## Al-Mizan
(e-Journal)

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan
Objek Wisata Ke ’ te ’ Kesu ’ Toraja Utara
Yogistry Pakita Salamba 1 , Marwati Riza 2 , Zulkifli Aspan 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin
Email: yogispakita3@gmail.com; marwatinanang@gmail.com; zulkifliaspan@gmail.com.
Penulis Korespondensi: yogispakita3@gmail.com
Abstract:  This  study  aims  to  analyze  the  enforcement  of  sanctions  against perpetrators of the destruction of tourist objects in Ke'te' Kesu' North Toraja. This research uses empirical legal research methods with a statutory approach. The results of this study indicate that the enforcement of sanctions against the perpetrators of the destruction of tourist objects in Ke'te' Kesu' North Toraja is still less effective and the case has not been followed up, despite having a Regional Regulation of North Toraja  Regency  Number  7  of  2016.  There  are  several  obstacles  faced  in  the application of sanctions in law enforcement against perpetrators of destruction of tourist  objects  due  to,  among  others:  (1)  the  civil  service  police  unit  can ’ t  apply criminal  sanctions  because  it  does  not  have  an  agreement  from  the  Police, Prosecutor's Office, and the Court; (2) the budget is slow or even non-existent so that the civil service police unit can ’ t move in guarding every tourist who enters North Toraja, and (3) the lack of personnel of the civil service police unit, so that it does not  reach  every  violation  of  the  destruction  of  Ke'te  Kesu'  Toraja  Utara  tourist objects.
Keywords:  Law  Enforcement;  Application  of  Sanctions;  Regional  Regulation; Tourism Objects

## Law Enforcement Against Perpetrators of Destruction Ke'te' Kesu' Tourism Object in North Toraja
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penegakan  sanksi  terhadap pelaku  pengrusakan  objek  wisata  di  Ke ’ te ’ Kesu ’ Toraja  Utara.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penegakan  sanksi  terhadap  pelaku pengrusakan  objek  wisata  di  Ke ’ te ’ Kesu ’ Toraja  Utara  masih  kurang  efektif  dan kasusnya  belum  ditindaklanjuti,  walaupun  telah  memiliki  Peraturan  Daerah Kabupaten  Toraja  Utara  Nomor  7  Tahun  2016.  Adanya  beberapa  kendala  yang dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pengrusakan objek wisata ini dikarenakan antara lain: (1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat menerapkan sanksi pidana karena belum miliki  perjanjian kesepakatan dari pihak Kepolisian,  Kejaksaan, dan  Pengadilan; (2) anggaran yang lambat  bahkan  tidak  ada,  sehingga  petugas  Satpol  PP  tidak  bisa  bergerak  dalam menjaga setiap wisatawan yang masuk ke Toraja Utara, dan (3) kurangnya personil Satpol PP, sehingga tidak menjangkau setiap pelanggaran pengrusakan obyek wisata Ke’te Kesu’ Toraja Utara.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penerapan Sanksi; Peraturan Daerah; Objek Wisata

## Ke’te’ Kesu’ di Toraja Utara

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  Negara  yang  kaya  akan  tempat-tempat  menarik  untuk pariwisata  yang  indah,  reruntuhan  budaya  dan  sejarah  yang  menarik.  Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah.  Perkembangan  pariwisata  Indonesia  saat  ini  sudah  cukup  maju.  Untuk prestasi  ini  Kementerian  Pariwisata  telah  menerima  penghargaan  dari  pelbagai lembaga internasional. Menurut The World Travel and Tourism Council (WTTC), Indonesia menempati urutan ke-9 dari 30 negara mengalahkan beberapa negara maju seperti Malaysia, Thailand, United Emirates Arab, dan Australia. Ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia mengalami kemajuan cukup pesat. 1
Naisbitt  mengemukakan  bahwa  dalam  globalisasi,  pariwisata  merupakan industri  terbesar  di  dunia.  Pariwisata  adalah  penghasil  uang  terbesar  dan  terkuat dalam  pembiayaan  ekonomi  global  industri  terbesar  digerakkan  oleh  keputusan individu.  Seseorang  yang  semakin  menjadi  universal,  maka  tindakannya    juga semakin  bersifat  kesukuan.  Semakin  besar  dan  semakin  kompetitif  pariwisata, semakin berbeda secara otentik. Semakin banyak menghadapi budaya, bahasa, dan pemandangan  lain,  maka  semakin  kuat  keinginan  untuk  mengalaminya  secara langsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa, pariwisata mempekerjakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,6% dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia menghasilkan 10,2%  produk  nasional  bruto.  Pariwisata  adalah  produsen  terkemuka  untuk mendapatrkan  pajak sebesar $655 miliar. 2
Namun sangat menyedihkan adalah lemahnya penegakan hukum dari aparat terkait. Kurangnya konsistensi instansi terkait dalam melaksanakan peraturan yang menjadi  dasar  bagi  pembinaan  dan  pengembangan  kawasan  wisata.  Sering dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menjungkir balikkan peraturan yang telah
1 I Gusti Bagus Rai Utama, Pemasaran Pariwisata (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 141.
2 John Naisbitt, Global Paradox, alih bahasa Budijanto (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 108- 110.
ada.  Hal lain yang memperparah keadaan ini adalah rendahnya sanksi hukum yang dikenakan  kepada  para  pelanggar,  sehingga  dengan  membayar  denda  yang  relatif rendah, sehingga pelanggaran akan dapat terus berlanjut. 3
Kedayagunaan  dan  keefektifitasan  ancaman  paksaan  (sanksi)  dapat mengandung makna, yaitu mungkin tidak efektifnya hukum karena faktor ancaman paksaan  kurang  berat,  dan  mungkin  juga  karena  ancaman  paksaan  itu  tidak terkomunikasi  secara  memadai  kepada  masyarakat. 4 Ali  dan  Heryani  juga menegaskan  bahwa  setiap  peraturan  hukum  dan  undang-undang  yang mengancamkan  sanksi  seyogianya  dilakukan  sosialisasi  yang  maksimal  didalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan,maupun berat ancamannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat. 5
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menetapkan adanya sanksi pidana. Sanksi pidana adalah  suatu  perbuatan  yang  melawan/melanggar  hukum  yang  telah  ditentukan. Tindakan  ini  terdapat  beberapa  unsur,  macam-macam,  dan  sanksinya,  perbuatan melawan  hukum  ini  mempunyai  nilai  resiko  yang  tinggi,  disamping  masa  hukum kurungannya  (sanksi)  juga  mempunyai  akibat  fatal  dikarenakan  pemindahan  dan pengrusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.
Pada  dasarnya,  pengrusakan  yang  sangat  merugikan  nilai  dari  suatu  objek wisata, sehingga sesuatu yang dirusak tersebut tidak indah sehingga tidak menarik wisata yang datang ke tempat tersebut, sehingga nilai budaya yang dirusak sesuatu yang  bernilai  bagi  daerah  kunjungan  wisata,  dengan  adanya  pengrusakan  ini merupakan  suatu  kejahatan  dalam  tindak  pidana  dan  selayaknya  diberi  hukuman sebagai marwah dari negara hukum. 6 Sanksi pidana dibuat dan menerapkan dalam kehidupan  masnyarakat,  juga  memikirkan  sanksi  yang  dibuat  bisa  diterapkan  dan
3 Departemen  Kehakiman  RI., Aspek-Aspek  Hukum  Kepariwisataan  (Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), 28.
4 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 137.
5 Ibid., 144.
6 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), 21.

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata
berfungsi  sebagai  sarana  yang  ampuh  dalam  rangka  menanggulangi  hal-hal  yang sudah ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum. 7
Pada beberapa negara maju seperti Amerika Serikat,  Australia dan Jepang, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah sering dilakukan. Di negara-negara tersebut  penggunaan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  telah  melembaga. 8 dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa seperti: sengketa dagang, sengketa  keluarga,  sengketa  antar  konsumen,  dan  produsen,  serta  sengketa lingkungan  hidup.  Sebenarnya  masyarakat-masyarakat  lokal  di  Indonesia  telah memiliki  pedoman  dalam  pemeliharaan,  pelestarian  dan  pemanfaatan  lingkungan dengan  sebaik-baiknya,  misalnya  pengelolaan  lingkungan  terkait  dengan  upacara- upacara adat mereka. 9
Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dan  ketertiban  dalam  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat.  Keteraturan  dan ketertiban  ini  yang  menyebabkan  orang  dapat  hidup  dengan  berkepastian,  artinya orang  dapat  mengadakan  kegiatan-kegiatan  yang  diperlukan  dalam  kehidupan masyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau  apa  yang  bisa  diharapkan. 10 Hukum  dalam  suatu  masyarakat  disamping diharapkan  dapat  berfungsi  mengatur,  juga  diharapkan  dapat  berfungsi mengamankan,  melindungi,  dan  menyeimbangkan  kepentingan  masyarakat  dalam pembangunan  yang  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  menggali  nlai-nilai  budaya  untuk diangkat ke permukaan dalam usaha pembentukan hukum yang berwawasan budaya mempunyai  urgensi  tinggi,  salah  satunya  dengan  perumusan  sanksi  adat  dalam hukum pidana. Harapannya, hukum pidana positif di Indonesia dapat memenuhi rasa keadilan seluruh masnyarakat, termasuk masyarakat adat. 11
7 Henny Nuraeny, Wajah Hukum Pidana (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 107.
8 Takdir  Rahmadi, “ Wawasan  Budaya  Minangkabau  Untuk  Pembangunan  Hukum  dan Birokrasi, ” dalam    Endang  Caturwati,  et.al., Wawasan  Budaya  Untuk  Pembangunan:  Menoleh Kearifan Lokal (Yogyakarta: Pilar Politika, 2004), 241.
9 Rokhmin  Dahuri,  et.al., Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan  Secara  Terpadu. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), 9.
10 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2000), 49-50.
11 I Dewa Made Suarta, Hukum dan Sanksi Adat (Malang: Setara Pers, 2015), 15.
Masyarakat adat Tana Toraja yang masih sangat kental memelihara tardisi leluhurnya, seperti area pemakaman di Ke ’ te ’ Kesu ’ , di mana sebagai tempat tulang- tulang  atau  mayat  bangsawan  dimakamkan  yang  seharusnya  dijaga  dan  dirawat sebagai benda pusaka sejarah di  Tana Toraja dengan umur puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun kini banyak hancur dan hampir tidak ada lagi yang semestinya untuk dilihat saja, namun banyak  wisatawan yang sengaja memegang dan berfoto dengan tidak memperhatikan benda-benda bersejarah tersebut.
Topo dan Zulfa mengemukakan bahwa apa yang dirisaukan oleh Emil Salim justru  bukan  dampak  negatif  yang  timbul  dari  wisatawan  asing  (wisatawan mancanegara), melainkan dampak negatif yang dilakukan oleh wisatawan domestik (wisatawan Nusantara), yaitu suka melakukan coret-coret di tempat rekreasi. 12 Atas dasar  tersebut  perlindungan  terhadap  obyek  wisata  adalah  sesuatu  yang  penting, apalagi  pembangunan  di  bidang  hukum  pariwisata  merupakan  upaya  untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata suatu daerah dalam bentuk  keunikan  dan  kekhasan  alam  dan  budaya  melalui  suatu  proses  untuk mempersiapkan  secara  sistematis  dan  rasional  segenap  kegiatan  atau  aktivitas kepariwisataan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mengalokasikan keseluruhan sumber daya yang tersedia  secara efektif dan efisien. Hal ini tidak terkecuali bagi obyek wisata Ke’te Kesu’ Tana Toraja.

## B. Penegakan Sanksi Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata di Ke’te’ Kesu’ Toraja Utara

## Ke’te’ Kesu’ adalah salah satu kampung adat Bonoran, Kelurahan Tikunna
Malenong, Kecamatan Sanggali, Kabupaten Toraja Utara, namun Kete Kesu bukan sekedar  objek  wisata  biasa,  akan  tetapi  merupakan  kawasan  cagar  budaya  dan menjadi makam bagi para bangsawan, leluhur masyarakat Suku Toraja dengan sisa- sisa peninggalan bersejarah ratusan tahun. Tentunya hal ini perlu dijaga dari adanya
12 Santoso Topo dan Zulfa, Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta,1993), 107.

## Ke’te’ Kesu’ di Toraja Utara
tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pengrusakan obyek wisata tersebut, dan apabila terjadi hal tersebut, maka perlu adanya penegakan sanksi.
Sanksi  adalah  norma  adat  istiadat  yang  harus  ditaati  dimanapun  berada, semua  daerah  mempunyai  aturan  yang  harus  dihargai  dan  dilaksanakan,  tak terkecuali  Tana  Toraja,  sehingga  terjadi  suatu  hubungan  hukum  antara  manusia hidup yang sesuai dengan hukum dan sanksi yang ada.
Terkait aturan hukum di Tana Toraja, berdasarkan wawancara dengan Bapak Yunus Sumule bahwa aturan  hukum  di  Toraja  Utara  berjalan  selaras  dengan kehidupan masyarakat adat bahwa setiap pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi hukuman  adat,  sebagaimana  juga  yang  diberlakukan  di  Provinsi  Bali.  Terjadinya pelanggaran  ringan  masih  dalam  wilayah  adat,  maka  akan  diselesaikan  dengan hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  Toraja  Utara  dengan  memberikan  sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan tanpa harus ada campur tangan dari pihak lain.  Namun  jika  terjadi  pelanggaran  berat,  seperti  narkoba,  pembakaran,  dan pembunuhan maka akan diberlakukan hukum positif sesuai dengan aturan yang ada. 13
Pengelolaan  objek  wisata Ke’te  Kesu’ di  Toraja  Utara  sangat  bermanfaat untuk  pengembangan  dan  kemajuan  objek  wisata  untuk  menambah  pemasukan anggaran daerah guna untuk pembangunan objek wisata yang merata di Toraja Utara. Pembagunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, budaya dan alam serta kebutuhan manusia. Suatu tempat strategis untuk industri  pariwisata,  destinasi  pariwisata  dan  kelembagaan  kepariwisataan  dan perlukan  suatu  kerjasama  dari  pihak  Pemerintah  Daerah,  masyarakat  dan  swasta sehingga objek wisata di Toraja Utara semakin berkembang pesat.
Salah satu pendapatan daerah dari sektor pariwisata melalui kontribusi untuk pembangunan  infrastruktur  berupa  retribusi.  Pembagian  retribusi  dari  hasil pemungutan sudah di atur dalam Peraturan Bupati  Toraja Utara Nomor 56 Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Pemungutan  Retribusi  Tempat  Rekreasi  dan  Olahraga. Untuk pembagian retribusi yang diberlakukan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
13 Yunus  Sumule,  Plt.  Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Toraja  Utara, Wawancara, di Toraja Utara, tanggal 21 Juni 2023.
Tabel 1. Pembagian Hasil Pungutan Retribusi 14 No Pengelola Objek Wisata Hasil Pembagian Pemda Pengelola Objek 1 Yayasan 40% 60% 2 Non Yayasan 60% 40%
Pembagian  retribusi  tempat  rekreasi  dan  olahraga  ditetapkan  bahwa Pemerintah  Daerah  sebesar  25%  x  besarnya  retribusi  terutang;  dan  penyelenggara sebesar75%  x  besarnya  retribusi  terutang.  Hal  ini  dikarenakan  Toraja  Utara merupakan salah satu tujuan wisata setelah Bali, di mana panorama pemandangan, budaya dan adat istiadat serta peninggalan sejarah perlu dijaga dan dirawat, sehingga menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Toraja Utara.
Wawancara dengan Yuith Parubak bahwa Pemerintahan Daerah Toraja Utara melaksanakan  promosi  investasi  setelah  berkoordinasi  dan  berkonsultasi  dengan pemerintah  Pusat  dan  pemerintah  Provinsi,  untuk  mendorong  pengembangan destinasi,  pengembangan  produk  serta  fasilitas  dan  sarana  pariwisata.  Sebagai petugas  promosi  pariwisata  tugasnya  mendata  setiap  kunjungan,  baik  data wisatawan nusantara maupun data wisatawan mancanegara yang datang berkunjung di  Toraja  Utara  untuk  mengetahui  berapa  kunjungan  setiap  tahun  yang  masuk  di Toraja Utara. 15 Untuk kuantitas kunjungan wisatawan ke Toraja Utara dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Kunjungan Wisatawan ke Toraja Utara Tahun 2018-2022 16 No Tahun Jumlah Pengunjung Prosentase  (%) 1 2018 256.907 23,65% 2 2019 333.166 30,67% 3 2020 109.999 10,13% 4 2021 124.231 11,44% 5 2022 261.806 24,11% Jumlah Total 1.086.109 100 %
14 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, 2023. 15 Yuith  Parubak,  Bidang  Pelestarian  Nilai  dan  Promosi  Budaya  Kabupaten  Toraja  Utara, Wawancara, di Toraja Utara, tanggal 21 Juni 2023.
16 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, 2023.

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Ke’te’ Kesu’ di Toraja Utara
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya  disebutkan warisan  budaya  berupa  benda  cagar  budaya,  struktur  cagar  budaya,  situs  cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya  karena  memiliki  nilai  penting  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Atas dasar itu, maka setiap objek wisata di Toraja Utara belum bisa dikatakan masuk  dalam  cagar  budaya  karena  belum  tedaftar  dan  memiliki  surat  resmi  dari Kementerian  Pariwisata  dan  belum  tentu  setiap  objek  wisata  baru  sebagai  cagar budaya  karena  tidak  memenuhi  kriteria  sebagaimana  disebutkan  dalam  undang- undang  cagar  budaya.  Hal  ini  yang  membuat  seringkali  petugas  pariwisata  tidak menggunakan undang-undang cagar budaya kepada pelaku pariwisata yang ada  di Toraja Utara karena harus ada kordinasi kepada provinsi sampai pusat yang mengatur tentang cagar budaya. 17
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya  pasal  5 ditentukan  bahwa  benda,  bangunan,  atau  struktur  dapat  diusulkan  sebagai  benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:
1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
3. Memiliki  arti  khusus  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama, dan/atau kebudayaan;dan
4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencangkup tujuan untuk melindungi, mengembangkan,  dan  memanfaatkannya.  Hal  itu  berarti  upaya  pelestarian  perlu memperhatikan  keseimbangan  antara  kepentingan  akademis,  ideologis,  dan ekonomis.
Pengrusakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah tergolong dalam kejahatan, yaitu pasal 66 ayat (1) disebutkan ‘ Setiap
17 Janita Arung, Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Tana Toraja, Wawancara, di Tana Toraja, tanggal 22 Juni 2023.
orang  dilarang  merusak  cagar  budaya,  baik  seluruh  atau  bagian-bagiannya,  dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. ’ Adapun masalah sanksi pidana bagi pelaku  pengrusakan  sarana  umum  ditinjau  menurut  hukum  pidana,  khususnya penerapan  pasal  105  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya ditentukan bahwa ‘S etiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling  sedikit  Rp.  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ’
Jika  menelaah  kata  pengrusakan,  maka  kata  tersebut  tidak  dapat  diartikan sendiri. 18 K ata “ r usak” berarti sudah tidak sempurna, baik, utuh lagi, bisa juga binasa dan hancur. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau sekelompok orang, sehingga tidak menjadi  sempurna,  baik,  dan  utuh  lagi. 19 Artinya  bahwa  pengrusakan  dalam  arti khusus, seperti benda-benda bersejarah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.
C. Kendala  Penerapan  Sanksi  dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Ke’te’ Kesu’ di Kabupaten Toraja Utara
Setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  seseorang  tentunya  akan  mendapatkan hukuman atau sanksi, tak terkecuali sanksi pidana. Dalam Peraturan Daerah secara mendasar sangat dimungkinkan adanya diatur sanksi pidana. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Tejadinya pelanggaran di Ke ’ te ’ Kesu ’ dilakukan oleh wisatawan nusantara yang datang ke objek wisata kete kesu yang sudah terdaftar sebagai cagar budaya di Kementerian Budaya dan Pariwisata, melakukan pengambilan tulang dan tengkorak digunakan untuk berfoto yang belum di  ketahui kalau benda mistis tersebut tidak
18 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 971.
19 Ibid.

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Ke’te’ Kesu’ di Toraja Utara
boleh  untuk  dipegang  atau  dipindakan  dan  dijadikan  sebagai  alat  musik  untuk berfoto.
Kronologis kasus yang terjadi, yaitu dua pemuda mendapatkan sebuah sanksi adat  oleh  pemilik  Yayasan  Ke ’ te ’ Kesu ’ Toraja  Utara.  Saat  seorang  pelaku melakukan perilaku menginjak tengkorak dalam kompleks kuburan tua objek wisata Ke ’te’ Kesu ’ . Ini dikarenakan pelaku juga dari latar belakang mahasiswa yang belum mengetahui  aturan  tersebut  dan  pelaku  diketahui  setelah  tersebar  luas  di  media sosial. Tokoh adat secepatnya memanggil pelaku untuk mempertanggungjawabkan sesuai  dengan  apa  yang  dilakukan  pelaku,  sesuai  aturan  adat  yang  berlaku  di masyarakat  adat  Toraja  Utara.  Pemilik/Yayasan  Ke ’ te ’ Kesu ’ memberikan  sanksi adat ringan kepada pelaku. 20
Berdasarkan keterangan dari pemangku adat Layuk Sarungallo bahwa foto pelaku tersebut sempat viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita bernama Rezky memegang tengkorak, sementara teman pribadinya bernama Randy berpose  menaruh  kaki  di  atas  tengkorak  tersebut  seperti  hendak  menginjak tengkorak. Tidak hanya itu, di foto berikutnya juga terlihat si pemegang tengkorak kembali memegang tulang, kemudian bereaksi seperti main gitar. Saat terjadi viral di media sosial, pelaku meminta perlindungan dan menyerahkan diri ke Kantor Polisi Sektor Panakkukang pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018. 21
Setelah  mendapat  keamanan  di  Kantor  kepolisian,  akhirnya  dua  pelaku dibawa ke objek wisata Ke ’ te ’ Kesu ’ . Keduanya langsung di sidang adat oleh pemilik yayasan  adat  setempat  dan  dijatuhi  hukuman/sanksi  adat  ringan  dan  denda memotong  seekor  babi  sebagai  bentuk  pemohonan  maaf  ke  leluhur  suku  Toraja. Adapun prosesinya, kedua pelaku melakukan ritual mengkasala atau memohon maaf kepada leluhur di tempat kejadian dengan membawa sirih, kapur, pinang gambit dan tembakau. Benda-benda tersebut kemudian ditaruh di lokasi mereka berpose sambil memohon maaf  dengan  dibimbing  oleh pemangku  adat  Ke ’ te ’ Kesu ’ .  Pelaku  juga
20 Layuk Sarungallo, Ketua Yayasan Ke’te’ Kesu’, Wawancara, di Toraja Utara, tanggal 22 Juni 2023.
21 Layuk Sarungallo, Ketua Yayasan Ke’te’ Kesu’, Wawancara, di Toraja Utara, tanggal 22 Juni 2023.
akan  menjalankan  upacara  sanksi  pemotongan  babi  atau  ritual mangrambulangi’ sebagai bentuk pengakuan salah dan permohonan maaf kepada arwah leluhur.
Di samping sanksi adat tersebut, maka pengrusakan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 adalah tergolong dalam kejahatan. Hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum menurut ketentuan pidana adalah penerapan pasal 50 ayat (1) peraturan daerah tersebut yang menetapkan bahwa:
1) Setiap  orang  atau  badan  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46,  dipidana  dengan kurungan paling tinggi 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3) Denda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  penerimaan Negara. 22
Penerapan sanksi harus mengikuti ketentuan bahwa maksimal pidana denda adalah Rp. 50.000.000, dan pidana kurungan maksimum 6 bulan kurungan. Penerapan sanksi,  termasuk  sanksi  pidana  dalam  peraturan  daerah  sangat  jarang  terjadi. Pembiaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran peraturan daerah  merupakan  fenomena  umum,  di  mana  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  tidak berdaya  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  yang  bersifat massal.  Pada  gilirannya,  Kepolisian  memperkuat  penegakan  hukum  yang  dalam kasus-kasus tertentu, justru dibantu lagi oleh Tentara Nasional Indonesia.
Sebagai  gambaran  umum,  sarana  dan  prasarana  dalam  penegakan  hukum peraturan  daerah  serta  sarana  dan  prasarana  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota setempat, agar tidak terjadi suatu pengrusakan objek wisata biasa terjadi  bahkan  sering  terjadi.  Taraf  kesadaran  hukum  wisatawan  dan  masnyarakat untuk mematuhi perda sangat terbatas. Dengan berbagai macam masalah baik dari yang rasional sampai irasional, mereka tidak merasa melanggar peraturan daerah.
Penerapan  pidana  kurungan  dewasa  ini  di  Indonesia  memang  harus  diakui masih jauh efektif, sehingga dalam beberapa kasus penerapan pidana kurungan sudah
22 Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara,  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Pariwisataan.

## Ke’te’ Kesu’ di Toraja Utara
tidak memiliki perbedaan dengan pidana penjara pada umumnya. Akan tetapi, jangan akibat  lemahnya  sistem  penerapan  justru  menjustifikasi  pidana  kurungan  adalah bentuk  pemidanaan  yang  buruk  lantas  menghapusnya  sistem  hukum  pidana  di Indonesia.  Justru  pidana  kurungan  merupakan  bentuk  pemidanaan  yang  paling efektif.
Di  sisi  lain  kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap pengrusakan obyek wisata Ke ’ te ’ Kesu ’ meliputi:
1. Sarana dan Fasilitas
Bentuk kendala ini dialami oleh Badan Perencanan dan Pembangunan Daerah (Bapenda) Kabupate Toraja Utara atau Polisi Pamong Praja,  dimana kurangnya alat komunikasi,  transportasi  dan  tempat  penjagaan  yang  memadai,  sehingga dibandingkan dengan frekuensi tugas dan kecepatan dalam menginformasikan masih kurang dengan kondisi objek wisata yang saling berjauhan satu dengan objek yang lain.

## 2. Jumlah Tenaga Penegak
Masih kurangnya Personil Polisi Pamong Praja, dimana data yang ada sekitar 350  orang,  sudah  termasuk  Personil  Pemadam  Kebakaran.  Hal  ini  membuat  tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang ada di Toraja Utara. Faktor inilah juga yang membuat Pamog Praja tidak mampu dalam mengatasi setiap pelanggaran peraturan daerah di Toraja Utara yang memiliki objek wisata dan adat istiadat yang banyak.
Di sisi lain wilayah hukum Polisi Pamog Praja dan petugas setempat kurang, dimana di Toraja Utara banyak objek wisata tidak berbanding dengan banyak jumlah wisatawan  setiap  tahun  kurang  di  jaga  dengan  baik,  hal  ini  membuat  efektifitas penerapan  hukum  di  setiap  objek  budaya  atau  cagar  budanya  penjagaanya  masih sangat rendah.
3. Pengelola Objek Wisata di Toraja Utara Dimiliki Pihak Yayasan
Untuk menerapkan sanksi pengrusakan objek wisata di Toraja Utara belum bisa di terapkan sesuai aturan pemerintah daerah karena masih dalam pihak yayasan hal  ini  yang  membuat  setiap  terjadi  pengrusakan  di  setiap  objek  wisata  di  Toraja
harus terlebih dulu menyampaikan ke pihak yayasan sebagai pemilik objek wisata dan diselesaikan berdasarkan hukum adat kalau memang berat atau pihak yayasan menyerahkannya ke aparat hukum atau diselesaikan oleh Bapenda.

## 4. Pendaftaran Objek Wisata
Sebagian objek wisata maupun cagar budaya belum terdaftar di Kementerian Pariwisata, sehingga sulit untuk dideteksi oleh pemerintah daerah dengan munculnya objek wisata baru.

## 5. Sumber Daya Manusia
Terbatasnya  pengetahuan  penegakan  untuk  Dinas  Pariwisata  dan  Bapenda atau Polisi Pamog Praja sebagai pelaksana peraturan daerah di Toraja Utara untuk menanggulagi terjadinya Tindak Pidana, maka diperlukan suatu keahlian khusus dan kecakapan  dalam  menghadapi  tindak  pidana  yang  terjadi  di  setiap  objek  wisata. Untuk  itu  Dinas  Pariwisata  maupun  Bapenda  memberikan  sosialisasi  kepada Wisatawan  dan  masnyarakat  untuk  mendidik  bawah  objek  wisata  perlu  di  jaga sebagai peninggalan sejarah dan budaya sehingga dapat mengerti dengan aturan yang ada.  Selain  itu  Polisi  Pamong  Praja  harus  melaksanakan  aturan-aturan  yang bertantangan  dengan  Perda  dan  melakukan  tindakan-tindakan  hukum  apabila  ada yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut.
Adapub kendala yang dialami Satuan Polisi Pamog Praja dalam menerapkan sanksi pengrusakan Objek wisata di Toraja Utara, antara lain:

## 1. Kordinasi Penegakan Peraturan Daerah
Pamong Praja masih menunggu persetujuan dari pihak Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan yang belum keluar surat inilah yang membuat Pamong Praja belum bisa bergerak untuk mengatasi setiap pelanggaran peraturan daerah yang ada di Toraja Utara.
2. Anggaran
Belum ada anggaran yang cukup dan masih lambat dari pemerintahan daerah untuk melakukan penjagaan di setiap tempat objek wisata yang dirasa rawan terjadi pengrusakan,  namun  Pamong  Praja  terus  berkordinasi  bagi  setiap  pemilik  tempat

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Ke’te’ Kesu’ di Toraja Utara
wisata untuk menjaga keamanan, dan sudah menempatkan anggota di objek wisata Lolai (negeri di atas awan) yang memang dalam hal ini diminta sendiri oleh pihak pengelola wisata.
Dalam menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara kesulitan untuk menerapkan aturan sanksi hukum pidana. Penerapan sanksi  hukum  pidana  terhadap  pelaku  pengrusakan  objek  wisata  masih  kurang diperhatikan  dikarenakan  masih  kultur  masyarakat  bahwa  buat  mereka  tidak mendapatkan  penghasilan  dan meningkatkan  ekonomi mereka,  sehingga  dibiarkan begitu saja terhadap setiap pengrusakan objek wisata yang terjadi.
Adapun langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam setiap pelaku pengrusakan objek wisata di Ke ’ te Kesu ’ sebagai berikut:
1. Preventif (Pencegahan)
Langkah  pencegahan  terhadap  pengrusakan  objek  wisata  ini  adalah  untuk mengurangi,  menghapuskan,  dan  menghilangkan  kebiasaan  yang  menjadi  masalah bagi Dinas Pariwisata dan Bapenda. Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi kepada wisatawan sangat bermanfaat bagi wisatawan memberikan pengetahuan bahwa pengrusakan objek wisata sudah ada sanksi peraturan daerah dan adat maupun undang-undang yang mengatur tentang pengrusakan objek wisata.

## 2. Pengawasan
Sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pengrusakan objek wisata, yaitu pihak Dinas Pariwisata bekerjasama dengan pihak kepala adat dan pemilik yayasan objek wisata serta masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap kunjungan wisatawan,  baik  lokal  maupun  mancanegara  untuk  menyampaikan  pemberitahuan kepada  petugas  objek  wisata  setempat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengawasan dengan  penempatkan  petugas  Polisi  Pamong  Praja  untuk  mengawasi  setiap kunjungan  yang  masuk  ke  tempat  objek  wisata  tertentu.  Jika  terjadi  pelanggaran hukum berupa pengrusakan, maka dapat  diambil tindakan hukum terhadap pelaku dengan cepat.

## 3. Represif
Penanganan  terhadap  pelaku  pengrusakan  objek  wisata  di  Toraja  Utara dikarenakan masih kurangnya keseriusan. Dalam arti ketegasan dari setiap elemen. Perkembangan wisata di Toraja Utara dalam menerapkan aturan hukum ini terbukti setiap kasus pengrusakan objek wisata yang serius yang dilakukan belum membuat para  pengunjung  takut,  sehingga  membuat  mereka  terbiasa  atau  vandalisme. Langkah-langkah  yang  diambil  selama  ini  belum  menyentuh  pada  proses  hukum terhadap  pelaku.  Meskipun  pelaku  pengrusakan  objek  wisata  sudah  diatur  dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, namun tetap seringkali dilanggar.
Untuk itu dalam penanggulangan terhadap pelaku pengrusakan objek wisata diperlukan langkah-langkah reprensif berupa penerapan sanksi pidana kepada pelaku. Langkah  konkrit  yang  dapat  dilakukan  yaitu  penindakan  terhadap  pelaku pengrusakan objek wisata. Hal tersebut untuk memberikan efek jerah kepada pelaku sehingga para pelaku pengrusakan objek wisata di Toraja Utara bisa ditekan jika ada tindakan reprensif penerapan hukum pidana tersebut.

## D. Kesimpulan
Penegakan sanksi terhadap pelaku pengrusakan objek wisata Ke ’ te ’ Kesu ’ di Toraja Utara dengan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Peyelenggaraan Kepariwisataan kurang efektif karena masih banyaknya persoalan yang belum selesai bahkan banyak yang tidak di tindak lanjuti  lagi.  Kendala  penerapan  sanksi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pengrusakan  objek  wisata  Ke ’ te ’ Kesu  dalam  hal  ini  Pamong  Praja  belum mendapatkan  informasi  terkait  pelanggaran  yang  terjadi  di  Ke’te’  Kesu’  yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.
Namun ketika terjadi pelanggaran sanksi pidana, maka pihak Satuan Polisi Pamong  Praja  langsung  memberikan  terlebih  dahulu  sanksi  administrasi  baru berkasnya  dilimpahkan  ke  Kejaksaan  untuk  diproses  selanjutnya  sesuai  dengan perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  pengrusakan  objek  wisata.  Di  sisi  lain,  kendala

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Ke’te’ Kesu’ di Toraja Utara
yang  masih  dialami  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam menerapkan  sanksi  pidana pengrusakan  objek  wisata  karena  belum  keluarnya  surat  kerjasama  dari  pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

## Daftar Pustaka
Ali,  Achmad,  dan  Wiwie  Heryani, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Dahuri,  Rokhmin,  et.al., Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan  Secara Terpadu. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
Departemen Kehakiman RI. Aspek-Aspek Hukum Kepariwisataan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997.
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka, 2002.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara, 2023.
Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
Kusumaatmadja  Mochtar,  dan  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  Ilmu  Hukum.  Bandung: Alumni, 2000.
Naisbitt,  John. Global Paradox.  Alih  bahasa Budijanto. Jakarta:  Binarupa Aksara, 1994.
Nuraeny, Henny. Wajah Hukum Pidana. Jakarta: Gramata Publising, 2012.
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisataan.
Rahmadi, Takdir. “ Wawasan Budaya Minangkabau Untuk Pembangunan Hukum dan Birokrasi, ” dalam    Endang  Caturwati,  et.al., Wawasan  Budaya  Untuk Pembangunan: Menoleh Kearifan Lokal. Yogyakarta: Pilar Politika, 2004.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Suarta, I Dewa Made. Hukum dan Sanksi Adat. Malang: Setara Pers, 2015.
Topo, Santoso, dan Zulfa, Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial  Budaya  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Yogyakarta:  Pengkajian  dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta,1993.
Utama, I Gusti Bagus Rai. Pemasaran Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.