Prodi  Pemikiran  Politik  Islam,  Fakultas  Ushuluddin  dan  Studi  Agama,  UIN  Raden  Intan  Lampung,  Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131 Email: angganatalia@radenintan.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.8, No. 1, 2023 DOI: 10.14710/jiip. v8i1.16513
Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di

## Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Angga Natalia 1 , Erine Nur Maulidya 2
1 Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung, 2 Prodi Sosiologi Agama UIN

## Raden Intan Lampung
Dikirimkan: 21 November 2022 Direvisi: 24 Februari 2023 Diterbitkan: 31 Maret 2023

## INTISARI
Desa  memiliki  peran  strategis  sebagai  lokus  pembangunan  yang  terkecil  untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Prioritas dana desa di  tahun  2021  difokuskan  untuk  percepatan  mencapai  SDGs  yang  dengan memulihkan  ekonomi  nasional,  menentukan  program  prioritas  dan  adaptasi kebiasaan baru. Berdasarkan perubahan prioritas dana desa tersebut, peneliti ingin membahas tentang aktualisasi empat pilar SDGs yang dalam hal ini bukan hanya membahas tentang pembangunan sosial tetapi juga membahas tentang ekonomi, lingkungan,  hukum  dan  tata  kelola  serta  tantangan-tantangannya  pada  Desa Kalisari di  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu desa termuda dan mulai menerapkan konsep Smart Village melalui Paradigma New Public Service (NPS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan  teknik  purposive  sampling.  Data  dianalisis  berdasarkan  hasil  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kalisari secara  bertahap  sudah  mengaktualisasikan  empat  pilar  SDGs  melalui  berbagai program atau kegiatan baik program pemerintah maupun swadaya desa. Berbagai tantangan  dalam  mengaktualisasikan  empat  pilar  SDGs  di  atas  di  Desa  Kalisari Kecamatan  Natar  Lampung  Selatan  diantaranya  adalah  memastikan  penerapan prinsip inklusif dan no one left behind , data harus komprehensif dan terintegrasi, adanya integrasi program seluruh pemangku kepentingan, adanya keselarasan aksi pada agenda pembangunan, adanya sinkronisasi kepentingan pemerintah dan non- pemerintah  serta,  tantangan  geografis  dan  kependudukan.  Perlu  adanya koordinasi menyeluruh bukan hanya pada tataran desa namun juga pada tingkat daerah  terkait  dengan  menyusun  agenda  kerjasama  berkelanjutan  dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta guna mewujudkan SDGs demi desa yang berdaya dan mandiri.

## KATA KUNCI
Aktualisasi, Empat Pilar, SDGs Desa, Kerjasama

## Pendahuluan
Sustainable  Development  Goals atau  lebih  populer  dengan  singkatan  SDGs merupakan platform baru pembangunan dunia yang merupakan hasil kesepakatan dari 193 negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs ini merupakan agenda lanjutan dari MDGs ( Millenium Development Goals ) yang berakhir pada  tahun  2015.  Pencapaian  MDGs  dirasa  masih  belum  maksimal  dikarenakan banyak  target  dan  indikatornya  yang  belum  tercapai.  Di  Indonesia,  sesuai  data Bappenas tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 67 indikator MDGs hanya 49 indikator yang  telah  terpenuhi  (Santoso,  2019).  Dengan  disepakatinya  SDGs  secara  global untuk meneruskan tujuan MDGs yang belum tercapai secara keseluruhan, diharapkan dapat menjadi tonggak penyangga yang baru pembangunan negara untuk kehidupan yang lebih baik (UNDP, 2015).
SDGs yang lingkupnya global kemudian diadopsi  di Indonesia dalam bentuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2015. Hal ini juga telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional dan daerah hingga ke desa. Besaran dana desa yang diterima sesuai UU No. 6 tahun 2014 merupakan salah satu potensi besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.  Oleh  sebab  itu,  sudah  semestinya  desa  masuk  dalam  desain pembangunan berkelanjutan.
Desa memiliki peran strategis sebagai lokus pembangunan yang terkecil. Oleh sebab  itu,  pembangunan  nasional  harus  dimulai  dari  desa.  Nuansa  kehidupan masyarakat  desa  mencerminkan  gambaran  nyata  kehidupan  masyarakat  pada sebuah  negara,  karena  begitu  banyak  tema  yang  bisa  kita  angkat  dari  desa. Pembangunan  nasional  haruslah  dimulai  dari  desa.  Hal  ini  dikarenakan,  bahasan tentang  desa  selalu  menjadi  pembicaraan  yang  tidak  akan  ada  habisnya.  Baik membahas  tentang  potensinya,  ketimpangan  perekonomian,  infrastruktur  yang tidak memadai, bahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Melalui UU No.6 tahun 2014 yang diterapkan, ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu  “Desa  Membangun”  dan  “Membangun  Desa” (Hermawan,  2015).  Dengan adanya  undang-undang  tentang  desa  ini  menjadi  tanda  bahwa  negara  telah melaksanakan  redistribusi  sumber  daya  serta  memberikan  kewenangan  dan pembangunan  kepada  desa.  Undang-undang  desa  mengubah  paradigma pembangunan  desa,  yang  sebelumnya  hanya  sebagai  objek  pembangunan,  kini berubah  menjadi  subjek  utama  pembangunan.  Potensi  desa  dalam  mendukung pencapaian  SDGs  dapat  kita  lihat  melalui  dua  aspek.  Pertama,  aspek  kewilayahan yang  didasarkan  pada  data  Kementerian  Dalam  Negeri  (2019)  bahwa  91%  wilayah Indonesia merupakan perdesaan. Kedua, aspek kependudukan yang didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (2000) menunjukkan bahwa 43% penduduk Indonesia ada di Desa (Iskandar, 2020).
Prioritas  dana  desa  di  tahun  2021  difokuskan  untuk  percepatan  mencapai SDGs  yang  dengan  memulihkan  ekonomi  nasional,  menentukan  program  prioritas dan  adaptasi  kebiasaan  baru.  Perubahan  fokus  penggunaan  dana  desa  ini dipengaruhi juga dengan adanya bencana Covid-19 yang melanda Indonesia dari awal tahun 2020. Sehingga untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini  keluarlah  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  &
Transmigrasi  Nomor  13  Tahun  2020  mengenai  prioritas  penggunaan  dana  desa. Dampak  dari  pemanfaatan  dana  desa  tidak  hanya  dirasakan  melalui  masifnya kegiatan  pembangunan  infrastruktur,  namun  lebih  dari  itu  adalah  peningkatan pendapatan,  pengurangan  kemiskinan,  pengangguran,  dan  juga  kesenjangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dana desa berdampak dalam berbagai aspek kehidupan warga desa, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga tingkat partisipasi warga dalam perencanaan dan pembangunan desa dengan adaptasi kebiasaan baru.
Berdasarkan  perubahan  prioritas  dana  desa  tersebut,  peneliti  ingin membahas  tentang  aktualisasi  empat  pilar  SDGs  yang  dalam  hal  ini  bukan  hanya membahas  tentang  pembangunan  sosial  tetapi  juga  membahas  tentang  ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola melalui pendekatan paradigma New Public Service (NPS).  Peneliti  mengambil  studi  pada  Desa  Kalisari  di  Kecamatan  Natar Kabupaten  Lampung  Selatan  yang  notabene  merupakan  salah  satu  desa  termuda karena usianya baru 9 tahun sejak dimekarkan dari Desa Merak Batin. Selain itu Desa Kalisari juga merupakan salah satu desa yang mulai menerapkan konsep Smart Village (Enam  Desa  akan  Jadi  Percontohan Smart  Village -  Radar  Lamsel,  t.t.)  yang merupakan  program  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI).
Smart  Village merupakan  langkah  solutif  dan  inovatif  untuk  mengakselerasi berbagai  pembangunan  di  desa.  Tujuannya  adalah  peningkatan  kesejahteraan  dan kualitas hidup dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa.  Program  ini  juga  mengedepankan Smart  people ,  yaitu  menjadi  tempat  dan sumber  informasi  tentang  ilmu  pengetahuan  yang  di  butuhkan  masyarakat. Smart Governance , yaitu bermanfaat bagi pemerintah desa dalam penerapan e-governance , pelayanan  publik  yang  transparan  dan  akuntabel. Smart  Economy ,  yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, dan Smart Living , yaitu menginisiasi warga desa dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri dan bersih. Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari  SDGs. Penelitian-penelitian terdahulu  hanya  memfokuskan  pada  implementasi  masing-masing  pilar  SDGs  saja. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang aktualisasi empat pilar SDGs pada Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang menerapkan konsep Smart Village dengan pendekatan paradigma New Public Service (NPS).
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Inti utama dari dari penelitian kualitataif ini adalah pada tujuan eksplorasi dan  pemahaman  data  secara  lebih  mendalam.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Cresswell (2009 ) “ qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem ”. Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan mekanisme purposive sampling , dengan kata lain peneliti akan menerapkan kriteria tertentu yang dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan  sumber  informasi  guna  mendapat  data  yang  tepat  seseuai  dengan kebutuhan penelitian.

## Pembahasan

## Aktualisasi Empat Pilar SDGs di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan dan diundangkan dalam rangka mengatur  tentang  hal  ikhwal  pemerintahan  dan  pembangunan    desa.  Undang- undang ini telah memberikan legitimasi bagi desa untuk membangun, sesuai dengan kebutuhan  rumah  tangga  desa  yang  ditetapkan  secara  bersama-sama  antara Pemerintah  Desa  dan  masyarakat  desa/adat.  Prinsip  dasar  dalam  UU  desa  telah mengakomodasi kepentingan desa sebagai daerah otonom. Hal  ini sejalan dengan semangat untuk “membangun desa” dan “desa membangun”. Ini bertujuan untuk memberikan inisiatif kepada perangkat desa dan masyarakat desa untuk melakukan perencanaan  pembangunan  sesuai  kebutuhan  rumah  tangganya  dari  sejak perumusan, pelaksanaaan, pengawasan, pelaporan, sampai dengan evaluasi seluruh rangkaian  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  dalam  hasil  musyawarah  desa.  Selaras dengan Paradigma New Public Service (NPS) dalam administrasi publik bahwa layanan publik  adalah  instrumen  masyarakat  dan  harus  relevan  dengan  kebutuhan masyarakat,  selama  harapan  dan  permintaan  masyarakat  rasional  dan  sesuai peraturan maka dapat disediakan (Ningtyas, 2017).
Berdasarkan  keterangan  yang  diperoleh  dari  Bapak  Sutikno  selaku  Kepala Desa, “Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu desa termuda yang baru berdiri di tahun 2013 yang merupakan pemekaran dari Desa  Merak  Batin,  jadi  usianya  baru  9  tahun  sekarang”.  Menjadi  desa  pemekaran yang relatif baru tentu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menuju desa yang mandiri  dan  berkelanjutan.  Bapak  Sutikno  merupakan  Kepala  Desa  Kalisari  yang menjabat sejak desa ini dimekarkan, sebelumnya beliau menjabat sebagai Plt. Kepala Desa di 2 tahun awal pemekaran Desa Kalisari, dan kemudian terpilih menjadi kepala desa  definitif  di  tahun  2016-2021,  dan  sekarang  beliau  masuk  ke  masa  jabatan  di periode  kedua.  Ini  menunjukkan  bahwa  Bapak  Sutikno  mengetahui  dengan  baik perkembangan  Desa  Kalisari  tersebut .  Beliau  mengatakan  bahwa  “bukan  hal  yang mudah mempelopori pembangunan di Desa yang baru terbentuk, butuh kerja keras, partisipasi penuh dari semua kalangan untuk memajukan desa ” .
Desa  menjadi  subjek  utama  dalam  pembangunan  perdesaan  dan  kawasan perdesaaan apabila pemerintah pusat dan daerah berkeinginan untuk mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan di  daerah. Karena bagaimanapun kemiskinan tersebar di seluruh wilayah perdesaan di Indonesia. Maka konsep desa sebagai subjek pembangunan sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal- usul desa untuk memprakarsai pembangunan sesuai inisiatif masyarakat desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
Konsep  desa  membangun  menegaskan  bahwa  desa  berhak  untuk merencanakan,  melaksanakan,  memonitoring,  dan  mengevaluasi  pembangunan secara mandiri berdasarkan prakarsa lokal desa, sehingga makna membangun desa bertujuan untuk menunjuk pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama-sama masyarakat  desa/adat  yang  diberikan  peran  lebih  dominan  oleh  pemerintah supradesa dalam melaksanakan pembangunan perdesaaan dan kawasan perdesaan.

## Pilar Pembangunan Sosial
Pilar  pembangunan  sosial  bertujuan  mengakhiri  segala  bentuk  kemiskinan, menghilangkan  kelaparan,  menjamin  kehidupan  yang  sehat,  menjaga  kualitas pendidikan  yang  inklusif  dan  merata,  mencapai  kesetaraan  gender  dan memberdayakan  perempuan.  Kemiskinan  menjadi  pembahasan  awal  yang  dibahas karena  dipandang  sebagai  suatu  situasi  dimana  seseorang  tidak  dapat/mampu memenuhi  kebutuhan  dasar  minimum  yang  diperlukan  untuk  hidup  layak  dan bermartabat  yang  akhirnya  berdampak  pada  aspek  lainnya.  Tidak  mudah menentukan  atau  mendefinisikan  kemiskinan  karena  kemiskinan  sendiri  bersifat multi dimensi.
Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang  berkualitas  secara  adil  dan  setara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi seluruh  masyarakat.  Harus  terciptanya Equity dalam  hal  persamaan  warga masyarakat yang paling dasar, seperti pelayanan kesehatan, kecukupan makanan dan gizi,  dan  akses  pendidikan.  Pihak  Desa  Kalisari  dalam  hal  ini  selalu  berusaha memberikan  pelayanan  dan  fasilitas  terbaik  untuk  masyarakatnya.  Ada  beberapa program pemerintah yang dijalankan oleh Pihak Desa Kalisari untuk mencapai Equity atau  keadilan.  Beberapa  program  bantuan  diberikan  kepada  masyarakat,  sesuai dengan  keterangan  Sekretaris  Desa  yaitu  Bapak  Deni  bahwa  “pihak  desa  telah melaksanakan  beberapa  program  bantuan  yang memang  sudah  dicanangkan  oleh pemerintah misalnya PKH, BPNT, dan BLT- DD”. Selain itu juga beliau men jelasakan di masa  Covid-19  juga  ada  beberapa  penyesuaian  yang  dilakukan  terkait  dengan pemanfaatan  dana  desa,  yang  tadinya  difokuskan  untuk  infrastruktur  kemudian beralih  kepada  usaha  penanggulangan  wabah  Covid-19.  Ini  menunjukkan  bahwa dengan  adanya  kesamaan  kesempatan  akan  memungkinkan  setiap  warga masyarakat untuk naik kelas, hidup lebih baik dan sejahtera lewat usaha dan kerja keras  mereka. Equity tidak  berhenti  sampai  di  situ,  tetapi  harus  diteruskan  dalam akses  untuk  menentukan  kebijakan  publik.  Dengan  begitu  peran  serta  masyarakat dalam pembangunan telah terpenuhi, setelah adanya proses sebelumnya dengan apa yang  disebut  dengan  memberikan  kekuatan.  Kesempatan  dan  kekuasaan  secara individu maupun kelompok.
Upaya membangun solidaritas antar masyarakat dan menciptakan kerjasama yang harmoni antara masyarakat dengan perangkat desa juga menjadi kunci utama dari  aktualisasi  pembangunan  sosial  di  Desa  Kalisari.  Bapak  Sutikno  selaku  Kades selalu melibatkan masyarakat dalam upaya pengambilan keputusan demi kemajuan Desa Kalisari, hal ini diungkapkan oleh Bapak Agus selaku tokoh masyarakat. Bapak Suryadi  dan  Sutrisno  juga  menjelaskan  bahwa  awal  mula  Desa  Kalisari  ini  berdiri masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalm upaya pembangunan, salah satu langkah awal  yang  dilakukan  adalah  dengan  membangun  Kantor  Balai  Desa  Kalisari  secara swadaya  atau  biaya  pembangunannya  berasal  dari  dana  sumbangan  masyarakat. Bukah hal yang mudah untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar masyarakat dan sikap peduli terhadap kemajuan desa di tengah masyarakat yang heterogen, namun melalui pendekatan komunikasi yang baik masyarakat perlahan bisa memahami dan mengertia arti penting pembangunan desa. Dengan kata lain, strategi pembangunan yang  dilakukan  sekarang  haruslah  strategi  pembangunan  yang  berbasis  kepada
pemberdayaan  masyarakat  ( commmunity  empowerment ),  masyarakat  bukanlah objek pembangunan, melainkan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus sebagai stakeholders atau  pihak  terkait  dan  pemegang  saham  pembangunan. Merupakan Dasar pandangan tersebut adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung  pada  akar  persoalannya  yaitu  meningkatkan  kemampuan  masyarakat, terutama  masyarakat  yang  tertinggal  dalam  proses  pembangunan,  melalui pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat secara individu maupun kelompok.
Sumber: Dokumentasi Peneliti Gambar 1
Kantor Balai Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Kantor  Balai  Desa  Kalisari  di  atas  merupakan  hasil  swadaya  pembangunan yang dilakukan oleh  masyarakat Desa Kalisari. Masyarakat Desa Kalisari menyadari bahwa  Aparatur  Desa  membutuhkan  suatu  tempat  yang  layak  guna  menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Bapak Sutikno selaku Kepala Desa merasa bersyukur dengan  adanya  kesadaran  dari  Masyarakat  untuk  bersama-sama  bergerak  demi kemajuan Desa.
Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 merupakan akumulasi politik yang memberikan keleluasaan  kepada  desa  untuk  mengambil  peran  dalam    pembangunan,  sesuai dengan  tingkatan  kebutuhan  masyarakat,  mengingat  problematika  yang  di  awali kemiskinan masih tersebar di pedesaan. Pemerintah menyadari bahwa kompleksitas permasalah  kemiskinan  di  Indonesia  masih  terpusat  di  desa,  sehingga  dibutuhkan penanganan langsung menyentuh dari bawah atau dari akar permasalahannya. oleh sebab  itu,  kemiskinan  merupakan  masalah  yang  penanganannya  membutuhkan keterkaitan berbagai pihak, salah satunya pemerintah desa yang diberikan peran dan tugas  untuk  itu.  Desa  Kalisari  sendiri  dari  kondisi  sosial  ekonomi  mayoritas penduduknya bekerja sebagai Buruh dan Petani.
Sumber: Diolah oleh Peneliti

## Gambar 2
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kalisari
Berdasarkan diagram di atas dapat kita  lihat secara bersama bahwa tingkat kemandirian  masyarakat  masih  memerlukan  pengembangan  lebih  lanjut,  karena masyoritas  masih  bekerja  sebagai  buruh  yang  berdasarkan  keterangan  yang diperoleh dari Kasi Kesra yaitu Bapak Riyadi masyarakat bekerja sebagai buruh di luar desa  dan  untuk  petani  juga  mayoritas  bukan  sebagai  pemilik  lahan  hanya  sebagai penggarap  saja.  Dan  sebanyak  13%  bekerja  sebagai  pedagang  dan  pegawai pemerintahan. Namun, Bapak Riyadi menjelaskan bahwa pihak desa selalu berusaha untuk bisa menunjang kemandirian dan kesejahteraan dari masyarakat Desa Kalisari diantaranya dari bantuan sosial dan pelayanan kesehatan.
Sumber: Arsip Desa
Gambar 3 Penyuluhan Cegah Stunting 38% 49% 11% 2% 0%

## Kondisi Sosial Ekonomi
Petani Buruh Pedagang
PNS TNI/POLRI
Sumber: Arsip Desa

## Gambar 4
Penyerahan Bantuan BLT-DD
Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat upaya-upaya dari pihak desa guna mengaktualisasikan  pembangunan  sosial  baik  dari  menciptakan  kesejahteraan sampai dengan peduli terhadap kesehatan balita dan anak untuk mencegah stunting guna  terciptanya  SDM  yang  unggul  dan  berkualitas.  Untuk  aktualisasi  pilar pembangunan sosial terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan pihak desa sudah dengan baik dilaksanakan merujuk kepada target SDGs yang ingin di capai serta asas keadilan.

## Pilar Ekonomi
Pembangunan  Ekonomi  SDGs  adalah  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur  memadai,  energi  bersih  yang  terjangkau  dan  didukung  kemitraan. Dalam pandangan sosial ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, desa dilihat sebagai  suatu  komunitas  masyarakat  yang  memiliki  model  produksi  yang  khas. Dengan demikian, desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga  dalam  suatu  kelompok  perumahan  dengan  saling  ketergantungan  yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Desa pada umumnya terdiri dari rumah tangga petani  dnegan  kgiatan  produksi,  konsumsi,  dan  investasi  sebagai  hasil  keputusan keluarga secara bersama. Sifat saling ketergantungan dan saling bekerja sama antar rumah tangga petani, merupakan citra yang sudah melekat pada masyarakat desa meskipun  mungkin  pada  saat  sekarang  citra  tersebut  telah  mulai  dikoreksi  oleh sejulah perkembangan yang baru, yang berlawanan dengan citra tersebut.
Salah  satu  upaya  meningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  adalah memanfaatkan  kekayaan  dan  potensi  yang  dimiliki  desa.  Ada  sesuatu  hal  yang menarik  pada  saat  peneliti  menyusuri  Desa  Kalisari  ini.  Sepanjang  jalan  tidak ditemukan  jaringan  waralaba  ritel  seperti  Indomaret  dan  Alfamart.  Karena  seperti kita ketahui usaha ritel ini sudah menjamur dimana-mana. Berdasarkan keterangan yang  didapat  dari  Bapak  Sutikno  selaku  Kepala  Desa,  beliau  memang  belum
memberikan  izin  untuk  adanya  jaringan  waralaba  ritel  tersebut,  karena  menurut beliau  dengan  adanya  waralaba  tersebut  bisa  berpengaruh  besar  terhadap perekonomian masyarakat Desa Kalisari, terutama pedagang-pedagang kecil. Saat ini beliau  sedang  mencoba  menumbuhkan  perekonomian  masyarakat  lewat  jalur perdagangan,  terlihat  beberapa  minimarket  dan  usaha  kuliner  sudah  mulai dikembangkan  oleh  masyarakat  sekitar.  Beliau  juga  berencana  untuk  membangun sebuah  lokasi  khusus  perdagangan  yang  kemudian  bisa  disewakan  kepada masyarakat  sekitar,  disamping  memupuk  kemandirian  dari  masyarakat,  hasil  sewa juga bisa dimanfaatkan untuk PADes. Saat ini juga sudah mulai digarap pembangunan embung desa, yang nanti diharapkan hasil dari embung tersebut dapat pula menjadi salah satu pemasukan PADes.
Sumber: Arsip Desa
Gambar 5 Pembangunan Embung Desa Kalisari
Tujuan  dibangunnya  embung  desa  ini  adalah  merupakan  salah  satu  upaya untuk meningkatkan PADes. Hasil ikan dari embung tersebut dapat nantinya disuplai kepara pedagang ikan ataupun ke rumah makan, dan diharapkan nantinya  ini bisa berkelanjutan.  Selain  itu  berdasarkan  keterangan  yang  di  dapat  dari  Ibu  Suharlina selaku  Direktur  BUMDes  ada  usaha  yang  sudah  mulai  dirintis  oleh  BUMDes  yaitu terkait  dengan  usaha  peminjaman  dana  kepada  masyarakat  dan  ini  cukup menghasilkan sehingga kas desa bisa bertambah masyarakat pun terbantu.
Kekayaan  aset  desa  ini  lah  yang  harus  dioptimalkan  sehingga  desa memperoleh pemasukan dari pengelolaan aset desa. Seperti contoh kekayaan desa dalam bentuk tanah kas desa, maka desa bisa memanfaatkan dengan cara disewakan kepada  pihak  ketiga/masyarakat.  Dengan  begitu,  baik  desa  maupun  pihak  ketiga sama-sama  merasakan  manfaat  dari  tanah  tersebut  yang  sudah  ditentukan perjanjiannya  melalui  kesepakatan  bersama  tentang  jangka  waktu  pemanfaatan tanah tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, tanah tersebut dapat dikembalikan ke  desa.  Dari  pemanfaatan  tanah  oleh  pihak  ketiga,  desa  memperoleh  uang  sewa sehingga desa mendapatkan penerimaan/pendapatan hasil sewa.
Sedangkan  BUMDes  dapat  digunakan  untuk  pengembangan  usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat  miskin  berupa  bantuan  sosial  dan  kegiatan  bergulir  yang  ditetapkan dalam  APBDes.  Desa  memiliki  hak  untuk  dilibatkan  dalam  perencanaan  makro pemerintah daerah sehingga desa tak sekedar menjadi objek pembangunan semata. Selain  itu  desa  berhak  memperoleh  akses  informasi  yang  dapat  dikelola  bagi kepentingan  stakeholder    terkait.  Hal  itu  mendukung  terciptanya  proses pemerintahan yang lebih transparan dalam kerangka good governance.

## Pilar Lingkungan
Pembangunan  Pembangunan  Lingkungan  SDGs  adalah  tercapainya pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  yang  berkelanjutan  sebagai penyangga  seluruh  kehidupan.  Munculnya  paradigma  “ people  centered development ” yang memfokuskan pada manusia atau disebut “ human growth ”, yang disertai  dengan  kesejahteraan,  pemerataan,  dan  keadilan  atau  disebut  “ well  being and  equity ”,  dengan  tidak  melupakan  keberlanjutan  dan  keseimbangan  antara manusia serta tujuan-tujuan pembangunan dan lingkungan hidup. Peningkatan taraf hidup  sering  kali  diartikan  sebagai  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi,  sehingga pencapaian  tujuan  pembangunan  yang  mengutamakan  pertumbuhan  sektor ekonomi sebagai prioritas cenderung mudah terjadinya eksploitasi SDA. Keterpaduan yang saling terintegrasi antara aspek ekonomi, aspek ekologi dan aspek sosial budaya yang selalu terjaga keseimbangannya, akan meningkatkan kualitas hidup manusia kini dan  memperhatikan  kebutuhan  generasi  yang  akan  datang.  Dengan  demikian pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak  apabila dilakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek keseimbangan ekologi dan sosial budaya masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Deni  Selaku  Sektretaris  Desa, beliau  mengatakan  bahwa  “Pada  Desa  Kalisari  kegiatan  bertema  kelestarian lingkungan banyak di kelola oleh TP PKK”. Ditemui pula dikediamannya Ibu Harliyah selaku  Ketua  TP  PKK  menjelaskan  “TP  PKK  di  Desa  Kalisari  memiliki  beberapa kegiatan  yang  berhubungan  dengan  kelestarian  lingkungan  dan  Kesehatan,  misal pemanfatan  pekarangan  sebagai  lahan  tanam  apotek  hidup,  budidaya  ikan  dalam ember,  pendataan  sarana  air  bersih,  penyuluhan  pengelolaan  sampah  dan  masih banyak lagi”.
Bapak  Sutikno  selaku  Kepala  Desa  juga  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  untuk  menunjang  keasrian  lingkungan salah satunya adalah dengan membangun gapura dan selokan di setiap jalan gang yang  ada  di  Desa  dan  juga  membangun  jalan  rabat  beton  dengan  memanfaatkan dana desa, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko banjir saat hujan turun.  Desa Kalisari  juga  menjalankan  Program  Penyediaan  Air  Minum  dan  Sanitasi  Berbasis Masyarakat  (Pamsimas)  telah  menjadi  salah  satu  program  andalan  nasional (Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah)  untuk  meningkatkan  akses  penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.
Sumber: Arsip Desa Gambar 6 Pamsimas Desa Kalisari Kecamatan Natar
Disamping itu pula, pihak desa bekerjasama dengan BPOM RI melaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)  di bulan januari 2022. Kegiatan ini dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pangan  di  Desa  Kalisari  Kecamatan  Natar. Dengan  adanya  pelatihan  kader  pangan  dapat  menambah  pengetahuan  tentang pangan  yang  baik,  bergizi  dan  tidak  mencemari  lingkungan.  Selain  itu  pula  ada pembekalan  tentang  keamanan  kosmetik  dan  jamu  siap  saji.  Kasi  Kesejahteraan Bapak  Riyadi  juga  menambahkan  dengan  adanya  Pelatihan  KKPD  ini  juga  dapat meningkatkan  kewaspadaan  masyarakat  akan  zat-zat  kimia  atau  berbahaya bukan hanya untuk kesehatan namun juga untuk keberlangsungan lingkungan. Gambaran lingkungan dan kegiatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Sumber: Arsip Desa
Gambar 7 Pelatihan KKPD di Desa Kalisari bersama BPOM RI
Pembangunan  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup  bukan  dua  kutub  yang saling  bertentangan,  karena  dikatakan  bertentangan  apabila  setiap  pembangunan yang  dijalankan  selalu  membawa  kerugian-kerugian  yang  lebih  besar  bila
dibandingkan dengan pengorbanan-pengorbanan ekologis. Pembangunan berkelanjutan  haruslah  mampu  menjaga  keutuhan  fungsi  dan  tatanan  lingkungan sehingga  sumber  daya  alam  dapat  senantiasa  tersedia  guna  mendukung  kegiatan pembangunan  masa  sekarang  dan  masa  depan.  Konsep  dalam  pembangunan berkelanjutan  ( Sustainable  development )  adalah  menemukan  cara  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dengan  menggunakan  sumberdaya  alam  secara bijaksana,  sehingga  pembangunan  dapat  berlangsung  secara  terus  menerus  dan konsisten  dengan  menjaga  kualitas  hidup  ( well  being )  masyarakat  dengan  tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan generasi mendatang.
Penataan  kembali  Desa  Kalisari  dilakukan  guna  mendorong  pembangunan berkelanjutan  yaitu  dengan  mengintegrasikan  pemanfaatan  ganda  meliputi peningkatan nilai ekonomi dan lingkungan atau ekologi, dengan mempertimbangkan dimensi  sosial,  lingkungan  dan  budaya  sebagai  prinsip  keadilan  saat  ini  dan  masa depan.  Dalam  bernegara,  desa  sendiri  memiliki  peran  sangat  besar  dalam pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Desa, yang di satu sisi selama ini menjadi potensi  strategis  karena  memiliki  sumber  daya  alam  dan  budaya  yang  berlimpah. Pembangunan desa secara berkelanjutan sangat penting agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang tidak terkontrol yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh individu atau  kelompok  elit  bahkan  asing.  Bila  hal  itu  terjadi,  masyarakat  lokal  tidak  dapat merasakan manfaat dari pembangunan dan sumber daya alam yang mereka miliki. Tanpa keterlibatan masyarakat, sumber daya alam tersebut rentan dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh golongan elit atau asing tanpa memikirkan generasi mendatang. Eksploitasi sumber daya alam lokal yang tidak terkontrol akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan dan hilangnya keanekaragamanhayati lokal.
Tujuan  dari  pembangunan  desa  adalah  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia.  Upaya  penanggulangan  kemiskinan melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, membangun  potensi  lokal,  serta  pemanfataan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan secara berkelanjutan masih perlu terus diupayakan. Dengan begitu, masyarakat desa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan memanfaatkan aset atau modal yang ada di lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.

## Pilar Hukum dan Tata Kelola
Pembangunan  Hukum  dan  Tata  Kelola  SDGs  adalah  terwujudnya  kepastian hukum  dan  tata  kelola  yang  efektif,  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  untuk menciptakan  stabilitas  keamanan  dan  mencapai  negara  berdasarkan  hukum.  Desa yang  memiliki  hak  asal-usul  dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NKRI 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menajdi kuat, maju, mandiri, dan  demokratis,  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kukuh  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur, dan sejahtera.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan Desa Kalisari Ida Susanti, pada Bulan Juli 2022 Desa Kalisari bekerjasama dengan perguruan tinggi
dan  kepolisian  telah  menyelenggarakan Community  Development dengan  tema “Membangun  kesadaran  hukum  masyarakat  guna  mewujudkan  acsess  to  justice melalui pembentukan desa/kelurahan sad ar hukum”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran disemua kalangan masyarakat dimana semua orang punya hak dan kesempatan yang sama dalam hukum tanpa terkecuali.
Sumber : Arsip Desa
Gambar 8
Kegiatan Community Development
Selain itu juga, diharapkan nantinya pemerintah desa bisa lebih responsif terhadap permasalahan-permasalah  yang  ada  di  masyarakat  agar  bisa  ditindak  lanjuti  agar tercipta kenyamanan dan keamanan di lingkungan masyarakat. Upaya tindak lanjut bisa  di  aktualisasikan  dalam  bentuk  aturan-aturan  mengikat  salah  satunya  yaitu peraturan desa. Dalam hal ini, selama Desa Kalisari terbentuk ada 2 Peraturan desa yang dibuat yaitu Perdes No 10 tahun 2019 tentang Kemasyarakatan dan Perdes No 9 tahun 2019 tentang Kamtibnas.
Desa berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi pasal 18B Ayat 2 UUD 1945. Pada aspek kewenangan misalnya, terdapat tambahan kewenangan  desa  selain  kewenangan  yang  didasarkan  pada  hak  asal-usul sebagaimana  diakui  dan  dihormati  negara.  Tampak  bahwa  asas  subsidiaritas  yang melandasi  undang-undang  desa  memberikan  keleluasaan  dalam  penetapan kewenangan  berskala  lokal  dan  pengambilan  keputusan  secara  lokal  untuk kepentingan  masyarakat  desa.  Kewenangan  lokal  berskala  desa  itu  adalah kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa  yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa, atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
Konsekuensi  dari  pertambahan  kewenangan  tersebut  memungkinkan  desa dapat  mengembangkan  otonomi  yang  dimiliki  bagi  kepentingan  masyarakat setempat. Implikasinya, desa dapt menggunakan sumber keuangan yang bersal dari negara  dan  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  semua  kewenangan  yang
telah  ada,  yang  baru  muncul,  dan  sejumlah  kewenangan  lain  yang  mungkin merupakan  penugasan  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Untuk mendukung  pelaksanaan  sejumlah  kewenangan  tersebut,  desa  dan  kepala  desa memiliki kewenangan yang luas guna mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia.
Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan  dan  pembahasan  di  atas  dari  keempat pilar  SDGs  yang  diaktualiasaikan  di  desa  Kaliasin  Kecamatan  Natar  Kabupaten Lampung Selatan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah Keadilan, Kesejahteraan dan kemandirian  desa.  Alasan  desa  harus  mandiri  yaitu,  pertama,  problem  kemiskinan terbesar ada di desa. Kedua, kelembagaan desa harus diberikan peran  serta dalam pembangunan, sehingga mendorong desa menjadi subjek pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan bukan hanya sebagai objek. Ketiga, sebagai investasi pemerintah supradesa  dalam  menggiatkan  perekonomian,  sekaligus  menumbuhkan  kegiatan ekonomi  dan  daya  saing  desa.  Keempat,  memberikan  pengakuan  terhadap subsidiaritas,  terutama  dalam  memberikan  kewenangan  kepada  desa  untuk merencanakan,  mengelola  keuangan  dan  melaksanakankegiatan  pembangunan skala  lokal  desa.  Kelima,  devolusi  keuangan  kepada  desa  terbukti  mampu membangkitkan kekuatan sosial ekonomi perdesaan. Oleh sebab itu, dengan Konsep New Public Service (NPS) menegaskan bahwa otoritas publik tidak boleh dijalankan seperti  sebuah  organisasi  tetapi  melayani  masyarakat  dengan  secara  demokratis, tidak  diskriminatif,  jujur,  adil,  merata,  dan  bertanggungjawab  (Dahlan  &  Iriawan, 2018).  Di  sini  otoritas  publik  harus  menjamin  hak-hak  masyarakat,  dan  memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat daerah layanannya dengan memusatkan kepada kepentingan masyarakat.

## Tantangan dalam mengaktualisasikan Empat Pilar SDGs di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
SDGs  Desa  berangkat  dari  keprihatinan  kita  semua  tentang  persoalan- persoalan pembangunan yang sampai hari ini belum juga tercapai secara penuh yaitu kesejahteraan  bersama.  Kesejahteraan  bersama  berarti  kesejahteraan  objektif, bukan  subjektif.  Kesejahteraan  objektif  menjelaskan  suatu  kondisi  yang  dimiliki, dirasakan,  dan  dirasakan  semua  masyarakat  desa  di  semua  tingkatan.  Sedangkan kesejahteraan  subjektif  menggambarkan  kesejahteraan  yang  hanya  dimiliki  dan dinikmati  oleh  sebagaian  masyarakat  yang  beruntung  dan  diuntungkan  dengan sistem  dan  struktur  yang  berpihak  kepada  mereka.  Kesejahteraan  subjektif  inilah yang kemudian mengindikasikan keberadaan masalah-masalah pembangunan yang belum  selesai  seperti  kemiskinan,  kesenjangan  dan  ketimpangan,  kesetaraan, keadilan,  gender,  sampai  kepada  kerusakan  alam  dan  lingkungan.  SDGs  Desa bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan  objektif  bersama  dalam  17  tujuan  yang dalam implementasinya pasti ditemukan tantangan-tantangan untuk mewujudkannya diantaranya:
1. Memastikan Penerapan Prinsip Inklusif dan No One Left Behind SDGs mengaskan perubahan mindset yang harus dilakukan oleh semua pihak,  khususnya  pemerintah,  yang  selama  ini  mengesampingkan  fungsi strategis  partisipasi  atau  pembangunan  partisipatif.  Dominasi  perencanaan,
pelaksanaan,  serta  monitoring  dan  evaluasi  yang  selama  ini  dilakukan  oleh pemerintah harus dibuka dengan mengajak semua mitra aktif berperan dan berkontribusi dalam usaha pencapaian SDGs Desa. Himbauan mengikutsertakan banyak pihak pemangku kepentingan dalam setiap tahap pembangunan sudah terdengar sejak lama, bahkan ada beberapa peraturan yang  mengatur  masalah  partisipasi  masyarakat.  Namun  kenyataannya himbauan  ini  tidak  mudah  untuk  dipraktekkan  dan  cenderung  tidak dihiraukan.  Menumbuhkan  rasa  partisipasi  aktif  ditengah  masyarakat  yang heterogen di Desa Kalisari bukan hal yang mudah. Dari hasil temuan lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya yaitu:
a. Pemahaman  yang  salah  tentang  substansi  partisipasi  sehingga cenderung  dilaksanakan  dengan  cara-cara  mobilisasi  administrasi, yang  penting  ada  tanda  tangan  peserta  partisipasi,  bahkan  bisa  dan biasa dipalsukan;
b. Ada begitu banyak kelompok masyarakat sehingga menyulitkan seleksi peserta;
c. Yang  hadir  tidak  sesuai  dengan  nama  dan  kedudukan  yang  tertera pada  undangan,  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  diganti  oleh orang lain, atau bawahan yang tidak bisa mengambil keputusan;
d. Asumsi  umum  yang  berkembang  bahwa  mengikutsertakan  banyak pihak identik dengan repot mengelola banyak pendapat, semua minta diakomodir, pemcicaraan jadi tidak fokus dan bertele-tele, dan;
e. Mengikutsertakan banyak pihak identik dengan biaya penyelenggaraan  yang  besar,  padahal  dana  yang  tersedia  sangat terbatas.
2. Basis Data yang Komprehensif dan Terintegrasi
Untuk mencapai garis selesai SDGs desa, dibutuhkan data angka yang nyata  yang  bisa  dipertanggungjawabkan  dan  terupdate.  Fakta  empirisnya, proses  pembangunan  selama  ini  sering  menggunakan  data  seadanya  dan sekedarnya.  Beberapa  kelemahan  pembangunan  selama  ini  karena menggunakan:
a. Data  yang  tidak  nyata,  tidak  benar-benar  ada  hanya  berupa  asusmsi dan dugaan;
b. Data  tidak  akurat,  tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada,  ada manipulasi;
c. Data tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sumber tidak jelas;
d. Data tidak terukur, condong sebagai data kualitatif;
e. Data agregat hasil generalisasi
f. Data  hanya  sampling,  tidak  mampu  menunjukkan  data  individual  by name by address dan bukan data kontinum;
g. Bukan data terpilah “gelondongan”;
h. Data kadaluawarsa.
Oleh sebab itu perlu dilakukannya kerjasama antar semua perangkat desa Kalisari dengan masyarakat untuk bisa mengupdate data kependudukan
secara  berkala  baik  perangkat  desa  yang  turun  langsung  untuk  mendata ataupun  masyarakat  yang  aktif  untuk  memperbaharui  atau  melaporkan perubahan data ke balai desa. Dengan adanya data yang terupdate maka proses pembangunan  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  terkini masyarakat,  sehingga  perilaku-perilaku  yang  menyimpang  juga  dapat diminimalisir.
3. Integrasi Program seluruh Pemangku Kepentingan
Kemitraan dan partisipasi menjadi kunci pencapaian SDGs Desa. Kata kunci  ini  menagaskan  bahwa  pendekatan  “team  work”  harus  dipilih  untuk menggantikan pendekatan sektoral yang selama ini dianut. Program-program sektoral di berbagai kementerian, lembaga pemerintah, organisasi perangkat daerah,  LSM,  organisasi  masyarakat,  bahkan  juga  perguruan  tinggi  harus terintegrasi  menjadi  kekuatan  penuh  pemecah  masalah  yang  berlarut-larut. Hal  ini  berarti  bahwa  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui tim koordinasinya harus memimpin koordinasi  yang  intens  semua  mitra  untuk  memadukan  dan  menyelaraskan program pencapaian SDGs Desa.
Kerja  tim  harus  didasarkan  prinsip  setara  untuk  semua  mitra. Tantangannya adalah bahwa semua pihak tersebut kurang terbiasa  dengan prinsip  kesetaraan  dan  prinsip  kerja  tim.  Masing-masing  pihak  selama  ini terlalu  asyik  dengan  lingkupnya  masing-masing  tanpa  memperdulikan kontribusinya  pada  penyelesaian  masalah  secara  menyeluruh.  Pemerintah sering diindikasikan terlalu dominan  dalam berbagai pengambilan keputusan dan  sering  menempatkan  mitra  hanya  sebagai  justifikasi.  Untuk membenarkan  barang  jadi  yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah.  Kelompok filantropi  dan  dunia  usaha  sibuk  sendiri-sendiri  melaksanakan  program  dan kegiatan  kemanusiaan  dan  CSR  ( Corporate  Social  Responsibility ).  Kelompok ormas terperangkap dalam debat wacana, selalu menyalahkan semua pihak, dan  selalu  menyatakan  yang  paling  benar.  Kegiatan  para  akademisi  hanya terbatas  pada  orientasi  pencapaian  administrasi  kinerja  dosen  dalam melaksanakan  tridharma  pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian,  serta pengabdian  kepada  masyarakat  tanpa  mempedulikan  kebutuhan  nyata masyarakat  mencari  solusi  inovatif  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah pembangunan.
4. Menyelaraskan Rencana Aksi Ke Dalam Agenda Pembangunan Pada beberapa kasus, masalah pembangunan selama ini mengemuka di  tahapan  formulasi  kebijakan  yang  menentukan  kontennya  yang  sulit dilaksanakan dan juga pada tahapan implementasi kebijakan yang ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya pelaksananya untuk memahami, menerjemahkan, mengadopsi dan mengintegrasikan, dan melaksanakannya. Penyelarasan  rencana  aksi  SDGs  ke  dalam  agenda  pembangunan membutuhkan  kemauan  politik  (political  will)  yang  kuat  dan  konsisten pemerintah dari tingkat pusat samapai ke unit pemerintah terbawah di tingkat
desa  dan  kelurahan.  Dibutuhkan  kemauan  yang  kuat  untuk  menyelaraskan berbagai  peraturan  perundangangan  dengan  substansi  SDGs  dan mengintegrasikannya  dengan  pembangunan  sesuai  dengan  perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat
5. Menyelaraskan Kepentingan Pemerintah dan Non Pemerintah Praktek pembangunan oleh pemerintah dan non-pemerintah selama ini  seringkali  berjalan  pada  wilayah  dan  koridor  yang  berbeda.  Masing- masing  terkadang  saling  mengklaim  keberhasilan  masing-masing  tanpa disadari bahwa pencapaian SDGs desa tidak hanya membutuhkan komitmen semua  pihak,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  mewujudkan  secara  nyata penyelarasan  kepentingan  pemerintah  dan  non  pemerintah  berpedoman pada prinsip kemitraan, inklusif, dan no one left behind.
6. Tantangan Geografis dan Kependudukan Fakta empiris tentang geografis dan kependudukan bisa dilihat dengan cara yang berbeda, bisa jadi potensi dan bisa juga jadi masalah. Jika dikaitkan dengan  pencapaian  SDGs  fakta  ini  lebih  mengarah  pada  tantangan  yang sangat berat. Pada saat yang bersamaan, prinsip-prinsip kemitraan, inklusif, dan  no  one  left  behind,  bisa  saja  tidak  akan  pernah  bisa  dilaksanakan menghadapi  fakta  jumlah  penduduk  yang  dinamis.  Pencapaian  target  SDGs desa  adalah  sebuah  tantangan,  jika  komitmen  untuk  mencapainya  telah disepakati,  jika  SDGs  adalah  kita,  maka  kita  juga  harus  sepakat  bahwa tantangan tidak untuk dihindari tetapi harus ditanggulangi.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  empat  pilar  SDGs  di  Desa Kalisari  Kecamatan  Natar  Kabupaten  Lampung  Selatan  sudah  mulai  aktualisasi secara bertahap melalui pendekatan paradigma New Public Service (NPS). Pertama, mulai  dari  pilar  pembangunan  sosial  aparatur  desa  telah  melaksanakan  beberapa program  pemerintah  baik  berupa  bantuan  sosial  maupun  pelayanan  kesehatan. Kedua,  Pilar  Ekonomi,  Aparatur  desa  mencoba  menumbuhkan  perekonomian masyarakat lewat jalur perdagangan dengan adanya dukungan pinjaman dana untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh BUMDes, selain  itu  juga  sudah  mulai  dibangun  embung  desa  yang  dimanfaatkan  untuk pemeliharaan ikan yang nantinya bisa disuplai kepada para pedagang ikan dan rumah makan  guna  meningkatkan  PADes.  Ketiga,  Pilar  Lingkungan,  untuk  menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat di Desa Kalisari diadakan kegiatan pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan sebagai apotek hidup. Selain itu pula,  aparatur  bekerja  sama  dengan  masyarakat  memanfaatkan  dana  desa membangun  jalan  rabat  beton  dan  selokan  untuk  mengurangi  resiko  banjir  dan menjalankan  program  penyediaan  air  minum  dan  sanitasi  berbasis  masyarakat (Pamsimas)  serta  bekerjasama  dengan  BPOM  RI  melakssnakan  Pelatihan  Kader Keamanan Pangan. Keempat,  Pilar hukum dan tata kelola, selama desa terbentuk sudah di susun 2 Perdes terkait dengan kemasyarakatan dan kamtibnas, pihak desa juga  bekerjasama    dengan  perguruan  tinggi  dan  kepolisian  menyelenggarakan Community Development dengan tema “Membangun kesadaran hukum masyarakat
guna  mewujudkan access  to  justice melalui  pembentukan  desa/kelurahan  sadar hukum”.
Berbagai  tantangan  dalam  mengaktualisasikan  empat  pilar  SDGs  di  atas  di Desa  Kalisari  Kecamatan  Natar  Lampung  Selatan  diantaranya  memastikan penerapan  prinsip  inklusif  dan no  one  left  behind ,  data  harus  komprehensif  dan terintegrasi,  adanya  integrasi  program  seluruh  pemangku  kepentingan,  adanya keselarasan  aksi  pada  agenda  pembangunan,  adanya  sinkronisasi  kepentingan pemerintah dan non-pemerintah serta, tantangan geografis dan kependudukan.
Berbagai kegiatan aktualisasi pilar SDGs yang dilakukan oleh pihak aparatur desa Kalisari bekerja sama dengan masyarakatnya sudah cukup menunjukkan bahwa desa tersebut telah menjalankan administrasi publik secara baik dengan pendekatan paradigma New  Public  Service (NPS).  Hal  ini  dapat  dilihat  karena  desa  telah menjalankan  beberapakegiatan  berdasarkan  prinsip  yaitu,  melayani  warga  negara bukan customer, kepentingan publik sebagai pondasi, nilai warga negara lebih tinggi daripada nilai customer,  bertindak strategis dan  demokratis, akuntabilitas,  konsen melayani  dengan  hati.  Agar  menjadi  lebih  baik  lagi  perlu  adanya  koordinasi  dan kerjasama secara berkelanjutan dengan berbagai kalangan guna mewujudkan desa yang berdaya dan mandiri.
Aktualisasi empat pilar SDGs bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dicapai, banyak  faktor  yang  bisa  mempengaruhi  tingkat  ketercapaian  setiap  pilarnya, pembahasan  dalam  penelitian  ini  baru  membahas  tentang  aktualisasi  empat  pilar SDGs di tingkat desa, untuk penelitian selanjutnya disarankan bisa lebih diperluas lagi tentang  kebijakan  program-program  SDGs  yang  bisa  lebih  terperinci  di  masing- masing pilarnya dan scope nya bisa lebih luas lagi misalnya di tingkat daerah maupun nasional.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  proses  penggalian  data selama penelitian lapangan.

## Pendanaan
Penulisan  artikel  ini  dilakukan  atas  pembiayaan  dari  Dana  DIPA  UIN  Raden  Intan Lampung Tahun Anggaran 2022, berdasarkan SK Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor: 176 Tahun 2022.

## Daftar Pustaka
Afrizal. (2014). Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian  kualitatif  dalam  berbagai  disiplin  ilmu.  Depok:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Brewer, J. D. (2000). Ethnography. Buckingham : Open University Press.
Bungin,  B.  (2010).  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif  (Pemahaman  Filosofis  dan Metodologis  ke  Arah  Penguasaan  Model  Aplikasi).  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Cresswell,  J.  W.  (2009).  Research  Desain:  Qualitative,  Quantitative,  and  mixed methods approaches. California: Sage Publication.
Cresswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. California: Sage.
Enam  Desa  akan  Jadi  Percontohan  Smart  Village — Radar  Lamsel.  (t.t.).  Diambil  24 Juni 2022, dari https://www.radarlamsel.com/enam-desa-akan-jadi-
percontohan-smart-village/
Fakih, M. (2002). Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi.  Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
Hermawan,  R.  (2015).  Desa  dalam  Kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia: Melihat  Desa  dari  Sudut  Pandang  Aturan  Perundang-Undangan.  Jurnal Desentralisasi, 13(1), 61 – 75. https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.61-75
Iskandar,  H.  (2020).  SDGs  desa:  Percepatan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Lisnawati,  L.,  &  Lestari,  S.  (2019).  Analisis  Faktor  Pembangunan  Desa  dalam
Pengembangan  Desa  Mandiri  Berkelanjutan  pada  Desa  Bunghu  Aceh  Besar.
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(2), 159 – 169.
https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3390
Ningtyas T. (2017). New Public Service: Pelayanan Publik Berbasis Humanistikuntuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi. jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 1 No. 1.
Oemar,  W.  I.  V.  (2009).  Pengembangan  Kebijakan  dan  Strategi  Pembangunan Perdesaan. Jakarta: Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
Oemar,  W.  I.  V.,  &  Soimin.  (2014).  Pemberdayaan  masyarakat  &  pembangunan: Gagasan  Manajemen  Pengembangan  Masyarakat  untuk  Memutus  Rantai Kemiskinan. Malang: Intrans Publishing.
Prabowo,  T.  A.  (2013).  Perencanaan  Desa  Wisata  Berbasis  Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Dinadra Creative.
Pranoto, S., Ma’arif, S., Sutjahjo, S. H., & Siregar, H. (2006). Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan. Jurnal Manajemen & Agribisnis, 3(1), Art. 1. https://doi.org/10.17358/jma.3.1.45-53
Pratama,  N.  B.,  Purnomo,  E.  P.,  &  Agustiyara,  A.  (2020).  Sustainable  Development Goals  (SDGs)  dan  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. SOSIOHUMANIORA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora,  6(2),  64 – 74. https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8045
Ramadhani,  R.  W.,  &  Prihantoro,  E.-.  (2020).  Strategi  Komunikasi  Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan.  Jurnal  Komunikasi  Pembangunan,  18(02),  117 – 129. https://doi.org/10.46937/18202028913
Sajogyo. (2006). Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji). Yogyakarta: Cindelaras.
Santoso,  D.  (2019).  Administrasi  publik:  Sustainable  Development  Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Cetakan pertama). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Siregar, B. B. (2001). Menelusuri Jejak Ketertinggalan, Merajut Kerukunan melintasi Krisis. Bogor: Pusat P3R-YAE.
Soimin. (2019). Pembangunan berbasis desa: Kajian konsep, teori, dan implementasi UU Desa. Malang: Intrans Publishing.
Sudantoko, H. D., & Mariyono, J. (2010). Tinjauan Teoritis Pembangunan Pedesaan yang  Berkelanjutan:  Pengentasan  Kemisikinan  dan  Perbaikan  Kualitas Lingkungan. JEJAK, 3(2), Art. 2. https://doi.org/10.15294/jejak.v3i2.4656
Suseno, D. A., & Sunarto. (2016). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa berbasis Undang-Undang  Desa  No  6  Tahun  2014  di  Kecamatan  Gunungpati  Kota Semarang. 8(2), 16. Publisher: Jurnal STIE Semarang.
Tim  FPPD.  (t.t.).  Membangun  Kedaulatan  Desa:  Panduan  Perencanaan Partisipatif. FPPD bekerjasama dengan The Ford Foundation.
UNDP.  (2015).  Transforming  our  world:  The  2030  Agenda  for  Sustainable
Development United Nations Development Programme. UNDP.
https://www.undp.org/ukraine/publications/transforming-our-world-2030- agenda-sustainable-development
Wungo, G. L. (2020). Penerapan Konsep Desa Berkelanjutan pada Zoning Kawasan Permukiman  di  Kecamatan  Sulang  Kabupaten  Rembang.  Jurnal  Arsitektur ZONASI, 3(2), Art. 2. https://doi.org/10.17509/jaz.v3i2.25006

## Daftar Narasumber
Sutikno, Kepala Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 12 Mei 2022, Pukul 11.32 WIB
Riyadi, Kasi Kesra Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 12 Mei 2022, Pukul 13.05
Harliyah, Ketua TP PKK Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 12 Mei 2022, Pukul 15.12 WIB
Deni Saputra, Sekretaris Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
16 Juni 2022, Pukul 09.15 WIB
Suharlina, Direktur BUMDes Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
16 Juni 2022, Pukul 11.05 wib
Ida Susanti, Kasi Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 30 Juni  2022, Pukul 10.15 WIB
Agus Sulistio, Tokoh Masyarakat Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 30 Juni 2022, Pukul 13.10 WIB.
Sutrisno,  Tokoh  Masyarakat  Desa  Kalisari  Kecamatan  Natar  Kabupaten  Lampung Selatan, 18 Juli 2022, Pukul 9.15 WIB
Suryadi,  Tokoh  Masyarakat  Desa  Kalisari  Kecamatan  Natar  Kabupaten  Lampung Selatan, 18 Juli 2022, Pukul 14.25 WIB

## Tentang Penulis
Angga Natalia , Dosen Tetap Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,  UIN Raden Intan Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema Kebijakan Publik, Otonomi dan Desentralisasi, Community Development .
Erine Nur Maulidya , Dosen Tetap Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema Gerakan  Sosial,  Studi  Pembangunan,  serta  ketahanan  dan  Pemberdayaan Masyarakat.