## IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM  EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU
Sofia Hardani Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sofia.hardani@uin-suska.ac.id
Nur Hasanah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
nurhasbustam@gmail.com

## Abstract:
This study is aimed to uncover the enactment of KHES by judges operate among  Municipal  Islamic  Courts  in  Riau  Province.  The  scope  of  the  research includes, but not limited to, how the judges of Public Islamic Courts interpret the law  within  the  compilation,  the  barriers  and  their  strategies  related  to  the enactment of the KHES toward the syari’ah economic cases. By using qualitative approach,  relaying  on  interview  and  documentation  technic  of  study,  it  is  found that there are only six cases of syari’ah economic dispute during four years since 2013–2017.  Interestingly,  all  cases  were  registered  only  in  Pekanbaru  Public Islamic  Court.  This  is  because  people  still  prefer  to  use  the  services  of  non- litigation of Law firm in dealing with economic and business conflicts. From the analysis  it  was  concluded  there  are  three  interrelated  problems  in  thepart  of judicialpracticesin the enactment of KHES, first, the court procedure is still using standard  procedurespracticed  in  the  General  Public  Law.  Secondly,  the  lack  of knowledge  on  economic  issues  among  judges.  This  had  caused  to  lack  of independency among the judges in  making  judicial opinion and judgment on the cases.  Finally,  problems  within  the  organization  of  the  Public  Islamic  Courts including trained human resources on the subject matter and infrastructure.

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  implementasi  KHES  di Pengadilan Agama  (PA)  yang ada di  Provinsi  Riau,  kendala  penerapannya, serta strategi PA dalam mengimplementasikan KHES dalam perkara ekonomi syari’ah. Jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian,  perkara ekonomi syari’ah yang digelar di PA se provinsi Riau sejak tahun 2013 s/d 2017 terdapat enam perkara, dan hanya ditemukan di PA Pekanbaru.Sedikitnya perkara yang  diajukan  disebabkan  adanya  alternatif  penyelesaian  perkara  secara  non- litigasi. Tata cara persidangan sengketa ekonomi syari’ah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum acara perdatayang berlaku di peradilan umum, karena KHES belum mengatur tata cara persidangan sendiri. Dalam penyelesaian
sengketa,  para  hakim  berpedoman  kepada  pasal-pasal  yang  dimuat  di  dalam KHES dan dalil-dalil  syar’i  yang bersumber pada Alquran dan hadis.  Sejauh ini, belum  ditemukan  putusan  hakim  berdasarkan  jurisprudensi,  penilaian  maupun ijtihad  hakim.  Kendala  PA  dalam  menghadapi  perkara  ekonomi  syari’ah  adalah kurangnya  jumlah  hakim  yang  memiliki  sertifikasi  ekonomi  syari’ah,  kurangnya kualifikasi  pengacara  tentang  ekonomi  syari’ah,  mutasi  hakim  ekonomi  syari’ah yang tidak segera diganti, serta masih kurangnya trust lembaga keuangan syari’ah terhadap  lembaga  PA.  Strategi  PA  menghadapi  kendala-kendala  tersebut  adalah dengan mempersiapkanSDM maupun infrastruktur secara maksimal.
Keyword : implementasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, sengketa ekonomi syari’ah.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  dalam  beberapa  tahun belakangan  ini  telah  mengalami  kemajuan  yang  cukup  signifikan.  Berbagai kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah sebagai  bentuk  dukungan  kepada  perkembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  berdampak  pada  semakin  meningkatnya  jumlah lembaga  keuangan  ekonomi  syariah  yang  mengelola  berbagai  macam  transaksi bisnis  syariah,  seperti  perbankan  syariah,  asuransi  syariah,  pasar  modal  syariah, dan Baitul  Maal  wat  Tamwil .  Akan  tetapi,  di  sisi  lain,  perkembangan  tersebut belum  diiringi  dengan  perkembangan  perangkat  hukum  yang  memadai,  padahal reformasi  sistem  hukum  merupakan  salah  satu  persyaratan  dalam  pembangunan sistem  ekonomi.  Dari  beberapa  literatur  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan antara  hukum  dan  ekonomi,  artinya  dalam  meningkatkan  perekonomian  sebuah negara harus didukung dengan pembangunan hukum yang mendahuluinya. 1
Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah telah mensahkan Undang- Undang  Nomor  3  tahun  2006  menggantikan  Undang  Undang  Nomor  7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  berisi  perluasan  kewenangan  Peradilan Agama.  Dalam  UU  No.  7  tahun  1989,  kewenangan  PA  hanya  meliputi  bidang perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf  dan  sadaqah  saja.  Dengan  adanya
1 Lihat  a.l.:  Sumantoro, Kegiatan  Perusahaan  Nasional,  Problema  Politik,  Hukum,  dan Ekonomi  dalam  Pembangunan  Nasional ,  (Jakarta:  PT  Gramedia),  hlm.  219;  Sunarjati  Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm. 6-7.
undang-undang yang baru tersebut, maka PA berwenang pula menangani masalah permohonan  pengangkatan  anak  (adopsi),  menyelesaikan  sengketa  zakat,  infaq, serta ekonomi syariah (pasal 49 UU No. 3 tahun 2006).
Ekonomi  syariah  yang  dimaksudkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  tersebut  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah, pegadaian syariah, dana  pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. 2 Undang-Undang ini memberikan dasar hukum atas kewenangan Peradilan Agama dalam  menyelesaikan  perkara  termasuk  perkara-perkara  ekonomi  syariah tersebut.
Sebagai  pedoman  bagi  para  hakim  dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi syari’ah, 3 maka Mahkamah Agung  (MA) menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  (KHES) yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2008. Landasan yuridis formal bagi Mahkamah Agung untuk  menyusun dan membentuk PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang  KHES tersebut  adalah  berdasarkan  pasal  24  UUD  1945,  yaitu  menyelenggarakan kekuasaan  kehakiman  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Demikian  pula, pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Agung mengadili pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang  terhadap  undang-undang  dan  kewenangan  lainnya  yang  diberikan
2 Wahyu  Widiana  dan  Kamaluddin, Ekonomi  Syari’ah  dalam  Perspektif  UU  No.  3  tahun 2006  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama ,  http://www.pta- semarang.go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariahdalamperspektifuuno3tahun2006.html.
3 Menurut  Nandang  Ikhwanuddin,  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  suatu  pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi  yang  usahanya dilaksanakan  menurut prinsip-prinsip dan  asas  hukum  ekonomi  syariah  yang  disebabkan  persepsi  yang  berbeda  tentang  suatu kepentingan  atau  hak  milik  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  keduanya  dan  dapat diberikan  sanksi  hukum  terhadap  salah  satu  dantara  keduanya..Nandang  Ikhwanudin,  Sengketa Ekonomi Syari’ah dan Solusi Penyelesaiannya,
http://stai- siliwangi.ac.id/index.php?option=com_ content&view=article&id=84:sengketa-ekonomi-syariah- dan-solusi-penyelesaiannya&catid=41:islamica-vol-3-no-2-th-2016&Itemid=70&i=1.
undang-undang. 4 Pembentukan  PERMA  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  KHES sebagai aplikasi dari teori “Lingkaran Konsentris” yang dikemukakan oleh Tahir Azhary yang menunjukkan betapa eratnya hubungan agama, hukum, dan negara. Menurut  Ichtijanto,  teori  tersebut  dapat  dijadikan  landasan  di  masa  mendatang, dan  teori  tersebut  berpangkal  dari  teori  yang  dikemukakan  oleh  Friederik  Julius Stahl dan Hazairin. 5
Perluasan  kewenangan  Peradilan  Agama  untuk  menangani  sengketa ekonomi  syariah  merupakan    fenomena  baru  yang  harus  dihadapi  oleh  seluruh jajaran  Peradilan  Agama,  terutama  hakim  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang paling  dominan  dalam  menentukan  putusan  perkara  yang  disandarkan  pada intelektual,  moral  dan  integritas  hakim  terhadap  nilai-nilai  keadilan.  Para  hakim Peradilan  Agama  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  hukum  Islam diharapkan juga harus memiliki kemampuan dalam menangani sengketa ekonomi syariah,  sehingga    dituntut  untuk  bisa  memahami  segala  perkara  yang  menjadi kompetensinya dan tidak boleh  menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya  tidak  tahu  atau  kurang  jelas. 6 Para  hakim  ditutut  untuk  selalu memperkaya  pengetahuan  hukum  termasuk  medalami  dan  memahami  soal perekonomian  syariah,  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  moral  atas  klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar ( res judicata pro veretatur  habetur ).  Hal  ini  sesuai  adagium ius  curia  novit ,  karena  dalam  hal  ini hakim  dianggap  tahu  akan  hukumnya  walaupun  perkara  tersebut  adalah  perkara yang baru yang menjadi kewenangannya yaitu yang terkait penanganan sengketa ekonomi syariah, dimana wawasan hakim masih sangat terbatas. 7 .
Penerapan  KHES  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis  syariah  dalam beberapa  tahun  terakhir,  secara  nasionalmenunjukkan  adanya  peningkatan  kasus
4 Darwin,  “Studi  Efektifitas  PERMA  no.  2  tahun  2008  tentang  KHES  Sebagai  Pedoman Dalam  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama,”  dalam  Jurnal Tamwil , Volume I, No, 2, Juli – Desember 2015.
5 Ibid.
6 Syaifuddin, Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah ,  Suara  ULDILAG  No.13 Mahkamah Agung, 2008.
7 Siti  Nurhayati,  “Penguatan  Peran  Hakim  Pengadilan  Agama  Dalam  penyelesaian Sengketa  Perbankan  Syariah  Pasca  Putusan  MK  No,  93.PUU-X/2012”,  Jurnal  Pemikiran  Dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia , Vol. 7, Nomor 2 Desember 2016, hal 325.
dan  berhasil  diselesaikan  oleh  Pengadilan  Agama.  Berdasarkan  data  yang dihimpun SIPP MA, pada bulan Nopember 2016 sudah ada 146 perkara ekonomi syariah  yang  berhasil  ditangani  Peradilan  Agama  di  seluruh  Indonesia,  dan  ini belum  termasuk  perkara  ekonomi  syariah  tahun  sebelumnya  yang  diputus  pada tahun  2017.  Juga  belum  termasuk  perkara  ekonomi  syariah  yang  masih  dalam upaya  hukum,  naik  banding,  kasasi,  maupun  peninjauan  kembali.  Akan  tetapi, dibandingkan dengan keseluruhan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama yang  berjumlah  sampai  500  ribu  kasus,  jumlah  ini  memang  belum  sebanding. Akan  tetapi  jika  dilihat  dari  perkembangan  10  tahun  terakhir  sejak diberlakukannya  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menangani  sengketa syariah,  maka  jumlah  kasus  ini  sudah  menunjukkan  adanya  peningkatan  yang drastis, yaitu bertambah sekitar 10 kali lipat. 8
Di Provinsi Riau, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, di  Pengadilan Agama Pekanbaru  hanya ditemukan 1 (satu) gelar perkara  ekonomi  syari’ah,  2  (dua)  gelar  perkara  pada  tahun  2016  dan  3  (tiga) gelar perkara pada tahun 2017. 9 Perkara-perkara tersebut belum ada yang sampai pada tahap putusan. 10 Menarik untuk dicermati, mengapa di Provinsi Riau kasus- kasus ekonomi syari’ah belum banyak ditangani oleh Pengadilan Agama, padahal perkembangan  lembaga  keuangan  syari’ah  di  provinsi  ini  cukup  marak  dan signifikan sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada di daerah ini.
Berdasarkan  hal  di  atas,  fokus  permasalahan  yang  diteliti  adalah bagaimana  implementasi  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dalam penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama,  apa  saja  kendala yang dihadapi Peradilan Agama dalam penerapan KHES tersebut dan bagaimana strategi  Pengadilan  Agama  dalam  mengimplementasikan  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah dalam perkara ekonomi syari’ah.
8 Hermansyah, 10 Tahun Perkara Ekonomi Syariah Bertambah Lebih dari 10 Kali Lipat , 14 Nopember 2016, Jakarta, Badilag.net.
9 Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru.
10 Abdul Azis, Hakim PA Pekanbaru, Muhammad Fitriadi, Kabag Administrasi Umum PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  KHES  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Pengadilan Agama
Berdasarkan pada tradisi hukum positif di Indonesia, terdapatdua  cara penyelesaian  perkara,  yaitu  melalui  proses  Litigasi  (melalui  lembaga peradilan)  dan  proses  non-Litigasi  (di  luar  lembaga  peradilan).  Proses  non- Litigasidapat  dilakukan  melalui:  (1)  Perdamaian  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (ADR);  dan  (2)  Arbitrase  (Tahkim).Mekanisme  penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui  3  alternatifyaitu:  melalui  lembaga  arbitrase  syariah,  melalui  sistim ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution )  dan  melalui  jalur  Litigasi  (proses peradilan  di  Pengadilan  Agama,  atau  Pengadilan  Negeri,  tergantung  klausa perjanjian yang disepakati). 11
Berdasarkan hasil wawancara, model penyelesaian perkara di atas juga dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  syari’ah.  Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dilakukan  oleh  perbankan  dengan  cara  mediasi,  sedangkan  jalur pengadilan  dilakukan  melalui  Pengadilan  Agama. 12 Mediasi  merupakan  suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpara pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa  tersebut  dapat  dipahami  dan  mungkin  didamaikan,  tetapi  tanggung jawab  utama  tercapainya  suatu  perdamaian  tetap  berada  ditangan  para  pihak sendiri. 13
Dalam  praktiknya,  perbankan  syariah  tidak  serta  merta  melakukan penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Agama.  Ketika  sebuah  permasalahan muncul, pihak bank akan melakukan beberapa tahapan penyelesaian sebelum akhirnya  memutuskan  untuk  mengambil  jalan  hukum.  Keputusan  untuk
11 Mardani,  Penyelesian  Sengketa  Bisnis  Syari’ah,  dalam Mimbar  Hukum ,  Volume  22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 310.
12 Drs. Abdul Azis, M.Hum, Hakim Ekonomi Syari’ah, wawancara, 6 September 2018.
13 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, (Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.15-16.
melakukan  penyelesaian  sengketa  di  PA  merupakan  jalan  terakhir  ketika semua upaya tidak menghasilkan titik temu di antara bank dan nasabah. 14
Langkah  yang  diambil  oleh  perbankan  syariah  di  atas  merupakan  hal yang  dapat  dibenarkan.  Penyelesaian  sengketa  tidak  mesti  harus  diselesaikan melalui  jalur  hukum  ketika  permasalahan  tersebut  masih  bisa  diselesaikan dengan  mengambil  kesepakatan  bersama  dan  berdamai  sebagaimana  pilihan penyelesaian  sengketa  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya.  Hal  ini sebagaimana  yang tercantum pada Pasal  1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30  tahun  1999,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  terdiri  dari  penyelesaian  di luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian ahli. Jenis-jenis APS sebagaimana yang diatur dalam Pasal  1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku bisnis maupun  masyarakat  pada  umumnya  untuk  menyelesaikan  persengketaan perdata yang mereka alami. 15
Sudah hampir 12 tahun berlalu sejak diberlakukannya Undang Undang No  3  tahun  2006  tentang  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, akan tetapi perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama  di Provinsi Riau masih sedikit. 16 Data statistik  perkara  di  lingkungan  Peradilan  Agama  di  Propinsi  Riau menyebutkan bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 hanya ada 6 perkara  ekonomi  syariah,dan  itu  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Pekanbaru, sedangkan  di  Pengadilan  Agama  lain  di  provinsi  Riau  tidak  ada  satupun
14 Muhammad  Zulhefni,    Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  Melalui Pengadilan Agama Kota Malang, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017
15 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa..., h. 15. 16 Menurut  humas  Mahkamah  Agung,  minimnya  perkara  yang  masuk  ke  Peradilan  Agama diduga  karena  banyaknya  opsi  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  yaitu  selain  melalui  jalur litigasi yaitu melalui Peradilan Agama, dapat pula diselesaikan melalui jalur non litigasi misalnya jalur  mediasi  atau  arbitrase. https://finance.detik.com/moneter/1921827/dalam-setahun-sengketa- ekonomi-syariah-di-meja-hijau-cuma-5-kasus .  Menurut  Nurhasanah  dan  Hotnidah  Nasution, masyarakat pelaku ekonomi syari’ah mempunyai beberapa pilihan lembaga untuk menyelesaikan sengketa  ekonomi  syari’ah  selain  Pengadilan  Agama,  yaitu  Pengadilan  Negeri,  BASYARNAS, Lembaga  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  lainnya,  dan  penyelesaian  secara  informal. Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, “Kecendrungan Masyarakat memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah,” dalam  Jurnal Ahkam , Vol. XVI, No. 2, Juli, 2016, hlm. 276.
ditemui  adanya  perkara  ekonomi  syariah.Perkara  ekonomi  syari’ah  yang diajukan tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.
Status Perkara Ekonomi Syari’ah di PA Pekanbaru tahun 2013 s/d 2017 No Nomor perkara Tanggal terima Tanggal Putus Jenis sengketa Jenis putusan 1  0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr  13/05/2013  30/10/2013  Ek.syariah Tidak diterima 2.  765/Pdt.G/2016/PA.Pbr  30/05/2016  07/11/2016  Ek.syariah N.O 3.  1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr  23/12/2016  07/06/2017  Ek.syariah Tidak diterima
4.  0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr  06/02/2017  28/01/2017  Ek.syariah  Dicabut 5.  0965/Pdt.G/2017/PA.Pbr  21/07/2017  02/08/2017  Ek.syariah  Dicabut 6.  1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr  13/09/2017  20/03/2018  Ek.syariah  Ditolak
Dari  6  putusan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2013  PA Pekanbaru  hanya  menangani  satu  perkara  ekonomi  syariah  dengan  nomor 0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr  dan  berdasarkan  jenis  putusan  dinyatakan  tidak dapat  diterima  oleh  PA  Pekanbaru.  Hal  ini  disebabkan  karena  gugatan penggugat  dinyatakan  kabur  sehingga  majelis  hakim  menyatakan  bahwa proses  pemeriksaan  tidak  perlu  lagi  dilanjutkan  sampai  pada  tahap  akhir karena  dianggap  akan  sia-sia  belaka.Sedangkan  pada  tahun  2014  sampai dengan  tahun  2015  tidak  ada  perkara  ekonomi  syariah  yang  diajukan  di Pengadilan Agama.
Pada tahun 2016 PA Pekanbaru menangani dua kasus perkara ekonomi syariah dengan nomor 765/Pdt.G/2016/PA.Pbr
dan nomor
1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr.  Untuk  perkara  yang  pertama  diterima  pada  tanggal 30  Mei  2016  dan  diputuskan  pada  tanggal  7  Nopember  2016  dengan keterangan  N.O.  (Niet  Ontvankelijke  Verldaard)  yaitu  putusan  yang menyatakan  gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima  karena  cacat  formil, artinya  pemeriksaan  dan  pertimbangan  hukum  dari  pengadilan  atas  perkara tersebut  belum menyentuh pokok perkara, sehingga masih  dapat  mengajukan gugatan  baru.  Perkara  berikutnya  diterima  tanggal  23  Desember  2016  dan
diputus  pada  tanggal  7  Juni  2017  dengan  hasil  keputusan  bahwa  perkara tersebut tidak diterima oleh majelis hakim.
Pada tahun 2017 PA Pekanbaru menerima tiga kasus perkara ekonomi syariah,  dengan  nomor  masing-masing:  0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr,  nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Pbr, dan nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
Setelah mempelajari kasus-kasus ekonomi syari’ah yang diperkarakan di  atas,  ada  beberapa  beberapa  hal  yang  dapat  dianalisis  sebagai  berikut; Pertama, Dalam  perkara  nomor  0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr  penggugat  yang mengajukan  perkara  ke  PA  Pekanbaru  berjumlah  delapan  orang  telah memberikan  kuasa  kepada  dua  orang  advokat  berhadapan  dengan  Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia, Edison Darwas, H. Lukman Jamaluddin, Hj. Nurhadiah  Fitri,  masing-masing sebagai  tergugat  I,  II,  III,  IV dan V,  dan Notaris Azhari, SH, dan Menteri Negara Agraria masing-masing sebagai turut tergugat  I,  dan  II.  Menurut  analisis  penulis  bahwa  proses  pemeriksaan  yang dilakukan  majelis  hakim  sudah  sesuai  dengan  hukum  acara  perdata  formil yang  dipedomani.  Seluruh  tahapan  pemeriksaan  di  persidangan  telah dilaksanakan, dimana pada persidangan pertama majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara  kekeluargaan,  tetapi  tidak  berhasil.  Oleh  karenanya  maksud  dari ketentuan  pasal  82  ayat  1  Undang  Undang  nomor  3  tahun  2006  tentang perubahan atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, telah  terpenuhi.  Upaya    damai  ini  telah  difasilitasi  melalui  jalur  mediasi sebelum pokok perkara diadili sesuai surat penunjukan Ketua majelis tanggal 11  September  2013  kepada  Dra.  Hj.  Biva  Yusmiarti,  MA  dan  surat penunjukan  ketua  majelis  hakim  tanggal  18  September  2013  kepada  Drs.  H. Barmawi,  MH  sebagai  mediator,  sehingga  dari  sini  sudah  dapat  terpenuhi maksud dari Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi,  terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat 5.
Berkaitan  dengan  duduk  perkara  dapat  dijelaskan  bahwa  penggugat dalam  gugatannya  menyebutkan  bahwa  obyek  jaminan/  agunan  tergugat  III kepada  tergugat  I  berupa  Sertifikat  Hak  Milik  nomor  1215  adalah  tidak  sah
serta  tidak  berkekuatan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  karena  tergugat  I  tidak menjalankan  azas  kehati-hatian  sesuai  ketentuan  dalam  perbankan  syariah, karena obyek yang dimaksud masih dalam kasus hutang piutang.
Dari  putusan  hakim  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  gugatan  para penggugat  dan  eksepsi  tergugat  I  maka  majelis  hakim  berpendapat  bahwa gugatan  para  penggugat  termasuk  katagori  gugatan diskwalifikasi  in  person , karena  penggugat  bukan personastandi  in  judicio atau  bukan  orang  yang mempunyai  hak  dan  kepentingan  untuk  mengajukan  gugatan  perkara  ini sehingga  menyebabkan  gugatan  penggugat  menjadi  kabur  sehingga  tidak dapat  diterima,  dan  menghukum  para  penggugat  untuk  membayar  biaya perkara sebesar Rp 1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Kedua, Tahun 2016 PA Pekanbaru  menerima perkara ekonomi syariah pada  tanggal  30  Mei  2016  dengan  nomor  0765/Pdt.G/2016/PA.Pbr  dan diputuskan  pada  tanggal  7  Nopember  2016.  Perkara  ini  diajukan  oleh  Dony Rae,  SE  selaku  Direktur  PT  Anugerah  Kemilau  Usaha  yang  diwakili  oleh kuasa  hukumnya  berhadapan  dengan  PT  Bank  Syariah  Mandiri  sebagai tergugat,  Kepala  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL) sebagai turut tergugat I, Uki Hartono, Wariah dan Badan Pertanahan Nasional, berturut-turut  sebagai  turut  tergugat  II,  III,  dan  turut  tergugat  IV.  Setelah melalui  pemanggilan  para  pihak  yang  ikut  terlibat  dalam  perkara,  PA mengadakan upaya perdamaian melalui mediasi  dengan mediator hakim  Asli Saan,  SH  pada  tanggal  22  Agustus  2016.  Mediasi  tidak  berhasil  karena masing-masing  penggugat  dan  tergugat  tidak  mau  berdamai  dan menginginkan perkara tersebut diselesaikan secara hukum.
Berkaitan  dengan  kewenangan  mengadili  dapat  dijelaskan  bahwa perkara  nomor  tersebut  diatas  adalah  perkara  ekonomi  syariah  yang melibatkan  nasabah  perusahaan  PT  Anugerah  Kemilau  Usaha  dan  lembaga perbankan  syariah  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri,  dan  ini  merupakan kewenangan  absolut  dari  PA  Pekanbaru  sehingga  berdasarkan  pertimbangan hukum,  maka  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  tidak  berwenang  untuk
menyelesaikan  kasus  perkara  eknomi  syariah  ini.  Jenis  akad  yang diperjanjikan  adalah  (1)  akad  kesepahaman  ( Waad )  ,  (2)  akad  pembiayaan musyarakah yang  mana  pembiayaan  dan  penggunaan  dana  ini  adalah  untuk membiayai  Modal  Kerja  untuk  proyek  pekerjaan Piping  Work  at  NDD  Area 12  Duri  Riau.  Dalam  hal  ini  jumlah  modal  kerja  yang  disepakati  sebesar  Rp 1.600.000.000,00  (satu  milyar  enam  ratus  juta  rupiah)  dengan  jangka  waktu pengembalian selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 02 juli 2009 sampai dengan  tanggal  02  juli  2010.Dan  (3)  adalah  akad  musyarakah,  yaitu pembiayaan dana berputar berdasarkan akad musyarakah, yang mana tergugat menyediakan  dana  Rp  600.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  sebagai  modal penyertaan yang akan digunakan penggugat untuk membiayai takeover hutang modal  kerja  ke  BRI.  Sedangkan  bentuk  tuntutannya  adalah  tindakan pelelangan  tergugat  atas  jaminan/agunan  penggugat  sebagai  akibat  adanya wanprestasi  dari  penggugat  adalah  tidak  sah  karena  wan  prestasi  itu disebabkan  oleh  adanya  tagihan  ke  PT  Trubo  Jaya  Enginering  belum dibayarkan,  disamping  itu    tidak  ada  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada penggugat,  baru  kemudian  setelah  pelelangan  terjadi  penggugaat  menerima surat pemberitahuan.
Setelah  melalui  persidangan  dengan  mendengarkan  eksepsi  dari tergugat  dan  disertai  dengan  bukti-bukti  yang  ada  maka  Majelis  Hakim memutuskan  bahwa  eksepsi  tergugat  sudah  tepat  dan  benar  sehingga  dapat diterima,  sementara  gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima,  karena  gugatan penggugat  tersebut  kurang  pihak  ( Exeptio  Plurium  Litis    Consurtium ),  dan selanjutnya  menghukum  penggugat  dengan  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Ketiga, Tahun  2016  PA  menerima  kembali  perkara  ekonomi  syariah nomor    1738/Pdt.G/2016/PA.Pbr  pada  tanggal  23  desember  2016  dan diputuskan pada tanggal 7 juni 2017. Perkara ini diajukan kembali oleh Dony Rae,  SE  selaku  Direktur  PT  Anugerah  Kemilau  Usaha  yang  diwakili  oleh kuasa  hukumnya  berhadapan  dengan  PT  Bank  syariah  Mandiri  sebagai tergugat,  Kepala Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara Dan  Lelang (KPKNL),
Uki Hartono, Wariah, Badan Pertanahan Nasional, PT Truba Jaya Enginering, dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), berturut-turut sebagai turut tergugat I,II, III, IV, V dan turut tergugat VI. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan MA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, maka majelis hakim telah memerintahkan  kepada  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  untuk  melakukan mediasi  dengan  mediator  Drs,  Abdul  Aziz,  M.HI,  namun  mediasi  ini  tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.
Berdasarkan  duduk  perkaranya,  penggugat  mengajukan  kembali gugatan  perkaranya  yang  sudah  diajukan  pada  tanggal  30  Mei  2016.  Pada perkara  ini  penggugat  menambah    PT  Truba  Jaya  Enginering  sebagai  turut tergugat  V  yang  tidak  memenuhi  perjanjian  kepada  penggugat  yang berdampak  pada  penunggakan  pembiayaan  yang  dilakukan  penggugat  ke tergugat.  Disamping  itu,  penggugat  juga  menambah  turut  tergugat  VI yaituKantor  Jasa  Penilaian  Publik  (KJPP)  yang  dinyatakan  salah  dalam menghitung  nilai  limit  asset  milik  penggugat  ketika  pelelangan  berlangsung sehingga  mengakibatkan  kerugian  materiil.  Setelah  mendengarkan  gugatan dan  eksepsi  maka  majelis  hakim  memutuskan  bahwa  mengabulkan  eksepsi dari  turut  tergugat  dan  menyatakan  gugatan  penggugat  dalam  konvensi  dan rekonvensi tidak dapat diterima. Dan menghukum penggugat untuk membayar biaya  perkara  sebesar  Rp  2.763.800,00  (dua  juta  tujuh  ratus  enam  puluh  tiga ribu delapan ratus rupiah).
Keempat, Perkara  nomor  0202/Pdt.G/2017/PA.Pbr  diterima  06 Februari 2016 dan diputus pada tanggal 02 Februari 2017. Perkara ini diajukan oleh Agus  Salim  berhadapan  dengan  PT Al-Ijarah  Indonesia  Finance sebagai tergugat I dan Drs. H. Joko Wasisno sebagai tergugat II. Pada saat persidangan ternyata tergugat II tidak hadir meskipun sudah dilakukan pemanggilan. Pada saat  itu  majelis  hakim  menyarankan  agar  dilakukan  upaya  damai  secara kekeluargaan.Namun  ternyata  penggugat  telah  mengajukan  permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut .
Perkara  tersebut  adalah  perkara  ekonomi  syariah  antara  nasabah perorangan  dengan  perusahaan  leasing,  dimana  penggugat  telah  meminjam
uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak tahun 2012 dengan agunan  sebuah  mobil  Suzuki.  Pinjaman  ini  diberikan  kepada  tergugat  II sebagai  tambahan  modal,  akan  tetapi  terjadi  penunggakan  dalam pembayarannya.  Pada  saat  persidangan  pokok  perkara  penggugat  telah mengajukan  pencabutan  perkara  dikarenakan  pembiayaan  tersebut  sudah dilunasi  dan  untuk  itu  majelis  hakim  mengabulkan    permohonan  pencabutan tersebut  dan  memerintahkan  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Kelima, Perkara nomor 0965/Pdt.G/2017/PA.Pbr diterima pada tanggal 21  Juli  2017  dan  diputuskan  pada  tanggal  02  Agustus  2017.  Perkara  ini diajukan  kembali  oleh  PT  Anugerah  Kemilau  Usaha  yang  diwakili  kuasa hukumnya  berhadapan  dengan  PT  Bank  Syariah  Mandiri,  Uki  Hartono, Wariah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), masing-masing sebagai tergugat I, II, III, IV dan V. Pada saat hari sidang telah ditentukan kuasa hukum penggugat telah hadir namun  tergugat  I,  II,  III,  IV,  dan  V  tidak  hadir.  Akhirnya  penggugat mengajukan  permohonan  pencabutan  gugatan  perkara  dan  majelis  hakim mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  pada  tanggal  02  agustus  2017 serta  menghukum  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 516.000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah).
Keenam, Perkara  nomor  1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr  diterima  pada tanggal 13 September 2017 dan diputus pada tanggal 20 Maret 2018. Perkara ini  merupakan  perkara  ekonomi  syariah  yang  diajukan  kembali  oleh  PT Anugerah  Kemilau  Usaha  yang  diwakili  kuasa  hukumnya  sebagai  penggugat konvensi/  tergugat  rekonvensi  berhadapan  dengan  PT  Bank  Syariah  Mandiri sebagai  tergugat  konvensi  I/penggugat  rekonvensi  II,  Uki  Hartono  sebagai tergugat  konvensi  II/penggugat  rekonvensi  II,  Wariah  sebagai  tergugat konvensi  III/penggugat  rekonvensi  III,  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara dan  Lelang  (KPNKL)  sebagai  tergugat  konvensi  IV  dan  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  sebagai  turut  tergugat.Untuk  pemeriksaan  perkara  ini  maka majelis  hakim  telah  memanggil  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  berperkara,
namun  panggilan  ini  tidak  semua  yangmemenuhinya.  Yang  hadir  adalah penggugat, tergugat I, II dan III, sedangkan tergugat IV dan V tidak hadir, dan kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Ilfa  Susianti,  SH,  MH,  tetapi  mediasi  tersebut  tidak  berhasil  mencapai kesepakatan  damai.  Hasil  putusan  majelis  hakim  menunjukkan  bahwa  dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya.
Kasus  di  atas  sudah  pernah  diajukan  ke  PA  dengan  nomor  perkara 0765/Pdt.G/2016/P.A.Pbr  tanggal  30  Mei  2016  dan  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan PA tertanggal 07 Nopember 2016. Setelah  mendengarkan  gugatan  penggugat  dan  eksepsi  dari  semua  tergugat disertai  pembuktian  dari  masing-masing  pihak,  maka  majelis  hakim memutuskan  bahwa  dalam  pokok  perkara  menolak  gugatan  penggugat konvensi seluruhnya.
Berdasarkan pada beberapa putusan perkara ekonomi syari’ah di atas, dapat  diketahui  bahwa  Pengadilan  Agama  sudah  melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan  kewenangannya.  Hal  ini  seperti  termaktub  dalam  Undang- Undang  nomor  7  tahun  1989  pasal  49  dan  55  tentang  peradilan  agama  yang diamandemen  dengan  Undang  Undang  nomor  3  tahun  2006  yang  berbunyi Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.
Berkaitan dengan perkara yang ada termasuk dalam sengketa ekonomi syariah  yaitu  akad  pembiayaan  ijarah,  akad  pembiayaan  musyarakah,  akad waad, yang mana sengketa tersebut muncul antara nasabah perorangan dengan perbankan  syariah  atau  antara  nasabah  berbentuk  perusahaan  dengan perbankan  syariah  dan  antara  nasabah  perorangan  dengan  lembaga  keuangan syariah.  Dengan  demikian  sengketa  tersebut  merupakan  kewenangan  absolut dari Peradilan Agama dan juga merupakan kewenangan relatif dari Peradilan Agama  karena  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  tersebut  berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama.
Dilihat  dari  sisi  aturan  tata  cara  melakukan  persidangan  sudah  sesuai dengan pasal 54 UU nomor 9 tahun 1989 bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan  Agama  adalah  hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di  Peradilan Umum.  Hal  ini  terbukti  bahwa  sebelum  melakukan  persidangan  pihak  PA harus memeriksa terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pihak-pihak  yang  akan  mengajukan  perkara  ekonomi  syariah,  antara  lain tentang  wilayah  atau  tempat  domisili  tergugat  berada  pada  wilayah kewenangan  PA  setempat,  tentang  tata  cara  pemanggilan  para  pihak, melakukan  mediasi,  mengajukan  pembuktian  para  pihak  dan  putusan  di persidangan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
Dilihat  dari  putusan  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  ekonomi syariah,  berdasarkan  analisis  ini  maka  PA  Pekanbaru  sudah  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  berdasarkan  KHES  karena  pasal-pasal  yang digunakan  oleh  majelis  hakim  mengacu  atau  berpedoman  pada  pasal-pasal yang ada pada KHES, yaitu pasal 22 KHES tentang rukun akad dan pasal 28 ayat  1  yang  menjelaskan  bahwa  akad  yang  sah  adalah  akad  yang  telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Demikian juga pasal 46, pasal 21.
Di  samping  itu,  majelis  hakim  mengutip  dalil  syar’i  yang  terdiri  dari firman  Allah  dalam  Alquran    (S,  Al-Maidah  ayat  1)  dan  hadits  qudsi  yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang akad. 17
Untuk  proses  pelelangan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 1238 KUHPerdata jo pasal 36 dan 37 KHES jo pasal 6, pasal20 ayat (1) huruf Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo pasal 10 ayat (1) dan pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  93/PMK.06/2010 tentang permohonan lelang dari penjual dan seterusnya.
Berkaitan  dengan  keputusan  wan  prestasi  yang  ditujukan  kepada penggugat  konvensi  atau  tergugat  rekonvensi  maka  terhadap  tuntutan  ganti kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 1239, pasal 1243 dan pasal 1246 KUH Perdata  jo  pasal  38  huruf  (a)  dan  pasal  39  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.
17 Abdul Aziz, SH, MA, hakim ekonomi syari’ah, wawancara 9 September 2018.

## B. Pengadilan  Agama  dalam  Mengimplementasikan  KHES  dalam  Perkara Ekonomi Syari’ah
Semenjak  mendapatkan  kewenangan  baru  untuk  memutus  masalah ekonomi  syari’ah,  Pengadilan  Agama  terus  berbenah  diri.  Menurut  Abdul Manan, telah banyak usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia  (MA-RI)  dalam  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  di  Peradilan  Agama.  Dari  segi  sarana  dan  prasarana,  saat  ini  hampir semua  gedung  PA  dan  PTA  selesai  dibangun  dengan  fasilitas  kantor  yang sudah memadai. Sarana dan prasarana  yang dimiliki oleh  PA dan PTA sama dengan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  pengadilan  lainnya.  Di samping  itu,  hampir  seluruh  kantor  PA  dan  PTA  telah  menggunakan perangkat IT dalam proses penyelesaian perkara. 18
Untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  ekonomi  syariah  yang muncul,  para  hakim  dibekali  dengan  kemampuan  dan  kualifikasi  tambahan. Untuk  hal  tersebut,  MA-RI  mengeluarkan  PERMA  Nomor  5  Tahun  2016 tentang  Sertifikasi  Hakim  Ekonomi  Syariah.  Berdasarkan  PERMA  ini,  yang yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hakim yang telah lulus  sertifikasi  yang  diadakan  oleh  MA-RI  dengan  melakukan  kerjasama dengan  berbagai  lembaga  terkait  seperti  MUI,  DSN,  Basyarnas,  OJK  dan DPS.  Hakim  yang  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  adalah  hakim khusus yang mempunyai pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah. 19
PERMA  tersebut  mensyaratkan  para  hakim  yang  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus lulus dalam seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan mengikuti pelatihan hakim ekonomi syariah. Tujuan dibuatnya PERMA  ini  adalah  untuk  meningkatkan  efektivitas  penanganan  perkara-
18 Kuliah Umum tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan, yang diadakan oleh Jurusan Business Law , Binus University (21/05/2016).
19 Abdul  Rasyid,  Kesiapan  Peradilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan-peradilan-agama-dalam-penyelesaian- sengketa-ekonomi-syariah/.
perkara  ekonomi  syariah  dalam  rangka  penegakkan  hukum  syariah  (lihat Pasal 3 Perma RI No. 05).
Untuk  menjadi  hakim  ekonomi  syariah,  terdapat  beberapa  kriteria yang  harus  dipenuhi,  yaitu:  a.  persyaratan  administrasi;  b.  persyaratan kompetensi;  c.  persyaratan  integritas;  d.  mengikuti  pelatihan;  dan  e. dinyatakan  lulus  oleh  tim  seleksi.  Persyaratan  administrasi  terkait  dengan kesehatan  jasmani  dan  rohani  serta  telah  menjabat  sebagai  hakim  selama  8 (delapan)  tahun.  Sedangkan  persyaratan  kompetensi  terkait  dengan kemampuan  hakim  dalam  memahami  norma-norma  ekonomi  syariah, penerapan  hukum  dalam  mengadili  perkara  ekonomi  syariah  dan  melakukan penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam beracara.  Disamping  itu,  hakim  ekonomi  syariah  juga  harus  memenuhi persyaratan integritas,  yakni  tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin (lihat Pasal 6).
Para  hakim  yang  telah  memenuhi  persyaratan  dan  dinyatakan  lulus oleh  tim  seleksi,  mengikuti  pelatihan  selama  dua  belas  hari  dengan menggunakan  kurikulum,  materi  ajar,  serta  metode  yang  disiapkan  oleh  tim khusus  dan  Pusdiklat  Teknis  MA-RI.  Dalam  hal  ini,MA  telah  melakukan kerjasama  dengan  berbagai  lembaga  seperti  OJK  dan  BI  dalam  rangka meningkatkan  kompetensi  hakim  ekonomi  syariah.  Para  hakim  yang  telah lulus kemudian diangkat sebagai hakim ekonomi syariah oleh ketua MA. Para hakim  ini  nantinya  ditempatkan  di  Pengadilan  Agama  dan  mempunyai kewenangan khusus menyelesaikan ekonomi syariah. 20
Sampai  saat  ini,  jumlah  hakim  agama  yang  sudah  bersertifikasi ekonomi  hanya  120  dari  sekitar  3.000  orang  pengadilan  yang  ada  di Indonesia.  Para  hakim  tersebut  juga  diberikan  kesempatan  untuk  studi banding ke beberapa negara degan mayoritas penduduk muslim, seperti Turki,
20 Abdul Rasyid, Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah, http://business- law.binus.ac.id/2016/09/28/ sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah/
Mesir,  Oman,  Maroko,  dan  Yordania. 21 Di  samping  itu,  hakim  yang  lulus dalam  seleksi  juga  diberi  kesempatan  untuk  mengikuti  pelatihan-pelatihan dan short course yang diselenggarakan oleh MA-RI, baik di dalam maupun di luar  negeri. Short  course tersebut  dapat  diikuti  oleh  para  hakim  melalui seleksi dan test yang ketat. 22
Menurut  Drs.  Abdul  Azis,  SH,  MH,  sertifikasi  hakim  ekonomi syari’ah  memang  sangat  diperlukan  untuk  membekali  para  hakim  dalam menjalankan  tugasnya  menangani  perkara  ekonomi  syariah.  Perkara tersebutsebisa mungkin ditangani oleh hakim yang memiliki keahlian tertentu, tidak  hanya  dalam  segi  mikro  yaitu  substansi  ekonomi  syariah  saja,  tetapi juga  segi  makro  yaitu  praktik  perbankan  syariah  dalam  menjalankan usahanya. Tuntutan pengetahuan dalam bentuk keahlian di segi makro itulah yang belum sepenuhnya dipahami oleh hakim PA praktiknya. Oleh karena itu, sertifikasi  ini  menjadi  penting  untuk  menambah  kesiapan  para  hakim  PA dalam menghadapi perkara ekonomi syariah. 23
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  sebenarnya  hakim Pengadilan  Agama  bukanlah  tidak  memiliki  kualifikasi  di  bidang  ekonomi syari’ah  sehingga  harus  melakukan  berbagai  macam  pelatihan  termasuk sertifikasi  hakim,  akan  tetapi  hanya  sebatas  untuk  lebih  memantapkan kesiapan  para  hakim  agar  dapat  dipercaya  oleh  pelaku  ekonomi  syariah. Dengan  usaha  persiapan  diri  yang  maksimal,  maka  persepsi  inferior Pengadilan  Agama  terhadap  pengadilan  lain  tidak  ada  lagi.  Menurut  Prof. Manan,  memang  tantanganyangpalingterberat  adalah  membangun trust (kepercayaan) masyarakat atau pelaku ekonomi terhadap Pengadilan Agama. Mereka  harus  percaya  bahwa  PA  mampu  dan  siap  untuk  menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan kepadanya.
21 Media Indonesia, kamis, 27 Agustus, 2017, Baru 120 Hakim Bersertifikasi Ekonomi Syariah, http://mediaindonesia.com/read/detail/119201-baru-120-hakim-bersertifikasi-ekonomi- syariah
22 Abdul Aziz, Hakim PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.
23 M. Syaifuddin, Hakim PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.
C. Kendala penerapan KHES di Pengadilan Agama
Secara  kelembagaan,  Pengadilan  Agama  di  provinsi  Riau  belum menghadapi  kendala  yang  berarti  dalam  menghadapi  sengketa  ekonomi syari’ah  yang  diajukan  ke  pengadilan  tersebut.  Hal  tersebut  disebabkan  PA sebagai  lembaga  peradilan  yang  bernaung  di  bawah  Mahkamah  Agung  RI sudah  dipersiapkan  untuk  menghadapi  kewenangan  yang  dilimpahkan kepadanya.  Di  sisi  lain,  di  Pengadilan  Agama  yang  ada  di  provinsi  Riau belum  banyak  menerima  pengaduan/gugatan  ekonomi  syari’ah.  Sebagai contoh,  di  PA Pekanbaru, setelah dipelajari, gugatan ekonomi syari’ah  yang diajukan  berasal  dari  satu  orang.  Pada  gugatan  pertama,  sebelum  proses pembuktian,  gugatan  dicabut  oleh  pengacara  yang  ditunjuk  oleh  penggugat karena  menyadari  bahwa  gugatan  mereka  tidak  cukup  bukti.  Demikian  juga pada  gugatan  kedua  dan  ketiga,  berakhir  karena  mereka  mencabut gugatannya. 24
Namun  demikian,  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh Pengadilan  Agama  dalam  menghadapi  kewenangan  menyelesaikan  perkara ekonomi  syari’ah. Pertama ,  kurangnya  jumlah  hakim  yang  memperoleh sertifikasi  ekonomi  syari’ah.  Sampai  saat  ini,  jumlah  hakim  agama  yang sudah  bersertifikasi  ekonomi  syari’ah  hanya  120  dari  sekitar  3.000  orang hakim pengadilan yang ada di Indonesia.Di PA Pekanbaru hanya terdapat dua orang  hakim  yang  sudah  memiliki  sertifikat  hakim  ekonomi  syari’ah,  yaitu Drs. H. Abdul Azis, MH, dan Drs. H. Syaifuddin, SH, MH. 25 Jumlah ini terasa masih minim dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di PA Pekanbaru, yaitu  sejumlah  19  orang  hakim. 26 Di  PA  Bangkinang  hanya  terdapat  satu orang hakim yang sudah mempunyai sertifikat hakim ekonomi syari’ah, yaitu Drs. Mulyas, SH, MH, 27 di PA Taluk Kuantan terdapat satu orang,  yaitu Dr. Erlan  Naufal,  SH,  MH,  dan  PA  Rengat  ada  satu  orang,  yaitu  Neva  Rina,
24 Drs. M. Aziz, Hakim Ekonomi Syari’ah PA Pekanbaru, wawancara, 6 September 2018.
25 Muhammad Fakhriadi, Kabag TU PA Pekanbaru, wawancara, 9 September 2018.
26 www.pa-pekanbaru.go.id.
27 Mulyas, Hakim PA Bangkinang, wawancara, 13 September 2018.
S.Ag. 28 sementara  PA  yang  lain  di  provinsi  Riau,  belum  mempunyai  hakim ekonomi syari’ah yang disertifikasi.
Kedua ,  kurangnya  kualifikasi  kuasa  hukum  lembaga  keuangan syari’ah  dalam  bidang  ekonomi  syari’ah.  Kuasa  hukum  lembaga  keuangan syari’ah  tersebut  boleh  dikatakan  seluruhnya  berasal  dari  latar  pendidikan hukum  umum,  sehingga  tentang  ekonomi  syari’ah  hanya  mereka  dapatkan melalui  pelatihan-pelatihan  ataupun  kursus-kursus  yang  diadakan  oleh perbankan. 29 Hal tersebut dapat dimaklumi karena hukum acara dan tata cara beracara  di  PA  pada  prinsipnya  sama  dengan  tata  cara  acara  di  Pengadilan Negeri.
Ketiga ,  kualifikasi  pengacara/advokat  perkara  ekonomi  syari’ah  yang belum memadai. Untuk hal ini dapat diketahui melalui beberapa perkara yang sudah digelar di PA Pekanbaru. Pada umumnya, sidang perkara tidak sampai kepada  pengujian  materi,  apalagi  sampai  kepada  putusan.  Pada  tahap pembuktian  biasanya  perkara  sudah  dihentikan  atau  dicabutoleh  advokat karena  menyadari  bahwa  perkara  yang  diajukan  tidak  cukup  dalil  dan  bukti. Bagi  seorang  advokat,  mencabut  perkara  lebih  terhormat  daripada melanjutkannya  lalu  ditolak  oleh  hakim. 30 Kondisi  ini  ditambah  lagi  dengan banyaknya pengacara non-muslim  yang sudah barang tentu tidak memahami sepenuhnya tentang ekonomi syari’ah. 31
Kendala  berikutnya  yang  dirasakan  oleh  PA  dalam  menghadapi perkara  ekonomi  syari’ah  adalah  adanya  kebijakan  mutasi  hakim  yang berkualifikasi  ekonomi  syari’ah  ke  PA  lain  yang  tidak  segera  mendapatkan gantinya, sehingga akan menjadi kendala pada putusan berikutnya. 32
28 Hertina, Panitera Muda PA Rengat, wawancara, 16 September 2018.
29 Abdul Azis, Hakim Bersertifikat Ekonomi Syari’ah PA Pekanbaru , wawancara, 9 September 2018.
30 Abdul Azis, Hakim Bersertifikat Ekonomi Syari’ah PA Pekanbaru , wawancara, 9 September 2018.
31 Nursyamsyiah, Hakim PA Pekanbaru, wawancara 25 Mei 2018.
32 Abdul Azis, Hakim Bersertifikat Ekonomi Syari’ah PA Pekanbaru , wawancara, 9 September 2018.
Beberapa  kendala  dalam  penerapan  KHES  di  atas  menjadi  catatan penting  bagi  pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait  demi  terangnya  proses penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan perekonomian syari’ah.

## KESIMPULAN
Sebagaimana  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam implementasinya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah diterapkan di Pengadilan Agama sesuai dengan perkara yang diajukan. Penanganan perkara sesuai dengan yang  ditetapkan  di  dalam  KHES  dan  merujuk  kepada  kaidah-kaidah  syar’i. Sejauh  ini  belum  ada  perkara  yang  diputus  di  Pengadilan  Agama  di  Provinsi Riau.  Pada  umumnya  gelar  perkara  hanya  sampai  pada  tahap  pembuktian,  dan perkara  berakhir  dengan  pencabutan  oleh  pengacara.  Untuk  dapat  menangani perkara ekonomi syari’ah, Pengadilan Agama berupaya meningkatkan kualifikasi hakim ekonomi syari’ah dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan memberikan sertifikasi  bagi  hakim-hakim  tersebut.  Inilah  salah  satu  kendala  Pengadilan Agama  dalam  menangani  KHES,  yaitu  kurangnya  jumlah  hakim  yang tersertifikasi ekonomi syari’ah. Kendala lain adalah kurangnya kualifikasi kuasa hukum maupun advokat tentang ekonomi syari’ah, dan adanya kebijakan mutasi hakim  ekonomi  syari’ah  yang  tidak  segera  mendapatkan  gantinya.  Kendala tersebut  diatasi  dengan  cara  memberikan  izin  kepada  para  hakim  untuk meningkatkan  kualifikasi  ilmu  ekonomi  syari’ah  melalui  pendidikan  formal (S2.S3)  maupun  non  formal  seperti  pelatihan  dan  short  course  sehingga diharapkan  mereka  nantinya  berhasil  melewati  tes  sertifikasi  hakim  ekonomi syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rasyid,  Kesiapan  Peradilan  Agama  Dalam  Penyelesaian  Sengketa
Ekonomi Syariah http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/kesiapan- peradilan-agama-dalam-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah/.
---------, Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah, http://business- law.binus.ac.id/2016/09/28/ sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah/.
Darwin,  “Studi  Efektifitas  PERMA  no.  2  tahun  2008  tentang  KHES  Sebagai Pedoman  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan Agama,” dalam Jurnal Tamwil , Volume I, No, 2, Juli – Desember 2015.
Elisabeth  A.  Martin,  (ed.), a  Dictionary  of  Law, New  York:  Oxford  University, 1997.
Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  -  Arbitrase  Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Guntur  Setiawan, Impelemtasi  dalam  Birokrasi  Pembangunan ,  Jakarta:  Balai Pustaka, 2004.
HA  Hafizh  Dasuki, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 1997.
Hermansyah, 10 Tahun Perkara Ekonomi Syariah Bertambah Lebih dari 10 Kali Lipat , 14 Nopember 2016, Jakarta, Badilag.net. http://etheses.uin-malang.ac.id/5343/1/12220156.pdf. https://finance.detik.com/moneter/1921827/dalam-setahun-sengketa-ekonomi- syariah-di-meja-hijau-cuma-5-kasus.
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
Mardani, Penyelesian Sengketa Bisnis Syari’ah, dalam Mimbar  Hukum ,  Volume 22, Nomor 2, Juni 2010.
Media  Indonesia,  kamis,  27  Agustus,  2017, Baru  120  Hakim  Bersertifikasi Ekonomi  Syariah,  http://mediaindonesia.com/read/detail/119201-baru- 120-hakim-bersertifikasi-ekonomi-syariah.
Muhammad  Zulhefni,    Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 8 No.2 Tahun 2017.
Munir  Baalbaki  dan  Rohi  Baalbaki, Kamus  al-Maurid:  Arab-Inggris-Indonesia, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Halim Jaya, 2006.
Nandang  Ikhwanudin,  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  dan  Solusi  Penyelesaiannya,
http://stai-iliwangi.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id =84:sengketa-ekonomi-syariah-dan-solusi-enyelesaiannya&catid =41:islamica-vol-3-no-2-th-2016&Itemid=70&i=1.
Nevi Hasnita,”Politik Hukum Ekonomi Syariah Indonesia”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.1 No.2 , Januari-Juni 2012.
Nurdin  Usman, Konteks  Implementasi  Berbasis  Kurikulum ,  Jakarta:  Grasindo, 2002.
Nurhasanah  dan  Hotnidah  Nasution,  “Kecendrungan  Masyarakat  memilih Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah,”  dalam    Jurnal Ahkam , Vol. XVI, No. 2, Juli, 2016.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Pekanbaru.
Siti Nurhayati, “Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam penyelesaian Sengketa  Perbankan  Syariah  Pasca  Putusan  MK  No,  93.PUU-X/2012”, Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Sosial  Keagamaan, Yudisia ,  Vol.  7, Nomor 2 Desember 2016.
Sumantoro, Kegiatan  Perusahaan  Nasional,  Problema  Politik,  Hukum,  dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional , Jakarta: PT Gramedia.
Sunarjati  Hartono, Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia ,  Bandung:  Bina Cipta, 1982.
Syaifuddin, Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah ,  Suara  ULDILAG  No.13 Mahkamah Agung, 2008.
Wahyu Widiana dan Kamaluddin, Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif UU No. 3 tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama , http://www.pta-semarang.go.id/artikelperadilan/63- ekonomisyariahdalam perspektifuuno3tahun2006.html.