## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research Article

## PERUBAHAN BIROKRASI MARGA WILAYAH MUSI ULU DI AFDEELING PALEMBANGSCHE BOVENLANDEN 1906-1942
Berlian Susetyo a , Ravico b berlian.subkoss@gmail.com, ravicoiainkerinci@gmail.com
a Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, Indonesia. b Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 9 th March 2021 Revised: 30 th April 2021 Accepted: 21 st December 2021
Published: 30 th December 2021

## ABSTRACT
Marga is the lowest level government system led by a pesirah as head of the clan that  has  existed  on  the  Sultanate  of  Palembang  Darussalam  which  refers  to  the Simbur Cahaya Law made by Queen Sinuhun Sending in 1630. After the Palembang Darussalam  Sultanate  fell  to  the  Dutch  in  1821,  the  Dutch  East  Indies  colonial replace  with  the  Palembang  Residency.  Clan  government  was  continued  by  the Dutch,  thus  forming  new  clans  based  on  colonial  interests.  This  study  uses  the historical  research  method  of  the  following  steps:  heuristics,  source  criticism, interpretation,  and  historiography.  The  results  showed  that  there  was  the formation of a new clan, the Tiang Pumpung Kepungut clan, combining the Tiang Pumpung clan with the Kepungut Middle Tribe. Then the clans in Musi Ulu were included in the onder district (Muara Beliti, Semangus and Terawas). Then the clans that were in the  Semangus  onder district  were  replaced and put into the Muara Kelingi onder district. Finally, the Sindang Kelingi Ilir clan was elevated to the status of the capital of Onder Afdeeling Musi Ulu.

## KEYWORDS
Clan; Bureaucracy; Musi Ulu; Palembangsche Bovenlanden.

## ABSTRAK
Marga ialah sistem pemerintahan tingkat terendah yang dipimpin seorang pesirah sebagai kepala marga yang telah ada sejak Kesultanan Palembang Darussalam yang mengacu pada Undang-Undang Simbur Cahaya dibuat oleh Ratu Sinuhun Sending tahun 1630.  Setelah  Kesultanan Palembang Darussalam jatuh ke tangan Belanda tahun 1821, kolonial Hindia Belanda mengganti dengan Karesidenan Palembang. Pemerintahan marga tetap diteruskan Belanda sehingga membentuk marga-marga baru  berdasarkan  kepentingan  kolonial.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  sejarah  dengan  langkah-langkah:  heuristik,  kritik  sumber,  intepretasi, dan  historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pembentukan marga baru yaitu marga Tiang Pumpung Kepungut, menggabungkan marga Tiang Pumpung  dengan  Suku  Tengah  Kepungut.  Kemudian  marga-marga  di  Musi  Ulu dimasukan ke dalam wilayah onder district (Muara Beliti, Semangus dan Terawas). Lalu marga-marga yang berada di onder district Semangus diganti dan dimasukkan ke  onder  district  Muara  Kelingi.  Terakhir,  marga  Sindang  Kelingi  Ilir  dinaikkan statusnya menjadi ibukota Onder Afdeeling Musi Ulu.

## KATA KUNCI
Perubahan; Marga; Musi Ulu; Palembangsche Bovenlanden.

## Permalink/DOI
10.17977/um021v15i22021p305 -320
Copyright © 2021. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.

## PENDAHULUAN
Mengawali pendahuluan dalam penulisan ini, penulis awali dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul di atas dimaksudkan agar pembaca memahami tentang marga. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud marga? Marga ialah  sistem  pemerintahan  tingkat  terendah  yang  dipimpin  seorang  pesirah  sebagai kepala pemerintahan marga. Seorang pesirah dibantu oleh Pembarap yang mempunyai tugas sebagai wakil pesirah apabila berhalangan. Pembarap ini merupakan seorang Krio sebagai kepala dusun, yang dalam tugasnya dibantu Penggawa sebagai kepala kampung yang berada di wilayah dusun.
Sistem pemerintahan marga pertama kali diciptakan oleh Kesultanan Palembang Darussalam  dalam  upaya  menguasai  kehidupan  politik  dan  perekonomian  daerah- daerah  yang  berada  di  bawahnya.  Pembentukan  marga  ini  mengacu  pada  Undang- Undang Simbur Cahaya, yakni suatu kodifikasi ketentuan hukum adat yang berlaku sejak abad ke-XVII Masehi di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Kodifikasi undang- undang  tersebut  dilakukan  oleh  Ratu  Sinuhun  Sending,  seorang  permaisuri  Sri  Sultan Sending  Kenayan  (1629-1636)  pada  tahun  1630  Masehi,  ditulis  dalam bahasa  Melayu Kuno  dengan  aksara  Arab  Melayu.  Oleh  karena  itu,  naskah  kodifikasi  hukum  adat Kesultanan Palembang Darussalam ini sering disebut Piagam Ratu Sinuhun (Hidayah dan Radiawan, 1993).
Pertentangan  terjadi  antara  elit  penguasa  Kesultanan  Palembang  Darussalam dengan  kolonial  (Belanda  dan  Inggris)  telah  terjadi  pada  pemerintahan  Kesultanan Palembang  Darussalam.  Wewenang  yang  berbeda  dalam  perserikatan  menyebabkan pertentangan  kepentingan  yang  memegangnya.  Kesultanan  Palembang  Darussalam sebagai pemegang wewenang dominan memiliki kepentingan terhadap wilayah-wilayah yang dimilikinya (Ravico, 2015). Sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.
Konflik elit politik memang tidak dapat dihindarkan selama sistem politik masih berjalan. Perebutan kekuasaan, prestise dan kehendak memonopoli perdagangan yang menimbulkan  konflik  elit  politik  bukanlah  alibi  dasar  bagi  munculnya  konflik.  Sangat tidak  berimbang  jika  hanya  untuk  memperoleh  kekuasaan,  prestise  dan  menguasai monopoli  harus  mengorbankan  putusnya  ikatan  kekerabatan  serta  hilangnya  nyawa rakyat  yang tidak terlibat dalam konflik para elit tersebut. Konflik para elit kemudian menimbulkan  eskalasi  yang  sangat  besar.  Sehingga  menimbulkan  perang  besar  tahun 1821 dengan kekalahan yang diterima oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Sejak itu, jatuhnya Kesultanan Palembang Darussalam ke tangan Belanda membuat pemerintahan kesultanan  dihapuskan  sejak  tanggal  15  Oktober  1825,  dan  langsung  sepenuhnya  di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda ( Nederlandsch Indie ).
Dengan  demikian,  kekalahan  Palembang  sebenarnya  telah  membuka  konsepsi pemerintahan  baru  kolonial  Belanda.  Ketika  ditarik    kebelakang  setelah  kekalahan kerajaan-kerajaan  di  Sumatera,  kolonial  Belanda  langsung  membangun  beberapa karesidenan.  Pulau  Sumatera  terdiri  dari    yaitu  Keresidenan  Aceh  ( Atjeh  en Onderhoorigheden ),  Karesidenan  Bangka-Belitung  ( Bangka  en  Billiton ),  Karesidenan Bengkulu  (Benkoelen),  Karesidenan  Jambi,  Karesidenan  Lampung  ( Lampoengsche Districten ),  Keresidenan  Palembang,  Karesidenan  Riau  ( Riouw  en  Onderhoorigheden ),

## [Berlian Susetyo]
SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Karesidenan  Sumatera  Barat  ( Westkust  van  Sumatra ),  Keresidenan  Sumatera  Timur ( Oostkust van Sumatra ), Karesidenan Tapanuli (Panji dan Suriana, 2014).
Pertanyaan  kedua,  bagaimana  status  marga  setelah  kolonial  Hindia  Belanda berkuasa  di  Palembang?  Sistem  marga  diteruskan  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda  sebagai  salah  satu  bentuk  strategi  untuk  memudahkan  administrasi  dan pengawasan pemerintah pusat Karesidenan Palembang ke daerah-daerah.
Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda  mengeluarkan  kebijakan  dengan membentuk  marga-marga  baru  di  lingkungan  Karesidenan  Palembang.  Setiap  marga harus  tunduk  kepada  kekuasaan  Residen  yang  memimpin  Karesidenan  Palembang. Piagam  pengangkatan  seorang  kepala  marga  (Pesirah)  melalui  Besluit  Residen Palembang  dan  kedudukan  mereka  dalam  administrasi  pemerintahan  kolonial  Hindia Belanda  berada  di  bawah  Asisten  Residen  yang  memimpin  Afdeeling,  atau  Controleur yang  memimpin  Onder  Afdeeling  (Hidayah  dan  Radiawan,  1993).  Secara  tradisional, marga-marga  tersebut  mempunyai  kekuasaan  ekonomi,  tetapi  luas  wilayah  dan pengaruh kekuasaan marga telah dikurangi dan dilemahkan. Marga yang luas dan besar kekuasaannya  dipisah-pisah  menjadi  marga  kecil,  sedangkan  marga  yang  tidak  mau tunduk  kepada  pemerintahan  kolonial  Hindia  Belanda  di  Karesidenan  Palembang digabungkan  dengan  marga  yang  setia  kepada  pemerintah.  Status  marga  tersebut diperkuat  dengan  Staatsblad  no.  564  tahun  1922  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda. Sejak saat itu, status marga merupakan daerah otonom tingkat terendah yang disebut  Inlandsche  Gemeente,  diatur  dalam  Inlandsche  Gemeente  Ordeonantie Buitengewesten atau IGOB dengan Staatsblad no. 490 tahun 1938 (Abdullah et al, 1992).
Pertanyaan ketiga, apa kaitan marga dengan wilayah Musi Ulu di pemerintahan Afdeeling  Palembangsche  Bovenlanden  ?  Musi  Ulu  merupakan  daerah  administrasi pemerintahan  dalam  tingkat  Onder  Afdeeling  yang  dipimpin  oleh  Controleur.  Daerah onder  afdeeling  inilah  terdapat  marga-marga  yang  berjalan  dengan  sistem  teritorial dalam  pengawasan  seorang  controleur.  Dan  daerah  onder  afdeeling  beserta  marga- marga ini berada di bawah Afdeeling yang dipimpin seorang Asisten Residen. Sehingga dalam  tingkatannya  yakni:  Karesidenan  Palembang  →  Afdeeling  Palembangsche Bovenlanden  →  Onder  Afdeeling  Musi  Ulu  →  Marga -marga.  Alhasil,  penelitian  ini mendeskripsikan tentang apa-apa saja yang terjadi pada marga-marga di Musi Ulu sejak Afdeeling  Palembangsche  Bovenlanden  dibentuk  pertama  kali,  serta  perubahan- perubahannya berdasarkan kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Semua  kebijakan  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  tentang  marga  serta wilayah teritorialnya bermaksud untuk menghancurkan struktur pemerintahan asli dan menghapus  susunan  feodalisme  warisan  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Dengan membentuk struktur marga baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintahan  kolonial  Hindia  Belanda  di  Karesidenan  Palembang  Darussalam,  dan memberi gelar kebangsawanan (Pangeran) kepada kepala-kepala marga yang dianggap loyal  dan  setia  membantu  kelancaran  pemerintahan.  Sehingga  hal  ini  menjadi  fokus pembahasan dalam penelitian ini, bagaimana perubahan-perubahan birokrasi marga di wilayah Onder Afdeling Musi Ulu.

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Gambaran  awal  mengenai  Musi  Ulu  ini  tercatat  dalam  arsip  Belanda Regeeringsalmanak  (1847),  “Di  Musi  Ulu  terdapat  personel  staf  pemerintahan  yakni Raden Demang Abdul Rachman”. Walaupu n Palembang dari kesultanan diganti menjadi karesidenan  yang  ditandai  dengan  mengangkat  seorang  residen  pertama  yakni  van Sevenhoven, Belanda masih menempatkan kerabat kesultanan untuk membantu Residen dengan mengangkat perdana menteri yaitu Pangeran Krama Jaya, menantu dari Sultan Mahmud  Badaruddin  II.  Namun  usaha  menentang  Belanda  oleh  Pangeran  Krama  Jaya sehingga jabatan perdana menteri dihapuskan. Sehingga tak ada lagi golongan lokal yang menjabat  pemerintahan  mulai  dari  seorang  Residen,  Asisten  Residen,  dan  Controleur. Golongan  lokal  hanya  menjadi  pejabat  pemerintahan  pada  tingkat  rendah  seperti Demang, Asisten Demang, Pesirah/Pangeran/Depati, Pembarap, Krio, dan Penggawa.
Kemudian  Van  Royen  (1927)  juga  menambahkan  dalam  bukunya  De Palembangsche Marga En Haar Grounden Waterrechten bahwa “Musi Ulu telah ada saat pegawai dari negeri Belanda berada di Muara Beliti tahun 1853”. Dengan kata lain, Muara Beliti saat itu menjadi kedudukan dari wilayah Onder Afdeeling Musi Ulu di uluan Sungai Musi.
Dalam buku Encyclopaedie van Nederlandsch Oost- Indie (1916), bahwa “wilayah dari anak-anak Sungai Musi (Sungai Beliti bermuara di Sungai Kelingi) di Muara Beliti menjadi wilayah pejabat controleur Musi Ulu di bawah kekuasaan Residen Palembang”. Barulah  tahun  1906,  Musi  Ulu  dimasukkan  ke  dalam  Afdeeling  Palembangsche Bovenlanden berdasarkan Staatsblad 1906 no. 466 beribukota di Muara Beliti. Setelah itu Muara Beliti hanya berstatus ibukota marga Proatin V karena ibukota Onder Afdeeling Musi  Ulu  dipindahkan  ke  Lubuklinggau  berdasarkan  pada  Besluit  Gubernur  Jenderal Hindia Belanda dalam Staatsblad no. 186 tanggal 3 April 1934.
Adapun penelitian terdahulu telah ada pembahasan tentang perubahan birokrasi marga  di  Palembang  secara  umum  yaitu  artikel  berjudul  “Seja rah  Karesidenan Palembang” oleh Panji dan Suriana yang diterbitkan oleh Jurnal Tamaddun UIN Raden Fatah  Palembang.  Kemudian  penelitian  berjudul  “Kontribusi  Teori  Fungsionalisme Struktural  Parsons:  Pengelolaan  Sistem  Sosial  Marga  di  Sumatera  Selatan”  oleh Mohammad  Syawaludin  yang  diterbitkan  oleh  Jurnal  Sosial  Reflektif  yang  membahas tentang bagaimana mengelola marga di Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan penelitian berjudul “Penamaan Marga dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan” oleh  Rahmat  Muhidin  dalam  Jurnal  Kebudayaan  yang  membahas  tentang  sistem penamaan marga di Sumatera Selatan.
Agar  memudahkan  pemahaman  kepada  pembaca,  penulis  membatasi  masalah dengan batasan temporal dan batasan spasial. Adapun batasan temporal penelitian ini ialah  dimulai  tahun  1906  karena  berdasarkan Staatsblad no.  466  tahun  1906  bahwa Karesidenan  Palembang  membagi  menjadi  4 Afdeeling ,  salah  satunya  ialah  Af deeling Palembangsche  Bovenlanden  (hoofdplaats  Lahat) yang  di  bawahnya  terdapat Onder Afdeeling Musi  Ulu  beserta  marga-marga  yang  menjadi  batasan  spasial  penelitian  ini. Kemudian batas akhirnya ialah tahun 1942, merupakan akhir dari kekuasaan kolonial Hindia Belanda yang jatuh ke tangan Jepang akibat Perang Asia Timur Raya.

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Umumnya  penggunaan  penelitian  untuk  dua  kepentingan  yaitu  untuk pengembangan  ilmu  dan  problem  solving,  maka  kegunaan  penelitian,  secara  teoritis, hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  dan  memberikan  kontribusi  sejarah mengenai keresidenan Palembang masa kolonial Belanda serta memberikan informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat sumatera selatan bagian uluan, khususnya mengenai pembagian  wilayah Onder  Afdeling Musi  Ulu.  Selain  itu,  menambah  khazanah  ilmu pengetahuan  sejarah lokal  mengenai  sistem  administrasi  wilayah Onder  Afdeling Musi Ulu.

## METODE
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode sejarah (historis), yaitu cara untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lampau (Sulasman 2014). Adapun tahapan yang  dilalui  dalam  metode  sejarah  ialah  Heuristik,  Kritik  Sumber,  Interpretasi  dan Historiografi.
Tahap  pertama  ialah  Heuristik,  yakni  menghimpun  jejak-jejak  masa  lampau. Terkait dengan pelaksanaan heuristik, penulis menelusuri sumber-sumber primer pada link  Belanda  di  www.delpher.nl  sebagai  situs  web  yang  menyediakan  teks  lengkap berupa buku, surat kabar, majalah, dan lembar kopi siaran berita berbahasa Belanda yang digitalisasi. Bahannya disediakan oleh perpustakaan, museum dan institusi pelestarian lainnya. Hasil yang diperoleh ialah: 1). Buku Regerings Almanak voor Nederlansch-Indie dari  tahun  1906  sampai  tahun  1942.  Buku ini  merupakan  laporan  pemerintah  Hindia Belanda  yang  dikeluarkan  setiap  tahun  dalam  segala  aspek;  2).  Arsip  Staatsblad Nederlansch-Indie yang merupakan lembar negara yang dikeluarkan sesuai nomor seri; 3).  Buku  De  Palembangsche  Marga  En  Haar  Gronden  Waterrechten  yang  membahas tentang perkembangan marga-marga di Sumatera Selatan; 4). Buku Rapport Den Aanleg Staatsspoorwegen  Zuid  Sumatra  merupakan  laporan  awal  tentang  keadaan  Sumatera Selatan dalam aspek pembangunan jalur transportasi kereta api; 5). Surat kabar/majalah yang  terbit  sezaman  seperti  De  Locomotief  Eerste  Blad.  Kemudian  ditambah  dengan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku yang membahas tentang Sejarah Sumatera Selatan  yang  diterbitkan  oleh  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi Sumatera Selatan.
Tahap kedua ialah Kritik Sumber, yakni menyelidiki apakah jejak itu sejati baik bentuk maupun isinya. Pada tahap ini, penulis menggunakan dua tahap kritik sumber yakni kritik ekstern dan kritik intern. Adapun kritik ekstern dilakukan untuk melakukan verifikasi  atau  pengujian  terhadap  aspek-aspek  luar  sumber,  antara  lain  jenis  kertas, tinta,  huruf,  dan  stempel  yang  digunakan.  Sedangkan  kritik  intern  dilakukan  untuk menekan aspek isi dari sumber. Arti sebenarnya ialah kesaksian yang dapat diandalkan atau tidak, dengan menilai siapa penyusun sumber sejarah tersebut. Setelah kesaksian dibuktikan  secara  fakta  dan  jelas,  penulis  menunjukkan  kompetensi    dan  verasitas (kebenaran).  Sebab,  proses  ini  akan  memperoleh  sumber  yang  dapat  dipercaya  dan kredibel.
Tahap ketiga ialah Interpretasi, yakni menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh sumber. Dalam tatanan operasionalnya, kegiatan interpretasi

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
dilakukan  dengan  cara  analisis  yakni  menguraikan  kemudian  sintesis  yang  berarti menyatukan.  Kemudian  tahap  keempat  adalah  Historiografi,  yakni  menyampaikan sintesis  yang  diperoleh  dalam  bentuk  sebuah  kisah  yang  menarik  berdasarkan kronologis sejarah dan berimajinatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perubahan Pertama
Pemerintah  Belanda  mulai  melaksanakan  ekspedisi  militer  beberapa  wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah,  kekuasaan  pemerintahan  kolonial  diperluas  ke  seluruh  wilayah  nusantara  dari tahun  1901  sehingga  1910  dan  kontrol  atas  wilayah  tersebut  juga  diambil  dari  para penguasa lokal yang tersisa. Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai Politik Etis,  dimana  pemerintah  kolonial  memiliki  tugas  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah baru lainnya  di  bawah  kebijakan  tersebut  mencakup  program  irigasi,  transmigrasi, komunikasi,  mitigasi  banjir,  industrialisasi  dan  perlindungan  industri  pribumi. Industrialisasi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  mayoritas  penduduk Indonesia dan Indonesia tetap saja merupakan koloni yang bergantung pada pertanian.
Berdasarkan rancangan Idenburg kemudian diterima oleh parlemen Belanda dan menjadi UU, yang dikenal dengan sebutan Desentralisasi tahun 1903, adapun garis besar butir-butir  UU  Desentralisasi  adalah  sebagai  berikut:  Kesatuan  hukum  ( Rechts Gemeenschappen )  teritorial  yang  baru  dapat  dibentuk  di  samping  Hindia  Belanda  dan Desa sebagai kesatuan hukum. Kesatuan hukum baru ini dinamakan resor dewan lokal ( ressorten  van  locale  raden )  atau  Swapraja  lokal  ( locale  zelfbestuur )  atau  “ local  self government ”, sekarang dikenal sebagai daerah Otonom (Laely, 2018).
Pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  menata  administrasi  di  Karesidenan Palembang  dengan  menjalankan  konsep  teritorial  yang  sama  sekali  baru.  Konsep tersebut diterapkan pada sistem jaringan regional yang lama. Kekuasaan negara sistem kolonial  juga  melakukan  berbagai  intervensi  ke  dalam  masyarakat  bumiputera  lewat perundang-undangan,  jabatan-jabatan  baru  pemerintahan, dan  lain-lain.  Peletak  dasar kebijakan kolonial di Palembang ialah J.J. van Sevenhoven, seorang advocaat fiscal yang sangat cakap. Sevenhoven diangkat sebagai Komisaris Pemerintah ( Regeringscommissaris )  yang  berfungsi  sebagai  penasehat  residen  Palembang  (1821- 1824) (Zed, 2003).
Pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  juga  mempelajari  secara  lebih  mendalam tentang  hukum  adat  setempat  melalui  kodifikasi  Undang-Undang  Simbur  Cahaya peninggalan era Kesultanan, da mulai membagi daerah administratif menjadi lebih kecil. Pemerintahan Afdeeling  Palembangsche  Bovenlanden saja  yang  dibentuk  berdasarkan Staatsblad 1906  no.  466  memiliki  beberapa onder afdeeling dan  pemerintahan  marga. Sesekali  waktu  pemerintahan  mengalami  perubahan  dan  penggabungan  atas  dasar dinamika politik lokal yang terdapat pada jaringan setempat.
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  pemerintahan  kolonial Belanda memiliki kebijakan untuk tidak menghapus sistem ketatanegaraan yang telah

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Palembang, baik secara  politik  maupun  ekonomi.  Kolonial  Belanda  tetap  membangun  komunikasi  dan koordinasi dengan elit politik di wilayah onder afdeeling di Palembang.
Kasus  ini  telah  sesuai  dengan  teori  yang  dikembangkan  oleh  Dahrendorf  yang dikutip  oleh  Nur  Laely  (2018),  teori  konflik  merupakan  model  pluralis  yang  berbeda dengan model dua kelas dari Marx. Unit analisis Marx menggunakan seluruh masyarakat, manusia dibagi ke dalam kelompok mengendalikan sarana produksi lewat kepemilikan sarana  tersebut  dan  kelompok  yang  tidak  ikut  ke  dalam  kepemilikan.  Dalam  proses peralihan  sistem  pemerintahan  tradisional  ke  sistem  kolonial  tidak  berjalan  mulus, terjadi pertentangan pertentangan namun tetap tunduk pada sistem yang telah berlaku.
Berdasarkan Staatsblad 1906 no. 466, afdeeling di Karesidenan Palembang dibagi menjadi 4 bagian antara lain:
1. Afdeeling Palembangsche Benedenlanden (hoofdplaats Palembang),
2. Afdeeling Palembangsche Bovenlanden (hoofdplaats Lahat),
3. Afdeeling Ogan en Komering Oeloe (hoofdplaats Baturaja),
4. Afdeeling Rawas (hoofdplaats Surulangun).
Ter  Khusus  untuk Afdeeling  Palembangsche  Bovenlanden  (hoofdplaats Lahat) terbagi menjadi 5 onder afdeeling , yaitu:
a. Onder Afdeeling Lematang Ilir ( hoofdplaats Muara Enim),
b. Onder Afdeeling Lematang Ulu ( hoofdplaats Lahat),
c. Onder Afdeeling Pasemah landen ( hoofdplaats Pagar Alam),
d. Onder Afdeeling Tebing Tinggi ( hoofdplaats Tebing Tinggi),
e. Onder  Afdeling Musi  Ulu  ( hoofdplaats Muara  Beliti),  awalnya  terbagi menjadi 11 marga (Regeering Almanak, 1907).
Jumlah 11 marga pada Onder Afdeeling Musi Ulu tersebut antara lain: Sikap Dalam Musi, Bulang Tengah Semangus, Bulang Tengah Suku Tengah, Bulang Tengah Suku Ulu, Proatin  Sebelas,  Proatin  Lima, Tiang  Pumpung  Suku  Ilir,  Suku  Tengah  Kepungut, Batu Kuning Lakitan, Suku Tengah Lakitan Ulu, dan Sindang Kelingi Ilir (Staatsblad no. 466, 1906).
Adapun perubahan marga-marga di Onder Afdeeling Musi Ulu terletak pada marga Tiang  Pumpung  Suku  Ilir  dan  marga  Suku  Tengah  Kepungut  (yang  bergaris  miring) digabung  menjadi  Tiang  Pumpung  Kepungut,  berdasarkan  Staatsblad  1907  no.  528 (Regeering  Almanak,  1909).  Penggabungan  ini  juga  terdapat  dalam  buku  De Palembangsche  Marga  En  Haar  Gronden  Waterrechten ,  pasirah  dari  Tiang  Pumpung Kepungut menjelaskan bahwa kata kepungut pada nama marga Suku Tengah Kepungut akan menunjukkan bagian-bagian Suku Tengah, yang dimasukkan ke dalam wilayahnya yang dikelola langsung (Royen, 1927).
Berdasarkan  surat  edaran  dari  Residen  Palembang  pada  10  Agustus  1907  no. 5466/27  ( Adatrechtbundel  VI )  tentang  penggabungan  marga  menyatakan  bahwa  para controleur  harus  menyusun  rencana  penggabungan  marga  yang  akan  melalui persetujuan  sehingga  pekerjaan  dapat  dilakukan  di  masa  depan  dengan  perencanaan yang  tetap  (Nijhoff,  1913).  Dengan  surat  edaran  ini  ditugaskan  untuk  mengisi  setiap kekosongan  hak  pasirah,  dengan  mempertimbangkan  apakah  marga  ini  cocok  untuk

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
digabungkan  dengan  salah  satu  marga  yang  berdekatan.  Tujuannya  adalah  untuk memperoleh  penduduk  marga  ±  2000  kepala  keluarga.  Setelah  itu,  beberapa  marga digabungkan.  Apabila  marga-marga  ini  berasal  dari  satu  tempat  maka  penggabungan akan  berjalan  lancar,  seperti  Tiang  Pumpung  dengan  Suku  Tengah  Kepungut  (Royen, 1927).  Yang  mana  kedudukan  dari  marga  Tiang  Pumpung  ini  berada  di  Muara  Kati, sedangkan marga Suku Tengah Kepungut ini berada di Lubuk Besar. Secara geografis, jarak antara kedua marga ini sangatlah dekat.
Alhasil, marga-marga di Onder Afdeeling Musi Ulu menjadi 10 marga saja antara lain: Sikap Dalam Musi, Bulang Tengah Semangus, Bulang Tengah Suku Tengah, Bulang Tengah Suku Ulu, Proatin Sebelas, Proatin Lima, Tiang Pumpung Kepungut, Batu Kuning Lakitan, Suku Tengah Lakitan Ulu, dan Sindang Kelingi Ilir.
Pada Regeerings Almanak dari tahun 1907 sampai tahun 1909 dan bahkan pada Staatsblad no.  466  tahun  1906,  tidak  ditemui  catatan  yang  menyebutkan  siapa  yang memimpin  marga  Tiang  Pumpung  Kepungut  ini.  Namun,  dalam  catatan  arsip  koran Hindia  Belanda, De  Locomotief  Eeerste  Blad no.  200  tahun  1927  menyebutkan  bahwa marga  ini  dipimpin  oleh  kepala  marga  bernama  Pangeran  Lakim  Radja  Puspa  Wira Kerama (Keizer, 1927).
Marga  dipimpin  oleh  seorang  kepala  marga  yang  disebut  Pesirah.  Kemudian pesirah  yang  telah  memimpin  marga  lebih  dari  10  tahun,  pemerintah  Hindia  Belanda akan memberi gelar kehormatan yakni Pangeran. Gelar pangeran ini diberikan karena pesirah  dianggap  loyal  terhadap  pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  menjalankan kekuasaan  teritorial  terutama  di  Karesidenan  Palembang.  Namun  demikian,  dari Staatsblad tahun 1907 no. 528 yang menjadi dasar pembentukan marga Tiang Pumpung Kepungut lalu dibandingkan dengan arsip De Locomotief Derde Blad no. 200 tahun 1927, diperoleh masa pemerintahan yang sudah berjalan selama 20 tahun. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pangeran Lakim Radja Puspa Wira Kerama menjadi pesirah pertama di  marga  Tiang  Pumpung  Kepungut  sejak  tahun  1907,  yang  dibentuk  melalui penggabungan  dari  marga  Tiang  Pumpung  Suku  Ilir  dengan  marga  Suku  Tengah Kepungut di Onder Afdeeling Musi Ulu.
Selain  memperoleh  gelar  kehormatan  Pangeran  setelah  menjabat  lebih  dari  10 tahun, pesirah tersebut juga mendapat keistimewaan dengan diperkenankannya untuk menyerahkan  wewenangnya  pada  pewarisnya  jika  ia  meninggal  sebelum  diadakan pemilihan  pesirah  baru.  Namun  hal  ini  hanyalah  politis  karena  bagaimanapun  juga pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  memang sangat  memerlukan  pesirah (khususnya yang  loyal  terhadap  Belanda)  untuk  memudahkan  mengurus  kepentingan  di  daerah. Pesirah juga merupakan orang yang tepat sebagai penghubung antara amtenar Belanda dengan rakyat (Mulyani, 2000).
Walaupun tetap diadakan pemilihan pesirah yang dipilih oleh rakyat, sudah dapat dipastikan  yang  menang  selalu  dari  golongan  keluarga  pangeran  yang  setia  kepada Belanda.  Oleh  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  biasanya  dengan  suatu  penilaian khusus diberi gelar seperti Depati (berasal dari gelar Adipati) dan gelar Pangeran atas pemberian  didasarkan  pada  pertimbangan  lamanya  pengabdian  kepada  pemerintah

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
kolonial  Hindia  Belanda  di  Karesidenan  Palembang,  berturut-turut  terpilih  dan berwibawa serta mempunyai pengaruh dalam masyarakat (Abdullah et al, 1992).
Hal yang diuraikan di atas dijalankan oleh marga Tiang Pumpung Kepungut, yang dusun pesirahnya berada di Muara Kati dipimpin oleh Pangeran Lakim Radja Puspa Wira Kerama. Setelah ia tidak lagi menjabat sebagai pesirah, informan penulis secara singkat mengatakan bahwa kepemimpinan marga dilanjutkan oleh Pangeran Mantab Natadiraja yang merupakan keponakan Pangeran Lakim sendiri. Marga Tiang Pumpung Kepungut yang dipimpin oleh Pangeran Mantab Natadiraja ini tercatat dalam Zaak Almanak Zuid Sumatera tahun 1936 (lihat tabel 2), kemudian dusun-dusun yang terdapat dalam marga ini dapat dilihat pada tabel 1.
Kekuasaan marga terbagi atas beberapa dusun, dan satu dusun menjadi wilayah pusat pemerintahan kepala marga (Pesirah) yang dapat dijelaskan berikut ini:
Tabel 1. Marga dan Dusun di Onder Afdeeling Musi Ulu Tahun 1911 No Nama Marga Nama Dusun/Kampung Total Pendudu k 1. Proatin Lima Muara Beliti (Dusun Pesirah). Suro, Pedang, Lubuk Kupang, Tanah Priuk, Taba Pingin, Taba Jemekeh 2500 2. Tiang Pumpung Kepungut Muara Kati (Dusun Pesirah). Rantau  Bingin,  Rantau  Gendeng, Lubuk Besar, Kebur, Jukung 2910 3. Sindang Kelingi Ilir Lubuklinggau (Dusun Pesirah). Ulak  Surung,  Petanang,  Batu  Pepe, Durian  Rampak,  Tanjung  Raya, Lubuk  Tanjung,  Kayu  Ara,  Lubuk Aman, Batu Urip 2094 4. Sikap Dalam Musi Muara Lakitan (Dusun Pesirah). Lubuk  Pandan,  Muara  Megang, Prabumulih. 2958 5. Bulang Tengah Semangus Muara Semangus (Dusun Pesirah). Pendingan,  Muara  Rengas,  Anyar, Sungai Pinang, Smeteh 3417 6. Bulang Tengah Suku Tengah Mambang (Dusun Pesirah). Bingin 1302 7. Bulang Tengah Suku Ulu Pulau Panggung (Dusun Pesirah). Binjai, Lubuk Pauh, Pelawe, Tambangan, Sadu, Pangkalan Tarum, Kertayu,  Kertoya,  Singganik,  Sungai Bunut,  Gunung  Kembang,  Cecar Baharu 4798 8. Proatin Sebelas Mandi Aur (Dusun Pesirah) Lubuk,  Tanjung,  Lubuk  Rumbi, Petunang, Remayu 2648 9. Batu Kuning Lakitan  Selangit (Dusun Pesirah). 2684

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Tambun Tulang, Taba Tengah, Taba Remanik,  Tanjung  Mumpo,  Taba Gindo,  Muara  Nilau,  Taba  Anyar, Karang Panggung, Batu Gane, Napal
Melintang, Lubuk Ngin 10.  Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas (Dusun Pesirah). Sungai Kapok, Pasenan, Padu Basah, Babat, Suka Marindu, Madang 1856 Sumber: Rapport Den Aanleg Staatsspoorwegen Zuid Sumatera (1911:74-75)

## Perubahan Kedua
Berdasarkan  Staatsblad  1911  no.  601,  Staatsblad  1914  no.  213, afdeeling di Karesidenan Palembang dipadatkan menjadi 3 bagian antara lain:
1. Afdeeling  Palembangsche  Benedenlanden ( hoofdplaats Palembang),  terbagi menjadi  7 Onder  Afdeeling yakni:  Ibukota  Palembang,  Banyuasin,  Komering Ilir, Kubustreken , Ogan Ilir, Musi Ilir dan Rawas.
2. Afdeeling Palembangsche Bovenlanden ( hoofdplaats Lahat), terbagi menjadi 5 Onder Afdeeling yakni: Lematang Ilir, Lematang Ulu, Pasemah- landen , Tebing Tinggi, dan Musi Ulu.
3. Afdeeling Ogan en Komering Oeloe ( hoofdplaats Baturaja), terbagi menjadi 3 Onder  Afdeeling yakni:  Komering  Ulu,  Ogan  Ulu,  dan  Muara  Dua (Regeeringsalmanak, 1913:155-157).
Perubahan terjadi pada Afdeeling Rawas ( hoofdplaats Surulangun) yang tidak lagi berstatus afdeeling melainkan digabung pada Afdeeling Palembangsche Benedenlanden ( hoofdplaats Palembang) di bawah pimpinan Asisten Residen , sehingga Rawas berstatus Onder  Afdeeling Rawas  dipimpin  seorang controleur bernama  C.L.  Dankmeyer  yang berkedudukan  di Surulangun  (Regeeringsalmanak,  1914;  Staatsblad  no.  601,  1911; Staatsblad no. 213, 1914).
Selanjutnya, perubahan terjadi pada Onder Afdeeling Musi Ulu ( hoofdplaats Muara Beliti), yakni membentuk District Musi Ulu yang terbagi dalam 3 onder district antara lain:
a. Onder district Muara  Beliti,  meliputi  marga  Proatin  Lima,  Tiang  Pumpung Kepungut dan, Bulang Tengah Suku Ulu.
b. Onder district Semangus,  meliputi  marga  Sikap  Dalam  Musi,  Bulang  Tengah Semangus, Bulang Tengah Suku Tengah, dan Proatin Sebelas.
c. Onder district Terawas,  meliputi  marga  Sindang  Kelingi  Ilir,  Batu  Kuning Lakitan, dan Suku Tengah Lakitan Ulu (Regeeringsalmanak, 1917).
Pembentukan district dan onder district ini didasarkan pada reorganisasi tahun 1912,  yaitu  memisahkan  antara  birokrasi  pemerintahan  bumiputera  ( Inlandsche Bestuur )  dengan  pemerintahan  Eropa  ( Bennenlandsche  Bestuur ).  Artinya,  unit administratif  teritorial  bumiputera  ( Inlandsche  Bestuur )  yang  tertinggi  hanya  pada tingkat district, di bawahnya terdapat onder district . Dan onder district ini terdiri dari beberapa  gabungan  marga-marga.  Sementara  pemerintahan  Eropa  ( Bennenlandsche Bestuur ) tetap pada kedudukan Onder Afdeeling lalu ke struktur bagian atas (Muhidin, 2018).

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
District dipimpin oleh Demang , sedangkan Onder District dipimpin oleh Asisten Demang sebagai pembantu Demang pada district . Namun tugas dan kewajiban Demang dan Asisten Demang bertanggungjawab kepada Controleur di kekuasaan Onder Afdeeling . Hal  tersebut  merupakan  aparat  pemerintahan  formal  yang  diangkat  dan  digaji  oleh pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  yang  secara  vertikal  melaksanakan  perintah  dari atasan,  sehingga  sistem  pemerintahan  dijalankan  satu  arah  yakni  dari  atas  ke  bawah. Segala  kebijakan  diatur  dari  pusat  di  Batavia  (Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda) kemudian ke daerah (bersifat sentralisasi) (Panji dan Suriana, 2014).
Peran  baru  kepala  marga  ( pesirah )  yang  memimpin  marga  yang  digabungkan pada  unit district dan onder  district ini  jelas  mendapat  nilai  tambah  yang  bukan  lagi sebagai  kepala  tradisional,  melainkan  sebagai steunpilaren  van  gezag yang  bertindak sebagai  penyangga  atau  perantara  yang  melayani  kepentingan  pemerintah  kolonial Hindia Belanda di Karesidenan Palembang pada tingkat lokal. Periode tersebut amatlah penting karena administrasi pemerintah kolonial terlihat semakin seragam dan mampu menerobos  ke  daerah  pedalaman  secara  lebih  efektif  ketimbang  masa  sebelumnya. Periode  tersebut  juga  merupakan  katalisator  bagi  perkembangan  periode  berikutnya (Zed, 2003).

## Perubahan Ketiga
Berdasarkan Staatsblad 1918 no. 612, afdeeling di Karesidenan Palembang dibagi kembali menjadi 4 bagian antara lain:
1. Ibukota  Utama  Palembang,  terdiri  dari  2 district yakni  Palembang  Ilir  dan Palembang Ulu, terbagi lagi menjadi 2 onder district yakni Palembang Ilir Barat dan Palembang Ilir Timur.
2. Afdeeling  Palembangsche  Benedenlanden ( hoofdplaats Sekayu),  terbagi menjadi 4 Onder Afdeeling yakni: Musi Ilir, Banyuasin en Kubustreken , Rawas dan Ogan Ilir.
3. Afdeeling Palembangsche Bovenlanden ( hoofdplaats Lahat), terbagi menjadi 5 Onder Afdeeling yakni: Lematang Ilir, Lematang Ulu, Pasemah- landen , Tebing Tinggi, dan Musi Ulu.
4. Afdeeling Ogan Oeloe en Komering ( hoofdplaats Baturaja), terbagi menjadi 4 Onder Afdeeling yakni:  Ogan  Ulu,  Muara  Dua,  Komering  Ulu,  Komering  Ilir (Regeeringsalmanak, 1919; Staatsblad no. 612, 1918).
Adapun  perubahan  terjadi  pada Onder  Afdeeling Musi  Ulu  ( hoofdplaats Muara Beliti) di bawah Afdeeling Palembangsche Bovenlanden ( hoofdplaats Lahat) ialah hanya mengganti Onder  Distrik Semangus  menjadi Onder  Distrik Muara  Kelingi,  diuraikan sebagai berikut:
a. Onder district Muara  Beliti,  meliputi  marga  Proatin  Lima,  Tiang  Pumpung Kepungut, dan Bulang Tengah Suku Ulu.
b. Onder district Muara Kelingi, meliputi marga Sikap Dalam Musi, Bulan Tengah Semangus, Bulang Tengah Suku Tengah, dan Proatin Sebelas.
c. Onder district Terawas,  meliputi  marga  Sindang  Kelingi  Ilir,  Batu  Kuning Lakitan, dan Suku Tengah Lakitan Ulu (Regeeringsalmanak, 1921).

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Gambar 1. Peta Persebaran Marga di Musi Ulu (sumber: https://digitalcollections.universiteitleiden.nl )

## Perubahan Keempat
Berdasarkan Staatsblad 1921 no. 465, St. 1930 no. 352, St. 1934 no. 186, dan St. 1937  no.  352, afdeeling di  Karesidenan  Palembang  dipadatkan  lagi  menjadi  3  bagian antara lain:
1. Afdeeling  Palembangsche  Benedenlanden ( hoofdplaats Palembang),  terbagi menjadi 4 Onder Afdeeling yakni: Palembang en Banyuasinstreken ( hoofdplaats Palembang), Ogan Ilir ( hoofdplaats Tanjung Raja), Komering Ilir ( hoofdplaats Kayu Agung), Musi Ilir ( hoofdplaats Sekayu).
2. Afdeeling Palembangsche Bovenlanden ( hoofdplaats Lahat), terbagi menjadi 6 Onder  Afdeeling yakni:  Lematang  Ulu  ( hoofdplaats Lahat),  Lematang  Ilir ( hoofdplaats Muara Enim), Pasemah- landen ( hoofdplaats Pagar Alam), Tebing Tinggi ( hoofdplaats Tebing Tinggi), Musi Ulu ( hoofdplaats Lubuklinggau) dan Rawas ( hoofdplaats Surulangun).
3. Afdeeling Ogan en Komering Oeloe ( hoofdplaats Baturaja), terbagi menjadi 3 Onder  Afdeeling yakni:  Ogan  Ulu  ( hoofdplaats Baturaja),  Muara  Dua ( hoofdplaats Muara Dua), dan Komering Ulu ( hoofdplaats Martapura). Sebelumnya  Ibukota  Utama  Palembang  merupakan  bagian  dari  4 afdeeling Karesidenan  Palembang,  kemudian  dihapus  sehingga  menjadi  3 afdeeling saja.  Maka ibukota Palembang bergabung dengan Banyuasin menjadi Onder Afdeeling Palembang en Banyuasinstreken di bawah Afdeeling Palembangsche Benedenlanden . Selanjutnya, Onder Afdeeling Rawas tidak lagi di bawah Afdeeling Palembangsche Benedenlanden ,  melainkan  bergabung  ke Afdeeling  Palembangsche  Bovenlanden (Regeeringsalmanak  Eerste Gedeelte,  1942).  Pemisahan Onder  Afdeeling Rawas  dari Afdeeling  Palembangsche  Benedenlanden ini  berdasarkan  Besluit  Residen  Palembang pada 5 Juli 1932 no. 407 (Regeeringsalmanak, 1935). Onder Afdeeling Rawas dipimpin seorang controleur bernama  C.W.  Oppelaar  terhitung  16  November  1933  yang berkedudukan di Surulangun (Regeeringsalmanak, 1934)

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Tabel 2. Marga di Onder Afdeeling Moesie Oeloe (Lubuklinggau) Tahun 1936 No  Nama Marga Nama Kepala Marga (Pasirah) Kedudukan 1. Sikap Dalam Musi Depati Roes Pringgojudo Muara Lakitan 2. Bulang Tengah Semangus  Depati Mohd. Agent Kesumojodo Semangus 3. Bulang  Tengah  Suku Tengah Depati A. Rachman Natokesumo Mambang 4. Proatin XI Pangeran A. Tersusi Raksamarga Mandi Aur 5. Bulang Tengah Suku Ulu Pangeran A. Rasip Mangkualam Binjai P. Panggung 6. Proatin V Pangeran  Mohd.  Amin  Ratu Asmara Ningrat Muara Beliti 7. Tiang Pumpung Kepungut Depati Mantab Natadiraja Muara Kati 8. Sindang Kelingi Ilir Depati Ramitan Lubuklinggau 9. Batu Kuning Lakitan Depati Tusin Selangit 10.  Suku Tengah Lakitan Ulu  Depati Pengandal Natamarga Terawas Sumber: Zaak Almanak Zuid Sumatera dalam (Ismail, 2004:208)
Selanjutnya,  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  merencanakan  pemindahan ibukota  pada Onder  Afdeeling Musi  Ulu  yang  berada  di  Muara  Beliti  ke  Lubuklinggau. Status  Lubuklinggau  sebelumnya  hanyalah  sebuah  dusun  pesirah  yang  menjadi  pusat pemerintahan  marga  Sindang  Kelingi  Ilir  yang  dipimpin  oleh  Depati  Ramitan. Pemindahan  ibukota  dari  Muara  Beliti  ke  Lubuklinggau  lebih  didasarkan  pada  motif ekonomi.  Mengingat  pemerintahan Onder  Afdeeling Musi  Ulu  di  bawah  pengawasan controleur telah  berhasil  membangun  perkebunan  Karet  Belalau,  perkebunan  Kelapa Sawit di Air Temam, dan perencanaan lahan pertanian di Kolonisasi Tugumulyo. Tentu hal tersebut membutuhkan sarana transportasi berkapasitas besar untuk mengangkut hasil bumi dari Lubuklinggau menuju ke Ibukota Karesidenan Palembang, maka sarana transportasi yang dipilih pemerintah kolonial Hindia Belanda ialah kereta api.
Romburgh  (1933),  jalur  pertama  kereta  api  diawali  di  Kertapati,  lalu  menuju Prabumulih, kemudian disusul dari Muara Enim menuju Lahat. Selanjutnya jalur kereta api dari Lahat ke Lubuklinggau merupakan jalur ketiga yang diproyeksikan yang mulai dibangun tahun 1927. Rute pertama dari Lahat ke Tebing Tinggi dibuka untuk lalu lintas pada 01 Juli 1932, disusul pada 01 November 1932 untuk pembukaan rute kedua dari Tebing Tinggi ke Muara Saling, sehingga rute Muara Saling ke Lubuklinggau menyusul dan menjadi rute ketiga sekaligus terakhir dalam pembangunan jalur kereta api untuk

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Sumatera Selatan, selesai dibangun dan dibuka pada tanggal 01 Juni 1933 (Ravico dan Susetyo, 2021).
Barulah  keluar  Besluit  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda  dalam  Staatsblad  no. 186 tanggal 3 April 1934 yang menetapkan tempat baru controleur Musi Ulu, Afdeeling Palembangsche  Bovenlanden, Karesidenan  Palembang  ialah  di  Lubuklinggau.  Semua petugas  catatan  sipil,  dokumen  bersertifikat,  peraturan  hukum,  dan  lain-lain ditempatkan dalam pengawasan kepala pemerintahan di Lubuklinggau. Sehingga praktis Lubuklinggau  dinaikkan  status  dari  kedudukan  marga  Sindang  Kelingi  Ilir  menjadi ibukota Onder Afdeling Musi Ulu.
Dalam Regeeringsalmanak (1936),  “penetapan  posisi  jabatan  baru  controleur Onder  Afdeeling Musi  Ulu  di  Lubuklinggau  adalah  W.P.  Gitzels  yang  baru  ditetapkan tanggal 18 Januari 1935”. Kemudian dalam Regeeringsalmanak Tweede Gedeelte (1942), “jabatan controleur selanjutnya termasuk untuk daerah Kolonisasi Tugumulyo ialah M. De Mey terhitung tanggal 22 Juli 1939, dan adspirant-controleur adalah O. A. Ten Kate terhitung tanggal 15 Oktober 1940”.
Status  Muara  Beliti  setelah  ibukota Onder  Afdeeling Musi  Ulu  dipindahkan  ke Lubuklinggau maka hanya menjadi kedudukan marga Proatin V yang dipimpin Pangeran Mohd.  Amin  Ratu  Asmaraningrat.  Sementara District dan Onder  District pada  Ibukota Utama  Palembang  dan Onder  Afdeeling Musi  Ulu  dihapuskan  sehingga  marga-marga memiliki  daerah  teritorial  masing-masing.  Penghapusan  sistem District dan Onder District ini sejalan dengan mulai bergantinya sistem politik kolonial wilayah Keresidenan Palembang,  sebelumnya  pada  masa  transisi  masih  bersifat  sentralisasi,  kemudian berdasarkan Indische  Staatsblad 1903  No.  329  berganti  menjadi  pemerintahan desentralisasi.  Sebab,  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda  yang  sebelumnya  hanya bersifat  pengawasan,  berganti  menjadi  pengontrolan  yang  lebih  mendekat.  Seorang controleur sebagai kepala pemerintahan Belanda yang paling rendah pada tingkat onder afdeeling ,  yang  sebelumnya  kalau  berurusan  dengan  pasirah lewat  perantara  demang atau  asisten  demang,  namun  sejak  berlakunya  desentralisasi, controleur berhubungan langsung dengan pasirah sebagai kepala marga karena penghapusan sistem district dan onder district di daerah onderafdeeling tersebut (Irwanto, 2018).

## KESIMPULAN
Perubahan marga dilatarbelakangi bahwa marga harus tunduk kepada kekuasaan Residen yang memimpin Karesidenan Palembang. Piagam pengangkatan seorang kepala marga  (Pesirah)  melalui Besluit Residen  Palembang  dan  kedudukan  mereka  dalam administrasi  pemerintahan  kolonial  Hindia  Belanda  berada  di  bawah Asisten  Residen yang memimpin Afdeeling , atau Controleur yang memimpin Onder Afdeeling. Selain itu, perubahan  marga  juga  atas  dasar  pertimbangan  apakah  marga  ini  cocok  untuk digabungkan dengan salah satu marga yang berdekatan.
Marga yang digabungkan ialah marga Tiang Pungpung Suku Ilir dan marga Suku Tengah  Kepungut  menjadi  marga  Tiang  Pungpung  Kepungut  berkedudukan  di  Muara Kati  pada  tahun  1906.  Kemudian  wilayah-wilayah  marga  dibentuk  District  dan  Onder District  (membawahi  marga-marga).  Selanjutnya  terdapat  marga  yang  dinaikkan

## [Berlian Susetyo]
SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
statusnya menjadi ibukota Onder Afdeeling Musi Ulu yaitu marga Sindang Kelingi Ilir di Lubuklinggau.

## DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal
Abdullah, Ma’moen, Bandiman, Djumiran, Wenny Ma’moen, Ping Harifin, and Alimansyur. 1992. Sejarah Daerah Sumatera Selatan . Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Apriyanti, E. dan Dienaputra, R. D. 2015. “Pemerintahan Marga Di Lubuklinggau Tahun 1855- 1983.” Patanjala :  Jurnal  Penelitian  Sejarah  Dan  Budaya .  Vol.  2, No.  7, hlm. 233 – 248.
Hidayah,  Zulyani,  dan  Hari  Radiawan.  1993. Sistem  Pemerintahan  Tradisional  Daerah Sumatera Selatan . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Irwanto,  D.  2018. “Malaise  Dan  Lambang  Kekayaan  Ekonomi  Penguasa  Lokal  Di Palembang, 1929 –1942.” Lembaran Sejarah, Vol. 1, No. 13, hlm. 48-71. Ismail, Arlan. 2004. Marga Di Bumi Sriwijaya . Palembang: UNANTI PRESS.
Laely,  Nur.  2018.  “Sistem  Pemerintahan  Kolonial  Hindia  Bel anda  Di  Onderafdeling Bonthain 1905- 1942.” Jurnal Pendidikan (3):1 – 20.
Muhidin, R. 2018. “Penamaan Marga Dan Sistem Sosial Pewarisan Masyarakat Sumatera Selatan.” Jurnal Kebudayaan, Vol. 2, No. 12, hlm. 161 – 175.
Mulyani,  Lilis.  2000.  “Struktur  Pemerintahan Marga.”  Pp.  18– 62  in Antara  Desa  dan Marga:  Pemilihan  Struktur  pada  Perilaku  Elit  Lokal  di  Kabupaten  Lahat, Sumatera Selatan . Jakarta: PMB-LIPI. Panji, K. A. R., dan Sri Suriana. 2014. “Sejarah Karesidenan Palembang.” Tamaddun, Vol. 2, No. 14, hln. 1-16.
Ravico.  2015.  “Konflik  Elit  Politik  Di  Kesultanan  Palembang  Darussalam  Tahun  1803 - 1821.” Tamaddun XIV(2):39 – 66.
Ravico,  R.  dan Susetyo,  B.  2021.  “Sejarah  Pembangunan  Jalur  Kereta  Api  Sebagai  Alat Transportasi Di Sumatera Selatan Tahun 1914- 1933.” Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, Vol. 1, No. 11, hlm. 68-82.
Sulasman.  2014. Metodologi  Penelitian  Sejarah:  Teori,  Metode  Dan  Contoh  Aplikasi . Bandung: Pustaka Setia.
Zed, M. 2003. Kepialangan Politik Dan Revolusi; Palembang 1900-1950 . edited by E. D. A. Wisesa. Jakarta: LP3ES.

## Arsip dan Dokumen
Keizer, W. G. N. De. 1927. “Onderscheidingen Aan Inlanders En Vreemde Oosterlingen.” De Lokomotief Eerste Blad, September 3, 27.
Nijhoff, Martinus. 1913. Adatrechtbundel VI Sumatera: Bezorgd Door De Commissie Voor Het Adatrecht. Leiden: Nederlands-Indie.
Rapport  nopens  Den  Aanleg  van  Staatsspoorwegen  in  Zuid-Sumatera  Deel  II.  1911. Landsdrukkerij-Batavia
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1847. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1907. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1909. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1913. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1914. Landsdrukkerij-Batavia.

## [Berlian Susetyo]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1917. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1919. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1921. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1934. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1935. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie 1936. Landsdrukkerij-Batavia. Regeeringsalmanak  voor  Nederlandsch-Indie  Eerste  Gedeelte  1942.  Landsdrukkerij-
Batavia.
Regeeringsalmanak  voor  Nederlandsch-Indie  Tweede  Gedeelte  1942.  Landsdrukkerij- Batavia.
Royen,  J.  W.  Van.  1927.  Palembangsche  Marga  En  Haar  Gronden  Waterrechten.  Leiden: Adriants Boekhandel.
Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1906 no. 466. Landsdrukkerij-Batavia. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1911 no. 601. Landsdrukkerij-Batavia. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1914 no. 213. Landsdrukkerij-Batavia. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1918 no. 612. Landsdrukkerij-Batavia. Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1934 no. 186. Landsdrukkerij-Batavia.

## Website
https://www.delpher.nl sebagai sarana menelusuri sumber arsip dan dokumen. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl sebagai sumber foto/gambar