## WAFATNYA SUAMI DAN ISTRI SEBAGAI SYARAT PEMBAGIAN WARIS SUKU MUNA DI BALIKPAPAN SELATAN: TINJAUAN HUKUM SYARIAH
Sri Hartati Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan srihartatic89@gmail.com
Nadhrota Na’imi Nurul Hayati Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan nadhrotanurul@gmail.com

## Abstrak
Ketentuan  hukum  waris  dalam  Islam  terkait  pembagian  dan  peralihan  hak  waris dapat  terjadi  apabila  seorang  wafat  dan  meninggalkan  harta  juga  ahli  waris, sedangkan  menurut  hukum  waris  adat  khususnya  pada  suku  Muna  di  Balikpapan Selatan menerapkan syarat pembagian waris apabila pasangan suami dan istri telah wafat. Tulisan ini bertujuan melakukan studi tentang sistem pembagian waris suku Muna  di  Balikpapan  Selatan. Adapun  yang  menjadi  faktor  dari  berbedanya  pembagian waris  bagi  Suku  Muna  yaitu adanya  ketentuan  adat  yang  wajib  dilaksanakan, dengan pembagian  tersebut  maka terdapat  manfaat  yang  akan  diperoleh  ahli  waris  dan keluarga,  di  antaranya  tidak  membebani  dan  memecah  belah  hubungan  para  ahli waris, serta bentuk penghormatan kepada salah satu pasangan yang ditinggal wafat.

## Keyword: Waris, Suku Muna, Syarat, Adat

## A. Pendahuluan
Islam  memiliki  konsep  penyelesaian  dalam  berbagai  problematika,  karena syariat  dan  dasar-dasar  ajarannya  mencakup  segala  hukum  bagi  segala  peristiwa yang  tidak  terbatas. 1 Salah  satu  yang  diatur  dalam  syariat  Islam  adalah  hukum kewarisan. Allah yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. 2 Ketentuan  dengan  ditetapkannya  harta  kepemilikan  bagi  setiap  manusia dengan cara yang berlaku. 3
Berdasarkan  hukum  Islam  dalam  menguraikan  prinsip-prinsip  hukum kewarisan,  satu-satunya  sumber  tertinggi  dalam  kaitan  ini  adalah  al- Qur’an  dan sebagai  pelengkap  yang  menjabarkannya  adalah  Sunnah  Rasul  beserta  hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam. 4
Hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  peralihan  hak  atau  kewajiban  atas  harta  kekayaan  seseorang
1 Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawaz, Prinsip Dasar Islam Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Sah ī h (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2005), 26.
2 Dian Khairul Umam, Fiqih Maw ā ris (Bandung; CV. Pustaka Setia, 1999), 43.
3 Muhammad Ali As-Sahabuni, Al-Maw ā ris Fisy Syar ī’ati; Islā miyyah ‘ Al ā Dhaul Kit ā b was Sunnah , trans. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.
4 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 11.
setelah  ia  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya.  Dengan  demikian, dalam  hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan  ahli  waris.  Kewarisan  pada  dasarnya merupakan  bagian yang  tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. 5
Hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat suku Muna di Balikpapan Selatan yang hingga saat ini mayoritas menggunakan hukum adat dalam persyaratan pembagian waris. Hasil temuan data diperoleh suatu ketentuan, yakni  ketika  seorang  suami  meninggal,  maka  istri  yang  ditinggal  wafat  memiliki kendali kuasa terhadap harta waris yang ditinggalkan suaminya sebagai orang yang mewariskan. Sehingga istri berhak memutuskan ketentuan akan harta waris,  ingin dipergunakan, dibagikan kepada ahli waris atau menyimpannya.
Selanjutnya, apabila anak yang ditinggalkan ingin mendapatkan harta warisan, maka  harus  menunggu  hingga  sang  ibu  atau  istri  yang  ditinggal  wafat  suami meninggal dunia dulu. Masalah ini berlaku serupa ketika sang istri meninggal dunia lebih  awal,  maka  harus  menunggu  sang    ayah  atau  suami  yang  ditinggal  mati  istri meninggal dunia pula.
Pandangan ini jelas tidak sejalan dengan hukum Islam yang memandang bahwa tiap  orang  punya  hak  atas  hartanya  masing-masing. 6 Sebagaimana  yang  telah ditetapkan  dalam  hukum faraid, sebab  permasalahan  tersebut  akan  berdampak kepada  ahli  waris  selain  dari  istri,  yang  semesetinya  ada  hak  dari  harta  warisan menjadi tidak mendapatkan diwaktu yang semesetinya karena tertangguhkan.

## B. Metode Penulisan
Penulisan  adalah  Penulisan lapangan  ( Field  Research ),  yang  bersifat  deskriptif analitik.  Lokasi  Penulisan  ini  tepatnya  berada  di    Kelurahan    Sepinggan    Raya, kecamatan    Balikpapan    Selatan,    Kota    Balikpapan,  Kalimantan  Timur.  Subjek Penulisan  ini  adalah  warga  suku  Muna  yang  berdomisili  di    Balikpapan  Selatan, adapun objek peneliatian ini yaitu wafatnya suami dan istri sebagai syarat pembagian waris  suku  muna  di  Balikpapan  Selatan.  Sehingga    membutuhkan    data    berupa identitas    informan,    terdiri    dari:  tempat tanggal  lahir,  alamat,  riwayat  hidup  dan pekerjaan. Hasil wawancara langsung antara Penulis   dan   responden.   Faktor-faktor yang   mempengaruhi   pemahaman, gambaran umum lokasi Penulisan.
5 Ali Parman, Kewarisan dalam al-Quran (Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
6 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan: Maw ā ris (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 15/52.
Sumber data dalam Penulisan ini adalah subjek dimana dapat diperoleh. Yaitu orang      yang      merespon  atau  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan Penulis.  Adapun sumber data yang Penulis gunakan sebagai berikut: Sumber data primer, data yang langsung diperoleh dari sumbernya.  Sumber data sekunder, data yang diperoleh dari Informan berupa website atau situs internet. Sumber data tersier, dilakukan  dengan  melakukan  kajian  pustaka  berupa;  buku-buku  literatur,  artikel, jurnal dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengumpulan  data  dengan  beberapa  teknik,  yaitu:  observasi,  dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pengelolaan data dengan teknik kategorisasi, matrikasi data dan editing. Terakhir yaitu tahapan analisis dengan cara reduksi data, verifikasi, penarikan  kesimpulan.  Analisis  kualitatif  yang  menggunakan  metode  induktif yaitu  bagaimana  cara  pembagian  waris  masyarakat  suku  Muna  yang  menjadi responden dalam  Penulisan  ini,  serta  bagaimana   ketetapan hukum  Islam  akan pendapat mereka.  Sehingga mempermudah bahasan dan dipahami secara mudah.

## C. Konsep Waris
Kajian  waris  dalam  hukum  Islam,  merupakan  wujud  dari  salah  satu  entitas pembahasan ilmu fiqih yang esensial. Sebab itulah para ahli fiqih telah menelaah yang bertautan dengan warisan, kemudian ditorehkan pada karya-karya mengenai waris ini,  dan  diimplementasikan  pada  sebuah  ilmu  yang  berdiri  secara  singular  yang dinamakan dengan ilmu fiqih mawaris atau ilmu faraid .
Kata al-maw ā r ī s )ثيراوملا ) ialah bentuk jamak atau majemuk dari al-m ī r ā s )ثاريملا( . Dalam bahasa Arab al-m ī r ā s adalah bentuk masdar dari kata ( اثاريمو  -  اثرإ  –  ثري  –  ثرو ). 7
Dalam interpretasinya menurut bahasa ialah:
.نيرخآ موق لىإ موق نم ءيشلا لاقتنا
Artinya: “ Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. ” 8
Pengertian  menurut  bahasa  ini  bukanlah  terbatas  hanya  pada  hal-hal  yang bertautan dengan harta dan non harta benda. Kata waris termaktub dalam berbagai konfigurasi, makna tersebut dapat kita temukan dalam al- Qur’an, yang antara lain, mengganti kedudukan (Q.S. an-Naml [27]: 16), memberi atau menganugerahkan (Q.S. az-Zumar [39]: 74), dan mewarisi atau meminta warisan (Q.S. Maryam [19]: 6). 9
7 Komite  Fakultas  Syariat  Universitas  al-Azhar, Ahk ā mul  Maw ā ris  f ī l  Fiqhil  Isl ā mi ,  trans.  Addys Aldizar dan Faturrahman (Mesir: Senayan Abadi Publishing, 2004), 71.
8 Abdul Karim ibn Muhammad al-Lahim, al-Faraidh (Saudi Arabia: Wizarat al-Syu'un al-Islamiyati wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 2000), 2.
9 Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 40.
Di  Indonesia  penyebutan fiqih  al-maw ā r ī s (ilmu  waris)  disebut  juga  hukum kewarisan  Islam,  hukum  warisan,  hukum  kewarisan  dan  hukum  waris,  yang sebenarnya  terjemahan  bebas  dari  kata  mawaris.  Bedanya,  fiqih al-maw ā r ī s menunjukkan  identitas  hukum  waris  Islam,  sementara  hukum  warisan  memiliki konotasi  umum,  bisa  mencakup  hukum  waris  adat  atau  hukum  waris  yang  diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. 10
Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat a, menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan anggota keluarga yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian setiap individunya. 11
Faraid adalah  bentuk  jamak  dari faridah ,  yang  merupakan  kata  turunan  dari fardu . Sedangkan dalam istilah ulama mawaris fardu merupakan anasir tertentu bagi para  ahli  waris  yang  telah  dikukuhkan  oleh syara’ seperti  setengah  ( an - nisyfu ), seperempat ( ar - rubu ’), seperdelapan ( as-sumun ), dua pertiga ( as-sulusain ), sepertiga ( as - sulus ), dan seperenam ( as-sudus ).
Berpijak pada pengertian di atas dan dapat dikatakan sebagai pembagian waris yang sah, maka menghasilkan tiga rukun waris yang harus terpenuhi. Jika salah satu dari  ketiga  hukum  rukun  tersebut  tidak  ada,  maka  pewarisan  tidak  dapat dilaksanakan. 12 Rukun-rukun tersebut ialah:
1. Al-Muwarris ( ث ّروملا ) pewaris, adalah mayat yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli waris, baik mati hakiki maupun mati hukmi (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab,  kendati  sebenarnya  ia  belum  mati  tetapi  meninggalkan  hak  atau harta). 13
2. Al-Waris ( ثراولا ) , adalah orang yang berhak mendapat bagian dari warisan mayat  karena  ada  salah  satu  sebab  yang  tiga,  yaitu  ikatan  nasab (darah/kekerabatan/ketururnan),  ikatan  perkawinan,  atau  pun  ikatan membebaskan hamba sahaya. Walaupun terdapat ahli waris yang terhalang (ter hijab ) atau sebab yang melarangnya. 14 Diartikan juga bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah
10 Ahmad Rofiq, Fiqih Maw ā ris , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 4. 11 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 81.
12 Ibid. 13 Komite  Fakultas  Syariat  Universitas al-Azhar, Ahk ā mul  Maw ā ris  f ī l  Fiqhil  Isl ā mi ,  trans.  Addys Aldizar dan Faturrahman, 27.
14 M.  Ataillah, Fikih  Waris Metode  Pembagian  Waris Praktis (Bandung:  Penerbit  Yrama  Widya,
2018), 19-20.
atau  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam,  dan  tidak  terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 15
3. Al-Maurus ( ثوروملا ) ,  yaitu  harta  benda  yang  ditinggalkan  oleh  mayit  dan menjadi  warisan,  seperti  uang,  tanah,  dan  lain-lain.  Termasuk  dalam kategori warisan adalah hak-hak yang mungkin dapat diturunkan, seperti hak  perdata  ( qisas ),  hak  menahan  barang  yang  belum  dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. 16 Sebagian ulama faraid menyebutkan  warisan  dengan  sebutan al-irs , at-tur ā s , al-miras ,  dan at- tarikah keseluruhannya  memiliki  artian  yang  sama. 17 Tetapi  tidak  semua harta yang dianggap miliki pewaris bisa dialokasikan sebagai harta warisan. Terdapat beberapa syarat, antara lain harta tersebut merupakan harta yang sah  dan  legal  milik  pewaris  atau  dapat  dikatakan,  bukan  harta  yang tercampur dengan harta milik orang lain. Sebelum harta tersebut dibagikan kepada  ahli  waris,  terlebih  dahulu  mengeluarkan  segala  kewajiban  mayit, termasuk  biaya  penyelenggaraan  untuk  memandikan  jenazah, mengkafankan, mensalatkan, dan menguburkan. 18
Kelangsungan pewarisan dapat terjadi dengan tiga syarat yang harus terpenuhi, berkaitan dengan orang yang meninggal atau pewaris dan ahli waris. Ketiga syarat tersebut yaitu:
1. Meninggalnya  orang  yang  mewariskan.  Kematiannya  baik  secara  sejati, menurut  putusan  hukum,  atau  menurut  perkiraan.  Hal  ini  disebabkan, selama  manusia  masih  hidup  ia  berhak  mengelola  hartanya  dan kepemilikannya masih tetap, sehingga ia tidak boleh digantikan oleh orang lain. Jika ia sudah wafat, maka ia tidak berdaya sama sekali untuk mengelola harta  kekayaan  yang  menjadi  miliknya  sehingga  hilanglah  hak kepemilikannya dan berpindah kepada ahli waris. 19
2. Adanya  ahli  waris  yang  hidup. Ahli  waris  diketahui  masih  hidup  secara haqiqi dengan menyaksikan langsung, terdapat berita yang telah masyhur,
atau  dengan  persaksian  dua  orang  yang  dapat  dipercaya.  Berkaitan  ahli waris  adalah  orang  yang  akan  mewakili  posisi  pewaris  dan  kepemilikan
15 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan [15]: Maw ā ris , 97-98.
16 Komite  Fakultas  Syariat  Universitas al-Azhar, Ahk ā mul  Maw ā ris  f ī l  Fiqhil  Isl ā mi ,  trans.  Addys Aldizar dan Faturrahman, 28.
17 Muhammad Ali al-Sabouni, Al-Maw ā ris fisy Syar ī’ah al -Isl ā miyyah , trans. Hamdan Rasyid (Jakarta: Dar al-Kutb al-Islamiyah, 2005), 49.
18 Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan [15]: Maw ā ris , 97. 19 Muhammad Ali al-Sabouni, Al-Maw ā ris fisy Syar ī’ah al -Isl ā miyyah , trans. Hamdan Rasyid, 49.
harta beralih kepadanya melalui prosedur kewarisan, maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar dalam kondisi hidup. 20
3. Mengetahui  sebab  menerima  harta  warisan.  Ahli  waris  wajib  mengetahui keberadaan dirinya dalam menerima waris disebabkan garis kekerabatan, perkawinan,  atau  perwalian.  Pengetahuan  tentang  silsilah  hak  mewarisi secara  terperinci,  tidak  serta-merta  dapat dijadikan  dasar  pewarisan  atas suatu harta. 21
Islam  telah  menyediakan  aturan  terkait  hukum  pewarisan  yang  mengandung kebaikan  serta  keadilan.  Tujuan  ilmu  waris  adalah  memberikan  hak kepada  orang yang berhak dari harta peninggalan mayit tanpa mendiskriminasi suatu kalangan. Hal lain  dengan  adanya  ilmu  waris  diketahui  kepada  siapa dan  seberapa  besar  bagian yang diterima oleh ahli waris tersebut. Selain itu, potensi pengamalan ayat-ayat al- Qur’an yang membahas masalah ini, menyelamatkan harta orang yang meninggal dari pihak yang tidak bertanggung jawab, mengetahui syarat dan rukun waris, mengetahui sebab-sebab  pewarisan,  menghindari  perselisihan  antara  ahli  waris  atau  keluarga yang ditinggalkan, serta memahami asas-asas hukum kewarisan Islam.
Keutamaan ilmu waris ini besar. Dinyatakan bahwa ilmu faraid adalah setengah dari  ilmu,  karena  ia  berkaitan  dengan  kondisi  manusia  setelah  dirinya  wafat, sebagaimana  semua  muamalah  berhubungan  dengannya  saat  masih  hidup.  Nabi Muhammad saw bersabda,
ت
.تيمأ نم عزني ءيش لوأ وهو ىسني وهو ملعلا فصن انهإف اهوملع و ضئارفلا اوملع
“Belajarlah  ilmu  faraid dan  ajarkanlah.  Sesungguhnya  ia  adalah  setengah  dari ilmu.  Ilmu  ini  akan  dilupakan,  dan  ia  adalah  hal  pertama  yang  dicabut  dari umatku.” 22
Segala  sesuatu  memuat  hikmah,  nilai,  dan  amanat  bagi  individu  maupun masyarakat.  Demikian  pula  dengan  adanya  pelaksanaan  hukum  waris,  banyak mengandung  hikmah  bagi  individu  yang  menerima  maupun  orang-orang  di sekitarnya.  Di  antara  banyak  hikmah  tersebut  ialah  keberadaan  persamaan  hak, keadilan  bagi  setiap  ahli  waris,  mempererat  persaudaraan,  dan  menjauhkan  insan dari sifat kikir dan serakah.
20 M. Ataillah, Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis , 21.
21 Komite  Fakultas  Syariat  Universitas al-Azhar, Ahk ā mul  Maw ā ris  f ī l  Fiqhil  Isl ā mi ,  trans.  Addys Aldizar dan Faturrahman, 31.
22 Muhammad bin Ali bin Muhammad bin ‘Abdillah bin al Husain Asy -Syaukani, Nailul Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar (Damaskus: Idarah at- taba’ah al -Munirah, n.d.), 4/53.

## D. Dasar Hukum Waris Islam
Islam  menetapkan  ayat  al- Qur’an,  hadits  Nabi,  dan ijma ’  tentang  kewarisan sebagai sumber hukum penetapan tata cara pembagian waris berdasarkan hikmah dengan pembagian terbaik dan teradil. Al- Qur’an merupakan sumber hukum waris yang  banyak  menjelaskan  tuntunan  bagian  ( fard )  setiap  ahli  waris,  seperti terkandung dalam surah an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surah-surah lainnya. Sebagai halnya dipaparkan dalam ayat waris. 23 Firman Allah swt dalam Q.S. An Nisa ayat 7:
ِّناَ ِّلََِٰو ۡلٱ  َكَرَت  اَّمِّ م  ٞبيِّصَن  ِّءٓاَسِّ نلِّلَو  َنوُبَرۡقَ ۡلۡٱَو  ِّناَِّلََِٰوۡلٱ َكَرَت اَّمِّ م  ٞبيِّصَن  ِّلاَجِّ رلِّ ل
ُهۡنِّم  َّلَق اَّمِّم َنوُبَرۡق َ ۡ لۡٱَو ا ٗضوُرۡفَّم اٗبي ِّصَن ََۚ ُث َك ۡوَأ ٧
“Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang telah ditetapkan.”
Sumber  kedua  adalah  sunnah  atau  hadis  yaitu  apa-apa  yang  bersumber  dari Rasulullah  saw,  baik  perkataan,  perbuatan,  dan  ketetapan. 24 Hadis  ini  merupakan salah  satu  basis  yang  dipakai  oleh  umat  Islam  dalam  menyelenggarakan  beraneka macam tingkah laku, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat.
Hadis  sebagai  sumber  hukum  agama  Islam  yang  kedua  setelah  kitab  suci  al- Qur’an. Jik a suatu ihwal tidak diuraikan di dalam al- Qur’an, maka umat Islam akan merujuk pada sumber yang kedua yaitu hadis. Pada hal ini terdapat beberapa hadis yang menerangkan perihal pembagian waris, antara lain hadis Nabi dari Ibnu ‘Abbas,
بينلا نع سابع نبا نع
.ركذ لجر لىولأ وهف يقب امف ،اهلهبأ ضئارفلا اوقلحأ :لاق ملسو هيلع الله ىلص “Dari  Ibnu  ‘Abbas  a  dari  Nabi saw,  beliau  bersabda:  berikanlah  harta  warisan ( faraid{ ) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (menurut ketentuan). Bila masih ada sisa diberikan kepada saudara laki- laki terdekat.” 25
Sumber  hukum  dalam  syariat  yang  ketiga  setelah  al-Q ur’an  dan  as -Sunnah adalah ijma’ , karena terdapat beberapa hal yang tidak ada ketetapannya oleh syariat baik  al- Qur’an  dan  as -Sunnah. 26 Ijma’ dapat  dikatakan  sebagai  kesepakatan  para
23 Dian Khair al-Umam, Fiqih Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11. 24 ‘Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilmu Ushul Fiqh trans. Halimuddin, (Jakarta: PT. Rineka Citra,
1993), 17.
25 Muhammad bin ‘Ismail bin Ibrahim bin al -Mugirah al-Bukhari, Sahih Bukhari, Bab Mirasul Walad min Abihi wa Ummihi (Beirut: Da>r an-Najah, 1942), no. 6732, 8/150.
26 Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ismail al -Bukhari, Sahih Bukhari (Beirut: an-Najah, 1442), 8/150.
mujtahid umat  ini  sepeninggal  Nabi  saw  mengenai  hukum syar’i . 27 Para  sahabat, tabi’in (generasi  pasca  sahabat),  dan tabiut  tabi’in (generasi  pasca tabi’in ),  telah ber ijma’ atau  beritikad  tentang  validitas  ilmu faraid dan  tak  seorang  pun  yang mengingkari ijma’ tersebut. 28

## E. ‘Urf dalam Ilmu Waris
Secara etimologi ‘urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat,  sedangkan secara  terminologi,  istilah  ‘ urf berarti;  “Sesuatu  yang  lazim  bagi suatu  masyarakat  karena  telah  menjadi  kebiasaan  dan  melekat  dengan  kehidupan mereka  baik  berupa  perbuatan  atau  perkataan”. 29 Dalam  kamus ushul fiqih,  ‘ urf dijelaskan:
ﻑرعلﺍ وه ام ﺍﻭﺭاسﻭ ﺱانلﺍ هفﺭاعت هيلع ﻝوق نم ﻭﺃ ﻭﺃ لعف ﻙرت ﺓﺩاعلﺍ ىمسيﻭ ﻓﻰﻭ ﻟﺎ ﻴﻦيعرشلﺍ ﻥاسل ﻕرف ﻑرعلﺍ ﻴﻦب ﺓﺩاعلﺍﻭ .
“‘ Urf adalah apa yang dikenal  oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘ urf dan adat.” 30
Menurut  ahli syara’ ,  tidak  ada  perbedaan  antara  adat  dengan ‘urf .  Adat perbuatan, seperti kebiasaan jual beli dengan menukar barang langsung, tanpa akad dalam  bentuk  ucapan.  Adat  perkataan  ialah  kebiasaan  menyebut al-walad adalah anak  laki-laki,  bukan  diperuntukkan  bagi  anak  perempuan,  adat  terbentuk  dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. 31 Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa yang memiliki bentuk turunan, yaitu al- Ma’ruf dengan arti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Ilmu ushul fiqih mengenai pengertian adat dan ‘urf mempunyai peran yang cukup signifikan. 32

## 1. Macam-macam ‘Urf
Para  ulama ushul membagi ‘urf menjadi  tiga  macam,  yakni  dalam  segi objek,  cakupan,  dan  keabsahannya  dalam  pandangan  hukum.  Adapun penjelasannya sebagai berikut:
27 Muhammad  bin  Salih  al- ‘Utsaimin, Al- Ushul  min  ‘Ilmil - ‘Ushul ,  trans.  Ahmad  S.  Marzuqi,
(Yogyakarta: Media Hidayah, 2008), 100.
28 Komite  Fakultas  Syariat  Universitas al-Azhar, Ahk ā mul  Maw ā ris  f ī l  Fiqhil  Isl ā mi ,  trans.  Addys Aldizar dan Faturrahman, 20.
29 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 153. 30 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih , (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
1.
31 Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.
32 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 828/2.
a. ‘Urf dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu:
Pertama, Al- ‘Urf al -Lafzi adalah kebiasaan yang menyangkut ungkapan pada masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafzi atau ungkapan tertentu dalam  mengungkapkan sesuatu. 33 Sebagai contoh ialah ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk, padahal dalam makna aslinya ialah ikan laut. Pada daerah tertentu hal ini telah umum. Apabila dalam memahami ungkapan ini memerlukan indikator lain, maka ini tidak dinamakan dengan ‘urf ,  semisal  seorang  datang  dalam  keadaan  marah  dan  pada  tangannya terdapat tongkat kecil, kemudian ia berkata, “Jika saya bertemu dengannya, maka saya akan membunuhnya dengan tongkat ini”, dari ucapan ini dipahami bahwa  ia  akan  membunuh  dengan  memukulkan  tongkatnya,  tentu  hal  ini bukanlah sebuah ‘urf melainkan majas. 34
Kedua, al- ‘Urf  al - ‘Amali ,  adalah  kebiasaan  masyarakat  dalam  bentuk perbuatan  yang  berhubungan  dengan  masalah  keperdataan,  sebagaimana kebiasaan  masyarakat  melakukan  jual  beli  dengan  seorang  pembeli mengambil barang kemudian menuju kasir, antara sang penjual dengan sang pembeli tidak mengadakan akad dalam bentuk perkataan. 35
b. ‘Urf dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu:
Pertama, Al- ‘Urf al - ‘Am , yakni kebiasaan yang bersifat umum. Kebiasaan ini adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, daerah, maupun seluruh negara. 36 Kedua, al- ‘Urf al -Khas , ialah kebiasaan yang bersifat  khusus.  Kebiasaan  ini  adalah  kebiasaan  yang  berlaku  di  daerah tertentu ataupun pada hal tertentu. Sebagai contoh, penentuan masa garansi pada pembelian barang tertentu. 37
c. ‘Urf dari segi  keabsahannya dalam pandangan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:
Pertama,  Al- ‘Urf  al -Sahih ,  adalah  kebiasaan  yang  dianggap  sah. Kebiasaan ini berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas yang tidak menghilangkan ke maslahat an mereka, dan tidak pula membawa mudarat . 38 Atau dengan kata lain, tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Misalnya dalam masalah pertunangan pihak  laki-laki  memberikan  hadiah  pihak  wanita,  maka  hadiah  ini  tidak
33 Ibid., 364.
34 Nasroen Haroen, Us{u>l Fiqih I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.
35 Sulaliman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 78.
36 Abu Zahro, Us{u>l Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2911), 418.
37 Abdul Wahab Khalaf, llmu Us{u>l Fiqih , 135.
38 Satria Efendi dan M. Zein, Us{u>l Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 154.
dikatakan sebagai mahar. 39
Kedua, al- ‘Urf  al -Fasid merupakan  kebiasaan  yang  dianggap  buruk karena  kebiasaan  ini  bertentangan  dengan  dalil-dalil syara’ dan  kaidah- kaidah  dasar  dalam syara’ .  Sebagai  contoh,  kebiasaan  yang  terbiasa  terjadi pada pedagang yakni riba, seperti peminjaman modal antar sesama pedagang dengan tambahan bunga sekian. 40
2. Kedudukan ‘Urf dalam Menentukan Hukum
Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, mansus (berdasarkan nas ) dan gairu mans{us (tidak berdasarkan nas ). Mans{us terbagi menjadi dua, yakni al- Qur’an dan as -Sunnah, sedangkan gairu mans{us dibagi menjadi dua pula, yaitu mutaffaq ‘alaih ( ijma’ dan qiyas ) serta Mukhtalaf ‘alaih ( istihsan, istihab, ‘urf, sadd az- zara’i, maslahah mursalah, dan q aulu as-sahabi ). 41
Pada  umumnya, ‘urf ditujukan  untuk  memelihara  kemaslahatan  umat, menunjang  pembentukan  hukum  dan  penafsiran  beberapa nas .  Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘amm (umum) dan membatasi yang mutlak, karena ‘urf pula terkadang qiyas ditinggalkan. Sebagian besar ulama bersepakat menerima ‘urf sebagai  dalil  dan  meng istinbat hukum,  selama  ia al- ‘urf  al -sahih dan  tidak bertentangan dengan hukum, baik berkaitan dengan al- ‘u rf al- ‘amm atau al- ‘urf al-khas . ‘Urf dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum dengan persyaratan tertentu.
Ilmu  waris  merupakan  bagian  dari  kajian  ilmu  pengetahuan  Islam, sedangkan ‘urf dalam  ilmu  waris  dibagi  menjadi  dua  macam,  yakni ‘urf  s ahih dengan  contoh  harta  peninggalan  mayit  dibagi  kepada  ahli  waris  setelah meninggalnya  seseorang  dengan  status  sebagai  suami,  serta  ‘ urf  fasid dengan contoh  harta  peninggalan  mayit  dibagikan  kepada  ahli  waris  ketika  pasangan suami dan istri telah wafat. 42
Hukum dari ‘urf yang dibenarkan dalam hukum waris Islam ialah ‘urf sahih , maka  ada  kewajiban  untuk  mempertahankan  dan  memeliharanya  dalam pembentukan  hukum  dan  peradilan.    Sedangakan ‘urf  fasid maka  tidak  wajib dilaksanakan  dan  dipelihara  karena  mempertahankannya  merupakan menentang dalil syar’i . 43 Apabila manusia telah terbiasa dengan sistem yang di dalamnya  terdapat  adat  yang  rusak,  seperti  dengan  hukum  adat  tersebut
39 Abdul Wahab Khalaf, llmu Us{u>l Fiqih , 134.
40 Ibid., 135.
41 H.A.  Djazuli  dan  I.  Nurul  Aen, Us{u>l  Fiqih (Metode  Hukum  Islam) (Jakarta:  PT.  Raja GrafindoPersada,2000), 186.
42 Amir Syarifuddin, Us{u>l Fiqih , 364.
43 Ibid., 370.
manusia meyakini sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, maka adat ini termasuk ‘urf fasid . 44 Adat yang telah berlangsung lama dan dapat diterima oleh  masyarakat  karena  tidak  mengandung  unsur mafsadat dan  tidak  pula bertentangan  dengan  dalil syara’ yang  datang  kemudian,  maka  adat  ini  dapat diterima oleh syariat Islam.

## F. Pembagian Waris Masyarakat Suku Muna
1. Klasifikasi Data
No.  Identitas Setuju terhadap Meninggalnya Suami dan Istri Sebagai Syarat Pembagian Waris Tidak Setuju terhadap Meninggalnya Suami dan Istri Sebagai Syarat Pembagian Waris Alasan I LJ ✓ Harta waris mayit masih dipergunakan. II AL ✓ Wajibnya melakukan pembagian harta waris sesuai aturan agama. III MD ✓ Ketentuan adat yang wajib dilaksanakan. IV IR ✓ Hak penuh istri yang ditinggal wafat atas harta warisan V NH ✓ Anak-Anak yang ditinggal wafat belum dewasa sehingga harta waris sebagai nafkah VI WI ✓ Tidak mendoakan salah satu orang tua yang ditinggal wafat cepat meninggal.
2. Analisis Syarat Pembagian Waris Suku Muna di Balikpapan Selatan Berdasarkan Penulisan dan temuan data yang dipaparkan pada sub-bab
44 Ibid., 371.
deskripsi  pendapat,  Penulis  menemukan  adanya  perbedaan  dalam  penerapan syarat pembagian waris pada masyarakat suku  Muna di Balikpapan Selatan. Hal ini didasari pemahaman yang berbeda mengenai syarat pembagian waris. Masalah utama  terkait  pembagian  waris  dapat  dilaksanakan  apabila  syarat  tersebut terpenuhi, yakni wafatnya suami dan istri. Jika didapati salah satu pasangan dari pasangan suami dan istri belum wafat, maka kepentingan pembagian waris akan gugur  karena  syarat  tersebut  belum  terpenuhi.  Apabila  pembagian  waris terlaksana sebelum kedua suami dan istri wafat, maka dalam pandangan sebagian masyarakat suku  memiliki konsekuensi yang harus ditanggung.
Melalui  observasi  yang  Penulis  lakukan  serta  wawancara  pribadi  pada keenam responden, dapat memberikan pemahaman bagaimana masyarakat suku Muna  yang  berada  di  Balikpapan  Selatan  melakukan  pelaksanaan  pembagian waris dengan syarat wafatnya suami dan istri, dalam hal ini terdapat dua muasal yang berbeda.
Pertama,  wafatnya  suami  dan  istri  sebagai  syarat  pembagian  waris masyarakat  suku    Muna  di  Balikpapan  Selatan.  Hal  ini  terjadi  pada  5  pendapat responden yang Penulis dapatkan di lapangan bahwa pembagian waris tidak dapat terlaksana  apabila  belum  didapati  wafatnya  kedua  pasangan  suami  dan  istri. Faktor penyebab 5 responden menyetujui pendapat ini berlandaskan alasan yang berbeda-beda.
Pendapat  I  menyatakan  bahwa  persetujuan  atas  syarat  ini  berdasar ketidakmungkinan  pembagian  waris  dikarenakan  harta  waris  tersebut  dalam status terpakai oleh para ahli waris. Alasan lain terdapat pada pendapat III, dalam pendapatnya mengemukakan pembenaran syarat ini dengan dasar ketentuan adat telah  menetapkan  keharusannya  dan  segala  sesuatu  yang  tetap  tidak  dapat diganggu  gugat.  Lain  halnya  dengan  pendapat  IV  dalam  status  yang  serupa terhadap keharusan memenuhi syarat pembagian waris dengan sebab kuasa atas harta  peninggalan  berada  pada  kendali  salah  satu  pasangan  yang  ditinggalkan. Oleh karena itu, jikalau ingin mendapat kuasa maka harus menunggu pasangan yang ditinggal wafat pula agar perpindahan kuasa dapat terjadi.
Implementasi syarat pembagian waris dalam pemenuhannya diutarakan VI sebagai pendapatnya dengan sebab permintaan pembagian waris setelah salah satu pasangan suami istri wafat adalah sesuatu yang riskan dan kurang beradab karena menyamakan permintaan tersebut sebagai doa permintaan agar pasangan yang ditinggal wafat cepat berpulang pula.
Pendapat  V  sehaluan  terhadap  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum
terwujudnya  pembagian  waris.  Dasar  persetujuan  syarat  tersebut  adalah  anak keturunan  ahli  waris  belum  dewasa.  Menyangkut  perihal  ini  dapat  dikatakan sebagai penangguhan waris dari salah satu pasangan yang ditinggal wafat kepada anak-anak  mayit.  Hal  lain  yang  mendasarinya  adalah  harta  peninggalan  waris tersebut dipakai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagai ganti nafkah, hanya saja kadar pemakaian harta waris tersebut tanpa keterangan pasti secara tertulis.  Apabila  harta waris  tersisa ketika  anak-anak  mayit  telah  dewasa  maka perpindahan kepemilikan harta waris dapat terjadi apabila pasangan mayit wafat.
Kedua,  satu  pendapat  yang  menyatakan  ketidaksetujuannya  terhadap wafatnya  suami  dan  istri  sebagai  syarat  pembagian  waris  suku    Muna  di Balikpapan Selatan. Hal yang mendasari pendapat II adalah aturan-aturan yang telah jelas ditetapkan oleh agama Islam yang universal. Aturan-aturan yang selalu menempatkan  segala  sesuatu  pada  tempatnya,  jauh  dari  unsur  kezaliman  dan berlebih-lebihan.
Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya pada suku Muna di  Balikpapan  Selatan,  sebab  kurangnya  penerapan  terhadap  ketentuan  hukum Islam dalam persyaratan pelaksanaan pembagian harta waris mengakibatkan hal yang  fatal.  Pelanggaran  terhadap  syariat  dalam  pembagian  waris  menjadi akibatnya.  Melihat  dari  sisi  pemahaman  para  responden  terkait  aturan-aturan yang  ada  merupakan sebuah  realitas  tanpa  tindakan  lebih  lanjut.  Fenomena  ini bertentangan dengan jumlah masyarakat suku  dengan identitas beragama Islam sebagai  mayoritas  penduduk  yang  berdomisili  di  Balikpapan  Selatan.  Tentu berlakunya  persyaratan  ini  menjadi  kesenjangan  antara  idealitas  dengan realitasnya.

## 3. Analisis Hukum Syarat Pembagian Waris Suku Muna di Balikpapan Selatan
Islam  sebagai  sebuah  aturan  yang  integral  dan  ekstensif,  menata  segala faktor  kehidupan  manusia  dengan  tujuan  tercapainya  manfaat  di  dunia  dan akhirat.  Aturan  Allah  tentang  perangai  manusia  secara  sederhana  diketahui sebagai syariat atau hukum syara’ yang saat ini lebih dikenal sebagai hukum Islam.
Pada  bab-bab  sebelumnya  telah  dikaji  tentang  persyaratan  pelaksanaan  atau praktik pembagian harta warisan yang dilakukan mayoritas masyarakat suku  di Balikpapan  Selatan  yang  masih  percaya  terhadap  pelaksanaan  tersebut  dengan berbagai alasan.
Penulis  berpendapat  bahwa  adat  suku  Muna  di  Balikpapan  Selatan terhadap  pemenuhan  pembagian  harta  warisan  dengan sebab  ahli  waris  belum
dewasa  dapat  dijadikan  sumber  hukum,  apabila  melihat  dasar  pengambilan manfaat dan menjaga kemaslahatan sang anak. Para ulama mazhab sepakat bahwa anak  kecil  dilarang  menggunakan  hartanya.  Tetapi  mereka  berbeda  pendapat tentang  pembelanjaan  harta  yang  dilakukan  anak  yang  pandai.  Jika  akad  telah sempurna dan usia balig sudah tiba, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga  semua  tindakannya  dalam  menggunakan  harta  dinyatakan  berlaku. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa [4]: 5,
ُلوُقَو ۡمُهو ُسۡكٱَو اَهيِّف ۡمُهوُقُزۡرٱَو اٗمَٰ َيِّق ۡمُكَل ُ َّللَّٱ  َلَعَج  ِّتِ َّلٱ ُمُكَلََٰوۡمَأ َءٓاَهَفُّسلٱ ْاوُتۡؤُت  َلََو
اٗفوُرۡعَّم ٗ لَۡوَق ۡمُهَل ْاو
٥ ” Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum  sempurna akalnya,  harta  (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaanmu)  yang  dijadikan  Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. ”
Maksud dari ayat tersebut dalam kitab tafsir Fi Z ilalil Qur’an karya Sayyid Quthb  mengemukakan  bahwa  orang  yang  belum  sempurna  akalnya  ialah  anak kecil,  anak  yatim,  anak  yang  belum  balig  atau  orang  dewasa  yang  tidak  dapat mengatur harta bendanya.
Pada  tingkatan  ini  Penulis  berpendapat  bahwa  kebiasaan  yang  terjadi dalam  masyarakat  suku    Muna  di  Balikpapan  Selatan  ini  dalam  penahanan pembagian harta warisan termasuk ‘ urf al - shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah  masyarakat  yang tidak  bertentangan  dengan nas yakni  al- Qur’an dan  Sunnah,  tidak  menghilangkan  kemaslahatan  dan  tidak  pula  mendatangkan ke mudarat an.  Tetapi  terjadi  kelanjutan  dari  hal  ini,  yaitu  perpindahan kepemilikan  harta  mengharuskan  wafatnya  salah  satu  pasangan  yang  ditinggal mati, tentu sebagai sesuatu yang dianggap melanggar syariat. Sebagaimana sabda Nabi saw dari Abdullah bin ‘Abbas,
.الله باتك ىلع ضئارفلا لهأ ﻴﻦب لالما مسقأ
“Bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut kitab Allah.” (HR. Mu slim) 45
Penahanan  sementara  harta  waris  anak  belum  dewasa  yang  ditinggal wafat  salah  satu  orang  tuanya  merupakan  hal  positif  yang  mengandung  suatu kemaslahatan,  tetapi  tujuan  akhir  yang  dicapai  berakhir  pada  suatu mafsadat , maka persyaratan pembagian waris seperti ini termasuk dalam kategori saddu al- zari’ah ( ةعيرذلا  دس ).  Sebagaimana  pengertian saddu  al- zari’ah yang  dikemukakan
45 Imam Muslim, Sahih Muslim (Kairo: Darul Hadits, 2001), no. 1615, 59.
oleh Imam al-Syatibi sebagai berikut:
.ةدسفم لىإ ةحلصم وه ابم لسوتلا
“Melakukan  suatu  pekerjaan  yang  semula  mengandung  kemaslahatan  untuk menuju suatu ke mafsadat an.”
Juga sebagaimana dalam kaidah,
.لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءرد
“Menolak mafsadah didahulukan daripada memperoleh maslahah .” 46
Apabila  menghadapi mafsadah pada  waktu  yang  sama,  maka  harus mendahulukan mafsadah yang  berdampak  paling  ringan  akibatnya.  Apabila berkumpul  antara mafsadah dengan maslahah ,  maka  pilihan  terbaik  adalah memilih maslahah yang paling besar atau banyak dan paling kuat maslahah nya, tetapi  apabila  sama  banyak  atau  kuatnya maka  menolak mafsadah lebih  utama daripada menggapai maslahah , sebab menolak mafsadah tersebut telah dikatakan suatu maslahah .
Adapun  persyaratan  pembagian  waris  yakni  kewajiban  mengikuti  adat, mendoakan  orang  tua  yang  ditinggal  wafat  segera  menyusul  wafat  pula,  serta pemahaman kebaikan berakibat petaka merupakan ilmu yang tidak mendasar dan pemikiran  yang  salah  kaprah.  Permintaan  pembagian  waris  disegerakan merupakan  solusi  agar  tidak  bercampurnya  harta  pewaris  satu  dengan  yang lainnya atau penundaan yang terjadi menyebabkan adanya ahli waris yang tidak mendapatkan  haknya.  Tentu  saja  tanpa  disadari  hal  ini  merupakan taqlid buta dalam  hal  pemahaman  serta  perbuatan  yang  telah  dilarang  oleh  agama. Masyarakat  mengikuti  tradisi  tanpa  mengetahui  asas  yang  dibenarkan  Islam. Sebagaimana pengertian taqlid ialah mengikuti suatu tanpa mengetahui dalil.
Syariat Islam tidak membenarkan taqlid terhadap sesuatu tanpa adanya dalil yang mendasarinya. Hal ini jelas diharamkan untuk dilakukan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Jika suatu hal tidak diketahui, dianjurkan untuk bertanya  kepada  para  ahli  pada  bidang  permasalahan  tersebut  agar  tidak  jatuh dalam taqlid . Sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nahl: 43 ,
ۡسَف ۡۖۡمِّهۡ َلَِّإ ٓ ِّحِوُّن  ٗلَاَجِّر  َّلَِّإ َكِّلۡبَق نِّم اَنۡلَسۡرَأ ٓاَمَو َ َنوُمَلۡعَت َ لَ ۡمُتنُك نِّإ ِّر ۡكِّ لٱ  َلۡهَأ ْآوُل ٤٣
Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang - orang  lelaki  yang  Kami  beri  wahyu  kepada  mereka;  maka  bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui .”
46 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 162.
Sebab lain dalam persyaratan pembagian waris adalah belenggu otoritas harta waris peninggalan mayit berada pada pasangan yang ditinggal wafat atau dapat  dikatakan  pasangan  yang  ditinggal  wafat  serta  merta  merasa  menguasai harta  tersebut,  tentu  hal  ini  menyebabkan  tertutupnya  jalur  perpindahan  hak waris  kepada  ahli  waris yang  lain karena kunci  kendali  perpindahan  hak waris hanya pada satu orang.
Hak kepemilikan atas harta benda dibedakan antara suami dan istri. Meski mereka tinggal dalam satu rumah dan membangun keluarga yang saling timbal balik  dalam  banyak  hal.  Namun  khusus  dalam  masalah  kepemilikan  atas  harta, masing-masing  punya  haknya  sendiri-sendiri.  Bila  salah  seorang  dari  mereka wafat, maka hanya harta yang dimilikinya saja yang dibagi waris. Adapun harta milik  pasangannya  tidak  dibagi  waris.  Sebab  pasangannya  masih  hidup,  jadi hartanya tidak boleh dibagi waris.
Seorang pasangan tentu saja merupakan ahli waris dari pasangannya yang meninggal  dunia.  Namun  selain  pasangannya,  anak-anak  mayit  termasuk  ahli waris dan menempati kedudukan yang sama, yakni sama-sama menjadi ahli waris atas  harta  pasangannya  dan  ayah  mereka.  Apabila  pasangan  punya fara' waris, artinya dia punya keturunan yang mendapatkan warisan, maka bagian istri adalah ⅛ dari harta peninggalan suami atau bagian suami ialah ¼ dari harta peninggalan istri. Sebagaimana pada QS. An-Nisa [4]: 12,
نُكَي ۡمَّل نِّإ ۡمُكُجَٰ َوۡز َ أ َكَرَت اَم  ُف ۡصِّن ۡمُكَلَو۞
ِّدۡعَب ۢنِّم ََۚن ۡكَرَت اَّمِّم ُعُبُّرلٱ ُمُكَلَف ٞ َلَِو َّنُهَل َنَكَ نِّإَف َۚٞ َلَِو َّنُهَّل
ُكَل َن َكَ نِّإَف َۚٞ َ لَِو ۡمُكَّل نُكَي ۡمَّل نِّإ ۡمُت ۡكَرَت اَّمِّم ُعُبُّرلٱ َّنُهَلَو ٖٖۚنۡيَد ۡوَأ ٓاَهِّب َينِّصوُي ٖةَّيِّصَو ُنُمُّلثٱ  َّنُهَلَف ٞ َ لَِو ۡم َت اَّمِّم ٖۚمُت ۡكَر ….
“Dan bagimu (suami -suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  isteri-isterimu  itu mempunyai  anak,  maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar  hutangnya.  Para  isteri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan,…”
Maka hak  seorang  istri  hanya  ⅛  dan  hak  seorang  suami  ¼  dari  harta peninggalan masing-masing pasangan. Dengan demikian, seorang pasangan tidak boleh  menjadi  ahli  waris  tunggal  dan  satu-satunya.  Terdapat  beban  kewajiban agar segera menyerahkan harta peninggalan pasangannya kepada anaknya, yaitu bagian yang memang menjadi hak anaknya. Jika pasangan mengambil semua harta almarhum  pasangannya,  jelas  perbuatan  itu  haram,  terlarang  dan  zalim.  Dalam
sabda Nabi n menjelaskan,
لاق ملسو هيلع الله ىلص بينلا نع سابع نبا نع
.ركذ لجر لىولأ وهف يقب امف ،اهلهبأ ضئارفلا اوقلحأ :
Artinya, “ D ari Ibnu ‘Abbas ra dari Nabi saw, beliau bersabda: berikanlah harta warisan ( faraid ) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (menurut ketentuan). Bila masih ada sisa diberikan kepada saudara laki- laki terdekat.” 47
Penulis berpendapat bahwa harta waris dalam konteks masa digunakan salah satu atau beberapa ahli waris bukan sebuah penghalang untuk tidak dapat membagikan  harta  waris.  Membagi  harta  waris  itu  tidak  selalu  identik  dengan menjual harta kepada pihak lain dan membagikan uangnya.
Pada  hakikatnya  membagi  waris  merupakan  penetapan  siapa  yang menjadi  pemilik  dari  harta  yang  sebelumnya  berstatus  tidak  bertuan.  Hal  ini lantaran tuannya telah meninggal dunia dan prinsipnya tidak boleh ada harta yang tidak  bertuan.  Apabila  telah  wafat  tuannya,  maka  secara  otomatis  terjadi perpindahan kepada tuan berikutnya, yakni ahli waris yang masih hidup, di mana setiap  ahli  waris  memiliki fard yang  telah  ditetapkan  di  dalam nas-nas syariah.
Adapun pengertian waris menurut Ibnu ‘Abidin dalam kitabnya, Hasyiyatu Ibnu ‘Abidin tercatat sebagai berikut:
ةكترلا في لك قح فرعت باسحو هقف نم لوصبا ملع
“ Ilmu tentang dasar-dasar fiqih dan perhitungan, yang dengannya dapat diketahui hak- hak tiap orang dalam pembagian harta peninggalan.” 48
Definisi di atas menerangkan bahwa ahli waris tidak menemukan urusan jual-menjual harta dalam hal pembagian waris, tetapi sekedar menetapkan hak- hak  setiap  orang  atas  harta  waris  tersebut  dengan  kejelasan  saham-saham kepemilikan setiap ahli waris. Maka Penulis menegaskan bahwa membagi harta warisan tidak berkaitan dengan penjualan harta, karena harta waris tidak selalu berbentuk rumah atau tanah. Harta waris bisa berbentuk apapun yang termasuk kategori harta, seperti uang, emas, hewan, kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya.  Dengan  demikian  harta  tak  berpemilik  telah  aman  dari  intrik perebutan  dan  perpecahan  karena  telah  jelas  kepunyaan  siapa  harta  waris tersebut.
Selanjutnya  beberapa  contoh  kasus  penyelesaian  pembagian  waris
47 Muhammad bin ‘Ismail bin Ibrahim bin al -Mugirah al-Bukhari, S|ahih Bukhari (Beirut: Dar an- Najah, 1942), no. 6732, 150/8.
48 Ibnu ‘Abidin, H{a>s yiyatu Ibnu ‘A<bidi>n (Beirut: Da>rul Fikr, 1992), 499/5.
menyangkut  permasalahan  ini.  Contoh  pertama,  seorang  meninggal  dunia, meninggalkan ahli waris: istri, dua anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan ibu dengan harta waris berupa rumah diatas tanah seluas 120 m². Asal masalah dalam  kasus  ini  adalah  24,  dengan  perincian:  istri  memperoleh  bagian seperdelapan (⅛) karena terdapat keturunan mayit, ibu mendapatkan seperenam (⅙), serta dua anak perempuan dan seorang anak laki -laki memperoleh sisa harta peninggalan karena menjadi ‘asabah bil gair . Dengan demikian istri memperoleh 3 saham, ibu memperoleh 4 saham, dan dua anak perempuan dan seorang anak laki-laki  memperoleh  sisa  saham  yakni  17  saham.  Jika  dijumlahkan keseluruhannya  sebanyak  24  saham  yang  sesuai  dengan  akar  masalah.  Untuk membagi  bagian  dua  anak  perempuan  dan  seorang  anak  laki-laki  maka  perlu dilakukan pen tashih an, yakni dengan membagi dengan jumlah per kepala maka akar  masalah  menjadi  96  dengan  istri  memperoleh  12  saham,  ibu  16  saham, seorang anak perempuan memperoleh 17 saham jika dua anak perempuan maka menjadi  34  saham,  dan  seorang  anak  laki-laki  memperoleh  34  saham.  Setelah melalui  perhitungan  maka  istri  mendapat  bagian  tanah  seluas  15  m²,  ibu mendapat 20 m² bagian tanah, setiap anak perempuan mendapatkan tanah seluas 21,25 m², dan seorang anak laki-laki memperoleh bagian tanah seluas 42,50 m², maka jumlah keseluruhan 120 m² tanah.
Contoh  kedua,  seorang  wafat  meninggalkan  ahli  waris:  suami  dan  anak laki-laki  dengan  harta  waris  sebuah  rumah  diatas  tanah  seluas  60  m²,  jika dinominalkan tanah dan rumah tersebut bernilai 240 juta. Perincian pembagian ini  ialah:  suami  mendapat  seperempat  (¼),  dan  seorang  anak  laki-laki memperoleh sisa harta karena menjadi ‘asabah bin nafsih dengan akar masalah yaitu 4. Maka suami memperolah 1 saham dan seorang anak laki-laki mendapat 3 saham. Jika dibagi dengan luas tanah maka suami memperoleh 15 m² bagian tanah dan  seorang  anak  tersebut  mendapatkan  45  m²  bagian  tanah.  Sedangkan  jika rumah tersebut laku terjual maka suami mendapatkan 60 juta dan anak laki-laki mendapat 180 juta.
Ketika telah jelas, maka dapat dikatakan harta peninggalan tersebut milik ahli  waris  secara  bersama  karena  dalam  bentuk  yang  utuh,  tetapi  dengan perbandingan  nilai  saham  yang  berbeda-beda  dan  tidak  masalah  harta peninggalan  tersebut  digunakan  dengan  kerelaan  ahli  waris  sebagai  pemilik saham  tersebut.  Maka  pemenuhan  syarat  menunggu  wafatnya  pasangan  suami dan istri agar pembagian waris dapat terlaksana dengan sebab harta peninggalan mayit  masih  dalam  keadaan  digunakan  tidaklah  sah  menurut  syariat.
Sesungguhnya Allah l tiada membebani hamba-Nya dalam kerumitan aturan Islam, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 286,
َۚاَهَعۡسُو َّ لَِّإ ا ًسۡفَن ُ َّللَّٱ  ُفِّ لَكُي  َلَ …. “ Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan kesanggupannya….”
Kebiasaan masyarakat yang melaksanakan persyaratan pembagian harta warisan  setelah  pasangan  suami  dan  istri  meninggal  dunia  dengan  segala penyebabnya  disebut  juga  tradisi  atau  adat,  dalam  pandangan  Islam  adat  juga disebut dengan ‘ urf , yaitu apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktikannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.
Dalam kamus ushul fiqih ‘ urf dijelaskan:
ناسل فيو ةداعلا ىمسيو كرت وأ لعف وأ لوق نم هيلع اوراسو سانلاا هفراعت ام وه فرعلا
.ةداعلا و فرعلا ﻴﻦب قرف ﻟﺎ ﻴﻦيعرشلا
Artinya, “’Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik  berupa  perkataan,  perbuatan  ataupun  meninggalkan  sesuatu.  Hal  ini  juga dinamakan adat, dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. ” 49
Hukum adat dalam pandangan Islam dapat dikemukakan sebagai berikut dalam qawa’id al - fiqhiyyah ada asas yang berbunyi:
لحأ وأ ﻟﺎلاح مرح اطرش ﻟﺎإ مهطورش ىلع نوملسلما امارح .
Artinya, “ Kaum  Muslim terikat  dengan  kesepakatan-kesepakatan  yang mereka  buat,  kecuali kesepakatan  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram). ” 50
Kaidah ini dirumuskan berlandaskan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Nahl [16]: 90,
َو ِّر َكنُمۡلٱَو ِّءٓاَشۡحَفۡلٱ ِّنَع َٰ َهَۡنَيَو ََٰبَۡرُقۡلٱ يِّذ  ِٕيٓاَتيوَإِ ِّنَٰ َسۡحِّۡلۡٱَو ِّلۡدَعۡلٱِّب ُرُم ۡ أَي َ َّللَّٱ َّنِّإ۞ ۡمُكَّلَعَل ۡمُك ُظِّعَي ِّٖۚ ۡغَ ۡ لۡٱ
49 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Us{u>l Fiqih (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1.
50 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 33.
َنوُرَّكَذَت

## ٩٠
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbua t  kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. ”
Lima penyebab di atas merupakan persetujuan atas wafatnya suami dan istri sebagai syarat pembagian waris yang tergabung dalam satu wadah kebiasaan persyaratan sesuai adat. Syarat pembagian warisan ini tertolak dalam kaidah ushul fiqih di atas karena termasuk dalam kategori ‘urf al -fasid , yaitu adat yang berlaku di suatu tempat dengan pemerataan dalam pelaksanaan tetapi melanggar aturan maupun syariat yang telah ditetapkan oleh nash. Hal ini sangat tidak sesuai dan bertentangan  dengan  hukum  waris  Islam  serta  ketetapan-ketetapan  yang  telah ditentukan  terkait  tatacara  pembagian  waris.  Pertentangan  yang  terjadi  ialah antara ‘urf dengan nash yang bersifat khusus dan rinci, yakni pertentangan yang di antara  keduanya  mengakibatkan  tidak  berfungsinya  hukum  yang  terkandung dalam nash sehingga tidak bisa diterapkan hukum tersebut. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’ , karena ke hujjah an ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.
Satu jalan yang dibenarkan tidak lain ialah aplikasi pembagian harta waris dengan syarat sesuai syariat Islam. Maka pada pendapat yang tidak menyetujui wafatnya  suami  dan  istri  sebagai  syarat  pembagian  waris  merupakan  hal  yang benar. Tiada kebolehan menahan harta waris bagi siapa pun jika salah seorang telah wafat tanpa ada nash yang membolehkan, maka Penulis sependapat dengan syarat pembagian waris ini. Dimana telah jelas disebutkan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 12,
ۡمُكَلَو۞ ُعُبُّرلٱ ُمُكَلَف ٞ َ لَِو  َّنُهَل َن َكَ نِّإَف َۚٞ َ لَِو  َّنُهَّل نُكَي ۡمَّل نِّإ ۡمُكُجَٰ َوۡز َ أ َكَرَت اَم  ُف ۡصِّن
َّل نُكَي ۡمَّل نِّإ ۡمُت ۡ كَرَت اَّمِّم ُعُبُّرلٱ  َّنُهَلَو ٖٖۚنۡيَد ۡو َ أ ٓاَهِّب َين ِّصوُي ٖةَّيِّصَو ِّدۡعَب ۢنِّم ََۚن ۡ كَرَت اَّمِّم َۚٞ َ لَِو ۡمُك َكَ نِّإَف ٖۚمُت ۡ كَرَت اَّمِّم  ُنُمُّلثٱ  َّنُهَلَف ٞ َ لَِو ۡمُكَل َن
Penekanan kata كرت dan نكرت pada ayat 12 surah an-Nisa adalah penjelasan posisi  yang  meninggalkan  bagi  yang  ditinggalkan.  Hal  ini  menjelaskan  apabila seorang istri wafat antara meninggalkan anak atau tidak, maka bagi suami sekian dan  begitu  pun  sebaliknya.  Apabila  seorang  suami  wafat  antara  meninggalkan anak atau tidak, maka bagian istri sekian. Dengan ini Penulis menarik kesimpulan,
jika seorang meninggal baik suami atau istri, maka harta peninggalan dapat dibagi kepada ahli waris setelah kewajiban waris mayit ditunaikan.
Masalah  syarat  pembagian  waris  perlu  diperhatikan  secara  seksama sesuai ketentuan hukum Islam. Jika dijalankan sesuai dengan syariat maka balasan pahala yang diperoleh sangatlah besar, tetapi jika diamalkan tidak sesuai aturan agama Islam, maka imbalan dosa pun tidak kalah besar. Firman Allah swt yang menjelaskan hal ini, yaitu Q.S. An-Nisa [4]: 14,
ا ٗ ِّلَِٰ َخ اًراَن ُهۡلِّخۡدُي ۥُهَدوُدُح َّدَعَتَيَو ۥُ َلَوُسَرَو َ َّللَّٱ  ِّصۡعَي نَمَو

## ٞينِّهُّم  ٞباَذَع ۥُ َلََو اَهيِّف ١٤
Islam yang agung telah menjelaskan dengan lengkap hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah persyaratan pembagian waris ini, sehingga jika kaum muslimin ingin menekuni petunjuk Allah l dalam agama Islam maka semestinya mereka tidak akan terseret dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut.

## A. Kesimpulan
Pendapat  masyarakat  suku  Muna  yang  berdomisili  di  Balikpapan  Selatan mengenai  syarat  pembagian  waris  mterdapat  dua  klasifikasi. Pertama, beberapa diantaranya setuju bahwa wafatnya suami dan istri sebagai syarat pembagian waris suku  Muna  di  Balikpapan  Selatan  karena  adanya  ketentuan  adat  yang  mesti dilaksanakan, selain daripada itu bahwa terdapat manfaat yang akan diperoleh ahli waris  dan  keluarga,  diantaranya  tidak  membebani  dan  memecah  belah  hubungan para  ahli  waris,  serta  bentuk  penghormatan  kepada  salah  satu  pasangan  yang ditinggal  wafat.  Kedua,  beranggapan  bahwa  dalam  pembagian  waris  bagi  kaum muslimin sudah seharusnya melakukan sesuai hukum kewarisan dalam Islam. Oleh karena  itu,  hukum  waris  adat  tidak  dapat  dijadikan  rujukan  atau  pedoman  dalam syarat pembagian harta peninggalan kepada seluruh ahli waris.
Menurut penulis, sistem pembagian waris suku Muna yaitu adanya penahanan pembagian  waris  karena  perpindahan  kepemilikan  harta  mengharuskan  wafatnya salah  satu  pasangan  yang  ditinggal  mati.  Semestinya  tetap  menyegerakan  dalam pembagian waris agar tidak tercampurnya harta pewaris satu dengan yang lainnya, serta setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai ketentuan syariat Islam.

## Daftar Pustaka
‘Abidin , Ibnu ‘Abidin, Hasyiyatu Ibnu. Beirut: Darul Fikr, 1992.
Abdullah, Sulaliman. Sumber Hukum Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Aen, H.A.  Djazuli dan I.  Nurul. Ushul Fiqih (Metode Hukum Islam) , Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000.
Al- ‘Utsaimin,  Muhammad  bin  Shalih . Al- Ushul  min  ‘Ilmil - ‘Ushul ,  trans.  Ahmad  S. Marzuqi, Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.
Al-Azhar,  Komite  Fakultas  Syariat  Universitas. Ahk ā mul  Maw ā ris  f ī l  Fiqhil  Isl ā mi , trans. Addys Aldizar dan Faturrahman, 20.
Al- Bukhari,  Abu  ‘Abdillah  Muhammad  bin  ‘Ismail Sahih  Bukhari ,  Beirut:  an-Najah,
1442.
Al- Bukhari, Muhammad bin ‘Ismail bin Ibrahim bin al -Mugirah. S|ahih Bukhari ,
Beirut: Dar an-Najah, 1942. No. 6732.
Al-Lahim, Abdul Karim ibn Muhammad. al-Faraidh , Saudi Arabia: Wizarat al-Syu'un al-Islamiyati wa al-Auqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 2000.
Al-Umam, Dian Khair. Fiqih Mawari{s , Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir. Kamus Ilmu Ushul Fiqih , Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
As-Sahabuni, Muhammad Ali. Al-Maw ā ris Fisy Syar ī’ati; Islā miyyah ‘ Al ā Dhaul Kit ā b was Sunnah , trans. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Asy- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin ‘Abdi llah bin al Husain. Nailul Autar  Syarh  Muntaqa  al-Akhbar (Damaskus:  Idarah  at- taba’ah  al -Munirah, n.d.), 4/53.
At{aillah, M. Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis , Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2018.
Aulia, Tim Redaksi Nuansa. Kompilasi Hukum Islam, 81.
Djazuli. Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Haroen, Nasroen. Ushul Fiqih I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Jawaz, Yazid bin ‘Abdul Qadir. Prinsip Dasar Islam Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang S|ah ī h , Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2005.
Khalaf, Abdul Wahab. llmu Ushul Fiqih , Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Muslim, Imam. Sahih Muslim , Kairo: Darul Hadits, 2001.
Parman,  Ali. Kewarisan  Dalam  al-Quran  (Suatu  Kajian  Hukum  Dengan  Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Rofiq, Ahmad. Fikih Mawaris{ , Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
Sarwat,  Ahmad. Seri  Fiqih  Kehidupan:  Maw ā ris ,  Jakarta:  Rumah  Fiqih  Publishing, 2017.
Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia , Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih , Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
Zahro, Abu. Ushul Fiqih , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2911.
Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz , Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013 Zein, Satria Efendi dan M. Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana, 2005.