## KEADILAN GENDER DALAM PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Mujibur Rahman Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado mujiburrahman@unima.ac.id
Miftahul Jannah Fakultas Hukum Universitas Megarezky miftahuljannah@unimerz.ac.id

## Abstrak
Salah satu aturan yang ada di Indonesia yang sangat disoroti akan kesetaraan dan keadilan gender adalah aturan hukum tentang perkawinan. Setelah kurang lebih 45 Tahun  menjadi  aturan  tentang  perkawinan,  akhirnya  undang-undang  tersebut mengalami  perubahan  pada  Tahun  2019  yakni  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan.  Dalam  aturan  baru  tersebut  telah  menitikberatkan  adanya  keadilan gender karena perubahnnya mengenai  batas  usia perkawinan yang  dipersamakan antara  pria  dan  wanita  yaitu  di  usia  19  (Sembilan  belas)  tahun  atas  dasar pertimbangan  bahwa  di  usia  tersebut  baik  pria  atau  wanita  telah  matang  jiwa raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan. Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan ialah studi kepustakaan lalu analisis data menggunakan analisis deskriptif  kualitatif. Bentuk  keadilan  gender  yang  dapat  dirasakan  oleh  wanita karena perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perkawianan  adalah  adanya  kesetaraan  hak  dengan  pria  dalam memperoleh  kesempatan  pendidikan,  berubahnya  batas  usia  perkawinan  untuk kaum  wanita  menjadi  19  (sembilan  belas)  tahun  telah  menjadi  upaya  untuk meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia.

## Kata Kunci : Gender, Keadilan dan  Perkawinan

## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
One  of  the  regulations  in  Indonesia  that  is  particularly  focused  on  gender  equality and justice is the legal regulations regarding marriage. After approximately 45 years of  regulations  regarding  marriage,  the  law  finally  underwent  changes  in  2019, namely Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning  marriage.  The  new  regulation  emphasizes  gender  justice  because  of  the change  regarding  the  age  limit  for  marriage  which  is  equalized  between  men  and women, namely at the age of 19 (nineteen) years based on the consideration that at that age both men and women are mature in body and soul to be able to enter into marriage.  This  research  uses  normative  juridical  legal  research  methods  using statutory  and  conceptual  approaches.  The  data  collection  technique  used  was literature study and then data analysis using qualitative descriptive analysis. A form of gender justice that can be experienced by women due to changes in the marriage age  limit  in  Law  Number  16  of  2019  concerning  Marriage  is  the  existence  of  equal rights  with  men  in  obtaining  educational  opportunities,  the  change  in  the  marriage age limit for women to 19 (nineteen) years has become efforts to minimize the number of child marriages in Indonesia.

## Keywords: Gender, Justice and Marriage

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  permasalahan  gender  sudah  menjadi  isu  global  yang  sangat menarik  perhatian  dunia  dan  sudah  menjadi  perbincangan  di  berbagai  negara termasuk Indonesia,(Rusnita, 2017) munculnya perhataian terhadap isu gender ini sejalan  dengan  pergeseran  paradigma  pembangunan  dari  pendekatan  keamanan dan  kestabilan (Security) menuju  ke  pendekatan  kesejahteraan  dan  keadilan (prosperity) atau  dari  pendekatan  produksi  ke  pendekatan  kemanusiaan  dalam suasana  yang  lebih  demokratis  dan  terbuka.  Terjadinya  perubahan  paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender  yang  masih  terjadi  di  masyarakat  menuju  terwujudnya  kesetaraan  dan keadilaan gender.(Ni Luh Arjani, 2017)
Gender  adalah  suatu  sifat  yang  melekat  pada  kaum  pria  dan  wanita  yang dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultural.  Gender  merupakan behavioral differences antara  laki-laki  dan  perempuan  (pria  dan  wanita)  yang social sonstructed, yakni suatu perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan sendiri oleh laki-laki dan perempuan melalui kebiasaan dan proses sosial budaya yang sangat panjang.(Mansour Faqih, 1996)
Pada  hakikatnya  perbedaan  gender  tidak  akan  menjadi  masalah  selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan ketidak-adilan, seperti marginalisasi, sub- ordinasi,  kekerasan  dan  sebainya .( Slamet  Mujiono,  2007) Namun,  karena konstruksi  sosial  dan  budaya  yang  terbentuk  melalui  proses  panjang  dan  lama maka  perbedaan  gender  tersebut  menjadi  sebuah  keyakinan  dan  ideology  yang mengakar dalam kesadaran masing-masing individu, masyarakat bahkan negara.
Perbedaan  gender  ini  tidak  hanya  terjadi  dikarenakan  oleh  adanya  tradisi dan  keyakinan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  akan  tetapi  juga  diakibatkan  oleh sistem  dan  aturan  yang  diterapkan  hingga  mengakibatkan  penanaman pemahaman  pada  masyarakat  bahwa  kedudukan  pria  dan  wanita  itu  berbeda. Ketidaksetaraan gender merupakan perlakuan diskriminatif terhadap pria maupun wanita  dalam  masyakarakat.  Perlakuan  ini  diberikan  bukan  berdasarkan  atas kompetensi, aspirasi dan keinginannya, melainkan terjadi dikarenakan sistem dan struktur  yang  ada  sehingga  merugikan  salah  satu  jenis  kelamin.(Rahmi  Fitrianti dkk, 2017)
Salah  satu  aturan  yang  ada  di  Indonesia  yang  sangat  disoroti  akan kesetaraan dan keadilan gender adalah aturan hukum tentang perkawinan. Dalam Pasal  28  B ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang selanjutnya  disebut  UUD  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah. Perkawinan  di  Indonesia  semula  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  termasuk  di  dalamnya  mengenai  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  berlangsungnya  suatu  perkawinan,  yaitu  syarat  mengenai usia  minimum  perkawinan.  Syarat  usia  minimum  perkawinan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu  pada  Pasal  7 ayat (1) bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Perbedaan  syarat  usia  nikah  minimum  dalam  undang-undang  tersebut tentunya  bertentangan  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  28 D  ayat (1) UUD  Tahun  1945,  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan  hukum.  Ketentuan  mengenai  syarat  usia  minimum  bagi  perempuan tersebut  juga  bertentangan  dengan  Pasal  28  B  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi, karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang masih  dalam  kandungan.  Anak  menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5 Tahun  2019  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  19  tahun  atau  belum  pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.(Elchya Veronika Salim, 2021)
Dalam  undang-undang  perkawinan  yang  lama  sangat  jelas  tidak  adanya kesetaraan  gender  dalam  pengaturan  hukum  tersebut,  khususnya  apa  yang tercantum  dalam  Pasal  7  tentang  menentukan  batas  usia  perkawinan  yang berbeda antara pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Batas umur yang diskriminatif dikarenakan  secara  tidak  langsung  wanita  tersebut  kawin  dalam  kategori  usia anak-anak  di  bawah  18  tahun.  Hal  ini  berarti  dipengaruhi  oleh  pandangan  bias gender  di  masyarakat,  di  mana  suami  harus  lebih  tinggi  dari  istri,  umur  harus lebih  tua,  yang  pada  gilirannya  membawa  dampak  subordinasi  pada  perempuan (istri).(Agus Hermanto, 2017)
Setelah  kurang  lebih  45  Tahun  menjadi  aturan  tentang  perkawinan, akhirnya  undang-undang  mengenai  perkawinan  mengalami  perubahan  pada Tahun 2019 yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Dalam  perubahan tersebut  yang  berubah  hanyalah  mengenai  batas  usia  perkawinan  yang dipersamakan  antara  pria  dan  wanita  yaitu  di  usia  19  tahun  atas  dasar pertimbangan  bahwa  di  usia  tersebut  baik  pria  atau  wanita  telah  matang  jiwa raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  dalam  perubahan  tersebut telah menitikberatkan adanya keadilan gender.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  secara  detail mengenai  keadilan  gender  dalam  pengaturan  hukum  perkawinan  di  Indonesia dengan mengacu pada undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  telah menyamakan usia perkawinan antara pria dan wanita.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif  yakni  penelitian  yang  menggunakan  bahan  pustaka  sebagai  sumber penelitian  dan  dalam  penelitian  ini  pula  tidak  melakukan  pengamatan  secara langsung  ke  lapangan  seperti  wawancara.  Penelitian  ini  lebih  condong menggunakan studi pustaka dengan studi beberapa sumber data sekunder yang berupa  buku,  jurnal  dan  peraturan  perundang-undangan.  Jenis  penelitian  ini yuridis normatif  dengan pendekatan perundang-undangan ( StatuteApproach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptualapproach ).  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  studi  pustaka.  Analisis  data  menggunakan  metode  Analisis deskriptif kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  telah  dicantumkan  dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lahir dengan harapan agar terciptanya  keadilan  hukum  bagi  setiap  masyarakatnya  sesuai  dengan  cita-cita hukum negara yang bermuara pada suatu keadilan bagi setiap elemen masyarakat dalam menapak kehidupan berbangsa dan bernegara.(Philipus M Hadjon, 1987)
Keadilan  merupakan  nilai  yang  Absurd  yang  dimana  hal  tersebut  semua kalangan  dapat  memberikan  pandangan  mengenai  keadilan  itu  sendiri.  Ukuran keadilan  memiliki  penafsiran  yang  sangat  Luas  dan  seringkali  ditafsirkan  pada beberapa  kalangan  yang  menganggap  sebuah  permasalahan  tidak  adil  baginya. Perspektif  yang  begitu  luas  dan  jangkauannya  yang  sangat  jauh  menjadikan  isu keadilan  adalah  gaung  yang  paling  sering  dipertentangkan  pada  suatu  negara dalam  melihat  suatu  permasalahan  dan  batasan  mengenai  keadilan  tidak  akan pernah  habis  untuk  ditafsirkan.(John  Rawls,  2019) Keadilan  tidak  dapat ditegakkan  apabila  tidak  dibangun  diatas  kebebasan  individu  dan  kebebasan sosial  yang  proporsional,  pria  dan  wanita  memiliki  kebebasan  yang  sama  untuk mendapatkan  segala  hak  kemanusiaan  dan  melaksanakan  kewajibannya, menyuarakan  pendapat  baik  lisan  maupun  tertulis  dan  bebas  menjalani  hidup yang diyakininya. (Elchya Veronika Salim, 2021)
Salah  satu  hal  yang  menjadi  angin  segar  bagi  penuntut  keadilan  gender adalah  adanya  perubahan  pada  undang-undang  perkawinan,  yakni  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perubahan tersebut yang berubah adalah batas usia perkawinan yang dipersamakan antara pria dan wanita yaitu di usia 19 tahun atas dasar pertimbangan bahwa di usia tersebut baik pria atau wanita telah matang jiwa raganya untuk dapat  melangsungkan perkawinan, dalam perubahan tersebut telah menitikberatkan adanya keadilan gender.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  memiliki  latar  belakang  yang berhubungan  dengan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  yang  telah mengeluarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017  yang salah  satu  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  tersebut  yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau  menghalangi  pemenuhan  hak-hak  dasar  atau  hak-hak  konstitusional warga negara,  baik  yang  termasuk  dalam  kelompok  hak-hak  sipil  dan  politik  maupun hak-hak  ekonomi,  pendidikan,  social  dan  kebudayaan,  yang  seharusnya  tidak boleh  dibedakan  semata-mata  berdasarkan  alasan  jenis  kelamin,  maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” (Putusan/22_PUU-XV_2017)
Batas  usia  dalam  melaksanakan  perkawinan  sangatlah  penting  karena didalam  perkawinan  menghendaki  kematangan  fisik  dan  psikologis  juga  antara lahir dan batin.(Gadis Ayu Fadhilah, 2020) Usia perkawinan yang tidak tepat dapat menimbulkan  berbagai  resiko,  mengakibatkan  meningkatnya  kasus  perceraian karena  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab  dalam  kehidupan berumah tangga karena perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab dan salah satu faktor penentunya adalah usia.
Salah satu tujuan utama pengaturan dan penetapan batas usia perkawinan adalah  untuk  mengurangi  resiko  akan  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  akibat ketidakmatangan  pria  dan  wanita  dalam  melangsungkan  perkawinan,(Mardiah, 2021)  karena  sesuai  fakta  yang  terjadi  bahwa  masalah  perkawinan  juga berdampak  pada  sistem  kependudukan  yang  menunjukkan  bahwa  kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada umumnya di dominasi oleh perkawinan di  usia  muda,  maka  dari  itu  usia  perkawinan  bagi  pria  dan  wanita  menjadi  titik perhatian  pembuat  aturan  khususnya  dalam  UUP  yang  baru.(Miftahul  Huda, 2018) Perubahan  batas  usia  perkawinan  bagi  wanita  dari  usia  16  tahun  menjadi 19  tahun  sama  dengan  usia  pria  pada  Undang-Undang  merupakan  hasil  tindak lanjut  pemerintah  atas  amanat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/PUU- XV/2017 yang di  revisi oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta  telah  disahkan  pada  14  Oktober  2019  pada  UU  Nomor  16  Tahun  2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan (UUP) baru.( Rabiatul Adawiyah dkk, 2021)
Terdapat  beberapa  sebab  perubahan  batas  usia  nikah  pada  pasal  7  UUP dari  16  tahun  bagi  perempuan  menjadi  19  tahun  sama  dengan  laki-laki, diantaranya :
a. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, menurut data badan pusat statistik  nasional  yang  selanjutnya  disingkat  BPS,  persentase  perkawinan anak  di  bawah  usia  8  tahun  di  Indonesia  pada  2013  sebanyak  24  %  dan mengalami  penurunan  di  tahun  2015  yaitu  sebesar  23  %.  Sedangkan menurut UNICEF Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia atau setara dengan  457,6  ribu  perempuan  menikah  di  bawah  usia  15  tahun.(UNICEF, 2013)
b. Tingginya  angka  perceraian  perempuan  yang  melakukan  perkawinan  di bawah  usia  18  tahun  Data  BPS  pada  tahun  2015  saja  persentase perempuan  kawin  di  bawah  usia  18  tahun  dan  bercerai  sebanyak  4,53 %,sementara  yang  bercerai  dengan  usia  menikah  di  atas  18  tahun cenderung lebih kecil dengan persentase 3,02 %.
c. Tingkat  pendidikan  yang  rendah,  menurut  data  Badan  Pusat  Statistik perempuan  yang  menikah  sebelum  usia  18  tahun  rata-rata  bersekolah sampai kelas 7 atau jenjang sekolah dasar, sedangkan yang menikah stelah usia  18  tahun  rata-rata  menamatkan  SMP.  Hal  ini  menjukkan  bahwa perempuan yang menunda perkawinan hingga usia dewasa yakni 18 tahun mampu  menyelesaikan  wajib  belajar  9  tahun,  sedangkan  yang  menikah di bawah  usia  18  tahun  cenderung  berhenti  sebelum  lulus  pendidikan  dasar (SD & SMP).
Sebelum  adanya  perubahan  mengenai  undang-undang  perkawinan,  yang kita ketahui bersama bahwa syarat usia minimum perkawinan yang diatur dalam pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan itu  hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai umur  16  (enam  belas)  tahun.  Perbedaan  syarat  usia  minimum  sebelum  adanya
perubahan  tersebut  tentunya  bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama di hadapan hukum.
Penentuan  batas  usia  minimum  perkawinan  sebelum  adanya  perubahan antara  pria  dan  wanita  tidak  mencerminkan  keadilan  gender  atau  telah  memicu perlakuan  berbeda  berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin  dan  gender.  Ketentuan tersebut  telah  mengakibatkan  kerugian  konstitusional  baik  nyata  maupun konstitusional  khususnya  terhadap  wanita,  dikarenakan  perkawinan  di  bawah usia  18  tahun  yang  telah  melakukan  perkawinan  mengakibatkan  ia  tidak  lagi dianggap sebagai seorang anak. Berkaitan dengan perbedaan usia  tersebut, pada praktiknya kebanyakan perkawinan bawah umur terjadi pada perempuan, karena ini ketidakadilan gender muncul antara pria dan wanita.
Gender  dan  jenis  kelamin  merupakan  hal  yang  berbeda.  Gender  bukan hanya  sekedar perbedaan biologis  antara  laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin diartikan  dalam  bentuk  atau  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  fisik  atau  biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon  dan  anatomi  reproduksi  atau  seksual,  sedangkan  gender  mengacu  pada peran,  perilaku,  serta  identitas  yang  dikonstruksikan  antara  laki-laki  dan perempuan  secara  sosial.  Perbedaan  gender  merupakan  sistem  dan  struktur  di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.
Terjadinya  ketidak-adilan  gender  dalam  masyarakat  ini  muncul  karena konstruksi sosial dan budaya. Saat ini kita dapat melihat batas-batas sosial yang ditetapkan  oleh  gender  bervariasi  secara  historis  maupun  budaya,  batasan- batasan  tersebut  juga  berfungsi  sebagai  komponen  yang  fundamental  dari  suatu sistem  sosial.  Perbedaan  gender ini tidak  hanya  terjadi  dikarenakan  oleh  adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh  sistem  dan  aturan  yang  diterapkan  hingga  mengakibatkan  penanaman pemahaman  pada  masyarakat  bahwa  kedudukan  perempuan  lebih  rendah daripada laki-laki. Perbedaan gender merupakan perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan dalam masyakarakat. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan  atas  kompetensi,  aspirasi  dan  keinginannya,  melainkan  terjadi dikarenakan  sistem  dan  struktur  yang  ada  sehingga  merugikan  salah  satu  jenis kelamin.
Keadilan  gender  berarti  pria  dan  wanita  akan  berpartisipasi  secara seimbang  di  semua  aspek  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya,  memiliki  peran kepemimpinan, dapat mengakses sumber daya dan jasa, dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keadilan gender menciptakan kehidupan  yang  lebih  baik  karena  hak-hak  mereka  dilindungi  dan  mereka memiliki  kendali  lebih  besar  atas  tubuh  mereka  dan  kehidupan  mereka .( OXFAM INDONESIA, 2023)
Untuk  mewujudkan  keadilan  gender  sedapat  mungkin  menghilangkan kesenjangan  hubungan  dan  pembagian  kerja  antara  pria  dan  wanita  dalam berbagai  bidang  kehidupan  dengan  memperhatikana  kodrat,  harkat  dan martabatnya. Menurut  analisis penulis, dalam undang-undang perkawinan pasca perubahan  telah  menitikberatkan  adanya  keadilan  gender  bagi  pria  dan  wanita yang  dapat  dilihat  dari  penyamaan  batas  usia  perkawinan.  Walaupun  kita  telah mengetahui  bersama  bahwa  setiap  aturan  yang  dijalankan  pasti  memiliki konsekuensi dan akibat tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Hal ini  merupakan  suatu  hal  yang  lumrah  terjadi.  Begitu  pula  dengan  perubahan batas usia  perkawinan dalam UUP yang baru. Karena  UUP tersebut  baru diubah dan  belum  mencapai  kurun  waktu  beberapa  tahun,  maka  dampaknya  belum
terlihat  secara  signifikan.  Namun  dapat  dilakukan  analisa  dampak  dengan mengacu pada realita yang ada di masyarakat.
Salah  satu  bentuk  keadilan  yang  dapat  dirasakan  oleh  wanita  karena perubahan  batas  usia  perkawinana  tersebut  adalah  adanya  kesetaraan  hak dengan  pria  dalam  memperoleh  kesempatan  pendidikan.  Sebab,  pada  UUP  yang lama  usia  minimal  kawin  bagi  wanita  hanya  16  tahun,  dimana  kesempatan memperoleh  pendidikan  bagi  perempuan  hanya  sampai  pada  tingkat  Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan untuk laki-laki usia 19 tahun setara dengan Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dan  disisi  lain  perubahan  tersebut  telah mendukung  program  pemerintah  yang  mengharuskan  anak  menempuh pendidikan 12 (dua belas) tahun melalui Kementerian Pendidikan.
Selanjutnya  adalah  berkurangnya  angka  perkawinan  anak  di  Indonesia. Jika  pada  peraturan  sebelumnya  perempuan  boleh  melakukan  perkawinan  pada usia  16 tahun tentunya banyak sekali  praktik perkawinan anak di Indonesia jika mengacu  pada  definisi  anak  dalam  UU  tentang  Perlindungan  Anak.  Sebab  yang dimaksud dengan anak dalam pengertian UU itu seseorang yang belum mencapai usia  delapan  belas  tahun.  Oleh  karena  itu  dengan  berubahnya  usia  layak  kawin untuk  kaum  perempuan  menjadi  sembilan  belas  tahun  harusnya  akan meminimalisir  angka  perkawinan  anak  di  Indonesia.  Dampak  positif  lain  yang pastinya  akan  timbul  dengan  perubahan  batas  usia  kawin  bagi  perempuan  ini adalah  kematangan  dan  kesiapan  fisik  dan  psikis  untuk  mengarungi  bahtera rumah tangga yang tanggung jawabnya besar.
Mewujudkan  keadilan  gender  bukanlah  perkara  yang  mudah,  tetapi memerlukan  perjuangan  yang  ekstra  keras  dan  berkesinambungan  karena  hal tersebut berkaitan dengan perubahan nilai budaya atau konstruksi sosial budaya yang  telah  berakar  di  masyarakat.  Namun  demikian,  karena  semua  nilai  budaya yang  ada  di  masyarakat  adalah  bentukan  manusia  maka  pada  prinsipnya  hal tersebut  bisa  diubah  melalui  upaya  yang  serius  agar  kedepannya  perbedaan gender yang bisa merugikan salah satu jenis kelamin dapat dikikis sehingga pada gilirannya keadilan gender di masyarakat dapat terwujud.

## 4. PENUTUP
Keadilan  gender  berarti  pria  dan  wanita  akan  berpartisipasi  secara seimbang  di  semua  aspek  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya,  memiliki peran  kepemimpinan,  dapat  mengakses  sumber  daya  dan  jasa,  dan berpartisipasi  dalam  keputusan  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka. Keadilan  gender  menciptakan  kehidupan  yang  lebih  baik  karena  hak-hak mereka  dilindungi  dan  mereka  memiliki  kendali  lebih  besar  atas  tubuh mereka dan kehidupan mereka.
Bentuk  keadilan  gender  yang  dapat  dirasakan  oleh  wanita  karena perubahan batas usia  perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang  Perkawianan  adalah  adanya  kesetaraan  hak  dengan  pria dalam  memperoleh  kesempatan  pendidikan,  berubahnya  batas  usia perkawinan  untuk  kaum  wanita  menjadi  sembilan  belas  tahun  akan meminimalisir  angka  perkawinan  anak  di  Indonesia.  Dampak  positif  lain yang  pastinya  akan  timbul  dengan  perubahan  batas  usia  kawin  bagi perempuan  ini  adalah  kematangan  dan  kesiapan  fisik  dan  psikis  untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang tanggung jawabnya besar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mana, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cetakan 1, Jakarta : Kencana.
Agus Hermanto, 2017, Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan  Gender ,  Disertasi  Program  Doktor  Ilmu  Syariah  Konsentrasi Hukum  Keluaraga  Syariah,  Institut  Agama  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung.
Elchya Veronika Salim, 2021, Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan  Gender  Dalam  Meminimalisir  Perkawinan  Bawah  Umur  Di Indonesia , Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 5, Nomor 1, Desember 2021.
Gadis Ayu Fadhilah, 2020, Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1  Tahun  1974  Menjadi  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan, Skripsi  Program  Studi  (S1)  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
John Rawls, 2019 (Cetakan ketiga), A Theory Of Justice “TEORI KEADILAN” Dasar - Dasar  Filsafat  Politik  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  Dalam Negara , Yogjakarta : Pustaka Pelajar.
Mansour  Faqih,  1996, Analisis  Gender  Dan  Transformasi  Sosial ,  Yogjakarta  : Pustaka Pelajar. Mansour Faqih, 1996, Membincang  Feminism : Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti.
Mardiah, 2021, Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Batas  Usia  Perkawinan , Skrispi  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry Banda Aceh.
Miftahul Huda, 2018, Hukum Keluarga (Potrer Keragaman Perundang-Undangan di Negara Muslim Modern), Malang : Setara Press. Miftahul  Jannah,  2021, Perlindungan  Hukum  terhadap  anak  korban  eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual , Haluoleo Law Review
Ni  Luh  Arjani,  2017, Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  (KKG)  Dan  Tantangan Global , INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial. Nurul Qamar, et al. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), CV. Social Political Genius (SIGn), Makassar.
Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia , Surabaya : Bina Ilmu.
Rabiatul  Adawiyah,  Asasriwarni,  Hamda  Sulfinadia,  2021, Analisis  Batas  Usia Perkawinan  Pada  Uu  No.  16  Tahun  2019  Atas  Perubahan  Uu  No.  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  (Studi  Terhadap  Pandangan  Ilmuan  Kota  Padang Tentang  Perubahan  Batas  Usia  Perkawinan), Jurnal  Hukum  Islam  Vol.  21, No. 2 Desember 2021.
Rahmi  Fitrianti  Dan  Habibullah, “Ketidaksetaraan  Gender  Dalam  Pendidikan  : Studi  Pada  Perempuan  Di  Kecamatan  Majalaya  Kabupaten  Karawang”, Sosiokonsepsia, Vol 17 No 1, 2012 Ruohan  Wu  dan  Xueyu  Cheng, “Gender  Equality  in  The  Workplace:  The  Effect  of Gender  Equality  on  Productivity  Growth  Among  The  Chilean Manufactures”, The Journal of Developing Areas, Vol 50 No 1, 2016.
Rustina,  2017, Implementasi  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  Dalam  Keluarga , Jurnal Musawa, Volume 9 Nomor 2 Desember 2017. Shirin Heidari, (et al), “Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use”, Research Integrity and Peer Review, Vol 1 No 2, 2016.
Sonny Dewi Judiasih (et.al), 2019, “Sustainable Development Goals and Elimination Children’s Marriage Practice in Indonesia”, Jurnal Notariil, Vol 4 No. 1, 2019. Sonny Dewi Judiasih, dkk, Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka  Pencegahan  Perkawinan  Bawah  Umur  di  Indonesia, Unpad  Press, Bandung: 2021.
Slamet  Mujiono,  2007 ,  Keadilan  Gender  Dalam  Produk  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Telaah  Atas  Perkawinan  Poligami  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum  Islam), Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah Universitas Negeri Malang.
Syahruddin  Nawi,  2018, Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum Empiris, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2015, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Pers, Jakarta https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017 Statistics and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy , UNICEF, 2013. Data Perkawinan Anak Indonesia , https://www.bps.go.id/ https://www.bps.go.id/
OXFAM  INDONESIA,  2023,  Keadilan  Gender,  https://indonesia.oxfam.org/apa- yang-kami-lakukan/keadilan-gender