Kebijakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dimasa Pandemi Covid – 19 dalam Rangka  Mewujudkan Good Governance di Kota Jambi
Hapsa 1) , Alva Beriansyah 2)
1), 2) Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: by_hapsa@unja.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada aspek pelayanan publik, inovasi pelayanan, dokumen kependudukan dan output pelayanan bagi masyarakat. Era digitalisasi telah dilakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  kebutuhan  era  serba  teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara  Online  (  dalam jaringan) program ini diperkuat dengan mewabahnya covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Keabsahan  data  diperoleh setelah  pengambilan  data  primer  dan  data  sekunder  secara  sistematis  dari  informan melalui  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Metode  studi  kasus  dan analisis  data  kualitatif  induktif  untuk  menarik  kesimpulan  yang  kredibel  Penerapan kebijakan  inovasi  pelayanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi khususnya  di  mas  Pandemi  covid-19  menunjukkan  sudah  melakukan  beberapa  Inovasi pelayanan dalam tiga aspek yaitu inovasi layanan, system pelayanan dan proses pelayanan publik,  akan  tetapi  kualitas  pelayanan  belum  sepenuhnya  menujukan  pelayanan  prima yang  merupakan  bagian  dari good  governance seutuhnya  baik  pada  percepatan  proses dokumen  kependudukan  ,  pelayanan  yang  efisien  dan  efektif,  perlakuan  birokrasi  dalam mewujudkan  kinerja  pemerintahan  yang  profesional,  produktif,  inovatif  dan akuntabel,terlihat bahwa dinas masih berada pada tahapan  transisi dan penyesuain dalam terwujud layanan kepada masyarakat layanan yang mudah, cepat, efektif, dan gratis dalam memperoleh  dokumen  kependudukan  untuk  keperluan  administrasi  lainnya  dalam mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik,  terlihat  dari  inovasi  yang  sudah  dilakukan berupa penataan dan penempatan SDM, keterlibatan dan kolaborasi bersama pihak ketiga (swasta)  Lippo  Mall  dalam  penempatan  mesin  ADM,  pelayanan  melalui  WhatsAp,  dan aplikasi SiPaduko.
Kata Kunci :  Inovasi Pelayanan; Good Governance; Covid-19; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi.

## PENDAHULUAN
Tatanan kehidupan masyarakat yang terus mengalami pola perubahan baik perubahan yang  terjadi  secara  bertahap  maupun  perubahan  yang  terjadi  secraa  cepat  dan  hampir menyeluruh,  tatanan  perubahan  sosial  tersebut  tidak  dapat  dihindari,  ditambah  dengan mewabahnya  virus Covid-19 diseluruh  dunia  menjadikan  perubahan  sosial  terjadi  secara global  dan  begitu  cepat  seperti  yang  kita  rasakan  bersama  sampai  hari  ini, Covid-19 bukanlah hal sepele yang bisa di abaikan, bahkan diabaikan dalam hitungan detik. Covid-19 betul-betul  merubah  tatanan  dunia  di  semua  sektor  kehidupan,  politik,  sosial,  agama, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Perubahan dua tahun terakhir ini dari tahun 2019- 2021 mencenganggkan dunia global, perubahan sosial dirasakan begitu cepat dan sangat mengkhawatirkan bukan saja di tatanan lokal akan tetapi seluruh dunia.
Perubahan  tersebut  tentu  direspon  cepat  oleh  Negara  dalam  hal  ini  pemerintahan selaku  pemberi  layanan  publik,  termasuk  konteks  pemerintah  daerah  Provinsi  Jambi. Melihat  fenomena  besar  tersebut  diatas  pemerintah  memiliki  peran  besar  untuk meregulasi perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan bersamaan tersebut, tentu bukan hal yang mudah dalam menyikapi perubahan global ini. Dikutip dari Breakung.New semua sektor dikerahkan oleh pemerintah mulai dari anggaran yang tidak sedikit, di tahun 2021 ini saja sudah tembus di angka 173,3 triliun. Hal tersebut di lakukan untuk melindugi masyarakat dari wabah covid-19 , membantu masyarakat untuk melewati musibah besar ini serta  ikhtiar  pemerintah  untuk  kembali  memulihkan  perekonomian  masyarakat.Ikhtiar pemerintah tersebut terlihat dari peran pemerintah yang selalu hadir dalam memberikan layanan  publik  termasuk  layanana  Salah  satu  dari  pelaksanaan  pelayanan  publik  yaitu administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Administrasi kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penertiban dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan.
Tentu terjadi perubahan pola yang linier dengan perubahan tatanan masyarakat yang terjadi  saat  ini  akibat  penyebaran  wabah  tersebut,  sehingga  pemerintah  setempat  tidak bisa  melakukan  layanan  administrasi  publik  monoton  seperti  sebelumnya.  Pemerintah Kota  Jambi  terus  berinovasi  dalam  memberikan  layanan  administrasi  terbaiknya  bagi masyarakat,  terbukti  di  tahun  2020  Kota  Jambi  masuk  kategori  Lomba  Inovasi  Daerah Tatanan  Normal  Baru,  Produktif  dan  Aman  Covid-19,  Kota  Jambi  sukses  meraih  Juara Terbaik  III  Nasional  untuk  inovasi  Protokol  Kesehatan  pada  sektor  Restoran  Covid-19, harapannya  pesan  baik  tersebut  juga  berimbas  pada  layanan  administrasi  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Jambi merupakan Instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan tersebut guna untuk menekan penyebaran virus covid  19.  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (DISDUKCAPIL)  sebagai  salah  satu organisasi perangkat daerah merupakan instansi pelaksana pelayanan kepada masyarakat dalam  bentuk  Penertiban  administrasi  kependudukandan  kartu  keluarga,  penertiban
dokumen  kependudukan  dan  akta  pencatatan  sipil  (DISDUKCAPIL.jambikota.go.id). Sebagai  organisasi  pelayanan  administrasi  (DISDUKCAPIL)    instansi  utama  dalam melakukan pelayanan pengadministrasi kependudukan harus tetap melakukan pelayanan publik  dalam  kondisi  apapun  dan  tidak  boleh  berhenti.  Sebagai  organisasi  pelayanan pengadministrasi  kependudukan  DISDUKCAPIL  merupakan  instansi  pemerintahan  yang paling  sibuk  dalam  melakukan  pelayanan.  Hal  ini  dikarenakan  DISDUKCAPIL  merupakan tempat  bagi  publik  dalam  mengurus  urusan  administrasi  kependudukan  sebagai  pilar terwujudnya good governanace di Kota Jambi.
Mengingat besarnya tugas DISDUKCAPIL dalam melakukan pelayanan disatu sisi harus tetap  melakukan  pelayanan  agar  masyarakat  tidak  terhambat  dalam  hal  administrasi kependudukan. Disisi yang lain DISDUKCAPIL juga harus memperhatikan keadaan saat ini yang masih dalam masa pandemi covid 19, jangan sampai kegiatan pelayanan administrasi yang dilakukan justru menimbulkan penyebaran virus corana. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dalam pokok pembahasan tim peneliti akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah Kota Jambi tehadap inovasi pelayanan administrasi yang dilakukannoleh  DISDUKCAPIL,  yang  merupakan  perwujudan  untuk  mewujudkan  tata kelola pemerintahan good governance.
Inovasi  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  institusi-institusi  pemerintah  sebagai penyelenggara  pelayanan  public  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas dan bermutu. Agar tetap dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu tentu pemerintah  dituntut  untuk  terus  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  layanannya, sehingga  problematika  yang  dialami  dalam  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  dan bermutu  dapat  terselesaikan.  Setiap  problematikan  penghambat  dalam  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  dan  bermutu  dapat  diatasi  dengan  adanya  Inovasi.  Inovasi merupakan  suatu  kebutuhan  dan  kewajiban  dan  juga  jawaban  terhadap  setiap problematika pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.
Osborne dan Brown inovasi  didefinisikan  sebagai  pengenalan  sesuatu  yang  baru kedalam sebuah sistem dari sesuatu ide yang baru sehingga menghasilkan sebuah proses transformasi yang membawa sesuatu yang terputus dari subjeknya. 1 Definisi inovasi juga disampikan oleh Rogers mengatakan bahwa inovasi merupakan sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya 2 . Dari definisi Inovasi yang disampikan oleh Osborne dan Rogers diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu sistem, ide yang baru untuk diadopsi sehingga menghasilkan suatu yang lebih baik.
Definisi lain tentang inovasi pelayanan juga disampaikan oleh Singkala 3 inovasi akan membuat instansi pemerintah melakukan perubahan organisasi didalam lingkungan yang
1 Osborn,  Stephen  P.  &  Brown,  Kerry  Brown.  2005,  Managing  Change  And  Innovation  In  Public  Service Organization, Routledge, New York.
2 Osborn,  Stephen  P.  &  Brown,  Kerry  Brown.  2005,  Managing  Change  And  Innovation  In  Public  Service Organization, Routledge, New York.
3 Sangkala. 2013. Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi. Surabaya : Capiya Publishing
dinamis  dan  tentu  akan  memodernisasi  pelayanan  publik.  Definisi  lain  tentang  Inovasi pelayanan  juga  disampikan  oleh  Yogi 4 Inovasi  dalam  pelayanan  public  sebagai  suatu prestasi  dalam  meraih,  meningkatkan  dan  memperbaiki  efektifitas,  efisiensi  dan akuntabilitas  pelayanan  public  yang  dihasilkan  oleh  inisiatif  pendekatan,  metodelogi  dan atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. Inovasi Pelayanan memiliki beberapa tipelogi Kekhasan: Khekhasan dalam ide, program, tatanan, sistem dan hasil yang diinginkan; Ada unsur  kebaruan;  Program  inovasi  dilakukan  melalu  program  yang  terencana  dan  tidak tergesa-gesa; Memiliki tujuan yang jelas.
Adapun  prinsip goog  governance menurut  Singh  dalam  Lutfor  rahman  Bank  Dunia pertama kali menggunakan konsep pemerintahan yang baik dalam laporannya pada tahun 1989, Afrika Sub-Sahara: Dari Krisis to Sustainable Growt h, di mana ia mencirikan krisis yang dihadapi wilayah tersebut sebagai "krisis pemerintahan" dan ketidakefektifan terkait bantuan dengan masalah pemerintahan. Sejak itu, pemerintahan yang baik sekarang adalah suatu  hari  istilah  yang  banyak  digunakan  di  negara  maju  dan  berkembang.  Politisi  baik dalam kekuasaan dan dalam pembicaraan oposisi dari pencarian mereka untuk mencapai pemerintahan yang baik. 5
Menurut  LAN  (Lembaga  Administrasi  Negara)  secara  konseptual  pengertian  kata “ good” dalam  istilah  kepemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance) mengandung  dua pemahaman  bahwa pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan  rakyat  yang  dalam  pencapaian  tujuan (nasional)  kemandirian,  pembangunan  berkelanjutan  dan  keadilan  social; Kedua, aspek fungsional  dari  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  dalam  pelaksanaan  tugasnya mencapai  tujuan-tujuan  tersebut. Dari  berbagai  pengertian Good  Governance ,  dapat  di simpulkan bahwa : wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang kontruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. 6

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuatitatif,  yang  dapat  berguna  untuk memahi  fenomena  sosial  yang  mendalam  dan  tersembunyi  di  masyarakat  diantara fenomena yang diteliti. Dengan metode metode kualitatif  diharapkan dapat  membongkar informasi  dan  menangkap  sesuatu  yang  dimaknai  dari  sebuah  fenomena  sosial,  sehingga fenomena  tersebut  dapat  dipahami  dengan  lebih  mudan  dan  sederhana 7 .  Sedangkan,
4 Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIALAN Press.
5 Lutfor  rahman, “  governance  and  good  governance  :  A  Theoretical  Framework” ,  journal  public  policy  and administration research, Vol.6, No.10, 2016, hlm.45-46.
6 Sedarmayanti, “GOOD  GOVERNANCE    “KEPEMERINTAHAN  YANG  BAIK”  GOOD  CORPORATE  GOVERNANCE “TATA KELOL A PERUSAHAAN YANG BAIK” , (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 36.
7 Denzindan Lincoln (1994)
pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  studi  kasus  atau  case  study.  Pendekatan studi  kasus  memfokuskan  pada  satu  kasus  atau  lebih  dalam  fenomena  sosial  yang  aka diteliti.  Pendekatan  case  study  akan  menekan  pada  ekplorasi  dari  suatu  sistim  yang terbatas pada suatu kasus atau secara mendetail, disertai dengan penggunaan data secara mendalam, beragam dan kaya akan konteks. 8 Studi kasus bersifat komprehensif, intens dan mendalam, serta diletakkan pada fenomena yang bersifat kontemporer.
Adapun informan yang menjadi sumber informasi utama penulis, sebagai berikut
1. Kepala DISDUKCAPIL Kota Jambi : 1 orang 2. Staf Administrasi DISDUKCAPIL Kota Jambi : 3 orang 3. Staf Disdukc Kpilota Jambi  (bidang lain) : 1 orang 4. Masyarakat Kota Jambi : 10 orang TOTAL : 15 orang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Jambi    secara  garis  besar  sudah  dilakukan  dalam  mendukung  tata pengelolan pemerintah yang baik di Kota  Jambi yang berbasis digital. Hal tersebut sangat perlu dilakukan mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Secara  Online  (dalam jaringan)  dan  mewabahnya  covid-19  yang  menuntut  mobilitas  masyarakat  dibatasi, sehingga  sangat  relevan  percepatan  inovasi  pelayann  di  bidang  digital  untuk  di implemntasikan  secara  total. Dinas  Kependudukan  pencatatan  sipil  menyebutkan  terjadi peningkatan  layanan  pengurusan   dokumen  kependudukan  di  masa  pandemi  covid-19, dimana  layanan  sebelumnya  berkisar  1.500  layanan  meningkat  menjadi  2.000  layanan sampai  2.500  layanan,  hal  ini  linier  dengan  kebutuhan  masyarakat  untuk  kepengurusan adminstrasi  lainnya  misalnya  bersamaan  dengan  masyarakat  untuk  mengurus  bantuan sosial  selama  covid-19,  tahun  ajaran  baru,  angka  pernikahan  yang  meningkat,  dan  lain sebagianya.
Secara garis besar Inovasi yang dilakukan meliputi tiga  aspek yaitu 1) Inovasi proses, meliputi; a).perubahan pelayanan secara manual ke pelayanan dalam jaringan,merupakan inovasi terkait proses agar masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengurus dokumen kependudukan.  Berupa  Pelayanan  melalui  aplikasi WhatsApps (WA)  dan  kemudian  di sempurnakan  dengan  aplikasi  Sistem  Informasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan (SiPaduko)  (  b).pembentukan  tim  teknis  dan  pemisahan  penataan  administrrasi  sesuai kompetensinya termasuk petugas di masing-masing jenis pelayanan seperti akte kelahiran, penerbitan KTP-el, dan jenis dokumen lainnya. c) transparansi pada pendaftaran dokumen. d)penerapan  inovasi  melalui  standar  operasional  prosedur  dilakukan  oleh  petugas
dalamHerdiansyah,  H.  (2012). Metodelogi  penelitian  kualitatif  untuk  ilmu-ilmuSosial. Jakarta:  Salemba Humanika
8 Ibid
pemberi layanan, dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari pusat, dan instruksi pimpinan di  dinas  tersebut  2).  Inovasi  pelayanan  meluputi  standar  pelayanan  publik  sebagai  tolak ukur  pemberian  pelayanan  prima.  3)  Inovasi  sistem  meliputi  penggunaan  data  base  dan pengadaan mesin Anjungan  Dukcapil Mandiri (ADM), penyempurnaan teknologi informasi untuk mempermudah pengguna pelayanan. Kebijakan inovasi dalam melakukan pelayanan secara  manual  dan  digital on-line sangat  memperhatikan  percepatan  layanan  sesuai instruksi dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tentang pelayanan inovasi administrasi kependudukan sehingga memudahkan dan lebih cepat pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat.
Kebijakan  inovasi  pelayanan  pada  DISDUKCAPIL  Kota  jambi  yang  familiar  dan terimplemtasi  nyata  saat  mewabahnya  pandemi  covid-19  yaitu  pihak  dinas  telah  beralih pelayanan  manual  ke  pelayanan  melalui  aplikasi WhatsApps ,  relevan  saat  covid-19 mewabah  untuk  tidak  berkerumun,  sosial  distancing  dan  sederhana  penggunaanya  akan tetapi  kapasitas  yang  terbatas  menyebabkan  tidak  efektif,  kemudian  disempurnakan dengan  aplikasi  Sistem  Informasi  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  (SiPaduko) diresmikan  penggunaan  terhitung  desember  2021.  SiPaduko  adalah  sistem  pelayanan berbasis  aplikasi  yang  bertujuan  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  dalam Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  di  masa  Covid-19.  Sehingga  layanan  yang menggunakan WhatsApps dialihkan  ke  Aplikasi  SiPaduko.  Dengan  diberlakukan  nya apalikasi  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  mengakses  semua pelayanan administrasi melalui online dimasa pandemic Covid-19.
Seolanjutnya  membuka  satu  unit  mesin  ADM  yang  berada  di  Lippo  Mall  Kota  Jambi satu  unit.  Mesin  ADM  merupakan  revolusi  layanan  administrasi  kependudukan (Adminduk)  yang  mentransformasikan  semua  pemikiran,  perangkat,  dan  sumber  daya manusia  (SDM)  ke  dalam  mesin+  yang  mirip  dengan  ATM  untuk  mengambil  uang  tunai. Mesin  ADM  mampu  mencetak  dokumen  kependudukan  seperti  KTP-el,  Kartu  Keluarga, KIA  (Kartu  Identitas  Anak),  Akta  Kelahiran,  Akta  Kematian,  Akta  Perkawinan,  dan  Akta Perceraian.  Masyarakat  yang  akan  melakukan  layanan  ini    berupa  mencetak  dokumen kependudukan di ADM, terlebih dahulu harus teregistrasi di Dinas Dukcapil. Namun di saat pandemi COVID-19, warga bisa mendaftar secara online. Persyaratannya difoto dan dikirim secara  online.  Nantinya  DISDUKCAPIL  akan  memberikan  kode  PIN  kepada  warga  yang bersangkutan melalui nomor hand phone. Ada dua PIN yang akan diterima pemohon, yakni PIN untuk masuk ke mesin ADM dan untuk mencetak. PIN tersebut hanya bisa digunakan untuk  sekali  pencetakan.  Jika  tahapan  yang  harus  dilewati  sudah  selesai,  maka  secara otomatis  sudah  bisa  tercetak  sendiri  dokumen  kependudukan  yang  diajukan.  Nantinya tetap, tak jauh dari mesin tersebut sudah ditugaskan pegawai khusus yang akan membantu warga  untuk  dapat  mencetak  kartu  kependudukan  apabila  menemui  kendala.  Selain  itu, pihaknya  juga  membuka  gerai  kependudukan  tak  jauh  dari  lokasi  mesin  ADM  berada. Hanya saja saat ini program tersebut belum bias beroperasi selama 24 jam sesuai dengan rencana awal yang di canangkan KEMENDAGRI, karena ini merupakan yang pertama dan
terbatasnya  memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki untuk sementara hanya sampai  jam  16.00,  sembari  mempersiapkan  SDM  yang  lebih  produktif  dan  cekatan. Harapnnya  kedepan  mesin  serupa  juga  bias  diletakkan  di  beberapa mall yang  lain  yang tersebar di Kota Jambi. Artinya mesin ADM belum bisa dioprasionalkan secara mandiri oleh masyarakat,  tetap  harus  terintegrasi  oleh  dinas,  hal  tersebut  menyebabkan  masyarakat memilih  ke  dinas  daripada  menggunakan  mesin  ADM  yang  masih  di  anggap  belum sederhana dan efesien serta efektif penggunaanya.
Implementasi kebijakan inovasi pelayanan telah sesuai intruksi dari Direktorat Jendral Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Perpres  nomor  96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran kepandudukan dan pencatatan sipil,  Permendagri  Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan secara  daring,  Permendagri  No  19  Tahun  2018  tentang  peningkatan  kualitas  layanan administrasi kependudukan. Inovasi tersebut harapanya dapat mempermudah masyarakat Kota  Jambi  dalam  mengurus  dokumen  kependudukan  dan  mampu  mengubah  branding DISDUKCAPIL    yang  dulu  dianggap  lamban,  berbelit-belit,  terlalu  prosedural,  menjadi DISDUKCAPIL  yang  cepat,  lincah,  DISDUKCAPIL  yang  trengginas,  DISDUKCAPIL  yang responsif,  dan  tidak  ada  Pungli,  serta  gratis  yang  merupakan  gambaran  dari  tata pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dalam  mewujudakn  Kota  Jambi  sebagia  Kota  Pintar sebagimana mendukung program Smart City.
Hanya  saja  inovasi-inovasi  yang  dilakukan  belum  sepenuhnya  mendukung  dan mewujudkan prinsip good governance di Kota Jambi, khsusnya dimasa pandemi, dibuktikan dengan  respon  aplikasi  yang  belum  responsif  sehingga  masyarakat  tetap  harus  datang secara  manual  dan  langsung  ke  kantor.  Artinya  pembatasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  menyebabkan  pelayanan  publik  secara  langsung  masih  sangat  dominan sementara  infrastruktur  penunjang  untuk  pelayanan  publik  yang  berbasis  online  masih belum optimal baik dari sisi penyelenggara maupun sosialisasi pada masyarakat terhadap akses  layanan  publik  secara  online,  dukungan  sarana  dan  prasarana  belum  memadai, kapasitas  dan  sumber  daya  masih  terbatas  dikarenakan  peralihan  yang  secara  tiba-tiba akibat penyebaran covid-19, serta nilai perubahan yang tidak begitun signifikan. Kemudian diperkuat  dengan  hasil  Survei  Indeks  Persepsi  Maladministrasi  (Inperma)  yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI pada tahun 2019 menunjukkan 70,3% responden masih nyaman  untuk  mengurus  secara  langsung  dibandingkan  dengan  mekanisme  daring  atau memakai  jasa  perantara.  Selain  itu,  terkait  kenyamanan  dalam  mengakses  informasi tentang  standar  layanan,  sebanyak  51,6%  responden  memilih  untuk  bertanya  langsung kepada petugas.

## KESIMPULAN
DIDUKCAPL Kota Jambi sudah melakukan beberapa Inovasi dimasa pandem Covid-19, mulai  dari  pelayanan  melalui  aplikasi WhatsApps ,  kemudian  dialihkan  ke  Aplikasi SiPaduko,  dan  pengadaan  mesin  Anjungan    Dukcapil  Mandiri  (ADM),  penyempurnaan
teknologi informasi untuk mempermudah pengguna pelayanan. Diberlakukan nya inovasi tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses semua pelayanan administrasi  melalui online dimasa  pandemic  Covid-19  .  Ikhtiar  dan  harapa  pemerintah daerah setempat dapat mempermudah masyarakat Kota Jambi dalam mengurus dokumen kependudukan  dan  mampu  mengubah  branding  DISDUKCAPIL    yang  dulu  dianggap lamban,  berbelit-belit,  terlalu  prosedural,  menjadi  DISDUKCAPIL  yang  cepat,  lincah, DISDUKCAPIL yang terintegrasi, DISDUKCAPIL yang responsif, dan tidak ada Pungli, serta gratis  yang  merupakan  gambaran  dari  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih Good Governance, serta  mewujudkan  Kota  Jambi  sebagia  Kota  Pintar  sebagaimana  mendukung program Smart City yang merupakan Program dari Pemerintah Kota Jambi.
Inovasi-inovasi  yang  dilakukan  belum  sepenuhnya  mendukung  dan  mewujudkan prinsip good  governance di  Kota  Jambi,  khsusnya  dimasa  pandemi,  dibuktikan  dengan respon  aplikasi  yang  belum  responsif  sehingga  masyarakat  tetap  harus  datang  secara manual  dan  langsung  ke  kantor.  Artinya  pembatasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah menyebabkan  pelayanan  publik  secara  langsung  masih  sangat  dominan  sementara infrastruktur penunjang untuk pelayanan publik yang berbasis online masih belum optimal baik dari sisi penyelenggara maupun sosialisasi pada masyarakat terhadap akses layanan publik  secara  online,  dukungan  sarana  dan  prasarana  belum  memadai,  kapasitas  dan sumber daya masih terbatas, serta nilai perubahan yang tidak begitu signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Anas Chaerul M. 2020. Pelayanan Publik di Era New Normal . Obudsman RI
Bintoro Wardianto, F. S. 2010. Revitalitas Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E- Government . Yogyakarta: Graha Ilmu
Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Rineka Cipta: Jakarta,
Bungin  Burhan  H.m.  2007.  Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik dan Ilmu Social. Jakarta: KencanaPrenama Media Grup
Denzindan  Lincoln  (1994)  dalam  Herdiansyah,  H.  (2012). Metodelogi  penelitian  kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
Geoff  Mulgan  and  David  Albury,  2003,  Innovation  in  the  Public  Sector,  Strategy  Unit, http://www.cabinetoffice.gov.uk/strategy.aspx
Hardiyansah, 2018, Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta Gava Media
http://DISDUKCAPIL.jambikota.go.id/?v=vscf&id=95 Profil DISDUKCAPIL Kota Jambi https://kbbi.web.id/layan Definisi Pelayanan
Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989. Metode Penelitian Survey . Jakarta. LP3ES
Poewadarminta W.J.S. 1986. Kamus Besar Umum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Ratminto dan Winarsih, A.S. 2007, Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sangkala. 2013. Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi. Surabaya : Capiya Publishing Sedarmayanti.  2012. Good  Governance    “Kepemerintahan  Yang  Baik”  Good  Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan Yang Baik . Bandung: mandar maju
Sinambela,  Dr.  Lijan  Poltak.  2007.  Reformasi  Pelayanan  Publik  (Teori,  kebijakan  dan implementasi). Jakarta: Bumi Aksara
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama.
Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIALAN Press.
Osborn,  Stephen  P.  &  Brown,  Kerry  Brown.  2005,  Managing  Change  And  Innovation  In Public Service Organization, Routledge, New York.
Yogi Suwarno.2008.”Inovasi di Sektor Publik”.STIA -LAN.Jakarta