KONSTELASI POLITIK ACEH PASCA MoU HELSINKI

## (2006-2015)

## Siti Ikramatoun
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: Siti.ikramatoun@gmail.com
Khairul Amin Program Studi Magister Sosiologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh Indonesia
Email: alqonz90@gmail.com

## Abstract
The  tsunami  disaster  in  December  2004  was  the  momentum  of  Aceh  peace which  resulted  in  the  Helsinki  MoU  on  August  15,  2005.  After  that,  the political  constellation  and  contestation  in  Aceh  were  not  dominated  by national parties but was influenced by the local dimension, namely the local party  and  former  members  of  the  movement  who  are  involved  in  practical politics.  Political  stages  as  a  new  means  of  struggle  to  realize  the  ideals  of post-peace  produce  satisfying  results,  former  combatants  and  local  parties succeed in winning Aceh political contestation. its means that the people of Aceh have high expectations to local parties to build Aceh. Thus, the decline of the national party since the 2009 election shows that public trust for the national  party  is  very  low.  The  victory  of  local  parties  in  political contestation in Aceh would certainly be a signal for national parties to make changes  to  accommodate  local  interests  and  movement's  actors  in  a composition of the party in Aceh.
Keywords : Political Constellation, Local Party, Aceh

## Abstrak
Peristiwa  Tsunami  pada  bulan  Desember  2004  merupakan  pintu masuk penyelesaian konflik Aceh yang kemudian membuahkan hasil dengan  ditandatanganinya  MoU  Helsinki  pada  tanggal  15  Agustus 2005. Pasca itu, konstelasi dan kontestasi politik di Aceh sudah tidak lagi  didomiasi oleh  pusat, tetapi sudah diwarnai oleh dimensi lokal, yakni  partai  lokal  dan  mantan-mantan  anggota  pergerakan  yang terjun  ke  politik  praktis.  Panggung  politik  sebagai  alat  perjuangan
baru mantan anggota GAM dalam mewujudkan cita-cita  perjuangan pasca  perdamaian  membuahkan  hasil  yang  cukup  memuaskan, mantan  kombatan  dan  partai  lokal  berhasil  memangkan  kontestasi politik pasca perdamaian. Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa pasca  damai,  masyarakat  menaruh  harapan  yang  besar  terhadap partai lokal sebagai wadah baru dalam  membangun Aceh dan tidak terlalu  terikat  kepada  pusat.  Selain  itu,  kekalahan  partai-partai nasional  sejak  pemilu  tahun  2009  menunjukkan  bahwa  kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai nasional yang masih “berpusat” di Jakarta  sangat  rendah.  Kemenangan  partai  lokal  dalam  setiap kontestasi  politik  di  Aceh  tentunya  menjadi  sinyal  bagi  partai nasional  untuk  melakukan  perubahan,  yaitu  mengakomodir kepentingan lokal sekaligus aktor pergerakan dalam komposisi partai agar partai nasional dapat kembali ikut memanangi kontestasi politik di Aceh.
Kata Kunci : Konstelasi Politik, Partai Lokal, Aceh, MoU

## A. Pendahuluan
Kondisi  sosial  masyarakat  Aceh  masih  belum  stabil  meski MoU  Helsinki  telah  ditandatangani  pada  tangga  15  Agusutus  2005. Berbagai ketimpangan yang diakibatkan oleh konflik panjang selama 30  tahun  masih  meninggalkan  bekas  mendalam,  masih  ada kecurigaan  antar  masyarakat  Aceh,  dan  konflik-konflik  kecil  yang diakibatkan  oleh  kecemburuan  sosial  juga  masih  terjadi  (Imparsial, 2006:  1-3).  Keterbukaan  GAM  (Gerakan  Aceh  Merdeka)  dan pemerintah  Indonesia  untuk  melangsungkan  perdamaian  mendapat apresiasi  dari  berbagai  kalangan,  terutama  masyarakat  Aceh  yang mengharapkan  konflik  segera  berakhir.  MoU  Helsinki  juga  menjadi kepuasan  sendiri  bagi  masyarakat  Aceh,  selain  menjadi  “kontrak” perdamaian,  MoU  Helsinki  juga  diharapkan  menjadi  pintu  untuk membangun  Aceh.
Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)
Pasca  Mou  Helsinki,  sebagaimana  yang  telah  disepakati  oleh tim  juru  runding  GAM  dan  pemerintah  Republik  Indonesia, implementasi  butir-butir  MoU  Helsinki  akan  diserahkan  kepada badan  legislatif,  yaitu  DPR-RI.  Dalam  proses  ini,  perdebatan  di perlemen terjadi cukup alot, perumusan UUPA ternyata juga menuai protes  di  kalangan  masyarakat.  Isu  pemekaran  wilayah  Aceh kembali  menguat  pada  masa  ini  setelah  sebelumnya  sempat muncul pada tahun 2001. Pemekaran wilayah basis Aceh Tengah dan pesisir  selatan  kembali  muncul  dengan  alasan  penolakan  terhadap UUPA  (imparsial,  2006:  12-13).  Namun  penolakan  tersebut  tidak menghambat  pembahasan  rancangan  undang-undang  kekhususan Aceh tersebut yang menurut MoU Helsinki, harus diimplementasikan mulai  Maret  2006.  Akhirnya  setelah  semua  pihak  menemukan kesepakatan, undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh  disahkan  oleh  DPR-RI dan  ditanda  tangani oleh presiden  SBY  tanggal  1  agustus  2006  dan  berlaku  mulai  saat  itu juga.  Namun,  pasca  pengesahan  UUPA  tersebut  ternyata  polemik masih  berlanjut.  Pro  kontra  kembali  terjadi  terkait  limplementasi UUPA, terutama terkait dengan butir-butir MoU yang tertuang dalam UUPA.
Secara  sosiologis,  MoU  Helsinki  dan  UUPA  telah  merubah sendi-sendi  sosial  politik  dan  ekonomi  masyarakat  Aceh.  Kontestasi politik  Aceh  berubah  setelah  MoU  dan  UUPA  memberikan kekhususan  kepada  Aceh,  terutama  bagi  mereka  mantan  pelaku konflik  untuk  terjun  ke  politik  praktis. Mantan  anggota  Gerakan Aceh  Merdeka  diberikan  hak  untuk  membentuk  partai  politik  yang berbasis  etnis  atau  regional  dan  ikut  dalam  pemilu  lokal.  Hal  itu
Volume 12, Nomor 1, Juni 2018
dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  imbalan  untuk menghentikan  perjuangan  bersenjata  dan  menuntut  kemerdekaan (Hillman,  2012) .  Hal  ini  tentu  berdampak  pada  konstelasi  politik  di Aceh  yang  menjadi  “arena  pertaruangan”  baru  pasca  konflik,  dan proses tersebut secara otomatis memberikan dampak yang signifikan pada  dinamika  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Untuk  itu,  artikel  ini bermaksud mengkaji tentang bagaimana konstelasi politik Aceh pasca MoU Helsinki dalam rentang waktu 2006-2015. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi  kasus,  dan  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil wawancara,  observasi  serta  penelusuran  dokumen-dokumen  yang terkait dengan tema tulisan ini.

## B. Tsunami dan Momentum Perdamaian Aceh
Desember 2004 merupakan momen yang tidak terlupakan bagi masyarakat  Aceh,  ketika  gempa  dan  Tsunami  meluluh  lantakkan daratan  Aceh  dan  membungkam  konflik  berkepanjangan  di  Aceh. Kawilarang  (2010)  dan  Murizal  Hamzah  (Tornquist,  2010), menyebutkan  bahwa  Tsunami  menjadi  pintu  bagi  penyelesaian konflik  Aceh  melalui  perdamaian,  terutama  setelah  pemerintah mengumumkan bahwa rehabilitasi dapat dilaksanakan jika keamanan di  Aceh  terjamin.  GAM  dan  pemerintah  Republik  Indonesia kemudian  sepakat  untuk  mengadakan  pertemuan  dan  membahas tentang perdamaian Aceh.
Beberapa  pertemuan  dilangsungkan,  terakhir  pertemuan difasilitasi oleh Crisis Management Inisiative (CMI) yang dipimpin oleh Marti Ahtisaari,  mantan  presiden  Finlandia.  Tim  perundingan  GAM terdiri  dari  perdana  menteri  GAM  Malik  Mahmud,  menteri  luar
Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)
negeri  GAM  Zaini  Abdullah,  beberapa  elit  GAM  seperti  Nur  Djuli, Bakhtiar  Abdullah,  Nurdin  AR,  Irwandi  Yusuf,  Munawar  Liza  dan beberapa  anggota  lainnya.  Tim  perundingan  GAM  dibantu  oleh penasehat  politik  Dr.  Damien  Kingsbury  (Kingsbury,  2006:  165). Pemerintah  Republik  Indonesia  mendelegasikan  tim  perundingan yang  terdiri  dari  Hamid  Awaluddin,  Jendral  Widodo  AS,  Sofyan Djalil,  Farid  Husein,  dan  beberapa  anggota  pemerintahan  lainnya (Kingsbury,  2006:  23).  Dalam  konteks  perundingan  itu,  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  Jusuf  Kalla  yang  baru  terpilih  sebagai  wakil presiden  saat  itu  memiliki  peran  penting  dalam  proses  perdamaian ini.  SBY  dan  Kalla  memainkan soft power sebagai  pendekatan  dalam menyelesaikan  konflik  Indonesia  saat  itu,  terutama  konflik  Ambon,
Poso, dan Aceh.
Prasetyo dan Aditjondro (lihat selengkapnya dalam Tornquist, 2010: 229-276), mengatakan bahwa Kalla memainkan peran yang lebih gesit  dalam  proses  perdamaian  dibandingkan  SBY.  Sebagai  pebisnis ulung,  Kalla  lebih  menonnjolkan  prinsip-prinsip  bisnis  dalam menyelesaikan  konflik  melalui  perdamaian.  Namun,  strategi „perdamaian  berorientasi  laba‟,  dalam  bahasa  Prasetyo  dan Aditjondro,  hanya  berhasil  dijalankan  Kalla  di  Ambon  dan  Poso. Strategi  tersebut  tidak  dapat  dijalankan  di  Aceh  karena  keterlibatan dunia  internasional  dalam  kegiatan  bantuan  kemanusiaan  dan rekonstruksi pasca Tsunami. Strategi yang dimainkan Kalla di Ambon dan  Poso  juga  ditolak  oleh  GAM.  Hal  itu  mungkin  karena  GAM sudah  memiliki  orientasi  sendiri  terhadap  perdamaian  Aceh.  Jika dikaitkan dengan perjanjian Jenewa dan kata-kata Hasan Tiro bahwa seluruh dunia akan datang membantu Aceh, itu artinya GAM punya
Volume 12, Nomor 1, Juni 2018
posisi  tawar  yang  cukup  kuat  dalam  hal  ini,  komponen  masyarakat dunia  menjadi  “backing”  GAM  untuk  melaksanakan  perdamaian dengan mengakomodasi semua kepentingan GAM. Dalam persiapan untuk  melaksanakan  perdamaian,tim  perundingan  GAM  kemudian merumuskan  beberapa  poin  “permintaan”  terhadap  pemerintah Indonesia. Mereka menyiapkan plan A dan plan B sebagai opsi dalam proses  negosiasi.  Poin  penekanan  permintaan  GAM  adalah  tentang self-governing Aceh,  sekilas,  Aceh  seperti  negara  bagian  dari Indonesia.  Salah  satu  poinnya  adalah  nama  provinsi  Aceh  akan diganti menjadi pemerintahan wilayah Aceh ( self-governing wilayah of Aceh ). Terkait hal ini, tim perundingan pemerintah republik Indonesia merasa  keberatan  dengan self-governing yang  diajukan  GAM  karena dianggap  terlalu  sensitif.  Persoalan  ini  hampir  membuat  jalan perdamaian  buntu,  namun  akhirnya  kedua  belah  pihak  sepakat dengan  penggunaan  kata  “ governing  Aceh ”  bagi  pemerintahan  Aceh (Kingsbury, 2006).
Kesepakatan itu pada akhirnya mencapai titik temunya dengan penandatanganan draft MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Kontrak  sosial  politik  antara  GAM  dan  pemerintah  republik Indonesia ini secara umum mengatur tentang proses rekonsiliasi dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat Aceh, disamping juga mengatur tentang kekhususan bagi Aceh. Butir pertama dalam MoU menegaskan pembentukan Undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh. Melalui undang-undang ini, Aceh mendapatkan kewenangan yang luas dalam sektor publik, meskipun terbatas pada bidang tertentu (dokumen MoU Helsinki, 15 Agustus 2005).
Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)

## C. Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)
Pasca  perdamaian  menggema  di  Aceh,  Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) disahkan, pihak Aceh  Monitoring  Mission
( AMM) 1 yang  bertugas  mengawasi  implementasi  MoU  mengambil beberapa  langkah  untuk  proses  rekonsiliasi  dan  reintegrasi, dibentuklah badan khusus untuk menaungi proses reintegrasi mantan anggota GAM, yaitu Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dengan undang- undang  yang  telah  dibentuk  tentang  kekhususan  Aceh  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  proses  rekonsiliasi  dan  rehabilitasi selanjutnya tidak hanya meleburkan mantan anggota GAM ke dalam kehidupan  masyarakat  Aceh,  namun  juga  mentransformasi  gerakan perjuangan dan mengantar GAM ke dalam panggung politik.

## 1) Rekonsiliasi dan Transformasi Politik
Sebagai  langkah  awal  proses  rekonsiliasi  pasca  MoU, Aceh Monitoring  Mission ( AMM)  meminta  GAM  untuk  membubarkan struktur  keorganisasiannya  agar  menghilangkan  kesan  „separatisme‟ dari mantan  anggota GAM. GAM kemudian membubarkan struktur organisasinya,  dan  mengubahnya  menjadi  Komite  Peralihan  Aceh (KPA).  KPA  pada  awalnya  dibentuk  untuk  menjaga  kendali  dan sebagai  sumber  atau  data  informasi  tentang  mantan  simpatisan GAM.  Namun  dalam  perkembangannya,  organisasi  ini  justru menjadi organisasi yang eksklusif dan elitis, tertutup bagi kelompok di  luar  mantan  simpatisan  GAM.  Akibatnya  dalam  proses rekonsiliasi,   KPA  tidak  hanya  mengalihkan  GAM  dari  gerakan bersenjata  menjadi  gerakan  sipil,  namun  dengan  berbagai
1 Aceh  Monitoring  Mission (AMM)  merupakan  delegasi  dari  Uni  Eropa  untuk memantau perdamaian Aceh.
kekhususan  yang  tercantum  dalam  MoU,  KPA  ini  juga  seolah-olah berubah  menjadi  gerakan  politik.  (Basyar,  2008:  36-37,  91).  Dan secara  struktual,  tidak  ada  perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam susunan  kepengurusan  GAM  dan  KPA.  Langkah  ini  dianggap praktis  dan  taktis  untuk  memudahkan  konsolidasi  dalam  proses reintegrasi.  Tugas  KPA  dimulai  dari  pemberdayaan  ekonomi  dan reintegrasi mantan pejuang hingga berfungsi pula sebagai basis  bagi organisasi dan diskusi politik. Para pemimpin GAM juga lega karena tetap  menduduki  posisi  seperti  semula,  misalnya  seperti  panglima GAM  yang  beroperasi  di  tingkat  lokal,  dalam  struktur  KPA,  ia menjabat sebagai kepala kantor KPA wilayah (Tornquist, 2010: 244).
Ketika  UUPA  dibentuk,  qanun  tentang  partai  politik  lokal disahkan,  peluang  bagi  GAM  untuk  bertransformasi  menjadi  partai politik  lokal  terbuka  lebar.  Akhirnya  GAM  dengan  wadah  KPA membentuk  Partai  Aceh  (PA)  dan  bersamaan  dengan  partai  politik lokal  yang  dibentuk  GAM  tersebut,  muncul  sejumlah  partai  politik lokal  lain  dalam  kontestasi  panggung  demokrasi  Aceh.  Kantor wilayah  Departemen  Hukum  dan  HAM,  dan  KIP  (Komisi Independen  Pemilihan)  melakukan  verifikasi  terhadap  sejumlah partai  lokal  dan  menyatakan  hanya  6  (enam)  partai  lokal  yang memenuhi  syarat,  yaitu  Partai Aceh  yang digawangi  oleh  elit  GAM, Partai Aceh Aman  Sejahtera  yang dibentuk oleh  tokoh politik  senior Ghazali  Abas  Adan,  kemudian  Partai  Bersatu  Aceh  yang  dipimpin oleh Ahmad  Farhan  Hamid,  Partai  Daulat Aceh  yang  diinisiasi  oleh kelompok  ulama,  Partai  Rakyat Aceh,  dan  Partai  Suara  Independen Rakyat  Aceh  (SIRA).  Dua  partai  terakhir  dibentuk  oleh  mahasiswa yang  aktif  dalam  gerakan  98  dan  referendum. Keenam partai politik
Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)
lokal tersebut memiliki konstituen masing-masing yang menjadi basis sosial  di  masyarakat.  Mereka  mendapatkan  kesempatan  bertarung dalam  pemilihan  legislatif  tahun  2009  (Gade,  2012:  60-63; Kawilarang,  2010: 183-205).
Bagi GAM, partai lokal menjadi wadah perjuangan yang baru, dengan sedikit mengubah haluan dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan  politik.  GAM  mendirikan  Partai  Aceh  sebagai  wadah partisipasi  politik.  Partai  Aceh  pada  awalnya  bernama  partai  GAM dengan  lambang  yang  persis  dengan  bendera Aceh Merdeka. Nama GAM  beserta  lambangnya  mendapat  penolakan  dari  Jakarta  karena berlawanan  dengan  konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  nama  dan lambang  partai  politik  tidak  boleh  mengandung  unsur-unsur  yang berkaitan  dengan  separatisme.  Hal  ini  mengecewakan  GAM  pada mulanya,  namun  akhirnya  mereka  mengubah  nama  dan  lambang benderanya menjadi Partai Aceh. Partai ini secara otomatis didukung oleh  sebagian  besar  mantan  pejuang  gerakan  Aceh  merdeka, terutama  yang  berada  di  tiga  wilayah  pesisir  utara  Aceh  yang menjadi basis GAM semasa konflik. GAM menyadari bahwa sebagian besar  masyarakat Aceh  masih memperhitungkan  ulama  dan  mereka menyadari  persaingan  dengan  PDA  yang  didirikan  oleh  kelompok ulama  dengan  basis  HUDA,  wadah  organisasi  ulama  tradisional Aceh.  Oleh  karena  itu,  GAM  membentuk  MUNA  (Majelis  Ulama Nanggroe  Aceh)  sebagai  basis  dukungan  ulama  (Kawilarang,  2010: 200-202).
Pada  akhir  tahun  2011,  sebagian  mantan  anggota  Partai Aceh mendeklarasikan  Partai  Nasional  Aceh  (PNA)  yang  digawangi  oleh Irwandi Yusuf dan beberapa “pentolan” GAM lainnya seperti Sofyan
Volume 12, Nomor 1, Juni 2018
Dawood, Muharram Idris, dan lainnya. Sementara angkatan tua GAM memilih  tetap  berada  dalam  Partai  Aceh  yang  dipimpin  oleh Muzakkir Manaf. Pada fase berikutnya, PNA bahkan menjadi saingan politik PA yang paling kuat. Selain PNA, lahir pula dua partai politik lokal  lainnya,  yaitu  Partai  Damai Aceh  (PDA) dan Partai Sira, untuk mengikuti pemilihan legislatif 2014 (Gade, 2012: 64).

## 2) Pemilihan Umum: GAM dalam Demokrasi
Tahun  2004  menjadi  tahun  politik  dan  demokrasi  Indonesia.
Pemilihan  langsung  tidak  hanya  berlaku  bagi  anggota  DPR  namun juga pemilihan presiden. Pasca pemilu 2004, pemilihan langsung juga diberlakukan  untuk  pemilihan  kepala  daerah.  Di  Aceh,  ini  juga merupakan  fase  baru  setelah  konflik  panjang  membuat  ketidak stabilan  sosial-politik  dan  ekonomi  Aceh.  Disamping  itu,  adanya peraturan  baru  tentang  pencalonan  jalur  independen  bagi  calon kepala  daerah,  dan  eksistensi  partai  politik  lokal  mewarnai  proses demokrasi  Aceh yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Menghadapi  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2006,  KPA sebagai  wadah  integrasi  politik  mantan  anggota  GAM  menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pemilu.  Dalam proses pencalonan kepala daerah,  sempat  terjadi  perpecahan  dalam  tubuh  Komite  Peralihan Aceh  (KPA)  pusat  terkait  siapa  yang  akan  diusung  sebagai  calon kepala  daerah.  Perpecahan  ini  terjadi  antara  kelompok  tua  yang selama  konflik  lebih  banyak  bermukim  di  Swedia,  dengan  kalangan muda yang berperang  di  Aceh.  Kelompok  tua  yang  dipelopori  oleh Malik  Mahmud,  Zaini  Abdullah,  Zakaria  Saman,  dan  Muhammad Usman  Lampoh  Awe  mendukung  pasangan  calon  Humam  Hamid dan  Hasbi  Abdullah  sebagai  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur.
Sementara  kelompok  muda  seperti  Nur  Djuli,  Bakhtiar  Abdullah, Sofyan  Dawood,  mendukung  pasangan  Irwandi  Yusuf  dan Muhammad  Nazar.  Pasangan  Humam  Hamid  dan  Hasbi  Abdullah akhirnya mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan
Pembangunan  (PPP)  dan  diusung  oleh  partai  tersebut.  Sementara pasangan  Irwandi  Yusuf  dan  Muhammad  Nazar  maju  melalui  jalur independen  yang  didukung  oleh  koalisi  KPA  dan  SIRA  (Torquist, 2010: 334-335).
Selain  kedua  pasangan  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur tersebut,  ada  enam  pasangan  calon  lain  yang  mendaftarkan  diri dalam  pertarungan  pilkada  2006  ini.  Malik  Raden  berpasangan dengan  Sayeg  Fuad  Zakaria  diusung  oleh  koalisi  beberapa  partai nasional  (Golkar,  PDIP,  Demokrat  dan  PKPI),  kemudian  pasangan Azwar  Abubakar  dan  Nasir  Djamil  diusung  oleh  PAN  dan  PKS, lalu  Ghazali Abbas Adan  dan  Salahuddin Alfata  maju  melalui  jalur independen  yang  berbasiskan  masyarakat  sipil.  Selanjutnya  Partai Bulan  Bintang  (PBB)  mengusung  pasangan  Iskandar  Hoesin  dan Saleh Manaf, gabungan partai nasional lainnya PBR, PPNUI dan PKB mengusung Tamlicha Ali dan Harmen Nuriqman. Terakhir pasangan Djalil Yusuf dan Syauqas Rahmatillah maju melalui jalur independen. Semua  pasangan  memiliki  basis  sosial  masing-masing,  terutama pasangan  calon  yang  diusung  oleh  partai  politik.  Demikian  pula dengan  pasangan  yang  maju  melalui  jalur  independen,  mereka  juga memiliki pengaruh yang cukup kuat.
Beberapa  lembaga  survei  memprediksikan  bahwa  pemilihan gubernur  dan  wakil  gubernur  ini  akan  berlangsung  dalam  dua putaran  dan  akan  dimenangkan  oleh  pasangan  calon  yang  diusung
Volume 12, Nomor 1, Juni 2018
oleh partai politik nasional. Menurut IFES, kondisi sosial  masyarakat Aceh pasca  konflik dan  tsunami akan menghambat pasangan  calon untuk  mendulang  suara  lebih  dari  26%.  Sementara  LSI memprediksikan bahwa pemilihan gubernur  akan dimenangkan oleh pasangan calon dari partai nasional seperti Golkar dan PAN. Hal ini dipengaruhi  oleh  popularitas  pasangan  calon  yang  pernah mendapatkan posisi jabatan, sementara pasangan dari kalangan GAM kemungkinan akan mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok seperti kelompok anti separatis dan lainnya.
Namun  pada  kenyataannya,  kemenangan  diperoleh  oleh pasangan  calon  yang  memiliki  hubungan  erat  dengan  GAM  dan maju  melaui  jaur  independen,  yaitu  pasangan  Irwandi  Yusuf  dan Muhammad  Nazar.  Secara  sosiologis,  pasangan  calon  tersebut  tidak memiliki basis sosial politik sebagaimana partai-partai nasional pada umumnya.  Keterkaitan  kedua  pasangan  calon  dengan  GAM  akan mengurangi  dukungan  dari  kelompok  anti  separatis.  Secara popularitas,  keduanya  juga  tidak  terlalu  populer  dibandingkan dengan  beberapa  pasangan  calon  yang  pernah  memiliki  jabatan seperti  Azwar  Abubakar.  Namun  tak  dapat  dielakkan  bahwa pasangan  Irwandi  Yusuf  dan  Muhammad  Nazar  tampil  sebagai pasangan  alternatif  yang  menjadi  harapan  baru  masyarakat  ketika partai-partai nasionalis dianggap lebih pro pada kepentingan Jakarta dibandingkan  kepentingan  rakyat.  Kemenangan  Irwandi  Yusuf  dan Muhammad  Nazar  dalam  pemilu  ini  merupakan  proses  awal reintegrasi  GAM  dalam  sistem  politik  Aceh  yang  kemudian membawa pengaruh pada proses politik berikutnya.
1 1 1 1 1 4 4 5 8 10 33 PBB PKB Patriot PKPI PDA PPP PKS PAN Golkar Demokrat PA Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh Tahun
2009

## 3) Kontestasi Politik; Partai Lokal vs Nasional
Dalam  tatanan  Aceh  yang  baru  pasca  perdamaian,  pemilihan umum  legislatif  Aceh  sedikit  berbeda  dengan  daerah  lain  di Indonesia,  dengan  keikutsertaan  partai  politik  lokal  yang  memberi warna  baru  dalam  proses  pemilihan.  Pemilihan  legislatif  ini  juga menjadi  wujud  pelaksanaan  proses  reintegrasi  pasca  perdamaian. Pemilihan  legislatif  pertama  yang  dilakukan  pada  tahun  2009 merupakan  awal  kebangkitan  demokrasi  di  Aceh.  Pemilihan  ini diikuti  oleh  34  partai  politik nasional ditambah 6 partai politik lokal (Gade,  2012:64).  Partai-partai  nasional  yang  sebelumnya  menguasai DPR Aceh  harus  bersaing dengan  partai-partai  lokal yang baru lahir setrelah perdamaian. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi partai  nasional,  karena  keberadaan  partai  nasional  masih  sering dikaitkan dengan politik Jakarta yang masih terkesan memarjinalkan Aceh.  Kehadiran  partai  lokal  membawa  harapan  baru  bagi masyarakat  Aceh yang terkesan lebih pro rakyat Aceh.

## a) Pemilihan Legislatif
Dalam  pemilihan  umum  yang dilaksanakan  serentak  di  seluruh Indonesia  pada  tanggal  9  april  2009, partai  Aceh  menang  mutlak  di sejumlah  kabupaten/kota  di  Aceh, juga  di  tingkat  provinsi.  Secara mutlak Partai Aceh menguasai hampir 50% kursi parlemen DPR Aceh. Partai Aceh mendapatkan 33 kursi dari jumlah  69  kursi.  Jumlah  kursi  yang  diperoleh  PA  bahkan  jauh
Volume 12, Nomor 1, Juni 2018
berbeda  dengan  kursi  partai  Demokrat  yang  menjadi  pemenang pemilu  secara  nasional.  Partai Aceh  yang  baru muncul dan pertama kali ikut dalam pemilihan legislatif mampu  menggeser posisi partai- partai  nasional  yang sudah  lama  berkecimpung dalam  dunia  politik Aceh.  Kemengang  Partai  Aceh  dalam  pemilihan  legislatif  ini menunjukkan bahwa Partai Aceh yang merupakan representasi GAM pada  masa  lalu  masih  memiliki  kekuatan  basis  sosial  yang  kuat  di kalangan grassroot ,  dan  basis  sosial  tersebut  erat  dipengaruhi  oleh kondisi konflik masa lalu.
Kemenangan  PA  dalam  pemilu  legislatif  Aceh  tersebut kemudian  memperluas  keikutsertaan  mantan  anggota  GAM  dalam politik kekuasaan Aceh. Karena selain kemenangan di legislatif, GAM bersama  KPA  sebelumnya  juga  telah  memperoleh  kemenangan untuk  pasangan  Irwandi-Nazar  pada  pemilihan  kepala  daerah tahun  2006.  Di  satu  sisi  kemenangan  partai  Aceh  bisa  saja  dilihat sebagai  kemenangan  rakyat  yang  membawa  harapan  baru  dalam pemerintahan  Aceh.  Namun  di  sisi  lain,  dominasi  partai  Aceh  dan mantan  pejuang  GAM  ini  bisa  dianggap  membahayakan birokrasi  dan  sistem  demokrasi  Aceh.  Kemenangan  ini  menjadi tiket  untuk  kembali  bertarung  dalam  pemilihan  legislatif  tahun 2014.
Sebelum pemilihan legislatif tahun 2014, sebagian pendukung Partai  Aceh  membentuk  Partai  lokal  baru,  yaitu  PNA,  yang  juga memiliki  basis  yang  sama  dengan PA.  Secara  sosiologis,  konsentrasi massa  yang  sebelumnya  menjadi  basis  sosial PA  akan terpecah, dan tentu  akan  mempengaruhi  perolehan  suara  dan  kursi  DPRA. Pemilihan  legislatif  2014  juga  sangat  menentukan  karena  banyak
Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)
8 1 4 9 3 8 7 6 1 3 29 1 NasDem PKB PKS Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP PDA PNA PA PBB Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPR Aceh
Tahun 2014
yang  meramalkan  bahwa  partai politik  lokal  paling  lama  hanya bertahan  2  periode  atau  sekitar  10 tahun.  Tentu  ini  menjadi  tantangan
besar bagi GAM untuk mempertahankan posisi
dalam struktur  pemerintahan  Aceh.  Di tingkat  nasional,  KPU  melakukan seleksi  terhadap  partai-partai  politik yang  akan  mengikuti  pemilu  2014. Ada 12 partai yang lolos seleksi secara nasional,  yaitu  NasDem,  PKB,  PKS,  Golkar,  Gerindra,  Demokrat, PPP,  PAN,  PDIP,  Hanura,  PBB,  dan  PKPI.  Sementara  di  Aceh, pemilihan  diikuti  oleh  10  partai  nasional  di  tambah  tiga  partai politik  lokal  yang  telah  lolos  seleksi,  yaitu PA, PNA, dan PDA. Hasil pemilu  yang  dilaksanakan  secara  serentak  pada  9  April  2014  ini, secara  nasional  dimenangkan  oleh  PDIP  dengan  perolehan  suara sekitar  18,95 persen  suara.  Hasil ini  ternyata juga tidak  berlaku  di Aceh  yang  sama  sekali  tidak  memberikan  tempat  kepada  PDIP. Kursi  DPR  Aceh  ternyata  tetap  didominasi  oleh  Partai  Aceh  yang mendapatkan 29 kursi dari jumlah 81 kursi. Jumlah ini memang lebih sedikit  dibandingkan  periode  sebelumnya.  Sementara  itu,  Partai Nasional Aceh  yang  menjadi  rival  Partai  Aceh  hanya  mendapatkan 3  kursi  parlemen,  dan  partai  lokal  lainnya  yang  menjadi  wadah politik ulama yaitu PDA hanya mendapatkan 1 kursi. Sisanya dibagi- bagi kepada beberapa partai nasional kecuali PDIP dan Hanura yang tidak mendapatkan jatah kursi parlemen Aceh.
Volume 12, Nomor 1, Juni 2018
Dengan  perolehan  suara  yang  cukup  signifikan,  PA  kembali mendulang  kemenangan  dan  mendominasi  kursi  kekuasaan parlemen  Aceh.  Kemenangan  ini  tentu  berpengaruh  pada  setiap kebijakan  yang  akan  ditelorkan  oleh  DPR  Aceh.  Kemenangan  PA dalam  dua  kali  pemilihan  legislatif Aceh pasca perdamaian menjadi kunci  penting  dalam  pemilu-pemilu  lainnya,  baik  pilkada  maupun pemilihan  presiden.  Dengan  demikian,  kunci  kekuasaan  Aceh saat ini  berada  di  tangan  Partai  Aceh,  tidak  hanya  berpengaruh  pada kebijakan  yang  akan  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  namun  juga berpengaruh pada berbagai proses politik Aceh.

## b) Pilkada tahun 2012
Dalam UUPA pasal 65 ayat 1, tertulis bahwa kepala daerah di Aceh  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  setiap  lima  tahun  sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, dan dilaksanakan secara  jujur  dan  adil.  Pilkada  tahun  2006  merupakan  pemilihan langsung  pertama  bagi  masyarakat  Aceh  yang  menjadi  cerminan pengimplementasian  MoU  Helsinki,  UUPA,  dan  sistem  demokrasi. Pemilihan  kepala  daerah  di  Aceh  terbilang  inovatif  dengan  adanya calon  kepala  daerah  yang  maju  melalui  jalur  independen.  Artinya, setiap  elit  lokal  Aceh  bisa  mencalonkan  diri  tanpa  harus  berafiliasi dengan  partai  politik.  Bahkan  pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun 2006,  sebagian  besar  kabupaten/kota  bahkan  provinsi  Aceh dimenangkan oleh calon yang maju melalui jalur independen.
Pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2012,  sistem  pemilihan tersebut kembali berlaku. Ada lima pasangan yang mendaftarkan diri sebagai  calon  gubernur dan wakil gubernur, baik melalui dukungan partai  politik  ataupun  melalui  jalur  perseorangn  atau  independen.
Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)
Hal itu juga dilakukan di sejumlah daerah  di Aceh  untuk  pemilihan bupati  dan  wakil  bupati,  ataupun  Walikota  dan  wakil  Walikota. Pemilihan  dilaksanakan  secara  serentak  pada tanggal  9 april  2012 di seluruh  Aceh.  Tiga  pasangan  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur memilih maju melalui jalur indpenden, yaitu Ahmad Tajuddin dan T. Suriansyah,  Irwandi  Yusuf  dan  Muhyan  Yunan,  Darni  Daud  dan Ahmad  Fauzi.  Sementara  itu,  dua  pasangan  lainnya  diusung  oleh partai politik yakni pasangan Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah diusung  oleh  koalisi  partai  Demokrat,  PPP  dan  Partai  SIRA,  lalu pasangan  Zaini  Abdullah  dan  Muzakkir  Manaf  diusung  oleh  Partai Aceh.  Belakangan,  kandidat  Partai  Aceh  ini  ikut  didukung  oleh beberapa  partai nasional lainnya (Gade, 2012: 98-104).
Hasil  pemilihan  langsung  pada  April  2012  secara  mutlak dimenangkan  oleh  pasangan  Zaini-Muzakkir  yang  diusung  oleh Partai  Aceh.  Pasangan  “Zikir”  ini  memperoleh  55,75%  suara  rakyat Aceh mengungguli pasangan rivalnya, Irwandi-Muhyan yang  hanya mendapatkan  29,18%  suara. Zaini merupakan mantan petinggi GAM dan  Muzakkir  mantan  petinggi  militer  GAM.  Keduanya  akan menjabat sebagai  gubernur dan  wakil  gubernur untuk periode 2012- 2017.  Sementara  tiga  pasangan  lainnya,  hanya  mampu mengumpulkan suara kurang dari 10% suara (Gade, 2012: 106). Secara sosiologis,  persebaran  basis  sosial  pendukung  sebenarnya  cukup merata, hanya saja, kemenangan  Partai Aceh  dalam  pemilu legislatif 2009 menjadi modal untuk memenangkan pasangan calon Zikir tanpa harus berkoalisi dengan beberapa partai lain. Basis Sosial partai Aceh yang  kuat  di  level grassroot cukup  membantu pasangan  Zikir  untuk
menang.  Apalagi  keduanya  berasal  dari  daerah  basis  Partai  Aceh,
Zaini dari Pidie, dan Muzakkir Manaf dari Aceh Utara.

## c) Pemilihan Presiden
Pemilihan presiden selalu dilaksanakan pada tahun yang sama dengan  pemilihan  legislatif.  Artinya,  pemilihan  presiden  secara langsung sudah dilakukan dua kali, yaitu tahun 2009 dan tahun 2014. Kedua pemilu ini memberikan ketegangan politik yang cukup tinggi, terutama  di  kalangan  elit-elit  politik.  Di  kalangan  sipil  masyarakat, kedua  pemilu  ini  selalu  menjadi  harapan  bagi  keberlangsungan perdamaian Aceh. Pada pemilu 2009, ada 3 pasangan calon yang akan dipilih  oleh  masyarakat  Indonesia,  yaitu  pasangan  SBY-Boediono, pasangan  JK-Wiranto,  dan  pasangan  Megawati-Prabowo.  Ketiga Pasangan ini tidak ada yang asing Bagi masyarakat Aceh. SBY dan JK merupakan  pasangan  presiden  periode  sebelumnya,  sementara Megawati  merupakan  presiden  kelima  Indonesia  yang  memimpin selama  masa  darurat  militer  di  Aceh.  Dari  berbagai  prediksi  yang muncul, JK akan mendapatkan  kemenangan  mutlak  di Aceh.  Hal  ini mengingat  JK  memiliki  peran  yang  besar  dalam  proses  perdamaian Aceh.  JK  juga  berulang  kali  membangun  hubungan  dengan  Partai Aceh  yang  baru  saja  memangkan  Pemilihan  legislatif  Aceh  tahun 2009 (Gade, 2010: 68-69).
Pada  kenyataannya,  hasil penghitungan suara di Aceh setelah pemilu menunjukkan bahwa pasangan SBY-Boediono menang secara mutlak  dengan  perolehan  suara  sekitar  93%.  kemenangan  SBY  ini tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  Partai  Aceh.  Tim  kampanye  SBY- Boediono  di  Aceh  didominasi  oleh  mantan  petinggi  GAM  seperti Sofyan Dawood dan Irwandi Yusuf. Di beberapa daerah basis GAM,
SBY menang mutlak dari Jusuf Kalla (Gade, 2010: 69-70). Partai Aceh sebagai  wadah  politik  GAM  menjadi  tombak  kemenangan  mutlak SBY-Boediono di Aceh.
Pada  pemilihan  presiden  tahun  2014,  perbedaan  mewarnai dukungan  GAM  kepada  pasangan  calon  presiden.  Hanya  ada  dua pasangan  yangg  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  presiden  dan wakil  presiden  Indonesia  periode  2014-2019,  yaitu  pasangan  Joko Widodo-Jusuf  Kalla  dan  pasangan  Prabowo  Subianto-Hatta  Rajasa. Sejak  awal,  PA  sudah  menyatakan  dukungannya  kepada  pasangan Prabowo  Subianto  dan  Hatta  Rajasa.  Namun  ketika  KPU mengesahkan bahwa  hanya  ada  dua  pasangan calon  presiden  dan wakil  presiden, suara  PA menjadi  pecah.  Kelompok  tua  GAM  yang tergabung  dalam  Tuha  Peuet 2 Partai  Aceh  seperti  Zaini  Abdullah,
Malik  Mahmud  dan  Zakaria  Saman,  memilih  untuk  mendukung Jokowi-JK.  Sementara  kelompok  muda  yang  dipelopori  oleh Muzakkir Manaf  tetap  mendukung pasangan  Prabowo-Hatta (Lintas Gayo,  5  Juni  2014).  Di  sisi  lain,  PNA  menyatakan  dukungannya kepada  pasangan  Jokowi-JK  dengan  dalih  bahwa  JK  memiliki  jasa bagi  perdamaian  Aceh,  sehingga  diyakinkan  akan  menjaga perdamaian  Aceh  dan  merealisasi  semua  turunan  UUPA.  Hasil pemilu  menunjukkan  perolehan  suara  Prabowo-Hatta  unggul  tipis dari perolehan suara pasangan Jokowi-JK. Prabowo-Hatta mendulang 54,39% suara, sementara pasangan Jokowi-JK mengumpulkan 45,61% suara.  Pasangan  Prabowo-Hatta  tidak  mendapatkan  kemenangan
2 Tuha Peuet merupakan pembina. Ini  merupakan istilah  yang dipakai pada zaman kerajaan bagi mereka yang menduduki posisi penasehat. Dalam struktur Partai Aceh, istilah Tuha  Peuet  tidak  jauh  berbeda  maknanya  dengan  yang  dipaki  pada  masa  kerajaan,  Tuha Peuet Partai Aceh  merupakan Pembina atau Penasehat Partai  yang terdiri dari angkatan tua GAM
Volume 12, Nomor 1, Juni 2018
mutlak  seperti  pasangan  SBY-  Boediono  yang  juga  didukung  oleh Partai  Aceh.  Hal  ini  dapat  dipahami  mengingat  suara  di  tingkatan elit  Aceh  sudah  pecah,  maka  tentu  akan  berpengaruh  pada dukungan di tingkatan grasroot .

## D. Penutup
Tsunami  merupakan  pintu  bagi  penyelesaian  konflik  Aceh yang kemudian mencapai titik temu dengan ditanda tanganinya draft MoU  Helsinki  pada  tanggal  15  Agustus  2005.  Pasca  itu,  UUPA dibentuk,  qanun  tentang  partai  politik  lokal  disahkan  dan  GAM bertransformasi  menjadi  partai  politik  lokal,  lalu  muncul  pula sejumlah partai politik lokal lain. Sejak itu, konstelasi dan kontestasi politik  di  Aceh  sudah  tidak  lagi  didomiasi  oleh  pusat,  tetapi  sudah diwarnai  oleh  dimensi  lokal  yang  berupa  partai  lokal  dan  mantan- mantan anggota pergeraan atau GAM.
Kemenangan  Partai  Aceh  (PA)  sebagai  representasi  GAM dalam  berbagai  pemilihan  umum  di  Aceh  pasca  perdamaian, menunjukkan  bagaimana  masyarakat  menaruh  harapan  yang  besar terhadap  GAM  dalam  membangun  Aceh  dan  tidak  terlalu  terikat kepada  pusat.  Panggung  politik  sebagai alat perjuangan baru dalam mewujudkan  cita-cita  perjuangan  pasca  perdamaian  membuahkan hasil yang cukup memuaskan, kontestasi politik yang terjadi berhasil dimenangkan.  Namun,  kontstelasi  politik  yang  dinominasi  oleh mantan  anggota  pergerakan  secara  empiris  ternyata  belum  mampu membawa Aceh keluar dari berbagai problem sosial. Konflik memang telah  selesai,  tetapi  masalah  sosial  yang  berupa  kemiskinan  dan pengangguran  masih  belum  mampu  diatasi  meski  pemangku kebijakan  di  parleman  maupun  eksekutif  adalah  mereka  yang  dulu
Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)
memperjuangkan  itu.  Ruang-ruang  kekuasaan  yang  dihuni  oleh mantan  kombatan  sepertinya  berhasil  “menjebak”  dan  membawa mereka keluar dari cita-cita luhur perjuangan, sehingga meski mereka telah berkuasa namun masyarakat masih tetap menderita.
Selain itu, kekalahan partai-partai nasional sejak pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa kepercayaan  masyarakat  terhadap  partai- partai  nasional  yang  masih  “berpusat”  di  Jakarta  sangat  rendah. Partai-partai  nasional  yang  dianggap  terlalu  mengakomodasi kepentingan  Pusat  dan  sering  kali  mengabaikan  kepentingan  rakyat membuat  masyarakat  Aceh  lebih  memilih  partai  lokal.  Munculnya GAM  dalam  politik  kekuasaan  Aceh  dalam  bentuk  partai  lokal kemudian  menjadi  harapan  masyarakat  Aceh  pasca  MoU,  yaitu harapan  akan  lahirnya  kebijakan-kebijakan  yang  pro  rakyat  Aceh dengan pendekatan keacehan. Kemenangan demi kemenganga partai lokal  tentunya  menjadi  sinyal  bagi  partai  nasional  untuk  bisa mengakomodir  kepentingan  lokal  dan  sekaligus  aktor  pergerakan dalam  komposisi  partai  agar  partai  nasional  dapat  kembali  ikut memenangi kontestasi politik di Aceh saat ini.

## E. Daftar Pustaka
Basyar,  M.  Hamdan  (ed).  2008. Aceh  Baru:  Tantangan Perdamaian  dan Reintegrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gade,  Fakhrurradzie  (ed.).  2012. Rekam  Jejak  Demokrasi  Aceh .  Banda Aceh: Bandar Publishing
Hadi,  Amirul.  2010. Aceh:  Sejarah,  Budaya,  dan  Tradisi .  Jakarta: Yayasan  Obor Indonesia
Hartmann, Michael. 2007. The Sociology of Elites . Oxon: Routledge
Hillman,  Ben.  (2012).  Ethnic  Politics  and  Local  Political  Parties  in Indonesia. Asian Ethnicity , Vol. 13, No. 4: 419–440
Johnson,  Doyle  Paul.  1994. Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern  Jilid  I (Robert M.Z. Lawang, Penerjemah). Jakarta: Gramedia
Kawilarang,  Harry.  2008. Aceh  Dari  Sultan  Iskandar  Muda  ke  Helsinki . Banda Aceh: Bandar Publishing
Kingsbury,  D.  2006. Peace  in  Aceh:  a  Personal  Account  of  the
Helsinki  Peace Process. Jakarta: Equinox Publishing.
Lane,  J.-E.,  &  Ersson,  S.  2000. The  New  Institutional  Politics: Performance  and outcomes. London: Routledge.
Lipset,  Seymour  Martin.  2007. Political  Man:  Basis  Sosial  tentang Politik (Endi  Haryono,  Penerjemah).  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Neuman,  W.  Laurence.  2003. Social  Research  Methods:  Qualitative  and Quantitative Approaches (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon
Surbakti,  Ramlan.  2010. Memahami  Ilmu  Politik (7th  ed.)  Jakarta:  PT Gramedia
Tornquist, Olle (ed.). 2011. Aceh: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi . Yogyakarta: PCD Press

## Dokumen
Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, perjanjian RI-GAM tahun  2005  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2006  tentang Pemerintahan Aceh
Situs Internet dan Media Online http://aceh.tribunnews.com/ http://atjehpost.co http://www.bandaacehkota.go.id/ http://www.sinarharapan.co/