INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5113-5123 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Evaluasi Penerapan Prinsip Good Village Governance pada Pengelolaan Keuangan di Desa Tunggulsari
Yunita Mayasari 1 🖂 , Faizal Satria Desitama 2
Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Email: yunitamaya74@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap desa. Transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi masyarakat akan dapat menumbuhkan  kepemerintahan  yang  baik.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengevaluasi  penerapan prinsip Good  Village  Governace  pada  pengeloalaan  keuangan  desa.  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  pendeketan  kualitatif  dengan  jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi untuk mengecek keabahan data. Secara teoritis  Desa  Tunggulsari  sudah  menerapkan  prinsip Good  Village  Governace  pada  pengelolaan keuangan desa walaupun pada partisipasi masyarakat dirasa masih kurang aktif, sehingga pemerintah Desa  Tunggulsari  harus  lebih  menarik  perhatian  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  keuangan desa.
Kata  Kunci:  Evaluasi, good village governance, keuangan desa

## Abstract
Good governance and financial management are targets to be achieved by every village. Transparency, accountability,  orderly  and  disciplined  budgeting,  as  well  as  public  participation  will  foster  good governance. The purpose of this study was to evaluate the application of the principles of Good Village Governance in managing village finances. In this study, the researcher used a qualitative approach with a case study research type and was descriptive in nature. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. This study uses a triangulation technique to check the validity of the data. Theoretically, Tunggulsari Village has implemented the principles of Good Village Governace in managing village finances even though community participation is felt to be less active, so the Tunggulsari Village government must attract more community attention in the village financial management process.
Keyword: Evaluation, good village governance, village finance

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  unit  paling  bawah  yang  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia. Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Widjaja, 2014: 9). Pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan target yang  ingin  dicapai  oleh  setiap  desa.  Penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pengelolaan keuangan pada tingkat desa tidak terlepas dari upaya dalam menerapkannn good vilage goverrnance. Adanya good village governance menjadi unsur penting dalam pengelolaan keuangan desa yang ditujukan demi tercapainya tata kelola desa yang baik yang sesuai dengan  spirit  dan  prinsip  pengelolaan  keuangan  desa  yang  transparansi,  akuntabilitas, partisipatif dan tertib anggaran.
Selain  adanya good  village  governance,  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  juga diawasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).  ICW merupakan lembaga dari sekumpulan
orang  yang  memiliki  komitmen  untuk  memberantas  korupsi  melalui  usaha-usaha pemberdayaan  rakyat  untuk  terlibat/berpartisipasi  aktif  melakukan  perlawanan  terhadap praktek  korupsi.  (Usholihah,  2014:  8).  Pengawasan  dari  ICW  dikarenakan  adanya penyelewengan pada anggaran desa, dan kasusnya terus saja meningkat bahkan mencapai 68 Triliun per 2022. Berikut adalah grafik perkembangan korupsi dana desa:
Desa Tunggulsari sendiri merupakan salah satu desa yang berada diprovinsi Jawa Timur, dimana Jawa Timur termasuk dalam daftar  wilayah yang memiliki tingkat korupsi tertinggi. Berikut adalah grafik wilayah dengan tingkat korupsi tinggi:
Pada grafik diatas terlihat jelas Jawa Timur termasuk dalam tingkat korupsi tertinggi di  Indonesia  dengan  kasus  korupsi  lebih  dari  7  ribu  kasus.  Dengan  adanya  isu-isu  yang beredar,    peneliti  dapat  mentransparankan  laporankeuangan  yang  ada  di  desa  kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat.
Mengingat banyaknya kasus penyelewengan dana desa di Indonesia, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tunggulsari. Desa Tunggulsari sendiri merupakan salah satu desa yang mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Desa ini telah menerapkan prinsip good village governance dalam pengelolaan keuangan desanya. Desa Tunggulsari ini mulai menerapkan prinsip good village governance dilatarbelakangi adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah desa menjalankan pemerintahan desa dengan baik dan setiap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa diberitahukan kepada masyarakatnya serta mempertanggungjawabkannya.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ Evaluasi Penerapan Prinsip Good Village Governance pada Pengelolaan Keuangan di Desa  Tunggulsari ”. Tujuan  dari  penelitian  ini  peneliti  ingin  mendeskripsikan  tata  kelola keuangan  desa  yang  berlaku  dan  mengidentifikasi  serta  mengevaluasi  kesesuaian pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  prinsip good  village  governance.  Penelitian  ini
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat Papua Aceh Sumatera Utara Nusa Tenggara Timur Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan Tingkat Korupsi di Indonesia
berfokus  pada  evaluasi  indikator-indikator good  village  governace  yang  dimana  pada penelitian-penelitian  sebelumnya  hanya  berfokus  pada  pengelolaan  keuangannya  saja. Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  mampu  menjadi  bahan  pertimbangan  pengelolaan keuangan desa Tunggulsari yang lebih baik serta penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang mencangkup pembahasan penelitian yang sama.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendeketan  kualitatif  dengan  jenis penelitian case  study  research  (studi  kasus)  dan  bersifat  deskriptif.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Design yang digunakan pada penelitian ini adalah single case design. Single case design yaitu  suatu  penelitian  studi  kasus  yang  menekankan  penelitian  hanya  pada  sebuah  unit kasus aja. Jadi peneliti  berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, yang mana  dalam  penelitian  ini  penulis  menjadikan  objek  kajian  yang  ingin  diteliti  dari  Desa Tunggulsari. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Kemuadian  data  yang  dihasilkan  diperiksa Kembali keabsahannya dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Tunggulsari  adalah  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Kedungwaru  Kabupaten Tulungagung.  Wilayah  penelitian  merupakan  hal  yang  diperlukan  untuk  memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Asal- usul Desa Tunggulsari, tidak terlepas dari babad Kota Tulungagung. Berawal pada jaman Pemerintahan Majapahit, wilayah selatan Sungai Brantas berdiri sebuah Perguruan Pacet di daerah Bonorowo, dimpimpin oleh orang yang sangat terkenal dan sakti yang bernama Kiai Pacet.
Kiai Pacet pada suatu hari mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya, selain memberikan ilmu dan wejangan-wejangan, Kiai Pacet menyampaikan dan merasa tidak  berkenan,  karena  diantara  murid-muridnya  ada  yang  mendirikan  perguruan  lagi tanpa sepengetahuan Kiai Pacet. Dalam pertemuan tersebut, seketika itu tanpa pamit Kiai Kasan  Besari  meninggalkan  tempat  pertemuan,  karena  tersinggung  dan  marah dikarenakan sindiran dari dari Kiai Pacet. Dikarenakan murid-murid itu hanya Kiai Kasan besari yang mendirikan perguruan di Dukuh Tanggul.
Balatentara Majapahit menyebar untuk mencari Kiai Kasan Besari, Putra Majapahit
Pangeran  Suka  kalah  tergelincir  sehingga  meninggal  dunia  saat  melawan  Kiai  Kasan Besari. Pengejaran dilanjutkan oleh Perwira Mada sampai ke dukuh Tunggul. Kiai Kasan besari kalah dan terbunuh oleh pusaka Tombak Koworelang yang dia bawa sendiri. Maka dukuh  tersebut  oleh  Perwira  Majapahit  diberi  nama  Dukuh  atau  Desa  Tanggulsari. Terdapat  punden  petilasan  makam  yang  menurut  keyakinan  masyarakat  Desa Tunggulsari,  adalah  makam  dari  Kiai  Kasan  Besari.  Warha  uga  sering  menyebutnya makam Mbah Bodo atau Mbah Gondrag.
Tabel 1 Kepemimpinan di Desa Tunggulsari Nama Pimpinan Tahun Jabatan Salur Karyo Senono Parto Oetomo 1951-1981 Moeryoto 1981-1983 Kardini 1983-1989 Maharani 1989-1998 Suprapto 1998-2007 Triko Iriyanto 2007-2013 Parno 2013 Didik Girnoto Yekti 2014-Sekarang
Desa  Tunggulsari  memiliki  Visi “ Terwujudnya  kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat Desa Tunggulsari melalui semangat ayem tentrem mulyo lan tinoto ” dan Misi:
a. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
b. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
c. Meningkatkan  peran  dan  fungsi  kelembagaan  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan.
d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.
e. Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa dengan pengefektifan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan.
f. Mewujudkan masyarakat yang terampil dan  mampu melaksanakan  pembangunan secara  mandiri  dengan  pemberdayaan  masyarakat  dan  swakelola  kegiatan pembangunan
( Pembangunan Partisipatif ).
g. Mewujudkan  Desa  Tunggulsari  menjadi  desa  yang  selalu  terdepan  dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan yaitu pertanian dan pariwisata.
Tabel 2 Struktur Organisasi Desa Tunggulsari Nama Jabatan Didik Girnoto Yekti, S.A.P. Kepala Desa David Fatah Khullah Sekertaris Enny Tristyoningsih Bendahara Yayang Eka Prianti Kasi Pemerintahan Supani Kasi Perencanaan dan Pembangunan Parno Kaur Umum Kamim Mustakim Kepala Dusun Sekarsari Sunarko Kepala Dusun Mekarsari Puad Waras Wiyanto Kepala Dusun Sumbersari Suwiknyo Kaur Kesra
Wilayah  Desa  Tunggulsari berada di ketinggian ± 85 m di atas permukaan laut, terletak 3 km  arah timur  kota  Tulungagung  dan 4 km arah barat daya dari kecamatan Kedungwaru. Desa Tunggulsari dengan luas wilayah 147,72 Ha di bagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Sekarsari, Dusun Mekarsari, Dusun Sumbersari. Secara administratif wilayah Desa Tunggulsari memiliki batas wilayah utara berbatasan dengan Desa Ringinpitu, timur berbatasan dengan Kelurahan Kepatihan, selatan berbatasan dengan Desa Plosokandang, barat  berbatasan  dengan  Kelurahan  Kepatihan,dan  Kelurahan  Bago.  Desa  Tunggulsari memiliki jumlah penduduk ± 10.178 jiwa dengan pekerjaan yang berbeda-beda.

## Tabel 3
Rincian penduduk Desa Tunggulsari Jenis Kelamin Dusun Usia Sekarsari  Mekarsari  Sumbersari 0-5 5-10  10-15 15-30 30-45 45-60 Laki-laki 1082 983 882 293 364 508 732 705 345 Perempuan 1114 1010 918 307 372 524 741 725 375 Tabel 4 Rincian Pekerjaan Penduduk di Desa Tunggulsari Pekerjaan Jumlah Petani 1780 Buruh Tani 799 Pegawai Negeri Sipil 178 Tukang 229 TNI/POLRI 74 Pedagang 59
Kemudian dari Desa Tunggulsari sendiri setelah dilakukan observasi dan wawancara terkait  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  acuan  prinsip  good  village  governance ditemukan hasil sebagai berikut:

## 1. Prinsip Transparansi
Transparansi adalah dengan mengirimkan informasi tentang proses mengelola dan mengorganisir  pemerintah  desa  secara  publik  dan  jujur  bagi  seluruh  masyarakat berdasarkan masyarakat dengan hak untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi secara terbuka dan sepenuhnya tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya (Aktsauri, 2022:8)
Dalam pengelolaan keuangan di Desa Tunggulsari menunjukkan telah melaksanakan prinsip  tranparansi  sesuai  dengan  Pemendagri  No.  20  Tahun  2018,  hal  tersebut  seperti disampaikan kepala desa Tunggulsari Bapak Didik Girnoto Yekti beliau mengatakan bahwa: “ Pemerintah desa Tunggulsari selalu berupaya melaksanakan prinsip transparansi dengan membuat sebuah papan pengumuman pengelolaan dana desa mulai dari penerimaan dana desa  dan  pengeluaran  dana  desa  yang  kemudian  pengumuman  tersebut  diletakkan  di depan kantor desa dan sejumlah titik strategis desa yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja ”.
Mardiasmo dalam bukunya menjelaskan ada 5 tujuan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat,  b.  Upaya  peningkatan  manajemen  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi aspek KKN, c. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, d. Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perenacanaan,  e.  Pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  anggaran  serta  menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.
Pemerintah  Desa  Tunggulsari  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  bisa dikatakan telah melakukan transparansi dengan mempublikasikan anggaran  pendapatan dan  belanja  serta  laporan  anggaran  realisasi  alokasi  keuangan  desa  Tunggulsari  setiap tahunnya.
Tabel 5 Anggaran dan Belanja Desa Tunggulsari Uraian Pendapatan Belanja Tahun Desa Desa APBDesa Rp1.554.288.942  Rp1.534.288.942 2018 APBDesa Rp1.646.800.681  Rp1.627.806.089
2019 APBDesa Rp1.604.858.109  Rp1.602.817.109 2020 PAPBDesa Rp1.691.249.263  Rp1.600.708.263 2020 APBDesa Rp1.574.473.000  Rp1.570.557.122 2021 PAPBDesa Rp1.750.622.874  Rp1.746.706.996 2021 APBDesa Rp1.807.945.874  Rp1.807.945.874 2022
Kepala  desa  Tunggulsari  juga  menegaskan  bahwa  seharusnya  untuk  belanja  tidak langsung sebesar 30% dan belanja langsung sebesar 70% namun Desa tunggulsari hanya terealisasi untuk belanja tidak langsung sebesar 28% dan belanja langsung sebesar 60%. Pihak  pengawas  keuangan  dari  kecamatan  kedungwaru  juga  menjelaskan  bahwa transparansi  di  desa  tunggulsari  sudah  baik  namun  penyerapan  dananya  saja  kurang maksimal.

## 2. Prinsip Akuntanbilitas
Istilah  akunabilitas  berasal  dari  Bahasa  Inggris accountability  yang  berarti pertanggungjawaban  atau  keadaan  untuk  dipertanggungjawabkan  atau  keadaan  untuk diminta  pertanggungjawaban.  Secara  umum  definisi  akuntabilitas  adalah  sebagai kewajiban-kewajiban daru pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik  dan  yang  bersangkutan  dengan  kegiatan  untuk  dapat  menjawab  hal-hal  yang menyangkut pertanggungjawabannya. (Siswanto, 2020:19)
Pemerintah Desa Tunggulsari dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  desa  telah  akuntabilitas  dalam  dimulai  dari  pelaksanaan  teknis  kegiatan, mekanisme, dan persyaratan pencairan, penyusunan renacana penggunaan keuangan desa serta penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ).
Berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris  Desa,  dan  Kaur  Keuangan  Desa,  indikator  akuntabilitas  menurut  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pasal  20-38,  meliputi:  1) Perencanaan,  2)  Pelaksanaan,  3)  Penatausahaan,  4)  Pelaporan  dan  Petanggungjawaban. Patokan yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada Desa Tunggulsari indikatior dari akuntabilitas telah diterapkan dan sesuai dengan Pemendagri No. 20 tahun 2018
3. Prinsip Partisipasi
Partisipasi  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  suatu  lingkungan  kegiatan. Keterlibatan ini menyangkut akan adanya proses antara dua pihak atau lebih yang mengikuti satu  sama  lain  yang  menyangkut  pembuatan  keputusan,  rencana  dan  kebijakan.  Dalam pengelolaan  dana  desa  pemerintah  Desa  Tunggulsari  berupaya  untuk  melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa baik dari tahap perencanaaan maupun pada pelaksanaanya.
Hal  ini  ditunjukkan  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Bapak  Didik  Girnoto Yekti yang meny ampaikan bahwa: “ Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa kami mengacu  pada  aturan,  pemerintah  mengadakan  musyawarah  yang  mana  sebelumnya usulan masyarakat dibawa ke musrenbangdus yang nantinya hasil usulan ini disampaikan lagi dimusrenbangdes ”.
Dalam  prinsip  partisipasi  mengharuskan  keterlibatan  masyarakat  untuk  mengambil keputusan dan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan diwilayah sekitarnya. Dengan  begitu  keputusan  yang  dihasilkan  benar-benar  mencerminkan  kebutuhan  atau aspirasi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan yang dituturkan oleh Sekertaris Desa Bapak David Fatah Khulloh bahwa: “ Sejak anggaran dana desa cair masyarakat desa sudah mengawal dari awal dana desa tersebut dan diadakannya musrembangdus yang melibatkan masyarakat desa ”. Desa Tunggulsari  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  telah  melibatkan  partisipasi  masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, atau dalam bentuk materi.
Desa  Tunggulsari  melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan menentukan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan.  Musyawarah  Desa  membuka kesempatan  untuk  masyarakat  dalam  memberikan  aspirasinya  sekaligus  sebagi  media belajar  bagi  masyarakat  terhadap  partisipasi  dalam  hal  pengambilan  keputusan perencanaan penggunaan  dana desa. Dengan begitu Desa  Tunggulsari dapat dikatakan sudah  menerapakan  prinsip  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  desa dengan baik.

## 4. Prinsip Tertib Anggaran
Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan  atau  pedoman  yang  melandasinya.  Menurut  Pemendagri  No.  20  Tahun  2018, pengelolaan  keuangan  desa  dikelola  dalam  masa  satu  tahun  anggaran  yakni  tanggal  1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Indikator yang harus dipenuhi dalam tertib anggaran
sebagai berikut: a. Berdasarkan program. b. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian. c. Sebagai alat motivasi kinerja pegawai.
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  menurut  indikator  tersebut,  desa  tunggulsari sudah sesuai dengan indikator tersebut.  Hanya saja untuk indikator yang ketiga sebagai alat  motivasi  kinerja  pegawai  itu  sering  kali  kurang  maksimal  sehingga  menggaruskan pemerintah desa tunggulsari terus menggali cara supaya pegawai desa memiliki motivasi untuk terus mengembangkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi penerapan Good Village  Governance  pada  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Tunggulsari,  Kecamatan Kedungwaru,  Kabupaten  Tulungagung,  pemerintah  desa  telah  menjalankan  konsep- konsep  yang  ada  pada  Prinsip Good  Village  Governance  dengan  baik.    Berikut  ini penjabaran  hasil  Evaluasi  Penerapan Good  Village  Governance  pada  Pengelolaan Keuangan  Desa  Tunggulsari,  Kecamatan  Kedungaru,  Kabupaten  Tulungagung.  Desa Tunggulsari dalam menyajikan laporan keuangan sudah melakukan transparansi, tetapi dalam  realisasi  anggaran  belum  sesuai  dengan  karena  belanja  tidak  langsung  hanya sebesar 28% dan untuk belanja langsung hanya sebesar 60% yang terealisasi.
Dalam akuntanbilitas pengelolaan keuangan di Desa Tunggulsari dapat kita lihat dari  tercapainya  indikator  akuntabilitas  dimana  pada  Desa  Tunggulsari  indikatior  dari akuntabilitas telah diterapkan dansesuai dengan standar prosedur pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa Tunggulsari dalam pengelolaan keuangan desa sudah melaksanakan prinsip tertib anggaran, hanya saja seringkali mengalami kendala dalam  proses  penertiban  anggaran  tersebut.  Sehingga  pengelolaan  keuangan  desa berdasarkan prinsip tertib anggaran krang maksimal.
Desa  Tunggulsari  juga  sudah  melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagi media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa. Pemerintah Desa Tunggulsari lebih meningkatkan penerapan  Prinsip  good  village  governance  pada  pengelolaan  keuangan  desa  supaya pengelolaan keuangan desa semakin baik dan maksimal. Terutama dalam meningkatkan partisipasi  masyarakat.  pengelolaan  keuangan  desa.  Pemerintah  desa  tunggulsari  bisa menggunakan  cara  mengadakan  pertemuan  dengan  perakilan  masyarakat  untuk mengevaluasi  keuangan  desa,  lalu  pemerintah  desa  bisa  membuat  form  aspirasi masyarakat mengenai keuangan desa. Sehingga masyarakat lebih  aktif dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Stefanus Dimasiyas, 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas  Transparansi  Akuntabel  Partisipatif  Tertib  dan  Disiplin  Anggaran  (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Santa Dharma Yogyakarta.
Aktsauri,Syofian. 2022. “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kalampa  Kecamatan  Woha  Kabupaten  Bima  2020”.  Mataram:  Univ ersitas Muhammadiyah Mataram.
Apri Siswanto,Raden. 2020.  “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten  Lombok  Utara  Tahun  2019”. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
Augina  Mekarisce,Ar nild.  2020.    “Teknik  Pemeriksaan  Keabsahan  Data  pada  Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol. 12 Edisi 3
Dedi Mulawarman, Aji. 2009. Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Laporan Keuangan.

## Jakarta: E Publishing Company
Madona, Eliagus. 2016. “Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Marga Mulia  Kecamatan  Kongbeng  Kabupaten  Kutai  Timur”,  dalam  E  Journal  Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 3

## Mardiasmo, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Moleong,  Lexy  J,  2012.Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.

## Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentan Keuangan Desa
Rijal Fadli, Muhammad. 2021. “Memahami desan Metode Penelitian Kualitatif”, Kajian
Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol. 21 No. 1
Sholeh,Chabib. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
Siti  Sri  Hutami,Andi.    Analisis  Pengelolaan  A  Lokasi  Dana  Desa(Add)  Di  Desa Abbatireng Keca Matan Gilireng, Kabupaten Wajo.
Usholihah,  inna.  2014.  “Komunikasi  Organisasi  Indonesia n  Corruption  Watch  (ICW)
Dalam Mereduksi Pemberitaan”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Widjaja, HAW. 2014. “Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh”. Jakarta:   Rajagrafrindo.