Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking …

## MONOPOLI RENT-SEEKING DAN DUMPING POLICY DALAM ETIKA BISNIS (Studi Pendapat Para Ekonom Muslim)

## Nihayatul Maskuroh
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
E-mail: nihayatul.maskuroh@uinbanten.ac.id
Abstract.  Monopoly  on  Rent-Seeking  and  Dumping  Policy  in  Business  Ethics (Study  on  Muslim  Economists’  Opinion). Monopoly  on  rent-seeking  and  dumping policy occurs because people leave the moral values in their business. Some people argue that business is purposive to gain the profit. Islam does not prohibit a person from doing business activity, either in the condition there is one seller (monopoly) or there are other sellers. In addition, Islam also does not prohibit a person stocking of goods for inventory purposes. The prohibition of monopoly on Rent-Seeking and dumping policy that caused of  tyrannize,  maltreat  others,  and  include  businesses  that  are  not  in  accordance  with ethics. An economic activity can be regarded as ikhtikar if it meets two conditions; first, the  hoarding  object  is  the  goods  of  the  community's  needs;  second;  the  purpose  of stockpiling is to achieve profit above the normal profit.
Keywords: Monopoly, Rent-Seeking, Dumping Policy, Business Ethic.
Abstrak.  Monopoli  Rent-Seeking  dan  Dumping  Policy  Dalam  Etika  Bisnis  (Studi Pendapat  Para  Ekonom  Muslim). Monopoli rent-seeking dan dumping  policy terjadi didorong  oleh  realitas  bisnis  yang  mengabaikan  nilai-nilai  moralitas.  Bagi  sementara pihak,  bisnis  adalah  aktifitas  ekonomi  manusia  yang  bertujuan  mencari  laba  semata- mata.  Islam tidak  melarang  seseorang  melakukan  aktivitas  bisnis,  baik  dalam kondisi dia  merupakan  satu-satunya  penjual  (monopoli)  maupun  ada  penjual  lain  dan  Islam juga  tidak  melarang  seseorang  menyimpan  stok  barang  untuk  keperluan  persediaan. Aktifitas  monopoli  Rent-Seeking  dan  dumping  policy  merupakan  suatu  aktifitas ekonomi dalam bidang bisnis yang kegiatannya dilarang, karena dapat mendzalimi dan memudharatkan orang lain dan temasuk kepada bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Akan tetapi  sebuah aktifitas ekonomi baru dapat dikatakan sebagai ikhtikar jika memenuhi  setidaknya  dua  syarat;  pertama,  objek  penimbunan  merupakan  barang- barang  kebutuhan  masyarakat,  dan  kedua;  tujuan  penimbunan  adalah  untuk  meraih keuntungan diatas keuntungan normal.
Kata Kunci: Monopoli, Rent-Seeking, Dumping Policy, Etika Bisnis.

## Pendahuluan
Masalah bisnis tidak dapat dipandang sebelah mata. Bisnis merupakan masalah penting  dalam  kehidupan  manusia,  oleh  karenanya  bisnis  berjalan  terus  tanpa pandang  bulu.  Apakah  yang  menjalankan  bisnis  tersebut  seorang  muslim  atau  non- muslim.  Bagi  orang  muslim  bisnis  bukanlah  fenomena  baru,  namun  ia  merupakan fenomena yang telah dijalankan oleh panutan umat muslim yaitu Rasulullah saw.
Munculnya  wacana  pemikiran  ekonomi  tentang  etika  bisnis  khususnya monopoli Rent-Seeking dan dumping  policy didorong  oleh  realitas  bisnis  yang mengabaikan  nilai-nilai  moralitas.  Bagi  sementara  pihak,  bisnis  adalah  aktifitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata, karena itu cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekwunsinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis  dianggap  akan  menghalangi    kesuksesannya,  yang  pada  suatu  sisi  aktifias bisnis  dimaksudkan  untuk  mencari  keuntungan  sebesar-besarnya,  sementara prinsip-prinsip moralitas membatasi aktifitas bisnis.
Berlawanan  dengan  kelompok  pertama,  kelompok  kedua  berpendapat  bahwa bisnis  bisa  disatukan  dengan  etika.  Kalangan  ini  beralasan  bahwa  etika  merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan-tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya,  tak  terkecuali  aktifitas  bisnis.  Secara  umum  bisnis  merupakan  suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan  jasa  guna  mendapatkan  keuntungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat 1 . Atau  juga  sebagai  suatu  lembaga  yang  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Selain  itu  dalam  realitas  bisnis  kekinian  terdapat  kecenderungan  bisnis  yang mengabaika  etika.  Persaingan  dalam  bisnis  adalah  persaingan  kekuatan  modal, pelaku  bisnis  dengan  modal  besar  berusaha  memperbesar  jangkauan  bisnisnya, sehingga para pengusaha kecil (pemodal kecil) semakin terseret. Situasi dan kondisi tersebut  yang  sekarang  dialami  bangsa  Indonesia  dengan  semakin  meningginya harga-harga  kebutuhan  pokok  masyarakat,  antara  lain  harga  kacang  kedelai  (bahan baku  pembuatan  tempe  dan  tahu),  harga  minyak  goreng,  dan  harga-harga  sembako
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking … lainnya,  ditambah  lagi  dengan  adanya  praktek  monopoli  dan  oligopoli  semakin memperparah kondisi tersebut. Demikian juga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme telah memainkan peranan penting dalam proses tersebut.
Sementara  itu  pemikiran  etika  bisnis  Islam  muncul  ke  permukaan,  dengan landasan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  sempurna.  Ia  merupakan  kumpulan aturan-aturan  ajaran  (doktrin)  dan  nilai-nilai  yang  dapat  menghantarkan  manusia dalam  kehidupannya  menuju  tujuan  kebahagiaan  hidup  di  dunia  maupun  akhirat. Islam  merupakan  agama  yang  memberikan  cara  hidup  terpadu  mengenai  aturan- aturan  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi,  sipil  dan  politik.  Ia  juga  merupakan  suatu sistem  untuk  seluruh  aspek  kehidupan  termasuk  sistem  spiritual  maupun  sistem perilaku ekonomi dan politik. 2
Demikian  banyak  bermunculan  para  pemikir  ekonomi  cendekiawan  muslim yang  memberikan  kontribusi tentang  perilaku ekonomi (bisnis) yang  masih berlaku untuk  konteks  kekinian?  Untuk  itu,  pertanyaan-pertanyaan  khusus  yang  mengarah yaitu:  Apa  konsep  Al-Qur’an  tentang  perilaku  ekonomi  khususnya  etika  bisnis? Kriteria  apa  yang  termasuk  dalam  praktek  mal  bisnis?  Dan  bagaimana  pemikiran ekonomi muslim tentang monopoli Rent-Seeking dan dumping policy ?
Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  diperlukan  pengetahuan tentang ide-ide mendasar dan konsep Al-Qur’an tentang perilaku ekonomi khususnya etika  bisnis  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Kemudian  mmempunyai  pengetahuan kerangka  konseptual  tentang  rancang  bangun  praktek  bisnis  yang  halal  dan  haram. Serta  memiliki  pengetahuan  tentang  pemikiran-pemikiran  ekonomi  cendekiawan muslim tentang etika bisnis, khususnya tentang  monopoli rent-seeking dan dumping policy .

## Tinjauan Teoritis Tentang Etika Bisnis
Pada  dasarnya  kegiatan  bisnis  dapat  dirasakan  oleh  semua  orang,  hal  ini terutama ketika berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 3 . Namun demikian, dalam  kenyataannya  bisnis  bukanlah  semata-mata  sebagai  upaya  pemenuhan kebutuhan  individu,  melainkan  telah  merambah  kepada  kebutuhan  masyarakat bahkan negara, dengan demikian bisnis mempunyai cakupan yang luas.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
Secara  bahasa,  bisnis  mempunyai  beberapa  arti;  usaha,  perdagangan,  toko, perusahaan,  tugas,  urusan,  hak, 4 usaha  dagang,  usaha  komersial  dalam  dunia perdagangan  atau  bidang  usaha. 5 Dari  pengertian-pengertian  bahasa  bisnis memperlihatkan  dirinya  sebagai  aktifitas  riil  ekonomi  yang  secara  sederhana dilakukan dengan cara jual beli atau pertukaran barang dan jasa.
Sedangkan secara termonologis, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Ada  yang  mengartikan  dengan  suatu  kegiatan  usaha  individu  yang  terorganisasi untuk  menghasilkan  laba  atau  menjual  barangdan  jasa  guna  mendapatkan keuntungan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. 6 Pandangan  lain  menyatakan bahwa  bisnis  merupakan  sejumlah  total  usaha  yang  meliputi  pertanian,  produksi, kontruksi,  distribusi,  transportasi,  komunikasi,  usaha  jasa,  dan  pemerintahan  yang bergerak dalam bidang membuat dan memasukkan barang dan jasa pada konsumen. Pada pengertian bisnis ini mencakup tiga bagian; Pertama, usaha perseorangan kecil- kecilan dalam bidang barang dan jasa, Kedua;usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi,perusahaan  media,  hotel,  dan  Ketiga;  usaha  dalam  bidang  struktur ekonomi suatu bangsa. 7
Dengan  demikian  bisnis  merupakan  aktifitas  yang  cakupannya  sangat  luas;  ia meliputi  aktifitas  memproduksi  barang  tambang  atau  pertanian  dari  bumi, memproses  bahan-bahan  dasar  hingga  berguna,  membuat  berbagai  barang  jadi, mendistribusikan barang, menyediakan jasa, menjual dan membeli barang dagangan ataupun  aktifitas  yang  berkaitan  dengan  suatu  pekerjaan  yang  bertujuan  untuk memperoleh penghasilan. 8 Bisnis juga merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari  tukar  manukar,  jual  beli,  memproduksi  dan  memasarkan,  bekerja  dan mempekerjakan  dan  interaksi  manusia  lainnya  dengan  maksud  memperoleh keuntungan. 9
Dari  pengertian  bisnis  diatas  memperlihatkan,  bahwa  pada  dasarnya  semua akan  selalu  terlibat  dalam  kegiatan  bisnis  yang  beraneka  ragam  jenisnya  sebanyak ragam  atau  jenis  kebutuhan  manusia.  Semakin  banyak  ragam  kebutuhan  manusia, maka  akan  semakin  banyak  pula  jenis  usaha  bisnis,  hal  ini  disebabkan  karena  pada hakikatnya bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi atau masyarakat  luas 10 dalam  berbagai  variasinya,  yang  dalam  kenyataannya  kemudian
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking … dipermudah  oleh  medium  penukaran  uang.  Sebagai  medium  penukar,  uang  pada dasarnya merupakan kuantifikasi yang mengacu pada fungsinya sebagai standar nilai yang karena mempunyai sifat yang tahan lama dan stabil, uang dapat berfungsi pula dalam  merepresentasikan  penyimpanan  nilai.  Sedangkan  nilai  itu  sendiri  lahir  dan menjadi nyata dari preferensi masing-masing pihak pada saat pertukaran terjadi. Dari sudut pandang ini secara umum dapat dikatakan bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari uang demikian pula sebaliknya.
Bisnis  berjalan  sebagai  proses  yang  telah  menjadi  kegiatan  manusia,  baik individu  maupun  masyarakat  untuk  mencari  keuntungan  dan  memenuhi  keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan  mengenai  apa-apa  yang  benar  atau  salah,  baik  atau  buruk, bermanfaat  atau  tidak  bermanfaat.  Dalam  kenyataan  itu,  bisnis  dan  etika  dipahami sebagai  dua  hal  terpisah  bahkan  tidak  ada  kaitan,  jikapun  ada  malah  dipandang sebagai  hubungan  negativ,  dimana  praktek  bisnis  merupakan  kegiatan  yang bertujuan  mencapai  laba  yang  sebesar-besarnya  dalam  situasi  persaingan  bebas. Sebaliknya  etika  bila  diterapkan  dalam  dunia  bisnis  dianggap  akan  mengganggu upaya mencapai tujuan bisnis. 11 Dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan hal yang problematis.
Dengan demikian ketika  bisnis masih dilakukan oleh individu-individu tertentu, maka  bisnis  masih  merupakan  aktifitas  dimana  belum  menimbulkan  efek-efek  yang kompleks,  kecuali  pada  individu-individu  yang  bersangkutan.  Namun  ketika  bisnis telah  dilakukan  secara  terkordinasi  dengan  melibatkan  banyak  individu  dalam manajemen  perusahaan,  maka  pasti  akan  menimbulkan  efek-efek  social  yang bertumpu  pada  keseimbangan  berbagai  kepentingan,  namun  demikian  dari  sudut pandang  perilaku  baik  bisnis  sebagai  aktifitas  maupun  sebagai  entitas,  keduanya tidak akan lepas dari persoalan etika.
Penggabungan etika dan bisnis atau bisnis dan etika dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasung kode etik profesi bisnis, merevisi sistem  dan  hukum  ekonomi,  meningkakan  keterampilan  manajemen  tuntutan- tuntutan  etika  pihak-pihak  luar  untuk  mencari  aman  dan  sebagainya.  Dengan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
demikian etika seolah-olah diperlukan sebagai disiplin terpisah dan mau diterapkan pada  dunia  bisnis  atau  mau  dikembangkan  dengan  cara  memasuki  telaah  masalah- masalah moral dalam dunia bisnis.
Sementara  itu  etika  dijelaskan  oleh  Al-Qur’an  dengan  berlandaskan  pada  tiga terma  kunci  utama  yang  juga  merupakan  pandangan  dunia  Al-Qur’an.  Ketiga  terma kunci  utama  itu  adalah  Iman,  Islam  dan  Taqwa  yang  jika  direnungkan  akan memperlihatkan arti yang identik. 12
Istilah  iman  dari  akar  kata  a-m-n,  memiliki  arti  pokok  “ keamanan,  bebas  dari bahaya,  damai”. Sedangkan  Islam  akar  katanya  diambil  dari i-l-m juga  memiliki pengertian  “ aman  dan  integral “,  terlindung  dari  desintegrasi,  kehancuran.  Adapun istilah taqwa yang  sangat mendasar  bagi Al-Qur’an  di  samping  kedua istilah  di atas, memiliki  akar  kata w-q-y juga  berarti  “ melindungi  dari  bahaya,  menjaga  dari kemusnahan, kesia-siaan atau disintegrasi”
Suatu  refleksi  dan  analisis  terhadap  ketiga  istilah  kunci  ini  secara  langsung mengarahkan ke dalam bawah sadar Al-Qur’an sebagaimana adanya.
Al-Qur’an  memberikan  kepada  kita  suatu  “intaian”  ke  dalam  lapisan-lapisan makna  terdalam  yaitu  élan  dasar  Al-Qur’an,  yakni  yang  pada  dasarnya  ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan integritas para individu dan kolektif. Apa saja yang  kondusif  bagi  integritas  tersebut  akan  menjadi  baik  ;  dan  apa  saja  yang menghalangi  integritas  dan  membawa  kea  rah  disintegrasi  serta  kemusnahan  akan menjadi jelek.
Dari  prinsip  ini  pertama-tama  mengalir  kebutuhan  atau  keimanan  terhadap Tuhan  sebagai  pencipta,  penopang,  pemberi  petunjuk  dan  terakhir  sebagai  hakim. Dari sistem kepercayaan ini kemudian datang prinsip-prinsip umum tentang keadilan sosial  dan  ekonomi  serta  prinsip egalitarianisme ,  mengalir  perintah-perintah keadilan  sosio-ekonomis  dalam  sektor  sosial,  setelah  itu  barulah  aturan-aturan spesifik  Al-Qur’an  ditangani  yaitu  dengan  melakukan  suatu  upaya  sistematis  dalam menyarikan prinsip-prinsip dari aturan-aturan spesifiknya kemudian menggeneralisasikannya  sebagai  hukum-hukum  moralitas  dan  etika  untuk  masa kekinian.
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking …
Monopoli Rent-Seeking dan Dumping Policy Dalam Etika Bisnis .
Perniagaan  dalam  ekonomi  Islam  mempunyai  tujuan  terpenting  untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena itu perilaku monopoli dan dumping  policy ini  yang  mendambakan  pemusatan  suplay  kedalam  satu  tangan yang mengarah kepada adanya eksploitasi tidak sejalan dengan tujuan diatas. 13
Monopoli  adalah  suatu  situasi  dalam  pasar  dimana  hanya  ada  satu  atau segelintir  perusahaan  yang  menjual  produk  atau  komoditas  tertentu  yang  tidak memiliki pengganti yang mirip dan  ada hambatan  bagi perusahaan atau pengusaha lain  untuk  masuk  ke  dalam  bidang  industri  atau  bisnis  tersebut.  Dengan monopoli maka  dapat  menyebabkan  tidak  adanya  persaingan  dalam  bisnis. 14 Kondisi  dan situasi  pasar  ditentukan  oleh  satu  perusahaan  (monopolis)  yang  memiliki  kekuatan pasar ( market power ) yang amat tinggi.
Dari  sisi  struktur  pasar,  jenis  monopoli  ini  jarang  ditemui  terutama  di  negara- negara  maju  yang  menganut  ekonomi  pasar  dan  memiliki  peraturan  anti  rust, sebaliknya  di  negara-negara  sedang  berkembang  jenis  pasar  monopolis  sering dijumpai,  apalagi  jika  pemerintahnya  sering  melakukan  intervensi  ekonomi.  Hanya saja,  baik  di  negara  maju  maupun  negara  berkembang  banyak  yang  menyukai beroperasinya pasar monopoli. 15
Monopoli,  sering  juga  disebut  dengan corner-marketing adalah  akuisisi perdagangan oleh satu orang, karena praktek bisnis ini mencegah perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas sangat  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yang  mengajarkan  kemerdekaan  dan keadilan  di  dalam  perdagangan.  Islam  menginginkan  agar  harga  yang  ada  adil  dan fair,  oleh  karena  itulah  pengambilan  metode  ini  yang  hanya  akan  menimbulkan kenaikan harga yang sangat ditentang dan ditolak dalam Islam. 16
Dalam  Islam  monopoli rent-seeking ini  dikenal  juga  dengan  sebutan ikhtikar , yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit  barang  untuk  harga  yang  lebih  tinggi. 17 Rasulullah  saw  menyatakan  bahwa ikhtikar  (monopoli rent-seeking )  adalah  perbuatan  orang  yang  berdosa. 18 Lebih  jauh
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
Abu  Dzar  al  Ghifari  menambahkan  bahwa  hukum  ihktikar  tetap  haram  meskipun zakat barang-barang yang menjadi objek ikhtikar tersebut telah ditunaikan. 19
Terdapat  dua  jenis  monopoli  (ikhtikar)  ini;  Monopoli  alamiah  dan  Monopoli artificial .  Monopoli  (ikhtikar)  alamiah  lahir  karena  mekanisme  murni  dalam  pasar dan  lahir  secara  wajar dan  alamiah  karena  kondisi  objektif  yang  dimiliki  oleh  suatu perusahaan  yang  menyebabkan  perusahaan  ini  unggul  dalam  pasar  tanpa  bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain.
Karena  didasarkan  pada  keunggulan-keunggulan  yang  dimiliki  setelah  proses pasar,  baik  keunggulan  teknologi,  manajeman,  komposisi  produk  dan  tanpa  adanya rekayasa atau dukungan politik, maka monopoli jenis ini tidak menimbulkan masalah secara  moral,  yang  oleh  Milton  Friedman  sebagaimana  dikutip  Sony  Keraf  sebagai monopoli karena pertimbangan-pertimbangan teknis. 20
Monopoli (ikhtikar) jenis kedua, yaitu monopoli artificial adalah monopoli yang lahir  karena  persekongkolan  atau  kolusi  politis  dan  ekonomi  antara  penguaha  dan penguasa  demi  melindungi  kepentingan  kelompok  pengusaha  tersebut.  Monopoli jenis  ini  dapat  timbul  baik  karena  pertimbangan  rasional  seperti  demi  melindungi industri  dalam  negeri,  demi  memenuhi economic  scale maupun  pertimbangan irrasional  yang  bersifat  pribadi  ataupun  pertimbangan  yang  bersifat  idiologis. Monopoli ini disebut juga sebagai monopoli rekayasa.
Salah  satu  bentuk  dari  monopoli  adalah  oligopoly  meskipun  agak  berbeda sifatnya.  Jika  monopoli  merupakan  kolusi  antara  pengusaha  dan  penguasa,  maka oligopoly  adalah  merupakan  kolusi  antara  pengusaha  dengan  pengusaha  lainnya. Dalam  praktek oligopoly pasar  dikuasai  oleh  segelintir  pengusaha  bukan  karena adanya  kolusi  dengan  pemerintah  melainkan  karena  kolusi  diantara  segelintir pengusaha untuk menguasai dan mendikte pasar.
Inti oligopoly adalah  bahwa  beberapa  perusahaan  bersepakat  baik  tersirat maupun tersurat untuk menetapkan harga produk dari industri sejenis pada tingkat yang  jauh  lebih  tinggi  dari  harga  berdasarkan  mekanisme  murni  dalam  pasar. Oligopoli  ini  disebut  juga  sebagai  monopoli  yang  sumber  utamanya  kolusi  antar perusahaan swasta.
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking … Dalam oligopoly ,  pangsa  pasar  (50-100%)  dimiliki  oleh  beberapa  perusahaan dan pada saat yang sama tidak ada perusahaan pesaing. Tidak adanya pesaing, salah satunya disebabkan oleh adanya halangan-halangan untuk memasuki pasar. 21 Karena itu  perusahaan oligopoly memiliki  keleluasaan  dalam  mengatur  pasar. 22 Perbedaan dengan  monopoli  artificial,  kalau  pada  monopoli  artificial  perusahaan  tertentu melakukan  kolusi  dengan  penguasa  demi  mengalahkan  atau  menyingkirkan perusahaan  lain,  maka  dalam  praktek  oligopoly  adalah  persekongkolan  antara beberapa perusahaan sejenis dengan tujuan utama untuk mengalahkan dan mendikte konsumen. 23
Dari  paparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebuah  aktivitas  ekonomi  baru akan  dapat  dikatakan  sebagai  monopoli  ( ikhtikar )  jika  memenuhi  setidaknya  dua syarat berikut: 24
1. Objek penimbunan merupakan barang-barang ke butuhan masyarakat.
2. Tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.
Praktek  monopoli  berlawanan  dengan  etika  bisnis  baik  dari  segi  akan merugikan banyak pihak maupun akan menyebabkan tidak transparannya transaksi- transaksi  di  pasar.  Dengan  demikian  tidak  memungkinkan  adanya  kompetisi  antar pelaku  bisnis  secara  terbuka.  Dengan  monopoli  perilaku  bisnis  bukan  ditentukan oleh  kepiawaian  dan  pengalaman  berbisnis  sebagai  hasil  dari  seleksi  alamiah, melainkan  lebih  ditentukan  oleh  kekuatan  dan  kekuasaan,  sehingga  kondisi  pasar secara otomatis akan menjadi eksklusif.
Islam  mengajarkan  sistim  pasar  bebas,  tetapi  Islam  tidak  mentolerir  adanya system  dan  praktek  praktek  yang  dapat  mengacaukan  system  pasar.  Karena  itu praktek-praktek  yang  telah  dikemukakan  diatas  merupakan  praktek  yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam perekonomian dan bisnis.
Sedangkan dumping policy (siyasah al Ighraq) , adalah merupakan kebalikan dari monopoli  ( ikhtikar ). Dumping  policy bertujuan  meraih  keuntungan  dengan    cara menjual  barang  pada  tingkat  harga  lebih  rendah  dari  pada  harga  yang  berlaku  di
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
pasaran.  Perilaku  ini  secara  tegas  dilarang  dalam  Islam  karena  dapat  menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat luas.
Dalam suatu pasar bersaing yang tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan  kebijakan  pengenaan  harga  yang  berbeda  untuk  produk  yang  sama disetiap  pasar  yang  berlainan  yang  secara  umum  praktek  pengenaan  harga  yang berbeda  terhadap  pembeli  yang  berbeda  disebut  diskriminasi  harga (price discrimination) .
Dalam  perdagangan  internasional,  bentuk  diskriminasi  harga  yang  biasa dilakukan adalah dumping , yakni suatu praktik pengenaan harga dimana perusahaan mengenakan  harga  yang  lebih  rendah  terhadap  barang-barang    yang  diekspor  dari pada barang-barang yang sama yang dijual di pasar domestic. 25 Dumping merupakan sebuah  kebijakan  perdagangan  yang  controversial  dan  secara  luas  dikenal  sebuah praktek yang tidak fair karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan meruak mekanisme pasar.
Dalam  prakteknya dumping baru  dipandang  sebuah  kebijakan  perdagangan yang lebih mengunungkan oleh sebuah perusahaan jika ditemukan dua hal; pertama, industri  tersebut  bersifat  kompetitif  tidak  sempurna,  sehingga  perusahaan  dapat bertindak  sebagai  price  maker,  bukan  sebagai  price  taker; kedua ;  pasar  harus tersegmentasi,  sehingga  penduduk  di  dalam  negeri  tidak  dapat  dengan  mudah membeli barang-barang yang akan diekspor. 26
Demikian  uraian  tentang  monopoli rent-seeking dan dumping  policy sebagai salah  satu  dari  praktek  mal  bisnis  yang  merupakan  bisnis  yang  dilarang  oleh  Islam karena  bertentangan dengan moralitas dan etika bisnis.
Pemikiran Ekonomi  Cendekiawan  Muslim Tentang Monopoli Rent-Seeking dan Dumping Policy Dalam Etika Bisnis
Berbicara  mengenai  sejarah pemikiran  ekonomi dalam  Islam, kontribusi  kaum Muslim sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada  khususnya  dan  peradaban  dunia  pada  umumnya,  telah  diabaikan  oleh  para ilmuwan  Barat.  Buku-buku  teks  ekonomi  Barat  hamper  tidak  pernah  menyebutkan peranan  kaum  Muslimin  ini,  yang  menurut  Chapra  meskipun  sebagaian  kesalahan
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking … terletak  di  angan  umat  Islam  karena  tidak  mengartikulasikan  secara  memadai kontribusi  kaum  Muslimin,  namun  Barat  memiliki  andil  dalam  hal  ini,  karena  tidak memberikan  penghargaan  yang layak atas  kontribusi peradaban lain bagi  kemajuan pengetahuan manusia. 27
Para  sejarawan  Barat  telah  menulis  sejarah  ekonomi  dengan  sebuah  asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh,  sejarawan  sekaligus  ekonom  terkemuka  Joseph  Schumpeter  sama  sekali mengabaikan  peranan  kaum  Muslimin  dimana  memulai  penulisan  sejarah ekonominya  dari  para  filosof  Yunani  dan  langsung  melakukan  loncatan  jauh  selama 500 tahun, yang dikenal sebagai The Great Gap ke zaman St Thomas Aquinas (1225- 1274 M) 28
Suatu  hal  yang  sangat  sulit  dipahami  mengapa  para  ilmuwan  Barat  tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatu proses berkesinambungan, yang  dibangun  di  atas  fondasi  yang  diletakkan  para  ilmuwan  generasi  sebelumnya. Jika  proses  evolusi  ini  disadari  dengan  sepenuhnya,  menurut  Chapra  Schumpeter mungkin  tidak  mengasumsikan  adanya  kesenjangan  yang  besar  selama  500  tahun, tetapi mencoba menemukan fondasi di atas mana para ilmuwan Skolastik dan Barat mendirikan bangunan intelektual mereka. 29
Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum Muslimin tidak  lupa  mengakui  utang  mereka  kepada  para  ilmuwan  Yunani,  Persia,  India,  dan Cina. Hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan Muslim masa lalu  terhadap  berbagai  ide  pemikiran  dunia  luar  selama  tidak  bertentangan  dengan ajaran Islam. 30
Sejalan  dengan  ajaran  Islam  tentang  pemberdayaan  akal  pikiran  dengan  tetap berpegang  teguh  pada  Al-Qur’an  dan  hadits  nabi,  konsep  dan  teori  ekonomi  dalam Islam  pada  hakikatnya  merupakan  respon  para  cendekiawan  Muslim  terhadap berbagai  tantangan  ekonomi  pada  waktu-waktu  tertentu.  Ini  juga  berarti  bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri.
Berbagai  praktik  dan  kebijakan  ekonomi  yang  berlangsung  pada  masa Rasulullah  saw  dan Khulafa  al  Rasyidin merupakan  contoh  empiris  yang  dijadikan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
pijakan  bagi  para  cendekiawan  Muslim  dalam  melahirkan  teori-teori    ekonominya. Satu  hal  yang  jelas  focus  perhatian  mereka  tertuju  pada  pemenuhan  kebutuhan, keadilan,  efisiensi,  pertumbuhan,  dan  kebebasan,  yang  tidak  lain  merupakan  objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak awal. 31
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  Shiddieqie  menguraikan  sejarah  pemikiran ekonomi Islam  dalam tiga fase, yaitu fase dasar-dasar ekonomi islam, fase kemajuan dan fase stagnasi. 32 Adapun fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Fase Pertama.
Fase  pertama  merupakan fase  abad awal sampai dengan abad ke 5  Hijriyah atau  abad  ke  11  Masehi  yang  dikenal  sebagai  fase  dasar  ekonomi  Islam  yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi dan kemudian oleh filosof. Pada awalnya, pemikiran mereka  berasal  dari orang yang  berbeda,  tetapi dikemudian  hari,  para ahli harus mempunyai dasar pengetahuan dari ketiga disiplin tersebut. Fokus fiqh adalah  apa  yang  diturunkan  oleh  syari’ah  dan  dalam  konteks  ini  para  fuqaha mendiskusikan fenomena-fenomena ekonomi. Tujuan mereka tidak terbatas pada penggambaran  dan  penjelasan  fenomena  ini,  namun  demikian  dengan  mengacu pada  Aqlur’an  dan  hadits  nabi  mereka  mengeksplorasi  konsep maslahah (Utility) dan mafsadah (disutility ) yang terkait dengan aktifitas ekonomi.
Pemikiran yang timbul terfokus  pada apa manfaat sesuatu yang dianjurkan dan  apa  kerugian  bila  melaksanakan  sesuatu  yang  dilarang  agama.  Pemaparan ekonomi  para  fuqaha  tersebut  mayoritas  bersifat  normative  dengan  wawasan positip  ketika  berbicara  tentang  perilaku  yang  adil,  kebijakan  yang  baik,  dan batasan-batasan  yang  diperbolehkan  dalam  kaitannya  dengan  permasalahan dunia.
Sedangkan  kontribusi  utama  tasawuf  terhadap  pemikiran  ekonomi  adalah pada keajegannya dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang dibeikan Allah SWT dan secara tetap menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi.  Sementara itu filosof Muslim, dengan tetap berasaskan syariah dalam keseluruhan pemikirannya, mengikuti  para  pendahulunya  dari  Yunani  terutama  Aristoteles(9367-322  SM), yang  focus  pembahasannya  tertuju  pada sa’adah (  kebahagiaan)  dalam  arti  luas.
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking …
Pendekatannya  global  dan  rasional  serta  metodologinya  syarat  dengan  analisis ekonomi  positip  dan  cenderung  makro  ekonomi.  Hal  ini  berbeda  dengan  para fuqaha yang terfokus perhatiannya pada masalah-masalah mikroekonomi. Tokoh- tokoh pemikir ekonomi Islam pada fase pertama ini antara lain:
a. Zaid bin Ali (w.80 H/738 M). Ia adalah cucu dari Imam Husein dan merupakan salah seorang  fuqaha yang paling  terkenal di Madinah  dan guru dari seorang ulama  terkemuka  Abu  Hanifah.  Zaid  bin  Ali  berpandangan  bahwa  penjualan suatu  barang  secara  kredit  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  dari  pada  harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridla antar kedua belah pihak.  Pada  dasarnya  keuntungan  yang  diperoleh  para  pedagang  dari penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan  dan  tidak  termasuk  riba.  Penjualan  yang  dilakukan  secara  kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti ini bukan suatu tindakan di luar  kebutuhan.  Keuntungan  yang  diperoleh  pedagang  yang  menjual  secara kredit merupakan sebuah bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang  dalam  membeli  suatu  barang  tanpa  harus  membayar  secara  tunai. Berbeda  halnya  dengan  pengambilan  keuntungan  dari  suatu  penangguhan pembayaran  pinjaman.  Dalam  hal  ini  ,  peminjam  memperoleh  suatu  asset, yakni  uang  yang  harganya  tidak  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu, karena  uang  itu  sendiri  adalah  sebagai  standar  harga.  Dengan  kata  lain  uang tidak  dengan  sendirinya  menghasilkan  sesuatu,  ia  baru  akan  dapat menghasilkan jika dan  hanya jika melalui perniagaan  dan pertukaran dengan barang-barang yang harganya sering berfluktuatif. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan secara kredit tidak serta merta mengindikasikan bahwa harga yang  lebih  tinggi  selalu  berkaitan  dengan  waktu  .  Seseorang  yang  menjual secara kredit dapat pula menetapkan harga yang lebih renah dari pada harga pembeliannya  dengan  maksud  untuk  menghabiskan  stok  dan  memperoleh uang  tunai  karena  hawatir  harga  pasar  akan  jatuh  di  masa  dating.  Dengan maksud yang sama, seseorang dapat juga menjual barangnya, baik secara tunai
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
ataupun  kredit,  dengan  harga  yang  lebih  rendah  dari  pada  harga pembeliannya.  Intinya  yang  terpenting  adalah  bahwa  dalam  syari’ah  setiap baik buruknya suatu akad ditenukan  oleh akad itu sendiri, tidak dihubungkan dengan  akad  yang  lain.  Akad  jual  beli  yang  pembayarannya  ditangguhkan adalah suatu akad tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak tanpa dihubungkannya dengan akad lain. Dengan kata lain, jika diketemukan  fakta  bahwa  dalam  suatu  kontrak  yang  terpisah  harga  yang dibayar  tunai  lebih  rendah,  hal  itu  tidak  mempengaruhi  keabsahan  akad  jual beli kredit dengan pembayaran yang lebih tinggi, karena kedua akad tersebut independent dan berbeda satu sama lain.
b. Abu Hanifah ( 80-150 H/699-767 M). Abu Hanifah merupakan seorang fuqaha terkenal  yang  juga  seorang  pedagang  di  kota  Kufah  yang  merupakan  pusat aktifitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Semasa hidupnya salah satu transaksi yang sangat popular adalah salam yakni menjual  barang  yang  akan  dikirimkan  kemudian  sedang  pembayaran dilakukan  secara  tunai  pada  waktu  akad  disepakati.  Abu  Hanifah  meragukan keabsahan  akad  tersebut  yang  dapat  mengarah  kepada  perselisihan.,  dan mencoba  menghilangkan  perselisihan  dengan  merinci  lebih  khusus  apa  yang harus  diketahui  dan  dinyatakan  dengan  jelas  di  dalam  akad,  seperti  jenis komoditi,  mutu  dan  kuantitas  serta  waktu  dan  tempat  pengiriman  serta memberikan  persyaratan  bahwa  komoditi  tersebut  harus  tersedia  di  pasar selama  waktu  kontrak  dan  tanggal  pengiriman  sehingga  kedua  belah  pihak mengetahui  bahwa  pengiriman  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  mungkin dapat  dilakukan.  Pengalaman  dan  pengetahuan  tentang  dunia  perdagangan yang  didapatnya  sangat  membantu  dalam  menganalisis  masalah  tersebut, yang  mana  salah  satu  kebijakannya  adalah  menghilangkan  ambiguitas  dan perselisihan  dalam  masalah  transaksi,  yang  merupakan  salah  satu  tujuan syari’ah  dalam  hubungannya  denganjual  beli.  Pengalamannya  di  bidang perdagangan  memungkinkan  Abu  Hanifah  dapat  menentukan  aturan-aturan yang  adil  dalam  transaksi  ini  dan  transaksi  yang  sejenis.  Di  samping  itu  juga
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking …
Abu  Hanifah  mempunyai  perhatian  yang  besar  terhadap  orang-orang  yang lemah,  ia  tidak  akan  membebaskan  kewajiban  zakat  terhadap  perhiasan  dan sebaliknya  membebaskan  pemilik  harta  yang  dililit  utang  dan  tidak  sanggup menebusnya  dari  kewajiban  membayar  zakat.  Ia  juga  tidak  mempekenankan pembagian  hasil  panen  ( muzara’ah) dalam  kasus  tanah  yang  tidak mengahsilkan  apapun.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melindungi  para  penggarap yang umumnya adalah orang-orang yang lemah.
c. Abu  Yusuf  (113-182  H/  731-798  M).  Penekanan  terhadap  tanggung  jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang  selalu  dikaji sejak awal.  Tema  ini  yang  ditekankan  Abu  Yusuf  dalam  surat  panjang  yang dikirimkannya  kepada  penguasa  dinasti  Abbasiyah,  khalifah  Harun  al-Rasyid, dikemudian  hari  surat  yang  membahas  tentang  pertanian  dan  perpajakan tersebut  dikenal  sebagai kitab  al  kharaj .    Abu  Yusuf  cenderung  menyetujui negara  mengambil  bagian  hasil  pertanian  dari  para  penggarap  daripada menarik  sewa  dari  lahan  pertanian.  Dalam  pandangannya,  cara  ini  lebih  adil dan  tampaknya  akan  memberikan  hasil  produksi  yang  lebih  besar  dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal  pajak, ia meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh  para  ahli  ekonomi  sebagai Canon  of  Taxation .  Kesanggupan  membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak adalah beberapa prinsip yang  ditekankannya.  Beliau  dengan  keras  menentang  pajak  pertanian  dan menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah korupsi dan praktik penindasan. Point controversial dalam  analisis  ekonomi  Abu  Yusuf  ialah  pada  masalah  pengendalian  harga ( Tas’ir ),  dimana  beliau  menentang  penguasa  yang  menetapkan  harga, argumennya  didasarkan  pada  Sunnah  Rasul.  Abu  Yusuf  menyatakan  bahwa hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya,  kelangkaan  tidak  mengakibatkan  harganya  melambung,  dan pendapat  ini  merupakan  hasil  observasi.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan bahwa  ada  kemungkinan  kelebihan  hasil  dapat  berdampingan  dengan  harga
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah. Namun di sisi lain Abu Yusuf  juga  tidak  menolak  peranan  permintaan  dan  penawaran  dalam penentuan  harga.  Penting  untuk  diketahui,  para  penguasa  pada  periode  itu umumnya  memecahkan  masalah  harga  dengan  menambah  suplai  bahan makanan  dan  mereka  menghindari  control  harga.  Kecenderungan  yang  ada dalam  pemikiran  ekonomi  Islam  adalah  membersihkan  pasar  dari  praktik penimbunan, monopoli dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan  harga  kepada  kekuatan  permintaan  dan  penawaran.  Kekuatan utama  pemikiran Abu  Yusuf adalah  dalam masalah keuangan  public, terlepas dari  prinsip-prinsip  perpajakan  dan  pertanggungjawaban  negara  Islam terhadap  kesejahteraan  rakyatnya,  ia  memberikan  beberapa  saran  tentang cara-cara  memperoleh  sumber  perbelanjaan  untuk  pembangunan  jangka panjang,  seperti  membangun  jembatan  dan  bendungan  serta  menggali saluran-saluran besar dan kecil.
d. Muhammad  bin  Hasan  al-Syaibani  (132-189  H/  750-804  M).  Muhammad  bin Hasan al-Syaibani adalah salah satu rekan sejawat Abu Yusuf dalam madzhab Hanafiyah.  Risalah  kecilnya  yang  berjudul al-Iktisab  fi  ar-Rizq  al-Mustathab membahas  pendapatan  dan  belanja  rumah  tangga.    Ia  juga  menguraikan perilaku konsumsi seorang Muslimyang baik serta keutamaan orang yang suka berderma dan tidak suka meminta-minta. Al-syaibani mengklasifikasikan jenis pekerjaan  kedalam  empat  hal,  yakni ijarah (sewa-menyewa), tijarah (perdagangan), zira’ah (pertanian),  dan shina’ah (industri).  Cukup  menarik untuk  dicatat  bahwa  beliau  menilai  pertanian  sebagai  lapangan  pekerjaan yang  terbaik,  padahal  masyarakat  Arab  pada  saat  itu  lebih  tertarik  untuk berdagang dan berniaga. Dalam risalahnya yang lain, yakni kitab al-asl , beliau membahas  masalah  kerja  sama  dan  bagi  hasil.  Secara  umum,  pandangan- pandangan  al-Syaibani  yang  tercermin  dari  berbagai  karyanya  cenderung berkaitan  dengan  perilaku  ekonomi  seorang  Muslim  sebagai  individu.  Hal  ini tentu  berbeda  dengan  Abu  Yusuf  yang  cenderung  berkaitan  dengan  perilaku penguasa dan kebijakan public.
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking …
e. Ibnu  Miskawaih  (w.421  H/  1030  M).  Salah  satu  pandangannya  yang  terkait dengan  aktifitas  ekonomi  adalah  tentang  pertukaran  dan  peranan  uang.  Ia menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk social dan tidak bisa hidup sendiri,  untuk  memenuhinya  manusia  harus  bekerja  sama  dan  saling membantu dengan sesamanya. Oleh karena itu, mereka akan saling mengambil dan memberi, konsekuensinya mereka akan menuntut suatu konpensasi yang pantas,  sebagai    contoh  jika  tukang  sepatu  memakai  jasa  tukang  cat  dan  ia memberikan  jasanya  sendiri,  ini  akan  menjadi reward jika  kedua  karya tersebut  seimbang.  Dalam  hal  ini  dinar  akan  menjadi  suatu  penilai  dan penyeimbang di antara keduanya, lebih jauh ia menegaskan bahwa logam yang dapat  dijadikan  sebagai  mata  uang  adalah  logam  yang  dapat  diterima  secara universal  melalui  konvensi,  yakni  tahan  lama,  mudah  dibawa,  tidak  mudah rusak, dikehendaki orang dan fakta orang senang melihatnya.

## 2. Fase Kedua.
Fase  kedua  yang  dimulai  abad  ke  11  sampai  dengan  abad  ke  15  Masehi dikenal  sebagai  fase  yang  cemerlang  karena  meninggalkan  warisan  intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan Muslim di masa ini mampu menyusun suatu konsep  tentang  bagaimana  umat  melaksanakan  kegiatan  ekonomi  yang seharusnya berlandaskan Al-Qur’an dan hadits nabi. Pada saat yang bersamaan, di sisi lain mereka  menghadapi realitas politik yang  ditandai oleh dua  hal: pertama , disintegrasi  pusat  kekuasaan    Bani  Abbasiyah  dan  terbaginya  kerajaan  ke  dalam beberapa  kekuatan  regional  yang  mayoritas  didasarkan  pada  kekuatan  ( power ) ketimbang  kehendak  rakyat; kedua, merebaknya  korupsi  di  kalangan  para penguasa  diiringi  dengan  dekadensi  moral  di  kalangan  masyarakat  yang mangakibatkan  terjadinya  ketimpangan  yang  semakin  melebar    antara  si  kaya dengan  si  miskin.  Pada  masa  ini,  wilayah  kekuasaan  Islam  yang  terbentang  dari Maroko  dan  Spanyol  di  Barat  hingga  India  di  Timur  telah  melahirkan  berbagai pusat  kegiatan  intelektual.  Tokoh-tokoh  pemikir  ekonomi  Islam  pada  fase  ini antara lain diwakili oleh:
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
a. Al-Ghazali  (451-505  H  /1055-1111  M).  Fokus  utama  perhatian  Al-Ghazali tertuju  pada  perilaku  individual  yang  dibahas  secara  rinci  dengan  merujuk pada  Al-Qur’an  dan  Sunnah,  ijma  sahabat,  dan  tabi’in  serta  pandangan  para sufi  terdahulu,  seperti  Junaid  al-Baghdadi,  Dzun  Nun  al-Mishr  dan  Harits  bin Asad al-Muhasibi. Menurutnya, seseorang harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya  dalam  kerangka  melaksanakan  kewajiban  beribadah  kepada  Allah SWT,  seluruh  aktifitas  kehidupannya,  termasuk  ekonomi  harus  dilaksanakan sesuai dengan syari’ah Islam. Ia tidak boleh bersifat kikir dan di sisi lain juga tidak  boleh  bersifat  boros.  Selain  itu,  Al-Ghazali  juga  memberikan  nasihat kepada para penguasa agar selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya serta tidak  berperilaku  zalim  terhadap  mereka.  Ketika  rakyat  mengalami kekurangan  dan  tidak  ada  jalan  untuk  memperoleh  penghasilan  hidupnya, penguasa  wajib  menolong  dengan  menyediakan  makanan  dan  uang  dari perbendaharaan  negara.  Dalam  hal  pajak,  Al-Ghazali  bisa  mentoleransi pengenaan  pajak  jika  pengeluaran  untuk  pertahanan  dan  sebagainya  tidak tercukupi dari kas  negara yang  telah  tersedia, bahkan  jika  hal yang demikian terjadi,  negara  diperkenankan  melakukan  peminjaman.  Al-Ghazali  juga mempunyai  wawasan  yang  sangat  luas  mengenai  evolusi  pasar  dan  peranan uang.  Ia  juga  mengemukakan  alasan  pelarangan  riba al  fadhl ,  yakni  karena melanggar  sifat  dan  fungsi  uang  serta  mengutuk  mereka  yang  melakukan penimbunan  uang  dengan  dasar  uang  itu  sendiri  dibuat  untuk  memudahkan pertukaran.
b. Ibnu  Taimiyah  (w.  728  H/1328  M).  Fokus  perhatian  Ibnu  Taimiyah  terletak pada  masyarakat,  fondasi  moral  dan  bagaimana  mereka  harus  membawakan dirinya  sesuai  dengan  syari’ah.  Untuk  tugas  ini,  secara  bersama-sama pemerintah  dan  ulama  harus  membimbing  dan  mendorong  masyarakat.  Ia juga  mendiskusikan  tentang  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  perilaku ekonomi  individu  dalam  konteks  hidup  bermasyarakat,  seperti  akad  dan upaya  mentaatinya,  harga  yang  wajar  dan  adil,  pengawasan  pasar,  keuangan negara,  dan  peranan  negara  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup  rakyatnya.
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking …
Dalam  suatu  masyarakat  yang  diperintah  penguasa  yang  korup  dan masyarakat yang berpikiran duniawi semata, ia lebih menyerukan penguatan susunan  moral  masyarakat  dari  pada  teladan  ndividual  yang  dapat mengakibatkan  penarikan  diri  dari  kehidupan  bermasyarakat.  Cara pendekatannya  adalah  untuk  mendefinisikan  berbagai  batasan  dalam  usaha ekonomi  dan  dalam  melaksanakan  hak  kepemilikan  pribadi,  dengan  harapan bahwa  selama  para  pelaku  ekonomi  mengikuti  aturan  main  yang  berlaku, moral  alami  masyarakat  dapat  bertahan.  Dalam  transaksi  ekonomi,  focus perhatian Ibnu Taimiyah tertuju pada keadilan yang hanya dapat terwujud jika semua akad  berdasarkan pada kesdiaan menyepakati dari semua pihak. Agar lebih  bermakna,  kesepakatan  ini  harus  didasarkan  pada  informasi  yang memadai, moralitas seperti yang diperintahkan agama memerlukan keharusan tidak adanya paksaan, tidak adanya kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan, atau ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan  akad.  Ketika  berbagai  aturan  ini  ditaati,  harga  pasar  yang  terjadi adalah wajar dan adil dengan syarat tidak adanya pasokan yang ditahan untuk menaikkan  harga.  Pandangan  Ibnu  Taimiyah  tentang  kewajiban  public  juga meliputi pembahasan tentang pengaturan uang, peraturan tentang timbangan dan  ukuran,  pengawasan  harga,  serta  pertimbangan  pengenaan  pajak  yang tinggi  dalam  keadaan  darurat.  Secara  umum  pandangan-pandangan  ekonomi Ibnu  Taimiyah  cenderung  bersifat  normative.  Namun  demikian,  terdapat beberapa wawasan ekonominya yang dapat dikatagorikan sebagai pandangan ekonomi positip, dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyadari sepenuhnya  peranan permintaan dan penawaran dalam menentukan harga-harga. Ia juga mencatat pengaruh  dari  pajak  tidak  langsung  dan  bagaimana  beban  pajak  tersebut digeserkan  dari  penjual  yang  seharusnya  menanggung  pajak  kepada  pembeli yang harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang terkena pajak.
c. Al-Maqrizi (845 H/ 1441 M). Al-Maqrizi melakukan studi khusus tentang uang dan  kenaikan  harga-harga  yang  terjadi  secara  periodic  dalam  keadaan kelaparan  dan  kekeringan.  Selain  kelangkaan  pangan  secara  alami  oleh
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
kegagalan  hujan,  Al  Maqrizi    mengidentifikasi  tiga  sebab  dari  peristiwa  ini, yaitu  korupsi  dan  administrasi  yang  buruk,  beban  pajak  yang  berat  terhadap para  penggarap  dan  kenaikan  pasokan  mata  uang fulus .  Berbicara  tentang sebab  yang  ketiga  ini,  Al  Maqrizi  menegaskan  bahwa  uang  emas  dan  perak merupakan  satu-satunya  mata  uang  yang  dapat  dijadikan  standar  nilai sebagaimana  yang  telah  ditentukan  syari’ah,  sedangkan  penggunaan fulus sebagai  mata  uang  dapat  menimbulkan  kenaikan  harga-harga,  yang  menurut beliau fulus dapat  diterima  sebagai  mata  uang  jika  dibatasi  penggunaannya, yakni hanya untuk keperluan transaksi yang  berskala kecil.

## 3. Fase Ketiga.
Fase  ketiga  yang  dimulai  pada  tahun  1446  hingga  1932  Masehi  merupakan fase  tertutupnya  pintu  ijtihad (independent  judgement )  yang  mengakibatkan  fase ini  dikenal  juga  fase  stagnasi.  Pada  fase  ini,  para  fuqaha  hanya  menulis  catatan- catatan  para  pendahulunya  dan  mengeluarkan  fatwa  yang  sesuai  dengan  aturan standar bagi masing-masing madzhab. Namun demikian, terdapat sebuah gerakan pembaharu  selama  dua  abad  terakhir  yang  menyeru  untuk  kembali  kepada  Al- Qur’an  dan  hadits  nabi  sebagai  sumber  pedoman  hidup.  Tokoh-tokoh  pemikir ekonomi  Islam  pada  fase  ini  antara  lain  diwakili  oleh  Shah  Wali  Allah  (w.1176 H/1762  M),  Jamaluddin  al-Afghani  (w.1315  H/  1879  M),  Muhammad  Abduh (w.1320 H/ 1905 M), dan Muhammad Iqbal (w.1357 H/ 1938 M).

## Kesimpulan
Dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaika etika.  Persaingan  dalam  bisnis  adalah  persaingan  kekuatan  modal,  pelaku  bisnis dengan  modal  besar  berusaha  memperbesar  jangkauan  bisnisnya,  sehingga  para pengusaha kecil (pemodal kecil) semakin terseret. Situasi dan kondisi tersebut yang sekarang  dialami  bangsa  Indonesia  dengan  semakin  meningginya  harga-harga kebutuhan  pokok  masyarakat,  antara  lain  harga  kacang  kedelai  (bahan  baku pembuatan  temped  an  tahu),  harga  minyak  goreng,  dan  harga-harga  sembako lainnya,  ditambah  lagi  dengan  adanya  praktek  monopoli  dan  oligopoly  semakin
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking … memperparah kondisi tersebut. Demikian juga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme telah memainkan peranan penting dalam proses tersebut.
Aktifitas monopoli rent-seeking  dan  dumping  policy merupakan  suatu  aktifitas ekonomi dalam bidang bisnis yang merupakan kegiatan yang dilarang, karena dapat mendzalimi dan memudlaratkan orang lain dan temasuk mal bisnis yang tidak sesuai dengan  etika  bisnis.  Akan  tetapi    sebuah  aktifitas  ekonomi  baru  dapat  dikatakan sebagai  ikhtikar  jika  memenuhi  setidaknya  dua  syarat;  pertama,  objek  penimbunan merupakan  barang-barang  kebutuhan  masyarakat,  dan  kedua;  tujuan  penimbunan adalah untuk meraih keuntungan diatas keuntungan normal. Jadi tidak identik antara ikhtikar  dengan  monopoli  maupun  penimbunan,  Islam  tidak  melarang  seseorang melakukan  aktivitas  bisnis,  baik  dalam  kondisi  dia  merupakan  satu-satunya  penjual (monopoli)  maupun  ada  penjual  lain  dan  Islam  juga  tidak  melarang  seseorang menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan.

## Daftar Pustaka
A.Sony Keraf, “Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya”,
Ali Abdul Rasul, “Al Mabadi’ al-Iqtishadiyyah fi al-Islam”, Beirut, Dar al-Fikr al-Arabi,
1980, Cet 2.
Abul  Hasan  M  Sadeq  dan  Aidit  Ghazali ,  Reading  in  Islamic  Economic  Thought (Selangor Darul Ehsan:Longman Malaysia, 1992
Adiwarman A.Karim, “Ekonomi Mikro Islam “, Jakarta, Indonesia, Cet.2, Edisi 2, 2003. Dawam Rahardjo, “Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP II ”, Prisma, 1995. Fazlur Rahman, “Metode dan Alternatif  Neomodernisme Islam”, Fazlur Rahman-Taufik Adnan Amal (penyunting), Mizan, Bandung, 1992.
Gunadi  Endro,  “Redefinisi  Bisnis;  Suatu  Penggalian  Etika  Keutamaan  Aristoteles”,
Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1999
H. Buchari Alma, Pengantar Bisnis, C.V. Alfabeta, Bandung, 1977
Indriyo Gitosudarmo, “Pengantar Bisnis”, Yogjakarta, BPFE. K. Berten, “Pengantar Etka Bisnis”, Yogjakarta, Kanisius, 2001. Kamus Besar bahasa Indonesia”, Jakarta, balai Pustaka, 1989.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.2 Juli - Desember 2017
M.Abdul  Manan,  “Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam,  Dasar-dasar  Ekonomi  Islam”, terjemahan M. Nastangin, Yogjakarta, PT Dana Bakti Wakaf, 1996.
Nidal  R  Sabri  dan  M.  Hisyam  Jabar, “Etika  Bisnis  dan  akutansi”, dalam  Sofyan  Safri Harahap, “Akutansi Islam”, Jakarta, Bumi Aksara, 1977.
Peter Salim, “The Comtemporary English-Indonesia”, Jakarta, Modern English Press, 1991.
Suwarno, “Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang”, Yogjakarta, Tiara
Wacana, 1999.
S.M. Yusuf, “Economic Justice ini Islam”, Lahore, Sh Muhammad Asyraf, 1971.
Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, “International Economics Theory and Policy”, New York. Harper Collins Publisher Inc, 1991, Edisi 2
Suwarno, “Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang”, Yogjakarta, Tiara Wacana, 1999.
S.M. Yusuf, “Economic Justice ini Islam”, Lahore, Sh Muhammad Asyraf, 1971.
Catatan Akhir:
1 H. Buchari Alma, Pengantar Bisnis, C.V. Alfabeta, Bandung, 1977, hal16
2 Nidal R Sabri dan M. Hisyam Jabar, “Etika Bisnis dan akutansi”, dalam Sofyan Safri Harahap, “Akutansi Islam”, Jakarta, Bumi Aksara, 1977, hal. 230 3 Indriyo Gitosudarmo, “Pengantar Bisnis”, Yogjakarta, BPFE, hal.1
4 Peter Salim, “The Comtemporary English-Indonesia”, Jakarta, Modern English Press, 1991, hal 265.
5 “Kamus Besar bahasa Indonesia”, Jakarta, balai Pustaka, 1989, hal 121.
6 Dikutip Bukhari Alma dalam, “Pengantar Bisnis”, Bandung, Alfabeta, 1997, hal.16.
7 Bukhari Alma, Ibid.
8 Gunadi  Endro,  “Redefinisi  Bisnis;  Suatu  Penggalian  Etika  Keutamaan  Aristoteles”,  Jakarta,  Pustaka Binaman Pressindo, 1999, hal 15
9 K. Berten, “Pengantar Etka Bisnis”, Yogjakarta, Kanisius, 20001, hal 17 10 Gunardi Endro, Op-Cit, hal.2 11 Dawam Rahardjo, “Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi Dalam PJP II ”, Prisma, 1995, hal 2
12 Fazlur Rahman, “Metode dan Alternatif  Neomodernisme Islam”, Fazlur Rahman-Taufik Adnan Amal (penyunting), Mizan, Bandung, 1992, hal 66.
13 M.Abdul  Manan,  “Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam,  Dasar-dasar  Ekonomi  Islam”,  terjemahan  M. Nastangin, Yogjakarta, PT Dana Bakti Wakaf, 1996, hal.290-291.
14 A.Sony Keraf, “Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya”, hal.235.
15 Suwarno, “Analisis Lingkungan Bisnis Negara Berkembang”, Yogjakarta, Tiara Wacana, 1999, hal 60- 62.
16 S.M. Yusuf, “Economic Justice ini Islam”, Lahore, Sh Muhammad Asyraf, 1971, hal 40-41.
17 Adiwarman A.Karim, “Ekonomi Mikro Islam “, Jakarta, Indonesia, Cet.2, Edisi 2, 2003, hal.266.
18 Muslim ibn Hajjaj, “Shahih Muslim”, Beirut, Dar Ihya al Turast al-Arabi, 1978, Jilid 5, hal.56.
19 S.M. Yusuf, Op-cit, hal.42.
20 Sony Keraf, Op-cit, hal.235-236
21 Suwarsono, Op-cit, hal.77
Nihayatul Maskuroh: Monopoli Rent-Seeking …
22 Ibid, hal 65 23 Sony Keraf, Op-cit, hal 240
24 Ali  Abdul  Rasul,  “Al  Mabadi’  al-Iqtishadiyyah  fi  al-Islam”,  Beirut,  Dar  al-Fikr  al-Arabi,  1980,  Cet  2, hal.101
25 Paul  R  Krugman  dan  Maurice  Obstfeld,  “International  Economics  Theory  and  Policy”,  New  York. Harper Collins Publisher Inc, 1991, Edisi 2, hal 142
26 Ibid, hal 143.
27 M. Umar Chapra, Op-cit, hal 261 28 Pembahasan Lebih  Lanjut  mengenai  hal  ini,  dapat  dilihat  Abbas  Mirakhor, Muslim  Contribution  to Economics , dalam Baqir al Hasani dan Abbas Mirakhor (ed), Essays on Iqtisad:The Islamic Approach to Economic Problems (USA_): Nur Coorporation, 1989, hal 82-86 29 M.Umar Chapra, Ibid. hal.261-262 30 Uraian lebih lanjutnya dapat dilihat pada Harun Nasution, Op-Cit, hal 52-68
31 M. Nejatullah Shiddieqie, Op-cit, hal 34
32 Bagian ini merupakan ringkasan dari tiga buah karya tulis M Nejatullah Shiddieqi, Recent Works an History of Economics Thought in Islam : A Survey (Jeddah; ICRIE King Abdul Aziz University, 1982), hal 1-19, History of Islamic Economic Thought dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan, (ed), Lectures on Islamics  Economics (Jeddah:IRTI-IDB,  1992)  Cet  ke  1,  hal  69-81  dan Islamics  Economic  Thought Fondations, Evolution  and Needed  Direction , dalam Abul Hasan M  Sadeq dan Aidit Ghazali , Reading in Islamic Economic Thought (Selangor Darul Ehsan:Longman Malaysia, 1992, hal 14-30