Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)
Oleh:
Sitti Mawar, S.Ag., M.H. sitimawar@yahoo.com

## ABSTRAK
Dalam proses penerapan serta pelaksanaan qanun Nomor 9 tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota  Sigli,  dalam  menyelesaikan  kasus  adat    jelas  dinilai  belum  efektif.  Dimana  dalam penerapannya Qanun Nomor 9 tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan  berbagai  persoalan  di  masyarakat  Kecamatan  Kota  Sigli,  khususnya menyangkut  dengan  perkara  pidana  adat.  Terdapat  beberapa  kasus  pidana  adat  yang diselesaikan  namun  belum  memberikan  kontribusi  yang  maksimal  dalam  penyelesaiannya. Adapun kasus-kasusnya adalah kasus penganiayaan ringan, kasus pencurian dan kasus KDRT. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan kasus pidana adat  di Kecamatan Kota Sigli.  Kedua:  Bagaimana  efektifitas  keberlakuan  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008    dalam menyelesaiakan  perkara  pidana  adat  di  Kecamatan  Kota  Sigli.  Adapun  metode  pembahasan yang  akan  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Metode  Kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah,  interaksional, dan berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan dalam rincian persoalan  di berbagai momen dan berbagai pemaknaan  dan  berbagai  kehidupan  individualmetode    deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian ditemukan bahwa, Pertama: Pola penerapan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dalam menyelesaikan  kasus  pidana  adat  di  Kecamatan  Kota  sigli  belum  sepenunya  berpedoman kepada  Qanun,  sehingga  belum  memberikan  kontribusi  yang  maksimal.  Kedua:  Efektifitas keberlakuan  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  adat  di Kecamatan Kota Sigli dilihat dari ukuran proses dan putusannya tidak efektif. Kesimpulannya, peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara harus selalu berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 guna untuk memperoleh suatu ketetapan hukum sehingga membuat masyarakat hidup dalam kenyamanan.
Kata Kunci: Pembinaan Kehidupan Adat dana Adat Istiadat, Penyelesaian Kasus Pidana Adat,
Efektifitas Keberlakuan, Qanun Nomor 9 Tahun 2008

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  hukum  adat  disebut  hukum  tidak  tertulis (unstatuta law), yang  berbeda  dengan  hukum continental sebagai  hukum  tertulis (statuta  law). Dalam sistem  hukum  Inggris,  hukum  tidak  tertulis  disebut “common law” atau  “ judge  made  law”.
Tidak  dapat  disangkal  lagi,  tidak  satu  negara  pun  di  dunia  ini  yang  tidak    mempunyai  tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai Negara berdaulat mempunyai  tata hukum
sendiri  yang  bersumber  dari  pemikiran  bangsa  itu  sendiri.  Di  Indonesia,  jauh  sebelum kemerdekaannya,  bahkan  jauh  sebelum  kedatangan  bangsa  Eropa  ke  bumi  Nusantara, masyarakat  hukum  adat  sudah  mempunyai  system  hukum  sendiri,  sebagai  pedoman  dalam pergaulan hidup masyarakat, yang dinamakan “Hukum Adat”. 56
Dalam literature, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari Bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam Bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam Bahasa Arab perkataan “adat” adalah “adah”, artinya “kebiasaan ”, yakni perilaku masyarakat yang selalu  terjadi.  Selain  itu,  ada  yang  menyebutkan  berasal  dari  kata urf. Dengan  kata urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).
Hilmah  Hadikusuma  berpendapat  istilah adatrecht sebagai  istilah  teknis  ilmiah  saja.
Meskipun  tidak  dijelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  “istilah  teknis  ilmiah”,  secara  logika karena kata “adat” yang berasal dari Bahasa Arab telah di resepsi kedalam Bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, istilah adatrecht diterjemah sebagai hukum kebiasaan.  Soerjono  Soekanto,  salah  seorang  yang  menyetujui  konsepsi  tersebut,  dalam tulisannya  mengatakan “hukum  adat  pada  hakikatnya  merupakan  hukum  kebiasaan,” kebiasaan  yang  mempunyai  akibat  hukum (seinsollen). Kebiasaan  yang  dimaksud  adalah kebiasaan merupakan hukum adat, yaitu perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada rechtsvardigeordening der samenleving”. 57
Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, terutama di Gampong-Gampong di seluruh kawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, apabila terjadi perselisihan dan persengketaan antar warga masyarakat, pada umumnya masih menggunakan norma-norma/kaidah adat dalam penyelesaiannya. Cara-cara penyelesaian semacam itu mereka pandang sebagai suatu cara adat untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan (equilibrium), sehingga terwujud kerukunan, ketentraman,  kedamaian  dan  kesejahteraan.  Hidup  damai  menurut  mereka  adalah  suatu dambaan  yang  dapat  mewujudkan  keadilan,  kemakmuran,  kebahagiaan  dan  kesejahteraan masyarakat. 58
Dalam sisi hukum adat dan adat istiadat, menurut mereka bukan kepastian hukum yang mereka  ingin  tegakkan,  melainkan  bagaimana  nilai-nilai  keseimbangan  hidup  kebersamaan dalam masyarakat itu dapat mereka wujudkan. Lili Rasyidi, I.B.Wyasa Putra, dalam bukunya
56 Djamanat Samosir, Hukum adat Eksistensi dalam  Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Cet kedua ,2014, hlm 1.
57 Ibid, hlm. 9
58 Badruzzaman  Ismail ,  Sistem  Budaya  Adat  Aceh  Dalam  Membangun  Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian), Banda Aceh: Cv.Boebon  Jaya,2008, hlm.265
Hukum Sebagai Suatu Sistem , menulis: Bahwa masyarakat hukum adalah himpunan kesatuan masyarakat hukum yang satu sama lain terkait dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum  yang  membentuk  masyarakat  itu  dapat  berupa  individu,  kelompok,  organisasi  atau badan  hukum  Negara  dan  kesatuan-kesatuan  lainnya.  Sedangkan  alat  yang  dipergunakan mengatur  hubungan  antara  kesatuan  hukum  disebut  “hukum”,  yaitu  kesatuan  sistem  hukum yang tersusun atas berbagai komponen. 59
Kehidupan dan karakter perilaku masyarakat di Gampong-Gampong terkait dalam satu pola perilaku kelompok lingkungan tatanan adat yang kosmos, karena itu prinsip komunal dan magic/kepercayaan  selalu  menjiwai  mereka  dan  bergerak  menumbuhkan  pranata-pranata social, yang dapat difungsikan, menjadi:
a. Pedoman bagi anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bertingkahlaku dan bersikap  dalam  menghadapi  masalah  dalam  masyarakat,  terutama  yang  menyangkut dengan masalah-masalah pokok.
b. Pemelihara keutuhan dari pada masyarakat bersangkutan.
c. Pegangan  bagi  masyarakat  untuk  mengadakan  sistem  pengendalian  sosial  dan  sistem pengawasan  dari masyarakat terhadap tingkah lakunya.
Mengacu  kepada  tatanan  pola  perilaku  masyarakat  dimaksud  yang  harus  dibina, dipelihara  dan  dikembangkan,  maka  bagi  masyarakat Gampong memiliki  institusi  yang berperan  dan  berwenang  untuk  menegakkan  ketertiban  kehidupan  masyarakat/  penegakan hukum masyarakat melalui lembaga Meunasah sebagai institusi fisik peradilan dan penegakan fungsi Meunasah sebagai  kewenangan  yang  berkompeten  untuk  memberikan  peradilan (penegakan  hukum  masyarakat)  dengan  kaedah-kaedah  adat  yang  hidup/dipanuti  dan berkembang sebagai materi hukumnya. Perangkat pengendali dan pelaksana fungsi Meunasah dan Keuchik dan Imam Meunasah sebagai Dwi Tunggal kepemimpinan masyarakat Gampong , serta  didampingi  oleh  mitranya Tuha  Peut yang  berfungsi  sebagai  penasehat Keuchik dan kelengkapan  perangkat  pemerintahan Gampong dalam  bermusyawarah  dan  mengambil keputusan. 60
Di  Aceh,  dalam  menyelesaikan  berbagai  kasus  yang  menyangkut  dengan  adat,  yakni kasus yang berkaitan langsung dengan pidana adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya. Tujuan  dari  pemberian  sanksi  tersebut  adalah  supaya  timbulnya  efek  jera  baik  bagi  pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan  berpikir  lebih,  mengingat  sanksinya  yang  cukup  tegas.  Dalam  menyelesaikan  perkara
59 Ibid ,hlm.265
60 Ibid, hlm.267.
pidana  adat,  proses  penyelesaian  tentunya  bertujuan  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang berperkara.  Hal  ini  tentu  sejalan    dengan  norma  ajaran  Islam  yang  membawa  kedamaian.
Adapun  salah  satu  landasan  hukum  yang  menjadi  payung  hukum  serta  menjadi peraturan utama yang mengatur pelaksanaan  adat di Aceh adalah Qanun Nomar 9 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan berbagai aturan dalam hukum adat yang berlaku  di  Aceh.  Melihat  keseriusan  pemerintah  dalam  membentuk  kembali  khazanah  adat, maka sudah sepatutnya hukum adat memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan berbagai kasus,  khususnya  perkara  pidana  adat  seperti  yang  diatur  pada  bab  VI  dan  bab  VII  Qanun Nomor 9 tahun 2008. Dalam bab VI Qanun Nomor 9 Tahun 2008 pasal (13) disebutkan bahwa ada beberapa kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan hukum adat,. 61
Dari  penelitian  awal  yang  telah  penulis  lakukan  di  lapangan,  penulis  menemukan beberapa masalah yang menyangkut dengan pidana adat yang terjadi dalam wilayah Kecamatan Kota Sigli, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Untuk  kasus  ini  diselesaikan  oleh  pihak  Gampong  akan  tetapi  hal  ini  tidak  berjalan  secara efektif,  disebabkan  adanya  pengulangan.  Sesuai  yang  penulis  teliti  disana  dalam  proses penyelesaiannya, aparatur Gampong  yakni  Keuchik, Imum Meunasah, dan Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus ini tidak berpedoman pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 padahal Qanun tersebut jelas mengatur bagaimana seharusnya peradilan adat diterapkan seperti, adanya sanksi, saksi,  namun  hal  itu  tidak  dilaksanakan  oleh  aparatur  Gampong.  Aparatur  Gampong  dalam menyelesaikan kasus tersebut menggunakan cara musyawarah secara Gampong.
Selanjutnya terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya.  Dalam  kasus  ini,  pihak  korban  tidak  bersedia  menyelesaikan    secara  adat Gampong, karena korban menganggap penyelesaian kasus secara adat Gampong tidak efektif, seperti penyelesaian-penyelesaian  kasus sebelumnya. Hal ini menjadi persoalan  kepercayaan masyarakat    terhadap  hukum  adat  dan  aparatur  Gampong  dalam  menyelesaikan  suatu permasalahan.
Kasus berikutnya yakni kasus pencurian berupa Gas LPG dengan berat 3Kg. Dalam hal ini para pemuda Gampong mengambil alih untuk menyelesaikan kasus ini. Akibatnya terdapat aturan-aturan  hukum  yang  dilanggar  oleh  para  pemuda,  pada  hakikatnya,  dalam  mengadili pelanggar  hukum adat tidak  boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya oleh orang-orang yang ditunjuk sendiri atau hirarki sendiri dalam proses penyelesaian pidana adat di Gampong atau  mukim.  Para  pemuda  dalam  menyelesaikannya  menggunakan  cara  mengancam  pelaku
pencurian tersebut, mengunduli rambutnya dan  menyuruh  membayar uang seharga satu ekor kambing  lengkap  dengan  bumbu  masaknya.  Kira-kira  sebesar  Rp.1.200.000.    Para  pemuda tersebut mengabaikan tujuan hukum adat, yaitu mendamaikan para pihak yang terdapat  pada pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008, karena pelaku pencurian tidak  meminta  maaf kepada korban dan proses penyelesaiannya tidak dilakukan sebagaimana aturan yang semestinya.
Kasus  selanjutnya  pada  perselisihan  dalam  rumah  tangga  yang  diselesaikan  dengan hukum  adat,  di  dalamnya  terdapat  suatu  perbuatan  pidana,  yakni  Kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT).  Suami  memukul  istrinya,  dan  istri  melapor  pada  aparatur  Gampong  yakni keuchik.  Sehingga  kasus  ini  diselesaikan  oleh  peradilan  adat,  pada  hari  berikutnya  kasus  ini terulang kembali,dan pengulangan tersebut terus terjadi sebanyak tiga kali. Disini tergambar bahwa pemberlakuan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli belum efektif.
Oleh karena itu, dalam proses penerapan serta pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli, dalam menyelesaikan kasus adat  jelas dinilai belum efektif. Dimana dalam penerapannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 belum memberikan kontribusi yang maksimal  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  di  masyarakat  Kecamatan  Kota  Sigli, khususnya  menyangkut  dengan  perkara  pidana  adat  atau  dengan  kata  lain  Qanun  Nomor  9 Tahun 2008 belum bekerja secara efektif sehingga efektifitas penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di wilayah Kecamatan Kota Sigli  patut dipertanyakan. Hal seperti ini tentu menimbulkan berkurangnya  rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum  adat  itu  sendiri.  Karena  seperti yang  diketahui,  hakikat  lahirnya  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  bertujuan  untuk  menciptakan sebuah  kedamaian  dalam  kehidupan  bermsyarakat,  maka  apabila  kedamaian  tersebut  susah untuk  diwujudkan  tentu  efektifitas  keberlakuan  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  patut dipertanyakan guna meminimalisir terjadinya kasus serupa dikemudian hari.

## PEMBAHASAN
Menyelesaikan  perkara  perselisihan  secara  damai  sudah  merupakan  budaya  hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Termasuk dalam usaha penyelesaian perkara secara damai  ini  adalah  yang  dijaman  Hindia  Belanda  disebut  Peradilan  Gampong (Dorpsjustitie) sebagaimana diatur dalam pasal  3a RO (Rechterlijke Organisatie) yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.
Menurut ketentuan pasal 3a RO dimaksud menyebutkan bahwa:
(1) semua  perkara  yang  menurut  hukum  adat  termasuk  kekuasaan  hakim  dari masyarakat  hukum  kecil-kecil  (Hakim  Gampong)  tetap  diadili  oleh  para  Hakim tersebut.
(2) Ketentuan pada ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada Hakim-hakim yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1,2 dan 3 (Hakim yang lebih tinggi).
(3) Hakim hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.
Kemudian  menurut  penjelasan  Undang-undang  Nomor  14  tahun  1970  dinyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan Negara, hal mana untuk menutup semua kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan-peradilan swaparaja atau peradilan adat yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara.
Ketentuan  ini  sekali-kali  tidak  bermaksud  untuk  mengingkari  hukum  yang  tidak tertulis  melainkan hanya akan  mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum  itu kepada peradilan-peradilan  Negara.  Selanjutnya  ditegaskan  pula  bahwa  disamping  Peradilan  Negara tidak  diperkenankan  lagi  adanya  peradilan-peradilan  yang  dilakukan  oleh  bukan  peradilan Negara,  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  atas  dasar  perdamaian  atau  melalui  Wasit (Arbitrase) tetap diperbolehkan.
Dengan  demikian  yang  kita  sebut  peradilan  adat  disini  adalah  penyelesaian  perkara secara damai bukan peradilan adat yang dahulu yang disebut Peradilan Pribumi (Inheemsche rechtspraak) atau Peradilan Swapraja (Zelf Bestuur Rtechtspraak) 62
Konsep restorative  justice merupakan  suatu  konsep  penyelesaian  tindak  pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. 63
Menurut  sejarah  restorative  diperkenalkan  untuk  pertama  kalinya  oleh  Albert  Eglash dengan  menyebutkan  istilah Restorative  Justice .  Dalam  tulisannya  yang  menguas  tentang Reparation dia  mengatakan  bahwa restorative  justice adalah  suatu  alternatif  pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Konsep pendekatan restoratif  merupakan  suatu  perkembangan  dari  pemikiran  manusia  yang  didasarkan  pada
62 Tolib Setiady , Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan ), Bandung: ALFABETA,cv, Cet ketiga, 2013, hlm. 5.
63 Marlina, Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice. Bandung: PT refika Aditam,2012, hlm, 180
tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana .
Perkembangan  konsep  pendekatan  restoratif  juga  dipengaruhi  sistem  badan-badan perwakilan  publik  dari  bangsa  jerman  menyebar  kesegenap  penjuru  eropa  setelah  kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang india yang berdiam dilembah  sungai  hindus  pada  zaman  purba,  seperti  peradaban vendic, yaitu  suatu  sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya  barat yang kini terdapat  di belahan Asia Utara. 64
Pada  sistem  peradilan  pidana  adat  ada  prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  konsep restorative justice Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan  restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain: 65

## a. Prinsip Penyelesaian yang adil ( Due Process)
Dalam  setiap  sistem  peradilan  pidana  di  seluruh  negara,  kepada  tersangka  selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahuliu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan ( Due Process) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara  untuk  menahan,  menuntut,  dan  melaksanakan  hukuman  dari  suatu  putusan penghukuman.
b. Perlindungan yang setara
Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul  dari  suatu  proses  saling  memahami  akan  makna  dan  tujuan  keadilan  itu,  tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.
64 Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk, Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.2013, hlm. 104.
65 Ibid hlm. 126
c. Hak-hak Korban
Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat  perhatian  karena  korban  adalah  pihak  yang  berkepentingan  yang  seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada  umumnya  ditengarai  bahwa  korban  tidak  menerima  perlindungan  yang  setara  dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering  terabaikan  dan  kalaupun  ini  ada  hanya  sekedar  pemenuhan  sistem  administrasi  atau manajemen peradilan pidana. 66

## d. Proporsionalitas
Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan  alternatif  dalam  menyelesaikan  masalah  sedangkan  pengertian  proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada  pelanggar  yang  melakukan  pelanggaran.  Dala  peradilan  pidana  pada  umumnya, proporsionalitas  dianggap  telah  terpenuhi  bila  telah  memenuhi  suatu  perasaan  keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara punish dan reward ).

## e. Praduga Tak Bersalah
Dalam  peradilan  pidana  pada  umumnya,  negara  memiliki  beban  pembuktian  untuk membuktikan  kesalahan  tersangka.  Sejak  dan  sampai  beban  pembuktian  ini  dilakukan, tersangka  harus  dianggap  tidak  bersalah.  Berbeda  halnya  dalam  proses  restoratif,  yang mensyaratkan  suatu  pengakuan  bersalah  merupakan  syarat  dapat  dilanjutkannya  lingkaran penyelesaian. 67

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Qadir  Audah, al-Tasyiri  al-Jina’i  Al-Islami  Muqaranam  bil al-Qanun  al- Wadh’i, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007).
Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Penelitian & Teknik Penyususnan Skripsi , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
Alih bahasa dari buku  Tom R. Tyler, 1990, Why People Obey The Law , Book Crafters, Library Of Congress Cataloging-in-Publication Data.
Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim , Hukum Pidana Islam di Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam , Dinas Syari’at Islam, Banda Aceh, 2006.
66 Marlina, Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice . Bandung: PT refika Aditam,2012, hlm, 167
67 Pasal 2 UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hal 136
Al-Yasa’ Abubakar, Hukum Pidana Islam di Aceh, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2011).
Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel), Banda Aceh: MAA, 2008.
Badruzzaman  Ismail ,  Sistem  Budaya  Adat  Aceh  Dalam  Membangun  Kesejahteraan  (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian), Banda Aceh: Cv.Boebon  Jaya,2008.
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif , cet, III, Jakarta: Kencana, 2009.
Chairul  Anwar, Hukum Adat Indonesia  Meninjau Hukum Adat Minangkabau .Jakarta: Rineka Cipta,1997.
Depdikbud kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Cet kesatu.
Djamanat  Samosir, Hukum  adat  Eksistensi  dalam    Dinamika  Perkembangan  Hukum  di Indonesia, Bandung: Cv. Nuansa Aulia, Cet kedua ,2014.
Djazuli, Fiqh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam , Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat , Alumni Bandung, 1984.
I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum  Indonesia, Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 5, No. 3 – 31, Juli 2015.
J.C.T.Simorangkir,SH, dkk, Kamus Hukum ,Jakarta: Sinar Grafika, Cet keempat belas, 2010.
M.Misbahul Mujib,” Eksistensi Delik Adat dalam Kontertasi Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Supermasi Hukum vol. 2, No. 2, Desember 2013.
Mahadi, , Laporan Hasil Pengajian Bidang Hukum Adat, BPHN, 1980.
Moh.  Koesnoe, Catatan-Catatan    Terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini ,    Surabaya:  Airlangga University Press, 1979.
Mohd  Din, Stimulasi  Pembangunan  Hukum  Pidana  Nasional  dari  Aceh  Untuk Indonesia , Bandung: Unpad Press, 2009.
Mujiono  Abdullah,  Dialektika  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial  (Solo:  UMS Pres,2003).
Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer, P.T. Alumni Bandung Cet 1 2002.
Peradilan  pidana  anak  di  Indonesia pengembangan  konsep  diversi  dan  Restorative  Justice. Bandung: PT refika Aditam,2012.
Pidie Dalam Angka, Hasil Publikasi Dari BPS Kabupaten Pidie, 2016.
Qanun No 9 Tahun 2008 Bab VI Pasal 13 Ayat (1).
Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk, Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.2013.
Soerjono Soekanto, Efektivitasi Hukum Dan Peranan Sanksi, Bandung: Remadja Karya,198.
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik, Jakarta:  Rineka Cipta, 2004.
Syahrizal  Abbas, Qanun  Aceh  Nomor  7  tahun  2013  tentang  Acara  Jinayat,  Edisi  I
, Dinas Syari’at Islam, Banda Aceh, 2014.
Syahrizal, Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Lhokseumawe:  Nadiya Foundation, 2004.
Taqwaddin  Husin ,  Kapita  Selekta  hukum  adat  Aceh  dan  Qanun  Lembaga  Wali  Nanggroe, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2013.
Tim Visi Yustisia, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Transmedia Pustaka, Cet kesatu, 2014.
Tolib  Setiady ,  Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (Dalam  Kajian  Kepustakaan ),  Bandung: ALFABETA,cv, Cet ketiga, 2013.
Topo Santoso, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:PT.Ersesco, 1990.
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika