## ANALISIS PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL

## DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Rustan IR.
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: irta17@gmail.com

## ABSTRACK
This  paper  aims  to  find  out,  understand,  and  analyze  the  success  and quality of one-stop integrated licensing services, and the Implementation of One-Stop Integrated Licensing Services. The method used is a qualitative descriptive  approach.  Primary  data  is  obtained  from  interviews  and observations, while secondary data is obtained from documentation studies. Data  analysis  using  triangulation  method.  The  results  showed  that  the commitment  to  implement  BPM-PTSP  in  Polewali  Mandar  District from the regional head was good, but the constraints were found in terms of the  coordination  function  between  PTSP  implementing  institutions  and technical  SKPD  due  to  differences  in  echelonization.  The  impact  of attraction between the two institutions in licensing public services can have an impact on the low trust of business people in public service providers. The  one-stop  integrated  licensing  service,  which  is  held  by  Polewali Mandar  Regency  KPTSP  has  not  been  successful  and  has  not  yet  been qualified.  This  can  be  seen  from  the  non-fulfillment  of  the  degree  of conformity required between the three dimensions of conformity proposed by Korten, namely policies/programs, users and implementing organizations. This  also  shows  that  Korten's  suitability  theory  has  no  relevance  to  the reality  of  the  implementation  of  one-stop  integrated  licensing  services  in Polewali Mandar Regency

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  memahami,  dan menganalisis  keberhasilan  dan  kualitas  pelayanan  perizinan  terpadu satu  pintu,  dan  Implementasi  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  dan  observasi, sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumentasi.  Analisis data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa  komitmen  pelaksanaan  BPM-PTSP  di  Kabupaten  Polewali Mandar  dari  kepala  daerah  sudah  baik,  tetapi  kendala  ditemukan dalam hal fungsi koordinasi antara lembaga pelaksana PTSP dengan SKPD  teknis  karena  perbedaan  eselonisasi.  Imbas  tarik  menarik kepentingan  antara kedua  lembaga tersebut dalam  pelayanan  publik perizinan  dapat  berdampak  pada  rendahnya  kepercayaan  pelaku usaha  terhadap  birokrat  pemberi  pelayanan  publik.  Pelayanan perizinan  terpadu  satu  pintu,  yang  diselenggarakan  KPTSP Kabupaten  Polewali  Mandar  belum  berhasil  dan  belum  berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhinya derajat kesesuaian yang disyaratkan  antara  tiga  dimensi  kesesuaian  yang  dikemukakan Korten,  yakni  kebijakan/program,  pemanfaat  dan  organisasi pelaksana. Hal ini turut menunjukkan bahwa teori kesesuaian Korten tidak  memiliki  relevansi  dengan  realitas  penyelenggaraan  pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Polewali Mandar.
Kata Kunci: pelayanan  perizinan,  pelayanan  terpadu  satu  pintu, pelayanan publik.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  yang  berdasarkan  pada Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang telah  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  merupakan  landasan  bagi  pemerintah  daerah dalam  menjalankan  roda  pemeritahan  daerahnya  sendiri.  Otonomi  daerah menciptakan  ruang  gerak  yang  lebih  bebas  dalam  membuat  kebijakan  dan peraturan  daerah  yang  melibatkan  pihak-pihak  terkait  yang  sesuai  dengan pemahaman  dan  kebutuhan  masyarakat  masing-masing  daerah  tersebut. Dengan  otonomi  daerah  diharapkan  terjadi  peningkatan  pelayanan  publik sekaligus memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.
Desentralisasi jika dilihat dari latar belakang sejarahnya bermuara pada peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  Artinya  hakekat  dari  desentralisasi adalah  pelayanan.  Dorongan  atas  pelaksanaan  desentralisasi,  muncul  sebagai dampak dari adanya tuntutan akan perlunya percepatan pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPM- PTSP)   Kabupaten  Polewali  Mandar  merupakan  salah  satu  instansi  yang dibentuk dalam upaya deregulasi & debirokratisasi perizinan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, diharapkan mampu mewujudkan program Bupati menjadikan Kabupaten Polewali Mandar
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 107
sebagai Kabupaten Termaju di Indonesia.Maka dari itu, dalam mendukung visi dan  Misi  Kabupaten  Polewali  Mandar,  Badan  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPM-PTSP)  mempunyai  tugas  membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
2. Pemberian  dukungan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. Pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  penanaman  modal  dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Penyelenggaraan  administrasi  di  bidang  penanaman  modal  dan pelayanan terpadu satu pintu.
Untuk  menjawab  tuntutan  ini  maka  penyerahan  pemberian  layanan kepada lembaga yang terdekat dengan masyarakat, yang secara hirarkis adalah penyerahan  peran  pemberian  layanan  publik  kepada  lembaga  pemerintah dibawahnya  adalah  hal  mutlak  dilakukan.Hal  tersebut  sejalan  dan  sesuai dengan  tujuan  otonomi  daerah  berdasarkan  penjelasan  umum  (butir  a) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014tentang  Pemerintahan  Daerah  yaitu untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Menurut  Ryaas  Rasyid  (1997)  bahwa  kalau  kita  percaya  pemerintahan dibentuk  untuk  menjaga  suatu  sistem  ketertiban,  dan  bahwa  pemerintah bertanggung  jawab  memberi  pelayanan  kepada  masyarakat,  bukan  untuk melayani  dirinya  sendiri,  maka  kita  akan  mudah  menerima  asumsi  bahwa pemerintahan  yang    baik  adalah  yang  dekat kepada  masyarakat.  Asumsinya, kalau  pemerintahan  berada  dalam  jangkauan  masyarakat  maka  pelayanan yang  diberikan  menjadi  lebih  cepat,  hemat,  murah,  responsif,  akomodatif, inovatif, dan produktif.
Pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  jauh  dari  harapan  masyarakat. Pelayanan  publik  pada  umumnya  masih  menunjukkan  ketidakpastian. Ketidakpastian harga, prosedur, maupun waktu. Pengurusan perizinan menjadi molor,  ditambah  lagi  pungutan  liar  di  sana-sini.  Konsekwensinya  secara ekonomis,  publik  memikul  biaya  ekonomi  yang  tinggi.  Sedangkan  pelayanan publik  sudah  merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  wajib  dipenuhi. Karenanya, Negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya yang dijamin oleh konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Dari  uraian  di  atas  telah  disebutkan  bahwa  keberadaan  Kantor Pelayanan  Administrasi  Perizinan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  secara empirik diharapkan berhasil mendongkrak efisiensi dan produktifitas pelayanan publik  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Namun  perlu  digaris  bawahi  pula bahwa  fungsi  dari  Kantor  Pelayanan  Administrasi  Perizinan  sesungguhnya tidak  lebih  sebagai front  linear dalam  penyelenggaraan  pelayanan  tertentu. Artinya,  Kantor  Pelayanan  Administrasi  Perizinan  memfungsikan  dirinya sebagai  ‘loket’ penerima permohonan  yang  akan  dilanjutkan  perosesnya  pada dinas  atau  instansi  fungsionalnya  masing-masing.  Dalam  kondisi  demikian, maka  Kantor  Pelayanan  Administrasi  Perizinan  justru  dapat  dipersepsikan sebagai penambahan rantai birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Mengacu  pada  masalah  tersebut,  maka  melakukankan  penelitian  secara mendalam  dengan  judul Analisis  Pelayanan  Perizinan  pada  Kantor  Badan Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPM-PTSP) Kabupaten Polewali Mandar.

## TINJAUAN TEORITIS
Penyelenggaraan  pelayanan  Publik  merupakan  upaya  negara  untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa,  dan  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik.  Di  Indonesia,  Undang-undang  Dasar  1945  (UUD1945) mengamanatkan  kepada  negara  agar  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap warganya  demi  kesejahteraannya,  sehingga  efektivitas  suatu  sistem pemerintahan  sangat  ditentukan  oleh  baik  buruknya  penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ  negara  seperti  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  publik  dan  mencerdaskan kehidupan bangsa.
Disadari  bahwa  kondisi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih dihadapkan  pada  sistem  pemerintahan  yang  belum  efektif  dan  efisien  serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari  masih  banyaknya  keluhan  dan  pengaduan  dari  masyarakat  baik  secara langsung  maupun  melalui  media  massa,  seperti:  prosedur  yang  berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan  yang  tidak  transparan,  sikap  petugas  yang  kurang  responsif  dan lain-lain,  sehingga  menPublikulkan  citra  yang  kurang  baik  terhadap  citra pemerintah.  Untuk  mengatasi  kondisi  tersebut  perlu  dilakukan  upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara
berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 109
Untuk  memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik,  beberapa  Pemerintah Daerah  telah  melakukan  inovasi  yang  dikenal  dengan best  practices. Kriteria Best Practices menurut United Nations (dalam Komarudin, 2007) adalah:
1. Dampak (impact), yaitu dampak positif, dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.
2. Kemitraan (partnership), yaitu kemitraan aktor-aktor yang terlibat.
3. Keberlanjutan (sustainability), yaitumembawa  perubahan  (institusi, legislasi,  sosial,  ekonomi;.  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan akuntabilitas).
4. Kepemimpinan (leadership) dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment), yaitutransfer (transferability) dan replikasi, tepat bagi kebutuhan lokal.
5. Kesetaraan  gender  dan  pengecualian  sosial (gender  equality  and  social inclusion), yaitu kesetaraan dan keadilan gender.
6. Inovasi (innovation),  innovation  within  local  context  and  transferability, yaitubagaimana  pihak  lain  memperoleh  manfaat  dan  inisiatif,  alih pengetahuan dan keahlian.
Selanjutnya  dijelaskannya,    yang  menjadi  parameter  dari Best  Practices pemerintah daerah adalah:
1. Situasi sebelum program/inisiatif dimulai.
2. Apa motivasi dibalik pelaksanaan program tersebut.
3. Apa yang dianggap inovasi dari program tersebut.
4. Bagaimana pengukuran hasil-hasil yang telah dicapai (dampak).
5. Keberlanjutan (sustainability)
6. Pengalaman yang perlu dipelajari (lesson-learned) dan action plan, dan
7. Potensi pengembangan atau penerapan program untuk daerah lain (transferability).

## Tata Laksana Pelayanan
Kantor  MENPAN  telah  membuat  pedoman  tentang  sendi-sendi  tata laksana  pelayanan  publik,  yang  pada  hakikatnya  merupakan    penerapan prinsip-prinsip  pokok  sebagai  dasar  yang  menjadi  pedoman  dalam perumusan  tata  laksana  dan  penyelenggaraan  kegiatan  pelayanan  publik. Sendi-sendi atau prinsip-prinsip  pelayanan tersebut adalah; (a) kesederhanaan; (b)  kejelasan  dan  kepastian  yang  meliputi  keamanan,  nyaman,  keterbukaan, efisien, dan ekonomis; (c) keadilan yang merata meliputi ketepatan waktu dan pelayanan/jasa (service).
Pelayanan  terbaik  pada  pelanggan  dan  tingkat  kualitas  dapat  di  capai secara  konsisten  dengan  memperbaiki  pelayanan  dan  memberikan  perhatian khusus  pada  standar  kinerja  pelayanan  baik  standar  pelayanan  internal
maupun standar pelayanan eksternal. Beberapa pengertian yang terkait dalam definisi kualitas jasa pelayanan adalah:
a. Excellent adalah standar kinerja pelayanan yang diperoleh
b. Customer adalah  perorangan,  kelompok,  departemen  atau  perusahaan yang menerima, membayar output pelayanan (jasa dan sistem)
c. Service adalah  kegitan  utama  atau  pelengkap  yang  tidak  secra langusung  terlibat  dalam  proses  pembuatan  produk,  tetapi  lebih menekankan pada transaksi antara pembeli dan penjual.
d. Quality adalah  sesuatu  yang  secara  khusus  dapat  di  raba  atau  tidak dapat di raba dan sifat yang di miliki produk atau jasa.
e. Levels adalah  suatu  pernyataan  atas  sistem  yang  digunakan  untuk memonitor dan mengevaluasi.
f. Consistent adalah tidak memiliki variasi dan semua pelayanan berjalan sesuai standar yang di tetapkan.
g. Delivery adalah  memberikan  pelayana  yang  benar  dengan  cara  yang benar dan dalam waktu yang tepat.
Pendekatan  pertama  di  kemukakan  oleh  Albrcht  dalam  yang mendasarkankan pendekatannya pada dua konsep pelayanan berkualitas, yaitu (a) service  tiangle dan  (b) total  quality  service (TQS). Service  triangle di terjemahkan  sebagai  segitiga  layanan  dan total  quality  service di  terjemahkan sebagai layanan mutu terpadu (Budi W, Soetjipto). Dikutip dari Yamit (2010, h. 23)
Zeitham,  Berry  dan  Parasuratman  (2010,  h.10)  telah  melakukan penelitian terhadap beberapa jenis jasa, dan berhasil mengidentifikasi dimensi karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Kelima karakteristik kualitas pelayanan itu adalah :
a. Tangibles (bukti  langsung)  yaitu  meliputi  fasilitas  fisik,  perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
b. Reliability (kehandalan),  yaitu  kemampuan  dalam  memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan.
c. Responsivevess (daya  tangkap),  yaitu  keinginan  para  staf  untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
d. Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat  dipercaya  yang  dimilik  oleh  para  staf,  bebas  dari  bahaya,  resiko ataupun keragu-raguan.
e. Empaty ,  yaitu  meliputi  kemudahan  dalam  melakukan  hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 111

## METODE PENELITIAN
Lokasi  yang  dipilih  dari  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Polewali Mandar  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang  dimana  Polewali  Mandar  adalah  juga merupakan  Kabupaten  yang  memiliki  sejuta  pesona  dengan  misi  Polewali Mandar menuju Kabupaten dunia yang berlandaskan kearifan lokal.
Adapun fokus penelitian di tempatkan Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), terutama masyarakat yang bermaksud mengurus surat izin.
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  deskriptif  yaitu suatu  tipe  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  data  yang  ada  di  lapangan  tentang Perilaku Birokrasi Pelayanan Publik terhadap Pelayanan pada Kantor Badan Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPM-PTSP).  Objek penelitian adalah semua SKPD yang terkait masalah pelayanan Publik yaitu, mulai  pada  tingkat  Kelurahan/Desa,  Kecamatan,  Kantor  Pelayanan Administrasi  Perizinan  Kabupaten  Polewali  Mandar,  dan  Dinas  Tata  Ruang dan  Bangunan  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Pemilihan  objek  ini  atas pertimbangan  bahwa  objek  tersebut  merupakan  instansi  yang  lansung berhubungan  dengan  masyarakat  dalam  pelayanan  publik  di  Kabupaten Polewali Mandar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, dimensi keberhasilan dan kualitas pelayanan publik dan  perizinan  terpadu  satu  pintu  ditelaah  berdasarkan  model  kesesuaian Korten,  yang  terdiri  dari  kesesuaian  antara  kebijakan/program  pelayanan publik dan perizinan terpadu satu pintu dengan pemanfaat, kesesuaian antara kebijakan/program pelayanan publik dan perizinan terpadu satu pintu dengan organisasi  pelaksana,  dan  kesesuaian  antara  pemanfaat  dengan  organisasi pelaksana.  Berdasarkan  hal  ini,  maka  pelayanan  publik  pada  kantor  Badan Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (BPM-PTSP) Kabupaten Polewali Mandar dapat dikatakan diselenggarakan secara baik dan berkualitas, jika terdapat kesesuaian yang utuh/derajat kesesuaian yang tinggi dalam dimensi kesesuaian yang disyaratkan, begitupun sebaliknya.
Dimensi  ini  mensyaratkan  kesesuaian  antara  output  kebijakan/program dengan kebutuhan pemanfaat. Dimensi kesesuaian ini diturunkan lagi ke dalam tiga sub indikator, yakni assurance (jaminan), tangible (ketampakan fisik), dan access (akses),  yang  kesemuanya  itu  terjabarkan  dalam  15  pertanyaan  pada instrumen.  Hasil  penelusuran  wawancara  untuk  dimensi  kesesuaian  ini menunjukkan bahwa secara umum hal-hal terkait assurance, tangible, dan access dalam  pelayanan  publik  dan  perizinan  terpadu  satu  pintu  khususnya  untuk
jenis  layanan  IMB,  SIUP,  dan  SIGU  di  Kantor  BPM-PTSP  Kabupaten Polewali Mandar tidak sesuai dengan ekspektasi pemanfaat atau belum sesuai dengan  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  pengguna  layanan.  Hal  ini didapatkan dari hasil pengukuran rentang skala yang menunjukkan bahwa dari 15 pertanyaan/atribut, terdapat 9 pertanyaan/atribut yang ditanggapi dengan kriteria  sesuai,  4  atribut  dengan  kriteria  tidak  sesuai,  dan  1  atribut  yang ditanggapi dengan kriteria sangat tidak sesuai oleh informan/responden.
Secara umum, hasil penelusuran wawancara sejalan dengan temuan hasil observasi lapangan dan telaah dokumen, kecuali untuk atribut akses informasi layanan dalam hal ini, hasil observasi yang didukung dengan data pembanding justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Berdasarkan hal di atas dapat ditarik suatu  garis  pemahaman,  bahwa  tidak  terdapat  kesesuaian  antara  kebijakan/ program pelayanan pablik dan perizinan terpadu satu pintu dengan pemanfaat atau  dengan  kata  lain,  apa  yang  ditawarkan  kebijakan/program  pelayanan publik  dan  perizinan  terpadu  dalam  praktiknya  belum  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan.
Dimensi  ini  mensyaratkan  kesesuaian  antara  tugas-tugas  yang disyaratkan  kebijakan/program  dengan  kemampuan (competence) organisasi pelaksana.  Dimensi  kesesuaian  ini  terjabarkan  dalam  5  atribut  pertanyaan pada  instrumen.  Hasil  penelusuran  wawancara  terkait  dimensi  kesesuaian  ini menunjukkan  bahwa secara  umum aparatur  BPM-PTSP  Kabupaten  Polewali Mandar  mampu  menjawab  sejumlah  pertanyaan  yang  diajukan  masyarakat pengguna,  mampu  memberikan  informasi  pelayanan  yang  mudah  dipahami, dan  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  mengoperasikan  peralatan teknologi/komputer  yang  digunakan  dalam  pelayanan,  namun  tidak memberikan  solusi  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat pengguna secara tepat, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa secara  umum  aparatur  BPM-PTSP  Kabupaten  Polewali  Mandar  memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam melaksanakan pelayanan umum dan pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu.  Hal  ini  didapatkan  dari  hasil pengukuran  rentang  skala  yang  menunjukkan  bahwa  dari  5  pertranyaan/ atribut, terdapat 4 atribut dengan kriteria sesuai dan 1 atribut yang ditanggapi dengan kriteria tidak sesuai oleh informan/responden.
Secara umum, hasil penelusuran wawancara sejalan dengan hasil temuan observasi  dan  telaah  dokumen.  Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  ditarik  suatu garis  pemahaman,  bahwa  terdapat  kesesuaian  antara  kebijakan/program pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu  dengan  organisasi  pelaksana.  Dengan kata  lain,  aparatur  pelayanan  di  Kantor  BPM-PTSP  Kabupaten  Polewali Mandar  memiliki  kemampuan  yang  cukup  memadai  dalam  melaksanakan tugas-tugas yang disyaratkan dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 113
Secara umum, hasil penelusuran wawancara sejalan dengan hasil temuan observasi  dan  telaah  dokumen,  kecuali  untuk  atribut  keberadaan  aparatur  di kantor  atau  pada  posisinya  masing-masing  saat  waktu  pelayanan.  Dalam  hal ini,  hasil  telaah  dokumen  tidak  sejalan  dengan  hasil  temuan  wawancara  dan observasi  yang  memberikan  pemahaman  bahwa  dokumen  terkait  absensi aparatur telah dimanipulasi. Berdasarkan hal di atas dapat ditarik suatu garis pemahaman,  bahwa  tidak  terdapat  kesesuaian  antara  pemanfaat  dengan organisasi  pelaksana.  Dengan  kata  lain,  masyarakat  belum  mendapatkan pelayanan  sebagaimana  yang  diharapkan  dari  aparatur  Kantor  BPM-PTSP Kabupaten Polewali Mandar.
Secara  konseptual  teoritik,  tidak  terpenuhinya  dimensi  kesesuaian  ini dapat  diakibatkan  oleh  mindset  yang  keliru  dari  pemerintah,  khususnya birokrasi  pelayanan  publik  yang  sejak  dulu  hingga  sekarang  masih  identik dengan  warisan  kolonial  dan  belum  banyak  mengalami  perubahan  yang substantif.  Selama  ini  misi  utama  birokrasi  masih  pada  upaya  untuk mengendalikan  perilaku,  sehingga  prosedur  dan  persyaratan  tidak  dirancang untuk mempermudah warga dalam mengakses pelayanan, tetapi justru untuk mengontrol warga agar tidak menyalahgunakan pelayanan publik (JICA, 2008; Jeddawi, 2008).
Berdasarkan  hal  ini,  maka  wajar  jika  hal-hal  yang  berkaitan  dengan perizinan  justru  nampak  sebagai  realitas  yang  menyulitkan  masyarakat ketimbang  berguna  dalam  pemenuhan  kebutuhannya.  Selain  itu,  tidak tewujudnya  pelayanan  yang  cepat,  mudah,  dan  murah  sebagaimana  yang dijanjikan turut menunjukkan derajat akuntabilitas pemerintahan yang rendah di  mata  warga  negara,  sehingga  wajar  bila  tuntutan  masyarakat  akan privatisasi  layanan  kian  gencar  seiring  merosotnya  tingkat  kepercayaan pemerintah di mata publik. Hal ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari hubungan janji dengan percaya (Ndraha, 2003).
Selanjutnya,  tidak  terpenuhinya  dimensi  kesesuaian  ini  juga menunjukkan  bahwa  publik  kurang  dilibatkan  dalam  penyusunan kebijakan/program  pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu.  Padahal,  publik seharusnya  dilibatkan  dalam  penyusunan  kebijakan/program  terutama  yang berkaitan  dengan  kepentingan/kebutuhannya.  Hal  ini  dikarenakan  hanya publik  itu  sendiri  yang  jauh  lebih  memahami  tentang  kepentingan  dan kebutuhannya  dan  bukan  pemerintah  sebagaimana  yang  terjadi  saat  ini. Pemerintah  tidak  perlu  mengarahkan  bahkan  menentukan  hal-hal  yang menjadi kepentingan/kebutuhan publik, melainkan cukup menciptakan kondisi agar publik dapat mewujudkan kepentingannya atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri (Korten, 1980).
Dalam  rangka  mewujudkan  hal  ini,  maka  pemerintah  selaku penyelenggara  layanan  harus  memahami  dengan  baik  hakikat  dari  yang diperintah itu sendiri agar mampu mengenali kepentingan dan kebu-tuhannya. Hal  ini  dilkarenakan  antara  pemerintah  dengan  yang  diperintah  bertindak berdasarkan frame  of  reference (FOR)  yang  berbeda.  Pemerintah  bertindak berdasarkan FOR yang terkemas dalam bahasa kekuasaan, bahasa formal, dan bahasa retorika yang penuh dengan trik dan intrik. Sementara yang diperintah menggunakan  FOR  yang  penuh  dengan  ketulusan,  kepolosan,  dan  penuh pengharapan  yang  terkemas  dalam  bahasa  cacing  yang  diistilahkan  Deal  dan Kennedy  sebagai  bahasa story-teller,  priest,  whisperers,  gossips,  spies,  rumors, cabbals , dan di Indonesia surat kaleng (dalam Ndraha, 2003).
Bila  pemerintah  dapat  mengenali  dengan  baik  sosok  yang  diperintah, maka  hasilnya  adalah  ke-bijakan/program  yang  sesuai  dengan  kepentingan atau  kebutuhan  yang  diperintah,  sehingga  output  kebijakan/program  dapat dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  masyarakat  pengguna,  yang  kesemuanya  itu signifikan  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  pelayanan  yang  berhasil  dan berkualitas.

## KESIMPULAN
Dari  serangkaian  uraian  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat dirumuskan kesimpulan bahwa keberhasilan dan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu khususnya jenis layanan IMB, SIUP, dan SIGU di Kantor BPM-PTSP  Kabupaten  Polewali  Mandar  belum  terpenuhi  sebagaimana  yang diharapkan.  Belum  berhasil  dan  belum  berkualitas,  yang  dapat  dilihat  dari tidak  terpenuhinya  kesesuaian  yang  disyaratkan  secara  utuh  antara beneficiaries,  program, dan the  assisting  organization .  Sekaligus  menunjukkan bahwa  teori  kesesuaian  Korten  tidak  memiliki  relevansi  dengan  realitas penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu  di  Kabupaten Polewali Mandar.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  menyarankan,  baik  kepada pemerintah  pusat  maupun  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar agar  mengkaji  dan  mengevaluasi  kembali penyelenggaraan  PTSP,  menyesuai- kan  output  kebijakan/program  dengan  kebutuhan  masyarakat, meningkatkan kualitas  sumber  daya  aparatur  pelayanan  melalui  diklat  khusus,  dan menetapkan standar penyampaian pelayanan yang kongkrit/terukur, sehingga pelayanan perizinan terpadu satu  pintu dapat diselenggarakan secara berhasil dan berkualitas.
MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi | 115

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kab. Majene, 2014, Majene Dalam Angka 2010 , Badan
Barata, Atep Adya, 2003, Dasar-Dasar Pelayanan Prima , PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
Dwiyanto, Agus, 2011, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Lembaga Administrasi Negara, 2003, Penyusunan Standar Pelayanan Publik , Deputi Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, Jakarta
Moenir, H.A.S., 1992, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , Jakarta, Bumi Aksara
Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government : How tha Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector , Addison-Wesley.
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, 2009/2010, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi . Makassar FISIP Unhas
Pramusinto, Agus dan Purwanto, Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru , Jakarta, Yasrif Watampone
Sarwono, Jonathan, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,
Yogyakarta, Graha Ilmu
Sedaryanti, 2004, Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja
Guna Meningkatkan Produktivitas . Bandung: Mandar Maju
Sinambela, L.P dkk, 2008, Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi) , Jakarta, Bumi Aksara
Syafie, Kencana Inu, 2004, Birokrasi Pemerintahan Indonesia , Bandung, Mandar Maju
Syakrani dan Syahriani, 2009, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance , Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Thoha, Miftah, 2002, Perspektif Perilaku Birokrasi. 2 jld , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
Widodo, Joko, 2001, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah , Insani Cendikia, Surabaya

## Dokumen-dokumen:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar