El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim
( Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
Zaiyad Zubaidi Kamaruzzaman

## Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: Kamaruzzaman_ruzza@yahoo.com

## Abstrak
Perwalian  dalam  akad  nikah  merupakan  syari‟at  yang  harus  dipenuhi. Ketiadaan  wali  menentukan  sah  tidaknya  pernikahan,  sebab  wali  adalah salah satu rukun nikah. Islam melarang pihak wali enggan untuk menikahkan atau  „aḍal  wali.  Terkait  „aḍal  wali,  artikel  ini  berusaha  mengungkap permasalahan wali adal di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tujuan  artikel  ini  yaitu  untuk  mengetahui  sebab-sebab  „aḍal  wali,  langkah yang ditempuh ketika ada „aḍal wali, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap „aḍal wali di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hasil analisa  menunjukan  bahwa  sebab  „aḍal  wali  ini  yaitu  kedua  orang  tua bercerai  dan  pihak  ayah  menolak  menikahkan  anak  sebab  rasa  benci  yang berlebihan,  ayah  tidak  menyetujui  pasangan  pilihan  anak,    calon  laki-laki berasal  dari  keluarga  miskin,  dan  karena  tempat  tinggal  calon  suami  yang jauh.  Langkah  yang  dilalui  oleh  pasangan  yang  „aḍal  wali  yaitu:  Pertama, pihak  perempuan  memberitahukan  permasalahan  „aḍal  wali  kepada  pihak KUA.  Kedua,  pihak  KUA  mengutus  salah  satu  delegasi  untuk  memberikan nasehat  kepada  orang  tua.  Ketiga,  pihak  KUA  menunjuk  pengganti  wali. Pihak  KUA  dapat  menjadi  wali  nikah  setelah  sebelumnya  pihak  perempuan mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah Syar‟iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya. Dalam Islam, wali dilarang menolak („aḍal) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan syara‟. Anak perempuan  yang  tidak  mempunyai  wali,  maka  hakim  dapat  menjadi  wali nikah bagi anak tersebut .
Kata Kunci : Perpindahan, Wali nasab, Wali Hakim, ‘aḍal

## Pendahuluan
Salah  satu  unsur  penting  terkait  dengan  aturan  pelaksanaan  pernikahan dalam  Islam  adalah  keberadaan  wali  nikah.  Wali  nikah  merupakan  orang  yang berhak  menikahkan  perempuan,  atau  pengasuh  pengantin  perempuan  pada  waktu
menikah. 1 Hukum  perwalian  dalam  pernikahan  merupakan  suatu  yang  sangat penting.  Pentingnya  hal  tersebut  dikarenakan  ada  tuntutan syara‟ untuk memenuhinya.  Segala  macam  aturan  tentang  perwalian  telah  digariskan  dalam alquran dan hadis, serta pendapat para ulama.
Meskipun  perihal  wali  nikah  secara  umum  telah  ditetapkan  acuan hukumnya  dalam naṣ syara‟ ,  tetapi  dalam  batasan  dan  kondisi-kondisi  tertentu justru terdapat masalah. Salah satunya dan menjadi topik penting dalam artikel ini yaitu  permasalahan  wali  yang  tidak  ingin  atau  enggan  menikahkan  anak perempuannya tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam. Dalam fikih, wali  tersebut  sering  dinamakan  dengan „aḍal wali. „Aḍal wali  maksudnya  adalah wali yang tidak ingin menikahkan anaknya. Ketidakinginan ini tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan syara‟ , misalnya karena tidak setara ( kufu‟ ).
Wali  dalam  kategori  ini  pada  dasarnya  berbuat  zalim  terhadap  anaknya. Untuk itu, anak perempuan yang ingin menikah dapat mengajukan tuntutan kepada hakim.  Dalam  kondisi  ini,  hakim  dapat  memerintahkan  wali  untuk  menikahkan. Namun  jika  tetap  menolak  menikahkannya  maka  hakim  dapat  menggantikan  wali tersebut. 2 Dalam  realita  masyarakat  dewasa  ini  ditemukan  wali  yang  tidak  ingin menikahkan  anaknya  tanpa  didasari  oleh  alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh syara‟ .
Artikel  ini  mencoba  mengungkap  permasalahan aḍal wali  di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Syiah  Kuala  Kota  Banda  Aceh.  Ditemukan minimal 4 (empat) kasus wali yang menolak menikahkan anaknya, sehingga pihak KUA  Kecamatan  Syiah  Kuala  dijadikan  sebagai  wali  bagi  calon  perempuan.  Hal ini dikuatkan dengan beberapa pasangan yang telah mendaftar di KUA Syiah Kuala yang memilih wali hakim padahal wali nasab masih ada. 3 Temuan kasus yang ada menjadi  bahan  kajian  dalam  artikel  ini.  Adapun  hal  yang  menarik  dan  sebagai tujuan  penelitian  ini  di  antaranya  yaitu  terkait  dengan  sebab-sebab  pihak  wali menolak untuk menikahkan anak, proses yang harus dilalui oleh pihak perempuan ketika „aḍal wali di KUA Syiah Kuala, serta pandangan Islam terhadap „aḍal wali.

## Pembahasan Pengertian Wali Nikah
Secara etimologi , kata nikah berasal dari kata Bahasa Arab, bisa berarti al- waṭ‟u atau memasuki, menaiki, menggauli atau bersetubuh atau bersenggama, bisa juga  berati aḍ-ḍammu, atau kumpul,  pegang,  menggenggam,  menyatukan, menggabungkan,  dan  bisa  juga al-jam‟u ,  atau  kumpul,  himpun,  menyatukan,
1 H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet.
3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 89-90.
2 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Islāmiyyah, ed.  In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 188.
3 Hasil wawancara dengan beberapa pegawai KUA Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh: pada tanggal 2 Februari 2017.
menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun). 4 Kata lainnya yang menunjukkan arti  yang  sama  dengan  kata  nikah  adalah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah ,  berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri. 5 Sedangkan  menurut  terminologi,  kata  nikah  adalah  sebuah  akad yang  mengandung  pembolehan  bersenang-senang  dengan  perempuan,  dalam  arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebaginya. 6
Adapun  rumusan  yang  lebih  luas  tentang  makna  nikah  seperti  yang dinyatakan  oleh  Ahmad  Ghandur,  sebagaimana  dikutip  oleh  Amir  Syarifuddin,  di mana nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. 7
Sedangkan  kata  wali,  juga  berasal  dari  Bahasa  Arab.  Secara  bahasa  wali berasal  dari kata walī, dengan derevasi  kata bisa disebut al-wilāyah , atau awliyā ‟. Kata  wali  mempunyai  beberapa  arti,  di  antaranya  yaitu  penolong, 8 teman  setia, pemimpin, 9 atau  orang  yang  mewakilkan  urusan  orang. 10 Wahbah  Zuhaili menyatakan makna wali secara bahasa  yaitu rasa  cinta dan pertolongan. 11 Adapun menurut  istilah,  terdapat  beragam  rumusan.  Menurut  Abdul  Majid,  wali  adalah kekuatan  syariat  yang  membuat  pemiliknya  dapat  melaksanakan  sebuah  akad  dan
4 Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.
5 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga..., lm. 43-44; Secara bahasa, kata nikah ini memang  diartikan  sebagai  hubungan  kelamin  atau  bersenggama,  keterangan  ini  banyak  dimuat dalam  literatur  fikih  nikah.  diantaranya  dalam  kitab  Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqh  al-Usrah  al- Muslimah , ed. In, Fiqih Keluarga , (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 29; dimuat juga dalam Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , ed. In, Fiqih  Islam;  Pernikahan,  Talak,  Khulu‟,  Ila‟,  Li‟an,  Zihar  dan  Masa  Iddah ,    (terj:  Abdul Haiyyie  Al-Kattani,  dkk),  jilid  9,  (Jakarta:  Gema  Insani,  2011),  hlm.  39;  dapat  juga  dilihat  dalam Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (terj: Asep Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I‟Tishom, 2013). Hlm. 298.
6 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 39.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang  Perkawinan, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2006),  hlm.  39; Muhammada  Abu  Ishrah  juga  menyatakan  bahwa  nikah  tidak  hanya  bermakna  sebuah  akad penghalalan  hubungan  kelamin  atau  senggama,  tetapi  dalam  nikah  timbul  hak-hak  dan  kewajiban yang  melekat  dalam  pernikahan.  Lihat  dalam  Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat ,  cet.  5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) , hlm. 9.
8 Sayyid  Quthb, Tafsīr  fī  Żilāl  al-Qur‟ān, ed.  In, Tafsir  fi  Zilalil  Quran;  di  Bawah Naungan Alquran , (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.
9 Muhammad  Ali  as-Sabuni, Ṣafwah  al-Tafsīr, ed.  In, Tafsir-Tfsir  Pilihan ,  (terj:  Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Dimuat juga dalam Quraish Shihab, Tafsir al- Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran , cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.
10 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Al-Wajīz  fī  al-Aḥkā  al-Usrah  al-Islāmiyyah, ed.  In, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, (terj:  Harits  Fadly  dan  Ahmad  Khotib),  (Surakarta:  Era Intermedia, 2005), hlm. 177.
11 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 178.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
segala  tindak  lanjutnya,  tanpa  harus  meminta  izin  dari  pihak  lain,  baik  akad  itu untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain,  baik  dalam  hal  urusan  umum  seperti tanggungan  hakim,  maupun  dalam  urusan  yang  khusus  seperti  orang  tua  terhadap anaknya. 12
Sementara  itu,  menurut  Amir  Syarifuddin,  makna  wali  secara  umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang  lain,  karena  orang  lain  ini  memiliki  sesuatu  kekurangan  sehingga  tidak memungkinkan  ia  bertindak  secara  sendiri  secara  hukum,  baik  dalam  hal  harta maupun atas dirinya. 13 Dari definisi wali tersbeut, maka dapat disimpulkan bahwa kata  wali  memiliki  makna  yang  luas  sekali.  Namun,  pemaknaan  tersebut  tentu harus disesuaikan dengan konteks masalah  yang  dikaji.  Misalnya, dalam  hal  anak yatim,  berarti  wali  dimaksudkan  bertindak  sebagai  orang  yang  berwenang  dalam mengurusi  dirinya  dan  hartanya  sekaligus.  Kemudian,  dalam  hal  masyarakat  dan sistem  pemerintahan,  maka  yang  dimaksud  wali  adalah  orang  yang  bertindak  dan diberi  kekuasan  sebagai  pemimpin  untuk  mengayomi  masyarakat.  begitu  juga dalam masalah perkawinan tentu akan memiliki makna yang berbeda.
Dalam  persoalan  perkawinan  atau  pernikahan,  wali  sering  diartikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menikahkan seorang perempuan. Untuk itu,  makna  wali  dalam  kaitannya  dengan  pernikahan  atau  wali  nikah  adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Bisa  juga  diartikan  sebagai  orang  yang  memiliki  kekuatan  atau  kekuasaan  untuk melangsungkan akad nikah tanpa tergantung pada izin seseorang.

## ‘Aḍal Wali dalam Tinjauan Fiqh dan Peraturan Peundang-Undangan
Sebelum  melihat  tinjauan  fiqh  dan  peraturan  Undang-Undang  mengenai „aḍal wali,  terlebih  dahulu  akan  dikemukakan  arti  dari „aḍal wali,  baik  dari  sisi etimologi  dan  terminologi.  Secara  umum,  dalam  fikih  disebutkan  wali  yang menolak  atau  tidak  bersedia  menikahkan  disebut  dengan  istilah „aḍal (enggan). Dalam berbagai rujukan, ditemukan istilah “ „aḍal wali” dan “wali „aḍal ”, tetapi di sini penulisannya tetap  dipakai  “ „aḍal wali”.  Secara  etimologi,  kata „aḍal berasal dari bahasa Arab. Derevasi katanya  yaitu „aḍala- yu„aḍilu- „aḍlan-„ādḍulun , yang artinya,  mencegah,  penahan,  sesuatu  yang  merintangi,  penghalang,  atau menghalang-halangi. 14 Jadi, „aḍal di  sini  diartikan  sebagai  suatu  keadaan  yang menghalangi.  Dalam  hal  ini,  wali  yang  tidak  ingin  menikahkan  perempuan  yang berada  di  bawah  perwaliannya  bisa  disebut  wali  yang  menghalang-halangi pernikahan.
Dalam  ensiklopedi  hukum  Islam,  disebutkan „aḍal wali  yaitu  wali  yang tidak bisa menikahkan  wanita  yang telah baligh dan berakal  dengan seorang laki-
12 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajīz fī al-Aḥkām..., hlm. 177.
13 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., hlm. 69.
14 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia, cet.  2,  (Jakarta: Toha Putra, 1999), hlm. 441.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
laki  pilihannya,  sedangkan  masing-masing  pihak  menginginkan  pernikahan  itu dilangsungkan. 15 Maksud dari “tidak bisa menikahkan” dalam rumusan ini kembali pada keengganan wali untuk menikahkannya, tidak disebabkan oleh yang lainnya.
Menurut  istilah,  terdapat  beberapa  rumusan.  Di  antaranya,  menurut Wahbah  Zuhaili, „aḍal wali  adalah  penolakan  wali  untuk  menikahkan  anak perempuannya  yang  berakal  dan  sudah  baligh  dengan  laki-laki  yang  sepadan dengan  perempuan  itu.  Jika  perempuan  tersebut  telah  meminta  (kepada  walinya) untuk  dinikahkan  dan  masing-masing  calon  mempelai  itu  saling  mencintai,  maka penolakan demikian menurut syara‟ dilarang. 16 Al-Jaziri, sebagaimana dikutip oleh Ahmad  Shodikin,  menyebutkan „aḍal wali  yaitu  tatkala  ada  seorang  wali  baik  itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang se- kufu‟ lagi pula si maula rela terhadapnya. 17 Sementara itu, Ibnu Rusyd menyatakan „aḍal wali  yaitu  wali  yang  menghalangi  anak  yang  di  walinya  (dari  kawin), manakala  anak  tersebut  menghendaki  pasangan  yang  telah  se- kufu‟ dan  dengan mahar  mitsilnya. 18 Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa „aḍal wali  dapat  dinyatakan  ketika  terpenuhi  lima  unsur,  yaitu: Pertama, adanya penolakan  (keengganan)  wali  untuk  menikahkan  calon  mempelai  perempuan. Kedua, telah  ada  permintaan  atau  permohonan  dari  calon  mempelai  perempuan agar  dirinya  dinikahkan  dengan  calon  mempelai  laki-laki. Ketiga,  kafa‟ah antara calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  perempuan. Keempat, adanya perasaan  saling  menyayangi  atau  mencintai  di  antara  masing-masing  calon mempelai. Kelima, alasan  penolakan  atau  keengganan  wali  tersebut  bertentangan dengan syara‟, atau bisa juga disebut dengan mengada-ada.
Penetapan  bahwa  seorang  wali  dinyatakan „aḍal harus  didasarkan  pada pertimbangan yang sesuai dengan syari‟at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena  alasan  yang  sah,  seperti  laki-lakinya  tidak  sepadan,  atau  maharnya  kurang dari  mahar miṡil ,  atau  ada  peminang  lain  yang  lebih  sesuai  dengan  derajatnya, maka  dalam  keadaan  seperti  ini  perwalian  tidak  pindah  ke  tangan  orang  lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau „aḍal . 19
Dalam  pandangn  fikih,  penyelesaian „aḍal wali  ini  secara  umum  sama. Jika dilihat dalam persepktif ulama mazhab, „aḍal wali dapat diganti dengan wali- wali  yang  mempunyai  nasab  dengan  anak.  Menurut  pendapat  Imam  Hanafi,  wali aqrab (dekat)  yang  melakukan  pencegahan  terhadap  maulanya  (anaknya)  dari
15 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 2, jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 480.
16 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 202.
17 Ahmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 3-4.
18 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid , ed. In, Bidayatul Mujtahid: Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid, (terj:  Imam  Ghazali  Said  dan  Achmad  Zaidun),  cet.  3,  jilid  2,
(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 269.
19 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah ..., hlm. 386.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
kawin dengan pasangan yang telah sekufu‟ berikut dengan membayar mahar misil , maka jalan penyelesaianya sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib (hilang) yang sulit untuk ditemukan. Yaitu, dengan mengganti wali yang lain sesuai dengan  urutan  perwalian  yang  ada,  hingga  pada  wali  hakim. 20 Menurut  Imam Malik,  cara  penyelesaian  wali mujbir (seperti  ayah  dan  kakek)  atau  wali aqrab (dekat)  menolak  untuk  menikahkan  anaknya  tanpa  ada  alasan  yang  dibenarkan dalam syara‟ , apalagi calon pasangan anaknya dipandang sepadan, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh ( wali ab‟ad ), tetapi terlebih dahulu si anak harus melaporkan  kepada  hakim  dan  penetapan  perwaliannya  kemudian  diserahkan kepada  hakim. 21 Menurut  Imam  Syafi‟i,  wali  yang  enggan  menikahkan  anak (karena „aḍal ),  ada  dua  pendapat.  Pendapat  pertama  bahwa  wali  bisa  langsung digantikan  kepada  wali  anak  yang  lainnya  sesuai  dengan  urutan  perwalian  yang ada,  dan  pendapat  kedua  yaitu  dinikahkan  oleh  hakim  secara  langsung.  Dalam pendapat  yang  kedua  ini,  hakim  dipandang  berhak  untuk  menikahkan  anak perempuan  yang  tidak  mempunyai  wali. 22 Demikian  juga  menurut  Imam  Ahmad, „aḍal wali  dapat  diganti  dengan  wali  yang  senasab  dengan  anak,  jika  tidak  ada, maka perwalian jatuh pada hakim. 23
Pendapat-pendapat  di  atas  merujuk  pada  hadis  riwayat  dari  Aisyah,  yang menyebutkan  bahwa  wanita  yang  tidak  mempunyai  wali  maka  hakim  dapat mengantikan perwaliannya. Adapun hadisnya yaitu sebagai berikut:
ْما اَميَُّأ  َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا  َلوُسَر  َّنَأ َةَشِئاَع  ْنَع اَهِّيِلَو  ِنْذِإ ِْيَْغِب  ْتَحَكَن ٍةَأَر ْنِم َّلَحَتْسا اَِبِ ُرْهَمْلا اَهَلَ ف اَِبِ َلَخَد ْنِإَف ٌلِطَبَ اَهُحاَكِنَف ٌلِطَبَ اَهُحاَكِنَف ٌلِطَبَ اَهُحاَكِنَف ُوَل َِّلَِو  َلَ ْنَم مِلَِو ُناَطْلمسلاَف اوُرَجَتْشا ْنِإَف اَهِجْرَ ف
24
Artinya :  “Dari  Aisyah  bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda:  “Wanita  manapun  yang  menikah  tanpa  seizin  walinya  maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan  kemaluannya.  Jika  terjadi  pertengkaran  di  antara  mereka, maka  penguasalah  yang  menjadi  wali  atas  orang  yang  tidak  punya  wali ”. (HR. Baihaqi).
20 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ed. In, Bidayaul Mujtahid; Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid, (terj:  Imam  Ghazali  Said  &  Achmad  Zaidun),  jilid  2,  (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 177.
21 Wahbah  Zuhaili, al-Fiqh  al-Islāmī..., hlm.  202:  dimuat  juga  dalam  kitab  Ibnu  Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid..., hlm. 177.
22 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 203.
23 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 204.
24 Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  bin  „Ali  Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra ,  jilid  6,  (Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994), hlm. 426.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa „aḍal wali  tidak dibenarkan dalam Islam. Jika pun ada wali  yang menolak menikahkan anak tanpa ada sebab  yang dibenarkan syara‟ , maka penyelesaiannya  yaitu dicari dulu orang- orang  yang  mempunyai  keterikatan  nasab  dengan  anak  yang  mempunyai  hak perwalian  atasnya.  Untuk  itu  ia  bisa  menggantikan  wali  yang „aḍal tersebut.  Jika tetap  tidak  ada  wali  yang  berhak  menikahkan  anak,  maka  hakim  disini  dapat dijadikan wali nikah anak tersebut.
Dilihat  dalam  perspektif  peraturan  perundang-undangan,  khususnya mengacu pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan Pasal ini juga telah dimuat sebelumnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:
“Wali hakim baru dapat  bertindak sebagai  wali nikah apabila wali nasab tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat tinggalnya  atau  gaib  atau „aḍal atau  enggan.    Dalam  hal „aḍal wali  atau  enggan maka  wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”. 25
Dalam sistem peradilan, „aḍal wali itu masuk dalam perkara permohonan ( volunteer ),  bukan  perkara  gugatan  ( contentious ).  Dalam  hukum  positif, pemaknaan „aḍal wali juga sama seperti ketentuan dalam fikih, yang intinya yaitu wali  yang  enggan  menikahkan  anaknya. „Aḍal wali  dipakai  untuk  perkara  yang diajukan seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali  hakim  karena  keengganan  atau  penolakan  wali  nasabnya.  Payung  hukum adanya  permohonan  penetapan „aḍal wali  terdapat  di  Buku  II  Pedoman  Teknis Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama.  Disebutkan  bahwa,  calon  mempelai wanita  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  yang  wali  nikahnya  tidak  mau melaksanakan  perkawinan  dapat  mengajukan  permohonan  penetapan „aḍal wali kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyyah. 26
Dalam  praktik,  perkara „aḍal wali  digolongkan  sebagai  permohonan ( volunteer ) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain  yang dijadikan Termohon. Menurut Yahya Harahap, salah satu ciri perkara volunter adalah  tiadanya  sengketa  dengan  pihak  lain.  Berarti,  yang dipermasalahkan  pemohon  tidak  berkaitan  dengan  hak  orang  lain.  Untuk  itu, termasuk dalam perkara permohonan atau volunteer yaitu „aḍal wali. 27 Setidaknya ada  lima  poin  yang  telah  ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  mengajukan permohonan „aḍal wali. Pertama, permohonan penetapan „aḍal wali diajukan oleh calon  mempelai  wanita  yang  wali  nikahnya  tidak  mau  melaksanakan  pernikahan kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  dalam  wilayah  hukum  dimana calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal. Kedua, permohonan „aḍal wali
25 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam;  Hukum  Perkawinan,  Kewarisan dan Perwakafan , (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 48.
26 Mahkamah  Agung  RI, Buku  II;  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), hlm. 139.
27 Dimuat  dalam:  http://konsultasi-hukum-online.com/2015/12/dasar-hukum-penetapan- wali-adhal/, diakses pada tanggal 21 Mei 2017.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
yang  diajukan  oleh  calon  mempelai  wanita  dapat  dilakukan  secara  kumulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam wilayah hukum  dimana  calon  mempelai  wanita  tersebut  bertempat  tinggal. Ketiga , pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah  dapat  mengabulkan  permohonan penetapan „aḍal wali  setelah  mendengar  keterangan  orang  tua. Keempat, permohona „aḍal wali  bersifat  voluntair,  produknya  berbentuk  penetapan.  Jika pemohon  tidak  puas  dengan  penetapan  tersebut  dapat  mengajukan  upaya  kasasi. Kelima ,  adapun  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  orang  tua  (ayah)  pemohon adalah pencegahan  perkawinan,  jika  perkawinan  belum  dilangsungkan , dan pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilangsungkan. 28
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pemaknaan „aḍal wali  dalam  fikih  juga  sama  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Intinya  yaitu wali yang enggan untuk menikahkan anaknya. Dalam hal ini, nampaknya peraturan perundang-undangan menetapkan ketentuan tambahan, dimana seorang ayah (wali) yang anaknya mengajukan permohonan „aḍal wali atasnya, dapat melakukan upaya hukum,  baik  pencegahan  maupun  pembatalan  perkawinan.  Upaya  hukum  ini tentunya berlaku jika dalam  kenyataannya  ayah justru tidak dalam keadaan „aḍal , atau  dalam  kondisi  lain,  dimana  ia  (ayah)  enggan  untuk  menikahkan,  tetapi keengganan  tersebut  bukan  masuk  dalam  kategori „aḍal .  Misalnya  karena  alasan yang  dibenarkan  dalam  Islam,  seperti  calon  suami  beragama  lain,  atau  alasan- alasan lainnya yang dibenarkan syara‟, seperti telah disebutkan sebelumnya.
Analisis  Sebab-Sebab  Perpindahan  Wali  Nasab  kepada  Wali  Hakim  dan Proses  dan  Langkah  yang  Dilalui  Pasangan  karena ‘Aḍal Wali  di  KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh 29
„Aḍal wali  merupakan  wali  yang  tidak  ingin  atau  menolak  menikahkan anaknya  tanpa  didasari  oleh  alasan  yang  dibenarkan  oleh syara‟ .  Terkait  dengan „aḍal wali terhadap pasangan nikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala, didasari oleh sebab-sebab tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan KUA Kecamatan Syiah Kuala,  terdapat  empat  alasan „aḍal wali. Pertama, kedua  orang  tua  bercerai  dan pihak  ayah  menolak  menikahkan  anak. Kedua ,  ayah  tidak  menyetujui  pasangan pilihan anak. Ketiga , karena calon laki-laki berasal dari keluarga miskin. Keempat , tempat tinggal calon suami yang jauh. 30
Perempuan  yang „aḍal wali  harus  menempuh  beberapa  proses  hukum. Sebagaimana  disebutkan  oleh  Samsul  Hadi,  Kepala  KUA  Syiah  Kuala,  anak perempuan yang walinya enggan menikahkan anak seperti pada empat kasus di atas
28 Mahkamah  Agung  RI, Buku  II;  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), hlm. 139.
29 Syiah Kuala Merupakan satu kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kota Banda  Aceh.  Ibu  kota  Kecamatan  terletak  di  Gampong  Lamgugop.  Lihat  dalam  Badan  Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Banda Aceh: BPS, 2016), hlm. 2.
30 Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Syiah Kuala, 20 Juli 2017.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
harus  melapor  pada  KUA  setempat,  untuk  kemudian  digali  keterangan  tentang benar  tidaknya „aḍal wali.  Setelah  dilakukan  pemberitahuan,  maka  pihak  KUA biasanya  mengutus  salah  satu  delegasi  untuk  menyampaikan  nasehat  hukum tentang duduk permasalahan tersebut. Jika keputusan wali (ayahnya) tetap enggan menikahkan anaknya, maka langkah yang harus ditempuh yaitu melihat wali nasab lainnya. Kedua langkah inilah selama ini dilalui oleh pasangan nikah.  Namun, jika tetap  wali  nikahnya  tidak  ada,  maka  pihak  perempuan  yang  akan  menikah  harus mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar‟iyyah untuk mendapatkan penetapan wali hakim. beliau menambahkan, langkah terakhir ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 31
Demikian  juga  yang  disebutkan  oleh  Dahlan  dan  Darman,  selaku  Staf KUA  Syiah  Kuala  bidang  Hubungan  Masyarakat  (Humas),  bahwa  langkah  awal ketika  terdapat  persoalan „aḍal wali  yaitu  pihak  calon  mempelai  perempuan melaporkan  (memberitahukan)  kepada  pihak  KUA  setempat,  baru  kemudian diambil kebijakan untuk mengutus salah satu utusan dari KUA untuk memberikan nasehat  hukum.  Selanjutnya,  jika  pihak  wali  (ayah)  tidak  mau  menikahkan  anak, maka  dicari  wali  lainnya  yang  senasab  dengan  anak  perempuan  tersebut,  hingga sampai  pada  wali  hakim  yang  sebelumnya  diajukan  permohonan  kepada Mahkamah Syar‟iyyah untuk ditetapkan wali hakim sebagai wali nikahnya.
Terkait  dengan  langkah  penetapan  wali  nikah  melalui  permohonan penetapan  wali  di  Mahkamah  Syar‟iyyah  (Pengadilan  Agama),  sebagian  materi hukumnya  telah  penulis  paparkan  pada  bab  dua  sebelumnya.  Dalam  Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 23 huruf a dan b, intinya disebutkan bahwa wali hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  setelah  ada  putusan  dari  Pengadilan. Aturan  lainnya  juga  dimuat  dalam  Paraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun 2005  tentang  Wali  Hakim.  Dalam  peraturan  ini  juga  dijelaskan  wali  hakim  bisa menggantikan  wali  nasab  sebagai  wali  nikah,  salah  satunya  disebabkan  karena „aḍal wali.
Berdasarkan  beberapa  peraturan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  langkah yang  harus  ditempuh  calon  mempelai  perempuan  yang „aḍal walinya  yaitu  harus mengajukan  permohonan  wali  nikah  pada  pengadilan  yang  mewilayahinya. Prosedur teknis pengajuan tersebut secara rinci ditegaskan dalam: “ Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama ”, hal ini telah penulis kutip pada bab  dua  sebelumnya.  Intinya  disebutkan,  permohonan  penetapan  wali aḏāl diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam wilayah hukum dimana  calon  mempelai  wanita  tersebut  bertempat  tinggal.  Permohonan  ini  dapat dilakukan  secara  kumulatif  (secara  bersamaan)  dengan  izin  kawin  kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah. 32
31 Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Syiah Kuala, 20 Juli 2017.
32 Mahkamah  Agung  RI, Buku  II;  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), hlm. 139.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
Prosedur  pengajuan  permohonan  kepada  pengadilan  merupakan  langkah akhir  yang  harus  ditempuh  oleh  calon  pengantin  perempuan.  Samsul  Hadi menegaskan bahwa pihak KUA baru dapat menjadi wali ketika ada penetapan dari pengadilan.  Untuk  empat  kasus  yang  ada,  beliau  menyatakan  tidak  sampai  pada penetapan wali hakim, karena wali mujbir atau ayahnya diganti dengan kesediaan saudaranya untuk menikahkan. 33
Jika  ditelusuri  dalam  kajian  fikih,  nampaknya  proses  dan  langkah  yang dilakukan  terkait  adanya aḏāl wali  di  KUA  Syiah  Kuala,  bersesuaian  dengan beberapa pendapat hukum empat Imam Mazhab. Kesesuaian ini terletak pada saat perpindahan wali aḏāl kepada wali yang lain (wali ab‟ad ), hingga pada wali hakim. Penjelasan  lengkap  mengenai  pendapat  Imam  Mazhab  ini  akan  dipaparkan  pada sub  bahasan  selanjutnya.  Jadi,  dapat  ditarik  satu  kesimpulan  bahwa  terdapat  tiga langkah umum yang ditempuh oleh calon pengantin wanita ketika terjadi aḏāl wali seperti  pada  kasus-kasus  di  atas,  yaitu  calon  pengantin  wanita  memberitahukan aḏāl wali, langkah selanjutnya pihak KUA melalui kebijakannya mengambil sikap untuk mengutus salah satu anggota KUA untuk melakukan nasehat hukum kepada wali aḏāl . Setelah dilakukan mediasi dan nasehat tetap tidak berhasil, maka pihak KUA akan menetapkan orang lain yang senasab dengan anak menjadi walinya.

## Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Aḍal Wali Pernikahan bagi Pasangan
Kedudukan  wali,  khususnya  wali  nasab  dalam  sebuah  akad  pernikahan merupakan sesuatu yang penting, dan masuk dalam salah satu rukun nikah sebagai syarat  sahnya  pernikahan.  Nikah  yang  tidak  menghadirkan  wali  tidak  dipandang sebagai  nikah  yang  sah.  Meskipun  demikian  urgennya,  bahkan  dalam  kasus  wali mujbir  berhak  untuk  memaksa  (memberikan  teguran  untuk  menikah)  anaknya, namun  wali  tidak  berhak  untuk  menolak  pernikahan  anaknya  jika  ia  telah mempunyai pilihan yang tidak ada halangannya menurut syara‟ .
Disadari  ataupun  tidak,  untuk  kasus-kasus  tertentu  justru  wali  tidak  ada dalam  pernikahan.  Ketiadaan  wali  ini  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  faktor, misalnya  karena  nikah  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi  (nikah  sirri),  wali tidak ada karena meninggal dunia, wali tidak ada ditempat, serta wali enggan untuk menikahkan  anak-anaknya  ( „aḍal wali).  Beberapa  kasus aḍal wali  menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan tanggung jawab wali dalam pernikahan masih perlu  diperdalam  lagi.  Wali  hendaknya  mengetahui  seberapa  jauh  kewenangan untuk  mempergunakan  haknya  selaku  wali.  Dengan  adanya  pemahaman keagamanan khususnya hukum perwalian tersebut, diharapkan dapat terhindar dari perbuatan zalim bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.
Khusus  mengenai  ketiadaan  wali  karena „aḍal seperti  telah  disebutkan dalam  beberapa  kasus  sebelumnya,  terlihat  adakalanya  pernikahan  yang  telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri, ternyata masih ada pihak  lain  yang  keberatan,  yaitu  wali.  Dalam  kenyataannya,  di  masyarakat
33 Wawancara dengan Samsul Hadi, Kepala KUA Syiah Kuala, 20 Juli 2017.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
seringkali  ditemukan  persoalan  di  mana  seorang  wali  tidak  mau  atau  enggan ( „aḍal )  untuk  menikahkan  anaknya  atau  menolak  di  bawah  perwaliannya, dikarenakan  adanya  hal-hal  yang  menyebabkan  wali  tersebut  tidak  mau  untuk menikahkannya, seperti sebab dan alasan yang telah dipaparkan sebelumnya.
Ditinjau  menurut  hukum  Islam,  kasus-kasus „aḍal wali  tersebut  di  atas sama  sekali  berlawanan  dengan  konsep  hukum  Islam.  Islam  sebenarnya  tidak membolehkan orang berbuat zalim terhadap anak-anaknya, termasuk berbuat zalim dengan menolak atau enggan menikahkannya. Apalagi  pasangan nikah anak sama sekali  tidak  ada  halangan  dan  hambatannya  menurut  syara‟.  Mengutip    pendapat empat  Imam  Mazhab,  secara  keseluruhan  menyatakan  tidak  dibenarkan  wali melarang menikah atau menolak menjadi wali anaknya, sedangkan calon mempelai laki-laki sepadan dengannnya. 34
Menurut  Imam  Hanafi,  sebagaimana  disebutkan  oleh  Ibnu  Rusyd  dalam kitab:  “ Bidāyah  al-Mujtahid ”,  seorang  wali  tidak  boleh  menolak  menikahkan anaknya dengan pasangan yang sepadan ( kufu‟ ). 35 Demikian juga yang dikutip oleh al-Jaziri  dalam  kitabnya:  “ al-Fiqh  „alā  al-Mazāhib  al-Arbā‟ah ”,  bahwa  menurut Imam  Hanafi,  seorang  wali  tidak  diperkenankan  menolak  menjadi  wali  bagi anaknya,  jika  pasangan  anak  tersebut  telah  sepadan  dan  telah  membayar  mahar mitsil . 36 Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad juga berkata demikian, jika wali  dinyatakan „aḍal ,  maka  hak  perwaliannya  akan  berpindah  kepada  wali  yang jauh ( ab‟ad ) , jika wali ini juga menilai, maka hakimlah yang berhak menikahkan. 37
Di  sini,  terlihat  bahwa  empat  imam  mazhab  memandang  anak  perempuan  tetap dapat menikah ketika telah dapat dinyatakan „aḍal wali. Karena, dalam penolakan wali  tidak  disertakan  dengan  alasan-alasan  yang  dibenarkan  syara‟,  seperti  tidak sepadan  dalam  hal  agama,  anak  perempuannya  yang  baik-naik  menikah  dengan laki-laki pezina dan lain-lain.
Perpindahan wali nasab kepada wali hakim atau sultan salah satunya bisa disebabkan  karena  adanya „aḍal wali.  Hal  ini  merujuk  pada  beberapa  ketentuan hadis. Di antaranya hadis riwayat dari Ikramah dan Ibnu Abbas sebagai berikut:
34 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī ..., hlm. 203. 35 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ed. In, Bidayaul Mujtahid; Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid, (terj:  Imam  Ghazali  Said  &  Achmad  Zaidun),  jilid  2,  (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 177.
36 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „alā al-Mazāhib al-Arbā‟ah , ed. In, Fiqih Empat Imam Mazhab, (terj: Moh. Zuhri, dkk), (Semarang: al-Syifa‟, 2009), hlm. 146.
37 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī ..., hlm. 208.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
لاَو  ٍِّلَِوِب  َّلَِإ َحاَكِن  َلَ َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ِِّبَّنلا ْنَع ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع َةَمِرْكِع ْنَع ُناَطْلمس َع ِّيِرْىمزلا ِنَع ٌجاَّجَح اَنَ ثَّدَح َلاَق ميِّقَّرلا َناَمْيَلُس ُنْب ُرَّمَعُم اَنَ ثَّدَح ُوَل َِّلَِو  َلَ ْنَم مِلَِو َةَوْرُع ْن
ُوَلْ ثِم َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ِِّبَّنلا ْنَع َةَشِئاَع ْنَع ِْيَْ بمزلا ِنْب . )دحما هاور( 38 Artinya:  “ Dari  Ikrimah  dari  Ibnu  Abbas,  dari  Nabi  shallallahu  'alaihi wasallam,  beliau  bersabda:  "Tidak  (sah)  pernikahan  kecuali  dengan  wali.
Sultan  adalah  wali  bagi  siapa  yang  tidak  memiliki  wali."  Abu  Abdullah berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Az Zuhri dari 'Urwah bin Az Zubair dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti di atas”. (HR. Ahmad).
Hadis  ini  mengandung  dua  hukum  sekaligus,  yaitu  penikahan  tidak dibolehkan  (tidak  sah)  tanpa  ada  wali,  dan  hukum  tentang  hakim  boleh  menjadi wali bagi anak perempuan yang tidak mempunyai wali. Ketiadaan wali di sini bisa disebabkan salah satunya karena „aḍal wali. Selain itu, terdapat juga riwayat hadis yang panjang, yaitu dari Aisyah sebagai berikut:
َِّللَّا  َلوُسَر  َّنَأ َةَشِئاَع  ْنَع
اَهِّيِلَو  ِنْذِإ ِْيَْغِب  ْتَحَكَن ٍةَأَرْما اَميَُّأ  َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ْنِم َّلَحَتْسا اَِبِ ُرْهَمْلا اَهَلَ ف اَِبِ َلَخَد ْنِإَف ٌلِطَبَ اَهُحاَكِنَف ٌلِطَبَ اَهُحاَكِنَف ٌلِطَبَ اَهُحاَكِنَف مسلاَف اوُرَجَتْشا ْنِإَف اَهِجْرَ ف
ُوَل َِّلَِو  َلَ ْنَم مِلَِو ُناَطْل )يقهيبلا هاور(. 39 Artinya:  “ Dari  Aisyah  bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda:  “Wanita  manapun  yang  menikah  tanpa  seizin  walinya  maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan  kemaluannya.  Jika  terjadi  pertengkaran  di  antara  mereka, maka  penguasalah  yang  menjadi  wali  atas  orang  yang  tidak  punya  wali ”. (HR. Baihaqi).
Hadis  ini  juga  mempunyai  dua  hukum  yang  sama  seperti  dalil  hadis sebelumnya. Untuk itu, ditinjau menurut hukum Islam, seorang ayah yang menolak menjadi  wali seperti  terdapat  dalam  beberapa kasus di  atas masuk dalam  kategori „aḍal wali, karena penolakan tersebut  tidak beralasan kuat  seperti  yang dinginkan dalam Islam. Dengan demikian, wali yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam, serta ia masuk dalam orang-orang yang berbuat zalim terhadap anak-anaknya.
38 Imam  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Hanbal, Al-Musnad  li  al-Imām  Aḥmad  ibn Muḥammad ibn Hanbal, ed. In, Musnad Imam Ahmad, (terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 101.
39 Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra , (Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994). hlm. 450.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
Terkait  dengan  perpindahan  wali  karena „aḍal sebagaimana  telah disebutkan, nampaknya relevan dengan produk hukum yang ditetapkan oleh ulama mazhab.  Menurut  Imam  Hanafi,  sebagaimana  dikutip  oleh  al-Jaziri  menyebutkan bahwa  apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya  yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah  se- kufu‟ dan  dengan  membayar  mahar misil ,  maka  dengan  demikian  wali yang  bersangkutan  (bapak)  adalah „aḍal dan  dengan  demikian  pula  perwalian menjadi  pindah  kepada  wali  berikutnya,  seperti  kepada  kakek,  jika  ada  dan  kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya. 40
Menurut  Imam  Maliki  sebagaimana  dikutip  oleh  Ibnu  Rusyd, menyebutkan  bahwa  bagi  wali  tidak  berhak  menghalangi  anak  yang  berada  di bawah  perwaliannya  (untuk  menikah),  manakala  ia  menghendaki  pasangan  yang telah se- kufu‟ dan dengan mahar misil -nya. Maka bila si wali mecegah hendaknya bagi  perempuan  melaporkan  perkaranya  pada  hakim,  dan  kemudian  untuk perkawinannya dilakukan oleh wali berikutnya selain bapak ( aqrab )”. 41 Sementara itu,  menurut  Imam  Syafi‟i  sebagaimana  dikutip  oleh  al-Jaziri,  bahwa  apabila seorang  wali  melakukan  pencegahan  terhadap  perempuan  dari  perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk dilangsungkan perkawinan tersebut,  mengingat pasangannya  yang  telah  sepadan,  dari  itu  ia  berhak  untuk  melaporkan  perkaranya kepada hakim, perwaliannya  gugur dan pindahlah perwalian kepada wali lain yaitu wali ab‟ad” , atau hakim menjadi wali nikahnya. 42
Adapun  menurut  Imam  Hanbali,  sebagaimana  dikutip  oleh  al-Jaziri, apabila ada seseorang  yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari  kawin  dengan  calon  suami  yang  telah  ia  cintai,  dan  dengan  memberi  mahar, dan dia telah mencapai  umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai ke„aḍa-Nya wali terhadap maulanya dan bila wali itu „„aḍal  maka  perwalian  berpindah  kepada  hakim,  karena  dialah  yang berkewenangan  untuk  mengawinkan  atas  diri  maula  yang  di  wali  mencegah  dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir”. 43
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas  bahwa  kasus-kasus  sebelumnya  diganti perwaliannya oleh wali yang senasab dengannya. Dalam kasus tersebut, hakim atau pihak  KUA  tidak  menjadi  wali  nikah  lantaran  wali  anak  yang  lain  masih  ada  dan bersedia  menikahkannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat-pendapat  ulama sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.
Idealnya,  hak-hak  wali  dilihat  dari  sudut  hukum  hanya  terbatas  pada mengingatkan  anak  untuk  tidak  terjerumus  pada  perbuatan  maksiat,  sekaligus mengingatkan  agar  melaksanakan  pernikahan  jika  telah  cakap  untuk melaksanakannya.  Kemudian,  hak  lain  yang  dimiliki  seorang  wali  yaitu  menjadi
40 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „alā..., hlm. 150.
41 Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid..., hlm. 176. 42 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „alā..., hlm. 148.
43 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „alā..., hlm. 148.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
wali  dalam  akad  nikah,  melarang  anak  menikah  dengan  laki-laki  yang  berbeda agama, dengan laki-laki bejat seperti pezina, pemabuk, penjudi, dan laki-laki yang melakukan  perbuatan  maksiat  lainnya.  Adapun  melarang  anak  untuk  menikah dnegan laki-laki yang baik, walaupun dalam keadaan miskin atau bertempat tinggal yang  jauh,  bukan  bagian  dari  haknya.  Jika  terjadi  hal  demikian,  maka  wali  telah berbuat zalim atas anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  ayah  tidak diperbolehkan  menolak  menjadi  wali  nikah  anak-anaknya  tanpa  ada  alasan  yang dibenarkan syara‟ .  Jika  penolakan  tersebut  tetap  ada,  maka  langkah  yang  harus ditempuh  adalah  dengan  memberikan  nasehat  kepada  ayah  tentang  dilarangnya menolak  menikahkan  anak,  dan  ini  salah  satu  bentuk  sosialisasi  atas  ideal  hukum dalam  Islam.  Langkah  selanjutnya  yaitu  penentuan  wali  nikah  bagi  anak.  Anak perempuan  yang  walinya  enggan  menikahkan  dapat  langsung  dinikahkan  oleh orang  lain  yang  mempunyai  hak  untuk  mewalikan  anak.  Namun,  hakim  bisa  juga secara  langsung  menikahkan  anak,  karena  norma  hukum  yang  ada  membolehkan hal demikian.

## Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan  dalam  artikel  ini,  maka  dapat  disimpulkan dalam beberapa poin penting.
Pertama, sebab „aḍal wali  ini  di  antaranya  karena  kedua  orang  tua bercerai  dan  pihak  ayah  menolak  menikahkan  anak  sebab  rasa  benci  yang berlebihan,  ayah  tidak  menyetujui  pasangan  pilihan  anak,    calon  laki-laki  berasal dari keluarga miskin, dan karena tempat tinggal calon suami yang jauh.
Kedua, terdapat tiga langkah  yang dilalui oleh pasangan  yang „aḍal wali, yaitu  pihak  perempuan  memberitahukan  permasalahan „aḍal wali  kepada  pihak KUA. Kemudian pihak KUA mengeluarkan kebijakan dengan mengutus salah satu delegasi  untuk  memberikan  nasehat  kepada  orang  tua  calon  penganti  perempuan. Langkah  selanjutnya  pihak  KUA  menunjuk  orang  yang  satu  nasab  dengan  calon pengantin  perempuan  sebagai  ganti  wali  nikah.  Hakim  atau  pihak  KUA  dapat menjadi  wali  nikah  bagi  calon  mempelai  perempuan  yang „aḍal wali,  setelah sebelumnya pihak perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya.
Ketiga, dalam Islam orang tua atau ayah dilarang menolak ( „aḍal ) menjadi wali nikah bagi anak perempuannya tanpa ada alasan yang dibenarkan syara‟ . Wali yang  enggan  ( „aḍal )  dipandang  telah  berlaku  zalim  terhadap  anak.  Islam menetapkan  wali qarib yang „aḍal atas  anak  perempuan  dalam  akad  nikah  dapat berpindah kepada wali ab‟ad . Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.

## Daftar Pustaka
A. . Hamid  Sarong, Hukum  Pekawinan  Islam  di  Indonesia, cet.  3,  Banda  Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajīz fī Aḥkām al-Islāmiyyah, ed. In, Panduan Hukum  Keluarga  Sakinah, terj:  Harits  Fadly  dan  Ahmad  Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada, 2006.
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012.
Abdurrahman  al-Jaziri, al-Fiqh  „alā  al-Mazāhib  al-Arbā‟ah ,  ed.  In, Fiqih  Empat Imam Mazhab, terj: Moh. Zuhri, dkk, Semarang: al-Syifa‟, 2009. Abu Bakar Ahmad bin  Husain  bin  „Ali Al-Baihaqi, Sunan  Al-Kubra ,  Bairut:  Dar
Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994.
Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi, Minhajul  Muslim;  Pedoman  Hidup  Seorang  Muslim , terj:  Ikhwanuddin  Abdullah  &  Taufiq  Aulia  Rahman,  Jakarta:  Ummul Qura, 2014.
Ahmad bin „Umar Ad-Dairabi, Fiqih Nikah (Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim, 2003. Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, cet.  3,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1998.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2009.
H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Ibnu  Rusyd, Bidāyah  al-Mujtahid  wa  Nihāyah  al-Muqtaṣid, ed.  In, Bidayaul Mujtahid;  Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid, terj:  Imam  Ghazali  Said  & Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Imam Syafi‟i, al-Umm, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
M.  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam, Jakarta:  Siraja, 2006.
Mahkamah  Agung  RI, Buku  II;  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi
Peradilan Agama, Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013.
Mohd  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan  Agama  dan  Zakat  menurut  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2000.
Muhammad  Ali  as-Sabuni, Ṣafwah  al-Tafsīr, ed.  In, Tafsir-Tfsir  Pilihan ,  terj: Yasin, Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011.
Muhammad  Amin  Summa, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Zaiyad Zubaidi dan Kamaruzzama, Perpindahan Wali Nasab…
Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2012.
Quraish  Shihab, Tafsir  al-Mishbah;  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Alquran ,
Jakarta: Lentara Hati, 2007.
Sayyid  Quthb, Tafsīr fī Żilāl  al-Qur‟ān, ed.  In, Tafsir  fi  Zilalil  Quran;  di  Bawah Naungan  Alquran ,  terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2003.
Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, terj: Asep Sobari, Jakarta: Al-I‟Tishom, 2013. Syaikh  Hasan  Ayyub, Fiqh  al-Usrah  al-Muslimah ,  ed.  In, Fiqih  Keluarga ,  terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munahakat;  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Tim  Pustaka  Phoenix, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, cet.  6,  Jakarta:  Pustaka Phoenix, 2012.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam;  Hukum  Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan , Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
Wael  B.  Hallaq, Sejarah  Teori  Hukum  Islam;  Pengantar  Untuk  Ushul  Fiqh Mazhab Sunni , terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris Ibn Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan,
Talak  Khulu‟,  Meng-Ila‟  Isteri,  Li‟an,  Zihar,  Masa  Iddah ,  terj:  Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.