AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)

## PELAKSANAAN PUTUSAN EKSEKUSI BANI ATAS SENGKETA KONTRAK ANTARA BADAN LAYANAN UMUM BP3TI DENGAN PT INDONESIA COMNETS PLUS DAN KONSORSIUM NIPRESS
(STUDI PUTUSAN BANI NOMOR: 927/II/ARB-BANI/2017)
1 Wening Galih Pitaloka, 2 Susilo Wardani Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwekerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
Correspondent email : weninggalih996@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
15  Oktober 2023 27 November 2023
2 Desember 2023 10 Desember 2023

## Abstract
The  Indonesian  National  Arbitration  Board  (BANI)  is  an  option  in  resolving  contract disputes between the government and private parties. When the government is in a losing position in a contract dispute according to the BANI decision, the government must comply with  the  BANI  decision.  This  study  aims  to  understand  the  implementation  of  the execution  of  BANI  decisions  that  conflict  with  Law  Number  1  of  2004  concerning  State Treasury and the authority of the Supreme Court to address the issue of BANI decisions that  conflict  with  Law  Number  1  of  2004  concerning  State  Treasury.  The  focus  of  this research  includes  the  execution  of  BANI  decisions  that  are  contrary  to Law  Number  1  of 2004 concerning State Treasury and the Authority of the Supreme Court to the Court that confiscates state assets. The research method used in this research is normative juridical through  statutory  and  conceptual  approaches  using  secondary  legal  data  consisting  of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained from library research is then analyzed using descriptive qualitative. Based on the research,  it  is  found  that  the  execution  of  the  BANI  decision  carried  out  by  the  court through  the confiscation of a  sum of money in an account  belonging  to the BP3TI Public Service Agency should not be carried out because this has contradicted Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. Therefore, the Supreme Court is expected to play a role in providing solutions by providing guidance to the lower courts including the district courts by issuing a Supreme Court Circular Letter (SEMA).
Keywords: Verdict; Arbitrage; Dispute; Contract.

## Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Kontrak  publik  merupakan  perjanjian  yang  sebagian  atau  keseluruhannya tunduk  pada  hukum  publik  karena  salah  satu  pihak  yang  terlibat  memiliki  peran sebagai  penguasa  atau  entitas  pemerintahan,  contohnya  dalam  perjanjian pengadaan  barang  oleh  pemerintah.  Meskipun  istilah  "kontrak"  umumnya  terkait dengan hukum privat dalam kenyataannya, ketika pemerintah melakukan perjanjian dengan  badan  hukum  perdata  dan  tujuan  utamanya  adalah  untuk  melaksanakan fungsi  pemerintahan,  maka  kontrak  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  kontrak publik. 1
Kontrak  publik  diadakan  sehubungan  dengan  tugas  pemerintah  memiliki kewajiban  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  kepada  masyarakat/publik,  hal  ini sesuai  dengan  amanat  konstitusi  khususnya  paragraf  ke-4  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Penyediaan  layanan  kepada  masyarakat  dilakukan  melalui pengadaan  barang/jasa.  Pemerintah  memiliki  kemampuan  terbatas,  yaitu  bahwa tidak  semua  penyediaan  layanan  publik  dapat  diselenggarakan  sendiri  oleh pemerintah,  beberapa  di  antaranya  harus  dilaksanakan  melalui  kerjasama  dengan pihak  swasta  melalui  suatu  kontrak  publik.  Pemerintah  dalam  hal  ini  berperan sebagai  pihak  yang  wajib  menyediakan  kebutuhan  untuk  layanan  kepada masyarakat  dan  pihak  swasta  sebagai  pihak  penyedia  barang/jasa  Perjanjian Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2016  Tentang  Pengadaan  Barang/jasa mengatur  bahwa  dalam  naskah  perjanjian  harus  diatur  mengenai  klausul penyelesaian  sengketa  yang  umumnya  dilakukan  melalui  musyawarah  untuk mufakat,  apabila  kesepakatan  tidak  tercapai  melalui  musyawarah  mufakat  maka lazim ditempuh penyelesaian  sengketa melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi. 2 Jalur  litigasi  mencakup  penyelesaian  yang  ditempuh  melalui  pengadilan  negeri, sedangkan  jalur  non  litigasi  mengindikasikan  bahwa  penyelesaian  hukum  dapat dilakukan di luar pengadilan atau dapat ditempuh melalui arbitrase (BANI) sebagai lembaga  yang  didirikan  oleh  pemerintah  Indonesia  dengan  tujuan  menjalankan
1 Unhas Press, “ Kontrak Publik ”, 2021, https://unhaspress.unhas.ac.id/terbitan/kontrak-publik/
2 Ahmad  Arif  Zulfikar,  “Kajian  Yudisial  Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah”,  Widya  Pranata  Hukum: Jurnal  Kajian dan Penelitian Hukum , 3.1 (2020), hlm. 9.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)
penegakan  hukum  di  wilayah  Indonesia  dalam  menyelesaikan  sengketa. 3 Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  menyebutkan  bahwa  putusan  BANI  bersifat  final  dan  mengikat,  artinya tidak  ada  upaya  banding  dan  kasasi  atas  putusan  BANI.  Apabila  para  pihak  yang kalah  tidak  mau  melaksanakan  putusan  BANI  secara  sukarela  maka  dimintakan bantuan  kepada  juru  sita  pengadilan  negeri  untuk  melaksanakan  eksekusi  putusan BANI. 4
Menurut  M.  Yahya  Harahap  bahwa  eksekusi  merupakan  upaya  yang dilakukan  oleh  pihak  yang  menang  untuk  mendapatkan  hak  sesuai  putusan  hakim secara paksa, karena yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela. 5 Salah  satu  jenis  eksekusi  putusan  hakim  yang  menjadi  dasar  dapat dikatakan  saat  eksekusi  putusan  hakim  yang  menghukum  pihak  yang  dikalahkan untuk  membayar  sejumlah  uang.  Suatu  eksekusi  putusan  hakim  diawali  dengan diajukannya  permohonan  eksekusi  oleh  pihak  yang  dimenangkan  dalam  putusan jika pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela. 6
Sehubungan  dengan  uraian  tersebut  di  atas,  dalam  tulisan  ini  akan disampaikan  bahwa  terdapat  suatu  penyelesaian  sengketa  kontrak  publik  yang penyelesaiannya  dilakukan  melalui  BANI,  dalam  hal  ini  dilakukan  antara  Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress yang  merupakan  anak  perusahaan  PT  PLN  (Persero)  yang  bergerak  dalam  bidang penyediaan  jaringan,  jasa  dan  konten  telekomunikasi  namun  mengalami  kendala dalam pelaksanaan putusannya.
Pemerintah  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Badan  Layanan  Umum    BP3TI melakukan  penandatanganan  kontrak  multi  years  untuk  penyediaan  sarana  dan prasarana  telekomunikasi  pedesaaan  2006-2014  dengan  alokasi  anggaran  sebesar Rp 6,84 T. Kontrak multi years tersebut dilaksanakan dengan persetujuan/izin dari Menteri Keuangan yang berlaku sampai  dengan tahun  2014. Terdapat  88 (delapan puluh  delapan)  kontrak  yang  melanggar  izin  perpanjangan  kontrak  multi  years,
3 Agnes Grace Aritonang, “Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Crepido , 3.1 (2021), hlm. 5
4 Grace Henni Tampongangoy, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”, Lex et Societatis , III. 1 (2015), hlm. 164.
5 M.  Yahya  Harahap, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2005), hlm. 2
6 R. Benny Rijanto, Hukum Acara Perdata , (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 11.16

## Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)
kontrak tersebut diputus sepihak oleh BP3TI, salah satunya adalah kontrak dengan PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress.
Akibat pemutusan kontrak sepihak tersebut PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium  Nipress  mengajukan  gugatan  ke  BANI.  Putusan  BANI  Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017  menempatkan  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  sebagai  pihak yang  kalah  dan  diwajibkan  membayar  kepada  PT  Indonesia  Comnets  Plus  dan Konsorsium  Nipress  membayar  prestasi  kerja  senilai  Rp.  83,4  Miliar  dan  biaya administrasi senilai Rp. 609.628.000, sehingga totalnya senilai Rp. 84 Miliar. Badan Layanan  Umum  BP3TI  tidak  melaksanakan  putusan  BANI  secara  sukarela,  maka sesuai  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan, dalam  hal  ini  Juru  Sita  pengadilan  negeri.  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  telah melakukan  eksekusi  dengan  melakukan  penyitaan  pada  rekening  Badan  Layanan Umum BP3TI pada bank Mandiri dengan total nilai Rp. 84 Miliar.
Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  menjadi  pilihan  dalam penyelesaian  sengketa  kontrak  antara  pemerintah  dengan  pihak  swasta  dan  ketika putusan BANI atas sengketa pemerintah dalam posisi yang kalah, maka pemerintah harus  tunduk  pada  putusan  hakim.  Hal  ini  sejalan  dengan  adagium  hukum  “ Res Judicata  Pro  Veritate  Habetur” yang  memiliki  arti  bahwa  putusan  hakim  harus dianggap  benar,  sampai  dapat  dibuktikan  sebaliknya  oleh  hakim  pengadilan  yang lebih tinggi. 7
Berdasarkan  kasus  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  meneliti  lebih  lanjut mengenai pelaksanaan putusan BANI dalam hal pihak yang kalah adalah pemerintah yang  harus  tunduk  pada  aturan  terkait  larangan  dilakukan  sita  terhadap  asset pemerintah  sesuai  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan  Negara.  Selanjutnya  akan  diteliti  mengenai  apa  yang  sebaiknya dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  sehubungan  dengan  kendala  dalam  eksekusi putusan  BANI  tersebut.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk  menulis  artikel dengan  mengambil  judul  “Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan  BANI  Atas  Sengketa Kontrak    Antara  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  Dengan  PT  Indonesia  Comnets  Plus Dan  Konsorsium  Nipress  (STUDI  PUTUSAN  BANI  NOMOR:  927/II/ARB- BANI/2017)”.
7 Widowati, Y. A. Triana Ohoiwutun, “Kepastian Hukum Putusan Yang  Melanggar Special Straf Maxima,” Jurnal Yudisial , 14.1 (2021), hlm. 1.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu berfokus  pada  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  putusan  BANI,  dan literatur  yang  relevan  dengan  kasus. Metode  ini  menggunakan  teknik  deskriptif kualitatif  untuk  menguraikan  dan  menganalisis  informasi  yang  relevan. 8 Penelitian hukum dengan metode yuridis normatif menggunakan data sekunder, data sekunder tersebut mencakup tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum  tersier.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan  pendekatan  Konsep ( Conseptual  Approach ).  Pendekatan  Perundang-Undangan  merupakan  pendekatan yang dilakukan dalam rangka melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. 9 Pendekatan Konsep  ( Conseptual  Approach )  yaitu  pendekatan  yang  dilihat  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Data  yang dibutuhkan  dengan  cara  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  memanfaatkan memanfaatkan  indeks-indeks  hukum,  yaitu:  (indeks  Perundang-Undangan,  indeks Putusan  BANI  Nomor:  927/II/ARB-BANI/2017,  dan  buku-buku,  baik  dalam  bentuk fisik  seperti  cetak  maupun  dalam  format  digital,  termasuk  di  dalamnya  penggunaan internet).  Data  yang  didapatkan  dari  penelitian  kemudian  diolah  dan  dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang ada. 10

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan  BANI  Yang  Bertentangan  Dengan  Undang-

## Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Eksekusi  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang  dilakukan  pengadilan terhadap pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Secara prinsip,  eksekusi  merupakan  langkah  penegakan  hukum  yang  dijalankan  oleh
8 Hartiwiningsih,  Lego  Karjoko, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Tanggerang  Selatan:  Raja  Grafindo Persada, 2020), hlm. 9.2
9 Ibid , hlm 3.3
10 IqbaI Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik , (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

## Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)
pengadilan dengan bantuan peralatan negara untuk mengeksekusi putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 11
Eksekusi  yang  akan  dikaji  dalam  artikel  ini  terkait  dengan  eksekusi  atas putusan BANI. Sebagaimana telah disampaikan dalam bagian pendahuluan, terdapat kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan  antara  pemerintah,  dalam  hal  ini Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT Indonesia Comnet Plus (ICON Plus) untuk Penyediaan  Jasa  Akses    Telekomunikasi  Pedesaan  (Desa  Dering)  berjumlah  7.773 desa  (Kontrak  nomor  6/2009  dan  adendumnya).  Untuk  melaksanakan  Pekerjaan tersebut, PT Icon menunjuk konsorsium Nipress sebagai subkontraktor (Konsorsium Nipress  tidak  berkontrak  langsung  dengan  BP3TI).  Kontrak  tersebut  menetapkan bahwa saat ada perselisihan maka akan  diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jika  tidak  tercapai  musyawarah  mufakat  maka  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Pekerjaan  tidak  dapat  diselesaikan  sesuai  kontrak  karena  Kementerian Keuangan tidak menyetujui perpanjangan kontrak tahun jamak. Sesuai ketentuan di dalam  kontrak  tersebut,  BANI  merupakan  pemutus  sengketa.  Hal  tersebut sebagaimana  telah  ditentukan  pada  tahun  2017,  PT  Icon  Plus  (sebagai  Pemohon  1) dan  Konsorsium  Nipress  (sebagai  Pemohon  2)  menggugat  BP3TI  melalui  BANI (Nomor.  Perkara  927/II/ARB-BANI/2017).    Pada  30  Mei  2018, inkracht Putusan BANI, yang pada pokoknya sebagai berikut: 12
a) Menyatakan  termohon  (Badan  Layanan  Umum  BP3TI)  telah  melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
b) Menghukum  dan  memerintahkan  Termohon untuk  membayar  prestasi  kerja layanan termin XV paket pekerjaan 1 dan paket pekerjaan 2, termin XVI paket pekerjaan 1 dan paket pekerjaan 2, termin XVII paket pekerjaan 1 dan paket pekerjaan  2,  termin  XVIII  paket  pekerjaan  2,  termin  XIX  paket  pekerjaan  2 dan  termin  XX  paket  pekerjaan  2  sebesar  Rp.  83.  401.  654.313,60  (delapan puluh tiga miliar empat ratus juta enam ratus lima puluh empat tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah dan enam puluh sen) kepada Pemohon ( PT Icon Plus dan Konsorsium Nipress).
11 Situmorang, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia (Enforcement Of National Arbitration Award In Indonesia),” Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 17.4 (2017), hlm. 315.
12 Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Sebagaimana  disampaikan  oleh  Anita  Kolopaking,  pelaksanaan  putusan arbitrase  Nasional  harus  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dengan  batas  waktu  30 hari sejak putusan dibacakan  dengan  tetap memelihara iktikad baik akan  membuat proses pelaksanaan arbitrase dan putusan arbitrase bisa berjalan dengan baik, baik secara  sukarela  atau  pun  dengan  pelaksanaan  proses  eksekusi  putusan  arbitrase. Setelah proses putusan arbitrase dibacakan yang amar isinya tetap menetapkan sah atau  tidaknya  kontrak  kerja  sama  para  pihak  yang  bersengketa.  Suatu  akad dikatakan  sah  apabila  para  pihak  masih  menjalankan  isi  kontrak  dan  baru  akan berakhir  kontrak  tersebut  setelah  terjadinya  pelunasan  atas  nilai  tuntutan  yang tercantum  pada  Pasal  1381  ayat  (1)  KUHPerdata,  suatu  perikatan  dapat  berakhir karena memenuhi pembayaran. 13
Selanjutnya  Anita  Kolopaking  menyampaikan  bahwa  berdasarkan  dengan iktikad  baik,  para  pihak  dapat  langsung  menjalankan  isi  putusan  tersebut  tanpa menunggu  adanya  eksekusi  atas  putusan  tersebut  yang  harus  melalui  proses permohonan  eksekusi  di  Pengadilan  Negeri  setempat.  Adanya  iktikad  baik  yang dijalankan secara sukarela akan memberikan kesan yang nyaman bagi semua pihak dan  memberikan  kesempatan  untuk  dapat  diteruskannnya  kerja  sama  di  kemudian hari oleh para pihak. 14
Mengingat  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  tidak  melaksanakan  putusan  secara sukarela,  maka  sesuai  dengan  Pasal  61  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  menyebutkan  bahwa: “ Dalam  hal  para  pihak  tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase  secara  sukarela, putusan  dilaksanakan  berdasarkan  perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas permohonan  salah  satu  pihak  yang  bersengketa ”, 15 maka  Konsorsium  Nippress mengajukan  permohonan  sita  eksekusi  melalui  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat. Selanjutnya,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  mengabulkan  permohonan  sita eksekusi/pemblokiran Rekening Giro Operasional Penerimaan yang digunakan untuk menampung  pendapatan  dari  pembayaran  kontribusi  KPU/USO,  serta  sebagai tempat  penampungan  pendapatan  dari  jasa  perbankan  dan  pendapatan  lain-lain. Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  telah  melakukan  eksekusi  dengan  melakukan
13 Anita  D.A.Kolopaking, Asas  Iktikad  Baik  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Melalui  Arbitrase , (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 119
14 Ibid , hlm 120
15 Joni Emirzon, “Penyelesaian sengketa bisnis melalui badan arbitrase dan implementasi putusan arbitrase di indonesia,” September, 2017, hlm. 49.

## Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
penyitaan  pada  rekening  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  pada  bank  Mandiri  dengan total nilai Rp. 84 Miliar.
Itikad baik pemerintah dalam melaksanakan klausul kontrak publik juga tidak terlepas  dari  berbagai  teori  mengenai  kedudukan  hukum  pemerintah.  Terdapat berbagai teori mengenai kedudukan hukum pemerintah dalam melakukan perjanjian dengan  badan  hukum  privat.  Beberapa  teori  tersebut  pada  intinya  menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai badan hukum publik dapat melakukan perjanjian dengan badan hukum privat dalam memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam melayani kebutuhan publik. Pemerintah tunduk  pada  lapangan  hukum  keperdataan,  memiliki  kedudukan  setara  dengan badan  hukum  privat  atau  tidak  memiliki  kedudukan  istimewa.  Jika  terjadi perselisihan, berlaku ketentuan hukum keperdataan. 16
Menurut  J.B.J.M  ten  Berge,  pemerintah  layaknya  individu  dan  entitas  hukum swasta, terlibat dalam berbagai transaksi hukum seperti jual-beli, penyewaan, gadai- milik, membuat perjanjian, dan memiliki hak kepemilikan. Hal Senada dikemukakan oleh C.J.N Versteden bahwa pemerintah dan dalam kedudukan yang spesifik sebagai pemerintah  menggunakan  berbagai  ketentuan  hukum  privat  dalam  pergaulannya. Hubungan keperdataan dapat dilakukan atas dasar yang sama dengan pihak swasta, tanpa menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan dan melindungi kepentingan umum jika terjadi perselisihan. Adanya cara tersebut, negara dapat berperan sebagai pemilik  tanah  dan  bangunan.  Masyarakat  dalam  hal  ini  dapat  menyaksikan pemerintah  meminjam  uang,  membeli  mesin-mesin  dan  peralatan,  dalam  hal  ini pemerintah  bertindak  layaknya  seorang  swasta  tunduk  pada  peraturan  hukum keperdataan. 17
Badan  hukum  publik  yang  terlibat  dalam  interaksi  hukum  keperdataan,  baik sebagai  pemerintahan  atau  otoritas,  berpartisipasi  bersama  dengan  warga  negara dalam  konteks  hukum  perdata,  prinsip  dasarnya  adalah  harus  patuh  terhadap yurisdiksi  hukum  yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya  dihadapan  hakim (peradilan) umum dalam pergaulan hukum keperdataan. Badan hukum publik yang terlibat pada dasarnya harus tunduk pada kekuasaan hukum yang sama yang berlaku bagi warga negara lainnya. Hubungan hukum pemerintah dalam ranah keperdataan
16 A.A.  Gede  D.  H.  Santosa,  “The  Waterboards,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH)  Universitas  Pendidikan Ganesha , 5.2 (2019), hlm. 160.
17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 62-63
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
bergantung  pada  prinsip  otonomi  dan  kebebasan  berkontrak,  dalam  arti kemerdekaan  atau  kemandirian  penuh  bagi  subjek  hukum  untuk  melakukan  atau tidak melakukan tindakan hukum. Selain itu, prinsip ini mencakup itikad baik dalam menjalankan berbagai perjanjian, menegaskan kesetaraan antara pihak yang terlibat tanpa  adanya  kedudukan  khusus  atau  kekuatan  memaksa  yang  dimiliki  oleh  salah satu pihak terhadap yang lain. 18
Peran  pemerintah  dalam  suatu  hubungan  kontraktual  menunjukkan perbedaan  dengan  kontrak  komersial  umumnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh karakteristik  kontrak  yang  tidak  hanya  bersifat  tindakan  hukum  privat  semata, melainkan juga telah melibatkan unsur hukum publik di dalamnya. 19 Berkenaan hal tersebut  Philipus  M.  Hadjon menyatakan  bahwa  sekalipun  tindakan  hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan, bukan tidak mungkin berbagai ketentuan hukum publik (hukum tata usaha  negara)  akan  menyusup  dan  mempengaruhi  peraturan  hukum  perdata, contohnya  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus mengatur  tata  cara  atau  prosedur  tertentu  yang  harus  ditempuh  berkenaan  upaya perbuatan  hukum  keperdataan  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara.” 20
Berdasarkan  beberapa  teori  tersebut  di  atas,  maka  pemerintah  dalam pelaksanaan kontrak antara pemerintah dalam hal ini Badan Layanan Umum BP3TI tunduk  sepenuhnya  pada  hukum  perdata,  pemerintah  bertindak  sebagai  wakil  dari badan  hukum,  bukan  wakil  dari  jabatan.  Tunduknya  Badan  Layanan  Umum  BP3TI pada  hukum  perdata  mulai  dari  penyusunan  kontrak  yang  harus  memenuhi  syarat syahnya  perjanjian,  dalam  pelaksanaan  perjanjian,  maupun  dalam  penyelesaian perselisihan  dan  eksekusi  putusan,  yang  dalam  hal  ini  diputuskan  oleh  BANI  yang bersifat inkracht.
Putusan  BANI  yang  mewajibkan  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  harus membayar  kerugian  sebesar  Rp.  84  Milyar  harus  dipatuhi  oleh  Badan  Layanan Umum  BP3TI  melalui  pembayaran  secara  sukarela  kepada    PT  Icon  Plus  dan Konsorsium Nipress.  Pelaksanaan  eksekusi putusan  BANI oleh Juru  Sita Pengadilan
18 Ibid , hlm. 167
19 Sarah S Kuahaty, “Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang  Atau Jasa,” Jurnal Sasi , 17.3 (2011), hlm. 56.
20 Philipus  M.  Hadjon,  Sri  Soematri  Martosoewignjo, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002), hlm 167

## Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Negeri Jakarta Pusat melalui sita terhadap asset Badan Layanan Umum BP3TI berupa uang  pada  Bank  Mandiri  atas  nama  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  sedianya merupakan eksekusi yang sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 274 RBg.
Pengadillan  dalam  melaksanakan  putusan  BANI  juga  agar  memperhatikan peraturan  hukum  publik,  dalam  hal  ini  yang  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan negara. Hal ini mengingat uang yang dimiliki Badan Layanan Umum BP3TI termasuk dalam  lingkup  keuangan  negara  mengingat  Pemerintah  sebagai  badan  hukum memiliki  aturan  hukum  publik.  Hal  tersebut  senada  dengan  yang  disampaikan Philipus  M  Hadjon  sebagaimana  disampaikan  diparagraf  sebelumnya,  yang menyatakan bahwa bukan tidak mungkin berbagaicketentuanchukum publik (hukum tata  usaha  negara)  akan  menyusup  dan  mempengaruhi  peraturan  hukum  perdata, contohnya  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus mengatur  tata  cara  atau  prosedur  tertentu  yang  harus  ditempuh  berkenaan  upaya perbuatan  hukum  keperdataan  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara. 21
Sehubungan  dengan  berbagai  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  pelaksanaan eksekusi putusan BANI, selain dilaksanakan berdasarkan HIR dan RBg, namun juga harus memperhatikan ketentuan di bidang pengelolaan Keuangan Negara, dalam hal ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: 22
a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga
b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
c. Barang  bergerak  milik  negara/daerah  baik  yang  berada  pada  instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
e. Barang  milik  pihak  ketiga  yang  dikuasai  oleh  negara/daerah  yang  diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
21 Ibid
22 Rizal Widiya Priangga,  Yudho Taruno  Muryanto,  “Analisis Yuridis Sita Umum  Aset  Badan Usaha  Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,” Jurnal Privat Law , 5.1 (2017), hlm. 129.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)
Memperhatikan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara tersebut di atas, maka pelaksanaan eksekusi putusan BANI tidak  boleh  dilakukan  melalui  sita  terhadap  uang  pada  rekening  Bank  Mandiri  atas nama  pemilik  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  karena  hal  ini  bertentangan  dengan Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara. Hal  tersebut  dapat  dipahami  mengingat  keuangan  negara  memiliki  sumber  yang terbatas,  dan  peruntukannya  ditujukan  untuk  kepentingan  layanan  publik  sehingga jika  terjadi  penyitaan  asset  negara  maka  akan  mengganggu  kinerja  pemerintah dalam melayani kepentingan publik.

## 2. Peran Mahkamah Agung Untuk Menyikapi Permasalahan Pelaksanaan Eksekusi Putusan BANI Berupa Sita Terhadap Aset Negara
Mahkamah  Agung  merupakan  instansi  peradilan  tertinggi  dalam  suatu negara  atau  sistem  hukum  spesifik.  Melakukan  pengawasan  tertinggi  terhadap penyelenggaraan  peradilan  pada  semua  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman,  dalam  hal  ini  termasuk  juga  atas pelaksanaan sita oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan BANI  dalam  kasus  sengketa  kontrak  antara  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  yang  di ajukan oleh PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress. Mahkamah Agung bertanggung  jawab  atas  pengawasan  tertinggi  terhadap  pelaksanaan  tugas administrasi  dan  keuangan.  Sesuai  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009 . Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah Agung.  Mahkamah  Agung  juga  berwenang  untuk  meminta  keterangan  tentang  hal- hal  yang  bersangkutan  dengan  teknis  peradilan  dari  semua  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya,  dan  memberi  petunjuk,  teguran,  atau  peringatan  kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. 23
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  Mahkamah  Agung  berwenang memberi  petunjuk  kepada  pengadilan  di  semua  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya,  termasuk  pengadilan  negeri.  Pemberian  petunjuk  tersebut  lazim disampaikan dalam bentuk produk hukum  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal  tersebut  sesuai  bunyi  pengaturan  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1985  Tentang  Mahkamah  Agung  yang  memberi  kewenangan  bahwa  Mahkamah
23 Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, “Peranan  Mahkamah Agung  Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,” Nommensen Journal of Legal Opinion , 2.02 (2021), hlm. 207.

## Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman.  Mengenai  kekuatan  hukum  SEMA,  bahwa sesuai  Pasal  8  ayat  1  dan  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  SEMA  termasuk  dalam  lingkup peraturan  perundang-undangan  dan  diakui  keberadaannya  serta  mempunyai kekuatan hukum mengikat karena pembentukannya didasarkan pada perintah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 24
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  BANI  melalui  sita  uang Badan  Layanan  Umum  BP3TI  pada  rekening  Bank  Mandiri  yang  menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka Mahkamah Agung harus dapat mengambil  langkah  hukum  berupa  pemberian  petunjuk  kepada  peradilan  di bawahnya  agar  dalam  melaksanakan  eksekusi  putusan  BANI  ataupun  putusan pengadilan  di lingkup peradilan mengecualikan pelaksanaan sita apabila asset yang disita  merupakan  asset  negara  sehingga  diharapkan  SEMA  akan  menjadi  pedoman bagi  seluruh  peradilan  di  bawahnya  dalam  melaksanakan  eksekusi  putusan pengadilan termasuk juga putusan BANI.
Pengecualian  sita  terhadap  asset  pemerintah  tidak  berarti  pemerintah  tidak beritikad  baik  dalam  melaksanakan  putusan  BANI.  Pemerintah  menyadari  bahwa berlaku  asas equality  before  the  law yang  berarti  bahwa  siapapun  termasuk pemerintah,  memiliki      kedudukan  yang  sama  dalam  hukum  dan  pemerintahan. 25 Hal ini berarti pemerintah wajib menjunjung tinggi putusan BANI sebagai salah satu produk hukum peradilan. Dalam melaksanakan kewajiban ini, kewajiban pemerintah dalam  hal  ini  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  dalam  memenuhi  putusan  BANI  untuk membayar  kepada  PT  Indonesia  Comnets  Plus  Dan  Konsorsium  Nipress  dapat dipenuhi melalui mekanisme pengalokasian anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. Adapun  yang  dimaksud  dengan  DIPA  adalah  dokumen  pelaksanaan  anggaran  yang digunakan  sebagai  acuan  Pengguna  Anggaran  dalam  melaksanakan  kegiatan
24 Raihan  Andhika Santoso,  “Kedudukan dan Kekuatan  Hukum Surat Edaran  Mahkamah Agung  ( Sema  ) Dalam Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , 1.4 (2023), hlm. 10.
25 Julita  Melissa  Walukow,  “Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  Law  Bagi  Narapidana  Di  Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, Lex et Societatis , 1.1 (2013), hlm. 163
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pemerintahan sebagai pelaksanaan  APBN. Dengan kata lain,  DIPA merupakan  jatah alokasi  anggaran  bagi  setiap  satuan  kerja  pemeriintah  dalam  melaksanakan  tugas- tugas  umum  pemerintahan  yang  dilaksanakan  dalam  satu  tahun  anggaran,  mulai  1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## D. KESIMPULAN
Kontrak  antara  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  dengan  PT  Indonesia  Comnets Plus  dan  Konsorsium  Nipress  merupakan  kontrak  publik,  maka  dalam melaksanakan  putusan  BANI,  pengadilan  negeri  juga  harus  memperhatikan ketentuan di bidang hukum publik, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara.  Pengadillan  Negeri  Jakarta  Pusat dalam  melaksanakan  eksekusi  putusan  BANI  atas  sengketa  kontrak  tersebut  hanya memperhatikan ketentuan eksekusi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam  Pasal  200  HIR,  Pasal  214  s/d  Pasal  274  RBg  dan  belum  memperhatikan peraturan  hukum  publik,  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Berdasarkan dua ketentuan dalam undang-undang sebagaimana disebutkan di atas,  Mahkamah  Agung  dapat  mengambil  peran  sesuai  kewenangan  yang  diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor  14 Tahun  1985 Tentang Mahkamah Agung yang  memberi  kewenangan  bahwa  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman. Peran  Mahkamah  Agung  ini  diperlukan  untuk  untuk  mengatasi  ketidakpastian pelaksanaan  eksekusi  putusan  BANI  dalam  penyelesaian  sengketa  kontrak  hukum publik. Pemberian petunjuk ini dituangkan  dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA)  yang  berisi  edaran  kepada  seluruh  pengadilan  negeri  agar  dalam melaksanakan  eksekusi  putusan  BANI  ataupun  putusan  pengadilan  di  lingkup peradilan mengecualikan pelaksanaan sita apabila asset yang disita merupakan asset negara.  Petunjuk  dari  Mahkamah  Agung  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman bagi  seluruh  peradilan  di  bawahnya  dalam  melaksanakan  eksekusi  putusan pengadilan termasuk juga putusan BANI.
Kewajiban  Pemerintah,  dalam  hal  ini  Badan  Layanan  Umum  BP3TI  dalam memenuhi  putusan  BANI  karena  tidak  dibenarkan  untuk  dipenuhi  melalui  sita eksekusi  terhadap  uang  milik  Badan  Layanan  Umum  BP3TI,  maka  dapat  dipenuhi

## Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
melalui  mekanisme  pengalokasian  anggaran  pada  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum BP3TI.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Hartiwiningsih et.al , Metodologi  Penelitian  Hukum ,  (Tanggerang  Selatan:  Raja Grafindo Persada, 2020)
Harahap M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
Hasan IqbaI, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik , (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) Hadjon  Philipus  M, et.al , Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002)
Kolopaking  Anita  D.A, Asas  Iktikad  Baik  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kontrak Melalui Arbitrase , (Bandung: P.T. Alumni, 2013)
Rijanto R. Benny, Hukum Acara Perdata , (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019)
HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara , (Yogyakarta: UII Press, 2003)

## Jurnal
Aritonang  Agnes  Grace,  “Peran  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Crepido , 3.1 (2021).
Emirzon Joni, “Penyelesaian sengketa bisnis melalui badan arbitrase dan implementasi putusan arbitrase di indonesia,” September, 2017.
Hasibuan  Rinsofat  Naibaho  dan  Indra  Jaya  M,  “Peranan  Mahkamah  Agung  Dalam
Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman,” Nommensen Journal of Legal Opinion , 2.02 (2021).
Kuahaty  Sarah  S,  “Pemerintah  Sebagai  Subjek  Hukum  Perdata  Dalam  Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa,” Jurnal Sasi , 17.3 (2011).
Priangga Rizal Widiya Priangga et.al , “Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik  Negara  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang Perbendaharaan Negara,” Jurnal Privat Law , 5.1 (2017).
Santoso  A.A.  Gede  D.  H,  “The  Waterboards,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha , 5.2 (2019).
Santoso Raihan Andhika, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung ( Sema ) Dalam Hukum Positif Indonesia,” Jurnal Publikasi Ilmu Hukum , 1.4 (2023).
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Situmorang,  “Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Nasional  Di  Indonesia  (Enforcement  Of National  Arbitration  Award  In  Indonesia),” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure , 17.4 (2017).
Tampongangoy  Grace  Henni,  “Arbitrase  Merupakan  Upaya  Hukum  Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”, Lex et Societatis , III. 1 (2015).
Walukow  Julita  Melissa,  “Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  Law  Bagi Narapidana  Di  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia”, Lex  et Societatis , 1.1 (2013).
Widowati et.al , “Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima,”
Jurnal Yudisial , 14.1 (2021).
Zulfikar  Ahmad  Arif,  “Kajian  Yuridis  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,”
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum , 3.1 (2020).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009 . Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang  atau  Jasa
Pemerintah
Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017.
Website Unhas Press, “ Kontrak Publik ”, 2021,
https://unhaspress.unhas.ac.id/terbitan/kontrak-publik/

## Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)