## Penyelesaian Perkara Kecelakan Lalu Lintas Di Jalan Raya
1 Muhammad Afzal & 2 Rahmad Hidayat
1 Universitas Mahasaraswati Mataram; 2 Universitas Muhammadiyah Mataram Email: 1 afzalalex369@gmail.com ; 2 rahmad_dayat22@yahoo.com
Abstrak; Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (a),  Untuk  Mengetahui  bagaimanakah  upaya pencegahan  dalam  meminimalisir  kecelakaan  lalu  lintas  (b)  untuk  mengetahui  bagaimanakah penyelesaian  perkara  kecelakaan  Lalu  Lintas.  Penelitian  ini  bermanfaat  untuk  memberikan  bekal pengetahuan  dalam  mengkaji  atau  menerapkan  suatu  ilmu  pengetahuan  hukum  khususnya  hukum pidana,  hukum  acara  pidana,  melalui  suatu  tindakan  empiris  di  lapangan/masyarakat.  Sedangkan secara  praktis,  bahwa  hasil  peneltian  ini  akan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  suatu  masukan  atau sumbangan pemikiran bagi pejabat / aparat terkait untuk  meningkatkan  kualitas pelaksanaan tugas, khususnya  dalam  penerapan  peraturan  hukum  yang  berlaku  bagi  kasus-kasus  serupa.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  Secara  yuridis  tugas  dan  wewenang  Polri  telah  diatur  dalam konstitusi  dan  berbagai    peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  yuridis  sebagaimana  termuat dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan “Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan  dan  ketertiban  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta menegakkan  hukum”.  Hal  senada  dengan  ketentuan  Pasal  6  KetetapanMPR  No.VII/MPR/2000 Tentang  Peran  TNI  dan  Polri,  “Polri  merupakan  alat  Negara  yang  berperan  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,    menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

## Kata Kunci: Perkara, Kecelakanaan, Lalu Lintas.
Abstract;  The  objectives  of  this  study  are:  (a),  To  find  out  how  prevention  efforts  are  in minimizing  traffic  accidents  (b)  to  find  out  how  the  completion  of  a  Traffic  accident  case.  This research is useful to provide knowledge in studying or applying a legal science, especially criminal law, criminal  procedure  law, through an empirical  action in  the field  /  society.  While practically, the  results  of  this  study  will  be  utilized  as  an  input  or  contribution  to  the  thought  of  officials  / related officials to improve the quality of the implementation of tasks, especially in the application of applicable legal regulations for similar cases. The results of the study show that: Juridically the duties and authorities of the National Police are regulated in the constitution and various laws and regulations.  The  juridical  provisions  as  contained  in  Article  30  paragraph  (4)  of  the  1945 Constitution, and Law Number  2 of  2002 concerning  the Republic of Indonesia  Police affirm that "the National Police as a State instrument that maintains security and order has the duty to protect, protect,  serve  the  community,  and  enforce  the  law  ".  Similar  to  the  provisions  of  Article  6  of  the Decree of MPR No.VII / MPR / 2000 concerning the Role of the TNI and Polri, "Polri is a State tool that  has  a  role  in  maintaining  security  and  public  order,  enforcing  the  law,  providing  protection, protection and service to the community".

## PENDAHULUAN
Saat  ini  kualitas  citra  Polisi  Republik Indonesia  dinilai  mengalami  kemerosotan dimata  masyarakat.  Kemerosotan  citra  Polri tersebut  merupakan  sebuah  persoalan  penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan
hukum, dan melakukan
pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu lintas  dalam  melayani  masyarakat.  Ketentuan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam  Pasal 5  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tentang Polri menegaskan bahwa :
Pasal 5 menegaskan :
1. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia merupakan  alat  negara  yang  berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,  serta  memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Bertolak  dari  ketentuan  yuridis  tersebut tampak,  bahwa  lembaga  kepolisian  di Indonesia  tidak  hanya  berperan  sebagai bagian  dari  penegakan  hukum  yang  terpola dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP), melainkan  lebih  jauh  dari  itu  berperan  juga sebagai  lembaga  penjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
Upaya untuk  menata dan meningkatkan kesejahteraan  anggota  Polri  dalam  konteks Reformasi  Birokrasi  di  lingkungan  Polri merupakan kebutuhan yang sangat elementer, mengingat kaitannya yang sangat erat dengan misi  perubahan  kultur  Polri  (Reformasi bidang  kultural).  Sehingga  dengan  struktur gaji  yang  baru  (nanti),  setiap  anggota  Polri diharapkan  akan  mempunyai  daya  tangkal (imunitas)  yang  maksimal  terhadap  rayuan atau  iming-iming  materi  (kolusi).Kinerja kepolisian  tidak  hanya  terbatas  pada  hal-hal yang  telah  diuraikan  di  atas.  Persoalan  tertib berlalu  lintas  merupakan  pekerjaan  rumah yang  harus  diselesaikan  oleh  kepolisian. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia  pada  umumnya  dan  dari  tahun  ke tahun,  menjadi  sinyal  bagi  kepolisian  untuk meningkatkan  kinerja  dan  profesionalitas sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum yang  bertugas  menertibkan  lalu  lintas  dan angkutan jalan.
Kinerja kepolisian dalam upaya menertibkan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan didukung dengan ketentuan perundang- undangan  yaitu  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai pengganti  Undang-undang  Nomor  14  Tahun 1992  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan
Jalan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi,  perubahan  lingkungan  strategis,  dan kebutuhan  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  saat  ini  dalam  mengatur kebutuhan masyarakat dalam berlalu lintas.
Pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam  Undang-undang  Lalu  Lintas  diatur lebih  tegas.  Bagi  pelanggar  yang  sifatnya ringan dikenakan sanksi pidana kurungan/denda  yang  relatif  lebih  ringan  dan terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan  dikenakan  sangsi  pidana  yang jauh  lebih  berat.  Pelaksanaan  dan  penerapan Undang-undangNomor 22 Tahun 2009
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di Kota  Mataram  berlaku  secara  keseluruhan bagi  pengguna  kendaraan.  Pelaksanaan  dan penerapan Undang-undang Lalu Lintas tersebut  berdampak  pada  ketaatan,  ketertiban berkendaraan di jalan raya, serta tidak terlepas kemungkinan  adanya  risiko  kecelakaan  lalu lintas  terus    meningkat,  yang  pada  akhirnya menimbulkan  tindak  pidana  lalu  lintas  dan angkutan jalan RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah  upaya  pencegahan  dalam meminimalisir kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara kecelakaan Lalu Lintas?

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif-empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian secara menyeluruh,  sistematis,  faktual  dan  aktual mengenai  fakta-fakta  yang  berhubungan dengan masalah
yang akan diteliti.Pelaksanaan penelitian ini melalui dua tahap  yaitu  penelitian  kepustakaan  guna mendapatkan  data  sekunder  dan  penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.
1. Cara dan Alat Pengumpulan Data
a. Teknik Pengambilan Sampel Setelah peneliti merumuskan
permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya adalah menentukan objek penelitian  dari  mana  data  akan  dikumpulkan. Idealnya data dikumpulkan dari semua obyek yang  dipermasalahkan,  akan  tetapi  hal  ini tentu  sangat  banyak  membutuhkan  biaya, tenaga  dan  waktu,  sehingga  karenanya  tidak
efisien, oleh karena itu dalam suatu penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian saja  dari  keseluruhan  obyek  penelitian,  jadi lokasi  yang  dijadikan  sampel  yaitu  Polres Mataram.  Dalam  penelitian  ini  jenis  sampel yang  digunakan  adalah  teknik non-random sampling,  yaitu  tidak  semua  individu  diberi kesempatan  untuk  menjadi  anggota  sampel. Jenis sampel yang diinginkan adalah purposive sampling, yaitu mempunyai hubungan erat dan khusus dengan pengetahuan  yang  cukup  serta  ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## b. Alat Pengumpulan Data
Cara  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  yaitu pengumpulan  data  yang  dilakukan  secara lisan  dengan  mengajukan  pertanyaan  secara langsung  pada  responden  yang  berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara  dilakukan  secara  terstruktur dengan  berpedoman  pada  daftar  pertanyaan yang  sudah  disiapkan  terlebih  dahulu.  Alat yang dipergunakan untuk penelitian kepustakaan  adalah  studi  dokumen  terhadap bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier  sebagaimana  telah diuraikan  sebelumnya.  Alat  pengumpulan data  yang  dipergunakan  pada  saat  penelitian lapangan  adalah  interview,  yang  berupa pedoman  wawancara  yang  bersifat  terbuka dan  sistematis  yang  disusun  berdasarkan masalah yang akan diteliti. Pedoman wawancara  hanya  berupa  garis  besarnya  saja sehingga tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain sepanjang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Analisis Data
Menganalisis  data  yang  telah  diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan  metode analisis  deskriptif kualitatif ,  yaitu  dengan  menjelaskan  atau menggambarkan  sesuatu  yang  diperoleh  dari teori  maupun  dari  hasil  seleksi  kemudian dihubungkan  dengan  peraturan  hukum  yang ada,  sehingga  mendapatkan  jawaban  dari permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN
DAN

## PEMBAHSAN
1.Upaya Pencegahan Dalam Meminimalisir
Kecelakaan Lalu Lintas
Pembentuk undang-undang kita menggunakan  istilah  straafbaarfeit  untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai straafbaarfeit tersebut.
Dalam  bahasa  Belanda  straafbaarfeit terdapat  dua  unsur  pembentuk  kata,  yaitu staafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda  diartikan  “sebagian  dari  kenyataan”, sedang  straafbaar  berarti  “dapat  dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti “sebagaian dari kenyataan  yang  dapat  dihukum”  yang  sudah tentu  tidak  tepat.  Oleh  karena  itu,  kelak  akan kita  ketahui  bahwa  yang  dapat  duhukum adalah  manusia  sebagai  pribadi  bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.
Moeljatno,  dalam  bukunya  Asas-asas Hukum Pidana memberikan pengertian tentang tindak pidana.
“Perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang siapa  yang  melanggar  aturan  tersebut. Dapat  juga  dikatakan  bahwa  perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal  itu  diingat  bahwa  larangan  ditujukan pada  perbuatan  (yaitu  keadaan  atau kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakukan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan  pada  orang  yang  menimbulkan kejaatan)”.
Untuk  adanya  perbuatan  pidana  harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi  rumusan  dalam  undang-undang (syarat  formil),  (3)  bersifat  melawan  hukum (syarat  materiil).  Syarat  formil  harus  ada, karena  asas  legalitas  dalam  Pasal  1  ayat  (1) KUHP.
Moeljatno,  juga  merumuskan  unsur- unsur  perbuatan  pidana  menjadi  lima  unsur atau elemen perbuatan pidana :
1) Kelakuan dan akibat.
2) Hal  ikhwal  atau  keadaan  yang  menyertai perbuatan .
3) Keadaan  tambahan  yang  memberatkan pidana.
4) Unsur melawan hukum yang obyektif.
5) Unsur melawan hukum yang subyektif. Isi definisi  hukum pidana  dari Moeljatno dengan sepintas  lalu tidak  berbeda dengan  definifsi  hukum  pidana  menurut ungkapan  Van  Apeldoorn,  terutama  di  dalam menentukan  kerangka  hukum  yang  dicakup oleh  pengertian  hukum  pidana.  Pendapat umum  sudah  menerima  istilah  hukum  pidana diartikan sebagai hukum pidana materiel saja.
Tindak Pidana/Pelanggaran
Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Sudarto,  dalam tulisan;  “Perkembangan  Masyarakat  dan Pembentukan Hukum
Pidana”, mengemukakan  bahwa  pada  rentetan  jenis kejahatan  (tindak  pidana)  yang  berbarengan dengan  berkembangnya  masyarakat  (modern) itu  dapat  ditambahkan  jenis  tindak  pidana yang  tidak  boleh  dianggap  enteng  yang  pada hakikatnya  sangat  merugikan  masyarakat, ialah pelanggaran lalu-lintas.
Terhadap  tindak  pidana/pelanggaran lalu  lintas  dilakukan  upaya  penanggulangan dilakukan  baik  secara preventif melalui operasi  rutin/razzia  dan  operasi  khusus, maupun  secara represif melalui  sidang pengadilan.  Dari  data  pelaku  pelanggaran dapat  diklasifikasi  dalam  usia  dan  jenis pekerjaan. Berdasarkan usia, maka usia antara 16  tahun  hingga  30  tahun  menempati  urutan teratas dalam pelanggaran lalu lintas, sementara  dari  jenis  pekerjaan,  swasta  dan pelajar  menempati  urutan  teratas  dalam pelanggaran  lalu  lintas.  Keadaan  di  atas membuktikan  kualitas  kesadaran  hukum masyarakat (pemakai jalan) belum memenuhi himbauan  disiplin  nasional.  Upaya  Polri dalam  penegakkan  bidang  lalu  lintas  juga dilakukan dengan melakukan tindakan “menegur”  pelaku  atas  “peringatan”  oleh Polri di jalan
Pelaksanaan  tugas  kepolisian  secara umum  Polri  melakukan  patroli  rutin  pada seluruh  wilayah  penugasan  dan  mengambil langkah-langkah
pengaturan/pengamanan kegiatan publik termasuk menjamin ketertiban lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan  raya  memegang  peranan  yang  sangat penting  dan  strategis  bagi  perkembangan masyarakat  sehingga  dengan  demikian  segala hal  yang  berkaitan  dengan  lalu  lintas  akan luas  dan  kompleks.Hampir  setiap  hari
manusia  melakukan  kegiatannya  sehari-hari mempergunakan  jalan  raya.  Jalan  raya merupakan  jalan  dalam  bentuk  apapun  yang terbuka  untuk  lalu  lintas  umum  sudah merupakan salah  satu kebutuhan  bagi masyarakat. Warga yang hendak menggunakan  jalan  raya  tersebut  harus menaati  peraturan-peraturan  mengenai  lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Penggunaan  jalan  raya  sebagai  salah  satu kebutuhan  pokok  warga  masyarakat  agar benar-benar berfungsi maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban, keamanan
maupun keselamatannya. Menurut  H.L.Yoesuf  jika  dilihat  dari garis  besar  maka  Undang-undang  Nomor  22
Tahun 2009 mempunyai keunggulan dibanding dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun  1992,  keunggulan-keunggulan  tersebut antara lain:
a. Mengatur  transportasi  sampai  keseluruhan pelosok tanah air.
b. Mengatur penggunaan dan penyelenggaraan terminal.
c. Mengatur  pengadaan  fasilitas  perparkiran guna memperlancar lalu lintas di kota-kota besar .
d. Mengatur  ketentuan  pengangkutan  barang berbahaya,  beracun  dan  alat  berat  guan mendukung  kemajuan  industri,  dagangan, dan menjamin keselamatan
penggunaannya.
e. Mengatur  ketentuan  kendaraan  untuk orang cacat.
f. Mengatur  ketentuan  penggunaan  sabuk pengaman,  baik  pengemudi  maupun  yang duduk disampingnya.
g. Mengatur  ketentuan  asuransi  kendaraan bermotor dan awaknya.
h. Mengatur  ketentuan  pengendalian  dampak lingkungan.
i. Mengatur ketentuan rekayasa dan manajemen lalu lintas.
j. Memberikan  perlindungan  kepada  pejalan kaki.
k. Mengatur  ketentuan  mengenai  ketegasan pemberian hak dan tanggungjawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
l. Mengatur ketentuan tanggungjawab terhadap korban kecelakaan.
m. Mengatur
ketentuan tanggungjawab pengusaha bila terjadi pembatalan.
n. Mengatur ketentuan angkutan lalu lintas.
o. Mengatur  ketentuan  tanggungjawab  pihak ketiga.
p. Mengatur  lebih  tegas  tentang  pemeriksaan dan penyidikan kedaraan bermotor.
q. Mengatur  lebih  terperinci  tentang  sanksi pelanggaran.
Menurut  Awaloedin  pelanggaran  lalu lintas adalah: Merupakan pelanggaran terhadap  keamanan  dan  ketertiban  umum maka  pribadi  yang  memperoleh  sanksi hukuman  yang  terlalu  ringan  akan  merasa bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan diaggap  terlalu  ringan  sifatnya  sehingga  rasa bersalah  ( sence  of  guilty )  sangat  tipis, terutama  pribadi-pribadi  yang  digolongkan sebagai pengemudi ugal-ugalan di jalan raya”.
Akibat ketimpangan antara peningkatan  frekuensi  dan  volume  lalu  lintas jalan dengan keterbatasan sarana dan prasarana  lalu  lintas  menimbulkan  persoalan baru  dalam  lalu  lintas  jalan,  dan  persoalan yang  dihadapi  menjadi  semakin  rumit  lagi dengan  menurunnya  disiplin  serta  sopan santun  dalam  berlalu  lintas  para  pemakai jalan,  sebab  menurunnya  disiplin  dan  sopan santun  dalam  berlalu  lintas  cenderung  akan menimbulkan  terjadinya  pelanggaran  lalu lintas  maupun  kecelakaan  lalu  lintas.  Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya penanggulangan  untuk  mengatasi  segala permasalahan  dibidang  lalu  lintas  tersebut, yang  harus  dilakukan  secara  maksimal  dan berkesinambungan, baik oleh POLRI maupun instansi-instansi yang berkaitan dengan tugas- tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Karenanya  diperlukan  adanya  fasilitas transportasi  yang  dapat  menopang  kegiatan dan  mobilitas  masyarakat  yang  semakin berkembang  tersebut.  Kebutuhan  penyediaan sarana  transportasi  yang  menunjang  tersebut tidak  dapat  berdiri  sendiri  melalui  peran  satu pihak  saja.  Diperlukan  adanya  peran  serta antara  Dinas  Perhubungan  yang  berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan  Umum  sebagai  bidang  penyedia prasaraan  jalan,  dan  POLRI  yang  berperan sebagai  lembaga penegak hukum.  Peran serta ketiga  lembaga  tersebut  dapat  menciptakan suatu  tujuan  terbentuknya  sistem  transportasi
yang  aman,  lancar,  tertib.  Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan  transportasi  darat  maupun perairan  daratan  yang  saling  berkaitan  satu sama lain dan berintregasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau  rel)  yang  berada  di  bawah  sistem otonomi  daerah.  Dinas  Perhubungan  adalah suatu  lembaga  yang  terdiri  secara  mandiri dalam  melaksanakan  peran  pelaksanaan kebijakan  berdasarkan  pemerintahan  otonomi daerah.
Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan  untuk  melaksanakan  otonomi seluasluasnya  berikut  semua  aparatur  dan keuangannya  kecuali  hal-hal  yang  bersifat nasional yang akan diatur dan undang-undang DISHUB  (DLLAJR)  adalah  lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi. Desentralisasi  di  sini  mengandung  pengertian pelepasan  diri  dari  pusat,  atau  pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat pada daerah- daerah  yang  mengurus  rumah  tangganya sendiri (daerah otonom)
Namun  tidak  banyak  pula  pihak  yang dapat mengapresiasi peran Dinas Perhubungan (DLLAJR) dengan segala kewenangan  dan  fungsinya.  Sering  kali hanyalah  fungsi  teknis  lapangan  saja  yang dipahami  oleh  masyarakat.  Contoh  tindakan teknis  yang  paling  banyak  diketahui  oleh masyarakat  adalah  kegiatan  mengatur  lalu lintas  jalan,  penggantian  lampu  traffic  light, pemasangan  rambu  lalu  lintas,  menilang angkutan  umum  yang  melanaggar  peraturan (menarik  retribusi),  atau  kegiatan  teknis lapangan lainnya.
2.  Penyelesaian  Perkara  Kecelakaan  Lalu Lintas
Di dalam Amandemen Kempat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  pada  Pasal  28D  ayat (1)  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Dalam kaitannya dengan sistem penyelesaian sengketa.
Di  Indonesia  sendiri  pada  dasarnya penyelesaian  suatu  sengketa  dapat  dilakukan melalui  2  (dua)  proses,  yaitu  penyelesaian
sengketa  melalui  proses  Litigasi  dan  proses
Non Litigasi. Proses Litigasi adalah penyelesaian  masalah  hukum  melalui  jalur pengadilan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  proses non  litigasi  yaitu  menyelesaikan  masalah hukum  di  luar pengadilan. Proses  non litigasi ini  dikenal  dengan  penyelesaian  Sengketa Alternatif, yang terdiri dari mediasi, negosiasi dan  arbitrase.  Melalui  proses  di  luar pengadilan  ini  menghasilkan  kesepakatan yang  bersifat  “ win-win  solution ”,  yaitu menganut prinsip sama-sama menguntungkan.
a. Upaya Preventif.
Upaya  preventif  merupakan  upaya pihak  kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana.  Upaya  preventif  memang menjadi  kinerja  yang  wajib  dilakukan  oleh semua anggota POLRI karena upaya preventif lebih  diutamakan  dan  merupakan  perintah dari  pejabat  tinggi  POLRI  dengan  harapan dalam bekerja lebih baik mencegah terjadinya tindak  pidana  dari  pada  menangani  suatu tindak  pidana  yang  terlanjur  terjadi.  Upaya  – upaya tersebut antara lain :
1) Melakukan  pembinaan  dan  pendidikan pada masyarakat
2) Melakukan  sosialisasi  di  tempat-tempat strategis..
3) Membuat  dan  Menjalankan  program  – program yang berfungsi mengajak masyarakat  atau  membuat  masyarakat untuk  mematuhi  peraturan  lalu  lintas termasuk.  Program-program  yang  ada seperti :
a) Safety Award Room (SAR). Program tersebut dilakukan  kepada semua  pihak  yang  melakukan  pemohonan pembuatan surat ijin mengemudi (SIM).
b) Mengumpulkan dan Melakukan pelatihan Upaya  mengumpulkan  dan  melakukan pelatihan yang dilakukan tersebut pihak polisi bekerja sama dengan pihak dinas perhubungan  dengan  mengumpulkan  semua sopir    maupun  supir  angkutan  kota  secara berkala bertempat di polres.
b. Upaya preventif sebagai  upaya  pencegahan  dilakukan polisi  sebaik  mungkin  karena  polisi  ingin mengurangi  terjadinya  tindak  pidana  lalu lintas oleh para pengemudi bahkan
menghilangkan  hal  tersebut  sampai  kepada zeroaccident yaitu  tidak  ada  kasus  yang terjadi.  Dalam  upaya  tersebut  polisi  ingin berada  di  depan  rambu-rambu,  maksud  dari istilah  tersebut  adalah  polisi  ingin  bergerak atau bekerja sebelum tindak pidana lalu lintas itu  terjadi  tanpa  harus  menunggu  tindak pidana lalu lintas tersebut telah terjadi.
c. Upaya Represif Upaya  represif  adalah  upaya  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana dalam lalu lintas. Upaya yang dilakukan antara lain yaitu sesuai  dengan  menerapkan  hukum  yang berlaku  yaitu  dengan  KUHP  atau  juga Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan. Penerapan  aturan  hukum  dengan  KUHP  atau UU  Nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas dan angkatan jalan bertujuan agar tidak salah dalam  menerapkan  pada  tindak  pidana  yang dilakukan. Dalam kasus kecelakaan, kepolisian akan menerapkan pasal 359 KUHP apabila  korban  dari  kecelakaan  tersebut meninggal dunia, sedangkan apabila korbannya  mengalami  luka  ringan  maupun luka berat diterapkan pasal 360 ayat 1 KUHP dan  apabila  korban  luka  hingga  cacat  dalam waktu tertentu maka diterapkan pasal 360 ayat 2 KUHP.

## KESIMPULAN
1.  Upaya-upaya  dalam  mencegah  terjadinya tindak  pidana  lalu  lintas  sebagai  awal terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, yaitu :  Rekayasa  atau  Manajemen  Lalu  Lintas, Mengadakan  Patroli  Gabungan,  Survey Gabungan,  Upaya  Preventif  dan  Upaya Represif.
2.  Faktor  kendala  yang  dihadapi  dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya yang dialami adalah : Kendala  Internal,  meliputi  :  Kurangnya Sosialisai  Kepada  Masyarakat,  Terbatasnya Anggaran, Kurangnya
Sarana dan
Prasarana.  Sedangkan  Kendala  Eksternal, meliputi  :Kurangnya  kerjasama  antara DLLAJR  dan  polisi  lalulintas  dengan instansi  lain  yang  berkaitan  dengan  lalu lintas  dan  Rendahnya  Tingkat  Kesadaran Hukum Pengendara.

## SARAN
1.  DLLAJR  dan  kepolisian  sebaiknya meningkatkan  pengadaan  patrol  atau  razia- razia  lalu  lintas  dengan  tujuan  agar masyarakat  lebih  berdisiplin  diri  dalam kegiatan  berlalulintas,  serta  meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  tentang tata cara berlalulintas yang baik dan benar.
2.  Bagi  masyarakat  pengguna  jalan  raya, untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam  bentuk  meningkatkan  pengetahuan berlalulintas  yang  baik  dan  benar  guna untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalulintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Beberapa  Pemikiran  Tentng Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Perss. 1987. Awaloedin,  1983, Peningkatan  Disiplin Masyarakat Pemakai Jalan Raya dalam Kaitannya  dengan  Wewenang  Polri sebagai  Penegak  Hukum ,  Surabaya, BinaIlmu,. Bambang Poernomo. 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
C.S.T.  Kansil, Hukum  Tata  Pemerintahan Indonesia, Jakarta  :  Ghalia  Indonesia.
1984.
Evi  Hartanti.  2005. Tindak  Pidana  Korupsi . Jakarta : Sinar Grafika.
H.L.  Yoesuf,  2013. Penyuluhan  Hukum
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan . (Mataram, Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat).
M.  N.  Nasution, Manajemen  Transportasi,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2008 Moeljatno,  2000, Asas-asas  Hukum  Pidana,
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sudarto,
1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Sinar Baru, Bandung
Sudiarto  dan  Zaeni  Asyhadie,  Mengenal
Arbitrase (Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Sengketa Bisnis), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.