Variabel Eksogen Kelembagaan Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Dharmasraya: Pendekatan Institutional Analysis

## and Development Framework
Institutional Exogenous Variables of Production Forest Management in Dharmasraya District: Institutional Analysis and Development Framework Approach
Oleh: Abdul Mutolib 1 *
1 Progra m Studi Ma gister Agribisnis,  Pa sca sa rja na  Universita s Siliwa ngi Jl.  Siliwa ngi  No.24, Ka huripa n, Keca ma ta n Ta wa ng, Kota  Ta sikma la ya , Ja wa  Ba ra t 46115
* ema il: a mutolib24@ya hoo.com
Received: 14 November 2022;   Revised: 23 December 2022; Accepted:  29 December 2022

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel eksogen kelembagaan hutan dan pengaruhnya terhadap pengelolaan hutan.  Penelitian dilaksanakan di KPHP Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Lokasi dipilih secara sengaja ( purposive ) dengan pertimbangan terjadi konflik pengelolaan hutan antara masyarakat adat dengan pemilik izin (negara) yang menyebabkan deforestasi hutan.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada key  informants yang  dipilih  dengan  metode snowball sam pling.    Penelitian menggunakan analisis kelembagaan dengan pendekatan Institutional Analysis & Development (IAD) Framework untuk menjelaskan variabel eksogen pengelolaan hutan di wilayah KPHP Dharmasraya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konflik kehutanan dan deforestasi hutan didukung oleh variabel eksogen.   Pada  sub-variabel biofisik atau  kondisi materiil,  konflik tenurial dan  deforestasi hutan disebabkan oleh sifat ekonomi-institusi sumberdaya hutan  serta mudahnya akses kedalam hutan.  Pada sub-variabel atribut masyarakat, konflik tenurial dan deforestasi hutan disebabkan oleh klaim hutan sebagai tanah adat/ulayat oleh masyarakat adat dan karakteristik masyarakat di sekitar hutan.  Pada sub- variabel rule in use, konflik tenurial dan deforestasi hutan dipicu pluralisme kepemilikan hutan antara masyarakat adat versus negara.   Perbaikan kelembagaan khususnya pada  variabel eksogen menjadi syarat penting untuk mengurangi konflik dan deforestasi di wilayah KPHP Dharmasraya.
Kata kunci: hutan, masyarakat adat, deforestasi, analisis kelembagaan

## ABSTRACT
This  study aims to identify exogenous variables of forest institutions and their influence on forest management. The  research was  conducted at  the  Production Forest  Management Unit  (PMU) Dharmasraya, West Sumatra Province. The location was chosen purposively (purposively) with the consideration that there was a forest management conflict between indigenous peoples and the permit owner (state) which caused forest deforestation. The types of data used in  this research are primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews with key informants who were selected using the snowball sampling method. This study uses institutional analysis with the Institutional Analysis  &  Development  (IAD)  Framework approach to  explain  exogenous variables  in  forest management in the PFMU Dharmasraya. The results of the study explain that forestry conflicts and deforestation  are supported by exogenous variables. In the biophysical or material condition sub- variables, tenurial conflicts and forest deforestation are caused by the economic-institutional nature of forest resources and easy access to forests. In the community attribute sub -variables, tenure conflicts and forest deforestation are caused by claims of forests as customary/ulayat lands by indigenous p eoples
and the  characteristics of communities around the forests. In the  rule in use sub -variable, tenure conflicts and forest deforestation are triggered by pluralism of forest ownership between indigenous peoples versus the state. Institutional improvement, especially in the aspect of exogenous variables, is an important condition for reducing the conflicts and deforestation in the  PFMU Dharmasraya.
Keywords: forests, indigenous peoples, deforestation, institutional analysis

## PENDAHULUAN
Konflik  kehutanan  menjadi  masalah serius dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Menurut  penelitian Center  for  International Forestry  Research (CIFOR),  pada  rentang 1997-2003 terdapat konflik ternurial sebanyak  359  kasus  (Cahya  et  al.,  2004). Selanjutnya sepanjang tahun 2016-2019, Tim Percepatan  Penyelesaian  Konflik  Agraria (TPPKA)  dan  Kantor  Staf  Kepresidenan (KSP)  mencatat  terdapat 666  kasus  konflik agraria  yang  melibatkan  176.132  kepala keluarga  dengan luas  lahan  sebesar  457.084 hektar (Gaol & Hartono, 2021)).   Kemudian pada  tahun  2019  kasus  konflik  agraria menjadi  279 kasus  (Konsorsium  Pembaruan Agraria, 2020).
Konflik agraria di Indonesia dipengaruhi banyak faktor.  Faktor luas hutan menjadi  salah  satu  penyebabnya.    Menurut Kementerian  Kehutanan  dan  Lingkungan Hidup (KLHK) pada tahun 2021, luas  hutan di Indonesia adalah  120 juta  hektar  atau 64 persen  dari luas  daratannya Kawasan Hutan diklasifkasikan  menjadi  tiga  fungsi  pokok, yaitu  Hutan  Produksi  (HP)  yang  mencakup areal  seluas  68,8  juta  hektar;  Hutan Konservasi  (HK)  yang  mencakup  areal seluas 22,1 juta hektar (dengan tambahan 5,3 juta  hektare  kawasan  konservasi  laut);  dan Hutan  Lindung  (HL)  yang  memiliki  fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan mencakup  areal  seluas  29,6  juta  hektar (Robinson  et  al.,  2021).    Luas  hutan merupakan suatu keunggulan, namun membutuhkan  pengelolaan  yang  kompleks serta sumber daya manusia yang memadai.
Pengelolaan  hutan  di  Indonesia  sejak 2007 menerapkan pendekatan social  forestry atau perhutanan sosial (Arifandy & Sihaloho, 2016).  Konsep perhutanan sosial merupakan penegelolaan  hutan  baik  dalam  kawasan
hutan  Negara  atau  hutan  adat  dengan mengutamakan  kelestarian  hutan  tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat (Nursidah  et  al.,  2012). Social  forestry merupakan  jalan  tengah  pengelolaan  hutan yang  mana  dimasa  lampau  tujuan  utama pengelolaan  hutan  adalah keberlanjutan dan mengabaikan  kesejahteraan  (Gusliana  et al., 2022).   Oleh karenanya  aspek keberlanjutan dan  kesejahteraan  masyarakat  menjadi  dua hal  yang  harus  berjalan  beriringan  dalam pembangunan  kehutanan  melalui social forestry . Program social forestry telah dilaksanakan  selama  lebih  dari  15  tahun, meskipun  demikian  konflik  tenurial  masih menjadi  serimg  terjadi  dalam  pengelolaan hutan  di  Indonesia.  Menurut  data  yang dihimpun  KLHK  dari  berbagai  media nasional,  sepanjang tahun 2015 hingga 2022 terdapat 1.051 kasus dan hanya sebanyak 324 kasus  atau  34  persen  yang  ditangani  oleh pemerintah.  Banyaknya kasus tenurial dalam memberikan  gambaran  bahwa  pengelolaan hutan dengan konseo social  forestry optimal dalam mengurangi  konflik (Diantoro, 2021).
Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tenurial disektor kehutanan  adalah  adanya  perbedaan  klaim kepemilikan  hutan  antara  Negara  dengan masyarakat  lokal  atau  masyarakat  adat (A. Mutolib  et  al.,  2017).    Negara  mengklaim sebagai  pemilik  hutan  yang  diatur  melalui UUD  1945  Pasal  33  ayat  3  yang  berbunyi “ Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat .”  Sedangkan masyarakat  lokal/adat  mengkalim  hutan milik  masyarakat  karena  telah  menempati, memanfaatkan  dan mengelola  hutan selama puluhan  bahkan  ratusan  tahun  sejak  Negara
belum  lahir.    Perbedaan  klaim  kepemilikan tersebut mendorong konflik tenurial.
Konflik  tenurial  akibat  perbedaan klaim  kepemilikan  hutan  juga  terjadi  pada hutan  produksi  di  Kesatuan  Pengelolaan Hutan  Produksi  (KPHP)  Dharmasraya. KPHP Dharmasraya  lahir  berdasakan  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  Republik IndonesiaNo. SK.695/Menhut-II/2013 tgl. 21 Oktober  2013  dengan  luas  lebih  kurang 32.749  Ha.    Lahirnya  KPHP  Dharmasraya nyatanya  tidak  mampu  mencegah  tingkat deforestasi.  Bedasarkan analisis  cita satelit, sejak  tahun 2000  hingga  tahun  2014 luasan hutan  di  KPHP  Dharmasraya  berkurang signifikan  dari  86  persen  menjadi  18,89 persen  (Abdul Mutolib  et al.,  2020).    Fakta ini  memperkuat  bahwa  deforestasi  terjadi secara massif di wilayah KPHP Dharmasraya.   Tingginya  tingkat deforestasi di  wilayah  KPHP  Dharmasraya  menarik untuk dikaji dengan pendekatan kelembagaan  khususnya  variabel  eksogen yang  mendorong  tingginya  deforestasi. Pendekatan analisis kelembagaan diharapkan mampu  menjelaskan  secara  komprehensif tentang  faktor  yang  mendorong  terjadinya deforestasi.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi variabel eksogen kelembagaan  dan  pengaruhnya  terhadap pengelolaan hutan di  KPHP Dharmasraya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  menggunakan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di hutan  produksi  yang  masuk  dalam  wilayah kerja KPHP  Dharmasraya, Kabupaten
Dharmasyara Provinsi Sumatra Barat.
Lokasi  dipilih  secara  sengaja  ( purposive ) dengan pertimbangan  terjadi konflik tenurial kehutanan yang disebabkan banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap hutan diantaranya KPHP Dharmasraya, masyarakat lokal  (adat), perusahaan  pemegang  izin,  dan pihak lain yang memanfaatkan hutan sebagai lahan  pertanian  dan  perkebunan.  Jenis  data yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah data primer  dan data sekunder.  Data  primer diperoleh melalui  wawancara key informants
(informan  kunci)  sedangkan  data  sekunder diperoleh  dari  laporan,  jurnal  dan    sumber lain yang mendukung penelitian.
Informan  kunci  berjumlah  22  orang yang  berasal  dari  KPHP  Daharmasraya, perusahaan  pemegang  izin  IUPHHK-HTI (zin  Usaha  Pengelolaan  Hasil  Hutan  Kayu Hutan  Tanaman Industri),  Perwakilan Nagari,  Masyarakat  adat,  dan  kelompok masyarakat  penggarap  hutan.    Penentuan informan  menggunakan  metode snowball sampling. Analisis dan  pembahasan menggunakan  kerangka  kerja  kelembagaan dengan pendekatan Institutional  Analysis  & Development (IAD) Framework atau kerangka Analisis dan  Pengembangan Kelembagaan  (Ostrom,  1990;  Congleton, 2007).    Kerangka  kerja  IAD  merupakan pendekatan  terpadu  yang  bertujuan  untuk menjelaskan  hubungan  antara  pola-pola interaksi  dari  para  pelaku  dan  kendala kelembagaan  dalam  pengelolaan  hutan. Panelitian  ini  dikhususkan  pada  aspek variabel  eksogen  untuk menjelaskan  tentang faktor biofisik  atau  kondisi  materiil,  atribut masyarakat dan rule in use dalam pengelolaan  hutan  di  kawasan  KPHP Dharmasraya.   Kerangka kerja  kelembagaan IAD diilustrasikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka kerja Institutional Analysis & Development (IAD) (Polski & Ostrom, 1999)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arena  aksi  dan outcome dalam  IAD framework dipengaruhi  oleh  faktor eksogen yang terdiri dari faktor fisik/material,  atribut komunitas,  dan rule  in  use yang  digunakan dalam  pengelolaan  hutan.    Permasalahan
yang  paling  menonjol  dalam  pengelolaan hutan  di wilayah  kerja  KPHP Dharmasraya adalah rule in use kepemilikan  hutan, karena terjadinya  klaim  kepemilikan  banyak  pihak dan terjadi jual beli tanah ulayat.

## Kondisi  fisik/material  hutan  di  wilayah kerja KPHP Dharmasraya
Faktor  biofisik  yang  diidenifikasi meliputi  yaitu:  sifat  ekonomi  institusi sumberdaya hutan dan mudahnya akses serta topografi hutan yang  landai.   Sifat ekonomi sumberdaya  hutan  berkaitan  dengan  minat masyarakat  untuk  memiliki  hutan  unuk kepentingan  ekonomi,  sedangkan  sifat  fisik akses  menyebabkan  mudahnya  masyarakat masuk dan mengelola hutan untuk perkebunan.    Kedua  sifat  fisik  tersebut menyebabkan  banyak  pihak  tertarik  masuk ke  hutan  untuk  berkebun  yang  kemudian menyebabkan deforestasi.

## Sifat ekonomi-institusi  sumberdaya hutan
Common-Pool Resources (CPRs) seperti  laut,  danau,  sistem  irigasi,  ”hutan”, adalah  sumberdaya  yang  dapat  memenuhi kebutuhan manusia  dan jumlahnya  terbatas. Sehingga penggunaan sumber daya oleh satu orang  akan  mengurangi  dari  jumlah  unit sumber  daya yang tersedia untuk orang lain. Kebanyakan  sumber  daya  CPRs  berukuran besar  sehingga  sejumlah  orang  dapat menggunakan  sistem  sumber  daya  secara bersamaan, sementara upaya untuk mengeluarkan  orang-orang  ( to  exclude )  atau membatasinya  ( to  limit )  bersifat  mahal (Hamlin  et al.,  1995;  Varughese  &  Ostrom, 2001;Ostrom,  2005).  Karakteritik  CPRs tersebut  antara  lain  dapat  disebabkan  oleh ukuran  sumberdaya  alam itu  semata, misalnya  Gibson et  al (2000)  menyataan bahwa  pada  kebanyakan  hutan  karena ukurannya yang luas menyebabkan kesulitan untuk mengatasi akses gelap ( free riders ) (C. C. Gibson et al., 2000) .
Berdasarkan  sifat  ekonomi-institusi barang,  hutan  di  KPHP  Dharmasraya memiliki  karakteristik  CPRs.    Hutan  di wilayah  kerja  KPHP  Dharmasraya  dengan luas sekitar 32.749 ha memiliki  potensi untuk
lahan pertanian dan perkebunan.  Masyarakat di  sekitar  KPHP  Dharmasraya  baik  lokal maupun  non  lokal  tertarik  untuk  membuka perkebunan di dalam hutan sebagai investasi dan  memperoleh  sumber  pendapatan  baru. Sifat ekonomi  sumberdaya  hutan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya juga diperoleh dari ketersediaan  kayu  yang  melimpah  dan menarik  banyak  pihak  untuk  merambah hutan yang pada akhirnya memicu deforestasi.
Mudahnya akses dan topografi  yang landai Faktor fisik yang mendukung deforestasi  adalah  kemudahan  akses  ke dalam KPHP Dharmasraya.  Kendaraan roda dua dan empat  dapat masuk  ke  dalam hutan hingga  bagian  paling  dalam.    Izin  Hak Pengelolaan Hutan (HPH) PT.  Ragusa sejak tahun  1972  hingga  2002  telah  membuka akses  hutan.   Untuk masuk  ke  dalam  dapat melalui dua jalur yaitu Jalur Simpang Ragusa di  Nagari  Gunung  Medan  ditempuh  sekitar satu  jam  menggunakan  kendaraan  roda dua atau empat.  Jalan  ini  sebagian sudah diaspa dan  hanya  sedikit  yang  masih  berbatu ( onderlagh ).    Jalan  ini  merupakan  akses masuk ke PT. AWB.
Kemudian  jalur  kedua  melalui  Nagari Bonjol di Kecamatan Koto Besar.  Dari Pulau Punjung,  Nagari  Bonjol  dapat  ditempuh menggunakan kendaraan roda dua dan empat dengan  jarak  tempuh  ±  43  km  selama  ±  1 jam.  Kondisi  jalan  dari  Pulau  Punjung sampai  dengan  Nagari  Bonjol  mengikuti jalan  provinsi  dan  kabupaten  yang  sudah baik.    Selanjutnya  dari  Nagari  Bonjol  ke lokasi hutan dapat ditempuh dalam waktu 30 sampai dengan  1  jam menggunakan kendaraan  roda dua  dan roda  empat.    Jalan menuju hutan berupa jalan  tanah yang sudah berbatu.    Secara  keseluruhan,  hutan  di wilayah  kerja  KPHP  Dharmasraya  adalah hutan  dataran  rendah  dengan  topografi bergelombang.    Hal  ini  memudahkan masyarakat  membuka  jalan  baru  di  dalam hutan  yang  menyebabkan  deforestasi  dan perambahan  hutan  di  KPHP  Dharmasraya semakin cepat.

## Atribut komunitas di wilayah kerja KPHP Dharmasraya
Atribut komunitas dalam penelitian  ini diartikan  sebagai  karakteristik  masyarakat dan  pihak  berkepentingan  yang  terkait dengan  sumber  daya  meliputi  masyarakat penerima  manfaat,  pengelola  sumber  daya dan pembuat kebijakan. Masyarakat mempunyai sikap, cara berpikir, kecenderungan  yang  dilatarbelakangi  oleh faktor  sosial  budaya  mereka.    Pengelolaan hutan  di  KPHP  Dharmasraya  terdiri  dari banyak  partisipan    baik    masyarakat  lokal, pemilik izin IUPHHK-HTI  dan  juga pemerintah.    Kenyataanya,  hutan  dikelola sepenuhnya  oleh  masyarakat  lokal  akibat kekosongan pengelolaan hutan oleh pemegang izin.
Dalam penelitian ini, atribut komunitas yang  dikaji  merupakan  masyarakat  yang lokal  memiliki  tanah  ulayat  di  KPHP Dharmasraya.    Atribut  komunitas  dalam kajian  ini  meliputi  tiga  aspek  yaitu  hutan sebagai  tanah  adat/ulayat  dan  karakteristik masyarakat  di  sekitar  wilayah  kerja  KPHP Dharmasraya.

## Hutan sebagai tanah adat/ulayat
Secara  hukum  adat,  hutan  di  wilayah kerja  KPHP Dharmasraya  merupakan  tanah ulayat  yang  dimiliki  empat  nagari  yaitu Nagari  Bonjol  dan Abai  Siat  di Koto Besar dan  Nagari  Sikabau  dan  Pulau  Punjung  di Kecamatan Pulau Punjung. Ulayat Kecamatan  Pulau  Punjung  dan  Koto  Besar memiliki  sejarah  yang  berbeda.    Ulayat Nagari  Bonjol  dan  Abai  Siat  berkaitan dengan  Kerajaan  Koto  Besar  dan  ulayat  di Kecamatan  Pulau  Punjung  berdiri  sendiri. Nagari  Bonjol  merupakan  pemilik  tanah ulayat  yang  paling  luas  diantara  nagari lainnya  yaitu sekitar  60% dari total hutan di wilayah  kerja  KPHP Dharmasraya. Ulayat Nagari  Abai Siat diperkirakan  hanya  sekitar 1000  ha  dan  sisanya  merupakan ulayat Nagari Sikabau dan Pulau Punjung.
Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa Kerajaan  Koto  Besar  memiliki  hubungan dengan  Kerajaan  Pagaruyung  di  Tanah Datar.    Pada  masa  lampau,  di  Kerajaan
Pagaruyung  ada  seorang  Putri  kerajaan bernama Puti  Langguak yang  merupakan adik  Raja  Kerajaan  Pagaruyung. Puti Langguak menderita  penyakit  kusta  yang oleh orang disebut “Kuto”.  Akibat penyakit tersebut  orang  tersebut Puti  Langguak meninggakan  Kerajaan  Pagaruyung  dan berjalan  hingga  sampai  di  Koto  Besar. Setelah  sampai  di  Koto  Besar  bertemulah Puti  Langguak dengan  seseorang  yang mampu  menyembuhkan  penyakit  kusta tersebut.    Setelah  sembuh, Puti  Langguak diminta  untuk  menjadi  Raja  di  Koto  Besar karena  penduduk sekitar  mengetahui  bahwa Puti  Langguak merupakan  keturunan  dari Kerajaan  Pagaruyung.    Sehingga  berdirilah Kerajaan  Koto Besar  dengan Puti Langguak sebagai  Rajanya.  Nama Koto Besar diambil dari  nama  penyakit  yaitu  “Kuto”  yang kemudian berubah menjadi Koto Besar.
Wilayah Kerajaan Koto Besar mencakup  Kecamatan  Koto Besar  termasuk Nagari Abai Siat dan Bonjol.  Pada mulanya, ulayat  Kerajaan  Koto  Besar  merupakan sebuah  kesatuan  yang  tidak  terbagi-bagi. Tetapi perkembangan penduduk yang Nagari yang  semakin  berkembang  menyebabkan adanya  pembagian  ulayat  kepada  masing- masing Nagari.

## Karakteristik  masyarakat  di  sekitar  wilayah kerja KPHP Dharmasraya
Wilayah  kerja  KPHP  Dharmasraya berada  di  Kecamatan  Pulau  Punjung  dan Koto  Besar  yang  mana  Nagari  Bonjol  dan Sikabau  merupakan  Nagari  terluas  di Kecamatan  Koto Besar  dan  Pulau  Punjung. Jumlah  penduduk  Nagari  Bonjol  relatif sedikit dibandingkan wilayah yang dikuasai. Secara  umum,    Kecamatan  Koto Besar  dan Pulau Punjung merupakan pusat perkebunan kelapa sawit dan karet tertinggi di Kabupaten Dharmasraya.  Hal ini didukung tanah ulayat yang luas dikedua wilayah ini.  Tanah ulayat di  kedua  wilayah  ini  tidak  hanya  sebatas wilayah  administrasi kecamatan,  tetapi melintasi  antar nagari dan kecamatan.  Salah satunya  tanah  ulayat  Nagari  Bonjol  yang secara  administrasi  berada  di  Kecamatan Asam Jujuhan.
Sebagian  besar  lahan  di  Kecamatan Koto Besar dan Pulau Punjung dimanfaatkan sebagai  lahan pertanian  dan perkebunan dan masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pekebun.  Pada tahun 2015 tercatat luas lahan ladang/huma  di  Kecamatan  Pulau  Punjung sejumlah  24.687 ha atau sekitar 55,71 % dari luas  Kecamatan  Pulau  Punjung.    Sementara itu,  luas  hutan  rakyat  mencapai  12.147  ha atau  sekitar  27,41  %  dari  luas  Kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan luas sawah hanya 1.384  hektar  atau  sekitar  3.12  %  (BPS Dharmasraya,  2016).    Di  Kecamatan  Koto Besar,  sebagian  besar  penggunaan  lahan untuk pertanian yaitu berupa lahan perkebunan.    Pada tahun  2015  tercatat  luas lahan  perkebunan  sekitar  10.850  ha  atau sekitar  14,48%  dari  luas  Koto  Besar. Sementara  sebagian  kecil  penggunaan  lahan di Kecamatan Koto Besar yaitu berupa lahan persawahan  dengan  luas  278,31  ha  atau sekitar 0,37% dari luas Koto Besar.  Sebagian besar penduduk Koto Besar menggantungkan  hidupnya  pada  usaha perkebunan (BPS Dharmasraya, 2016).

## Rule  in  Use  di  wilayah  kerja  KPHP Dharmasraya
Pada  umumnya  penelitian  tentang kelembagaan  hutan  di  wilayah  KPH  yang menggukan
IAD- framework hanya membahas KPH  sebagai kelembagaan tunggal dan hanya mengkaji peraturan formal KPH.    Salah  satunya  penelitian  Suwarno (2014)  yang  mengkaji rule  in  use KPH  di Provinsi  Riau  bahwa  terdapat  tiga  buah peraturan dalam pengelolaan  KPH, yaitu PP No.6/2007  Jo  PP  No.3/2008  tentang  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Permendagri  No.61/2010  tentang  Pedoman Organisasi  KPHL dan KPHP di Daerah; dan PP  No.41/2007  tentang  OPD.  Ketiga peraturan tersebut saat ini digunakan sebagai dasar  pembentukan  organisasi  KPHL  dan KPHP di Indonesia (Suwarno, 2014).
Akan  tetapi  dalam  penelitian  tersebut tidak  membahas  peraturan  informal  yang digunakan  partisipan  dalam  pengelolaan KPH.    Penelitian  ini  mengkaji    aturan
penggunaan dan pemanfaatan hutan baik dari aspek  formal  dan  informal.    Karena  pada kenyataannya,  aturan  yang  berlaku  di wilayah  kerja  KPHP  Dharmasraya  bukan hanya  berdasarkan  aturan  hukum  positif, tetapi kelembagaan informal yang mengklaim  hutan sebagai tanah ulayat.

## Aturan  pengelolaan  hutan  berdasarkan Hukum Negara
Tujuan  pendirian  KPH  yaitu  sebagai penyelenggara  (operator)  pengelolaan  hutan di lapangan  atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan  secara  lestari  sesuai  dengan fungsinya.    Keberadaan  KPH  menjadi kebutuhan  Pemerintah  sebagai  “pemilik” sumberdaya  hutan  sesuai  mandat  Undang- Undang, di mana hutan dikuasai negara  dan harus  dikelola  secara  lestari.    Dalam prakteknya,  penyelenggaraan  pengelolaan hutan  pada  tingkat  tapak  oleh  KPH  bukan memberi  izin  pemanfaatan hutan  melainkan melakukan  pengelolaan  hutan  sehari-hari, termasuk  mengawasi  kinerja  pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang izin.
Dengan demikian,  KPH menjadi  pusat informasi  mengenai  kekayaan  sumberdaya hutan  dan  menata  kawasan  hutan  menjadi bagian  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh berbagai  izin  dan/atau  dikelola  sendiri pemanfaatannya,  melalui  kegiatan  yang direncanakan dan dijalankan sendiri. Apabila  peran KPH dapat dilakukan dengan baik,  maka  KPH menjadi  garis  depan untuk mewujudkan harmonisasi  pemanfaatan hutan oleh  berbagai pihak dalam  kerangka pengelolaan  hutan  lestari.    Sesuai  dengan Pasal  9 PP  No. 6  Tahun  2007 jo.  PP  No. 3 Tahun 2008,  yang dijabarkan  dalam Permenhut  RI  No:  P.6/Menhut-II/2010 Tentang  Norma,  Standar,  Prosedur  dan Kriteria  Pengelolaan  Hutan pada KPHL dan KPHP,  secara  eksplisit  fungsi  kerja  KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat  tapak  dapat  dijabarkan  secara operasional  sebagai berikut:
1. Melaksanakan  penataan  hutan  dan  tata batas di dalam wilayah KPH;
2. Menyusun rencana pengelolaan  hutan di tingkat wilayah  KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi  KPH;
3. Melaksanakan  pembinaan,  monitoring dan  evaluasi  kinerja  pengelolaan  hutan yangdilaksanakan  oleh  pemegang  izin pemanfaatan  hutan  dan  penggunaan kawasan  hutan, termasuk  dalam bidang rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan,  serta perlindungan hutan dan konservasi alam
4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
5. Melaksanakan  perlindungan  hutan  dan konservasi alam;
6. Melaksanakan  pengelolaan  hutan  di kawasan  tertentu bagi  KPH  yang  telah menerapkan  pola pengelolaan  keuangan Badan  Layanan  Umum  (BLU)  atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
7. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan;
8. Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan; dan
9. Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari (Kartodihardjo et al., 2011).
Menurut PP no 6 Tahun 2007 pasal 71, setiap  pemegang  izin  (termasuk  IUPHHK- HTI)  usaha  pemanfaatan  hutan,  wajib  : menyusun  rencana  kerja  untuk seluruh  areal kerja  sesuai  jangka  waktu  berlakunya  izin berdasarkan rencana pengelolaan  hutan yang disusun oleh KPH (poin a), dan melaksanakan  perlindungan  hutan  di  areal kerjanya  (poin  d).    Dan  apabila  tidak melaksanakan  kewajibannya  maka  izinnya dapat dicabut.   Melalui  PP no 6 tahun 2007 dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya KPH dan  IUPHHK-HA  atau IUPHHK-HTI seharusnya  bekerja  berdampingan  d engan tujuan  yang  sama,  meskipun  demikian kenyataan di wilayah kerja KPHP Dharmasraya tidak demikian.
Pengelolaan IUPHHK-HTI di Indonesia  seringkali  bermasalah  dengan masyarakat  lokal  terutama  terkait  akses
terhadap  hutan  yang  menjadi  sumber penghidupan masyarakat  lokal,  hal ini  pula yang  mungkin  dikhawatirkan masyarakat  di wilayah  kerja  KPHP  Dharmasraya  terkait ketidakadilan  pengelolaan  hutan  sehingga mereka  merambah  hutan.    Padahal  telah banyak  peraturan  dalam  pengelolaan  hutan yang mendorong kesejahteraan  dan keadilan bagi  masyarakat  lokal  seperti  Putusan  MK No.  45  Tahun  2011  terkait  status  kawasan hutan,  yang  memberikan  ruang  kepada masyarakat  untuk  menggugat  klaim-klaim kehutanan  terhadap  tanah-tanah,  hutan  dan wilayah  hidupnya  dan  Putusan  MK  No  35 Tahun 2012 terkait dengan Hutan Adat, yang membuka ruang negosiasi dengan pemerintah dan perusahaan untuk mengambil  kembali  wilayah  adat yang telah terambil selama  ini.
Aturan  pemanfaatan hutan  oleh  masyarakat lokal
Tanah ulayat sebagai aset nagari/kaum berfungsi  memenuhi  kebutuhan  anggota komunitas.    Kepemilikan  tanah  ulayat bersifat kolektif dan tidak boleh diperjualbelikan,  tetapi  anggota  komunitas dapat memanfaatkan  hasilnya.  Pemanfaatan tanah ulayat bersifat akomodatif, berlandaskan  asas  keadilan  dan  pemerataan penggunaan  aset serta harus  memperhatikan beberapa prinsip. Pertama, prinsip keseimbangan dan keadilan (bagi hasil secara adil  antara  pemilik  dan  pemanfaat; urang mandapek, awak indak rugi ).  Kedua, proses pemanfaatannya harus transparan ( bagalanggang  di  mato  rang  banyak ). Ketiga,  jika  tidak  dimanfaatkan  lagi  maka tanah  tersebut  kembali  kepada  penguasa ulayat  ( kabau  tagak,  kubangan  tingga, pusako baliak ka nan punyo. Artinya: kerbau pergi,  tinggal  kubangan .    Makna  : pusaka kembali  kepada  pemiliknya ).   Keempat, ada sanksi  bagi penguasa ulayat yang melanggar prinsip  pemanfatan  tanah  ulayat,  yaitu terkena  sumpah pasatiran  (ka  ateh  indak bapucuak, ka bawah indak ba urek, di tangah digiriak  kumbang, seperti  tanaman  yang tidak  berpucuk,  tidak  berakar,  dan  di tengahnya  dimakan  kumbang  yang  akan
membuat  hidupnya merana  sepanjang  masa (Nursidah et al., 2012).
Bagi masyarakat Minangkabau,  semua yang ada dihutan ulayat mereka,  merupakan kepunyaan  bersama  masyarakat  di  bawah pimpinan  penghulu  di nagari (Warman  & Andora, 2014).  Di samping  sebagai  sumber pendapatan nagari ,  kebijakan  ini  juga merupakan  salah  satu  upaya  preventif  agar hutan  tidak  begitu  saja  dihabiskan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang hidup sekarang tetapi juga harus  dapat mendukung kehidupan  generasi  mendatang ( sustainable forest  management ).  Oleh karena  itu, harus ada  upaya  untuk  mencegah  kerusakan sumber  daya  hutan  secara  besar-besaran sejak dini.
Praktiknya  dilapangan,  pengelolaan tanah ulayat  telah  berubah  dari  pengelolaan komunal  menjadi private  management oleh penguasa  ulayat.    Selain  itu,  praktek penjualan  hutan  sudah  menjadi  hal  yang biasa  dalam  pengelolaan  ulayat.    Penguasa ulayat  dan tokoh  adat menjadi  aktor  utama dalam proses ini.  Praktek penyimpangan ini sudah bukan menjadi hal yang tabu dan aneh dalam  masyarakat,  pihak ninik  mamak, KAN, dan pemangku adat sudah memakluminya  sebagai  tuntutan zaman  dan upaya mengurangi konflik kepemilikan  lahan dengan negara dan juga antar sesama anggota masyarakat.
Pluralisme  kepemilikan hutan:  Hukum

## Negara vs Hukum Adat
Istilah pluralitas  hukum mengacu pada eksistensi  dan  interaksi  antara  beberapa tatanan  hukum  (Ratner  et  al.,  2013),  atau berbagai  mekanisme  hukum yang berlaku  di negara  yang  sama  (Vanderlinden,  1989). Terdapat dua hukum  yang digunakan dalam klaim  kepemilikan  hutan  wilayah  KPHP Dharmasraya. Masyarakat lokal menggunakan  hukum  adat  dan  mengklaim hutan sebagai tanah ulayat, sedangkan negara mengklaim  hutan  sebagai  hutan negara  dan izin pengelolaannya diberikan kepada perusahaan dan diawasi KPHP Dharmasraya. Perbedaan penggunaan hukum dalam kepemilikan  sumberdaya  disebut  dengan
Pluralisme  hukum,  akibatnya  perbadaan klaim  kepemilikan  hutan  antara  negara  dan masyarakat  yang  kemudian  menyebabkan konflik kehutanan (Hubert, 2013).
Apa  yang  terjadi  di  wilayah  kerja KPHP  Dharmasraya adalah  pluralisme hukum  lemah  ( weak  legal  pluralism ),  tetapi bukan  hukum  negara  yang  mendominasi terhadap hukum lain, tetapi hukum adat yang mendominasi  hukum lain  yang dalam hal ini hukum  negara.    Di  beberapa  wilayah, umumnya  hukum adat cenderung  lebih lemah  dibanding  hukum  Negara  tetapi  di KPHP Dharmasraya  tidak demikian.  Hal ini wajar  saja  terjadi,  Dharmasraya  merupakan bagian dari Minangkabau yang masyarakatnya  terkenal  akan  keteguhannya memegang  adat  istiadat  termasuk  sistem tanah ulayat. Dalam Minangkabau pengelolaan harato  posako dan ulayat telah diatur  sedemikian  rupa,  meskipun  tanah ulayat  tekah  diklaim  sebagai  hutan  milik negara.    Meskipun  demikian,  masyarakat tetap teguh mempertahankan klaim kepemilikannya  sebagai  tanah  ulayat  yang telah  diwariskan  secara  turun  temurun  dari generasi terdahulu.
Pluralisme  hukum  kepemilikan  hutan ini  seringkali  menyebabkan  konflik  antara masyarakat dan negara.  Konflik kepemilikan tanah  ulayat  di  wilayah  kerja  KPHP Dharmasraya terjadi karena persaingan klaim antara  masyarakat  lokal  dan  negara,  dan salah  satu  pihak  merasa  paling  berhak menguasai  hutan,  sehingga  kehadiran  pihak lain  akan  berpotensi  negatif  terhadap kepentingan  kepentingannya  (Robbins  & Judge, 2009).  Selain  masyarakat  lokal  yang berkebun  di dalam  hutan, banyak  aktor  lain dari  beragam  profesi  yang  membuka  kebun di  dalam  hutan.  Pengakuan  terhadap  hutan adat  yang  lebih  tinggi  dibanding  hukum negara  menyebabkan  para  pihak  berani berkebun  di  dalam  hutan.  Kasus  ini  serupa dengan kasus deforestasi di Taman Nasional Tesso Nilo yang mana masyarakat lokal yang melihat hutan sebagai tanah ulayat dan bukan sebagai  tanah  milik  negara  (Afrizal,  2009) sehingga memanfaatkan sebagai areal pertanian dan perkebunan.

## SIMPULAN
Konflik  kehutanan  dan  deforestasi hutan  di  KPHP  Dharmasraya  merupakan bukti  bahwa  kelembagaan  pengelollaan hutan  belum  berjalan  oprimal.  Konflik  dan deforestasi  didukung oleh  variabel  eksogen kelembagaan.    Pada  sub-variabel  biofisik atau  kondisi  materiil  konflik  tenurial  dan deforestasi  hutan  disebabkan  oleh  sifat ekonomi-institusi  sumberdaya  hutan    dan mudahnya  akses  dan topografi  yang  landai. Pada sub-variabel atribut masyarakat, konflik tenurial  dan  deforestasi  hutan  disebabkan oleh  klaim  hutan  sebaga  tanah  adat/ulayat oleh  masyarakat  adat  dan  karakteristik masyarakat di sekitar hutan.  Sedangkan pada sub-variabel  rule in use, konflik tenurial dan deforestasi hutan dipicu pluralisme kepemilikan  hutan  antara  masyarakat  adat versus  negara.    Perbaikan  kelembagaan khususnya  pada  aspek  variabel  eksogen menjadi  syarat  penting  untuk  mengurangi intensitas konflik dan deforestasi yang terjadi pada wilayah KPHP Dharmasraya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifandy,  M.  I.,  &  Sihaloho,  M.  (2016). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  Sebagai  Resolusi  Konflik Sumber  Daya  Hutan. Sodality:  Jurnal Sosiologi  Pedesaan , 3 (2),  147–158. https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.1 1339
Cahya,  Y.  C.,  Yasmi,  Y.,  Purba,  C.,  & Wollenberg,  E.  (2004). Konflik  K  A nalisa  A Sektor  Kehutanan (C. for I. F. Research (ed.)).
Congleton,  R.  D.  (2007).  Elinor  Ostrom, Understanding  Institutional  Diversity. Public  Choice , 132 (3–4),  509–511. https://doi.org/10.1007/s11127-007- 9157-x
Diantoro, T. D. (2021). Dinamika  Kebijakan Resolusi  Konflik  Tenurial  Kawasan Hutan Era Joko Widodo. Media  of Law and Sharia , 1 (4), 245–267. https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.1027 2
Gaol,  H.  S.  L.,  &  Hartono,  R.  N.  (2021).
Alumnus Fakultas Hukum , Universitas Surabaya. Bhumi:  Jurnal  Agraria  Dan Pertanahan , 7 (1), 42–56. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.46
8
Gibson, C. C., McKean, M. A., & Ostrom, E.
(2000).  Explaining  Deforestation:  The Role of Local Institutions. In C. Gibson, M.  A.  McKean,  &  E.  Ostrom  (Eds.), People  and  Forests:  Communities, Institutions  and  Governance (pp.  1-26
(274)). MIT Press.
Gusliana, H., Hanifah, M., & Andrikasmi, S. (2022).  Pengelolaan  Perhutanan  Sosial Berkelanjutan  Berdasarkan  Nilai-Nilai Kearifan  Ekologis  di  Provinsi  Riau PENDAHULUAN  Hutan  merupakan karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa yang memberikan  banyak manfaat bagi kehidupan manusia di dunia . Sebaliknya  manusia  seharus. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  Riau , 11 (2), 299–316. Hamlin,  A.,  Ostrom,  E.,  Gardner,  R.,  & Walter,  J.  (1995).  Rules,  Games,  and Common-Pool
Resources. The Economic  Journal , 105 (431),  1034. https://doi.org/10.2307/2235179
Hubert,  T.  (2013). REDD+  menyoroti  isu kepemilikan lahan, tapi tidak memecahkan masalah . CIFOR. http://blog.cifor.org/20566/redd-
menyoroti-isu-kepemilikan-lahan-tapi- tidak-memecahkan-masalah?fnl=id
Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H.
R.  (2011). Pembangunan  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH);  Konsep, Peraturan dan  Perundangan  dan
Implementasi . Direktorat Wilayah Pengelolaan  dan  Penyiapan  Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan,
Kementerian Kehutanan.
Konsorsium  Pembaruan  Agraria,  K. (2020). Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria (Konsorsium).
Mutolib, A., Yonariza, Mahdi, & Ismono, H.
(2017).  Forest  ownership  conflict between  a  local  community  and  the state:  A  case  study  in  Dharmasraya,
Indonesia. Journal  of  Tropical  Forest Science , 29 (2), 163–171.
Mutolib,  Abdul,  Yonariza,  &  Anam,  K.
(2020). Pengelolaan ulayat oleh masyarakat  lokal  dan  pengaruhnya terhadap  deforestasi  di  hutan  produksi dharmasraya  provinsi  sumatera  barat. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan , 17 (1), 17–31. http://ejournal.forda- mof.org/ejournal- litbang/index.php/JAKK/article/view/5 105
Nursidah,  N.,  Nugroho,  B.,  Darusman,  D., Rusdiana,  O.,  &  Rasyid,  Y.  (2012).
Institutional  Development  to  Build  a Succesfull  Local  Collective  Action  in
Forest Management from Arau Watershed  Unit  Management  Area, West  Sumatera. Jurnal  Manajemen Hutan  Tropika  (Journal  of  Tropical Forest  Management) , 18 (1),  18–30. https://doi.org/10.7226/jtfm.18.1.18 Ostrom, E. (1990). Governing the Commons:
The  Evolution  of  Institutions for Collective Action . Cambridge University press. https://doi.org/10.1017/CBO97813164 23936 Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. In Public Choice (Vol.  132,  Issues  3–4).  Princeton
University
Press.
https://doi.org/10.1007/s11127-007- 9157-x Polski,  M.  M.,  &  Ostrom,  E.  (1999).  An
Institutional  Framework  for  Policy Analysis and Design by. In Development .
http://mason.gmu.edu/~mpolski/docum ents/PolskiOstromIAD.pdf%5Cnfile:/// C:/Users/matte/AppData/Local/Mendel ey Ltd./Mendeley
Desktop/Downloaded/Polski,  Ostrom  -
1999  -  An Institutional Framework  for
Policy Analysis and Design by.pdf
Ratner, B. D., Meinzen-Dick, R., May, C., & Haglund, E.  (2013).  Resource  conflict, collective  action,  and  resilience:  An
analytical  framework. International Journal  of  the  Commons , 7 (1),  183– 208. https://doi.org/<http://www.thecommo nsjournal.org/index.php/ijc/article/view /276/314
Robbins,  S.  P.,  &  Judge,  T.  A.  (2009).
Organizational  Behaviour:  Concepts, Controversies, Applications. In Development (8th Editio). Prentice Hall. Robinson, A., Martel, A., Martel, A., Martín- garcía, J., Diez, J. J., States, T. S., Three, T. H. E., Of, T., Components, T., In, I., Worldviews, A. S., For, C., Kanzian, C., Holzleitner,  F.,  Stampfer,  K.,  Ashton, S., Rendah, P. B., Susanty, A., Teknik, K., … Mat, N. (2021). Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020. In Capture : Jurnal  Seni  Media  Rekam (Vol.  17, Issue  2).  Kementerian  Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. http://journal.ummgl.ac.id/index.php/ur ecol/article/view/719/804%0Ahttp://w ww.forestprogramme.com/files/2011/0 5/FOREST-Standard- Guide_V04_UK.pdf Suwarno,  E.  (2014). Analisis  kelembagaan proses  operasionalisasi  KPH:  Studi kasus  KPHP  Tasik  Besar  Serkap  di Provinsi Riau . Institut Pertanian Bogor. Vanderlinden,  J.  (1989).  Return  to  legal pluralism:  twenty years later. Journal of Legal Pluralism , 28 , 149–157.
https://doi.org/10.1080/07329113.1989.
10756411
Varughese,  G.,  &  Ostrom,  E.  (2001).  The contested  role  of  heterogeneity  in collective  action:  Some  evidence  from community  forestry  in  Nepal. World Development , 29 (5), 747–765. https://doi.org/10.1016/S0305- 750X(01)00012-2
Warman,  K.,  &  Andora,  H.  (2014).  Pola hubungan  hukum  dalam  pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat. Mimbar Hukum , 26 (Number 3),  366–381. https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/vie
wFile/16031/10577