INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 1135-1146 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Layanan Telemedisin Di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Hukum Di Indonesia
Ani Setiyowati 1 ✉ , Fajar Rachmad Dwi Miarsa 2 , Djasim Siswojo 3
Universitas Maarif Hasyim Latif
Email: ani_setiyowati@student.umaha.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, telemedisin hadir sebagai  inovasi  dalam  pelayanan  kesehatan.  Telemedisin  sebagai  bagian  dari  e-health  merupakan komponen penting untuk masa depan pelayanan kesehatan. Telemedisin memperluas akses pelayanan kesehatan, baik bagi pasien yang berada di wilayah perkotaan hingga pedesaan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan  tersebut, penelitian  lebih  lanjut  terkait  pemakaian  layanan  telemedisin pada masa pandemi maupun sekarang dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Layanan Telemedisin Di  Rumah  Sakit  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan  Di  Indonesia”.  Penelitian  ini  akan membahas  kewajiban  hukum  dokter  dalam  pelayanan  telemedisin  secara  deskriptif,  serta  tentang kewenangan klinis dokter dalam pelayanan telemedisin berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.  Pelayanan  yang  menjadi  kewenangan  klinis  dokter  maupun  dokter  gigi  dalam penyelenggaraan pelayanan telemedisin seperti Teleradiologi; Teleelektrokardiografi; Teleultrasonografi, dan Telekonsultasi. Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan Praktik Kedokteran melalui telemidisin dalam melayani pasien harus melakukan penilaian kelayakan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
Kata Kunci: Telemedisin, Layanan, Rumah Sakit

## Abstract
Along with the development of science and technology that is increasingly advanced, telemedicine is present as an innovation in health services. Telemedicine as part of e-health is an important component for the future of healthcare. Telemedicine expands access to health services, both for patients in urban and rural areas. Based on the background description of the problem, further research related to the use of telemedicine services during the pandemic and now with the research title "Juridical Analysis of Telemedicine Services in Hospitals Based on Laws and Regulations in Indonesia". This study will discuss the  legal  obligations  of  doctors  in  telemedicine  services  descriptively,  as  well  as  about  the  clinical authority of doctors in telemedicine services based on Indonesian laws and regulations. Services that become the clinical authority of doctors and dentists in the implementation of telemedicine services such  as  Teleradiology;  Teleelectrocardiography;  Teleultrasound,  and  Teleconsultation.  Doctors  and Dentists who carry out Medical Practice through telemidisin in serving patients must assess the feasibility of patients in accordance with their competence and authority.

## Keywords: Telemedicine, Services, Hospitals

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  dengan  kondisi  geografis  Indonesia  yang berbentuk  kepulauan  menyebabkan  persebaran  penduduk  di  Indonesia  tidak  merata sehingga  masih  banyaknya  penduduk  yang  kesulitan  mengakses  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) serta kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan baik kesediaan  Tenaga  Medis  maupun  Tenaga  Kesehatan  yang  berada  di  daerah  terpencil, daerah perbatasan dan kepulauan. Serta adanya faktor belum tercapainya derajat kesehatan yakni  belum  menunjangnya  sarana  dan  prasarana    kesehatan  sehingga  kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan atau yang membutuhkan layanan kesehatan dirasa belum tercukupi.
Indonesia sebagai negara berkembang masih harus berjuang memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan cara menerapkan berbagai layanan kesehatan diantaranya layanan kesehatan dengan menggunakan media internet (e-health). Istilah e- health berkembang di Indonesia pada sekitar tahun 1999 yang ditandai dengan maraknya bisnis e-commerce, e-business dan lain-lainnya. Istilah e-health diartikan sebagai layanan kesehatan  dan  informasi  yang  disampaikan  melalui  media  internet  dan  teknologi. Sedangkan dalam arti luas e-health berarti pengembangan keadaan pikiran, cara berpikir, sikap,  dan  komitmen  untuk  jaringan  pemikiran  global  untuk  meningkatkan  perawatan kesehatan  secara  lokal,  regional  dan  seluruh  dunia  dengan  menggunakan  teknologi informasi dan telekomunikasi. Diantaranya semakin berkembangnya penggunaan layanan telemedis dalam layanan kesehatan di Rumah Sakit (Kesuma, 2023).
Saat  ini  kemajuan  teknologi  sangat  berkembang  pesat.  Kemajuan  teknologi  telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia salah satu kemajuan teknologi informasi pada  bidang  kesehatan.  Kemajuan  teknologi  dalam  bidang  kesehatan  pun  sangat berkembang pesat,  sehingga  banyak temuan-temuan yang didapatkan  dengan bantuan teknologi informasi baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari  ilmu  kesehatan itu sendiri.  Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi tengah mendapat banyak perhatian dunia. Terutama disebabkan oleh janji  dan  peluang  bahwa  teknologi  mampu  meningkatkan  kualitas  kehidupan  manusia (Mursalat et al., 2022).
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, telemedisin hadir sebagai inovasi dalam pelayanan kesehatan. Telemedisin sebagai bagian dari e-health  merupakan  komponen  penting  untuk  masa  depan  pelayanan  kesehatan. Telemedisin memperluas  akses  pelayanan  kesehatan,  baik  bagi  pasien  yang  berada  di wilayah perkotaan hingga pedesaan.
Manfaat  layanan  telemedisin  secara  klinis  banyak,  salah  satunya  pemantauan  jarak jauh, menawarkan layanan telemedis kepada masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan jauh dari rumah sakit, masyarakat yang kurang bisa menjangkau perawatan kesehatan yang memadai, memberikan keahlian jarak jauh, penghematan biaya, serta untuk meyakinkan pasien  tentang  manfaat  teknologi  dan  informasi  untuk  perawatan  kesehatan  mencakup masalah kewajiban, keamanan dan privasi. Misalnya, dalam hal memantau atau melacak pasien  yang  pulih  di  rumah,  pasien  harus  diyakinkan  bahwa  informasi  pribadi  disimpan dengan aman dan tidak ada informasi semacam itu yang diakses dengan cara apapun tanpa persetujuan (Kesuma, 2023).
Kesehatan merupakan bagian dari kehidupan umat manusia dan merupakan hak asasi manusia yang merupakan sebagai unsur kesejahteraan serta seringkali tidak diperhatikan ketika  kondisi  manusia  tersebut  sehat,  namun  sebaliknya  akan  berakibat  buruk  ketika kesehatan  tersebut  telah  menurun  dan  memberikan  dampak  buruk  terhadap  tubuh. Indonesia  sebagai  negara  berkembang  masih  mengalami  kesulitan  untuk  memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi penduduknya. Masyarakat masih seringkali mengabaikan kesehatannya, dimana pelayanan kesehatan yang kurang baik merupakan salah satu unsur yang menjadikan kesehatan kurang diperhatikan (Solikah Sriningsih, 2021).
Pelayanan kesehatan merupakan segala usaha yang dilakukan dan diselenggarakan secara  sendiri  atau  secara  bersama-sama  dalam  suatu  sarana  pelayanan  kesehatan khususnya  rumah  sakit  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan,  mencegah  dan menyembuhkan  penyakit  serta  memulihkan  kesehatan  perorangan,  keluarga,  kelompok
ataupun  masyarakat  berdasarkan  perlindungan  hukum  kesehatan  yang  mengatur  hal tersebut. Rumah sakit merupakan sarana dan sumber pelayanan kesehatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan dengan mengutamakan pasien dan memberikan informasi kesehatan yang tepat bagi pasien atau pengguna jasa layanan kesehatan sesuai dengan hak asasi yang diterima oleh pasien (Solikah Sriningsih, 2021).
Dalam upaya pelayanan kesehatan pada aspek peningkatan (promotif), pencegahan (preventif),  penyembuhan  (kuratif),  dan  pemulihan  (rehabilitatif)  saat  ini  perlu  didukung dengan sarana penunjang berupa teknologi informasi dan komunikasi agar lebih efektif dan efisien  dalam  pelayanan,  sehingga  dapat  memudahkan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat  walaupun  kondisi  geografis  wilayah  Indonesia,  persebaran  SDM Kesehatan, serta Fasyankes di Indonesia dirasa belum cukup memadai (Mursalat et al., 2022).
Dalam memberikan pelayanan kesehatan pun telah mengalami perubahan semenjak adanya pandemi Covid-19 2020 silam, sehingga perlu adanya penyesuaian kondisi, yaitu salah satunya dengan berkembangnya pemberian layanan kesehatan jarak jauh tanpa tatap muka  secara  langsung  antara  pasien  dengan  dokter  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi  dan  komunikasi  atau  disebut  telemedisin.  Pelayanan  kesehatan  yang  awalnya hanya  dapat  dilakukan  secara  konvensional  antara  dokter  dan  pasien,  namun  dengan berkembangnya teknologi terutama di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan kini dapat diselenggarakan  dengan  melakukan  pemanfaatan  teknologi  komunikasi  dan  informasi elektronik yang dikenal dengan istilah telemedisin.
Penyelenggaraan  telemedisin  di  Indonesia  sangat  berkembang  cepat  dan  itulah mengapa  telemedisin tidak  hanya  penting  dalam  inovasi  kesehatan  tetapi  juga  dalam praktiknya  yang  begitu  cepat,  efektif  dan  efisien.  Seiring  kondisi  tersebut,  juga  memicu banyak  platform  di  bidang  kesehatan  muncul  tanpa  adanya  suatu  validasi,  kewenangan khusus  serta  regulasi  yang  cukup  dan  seolah  pemerintah  melonggarkannya.  Platform bidang kesehatan harus tetap memperhatikan keamanan bagi pengguna dan pemberi jasa kesehatan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. (Mursalat et al., 2022)
Indonesia  sebagai  negara  hukum  selalu  berupaya  memberikan  perlindungan  bagi rakyatnya dari segala aspek, begitu juga dari aspek kesehatan merupakan bagian yang perlu diperhatikan. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab  atas  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak.  Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan juga berupaya mempertahankan yang sehat agar tetap sehat (Watulingas et al., 2023)
Peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum atau kepastian hukum bagi para dokter agar dapat memberikan pelayanan medis melalui telemedisin selama masa pandemi Covid-19. Telemedisin merupakan salah satu  potensi  pelayanan  medis  yang  sangat  berguna  proses  pelayanan  kesehatan  guna meningkatkan  mutu  kesehatan  masyarakat  tidak  hanya  pada  masa  pandemi  Covid-19, namun juga semakin berkembang hingga saat ini. Meskipun mempunyai kemampuan untuk meningkatkan mutu layanan ketika pandemi, telemedisin mempunyai beberapa tantangan antara  lain  sumber  daya  atau  kompetensi  manusianya,  sarana  dan  prasarana  serta ketentuan berdasarkan etik (Adhalia, 2013).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  penulis  tergerak  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut  terkait  pemakaian  layanan  telemedisin  pada  masa pandemi maupun sekarang dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Layanan Telemedisin Di Rumah Sakit Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Di Indonesia” .

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  hukum  deskriptif.  Penelitian hukum  deskriptif  yang  bersifat  penjabaran  dengan  tujuan  guna  mendapatkan  deskripsi secara lengkap tentang kondisi hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, baik  tentang  gejala  yuridis  yang  sebenarnya  serta  kejadian  hukum  tertentu  yang  terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini akan membahas kewajiban hukum dokter dalam pelayanan  telemedisin  secara  deskriptif,  serta  tentang  kewenangan  klinis  dokter  dalam pelayaanan telemedisin berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif  adalah  studi  hukum  yang  dilaksanakan  melalui  pemeriksaan  kepustakaan  atau bahan-bahan  sekunder,  pokok kajiannya yaitu mengenai hukum  secara  tertulis dari  segi teori,  filsafat,  sejarah,  komparasi,  komposisi  dan  struktur  ruang  lingkup  serta  materi, penjelasan  umum  dan  pasal  per  pasal,  formalitas,  konsisitensi  dan  bahasa  hukum  yang digunakan serta kekuatan yang mengikat suatu undang-undang, tetapi tidak melihat aspek yang diterapkan. Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu  kewenangan  klinis  dokter  dalam  pelayanan  telemedisin  berdasarkan  peraturan perundang-undangan Indonesia serta tanggung jawab hukum kesehatan terutama dokter dalam telemedisin.
Pendekatan  masalah  merupakan  proses  pemecahan  atau  penyelesaian  masalah melalui  tahap-tahap  yang  telah  ditentukan  sehingga  mencapai  tujuan  penelitian.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan    pada  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Yuridis Normatif dan pendeketan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  74  tahun  2020  tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid- 19 di Indonesia pada pasal 1 dijelaskan bahwa, kewenangan klinis adalah hak khusus seorang staf medis melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang  dilaksanakan  berdasarkan  penugasan  klinis.  Praktik  kedokteran  adalah  rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya  kesehatan. Pelayanan kedokteran dapat  dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.  Pelayanan  Kedokteran  secara  langsung  adalah  penyelenggaraan  hubungan dokter  pasien  secara  langsung  dengan  kontak  fisik/tatap  muka.  Sedangkan  pelayanan kedokteran tidak langsung dapat dilakukan menggunakan alat komunikasi atau aplikasi atau disebut dengan telemedisin (Chairunnisa & Zaelis, 2022).
Pada  Permenkes  Nomor  20  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedisin  Antar  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dijelaskan  bahwa,  telemedisin  yaitu pemberian  pelayanan  kesehatan  jarak  jauh  oleh  profesional  kesehatan  dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan,  pencegahan  penyakit  dan  cedera,  penelitian  dan  evaluasi,  dan  pendidikan berkelanjutan  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  kepentingan  peningkatan  kesehatan untuk  kepentingan  peningkatan  kesehatan  individu  dan  masyarakat.  Secara  umum telemedisin adalah pemberian layanan medis dari jarak jauh oleh professional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi, diagnosis,  pengobatan,  penelitian  dan  evaluasi,  dan  pendidikan  berkelanjutan  penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu masyarakat. Untuk mendukung layanan telemedisin berjalan dengan baik, layanan ini membutuhkan teknologi komunikasi berupa video, suara dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time  dengan  teknologi video  conference.  Pelayanan  telemedisin  terdiri  atas  pelayanan: pelayanan teleradiografi; teleektrokardiografi; teleultrasonografi; telekonsultasi klinis;  dan pelayanan konsultasi telemedisin lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pada  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  74  tahun  2020  tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid-
19  di  Indonesia  pada  pasal  3  dijelaskan  bahwa,  praktik  kedokteran  pada  masa  pandemi Covid-19 dapat dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi melaui tatap muka secara langsung dan/atau  melalui  aplikasi/sistem  elektronik  berupa  telemedisin  dengan  memperhatikan komunikasi efektif. Praktik kedokteran melalui aplikasi/sistem elektronik berupa telemedisin merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien. Telemedisin dilakukan dalam bentuk moda daring, tulisan, suara, dan/atau video secara langsung untuk mendapatkan informasi yang  diperlukan  dalam  rangka  penegakkan  diagnosis,  serta  penatalaksanaan  dan pengobatan pasien sesuai ketentuan perundang-undangan (Hazhar et al., 2023).
Dalam undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 274, dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
a) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien;
b) memperoleh  persetujuan  dari  pasien  atau  keluarganya  atas  tindakan  yang  akan diberikan;
c) menjaga kerahasiaan pasien;
d) membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
e) merujuk  pasien  ke  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  lain  yang  mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
Dalam undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 285, juga disebutkan sebagai berikut:
(1) Tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  praktek  harus  dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya;
(2) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pada  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  74  tahun  2020  tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid- 19 di Indonesia pada pasal 4 dijelaskan bahwa, Dokter dan Dokter Gigi yang melaksanakan praktik  kedokteran  melalui  telemidisin  harus  melakukan  penilaian  kelaikan  pasien  sesuai dengan  kompetensi  dan  kewenangannya.  Dalam  hal  pasien  tidak  dalam  kondisi  gawat
darurat,  Dokter  dan  Dokter  Gigi  yang  menangani  wajib  menilai  kelaikan  pasien  untuk ditangani melalui telemedisin.
Dalam penyelenggaraan pelayanan telemedisine pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Telemedisin  Antar  Faskes,  dijelaskan  bahwa pelayanan telemedisin dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktik di fasyankes penyelenggara. Pelayanan yang menjadi kewenangan klinis dokter maupun dokter  gigi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  telemedisin  seperti  Teleradiologi; Teleelektrokardiografi; Teleultrasonografi, dan Telekonsultasi.
1) Teleradiologi  merupakan  pelayanan  radiologi  diagnostik  dengan  menggunakan transmisi elektronik image dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam penegakkan diagnosis;
2) Teleelektrokardiografi merupakan pelayanan ektrokardiografi dengan menggunakan transmisi  elektronik  gambar  dari  semua  modalitas  ektrokardiografi  beserta  data pendukung dari fasyankes peminta konsultasi ke fasyankes pemberi konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam penegakkan diagnosis;
3) Teleultrasonografi  merupakan  pelayanan  ultrasonografi  obstetrik  dengan menggunakan  transmisi  elektronik  gambar  dari  semua  modalitas  ultrasonografi obstretik  beserta  data  pendukung  dari  fasyankes  peminta  konsultasi,  untuk mendapatkan Expertise dalam penegakkan diagnosis;
4) Telekonsultasi  klinis  merupakan  konsultasi  klinis  jarak  jauh  untuk  membantu menegakkan  diagnosis,  dan/atau  memberikan  pertimbangan/sarana  tata  laksana. Telekonsultasi klinis dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video. Serta harus terekam  dan  tercatat  dalam  rekam  medis  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran melalui Telemedisin Pada Masa Pandemi Covid- 19  di  Indonesia  pada  pasal  3  ayat  (3)  berbunyi  bahwa,  Dokter  dan  Dokter  Gigi  yang melakukan praktik kedokteran melalui telemedisin harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR)  dan  Surat  Ijin  Praktik  (SIP)  di  Fasyankes  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Pada Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisine Antar Faskes berbunyi bahwa, pelayanan telemedisin dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktik di Fasyankes penyelenggara.
Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 pada pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa, Konsil Kedokteran Indonesia yang disingkat KKI adalah suatu
badan otonom, mandiri non-struktural dan bersifat independent, yang terdiri atas Konsil Kedokteran  dan  Konsil  Kedokteran  Gigi.  Pada  Pasal  2  disebutkan  peraturan  Konsil Kedokteran Indionesia bertujuan untuk:
a) memberikan kewenangan klinis tambahan bagi Dokter dan Dokter Gigi menjalankan profesionalisme sesuai kompetensinya;
b) peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien dan keselamatan Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan standar; dan
c) memberikan kepastian hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi.
Mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 tahun 2020 dapat diartikan  bahwa  kewenangan  klinis  merupakan  hak  atau  kewenangan  khusus  untuk melakukan tindakan medis berdasarkan kompetensi bagi seorang yang berprofesi sebagai tenaga  medis  atau  dokter.  Tenaga  medis  terutama  dokter  dalam  memberikan  jasa pelayanan medis kepada pasien harus dilakukan sesuai kewenangan klinis yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Kewenangan klinis tenaga medis atau dokter disesuaikan dengan  lingkup,  jenjang  pendidikan  yang  dimiliki,  tingkat  kompetensi  dan  kualifikasi (Hazhar et al., 2023).
Mengacu pada undang-undang kesehatan terbaru yaitu undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pada pasal 274 disebutkan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan  dalam  menjalankan  praktiknya  terdapat  beberapa  kewajiban  yang  harus dilaksanakan salah satunya yaitu merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan lain  yang  mempunyai  kompetensi  dan  kewenangan  yang  sesuai.  Pada  pasal  285  juga disebutkan pada ayat (1) tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus  dilakukann  sesuai  dengan  kewenangan  yang  didasarkan  pada  kompetensi  yang dimilikinya. Pada pasal 285 ayat (2) disebutkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi.
Dokter  dan  Dokter  Gigi  yang  melaksanakan  Praktik  Kedokteran  melalui  telemidisin dalam  melayani  pasien  harus  melakukan  penilaian  kelayakan  pasien  sesuai  dengan kompetensi dan kewenangannya,  dan  apabila tidak dalam keadaan  gawat darurat maka yang menangani wajib menilai kelayakan pasien untuk dilayani melalui telemedisin. Namun sebaliknya apabila dalam melakukan penilaian kelayakan pasien didapatkan keadaan yang tidak  layak  maka  dokter  berkewajiban  merujuk  pasien  ke  tenaga  medis  atau  tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai (Arif, 2021). Hal ini sesuai pada undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pada pasal 274.
Dalam  berpraktik  atau  memberikan  pelayanan  medis  dokter  atau  tenaga  medis diharuskan mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat izin praktik atau yang disebut dengan  SIP,  merupakan  bukti  tertulis  yang  diberikan  kepada  dokter  atau  tenaga  medis sebagai  pemberian  kewenangan  klinis  untuk  menjalankan  praktik  melayani  pasien. Kewenangan dokter dalam pelayanan medis baik secara langsung maupun tidak langsung harus berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, dan kompetensi itu juga yang sekaligus akan membatasi kewenangan  dokter  dalam berpraktik. Pelayanan kedokteran yang baik memiliki unsur penting yang meliputi kompetensi hubungan yang baik antara dokter dan pasien dan antar sejawat, serta ketaatan pada etika profesi. Kompetensi adalah kemampuan minimal dalam bidang pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dan perilaku profesional untuk dapat melakukan kegiatan di masyarakat secara mandiri. Dalam melaksanakan profesinya dokter harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya. (Indonesia, 2006) Artinya bahwa  dokter  dan  dokter  gigi  yang  belum  mempunyai  Surat  Ijin  Praktik  (SIP)  tidak diperbolehkan memberikan pelayanan telemedisin.
Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan  pelayanan  kesehatan  harus  sesuai  dengan  kompetensi  kedokteran.  Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Arif, 2021).
Dokter  dan  Dokter  Gigi  sebagai  penyelenggara  praktik  kedokteran  memperoleh kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kedokteran  berdasarkan  izin  yang  diberikan  oleh pemerintah. Izin dari pemerintah merupakan bukti bentuk tanggung jawab negara untuk mengatur,  dan  membina  praktek  kedokteran  di  Indonesia.  Salah  satunya  dengan dibentuknya  KKI  (Konsil  Kedokteran  Indonesia).  KKI  merupakan  organisasi  keprofesian bersifat  independent  yang  menaungi  Dokter  dan  Dokter  Gigi,  sehingga  KKI  terdiri  atas Konsil  Kedokteran  dan  Konsil  Kedokteran  Gigi.  KKI  dibentuk  memiliki  tujuan  untuk memberikan  kewenangan  klinis  tambahan  bagi  Dokter  dan  Dokter  Gigi  menjalankan profesionalisme  sesuai  kompetensinya;  meningkatan  mutu  pelayanan  kesehatan, keselamatan pasien dan keselamatan Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan standar; dan memberikan kepastian hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi (Komalawati & Kurniawan, 2018).

## SIMPULAN
Kewenangan  klinis  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia adalah  seorang  Dokter  atau  tenaga  medis  dapat  melakukan  pelayanan  telemedisin, apabila telah memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) di fasyankes penyelenggara. Pelayanan yang menjadi  kewenangan  klinis  dokter  maupun  dokter  gigi  dalam  penyelenggaraan pelayanan  telemedisin  seperti  Teleradiologi;  Teleelektrokardiografi;  Teleultrasonografi, dan  Telekonsultasi.  Dokter  dan  Dokter  Gigi  yang  melaksanakan  Praktik  Kedokteran melalui telemidisin dalam melayani pasien harus melakukan penilaian kelayakan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhalia,  C.  K.  (2013).  Batasan  Kewenangan  Klinis  Dan  Praktik  Kedokteran  Melalui
Telemedicine Berbasis Aplikasi. In NBER Working Papers. http://www.nber.org/papers/w16019
Arif, J. (2021). Kewenangan Dokter Pengganti yang Belum Memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
Bratagama Publisher Email.
Chairunnisa, R., & Zaelis, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Telemedicine Dalam Kedokteran Gigi Khususnya Perawatan Gangguan Sendi Rahang. Prosiding Seminar Nasional Riset Dan Information Science (SENARIS) 2022, 4(2022), 231 – 236.
Hazhar, T. V., Setiawan, A. S., & Suryanti, N. (2023). Perilaku Pencarian Informasi Kesehatan Melalui Internet Pada Masyarakat. Padjadjaran Journal of Dental Researchers and Students, 7(1), 89. https://doi.org/10.24198/pjdrs.v7i1.34916
Indonesia, K. K. (2006). Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia. 24 – 25.
Kesuma, S. I. (2023). Aspek Hukum Penggunaan Telemedis Dalam Pelayanan Rumah Sakit Di Indonesia. JOURNAL OF FIAT JUSTITIA, 1(1), 18 – 27.
Komalawati, V., & Kurniawan, D. (2018). Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum , 3(1).
Mursalat, M. H., Fakhriah,  L., & Handayani, T. (2022). Problematika Yuridis Dan Prinsip Perlindungan  Hukum  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Jarak  Jauh  Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 4(1), 94 – 111.
https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.986
Solikah  Sriningsih.  (2021).  Penerapan  Asas  Proposionalitas  dalam  Kontrak  Layanan Kesehatan  antara  Rumah  Sakit  dan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).
Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, 1(1), 1 – 10. https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.11
Watulingas, A. M., Kristanto, E. G., &  Waha, C.  J.  J. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum  Profesi  Dokter  Terhadap  Layanan  Telemedicine  di  RSUP  Prof.  Dr.  R.  D.
Kandou Manado. Medical Scope Journal, 5(2), 247 – 252. https://doi.org/10.35790/msj.v5i2.46257.