## PERAN DAN TANTANGAN BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) SAAT INI
I Gst. Ngr. Alit Asmara Jaya
Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta Bali Jl. Ken Arok No. 12 Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 alit20147@gmail.com

## Abstrak
Sesuai  UU  No.  07  Tahun1992  tentang  Perbankan,  terdapat  2  jenis  bank  di Indonesia yaitu Bank Umum dan BPR. BPR di Indonesia per November 2019 sesuai Laporan Statistik Perbankan Indonesia, berjumlah 1.552. Melihat sejarah berdirinya, BPR  sudah  ada  sejak  jaman  penjajahan  dan  memiliki  kedekatan  hubungan  dengan masyarakat  pedesaan/kecil.  Mengingat  hal  tersebut,  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat, dengan kebijakan pemerintah melalui  Pakto 88 dan Kepres No. 38  tahun 1988 tentang  pendirian BPR dipermudah.
Saat ini BPR menghadapi tantangan yang berat ditengah lingkungan eksternal industri yang berubah dengan cepat seperti persaingan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, perkembanghan fintech dan lain-lain. Perkembangan dimaksud secara tidak langsung telah menurunkan kinerja profitabilitas BPR selama 5 tahun terakhir. Namun demikian di sisi lain, selama 5 tahun terahir BPR masih mampu menunjukkan perkembangan bisnis dan mendukung pembiayaan sektor riil khususnya UMKM.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi, peran dan upaya  pengembangan  BPR  sehingga  ke  depan  BPR  terus  berkembang  dan  berperan dalam mendukung kemajuan perekoniomian Indonesia.
Katas kunci : BPR, Lingkungan Eksternal, OJK dan Inklusi Keuangan.

## I. Pendahuluan
BPR  merupakan  salah  satu lembaga  keuangan  yang  menjadi bagian  dari  sistem  keuangan  di Indonesia.  Sistem  keuangan  diartikan sebagai  suatu  sistem  yang  terdiri  dari lembaga  keuangan  yang  kegiatannya mengumpulkan  dana  dari  masyarakat
(Aulia Pohan, 2017). Dengan demikian lembaga tersebut dapat berbentuk bank dan  non    bank.  Keberadaan  sektor perbankan  menjadi  salah  satu  pilar pembangunan  ekonomi  suatu  negara. Salah satu peran penting dari perbankan adalah  menyediakan  permodalan  bagi sektor riil. Sektor riil menjadi
pengegerak  pertumbuhan  ekonomi.
Sesuai  Laporan  Statistik  Perbankan Indonesia  yang  dikeluarkan  OJK, jumlah lembaga perbankan di Indonesia per  November  2019  adalah  1.662, sebanyak 1.552 diantaranya merupakan BPR. Keberadaan  BPR  memiliki  sejarah sangat  panjang,  bermula  dari  bank- bank  desa  di  jaman  kolonial  tahun 1895. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan khususnya pembiayaan,
maka melalui Paket Deregulasi
Perbankan  28  Oktober  1988  (dikenal
PAKTO-88)  memberikan  kemudahan pendirian  BPR.  Keputusan  Presiden Kepres No. 38 Tahun 1988 menetapkan Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar dan  Bank  Pegawai  menjadi  BPR.
Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan jasa-jasa perbankan dan lebih menunjang kegiatan  perekonomian  masyarakat.
Secara khusus  keberadaan BPR diakui oleh  UU  No.  07  Tahun  1992  tentang Perbankan, dimana di Indonesia hanya ada 2 jenis bank yaitu Bank Umum dan BPR.  Demikian  juga  dengan  adanya UU  No.  1  Tahun  2013  tentang Lembaga  Keuangan  Mikro,  Lembaga Keuangan Mikro yang belum memiliki perijinan  sebagai  lembaga  keuangan menyesuaikannya  menjadi  BPR.  BPR memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor riil yang mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. BPR  saat  ini  menghadapi  gempuran lingkungan industri jasa keuangan yang jumlah  dan  jenisnya  banyak  (formal, semi formal dan informal). Pergerakan lingkungan  yang  cepat  dan  berubah,
menimbulkan satu pertanyaan mendasar masihkah peran BPR dibutuhkan  kedepan? Bagaimana peran BPR  selama  ini  dan  bagaimana  upaya pengembangannya kedepan?

## II. Tantangan Lingkungan Eksternal BPR
Perusahaan  dalam  kegiatannya menghadapi lingkungan eskternal seperti  yang  dikemukan  oleh  Sofjan
Assauri  (2016)  yaitu  1)  ekonomi;  2) physical; 3) sosial budaya; 4) global; 5) teknologi;  6)  legal/politik  dan  ;  7) demografi.
Kondisi lingkungan eksternal  jika  dikelompokkan    akan menjadi  2  kelompok  besar  masing- masing linkungan industri dan lingkungan  persaingan.  BPR  sebagai institusi  bisnis,  tidak  terlepas  dari adanya  pengaruh  di  atas.  Pengamatan beberapa  faktor  di  bawah  ini  secara umum  dapat  dikatakan  memberikan pengaruh terhadap bisnis BPR.
1. Persaingan usaha
Jika  dicermati  kondisi  pasar keuangan,  pelaku  pasar  jumlahnya sangat banyak khususnya jasa keuangan. Penyedia layanan pembiayaan tidak hanya bank, terdapat juga  lembaga  keuangan  mikro  seperti koperasi.  Belum  lagi  yang  informal seperti  para  pelepas  uang.  Pasar  dari produk  keuangan  mikro  yang  menjadi lahan  usaha  BPR  dengan  sendirinya harus  berkompetisi  dengan  lembaga perbankan  maupun  non  perbankan. Bank-bank  umum  memberikan  juga pembiayaan  kredit  mikro  dan  yang UKM  (Usaha  Kecil  dan  Menengah) menjadi  lahan  bisnis  BPR.  Dengan skala  usaha  dan  jaringan  kantor  yang
luas,  maka  BPR  harus  menghadapi kompetisi  pemain-pemain  besar  yang juga diantaranya merupakan bank-bank BUMN.    Sesuai  data  OJK  per November tahun 2019 jumlah jaringan kantor  bank  umum  yang  ada  di Indonesia sebanyak 31.085, bandingkan  dengan  jumlah  jaringan kantor  BPR  yang  mencapai  hanya sebanyak 6.327 atau sebanyak 16,91%. Dalam industri perbankan retail, penting memiliki jaringan kantor yang banyak tersebar luas untuk memudahkan  akses  layanan  kepada masyarakat.
2. Kebijakan KUR (Kredit Usaha
Rakyat) Salah  satu  program  pemerintah  dalam meningkatkan akses pembiayaan
UMKM  kepada  lembaga  keuangan dengan pola penjaminan,  adalah Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada  November  2007.  KUR  adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau  investasi  kepada  debitur individu, badan usaha dan/atau kelompok  usaha  yang  produktif  dan layak  namun  belum  memiliki  agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup  (Peraturan  Menteri  Kordinator Bidang Ekonomi No. 11 Tahun 2017). KUR  memiliki  fitur  produk    sesuai tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Fitur KUR (Kredit Usaha Rakyat) Fitur Produk Keterangan Suku bunga 7% per tahun Plafon maksimum per debitur Mikro : Rp. 25.000.000. Ritel : Rp. 500.000.000 TKI : Rp. 25.000.000 Jangka waktu Maksimum 5 tahun Bank penyalur Bank pemerintah, Bank swasta dan BPD
Sumber : http://kur.ekon.go.id/peraturan-dan-ketentuan, 2019
Dengan  melihat  tabel  di atas,  fitur  suku  bunga  yang sebesar 7% per tahun, jauh lebih murah  dari  suku  bunga  kredit BPR  yang  berada  dikisaran  di atas 15% per tahun, dua kali lipat lebih  tinggi  dari  KUR.  Plafon kredit  KUR  merupakan  kredit skala  mikro  yang  juga  menjadi pasar  dari  BPR.  Untuk  tahun 2020  suku  bunga  KUR  turun menjadi  6  persen  per  tahun dengan  plafond  jenis  kredit mikro  sebesar  Rp.  50  juta  per debitur. Target nasional pencapaian  dinaikkan  dari  Rp. 140  triliun  menjadi  Rp.  190 triliun.  Penetapan kebijakan baru KUR  tersebut  mulai  tahun  2020 akan semakin mempersulit industri BPR.
3. Teknologi Teknologi  digital  yang berkembang  semenjak  10  tahun terakhir  telah  menjadi  konsen dunia  usaha  dalam  bebrbagai industri  yang  ada.  Lembaga keuangan seperti perbankan salah  satu  yang  memanfatkan kemajuan teknologi digital dengan  produk-produk  layanan inovatif  seperti online  banking, Mobile Banking, fintech ( financial  technologi ), digital processing dan  lain  sebagainya.
Teknologi mampu meningkatkan produktifitas, mempercepat proses/layanan dan meningkatkan  efisiensi.  Salah satu kemajuan di dunia teknologi digital adalah kemunculan perusahaan-perusahaan fintech peer  to  peer  lending ,  yaitu perusahaan pembiayaan berbasis aplikasi  yang  lazim  disebut pinjaman  online.  P2P  ( peer-to- peer ) Lending adalah penyelenggaraan  layanan  jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan  perjanjian  pinjam meminjam melalui sistem elektronik  dengan menggunakan jaringan internet (Wilipedia, 2019).    Perkembangan fintech lending nasional  selama  4  tahun terakhir  dapat  dilihat  pada  tabel 2.
Tabel 2 Perkembangan Fintech Lending Nasional Tahun 2016 – Tahun 2019 Komponen 2016 2017 2018 2019 Jumlah peminjam (orang) 18.000 259.635 2.300.007   5.104.000 Nilai pinjaman (Rp. Triliun) 0,247 2,56 13,83 25,89 Pertumbuhan (%) - 936,43 440,23 85,03 Rasio pinjaman lancar (%) - - - 96,73 Rasio pinjaman bermasalah (%) - - - 3,27 Jumlah fintech terdaftar di OJK - - - 99
Sumber : Biro Riset Infobank, 2019
Perkembangan fintech ke depan  bisa  menjadi  ancaman bisnis perbankan dengan kemudahan, kecepatan serta persyaratan-persyaratan  lainnya yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Pertumbuhan  bisnis  pinjaman dengan porsi kualitas kredit yang tinggi  seharusnya  menjadi  salah satu  pertimbangan  BPR  untuk bisa  mengikuti  perkembangan teknologi  dengan  mengadopsi model  bisnis  yang  sama  agar pasar  kredit  bisa  dimanfatkan secara maksimal. BPR juga perlu melihat  area-area  yang  bisa mendisrupsi  bisnis  BPR  saat  ini dan ke depan. Perubahan teknologi  adalah  suatu  kekuatan ( forces) penting yang mempengaruhi kinerja dan posisi daya  saing  perusahaan  (Afuah, 2000; Ahuja, 2000; Khalil, 2000; Kilman,  1991;  dan  Narayanan, 2001  dalam  Amirullah,  2015). Tekonologi  bisa  memberikan ruang  inovasi  produk,  layanan jasa  lainnya  dan  proses-proses yang mampu meningkatkan kinerja. 4. Kondisi ekonomi makro Lingkungan eksternal  kondisi ekonomi dimaksudkan sebagai keadaan  ekonomi  secara  makro seperti  laju  pertumbuhan  ekonomi, tingkat  inflasi,  suku  bunga  dan  lain- lain. Sebagai contoh kasus, perekonomian Bali mengalami pertumbuhan  terus  menerus  bahkan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional (di atas 6 persen). Ekonomi yang  terus  tumbuh  memunculkan adanya peluang peningkatan produksi barang dan jasa atau menimngkatnya aktifitas  usaha  yang  pada  akhirnya memerlukan dukungan lembaga keuangan  seperti  perbankan.  Namun
demikian  informasi  dari  beberapa pelaku  industri  BPR  di  Bali  dengan jatuhnya  bisnis  properti  selama beberapa tahun terakhir, telah berakibat  semakin  memburuknya kinerja  kredit  BPR  karena  eksposur kredit  yang  besar  di  sektor  tersebut.
NPL (Non Performing Loan) BPR di Bali  dari  tahun  2015  sampai  dengan
Maret 2019 terus mengalami peningkatan sebagai indikasi menurnnya  kulaitas  kredit  yang disalurkan  dari  sebesart  2,69  persen tahun  2015  merangkak  naik  sampai mencapai  angka  8,82  persen  Maret 2019 (OJK Bali, 2019) 5. Sosial budaya Faktor perubahan sosial budaya juga menjadi salah satu faktor eksternal  yang  dapat  mempengaruhi perkembangan usaha. Kemajuan teknologi  berkembang  pesat  dan masif selama beberapa tahun terakhir utamanya  yang  berbasis  digital. Teknologi  telah  membuat  lompatan terciptanya  budaya  baru  khususnya dalam  melakukan  aktifitas  ekonomi seperti misalnya pembelian, distribusi,  proses  dan  penjualan. Bagaimana sekarang aktivitas pembelian  bisa  dilakukan  melalui aplikasi/ on  line seperti  membeli barang, memesan hotel, tiket, makanan  dan  lain-lain.  Dalam  dunia perbankan  produk  dan  layanan keuangan seperti berbelanja, membuka  rekening,  menarik  uang, mengirim  uang,  mengajukan  kredit dan  lain-lain  sudah  menjadi  budaya baru bagi masyarakat karena kecepatan,  kepraktisan,  kemudahan dan murah.
6. Regulasi
Sesuai  ketentuan  POJK  No. 33  /POJK.03/2018  tahun  2018,  BPR wajib membentuk pencadangan kerugian  kredit  macet  sebesar  100% dari  nilai  dari  jumkah  kredit  macet BPR  yang  bersangkutan.  Hal  lain yang diatur juga dalam regulasi yang baru adalah tentang keharusan pembuatan pencadangan atas AYDA
(Aset  Yang  Diambil  Alih)  dengan ketentuan    50%  (lima  puluh  persen) dari nilai  AYDA untuk AYDA yang dimiliki  lebih  dari  1  (satu)  tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; b.75%
(tujuh  puluh  lima  persen)  dari  nilai AYDA  untuk  AYDA  yang  dimiliki lebih  dari  3  (tiga)  tahun  sampai dengan 5 (lima) tahun;dan/atauc.100% (seratus persen)  dari  nilai  AYDA  untuk AYDA    yang  dimiliki  lebih  dari  5
(lima)  tahun.  Dampak  dari  regulasi ini  adalah  tergerusnya  laba,  bahkan modal  BPR  di  tengah  menurunkan kulaitas kredit yang disalurkan.
Kondisi  lingkungan  eksternal di  atas,  secara  tidak  langsung mempengaruhi kinerja keuangan
BPR  yang  cenderung  menurun selama  5  tahun  terakhir  sesuai  yang ditunjukkan di bawah ini.
Tabel 3

## Kinerja Keuangan BPR Tahun 2015 s/d Tahun 2019
Indikator Des.2015 Des.2016 Des.2017 Des.2018 Nov. 2019 Growth Rata2 (%) NPL (%) 5,37 5,83 6,15 7,03 7,36 (0,50) ROA (%) 2,71 2,59 2,55 2,48 2,26 (0,11) ROE (%) 24,76 23,61 23,06 22,24 20,56 (1,05) Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Vol 17, No. 12 Dari tabel di atas, jelas terlihat semua indikator kinerja keuangan menunjukkan  penurunan  selama  5 tahun terakhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa BPR secara nasional mengalami kondisi yang kurang baik sejalan  dengan  kondisi  lingkungan eksternal  yang  berubah.  Hal-hal tersebut  di  atas wajar kiranya timbul pertanyaan apakah peran BPR masih dibutuhkan  ke  depan  sebagai  salah satu  pilar  penyangga  pertumbuhan ekonomi Indonesia. III. Kinerja BPR dan

## Pengembangan
Terlepas dari permasalahan yang dihadapi  BPR,  di  satu  sisi  kita bisa  melihat  selama  5  tahun terakhir ini BPR mampu menjadi salah satu penyangga perekonomian melalui penyediaan  modal  pembiayaan dan melakukan fungsi intermediasinya  dengan  baik. Data  berikut  di  bawah  ini menujukkan perkembangan pembiayaan  (kredit)  dan  LDR ( Loan to Deposit Ratio ).
Tabel 4
Perkembangan Nasional Kredit, Dana dan LDR BPR Konvensional Tahun 2015 s/d  Tahun 2019
Indikator Des.2015 Des.2016 Des.2017 Des.2018 Nov. 2019 Growth Rata2 (%) Aset (Rp. Milyar) 101.713 113.501 125.945 135.693 148.493 11,50 Kredit (Rp. Milyar) 74.807 81.684 89.482 98.220 108.248 11,18 DPK (Rp. Milyar) 67.266 75.725 84.861 91.956 101.943 12,88 LDR (%) 77,81 76,24 75,36 76,54 93,50 5,04
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 17, No. 12
Laju  pertumbuhan  rata-rata kredit  BPR  selama  5  tahun  terakhir mencapai sebesar 11,50% dengan laju pertumbuhan rata-rata LDR mencapai sebesar 5,04%. Perkembangan kredit dan LDR menjadi indikasi bisnis dan fungsi  intermediasi  BPR  berjalan
dengan  baik.  Pangsa  BPR  terhadap total  perbankan  selama  5  tahun terakhir  juga  menunjukkan  kondisi yang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut
Tabel 5
Pangsa BPR Terhadap  Total Perbankan Konvensional
Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Indikator 2015 2016 2017 2018 Nov. 2019 Kredit BPR (Rp. Milyar) 74.807 81.684 89.482 98.220 108.248 Total Kredit Perbankan (Rp. Milyar) 4.166.911 4.495.098 4.871.413  5.456.272 5.690.267 Pangsa BPR (%) 1,80 1,82 1,84 1,80 1,90 DPK BPR ( Rp. Milyar) 67.266 75.725 84.861 91.956 101.943 Total DPK Perbankan (Rp. Milyar) 4.480.322 4.912.483 5.374.238 5.722.404 6.049.743 Pangsa BPR (%) 1,50 1,54 1,58 1,61 1,69 Aset BPR (Rp. Milyar) 101.713 113.501 125.945 135.693 148.493 Total Aset Perbankan (Rp. Milyar) 6.234.296 6.843.300 7.513.579 8.204.039 8.559.399 Pangsa BPR (%) 1,63 1,66 1,68 1,65 1,73
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 17, No. 12 (diolah).
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa  pangsa  BPR  terhadap  total perbankan mengalami perkembangan selama  5  tahun  terakhir  meskipun masih  relatif  kecil  baik  dana,  kredit, demikian  juga  total  asetnya.  Secara absolut angka perkembangan tersebut
cukup besar mengingat BPR memiliki keterbatasan dalam wilayah operasional dan produk- produk/layanan yang diberikan,
karena  alasan  regulasi  yang  tidak membolehkan. Ini menunjukkan peran  BPR  yang  senakin  meningkat
di  tengah  perkembangan  kondisi tantatangan eksternal yang dihadapi.
Bisnis kredit menjadi andalan utama  dalam  meningkatkan  jumlah aset  dan  keuntungan  BPR.  Sebagai bank yang secara historis berasal dari Lembaga  Keuangan  Mikro,  terlebih lagi dengan adanya adanya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka BPR konsentrasi  kredit  BPR  banyak dikredit UMKM (Usaha Mikjro Kecil dan  Menengah).  Sejalan  dengan perkembangan  jumlah  UMKM  di Idonesia,  akan  meningkatkan  peran BPR  dalam  memfasilitasi  kebutuhan akan  permopdalan  UMKM.  Sesuai data  BPS  dan  BAPENAS,  jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 58,97 juta Inklusifitas  keuangan  di  Indonesia masih termasuk rendah, dibandingkan dengan beberapa negara  lain.  Terdapat  3  dimensi pengukuran tingkat keuangan inklusif di Indonesia (Kusumaningtuti, 2018) yaitu  :  1)  dimensi  akses;  2)  dimensi
penggunaan dan; 3) dimensi kualitas.
Keuangan  inklusif  menurut  SNKI (Strategi Keuangan Inklusif Indonesia, Perpres 2016) adalah suatu kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap  berbagai  layanan  keuangan formal  yang  berkualitas  secara  tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau  sesuai  kebutuhan  dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi tersebut menujukkan bahwa layanan keuangan  harus  mudah  diakses, tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan memberikan  perlindungan  kepada masyarakat  (OJK,  2015).  Tingkat keuangan inkkusif di Indonesia tahun 2019 mencapai sebesar 65 persen dari 75  persen  yang  ditargetkan  (OJK, 2019).  Pengusaha  UMKM  sebagai salah  satu  target  peningkatan.  Data OJK menujukkan pencapaian tingkat literasi dan inklusi keuangan sebagai berikut.

## Tabel 6
Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM Pengusaha Literasi Keuangan Inklusi Keuangan Mikro (%) 23,80 65,30 Kecil 35,30 77,00 Menengah 44,70 79,30 Sumber : OJK, Jakarta
Peran dalam meningkatkan indek tersebut  salah  satunya  dapat  dilakukan oleh  BPR  sebagai  Lembaga  Keuangan Mikro  dengan  kedekatannya  terhadap masyarakat  UMKM  dan  bawah  selama ini.
BPR  masih  menjadi  salah  satu lembaga  keuangan  yang  dinilai  mampu mendorong  perekonomian  untuk  bisa tumbuh  dan  berkembang.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  kebijakan  OJK  selaku regulator  dalam  mengembangkan  BPR (sesuai surat OJK Bali, 23 Oktober 2019) sebagai berikut.
a. Memperkuat  BPR  melalui  ketentuan jumlah  modal  inti  minimum  (  POJK Nomor 5/POJK.03/2015).
b. Penguatan  penerapan  tata  kelola termasuk penerapan manajemen risiko melalui  ketentuan  penerapan  tata kelola BPR (POJK Nomor 4/POJK.03/2015)  serta  penerapan manajemen risiko BPR (POJK Nomor 13/POJK.03/2015).
c. Penguatan  IT  melalui  penerapan standar  penggunaan  IT  BPR  (POJK Nomor 75/POJK.03/2016) serta penguatan  kapasitas  SDM  melalui kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM (POJK
Nomor 47/POJK.03/2017).
d. Kebijakan dimana BPR wajib
menyusun  rencana  kegiatan  inklusi dan  literasi  keuangan  setiap  tahun yang  dituangkan  dalam  Rencana Bisnis Bank (RBB) dan implementasinya  dilaporkan  sesuai dengan  ketentuan  yang  mengatur mengenai  pelaporan realisasi  rencana bisnis (POJK Nomor 76/POJK.07/2016). e. OJK bersama
dengan
kementrian/lembaga terkait dan
Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK)  telah
menginisiasi  bulan  Oktobetr  sebagai Bulan  Inklusi  Keuangan.  Kegiatan difokuskan antara lain pada: o Melakukan  kampanye  program inklusi keuangan secara masif.
o Melakukan kegiatan business matching antara  UMKM  dengan lembaga keuangan formal.
o Mendorong  LJK  untuk  memiliki program  khusus  selama  bulan Oktober antara lain dengan pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward .

## IV. Penutup
Di  tengah  tantangan  kondisi eksternal  yang  dihadapi  BPR  saat  ini, BPR mampu  menunjukkan peningkatan bisnis.  Meskipun  demikian  kinerja keuangan  yang  menurun  perlu  disikapi dengan  kebijakan  yang  memperkuat eksisitensi  BPR  ke  depan  mengingat BPR  merupakan  lembaga  keuangan dengan  basis  beroientasi  kerakyatan. Dengan  demikian  peran  BPR  ke  depan akan semakin kuat menopang perekonomian Indonesia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Aulia Pohan, 2017. Kerangka Kebijakan Moneter  &  Implementasinya  di Indonesia . Jakarta : RajaGrafindo.
Amirullah,  2015. Manajemen  Strategi, Teori, Konsep dam Kinerja . Jakarta
: Mitra Wacana Media.
Bank Indonesia, 2019. Laporan Perekonomian Provinsi Bali .
Denpasar  :  Kantor  Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Bali
Kepres  No.  38  Tahun  1988  Tentang

## Pendirian BPR
Kusumaningtuti  S.,  Cecep  Setiawan,
2018. Literasi dan Inklusi Keuangan  Indonesia .  Depok  : Rajawali Pers. Kementrian Perekonomian, 2017. Peraturan  Menteri  Kordinator Bidang  Ekonomi  No.  11  Tahun
2017 tentang Kredit Usaha Rakyat .
.Jakarta.
OJK, 2019 . Laporan Statistik Perbankan
Indonesia , Vol. 17, No. 12. Jakarta
OJK, 2018. POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kewajiban  Pembentukan Cadangan Kredit Macet . Jakarta.
Peraturan  Presiden  No.  82,  tahun  2016 tentang  SNKI  (Strategi  Keuangan Inklusif Indonesia). Jakarta.
Sofjan Assauri, 2016. Strategic Management, Sustainable Competitive  Advantages. Jakarta  :
PT RajaGrafindo Persada.
Surat OJK Bali tanggal 23 Oktober tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan BPR . Denpasar
UU  No.  07  Tahun  1992  tentang Perbankan . Jakarta.
UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro. Jakarta.