## Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah

## Syamsul Hadi
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UII. E-mail: syamsul.hadi@uii.ac.id
Abstrak Artikel  ini  membahas  tentang  pengendalian  dan pengawasan pada  Lembaga  Keuangan Syariah, audit pada LKS,  dan  tata  kelola  perusahaan  bagi  Lembaga  Keuangan Syariah.  Kajian  dilakukan  dengan  studi  pustaka  mengacu pada  kajian  terdahulu  terkait  topik  yang  relevan.  Hasilnya menunjukkan  bahwa audit  LKS  tidak  banyak  berbeda dengan  audit  bukan  LKS.  Perbedaan  terletak  pada  adanya tambahan  obyek  audit  yang  berhubungan  dengan  syariah. Audit  dan  tata  kelola  perusahaan  tidak  berarti  dapat menggantikan  tugas  manajemen  bank. Audit  LKS  harus dijalankan  sesuai  standar  IAPI  dan  AAOFI  secara bersamaan.
Kata kunci : pengendalian  dan  pengawasan  lembaga keuangan  syariah,  audit,  tata  kelola perusahaan
A.Pendahuluan
Perkembangan  perbankan  maupun  lembaga  keuangan bukan  bank  (LKBB)  di  Indonesia  maupun  di  banyak  negara pada  saat  ini  terbagi  menjadi  dua  kelompok  besar  yaitu  bank konvensional  dan  bank  syariah.  Secara  sekilas,  kedua  jenis bank maupun LKBB ini seolah-olah sama. Kesamaan di antara keduanya,  terutama  di  mata  orang  awam,  adalah  mereka sama-sama  mengumpulkan  dan  mendistribusikan  dana  dari dan  kepada  masyarakat.  Kadang  masyarakat,  terutama masyarakat  awam,  sulit  membedakan  praktik  perbankan konvensional  maupun  syariah  di lapangan,  khususnya  di tataran mikro. Perbedaan praktik antara BPR dan BPR Syariah maupun  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  dan  Baitul  Maal  wa Tanwil  (BMT)  hampir  tidak  ada  bedanya.  Di  pasar-pasar tradisional, banyak agen atau karyawan baik dari KSP maupun
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017

## 170
BMT bekerja  mengumpulkan  angsuran  atas  pinjaman  yang mereka lakukan atau memberikan pinjaman baru bagi mereka yang membutuhkan. Pada hal, seharusnya Lembaga Keuangan Syariah  (LKS)  seperti  BMT  maupun  BPRS  memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional seperti KSP maupun  BPR.  Perbedaan  karakter  tersebut  mempengaruhi bentuk  dan  standar  dalam  kegiatan  pengawasan  internal lembaga  termasuk  di  dalamnya  pelaksanaan  audit  internal maupun  audit  eksternal.  LKS,  apapun  bentuknya,  memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi sisi syariah atas produk-produk LKS. Pengawasan atas LKS saat ini dilakukan oleh OJK 1 dan Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS  sebuah  LKS  memiliki  peran  yang  penting  dalam pengendalian  dari  sisi  syariah  atas  semua  produk  LKS. Seharusnya  semua  produk  yang  dikeluarkan  oleh  LKS  harus lolos  uji  kesyariahan  terlebih  dahulu  sebelum  diluncurkan. Bagi  nasabah,  orang  awam  atau  konsumen,  mereka mengandalkan  jaminan  yang  diberikan oleh  DPS  masing – masing  LKS.  DPS  itu  sendiri  adalah  sebuah  lembaga  internal LKS  dan  kadang  keberadaannya  hanya  dijadikan  organ pelengkappemenuhan sehingga dalam beberapa kasus DPS ini ada tetapi tidak ada.
Laporan  Keuangan  sebuah  LKS,  pada  dasarnya  adalah sebuah  foto  atau  gambaran  tentang  LKS  yang  mengeluarkan Laporan  Keuangan  tersebut.  Tentu  saja  dalam  Laporan Keuangan  LKS  harus  mencantumkan  aspek  ketaatan  syariah, paling  tidak  dicantumkan  di  dalam  Pengungkapan  Laporan Keuangan ( Financial Statement Disclosure ). Akibat dari logika ini,  maka  auditor  juga  harus  melakukan  pengujianatas ketaatan  syariah  ini  ( syariah  compliant  test ).  Untuk  ini, standar pelaporan yang digunakan tidak hanya PSAK maupun PSAK  Syariah,  namun  juga  standar  yang  dikeluarkan  oleh AAOIFI (Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic Financial Institutions).
LKS  ini  bergerak  di  sektor  keuangan  (finance)  yang umumnya memiliki risiko tinggi sehingga sangat banyak yang juga  menuntut  return  yang  tinggi  juga.  Oleh  karena  itu, diperlukan  elemen  lain  yang  mendukung  kesuksesan perbankan  syariah  yaitu good  corporate  governance (tata
1 UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
kelola  perusahaan  yang  baik).Tujuan  penerapan  good corporate governance adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  perusahaan ( stakeholder ).
Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisa  pentingnya pengawasan  pada  LKS,  perlunta  penerapan good  corporate governance serta  perlunya  audit  atas  aspek  syariah  atas Laporan  Keuangan  LKS.  Kajian  dilakukan  dengan  studi pustaka  mengacu  pada  kajian  teoretik  dan  diakhiri  dengan analisis kritis.

## B.Pengendalian dan Pengawasan  Lembaga  Keuangan Syariah
Pengawasan terhadap praktik di LKS, dimulai dari dalam LKS  itu  sendiri.  Secara  syariahaspek  pengendalian  dan pengawasan dinyatakan dalam QS. Al-Ashr [103] ayat 1-3 yang terjemahannya adalah:
" Demi  masa.Sesungguhnya  manusia  itu  benar-benar  dalam kerugian.Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran ." 2
Ayat-ayat  dalam  surat  ini  menunjukkan  bahwa  manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling memberi nasehat.Saling memberi nasehat di sini dalam praktik LKS, dapat diartikan bahwa adanya satu bagian khusus yang  bertugas  untuk  ‘melihat’  kekurangan  atau  melakukan pengujian  atas  produk-produk  LKS.  Bagian  yang  khusus bertugas  di  sini  adalah  DPS  yang  akan  memegang  kendali ‘kesyariahan’  produk.  Secara  operasional  perbankan, pengendalian  dilakukan  oleh  satuan  audit  intern  ( internal auditor ) yang lebih fokus pada pengendalian ‘non syariah’. Pengawasan  LKS  secara  hukum  positif  adalah  Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh  pemerintah  dalam pengawasan  perbankan  di  Indonesia, termasuk perbankan syariah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 (1)  (UU.No.7/1992  sebagaimana  diubah  dengan)  UU  No.10 Th.1998  tentang  Perbankan  yang  berbunyi  Pembinaan  dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 8 UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UU No.23 Th.1999 tentang
2 Al Qur’an, terjemahan DEPAG
172
Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu:
a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
c) Mengatur dan mengawasi bank.
Pengaturan dan pengawasan LKS yang dilakukan oleh BI meliputi  aspek  produk  dan  transaksi.PBI  No.  7/35/PBI/2005 yang  merupakan  perubahan  atas  PBI  No.  6/24/PBI/2004 tentang  Bank  Umum  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah.Setiap  bank  syariah  wajib menerapkan  prinsip  syariah  dan  prinsip  kehati-hatian dalammelakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
a. penghimpunan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  investasi,  antara  lain:  (1)  giro  berdasarkan prinsip wadi’ah; (2) tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah dan  atau  mudharabah;  atau  (3)  deposito  berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
b. penyaluran dana melalui : (1) prinsip jual beli berdasarkan akad  antara  lain:  murabahah,  istishna,  salam.  (2)  prinsip bagi hasil  berdasarkan  akad  antara  lain:  mudharabah  dan musyarakah. (3). prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara  lain:  ijarah  dan  ijarah  muntahiya  bittamlik.  (4) prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh.
c. pemberian  jasa  pelayanan  perbankan  berdasarkan  akad antara lain: (1) wakalah (2) hawalah (3) kafalah (4) rahn.
d. membeli,  menjual  dan/atau  menjamin  atas  risiko  sendiri surat  berharga  pihak  ketiga  yang  diterbitkan  atas  dasar transaksi  nyata  (underlying  transaction)  berdasarkan prinsip syariah;
e. membeli  surat  berharga  berdasarkan  prinsip  Syariah  yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia, dll. 3
Banyaknya  kegiatan  bank  syariah  ditambah  dengan kewajiban  mentaati  aturan  syariah,  perlu  adanya  pengawasan lembaga  independen.  Tugas  pengawasan  aspek  syariah ataskegiatan  bank  syariah  ini  menjadi  kewenangan  Dewan Syariah  Nasional  (DSN).  DSN  adalah  lembaga  yang  dibentuk oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  mempunyai  fungsi
3 Peraturan  Bank  Indonesia  No.  6/24/PBI/2004  tentang  Bank  Umum Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Bab  V Kegiatan Usaha Pasal 36.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
melaksanakan  tugas-tugas  MUI  dalam  menangani  masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan  merumuskan  nilai  dan  prinsip- prinsip  hukum  Islam (Syariah)  dalam  bentuk  fatwa  untuk  dijadikan  pedoman  dalam kegiatan  transaksi  di  lembaga  keuangan  syariah. 4 DSN merupakan  satu-satunya  badan  yang  berwenang  mengeluarkan fatwa  syariahterhadap  kegiatan,  produk,  dan  jasa  keuangan syariah.
Tugas DSN berdasar Keputusan DSN No. 01 tahun 2000 tentang  Pedoman  Dasar  Dewan  SyariahNasional  MUI,  antara lain  meliputi:  (1)  menumbuhkembangkan  penerapan  nilai-nilai syariahdalam  kegiatan  perekonomian  pada  umumnya  dan keuangan  khususnya;  (2)  mengeluarkan  fatwa  atas  jenis-jenis kegiatan  usaha;  (3)  mengeluarkan  fatwa  atas  produk  dan  jasa keuangan  syariah;  dan  (4)  mengawasi  penerapan fatwa  yang telah dikeluarkan. 5
Dalam  praktiknya  DSN  sangat  sulit  untuk  menjalankan tugas  ini,  mengingat  luas  dan  banyaknya  LKS  yang  harus diawasinya.  Sejalan dengan  hal  ini  dan  untuk  melaksanakan ketentuan  penjelasan  UU  No.10  Tahun  1998  Pasal  6  huruf  m, dibentuklah  DPS.  Pembentukan  DPS  didasari  pada  kesadaran akan  pentingnya  menjaga  kegiatan  usaha  bank  syariahagar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Dalam ketentuan penjelasan tersebut diatur bahwa pokok- pokok  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  terkait bank syariahantara lain memuat (a) kegiatan usaha dan produk- produk bank berdasarkan prinsip syariah; (b) pembentukan dan tugas  Dewan  Pengawas  Syariah;  dan  (c)  persyaratan  bagi pembukaan  kantor  cabang  yang  melakukan  kegiatan  usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usahaberdasarkan Prinsip Syariah.
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  melaksanakan  tugasnya mengawasi  LKS  lebih  dekat wajib  mengikuti  fatwa  DSN.
4 Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari'ah , (Yogyakarta: P3EI Press, 2008).
5 Rasyid Rizani, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah’  Artikel  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama,  Mahkamah
Agung RI”, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Penerapan%20prinsip%20syariah% 20di%20bank%20syariah.pdf, 2012.

## 174
Pedoman  pengawasan  maupun  tatacara  penyampaian  laporan hasil  pengawasan  telah  diatur  dalam  Surat  Edaran  No. 8/19/DPBS  tanggal  24  Agustus  2006  Perihal  Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS. Laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan  yang  telah  disusun  oleh  DPS,  sesuai  dengan peraturan ini, disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan juga  BI.  Laporan  hasil  pengawasan  syariah,  setidaknya  harus memuat:  (1)  hasil  pengawasan  atas  kesesuaian  kegiatan operasional  bank  terhadap  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN- MUI;  (2)  opini  syariah  atas  pedoman  operasional  dan  produk yang dikeluarkan oleh bank; (3) hasil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN- MUI;  dan  (4)  opini  syariahatas  pelaksanaan  operasional  bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
Laporan – laporan tersebut di atas, secara otomatis akan menjadi  satu  dalam  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan dengan Laporan Keuangan LKS. Bagi LKS yang berbentuk BPRS atau  Bank,  Laporan  Keuangan  mereka  juga  harus  diaudit  oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

## C. Audit Lembaga Keuangan Syariah
LKS  secara  berkala  harus  membuat  Laporan  Keuangan yang  menggambarkan  kondisi  keuangan  LKS  pada  waktu tertentu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu  perusahaan  pada  suatu  periode  akuntansi  yang  dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan  keuangan  adalah  bagian  dari  proses  pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : 1. Neraca
2. Laporan laba rugi komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan  perubahan  posisi  keuangan  yang  dapat  disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
5. Catatan  dan  laporan  lain  serta  materi  penjelasan  yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan 6
Salah  satu  komponen  dalam  Catatan  Laporan  Keuangan adalah  pengungkapan – pengungkapan  yang  berhubungan dengan  penerapan  konsep  syariah.  Dengan  demikian,  maka
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
KAP  yang  melakukan  audit  atas  LKS  adalah  KAP  yang menguasai  transaksi  syariah,  sehingga  Opini  Auditor  yang dikeluarkannya  bisa  sepenuhnya  dipercaya.  Penguasaan  atas transaksi  syariah  bagi  KAP  sangat  diperlukan,  agar  informasi yang  disampaikan  (dalam  hal  ini  Opini  Auditor)  bisa  terbebas dari peringatan QS. Al Hujurat [49] ayat 6 yang artinya sebagai berikut:
" Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik  membawa  suatu  berita,  maka  periksalah  dengan  teliti agar  kamu  tidak  menimpakan  suatu  musibah  kepada suatukaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. " 7
Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  akuntan  pemeriksa  harus yakin  sepenuhnya  atas  informasi  yang  disampaikan  itu  benar. Bila  pengguna  Laporan  Audit  bisa  menemukan  kesalahan, maka Laporan Audit itu bisa dikelompokkan dalam berita dari orang – orang fasik.
Salah  satu  komponen  pelaksanaan  Audit  atas  Laporan Keuangan  LKS  yang  harus  dicermati  dengan  baik  oleh  auditor adalah  “memastikan  bahwa  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  LKS tidak  melanggar  syariah”.  Oleh  karena  itu  auditor  harus melakukan  pengujian  kepatuhan  syariah  secara  menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah.
M. Syafi'i Antonio memberikan kisi – kisi yang dilakukan pada auditor LKS: 8
a. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan danunsur kepatuhan syariah,
b. memeriksa  akunting  dalam  aspek  produk,  baik sumberdanaataupun pembiayaan,
c. pemeriksaan distribusi profit
d. pengakuan pendapatan cash basis secara riil e. pengakuan beban secara accrual basis
f. dalam hubungan dengan bank koresponden depositori,
g. pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.
h. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
i. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah
7 Al Quran, terjemahan DEPAG
8 M. Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek , (Jakarta:
Gena Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001).
176
Hal-hal di atas, bagi akuntan publik,harus disikapi sebagi tambahan  atas  prosedur  audit  dari  prosedur  audit  Lembaga Keuangan  non  Syariah.  Tentu  saja,  auditor  harus  membaca tambahan  kisi – kisi  di  atas  dengan  menggunakan kaca  mata bukan akuntan . AAOIFI  (Accounting  and  Auditing  Organization  for Islamic Financial Institutions) sebagai organisasi yang dianggap berwenang  di  sektor  akuntansi  syariah,  telah  mengeluarkan standar  auditnya  sendiri.  Standar  Audit  AAOIFI  untuk  LKS mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip ( objective and principles  of  audit ),  laporan  auditor  ( auditor’s  report ), ketentuan  keterlibatan  audit  ( terms  of  audit  engagement ), lembaga  pengawas  syariah  ( shari’a  supervisory  board )  dan tinjauan syariah ( shari’a review ). 9 a. Tujuan  audit  laporan  keuangan  secara  umum  adalah penyampaian opini atas Laporan Keuangan klien dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi yang berlaku, serta  praktik  yang  biasa  dilakukan  dalam  menjalankan LKS. b. Laporan  auditor  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan laporan  auditor  non  syariah,  hanya  ada  tambahan tentang kepatuhan syariah.
c. Adanya  perjanjian  penugasan.  Auditor  dan  klien  harus menyetujui  surat  penugasan  audit.Surat  penugasan audit  itu  sendiri  adalah  dokumen  penunjukan  auditor serta menegaskan tanggung jawab auditor dan klien.
d. Lembaga  pengawas  syariah  harus  mendapat  porsi khusus dalam laporan audit.
e. Tinjuan  Syariah  ( shari’a  review )merupakan  sebuah pengujian  yang  luas  dari  kepatuhan  Syariah  sebuah LKS, dalam seluruh kegiatannya. Tujuan shari'areview adalahuntukmemastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam LKS tidak bertentangandengan  Syariah.DPS  bertanggung  jawab untuk membuat  dan  mengungkapkan  sebuah  opini terhadap kepatuhannya padaSyariah.
9 Rifaat  Ahmed  Abdel-Karim, “Accounting  and  Auditing  Standards  for Islamic Financial Institutions”, Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance: Islamic  Finance, 1999.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
Audit atas LKS, secara umum tidak berbeda dengan audit secara  umum  yang  terdiri atas  tigatahap, yaitu perencanaan, pengujian  dan  pelaporan.  Hal  yang  membedakan  hanyalah permasalahan kepatuhan  syariah  yang  mengharuskan auditornya  menguasai  akuntansi  syariah.  Akuntan  yang menguasai  akuntansi  syariah  pada  saat  ini  ditengarai  dengan dimilikinya gelar SAS (Sertifikasi Akuntan Syariah) dan adanya kewajiban  tambahan  harus  mengikuti  standar AAOIFI  selain standar  audit  dari  IAPI  (Institut  Akuntan  Publik  Indonesia). Dari  paparan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  audit  LKS  harus memenuhi unsur sebagai berikut:
a. audit  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji kepatuhan  LKS  pada  prinsip  dan  aturan  syariah  dalam produk dan kegiatanusahanyasehinggaauditordapatmemberikanopi niyang jelasapakahLKSyangtelahdiaudittersebut memenuhi shari'ahcompliance atautidak.
b. audittelah menggunakan standar audit AAOIFI.
c. audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi AkuntansiSyariah)
D. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Corporate Governance adalah sistem hak, proses, dan control secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal oleh manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk  melindungi  kepentingan-kepentingan  semua  pemangku kepentingan ( stakeholder ).
Para  pihak  yang  memegang  peran  kunci  dalam corporate governance LKS menurut Umar Chapra adalah: 10
10 M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, terj. Ihwan A. Basri, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
178

## Bagan 1 Pemegang Peran Kunci dalam Corporate Governance LKS
Selain standar dalam corporate governance LKS, diperlukan juga sebuah standar etis terhadap  sumber  daya  insani  yang meliputi  kode  etik  tambahan  bagi  auditor  maupun  bagi karyawan  LKS.  Terdapat  tiga  bagian  berkaitan  dengan  kode etik  bagi  auditor  pada  LKS,  yaitu:  (a)  landasan  syariah  etika seorang akuntan (integritas, prinsip manusia sebagai khalifah di  muka  bumi,  keikhlasan, kesalehan, kebenaran dan niat mengerjakan tugas dengan sempurna, takut pada Allah dalam segala  hal,  tanggung  jawab  manusia  terlebih  dahulu  sebelum pada  Allah);  (b)  prinsip-prinsip  etika  bagi  akuntan (kepercayaan, legitimasi, obyektivitas, kompetensi profesidanskill, perilaku berdasar keimanan, perilaku professional dan standar teknis);  dan (c) aturan moral bagi akuntan.
Dari  paparan  di  atas  menjadi  jelas  bahwa  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK),  Bank  Indonesia  (BI),  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  dan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  adalah pihak-pihak  yang  berperan  dalam  pengendalian  dan pengawasan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam menjalankan fungsinya OJK, BI dan DSN lebih berperan dalam pengawasan,
Dewan Direktur Manajemen Regulator/Pengawas PemegangSaham Asuransi Deposit Audit Eksternal Deposan Nasabah/User Dana Audit Syariah Menunjukkan Ada Hubungan Menunjukkan Tidak AdaHubungan Audit Internal Dewan Pengawas Syariah Karyawan
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
sedangkan  DPS  lebih  berperan  dalam  pengendalian LKS.Kegiatan  audit  pada  LKS  itu  sendiri  terdiri  atas  tiga tingkat,  yaitu:Pertama,  audit  internal  yang  dilakukan  oleh auditor  internal  LKS  yang  bertugas  dalam  menguji (examination)  kesesuaian  laporan  keuangan  LKS  dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK) serta menjamin bahwa semua SOP yang telah diguat oleh LKS telah dijalankan dengan semestinya.  Kedua,  Audit  eksternal  yang  dilakukan  oleh akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari  hasil  audit  internal.Ketiga,  auditoryang  melakukan  audit atas  LKS  harus  seorang  auditor  bersertifikasi  atau  memiliki gelar Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang bertugas untuk memastikan  bahwa  produk  dan  transaksi  bank  syariah  telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.
Dalam  kerangka  tata  kelola  perusahaan  ( corporate governance )  audit  eksternal  berfungsi  untuk  memberikan opini  pembanding  atas  audit  internal  dalam  menjaga kepatuhan  terhadap  standard  akuntansi  dan  audit, kesesuaiaan  dengan  prinsip  syariah,  dan  lain-lain.Dalam prakteknya, audit eksternal dilakukan secara insidental (hanya sekali  setahun),  sedangkan  audit  internal  dilakukan  secara rutin  karena  fungsinya  terkait  dengan  pengendalian  di  dalam LKS.Auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan LKS telah  disajikan  sesuai  dengan  standar akuntansi  yang  berlaku  dan  memastikan  bahwa  keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi LKS sebenarnya serta memastikan bahwa  laba  dihasilkan  bukan  dari  usaha  yang bertentangan dengan Syariah.
Setelah  auditor  memberikan  hasil  audit  dengan memberikan opini apakah LKS yang diaudit dinyatakanshari'a compliance  atau  tidak,  maka tugas  auditor  dalam melaksanakan  audit  telah  selesai.  Apabila  terjadi  suatu kesalahan  ataupun  pelanggaran  dalam  kegiatan  operasi  LKS maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen LKS  itu  sendiri. Tanggung  jawab  auditor  hanya  terletak  pada opini yang  diberikan  atas  Laporan  Keuangan,  bukan kegiatan atau  operasionalnya. Kegiatan  Pengawasan  dan  audit  pada bank  Syariah  adalah  satu  rangkaian  yang  saling  mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan ( corporate governance )
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
180
dan harus dilakukan sesuai standar serta memperhatikan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  LKS  (Lembaga Keuangan Syariah).

## E. Penutup
Adanya  pengendalian  dan  pengawasan  pada  LKS,  audit dan  corporate  governance  tidak  berarti  dapat  memindahkan tanggungjawab  manajemen  LKS  dalam  menjalankan  operasi LKS. Untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan berdaya guna  hendaknya  OJK  dan  BI  sebagai  pemegang  otoritas pengawasan perbankan di Indonesia mendukung sepenuhnyaatas  segala  kegiatan  pengawasan  LKS  yang melibatkan  DSN  dan  DPS.  Audit  atas  LKS  harus  dijalankan sesuai  standar  audit  yang  dibuat  oleh  IAPI  dan  disesuaikan dengan  standar  audit  AAOFI.  Segala  kelemahan  yang  ada dalam sistem  pengendalian dan  pengawasan  bisa diminimalkan dengan melakukan tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ).

## Daftar Pustaka
Abdel-Karim,Rifaat Ahmed  (2001).      ‘International  Accounting Harmonisation, Banking Regulation, and Islamic Bank’, The International Journal of Accounting ,  Volume 36, Issue2, May 2001, hal.169–193. Antonio, M. Syafi'i (2001). Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek . Jakarta:  Gena  Insani  Press  bekerjasama  dengan  Tazkia Cendekia.
Chapra,  M.  Umer  dan  Ahmed,  Habib.  terj.  Ihwan  A. Basri (2008). Corporate  Governance  Lembaga  Keuangan Syari'ah . Jakarta: PT Bumi Aksara. Kasim,  Nawal  Binti,  Shahul  Hameed  Mohamad  Ibrahim  dan Maliah  Sulaiman  (2009),  ‘Shariah  Auditing  in  Islamic Financial  Institutions:  Exploring  the  Gap  between  the “Desired”  and  the  “Actual”’, Global  Economy  &  Finance Journal , Vol. 2 No. 2 September 2009, hal. 127-137. Muhammad,  Rifqi  (2008). Akuntansi  Keuangan  Syari'ah . Yogyakarta: P3EI Press.

## Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank
Umum Yang Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan Prinsip Syariah.
Rizani, Rasyid (2012). ‘Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan  Syariah’  Artikel  Direktorat  Jenderal  Badan Peradilan  Agama,  Mahkamah  Agung  RI,  diaksesdari http://www.badilag.net/data/ARTIKEL .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).