## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN  KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Zaenal Abidin AS 1
Dadan Kurnia 2
Universitas Jenderal Achmad Yani 1
Universitas Jenderal Achmad yani 2
Email: zaenal.abidin@lecture.unjani.ac.id

## Abstrak
Berlakunya  Undang-undang  No.6  Tahun  2014  Tentang  Desa  merupakan  tonggak  penguatan pelaksanaan  pemerintahan  di  tingkat  desa,  dimana  desa  sebagai  unit  pelaksanaan  pemerintahan terendah  di  berikan  kekuatan  didalam  mengurus  dan  menggali  potensi  yang  di  miliki  oleh wilayahnya.  Desa  sebagai  wilayah  otonom  harus  dapat  mengurus  dan  melaksanakan pemerintahannya  sendiri,  mulai  dari  pemilihan  kepala  desa  sampai  kepada  pola  penggalian potensi wilayah yang di miliki sebagai bagian pelaksanaan kesejahteraan di tingkatan desa. Salah satu  upaya  untuk  membangun  kapasitas  desa  adalah  dengan  peningkatan  kualitas  aparatur sumberdaya pemerintahan desanya, yang mana salah satunya kepala desa.
Pemilihan  kepala  desa  menjadikan  sebuah  momentum  bagi  masyarakat  di  tingkat  desa untuk  dapat  memilih  dan  menghadirkan  pemimpin  yang  dapat  merefresentasikan  keinginan masyarakatnya,    sehingga  dapat  mempercepat  proses  peningkatan  dan  pengembangan  wilayah pedesaan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  proses  penerapan  nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades-Serentak) di Kabupaten Bandung  Barat dapat dikatakan sudah dapat berjalan dengan baik. Dimana hal ini dapat dilihat dari  proses  penyelesaian  konflik  yang  di  timbulkan  dari  pelaksanaan  pilkades  serentak  yang dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan.  Namun  ada  hal  yang  di  dapatkan  dari  hasil  observasi peneliti dilapangan, bahwa proses pencalonan kepala desa di beberapa tempat yang mengajukan bakal calon (Balon) dari keluargannya guna memecah suara yang ada dan adanya ego sentrisme (keluarga)  yang  mana  melanjutkan  estapet  kepemimpinan  kepala  desa  sebelumnya.  Secara demokrasi memang tidak masalah, namun dalam proses pendewasaan pemilukades tentu hal ini perlu dikaji dan dihindari demi terwujudnya kualitas pilkades yang baik di kemudian hari. Kata Kunci : Implementasi, Nilai-nilai Demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa.

## PENDAHULUAN
Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa di dalam mengatur dan mengurus

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI.  Dimana  pengertian  Desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  konteks  Indonesia  Pemerintahan  Desa  merupakan  unit  terendah  namun merupakan konsepan yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Dimana pemerintahan desa menjadi ujung tombak proses pembangunan secara Nasional. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan yang di galakan oleh pemerintahan Presiden  Joko  widodo  (Nawacita),  dimana  dalam  program  Nawacita  di  jelaskan  bahwa  proses penguatan Desa adalah hal yang paling mutlak harus dilakukan di Indonseia.
Kepala Desa sebagai pemimpin formal di suatu desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desanya sendiri. Sifat demokratis harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata, karena sendi-sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan desa, akan  tetapi  pembangunan  desa  memerlukan  dukungan  dari  masyarakat  dan  akan  berpengaruh besar terhadap proses pelaksanaan pembangunan Nasional.
Proses  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  dan  pelaksanaan  pemerintahan  desa  dimulai sejak  di  berlakukannya  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1979  tentang  Desa,  dan  pada  saat  ini pemilihan  kepala  desa  dan  pelaksanaan  pemerintahan  desa  beracuan  kepada  undang-undang nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  sejak  tahun  2016  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  desa secara langsung di lakukan secara serentak di setap kabupaten.
Menurut Wasistiono (2006:32) tentang pemilihan kepala desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan desa merupakan kesempatan  rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan prefensi lokal mereka.
Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung tak sepenuhnya berjalan berdasarkan nilai-nilai  demokrasi  yang  di  harapkan,  adanya  praktek    politik  uang  terjadi  menjelang  hari  H atau hari pemungutan suara. Mereka membagi bagikan sejumlah uang atau barang  agar pilihan rakyat jatuh kepadanya. Tidak jarang seorang kepala desa harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah  untuk  meraih  kemenangan  dalam  pelkades.  Ketika  demokrasi  terpasang  dan  mekanisme check  and  balance  tidak  berjalan,  politik  uang  terjadi  tanpa  koreksi.  Akibatnya,  politik  uang menjadi  bersifat  sistematik,  bahkan  berkesan  sebagai  fenomenal  kultur.  Orang  yang  terlibat dalam praktik ini di paksa pada keharusan memilih, terlibat atau tersingkir dari sistem. Mereka yang  lebih  memilih  idealisme  sangat  mungkin  tersingkir  dari  sistem.  Artinya  mereka  akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan mata pencaharian atau uang tambahan.
Pelaksanaan  Pilkades  serentak  di  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  dilaksanakan  pada tahun  2019  dapat  dikatakan  paling  besar  karena  digelar,  mengingat  ada  112  desa  dengan pendaftar  sebanyak  553  calon  .  banyaknya  jumlah  calon  menjadi  persoalan  tersendiri.  Padahal satu desa maksimal calon adalah lima orang. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa ada indikasi keberhasilan dalam membangun partisipasi politik  dan demokrasi pada tataran lokal.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
P-ISSN 2614-8692 E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/jap.xxxx.xxx

## Permasalahan
Fenomena  pelaksanaan  Pilkades  di  Indonesia  yang  sarat  akan  politik  uang  dan  adanya fenomena jumlah  calon  kepala desa di Kabupaten Bandung  Barat  yang banyak, dimana di satu sisi  ada  kemunduran  proses  pelaksanaan  Pilkades  di  Indonesia  dengan  maraknya  politik  uang namun  di  Kabupaten  Bandung  Barat  ada  indikasi  keberhasilan  membangun  partisipasi  politik dan demokrasi pada proses pelaksanaan Pilkades. Dimana hal ini sejalan dengan semakin tinggi tingkat  partisipasi  politik  biasanya  mengindikasikan  bahwa  rakyat  mengikuti  dan  memahami serta  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  kenegaraan.  Demikian  pula  sebaliknya,  tingkat  partisipasi politik  yang  rendah  pada  umumnya  mengindikasikan  bahwa  rakyat  kurang  menaruh  apresiasi atau  minat  terhadap  masalah  atau  kegiatan  kenegaraan,  pada  kontek  penyelenggaraan pemilukades serentak di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019.
Antusiasme  masyarakat  dalam  kontek  pilkades  dapat  di  katakana  sudah  tinggi.  Namun demikian apakah tingkat partisipasi politik tersebut memperlihatkan keberhasilan pembangunan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Dan apakah potensi konflik pada pilkades serentak merupakan implikasi dari partisipasi poltiik yang tinggi dimasyarakat.

## Tujuan
Dalam  Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk  mengidentifikasi  dan  menguraikan secara  jelas  dan  mendalam  mengenai  Praktek  demokrasi  dalam  pemilihan    kepala  desa  di Kabupaten  Bandung  Barat.  Dan  juga  untuk  memberikan  masukan  bagi  pihak  terkait  baik pemerintah  Desa  maupun  penyelenggara  Pilkadesa  untuk  dapat  menghadirkan  satu  formulasi yang  tepat  didalam  proses  pelaksanaan  Pilkades  serentak  di  Indonesia  sehingga  dapat mengurangi  dampak  Konflik  yang  terjadi  di  tingkat  Masyarakat  didalam  pelaksanaan  Pilkades Serentak.

## KERANGKA KONSEPTUAL Demokrasi Sebagai Norma hidup Bersama
Demokrasi  merupakan  proses  panjang  melalui  pembiasaan,  pembelajaran,  dan penghayatan. Demokrasi merupakan bentuk pembiasaan sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia  untuk  membentuk  demokrasi  yang  ideal  seperti  pendapat  John  Dewey  (1964:  86) terdapat dua elemen dalam demokrasi yang ideal, (1) tidak hanya berkaitan dengan kepentingan umum  tetapi  mengandalkan  pada  pengakuan  kepentingan  bersama,  (2)  tidak  hanya  interaksi kelompok- kelompok sosial tetapi perubahan dan pembiasaan sosial .
Untuk mencapai kehidupan demokrasi yang ideal dukungan sosial dan lingkungan adalah mutlak  dibutuhkan.  Menurut  Azra  (2008:  40)  ada  enam  (6)  norma  atau  unsur  pokok  yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis . Keenam norma itu adalah sebagai berikut:
1. Kesadaran akan pluralisme. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam  sikap  dan  perilaku  menghargai  dan  mengakomodasi  beragam  pandangan  dan sikap  orang  dan  kelompok  lain,  sebagai  bagian  dari  kewajiban  warga  negara  dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya.
2. Musyawarah.  Makna  dan  semangat  musyawarah  adalah  mengharuskan  adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.
3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan  prosedur-prosedur  demokrasi  (pemilu,  suksesi,  kepemimpinan,  dan aturan mainnya) tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab.
4. Norma kejujuran dalam pemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai  dan  menjalankan  seni  pemusyawaratan  yang  jujur  dan  sehat  untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan semua pihak.
5. Kebebasan  nurani,  persamaan  hak  dan  kewajiban  bagi  semua  (freedom  of conscience),  persamaan  hak  dan  kewajiban  bagi  semua  (egalitarianisme)  merupakan norma  demokrasi  yang  harus  diintegrasikan  dengan  sikap  percaya  pada  iktikad  baik orang dan kelompok lain.
6. Trial and error (percobaan dan salah) dalam demokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang  telah  selesai  dan  siap  saji,  tetapi  merupakan  sebuah  proses  tanpa  henti.  Dalam kerangka  ini  demokrasi  membutuhkan  percobaan-percobaan  dan  kesediaan  semua pihak  untuk  menerima  kemungkinan  ketidaktepatan  atau  kesalahan  dalam  praktik berdemokrasi.

## Perilaku Budaya Demokrasi
Menurut  Rusli  Karim  (1991:  24)  dikatakan  bahwa  perilaku  dan  ciri-ciri  orang  yang memiliki  kepribadian  demokratis  adalah  inisiatif,  disposisi,  toleransi,  cinta  akan  keterbukaan, komitmen dan tanggung jawab serta memiliki kerjasama dalam keterhubungan .
Budaya demokrasi dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat dan negara. Menurut Rochmadi (2012: 43) contoh perilaku yang merupakan perwujudan budaya demokratis, sebagai berikut :
1. Saling  menghormati  dan  menghargai  dengan  sesama  orang  lain  di  lingkungan masyarakat dan negara.
2. Memecahkan  setiap  persoalan  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  dengan  cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Ikut melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab.
4. Bagi pelajar yang telah berusia 17 tahun dapat berperan serta dalam pemilihan umum yang  berlangsung  sejak  orde  lama  hingga  masa  reformasi.  Keikutsertaan  dalam pemilu  ini  harus  dilakukan  dengan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil.

## Pemilu dan Demokrasi
Semua  negara  yang  menyatakan  dirinya  Demokrasi  dipastikan  melaksanakan  pemilihan umum baik dalam rangka suksesi kepemimpinan maupun untuk memilih perwakilan rakyat yang akan  duduk  di  parlemen,  karena  itu  Pemilu  merupakan  salah  satu  tonggak  penting  yang merepresentasikan  kedaulatan  rakyat,  karena  itu  pemilu  dianggap  elemen  terpenting  dalam sistem  demokrasi.  Proses  pemilu  yang  dilaksanakan  dengan  baik,  tranparan,  adil,  teratur  dan berkesinambungan  memperlihatkan    bahwa  negara  tersebut  memiliki  tingkat  demokrasi  yang baik, dan jika dilaksnakan sebaliknya maka disebut anti demokrasi.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Pemilu  dalam  sebuah  negara  demokrasi  merupakan  suatu  sarana  bagi  terselenggaranya proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip- prinsip  yang  digariskan  konstitusi.   Demokrasi  itu  sendiri  merupakan  suatu  sistem  politik  yang menunjukkan  bahwa  kebijakan  umum  ditentukan  atas  dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam  pemilihan-  pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas prinsip  kesamaan  politik  dan  diselenggarakan  dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan  politik  Di Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk  memilih  anggota  legislatif,  maupun  untuk  memilih  anggota  eksekutif.  Anggota  legislatif yang  dipilih  dalam  pemulu  lima  tahun  tersebut,  terdiri  dari  anggota  legislatif  pusat/parlemen yang  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  biasanya  disebut  sebagai  DPR-RI,  kemudian  Dewan Perwakilan  Daerah  atau  DPR,  DPRD  Propinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota.  Sementara  dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimipin dalam lembagai eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi .

## Pemilihan Kepala Desa Langsung
Proses  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  secara  langsung  dilakukan  oleh  masyarakat Desa.  Dimana  hal  ini  ditetapkan  melalui  Perbup  Bandung  Barat  Nomor  8  tahun  2017  tentang petunjuk  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  Pasal  2,  dimana  Kepala  Desa  dipilih  secara demokratis  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Dimana  dalam pengertian  ini,  proses  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  dilakukan  secara  langsung  oleh masyarakat desa setempat sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi.
Proses pemilihan Kepala  Desa  dilakukan   secara  langsung oleh   dan   dari  penduduk Desa  warga  Negara Republik  Indonesia  yang  memenuhi persyaratan sebagai pemilih, dimana kepala desa memiliki masa  jabatan  6  (enam) tahun  terhitung  sejak  tanggal  pelantikan dan dapat    menjabat  paling    banyak    3  (tiga)    kali    masa    jabatan  secara    berturut-turut  atau    tidak secara  berturut  turut.  Sedangkan untuk pengisian  jabatan dan masa jabatan kepala  desa  adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat  sepanjang masih hidup. Perubahan  yang  signifikan dalam upaya  mewujudkan  kemandirian  desa  adalah perubahan  dalam  alokasi  anggaran  oleh pemerintah    kabupaten.    Struktur    pemerintah  desa  dari  kepala  dusun  tingkat  RT  dan  RW  dan tidak  diatur  dalam  SK  Bupati.

## PEMBAHASAN Pelaksanaan Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa
Proses pendaftaran kepala daerah dilakukan dengan cara datang kepada panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa dan kecamatan. Lalu dilakukan verifikasi, bila jumlah pendaftar bakal calon  melebihi  ketentuan  yang  ditentukan  oleh  aturan  perundang-undangan  (maksimal  5  Bakal Calon  kepala  Desa)  maka  akan  dilakukan  proses  seleksi  bakal  calon  sehingga  jumlah  sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Animo  yang  besar  masyarakat  untuk  menjadi  kepala  desa  di  kabupaten  bandung  barat sangat besar, dimana hal ini dapat dilihat dari banyaknya bakal calon (Balon) kepala desa yang mendaftar.  Dari  data  yang  masuk  dan  sudah  dilakukan  rekap  oleh  panitia  pilkades  serentak kabupaten  bandung  barat,  tercatat  dari  total  112  desa  yang  akan  menggar  Pilkades  Serentak terdapat  balon  kepala  desa  total  sebanyak  553  pendaftar.  Dimana  ada  salah  satu  desa  yang terdapat  balon  kepala  desa  mencapai  16  calon,  dan  yang  lain  rata-rata  melebihi  5  kandidat sehingga perlu dilakukan seleksi sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dimana dari hasil observasi peneliti dilapangan mendapati ada beberapa desa  yang terdapat balon lebih dari  5  kandidat  atau  5  kandidat  yang  terdiri  dari  sanak  keluarga,  dalam  hal  ini  bila  dikaitkan dengan  pelaksanaan  demokrasi  memang  tidak  menjadi  persoalan.  Namun  ketika  dikaitkan dengan etika demokrasi maka hal ini akan menjadikan proses pelaksanaan demokrasi tidak baik, dimana  terkesan  adanya  proses  mempertahankan  dinasti  politik  yang  sudah  menjadi  kebiasaan bagi  kepala  desa  di  suatu  tempat.  Adanya  kepala  desa  yang  turun  temurun  membuat  hal  ini terjadi.

## Saling menghormati dan menghargai Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat
Proses  pemilihan  kepala  desa  seringkali  dianggap  berpotensi  menimbulkan  konflik diantara  masyarakat  dalam  satu  wilayah  desa,  sikap  saling  menghargai  da  menghormati  yang sejadinya mencerminkan ciri-ciri orang desa seolah hilang dalam momen pemilihan kepala desa, hal  ini  sering  terjadi  baik  di  wilayah  desa  yang  penduduknya  memiliki  ciri-ciri  sebagai masyarakat  kota  (transisi)  dimana  hal-hal  kebersamaan  saling  menghargai  dan  menghormati dicirikan sebagai karakter masyarakat desa yang damai.
Dalam  momentum  pemilihan  kepala  desa  serentak  yang  dilaksanakan  diwilayah Kabupaten  Bandung  Barat  pada  tahun  2019  lalu,  di  beberapa  wiayah  desa  terdapat  persaingan antar calon, dan masyarakat pendukung  yang cukup panas, sehingga berkurangnya harmonisasi ditengah-tengah  masyarakat  yang  biasanya  hidup  dengan  penuh  saling  menghargai  dan menghormati dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakatnya.
Momentum pilkades seringkali menjadi bagian dari ajang  pembuktian keunggulan suatu kelompok  pendukung  dalam  persaingannya,  hal  ini  biasanya  berimbas  pada  kehidupan  sosial masyarakat karena kelak pengelolaan dan kebijakan pemerintahan desa menjadi sangat dominan dalam menetukan berbagai kebijakannya.
Pesta demokrasi di desa sangat kental dengan aroma persaingan satu sama lain baik antar calon kepala desa, antar pendukung kepala desa maupun antar masyarakat simpatisan, satu sama lain  merasa  paling  unggul  dan  menghilangnya  sikap  saling  menghargai  dan  menghormat  satu sama  lain,  hal  ini  timbul  karena  nilai-nilai  dalam  pilkades  tidak  hanya  berorientasi  pada kekuasaan saja, nilai keungulan suatu kelompok masyarakat dan keluarga seolah menjadi harga diri bagi kemenangan dalam pilkades ini, seperti kita ketahui bahwa kepemimpinan sebuah desa (pemerintah desa) seringkali berasal dari “trah keluarga” tertentu yang memiliki sejarah panjang dalam  memimpin  sebuah  desa  di  masa  lalu.  Budaya  saling  menghormati  dan  menghargai  tidak hanya perlu ditekankan dalam kehidupan beragama, namun harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Sikap  saling  menghormati  dan  menghargai  dalam  interaksi  sosial

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
penting  dilakukan  supaya  tidak  ada  perpecahan  di  masyarakat,  dan  menyelesaikan  masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Hiruk  pikuk  proses  pemilihan  kepala  desa  yang  diselenggarakan  secara  serempak  di Kabupaten Bandung Barat membuat suhu politik local memanas, proses yang terjadi tidak jauh berbeda  dengan  pemilihan  umum  untuk  memilih  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Lebih  dari  itu  pemilihan  kepala  desa  membawa  kekhawatiran  tersendiri  karena  potensi  konflik yang terjadi dalam lingkup yang kecil.
Dalam  proses  pemilihan  kepala  desa  serentak  yang  diselenggarakan  di  Kabupaten Bandung  Barat  di  ikuti  oleh  sebanyak  112  desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB)  yang dilaksanakan  pada  tahun  2019  menyisakan  berbagai  cerita  dan  peristiwa  yang  perlu  dikaji  dan dijadikan evaluasi dalam pilkades serentak yang akan diselenggarakan Kembali pada tahun 2021 yang diikuti 41 Desa di Kabupaten Bandung Barat yang tidak menyelnggarakan di tahun 2019.
Hampir seluruh desa  yang menyelenggarakan pemilihan diikuti oleh lima pasang  calon, hal  ini  berimbas  pada  tingkat  gesekan  dan  potensi  konflik  local  yang  sangat  tinggi.  Hal  ini ditandai  dengan  adu  jargon,  slogan  dan  visi  misi  yang  terpampang  diberbagai  baliho  yang menghiasi hampir diseluruh wilayah desa.
Suhu  politik  masih  memanas  bahkan  masih  dirasakan  pasca  pelaksanaan  pemilihan kepala  desa,  para  simpatisan  calon  masih  terbawa  suasana  pilkades.  Namun  demikian disampaikan  oleh  masyarakat  bahwa  mereka  masih  sadar  akan  Batasan  dengan  tetap  saling menghargai dan menghormati antar pendukung. Didalam prosesnya peneliti memang ditemukan satu proses pernyataan bersama bahwa untuk tetap Bersama menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah  dari  segala  dampak  negative  yang  ditimbulkan  dari  proses  pemilihan  kepala  desa serempak  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Hal  ini  terus  selalu  diingatkan  oleh  seluruh  pihak diantaranya  Forkopimda  Kabupaten  Bandung  Barat,  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa,  Tokoh Masyarakat dan Para pemuka Agama.
Perkembangan  jaman  dan  peningkatan  kapasitas  masyarakat  desa  baik  secara  individu maupun kelompok pada proses pilkades seringkali menimbulkan perbedaan pandangan dan arah politik  dalam  menetukan  calon  kepala  desa,  hal  ini  tentunya  berpengaruh  kepala  kehidupan bermayarakat yang lingkupnya lebih kecil, rasa unggul yang berlebih pada kelompok pendukung seringkali  mengabaikan  rasa  saling  menghargai  dan  menghormati  ditengah-tengah  masyarakat desa, karena kecilnya ruang lingkup kampanye seringkali terjadi kesalahpahaman satu sama lain yang memicu konflik secara lebih luas.
Didalam  pelaksanaan  Pilkades  serentak  memang  tidak  ditemukan  adanya  perselisihan yang  berarti  pada  pelaksanaan  proses  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  bandung  Barat. Peneliti mencoba menghimpun data dari berbagai sumber salah satunya kepolisian bahkan tidak ditemukan perselisihan/  tindak pidana  yang murni disebabkan dari  gelaran pilkades serentak di Kabupaten  Bandung  Barat.  Kedewasaan  masyarakat  dalam  berpolitik  pada  setiap  pemilihan umum di Indonesia memang masih rendah, hal ini ditunjukan dari gesekan gesekan yang terjadi baik secara langsung maupun beradu argumentasi di media social. Tidak jarang gesekan tersebut berujung  tindak  pidana,  hal  ini  tentu  selain  bertentangan  dengan  hukum  juga  bertentangan dengan  budaya  bangsa  yang  terkenal  sebagai  bangsa  yang  santun.  Hal  ini  terjadi  pula  dalam gelaran pilkades di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019. Terjadi perbedaan suhu politik diantar wilayah.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Untuk  wilayah  perkotaan  dimana  jumlah  penduduk    yang  besar,  karakter  masyarakat serta budaya  masyarakat yang majemuk, bercampur dengan kepentingan dan pandangan politik yang  berbeda,  berpotensi  terjadinya  disintergari  harmoni  sebagai  ciri  masyarakat  desa.  Hal demikian  terlihat  di  desa-desa  di  wilayah  kecamatan  Ngamprah,  Padalarang,  Lembang  dan Batujajar,  dimana  terdapat  banyak  latar  belakang  masyarakat  yang  bertentangan  atau  berbeda satu sama lain dalam cara berperilaku, bertindak dalam proses pilkades di wilayahnya,
Beda  halnya  dengan  kondisi  pedesaan  diwilayah  selatan  seperti  di  wilayah  Kecamatan Gununghalu,  Cipongkor  dan  Sindangkerta  yang  karakter  masyarakatnya  lebih  lembut,  humanis dan agamis, perbedaan pandangan politik dalam proses pilkades tidak menimbulkan riak berlebih dan  mengedepankan  sikap  saling  menghargai  dan  menghormati  satu  sama  lain  dikalangan masyarakat  pendukung,  karena  biasanya  diwilayah  pedesaan  perang  tokoh  sangat  berpengaruh dalam kehidupan dan sikap sebuah masyarakat termasuk soal pandangan politik.
Namun secara kesuluruhan dalam proses pilkades yang dilakukan secara serentak di 112 Desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat,  secara  umum  berjalan  dengan  aman,  tertib  dan  kondusif tanpa  adanya  riak-riak  berlebih  dari  berbagai  kubu  calon  kepala  desa,  dalam  perjalannya  sikap saling menghargai dan  menghormati antar calon kepala desa dan masyarakat pendukung sudah kembali  membaik  seiring  dengan  berjalannya  kehidupan  masyarakat  pedesaan  yang menecerminkan    silih  asah,  silih  asih,  silih  asuh  dan  silih  wawangi.  Dimana  hal  tersebut  tidak terlepas dari komunikasi dan Pendidikan politik kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh elemen.  Masyarakat  dapat  memahami  dengan  baik  bahwa  diatas  pemilihan  kepala  desa  yang perlu  dimenangkan  ada  kehidupan  bermasyarakat  yang  perlu  dijamin  keamanan  dan kenyamanan. Sehingga terjadi rasa saling menghormati dan menghargai antar masyarakat.
Kesimpulan  dari  seluruh  rangkaian  penelitian  terkait  penerapan  nilai-nilai  demokrasi pada  dimensi  toleransi  yang  dibuktikan  dengan  saling  menghormati  dan  menghargai  terjalin dengan sangat baik, hal ini terlihat di mayoritas desa  di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mencerminkan  sikap  saling  menghargai  dan  menghormatai  dikalangan  masyarakat  maupun timsukses dari masing masing calon Kepala Desa, masyarakat pedesaan di Kabupaten Bandung Barat  sudah  semakin  dewasa  dalam  menghadapi  persta  demokrasi  lokal  ini,  hal  ini  terbukti dengan  tidak  adanya  perselisihan  selama  proses  pemilihan  Kepala  Desa,  bahkan  antusias masyarakat  dalam  pelaksananan  pemilihan  Kepala  Desa  di  Bandung  Barat  meningkat  bila dibandingkan  dengan  pemilihan  kepala  desa  sebelumnnya.  Dengan  angka  pasrtisipasi  pemilih dalam  pelaksanaan  pilkades  serentak  kemarin  mecapai  73  persen,  dari  855.088  hak  pilih, sebanyak 626.309 warga menggunakan hak pilihnya.

## Memecahkan  setiap  persoalan  Dalam  Proses  Pemilihan  Kepala  Desa  Di Kabupaten Bandung Barat
Pemilihan  kepala  desa  merupakan  ajang  sosialisasi  politik  di  tingkat  desa  yang  dapat memberikan  pendidikan  politik  bagi  masyarakat  desa.  Adapun  dalam  pemilihan  kepala  desa tentu  saja  identik  dengan  adanya  kampanye  yang  dilaksanakan  oleh  para  aktor-aktor  politik, guna untuk menarik dukungan dan simpati dari masyarakat. Tahap kampanye inilah yang sangat menarik  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa,  dimana  masing-masing  calon  kepala  desa beserta  pendukungnya  berlomba-lomba  memperkenalkan  diri,  memberikan  janji-janji,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
melakukan  pendekatan  dengan  masyarakat  melalui  proses  komunikasi  politik  selayaknya kampanye yang dilakukan oleh calon-calon legislatif.
Pemilihan kepala desa dianggap berpotensi menimbulkan dan menyisakan permasalahan baik  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa  maupun  pasca  pemilihan  kepala  desa,  berbagai permasalahan  yang  terjadi  selama  proses  pemilihan  kepala  di  112  desa  di  Kabupaten  Bandung Barat dapat ditangani dan diselesaikan dengan mengedepakan prinsip keterbukaan, kekeluargaan dan  dengan  menganut  tradisi  lokal  desa  setempat,  sehingga  permasalahan  tidak  ada  yang berlanjut keranah hukum.
Perselisihan  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  yang  terjadi  selama  proses pemilihan kepala desa seperti permasalahan DPT dan permasalahan teknis lainnya dapat segera pulih  pasca  penetapan  hasil  keputusan  pemilihan  kepala  desa,  masyarakat  desa  dengan kehidupannya  yang  bersahaja  menjalankan  kehidupannya  berjalan  “sauyunan”  bersama-sama seolah  tidak  pernah  berbeda  pilihan  yang  sempat  membuat  susana  panas.  Ini  mencerminkan karakteristik masyarakat desa yang menjaga nilai-nilai dan prinsip kehidupan sebagi urang sunda yakni,  silah asah, silih asih, silih asuh, silh wawangi. Perselisihan antar tim pendukung di 112 desa dianggap wajar sebagai bentuk ekspresi dari demokrasi selama tidak menimbulkan riak-riak berlebih yang dapat menyebabkan konflik baru dimasyarakat.
Adapun  permasalahan  hasil  pilkades  serentak  terdapat  di  2  (dua)  desa  di  Kabupaten Bandung Barat yang sempat mencuat kepermukaan publik, dapat dengan segera di selesaikan di tingkat  desa  oleh  panitia  secara  terbuka,  kekeluargaan  dengan  menganut  tradisi  lokal  desa setempat.  Dimana  terdapat  hasil  imbang  dalam  jumlah  suara  hasil  pemilihan  dan  terjadi kekeliruan  pada  saksi  salah  satu  calon  kepala  desa  dalam  proses  rekapitulasi  suara  di  tempat pemungutan suara.
Permasalahan yang timbul adalah adanya tim pendukung salah satu calon kepala desa di Desa Cintakarya, Kecamatan Sindangkerta yang meminta penghitungan ulang suara tingkat desa, hal  ini  terjadi  dikarenakan  terdapat  2  (dua)  calon  yang  mendapatkan  raihan  suara  tertinggi dengan  jumlah  yang  sama  persis,  yakni  sebanyak  1.219  suara.  Permasalahan  ini  dapat diselesaikan  dengan  segera  ditingkat  desa  dengan  merujuk  kepada  Peraturan  Bupati  Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Pasal 55. Jika meraih suara yang sama, pemenang ditentukan dengan melihat sebaran suara yang lebih luas di  tingkat  tempat  pemungutan  suara,  keputusan  ini  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  tim pendukung salah satu calon.
Selain  itu  Permintaan  penghitungan  ulang  juga  dilayangkan  tim  pendukung  salah  satu  calon Kepala  Desa  Girimukti,  Kecamatan  Cipongkor.  Mereka  menilai  terdapat  indikasi  kecurangan yang merugikan salah satu calon dalam proses penghitungan di tempat pemungutan suara.
Munculnya  sejumlah  masalah  dalam  pelaksanaan  Pilkades  membuat  DPRD  KBB mengusulkan  evaluasi  kepada  Panitia  pemilihan  kepala  desa  secara  menyeluruh  serta dilakukannya revisi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Adanya kekurangan  yang terdapat dalam Perbub 35,  yang dinilai belum mengatur secara detail tentang  hasil  perolehan  suara  yang  berakhir  imbang  seperti  yang  terjadi  di  Desa  Cintakarya, Kecamatan  Sindangkerta.  Dimana  hal  ini  menanggapi  terkait  dengan  hasil  suara  yang  imbang, dimana hal ini juga dikaitkan dengan adanya partisipasi masyarakat  yang datang ke TPS untuk

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
melakukan pemungutan suara yang hanya didasari dengan DPT, dimana seharusnya kepemilikan KTP bias menjadi dasar didalam mengikuti pelaksanaan Pilkades tersebut.
Masalah  terakhir  yang  jadi  sorotan  DPRD  adalah  partisipasi  pemilih,  dimana  masih banyak masyarakat tidak bisa mencoblos disebabkan kurang sosialisasi atau karena tidak masuk DPT. Dimana kurangnya pemahaman masyarakat pemilih yang tidak terdata di DPT, sedangkan mereka  datang  dengan  membawa  KTP  saja.  Dimana  hal  ini  berkaca  dari  proses  pelaksanaan Pilpres  yang  lalu,  dimana  ketika  tidak  terdaftar  di  DPT  mereka  cukup  membawa  KTP  ke  TPS dan sudah bias melakukan pemungutan suara.
Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  Tingkat  Kabupaten  Bandung  Barat  tidak  menerima laporan ataupun pengaduan pascapelaksanaan Pilkades serentak pada 24 November 2019 secara berarti,  pengaduan  dapat  diselesaikan  melalui  penjelasan  penjelasan.  Sesuai  dengan  Peraturan Bupati  Nomor  35  Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pilkades,  pengaduan  bisa disampaikan melalui panitia tingkat desa dan kecamatan masing-masing selama tiga hari. Secara  umum  permasalahan  yang  timbul  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa  serentak  di  112 Desa  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dapat  diatasi  dengan  cepat  di  tingkat  desa  oleh  panitia pemilihan kepala desa dengan secara terbuka, kekeluargaan dengan menganut tradisi lokal desa setempat, sehingga tidak menyisakan permasalahan pasca proses pemilihan kepala desa.

## Ikut  melaksanakan  hasil  keputusan  Dalam  Proses  Pemilihan  Kepala  Desa Di Kabupaten Bandung Barat
Pemilihan umum merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan seperti presidan,  wakil  rakyat  diberbagai  tingkat  pemerintahan,  sampai  kepala  desa.  Desa  merupakan sistem  tatanan  terendah  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terdiri  atas  kesatuan masyarakat  hukum  terkecil  yang  telah  ada  dan  tumbuh  berkembang  seiring  dengan  sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.  Kita  mengetahui  bahwa  pada  tingkatan  yang  paling  kecil  pemilihan  paling  pertama dan terlebih dahulu dilakukan secara langsung adalah pemilihan kepala desa.
Aktivitas  pemilihan  kepala  desa  serentak  di  112  desa  di  wilayah  Kabupaten  Bandung Barat  merupakan  aktivitas  politik  yang  menunjukkan  bagaimana  proses  demokrasi  terjadi  di desa.  Pemilihan  kepala  desa  tidak  semata-mata  hanya  perebutan  kekuasaan  atau  bagaimana strategi  kampanye  dilakukan  agar  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  desa,  akan  tetapi  lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan. Selain itu, sistem pemilihan kepala desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal.
Seiring  dengan  berakhirnya  proses  pemilihan  kepala  desa  di  112  desa  diwilayah Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan pada hari minggu 24 November 2019, dinyatakan berjalan dengan baik, tertib, aman dan kondusif, tanpa adanya pihak yang melakukan pengaduan dan  pelaporan  yang  berujung  dipengadilan,  semua  unsur  masyarakat,  tim  pendukung  maupun para  calon  kepala  desa  yang  melakukan  proses  pemilihan  kepala  desa  mengikuti  dan melaksanakan hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Hal ini menunjukan bahwa  semua  elemem  kepentingan  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa  di  112  desa  di Kabupaten  Bandung  Barat  ikut  menerima  dan  melaksanakan  hasil  keputusan  yang  telah dikeluarkan oleh panita pemilihan kepala desa.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Pada  dasarnya  proses  pemilihan  kepala  desa  merupakan  amanat  peraturan  perundang- undang  yang  harus  dijalankan  beserta  dengan  proses  dinamikanya.  Berbagai  keputusan sementara yang dilakukan di beberapa tempat pemungutan suara, sempat dilayangkan protes oleh salah satu tim pendukung calon kepala desa karena dianggap terdapat indikasi kecurangan yang merugikan salah satu  calon akhirnya dapat dengan dengan hikmat mengikiti dan melaksanakan hasil keputusan hasil pemilihan kepala desa setelah dilakukan upaya penyeselaian masalah yang dilakukan secara terbuka dan kekeluargaan.
Hasil  Penenelitian  secara  keseluruhan  yang  peneliti  lakukan  dilapangan  dapat disimpulkan  bahwa  semua  pihak  dapat  menerima  hasil  keputusan  dalam  gelaran  pemeilihan kepala  desa  serentak  yang  diselenggarakan  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Walaupun  terdapat beberapa  permasalahan  permasalahan  seperti  yang  diuraikan  pada  bahasan  sebelumnya  namun hal tersebut tidak sampai pada tahapan yang lebih tinggi, segala permasalahan yang timbul dapat diselesaikan  dengan  baik  dan  kekeluargaan  sehingga  semua  pihak  dapat  memahami  dan menjalankan  setiap  keputusan  yang  ditetapkan  dalam  seluruh  rangkaian  pelaksanaan  pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat.

## PENUTUP Kesimpulan
Desa merupakan paku buminya sebuah negara, kemajuan dan kekuatan desa sangat menentukan kemajuan  dan  kemandirian  bangsa  Indonesia.  Oleh  karenanya  pembangunan  desa  memegang peranan  yang  sangat  penting  mengingat  beberapa  hal  antara  lain,  jumlah  penduduk  Indonesia sebagian  besar  (80%)  adalah  tinggal  dipedesaan  oleh  sebab  itu  wajar  dan  tidak  berlebihan  jika disimpulkan bahwa pembangunan Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan desa.
Salah  satu  upaya  membangun  kapasitas  desa  yaitu  melalui  peningkatan  kualitas  sumber daya  aparatur  pemerintahan  desa  salah  satunya  Kepala  Desa.  Oleh  karena  itu  pemilihan  kepala desa  yang  baik  dapat  melahirkan  kualitas  kepala  desa  yang  dapat  membantu  mewujudkan kemajuan desa. Kapasitas kepala desa sangat menentukan arah pembangunan desa sesuai dengan janji politiknya yang tertuang dalam rumusan visi misi Kepala Desa.
Proses pemilihan Kepala Desa tidak jauh berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah, Pileg maupun  Pilpres.  Oleh  karena  itu  penerapan  nilai-nilai  demokrasi  perlu  diperhatikan  untuk menjamin  pemilihan  yang  berkualitas,  yaitu  pemilihan  yang  LUBER.  Penerapan  nilai  nilai demokrasi  diharapkan  dapat  membuat  proses  pemilihan  kepala  desa  dapat  berlangsung  secara adil  dan  dinikmati  masyarakat  desa  sebagai  pesta  masyarakat  desa  dalam  menentukan pemimpinnya.
Penelitian  ini  melihat  dan  mengevaluasi  bagaimana  penerapan  nilai-nilai  demokrasi  pada pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019. Seluruh proses penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  nilai  demokrasi  telah  diterapkan  dengan  baik,  hal tersebut  dibuktikan  dengan  permasalahan  permasalahan  yang  terjadi  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan  dan  tidak  berkelanjutan.  Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  Pilkades  tetap memegang teguh kesatuan dan persatuan wilayah.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal- academia-praja
Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung Barat menyisakan bahan  evaluasi  yang  sangat  penting  guna  keberhasilan  kegiatan  Pemilihan  Kepala  Desa kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Henry  B.  Mayo,  An  Introduction  to  Democratic  Theory.  Oxford  University  Press,  New  York.
1960
Artikel.  Potensi  Konflik  Pilkades  Serentak  di  KBB  Dinilai  Sangat  Terbuka  pada https://jabar.sindonews.com di unduh pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 12.15 WIB Disarikan  dari  Hendrik,  Doni.  2010.  Variabel-variabel  yang  Mempengaruhi  Rendahnya Partisipasi  politik  Masyarakat  dalam  Pilkada  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Padang Tahun  2008.  Jurnal,  Neliti.com,  di  unduh  pada  tanggal  6  Desember  2019  pukul  14.13 WIB
Penelitian  Kolaborasi,    Suranto  dkk,  2015  .  Pemetaan  Faktor-Faktor  Yang  berpengaruh  pada Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul.
Undang-Undang Nomor 6 TAhun 2014 Tentang Desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 33. https://portal-ilmu.com/Maret 26/03/20 Pukul 23.26