Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terhadap Manajemen PKBM Dalam
Mewujudkan Kinerja Lembaga PKBM di Kabupaten Garut
Neni
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
24091118023@uniga.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pelaksanaan kebijakan  PKBM  terhadap  manajemen  PKBM  dalam  mewujudkan  kinerja lembaga  PKBM.  Metode  yang  digunakan  adalah  analisis  deksriptif  dengan teknik  survey.  Populasi  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  PKBM  di  seluruh Kabupaten Garut yang berjumlah 80 lembaga dengan jumlah sampel sebanyak 44  PKBM.  Teknik  sampling  yang  digunakan  adalah probability  sampling dengan teknik simple random sampling . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan  kebijakan  PKBM  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  manajemen  PKBM  dalam  mewujudkan  kinerja  lembaga  PKBM. Artikel ini berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan kinerja lembaga PKBM antara  lain  dapat  dilakukan  dengan  mengoptimalkan  pelaksanaan  kebijakan PKBM dan manajemen PKBM.
Kata Kunci: Kinerja, Manajemen, Pelaksanaan Kebijakan, PKBM.

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan data pada publikasi statistik BPS pada tahun 2018 permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain sebagai berikut:
a. Rata-rata  masa  pendidikan  sekolah  bagi  penduduk  yang  berusia  di  atas  15  tahun adalah 8,58 tahun, atau setara dengan SMP/SMA Tingkat 2 sederajat;
b. Menurut data Susenas, hanya satu dari empat penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang  memiliki  ijazah  SMA  atau  sederajat,  dan  hanya  sekitar  8%  yang  berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Peruruan Tinggi;
c. Menurut rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Iptek, angka putus sekolah SMP dan SMA belum mencapai target 1%;
d. Pada tahun 2018, pencapaian angka partisipasi total (APK) PAUD pada pendidikan anak usia dini untuk kelompok usia 3 sampai 6 tahun  meningkat menjadi 37,92%, namun  masih  jauh  di  bawah  target  pembangunan  sebesar  77,2%  (Publikasi  BPS, 2018: 82).
Data di atas hanyalah sebagian dari permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, masih banyak  ditemukan  berbagai  permasalahan  lain  dalam  dunia  pendidikan  termasuk  di Kabupaten  Garut.  Untuk  menjawab  hal  tersebut  upaya  yang  dilakukan  pemerintah ditempuh melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Jalur pendidikan nonformal
antara  lain  melalui  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (untuk  selanjutnya  disingkat PKBM). Lahirnya PKBM menjawab berbagai permasalahan Indonesia yang memerlukan pendampingan satuan pendidikan nonformal untuk menyelesaikannya.
Kamil (2014: 86) mengemukakan bahwa definisi PKBM adalah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat  dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal  baik  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan,  memberikan  kesempatan  belajar  bagi masyarakat  dari  semua  tingkatan  untuk  membangun  diri.  Untuk  meningkatkan  kualitas hidup mereka..
Di Kabupaten Garut dari 180 PKBM yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut hanya sekitar 80 lembaga PKBM yang masih aktif sampai dengan awal tahun 2019 ini. 80 PKBM tersebut tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Garut. PKBM di Kabupaten Garut  sebagian  besar  menjalankan  program  PAUD,  program  keaksaraan,  program kesetaraan (kejar paket A, B, C) dan program keterampilan.
Akan  tetapi  berdasarkan  observasi  pendahuluan  terdapat  gejala-gejala  mengenai permasalahan PKBM di Kabupaten Garut, antara lain sebagai berikut:
Tabel 1. Fenomena Permasalahan PKBM di Kabupaten Garut
Fenomena Gejala Variabel Pelaksanaan kebijakan PKBM  belum optimal 1. Sekitar  40%  PKBM  mengalami  keterbatasan  sumber  daya  materiil berupa  sarana  prasarana.  Hal  ini  berkaitan  dengan  aspek  dimensi sumber daya pada pelaksanaan kebijakan menurut Van Meter dan Van
Horn (dalam Mulyadi, 2018: 72)
2. Sumber  daya  manusia  pada  sejumlah  PKBM  kurang  didukung kompetensi yang memadai. 3. Belum  semua  pengurus/pelaksana  PKBM  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman  yang  cukup  mengenai  standar  kebijakan  PKBM,  hal  ini dapat berdampak pada aspek sikap pelaksana. Permasalahan ini relevan dengan  aspek  disposisi  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam Mulyadi, 2018: 72)
4. Aspek  sosial  ekonomi  masyarakat  sekitar  yang  merupakan  warga kurang  mampu  menyebabkan  sejumlah  PKBM  sepi  peminat.  Hal  ini berkaitan dengan aspek sosial budaya ekonomi pada teori pelaksanaan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2018: 72) Bebas Terdapat permasalahan pada manajemen program  kerja PKBM 1. Kehadiran wajib belajar pada sejumlah PKBM baru mencapai rata-rata
50%, hal ini menandakan lemahnya pengawasan  oleh Dinas Pendidikan terhadap  pelaksanaan  kegiatan  PKBM.  Lemahnya  pengawasan  ini dikarenakan berbagai kendala, antara lain faktor jarak, geografis, biaya operasional, dan lain sebagainya.
2. Di  dalam  penyusunan  jadwal  terkadang  mengalami  kesulitan  karena peserta banyak yang telah bekerja.
3. Masih  lemahnya  pengendalian dari  Dinas/instansi  terkait,  yaitu Dinas kurang  intensif  di  dalam  melakukan  monitoring,  sehingga  kurangnya evaluasi  maupun  tindakan  perbaikan  untuk  mendorong  pengelolaan PKBM menjadi lebih baik. Antara Kinerja sejumlah PKBM tergolong belum maksimal 1. Sekitar  40%  PKBM  belum  memiliki  bangunan  sendiri  untuk operasional belajar-mengajar maupun penyelenggaraan Ujian Nasional, sehingga banyak yang menumpang di bangunan sekolah, pesantren atau lembaga lain. Sejumlah PKBM juga belum memiliki sarana komunikasi seperti website, email bahkan telepon resmi. Selain itu bagi peserta yang bekerja, pertemuan dapat dilaksanakan secara online, akan tetapi hal ini terkendala oleh keterbatasan fasilitas serta pemahaman peserta terhadap aplikasi.
2. Sekitar 30% PKBM belum memiliki kesadaran mengenai kelengkapan dokumen  kelembagaan,  terlihat  dari  belum  semua  PKBM  menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan program kepada Dinas terkait. Terikat
Fenomena Gejala Variabel 3. Pelaksanaan kegiatan belajar (KBM) tatap muka pada sejumlah PKBM
hanya dilaksanakan seminggu sekali.
Sumber: Observasi Pendahuluan, 2019
Dari fenomena-fenomena di atas peneliti mengasumsikan adanya hubungan sebab-akibat (causal  effectual) di  mana  kinerja  sejumlah  lembaga  PKBM di  Kabupaten  Garut  diduga masih  rendah  disebabkan  karena  belum  optimalnya  manajemen  PKBM dan pelaksanaan kebijakan  PKBM.  Asumsi  antara  keterkaitan  variabel-variabel  ini  didasari  pengamatan permasalahan di lapangan dengan merujuk pada teori hubungan konseptual, salah satunya menurut Jauch (dalam Mulyaningsih, 2017: 61) yang mengemukakan bahwa “Kebijakan menunjukkan  bagaimana  mengalokasikan  sumber  daya  dan  melakukan  tugas  yang diberikan dalam organisasi sehingga manajer tingkat fungsional dapat menerapkan strategi terbaik  mereka”.  Dari  konsepsi  tersebut  kebijakan  mempengaruhi  manajer  tingkat fungsional dalam melaksanakan tugasnya yang pada akhirnya berdampak pada hasil kerja (kinerja).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  peneliti  akan  menentukan  topik penelitian  berdasarkan judul: Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat (PKBM) terhadap Manajemen PKBM dalam Mewujudkan Kinerja Lembaga PKBM di Kabupaten Garut .

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Tinjauan Teoritik Pelaksanaan Kebijakan
Van Meter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2018: 72) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Yaitu,  1)  standar  dan  tujuan  kebijakan,  2) sumber  daya,  3)  penguatan  komunikasi  dan  aktivitas  antar  organisasi,  4)  karakteristik pelaksana, 5) penempatan pelaksana, 6) kondisi ekonomi, sosial politik dan hukum. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan dimensi penelitian dengan merujuk pada enam ukuran menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (dalam  Winarno,  2019:  160)  di  atas,  dengan pertimbangan bahwa ukuran ini relevan untuk mengkaji masalah penelitian.

## 2.2 Tinjauan Teoritik Manajemen PKBM
Terkait dengan tata kelola program PKBM di dalam pengembangannya bisa mengacu pada manajemen pendidikan luar sekolah. Hal ini dapat dimengerti karena PKBM merupakan bagian  dari  implementasi  pendidikan  luar  sekolah  (Penjelasan  pasal  26  Ayat  (3)  UU Sisdiknas No.20/2003). Sudjana (dalam Kamil, 2014: 119). menyatakan secara lebih detail bahwa  komponen dasar  dari  sebuah  tata  kelola  pendidikan  luar  sekolah meliputi  fungsi- fungsi: 1) Persiapan, 2) Penggolongan, 3) Penggerakkan, 4) Pengukuhan, 5) Evaluasi, 6) Eskalasi.  Dalam  penelitian  ini  dimensi  penelitian  untuk  mengukur  manajemen  PKBM mengacu pada pendapat menurut Sudjan (dalam Kamil, 2014: 119) sebagaimana dijelaskan di  atas,  dengan  pertimbangan  bahwa  dimensi-dimensi  tersebut  relevan  untuk  mengukur manajemen PKBM sesuai fenomena masalah penelitian.

## 2.3 Tijauan Teoritik Kinerja Lembaga PKBM
Supriatna (dalam Iskandar, 2019: 269) menjelaskan bahwa kinerja organisasi dapat diukur melalui:  a) Input adalah  semua  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan  operasi  untuk menghasilkan output ; b) Hasil adalah sesuatu yang ingin dicapai secara langsung dari suatu
kegiatan yang dapat bersifat material atau immaterial; c) Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan  operasi  dari  keluaran  kegiatan;  d)  Manfaat  adalah  hasil  yang  dirasakan langsung  oleh  masyarakat;  e)  Dampak  adalah  dampak  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan maupun dampak lain yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan dimensi kinerja  dengan  merujuk  pada  pendapat  Supriatna  (dalam  Iskandar,  2019:  269)  di  atas dengan  pertimbangan  bahwa  dimensi  tersebut  lebih  relevan  untuk  mengukur  kinerja organisasi dengan pendekatan yang lebih kompleks.

## 3. Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deksriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Berdasarkan  hipotesis  yang  diajukan,  terdapat  tiga  variabel  penelitian:  variabel  bebas, variabel perantara, dan variabel terikat, dan hubungan tersebut valid secara kausal. berikut rinciannya:
a. Variabel  bebas ( independent ), yaitu pelaksanaan kebijakan PKBM;
b. Variabel  antara (intervening), yaitu manajemen PKB;
c. Variabel  terikat (dependent) yaitu kinerja PKBM.
Adapun operasionalisasi variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 3. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel Dimensi Indikator Pelaksanaan Kebijakan PKBM Van  Meter  Van  Horn (dalam Mulyadi, 2018: 72) Standar  dan  sasaran kebijakan a. Standar dan sasaran kebijakan jelas b. Standar dan sasaran kebijakan terukur Sumber kebijakan a. SDM b. Materiil Ciri/karakteristik badan pelaksana a. Dukungan kelompok kepentingan b. Opini publik Komunikasi a. Ketepatan komunikasi b. Konsistensi Sikap pelaksana a. Respons pengelola b. Kognisi c. Preferensi nilai Lingkungan ekonomi, sosial politik dan hukum a. Kondisi masyarakat sekitar b. Dukungan  pemerintah  dan  ketaatan  terhadap hukum/aturan Manajemen PKBM Sudjana (dalam Kamil, 2014: 119) Perencanaan a. Menentukan tujuan b. Menentukan rencana kegiatan Pengorganisasian a. Identifikasi dan Pembagian kerja b. Koordinasi dan pendayagunaan sumber daya Penggerakkan a. Pemotivasian b. Penggerakkan  partisipasi  dan  penciptaan  iklim kondusif Pembinaan a. Pengawasan b. Supervisi Penilaian a. Evaluasi b. Pelaporan Pengembangan a. Konsep pengembangan b. Strategi Pengembangan Kinerja Lembaga PKBM Input a. Sumber dana b. Kompetensi tutor Output a. Tingkat kelulusan peserta b. Tingkat ketercapaian program Outcome a. Peningkatan kemampuan warga belajar
Variabel Dimensi Indikator Supriatna (dalam Iskandar, 2019: 269) b. Peningkatan taraf hidup peserta/warga belajar Benefit a. Manfaat bagi warga belajar b. Manfaat bagi masyarakat c. Manfaat bagi lembaga Impact a. Dampak bagi pendidikan b. Kontribusi bagi masyarakat
Berdasarkan konten utama survei yang dilakukan, target audiens untuk survei ini adalah lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Garut yang berjumlah 80 lembaga dengan jumlah sampel adalah sebanyak 44 PKBM. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan menggunakan metode simple random sampling .

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 4.1 Deskripsi Variabel Penelitian

## Tabel 4. Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel Rata- Rata Kriteria Prosentase tertinggi Prosentase terendah Pelaksanaan Kebijakan PKBM 76.62%. Baik 1. “PKBM disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar”  sebesar 88.64% (Sangat Baik) 2. “Dinas pendidikan membantu ketersediaan fasilitas  di  PKBM  yang anda kelola” sebesar 88.64% (Sangat Baik) “PKBM didukung sarana yang memadai”  dengan  persentase sebesar 57.73% (Cukup Baik). Manajemen PKBM 75.12% Baik “Pengelola memiliki kemampuan memotivasi seluruh pelaksana” yaitu sebesar 90.91% (Sangat Baik) “Program  PKBM  mengikuti perkembangan  zaman  dan kebutuhan masyarakat” sebesar 59.55% (Cukup baik) Kinerja Lembaga PKBM 76.74% Baik Terdapat peningkatan pengetahuan bagi wajib belajar” dengan prosentase sebesar 89.10% (Sangat Baik) “PKBM  yang  anda  kelola telah  mampu  menggerakkan partisipasi peserta didik dalam rangka pengembangan potensi diri”  sebesar  59.55%  (Cukup Baik)
Dari  hasil  penelitian,  pelaksanaan  kebijakan  PKBM  berjalan  dengan  baik  namun memerlukan  peningkatan  pada  sejumlah  indikator  seperti  keterbatasan  sarana  prasarana, keterbatasan anggaran pendiri/pengelola serta kurangnya perhatian dan bantuan dana dari pemerintah  daerah  untuk  PKBM.  Manajemen  PKBM  juga  berjalan  dengan  baik  namun masih  memerlukan  peningkatan.  Hal  ini  dikarenakan  masih  lemahnya  manajemen kelembagaan yang dikuasai oleh penyelenggara maupun pengurus serta terbatasnya sumber daya. Adapun kinerja lembaga PKBM di Kabupaten Garut  dinilai cukup beragam sesuai dengan  ketersediaan  sumber  daya  baik  itu  SDM  maupun  sumber  daya  material  pada masing-masing  lembaga.  Tidak  sedikit  PKBM  yang  memiliki  prestasi  yang membanggakan dan menjadi contoh keberhasilan PKBM Kabupaten Garut.   Akan tetapi kinerja  PKBM  di  Kabupaten  Garut  secara  umum  masih  perlu  ditingkatkan  mengingat masih  banyak  keterbatasan,  hal  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya  PKBM  yang  belum terakreditasi  sesuai  dengan  standar  pendidikan.    Namun  seiring  dengan  ditetapkannya kebijakan  akreditasi  untuk  pendidikan  non  formal  maka  diharapkan  kinerja  PKBM  di Kabupaten Garut dapat meningkat.

## 4.2 Hasil Pengujian Statistika
Penelitian ini mengkaji fakta empiris tentang dampak penerapan kebijakan PKBM terhadap pengelolaan  PKBM  dalam  pencapaian  kinerja  lembaga  PKBM.  Selain  itu,  wilayah penelitian  utama  dimodelkan  dalam  bentuk  paradigma  penelitian  untuk  memudahkan analisis. berikut:
Gambar 1. Paradigma Penelitian
Hasil survei merupakan hasil perhitungan statistik seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 5. Hasil Pengujian Statistika
Variabel Koefisien Jalur Fhitung Ftabel Koefisien Determinan Makna Hubungan X      Y       Z 0,8177 9,0953 2,021 0,6686 Substansial Variabel Koefisien Jalur Thitung Ttabel Koefisien Determinan Makna Hubungan X       Y 0,5524 4,2952 2,021 0,3052 Substansial X       Z 0,6273 2,3926 2,021 0,1754 Substansial Y       Z 0,6293 5,7629 2,021 0,4932 Substansial

## 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

## 4.3.1 Pembahasan Pengujian Hipotesis Utama
Berdasarkan pengujian, Pelaksanaan Kebijakan PKBM terdapat pengaruh positif 66,86% manajemen  PKBM  dalam  pencapaian  kinerja  PKBM,  dan  sisanya  33,12%  dipengaruhi oleh variabel lain (epsilon) yang tidak dimasukkan dalam model. Pelaksanaan kebijakan PKBM berpengaruh cukup besar disebabkan karena adanya sejumlah indikator  yang telah menunjang  pelaksanaan  kebijakan  PKBM  antara  lain  ketersediaan  petunjuk  teknis  dari kementerian  pendidikan  (dimensi  standar  dan  sasaran  yang  jelas),  jumlah  pengelola memadai  (dimensi  sumberdaya),  dukungan  masyarakat  sekitar  (dimensi  karakteristik lembaga), partisipasi/peran aktif masyarakat sekitar (dimensi lingkungan ekonomi, sosial politik dan hukum), serta komitmen yang kuat dari pengelola (sikap pelaksana). Sejumlah indikator  pelaksanaan  kebijakan  yang  berjalan  dengan  baik  menyebabkan  manajemen PKBM  menjadi  lebih  terarah,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  berdampak  pada  kinerja pengelola.

## 4.3.2 Pengujian Sub Hipotesis (X Terhadap Y)
Berdasarkan hasil pengujian Pelaksanaan PKBM  (X) berpengaruh terhadap Manajemen PKBM  (Y)  sebesar  30,52%.  Pengaruh  pelaksanaan  PKBM  terhadap  manajemen  PKBM menunjukkan  bahwa  apabila  pelaksanaan  kebijakan  PKBM  diterapkan  dengan  optimal
maka  mendorong  terwujudnya  prinsip-prinsip  manajemen.  Manajemen  secara  umum merupakan  proses  pencapaian  tujuan  melalui  pengerahan  sumber  daya  yang  dilakukan melalui  perencanaan,  pengerahan,  pengawasan  dan  fungsi-fungsi  lainnya.  Di  dalam tahapan  tersebut  memerlukan  pedoman  untuk  bertindak,  program  apa  yang  akan dilaksanakan,  siapa  yang  melaksanakan,  dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan  hal  tersebut, proses manajemen memerlukan pedoman bertindak atau dikenal juga dengan kebijakan.

## 4.3.3 Pengujian Sub  Hipotesis  Pengaruh  Manajemen  PKBM  (Y)  terhadap  Kinerja PKBM di Kabupaten Garut (Z)
Manajemen  PKBM  (Y)  berpengaruh  terhadap  Kinerja  PKBM  di  Kabupaten  Garut  (Z) sebesar  17,54%.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  apabila  manajemen diterapkan secara optimal maka dapat berpengaruh terhadap hasil kerja yang dicapai. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut: bahwa melalui perencanaan yang realistis dan akurat, pengorganisasian  yang  tepat  sasaran,  pembinaan  intensif,  penilaian  yang  akurat,  serta pengembangan  organisasi  yang  dilaksanakan  terus-menerus  maka  pada  akhirnya  dapat mendorong perbaikan kinerja.

## 4.3.4 Pelaksanaan kebijakan PKBM (X) terhadap Kinerja PKBM (Z)
Berdasarkan  pengujian,  jumlah  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  variabel Pelaksanaan Kebijakan PKBM terhadap Kinerja Lembaga PKBM sebesar 49,32%. Adanya pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  PKBM  terhadap  kinerja  lembaga  PKBM  antara  lain disebabkan  berfungsinya  sejumlah  unsur  dalam  pelaksanaan  kebijakan  sehingga mendorong hasil kerja yang lebih baik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apabila pelaksanaan kebijakan berjalan dengan optimal maka hasil kerja/kinerja juga akan baik.

## 5. Kesimpulan
Masing-masing  deskripsi  variabel  menunjukkan  kriteria  baik  namun  memerlukan perbaikan  pada  sejumlah  aspek  yang  belum  optimal.  Hasil  uji  hipotesis  utama menunjukkan pelaksanaan kebijakan PKBM secara bersamaan atau sebagian memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengelolaan PKBM dalam mencapai kinerja lembaga PKBM.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  mencapai  kinerja  lembaga PKBM  diperlukan  manajemen  PKBM  yang  maksimal  dengan  didukung  pelaksanaan kebijakan PKBM.

## Daftar Pustaka

## I. Buku-Buku, Jurnal dan Hasil Penelitian
Diding Nurdin dan Bambang Ismaya, 2018. Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Pendidikan , Refika Aditama, Bandung.
Fahmi,   Irfan.   2013. Manajemen   Kinerja   (Teori   dan   Aplikasinya). Alfabeta, Bandung Iskandar, Jusman, 2019, Metodologi Penelitian Administrasi , Puspaga, Bandung. Kamil, Mustofa. 2014. Pendidikan Nonformal: Pengembangan Melalui PKBM , Alfabeta, Bandung.
Makmur dan Thahier, 2018. Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta. Mulyadi, Dedi, 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik , Alfabeta, Bandung.
Mulyaningsih,  2020. Rekontruksi  Karakteristik  Budaya  Organisasi  Di  Indonesia  Dalam Meningkatkan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia ,  Jurnal  Ilmiah  P2M  STKIP Siliwangi, Vol. 7 No. 1, Mei 2020.
Mulyaningsih, 2020. Concept, Study, and Model of  “Ngopi Silih Simbeuh” as a Form of Bureaucrats’ Communications  in  Digital  Era, International  Journal  of  Advanced Science and Technology (IJAST), SERSC Volume 29 No. 8, Juni 2020.
Mulyaningsih,  2019. Organizational  Culture  Sharing  Characteristic  Transformation, Organizational  Climate,  and  Empowerment  on  Motivation  to  Realize  Society Participation  in  the  Organization  (A  case  study  of  Ciapus  Village  in  Banjaran District),  https://www.atlantis-press.com/proceedings/iscogi-17/55916171,  diakses 12 April 2020.
Mulyaningsih, 2018. The Transformation Of Sharing Culture Organization Characteristics As  A  Rebounding  Result  Of  Local  Wisdom  Value  In  Improving  Indonesia's Community Competence In The 21 St Century , Journal of Bussiness and Finance in Emerging Market.
Mulyaningsih,  2017. Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Transformasi Budaya  Organisasi  terhadap  Manajemen  Sekolah  untuk  Mewujudkan  Efektivitas Penggunaan Budaya Sharing di Lingkungan Pendidikan (Survei pada SMP Negeri di Jawa Barat), Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis Volume I No. 1. Mulyaningsih,  2017. Recontruction  and  Rebonding  Characteristics  of  organizational culture  of  sharing  as  an  effort  to  empower  human  resources  in  improving  social welfare in Indonesia in the 21st century (translated from Indonesian). Social Science Business and Research Network.
Mulyaningsih,  2016. The  Implementation  of  characteristics  of  organizational  culture "Sharing"  based  on  local  wisdom  in  increasing  HR  competence  in  Indonesia . Procceding joint seminar among KORPRI regional IV West Java and Banten, 163- 172 Amsterdam, Belanda: Writtenborg.
Mulyaningsih. 2015. Implementasi Manajemen Strategik dalam Mewujudkan Pelaksanaan Efektivitas  Kebijakan  Pimpinan  Di  Era  Globalisasi.  Pelayanan  Publik  Dan Birokrasi Bidang Pendidikan , Volume 4 No 55. Robbins dan Marry Coulter, 2016. Manajemen Jilid 1 Edisi 13, Erlangga, Jakarta. Siswanto, 2018. Pengantar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.
Sudarmanto,  2014. Kinerja  dan  Pengembangan  Kompetensi  SDM ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Sugiyono. 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta, Jakarta Winarno, 2019. Kebijakan Publik Edisi Terbaru , CAPS, Yogyakarta.

## II. Dokumen-Dokumen
UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  17  Tahun  2010  tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018, BAN PAUD dan PNF.
Badan Pusat Statistika RI, 2018. Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
Direktorat    Pembinaan    Pendidikan    Masyarakat.    2014. Peningkatan    Mutu    PKBM. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Nonformal  dan  Informal-Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2014. Petunjuk  Teknis  Penguatan  PKBM  melalui Pemagangan, diakses  melalui:  https://docplayer.info/30819771-Petunjuk-teknis- penguatan-pkbm-melalui-permagangan-dan-tata-cara-memperoleh-bantuan.html pada 12 Juli 2019.