## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2022. Vol. 9. No. 2 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI PERNIKAHAN SIRI ONLINE
1 Muhammad Fadlu Rahman R, 2 Iwan Hermawan
1,2 Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
1 banipersib33@gmail.com , 2 iwan.hermawan@staff.unsika.ac.id

## Abstrak
Orang  yang  menikah  bukan  hanya  untuk  memuaskan  hasrat  batinnya  saja,  tetapi  untuk mencapai kedamaian, ketentraman, dan saling menumbuhkan antara suami dan istri atas dasar cinta  yang  mendalam.  Selain  itu,  atas  dasar  moralitas,  nuansa  ukhuwah  basyariyah  dan islamiyah dipadukan untuk menjalin hubungan persaudaraan antara kedua keluarga dari kedua pasangan.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  mengadopsi  metode  kualitatif,  data  yang diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi,  dan  sifat  dokumennya,  menjadikan  hasil  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  tampak  dalam  bentuk  kata  dan  bukan  angka.    Selain  itu, menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data, menggambarkan kenyataan/peristiwa sesuai  dengan  hasilnya,  dan  cenderung  menggunakan  metode  analisis  induktif,  yaitu menggunakan hal-hal  umum mulai  dari hal-hal  khusus. Hasil penelitian menunukkan bahwa Pernikahan serial online yakni faktor ekonomi. Penyebab ini tidak hanya ada pada pria, tetapi juga  pada  wanita  dengan  kondisi  ekonomi  buruk.  Faktor  lain  adalah  kurangnya  persetujuan orang  tua.  Khususnya  para  remaja  (mahasiswa),  karena  berpacaran  maka  mereka  tidak  akan melakukan  zina,  sehingga  mereka  memutuskan  untuk  menikah  serial.  Perempuan  seringkali dirugikan  secara  budaya  dan  ekonomi.  Maraknya  nikah  siri  online  saat  ini  membuat  warga Sucamliya sangat resah.

## Kata kunci: Kelompok dan komunikasi

## Abstract
People who marry not only to satisfy their inner desires, but to achieve peace, tranquility, and mutual growth between husband and wife on the basis of deep love. In addition, on the basis of  morality,  the  nuances  of  ukhuwah  basyariyah  and  Islamiyah  are  combined  to  establish  a brotherly relationship between the two families of the two spouses. The method in this study is  to  adopt  a qualitative method, the data obtained through interviews and observations, and the  nature  of  the  document,  making  the  results  obtained  in  this  study  appear  in  the  form  of words and not numbers. In addition, it uses descriptive techniques to analyze data, describes reality/events  according  to  the  results,  and  tends  to  use  inductive  analysis  methods,  namely using  general  things  starting  from  specific  things.  The  results  of  the  study  show  that  online serial marriage is an economic factor. This cause is not only found in men, but also in women with poor economic conditions. Another factor is the lack of parental consent. Especially the teenagers (students), because they are dating, they will not commit adultery, so they decide to get married serially. Women are often disadvantaged culturally and economically. The rise of online serial marriages is currently making Sucamliya residents very nervous.
Keywords : Groups and communication

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2022. Vol. 9. No. 2 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Pendahuluan
Teknologi  informasi  tengah  mengalami  kemajuan  pesat,  khususnya  di  Indonesia. Kondisi  tersebut  ditunjukan  dengan  kemunculan  aspek  kehidupan  dewasa.  Dimana  Internet memperoleh  informasi  dalam  waktu  yang  sama  di  tempat  berbeda  dengan  jarak  yang  jauh dengan saling bertukar informasi dan berkomunikasi transformasi.
Dalam  pelaksanaan  perkawinan  terdapat  rukun  nikah  yang  harus  dipenuhi  sebelum pernikahan itu dilaksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. 1 Sedangkan wali nikah menurut  Djamaan  Nur  adalah  orang  yang  mengakadkan  nikah  itu  menjadi  sah,  atau  dengan kata  lain  wali  nikah  adalah  suatu  ketentuan  hukum  syara’  yang  dapat  dipaksakan  kepada orang lain dengan bidang hukumnya. 2
Banyak  dalil  yang  menyebutkan  bahwa  wanita  tidak  boleh  melaksanakan  akad pernikahan  untuk  dirinya  sendiri  maupun  untuk  orang  lain.  Akan  tetapi  ia  harus  dinikahkan oleh  walinya  atau  dengan  menghadirkan  seorang  wali  yang  mewakilinya.  Jika  ada  seorang wanita  yang  melaksanakan  akad  nikah  seorang  diri  (tanpa  wali),  maka  nikahnya  batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih. 3
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI)  pasal  19  disebutkan  “Wali  nikah dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjunya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat  laki-laki  ayah,  anak  paman  laki-laki  dari  ayah,  dan  saudara  kandung  laki-laki  kakek dari ayah serta keturunannya.
Kedua,  wali  hakim,  mengenai  wewenang  wali  hakim  yang  dapat  menikahkan  hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan  di  antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya ‘ adhal / enggan. 4
Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang berbunyi:
1 Sayyid Sabiq, “ Fiqhussunnah ”, diterjamahkan Mohammad Thalib, Fikih Sunnah, (Cet, 1; Bandung: Al-Maarif, 1981), 7.
2 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), 65.
3 Syaikh  Hasan  Ayyub,  “Fiqhul  ‘Usrah  al-Muslimah”,  diterjamah  M.  Abdul  Ghofur, Fikih  Keluarga (Cet.  3; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 48.
4 Anonim, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.th), 185- 186.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2022. Vol. 9. No. 2 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
اهنع الله ىضر ةشئاع نع اهيلو نذإريغب تحكن ةأرمااميأ  ,ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق ,تلاق هل يلولا نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف اهجرف نماهب لحتساامب رهملااهلف اهب لخد نإف لطاب اهحاكنف )مكاحلاو نابح نباو ةن اوع وبأ هححصو يئاسنلا لاإ ةعبرلأا هجرخأ(
siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizing walinya. Maka perniklahannya batal, dan  jika  suaminya  telah  mencampurinya,  maka  dia  (wanita)  itu  berhak  mendapatkan mahar  karena  dia  sudah  menganggap  halal  farajnya.  Jika  mereka  (para  wali)  itu bertengkar,  maka  sultanlah  yang  menjadi  wali  bagi  orang  yang  tidak  mempunyai  wali baginya. 5
Mengacu  pada  Hadits  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pada  dasarnya  pernikahan  yang tidak ada walinya, maka walinya adalah Sultan (penguasa) atau orang yang diangkat olehnya. Kemudian,  yang  dimaksud  dengan  Sulthan  menurut  As-shan’ani,  ialah  orang  yang  diserahi wewenang  mengurusi  pernikahan  itu,  baik  dia  adil  atau  curang  berdasarkan  ke  umuman beberapa hadis yang menetapkan perintah taat kepada kepala Negara. 6
Sedangkan  hasil  Mu’tamar  NU  XXX,  menjelaskan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan sulthan  adalah,  semua  orang  yang  mempunyai  kekuasaan  terhadap  perempuan,  baik  secara umum  seperti  Imam  (penguasa),  ataupun  secara  khusus  seperti  hakim  dan  orang  yang memperoleh  mandat  untuk  melaksanakan  akad  nikah. 7 Sebagaimana  yang  telah  diketahi bersama, bahwa pemerintah Indonesia, mengenai masalah keagamaan khususnya perkawinan sudah  di  serahkan  kepada  Departemen  Agama  (Menteri  Agama)  yang  membawahi  Depag tingkat I, tingkat II, hingga kantor urusan agama (KUA). Pernyataan dia atas sejalan dengan sebuah  tanya  jawab  tentang  Inpres  Nomer  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Iskam (KHI)  dinyatakan:  Wali  hakim  ialah  wali  nikah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  atau pejabat  yang  ditunjuk  olehnya,  yang  diberikan  hak  dan  wewenang  untuk  bertindak  sebagai wali nikah. 8 Namun demikian, realita di suatu daerah masyarakat Muslim terdapat wali nikah selain  wali  nasab  dan  wali  hakim  (penguasa  atau  orang  yang  diangkat  oleh  penguasa  atau pemerintah).
Wali  yang  dimaksud  adalah  seorang  laki-laki  yang  diangkat  oleh  calon  Istri,  baik  ia mujtahid atau bukan mujtahid, sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi yang dikutip
5 Muhammad bin Isma’il al-Kulani dan As-Shan’ani, Subulussalam, juz 3 (Bandung: Dahlan Press, 1059), 117- 118. Selanjutnya ditulis As-Shan’ani.
6 Ibid., 118.
7 Imam  Ghazali  Said  dan  Ahmad, Ahkamul  Fuqaha:  Solusi  problematika  aktual  hukum  islam,  keputusan mu’tamar, munas dan kompbes nahdlatul ulama (1926-1999) (Cet. 2; Surabaya: Diantama, 2005), 565.
8 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Inpres  No.  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 40.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2022. Vol. 9. No. 2 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dari  al-Nawawi.  Perkawinan  jenis  ini  juga  disebut  wali  hakim,  karena  orang  yang  diangkat sebagai wali menempati kedudukan hakim; 9 Ada pula yang menyebutnya secara tegas dengan sebutan wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh kedua calon suami dan istri. 10
Pernikahan  bawah  tangan  yang  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  pada umumnya,  pedesaan  pada  khususnya.  Namun  demikian,  pernikahan  wali  hakim  dalam pernikahan  bawah  tangan  ini  masih  banyak  menimbulkan  pro  dan  kontra  di  kalangan  umat Islam khususnya kiai dan para tokoh yang tidak sependapat dengan pernikahan tersebut.
Berangkat  dari  latar  belakang  masalah  di  atas  muncul  beberapa  permasalahan diantaranya:  bolehkah  seorang  kiai  diangkat  menjadi  wali  hakim  dalam  pernikahan  bawah tangan, bagaimana status  hukum  pernikahan wali kiai sebagai  wali hakim dalam pernikahan bawah  tangan,  bagaimana  pula  dampak  hukumnya.  Bagaimana  pro  kontra  antar  elit  agama bisa terjadi, apa dampak pro kontra tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
Oleh  sebab  itu,  perlu  diadakan  penelitian,  mengingat  belum  ada  penelitian  yang membahas permasalahan tersebut, sehingga dapat memperjelas status, dasar-dasar hukum dan dampak  hukum  perkawinan  wali  kiai  sebagai  wali  hakim  dalam  perniakahan  bawah  tangan, dan sekaligus mengungkap realita yang terjadi di masyarakat. Adapun alasan peneliti memilih masalah  ini  sebagai  objek  penelitian,  karena  kasus  dan  lokasinya  paling  dekat  dengan kehidupan peneliti, dan para kiainya terbuka untuk dimintai data-data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini, sehingga memungkinkan untuk diteliti.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  antara  perempuan  muda  adalah  akibat  dari kurangnya  persetujuan  orang  tua.  Khususnya  para  remaja  (mahasiswa),  karena  berpacaran maka mereka tidak akan melakukan zina, sehingga mereka memutuskan untuk menikah serial. Masa  remaja  yakni  masa  dimana  pengambilan  keputusan  yang  belum  stabil.  Banyak  orang yang ingin cepat menikah menggunakan jasa nikah siri online. Berikut penjelasan ini, penulis dapat tertarik  mengkaji bagaimana persepsi masyarakat saat ini tentang keberadaan nikah siri online  berkembang  pesat.  Oleh  karena  itu  berjudul  “Persepsi  Masyarakat  Pernikahan  Siri Secara Online di Desa Sukamulya”.

## Metode Penelitian
Metode  menggunakan  metode  kualitatif.  Memperoleh  data  melalui  wawancara  dan observasi,  serta  sifat  dokumennya,  penelitian  ini  menggunakan  kata,  bukan  angka  yang
9 Taqiuddin Abi Bakrin bin Muhammad Al-Husainy Al-Hishny al-Damasyqy As-Syafi’i, Kifayatu Al-Akhyar, Juz 2 (t.t: Syirkah An-Nur Asia, Ttb), 49-52.
10 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munkahat , Juz 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 93.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2022. Vol. 9. No. 2 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
diperluas  dalam  teks.    Menurut  Kriyantono  Mendefinisikan  data  dianalisis  dengan menggunakan  teknik  deskriptif,  dan  realitas/  peristiwa  dideskripsikan  hasil  yang  benar,  dan cenderung  metode  analisis  induktif  yakni  menggunakan  cara  dari  hal    khusus  (fakta pengalaman) ke hal yang umum (tingkat konseptual). 11

## Pembahasan
Bagi  suatu  Negara  dan  bangsa,  seperti  Indonesia  mutlak  adanya  Undang-undang perkawinan  nasional  yang  sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  yang  dapat  memberikan landasan  Hukum  dalam  bidang  perkawinan  yang  sudah  dapat  dijadikan  pegangan,  dan  telah berlaku  bagi  berbagai  golongan  dalam  masyarakat,  dan  bagi  golongan  orang-orang  Islam seperti  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang  Nomer  1  Tahun  1974  yang  berisi  tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus bagi umat Islam, dan catatan sipil bagi yang lainnya.
Dalam  sebuah  tanya  jawab  tentang  Inpres  Nomer  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Iskam  (KHI)  dinyatakan:  Wali  hakim  ialah  wali  nikah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Agama  atau  pejabat  yang  ditunjuk  olehnya,  yang  diberikan  hak  dan  wewenang  untuk bertindak sebagai wali nikah. 12
Dalam  KHI  tidak  menyebutkan  definisi  tentang  wali  hakim  secara  jelas.  Namun  di dalamnya  telah  tercantum  tentang  macam-macam  dan  urutan  wali,  serta  alasan diperbolehkannya  menggunakan  wali  hakim.  Seperti  dalam  pasal  20  ayat  (2)  “Wali  nikah terdiri  dari  (a)  Wali  nasab  (b)  Wali  hakim”.  Selanjutnya  dalam  Pasal  22  berbunyi:  Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

## Pasal 23
Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila nasab tidak ada atau tidak mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau  adlal  atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah  setelah  ada  putusan  Pengadilan  Agama  tentang  wali  tersebut. 13 Demikian  juga  dalam penerapan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  seperti  halnya
11 Kriyantono, 2008.
12 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 40.
13 Undang-undang Perkawinan, Op. Cit., 185.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2022. Vol. 9. No. 2 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat,  tanggal  22  Pebruari  tahun  1984.  Dimana Pengadilan  tersebut  telah  menetapkan  fasid  (rusaknya)  nikah  saudara  M.  Arsad  Sabur  bin Abdillah  Sabur  dengan  istrinya  yang  bernama  Hasanah  binti  Mahbub,  yang  dilakukan  25 Nopember 1968. Perkawinan tersebut dilakukan di depan Ustz. K.H.M. Sarban, sebagai wali “Hakim” dalam pernikahan bawah tangan; dan mereka sudah di karuniai 7 (tujuh) orang anak.
Adapun pertimbangan Hukum Pengadilan Agama, Jakarta Barat, antara lain:
a. Bahwa  perkawinan  tersebut  tidak  dilaksanakan  dengan  wali  yang  sah,  walaupun  telah dipenuhi kewajiban membayar Mahar Rp.1000,-
b. Bahwa  perkawinan  tersebut  telah  melanggar  ketentuan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1946, Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, pasal 1 ayat (1), dan pasal 3 ayat (1),14 akan  tetapi  perkawinan  itu  tidak  menjadi  batal  dengan  sendirinya  (tidak  sah).  Karena tujuan Undang-undang tersebut dimaksudkan hanyalah sebagai tertib administrasi saja.
c. Bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1).
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952, tentang Wali Hakim.
Hadits  rawahu  Ahmad  bin  Hambali  menyatakan:  tidak  sah  nikah  kecuali  dengan  wali (yang sah) dan dua orang saksi  yang adil. 15 Dengan demikian, dapat  dipahami, bahwa suatu perkawinan  dapat  dikatakan  sah,  apabila  perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sebaliknya,  apabila  perkawinan  tersebut hanya  berdasar  pada  fiqihul  Islam  baik  yang  salaf  ataupun  yang  khalaf,  (bukan  fiqih  ke- Indonesiaan),  maka  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  sah  secara  administratif,  sehingga perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti di depan sidang pengadilan hukum di Indonesia.
Demikian  juga  hasil  analisis  Mohd.  Idris  Ramulyo  terhadap  syarat  dan  rukun perkawinan dalam KHI dan UU Nomor 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa tidak terdapat ketentuan atau persyaratan keharusan, adanya pencacatan perkawinan menurut hukum Islam, karena pencatatan perkawinan itu bersifat administratif. 16
Begitu juga fatwa salah satu Syaikh al-Azhar Dr. Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq yang isi pokonya membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:
14 Abdurrahman, Himpuman  Peraturan  Perundang-undangan  Tentang  Perkawinan (Jakarta:  Akademika Pressindo, 1986), 115-116.
15 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Satu Analisis dari Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 258.
16 Mohd.  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  peradilan  Agama  dan  Zakat Menurut Hukum Islam, (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 70.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2022. Vol. 9. No. 2 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
a. Peraturan  syara’,  yaitu  peraturan  yang  menentukan  sah  atau  tidak  sahnya  sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syartiat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai masdzhab.
b. Peraturan yang bersifat tausiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di  kalangan umat tidak liar, tetapi  tercatat dengan memakai  surat  akte nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenag, agar bisa bisa dilindungi dari adanya upaya- upaya nigatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti pengingkaran adanya akad nikah. 17

## Komunikasi
Menurut  Onong  Memberikan  Definisi    komunikasi  yakni  proses  pernyataan  oleh seseorang  kepada  orang  lain  untuk  memberi  tahu  atau  mengubah  sikap,  pendapat  atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung. 18

## Persepsi
Mulyana  Mendefinisikan  Persepsi  yakni  komunikasi,  penafsiran  yakni  Persepsi  yang identik dengan penyandian-balik dalam proses komunikasi. 19

## Perkawinan
Perkawinan dari kata nikah yang berarti kumpulan, saling toleransi, dan persetubuhan, tergantung  dari  bahasanya. 20 Menurut  Ahmad  Ashar  Bashir  (Ahmad  Ashar  Bashir), perkawinan  yakni  suatu  akad  atau  seorang  pria  dan  seorang  wanita  untuk  membuktikan bahwa hubungan seksual antara kedua belah pihak itu dibenarkan, atas dasar suka rela, Kedua belah  pihak  dengan  senang  hati  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia.  hidup  penuh  kasih sayang.  Damai  dengan  jalan  kebahagiaan  Allah.  Sementara  itu,  menurut  Said  Sabik, perkawinan  “berlaku  untuk  semua  makhluk  ciptaan  Tuhan,  termasuk  manusia,  hewan,  dan tumbuhan”. 21

## Nikah Sirih
Aberan  kata  "siri"  prinsip  perkawinan  Islam. Nikah  siri  yakni  nikah  sembunyi  atau rahasia  sesuai  dengan  maknanya  dalam  kehidupan  pernikahan  Indonesia.  Dengan  melihat literatur  syariat,  kita  dapat  melihat  dari  pandangan  masyarakat  Fukaha  tentang  rukun  nikah, pandangan  mereka  terhadap  nikah  siri  atau  nikah  sembunyi.  Meski  ada  perbedaan  pendapat
17 Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer:  Asnalisis  Yurisprudensi  dengan pendekatan ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004), 33-34.
18 Effendy, Onong Uchjana, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi , (Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 1992).
19 Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
20 Abdul Rahman Ghozali. Fiqh Munakahat , (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.
21 Ibid., 10.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Mei 2022. Vol. 9. No. 2 2014-2022 j.al-ulum Universitas Islam Madura
mengenai  jumlah  rukun  nikah,  jumhur  fuqaha  sepakat  bahwa  dalam  rukun  nikah  selain  ijab dan qabul, juga calon suami istri harus ada saksi dalam nikah. 22
Nikah siri via online yakni nikah yang tidak memenuhi syariat Islam. Pernikahan siri online ini dilakukan melalui social media dengan tujuan untuk menghindari perzinahan. Yang terjadi    ini  tidak  jarang  terjadi  di  kalangan  anak  dewasa  yang  tidak  bertanggung  jawab.  ini justru merugikan perempuan. Karena ketika pria yang menikahinya meninggalkannya, wanita tersebut tidak berhak menuntut tanggung jawab hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diambil beberapa kesimpulan terkait penelitian ini, antara lain:
a. Pernikahan serial  online  yakni  faktor ekonomi. Penyebab    ini tidak hanya ada pada pria, tetapi  juga  pada  wanita  dengan  kondisi  ekonomi  buruk.  Faktor  lain  adalah  kurangnya persetujuan  orang  tua.  Khususnya  para  remaja  (mahasiswa),  karena  berpacaran  maka mereka tidak akan melakukan zina, sehingga mereka memutuskan untuk menikah serial.
b. Perempuan seringkali dirugikan secara budaya dan ekonomi.
c. Maraknya nikah siri online saat ini membuat warga Sucamliya sangat resah.

## Daftar Pustaka
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat . Jakarta: Prenada Media Group, 2003
Aberan. Asas-asas  Perkawinan  Menurut  Islam,  Dalam  Jurnal  Kanun  No.  38  Tahun  XIV . Banda Aceh: FH. Universitas Kuala. 2004.
Effendy,  Onong  Uchjana. Ilmu,  Teori  dan  Filsafat  Komunikasi. Bandung.  PT  Citra  Aditya Bakti. 1992.
Kriyantono, Rachmat, 2008, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kencana : Jakarta. 2008. Nasution, I. A. Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online. Network, 3(2), 2020.
22 Aberan. Asas-asas Perkawinan Menurut Islam, Dalam Jurnal Kanun No.38 Tahun XIV , (Banda Aceh: Universitas Kuala, 2004).