https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 2654-7856 (Online) ISSN : 1829 -7935 (Print)

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK

## (STUDI KASUS DESA PURWOSARI)
Reva Dwi Insari 1 , Safrida 2
1,2, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Indonesia, evareva92@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.21107/pamator.v15i2.14660
Naskah diterima 30 Mei 2022, Revisi 07 Agustus 2022, Terbit 6 Oktober 2022

## Abstrak
Peraturan  daerah  merupakan  instrument  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintahan  daerah  dalam menyelenggarakan  kewenangannya  untuk  mewujudkan  otonomi  yang  dimiliki.  Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai pelaksana otonomi daerah  telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang penertiban hewan ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya tentang penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari, karena berdasarkan penelitian regulasi penerapan peraturan daerah tersebut  masih  lemah  dalam  pengimplementasiannya.  Dimana  masih  terdapat  ketidaksesuaian terhadap  peraturan  daerah  Kabupaten  Nagan  Raya  dengan  realita  yang  terjadi  dilapangan, khususnya di Desa Purwosari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  penelitian  primer    yang  diperoleh  peneliti  melalui pengamatan  dan  wawancara  dengan  perangkat  Desa,  terutama  kaur  keuangan  Desa  Purwosari. Sementara  data  sekunder  dikumpulkan  melalui  berbagai  literatur,  seperti  jurnal,  buku-buku, dokumen yang dianggap tepat dan mampu memperkaya wawasan peneliti tentang masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah Kabupaten nagan  raya  tentang  penertiban  hewan  ternak    khususnya  di  Desa  Purwosari  belum  maksimal, karena masih terdapat program-program terkait penertiban hewan ternak yang belum dijalankan dan  masih  terdapat  ketidaksesuaian  terhadap  peraturan  daerah  Kabupaten  Nagan  Raya  dengan realita  yang  terjadi  dilapangan,  seperti  penerapan  sanksi  terhadap  para  peternak  yang  melepas ternaknya  di  fasilitas  publik,  hal  ini  dikarenakan  Desa  Purwosari  masih  mengedepankan  rasa kekeluargaan  sehingga  dalam  pemberian  sanksi  belum  sesuai  dengan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Penertiban, Hewan Ternak

## Implementation Of Nagan Raya Regency Regional Regulation Number 5 Of 2007 Concerning The Control Of Livestock (Purwosari Village Case Study)

## Abstract
Regional regulations are legal instruments made by regional governments in carrying out their authority  in  realizing  their  autonomy.  The  Nagan  Raya  district  government  as  implementing regional autonomy has issued regional regulation number 5 of 2007 concerning Animal Control. This study aims to determine the implementation of regional regulations in Nagan Raya Regency regarding the control of livestock, especially in Purwosari Village. This study uses a qualitative method  with  a  descriptive  approach.  The  data  used  are  primary  research  data  obtained  by researchers  through  observations  and  interviews  with  village  officials,  especially  the  financial head of Purwosari village. Meanwhile, secondary data is collected through various literatures, such as journals, books, documents that are considered appropriate and able to enrich the
ISSN: 1829-7935 (Print)
researcher's insight about the problem being studied. The results showed that the implementation of the Nagan Raya district regulations regarding the control of livestock, especially in the village of  Purwosari,  was  not  maximized,  because  there  were  still  programs  related  to  the  control  of livestock  that  had  not  been  implemented  and  there  were  still  discrepancies  with  the  local regulations  of  Nagan  Raya  district  with  the  reality  that  occurred  in  the  field.  such  as  the application  of  sanctions  against  farmers  who  release  their  livestock  in  public  facilities,  this  is because the village of Purwosari still prioritizes a sense of kinship so that the sanctions are not in accordance with the policies that have been set.
Keywords : Implementation, Regional Regulations, Control, Livestock
©  Authors;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  term  of  the  Creative  Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 /)  which  allows  re-distribution  and  re-use  of  a  licensed work  on  the  conditions  that  the  creator  is  appropriately  credited  and  that  any  derivative  work  is  made available under “the same, similar or a compatible license”.

## PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  yang  mendapatkan status sebagai daerah istimewa serta diberikan kewenangan otonomi khusus. Pencapaian tersebut membuat provinsi Aceh mempunyai hak-hak otonomi luas dalam bidang agama, adat,  serta  pendidikan. 1 Aceh  juga  mempunyai  peraturan  daerah  yang  kerap  disebut Qanun  Aceh  yang  merupakan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  sejenis  dengan peraturan  daerah  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan masyarakat  di  provinsi  Aceh. 2 Provinsi  Aceh  terdiri  dari  23  Kabupaten/kota  yang memiliki peraturan daerah masing-masing.
Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten/kota  merupakan  peraturan  perundang- undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan  persetujuan  bersama  Bupati/Walikota. 3 Peraturan  daerah  tidak  hanya  sebagai penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  namun peraturan daerah juga merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintahan di daerah  dalam  menyelenggarakan  kewenangannya  dalam  mewujudkan  otonomi  yang dimiliki. 4 Peraturan  daerah  bertujuan  untuk  mengarahkan,  memberikan  kerangka  serta jangkauan  dari  sasaran  pembangunan  yang  hendak  di  capai  oleh  daerah  tersebut. Peraturan  daerah  yang  dibentuk  secara  sempurna  dan  sinergis  ataupun  sama  dengan peraturan  daerah  yang  lain  dapat  memberikan  kontribusi  yang  baik  sekaligus  bisa mengarahkan  pada  penerapan  kebijakan  publik  yang  maksimal  dalam  masyarakat 5 . Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah serta swasta  baik  secara  perorangan  ataupun  secara  kelompok  yang  dimaksudkan  untuk
1 Mukhlis, Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia , 2014.
2 Oleh :  Al  Yasa’  Abubakar  and  M  Daud  Yoesoef, Qanun  Sebagai  Peraturan  Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , 2004.
3 Dalinama Telaumbanua, ‘Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota’, 2018.
4 Jumadi Jumadi, ‘Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda)  Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia’, Jurnal Hukum Unsulbar , 1.1 (2018), 27–40 <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>.
5 Siti  Sumartini, Sinergitas  Peraturan  Daerah  (Perda)  Sebagai  Kebijakan  Publikdalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Dalam Tinjauan Hukum , 2017 <https://lemkapoda.wordpress.com>.
mencapai  suatu  tujuan 6 .  Implementasi  kebijakan  menghubungkan  antara  tujuan kebijakan  dan  realisasinya  dengan  hasil  kegiatan  pemerintah.  Setiap  kebijakan  atau peraturan yang telah di bentuk harus di implementasikan.
Berdasarkan  kewenangan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya yang tertuang pada pasal 1 maka dari  itu  pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya  mendapatkan  kewenangan  dan  dapat menyelenggarakan  otonomi  itu  sendiri.  Pemerintah  Kabupaten  Nagan  Raya  sebagai pelaksana otonomi daerah  telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang  penertiban  hewan  ternak.  Dalam  peraturan  tersebut  khususnya  pada  pasal  8 menyatakan  bahwa  hewan-hewan  yang  ditangkap  oleh  petugas/tim  penertiban,  dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik. Pemeliharanya dengan  memperhatikan  surat  keterangan  kepemilikan  dan  membayar  biaya pemeliharaan/perawatan.  Dalam  peraturan  tersebut  menegaskan  bahwa  besaran  denda untuk biaya perawatan/pemeliharaan yakni bervariasi, untuk sapi, kerbau, kuda masing- masing Rp.100.000(seratus ribu rupiah) per ekor dan per hari, sedangkan untuk kambing dan  biri-biri  Rp.50.000(lima  puluh  ribu  rupiah)  per  ekor  dan  perhari.  Pemerintah Kabupaten  Nagan  Raya  mulai  menerapkan  pemberian  sanksi  tersebut  kepada  pemilik ternak yang kedapatan melepas ternaknya ke fasilitas publik dan tertangkap oleh petugas satuan  polisi  pamong  praja  (satpol  pp).  Penerapan  sanksi  tersebut  dilakukan  karena pemerintah  daerah  Nagan  Raya  sering  mendapatkan  keluhan  dan  laporan  dari masyarakat, terutama petani yang mengalami kerugian akibat hewan ternak yang dilepas liarkan  merusak  tanamannya,  salah  satunya  di  Desa  Purwosari.  Regulasi  penerapan peraturan  daerah  Nagan  Raya  tentang  penertiban  hewan  ternak  masih  lemah  dalam pengimplementasiannya.  Dimana  masih  terdapat  ketidaksesuaian  terhadap  peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya dengan realita yang terjadi dilapangan, khususnya di Desa Purwosari.
Berdasarkan penelitian 7 menyatakan bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Mouton secara keseluruhan belum cukup baik, dimana sasaran yang telah diamanati belum sepenuhnya tercapai dan juga sanksi-sanksinya harus lebih  dipertegas  guna  memberi  efek  jera  bagi  pemilik  atau  pengembala  ternak. Implementasi  kebijakan  hewan  ternak  di  Kabupaten  Parigi  Mouton  ditinjau  dari  aspek pemahaman  pelaksana  masih  belum  optimal.  Menurut  penelitian 8 menyatakan  bahwa implementasi  kebijakan  penertiban  hewan  ternak    di  Kecamatan  Banawa  Kabupaten Donggala belum optimal, oleh karena itu dalam penerapan kebijakan tersebut diperlukan instansi  terkait  dengan  penertiban  hewan  untuk  bersama-sama  menyusun  pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak.
Berbagai penelitian terdahulu banyak membahas terkait implementasi  peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak, namun setiap daerah tentunya memiliki proses dan karakteristik masing-masing dalam menjalankan sebuah kebijakan. Pada penelitian yang dilakukan 9 menyatakan bahwa peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak
6 Mohammad Reza, Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala , 2019.
7 Windi Handayani Otoluwa, Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Parigi Moutong , 2019.
8 Reza.
9 Hidayat Tri Atmojo and Asrianto Zainal, ‘Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kab . Konawe Selatan’, 1.2 (2021), 191–204.
ISSN: 1829-7935 (Print)
pada Kabupaten konawe selatan di palangga selatan belum mampu di jalankan ataupun di implementasikan dengan baik dan maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada kendala- kendala  dalam  proses  implementasi  peraturan  tersebut  salah  satu  nya  yaitu  masalah sistem hukum yang belum mampu dijalankan secara optimal, baik dari struktur, substansi maupun  budaya hukum.
Penelitian  ini  ingin  melihat  bagaimana  implementasi  peraturan  daerah  Kabupaten nagan raya tentang penertiban hewan ternak, khususnya di Desa Purwosari, apakah dalam implementasi kebijakan tersebut sudah optimal dan berjalan dengan baik. maka dari itu penelitian ini ingin melihat lebih jauh terkait kesesuaian peraturan daerah (qanun) nagan raya dengan realita yang terjadi dilapangan, apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan sesuai  dengan  peraturan  yang  ditetapkan,  dan  kendala  apa  saja  yang  dialami  saat mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga penelitian ini menarik untuk di teliti lebih lanjut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini di dasarkan pada metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Penelitian kualitatif  deskriptif  merupakan  suatu  pendekatan  penelitian  yang  mengungkap  kondisi sosial tertentu dengan mendeskripsikan realita secara benar, di bentuk oleh kata-kata yang bersumber pada teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah 10 . Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan lebih mendalam terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 tentang penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari.

## Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer sebagai data inti yang diperoleh langsung dari informan , sehingga data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, peneliti akan mencari data melalui pendekatan dengan  pihak-pihak  yang  terkait,  dengan  demikian  informasi  yang  diperoleh  dapat dijadikan  sebagai  dasar  dalam  menganalisis  implementasi  peraturan  daerah  Kabupaten Nagan  Raya  tentang  penertiban  hewan  ternak  di  Desa  Purwosari.  Informan  dalam penelitian  ini  antara  lain,  keuchik,  sekretaris  Desa,  tuha  peut,  kaur  pemerintahan  dan masyarakat yang dianggap mampu untuk memberikan informasi seputar topik penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga  menggunakan data sekunder, dengan  adanya data ini maka  peneliti  dapat  melakukan  pengambilan  data/informasi  melalui  buku,  jurnal  dan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
a. Wawancara Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara berupa proses tanya jawab secara lisan  kepada  informan  untuk  mendapatkan  jawaban  ataupun  informasi  yang nantinya  akan  dituangkan  dalam  penelitian  ini  seperti  halnya  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  kepada  perangkat  Desa  Purwosari  mengenai  proses
10 Djam’an Satori and Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, 2012).
implementasi  peraturan  daerah  terkait  penertiban  hewan  ternak  di  Desa Purwosari,  serta  kendala-kendala  yang  dialami  oleh  perangkat  Desa  dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
b. Observasi Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan ataupun lingkungan penelitian  untuk  mendapatkan  informasi.  Sebagai  contoh  peneliti  melakukan observasi  terkait  masih  terdapat  hewan  yang  berkeliaran  di  area  perkebunan masyarakat, sehingga merusak tanaman produksi masyarakat.
c. Dokumentasi Dokumentasi  yakni  proses  pegumpulan  data  berupa  catatan-catatan  seperti monografi Desa Purwosari yang meliputi data jumlah penduduk Desa Purwosari berdasarkan mata pencahariannya.

## Teknik Analisis data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  dan menarik kesimpulan. Reduksi data akan dilakukan apabila data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan masalah yang di teliti maka data tersebut akan dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya penyajian data, apabila masih ada data yang kurang maka dapat dilakukan pengumpulan  data  dilapangan  agar  nantinya  data  tersebut  menjadi  lengkap.  Kemudian data yang sudah kumpulkan diarahkan kepada fokus penelitian untuk di tarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nagan  Raya  Nomor  5  Tahun  2007 tentang penertiban hewan ternak khususnya di Desa Purwosari belum maksimal karena sampai saat ini masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai hewan yang berkeliaran di area kebun masyarakat, terutama dikawasan peDesaan terlebih mayoritas masyarakat Desa Purwosari bekerja sebagai petani, tidak jarang dari mereka sering mengeluh karena kebun  ataupun  lahan  yang  sudah  di  taburi  benih/tanaman  di  rusak  oleh  hewan  ternak. Bahkan ketika terdapat hewan ternak yang merusak tanaman masyarakat, pemilik hewan tersebut  enggan  untuk  mengakui  bahwa  hewan  yang  merusak  tanaman  itu  adalah miliknya,  karena  takut  jika  nantinya  akan  dikenakan  sanksi/denda.  Sebenarnya  hal tersebut menjadi kewajiban sang peternak untuk membayar kerugian yang dialami oleh petani akibat hewan peliharaannya.
Untuk  mengetahui  implementasi  peraturan  daerah  Kabupaten  Nagan  Raya tentang penertiban hewan ternak, khususnya di Desa Purwosari, maka dapat dilihat dari enam  di  indikator  yang  dikemukaan  oleh  Van  Meter  Van  Horn  (1974)  yang  meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi politik, dan sikap pelaksana.

## Standar dan sasaran kebijakan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nagan  Raya  Nomor  5  Tahun  2007  tentang penertiban  hewan  ternak  memiliki  standar  dan  sasaran  yang  jelas,  untuk mengimplementasikan peraturan ini tentunya sangat dibutuhkan adanya kerja sama antara instansi-instansi  terkait  serta  kesadaran  masyarakat  yang  memiliki/memelihara  hewan ternak.  Peraturan  ini  ditetapkan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  ketentraman, ketertiban umum, kebersihan serta keindahan Kabupaten Nagan Raya.
Standar kebijakan ini yaitu menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di tempat umum serta area kebun petani, sasaran yang di amanati belum sepenuhnya dapat dicapai. Implementasi  peraturan  tentang  penertiban  hewan  ternak  di  Desa  Purwosari  belum maksimal  karena  masih  ada  program-program  terkait  penertiban  hewan  ternak  yang belum  dijalankan  seperti  hal  nya  pemberian  sanksi/denda  yang  belum  sesuai  dengan peraturan yang ada. Maka dari itu, Pemerintah Desa Purwosari harus lebih mempertegas kebijakan tersebut serta memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan    sehingga  nantinya  implementasi  kebijakan  ini  dapat  dijalankan  dengan maksimal.

## Sumber daya
Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5  Tahun  2007,  tentunya  membutuhkan  dukungan  dari  sumber  daya,  baik  sumber  daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yaitu, pengetahuan masyarakat, pemahaman dari para pelaksana kebijakan ini serta fasilitas dan prasarana  yang  memadai.  Sumber  daya  manusia  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam menjalankan  peraturan  daerah.  Karena  kesadaran  masyarakat  sangat  penting  untuk menunjang tercapai nya implementasi kebijakan dengan maksimal. Apabila masyarakat masih acuh terhadap peraturan ini dan membiarkan hewan peliharaan nya berkeliaran di tempat umum serta area kebun petani, maka hal ini justru akan merugikan orang lain.

## Komunikasi
Komunikasi  sangat  penting  dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan,  dan  harus  dibangun antar  dinas  terkait  serta  masyarakat  agar  dapat  mewujudkan  proses  implementasi  dari kebijakan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan  peraturan  daerah  di  Kabupaten  Nagan  Raya  terkait  dengan penertiban  hewan  ternak  khusus  nya  di  Desa  Purwosari  belum  maksimal.  Masih  ada sebagian masyarakat yang belum memahami terkait peraturan daerah ini. Maka dari itu, pemerintah dapat memberikan pemahaman dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan ini dapat diimplementasi kan dengan baik dan maksimal.

## Lingkungan sosial ekonomi politik
Adapun aspek yang mendukung proses implementasi kebijakan terkait penertiban hewan ternak yaitu  lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Lingkungan sosial dan politik di Kabupaten  Nagan  Raya  sudah  sangat  mendukung  akan  pelaksanaan  kebijakan  ini. Dengan dilakukannya implementasi kebijakan ini tentu saja akan memberikan kesadaran kepada para peternak hewan, agar mereka dapat memelihara hewan dengan baik, seperti halnya menyediakan pakan sendiri untuk hewan ternak tersebut. Sehingga hewan ternak tidak lagi di lepas liar dan masuk ke area kebun petani. Maka dari itu dukungan dan kerja sama  dari  pemerintah  dan  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  mendukung  dan mempermudah proses dari peraturan ini.
Berdasarkan hasil penelitian,  implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten Nagan Raya  Nomor  5  Tahun  2007  tentang  penertiban  hewan  ternak  khusus  nya  di  Desa Purwosari  masih  belum  maksimal.  Namun,  pemerintah  Desa  Purwosari  tetap memberikan sanksi kepada para pemilik hewan ternak apabila hewan tersebut kedapatan berkeliaran di area kebun petani dan merusak tanaman, hanya saja sanksi yang diberikan belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, mereka masih mengedepankan rasa
kekeluargaan  serta  masih  minimnya  rasa  tanggung  jawab  dari  para  implementor kebijakan  tersebut.  Dengan  demikian,  maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan  sangat  ditentukan  oleh  komitmen  para pelaksananya,  yang  memiliki  integritas  dalam  penegakan  aturan  penertiban  hewan  di Desa Purwosari.

## SIMPULAN
Implementasi peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya nomor 5 tahun 2007 (studi kasus  Desa  Purwosari)  belum  dijalankan  secara  optimal,  hal  ini  di  lihat  dari  beberapa aspek seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta lingkungan sosial ekonomi politik. Pertauran daerah ini memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas  akan  tetapi  proses  implementasi  nya  belum  maksimal  karena  masih  terdapat program-program  terkait  penertiban  hewan  ternak  yang  belum  dijalankan.  Selain  itu, kesadaran  dari  masyarakat  juga  masih  kurang,  masih  ada  pemilik  hewan  ternak  yang melepas ternaknya ke fasilitas publik, hal ini tentunya akan mengganggu dan merugikan orang lain. Seperti halnya yang terjadi di Desa Purwosari hewan ternak yang dilepas dan berkeliaran kemudian masuk ke area kebun petani dan merusak tanaman, tentunya akan merugikan petani tersebut. Maka dari itu, kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam menjalankan  peraturan  ini,  kerja  sama  dan  dukungan  dari  pemerintah  dan  masyarakat juga menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya proses implementasi suatu kebijakan. Di samping itu, di Desa Purwosari masih mengedepankan rasa kekeluargaan sehingga dalam pemberian sanksi belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmojo, Hidayat Tri, and Asrianto Zainal, ‘Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan  Ternak Dalam Wilayah Kab .  Konawe Selatan’, 1.2 (2021), 191–204
Jumadi,  Jumadi,  ‘Kedudukan  Dan  Fungsi  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten/Kota Sebagai  Instrumen  Otonomi  Daerah  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Di Indonesia’, Jurnal Hukum Unsulbar , 1.1 (2018), 27–40 <https://doi.org/10.31605/j- law.v1i1.49>
Mukhlis, Keistimewaan  Dan  Kekhususan  Aceh  Dalam  Perspektif  Negara  Kesatuan Republik IndonesiA , 2014
Otoluwa,  Windi  Handayani, Implementasi  Kebijakan  Penertiban  Hewan  Ternak  Di Kabupaten Parigi Moutong , 2019 Reza,  Mohammad, Implementasi  Kebijakan  Penertiban  Hewan  Ternak  Di  Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala , 2019 Satori, Djam’an, and Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, 2012) Sumartini,  Siti, Sinergitas  Peraturan  Daerah  (Perda)  Sebagai  Kebijakan  Publikdalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Dalam Tinjauan Hukum , 2017 <https://lemkapoda.wordpress.com>
Telaumbanua, Dalinama, ‘Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota’, 2018 Al  Yasa’  Abubakar,  Oleh :,  and  M  Daud  Yoesoef, Qanun  Sebagai  Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam , 2004