Hal: 173-183

## KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN PERIKANAN DI PERAIRAN TELUK SEMANGKA KABUPATEN TANGGAMUS LAMPUNG
The Operational Performance  of Fishing Ports in Semangka Bay, Tanggamus Regency, Lampung
Oleh:
Khoerul Fatoni 1 , Iin Solihin 2 * dan Retno Muninggar 3
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Pascasarjana IPB, khoerulfatoni@apps.ipb.ac.id 2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK IPB, iin_solihin@apps.ipb.ac.id
3 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK IPB, muninggar@apps.ipb.ac.id
* Korespondensi: iin_solihin@apps.ipb.ac.id
Diterima: 6 Juli 2021;  Disetujui: 11 Desember 2021

## ABSTRACT
The  Semangka  Bay  in  Tanggamus  Regency  of  Lampung  Province  is  a  potential  area  for capture fisheries activities. As the primary basis for the capture fisheries sector, the fishing port can increase regional economic growth. The condition of the fishing port in the Tanggamus Regency has not  been  optimal  in  supporting  the  regional  economic  improvement.  The  transfer  of  authority  for fishing  ports  from  the  Tanggamus  District  Government  to  the  Lampung  Provincial  Government makes efforts to develop fishing ports through the Regional Fisheries Port Master Plan (RFPMP) that need to be revised. The preparation of the RFPMP requires information related to the operational conditions of fishing ports. Still, until now, the Lampung Provincial government has not yet received information on the overall operational level of fishing ports in the Tanggamus Regency. This study aims  to  describe  the  operating  conditions  of  the  fishing  port  in  the  Tanggamus  Regency.  The research method is descriptive with two stages. The first assessment of the operational performance of fishing ports. Second, gap assessment of fishing ports. The result showed that the average value of fishing ports' operational performance is 26%, and the average gap value is 74%. The operating condition of the fishing ports in the Tanggamus Regency is classified as inferior. Fishing port facilities have  the  lowest  performance  and  the  highest  gap.  Improvements  to  the  fishing  ports  facilities  in Tanggamus Regency are needed through local governments' procurement and proper maintenance.
Keywords:  fishing port, gap, operational, performance, Tanggamus Regency.

## ABSTRAK
Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus, Lampung merupakan wilayah yang potensial untuk kegiatan  penangkapan  ikan.  Pelabuhan  perikanan  sebagai  basis  utama  pada  sektor  perikanan tangkap  berpotensi  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  wilayah.  Kondisi  pelabuhan perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus  belum  optimal  dalam  mendukung  peningkatan  ekonomi wilayah.  Adanya  pengalihan  wewenang  pelabuhan  perikanan  dari  pemerintah  Kabupaten Tanggamus ke pemerintah Provinsi Lampung membuat upaya pengembangan pelabuhan perikanan melalui  Rencana  Induk  Pelabuhan  Perikanan  Daerah  (RIPPD)  perlu  direvisi.  Penyusunan  RIPPD memerlukan  informasi  terkait  kondisi  operasional  pelabuhan  perikanan,  namun  sampai  saat  ini pemerintah Provinsi Lampung belum mengetahui informasi tingkat operasional pelabuhan perikanan secara  keseluruhan  di  Kabupaten  Tanggamus.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  kinerja operasional  pelabuhan  perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dengan  dua  tahapan,  pertama  menilai  kinerja  operasional  pelabuhan  perikanan,
kedua  menilai  kesenjangan  pelabuhan  perikanan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  rata-rata kinerja  operasional  pelabuhan  perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus  adalah  26%  dengan kesenjangan  sebesar  74%.  Kondisi  operasional  pelabuhan  perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus tergolong kurang baik. Kriteria fasilitas pelabuhan perikanan menjadi kriteria dengan kinerja terendah dan  kesenjangan  tertinggi.  Upaya  pengembangan  pelabuhan  perikanan  perlu  dilakukan  melalui penyediaan dan perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan oleh pemerintah daerah.
Kata kunci: pelabuhan perikanan, kesenjangan, operasional, kinerja, Kabupaten Tanggamus.

## PENDAHULUAN
Perairan  Teluk  Semangka  Kabupaten Tanggamus  Provinsi  Lampung  merupakan wilayah  yang  potensial  untuk  pengembangan kegiatan  perikanan  tangkap.  Letak  perairan Teluk  Semangka  yang  termasuk  ke  dalam Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  572 memiliki  potensi  besar  dari  sisi  sumberdaya ikan.  Potensi  sumberdaya  ikan  di  WPP  572 mencapai  1,23  juta  ton/tahun  (Suman et  al. 2016).  Potensi  perairan  yang  besar  di  Teluk Semangka  didukung  dengan  tersedianya prasarana  pelabuhan  perikanan.  Pelabuhan perikanan  berperan  penting  dalam  pengem- bangan  sektor  perikanan  tangkap  (Lubis 2011).
Pelabuhan perikanan berperan sebagai prasarana penghubung antara kegiatan penangkapan  (produksi)  dan  pemasaran (distribusi) ikan hasil tangkapan  (Solihin et al. 2011).  Peranan  tersebut  menjadikan  pela- buhan  perikanan  sebagai  pusat  kegiatan ekonomi  bagi  masyarakat  pesisir  khususnya bagi  nelayan  di  Teluk  Semangka.  Sebagai pusat perekonomian masyarakat pesisir pelabuhan  perikanan  diharapkan  mampu menyediakan lapangan pekerjaan (Pramoda et al. 2013),  memenuhi  kebutuhan  konsumsi masyarakat  (Susanto et  al. 2020),    memicu peningkatan usaha (Kristiyanti et al. 2020), dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah  (Nurhalimah et  al. 2017).  Dengan demikian,  pelabuhan  perikanan  berpotensi meningkatkan perekonomian di suatu wilayah dan  menambah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Pelabuhan  perikanan  di  Kabupaten Tanggamus berjumlah tujuh unit yaitu Pelabuhan  Perikanan  (PPI)  Guring,  PPI Karanganyar,  PPI  Tegineneng,  PPI  Badak, PPI  Penyandingan  dan  Pelabuhan  Perikanan Pantai  (PPP)  Kota  Agung.  Berdasarkan  hasil wawancara  awal  kepada  pemerintah  daerah yaitu  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP) Provinsi  Lampung  dan  DKP  Kabupaten Tanggamus  pada  Januari  2020  diketahui
bahwa,  kondisi  pelabuhan  perikanan  di  Teluk Semangka  Kabupaten  Tanggamus  belum beroperasi secara optimal. Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pelabuhan perikanan serta tingkat operasional pelabuhan perikanan yang rendah diduga telah mengakibatkan tiga pelabuhan  perikanan  yang  tidak  operasional yaitu PPI Guring, PPI Karanganyar, PPI Putih Doh. Tidak operasionalnya pelabuhan perikanan  mengakibatkan  pemerintah  daerah kehilangan  sumber  pendapatan  dari  pela- buhan  perikanan  (Sari et  al. 2018),  nelayan tidak mendapatkan pelayanan dari pelabuhan perikanan  (Rizayani et  al. 2016),  dan masyarakat  sekitar  juga  kehilangan  lapangan pekerjaan  dan  peluang  membangun  usaha (Kristiyanti et al. 2020). Mengingat pentingnya peran  pelabuhan  perikanan,  maka  upaya pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus perlu dilakukan.
Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang  pemerintahan  daerah  kewenangan pengembangan  pelabuhan  perikanan  berada di bawah pemerintah Provinsi (KEMENSETNEG,  2014).  Saat  penelitian dilakukan,  6  (enam)  PPI  di  Kabupaten Tanggamus  masih  dalam  proses  penyerahan personel,  pendanaan,  sarana  dan  prasarana serta dokumen (P3D) dari pemerintah Kabupaten Tanggamus ke pemerintah Provinsi  Lampung.  Pengalihan  kewenangan tersebut  tentu  perlu  ditindaklanjuti  oleh pemerintah provinsi dengan merevisi Rencana Induk  Pelabuhan  Perikanan  Daerah  (RIPPD), namun kondisi teknis dan operasional pelabuhan  perikanan  secara  keseluruhan  di Kabupaten  Tanggamus  belum  diketahui  oleh pemerintah  Provinsi  Lampung,  sehingga upaya  pengembangan  pelabuhan  melalui penyusunan RIPPD menjadi terhambat. Disisi lain,  dana  yang  terbatas  membuat  upaya pengembangan  pelabuhan  perikanan  tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Ditambah  lagi  dengan  banyaknya  jumlah pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus  membuat  dana  yang  dibutuhkan oleh  pemerintah  provinsi  menjadi  semakin besar,  sehingga  upaya  pengembangan  sam-
pai  saat  ini  belum  terealisasi.  Apabila  hal  ini dibiarkan  maka  tujuan  pemerintah  daerah untuk  meningkatkan  ekonomi  wilayah  di Kabupaten Tanggamus
menjadi sulit diwujudkan.
Berdasarkan hasil Focus Group Discussion tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional di Provinsi Lampung pada September  2020,  diketahui  bahwa  jumlah pelabuhan  perikanan  yang  akan  dikembang- kan pada zona WPP 572 di Provinsi Lampung saat  penelitian  dilakukan  berjumlah  18 pelabuhan  perikanan  dengan  rincian  2  unit PPP  dan  16  unit  PPI.  Berdasarkan  kapasitas minimal  operasional  untuk  18  pelabuhan perikanan  tersebut  diperoleh  jumlah  tang- kapan  sebesar  15.330  ton/tahun.  Jumlah tersebut telah melebihi kuota sumber daya ikan pada zona WPP 572 yang diperuntukkan untuk Provinsi  Lampung  yang  berjumlah  12.417 ton/tahun  (DJPT,  2020).  Di  sisi  lain,  adanya dugaan  bahwa  3  unit  pelabuhan  perikanan  di Kabupaten  Tanggamus  sudah  tidak  opera- sional  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebe- lumnya,  maka  pihak  DKP  Provinsi  Lampung memutuskan untuk mengurangi jumlah pelabuhan  perikanan dan memfokuskan pengembangan  pada  pelabuhan  perikanan yang sudah operasional. Hal ini didukung juga dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan  dan  Perikanan  yang  menyebutkan bahwa  upaya  pengembangan  pelabuhan perikanan  dapat  dilakukan  pada  pelabuhan perikanan  yang  telah  beroperasi  dan  telah ditentukan  kelasnya  (KEMENSETNEG  2021). Oleh  karena  itu,  penilaian  terhadap  tingkat kinerja  operasional  pelabuhan  perikanan  di Kabupaten Tanggamus sangat penting diketahui  oleh  pemerintah  daerah  Provinsi Lampung. Dengan diketahuinya tingkat kinerja operasional pelabuhan perikanan,  maka pengembangan  pelabuhan  perikanan  yang akan  dilakukan  oleh  pemerintah  Provinsi Lampung  di  Kabupaten  Tanggamus  dapat dilakukan  secara  tepat  karena  berlandaskan kondisi  eksisting  pelabuhan  perikanan.  Jika kinerja operasional pelabuhan perikanan tidak diketahui  maka  rencana  pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus menjadi terhambat. Apabila kondisi  ini  dibiarkan  maka  dapat  mengaki- batkan penurunan kegiatan operasional pelabuhan perikanan. Dengan demikian manfaat pelabuhan perikanan menjadi kurang dirasakan  oleh  para  nelayan,  masyarakat sekitar pelabuhan bahkan pemerintah daerah.
Dalam  rangka  membantu  pemerintah daerah  Provinsi  Lampung  untuk  memperoleh
informasi kinerja operasional pelabuhan perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus,  maka penelitian  dengan  tujuan  menilai tingkat operasional pelabuhan perikanan di
Kabupaten Tanggamus perlu dilakukan. Informasi tingkat operasional diharapkan dapat digunakan  oleh  pihak  pemerintah  daerah Provinsi  Lampung  sebagai  bahan  pertim- bangan  dalam  memilih  pelabuhan  perikanan yang  akan  dikembangkan  dan  menyusun upaya pengembangan pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus melalui RIPPD.

## METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Desember  2020-Maret  2021  di  tujuh  pela- buhan perikanan di Perairan Teluk Semangka Kabupaten  Tanggamus,  Provinsi  Lampung. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam pencapaian  tujuan  penelitian  adalah  metode penelitian deskriptif. Informasi tingkat operasional pelabuhan perikanan dapat diperoleh melalui dua tahapan. Tahap pertama menilai kondisi operasional pelabuhan perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus  berda- sarkan  indikator  penilaian  standar  pelabuhan perikanan  yang  telah  disusun  berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  (DJPT)  Nomor  20  Tahun  2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan,  dan  kondisi  standar  pelabuhan perikanan  yang  diharapkan  oleh  pemerintah daerah.  Pengumpulan  data  tahap  pertama dilakukan  melalui  observasi  lapang,  wawan- cara  kepada  pihak  pengelola  pelabuhan perikanan  melalui  kuesioner,  dan  pengum- pulan  data  sekunder.  Analisis  data  yang digunakan pada tahap pertama adalah analisis kinerja  pelabuhan  perikanan.  Tahap  kedua mengukur kesenjangan antara kondisi operasional dengan kondisi standar pelabuhan perikanan.  Pengukuran  dilakukan  dengan menghitung  selisih  antara  nilai  maksimum standar  pelabuhan  perikanan  dengan  nilai kinerja  pelabuhan  perikanan  yang  telah diperoleh  pada  tahap  pertama.  Hasil  analisis disajikan  dalam  bentuk  tabel  dan  diagram kemudian dijelaskan secara deskriptif.
Jenis  data  yang  dikumpulkan  yaitu kondisi  operasional, fasilitas, dan infrastruktur pendukung  di  tujuh  pelabuhan  perikanan  di Kabupaten Tanggamus. Sumber data diperoleh  dari  hasil  studi  literatur,  pengum- pulan data sekunder, observasi dan wawancara.  Wawancara  dilakukan  kepada responden yang terdiri dari 1 orang dari pihak DKP  Provinsi  Lampung,  1  orang  dari  pihak DKP  Kabupaten  Tanggamus,  dan  7  orang Pengelola  Pelabuhan  Perikanan.  Penentuan
responden dilakukan secara purposive sampling, dengan  kriteria  memahami  opera- sional pelabuhan perikanan dan terlibat dalam
pengelolaan  pelabuhan  perikanan . Berikut disajikan kriteria standar pelabuhan perikanan Kabupaten Tanggamus pada Tabel 1.
Tabel 1 Kriteria standar pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus
Sumber: DJPT 2015 dan wawancara
Tabel 2 Nilai kinerja pelabuhan perikanan
Nilai Kinerja Predikat 0%-20% Sangat kurang >20%-40% Kurang >40%-60% Cukup
>60%-80%
Baik >80%-100% Sangat baik
Sumber: Ngamel et al. (2017 ) diolah kembali
Perhitungan  nilai  kinerja  pelabuhan perikanan  dilakukan  dengan  menggunakan formulasi penilaian sebagai berikut:
𝑁𝐾𝑖 = 𝑆𝑘𝑖 ×𝐵𝑘𝑖 𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑘𝑖 ............................................ (1)
dengan:
NKi :  Nilai  kriteria  ke-i  ( NKOi,  NFi, dan NIFi )
Ski : Jumlah skor kriteria ke-i Bki
: Jumlah bobot kriteria ke-i Smax ki : Jumlah skor maksimum kriteria ke-i 𝑁𝐾𝑃𝑃𝑖 = 𝑁𝐾𝑂𝑖+𝑁𝐹𝑖+𝑁𝐼𝐹𝑖
𝑁𝑀𝐴𝑋 × 100% ................ (2)
dengan:
NKKPi : Nilai kinerja pelabuhan perikanan ke- i
NKOi :  Nilai  kinerja  operasional  pelabuhan perikanan ke-i
NFi :  Nilai  fasilitas  pelabuhan  perikanan ke-i NIFi : Nilai infrastruktur pendukung pelabuhan perikanan ke-i
Nmax : Nilai maksimum seluruh kriteria (100)
Pengukuran kesenjangan dilakukan dengan mengukur kesenjangan antara kondisi aktual  dengan  kondisi  yang  diharapkan (standar)  (Siswoyo  dan  Kurniawan  2014). Pengukuran kesenjangan pelabuhan perikanan    dilakukan  adalah  menghitung selisih  nilai  antara  kondisi  standar  yang diharapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan kondisi  operasional  pelabuhan  perikanan  di Kabupaten Tanggamus. Semakin rendah nilai kesenjangan  menunjukkan  bahwa  kondisi operasional  pelabuhan  perikanan  semakin mendekati  kondisi  standar  yang  diharapkan oleh  pemerintah  daerah,  dan  sebaliknya semakin tinggi nilai kesenjangan maka kondisi operasional pelabuhan perikanan dinilai masih jauh dari standar yang diharapkan pemerintah daerah (Wijayanto et al. 2010)

## HASIL
Hasil
perhitungan nilai kinerja pelabuhan perikanan pada Tabel 3, menunjukkan  bahwa  nilai  kinerja  operasional (7)  tujuh  pelabuhan  perikanan  di  Kabupaten Tanggamus  pada  tahun  2020  berkisar  antara 9%-65%,  dengan  rata-rata  sebesar  27%. Secara  umum kinerja pelabuhan perikanan  di Kabupaten  Tanggamus  dinilai  kurang  baik. Pelabuhan  perikanan  dengan  nilai  kinerja tertinggi adalah PPP Kota Agung dengan nilai 65%,  sedangkan  nilai  kinerja  operasional
terendah dialami oleh PPI Guring dengan nilai 9%.
Kinerja  operasional  yang  baik  di  PPP Kota Agung didukung oleh aktivitas operasional yang berjalan  cukup baik dengan tingkat  pencapaian  sebesar  58%.    Jumlah produksi  ikan  yang  didaratkan  tahun  2020 yang  mencapai  393,03  ton  /tahun  atau  1,1 ton/hari,  jumlah  kapal  sebanyak  181  unit dengan  frekuensi  kunjungan  sebanyak  3.329 unit/tahun  atau  9  unit/hari  (UPTD  PPP  Kota Agung  2020).  Fasilitas  di  PPP  Kota  Agung dinilai  cukup  baik  dengan  tingkat  pencapaian sebesar 50% yang ditandai dengan tersedianya  fasilitas  pokok,  fungsional,  dan penunjang yang cukup lengkap dan memadai. Banyaknya  jumlah  produksi,  armada,  dan frekuensi  kunjungan  kapal  serta  ketersediaan fasilitas  pelabuhan  perikanan  berpengaruh positif terhadap kinerja operasional pelabuhan perikanan (Nugroho et al. 2012; Ngamel et al.
2017).  Infrastruktur  pendukung  dinilai  sangat baik  dengan  nilai  pencapaian  100%.    Lokasi PPP Kota Agung berada di Ibukota Kabupaten Tanggamus, sehingga ketersediaan infrastruktur pendukung seperti sumber listrik, jaringan  komunikasi  serta  akses  jalan  yang sudah memadai.
Pelabuhan  perikanan  dengan  kinerja sangat  kurang  adalah  PPI  Guring,  PPI Karanganyar, dan PPI Putih Doh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pelabuhan perikanan  diketahui  bahwa  ketiga  pelabuhan tersebut  sudah  tidak  beroperasi  sejak  tahun 2008. Tidak operasionalnya pelabuhan perikanan diakibatkan oleh nelayan yang tidak melakukan pendaratan dan pelelangan ikan di pelabuhan perikanan karena lokasi pelabuhan perikanan yang jauh dengan tempat konsentrasi  nelayan.  Nelayan  lebih  suka mendaratkan  ikan  di  tempat  yang  dekat dengan pemukimannya (Ruswandi dan Gartika  2013).  Keterikatan  modal  antara nelayan  dengan  pedagang  pengumpul  juga membuat  pelelangan  ikan  di  pelabuhan perikanan  tidak  berjalan,  karena  nelayan menjual  ikan  langsung  kepada  pedagang pengumpul.  Keterikatan  modal  membuat nelayan harus menjual ikan kepada pedagang pengumpul sebagai pemberi modal (Firdaus & Shafitri 2013).
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada Tabel  3  diperoleh  nilai  ketercapaian  kriteria operasional pelabuhan perikanan pada Gambar  1.  Tingkat  pencapaian  kriteria infrastruktur  pendukung  memperoleh  nilai tertinggi yaitu 39%, sedangkan kriteria fasilitas merupakan  yang  paling  rendah  yaitu  21%.
Kondisi  fasilitas  pelabuhan  perikanan  pada PPP  Kota  Agung  sebenarnya  sudah  cukup baik,  namun  kondisi  fasilitas  pada  enam  PPI lainnya  masih  sangat  terbatas.  Fasilitas  yang tersedia  dengan  kondisi  cukup  baik  di  enam PPI lainnya yaitu tempat pelelangan ikan (TPI) dan  kantor  TPI.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian Ikasari (2017) pada 76 PPI di Jawa Barat  yang  menyebutkan  bahwa  pemenuhan fasilitas  minimal  yang  harus  tersedia  di pelabuhan perikanan mayoritas belum terpenuhi.
Berdasarkan  Tabel  4  diketahui  bahwa Pelabuhan Perikanan Guring memperoleh nilai
kesenjangan  tertinggi  dengan  nilai  91%, sedangkan PPP Kota Agung memperoleh nilai kesenjangan terendah dengan nilai 35%. Rata- rata  nilai  kesenjangan  pelabuhan  perikanan adalah  73%  yang  berarti  bahwa  tingkat kesenjangan  kinerja  operasional  pelabuhan perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus  relatif tinggi.  Dengan  demikian,  kondisi  operasional pelabuhan perikanan di Kabupaten
Tanggamus  masih  jauh  dari  kondisi  standar yang  diharapkan  oleh  pemerintah  daerah. Tingkat kesenjangan yang tinggi menunjukkan kondisi operasional pelabuhan perikanan yang buruk (Irham et al. 2020).
Tabel 3   Nilai kinerja operasional pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus tahun 2020
Pelabuhan Perikanan (PP) Nilai Kinerja Menurut Kriteria Total Nilai Kinerja (%) Predikat Operasional Fasilitas Infrastruktur Pendukung Nk (%) Tp (%) Nk (%) Tp (%) Nk (%) Tp (%) PPP Kota Agung 26 58 19 53 20 100 65 B PPI Guring 2 5 2 4 5 25 9 SK PPI Karanganyar 3 7 6 16 5 25 14 SK PPI Tegineneng 18 40 7 19 8 38 32 K PPI Badak 17 38 5 14 8 38 30 K PPI Putih Doh 3 7 6 18 8 38 17 SK PPI Penyandingan 16 35 7 19 3 13 25 K Rata-rata 12 27 7 21 8 39 27 K Nilai Maksimal 45 100 35 100 20 100 100
Keterangan: Nk= Nilai kriteria, Tp= Tingkat pencapaian, B= Baik, K= Kurang, SK= Sangat kurang. Sumber: data primer (2020)
Tabel 4 Nilai kesenjangan operasional pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus tahun 2020
Pelabuhan Perikanan Nilai Kesenjangan Menurut Kriteria Total Nilai Kesenjangan (%) Operasional Fasilitas Infrastruktur Pendukung Ng (%) Tg (%) Ng (%) Tg (%) Ng (%) Tg (%) PPP Kota Agung 19 42 17 47 0 0 35 PPI Guring 43 95 34 96 15 75 91 PPI Karanganyar 42 93 29 84 15 75 86 PPI Tegineneng 27 60 28 81 13 63 68 PPI Badak 28 62 30 86 13 63 70 PPI Putih Doh 42 93 29 82 13 63 83 PPI Penyandingan 29 65 29 81 18 88 73 Rata-rata 33 73 28 79 12 61 73 Nilai maksimal 45 100 35 100 20 100 100
Keterangan: Ng= Nilai kesenjangan, Tg= Tingkat kesenjangan. Sumber: data primer (2020)
Gambar 1 Nilai ketercapaian kriteria operasional, fasilitas, dan infrastruktur pendukung pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus tahun 2020
Gambar  2   Nilai kesenjangan kriteria operasional pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus tahun 2020
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada Tabel 4, diperoleh nilai kesenjangan rata-rata menurut  kriteria  operasional,  fasilitas,  dan infrastruktur  pendukung  yang  disajikan  pada Gambar  2.  Hasil  penelitian  menunjukkan kriteria  infrastruktur  pendukung  memiliki  nilai rata-rata kesenjangan terendah yaitu sebesar 61%, sedangkan kriteria fasilitas memiliki nilai rata-rata  kesenjangan  tertinggi  yaitu  81%. Dengan demikian, kriteria fasilitas merupakan kriteria  dengan  kesenjangan  tertinggi  diban- ding  kriteria  operasional  dan  infrastruktur pendukung.  Nilai  kesenjangan  menunjukkan bahwa kondisi aktual pelabuhan perikanan di Kabupaten  Tanggamus  masih  jauh  dari kondisi  standar  yang  diharapkan  oleh pemerintah  daerah  terutama  pada  kriteria fasilitas pelabuhan perikanan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan pihak pengelola pelabuhan perikanan bahwa kondisi  fasilitas  pelabuhan  perikanan  pada kelas  PPP  relatif  cukup  lengkap,  akan  tetapi untuk kelas PPI yang berjumlah 6 unit masih terbatas  pada  lahan,  TPI,  kantor  TPI,  MCK, dan instalasi listrik.
Berdasarkan  hasil  penilaian  kondisi operasional  pada  Tabel  3  dan  Tabel  4, diketahui  bahwa  terdapat  tiga  pelabuhan perikanan yang tidak layak untuk dikembangkan yaitu PPI Guring, PPI Karanganyar, dan PPI Penyandingan dengan kinerja  operasional  yang  sangat  kurang  dan tingkat  kesenjangan  yang  sangat  tinggi. Kondisi  ini  ditegaskan  dengan  hasil  wawan- cara  kepada  pengelola  pelabuhan  perikanan bahwa  ketiga  PPI  tersebut  sudah  tidak operasional. Pengembangan pelabuhan
perikanan  dapat  difokuskan  pada  empat pelabuhan  perikanan  lainnya.  Berdasarkan nilai  pencapaian  kriteria  (Gambar  1)  dan tingkat  kesenjangan  kriteria  (Gambar  2), diketahui bahwa kriteria fasilitas adalah yang paling  buruk  dibanding  kriteria  operasional dan  infrastruktur  pendukung,  sehingga  perlu dilakukan penyediaan dan perbaikan fasilitas pelabuhan perikanan terutama pada pelabuhan perikanan kelas PPI.

## PEMBAHASAN
Pelabuhan  perikanan  sebagai  basis utama  pada  sektor  perikanan  tangkap  di perairan Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus  dirasa  belum  memiliki  kinerja yang  baik  dalam  mendukung  pertumbuhan ekonomi  wilayah.  Hasil  penelitian  menunjuk- kan  bahwa  hanya  satu  dari  tujuh  pelabuhan perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus  yang memiliki  kinerja  operasional  yang  baik  yaitu PPP  Kota  Agung,  sedangkan  enam  PPI lainnya  memiliki  kinerja  operasional  yang kurang hingga sangat kurang.
Kinerja  operasional  yang  baik  di  PPP Kota  Agung  dibuktikan  dengan  pencapaian kriteria  operasional  yaitu  kunjungan  kapal sebanyak 9 unit/hari atau 270 kapal/bulan dari 181  unit  kapal  yang  tercatat  di  PPP  Kota Agung  pada  tahun  2020.  Jumlah  tersebut telah  memenuhi  harapan  dari  pemerintah daerah  yang  menargetkan  jumlah  kunjungan sebanyak  50  unit/bulan.  Target  yang  belum tercapai  adalah  jumlah  produksi  ikan  hasil tangkapan yang hanya berjumlah 1,1 ton/hari
dari  target  yaitu  5  ton/hari.  Hasil  wawancara dengan  pihak  pengelola  PPP  Kota  Agung menunjukkan  bahwa  produksi  ikan  yang tercatat  di  PPP  Kota  Agung  saat  penelitian hanyalah  produksi  ikan  yang  dilelang, sedangkan  produksi  ikan  yang  tidak  dilelang belum  tercatat.  Diperkirakan  jumlah  produksi total ikan di PPP Kota Agung dapat mencapai dua kali lipat dari produksi ikan yang dilelang. Penyebab  nelayan  tidak  melakukan  lelang adalah  adanya  hubungan  yang  bersifat patron-client antara  langgan  atau  pedagang ikan  sebagai  pemilik  modal  dengan  nelayan sebagai  peminjam  modal,  sehingga  nelayan memiliki kewajiban untuk menjual ikan kepada langgan-nya  (Sudiyono  2015;  Solihin et  al. 2016).  Adanya  hubungan  antara  nelayan dengan  langgan  tentu  merugikan  bagi  pihak pelabuhan  perikanan,  karena  pelabuhan perikanan  khususnya  TPI  akan  kehilangan retribusi  dari  ikan  yang  tidak  dilelang  yang jumlahnya  diperkirakan  sama  dengan  hasil retribusi lelang tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 190.629.000.  Pencapaian  kriteria  fasilitas pelabuhan  perikanan  di  Kota  Agung  sudah cukup  baik  dengan  tersedianya  fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang yang cukup lengkap  dan  memadai.  Kriteria  infrastruktur pendukung yang tersedia di PPP Kota Agung sudah  sangat  memadai.  Kondisi  ini  dipenga- ruhi oleh lokasi PPP Kota Agung yang berada di  pusat  pertumbuhan  wilayah  yaitu  Ibukota Kabupaten Tanggamus dan berada pada jalur lintas  barat  Sumatera  sehingga  kondisi infrastruktur  relatif  baik.  Kondisi  yang  sama juga ditemukan di PPN Kejawan yang berada di pinggir Kota  Cirebon dan berada pada jalur Pantura,  sehingga  infrastruktur  pendukung pelabuhan perikanan relatif baik (Ruswandi & Gartika 2013).
Tiga dari tujuh pelabuhan perikanan di Kabupaten Tanggamus yang tidak beroperasi yaitu  PPI  Guring,  PPI  Karanganyar,  dan  PPI Putih  Doh  dengan  nilai  kinerja  yang  sangat kurang  dan  kesenjangan  yang  sangat  tinggi. Faktor  yang  menyebabkan  ketiga  pelabuhan perikanan  tersebut  tidak  operasional  adalah tidak  adanya  kegiatan  pendaratan  dan pelelangan ikan di pelabuhan perikanan. Ikan hasil  tangkapan  didistribusikan  dari  nelayan ke  pedagang  pengecer  kemudian  ke  kon- sumen  tanpa  dilakukan  lelang  di  pelabuhan perikanan.  Pola  pendistribusian  seperti  ini terjadi  juga  di  PPN  Karangantu,  PPN Pekalongan,  PPP  Bajomulyo,  dan  PPI  Bulu (Gumilang et  al. 2016).  Tidak  hanya pelelangan  ikan,  tetapi  pendaratan  ikan  juga tidak  dilakukan di ketiga pelabuhan tersebut.
Tidak tersedianya fasilitas pendaratan seperti dermaga  dan  kolam  pelabuhan  serta  lokasi pelabuhan  perikanan  yang  jauh  dengan pemukiman  membuat  nelayan  lebih  memilih mendaratkan  ikan  di  dekat  pemukiman  dan menjual ikan langsung ke pedagang. Ditambah  dengan  adanya  keterikatan  modal antara  nelayan  dengan  pemilik  modal  yaitu pedagang  ikan,  membuat  nelayan  harus menjual  ikan  ke  pedagang  ikan.  Sesuai dengan  Muninggar et  al. (2013)  yang menyatakan bahwa keterikatan modal merupakan  faktor  ketiga  setelah  harga  ikan dan  waktu  lelang  yang  mempengaruhi keputusan nelayan untuk menjual ikan di luar TPI  Lempasing.  Ketergantungan  nelayan terhadap  pemilik  modal  disebabkan  oleh kegiatan  perikanan  yang  penuh  resiko  dan ketidakpastian  (Fargomeli  2014).  Dengan tidak operasionalnya  PPI  Guring,  PPI Karanganyar, dan PPI Putih Doh serta kondisi fasilitas  dan  infrastruktur  pendukung  yang juga kurang memadai, dapat dikatakan bahwa ketiga  PPI  tidak  layak  untuk  dikembangkan. Dengan  demikian  pemerintah  dapat  memfo- kuskan pengembangan pada empat pelabuhan  perikanan  lainnya  yang  sudah operasional.
Kriteria  fasilitas  pelabuhan  perikanan merupakan  kriteria  dengan  kesenjangan tertinggi.  Kesenjangan  fasilitas  di  pelabuhan perikanan disebabkan oleh ketersediaan dan kondisi  fasilitas  yang  belum  memadai. Fasilitas  yang  belum  tersedia  di  PPP  Kota Agung  yaitu docking dan  bengkel.  Kondisi fasilitas  yang  belum  memadai  di  PPP  Kota Agung adalah jalan komplek, drainase, lahan parkir, breakwater , dan peralatan pemasaran, dan  sumber  air  bersih.  Fasilitas  yang  belum tersedia  di  enam  PPI  lainnya  meliputi breakwater, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek, drainase, lapak pedagang, peralatan  pemasaran,  SPBN  mini,  gerbang masuk pelabuhan, pos jaga, kantor pelabuhan,  lahan  parkir,  dan  kantin.  Kondisi fasilitas  yang  belum  memadai  pada  PPI adalah  lahan,  tempat  penjemuran  dan perbaikan alat tangkap, MCK, sumber air dan listrik.  PERMEN  KP  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Kepelabuhanan  Perikanan  diketahui bahwa  setiap  pelabuhan  perikanan  wajib memiliki  fasilitas  seperti  lahan,  dermaga, kolam  pelabuhan,  jalan  komplek,  drainase, kantor  administrasi,  TPI,  sumber  air  bersih, sumber  listrik,  pos  jaga,  dan  MCK  (KKP 2012).    Pelabuhan  perikanan  yang  telah memenuhi  fasilitas  minimal  berdasarkan PERMEN  KP  Nomor  8  Tahun  2012  tentang
Kepelabuhanan  Perikanan  adalah  PPP  Kota Agung,  sedangkan  pada  enam  PPI  lainnya belum  memenuhi  kriteria  fasilitas  minimal tersebut.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya penyediaan  fasilitas  di  pelabuhan  perikanan Kabupaten  Tanggamus  guna  meningkatkan pelayanan dan operasional pelabuhan perikanan. Ketersediaan fasilitas yang mema- dai  akan  meningkatkan  kinerja  operasional pelabuhan  perikanan  (Rahmayanti  2018; Santoso et al. 2018).

## KESIMPULAN
Kinerja operasional pelabuhan perikanan  di  Kabupaten  Tanggamus  berda- sarkan  penilaian  terhadap  tingkat  kinerja operasional  dan  kesenjangan  pelabuhan perikanan tergolong kurang baik dengan nilai kinerja  operasional  yang  rendah  dan  tingkat kesenjangan yang relatif tinggi. Terdapat tiga pelabuhan  perikanan  yang  tidak  operasional yaitu  PPI  Guring,  PPI  Karanganyar,  dan  PPI Putih Doh, sehingga ketiga PPI tersebut tidak layak  untuk  dikembangkan.  Dengan  demi- kian,  pengembangan  pelabuhan  perikanan dapat  difokuskan  pada  empat  pelabuhan perikanan  yang  telah  operasional  yaitu  PPP Kota Agung, PPI Tegineneng, PPI Badak, dan PPI Penyandingan.

## SARAN
Pihak  pemerintah  daerah  dapat  mem- fokuskan  upaya  pengembangan  pelabuhan perikanan  pada  empat  pelabuhan  perikanan yang operasional yaitu PPP Kota Agung, PPI Tegineneng,  PPI  Badak,  dan  PPI  Penyan- dingan.  Diperlukan  upaya  penyediaan  dan perbaikan  fasilitas  pelabuhan  perikanan seperti  pada  PPP  Kota  Agung  yaitu pembangunan  fasilitas  docking  dan  bengkel, perbaikan  pada  fasilitas  jalan  kompleks, drainase, lahan parkir, breakwater, peralatan pemasaran dan peningkatan kapasitas sumber  air  bersih.  Upaya  pengembangan fasilitas  pada  PPI  meliputi  pembangunan breakwater, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek, drainase, lapak pedagang, peralatan  pemasaran,  SPBN  mini,  gerbang masuk pelabuhan, pos jaga, kantor pelabuhan, lahan parkir, kantin, dan perbaikan  fasilitas  yaitu  tempat  penjemuran alat  tangkap,  MCK,  serta  perluasan  lahan, sumber air bersih dan listrik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan  kepada  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus, Pengelola Pelabuhan Perikanan
di Kabupaten  Tanggamus  yang  telah  membe- rikan banyak informasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap.  2015.  Keputusan  Direktur Jenderal  Perikanan  Tangkap  Nomor 20/KEP-DJPT/2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pelabuhan Perikanan. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia.
[DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.  2020.  Keputusan  Direktur Jenderal  Perikanan  Tangkap  Nomor 28/KEP-DJPT/2020  Tentang  Kuota Sumber  Daya  Ikan  dan  Kuota  Usaha
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 572.
Fargomeli  F.  2014.  Interaksi  Kelompok Nelayan  Dalam  Meningkatkan  Taraf Hidup  di  Desa  Tewil  Kecamatan Sangaji  Kabupaten  Maba  Halmahera Timur. Journal  Acta  Diurna .  3(3).1-17 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ actadiurna komunikasi/article/download/5728/526 0
Firdaus  M,  Shafitri  N.  2013.  Pola  Hubungan Kerja Nelayan Perairan Umum Daratan (Studi Kasus di Desa Berkat, Kecamatan  Sirah  Pulau  Padang).
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan . 3(2): 143-151.
http://dx.doi.org/10.
15578/jksekp.v3i2.319
Gumilang  AP,  Solihin  I,  Wisudo  SH.  2016.
Pola Distribusi dan Teknologi Pengelolaan Hasil Tangkapan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Pantura Jawa. Jurnal Teknologi Perikanan  dan  Kelautan .  7(1):  67-76. https://doi.org/ 10.24319/jtpk.7.67-76
Guswanto  B,  Gumilar  I,    Hamdani  H.  2012.
Analisis  Indeks  Kinerja  Pengelola  dan Indeks Kepuasan Pengguna di
Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Jurnal Perikanan dan Kelautan . 3(4): 151-163. http://jurnal.unpad.ac. id/jpk/article/view/2557/2315
Ikasari  AC.  2017.  Konsep  Kebijakan  Alih Kelola  Pelabuhan  Perikanan  di  Jawa Barat. Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu Administrasi . 11(2): 44-55. https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimi a/article/view/31 Irham,  Iksan  KH,  Hardin.  2020.  Evaluasi Fasilitas Fungsional Pelabuhan
Perikanan  Pantai  Bacan. Jurnal  Ilmu Kelautan  Kepulauan .  3(2):  238-248. http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/ kelautan
[KEMENSETNEG]  Kementerian  Sekretariat Negara  Republik  Indonesia.  2014. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detai ls/38685/uu-no-23-tahun-2014 [KEMENSETNEG]  Kementerian  Sekretariat
Negara  Republik  Indonesia.  2021.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. https://peraturan.bpk.go.id/ Home/Details/161858/pp-no-27-tahun- 2021 [KKP]  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan. 2012.  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan. http://jdih.kkp.go.id/peraturan/per-08- men-2012.pdf
Kristiyanti M, Purwantini S, Wahyudi S. 2020.
Pengembangan  Pelabuhan  Perikanan Pantai  Dalam  Menunjang  Kegiatan Ekonomi Masyarakat Nelayan Kabupaten  Batang. Jurnal  Saintek Maritim . 21(1): 57-62. http://43.229.21.51/ index.php/JSTM/article/view/262/1471 47219 Lubis  E.  2011.  Kajian  Peran  Strategis Pelabuhan Perikanan Terhadap Pengembangan Perikanan Laut. Akuatik . 5(2): 1-7.
https://journal.ubb.ac.id/ index.php/akuatik /article/view/430
Muninggar R, Dinarwan D, Anggara C. 2013.
Faktor  yang  Mempengaruhi  Nelayan
Menjual  Hasil  Tangkapan  di  Luar  TPI Lempasing: Sebuah Tinjauan Kebijakan. Buletin  PSP .  21(2):  149- 156.
https://journal.ipb.ac.id/index.php/bulps p/article /download/25286/16457
Ngamel YA, Lubis E, Pane AB, Solihin I. 2017.
Kinerja Operasional
Pelabuhan
Perikanan  Nusantara  Tual. Jurnal Teknologi  Perikanan  dan  Kelautan .
4(2):
155-172. https://doi.org/10.24319/jtpk.4.155-172 Nugroho  T,  Solihin  I.,  Fathurohim.  2012. Faktor-Faktor Penentu Kinerja Pelabuhan  Perikanan  Pantai  (PPP) Dadap  Di Kabupaten Indramayu. Marine Fisheries. 3(1): 91-101. https://doi.org/10.29244/jmf.3.1.91-101 Nurhalimah,  Marwanti  S,  Irianto  H.  2017. Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai di Tamperan Kecamatan Pacitan Kabupaten  Pacitan  Terhadap  Kondisi Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Sekitar. Agrista . 5(1): 191-203. https://jurnal.uns.ac.id/agrista/article/d ownload/30982/20664 Pramoda  R,  Zulham  A,  Sari  YD.  2013. Kebijakan Penetapan Pelabuhan
Perikanan  Samudera  (PPS)  Bitung sebagai  Kawasan  Inti  Minapolitan.
Jurnal  Borneo  Administrator .  9(1):  33- 52. https://doi.org/10.24258/jba.v9i1.97
Rahmayanti, AZ. 2018. Peran Pemerintah dan
Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap: Studi Kasus  Bitung. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan . 26(2): 131-141. https://doi.org/10.14203/JEP.26.2.201 8.131-141
Rizayani  M,  Chaliluddin,  Rahmah  A.  2016. Kajian  Pelayanan  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah  Pelabuhan  Perikanan Pantai  Lampulo  Terhadap  Kepuasan Nelayan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah . 1(3): 448-455. https://doi.org/10.4135/978184920940 3.n73
Ruswandi  A,  Gartika  D.  2013.  Strategi Pengembangan  Investasi  di  Sekitar Pelabuhan  Perikanan  Tipe  B  di  Jawa Barat. Jurnal  Aktuaria .  4(1):  89-101. http://jurnal.unpad.ac.id/akuatika/
Santoso  H,  Hamel  S,  Manohas  J,  Arifi  MZ.
2018. Strategi
Pengembangan Pelabuhan  Perikanan  Dagho. Jurnal Sains  Dan  Teknologi,  Universitas Negeri Manado . 1(3): 283-294. https://doi.org/10.36412/frontiers/0010 35e1/desember 201801.06
Sari  M,  Syafrial,  Efani  A.  2018.  Analisis
Komoditas  Unggulan  dan  Kontribusi Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PNN) Kabupaten Trenggalek).
Berkala Perikanan  Terubuk .  46(1):  78-86. https://terubuk.
ejournal.unri.ac.id/index.php/
JT/article/download/5957/5493
Siswoyo B, Kurniawan A. 2014.
Pengembangan  Fasilitas  Penunjang
Keselamatan  Pelayaran  di  Pelabuhan Biak. Jurnal  Penelitian  Transportasi Laut. 16(2): 51-60. https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/i ndex.php/jurnallaut/article/download/4
0/17
Solihin  A,  Alamin  MA,  Isdahartatie.  2016. Penguatan  Kelembagaan  TPI  Dalam Mewujudkan  Perikanan  Berkelanjutan dan  Berkeadilan. Risalah  Kebijakan Pertanian  dan  Lingkungan:  Rumusan
Kajian  Strategis  Bidang  Pertanian  dan Lingkungan . 3(3): 205-215. https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v3i 3.16253
Solihin  I,  Wisudo  S,  Haluan  J,  Martianto  D.
2011. Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Perbatasan (Kasus Kabupaten Nunukan  Kalimantan  Timur. Buletin PSP . 19(2): 9-18. https://journal.ipb.ac.id/index. php/bulpsp/article/view/4180 Sudiyono.  2015.  Strategi  bertahan  hidup nelayan Pulau Rimau Balak di
Kabupaten  Lampung  Selatan. Jurnal Bina Praja. 7(3): 211-226. https://doi.org/10.21787/jbp. 07.2015.211-225
Suman A, Irianto HE, Satria F, Amri K. 2016. Potensi  dan  Tingkat  Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik  Indonesia  (WPP  NRI)  Tahun
2015  Serta  Opsi  Pengelolaannya. Jurnal  Kebijakan  Perikanan Indonesia . 8(2): 97-100.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1557 8/ jkpi.8.2.2016.97-100
Susanto A, Hamzah A, Irnawati R, Nurdin HS, Supadminingsih  N.  2020.  Ketahanan Pangan  Perikanan  di  Provinsi  Banten. LEUIT Journal  of Local Food  Security .
1(1): 9-17. http://dx.doi.org/10.37818/leuit.v1i1.69 00
[UPTD]  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Kota Agung.  Laporan  statistik  Pelabuhan Perikanan  Pantai  Kota  Agung  tahun 2020
Wijayanto MA, Suherman A, M Kohar A. 2010. Analisis  Kinerja  Program  Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Jurnal  Saintek  Perikanan .  5(2):  14-18.
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/
ijfst.5.2.14-18