DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK TENAGA KERJA INDONESIA Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 10-18.
Jaenam, Zulkifli

## PROBLEMATIKA PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK TENAGA KERJA INDONESIA

## PROBLEMS OF INDONESIAN MANPOWER SERVICE COMPANIES (PJTKI) IN PROVIDING PROTECTION OF THE RIGHTS OF INDONESIAN WORKERS (TKI)
Jaenam 1 , Zulkifli 2
1,2 Universitas PGRI Sumatera Barat, Jl. Gajah Mada, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. E-mail: jaenamjae75@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai  biro  pemasok  tenaga  kerja  terbesar  di  Asia,  Indonesia    mengalami  berbagai masalah  dan  kendala  dalam  penyelesaian  hak-hak  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI), kerena  begitu  banyaknya  biro-biro  penyalur  Tenaga  Kerja  Indonesia  baik  ke  dalam maupun keluar negeri yang tidak maksimal dalam pemberian hak perlindungan hukum. Fenomena ini menjadi semacam gunung es yang merugikan terutama terkait masalah yang dialami biro itu sendiri dalam memberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini  adalah  mengungkapkan  fakta  di  lapangan  terkait  masalah  hak  perlindungan  yang diberikan dilihat dari fase pra penempatan, ketika penempatan dan pasca penempatan. Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif  (paradigma  naturalistik) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukan bahwa kecendrungan  pihak  penyalur  tidak  maksimal  dalam  memberikan  hak  perlindungan hukum  bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia.  PJTKI  perlu  memberikan  hak  perlindungan hukum secara optimal kepada TKI yang tergabung dalam biro masing-masing.
Kata kunci; Hak, PJTKI, TKI, Biro, Indonesia.

## ABSTRACT
As the largest labor supply bureau in Asia, Indonesia has experienced various problems and  obstacles  in  the  settlement  of  the  rights  of  Indonesian  Migrant  Workers  (TKI), because  there  are  so  many  bureaus  distributing  Indonesian  Migrant  Workers  both inside and outside the country that are not optimal in providing legal protection rights. This  phenomenon  becomes  a  kind  of  detrimental  iceberg,  especially  related  to  the problems experienced by the bureau itself in providing legal protection. The purpose of this research is to reveal facts on the ground regarding the issue of protection rights given from the pre-placement, placement and post-placement phases. This study uses a qualitative research methodology (naturalistic paradigm) that is research that produces descriptive  data  in  the  form  of  written  or  spoken  words  from  people  and  observable behavior. The results of the study indicate that the tendency of the supplier is not optimal in  providing  legal  protection  rights  for  Indonesian  workers.  PJTKIs  need  to  provide optimal legal protection rights to TKI who are members of their respective bureaus.
Keywords; Rights, PJTKI, TKI, Indonesia

## TENAGA KERJA INDONESIA
Jaenam, Zulkifli

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di  Asia  yang  disebut  dengan  Tenaga  Kerja Indonesia  atau  TKI  (Abdul  Haris  dan Nyoman  Andika,  2012:2).  Perusahaan  Jasa Tenaga  Kerja  Indonesia  (selanjutnya  disebut dengan  PJTKI)  adalah  institusi  swasta  yang diberi  monopoli  oleh  pemerintah  Indonesia untuk  merekrut  dan  memroses  pengiriman TKI  ke  negara-negara  lain,  dan  menjamin penempatan tenaga kerja di bawah BNP2TKI atau  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Idealnya, mekanisme penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan oleh  Penyalur  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia (PJTKI) ditetapkan melalui tiga fase tanggung jawab penempatan, yakni; fase pra penempatan,  selama  penempatan,  dan  purna penempatan.  Pada  fase  pra  penempatan, seorang  calon  TKI harus melengkapi  syarat- syarat  yang  sudah  ditetapkan  untuk  dapat diberangkatkan  ke  negara  tujuan.  Pada  fase penempatan, PJTKI wajib memiliki dokumen perjanjian  kerjasama  penempatan  dan  surat permintaan  TKI (job  order/demand  letter ) atas nama PJTKI yang bersangkutan dengan negara  tujuan.  PJTKI  wajib  menempatkan TKI sesuai dengan perjanjian kerja. Pada fase purna  penempatan,  PJTKI  masih  memiliki tanggung  jawab  untuk  kepulangan  TKI
dengan  selamat  ke  tanah  air.  Ketiga mekanisme ini ditujukan juga untuk melidungi  hak  TKI  (Muhadjir  Darwin, 2015:25).
Boedi Maryoto (2017:4) yang menyatakan  bahwa  manajemen  kerja  yang baik  dalam  sebuah  perusahaan  PJTKI  akan menghindari  resiko  terjadinya  pelanggaran terhadap  hak  TKI.  Manajemen  kerja  yang dimaksud adalah adanya perencanaan ( planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan  pengawasan (controlling).
Pelanggaran  terhadap  hak  TKI  tidak bisa dilepaskan dari masalah penempatan TKI oleh PJTKI (mulai dari fase pra penempatan, selama  penempatan,  dan  purna  penempatan) yang lebih bersifat “ritual massal” atau lebih mementingkan  kuantitas  belaka.  Artinya, perekrutan calon TKI tanpa seleksi yang ketat dan  pembekalan  yang  diberikan  hanya memakan  waktu  yang  singkat,  kurang  lebih satu  minggu.  Pemerintah  pun  sepertinya masih  belum  bisa  mencegah  terjadinya pelanggaran terhadap hak TKI.
Berdasarkan  data  di  lapangan,  tidak ada  standar  akreditasi  berdasarkan  sistem kerja dalam PJTKI di Kota Padang, walaupun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan  mengenai  perlindungan  terhadap TKI,  yaitu  Undang-Undang  No.  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 01-18.

## TENAGA KERJA INDONESIA
Jaenam, Zulkifli
Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikatakan bahwa walaupun aspek perlindungan  hukum  terhadap  TKI  sudah ditetapkan  oleh  pemerintah,  akan  tetapi PJTKI tidak bisa melepaskan tanggung jawab terhadap  TKI  yang  diberangkatkan  ke  luar negeri  melalui  jasa  mereka.  PJTKI  tetap memiliki  peranan  dan  bertanggung  jawab penuh  untuk  melindungi  hak-hak  TKI,  baik pada fase pra penempatan, masa penempatan, maupun pasca penempatan.
Penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih jauh mengenai maslah PJTKI di Kota Padang dalam  memberikan  perlindungan  terhadap hak-hak  TKI,  khususnya  pada  masa  pra penempatan,  masa  penempatan,  dan  pasca penempatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (paradigma  naturalistik) yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Pendekatan  analisis  yang  digunakan  adalah pendekatan analisis deskriptif , yaitu penelitian yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan atau menjelaskan secara  mendalam  tentang  variabel  tertentu yang  ada  dalam  suatu  masyarakat.  Dalam
kajian ini, penelitian yang dilakukan bertujuan  untuk  menghimpun  keterangan yang  berdasarkan  kejadian  atau  pengalaman yang  telah  atau  sedang  berlangsung,  yang menyangkut  mengenai  peranan  PJTKI  di Kota Padang dalam memberikan perlindungan  terhadap  hak  TKI  yang diberangkatkan  ke  luar  negeri  melalui  jasa mereka.
Lokasi  pelaksanaan  penelitian  ini adalah Kota Padang. Pemilihan Kota Padang sebagai lokasi penelitian karena Kota Padang merupakan  ibukota  dan  pusat  pemerintahan Propinsi  Sumatera  Barat  sehingga  bisa dipastikan PJTKI lebih banyak berdiri di Kota Padang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota  lain  di  Propinsi  Sumatera Barat.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah para pimpinan dan beberapa orang karyawan pada  masing-masing  PJTKI  yang  diteliti, serta  calon  TKI,  dan  mantan  TKI  yang dikirim oleh PJTKI ke luar negeri. Informan dalam  penelitian  ini  ditetapkan  dengan kriteria  bahwa  informan  adalah  orang-orang yang  benar-benar  mengetahui  atau  terlibat langsung dengan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling , yaitu  teknik  pengambilan  sampel  dari
populasi  yang  sudah  jelas  keberadaaan anggotanya dan telah ditetapkan sebelumnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Masalah  yang  Dialami  PJTKI  dalam Melindungi Hak TKI
Masalah  yang  dialami  PJTKI  dalam rangka  melindungi  hak  TKI  tidak  bisa dilepaskan  dari  fungsi  manajemen  yang dilakukan  oleh  PJTKI  yang  bersangkutan. Setiap  kegiatan  organisasi  yang  melibatkan orang-orang  memerlukan  kerjasama,  apakah itu kegiatan yang sifatnya profit oriented atau non  profit  oriented ,  dan  sarat  dengan manajemen, seperti halnya mengelola, mengatur organisasi (perusahaan), ormas atau perkumpulan  olah  raga  dan  lain  sebagainya, baik pengelolaannya secara formal, informal, tradisonal,  atau  modern  karena  pola  intinya manajemen itu adalah to manage , bagaimana mengatur,  apa  yang  diatur  dan  siapa  yang mengaturnya,  kemudian  untuk  apa  hal  itu diatur. Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan  betapa  sangat  urgennya manajemen dalam pelaksanaan suatu organisasi (SP. Siagian, 1999:12).
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui proses manajemen tersebut,  tentunya  dimulai  dari  bagaimana seorang  manajer  memahami  dirinya  sendiri sebagai  manajer atau pimpinan tentang gaya
atau seni yang akan ditetapkannya, bagaimana  kemampuan  dan  kecakapan  yang dimilikinya  dan  srategi  apa  yang  digunakan untuk  mempercepat  proses  pelaksanaan pencapaian  tujuan  tersebut,  yang  pada akhirnya pencapaian yang diinginkan tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif atau berdaya  guna.  Manajemen  yang  baik  adalah bagaimana  alur  implementasinya  dapat berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan, tanpa  masalah  dan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  dan  fungsi  manajemen(SP.  Siagian, 1999:15).
SP.  Siagian  (1999:1)  menjelaskan dalam menjalankan suatu organisasi, manajer harus  memiliki  dan  memahami  kaedah- kaedah,  prinsip-prinsip,  dan  konsep-konsep tentang  manajemen.  Dengan  demikian, diharapkan  mampu  menjalankan  fungsi- fungsi manajemen. Manajer dapat melaksanakan  kegiatan  manajemen  apabila unsur-unsur dan fungsi-fungsi dari manajemen  tersebut  dapat  digerakan  sesuai dengan  alurnya.Hal  ini  dapat  digambarkan dalam  4  fungsi  majanemen,  antara  lain sebagai berikut.
a. Perencanaan
Perencanaan yang terorganisir dibutuhkan oleh setiap organisasi/perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan dan  menetapkan  prosedur  terbaik  untuk mencapai  tujuan-tujuan  perusahaan  atau
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 01-18.

## TENAGA KERJA INDONESIA
Jaenam, Zulkifli
organisasi tersebut. Selainitu, melalui perencanaan  yang  baik  memungkinkan beberapa pencapaian, yaitu berikut ini.
1) Organisasi  bisa  memperoleh  dan mengikat sumberdaya yang
diperlukan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan.
2) Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konstisten  dengan  berbagai  tujuan terpilih, dan
3) Kemajuan  dapat  terus  dimonitor  dan diukur,  sehingga  tindakan  korektif dapat  diambil  bila  tingkat  kemajuan tidak memuaskan.
Dengan  demikian,  berdasarkan  data yang  ditemui  pada  empat  PJTKI  di  kota Padang pada temuan khusus penelitian, dapat dijelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh PJTKI  dalam  memberikan  perlindungan terhadap TKI dapat diamati pada perencanaan. Sebagaimana konsep perencanaan, yaitu penentuan strategi, kebijaksanaan,  proyek,  program,  prosedur, metoda,  sistem,  anggaran  dan  standar  yang dibutuhkan  untuk  mencapi  tujuan.  Oleh karena  itu,  setiap  PJTKI  membutuhkan perencanaan yang mengarah kepada pelaksanaan kerja yang memerhatikan perlindungan terhadap PJTKI.
Temuan penelitian menyatakan secara umum  PJTKI  di  kota  Padang  cenderung
memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  TKI sebanyak-banyaknya.  Hal  ini  lah  yang menjadi  permasalahan  dalam  tubuh  PJTKI karena  tidak  memiliki  strategi  yang  jelas bagaimana  jika  terjadi  permasalahan  pada TKI dan bagaimana memberikan perlindungan  pada  TKI.  Dengan  demikian, tidak  sedikit  TKI  dan  calon  TKI  yang melaporkan kerugian yang mereka alami. b. Pengorganisasian
Setelah  perencanaan  disusun  untuk mencapai tujuan-tujuan dan program- program untuk mencapai tujuan, perlu adanya kegiatan  merancang  dan  mengembangkan suatu  pengorganisasian  yang  akan  dapat melaksanakan  berbagai  program  tersebut secara sukses. Pengorganisasian (Organizing) adalah :
1) Penentuan  sumberdaya  dan  kegiatan- kegiatan  yang  dibutuhkan  untuk mencapai tujuan organisasi;
2) Perancangan dan pengembangan suatu  organisasi  atau  kelompok  kerja yang  akan  dapat  “membawa”  hal-hal tersebut kearah tujuan;
3) Penugasan  tanggung  jawab  tertentu dan kemudian;
4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan  kepada  individu-individu untuk  melaksanakan  tugas-tusanya. Fungsi  ini  menciptakan  struktur
formal dimana pekerjaan di tetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.
Manajer perlu mempunyai kemampuan  untuk  mengembangkan  (dan kemudian  memimpin)  tipe  organisasi  yang seuai  dengan  tujuan,  rencana  dan  program yang telah ditetapkan. Perbedaan tujuan akan membutuhkan  jenis  organisasi  yang  berbeda pula.
Berdasarkan  data  yang  ditemukan mengenai  pengorganisasian,  PJTKI  di  kota padang telah memiliki pengorganisasian yang cukup baik, namun karena tujuan tidak terarah pada pengorganisasian mengatasi permasalahan TKI sehingga hal ini memberikan  masalah  pada  PJTKI  untuk memberikan  perlindungan  kepada  TKI.  Hal itu  terlihat  dari  adanya  ketidak  jelasan karyawan  yang  bekerja  pada  devisi  tertentu sesuai dengan kebutuhan kerja dan kepentingan  perusahaan.  Oleh  karena  itu, diperlukan kebijakan PJTKI untuk menetapkan pengorganisasian untuk perkembangan perusahaan dengan baik.

## c. Pengarahan ( directing)
Sesudah  rencana  dibuat,  organisasi dibentuk dan disusun personaliannya, langkah  berikutnya  adalah  menugaskan karyawan  untuk  bergerak  menujun  tujuan yang  telah  ditentukan.  Fungsi  pengarahan (leading), secara  sederhana,  adalah  untuk
membuat  atau  mendapatkan  para  karyawan melakukan  apa  yang  diinginkan,  dan  harus mereka  lakukan.  Fungsi  ini  melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi,  motifasi  dan  disiplin.  Fungsi leading  sering  disebut  dengan  bermacam- macam  nama,  antara  lain leading,  directing, motifating, actuating atau lainnya. Bila fungsi perencanaan  dan  pengorganisasian  lebih banyak  menyangkut  aspek-aspek  abstrak proses  manajemen,  kegiatan  pengarahan langsung  menyangkut  orang-orang  dalam organisasi.
Berdasarkan  temuan  penelitian  juga menjelaskan, pengarahan diperlukan penetapan  yang  baik,  agar  tujuan  yang diharapkan dapat terwujud. Pengarahan yang baik  akan  meminimlakan  masalah  yang dihadapi PJTKI untuk melindungi TKI. Oleh karena  itu,  manajer  atau  pimpinan  perlu mengarahkan kerja karyawan agar terarah dan tercapai  tujuan  secara  baik  artinya  dapat melindungi TKI secara baik.
d. Pengawasan
Semua  fungsi  terdahulu  tidak  akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak digunakan  istilah  pengendalian.  Pengawasan (controlling) adalah penemuan dan penerapan cara  dan  peralatan  untuk  menjamin  bahwa
Vol. 05, No. 01, (April, 2022), pp. 01-18.
TENAGA KERJA INDONESIA Jaenam, Zulkifli
rencana  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dapat  positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk  mengetahui  apakah  tujuan  organisasi dicapai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin  bahwa  kegiatan  yang  tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.
Fungsi  pengawasan  pada  dasarnya mencakup empat unsur yaitu:
1) Penetapan standar pelaksanaan;
2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan;
3) Pengukuran  pelaksanaan  nyata  dan membandingkannya  dengan  standar yang telah ditetapkan, dan
4) Pengambilan  tindakan  koreksi  yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.
Semua  fungsi-fungsi  manajemen  ini harus  dilaksanaka  oleh  manajer  kapan  saja dan dimana saja kelompok-kelompok diorganisasi, walaupun ada perbedaan tekanan untuk tipe organisasi, jabatan-jabatan fungsional,  dan  tingkatan  manajemen  yang berbeda. Satu atau lebih fungsi mungkin lebih ditekankan  dari  pada  fungsi-fungsi  lain dengan adanya perbedaan tingkatan manajemen.
Sebagai  contoh,  perencanaan  adalah fungsi  yang  menjadi  perhatian  utama
manajemen puncak, dimana manajemen lini- pertama lebih memperhatikan fungsi pegarahan.  Akhirnya,  kegagalan  atau  sukses suatu  organisasi  sangat  tergantung  pada kemampuan  manajer  untuk  melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan efektif.
Berdasarkan  temuan  penelitian  dapat dikatakan  bahwa  PJTKI  di  Kota  Padang menerapkan manajemen kerja dan didasarkan pada empat pola, yaitu perencanaan, pengorganiasian, pengarahan, dan pengawasan. Melalui manajemen kerja inilah PJTKI dapat melakukan mekanisme perekrutan  dan  seleksi  calon  TKI,  pelatihan, dan  pengiriman  calon  TKI  menjadi  TKI. Rekrutmen  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja yang  memenuhi  syarat,  dan  agar  konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan.  Selain  itu,  rekrutmen  juga dilakukan  untuk  mengkoordinasikan  upaya perekrutan  dengan  program  seleksi  dan pelatihan.  Jika  semua  pola  manajemen  itu sudah dilakukan, maka calon TKI sudah layak untuk diberangkatkan ke luar negeri.
Akan  tetapi  dalam  kenyataannya, berbagai masalah juga terjadi pada PJTKI di Kota  Padang  sekaitan  dengan  pelaksanaan keempat  fungsi  manajemen  tersebut  di  atas. Mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan, hingga pengawasan yang dilakukan oleh PJTKI di Kota Padang masih
ada  kekurangannya  dan  imbasnya  dapat merugikan pihak TKI maupun calon TKI.
Masalah  perlindungan  yang  diterima TKI  dari  PJTKI  adalah  dilihat  dari  fase  pra penempatan  adalah  pihak  PJTKI  tidak sepenuh  hati  dalam  melindungi  hak  TKI. Contoh  yang  dialami  oleh  calon  TKI  yang ditipu  oleh  calo  yang  mengatasnamakan PJTKI, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar agar  bisa  didaftarkan  ke  PJTKI  yang diinginkan.  Pada  fase  masa  penempatan, masalah perlindungan yang diterima TKI dari PJTKI  pada  fase  masa  penempatan  adalah ketika  berada  di  tempat  tujuan,  TKI  dilepas begitu  saja  termasuk  dalam  lingkungan domestik  majikan  tanpa  perlindungan  dan pengawasan  dari  pihak  PJTKI.  Pada  fase pasca  penempatan,  masalah  perlindungan yang  sering  dialami  oleh  TKI  adalah  saat pulang  ke  tanah  air  sering  “diperas”  oleh “oknum-oknum”  di  Bandara  Internasional Minangkabau,  seperti  TKI  diserbu  oleh pegawai loket penukaran uang yang menawarkan penukaran uang asing ke rupah dengan nilai tukar yang tentu saja lebih murah

## SIMPULAN
Masalah  perlindungan  yang  diterima TKI  dari  PJTKI  adalah  dilihat  dari  fase  pra penempatan  adalah  pihak  PJTKI  tidak sepenuh  hati  dalam  melindungi  hak  TKI. Contoh  yang  dialami  oleh  calon  TKI  yang
ditipu  oleh  calo  yang  mengatasnamakan PJTKI, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar agar  bisa  didaftarkan  ke  PJTKI  yang diinginkan.  Pada  fase  masa  penempatan, masalah perlindungan yang diterima TKI dari PJTKI  pada  fase  masa  penempatan  adalah ketika  berada  di  tempat  tujuan,  TKI  dilepas begitu  saja  termasuk  dalam  lingkungan domestik  majikan  tanpa  perlindungan  dan pengawasan  dari  pihak  PJTKI.  Pada  fase pasca  penempatan,  masalah  perlindungan yang  sering  dialami  oleh  TKI  adalah  saat pulang  ke  tanah  air  sering  “diperas”  oleh “oknum-oknum”  di  Bandara  Internasional Minangkabau,  seperti  TKI  diserbu  oleh pegawai loket penukaran uang.
Jaenam, Zulkifli

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Haris  dan  Nyoman  Andika.  2002. Gelombang  Migrasi  dan  Konflik  Kepentingan  Regional (dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia). Yogyakarta: LESFI.
Boedi Maryoto. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh RI.
Hafidi. 2001. Manajemen & Implementasi dalam Organisasi. Banten: STIE Bina Bangsa Press.
I Dewa Rai Astara. 2016. “Aspek Perlindungan Hukum Hak-hak TKI di Luar Negeri”. Tesis. Tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.
Muhadjir  Darwin.  2015. Bagai  Telur  di  Ujung  Tanduk,  Mobilitas  Lintas  Batas  dan  Eksploitasi Seksual di  Kawasan  Asia Tenggara dan Sekitarnya. Yogyakarta:  Pusat  Studi Kependudukan dan  Kebijakan.Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri