## STUDI DESKRIPTIF PENCAPAIAN INDEK PENDIDIKAN DALAM KOMPOSIT IPM JAWA BARAT TAHUN 1993-2006
Iik Nurulpaik 1

## ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pencapaian komposit IPM di Jawa Barat pada periode 1993-2006.  Tujuan penelitian ini: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pencapaian IP sebagai salah satu komposit pembentuk IPM (AMH, RLS, ILS, IP,) di Jawa Barat pada periode tahun 1993-2006.
Penelitian ini bersifat analisis ex-post facto evaluation. Metode yang dipergunakan adalah analisis forcasting dengan menggunakan teknik proyeksi. Data yang dikaji merupakan data sekunder yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
Hasil penelitian bahwa selama periode 1993-2006: 1) RLS bertambah 1,25 tahun; pencapaiannya 7,80 tahun/tahun; pertumbuhannya 2,37% (0,18486/tahun). 2) AMH bertambah 6,96%; pencapaiannya sebesar 95,07%; pertumbuhannya 0,50% (0,475385%/ tahun); buta hurup tersisa 4,27%. 3) AHH bertambah 7,23 tahun (68,28 tahun); pencapaiannya 67,70/tahun; pertumbuhannya 0,54% (0,36558 tahun). 4) IP bertambah 7,47 poin; pencapaiannya 80,9 poin/tahun; pertumbuhannya 0,91%/tahun (0,73 poin).
Selama periode 1993-2006 IP di Jawa Barat mencapai lompatan sebesar 7,47 poin. Rata- rata pencapaiannya 80,9 poin/tahun sedangkan pertumbuhannya mencapai  0,91%/tahun atau (0,73 poin). Pada tahun 2006 IP sudah mencapai 81,69 poin. Dengan kinerja tersebut pada tahun 2010 IP diperkirakan akan mencapai 84,61 poin. Data menunjukan ternyata pencapaian IP tersebut lebih banyak disumbang oleh faktor AMH sebesar  79.05% sementara RLS menyumbang 20,94%. Pertumbuhan selama kurun waktu lebih kurang 13 tahun terakhir ini tidak menggambarkan akselerasi yang progresif, artinya pula pembangunan pendidikan berjalan relatif  stagnan tanpa ada perubahan yang berarti. RLS hanya bertambah 1,25 tahun dengan pertumbuhan 2,37%  (0,18486 tahun) dan masing ada gap RLS 6,96 tahun. Dilihat dari akselerasi secara umum perkembangan angka RLS di semua daerah menunjukkan pertumbuhan positif  walaupun amat lamban dan cenderung stagnan, fluktuasinya antara 6-7 tahun.
Secara keseluruhan akselerasi pencapaian RLS di daerah Kota lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten. Fenomena ini sekaligus merefleksikan masih terjadinya ketimpangan antara daerah perkotaan dan nonperkotaan sekaligus menunjukan pula bahwa perlakuan pembangunan masih belum merata.
Key word:  AMH, RLS, IP, IPM, wajar dikdas.
1 dosen jurusan administrasi pendidikan FIP Universitas Pendidikan Indonesia)

## A. Pendahuluan
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah pertama yang dijadikan percontohan oleh pemerintah pusat didalam peerapak IPM sebagai parameter pembangunan. IPM menggunakan tiga komposit pemebtnuknya yaitu Inek Pendidikan (IP) yang dibentuk dari AMH dan RLS,
Indek Daya Beli (IDB), dan Indek Kesehatan yang menggunakan Angka Harapan Hidup. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap pencapaian IPM dari sisi komposit IP. Seluruh daerah di Jawa Barat yakni 26 Kabupaten/Kota dianalisis, dipetakan, sehingga tampak posisi masing-masing diantara daerah lainnya di Jawa Barat. Dari pedeskripsian tersebut dapat
terlihat pula posisi akselerasi Jawa Barat secara keseluruhan pada periode 1993-2006 sebagai rentang waktu yang dijadikan titi mangsa penelitian.

## B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk meng- ung kap fenomena pencapaian AMH, RLS, IP, sebagai komposit dalam pembentukan IPM Jawa Barat pada periode tahun 1993-2006.

## C. Metode Penelitian
Secara teoritis penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pencapaian IPM dalam penelitian ini menggunakan metode forcasting dengan teknik proyeksi dengan mengunakan data time series (data historis) teknik ini disebut juga teknik ektrapolasi yakni mempelajari, mengkaji, menganalisis peristiwa yang telah terjadi yang memiliki kemungkinan untuk terjadi kembali pada saat mendatang. Artinya pula bahwa kinerja pencapaian IPM dan komponen pembentuknya di setiap daerah di Jawa Barat memiliki suatu kecendrungan ( trend ) pencapaian pertumbuhan dimasa mendatang dengan mengacu pada kondisi yang dicapai pada periode waktu tertentu. Dalam teori analisis kebijakan pendekatan ini dikelompokan sebagai metode analisis meta ( meta analysis ) Data yang dikaji dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dipublikasikan secara resmi oleh institusi yang memiliki otoritas yakini BPS dan Bapeda Jawa Barat. Pengkajian terhadap data yang ada mengikuti data publikasi resmi BPS dan Bapeda tentang IPM Jawa Barat yakni tahun 1993, 1996, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006. Kompilasi berbagai data yang diperoleh dilakukan dengan menghitung kembali publikasi resmi tentang IPM beserta komponen-komponen pembentuknya, tujuannya untuk memastikan bahwa hasil perhitungan yang dipublikasikan memiliki akurasi data.
D. Kajian Pustaka

## 1. Konsepsi-konsepsi pembangunan
UNDP dalam Human Development Report (1995:12) mengemukakan pandangannya tentang paradigma baru pembangunan yang meletakan orientasinya pada empat komponen utama: (1) Produktifitas, manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, perumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia. (2) Pemerataan, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia. (3) Keberlanjutan, akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya (fisik, manusia, alam) harus dapat diperbaharui. (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Terkait dengan paradigma baru pembangunan ini,  Mahbub ul Haq, penggagas konsepsi laporan pembangunan manusia ( the Human Development Report ) mengemukakan pandangannya, “ Human Development is a development paradigm that is about much more than the rise or fall of  national incomes. It is about creating an environment in which people can develop their full potential and lead productive, creative lives in accord with their needs and interests. People are the real wealth of  nations. Development is thus about expanding the choices people have to lead lives that they value. And it is thus about much more than economic growth, which is only a means --if  a very important one-- of  enlarging people’s choices. Fundamental to enlarging these choices is building human capabilities --the range of  things that people can do or be in life. The most basic capabilities for
human development are to lead long and healthy lives, to be knowledgeable, to have access to the resources needed for a decent standard of  living and to be able to participate in the life of  the community. Without these, many choices are simply not available, and many opportunities in life remain inaccessible. The basic purpose of  development is to enlarge people’s choices. In principle, these choices can be infinite and can change over time. People often value achievements that do not show up at all, or not immediately, in income or growth figures: greater access to knowledge, better nutrition and health services, more secure livelihoods, security against crime and physical violence, satisfying leisure hours, political and cultural freedoms and sense of participation in community activities. The objective of  development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and creativelives” . (Terjemahan bebas: Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang terkait dengan banyak dimensi tidak hanya sekedar berkenaan dengan peningkatan dan penurunan pendapatan nasional suatu negara. Konsepsi pembangunan manusia yakni berkenaan dengan bagaimana mengkreasi suatu lingkungan dimana manusia dapat mengembangkan secara utuh  berbagai potensinya dan mendorongnya untuk lebih produktif, membangun kehidupan dirinya lebih kreatif  dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan-keinginannya. Manusia merupakan kekayaan yang senyatanya bagi suatu bangsa. Dengan demikian pembangunan berkenaan dengan perluasan beragam pilihan dalam kehidupannya sehingga mendorong mereka semakin bermakna dalam hidupnya. Pembangunan lebih dari sekedar upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang hanya akan bermakna ketika semakin meluasnya pilihan-pilihan manusia. Hal yang amat mendasar untuk memperluas pilihan tersebut adalah membangun kapabilitasnya dan membangun suatu kondisi dimana orang dapat berbuat sesuatu dalam kehidupanya. Dimensi yang tidak kalah mendasar dalam pembangunan manusia adalah mengupayakan agar mereka panjang umur dan memiliki kesehatan yang baik, menjadikannya lebih
berpengetahuan, memiliki akses terhadap sumber-sumber yang diperlukannya untuk meraih setandar kehidupan yang baik dan menjadikannya untuk lebih berkemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Tanpa hal itu semua, banyak pilihan yang sederhana sekalipun dan banyak kesempatan yang sesungguhnya terdapat di depan matanya menjadi tidak dapat diaksesnya. Tujuan yang paling mendasar dari sebuah pembangunan ialah untuk memperluas pilihan-pilihannya. Secara prinsip, pilihan-pilihan itu dapat ditemuinya dan dapat dirubah setiap saat oleh dirnya sendiri. Individu sering segera memperoleh nilai dari apa yang dilakukannya, ataupun tidak segera diperolehnya, baik dalam bentuk pendapatan atupun semakin baiknya akses terhadap pengetahuan, pelayanan dan perolehan nutrisi dan kesehatan, kenyamanan keluarga, keamana dari kekerasan dan kriminal, kepuasan karena memiliki waktu senggang, kebebasan politik dan budaya dan partisipasinya dalam aktifitas masyarakatnya. Tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan setiap orang dapat menikmati kenyamanan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih kreatif).
Memaknai lebih lanjut sejumlah gagasan dan konsepsi pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh ul-Haq tersebut bahwa pembangunan manusia ( human development ) berarti “pengembangan dan peningkatan seluruh potensi kemanusiaan”, baik oleh individu maupun oleh pemerintah di suatu negara. Dewasa ini telah diyakini oleh berbagai kalangan yakni para ahli pembangunan, lembaga- lembaga internasional seperti Bank Dunia bahwa faktor sumber daya manusia (human capital) merupakan salah satu faktor determinan yang amat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam perspektif historis perjalanan dan pertumbuhan berbagai negara di dunia dapat digambarkan bahwa kemajuan dan pertumbuhan suatu negara, termasuk didalamnya aspek perekonomian sebagai salah satu dimensi kesejahteraan manusia, telah menisbatkan peranan penting
pembanguan sumber daya manusia sebagai penggerak bagi pertumbuhan pembangunan di berbagai negara. Faktor kualitas sumber daya manusia diyakini mendorong kinerja sektor perekonomian. Oleh karena itu dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi membutuhkan prasyarat mutlak pembangunan manusia di setiap daerah ataupun negara. Keyakinan ilmu telah sampai pada suatu keyakinan bahwa mustahil ada kemajuan pembangunan dalam segala aspek tanpa dilandasi kualitas sumber daya manusianya sebagai landasan  utama dan pertama bagi kemajuan pembangunan ( developing causa prima ).
Pandangan terhadap pembangunan yang dikenal legendaris adalah konsepsi pembangunan yang dikemukakan mantan presiden Tanzania, Julius Nyerere, beliau mengemukakan bahwa: ”Sebenar nya pembangunan itu berarti pembangunan untuk rakyat. Jalan, gedung, meningkatnya hasil panen dan lain-lain hal sifat dasar ini bukan pembangunan; semua itu hanya sarana pembangunan....Jumlah gedung sekolah meningkat hanya jika gedung itu dapat dipergunakan atau sedang dipergunakan untuk mengembangkan fikiran dan kecerdasan rakyat...Hasil panen (tunai) meluas adalah pembangunan hanya jika barang itu dapat dijual, dan uangnya dipergunakan untuk hal-hal lain guna memperbaiki kesehatan, menyenangkan dan dimengerti oleh rakyat... Setiap usul harus dibenarkan oleh kriteria apakah hal itu mengabdi sasaran pembangunan dan sasaran pembangunan adalah rakyat. (Stewart MacPherson, 1987:30). Menurut Willard A. Belling (1980) proses pembangunan di berbagai Negara di dunia ---terlebih khususnya di negara- negara berkembang--- seringkali disetarakan dengan proses modernisasi. Modernisasi itu sendiri seringkali merupakan suatu usaha yang menyeluruh, yang secara sendirinya melibatkan mobilisasi sumber-sumber daya manusia serta sumber daya nasional lainnya. Konsepsi ini didasarkan atas asumsi bahwa produk nasional bruto suatu bangsa merupakan ukuran yang cukup tepat tentang
perkembangan ekonomi. Oleh karena berasal dari perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan yang dibiayai, dipimpin dan dioperasikan oleh manusia, maka jelas produk Bruto mencerminkan mobilisasi sumber- sumber daya manusia suatu bangsa. Pada tahun 1970-an pembangunan dijabarkan kedalam bentuk paling tidak mengurangi kemiskinan, penganguran dan ketimpangan, baik antar kelas sosial maupun kewilayahan (geografis). Berkenaan dengan konsepsi tersebut Seers (Kuncoro, 2004:63) mengemukakan: ‘’… What has been happening to poverty?. What has been happening to unemployment? What has been to inequality? If  all three of  these declined from high level then beyond doubt this has been a periode of  development for the country concerned. If  one or two these central problems have been growing worse, especially if  all three have it would be strange to call the result ‘’development’’, even if  per capita income doubled’’. (Terjemaahan bebas: Apa yang terjadi dengan kemiskinan penduduk di negara itu?. Bagaimana pula dengan  angka penganggurannya?.Adakah perubahan- perubahan berarti yang berlangsung atas penanggulangan masalah ketimpangan pendapatan?. Jika permasalahan tersebut selama periode tertentu sedikit banyak telah teratasi, maka tidak diragukan lagi bahwa periode tersebut memang merupakan periode pembangunan bagi Negara yang bersangkutan. Akan tetapi, jika satu, dua, atau bahkan semua dari ketiga persoalan mendasar tersebut terjadi semakin buruk, maka Negara itu tidak bisa dikatakan telah mengalami proses pembangunan yang positif, meskipun barangkali selama kurun waktu tersebut pendapatan per kapitanya mengalami peningkatan hingga dua kali lipat). Dalam kontek ini Seer mengajukan pertanyaan mendasar mengenai makna pembangunan yang kemudian berkembang menjadi definisi baru yang mengawali paradigma baru dalam pemikiran pembangunan. Para ahli dan banyak pihak mulai memunculkan berbagai pertanyaan mengenai pembangunan suatu negara.

## 2
. Pembangunan Pendidikan Dalam Perspektif  IPM.
Pada tahun 1990 PBB melalui UNDP menerbitkan Human Development Report (HDR) yang mempublikasikan takaran keberhasilan pembangunan di berbagai negara dengan menggunakan Human Development Index/Indek Pembangunan manusia (HDI/IPM). Konsepsi index pembangunan yang telah dikembangkan selama ini secara philosofis mengandung makna bahwa kemajuan pembangunan yang dilakukan dan derajat kehidupan masyarakat perlu dipantau perubahannya terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dalam satu periode tertentu, yang dalam konteks pembangunan manusia berarti mengevaluasi kinerja pembangunan disuatu wilayah. Untuk dapat dilakukannya pemantauan tersebut suatu alat ukur yang baku diperlukan sehingga perkembangan antar waktu dan perbandingan antar wilayah dapat sekaligus dilakukan. Indikator komposit pembangunan manusia merupakan satu set indikator tunggal yang dapat digunakan untuk maksud terebut yang merupakan alat ukur yang sejak beberapa tahun terakhir telah banyak digunakan untuk maksud tersebut yang telah banyak dibahas dan dimanfaatkan untuk melihat perkembangan antar wilayah dan antara waktu. (Imawan, 2002) IPM sebenarnya lebih berfungsi sebagai alat untuk advokasi, yaitu memberikan petunjuk dan gambaran secara sangat umum tentang status pencapaian pembangunan selama periode tertentu. Karena itu tidak dapat memberikan petunjuk secara lebih spesifik tentang status dan pencapaian serta kemajuan sutau bidang kehidupan tertentu, sehingga suatu intervensi jika diperlukan tidak dapat diidentifikasi oleh IPM dan indikator komposit lainnya. Walaupun demikian indikator IPM diharapkan dapat menjelaskan tentang kemajuan suatu bidang kehidupan dan sekaligus dapat dikaitkan dengan IPM akan sangat bermanfaat untuk dapat lebih memfokuskan perencanaan pembangunan dilakukan. Dalam hal ini IPM dikonsepsikan sebagai salah satu alat
ukur yang berfungsi sebagai indikator dalam mengevaluasi dan memaknai kinerja pembangunan yang dilaksanakan disuatu wilayah kerja pembangunan. Tujuan utama dari IPM pada dasarnya adalah untuk memperlihatkan apakah pembangunan di suatu wilayah sudah mengakomodasikan partisipasi seluruh penduduk dalam setiap tahapan pembangunan.
Konsep pembangunan dalam filosofis IPM harus dilihat sebagai proses dan upaya ke arah perluasan pilihan ( enlarging the choices of  peoples ), dan sekaligus taraf  yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat sebagai pembangunan ( formation ) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf  kesehatan, pengetahuan, keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan ( utilization ) kemampuan/ keterampilan dirinya dalam menjalani kehidupannya. Secara sederhana konsepsi filosofis yang tekandung dalam pembangunan dengan menggunakan parameter IPM yakni sejauhmana pembangunan kapasitas manusia akan dapat memberinya peluang bagi “perluasan pilihan” setiap individu sehingga ia memiliki akses terhadap sumber-sumber yang memungkinkan dirinya memiliki (1) peluang umur panjang dan sehat, (2) pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan mempraktikkan keterampilannya itu untuk, (3) memperoleh uang (atau daya beli). Ketiga unsur itu dianggap merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu negara, sehingga menentukan nilai IPM. Konsep pembangunan yang dipakai menentukan IPM lebih luas dibandingkan konsep lain. Konsep pembangunan yang sering digunakan, misalnya konsep pembangunan ekonomi, hanya menekan pada pertumbuhan ( economic growth ), kebutuhaan dasar ( basic needs ), kesejahteraan masyarakat ( social welfare ), atau pengembangan sumber daya manusia ( human resources development ).
E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Kondisi Umum Pencapaian AMH, RLS, IMH dan IP di Jawa Barat Periode 1993-2006.
Pada tahun 1993 rata-rata pencapaian AMH di Jawa Barat mencapai 88,77%. Daerah yang pencapaiannya masih dibawah rata-rata Jawa Barat adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi. Sedangkan pada tahun 2006 kondisinya semakin meningkat yakni mencapai 95,73%.
Rata-rata pertumbuhan AMH selama periode tahun 1993 – 2006 mencapai 1,25% dengan pertumbuhan pertahun 0,50%. Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2006 sebesar 95,73% maka masih terdapat krang lebih 4,27% yang berada dalam kondisi belum melek huruf  (buta huruf). Dengan kinerja pertumbuhan AMH sebesar 0,50% pertahun maka diperlukan waktu 8,54 tahun untuk dapat mencapai angka melek huruf  100% bagi penduduk Jawa Barat atau lebih kurang pada tahun 2014,54. Kisaran pertumbuhan  pertahun adalah (-0,08%) – (2,73%). Pada periode tahun 1993 dari 20 daerah, sebanyak 17 daerah sudah mencapai katagori pencapaian AMH yang tinggi, Sementara tiga daerah lainnya baru mencapai katagori menengah atas yaitu: Kabupaten Indramayu (65,95%), Kabupaten Subang (78,87%), Kabupaten Karawang (78,24%). Sedangkan pada periode 2006 dari 25 daerah sebanyak 24 daerah sudah mencapai rata- rata AMH di atas 80%, hanya 1 daerah yang pencapaiannya masih di bawah 80% yakni Kabupaten Indramayu (74,04%).
Pada tahun 1993 capaian AMH tertinggi dicapai oleh Kota Bogor (98,09%) dan terendah dicapai oleh Kabupaten Indramayu (65,95%). Sementara pada tahun 2006 capaian AMH tertinggi juga dicapai oleh Kota Bogor (98,98%) dan capaian AMH terendah juga dicapai Kabupaten Indramayu (83.03%).
Walaupun pencapaian AMH Kabupaten Indramayu relatif  rendah dibandingkan darah lainnya di Jawa Barat, akan tetapi akselerasi pencapaian AMH daerah ini secara keseluruhan mencapai tingkat pertumbuhan yang tertinggi diantara daerah lainnya. Secara umum akselerasi pencapaian semua daerah di Jawa Barat setiap tahunnya mencapai kondisi kecenderungan ( trend ) pertumbuhan meningkat. Kalaupun terjadi fluktuasi hal tersebut tidak menunjukkan penurunan yang drastis.
Selama periode 1993-2006 daerah yang mencapai rata-rata pertumbuhan relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya adalah Kabupaten Sukabumi (1,27%), Kabupaten Kuningan (1,94%), Kabupaten Indramayu (3,67%), Kabupaten Subang (1,90%), Kabupaten Purwakarta (1,13%), Kabupaten Karawang (2,02%), Kabupaten Bekasi, (1,67%), Kota Banjar (1,21%). Perbaikan pencapaian AMH dapat diartikan semakin meningkatnya pelayanan pendidikan warga Jawa Barat dan semakin sedikitnya tingkat buta hurup. Interpretasi terhadap pencapaian AMH menunjukkan bahwa semakin tinggi pencapaian AMH maka dapat diartikan semakin baiknya pembangunan pendidikan bagi penduduk di suatu daerah. Artinya bahwa kualitas manusia di daerah tersebut meningkat dan semakin baik karena memperoleh sentuhan pendidikan yang semakin lama dan baik. Dengan demikian pencapaian AMH ini dapat menggambarkan kualitas SDM di daerah yang bersangkutan dilihat dari sisi pembangunan pendidikan pada tingkatan yang mendasar.
Pencapaian AMH yang semakin baik/ tinggi sekaligus semakin meminimalisir angka buta hurup di setiap daerah. Pada tahun 2006 AMH Jawa Barat sudah mencapai 95,73%. Dalam konteks IPM, perubahan pencapaian AMH akan berdampak pada perbaikan angka IP.  Dilihat dari rata-rata pertumbuhan AMH selama periode 1993- 2006 maka pertumbuhan AMH masing- masing daerah di Jawa Barat masih tergolong relatif  rendah, karena sebagian besar daerah
(16 daerah) rata-rata pertumbuhannya berada di bawah 1%. Sedangkan daerah yang rata- rata pertumbuhannya selama 6 periode di atas 1% hanya 9 daerah yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan,  Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Banjar. Kisaran rata-rata pertumbuhan AMH Jawa Barat selama periode 1993-2006 berada pada rentang (0,09% – 3,67%) dengan rata- rata pertumbuhan setiap pertahun mencapai 0,50%.
IMH pada dasarnya akan mengikuti pencapaian AMH. Pada tahun 1993 rata- rata IMH Jawa Barat mencapai 0,8877 poin dan pada tahun 2006 mencapai 0,9573 poin (naik 0,0696 poin). Rata-rata pencapaian poin IMH Jawa Barat selama periode 1993- 2006 mencapai 0,9307 poin. Pada periode ini daerah yang pencapaan indeksnya dibawah rata-rata Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi.
Terdapat kecenderungan bahwa di daerah-daerah Kota, dimana kinerja pembangunan pendidikannya sudah relatif maju, pencapaian IMH tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk daerah kota yang melek hurup sudah relatif lebih baik dan lompatan perubahannya cenderung stabil dan kecil. Karena IMH pada dasarnya dipengaruhi oleh RLS maka didaerah yang sudah mencapai ketuntasan pendidikan wajar 9 tahun umumnya mengalami stagnasi pertumbuhan karena daerah tersebut tidak segera menetapan kebijakan wajib belajar pada jenjang yang lebih tinggi (wajar 12 tahun/SLTA).
Dalam perhitungannya IP mengkalkulasi IMH dan komponen Indeks RLS, sehingga pencapaian IP amat ditentukan oleh kedua komponen tersebut.  Dilihat dari konsepsi perhitungan IPM, berbeda dengan IK dan IDB yang hanya memasukkan satu komponen
dalam perhitungan scoring akhir, maka untuk IP dimasukkan lebih banyak indikator. Konsep ini lebih mempertegas bahwa indikator atau faktor atau variabel pendidikan lebih dominan dalam pertumbuhan IPM, dibandingkan bobot IK dan IDB, disamping itu konsep itu juga memperjelas kondisi bahwa perhitungan IP jauh lebih selektif  dibandingkan kedua indeks yang lain.
Selama periode 1993-2006 sebanyak 14 daerah dengan pencapaian RLS masih dibawah rata-rata Jawa Barat yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang. Sedangkan daerah dengan rata-rata pencapaian RLS diatas rata-rata pencapaian Jawa Barat adalah: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar. Fakta ini menunjukkan suatu fenomena disparitas pencapaian RLS antara daerah perkotaan dan daerah nonperkotaan. Dilihat dari sisi pertumbuhan secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan RLS  Jawa Barat selama periode 1993-2006 mencapai 2,70% dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 2,39%.
Khusus pada periode 1996-1999 secara umum dalam lingkup Jawa Barat terjadi penurunan pertumbuhan RLS yakni turun mencapai (-3,66%). Hal ini seiring dengan menurunnya tingkat RLS dari 7,05 tahun pada tahun 1996 turun menjadi 6,80 tahun pada tahun 1999. Kalau dilihat fenomena pada periode tersebut maka situasi krisis sosial politik dan sosial ekonomi diduga kuat merupakan faktor yang menyebabkan kondisi penurunan tersebut terjadi. Krisis politik dan ekonomi telah menyebabkan melemahnya aksesibilitas masyarakat usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya akibat daya beli masyarakat yang melemah. Daerah yang paling tajam penurunannya adalah Kabupaten
Indramayu  (dari 5,97 tahun menjadi 3,9 tahun). Kondisi ini menyebabkan rata-rata pencapaian RLS Kabupaten Indramayu selama periode ini menjadi minus (-1,41). Akan tetapi justru kalau melihat asumsi pertumbuhan pertahun Kabupaten Indramayu mencapai akselerasi paling tinggi di Jawa Barat  yaitu 5,03%. Hal yang sama dialami Kabupaten Bogor yang mengalami penurunan tajam pada periode 1999-2003 yaitu (-29,45%).
Pada periode tahun 1993 sebagian besar daerah (18 daerah) sudah mencapai angka RLS di atas 6 tahun. Pada periode ini hanya ada 2 daerah yang pencapaian RLS-nya masih dibawah 6 tahun adalah: Kabupaten Sukabumi (5,96 tahun), Kabupaten Indramayu (5,71 tahun). Pada tahun 1993 ini beberapa daerah sudah mencapai RLS diatas 7 tahun antara lain Kabupaten Bandung (7,01 tahun), Kabupaten Bekasi (7,64 tahun), Kota Bogor (8,69 tahun), Kota Sukabumi (8,25 tahun), Kota Bandung (8,86 tahun), Kota Cirebon (7,86 tahun).  Pada tahun 2005 angka RLS di seluruh daerah di Jawa Barat mencapai di atas 6 tahun termasuk didalamnya Kabupaten Indramayu (6,01 tahun) dan Kabupaten Sukabumi (6,56 tahun).
Dilihat dari kebijakan wajib belajar 9 tahun, pada periode 1993-2006, beberapa daerah yang sudah mencapai RLS 9 tahun adalah: Kota Bandung telah mencapai RLS 9,11 tahun pada tahun 1996 dan pada tahun 2006 telah mencapai (10,34 tahun); Kota Bogor mencapai RLS 9 tahun pada tahun 1999 (9,3 tahun) dan pada tahun 2006 mencapai (10 tahun); Kota Bekasi pada tahun 1999 (9,4 tahun) dan pada tahun 2006 mencapai (10,88 tahun); Kota Depok pada tahun 2003 (9,8 tahun) dan pada tahun 2006 mencapai (10,64 tahun); Kota Cimahi sejak tahun 2003 sudah mencapai RLS (9,43 tahun) dan pada tahun 2006 mencapai (10,11 tahun); Kota Cirebon mencapai RLS 9 tahun pada tahun 2003.
Secara keseluruhan bahwa akselerasi pencapaian RLS di daerah Kota lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten di Jawa Barat. Fenomena ini sekaligus merefleksikan bahwa
pembangunan pendidikan di daerah perkotaan lebih akseleratif. Hal ini menunjukan pula bahwa perlakuan pembangunan masih diskriminatif  dan belum merata diseluruh daerah di Jawa Barat. Akibatnya gerakan wajib belajar 12 tahun baru dapat dilaksanakan hanya didaerah perkotaan tertentu yang RLS-nya telah mencapai 9 tahun, sementara sebagian besar daerah masih harus bergulat dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun di daerahnya masing-masing. Dilihat dari akselerasi secara umum perkembangan angka RLS di semua daerah menunjukkan pertumbuhan. Kondisi penurunan angka RLS tidak terjadi secara drastis dan relatif  stabil, karena flukstuasinya berkisar antara 6 hingga 7 tahun. Angka RLS di beberapa daerah sempat mengalami penurunan.
Pada tahun 1993 daerah yang mencapai indeks RLS diatas 0,5 poin adalah:  Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon,   Sementara pada tahun 2006 semakin banyak daerah yang sudah mencapai angka indeks RLS diatas 0,5 poin adalah: Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.
Pada tahun 1993 IP di Jawa Barat mencapai 74,27 poin dan tahan 2006 mencapai 81,69 poin (naik sebesar 7,42 poin selama 13 tahun). Secara keseluruhan IP Jawa Barat mencapai kenaikan secara konsisten. Tingginya pencapaian IP secara keseluruhan di Jawa Barat pada periode tahun 1993 -2006 tidak lepas dari pertumbuhan pencapaian AMH di setiap daerah yang semakin meningkat. Kondisi ini dapat disimpulkan semakin meningkatnya partisipasi warga untuk memperoleh pendidikan. Akan tetapi jika melihat capaian IP dari sudut pandang RLS maka kondisinya belum dapat dikatakan prestatif. Pada periode tahun 1993 RLS mencapai 6,79 dan pada tahun 2006 mencapai 8,04 tahun (hanya naik 1,25 tahun selama 13 tahun). Tampak bahwa selam periode 1993-2006 ini pencapaian IP yang
tinggi juga masih didominasi oleh daerah perkotaan dan perbedaannya ( gap ) relatif jauh. Hal ini merupakan refleksi dari ketimpangan antara daerah perkotaan dan nonperkotaan. Selama periode 1993-2006 daerah yang menunjukan rata-rata pertumbuhan IP cukup tinggi (diatas 1%) adalah: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung,  Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,  Kabupaten Purwakarta,  Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.
Sedangkan daerah yang menunjukan rata-rata pertumbuhan IP relatif  rendah (dibawah 1%) adalah: Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cimahi.  Dari data-data tersebut tergambarkan bahwasanya kemajuan pembangunan pendidikan di suatu wilayah maka akan berkorelasi secara langsung dengan perbaikan IP di wilayah tersebut. Pencapaian kondisi tersebut merefleksikan bahwa pembangunan pendidikan di daerah itu cukup akseleratif.
Berdasarkan pengelompokan posisi pencapaian daerah dalam pencapaian IP pada tahun 1993 terlihat bahwa dari 20 daerah hanya tiga daerah yang termasuk katagori tinggi (pencapaian 80 poin keatas) yakni: Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung. Kelompok katagori menengah bawah adalah: Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang. Sebagian besar daerah berada pada kelompok katageori menengah atas yakni: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur,  Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis,  Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon.
Pada tahun 2006 terlihat bahwa sebagian besar daerah sudah berada pada
katagori pencapaian IP yang tinggi dan tidak ada lagi daerah yang berada pada kelompok menengah bawah dan bawah. Sementara daerah yang pada tahun 1993 berada pada kelompok menengah bawah maka pada tahun 2006 sudah mencapai katagori tinggi yakni: Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar.

## F. Kesimpulan
Selama periode 1993-2006 IP di Jawa Barat mencapai lompatan sebesar 7,47 poin. Rata-rata pencapaiannya 80,9 poin/tahun sedangkan pertumbuhannya mencapai  0,91%/tahun (0,73 poin). Pada tahun 2006 IP sudah mencapai 81,69 poin. Dengan kinerja tersebut pada tahun 2010 IP diperkirakan akan mencapai 84,61 poin. Data menunjukan ternyata pencapaian IP tersebut lebih banyak disumbang oleh faktor AMH sebesar 79.05% sementara RLS menyumbang 20,94%. Pertumbuhan selama kurun waktu lebih kurang 13 tahun terakhir ini tidak menggambarkan akselerasi yang progresif, artinya pula pembangunan pendidikan berjalan relatif  stagnan tanpa ada perubahan yang berarti.
Selama periode 1993-2006 RLS hanya bertambah 1,25 tahun dengan pertumbuhan 2,37%  (0,18 tahun) dan masing ada gap RLS 6,96 tahun. Dilihat dari akselerasi secara umum perkembangan angka RLS di semua daerah menunjukkan pertumbuhan positif walaupun amat lamban dan cenderung stagnan, fluktuasinya antara 6-7 tahun.
Secara keselur uhan akselerasi pencapaian RLS di daerah Kota lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten . Fenomena ini sekaligus merefleksikan masih terjadinya ketimpangan antara daerah perkotaan dan nonperkotaan sekaligus menunjukan pula bahwa perlakuan pembangunan masih belum merata.
Berangkat dari kondisi tersebut pencapaian IP hendaknya jangan hanya mengandalkan ketercapaian yang paripurna dari aspek AMH semata-mata melainkan harus mengakselerasi pencapaian IP dari pencapaian RLS, mengingat ukuran RLS yang dijadikan standar internasional adalah 15 tahun. Pencapaian IP yang termasuk kategori tinggi ini belum dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan pendidikan yang signifkan karena masih menyisakan persoalan yakni masih rendahnya pencapaian RLS, jika diekvivalenkan hanya setara kelas 2 SLTP. Padahal RLS inilah yang dapat dijadikan ukuran yang dapat lebih mengekspresikan kompetensi manusia/warga Jawa Barat yang sebenarnya. Sementara AMH hanya menggambarkan sosok kompetensi manusia pada tingkatan yang amat rendah yakni hanya mengukur warga dari kemampuan melek hurup (baca, tulis, hitung) pada tingkatan yang elementer, dan hal ini dapat saja diperoleh pada jenjang pendidikan SD ataupun kelas rendah di SD. Kalaupun pencapaian AMH mencapai 100% tetapi jika RLS pencapainya stagnan maka pencapaian IP tidak akan akseleratif  melampaui angka lebih dari 85 poin.
Dengan kondisi tersebut Jawa Barat akan berjalan dalam pertumbuhan RLS yang lambat dan pencapaiannya relatif  kecil. Pada saat wajib belajar 6 tahun dicanangkan pada tahun 1984 dan dinyatakan tuntas pada tahun 1994 dan kemudian dicanangkan wajib belajar 9 tahun, sampai tahun 2004 ternyata tidak dapat dicapai, karena dalam kurun waktu 1994-2004 (10 tahun) capaian RLS Jawa Barat tidak pernah menyentuh angka 9 tahun. Walaupun beberapa daerah kota (28%) sudah dapat mencapai RLS 9 tahun namun 72% daerah masih berkutat jauh di bawah 9 tahun. Sehingga amat logis jika agregat pencapaian RLS Jawa Barat masih jauh dari ketuntasan 9 tahun.

## Daftar Pustaka
Bapeda Jawa Barat, (2005), Data Basis untuk Analisis Iindeks Pembangunan Manusia , Bapeda: Bandung Backer, Gary S., (1993), Human Capital a Theoritical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press: USA Belling, Willard A., (1980), “Mobilisasi Sumber- Sumber Daya Manusia di Negeri-Negeri Berkembang (Edisi Indonesia) ” , dalam Modernisasi Masalah Model Pembangunan , Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial: Jakarta. BPS, BAPPENAS, UNDP, (2001), Laporan Pembangunan Manusia: Menuju Konsenus Baru Demokrasi dan Pembangunan Manusia Indonesia. BPS, BAPPENAS, UNDP: Jakarta. BPS & BAPEDA, (2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Data Basis Untuk Menganalisis Indek Pembangnan Manusia , BPS dan BAPEDA
Jawa Barat: Bandung Chapman, David., (2002), Management and Efficiensy in Education: Goals and Strategies, Asian Development: Manila Philipines. Cohn, E., (1979), The Economics of  Education , B a l l i n ge r   P u b l i s h i n g   C o m p a ny,
Cambridge.
Dunn, Wiliam, (1994), PublicPolicy Analysis:
An Introduction, Prantice-Hall, Inc.,: New
Jersey USA.
Imawan, I., (2002), IPM sebagai tolok ukur Kinerja Pembangunan: Makalah Pengantar Simposium IPM , Bapeda Jawa Barat: Tidak dipublikasikan Johnes, R.L., Morphet, E.L., and Alexander, K., (1983), The Economics & Financing of Education (4 Edition), Prantice-Hall, Inc. Englewood Cliffs: New Jersey Kuncoro, M., (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang , Erlangga: Jakarta Lubis, Sally M., (2007), Kebijakan Publik,
Mandar Maju: Bandung Ministry of  Education & Human Resources Development, (2007-2008), Education in
Korea , Republic of  Korea.
McMillan, Jemes., H, & Schumacher, S., Research in Education: Aconcepual Introduction (Fifth Edition) , Logman: New York, USA. S u k i r n o,   S a d o n o. , ( 1 9 7 8 ) ,   E ko n o m i Pembangunan: Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan, Lembaga Penerbitan FE UI: Jakarta Tilak, J.B.G., (2002), Building Human Capital in East Asia: What Others Can Learn . National
Institute of  Educational Planning and
Administration, New Delhi. Todaro, Michel P., (2000), Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga , edisi 7, Jilid 1, Erlanga:
Jakarta Waren C. Baum & Stokes M. Tolbert, (1988), Investasi dalam Pembangunan: Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia, UI-Press: Jakarta.