya makin mendalam, terutama di bidang fi qh dan kalam. Setelah mendapatkan re- putasi ilmiah yang cemerlang itu, Nizham al-Mulk mengangkat al-Ghazali seba- gai guru besar dan sekaligus memimpin perguruan tinggi al-Nizhamiyyah di kota
8   Hiyam  Nuailati, al-Gazali: Hayatuhu – ‘Aqidatuhu , (Damaskus: al-Mathba‘ah al- Jadidah, 1958), hlm. 10.
9 Ibid.
10  Zurkani Jahja, Teologi al-Ghazali , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 70. 11  Hiyam Nuailati, Loc. Cit .
31
Bagdad pada tahun 484 H / 1091 M, yang telah didirikannya sejak tahun 458 H / 1065 M. 12
Dengan perpaduan talenta, kecerdasan, dan kegigihan dalam menggali ilmu pengetahuan, al-Ghazali mampu menguasai berbagai bidang ilmu keaga- maan. Selain dikenal sebagai ulama yang handal dalam bidang ushul al- fi qh dan fi qh , ia juga pakar di bidang ilmu kalam, ilmu khilaf , ilmu jadal (debat), mantiq (logika), fi lsafat, hikmah, dan tasawuf. Al-Ghazali juga merupakan ulama yang sangat produktif, berbagai karya ilmiah di berbagai bidang telah dihasilkannya. Al-Maraghi, mengutip pendapat sejumlah ulama, menyebutkan karyanya seki- tar 200-an; 13 Muhammad Hasan Haitu, malah menyebutkan karyanya mencapai 500-an. 14 Khusus di bidang ushul al- fi qh , dapat disebutkan di sini antara lain: 15 1.
Al-Mankhul min Ta‘liqat al-Ushul; 2. Syifa’ al-Galil fi Bayan asy-Syibh wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta‘lil; 3. Al-Maknun fi al-Ushul; 4. Tahsin al-Ma’khadz; 5. Tahdzib al- Ushul; dan 6. Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul.

## Kitab al-Mustashfa
Judul lengkap kitab ini adalah al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul , al-Ghazali menu- lisnya sepulang dari kota Damaskus dan kembali lagi mengajar di Naisabur. Menurut  catatan Ibn Khalikan, kitab ini selesai dikarang pada tanggal 6 Muhar- ram 505 H., 16 dan merupakan karya terakhirnya di bidang ushul al- fi qh.
Dalam kajian disiplin ilmu ushul al- fi qh dikenal tiga sistem/metode ( tha- riqah ) penyusunan ushul al- fi qh, yaitu Thariqah Sya fi ‘iyyah ( Mutakallimin ), Tariqah Hana fi yah , dan Thariqah Muzdawiyah (kombinasi kedua metode tersebut). Sesuai dengan mazhab yang dianut al-Ghazali, yakni mazhab asy-Sya fi ‘i, al-Mustashfa disusun berdasarkan Thariqah Sya fi ‘iyyah. Kitab ini dipandang sebagai salah satu dari tiga serangkai kitab induk dan rujukan kajian ilmu ushul al- fi qh meto- de Mutakallimin yang menjadi referensi kitab-kitab ushul al- fi qh Sya fi ‘iyyah yang
12  Zurkani Jahja, Op. Cit. , hlm. 72. 13  Abdullah Mustofa al-Maraghi, Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin , Edisi Indo- nesia: Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah , (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 172. 14  Lihat kata pengantar Muhammad Hasan Haitu, dalam al-Gazali, al-Mankhul min Ta‘liqat al-Ushul , tahqiq Muhammad Hasan Haitu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), hlm. 24.
15 Ibid.
16  Ibn Khalikan, Op. Cit. , hlm. 217-218.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 32
dikarang pada masa-masa berikutnya. 17 Ketiga serangkai kitab induk tersebut adalah:
1. Al-Mu‘tamad , karya Ab  al-Husain Muhammad ibn ‘Ali al-Bashri al-Mu‘tazili asy-Syaf‘i (w. 463 H.).
2. Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh , karya Abu al-Ma‘ali ‘Abd al-Malik ibn ‘Abdillah al-Juwaini asy-Sya fi ‘i, yang dikenal dengan Imam al-Haramain (w. 478 H.).
Beliau merupakan guru Imam al-Ghazali.
3. Al-Mustashfa, karya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghaz- ali (w. 505 H.)
Sejumlah sarjana Muslim, antara lain Syekh Muhammad al-Khudhari (w. 1345 H.) dan DR. Badran Ab  al-‘Ainain Badran menilai bahwa di antara ketiga kitab tersebut, yang paling bagus adalah al-Mustashfa , baik dilihat dari segi ke- indahan, sistematika, kejelasan bahasa, maupun ulasan-ulasan tambahan yang tidak ditemukan pada kitab-kitab sebelumnya. 18
Kitab al-Mustashfa , kini dicetak dalam berbagai format. Ada susunan yang terdiri dari 2 juz, yang biasanya dicetak bersamaan dengan kitab Fawatih ar-Ra- hamut Syarh Muslam ats-Tsubut. Dalam bentuk ini adakalanya al-Mustashfa di- tempatkan di kolom   atas, sedangkan Syarh Muslam ats-Tsubut berada di kolom bawah . Ada pula al-Mustashfa ditempatkan di bagian tengah, sedangkan Syarh Muslam ats-Tsubut berada di bagian pinggir. Selain itu dalam format terakhir, seperti yang digunakan sebagai standar dalam tulisan ini, al-Mustashfa sudah dicetak secara terpisah dari Syarh Muslam ats-Tsubut, dan hanya terdiri dari satu jilid (juz).
Kitab ini juga mendapat apresiasi cukup besar dari para ulama. Dalam hal ini ada yang men- syarah -kannya, dan ada pula yang meringkasnya dan membe- rikan catatan-catatan penting. Di antara ulama yang men- syarah -kannya adalah: 1.Abu ‘Ali Husain ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Fihri al-Balansi (w. 679 H.). 19
2.Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Abd ar-Rahman ibn Mas‘adah al-
17  ‘Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, al-Fikr al-Ushuli Dirasah Tahliliyyah Naq- diyyah , (Jedah: Dar asy-Syuruq, 1983), hlm. 325-344. 18  Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah
& Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 103.
19  Haji Khalifah, Kasyf azh-Zhunun wa Asami al-Kutub wa al-Funun , juz II, (Teheran:
al-Mathba‘at al-Islamiyyah, 1957), hlm. 1673.
33
‘Amiri al-Garnathi (w. 699 H.). 20
Sedangkan di antara  ulama yang meringkas al-Mustashfa dalam satu karya kemudian memberikan catatan-catatan adalah: 1.  Abu al-‘Abbas ibn al-Hajj (w. 647 H.) 21
2.  Muhammad ibn Ahmad ibn Abi al-Walid ibn Rusyd (w. 595 H.). 22
3.  Fakhr ad-Din ar-Razi (w. 606 H.), dalam kitabnya al-Mahshul. 23
4.  Saif ad-Din ‘Ali ibn Abi ‘Ali ibn Muhammad al-Amidi (w. 631 H.), dalam karyanya al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam . 24
Selain itu, ada pula ulama yang khusus memberikan catatan-catatan ( ta‘liqat ) terhadap kitab ini, di antaranya Sahal ibn Muhammad ibn Sahal ibn Malik al- Uzdi Ab  al-Hasan. 25
Dengan sejumlah karya ilmiah al-Ghazali di bidang ushul al- fi qh di atas dan berbagai apresiasi para ulama setelahnya, adalah cukup beralasan jika ia, se- bagaimana diakui dalam bidang-bidang ilmu keagamaan lainnya, dipandang sebagai tokoh ushul al- fi qh mazhab Sya fi ‘i. Di luar karya monumentalnya, Ihya’ ‘Ulum ad-Din, nama al-Mustashfa begitu terkenal di dunia keilmuan Islam.  Nama al-Ghazali  sendiri  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kedua  nama  kitab  tersebut.
Khusus mengenai metode uraian yang digunakan di dalam kitab al-Mus- tashfa, al-Ghazali cendrung menerapkan model dialogis (diskusi), baik yang terkait dengan teori, contoh kasus, maupun argumentasi, sehingga akan banyak ditemukan ungkapan-ungkapan seperti qila – qulna . (ditanya – kami jawab) da- lam setiap kajian topik,  termasuk dalam pembahasan mengenai istislah.

## Istishlah dalam Kitab al-Mustashfa
Al-Ghazali mengawali topik ini dengan pernyataan istishlah sebagai “ min al- ushul al-mauhumah”. 26 Sekilas pernyataan ini memberi pengertian bahwa legali- tas istishlah sebagai dasar hukum ( ushul ) masih mengandung problematik. Ini diperkuat dengan pernyataan selanjutnya dimana Al-Ghazali mengutarakan differensiasi pendapat ulama perihal legalitas al-istishlah (istilah lain dari al-
20  Abdullah Mustofa al-Maraghi, Op. Cit., hlm. 219. 21 Ibid. , hlm. 202. 22  ‘Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, Op. Cit., hlm. 327. 23  al-Gazali, Op. Cit., hlm. 9. 24 Ibid.
25  Abdullah Mustofa al-Maraghi, Op. Cit., hlm. 200. 26  Al-Gazali, al-Mustashfa, Op. Cit., hlm. 173.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 34
mashlahah ). Menurut al-Ghazali, dalam perspektif syarak, al-mashlahah (dalam bahasa Indonesianya disebut maslahat) terbagi tiga: 27
1.  Maslahat yang dibenarkan oleh syarak.
2.  Maslahat yang dibatalkan oleh syarak.
3.  Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).
Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syarak maka ia dapat dijadikan sebagai hujah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yakni mengambil hu- kum dari semangat (jiwa) nas dan ijmak. Sebagai contoh, menghukumkan setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena pengharaman khamar dimaksudkan untuk memelihara akal yang merupakan tujuan dari hukum. Hukum haram yang dtetapkan syarak ter- hadapnya merupakan bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.
Bentuk yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syarak. Al-Ghaz- ali menyontohkan, pendapat sebagian ulama kepada sebagian raja mengenai hukum  melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan adalah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat ini disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya?, ulama itu berkata, “kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, tentu hal tersebut sangat mudah baginya, dan ia dengan gampang memerdeka- kan hamba sahaya guna memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahat- nya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera.” Al-Ghazali me- nilai  pendapat ini adalah batal dan menyalahi nas yang berkenaaan maslahat. Menurutnya, membuka pintu ini dapat berimplikasi berubahnya semua batasan Syariat beserta nas-nasnya yang disebabkan perubahan situasi dan kondisi. 28
Sedangkan bentuk yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Maslahat dalam kategori ketiga inilah yang perlu didis- kusikan lebih jauh.
Dengan pembagian di atas sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan mashlahah mursalah , yakni tidak adanya dalil tertentu (khusus) yang membenar atau membatalkannya. Melalui klasi fi kasi itu pula al-Ghazali ingin membedakan antara mashlahah mursalah dengan qiyas di satu sisi, dan antara mashlahah mursalah dengan mashlahah mulghah di sisi lain.
27 Ibid. , hlm. 174. 28 Ibid.
35
Al-Ghazali kemudian mengklasi fi kasi maslahat dari sudut kekuatan sub- stansinya, ia menegaskan: 29
ﱃٕاو تﺎﺟﺎﳊا ﺔﺒﺗر ﰲ ﱔ ﺎﻣ ﱃٕاو تاروﴬﻟا ﺔﺒﺗر ﰲ ﱔ ﺎﻣ ﱃٕا ﻢﺴﻘﻨﺗ ﺎﲥاذ ﰲ ﺎﲥﻮﻗ رﺎﺒﺘﻋبا ﺔﺤﻠﺼﳌا نٔا ﻮﻫو . تﺎﺟﺎﳊا ﺔﺒﺗر ﻦﻋ ﺎﻀﻳٔا ﺪﻋﺎﻘﺘﺗو تﺎﻨﻴﻳﱱﻟاو تﺎﻨﻴﺴﺤﺘﻟبا ﻖﻠﻌﺘﻳ ﺎﻣ
“Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada lev- el dharurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada level hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada level tahsiniyyat dan tazyinat (pe- lengkap penyempurna), yang levelnya di bawah hajat. ”
Al-Ghazali berikutnya menjelaskan de fi nisi maslahat : 30
ﺔﻌﻔﻨﳌا ﺐﻠﳒٕﺎﻓ لكذ ﻪﺑ ﲏﻌﻧ ﺎﻨـﺴﻟ و ةﴬﻣ ﻊﻓد ؤا ﺔﻌﻔﻨﻣ ﺐﻠﺟ ﻦﻋ ﻞﺻٔﻻا ﰲ ةرﺎﺒﻋ ﻲـﻬﻓ ﺔﺤﻠﺼﳌا ﺎﻣٔا عﴩﻟا دﻮﺼﻘﻣ ﲆﻋ ﺔﻈﻓﺎﶈا ﺔﺤﻠﺼﳌبا ﲏﻌﻧ ﺎﻨﻜﻟ ﱒﺪﺻﺎﻘﻣ ﻞﻴﺼﲢ ﰲ ﻖﻠﳋا حﻼﺻو ﻖﻠﳋا ﺪﺻﺎﻘﻣ ةﴬﳌا ﻊﻓدو ﻆﻔﺣ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﺎﻣ ﲁﻓ ﻢﳍﺎﻣو ﻢﻬﻠﺴﻧو ﻢﻬﻠﻘﻋو ﻢﻬﺴﻔﻧو ﻢﳯﻳد ﻢﳱﻠﻋ ﻆﻔﳛ نٔا ﻮﻫو ﺔﺴﲬ ﻖﻠﳋا ﻦﻣ عﴩﻟا دﻮﺼﻘﻣو ﺔﺤﻠﺼﻣ ﺎﻬﻌﻓدو ةﺪﺴﻔﻣ ﻮﻬﻓ لﻮﺻٔﻻا ﻩﺬﻫ تﻮﻔﻳ ﺎﻣ ﰻو ﺔﺤﻠﺼﻣ ﻮﻬﻓ ﺔﺴﶆا لﻮﺻٔﻻا ﻩﺬﻫ
“Pada dasarnya maslahat merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab me- narik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan-tujuan mere- ka. Akan tetapi, yang kami maksud maslahat adalah memelihara tujuan syarak (hukum Islam), dan tujuan syarak dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut maslahat, dan setiap hal yang me- lenyapkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masla- hat.”
Dari pernyataan al-Ghazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima terse- but disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau mena fi kan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat , yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.
Lebih lanjut al-Ghazali menyatakan: 31
29 Ibid. 30 Ibid. 31 Ibid .
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 36

## ﻞﺘﻘﺑ عﴩﻟا ءﺎﻀﻗ لهﺎﺜﻣو ﱀﺎﺼﳌا ﰲ ﺐﺗاﺮﳌا ىﻮﻗٔا ﻲـﻬﻓ تاروﴬﻟا ﺔﺒﺗر ﰲ ﻊﻗاو ﺎﻬﻈﻔﺣ ﺔﺴﶆا لﻮﺻٔﻻا ﻩﺬﻫو
صﺎﺼﻘﻟا بﺎﳚٕبا ﻩؤﺎﻀﻗو ﻢﳯﻳد ﻖﻠﳋا ﲆﻋ تﻮﻔﻳ اﺬﻫ نٕﺎﻓ ﻪﺘﻋﺪﺑ ﱃٕا ﻲﻋالدا عﺪﺘﺒﳌا ﺔﺑﻮﻘﻋو ﻞﻀﳌا ﺮﻓﲀﻟا ﻪﺑ ذٕا ناﺰﻟا ﺪﺣ بﺎﳚٕاو ﻒﻴﳫﺘﻟا كﻼﻣ ﱔ ﱵﻟا لﻮﻘﻌﻟا ﻆﻔﺣ ﻪﺑ ذٕا بﴩﻟا ﺪﺣ بﺎﳚٕاو سﻮﻔﻨﻟا ﻆﻔﺣ ﻪﺑدٔا ﱒو ﻖﻠﳋا شﺎﻌﻣ ﱔ ﱵﻟا لاﻮﻣٔﻻا ﻆﻔﺣ ﻞﺼﳛ ﻪﺑ ذٕا قاﴪﻟاو بﺎﺼﻐﻟا ﺮﺟز بﺎﳚٕاو بﺎﺴﻧٔﻻاو ﻞﺴﻨﻟا ﻆﻔﺣ ﺎﳱﻟٕا نوﺮﻄﻀﻣ
Pemeliharaan kelima prinsip tersebut berada pada level dharurat . Ia merupakan level tertinggi dari maslahat. Sebagai contoh:
1. Keputusan syarak membunuh orang ka fi r yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bid‘ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid‘ahnya, sebab hal ini (apabila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat.
2. Keputusan syarak mewajibkan qishash (hukuman yang setimpal dengan keja- hatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.
3. Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal akan terpelihara, dimana akal merupakan dasar pen- taklif -an.
4. Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terjaga.
5.Kewajiban memberi hukuman kepada penjarah dan pencuri, sebab dengan sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia itu akan ter- pelihara. Kelima hal tersebut menjadi kebutuhan pokok (primer) mereka.”
Berkaitan dengan hajiyat , al-Ghazali memaparkan: 32
لكﺬﻓ ﲑﻐﺼﻟاو ةﲑﻐﺼﻟا ﱕوﺰﺗ ﲆﻋ ﱄﻮﻟا ﻂﻴﻠﺴﺘﻛ تﺎﺒـﺳﺎﻨﳌاو ﱀﺎﺼﳌا ﻦﻣ تﺎﺟﺎﳊا ﺔﺒﺗر ﰲ ﻊﻘﻳ ﺎﻣ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻟا ﺮﻈﺘﻨﳌا حﻼﺼﻠﻟ ﺎﻣﺎﻨﻐﺘـﺳاو تاﻮﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻴﺧ ءﺎﻔﻛٔﻻا ﺪﻴﻴﻘﺗو ﱀﺎﺼﳌا ءﺎﻨﺘﻗا ﰲ ﻪﻴﻟٕا جﺎﺘﳏ ﻪﻨﻜﻟ ﻪﻴﻟٕا ةروﴐ ﻻ لٓﺎﳌا ﰲ
“Level kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat , seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan ( kafa’ah ) agar dapat dik- endalikan, karena kuatir kalau-kalau kesempetan tersebut terlewatkan dan un- tuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.”
Adapun mengenai tahsiniya, dalam hal ini al-Ghazali menjelaskannya se-
32 Ibid. , hlm. 175.
bagai berikut: 33
ﺪﺋاﺰﳌاو يااﺰﻤﻠﻟ ﲑﺴﻴﺘﻟاو ﲔﻳﱱﻟاو ﲔﺴﺤﺘﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﻊﻘﻳ ﻦﻜﻟو ﺔﺟﺎﺣ ﱃٕا ﻻو ةروﴐ ﱃٕا ﻊﺟﺮﻳ ﻻ ﺎﻣ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻪﺘﻳاورو ﻩاﻮﺘﻓ لﻮﺒﻗ ﻊﻣ ةدﺎﻬﺸﻟا ﺔﻴﻠﻫٔا ﺪﺒﻌﻟا ﺐﻠﺳ لهﺎﺜﻣ تﻼﻣﺎﻌﳌاو تادﺎﻌﻟا ﰲ ﱑﺎﻨﳌا ﻦﺴﺣٔا ﺔﻳﺎﻋرو
“Level ketiga adalah maslahat yang tidak kembali kepada dharurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keis- timewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari (adat) dan muamalah. Contohnya status ketidaklayakan hamba sa- haya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima.”
Ketika muncul pertanyaan, apakah semua maslahat dengan ketiga level tersebut ( dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat ) dapat dijadikan pedoman  dalam penetapan hukum Islam?  al-Ghazali menjawab: 34
تاروﴬﻟا ﻊﺿو ىﺮﳎ يﺮﳚ ﻪﻧٔا ﻻٕا ﻞﺻٔا ةدﺎﻬﺸﺑ ﺪﻀﺘﻌﻳ ﱂ نٕا ﻩدﺮﺠﲟ ﲂﳊا زﻮﳚ ﻻ ﲔﺗﲑﺧٔﻻا ﲔﺘﺒﺗﺮﻟا ﰲ ﻊﻗاﻮﻟا
كاﺬﻓ ﻞﺻٔﺎﺑ ﺪﻀﺘﻋا نٕﺎﻓ نﺎﺴﺤﺘـﺳﻻﰷ ﻮﻬﻓ ئاﺮﻟبا عﴩﻟا ﺪﻬﺸﻳ ﱂ نٕاو ﺪﳤﳎ دﺎﳤﺟا ﻪﻴﻟٕا يدﺆﻳ نٔا ﰲ ﺪﻌﺑ ﻼﻓ سﺎﻴﻗ
“Maslahat yang berada pada dua level terakhir ( hajiyat dan tahsiniyyat pen.) tidak boleh berhukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat den- gan dalil tertentu (tidak dapat dijadikan dalil/ pertimbangan penetapan hu- kum Islam kecuali didukung dalil tertentu, yang berarti masuk dalam cakupan qiyas, pen.), kecuali hajiyat yang berlaku sebagaimana dharurat , maka tidak jauh apabila ijtihad mujtahid sampai kepadanya ( hajiyat yang berlaku sebagaimana dharurat dapat dijadikan sebagai dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid, pen.). Ijtihad yang hanya berpijak pada rasio ( ra’y ) dan tidak ditopang oleh syarak maka statusnya sama dengan istihsan ; sedangkan ijtihad yang didukung oleh ashl (dasar hukum) maka itulah qiyas.“
Dari ungkapan al-Ghazali di atas dapat ditarik pemahaman bahwa pada dasarnya maslahat hajiyat dan tahsiniyyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Akan tetapi pada hajiyat yang menempati level dharuriyyat, menurutnya dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Is- lam.
Merujuk dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama yang berkaitan dengan kehujahan mashlahah mursalah adalah ia harus mencapai
33 Ibid. 34 Ibid .
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 38
level dharurat atau hajat yang menempati posisi dharurat . Penjelasan al-Ghazali di dalam al-Mustashfa ini tampak berbeda dengan penjelasannya pada Syifa’ al- Galil , di dalam kitab ini al-Ghazali secara mutlak menyatakan hajat dapat dijadi- kan hujah, tanpa ada pembatasan pada hajat yang menduduki level dharurat . Al-Ghazali menyatakan: 35
تﺎﻴﻨﻴـﺴﺤﺘﻟا ﺔﺒﺗر ﰲ ﻊﻘﻳﺎﻣ ﺎﳯﻣو ، تﺎﺟﺎﳊا ﺔﺒﺗر ﰲ ﻊﻘﻳﺎﻣ ﺎﳯﻣو ، تاروﴬﻟا ﺔﺒﺗر ﰲ ﻊﻘﻳ ﺎﻣ ﺎﳯﻣ نٔا ناﺮﻛذو . ﲔﻌﻣ ﻞﺻٔﺎﺑ ﺪﻀﺘﻌﻳ ﱂ ﺎﻣ ﺎﲠ كﺎﺴﳣـﺳٕﻻا زﻮﳚ ﻻ ةﲑﺧٔﻻا ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺎﳯﻣ ﻊﻗاﻮﻟﺎﻓ . تﺎﻴﻨﻴﻳﱱﻟاو
“Kami telah menyebutkan bahwa maslahat itu ada yang menempati level dhar- urat , ada yang level hajat , dan ada pula level tahsiniyyat dan tazyiniyyat. Level yang terakhir ini tidak dapat dijadikan pedoman selama tidak diperkuat oleh dalil tertentu.”
Atas dasar tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa al-Ghazali me- revisi pendapatnya yang terdapat di dalam kitab Syifa‘ al-Galil ini, adalah layak jika perbedaan di atas dikompromikan dengan menempuh kaidah “ haml al- muthlaq ‘ala al-muqayyad” , sehingga maksudnya adalah hajat yang menempati posisi dharurat . 36
Masih berkaitan dengan level dharurat , al-Ghazali melanjutkan penjelasannya: 37
اذٕا رﺎﻔﻜﻟا نٕا لهﺎﺜﻣو ﲔﻌﻣ ﻞﺻٔا له ﺪﻬﺸﻳ ﱂ نٕاو دﺎﳤﺟا ﻪﻴﻟٕا يدﺆﻳ نٔا ﰲ ﺪﻌﺑ ﻼﻓ تاروﴬﻟا ﺔﺒﺗر ﰲ ﻊﻗاﻮﻟا ﺎﻣٔا ﻮﻟو ﲔﻤﻠﺴﳌا ﺔﻓﰷ اﻮﻠﺘﻗو مﻼﺳٕﻻا راد ﲆﻋ اﻮﺒﻠﻏو ناﻮﻣﺪﺼﻟ ﻢﳯﻋ ﺎﻨﻔﻔﻛ ﻮﻠﻓ ﲔﻤﻠﺴﳌا ىرﺎﺳٔا ﻦﻣ ﺔﻋﲈﲜ اﻮﺳﱰﺗ ﻊﻴﲨ ﲆﻋ رﺎﻔﻜﻟا ﺎﻨﻄﻠﺴﻟ ﺎﻨﻔﻔﻛ ﻮﻟو عﴩﻟا ﰲ ﻪﺑ ﺪﻬﻋ ﻻ اﺬﻫو ﺎﺒﻧذ ﺐﻧﺬﻳ ﱂ ﺎﻣﻮﺼﻌﻣ ﲈﻠﺴﻣ ﺎﻨﻠﺘﻘﻟ سﱰﻟا ﺎﻨﻴﻣر ﻊﻴﲨ ﻆﻔﲿ لﺎﺣ ﲁﺑ لﻮﺘﻘﻣ ﲑﺳٔﻻا اﺬﻫ ﻞﺋﺎﻗ لﻮﻘﻳ نٔا زﻮﺠﻴﻓ ﺎﻀﻳٔا ىرﺎﺳٔﻻا نﻮﻠﺘﻘﻳ ﰒ ﻢﳖﻮﻠﺘﻘﻴﻓ ﲔﻤﻠﺴﳌا ﺪﻨﻋ لهﻴﺒﺳ ﻢﺴﺣ ﺪﺼﻘﻳ ﲈﻛ ﻞﺘﻘﻟا ﻞﻴﻠﻘﺗ عﴩﻟا دﻮﺼﻘﻣ نٔا ﺎﻌﻄﻗ ﲅﻌﻧ نأﻻ عﴩﻟا دﻮﺼﻘﻣ ﱃٕا بﺮﻗٔا ﲔﻤﻠﺴﳌا عﴩﻟا دﻮﺼﻘﻣ ﺎﳖﻮﻛ ةروﴬﻟبا ﲅﻋ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﱃٕا تاﺎﻔﺘﻟا اﺬﻫ نﰷو ﻞﻴﻠﻘﺘﻟا ﲆﻋ نارﺪﻗ ﻢﺴﳊا ﲆﻋ رﺪﻘﻧ ﱂ نٕﺎﻓ نﲀﻣٕﻻا ﻦﻣ ﻞﺘﻗ ﻮﻫو ﻖﻳﺮﻄﻟا اﺬﲠ دﻮﺼﻘﳌا اﺬﻫ ﻞﻴﺼﲢ ﻦﻜﻟ ﴫﳊا ﻦﻋ ﺔﺟرﺎﺧ لةدٔﺎﺑ ﻞﺑ ﲔﻌﻣ ﻞﺻٔاو ﺪﺣاو ﻞﻴﻟﺪﺑ ﻻ حﺪﻘﻧاو ﲔﻌﻣ ﻞﺻٔا ﲆﻋ سﺎﻴﻘﻟا ﻖﻳﺮﻄﺑ ةذﻮﺧٔﺎﻣ ﲑﻏ ﺔﺤﻠﺼﻣ لﺎﺜﻣ اﺬﻬﻓ ﲔﻌﻣ ﻞﺻٔا له ﺪﻬﺸﻳ ﱂ ﺐﻳﺮﻏ ﺐﻧﺬﻳ ﱂ ﺔﻴﳇ ﺔﻴﻌﻄﻗ ةروﴐ ﺎﳖٔا فﺎﺻؤا ﺔﺛﻼﺛ رﺎﺒﺘﻋبا ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋا
“Adapun maslahat yang berada pada level dharurat maka tidak jauh ijtihad mu- jtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/ pertimbangan penetapan
35  Al-Gazali, Syifa’ al-Galil , tahqiq Hamad al-Kasibi, (Baghdad: Mathba‘at al-Irsyad, 1971), hlm. 208.
36  Ahmad Munif Suratmaputra, Op. Cit., hlm. 130.
37  Al-Gazali, al-Mustashfa… , Op. Cit., hlm. 175-176.
39
hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (itulah maslahah mursalah, pen.). Contohnya, orang-orang ka fi r yang menjadikan se- kelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, mereka akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum Muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya da- lam syarak. Apabila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum Muslimin akan dikuasai orang ka fi r, kemudian mereka bunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, da- lam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara  semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syarak. Sebab secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syarak adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus diben- dung. Apabila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu. Hal ini dilakukan berdasar- kan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa  maslahat itu menjadi tujuan syarak, bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan dalil-dalil yang tidak terbatas. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yakni membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Ini- lah contoh maslahat yang tidak diambil melalui metode qiyas terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni statusnya dharurah (primer), qath‘iyyah (pasti), dan kulliyyah (universal).”
Berdasarkan pernyataan Al-Ghazali di atas dapat digarisbawahi bahwa se- lain harus dalam level dharurah (primer), mashlahah mursalah tersebut juga harus memenuhi persyaratan kulliyyah (menyeluruh, universal) dan qath‘iyyah (pasti).
Dalam mengemukakan persyaratan terakhir ini al-Ghazali memang tidak secara lugas memberi stressing, sejumlah contoh yang dipaparkan lebih terkait pada kasus yang mempertemukan (menghadapkan) dua unsur yang sama-sama ber- level darurat. Al-Ghazali menyontohkan, jika di suatu benteng terdapat seorang Muslim yang ditawan dan dijadikan sebagai perisai hidup oleh orang-orang ka fi r, kita tidak boleh menyerang Muslim itu demi untuk membunuh mereka.
Sebab hal ini tidak memenuhi unsur dharurah. Di samping itu, tidak dapat di- pastikan ( laisat qath‘i ) bahwa hanya lewat penyerangan terhadap benteng lah kemenangan akan kita raih. Begitu pula ketika sekelompok orang yang ditimpa musibah kelaparan dihadapkan dengan situasi bahwa jika mereka memakan sa- lah seorang di antara mereka niscaya mereka bisa selamat, maka dalam kasus
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 40
ini tidak ada keringanan hukum ( rukhshah ) bagi mereka, sebab maslahat di sini tidak memenuhi unsur kulliyah (universal, menyeluruh). 38
Kesimpulan bahwa al-Ghazali telah mensyaratkan tiga standar kriteria ( dharurah, kulliyyah, dan qath‘iyyah ) memang didukung oleh banyak ulama ushul al- fi qh , baik dari era klasik (era pertengahan/pra modern) maupun kontemporer. 39
Namun demikian ada juga kalangan ulama yang menilai bahwa al-Ghazali tidak menekankan ketiga kriteria tersebut sebagai persyaratan. Akan tetapi solusi bagi mujtahid saat terjadinya kontradiksi antara dua maslahat yang masing-masing didukung oleh dalil, sehingga jalan keluarnya adalah melalui upaya tarjih . 40 Di samping itu, ada juga ulama yang menganggap persyaratan dharurah, kulliyyah, qath‘iyyah (pasti) hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu, seperti yang diconto- hkan al-Ghazali atau seumpamanya. 41
Selanjutnya, persyaratan lain yang harus dipenuhi selain syarat yang te- lah dikemukakan di atas adalah bahwa maslahat itu harus mula’imah (sejalan
38 Ibid. , hlm. 176.
39  Kalangan ulama era pertengahan/pra modern di antaranya al-Amidi (w. 631 H.), al-Baidhawi (w. 685 H.), al-Kalbi (w. 741 H.), al-Asnawi (w. 772 H.), al-Kamal ibn al-Hammam (w. 861 H.), dan asy-Syaukani (w. 1225 H.). Sedangkan kalangan ulama kontemporer, antara lain Abu Zahrah, al-Khudhari, Badran Abu al-‘Ain Badran, asy-Syanqithi, Jalal ad-Din ‘Abdurrahman, termasuk Amir Syarifuddin, guru besar ushul al-fiqh Indonesia. Lihat al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam , juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 394; Al-Baidhawi, Minhaj al-Ushul , juz IV, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982), hlm. 385;  Al-Kalbi, Taqrib al-Ushul ila ‘Ilm al-Ushul , (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1414 H), hlm. 414; Al-Asnawi, Nihayat as-Sul , juz IV, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982), hlm. 387; Al-Kamal ibn al-Hammam, at-Tahrir , juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 314; Asy-Syaukani, Nail al-Authar , (Beirut: Mathba‘ah Sa‘id bin Nabhan, tt), hlm. 242; Abu Zahrah, “al-Gazali al-Faq- ih” dalam Abu Hamid al-Gazali fi Zikra Mi’awiyah at-Tasi‘ah li-Miladihi , (Kairo: al- Majlis al-A‘la li-Ri‘ayat al-Funun wa al-Adab wa al-‘Ulum al-Ijtima‘iyah, tt), hlm. 554 ; Al-Khudhari, Ushul al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 311, 316; Badran Abu al-‘Ain Badran, Ushul al-Fiqh al-Islami , (Iskandariah: Mu’assasah Syabab al- Jami‘ah, tt), hlm. 211; Asy-Syanqithi, Ta‘liq Taqrib al-Ushul , (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1414), hlm. 414; Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman, al-Gayat al-Wushul ila Daqa’iq ‘Ilm al-Ushul , (Mesir: Mathba‘at al-Jabalawi, 1993), hlm. 53-55; Amir Syari- fuddin, Op. Cit. , hlm. 336.
40  Muhammad Sa‘id Ramdhan al-Buthi, Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari‘at al-
Islamiyyah , (Beirut: Mu’assasat ar-Risalah, 1990), hlm. 342.
41  Husain Hamid Hasan, Nazariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islami , (Kairo: Dar an-
Nahdhat al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 451-465.
41
dengan tindakan syarak). Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Al-Ghazali sebagai berikut: 42
ﰂﻼﺗ ﻻ ﱵﻟا ﺔﺒﻳﺮﻐﻟا ﱀﺎﺼﳌا ﻦﻣ ﺖﻧﰷو عﲈﺟٕﻻاو ﺔﻨـﺴﻟاو بﺎﺘﻜﻟا ﻦﻣ ﻢﻬﻓ دﻮﺼﻘﻣ ﻆﻔﺣ ﱃٕا ﻊﺟﺮﺗ ﻻ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﲁﻓ عﴍ ﺪﻘﻓ ﻦﺴﺤﺘـﺳا ﻦﻣ نٔا ﲈﻛ عﴍ ﺪﻘﻓ ﺎﳱﻟٕا رﺎﺻ ﻦﻣو ﺔﺣﺮﻄﻣ لةﻃبا ﻲـﻬﻓ عﴩﻟا تﺎﻓﴫﺗ
“Setiap maslahat yang tidak direkomendasikan kepada upaya pemeliharaan maksud (hukum Islam) yang dipahami dari al-Kitab, as-Sunnah, ijmak, dan merupakan maslahat yang asing ( al-garibah ) yang tidak sejalan dengan tin- dakan syarak maka maslahat itu batal dan harus dibuang. Barangsiapa yang berpedoman kepadanya, maka ia telah menciptakan syariat baru (berdasarkan hawa nafsunya, pen.) sebagaimana  orang yang menetapkan hukum Islam ber- dasarkan istihsan , itu berarti ia telah membuat syariat sendiri.”
Dalam pada itu, satu hal yang patut diperhatian dalam melihat berbagai pernyataan  al-Ghazali tentang istishlah di dalam karyanya, al-Mustashfa, ini ada- lah  diperlukan penelaahan yang cermat dan menyeluruh, sebab tidak jarang sepintas terlihat beberapa cara ungkap al-Ghazali yang terkesan menunjukkan bahwa ia tidak mengakui kehujahan istishlah ( mashlahah mursalah ). Sebagai con- toh:
1. Al-Ghazali menempatkan qaul ash-shahabi , istihsan, istishlah (istilah lain dari mashlahah al-mursalah ), dan syar‘ man qablana dalam anak judul “ ma yuzhannu annahu min ushul al-adillah wa laisa minha ” (Yang dianggap  termasuk ushul al-adillah padahal sebenarnya  tidak). 43
2.  Sewaktu akan memulai pembicaraan istishlah ia menyatakan: 44
حﻼﺼﺘـﺳالا ﺔﻣﻮﻫﻮﳌا لﻮﺻٔﻻا ﻦﻣ ﻊﺑاﺮﻟا ﻞﺻٔﻻا
“Dasar hukum ( ashl ) keempat  dari dasar-dasar hukum ( ushul ) yang lemah ada- lah istishlah .”
3.  Di akhir bahasan tentang istishlah, al-Ghazali menyatakan: 45
عﴍ ﺪﻘﻓ ﻦﺴﺤﺘـﺳا ﻦﻣ نٔا ﲈﻛ عﴍ ﺪﻘﻓ ﺢﻠﺼﺘـﺳا ﻦﻣ ﻞﺑ ﻪﺳٔاﺮﺑ ﺎﺴﻣﺎﺧ ﻼﺻٔا ﺲﻴﻟ حﻼﺼﺘـﺳالا نٔا ﲔﺒﺗو
“Dan tampak jelas bahwa istishlah bukanlah dasar hukum kelima yang berdiri
42  A l-Gazali, al-Mustashfa, Op. Cit., hlm. 179. 43 lbid, hlm. 165. 44 Ibid. , hlm. 173. 45 Ibid ., hlm. 180.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 42
sendiri. Bahkan barangsiapa yang menggunakan istishlah (menjadikan istishlah sebagai sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri) berarti ia telah membuat- buat syariat sebagaimana orang yang ber- istihsan, ia juga berarti telah mem- buat-buat syariat.”
Berbagai ungkapan di atas sebenarnya harus dipahami sebagai  penegasan al-Ghazali bahwa kehujahan istishlah masih debatable/ mukhtalaf ‘alaih , dan bu- kan dasar hukum yang mandiri, sehingga kedudukannya dinilai lemah ( al- mauhumah ). Selain itu pernyataan tersebut dapat dinilai sebagai cara pandang al-Ghazali terhadap konsep istishlah secara luas, yang  tak jarang lepas dari kori- dor-koridor syar‘i. Jadi ungkapan-ungkapannya itu tidak bisa dipahami bahwa al-Ghazali menolak istishlah . Sebab kalau dipahami demikian, akan kontra den- gan pernyataan al-Ghazali yang lain, antara lain: 46
ﺔﲩ ﺎﳖﻮﻜﺑ ﻊﻄﻘﻟا ﺐﳚ ﻞﺑ ﺎﻬﻋﺎﺒﺗا ﰲ فﻼﺨﻠﻟ ﻪﺟو ﻼﻓ عﴩﻟا دﻮﺼﻘﻣ ﲆﻋ ﺔﻈﻓﺎﶈبا ﺔﺤﻠﺼﳌا ناﴪﻓ اذٕاو
“Dan apabila maslahat itu diartikan dengan hal-hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syarak, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum mengikutinya, malah secara pasti ia dapat dijadikan hujah.”
Menurut hemat penulis, pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa al- Ghazali dapat menerima istishlah sebagai metode istinbath hukum selama masla- hat tersebut berefek kepada upaya memelihara tujuan-tujuan syarak. Dalam ungkapan lain maslahat tersebut mula’imah (sejalan-relevan) dengan tindakan syarak.

## Kontribusi al-Ghazali atas Konsep Istishlah
Meskipun berbagai pemikiran al-Ghazali mengenai istishlah , klasi fi kasinya, dan  khususnya mengenai apa yang kelak populer dengan istilah maqashid asy- syar‘iyyah di atas, merupakan terobosan cemerlang yang memiliki  arah dan war- na tersendiri, namun ide tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar-be- nar baru dan orisinil dicetuskan pertama kali oleh al-Ghazali.  Diduga kuat, guru al-Ghazali sendiri, al-Juwaini, 47 lah tokoh ushul al- fi qh perintis konsep tersebut. Term istishlah juga digunakan pertama kali oleh al-Juwaini, meskipun di ba-
46 Ibid. , hlm. 179.
47  Nama lengkapnya ‘Abd al-Malik ibn ‘Abdullah ibn Yusuf Abu al-Ma ‘ali al-Ju- waini (w.478).
43
gian lain ia lebih sering memakai istilah lain, yakni istidlal. 48 Begitu pula dengan konsep maqashid as-syar‘iyyah , menurut tokoh yang juga dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain ini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami  benar tujuan  Allah mengeluarkan perintah dan larangan–Nya. 49 Gagasannya ini tercermin ketika ia mengutarakan persoalan ‘illah dan ashl , menurutnya ashl dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: ashl yang masuk kategori dharuriyyah (primer), al-hajat al-‘ammah (sekun- der), makramah (tertier), sesuatu yang tidak termasuk kelompok dharuriyyah dan hajiyah, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya. 50 Deng- an demikian pada prinsipnya al-Juwaini sudah membagi ashl atau tujuan tasyri‘ ke dalam beberapa kategori, termasuk kategori dharuriyyat, hajiyat , dan makramat (era setelahnya disebut tahsiniyyah ). Demikian pula mengenai konsep adh-dharu- rat al-khams ( dharuriyyat yang lima) yang diformulasikan al-Ghazali, tampaknya memiliki kaitan erat dengan—jika tidak dapat dikatakan malah dipengaruhi- -gagasan yang dikemukakan al-Juwaini bahwa esensi syariat berintikan pada upaya pemeliharaan agama, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. 51
Meskipun demikian, adanya kesamaan di antara kedua tokoh di atas sebenarnya merupakan fenomena natural dalam dunia keilmuan, hubungan mempengaruhi-dipengaruhi tersebut selayaknya diposisikan dalam perspektif kontribusi positif menuju pemikiran yang lebih mapan. Harus diakui di tangan al-Ghazali lah, pemikiran al-Juwaini ini selanjutnya dipertajam dan dikembang- kan, bahkan al-Ghazali telah berhasil memformulasikan ide-ide baru berikut contoh yang lebih luas dan rinci tentang berbagai konsep tersebut.

## Penutup
Berdasarkan uraian al-Ghazali mengenai istishlah di atas dapat disimpulkan
48  al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh , Jilid II, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), hlm. 936-938. Di dalam karyanya, al-Mankhul , al-Gazali juga menggunakan istilah al- istidlal . Lihat al-Gazali, al-Mankhul… , Op. Cit., hlm. 364. 49  Al-Juwaini, Op. Cit. , hlm. 295.
50 Ibid., hlm. 923-930.
51  Berbeda dengan al-Gazali, di sini al-Juwaini hanya menyebut empat hal. Satu unsur yang secara eksplisit tidak disebut adalah pemeliharaan akal. Boleh jadi menurut al-Juwaini, sebagaimana tercermin dalam konsep teologinya, akal mer- upakan unsur inheren dari setiap pembebanan hukum oleh Syariat atas manusia.
Ibid., hlm. 1150-1151.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 44
bahwa istishlah / maslahat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi standar ketentuan sebagai berikut: pertama, ia sejalan dengan tindakan-tindakan syarak (yang dimaksudkan untuk memeliha- ra agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  Ini merupakan  persyaratan inti di- terimanya mashlahah mursalah. Mashlahah mulgah (yang bertentangan dengan nas atau ijmak) harus ditolak. Demikian pula mashlahah garibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Ke- dua, ia harus berkategori maslahat dharurat atau hajat yang menempati kedudu- kan dharurat . Maslahat tahasiniyyat tidak dapat dijadikan hujah/ pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya bukan atas nama mashlahah mursalah , akan tetapi melalui prosedur qiyas. Ketiga, memenuhi kriteria dharurah , kulliyyah (universal) dan qath‘iyyah (pasti), minimal pada kasus-kasus yang dikemukakan al-Ghazali atau seumpamanya.
Dari sejumlah contoh yang diberikannya, tampaknya aplikasi istishlah (maslahat) hanya dilakukan pada persoalan-persoalan di bidang muamalah, jadi bukan masalah-masalah ibadah. Dengan demikian dalam perspektif al-Ghazali, maslahat, dengan sejumlah persyaratan yang diberikannya, hanya berlaku da- lam lapangan muamalah.
Meskipun al-Ghazali bukan tokoh pertama yang menggagas konsep masla- hat, namun peranannya dalam mempertajam konsep ini dinilai memiliki kon- tribusi yang cukup signi fi kan. Konsep maqashid asy-Syar‘iyyah dan adh-dharurat al-khamsah yang ditawarkannya malah menjadi salah satu referensi penting yang diapresiasi dan dikembangkan oleh ulama besar pada hampir setiap generasi setelahnya.

## Bibliogra fi
Abdullah Mustofa al-Maraghi, Fath al-Mubin fi Thabaqat al-Ushuliyyin , Edisi Indo- nesia: Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah , Yogyakarta: LKPSM, 2001.
‘Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, al-Fikr al-Ushuli Dirasah Tahliliyyah Naq- diyyah , Jedah: Dar asy-Syuruq, 1983. Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam , Jakarta: Pustaka Firdaus,
2002.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jilid II, Jakarta: Logos, 2001. Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam , juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
45
tt. Al-Asnawi, Nihayat as-Sul , juz IV, Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982. Al-Baidhawi, Minhaj al-Ushul , juz IV, Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982. Al-Ghazali, Syifa’ al-Galil , Tahqiq Hamad al-Kasibi, Baghdad: Mathba‘at al-Irsy- ad, 1971.
Al-Ghazali, al-Mankhul min Ta‘liqat al-Ushul , Tahqiq Muhammad Hasan Haitu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1980. Al-Ghazali al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993. Al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh , Jilid II, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H. Al-Kalbi, Taqrib al-Ushul ila ‘Ilm al-Ushul , Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1414
H.
Al-Kamal ibn al-Hammam, at-Tahrir , juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tt. Al-Khudhari, Ushul al-Fiqh , Beirut: Dar al-Fikr, 1969. Asy-Syanqithi, Ta‘liq Taqrib al-Ushul , Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1414. Asy-Syaukani, Nail al-Authar , Beirut: Mathba‘ah Sa‘id bin Nabhan, tt. Abu Zahrah, “al-Ghazali al-Faqih” dalam Abu Hamid al-Ghazali fi Zikra Mi’awiyah at-Tasi‘ah li-Miladihi , Kairo: al-Majlis al-A‘la li-Ri‘ayat al-Funun wa al-Adab wa al-‘Ulum al-Ijtima‘iyah, tt.
Badran Abu al-‘Ain Badran, Ushul al-Fiqh al-Islami , Iskandariah: Mu’assasah Sya- bab al-Jami‘ah, tt.
Haji Khalifah, Kasyf azh-Zhunun wa Asami al-Kutub wa al-Funun , juz II, Teheran: al-Mathba‘at al-Islamiyyah, 1957.
Hiyam Nuailati, al-Ghazali: Hayatuhu – ‘Aqidatuhu , Damaskus: al-Mathba‘ah al- Jadidah, 1958.
Husain Hamid Hasan, Nazariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islami , Kairo: Dar an- Nahdhat al-‘Arabiyyah, 1971. Ibn al-‘Imam al-Hanbali, Syadzarat adz-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab , Mesir: al- Maktab at-Tijari, tt.
Ibn Khalikan, Wafayat al-A‘lam , juz IV, Beirut: Mathba‘at al-Garibhlm, tt. Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman, al-Gayat al-Wushul ila Daqa’iq ‘Ilm al-Ushul , Mesir: Mathba‘at al-Jabalawi, 1993. Muhammad Sa‘id Ramdhan al-Buthi, Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syari‘at al- Islamiyyah , Beirut: Mu’assasat ar-Risalah, 1990. Muhammad Ridha, Abu Hamid al-Ghazali; Hayatuhu wa Ara’uhu wa Mushanna- fatuhu , Kairo: Maktabah al-Wafdi, 1924.
Tim Ensiklopedi Islam, “ Ghazali, Abu Hamid”, Ensiklopedi Islam , Jilid I,  Jakarta: Depag RI, 1992/1993. Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad al-Mu‘ashir , Mesir: Dar at-Tauzi‘ wa an-Nasyr al- Islamiyyah, 1994.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH 46
Zurkani Jahja, Teologi al-Ghazali , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

## PEDOMAN PENULISAN

## BENTUK NASKAH
Jurnal Al-Risalah menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil pe- nelitian ( research papers ), artikel ulasan ( review ), dan resensi buku ( book review ), baik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab atau Bahasa Inggeris

## CARA PENGIRIMAN NASKAH
Tulisan dialamatkan kepada Redaksi Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sungai Duren, Muaro Jambi-Jambi, Telp. (0741) 582021, email: jurnal.alrisalah@gmail. com. Penulis harus menyerahkan 2 (dua) eksamplar naskah/tulisan dalam ben- tuk hard copy ( print out ) dan soft copy dalam CD/ fl ash disk, atau melalui email ke redaksi jurnal Al-Risalah.

## FORMAT NASKAH
Al-Risalah adalah jurnal ilmiah yang terbit dua kali setahun. Al-Risalah siap menerima sumbangan tulisan dari para penulis, dengan ketentuan sebagai beri- kut:
1.  Tulisan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di dalam buku atau ma- jalah lainnya. Topik tulisan sesuai dengan lingkup kajian jurnal, yakni kajian ilmu syariah dan ilmu hukum.
2.  Jumlah halaman antara 20-25 halaman, ukuran kertas A4 spasi ganda. (Mar- gin kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3).
3.  Tulisan yang masuk dilengkapi biodata penulis, meliputi: nama, asal pergu- ruan tinggi/instansi, dan kuali fi kasi keilmuan penulis.
4.  Tulisan yang telah diserahkan menjadi hak redaksi, dan redaksi berhak mer- ubah tulisan tanpa mengurangi makna tulisan.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH

## SISTEMATIKA NASKAH

## Judul Naskah
Judul ditulis dengan huruf ka fi tal diletakkan di tengah margin. Judul tulisan diikuti pula dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris  antara 50-100 kata dan kata kunci ( keywords ) sebanyak 2-5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan ditulis dalam satu paragraf.

## Pendahuluan
Dalam pendahuluan harus berisikan latar belakang masalah yang diangkat, be- serta rumusan masalah. Jika perlu, dapat dimuat secara ringkas metode peneli- tian yang digunakan.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah, analisis, serta penjelasan tentang hasil penemuan selama penelitian. Namun, tidak perlu dicantumkan kalimat “PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN”.

## Penutup
Berisikan kesimpulan, ditambah saran-saran jika diperlukan.

## SUMBER KUTIPAN
Kutipan menggunakan cara Ibid, Op. Cit, dan Loc. Cit. Semua tulisan mengguna- kan referensi model footnote , dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Ayat al-Qur’an, contoh: An-Nisaa’ (4): 42.
2.  Buku, contoh: Muhammad Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer , cet. ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2008), hlm. 8.
3.  Apabila penyusun/penulis lebih dari dua orang, cukup nama penyusun pertama saja yang ditulis dan nama-nama lain diganti “dkk” (dan kawan- kawan), contoh: Hasan Ibrahim Hasan, dkk., an-Nuzum al-Islamiyyah , edisi ke-1, (Kairo: Lajnah at-Ta’lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr, 1953), hlm. 54.
4.  Penyusun/penulis bertindak sebagai editor atau penghimpun tulisan, con- toh: M. Nazori Madjid (ed.), Agama & Budaya Lokal: Revitalisasi Adat & Budaya
di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2009), hlm. 42.
5.  Penyusun/penulis sebagai suatu perhimpunan, lembaga, panitia atau tim, contoh: Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, (Jambi:
Syariah Press, 2010), hlm.1.
6.  Nama penulis tidak ada, contoh: Panduan Amaliyah Ramadhan, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2009), hlm. 9.
7.  Buku terjemahan, contoh: Ahmad Haris, Islam Inovatif: Eksposisi Bid’ah dalam Teori dan Praktek, alih bahasa Bahrul Ulum dan Mohamad Rapik, (Jambi: Sul- than Thaha Press, 2007 ), hlm. 51.
8.  Buku saduran, contoh: Vollmar, Hukum Benda, disadur oleh Chidir Ali,
(Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 234.
9. Kamus, c ontoh: Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 12.
10. A rtikel dalam jurnal, majalah atau surat kabar, c ontoh: H. Tjaswadi, “Sekali Lagi tentang Amandemen UUD 1945,” Kedaulatan Rakyat, No. 227, Th. LVII (Selasa, 21 Mei 2002), h1m. 8.
11.  Artikel dalam media massa, contoh: M. Luqman Hakiem, “Tasawuf dan Proses Demokratisasi”, KOMPAS , 30 Maret 2001, hlm. 4.
12. A rtikel dalam buku atau ensiklopedi, c ontoh: Syamsul Anwar, “Teori Kon- formitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazali,” dalam M. Amin Abdullah, dkk., (ed.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yog- yakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), h1m. 275.
13. Hasil penelitian yang tidak diterbitkan, c ontoh: Illy Yanti dan Ra fi dah, ”Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam UU NO.3/2006 (KHI) dan Implemen- tasinya dalam Sistem Ekonomi Nasional”, Hasil Penelitian Kompetitif IAIN STS Jambi, (2009), hlm. 10.
14. M akalah tidak diterbitkan, c ontoh: Rahmadi, “Kaedah-Kaedah Falakiyah”, Makalah Disampaikan pada Lokakarya Hisab Rukyat, Diselenggarakan oleh Kanwil Depag Provinsi Jambi, Jambi, 26 Desember 2009, hlm. 5.
15. S umber yang masih berbentuk manuskrip, c ontoh: Undang-Undang Palem- bang, Berg Col. No. 146, Perpustakaan Universitas Leiden, Vol. No.3.
16. D okumen berbentuk surat-menyurat, contoh: Staatsblaad van Nederlandsch Indie, 1937, No. 116.
17.  Dokumen dalam bentuk arsip-arsip perkantoran lainnya, contoh: Pengadi- lan Agama Kota Jambi, Daftar Jumlah Kasus Perceraian 2011 , 22 April 2012.
Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH
18. P eraturan perundang-undang atau peraturan lainnya belum disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
19.  Nomor dan nama peraturan perundang-undang atau peraturan lainnya su- dah disebutkan dalam tulisan, c ontoh: Pasal 2 ayat (1).
20.  Pidato, contoh: Pidato Menteri Agama, Disampaikan dalam Acara Brie fi ng Dengan Jajaran Kanwil Depag Provinsi Jambi dan IAIN, Tanggal 1 Februari 1988.
21.  Wawancara, contoh: Wawancara Dengan Abdullah, Ketua RT. 03 Kel. Sim- pang IV Sipin Kec. Telanaipura-Jambi, 5 Maret 2009.
22. Website t anpa penulis, contoh: ”Remarks before the American Muslim
Council,” http://usinfo. state.gov/usa/islam/s050799.htm, akses 7 Mei 2009.
23.  Website dengan pencantuman penulis, contoh: Noam Chomsky, “Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality,” http://www. zmag.org/chomsky/ index.cfm, akses 10 Januari 2003.

## CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI
Akh. Minhaji, Strategies for Social Research: The Methodological Imagination in Is- lamic Studies , Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
Andi Rustam, Ahmad Bakaruddin R. dan Syaiful, “Voting Behavior Pemilih Pe- mula pada Pemilu 2004 di Kota Padang” dalam Ahmad Bakaruddin R, dkk.,
(ed), Teori dan Metode Penelitian Ilmu Politik , Padang: Laboratorium Ilmu Po- litik Unand, t.t.
Anik Ghufron , Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif , Makalah Dipresentasi- kan pada Kuliah Metodologi Penelitian di Program Doktor UIN Yogyakarta di Jambi, tanggal 25-26 Januari  2010.
Djawahir Hejzziey, Pedoman Penelitian Skripsi, Jakarta: ttp, 2007. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Program Pascasarajana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Penuisan Disertasi , Cet. 2,
Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Sayuti, “ Relevansi antara Maal Administratif dan Upaya Penciptaan Good Gover- nance”, Jurnal Ilmiah Al-Risalah , Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2012.
Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Pedoman Penulisan Skripsi , Ja- karta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.