dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN
Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon E-mail: shodikin73@@gmail.com

## ABSTRACT
E-court is a court instrument as a form of service to the community in terms of online case registration,  online  payment,  sending  trial  documents  (answers,  replicates,  duplicates  and conclusions) and online summons, the e-court application is expected to improve services in its function of receiving online case registration where the public will save time and money when  registering  a  case.  This  study  aims  to  answer  questions  from  the  formulation  of  the problem: "how is the application of the e-court system in divorce cases at the Cirebon City Religious Court", "What is the impact of the application of the e-court system in the Religious Court of Cirebon City for the community seeking justice" The research methodology uses a qualitative research methodology, namely research methods based on original data sources, both textually and non-textually. The results of this study: the application of the use of the e- court application in divorce cases, namely after the plaintiff received an electronic call, then an  electronic  trial  was  carried  out  in  the  trial  of  the  plaintiff  and  the  defendant  agreed  to conduct  an  electronic  trial  by  filling  in  the  principal  agreement,  so  the  parties  could  do  it according  to  e-summons  to  The  trial  schedule  has  been  integrated  with  the  SIPP  trial postponement,  for  the  control  mechanism  (receiving,  checking  and  forwarding)  of  all uploaded documents as long as they have not been verified by the judge the parties cannot download  the  documents  sent.  The  e-court  system  brings  smoothness,  convenience  and success to its users because with the e-court application, parties do not need to come to the court so that it does not incur transportation costs and it can be more efficient in time spent.

## Keywords: Effectiveness of divorce case e-court, Religious Court

## ABSTRAK
E-court  adalah  sebuah  instrument  pengadilan  sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap masyarakat  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara  online,  pemabayaran  secara  online, mengirim dokumen persidangan (Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima  pendaftaran  perkara  secara  online  dimana  masyarakat  akan  menghemat  waktu dan  baiaya  saat  melakukan  pendaftaran  perkara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah : “bagaimana penerapan sistem e-court dalam perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kota Cirebon”,  “Bagaimana dampak  penerapan sistem  e- court  di  Pengadilan  Agama  Kota  Cirebon  bagimasyarakatpencarikeadilan” Metodologi  penelitian  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif,  yakni  metode penelitian yang berdasarkan dari sumber data asli, baik secara tekstual maupun non tekstual. Adapun hasil dari penelitian in ialah penerapan penggunaan aplikasi e-court dalam perkara perceraianya itu setelah penggugat mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik dalam persidangan pihak penggugat dan tergugat setuju melakukan persidangan  elektronik  dengan  mengisi  persetujuan  prinsip  almakapara  pihak  bisa melakukannya  sesuai  dengan  e-summons  untuk  jadwal  persidangan  sudah  terintegrasi dengan  tundaan  sidang  SIPP,  untuk  mekanisme  kontrol  (menerima,  memeriksa  dan
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
meneruskan) dari semua dokumen yang diupload selama belum diverifikasi oleh hakim para pihak  tidak  dapat  mendownload  dokumen  yang  dikirim.  Sistem  e-court    mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi penggunannya karena dengan adanya aplikasi e-court  para  pihak  tidak  perlu  datang  kePengadilan  sehingga  tidak  mengeluarkan  biaya transportasi dan bisa mengefisiensi waktu yang digunakan.

## Kata Kunci: Efektivitas e-court perkara perceraian, Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN
Pengadilan  Agama  (PA)  merupakan  sebuah  lembaga  dilingkungan  Peradilan Agama  yang  berkedudukan  di  ibu  kota  kabupaten  atau  kota.  Sebagai  Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  antara  orang  yang  beragama  Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah wakaf, shodaqah dan ekonomi syari’ah. ( Harianti,  2021:  62). Penyampaian  jadwal  sidang  adalah  salah  satu  bagian  dari kegiatan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara.
Dalam  penyampaian  jadwal  kini  Pengadilan  Agama  memanfaatkan  teknologi komputer  yang  mempunyai  peranan  yang  sangat  diperlukan  oleh  setiap  instansi- instansi  dan  masyarakat  agar  dapat  membantu  dalam  mencari  informasi-informasi yang  dibutuhkan.  Terutama  saat  sekarang  ini  pada  Pengadilan  Agama  dimana infomasi sudah menjadi kebutuhan yang sudah tidak dapat ditawarkan lagi. Sebagai salah  satu  instansi  publik  Pengadilan  Agama  berkewajiban  untuk  keterbukaan informasi  kepada  masyarakat  berdasarkan  pada  SKMA  No.144/2007  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  bukti  dari  keterbukaan  dan  reformasi pada lembaga Peradilan di Indonesia. Reformasi ditandai dengan adanya tata kelola kepemerintahan  yang  baik (Good  Govermance) yang  mensyaratkan  dalam  setiap kebijakan publik.Setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.
Dari  uraian  diatas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pemanfaatan teknologi  sangatlah  penting  agar  lebih  mengikuti  zaman.  Untuk  itu  penulis  tertarik untuk  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  permasalahan  sistem  e-court  dan  efektivitas penerapannya di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  kajian  pustaka (Khairuddin,  2020:  105).  Data-data  dalam  artikel  ini  berasal  dari  sumber  yang bersifat  pustaka.  Sumber-sumber  tersebut  berupa  buku,  artikel  ilmiah,  dan  sumber pustaka lain yang mendukung permasalahan yang tengah dikaji yaitu tentang E-Court dan  Pelasanaannya  dalam  Proses  Perceraian  di  Pengadilan  Agama.  Data-data diperoleh dengan membaca, memahami, dan menganalisis bahan pustaka yang telah dikumpulkan.  Data-data  dalam  artikel  ini  disajikan  dengan  cara  naratif-deskriptif. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian dan Dasar Hukum E-Court
a. Pengertian E-Court
E-court tersusun dari dua kata yaitu electronic dan court. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip  elektronik  hal  atau  benda  yang  menggunakan  alat-alat  yang  dibentuk  atau bekerja atas dasar elektronika.
Sedangkan  kata court secara  bahasa  masuk  kedalam  bahasa  Inggri  atau english yaitu jemanik yang pertama kali dituturkan di Inggir pada abad pertengahan awal, e- court dalam  bahasa  Indonesia  berarti  pengadilan,  mahkamah  atau  sidang pengadilan.(Dapertemen Pendidikan Nasional, 1979 : 97)
E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim  dokumen  persidangan  (Replik,  duplik,  kesimpulan,  jawaban)  dan pemanggilan  secara  online.  Aplikasi e-court diharapkan  mampu  meningkatkan pelayanan  dalam  fungsinya  menerima  pendaftaran  perkara  secara  online  dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. b. Dasar Hukum E-Court
Lahirnya  aplikasi e-court tidak  terlepas  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  3  Tahun  2018.  Aplikasi e-court merupakan  perwujudan  dari  implemestasi
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan  Secara  Elektronik.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018 merupakan  inovasi  sekaligus  komitmen  bagi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dalam  mewujudkan  reformasi  di  dunia  Peradilan  Indonesia (Justice  reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary ).

## 2. Sistem Hukum Acara secara elektronik
a.  Administrasi perkara secara elektronik
1. Pendaftaran Online (E-Filling)
Pengguna  terdaftar  mendaftarkan  perkara  secara  daring  atau online  melalui  aplikasi e-court yang  dapat  dilakukan  dimana  saja  dan kapan saja melalui website . Pengguna melakukan login atau akun yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat  mengajukan  gugatan,  pengguna  terdaftar  kemudian mengupload  surat  gugatan  dalam  bentuk pdf dan  word  setelah  tahap tersebut  pengguna  terdaftar  akan  mendapatkan  nomor  pendaftaran online  (bukan  nomor  perkara).  Tahap  selanjutnya  pengguna  terdaftar mengupload  dokumen  gugatan  atau  permohonan.Aco  Nur  dan  Aman Fakhur, 2019 :125)

## 2. Pembayaran Online (E-Payment)
Aplikasi e-court menyediakan e-skum dan  kode  akun  virtual, kemudahan  proses  pendaftaran  ini  juga  didukung  dalam  pembayaran panjar  biaya  perkara  melalui  fitur e-payment masyarakat  pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik (e-skum) dapat  melakukan  pembayaran  melalui  rekening  virtual (virtual account) dengan  berbagai  metode  pembayaran  yang  dilakukan diperbankkan  pada  umumnya,  seperti  melalui sms bangking , internet bangking , mobile  bangking maupun  mendatangi teller bank.(Edi Hudiata, 2018 : 48)
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021 Hal. 135-148

## 3. Panggilan Online ( E-Summons )
Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya  dilakukan  dengan  sistem  e-court  maka  pemanggilan kepada  pengguna  terdaftar  dilakukan  secara  elektronik  yang  dikirim kealamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat  pemanggilan  pertama  dilakukan  dengan  manual  dan  pada  saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakan  setuju  dipanggil  secara  elektronik  atau  tidak,  jika  setuju  maka pihak  tergugat  dipanggil  secara  elektronik  sesuai  dengan  domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.
4. Persidangan secara elektronik (E-Litigasi)
Persidangan  secara  elktronik  menghendaki  proses  persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun demikian meskipun  dikatakan  sebagai  persidangan  elektronik  tetap  terdapat  titik- titik  tertentu  yang  harus  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Pada sidang  pertama,  penggugat  dan  tergugat  dipanggil  masuk  keruang  sidang pada tahapan ini oleh Majelis Hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen- dokumen para penggugat/pemohon akan diminta oleh Ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi e-court dan asli surat persetujuan prinsipal.
Apabila  pada  persidangan  pertama  tergugat  tidak  hadir  hakim  dapat menunda  persidangan  untuk  memanggil  tergugat  untuk  yang  kedua  kalinya jika  pada  persidangan  yang  kedua  tergugat  hadir  (juga  berlaku  jika persidangan  termohon  hadir).  Majelis  Hakim  akan  mendamaikan  pihak berperkara  agar  dapat  menyelesaikan  perkara  secara  damai  seperti  proses persidangan  biasa,  upaya  perdamaian  yang  tidak  menghasilkan  kesepakatan akan  dilanjutkan  pada  tahap  selanjutnya  yaitu  proses  mediasi  sesuai  dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.(PMA Nomor 1 Tahun 2016 : pasal  6).
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pertemuan  mediasi  juga  dapat  dilakukan  melalui  media  komunikasi audio visual jarak  jauh  yang  memungkinkan  semua  pihak  saling  melihat  dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dan hal tersebut seudah dapat dikatakan sebagai kehadiran langsung.
Laporan  mediasi  Majelis  Hakim  yang  menerangkan  bahwa  mediasi  tidak berhasil akan dipanggil melalui domisili elektronik, yang artinya domisili para pihak  yang  berupa  alamat  surat  elektronik  yang  telah  diverifikasi  sedangkan tergugat/termohon  dipanggil  secara  langsung  (secara  manual).  Mengenai pemanggilan  untuk  sidang  berikutnya  setelah  mediasi,  pemanggilan  pihak berperkara  dapat  juga  dilakukan  melalui  perintah  Ketua  Majelis  dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

## a. Court Calender
Secara  bahasa Court calender adalah kalender  peradilan  dalam proses secara  manual, Court  calendar sering  diposisikan  sebagai  catatan  hakim terhadap  penerimaan  perkara Court calendar ditulis  sesuai  dengan  nomor perkara  ynag  diterima  oleh  Hakim  didalamnya  merekam  segala  proses persidangan  yang  akan  datang.  Dalam  SIPP  juga  terdapat  fitur Court calender fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda  persidangan  perkara  tersebut  kesepakatan Court  calender yang secara  formil  telah  disetujui  pihak-pihak  berperkara  akan  membantu kelancaran persidangan.
b. Replik Duplik dalam sistem informasi Pengadilan
Aplikasi e-court ini adalah untuk menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik (e-litigasi) bentuk konkretnya adalah pelaksaan sebagian agenda  persidangan  dapat  dilakukan  secara  elektronik  yakni  acara jawaban,  replik,  duplik  dan  kesimpulan.  Walaupun  para  pihak  tidak menghadiri  persidangan  Majelis  Hakim  tetap  menjalankan  persidangan sebagai  mana  mestinya  diruang  sidang  telah  dibedakan.  Hakim/Hakim ketua  membuka  sidang  kemudian  meneliti  dokumen  elektronik  yang disampaikan  penggugat  melalui  sistem  informasi  pengadilan  jika  tahapan
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
mediasi  telah  dilakukan  maka  sesuai  dengan Court  calender yang  telah disepakati  para  pihak  melakukan  tahapan  penyampaian  jawaban  yang diverifikasi  oleh  Majelis  Hakim  lalu  Majelis  Hakim  meneruskan  jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan begitu pula seterusnya  pada  replik  dan  duplik  yang  semua  itu  disampaikan  dalam format pdf dan rtv/doc .
c. Salinan putusan elektronik
Tahapan  musyawarah  dan  pembacaan  putusan  harus  menjadi  bagian dari perjalanan persidangan e-court pada hari yang telah ditetapkan untuk menjatuhkan  putusan  Majelis  Hakim  bersidang  dan  mebuka  jalannya persidangan  kemudian  membacakan  putusan  seperti  biasanya  Ketua Majelis  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengupload  putusan  tersebut pada  data  SIPP  kemudian  panitera  pengganti  mempunyai  tugas  mencetak salinan  putusan  untuk  ditandatangani  oleh  panitera  kemudian  salinan pengganti  mempunyai  tugas  mencetak  salinan  putusan  tersebut  diupload ke e-court dan  selanjutnya  salinan  dikirim  dalam  bentuk pdf kepada  para pihak berperkara sesuai alamt domisili elektroniknya.
Penyampaian  salinan  putusan  pada  domisili  elektronik  menjadi  dokumen resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak dan para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan tersebut disampaikan.

## Analisis Penerapan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian
Setelah pengguna bisa melakukan login maka berikutnya adalah pendaftaran perkara  pada  tahapan  awal  setelah  memilih  pengadilan  pengguna  akan  mendapat nomor  registrasi  online  dan barcode akan  tetapi  bukan  nomor  perkara,  setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e- court kemudian tekan tombol daftar tahapan berikunya adalah melengkapi dokumen gugatan  yang  harus  diupload  pada  tahapan  upload  berkas,  berkas  gugatan  dan persetujuan  prinsipal  dapat  diupload  dalam  tahapan  upload  berkas  gugatan.  Ketika pengguna melakukan upload dokumen jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
dan doc/rtf serta selain itu terdapat form template persetujuan prinsipal yang berarti menyatakan  setuju  dan  bersedia  beracara  secara  elektronik.  Pada  bagian  dokumen berisi  dokumen-dokumen  yang  terjadi  selama  persidangan  antar  pihak  status dokumen  dibagi  menjadi  dua  yaitu  yang  terkunci  dan  tidak  terkunci,  yang  terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis  hakim  sehingga  bisa  dilihat  oleh  pihak  lawan  apabila  dokumen  tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim.
Persidangan  secara  elektronik  dengan  cara  menyimpan  gugatan,  jawaban, replik,  duplik  dan  kesimpulan  dilakukan  dengan  prosedur  para  pihak  wajib menyampaikan  dokumen  elektronik  saling  lambat  pada  hari  dan  jam  sidang  sesuai dengan  jadwal  yang  ditetapkan  setelah  menerima  dan  memeriksa  dokumen elektronik  tersebut,  ketua  hakim  atau  hakim  meneruskan  dokumen  elektronik kepada para pihak jawaban  yang disampaikan  tergugat  harus disertai  dengan  bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Panitera pengganti wajib mencatat semua  aktivitas  pada  persidangan  secara  elektronik  dalam  berita  acara  sidang elektronik para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal  dan  acara  persidangan  tanpa  alasan  sah  berdasarkan  penilaian  ketua hakim/hakim dianggap tidak menggunakan haknya.
Putusan/penetapan  diucapkan  oleh  ketua  hakim  atau  hakim  secara elektronik  yang  mana  sebelumnya  telah  dilaksanakan  menyampaikan  salinan putusan  atau  penetapan  elektronik  kepada  para  pihak  melalui  sitem  informasi pengadilan,  pengucapan  putusan/penetapan  secara  hukum  dianggap  telah  dihadiri oleh  para  pihak  dan  dilakukan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  yang  mana putusan atau penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan  perundang-undangan  mengenai  informasi  dan  transaksi  elektronik  dan salinan putusan atau penerapan untuk umum pada sistem infomasi pengadilan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  ternyata  untuk  pelaksanaan e-court sendiri dimulai pada tahun 2009, e-court sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar  dan  isidentil  untuk  pendaftaran  perkara  secara  elektronik,  mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Dari wawancara tersebut peneliti menemukan
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
E-ISSN: 2808-2303 Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021 Hal. 135-148
banyak jawaban yang dengan rata-rata masyarakat sudah mau menggunakan sistem ini karena banyak keuntungan yang mereka dapatkan sedangkan sebagian kecil dari masyarakat  tidak  mau  menggunkan  sistem  ini  dikarekan  masih  tidak  mengerti tentang teknologi jangankan untuk menggunakan sistem e-court untuk menggunakan handphone pun mereka tidak mengerti. Dari penelitian banyak yang sudah memilih sistem ini dan mendukung penuh dengan adanya kemudahan untuk mencari keadilan hukum,  untuk  hambatanya  secara  umum  dalam  penggunaan  aplikasi  yang  berbasis internet  ini  yang  menjadi  hambatannya  yaitu  jaringan,  sehingga  mengakses e-court memang dibutuhkan akses internet yang memadai. Dalam perkembangannya e-court ini  bisa  diakses  penggunaanya  melalui  laptop  dan  bahkan  sekarang  lebih  mudah diakses  melalui  aplikasi  berbasis mobile yaitu  bisa  diunduh  dan  digunkan  di smartphone masing-masing penggunanya yang pasti sistem digital ini membutuhkan koneksi  jaringan  internet  maupun  jenis  jaringan  lainnya. E-court memiliki  peran penting dalam pelaksanaan sidang elektronik untuk mempermudah pelaksanaannya mengakses dimanapun.

## Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian
Efektivitas itu terlihat kalau sudah masuk kedalam proses e-ligitas, misalnya pembuktian  denga  sanksi  bisa  dilaksanakan  di  pengadilan  tempat  lain,  misalnya  di Indramayu  bisa  bersangkutan  di  pengadilan  agama  indramayu  bisa  disambungkan langsung ke cirebon kalau misalnya manual sanksi mau didatangkan pasti biaya lagi banyak  yang  dikeluarkan  dan  kalau  bicara  data  itu  sudah  dibawa  ke  hukum  kalau untuk kasus e-court sudah banyak rata-rata pengacara sudah menggunakan e-court . Tapi, kalau untuk pengguna isidentil e-litigasi masih bisa berubah karena pihak yang bersangkutan dapat memilih bawa berkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau tidak, karena kan kita tidak  bisa  memaksa  orang  untuk  diuruskan  kasusnya  tergantung  dari  pihak  yang bersangkutan  mau  atau  tidak  menggunakan e-court disini  semua  sudah  ada  data untuk e-court ataupun data yang e- liigasi”
Melihat  hal  tersebut  peneliti  menangkap  hal  bahwa  perkara  yang dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama  baik  itu  diluar  Kota  Cirebon  sendiri  kini  sudah
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
E-ISSN: 2808-2303 Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021 Hal. 135-148
efektif  dilakukan  perihal  kasus  yang  diugkapkan  oleh  bapak  Ahmad  Satiri pelaksanaan e-court menjadi  lebih  mudah  untuk  diproses  dan  tidak  perlu  lagi menunggu  sampai  saksi  ataupun  pihak  terkait  mendatangi  langsung  Pengadilan Agama  yang  terkait,  cukup  dengan  pengiriman  keputusan  para  pihak  baik  itu antar kota.  Pembayaran  perkara  juga  menjadi  semakin  ringkas  karena  sistem e-payment memungkinkan  pembayaran  dilakukan  dari  bank  apapun  dengan  saluran pembayaran  elektronik  apapun  seperti  misalnya  internet  banking,  sms  banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  wawancara  berbagai responden  yang  berperkara  perceraian  mereka  rata-rata  mengatakan  saat menggunakan  sistem e-court dalam  perkara  perceraian  sudah  sangat  membantu meringankan  dan  mempermudah  mereka  mencari  keadilan  dikarenakan  mendapat keuntungan  yang  lebih  banyak  termasuk  tidak  harus  menunggu  lama  untuk melakukan  persidangan  dan  menghemat  biaya  saat  menggunakan  sistem  ini. Menggunakan  sistem e-court diperkara  perceraian  memang  hanya  sedikit  berbeda saat  menggunakan  sidang  konvensional  karena  disistem e-court jawaban,  replik, duplik  dan  kesimpulan  bisa  diakses  dalam  jaringan  dan  bisa  digunakan  kapan  pun dan  dimana  pun  saat  dokumennya  sudah  diverifikasi  oleh  hakim  karena  pada dasarnya sistem e-court hanya berbeda sedikit dengan sidang konvensional dan lebih mengikuti zaman karena semuanya bisa diakses dengan teknologi informasi.
Bagi  masyarakat  pencari  keadilan  yang  ingin  menggunakan  sistem e-court tetapi  tidak  menggunakan  advokat  tetap  bisa  menggunakannya  karena  disistem terbaru  semua  masyarakat  bisa  menggunakannya  baik  advokat  mapun  pengguna insidentil dan masyarakat yang tidak mau menggunakan sistem e-court ini juga bisa melakukan persidangan konvensional karena saat persidangan pertama hakim akan menanyakan  apakah  ingin  berperkara  secara  online  atau  secara  konvensional  jika sidang pertama pada mediasi gagal dan harus berlanjut kepersidangan selanjutnya ini berlaku disemua persidangan baik perkara perceraian ataupun perkara lainnya.
Sejauh  peneliti  melakukan  penelitian  di  Pengadilan  Agama  Kota  Cirebon  sudah banyak masyarakat yang menggunakan sistem e-court khususnya perkara perceraian baik yang menggunakan advokat atau pun pengguna insidentil, bagi masyarakat yang
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
sudah  melakukan  persidangan  online  mereka  sudah  puas  dan  cukup  merespon dengan baik karena sangat dibantu apalagi mereka yang sibuk dengan pekerjaannya dan  tidak  mau  direpotkan  harus  bolak  balik  ke  Pengadilan  untuk  sidang  tetapi dengan  sidang  online  seperti  ini  mereka  tidak  memakan  waktu  yang  banyak  dan menghemat biaya disaat pandemic seperti ini sistem e-court berjalan sejalan dengan peraturan pemerintah yang megharuskan dirumah saja dan menghindari kerumunan ini berarti sidang online membantu memutus rantai penyebaran virus karena sistem e-court bisa diakses diamana pun dan tidak perlu datang ke Pengadilan.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  peneliti  menarik  kesimpulan  yaitu  jaringan karena  terkadang  mereka  tidak  bisa  mengupload  dokumen  dikarenakan  jaringan yang  tidak  stabil  atau  eror  tetapi  di  Pengadilan  Agama  Kota  Cirebon  sendiri  sudah mendirikan  pojok e-court untuk  membantu  masyarakat  jika  ada  masalah  yang dihadapi  ketika  menggunakan  sistem e-court termasuk  tidak  bisa  mengupload dokumen  mereka  akan  dibantu  untuk  bisa  menupload  dokumen  yang  dibutuhkan untuk persidangan.

## KESIMPULAN
Penerapan  penggunaan  aplikasi e-court dalam  perkara  perceraian  yaitu  setelah penggugat  mendapatkan  panggilan  elektronik  selanjutnya  dilakukan  persidangan elektronik,  dalam  persidangan  elektronik  ini  pihak  penggugat  dan  tergugat  setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak  bisa  melakukannya  sesuai  dengan e-summons yang  telah  dikirimkan.  Pada sistem e-court ini acara  persidangan  secara  elektronik  oleh para  pihak dimulai  dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan.
Penerapan  sistem e-court ini  mendatangkan  kelancaran,  kemudahan  dan kesuksesan  bagi  para  penggunanya.  Karena  dengan  adanya  aplikasi e-court para pihak  yang  berperkara  tidak  perlu  datang  ke  Pengadilan  sehingga  tidak mengeluarkan  biaya  transportasi  dan  saat  mau  melakukan  sidang  pun  tidak  perlu harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan  yang  lainnya  yakni  bisa  menghemat  biaya  waktu  dan  energi  yang  mana sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undangn  No.48  Tahun  2009
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  sehingga  terwujudnya  tertib  administrasi  perkara  yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efesien dan modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulhak,  2016, Media Pendidikan Suatu Pengantar ,  Bandung,  Pusat  Pelayanan  dan Pengembangan Media Pendidikan UPI
Ahmad,  A.  Kadir,2013 Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif .  Makasar:  Indobis Media Center,
Buing  Burhan,2013 Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Jakarta,  Kencana  Pernada  Media Group.
B  Uno  Hamzah  dan  Nina  Lamangtenggo,2011 Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi Pembelajaran, Jakarta, Bumi Aksara,
Creswell,  W.  John,  2017, Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif dan Campuran, Cet 2 Yogyakarta, pustaka pelajar
Dory,  Reiling,  2017 Technology for Juctice: How Information Technology Can Support Judicial Reform, 2009 Leiden: Leiden University Press,
Friedman, M. Lawrence,1975, The Legal System: A Social Scince Presprective , New York : Russel sage foundation.
Hudiata  Edi,  2018, Prospek  dan  tantangan  implementasi  e-court ,  Majalah  Peradilan Agama, 14 November 2018
Harianti,  H.  H.  (2021).  SENSITIVITAS  HAKIM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  HAK ISTERI  DALAM  KASUS  CERAI  GUGAT  (Analisis  Putusan Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  Nomor  157/Pdt.  G/2020/Ms.  Bna). Jurnal  MEDIASAS:  Media  Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah , 4 (1).
Indrawan,  Rully  and  Poppy  Yuniawati,2014, Metodologi  penelitian ,  Bandung: Rosdakarya,
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
E-ISSN: 2808-2303 Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021 Hal. 135-148
Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 6 (2), 103- 110.
Lanti  Diat,  Prasojo  dan  Riyanto,2014, Teknologi  Informasi  Pendidikan ,  Yogyakarta,
Gava Media,
Munir,2009, Pembelajaran  Jaraka  Jauh  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi , Bandung, Alfabeta Naim Ngainum,
Moleong,J. Lexy.2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet 27 Bandung:Rosdakarya,
M. Yahya Harapah, 2001 Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama , Jakarta: Sinar Grafika,
Nur  Aco  dan  Aman  Fakhru,2019 Hukum  acara  elektronik  di  Pengadilan  Agama  era baru sistem peradilan di Indonesia, Sidoarjo: Nizami Learning Center,,
Rahmawati  Diana,2008, Analisis  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap pemanfaatan  teknologi  informasi,  Jurnal  ekonomi  dan  pendidikan, Volume  5 nomor 1, April 2008,
Rosyid,  A.  Roihan,2007 Hukum  acara  peradilan  agama, Jakarta:  Pt.  Raja  Grafindo Persada,
R,  Tresna, Peradilan  di  Indonesia  dari  abad  kea  bad  pradnya  pramita, Jakarta:  17- 20,Cet ke-3
Soekanto,  Soerjono,  2008, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Sutarman,2009, Pengantar teknologi informasi , Jakarta: Bumi Aksara,
Sutarman  &  Philips  Dhillah,2015, Metode penelitian hukum, Bandung:  Alfabeta  ,  Cet ke-3
Suyanto,2011 Konsep Dasar Anak Usia Dini , Jakarta, Dapetemen Pendidikan Nasional,
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Syarifuddin Amir,2011, Hukum kewarisan islam , Jakarta: Rajawali Pers,
Warista  Bambang,2008 Teknologi  Pembelajaran  Landasan  dan  Aplikasinya ,  Jakarta Rienka,