Oktir  Nebi  (2022)  Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Ajudikasi  Ombudsman  Republik  Indonesia  Dalam Sengketa  Pelayanan  Publik  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7) 10 , E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022 TINJAUAN YURIDIS

## KEWENANGAN AJUDIKASI
OMBUDSMAN

## REPUBLIK  INDONESIA  DALAM  SENGKETA  PELAYANAN  PUBLIK BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  25  TAHUN  2009  TENTANG PELAYANAN PUBLIK

## Oktir Nebi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA-Nusa) Sungai Penuh, Indonesia Email: Oktirnebi1988@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  1)Untuk  mengetahui  dan  menganalisis mekanisme  kewenangan  Ombudsman  dalam  melaksanakan  ajudikasi  khusus. 2)Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kekuatan  hukum  hasil  ajudikasi Ombudsman  dalam  sengketa  pelayanan  publik  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Rumusan  masalah:  1)Bagaimana  mekanisme  kewenangan  Ombudsman dalam  melaksanakan  ajudikasi  khusus.  2)Bagaimana  kekuatan  hukum  hasil ajudikasi  Ombudsman  dalam  sengketa  pelayanan  publik  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.  Metode  penelitian:  metode  penelitian  yang  digunakan penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  adalah:  1)Mekanisme kewenangan  Ombudsman  dalam  melaksanakan  ajudikasi  khusus  hanya  dilakukan terhadap  penyelesaian  ganti  rugi  atas  rekomendasi  Ombudsman  dalam  sengketa pelayanan  publik  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik.  Sidang  ajudikasi  khusus  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  2018  Tentang  Mekanisme  Dan  Tata  Cara  Ajudikasi  Khusus  dan  putusan ajudikasi khusus Ombudsman bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan  oleh terlapor. 2)Kekuatan hukum hasil ajudikasi Ombudsman dalam sengketa pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa putusan ajudikasi khusus Ombudsman  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  bentuk  rekomendasi  termasuk  ganti  rugi yang  disusun  berdasarkan  investigasi  Ombudsman,  akan  tetapi  putusan  ajudikasi Ombudsman  berdasarkan  kewenangannya  walaupun  bersifat  final  dan  harus dilaksanakan tapi putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial memaksa karena  sanksi  yang  dapat  diberikan  hanya  sanksi  administratif  dan  Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden.
Kata Kunci :  Kewenangan, Ajudikasi, Ombudsman Republik Indonesia dan Sengketa Pelayanan Publik
Abstract
The objectives of this study are: 1) To identify and analyze the mechanism of the Ombudsman's  authority  in  carrying  out  special  adjudication.  2)  To  find  out  and analyze the legal force of the Ombudsman's adjudication results in public service disputes  based  on  statutory  regulations.  Problem  formulation:  1)  How  is  the mechanism of the Ombudsman's authority in carrying out special adjudication. 2) What is the legal force of the Ombudsman's adjudication in a public service dispute based  on  statutory  regulations.  Research  method:  the  research  method  used  is normative juridical law research. The results of the study are: 1) The mechanism of the Ombudsman's authority in carrying out special adjudication is only carried out on  the  settlement  of  compensation  on  the  recommendation  of  the  Ombudsman  in public  service  disputes  based  on  Law  Number  25  of  2009  concerning  Public Services. The special adjudication session conducted by the Ombudsman is carried out based on the Ombudsman Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 2018 concerning the Mechanisms and Procedures for Special Adjudication and the decision of the Ombudsman's special adjudication is final, binding and must be carried  out  by  the  reported  party.  2)  The  legal  strength  of  the  results  of  the Ombudsman  adjudication  in  public  service  disputes  based  on  the  legislation  that the Ombudsman special adjudication decision is based on Law Number 37 of 2008 concerning  the  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  in  the  form  of recommendations  including  compensation  prepared  based  on  the  Ombudsman's investigation,  but  the  Ombudsman  adjudication  decision  based  on  its  authority, although it is final and must be implemented, the decision does not have coercive executive  power  because  the  only  sanctions  that  can  be  given  are  administrative sanctions  and  the  Ombudsman  can  publish  the  reported  superiors  who  do  not implement the recommendations and submit reports to the people's representative council and the president.
Keywords: Authority,  Adjudication,  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  and Public Service Disputes

## Pendahuluan
Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan persamaan perlakuan yang adil, baik  dalam  hukum  maupun  pemerintahan.  Reformasi  pemerintahan,  dengan  tujuan menciptakan  suatu  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  efisien  guna  mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara, pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek  kehidupan  yang  sangat  luas.  Dalam  kehidupan  bernegara,  maka  pemerintah memiliki  fungsi  memberikan  berbagai  pelayanan  publik  yang  diperlukan  oleh masyarakat,  mulai  dari  pelayanan  dalam  bentuk  pengaturan  atau  pun  pelayanan- pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengurusan surat-surat tertentu, dan lainnya 1 . Salah satu hak warga negara Indonesia  adalah  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  baik.  Tujuan  pelayanan  publik secara umum dikutip dari  Surjadi menerangkan bahwa:
Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat  memperkuat  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia,  mempromosikan
1 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial , Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 34
kemakmuran  ekonomi,  mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  perlindungan lingkungan,  bijak  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  memperdalam kepercayaan pada lembaga pemerintahan khususnya dalam pemberian pelayanan publik. 2
Upaya pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik salah satunya dengan  melakukan  upaya  preventif  dengan  pembentukan  peraturan-perundang- undangan mengenai pelayanan publik yang kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Pengertian  pelayanan  publik  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Angka  1  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  ditentukan  bahwa “Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Maksud  dari  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  2  yaitu  agar  dapat  memberikan kepastian  hukum  antara  hubungan  masyarakat  dan  penyelenggara  pelayanan  publik. Selanjutnya  tujuan  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu:
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban,  dan  kewenangan  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
b. Terwujudnya  sistem  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  layak  sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
c. Terpenuhinya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan; dan
d. Terwujudnya  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dapat  dikatakan  bahwa  pelayanan  publik  merupakan  segala  bentuk  jasa pelayanan  publik  maupun  yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintahan  di  pusat  maupun  di  daerah  ataupun  di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
Dalam hal pentingnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  agar  pelayanan  publik  dapat terselenggara  dengan  baik,  maka  negara  membentuk  satu  lembaga  yang  mengawasi penyelengaraan pelayanan publik, agar dapat memberikan pelayanan dengan baik yaitu Ombudsman Republik Indonesia.
Keberadaan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dibentuk  berdasarkan  Keputusan Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  tentang  Komisi  Ombudsman  Nasional".  Berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2000  tentang  Komisi  Ombudsman  Nasional,
2 Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik , Reifika Aditama, Bandung, 2012, hal. 17
pembentukan  lembaga  Ombudsman  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  tiga  pemikiran dasar sebagaimana tertuang di dalam konsiderannya, yakni:
1. Bahwa  pemberdayaan  masyarakat  melalui  peran  serta  mereka  melakukan pengawasan  akan  lebih  menjamin  peneyelenggaraan  negara  yang  jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan  negara  merupakan  implementasi  demokrasi  yang  perlu dikembangkan  serta  diaplikasikan  agar  penyalahgunaan  kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi;
3. Bahwa  dalam  penyelenggaraan  negara  khususnya  penyelenggaraan pemerintahan  memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak anggota  masyarakat  oleh  aparatur  pemerintah  termasuk  lembaga  peradilan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  upaya  untuk  menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
Tujuan  pembentukan  lembaga  Komisi  Ombudsman  Nasional  sebagaimana dikutip dari Budhi Matshuri menerangkan bahwa:
Komisi  Ombudsman  Nasional  sebagai  lembaga  yang  bertujuan  memberikan pelayanan  umum  kepada  seluruh  masyarakat.  Pendirian  Lembaga  Ombudsman mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Kehadiran  Lembaga  Ombudsman diharapkan  mampu  memberikan  solusi  bagi  perbaikan  penyelenggaraan khususnya terhadap lembaga pemerintahan. 3
Dalam  rangka  memperkuat  lembaga  Ombudsman,  maka  kemudian  lembaga Ombudsman  Republik  Indonesia  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1  bahwa:
Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  Ombudsman  adalah lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan pelayanan  publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau  perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.
Kehadiran Lembaga Ombudsman dirancang sebagai lembaga publik yang dapat memberikan  akses  dan  kontrol  masyarakat  dalam  partisipasi  pengawasan  kinerja pelayanan  publik  dan  atau  dapat  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  yang  berkaitan dengan  persoalan  masyarakat  dengan  lembaga  pemerintahan.  Ombudsman  berfungsi mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh
3 Budhi  Matshuri, Mengenal  Ombudsman  Indonesia .  PT.  Pradnya  Paramita,  Jakarta,  2005, hal. 4
Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Ombusman  Republik  Indonesia  yang  telah  memiliki  landasan  hukum  yaitu diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik Indonesia mengatur mengenai hal-hal tujuan dibentuknya ombudsman yang terdiri dari pengaturan  fungsi  dalam  Pasal  6,  pengaturan  tugas  dalam  Pasal  7  serta  pengaturan kewenangan  Ombudsman  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Pada dasarnya dengan adanya Ombusman Republik Indonesia hendaknya dapat mengawasi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh rakyat Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat represif, apabila adanya laporan dari  pelapor  yang  merasa  dirugikan  dengan  penyelengaraan  pelayanan  publik  yang pelapor rasakan. menurut M. Thalhah dan Sobirin Malian menyatakan  bahwa:
Fungsi  Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai  pengawas  pelayanan  publik merupakan  salah  satu  upaya  perwujudan good  governance melalui  tiga  unsur pokok  yang  menjadi  dasar  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (good governance)  yaitu  akuntabilitas  publik,  kepastian  hukum  dan  transparansi publik. 4
Keberadaan  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  sistem  ketatanegaraan Indonesia  pada  prinsipnya  berperan  sebagai  lembaga  negara  yang  menjalankan  fungsi pengawasan  terhadap  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara negara.  Dengan  tugas  dan  fungsi  seperti  itu,  keberadaan  Ombudsman  Republik Indonesia sangat penting dalam pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian tujuan bernegara.
Pengawasan merupakan pengendalian dan pemeriksaan kinerja, menentukan apa yang telah tercapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif guna memastikan hasil yang sesuai dengan rencana. 5
Keberadaan  Ombudman  dapat  dikemukakan  sebagai  sebuah  lembaga  yang menangani  masalah  sengketa  pelayanan  publik  yang  lahir  dari  adanya  pengaduan dan/laporan masyarakat penerima pelayanan yang tidak puas atau merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan dari penyelenggaran pelayanan publik.
Adapun  hasil  keputusan  Ombudsman  adalah  berbentuk  rekomendasi,  dan rekomendasi ini bukan sebagai putusan hakim, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang
4 M.  Thalhah  dan  Sobirin  Malian, Perkembangan  Lemabaga  Lembaga  Negara  di  Indonesia , Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 113.
5 Irfan  Fachruddin, Pengawasan  Peradilan  Administratif  terhadap  tindakan  Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hal. 89
berbunyi:  “Rekomendasi  adalah  kesimpulan,  pendapat,  dan  saran  yang  disusun berdasarkan  hasil  investigasi  Ombudsman,  kepada  atasan  terlapor  untuk  dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik”.
Terhadap  hasil  rekomendasi  Ombudsman  yang  tidak  dilaksanakan  maka Ombudsman  memiliki  kewenangan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal    38  ayat  4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi:“Dalam  hal  Terlapor  dan  atasan  Terlapor  tidak  melaksanakan  Rekomendasi atau  hanya  melaksanakan  sebagian  Rekomendasi  dengan  alasan  yang  tidak  dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak  melaksanakan  Rekomendasi  dan  menyampaikan  laporan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
Salah satu kewenangan Ombudsman adalah melakukan upaya ajudikasi terhadap penyelesaian  ganti  rugi  akibat  sengketa  pelayanan  pablik  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 50 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menentukan  “Dalam  hal  penyelesaian  ganti  rugi,  Ombudsman  dapat  melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus”.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  50  ayat  5  tersebut  menyatakan  bahwa ajudikasi  khusus  adalah  ajudikasi  yang  hanya  terkait  dengan  penyelesaian  ganti  rugi. Penyelesaian  ganti  rugi  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  apabila  tidak  dapat diselesaikan dengan mediasi dan konsiliasi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  hasil  dari  proses pemeriksaan tersebut berupa rekomendasi/saran. Sedangkan proses pemeriksaan melalui mediasi/konsiliasi  akan  menghasilkan  kesepakatan,  dan  ajudikasi  khusus  akan menghasilkan  putusan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  produk  Ombudsman  dalam penyelesaian  permasalahan  yang  dilaporkan  kepada  Ombudsman  (termasuk  sengketa pelayanan publik) tidaklah berbentuk putusan, melainkan rekomendasi.
Mengingat  bahwa  ajudikasi  adalah  sebuah  cara  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  sengketa  atau  konflik  antara  dua  pihak  dengan  melibatkan  orang  lain sebagai  pihak  ketiga.  Nantinya  pihak  ketiga  tersebut  akan  menjadi  penengah  untuk mencari  jalan  keluar  dan  menghasilkan  keputusan  yang  adil  dan  bisa  diterima  kedua pihak yang bersifat mengikat. 6
Dilihat dari sifat ajudikasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan  atau  disebut  dengan  non  litigasi,  namun  proses  ajudikasi  yang  dilakukan Ombudsman  yang  merupakan  salah  satu  upaya  penyelesaian  ganti  rugi  dalam penyelenggaran  pelayanan  publik  apabila  proses  mediasi  dan  konsiliasi  tidak menemukan hasil, maka ajudikasi ombudsman merupakan ajudikasi non ligitasi namun keputusannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dilakukan oleh lembaga negara yang telah diatur kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan, namun hasil  ajudikasi  tersebut  tidaklah  membuat  sanksi  apabila  tidak  dilaksanakan  karena
6 https://www.pelajaran.co.id, diakses pada tangal 22 Agustus 2022
dilihat  dari  kewenangan  ombudsman  hanyalah  berupa  rekomendasi  berdasarkan ketentuan  Pasal  8  ayat  1  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Karena  proses  ajudikasi  adalah  proses  hukum  dengan  seorang  penengah  atau hakim,  artinya  bahwa  proses  yang  akan  menempatkan  Ombudsman  sebagai  hakim penengah yang akan melahirkan Putusan Hakim. Hal ini akan menjadi suatu kontroversi mengingat keputusan Ombudsman hanyalah berupa rekomendasi atau saran saja.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  ( yuridis  normatif ),  yaitu  pengkajian  hukum  terhadap  aturan-aturan  hukum meliputi  pengkajian  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum, perbandingan hukum dan atau sejarah hukum dengan tujuan untuk menjelaskan hukum sesuai dengan kasus tertentu. 7

## Hasil dan Pembahasan
1. Mekanisme Kewenangan Ombudsman dalam melaksanakan ajudikasi khusus
Ombudsman  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008 Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia,  dimana  dalam  penjelasan  umum  Undang- Undang ini dinyatakan keberadaan lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan eksternal  atas  penyelenggaraan  negara,  Ombudsman  mempunyai  kewenangan memeriksa  hal-hal  yang  sifatnya  mal-administrasi  dan  kedudukan  Ombudsman  adalah sebagai  lembaga  negara  yang  independen.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam melaksanakan  tugasnya  Ombudsman  dapat  bersikap  obyektif,  transparan,  dan mempunyai akuntabilitas kepada publik.
Kewenangan Ombudsman selain diatur dalam Undang-Undang Nomor  37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagaimana ditentukan  dalam  Pasal  1angka  11  bahwa  "Ajudikasi  adalah  proses  penyelesaian sengketa  pelayanan  publik  antar  para  pihak  yang  diputus  oleh  ombudsman".  Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditentukan pula  mengenai  penyelesaian  pengaduan  oleh  Ombudsman.  mengenai  kewenangan ajudikasi  khusus  Ombudsman  hanya  dapat  dilakukan  dalam  penyelesaian  ganti  rugi dalam  sengketa  atau  pengaduan  terhadap  penyelenggara  pelayanan  publik,  hal  ini sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50  ayat  5  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik bahwa "Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus".
Fungsi Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu unsur pengawasan dalam  sistem  pengawasan  Indonesia,  yakni  bentuk  pengawasan  yang  lembaga  yang bersifat  mandiri  dan  tidak  memiliki  hubungan  organik  dengan  lembaga  negara  dan
7 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju,  Bandung,  2008,  hal. 86-87
instansi  pemerintah  lainnya,  serta  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  keberadaan  Ombudsman  sebagai  sebuah  lembaga yang menangani masalah sengketa pelayanan publik yang lahir dari adanya pengaduan dan/laporan masyarakat penerima pelayanan yang tidak puas atau merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan dari penyelenggaran pelayanan publik.
Sengketa  pelayanan  publik  merupakan  tindakan  maladministrasi  yang  dilakukan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik,  sebagaimana  dikutip  dari  jurnal  oleh  Eufemia Lawati Salabbaet bahwa:
Ombudsman  Nasional  sendiri  membuat  katagori  tindakan  maladministrasi sebagai:
1) Tindakan  yang  dirasakan  janggal  ( inappropriate )  karena  dilakukan  tidak sebagaimana mestinya.
2) Tindakan yang menyimpang ( deviate ).
3) Tindakan yang melanggar ketentuan ( irregular / illegitimate )
4) Tindakan penyalahgunaan wewenang ( abuse of power ),
5) Tindakan  penundaan  yang  mengakibatkan  keterlambatan  yang  tidak  perlu ( undue delay ).
6) Tindakan yang tidak patut ( inequaty ) 8 .
Selanjutnya menurut Sunaryati, dkk sebagaimana dikutip dari jurnal oleh Eufemia Lawati Salabbaet bahwa bentuk-bentuk maladministrasi terdiri dari dua puluh katagori. Dalam hal ini dapat diklarifikasikan menjadi enam kelompok berdasarkan karakterisitik, diantaranya adalah:
Kelompok pertama adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketetapan waktu  dalam  proses  pemberian  pelayanan  umum,  terdiri  dari  tindakan  penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban.
1. Penundaan  Berlarut.  Dalam  proses  pemberian  pelayanan  umum  kepada masyarakat,seorang  pejabat  publik  secara  berkali-kali  menunda  atau mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas dan masuk akal sehingga proses administrasi  yang  sedangkan  dikerjakan  menjadi  tidak  tepat  waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastian.
2. Tidak  Menangani.  Seorang  pejabat  publik  sama  sekali  tidak  melakukan tindakan  yang  semestinya  wajib  dilakukan  dalam  rangka  memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Melalaikan  kewajiban.  Dalam  proses  penerimaan  pelayanan  umum,  seorang pejabat publik bertindak kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.
Kelompok  kedua adalah  bentuk-bentuk  maladministrasi  yang  mencerminkan keberpihakkan sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan dan diskriminasi. Kelompok
8 Eufemia  Lawati  Salabbaet, Kewenangan  Ombudsman  Dalam  Penyelesaian  Pengaduan Pelayanan Publik , Jurnal Sapientia Et Virtus, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 7
ini terdiri dari persengkokolan, kolusi, dan nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata- nyata berpihak.
Kelompok  ketiga adalah  bentuk-bentuk  maladministrasi  yang  lebih  mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan: Kelompok ini terdiri dari pemalsuan, pelanggaran Undang-Undang, perbuatan melawan hukum. Kelompok  keempat adalah  bentuk-bentuk  maladministrasi  yang  terkait  dengan kewenagan/ kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat  publik  kepada  masyarakat.  Kelompok  ini  terdiri  dari  tindakan  di  luar kompetensi,  pejabat  yang  tidak  kompeten  menjalankan  tugas,  intervensi  yang mempengaruhi  proses  pemberian  pelayanan  umum,  dan  tindakan  yang  menyimpang prosedur tetap.
1. Di  luar  kompetensi.  Dalam  proses  pemberian  pelayanan  umum,  seorang pejabat  publik  memutuskan  sesuatu  yang  bukan  menjadi  wewenangnya sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
2. Tidak Kompeten. Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik  tidak  mampu  atau  tidak  cakap  dalam  memutuskan  sesuatu  sehingga pelayanan  yang  di  berikan  kepada  masyarakat  menjadi  tidak  memadai  (tidak cukup baik).
3. Penyimpangan Prosedur. Dalam  proses  pemberian pelayanan  umum,  seorang pejabat  publik  tidak  mematuhi  tahapan  kegiatan  yang  telah  ditentukan  dan secara  patut  sehingga  masyarakat  tidak  memperoleh  pelayanan  umum  secara baik.
Kelompok  kelima adalah  bentuk-bentuk  maladministrasi  yang  mencerminkan  sikap arogansi  seorang  pejabat  publik  dalam  proses  pemberian  pelayanan  umum  kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari:
1. Bertindak  Sewenang-wenang.  Seorang  pejabat  publik  menggunakan wewenangnya  (hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak)  melebihi  apa  yang sepatutnya  dilakukan  sehingga  tindakan  dimaksud  bertentangan  dengan ketentuan  yang  berlaku,  menjadikan  pelayanan  umum  tidak  dapat  diterima secara baik oleh masyarakat.
2. Penyalahgunaan  Wewenang.  Seorang  pejabat  publik  menggunakan wewenangnya  (hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak)  untuk  keperluan  yang tidak sepatutnya sehingga menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak sebagaimana mestinya.
3. Bertindak  Tidak  Layak  /  Tidak  Patut.  Dalam  proses  pemberian  pelayanan umum,  seorang  pejabat  publik  melakukan  sesuatu  yang  tidak  wajar,  tidak patut,  dan  tidak  pantas  sehingga  masyarakat  tidak  mendapatkan  pelayanan sebagaimana mestinya.
Kelompok keenam adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan tindakan korupsi  secara  aktif.  Kelompok  ini  terdiri  dari  tindakan  pemerasan  atau  permintaan
imbalan  uang  (korupsi),  tindakan  penguasaan  barang  orang  lain  tanpa  hak,  dan penggelapan barang bukti. 9
Dalam  penanganan  pengaduan  masyarakat  mengenai  penyelenggaran  pelayanan yang  dilaksanakan  oleh  Ombudsman  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia. adapun kegiatan penyelesaian laporan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Laporan
Mengenai Laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  bahwa "Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman". Selanjutnya mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Pasal 24 sebagai berikut:
1) Laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memuat  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  status  perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor
b. memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan
c. sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya,  tetapi  Laporan  tersebut  tidak  mendapat  penyelesaian sebagaimana mestinya.
2) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan.
3) Peristiwa,  tindakan  atau  keputusan  yang  dikeluhkan  atau  dilaporkan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  belum  lewat  2  (dua)  tahun  sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.
4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan dapat dikuasakan kepada pihak lain.
2. Pemeriksaan Laporan
Terhadap  laporan  pengaduan  dari  masyarakat,  selanjutnya  Ombudsman  akan melaksanakan  pemeriksaan  laporan  masyarakat  tersebut  yang  pelaksanaanya  di dasarkan pada ketentuan Pasal 25 s/d Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Adapun  hasil  pemeriksaan  laporan  oleh Ombudsman  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menentukan bahwa "Hasil pemeriksaan Ombudsman dapat berupa":
a) menolak Laporan; atau
b) menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi.

## 3. Rekomendasi
Dalam  hal  laporan  diterima  oleh  ombudsman  dan  ditindaklanjuti,  selanjutnya Ombudsman  akan  memberikan  rekomendasi  sesuai  dengan  kewenangannya
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Terhadap  hasil  rekomendasi  ombudsman  maka  terlapor  wajib  melaksanakan laporan  tersebut,  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  38  ayat  1  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  menentukan bahwa "Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman".
Dalam  rangka  pelaksanaan  rekomendasi  ombudsman,  maka  ombudsman  dapat melakukan  pengawasan,  hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  38  ayat  3  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang menentukan  bahwa  "Ombudsman  dapat  meminta  keterangan  Terlapor  dan/atau atasannya  dan  melakukan  pemeriksaan  lapangan  untuk  memastikan  pelaksanaan Rekomendasi".
Akan  tetapi  apabila  rekomendasi  Ombudsman  tidak  dilaksanakan  oleh  terlapor, maka ombudsman dapat memberikan tindakan, adapun tindakan tersebut sebagaimana diatur  dalam  Pasal  Pasal  38  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  menentukan  bahwa  "Dalam  hal  terlapor  dan atasan  terlapor  tidak  melaksanakan  rekomendasi  atau  hanya  melaksanakan  sebagian rekomendasi  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  ombudsman,  ombudsman dapat  mempublikasikan  atasan  terlapor  yang  tidak  melaksanakan  rekomendasi  dan menyampaikan laporan kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden".
Kewenangan  Ombudsman  sebagai  lembaga  pengawasan  dalam  penyelenggaran pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik,  yang  mana  hasil  dari  pengawasan tersebut  berupa  penerimaan  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  dan  memberikan keputusan yang berupa rekomendasi.
Selanjutnya  kewenangan  ombudsman  dalam  sengketa  pelayanan  publik  diatur dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  46  ayat  1  bahwa  "Ombudsman  wajib  menerima dan  berwenang  memproses  pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang ini".
Penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  yang  bersumber  dari  pengaduan masyarakat dapat dillakukan oleh ombudsman didasarkan dari kemauan atau kehendari dari pelapor, hal  ini sebagaimana diatur dalam  Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menentukan bahwa "Ombudsman wajib menyelesaikan  pengaduan  masyarakat  apabila  pengadu  menghendaki  penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh Penyelenggara".
Dasar  pengaduan  masyarakat  atas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  disebabkan karena  tidak  terpenuhinya  hak  masyarakat  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yang  menentukan bahwa masyarakat berhak :
a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
e. Memberitahukan  kepada  pimpinan  penyelenggara  untuk  memperbaiki pelayanan  apabila  pelayanan  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  standar pelayanan;
f. Memberitahukan  kepada  pelaksana  untuk  memperbaiki  pelayanan  apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
g. Mengadukan  pelaksana  yang  melakukan  penyimpangan  standar  pelayanan dan/atau  tidak  memperbaiki  pelayanan  kepada  penyelenggara  dan ombudsman;
h. Mengadukan  penyelenggara  yang  melakukan  penyimpangan  standar pelayanan  dan/atau  tidak  memperbaiki  pelayanan  kepada  pembina penyelenggara dan ombudsman; dan\
i. Mendapat  pelayanan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  asas  dan  tujuan pelayanan.
Adapun  bentuk  rekomendasi  Ombudsman  dalam  sengketa  pelayanan  publik menurut penulis salah satunya dapat berupa ganti rugi sesuai dari tuntunan  pelapor, hal ini  sebagai  ditentukan  dalam  Pasal  50  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik yang menentukan bahwa "Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi,  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  jumlah  ganti  rugi  dan batas waktu pembayarannya".
Terkait  dengan  pelaksanaan  ganti  rugi  yang  merupakan  hasil  keputusan Ombudsman sebagai bentuk dari rekomendasi Ombudsman dalam sengketa pelayanan publik,  maka  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik, Ombudsman berwenang untuk melakukan upaya-upaya yang ditentukan dalam Pasal  50  ayat  5  bahwa  "Dalam  hal  penyelesaian  ganti  rugi,  ombudsman  dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus".
Dari  pengaturan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  rekomendasi Ombudsman akibat adanya sengketa pelayanan publik dalam bentuk ganti rugi, upaya yang dapat dilakukan ombudsman dengan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.
Mediasi  yang  dimaksud  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  bahwa  mediasi  bermakna yaitu"Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  antarpara  pihak  melalui bantuan,  baik  oleh  ombudsman  sendiri  maupun  melalui  mediator  yang  dibentuk  oleh ombudsman".
Pada dasarnya mediasi merupakan bentuk penyelesaian perkara di laur pengadilan atau  non  litigasi,  sebagaimana  dikutip  dari  jurnal  oleh  Ros  Angesti  Anas  Kapindha, Salvatia  Dwi  M,  dan  Winda  Rizky  Febrina  menyatakan  bahwa  mediasi  adalah "Penyelesaian  sengketa  dengan  dibantu  oleh  pihak  ketiga  (mediator)  yang  netral/tidak memihak.  Peranan  mediator  adalah  sebagai  penengah  (yang  pasif)  yang  memberikan
bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa". 10
Selanjutnya  penyelesaian  dengan  konsiliasi  sebagaimana  dikutip  dari  jurnal  oleh Ros  Angesti  Anas  Kapindha,  Salvatia  Dwi  M,  dan  Winda  Rizky  Febrina  menyatakan bahwa konsiliasi adalah:
Konsiliasi  adalah  penyelesaian  sengketa  dengan  intervensi  pihak  ketiga (konsiliator),  dimana  konsiliator  lebih  bersifat  aktif,  dengan  mengambil  inisiatif menyusun  dan  merumuskan  langkah-langkah  penyelesaian,  yang  selanjutnya ditawarkan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa.  Jika  pihak  yang  bersengketa  tidak mampu  merumuskan  suatu  kesepakatan,  maka  pihak  ketiga  mengajukan  usulan  jalan keluar  dari  sengketa.  Meskipun  demikian  konsiliator  tidak  berwenang  membuat putusan,  tetapi  hanya  berwenang  membuat  rekomendasi,  yang  pelaksanaanya  sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. 11
Selanjutnya  dalam  rangka  penyelesaian  ganti  rugi  dalam  sengketa  pelayanan publik,  maka  Ombudsman  memiliki  kewenangan  melakukan  ajudikasi  khusus. Sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa "Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh ombudsman".
Kewenangan  Ombudsman  untuk  menyelesaikan  permasalahan  ganti  rugi  akibat sengketa terhadap pelayanan publik dengan ajudikasi khusus dilakukan jika tidak bisa diselesaikan secara mediasi dan konsiliasi. atau dengan kata lain penyelesaian ajudikasi khusus  hanya  menyangkut  atas  permasalahan  ganti  rugi  dari  sengketa  yang  sudah diputuskan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam  Pelaksanaan  ajudikasi  khusus  oleh  ombudsman  terhadap  dalam  rangka penyelesaian  ganti  rugi  atas  pengaduan  dari  masyarakat  terhadap  penyelenggaran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara maupun daerah dan juga badan dan lembaga yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  ketentuan  Peraturan  Ombudsman  Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Mekanisme    Dan  Tata  Cara  Ajudikasi Khusus.
Pelaksanaan  ajudikasi  khusus  yang  hanya  terkait  dengan  penyelesaian  ganti  rugi dan  dilaksanakan  apabila  tidak  dapat  penyelesaian  perkara  tidak  dapat  diselesaikan dengan mediasi dan konsiliasi.
Upaya  mediasi  dan  konsiliasi  merupakan  kewenangan  pada  Ombudsman  dalam rangka  penyelesaian  ganti  rugi,  dengan  kata  lain  upaya  mediasi  dan  konsiliasi difasilitasi  oleh  Ombudsman  itu  sendiri.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka  12  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang
10 Ros  Angesti  Anas  Kapindha,  Salvatia  Dwi  M,  and  Winda  Rizky  Febrina, Efektivitas  dan Efisiensi  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Sebagai  Salah  Satu  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Di Indonesia, Privat Law, Vol. 12, No. 4, 2014, hal. 7
11 Ibid , hal. 8
Mekanisme  Dan  Tata  Cara  Ajudikasi  Khusus  bahwa  "Konsiliasi  adalah  proses penyelesaian sengketa pelayanan publik untuk   mencari perdamaian diluar pengadilan oleh  Konsiliator  melalui  usulan      kerangka  penyelesaian  namun  usulan  keputusan tersebut sifatnya tidak  mengikat. Dan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13  bahwa  "Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  antar  para  pihak melalui  bantuan,  baik  oleh  ombudsman  sendiri  maupun  melalui  mediator  yang dibentuk oleh ombudsman".
Dari pengaturan di atas dapat dikemukakan bahwa penyelesaian dengan konsiliasi yang  dilakukan  oleh  konsilitator  dengan  memberikan  keputusan  namun  keputusan tersebut tidak mengikat, atau dengan kata lain keputusan konsiliator dikembalikan lagi kepada  pihak  yang  bersengkata  apakah  kedua  belah  pihak  secara  bersama-sama beriktikad baik menyetujui dan melaksanakan hasil yang dibuat oleh konsilitator.
Sedangkan  mediasi  dari  pengaturan  di  atas  dapat  dikemukakana  bahwa penyelesaian  perkara  dengan  mediasi  dilaksanakan  oleh  mediator  yang  dibentuk  oleh Ombudsman, dimana dalam proses mediasi akan dipertemukan kedua belah pihak untuk dilakukan musyawarah untuk mencapat mufakat atau kesepakatan.
Dapat  dikatakan  bahwa  upaya  konsiliasi  dan  mediasi  yang  dilakukan  oleh ombudsman merupakan rangkaian dalam penyelesaian perkara secara non litigasi dalam penyelesaian  ganti  rugi  dalam  sengketa  pelayanan  publik  yang  sifatnya  dilaksanakan atas iktikad baik kedua belah pihak yang bersengketa.
Namun,  apabila  penyelesaian  ganti  rugi  dalam  sengketa  pelayanan  publik  tidak dapat  diselesaikan  dengan  konsiliasi  dan  medias,  maka  Ombudsman  berwenang melakukan  ajudikasi  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  5  Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus bahwa "Ajudikasi  adalah    proses  penyelesaian  ganti   rugi atas sengketa  pelayanan  publik  yang  diputus    oleh Ombudsman".
Dalam penyelesaian ganti rugi disebut dengan ajudikasi khusus, artinya ajudikasi khusus hanya khusus dilakukan dalam penyelesaian ganti rugi, sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  1  angka  6  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus bahwa "Ajudikasi  Khusus adalah Ajudikasi yang hanya terkait dengan penyelesaian ganti rugi. Penyelesaian ganti rugi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tidak dapat diselesaikan dengan Mediasi dan Konsiliasi".
Dari pengaturan di atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan ajudikasi khusus merupakan  upaya  terakhir  yang  dapat  dilakukan  ombudsman  sebagai  lembaga pengawas  penyelenggar  pelayanan  publik  dalam  penyelesaian  ganti  rugi  berdasarkan hasil  rekomendasi  Ombudsman  atas  penyelesaian  laporan  masyarakat,  yang  mana ajudikasi  khusus  dilakukan  apabila  upaya  mediasi  dan  konsiliasi  tidak  menemukan hasil.
Ajudikasi  yang  dilaksanakan  oleh  ajudikator  sebagai  sebagai  pihak                yang ditunjuk  untuk  menyelesaikan  permohonan  ganti  rugi  dalam  persidangan  Ajudikasi Khusus  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Ombudsman
Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Mekanisme  Dan  Tata  Cara Ajudikasi Khusus.
Penyelesaian  ganti  rugi  yang  dilakukan  dengan  ajudikasi  khusus  dilaksanakan dalam bentuk persidangan dengan asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara  Ajudikasi  Khusus  yang  menentukan  bahwa  "Persidangan  Ajudikasi    Khusus dilakukan  dengan    cepat,  sederhana,  independen,  terbuka    untuk    umum    dan    tidak dipungut biaya".
Dalam  pelaksanan  persidangan  ajudikasi  khusus  yang  dilaksanakan  oleh ajudikator, maka ajudikator memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang Mekanisme  Dan  Tata  Cara  Ajudikasi  Khusus  bahwa  "Dalam    menjalankan  tugasnya, Ajudikator berwenang":
a. Mengatur jalannya  persidangan;
b. Meminta  keterangan  dan/atau  salinan  dokumen  kepada  Pelapor,    terlapor, saksi  dan  ahli;
c. Memerintahkan kepada saksi ahli dan penerjemah mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian dan/atau   menjalankan tugasnya;
d. Menjaga tata tertib persidangan;
e. Mengeluarkan  para  pihak  yang  melanggar  tata  tertib  dari  ruangan persidangan,
f. Menentukan  permohonan  ajudikasi khusus;
g. Memutus  permohonan  ajudikasi khusus; dan
h. Menandatangani  putusan ajudikasi khusus.
Dalam  pelaksanaan  sidang  ajudikasi  oleh  ajudikator  Ombudsman  dilaksanakan dengan  pemeriksaan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  18  ayat  1  Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus yang menentukan bahwa "Pemeriksaan dalam Ajudikasi Khusus dilakukan dengan":
a. Mendengarkan dan/atau mengkonflrmasi keterangan pelapor dan  terlapor;
b. Mendengarkan keterangan saksi,  jika diperlukan;
c. Mendengarkan keterangan ahli, jika  diperlukan;
d. Meminta, mendapatkan dan memeriksa surat, dokumen atau alat  bukti lain;
e. Melakukan  pemeriksaan  setempat  terhadap  penyelenggaraan    pelayanan publik  terkait    dugaan pelanggaran apabila  diperlukan.
Selanjutnya dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018  Tentang  Mekanisme  Dan  Tata  Cara  Ajudikasi  Khusus  ditentukan  pula  bahwa ajudikator  dalam  sidang  ajudikasi  khusus  dalam  memberikan  keputusan  didasarkan pada  alat  bukti  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  1  yang  menentukan  bahwa "Dalam menilai besaran ganti rugi, Ajudikator menggunakan alat-alat  bukti  berupa:
a. Keterangan  pelapor;
b. Keterangan terlapor;
c. Keterangan  saksi;
d. Keterangan  ahli;
e. Surat  dan/atau dokumen;
f. Informasi/data elektronik; dan
g. Petunjuk.
Adapun  pelaksanaan  dari  hasil  sidang  ajudikasi  khusus  yang  dilaksakan  oleh ajudikator Ombudsman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Peraturan Ombudsman Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Mekanisme  Dan  Tata  Cara Ajudikasi Khusus bahwa :
1) Putusan ajudikasi khusus bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan  oleh terlapor.
2) Putusan   ajudikasi   khusus    dilaksanakan     oleh   terlapor dalam   waktu paling      lama      60      (enam      puluh)        hari      sejak  putusan    diterima    oleh terlapor
3) Putusan  ajudikasi  khusus  akan  disampaikan  kepada  terlapor,  atasan  terlapor, dpr dan presiden
4) Ombudsman  melaksanakan  monitoring  untuk  memastikan  pelaksanaan putusan  ajudikasi  khusus.
5) Penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan putusan     ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenakan  sanksi sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  kewenangan  Ombudsman sebagai  lembaga  pengawas  penyelenggaran  publik  yang  salah  satu  tugasnya  memutus sengketa  penyelenggaran  publik,  yang  mana  sifat  dari  putusan  ombudsman  berupa rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal  8  ayat  1  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman Republik  Indonesia  yang  harus  dilaksanakan  oleh  terlapor  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  38  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman Republik Indonesia.
Kemudian  dalam  Ombudsman  juga  berwenang  dalam  melaksanakan  ajudikasi khusus yang merupakan sidang ajudikasi yang khusus dilaksanakan dalam penyelesaian ganti  rugi  dalam  sengketa  pelayanan  publik  berdasarkan  ketentuan  Pasal  50  ayat  5 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  yang  kemudian pelaksaan ajudikasi khusus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Mekanisme  Dan  Tata  Cara  Ajudikasi Khusus.
2. Kekuatan  hukum  hasil  ajudikasi  Ombudsman  dalam  sengketa  pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan
Adanya  pengaduan  dari  masyarakat  dalam  pelayanan  publik,  berarti  ada  sesuatu hal  yang  tidak  sesuai  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara.  Artinya  pengaduan  ada
karena adanya maladministrasi didalam pelayanan publik. Dari pengaduan tersebut akan kelihatan bahwa kinerja penyelenggara pelayanan publik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Terhadap  hal  pelayanan  publik  tersebut,  dikenal  pula  sengketa pelayanan  publik.  Dengan  adanya  sengketa  pelayanan  publik  yang  dilasanakan  oleh penyelenggara pelayanan, maka Ombudsman lahir dalam pengawasan dalam pelayanan publik  akan  tetapi  terbatas  pada  antara  lain  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pada  dasarnya  bahwa  pemeriksaan  laporan  terhadap  dugaan  pelanggaran maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik atau sengketa pelayaan  publik,  Maka  Ombudsman  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dituntut  untuk melakukan  pendekatan  persuasif  agar  instansi  pemerintahan  yang  terkait  memiliki kesadaran  untuk  menyelesaikan  sendiri  laporan  terhadap  lembaganya.  Hal  ini  tentu dalam  penyelenggaraan  semua  laporan  harus  diselesaikan  dengan  mekanisme rekomendasi dari Ombudsman sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menentukan bahwa salah satu kewenangan Ombudsman yaitu membuat rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
Dalam  melaksanakan  laporannya,  Ombudsman  akan  memanggil  pihak  terkait yaitu,  pelapor,  terlapor  ataupun  saksi  untuk  dimintai  keterangannya.  Apabila  terlapor maupun saksi tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan oleh Ombudsman sebanyak tiga  kali  berturut-turut,  maka  Ombudsman  berhak  memanggil  para  pihak  dengan bantuan dari Kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Sebagaimana  dikutip  dari  jurnal  yang  ditulis  oleh  Yusnani  Hasjimzoem menyatakan bahwa :
Ombudsman  sebagai  Sebuah  lembaga  negara  dibuat  dengan  maksud  untuk menjalankan  suatu  tugas  dan  fungsi  tertentu.  Semua  tugas  dan  fungsi  tersebut menjadi  ukuran  mengenai  eksistensi  lembaga  negara  tersebut  di  masyarakat. Sebuah  kontemplasi  mengenai  lembaga  yang  didirikan  namun  tidak  memiliki kontribusi  konkret  suatu  hal  yang  perlu  dilakukan  karena  sebuah  lembaga memakan anggaran yang berasal dari anggaran belanja negara yang notabenenya dari  dana  masyarakat.  Lembaga  Ombudsman  merupakan  lembaga  negara  yang awalnya lahir dari sebuah transformasi paham negara hukum yang demokratis ke negara hukum yang bertanggung jawab. 12
Adanya pengaduan sengketa pelayanan publik kepada Ombudsman, menimbulkan putusan  ajudikasi  oleh  Ombudsman.  Karena  Ombudsman  memiliki  wewenang  untuk memproses  atau  menyelesaikan  sengketa  pelayanan  publik  baik  atas  laporan  dari masyarakat maupun atas inisiatif Ombudsman sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam
12 Yusnani Hasjimzoem, Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia , Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2, 2014, hal. 5
Pasal  1  ayat  11  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Ajudikasi  didefinisikan  sebagai  proses  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  antar pihak yang diputus oleh Ombudsman.
Namun,  diketahui  bahwa    proses  ajudikasi  menghasilkan  putusan,  hal  ini  yang menjadi  kontradiksi  karena  Ombudsman  bukanlah  lembaga  peradilan,  karena  hasil pemeriksaan  Ombudsman  berbentuk  rekomendasi  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan rekomendasi ini bukan putusan hakim yang mengikat.
Sebagaiman  dikutip  dari  jurnal  yang  ditulis  oleh  Eufemia  Lawati  Salabbaet menyatakan bahwa :
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Pelayanan  Publik,  apabila  terjadi sengketa  akibat  pelayanan  publik  maka  penyelesaian  sengketa  tersebut  dapat dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  melalui  mediasi  dan  putusan  ajudikasi.  Kedua upaya  hukum  ini  dilakukan  oleh  Ombudsman  dan  atas  inisiatif  Ombudsman sendiri.  Proses  ajudikasi  menghasilkan  suatu  putusan,  akan  tetapi  putusan ajudikasi  menjadi  kontradiksi  karena  Ombudsman  bukan  merupakan  lembaga peradilan  dan  juga  bukan  merupakan  suatu  proses  peradilan  semu  administrasi, karena  hasil  pemeriksaan  Ombudsman  berbentuk  rekomendasi,  dan  rekomendasi bukan merupakan putusan hakim. 13
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kekuatan mengikat putusan ajudikasi oleh Ombudsman masih diragukan, sebab Dengan kata lain putusan ajudikasi  oleh  Ombudsman  menunjukkan  bahwa  putusan  ajudikasi  oleh  Ombudsman belum  final  atau  belum  akhir,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  ketentuan  Pasal  1  ayat  7 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia bahwa hasil investigasi Ombudsman adalah "rekomendasi yaitu kesimpulan, pendapat, dan  saran  yang  disusun  berdasarkan  hasil  investigasi  Ombudsman,  kepada  atasan terlapor  untuk  dilaksanakan  dan/atau  ditindaklanjuti  dalam  rangka  peningkatan  mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik".
Dalam  memahami  sifat  dari  rekomendasi  ombudsman  sebagai  hasil  sidang ajudikasi khusus ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi dalam sengketa pelayanan publik, perlu dipahami bahwa  rekomendasi Ombudsman berbeda putusan Pengadilan. Rekomendasi  Ombudsman  dikeluarkan  oleh  Ombudsman  melalui  proses  pelaporan hingga  dikeluarkan  rekomendasi  yang  dilakukan  sendiri  oleh  Ombudsman,  sedangkan putusan Pengadilan adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang melewati proses pemeriksaan.
Ombudsman  tidak  sama  dengan  seorang  hakim,  sebab  Ombudsman  tidak menjatuhkan  suatu  putusan  seperti  seorang  hakim  yang  mengikat  para  pihak  yang berperkara,  Ombudsman  hanya  dapat  menyampaikan  rekomendasi  kepada  pemerintah yang bersifat anjuran tentang penyelesaian atau jalan keluar dari sengketa itu.
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Charles  Simabura  bahwa:  "Dalam  hal  isi  putusan pengadilan  dengan  rekomendasi  ombudsman  ada  kemiripan  yaitu  asas  putusan  harus memuat  dasar  yang  jelas  dan  rinci  dalam  pertimbangannya.  Sifat  putusan  kedua lembaga bersifat mengikat para pihak dan pihak terkait. Dalam keududukannya putusan Pengadilan memiliki tiga macam kekuatan, yaitu:
1. Kekuatan mengikat Mengenai  putusan  pengadilan,  jika  empat  belas  hari  setelah  dibacakan  dan tidak  dlakukan  upaya  hukum  oleh  para  pihak  maka  putusan  pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap yang harus dijalankan oleh para pihak  dan  memuat  sanksi.  Sedangkan  rekomendasi  ombudsman  memiliki kekuatan mengikat sebagai anjuran, saran, atau teguran.
2. Memiliki kekuatan pembuktian Putusan  dalam  bentuk  tertulis  yang  merupakan  akta  otentik  yang  tidak  lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak. Meskipun putusan  pengadilan  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  terhadap  pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.
3. Kekuatan executorial Kekuatan  eksekutorial  adalah  putusan  dimaksudkan  untuk  menyelesaikan suatu  persoalan  atau  sengketa  atau  menetapkan  hak  atau  hukumnya  saja, melainkan  juga  realisasi  atau  pelaksanaannya  (seksekusinya)  secara  paksa. Kekuatan  eksekutorial  para  hakim  tidak  dapat  dilumpuhkan.  Berbeda  halnya dengan  rekomendasi  ombudsman  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang kuat  seperti  halnya  putusan  pengadilan,  sanksi  yang  diberikan  apbila  tidak menjalankan  rekomendasi  ombudsman  hanya  sanksi  moral  yaitu dipublikasikannya  terlapor  atau  atasan  terlapor  dan  yang  paling  tinggi kekuatan  eksekutorialnya  adalah  berupa  sanksi  administrasi  yang  diatur  oleh peraturan perundang-undangan. 14
Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa Ajudikasi khusus dalam penyelesaian ganti  rugi  sebagai  proses  penyelesaian  sengketa  pelayanan  publik  antar  pihak  yang diputus oleh Ombudsman. Hasil dari putusan ajudikasi ini hanya memiliki nilai sebagai rekomendasi  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  7  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia.  Maka  hasil  dari ajudikasi oleh Ombudsman dalam permasalahan pelayanan publik tersebut merupakan salah  satu  bentuk  dari  rekomendasi  oleh  Ombudsman.  Rekomendasi  tersebut  wajib dilaksanakan  oleh  terlapor  dan  atasan  terlapor.  Sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai (4). Maksud dari ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)  tersebut,  berarti  bagi  pihak  yang  tidak  melaksanakan  rekomendasi  berupa  putusan ajudikasi  oleh  Ombudsman  maka  akan  dikenai  sanksi  administrasi.  Pihak  terlapor tersebut  dapat  dilaporkan  kepada  instansi  atasannya  dan  terhadap  yang  bersangkutan dapat dikenai sanksi administrasi.
Dengan  kata  lain,  dapat  dikatakan  bahwa  Ombudsman  dapat  melakukan penyelidikan  terhadap  berbagai  dokumen  yang  diperlukan  dalam  rangka  melakukan tugas  investigasinya  terhadap  laporan  masyarakat  akibat  adanya  dugaan  sengketa pelayanan publik atau maladministrasi yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik. Sampai  hasil  akhir  dari  kegiatannya,  Ombudsman  dapat  membuat  rekomendasi- rekomendasi  untuk  memperbaiki  lembaga  yang  diawasinya.  Akan  tetapi  Ombudsman tidak  memiliki  kekuasaan  untuk  memaksa  agar  rekomendasinya  diindahkan  secara mutlak atau memiliki sanksi seperti putusan hakim yang bersifat eksekusi.
Dilihat dari sifat hasil pemeriksaaan Ombudsman yang berupa rekomendasi, akan tetapi  putusan  berupa  rekomendasi  tersebut  bersifat  mengikat  karena  wajib dilaksanakan, dan rekomendasi Ombudsman tersebut apabila tidak dilakasanakan maka terlapor  dapat  diberikan  tindakan  administrasi,  hal  ini  dapat  terlihat  dalam  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia. Dengan  kata  lain  maka  hasil  ajudikasi  ombudsman  juga  merupakan  rekomendasi  dan apabila  tidak  dilaksankan  maka  hanya  akan  diberikan  sanksi  administrasi  seperti teguran.

## Kesimpulan
1. Mekanisme kewenangan Ombudsman dalam melaksanakan ajudikasi khusus hanya dilakukan  terhadap  penyelesaian  ganti  rugi  atas  rekomendasi  Ombudsman  dalam sengketa pelayanan publik dan dilakukan apabila penyelesaian ganti rugi tidak dapat diselesaikan dengan konsiliasi dan mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sidang ajudikasi khusus yang dilakukan oleh Ombudsman  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Ombudsman  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Ajudikasi Khusus dan putusan  ajudikasi  khusus  Ombudsman  bersifat  final,  mengikat  dan  wajib dilaksanakan  oleh terlapor.
2. Kekuatan  hukum  hasil  ajudikasi  Ombudsman  dalam  sengketa  pelayanan  publik berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  bahwa  putusan  ajudikasi  khusus Ombudsman  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  bentuk  rekomendasi  termasuk  ganti  rugi yang  disusun  berdasarkan  investigasi  Ombudsman,  akan  tetapi  putusan  ajudikasi Ombudsman  berdasarkan  kewenangannya  walaupun  bersifat  final  dan  harus dilaksanakan  tapi  putusan  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  eksekutorial  memaksa karena  sanksi  yang  dapat  diberikan  hanya  sanksi  administratif  dan  Ombudsman dapat mempublikasikan atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada dewan perwakilan rakyat dan presiden.

## BIBLIOGRAFI

## Buku
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008
Budhi Matshuri, Mengenal Ombudsman Indonesia . PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
Edi  Suharto, Analisis  Kebijakan  Publik,  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  Dan Kebijakan Sosial , Alfabeta, Bandung, 2005
Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administratif terhadap tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004
M.  Thalhah  dan  Sobirin  Malian, Perkembangan  Lemabaga  Lembaga  Negara  di Indonesia , Total Media, Yogyakarta, 2011
Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik , Reifika Aditama, Bandung, 2012

## Jurnal
Eufemia Lawati Salabbaet, Kewenangan Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik , Jurnal Sapientia Et Virtus, Vol. 3, No. 1, 2018
Ros  Angesti  Anas  Kapindha,  Salvatia  Dwi  M,  and  Winda  Rizky  Febrina, Efektivitas dan  Efisiensi  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Sebagai  Salah  Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, Privat Law, Vol. 12, No. 4, 2014
Yusnani  Hasjimzoem, Eksistensi  Ombudsman  Republik  Indonesia ,  Fiat  Justisia  Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2, 2014
Website https://www.hukumonline.com/ https://www.pelajaran.co.id
Copyright holder: Oktir Nebi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: