Volume 6, Nomor 2, Juni 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode Penunjukan Langsung
Wahyudia Pratama, Yoyok Ucuk Suyono
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Jl. Semolowaru No. 84, Surabaya, Jawa Timur, 60283, (031) 592 5970
Email: kangyudha.86@outlook.com Article Abstract Article History Received: Mar 07, 2023;
Reviewed: Mar 21, 2023; Mar 21, 2023; Accepted: Apr 17, 2023;
Published: Jun 20, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i2.19451
This paper aims to examine criminal acts in the procurement of goods/services by State-Owned Enterprises by direct appointment and forms of corporate responsibility for these crimes. This study uses  a  normative  juridical  method  with  a  conceptual,  statutory, and  case  approach.  The  problem  that  often  occurs  in  the procurement  of  goods/services  by  direct  appointment  is  the existence of collusion and/or bribery between prospective service providers and budget users or between procurement committees with the aim of personal gain or certain groups. Criminal liability in  a  corporate  crime  in  the  procurement  of  goods/services  by direct  appointment  such  as  crimes  related  to  criminal  acts  of corruption and unfair business competition is subject to principal penalties  in  the  form  of  fines,  confiscation  of  goods,  temporary closure of corporations, closure of companies and revocation of certain rights or elimination of all or part of the profits.
Keywords:  Criminal  Liability;  Corporation;  Goods/Services Procurement; Direct Appointment

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tindak  pidana  dalam pengadaan  barang/jasa  Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan penujukan  langsung  serta  bentuk  pertanggungjawaban  korporasi atas  tindak  pidana  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif  dengan  pendekatan  konseptual,  perundang-un- dangan, dan kasus. Masalah yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa  dengan  penunjukan  langsung  adalah  adanya persekongkolan dan/atau suap antara calon penyedia jasa dengan pengguna anggaran atau antara panitia pengadaan yang bertujuan demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Pertanggungjawaban  pidana  dalam  suatu  kejahatan  korporasi dalam pengadaan barang/jasa dengan penunjukan langsung seperti kejahatan  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi  dan  persaingan
usaha  tidak  sehat  adalah  dijatuhi  pidana  pokok  berupa  pidana denda,  perampasan  barang,  penutupan  sementara  korporasi, penutupan  perusahaan  dan  pencabutan  hak-hak  tertentu  atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Pengadaan Barang/Jasa; Penunjukan Langsung

## PENDAHULUAN
Perkembangan suatu negara tidak dapat
dilepaskan dari peran korporasi. 1
Berkembangnya  suatu  negara  pasti  akan diikuti dengan berkembangnya jumlah korporasi yang beroperasi di negara tersebut. 2
Eksistensi  suatu  korporasi  memiliki  andil besar bagi kepentingan negara dan warganya, 3 karena  korporasi  sebagai  subjek  hukum  juga tidak lepas dari kejahatan baik yang dilakukan oleh  oknum  pegawainya  maupun  korporasi sendiri.
Pengaturan  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana  dilatarbelakangi  oleh  sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk  Indonesia.  Namun  pada  akhirnya ada  kesamaan  pandangan,  yaitu  sehubungan dengan  perkembangan  industrialisasi  dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran
1 Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum  Pidana  Di  Indonesia,” JURNAL  HUKUM  MEDIA  BHAKTI 3,  no.  2  (1  Desember  2019):  118, https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.38.
2 Dian  Amintapratiwi  Purwandini  dan  Irwansyah  Irwansyah,  “Komunikasi  Korporasi  Pada  Era  Industri  4.0,” JURNAL ILMU SOSIAL 17, no. 1 (29 Agustus 2018): 54.
3 Septi Dyah Tirtawati dan Pujiyono Pujiyono, “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Kor- porasi  Dalam  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,” Gorontalo  Law  Review 4,  no.  1  (7  April  2021):  238, https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393.
4 Achmad  Ratomi,  “Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  (Suatu  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dalam Menghadapi  Arus  Globalisasi  Dan  Industri),” Al-Adl :  Jurnal  Hukum 10,  no.  1  (23  Februari  2018):  5–6, https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i1.1150.
5 Satria Purna Regar, “Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia,” LEX CRIMEN 10, no. 4 (7 April 2021): 239.
bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi  pada  manusia  alamiah  ( natural person ) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk  tindak  pidana  tertentu  dapat  pula dilakukan oleh korporasi. 4
Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi  mempunyai  dampak  yang  lebih besar  dan  lebih  luas  baik  secara  langsung maupun  tidak.  Dampak  yang    dirasakan tersebut dapat  bersifat  positif dan   negatif, namun   dampak   yang   bersifat negatif  yang lebih  sering  terjadi  dan  dirasakan saat ini. 5
Contoh kasus pembakaran hutan yang terjadi di  daerah  sumatera  dan  kalimantan  atas perintah suatu perusahaan demi kepentingan- nya  baik  untuk  membuka  lahan  maupun illegal  logging .  Terjadinya  kebakaran  hutan tersebut  jelas  menimbulkan  dampak  yang sangat  luas,  tidak  hanya  menimbulkan
kerusakan  alam  namun  juga  mengganggu aktifitas dan kesehatan masyarakat disekitarnya. Dalam Black’s
Laws
Dictionary  illegal diartikan  “ forbidden  by law ”  artinya dilarang  menurut hukum. 6
Selain  itu,  perekonomian  dan  politik negara  juga  akan  terkena  dampak  akibat  hal tersebut  karena  dengan  terjadinya  kebakaran hutan, efeknya tidak hanya dirasakan warga di Indonesia,  namun  juga  berdampak  pada negara  tetangga  sehingga  dalam  hal  ini kerugian  yang  ditanggung  sangat  besar. 7
Kejahatan korporasi termasuk didalam konsep white  collar  crime yang  diungkapkan  oleh Gottfrdson dan Travis Hirchi. 8
Selain  itu,  korporasi  dapat  diartikan sebagai  suatu  kejahatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  mempunyai  tingkat  sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya, 9 dan state  corporate  crime yang sering mengandung kolaborasi antara aktor/pejabat  negara  dan  aktor  swasta  yang dilakukan  dengan  kecurangan,  penyesatan, manipulasi, akal-akalan dan lain-lain. 10
6 Muhammad  Ansori  Lubis  dan  Muhammad  Siddiq,  “Analisis  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan,” JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3, no. 1 (8 Januari 2021): 36, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.818.
7 Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggung- jawaban  Korporasi  Di  Indonesia,” JURNAL  USM  LAW  REVIEW 3,  no.  1  (18  Mei  2020):  100, https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.
8 M.  Arief  Amrullah, Kejahatan  Korporasi:  The  Hunt  for  Mega-Profits  and  the  Attack  on  Democracy ,  1  ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 56.
9 Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati, “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawa- ban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (18 Agustus 2018): 224, https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661.
10 Budi Suhariyanto, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement),” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1 (24 September 2018): 102, https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  tidak  mengenal  korporasi  sebagai subjek  hukum,  namun  apabila  kita  pahami, ketentuan  dalam  Buku  I  KUHP  tidak diperuntukkan  untuk  korporasi.  Korporasi yang  dapat  dituntut  pertanggungjawaban pidana  menurut  ketentuan  KUHP  hanya pengurus,  komisaris  maupun  anggota  dari korporasi tersebut.
Kenyataannya  suatu  korporasi  juga dapat  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang harus diminta pertanggungjawabannya, untuk menanggulangi  hal  itu  telah  diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memposisikan korporasi sebagai subjek hukum  pidana  antara  lain,  Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  tahun  2001  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  serta Peraturan  perundang-undangan  lain  yang serupa.
Subjek  tindak  pidana  untuk  kemudian dapat dijatuhi pemidanaan ( punishment ) harus memenuhi rumusan-rumusan yaitu: perbuatan pidana ( criminal act ), dan kesalahan ( schuld ). 11 Untuk    dapat  dipidana  dari  si pelaku, disyaratkan    bahwa tindak    pidana yang dilakukanya  itu  memenuhi  unsur-unsur yang    telah  ditentukan    dalam    undang- undang. Perbuatan  agar dapat dipertanggung- jawabkan  secara  pidana,  harus mengandung kesalahan. 12
Kejahatan/tindak pidana korporasi salah satunya  dapat  kita  temui  dalam  pengadaan barang/jasa  baik  yang  diadakan  oleh  swasta maupun  pemerintah  melalui  instansi-instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Adapun  jenis  tindak  pidana korporasi  yang  paling  sering  terjadi  adalah tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa  merupakan  hal  yang  paling mudah dan wajar karena pada masing-masing tahapannya,  kita  bisa  menemukan  peluang
11 Made  Adi  Prananta  Yoga  dan  Ida  Bagus  Surya  Dharma  Jaya,  “Alasan  Penghapus  Pidana  Korporasi  Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 7 (15 Juni 2021): 495–96.
12 Abdurrakhman  Alhakim  dan  Eko  Soponyono,  “Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (24 September 2019): 324, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.
13 Hariman Satria, “Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi,” Integritas: Jurnal Antikor- upsi 4, no. 2 (10 Desember 2018): 27, https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.255.
14 Russel Butarbutar, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah  Di  Bidang  Konstruksi,” Jurnal  Penelitian  Hukum  Legalitas 9,  no.  1  (21  Agustus  2017):  74, https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31.
15 Tirtawati dan Pujiyono, “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” 239.
terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang  dapat  berujung  pada  tindak  pidana korupsi,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU) maupun tindak pidana lainnya. 13
Potensi  besar  terjadinya  tindak  pidana dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah adalah  bentuk  peringatan  bagi  para  penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam rangka pengawasan  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana  korupsi  yang  digolongkan  da- lam extraordinary  crime atau  kejahatan  luar biasa  sehingga  diperlukan  usaha  yang extra dalam hal pemberantasannya. 14
Banyaknya peluang bagi oknum-oknum nakal  untuk  “bermain”  dalam  pengadaan barang/jasa  tentunya  dapat  menimbulkan kerugian  bagi  keuangan  negara,  dan  saat  ini dapat  kita  lihat  banyaknya  usaha-usaha pemerintah untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi tersebut. 15
Banyak  kasus-kasus  yang  kita  ketahui dari  media  massa  terkait  pengadaan  barang/ jasa menggunakan metode penunjukan langsung dengan modus penyelewengan dana pembangunan,  proyek  fiktif,  manipulasi tender  dan  banyak  kasus  lainnya  dalam
berbagai tahapan pengadaan mulai perencanaan hingga tahap penyerahan barang/ jasa.  Banyaknya  kasus  tersebut,  kita  tentu bertanya-tanya  kenapa  masih  tetap  terjadi penyimpangan  yang  dilakukan  padahal banyak contoh dari tindakan serupa yang telah mendapatkan ganjaran pidana maupun perdata.
Rendahnya  moral  para  pelaku  serta besarnya  iming-iming  keuntungan  yang berlimpah  menjadi  faktor  utama  tetap terjadinya  penyimpangan  dalam  pengadaan barang/jasa yang berujung pada tindak pidana. Beberapa  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi dalam pengadaan barang/jasa tersebut banyak diantaranya  yang  melibatkan  BUMN  baik sebagai pelaksana maupun pemilik pekerjaan.
BUMN  yang  seluruh  atau  sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang  dipisahkan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah salah  satu  pelaku  utama  dalam  sistem perekonomian  negara  disamping  swasta  dan koperasi tentunya memiliki dampak kerugian negara  apabila  terdapat  penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pengadaan
barang/jasa menggunakan
metode penunjukan langsung terutama yang melibatkan  BUMN  sangat  rawan  terhadap penyimpangan-penyimpangan karena banyak sekali  celah-celah  yang  dapat  dimanfaatkan
baik  demi  kepentingan  dan  keuntungan pribadi dan/atau korporasi maupun BUMN itu sendiri  sehingga  menyebabkan  kerugian negara.
Selama ini, apabila terjadi tindak pidana yang  melibatkan  korporasi,  yang  menjadi tersangka/terdakwa  adalah  pengurus  atau anggota dari korporasi tersebut, namun tidak menutup kemungkinan korporasipun dimintai pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban- nya  masih  menjadi  perdebatan  yakni  terkait dengan asas kesalahan, batas kemampuan dan bentuk  pertanggungjawaban  pidana  dari korporasi sehingga korporasi seringkali lepas dari pertanggungjawaban meskipun peraturan perundang-undangan  diluar  KUHP  telah memposisikan  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana  mengingat  kompleksnya permasalahan tindak pidana korporasi. Mekanisme pemidanaannya juga telah ditentukan,  meliputi  penyidikan,  penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Urgensitas  bagi  penulis  untuk  dikaji terkait  tindak  pidana  dalam  pengadaan  ba- rang/jasa BUMN dengan penujukan langsung serta  bentuk  pertanggungjawaban  korporasi atas tindak pidana tersebut.
Beberapa  penelitian-penelitian  sebe- lumnya.  Pertama,  Rony  Saputra  (2015). Pertanggung  jawaban  Pidana  Korporasi Dalam  Tindak  Pidana  Korporasi  Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cita Hukum, 2 (2).  Kedua,  Russel  Butarbutar  (2015). Pertanggung  jawaban  Korporasi  Dalam
Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan  Barang dan  Jasa  Pemerintah  Di  Bidang  Konstruksi,
Jurnal  Penelitian  Hukum ,  9(1).  Ketiga, Guntur  Rambey,  Pengembalian  Kerugian Negara  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Melalui  Pembayaran  Uang  Pengganti  dan Denda , De Lega Lata , I(I).
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi selalu  diidentikkan  dengan  tindak  pidana korupsi dan bentuk pertanggungjawaban dari suatu  korporasi  paling  tinggi  hanya  sebatas penggantian kerugian dan lebih menitik-berat- kan  kepada  pertanggungjawaban  personal para  pengurus  korporasi.  Tindak  pidana korupsi  merupakan  salah  satu  yang  tertinggi disamping tindak pidana lainnya namun tidak menutup  kemungkinan  tindak  pidana  lain yang dilakukan korporasi justru menimbulkan dampak  yang  lebih  besar  dan  sistemik  bagi perekonomian  bahkan  kestabilan  keamanan negara.
Korupsi   di    Indonesia   seperti tidak habis-habisnya,  semakin  ditindak  makin meluas,  bahkan  perkembangannya  terus meningkat  dari  tahun  ketahun,  baik  dalam jumlah  kasus,  jumlah  kerugian  negara maupun  kualitasnya. 16 BUMN  sebagai  salah satu ujung tombak perkembangan perekonomian  di  Indonesia  menjadi  sarana yang  sangat  menjanjikan  untuk  terjadinya
16 Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono Pujiyono, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS M,” LAW REFORM 14, no. 1 (29 Maret 2018): 116, https://doi.org/10.14710/lr.v14i1. 20241.
17 Padil Padil, “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 1 (5 April 2016): 50, https://doi.org/10.12345/ius.v4i1.280.
tindak pidana terutama dalam hal  pengadaan barang/jasa.
BUMN memiliki hak sebebas-bebasnya untuk  menentukan  dengan  siapa  mereka berafiliasi  bahkan  menegasikan  prinsip  per- saingan  usaha  yang  sehat  dengan  adanya Peranturan  Menteri  BUMN  Nomor  5  Tahun 2008  tentang  Pedoman  Umum  Pelaksanaan Pengadaan  Barang  dan  Jasa Badan  Usaha Milik Negara, yang semakin menegaskan hal tersebut.
Teori-teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tentang  penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni teori vicarious  liability, teori identification dan teori strict liability . Korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan  secara  “fisik”  oleh  pengurus, pegawainya  dan/atau  pihak-pihak  yang berafiliasi dengan korporasi untuk kepentingan korporasi tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan/ mens rea didalamnya.  Selama  tindakan  tersebut berkaitan  dengan  korporasi,  maka  dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. 17
Disamping ketiga teori tersebut, penulis juga  mengemukakan  teori  keadilan  dalam penelitian ini dimana dengan adanya pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi merupakan  salah  satu  bentuk  pengejawan-
tahan  keadilan  dimana  korporasi  tidak  dapat lepas  tangan  atas  perbuatan  pidana  yang dilakukan pengurus/pegawai/agen-agennya yang memberikan keuntungan bagi korporasi itu  sendiri.  Hal  ini  tentu  memberikan  rasa keadilan bagi korban serta pegawai korporasi yang  terpaksa/tidak  sengaja  melakukan perbuatan pidana hanya karena melaksanakan tugas dari atasan/ perusahaan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian yuridis normatif 18 dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan  kasus. 19 Penelitian  kepustakaan  dil- akukan guna menunjang materi yang didapat dari  hasil  penelitian  peraturan  perundang- undangan.  Penelitian  kepustakaan  juga  akan dilakukan terhadap bahan bacaan yang terkait dengan  materi  penulisan,  serta  ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam pengadaan barang/jasa menggunakan metode penunjukan langsung pada BUMN.

## PEMBAHASAN
Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang/ Jasa BUMN
Pengadaan  barang  dan  jasa  sangat identik  dengan  dibangunnya/diadakannya berbagai  fasilitas-fasilitas  baru  baik  berupa bangunan publik, jalan, rumah sakit, gedung-
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 93.
19 Marzuki, 93.
20 Utami Dewi Arman dan Afrilda Sari, “Pelaksanaan E-Procurement di Provinsi Sumatera Barat,” CIVED 9, no. 3 (15 Oktober 2022): 359, https://doi.org/10.24036/cived.v9i3.118677.
21 Timothy Lorenzo Manik, Muhamad Taufiq Rachmat, dan Apid Hapid Maksum, “Studi Alur Pengadaan Barang Dan  Jasa  (Studi  Kasus:  Perum  PNRI),” Jurnal  Serambi  Engineering 8,  no.  2  (27  Maret  2023):  5362, https://doi.org/10.32672/jse.v8i2.5759.
gedung perkantoran, alat tulis, sampai dengan pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang lebih  kita  kenal  dengan  istilah  tender  ini sebenarnya  bukan  hanya  ada  di  instansi- instansi pemerintah, namun pengadaan barang dan  jasa  dapat  pula  terjadi  di  BUMN. 20
Tujuan pengadaan barang dan jasa di BUMN ialah  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan memperoleh pasokan yang dibutuhkan dengan cara yang hemat biaya dan efisien. 21
Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah jo. Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang  dan Jasa  Pemerintah  menerangkan  secara  lebih jelas,  bahwa  Pengadaan  barang  dan  jasa (PBJP) adalah suatu kegiatan untuk memperoleh  barang/jasa  oleh  kementerian/ lembaga/perangkat  daerah  (K/L/PD)  lainnya yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa. Ruang lingkup PBJP yang diatur dalam Pasal 2  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Ada  4  komponen  yang  merupakan  inti dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah dimana keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal  3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.
Pengadaan  barang/jasa  seringkali  di- hadapkan  pada  permasalahan  hukum  pidana terutama  tindak  pidana  korupsi  mengingat banyaknya  celah  dalam  pengadaan  barang/ jasa  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  oknum- oknum  yang  tidak  memiliki  integritas  dan kejujuran  untuk  memperkaya  diri  sendiri ataupun golongannya.
Modusnya  sangat  beragam  dan  bahkan dapat dilakukan sejak tahap awal perencanaan suatu  pengadaan  seperti  dengan  membuat proyek  fiktif,  persekongkolan  penentuan pemenang tender, penentuan spesifikasi yang menjurus  pada  penyedia  jasa  tertentu  dan masih  banyak  modus-modus  lainnya.  Suatu korporasidapat  juga  menjadi  pelaku  tindak pidana tersebut.
Pengadaan  barang/jasa  bukan  hanya melibatkan  pemerintah  saja  melalui  kemen- terian/lembaga/perangkat daerah namun  juga terdapat pada BUMN yang memiliki kesamaan  dengan  pengadaan  barang/jasa pemerintah yang diadakan oleh kementerian/
22 Randi Farmana Putra, Ratih Kusuma Dewi, dan Erwin Setiawan, “Rancang Bangun Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Skema Penunjukan Langsung Universitas Pertamina,” Smart Comp:Jurnalnya Orang Pintar Komputer 11, no. 3 (20 Juli 2022): 504, https://doi.org/10.30591/smartcomp.v11i3.3903.
lembaga/  perangkat  daerah  pada  umumnya dengan  salah  satu  metode  yang  digunakan pemilik proyek dalam pengadaan barang/jasa untuk  menentukan  pemenang/  pelaksana pekerjaannya adalah menggunakan penunjukan langsung atau yang lebih dikenal dengan  istilah  “PL”  dikalangan  para kontraktor/penyedia jasa.
Pemilihan metode penunjukan langsung pada  dasarnya  digunakan  untuk  memangkas proses  pengadaan  agar  dilaksanakan  lebih cepat  terutama  untuk  proyek-proyek  dalam keadaan  tertentu  dengan  nilai  pekerjaan tertentu dan tidak terlalu besar serta pekerjaan dengan  urgensitas  tinggi  untuk  segera dilaksanakan  atau  untuk  pekerjaan  yang bersifat repeat order dengan penilaian sangat baik sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pres- iden  Nomor  21  Tahun  2021  tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  serta  Pasal  13  Peraturan  Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Badan  Usaha Milik Negara.
Penunjukan  langsung  juga  memiliki potensi penyimpangan-penyimpangan/per- masalahan yang besar yang berdampak pidana baik sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. 22 Pada  BUMN  sekalipun,
masalah dalam penunjukan langsung seringkali  terjadi  dan  hal  tersebut  menjadi hambatan dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Banyak  BUMN  yang  menjadi  cemas bahwa penunjukan langsung yang dilakukannya  terhadap  salah  satu  rekanan tertentu  dapat  membawa  akibat  hukum dikemudian  hari,  termasuk  salah  satunya  isu persaingan usaha tidak sehat  sesuai  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat serta dugaan tindak pidana korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 23
Indikasi  terdapat  penyimpangan  dalam pengadaan  barang/jasa  Pemerintah  adalah banyaknya penanganan tindak pidana korupsi terkait  pengadaan  barang  dan  jasa  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh penegak hukum lain  di  Indonesia  baik  yang  dilakukan  oleh oknum  pegawai  dan/atau  pengurus  BUMN bahkan BUMN sebagai korporasi itu sendiri.
23 Floraulina Theadora Tarigan dkk., “Pertanggungjawaban Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Menggunakan Anggaran Perusahaan,” Locus Journal of Academic Literature Review 2, no. 2 (13 Februari 2023): 177, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.135.
24 Ahmad Rustan Syamsuddin, “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan  Barang  Dan  Jasa,” Jambura  Law  Review 2,  no.  2  (20  Juni  2020):  161,  https://doi.org/ 10.33756/jlr.v2i2.5942.
KPK  menyatakan,  kasus  korupsi  dalam proyek pengadaan barang dan jasa memegang kategori  kasus  tertinggi  yang  ditangani  KPK dimana termasuk pengadaan barang dan jasa pada lingkup BUMN yang kemudian disusul oleh kasus penyuapan.
Faktor-faktor yang menjadikan banyak- nya penyimpangan pengadaan barang dan jasa pada  BUMN  terutama  yang  menggunakan metode  penunjukan  langsung,  diantaranya adalah  banyaknya  uang  yang  beredar, tertutupnya  kontak  antara  penyedia  jasa  dan panitia lelang, penyedia barang dan jasa yang lebih menitikberatkan pada kedekatan hubungan  antara  BUMN  dengan  anak perusahaan  maupun  pihak  terafiliasi  dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti, dan penyalahgunaan wewenang. 24
Proses pengadaan ini walaupun tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),  tetapi  pembuktiannya  sangat  sulit karena  sistem  administrasi  dari  pemberi  dan penerima pekerjaan ini sangatlah rapi bahkan sudah  disusun  dan  diatur  sedemikian  rupa sejak  tahap  perencanaan  proyek  tersebut apalagi  jika  melibatkan  suatu  korporasi sebagai  pelakunya.  Cara  mengatasi  masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  Proses
yang  transparan  ini  akan  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  penyedia barang  dan  jasa  dan  dalam  pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.
Salah satu contoh permasalahan hukum yang sering terjadi dalam pengadaan barang/ jasa  dengan  penunjukan  langsung  adalah adanya  persekongkolan  dan/atau  suap  antara calon  penyedia  jasa  dengan  pengguna anggaran atau antara panitia pengadaan yang bertujuan  demi  keuntungan  pribadi  maupun BUMN  itu  sendiri.  Suap  pada  pengadaan barang/jasa  dapat  terjadi  pada  saat  rencana pengalokasian anggaran atau saat pembuatan spesifikasi barang yang sedang direncanakan untuk  diadakan  atau  dianggarkan,  tujuannya antara lain:
1. Agar  legislatif  dan  eksekutif/pemilik anggaran  sepakat  untuk  menganggarkan proyek tersebut; atau
2. Agar  penyuap  dapat  dijadikan  pemenang; atau
3. Agar penyuap dapat memasukkan sepesifikasi  barang  yang  dimiliki  oleh penyuap; atau
4. Agar penyuap dapat mempengaruhi keputusan strategis dari organisasi/ pihak- pihak  terkait  dalam  proses  pengadaan barang/jasa.
Salah satu penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa BUMN dengan penunjukan  langsung  yang  juga  berpotensi pidana  selanjutnya  adalah  penggabungan/
pemecahan  paket  pekerjaan  dimana  panitia pengadaan  menggabungkan  beberapa  paket pekerjaan  agar  dapat  memenuhi  ketentuan/ profil rekanan yang terafiliasi dengan BUMN pemilik  proyek  bahkan  termasuk  anak perusahaannya. Disamping itu panitia pengadaan juga melakukan pemecahan paket pekerjaan  menjadi  nilai-nilai  tertentu  sesuai ketentuan  perundang-undangan  agar  dapat dilakukan  penunjukan  langsung  kepada penyedia barang/jasa yang dikehendaki.
Bentuk penyimpangan selanjutnya adalah penggelembungan harga yakni panitia menentukan  harga  perkiraan  sendiri  (HPS) yang terlalu tinggi setelah sebelumnya terjadi kolusi  antara  panitia  dan  penyedia  jasa  yang sudah  dipersiapkan  sebagai  pemenang  untuk menentukan nilai HPS paling menguntungkan bagi  kedua  belah  pihak  yang  diatur sedemikian  rupa  seolah-olah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan juga  merupakan  bentuk penyimpangan  yang  sangat  mungkin  terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri  BUMN  Nomor  PER-08/MBU/12/
2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, menyebutkan  bahwa  penunjukan  langsung dapat dilakukan sepanjang memenuhi minimal  salah  satu  persyaratan  dalam  pasal tersebut.
Penunjukan langsung yang terjadi diluar yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan
Menteri  BUMN  tersebut  adalah  ilegal. Beberapa kasus penunjukan langsung ini juga diikuti dengan adanya beberapa penyimpangan yang mengarah kepada tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  dengan  adanya  praktek  kolusi  antara penyedia  dan  pengelola  pengadaan  dalam bentuk membuat spesifikasi barang/jasa yang mengarah  ke  rekanan  tertentu,  mengatur/ merekayasa  proses  pengadaan,  membuat syarat-syarat untuk membatasi peserta lelang.
Metode  penunjukan  langsung  pada prinsipnya diperbolehkan dan telah mempunyai payung hukum. Namun demikian,  terdapat  persyaratan-persyaratan tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh  BUMN pemberi kerja, antara lain harus memperhatikan aspek-aspek persaingan usaha dan  hal-hal  sebagaimana  ditetapkan  dalam Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  Per- 15/MBU/2012 serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya sehingga pelaksanaan  pengadaan barang/jasa pada  BUMN  dapat  berjalan  dengan  baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan  dan  tidak  menimbulkan  potensi permasalahan khususnya permasalahan pidana dikemudian hari.
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  BUMN Dengan Penunjukan Langsung
25 Mochamad Ramdhan Pratama, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence dalam Tin- dak  Pidana  Korupsi,” Nurani  Hukum 3,  no.  1  (2  September  2020):  17,  http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v3i1.8275.
Hukum  pidana  selama  ini  hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana  dimana  yang  dapat  disalahkan/ bertanggung-jawab  atas  terjadinya  suatu tindak  pidana  hanya  manusia.  Demikian halnya dalam suatu persekutuan/ perkumpulan,  maka  akan  dicari  seseorang yang menjadi pelaku atau yang menyebabkan terjadinya  tindak  pidana  tersebut  yang  mana pengurus  lah  yang  sering  menjadi  pihak bertanggung  jawab.  Dapat  dipahami  kenapa manusia  dijadikan  subjek  tindak  pidana karena  aksentuasi  manusia  dalam  ilmu pengetahuan,  informasi  dan  pandangannya sangat luas dan tinggi.
Selain itu, manusia juga sangat ambisius dan  idealistis,  tinggi  akan  cita-cita  dan pemikirannya  yang  luar  biasa,  maka  tidak heran  suatu  perbuatan  yang  dilakukan manusia  bisa  berdampak  baik  atau  buruk, karena  manusia  saat  ini  hidup  di  tengah material  yang  sangat  tinggi.  Ukuran  orang disebut  sebagai  kaya  atau  berhasil  adalah ketika  manusia  memiliki  sejumlah  kekayaan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. 25
Korporasi sebagai badan hukum tentunya  memiliki  identitas  hukum  sendiri, konsep  pertanggungjawaban  pidana  oleh korporasi sebagai pribadi ( corporate criminal liability )  hingga  saat  ini  masih  mengundang
perdebatan. 26 Pelaku  tindak  pidana  adalah orang,  maka  untuk  pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan terlebih dahulu  unsur  kesalahannya  yang  mana  hal tersebut  tidak  mudah.  Apalagi  jika  yang melakukan adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan  pertanggungjawabannya  seperti manusia. 27
KUHP  di  Indonesia  tidak  mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Salah satu  indikasinya  adalah  adanya  Pasal  59 dalam  Buku  I  KUHP  yang  menyatakan “ Dalam  hal  menentukan  hukuman  karena pelanggaran  terhadap  pengurus,  anggota salah  satu  pengurus,  atau  komisaris,  maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya ”.
KUHP  tidak  mengancamkan  pidana kepada  orang  yang  tidak  melakukan  tindak pidana,  artinya  meskipun  seseorang  tersebut melakukan  suatu  tindak  pidana  untuk kepentingan  korporasi  atau  badan  hukum tersebut,  korporasi  tersebut  tidak  dapat dikenakan pidana.
Hukum hadir untuk memmberikan rasa keadilan, 28 beberapa  peraturan  diluar  KUHP
26 Jegesson P Situmorang dan Ameik Soemarmi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan,” Diponegoro Law Jurnal 5, no. 3 (2016): 1, https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12587.
27 Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Kompilasi Hukum 5, no. 1 (2020): 194, https://doi.org/ 10.29303/jkh.v5i1.43.
28 Surajiyo Surajiyo, “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila,” IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora 2, no. 3  (18  November  2018): 21, https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/arti- cle/view/354.
29 Nur Aripkah, “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 2 (25 Agustus 2020): 374, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8.
seperti  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  diperbaharui  dengan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Peru- bahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  telah  menjadikan  korporasi  sebagai subyek hukum pidana.
Penetapan  suatu  korporasi  sebagai subjek tindak pidana didasarkan pada 3 teori, yakni  teori vicarious  liability, teori strict liability, dan  teori identification .  Teori vicarious  liability dikenal  prinsip  bahwa seseorang  harus  ikut  bertanggungjawab  atas perbuatan  yang  dilakukan  orang  lain  ketika mereka berada dalam satu lingkup organisasi/ kumpulan  yang  sama.  Pada  dasarnya,  teori vicarious    liability didasarkan    atas employment    principle ,  yang    berarti    dalam hal    ini  majikan  ( employer )      adalah penanggung   jawab   utama   dari   perbuatan para buruhnya atau karyawannya. 29
Contohnya suatu korporasi bertanggungjawab atas tindakan karyawannya untuk kepentingan korporasi  berdasarkan  adanya  pendelegasian kewenangan  sesuai  ketentuan  perundang- undangan.
Terkait  dengan  unsur  kesalahan  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13 Tahun  2016  terutama  pada  Pasal  4  Ayat  (2) Huruf  a  dan  b,  hal  tersebut  mengarah  pada model pertanggungjawaban vicarious liability dimana seseorang dapat dipertanggungjawab- kan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. 30
Pertanggungjawaban  tersebut  dapat  dituntut apabila mens  rea dari  seseorang  yang diasosiasikan  dengan  suatu  korporasi  dalam melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja yang bertujuan menguntungkan korporasi. 31
Hal  ini  dikarenakan  pada  prinsipnya, viscarious  liability didasarkan  atas employ- ment  principle yang  dalam  hal  ini  berarti majikan  sebagai  penanggung  jawab  utama atas  perbuatan  anak  buah/karyawan-nya. 32
Pendekatan tersebut, maka kesalahan pegawai menjadi  kesalahan  dari  korporasi  sehingga mens  rea dari  pelaku/pengurus/karyawan menjadi mens rea dari korporasi tersebut atau
30 Nawawi Arief Barda, Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi , 12 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 37.
31 Barda, 37.
32 Tirtawati dan Pujiyono, “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” 118.
33 Lakso Anindito, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawa- ban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 3, no. 1 (6 Maret 2017): 16, https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138.
34 Mahrus Ali, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Dan Penalisasi Terhadap Korporasi (Analisis Terhadap Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup),” Pandecta Research Law Journal 15, no. 2 (4 September 2020): 265, https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23833.
dengan kata lain mens rea tersebut diatribut- kan kepada korporasi. 33
Kedua  adalah strict  liability ,  korporasi dianggap  bertanggungjawab  atas  perbuatan yang dilakukan secara “fisik” oleh pengurus, pegawainya dan/atau pihak-pihak yang berafi- liasi  dengan  korporasi  untuk  kepentingan korporasi. 34 Ketiga  adalah identification dimana  secara  garis  besar,  teori  ini  menge- mukakan bahwa pertanggung-jawaban pidana baru  dapat  benar-benar  dibebankan  kepada korporasi  apabila  perbuatan  pidana  tersebut dilakukan  oleh  orang  yang  menjadi  pembuat kebijakan  dalam  korporasi  untuk  melak- sanakan kegiatan dari korporasi tersebut.
Kejahatan  korporasi  merupakan  salah satu  bentuk  kejahatan  yang  berkembang cukup  pesat  dewasa  ini.  Praktek-praktek kecurangan  dalam  bisnis  seperti  monopoli, monopsomi, oligopoli, oligopsomi dan persaingan  usaha  tidak  sehat,  manipulasi pajak,  perusakan  sumber  daya  alam  dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Timbulnya kejahatan korporasi ( corporate  crime )  karena  semakin  majunya kegiatan  dibidang  ekonomi  dan  teknologi.
Berkaitan  dengan  dampak  negatif  dari kegiatan korporasi tersebut sering menyebabkan  kerugian  dan  mengancam perekonomian masyarakat sehingga korporasi harus  dapat  dipertanggungjawabkan  per- buatannya  secara  pidana  meskipun  dalam sehari-hari sangat jarang pemberitaan kriminal di media terkait kejahatan korporasi.
Pengadaan  barang/jasa  pada  BUMN terutama  yang  menggunakan  metode  penun- jukan  langsung  pun  tidak  lepas  dari  potensi penyimpangan  dan  penyelewengan  yang dapat  menimbulkan  kerugian  BUMN  itu sendiri  maupun  kerugian  keuangan  dan perekonomian  negara.  Penggunaan  metode penunjukan langsung yang memang diijinkan oleh  undang-undang  seakan-akan  menjadi pembenar  dan  memperlancar  terjadinya penyimpangan tersebut
Dikategorikannya  korporasi  sebagai subjek  hukum  pidana  menjadi  salah  satu terobosan  dalam  rangka  penegakan  hukum pidana  terutama  terkait  dengan  pengadaan barang/jasa pada BUMN. Pengadaan barang/ jasa  pada  BUMN  terutama  dengan  menggu- nakan metode penunjukan langsung menjadi- kan  hal  tersebut  sebagai  salah  satu  faktor terjadinya tindak pidana.
Perkembangannya,  korporasi  sudah ditetapkan  sebagai  subyek  hukum  pidana, namun  masih  sangat  jarang  kita  temukan kasus  tindak  pidana  yang  menjadikan
35 Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia (Bandung: CV Utomo, 2004), 19.
korporasi  sebagai  tersangka/terdakwa.  Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pandangan  para  ahli  yang  masih  berpegang teguh bahwa tidak ditemukan unsur kesalahan ( mens rea ) pada korporasi seperti halnya pada perorangan,  namun  dalam  aturan  pidana disyaratkan adanya kesalahan ( mens rea ) dan perbuatan ( actus reus ). Pemidanaan terhadap korporasi  dengan  jenis  pidana  dan  beratnya sanksi  yang  dikenakan  disesuaikan  dengan sifat  dari  korporasi  itu,  hal  ini  diharapkan dapat  memaksa  korporasi  untuk  menaati peraturan bersangkutan. 35
Setidaknya ada tiga elemen untuk dapat meminta  pertanggungjawaban  pidana  pada korporasi,  yakni  pengurus/wakil  korporasi harus memiliki kewenangan dalam bertindak untuk  kepentingan  korporasi  selama  masih dalam kewenanganannya, perbuatan pengurus atau  wakil  tersebut  dilakukan  demi  kepenti- ngan/tujuan korporasi, dan tindak pidana ter- sebut masih ditoleransi oleh korporasi.
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi terdapat beberapa sistem, antara lain:
1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab Sistem ini bermakna bahwa pengurus korporasi  dibebankan  kewajiban  yang merupakan  kewajiban  dari  korporasi karena  sistem  ini  menganut  pemikiran bahwa  korporasi  tidak  dapat  diminta pertanggungjawabannya atas suatu
pelanggaran  terhadap  ketentuan  pidana namun pengurus yang dianggap melakukan  delik  tersebut  sehingga patutlah  pengurus  yang  diancam  pidana dan  dipidana.  Menurut  Von  Savigny dalam  teori  fiksi  ( fiction  theory )  yang dicetuskannya, korporasi merupakan ciptaan  dan  khayalan  manusia  serta dianggap oleh manusia sehingga bukanlah  sesuatu  yang  terjadi  secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai mahluk  yang  diciptakan  oleh  hukum ( creatur of law ). 36
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
Sistem  ini  bermakna  bahwa  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi dianggap sebagai tindakan dari pengurus dan penguruslah yang bertanggungjawab terlepas  apakah  si  pengurus  tersebut mengetahui/tidaknya tindak pidana terse- but  atau  bersifat onpersoonlijk karena perbuatan  yang  dilakukan  korporasi merupakan  apa  yang  dilakukan  oleh organ korporasi sesuai dengan
kewenangannya. 37
3. Korporasi  sebagai  pembuat  sekaligus pihak bertanggung jawab
36 Roni Saputra, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK),” Jurnal Cita Hukum 3, no. 2 (2015): 277, https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318.
37 Anggia Febriyanti, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP,” JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum 1, no. 1 (21 Februari 2023): 46–49.
38 Dwidja Priyatno dan Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 150.
39 Rodliyah, Suryani, dan Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sis- tem Hukum Pidana Indonesia,” 202.
Sistem ini bermakna bahwa korporasi  dapat  diminta  pertanggung jawaban  sebagai  pembuat  selayaknya manusia  pada  umumnya  ( natuurlijke persoon ). Dijadikannya korporasi sebagai  subjek  yang  harus  memper- tanggungjawabkan  tindak  pidana  di samping  manusia  alamiah  merupakan pergeseran dari doktrin societas/ universitas  delinguere  non  protest, dan penerimaan  terhadap  konsep  pelaku fungsional (fungtional daderschap). 38
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Barda Nawawi  Arief,  apabila  perbuatan  pidana dilakukan  oleh  pejabat  diidentifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh suatu  korporasi  maka  teori  tersebut  disebut juga  sebagai  teori  “ alter  ego ” atau teori “or- gan”  dapat  diartikan  secara  sempit  maupun secara luas yakni: 39
a. Arti  sempit,  hanya  perbuatan  pejebat senior  atau  otak  korporasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  korpo- rasi.  Teori  ini  secara  sempit  hanya membedakan  pertanggungjawaban  pi- dana  kepada  pejabat  senior  karena merupaakan  pengambil  keputusan  dan kebijakan  dalam  korporasi  sehingga
dapat menentukan arah kegiatan korporasi.
b. Arti luas, tidak hanya pejabat senior atau direktur  yang  dapat  diminta  per- tanggungjawabannya,  namun  juga  agen- agen/ pegawai dibawahnya.
Pengadaan  barang/jasa  pada  BUMN yang  menggunakan  metode  penunjukan langsung memiliki potensi yang sangat besar terjadinya  tindak  pidana  bahkan  sejak  tahap perencanaan  proyek.  Contohnya  adalah penunjukan langsung PT. Amarta Karya.
PT.  Amarta  Karya  sebagai  pemilik proyek disangka telah melakukan penunjukan langsung beberapa subkontraktor yang diduga fiktif untuk mengerjakan proyek PT. Amarta Karya  sehingga  merugikan  kerugian  negara yang  cukup  besar  pada  kurun  waktu  2018- 2020. Selain kasus PT Amarta Karya tersebut juga  terdapat  kasus  yang  melibatkan  PT. Nindya  Karya  dan  PT.  Tuah  Sejati  yang diduga  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain atau  suatu  korporasi  dalam  pekerjaan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan bebas Sabang 2006-2011 dengan penunjukan langsung  Nindya  Sejati  Join  Operation sebagai  pelaksana  pembangunan,  rekayasa HPS  dan  penggelembungan  harga  serta adanya kesalahan prosedur.
40 Zunita Putri, “Nindya Karya dan Tuah Sejati Didakwa Korupsi Rp 313 M di Kasus Dermaga Sabang,” diakses 27 Februari 2023, https://news.detik.com/berita/d-5931904/nindya-karya-dan-tuah-sejati-didakwa-korupsi-rp- 313-m-di-kasus-dermaga-sabang.
Perkara  yang  melibatkan  PT.  Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati misalnya, Majelis Hakim  Pengadilan  Tipikor  pada  Pengadilan Negeri  (PN)  Jakarta  Pusat  memvonis  PT. Nindya Karya  (Persero)  dan PT.  Tuah Sejati membayar  denda  masing-masing  senilai  Rp. 900  juta  serta  uang  pengganti  senilai  Rp. 44.681.053.100,00 ( empat puluh empat miliar enam  ratus  delapan  puluh  satu  juta  lima puluh  tiga  ribu  seratus  rupiah )  untuk  PT. Nindya Karya serta senilai Rp. 49.908.196.378,00 (empat  puluh  sembilan miliar  sembilan  ratus  delapan  juta  seratus sembilan  puluh  enam  ribu  tiga  ratus  tujuh puluh delapan rupiah) untuk PT. Tuah Sejati setelah  keduanya  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana korupsi.
Menurut majelis hakim, kedua korporasi  tersebut  telah  terbukti  melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pelaksanaan  pembangunan  dermaga  bongkar pada  kawasan  perdagangan  bebas  dan pelabuhan  bebas  Sabang  yang  dibiayai  Ang- garan  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  tahun  anggaran  2006-2011  yang menyebabkan  kerugian  negara  sebesar  313 Miliar  Rupiah. Saat  ini  kasus  tersebut  dalam pemeriksaan  di  Pengadilan  Tinggi  DKI Jakarta  atas  banding  yang  diajukan  oleh  PT. Tuah Sejati. 40
Selain  kasus  tersebut  di  atas  yang memang  sedang  menjadi  sorotan  saat  ini. Pada  tahun  2011,  pernah  terdapat  kasus hukum  dimana  PT.  Giri  Jaladhi  Wana dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan Pengadilan  Tinggi  Tipikor  Banjarmasin Nomor  04/PID.SUS/2011/PT.  BJM  tanggal 10  Agustus  2011.  Majelis  tingkat  banding menganggap PT.  Giri Jaladhi Wana bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korup- si jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Majelis  tingkat  banding  berpendapat bahwa kontrak bagi tempat usaha pembangunan  pasar  induk  antasari  Kota Banjarmasin  yang  ditandatangani  Stephanus, Direktur  Utama  PT.  Giri  Jaladhi  Wana, merupakan  tindakan  dalam  rangka  maksud dan  tujuan  korporasi  serta  guna  memberikan manfaat  bagi  korporasi  itu  sendiri  yakni  PT. Giri Jaladhi Wana.
Hakim  menggunakan  delik  melawan hukum untuk melakukan perbuatan memper- kaya  diri  sendiri/orang  lain/korporasi  yang dapat  merugikan  keuangan  atau  pereko- nomian negara. Pasal 2 Undang-Undang No- mor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
41 Butarbutar,  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi,” 59.
42 “Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN Bjm,” 2010.
Korupsi,  mencantumkan  kata  “dapat”  yang bersifat  tidak  absolut  adanya  unsur  kerugian negara yakni dibuktikan dengan adanya unsur memperkaya/menguntungkan  diri  sendiri/ orang lain/korporasi dengan sen-dirinya unsur memperkaya/menguntungkan tidak bermakna apa  yang  diperkaya/diuntungkan  karena administrasi  yang  melawan  hukum,  melain- kan  apa  yang  diperkaya  atau  diuntungkan adalah  berkaitan  dengan  keru-gian  negara yang dilakukan secara melawan hukum. 41
Berdasarkan  keterangan  Sutan  Remy Sjahdeni, sebagai ahli dalam perkara PT. Giri Jaladhi Wana tersebut, 42 semua tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi dapat dipertanggungjawabkan  kepada  korporasi, kecuali  bahwa  apabila  perbuatan  tersebut dilakukan  atau  diperintahkan  oleh directing mind dari korporasi tersebut atau dengan kata lain bahwa untuk dapat korporasi bertanggung jawab  atas  perbuatan  pengurusnya  harus dipenuhi  syarat-syarat  yaitu,  tindak  pidana tersebut  (baik  dalam  bentuk commission maupun omission )  dilakukan  atau  diperin- tahkan  oleh  personil  korporasi  maupun  di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi  sebagai directing  mind dari  korporasi. Tindak  pidana  tersebut  dilakukan  dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Tindak pidana  dilakukan  oleh  pelaku  atau  atas perintah  pemberi  perintah  dalam  rangka
tugasnya  dalam  korporasi.  Tindak  pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan  manfaat  bagi  korporasi.  Pelaku atau  pemberi  perintah  tidak  memiliki  alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
Dua  contoh  perkara  di  atas  terkait pertanggungjawaban  pidana  suatu  korporasi dalam suatu tindak pidana serta tindak pidana korupsi  dalam  penunjukan  langsung  dalam pengadaan  barang/jasa  pada  BUMN  terlihat bahwa walaupun dalam  KUHP  yang berlaku di  Indonesia  suatu  korporasi  baik  itu  swasta maupun BUMN belum diakui sebagai subyek hukum  pidana  namun  hal  tersebut  telah diakomodir oleh beberapa peraturan perundang-undangan  diluar  KUHP  sehingga apabila  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan memenuhi  unsur  telah  melakukan  tindak pidana,  maka  korporasi  tersebut  dapat dipidana.
Meskipun dari beberapa contoh perkara tersebut  korporasi  hanya  dijatuhi  pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum dan dapat ditambah 1/3, perampasan  barang  bergerak  baik  berwujud maupun  tidak  berwujud,  barang  tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak  pidana  dan/atau  pidana  tambahan berupa  penutupan  sementara  korporasi,
43 Happy Christian Hutapea, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasar- kan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014,” JOURNAL  EQUITABLE 4,  no.  1  (10  Juli  2019):  17, https://doi.org/10.37859/jeq.v4i1.1370.
sebenarnya korporasi sudah memper- tanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
Meskipun  telah  terdapat  beberapa korporasi  yang  telah  dijatuhi  putusan  pidana dalam  perkara  terkait  pengadaan  barang/jasa baik yang melibatkan BUMN maupun swasta, namun  bagi  para  penegak  hukum  terkadang masih  merasa  kesulitan  untuk  menuntut  per- tanggungjawaban  pidana  dari  korporasi tersebut  mengingat  belum  adanya  kejelasan dan  keseragaman  batasan-batasan  dalam undang-undang  serta  rumitnya  menentukan kapan  suatu  tindak  pidana  dapat  dibebankan pertanggungjawabannya  kepada  korporasi serta  menentukan  perbuatan  seseorang  yang tidak berwenang namun dapat mengendalikan atau  mempengaruhi  kebijakan  korporasi dan/atau pengurusnya.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  tentang  KUHP,  telah  mem- berikan  pengakuan  bahwa  korporasi  sebagai subyek hukum pidana. Konsekuensi logis dari korporasi  yang diakui sebagai  subjek  hukum pidana, maka terdapat beberapa pengecualian, antara  lain  dalam  perkara  yang  menurut kodratnya  tidak  dapat  dilakukan  oleh korporasi,  misalnya  perkosaan, bigamy dan sumpah  palsu.  Dalam  perkara  yang  satu- satunya  pidana  yang  dapat  dikenakan  tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati. 43

## KESIMPULAN
Pengadaan  barang/jasa  pada  BUMN dengan metode penunjukan langsung menjadi salah satu objek permasalahan/penyimpangan yang  berujung  pada  pidana  yang  terjadi bahkan  sejak  tahap  awal  perencanaan pengadaan  barang/jasa  hingga  penyerahan barang/jasa  seperti  penyuapan,  gratifikasi, korupsi,  penggelembungan  harga,  bahkan persekongkolan  penunjukan  pemenang  yang dapat menyebabkan timbulnya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Bentuk pertanggungjawaban pidananya adalah  dapat  dijatuhi  pidana  pokok  berupa pidana  denda  dengan  ketentuan  maksimum dan  dapat  ditambah  1/3,  perampasan  barang bergerak  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud,  barang  tidak  bergerak  yang digunakan  atau  diperoleh  dari  tindak  pidana dan/atau  pidana  tambahan  berupa  penutupan sementara  korporasi,  penutupan  perusahaan dan  pencabutan  hak-hak  tertentu  atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhakim,
Abdurrakhman, dan Eko Soponyono. “Kebijakan Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Terhadap Pemberantsan Tindak Pidana
Korupsi.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (24 September 2019):
322–36.  https://doi.org/10.14710/jphi. v1i3.322-336.
Ali,  Mahrus.  “Kebijakan  Penal  Mengenai Kriminalisasi  Dan  Penalisasi  Terhadap Korporasi  (Analisis  Terhadap  Undang- Undang  Bidang  Lingkungan  Hidup).”
Pandecta Research Law Journal 15, no.
2 (4 September 2020): 261–72. https://d oi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23833. Amrullah,  M.  Arief. Kejahatan  Korporasi : The  Hunt  For  Mega-Profits  And  The Attack  On  Democracy .  1  ed.  Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Anindito,  Lakso.  “Lingkup  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Pembuktian  Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan  Prancis.” Integritas :  Jurnal Antikorupsi 3, no. 1 (6 Maret 2017): 1– 29.  https://doi.org/10.32697/integritas. v3i1.138.
Aripkah,  Nur.  “Persoalan  Kriteria  Batasan
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun 2016.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 27, no. 2  (25  Agustus  2020): 367–87. https://doi.org/10.20885/ iustum.vol27.iss2.art8. Arman,  Utami  Dewi,  dan  Afrilda  Sari. “Pelaksanaan
E-Procurement di Provinsi Sumatera Barat.” CIVED 9, no.
3  (15  Oktober  2022):  358–64.  https:// doi.org/10.24036/cived.v9i3.118677.
Barda, Nawawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana  Edisi  Revisi .  12  ed.  Jakarta:
Rajawali Pers, 2019.
Butarbutar,  Russel.  “Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah  Di  Bidang  Konstruksi.”
Jurnal  Penelitian  Hukum  Legalitas 9, no.  1  (21  Agustus  2017):  51–66. https://doi.org/10.31479/jphl.v9i1.31. Disemadi,  Hari  Sutra,  dan  Nyoman  Serikat Putra Jaya. “Perkembangan Pengaturan Korporasi  Sebagai  Subjek  Hukum Pidana  Di  Indonesia.” JURNAL HUKUM  MEDIA  BHAKTI 3,  no.  2  (1
Desember  2019):  118–27.  https://doi. org/10.32501/jhmb.v3i2.38.
Febriyanti,  Anggia.  “Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  Pada  Ketentuan Pidana  Di  Luar  KUHP.” JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum 1, no. 1 (21 Februari 2023): 41–54.
Hutapea,  Happy  Christian.  “Pertanggung jawaban  Pidana  Korporasi  Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2014.” JOURNAL EQUITABLE 4, no. 1
(10  Juli  2019):  1–28.  https://doi.org/ 10.37859/jeq.v4i1.1370.
Kurniawan, Muhammad Rezza, dan Pujiyono Pujiyono.  “Modus  Operandi  Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS M.” LAW REFORM 14, no. 1
(29  Maret  2018):  115–31.  https:// doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241.
Lubis,  Muhammad  Ansori,  dan  Muhammad Siddiq.  “Analisis  Yuridis  Pertanggung jawaban  Pidana  Terhadap  Korporasi Atas  Pengrusakan  Hutan.” JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3, no. 1 (8
Januari  2021):  35–65.  https://doi.org/ 10.46930/jurnalrectum.v3i1.818.
Manik,  Timothy  Lorenzo,  Muhamad  Taufiq Rachmat,  dan  Apid  Hapid  Maksum. “Studi Alur Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi  Kasus:  Perum  PNRI).” Jurnal Serambi Engineering 8, no. 2 (27 Maret
2023): 5362–68. https://doi.org/10. 32672/jse.v8i2.5759.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005.
Padil,  Padil.  “Karakteristik  Pertanggung jawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 1 (5 April  2016).  https://doi.org/10.12345/ ius.v4i1.280.
Pratama,  Mochamad  Ramdhan.  “Kebijakan
Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading  In  Influence  dalam  Tindak Pidana Korupsi.” Nurani Hukum 3, no. 1  (2  September  2020):  14–29.  http:// dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8275. Priyatno, Dwidja. Kebijakan Legislasi
Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi di Indonesia . Bandung: CV Utomo, 2004. Priyatno, Dwidja, dan Muladi. Pertanggungjawaban  Pidana  Korpo-
rasi . 3 ed. Jakarta: Kencana, 2010.
Purwandini, Dian Amintapratiwi, dan Irwansyah  Irwansyah.  “Komunikasi Korporasi  Pada  Era  Industri  4.0.” JURNAL  ILMU  SOSIAL 17,  no.  1  (29
Agustus 2018): 53–63. Puspitasari,  Ikka,  dan  Erdiana  Devintawati. “Urgensi Pengaturan Kejahatan
Korporasi  dalam  Pertanggungjawaban Tindak  Pidana  Korporasi  Menurut RKUHP.” Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum 20,  no.  2  (18  Agustus  2018):  237–54. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.1
0661.
Puteri,  Rizqi  Purnama,  Muhammad  Junaidi, dan Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana  Dalam  Pertanggungjawaban Korporasi  Di  Indonesia.” JURNAL USM  LAW  REVIEW 3,  no.  1  (18  Mei
2020): 98–111. https://doi.org/10. 26623/julr.v3i1.2283.
Putra,  Randi  Farmana,  Ratih  Kusuma  Dewi,
dan Erwin Setiawan. “Rancang Bangun
Sistem  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Dengan  Skema  Penunjukan  Langsung
Universitas Pertamina.” Smart Comp :Jurnalnya Orang Pintar Komputer 11, no. 3 (20 Juli 2022): 504–
15.  https://doi.org/10.30591/smartcom p.v11i3.3903.
Putri, Zunita. “Nindya Karya dan Tuah Sejati Didakwa  Korupsi  Rp  313  M  di  Kasus Dermaga Sabang.” Diakses 27 Februari 2023.  https://news.detik.com/berita/d- 5931904/nindya-karya-dan-tuah-sejati- didakwa-korupsi-rp-313-m-di-kasus- dermaga-sabang.
“Putusan  Pengadilan  Negeri  Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm,” 2010. Ratomi, Achmad. “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak  Pidana  (Suatu  Pembaharuan Hukum  Pidana  Dalam  Menghadapi Arus  Globalisasi  Dan  Industri).” Al- Adl :  Jurnal  Hukum 10,  no.  1  (23
Februari  2018):  1–22.  https://doi.org/ 10.31602/al-adl.v10i1.1150.
Regar,  Satria  Purna.  “Tindak  Pidana  Oleh Korporasi  Terhadap  Pekerja  Migran Indonesia.” LEX CRIMEN 10, no. 4 (7 April 2021): 236–44.
Rodliyah,  Rodliyah,  Any  Suryani,  dan  Lalu
Husni.  “Konsep  Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  (Corporate  Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Kompilasi Hukum 5, no.  1  (2020):  191–206.  https://doi.org/ 10.29303/jkh.v5i1.43.
Saputra,  Roni.  “Pertanggungjawaban  Pidana
Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi  Yang  Merugikan  Keuangan
Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2  Ayat  (1)  UU  PTPK).” Jurnal  Cita Hukum 3,  no.  2  (2015):  269–88. https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318.
Satria,  Hariman.  “Pembuktian  Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 4,  no.  2  (10  Desember
2018): 25–53. https://doi.org/10.32697/
integritas.v4i2.255.
Situmorang, Jegesson P, dan Ameik Soemarmi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan.” Diponegoro Law Jurnal 5, no.  3  (2016):  1–17.  https://doi.org/10. 14710/dlj.2016.12587.
Suhariyanto,  Budi.  “Kedudukan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi  (The Role Of Regulation Of
The  Supreme  Court  Number  13  Year 2016  In  Overcoming  Obstacles  Of Corporate  Criminal  Infringement).”
Negara  Hukum:  Membangun  Hukum Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan 9,
no.  1  (24  September  2018):  2019. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855. Surajiyo,  Surajiyo.  “Keadilan  Dalam  Sistem Hukum
Pancasila.”
IKRA-ITH HUMANIORA :  Jurnal  Sosial  Dan Humaniora 2,  no.  3  (18  November
2018): 21–29. https://journals.upi- yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/ article/view/354.
Syamsuddin,  Ahmad  Rustan.  “Pembuktian
Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pengadaan Barang Dan Jasa.” Jambura Law  Review 2,  no.  2  (20  Juni  2020):
161–81.
https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942. Tarigan, Floraulina Theadora, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan Suhaidi Suhaidi.  “Pertanggungjawaban  Pejabat Dibawah Direksi BUMN dalam Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang Menggunakan  Anggaran  Perusahaan.”
Locus  Journal  of  Academic  Literature Review 2,  no.  2  (13  Februari  2023): 174–82.  https://doi.org/10.56128/ljoalr.
v2i2.135. Tirtawati, Septi Dyah, dan Pujiyono Pujiyono. “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Dalam  Hukum  Pidana  Di  Indonesia.” Gorontalo Law Review 4, no. 1 (7 April
2021): 112–24. https://doi.org/10.
32662/golrev.v4i1.1393.
Yoga,  Made  Adi  Prananta,  dan  Ida  Bagus Surya Dharma Jaya. “Alasan Penghapus Pidana  Korporasi  Dalam  Pertanggung jawaban  Pidana  Korporasi.” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 9,  no.  7 (15 Juni 2021): 494–510.