Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 7 No. 2 November Tahun 2019 Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v7i2.1772

## Trend Korupsi Kepala Daerah; Studi pada Pemerintahan Daerah di Sumatera Utara
Muhammad Harits 1
aismharits@gmail.com Vito Ammar Gozali 2 vitoammar@gmail.com Nur Harfi Oktaviani 3 vianiokta1234@gmail.com
Karina Dwi Agustina 4 agustinakarina99@gmail.com
1,2,3,4 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

## ABSTRAK
Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan negara karena akan mengganggu stabilitas negara.  Tidak  ada  negara  di  dunia  yang  kebal  bebas  dari  korupsi  karena  negara  yang  merupakan  sebuah organisasi  publik  yang  sangat  besar  di  dalamnya  terdapat  banyak  pihak  yang  memiliki  kepentingan  pribadi yang  berbeda-beda.  Hanya  saja  kadarnya  yang  berbeda  antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya.  Di Indonesia, seringkali terjadi korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara termasuk kepala daerah. Salah satu provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia adalah Sumatera Utara. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif terhadap sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (literature review) baik sumber primer maupun sekunder . Hasil penelitian menunjukkan bahwa  lingkungan  kerja  yang  buruk,  budaya  organisasi  yang  telah  mengakar  sejak  lama,  dan  perbedaan kepentingan menjadi penyebab terjadinya tradisi korupsi Kepala Daerah Sumatera Utara.
Kata Kunci: korupsi; tradisi; kepentingan pribadi; kepala daerah.

## ABSTRACT
Corruption is an act that is disserve to society and the state because it will disturb the stability of the country. There is no country in the world that is immune from corruption because the state which is a very large public organization in which there are many parties who have different personal interests but the levels are different from  one  country  to  another.  corruption  that  involving  state  officials  including  regional  heads  are  often  in indonesia. One of the highest level of corruption in Indonesia  is North Sumatera. This study uses qualitative methods and descriptive analysis on secondary data. Data are collected through literature review on primary and secondary sources. The result showed that bad work environment, organizational culture that has existed for a long time, and personal interst causes a corruption tradition in North Sumatera.
Keywords: corruption; tradition; personal interest; regional heads.

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  suatu  tindakan  yang menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh  keuntungan  pribadi.  Saat  ini, tindakan  korupsi  yang  dilakukan  pejabat tinggi negara semakin marak terjadi, hal ini terlihat  dari  banyaknya  pejabat-pejabat yang tertangkap tangan telah menyalahgunakan wewenangnya oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) melalui  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT). Maraknya  korupsi  menjadi  salah  satu masalah  yang  serius  bagi  suatu  negara karena  dapat  membahayakan  stabilitas negara, menghambat pembangunan ekonomi, menyengsarakan masyarakat, dan merusak moralitas bangsa.
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2018, Indonesia menduduki peringkat  ke-89  dengan  skor  38.  Posisi Indonesia masih berada dibawah Singapura dengan skor 85, Brunei Darussalam dengan skor 63, dan Malaysia dengan skor 47. Hal ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  korupsi  di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara  ASEAN  lain.  Sebenarnya,  korupsi bukan  merupakan  hal  yang  baru  di Indonesia  tetapi  sudah  mengakar  sejak lama. Bahkan, korupsi telah ada pada masa kerajaan  Singasari,  Majapahit,  dan  Demak yang akhirnya meruntuhkan kerjaan tersebut.  Masa  Orde  Baru  juga  sangat melekat dengan istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (KKN)  yang  terjadi  secara besar-besaran  oleh  para  pejabat-pejabat negara dan aparatur keamanan negara pada saat  itu.  Korupsi  itulah  yang  membawa pemerintahan soeharto kepada kelengseran dan perekonomian Indonesia sangat memburuk pada saat itu.
Korupsi  di  Indonesia  tidak  hanya melibatkan pejabat-pejabat di tingkat pusat,
tetapi juga melibatkan para kepala daerah di Indonesia.  Dikutip  dari  Kompas.com, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) telah  menangani  kasus  tindak  pidana korupsi  yang  melibatkan  79  kepala  daerah di  Indonesia  pada  tahun  2004-2018. Bahkan,  angka  tersebut  dapat  terus bertambah  karena  masih  ada  kasus  yang datanya belum masuk dan kasusnya masih terus  diusut.  Kepala  daerah  yang  terjerat kasus  korupsi  itu  terdiri  dari  45  orang bupati,  21  orang  Wali  Kota,  dan  13  orang gubernur.
Sumatera  Utara  merupakan  salah satu provinsi yang kepala daerahnya banyak terlibat  kasus  korupsi.  Baru-baru  ini,  Wali Kota Medan Dzulmi Eldin telah ditetapkan sebagai  tersangka  bersama  dengan  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  (PUPR)  Kota  Medan,  Isa  Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul  Fitri  Siregar.  Mereka  diduga terlibat  kasus  penerimaan  suap  terkait proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021.
Dzulmi  Eldin  bukan  menjadi  satu- satunya  Kepala  Daerah  Sumatera  Utara yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya,  Wali  Kota  Medan,  Abdillah terlibat  kasus  korupsi  pengadaan  mobil pemadam  kebakaran  dan  penyelewengan APBD Kota Medan 2002-2006. Wali Kota Medan, Rahudman Harahap juga tersangkut kasus  korupsi  dana  Tunjangan  Aparatur Pemerintahan  Desa  (TPAPD)  Tapanuli Selatan pada 2004- 2005.
Tidak hanya Wali Kota Medan yang terlibat  kasus  korupsi,  tetapi  juga  Ramli Lubis (Wakil Wali Kota Medan), Syamsul Arifin (Gubernur Sumut), Hidayat Batubara (Bupati  Mandailing  Natal),  Raja  Bonaran Situmeang (Bupati Tapanuli Tengah), Gatot
Pujo Nugroho (Gubernur Sumut), OK Arya Zulkarnain  (Bupati  Batubara),  Pangonal Harahap (Bupati Labuhanbatu) dan Bupati Pakpak  Bharat,  Remigo  Yolando  Berutu. Hal  ini  memunculkan  pandangan  bahwa pemerintahan  daerah  Sumatera  Utara menjadi sebuah lingkaran setan bagi orang- orang didalamnya sehingga korupsi menjadi sebuah tradisi yang kerap dilakukan oleh para kepala daerah Sumatera Utara.  Dengan  banyaknya  banyaknya kejadian  di  pemerintahan  Sumatra  Utara. Perlu sekiranya diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA Korupsi
Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan  untuk  memperoleh  keuntungan pribadi sehingga memberikan kerugian bagi kepentingan
umum dan negara.
(Kartono:1983)
Kode etik
Kode etik adalah sistem norma, nilai dan  aturan  profesional  tertulis  yang  secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan  apa  yang  benar  atau  salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang  harus  dihindari.  Kode  etik  memiliki tujuan  agar  seorang  yg  memiliki  profesi tertentu  memberikan  jasa  serta  pelayanan yang  sebaik-baiknya  kepada  orang  yang menerima  jasanya.  Kode  etik  mengatur seseorang agar bersikap profesional dengan mematuhi kode etik yang ada.

## Lingkungan Kerja
1. Pengertian Lingkungan Kerja
Menurut  Nitisemito  (2000)  lingkungan kerja  merupakan  segala  hal  yang terdapat  di  sekitar  karyawan  dan  dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Faktor Lingkungan Kerja
Menurut Sedarmayanti, (2001:21)
menyatakan  bahwa  secara  garis  besar, jenis  lingkungan  kerja  terbagi  menjadi dua  faktor,  yaitu  faktor  lingkungan kerja  fisik  dan  faktor  lingkungan  kerja non fisik.
a. Faktor Lingkungan Kerja Fisik Pewarnaan, penerangan, udara,
suara bising, ruang gerak, keamanan, dan kebersihan.
b. Faktor Lingkungan Kerja Non-Fisik Struktur  kerja,  tanggung  jawab kerja,  perhatian  dan  dukungan pemimpin, kerja sama antar kelompok, dan kelancaran komunikasi

## Budaya Organisasi
1. Pengertian Budaya Organisasi
Menurut  Djokosantosa  (2003),  budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan  yang  dipelajari,  diterapkan  dan dikembangkan secara berkesinambungan sebagai acuan berperilaku  dalam  organisasi  untuk menciptkana  tujuan  organisasi  yang telah ditetapkan.
2. Sumber Budaya Organisasi Menurut  Robbins  (2002:  283)  suatu budaya  organisasi  berasal  dari  tiga sumber, yaitu:
2.1.Pendiri organisasi
Pendiri  memiliki  peranan  penting dalam menarik karyawan. Sikap dan nilai seorang pemimpin akan diterima  oleh  karyawan  dalam
organisasi  dan  tetap  dipertahankan sepanjang  pendiri  berada  dalam organisasi  tersebut  atau  bahkan setelah  pendirinya  meninggalkan organisasi.
2.2.Pengalaman organisasi menghadapi lingkungan eksternal Sikap  dan  nilai  dapat  terbangun akibat penghargaan organisasi terhadap  tindakan  dan  kebijakan yang dibentuk
2.3.Hubungan kerja karyawan Karyawan membawa harapan, nilai, sikap  mereka  kedalam  orgnaisasi. Sehingga  hubungan  kerja  dapat merefleksikan  aktivitas  organisasi yang  dapat  membentuk  sikap  dan nilai.
3. Indikator Budaya Organisasi Berikut adalah indikator budaya organisasi  menurut  Eugene  McKenna (2005: 60):
a. Hubungan  antara  manusia  dengan manusia
Hubungan  antar  manusia  dengan manusia  yaitu  keyakinan  para anggota  organisasi  bahwa  mereka diterima  secara  benar  dengan  cara yang tepat dalam sebuah organisasi.
b. Kerjasama Kerjasama adalah kemampuan seseorang  pekerja  untuk  bekerja bersama  dengan  rekan  kerja  dalam menyelesaikan  suatu  tugas  dan pekerjaan  yang  telah  ditetapkan sebagai  mencapai  daya  guna  yang sebesar-besarnya.
c. Penampilan karyawan
Penampilan  karyawan  adalah  kesan yang dibuat oleh seseorang terhadap orang lainnya,  misalnya  keserasian  pakaian  dan penampilannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dan  analisis  deskriptif  terhadap sumber  data  sekunder.  Informasi  kami peroleh dari berbagai dokumen dan sumber berita yang dapat di akses pada laman web. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat deskripsi,  gambaran,  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antarfenomena  yang  diselidiki  (Nazir, 2005).  Penulisan  karya  tulis  ini  merujuk pada  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  studi  kepustakaan  ( literature review ) baik  sumber  primer  maupun sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Yang Melibatkan Kepala Daerah di Sumatera Utara
Maraknya kasus korupsi di Indonesia  banyak  menjerat  kepala  daerah. Berdasarkan  data  dari  KPK  pada  Tahun 2018,  KPK  melakukan  operasi  tangkap tangan (OTT) sebanyak 29 kali. Pihak yang terjerat  beragam  seperti  DPR,  DPRD, kepala  negara,  hingga  aparatur  negara. Namun, yang paling banyak terjerat adalah kepala  daerah.  Dari  29  kali  penangkapan, 21  diantaranya  kepala  daerah.  Faktor terbesar banyaknya kepala daerah tertangkap  OTT  adalah  karena  mahalnya ongkos politik. Terdapat 114 kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi
Pemberantasan  Korupsi  sepanjang  tahun 2004-2019.  Kepala  daerah  melakukan korupsi  dengan  berbagai  macam  jenis
seperti, gratifikasi, suap-menyuap, pengadaan  barang  dan  jasa,  perizinan, pencucian uang dan pungutan liar.
Gambar  1.  Data  Kasus  Korupsi  oleh  Kepala Daerah di Indonesia.
Sumber: (Katadata, 2019) Berdasarkan  data  diatas,  kepala daerah  di  Indonesia  sering  melakukan tindakan korupsi berupa gratifikasi sebanyak  81  kasus,  kemudian  disusul dengan penyalahgunaan anggaran sebanyak 27  kasus,  pengadaan  barang  dan  jasa sebanyak  13  kasus,  pencucian  uang sebanyak  9  kasus,  perizinan  sebanyak  6 kasus dan pungutan liar sebanyak 3 kasus
Hal ini menunjukkan bahwa kepala
daerah di Indonesia masih sering menyalahgunakan  wewenangnya  untuk keuntungan pribadi. Dengan wewenang dan kekuasaan  yang  mereka  punya,  mereka menghalalkan  segala  cara  agar  mencapai kepentingan  pribadinya.  Dari  banyaknya kasus  korupsi  oleh  kepala  daerah  di Indonesia, provinsi Sumatera Utara merupakan  salah  satu  provinsi  dengan tingkat korupsi yang  tinggi.  Setiap pergantian  jabatan  rentan  terjadi  kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Hal itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini
Tabel 1. Kepala Daerah di Sumatera Utara yang Terlibat Kasus Korupsi.
Nama Jabatan
Tahun Jabatan
Kasus Pangonal Harahap Bupati Labuhanbatu 2016-2018 Terkait dengan proyek di PUPR Gatot Pujo Nugroho Gubernur  Sumatera Utara 2011-2015 Terbukti  memberikan  suap  kepada  Keadilan Tata Usaha Negara di Medan, dan melakukan korupsi dana hibah dan bantuan sosial senilai Rp4 M. Rahudman Harahap Wali Kota Medan 2010-2013 Menyalah gunakan wewenang dalam
penggunaan  Dana  Tunjangan  Pendapatan Aparatur  Pemerintahan  Desa  Kabupaten Tapanuli Selatan
Nama Jabatan Tahun Jabatan Kasus Robert Edison Siahaan Wali Kota Siantar 2005-2010 Menyelewengkan Dana Rehabilitas/Pemeliharaan  Dinas  Pekerjaan Umum  pada  APBD  Kota  Pematangsiantar pada Tahun 2007 sebesar Rp343 M. Fahuwusa Laia Bupati Nias Selatan 2006-2011 Melakukan  suap  terhadap  penyelenggaraan negara Binahati Benedictus Baeha Bupati Nias Penyelewengan dana penanggulangan bencana  gempa  dan  tsunami  di  Kabupaten Nias sebesar Rp3,7 M. Syamsul Arifin Gubernur Sumut 1999-2004 dan 2004- 2008 Menyelewengkan  dana  kas  daerah  sebesar Rp57 M untuk kepentingan pribadi. Abdillah Wali Kota Medan 2000-2008 Pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan merek  Morita  dan  penyalahgunaan  APBD Pemerintah Kota Medan Ramli Lubis Wakil Wali Kota Medan 2005-2008 Melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam pengadaan  mobil  pemadam  kebakaran  di Medan  dan  penyalahgunaan  APBD  bersama dengan Wali Kota Medan.
Sumber: (Kompas, 2018)
Dari kasus-kasus yang telah terjadi, dapat dianalisis dari segi etika, lingkungan kerja, dan budaya organisasi.

## Korupsi Ditinjau Dari Segi Etika
Etika  berasal  dari  kata  Yunani ethos , yang berarti adat atau kebiasaan.Etika  dapat  diartikan  sebagai pola  hidup  individu  atau  kelompok  yang baik  yang  berpengaruh  pada  orang  lain. Hal  ini  berkaitan  dengan  nilai-nilai,  tata cara  hidup  yang  baik,  aturan  hidup  yang baik,  dan  segala  sesuatu  yang  sudah menjadi pola kebiasaan orang-orang secara turun-temurun  dari  satu  generasi  ke generasi  berikutnya  dalam  suatu  wilayah atau kelompok masyarakat.
Menurut  dari  Bertens  (2000),  etika dibagi ke dalam dua teori :
a) Teori  etika  deontologi,  yaitu  istilah tersebut  berasal  dari  bahasa  Yunani yang  berarti  kewajiban.  Karena  itu etika deontologi menekankan kewajiban  manusia  untuk  bertindak secara baik.
b) Teori etika teleologi, yaitu teori yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan tersebut.
Dilihat  dari  tinjauan  teori  etika deontologi, tindakan korupsi sudah sangat menyimpang dari kewajiban. Berdasarkan pendapat  Huntington  yang  mana  telah mendifinisikan  tindakan  korupsi  sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan  oleh  pejabat  publik,  maka  jika disambungkan  dengan  teori  deontologi yang  telah  dikemukakan  oleh  Keraf sangatlah melanggar etika tersebut. Pejabat publik  memiliki  keharusan  untuk  tetap jujur  dan  tidak  merugikan  negara  dengan sengaja,  apalagi  dengan  maksud  untuk menguntungkan  individu  melalui  cara yang merugikan negara.
Lalu  jika  ditinjau  melalui  teori etika  teleologi  oleh  Keraf,  tindakan korupsi  juga  suatu  tindakan  yang  buruk. Dalam  teori  etika  teleologi,  sesuatu dianggap baik atau buruk dapat dinilai dari tujuannya. Korupsi bertujuan untuk memperkaya  diri  atau  menguntungkan suatu  individu,  tetapi  mengakibatkan kerugian yang besar pada negara, sehingga dapat  dinilai  bahwa  tindakan  korupsi adalah  tindakan  yang  buruk  ditinjau  dari teori etika teleologi.
Kasus  yang  terjadi  di  Medan, Sumatera  Utara  ini  dapat  diklasifikasikan ke  dalam  teori  kode  etik  yang  telah dikemukakan oleh Keraf. Dengan tertangkapnya Dzulmi Eldin yang menjabat sebagai Wali Kota Medan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah  Kota  Medan  akan  semakin kecil. Ditinjau dari etika deontologi, maka pemerintah kota medan dapat dinilai buruk dalam segi etika karena telah menyalahgunakan  wewenangnya  sebagai pejabat publik dan tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. Bila  kita  kaitkan  dengan  kasus- kasus  korupsi  yang  terjadi  di  kalangan Pemerintah  daerah  provinsi  Sumatera Utara  dapat  secara  jelas  kita  lihat  bahwa para  pelaku  tindak  korupsi  rata-rata menjabat  sebagai  Wali  Kota,  namun dengan  jabatan  tersebut  justru  membuat mereka  memanfaatkan  jabatannya  untuk memenuhi  kepentingan  pribadi.  Dengan jabatan  yang  tinggi  sebagai  Wali  Kota, tidak  cukup  untuk  membuat  para  tindak korupsi  untuk  tidak  menyalahgunakan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadi,
Seperti kasus praktik korupsi yang menjerat Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dalam  kasus  dugaan  suap  terkait  proyek
dan jabatan di Pemerintahan kota (Pemko) Medan tahun 2019. Dzulmi Eldin terjaring operasi tangkap tangan (OTT), dalam OTT tersebut  KPK  mengamankan  tujuh  orang dari berbagai  unsur pejabat  di  lingkungan Pemko  Medan, beserta uang Rp 200 juta. Sedangkan  Rp  50  juta  masih  dibawa seorang  ajudan  Dzulmi  Eldin  bernama Andika,  yang  sampai  saat  ini  belum menyerahkan  diri.  Menurut  keterangan KPK,  Dzulmi  Eldin  memerintahkan Syamsul  Fitri  untuk  mencari  dana  dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan  ke  Jepang  pada  Juli  2019 tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.
Dari kasus ini dapat
memperlihatkan  bahwa  dengan  cukup tingginya jabatan sebagai Wali Kota, justru membuat para Pemerintah daerah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dinilai sangat menyimpang  dari  norma-norma  yang  di terima masyarakat.

## Tinjauan dari Lingkungan Kerja
Kasus korupsi yang dapat dikatakan telah menjadi tradisi di kalangan Kepala  Daerah  Sumatra  Utara  dapat ditinjau  dari  sisi  lingkungan  kerja  atau lingkungan  organisasinya.  Sesuai  dengan pengertian  lingkungan  kerja  itu  sendiri bahwa lingkungan kerja adalah segala hal di sekitar pekerja yang dapat berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankannya. Begitu pula dengan kasus- kasus  korupsi  yang  terjadi  di  kalangan Kepala  Daerah  Sumatra  Utara.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  pengaruh  dari lingkungan kerja tersebut.
Dapat  kita  kaji  faktor  lingkungan kerja  non-fisik,  dimana  faktor-faktor  ini dapat membentuk sebuah lingkungan kerja yang  menyebabkan  kepala-kepala  daerah tersebut terjerat kasus korupsi:
1. Struktur kerja
Di  wilayah  provinsi,  pemegang kekuasaan  tertinggi  adalah  gubernur. Di  wilayah  kabupaten/kota  jabatan kepala  daerah  dipegang  oleh  seorang Bupati/Wali  Kota.  Hal  ini  berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah  dipimpin  oleh  kepala  daerah. Artinya  kepala  daerah  memiliki kekuasaan yang cukup tinggi.
Menurut  undang-undang  nomor  32 tahun  2004,  menjelaskan  bahwa kepala  daerah  memiliki  wewenang untuk  menyusun  serta  mengajukan rancangan  perda  terkait  APBD.  Dari kasus-kasus  yang  menjerat  para kepala daerah banyak disebabkan oleh penyelewengan  dana  APBD.  Ini terbukti  bahwa  wewenang  yang tertera dalam  UU  No.32 Tahun 2004 dapat  mempermudah  kepala  daerah untuk melakukan  penyelewengan dana.
2. Tanggung jawab kerja Hal  ini  juga  cukup  berkaitan  dengan struktur  kerja,  dimana  kepala  daerah memiliki  tanggung  jawab  untuk menyusun  apbd  yang  akan  dibahas dengan dprd serta kepala daerah juga memiliki tanggung jawab atas penyerapan  dana  yang  tertera  pada apbd.  Tidak  jarang  kejahatan  yang dilakukan  para  kepala  daerah  adalah dengan  membesarkan  RAPBD  yang tidak  sesuai  dengan  biaya  yang dibutuhkan. Sehingga terjadi penyerapan  dana  yang  tidak  sesuai dengan keperluan dana tersebut.
3. Perhatian dan dukungan pemimpin Perhatian  dan  dukungan  pemimpin dalam kasus ini lebih merujuk kepada pendahulu.  Tidak  lain  adalah  mantan kepala  daerah  yang  sudah  tidak  lagi
menjabat  sebagai  kepala  daerah. Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa adanya tukar wawasan yang dilakukan  oleh  calon-calon  kepala daerah. Proses tersebutlah yang dapat memunculkan budaya
korupsi
dikalangan kepala daerah ini. Karena berdasarkan fakta di zaman ini bahwa biaya politik dapat dikatakan mahal.
4. Kerja sama antar kelompok Kerja  sama  dalam  kasus  ini  adalah kerja  sama  politik  yang  dilakukan oleh  pendukung-pendukung  calon kepala  daerah.  Seperti  partai  politik yang beraliansi dan mendukung calon kepala  daerah  ataupun  seorang  calon kepala  daerah  tersebut  yang  berasal dari  anggota  partai  politik  tersebut. Hal ini juga dimanfaatkan oleh partai politik tersebut untuk mengambil alih kekuasaan,  maka  tidak  jarang  para calon  kepala  daerah  menerima  dana siluman dari partai politiknya.

## Tinjauan dari Budaya Organisasi
Salah  satu  yang  dapat  mempengaruhi budaya organisasi ialah lingkungan organisasi/lingkungan kerja yang sebelumnya sudah dibahas. Maka dari itu, dua pembahasan ini cukup berkaitan. Hal- hal yang terdapat di lingkungan kerja dapat menumbuhkan  suatu  budaya  organisasi, terlebih jika faktor-faktor lingkungan kerja adalah  yang  negatif,  maka  budaya  yang terbangun adalah budaya yang negatif. Hal ini  disebabkan  karena  adanya  beberapa konsep  yang  sama  atau  bersinggungan, seperti  indikator  dari  budaya  organisasi yakni:
1. Hubungan  antara  manusia  dengan manusia
2. Kerjasama
3. Penampilan karyawan
Poin  kesatu  dan  kedua  sudah  sangat  jelas dipaparkan pada lingkungan kerja. Sehingga  yang  akan  difokuskan  di pembahasan  ini  adalah  dari  mana  sumber budaya organisasi itu muncul.
1. Pendiri organisasi
Dalam  kasus  ini  dikarenakan  kepala daerah merupakan organisasi pemerintahan,  maka  pendirinya  adalah sebuah  negara.  Sehingga  pendiri  disini merujuk  kepada  pendahulu,  seperti yang  disinggung  pada  pembahasan lingkungan  kerja.  Tidak  jarang  proses korupsi  ini  pertama  menjerat  kepala daerah,  sehingga  kekosongan  jabatan tersebut  diduduki  oleh  sang  wakil kepala  daerah,  namun  setelah  wakil kepala  daerah  tersebut  menduduki jabatan  tersebut,  ia  pun  ikut  terjerat dalam  kasus  korupsi.  Kasus  ini  seperti sudah  menggambarkan  jelas  bahwa sudah terbentuk sebuah budaya organisasi di kalangan kepala daerah.
2. Pengalaman  organisasi  menghadapi lingkungan eksternal
Lingkungan  eksternal  yang  dapat  kami tangkap di sini adalah seperti kelompok partai  politik.  Partai  politik  di  sini memiliki peran untuk mendukung calon kepala daerah, sehingga adapun hal-hal yang  dilakukan  oleh  calon  untuk ‘memuaskan’ partai politiknya. Hal ini bertujuan  agar  calon  kepala  daerah  ini tetap  diberi  dukungan  dalam  bentuk apapun. Akibatnya budaya ini terbentuk agar sang kepala daerah dapat bertahan di kedudukannya.
3. Penampilan karyawan Menurut kami dalam hal ini, penampilan  karyawan  dapat  dikatakan juga  penampilan  pekerja,  dimana penampilan  ini  akan  membuat  kesan pertama.  Sehingga  kepala  daerah  pasti
akan  membeli  dan  mengkonsumsi barang-barang  yang  tergolong  mewah, sehingga hal ini dapat mendorong akan kebutuhan biaya untuk membeli barang- barang tersebut.

## PENUTUP
Korupsi adalah perilaku  seseorang yang  menyimpang  dari  kewajibannya dengan  menggunakan  wewenang  dan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi  sehingga  menyebabkan  kerugian bagi masyarakat dan negara. Kasus korupsi berantai  yang  terjadi  di  Sumatra  Utara memiliki beberapa faktor. Pertama dikarenakan  adanya  etika  bekerja  yang kurang baik  dalam pemerintahan Sumatra
Utara.  Terlihat  dari  kasus  Dzulmi  Eldin sebagai Wali Kota Medan yang mencontohkan  etika  yang  buruk  yaitu melakukan  tindakan  korupsi,  kemudian kasus  tersebut  berulang  pada  wakil  Wali Kota  dari  Dzulmi  Eldin.  Faktor  kedua adalah  adanya  pengaruh  dari  lingkungan kerja  non-fisik  yang  tidak  sehat  seperti kewenangan  yang  besar  dalam  rancangan perda  terkait  APBD,  pemberian  tanggung jawab  kepada  kepala  daerah  untuk menyusun  APBD,  adanya  perhatian  dan dukungan  dari  pemerintah  sebelumnya yang terjerat kasus korupsi, dan terjadinya kerja  sama  dari  berbagai  pihak.    Faktor terakhir  adalah  adanya  pengaruh  dari budaya organisasi yang negatif.
Saran yang dapat diberikan adalah perlu  dilakukan  masyarakat  Indonesia adalah  agar  lebih  perhitungan  dalam memilih  pemimpin.  Sebelum  memilih pemimpin butuh mengetahui latar belakang  sosok  yang  ingin  kita  pilih. Contohnya  seperti  memerhatikan  track record  perjalanan  politiknya,  siapa  saja orang  yang  membersamai  sosok  tersebut,
dan hal  lain yang dapat berdampak buruk bagi  negara  agar  hal  serupa  tidak  terjadi. Setelah  terpilihnya  pemimpin  pada    suatu daerah, masyarakat juga perlu aktif dalam mengawal  apa  yang  dilakukan  oleh pemuka  daerah  tersebut  sebelum  kasus- kasus  seperti  korupsi  ini  tidak  terjadi bahkan menjadi tradisi. Pemerintah Indonesia  juga  perlu  menguatkan  peran KPK  sebagai  lembaga  khusus  untuk mengatasi korupsi di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Alex.  S.  Nitisemito.  (2002). Manajemen Personalia. Edisi  Revisi.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Andriansyah,  Anugrah.  (2019). Tradisi Gelap  Praktik  Korupsi  Kepala Daerah  di  Medan. Accessed  on November 28, 2019 from https://www.voaindonesia.com/a/tr adisi-gelap-praktik-korupsi-
kepala-daerah-di- medan/5126869.html.
Bahari,  Yuda  Rian.  (2019). Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme  (''Bukan'')
Budaya  Indonesia. Accessed  on November 30, 2019 from https://www.kompasiana.com/yud arianbhr54/5cbaf417cc52837d7e0
4ab00/korupsi-kolusi-nepotisme- bukan-budaya-indonesia?page=all.
Bertens. K (2000). Etika . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Eugene  McKenna.  (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia .
Yogyakarta: Andi.
Hangga,  Michael.  (2018). 9    Kepala Daerah  di  Sumatera  Utara  yang Terjerat  Korupsi .  Accessed  on
November 30, 2019 from
https://regional.kompas.com/read/
2018/07/19/08421331/9-kepala- daerah-di-sumatera-utara-yang- terjerat-korupsi?page=all.
Hermawan, Bayu. (2018). Korupsi Kepala Daerah  Makin  Kronis .  Accessed on  December  2,  2019  from https://www.republika.co.id/berita/ kolom/fokus/18/12/22/pk4hgh318- korupsi-kepala-daerah-makin- kronis.
Kartono,  Kartini.  (1983). Patologi  Sosial . CV Rajawali. Jakarta.
Kumorotomo,  Wahyudi.  (1992_. Etika
Administrasi  Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
Mas’oed, Mohtar, (1994). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi , Yogyakarta: LP3ES. Musdaliva, Yana. (2015). Struktur Lembaga Pemerintahan Kabupaten Kota dan Propinsi dan Penjelasannya . Accessed on November 30, 2019 from
https://guruppkn.com/lembaga- pemerintahan-kabupaten-kota-dan- propinsi.
Moeljono,  Djokosantoso.  (2003). Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi. Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Nazir,  Moh.  (2005). Metode  Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
Robbins  SP,  dan  Judge.  (2002). Perilaku Organisasi, Jakarta: Salemba Empat Hal 283.
Sedarmayanti. (2001). Sumber Daya Manusia  dan  Produktivitas  Kerja .
Bandung: Mandar Maju .
Taher,  Andrian  Pratama.  (2019). Indeks Persepsi  Korupsi  2018:  Indonesia Peringkat  ke-89  Dunia. Accessed on  November  30,  2019  from https://tirto.id/indeks-persepsi- korupsi-2018-indonesia-peringkat- ke-89-dunia-dfl9.
-----------Katadata.  (2019). 114  Kepala Daerah  Terjerat  KPK,  Paling
Banyak Kasus Suap . Accessed on
December 2, 2019 from
https://katadata.co.id/infografik/20
19/07/18/selama-2004-2019-ada-
144-kepala-daerah-terjerat-kasus- korupsi-di-kpk.