## PERDIKAN (Journal of Community Engagement)
2024, Vol. 6(1): 1-16 Journal Homepage : https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/perdikan

## Akselerasi penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi
1 Irmawati Sagala, 2 Yunita Elianda, 3 Irfan Harmain
1 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, INDONESIA
2 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, INDONESIA
3 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, INDONESIA *Email penulis korespondensi: irma.sagala@fdi.or.id Article Info Abstract Article History Received : 31/12/2023 Revised : 14/06/2024 Accepted : 26/06/2024 Available Online : 29/06/2024 How to cite
Sagala, I., Elianda, Y., & Harmain, I. (2024). Akselerasi penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. PERDIKAN (Journal of Community Engagement), 6 (1), 1 –16. https://doi.org/10.19105/pjce.v6i1.12026
Editorial Office
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Madura, INDONESIA
Copyright and License
2684-9615/Copyright © 2024 by Perdikan (Journal of Community Engagement) .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. This license allows you to copy and redistribute the material in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and source. However, you may not use the material for commercial purposes without prior permission from the copyright holder. For more information, click ( https://creativecommons.org/licenses/by- nc/4.0/ )
The digital village program answers the demands for implementing a village information  system  mandated  by  Law  No.  6  of  2014  concerning  Villages. However,  implementing  the  digital  village  program  still  needs  to  overcome many obstacles, including in the Jambi Luar Kota District, one of the central education  areas  in  Jambi  Province.  Therefore,  the  participation  of  the universities is urgently needed to strengthen digital villages in the Jambi Luar Kota  District.  This  article was  written  based  on community  service activities that  aim  to  build  a  base  for implementing  a  digital village  program  in  Jambi Luar  Kota  District,  Muaro  Jambi  Regency,  Jambi  Province.  The  community service process used the Participatory Action Research (PAR) method so that this program can build stakeholder knowledge and awareness of the program themes.  This  community  service  activity  produced  the  internet  network mapping  in  Jambi  Luar  Kota  District,  as  well  as  the  government  and community's existing situation and supporting capacity in implementing digital villages. As a first step towards a digital village, villages are also assisted in creating village websites with the domain desa.id. Despite its many obstacles, this  community  service  activity  shows  that  the  villages  in  Jambi  Luar  Kota District can develop into digital villages.

## Keywords
Smart village; digital village; electronic government; village information system; village website.

## Abstrak
Program  Desa  Digital  menjawab tuntutan  penerapan  sistem informasi  desa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun,  pelaksanaan  program  Desa  Digital  ini  masih  mengalami  banyak kendala, termasuk di Kecamatan Jambi Luar Kota yang merupakan salah satu daerah  pusat  pendidikan  di  Provinsi  Jambi.  Oleh  karena  itu,  sangat dibutuhkan partisipasi kampus dalam penguatan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota. Artikel ini ditulis berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang  bertujuan  untuk  membangun  basis  implementasi  Desa Digital  di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Provinsi Jambi. Proses pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode Participatory Action Research (PAR) sehingga program ini dapat membangun pengetahuan  dan  kesadaran  pemangku  kepentingan  terhadap  tema  yang diangkat.  Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  menghasilkan  peta kondisi jaringan internet di Kabupaten Jambi Luar Kota, serta situasi eksisting dan daya dukung pemerintah dan masyarakat dalam penerapan Desa Digital. Sebagai  langkah  awal  menuju  Desa  Digital,  desa  juga  dibantu  dengan pembuatan  website  desa  dengan  domain  desa.id.  Kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Jambi Luar Kota dapat berkembang menjadi Desa Digital, meskipun masih memiliki banyak kendala.

## Kata Kunci
Smart village ; desa digital; tata pemerintahan berbasis elektronik; sistem informasi pemerintahan desa; website desa.

## 1.  Pendahuluan
Program  Desa  Digital merupakan  bagian  dari  konsep Smart  Village (Desa  Cerdas)  yaitu aspek Smart  Government (Pemerintahan  Cerdas).  Pelaksanaan  program  ini  merupakan jawaban atas implementasi undang-undang desa yang menghendaki adanya Sistem Informasi Pembangunan  Desa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  (UU  No.  6  Tahun 2014 Tentang Desa). Penerapan sistem informasi desa ini kemudian menjadi semakin penting dikaitkan  dengan  upaya  pencapaian  tujuan Sustainable  Development  Goals Desa  (SDGs Desa) dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa PDTT Tahun 2020 (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2020  tentang  Pedoman Umum  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa, 2020),  yang  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  tahun  2023  (Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2023  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangun, 2023).
Konsep Desa Digital merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan desa untuk mengubah desa menjadi lingkungan yang lebih terhubung, cerdas,  efisien,  dan  berdaya  guna.  Desa  Digital  melibatkan  pengadopsian  solusi  teknologi dalam  berbagai  aspek  kehidupan  desa  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan (Fardani dkk., 2022) . Melalui program  ini  diharapkan  data  desa  akan  terkelola  dengan  baik  sehingga  bisa  diakses  oleh stakeholders guna mendukung layanan pemerintahan dan berbagai program pembangunan yang pada akhirnya akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat (Arifin, 2022; Badri, 2016; Fardani dkk., 2022; Rusdianto dkk., 2022).
Meskipun  digitalisasi  desa  memiliki  potensi  besar  untuk  membawa  perubahan  positif, namun  proses  ini  juga  menghadapi  sejumlah  permasalahan  dan  tantangan.  Beberapa permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam  digitalisasi  desa  antara  lain:  1)  Ketersediaan infrastruktur teknologi. Banyak desa  masih menghadapi masalah akses terhadap infrastruktur teknologi seperti internet berkecepatan tinggi, listrik stabil, dan jaringan komunikasi yang baik (Herdiana, 2019) . 2) Literasi digital rendah. Penduduk desa belum terbiasa dengan teknologi digital  dan  memiliki  keterbatasan  dalam  menggunakan  perangkat  dan  layanan  digital.  3) Kurangnya  pelatihan.  Kurangnya  pelatihan  dan  pendidikan  tentang  penggunaan  teknologi digital dapat menjadi hambatan bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi teknologi dengan efektif. 4) Keandalan dan perawatan teknologi. Pemeliharaan perangkat dan sistem teknologi  di  lingkungan  pedesaan  mungkin  lebih  rumit  dan  memerlukan  sumber  daya tambahan.  5)  Keterbatasan  finansial.  Proses  digitalisasi  mungkin  membutuhkan  investasi finansial  untuk membeli  perangkat,  mengembangkan  aplikasi,  dan  melatih  masyarakat. Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan (Nugroho, 2021) .
Sistem Informasi Desa dalam program Desa Digital ini dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah melalui Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  telah  menetapkan  bahwa  sistem  informasi  desa diwujudkan berbasis website desa dengan domain desa.id (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  No.  5  Tahun  2015  Tentang  Registrar  Nama  Domain  Instansi  Penyelenggara Negara). Website ini akan berfungsi sebagai wadah integrasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu,  pemerintah  desa  juga  dituntut  untuk  memiliki  kepedulian  terhadap  keamanan  data pemerintahan dengan memastikan keamanan hosting website.
Sejumlah  kajian    dosen  dan  mahasiswa  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  menunjukkan bahwa  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  pemerintahan  ( e-government )  pada  tingkat desa di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Kemampuan aparatur pemerintah desa serta dukungan  sarana-prasarana  teknologi  informasi  juga  masih  lemah.  Pada  tahun  2021  lalu, civitas  akademika  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  juga   telah  melaksanakan  pengabdian kepada masyarakat di beberapa desa atau kelurahan di Provinsi Jambi   tentang penggunaan fitur-fitur Google dalam menunjang pemerintahan elektronik (Sagala dkk., 2021) .
Kondisi  ini  juga  terjadi  di  wilayah  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota.  Observasi  awal  tim pengabdian  di  wilayah  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  menunjukkan  bahwa  penggunaan teknologi informasi dalam layanan pemerintahan desa dan kecamatan masih sangat terbatas, meskipun sejak tahun 2022 pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah masuk dalam program Smart City secara nasional. Pelayanan administrasi secara umum masih dilaksanakan secara konvensional, meskipun 12 dari 20 desa atau kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota telah memiliki website dengan domain desa.id. Selain persoalan jaringan internet yang masih sulit di  beberapa  desa,  persoalan  utama  lainnya  adalah  bahwa  desa  belum  menerjemahkan kebijakan  penerapan Smart  Village di  daerahnya  masing-masing.  Untuk  itu,  perlu  adanya upaya akselerasi penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota. Proses akselerasi ini perlu  dimulai dengan analisis kondisi desa dalam menuju Desa Digital dan membuat proyek percontohan realisasi bertahap di beberapa desa.
Tabel 1. Daftar Alamat Website Desa/Kelurahan di Kecamatan Jaluko
No. Nama Desa Alamat Website 1. Danau Sarang Elang https://danausarangelang.desa.id/ 2. Kedemangan - 3. Maro Sebo https://marosebo.desa.id/ 4. Mendalo Darat https://mendalodarat.desa.id/ 5. Mendalo Indah https://mendaloindah.desa.id/ 6. Mendalo Laut - 7. Muaro Pijoan - 8. Muhajirin https://muhajirin.desa.id/ 9. Pematang Gajah https://pematanggajah.desa.id/ 10. Pematang Jering https://pematangjering.desa.id/ 11. Penyengat Olak - 12. Pijoan - 13. Rengas Bandung https://rengasbandung.desa.id/ 14. Sarang Burung https://sarangburung.desa.id/ 15. Sembubuk https://sembubuk.desa.id/ 16. Senaung - 17. Simpang Limo https://simpanglimo.desa.id/ 18. Simpang Sungai Duren - 19. Sungai Duren - 20. Sungai Bertam https://sungaibertam.desa.id/
Sumber: diolah dari website
Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa masih ada delapan desa di Kecamatan Jambi Luar Kota yang belum memiliki website desa. Di samping itu, desa yang sudah memiliki website sebagian besar masih menggunakan jasa rekanan dalam pengembangan dan hosting websitenya.  Bahkan,  ada  website  desa  yang  sudah  berstatus  “ suspended ”  karena  tagihan hosting yang  belum  (Lihat  gambar  1).  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  upaya  peningkatan penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota.
Sebagai perguruan tinggi yang berlokasi di Kecamatan Jambi Luar Kota, civitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu berkontribusi dalam upaya akselerasi Desa Digital ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memetakan kondisi baik persoalan maupun  potensi  desa  untuk  mampu  menuju  Desa  Digital,  dan  membangun  website  desa dengan domain desa.id sebagai basis sistem informasi desa.
Gambar 1. Contoh website desa yang tidak aktif atau tidak terawat.
Sesuai dengan tema kegiatan, maka pengabdian masyarakat ini merujuk pada teori tata kelola pemerintahan dan teori pelayanan publik. Dalam konteks ini, penerapan  Desa Digital diposisikan sebagai sebuah inovasi dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  desa  yang profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ali & Saputra, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut, tata kelola pemerintahan  perlu  didukung  dengan  penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang kemudian dikenal dengan istilah e-government (Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik atau  TPBE).  Dengan  menerapkan e-government ,  pemerintah  dapat  mengatur  sistem manajemen,  pelayanan,  dan  proses  kerja  pemerintahan  dengan  menggunakan  teknologi informasi.
Selain  itu,  penerapan  sistem e-government ini  menghasilkan  transparansi,  akuntabilitas, efisiensi,  dan  efektivitas,  serta  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi  tatanan pemerintahan.  Dengan  demikian,  penerapan e-government pada  pemerintah  pusat  dan daerah dapat mewujudkan paradigma tata kelola pemerintah (Heryana, 2013). Paradigma tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini juga  sesuai  dengan  tuntutan  pelayanan  prima  dalam  teori  pelayanan  publik.  Dengan menerapkan  dukungan  TIK  ini,  maka  prinsip-prinsip  pelayanan  publik  akan  lebih  mudah terwujud  antara  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian  waktu,  akurasi  produk  layanan,  dan kemudahan akses (Mahmudi, 2015).
Tema  digitalisasi  sedang  mendapat  perhatian  luas  dalam  kegiatan  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya, Anwar dan timnya meneliti "Digitalisasi Dokumen dan  Pelayanan  untuk  Meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  Desa"  (Anwar  &  Rohman,  2020), dengan  tujuan  meningkatkan  efisiensi  administrasi  desa  melalui  sistem  manajemen  digital. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil aparat desa yang dapat  menggunakan teknologi  digital,  mencapai  kurang  dari  15%  dari  total  peralatan  yang  tersedia.  Di  sisi  lain, Mardinata, Cahyono dan Rizqi (2023) juga melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada "Transformasi Digital Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID)", yang guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, As’adi (2021)  juga  mengadakan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  melaksanakan "Pemberdayaan  dan  Pendampingan  Desa  Digital  melalui  Media  Website"  di  Desa Kadubungbang-Pandeglang.  Mereka  berhasil  meningkatkan  pemahaman  tentang  potensi ekonomi desa melalui pengelolaan website yang lebih efektif.
Kegiatan-kegiatan pengabdian di atas memiliki fokus dan metode yang beragam. Adapun pengabdian yang dilakukan dalam penelitian ini menyoroti inovasi penerapan Desa Digital di Kecamatan  Jambi  Luar  Kota,  khususnya  pada  lima  desa  yang  sebelumnya  belum  memiliki website desa.

## 2.  Metode
Kegiatan pengabdian dalam artikel ini menerapkan metode Participatory Action Research (PAR) dalam pengabdian masyarakat, yang fokusnya adalah pembelajaran kolaboratif untuk mengatasi  masalah  praktis  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  serta  menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan (Denzin & Lincoln, 1994). Melalui metode Participatory  Action Research ini diharapkan mampu membangun pemahaman dan kepedulian pemerintah serta masyarakat  mengenai  potensi  dan  masalah  yang  dihadapi  serta  mendorong  partisipasi aktif  dalam   kegiatan  perubahan  yang  akan  dilaksanakan  (Benjamin-Thomas, Corrado, McGrath,  Rudman,  &  Hand,  2018;  Dudgeon,  Scrine,  Cox,  &  Walker,  2017;  Rahmat  & Mirnawati, 2020).
PAR  (Participatory  Action  Research) adalah  pendekatan  penelitian  atau  pengabdian masyarakat yang mengaktifkan semua pihak terkait untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengubah  keadaan  yang  ada.  Ini  melibatkan  refleksi  kritis  terhadap  konteks  yang  meliputi aspek geografis, politik, budaya, ekonomi, dan sejarah. Inti dari PAR adalah kebutuhan untuk mencapai  perubahan  yang  diinginkan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  tindakan.  Secara umum    tahapan    metode    PAR    terangkum    ke  dalam    siklus    yang    dimulai    dari    tahap observasi,  refleksi,  kemudian  dilanjut  dengan  rencana  aksi  dan  tahap  tindakan  atau pelaksanaan  program  (Safeí,  Ono,  &  Nurhayati,  2020).  Siklus  tersebut  tidak  berhenti  pada tahap tindakan atau aksi, tetapi berlanjut ke tahap evaluasi yang kemudian akan kembali ke refleksi, perencanaan program lanjutan, dan pelaksanaan program, hingga mencapai tujuan bersama yaitu perubahan sosial.
Adapun siklus metode PAR tergambar dari gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2. Siklus Metode PAR
Proses-proses  yang  dilakukan  dengan  metode  PAR  diharapkan  mampu  membangun pemahaman yang merata pada pemerintah dan masyarakat desa di Kecamatan Jambi Luar Kota terkait tantangan dalam penerapan Desa Digital di daerah mereka, serta potensi yang ada untuk pengembangan Desa Digital itu sendiri. Diharapkan pemahaman yang terbangun ini dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam proses menuju Desa Digital. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pencapaian tujuan Desa Digital dapat terwujud secara optimal.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, di lima desa yang belum memiliki website resmi dengan domain desa.id.  Pelaksanaan Pengabdian ini berlangsung selama empat bulan dan terbagi dalam beberapa tahap.
Tahap pertama adalah observasi yang mencakup survei jaringan internet  dan pemetaan daya  dukung  desa  untuk  penerapan  Desa  Digital.  Selanjutnya,  tahap  refleksi  dilakukan dengan  mengolah  data  survei  serta  mengadakan Focus  Group  Discussion (FGD)  bersama pemerintah dan masyarakat desa. Kegiatan survei dan FGD bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait potensi dan kelemahan yang ada di kecamatan Jaluko dalam menerapkan Desa Digital. Disamping itu, pelaksanaan FGD juga bertujuan membangun pemahaman dan
komitmen bersama tentang kegiatan akselerasi penerapan Desa Digital ini. Sebagai Langkah awal  untuk  menuju  Desa  Digital,  tim  melakukan  pendampingan  pengajuan  dan  pengisian website terhadap 5 desa atau kelurahan Kegiatan ini diawali dengan pengajuan email go.id dan  pengajuan  domain  website  desa  dengan  domain  desa.id  sebagaimana  arahan  dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Kemudian, tahap Rencana Aksi dilaksanakan  dengan  menyusun roadmap dan  memulai  pembuatan  website  desa  sebagai bagian  dari  Sistem  Informasi  Desa.  Tahap  terakhir  adalah  tindakan  yang  dilakukan  sesuai dengan tujuan, yaitu mendampingi pembuatan website desa dengan domain desa.id, bekerja sama  dengan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Muaro  Jambi  serta  menyusun roadmap untuk membangun Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Pengabdian  masyarakat  dalam  mendampingi  akselerasi  penerapan  Desa  Digital  di Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  (Jaluko)  dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan  yang  telah direncanakan dan dijelaskan dalam metode kegiatan. Kegiatan ini mencakup survei jaringan internet, survei pemetaan aset teknologi informasi dan komunikasi desa, serta survei literasi digital masyarakat..

## 1.1. Analisis Penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota
Analisis penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota  (Jaluko)  dimulai dengan survei jaringan seluler atau jaringan internet. Survei jaringan seluler dilakukan untuk melihat jangkauan sinyal internet di semua desa atau kelurahan di Kecamatan Jambi Luar Kota. Survei dilakukan  di  20  desa  atau  kelurahan  dengan  3 titik  pengukuran  pada  masing-masing  desa. Pengukuran menggunakan 5 provider atau kartu seluler, yaitu Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren.  Berdasarkan  survei  jaringan  internet  yang  dilaksanakan,  diketahui  bahwa  di Kecamatan Jaluko tidak ada desa blind spot atau yang sama sekali tidak terjangkau sinyal. Beberapa  desa  memiliki  kondisi  sinyal  internet  yang  sangat  lemah,  dan  itu  pun  hanya dijangkau oleh 1-2 provider saja. Kondisi kecepatan internet di Kecamatan Jaluko dapat dilihat dalam gambar 3 berikut :
Gambar 3. Perbandingan kecepatan internet di Kecamatan Jambi Luar Kota Sumber: data primer, diolah dari survei
Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa beberapa desa memiliki kondisi sinyal internet yang sangat lemah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama pemerintah untuk mencari solusi bersama dengan pihak perusahaan penyedia layanan jaringan seluler. Tanpa adanya jaringan internet  yang memadai, implementasi  Desa  Digital  akan  menjadi mimpi  panjang  bagi  desa. Selain itu, keterlibatan pihak swasta juga akan sangat mendukung dalam pencapaian target. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan pihak swasta.
Pelaksanaan  Desa  Digital  memang  sangat  ditentukan  oleh  jangkauan  internet  di  desa. Namun demikian, komitmen dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat juga tak kalah  pentingnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  dipetakan  kondisi  desa  baik  kendala  maupun potensinya  untuk  menuju  Desa  Digital.  Proses  perumusan  kondisi  ini  harus  melibatkan pemerintah  dan  masyarakat  secara  langsung,  sehingga  terbangun  pemahaman  sekaligus langkah  untuk  membangkitkan  kepedulian  bersama.  Merujuk  pada  penjelasan  konseptual Desa  Digital,  pemerintah  desa  beserta stakeholders perlu  mengadopsi  pendekatan  inklusif, partisipatif,  dan  berkelanjutan  dalam  proses  Digitalisasi  Desa.  Pendekatan  ini  menuntut adanya pelibatan masyarakat secara aktif, mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, dan  merancang  solusi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  konteks  lokal (Haniyuhana  & Wicaksono,  2023) .  Di  sinilah  metode  PAR  perlu  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat ini.
Eksplorasi kondisi desa ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi terpumpun dan survei. FGD dengan pemerintah kecamatan dan desa se-Kecamatan Jaluko dilaksanakan  di  Simpang  Sungai  Duren  pada  tanggal  9  November  2023,  sedangkan  FGD dengan  warga  dilaksanakan  dengan  sampel  Desa  Kedemangan  pada  tanggal  4  Desember 2023. Survei pemetaan aset teknologi informasi dan komunikasi desa dan literasi digital warga desa  dilakukan  dengan  menyebarkan  formulir  survei online dengan  platform Geographic Information  System (GIS)  atau  Sistem  Informasi  Geografis  selama  lebih  satu  bulan  sejak pelaksanaan  FGD  dengan  pemerintah  desa  dan  kecamatan.  Namun,  pengumpulan  data survei  ini  masih  belum  memadai.  Dari  20  desa  atau  kelurahan  yang  terlibat,  hanya  11 pemerintah desa atau kelurahan yang berpartisipasi dalam survei. Secara keseluruhan, hanya terkumpul  123  isian  dari  warga  di  seluruh  desa  atau  kelurahan  tersebut.  Selain  minimnya jumlah  data  survei online ,  validitas  dari  isian  survei  juga memerlukan  evaluasi  menyeluruh, mengingat  banyak  hasil  survei  yang  tidak  selaras  dengan  temuan  dari  observasi  yang dilakukan.
Gambar 4. FGD bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa se-Kecamatan Jaluko Sumber: koleksi tim pengabdian masyarakat
Gambar 5. FGD bersama warga Desa Kedemangan
Sumber: koleksi tim pengabdian masyarakat
Meski  belum  mencakup  data  seluruh  desa  di  kecamatan,  hasil  survei  pemerintah  desa menunjukkan beberapa informasi penting dalam analisis penerapan Desa Digital. Pendidikan aparatur  atau  staf  desa  tergolong  tinggi.  Sebanyak  41,17%  aparatur  atau  staf  desa  atau kelurahan berpendidikan sarjana. Jumlah ini tentunya merupakan potensi dasar yang penting dalam pelaksanaan Desa Digital, sebab pendidikan level sarjana setidaknya mengindikasikan bahwa aparatur desa atau kelurahan tidaklah asing dengan aktivitas digital.
Gambar 6. Kemampuan perangkat desa menggunakan Ms. Office
Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam gambar 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar  aparatur  atau  staf  desa  mampu  menggunakan  perangkat  elektronik  seperti  laptop, printer, proyektor dan lainnya. Sebanyak 8 desa atau kelurahan yang memiliki lebih dari 50% SDM  mampu  menggunakan  perangkat  elektronik  dengan  baik.  Namun,  tidak  semua  SDM yang mampu menggunakan perangkat elektronik dengan baik, mampu mengoperasionalkan Microsoft Office dengan baik. Terdapat 7 desa atau kelurahan yang memiliki lebih dari 50% SDM  mampu  menggunakan Microsoft  Office ,  sementara  4  desa  atau  kelurahan  lainnya memiliki kurang dari 50% SDM yang mampu menggunakan Microsoft Office .
Gambar 7. Kemampuan perangkat desa menggunakan fitur Google
Gambar 7 menggambarkan kemampuan perangkat  desa menggunakan fitur-fitur Google seperti Google Drive, Google Form, Google Doc, Google Sheet , dan lain-lain. Sebagai salah satu platform  online yang  paling  banyak  digunakan  saat  ini,  hampir  konsisten  dengan kemampuan menggunakan Microsoft Office , sebagaimana terlihat pada Gambar 6. Hanya 1 desa (Senaung) menunjukkan angka penurunan drastis, di mana tidak ada SDM yang mampu menggunakan  fitur-fitur  Google  dengan  baik.  Namun  data  ini  perlu  dikonfirmasi  ulang, mengingat  admin  website  desa  sendiri  cukup  mahir  menggunakan  platform-platform  digital seperti media sosial, e-commerce , dompet digital, dan lain-lain.
Akses  media  sosial  aparatur  pemerintah  cukup  baik,  bahkan  telah  mencapai  tahap pembuatan  konten  media  sosial.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aparatur  desa  dan  kelurahan aktif dalam penggunaan media sosial. Platform media sosial yang paling banyak digunakan adalah  Facebook,  TikTok,  dan  Instagram.  Sedangkan  untuk  aplikasi  komunikasi  daring, WhatsApp menjadi yang paling dominan digunakan lalu diikuti oleh Telegram. Berdasarkan hasil  survei  terhadap  warga,  dapat  dilihat  bahwa  media  sosial  yang  paling  sering  diakses adalah  Facebook,  dengan  jumlah  mencapai  69,6%  dari  total  jumlah  warga  desa  atau kelurahan yang mengisi survei, diikuti oleh Instagram dengan persentase sebesar 52%. Data ini  menunjukkan  bahwa  warga  desa  dan  kelurahan  sudah  terbiasa  mengakses  dan menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Survei  warga  juga  menunjukkan  bahwa  akses  warga  terhadap  sistem  informasi  atau layanan online mayoritas “sering  dan  lancar”  yaitu  sebanyak  46,4%.  Selebihnya,  sebanyak 29,6%  menjawab “sesekali  tapi  lancar.”  Adapun  alasan  penggunaan  sistem  informasi  atau layanan online adalah “sering dan karena kebutuhan” sebanyak 48,8% dan “sesekali jika ada keperluan ” sebanyak 27,2% dan “sering sekedar mengisi waktu” sebanyak 16%. Data survei ini  menunjukkan  bahwa  secara  umum,  warga  desa  atau  kelurahan  sudah  siap  untuk mengadopsi  penerapan  Desa  Digital  dengan  menggunakan  layanan  mandiri  yang  akan tersedia di website desa masing-masing. Namun demikian, dalam proses FGD bersama warga ditemukan data yang berbeda. Pada diskusi tersebut  ditemukan juga bahwa kelompok usia lanjut  menyatakan  bahwa  mereka  belum  terbiasa  dengan  layanan online .  Oleh  karena  itu, diperlukan  literasi  digital  dan  sosialisasi  sistem  layanan  yang  memadai  bagi  masyarakat. Masukan ini juga disampaikan oleh para admin desa dalam diskusi analisis SWOT. Bahkan, masih  banyak  warga  yang  enggan  mengisi  survei  karena  khawatir  tentang  keamanan  data yang mungkin muncul saat mengakses tautan survei.
Perangkat  elektronik  merupakan  salah  satu  pendukung  utama  penerapan  Desa  Digital. Berdasarkan  isian  survei  perangkat  desa,  secara  umum  desa  telah  memiliki  perangkat elektronik dasar untuk menjalankan layanan digital. Hanya saja, spesifikasinya kurang sesuai
dengan kebutuhan zaman, serta adanya kendala jaringan internet bahkan listrik yang belum stabil di beberapa daerah. Umumnya desa memiliki komputer, laptop dan printer lebih dari 5 unit masing-masingnya. Perangkat yang masih tergolong sedikit adalah proyektor, televisi dan kamera. Kepemilikan CCTV juga masih minim, namun lebih dari separuh desa sudah memiliki papan  informasi  digital.  Untuk  mendukung  jaringan  internet,  9  dari  11  desa  yang  mengisi survei juga sudah memiliki fasilitas wifi kantor. Namun, sinyal wifi juga tampaknya belum terlalu bisa  diandalkan,  sebab  Ketika  pelaksanaan zoom pendampingan  pengajuan  website, beberapa admin website masih terkendala sinyal.
Berdasarkan  hasil  FGD,  survei,  dan  observasi  tim,  diperoleh  analisis  SWOT  kondisi penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar kota, sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Analisis SWOT penerapan Desa Digital di Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi
Kekuatan (Strengths)
Kelemahan (Weaknesses)
1.  Tingkat pendidikan SDM pemerintahan dan masyarakat cukup tinggi. Jumlah aparatur desa yang sarjana saja mencapai 41,17%.
2.  Aparatur desa dan masyarakat sudah aktif menggunakan media sosial.
3.  Sebagian desa sudah memiliki SDM pemerintahan yang bisa mengelola website walaupun belum pada tahap mahir.
4.  Jumlah warga generasi Z cukup tinggi, sehingga sudah terbiasa menggunakan platform digital/layanan online bisa dibentuk komunitas digital.
1.  Belum terbangunnya visi dan komitmen bersama yang kuat untuk penerapan Desa Digital.
2.  Belum terbangunnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat dalam penerapan Desa Digital. Bahkan, kelompok masyarakat usia tua yang belum terbiasa menggunakan layanan online masih tinggi.
3.  Desa belum memiliki bank data yang lengkap dan valid.
4.  Anggaran pengembangan program Desa Digital belum tersedia secara rutin dan memadai.
5.  Infrastruktur layak dan modern belum tersedia baik perangkat elektronik, wifi desa, maupun Cadangan Listrik. Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) 1.  Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah
kabupaten dengan program smart village .
2.  Pemerintah kabupaten melalui Diskominfo menyediakan dukungan SDM pendamping, server, dan biaya domain dalam pengelolaan website.
3.  Adanya program evaluasi kualitas sinyal seluler per provider dari Kemenkominfo melalui aplikasi
Sigmon, yang datanya langsung terekam di Kementerian dan secara berkala dikomunikasikan kepada provider .
4.  Kerja sama dengan mitra strategis di sekitar
Jaluko untuk pengembangan program, seperti perguruan tinggi dan Perusahaan seluler.
1.  Lemahnya sinyal internet.
2.  Listrik belum stabil.
3.  Maraknya cyber-crime .
4.  Cepatnya perkembangan teknologi sistem informasi sehingga pemerintah desa dan masyarakat harus mampu beradaptasi dengan cepat jika tidak ingin tertinggal
Sumber: Data primer, diolah dari FGD, survei, dan observasi
Mengacu pada analisis SWOT tersebut, pemerintah desa beserta pemerintah Kecamatan perlu  merumuskan  Langkah-langkah  dan  program  untuk  mengoptimalkan  kekuatan  dan peluang,  serta  mengatas  kelemahan  dan  ancaman  yang  ada.  Dukungan  pihak  pemerintah kabupaten dan perguruan tinggi sangat strategis dalam  merumuskan Langkah-langkah dan melaksanakan program peningkatan kemampuan desa menuju Desa Digital.

## 1.2. Pendampingan Pembuatan Website Desa
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  penerapan  Desa  Digital  perlu  diawali  dengan pembuatan  website  desa  sebagai  platform  utama  sistem  informasi  desa.  Dalam  kegiatan masyarakat  ini,  tim  pengabdian  masyarakat  melaksanakan  pendampingan  pengajuan  dan pengisian website desa dengan domain desa.id. K egiatan ini dilaksanakan dengan dukungan penuh  dari  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  (Diskominfo)  Muaro  Jambi.  Pendampingan pengajuan  dan  pengisian  website  dilakukan  kepada  5  desa  dan  kelurahan  yaitu  Kelurahan Pijoan,  Desa  Simpang  Sungai  Duren,  Desa  Mendalo  Laut,  Desa  Kedemangan,  dan  Desa Senaung.  Pendampingan  dilaksanakan  secara  bersama  di  kantor  Diskominfo  Muaro  Jambi
dan  kampus  UIN  Sulthan  Thaha  Saifuddin  Jambi.  Selain  itu,  masing-masing  desa  juga ditugaskan  satu  orang  pendamping  khusus  oleh  Tim  Pengabdian  (Dosen  Sistem  Informasi dan Dosen Ilmu Pemerintahan) agar lebih leluasa dalam pendampingan mandiri di luar jadwal bersama.
Proses  pendampingan  website  dimulai  dengan  pengajuan  email  go.id  untuk  admin  atau pengelola website. Pengajuan email go.id dilakukan melalui laman https://servicedesk.layanan.go.id/.  Langkah  selanjutnya  setelah  mendapatkan username mail.go.id dan password maka dapat langsung masuk ke laman https://webmail.mail.go.id/ dan bisa  langsung  melakukan  registrasi  pada  laman  https://domain.go.id/userregist/  dengan mengisi  identitas  diri,  email  yang  sudah  terdaftar  dengan  domain  mail.go.id,  meng- upload surat permohonan, surat kuasa, SK Kades dan SK Sekdes/SK perangkat desa/admin sesuai dengan identitas diri yang di upload sebelumnya.
Setelah  register  akun  berhasil  dilakukan  maka  akan  masuk  pemberitahuan  ke  email https://webmail.mail.go.id/ username nya.  Setelah  mendapatkan username baru  masuk  ke laman  https://domain.go.id/login  dan  mengajukan  permohonan  pembuatan  domain  desa.id dengan mengunggah berkas-berkas seperti surat permohonan, surat kuasa, SK Kades dan SK Sekdes. Dokumen yang diajukan kemudian akan diproses dan jika dokumen telah lolos verifikasi  maka  tinggal  melakukan  pembayaran. Invoice akan  diterbitkan  lengkap  dengan tujuan rekening pembayaran. Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan dengan mengirim bukti pembayaran  dari  bank  ke  email helpdesk@pandi.id.  Setelah  semua  proses  berjalan,  dalam beberapa jam maka domain desa.id sudah aktif.
Gambar 8. Alur pendaftaran domain desa.id Sumber: diolah oleh Tim Pengabdian, 2023
Rangkaian kegiatan selanjutnya dalam kegiatan pendampingan pengajuan dan pengisian domain desa.id yaitu pendampingan dalam pengisian website desa seperti meng- input data perangkat desa, peta desa, akun media sosial desa, data penduduk dan lain-lain. Pada tahap ini, kelengkapan data desa sangat menentukan kelancaran proses pengisian website. Dalam proses ini terlihat bahwa desa belum memiliki data yang memadai terkait berbagai aspek di desa, bahkan data penduduk juga belum terekam dengan optimal.
Pada proses pendampingan website ini, tim menemui cukup banyak kendala baik terkait sinyal  internet,  maupun  kurangnya  komitmen  kerja  dari  pihak  desa.  Hanya  3  dari  5  admin website yang cukup aktif menjalankan tugasnya. Selebihnya selalu beralasan sibuk dengan tugas  lain.  Sementara,  menurut  ketentuan  resmi,  website  hanya  bisa  diakses  oleh  admin resmi.  Kondisi  ini  perlu  diantisipasi  untuk  masa  mendatang  bahwa  admin  website  harus
Register akun pembuatan mail.go.id pada laman https://servicedesk.layanan.go.id/ Setelah berhasil register silahkan login pada laman https://webmail.mail.go.id/
Register akun pengajuan domain desa.id pada laman https://domain.go.id/userregist/
Setelah berhasil register akun pada laman  domain.go.id  maka akan masuk pemberitahuan pada email mail.go.id usernamenya dan silahkan login pada https://domain.go.id/login Upload berkas-berkas dan bahan yang sudah di persiapkan sebagai persyaratan pengajuan domain desa.id
Setelah berhasil pengajuan domain desa.id maka akan masuk invoice pada mail.go.id
Konfirmasi pembayaran dengan mengupload struk atm atau bukti pembayaran dari bank ke email helpdesk@pandi.id.
memiliki  fokus  kerja  yang  jelas  sebab  tugas  membangun  sistem  informasi  tidaklah  mudah. Namun, terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, seluruh desa berhasil membuat website dan mengisi konten secara bertahap. Alamat URL website desa disajikan dalam tabel 3 berikut ini:
Tabel 3 . Daftar URL Website Desa dan Kelurahan No. Nama Desa/Kelurahan Alamat URL 1.    Kelurahan Pijoan https://pijoan.muarojambikab.go.id/ 2.    Simpang Sungai Duren https://simpangsungaiduren.desa.id/ 3.    Mendalo Laut https://mendalolaut.desa.id/ 4.    Kedemangan https://kedemangan.desa.id/ 5.    Senaung https://senaung.desa.id/
Gambar 9. Tampilan website Desa Kedemangan setelah mendapatkan pendampingan
Tim  pendamping  tidak  hanya  membantu  dalam  pembuatan  website  desa,  tetapi  juga mengarahkan  admin  website  untuk  membuat  media  sosial  resmi  desa  sebagai  sarana komunikasi dan promosi informasi penting desa. Hal ini penting karena peran strategis media sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini. Media sosial resmi ini kemudian diintegrasikan ke dalam website untuk meningkatkan konektivitas. Selama proses ini, admin website desa secara  bertahap  membuat  dan  mengelola  konten  media  sosial  desa.  Informasi  lengkap mengenai alamat media sosial masing-masing desa dapat ditemukan dalam tabel 4 berikut:
Tabel 4 . Daftar Media Sosial Desa dan Kelurahan
No Nama Desa/ Kelurahan ID Media Sosial 1.    Kelurahan Pijoan Youtube : youtube.com/@Kelurahanpijoan Facebook  : Kantor Kelurahan Pijoan Instagram  : @kelurahanpijoan_jaluko Tiktok : tiktok.com/@kelurahan_pijoan 2.    Simpang Sungai Duren Instagram  : @simp.sungaiduren 3.    Mendalo Laut Facebook  : Pemdes Mendalo Laut Instagram  : @pemdesmendalolaut 4.    Senaung Youtube : youtube.com/@desasenaung987 Facebook  : Humasdesasenaung Instagram  : @humas_desasenaung Tiktok : tiktok.com/@humas_desasenaung 5.    Kedemangan Youtube : youtube.com/ @KedemanganOfficial Facebook  : Desa Kedemangan Instagram  : @kedemangandesaku_ Tiktok : tiktok.com/@kedemanganofficial
Tugas lanjutan yang menuntut komitmen dari admin desa adalah mengelola media sosial ini. Meskipun terlihat sederhana, tugas ini memerlukan konsentrasi dan ketersediaan waktu yang  sering  kali  menjadi  kendala  bagi  aparatur  desa.  Oleh  karena  itu,  memberdayakan masyarakat,  terutama  generasi  muda,  untuk  mengelola  konten  media  sosial  menjadi  target program  kerja  yang  layak  bagi  desa.  Berdasarkan  hasil  survei,  warga  desa  atau  kelurahan bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam komunitas digital. Komposisi kesediaan secara rinci meliputi sebanyak 57.6% bersedia aktif kondisional (sesekali), 28% bersedia aktif secara rutin, tidak memiliki keahlian dalam bidang ini 12%, lainnya 1.6% dan hanya 0.8% yang menyatakan tidak bersedia ikut berpartisipasi dalam komunitas digital warga. Berdasarkan data tersebut masyarakat menyambut baik jika di adakannya komunitas digital warga.

## 1.3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Program
Pada tahap akhir kegiatan, tim pengabdian juga melaksanakan evaluasi melalui pengisian formulir online oleh Diskominfo Muaro Jambi, Pemerintah Kecamatan Jambi Luar Kota, dan pemerintah desa yang didampingi dalam pembuatan website. Evaluasi dari pemerintah desa dibatasi  dengan  mempertimbangkan  intensitas  keterlibatan  dalam  program  sehingga diharapkan evaluasi lebih objektif. Dengan demikian, informan yang mengisi survei berjumlah tujuh institusi.
Aspek-aspek yang dievaluasi dari kegiatan ini meliputi kesesuaian tema dengan kebutuhan desa, penyamaan persepsi tentang kegiatan, jangka waktu kegiatan, serta profesionalitas tim pengabdian. Selain itu, survei juga menanyakan respons tentang kerja sama lanjutan dalam kegiatan ini, serta saran lainnya secara terbuka khususnya terkait draf roadmap yang telah disusun. Berdasarkan pada isian survei, diketahui bahwa tema pengabdian masyarakat dinilai sangat relevan dengan kebutuhan desa. Dari rentang nilai 1 (tidak relevan) sampai 5 (sangat relevan).  Sebanyak  6  responden  memberikan  nilai  5  dan  1  responden  memberikan  nilai  4. Secara  kualitatif,  kegiatan  ini  juga  sangat  diapresiasi  oleh  pemerintah  kecamatan  dan Diskominfo,  sebab  mendukung  program  pemerintah  baik  pusat  maupun  Kabupaten  Muaro Jambi.
Penjelasan  terhadap  target  kegiatan  memperoleh  nilai  rata-rata  4.5  dari  5  poin  tertinggi. Salah  seorang  admin  desa  memberikan  nilai  3  terhadap  kejelasan  tujuan.  Hal  ini  menjadi evaluasi  penting  bagi  tim  karena  sejak  FGD  awal  hingga  dalam  proses-proses  pertemuan, target  kegiatan  selalu  diulang.  Permasalahan  yang  cukup  krusial  adalah  terkait  waktu pelaksanaan  kegiatan  yang  efektifnya  tidak  sampai  2  bulan.  Rentang  waktu  ini  sejak  awal disadari  sangat  riskan  untuk  bisa  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  secara  optimal.  Hal  ini menyebabkan eksplorasi kondisi desa masih belum optimal dilakukan baik pengisian survei maupun memperbanyak FGD dengan masyarakat. Selain itu, pengisian website juga belum tuntas  sebab  lemahnya  bank  data  yang  dimiliki  desa.  Pengembangan  pengelolaan  website perlu  digarap  dengan  serius  ke  depannya,  sehingga  layak  untuk  disebut  sebagai  sistem informasi desa.
Pada poin profesionalitas kerja tim, 75% responden memberikan nilai sangat baik, dan 25% dengan nilai baik. Meski masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan pencapaian target, kegiatan  ini  mendapat  respons  sangat  baik  dari  desa  dampingan.  Seluruh  responden menyatakan  bahwa  kegiatan  ini  perlu  dilanjutkan  pada  tahun  berikutnya  dengan  adanya penyesuaian yang dibutuhkan pada draf roadmap yang merupakan kebutuhan penting dalam membangun Smart Village (Fitrianf dkk., 2018). Kerja sama lanjutan ini sangat penting dalam menyusun  dan  melaksanakan  program  kerja  menuju  Desa  Digital,  termasuk  dalam penyediaan  dan  pengelolaan  bank  data  desa.  Kerja  sama  berkelanjutan  dibutuhkan  guna optimalisasi  pencapaian  tujuan  Desa  Digital  yaitu  terkelolanya  data  desa  dengan  baik sehingga  bisa  diakses  oleh stakeholders guna  mendukung  layanan  pemerintahan  (layanan publik)  dan  berbagai  program  pembangunan  berkelanjutan  yang  pada  akhirnya  akan membawa  kemanfaatan  bagi  masyarakat  (Arifin,  2022;  Badri,  2016;  Fardani  dkk.,  2022; Rusdianto et al., 2022). Skema kerja sama ini dapat dimasukkan tidak hanya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, namun juga dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik mahasiswa.

## 4.  Kesimpulan
Program Desa Digital merupakan jawaban terhadap tuntutan penerapan sistem informasi desa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kebutuhan pencapaian  tujuan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  Desa.  Namun  demikian, penerapan Desa Digital masih belum optimal di berbagai daerah di termasuk di Kecamatan Jambi  Luar  Kota,  meskipun  kabupaten  Muaro  Jambi  sudah  resmi  masuk  dalam  program menuju Smart  City nasional.  Berdasarkan survei  dan  diskusi terpumpun  yang  dilaksanakan oleh tim pengabdian, diperoleh sejumlah informasi penting terkait penerapan Desa Digital di Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  yaitu  peta  kondisi  jaringan  internet,  serta  kondisi  dan  daya dukung  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menerapkan  Desa  Digital. Sebagai  langkah  awal  menuju  Desa  Digital,  desa-desa  juga  didampingi  untuk  membuat website  desa  dengan  domain  desa.id.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  menunjukkan bahwa desa memiliki peluang untuk digerakkan menuju Desa Digital meskipun masih memiliki banyak keterbatasan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lanjutan dengan pihak perguruan tinggi dalam optimalisasi penerapan Desa Digital tersebut.

## Ucapan Terima Kasih
Artikel ini ditulis berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari RKA/KL UIN Sulthan  Thaha  Saifuddin  Jambi  tahun  anggaran  2023.  Untuk  itu,  ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## Informasi Penulis
Irmawati Sagala adalah dosen program studi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menempuh pendidikan sarjana dan magister di Universitas Andalas, lalu menempuh pendidikan M-2 (master) di EHESS Paris, dan menyelesaikan S-3 di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam bidang penelitian, penulis lebih fokus pada kajian relasi Islam, adat dan negara, khususnya di Jambi. Selain  itu,  penulis  juga  banyak  terlibat  dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat pada  bidang lingkungan serta penerapan teknologi informasi dalam tata pemerintahan.
Email: irma.sagala@fdi.or.id ORCID https://orcid.org/0000-0002-6216-5463 Yunita Elianda adalah dosen program studi Ilmu Pemerintahan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis  meraih  gelar  sarjana  dan  magister  di  bidang  Ilmu  Pemerintahan  dari  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bidang penelitian utama Yunita adalah ilmu pemerintahan, dengan fokus pada kajian etika pemerintahan dan komunikasi pemerintahan. Di luar peran akademisnya, Yunita juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan bidang pelayanan publik dan teknologi informasi pemerintahan.
Email: yunitaelianda@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0002-7511-8172 Irfan Harmain adalah dosen program studi Hukum Pidana Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis  menyelesaikan  pendidikan  sarjana  di  bidang  Ilmu  Hukum  dari  Universitas  Jambi  dan memperoleh  gelar  Magister  Hukum  dari  Universitas  Batanghari.  Fokus  utama  penelitian  Irfan  adalah Hukum Pidana, dengan  perhatian khusus pada bidang pidana khusus dan  umum. Selain aktif dalam dunia akademis, Irfan Harmain juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan sadar hukum dan teknologi informasi pemerintahan. Email: irfanharmain@uinjambi.ac.id

## Referensi
Ali, K., & Saputra, A. (2020).  Tata kelola pemerintah desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar. Jurnal Warta Dharmawangsa , 14 (4), 602 –614.
Anwar, A. Z., & Rohman, F. (2020). Digitalisasi dokumen dan pelayanan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. ABDIMAS
UNWAHAS , 5 (1), 60 –71.
https://doi.org/10.31942/abd.v5i1.3339
Arifin,  W.  (14  Februari  2024).  Digitalisasi  Desa  bantu  pengembangan  ekonomi  daerah.
Retrieved June 22, 2024, from Bisnis.com website:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220214/9/1500275/digitalisasi-desa-bantu- pengembangan-ekonomi-daerah
As’adi, M., Zaman, A. N., Dewi, A. C., Mujahidah, N., Safaat, A. R., Amalina, I., … Ivana S, C.
(2021). Pemberdayaan dan pendampingan Desa Digital melalui media website pada Desa Kadubungbang-Pandeglang. Unri Conference Series: Community Engagement , 3 , 174 – 180. https://doi.org/10.31258/unricsce.3.174-180
Badri, M. (2016). Pembangunan pedesaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (studi pada Gerakan Desa Membangun). Jurnal Dakwah Risalah , 27 (2), 62 –73.
Benjamin-Thomas,  T.  E.,  Corrado,  A.  M.,  McGrath,  C.,  Rudman,  D.  L.,  &  Hand,  C.  (2018).
Working  towards  the  promise  of  participatory  action  research:  Learning  from  ageing research exemplars. International Journal of Qualitative Methods , 17 (1), 1 –13. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of Qualitative Research . SAGE Publications. Dudgeon,  P.,  Scrine,  C.,  Cox,  A.,  &  Walker,  R.  (2017).  Facilitating  empowerment  and  self- determination  through  participatory  action  research:  Findings  from  the  National Empowerment Project. International Journal of Qualitative Methods , 16 (1), 1 –11.
Fardani, I., Rochman, G. P., Akliyah, L. S., Burhanuddin, H., Bandung, U. I., & Kunci, K. (2022). Digitalisasi  desa  di  Desa  Cikole  Lembang. RESONA :  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian Masyarakat , 5 (2), 181 –197.
Fitrianf, F. K., Serano, V. A., Imelda, C. L., Albert, M., Edoardus, E. M., Hubertus, O., & Hesty,
T. (2018). Smart city concept of Merauke Regency in providing information public service considering local wisdoms. E3S Web of Conferences , 73 , 08014. https://doi.org/10.1051/E3SCONF/20187308014
Haniyuhana, A., & Wicaksono, A. S. (2023). Analisis pengembangan komponen smart village di Desa Limpung. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 5 (1), 28 –33. https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.573
Herdiana,  D.  (2019).  Pengembangan  konsep  Smart  Village  bagi  desa-desa  di  Indonesia.
IPTEK-KOM , 21 (1), 1 –16.
Heryana, T. (2013). Pengaruh Penerapan e-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah  di  Pemerintah  Kabupaten  Cianjur. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 1 (1), 38. https://doi.org/10.17509/jrak.v1i1.6572 Mahmudi.  (2015). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui Sistem Informasi  Desa  (SID):  Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (1), 73 –81. https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402
Nugroho,  L. (2021). Konsep Pembangunan dan Pengembangan Desa Digital. In Pengantar Manajemen  Potensi  Desa:  Aku  Yakin  desaku  Punya  Sejuta  Potensi .  Bojonegoro:  CV. Agrapana Media.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pedoman Umum Pembangun, (2023). https://peraturan.go.id/id/permendesa-no-6-tahun- 2023
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan  Desa  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Details/199685/permendesa-pdtt-no-21-tahun-2020 Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  No.  5  Tahun  2015  tentang  Registrar  Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/300/t/peraturan+menteri+komunikasi+da n+informatika+nomor+5+tahun+2015+tanggal+6+februari+2015
Rahmat,  A.,  &  Mirnawati,  M.  (2020).  Model  Participation  Action  Research  Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 6 (1), 62 –71.
Rusdianto, A. S., Sinatria, B. R., Anarki, B. G. R., Ramadhani, C. P. E., Pradana, D. A., Putri, D. R., … Rahmadani, R. A. (2022). Digitalisasi informasi desa Bendelan melalui program
Desa Digital Terintegrasi di Desa Bendelan Bondowoso. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia , 2 (6), 727 –733. https://doi.org/10.52436/1.JPMI.796 Safeí, A. A., Ono, A., & Nurhayati, E. (2020). Pengembangan Masyarakat Perspektif Islam dan Barat (1st ed.). Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Sagala, I., Armansyah, Y., Husna, N., & Dastina, W. (2021). Pemanfaatan fitur Google untuk mendukung e-government di tingkat desa/kelurahan. JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) , 5 (3), 113 –118. https://doi.org/10.36339/JE.V5I3.493 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Retrieved June 12, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014