## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

## Dianne Eka Rusmawati
Dosen Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : dianne_eka_rusmawati@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce adalah tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pendekatan normatif, perlindungan hokum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilihat  berdasarkan  proses  transaksinya,  yaitu  Proses  transaksi  menggunakan media on-line secara  keseluruhan  atau  proses  transaksinya  saja  yang menggunakan  media on-line tapi  pembayarannya  dilakukan  secara  manual.
Bentuk  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi e-commerce diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf b dan c  UUPK dan Ps 2 serta Pasal 9 UUITE.
Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, e-commerce

## I. Latar Belakang
Perkembangan transaksi elektronik  tidak  terlepas  dari  laju pertumbuhan internet, karena transaksi  elektronik  berjalan  melalui jaringan internet.Pertumbuhan pengguna  internet  yang  demikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu  media  yang  efektif  bagi  pelaku usaha  untuk  memperkenalkan  dan menjual  barang  atau  jasa  ke  calon konsumen dari seluruh dunia. 1 Dapat dikatakan, bahwa kemajuan  dan  keunggulan  teknologi komunikasi  dan  informasi  telah melahirkan  model  transaksi  baru  di dunia  perdagangan  dan  bisnis  yaitu e-commerce transaction.E-commerce merupakan  model  bisnis  modern yang non  face (tidak  menghadirkan pelaku  bisnis  secara  fisik)  dan non-
1 Abdul Halim Barkattulah, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Transaksi Elektronik Internasional menurut UU No 11 Tahun 2008 ,Jurnal Hukum Bisnis Vol 29 No 1 Tahun 2010, hlm 51.
sign (tidak  memakai  tanda  tangan asli).
E-commerce adalah  kegiatan- kegiatan  bisnis  yang  menyangkut konsumen  (consumers),  manufaktur (manufacturers),  service  providers, dan pedagang perantara ( intermediaries ) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (computer networks), yaitu E-commerce sudah  meliputi  seluruh spectrum kegiatan komersial. 2 Menurut World Trade Organization(WTO) , cakupan e- commerce meliputi  bidang  produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman  barang  atau  jasa  melalui cara  elektronik.  Julian  Ding  dalam bukunya E-commerce  :  Law  and Practice, seperti  dikutip  oleh  Ninik Suparni  memberikan  definisi  e- commerce sebagai berikut.
Elektronik  commerce,or  e- commerce  as  it  is  also  known,  is  a commercial  transaction  between  a vendor and a purchaser or parties in
2 Niniek Suparni,
Cyberspace Problematika&  Antisipasi  Pengaturannya,
Sinar Garfika, Jakarta, 2009, hlm 3
similar  contractual  relationship  for the supplay of goods, services or the acquisition of “rights”. This commercial  transaction  is  executed or  entered  into  in  an  electronic medium  (or  digital  medium)  where the  physical  presence  of  the  parties is not required, and the medium exist in  a  public  network  or  system  as apposed  to  a  private  network(closed system).  The  public  network  or system  must  be  considered  an  open system (e.g.the Internet or the World Wide  Web).  The  transactions  are concluded  regardiess  of  nation boundaries or local requirements.
Sementara    Kamels  K  Bajaj dan Debjani Nag  menyatakan bahwa e-commerce adalah pertukaran informasi  bisnis  tanpa  menggunakan kertas  ( the  paperless  exchange  of business  information ),  melainkan melalui EDI ( Elektronik Data Exchange ) E-mail,EBB ( Elektronic Bulletin  Board),  Electronic  Fund
Transfer dan  teknologi-teknologi lainnya  yang  menggunakan  jasa jaringan(net). 3
Secara  singkat e-commerce dapat  dideskripsikan  sebagai  suatu bentuk  bisnis  modern melalui  sarana internet.  Di  Indonesia,  fenomena  e- commerce  ini  sudah  dikenal  sejak tahun  1996  dengan  munculnya  situs http://www.sanur.com sebagai  took buku  online  pertama.  Meski  belum terlalu  popular,  pada  tahun  1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan e-commerce.
Sepanjang  tahun  1997-1998 eksistensi  e-commerce  di  Indonesia sedikit  terabaikan  karena  krisis ekonomi  namun  di  tahun  1999 hingga  saat  ini  kembali  menjadi fenomena  yang  menarik  perhatian meski tetap terbatas pada masyarakat
3 Ibid , hlm 32
yang  mengenal  teknologi.  Dalam praktek  bisnis  ini,  karena  para  pihak (pembeli  maupun  penjual)  tidak bertemu  secara  langsung  ( face  to face )  dalam  melakukan  transaksi bisnisnya, kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan  hukum terutama mengenai aspek
perlindungan  konsumennya  sangat mungkin  terjadi,  sebagai  contoh ketika  seorang  konsumen  berbelanja atau  bertransaksi  melalui  internet, situasi  yang  terjadi  akan  sangat berbeda  ketika  konsumen  berbelanja ke pasar tradisional/konvensional.
Bertransaksi  atau  berbelanja  di
pasar tradisional/konvensional, ketika  terjadi  seorang  konsumen merasa  dirugikan  atas  perbuatan pelaku usaha/penjual, maka konsumen  dapat  segera  melakukan complain,  namun  ketika  seorang konsumen bertransaksi melalui internet,  ketika  terjadi  perbuatan curang  oleh  pelaku  usaha  atau penjual,misalnya barang
yang dikirimkan  oleh  pelaku  usaha  tidak sesuai  dengan  pesanan  konsumen, barang  yang  dibeli  oleh  konsumen tidak  dikirim,  barang  dikirim  tetapi terlambat,  barang  yang  dikirim rusak/cacat,  dan  lain-lain,    maka biasanya  sulit  bagi  konsumen  untuk melakukan  complain  kepada  pelaku usaha  atau  penjual  yang  dapat dikarenakan  oleh  beberapa  sebab, misalkan
konsumen tidak mengetahui keberadaan pelaku
usaha,  atau  pelaku  usaha  tidak menerima complain setelah barang di kirimkan    atau  bahkan  ada  itikad tidak  baik  dari  pelaku  usaha  yang mengatakan bahwa uang pembayaran belum  diterima  pelaku  usaha  dan lain-lain.
Lemahnya  posisi  konsumen seringkali  dimanfaatkan  oleh  pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan
yang sebesar-besarnya dari konsumen.Faktor ketidak tahuan konsumen,  tidak  jelasnya  informasi terhadap  barang/jasa  yang  diberikan pelaku usaha,tidak pahamnya konsumen pada mekanisme transaksi menjadi  factor  penyebab  lemahnya kedudukan  konsumen.  Oleh  karena itu, dalam rangka menciptakan iklim berusaha  yng  sehat  bagi  konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan  melalui e-commerce, maka perlu diupayakan  suatu bentuk pengaturan hukum yang baru sekaligus  memadai  yang  mampu mengatur segala aktivitasnya. 4 Ketika seorang konsumen mengkonsumsi  atau  menggunakan suatu  produk  barang  ataupun  jasa, maka setiap konsumen pasti menginginkan adanya kepuasan terhadap  produk  tersebut,minimal, konsumen menginginkan adanya informasi  yang  jelas  atas  produk yang  akan  dibeli,  keyakinan  bahwa produk  yang  dibeli  tidak  berbahaya bagi  kesehatan  dan  aman  bagi jiwanya,  produk  yang  dibeli  cocok dan  sesuai  dengan  keinginannya, baik  segi  kualitas  maupun  harga, konsumen tahu cara penggunaannya, ada  garansi  dari  produk  yang dibelinya.Namun  kenyataan  yang muncul,  seringkali  konsumen  tidak memperoleh apa yang diharapkannya secara  maksimal  sehingga  akibatnya konsumen merasa dirugikan.
Berdasarkan  uraian  tersebut bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce ?
4 Elisatris  Gultom, Cyber  Law:  Suatu Pengantar  Perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi  Perdagangan  Melalui  Electronic Commerce , Elips, Bandung, hlm 55

## II. Pembahasan
2.1. Para  pihak  dalam  Transaksi
E-Commerce Transaksi E-Commerce melibatkan  para  pihak,  baik  pihak yang terlibat secara langsung maupun  pihak  yang  tidak  terlibat secara  langsung.  Untuk  menentukan siapakah  para  pihak  yang  terlibat secara langsung dan para pihak yang tidak  terlibat  secara  langsung  dapat dilihat  dari  proses  transaksi  yang dilakukan, yaitu  apakah  semua proses transaksi dilakukan secara on- line  atau  hanya  beberapa  tahap  saja yang dilakukan secara on-line. Berdasarkan  hasil  penelitian,  apabila seluruh  transaksi  dilakukan  secara on-line,  maka  pihak-pihak  yang terlibat terdiri dari :
1. Penjual/ merchant
Adalah perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui  internet.  Untuk  menjadi penjual/ merchant ,  maka  seseorang harus mendaftarkan diri dalam merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar penjual/ merchant dapat  menerima pembayaran dari pembelidalam bentuk credit  card .  dalam  Pasal  1 Ayat  (6)  UUITE  penjual/ merchant adalah penyelenggara sistem elektronik pengertiannya: “Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”.
2. Pembeli/ card holder
Adalah orang-orang yang ingin memperoleh  produk  (barang/jasa) melalui  pembelian  secara online . Pembeli/ card  holder yang  akan
berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen  merupakan  perorangan, maka  yang  perlu  diperhatikan  dalam transaksi elektronik adalah bagaimana  sistem  pembayaran  yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan  dengan  mempergunakan credit  card (kartu  kredit)  atau dimungkinkan pembayaran dilakukan  secara  manual /cash .  Hal ini penting untuk diketahui, mengingat  tidak  semua  konsumen yang  akan  berbelanja  di  internet adalah  pemegang  kartu  kredit/ card holder .  Pemegang  kartu  kredit (card
Holder) adalah  orang  yang  namanya tercetak  pada  kartu  kredit  yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat. dalam  Pasal  1  Ayat  (6)  UUITE pembeli/ card holder jugaadalah penyelenggara sistem elektronik, yaitu: “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”. 3. Perantara penagihan /Acquirer Adalah pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit)  dan  perantara  pembayaran (antara  pemegang  dan  penerbit).
Perantara  penagihan  adalah  pihak yang  meneruskan  penagihan  kepada penerbit  berdasarkan  tagihan  yang masuk  kepadanya  yang  diberikan oleh  penjual  barang/jasa.  Pihak perantara pembayaran antara pemegang  dan  penerbit  adalah  bank dimana  pembayaran  kartu  kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/ card  holder ,  selanjutnya  bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit.
Dikenal juga sebgai penerima seperti
yang  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  (19) UUITE  “Penerima  adalah  subjek hukum  yang  menerima  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim”.
4. Penerbit kartu kredit /Issuer Adalah  perusahaan credit  card yang menerbitkan kartu atau perusahan  pembayaran  internet  yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan kredit, Di indonesia ada beberapa  lembaga  yang  diijinkan untuk  menerbitkan  kartu  kredit, yaitu:
a.   Bank  dan  lembaga  keuangan bukan  bank.  Tidak  semua  bank dapat  menerbitkan credit  card ,
hanya bank yang telah memperoleh  ijin  dari Card International , dapat menerbitkan credit  card ,  seperti Master dan Visa card ; b.   Perusahaan  non  bank  yang membuat perjanjian dengan perusahaan  yang  ada  di  luar negeri;
c.   Perusahaan yang membuka cabang  dari  perusahaan  induk yang ada di luar Negeri.
Penerbit  kartu  kredit  dikenal sebagai  pengirim,  menurut    Pasal  1 Ayat  (18)  UUITE  “Pengirim  adalah subjek  hukum  yang  mengirimkan
Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik”.
5 .   Certification Authorities
Adalah  pihak  ketiga  yang netral  yang  memegang  hak  untuk mengeluarkan sertifikasi kepada penjual/ merchant ,  kepada  penerbit kartu kredit/ issuer, perantara penagihan/ acquirer, penyedia layanan payment gateway dan dalam
beberapa  hal  diberikan  kepada card holder. Dalam Undang-Undang Transaksi  Elektonik  Indonesia  pihak ini dibagi menjadi dua yaitu: a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  yang  diatur  pada Pasal  1  Ayat  (10)  UUITE “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik  adalah  badan  hukum yang  berfungsi  sebagai  pihak yang  layak  dipercaya,  yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik”, b.   Lembaga  Sertifikasi  Keandalan yang  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat (11) UUITE “Lembaga Sertifikasi  Keandalan  adalah lembaga independen yang dibentuk  oleh  profesional  yang diakui,  disahkan,  dan  diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik”. Jika  transaksi  E-Commerce tidak  sepenuhnya  dilakukan  secra on-line  dengan  kata  lain  hanya proses transaksinya saja yang on-line sementara pembayaran tetap dilakukan  secara  manual/cash  maka para pihak  yang terlibat  di dalamnya meliputi :
1. Penjual/ merchant Adalah perusahaan/produsen yang  menawarkan  produknya melalui  internet.  Untuk  menjadi penjual/ merchant , maka seseorang  harus  mendaftarkan diri  dalam  merchant account pada  sebuah  bank,  tentunya  ini dimaksudkan agar penjual/ merchant dapat menerima pembayaran dari pembelidalam bentuk credit card .  dalam  Pasal  1  Ayat  (6)
UUITE penjual/ merchant adalah penyelenggara  sistem  elektronik pengertiannya:  Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan  Sistem  Elektronik oleh penyelenggara negara,
Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau masyarakat”.
2. Pembeli/ card holder
Adalah  orang-orang  yang  ingin memperoleh produk (barang/jasa)  melalui  pembelian secara online . Pembeli/ card holder yang  akan  berbelanja  di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila  konsumen  merupakan perorangan,  maka  yang  perlu diperhatikan  dalam  transaksi elektronikadalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan,  apakah  pembayaran dilakukan dengan mempergunakan credit card (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran  dilakukan  secara manual /cash .  Hal  ini  penting untuk diketahui, mengingat tidak semua  konsumen  yang  akan berbelanja  di  internet  adalah pemegang kartu kredit/ card holder .  Pemegang  kartu  kredit (card Holder) adalah orang yang namanya  tercetak  pada  kartu kredit  yang  dikeluarkan  oleh penerbit  berdasarkan  perjanjian yang dibuat. dalam Pasal 1 Ayat (6)  UUITE  pembeli/ card  holder jugaadalah penyelenggara sistem elektronik, yaitu: “Penyelenggaraan Sistem Elektronik  adalah  pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara  negara,  Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”.
3. Jasa Pengiriman atau ekspedisi
2.2. Perlindungan  hukum  bagi
Konsumen  dalam  Transaksi E-Commerce Perlindungan hokum merupakan  cara  untuk  melindungi konsumen yang diberikan oleh hukum  atau  Undang-undang  untuk mencegah  adanya  pelanggaran  atau hal-hal yang dapat merugikan kepentingan konsumen. Dalam penelitian  ini,  konsumen  pengguna transaksi  E- Commerce mendapatkan perlindungan  hokum  berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang- undangan yaitu Undang-undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik(UUITE). Dengan  demikian  berikut  ini  akan diuraikan perlindungan hokum kepada konsumen berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan tersebut diatas, yaitu : 1. Perlindungan  Hukum  Ditinjau dari  UUPK.  Konsumen  dalam berbagai  segi  merupakan  pihak yang  lemah  kedudukannya  bila dibandingkan pelaku usaha, konsumen seringkali tidak memiliki posisi tawar jika berhadapan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan  suatu  aturan  yang dapat  melindungi  kepentingan konsumen  agar  tidak  dirugikan atu diperlakukan sewenang- wenang  oleh  pelaku  usaha. UUPK menjami adanya epastian hokum untuk memberikan perlindungan  kepada  konsumen seperti  tercantum  dalam  Pasal  1 Angka(1) UUPK. UUPK memberikan perlindungan kepada  setiap  konsumen  yang merasa  hak-haknya  dilanggar atau  dirugikan  oleh  pelaku usaha.  Dalam  UUPK  ditentukan
secara  rinci  hak-hak  konsumen yang berlaku pula bagi konsumen  pengguna  transaksi elektronik/E-Commerce. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK tersebut, maka dalam hubungannnya  dengan  konsumen pengguna  transaksi  E-Commerce yang  dilanggar  oleh  pelaku  usaha atau penjual adalah sebagai berikut : a. Pasal 4 huruf b
Hak  untuk  memilih  barang  dan atau  jasa  serta  mendapatkan  barang barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta jaminan yang dijanjikan.
Berdasarkan  pasal  4  huruf  b tersebut,  dalam  kaitannya  dengan konsumen  pengguna  transaksi  E- Commerce maka pihak pelaku usaha atau  penjual  harus  menyediakan barang sesuai dengan nilai  tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. b. Pasal 4 huruf c Pasal  4  huruf  c  menentukan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa.  Pelaku  usaha atau  penjual  dalam  transaksi  E- Commerce  sebaiknya  memberikan keterangan  secara  jelas  mengenai kondisi barang atau spesifikasi barang  dan  keterangan  –  keterangan lain  yang  berkaitan  dengan  barang yang  dijual/diperdagangkannya.Hal ini penting dilakukan supay konsumen  mengetahui  secara  jelas kondisi dari barang yang diperdagangkan untuk akhirnya dapat  memutuskan  apakah  membeli atau tidak barang tersebut berdasarkan  keterangan-keterangan yang tersedia.
Dalam  UUPK,  di  samping mengatur  hak-hak  konsumen,  diatur pula kewajiban pelaku usaha sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 7  UUPK  antara  lain  yang  berkenaan dengan  perlindungan  hokum  bagi konsumen  pengguna  transaksi  E-
Commerce yaitu :
a. Aspek hokum perlindungan konsumen dalam ketentuan Pasal  7  huruf  b  menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa serta  memberikan  penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.  Dalam  hal  ini penjual wajibmemberikan keterangan secara jelas mengenai  kondisi  barang  atau spesifikasi barang dan keterangan  –  keterangan  lain yang  berkaitan  dengan  barang yang  dijual/diperdagangkannya. Hal ini penting dilakukan supaya konsumen  mengetahui  secara jelas  kondisi  dari  barang  yang diperdagangkan  untuk  akhirnya dapat memutuskan apakah membeli  atau  tidak  barang tersebut berdasarkan keterangan- keterangan yang tersedia.
b. Pasal  7  huruf  d.  Pasal  7  huruf  d menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban  untuk  menjamin mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan  standar  mutu  barang dan/  atau  jasa  yang  berlaku. Berkaitan dengan konsumen pengguna transaksi E-Commerce maka  pelaku  usaha  atau  penjual wajib  menjamin  mutu  barang dan  atau  jasa  yang  diproduksi sesuai  dengan  standar  mutu
barang  dan  atau  jasa  yang berlaku serta sesuai degan kondisi barang yang ditawarkan.
2. Perlindungan  Hukum  Ditinjau dari  Undang-  Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang  No  11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bebrapa  ketentuan  yang  merupakan bentuk  perlindungan  hokum  kepada konsumen  pengguna  transaksi E- Commerce.
Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pasal 2 UUITE
Undang-undang  ini  berlaku untuk  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada  di  wilayah  hukum  Indonesia maupun  di  luar  wilayah  hukum Indonesia  yang  memiliki  akibat hukum  di  Indonesia  atau  di  luar wilayah  hukum  Indonesia  yang merugikan kepentingan Indonesia.

## b. Pasal 9 UU ITE
Dalam  pasal  ini  pelaku  usaha yang  menawarkan  produk  melalui system elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak,  produsen  dan  produk  yang ditawarkan.  Yang  dimaksud  dengan informasi  yang  lengkap  dan  benar adalah :
1. Informasi  yag  memuat  identitas serta  status  subjek  hokum  dan kompetensinya baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara ataupun perantara.
2. Informasi lain yang menjelaskan hal  tertentu  yang  menjadi  syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan  barang  dan  atau jasa  dalam  yang  ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa.

## III. Penutup
3.1. Simpulan
1. Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam transaksi E-Commerce jika transaksinya dilakukan sepenuhnya secara on-line terdiri dari  :  a)  Penjual  (merchant);  b) Konsumen  (card  holder);  c) Acquirer  atau  pihak  perantara penagihan; d) Issuer atau perusahaan  credit  card  yang menerbitkan kartu; e) Certification authorities atau pihak  ketiga  yang  memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant 2. Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam transaksi E-Commerce jika transaksinya  saja  yang  on-line sementara pembayaran dilakukan  secara  manual  terdiri dari : a) Penjual danb) Konsumen
3. Bentuk  Perlindungan  Hukum kepada Konsumen dalam UUPK yaitu  a)  berhak  untuk  memilih barang  dan  atau  jasa  serta mendapatkan barang barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi serta jaminan yang dijanjikan; b) pihak  pelaku  usaha  atau  penjual menyediakan barang sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) konsumen  berhak  atas  informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa;  Pelaku
usaha atau penjual dalam transaksi E-Commerce sebaiknya memberikan keterangan secara jelas mengenai  kondisi  barang  atau spesifikasi barang dan keterangan  –  keterangan  lain yang  berkaitan  dengan  barang yang  dijual/diperdagangkannya;
d)  Bentuk  Perlindungan  Hukum bagi  Konsumen  dalam  UUITE yaitu  Pasal  2  UUITE  Undang- undang  ini  berlaku  untuk  setiap orang yang melakukan perbuatan  hukum  sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang ini, baik  yang berada di  wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah  hukum  Indonesia  yang memiliki akibat hukum di Indonesia  atau  di  luar  wilayah hukum Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia;  e)  Dalam  pasal  ini pelaku  usaha  yang  menawarkan produk melalui system elektronik  harus  menyediakan informasi  yang  lengkap  dan benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak,  produsen  dan  produk yang ditawarkan.

## Daftar Pustaka
Barkatulah,  Abdul  Halim, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional  menurut  UU  No 11  Tahun  2008 ,  Jurnal  Hukum Bisnis  Vol  29  No  1  Tahun 2010 Kristiyanti,  dan  Celina  Tri  Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Muhammad,  Abdulkadir, Hukum Dan  Penelitian  Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006 Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan  Konsumen  di Indonesia, Daya Widya, Jakarta, 2006 Suparni, Niniek, Cyberspace Problematika& Antisipasi Pengaturannya, Sinar  Garfika, Jakarta, 2009. Sasongko, Wahyu, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, 2010. UU  No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen UU  No  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik