## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3249
Sengketa Ekonomi Syariah: Suatu Kajian Penyelesaian

## Kasus Sengketa Di Indonesia
Ledy Famulia 1 , Rika Santina 2 1 Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Ledy Famulia
 ledyfamulia95@gmail.com
Page: 234 – 247

## History:
Submitted: 10-03-2024 Revised: 05-05-2024 Accepted: 28-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Disputes,  Sharia  Economics,  Religious Courts .]

## Kata Kunci:
[Sengketa,  Ekonomi  Syariah,  Peradilan Agama.]
Copyright  ©  2024  by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0
International License .
[The  settlement  of  sharia  economic  disputes  through  litigation  is  the authority of the Religious Court. One of the sharia economic decisions is decision Number 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. This dispute was filed by PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk as the plaintiff who sued Anang Fitrianto, S.E as the defendant with a lawsuit for default based on the  qard  financing  extension  agreement.  This  study  will  analyze  the settlement  of  sharia  economic  disputes  as  stated  in  Decision  Number 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg.
The  research  method  used  in  analyzing  the  research  is  a  qualitative research method with a normative legal approach and a case approach. This research is descriptive qualitative, the data is analyzed to then draw conclusions using the inductive thinking method.
The results of the study concluded that the settlement of sharia economic disputes was in accordance with the formal law and material law of the Religious Courts. This is based on the relative competence and absolute competence of the Religious Courts, the type of contract used, namely the qard contract, and the type of default decision.]

## Abstrak
[Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  secara  litigasi  merupakan kewenangan  dari  Pengadilan  Agama.  Salah  satu  putusan  ekonomi syariah adalah putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. Sengketa ini diajukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk sebagai penggungat  yang  menggugat  Anang  Fitrianto,  S.E  selaku  tergugat dengan  gugatan  atas  wanprestasi  berdasarkan  akad  perpanjangan pembiayaan  qard.  Penelitian  ini  akan  menganalisis  mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  menganalisis  penelitian adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis normatif dan pendekatan kasus ( case approach ). Penelitian ini bersifat deskriptif  kualitatif,  data  dianalisis  untuk  selanjutnya  ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil Peradilan Agama. Hal ini didasarkan pada segi kompetensi relatif dan kompetensi absolut Peradilan Agama, jenis akad yang digunakan  yaitu akad qard, dan jenis putusan verstek.]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Interaksi yang terjadi dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi dan  bisnis,  baik  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok,  maupun badan  usaha,  meskipun  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  syariah tetap  tidak  menutup  kemungkinan  akan  timbulnya  sengketa diantara  para  pihak.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  perbedaan kepentingan  dan  pemikiran. 1 Dengan  demikian,  maka  Indonesia sebagai  negara  hukum  wajib  memberikan  legalitas  atas  segala  hal yang  akan  dan  mungkin  terjadi,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah membentuk  sistem  penyelesaian  sengketa  dalam  bidang  ekonomi syariah.
Secara garis besar, terdapat dua pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan atau sering disebut dengan llitigasi dan di luar pengadilan atau yang sering disebut dengan non-litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah  secara  litigasi  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama merupakan  dasar  hukum  utama  dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan. Disahkannya Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tersebut  memberikan  kewenangan  kepada Pengadilan  Agama  untuk  dapat  menyelesaikan  sengketa  Ekonomi Syariah.  Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam mengenai perkara tertentu diantaranya: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. 2 Perkara ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang
1 Mik  Imbah  Arbaina  dan  Fadoilul  Umam,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, Januari 2024. Hlm. 154.
2 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah. c. asuransi syari’ah; d. reasuransi  syari’ah;  e.  reksa  dana  syari’ah;  f.  obligasi  syari’ah  dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah. 3
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  secara  non-litigas dapat  dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu  damai (al-shulh) dan arbitrase (al-tahkim). Perdamaian  dilakukan  dengan  cara musyawarah dan negosiasi oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan  perselisihan  diantara  mereka. 4 Perdamaian  juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas mediator, yaitu pihak netral  yang  membantu  para  pihak  mencari  jalan  keluar  untuk menyelesaikan  sengketa.  Selain  melalui  perdamaian,  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  diluar  pengadilan  juga  dapat  dilakukan melalui arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 5 Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,  dikenal adanya  Lembaga  Basyarnas  (Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional). Basyarnas  didirikan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada tanggal 21 Oktober 1993. Terdapat 2 kewenangan Basyarnas, yaitu menyelesaikan  secara  adil  dan  cepat  sengketa  muamalat  /perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, hukum, industri, jasa  yang  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  syariah  dan memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak  tanpa  ada  sengketa  mengenai  suatu  persoalan
3 Penjelasan Pasal 49 Huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4 Ahmad  Khotibul  Umam,  “Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia”, Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1, 2016. Hlm. 2.
5 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
237
muamalat/perdata dalam sebuah perjanjian (akad). 6 Namun, salah satu  hal  yang  menjadi  penting  dipahami  bahwa  Putusan  dari Basyarnas  harus  didaftarkan  ke  Pengadilan  Agama  agar  memiliki kekuatan eksekutorial.
Dalam  perkembangannya,  baik  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  melalui  litigasi  maupun  non-litigasi  memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beberapa pihak memilih untuk tetap memajukan sengketa melalui pengadilan dengan alasan bahwa  putusan  pengadilan  memiliki  daya  paksa  yang  lebih mengikat.  Beberapa  penelitian  telah  dilakukan,  diantaranya penelitian  oleh  Mukaromah  berjudul  “Penyelesaian  Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Acara Sederhana dan Acara Biasa di  Indonesia  (Studi  Komparasi  Antara  Perma  No.  14  Tahun  2016 dengan  Perma  No.  2  Tahun  2015)”.  Penelitian  ini  berkesimpulan bahwa  sengketa  ekonomi  syariah  dapat  diajukam  dalam  bentuk gugatan  sederhana  atau  dengan  gugatan  acara  biasa.  Perbedaan antara  gugatan  sederhana  dan  acara  biasa  salah  satunya  terletak pada  jumlah  nilai  kerugiannya  yaitu  jika  gugatan  dengan  acara sederhana  maksimal  Rp  200.000.000  dalam  perkara  wanprestasi dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH),  dengan  mengecualikan perkara  yang  diselesaikan  pengadilan  khusus  dan  sengketa  atas tanah. Akan tetapi dalam Acara Biasa di atas Rp 200.000.000 dalam sengketa keperdataan tanpa batasan. 7
Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  Kamal,  dengan  judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No.  92/PUU- X/2012”.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dengan adanya  Putusan  MK  No.  92/PUU-X/2012  tidak  ada  lagi  dualisme kewenangan  pengadilan  dalam  menangani  sengketa  ekonomi
6 https://basyarnas-mui.org/ diakses pada 11 Juli 2024.
7 Lisa  Aminatul Mukaromah,  ““Penyelesaian  Perkara Ekonomi  Syariah dengan  Gugatan  Acara Sederhana dan Acara Biasa di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma No. 14 Tahun 2016 dengan Perma No. 2 Tahun 2015)”. Jurnal At-Tuhfah: Jurnal Keislaman, Vol. 7, No. 1, 2018. Hlm. 109.
syariah secara litigasi, yang semula menjadi kewenangan Pengadilan Negeri  dan  Pengadilan  Agama,  menjadi  kewenangan  Pengadilan Agama. 8 Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marlina berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia”.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di  Indonesia  dapat  dilakukan  secara  litigasi  dan  non-litigasi. Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  melalui  litigasi  menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pada Pasal 49 Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. 9 Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Saputera dengan judul “Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia  (Kajian  Sengketa  yang Muncul  dari  Perjanjian  Murabahah)”.  Penelitian  ini  membahas mengenai akad murabahah yang merupakan salah satu bentuk dari produk  perbankan  syariah.  Apabila  terjadi  sengketa  atau perselisihan  antara  pihak  bank  dan  nasabahnya,  maka  terhadap sengketa  tersebut  terdapat  alternatif  dalam  penyelesaiannya. Kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi di dalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa. 10
8 Husni Kamal, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU - X/2012”, Al-Mashaadir, Vol. 1, No.1. 2019. Hlm. 2.
9 Heni Marlina dan Mulyadi Tanzili, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 9, No. 5, Tahun 2022. Hlm. 102.
10 Abdur Rahman Adi Saputera, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari Perjanjian Murabahah)”, Nizham, Vol. 07, No. 1, 2019. Hlm. 132.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
239
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  melalui  direktori  putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hingga saat ini telah ada 161 putusan  ekonomi  syariah. 11 Salah  satu  putusan  ekonomi  syariah adalah  putusan  Nomor  1/Pdt.G.S/2024/PA.  Lmg.  Sengketa  ini diajukan  oleh  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Timur.  Tbk sebagai  penggungat  yang  menggugat  Anang  Fitrianto,  S.E  selaku tergugat.  Penggugat  melakukan  gugatan  atas  wanprestasi  yang dilakukan tergugat karena tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi  dana  talangan  ongkos  haji  berdasarkan  akad  perjanjian perpanjangan pembiayaan qard sebesar 22.500.000. terhadap ketiga penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  disimpulkan  bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan  membahas  mengenai  Penelitian  ini  menganalisis  mengenai penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  studi  terhadap  Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg?

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang terapkan dalam menganalisis penelitian ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis normatif  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Pendekatan  yuridis normatif  dilakukan  dengan  menganalisis  isi  putusan  tentang  ekonomi syariah,  yaitu  Putusan  Nomor  1/Pdt.G.S/2024/PA.  Lmg.  Penelitian  ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran kejelasan  mengenai  obyek  kajian  tertentu,  dapat  berupa  manusia  atau fenomena  sosial  tertentu.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  data seteliti  mungkin.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  sumber  data sekunder  yang  terbagi  menjadi  tiga  bahan  hukum,  yaitu  bahan  hukum
11 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah- agung/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html diakses pada 11 Juli 2024.
primer, sekunder dan  bahan hukum tersier. Selanjutnya data dianalisis untuk  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  dengan  menggunakan  metode berfikir  induktif,  yaitu  menganalisis  data-data  yang  berkaitan  dengan objek penelitian, baik berupa fakta dan data yang didapatkan kemudian diambil dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Sengketa Ekonomi Syariah.
Keberadaan  Peradilan  Agama  dalam  sistim  peradilan  nasional Indonesia,  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  dibawah Mahkamah  Agung.  Selain  Peradilan  Agama,  terdapat  tiga  lembaga peradilan  lain  yang  memiliki  kedudukan  serta  derajat  yang  sama,  yaitu Peradilan  Umum  (Negeri),  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  Peradilan Militer. 12 Peradilan  Agama  memiliki  spesifikasi  tersendiri,  karena ketundukannya pada dua sistim hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan  hukum  negara.  Keberadaannya  sebagai  lembaga  peradilan  negara  di bidang syari’ah Islam secara religius politis dan yuridis sangat dibutuhkan oleh  warga  negara  Indonesia  maupun  orang  asing  yang  beragama  Islam dalam konteks kehidupan beragama dan bernegara. Hal ini tercermin dari adanya  relevansi  antara  peraturan  agama  dengan  teori  negara  hukum pancasila,  yakni  antara  agama  dan  negara  memiliki  hubungan  simbiotik. Hubungan ini telah melahirkan Peradilan Agama yang mengabdi kepada pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim Indonesia. 13
Peraturan  Perundang-undangan  pertama  yang  secara  khusus mengatur mengenai Peradilan Agama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini telah mengalami  dua  kali  perubahan,  yaitu  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan materi pokok  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006
12 Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.
13 Jihadul Hayat dan Refky Fielnanda, “Peradilan Agama Era Reformasi Kedua Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”, Jurnal Panggung Hukum PMHI DIY, Vol.1, No.1, 2015, hlm. 127.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
diantaranya  adalah  pembinaan,  perluasan  kompetensi  Peradilan  Agama, penambahan tempat penyelesaian sengketa, penambahan tugas Pengadilan Agama,  dan  hilangnya  hak  opsi  untuk  para  pihak  dapat  memilih  forum penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan  dengan  kewarisan  sebagaimana pernah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989. 14 Terakit perluasan  kompetensi  Pengadilan  Agama,  menjadi  bidang  perkawinan, warta,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  shadaqah,  dan  ekonomi syari’ah. 15 Perluasan  kompetensi  Peradilan  Agama  dalam  menangani sengketa ekonomi syariah sempat berada dalam dualisme hukum, terutama setelah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah.  Penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  pada  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  bahwa  “Yang  dimaksud  dengan  “penyelesaian perdebatan dilakukan dengan  menyepakati  kontrak”  mengandung  arti upaya-upaya  pengambilan;  sebuah. Diskusi; b. Menjaga uang mediasi; c. Melalui  Badan  Kebijaksanaan  Syari’ah  Nasional  (Basyarnas)  atau pengajaran kebijaksanaan lainnya; dan/atau d. Melalui pengadilan di dalam Peradilan  Umum”. 16 Dualisme  kewenangan  tersebut  berakhir  ketika Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 29  Agustus  2013  memutuskan  bahwa  lembaga  peradilan  yang  berhak menangani sengketa perbankan syari’ah adalah Peradilan Agama. 17
Dalam perbahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama,  beberapa  perubahan  materi  yang  dimuat  antara  lain  penguatan pengawasan  hakim,  memperkuat  persyaratan  pengangkatan  hakim,
14 Dalam penjelasan umum bagian dua disebutkan bahwa sehubungan bidang kewarisan, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan  dalam  pembagian  warisan.  Pilihan  hukum  ini  timbul  karena  masih  adanya beberapa sistim hukum kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu sistim hukum Islam, sistim hukum adat, dan sistim hukum barat (BW).
15 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
16 Budi Abdullah, dkk. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Umum PErspektif Hukum Positif di Indonesia”. Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 21, No. 1, Tahun 2022. Hlm. 210.
17 Abdul Halim Muhammad Sholeh, “Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No. 1, 2015. Hlm. 3.
pengaturan  mengenai  pengadilan  khusus,  dan  diberlakukannya  kode  etik dan pedoman prilaku hakim.
Menurut  Amran  Suadi,  faktor  penyebab  terjadinya  sengketa ekonomi syariah diantaranya:
1. Terdapat  kesalahpahaman  para  pihak  dalam  proses  pembuatan  akad karena  terjebak  dalam  orientasi  keuntungan,  ingin  coba-coba,  atau bahkan karena tidak mengenali mitra bisnisnya.
2. Akad / perjanjian sulit dilaksanakan karena beberapa hal, diantaranya para pihak kurang hati-hati Ketika melakukan perundingan, tidak ahli dalam  mengkontruksikan  norma  akad  yang  pasti  dan  efisien,  kurang mampu mencermati risiko yang mungkin terjadi, serta tidak Amanah.
Sengketa  ekonomi  syariah  adalah  suatu pertentangan  antara  dua pihak  atau  lebih  pelaku  ekonomi  yang  kegiatan  usahanya  menggunakan prinsip  syariah.  Secara  garis  besar  sengketa  ekonomi  syariah diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:
1. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  Lembaga  keuangan  dan Lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengekta  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  Lembaga  keuangan  dan Lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama
Islam yang menggunakan akad/ perjanjian yang tunduk pada prinsip- prinsip syariah.
Sengketa ekonomi syariah juga dapat terjadi dalam bentuk perkara permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang di bidang ekonomi  syariah.  Ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  usaha  yang dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah  yang  meliputi:  tidak  mengandung riba, amanah, tidak mengandung maisir, tidak dzalim, tidak haram, tidak melakukan perbuatan gharar, dan saling ridha.

## B. Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  merupakan kewenangan / kompetensi Peradilan Agama.  Hal ini tertuang dalam Pasal  49  Huruf  I  bahwa  “Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  i.  ekonomi syariah”. 18 Salah  satu  sengketa  ekonomi  syariah  yang  diselesaikan melalui Peradilan Agama adalah Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg  yang  merupakan  sengketa  wanprestasi  yang  diajukan  oleh  PT. Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Timur.  Tbk  selaku  penggugat terhadap  Anang  Fotrianto,  S.E.,  selaku  tergugat.  Penggugat mengajukan gugatan sederhana tentang wanprestasi akad qard untuk dana  talangan  ongkos  naik  haji  (ONH)  sebesar  Rp  22.500.000. Tergugat  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  melunasi  dana  talangan ongkos haji, hal ini terlihat dari tidak mau dan tidak dapat ditemuinya pihak  tergugat  oleh  pihak  penggugat  sehingga  menimbulkan ketidakjelasan  dalam  pelaksanaan  akad  qardh.  Dalam  gugatannya, penggugat  melampirkan  bukti-bukti  berupa  surat  permohonan pembiayaan  talangan  haji  atas  nama  Anang  Fitrianto,  surat persetujuan prinsip pembiayaan atas nama Anang Fitrianto, akad qard untuk  dana  talangan  ongkos  naik  haji  (ONH)  yang  ditandatangani kedua  belah  pihak,  serta  surat  peringatan  1,2,  dan  3,  yang  telah penggugat  sampaikan  kepada  tergugat.  Selama  proses  persidangan, tergugat  tidak  peernah  hadir  meski  telah  dilakukan  pemanggilan secara patut. Dengan demikian, maka hakim memutuskan perkara ini dengan verstek. Menyatakan Penggugat berhak membatalkan dimuka umum dan Nomor Porsi atas nama Anang Fitrianto (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Depertemen Agama untuk menutupi kerugian Penggugat.
Terhadap  putusan  Nomor  1/Pdt.G.S/2024/PA.  Lmg  diatas maka  dapat  dilakukan  beberapa  analisis  hukum,  yaitu Pertama, mengenai  gugatan  yang  diajukan  penggugat  ditujukan  untuk Pengadilan  Agama  Lamongan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan kompetensi  absolut  dan  kompetensi  relatif  Peradilan  Agama.
18 Pasal  49 Huruf (i)  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Kompetensi  absolut  Peradilan  Agama  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  49  huruf  (i)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, bahwa “ Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  i.  ekonomi syariah”.  Selanjutnya  terhadap  kompetensi  relatif  Peradilan  Agama yang  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk  memutus suatu  jenis  perkara  berdasarkan  wilayah.  Pasal  54  Undang  Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan  Umum.  Dengan  demikian,  maka  dasar  kompetensi  relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal  73  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama.  Pasal  118  Ayat  1  HIR  menyatakan  bahwa  suatu  gugatan  itu harus  diajukan  sesuai  dengan  daerah  hukum  tergugat berada. Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama yang tepat  untuk  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah  diantara penggugat  dan  tergugat  yang  juga  berkedudukan  di  Kabupaten Lamongan.
Kedua, mengenai  proses  gugatan  yang  diajukan  oleh Penggugat adalah gugatan sederhana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Penyelesaian  perkara  melalui gugatan sederhana diperuntukkan bagi gugatan perdata dengan nilai gugatan  materil  paling  banyak  Rp.500.000.000.  Dalam  gugatan sederhana, hakim yang melakukan pemeriksaan perkara adalah hakim Tunggal. 19
19 Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
245
Ketiga, terhadap  jenis  akad  yang  digunakan  kedua  belah pihak, yaitu akad qard. Akad qard merupakan salah satu akad dalam ekonomi syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga keuangan  syariah  dengan  pihak  peminjam  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melakukan  pembayaran  secara  tunai  atau  cicilan dalam  jangka  waktu  tertentu. 20 Hal  ini  sesuai  dengan  akad  yang dilakukan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  menggunakan  akad  qard untuk dana talangan ongkos naik haji (ONH). Dalam ketentuan Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa “Nasabah qard wajib mengembalikan  jumlah  pokok  yang  diterima  pada  saat  yang  telah disepakati  bersama.”  Selanjutnya,  Pasal  610  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  menegaskan  bahwa  “Apabila  nasabah  tidak  dapat mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah  disepakati  dan  pemberi  pinjaman  telah  memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: memperpanjang jangka  waktu  pengembalian  atau  menghapus  Sebagian  atau  seluruh kewajibannya.”  terhadap  ketentuan  ini,  maka  jelas  bahwa  tidak adanya  itikad  baik  tergugat  untuk  melunasi  dana  talangan  haji mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Terhadap hal tersebut maka hakim memutuskanvbahwa Penggugat berhak membatalkan dimuka umum  dan  Nomor  Porsi  atas  nama  Tergugat  yang  diterbitkan  oleh Kantor Depertemen Agama untuk menutupi kerugian Penggugat.
Keempat, bahwa  putusan  No.  1/Pdt.G.S/2024/PA.  Lmg merupakan  putusan  verstek.  Putusan  verstek  adalah  putusan  yang diambil  apabila  tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi/patut.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  bahwa “Dalam  hal  tergugat  tidak  hadir  pada  hari  sidang  kedua  setelah
20 Pasal 1 angka 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
dipanggil  secara  patut,  maka  Hakim  memutus  perkara  tersebut dengan  verstek”.  Terhadap  putusan  verstek,  tergugat  dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan (verzet) dalam waktu tujuh hari setelah putusan diucapkan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terdapat dalam putusan No. 1/Pdt.G.S/2024/PA telah sesuai dengan hukum formil dan hukum materil Peradilan  Agama.  Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  hal  diantaranya:
Pertama, dari segi kompetensi relative dan kompetensi absolut Peradilan Agama. Kedua, mengenai  proses  gugatan  yang  menggunakan  gugatan sederhana. Ketiga, terhadap jenis akad yang digunakan yaitu akad qard yang  merupakan  akad  penyediaan  dana  atau  tagihan  antara  Lembaga keuangan  syariah  dengan  pihak  peminjam  yang  mewajibkan  pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka  waktu  tertentu.  Hal  ini  tercantum  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi syariah. Keempat, bahwa putusan No. 1/Pdt.G.S/2024/PA. Lmg merupakan putusan verstek, yakni putusan yang diputus karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.  Hal ini sesuai  dengan hukum formil untuk  beracara di Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Budi,  dkk.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Peradilan Umum  PErspektif  Hukum  Positif  di  Indonesia”. Istinbath:  Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 21, No. 1, Tahun 2022. Arbiana,  Mik  Imbah  dan  Fadoilul  Umam,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  dalam  Kerangka  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  di Indonesia ”,  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum
Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, Januari 2024. Cahyani,  Andi  Intan,  “Peradilan  Agama  sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 1, Tahun 2019. Hayat,  Jihadul  dan  Refky  Fielnanda,  “Peradilan  Agama  Era  Reformasi  Kedua Setelah Berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”, Jurnal Panggung Hukum PMHI DIY, Vol.1, No.1, 2015. Hermawan,  Dadang  dan  Sumardjo,  “Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  Hukum Materil  Pada  Peradilan  Agama”, Yudisia, Vol.  6,  No.  1,  Juni  2015. Hlm. 33.
Kamal, Husni, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012”, Al-Mashaadir, Vol. 1, No.1. 2019. Mukaromah, Lisa  Aminatul,  “Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  dengan Gugatan  Acara  Sederhana  dan  Acara  Biasa  di  Indonesia  (Studi Komparasi  Antara  Perma  No.  14  Tahun  2016  dengan  Perma  No.  2 Tahun  2015)”. Jurnal  At-Tuhfah:  Jurnal  Keislaman, Vol.  7,  No.  1, 2018.
Marlina,  Heni  dan  Mulyadi  Tanzili,  “Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah Melalui  Litigasi  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia”, Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar’I, Vol.  9,  No.  5,  Tahun 2022.
Pertaminawati, Hendra, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan
Penyelesaiannya”. Jurnal Studi Islam dan Peradaban, Vol. 14, No. 02, 2019.
Saputera,  Abdur  Rahman  Adi,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia (Kajian Sengketa yang Muncul dari  Perjanjian
Murabahah)”, Nizham, Vol. 07, No. 1, 2019. Sholeh,  Abdul  Halim  Muhammad,  “Sengketa  Ekonomi  Syariah  dan  Kesiapan Peradilan Agama”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No. 1, 2015. Umam,  Ahmad  Khotibul,  “Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia”, Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1, 2016.