## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4191/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Atas Akad Perbankan Syariah

## Reanatha Cassandra
Universitas Indonesia, West Java, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 6 Desember 2022 Publish : 10 Januari 2023 Perbankan  syariah  menawarkan  jasa  perbankan  berupa  produk-produk  pembiayaan maupun  pendanaan  dengan  menggunakan  prinsip  syariah.  Produk-produk  tersebut dituangkan  dalam  akad-akad  perbankan  syariah  yang  isinya  harus  memenuhi  prinsip- prinsip  syariah  dari  suatu  produk  perbankan  syariah  tersebut.  Akad-akad  perbankan syariah  tersebut  dibuat  oleh  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik yang mengkonstantir keinginan para pihak yaitu bank dan nasabah dalam suatu akad perbankan syariah. Sebagai pejabat umum yang berewenang membuat akta autentik, notaris dianggap telah memahami dan mengetahui produk-produk syariah yang hendak dituangkan dalam akad perbankan syariah tersebut. Dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 2 tahun 2014, secara implisit notaris tersebut merupakan pihak yang wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam suatu akad perbankan syariah yang dibuatnya.

## Keywords:
Akad  Syariah,  Tanggung  Jawab Notaris, Perbankan Syariah
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Reanatha Cassandra Universitas Indonesia, West Java, Indonesia reanatha.cassandra@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang
Perkembangan  ekonomi  syariah  saat  ini  dapat  dikatakan  mengalami  kemajuan  yang pesat.  Hal ini tidak lain didukung pula dengan kepercayaan masyakarat yang meningkat dalam menggunakan jasa perbankan syariah.  Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut penggunaan  jasa  perbankan  syariah  tentulah  mengalami  pertumbuhan.  Pemberian  jasa perbankan syariah kepada masyarakat tersebut tidak lepas dari penggunaan jasa Notaris sebagai pejabat  umum  yang  berperan  langsung  dalam  pembuatan  akad-akad  pembiayaan  syariah. Peranan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  membuat  akta  autentik  telah dijamin  oleh  undang-undang  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN) yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik.
Akta  autentik  memiliki  persyaratan  yang  diwajibkan  guna  memenuhi  syarat  sebagai suatu akta yang autentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta dikatakan sebagai akta autentik apabila ia dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan bentuk dari akta tersebut haruslah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian apabila salah  satu  unsur  akta  autentik  tersebut  tidak  dipenuhi,  maka  suatu  akta  tersebut  tidak  dapat dikatakan sebagai akta autentik.  Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimana  dalam  ketentuan  mengenai  pembuktian  menurut  undang-undang,  berarti  suatu pembuktian cukup dengan adanya akta itu saja selama akta itu dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perbankan  syariah  dalam  memberikan  jasanya  tentulah  memerlukan  akad-akad  yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam membuat suatu akta yang berkekuatan pembuktian
yang  sempurna  guna  kepentingan  pihak  perbankan  syariah  itu  sendiri.    Akad-akad  yang digunakan  dalam  perbankan  syariah  merupakan  perjanjian  tertulis  yang  harus  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah.  Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta autentik dianggap oleh masyarakat umum telah memiliki kompetensi dalam membuat suatu akta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembuatan  akad-akad  pembiayaan  syariah  tentulah  harus  memenuhi  tidak  hanya ketentuan dalam KUH Perdata dan undang-undang mengenai perbankan syariah saja, namun juga  harus  sesuai  dengan  ketentuan  mengenai  akad-akad  pembiayaan,  pemberian  jasa perbankan  syariah  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk fatwa DSN-MUI.
Mengingat hal tersebut maka tentunya Notaris dituntut tidak hanya menguasai istilah, alur maupun skema dalam pemberian jasa pada perbankan syariah melainkan juga harus mampu menuangkannya  kedalam  bentuk  akad-akad  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah. Atas pemikiran tersebut di atas, maka tulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana tanggung jawab pemenuhan prinsip-prinsip syariah oleh Notaris dalam suatu akad syariah yang dibuatnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  mengunakan  data  sekunder  dengan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Penelitian bertujuan untuk  menelaah sumber hukum berupa peraturan dan keputusan tertulis yang terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pemenuhan prinsip syariah dalam akad perbankan syariah serta menggunakan bahan pustaka sebagai sumber bahan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berguna dalam memberikan kelancaran atas jalannya ekonomi pada sektor riil melalui kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 angka 7 Undang- undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disingkat Undang- Undang Perbankan Syariah) disebutkan bahwa Bank Syariah adalah suatu bank yang menerapkan prinsip-prinsip  syariah  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Bank  syariah  secara  umum memiliki  pola  bagi  hasil  dalam  produk-produk  yang  ditawarkannya,  baik  dalam  produk pembiayaan, pendanaan maupun produk perbankan syariah lainnya.
Produk-produk  perbankan  syariah  tersebut  sangat  melekat  dengan  jenis  akad  yang digunakan.  Akad-akad  tersebut  merupakan  perjanjian  yang  dapat  dikatakan  sama  dengan perjanjian  kredit  dalam  perbankan  konvensional,  namun  yang  membedakan  adalah  akad-akad dalam  produk  perbankan  syariah  haruslah  dalam  koridor  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.
Di Indonesia Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan otoritas syariah tertinggi yang merupakan Lembaga independen dalam mengeluarkan suatu fatwa yang terkait dengan syariah, salah satunya fatwa dibidang perbankan syariah dan keuangan. Fatwa DSN  MUI  sendiri  merupakan  hukum  positif  yang mengikat  bagi  para  pelaku  ekonomi  syariah termasuk dalam hal ini bank syariah, sehingga segala bentuk kegiatan perbankan dengan prinsip syariah harus mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
Dalam  suatu  bank  syariah  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  tersebut  dijaga kesyariahannya  oleh  suatu  dewan  yang  disebut  sebagai  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS). Kehadiran  DPS  tersebut  merupakan  suatu  keharusan  guna  menjaga  berjalannya  prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
DPS berwenang untuk memberikan pedoman tentang aspek syariah dari operasional suatu bank syariah, serta mengadakan perbaikan atas produk bank syariah baik terhadap produk yang akan  ada  maupun  produk  yang  telah  ada  namun  berdasarkan  hasil  penilaian  DPS  pelaksanaan produk  tersebut  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  DPS  mempunyai  peran  dan  fungsi
mengawasi produk dan kegiatan usaha perbankan syariah agar sesuai dengan fatwa-fatwa yang disusun dan dikeluarkan oleh DSN-MUI, maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait perbankan syariah.
DPS  menyampaikan  hasil  pernyataan  secara  berkala  atas  pengawasan  yang  telah dilakukannya  dalam  tahun  buku  yang  telah  lalu  yang  menyatakan  bahwa  bank  yang  diawasi tersebut telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan bank syariah tersebut.
DPS  juga  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  produk  perbankan  syariah  yang  baru, dimana DPS mengeluarkan hasil penelitian terhadap produk baru yang akan dikeluarkan oleh bank tersebut dalam bentuk rekomendasi. Dalam prakteknya DPS merupakan pihak yang memberikan rekomendasi  terhadap  suatu  produk  perbankan  syariah  bahwa  produk  yang  baru  tersebut  telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Bank syariah sama dengan bank konvensional pada umumnya, dimana berdasarkan Pasal 7  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  ditentukan  bahwa  bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kaidah perbankan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  islam.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  bank  syariah menawarkan produk yang berupa penyaluran dana, penghimpunan dana dan juga jasa yang tidak bertentangan dengan syariat islam.
Produk penghimpunan dana bank syariah dapat berupa tabungan, deposito dan giro. Akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana ini adalah akad Wadiah dan Mudharabah. Bank  syariah  menyalurkan  dana  kepada  nasabah  berdasarkan  tujuan  penggunaannya, dalam hal ini dapat dibagi kedalam empat skema sebagai berikut:
a. Jual beli;
b. Sewa;
c. Bagi hasil;
d. Akad pelengkap.
Penyaluran dana oleh bank syariah tersebut dapat dilakukan melalui  pembiayaan  dalam bentuk Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Qardh.
Produk-produk  bank  syariah  sendiri  dalam  rangka  dapat  digunakan  oleh  pengguna  jasa perbankan itu, maka diperlukan suatu akad yang merupakan perjanjian tertulis antara bank dan nasabah.  Akad-akad  tersebut  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah.  Dalam  pembuatan akad- akad  pembiayaan  maupun  pendanaan  bank  membutuhkan  jasa  Notaris  sebagai  pejabat  umum yang berwenang dalam membuat akta autentik.
Pemenuhan  prinsip  syariah  harus  tertuang  dalam  akad  perbankan  syariah  yaitu  harus terpenuhinya rukun dan syarat suatu produk perbankan syariah. Dalam hal ini akad-akad syariah merupakan salah satu akta partij Notaris sebagai pihak yang menuangkan keinginan para pihak dalam suatu akta autentik.
Notaris  dalam  membuat  akad  perbankan  syariah  tidak  memiliki  sistem  pengawasan langsung atas terpenuhinya prinsip-prinsip syariah tersebut.  Untuk itu bagaimana tanggung jawab Notaris  terhadap  pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah  dimaksud  meskipun  undang-undang  tidak menegaskan  secara  langsung  tanggung  jawab  Notaris  terhadap  pemenuhan  prinsip-prinsip syariah.
Pemenuhan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  suatu  akad  perbankan  syariah  oleh  Notaris tersebut  dihadapkan  dari  ketentuan  yang  tertuang  dalam  undang-undang  nomor  31  tahun  2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014, Kode Etik Notaris, undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai perbankan syariah.
1. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris
Dalam  pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  diatur  bahwa Notaris  berwenang  dalam  membuat  akta  autentik.  Sempurnanya  akta  autentik  sebagai  alat bukti mengandung arti bahwa suatu akta tersebut harus dilihat apa adanya, tanpa menilai atau
menafsirkan selain dari apa yang tertulis dalam akta itu.
Akta  autentik  merupakan  akta  yang  dibuatan  dihadapan  Notaris  dengan  bentuk  dan cara yang diatur dalam UUJN, yang dibuat oleh para pihak untuk digunakan sebagai alat bukti dikemudian  hari.  Dengan  demikian  dalam  hal  bank  syariah  hendak  membuat  suatu  akad perbankan  syariahnya  dalam  suatu  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian sempurna, maka Notaris dapat membuat akad perbankan syariah tersebut sebagaimana dengan kewenangan Notaris dalam UUJN.
Akad dalam pasal ayat (13) undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memiliki pengertian berupa perjanjian tertulis antara bank umum syariah/unit usaha syariah dengan pihak lain yang memuat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Rukun dan syarat akad syariah menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut:
a. Shighat , yaitu adanya ijab dan qabul;
b. Pelaku  akad,  yaitu  satu  orang  atau  lebih  baik  pribadi,  badan  hukum  atau  non  badan hukum;
c. Adanya  objek  akad,  yaitu  barang/jasa/objek  yang  menjadi  objek  dari  transaksi  akad tersebut.
Dalam  suatu  akad  perbankan  syariah  haruslah  memenuhi  ketentuan  mengenai  suatu produk  perbankan  syariah  yang  hendak  digunakan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  fatwa DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain, suatu akad perbankan syariah haruslah mengacu pada ketentuan mengenai suatu produk syariah yang dikeluarkan oleh DSN- MUI  dan  juga  OJK.  Hal-hal  yang  diatur  dalam  fatwa  DSN-MUI  dan  OJK  mengenai  suatu produk  perbankan  syariah  dapat  dikatakan  sebagai  objek  dari  suatu  perikatan  itu  sendiri, sehingga apabila salah satu atau beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI dan OJK  tersebut  tidak  tercantum  dalam  akad  perbankan  syariah,  maka  akad  dimaksud  dapat dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.
Akad  yang  digunakan  dalam  perbankan  syariah  adalah  berdasarkan  pola  atau  jenis transaksi  yang  digunakan  dalam  produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  itu.  Ringkasan jenis akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana, pembiayaan, jasa perbankan, sosial dalam perbankan syariah antara lain sebagai berikut:
Penghimpunan dana Pembiayaan Jasa Perbankan Sosial - Skema Titipan (tabungan, giro) - Akad wadiah - Skema Kerja sama dengan bagi hasil
(pembiayaan investasi)
- Akad: Mudharabah, musyarakah - Skema  Pemberian  jasa keuangan - Akad wakalah,  kafalah, rahn, hawalah - Skema Pinjaman kebajikan - Akad qardhul Hasan - Skema Pinjaman (tabungan, giro) - Akad qardh - Skema  Jual  beli  (trade financing) - Akad: Murabahah, salam, istishna . - Skema  Titipan  (produk jasa non keuangan) - Akad Wadi’ah yad amanah
- Skema Kerja sama dengan bagi hasil (tabungan, deposito, obligasi) - Akad: Mudharabah mutlaqah,  mudharabah muqayyadah - Skema Sewa (trade
financing) - Akad Ijarah - Skema Bagi hasil (produk jasa keagenan) - Akad mudharabah, mudharabah
muqayyadah
- Skema Sewa (obligasi) - Akad Ijarah - Skema  Pinjaman  (dana talangan)
- Akad qardh
Setiap jenis produk perbankan dapat menggunakan skema yang sama namun akad yang berbeda tergantung dengan kebutuhan nasabah perbankan syariah itu sendiri. Sebagai contoh produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan jual beli dapat menggunakan akad murabahah, salam, istishna dengan perbandingan sebagai berikut:
Akad Murabahah Akad Salam Akad Istishna Barang yang menjadi objek pembiayaan  bank  haruslah sudah ada dan dapat Barang yang menjadi objek pembiayaan  bank  sudah ada,  namun  belum  dapat
Barang yang menjadi objek pembiayaan  bank  belum ada  dan  harus  diproduksi
langsung diserahkan.
diserahkan. terlebih dahulu.
Berdasarkan contoh tersebut di atas, Notaris tentunya perlu memahami ciri dari bentuk pembiayaan  dengan  skema  jual  beli  yang  diinginkan  oleh  bank  dan  nasabah  agar  prinsip- prinsip yang harus ada dalam jual beli tersebut tertuang secara jelas dan lengkap dalam akta akad perbankan syariah tersebut.
Notaris  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN  ditentukan  bahwa  dalam  menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI dan OJK dalam akad perbankan syariah yang dibuat oleh Notaris maka para pihak yang terkait dalam akad perbankan syariah tersebut dapat dirugikan apabila akad perbankan syariah tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Berdasarkan hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Notaris  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tersebut.
Akta yang dibuat oleh Notaris maupun yang dibuat dihadapan Notaris memiliki bentuk yang harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN, yaitu harus memiliki hal-hal sebagai berikut:
1. Kepala akta atau awal akta
a. Judul;
b. Nomor;
c. Jam, hari tanggal bulan dan tahun;
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta.
2. Badan Akta
a. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang diwakilinya;
b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap;
c. Isi  akta  yang  merupakan  kehendak  dan  keinginan  dari  para  pihak  yang berkepentingan;
d. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  serta  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan  dan tempat tinggal dari masing-masing saksi pengenal.
3. Penutup Akta
a. Uraian mengenai pembacaan akta sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.
b. Uraian  mengenai  penandatanganan  dan  tempat  penandatangan  akta  atau penerjamahan akta apabila ada.
c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari masing-masing saksi akta.
d. Uraian mengenai tidak adanya perubahan atau adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta.
Suatu akta Notaris disebut dengan akta autentik apabila telah memenuhi unsur-unsur dari akta autentik itu sendiri. Unsur dari suatu akta autentik adalah sebagai berikut:
1. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;
2. Dibuat dalam bentuk yang diatur menurut undang-undang;
3. Pejabat umum yang membuat akta tersebut haruslah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut dan di tempat di mana akta dibuat.
Apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur akta autentik, maka akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta autentik. Artinya suatu akta yang tidak dikatakan sebagai akta autentik telah menjadi akta bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sama dengan akta autentik.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  otentisitas  dari  akta Notaris bukan dilihat dari isi dari akta tersebut ataupun karena penetapan dari undang-undang, namun hanya melihat dari dihadapan siapa akta tersebut dibuat, tempat pelaksanaannya serta dalam bentuk akta yang ditentukan oleh Pasal 38 UUJN.
Sistem pengawasan terhadap para Notaris berdasarkan Pasal 67 UUJN dilakukan oleh Majelis  Pengawas.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  tersebut  adalah
meliputi  perilaku  Notaris  dan  pelaksanaan  jabatan  Notaris.  Namun  pengawasan  yang dilakukan tidak dilakukan setiap kali  Notaris selesai membuat akta. Jabatan yang dipangku oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan, dimana hal tersebut harus dilandasi dengan tidak hanya  moral,  etika  profesi  jabatan  namun  juga  harus  memiliki  keterampilan  hukum  yang cukup.
Notaris harus menjalankan jabatannya sebagaimana hal-hal tersebut di atas juga harus melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta berdasarkan pasal 15 ayat (2)  UUJN.  Hal  ini  wajib  dilakukan  dalam  hal  para  pihak  dalam  akad  perbankan  syariah tersebut  secara  tidak  sengaja,  lalai  maupun  karena  ketidaktahuannya  tentang  produk perbankan syariah yang hendak dituangkan dalam akad tersebut bertentangan dengan prinsip syariah.  Untuk  itu  Notaris  haruslah  memahami  dengan  benar  mengenai  produk  perbankan syariah  yang  hendak  dituangkan  kedalam  akad  perbankan  syariah  tersebut  dan  harus senantiasa  mengikuti  perkembangan  baik  hukum  positif  tentang  ekonomi  konvensional maupun hukum positif terkait ekonomi syariah pada umumnya.
Apabila ketentuan dalam suatu fatwa DSN-MUI dan/atau OJK tersebut hanya bersifat subjek dari suatu perjanjian namun tetap memenuhi unsur akta autentik, maka sepanjang para pihak tidak ada yang meminta pembatalan atas akta tersebut maka akta dimaksud tetap dapat disebut  sebagai  akta  autentik.  Sedangkan  apabila  hal-hal  yang  tidak  terpenuhi  berdasarkan fatwa DSN-MUI dan/atau OJK merupakan hal-hal yang bersifat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.
2. Kode Etik Notaris
Kode Etik Notaris ialah suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris yang wajib ditaati oleh setiap dan seluruh anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalani  jabatan  sebagai  Notaris.  Kode  Etik  Notaris  tidak  mengatur  secara  langsung mengenai  tanggung  jawab  Notaris  dalam  pemenuhan  prinsip  syariah  atas  akad  perbankan syariah, namun dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris 2015 diatur bahwa bentuk kewajiban Notaris  antara  lain  berperilaku  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  kata  lain  bahwa  dalam  menjalankan  jabatannya Notaris  harus  senantiasa  memperhatikan  dengan  penuh  tanggung  jawab  atas  pekerjaannya dalam  pembuatan  akta  akad  perbankan  syariah  agar  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan berlaku.
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  angka  5  Kode  Etik  Notaris  2015  juga  disebutkan  bahwa Notaris wajib meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dengan demikian dalam hal Notaris hendak membuat suatu akta yang terkait dengan perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk wajib menguasai bidang hukum perdata dan kenotariatan saja namun juga harus menguasai bidang  ekonomi  syariah  khususnya  perbankan  syariah.  Dari  penjelasan  tersebut  tentang kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan pembuatan akad perbankan syariah adalah guna memberikan kepastian hukum atas akad perbankan syariah yang dibuat oleh Notaris tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa akad perbankan syariah yang merupakan akta partij memang merupakan hasil keinginan dari para pihak yang dikonstantir oleh Notaris. Namun  Notaris  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  isi  akta  tersebut.  Dalam  hal  isi  akta perbankan  syariah  tersebut  bertentangan  atau  tidak  sesuai  dengan  peraturan  terkait  dengan produk  yang  dituangkan  dalam  akta  tersebut  sesuai  dengan  fatwa  DSN-MUI  dan/atau ketentuan  OJK,  maka  apabila  para  pihak  merasa  dirugikan  Notaris  tentunya  berhadapan dengan gugatan dengan tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang dapat dilayangkan oleh para pihak yang merasa dirugikan tersebut. Para pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat:
1. Apabila para pihak sepakat untuk melakukan pembatalan atas akta, maka para pihak dapat membuat  akta  pembatalan atas akta  yang  ingin  dibatalkan  sehingga  akta tersebut  tidak lagi mengikat para pihak.
2. Apabila salah satu dari para pihak tidak ingin membatalkan akta tersebut, maka salah satu
pihak dapat melayangkan gugatan kepada pihak lainnya untuk menurunkan akta autentik menjadi akta bawah tangan.

## 3. KESIMPULAN
Notaris  memiliki  tanggung  jawab  dalam  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah  atas  akad perbankan  syariah  yang  dibuatnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  undang- undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2014  dan  juga  ketentuan  yang  diatur  dalam  Kode  Etik  Notaris  2015. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas menuangkan keinginan para pihak dalam suatu akad perbankan syariah, namun juga menjaga terpenuhinya suatu prinsip syariah atas produk perbankan syariah  yang  hendak  dituangkan  dalam  akad  tersebut.  Untuk  itu  Notaris  dituntut  tidak  hanya menguasai mengenai hukum perdata dan kenotariatan saja namun juga harus menguasai bidang ekonomi  syariah  agar  senantiasa  dapat membuat  suatu  akta  yang  terpercaya  namun  juga  dapat memberikan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

## 4. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie,  Habib, Sanksi  Perdata  &  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik , Bandung: Refika Aditama, 2009.
Akad  dan  Produk  Bank  Syariah:  Konsep  dan  Praktek  di  Berbagai  Negara ,  Jakarta:  Bank Indonesia, 2006.
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek , Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: Rajawali Pers, 2007. Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta:Rajawali Pers, 2011. Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syari’ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta: Djambatan, 2003. Sumitro,  Warkum, Asas-Asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-Lembaga  Terkait  di  Indonesia , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Tobing, G.H.S. Lumban, S.H., Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta:Erlangga, 1996.
Wiroso, Produk Perbankan Syariah , Jakarta: LPFE Usakti, 2011.

## Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  (LNRI) tahun 2014 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5491.
Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik  Indonesia  (LNRI)  tahun  2007  Nomor  106,  dan  Tambahan  Lembaran  Negara (TLN) Nomor 4756.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Internet Syariahpedia.com, Akad: Definisi, Hukum, Rukun dan Syarat, https://www.syariahpedia.com/2018/03/definisi-hukum-rukun-dan-syarat-akad.html , diakses tanggal 09 September 2022.