## MEMAHAMI KETIMPANGAN INFORMASI DI ERA GLOBALISASI

## Dra.Kartini, MA
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Gajah Putih Takengon Email : abdi.bardan@gmail.com

## Abstract
This  article  will  discuss  about  understanding  information  inequality  in  society  when entering  the  era  of  globalization.  Indeed,  with  the  advancement  of  such  a  great communication  technology,  then  each  member  of  the  world  community  can  work together,  compete  and  compete  with  each  other  freely.  Geographical  isolation  and distant distances are  no longer  an  obstacle.  From an economic point  of  view, after  the ASEAN  free  market  (AFTA),  we  also  witnessed  the  Asia-Pacific  free  market  (APEC) and  the  last  free  world market  (WTO).  But  because  the  power  of  capital,  human resources,  management,  technology  and  industry  controlled  by  the  North  countries, resulting  in  unfair  competition.  In  this  case,  especially  Indonesia,  let  alone  for  world level,  ASEAN  level  we  are  still difficult  to  win  the  competition.  So  also  in  terms  of culture,  various  ideologies,  understandings  and  lifestyle  will  affect  each  other  quickly, quickly change the community order. Once again, although theoretically all members of the  world  community  influence  each  other,  but  due  to  unbalanced  forces,  which  will dominate and  impose its  view  is  the Western countries.  As  an  illustration,  if  we  go  to Europe or America, we can be sure we will not be able to watch television shows from Indonesia.  But  instead  if we  open  any  Indonesian  TV  station,  we  will  easily  get  the events of Western products.
Keywords: Inequality, Information, Globalization
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
.ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺮﺼﻋ لﻮﺧد ﺪﻨﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ةاوﺎﺴﻣ مﺪﻋ ﻢﮭﻓ لﻮﺣ ﺶﻗﺎﻨﯾ فﻮﺳ لﺎﻘﻤﻟا اﺬھ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ مﺪﻘﺗ ﻊﻣ ،ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ
نوﺎﻌﺘﯾ نأ ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻮﻀﻋ ﻞﻛ ﻢﺛ ،ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻔﺼﺑ تﻻﺎﺼﺗﻻا ﺎﻘﺋﺎﻋ ﺪﻌﯾ ﻢﻟ ﺮﻈﻨﻟا فﺮﺼﺑو ﺔﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا تﺎﻓﺎﺴﻤﻟاو دوﺪﺤﻟا .ﺔﯾﺮﺤﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﻟاو ﺲﻓﺎﻨﺘﻟاو ،ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻓ .
ﻦﻣو )  ةﺮﺤﻟا  قﻮﺴﻟا  ﺪﻌﺑ  ،يدﺎﺼﺘﻗا  رﻮﻈﻨﻣ AFTA
ﺎﯿﺳآ  ﻲﻓ  ةﺮﺤﻟا  قﻮﺴﻟا  ﺎﻀﯾأ  ىﺮﻧ  ﻦﺤﻧو  ،(
قﻮﺴﻟاو  (ﻚﯿﺑا)  ئدﺎﮭﻟا  ﻂﯿﺤﻤﻟاو ﻲﺿﺎﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا  ةﺮﺤﻟا
(WTO).
لﺎﻤﻟا  سأر  ةﻮﻗ  ﺐﺒﺴﺑ  ﻦﻜﻟو ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ،لﺎﻤﺸﻟا لود ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ةرادإو ،ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو
ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺮﯿﻏ ثﺪﺤﺗ
.
،ﺎﯿﺳآ ىﻮﺘﺴﻣو ،ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻋ ﻚﯿھﺎﻧ ،ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧإ ﺔﺻﺎﺧو ،ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻲﻓ زﻮﻔﻠﻟ ﺪﺠﺑ لاﺰﻧ ﻻ ﺎﻨﻧﺈﻓ
ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ،ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ،ﻞﺜﻤﻟﺎﺑو .ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻚﻟﺬﻛو ،ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺮﯿﻐﺘﺗو ،ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ةﺎﯿﺤﻟا ﻂﻤﻧو ﻢﮭﻓو
.
،ىﺮﺧأ ةﺮﻣ نﻷ ﻦﻜﻟو ،ﻲﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻦﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻂﻘﻓ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺖﺴﯿﻟ تاﻮﻘﻟا
اذإ ،ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ لﺎﺜﻣو .ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا لوﺪﻟا ﻲھ ﺎھﺮﻈﻧ هﺮﻜﺗو ﺮﻄﯿﺴﺗ فﻮﺳ ﻦﻣ ﺔﯿﻧﻮﯾﺰﻔﻠﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ةﺪھﺎﺸﻣ ﻰﻠﻋ اردﺎﻗ نﻮﻜﻧ ﻦﻟ ﺎﻨﻧأ ﺪﻛﺆﻤﻟا ﻦﻤﻓ ،ﺎﻜﯾﺮﻣأ وأ ﺎﺑوروأ ﻰﻟإ ﺎﻨﺒھذ
ﺔﻟﻮﮭﺴﺑ ،نﺎﻜﻣ يأ ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﻧوﺪﻧﻻا نﻮﯾﺰﻔﻠﺘﻟا ﺔﻄﺤﻣ ﺢﺘﻓ ﺎﻧدرأ اذإ ﻚﻟذ فﻼﺧ ﻰﻠﻋ ﻦﻜﻟ .ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧا اﺪﺣأ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ فﻮﺳ
ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ث .
ﺔﻤﻟﻮﻌﻟاو ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ،ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻋ :ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻤﻠﻜﻟا

## PENDAHULUAN

## Pengertian Globalisasi
Kata globalisasi  berasal  dari
“global”  dalam Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, berarti secara keseluruhun.
Globalisasi  berarti suatu  proses  yang mencakup  keseluruhan  dalam  berbagai bidang kehidupan sehingga tidak nampak lagi  adanya  batas-batas  yang  mengikat secara  nyata.  Dalam  keadaan  global, tentu apa saja dapat masuk sehingga sulit untuk  disaring  atau  dikontrol.  Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,  makna  globalisasi  memiliki
dimensi luas dan kompleks yaitu bagaimana  suatu  negara  yang  memiliki batas-batas  teritorial  dan  kedaulatan tidak akan berdaya untuk menepis penerobosan informasi,  komunikasi  dan  transportasi yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  luar perbatasan.
Globalisasi dalam
arti literal adalah  sebuah  perubahan  sosial,
berupa  bertambahnya  keterkaitan  di antara  masyarakat  dan elemen-elemennya yang  terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi dibidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya  dan ekonomi  internasional.Kultur  asing  yang masuk bukanlah faktor utama. 1
Demikian  pula  pendapat  beragam yang  dikemukakan  para  ahli  berkaitan
1 Amri Marzali,
Antropologi & Pmbangunan Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 198.
dengan  konsep  Globalisasi,  diantaranya adalah sebagai berikut:

## a. Malcolm Waters
Globalisasi  adalah sebuah  proses sosial  yang  berakibat  bahwa  pembatasan geografis  pada  keadaan  sosial-budaya menjadi  kurang  penting,  yang  terjelma  di dalam kesadaran orang.

## b. Emmanuel Ritcher
Globalisasi  adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar  dan  terisolasi  ke  dalam saling  ketergantungan  dan  persatuan dunia.
c. Thomas L. Friedman Globalisasi memiliki Dimensi Ideologi dan Teknologi. Dimensi Ideologi,  yaitu  kapitalisme  dan pasar bebas, sedangkan Dimensi Teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. d. Princeton N. Lyman Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan  hubungan  antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. e. Leonor Briones Demokrasi bukan hanya dalam bidang perniagaan dan ekonomi namun juga mencakup globalisasi terhadap institusi-institusi demokratis,  pembangunan  sosial,  hak asasi manusia dan pergerakan warga.

## Proses Globalisasi
Perkembangan yang paling
menonjol  dalam  era  globalisasi,  antara lain  globalisasi  informasi  seperti  berita, televisi  dan  bahan  siaran.  Demikian  juga dalam  bidang  ekonomi  (perdagangan), teknologi,  wawasan, perilaku  dan  aspek- aspek kebudayaan lainnya. 2 Dalam perkembangan  global  lainnya  (global trens), misalnya dalam
bidang
kependudukan  (migrasi dan  lapangan kerja  internasional),  gejala  lingkungan hidup  (pemanasan  global),  gaya  hidup, serta  politik  ekonomi  seperti  munculnya masyarakat ekonomi, wilayah pertumubhan lintas negara (APEC,
AFTA, SIJORI, dan sebagainya).

## Fenomena Globalisasi
Fenomena  globalisasi  yang  sedang dihadapkan  oleh  umat manusia  semenjak abad ke-20 dapat  ditandai  oleh  beberapa hal, di antaranya adalah :
a. Arus Etnis ditandai dengan mobilitas manusia  yang  tinggi  dalam  bentuk imigran, turis,  pengungsi,  tenaga
kerja  dan  pendatang.  Arus  manusia
ini telah melewati batas-batas teritorial negara. b. Arus  Teknologi ditandai  dengan mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation dan transnationalcorporation yang kegiatannya  dapat  menembus  batas- batas negara. Dengan adanya teknologi  komunikasi  yang  canggih 2 Burhan Bungin, Sosiologi
Komunikasi,Teori,  Paradigma  dan  Diskursus
Teknologi  Komunikasi  di  Masyarakat(Jakarta:
Kencana, 2006), h. 159.
menimbulkan  mobilitas  penduduk menjadi cepat. 3
c. Arus
Keuangan yang ditandai dengan  makin  tingginya  mobilitas modal,  investasi,  pembelian  melalui internet  penyimpanan  uang  di  bank asing.
d. Arus  Media yang  ditandai  dengan makin  kuatnya  mobilitas  informasi, baik  melalui media  cetak  maupun elektronik.  Berbagai  peristiwa  di belahan dunia seakan-akan berada di hadapan kita karena cepatnya informasi. e. Arus Ide yang ditandai dengan makin  derasnya  nilai  baru  yang masuk  ke  suatu negara.  Dalam  arus ide  ini  muncul  isu-isu  yang  telah menjadi  bagian  dari  masyarakat internasional.  Isu-isu  ini  merupakan isu internasional  yang  tidak  hanya berlaku  di suatu  wilayah  nasional negara.
Berdasarkan fenomena yang nampak  pada  globalisasi,  dapat  dijumpai adanya  tanda-tanda  yang  dapat  kita rasakan  di  dalam  kehidupan  sehar-hari tentang globalisasi sebagai berikut:
a. Meningkatnya perdagangan global. b. Meningkatnya aliran modal internasional,  diantaranya  investasi langsung luar negeri.
c. Meningkatnya  aliran  data  lintas batas,  seperti  penggunaan  internet, satelit komunikasi dan telepon.
d. Adanya  desakan  berbagai  pihak
untuk mengadili para penjahat perang  di  Mahkamah  Kejahatan 3 Dedy Mulyana, Komunikasi Pembangunan,  Pendekatan Terpadu, (Bandung; Simbiosa Rekatama Media, 2007), h. 167.
Internasional (International Criminal Court), dan adanya gerakan  untuk  menyerukan  keadilan internasional. e. Meningkatnya  pertukaran  budaya
(cultural  exchange)  internasional, misalnya melalui ekspor film- film Hollywood and Bollywood. f. Menyebarluasnya paham multikulturalisme dan semakin besarnya  akses  individu  terhadap berbagai macam budaya. g. Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara. h. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. i. Berkembangnya  sistem keuangan global.
j. Meningkatnya aktivitas perekonomian  dunia  yang  dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional. k. Meningkatnya peran organisasi- organisasi internasional, seperti WTO,  WIPO,  IMF,  yang  berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

## Aspek-Aspek Globalisasi
a. Aspek Ekonomi Mengacu kepada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia ke dalam satu unit ekonomi dunia. b. Aspek Kebudayaan dan Keagamaan Mengacu  kepada  gagasan-gagasan baru yang datang dari seluruh dunia, terutama masyarakat  negara  maju yang  berangsur-angsur  mengubah pola gagasan budaya dan agama asli suatu bangsa. c. Aspek Tekhnologi Adanya  perkembangan  teknologi informasi yang pada akhirnya menyatukan  dunia menjadi  sebuah tempat tanpa batas. d. Aspek Demografi Merujuk kepada penghijrahan manusia  yang  berlaku  sehingga merubah  pola demografi  sebuah negara.

## Trens Era Globalisasi
Era  globalisasi  yang  akan  terus berlanjut  dalam  abad  21,  pada  mulanya merupakan wujud perubahan dan perkembangan sistem informasi, telekomunikasi  serta transportasi  dengan fenomena  yaitu  dapat  mempersingkat jarak  dalam  hubungan  antar  negara  atau antar  wilayah  dalam  batas  ruang  dan waktu.  Dalam  perkembangan  demikian, telah dimungkinkan oleh terjadinya kemajuan-kemajuan  yang  cepat  dan menakjubkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Tentu  saja  kemajuan-kemajuan
Iptek tersebut dapat dicapai berkat adanya kemampuan ekonomi dunia melalui aliran modal  tanpa  batas  untuk  mendukungnya. Sebagaimana  yang  sedang  kita  saksikan, adanya  keterkaitan  antara kedua  faktor Iptek  dan  kemampuan  ekonomi  ini  telah menimbulkan  perubahan-perubahan  yang cepat  dan  luar  biasa  di  seantero  dunia, serta  tingkat  kompetisi  yang  tinggi,  dan tidak terkecuali pada masyarakat
Indonesia. Adapun  beberapa  trens  tentang globalisasi, dapat  dijelaskan sebagai berikut: a. Perubahan Akseleratif, yaitu merupakan  perubahan  yang  sangat
cepat  dalam  segala  bidang  terutama yang berhubungan dengan interdependensi  atau  ketergantungan dengan ekonomi, teknologi informasi  dan  komunikasi  di  antara negara-negara di dunia. b. Aliran  Modal  Tanpa  Batas,  yaitu tumbuhnya  iklim  investasi  yang mencakup  berbagai  produk.  Banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi ke negara-negara lain untuk mendapatkan  komponen-komponen produk  yang  tidak  lagi dari  anak perusahaannya,  tapi  dapat  juga  dari perusahaan-perusahaan lain sehingga terwujud produk barang jadi. c. Ekonomi  Pengetahuan, yaitu  bahwa
globalisasi
telah membawa hubungan  ekonomi  antar  bangsa yang  ditandai  saling  ketergantungan antara  negara-negara  maju  dan negara  berkembang  dengan  segala implikasi  yang  ditimbulkannya.  Hal ini menjadi kajian ilmu pengetahuan bagi para akademisi, ekonom, perumus  kebijakan  baik  pemerintah maupun dunia usaha.
d. Hiper  Kompetisi, yaitu  segala  daya upaya  yang  dilakukan  baik  dari dunia  usaha,  dunia  industri  maupun pemerintah yang selalu berkompetisi untuk  memperoleh  simpati  dan segmen pasar yang sebanyak- banyaknya. Pemanfaatan media komunikasi  dan  informasi  sangat gencar dalam publikasi untuk menawarkan produk-produk
unggulan  yang  berkualitas  dengan segala  kelebihannya  sesuai  dengan trens yang ada di dalam masyarakat. e. Global  dan  Kompleks, yaitu  segala hal yang terkait dengan transnasional produk telah terjadi saling ketergantungan  yang  memerlukan tingkat manajemen tinggi dan kompleks. Oleh sebab itu, globalisasi telah memberikan implikasi analisis pemikiran yang integrated dan komprehensif

## Tantangan Globalisasi
Tantangan nyata pada era
globalisasi  adalah  semakin  kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena adanya teknologi  informasi,  telekomunikasi  dan transportasi  yang  membawa  pengaruh terhadap  berbagai  nilai  dan  wawasan masyarakat internasional. Tantangan globalisasi  yang  mendasar  dan  akan dihadapi, antara lain sebagai berikut : a. Sikap Individualisme, yaitu munculnya kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri  di  atas  kepentingan  bersama, memudarkan solideritas dan kesetiakawanan  sosial,  musyawarah mufakat, gotong royong dan sebagainya. b. Apresiasi  Generasi  Muda,  yaitu banyaknya  generasi  muda  yang sudah  melupakan  para  pejuang  dan jati diri bangsanya dengan fenomena baru yaitu lebih tahu dan mengidolakan  artis,  bintang-bintang film,  pemain  sepak  bola  asing  yang ditiru dengan segala macam aksesorisnya. c. Pandangan  Kritis  terhadap  Ideologi Negaranya, yaitu banyaknya
masyarakat yang  sudah  acuh  tak acuh  terhadap  ideologi  atau  falsafah
negaranya.  Mereka  sudah  tidak tertarik  lagi  untuk  membahasnya bahkan  lebih  cenderung  bersikap kritis  dalam  operasionalnya  dengan cara membanding-bandingkan dengan ideologi lain yang dianggapnya lebih baik. d. Diversifikasi Masyarakat, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat  dengan  profesi  tertentu yang  terus  berkompetisi  dalam berbagai  bidang  kehidupan  guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional (mengglobal). e. Keterbukaan Yang Lebih Tinggi, yaitu  tuntutan  masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis,  demokratisasi,  supremasi hukum,  transparansi,  akuntabilitas, efektif dan efisien.

## Pelaku Atau Subjek Globalisasi
Para  pelaku  atau subjek  dari globalisasi  yang  berperan  dalam  tumbuh- kembangnya tatanan  dunia  global,  dapat digambarkan sebagai berikut :
a. Negara-negara yang dipetakan secara dikotomis, yaitu negara-negara besar dan negara-negara kecil, negara-negara  maju  dan  negara- negara berkembang,  negara- negara yang  kuat  dan  yang  lemah  secara ekonomi,  negara-negara  yang  berdiri sendiri  atau  yang  bergabung  dengan negara lain, dan lain sebagainya.
b. Organisasi-organisasi antar pemerintah  (IGO  atau  International- Governmental Organizations),
seperti  ASEAN,  NATO,  Europian Community dan lain sebagainya. c. Perusahaan internasional yang dikenal dengan Multinational Corporation (MNC) atauTransnational  Corporation  atau Global Firms. Perusahaan- perusahaan  ini  dengan    modalnya yang  besar  dan  bersifat deteritorialis meluaskan  jaringannya  ke  segala penjuru  dunia.  Pemerintah,  pada khususnya negara-negara berkembang merasa perlu mendapatkan modal dan teknologinya.  Fenomena  pengaruh George  Soros  terhadap  kebijakan politik global merupakan contoh dari peran perusahaan internasional dalam
percaturan politik global.
d. Organisasi a.internasional atau transnasional  yang  non  pemerintah (INGO, International Non- Governmental  Organizations)  seperti Palang Merah Internasional di dirikan  tahun  1867,Workingmen’s Association  (Sosialist  International) tahun 1860-an, International

## Women’s  League  for  Peace  and
Freedom.  Organisasi  konvensional seperti:  Vatikan,    Dewan    Gereja- gereja  Sedunia,  Rabiyatul  Islamiyah. Yang modern seperti Amnesty International, Green-Peace International,  World  Conference  on Religion and Peace, World Federation of United Nations Associations, Trans-Parency
e. International, Worldwatch, Human
Rights Watch danRefugee
f. International.  Organisasi  global  ini
lebih tepat disebut aktivis professional.  Pendapat  umum  dan
kebijakan  dunia  ternyata banyak sekali  dipengaruhi  oleh  organisasi aktivis  ini.  Gagasan-gagasan  mereka banyak  disalurkan  melalui  media massa elit dunia, sepertiInternational
Herald Tribune, The Guardian, Times dan The Economist. g. Organisasi-organisasi  non  formal, rahasia dan setengah rahasia. seperti: mafia, teroris, pembajak, penyelundup,  preman  global,  tentara bayaran, hacker komputer dan mungkin  juga  organisasi  semacam
Al-Qaeda.

## Dampak Globalisasi
Globalisasi  telah  menimbulkan dampak  yang  sangat  berarti  dalam dimensi  kehidupan  manusia.  Globalisasi merupakan proses internasionalisasi
seluruh tatanan masyarakat modern.  Pada awalnya  ini  hanya  ada  pada  tataran ekonomi, namun dalam perkembangannya cenderung menunjukkan keragaman. Malcolm  Waters  mengemukakan  bahwa ada  3  (tiga)  dimensi  proses  globalisasi, yaitu:  Globalisasi  Ekonomi,    Globalisasi Politik dan Globalisasi Budaya.
Dari  segi  dimensi  globalisasi budaya, muncul beberapa jenis space atau lukisan,  seperti: emospace,  technospace,
finanspace, mediaspace, ideaspace dan sacrispace.
Dengan demikian,  universalisasi  sistem  nilai global  yang  terjadi  dalam  dimensi kebudayaan  telah  mengaburkan  sistem nilai  (values  system)  kehidupan  manusia,
khususnya pada negara-negara berkembang  seperti  Indonesia  dalam menghadapi  tahun  era  pasar  bebas. Berikut adalah dampak globalisasi diberbagai bidang: a. Ekonomi, yaitu terbentuknya masyarakat  global  yang  tidak  lagi tergantung batas-batas wilayah. Dalam  globalisasi  bidang  ekonomi telah terjadi perdagangan internasional pasar bebas, dibentuknya kerjasama regional, bilateral, maupun multilateral. 4 Berdirinya organisasi World Bank, World  Trade  Organization, Asian Free Trade Area dan lain-lain. b. Ideologi, a. yaitu timbulnya dua ideologi besar yang menguasai dunia (Liberal  dan Sosialis),  di  mana keduanya saling bertentangan. Ideologi  Liberal  menganut  paham kebebasan untuk tiap individu merupakan jalan mencapai kebahagiaan, sementara ideologi Sosialis mengekang kebebasan rakyat  untuk  mencapai  masyarakat yang  makmur.  Dengan  globalisasi ideologi,  berdampak  luas  terhadap upaya-upaya  suatu  negara  dalam mewujudkan sistem politik, ekonomi maupun sosial budayanya.
c. Politik,  yaitu  pengaruh  globalisasi pada  sistem  politik  di  berbagai negara  yang  berkembang  seperti sistem  politik  demokrasi Liberal, demokrasi
Pancasila, Sosialis, Komunis  dan  sebagainya.  Salah contohnya di Indonesia, yaitu terjadinya  dinamika  ketatanegaraan sistem politik yang mula-mula berbentuk demokrasi liberal, kemudian menjadi demokrasi
4 T.  May  Rudy, Komunikasi  dan Hubungan  Masyarakat  Internasional, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 211.
terpimpin  dan  akhirnya  menjadi demokrasi  pancasila  yang  dianut hingga sekarang ini.
d. Hankam, yaitu adanya upaya-upaya setiap negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya melalui pembuatan sistem persenjataan  maupun  pemberdayaan rakyat  dan  tentaranya.  Globalisasi bidang Hankam yang pernah dirasakan  masyarakat  dunia,  yaitu dengan dibentuknya pakta pertahanan NATO, SEATO, WARSAWA, dan sebagainya. Dalam bidang hankam, negara Indonesia selain memperkuat berbagai  sistem  persenjataan  di darat, udara dan laut juga melakukan upaya-upaya keamanan
rakyat semesta  dan  kedaulatan  nasional. Negara  Indonesia  dalam  partisipasi menjaga  keaman  internasional,  juga pernah  mengirim  Pasukan  Garuda kebeberapa  negara  atas  mandat Dewan Keamanan PBB.
e. Sosial,  yaitu  banyaknya  nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mengalami  perubahan  dengan  cara meniru  atau  menerapkannya  secara selektif. Salah satu contoh perubahan di  bidang  sosial  yaitu  dengan hadirnya  modernisasi  di  segala bidang  kehidupan,  terjadi  perubahan ciri kehidupan masyarakat desa yang tadinya  syarat  dengan  nilai-nilai gotong  royong  menjadi  individual. Selain  itu  juga  timbulnya  sifat  ingin serba  mudah  dan  gampang  (instan) pada  diri  seseorang.  Pada  sebagian masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti  nilai-nilai  budaya  luar
yang  dapat  berpengaruh  negatif maupun positif.

## PEMBAHASAN Memahami Ketimpangan Informasi
Untuk dapat memahami
ketimpangan  informasi  dalam  penulisan ini penulis  mencoba menganalisis  dari beberapa  hasil  penelitian,  yaitu (Britz, 1998,  2004;  Goulding,  2001;  Haywood, 1995;  Sweetland,  1993;  Van  Dijk,  1997, 2000).  Sweetland  (1993).  Dimana dapat diketahui  bahwa  mereka mendefinisikan kemiskinan  informasi  sebagai  bentuk kekurangan  informasi:  kurangnya  akses informasi,  informasi  yang  berlebihan  dan informasi  diri  dikenakan  kekurangan
(misalnya keengganan untuk menggunakan  perpustakaan);  Van  Dijk (1997, 2000) pemisahan informasi didefinisikan  sebagai  ketimpangan  dalam kepemilikan  dan  penggunaan  informasi dan komunikasi sumber-sumber di masyarakat  tertentu,  berpendapat  bahwa ketidaksetaraan  informasi yang  beragam dan  beberapa  aspek  yang  dapat  tumbuh sementara yang
lain mengalami penurunan tajam; Britz dan  rekan    ketimpangan  informasi didefinisikan  berdasarkan  kerangka  kerja konseptual  segi  pengetahuan,  informasi dan informasi infrastruktur.
Mereka  kemudian  mendefinisikan kemiskinan informasi sebagai situasi yang ada  pada  individu  dan  masyarakat,  dalam konteks tertentu, tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, kemampuan  atau  materi  berarti  untuk mendapatkan  akses  yang  efisien  terhadap informasi, menafsirkan dan menerapkannya dengan tepat, hal itu lebih
lanjut  ditandai  oleh  kurangnya  informasi penting dan kurang berkembang infrastruktur  informasi.  Lievrouw  dan Farb,  setelah  meninjau  konseptualisasi orang lain dan istilah terkait, mengusulkan  salah  satu dari  mereka. Mereka  pertama  berpendapat  “ekuitas informasi”  itu  lebih  berguna  sebagai  alat konseptual,  “kesetaraan  informasi”  baik untuk  penelitian  ilmiah  dan  kebijakan pragmatis  keputusan. Sedangkan ekuitas informasi adalahsebagai distribusi informasi  yang  wajar  antar  individu, kelompok,  daerah,  kategori,  atau  unit sosial  lainnya,  sehingga  orang-orang memiliki kesempatan untuk mencapai apa saja  yang  penting  atau  bermakna  bagi mereka  dalam  kehidupannya.  Mereka akhirnya  mengusulkan  bahwa  setiap analisis penggunaan akses informasi yang adil  akan  perlu  memasukkan  lima  unsur utama  dari  ekuitas:  akses,  keterampilan, konten,  nilai-nilai  dan  konteks.  Seperti yang  ada  baru-baru  ini,  konsep  terbaru dari  fenomena  pemisahan  informasi tampaknya telah menunjukkan dua penelitian  niat  penting  masyarakatnya.
Yaitu,untuk memahami kompleksitas fenomena oleh conferring segi konotasi di atasnya,  dan  untuk  merangkum  ICT diperburuk perbedaan dengan menambahkan konsep teknologi dimensi. 5 Memahami  Penyebab  Dari  Pemisahan dan Ketimpangan Informasi
Artikel  ini  mencoba  menelusuri penyebab dari
pemisahan dan
ketimpangan informasi  dari tiga domain,
55 http://daniabreaker.blogspot.com/2011 /02/memahami-ketimpangan-informasi- membuat.html, di  download  tanggal  7  Januari 2012.
yakni  domain  ekonomi  politik,  domain cultural, domain kesadaran/ pengertian.Kolonialisasi domain informasi  mudah  memenetrasi  secara agresif  kekuatan  pasar  dalam  diseminasi informasi, kekuatan perlindungan atas hak kekayaan intelektual, akselerasi eksploitasi dari pengetahuan pribumi oleh perusahaan  transnasional;  semua  ini merupakan  penyebab  utama  pemisahan informasi  pada  masyarakat  kontemporer dan  memperburuk  kemiskinan  informasi pada beberapa bagian populasi.
Uji Kinerja Kekuatan Ekonomi Politik. Di Amerika, perusahaan mengontrol secara ketat pembuatan informasi  dan  diseminasi  menjadi  secara khusus, lebih keras memperlihatkan untuk mengembangkan gabungan
antara perusahaan  media  massa,  periklanan,  dan pembuat serta penjual  informasi  lainnya. Kesimpulannya bahwa ketika sektor prifat secara agresif menegaskan pasar informasi,  hal  itu  juga  secara  aktif mencari persekutuan dengan pemerintahan dan  akademika.  Sementara di  Inggris  pengaruh  yang  menguasai prinsip-prinsip  pasar  pada  kebijakan pemerintahan dan konvergensi dari industry  media  telah  tercatat,  menjadi tingkat  yang  luar  biasa,  untuk  rupa pengeluran  social  oleh  miskin  informasi pada masyarakat british.
Selain  itu  tingkat  perbedaan  dari pengembangan  dan  ketidakseimbangan relasi geopolitik juga merupakan penyebab utama untuk pemisahan informasi  antar  negara-negara.  Oleh karena itu perbuatan hubungan internasional seringkali  dapat  berakibat besar terhadap pemisahan informasi
antara negara-negara; bantuan internasional dan skema kerjasama, misalnya, sering melekat pada kondisi yang mengharuskan negara- negara berkembang untuk membuka pasar telekomunikasi  mereka,  memperkenalkan mekanisme kompetitif,  memperkuat  hak kekayaan intelektual, Mengurangi pengeluaran publik, dll. Semua mengancam untuk lebih membahayakan kapasitas informasi negara-negara berkembang dalam jangka panjang 1. Social Konstriktivism. Setiap  individu  dalam  komunitas akan  berbagi  norma-norma  sosial  yang sama, kebiasaan dan bahkan bahasa. Norma-norma dan adat menentukan  bagaimana  individu anggota dalam dunia kecil mereka memahami informasi yang mereka terima,
mereka  juga  menentukan  ini anggota preferensi untuk  saluran  informasi dan akses metode,  dan  persepsi  mereka  nilai informasi.
Oleh karenaitu,perbedaan budaya antara komun itas yang  kurang  beruntung dan  arus utama masyarakat sering
memimpin untuk  pemutusan informasi dari  mantan  dan  dari  terakhir: anggota dunia kecil dirampas
jarang mencariinformasi  dari  dunia  luar,  dan informasi berasal  dari  masyarakat  yang lebih  luas  jarang  menemukan  jalan ke dunia  kecil  karena  kelas  menengah  yang berorientasi  isi dan  paket.  Dalam  jangka panjang, para penelitiberpendapat,
pemutusan ini pasti menyebabkan kemiskinan informasi untuk bagian masyarakat yang kurang beruntung.
Pertukaran  informasi  antara  dunia kecil  (komunitas)  danmasyarakat  yang lebih  luas  sesuai  dengan  pola  interaksi antara  orang  dalam  dan  luar:  kurangnya mengambil  risiko,  kerahasiaan,  penipuan dalam mengkomunikasikan informasi dan keutamaan  relevansi  situasional.  Sikap terhadap  pertukaran  dan  penggunaan informasi inimemperkuat kemiskinan informasi dari (orang dalam) denganmemimpin mereka untuk mengabaikan  sumber-sumber  informasi lain yang dibuat oleh (orang luar). Selain itu terdapat juga fenomena bahwa orang tidak selalumengakses informasi yang bermanfaat  bagi  mereka  dan  bahwa perbedaan utama ada pada cara dimana mengakses  informasiyang  buruk dan memanfaatkan informasi dibandingkan dengan  informasi  yang kaya. Anggota masyarakat jarang mencari informasi  dari  luar masyarakat atau  dari saluran komunikasi formal, sedangkan lebih kasual kebutuhan informasi,  semakin  kecil kemungkinan bahwa orang itu akan melampaui
lingkaran  kehidupan terdekat  mereka (keluarga dan lingkungan)  untuk  mencari informasi.

## 2. Perspektif Ilmu Kognitif
Fokus  pada  perbedaan  kognitif individu  dalam  memproses  dan  akuisisi informasi.  Studi  ini  menunjukkan  bahwa kepentingan pribadi,
keterampilan informasi,  media  preferensi,  partisipasi dalam  urusan  komunitas  dan  komunikasi interpersonal semua
mempengaruhi efisiensi  pengolahan  informasi  dan  efek asimilasi informasi. Hal ini, pada gilirannya,  memutuskan  mana  informasi-
kaya  dan  informasi-miskin,  spektrum seseorang  akan  berlokasi.  Seperti  dicatat oleh  studi,  miskin  informasi  terutama dicirikan oleh kurangnya kesadaran
informasi, kurangnya motif untuk mengakses informasi  dan  ketidakcukupan dalam keterampilan informasi.
Perbedaan  kognitif  antara  orang dengan  pendidikan  tinggi dan  mereka yang  berpendidikan  rendah  memberikan dampak pada perbedaan asimilasi informasi.  Studi  menunjukkan  bahwa peserta  dari  kedua  kelompok  membayar tingkat  yang  sama  perhatian  ke  televisi laporan  berita,  tetapi  mereka  tidak menampilkan  pengakuan  yang  sama dalam  memori  fakta.  Selain  itu,  peserta kelompok  pendidikan  tinggi  tampaknya secara  fisiologis  lebih  terangsang  oleh berita  (yang  berarti mereka  lebih  biologis waspada  dalam  mempersiapkan  untuk memproses informasi) dibandingkan dengan  kelompok  pendidikan  yang  lebih rendah.

## 3. Overview
Seperti  terlihat  dari  gambaran  di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab untuk pemisahan dan ketimpangan informasi  tampaknya  telah  ditangani berdasarkan  faktor  potensial  pada  tiga tingkatan  yang berbeda:  tingkatmakro (masyarakat),  tengah  (masyarakat)  dan tingkat  mikro  (Individu).  Pada  tingkat makro ekonomi, penelitian politik menunjukkan bahwa ketimpangan informasi  dan  kemiskinan  yang  erat terkait  dengan  komponen  kelembagaan
masyarakat  yang  mengalokasikan  sumber daya  informasi  yang  berbeda  bagian masyarakat  sesuai  dengan  ekonomi  dan
kekuasaan  politik yang  setiap  bagian  bisa berbeda;  di  tengah  tingkat,  berdasarkan studi  di  acara  konstruktivisme  sosial bahwa masyarakat, khususnya yang kurang beruntung dan masyarakat pinggiran,  hidup  dalam  terisolasinya dunia informasi didefinisikan oleh norma- norma  sosial  bersama,  dan  bahwa  orang di  dalam  dunia  mereka  sendiri  jarang usaha untuk mencari informasi dari dunia luar, yang menyebabkan informasi diperkuat masyarakat miskin yang kurang beruntung.  Di  tingkat  mikro,  studi berbasis  kognisi  mengungkapkan  bahwa orang-orang  berbeda  dalam  kemampuan mereka  untuk memproses  dan memahami informasi dan akibatnya banyak perbedaan  dalam  bagaimana  mereka  bisa mendapatkan  keuntungan  dari  informasi yang mereka terima.
Melengkapi satu sama lain, penjelasan  pada  waktu  yang  berbeda tingkat bersama-sama tampaknya
menunjukkan  bahwa,  dalam  masyarakat kontemporer,  arus  informasi  dari  kolam sumberdaya  informasi  masyarakat  bagi masyarakat  yang  kurang  beruntung  dan individu  tampaknya  akan  terhambat  oleh lapisan  faktor:  pertama  oleh  faktor-faktor politik  dan  ekonomi,  dengan  budaya  dan faktor  sosial,  dan  akhirnya  oleh  faktor- faktor pribadi. Kemiskinan dunia informasi  yang  dihasilkan  cenderung didiami  oleh  orang-orang  yang  dirugikan dalam  semua  aspek  dan  yang,  paradoks, yang membutuhkan informasi besar untuk memperbaiki kondisi mereka.

## Rekomendasi Kebijakan
Dalam penulisan ini mencakup rekomendasi  akan beragam kebijakan  dan  tindakan,  mulai  dari
konstruksi informasi infrastruktur, pilihan teknologi,  informasi  literasi  pelatihan, reformasi  kelembagaan  dan  transformasi budaya,  untuk  menggunakan  investasi asing,  pembukaan  pasar,  penguatan  hak kekayaan
intelektual, kerjasama internasional,  dan  publik-swasta  sektor kerjasama.
Terlepas  dari  sejumlah  studi  yang mengusulkan  rekomendasi  mereka  dari perspektif  teknis  terfokus  (yaitu  dengan membandingkan fitur-fitur teknologi yang berbeda  dan  kondusif  untuk  layanan universal dalam konteks tertentu), sebagian  besar  rekomendasi  tampaknya secara eksplisit maupun implisit didukung oleh  ideologi  politik  dan  kepentingan strategis  yang  sejajar  dengan  peneliti. Hubungan  antara  solusi  yang  diusulkan dan  kepentingan  strategis  pengusul  jelas ditunjukkan  di  Houston  dan  (2002) konten  Erdelez's  studi  analisis  bahwa perbedaan  yang  signifikan  antara  solusi yang  ditawarkan  oleh  sektor  pendidikan, industri  digital  dan  sektor  usaha  non- digital.  Dalam  studi  ini,  empat  kelompok rekomendasi  kebijakan  tampaknya  telah muncul,  sesuai  dengan  empat  pandangan tersebut politik. Yang pertama (Compaine,  berpendapat  bahwa  TIK, seperti  penemuan  teknologi  lainnya di masa  lalu,  akan  menyebar  dengan kekuatan  pasar  untuk  sebagian  besar masyarakat, dan  kesenjangan  digital  saat ini,  jika  ada,  hanya  akan  ada  sebagai fenomena sementara; tidak ada kebutuhan untuk  intervensi  pemerintah. Pandangan ini berpendapat, bila pemerintah campur tangan  dengan  kesenjangan  digital berarti pemerintah  yang akan  harus  mengalihkan biaya  menggunakan  ICT  dari  satu  bagian penduduk  lain,  hal  ini  dengan  sendirinya
menyebabkan  ketidakadilan  sosial,  bukan menghapusnya.
Rekomendasi dalam pandangan  ini mengusulkan  bahwa  peran pemerintah  adalah  untuk  memfasilitasi kerja pasar dan mempromosikan kompetisi,  negara-negara  berkembang, khususnya,  perlu  untuk  mempercepat deregulasi  sektor  telekomunikasi  mereka dan  membuka  pasar  internal mereka untuk  investasi  asing,  mereka  juga  perlu memperketat  perlindungan  hak  kekayaan intelektual.
Yang kedua adalah (Chowdary, 2002;  Cooper  dan  Kimmelman,  2001; Dasgupta  et  al,  2005;.  Genus  dan  Nor, 2005;  Hill  dan  Dhanda,  2004,  Mariscal, 2005; Mathur dan Ambani, 2005, Nicholas,  2003;  Parker,  2000;  Roycroft dan  Anantho,  2003;  Wong,  2002;  Zhang dan Wolff, 2004) yang berpendapat bahwa  kesenjangan  digital  tidak  akan berkurang tanpa campur tangan pemerintah  dan  masyarakat  dan  bahwa pelebaran kesenjangan digital menyajikan hambatan serius terhadap pembangunan. Kelompok ini setuju dengan kelompok pertama  bahwa  dalam hal  itu  juga  mengemban  peran  kekuatan pasar  dalam  menghilangkan  kesenjangan digital dan mengusulkan kebijakan seperti promosi persaingan, penguatan perlindungan hak cipta, insentif pajak/tarif  berkurang  pada  barang  dan jasa TIK, pengembangan teknologi taman dll, semua dengan maksud untuk memfasilitasi  fungsi  pasar.  Namun,  tidak seperti kelompok pertama, kelompok ini percaya  bahwa  tingkat  tertentu  campur tangan  pemerintah,  bantuan  internasional, sektor  bisnis  re-orientasi  dan  dukungan masyarakat diperlukan
untuk
menjembatani  kesenjangan.  Karena  itu
merekomendasikan  tindakan  pemerintah dan  non-pemerintah  seperti  memperbaiki infrastruktur informasi di daerah terpencil,  menyediakan  pusat  TIK  di komunitas miskin, mensponsori perpustakaan dan sekolah untuk menyediakan  akses  internet  gratis  atau biaya  rendah,  dan  menyediakan  tingkat yang  sesuai  teknologi  dan  layanan  yang sesuai  dengan  kapasitas  ekonomi  pasar yang berbeda. Berkaitan dengan kebijakan yang ada, kelompok ini mendukung  kebijakan  pemerintah,  yakni mengandalkan sektor swasta untuk menyediakan infrastruktur informasi nasional dan internasional di satu sisi, dan menyediakan  subsidi  untuk  lembaga- lembaga  publik  dan  sektor  dirampas untuk akses internet pada sisi lain.
Kelompok ketiga,  diwakili  oleh studi  Berman  dan  Tettey  (2001),  Birdsall (1997,  2000),  Bishop  et  al.  (2001), Buchanan  (1999),  Carvin  et  al.  (2001), Clark  dan  Gorski  (2001,  2002),  Clark  et al. (2004), Colby (2001), Couldry (2003), Golding dan Murdock (2001), Hacker dan Mason  (2003),  Hongladarom  (2004), Houston  dan  Erdelez  (2002),  James (2005),  Korac-Kakabadse  et  al  .  (2000), Kvasny  dan  Keil  (2006),  Lentz  (2000), McSorley  (2003),  Meredyth  (2000), Mitchell  (2002),  Molina  (2003),  Parayil (2005),  Servon  dan  Nelson  (2001)  dan Shuler  (1999),  adalah  penting  dari  kedua keyakinan  konservatif kelompok pertama bahwa  kesenjangan  digital  akhirnya  akan hilang  melalui  kerja  pasar  dan  optimisme teknologi,sedangkan kelompok kedua me yakini bahwa  kesenjangan  digital  dapat dikurangi  dengan  menyediakan  teknologi untuk  kaum  miskin.  Rekomendasi  yang diusulkan  oleh  penelitian  dari  kelompok
ini,  oleh  karena  itu,  cenderung  untuk menekankan  kebutuhan  untuk  mengatasi isu-isu  sosial,  politik  dan  budaya  yang terkait dengan kesenjangan digital. Mereka  mendesak  pemerintah  untuk mengambil  tanggung  jawab  lebih  besar dalam  memastikan  akses  Internet  adil misalnya  melalui,  sektor  publik  terlibat dalam  penyediaan  infrastruktur  dan  jasa, pendidikan  keterampilan  ICT  warga, eksploitasi internet untuk informasi warga negara  (sebagai  lawan  dari  informasi komersial),  dll  Mereka  juga  mendesak masyarakat internasional untuk mengembangkan  mekanisme  pertukaran informasi  yang  adil  dan  tidak adil  antara negara  maju  dan  berkembang,  untuk menghormati  dan  melestarikan  warisan budaya  dan  pengetahuan  tradisional,  dan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan khusus negara-negara berkembang dalam konteks mereka mengkritik kebijakan konservatif pemerintahan untuk berbagai kekurangan: ketergantungan  pada  sektor  swasta  untuk infrastruktur/penyediaan layanan, perspektif narroweconomic dalam menilai dampak  kesenjangan  digital,  dan  pasif dalam mengatur
isi komersial jaringan. Mereka  sangat  kritis  terhadap wacana  peluang  digital,  berpendapat bahwa munculnya peluang digital sebagai pengganti dari wacana kesenjangan digital menempatkan spin menipu positif tentang dampak  TIK  untuk  semua  bangsa  dan semua sektor masyarakat (Couldry, 2003; McSorley,  2003  ;  Meredyth,  2000; Strover, 2003).
Kelompok keempat merekomenda sikan kebijakan dengan menunjukkan studi  seperti Alden (2003), Light  (2001),  Menou  (2001)  dan  Wade
(2002).  Studi-studi  ini  terhadap  setiap kegiatan  atau  kebijakan  yang  hype kesenjangan  digital,  berpendapat  bahwa hal  itu  akan  mengalihkan  perhatian pemerintah  dari  hal-hal  yang  lebih mendesak,  menyebabkan  penyalahgunaan sumber  daya  publik  dan  meningkatkan ketergantungan  teknologi  dari  negara- negara berkembang di negara maju.

## Pilihan Kebijakan
Feather mencatat bahwa ketidaksetaraan  informasi  adalah  salah satu isu politik utama masyarakat informasi.  Suatu  hal  yang  penting  adalah cenderung  menempatkan  diri  di  tengah- tengah kebijakan pemerintah. Namun, jika pembuat kebijakan dan masyarakat umum untuk  melihat  komunitas  riset  dukungan intelektual dalam pengembangan kebijakan dan konsultasi, mereka mungkin  akan  menjadi  lebih  heran, karena interpretasi yang berbeda ketidaksetaraan dalam informasi, bertentangan  penilaian  besar  dan  lintasan dan  kesimpulan  pada  berbagai  faktor penyebab yang telah menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang cocok,
masing-masing  menunjuk  ke  arah  yang agak  berbeda.  Ketidaksepakatan  dalam rekomendasi kebijakan antara yang pertama  dari  dua  komunitas  peneliti, dengan informasi untuk membagi masyarakat dengan penekanan lebih besar pada penyebaran informasi dan menggunakan  kesenjangan  digital  dan komunitas lebih pada infrastruktur Informasi dan akses. Meskipun beberapa peneliti memuji mendaftar atas partisipasi masyarakat sipil (Selian, 2004) dan untuk memungkinkan negara-negara miskin
untuk  memberikan  peran  kepemimpinan dalam artikulasi  mekanisme  dan  langkah- langkah  untuk  memerangi  kesenjangan digital (Klein,
Selain  menawarkan  rekomendasi kolektif yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan dari dua komunitas penelitian  dan  perspektif  teoritis  yang berbeda  dan  sudut  pandang  yang  juga memiliki  kelemahan  mereka  sendiri  yang melekat  sebagai  dampak  mengerahkan perhatian kebijakan. Pemerintah cenderung mengabaikan rekomendasi dari komunitas peneliti tersebut, karena bahwa peneliti  sering  menawarkan  rekomendasi yang  tidak  terlalu  menyenangkan  kepada pemerintah. Misalnya kelompok informasi  dari  ekonomi  politik  menjadi sangat kritis terhadap kebijakan informasi berdasarkan logika kapitalis, sering menawarkan rekomendasi menentang daripada pelengkap atau mengubah kebijakan  pemerintah  saat  ini  di  negara- negara  barat,  kominitas  tersebut  juga sering menyerukan perubahan kelembagaan  untuk  pertukaran  informasi yang mendasar hubungan dunia mengancam  struktur  kekuasaan  saat  ini. Disisi  lain  kelompok  konstruktivis  sosial cenderung untuk
mengusulkan rekomendasi  tentang  perubahan  budaya, oleh  karena  itu  sering  gagal  untuk menawarkan perbaikan cepat untuk masalah  seperti  yang  disyaratkan  oleh pemerintah. 6
Dibandingkan  dengan  komunitas membagi informasi, rekomendasi kebijakan dari kesenjangan digital masyarakat  tampaknya  memiliki
6 http://www.borneotribune.com/headlin e/dim-menjawab-ketimpangan-informasi.html ,di download tanggal 7 Januari 2012.
dampak yang lebih besar pada pemerintah dan  sektor  bisnis. Namun, sebagaimana  telah  disebutkan  sekilas, komunitas ini memiliki kelemahan sendiri ketika datang  untuk  membuat  kebijakan. Terdapat  dalam  komunitas  ini jauh  lebih bertentangan  rekomendasi  kebijakan  dari dalam  komunitas  membagi  informasi. Misalnya,  Compaine's merekomendasi bahwa pemerintah harus melangkah mundur dan membiarkan pasar menghapus TIK secara  bertahap,  Wong merekomendasikan yang harus ada publik yang  lebih  besar  dan  kerjasama  sektor swasta, dan  Golding  dan rekomendasi
Murdock's  bahwa  pemerintah  yang  harus mengambil lebih besar peraturan dan keuangan peran dalam menanggulangi  kesenjangan  digital  yang sesungguhnya. Masing- masing rekomendasi ini tampaknya berasal  dari  penelitian  empiris fenomena kesenjangan  digital  dan  masing-masing belum menunjuk ke sebuah arah
kebijakan  yang  tanpa  kompromi  tidak termasuk  kemungkinan  yang  lain.  Selain itu,  sebagai hubungan antara  komunitas Administration ICT kebijakan dan beberapa penelitian kesenjangan digital (Lihat Couldry, 2003 untuk analisis mendalam tentang ini) menunjukkan, karena  pengaruh  ideologi politik yang berat ini penelitian masyarakat, setidaknya beberapa rekomendasi kebijakan kemungkinan besar  akan  diarahkan  untuk  mendukung pemerintah kebijakan disukai bukan untuk menginformasikan pilihan kebijakan
pemerintah. Dalam ketimpangan informasi
tersebut  merugikan masyarakat  untuk
berbagi  informasi,  atau  kelemahan  dari
masyarakat  kesenjangan  digital. Namun,
bagaimanapun, beralasan untuk mengharapkan  kapasitas  baru  untuk  itu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Pertama, dengan meletakkan
penekanan pada yang lebih seimbang dari satu  masyarakat  untuk  sekarang  harus dicapai  pada  pesan  dan  media,  aspek manusia  dan  teknologi,  sosial  dan ekonomi,  sebuah  wacana  baru  akan  lebih mungkin  untuk  memimpin  komunitas riset  untuk  merumuskan  rekomendasi kebijakan  pemikiran  holistik,  kedua, untuk  menarik  kekuatan  kesenjangan informasi  kesadaran  etika  publik  dan hubungan  erat  dengan  sektor  publik  di satu  sisi,  dan  kesadaran  masyarakat kesenjangan teknologi digital dan hubungan  erat  dengan  informasi  industri di sisi lain, wacana baru dapat memfasilitasi  perdebatan  kebijakan  dan saling  pengertian  di  antara  berbagai pemangku  kepentingan  yang  lebih  besar. Sebagai contoh kerangka yang disebutkan sebelumnya  oleh  Kim  dan  Kim  (2001). Meskipun kerangka jauh dari model yang sempurna  dari  sebuah wacana  baru,  telah membantu  Kim  dan  Kim  untuk  melihat bahwa  perubahan  dalam  ketidaksetaraan informasi  dari  satu  bentuk  ke  yang  lain, fokus  kebijakan  perlu  mengambil  garis berbeda  (Kim  dan  Kim  menyebut  fokus masing-masing 'instrumental, interaksional dan simbolik') untuk
memungkinkan  aspek  yang  berbeda  dari kesenjangan  (pesan  vs  media)  dan  peran sektor yang berbeda (sektor publik versus sektor industri) untuk datang ke kedepan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  transfer  teknologi dalam era globalisasi merupakan
penyumbang ketimpangan informasi. Adapun  hal  yang  dapat  dilakukan  antara lain:
1. Negara  dunia  ke-3  bergabung  dengan
Negara  yang  lebih  besar  atau  Negara yang lebih maju.
2. Negara  dunia  ke-3  harus  mempunyai kekuatan.  Dalam  artian,  walaupun
Negara itu kecil cakupan luas
wilayahnya,  namun  dengan  kekayaan sumber  daya  alam  yang  dimiliki mampu  memberikan  kekuatan  bagi Negara tersebut.
3. Mengajukan  kepercayaan  diri  yang radikal untuk mempertahankan diri.

## KESIMPULAN
Ketidaksetaraan  informasi  adalah salah  satu  isu  politik  utama  masyarakat informasi.  Suatu  hal  yang  penting  adalah cenderung  menempatkan  diri  di  tengah- tengah kebijakan pemerintah. Namun, jika pembuat kebijakan dan masyarakat umum untuk  melihat  komunitas  riset  dukungan intelektual dalam pengembangan kebijakan dan konsultasi, mereka mungkin  akan  menjadi  lebih  heran, karena interpretasi yang berbeda ketidaksetaraan dalam informasi, bertentangan  penilaian  besar  dan  lintasan dan  kesimpulan  pada  berbagai  faktor penyebab yang telah menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang cocok, masing-masing  menunjuk  ke  arah  yang agak  berbeda.  Ketidaksepakatan  dalam rekomendasi kebijakan antara yang pertama  dari  dua  komunitas  peneliti, dengan informasi untuk membagi masyarakat dengan penekanan lebih besar pada penyebaran informasi dan menggunakan  kesenjangan  digital  dan komunitas lebih pada infrastruktur
Informasi  dan  akses.Dalam ketimpangan informasi  tersebut  merugikan  masyarakat untuk  berbagi  informasi,  atau  kelemahan dari masyarakat  kesenjangan  digital. Namun,  bagaimanapun,  beralasan  untuk mengharapkan  kapasitas  baru  untuk  itu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Marzali Amri, Antropologi dan Pembangunan  Indonesia.  Jakarta: Kencana. 2005. Rudy  May,  Komunikasi  dan  Hubungan Masyarakat Internasional. Bandung: Refika Aditama 2005. Mulyana Dedy, Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu. Bandung: Simbiosa Reka Tama Media. 2007. Husaini,  Adian,  Wajah  Peradaban  Barat; dari Hegemoni Kristen ke Dominasi  Sekuler-Liberal,  Jakarta : Gema Insani Press, 2005. Ilyas,  Yunahar,  “Globalisasi  dan Tantangan Dakwah”, dalam ‘Ulümuddîn  Digital  Journal  Al -
Manär, Edisi I /2004.
Madjid,  Abd,  Tantangan  dan  Harapan Umat  Islam  di  Era  Globalisasi, Cet.  I,  Bandung:  Pustaka  Setia,
2000. http://duniabreaker.blogspot.com/2011/02 /memahami-ketimpangan- informasi-membuat -html,di dowload tanggal 7 Januari 2011.
http//www.borneotribune.com/headline/di n-menjawab-ketimpangan- informasi.html.didowload  tanggal 7 Januari 2011.