PALITA: Journal of Social-Religi Research
Oktober 2016, Vol.1, No.2, hal.173-192 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 ©2016 LP2M IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita

## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS PADA MASYARAKAT ISLAM DI KOTA PALOPO

## ( RELEVANSINYA PADA PENGADILAN AGAMA PALOPO )

## Rahma Amir
IAIN Palopo
Jl. Agatis, Balandai, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia E-mail: rahma_amir@iainpalopo.ac.id

## Abstract
According  to  the  law,  Islamic  Law  Compilation  (KHI)  is  a  written  law  that  used  as  specific guidelines for Muslims in resolving all legal issues including on the status of an adopted child. Therefore, this study aims to: 1). Knowing the position of adopted children with KHI and Civil Law,  2).  Knowing  the  position  of  adopted  children  and  their  legacy  rights.  3).  Knowing  the position adopted child and the adoptive parents, their legacy and  guardian of the marriage.
Keywords : Adopted Child, Legacy Rights, Religious Court.

## Abstrak
Menurut hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum tertulis yang diberlakukan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum termasuk  tentang  kedudukan  anak  angkat.  Untuk  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1). Mengetahui  kedudukan  anak  angkat  menurut  KHI  dan  Hukum  Perdata,  2).  Mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta warisan. 3). Mengetahui kedudukan anak angkat dan orang tua angkat terhadap harta warisan dan wali nikah.
Kata Kunci : Anak Angkat, Hukum Kompilasi, Masyarakat Muslim, Hak Waris.

## PENDAHULUAN
Anak  angkat  adalah  anak  yang  haknya  dialihkan  dari  lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam lingkungan  keluarga  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  atau penetapan  pengadilan.  Anak  angkat  masuk  kehidupan  rumah  tangga  orang tua  yang  mengambilnya,  sebagai  anggota  rumah  tangganya , akan  tetapi  ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya.
Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak  pada  umumnya  yang  merupakan  jaminan  yang  terdapat  dalam ketetentuan perundangan  yang  berlaku.  Orang  tua  angkat  (wali) yang  telah
mengangkat seorang anak secara legal formal dan dengan perbuatan hukum tersebut  telah  mendapatkan  hak  asuh  terhadap  anak  angkatnya,  mereka (sebagai orang tua angkat/wali dengan anak) 1 memiliki efek kausalitas pada hubungan  hukum,  hak  dan  kewajiban  hukum  yang  melekat  layaknya  orang tua terhadap anaknya dalam komunitas keluarga.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  pengertian Pengangkatan  Anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2), sedangkan menurut Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002, pengertian anak angkat  adalah anak yang  haknya  dialihkan  dari  lingkungan  kekuasaan keluarga  orang  tua,  wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan  dan  pembesaran  anak  tersebut,  ke  lingkungan keluarga  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  atau  penetapan pengadilan. (Pasal 1 butir 9), tujuan Pengangkatan Anak adalah untuk tujuan kepentingan  kebaikan  anak  angkat  tersebut  dalam  rangka  melindungi kesejahteraan  anak  dan  perlindungan  anak  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007,  ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Kesejahteraan Anak dan juga sesuai dengan edaran Mahkamah Agung  Nomor 6 Tahun 1983 (bagian IV. A.2.2.2.) kemudian Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1). Sifat  pengangkatan  anak  menurut  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum.  (Pasal  1  butir  2 Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pengangkatan Anak).
2. Pengangkatan anak adalah untuk melindungi kepentingan anak (Pasal 12 ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan Anak); dan Pasal 39 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Jo  dan  Pasal  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
3. Pengangkatan  anak  harus  menjaga  kesamaan  agama  yang  dianut  oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat (Pasal 39 ayat (3), Pasal 19 butir d, Pasal 42, Pasal 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007)
4. Pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah  antara  anak dengan  orang  tua  kandungnya  (Penjelasan  Pasal  12  ayat  (1),  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979:  Pasal  39  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor
1 Hukum  pengambilan  anak  angkat  menurut  Islam  berlainan  dari  amalan  dan  adat pengambilan anak angkat menurut hukum Barat. Bertentangan dengan apa yang berlaku di dunia Barat, seorang anak angkat tidak meninggalkan keluarga biologis mereka (kecuali jika tidak  diketahui)  untuk  memasuki  keluarga  yang  mengasuh  mereka.  Bentuk  pengambilan anak  angkat  ini  dalam Bahasa  Arab disebut kafala ‎ .  Sebagai  contoh  bahwa  bapak  baru mereka tidak boleh  menamakan anak lelaki itu dengan nama bapak angkatnya, dan bahwa anak  itu  dikirakan  bukan Mahram .  Ini  dapat  juga  disamakan  dengan  anak  yang  menyusu pada  ibu angkatnya dalam dua tahun yang pertama kehidupannya. Soerjono Soekanto dan Soleman  B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT. Rajawali, 1983, h. 108;
23 Tahun 2002: Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007). Dari  segi  hukum  ini  menimbulkan  konsekensi  sebagai  berikut: Pertama , Berlaku  larangan  perkawinan  karna  hubungan  darah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8   Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974:  (a) berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (b) berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara saudara, antara  seorang  dengan  seorang  saudara  orang  tua  dan  antara seorang  dengan saudara  neneknya; (c)  berhubungan  semenda,  yaitu mertua,  anak tiri,  menantu  dan  ibu/bapak tiri;   (d) berhubungan  susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;  (e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami  beristri  lebih  dari  seorang; (f)  yang  mempunyai  hubungan  yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.) Kedua ,  Tindak-tindak pidana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  221  ayat  (2),  (menyembunyikan keluarga  yang  melakukan  kejahatan),   Pasal  294  ayat  (1),  Pasal  295  dan Pasal  356  (penganiayaan  dalam  keluarga)  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP). Ketiga , pembuktian dengan saksi dalam Pasal 145 dan 146 Reglement Acara Perdata Indonesia yang diperbarui (HIR), serta Pasal 168 Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  tentang  hubungan saksi  dengan  para  pihak  karena  keluarga. Keempat ,  kewajiban  terbuka kepada  anak  angkat  tentang  asal-usul  dan  orang  tua  asalnya  (UU Perlindungan  Anak  :  Pasal  6  ayat  (1)  berserta  penjelasaannya,  Pasal  40 dan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Berdasarkan uraian yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI  No.6/83  yang  mengatur  tentang  cara  mengadopsi  anak  menyatakan bahwa  untuk  mengadopsi  anak  harus  terlebih  dahulu  mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak  yang  akan  diangkat  itu  berada.  Setelah  permohonan  disetujui Pengadilan,  maka  Salinan  yang  telah  diperoleh  ini  harus  dibawa  ke  kantor Catatan  Sipil  untuk  menambahkan  keterangan  dalam  akte  kelahirannya. Sehingga dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam Akta Kelahiran tersebut disamping tertulis Nama Kedua Orang Tuanya juga disebutkan pula nama orang tua angkatnya.
Perihal pengangkatan anak atau adopsi ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama umat manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Ketiga pilar inilah yang dalam dimensi hukum memiliki implikasi yang beragam. 2
Pada masa Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan hal yang istimewa, karena  masyarakat  jahiliyah  pada  saat  itu  menghukumi  anak  angkat  sama dengan  anak  kandung  sendiri.  Terlebih  lagi  bagi  anak  angkat  yang  berjenis kelamin laki-laki, maka akan lebih mendapatkan tempat terhormat dibanding anak angkat yang berjenis kelamin perempuan. Istilah tabanni di zaman ini,
2 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 19.
bisa  menjelaskan  tentang  supremasi  anak  angkat,  mereka    menetapkan hukum putusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya untuk  kemudian  dihubungkan  kepada  orang  tua  angkatnya. 3 Munculnya perbedaan  perspektif,  terutama  hukum  Islam  dan  hukum  Perdata  yang berlaku  di  Indonesia  dalam  memandang  kedudukan  anak  angkat  dan implikasinya  terhadap  perkara  kewarisan  menjadi  hal  yang  menarik  untuk diteliti.  Secara  sosiologis,  fenomena  pengangkatan  anak  atau  adopsi  telah memberikan makna tersendiri. Fenomena berupa adanya peralihan tanggung jawab  dengan  berbagai  motivasi  dari  orang  tua  kandung  kepada  orang  tua angkat,  untuk  mendidik  dan  membesarkan  anak  angkat.  Di  pihak  lain, perbuatan  tersebut  telah  melahirkan  beberapa  ketentuan  hukum  baru, terutama  yang  berhubungan  dengan  ketentuan  pewarisan.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  diatur  tentang  masalah  adopsi  atau lembaga  pengangkatan  anak.  Tetapi  dalam  hukum  adat  lembaga pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Mengenai pengangkatan anak menurut  hukum  adat  Indonesia,  lebih  banyak  didasarkan  pada  pertalian darah  dan  tata  cara  menurut  hukum  adat  dan  kebiasaan  masyarakat setempat.
Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mencoba mengkaji tentang: (1). Bagaimana  Pandangan  hukum  Islam  dan  hukum  Perdata  di  Indonesia terhadap kedudukan anak angkat ?, (2). Bagaimana status anak angkat dalam kewarisan pada konteks masyarakat kota Palopo relevansinya di Pengadilan Agama ?

## PENGANGKATAN ANAK
Mempunyai  anak  merupakan  tujuan  dari  adanya  perkawinan  untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah  kebanggaan  dalam  keluarga.  Namun,  demikian  tujuan  tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan 4 hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan.  Sedang  keinginan  untuk  mempunyai  anak  nampaknya  begitu besar. sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.
Untuk  menjelaskan  pengertian  anak  angkat,  penulis  akan membedakannya  dari  dua  sudut  pandang  yaitu  pengertian  secara  bahasa (etimologi ) dan secara istilah (terminologi ). Dalam kamus Bahasa Indonesia dapat  dijumpai  arti  anak  angkat,  yaitu  anak  orang  lain  yang  diambil  dan disahkan sebagai anaknya sendiri. Selanjutnya dalam bahasa Belanda dapat dijumpai kata adopt yang  berarti  anak  seseorang  untuk  dijadikan  sebagai anak kandungnya sendiri. 5 Dalam bahasa Inggris dapat dijumpai kata adopt yang  berarti  “ take  a  child  into one’s  family  and  treat  it  as  one’s  own “. 6 Yang
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 362.
4 Purwadarmita, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 38.
5 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Belanda, Indoensia, Inggris (Semarang: Aneka, n.d.), 37.
6 AS  Hornby  and  EV  Gatenbing, The  Advencedn  Learner’s  of  Carent  English (London: Oxford University, n.d.).
dimaksud  adalah  mengambil  anak  dalam  keluarga  dan  menganggapmya sebagai  anak  sendiri.  Sedang  dalam  bahasa  arab  disebut ‘tabbani’ ,  yang berarti mengambil anak angkat. 7
Dari  pengertian  menurut  bahasa,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannya  pada  persamaan  status  anak  angkat  dari  hasil pengangkatannya sebagai anak kandung. Sebagai Kerangka pikir:
Gambar 1. Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris pada Masyarakat Islam di Kota Palopo

## ANAK ANGKAT DALAM PERSOALAN STATUS KEWARISAN
Pengangkatan  anak  bukanlah  permasalahan  yang  baru.  Sejak  zaman jahiliyyah, pengangkatan anak  telah  dilakukan  dengan  cara  dan  motivasi berbeda-beda,  sejalan  dengan  sistem  dan  peraturan  hukum  yang  berlaku pada  masyarakat  yang  bersangkutan.Pengangkatan anak  terbagi  dalam  dua pengertian,  yaitu: pertama, pengangkatan  anak  dalam  arti  luas.  Ini menimbulkan  hubungan  nasab sehingga  ada hak  dan  kewajiban  selayaknya antara  anak  sendiri  terhadap  orang tua  sendiri. kedua, ialah  pengangkatan anak  dalam  arti  terbatas.  yakni  pengangkatan  anak orang  lain  ke  dalam keluarga  sendiri  dan  hubungan  antara  anak  yang  diangkat  dan orang  tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja. 8
Di Indonesia ,  ada  tiga  sistem  hukum  yang  berlaku  dan  mengatur permasalahan  tentang  pengangkatan  anak.  Ketiga  sistem  hukum  itu  adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai hukum  Barat  dan  hukum  Adat  tidak  kami  sebutkan  di  sini, melainkan lebih dikonsentrasikan terhadap hukum Islam di Indonesia.
7 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab-Indonesia (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Al-Qur’an, 1973), 73.
8 Soeroso R, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 176.

## Pengangkatan Anak
Hak Waris Hukum Perdata:
- Psl 1 butir 2 PP No. 54 Thn 2007 ttg Pengangkatan Anak - Psl 12 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 4 Thn 1979 Ttg Kesejahteraan Anak -  Psl  39  ayat  1,  4  UU No.  23  Thn  2002  ttg Perlindungan  Anak, Jo  dan  Psl  5.  PP  No. 54 Tahun 2007. - Burgerlijk  Wetboek (BW)  tdk  mengenal anak angkat, dll. -kenyataannya menurut pasal 12 BW
Hukum Islam:
1. Al-qur’an 2. Hadis 3. KHI
Pengadilan Agama Palopo
Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; pertama, sebagai  kontrol  sosial  dan kedua, sebagai  nilai  baru  dan  proses  perubahan sosial.  Jika  yang  pertama  hukum  Islam  ditempatkan  sebagai blue-print atau cetak biru Tuhan  yang  selain  sebagai  kontrol  juga  sekaligus  sebagai social engineering terhadap  keberadaan  suatu  komunitas  masyarakat.  Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu  diletakkan  sebagai  justifikasi  terhadap  tuntutan  perubahan  sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif  terhadap  persoalan  umat  tanpa  kehilangan  prinsip-prinsip dasarnya.  Sebab  kalau  tidak,  besar  kemungkinan  hukum  Islam  akan mengalami kemandulan fungsi, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, fosiliasi, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki  kesanggupan  atau  keberanian  untuk  mereformulasi  dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.
KHI  Sesuai  Inpres  no.1  Tahun  1991  sebagaimana  termaktub  dalam dictum nya adalah perintah  kepada  Menteri  Agama  untuk  menyebarluaskan Kompilasi  Hukum  Islam. 9 Tujuannya  ialah  untuk  digunakan  oleh  Instansi pemerintah  dan  masyarakat  yang  memerlukannya.  Sementara  itu,  hukum adat  atas  kedudukannya  dalam  tata  hukum  nasional  Indonesia  merupakan hukum  tidak  tertulis  yang  berlaku  sepanjang  tidak  menghambat terbentuknya  masyarakat  sosialis  Indonesia  dan  menjadi  pengaturpengatur hidup bermasyarakat. 10 Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum  yang  mengatur  tentang  berbagai  masalah,  termasuk  mengenai pengangkatan  anak.  Anak  angkat,  di  dalam  hukum  adat  diartikan  sebagai suatu  ikatan  sosial  yang  sama  dengan  ikatan  kewangsaan  biologis. 11 Anak angkat  dalam hukum  adat  mendapat  kedudukan  yang  hampir  sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam  hukum  Islam  tidak  demikian.  Hukum  Islam  secara  tegas  melarang adanya  pengangkatan  anak  yang  mengakibatkan  hubungan  nasab  antara anak  angkat  dengan  orang  tua  angkat  dan  tidak  pula  menyebabkan  hak waris. Hal ini diterangkan dalam QS. Al-Ahzāb/33 : 4 – 6 :
                                                                                                                   
                                                                                                                 Dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih  tanggung  jawab  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya
9 Marzuki  Wahid  and  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara,  Kritik  Atas  Hukum  Islam  Di Indonesia , 1st ed. (Yogyakarta: LKIS, 2001), 165.
10 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: TP. Gunung Agung, 1995), 64–65.
11 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas , 2nd ed. (Yogyakarta: Liberty, 1981), 12.
berdasarkan  putusan  Pengadilan.  Pengangkatan  anak  yang  dimaksud bertujuan  untuk  menolong  atau  sekedar  meringankan  beban  hidup  bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan  untuk  meneruskan  keturunan  bilamana  dalam  suatu  perkawinan tidak  memperoleh  keturunan.  Ada  pula  yang  bertujuan  sebagai  pancingan, dengan  mengangkat  anak,  keluarga  tersebut  akan  dikaruniai  anak  kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang  tidak  mampu  untuk  memberi  nafkah.  Keadaan  demikian,  kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan)  baik  dari  orang  tua  angkat  maupun  orang  tua  asal  (kandung). Sedang  cara  untuk  meneruskan  pemeliharaan  harta  kekayaan  inipun  dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.
Hal -hal tersebut di atas, lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya  pengangkatan  anak  yang  karena  keberadaannya,  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  memberikan  hak  kepada  anak  angkat  untuk  mendapatkan harta dari orang tua angkat. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/ keturunan. 12 Dengan kata  lain  bahwa  peristiwa  pegangkatan  anak  menurut  hukum  kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila  bukan  merupakan  anak  sendiri,  tidak  dapat  mewarisi  dari  orang  yang setelah mengangkat anak tersebut.
Hal ini , tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam  hal  warisan  tersebut  tidak  dipahami  oleh  anak  angkat,  dikarenakan menurut  hukum  Islam,  anak  angkat  tidak  berhak  mendapatkan  pembagian harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya,  maka  sebagai  solusinya  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  dengan  jalan  pemberian  “Wasiat  Wajibah” sebanyak-banyaknya  1/3  (sepertiga)  harta  warisan  orang  tua  angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang  berbunyi  :  “Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya.
Menurut ketentuan  umum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171 bahwa  anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam  hal  pemeliharaan  untuk hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih tanggungjawabnya  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya berdasarkan  putusan  pengadilan. 13 Atas  dasar  pengertian  tersebut  jelaslah bahwa  yang  dilarang  menurut  Hukum  Islam  adalah  pengangkatan  anak sebagai  anak  kandung  dalam  segala  hal.  Dari  sini  terlihat  adanya  titik persilangan  menurut  ketentuan  hukum  adat,  yang  menghilangkan  atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.
12 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990), 43.
13 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Jakarta:  Akademi  Presindo, n.d.), 34.
Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan  hak-hak  ayah  kandung  dan  dapat  merombak  ketentuan- ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya, khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.
Dengan demikian,  adopsi  yang  dilarang  menuntut  ketentuan  dalam hukum  Islam  adalah  seperti  dalam  pengertian  aslinya,  yakni  menurut  versi Hukum Barat bahwa mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini adalah, memasukkan  anak  yang  diketahuinya  sebagai  anak  orang  lain  kedalam keluarganya  yang  tidak  ada  pertalian  nasab  kepada  dirinya  sebagai  anak sendiri,  seperti  hak  menerima  warisan  sepeninggalnya  dan  larangan  kawin dengan keluarganya. 14
Di dalam hukum  waris  Islam  telah  diatur  secara  rinci  hal-hal  yang menyangkut  peralihan  harta  warisan  dari  seorang  pewaris  kepada  ahli waris. 15 Proses  peralihan  semacam  itu  dikenal  dengan  “ Fara’id ”  yaitu  ilmu tentang  pembagian  pusaka  atau  ilmu  tentang  ketentuan-ketentuan  pusaka yang  menjadi  bagian  ahli  waris.  Secara  teoritis,  warisan  memiliki  beberapa unsur yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, yang ketiganya memiliki aturan-aturan tertentu yang mendasar.
Ditinjau  dari  sudut  hukum  kewarisan  yang  merupakan  salah  satu bagian  dari  hukum  perorangan  dan  kekeluargaan,  masalah  waris  pada umumnya  berpokok  pangkal  pada  sistem  menarik  garis  keturunan,  yaitu matrilineal yang menghubungkan keturunannya kepada garis ibu, patrilineal
14 R  Wirjono  Projodikoro, Hukum  Warisan  Di  Indonesia (Bandung:  Sumur  Bandung, 1980),  para.  Kedudukan  anak  angkat  dalam  hal  kewarisan  menjadi  gugur.  Karena  Islam membatasi  sebab-sebab  mempusakai  itu  hanya  ber  dasarkan  keturunan,  kebapakan, keibuan,  perjodohan,    persaudaraan,  dan  kekerabatan.  Faturrahman,  Ilmu  Waris.    Studi mengenai perkara kewarisan yang menjadi bagian dari materi hukum perdata di Indonesia telah  banyak  dilakukan  oleh  kalangan  sarjana  muslim,  terlebih  lagi  hubungannya  dengan kewarisan Islam. Namun demikian, penelitian kalangan sarjana yang menulis tentang  status kewarisan  anak  angkat    masih  dipandang  minim.  Setidaknya  literatur  yang  berhubungan dengan  tema  penelitian  ini  adalah  karya  R.  Wirjono  Projodikoro,  Muderis  Zaini,  Pagar  dan beberapa  penulis  lainnya.  Sebagai  seorang  yang  dibesarkan  dalam  tradisi  pemikiran positivistik, R. Wirjono Projodikoro mengungkapkan bahwa masalah kewarisan merupakan masalah yang berkaitan dengan apa dan bagaimana hak-hak maupun kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang yang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain  yang  masih  hidup  Dengan  pendekatan  normatif,  R.  Wirjono  Projodikoro  menggaris bawahi  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  adopsi  di  antara  orang-orang  Tionghoa  dan pengangkatan anak menurut hukum  perdata bagi orang-orang Indonesia asli, yaitu  perihal hubungan  hukum  antara  anak  angkat  dan  orang  tuanya  sendiri.  Meski  dengan  berani  dia mengatakan  bahwa  Burgerlijk  Wetboek  (BW)  tidak  mengenal  anak  angkat,    dalam kenyataannya menurut pasal 12 BW, anak angkat itu dapat disamakan dengan seorang anak kandung.  Adanya  ketidak  konsistenan  inilah  yang  mempertanyakan  secara  epistemologis mengenai akar kesejarahan hukum kewarisan bagi anak angkat.
15 Sudarsono, Hukum  Waris Dan Sistem Bilateral (Jakarta: Rineka Cipta,  1994), para. Dalam  kewarisan  Islam,  ada  empat  prinsip  pokok  yaitu  pertama,    prinsip  yang  berkaitan dengan  anak-anak,    bapak  dan  ibu    dari  pewaris ;  kedua,  prinsip  mengenai  suami-istri, saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan;  ketiga,  prinsip  yang  menyangkut  mawāli    dan keempat, prinsip yang berkaitan dengan masalah kalālah.
yang  hanya  menghubungkan  keturunan  kepada  bapak  dan  bilateral  atau parental,  yang  menghubungkan  keturunannya  kepada  bapak  atau  ibu,  oleh karena  sebuah  keluarga  telah  melahirkan  satuan-satuan  kekeluargaan  yang besar. 16 Pengertian tersebut diatas sama dengan pengertian yang ada dalam fikih Indonesia (KHI ) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu : Suatu  kegiatan  mengasuh,  memelihara  dan  mendidik  anak  hingga  dewasa atau mampu berdiri sendiri. 17
Oleh  karena  itu  anak  angkat  bukan  sebagai  anak  pribadi  menurut syari’at  Islam  dan  tidak  ada  ketetapan  sedikitpun  menurut  syariat  Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian  menurut  Mahmud  Saltut  tersebut  sama  persis  menurut  hukum Barat 18 yang  arahnya  lebih  menekankan  kepada  memasukkkan  anak  yang diketahui  sebagai  anak  orang  lain  ke  dalam  keluarganya  dengan  mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung.

## ANAK ANGKAT DALAM PERSOALAN STATUS KEWARISAN
Pada kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam QS. al-Ahzab  4  dan  5.  Sedangkan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal 171  huruf  (h)  menyatakan:  ”anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam pemeliharaannya  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan sebagainya  beralih  tanggungjawab  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya  berdasarkan  Putusan  Pengadilan”. 19 Menurut  ketentuan  hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian  nilai pihak anak angkat adalah sosok  yang  mempunyai  pertalian  hubungan  kemanusiaan  yang  bersifat khusus  dalam  soal  kedekatan  dan  saling  membantu  serta  penempatan statusnya  dalam  keluarga  orang  tua  angkatnya  sebagaimana  layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya  yang  telah  meninggal  terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat  Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  kepastian  hukum  berupa  wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI ayat ( 1 dan 2 ), yaitu:
1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 193, sedangkan  terhadap  orangtua  angkat  yang  tidak menerima  wasiat  diberi wasiat  wajibah,  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  anak angkatnya.
16 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Qur’an  Dan  Hadis (Jakarta: Tintamas, 1983), 11.
17 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , 3.
18 Dengan  demikian,  adopsi  yang  dilarang  menuntut  ketentuan  dalam  hukum  Islam adalah  seperti  dalam  pengertian  aslinya,  yakni  menurut  versi  Hukum  barat  yaitu mengangkat anak secara mutlak. Dalam hal ini adalah, memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai  anak  sendiri,  seperti  hak  menerima  warisan  sepeninggalnya  dan  larangan  kawin dengan keluarganya.
19 Himpunan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkungan  Pengadilan  Agama (Dirbinbapera  Depag, 2001), 360.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak–banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya
Menurut Soeparman Usman wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak  orang  yang  meninggal  dunia.  Wasiat  ini  tetap  dilkasanakan,  baik diucapkan,  dihekendaki  maupun  tidak  dikehendaki  oleh  orang  yang meninggal  dunia  jadi  pelaksanaan  wasiat  tersebut  tidak  memerlukan  bukti bahwa  wasiat  tersbut  diucapkan,  dituliskan,  atau  dikehendaki,  tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. 20
Adapun  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  diatur tentang  masalah  adopsi  atau  lembaga  pengangkatan  anak.  Tetapi  dalam hukum adat lembaga pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada  pertalian  darah  dan  tata  cara  menurut  hukum  adat  dan  kebiasaan masyarakat  setempat. Misalnya  di  Jawa,  orang  lebih  suka  mengangkat  anak dari  kalangan  keluarga  sendiri.  Pengangkatan  anak  menurut  hukum  adat supaya  dianggap  sah  harus  dilaksanakan  dengan  upacara-upacara  tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan khalayak ramai, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota keluarga. Hal ini sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 19 November 1975 No.696/K/SIUP/1975 yang menetapkan: ”Bila belum disiar, belum  memenuhi  syarat  sebagai  anak  angkat  yang  sah.”  Dalam perkembangan  selanjutnya,  orang  tidak  membatasi  dari  anak  kalangan keluarga  sendiri  saja,  tetapi  juga  pada  anak-anak  yang  lain  yang  terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya.
Meskipun  adopsi  belum  diatur  secara  tegas  dalam  perundang- undangan yang bersifat nasional, dalam prakteknya adopsi itu sering terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu harus diusahakan adanya suatu peraturan yang mengatur dan menjamin pelaksanaan anak angkat. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi  problema  masyarakat  dan  negara,  sehingga  menimbulkan permasalahan-permasalahan  tertentu,  misalnya  kasus  penculikan  anak  dan jual beli anak, seperti diatur dalam KUHP Pasal 328 yang mengatur masalah penculikan dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Secara  umum  pengangkatan  anak  menurut  hukum  adalah  pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan  dilakukan  menurut  adat  setempat  agar  sah.  Jadi  orang  tua  kandung sudah  lepas  tangan  terhadap  anak  itu,  dan  tanggung  jawab  beralih  kepada orang yang mengangkatnya. 21 Namun menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui  dan  membenarkanpengangkatan  anak  dengan  ketentuan  tidak boleh  membawa  perubahan  hukum  dibidang  nasab,  wali  mewali  dan  aris mewaris. Dasar hukumnya adalah Al Qur’an sebagaimana yang tertera dalam Surat al-Ahzab/4-5.
20 Soeparman  Usman, Ikhtisar  Hukum  Waris  Kitab  Undanng-Undang  Hukum  Perdata (Bw) (Semarang: Darul Ulum Press, 1993), 70. 21 Soedaryo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 42.
Dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan
pengangkatan  anak  asal  tidak  memutuskan  hubungan  darah  dengan  orang tua  kandungnya,  sehingga  prinsip  pengangkatan  anak  dalam  hukum  Islam hanya  bersifat  pengasuhan,  pemberian  kasih  sayang  dan  pemberian pendidikan. M. Budiarto menyebutkan menurut hukum Islam pengangkatan anak  hanya  dapat  dibenarkan  apabila  memenuhi  ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak    memutuskan  hubungan  darah  antara  anak  yang  diangkat  dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak  angkat  tidak  berkedudukan  sebagai  pewaris  dari  orang  tua angkatnya,  melainkan  tetap  sebagai  pewaris  dari  orang  tua  kandungnya, demikian  juga  orang  tua  angkatnya  berkedudukan  sebagai  pewaris  dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal. diatas,
4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya. 22
Hal tersebut di atas, menjadi  permasalahan yang perlu dijawab secara jelas  melalui  pendekatan  secara  filosofis  dengan  mengungkapkan  beberapa teori  keadilan  hukum,  baik  dalam  KHI  maupun  hukum  Islam.  Di  dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Keadilan merupakan nilai  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  karena  hanya  dengan  keadilanlah  ada jaminan stabilitas hidup manusia. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan sikap  dan  tingkah  laku  manusia  yang  hidup  dalam  masyarakat,  terjelma dalam  bentuk  nilai-nilai,  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban.  Asas  keadilan dan  keseimbangan,  mengandung  arti  bahwa  harus  senantiasa  terdapat keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban;  antara  hak  yang  diperoleh seseorang  dengan  kewajiban  yang  harus  ditunaikannya.  Keadilan  di  dalam KHI  menjadi  titik  yang  terakhir  untuk  mendapatkan  hakikat  yang  terdalam mengenai  kedudukan  anak  angkat  terhadap  harta  warisan  seperti  dalam permasalahannya.

## PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
Kedudukan  anak  angkat  adalah  sebagai  seorang  anak  yang  dalam pemeliharaannya  kehidupannya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan sebagainya  beralih  tanggungjawabnya  dari  orang  tua  asal  ke  orang  tua angkat,  berdasarkan  putusan  Pengadilan.  Akibat  hukumnya,  anak  angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 1/3  dari  harta  warisan.  Namun  pada  hakekatnya  bagian  ini  terlalu  besar, sehingga dalam kenyataan ada yang memberinya 1/8 atau 1/10 saja.
22 M  Budiarto, Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum (Jakarta:  Akademika Presindo, 1985), 24–25.
Pertimbangan-Pertimbangan  hukum  yang  dipergunakan  oleh  hakim Pengadilan  Agama  berdasarkan maslahah  mursalah yaitu  untuk kesejahteraan  anak,  pelengkap  kebahagian  orang  tua  angkat  yang  tidak mempunyai anak serta untuk membantu orang tua asal yang kurang mampu memelihara anak kandungnya tersebut.
Maslahat dapat  digunakan  dan  dijadikan  sumber  penetapan  hukum apabila :
1. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri  sendiri dengan tujuan-tujuan syariah ( maqasidu al-syari’ah )
2. Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa maslahat mempunyai sifat yang    sesuai  dengan  pemikiran  yang  rasional  jika  diajukan  kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima
3. Penggunaan    dalil maslahat ini    adalah   dalam   rangka    menghilangkan kesulitan  yang  terjadi,  dalam    pengertian    bahwa    apabila maslahat diterima  oleh  akal  tidak  diambil,  niscaya  manusia  akan  mengalami kesulitan.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Hajj/22:76 ;
                                                                       
Terjemahnya : ”Dia  sekali-kali  tidak    menjadikan    untuk  kamu  dalam  agama  saat kesempitan”.
Dalam  hukum  Islam  ada  perintah  untuk  menyelesaikan  setiap permasalahan.  Anak  angkat,  dalam  kaitannya  dengan  harta  warisan  orang tua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian  syariat  Islam  membuka  pintu  wasiat  bagi  orang  tua  angkat  untuk memberikan hartanya sebagian guna kelanjutan pemeliharaan hidupnya.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  209  menentukan wasiat wajibah :
1. Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176  sampai dengan  Pasal  193,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak menerima  wasiat  diberi wasiat  wajibah ,  sebanyak-banyaknya  1/3  dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.
Pada kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam SQ. al-Ahzab ayat 4 - 5. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171  huruf  (  h  )  menyatakan:  ”anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam pemeliharaannya  untuk  hidupnya  sehari-hari,  biaya  pendidikan  dan sebagainya  beralih  tanggungjawab  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua angkatnya  berdasarkan  Putusan  Pengadilan” 23 .  Menurut  ketentuan  hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian  nilai pihak anak angkat adalah sosok  yang  mempunyai  pertalian  hubungan  kemanusiaan  yang  bersifat khusus  dalam  soal  kedekatan  dan  saling  membantu  serta  penempatan
23 Himpunan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama , 340.
statusnya  dalam  keluarga  orang  tua  angkatnya  sebagaimana  layaknya keluarga sendiri.
Dengan  demikian  anak  angkat  tidak  termasuk  golongan  ahli  waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena  itu  untuk  melindungi  hak-hak  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  kepastian  hukum  berupa  wasiat  wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat ( 1 dan 2 ), yaitu :
1. Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176  sampai dengan  Pasal  193,  sedangkan  terhadap  orangtua  angkat  yang  tidak menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah,  sebanyak-banyaknya  1/3  dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak – banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya Menurut Soeparman Usman wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak  orang  yang  meninggal  dunia.  Wasiat  ini  tetap  dilkasanakan,  baik diucapkan,  dihekendaki  maupun  tidak  dikehendaki  oleh  orang  yang meninggal  dunia  jadi  pelaksanaan  wasiat  tersebut  tidak  memerlukan  bukti bahwa  wasiat  tersbut  diucapkan,  dituliskan,  atau  dikehendaki,  tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. 24
Adapun  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  diatur tentang  masalah  adopsi  atau  lembaga  pengangkatan  anak.  Tetapi  dalam hukum adat lembaga pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada  pertalian  darah  dan  tata  cara  menurut  hukum  adat  dan  kebiasaan masyarakat  setempat. Misalnya  di  Jawa,  orang  lebih  suka  mengangkat  anak dari  kalangan  keluarga  sendiri.  Pengangkatan  anak  menurut  hukum  adat supaya  dianggap  sah  harus  dilaksanakan  dengan  upacara-upacara  tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan khalayak ramai, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota keluarga. Hal ini sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 19 November  1975  No.696/K/SIUP  /  1975  yang  menetapkan  :  ”Bila  belum disiar,  belum  memenuhi  syarat  sebagai  anak  angkat  yang  sah.”  Dalam perkembangan  selanjutnya,  orang  tidak  membatasi  dari  anak  kalangan keluarga  sendiri  saja,  tetapi  juga  pada  anak-anak  yang  lain  yang  terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya.
Meskipun  adopsi  belum  diatur  secara  tegas  dalam  perundang- undangan yang bersifat nasional, dalam prakteknya adopsi itu sering terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu harus diusahakan adanya suatu peraturan yang mengatur dan menjamin pelaksanaan anak angkat. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi  problema  masyarakat  dan  negara,  sehingga  menimbulkan
24 Soeparman  Usman, Ikhtisar  Hukum  Waris  Kitab  Undanng-Undang  Hukum  Perdata (Bw) , 70.
permasalahan-permasalahan  tertentu,  misalnya  kasus  penculikan  anak  dan jual beli anak, seperti diatur dalam KUHP Pasal 328 yang mengatur masalah penculikan dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Secara  umum  pengangkatan  anak  menurut  hukum  adalah  pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan  dilakukan  menurut  adat  setempat  agar  sah.  Jadi  orang  tua  kandung sudah  lepas  tangan  terhadap  anak  itu,  dan  tanggung  jawab  beralih  kepada orang yang mengangkatnya. 25 Namun menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui  dan  membenarkanpengangkatan  anak  dengan  ketentuan  tidak boleh  membawa  perubahan  hukum  dibidang  nasab,  wali  mewali  dan  aris mewaris. Dasar hukumnya adalah Al Qur’an sebagaimana yang tertera dalam Surat al-Ahzab/4-5.
Dalam perkembangannya,
hukum Islam memperbolehkan pengangkatan  anak  asal  tidak  memutuskan  hubungan  darah  dengan  orang tua  kandungnya,  sehingga  prinsip  pengangkatan  anak  dalam  hukum  Islam hanya  bersifat  pengasuhan,  pemberian  kasih  sayang  dan  pemberian pendidikan. M. Budiarto menyebutkan menurut hukum Islam pengangkatan anak  hanya  dapat  dibenarkan  apabila  memenuhi  ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak memutuskan  hubungan  darah  antara  anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak  angkat  tidak  berkedudukan  sebagai  pewaris  orang  tua  angkatnya, melainkan  tetap  sebagai  pewaris  dari  orang  tua  kandungnya,  demikian juga  orang  tua  angkatnya  berkedudukan  sebagai  pewaris  dari  anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal. diatas,
4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya. 26
Hal tersebut di atas, menjadi  permasalahan yang perlu dijawab secara jelas  melalui  pendekatan  secara  filosofis  dengan  mengungkapkan  beberapa teori  keadilan  hukum,  baik  dalam  KHI  maupun  hukum  Islam.  Di  dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Keadilan merupakan nilai  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  karena  hanya  dengan  keadilanlah  ada jaminan stabilitas hidup manusia. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan sikap  dan  tingkah  laku  manusia  yang  hidup  dalam  masyarakat,  terjelma dalam  bentuk  nilai-nilai,  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban.  Asas  keadilan dan  keseimbangan,  mengandung  arti  bahwa  harus  senantiasa  terdapat keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban;  antara  hak  yang  diperoleh seseorang  dengan  kewajiban  yang  harus  ditunaikannya.  Keadilan  di  dalam KHI  menjadi  titik  yang  terakhir  untuk  mendapatkan  hakikat  yang  terdalam mengenai  kedudukan  anak  angkat  terhadap  harta  warisan  seperti  dalam permasalahannya.
25 Soedaryo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga , 42. 26 M Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum , 24–25.

## HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ANGKAT
Terhadap  anak  angkat  di  Indonesia  termasuk  anak  angkat  bertujuan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup  tumbuh berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia    dan  sejahtera.  Anak  angkat  dan  anak-anak  lain  pada  hakekatnya adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dalam  dirinya melekat  hak-hak  yang  perlu  dihormati  dan  dijunjung  tinggi  oleh  orang  tua angkatnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  hak-hak  anak  angkat  yang dimaksud adalah :
1. Berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan.
3. Berhak  untuk  beribadah  menurut  agamanya,  berfikir  dan  berekspresi sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  dalam  bimbingan  orang tuanya.
4. Berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan  dan  diasuh  orang tuanya sendiri.
5. Karena  suatu  sebab  orang  tuanya  tidak  dapat  menjamin  tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jasmani  sosial  sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus  untuk  anak  yang  menyandang  cacat  juga  berhak  memperoleh pendidikan  luar  biasa,  sedangkan  untuk  anak  yang  mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap  anak berhak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
10. Setiap  anak  berhak  menyatakan  dan  didengar  pendapatnya,  menerima, mencari,  dan  memberikan  informasi  sesuai  tingkat  kecerdasan  dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak  manapun yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat perlindungan  dari  perlakuan:  diskriminasi,  eksploitasi,  baik  ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan.
12. Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan  dari: penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik,  pelibatan  dalam  sengketa
bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran penganiayaan,  penyiksaan,  atau  penjatuhan  hukuman  yang  tidak manusiawi.  Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  kebebasan  sesuai dengan hukum
14. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan
15. Setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak  pidana  berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 27
Disamping  hak-hak  yang  dijamin  oleh  undang-undang  tersebut,  anak- anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban  asasi  yang  juga  harus  dilaksanakan  seorang  anak  yaitu.    bahwa setiap anak berkewajiban untuk :
1. menghormati orang tuanya, wali, dan guru
2. mencintai keluarga, dan menyayangi teman
3. mencintai tanah air dan Negara
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 28
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  orang  tua berkewajiban menyampaikan atau memberikan pendidikan kepada anaknya, dalam  soal  ini  Islam  sangat  mementingkan  pendidikan  yang  dapat menanamkan  jiwa  tauhid  pada  diri  anak.  Dalam  ketentuan  hukum  Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga ( 3 ), yaitu:
Pertama ;  hubungan  kekerabatan (  al-qarabah ).  Dalam  ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa, kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. 29 Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan laki- laki  dan  perempuan  termasuk  di  dalamnya  anak-anak,  bahkan  bayi  yang masih di dalam kandungan pun, mereka sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi,  sepanjang  hubungan  kekerabatan  jelas  dan  memperbolehkan. Artinya  ada  ketentuan  bahwa  kerabat  yang  dekat  hubungannya,  dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi ( menghijab) secara keseluruhan, adakalanya menghalangi itu hanya sekedar mengurangi bagian ahli waris yang terhijab. Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa
27 Andi  Syamsu  Alam  and  M  Fauzan, Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif  Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 219.
28 Ibid., 222.
29 Muhammad Ali Al Shabuni, dalam bukunya al mawaris fi al syari’ah al-Islamiyah fi Dhau’al-kitab  wa  al-sunnah mengatakan  “  Sungguh  keberadaan  kaum  perempuan  sebelum datang sinar terang Islam, tidak diberi bagian warisan sama sekali, argumentasinya mereka tidak  bisa  dan  tidak  mampu  berperang.  Orang-orang  arab  mengatakan  “bagaimana  kami memberi  bagian  kepada  orang  yang  tidak  bisa  mengendarai  kuda,  tidak  bisa  membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh” Maka mereks menolak memberi mereka bagian warisan  seperti  halnya  mereka  menolak  memberi  bagian  kepada  anak-anak  kecil”. Muhammad  Ali  al  Shabuni, al  mawaris  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyah  fi  Dhau’al - Kitab  wa  al- Sunnah ,  Bairut: Alam al-Kutub , 1399 H/ 1985 M, h. 19
laki-laki  dan  perempuan  punya  hak  yang  sama  dalam  mewaris  adalah sebagaimana firman Allah QS. An-nisa’/ 7 dan QS. Al- Anfal/ 75;
                                                                                                                          
                                  

Terjemahnya:
”Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang telah ditetapkan”.
                                                                                                                        
                                                 
Terjemahnya:
”Dan  orang-orang  yang  beriman  sesudah  itu  kemudian  berhijrah  serta berjihad  bersamamu  Maka  orang-orang  itu  termasuk  golonganmu  (juga). orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  kerabat  itu  sebagiannya  lebih berhak  terhadap  sesamanya  (daripada  yang  bukan  kerabat)  di  dalam  kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”
Kedua ,  Hubungan  perkawinan  atau  semenda  ( al-  musabarah ). Perkawinan  yang  sah  menyebabkan  adanya  hubungan  hukum  saling mewarisi  antara  suami  dan  istri.  Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun  ketentuan  administratif  sebagaimana  diatur  dalam  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  sangat  diperlukan  untuk membuktikan  secara  yuridis  formal,  bahwa  dua  orang  telah  melakukan perkawinan.  Sehingga  dengan  pencatatan  tersebut  bisa  diketahui  apakah hubungan  perkawinan  masih  berlaku,  apabila  salah  satu  pihak  ada  yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu, sebab jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh  menyangkal  bahwa  perkawinan  itu  tidak  pernah  ada,  karena  ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Termasuk isteri dalam status perkawinan adalah ister-isteri yang dicerai raj’i, yaitu cerai yang dalam  hal  ini  suami  lebih  berhak  untuk  merujuknya  ketimbang  orang  lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu ( iddah ). Ketiga ,  hubungan  karena  sebab  memerdekakan  budak  atau  hamba sahaya  ( al-  wala’ )  atau  karenaperjanjian  tolong  menolong,  namun  yang terakhir ini kurang mashur. 30
30 Al-wala’ adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekan hamba sahaya, atau  melalui  perjanjian  tolong  menolong .  Al-  wala’ yang  pertama  disebut wala’  al-’ataqab atau ‘ ushubah ashabiyah , dan yang kedua disebut wala’ al mawalah, yaitu wala’ yang timbul akibat  kesediaan  seseorang  untuk  saling  tolong  menolong  dengan  yang  lain  melalui  suatu perjanjian.
Sedangkan  menurut  A.  Hasan,  sebab-sebab  orang  mendapatkan  harta pusaka itu ada tiga macam, sebagai berikut :
a. Nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka,
b. Nikah,  ialah  perkawinan  seseorang  dapat  harta  pusaka  karena  menjadi suami-isteri.
c. Wala’ ialah hak mendapatkan harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya atau budak. 31
Anak  Angkat  dalam  kewarisan  Islam  bagi  kalangan  orang  muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam surat al-Ahzab Ayat ( 4-5 ). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum  Islam pasal 171 huruf  ( h ) menyatakan  :” anak angkat  adalah  anak  yang  dalam  pemeliharaannya  untuk  hidupnya  sehari- hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan. 32
Masalah  pengangkatan  anak  bukanlah  termasuk  masalah  baru  di Indonesia.  Sejak  zaman  dahulu  telah  dilakukan  pengangkatan  anak  dengan cara  dan  motivasi  yang  berbeda-beda,  sesuai  dengan  sistem  hukum  dan perasaan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang didaerah  yang  bersangkutan. Di Indonesia sendiri terdapat motivasi yang berbeda-beda.
Motivasi  pengangkatan  anak  antara  lain  adalah  untuk  meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. 33
Motivasi  ini  adalah  salah  satu  jalan  keluar  dan  alternatif  manusia  terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarganya setelah bertahun- tahun  tidak  dikaruniai  anak.  Keluarga  mempunyai  peranan  penting  dalam kehidupan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dan  merupakan  kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi ketiga unsur  belum  tentu  terpenuhi  sehingga  kadang-kadang  terdapat  suatu  tidak mempunyai  anak  atau  tidak  mempunyai  ibu.  Dengan  demikian  dilihat  dari segi eksistensi keluarga sebagai kelompok-kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan  mereka  menginginkan  anak  karena  alasan  yang  demikian sehingga  terjadilah  perpindahan  anak  dari  suatu  kelompok  keluarga  yang lain.
Demikian  antara  lain  beberapa  motivasi  pengangkatan  anak  yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di Indonesia yang tersebar
31 A Hasan, Al-Faraid (Surabaya: Pusaka Progresif, 1981), 6. 32 Himpunan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkungan  Pengadilan  Agama ,  para. Menurut  ketentuan  hukum  Islam  anak  angkat  tidak  mewaris,  kemudian  nilai  pihak  anak angkat  adalah  sosok  yang  mempunyai  pertalian  hubungan  kemanusiaan  yang  bersifat khusus  dalam  soal  kedekatan  dan  saling  membantu  serta  penempatan  statusnya  dalam keluarga  orang  tau  angkatnya  sebagaimana  layaknya  keluarga  sendiri.  Dengan  demikian anak  angkat  tidak  termasuk  golongan  ahli  waris,  maka  dengan  sendirinya  anak  angkat tersebut  tidak  akan  memperoleh  harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya  yang  telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua  angkat  Kompilasi  Hukum  Islam  memberi  kepastian  hukum  berupa  wasiat  wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2).
33 W.A. Gerungan Dipl, Psych, Psikologi Sosial Suatu Ringkasan , 5th ed. (Jakarta: Eresco, 1977), 142.
di masyarakat adat, sehingga adanya lembaga pengangkatan anak ini adalah merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  pembahasan  sebagaimana  telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni sebagai berikut :
1. Kedudukan  anak  angkat  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  tetap sebagai  anak  yang  sah  berdasarkan  putusan  pengadilan  dengan  tidak memutuskan  hubungan  nasab/darah  dengan  orang  tua  kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah  merupakan  manifestasi  keimanan  yang  membawa  misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak  dan  bersifat  pengasuhan  anak  dengan  memelihara  dalam pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan  mencukupi  segala kebutuhannya.
2. KHI  tidak  mengakui  adanya  kedudukan  anak  angkat  terhadap  harta warisan  dari  orang  tua  angkat.  Artinya  anak  angkat  tidak  berhak  atas harta  warisan  orang  tua  angkat.  Akan  tetapi,  dalam  pasal  209  KHI menjelaskan  bahwa  keberadaan  anak  angkat  mempunyai  hak  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.
3. Ketentuan Hukum Islam, yakni :
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
b. Anak  angkat  tidak  berkedudukan  sebagai  pewaris  dari  orang  tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
c. Orang  tua  angkat  tidak  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah  dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

## DAFTAR PUSTAKA
A Hasan. Al-Faraid . Surabaya: Pusaka Progresif, 1981. Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  Akademi Presindo, n.d.
Ahmad  Rofiq. Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1995.
Andi  Syamsu  Alam,  and  M  Fauzan. Hukum  Pengangkatan  Anak  Perspektif Islam . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. AS  Hornby,  and  EV  Gatenbing. The  Advencedn  Learner’s  of  Carent  English . London: Oxford University, n.d.
Hazairin. Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Al-Qur’an  Dan  Hadis .  Jakarta: Tintamas, 1983.

## 192 | Rahma Amir
Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat . Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990. Himpunan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkungan  Pengadilan  Agama . Dirbinbapera  Depag, 2001. Iman Sudiyat. Hukum Adat Sketsa Asas . 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, 1981. M  Budiarto. Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum .  Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
Mahmud  Yunus. Kamus  Arab-Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Al-Qur’an, 1973.
Marzuki Wahid, and Rumadi. Fiqh Mazhab Negara, Kritik Atas Hukum Islam Di Indonesia . 1st ed. Yogyakarta: LKIS, 2001.
Muderis Zaini. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Purwadarmita. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
R  Wirjono  Projodikoro. Hukum  Warisan  Di  Indonesia .  Bandung:  Sumur Bandung, 1980.
Soedaryo Soimin. Hukum Orang Dan Keluarga . Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Soeparman  Usman. Ikhtisar  Hukum  Waris  Kitab  Undanng-Undang  Hukum Perdata (Bw) . Semarang: Darul Ulum Press, 1993.
Soerojo  Wignjodipoero. Pengantar  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat .  Jakarta:  TP. Gunung Agung, 1995.
Soeroso R. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2001. Sudarsono. Hukum Waris Dan Sistem Bilateral . Jakarta: Rineka Cipta, 1994. W.A. Gerungan Dipl, Psych. Psikologi Sosial Suatu Ringkasan . 5th ed. Jakarta: Eresco, 1977.
Yan  Pramadya  Puspa. Kamus  Hukum  Belanda,  Indoensia,  Inggris .  Semarang: Aneka, n.d.
Received 26 Oktober 2016, Revised 30 Oktober 2016, Accepted 24 Desember 2016, Available online xx-xxxx-2016