## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 1, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Relation  between  Rechtsstaat  Concept  with  Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with  Corruption  as  The  Predicate  Crime  in  Economic Crime
Jessica Petra Natasha Sianipar 1
1. Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: petranatashaa@gmail.com . Phone number: +6281959619590
Abstract: Rechtsstaat Nation–law-based nation–is an ideal habitat for human rights because there is a guarantee for human rights through the independence of justice, legal proceedings, and other justice tools. Through this concept, it is expected that law certainty can take place. In Article 1 number (3) UUD 1945, it is clear and pronounced that Negara Kesatuan Republik Indonesia is a legal state. Therefore, the presence of legislation is expected to bring legal certainty, including Law No. 8 of 2010 about the Prevention and Eradication of Money Laundering which regulates asset tracing. However, factually, there are still some weaknesses in that legislation in regulating asset tracing, such as redundant articles, the development of “follow the money” concept that is still unknown to many parties, and so on. Thus, it can be seen that the existence of legal state concept does not guarantee a perfect law certainty.
Keywords: Economic Crime; Money Laundering; Asset Tracing; Rechtsstaat.
How to Site: Sianipar, J. P. N. . (2022). RELATION BETWEEN RECHTSSTAAT CONCEPT WITH LEGAL CERTAINTY IN MONEY LAUNDERING ASSET TRACING REGULATION WITH CORRUPTION AS THE PREDICATE CRIME IN ECONOMIC CRIME. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8(1), 19–41. https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.76

## Introduction
Konsep rechtsstaat atau konsep negara hukum sudah berkembang sejak  lama. Oleh karena itu, sangat banyak pendapat yang dapat ditemukan mengenai konsep tersebut. Semua pendapat tersebut merupakan usaha keras para ahli dalam mencari suatu konsep atau bentuk dari suatu negara yang pada umumnya manusia inginkan bagi kehidupan  masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dasar dari pelbagai pendapat tersebut ialah hakekat yang dimiliki oleh setiap manusia, yang selalu mempunyai keinginan untuk membentuk suatu negara yang dianggapnya ‘ideal’. Banyak ahli dari Yunani yang dari abad ke-5  SM sudah menggagas cita-cita dari negara hukum yang diinginkannya/ideal dalam pandangannya, dimana hal tersebut juga dikenal dengan istilah “negara polis”. Sebutan atau istilah tersebut tidaklah asing karena sudah pernah

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
dikemukakan oleh para filsuf terkemuka seperti Plato (429-347 SM), Aristoteles (384 SM), dan filsuf-filsuf lainnya. 1
Konsep rechtsstaat terkandung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan tersebut dapat dilihat dalam Pancasila itu sendiri dan UUD 1945. Jika dilihat dalam Pasal 1  ayat (3) UUD 1945, dapat dipahami dengan jelas serta tegas, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. 2 Penerapan konsep “Negara Hukum” ( Rechtsstaat) dapat juga dipakai sebagai acuan dalam membedakan sistem hukum civil law yang sering disebut sebagai sistem hukum Eropa Kontinental serta sistem hukum common law yang sering disebut sebagai Anglo Saxon, yang adalah sistem hukum yang diterapkan di Inggris, jika disandingkan dengan konsep “Rule of Law”.
Melihat seluruh penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara mengenai suatu pemikiran bahwa perkembangan hukum secara global sudah melewati suatu proses perubahan yang sangat panjang dan dinamis. Setiap negara pun memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengembangkan hukum yang diterapkan dalam negaranya, sehingga dapat sesuai dan tepat dengan pandangan hidup (way of life) serta cara hidup masyarakat di negara tersebut. Sejarah hukum dari setiap negara pun pasti berbeda karena semua negara tersebut memiliki ciri tersendiri. Perkembangan konsep negara hukum yang telah dipaparkan sebelumnya adalah produk dari sejarah itu sendiri. Bahkan, setiap unsur dari  pengertian tersebut masih berkembang mengikuti perkembangan  sejarah, termasusk perkembangan masyarakat di dalam negara itu sendiri. Pada fakta yang terjadi, perkembangan hukum terjadi dengan sangat tinggi pada abad ke-18 sampai dengan abad ke-20. Dengan meningkatnya kolonialisme yang dilakukan oleh beberapa Negara Eropa, negara-negara tersebut memaksakan hukumnya ke negara yang mereka jajah. Sebagai salah satu contoh adalah negara Indonesia yang secara paksa ditransformasi, sehingga corak hukum di Indonesia pun berubah yang awalnya adalah corak yang bersifat feodalisme langsung menjadi negara hukum modern. 3
Oleh karena Indonesia mengadopsi konsep Negara Hukum ( rechtsstaat ), maka dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, terkait dengan pengaturan mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, terkait dengan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam
1 Thaib, Dahlan. (2000). Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi . Yogyakarta: Liberty, p. 21.
2 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3 Hamzani, Achmad Irwan. (2014). ”Menggagas Indonesia  sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat”. Yustisia , 90 (9): 136.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan masih banyak lagi undang-undang di Indonesia sebagai peraturan yang menentukan bagaimana berjalannya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai wujud penerapan dari konsep Negara Hukum adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.
Istilah pencucian uang atau money laundering sudah semakin berkembang dan menjadi hal yang tidak asing lagi di dalam sebagian pemahaman masyarakat Indonesia. Money  laundering merupakan salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. 4 Sebagai kejahatan yang mendunia, pencucian uang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (Activities of Transnational Criminal Organizations) yang meliputi the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and  smuggling  of  vehicles, money  laundering , dan  jenis-jenis  kejahatan lainnya. 5 Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pencucian uang di samping sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, juga merupakan kejahatan lanjutan dari kejahatan terorganisasi lainnya. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, keterkaitan itu diatur dalam Pasal 2 yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) tindak pidana.
Sebagai contoh, keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan terorisme dapat tampak dalam hal pendanaan kejahatan terorisme itu sendiri. Dari tanggal 17 hingga 18 Desember 2002, bertempat di Nusa Dua, Bali, diadakan konferensi internasional dengan tema Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing. Konferensi itu diselenggarakan atas kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia dan dihadiri oleh pejabat-pejabat senior dari 31 negara- negara wilayah Asia Pasifik, 13 organisasi regional dan internasional, dan pihak swasta dan  NGO. Para peserta sepakat menekankan komitmen mereka memerangi money laundering dan terrorist financing . Dalam hal itu, peserta juga mengakui bahwa dimensi masalah money laundering dan terrorist financing tengah berkembang dalam
4 Amrullah,  M.  Arief. (2004). Money  Laundering  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  Cet.  2.  Malang: Bayumedia Publishing, p. 6.
5 Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam World  Ministerial Conference on Organizied Transnational Crime di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions  of  the  World, untuk  disampaikan dalam Kongres PBB ke-9 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, 29 April-8Mei 1995, hal. 17-22.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
skala dunia dan dengan kekompleksannya, termasuk di wilayah Asia Pasifik. Selain itu, di New Delhi, India, para pejabat tinggi keuangan dari kelompok G-20, dan Uni Eropa, sepakat untuk meningkatkan kerjasama guna memotong dan memblokir sumber pendanaan kegiatan-kegiatan para teroris, mulai dari pembekuan aset teroris sampai pada modernisasi sistem keuangan. Dengan demikian, ada keterikatan antara money laundering dengan kegiatan terorisme. 6
Selain keterkaitan tersebut, pencucian uang juga mempunyai benang merah dengan kejahatan terkait bidang perbankan. Dalam hubungannya dnegan tindak pidana pencucian uang, setiap orang yang memperoleh uang yang didapat dari hasil kejahatan ekonomi di bidang perbankan, baik kejahatan korporasi maupun kejahatan occupational , yang kemudian hendak dimanipulasi/diburamkan dari asal perolehannya, dapat dihukum pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda terhadap perbuatan pidana tersebut. 7
Ada pula hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Mengenai hal ini, permasalahan dan topik utama yang sangat vital adalah mengenai pencarian dan pengumpulan bukti-bukti yang akan membuat jelas siapa oknum yang melakukan tindak pidana tersebut beserta dengan tindak pidana yang dilakukan oknum tersebut. Muncullah suatu pertanyaan, terkait dengan proses pencarian dan pengumpulan bukti suatu tindak pidana pencucian uang, manakah yang akan lebih diutamakan? Pengembalian aset dari tindak pidana pencucian uang tersebut atau pemidanaan semata? 8 Hal ini tentunya akan mempengaruhi proses penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam hal penelusuran aset (asset tracing) dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Apabila hal yang diutamakan adalah pengembalian aset guna memberi efek  jera  serta  mendorong  terjadinya  pemulihan kerugian  negara,  maka  pelacakan aset tentunya merupakan hal yang sangat penting dalam  proses  penanganan  tindak pidana pencucian uang. Tentunya, dalam penelusuran aset tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang dihasilkan melalui tindak  pidana  merupakan ‘titik penting’ yang perlu ditelusuri guna memecahkan keseluruhan mata rantai dari tindak pidana yang terkait. Hal ini tentunya sangat penting karena berkaitan dengan pelaku tersebut, bahkan penghidupan organiasasi kejahatan hingga  motif atau  tujuan  dilakukannya  tindak  pidana  korupsi  tersebut. Apabila  suatu  motif  atau tujuan tidak tercapai dan sumber kejahatan dipangkas,
6 Amrullah,  M.  Arief. (2004). Money  Laundering  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  Cet.  2.  Malang: Bayumedia Publishing, p. 50-51.
7 Amrullah,  M.  Arief. (2004). Money  Laundering  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  Cet.  2.  Malang: Bayumedia Publishing, p. 68.
8 Manthovani, Reda dan R. Narendra Jatna. (2011). Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, Cet. 1. Jakarta: CV. Malibu, p. 37.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
dengan sendirirnya motivasi  untuk  melakukan  kejahatan  semakin  menurun  dan  atau mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan tindak pidana. 9 Selain itu, penelusuran aset ini menjadi suatu hal yang penting berkenaan dengan pengembalian aset.
Oleh karena pentingnya pengaturan asset tracing bagi pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan korupsi sebagai tindak pidana asal, kepastian hukum diharapkan terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan manifestasi dari diterapkannya konsep Negara Hukum di Indonesia.
Pada faktanya, walaupun sudah ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur sistem asset tracing di Indonesia, masih banyak kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Jadi, perlu dipastikan kembali pengaturan penelusuran aset / asset tracing yang ada merupakan hukum yang komprehensif, sesuai, dan tepat, sehingga dengan demikian memberikan kepastian hukum sebagai penunjang ketertiban sebagai hasil dari adanya hukum tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui juga konsep rechtsstaat di Indonesia beserta pengaturan asset tracing di Indonesia. Dengan diketahuinya kedua hal tersebut, maka dapat diketahui pula hubungan antara konsep rechtsstaat dengan kepastian hukum dalam hal pengaturan asset tracing tindak pidana money laundering di Indonesia dengan korupsi sebagai tindak pidana asal. Oleh karena itu, jurnal ini diberi judul: “Hubungan Konsep Rechtsstaat Dengan Kepastian Hukum Dalam Hal Pengaturan Asset Tracing Tindak Pidana Ekonomi Money Laundering Di Indonesia Dengan Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal” (Relation Between Rechtsstaat Concept With  Legal Certainty In Money Laundering Asset Tracing Regulation With Corruption As The Predicate Crime In Economic Crime).

## Discussion

## Konsep Rechtsstaat di Indonesia
Rechtsstaat atau yang biasa disebut sebagai Negara Hukum merupakan suatu konsep yang dianut di Eropa Kontinental. Menurut Seheltema, rechtsstaat itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, antara lain legal certainty , equality , democracy , dan public government . 10 Negara rechtsstaat —negara berdasarkan hukum—merupakan rumah ideal bagi hak asasi manusia; hanya di dalam rechtsstaat jaminan hak asasi manusia seperti independensi peradilan, proses hukum, dan peninjauan kembali dapat
9 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2010). Modul 2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia , Jakarta: PPATK, p. 1.
10 Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara F. (2017). Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama. Bandung: Pustaka Setia, p. 166.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
bertahan. 11 Namun, definisi dari negara hukum tersebut sering diartikan dengan cara yang salah karena disamakan dengan definisi dari konsep rule of law. Oleh sebab itu, akan dikontraskan terlebih dahulu perbedaan antara kedua konsep tersebut.
Seorang ahli beranama Huda berpendapat bahwa konsep rechtsstaat dan konsep rule of  law mempunyai  hal-hal  yang  dapat  dipersamakan.  Pada dasarnya, keduanya mengarah kepada satu target prioritas, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan sebagai manifestasi dari pengakuan.  Terlepas dari persamaan tersebut, ada pula perbedaan antar keduanya. Negara hukum muncul dari suatu perjuangan terhadap apa yang disebut sebagai absolutism. Hal itulah yang menyebabkan adanya sifat revolusioner sebagai hasilnya. Tentu berbeda dengan perkembangan konsep rule of law yang bersifat evolusioner. Selain itu, konsep negara hukum berpatok pada sistem hukum civil law yang bersifat administratif . Berbeda dengan konsep rule of law yang berlandaskan pada sistem hukum common law yang bersifat yudisial. 12
Kampar juga memiliki pendapat terkait perbedaan antara dua konsep ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui peradilah administrasi yang meruapakan hal vital dan ciri khas yang tampak dari konsep negara hukum itu sendiri. Sangat berbeda dengan konsep rule of law yang masyarakatnya sangat mengandalkan peradilan umum yang ada, sehingga tidak ada praktik peradilan administrasi. Bisa dikatakan bahwa ciri khas yang tampak pada konsep rule of law adalah penegakan hukum yang adil serta tepat (just law). 13 Jadi, dapat ditegaskan bahwa kedua konsep tersebut berbeda dan penelitian ini akan berfokus pada konsep negara hukum ( rechtsstaat ).
Melihat pengertian dari konsep rechtsstaat dapat tampak terlihat suatu hubungan tak terpisahkan antara konsep tersebut dengan konsep demokrasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam praktiknya, konsep demokrasi memberikan delapan jaminan kelembagaan: kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi; kebebasan berekspresi; hak untuk memilih; kelayakan untuk jabatan publik; hak pemimpin politik untuk melengkapi dukungan dan suara; sumber informasi alternatif; pemilihan umum yang bebas dan adil; lembaga untuk membuat kebijakan pemerintah bergantung pada suara dan ekspresi preferensi lainnya. 14 Lain hal dalam negara yang didasari hukum, dimana hukum harus didefinisikan sebagai kesatuan yang bertingkat dimana tatanan norma hukum
11 Lubis, Todung Mulya. (1990). “In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966- 1990” . California: S.J.D. Dissertation at Boalt Hall Law School University of California Berkeley, p. 168.
12 Huda, Ni’matul. (2005). Hukum Tatanegara Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 73-74.
13 Huda, Ni’matul. (2005). Hukum Tatanegara Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 73-74.
14 Lijphart, Arend. (1984). Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven: Yale University Press, p. 26.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
mempunyai konstitusi sebagai titik teratas dari hirarki tersebut. Dari hal ini dapat dipahami bahwa dalam suatu negara hukum dikehendaki adanya supremasi konstitusi sebagai wujud dari legal certainty itu sendiri. Kepastian konstitusi, selain diartikan sebagai akibat dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan bentuk perjanjian sosial tertinggi. 15
Melihat penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pada satu sisi demokrasi memberikan dasar dan sistem kekuasaan berlandaskan prinsip equality dan kesederajatan hak asasi manusia, namun pada sisi yang lain negara hukum memberikan acuan yang menegaskan bahwa oknum yang memegang kekuasaan dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan hukum. 16 Oleh karena itu, hukum setiap negara dapat memiliki  karakter masing-masing yang khas. Perbedaan sejarah dan perbedaan perkembangan budaya yang ada dalam maysarakat dapat menghasilkan perbedaan tersebut.
Indonesia  membutuhkan  suatu  konsep  negara hukum Indonesia sesuai dengan sejarah, budaya, hingga karakteristik dari negara Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, konsep tersebut harus diambil dari nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat Indonesia. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Van Eikemma Homes , “A people can only generate its culture and its law”. 17 Sependapat dengan Carl Freiderich von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu sendiri adalah bentuk dari kesadaran hukum masyarakat sebagai volkgeist (jiwa bangsa). 18 Undang- undang yang merupakan produk hukum, harus digali serta harus dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut bersumber  dari  kemajemukan  bangsa Indonesia, budaya, serta kepercayaan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang- undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum untuk menyejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, kedepannya akan menghasilkan produk  hukum  yang mengandung nilai keadilan sosial ( social justice ). 19
Dalam penerapannya bisa dimisalkan seperti 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang isinya tidak berlawanan dengan
15 Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, p. 152 – 162.
16 Andrews, William G. (1968). Constitutions and Constitutionalism . New Jersey: Van Nostrand Company, p. 12-13.
17 Burns, Peter J. (1999). The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia . Jakarta: PT Pradnya Paramita, p. 331.
18 Tanya, Bernard L., dkk. (2010). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, p. 103.
19 Nugroho, Wahyu. (2013). “ Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”. Jurnal Legislasi Indonesia , 10(3): 45.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga ada kejelasan dasar dan prinsip yang terkandung dalam undang-undang di Indonesia.

## Peraturan Asset Tracing di Indonesia

## Definisi Asset Tracing
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Modul Audit Forensik tahun 2007 memberikan definisi terhadap penelusuran aset sebagai suatu teknik yang dipakai oleh seorang investigator atau auditor forensik dengan jalan mengumpulkan serta  mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang memiliki kaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku agar dapat  diidentifikasi,  dihitung besaran jumlahnya, serta selanjutnya agar bisa dilakukan pemblokiran atau pembekuan dan penyitaan guna pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang tersebut. 20

## Pengaturan Asset Tracing
Pihak yang memiliki kewenangan dalam tahap pelacakan aset tindak pidana money laundering di Indonesia adalah:
a. Polisi, Kejaksaan Agung dan KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia;
b. PPATK, Polisi, Kejaksaan Agung, KPK, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dan Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Prosedur Asset Tracing dalam Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pengaplikasian dari pendekatan follow the money, suatu pendekatan yang sudah lama diterapkan di Amerika Serikat dan dikenal juga dengan istilah pendekatan anti pencucian uang. 21 Pendekatan ini
20 Utama, Muhammad Fuat Widyaiswara. (2013). Penelusuran Aset dan Pemulihan Keruian Negara. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, p. 3.
21 Husein, Yunus. (2008). Negeri Sang Pencuci Uang . Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, p. 62.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
pertama kali di kenalkan secara formal dalam Konvensi Wina, yaitu Convention Againts Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substance oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tahun 1988. Konvensi Wina tersebut merupakan tonggak sejarah yang memperoleh perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional AML ( Anti Money Laundering ) yang memiliki tujuan untuk memberantas tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  strategi  merampas  hasil-hasil kejahatan ( proceeds of crime ), sehingga pelaku kejahatan tidak dapat mengembangkan dan memperuas tindak kejahatan mereka. Dalam konvensi ini, juga  diatur  infrastruktur yang meliputi kerjasama internasional, penetapan norma- norma dan peraturan serta prosedur yang disepakati dalam penyusunan regulasi AML ( Anti Money Laundering ). 22 Tentunya, dalam pengaplikasian pendekatan follow the money , akan dipergunakan ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik (forensic accounting) serta ilmu pengetahuan lain yang terkait.
Pelaksanaan dari semua hal tersebut bertolak pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal yang mengatur penelusuran aset di Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diperkenalkan suatu lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga yang dimaksud ialah  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 23 Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 37, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun, tetapi PPATK bertanggung jawab kepada Presiden. 24 PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun jika diperlukan perwakilan PPATK dapat pula dibuka di daerah. 25
Dalam Pasal 39, dijelaskan lebih lanjut bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 26 Hal ini diwujudkan melalui fungsi dari PPATK itu sendiri. Fungsi tersebut antara lain: 27
1) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2) pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
22 Husein, Yunus. (2006). Bunga  Rampai Anti Pencucian  Uang . Bandung: Books  Terrace & Library, p. 44-45.
23 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1.
24 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 37.
25 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 38.
26 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 39.
27 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 40.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
3) pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4) analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak  pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, terdapat pula pengaturan prosedural terkait dengan fungsi-fungsi tersebut. Salah satu prosedur awal yang perlu diperhatikan adalah tahapan pelaporan.
Pelaporan merupakan kompilasi dan rangkuman dari data-data yang sudah diverifikasi, pengelompokan, dan analisis atas data-data tersebut, analisis suatu nexus (hubungan), dan laporan akhir atas hasil proses pelacakan. Salah satu output dari proses pelaporan ialah sudah terdapatnya klasifikasi atas aset-aset tersebut. Setelah seluruh data-data— baik data utama maupun pendukung—dikumpulkan dan diverifikasi, maka tahapan berikutnya adalah rekapitulasi seluruh data-data yang ada. Semua disatukan  dalam kategori-kategori tertentu agar dapat mudah diidentifikasi dan diklasifikasikan, mana yang merupakan data utama atau penting, dan mana data yang sifatnya mendukung data utama. Dalam klasifikasi aset- aset tersebut secara umum dibedakan menjadi aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset bergerak dibagi menjadi aset bergerak dalam sistem keuangan, seperti misalnya aset di dalam perbankan, pasar modal, asuransi, pasar uang, dan pasar berjangka; dan aset bergerak yang bukan dalam sistem keuangan seperti, misalnya: perhiasan, uang tunai, benda seni dengan nilai tinggi, kendaraan, ternak, dan lain-lain. Hasil dari pelacakan ini dapat digunakan untuk memperkuat upaya penyidikan, penuntutan, bahkan penyitaan maupun perampasan aset. 28
Terkait dengan pelaporan yang telah dijelaskan dalam kutipan tersebut, dalam bukunya, Paku Utama juga menegaskan hal berikut. Laporan dan pengaduan masyarakat, berita di media, sumber-sumber intelijen,  data,  dan  informasi  dari  FIU ( Financial  Intelligent  Unit atau di Indonesia dikenal sebagai PPATK), laporan dari instansi lain, dan sumber-sumber lainnya dapat dijadikan pintu masuk dalam melaksanakan proses pelacakan.
Berhubung dengan  hal tersebut, pada pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dipaparkan hal berikut. 29
28 Utama, Paku. (2013). Memahami Asset Recovery & Gatekeeper (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, p. 113.
29 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 23 ayat 1.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
a) Transaksi Keuangan Mencurigakan;
b) Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
c) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
Berhubungan dengan ayat tersebut, dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dipaparkan siapa saja yang dimaksud sebagai pihak pelapor. Salah satunya adalah bank sebagai penyedia jasa keuangan. 30 Hal ini berhubungan erat dengan pengawasan kepatuhan yang adalah kegiatan untuk memastikan kepatuhan pihak pelapor atas kewajiban pelaporan yang dilakukan dengan mengeluarkan ketnetuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi. 31 Jadi, dapat diketahui apabila  ada  ketidakpatuhan  terhadap kewajiban  pelaporan,  sehingga  bank  tersebut dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) jo. Pasal 30 ayat (1) UU TPPU, Bank Indonesia yang berwenang mengenakan sanksi tersebut bagi bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK karena Bank Indonesia berperan sebagai lemabga pengawas dan pengatur. Dijelaskan dalam ketentuan tersebut bahwa pengenaan sanksi administratif diberikan kepada penyedia jasa keuangan yang tidak memberikan laporan kepada PPATK. Laporan tersebut dapat berupa laporan transaksi keuangan mencurigakan paling lama 3 (tiga) hari kerja, laporan transaksi keuangan tunai paling lama 14 (empat belas) hari kerja, serta laporan laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat diberikan sanksi administratif oleh lembaga pengawas dan pengatur. Bukan hanya mengenakan sanksi terhadap bank yang tidak melakukan kewajiban pelaporan, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan kepatuhan terhadap bank. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/68/INTERN tanggal 2 November 2012 tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum sebagai panduan bagi Pengawas Bank dalam menjalankan tugasnya.  Dalam  pedoman  tersebut  juga  dijelaskan  bahwa sebuah  bank  dikatakan tidak patuh jika bank tersebut tidak memberikan dokumen pendukung terhadap transaksi yang dikategorikan mencurigakan dalam waktu paling
30 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 17.
31 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 angka 18.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
lambat 3 hari kerja setelah batas waktu penyampaian dokumen. Bank yang tidak menyampaiakan  LTKM  tersebut,  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi PPATK terlebih dahulu.
Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK. 32 Namun, pelaporan tersebut dikecualikan terhadap transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral, transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun, dan transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK. 33
Tentunya untuk menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut, PPATK berwenang untuk: 34
1) meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau  lembaga  swasta  yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2) menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3) mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
4) memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5) mewakili  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  organisasi  dan  forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
7) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Terkait  dengan  ayat  (1)  huruf  a  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010, hal tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan kerahasiaan yang ada. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b a quo, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem
32 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 23 ayat 2.
33 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 23 ayat 4.
34 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 41.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41

## informasi. 35
Dalam konteks PPATK sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang: 36
1) menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2) menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
3) melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4) menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5) memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6) merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
7) menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.
Seperti penjelasan tentang definisi asset tracing sebelumnya, audit yang dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut mengarah pada audit investigasi. Menurut William T. Thornhill pengertian audit investigasi adalah sebagai berikut. 37
Forensic and investigate accounting is the application of financial skill an investigative mentality to unresolved issues, conducted within context of the rules of evidence. As a discipline, it encompasses financial expertise, fraud knowledge, and a strong knowledge and understanding of business reality  and  the  working  of  the  legal  system. Its development has been primarily achieved through on the job training as well as experience with investigating officers and legal counsel.
Dari  penjelasan  tersebut,  dikatakan  bahwa  forensik  dan  akuntansi  forensik adalah penerapan keahlian finansial dan mentalitas investigasi untuk memecahkan kasus-kasus
35 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 42.
36 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 43.
37 Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: Penerbit ANDI, p. 131-132.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
penyimpangan yang dilaksanakan dalam konteks ketentuan bukti. Sebagai suatu disiplin ilmu, audit ini mencakup bidang keuangan, pengetahuan mengenai kecurangan dan  pengetahuan  serta  pemahaman  yang  mendalam  tentang realitas bisnis dan mekanisme kerja sistem hukum. pengembangannya terutama melalui on the job training dan kerja sama dengan petugas investigasi dan penasehat hukum.
Selain itu, G. Jack Balogna dan Robert J. Lindguist juga berpendapat sebagai berikut. 38
Investigative  auditing  invalues  reviewing  financial  documentation  for special  purpose  which  could  relate  to  ligitation  support  and  insurance claim it as well as criminal matter.
Jadi, audit investigasi melibatkan kaji ulang dokumentasi keuangan  untuk  tujuan khusus yang dapat berkaitan dengan usaha mendukung tindakan hukum dan tuntutan asuransi sebagaimana halnya masalah kejahatan. Audit investigasi ini dipecah menjadi empat tahap oleh William T. Thornhill, yaitu mengenal masalah dan perencanaan terlebih dahlu, lalu mengumpulkan bukti-bukti, mengevaluasi bukti-bukti, dan melaporkan penemuan tersebut. 39
Sedangkan, dalam rangka PPATK melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK berwenang untuk: 40
1) meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
2) meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4) meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5) meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
7) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
8) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
38 Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: Penerbit ANDI, p. 131.
39 Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: Penerbit ANDI, p. 141.
40 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 44.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
9) meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10) meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
11) mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
12) meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
Terkait dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa PPATK dapat melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, apabila ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Semua hasil pemeriksaan tersebut harus diserahkan oleh PPATK kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. 41
Berkaitan dengan pemeriksaan tersebut, PPATK juga dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagaian Transaksi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi. Bahkan, PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik. 42 Bukan hanya hasil pemeriksaan saja yang harus diserahkan oleh PPATK kepada penyidik, dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Selain itu, dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Terkait dengan hal tersebut, pengadilan harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 43
Hubungan  antara  Konsep Rechtsstaat Dengan Kepastian Hukum dalam Hal Pengaturan Asset Tracing Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia dengan Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal
41 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 64.
42 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 66.
43 Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 67.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan  sebaliknya. Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga  unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 44 Oleh karena pendapat tersebut yang menekankan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan hukum, perlu kembali dikaji apakah betul Negara Hukum pasti mencapai tujuannya, yaitu kepastian hukum. Pada makalah ini, hal tersebut akan diuji dengan menggunakan pengaturan asset tracing tindak pidana pencucican uang sebagai contoh peraturan yang ada di Negara Indonesia.
Pertama, terkait dengan pengaturan asset tracing yang telah dijealskan di bagian- bagian sebelumnya, terdapat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut.
Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai  dengan  ketentuan  dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 45
Dari kutipan pasal tersebut, dapat dilihat suatu konsep, yaitu  jika seorang pelaku korupsi tidak sanggup mengganti uang negara, maka dilakukan substitusi, dimana pelaku tersebut harus dipenjara untuk menggantikannya. Permasalahannya, apabila koruptor yang dimaksud sebenarnya masih memiliki aset, namun mengakunya tidak mempunyai aset, barulah penelusuran aset dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  ia benar-benar tidak memiliki harta kekayaan yang disembunyikan/disamarkan. Apabila sudah ada putusan, berlaku Pasal 81 Undang-Undang 8 Tahun 2010. Dengan demikian, jika ditemukan aset di kemudian hari, aset tersebut tetap dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna dilakukan penyitaan harta kekayaan yang dimaksud. Namun hal ini tidak berlaku apabila sudah inkrah, bahkan ketika ada novum pun tetap tidak bisa. Oleh karena tidak berlaku lagi saat putusan sudah inkrah, perlu
44 Simorangkir, JCT. (1983). Hukum dan Konstitusi Indonesia . Jakarta: Gunung Agung, p. 36.
45 Indonesia, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 18.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
diatur lebih lanjut agar hal tersebut tidak terjadi. Selain itu, perlu dilihat terlebih dahulu Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai pembuktian terkait harta kekayaan yang diperoleh dalam pelaksanaan aset. Berikut isi dari pasal tersebut.

## Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

## Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010
1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau  terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
Seperti yang telah kita ketahui, konsep pembutkian terbalik, dimana semua pembuktian dibebankan kepada terdakwa melanggar hak asasi manusia karena Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pembuktian. Sebaliknya, pembalikan  beban pembuktian dijelaskan dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam pasal tersebut, harta kekayaan disebut sebagai beban. Jadi, dapat dikatakan pasal tersebut merupakan suatu kewajiban untuk Terdakwa membuktikan asetnya yang terkait pidana atau bukan, sehingga harta kekayaan yang memang diperoleh secara legal dapat tetap dipertahankannya. Selain itu, penyidik dan penyelidik berkewajiban pula untuk membuktikan nexus awal, bahwa ada dugaan bahwa aset ini diperoleh dari hasil kejahatan. Apabila sulit untuk membuktikan hal tersebut karena tidak ada jurnal akuntansinya, undang-undang  memudahkan  dengan  cukup  adanya profil  mencurigakan  (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Pembuktian yang demikian erat kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia. Dalam The FATF Recommendations (Nomor 3 and 4) telah ditegaskan bahwa diperlukan perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  sebagai  jaminan  tidak  ada  pihak  yang dirugikan dengan berjalanannya proses yang ada. Hal ini tentunya menjadi guidelines , baik bagi berbagai negara, termasuk Indonesia dalam pelaksanaan asset tracing . Terlebih, di Indonesia terdapat pula pasal yang sangat menekankan perlindungan hak

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
asasi manusia, khususnya bagi para terdakwa pencucian uang dalam pelaksanaan asset tracing .
Melihat hal ini, dapat terlihat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia cukup lengkap mengatur hal tersebut. Namun, pada faktanya hal ini merupakan wujud dari ketidakefektifan dari undang-undang itu sendiri. Hal ini didasari oleh fakta bahwa sebenarnya terkait dengan pembuktian kepemilikan suatu benda, hal tersebut sudah di atur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Pasal 1865 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut.
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
Idealnya memang demikian, namun hal tersebut bukan suatu masalah apabila kedua pasal tersebut dipertahankan untuk kondisi saat ini. Hal ini didasari oleh suatu fakta bahwa banyak pihak yang belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terkhusus mengenai pelaksanaan asset tracing . Oleh karena itu, keberadaan kedua pasal itu akan membantu dalam memberi pemahaman bagi para praktisi. Berjalan dengan waktu, penegak hukum yang ada akan memahami bagaimana yang seharusnya, sehingga barulah keefektifan  penulisan  perundang-undangan  sebagai salah  satu  kriteria  perundang-  undangan yang ideal dapat  diimplementasikan. Dari penjelasan sebelumnya, beberapa orang berpendapat mengenai keberadaan pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang sebenarnya sudah di atur dalam Pasal 1865 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, menunjukan salah satu kelemahan pengaturan pelaksanaan penelusuran aset di Indonesia, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya dilakukan penyederhanaan  pengaturan  pelaksanaan aset  di  Indonesia,  sehingga  tidak  ada pasal  yang redundant —pasal  yang  mubazir karena adanya pengulangan—dengan pasal di perundang-undangan lain.
Selain itu, judul dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jika dilihat dari judul ini, telah jelas bahwa koridornya adalah tindak pidana, padahal asset tracing bisa diberlakukan dalam koridor hukum yang lain, mengingat asset recovery bisa dilakukan diberbagai koridor hukum, sehingga pelacakan aset dengan pendekatan money laundering tidak bisa diterapkan di ranah hukum lain. Terkait dengan hal ini, kunci permasalahan di Indonesia terkait asset tracing bahkan asset recovery , adalah setiap orang harus mengetahui episentrumnya. Jika berpikir terlalu parsial, maka banyak pihak akan memiliki pemahaman yang salah terkait tindak pidana pencucian uang. Sesungguhnya episentrum yang dimaksud digambarkan dalam piramida terbalik. Paling teratas adalah

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
yang terbesar, yaitu masalah disparitas atau kesenjangan regulasi. Contohnya saja, Pasal 1 angka (2) KUHAP memaparkan definisi penyidikan sebagai berikut.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi fokus dari penyidikan adalah orang, bukan aset. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut.
Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
Kedua pasal tersebut sangatlah kontradiktif karena dalam Pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010  tidak perlu dicari tersangka karena yang  terpenting adalah  potensi  pencucian  uangnya.  Hal  ini  sangat  sesuai  dengan  pendekatan “ follow   the   money” yang   sedang   berkembang   dalam   setiap financial crimes. Ada contoh lain pula, yaitu Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

## Pasal 39
(1) Barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari  kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang- undang.
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
Untuk mencapai hal tersebut, jaksa harus membuktikan terlebih dahulu apakah orang tersebut melakukan tindak pidana, membuktikan nilai/instrumen yang  digunakan dihasilakan dari aset yang dimiiki oleh terpidana atau bukan, dan sebagainya sebelum terjadi perampasan. Hal tersebut sangatlah sulit karena waktu dibuat KUHAP dan KUHP

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
belum ada teknologi yang canggih, sehingga butuh teknik yang lebih update dan undang-undang yang lebih menyesuaikan kondisi tersebut. Dengan adanya disparitas tersebut, terlahirlah pola pikir yang berbeda terhadap undang-undang yang ada. Hal ini yang  menyebabkan  sering  kali  undang-  undang yang sudah cukup baik, diimplementasikan dengan salah oleh para pihak yang belum memahaminya.
Melihat penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak efisien serta hukum yang secara prinsipal/filosofis masih ada yang bertabrakan dapat mempengaruhi efektivitas pemberlakuan hukum di masyarakat, bahkan di kalangan penegak hukum juga. Inilah yang mengakibatkan suatu fenomena dimana sebuah Negara Hukum yang memiliki hukum di dalamnya belum tentu memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kembali mengkaji serta menyempurnakan hukum yang ada di suatu negara untuk memperoleh implementasi yang lebih baik.

## Conclusion
Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu produk hasil dari konsep Negara Hukum ( rechtsstaat) yang diterapkan di Indonesia.
Pengaturan asset tracing tindak pidana pencucian uang dalam hal korupsi sebagai tindak pidana asal sudah cukup baik. Namun, dalam berjalannya perkembangan penegakan hukum di Indonesia, perlu ada perbaikan guna menjadi pengaturan yang ideal mengingat masih ada pasal yang bersifat redundant —Pasal 77 dan 78 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010—serta adanya pasal-pasal yang saling kondradiktif satu dengan yang lain, sehingga disparitas hukum ini berakibat pada kesalahan paham pelaksana dari asset tracing itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan terkait dengan hal-hal tersebut. Dalam praktik sesungguhnya pula, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatur pelaksanaan asset tracing terlepas dari kelebihan yang undang-  undang ini miliki, bahkan ketika peraturan perundang- undangan ini sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang ideal sekalipun.
Oleh karena masih ada kelemahan dalam produk hukum itu sendiri—dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang —maka penerapannya pun belum maksimal, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hukum belum tentu menjamin adanya kepastian hukum.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
Dari permasalahan-permasalahan serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat saran-saran agar kepastian hukum dapat tercapai melalui hukum positif yang ada di Indonesia, antara lain Pemerintah perlu meninjau kembali seluruh peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pelaksanaan asset tracing tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sehingga tidak terjadi disparitas/kesenjangan regulasi yang akan menimbulkan berbagai pemahaman yang salah terhadap pengaturan pelaksanaan asset tracing di Indonesia.
Pemerintah dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan seyogianya membuat suatu buku panduan manual mengenai segala hal seputar pelaksanaan asset tracing di Indonesia, sehingga praktisi dapat memiliki pedoman yang lebih jelas, dimana hal tersebut dapat mereka gunakan dalam pelaksanaan asset tracing di Indonesia.
Mengingat pengaturan pelaksanaan asset tracing di Indonesia yang cukup baik, ada baiknya judul dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diubah, atau mungkin dapat dibuat perubahan/penambahan undang-undang yang memungkinkan pengaturan pelaksanaan asset tracing tersebut dapat diaplikasikan juga di koridor hukum yang lain, tidak hanya dalam koridor hukum pidana sebagaimana judul dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Terlepas dari konsep Negara Hukum yang diadopsi Negara Indonesia, Akademisi beserta dengan Pemerintah dapat mengkaji kembali setiap produk hukum yang ada di Indonesia untuk menyempurnakan lebih lanjut produk hukum tersebut, sehingga dengan disempurnakannya semua hal tersebut akan menunjang kepastian hukum yang lebih lagi.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41

## References

## Regulations:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164. Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam World  Ministerial  Conference  on  Organizied  Transnational  Crime di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions  of  the  World, untuk disampaikan dalam Kongres PBB ke-9 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, 29 April-8Mei 1995, hal. 17-22.
Books:
Amrullah,  M.  Arief. (2004). Money  Laundering  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,
Cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing.
Andrews, William G. (1968). Constitutions and Constitutionalism . New Jersey: Van Nostrand Company.
Asshiddiqie, Jimly. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
Burns, Peter J. (1999). The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia . Jakarta: PT Pradnya Paramita.
Huda, Ni’matul. (2005). Hukum Tatanegara Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Husein, Yunus. (2006). Bunga  Rampai Anti Pencucian  Uang . Bandung: Books Terrace & Library.
Husein, Yunus. (2008). Negeri Sang Pencuci Uang . Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima. Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara F. (2017). Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama. Bandung: Pustaka Setia.
Karyono. (2013). Forensic Fraud. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Lijphart, Arend.  (1984). Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. New Haven: Yale University Press. Lubis, Todung Mulya. (1990). “In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990” . California: S.J.D. Dissertation at Boalt Hall Law School University of California Berkeley.

## Jessica Petra Natasha Sianipar
Relation between Rechtsstaat Concept with Legal Certainty in Money Laundering Asset Tracing Regulation with Corruption as The Predicate Crime in Economic Crime Jurnal Hukum tora: 8 (1): 19-41
Manthovani, Reda dan R. Narendra Jatna. (2011). Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia, Cet. 1. Jakarta: CV. Malibu.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2010). Modul 2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia , Jakarta: PPATK.
Simorangkir, JCT. (1983). Hukum dan Konstitusi Indonesia . Jakarta: Gunung Agung. Tanya, Bernard L., dkk. (2010). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing. Thaib, Dahlan. (2000). Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi . Yogyakarta: Liberty.
Utama, Muhammad Fuat Widyaiswara. (2013). Penelusuran Aset dan Pemulihan Keruian Negara. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Utama , Paku. (2013). Memahami Asset Recovery & Gatekeeper. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.

## Journal articles:
Hamzani, Achmad Irwan. (2014). ”Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat”. Yustisia , 90 (9): 136.
Nugroho, Wahyu. (2013). “ Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”. Jurnal Legislasi Indonesia , 10(3):
45.