Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023

## REVIEWING THE EXISTENCE OF COOPERATION BETWEEN THE DIRECTORATE
GENERAL OF IMMIGRATION AND SPONSORS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

## (MENINJAU EKSISTENSI KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN SPONSOR PEKERJA MIGRAN INDONESIA)
Janurdi Tirto Utomo , Politeknik Keimigrasian januardtrto@gmail.com
Javier Saviola Politeknik Keimigrasian javiersaviola2001@gmail.com
Kevin Abel Panjaitan Politeknik Keimigrasian kevinabel789@gmail.com

## ABSTRACT
Based on data owned by the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), donations in the form of state foreign exchange from Indonesian Migrant Workers (PMI) reached IDR 130 trillion in 2021. The benefits provided by the existence of Indonesian migrant workers are certainly beneficial for the Indonesian state itself. Because it is one of the great hopes to help provide foreign exchange for the country, of course it needs to be considered by our government. The empowerment and utilization of Indonesian migrant workers needs to be done very wisely. It is worth considering many things, what's more, Indonesian migrant workers are a  very important and sensitive element given that they are human beings.  In this case, the existence of Indonesian Migrant Workers is needed by someone as a liaison  between  the  PMI  and  matters  related  to  administration  or  so  on.  The  person  or  company responsible  for  this  matter  is  commonly  referred  to  as  a  sponsor  or  guarantor.  The  existence  of sponsors  or  guarantors  is  also  needed  to  bridge  the  relationship  between  Indonesian  Migrant Workers, which in this case is the Directorate General of Immigration This research aims to review the  existence  of  cooperation  between  immigration  offices  and  sponsors  of  Indonesian  migrant workers.  The method used in this study is the Normative-Empirical method which is carried out by elaborating the written hukum element  which is then supported by the addition of data or empirical elements .
Keywords : Indonesian Migrant Workers, Sponsors, Directorate General of Immigration

## ABSTRAK
Berdasarkan  dari  data  yang  dimiliki  oleh  Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN), sumbangasih yang berupa devisa negara dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai pada angka Rp 130  triliun  di  tahun  2021.  Manfaat  yang  diberikan  dari  adanya  pekerja  migran  Indonesia,  tentu bermanfaat  baik  bagi  Negara  Indonesia  sendiri.  Karena  menjadi  salah  satu  harapan  besar  untuk membantu memberikan devisa negara, tentu perlu diperhatikan oleh pemerintah kita. Pemberdayaan dan  pemanfaatan  dari  pekerja  migran  Indonesia  perlu  dilakukan  dengan  sangat  bijak.  Perlu mempertimbangkan  banyak  hal,  apa  lagi  pekerja  migran  Indonesia  merupakan  unsur  yang  sangat penting  dan  sensitif  mengingat  bahwa  mereka adalah manusia.  Dalam  hal  ini,  keberadaan  Pekerja Migran  Indonesia  dibutuhkan  seseorang  sebagai  penghubung  antara  PMI  tersebut  dengan  perihal yang  berkaitan  dengan  administrasi  atau  lain  sebagainya.  Orang  ataupun  perusahaan  yang bertanggung  jawab  mengenai  hal  tersebut  biasa  disebut  dengan  sponsor  ataupun  penjamin.
Keberadaan  sponsor  atau  penjamin  itu  juga  diperlukan  guna  menjembatani  hubungan  keluar masuknya PMI yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Penelitian ini bertujuan untuk meninjau  eksistensi  Kerjasama  antara  kantor  imigrasi  dengan  sponsor  pekerja  migran  Indonesia . Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  Normatif-Empiris  yang  dilakukan dengan mengelaborasikan unsur hukum tertulis yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.
Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia, Sponsor, Direktorat Jenderal Imigrasi

## I. PENDAHULUAN
Pengawasan  terhadap  pekerja  migran Indonesia  (PMI)  sangatlah  penting  sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia memerhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakatnya, walaupun masyarakat tersebut sudah  tidak  berada  di  wilayah  Indonesia. Dalam  hal  ini,  imigrasi  mengambil  peran penting  terhadap  keluar  masuknya  pekerja migran tersebut baik keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia, dimana masuk saat pekerja migran  itu  ingin  pulang  ke  Indonesia  dan keluar  saat  pekerja  migran  itu  ingin  mencari pekerjaan di luar Indonesia. Perlindungan PMI pada  dasarnya  ketika  calon  pekerja  migran Indonesia  (CPMI)  tersebut  masih  berada  di Indonesia  dan  juga  meliputi  pada  saaat  PMI berada di luar negeri. Dalam  Pasal  1  butir  (4) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  diluar  negeri  menyatakan “perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI atau TKI dalam mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  hak- haknya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  baik  sebelum,  selama,  maupun sesudah  bekerja; Kedua, ketika  Proses
1 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
pemberangkatan calon PMI melaui TPI. Pada hakikatnya  Keimigrasian  dalam  hal  menjaga Kedaulatan Negara melalui Perbatasan merupakan peran dan fungsi yang fundamental baik darat, laut, maupun udara.
Dalam Implementasinya, Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian  yang  menyebutkan  bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia  wajib  melalui  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi”. 1 Jadi,  siapapun yang ingin masuk maupun keluar wilayah Indoneisa wajib  melalui  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi (TPI); ketiga, pengawasannya ketika berada di luar  negeri.  Pengawasan  yang  dimaksud adalah  dilaksanakan  pada  saat  bermohon layanan keimigrasian (pengawasan administratif)  dan  mendapatkan  keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar wilayah  Indonesia  (pengawasan  lapangan); dan keempat, ketika  PMI  sudah  kembali  ke Indonesia.  Jadi,  perlindungan  PMI  tersebut dimulai dari proses pendafataran menjadi PMI sampai  akhir,  yaitu  saat  pra  penempatan (perekrutan),  Penempatan,  sampai  dengan Purna-Penempatan,  sehingga  PMI  dapat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
pulang  kembali  ke  Indonesia  dalam  keadaan yang baik. 2
Berkaitan dengan hal ini maka kerjasama Imigrasi, BP2MI serta sponsor dari PMI sendiri  harus dilakukan peningkatan dari sebelumnya,  karena  kasus  yang  terjadi terutama berkaitan dengan dokumen keimigrasian  oleh  PMI  masih  kerap  terjadi. Dengan tujuan agar dapat tegaknya dan dapat memberikan  perlindungan  hukum  dengan meniadakan  atau  setidaknya  meminimalisir jumlah PMI yang menjadi korban kejahatan di luar  negeri.  Peningkatan  kerjasama  dapat dilakukan  mulai  dari  proses  penerbitan dokumen perjalanan (Paspor RI), keberangkatan  melalui  TPI,  berada  di  luar negeri,  hingga  kembali  kewilayah  Indonesia. Namun,  fakta  dilapangan  nyatanya  berbicara lain, termasuk dalam
Namun  dalam  penerapanya,  masih banyak  oknum  yang  bekerjasama  dengan Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melakukan penyelewengan  yang  merugikan  pemerintahi. Dalam hal ini, contoh pelanggaran  yang  akan dibahas  secara  mendetail  adalah  pelanggaran yang  menyangkut  sponsor  dari  PMI  seperti adanya penggunaan sponsor fiktif, biaya yang dibebankan sponsor kepada PMI. 3 Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017  pasal  80  yakni  Setiap  Orang  yang
2 Susetyorini,  “Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (Tki)  di  Luar  Negeri  Oleh  Perwakilan Republik Indonesia.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Vol. 39, No. 10, 2010
3 Anonim,  Tinjau  Pelatihan  di  BLK,  Kepala BP2MI:  Masih  Temukan  Adanya  Sponsor  yang  Minta
Biaya
kepada
CPMI,
menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia, padahal  diketahui  atau  patut  menduganya bahwa  yang  bersangkutan  tidak  memenuhi persyaratan  umur  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  66  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengawasan yang efektif serta koordinasi yang baik  antar  instansi  yang  berkaitan  dengan keberangkatan  pekerja  migran  Indonesia dengan  kantor  imigrasi  di  tiap-tiap  daerah  di Indonesia  sebagai  penentu  dapat  keluar  atau masuknya  PMI  tersebut  guna  menanggulangi penyelewengan dari sponsor PMI.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  normatif  yang berarti  dalam  menganalisis  permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data sekunder sebagai sumber  utama  untuk  ditelusuri  terhadap produk  hukum  berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  hubungannya  dengan permasalahan  pada  penelitian  ini.  Selain  itu “penelitian ini bersifat empiris yaitu mengacu pada studi lapangan dan data primer sebagai data  penunjang  yang  dilakukan  dengan melihat  kenyataan  praktek  yang  berada  di lapangan. 4 Data  yang  diperoleh  melalui
https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/tinjau- pelatihan-di-blk-kepala-bp2mi-masih-temukan-adanya- sponsor-yang-minta-biaya-kepada-cpmi , BP2MI, diakses pada 3 Oktober 2022
4 Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode
penelitian  pustaka  dengan  cara  mempelajari serta  mengkaji  beberapa  literatur  dan beberapa peraturan perundang-undangan.
1. Bahan Hukum Primer
Merupakan  bahan  yang  berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
a) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian
b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017
c) Undang-Undang No.11 Tahun 2020
2. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan  bahan  yang  berupa buku,  jurnal,  hasil  penelitian,  artikel,  dan lainlain  yang  menjelaskan  tentang  bahan hukum primer guna mendukung penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
Merupakan  bahan  yang  berupa kamus, surat kabar, internet yang memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan sekunder guna mendukung penelitian.
Dalam hal ini, teknik Pengumpulan Data Penelitian  menggunakan  studi  Kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk mencari konsep teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  Studi  kepustakaan  yang  dilakukan dengan  cara  mempelajari  berbagai  peraturan yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Meneliti Hukum,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2015).
5 Erna  Ratnaningsih,  “Paradigma  Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,”
3.1 Pro  Dan  Kontra  Adanya  Sponsor Pekerja Migran Indonesia
Pekerjaan  ialah  komponen  penting  bagi hidup mandiri sebagai manusia; ini memungkinkan seseorang untuk hidup dengan baik  sambil  mendukung  jaringan  sosial mereka. 5 Hukum  di  Indonesia  menjjamin adanya  hak-hak  atas  pekerjaan  yang  tertuang dalam Perubahan Undang - undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang mengatakan bahwasanya semua warga negara memiliki hak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  pantas bagi  kemanusiaan. 6 Untuk  itu,  pemerintah berkewajiban  untuk  mampu  memberikan berbagai  fasilitas  terkait  pekerjaan  dalam rangka  penegakan  hak-hak  pekerja  secara penuh. Ada sedemikian pemicu , salah satunya ialah  fakta  bahwa  pemerintah  tidak  mampu memberikan  perlindungan  terbaik  bagi  PMI, termasuk berbagai persoalan operasional yang kurang mempertimbangkan kebutuhan PMI di daerah.
Selain itu, bagi PMI, agar dapat bekerja di luar negri bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa bekerja di  negara  lain.  Tantangan  terbesarnya  sudah pasti adalah mencari tempat kerja yang sesuai dan menjanjikan.  Apabila PMI tersebut sudah terverifikasi untuk dapat melanjutkan perjalanan  mereka  dan  mendapatkan  izin untuk  bekerja  di  luar  negeri,  terdapat
https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma- baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/ last modified 2017, accessed August 12, 2022.
6 Undang-Undang Dasar 1945
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  PMI yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang. Kewajiban  pekerja  migran  Indonesia  itu diatur  dalam  ketentuan  Pasal  6  ayat  (2) Undang-Undang No.18/2017, yaitu:
1. Menaati
peraturan
perundang-undangan, baik di dalam negeri
maupun di negara tujuan penempatan.
2.
Menghormati  adat  istiadat atau  kebiasaan  yang  berlaku  di  negara tujuan penempatan.
3. Menaati  dan  melaksanakan
perkerjaannya  sesuai  dengan  perjanjian kerja.
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik  Indonesia  di  negara  tujuan penempatan.
Dalam  hal  ini,  peran  sponsor  atau penjamin PMI diperlukan sebagai orang yang bertanggung  jawab  apabila  kewajiban  dari PMI  tersebut  tidak  dilaksanakan  atau  bahkan terjadinya  suatu  pelanggaran  yang  dilakukan oeh  PMI  itu  sendiri.  Sponsor  PMI  tersebut dapat berbentuk perusahaan ataupun perseorangan. Perusahaan Penempatan Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan  penempatan  Pekerja  Migran Indonesia. Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia wajib memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana izin  tersebut  tidak  dapat  dialihkan  dan dipindahtangankan  kepada  pihak  lain,  dan Perizinan Berusaha harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Kantor cabang
Perusahaan
Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia wajib  memenuhi  Perizinan  Berusaha  yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  Pada  saat  berlakunya
Undang-Undang No.11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran  (SIP3MI)  dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia menyesuaikan  dengan  ketentuan  mengenai Perizinan Berusaha.
Keberadaan sponsor dari PMI merupakan  hal  yang  penting  bagi  PMI  itu sendiri agar mendapatkan jaminan keselamatan di luar negeri. Hal ini dikarenakan  sponsor  merupakan  orang  yang bertanggung jawab bagi PMI tersebut. Dalam hal  ini,  keberadaan  sponsor  bagi  pekerja migran  Indonesia  merupakan  suatu  bentuk upaya perlindungan bagi PMI itu sendiri, yang dalam  hal  ini  sponsor  pekerja  migran Indonesia  juga  berkoordinasi  dengan  instansi lain  seperti  imigrasi  dan  BP2MI.  Misalnya,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  akan bekerja  di  Korea  Selatan  biasanya  bekerja  di perusahaan  atau  pabrik  di  sana,  sehingga mereka memiliki perjanjian kerja atau kontrak untuk  jangka  waktu  terbatas  yang  tentunya diketahui oleh sponsor PMI tersebut.
Dalam  hal  ini  keberadaan  sponsor pekerja  migran  Indonesia  juga  tidak  selalu berjalan  dengan  baik  dimana  ada  beberapa oknum  sponsor  yang  meminta  biaya  kepada CPMI. Contoh nyatanya adalah dimana CPMI di  PT  KSS  yang  akan  berangkat  magang  ke Jepang  mengaku  diminta  biaya  30  hingga  40 juta  per  orang.  Sedangkan  Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tersebut  mengatakan  hanya  meminta  biaya  5 juta  selama  CPMI  mengikuti  pelatihan  dan berada di BLK. 7 Terdapat pula  kasus dimana Kementerian  Ketenagakerjaan  memberikan sanksi  administratif  berupa  skorsing  kepada dua  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Sanksi  skorsing  dijatuhkan  karena  kedua perusahaan  tersebut  terbukti  melakukan berbagai pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). PT  BM  diberikan  sanksi  karena  terbukti melakukan pelanggaran dengan menempatkan 83  PMI  tak  sesuai  jabatan  dan  jenis pelanggaran  sebagaimana  tercantum  dalam
7 Anonim,  Tinjau  Pelatihan  di  BLK,  Kepala BP2MI:  Masih  Temukan  Adanya  Sponsor  yang  Minta Biaya kepada CPMI,
https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/tinjau-
pelatihan-di-blk-kepala-bp2mi-masih-temukan-adanya- sponsor-yang-minta-biaya-kepada-cpmi, BP2MI, diakses pada 3 Oktober 2022
perjanjian  kerja,  serta  tidak  memenuhi  hak- hak PMI yang seharusnya diterima. Sedangkan  PT  ASR  dijatuhkan  sanksi  atas pelanggaran  yang  sama  terhadap  16  PMI. 8
Selain  itu,  terdapat  juga  keberadaan  sponsor fiktif  yang  mengatasnamakan  suatu  sponsor. Oleh karena itu, keberadaan sponsor bagi PMI perlu dioptimalkan atau bahkan ditinjau lebih lanjut  lagi  agar  tidak  terjadi  permasalahan- permasalahan diatas.
Guna  menanggulangi  hal-hal  tersebut, diperlukan adanya suatu tindakan represif serta solusi guna mencegah hal tersebut terjadi lagi kedepanya. Dalam hal ini, pemerintah melalui instansi-instansi  terakit  telah  melakukan upaya-upaya  seperti  skorsing  atau  bahkan pencabutan  izin.  Contoh  nyatanya  ialah  sejak tahun  2012  sampai  Maret  2020,  Kemnaker telah  melakukan  skorsing  atau  pembekuan terhadap 505 P3MI. Masalah utama penyebab diskorsingnya  P3MI  adalah  menempatkan  ke Hong Kong tanpa mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Luar  Negeri (SISKOTKLN),  merekrut  calon  PMI  tanpa Surat  Izin  Perekrutan  (SIP),  dan  tidak memberikan  pelindungan  sesuai  perjanjian penempatan .
8 Anonim,  Langgar  Aturan,  Dua  Penyalur Pekerja Migran Disanksi Kemnaker,
https://disnakertrans.ntbprov.go.id/langgar-aturan-dua- penyalur-pekerja-migran-disanksi-kemnaker/ ,  diakses pada 3 Oktober 2022
3.2 Implementasi  Kerjasama  Antara
Kantor Imigrasi Dan Sponsor

## Pekerja Migran Indonesia
Dalam  sektor  keimigrasian  sendiri, keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  adalah suatu hal yang perlu diperhatikan secara detail dan  komprehensif.  Hal  ini  dikarenakan Imigrasi merupakan instansi pemerintah yang bertugas  untuk  melaksanakan  pengawasan terhadap  aktivitas  manusia  yang  keluar ataupun  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Tidak hanya  itu,  imigrasi  menjadi  instansi  yang berhak  untuk  bisa  mengeluarkan  dokumen perjalanan  Republik  Indonesia  atau  paspor Republik  Indonesia  yang  merupakan  salah satu  dokumen  persyaratan  untuk  seseorang bisa bepergian ke negara lain.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa keimigrasian  merupakan  salah  satu  pihak pertama yang diperlukan bagi pekerja migran untuk mempersiapkan diri mereka untuk bisa bekerja  di  negara  lain,  contohnya  untuk melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan salah satunya adalah paspor, maka calo  pekerja  migran  Indonesia  hanya  bisa mendapatkannya melalui pihak Keimigrasian. Dan  juga  saat  nanti  mereka  akan  pergi  dari Indonesia  ataupun  pulang  ke  Indonesia mereka  akan  berhadapan  dengan  pihak keimigrasian  pada  saat  melalui  tempat pemeriksaan  keimigrasian.  Oleh  karena  itu pihak  Keimigrasian  sangat  perlu  untuk  bisa ikut  menegakan  dan  memberikan  upaya  – upaya  untuk  melindungi  para  pekerja migran Indonesia. Selain itu, keberadaan sponsor PMI
di Indonesia telah menjadi bagian  yang tidak dapat  terpisahkan  dalam  keberangkatan  PMI itu  sendiri.  Pentingnya  keberadaan  sponsor PMI dapat dilihat melalui fakta dimana syarat pengajuan permohonan paspor bagi PMI harus melampirkan surat dari sponsor yang bertanggung jawab.
Pengajuan permohonan paspor bagi PMI tersebut  juga  merupakan  bukti  Kerjasama yang  nyata  antara  kantor  imigrasi  dengan sponsor  PMI.  Hal  ini  dikarenakan  sudah menjadi  kewajiban  bagi  Direktorat  Jenderal Imigrasi  sebagai  pihak  terdepan  dalam menjaga pintu gerbang negara untuk mencegah  terjadinya  potensi  pelanggaran yang  ada.  Kewajiban  bagi  Keimigrasian sebagai  pihak  terdepan  dalam  menjaga  pintu gerbang  Negara  dalam  hal  yang  berkaitan dengan  keluar  atau  masuknya  PMI  adalah melalui kegiatan:
1) Pemberian fasilitas pelayanan dalam proses penerbitan  paspor  yang  diperuntukan  bagi PMI yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
2) Prosedur Pengajuan Paspor
Para  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  harus mempersiapkan  dan  menjalani  syarat- syarat dan proses-proses yang telah di tetap kan oleh seluruh Kantor Imigrasi, yakni:
a) Syarat Pengajuan Permohonan Paspor Mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan  paspor  bagi  PMI  pada dasarnya sama dengan syarat pengajuan permohonan  paspor  biasa  atau  umum
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
dengan melampirkan:
9
(a) KTP/Resi’ KTP.
(b) Kartu Keluarga.
(c) Akta’ Lahir.
(d) Surat’ Bukti’ Kewarganegaraan’ Republik’ Indonesia.
(e) Surat’ ganti’ nama.
(f) Surat ’sponsor.
Namun  terdapat  perbedaan  pada  syarat tambahan  dalam  pengajuan  paspor  bagi Tenaga Kerja Indonesia, diantaranya:
(a) Harus memiliki izin dari seksi Lalu lintas  Keimigrasian  (karena  KTP daerah).
(b) Harus  mendapat  izin  dari  Balai Antar Kerja Antar Negara (AKAN)agar mendapatkan rekomendasi  pengeluaran  paspor oleh Direktorat Lantaskim dan agar Kartu  Identitas  Tenaga  Kerja Indonesia (KITKI) dari
KementrianTenaga  Kerja  dapat  di keluarkan. 10
(c) Harus memiliki  surat rekomendasi dari  Kementerian  Tenaga  Kerja. Direktorat  Jendral  Keimigrasian pun  banyak  melakukan  upaya
untuk meminimalisir Tindak
Pidana Perdagangan Orang dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
9 Heepi  Juniartha,  “Fungsi  Imigrasi  Untuk Mendukung  Pelaksanaan  Pengiriman  Tenaga  Kerja Indonesia,” Jakarta: Akademi Imigrasi, 2012.
(d) Dalam rangka pencegahan terjadinya  PMI non -prosedural  di Kantor  imigrasi  maupun  tempat pemeriksaan  keimigrasian,  pada saat  proses  penerbitan    paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di  TPI,  maka  diterbitkan    Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi                  Nomor.IMI- 0277.GR.02.06 Tahun 2017
tentang  Pencegahan  TKI  non- prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017.
(e) Adapun  tujuan  dari  surat  edaran tersebut  ialah  sebagai  petunjuk bagi pejabat imigrasi yang bertugas  di  pelayanan  pembuatan paspor  dan/atau  saat  pemeriksaan di tempat
pemeriksaan keimigrasian sebagai upaya pencegahan PMI Non-Prosedural;
(f) Oleh  sebab  itu,    setiap  orang  yang akan mengajukan permohonan paspor  RI  untuk  bekerja  diluar negeri  sebagai  PMI,  diwajibkan melampirkan  persyaratan  umum dan serta surat rekomendasi seperti Surat  Rekomendasi  Paspor  Dari Dinas  Keteagakerjaan  setingkat Kabupaten/Kota  dan  surat  dari Fasilitas  Kesehatan  sebagai  bukti
10 Waluyo,  “Peranan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Malang  Dalam  Pencegahan  TKI  Ilegal  Berdasarkan Undang-Undang  No  6  Tahun  2011`.”, Jurnal Mahasiswa Hukum , 2012.
telah melakukan pemeriksaan kesehatan  yang  telah  ditentukan oleh Kementerian Kesehatan;
(g) Untuk  mengetahui  keaslian  dan kebenaran surat rekomendasi paspor dari Dinas Kesehatan, maka Pejabat  Imigrasi  harus  melakukan pengecekan atau  verifikasi  melalui aplikasi  Simkim,  apabila  pemohon terdafatar  maka  petugas  akan melanjutkan ketahap erikutnya namun  apabila  dinyatakan  tidak terdaftar  petugas  akan    menolak pembuatan paspornya;
(h) Apabila  petugas  dalam  tahap wawancara pemohon tidak memberikan  keterangan  bahwa
akan  bekerja  di  luar  negeri, melainkan  dengan  alasan  lain seperti umroh/haji non-kuota,
kunjungan keluarga, ziarah, berwisata,  magang  di  perusahaan luar  negeri  maka  petugas  wajib melakukan wawancara lebih dalam untuk  mendapatkan  keterangan yang sebenarnya;
(i) Untuk mendapatkan keyakinan dari keterangan pemohon, maka petugas memiliki kewenangan untuk meminta persyratan tambahan seperti:
(1) Jika dengan alasan berkunjung, petugas  dapat  meminta  surat jaminan seperti paspor
keluarga  yang  akan  di  datangi
serta  meminta  surat  undangan jika diperlukan;
(2) Apabila  dengan  alasan  umroh atau haji non- Kuota,diwajibkan untuk melampirkan surat
rekomendasi dari nstansi terkait  seperti  kementerian agama  kab/kota  dan  surat Pernyataan/Jaminan dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji/Umroh (PPIH/PPIU)  yang  menjamin keberangkatan dan
kepulangannya ke Indonesia;
(3) Kegiatan  di  atas  ialah  bagian dari  pengawasan  keimigrasian yang dilakukan pejabat imigrasi  di  tempat  pelayanan paspor maupun tempat Pemeriksaan Keimigrasian dalam  upa  pencegahan  PMI Non-Prosedural.
(4) Prosedur  diatas  tidak  hanya dilakukan pada saat penerbitan paspor  melainkan  juga  saat pemeriksaan  di  TPI:  selain menunjukan  bukti  pembelian tiket  pulang-pergi  ke  negara asal,  Pejabat  Imigrasi  juga diberi  wewenang  melakukan tindakan seperti yang dijelaskan di atas.
(5) Apabila  petugas  menemukan kejanggalan  atau  terindikasi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
menjadi  PMI  Non-Prosedural, maka  petugas  di  pelayanan paspor  dan  juga  pemeriksaan di  TPI,  diberikan  wewenang untuk dapat menolak
menerbitkan  paspor  dan  juga menolak kerangkatan di TPI.
Hal  inilah  yang  sudah  menjadi  bentuk keseriusan dari pihak Imigrasi dalam mencegah  terjadinya  tindak  pidana  yang melibatkan  PMI.  Selain  itu  pihak  imigrasi sekarang pun memperketat pembuatan paspor, karena  menurut  Pasal  24  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian Paspor berlaku sebagai dokumen perjalanan dan menjadi Tenaga  Kerja Indonesia harus memiliki paspor yang sah. 11 .

## IV. KESIMPULAN
Pengiriman  tenaga  kerja  indonesia  ke luar  negeri  masih  dipandang  sebagai  cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  kemungkinan  perolehan devisa  negara  karena  realitas  prospek lapangan kerja yang terbatas.  Ketika masalah muncul  di  negara  pengguna,  negara  tidak dapat  mengambil  tindakan  yang  signifikan, terutama  dalam  kasus  pekerja  migran  yang meninggalkan  negaranya  melalui  cara  yang melanggar  hukum.  Dalam  hal  ini  tugas  dari sponsor  diperlukan  guna  memastikan  bahwa PMI  tersebut  tidak  melakukan  pelanggaran yang  merugikan  serta  penanggung  jawab
11 Muhammad  Ammar  Dimas  Prasetyo,  “Peran Keimigrasian Dalam Menanggulangi Masalah
apabila  PMI  tersebut  diperlukan  untuk menyelesaikan pengurusan dokumen. Keberadaan sponsor dari PMI merupakan hal yang  penting  bagi  PMI  itu  sendiri  agar mendapatkan  jaminan  keselamatan  di  luar negeri. Hal ini dikarenakan sponsor merupakan  orang  yang  bertanggung  jawab bagi PMI tersebut. Dalam hal ini, keberadaan sponsor  bagi  pekerja  migran  Indonesia merupakan  suatu  bentuk  upaya  perlindungan bagi  PMI  itu  sendiri,  yang  dalam  hal  ini sponsor  pekerja  migran  Indonesia  juga berkoordinasi  dengan  instansi  lain  seperti imigrasi dan BP2MI.
Dalam  hal  ini  keberadaan  sponsor pekerja  migran  Indonesia  juga  tidak  selalu berjalan  dengan  baik  dimana  ada  beberapa oknum sponsor yang tidak mendaftarkan PMI di  Sistem  Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Luar Negeri  (SISKOTKLN),  merekrut  calon  PMI tanpa  Surat  Izin  Perekrutan  (SIP),  dan  tidak memberikan  pelindungan  sesuai  perjanjian penempatan. Hal ini harusnya dapat ditanggulangi dengan adanya Kerjasama yang baik  antar  instansi  yang  berkaitan  dengan sponsor  itu  sendiri      Direktorat  Jenderal Imigrasi  memiliki  peran  penting  dalam penanggulangan  hal  tersebut  dimana syarat pengajuan permohonan paspor bagi PMI harus melampirkan surat dari sponsor yang bertanggung  jawab.  Pengajuan  permohonan paspor  bagi  PMI  tersebut  juga  merupakan
Perdagangan Manusia Serta Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia” (2019).
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
bukti  Kerjasama  yang  nyata  antara  kantor imigrasi  dengan  sponsor  PMI.  Hal  ini dikarenakan  sudah  menjadi  kewajiban  bagi Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  pihak terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang asli.
Pengiriman  tenaga  kerja  indonesia  ke luar  negeri  masih  dipandang  sebagai  cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  kemungkinan  perolehan devisa  negara  karena  realitas  prospek lapangan kerja yang terbatas. Ketika masalah muncul  di  negara  pengguna,  negara  tidak dapat  mengambil  tindakan  yang  signifikan, terutama  dalam  kasus  pekerja  migran  yang meninggalkan  negaranya  melalui  cara  yang melanggar  hukum.  Dalam  hal  ini  tugas  dari sponsor  diperlukan  guna  memastikan  bahwa PMI  tersebut  tidak  melakukan  pelanggaran yang  merugikan  serta  penanggung  jawab apabila  PMI  tersebut  diperlukan  untuk menyelesaikan pengurusan dokumen. Keberadaan sponsor dari PMI merupakan hal yang  penting  bagi  PMI  itu  sendiri  agar mendapatkan  jaminan  keselamatan  di  luar negeri. Hal ini dikarenakan sponsor merupakan  orang  yang  bertanggung  jawab bagi PMI tersebut. Dalam hal ini, keberadaan sponsor  bagi  pekerja  migran  Indonesia merupakan  suatu  bentuk  upaya  perlindungan bagi  PMI  itu  sendiri,  yang  dalam  hal  ini sponsor  pekerja  migran  Indonesia  juga berkoordinasi  dengan  instansi  lain  seperti imigrasi dan BP2MI.
Dalam  hal  ini  keberadaan  sponsor pekerja  migran  Indonesia  juga  tidak  selalu berjalan  dengan  baik  dimana  ada  beberapa oknum sponsor yang tidak mendaftarkan PMI di  Sistem  Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Luar Negeri  (SISKOTKLN),  merekrut  calon  PMI tanpa  Surat  Izin  Perekrutan  (SIP),  dan  tidak memberikan  pelindungan  sesuai  perjanjian penempatan. Hal ini harusnya dapat ditanggulangi dengan adanya Kerjasama yang baik  antar  instansi  yang  berkaitan  dengan sponsor  itu  sendiri      Direktorat  Jenderal Imigrasi  memiliki  peran  penting  dalam penanggulangan  hal  tersebut  dimana syarat pengajuan permohonan paspor bagi PMI harus melampirkan surat dari sponsor yang bertanggung  jawab.  Pengajuan  permohonan paspor  bagi  PMI  tersebut  juga  merupakan bukti  Kerjasama  yang  nyata  antara  kantor imigrasi  dengan  sponsor  PMI.  Hal  ini dikarenakan  sudah  menjadi  kewajiban  bagi Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  pihak terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang asli.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  Tinjau  Pelatihan  di  BLK,  Kepala BP2MI: Masih Temukan Adanya Sponsor  yang  Minta  Biaya  kepada
CPMI,
https://www.bp2mi.go.id/index.php/beri ta-detail/tinjau-pelatihan-di-blk-kepala- bp2mi-masih-temukan-adanya-sponsor- yang-minta-biaya-kepada-cpmi, BP2MI, diakses pada 3 Oktober 2022
_________, Tinjau Pelatihan di BLK,  Kepala BP2MI: Masih Temukan Adanya
Sponsor  yang  Minta  Biaya  kepada CPMI, https://www.bp2mi.go.id/index.php/beri ta-detail/tinjau-pelatihan-di-blk-kepala- bp2mi-masih-temukan-adanya-sponsor- yang-minta-biaya-kepada-cpmi, BP2MI, diakses pada 3 Oktober 2022
__________,  Langgar  Aturan,  Dua  Penyalur
Pekerja  Migran  Disanksi  Kemnaker, https://disnakertrans.ntbprov.go.id/lang gar-aturan-dua-penyalur-pekerja- migran-disanksi-kemnaker/, diakses pada 3 Oktober 2022
Depri  Liber  Sonata,  “Metode  Penelitian
Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” FIAT JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  1
(2015).
Erna Ratnaningsih, “Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” https://business-
law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma- baru-perlindungan-pekerja-migran- indonesia/  last  modified  2017, accessed August 12, 2022.
Heepi  Juniartha,  “Fungsi  Imigrasi  Untuk Mendukung  Pelaksanaan  Pengiriman Tenaga  Kerja  Indonesia,”  Jakarta:
Akademi Imigrasi, 2012.
Muhammad  Ammar  Dimas  Prasetyo,  “Peran Keimigrasian  Dalam  Menanggulangi Masalah  Perdagangan  Manusia  Serta Pengawasan  Tenaga  Kerja  Indonesia” (2019).
Susetyorini,  “Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (Tki)  di  Luar  Negeri  Oleh Perwakilan Republik Indonesia.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Vol. 39, No. 10, 2010
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian.
Waluyo,  “Peranan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Malang  Dalam  Pencegahan  TKI  Ilegal Berdasarkan  Undang-Undang  No  6 Tahun  2011`.”, Jurnal  Mahasiswa Hukum , 2012.