Praktik Mindring dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada Masyarakat Ngaglik Kota Malang)

## Luluk Atun
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## Misbahul Munir
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## Abstract
This  study  discusses  the  practice  of  mindring  in  Ngaglik,  Malang  City.  The  purpose  of  this research  is  to  find  out  what  is  the  background  of  mindring  practice,  how  is  the  process  of implementing mindring practice, how is the risk and return and to analyze mindring practice in Islamic finance perspective. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected by using observation, interview and documentation methods. The results of this study indicate that the background for mindring service providers doing mindring business is  because  of  the  desire to  earn  their  own  income  while  for  mindring  consumers it  is because the payment is lighter than buying goods in cash, the process of implementing mindring practices  starts  from  ordering  by  mentioning  the  description  of  the  goods,  then  the  provider mindring  services  will  find  the  goods  followed  by  delivery  to  consumers  to  then  make  the contract  and  payment  of  the  first  installment.  Among  the  risks  of  mindring  practice  are  the number  of  consumers  who  do  not  regularly  pay,  the  length  of  the  repayment  period  and  the presence of consumers who disappear before payment, for the return from mindring practice is 40  percent  of  the  basic  price,  which  means  that  it  does  not  take  half  the  profit.  Then,  when viewed from the perspective of Islamic finance, mindring practice is a form of implementation of murabahah and bai' al-musawamah contracts, both of which are allowed in Islam.
Keywords: Mindring practice, mindring service provider, consumer

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  praktik  mindring  di  Ngaglik,  Kota  Malang.  Tujuan penelitiannya  adalah  untuk  mengetahui  apa  saja  latar  belakang  terjadinya  praktik  mindring, bagaimana  proses  pelaksanaan  praktik  mindring,  bagaimana  risk  and  return  nya  serta menganalisis  praktik  mindring  dalam  perspektif  keuangan  syariah.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  metode  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  latar  belakang  bagi  penyedia  jasa  mindring  melakukan  usaha  mindring adalah  karena  keinginan  untuk  memperoleh  penghasilan  sendiri  sedangkan  bagi  konsumen mindring  adalah  karena pembayarannya  lebih  ringan  daripada  membeli  barang  secara  tunai, proses  pelaksanaan  praktik  mindring  dimulai  dari  pemesanan  dengan  menyebutkan  deskripsi barang,  kemudian  penyedia  jasa  mindring  akan  mencarikan  barang  tersebut  dilanjut  dengan penyerahan  kepada  konsumen  untuk  kemudian  melakukan  akad  dan  pembayaran  angsuran pertama.  Diantara  risiko  dari  praktik  mindring  yaitu  banyaknya  konsumen  yang  tidak  rutin membayar, lamanya jangka waktu pelunasan dan adanya konsumen yang menghilang sebelum pelunasan, untuk return dari praktik mindring adalah sebesar 40 persen dari harga pokok yang artinya  tidak  sampai  mengambil  keuntuntungan  separuh  harga.  Kemudian,  jika  dilihat  dari perspektif keuangan syariah maka praktik mindring merupakan bentuk implementasi dari akad murabahah dan bai’ al-musawamah yang keduanya sama-sama diperbolehkan dalam islam.
Kata Kunci: Praktik mindring, penyedia jasa mindring, konsumen

## 1. Pendahuluan
Seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  masyarakat  melakukan  berbagai  kegiatan di  bidang  ekonomi  guna  memperoleh  pendapatan  dan  meningkatkan  perekonomian keluarga. Bukan hanya kegiatan perekonomian di sektor formal saja akan tetapi juga di sektor  informal.  Dimana  sektor  informal  ini  bukanlah  kegiatan  yang  menimbulkan dampak negatif, namun bisa digunakan sebagai bahan untuk pengembangan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional.
Secara umum, sektor informal dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang bisa menghasilkan  barang  atau  jasa  sehingga  bisa  menghasilkan  lapangan  pekerjaan  baru bagi  dirinya  sendiri.  Maka  dari  itu,  adanya  sektor  informal  dapat  menunjukkan  bahwa masyarakat  bisa  mengahasilkan  usaha-usaha  kecil  sebagai  bentuk  keikutsertaan terhadap  pembangunan  nasional.  Diantara  dari  usaha  di  sektor  informal  ini  adalah praktik mindring .  Dimana  praktik mindring sendiri  memiliki  pengertian  suatu  praktik jual  beli  barang  yang  pembayarannya  dilakukan  secara  kredit  atau  angsuran  dengan jangka  waktu  dan  besaran  angsuran  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  ditentukan oleh kedua belah pihak (Zakiyyati & Prabowo, 2020). Untuk melaksanakan praktik  ini tidak dibutuhkan pengetahuan yang tinggi, akan tetapi hanya memerlukan kesungguhan, keuletan, kerja keras dan semangat yang tinggi. Praktik mindring juga merupakan usaha informal karena usaha ini bisa dijangkau oleh siapapun dimana usaha ini memiliki peran dalam pembangunan nasional. Praktik mindring bisa dijalankan selama berpuluh-puluh tahun jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara ulet, semangat dan penuh kerja keras (Susepah, 2018).
Kini,  praktik mindring sudah  tidak  menjadi  hal  yang  asing  bagi  masyarakat, karena hampir di semua daerah ada seorang penyedia mindring. Salah satunya di daerah Ngaglik, Kota Malang. Di daerah Ngaglik, praktik mindring sudah banyak dikenal dan tidak  sedikit  yang  menjadi  konsumen mindring .  Praktik mindring di  Ngaglik  sudah berlangsung  sejak  tahun  2000  dan  ada  kurang  lebih  sebanyak  60  orang  sampai  tahun 2022.  Ada  perbedaan  antara  praktik mindring di  daerah  Ngaglik  dengan  praktik mindring pada umumnya, yaitu adanya kebebasan dalam pembayaran, artinya tidak ada batasan jumlah angsuran dan jangka waktu dalam pelunasannya. Perbedaan itulah yang menjadi  alasan  mengapa  praktik mindring di  Ngaglik  sudah  bisa  berlangsung  selama berpuluh-puluh tahun.
Praktik mindring di  Ngaglik,  Kota  Malang  juga  menjadi  salah  satu  praktik  yang bisa mengurangi ketergantungan masyarakat dari praktik bank keliling (bank thitil) yang dalam  praktiknya  memaksa  masyarakat  untuk  membayar  bunga  yang  cukup  besar  jika tidak  mampu  membayar  dalam  waktu  yang  ditentukan  dan  sudah  jelas  mengandung unsur  riba  sehingga  memberatkan  masyarakat.  Berbeda  dengan  praktik mindring yang hanya  mengambil  keuntungan  dan  tidak  mengambil  bunga  jika  terjadi  keterlambatan. Pengambilan  keuntungan  dalam  praktik mindring ini  diperbolehkan  sesuai  dengan pendapat  Madzhab  Hanafi  dan  Madzhab  Syafi’i  dengan  alasan  jangka  waktu  selama masa pelunasan juga dikatakan sebagai harga (Munawarah, 2020).
Saat  ini,  pemerintah  Kota  Malang  sedang  melakukan  upaya  untuk  mengurangi ketergantungan  masyarakat dari praktik bank thitil yang dianggap sangat memberatkan dan  merugikan  masyarakat.  Diantara  upaya  pemerintah  tersebut  adalah  dengan menerapkan program OJIR (Ojo Percoyo Karo Rentenir) dimana pada program tersebut masyarakat dapat meminjam modal tanpa adanya agunan dan bunga. Saat ini, program tersebut  sudah  mulai  masuk  ke  perkampungan  namun  belum  sampai  di  Ngaglik.  Jadi, dengan  adanya  praktik mindring maka  juga  bisa  membantu  upaya  pemerintah  dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik bank thitil (Agus, 2021).
Dari  beberapa  uraian  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  pertanyaan  penelitian  antara  lain  apa  yang  melatarbelakangi  masyarakat Ngaglik,  Kota  Malang  dalam  melakukan  praktik mindring, bagaimana  proses  praktik mindring di  Ngaglik,  Kota  Malang,  apa risk  and  return dari  praktik mindring di Ngaglik, Kota Malang dan bagaimana praktik mindring di Ngaglik, Kota Malang dalam perspektif keuangan syariah sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktik mindring , proses pelaksanaan praktik mindring , resiko dari  praktik mindring dan  menganalisis  praktik mindring dari  perspektif  keuangan syariah.
2. Landasan Teori

## 2.1 Konsep Mindring
Mindring merupakan  suatu  jasa  pembiayaan  berupa  jual  beli  dimana  sistem pembayarannya  dapat  dilakukan  secara  kredit  atau  dapat  diangsur  dengan  ketentuan berdasarkan  persetujuan  kedua  belah  pihak  yang  pada  umumnya  bisa  dibayarkan dengan sistem harian, mingguan ataupun bulanan (Zakiyyati & Prabowo, 2020). Dalam pendapat  lain,  mengatakan  bahwa mindring merupakan  suatu  kredit  barang  yang ditawarkan  dengan  cara  berekeliling  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain  atau  dari rumah  ke  rumah  untuk  menawarkan  barang  yang  di mindring kan.  Tujuan  dari  praktik mindring ini  adalah  untuk  membantu  masyarakat  dalam  upaya  pemenuhan kebutuhannya dengan melalui langkah yang cepat dan tidak terlalu banyak syarat demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Metode  pembayaran  dalam  praktik mindring bisa  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu  dengan  metode  pembayaran  tunai  dimana  pembeli  bisa  membayar  langsung  dan lunas pada saat terjadi transaksi dan dengan metode pembayaran kredit dimana pembeli bisa  membayar  dengan  cara  mengangsur  harga  barang  berdasarkan  jangka  waktu  dan besaran angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada umumnya antara  harga  dengan  sistem  pembayaran  tunai  dan  sistem  pembayaran  kredit  memiliki sedikit  perbedaan,  karena  pada  sistem  kredit  penjual  mengambil  sejumlah  keuntungan dari  jangka  waktu  yang  ditangguhkan,  Artinya  harga  dalam  pembayaran  secara  tunai lebih murah daripada pembayaran secara kredit.
Adapun  untuk  objek  dalam  praktik mindring ini  terdapat  dua  macam  yaitu, mindring barang seperti perabotan rumah tangga (kasur, sofa, peralatan dapur dan lain- lain)  dan mindring uang  dimana  nantinya  akan  ada  selisih  antara  jumlah  uang  yang dihutangkan  dengan  jumlah  uang  yang  dibayarkan.  Tahapan  dalam  praktik mindring
yaitu diawali dengan pemesanan barang/uang oleh konsumen mindring kepada penyedia jasa mindring, kemudian dalam jangka waktu 2-3 hari barang/uang tersebut diserahkan kepada  pemesan.  Setelah  itu,  kedua  belah  pihak  melaksanakan  kesepakatan  terkait besaran angsuran yang harus dibayar berdasar pada harga asli barang ditambah dengan margin keuntungan. Lalu, pemesan atau pembeli melakukan pembayaran dengan jumlah angsuran dan  jangka waktu sesuai dengan kesepakatan  yang telah dibuat (Zakiyyati  & Prabowo,  2020).  Untuk  kontrak  perjanjian  mengenai  kesepakatan  pembayaran  dalam praktik mindring berbeda-beda.  Ada  yang  dengan  kontrak  tertulis  adapula  yang  tidak dengan  kontrak  tertulis.  Namun,  mayoritas  praktik mindring tidak  menggunakan kontrak  tertulis  karena  usaha  ini  merupakan  usaha  informal.  Akan  tetapi,  seiring berkembangnya  zaman  adapula  yang  menerapkan  praktik mindring modern  dimana dalam praktiknya memerlukan kontrak tertulis hitam diatas putih (Lailyah et al ., 2021). Pada  umumnya,  alasan  masyarakat  menggunakan  praktik mindring ini  adalah fator  kebutuhan  akan  barang  dan  kenyamanan  karena  dapat  memenuhi  kebutuhannya (Suryono et al ., 2015). Penelitian lain menyatakan bahwa alasan masyarakat melakukan praktik mindring adalah  karena  terdesak  oleh  kebutuhan  ekonomi,  dimana  mereka sedang  dalam  posisi  membutuhkan  uang  secara  mendadak  maka  mereka  sangat membutuhkan  praktik mindring seperti  ini  (Rahayu,  2018).  Praktik  mindring  memiliki dampak  positif  dan  dampak  negatif  bagi  masyarakat.  Dampak  positifnya  antara  lain yaitu  membantu  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya,  membantu  masyarakat untuk mendapat hak kepemilikan barang dan sistem pembayarannya yang menggunakan sistem  angsuran.  Sedangkan,  dampak  negatifnya  antara  lain  yaitu  menyebabkan masyarakat  terlibat  hutang  dalam  jangka  waktu  yang  lama,  terlibat  tanggungan  untuk membayar hutang dan terciptanya budaya konsumtif (Suryono et al ., 2015).

## 2.2 Konsep Dasar Sistem Keuangan Syariah
Keuangan  syariah  merupakan  suatu  sistem  pengelolaan  keuangan  dnegan  berdasarkan pada Al-Qur’an, sunnah, dan beberapa fatwa ulama. Sistem keuangan syariah memiliki tujuan  untuk  memberikan  jasa  keuangan  yang  halal  kepada  penduduk  muslim  dan membantu  terciptanya  sosio-ekonomi  islam.  Dengan  adanya  sistem  keuangan  syariah maka  diharapkan  mampu  menigkatkan  kesejahteraan  masyarakat  karena  penghapusan sistem  bunga  pada  setiap  transaksi  yang  diterapkan.  (Arafah,  2019).  Dalam penerapannya,  segala  bentuk  transaksi  dalam  sistem  keuangan  syariah  membebaskan bunga, ketidakpastian (gharar), sehingga dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut halal (boleh) (Tijjani et al ., 2021).
2.3 Akad dengan Pola Jual Beli dalam Sistem Keuangan Syariah
Menurut  istilah  fiqih  akad  merupakan  sesuatu  yang  menggambarkan  keyakinan  atau tekad  seseoranga  untuk  melakukan  sesuatu,  baik  yang  hanya  melibatkan  satu  pihak (wakaf,  talak  dan  sumpah)  ataupun  yang  melibatkan  dua  belah  pihak  (jual  beli,  sewa dan  wakalah). Jual  beli  merupakan  suatu  akad  tukar  menukar  harta,  atau  dengan  kata lain  bisa  dikatakan  sebagai  suatu  kegiatan  pemindahan  kepemilikan  yang  kemudian diberi  imbalan  berupa  sejumlah  harta.  Hukum  jual  beli  adalah  mubah  dan  Allah  SWT
telah  menghalalkannya,  seperti  yang  terdapat  dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  275,  yang memiliki arti:
“… padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (Q.S Al- Baqarah (2): 275)
Ibnu  Rushd  mengemukakan  bahwa  jual  beli  juga  bisa  dibedakan  menjadi  dua yaitu  murabahah  dan  musawamah  (Mirawati,  2017).  Secara  umum  pengertian murabahah merupakan suatu akad  jual  beli dimana  harga  yang dibayarkan  merupakan harga  pokok  atau  harga  asli  ditambah  dengan  margin  keuntungan.  Imam  Maliki menyebutkan bahwa murabahah merupakan akad jual beli dimana penjual dan pembeli sama-sama mengetahui besar harga pokok atau harga asli dan margin keuntungan yang diambil oleh penjual.
Merujuk  pada  Fatwa  DSN  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tanggal  01  April  2000 tentang murabahah telah dinyatakan bahwa: “Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.
Hukum murabahah adalah  boleh,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Q.S  Al-Anfal (4): 29 yang berbunyi:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’ (4): 29)
Menurut Wahbah Az-Zuhaili ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam praktik murabahah ,  antara  lain  mengetahui  harga  pokok,  dimana  penjual  dan  pembeli harus sama-sama mengetahui harga pokok/harga asli/harga perolehan dari suatu barang, mengetahui  keuntungan,  dimana  penjual  dan  pembeli  harus  sama-sama  mengetahui besar  keuntungan  yang  diambil  oleh  penjual  dan  harga  pokok  merupakan  harga  yang bisa  diukur,  dihitung  dan  ditimbang.  Karakteristik  dari  akad murabahah diantaranya adalah  penjual  dan  pembeli  memiliki  hak  untuk  membatalkan  atau  melanjutkan transaksi, tidak ada perjanjian yang mengikat, pembeli menyebutkan spesifikasi barang yang akan dibeli pada awal transaksi, ada kesepakatan terkait margin keuntungan yang harus  dibayar  dan  jangka  waktu  pelunasan,  dan  sistem  pembayaran  boleh  dilakukan dengan  dua  cara  baik  secara  tunai  maupun  kredit  (Baidowi,  2017).  Sedangkan, pengertian  musawamah  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.  110/DSN-MUI/IX/2017 tentang  jual  beli  bahwa “bai’  al-musawamah  adalah  jual  beli  dengan  harga  yang disepakati  melalui  proses  tawar  menawar  dan  ras’ul  mal-nya  (harga  perolehan ditambah  biaya-biaya  yang  dipekenankan)  tidak  wajib  disampaikan  oleh  penjual kepada pembeli.”
3. Metode
Lokasi  penelitian  adalah  di  JL.  Ngaglik  IVB,  Kelurahan  Sukun,  Kecamatan  Sukun, Kota  Malang.  Alasan  pemilihan  lokasi  tersebut  adalah  karena  praktik mindring di tempat  tersebut  merupakan  salah  satu  upaya  yang  bisa  membantu  Pemerintah  Kota Malang  dalam  usaha  mengurangi  ketergantungan  masyarakat  terhadap  rentenir.  Subjek
penelitian  adalah  masyarakat  Ngaglik,  Kota  Malang  yang  ikut  tergabung  dalam  praktik mindring.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi  kasus.  Studi  kasus  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  karakteristik permasalahan  yang  berhubungan  dengan  kondisi  terkini  dari  subjek  penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik snowball sampling  yang  merupakan teknik pengambilan  sampel  dengan  mengidentifikasi  responden  yang  dianggap  dapat membantu  mencapai  tujuan  penelitian,  kemudian  memperoleh  responden  lainnya melalui keterikatan hubungan dalam satu kelompok (Nurdiani, 2014).
Untuk  dapat  memperoleh  data  yang  valid,  maka  dalam  penelitian  ini  dilakukan triangulasi. Triangulasi  merupakan  metode yang dilakukan untuk memeriksa kevalidan data  dengan  menganalisa  dari  beberapa  perspektif.  Triangulasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  triangulasi  sumber  data  yaitu  menggali  informasi  dari  berbagai metode  dan  sumber  perolehan  data.  Dalam  hal  ini,  perolehan  data  dapat  dilakukan dengan  melalui  wawancara,  observasi,  kuesioner  dan  dokumentasi.  Dengan  beberapa metode  tersebut  dapat  memperoleh  data  dan  bukti  yang  berbeda-beda  dari  setiap responden  yang  kemudian  akan  dapat  memberikan  pandangan  yang  berbeda  pula mengenai fenomena yang diteliti.
Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan  beberapa tahap, antara lain 1) pengumpulan  data;  3)  reduksi  data;  4)  penyajian  data  (Prastowo,  2016).  Selain  itu, peneliti  juga  menggunakan  teknik  analisis  statistik  untuk  memperoleh  hasil  dari kuesioner yang disebar kepada para responden. Dengan alat analisis tersebut diharapkan memperoleh hasil yang lebih akurat.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
4.1 Latar  Belakang  Terjadinya  Praktik Mindring di  JL.  Ngaglik,  Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang
Praktik mindring di JL. Ngaglik, Sukun, Kota Malang ini sudah berjalan sejak berpuluh- puluh  tahun  yang  lalu  tepatnya  sejak  tahun  2000.  Pada  awalnya  praktik mindring ini hanya  berlaku  untuk  barang  jenis  pakaian,  namun  lama  kelamaan  sudah  mulai berkembang  menjadi  barang  perabotan  rumah  tangga  seperti  peralatan  dapur  (kompor, piring,  sendok  dan  sebagainya).  Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  penyedia  jasa mindring yaitu Ibu Liyas (7 Desember 2021).
“Saya mulai menjalankan usaha ini itu sudah lama mbak, perkiraan mulai tahun 2000  an.  Awalnya  saya  cuma  mengkreditkan  pakaian  aja,  tapi  karena  ada  beberapa konsumen  yang  minta  untuk  kredit  perabotan  rumah  tangga  akhirnya  sejak  itu  saya mulai mengkreditkan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti peralatan dapur (kompor,  piring,  sendok  dan  sebagainya)  atau  barang-barang  kebutuhan  rumah  yang lain (tempat tidur, lemari, sofa, dan sebagainya).”
Adapun  latar belakang penyedia  jasa mindring tersebut untuk melakukan praktik mindring adalah  karena  adanya  keinginan  untuk menghasilkan  pendapatan  sendiri  dan
agar  tidak  selalu  bergantung  pada  suami.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Ibu Liyas (16 Maret 2022).
“Saya itu ingin mandiri mbak, biar gak semua kebutuhan bergantung pada suami, jadi ya saya memutuskan untuk mengkreditkan barang ini biar bisa punya penghasilan sendiri.”
Ungkapan Ibu Liyas tersebut sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Susepah  (2018)  yang  mengungkapkan  bahwa  latar  belakang  penyedia  jasa mindring melakukan usaha mindring adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dimana kebutuhan hidup tersebut terdiri dari sandang, pangan dan papan. Dikarenakan usaha mindring ini sudah berlangsung cukup lama, maka jumlah konsumennya pun juga bisa  terbilang  banyak  yaitu  kurang  lebih  60  orang.  Dari  60  orang  tersebut  tentunya memiliki  alasan  yang  berbeda-beda  mengenai  latar  belakang  melakukan  praktik mindring. Diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Raudah (5 Maret 2022).
“Yaa,  kalo  saya  ikut  mindring  itu  karena  emang  saya  gapunya  uang  aja  mbak yang  mau  beli  langsung,  karena  kan  kalo  beli  langsung  itu  butuh  jumlah  uang  yang besar , tapi kalo kredit kan enggak.”
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sabriyeh (12 Maret 2022).
“Kalo  ikut  mindring  kan  bisa  jadi  lebih  irit  nduk  daripada  kalo  beli  langsung. Mending uangnya bisa dibuat untuk kebutuhan yang lainnya.”
Bahkan  dari  konsumen  praktik  mindring  pun  ada  yang  lebih  mengutamakan membeli  barang  secara  kredit  daripada  secara  tunai.  Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh Ibu Riris (14 Maret 2022).
“Kalo saya yaa selagi bisa kredit ya mengapa tidak. Daripada beli langsung ya kan harus mengeluarkan uang banyak.”
Dari  hasil  wawancara  dapat  diperoleh  hasil  bahwa  latar  belakang  terjadinya mindring bagi  penyedia  jasa mindring adalah  karena  adanya  keinginan  untuk memperoleh penghasilan sendiri, Sedangkan  bagi  masyarakat adalah adanya keinginan untuk  memenuhi  kebutuhan  sehingga  dibutuhkan  praktik  semacam  ini  karena  sistem pembayarannya lebih ringan daripada membeli secara tunai.
Sedangkan dalam hasil analisis kuesioner yang telah disebarkan kepada responden diperoleh hasil sebagai berikut:
Gambar 1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Mindring Sumber: diolah peneliti (2022)
Dari  diagram  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  mayoritas  latar  belakang masyarakat  Ngaglik,  Kota  Malang  untuk  melakukan  praktik mindring adalah  karena membutuhkan  barang  sedangkan  untuk  membeli  barang  secara  tunai  tidak  memiliki uang.  Upaya  penghematan  menempati  urutan  kedua  dan  kenyamanan  akan  sistem praktik mindring menempati  urutan  ketiga.  Demikian  itu,  sama  halnya  dengan pernyataan Zakiyyati & Prabowo (2020) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa mayoritas latar belakang masyarakat melakukan praktik mindring adalah karena adanya keinginan untuk memiliki barang atau adanya kebutuhan akan barang sedangkan untuk melakukan  pembelian  secara  tunai  tidak  memiliki  uang  yang  cukup,  maka  dengan adanya praktik mindring menjadi solusi dari permasalahan tersebut.
Hal  yang  sama  dipaparkan  dalam  penelitian  Munawarah  (2020)  bahwa  latar belakang  masyarakat  melakukan  transaksi mindring adalah  karena  pendapatan  harian yang sedikit, sehingga jika membutuhkan barang dalam waktu sesegera mungkin maka tidak  memungkinkan  untuk  melakukan  pembelian  secara  tunai,  sehingga  keberadaan praktik mindring sangat  membantu  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhannya. Penelitian Suryono et al., (2015) juga mengungkapkan bahwa latar belakang masyarakat melakukan  praktik mindring adalah  karena  adanya  kebutuhan  akan  barang-barang sehingga  muncullah  praktik mindring yang  dalam  proses  pelaksanannya  menawarkan berbagai kemudahan dibanding dengan praktik kredit pada umumnya.
Sedangkan dalam penelitian Rahayu (2018) menyatakan bahwa alasan masyarakat melakukan  praktik mindring adalah  karena  terdesak  oleh  kebutuhan  ekonomi,  dimana mereka sedang dalam posisi membutuhkan uang secara mendadak maka mereka sangat membutuhkan  praktik mindring seperti  ini  untuk  memenuhi  kebutuhannya  tersebut. Dalam penelitian lain, Lailyah et al., (2021) mengungkapkan bahwa alasan masyarakat melakukan  praktik mindring adalah  karena  praktik mindring merupakan  praktik  kredit yang prosesnya cepat dan mudah serta sistem pembayarannya yang fleksibel.

## 4.2 Proses Pelaksanaan Praktik Mindring
Proses  praktik mindring ini  dimulai  dari  konsumen  yang  memesan  barang  kepada penyedia  jasa mindring dengan  menyebutkan  spesifikasi  yang  diinginkan,  kemudian konsumen  perlu  menunggu  sekitar  satu  minggu  untuk  memberi  waktu  bagi  penyedia jasa mindring dalam  menyiapkan  barang  pesanannya.  Setelah  penyedia  jasa mindring menemukan  barang  pesanan,  kemudian  terjadi  penyerahan  barang  dari  penyedia  jasa mindring kepada  konsumen.  Keesokan  harinya  barulah  terjadi  akad  dan  kesepakatan mengenai  harga  yang  harus  dibayar  serta  mulai  pembayaran.  Sebagaimana  hasil wawancara dengan salah satu konsumen mindring yaitu Ibu Nur (11 Maret 2022).
“Biasanya itu nduk, kalo saya pengen beli barang di mindring itu ya saya bilang dulu  sama  orangnya  (penyedia  jasa  mindring)  kalo  saya  pengen  barang  ini  sambil nyebutin  spesifikasi  barangnya,  kemudian  dicarikan  dulu  barangnya  baru  sekitar  satu minggu  orangnya  menyerahkan  barang  itu  ke  saya.  Waktu  penyerahan  barang  itu belum  nyebutin  harga  nduk.  Harganya  disebutin  ketika  keesokan  harinya  sekaligus mulai pembayaran.”
Ungkapan  Ibu  Nur  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Zakiyyati  &  Prabowo  (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa  proses  pelaksanaan  praktik mindring dimulai dari konsumen yang menyampaikan keinginannya berupa barang atau uang  kepada  penyedia  jasa mindring kemudian  dalam  waktu  beberapa  hari  penyedia jasa mindring menyerahkan barang tersebut dengan menetapkan kesepakatan  mengenai besar angsuran dan jangka waktu pelunasan. Selanjutnya, mulai terlaksana pembayaran kredit.
Sama  hal  nya  dengan  penelitian  Rahayu  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  proses pelaksanaan  praktik  mindring  dimulai  dari  konsumen  yang  meminta  untuk  dibelikan barang  yang  diinginkan,  selanjutnya  penyedia  jasa  mindring  akan  mencarikan  barang tersebut,  selang  beberapa  hari  barang  tersebut  diserahkan  kepada  konsumen  dengan menyebutkan  harga  asli  dan  harga  angsuran  yang  ditetapkan  dan  mulai  terjadi pembayaran angsuran. Namun, dalam praktik mindring di Ngaglik, Kota Malang untuk jangka  waktu  menunggu  barang  ini  terdapat  beberapa  perbedaan  antar  konsumen,  jika konsumen  tersebut  dinilai  kurang  rutin  untuk  melakukan  pembayaran  maka  jangka waktu  menunggu  barang  yang  dipesan  semakin  lama  begitupun  sebaliknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maidah (15 Maret 2022)
“Kalau  untuk  jangka  waktu  menunggu  barang  itu  tergantung  dari  yang  pesan nduk,  kalau  yang  pesan  itu  orangnya  kurang  rutin  untuk  membayar  yaa  menunggu barangnya itu bukan satu minggu tapi bisa sampai satu bulan.”
Dalam  hal  ini,  terdapat  dua  kelompok  konsumen  yang  terdiri  dari  kelompok pertama  yaitu  konsumen  yang  mengetahui  harga  asli  barang  dan  margin  keuntungan yang  diambil  oleh  penyedia  jasa mindring ,  dan  kelompok  kedua  yaitu  konsumen  yang tidak  ingin  mengetahui  harga  asli  dan  margin  keuntungan.  Untuk  metode  pembayaran dalam  praktik mindring di  Ngaglik,  Kota  Malang  ini  tidak  terdapat  ketentuan  terkait jangka  waktu  pelunasan  dan  besaran  angsuran  yang  harus  dibayarkan,  jadi  konsumen bisa  dengan  bebas  melakukan  pembayaran,  jika  sedang  dalam  kondisi  perekonomian yang  menurun  maka  boleh  untuk  tidak  membayar.  Sebagaimana  pernyataan  dari  Ibu Sumi (6 Maret 2022)
“Enaknya kalau  mindring  di  Umik Liyas (penyedia  jasa mindring) itu bayarnya bebas  mbak,  ringan,  gak  maksa  kalau  lagi  gak  punya  uang  ya  gak  papa  kalau  gak bayar”
Ungkapan  Ibu  Sumi  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Suryono et.al., (2015)  dimana  dalam  praktik mindring terdapat  suatu  kelebihan  yang menjadikan  praktik mindring lebih  banyak  diminati  daripada  praktik  kredit  yang  lain, yaitu  tidak  adanya  batasan  jumlah  angsuran  dan  jangka  waktu  pelunasan.  Artinya, konsumen  sewaktu-waktu  boleh  saja  untuk tidak  melakukan  pembayaran.  Hal  tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh konsumen yang lebih banyak dan mendapat kepercayaannya.  Namun,  disisi  lain  penelitian  tersebut  juga  mengungkapkan  bahwa dengan  adanya  kebijakan  tersebut  yaitu  tidak  ada  batasan  jumlah  angsuran  dan  jangka waktu  pelunasan  maka  semakin  menyebabkan  masyarakat  jatuh  pada  lubang  hutang
lebih  dalam,  karena  hal  tersebut  bisa  sangat  menarik  perhatian  masyarakat  untuk terus menerus membeli barang dengan cara berhutang.
Dalam  penelitian  lain,  Rahayu  (2018),  bahwa  dalam  praktik  mindring  terdapat besaran  jumlah  angsuran  yang  harus  dibayarkan  tiap  waktu  pembayaran,  sedangkan untuk jangka waktunya tidak ada ketentuan. Jadi, ketika konsumen tidak memiliki uang maka  boleh  tidak  membayar  angsuran.  Sedangkan,  Munawarah  (2020)  menemukan bahwa  dalam  praktik mindring terdapat  jangka  waktu  yang  ditetapkan  untuk  melunasi angsuran,  sedangkan  untuk  besaran  angsuran  tidak  ada  batasan.  Jadi,  konsumen  boleh membayar  berapa  saja  sesuai  kemampuan  ekonominya,  jika  sedang  tidak  mampu membayar  maka  boleh  tidak  membayar  dengan  syarat  bisa  melunasi  angsuran  sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika melewati jangka waktu, maka penyedia jasa mindring akan memberikan sanksi berupa denda.
Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Zakiyyati & Prabowo (2020); Lailyah et al., (2021) yang menemukan hasil bahwa dalam praktik mindring terdapat ketentuan jangka  waktu  pelunasan  dan  besaran  angsuran  yang  harus  dibayarkan  agar  transaksi yang  dilakukan  lebih  terstruktur.  Pernyataan  yang  sama  dikemukakan  oleh  Susepah (2018),  dalam  penelitiannya  yang  menyatakan  bahwa  dalam  praktik mindring terdapat batasan  jumlah  angsuran  dan  jangka  waktu  pelunasan  agar  terdapat  kejelasan  dan kelancaran  dalam  sistem  kreditnya,  sehingga  konsumen mindring akan  merasa  puas dengan barang  yang sudah  menjadi  miliknya, begitu pula penyedia  jasa mindring yang akan  mendapatkan  keuntungan  dari  barang  yang  dijualnya.  Pada  intinya,  ketentuan- ketentuan  dalam  praktik  mindring  ini  diserahkan  seluruhnya  kepada  penyedia  jasa mindring,  dan  pelaksanaan  mindring  di  tiap  daerah  pasti  memiliki  ketentuan  masing- masing yang berbeda dengan daerah lainnya.
4.3 Risk and Return dari Praktik Mindring
Dalam menjalankan suatu usaha, pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya risiko. Risiko tersebut  bisa  berasal  dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  usaha  atau  bisnis. Maka  dari  itu,  sebagai  seorang  pengusaha  atau  pembisnis  harus  bisa  menerapkan manajemen risiko dalam usahanya sebagai upaya meminimalisir risiko (As-Sajjad et al ., 2020).
Praktik mindring di Ngaglik, Kota Malang  ini  juga  memiliki risiko usaha seperti yang diungkapkan oleh penyedia jasa mindring yaitu Ibu Liyas (16 Maret 2022).
“Yaa,  kalau  bicara  risiko  ya  banyak  mbak,  karena  usaha  seperti  ini  itu  banyak diremehkan  sama  orang.  Tapi  risiko  terbesar  saya  itu  adalah  banyak  dari  konsumen yang tidak rutin bayarnya, kadang kalau mereka sedang tidak bekerja ya mereka tidak membayar  jadinya  untuk  lunas  itu  butuh  waktu  lama.  Bahkan  ada  juga  yang  belum lunas tapi orangnya tiba-tiba menghilang atau pulang ke kampung halamannya.”
Dari  pernyataan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  risiko  dari  praktik mindring di Ngaglik,  Kota  Malang  ini  ada  3  yaitu  banyaknya  konsumen  yang  tidak  rutin  dalam melakukan pembayaran, jangka waktu pelunasan yang lama dan adanya konsumen yang hilang sebelum melunasi kreditnya. Dan  dalam  kenyataannya,  risiko-risiko  tersebut merupakan risiko yang memang harus ditanggung oleh seorang penyedia jasa mindring.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Liyas  sebagai  penyedia  jasa  mindring  (16 Maret 2022).
“Yaa,  mau  bagaimana  lagi  mbak,  itu  memang  risiko  saya.  Mau  diberi  sanksi untuk orang-orang yang kurang bertanggung jawab yaa saya malah takut dosa.”
Ungkapan  Ibu  Liyas  tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Munawarah  (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa  dalam  praktik mindring tidak  boleh memberlakukan  sanksi  atau  denda  karena  bisa  menyebabkan  salah  satu  pihak  merasa terdzolimi.  Disisi  lain,  dalam  konsep  syariah  tidak  mengenal  adanya  denda  dalam transaksi.  Jadi,  dalam  transaksi  apapun  sebaiknya  tidak  memberlakukan  denda  karena bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.
Dalam  penelitian  Susepah  (2018),  disebutkan  bahwa  seorang  penyedia  jasa mindring dalam  menjalankan  usahanya  haruslah  memiliki  semangat  dan  tekad  yang kuat  agar  usahanya  bisa  sukses  karena  dalam  pelaksanaan  praktik mindring pasti memiliki risiko diantaranya  yaitu ketika  menawarkan barangnya ke konsumen, mereka harus  rela  berpanas-panasan  atau  kehujanan  untuk  bisa  menarik  konsumen  untuk  ikut dalam usahanya. Sedangkan dalam penelitian Suryono et al., (2015), menyatakan bahwa praktik mindring bukan  hanya  menimbulkan  risiko  bagi  penyedia  jasa mindring akan tetapi juga bagi konsumen mindring. Dimana risiko tersebut adalah timbulnya perilaku konsumtif  bagi  konsumen  karena  mereka  merasakan  kemudahan  dan  kenyamanan dalam  membeli  barang  melalui mindring sehingga  mereka  akan  ketagihan  dan  terus menerus membeli barang melalui praktik mindring.
Sedangkan return dari  praktik mindring ini  tidak  terlalu  tinggi  namun  juga tidak terlalu  rendah  yaitu  sebesar  40  persen  dari  harga  pokok,  artinya  jika  harga  pokok  dari suatu  barang  adalah  sebesar  Rp  1.000.000  maka  keuntungan  yang  diperoleh  adalah sebesar Rp 400.000. Hal tersebut disampaikan Ibu Liyas (16 Maret 2022):
“Keuntungan yang saya dapat itu 40 persem dari harga pokoknya nak, saya tidak mengambil banyak-banyak yang penting orang-orang nyaman dengan jasa saya”.
Berbeda dengan penelitian Zakiyyati & Prabowo (2020), yang mengatakan bahwa pengambilan  keuntungan  dalam  praktik mindring adalah  sebesar  3,5  persen  dari  harga pokoknya,  persamaan  antara  penelitian  ini  dengan  penelitian  Zakiyyati  &  Pabowo (2020) adalah sama-sama mengambil keuntungan berdasarkan harga pokok, sedangkan dalam  penelitian  Munawarah  (2020)  mengungkapkan  bahwa  pengambilan  keuntungan dalam  praktik mindring berdasarkan  jangka  waktu  pelunasan,  artinya  semakin  lama jangka  waktu  pelunasannya  maka  akan  semakin  tinggi  besar  keuntungan  yang diperoleh.
4.4 Praktik Mindring dalam Perspektif Keuangan Syariah Pada  dasarnya  praktik mindring ini  merupakan  praktik  jual  beli  yang  pembayarannya bisa dilakukan secara tunai maupun kredit (angsuran). Dengan ketentuan, jika membeli secara  kredit  maka  harga  yang  ditetapkan  akan  lebih  mahal  daripada  membeli  secara tunai.  Berdasarkan  pendapat  madzhab  Hanafi  dan  madzhab  Asy-Syafi’i  yang mengungkapkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang
dengan sistem pembayaran tunai  maupun kredit. Diperbolehkan  juga untuk melakukan transaksi  dengan  memberikan  uang  muka.  Dan  jika  transaksi  yang  dilakukan  adalah dengan  sistem  pembayaran  kredit  maka  penjual  boleh  menambah  harga  dengan  alasan menangguhkan waktu pembayaran. Maka, transaksi terseut tetap diperbolehkan karena masa penangguhan dapat dihitung sebagai bagian dari harga.
Metode  pembayaran  yang  digunakan  dalam  praktik mindring di  Ngaglik,  Kota Malang  yaitu  dengan  metode  kredit  (angsuran).  Setelah  melakukan  pengumpulan  data melalui  wawancara,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  praktik mindring di Ngaglik,  Kota  Malang  ini  terdapat  dua  macam  kelompok  konsumen  yaitu  kelompok konsumen  yang  mengetahui  harga  asli  (harga  pokok)  dan  kelompok  konsumen  yang tidak mengetahui harga asli (harga pokok).
Pertama,  kelompok  yang  mengetahui  harga  asli  (harga  pokok).  Pada  faktanya, dalam  melakukan  akad  jual  beli  penyedia  jasa mindring menyebutkan  harga  asli  dari barang tersebut. Jadi antara penyedia  jasa mindring dengan konsumen mindring sama- sama  mengetahui  harga  asli  dan  margin  keuntungan.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh penyedia jasa mindring yaitu Ibu Liyas (16 Maret 2022)
“Saya  itu  jujur  mbak  kalo  masalah  harga.  Waktu  akad  itu  saya  jelaskan semuanya berapa harga asli nya berapa keuntungan yang saya ambil.”
Dalam praktiknya, pembelian barang yang dipesan oleh konsumen  ini seluruhnya dibiayai  oleh  penyedia  jasa mindring. Dan  untuk  barang-barang  yang  dijadikan  objek mindring ini  merupakan  barang-barang  yang  diperbolehkan  oleh  syariat  seperti perabotan  rumah  tangga  (Kasur,  sofa,  lemari,  dan  lain-lain).  Jika  berdasar  pada pendapat  Wahbah  Az-Zuhaili  maka  penerapan  akad  jual  beli  seperti  yang  dijelaskan diatas  tersebut  sudah  memenuhi  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  akad murabahah yaitu  antara  penjual  dan  pembeli  sama-sama  mengetahui  harga  asli  dan margin keuntungan, serta harga yang ditetapkan bisa dihitung jumlahnya.
Dalam  Fatwa  DSN  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang murabahah juga dijelaskan  mengenai  ketentuan-ketentuan  yang  harus  dipenuhi  dalam  akad  murabahah diantaranya  yaitu  pembeli  dan  penjual  sama-sama  mengetahui  harga  asli  dan  margin keuntungan,  barang  yang  dijadikan  objek  adalah  barang  yang  halal,  dan  pembelian dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh penjual. Maka dari itu, maka praktik mindring di Ngaglik, Kota Malang sudah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan  dalam akad murabahah, sehingga bisa diakatakan bahwa praktik mindring merupakan implementasi dari akad murabahah.
Kedua,  kelompok  konsumen  yang  tidak  mengetahui  harga  asli.  Kelompok konsumen  yang  kedua  ini  lebih  memilih  untuk  tidak  mengetahui  harga  asli  karena alasan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumi (6 Maret 2022).
“Menurut  saya  mbak,  kalau  ingin  kredit  barang itu  sebaiknya  tidak  mengetahui harga  asli  dari  barang  tersebut  supaya  tidak  ada  istilah  dua  harga  (harga  asli  dan harga  jual  dalam  kredit)  karena  berdasarkan  sepengetahuan  saya  itu  kalau  ada  dua harga tidak diperbolehkan dalam agama kita.”
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Raudah (5 Maret 2022).
“Kalau  setahu  saya  itu,  jika  ada  dua  harga  dalam  jual  beli  kredit  itu  tidak diperbolehkan.  Jadi,  saya  memilih  untuk  tidak  diberitahu  mengenai  harga  asli  dari barang yang saya beli secara kredit.”
Pernyataan Ibu Sumi dan Ibu Raudah tersebut sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Qutaibah  dan  Syaikh  Muhammad  Nashiruddin  al-Albani  dalam  penelitian  Nasution (2016), yang menyatakan bahwa termasuk jual beli yang haram jika dalam transaksinya terdapat  dua  harga.  Jika  berdasar  pada  pendapat  ulama  Malikiyah  yang  menyatakan bahwa  kurang  setuju  jika  dalam  akad  jual  beli  penjual  harus  menjelaskan  mengenai harga asli dari barang yang diperjualbelikan dengan alasan tidak semua orang suka jika diharuskan  untuk  menyebutkan  harga  asli.  Maka  dari  itu,  ulama  Malikiyah menyarankan  untuk  melakukan  akad bai’  al-musawamah yang  dalam  praktinya  tidak perlu menyebutkan harga asli.
Menurut  Fatwa  Fatwa  DSN-MUI  No.  110/DSN-MUI/IX/2017  tentang  jual  beli bahwa “bai’  al-musawamah  adalah  jual  beli  dengan  harga  yang  disepakati  melalui proses  tawar  menawar  dan  ras’ul  mal-nya  (harga  perolehan  ditambah  biaya-biaya yang dipekenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.”
Maka dari  itu, kelompok konsumen mindring yang kedua ini sesuai dengan akad jual  beli  yaitu  jual  beli musawamah yang  tidak  mengharuskan  penjual  untuk menyebutkan harga asli. Dari beberapa pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa praktik mindring dalam perspektif keuangan syariah telah menerapkan dua akad jual beli yaitu akad murabahah dan akad bai’ al-musawamah .
Hal  tersebut  bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Munawarah (2020),  yang  mengungkapkan  bahwa  praktik mindring merupakan  implementasi  dari ba’i  bidhamanil  ajil yang  merupakan  suatu  transaksi  jual  beli  dimana  harga  asli ditambah  dengan  margin  keuntungan  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak  yang dibayar dengan cara kredit (angsuran). Penelitian  tersebut  juga  mengungkapkan bahwa praktik mindring termasuk transaksi yang sah karena dalam pelaksanaan transaksi tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak.
Begitu  pula  dalam  penelitian  Lailyah et  al., (2021)  mengatakan  bahwa  praktik mindring dalam  perspektif  ekonomi  syariah  sudah  sesuai  dengan  fatwa  karena  dalam pelaksanaanya  sudah  memenuhi  syarat  dan  rukun  sahnya  jual  beli.  Meskipun  pada dasarnya  praktik mindring tidak  terdapat  dalam  nash  Al-Qur’an  ataupun  hadist  akan tetapi  berdasarkan  ijma’  ulama  serta  keumuman  Al-Qur’an  tentang  hutang  atau pembayaran  angsuran,  maka  hal  itu  diperbolehkan  selama  kedua  belah  pihak  terdapat unsur  suka  sama  suka  dan  ada  kesepakatan  antara  keduanya.  Penelitian  ini  juga mengungkapkan  bahwa  praktik mindring termasuk  implementasi  dari bai’  al-taqsith karena  dalam  praktiknya mindring menjual  barang  dengan  cara  pembayaran  angsuran dengan  besaran  dan  jangka  waktu  pembayaran  yang  ditetapkan  dimana  harga  dengan sistem tunai lebih rendah daripada harga dnegan sistem kredit.
Sedangkan dalam penelitian Zakiyyati & Prabowo (2020) mengungkapkan bahwa praktik mindring berupa  kredit  barang  termasuk  akad  jual  beli  yang  sah  berdasarkan pada  Fatwa  DSN-MUI  No.  110/DSN-MUI/IX/2017  tentang  akad  jual  beli  dan  tidak
mengandung  unsur  riba.  Dalam  penelitian  lain,  yaitu  penelitian  dari  Rahayu  (2018) mengungkapkan bahwa jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli yang sudah terpenuhi maka praktik mindring termasuk praktik jual beli ‘inah yang diperbolehkan berdasarkan pendapat Imam Syafi’i, Zhahiri dan madzhab Hanafi.
Namun  dalam  penelitian  Nasution  (2016)  mengungkapkan  bahwa  para  ulama berbeda  pendapat  terkait  hukum  jual  beli  kredit,  ada  pendapat  yang  memperbolehkan dan  ada  juga  yang  tidak  memperbolehkan.  Namun,  jumhur  ulama  seperti  madzhab Hanafi, Syafi’i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah menyatakan bahwa jual beli kredit itu diperbolehkan dengan alasan masa penangguhan juga dihitung sebagai harga.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  hukum  praktik mindring ini diperbolehkan  dalam  syariat  islam.  namun,  untuk  implementasi  akad  dalam  praktik mindring terdapat  beberapa  pendapat  diantaranya  mengatakan  bahwa  praktik mindring termasuk  implementasi  dari  akad ba’i  bidhamanil  ajil,  bai’  al-inah,  murabahah  dan musawamah.

## 5.  Simpulan, Keterbatasan dan Saran
Praktik mindring di  Ngaglik,  Kota  Malang  merupakan  salah  satu  usaha  informal  yang sudah  berlangsung  selama  puluhan  tahun  yaitu  mulai  tahun  2000  an.  Praktik mindring ini  sudah  memiliki  banyak  konsumen  yakni  kurang  lebih  60  orang.  Keunikan  dari praktik mindring ini adalah  jangka waktu dan besaran angsuran  yang tidak ditetapkan, jadi konsumen bisa membayar angsuran sesuai dengan kemampuan ekonominya. Latar belakang ikut serta dalam praktik mindring pun mayoritas adalah karena tidak memiliki uang  yang  cukup  untuk  membeli  barang-barang  secara  tunai.  Proses  pelaksanaan praktik mindring dimulai  dari  pemesanan  barang  oleh  konsumen,  kemudian  setelah jangka waktu sekitar satu minggu penyedia  jasa mindring menyerahkan barang kepada konsumen  dan  mulai  melakukan  pembayaran.  Sebagaimana  dengan  usaha  lain,  usaha mindring ini  pun  memiliki  risiko  yang  harus  ditanggung  oleh  penyedia  jasa mindring diantaranya yaitu banyaknya konsumen yang tidak rutin dalam melakukan pembayaran, jangka  waktu  pelunasan  yang  lama  dan  adanya  konsumen  yang  menghilang  sebelum melunasi  kreditnya.  Sedangkan  tingkat  return  dari  praktik  mindring  di  Ngaglik,  Kota Malang  adalah  berdasarkan  harga  pokok  dari  suatu  barang  yakni  rata-rata  sebesar  40 persen dari harga pokok.
Praktik mindring di  Ngaglik,  Kota  Malang  memiliki  dua  kelompok  konsumen yaitu  kelompok  konsumen  yang  mengetahui  harga  asli  yang  merupakan  implementasi dari  praktik murabahah berdasarkan  DSN  dalam  Fatwanya  Nomor  04/DSN- MUI/IV/2000  tentang  praktik murabahah dan  kelompok  konsumen  yang  tidak mengetahui  harga  asli  menurut  ulama  Malikiyah  dan  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI Nomor.  110/DSN-MUI/IX/2017 tentang  akad  jual  beli  maka  akad  tersebut  merupakan implementasi  dari  akad bai’  al-musawamah .  Jadi,  hasilnya  adalah  bahwa  praktik mindring di  Ngaglik,  Kota  Malang  sudah  sesuai  dengan  akad  yang  terdapat  dalam sistem keuangan syariah.

## Referensi
Agus,  S.  (2021), Pemkot  Malang  Lawan  Rentenir  dengan  OJIR,  Begini  Cara Pengajuannya, diunduh 21 Mei 2021 http://kabarmalang.com/22345
Arafah,  Muh.  (2019).  Sistem  Keuangan  Islam:  Sebuah  Telaah  Teoritis, Al-Kharaj. Journal of Islamic Economic and Business, 1 (1), 56-66
As  Sajjad,  Mudrika  Berliana.  (2020).  Analisis  Manajemen  Resiko  Bisnis  (Studi  pada Cuanki Asoy Jember). Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 18 (1), 51-61.
Baidowi. (2017). Rekonstruksi  Akad Murabahah  (Studi  Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan). Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 8 (2),  222-239.
Hidayah,  N.  N.,  Lowe,  A.,  &  De  Loo,  I.  (2021).  Identity  drift:  the  multivocality  of ethical identity in Islamic financial institution. Journal of Business Ethics , 171 (3), 475-494.
Lailyah,  N.,  Yasin,  R.  M.,  &  Lela,  P.  (2017).  ANALISIS  PRAKTIK  MINDRING MODERN (TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-
MUI/IX/2017). Jurnal At-Taqaddum , 9 , 178-201.
Mirawati.  (2017),  Pembiayaan  Murabahah:  Analisis  Persepsi  Nasabah .,  Jurnal Menara Ekonomi , 3 (5), 135-143.
Munawarah,  Tsulutsiatul.  (2020).  Moderasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dalam Pengambilan  Keuntungan  pada  Tradisi  Jual  Beli  Mindring, Al-Huquq. Journal of Indonesian Islamic Economic Law , 2 (2), 231-248.
Nasution,  Adanan  Muroh.  (2016).  Jual  Beli  Kredit  dalam  Perspektif  Hukum  Islam.
Yurisprudentia , 2 (2), 19-34.
Nurdiani,  Nina.  (2014),  Teknik  Sampling  Snowball  dalam  Penelitian  Lapangan,
ComTech , 5 (2), 1110-1118.
Prastowo,  Andi.  (2011). Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan Penelitian, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
Rahayu,  I.  V.  P.  (2018). Analisis  hukum  Islam  terhadap  transaksi  Mindring  Emas  di Desa  Badurame  Kecamatan  Turi  Kabupaten  Lamongan (Doctoral  dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
Soemintra, Adi. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana : Jakarta.
Suryono, A. N. R. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai  Kredit  Barang  Keliling  Mindring)  Di  Dukuh  Pundung  Tegal  Sari  Desa Manjung  Kecamatan  Sawit  Kabupaten  Boyolali. Jurnal  Analisa  Sosiologi , 4 (2), 60-67.
Susepah,  Ipah.  (2018).  Profil  dan  Kinerja  Usaha  ‘Mindring’  di  Sektor  Informa,
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, 2 (1), 91-112.
Tijjani, B., Ashiq, M., Siddique, N., Khan, M.  A., & Rasul, A. (2020). A bibliometric analysis  of  quality  research  papers  in  Islamic  finance:  evidence  from  Web  of Science. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(1), 84-101.
Zakiyyati,  Qurrota  A’yun  &  Prayudi  Setiawan  Prabowo.  (2020).  Analisis  Praktik Mindring dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Manyar   Sidorukun Gresik. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam , 3 (2), 237-249.

## Penulis Korespondensi
Luluk Atun dapat dihubungi melalui: lulukatun30@gmail.com