Available online at https://jim.unsyiah.ac.id/ sejarah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8 (1), 2023, pp. 33-40
P-ISSN: 2964-7231, E-ISSN: 2614-3658 DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v8i1.23271
Peran  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dalam Mewujudkan  Pelayanan  Informasi  Publik  (Studi Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi Kabupaten Bulungan)
Syaini 1* , Masruri 2 1,2 Fakultas Isipol, Universitas Kaltara. Indonesia *Corresponding Author: syaini1982@gmail.com
Abstract: Information needs are the basic needs of everyone for personal development and their social environment, in accordance with the Law on Public Information Disclosure Number 14 of 2008 Article 13 which states that to realize fast, precise and simple services each Public Agency appoints an  Information  Management  and  Documentation  Officer  (PPID),  creates and  develops  a  system  according  to  the  technical  guidelines  of  public information  service  standards  nationwide.  This  study  aims  to  determine the Role of the Communication and Informatics Service in Realizing Public Information  Services  (Study  on  Information  and  Documentation Management Officers of Bulungan Regency). This research is a qualitative descriptive  research.  The  population  in  this  study  is  human  resources involved in PPID Bulungan Regency as well as information applicants who perform  information  and  documentation  services  at  the  main  PPID information desk. This research was carried out at the Communication and Informatics Office of Bulungan Regency, this data was taken with interactive model data analysis according to Miles & Hubermen.
Abstrak: Kebutuhan  informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang untuk  pengembangan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  sesuai  dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan  Publik  menunjuk Pejabat  Pengelola Informasi da Dokumentasi  (PPID),  membuat  dan  mengembangkan  sistem  sesuai petunjuk  teknis  standar  layanan  informasi  publik  yang  secara  nasional. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peran  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Dalam  Mewujudkan  Pelayanan  Informasi  Publik  (Studi  pada Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Kabupaten  Bulungan). Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  PPID Kabupaten Bulungan serta pemohon informasi yang melakukan pelayanan informasi  dan  dokumentasi  di  desk  informasi  PPID  utama.  Penelitian  ini dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan, Data ini  di  ambil  dengan  analisis  data  model  interaktif  menurut  Miles  & Hubermen.
Keywords :
PPID, Pelayanan
Informasi Publik,
Peran Dinas

## Article history
Received  : 2022-11-26 Accepted  : 2023-01-05 Published : 2023-01-08

## PENDAHULUAN
Diera modern ini kebutuhan
memperoleh informasi merupakan hal yang dianggap  penting  bagi  semua  kalangan, dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih  memungkinkan  kita  mengakses berbagai  macam  informasi.  Sebagai  warga negara  kita  mempunyai  hak  mendapatkan informasi yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945  dalam  pasal  28f  dinyatakan  “  setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah  dan  menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  jenis  saluran  yang tersedia.”  Yang  tidak  bertentangan  dengan UUD  1945  dan  ideologi  Pancasila.  Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam  memperoleh  informasi,  perlu dibentuk  Undang-Undang  yang  mengatur tentang  keterbukaan  Informasi  Publik. Fungsi  maksimal  ini  diperlukan  mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu  sebagai  salah  satu  wujud  dari kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Salah satu  elemen  penting  dalam  mewujudkan penyelenggaraan  negara  yang  terbuka adalah  hak  publik  untuk  memperoleh Informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.  Hak  atas  informasi menjadi  sangat  penting  karena  makin terbuka  penyelenggaran  negara  untuk diawasi  publik,  penyelenggaraan  negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.  Hak  setiap  orang untuk  memperoleh  informasi  juga  relevan untuk  meningkatkan  kualitas  perlibatan masyarakat dalam proses keputusan publik.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi  Publik  memberikan  jaminan kepada  setiap  warga  Negara  untuk memperoleh  informasi  yang  dikuasai  oleh
Badan  Publik.  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  menggaris  bawahi  dengan  tebal bahwa  salah  satu  elemen  penting  dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh  Informasi  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Hak  atas Informasi  menjadi  sangat  penting  karena makin  terbuka  penyelenggaraan  negara untuk diawasi publik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hak  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan  keputusan  publik.  Partisipasi atau  pelibatan  masyarakat  tidak  banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi  publik.  Setiap  Badan  Publik mempunyai  kewajiban  untuk  membuka akses  atas  informasi  publik  yang  berkaitan dengan  Badan  Publik  tersebut  untuk masyarakat luas.
Undang-Undang
Keterbukaan Informasi  Publik  menjelaskan  bahwa lingkup  Badan  Publik  dalam  Undang- Undang  ini  meliputi  Lembaga  eksekutif, yudikatif dan legislatif serta penyelengaaran negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  dan  mencakup  pula organisasi  non  pemerintah,  baik  yang berbandan  hukum  maupun  tidak  berbadan hukum.
Keberadaan  Undang-Undang  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  sangat penting  sebagai  landasan  hukum  yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh  Informasi;  (2)  kewajiban Badan  Publik  menyediakan  dan  melayani permintaan  Informasi  secara  cepat,  tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana;  (3)  pengecualian  bersifat  ketat dan  terbatas;  (4)  kewajiban  Badan  Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2008  pasal  13  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik,  menyebutkan  bahwa untuk  mewujudkan  pelayanan  cepat,  tepat, dan  sederhana  setiap  Badan  Publik  wajib menunjuk  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan
sistem penyediaan pelayanan  informasi  secara  cepat,  mudah, dan  wajar  sesuai  petunjuk  teknis  standar layanan  informasi  publik  yang  berlaku secara nasional.
Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh  informasi  yang  dikuasai  oleh Badan  Publik.  Yang  dimana  informasi  yang di maksud informasi yang wajib disediakan dan  diumumkan  secara  berkala,  informasi yang wajib di umumkan secara serta merta- merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
Undang-Undang
Keterbukaan
Informasi  Publik  memberikan  acuan  yang sangat  jelas  kepada  warga  negara  tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik. Melalui
Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas, maupun  anggaran  badan-badan  publik berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.
Implementasi  kebijakan  keterbukaan informasi  publik  menjadi  salah  satu  upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) karena  informasi  publik  merupakan kebutuhan  pokok  bagi  setiap  orang.  Selain itu  dengan  adanya  keterbukaan  informasi publik  masyarakat  juga  dapat  memantau lajunya kinerja pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance.  Di  Dinas  Komunikasi  dan informatika merupakan Sebagai bagian dari kelembagaan
Pemerintah
Kabupaten Bulungan,  yang  dimana  sebagai  unsur
pendukung pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta bidang  persandian  yang  dipimpin  oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan
Informatika  mempunyai  Tugas  menurut Peraturan  Bupati  Bulungan  Nomor  49
Tahun 2016 salah satunya yaitu mempunyai tugas  membantu  Bupati  melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan terdapat suatu bidang khusus yang mengelola pelayanan informasi,  dengan  nama  Bidang  informasi publik  yang  terdiri  dari  seksi  pengelolaan opini  dan  aspirasi  publik  ,  seksi  pelayanan informasi  publik  dan  hubungan  media. Dimana di bawah seksi pelayanan informasi publik  dan  hubungan  media  adanya  PPID yaitu  pejabat  pengelola  informasi  dan dokumentasi  merupakan  leading  sektor pelayanan  informasi  publik  di  kabupaten bulungan.  Pelaksanaan  PPID  tersebut melekat pada visi misi Dinas komunikasi dan informatika.  PPID  merupakan  amanat Undang-Undang,  untuk  membentuk  akses informasi publik yang lebih transparan.
Dalam hal ini PPID masih mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya antara lain masih terbatasnya personil yang kompeten terkait keterbukaan  informasi  publik,  belum seluruh  OPD  atau  Badan  publik  komitmen terhadap  keterbukaan  informasi  publik, belum  terinventarisirnya  seluruh  data informasi  publik  sehingga  membutuhkan waktu  lama  untuk  memenuhi  permohonan informasi yang di minta, belum optimalnya pengelolaan  informasi  berbasis  IT  serta terbatasnya personil yang berkompenten di bidang ilmu teknologi.
Dalam  mengahapi  kendala  bukan  hal yang di harapkan tetapi merupakan hal yang harus  tetap  diperhatikan.  Bercermin  dari kendala  dan  kelemahan,  dapat  dijadikan kekuatan dan peluang. Oleh karena itu, pada uraian  tersebut  berbagai  kendala  dan kelemahan dijadikan dasar dalam pengembangan dan inovasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalah  diselidiki dengan  menggambarkan atau  melukiskan  keadaan  subjek  ataupun objek  peneliti  pada  saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data (Nawawi Hadari, 2000:63). Dalam metode penelitian deskripsi sebuah penelitian yang dilakukan tanpa  perbandingan  dengan  variabel lainnya.  Dalam  sumber  lain  dijelaskan bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk membuat deskripsi, gambar-gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-  sifat  serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Oleh karena  itu,  maka  dalam  penelitian  penulis berusaha  mengkaji,  menguraikan,  dan mendeskripsikan  berdasarkan  data  yang telah  terkumpul  mengenai  Peran  Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan  pelayanan  informasi  publik  ( Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bulungan).
Bagi  penelitian  kualitatif,  satu-satunya realita  adalah  situasi  yang  diciptakan  oleh individu-  individu  yang  terlibat  dalam penelitian.  Peneliti  memaparkan  realita  di lapangan  secara  jujur  dan  mengandalkan pada  suara  dan  penafsiran  informan. Sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  oleh beberapa  ahli  bahwa  metode  penelitian kualitatif  ini  sangat  bergantung  pada pengamatan  mendalam  terhadap  perilaku manusia dan lingkungannya.

## Penetapan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Bulungan  Informatika  tempat  penelitian utama.  Hal  tersebut  dilakukan  didasarkan pada  topik  yang  diteliti  oleh  peneliti berkaitan  dengan  Peran  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  dalam  mewujudkan pelayanan  informasi  publik  (Studi  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi Kabupaten Bulungan).

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  berperan  sangat penting dalam memandang dan
mengarahkan  penelitian.  Adapun  36ocus penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  (1) Peran  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika dalam  mewujudkan  pelayanan  informasi publik  melalui  PPID  Kabupaten  Bulungan. (2)  Faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi Pelayanan  informasi  publik  melalui  PPID Kabupaten Bulungan.
Informan penelitian
Dalam melaksanakan
kegiatan penelitian maka perlu ditentukan informan penelitian  sebagai  sumber  data  primer dalam  penelitian  kualitatif,  informan penelitian  adalah  orang-orang    yang memberikan  informasi  yang  di  perlukan selama  peroses  penelitian.  Informan penelitian  ini  meliputi  informan  kunci  dan informan  biasa.  Informan  kunci  adalah mereka  yang  mengetahui  dan  memeliki beberapa informasi pokok yang diperlukan dalam  penelitian  atau  informan  yang mengetahui secara mendalam permasalahn yang  diteliti.  Sedangkan  informan  biasa adalah  informan  yang  ditentukan  dengan dasar  pertimbangan  mengetahui    dan berhubung dengan permasalahan.
Penentuan  objek  dan  informan  dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  pendekatan purposive  sampling,  yaitu  menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang  dapat  memberikan  data    secara maksimal (Arikunto,2010,33) dengan demikian  bahwa  informan  yang  penulis
ajukan  sebagai  responden    terdiri dari:  (1) Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Bulungan;  (2)  Kepala  Bidang Komunikasi  dan  Informasi  publik  di  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Bulungan;  (3)  Kepala  Seksi  Pelayanan Informasi  Publik  dan  Hubungan  Media  di
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan; (4) Anggota PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan; (5) Masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan pelayanan informasi publik melalui PPID Berdasarkan hasil wawancara,
Peran  Dinas  Komunikasi  dan  informatika dalam  mewujudkan  pelayanan  informasi melalui  PPID dengan tujuan  agar mempermudah masyarakat atau yang ingin melakukan  permohonan  informasi.  PPID berusaha  penuh  dalam  memberikan pelayanan informasi publik dari penjelasan kinerja  PPID,  melakukan  pengelolaan  data informasi  yang  hendak  diberikan  ke pemohon  informasi.  Dalam  hal  ini  peran PPID  sangat  penting  dalam  mmberikan pelayanan informasi publik.

## a. Bidang Pelayanan Informasi
Hasil  wawancara  yaitu  PPID  dalam memberikan Pelayanan informasi publik  di laksanakan oleh Bidang pelayanan informasi  dengan  memberikan  data informasi  di  desk  layanan  oleh  pejabat fungsional  atau  petugas  PPID  yang bertanggung  jawab  di  bidang  ini.  Dengan pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  alur kerja yang telah ada.
b. Bidang Pengelolaan data dan Informasi Peran yang dilakukan PPID berkaitan dengan pengelolaan data
informasi  yang  dimana  Bidang  ini  yang melaksanakan dengan
pengelolaan, pendokumentasian  dan  penyediaan  data informasi, dengan kebutuhan data informasi yang diminta oleh pemohon.
c. Bidang Sengketa Informasi
Bidang  ini  yang  menidaklanjuti  tentang adanya sanggahan keberatan yang dilakukan pemohon dikarena data informasi yang diminta tidak diberikan oleh PPID  Utama.,  dikarenakan  informasi tersebut termasuk salah satu informasi yang dikecualikan.  Bidang  ini  melaksanakan dengan  alur  kerja  yang  sudah  ada ditetapkan  oleh  PPID.  Disampaikan  juga oleh  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  tentang  peran  PPID  yaitu bahwa : “ … Peran PPID dimana antara lain mengelola,
menyimpan dan mengedokumentasikan dan juga memudahkan permohonan untuk memperoleh informasi tentang OPD/Badan Publik  sesuai  amanat  Undang-undang keterbukaan  informasi  Publik  dan  dapat dilihat  juga  dari  pelaksanaan  berbagai Bidang yang ada di PPID...” (Bapak H.Moch. Zulkifli SE.).

## Faktor  yang  Mempengaruhi  Pelayanan Informasi  Publik  Melalui   PPID

## a. Faktor Pendukung
Pengembangan  atau  inovasi  yang dilakukan PPID dalam pelaksanaannya akan terus  diupayakan  untuk  mewujudkan pelayanan  informasi publik. Dengan dukungan  para  anggota  PPID  yang  terkait dalamm  memberikan  pelayanan informasi. Pelayanan informasi publik yang diberikan PPID  sangat  berperan  sangat  penting, dengan  kesedian  segala  informasi  yang diberikan  sehingga  tidak  berbelit-belit dilakukan hanya di satu pintu.
Dapat  disimpulkan  bahwa  yang menjadi  faktor  pendukung  Pelayanan informasi  Publik  yaitu  pengembangan  dan inovasi  yang  diberikan  oleh  PPID.  Dalam hasil wawancara dengan PPID utama bahwa
:  “ … faktor pendukung ya antara lain pasti adanya  dasar  hukum  dalam  pelaksanaan PPID  selain  itu  adanya  fasilitas  disediakan seperti ruangan untuk permohon melakukan  permintaan data  informasi dan SDM  dan  pendukung  lainnya....”  (Bapak H.Moch. Zulkifli SE., M.Si)

## b. Faktor penghambat
Melaksanakan  pelayanan  informasi publik  bukan  perkara  yang  mudah  dengan pengelolaan  data  informasi  antar  yang memberikan  informasi  tentu  ada  faktor penghambat dan tantangan yang menjadikan
pelaksanaan pelayanan informasi  sedikit terganggu  dan salah  satu yang menjadi faktor penghambat pelayanan informasi  publik  yaitu  pemaham  pemohon infromasi  tentang  SOP  yang  ada  di  PPID tentang sehingga masih ada pemohon yang meminta  data  informasi  yang  tidak  sesuai peruntukkan  nya  dan  terbatasnya  fasilitas di  PPID  sehingga  menjadi  kurang maksimalnya pelayanan informasi.
Di  jelaskan  juga  oleh  PPID  utama yaitu  selaku  Kepala  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Bulungan, bahwa :
“  …  kalau  faktor  penghambat  yaitu tentang  pemahaman  pemohon  terhadap PPID  dimana  masih  adanya  kurang memahami tentang alur kerja PPID dan juga pengelolaan  data  informasi  ...”  (Bapak H.Moch.  Zulkifli SE,  M.Si).  Selain  itu  masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui  tentang  keberadaan  PPID, sehingga  masih  adanya  pemohon  yang melakukan  permintaan  informasi  di masing-masing  OPD  sesuai  peruntukkan yang  di  tujunya.  Maka  PPID  Utama  harus tetap  melalukan  koordinasi  dengan  PPID pembantu dalam memberikan pemahaman tentang permintaan data informasi dilakukan di satu        tempat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan
mengenai Peran Dinas Komunikasi  dan  informatika  Dalam
Mewujudkan  Pelayanan  Informasi  Publik (studi pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi  Kabupaten  Bulungan)  maka dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: (1)  Peran  PPID  dalam  mewujudkan pelayanan  informasi  publik  sangatlah penting karena PPID merupakan pelayanan informasi yang diberikan dalam satu pintu , dengan  berbagai  jenis  informasi  publik. pelayanan  melalui  desk  informasi  PPID utama dengan mekanisme dalam memperoleh  informasi.  Peran  PPID  juga bisa dilihat dari berbagai bidang yang ada di PPID. (2) Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan  PPID  dalam  mewujudkan pelayanan  informasi  publik  baik  dari dasar hukum  pelaksanaannya,  maupun  sumber daya  manusia  dan  pengembangan  yang telak dilakukan  oleh PPID. Dan juga faktor penghambat  merupakan  kendala  yang dihadapi PPID dalam melakukan pelayanan informasi  yaitu  antara  lain  masih  adanya pemohon tidak memahami tentang keberadaan  SOP  PPID  dan  pemahaman tentang  keberadaannya  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan penulis diatas maka  dapat  merekomendasikan  beberapa saran, seperti:
(1) PPID dapat mengevaluasikan  tentang  pemahaman masyarakat atau pemohon tentang keberadaan  Pejabat  Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan peran dan tugas  yang  dilakukan  oleh  PPID.  Agar masyarakat  mengetahui  bahwa  informasi bisa  diperoleh  dalam satu tempat permintaan/ satu pintu; (2) Sebaiknya PPID dapat  melengkapi  fasilitas  yang  ada  untuk kebutuhan  pemohon  dalam  memperoleh informasi, dan melakukan komunikasi lebih baik  atau  koordinasi  dengan  PPID pembantu  agar       pengelolaan  data  yang  ada tetap berjalan dengan baik.

## REKOMENDASI
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi,  dimana  PPID  berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang  dimiliki  oleh   badan  publik  sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan dari dibentuknya  Pejabat  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID)  adalah  untuk menyediakan  dan  melayani  permohonan informasi secara transparan kepada publik. (1)  Dengan  keberadaan  PPID  maka masyarakat  yang  akan  mudah  melakukan permohonan  informasi  tidak  berbelit karena  dilayani  lewat  satu  pintu.  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID)  adalah  pejabat  yang  bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian,  penyediaan,  dan/atau pelayanan  informasi  di  badan  publik.  ;  (2) Penelitian ini penulis sarankan bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami penelitian ini, karena penelitian ini hanya melihat sejauh mana Implementasi Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
mewujudkan  pelayanan  informasi  publik melalui  PPID  Kabupaten  Bulungan  dan Faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi Pelayanan  informasi  publik  melalui  PPID Kabupaten Bulungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  (2006). Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Basrowi,  dan  Suwandi.  (2008), Memahami Penelitian  Kualitatif. Jakarta:  Rineka Cipta
Effendy, Onong Uchjana.  (2003). Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi . Penerbit Citra
Aditya Bakti: Bandung Hadari  Nawawi  dan  martini  .(1995). penelitian terapan . Yogyakarta: Gajah Mada  Hardiyansyah.  (2011).  Kualitas Pelayanan  Publik.  Yogyakarta:  Gava Media Herdiansyah.
Haris.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif untuk  Ilmu-ilmu  Sosial .  Jakarta: Salemba  Humanika. Idrus Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.  Edisi  Kedua .  Penerbit Erlangga: Jakarta.
Lewis,  Carol  W.,  and  Stuart  C.  Gilman. (2005). The Ethics Challenge in Public
Service:  A  Problem-Solving  Guide.
Market Street. San Fransisco: JosseyBass.
Lexy,  J  moleong.  (2008). Metedologi
Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Loftland  dan  lofland.  (1984). Komunikasi dan  hubungan  masyarakat .  Jakarta: Bima Aksara Ratminto  &  Atik  Septi  Winarsih.  (2007).
Manajemen  Pelayanan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Riyadi.  (2002). Perencanaan  Pembangunan Daerah Strategi
Mengendalikan.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Soerjono Soekamto. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar.  Jakarta:  Rajawali  Press Sugiyono.  2007.  Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono  (2013). Metodelogi  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . Bandung: ALFABET. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Umi  Narimawati.  (2008). Metodologi Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif, Teori  dan    Aplikasi .  Bandung:  Agung Media.
Widoyoko,  Eko  Putro.  (2014). Teknik
Penyusunan  Instrumen  Penelitian . Yogyakarta Pustaka Pelajar. Wiyanto. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi. Penerbit Grasindo Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan  Bupati  Nomor  49  Tahun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi.
Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bulungan Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun
2018  tentang  Pedoman  Pengelolaan Pelayanan  Informasi  Publik  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bulungan.