## MODEL PERAMPASAN ASET TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## Oleh:
HALIF, S.H., M.H.
.

## Abstract
Assets proceeds of crime like the blood that is able to turn on and determine the continuity of organized crime. Preventing criminal enjoying the proceeds of  crime assets is a step forward  in  combating  crime.  Thus  the  assets  of  the  offense  should  be  seized.  Model confiscation  of  assets  has  been  progressing, ranging  from  models  deprivation  of  assets crime by way of penal (criminal forfeiture), growing to model expropriation of assets by civil (civil forfeiture), has now also developed a model confiscation of assets crime by way administration. Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering  is  one  of  the  laws  governing  the  confiscation  of  assets  of  crime.  Model confiscation of assets of criminal acts adopted by the law is the model appropriation assets by civil supported by the reversal of the burden of proof.
Keywords: Model, Asset, Crime.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Berkembanya ilmu  pengetahuan, teknologi dan informasi, tidak selamanya berdampak  positif,  di  satu  sisi perkembangan tersebut berdampak negatif,  seperti  berkembangnya  tindak pidana  dari  yang  bersifat  konvensional kepada  tindak  pidana  yang  bersifat terorganisasi  dan  transnasional. Bahkan berkembanya  tindak  pidana  di  abad modern ini ke arah keuntungan ekonomis atau  lebih  dikenal  sebagai  tindak  pidana dengan  motif  ekonomi,  seperti  tindak pidana  korupsi,  tindak  pidana  pencucian uang  dan  tindak  pidana  perdagangan narkotika. Menurut  Romli  Atmasasmita, tindak  pidana  dengan  motif  ekonomi yang  awalnya  bersifat  konvensional seperti pencucian, penipuan dan penggelapan berkembang menjadi semakin  kompleks  karena  melibatkan pelaku  yang  terpelajar  ( white  color crime )  dan  sering  sekali  bersifat transnasional atau lintas negara. 1
Harta  hasil tindak  pidana ibarat darah  yang  menjadi  sumber  kehidupan pelaku  kejahatan,  baik  yang  bersifat individu  maupun  bersifat  terorganisasi. Pelaku  tindak  pidana, khususnya  yang terorganisa, dalam  melakukan  tindak
1 Romli  Atmasasmita, Globalisasi  &  Kejahatan Bisnis,  Kencana Prenada  Media,  Jakarta, 2010, hlm. 119
pidanaya membutuhkan dana operasional untuk  melancarkan  tindak  pidana  yang direncanakan,  harta  hasil  kejahatan  yang sebelumnya  menjadi  modal  atau  dana untuk melakukan tindak pidana berikutnya. Sebagaimana  dikatakan  oleh Sultan  Remy  Shahdaini,  suntikan  dana segar  dari  hasil  kejahatan  sebelumnya diperlukan  untuk  membiayai  operasi kejahatan berikutnya dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 2 Layaknya bisnis dan  industri  yang  sah  atau  legal, kejahatan  terorganisasi  membutuhkan pemasukan  dana agar  roda  organisasi kejahatan berjalan terus menerus. Sarana yang digunakan oleh kejahatan terorganisasi  dalam  menyalurkan  harta hasil  kejahatannya  dilakukan  melalui pencucian uang. Dengan sarana ini harta yang  awalnya  dihasilkan  dari  tindak pidana  seolah-olah  menjadi  harta  yang sah atau legal.
Mencegah  dan memberantas tindak pidana terorganisasi dan transnasional  tidak  dilakukan  dengan cara-cara  yang  konvensional,  seperti menangkap  pelaku  tindak  pidana  ( fllow the  suspect ),  cara  ini  tidak  efektif  untuk dilakukan  karena  untuk  membuktikan adanya  tindak  pidana  terhadap  tindak
2 Sutan  Remy  Sjahdeini, Seluk  Beluk  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme ,  Pustaka  Utama  Grafiti,  Jakarta, 2007, hlm. 28.
pidana yang terorganisasi dan transnasional sangatlah sulit. Oleh karena itu, harus digunakan terobosan baru yakni dengan  metode follow  the  money mengikuti  dan  mengetahui  jejak  rekam harta  kekayaan  hasil  dari  tindak  pidana asal.  Setelah itu selesai  dilanjutkan dengan  perampasan  aset,  harta  kekayaan yang  dihasilkan  dari  tindak  pidana dirampas agar pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.  Bisa  dibayangkan  jika  harta kekayaan  hasil  dari  tindak  pidana  yang diibaratkan darah dan jantungnya pelaku tindak  pidana  dirampas  dan  tidak  dapat menikmati  hasil  dari  tindak  pidananya, maka pelaku tindak pidana tersebut akan mati  berlahan-lahan.  Sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  Muhannad  Yusuf sebagai berikut: 3
“berdasarkan pengalaman  Indonesia dan  negara-negara  lain  menunjukkan bahwa  mengungkap  tindak  pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam  penjara  ( follow  the  suspect ) ternyata  belum  cukup  efektif  untuk menekan  tingkat  kejahatan  jika  tidak disertai  dengan  upaya  untuk  menyita dan  merampas  hasil  dan  instrumen tindak pidana”.
Kegelisahan  mengenai  pence- gahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana yang bersifat terorganisasi dan
3 Muhammad  Yusuf, Merampas  Aset  Koruptor ,
Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm.
4.
transnasional dengan metode perampasan aset,  khususnya pada tindak  pidana korupsi, tidak  hanya  dialami  Indonesia, negara-negara lain mengalami hal serupa. Keadaan  ini  direspon  oleh  PBB (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  dengan mengeluarkan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi  2003 ( The United  Nations Convention against Corruption ), konvensi ini diadopsi oleh negara peserta komprensi diplomatik di Merida, Mexico, termasuk  di  dalamya  Indonesia.  Dengan adanya  Konvensi  PBB  2003  ini  telah membuka  kesempatan  seluas-luasnya kebijakan  hukum  perampasan  aset sebagai sarana untuk dapat mengembalikan  aset tindak  pidana  yang ditempatkan di negara lain. 4
Selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  Tentang  Tindak  Pidana Korupsi yang telah dirubah oleh Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Tentang  Tindak  Pidana Korupsi yang telah mengatur perampasan aset,  terdapat  undang-undang  lain  yang juga  mengatur  tentang  perampasan  aset, yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.
4 Romli Atmasasmita, Op. Cit , hlm. 84.
Perampasan  asat  mengalami perkembangan  sehingga  sampai  saat  ini terdapat  tiga  jenis  model  perampasan aset 5 . Pertama ,  perampasan  aset  secara pidana ( in personam forfeiture ) merupakan  perampasan  terhadap  aset yang  dikaitkan  dengan  pemidanaan seseorang  terpidana; kedua ,  perampasan
aset  secara  perdata  ( in  rem  forfeiture ) merupakan  perampasan  aset  yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan ketiga , perampasan aseta secara administratif merupakan upaya perampasan  yang  dilakukan  badan  sifat federal  untuk  merampas  suatu  properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.
Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  proses  harta  kekayaan  hasil dari  tindak  pidana  untuk  disembunyikan atau  disamarkan  baik  melalui  sistem keuangan  maupun  melalui  sistem  non keuangan  yang  akhirnya  seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. rindak pidana  ini  mengandung  dua  tindak pidana, pertama ,  tindak  pidana  yang menghasilkan  harta  kekayaan,  seperti tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana perdagangan  narkotikan  dan  tindak pidana  lain  yang  ancaman  pidananya empat tahun atau lebih, tindak pidana ini diistilahkan  dalam  tindak  pidana
5 Paku  Utama, Memahami  Asset  Recovery  &
Gatekeeper ,  Indonesia  Legal  Roundtable, Jakarta, 2013, hlm. 60.
pencucian  uang  dengan  “tindak  pidana asal”. kedua ,  tindak  pidana  pencucian uang  itu  sendiri,  harta  kekayaan  yang dihasilkan  dari  tindak  pidana  asal diproses  untuk  disembunyikan  atau disamarkan  (dicuci)  sehingga  nantinya seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.  Perpaduan  dua  tindak  pidana  ini menghasilkan harta kekayaan yang ilegal dan  dapat  merugikan  masyarakat  secara luas  dan  negara.  Untuk  merampas  aset hasil  tindak  pidana  asal  atau  tindak pidana pencucian uang tersebut diaturlah dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya  ditulis  UU  Tindak Pidana Pencucian Uang).
Menarik  untuk  dikaji  dan dianalisa  keberadaan  UU  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  dihubungkan  dengan perampasan  aset  hasil  tindak  pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang. Pertama , tentang model perampasan aset yang  digunakan  oleh  UU  Tindak  Pidana Pencucian Uang, apakah model perampasan aset dengan cara pidana atau dengan  cara  perdata  atau  dengan  cara administratif. Kedua ,  penerapan  model yang  dianut  oleh  UU  Tindak  Pidana Pencucian  uang  itu  bagaimana.  Dua permasalah  itulah  yang  menarik  untuk dikaji dan dianalisa.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah  model  perampasan  aset dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah  penerapan  model perampasan  aset  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang
Pencegahan
dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  terhadap  harta kekayaan hasil tindak pidana?

## II. PEMBAHASAN
A. Model  Perampasan  Aset  Dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.
Perampasan  aset  sebagai  suatu metode baru untuk mengembalikan harta kekayaan hasil tindak pidana, khususnya harta  kekayaan  yang  dihasilkan  dari tindak  pidana  korupsi.  Berkembangnya tindak  pidana  sampai  melampau  batas teritorial negara mengakibatkan kesulitan dalam merampas aset hasil tindak pidana, hal  ini  memicu  adanya  terobosan  baru dalam mengembangkan model
perampasan  aset.  Sebagaimana  dalam The  United  Nations  Convention  against Corruption 2003  (Konvensi  PBB  Anti Korupsi  2003) yang  telah  diratifikasi Pemerintah  Indonesia  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2006  Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi. Undang- undang  inilah  yang  menjadi  dasar undang-undang yang lain turut mengatur tentang  perampasan  aset,  sebagaimana dalam  Undang-Undang  tindak  pidana korupsi  dan  Undang-Undang  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebelum mengkaji model perampasan  aset  dalam  UU  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  alangkah  lebih baiknya  mengetahui  pengertian  dari  aset dan  pengertian  perampasan  aset,  ini penting  sebagai  modal  dasar  dalam mengkaji  model  perampasan  aset  dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Menurut  kamus  Besar  Bahasa Indonesia  aset  adalah  modal  atau kekayaan 6 . Sedangkan menurut Wahyudi Hafiluddin  pengertian  aset  adalah barang/benda  atau  sesuatu  barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran  yang  dimiliki  atau  digunakan suatu  badan  usaha,  lembaga  atau perorangan. Wahyudi melanjutkan bahwa
6 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 52.
di  sisi  lain  aset  dapat  didefinisikan sebagai  barang  atau  benda  (konsep hukum)  yang  terdiri  dari  benda  tidak bergerak dan bergerak. Aset dapat berarti harta  kekayaan  atau  aktiva  atau  properti yang  meliputi  seluruh  pos  pada  jalur debet suatu neraca. 7 Berdasarkan Pasal 2 huruf  d  UNCAC  memberi  pengertian kekayaan  disamakan dengan  aset  dalam bentuk  apapun,  baik  materil  atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud,  dan dokumen  atau  instrumen  hukum  yang membuktikan  adanya  hak  atas  atau kepentingan dalam aset tersebut.
Jika  dihubungkan  aset  tersebut dengan  tindak  pidana  maka  menjadi istilah  aset  tindak  pidana  memiliki pengertian  tersendiri.  Menurut  Romli Atmasasmita  pengertian  istilah  “aset tindak pidana”  adalah aset tindak pidana dipandang  sebagai  subjek  dan objek hukum  (pidana).  Aset  sebagai  subjek hukum  pidana  asalah  aset  yang dipergunakan  sebagai  sarana  untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu  atau  mendukung  aktivitas persiapan  dan  perencanaan  suatu  tindak pidana.  sedangkan  aset  sebagai  objek hukum  pidana  adalah aset  yang merupakan  hasil  suatu  tindak  pidana. Romli Atmasasmita melanjutkan
7 Wahyudi  Hafiluddin  dalam  Paku  Utama, Op. Cit , hlm. 100.
pendapatnya  di  lihat  dari  aspek  yuridis, pengertia  aset  tindak  pidana  membawa konsekuensi  hukum  di  mana  aset  tindak pidana  dipandang  “terlepas”  pemiliknya (pelaku  tindak  pidana)  yang  telah menguasai  (bukan  memiliki)  aset dimaksud.  Pemisahan  keterkaitan  antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan  aset  tindak  pidana  melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis  bahwa  “aset”  setara  dengan pelaku tindak pidana. 8
Pengertian perampasan aset tindak pidana maupun pengembalian aset tindak  pidana  menurut  Matthew  H. Fleming dalam dunia internasional, tidak ada  definisi  pengembalian  aset  yang disepakati bersama. Namun dia menjelaskan  bahwa  pengembalian  aset adalah  proses  pelaku-pelaku  kejahatan dicabut,  diramppas,  dihilangkan  haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sari sarana tindak pidana. 9
Berbeda dengan Romli
Atmasasmita yang membedakan pengertian antara perampasan aset ( asset forfeiture ) dan  pengembalian  aset  ( asset recovery ). Pengembalian aset merupakan terjemahan  resmi  dari  pengertian  istilah asset recovery yang diatur dalam Bab V
8 Romli Atmasasmita, Kabipta Selekta Kejahatan Bisnis  dan  Hukum  Pidana  (Buku  I) ,  Fikahati Aneska, 2013, hlm. 56.
9 Matthew  H.  Fleming  dalam  Purwaning  M. Yanuar, Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi , Alumni, Bandung, 2007, hlm. 103.
Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003. Sesungguhnya  arah  ketentuan  Bab  V Konvensi  tersebut  adalah  khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang  ditempatkan  di  negara  lain  melalui kerjasama  internasional.  Selain  itu, konvensi  tersebut  telah  memberikan ruang  penafsiran  yang  sangat  luas terhadap pengertian asset recovery , yaitu (1) mulai  dari  pencegahan  dan  deteksi transfer  aset  tindak  pidana;  (2)  langkah hukum  pengembalian  aset  tindak  pidana secara  langsung;  (3)  mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama  internasional  penyitaan;  (4) kerjasama  internasional  untuk  tujuan penyitaan;  dan  (5)  pengembalian  dan pencairan aset tindak pidana. 10
Sedangkan  perampasan  aset pengertianya  terdapat  dalam  Pasal  2 huruf  g  Konvensi  Anti  Korupsi  2003 “perampasan”  yang  meliputi  pengenaan denda  bilamana  dapat  diberlakukan, berarti  pencabutan  kekayaan  untuk selama-lamanya  berdasarkan  perintah pengadilan  atau  badan  berwenang lainnya 11 .
Perampasan  asat  mengalami perkembangan  sehingga  sampai  saat  ini terdapat  tiga  jenis  model  perampasan
10 Romli Atmasasmita, Op. Cit , hlm. 59.
11 Paku Utama, Op. Cit , hlm. 57.
aset 12 . Pertama ,  perampasan  aset  secara pidana ( in personam forfeiture ) merupakan  perampasan  terhadap  aset yang  dikaitkan  dengan  pemidanaan seseorang  terpidana; kedua ,  perampasan aset  secara  perdata  ( in  rem  forfeiture ) merupakan  perampasan  aset  yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan; dan ketiga , perampasan aseta secara administratif merupakan upaya perampasan  yang  dilakukan  badan  sifat federal  untuk  merampas  suatu  properti tanpa adanya campur tangan pengadilan.
Tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  proses  harta  kekayaan  hasil tindak  pidana  untuk  disembunyikan  atau disamarkan,  baik  melalui  sistem keuangan  maupun  melalui  sistim  non keuangan,  sehingga  harta  kekayaannya seolah-olah  menjadi  sah.  Tindak  pidana ini  menjadi  sara  bagi  pelaku  tindak pidana,  khususnya  pelaku  tindak  pidana terorganisasi, transnasional atau korporasi,  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  harta  kekayaan  hasil tindak  pidana  yang  telah  dilakukan. Maraknya  pelaku  tindak  pidana  yang menyembunyikan  atau  menyamarkan harta  kekayaan  hasil  tindak  pidananya sampai  mencapai antara  3  (tiga)  sampai dengan 4 (empat) persen dari GDP dunia, laporan ini disampaikan oleh IMF. Angka
12 Ibid , hlm. 60.
statistik  tahun  1996  (tujuh  belas  tahun yang lalu), persentase tersebut menunjukkan  nilai  sebesar,  antara  $590 miliar  dan  1,5  tirliyun.  Angka  terendah ini  setara  dengan  devisa  ekonomi Spanyol. Financial  Action  Task  Force (FATF)  menegaskan  bahwa  pencucian uang  telah  mencapai  angka  $500  miliar per  tahun,  angka  yang  layak  dipercaya. Di Inggris diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7 (tujuh) sampai 13 (tiga belas)  persen  dari  GDP  Inggris.  Angka- angka  tersebut  diperoleh  dari  tindak pidana  narkotika  dan  perpajakan  di seluruh  negara  di  dunia. 13 Akibat  dari kegiatan pencucian  yang sangat uarbiasa tersebut  sangat  meresahkan  masyarakat dunia,  maka  tindak  pidana  pencucian uang  tersebut  dikriminalisasi  dengan trobosan  yang  baru,  yakni follow  the money dan aset  forfeiture (perampasan aset) guna  mencegah  menikmati  harta kekayaan hasil tindak pidana.
Indonesia  telah  mengundangkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang sebagai instrumen untuk mencegah dan
13 Peter  Alldridge  dalam  Romli  Atmasasmita, Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,  Makalah Disampaikan  Dalam  Seminar  Nasional Kerjasama  MAHUPIKI  dan  Fakultas  Hukum Universitas  Sebelas  Maret,  Surakarta,  10 September 2013, hlm. 6.
memberantas  tindak  pidana  pencucian uang. Di samping mengatur tentang delik materiil  tindak  pidana  pencucian  uang, undang-undang ini juga mengatur tentang delik  formil  tindak  pidana  pencucian uang. Di dalamnya juga mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang.
Jika  merujuk  pada  Pasal  67  UU Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dapat diketahui  model  perampasan  aset  yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang,  Pasal  67  UU  Tindak  Pidana Pencucian Uang menyatakan:
(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak  ketiga  yang  mengajukan keberatan  dalam  waktu  20  (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian  sementara  Transaksi, PPATK  menyerahkan  penanganan Harta  Kekayaan  yang  diketahui atau  patut  diduganya  merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
(2) Dalam  hal  yang  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana  tidak ditemukan  dalam  waktu  30  (tiga puluh)  hari,  penyidik  dapat mengajukan  permohonan  kepada pengadilan
negeri untuk memutuskan Harta Kekyaan tersebut  sebagai  aset  negara  atau dikembalikan kepada yang berhak.
(3) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
Menurut Muhammad Yusuf pasal di  atas  memberikan  kewenangan  kepada penyidik utnuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar
pengadilan  memutuskan  harta  kekayaan (aset)  yang  diketahui  atau  patut  diduga merupakan  hasil  tindak  pidana  menjadi aset  negara  atau  dikembalikan  kepada yang  berhak.  Berdasarkan  Pasal  2  UU TPPU,  tindak  pidana  korupsi  termasuk dalam  kategori  tindak  pidana  asal  yang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dirampas  menggunakan  Pasal  67  UU TPPU.  Ketentuan  tersebut  merupakan salah  satu upaya  perampasan  aset  tanpa pemidanaan  atau non  conviction  based (NCB) asset forfeiture. 14
Dalam  sistem  NCB  ( civil forfeiture ) ini aset yang merupakan hasil atau  sarana  tindak  pidana  diposisikan sebagai  subjek  hukum/pihak,  sehingga para  pihaknya  terdiri  dari  negara  yang diwakili  oleh  penyidik  TPPU  sebagai pemohon/penuntut  melawan  aset  yang diduga  hasil  atau  sarana  tindak pidana sebagai  termohon.  Mekanisme  ini menungkinkan dilakukannya perampasan aset  tanpa  harus  menunggu  adanya putusan  pidana  yang  berisi  tentang pernyataan  kesalahan  dan  penghukuman bagi pelaku tindak pidana. 15
Muhammad  Yusuf  melanjutkan selain Pasal  67  UU  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  pasal  lain  yang mengatur tentang model perampasan aset secara  keperdataan  terdapat  dalam  Pasal
14 Muhammad Yusuf, Op. Cit , hlm. 167.
15 Ibid , hlm. 167.

## 79 ayat (4) UU Tindak Pidana Pencucian
Uang yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa  menginggal  dunia  sebelum putusan  dijatuhkan  dan  terdapat  bukti yang cukp kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang,  hakim  atas  tuntutan  penuntut umum  memutuskan  perampasan  Harta Kekayaan  yang  telah  disita.  Selanjutnya di  dalam  Pasal  79  Ayat  (5)  UU  TPPU menyatakan bahwa penetapan perampasan  tidak  dapat  dimohonkan upaya hukum. terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik,  maka  di  dalam  Pasal  79  Ayat  (6) UU  TPPU  diatur  bahwa  setiap  orang yang  berkepentingan  dapat  mengajukan keberatan  kepada  pengadilan  yang  telah menjatuhkan penetapan, dalam waktu 30 (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal pengumuman  putusan  yang  dijatuhkan tanpa  kehadiran  terdakwa  diumumkan oleh  pennuntut  umum  pada  papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah  daerah,  atau  diberitahukan kepada kuasanya. 16

## B. Penerapan  Model  Perampasan
Aset Dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Jika  merujuk  pada  pelaksanaan perampasan  aset  tindak  pidana  dalam Konvensi  PBB  Anti  Korupsi,  terdapat dua tahap dalam melaksanakan perampasan aset tindak pidana, khususnya  aset  tindak  pidana  korupsi, yaitu  tahapan  prosedur  persiapan pengembalian  aset tindak  pidana  dan tahapan  pelaksanaab  pengembalian  aset tindak pidana.
Tahap  persiapan  pengembalian aset  tindak  pidana  telah  diatur  dalam Pasal  31  di  bawah  judul “Freezing,
Seizure and Confiscation” yang memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkahseluas mungkin  untuk  melaksanakan  penyitaan (confiscation) terhadap hasil tidak pidana atau  harta  kekayaan  senilai  dengan  hasil tindak  pidana  tersebut  dan  harta kekayaan, perlengkapan atau sarana yang digunakan  untuk  melakukan  tindak pidana  tersebut  (ayat  1).  Selain  langkah hukum  penyitaan,  konvensi  tersebut memerintahkan negara peratifikasi menetapkan langkah-langkah yang menungkinkan dapat melakukan indentifikasi, melacak, membekukan atau merapas  setiap  barang  yang  akhirnya bertujuan untuk penyitaan (ayat 2). 17

## Tahap  pelaksanaan  pengembalian
aset  tindak  pidana  dilakukan  tiga  tahap
17 Romli Atmasasmita, Op. Cit , hlm. 62.
yaitu  pencegahan  dan  deteksi  transfer aset  tindak  pidana  (Pasal  52),  tindakan langsung  pengembalian  aset  tindak pidana  (Pasal  53)  dan  Mekanisme Pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama  internasional  dalam  penyitaan (Pasal 54). 18
Dalam konteks Indonesia, terdapat  perbedaan  penyitaan  dan perampasan.  Seringkali  masyarakat kurang paham dalam membedakan antara penyitaan  dan  perampasan.  KUHAP Pasal 1  butir  16  mendefinisikan, “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik  untuk  mengabil  alih  dan  atau menyimpan  di  bawah  penguasaannya benda  bergerak  atau  tidak  bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.” Dari  hal  ini  kita  melihat  bahwa  yang dapat  melakukan  penyitaan  adalah penyidik  Kepolisian  atau  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang diberikan  kewenangan  oleh  undang- undang. Dalam penyitaan, hak atas benda belum sepenuhnya beralih kepada negara karena  suatu  waktu  dapat  dikembalikan, kecuali  jika  menurut  putusan  hakim benda  tersebut  dirampas  untuk  negara, untuk  dimusnahkan  atau  dirusak,  atau
diperlukan  sebagai  barang  bukti  terkait perkara lain.
Sedangkan  definisi  perampasan ( confiscation )  dapat  ditemukan  di  dalam article 2  huruf  g  UNCAC,  yaitu:
“confiscation”  which  includes  forfeiture where  applicable,  shall  mean  the permanent  deprivation  of property  by order  of  a  court  or  other  competent authority. Pasal  2  huruf  g  tersebut diterjemahkan  oleh  UNODC  sebagai berikut:  “Perampasan”  yang  meliputi pengenaan  denda  bilamana  dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan  perintah  pengadilan  atau badan berwenang lainnya.
Dalam penjelasan Undang- Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa dalam  konsep  anti  pencucian  uang, pelaku  dan  hasil  tindak  pidana  dapat diketahui  melalui  penelusuran  untuk selanjutnya  hasil  tindak  pidana  tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Di sini kita melihat bahwa  dalam  perampasan,  benda  atau hak atas kebendaan sudah beralih kepada negara,  di  mana  dalam  penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi. 19
19 Paku Utama, Op. Cit , hlm. 102-103.
Secara  teoritis,  perampasan  dan penyitaan aset tindak pidana dailandaskan  pada  pandangan  bahwa, tidak  seseorangpun  berhak  memiliki kekayaan  yang  tidak  patut  dimilikinya. Pandangan  ini  tercermin  dari  beberapa istilah, Cime  souldn’t  pay;  unjust enrichment  atau  illicit  enrichment;  No one  benefit  from  his  own  wrong  doing .
Teori  yang  melandasi  pandangan  ini disebut, rational shoice theory . 20
Undang-Undang  Nomor 8  Tahun 2010  Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  menurut  Romli  Atmasasmita 21 menganut  prosedur  perampasan  dan penyitaan  berdasarkan  hukum  pidana ( ciminal  forfeiture )  dan  diikuti  dengan pembalikan beban pembuktian sebagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal 77  UU  TPPU  sebagai  berikut: “Untuk kepentingan  pemeriksaan  di  sidang pengasilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa  Harta  Kekayaannya  bukan merupakan hasil tindak pidana”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, penegakan  hukumdalam  perkara  tindak pidana  pencucian  uang  telah  menganut asas  pembalkan  beban  pembuktian terbalik  bagi  seseorang  dalam  status sebagai  terdakwa  dimuka  sidang pengadilan.
20 Romli Atmasasmita, Op. Cit, hlm. 58.
21 Ibid , hlm, 63.
Pelaksanaan  pembuktian  terbalik untuk  merampas  aset  tindak  pidana dengan  model  keperdataan  diatur  dalam Pasal  78  UU  Tindak  Pidana  Pencucian Uang sebagai berikut:
(1) Dalam  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan  terdakwa  agar membuktikan bahwa Harta
Kekayaan  yang  terkait  dengan perkara  bukan  berasal  atau  terkait dengan  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Terdakwa  membuktikan  bahwa Harta  Kekayaan  yang  terkait dengan  perkara  bukan  berasal  atau terkait  dengan  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.
Mungkin pelaksanaan pembuktian terbalik  sebagaiman  diatur  dalam  Pasal 77  dan  Pasal  78  UU  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  tidak  jauh  berbeda dengan praktik pembuktian terbalik yang dilaksanakan  di  Amerika.  Sebagaimana Mahkamah Agung  Amerika  Serikat, dalam  perkara United  States vs Bajakajian  menegaskan  bahwa  penuntut harus  membuktikan  adanya probebal cause yang merupakan bukti kuat bahwa aset  yang  diperoleh  merupakan  hasil
kejahatan;  jika  pembuktian  tersebut berhasil  dilaksanakan,  maka  giliran pemilik  harta  kekayaan  diduga  berasal dari  kejahatan  harus  membuktikan sebaliknya. 22 Selain  itu,  pembuktian terbalik  atas  harta  kekayaan  tidak ditujukan untuk membuktikan “kesalahan”  terdakwa  melainkan  untuk membuktikan
“keabsahan hak kepemilikan” terdakwa. 23 Jadi mekanisme  pembuktian  terbalik  pada pasal-pasal  diatas  tidak  membuktikan kesalahan terdakwa namun membuktikan harta  kepemilikan  terdakwah  bersumber dari kegiatan yang legal atau yang ilegal.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian pada pembahasan  di  atas  dapat  dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa  model  perampasan  aset tindak pidana mengalami perkembangan, dari model perampasan  aset  tindak  pidana dengan  cara  pidana  berkembang pada model perampasan aset tindak pidana  dengan  cara  keperdataan dan  bahkan  berkembang  kearah model perampasan aset dengan cara
22 Ibid , hlm. 60.
23 Ibid, hlm. 63.
administratif.  Dari  tiga  model perampasan  aset  tindak  pidana tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  menganut  model perampasan  aset  tindak  pidana dengan cara keperdataan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 67
dan  Pasal  69  UU  Tindak  Pidana
Pencucian Uang.
2. Bahwa pelaksanaan model perampasan  aset  tindakpidana dengan  cara  keperdataan  yang dianut  oleh  UU  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  didukung  oleh pembalikan  beban  pembuktian.  Di mana  pembuktian  yang  demikian ini  hanya  membuktikan  asal  dari harta  kekayaan  milik  terdakwa, apakah  bersumber  dari  tindak pidana  atau  tidak,  dan  sebaliknya tidak  membuktikan  kesalahannya terdakwa.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dari pembahasan  dia  atas  dapat  dirumuskan pula beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi  penegak  hukum  dapat memahami model perampasan aset tindak pidana yang dianut oleh UU Tindak Pidana Pencucian uang dan dapat melaksanakan model tersebut untuk merampas aset tindak pidana. penegak  hukum  dalam  melakukan
perampasan  aset  tindak  pidana, khususnya  tindak  pidana  yang bersifat terorganisasi dan transnasional  lebih  menggunakan perampasan  aset  dengan  cara keperdataan  dibandingkan  dengan cara pidana.
2. Khususnya kepada Penuntut Umum dan Hakim merubah paradigmanya, bahwa  perampasan  aset  tindak pidana  dengan  cara  keperdataan dapat diterapkan dengan pembuktian terlebih dahulu dilakukan  oleh  Penuntut  Umum dengan membuktikan adanya hubungan harta kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana. Sementara  Hakim  membuktikan harta  tersebut  bersumber  dari tindak pidana dan tidak membuktikan kesalahan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Yusuf, Merampas  Aset Koruptor , Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
Paku Utama, Memahami Asset Recovery
&  Gatekeeper ,  Indonesia  Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
Purwaning  M.  Yanuar, Pengembalian Aset  Hasil  Korupsi , Alumni,
Bandung, 2007.
Romli  Atmasasmita, Globalisasi  &
Kejahatan Bisnis, Kencana Prenada
Media, Jakarta, 2010.
------------------, Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana (Buku I) ,
Fikahati Aneska, 2013 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk  Beluk  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan Pembiayaan  Terorisme ,  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
Tim  Penyusun, Kamus  Besar Bahasa Indonesia ,  Balai Pustaka,  Jakarta,
1990.
Romli Atmasasmita, Analisis Hukum UU RI  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang ,
Makalah  Disampaikan  Dalam Seminar
Nasional Kerjasama MAHUPIKI  dan  Fakultas  Hukum Universitas
Sebelas Maret,
Surakarta, 10 September 2013.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010
Tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
HALIF,  S.H.,  M.H. adalah Dosen Fakultas  Hukum  Universitas Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum  di  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2004 dan Magister  Hukum dengan  konsentrasi Hukum  Ekonomi pada  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya  Malang  tahun 2007.