Volume 18, Nomor 2 (2023), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v18i2.59446
Efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat (studi kasus di nagari maju dan nagari berkembang)
The effectiveness of community empowerment using village funds in Pasaman Barat District (case study in developed and developing village)
W B Pratama 1 , I W Syarfi 2 , dan Hasnah 2
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas
2 Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Corresponding author’s email: irawahyunisyarfi@agr.unand.ac.id
Abstrak. Kebermanfaatan  dana  desa  bagi  masyarakat  dapat  dilihat  dari  efektifitas penggunaan dana desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini  adalah  mengungkap  proses  pemberdayaan  masyarakat  serta  menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Metode yang digunakan adalah multi- kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat,  dan  analisis  kuantitatif  untuk mengetahui tingkat efektivitas pemberdayaan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa pada kedua nagari belum menunjukkan proses yang baik, dan efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masih belum efektif. Terdapat perbedaan tingkat efektivitas pemberdayaan masyarakat  di  antara  kedua  nagari  yang  diteliti  yaitu  nagari  maju  termasuk  dalam kategori kurang efektif (37,4) dan nagari berkembang termasuk dalam kategori tidak efektif  (31,6).  Oleh  karena  itu,  seluruh  proses  pemberdayaan  harus  melibatkan masyarakat  serta  peran  pendamping  desa  juga  harus  ditingkatkan  untuk  memberi masyarakat  nagari  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  tujuan  dan  pentingnya kegiatan pemberdayaan tersebut.
Kata Kunci: Dana Desa; Evaluasi Keluaran; Partisipasi; Pembangunan Pedesaan
Abstract. The  impact  of  village  funds  for  the  community  can  be  seen  from  the effectiveness  of  the  use  of  village  funds,  especially  for  community  empowerment programs.  The  purpose  of  this  study  was  to  reveal  the  process  of  community empowerment  and  to  analyze  community  empowerment  using  village  funds.  The method used was a multi-case method. Data analysis was carried out using qualitative descriptive methods to determine the implementation of community empowerment, and  quantitative  analysis  to  determine  the  level  of  effectiveness  of  community empowerment. The results showed that the community empowerment process using village  funds  in  the  two  villages  had  not  been  well,  and  the  effectiveness  of  the community empowerment that has been carried out was still not effective. There are differences in the level of effectiveness of community empowerment between the two villages studied. The developed nagari was classified into the less effective category (37.4)  and  the  developing nagari was  classified into the  ineffective  category  (31.6). Therefore, the entire empowerment process in the future must involve the community and  the  role  of  village  assistants  must  also  be  increased  to  provide  the  village community  with  a  better  understanding  of  the  purpose  and  importance  of  these empowerment activities.
Keywords: Village Funds; Outcome Evaluation; Participation; Rural Development

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting,  terutama  di  daerah  pedesaan. Keberhasilan  pembangunan  nasional  tidak  terlepas  dari  pembangunan  di  wilayah  paling bawah,  yakni  pembangunan  pedesaan.  Menurut  statistik  tahun  2019,  tingkat  kemiskinan perkotaan  adalah  6,69%,  sedangkan  tingkat  kemiskinan  pedesaan  mencapai  12,85%  [1]. Pemerintah telah memberikan perhatian besar pada pembangunan wilayah pedesaan dalam menangani ketimpangan tersebut, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  [2].  Sehingga,  pemerintah  desa  mempunyai  kedudukan  yang strategis  dan  menjadi  strategi  pembangunan  baru,  yang  dulu  desa  hanya  sebagai  lokus, namun sekarang menjadi subjek  pembangunan,  ditambah dengan adanya  dana  desa, yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah desa.
Tujuan penyaluran dana desa adalah untuk memberdayakan desa, terutama dalam mengelola dan  mengatur  prioritas  pada  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang penggunaannya  dikelola  melalui  mekanisme  pembangunan  partisipatif  dengan  masyarakat sebagai subjek utama pembangunan [3]. Penggunaan dana desa pada bidang pembangunan adalah untuk membiayai pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan, seperti pembangunan prasarana dasar,  sarana  prasarana  pelayanan  sosial,  dan  sarana  prasarana  lingkungan.  Akan  tetapi, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat berdasarkan potensi dan sumberdaya lokal sehingga masyarakat mampu mandiri [4].
Penggunaan  dana  desa  dapat  digunakan  secara  fleksibel  namun  tetap  diprioritaskan  pada kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sehingga,  dapat  dipahami  bahwa dana desa dari APBN tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Dana desa akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas tahunan yang disepakati dan dituangkan dalam Musrenbang Desa serta dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
Pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar sejak mulai menyalurkan dana tersebut pada tahun 2015 untuk diberikan kepada desa. Diharapkan bahwa dana desa dapat mendorong  lebih  banyak  pembangunan  di  tingkat  desa,  terutama  untuk  memungkinkan masyarakat  desa  untuk  dapat  membangun  desa  yang  kuat,  maju,  dan  mandiri.  Dana  desa sangat penting secara strategis dan menarik perhatian karena nilai nominalnya yang besar dan terus meningkat setiap tahun.
Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota, penerima dana desa di Sumatera Barat dan  19 nagari (desa)  dari  11  kecamatan telah menerima dana tersebut. Alokasi  penggunaan  dana  desa  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  dapat  dilihat  pada  Tabel  1 berikut:
Tabel 1. Alokasi penggunaan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat.
Tahun Anggaran Alokasi Dana Desa (dalam Rupiah) Persentase Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Bidang Pemberdayaan 2015 8.728.910.000 89% 11% 2016 19.617.110.000 84% 16% 2017 25.253.383.000 86% 14% 2018 35.839.479.000 79% 21% 2019 47.238.891.000 71% 29%
Berdasarkan  Tabel  1  terlihat  bahwa  besaran  proporsi  dana  desa  yang  dialokasikan  untuk bidang pembangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 lebih dari 70% dari total penerimaan dana desa pada setiap tahunnya. Di sisi lain, besaran proporsi dana desa  yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan kurang dari 30% dari total penerimaan dana desa setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi penggunaan dana desa di Kabupaten Pasaman  Barat  lebih  banyak  digunakan  pada  bidang  pembangunan  dibandingkan  bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga ditemukan bahwa dalam setiap prioritas terdapat kecenderungan untuk memfokuskan penggunaan dana desa lebih pada bidang pembangunan fisik  daripada  bidang  pemberdayaan  masyarakat,  serta  tidak  ada  kesinambungan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  pada  tahun  berikutnya.  Akibatnya,  pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbatas pada program-program yang telah dilaksanakan sehingga  menyebabkan  kurangnya  kepedulian  masyarakat  dan  kurangnya  keterlibatan masyarakat  dalam  pelaksanaan  dana  desa.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  adanya  indikasi masyarakat belum optimal dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta adanya indikasi lingkungan untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat belum berubah.
Hal  serupa  juga  ditemukan  pada  penelitian  efektivitas  penggunaan  dana  desa  bagi pembangunan  nagari  di  Kabupaten  Solok  Selatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan nagari sudah efektif. Namun, karena kurangnya sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  program  pemanfaatan  dana  desa,  mengakibatkan penggunaan dana desa masih berfokus pada pembangunan fisik [5]. Penelitian terkait lainnya, yaitu efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Tulamben Kabupaten Karangasem, juga ditemukan penggunaan dana desa yang masih terfokus  pada  pembangunan  fisik,  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  masyarakat  serta aparat desa tentang aturan penggunaan dana desa [6].
Menurut  Pasal  7,  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  menggunakan  dana  desa, dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  masyarakat  desa  dengan menggunakan  potensi  dan  sumber  daya  yang  dimilikinya,  sehingga  desa  dapat  memenuhi kebutuhan desanya secara mandiri dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta kesadaran, guna untuk membangkitkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi nagari [4].
Dana  desa  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  upaya  mendorong  pertumbuhan  dan pembangunan desa dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Selain itu, dana yang telah  dialokasikan  untuk  kegiatan  tersebut  juga  dengan  jumlah  yang  besar  dan  terus meningkat  setiap  tahunnya,  yang  memungkinkan  desa  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Klasifikasi status desa oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan gambaran percepatan pertumbuhan desa, yang ditetapkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan IDM 2020, terdapat 15 nagari dengan kategori maju dan 4 nagari lainnya dengan kategori berkembang di Kabupaten Pasaman Barat  [7]. Nagari dengan  kategori  maju  memiliki  arti  bahwa  nagari  tersebut  memiliki  kemampuan  untuk mengelola  potensi  yang  dimilikinya,  seperti  sumber  daya  sosial,  ekonomi  dan  ekologi, sedangkan  pada  nagari  kategori  berkembang  belum  mengelolanya  secara  optimal.  Adanya perbedaan latar belakang tersebut pada kedua kategori nagari, maka penting untuk melihat apakah  adanya  perbedaan  pada  nagari  maju  dan  nagari  berkembang  dalam  efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.
Efektivitas  dapat  dikaitkan  dengan  pencapaian  tujuan,  yang  berarti  seberapa  jauh  rencana dapat dicapai dan dana desa dapat dialokasikan secara optimal kepada masyarakat. Efektivitas juga dapat menjadi ukuran apakah suatu program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan  menganalisis  efektivitas  pemberdayaan  masyarakat  dengan  menggunakan  dana  desa pada nagari maju dan berkembang di Kabupaten Pasaman Barat.

## 2. Metode
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dan  kuantitatif.  Metode  yang  digunakan,  yaitu  metode deskriptif  kuantitatif  dengan  pendekatan  studi  multi-kasus  ( multiple  case  study )  didukung dengan survei. Penelitian dilaksanakan di Nagari Sungai Aua (nagari maju) dan Nagari Parik (nagari berkembang), Kabupaten Pasaman Barat dari bulan April-Juni 2021. Data dikumpulkan
dari  wawancara  mendalam  dengan  informan  kunci  sebanyak  8  orang,  yakni  Wali  Nagari, Sekretaris  Nagari,  Kasi  Pelayanan,  serta  Pendamping  Desa  pada  masing-masing  nagari  dan sampel  dengan  kuesioner  terhadap  70  orang,  yakni  masyarakat  yang  pernah  mengikuti kegiatan pemberdayaan yang didanai oleh dana desa pada tahun 2015-2019 di nagari maju maupun nagari berkembang.
Tujuan  pertama  penelitian  ini  adalah  mengetahui  proses  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  yang  menggunakan  dana  desa.  Keberhasilan  suatu  program  dapat  dilihat  dari proses yang dilakukan. Program dikatakan baik apabila dilakukan dengan baik dan benar. Jika proses  telah  dilakukan  dengan  baik  maka  juga  akan  memberikan  hasil  yang  baik,  yaitu tercapainya tujuan dari program tersebut. Maka dari itu penting untuk melihat apakah proses pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut  telah  memfasilitasi  untuk  memperbaiki tingkat keberdayaan masyarakat nagari. Variabel yang diamati untuk tujuan pertama, dilihat berdasarkan  aspek-aspek;  (1)  Proses  menentukan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat;  (2) Proses  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat;  (3)  Dampak  kegiatan  pemberdayaan terhadap  masyarakat;  (4)  Evaluasi  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  kedua penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa. Variabel yang digunakan untuk tujuan kedua adalah dilakukan dengan melakukan evaluasi  keluaran  ( outcome ),  yaitu  mengukur  dan  menilai  akibat  atau  pengaruh  dari  suatu program [8]. Pada penelitian ini digunakan untuk melihat dampak atau pengaruh dari program setelah  serangkaian  proses  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  dengan  menggunakan indikator, seperti pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Indikator dari variabel evaluasi keluaran.
Variabel Indikator Evaluasi Keluaran 1. Kesadaran masyarakat 2. Partisipasi masyarakat
3. Kemandirian masyarakat

## 4. Pendapatan masyarakat
Analisis  data  untuk  tujuan  pertama  adalah  analisis  deskriptif,  yaitu  analisis  data  dengan mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan.  Analisis  data  untuk  tujuan  kedua  dilakukan  dengan pemberian  pengkodean  ( coding )  sebagai  indikasi  atau  klasifikasi  jawaban  dari  kuesioner dengan format tipe likert sebagai berikut (Tabel 3):
Tabel 3. Coding jawaban angket mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa. Coding Keterangan Artinya 3 Setuju Responden setuju dengan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa. 2 Ragu-Ragu Responden  ragu-ragu  dengan  aspek  pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa. 1 Tidak Setuju Responden  tidak  setuju  dengan  aspek  pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa.
Selanjutnya  untuk  tujuan  kedua  digunakan  tiga  kategori  dengan  skala  skor  menggunakan rumus [9], sebagai berikut:

## 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝐼) = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
Kriteria  dalam  pengukuran  efektivitas  pemberdayaan  masyarakat  yang  menggunakan  dana desa pada nagari maju maupun nagari berkembang di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4. Kriteria mengukur efektivitas pemberdayaan masyarakat dengan
menggunakan dana desa. Aspek Pengukuran Skor Kategori 1. Kesadaran masyarakat (4 Pernyataan) > 9,4 – 12 Efektif > 6,7 – 9,4 Kurang Efektif 4 – 6,7 Tidak Efektif 2. Partisipasi masyarakat (5 Pernyataan) > 11,6 – 15 Efektif > 8,3 – 11,6 Kurang Efektif 5 – 8,3 Tidak Efektif 3. Kemandirian masyarakat (7 Pernyataan) > 16,4 – 21 Efektif > 11,7 – 16,4 Kurang Efektif 7 – 11,7 Tidak Efektif 4. Pendapatan masyarakat (3 Pernyataan) > 7 – 9 Efektif > 5 – 7 Kurang Efektif 3 – 5 Tidak Efektif 5. Efektivitas dalam aspek kesadaran, partisipasi, kemandirian, dan pendapatan masyarakat (19 Pernyataan) > 44,4 – 57 Efektif > 31,7 – 44,4 Kurang Efektif 19 – 31,7 Tidak Efektif

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1 . Realisasi penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan  masyarakat  dengan  menggunakan  dana  desa  yang  berupaya  untuk mengembangkan  kemandirian  serta  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran  masyarakat  dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah nagari telah berupaya mewujudkan hal tersebut  dengan  melakukan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Besarnya  pengalokasian dana  desa  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  setiap  tahunnya  dapat  dilihat  pada Tabel 5 berikut:
Tabel 5. Realisasi penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat.
Tahun Nagari Maju Nagari Berkembang Dana Pemberdayaan Masyarakat Persen (%) Total Penerimaan Dana Desa Dana Pemberdayaan Masyarakat Persen (%) Total Penerimaan Dana Desa 2015 - - 496,714,043 25.000.000 5,2 479.729.744 2016 - - 1.411.483.240 105.005.961 8,5 1.238.895.960 2017 451.434.000 24,8 1.823.285.238 210.000.000 13,1 1.598.259246 2018 34.210.000 1,2 2.860.757.000 178.399.372 8,2 2.175.048.000 2019 43.650.000 1,1 3.896.769.000 138.050.000 4,7 2.962.981.000 Rata- rata 176.431.333 5,4 2.097.801.704 131.291.067 7,9 1.690.982.790
Pada  kedua  nagari  terlihat  bahwa  adanya  kecenderungan  penurunan  persentase pengalokasian  dana  desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Namun  persentase pengalokasian  dana  desa  pada  nagari  berkembang  lebih  tinggi  dibandingkan  nagari  maju. Persentase  pengalokasian  dana  desa  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  nagari berkembang pada setiap tahunnya selain pada tahun 2017 selalu lebih tinggi dibandingkan nagari  maju.  Selain  itu  nagari  berkembang  sudah  terlebih  dahulu  dalam  melaksanakan kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Akan  tetapi  jika  dilihat  dari  persentase  rata-rata penggunaan  dana  desa  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  selama  5  tahun  (2015- 2019) pada kedua nagari hanya kurang dari 10%,  dengan persentase rata-rata pada nagari maju  adalah  5,4%,  sedangkan  nagari  berkembang  adalah  7,9%.  Rendahnya  pengalokasian tersebut  dikarenakan  masih  tingginya  permintaan  dari  masyarakat  nagari  untuk  lebih melaksanakan  kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  (infrastruktur),  sehingga kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  terabaikan dan  selain  itu  juga  tidak  adanya  peraturan yang  mengatur  dengan  jelas  besaran  dana  desa  yang  diwajibkan  untuk  digunakan  dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3.2 . Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa
3.2 . 1 Proses menentukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Proses menentukan kegiatan pemberdayaan  masyarakat,  kedua  nagari  berpedoman  kepada  Permendes  serta  Peraturan
Bupati  Pasaman  Barat  sebagai  petunjuk  teknis.  Namun  belum  adanya  peraturan  maupun petunjuk  teknis  terkait  ketentuan  dalam  penetapan  besaran  dana  desa  yang  harus dialokasikan  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemahaman  yang  tidak  seragam terkait besaran penyaluran dana desa tersebut, menjadi penyebab sulitnya aparatur nagari dalam menetapkan alokasi dana desa untuk kegiatan pemberdayaan. Selain  itu masyarakat selalu lebih memprioritaskan kegiatan pada bidang pembangunan (sarana dan prasarana) dan belum adanya upaya pemerintah nagari untuk mengatasi keadaan tersebut, sehingga ini terus berlanjut  untuk  setiap  tahunnya.  Hal  ini  terjadi  salah  satunya  dikarenakan  kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak diawali dengan pemberian sosialisasi. Kegiatan sosialisasi di nagari berkembang diberikan kepada masyarakat setelah pemerintah nagari merencanakan serta  menyusun  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang  akan  dilakukan  pada  tahun anggaran. Sebaliknya, pada nagari maju sosialisasi diberikan setelah kegiatan pemberdayaan dilaksanakan.  Hal  ini  tentunya  sangat  disayangkan  Karena  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  seharusnya  merupakan  usulan  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  nagari  dan pemerintah  nagari  memberikan  kesempatan  dan  pemahaman  kepada  masyarakat  nagari dalam memaknai pembangunan dalam penggunaan dana desa. Jika masyarakat tidak diberi kewenangan  dalam  proses  mengambil  keputusan  dan  perencanaan  di  tingkat  masyarakat, maka  program  pembangunan  yang  dilaksanakan  sebagai  pelaksanaan  perencanaan  akan memiliki relevansi yang kecil karena tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,  wajar  jika  hasil  dari  berbagai  program  tersebut  tidak  mempengaruhi  kebutuhan masyarakat sehingga tidak berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat [10].
3.2 . 2  Proses  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat. Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat menggunakan  dana  desa  di  nagari  maju  dan  berkembang  tidak  dapat  diberikan  kepada seluruh masyarakat nagari. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan daya tampung ruang pertemuan  kantor  wali  nagari  yang  dijadikan  ruang  pelatihan  tidak  memadai.  Dikarenakan masyarakat yang ikut serta dalam pemberdayaan akan dibatasi jumlahnya oleh pemerintah nagari untuk setiap kegiatannya maka yang menjadi sasaran program atau masyarakat yang diutamakan  untuk  ikut  serta  pada  kegiatan  pemberdayaan  di  nagari  berkembang  adalah perempuan  atau  ibu  rumah  tangga  serta  masyarakat  yang  belum  memiliki  pekerjaan, sedangkan  di  nagari  maju  kegiatan  pemberdayaan  tidak  hanya  diberikan  pada  perempuan atau  ibu  rumah  tangga  maupun  masyarakat  yang  belum  memiliki  pekerjaan,  namun  juga kepada  masyarakat  yang  berminat  dan  memiliki  keinginan  belajar  untuk  ikut  serta  dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  diberikan  dalam  bentuk  pelatihan-pelatihan  yang dilakukan sebanyak kurang lebih 4 kali pertemuan. Pelatihan tersebut diberikan oleh instansi atau dinas-dinas yang berkompeten dibidangnya dari kecamatan ataupun kabupaten sesuai dengan  kegiatan  pemberdayaan  yang  akan  dilakukan.  Metode  pelatihan  dilakukan  dengan menyampaikan konsep yang bersifat teoritis dan mengikut sertakan secara aktif masyarakat untuk mempraktikkan kegiatan tersebut. Diharapkan masyarakat dapat mempraktikkan dan menjadikannya sebagai kegiatan untuk menambah pendapatan sehari-hari.
3.2 . 3  Dampak  kegiatan  pemberdayaan  terhadap  masyarakat. Keberhasilan  pencapaian sasaran  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu  kebijakan.  Namun  nyatanya, kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di  kedua  nagari  tersebut  hingga  saat  ini  belum menunjukkan  hasil  yang  diharapkan.  Banyak  masyarakat  yang  telah  mengikuti  pelatihan pemberdayaan masyarakat, tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan selama pelatihan  diberikan  masyarakat  telah  terbiasa  disediakan  kebutuhannya  oleh  pemerintah nagari,  seperti  tersedianya  alat  dan  bahan  untuk  dipraktikkan  selama  pelatihan,  diberikan biaya konsumsi dan juga transportasi selama kegiatan pelatihan berlangsung, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang ingin terus dibantu permodalannya untuk melakukan kegiatan secara mandiri setelah pelatihan selesai, sedangkan pemerintah nagari memiliki keterbatasan anggaran.  Seharusnya  adanya  dana  desa  dapat  membuat  masyarakat  menjadi  berdaya sebagaimana  dari  tujuan  dana  desa  itu  sendiri,  sehingga  hal  ini  dapat  berdampak  pada perekonomian masyarakat.
3.2 . 4  Evaluasi  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat. Salah  satu  bagian  penting  dari pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  adalah  kegiatan  evaluasi.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Sehingga dapat  diketahui  sejauh  mana  keberhasilan  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  telah dilakukan.  Namun  pada  akhir  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  baik  pada  nagari  maju maupun berkembang tidak melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang  telah  dilakukan.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan  banyak  program  pemberdayaan masyarakat  hanya  dilakukan  sebatas  program  telah  terlaksana.  Informan  kunci  menyadari bahwa setelah adanya pelatihan diberikan kepada masyarakat seharusnya ada tindak lanjut dari  kegiatan  tersebut,  yaitu  berupa  evaluasi  yang  mencakup  seluruh  tahapan  proses pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  serta  dampak  atau  pengaruh  dari pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Sehingga  pemerintah  nagari  mengetahui  faktor-faktor  atau kendala  yang  mempengaruhi  kegiatan  tersebut,  namun  sampai  saat  ini  pemerintah  belum melakukan tindakan untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  selalu  berubah-ubah  pada  setiap  tahunnya. Keberlanjutan dari program pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah nagari. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan rangkaian proses yang panjang (tidak  langsung  terjadi).  Jika  pemberdayaan  masyarakat  dilakukan  secara  terus  menerus, pengaruh yang ditimbulkan akan semakin kuat seiring waktu, dan ketika pengaruh telah cukup kuat, diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya [11].

## 3.3 . Efektivitas pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa
Analisis  efektivitas  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  dana desa di Kabupaten Pasaman Barat pada nagari maju dan berkembang ditentukan berdasarkan jawaban  responden,  yaitu  persepsi  sudut  pandang  masyarakat  saat  berpartisipasi  dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa yang dilaksanakan dari tahun 2015 hingga 2019. Efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan dana desa di kedua nagari penelitian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:
Tabel 6. Rata-Rata Skor Efektivitas pemberdayaan Masyarakat Menggunakan Dana Desa.
Aspek Pengukuran Rata-Rata Skor Nagari Maju Kriteria Rata-Rata Skor Nagari Berkembang Kriteria 1. Kesadaran masyarakat 8,4 Kurang Efektif 7,7 Kurang Efektif 2. Partisipasi masyarakat 13 Efektif 10,5 Kurang Efektif 3. Kemandirian masyarakat 12 Kurang Efektif 10,1 Tidak Efektif 4. Pendapatan masyarakat 4 Tidak Efektif 3,3 Tidak Efektif Total 37,4 Kurang Efektif 31,6 Tidak Efektif
Pada dua nagari yang menjadi studi penelitian, terdapat perbedaan efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan dana desa (Tabel 6). Walaupun jumlah dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di nagari maju lebih kecil dibandingkan nagari berkembang  dan  baru  memulai  kegiatan  tersebut  dari  tahun  2017,  akan  tetapi  menurut responden  nagari  maju  dari  19  pernyataan  yang  ditanggapi  responden  dalam  kuisioner diperoleh  sebesar  37,4.  Berdasarkan  Tabel  4  skor  37,4  menunjukkan  bahwa  efektivitas pemberdayaan  masyarakat  yang  telah  dilakukan  menggunakan  dana  desa  termasuk  dalam kriteria  kurang  efektif,  yaitu  satu  tingkat  lebih  tinggi  dibandingkan  nagari  berkembang. Terutama  dalam  hal  partisipasi  masyarakat,  nagari  maju  memiliki  tingkat  partisipasi masyarakat  yang  lebih  tinggi  (rata-rata  skor  13)  dibandingkan  dengan  nagari  berkembang (rata-rata  skor  10,5).  Terlihat  dari  tingginya  kemauan  responden  untuk  menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan dari kegiatan pemberdayaan untuk di praktikkan. Hal ini didukung oleh proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di nagari maju yang tidak hanya diberikan kepada perempuan ataupun ibu rumah tangga, tetapi juga berlaku terutama bagi masyarakat yang ingin belajar dan berpartisipasi. Sehingga lebih mendorong masyarakat untuk dapat melanjutkan kegiatan tersebut setelah adanya pelatihan. Selain itu pemerintah  nagari  mensosialisasikan  kegiatan  pemberdayaan  setelah  kegiatan  pelatihan dilaksanakan  agar  masyarakat  nagari  lainnya  dapat  belajar  dari  masyarakat  yang  telah mengikuti pelatihan atau kepada masyarakat yang tetap melakukan kegiatan setelah adanya pelatihan,  sehingga  masyarakat  nagari  dapat  melihat  contoh  nyata  dari  masyarakat  yang berhasil untuk mempraktikkan pelatihan tersebut. Walaupun jumlah tersebut tidak sebanyak dari total masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun sayangnya pemerintah  nagari  tidak  melakukan  pendataan  dan  evaluasi  maupun  tindak  lanjut  bagi masyarakat yang tetap dan berhasil melanjutkan dan menerapkan hasil dari pelatihan yang diberikan.
Sebaliknya,  pada  nagari  berkembang  yang  besaran  alokasi  dana  desa  untuk  kegiatan pemberdayaannya lebih besar dari nagari maju dan telah melakukan kegiatan tersebut dari tahun  2015,  akan  tetapi  menurut  responden  nagari  berkembang  dari  19  pernyataan  yang ditanggapi responden dalam kuesioner diperoleh skor sebesar 31,6. Berdasarkan Tabel 4 skor 31,6  menunjukkan  bahwa  efektivitas  pemberdayaan  masyarakat  yang  telah  dilakukan menggunakan  dana  desa  termasuk  dalam  kriteria  tidak  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  masih rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  terutama  pada  keinginan  responden  untuk
menggunakan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  telah  didapatkan  dari  kegiatan pemberdayaan  untuk  dipraktikkan,  ini  disebabkan  karena  belum  adanya  contoh  nyata  di masyarakat  yang  mempraktikkan  kegiatan  tersebut.  Sehingga  hasrat,  dorongan  maupun minat masyarakat lainnya untuk mempraktikkan juga menjadi rendah.
Selain itu status IDM juga mempengaruhi pada kedua nagari, seperti nagari dengan kategori maju diartikan telah memiliki potensi serta kemampuan untuk mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Akan tetapi, pada nagari dengan kategori berkembang juga memiliki potensi tersebut, namun belum dikelola secara optimal. Sehingga efektivitas pemberdayaan masyarakat  dengan  menggunakan  dana  desa  pada  nagari  maju  dapat  dilakukan  lebih  baik dibandingkan nagari berkembang.
Pemberdayaan,  berupa  sumber  daya,  kesempatan,  pengetahuan,  dan  keterampilan,  guna memberikan persiapan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan mereka,  sehingga  dapat  menentukan  masa  depannya  serta  mempengaruhi  kehidupan masyarakat  itu  sendiri  [12].  Pemberdayaan  bertujuan  untuk  membangun  kemandirian individu dan masyarakat. Kemandirian masyarakat adalah keadaan yang dialami oleh suatu masyarakat, yang dicirikan oleh kemampuannya untuk berpikir, memutuskan dan melakukan apa yang dianggapnya sesuai untuk menggunakan kapasitasnya dalam memecahkan masalah yang  dihadapinya  [13].  Namun  jika  dilihat  secara  keseluruhan,  pemberdayaan  masyarakat dengan  dana  desa  pada  nagari  maju  dan  berkembang  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya responden yang tidak mengetahui dan menyadari  tujuan  adanya  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  serta  pentingnya  kegiatan tersebut  bagi  masyarakat  nagari.  Dalam  pemberdayaan  masyarakat,  tingkat  kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berarti masyarakat menyadari serta memahami bahwa mereka memiliki masalah yang harus dipecahkan dan tujuan yang ingin dicapai, serta  merupakan  upaya  untuk  menumbuhkan  keinginan  perubahan  dan  perbaikan dalam diri individu maupun masyarakat. Tanpa keinginan untuk melakukan perubahan  dan perbaikan,  setiap  upaya  untuk  memperkuat  dan  memberdayakan  masyarakat  tidak  akan mendapat perhatian, simpati atau partisipasi dari masyarakat. Artinya jika masyarakat tidak memiliki keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka upaya pemberdayaan tidak akan berhasil.
Selain itu dalam proses penyusunan dan penetapan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak melibatkan  masyarakat  nagari  secara  aktif.  Keberhasilan  pemberdayaan  tidak  hanya menekankan  pada  hasil,  tetapi  juga  proses  melalui  partisipasi  yang  tinggi,  berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat. Prinsip yang disampaikan dalam proses pemberdayaan adalah  memberikan  kesempatan  masyarakat  untuk  memutuskan  apa  yang  diinginkannya sesuai  dengan  kehendak,  pengetahuan,  dan  kemampuannya  [11].  Jika  pemberdayaan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat akan lebih tertarik untuk ikut serta  dan  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  tersebut.  Sehingga  keberhasilan  kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa dapat tercapai. Selanjutnya hal ini berdampak  pada  tidak  terwujudnya  kemandirian  masyarakat  yang  menjadi  tujuan  dari
pemberdayaan  masyarakat.  Partisipasi  adalah  kunci  untuk  terwujudnya  kemandirian  pada masyarakat.  Jika  seseorang  mengetahui  dan  memahami  bahwa  suatu  program  dapat memberikan  manfaat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidupnya,  mereka  akan  lebih tertarik untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, masyarakat sejak awal harus dilibatkan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan dan memotivasi mereka untuk melanjutkan serta mengembangkannya. Selain itu masyarakat juga telah terbiasa segala sesuatunya  diatur  oleh  pemerintah  nagari  dan  masyarakat  nagari  hanya  siap  menerima keputusan yang dibuat oleh pemerintah nagari tersebut. Namun setelah pelatihan diberikan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah nagari. Hal inilah yang mengakibatkan tidak terjadinya peningkatan  pendapatan  masyarakat  karena  masyarakat  tidak  melanjutkan  pelatihan  yang telah  diberikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sehingga  pemberdayaan  masyarakat  dengan menggunakan  dana  desa  hanya  sebatas  program  telah  terlaksana  dan  tidak  memberikan dampak yang berarti kepada masyarakat nagari.
Jika dilihat dari hasil jawaban kuesioner pada masing-masing responden di nagari maju dan nagari  berkembang,  persentase  respon  responden  terhadap  efektivitas  pemberdayaan masyarakat  menggunakan  dana  desa  pada  nagari  maju  maupun  nagari  berkembang  di Kabupaten Pasaman Barat terlihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Persentase respon responden terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa di Kabupaten Pasaman Barat.
Berdasarkan Gambar 1 pada nagari maju, dari 19 pernyataan dalam kuesioner yang ditanggapi responden  diperoleh  11,4%  responden  menyatakan  efektif,  80%  responden  menyatakan kurang  efektif,  dan  8,6%  responden  lainnya  menyatakan  tidak  efektif.  Hal  ini  menandakan bahwa  dari  35  responden  pada  nagari  maju,  28  orang  atau  80%  menyatakan  bahwa pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa masih kurang efektif. Akan tetapi, pada nagari berkembang dari 19 pernyataan dalam kuesioner yang ditanggapi responden diperoleh 48,6%  responden  menyatakan  kurang  efektif,  51,4%  lainnya  menyatakan  tidak  efektif  dan
tidak ada responden yang menyatakan efektif. Hal ini menandakan bahwa dari 35 responden pada  nagari  berkembang,  17  orang  atau  48,6%  menyatakan  bahwa  pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa masih kurang efektif dan 18 orang atau 51,4% lainnya menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa tidak efektif.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan dengan dana desa pada nagari maju dan berkembang di Pasaman Barat sama-sama belum terlihat  proses  pemberdayaan  masyarakat  yang  baik.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa masyarakat nagari belum dilibatkan dalam menentukan kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.  Sehingga  mengakibatkan  banyak  masyarakat  tidak  memahami  tujuan  serta pentingnya  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat dibatasi hanya sejauh program telah dilaksanakan.
Selain itu efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan dana desa pada nagari maju dan berkembang di Pasaman Barat juga masih belum efektif. Terdapat perbedaan tingkat  efektivitas  di  kedua  nagari  tersebut, sebagian  besar  masyarakat  nagari  maju  (80%) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa termasuk  dalam kategori kurang efektif. Sebaliknya, sebagian besar masyarakat nagari berkembang (51,4%) menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  dengan  menggunakan  dana  desa  berada termasuk dalam kategori tidak efektif.
Dengan  demikian,  masyarakat  harus  terlibat  dalam  keseluruhan  proses  pemberdayaan. Terutama  dalam  merumuskan  masalah  yang  memerlukan  kegiatan  pemberdayaan, menetapkan tujuan serta menyusun rencana kegiatan tersebut. Selain itu, peran pendamping desa perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan  serta  pentingnya  kegiatan  pemberdayaan  yang  dilakukan,  sehingga  pemberdayaan masyarakat  dengan  menggunakan  dana  desa  dapat  lebih  efektif,  dan  juga  berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## Referensi
[1] Kemiskinan P, Maret I. STATISTIK Profil Kemiskinan di 2018:1 – 8.
[2]  Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa n.d.
[3] Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. n.d.
[4] Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. n.d.
[5] Syarfi  IW,  Noer  M,  Azhari  R.  Efektivitas  Pemanfaatan  Dana  Desa  Bagi  Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan. J Sos Soedirman 2019;3:40 – 8.
[6] IMAS Prayoga, Deti Mulyati HR. Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa  Tulamben  Kecamatan  Kubu  Kabupaten Karangasem. J Ilm Adm Pemerintah Drh 2020;12:42 – 57.
[7] Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan T. Indeks Desa Membangun n.d. https://idm.kemendesa.go.id/index.php/idm_data.
[8] Wirawan. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Press; 2011.
[9] Riduwan, Warsiman. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta; 2008.
[10]  Soetomo.  Pemberdayaan  Masyarakat;  Mungkinkah  Muncul  Antitesisnya.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2011.
[11]  Huraerah  A.  Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat:  Model  dan  Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora; 2008.
[12]  Ife J. Community Development: Creating Community Alternatives: Vision, Analysis, and Practice. Sydney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd; 1995.
[13]  Sulistiyani AT. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media; 2017.