INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 351-366 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Status Anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Zulfikar Abdullah Rofiq 1 ✉ , Endang Suprapti 2
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa Email: zulfikarofiq@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pada zaman sekarang jodoh tidak mengenal bangsa dan juga tidak mengenal agama, dimana orang Indonesia  bertemu  jodoh/pasangan  hidupnya  yang  berkewarganegaraan  Asing  tidak  hanya  diluar negeri saja; didalam negeri pun orang Indonesia banyak bertemu jodoh/kawin dengan warganegara Asing.  Perkawinan  campuran  antar  bangsa  ini  tidak  jarang  menimbulkan  suatu  masalah.  Persoalan tentang  perbedaan  sistem  hukum  kewarganegaraan  yang  dianut  oleh  pasangan  suami-isteri  yang melakukan perkawinan campuran, berpengaruh pada penentuan status kewarganegaraan anak baik itu dari hasil perkawinan campuran maupun dari hasil perkawinan yang tidak sah. Secara universal berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, status kewarganegaan yang diperoleh anak tersebut mengikuti  status  kewarganegaraan  dari  ibu.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  yuridis  normative,  yakni  penelitian  yang  berpedoman  pada  norma-norma  hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta literatur yang ada seperti: buku, jurnal, makalah, artikel, dan tulisan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, 1)  Bahwa status kewarganegaraan anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara pengan ut “ius soli” memiliki 2 (dua)  kewarganegaraan  pada  saat  anak  tersebut  lahir,  yakni  disamping  kewarganegaraan  Indonesia yang diperoleh disebabkan lahir dari luar perkawinan yang sah yang mana ibunya adalah warganegara Indonesia,  juga  memiliki  kewarganegaraan  dari  negara  dimana  anak  tersebut  dilahirkan;  2).  Bahwa pengaturan asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  dalam  Pasal  6 ayat  (1)  tidak  menetapkan  anak  sebagaimana dimaksud  Pasal  4  huruf  g  yang  lahir  di  negara  penganut  ius  soli  sebagai  subjek  anak berkewarganegaraan ganda terbatas.
Kata Kunci: Status, Anak, Kewarganegaraan Ganda Terbatas

## Abstract
In this day and age, soul mates do not recognize nation or religion, where Indonesians meet their soul mate/life partner who is a foreign citizen, not only abroad; Even within the country, many Indonesians meet/marry foreign nationals. Mixed marriages between nations often cause problems. The issue of differences in the legal system of citizenship adopted by husband and wife couples who enter into mixed  marriages,  influences  the  determination of  the  citizenship  status of  children,  whether those resulting from mixed marriages or those resulting from invalid marriages. Universally applicable to children  born  outside  a  legal  marriage,  the  citizenship  status  obtained  by  the  child  follows  the citizenship status of the mother. The approach used in this research is a normative juridical approach, namely  research  that  is  guided  by  legal  norms,  statutory  regulations,  court decisions  and  existing literature such as: books, journals, papers, articles and scientific writing. Based on the research results, it can be concluded, 1) That the citizenship status of the child subject to Article 4 letter g who was born in a country adhering to "ius soli" had 2 (two) citizenships at the time of the child's birth, namely in addition to Indonesian citizenship which was obtained due to being born out of wedlock. legal status where the mother is an Indonesian citizen, and also has the citizenship of the country where the child was born; 2). That the regulation of the principle of limited dual citizenship as intended in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship in Article 6 paragraph (1) does not determine children as intended in Article 4 letter g who are born in a country adhering to ius soli as children subject to limited dual citizenship.
Keywords: Status, Children, Limited Dual Citizenship

## PENDAHULUAN
Negara  termasuk  suatu  organisasi  besar  dan  kompleks  dengan  unsur-unsur penyusunnya antara  lain, terdiri dari wilayah negara, warga negara dan  penduduk,  dan pemerintahan  yang  sah  dan  efektif  menyelenggarakan  tugasnya,  serta  mendapatkan pengakuan secara internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negaranya. Dalam Era  keterbukaan  seperti  saat  ini  dimana  arus  informasi,  komunikasi,  dan  transportasi dengan  cepat  dan  mudah  menjadikan  dinamika  kehidupan  bermasyarakat  cenderung berkembang  tanpa  batas.  Memudahkan  terjadinya  perpindahan  manusia  yang  diiringi dengan kepentingan-kepentingan yang mengikutinya, seperti kepentingan ekonomi guna kesejahteraan  rakyat  yang  menyebabkan  warga  negara  asing  ramai  menanamkan modalnya  di  Indonesia  ataupun  warga  negara  Indonesia  yang  bekerja  di  luar  negeri. Menimbulkan interaksi antar warga negara baik antara laki-laki maupun perempuan adalah suatu hal yang manusiawi (Puspitasari, 2021).
Meluasnya interaksi manusia di dunia memberi peluang terjadinya perkawinan. Baik itu perkawinan sesama warganegara ataupun perkawinan campuran antar bangsa yang berbeda kewarganegaraan. Keadaan ini sulit dibendung karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia bagi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya. Kenyataannya bahwa pada  zaman  sekarang  jodoh  tidak  mengenal  bangsa  dan  juga  tidak  mengenal  agama, dimana  orang  Indonesia  bertemu  jodoh/pasangan  hidupnya  yang  berkewarganegaraan Asing tidak hanya diluar negeri saja; didalam negeri pun orang Indonesia banyak bertemu jodoh/kawin  dengan  warganegara  Asing.    Perkawinan  campuran  antar  bangsa  ini  tidak jarang  menimbulkan  suatu  masalah.  Persoalan  tentang  perbedaan  sistem  hukum kewarganegaraan  yang  dianut  oleh  pasangan  suami-isteri  yang  melakukan  perkawinan campuran, berpengaruh pada penentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran (Wiramihardja, 2008).
Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan  bahwa:  “Setiap  orang  berhak  atas  status  kewarganegaraan”.  Hal  tersebut memberikan arahan bahwa kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal. Hal lain yang menjadi kendala bagi orang yang melakukan perkawinan campuran, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum, baik bagi WNI itu sendiri maupun bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Keadaan ini memberikan anggapan  bahwa undang- undang yang ada dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan berbeda kewarganegaraan. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum (Jehani dan Harpen, 2006).
Undang-undang  ini  pada  dasarnya  tidak  mengenal  kewarganegaraan  ganda (bipatride)  ataupun  tanpa  kewarganegaraan  (apatride).  Kewarganegaraan  ganda  yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini dianggap sebagai suatu pengecualian. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI) yang menganut asas kewarganegaraan tunggal saja tanpa adanya pengecualian. Status kewarganegaraan menjadi bukti bahwa, seseorang menjadi salah satu anggota dari negara yang mengakuinya. Seseorang dapat menikmati hak asasi manusia secara global apabila ia terlebih  dahulu  menikmati  hak  untuk  mendapatkan  kewarganegaraan,  yaitu  dengan memiliki status kewarganegaraan secara formal. Kewarganegaraan itu sendiri menjadi bukti bahwa  seseorang  memiliki  hubungan  hukum  atau  ikatan  timbal  balik  dengan  negara bersangkutan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum ini berupa hak dan kewajiban konstitusional warga negara (Kurnia, 2013).
Asas kewarganegaraan ganda terbatas tersebut diatas tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU  Nomor  12  Tahun  2006)  :  “Dalam  hal  status  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal  5  berakibat  anak  berkewarganegaraan  ganda,  setelah  berusia,  18  (delapan  belas) tahun  atau  sudah  kawin  anak  tersebut  harus  menyatakan  memilih  salah  satu kewarganegaraannya.”    A sas  ini  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penentuan  status kewarganegaraan seseorang. Yang pokok bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk  mendapatkan  status  kewarganegaraannya,  sehingga  terhindar  dari  kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan. Agar setiap orang tersebut dapat diakui secara sah sebagai warga negara sehingga terpenuhi hak serta kewajiban dari seseorang tersebut (Kansil, 1995).
Dalam  UU  Nomor  12  Tahun  2006,  pengaturan  mengenai  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  yang  sah  telah  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  tentang  status kewarganegaraannya. Akan tetapi masih terdapat hal yang belum diatur terkait dengan kewarganegaraan  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah.  Bahwa  secara  universal berlaku  bagi  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah,  status  kewarganegaan  yang diperoleh anak tersebut mengikuti status kewarganegaraan dari ibu (Rahman Syamsuddin, 2019).
Setelah dijalankan selama beberapa tahun, regulasi terkait kewarganegaraan yang berlaku pada saat itu menjadi kurang relevan dengan kondisi yang berlangsung. Maka dari itu  diberlakukanlah  UU  Nomor  12  Tahun  2006.  Dengan  berlakunya  ketentuan  tersebut, maka ketentuan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun undang-undang tersebut diatur lebih rinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP No. 2 Tahun 2007) (Asshiddiqie, 2006).
Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas  UU  Nomor  12  Tahun  2006  Pasal  4  huruf  g menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia” adalah Warga Negara Indon esia. Menjadi suatu permasalahan dalam hal  status  kewarganegaraan  ketika  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  g tersebut lahir di negara yang menganut asas “ius soli”. Yang mana negara yang menganut asas “ius soli” tersebut akan memberikan kewarga negaraan terhadap seseorang yang lahir di wilayah negaranya (Hr, 2006).
Berdasarkan  UU  Nomor  12  Tahun  2006,  negara  Indonesia  menganut  asas kewarganegaraan  tunggal.  Di  negara  Indonesia  asas  kewarganegaraan  tunggal  yang
diterapkan  guna  untuk  mengantisipasi  adanya  warga  negara  yang  tidak  memiliki kewarganegaraan  (apatride)  dan  warga  negara  yang  berkewarganegaraan  ganda (bipatride). Namun, secara faktual masih terdapat Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda. Akan tetapi kewarganegaraan ganda ini telah diakomodir dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 yang dikenal dengan istilah kewarganegaraan ganda terbatas (Salim, 2013).
Kewarganegaraan  ganda  terbatas  ialah  suatu  keadaan  yang  dialami  oleh  seorang anak yang merupakan hasil perkawinan campuran yaitu perkawinan antara WNA dan WNI sehingga berakibat anak tersebut berkewarganegaraan ganda. Akan tetapi, pada saat anak tersebut 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin maka anak tersebut harus memilih satu kewarganegaraan. Pernyataan tersebut harus disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Selain mengatur perihal kewarganegaraan ganda terbatas, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga mengatur perihal Warga Negara Indonesia (WNI) yang memperoleh kewarganegaraan lain (Sayuti, 1986).
Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian diatur lebih lanjut  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  PP  No.  2  Tahun  2007.  Selain  mengatur  perihal kewarganegaraan ganda terbatas, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga mengatur perihal Warga Negara  Indonesia  (WNI)  yang  memperoleh  kewarganegaraan  lain.  Hal  tersebut  diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1)  PP  No.  2  Tahun  2007.  Dalam  tulisan  ini  penulis  mengangkat  permasalah kewarganegaraan yang dititik tekankan pada status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di  luar  perkawinan  yang  sah  yang  lahir  pada  negara  yang  menga nut  asas  “ius  soli”. menelusuri  asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas  telah  memberikan  perlindungan terhadap anak tersebut mengenai status kewarganegaraannya (Soekanto, 2006).
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul: “Status Anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas Menurut Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku (Soeroso, 2015). Bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat,  yang  terdiri  dari:  Norma  atau  kaedah  dasar,  Peraturan  dasar,  dan  Peraturan
perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  (Gautama,  1987).  Penulis menggunakan  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  Metode  Library  Research  atau  studi kepustakaan,  yaitu  penelaahan  kepustakaan  untuk  mempelajari  dan  mengumpulkan dengan  membaca  berbagai  buku,  literatur,  diktat  dan  peraturan  perundang-undangan seperti UU Nomor 12 Tahun 2006 serta yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Pada tahap  analisis  data,  data  diolah  dan  dimanfaatkan  sedemikian  rupa  sampai  berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis,  yaitu  suatu  metode  dengan  menganalisis  dan  menjelaskan  suatu  permasalahan dengan  memberikan  suatu  gambaran  secara  jelas  hingga  menemukan  jawaban  yang diharapkan (Soerojo, 1995).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Status  Kewarganegaraan  Anak  Subjek  Pasal  4  Huruf  g  Yang  Lahir  di  Negara

## Penganut “Ius Soli”
Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  yakni  anak  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan terhadap status kewarganegaraannya dilindungi oleh asas kewarganegaraan ganda terbatas. Namun pengaturan  mengenai  Kewarganegaraan  Ganda  terbatas  tersebut  ternyata  belum sepenuhnya  melindungi  hak-hak  terhadap  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  yang  sah dalam hal status kewarganegaraannya. Masih adanya suatu kondisi yang belum diatur di dalam ketentuan tersebut. Yakni terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia (Pasal 4 huruf g Undang-Undang Kewarganegaraan). Penulis akan memberikan gambaran terkait dengan persoalan diatas, yang akan penulis ilustrasikan sebagai berikut:
Adalah  seorang  perempuan  Warga  Negara  Indonesia  yang  merantau  ke  negara Amerika.  A  kemudian  melakukan  perkawinan  sah  dengan  B.  Diketahui  bahwa  A  (ibu) mengandung dan melahirkan seorang anak (C) di negara Amerika. Undang-Undang yang mengatur terkait dengan kewarganegaraan negara Amerika Serikat tercantum dalam: The Immigration  and  Nationality  Act.  Peraturan  tersebut  ada  semenjak  tahun  1952  yang menghimpun  segala  undang-undang  yang  mengatur  masalah  keimigrasian  dan kewarganegaraan Amerika Serikat.  Yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1401 (a) The Immigration and Nationality Act (8 USC) bahwa orang yang lahir dalam wilayah Amerika Serikat  tunduk  kepada  hukum  Amerika  Serikat.  Setiap  orang  yang  lahir  dalam  wilayah Amerika Serikat dengan sendirinya memiliki kewarganegaraan Amerika sejak lahir asal saja
pada  saat  orang  itu  lahir  bapaknya  atau  ibunya  bukan  seorang  diplomat.  Menurut pengaturan kewarganegaraan di negara Amerika tersebut maka C adalah warganegaranya karena  dia lahir di wilayahnya. Sedangkan menurut Indonesia, C yang lahir  dari  A yang berkewarganegaraan Indonesia adalah warganegara Indonesia (karena keturunan). Dengan demikian  maka  C  merupakan  seorang  yang  bipatride  yakni  memiliki  kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Amerika. Terhadap C terkait status kewarganegaraannya dapat  memiliki  dua  kewarganegaraan  terbatas  hingga  umurnya  mencapai  18  tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan.
Namun  konflik  negatif  akan  timbul  terhadap  C,  ketika  A  yang  melahirkan  C  tidak melakukan  perkawinan  yang  sah  dengan  B.  Sehingga  C  hanya  mempunyai  hubungan hukum kekeluargaan dengan A saja. C dilahirkan di Amerika yang dalam hal ini Amerika memiliki kebijakan kewarganegaraan yang berasaskan ius soli (asas kelahiran), yang berarti siapa saja (warganegara Asing sekalipun) yang lahir di negara itu adalah secara otomatis memiliki  kewarganegaraan  negara  itu  sejak  lahir.  (Contoh  negara  lain  yang  asas kewarganegaraannya ius soli: Thailand, New Zealand).  Berdasarkan prinsip ius soli tersebut, C  yang  dilahirkan  di  dalam  wilayah  hukum  suatu  negara  yaitu  Amerika,  secara  hukum Kewarganegaraan  Amerika  memiliki  kewarganegaraan  Amerika.  Memperhatikan  kasus tersebut diatas karena C adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka semestinya C adalah WNI (ius sanguinis). Namun arena C lahir di Amerika maka pemerintah Amerika  memberikan  kewarganegaraan  Amerika  kepada  C.  Sehingga  menurut  kondisi tersebut C memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia mengikuti A  (ibu)  dan  kewarganegaraan  Amerika  karena  diberi  oleh  pemerintah  Amerika.  Sejalan dengan  pendapat  Saleh  Wiramihardja  yang  dalam  bukunya  yang  berjudul  Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia yang mengatakan bahwa dalam hal anak yang lahir di negara penganut asas kewarganegaraan ius soli maka anak serempak memiliki 2 (dua) kewarganegaraan (Hartono, 2020).
Titik persoalan dari kondisi diatas ialah bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan  bagi  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  yang  sah  (Pasal  4  huruf  g Undang-Undang Kewarganegaraan) di negara yang menganut asas kewarganegaraan ius soli  tidak  dinyatakan  sebagai  subjek  anak  berkewarganegaraan  ganda  terbatas.  Hal  ini tentunya berdampak negatif terhadap status kewarganegaraan anak (C) tersebut, karena dengan tidak dinyatakan sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas maka anak (C) tidak  dilindungi oleh  asas  kewarganegaraan  ganda terbatas. Sehingga  dengan memperoleh  kewarganegaraan  Amerika  pada  saat  anak  (C)  dilahirkan,  maka  anak  (C) berpotensi  besar  kehilangan  kewarganegaraan  Republik  Indonesianya  sebagaimana
pengaturan  dalam  UndangUndang  Kewarganegaraan  mengenai  Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Arifin et al., 2015).
Anak  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4  huruf  g  Undang-Undang  Kewarganegaraan yang menyebutkan “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara  Indonesia”  adalah  Warga  Negara  Indonesia,  maka  akan  kehilangan kewarganegaraan Indonesianya manakala memperoleh kewargaraan Amerika pada  saat dilahirkan. Seperti yang diketahui bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, secara  universal  kewarganegaraan  anak  itu  mengikuti  kewarganegaraan  ibunya.  Asas universal telah tercermin dalam Pasal 4 huruf g.
Berdasarkan  hal  demikian,  menurut  penulis,  status  kewarganegaraan  anak  subjek Pasal 4 huruf g dapat ditentukan dengan kondisi sebagai berikut, jika:
a. Lahir di Indonesia status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Indonesia.
b. Lahir  di  negara  penganut  asas  ius  sanguinis,  status  kewarganegaraannya  adalah Warga Negara Indonesia.
c. Lahir  di  negara  penganut  asas  ius  soli,  status  kewarganegaraannya  adalah  Warga Negara Indonesia dan warga negara dari tempat anak dilahirkan.
Analisis  Pengaturan  Asas  Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas  Dikaitkan  Dengan  Status Kewarganegaraan Anak Sub jek Pasal 4 Huruf g Yang Lahir di Negara Penganut “Ius Soli” Dalam hukum Internasional, Negara diberikan kebebasan untuk membentuk berbagai ketentuan  mengenai  kewarganegaraannya.  Dalam  penentuan  status  kewarganegaraan dikenal  adanya  2  (dua)  asas,  yaitu,  pertama,  Asas  ius  sanguinis,  yaitu  penentuan  status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau law of the blood. Kedua, Asas ius soli, yaitu penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana seseorang itu dilahirkan atau law of the soil. Menurut asas ius sanguinis seseorang adalah warga negara jika  dilahirkan  dari  orang  tua  warga  negara.  Asas  ini  merupakan  asas  yang  dapat memudahkan  bagi  adanya  solidaritas.  Asas  ius  sanguinis  mendasarkan  diri  pada  faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orang  tua  berkewarganegaraan  suatu  Negara,  maka  otomatis  kewarganegaraan  anak- anaknya  dianggap  sama  dengan  kewarganegaraan  orang  tuanya.  Selanjutnya,  menurut asas ius soli seseorang yang dilahirkan dalam wilayah hukum suatu Negara, secara hukum dianggap  memiliki  status  kewarganegaraan  dari  Negara  tempat  kelahirannya.  Sehingga siapa saja yang dilahirkan di Negara-negara tersebut secara otomatis diakui sebagai warga negara.   Sehubungan dengan kedua asas tersebut, setiap negara bebas memilih asas mana yang  hendak  dipakai  dalam  rangka  kebijakan  kewarganegaraannya  untuk  menentukan
siapa saja yang diterima sebagai warga negara dan siapa yang bukan warga negara. Setiap negara  mempunyai  kepentingannya  sendiri-sendiri  berdasarkan  latar  belakang  sejarah yang tersendiri pula,  sehingga tidak  semua negara menganggap bahwa  asas yang  satu lebih baik daripada asas yang lain. Dapat saja terjadi, di suatu negara, yang dinilai lebih menguntungkan adalah asas ius soli, tetapi di negara yang lain justru asas ius sanguinis yang dianggap lebih menguntungkan (Budiardjo, 2003).
Menurut penulis, bahwa saat ini kebijakan hukum kewarganegaraan Indonesia telah memberlakukan asas kewarganegaraan ganda yang terbatas bagi anak anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada  Pasal 6 angka 1: “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah  berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”
Selanjutnya dalam penjelasan atas Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata  hanya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  tentang  status kewarganegaraannya saja (Soetoprawiro, 1994). Pengaturan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut telah tercermin pada:
a. Pasal 4 huruf h: Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
b. Serta pada Pasal 5 ayat (1) : Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia  18  tahun  atau  belum  kawin  diakui  secara  sah  oleh  ayahnya  yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.
Memperhatikan penentuan status kewarganegaraan anak subjek Pasal 4 huruf g yang penulis sampaikan tersebut diatas, anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g yang lahir di negara penganut asas ius  soli selain memperoleh  kewarganegaraan dari  ibunya  juga memperoleh  kewarganegaraan  dari  negara  dimana  anak  itu  dilahirkan.  Sehingga menjadikan  anak  tersebut  memiliki  2  (dua)  kewarganegaraan.  Namun  dengan  tidak dimasukkannya anak tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g menjadi subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) tentunya akan menimbulkan permasalahan dan persoalan hukum yang serius (Lemek dan Ngani, 2007).
Pada  prinsipnya  status  kewarganegaraan  anak  tersebut  mengikuti  ibunya.  Anak tersebut lahir di negara ius soli dan mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut maka
anak tersebut sebenarnya tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Anak tersebut bukan merupakan anak subjek kewarganegaraan ganda sebagaimana diatur dalam pengaturan kewarganegaraan R.I., adapun kesempatan memperoleh warganegara Indonesia melalui Pasal  4  huruf  g  nya  batal.  Secara  otomatis  demi  hukum  anak  tersebut  kehilangan kewarganegaraan  Indonesianya  karena  kewarganegaraan  itu  diberikan  sejak  anak  lahir yang tidak dapat di tunda-tunda, ketika lahir anak harus memiliki kewarganegaraan. Hal tersebut tercermin di setiap butir dalam Pasal 4 yang menyebutkan “anak yang lahir...” oleh karenanya  kewarganegaraan  itu  diperoleh  ketika  anak  itu  lahir.  Sebenarnya kewarganegaraan  itu  juga  merupakan  pilihan  hukum,  kewarganegaraan  apa  yang  akan diberikan  ketika  seorang  anak  lahir  tergantung  orang  tuanya.  Menurut  Pasal  1330 KUHPerdata  orang  yang  tidak  cakap  hukum  yaitu  meliputi:  Orang-orang  yang  belum dewasa,  mereka  yang  ditaruh  di  bawah  pengampuan.  Dengan  demikian  anak  dapat dikategorikan  sebagai  subjek  hukum  yang  tidak  cakap  melakukan  perbuatan  hukum. Seseorang yang belum dewasa yang berusia dibawah 18 tahun dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum (Isharyanto, 2021).
Bahwa sebenarnya anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g ini tidak jauh berbeda bahkan  identik  dengan  anak  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4  huruf  l.  Jika  dibandingkan antara anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli dengan subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat  (1)  yaitu  Pasal  4  huruf  l,  diantara  keduanya  memiliki  persamaan.  Intinya  bahwa keduanya sama-sama dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia di luar wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  karena  ketentuan  dari  negara  tempat  anak tersebut  dilahirkan  memberikan  kewarganegaraan  kepada  anak  yang  bersangkutan. Perbedaan  diantara  keduanya  ialah  Pasal  4  huruf  l  lahir  dari  orangtua  yang  melakukan perkawinan secara sah, sedangkan Pasal 4 huruf g lahir dari orangtua di luar perkawinan yang  sah.  Hal  tersebut  dirasakan  bersifat  diskriminatif,  serta  menjadi  pertanyaan  besar dimanakah  perlindungan  negara  terhadap  warganegaranya  yang  seharusnya  menjamin pemenuhan  hak  asasi  manusia  dan  persamaan  antar  warga  negara,  serta  memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak (Syafiie, 2003).
Memperhatikan  ilustrasi  yang  penulis  uraiankan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  C (anak) sejak lahir memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, disamping kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan ibunya adalah warganegara Indonesia (berdasarkan Pasal 4 huruf g Undang – Undang Kewarganegaraan) juga serempak memiliki Kewarganegaraan Amerika, seharusnya  dilindungi  oleh  asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas  untuk  menjamin
pemenuhan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadapnya. Untuk  itu terhadap permasalahan terhadap anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli dinilai kurangnya jaminan pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak-anak.  Sudah  seharusnya Undang-Undang  Kewarganegaraan  sebagai  dimensi  pengaturan  hak  kewarganegaraan setiap  orang  melindungi  anak  Pasal  4  huruf  g  yang  lahir  di  negara  ius  soli  oleh  asas kewarganegaraan  ganda  terbatas  sebagaimana  dimaksud  diatas  untuk  menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya (Hilman, 2007).
Menurut penulis, yang perlu diperhatikan bahwa kelalaian terhadap undang-undang kewarganegaraan dapat berakibat seseorang kehilangan kewarganegaraanya dengan kata lain menjadi warganegara asing. Anak-anak yang dilahirkan diluar negeri dari perkawinan antar-bangsa dan demikian  juga kelahiran anak-anak luar negeri  dari  perkawinan antar sesama warganegara  sekalipun dapat  menyebabkan  perubahan  pada kewarganegaraan nya atau bahkan kehilangan kewarganegaraan apabila Undang-Undang Kewarganegaraan tidak ditaati apalagi bila tidak mengerti ataupun tidak diketahuinya. Inilah yang mungkin tidak/belum diketahui oleh sebagian masyarakat warganegara Republik Indonesia. Hal ini merupakan  tugas  para  Pejabat  pelaksana  terkait  serta  perwakilan-perwakilan  R.I.  untuk memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat  Indonesia  tentang  kedudukan kewarganegaraan warganya yang bermukim di dalam wilayah kerjanya dan yang memiliki status  kewarganegaraan  tentang  hal-hal  yang  dapat  menyebabkan  kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya (Wijayanti, 2011).
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung  jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan Anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa  perlakuan diskriminatif.  Hal yang pokok adalah bahwa:  “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Handoyo, 2009).
Khususnya dalam hal ini terkait permasalahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang lahir di negara ius soli sebagaimana telah diuraikan diatas, perlu mendapatkan upaya perlindungan sehingga tidak kehilangan hak-hak yang seharusnya di miliki oleh anak tersebut. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Buku dan Muhammad, 2014).
Sejak  diundangkannya  Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan, adanya suatu pengecualian terhadap anak-anak sehingga mereka dapat memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Hal tersebut tercermin dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  dengan  adanya  Asas  Kewarganegaraan Ganda  Terbatas.  Asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas  adalah  asas  yang  menentukan kewarganegaraan  ganda  bagi  anak-  anak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006.  Sehingga dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas tersebut seharusnya terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah yang lahir di negara ius soli tidak boleh menjadi kehilangan kewarganegaraan R.I.-nya dan menjadi  asing,  tetapi  dapat  memiliki  kewarganegaraan  ganda  seperti  anak-anak  subjek kewarganegaraan ganda lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 (Ashshofa, 2007).
Sebagaimana perbandingan antara anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli dengan salah satu subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  yaitu  Pasal  4  huruf  l  yang  telah  diuraikan  diatas.  Hal tersebut bersifat diskriminatif. Dimana diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat menjurus kepada perbuatan melanggar hukum. Diskriminasi oleh negara terhadap warganegaranya sendiri harus dihilangkan, karena setiap warga negara adalah sama dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum”. Apalagi Negara Indonesia adalah negara hukum (Wahab dan Sapriya, 2011).
Konsep  negara  hukum  harus  kongruen    dengan  hak  asasi  manusia.  Perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  tersebut  harus  dimasyarakatkan  secara  luas  dalam  rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang  penting  suatu  negara  hukum  yang  demokratis.  Setiap  manusia  sejak  kelahirannya menyandang  hak-hak  dan  kewajiban-  kewajiban  yang  bersifat  bebas  dan  asasi  (Rakyat, 2012).
Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggara kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi manusia. Karena itu, adanya perlindungan  dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam suatu negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manuasia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja  dan  penderitaan
yang yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.
Terhadap permasalahan anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli dinilai kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak-anak.  Sudah  seharusnya Undang - Undang Kewarganegaraan sebagai dimensi pengaturan hak kewarganegaraan setiap  orang  melindungi  anak  Pasal  4  huruf  g  yang  lahir  di  negara  ius  soli  oleh  asas kewarganegaraan  ganda  terbatas  sebagaimana  dimaksud  diatas  untuk  menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya.
Selain  itu  ada  beberapa  asas  khusus  yang  juga  menjadi  dasar  dan  melindungi permasalahan anak yang lahir  diluar  perkawinan yang sah sebagaimana tersebut diatas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun asas-asas tersebut yaitu:
1. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan  perlindungan  penuh  kepada  setiap  Warga  Negara  Indonesia  dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
3. Asas kebenaran substantif adalah prosedur. pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat  administratif,  tetapi  juga  disertai  substansi  dan  syarat-syarat  permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal  ikhwal  yang  berhubungan  dengan  warga  negara  atas  dasar  suku,  ras,  agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
5. Asas  pengakuan dan  penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah alas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi,  dan  memuliakan  hak  asasi  manusia  pada  umumnya  dan  hak  warga negara pada khususnya.
Masalah  kewarganegaraan  baik  menyangkut  masalah  perolehan,  kehilangan  atau penolakan  sudah  diatur  baik  dalam  hukum  nasional  maupun  internasional.  Namun nyatanya,  masih  banyak  orang  yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan.  Pada  umumnya kondisi tidak memiliki kewarganegaraan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) konflik  hukum,  2)  perubahan  wilayah  negara,  3)  hukum  perkawinan,  4)  prosedur administrasi,  5)  diskriminasi,  6)  tidak  mempunyai  surat  kelahiran  dan  7)  pembatalan
kewarganegaraan oleh negara. Seseorang tanpa kewarganegaraan secara sah tidak akan mendapatkan  perlindungan  hukum  oleh  negara.  Mereka  akhirnya  berjuang  untuk memperoleh  hak  atas  status  kewarganegaraanya.  Perjuangan  mereka  tidak  lain  adalah perjuangan  “hak  untuk  mempunyai  hak”.  Sebab  status  kewarganegaraan  adalah  kunci untuk memperoleh hak-hak lainnya dari negara. Seseorang yang tanpa kewarganegaraan hampir  tidak  mampu  berbuat  banyak,  tidak  ada  perlindungan  hukum  dan  tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagai warga negara pada umumnya.
Menurut penulis, Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan  kepada  DPR  RI  agar  pengaturan  asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  perlu diperbaharui dan dilakuan perubahan pada Pasal 4 huruf l yang semula menyatakan:
“anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.”
Menjadi:
“anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia atau ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.”
Berdasarkan  rumusan  Pasal  huruf  l  yang  baru  menjadikan  anak  sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g yang lahir di negara penganut asas kewarganegaraan “ius soli” akan menjadi subjek anak kewarganegaraan ganda terbatas.
Amandemen peraturan perundangan-undang ini diperlukan bagi anak-anak diaspora yang orang tua mereka mencari nafkah di luar negeri untuk memenuhi kehidupan mereka, terutama bagi anak-anak yang mempunyai kerwarganegaran ganda terbatas tersebut. Hal ini  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terhadap  anak-anak  tersebut  dan  sebagai  sarana perlindungan  hukum  preventif,  dimana  pada  perlindungan  hukum  preventif  ini,  subjek hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya  sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak pemerintahan  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian tentang analisa terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yang lahir di negara ius soli, yaitu Bahwa status kewarganegaraan anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di neg ara penganut “ius soli” memiliki 2 (dua) kewarganegaraan pada saat  anak  tersebut  lahir,  yakni  disamping  kewarganegaraan  Indonesia  yang  diperoleh disebabkan lahir dari luar perkawinan yang sah yang mana ibunya adalah warganegara Indonesia, juga memiliki kewarganegaraan dari negara dimana anak tersebut dilahirkan. Bahwa  pengaturan  asas  kewarganegaraan  ganda  terbatas  sebagaimana  dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam Pasal 6 ayat (1) tidak  menetapkan  anak  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4  huruf  g  yang  lahir  di  negara penganut ius soli sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  S.,  Munawir,  Z.,  and  Syaputra,  M.  Y.  A.  (2015) ‘ Pengantar  Hukum  Indonesia ’,
Citapustaka Media.
Ashshofa, B. (2007) ‘ Metode penelitian hukum ’ .
Asshiddiqie, J. (2006) ‘ Pengantar ilmu hukum tata negara ’ .
Budiardjo, M. (2003) ‘ Dasar-dasar ilmu politik ’, Gramedia pustaka utama.
Buku, A., and Muhammad, A. (2014) ‘ Hukum Perdata Indonesia ’, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
Gautama, S. (1987) ‘ Warganegara dan orang asing ’ .
Handoyo, B. (2009) ‘ Hukum tata negara Indonesia: menuju konsolidasi sistem demokrasi ’, (No Title).
Hartono, S. (2020) ‘ Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional ’ .
Hilman,  H.  (2007) ‘ Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,
Hukum Agama ’, Bandung, Sumbersari Indah.
Hr, R. (2006) ‘ Hukum Administrasi Negara ’, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
Isharyanto,  S.  H.  (2021) ‘ Hukum  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia:  Dinamika
Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan ’, Absolute Media.
Jehani, L., and Harpen, A. (2006) ‘ Hukum Kewarganegaraan ’, Bandung, Citra Adyta Bakti. Kansil, C. S. T. (1995) ‘ Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia ’ .
Kurnia, A. (2013) ‘ Panduan praktis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia ’, Gramedia Pustaka Utama.
Lemek, J., and Ngani, N. (2007) ‘ Mencari keadilan: pandangan kritis terhadap penegakan
hukum di Indonesia ’, Galangpress.
Puspitasari, S. (2021) ‘ Pentingnya Realisasi Bela Negara Terhadap Generasi Muda Sebagai Bentuk  Cinta  Tanah  Air ’, Indonesian  Journal  of  Sociology,  Education,  and Development, 3(1), pp. 72 – 79, https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.43.
Rahman Syamsuddin, S. H. (2019) ‘ Pengantar Hukum Indonesia ’, Prenada Media.
Rakyat, I. M. P. (2012) ‘ Panduan pemasyarakatan undang-undang dasar negara Republik Indonesia  tahun  1945  dan  ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia ’, (No Title).
Salim, H. S. (2013) ‘ Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi ’ .
Sayuti, T. (1986) ‘ Hukum Kekeluargaan Indonesia ’, Jakarta, UI Pres. Cet, 1986.
Soekanto,  S.  (2006) ‘ Pengantar  penelitian  hukum ’, Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- Press).
Soerojo, W. (1995) ‘ Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat ’, Jakarta, CV. Haji Mas Agung. Soeroso, R. (2015) ‘ Pengantar Ilmu Hukum Ed. 1 cet. 14 ’, Jakarta, Sinar Grafika.
Soetoprawiro,  K.  (1994) ‘ Hukum  Kewarganegaraan  dan  Keimigrasian  Indonesia ’, PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Syafiie, I. K. (2003) ‘ Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) ’, Bumi Aksara. Wahab, A. A., and Sapriya, D. (2011) ‘ Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan ’, Bandung, Alfabeta.
Wijayanti, H. (2011) ‘ Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian ’, Malang, Bayumedia.
Wiramihardja,  S.  (2008) ‘ Perspektif  sejarah  hukum  kewarganegaraan  Indonesia: perbandingan dengan hukum kewarganegaraan di beberapa negara ’ .