INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 9580-9599 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
Herman Brahmana 1 , Muhammad Adrian Rahman Harahap 2 ✉ , Alendra 3
(1,2) Universitas Prima Indonesia,
(3) Universitas Adiwangsa Jambi
Email: muhammadadrian978@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Perebutan hak asuh anak adalah isu yang sering kali menimbulkan ketegangan emosional di kalangan orang tua  yang  bercerai  atau  berpisah.  Salah  satu  hal  penting  yang  dipertimbangkan  ketika  terjadi perceraian adalah hak asuh anak. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak sering menjadi masalah yang kompleks. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  serta  kebijakan  atau  langkah  yang  dapat  diambil  oleh  KPAI  untuk  meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam banyak yurisdiksi, sistem  hukum  berusaha  untuk  memutuskan  hak  asuh  anak  berdasarkan  kepentingan  terbaik  anak, dengan mempertimbangkan faktor- faktor yang relevan. Metode pada penelitian ini pendekatan yuridis emperis merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti  data  primer  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian terhadap data sekunder dilapangan. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi sangat penting untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak dan sebelum itu KPAI melakukan perlindungan anak dalam kasus  perebutan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian  denagn  mediasi  dan  pendampingan,  penegakan hukum  yang  tegas,  pendidikan  dan  sosialisasi,  peningkatan  kualitas  lembaga  penanganan  kasus, kolaborasi dengan stakeholder terkait.
Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

## Abstract
Fighting over child custody is an issue that often causes emotional tension among parents who are divorced or separated. One of the important things to consider when a divorce occurs is child custody. In divorce cases, child custody often becomes a complex issue. The aim of this research is for the public to know the role and function of the Indonesian Child Protection Commission as well as the policies or steps that can be taken by KPAI to improve child protection in cases of post-divorce child custody struggles. In many jurisdictions, the legal system attempts to decide child custody based on the child's best interests, taking into account relevant factors. The method in this research is the empirical juridical approach which is a procedural method used to solve research problems by examining primary data first and then continuing with conducting research on secondary data in the field. The role of the Indonesian  Child  Protection  Commission  (KPAI)  is  very  important to  ensure  that  the  interests  and welfare of children remain a top priority. In this case, KPAI carries out mediation in all incoming cases, not just limited to struggles over child custody. All cases received must go through a mediation process first, including cases of complaints about fighting over child custody and before that KPAI protects children in cases of fighting over child custody after divorce with mediation and assistance, strict law enforcement, education and outreach, improving quality. case handling institutions, collaboration with relevant stakeholders.
Keywords: Child Custody, Divorce, Indonesian Child Protection Commission (KPAI)

## PENDAHULUAN
Secara  hukum  pernikahan  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  (UU  RI)  Nomor  1  tahun  1974  pasal  1  tentang  pernikahan,  menyatakan  bahwa pernikahan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut KBBI,  pernikahan adalah  perjanjian antara  laki-laki  dan perempuan sesuai dengan  ketentuan  hukum  dan  ajaran  agama.  Pernikahan  adalah  sebuah  akad  yang memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan dari akad tersebut muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan.
Pernikahan  melibatkan  komitmen  antara  dua  orang  untuk  saling  mendukung, memahami, dan saling melengkapi dalam hidup bersama. Pasangan yang menikah memiliki niat  untuk  membentuk  keluarga,  membangun  rumah  tangga,  dan  membagi  tanggung jawab  dalam  menjalankan  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  merawat  anak-anak  dan menghadapi tantangan hidup bersama.
Pernikahan  juga  memiliki  dimensi  emosional,  spiritual,  dan  sosial  yang  kuat.
Pernikahan dapat menjadi simbol kesetiaan, komitmen, dan kasih sayang yang mendalam antara  pasangan.  Ini  juga  memberikan  kerangka  sosial  yang  mengakui  hubungan  dan memberikan perlindungan hukum serta hak-hak tertentu kepada pasangan yang menikah. Oleh karena itu, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang mencakup semua aspeknya dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ungkapan seremonial yang sangat suci.
Tujuan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk  kehidupan  rum ah  tangga  yang  “sakinah  mawaddah  wa  rahmah”,  yaitu membentuk keluarga harmonis, bahagia lahir batin dan penuh kasih dan sayang hingga ajal menjemput. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan,  di  antara  tujuan  diundangkannya  adalah  untuk  mempersukar  terjadinya perceraian.
Namun,  tidak  sedikit  pasangan  yang  terikat  dalam  perjanjian  pernikahan  harus mengakhiri ikatan suci itu, karena berbagai alasan yang kompleks dan pribadi. Pernikahan adalah sebuah komitmen yang membutuhkan kerja keras, kesetiaan, dan pengertian yang saling  menguatkan.  Namun,  dalam  realitas  kehidupan,  ada  banyak  faktor  yang  dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan, seperti perbedaan nilai-nilai, ketidakcocokan, perselisihan yang tak teratasi, atau kegagalan dalam memenuhi harapan satu sama lain.
Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor dalam kehidupan rumah tangga yaitu tidak harmonis atau sudah tidak  dapat untuk hidup rukun  dan damai lagi. Hendaknya perceraian hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah berbagai usaha  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  memperbaiki  kehidupan  berumah  tangga tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan perceraian antara keduanya yakni suami istri.
Perceraian  sendiri  merupakan  putusnya  ikatan  perkawinan  antara  suami  dan  istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri  tersebut  tidak  dapat  hidup  rukun  lagi  sebagai  suami  dan  istri.  Perceraian  ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim ataupun tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.  Terlepas  dari  upaya  untuk  memperbaiki  hubungan  itu,  beberapa  pasangan akhirnya memutuskan bahwa perceraian adalah langkah terbaik bagi mereka berdua.
Perlu  disadari  bahwa  agar  dapat  bercerai,  baik  melalui  talak  atau  cerai  gugat, dibutuhkan alasan yang terperinci dan jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  39  ayat  (2)  UU  Perkawinan.  Pasal  tersebut  menyebutkan  bahwa  perceraian  hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang memadai, yang menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri tidak dapat harmonis sebagai pasangan suami istri. Terkait dengan ini,  Undang-Undang  Perkawinan  dan  KHI  mengatur  sejumlah  alasan-alasan  yang  dapat
dijadikan dasar untuk perceraian.
Penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa terdapat enam alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian., Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Salah  satu  pihak  atau  pasangan  melakukan  zina,  merupakan  pemabuk,  pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Pasal 116 KHI secara tegas mengatur alasan- alasan  perceraian.  Pasal  tersebut  memuat  delapan  sebab  yang  dapat  dijadikan  alasan perceraian, yakni sebagai berikut.
1. Salah  satu  pihak  atau  pasangan  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit  dengan  akibat tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai  suami atau istri.
5. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Suami melanggar taklik talak.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
8. Salah satu hal penting yang dipertimbangkan ketika terjadi perceraian adalah hak asuh
anak.
Dalam  kasus  perceraian  atau  pemisahan  orang  tua,  hak  asuh  anak  sering  menjadi masalah  yang  kompleks.  Dalam  banyak  yurisdiksi,  sistem  hukum  berusaha  untuk memutuskan  hak  asuh  anak  berdasarkan  kepentingan  terbaik  anak,  dengan mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  hubungan  anak  dengan  masing-masing  orang tua, kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, dan faktor lain yang relevan.
Perceraian  antara  suami  dan  istri  dapat  berdampak  besar  pada  keterkaitan  antara orang tua dan anak.. Hak asuh anak adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan bagi anak hingga mencapai usia dewasa,  baik  saat  dalam  ikatan  perkawinan  maupun  setelah  orang  tua  bercerai  atau putusnya pernikahan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2002 pasal 14, yan g menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh  orang  tuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum  yang  sah menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan merupakan pertimbangan terakhir”.
Orang  tua  tentu menginginkan anak-anaknya tetap  berada di dekat  dan di  bawah perawatan  mereka  setelah  perceraian.  Namun,  kenyataannya,  kedua  orang  tua  harus menerima kenyataan bahwa anak-anak harus berada di bawah perwalian salah satu dari mereka atau hak asuh akan dibagi berdasarkan keputusan hakim dalam proses perceraian mereka. Menurut Faridaziah Syahrain dalam sebuah tulisannya di Jurnal Lex et Societatis, tahun 2017, Pemeliharaan anak (hadhanah) pasca perceraian ini, perlu menjadi perhatian yang  serius  karena  harus  dilihat  dari  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anaknya,  karena ketentuan normative hak asuh anak sudah tidak berjalan selaras lagi dengan perkembangan masyarakat  Indonesia  dewasa  ini  sehingga  harus  dilakukan  pembaharuan  hukum  atas ketentuan hukum hak asuh anak tersebut.
Permohonan  untuk  mendapatkan  hak  asuh  anak  perlu  dicermati  bahwa  ketentuan pasal 41 huruf A, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusan”.
Dalam UU Perkawinan sendiri memang tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh Anak tersebut, namun jika melihat pasal 1 angka 11, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,  melindungi,  dan  menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam  memutus  pemberian  hak  asuh  atas  anak  tersebut  terhadap  dalam  pasal  105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan pasca perceraian diatur oleh KHI, dalam Pasal 156 KHI sebagai berikut :
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.
b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya.
c. Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  jasmani dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan  hadhanah  telah  dicukupi,  maka  atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
d. Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai  hadhanah  dan  nafkah  anak,  Pengadilan Agama memberikan pemeliharaan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
e. Pengadilan dapat   pula   dengan   mengingat   kemampuan   ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya. Namun,  peraturan  yang  tercantum  dalam  KHI  tidak  bersifat  umum  karena  hanya berlaku untuk individu beragama Islam yang menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Bagi mereka yang beragama non-Islam dan menuntaskan perkaranya di Pengadilan Negeri, tidak ada pedoman yang tegas mengenai pembatasan hak asuh. Oleh karena itu, hakim akan mempertimbangkan sejumlah faktor dalam mengambil keputusan, termasuk fakta- fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak terlibat,  dan  argumen  yang  meyakinkan  hakim  mengenai  kemampuan  pihak  yang mengajukan permohonan hak asuh anak untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut secara materi, pendidikan, fisik, dan mental.
Dengan  mengacu  pada  latar  belakang  yang  telah  disajikan,  penulis  yang  ingin mengeksplorasi masalah yang timbul dalam kasus tersebut. Motivasi tersebut mendorong penulis untuk menyingkap aspek-aspek yang relevan dan mengangkat wacana ini melalui sebuah karya ilmiah yang terfokus pada peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam konteks perebutan hak asuh anak yang terjadi pasca perceraian.
Dalam  konteks  ini,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  sebagai  lembaga  penting yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak anak menjadi fokus utama kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran yang dimainkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memastikan perlindungan yang adekuat terhadap anak-anak yang terlibat  dalam  perebutan  hak  asuh  pasca-perceraian.  Dalam  hal  ini,  penting  untuk memahami  bagaimana  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  berperan  dalam  menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak dalam konteks perebutan hak asuh yang kompleks dan mempengaruhi kehidupan  sehari-hari  mereka. Melalui  pendekatan yang mendalam  dan komprehensif, penulis akan menggali  berbagai  aspek terkait  peran  Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  dalam  konteks  perebutan  hak  asuh  anak.  Hal  ini  meliputi  upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga tersebut untuk menghadapi tantangan dan konsekuensi yang muncul pasca perceraian.
Selain itu, penulis juga akan menyoroti tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  dalam  menjalankan  perannya  serta  saran-saran konstruktif  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  lembaga  tersebut  dalam menangani  kasus-kasus  serupa  di  masa  depan.  Melalui  judul  "PERAN  KOMISI PERLINDUNGAN  ANAK  INDONESIA  DALAM  PEREBUTAN  HAK  ASUH  ANAK  PASCA PERCERAIAN,"  penulis  berharap  untuk  memberikan  kontribusi  dalam  pemahaman  yang lebih  mendalam  dan  memperluas  wacana  terkait  peran  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia dalam melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam perebutan hak asuh pasca perceraian.
Diharapkan bahwa karya ilmiyah ini akan memberikan perspektif baru, rekomendasi kebijakan,  dan  panduan  praktis  bagi  pihak  terkait,  termasuk  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia, dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak-anak yang berada dalam situasi perebutan hak asuh di masa depan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis emperis.  Yang  dimaksud  dengan  pendekatan  yuridis  emperis  adalah  penelitian  hukum mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara  in  action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.
Metode  pendekatan  yuridis  emperis  merupakan  cara  prosedur  yang  dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data sekunder dilapangan.
Pendekatan yuridis   emperis   ini   dimaksudkan   untuk   melakukan penjelasan atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi menyangkut hak asuh anak serta peran KPAI didalamnya.

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang  dilakukan  dengan melakukan analisa  dengan  cara  menguraikan  dan  mendeskripsikan  isi  dari  data  pengaduan perebutan hak asuh anak yang penulis dapatkan tersebut.
b. Penelitian Kepustakaan (library pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literature dan lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini.
Ada pula sumber-sumber data dalam mendukung penelitian ini yaitu:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui penelitian, survei, pengamatan langsung, atau interaksi langsung dengan subjek atau sumber penelitian. Dalam hal ini data diperoleh melalui pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

## 2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diajukan. Dokumen-dokumen  yang  dimasukan  adalah  buku-buku  ilmiah,  Undang-Undang Perkawinan,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  Kompilasi  Hukum  Islam  serta Peraturan yang lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :
a. Teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari anggota  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  orang  tua  yang  terlibat  dalam perebutan  hak  asuh  anak,  Wawancara  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang mendalam tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam kasus perebutan hak asuh anak.
b. Analisis  dokumen  seperti  keputusan  pengadilan,  laporan  kasus,  undang-undang terkait  perlindungan  anak,  dan  dokumen-dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan perebutan  hak  asuh  anak.  Analisis  ini  dapat  memberikan  pemahaman  tentang landasan hukum, prosedur, dan kebijakan yang berlaku dalam kasus perebutan hak
asuh anak di Indonesia.

## Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan data, di mana data pengaduan perebutan hak asuh anak  setelah  perceraian  diurai  dan  dideskripsikan  dengan  cara  menghubungkan  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  sumber-sumber  lainnya.  Tujuannya  adalah  mencapai kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan data yang tersedia dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Singkat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  yang  disingkat  sebagai  KPAI,  merupakan lembaga independen di Indonesia yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
Sidang paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 menyetujui undang-undang tersebut dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Oktober 2002. Setahun  kemudian,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  76  Undang- undang  Perlindungan  Anak,  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  mengeluarkan  KEPPRES Nomor  77  tahun  2003  mengenai  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI).  Dalam periode  sekitar  8  bulan,  dilakukan  proses  pemilihan  dan  penunjukan  anggota  Komisi Perlindungan Anak Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.
Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berjumlah 9 orang dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, yang dipilih mewakili unsur yang tercantum dalam UU yang dipilih dan di angkat berdasarkan persyaratan serta prosedur yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  penjelasan  pasal  75,  ayat  (1),  (2),  (3),  dan  (4)  dari  Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas satu orang ketua, dua orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan lima orang anggota. Keanggotaan KPAI terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi  sosial,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi  profesi,  lembaga  swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.  Adapun  keanggotaan  KPAI  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  setelah
mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
Sebagai sebuah lembaga negara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas untuk memberikan  perlindungan kepada anak-anak dan memiliki sifat  independen  agar terhindar  dari  pengaruh  atau  campur  tangan  kepentingan-kepentingan  lain  yang  tidak mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  74  UU Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat berbeda pandangan dan tidak selalu sejalan dengan berbagai keputusan, termasuk kebijakan eksekutif, legislatif, atau yudisial,  dalam  mempertimbangkan  dan  melindungi  kepentingan  dan  hak-hak  anak. Sebagai  sebuah  lembaga  negara  yang  independen,  Komisi  harus  bebas  dari  intervensi pihak-pihak kekuasaan dalam upaya memenuhi hak-hak dasar perlindungan anak secara nasional maupun di daerah. Dengan kata lain, setiap anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia,  baik  secara  individu  maupun  sebagai  kelompok,  menghadapi  risiko  dalam menjalankan tugas melindungi hak-hak anak.
Meskipun di dalam budaya masyarakat Indonesia masih ada pandangan bahwa urusan anak adalah masalah "privasi" keluarga yang tidak perlu melibatkan pihak lain, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UU Perlindungan Anak menolak pandangan tersebut dan memberikan wewenang kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dalam berbagai konteks, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun publik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usaha untuk melindungi hak-hak anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebaliknya, setiap tindakan melanggar hak-hak anak juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

## Dasar Hukum Pembentukan Komnas Perlindungan Anak Indonesia
Dasar  hukum  pembentukan  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas  PA) Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Pasal 45 Undang-Undang ini menegaskan pembentukan Komnas PA sebagai lembaga independen yang bertugas melaksanakan pengawasan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak anak.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi KAH PBB.  Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan
Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak).  Dalam konvensi ini, dipaparkan mengenai beberapa prinsip dasar terkait anak. yakni prinsip non  diskriminasi,  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi anak ( best interest for children), prinsip  atas  hak  hidup,  keberlangsungan  dan  perkembangan  serta  prinsip  atas penghargaan terhadap pendapat anak.
3. Pasal  27  Undang-undang  1945  dan  Pasal  28  Undang-undang  1945    dari  hasil amandemen.
4. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  77  Tahun  2003  tentang  Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2004 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
6. Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Presiden ini mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Dalam  peraturan  ini,  Komnas  PA  termasuk sebagai salah satu mitra kerja Kementerian dalam melaksanakan fungsi perlindungan anak.

## Visi Dann Misi Komnas Perlindungan Anak Indonesia
1. Visi
“Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  yang  Andal,  Profesional,  Inovatif,  dan Berintegritas  dalam  Meningkatkan  Sistem  Pengawasan  Penyelenggaraan Perlindungan Anak Nasional yang Efektif dan Kredibel untuk mendukung tercapaianya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,  dan berkepribadian  berlandaskan Gotong Royong”.
2. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, KPAI telah menetapkan misi sebagai berikut:
a. Meningkatkan  Sistem  Pengawasan  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak Anak Nasional.
b. Meningkatkan  kapasitas  kelembagaan  dalam  melakukan  pengawasan penyelenggaran pembangunan perlindungan anak.

## Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Pada pasal 76 dijelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas sebagai berikut :
1. melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perlindungan  dan  pemenuhan  Hak
Anak;
2. memberikan  masukan  dan  usulan  dalam  perumusan  kebijakan  tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. menerima  dan  melakukan  penelaahan  atas  pengaduan  Masyarakat  mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga  yang  dibentuk  Masyarakat  di  bidang Perlindungan Anak;
7. Memberikan  laporan  kepada  pihak  berwajib  tentang  adanya  dugaan  pelanggaran terhadap Undang-Undang ini .”

## Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Presiden  Republik  Indonesia  berwenang  menunjuk  dan  memberhentikan  anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia sesuai dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Setelah masa  jabatan  tersebut  berakhir,  anggota  tersebut  memiliki  kesempatan  untuk  diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan. Struktur keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
a. Pemerintah
b. Tokoh agama
c. Tokoh masyarakat
d. Organisasi sosial
e. Organisasi kemasyarakatan
f. Organisasi profesi
g. Lembaga swadaya masyarakat
h. Dunia usaha
i. Kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
Dalam pasal 75 (1) UU No.23 Tahun 2002 disebutkan bahwa, susunan keanggotaan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari :
a. Satu orang ketua
b. Dua orang wakil
c. Satu orang seketaris
d. Lima orang anggota
Sampai  saat  ini  KPAI  telah  memasuki  periodesasi  keanggotaan  yang  ke-5,  Yaitu sebagai berikut :
1. Periode pertama berlangsung mulai tahun 2004-2007, Ketua : Prof. Lily I. Rilantono, Sp.A., MARS dan Dr. Ir. Hj. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Si;
2. Periode kedua berlangsung pada tahun 2007-2010, Ketua : Hj. Masnah Sari, SH., M.KN dan Drs. H. Hadi Supeno, M.Si.
3. Periode ketiga berlangsung pada tahun 2010-2013, Ketua : Dr. Hj. Maria Ulfah Anshor, M.Si dan Dra. Badriyah Fayumi, Lc, MA
4. Periode keempat berlangsung pada tahun 2014- 2017, Ketua : Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
5. Periode kelima berlangsung dari tahun2017-2022, Ketua : Dr. Susanto, MA
Hambatan  atau  Tantangan  yang  Dihadapi  Oleh  KPAI  Menjalankan  Peran  Mereka  dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

## 1. Menyamakan Persepsi Kedua Orangtua Yang Sudah Bercerai
Terutama  terkait  dengan  pengasuhannya,  akses  bertemu,  pendidikannya,  hak kesehatan anak, dan hak-hak lainnya. Karena orangtua yang sudah bercerai imempunyai permasalahan  yang  mungkin  tidak  terselesaikan  diantara  kedua  belah  pihak  sehingga mereka berpisah.

## 2. Anak Tidak Mau Mengikuti Putusan Pengadilan
Secara  umum,  tidak  ada  pihak  yang  dapat  memaksa  atau  mengklaim  melakukan kehendaknya untuk kepentingan anak. Jika anak tidak setuju, dia seharusnya tidak dipaksa, namun pengadilan akan meninjau alasan mengapa anak menolak. Jika situasi semacam ini terjadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan berusaha untuk memfasilitasi pertemuan antara  anak  dan  orang  tua,  dengan  harapan  bahwa  anak  benar-benar  ingin  bertemu dengan orang tuanya.

## 3. Ibu Menutup Akses Bertemu Anak Terhadap Ayah Kandung
Misalnya  karena  ayah  kandung  tidak  memberi  nafkah  secara  utuh  sesuai  dengan putusan pengadilan. Yang kemudian berimbas kepada pendidikan anak dam pemenuhan hak anak lainnya.

## 4. Produk Hukum Yng Belum Jelas
Perwalian  anak  dan  Hak  asuh  anak  masih  menghadapi  kebingungan  akibat ketidakjelasan  produk  hukum  atau  ketiadaan  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  hal tersebut. Akibatnya, setiap kali terjadi perceraian pada pasangan yang memiliki anak, anak
sering menjadi objek pertikaian.
Kekurangan  ketentuan  yang  tegas  mengenai  hak  asuh  anak  dan  keegoisan  kedua orang tua memperburuk situasi tersebut, sehingga anak sering kali menjadi bahan rebutan di antara orang tua yang telah bercerai.

## Kebijakan atau Langkah yang Dapat Diambil oleh KPAI Untuk Meningkatkan Perlindungan Anak dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

## 1. Mediasi dan Pendampingan
KPAI  mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  melakukan  proses  mediasi  antara  kedua orangtua  yang  bersengketa  terhadap  permasalahan  pemenuhan  hak  anak  dan perlindungan  anak,  maka  KPAI  sesuai  tugas  dan  fungsinya  dalam  undang-undang perlindungan  anak  yaitu  melakukan  mediasi.  Adapun  langkah-langkah  sebelum  mediasi adalah sebagai berikut :
• Menerima pengaduan.
• Melakukan proses klarifikasi terhadap pihak yang diadukan.
• Melakukan asesmen awal yang dilakukan oleh tenaga psikologi. Apabila usia anak sudah diatas 6 tahun, untuk menggali harapan dan kekhawatiran anak kedepannya Ketika kedua orang tuanya sudah bercerai.
• Meminta konseling secara utuh ( Family Counseling).

## 2. Penegakan Hukum yang Tegas
KPAI dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asuh anak. Hal ini melibatkan aparat penegak hukum, pengadilan,  dan lembaga  perlindungan anak  lainnya. Dalam  kasus  perebutan hak asuh, tindakan hukum yang cepat, adil, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak harus diutamakan.

## 3. Pendidikan dan Sosialisasi
KPAI dapat melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi yang ditujukan kepada kedua orang tua yang mengalami perceraian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya Menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak., termasuk hak asuh dan kesejahteraan bagi mereka. Melalui edukasi yang tepat, diharapkan orang  tua  dapat  lebih  sadar  akan  dampak  negatif  yang  mungkin  timbul  akibat  konflik berkepanjangan dan perebutan hak asuh yang tidak seimbang.
KPAI juga dapat mengadakan kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dalam kasus perebutan hak
asuh.  Kampanye  ini  dapat  dilakukan  melalui  media  massa,  media  sosial,  seminar,  dan lokakarya.  Masyarakat  perlu  diberi  pemahaman  tentang  hak-hak  anak,  dampak  negatif perebutan  hak  asuh  yang  tidak  seimbang,  dan  pentingnya  kolaborasi  orang  tua  dalam kepentingan terbaik anak.

## 4. Peningkatan Kualitas Lembaga Penanganan Kasus
KPAI  dapat  berupaya  meningkatkan  kualitas  lembaga  yang  menangani  kasus perebutan hak asuh anak melalui pelatihan, pemantauan, dan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penanganan kasus perebutan hak asuh anak dilakukan dengan profesionalisme, keadilan, dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

## 5. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak Terkait
KPAI  dapat  menjalin  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak  terkait,  seperti  lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Kolaborasi ini  dapat  berupa  pertukaran  informasi,  koordinasi  penanganan  kasus,  dan  penyusunan pedoman praktis dalam menangani perebutan hak asuh anak. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh dapat ditingkatkan secara komprehensif.

## Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak yang Terjadi Pasca Perceraian
Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 76, salah satu tugas yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  adalah  memberikan  bantuan  mediasi  dalam menyelesaikan pengaduan terkait perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak.
Dalam  proses mediasi KPAI juga akan menyampaikan hasil asesmen  dari psikologi terkait dengan hasil asesmen psikologi anak, yang kemudian berdasarkan hasil asesmen itu diharapkan  kedua  orantua  berlandaskan  hasil  asesmen  tersebut  mengambil  keputusan terkait dengan pengasuhan anak.
Jika kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka KPAI akan mengembalikan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang menentukan hak asuh anak. Oleh  karena  itu,  KPAI hanya  bertanggung jawab dalam mengawasi  proses tersebut dan
tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi pihak yang mengajukan kasus perebutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.
Namun,  KPAI  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pemantauan  dan  investigasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Mereka dapat melakukan kunjungan ke lokasi dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesejahteraan anak, seperti keadaan rumah, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk  memastikan  bahwa  kepentingan  utama  anak  tetap  menjadi  fokus  utama  dalam proses perebutan hak asuh.
Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan, KPAI dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga terkait lainnya. Rekomendasi  tersebut  dapat  berupa  tindakan  perlindungan  bagi  anak,  pengaturan  tata cara perbutan hak asuh, atau pengawasan terhadap pihak yang memiliki hak asuh anak.
Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Kasus Perebutan Hak Asuh Anak yang Terjadi Pasca Perceraian
Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 76, salah satu tugas yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  adalah  memberikan  bantuan  mediasi  dalam menyelesaikan pengaduan terkait perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak.
Dalam  proses mediasi KPAI juga akan menyampaikan hasil asesmen  dari psikologi terkait dengan hasil asesmen psikologi anak, yang kemudian berdasarkan hasil asesmen itu diharapkan  kedua  orantua  berlandaskan  hasil  asesmen  tersebut  mengambil  keputusan terkait dengan pengasuhan anak.
Jika kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka KPAI akan mengembalikan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang menentukan hak asuh anak. Oleh  karena  itu,  KPAI hanya  bertanggung jawab dalam mengawasi  proses tersebut dan tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi pihak yang mengajukan kasus perebutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama.
Namun,  KPAI  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pemantauan  dan  investigasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Mereka dapat melakukan kunjungan ke lokasi dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesejahteraan anak, seperti keadaan rumah, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah
untuk  memastikan  bahwa  kepentingan  utama  anak  tetap  menjadi  fokus  utama  dalam proses perebutan hak asuh.
Berdasarkan hasil investigasi dan pemantauan, KPAI dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga terkait lainnya. Rekomendasi  tersebut  dapat  berupa  tindakan  perlindungan  bagi  anak,  pengaturan  tata cara perbutan hak asuh, atau pengawasan terhadap pihak yang memiliki hak asuh anak.
Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  untuk  kepentingan  anak  sesuai  dengan  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk menyelesaikan kasus- kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak. Namun, kendala muncul ketika para pihak terlibat tidak dapat diarahkan oleh KPAI dalam menentukan siapa yang akan mengasuh anak  tersebut  karena  adanya  keegoisan  masing-masing  pihak.  Akibatnya,  kasus  yang dilaporkan kepada KPAI tidak dapat diselesaikan. KPAI bertujuan memberikan kepentingan terbaik  bagi  anak-anak  dan  pemenuhan  hak-hak  mereka,  dengan  keputusan  mengenai kepentingan terbaik anak ditentukan oleh KPAI.
Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  untuk  kepentingan  anak  sesuai  dengan  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk menyelesaikan kasus- kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak. Namun, kendala muncul ketika para pihak terlibat tidak dapat diarahkan oleh KPAI dalam menentukan siapa yang akan mengasuh anak  tersebut  karena  adanya  keegoisan  masing-masing  pihak.  Akibatnya,  kasus  yang dilaporkan kepada KPAI tidak dapat diselesaikan. KPAI bertujuan memberikan kepentingan terbaik  bagi  anak-anak  dan  pemenuhan  hak-hak  mereka,  dengan  keputusan  mengenai kepentingan terbaik anak ditentukan oleh KPAI.

## Analisis Penulis
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  yang  disingkat  sebagai  KPAI,  merupakan lembaga independen di Indonesia yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 pasal 76 disebutkan bahwa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah menyelesaikan masalah tentang perebutan hak asuh  anak  setelah  perceraian  dengan  menggunakan  mediasi  antara  para  pihak  terlibat. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertanggung jawab untuk mencari solusi melalui mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus perebutan hak asuh anak.
Jika  mediasi  tidak  berhasil,  tanggung  jawab  penyelesaian  kasus  sepenuhnya diserahkan  kepada  pihak  yang  bersangkutan.  Karenanya,  komisioner  dari  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak memiliki wewenang untuk mendampingi pihak- pihak yang terlibat dalam mengajukan masalah perebutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama. Tugas utama KPAI adalah lebih berfokus pada pengawasan terhadap kasus-kasus tersebut.
Penyelesaian kasus perebutan hak asuh anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah sesuai dengan Undang- undang yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus- kasus tersebut. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menyelesaikan masalah perebutan hak asuh anak pasca perceraian adalah  menyamakan  persepsi  kedua  orangtua  yang  sudah  bercerai,  anak  tidak  mau mengikuti putusan pengadilan, ibu menutup akses bertemu anak terhadap ayah kandung, dan produk hukum yang belum jelas.
Adapun  kebijakan  atau  Langkah-langkah  yang  dapat  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI) lakukan untuk meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian yaitu mediasi dan pendampingan, penegakan hukum yang tegas,  pendidikan  dan  sosialisasi,  peningkatan  kualitas  lembaga  penanganan  kasus, kolaborasi dengan stakeholder terkait.

## SIMPULAN
Setelah  beberapa  uraian  dan  penjelasan  dari  tulisan  ini,  penulis  menemukan beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah adalah :
1. Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.
2. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
3. Hak asuh anak menurut hukum  positif ialah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 105 huruf A bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya,  namun      sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  tidak  terlalu  banyak mengkaitkan  kepada  siapa  yang  lebih  berhak  untuk  mengasuh  anak  setelah
perceraian.  Dan  menurut  Undang-  undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak adalah yang lebih berhak untuk memelihara ataupun mengasuh anaknya adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang terdekat dengan anak- anaknya.
4. beberapa  faktor  yang  menghambat  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) dalam menyelesaikan masalah perebutan hak asuh anak pasca perceraian adalah menyamakan  persepsi  kedua  orangtua  yang  sudah  bercerai,  anak  tidak  mau mengikuti  putusan  pengadilan,  ibu  menutup  akses  bertemu  anak  terhadap  ayah kandung, dan produk hukum yang belum jelas.
5. Adapun  kebijakan  atau  langkah-langkah  yang  dapat  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  lakukan  untuk  meningkatkan  perlindungan  anak  dalam  kasus perebutan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian  yaitu  mediasi  dan  pendampingan, penegakan  hukum  yang  tegas,  pendidikan  dan  sosialisasi,  peningkatan  kualitas lembaga penanganan kasus, kolaborasi dengan stakeholder terkait
6. Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 76, salah satu tugas yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  adalah  memberikan  bantuan  mediasi  dalam menyelesaikan  pengaduan  terkait  perebutan  hak  asuh  anak.  Dalam  hal  ini,  KPAI melakukan  mediasi  dalam  semua  kasus  yang  masuk,  tidak  hanya  terbatas  pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak.
7. Dalam proses mediasi KPAI juga akan menyampaikan hasil asesmen dari psikologi terkait  dengan  hasil  asesmen  psikologi  anak,  yang  kemudian  berdasarkan  hasil asesmen  itu  diharapkan  kedua  orantua  berlandaskan  hasil  asesmen  tersebut mengambil keputusan terkait dengan pengasuhan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, akademika Pressindo 2010. Abdurahman,
Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta,Rinek Cipta 1992.
Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta,Raja Grafindo persada 2007.
Faridaziah  Syahrain, Penetapan  Hak  Asuh  Anak  di  Bawah  Umur  Akibat  Perceraian Perspektif  Hukum  Islam,  Lex  et  Societatis,  Vol.  V/No.7/Sep/2017M.A.  Tihami  dan Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  (Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap),  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen Untuk Perlindungan Anak, Jakarta, KPAI, 2006.
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1994.
Soerjono Soekarnto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984.
Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 tahun 1974.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020.
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.