## J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 4(1), 163-169
ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X DOI 10.33087/jmas.v4i1.84
Fathiyah

## Optimalisasi Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Terjadinya  Penyelewengan Kas dan Aset pada Lembaga Pendidikan Non Pemerintah (Swasta)

## Fathiyah
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari, Jambi Correspondence email  : fathiyah_zaky@yahoo.co.id
Abstract. The purpose of this study is to analyze how to optimize the role of internal control system in preventing the occurrence of fraud on cash and assets in non government or private educational institution. Tool of analyzed used in this  research  is  internal  control  system  according  to  COSO  definition  and  combined  with  internal  control  system according  to  Government  Regulation  Number  60  Year  2008  with  5  internal  control  component  that  is;  1)  Control Environment,  2)  Risk  Assessment,  3)  Control  Activity,  4)  Information  and  Communication  and  5)  Monitoring.  The result of the research shows that optimizing the role of the internal control system is very helpful to the management in managing the finances and assets owned so as to prevent the occurrence of fraud on the cash and assets in  private educational  institution.  The  expectation  of  the  future  by  optimizing  the  role  of  internal  control  system  on  cash management and assets  in  non government/or the private educational institution  will be  more efficient and effective which will ultimately improve the quality and accountability of the private educational institution.
Keywords : Internal control system, cash, assets, COSO

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  penyelengaraan pendidikan  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan  pendidikan  adalah  pengaturan  kewenangan  dalam penyelenggaraan  sistem  pendidikan  nasional  oleh  Pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota,  penyelenggara  pendidikan  yang  didirikan  masyarakat,  dan  satuan  pendidikan  agar  proses pendidikan  dapat  berlangsung  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  nasional.  Tambahan  penjelasan  terkait Penyelengaraan  pendidikan  yang  didirikan  masyarakat  disini  adalah  lembaga  pendidikan  non  pemerintah atau  yang  dikelola  oleh  pihak  swasta  baik  pada  tingkat  sekolah  mulai  dari  Pendididikan  Anak  Usia  Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak, sekolah dasar sampai dengan sekolah  lanjutan dan pada  tingkat perguruan tinggi.
Tata  kelola  lembaga  pendidikan  negeri  ataupun  lembaga  pendidikan  swasta  memiliki    kesamaan hanya  saja  pada  lembaga    pendidikan  negeri  semua  petunjuk  teknis  pelaksanaannya  sudah  diatur  dalam undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  seperti  Juknis  pengelolaan  dana  BOS,  sedangkan  pada  lembaga pendidikan  swasta  selain  dari  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  juga  tunduk  pada  peraturan  dan kebijakan  organisasi  yang  menaungi  lembaga  pendidikan  tersebut  dalam  hal  ini  umumnya  bentuk organisasinya  adalah  yayasan  pendidikan.  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  akuntabilitas  pada lembaga  pendidikan    swasta  perlu  adanya  suatu  kontrol/pengawasan  dan  kendali  yang  diterapkan  seperti organisasi lainnya yaitu adanya sistem pengendalian intern, karena bila pengendalian internnya lemah dapat menimbulkan  penyelewengan  dalam  pengambilan  kebijakan  oleh  pimpinan,  dan  penyimpangan  dalam pengelolaan  keuangan  serta  aset  di  lembaga  pendidikan  tersebut.  Oleh  karena  itu dengan  dioptimalkannya peran  sistem  pengendalian  intern  dapat  membangun  birokrasi  pendidikan  yang  bersih  sehingga  dapat mengawal  kebijakan  yang  telah  diterapkan  dan  menjaga  aset  yang  dimiliki  dengan  baik  serta  mencegah terjadinya penyelewengan  pada pengelolaan  kas dan aset yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut.
Intinya  adalah  pengendalian  intern  merupakan  alat  untuk  membantu  pimpinan  dalam  melakukan tugasnya sehingga melalui pengendalian intern ini pemimpin dapat  menilai struktur organisasi yang ada dan kegiatan  yang  telah  dilakukan  keseluruhanya  bertujuan  untuk  mencegah  dan  menghindarkan  dari  terjadi kesilapan,  kecurangan  dan  penyelewengan.  Beberapa  penelitian  yang  pernah  dilakukan  dan  dapat  menjadi acuan terkait dengan sistem pengendalian intern yaitu penelitian yang dilakukan Ismani dkk (2014) dengan lokasi penelitian pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2014 dengan hasil penelitiannya adalah semua unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) telah diimplentasikan dengan baik di UNY, hal
ini  mengindikasikan  bahwa  implementasi  SPIP  memiliki  peranan  penting    dalam  menunjang  akuntabilitas keuangan  UNY  dalam  mempertahankan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  Penelitian  lainnya dilakukan  Zamzami  dkk  (2015)  dengan  studi  kasus  pada  sebuah  perguruan  tinggi  negeri  memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah temuan penelitian mengindikasikan bahwa elemen-elemen sistem pengendalian  internal  yang  diaplikasikan  oleh  PTN  X    cukup  efektif  dan  mendukung  praktek  manajerial yang baik.
Penelitian  berikutnya  dilakukan  Irawan  (2016)  yang  meneliliti  tentang  pengaruh  penerapan  Sistem Pengendalian  Intern  (SPIP)  terhadap  pencegahan  Fraud  pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (Dana  BOS)  pada  Sekolah  Dasar  di  Kecamatan  Andir  Kota  Bandung,  hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa Peran SPIP berpengaruh terhadap Fraud pengelolaan Dana BOS. Hasil uji Determinasi menunjukkan bahwa  49,6%  pencegahan  Fraud  dipengaruhi  oleh  SPIP  dan  50,4%  dipengaruhi  oleh  Faktor  lainnya. Penerapan pengendalian intern pada lembaga pendidikan swasta seharusnya lebih efektif dibandingkan pada lembaga  pendidikan  negeri  mengingat  semua  pendanaan  operasional  perguruan  tinggi  dibebankan  pada organisasi  itu  sendiri  tanpa  adanya  bantuan  pendanaan  dari  pemerintah  pusat  atau  daerah  sehingga pengawasan pengelolaan keuangan terutama pada kas  dan asetnya harus lebih ketat lagi, namun sering kita melihat, mendengar dan membaca munculnya beberapa kasus di televisi, koran dan internet tentang korupsi yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan negeri seperti misalnya penyalahgunaan kebijakan oleh kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi negeri, penggelapan uang oleh oknum karyawan yang bekerja pada bagian  pengelolaan  keuangan  dan  penyelewengan  penggunaan  asset  sekolah  dan  kampus  seperti  laptop, kipas  angin,dan  Air  Conditioner  (AC)  misalnya  oleh  karyawan  yang  diberi  kepercayaan  memegang  aset tersebut,    dalam  hal  ini  aset  seperti  ini  biasanya  digunakan  untuk  keperluan  pribadi  dan  tidak  mau mengembalikan  jika  aset  tersebut  akan  ditarik  oleh  pihak  sekolah ataupun  kampus  dan  dari  pihak  sekolah atau  kampus  sendiri  tidak  bisa  berbuat  banyak,  hal  seperti  ini  mengindikasikan  bahwa  peran  sistem pengendalian intern pada lembaga pendidikan tersebut belum berjalan secara optimal.
Contoh kasus lainnya yang sering terjadi dibanyak organisasi  oleh oknum pegawai tidak terkecuali di  lembaga  pendidikan  negeri  ataupun  swasta  antara  lain  pertanggungjawaban  atas  penggunaan  dana kegiatan yang sudah dilaksanakan  seringkali tidak dilaporkan kepada pimpinan,  dan yang tidak habis fikir lagi  oleh  oknum  pegawai  yang  melaksanakan  kegiatan  tersebut    merasa  tidak  bersalah  serta  menganggap uang  yang  disetorkan  ke  rekening  sekolah  atau  kampus  dianggap  mutlak  milik  sekolah  atau  kampus sehingga  tidak  perlu  pertanggungjawaban  kepada  pimpinan  diatasnya.  Indikasi  yang  seperti  ini  berpotensi untuk  menjadi  salah  satu  celah  yang  bisa  menyebabkan  timbulnya  penyelewengan  pada  kas.  Berdasarkan dari penjelasan dan beberapa kasus yang pernah terjadi seperti diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti bagaimana  mengoptimalkan  peran  sistem  pengendalian  intern  di  lingkungan  lembaga  pendidikan  swasta dalam  mencegah  terjadinya  penyelewengan  pada  kas  dan  aset  yang  dimiliki  sehingga  kas  serta  aset  pada lembaga  pendidikan  tersebut  menjadi  aman  dan  dapat  terjaga  dengan  baik  dengan  tujuan  akhirnya  adalah peningkatan  kualitas  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan  dimaksud.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengoptimalkan  peran  sistem  pengendalian  intern  di  lingkungan  lembaga  pendidikan  non  pemerintah (swasta)  dalam  mencegah  terjadinya  penyelewengan  pada  kas  dan  aset  yang  dimiliki  oleh  lembaga pendidikan tersebut.

## Kerangka Teoritis
Definisi  Pengendalian  Intern  Menurut  The  Committee  of  Sponsoring  Organization  (COSO)  dalam buku  COSO  Based  Auditing  yang  disusun  Tunggal  (2000)  pengendalian  intern  adalah  suatu  proses  yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga kelompok tujuan yaitu (1) efektivitas dan efisiensi operasi, (2) Keandalan laporan  keuangan  dan,  (3)  Kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Sedangkan  menurut Mulyadi (2001) defenisi dari pengendalian intern adalah :
1. Menjaga kekayaan organisasi, Jika sistem pengendalian intern berjalan baik maka dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidakefisienan dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.
2. Mengecek  ketelitian  dan  keandalan  akuntansi,  keandalan  data/informasi  akuntansi  digunakan  oleh manajemen dalam  pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi
3. Mendorong  efisiensi,  Kebijakan  perusahaan  mampu  memberikan  manfaat  tertentu  dengan  memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan  guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.
4. Mendorong  dipatuhinya  kebijakan  manajemen,  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  maka  kebijakan, prosedur,  sistem  pengendalian  intern  yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.
Menurut  Jusuf  (2001)  Sistem  Pengendalian  Intern  yang  dirancang  dengan  baik  akan  dapat mendorong  ditetapkannya  kebijakan  manajemen.  Selain  itu  juga  mendorong  terciptanya  efisiensi  operasi, melindungi aktiva perusahaan dari pemborosan, kecurangan dan pencurian serta menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya. Ada 7 prinsip pengendalian intern   yang pokok meliputi :
1. Penetapan  tanggung  jawab  yang  jelas,  untuk  menciptakan  pengendalian  intern  yang  baik  manajemen harus  menetapkan  tanggung  jawab  secara  jelas  dan  tiap  orang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  tugas yang diberikan kepadanya.
2. Penyelenggaraan  catatan  yang  memadai,  Untuk  melindungi  aktiva  dan  menjamin  semua  karyawan melaksanakan prosedur yang ditetapkan  diperlukan pencatatan yang baik. Catatan yang bisa dipercaya akan menjadi sumber informasi yang digunakan manajemen untuk memonitor perusahaan.
3. Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan, kekayaan perusahaan harus diasuransikan dengan jumlah yang memadai, demikian juga karyawan yang menangani kas dan surat-surat berharga, cara ini dilakukan untuk mengurangi pencurian terhadap kas.
4. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva, Pegawai yang menyimpan atau bertanggungjawab atas aktiva tertentu tidak diperkenankan mengurusi catatan akuntansi aktiva yang bersangkutan.
5. Pemisahan  tanggung  jawab  atas  transaksi  yang  berkaitan,  pertanggung  jawaban  atas  transaksi  yang berkaitan  atau  bagian-bagian  dari  transaksi  yang  berkaitan  harus  ditetapkan  pada  orang-orang  atau bagian-bagian  dalam  perusahaan,  sehingga  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  akan dicek/diperiksa oleh orang lain.
6. Penggunaan  peralatan  mekanis,  Sebaiknya  menggunakan  peralatan  mekanis  untuk  mencatat  setiap transaksi keuangan.
7. Pelaksanaan  pemeriksaan  secara  independen,  walaupun  sistem  pengendalian  intern  sudah  dirancang dengan  baik  penyimpangan  mungkin  bias  terjadi  sepanjang  waktu,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan pengkajian  ulang  secara  teratur,  untuk  memastikan  bahwa  prosedur  telah  diikuti  dengan  benar. Pengkajian  ulang  ini  biasanya  dilakukan  oleh  pihak  ektern  dan  dilakukan  evaluasi  secara  menyeluruh apakah sudah efektifkah sisitim pengendalaian intern pada perusahaan.
Menurut  Hartadi  (1999)  untuk  mencapai  tujuan  pengendalian  akuntansi  suatu  sistem  harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi :
1. Pemisahan  fungsi,  tujuannya  adalah  untuk  menghindari  dan  pengawasan  segera  atas  kesalahan  atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi dari pelaksanaan tugas
2. Prosedur pemberian wewenang, tujuannya adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang
3. Prosedur akuntansi, Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif
4. Prosedur  dan  catatan  akuntansi,  tujuannya  adalah  agar  dapat  disiapkan  catatan-catatan  akuntansi  yang teliti secara cepat dan dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu
5. Pengawasan fisik, berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan akuntansi
6. Pemeriksaan Intern secara bebas, menyangkut pembanding  antara catatan aset dengan aset yang betul- betul  ada,  menyelenggarakan  rekening-rekening  kontrol  dan  mengadakan  perhitungan  kembali penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuannya adalah untuk pengendalian pengawasan data.
Sistem  pengendalian  intern  berfungsi  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  dan  tolak  ukur  pengujian efektivitas. Menurut COSO (Tunggal, 2000) ada 5 komponen sistem pengendalian intern yaitu :

## 1. Lingkungan pengendalian,
Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan sikap manajemen  puncak, direksi dan  pemilih  suatu  entitas  tentang  pengendalian  intern  dan  pentingnya  bagi  entitas.  Lingkungan pengendalian  intern  membentuk  fondasi  untuk  keempat  komponen  pengendalian yang  lain.  Ketiadaan satu  atau  lebih  unsur  yang  penting  dari  lingkungan  pengendalian  akan  menyebabkan  sistem  tidak efektif.
2. Penaksiran resiko
Penaksiran  resiko  suatu  entitas  untuk  pelaporan  keuangan  merupakan  identifikasi,  analisis,  dan pengelolaan  resiko-resiko  yang  relevan  terhadap  penyusunan  laporan  keuangan  yang  secara  wajar disajikan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum.  Proses  penaksiran  resiko  harus mempertimbangkan kejadian dan keadaan ektern dan intern yang mungkin timbul dan secara tidak baik mempengaruhi  kemampuan  entitas  untuk  mencatat,  mengolah,  mengikhtisarkan,  dan  melaporkan  data keuangan dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.
3. Aktivitas pengendalian
Aktivitas  pengendalian  merupakan  kebijakan  dan  prosedur  yang  membantu  meyakinkan  bahwa tindakan  yang  diperlukan  diambil  untuk  menghadapi  resiko-resiko    yang  tersangkut  dalam  mencapai tujuan entitas.
4. Pemrosesan informasi dan komunikasi
Sistem  informasi  yang  relevan  terhadap  tujuan  pelaporan  keuangan  yang  meliputi  sistem  akuntansi, terdiri  dari  metode  dan  catatan  yang  ditetapkan  untuk  mencatat,  mengolah,  mengikhtisarkan,  dan melaporkan  transaksi  suatu  entitas  dan  mempertahankan  akuntabilitas  untuk  aktiva  dan  utang  yang berkaitan.
5. Pemantauan.
Untuk  memberi  kepastian  yang  memadai  bahwa  tujuan  suatu  entitas  dapat  tercapai,  manajemen  harus memonitor  pengendalian  intern  untuk  menentukan  apakah  pengendalian  beroperasi  seperti  yang diinginkan dan pengendalian intern  dimodifikasi agar sesuai dengan perubahan dalam berbagai kondisi.
Sebagai  pembanding  dari  unsur  pengendalian  intern  menurut  COSO  diatas  adalah  unsur pengendalian intern berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah yaitu pengendalian intern yang sering dipraktekkan di lingkungan  pemerintah diberbagai negara meliputi :
1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan  Instansi  Pemerintah  dan  seluruh  pegawai  harus  menciptakan  dan  memelihara  lingkungan dalam  keseluruhan  organisasi  yang  menimbulkan  perilaku  positif  dan  mendukung  terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian resiko
Pengendalian Intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam
3. Kegiatan pengendalian
Kegiatan  pengendalian  membantu  memastikan  bahwa  arahan  pimpinan  Instansi  Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Informasi dan komunikasi
Informasi  harus  dicatat  dan  dilaporkan  kepada  pimpinan    Instansi  pemerintah  dan  pihak  yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan
Pemantauan  harus  dapat  menilai  kualitas  kinerja  dari  waktu  ke  waktu  dan  memastikan  bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.
6. Adapun lingkup kerja sistem pengendalian intern menurut Wiwoho (2017) dalam makalah beliau yang disampaikan  pada  Forum  Satuan  Pengawas  Internal  (SPI)  Nasional  III  PTN  di  Jayapura  adalah  ruang lingkup  pelaksanaan  tugas  kepengawasan  SPI  di  PTN  adalah  non  akademik  dan  akademik  yang berimplikasi  pada  aspek  keuangan,  aset  dan  SDM/kepegawaian  melalui  kegiatan  pengawasan  yang
meliputi : (1) Audit : Audit kinerja, audit keuangan dan audit tujuan tertentu, (2) Reviu, (3) Pemantauan, (4) Evaluasi, dan (5) Fasilitasi.
Jika  dilihat  dari  proses/tahapan  SPI  terdapat  5  ruang  lingkup  pelaksanaan  tugas  SPI,  yaitu pemeriksaan  intern  terhadap  (1)  Perencanaan  dan  penganggaran,  (2)  Pelaksanaan  anggaran,  (3)  Pelaporan Keuangan,  (4)  Pelaksanaan  tugas  pejabat  perbendaharaan,  dan  (5)  Program  pengendalian  gratifikasi. Sedangkan  kompetensi  keahlian  yang  harus  dimiliki  anggota  SPI  yaitu  (1)  Akuntansi/  keuangan,  (2) Manajemen sumber daya manusia, (3) Manajemen Aset, (4) Hukum, dan (5) Ketatalaksanaan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  melihat  kasus  atau permasalahan yang terjadi dan dibandingkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan. (Adisetiawan dan Yunan, 2016; Adisetiawan, 2017; Asmas dkk, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  pengendalian  intern  bertujuan  untuk  mencapai  pengelolaan  keuangan  yang  efektif,  efisien, transparan dan akuntabel. Keberadaan sistem pengendalian intern sangat penting bagi suatu institusi karena pengendalian  intern  yang  lemah  akan  mengakibatkan  kerugian,  skandal,  kegagalan,  bahkan  kebangkrutan atau rusaknya reputasi. Jika resiko dibiarkan saja tanpa adanya  media pengendali resiko, maka hal tersebut akan  menjadi  permasalahan  institusi  dalam    mecapai  tujuannya  (Picket,  2003).  Berdasarkan  hasil  analisis terhadap kasus-kasus yang pernah muncul seperti diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menguatkan peran sistem pengendalian intern yang sudah ada dengan mengacu pada definisi COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan meggunakan 5 unsur/komponen sistem pengendalian intern sebagai berikut: 1. Lingkungan Pengendalian
Optimalisasi  pengendalian  intern  pada  komponen  ini  antara  lain  seperti  ;    a)  sudah  sesuaikah  struktur organisasi yang dibentuk dengan jumlah pegawai dan kebutuhannya, b) Apakah uraian pekerjaan setiap personil sudah efektif atau belum, c) Bagaimana dengan fungsi audit internnya apakah sudah berjalan dengan  optimal  atau  tidak  dan  d)    Bagaimana  dengan  kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada apakah  sudah  baik  atau  masih  rendah.  Beberapa  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga pendidikan  tersebut  untuk  mengoptimalkan  peran  sistem  pengendalian  intern  yang  ada  yaitu  dengan mendata  kembali  berapa  jumlah  pegawai  yang  ada  dan  menseleksi  personil-personil  yang  ada berdasarkan  kompetensi  dan  kebutuhan  organisasi  sehingga  setiap  personil  memahami  apa  yang menjadi bidang pekerjaan dan tanggung jawabnya, dan yang paling penting adalah adanya  uraian tugas yang  jelas  beserta  standar  prosedurnya.  Fungsi  audit  intern  juga  harus  di  optimalkan  dan  yang  paling penting  untuk  menjadi  perhatian  adalah  penguatan  personil  yang  bertugas  di  lingkup  pengendalian intern  perguruan  tinggi  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  yaitu  keahlian  keuangan/akuntansi, Manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum dan ketatalaksanaan.
2. Penaksiran Resiko
Penguatan sistem pengendalian intern pada komponen ini antara lain  seperti a) Personil/pegawai yang bisa  memahami  bagaimana  mengindentifikasi  resiko  dan,  b)  Tanggap  terhadap  sistem  informasi  yang baru atau perubahan resiko yang terjadi secara tiba-tiba yang terkait dengan sistem pengendalian intern. Beberapa  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan  swasta  dalam  mengoptimalkan peran  sistem  pengendalian  intern  yang  ada  adalah  dengan  memberikan  pelatihan  kepada personil/pegawai  terkait  dengan  pelatihan  mengenai  identifikasi  resiko,  mengenali  sumber  resiko  dan menggali  jenis  informasi  dalam  mengolah  resiko  seperti  informasi  keuangan,  informasi  dokumen  dan informasi  kontrak-kontrak  terkait.  Dan  yang  tak  kalah  penting  adalah  pimpinan  telah  menetapkan prosedur  dalam  menganalisis  resiko  serta  mencari  pengendalian  yang  tepat  dalam  meminimalisir  dan mencegah terjadinya resiko tersebut.
3. Aktivitas Pengendalian
Optimalisasi  peran  sistem  pengendalian  intern  pada  kompenen  ini  antara  lain  seperti  a)  Apakah  reviu terhadap  kinerja  keuangan,  anggaran  dan  operasional  kegiatan  sudah  optimal  atau  belum  b)  Apakah pembinaan  terhadap  sumber  daya  manuasia  dan  kompetensi  sudah  memadai  atau  belum,  c)  Apakah
Pengamanan  fisik  aktiva  seperti  perhitungan  aktiva  berkala,  perhitungan  persediaan  dengan membandingkan  dengan  catatan  pengendalian  sudah  optimal  atau  belum,  dan  d)  Bagaimana  dengan pemisahan  fungsi  otorisasi  transaksi,  pencatatan  transaksi  dan  penyimpanan  aktiva  sudah  optimalkah atau  belum.  Dengan  melihat  unsur-unsur  yang  ada  pada  komponen  sistem  pengendalian intern    diatas dapat  dikatakan  bahwa    komponen  ini  yang  paling  rawan  terjadinya  penyelewengan  dan    kebocoran karena menyangkut dengan penganggaran dan pencatatan aktiva sehingga perlu penguatan ekstra pada komponen tersebut. Penguatan peran sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan pada komponen ini    agar  penyelewengan  kas  dan  aset  lainnya  dapat  dicegah  yaitu  dengan  rutin  melakukan  reviu terhadap kinerja keuangan  dan kegiatan yang sudah dilaksanakan setiap semester. Menyusun anggaran berikut  dengan  rincian  dan  menyusun  standar  harga/biaya  sehingga  resiko  terjadinya  kecurangan  dan penyelewengan anggaran/kas dapat diatasi. Satu hal yang paling krusial dalam melindungi aset yang ada adalah pemisahan fungsi terhadap personil yang mengelola aset seperti personil yang mencatat dan yang memegang  aset  harus  orang  yang  berbeda  dan  setiap  orang  bisa  saling  mengcroschek  pekerjaannya sehingga  jika  terjadi  kecurangan  dan  penyelewengan  terhadap  aset  dapat  dihindari.    Dari  semua kebijakan  yang  sudah  disebutkan  tadi  yang  paling  penting  adalah  meningkatkan  kompetensi  sumber daya  manusia  yang  mengelola  keuangan  dan  aset  sehingga  jika  kompentesi  personil  yang  mengelola aset  baik  maka  semua  yang  menjadi  kekayaan  dan  aset  pada  lembaga  pendidikan  tersebut  dapat terpelihara dengan baik serta terlindungi dengan aman.
4. Informasi dan Komunikasi
Penguatan  peran  sistem  pengendalian  intern  pada  komponen  ini  antara  lain  seperti;  a)  Apakah pengolahan informasi yang terkait dengan pelaporan keuangan sudah berjalam optimal atau belum , b) Apakah  sudah  ada  perangkat  lunak  khusus  yang  mendukung  dalam  mengolah  data  keuangan  untuk penyusunan  laporan  keuangan,  c)  apakah  sudah  ada  buku  pedoman  dan  prosedur  yang  terkait operasionalisasi pekerjaan pegawai atau belum. Resiko yang akan muncul apabila tidak ada perangkat aplikasi  khusus  yang  terkait  dengan  sistem    pelaporan  keuangan  pada  lembaga  pendidikan  akan menyebabkan  penyusunan  laporan  keuangan  masih  dilakukan  secara  manual  sehingga  waktu  yang diperlukan  dalam  menyusun  laporan  keuangan  menjadi  lebih  lama.  Resiko  berikutnya  yang  muncul adalah  jika  lembaga  pendidikan  belum  menetapkan  aturan  pedoman  yang  terkait  dengan operasionalisasi pekerjaan pegawai dapat menyebabkan ada beberapa karyawan yang harus melakukan pekerjaan  yang  banyak  jumlahnya  tetapi  ada  sebagian  pegawai  yang  lebih  banyak  santainya  daripada bekerja hal ini  meyebabkan terjadinya ketidak efisienan dan pemborosan biaya serta waktu Kebijakan pengendalian intern yang dapat dilakukan pada komponen ini adalah dengan menggandeng pihak ketiga yang  menawarkan  aplikasi  khusus  sistem  pelaporan  keuangan  lembaga  pendidikan  sehingga  laporan keuangan  dapat  disusun  lebih  akurat  dan  bisa  menghemat  waktu  serta  biaya.  Disamping  itu  pihak manajemen  lembaga  pendidikan  harus    secepatnya  menyusun  pedoman  dan  prosedur  standar operasional  pegawai    sehingga  setiap  pegawai  mengetahui  dan  memahami  apa  yang  menjadi pekerjaannya  dan  dampaknya  pekerjaan  dapat  diselesaikan  dengan  tepat  waktu  serta  memenuhi  azas keadilan bahwa setiap orang mempunyai beban kerja yang sama sehingga jika semua personil bekerja sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan akan menghemat biaya dan waktu yang ada.
5. Pemantauan
Penguatan  peran  sistem  pengendalian  intern  pada  komponen  ini  antara  lain  seperti  ;  a)  Apakah pengawasan secara lansung dan melekat oleh atasan lansung khususnya  yang terkait dengan keuangan sudah  optimal  atau  belum,  b)  Apakah  pelaksanaan  audit  internal  sudah  optimal  atau  belum,  c) Bagaimanakah  kelengkapan  data  yang  tercatat  dalam  informas  keuangan  dengan  asset  fisiknya  sudah optimalkah ?, d) Apakah sudah ada pelaksanaan pemeriksaan audit secara independen.
Apabila pengendalian intern pada unsur ini lemah dapat menyebabkan rawan terjadinya kecurangan dan penyelewengan terutama pada kas dan aset lainnya karena kurangnya pengawasan dari atasan lansung sehingga  membuat  pegawai  bisa  berbuat  sesuka  hati  terhadap  dana  dan  aset  yang  digunakan  serta  merasa sedang tidak  diawasi, catatan yang  belum lengkap terhadap aset juga turut berperan memperburuk kondisi yang  terjadi.  Walaupun  pengendalian  intern  sudah  dilaksanakan  pada  suatu  organisasi  dengan  baik  namun tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  kecurangan,  hal  ini  bisa  saja  terjadi  karena  kelalaian  dari  unsur
pimpinan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ataupun  dari  pegawai  yang  tidak  mempunyai  rasa  memiliki  dan tanggung  jawab  penuh  pada  pekerjaannya  dan  organisasi  tersebut.  Kebijakan  yang  dapat  dilakukan  untuk mengoptimalkan  peran  sistem  pengendalian  intern  pada  komponen ini  adalah  rutin  untuk  terus  melakukan evaluasi  minimal  setiap  semester  baik  pada  kinerja  pegawai,  keuangan  dan  aset.  Pimpinan  lansung memberikan  penekanan  kepada  pegawai  bahwa  setiap  pegawai  mempunyai  tanggung  jawab  penuh  atas pekerjaaannya dan akan ada punihsment jika terjadi pelanggaran. Ada reviu dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan sehingga bisa segera dilakukan perbaikan,  dan yang terakhir  jika memungkinkan ada audit yang dilakukan  dari  pihak  eksternal  sehingga  evaluasi  secara  meyeluruh  dapat  dilaksanakan  dan  kedepannya peran  sistem  pengendalian  intern  lebih  optimal,  efisien  dan  efektif  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan tersebut kedepannya.

## SIMPULAN
1. Peran sistem pengendalian intern pada lembaga pendidikan swasta sangat membantu pihak manajemen dalam  mengelola  keuangan  dan  aset  pada  lembaga  pendidikan  tersebut  sehingga  dapat  mencegah terjadinya penyelewengan pada kas dan aset yang dimiliki oleh lembaga pendidikan dimaksud.
2. Optimalisasi  peran  sistem  pengendalian  intern  tersebut  diatas  dilakukan  dengan  mengacu  pada  sistem pengendalian intern menurut defenisi COSO yang dikombinasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2008  tentang  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dengan  menggunakan  5  komponen  sistem pengendalian  intern  yaitu  :  a)  Lingkungan  pengendalian,  b)  Penaksiran  resiko,  c)  Aktivitas pengendalian, d) Informasi dan komunikasi, dan e) Pemantauan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisetiawan,  R.,  and  Yunan  Surono,  2016,  Indonesia  Capital  Market  Efficiency, British  Journal  of Economics, Finance and Management Sciences , 11(1), 108-121 Adisetiawan,  R.,  2017,  Does  Stock  Option  Force  Bid-Ask  Spread  and  Abnormal  Return?, International Research Journal of Finance and Economics , (161), 96-104
Asmas.,  Denny,  Hasminidiarty,  dan  Adisetiawan,  2018,  Struktur  Modal  dan  Variabel  yang Mempengaruhinya, JMAS (Jurnal Manajemen dan Sains ), 3(2), 237-250 Hartadi,  Bambang,  1999, Sistem  Pengendalian  dalam  Hubungan  dengan  Manajemen  dan  Audit ,  Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta
Ismani,  Andian  Ari  Istiningrum,  Adhi  Nugroho,  dan  Adeng  Pustikaningsih,  2014,  Implementasi  Sistem Pengendalian Intern di Universitas Negeri Yogyakarta , Jurnal Economica , 10(1)
Irawan,    S,      2016,      Pengaruh  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  terhadap Pencegahan  Fraud    Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (Studi  pada  Sekolah  Dasar  di Kecamatan Andir Kota Bandung, Skripsi , Universitas Pasundan Bandung Jusuf, Al Haryono, 2001, Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2, Edisi keenam, STIE YKPN Yogyakarta Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi , Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta Picket,  KHS,  2003, The  Essential  Hand  Book  of  Internal  Auditing ,  Second  Edition,  John  Wiley  and  Sons Inc, West Sussex
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan  Pemerintah Nomor 17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan Tunggal, Amin Widjaya, 2000, COSO–Based Auditing , Harvarindo, Jakarta Wiwoho, Jamal, 2017, Peran SPI dalam Meningkatkan Tata Kelola Perguruan Tinggi, Makalah disampaikan pada  Forum  Satuan  Pengawas  Internal  (SPI)  Nasional  III  PTN  di  Hotel  Aston,  Jayapura,  19  -  21 April 2017.
Zamzami,  Faiz  dan  Ihda  Arifin  Faiz,  2015,  Evaluasi  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal  :  Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6(1)