Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
Viona Latersia Sinuhaji 1, Heddry Purba 2 , Joan Yuliana Hutapea 3
Universitas Advent Indonesia 1,2,3 2032060@unai.edu 1 hpurba@unai.edu 2
joan.hutapea@unai.edu 3

## ABSTRACT
This  research  aims  to  explore  the  influence  of  digitalization  and  understanding  of  taxation  on taxpayer compliance, as well as the role of tax socialization as a moderating variable. This survey involved  109  individuals  from  the  Parongpong  community  who  had  tax  payer  status  using  a questionnaire in a descriptive approach. PLS-SEM (Partial Squares-Structural Equation Model), and to manage the data in this research, researchers used SmartPLS 4. This research uses the method. The results of the study indicate that tax socialization in Parongpong is not significant in influencing taxpayer compliance. The main findings show that both understanding about tax and digitalization of taxation have a positive impact on taxpayer compliance. However, contrary to expectations, tax socialization was not proven to have the same effect.
Keywords :  Digitalization  of  Taxation,  Understanding  of  Taxation,  Taxpayer  Compliance,  Tax Socialization

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dari digitalisasi dan pemahaman tentang perpajakan  terhadap  kepatuhan  pembayar  pajak,  serta  peranan  sosialisasi  perpajakan  sebagai variabel yang memoderasi. Survei ini melibatkan 109 individu dari komunitas Parongpong yang berstatus sebagai wajib pajak dengan menggunakan kuesioner dalam pendekatan deskriptif. PLS- SEM (Partial Squares-Structural Equation Model), dan untuk mengelola data pada penelitian inin, peneliti  menggunakan  SmartPLS  4.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Hasil  studi mengindikasikan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  di  Parongpong  tidak  signifikan  dalam mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak. Temuan utama menunjukkan bahwa baik pemahaman tentang pajak maupun digitalisasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan ekspektasi, sosialisasi perpajakan tidak terbukti memiliki efek yang sama. Kata  Kunci: Digitalisasi  Perpajakan,  Pemahaman  perpajakan,  Kepatuhan  Wajib  pajak, Sosialisasi Perpajakan

## PENDAHULUAN
Sejak  adanya  digitalisasi  perpajakan di  Indonesia,  terjadi  peningkatan  yang signifikan  dalam  pendapatan  pajak  negara. Implementasi teknologi informasi dan sistem perpajakan  digital  telah  memungkinkan pemerintah  untuk  lebih  efisien  dalam mengumpulkan pajak, meningkatkan
transparansi,  dan  mengurangi  potensi kecurangan.  Menurut  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP),  pada  tahun  2023,  pendapatan pajak  yang  berhasil  terkumpul  mencapai rekor tertinggi sebesar Rp 1.800 triliun, yang sebagian besar berasal dari pajak non-migas. Ini  menunjukkan  dampak  positif  dari digitalisasi  perpajakan  dalam  meningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan inovasi dan  peningkatan  dalam  sistem  perpajakan digital untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak  dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2023). "Penerimaan  Pajak  2023  Capai  Rekor Tertinggi  Rp1.800  Triliun,  Penambahan 22,1% Dibanding 2022.".
Dalam  konteks  penelitian  ini, digitalisasi  perpajakan  melalui  sistem  e- Faktur  memiliki  potensi  besar  untuk memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Penggunaan teknologi ini dapat memudahkan pelaporan pajak, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses penghitungan dan pembayaran  pajak.  Namun,  pemahaman wajib  pajak  tentang  cara  kerja  sistem  e- Faktur  dan  kewajiban  mereka  dalam menggunakan sistem ini juga sangat penting. Sosialisasi perpajakan dapat berperan sebagai variabel  moderasi  dalam  hubungan  antara digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan,  dan  kepatuhan  wajib  pajak terhadap  penggunaan  sistem  e-Faktur. Sosialisasi  yang  efektif  dapat  membantu meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak tentang  sistem  e-Faktur,  sehingga  dapat berkontribusi  pada  peningkatan  kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan yang terkait. Direktorat Jenderal Pajak. (2023). "e- Faktur:  Solusi  Perpajakan  Modern  untuk Kemudahan Berusaha.
Penerapan  digitalisasi  dalam  sistem perpajakan  berdampak  beragam  terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak. Meskipun penggunaan  sistem  pembayaran  elektronik (e-billing)  tidak  terbukti  meningkatkan kepatuhan, implementasi pendaftaran elektronik  (e-registration),  pengajuan  pajak elektronik (e-filing), dan formulir elektronik (e-forms)  telah  menunjukkan  efek  positif yang  signifikan  dalam  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Sistem-sistem  ini memudahkan proses administrasi pajak, yang pada  akhirnya  mendorong  para  wajib  pajak
untuk  mematuhi  ketentuan  pajak  yang berlaku (Fadilah, 2020). Digitalisasi di sektor pajak memperlihatkan dampak yang menguntungkan  terhadap  kepatuhan  pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemajuan  teknologi  dalam  perpajakan mempermudah  UMKM  dalam  melakukan pelaporan  pajaknya,  yang  secara  langsung berkontribusi  pada  peningkatan  kepatuhan pajak  secara  umum (Fitria  et  al.,  2022). Digitalisasi  perpajakan  merupakan  tren global yang memengaruhi sistem perpajakan di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi  dalam  administrasi  perpajakan telah mengakibatkan perubahan besar dalam proses  pengumpulan,  pemeriksaan,  dan pengelolaan data perpajakan oleh pemerintah.  Pemahaman  yang  baik  tentang regulasi  perpajakan  menjadi  kunci  utama bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara akurat.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (a)
Mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  (b) mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, (c) Mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dengan dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan,  (d)  mengetahui  pengaruh pemahaman  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dimoderasi  oleh  sosialisasi perpajakan. Studi ini menawarkan implikasi baggi digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan mambantu meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dengan  sosialisasi perpajakan sebagai moderasinya.
Digitalisasi  perpajakan,  pengetahuan wajib  pajak,  dan  kepatuhan  berkorelasi positif,  menurut  penelitian  sebelumnya. Namun  ada  variabel  yang  mungkin mengubah  hasil  hubungan  ini;  sosialisasi pajak  adalah  salah  satunya.  Ketika pemerintah  atau  organisasi  afiliasinya
berupaya  untuk  meningkatkan  pengetahuan masyarakat tentang
kewajiban perpajakannya,  mereka  terlibat  dalam sosialisasi perpajakan. Penelitian ini berfokus pada  aspek  kepatuhan  perpajakan  yang bersinggungan  dengan  pemahaman  tentang pajak,  dampak  digitalisasi  dalam  lingkup perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak,  serta pengaruh  sosialisasi  pajak  sebagai  faktor pemoderasi terhadap kedua variabel tersebut, dimana  peran  sosilisasi  perpajakan  disini diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melaksankan  kewajiban wajib pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut dengan  judul “Pengaruh  Digitalisasi Perpajakan  dan  Pemahaman  Perpajakn Terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan Sosialisasi  Perpajakan  sebagai  Variabel Moderasi”

## Tinjauan Pustaka Digitalisasi perpajakan
Sejak tahun 2015, "Digitalisasi" telah menjadi  fokus  utama  dalam  pembahasan  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak,
Departemen
Keuangan. Menanggapi permintaan  peningkatan  pelayanan  kepada pemangku kepentingan di bidang perpajakan, tindakan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menerapkan  konsep  “tata  kelola  yang  baik” dan  memberikan  layanan  yang  luar  biasa kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu, diharapkan  seluruh  satuan  kerja  dapat beradaptasi  dan  melaksanakan  modernisasi perpajakan  dengan  baik,  mulai  dari  Kantor Pusat, Kantor Wilayah, hingga KPP sebagai unit  operasional  perpajakan (Yosefin  & Anjelika,  2022). Digitalisasi  dalam  sektor pajak,  atau  kebijakan  pajak  di  era  digital, mengacu pada penerapan pajak kepada bisnis atau  individu  yang  beroperasi  dengan memanfaatkan  teknologi  berbasis  internet (Fitria et al., 2022).
Pemahaman wajib pajak
Sejauh  mana  wajib  pajak  mampu mematuhi persyaratan perpajakan merupakan cerminan  dari  pemahaman  mereka  terhadap peraturan  perundang-undangan  perpajakan terkait (Meidiyustiani,  2022). Dengan mempelajari  seluk  beluk  sistem  perpajakan, wajib  pajak  dapat  menavigasi  proses pembayaran  dengan  lebih  baik  dan memastikan  kepatuhan  terhadap  semua persyaratan  yang  berlaku.  Untuk  itu,  wajib pajak  harus  memahami  ketentuan  umum peraturan  perpajakan,  seperti  proses  dan persyaratan  melakukan  pembayaran  pajak (termasuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPUWP) dan perlunya menyampaikan surat pemberitahuan). Hanya dengan  cara  inilah  wajib  pajak  dapat menggunakan  hak  perpajakannya (Alfina  & Diana, 2021). Seorang wajib pajak dikatakan memiliki  pemahaman  tentang  pajak  apabila ia memiliki pengetahuan yang komprehensif dan  akurat  mengenai  semua  aspek  terkait pajak, dan mampu menginterpretasikan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan benar (Syahputra, 2019).

## Kepatuhan Wajib pajak
Jika  wajib  pajak  membayar  seluruh pajaknya  pada  saat  diwajibkan,  maka dikatakan mereka patuh. Seorang wajib pajak dapat  dianggap  telah  menaati  hukum  dalam dua  hal:  formil  dan  materil.  Dalam  sistem self-assessment,  wajib  pajak  memiliki kewajiban  untuk  menghitung,  membayar pajak, dan mengajukan surat pemberitahuan tahunan secara mandiri. Setiap tahun, mereka harus  menyampaikan  rincian  pendapatan mereka  selama  tahun  pajak  yang  berlaku (Alfina  &  Diana,  2021). Mengingat  sistem self-assessment diaplikasikan dalam peraturan  pajak  di  Indonesia,  sangat  krusial bagi  wajib  pajak  untuk  mematuhi  peraturan tersebut.  Dalam  sistem  ini,  individu bertanggung  jawab  atas  perhitungan, dokumentasi, dan pembayaran pajak mereka secara mandiri (Zahrani & Mildawati, 2019). Sosialisasi Perpajakan
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) menginisiasi  kegiatan  sosialisasi  pajak dengan  tujuan  untuk  mendidik  masyarakat luas dan para pembayar pajak tentang hukum, proses, serta aturan-aturan pajak. Inisiatif ini bertujuan  untuk  memperkuat  kepatuhan pajak  dengan  cara  memperluas  pemahaman mengenai  aspek-aspek  terkait (Prasetyo  & Idayati,  2019). Surat  Edaran  Nomor  SE- 22/PJ/2007  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak menetapkan standar persyaratan penyelenggaraan sosialisasi perpajakan kepada  masyarakat.  Spanduk,  flyer  (poster
dan  pamflet),  baliho/mini  baliho,  radio,  dan televisi merupakan beberapa media informasi yang digunakan dalam sosialisasi perpajakan.
Seminar,  diskusi,  dan  forum  publik  lainnya juga dapat digunakan untuk
menyebarluaskan  pengetahuan  perpajakan. Demi  pemahaman  masyarakat,  disarankan untuk menghindari penggunaan jargon yang terlalu teknis saat berkomunikasi (Syahputra, 2019).
Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis
Gambar 1 . Kerangka Pemikiran X1 = DIGITALISASI PERPAJAKAN
X2 = PEMAHAMAN PERPAJAKAN Y = KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Z = SOSIALISASI PERPAJAKAN
Digitalisasi Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Dewi  et  al.,  2023)  Para  wajib  pajak  atau masyarakat sekarang ini dapat dengan mudah melaporkan  dan  melakukan  pembayaran pajak  melalui  sistem  online.  Keberadaan fasilitas dari pemerintah yang mudah diakses ini tentu saja mendorong lebih banyak orang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.  Dalam  berbagai  aspek digitalisasi  perpajakan,  hanya  registrasi elektronik, pengisian pajak secara elektronik, dan  formulir  elektronik  yang  terbukti memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap peningkatan  kepatuhan  pajak;  sedangkan sistem penagihan pajak elektronik, contohnya,  tidak  menunjukkan  kaitan langsung  dengan  tingkat  kepatuhan  pajak (Fadilah,  2020).  Digitalisasi  memperkuat
transparansi,  efisiensi,  dan  ketepatan  dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, menghasilkan hubungan positif antara  digitalisasi  dan  kepatuhan  pajak. Namun,  digitalisasi,  seperti  sistem  e-filing, tidak  memberikan  dampak  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak  di  kalangan UMKM.  Penelitian  ini  tidak  menunjukkan adanya kecenderungan lebih besar dari wajib pajak  untuk  menggunakan  pengajuan  pajak secara elektronik. Hal ini bisa terjadi karena wajib  pajak  sudah  memahami  konsep pengarsipan  elektronik  dengan  baik,  namun masih  memerlukan  bimbingan  dalam penerapannya  sehingga  akhirnya  mereka datang  ke  KPP  untuk  membayar  pajaknya secara  langsung  (Prawesti,  n.d.).    Ketika sistem perpajakan dibuat lebih user-friendly dan  teknologi  digunakan  untuk  mengawasi kepatuhan,  kemungkinan  besar  wajib  pajak
DIGITALISASI

## PERPAJAKAN
PEMAHAMAN PERPAJAKAN
SOSIALISASI
PERPAJAKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
akan  lebih  terdorong  untuk  mematuhi kewajiban pajak mereka secara penuh. Sehingga  hipotesis  yang  di  ambil  penulis adalah:
H1  :  Digitalisasi  perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi kewajiban
perpajakannya berkorelasi langsung  dengan  seberapa  baik  dia mengetahui  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  relevan.  Tingkat  kepatuhan terhadap  undang-undang  perpajakan  akan semakin tinggi jika masyarakat memahaminya  secara  menyeluruh  (Adiasa, n.d.).  (Zahrani & Mildawati, 2019) Memiliki pengetahuan  yang  mendalam  tentang peraturan  pajak  dapat  secara  signifikan meningkatkan  kepatuhan  pajak  oleh  wajib pajak.  Dengan  pemahaman  yang  luas mengenai  hukum  perpajakan,  wajib  pajak dapat  mengurangi  risiko  pelanggaran  dan memaksimalkan manfaat perpajakan mereka. Ini  memungkinkan  wajib  pajak  untuk  lebih efisien  dalam  memenuhi  tanggung  jawab mereka  dan  memanfaatkan  insentif  pajak yang ada. Oleh karena itu, terdapat hubungan langsung  antara  pemahaman  yang  baik tentang  pajak  dan  peningkatan  kepatuhan terhadap peraturan pajak.
Sehinga Hipotesis yang di ambil oleh peneiti adalah:
H2 :  Pemahaman perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan sosialisasi perpajakn sebagai moderasi Melalui  penyesuaian  perilaku  wajib  pajak dan  mendorong  praktik  pengajuan  pajak secara  digital,  sosialisasi  di  bidang  pajak dapat  berkontribusi  pada  peningkatan kepatuhan pajak. Pengaruh positif dari sistem pengajuan  pajak  elektronik  pada  kepatuhan pajak  perorangan  dapat  diperkuat  dengan program  sosialisasi  yang  dirancang  untuk
mengedukasi  dan  memotivasi  penggunaan metode  pengajuan  ini  secara  lebih  luas (Prasetyo  &  Idayati,  2019).  Bagi  pelaku UMKM,  program  sosialisasi  terkait  e- registrasi ternyata tidak berpengaruh signifikan  terhadap  peningkatan  kepatuhan pajak melalui sistem pajak elektronik. Hal ini disebabkan  oleh  keterpisahan  antara  upaya sosialisasi  tentang  perlunya  menggunakan sistem perpajakan elektronik dengan efektivitas  implementasi  e-registrasi  dalam memfasilitasi  kepatuhan  pajak  di  kalangan UMKM (Prawesti, n.d.). Sosialisasi perpajakan  memungkinkan  wajib  pajak mengenali  kewajibannya  serta  perubahan dalam  sistem  perpajakan  yang  ditimbulkan oleh  digitalisasi.  Dengan  demikian,  upaya sosialisasi  ini  dapat  meminimalkan  dampak digitalisasi  terhadap  kepatuhan  pajak, sekaligus meningkatkan efektivitasnya.
H3  :  Digitalisasi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan sosialisasi perpajakan sebagai mederasi Pemahaman  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan sosialisasi perpajakan sebagai moderasi Kegiatan sosialisasi dapat berupa kampanye penjangkauan  untuk  mendatangkan  wajib pajak baru, kegiatan sosialisasi dapat berupa upaya untuk membuat masyarakat memahami  dan  mematuhi  tanggung  jawab perpajakannya,  dan  kegiatan  ketiga  dapat berupa  upaya  untuk  menjaga  komitmen masyarakat untuk membayar pajak.
Keuntungan  pajak  langsung  dan  tidak langsung  meningkatkan  minat  wajib  pajak dan penggunaan sistem pengarsipan elektronik, serta kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan  dapat  mengurangi  pengaruh sistem  pengarsipan  elektronik  terhadap kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan dan  memodifikasi  pemanfaatan  sistem. (Prasetyo & Idayati, 2019). Wajib Pajak lebih mampu  memahami  tanggung  jawab  mereka dan  perubahan  yang  disebabkan  oleh digitalisasi  sistem  perpajakan  sebagai  hasil
dari sosialisasi ini. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan  dapat  memitigasi  beberapa dampak negatif digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat dampak positifnya.
H4  :  Pemahaman  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan sosialisasi perpajakan sebagai moderasi

## Sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak
Untuk  mencapai  keberlanjutan  jangka panjang, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan  wajib  pajak  harus  saling bergantung. Secara tidak langsung, kepatuhan dan pemahaman wajib pajak akan tinggi  jika  sosialisasi  perpajakan  terdefinisi dengan baik, tepat sasaran, dan tersampaikan. Merupakan  tanggung  jawab  pemerintah, khususnya  Direktur  Jenderal  Pajak,  untuk memastikan  bahwa  wajib  pajak  mempunyai akses  terhadap  informasi  perpajakan  yang akurat dan terkini. (Siahaan & Halimatusyadiah, n.d.). Dengan
meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak mengenai  tanggung  jawab  perpajakannya, menjelaskan proses pelaporan, dan meningkatkan  kesadaran  akan  dampak ketidakpatuhan, sosialisasi perpajakan mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal ini  didukung  oleh  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  yang  lebih  tinggi,  karena  hal  ini membantu  mengurangi  kebingungan  dan
kesalahan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan.
H5  :  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak METODE PENELITIAN Penelitian  ini  menggabungkan  tiga aspek  utama  sebagai  variabel  utama: kepatuhan  pajak  individu,  evolusi  digital dalam  sistem  perpajakan,  dan  tingkat pemahaman  tentang  pajak.  Sosialisasi perpajakan  berperan  sebagai  variabel  yang memoderasi  hubungan  ini.  Pendekatan  ini diperkaya dengan penggunaan data sekunder yang  berasal  dari  literatur  akademis  dan buku,  sementara  data  primer  diakuisisi melalui  survei  yang  ditujukan  kepada kelompok target tertentu.
Populasi sampel adalah seluruh warga Parongpong  yang  membayar  pajak  secara pribadi.  Convenience  sampling,  dimana penulis  mengambil  sampel  tergantung kesediaan  responden  dalam  kurun  waktu pengumpulan  data  (akhir  Maret  –  April 2024), digunakan karena keterbatasan waktu dan  finansial.  Pengukuran  model  penelitian (validitas  dan  reliabilitas)  dan  evaluasi struktural  model  (uji  hipotesis)  merupakan dua tahap pengolahan data dalam penelitian ini.
Skala  pengukuran  untuk  variabel digitalisasi dan kepatuhan WP menggunakan skala  Likert  yang  dapat  dilihat  dari  tabel berikut ini Tabel 1. Kategori dan Skala Likert No Jenis Jawaban Sko r 1. Sangat Setuju = SS 5 2. Setuju = S 4 3. Netral = N 3 4. Tidak Setuju = TS 2 5. Sangat Tidak Setuju = STS 1
Sumber : (Sugiyono, 2018) data diolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisi Data
Penelitian  ini  menggunakan  perangkat lunak  Partial  Squares-Structural  Equation Model  (PLS-SEM)  untuk  menganalisis  dan mengolah  data  yang  didapatkan  dari  hasil kuesioner serta menganalisis model konseptual  menggunakan  SmartPLS  4.  Ada
dua  tahap  yang  dilakukan  dalam  proses pengolahan  data  pada  penelitian  ini,  yang pertama adalah pengukuran model penelitian (yaitu  validitas  dan  reliabilitas),  dan  tahap yang  kedua  adalah  penilaian  model  secara struktural (yaitu uji hipotesis). Penelitian ini penilaian  data  adalah  untuk  mengukur hubungan dan keterkaitan antara pertanyaan kuesioner  dengan  setiap  variabel  yang diteliti.
Gambar 2. Hasil data SmartPLS 4
.

## Table 1
Participant's characteristics Characteristics Values Frequency Percentage% Gender Male 66 60,60% Female 43 39,40% Ages kurang dari 20 3 2,80% 20-25 55 50,50% lebih dari 25 51 46,80% Data  yang  diperoleh  pada  saat penyebaran  kuesioner  selesai  dilakukan adalah  109  responden  dari  WPOP  di parongpong.  Melalui  penyebaran  kuesioner
tersebut  diperoleh  data  bahwa  60,6%  dari seluruh responden adalah laki-laki (N = 66) dan 39,4% perempuan (N = 43). Selanjutnya 2,8% adalah responden dengan umur kurang
dari 20 tahun, 50,5% antara 20-25 tahun dan 46,8% diatas dari 25 tahun

## Common Method Bias
Common  Method  Bias  (CMB) merupakan salah satu bias yang muncul saat penelitian  hanya  menggunakan  satu  teknik pengumpulan data, contohnya survei. Hal ini dapat  membuat  reliasi  antar  variabel terdistorsi,  menjadi  lebih  kuat  atau  lemah, dikarenakan  faktor  eksternal  seperti  kondisi
lingkungan  atau  mood  responden  yang mempengaruhi  semua  pertanyaan  dalam survei  secara  konsisten.  CMB  diketahui sebagai  metode  dalam  penelitian  untuk menilai hubungan antar variabel yang diteliti. Menurut Kock, apabila nilai dari pengolahan model dalam (inner model) kurang dari 3.3, maka  dianggap  model  tersebut  tidak memiliki  CMB.  Untuk  mengukur  CMB dalam  penelitian  ini,  digunakan  software SmartPLS 4, dan temuan menunjukkan tidak adanya bias data yang penting.
Table 2 Common Method Bias (CMB) VIF Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 3.657 Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib pajak 2.649 Sosialisasi Pajak  -> Kepatuhan Wajib Pajak 2.616 Sosialisasi Pajak x Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 7.401 Sosialisasi Pajak x Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 6.231
Berdasarkan Tabel 2, nilai VIF yang dianggap  layak  adalah  untuk  variabel Pemahaman Pajak - Kepatuhan Wajib Pajak dan  Sosialisasi  Pajak  –  Kepatuhan  Wajib Pajak  dan  Pemahaman  Perpajakan  dengan nilai  2.649  dan  2.616.  Sebaliknya,  untuk variabel  Digitalisasi  Pajak  –  Kepatuhan Wajib Pajak, interaksi Sosialisasi Pajak dan Digitalisasi  Pajak  dengan  Kepatuhan  Wajib Pajak,  serta  interaksi  Sosialisasi  Pajak dengan  Pemahaman  Pajak  dan  Kepatuhan Wajib  Pajak,  tidak  diterima  karena  nilainya lebih dari 3.3.

## Measurement model asassment
Sebelum  menguji  hipotesis  inner model  (model  struktural),  penting  untuk memvalidasi penilaian outer model (model). Tujuan  dari  penilaian  model  pengukuran
adalah  untuk  ukuran  yang  digunakan  dan efektif  dari  komponen  teoritis  yang mendasarinya.  Evaluasi  model  pengukuran meliputi pemeriksaan reliabilitas (Cronbach's Alpha dan composite) dan validitas (validitas konvergen dan diskriminan).

## Heteroit Monotrait (HTMT) Ratio
(Henseler  et  al.,  2014)  menyatakan  bahwa untuk  mengevaluasi  validitas  diskriminan, mereka  mengacu  pada  kriteria  baru  yang diperkenalkan  oleh  Henseler  dan  rekan- rekannya,  yaitu  Ratio    (Hair  et  al.,  2019). Dalam  pendekatan  ini,  HTMT  dihitung sebagai nilai rata-rata dari korelasi antar item dalam satu konstruk relatif terhadap rata-rata korelasi  antar  item  di  dalam  konstruk  yang serupa.  Jika  nilai  HTMT  melebihi  batasan tertentu,  hal  ini  menimbulkan  keraguan
mengenai  validitas  pengukuran  tersebut. Standar  nilai  HTMT  ditetapkan  pada  0,90  ,
sehingga jika nilai melebihi angka ini, maka nilai tidak diterima.
Tabel 3 Heteroit Monotrait (HTMT) Ratio DP KWP PP SP SP x DP SP x PP DP KWP 0,817 PP 0,795 0,917 SP 0,827 0,763 0,754 SP x DP 0,605 0,303 0,282 0,453 SP x PP 0,379 0,149 0,079 0,330 0,885
Tabel  3  pada  penelitian  ini menunjukan  bahwa  seluruh  nilai  validasi diskriminan  yang  diperoleh  adalah  dapat diterima  kecuali  Pemahaman  Pajak  – Kepatuhan wajib pajak tidak diterima karena melebihi 0,90.

## Measurement Model Result
Validitas  konvergen  diukur  melalui seberapa  dekat  berbagai  item  dalam  suatu instrumen  pengukuran  berkaitan  dalam konsep  yang  sama.  Dalam  kajian  ini,  untuk menguji  validitas  konvergen,  digunakan
faktor  beban  dan  rata-rata  ekstraksi  varian (Average  Variance  Extracted  -  AVE).  AVE merupakan  indikator  efektivitas  item  survei dalam mewakili variabel yang diteliti, dengan nilai  yg  dianggap  memadai  untuk  analisis adalah di atas 0,5. Jika nilai AVE di bawah 0,5, ini menunjukkan bahwa item-item survei belum secara adekuat merefleksikan variabel. Menurut Hair et al. (2019), standar minimal yang  diterima  untuk  Cronbach’s  Alpha adalah  0,70,  dengan  batas  atas  yang  ideal yaitu 0,95.

## Tabel 4
Measurement Model Result Construct Items Loadings Cronbac’s Alpha Rho_A Composite Reliability AVE Digitalisasi Pajak DP1 0,818 0,897 0,898 0,921 0,660 DP2 0,809 DP3 0,806 DP4 0,819 DP5 0,825 DP6 0,798 Pemahaman Pajak PP1 0,685 0,802 0,806 0,863 0,559 PP2 0,804 PP3 0,729 PP4 0,727 PP5 0,798 PP6 0,777 PP7 0,761
Sosialiasi Pajak SP1 0,807 0,874 0,879 0,903 0,571 SP2 0,747 SP3 0,758 SP4 0,853 SP5 0,800 SP6 0,807 Kepatuhan Wajib Pajak Y1 0,746 0,884 0,890 0,912 0,634 Y2 0,798 Y3 0,786 Y4 0,707 Y5 0,695 Sosialisasi Pajak x Kepatuhan Wajib Pajak SPxPP 1,000 Sosialisasi Pajak x Kepatuhan Wajib Pajak SPxDP 1,000
Berdasarkan  Tabel  4,  nilai  AVE dalam  studi  ini  memenuhi  kriteria  minimal, yakni berada di kisaran 0,559 hingga 0,660. Melalui  diskusi  tersebut  maka,  dapat disimpulkkan  bahwa  setiap  kuesioner  yang diberikan  kepada  setiap  responden  dapat diterima  dan  memenuhi  syarat.  Dari  hasil data yang diperoleh melalui perangkat lunak SmartPLS 4, faktor loadings juga ditampilkan.  Nilai  yang  dianggap  dapat diterima  dan  relevan  adalah  0,50  atau  lebih menurut pandangan (Hair et al., 2019). Dari tabel  4  menunjukan  bahwa  nilai  dari  faktor loadings adalah diatas 0,50 yang berarti dapat diterima. Data  dalam  Tabel  4  menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk setiap variabel berada  dalam  kisaran  0,802  hingga  0,897, yang  menunjukkan  adanya  hubungan  kuat antara  variabel  tersebut.  Selain  itu,  nilai Composite  Reliability  yang  ditunjukkan dalam  analisis  berkisar  antara  0,863  hingga 0,921,  yang  merupakan  nilai  yang  dapat diterima  mengingat  Cheung  et  al.  (tanpa
tahun)  mengindikasikan  nilai  di  atas  0,70 sebagai standar penerimaan.
Hasil Uji Hipotesis P-value standar yang sering digunakan  dalam  analisis  statistik  adalah 0,05.  Nilai  ini  menunjukkan  batas  yang umumnya  diterima  untuk  menentukan apakah  suatu  hasil  adalah  signifikan  secara statistik  atau  tidak.  Jika  p-value  dari  uji hipotesis  lebih  kecil  dari  0,05,  biasanya disimpulkan  bahwa  terdapat  cukup  bukti untuk  menolak  hipotesis  nol  dan  menerima hipotesis  alternatif.  Namun,  jika  p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, dan kesimpulan yang diambil biasanya tidak signifikan secara statistik.  Namun,  penting  untuk  diingat bahwa  standar  p-value  dapat  bervariasi tergantung  pada  bidang  studi,  konteks penelitian,  dan  kebijakan  analisis  yang digunakan.

## Tabel 5

## Hasil Uji Hipotesis
O MEAN STDEV T Value P values  Decision F Square Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,318 0,316 0,117 2,715  0,007  Supported  0,083 Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,553 0,544 0,126 4,397  0,000  Supported  0,348 Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,101 0,107 0,116 0,865 0,387 Not Supported 0,012 Sosialisasi Perpajakan x Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak -0,143 -0,134 0,107 1,329 0,184 Not Supported 0,030 Sosialisasi Perpajakan x Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,136 0,123 0,110 1,230 0,219 Not Supported 0,018
Dari  table  5  dapat  di  lihat  bahwa  P value  H1  dan  H2  itu  memenuhi  standar dimana P valuenya berada antara 0,000 dan 0,007,  keduanya  menunjukkan  nilai  yang jauh  lebih  kecil  dari  batas  standar  yang umumnya digunakan, yaitu 0,05. Dalam hal ini, kedua nilai p-value tersebut menunjukkan adanya bukti statistik yang sangat kuat untuk menolak  hipotesis  nol  dan  menerima hipotesis  alternatif.  Dengan  kata  lain,  ada kemungkinan  besar  bahwa  perbedaan  atau efek  yang  diamati  antara  kelompok  yang dibandingkan  adalah  signifikan  secara statistik. Oleh karena itu, hasilnya dianggap signifikan  secara  statistik,  dan  kesimpulan yang  diambil  biasanya  cukup  kuat. Sedangkan  H3,  H4,  dan  H5,  dimana  P valuenya  berada  antara  0,184,  0,219  dan 0.387, tu berarti bahwa nilai p tersebut semua lebih  besar  dari  standar  yang  umumnya diterima, yaitu 0,05. Dalam konteks ini, kita tidak  memiliki  cukup  bukti  statistik  untuk menolak  hipotesis  nol  dan  menerima hipotesis  alternatif.  Dengan  kata  lain,  tidak ada  cukup  bukti  untuk  mendukung  bahwa
perbedaan  atau  efek  yang  diamati  adalah signifikan  secara  statistik.  Oleh  karena  itu, berdasarkan nilai p-value tersebut, kita tidak dapat  membuat  kesimpulan  yang  kuat tentang  perbedaan  atau  efek  yang  nyata dalam data yang dianalisis. Ini menunjukkan perlunya  lebih  banyak  data  atau  metode analisis  yang  lebih  sensitif  untuk  menarik kesimpulan yang lebih akurat.

## Specific indirect effects
Namun,  aktivitas  sosialisasi  terkait perpajakan tidak menunjukkan dampak yang signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan pembayar  pajak.  Berdasarkan  analisis  data menggunakan  SmartPLS  4,  didapati  bahwa pengaruh  digitalisasi  perpajakan  dengan sosialisasi perpajakan sebagai faktor moderasi  terhadap  kepatuhan  pembayar pajak  tergolong  rendah,  dengan  nilai  yang diperoleh  mencapai  0,184.  Demikian  pula, interaksi  antara  pemahaman  pajak  dengan moderasi  sosialisasi  perpajakan  tidak menunjukkan pengaruh signifikan, ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,219 yang diperoleh melalui analisis di SmartPLS 4.
Tabel 6 Mean, STDEV, T values, p values O MEAN STDEV T Value P values  Decision F Square Sosialisasi Perpajakan x Digitalisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak -0,143 -0,134 0,107 1,329 0,184 Not Supported 0,030 Sosialisasi Perpajakan x Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak 0,136 0,123 0,110 1,230 0,219 Not Supported 0,018
Penelitian  ini  menerapkan  metode Smart  untuk  menilai  peran  moderasi  dari kepatuhan  pajak,  edukasi  pajak,  dan pemahaman  pajak  dalam  era  digitalisasi pajak.  Hasil  menunjukkan  bahwa  edukasi pajak  berpengaruh  secara  tidak  langsung terhadap  kepatuhan  pajak  dengan  nilai signifikansi  (P  value)  sebesar  0,001,  yang berada di bawah ambang batas 0,05. Analisis lebih  lanjut  menemukan  bahwa  korelasi antara digitalisasi pajak dan kepatuhan pajak diwakili  dengan  nilai  P  sebesar  0,219, sementara korelasi antara edukasi pajak dan pemahaman pajak dinyatakan dengan nilai P sebesar 0,184. Hasil ini menandakan bahwa walaupun digitalisasi pajak dan pemahaman pajak secara umum berperan dalam mengatur edukasi dan kepatuhan pajak, kedua variabel tersebut  tidak  menunjukkan  pengaruh signifikan  terhadap  hubungan  yang  diukur. Diperlukan studi lebih lanjut untuk mengkaji lebih  dalam  dampak  dari  variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak. Penggunaan  metode  Smart  mengungkap bahwa  interaksi  antara  edukasi  pajak  dan
digitalisasi  pajak  memberikan  kontribusi signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai F Square sebesar 0,030, yang berkurang menjadi  0,018  saat  pemahaman  pajak dikombinasikan  dengan  edukasi  pajak sebagai  moderator.  Hal  ini  menunjukkan peran  krusial  pemahaman  pajak  sebagai mediator antara edukasi pajak dan kepatuhan pajak,  menggarisbawahi  kebutuhan  akan peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang sistem pajak dan penerapan teknologi digital dalam pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak
Berdasarkan  data  yang  dianalisis, Digitalisasi Perpajakan (X1) dan Pemahaman Perpajakan (X2) dikaitkan dengan Kepatuhan Wajib  Pajak  (Y)  tanpa  peran  Sosialisasi Perpajakan  (Z)  sebagai  faktor  pengubah. Temuan  menunjukkan  bahwa  Sosialisasi Perpajakan (Z) tidak mempengaruhi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y).  Selanjutnya, analisis  tidak  menemukan  adanya  pengaruh signifikan  antara  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan  baik  Pemahaman  Perpajakan, Digitalisasi Pajak, maupun Sosialisasi Pajak.
H1:  Pengaruh  Digitalisasi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  teori  atribusi  yang menyatakan  bahwa  wajib  pajak  didorong untuk  memanfaatkan  layanan  pelaporan pajak  digital  DJP  oleh  faktor  eksternal, digitalisasi  pajak  mempunyai  dampak  besar terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan hadirnya  digitalisasi  perpajakan,  proses pelayanan  pelaporan  wajib  pajak  bisa menjadi  lebih  mudah.  (Fitria  et  al.,  2022) menegaskan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak dapat ditingkatkan melalui digitalisasi pajak; secara  bersamaan.  Dari  hasil  data  yang didapatkan  bahwa  H1  diterima  dilihat  dari hasil P value.
H2:  Pengaruh  Pemahaman  pajak  terhadap Kepatuhan wajib Pajak
Terdapat bukti kuat bahwa kepatuhan wajib  pajak  dipengaruhi  secara  signifikan oleh tingkat pengetahuan perpajakan mereka, seperti (Zahrani & Mildawati, 2019), dimana penelitiannya  juga  menunjukkan  bahwa mengetahui  situasi  perpajakan  seseorang memiliki  dampak  yang  nyata  dan  terpuji. (Permata  &  Zahroh,  2022)  Berdasarkan penelitian,  tingkat  kesadaran  wajib  pajak berkorelasi  signifikan  dengan  tingkat kepatuhannya. Penelitian ini juga menemukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak dan kesadaran perpajakan mempunyai peran yang  signifikan.  Dari  hasil  data  yang didapatkan bahqwa H2 diterima di lihat dari hasil P value.
. H3:  Pengaruh  Digitalisasi  perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderasi
Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa  sosialisasi  pajak  tidak  berfungsi sebagai  faktor  moderasi  dalam  hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan pajak, sehingga tidak memberikan pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  para wajib  pajak  (Derajat  &  Sosianty,  n.d.).
Temuan  menunjukkan  kurangnya  dorongan bagi wajib pajak untuk mengadopsi sistem e- filing  melalui  program  sosialisasi  yang dilaksanakan  oleh  pihak  berwenang  pajak menyebabkan  penurunan  kepatuhan  dalam menggunakan  sistem  tersebut.  Oleh  karena itu,  peran  sosialisasi  pajak  sebagai  faktor yang memengaruhi hubungan antara penggunaan  e-filing  dan  kepatuhan  pajak tidak  terbukti,  sehingga  hipotesis  terkait ditolak  (Handayani  &  Tambun,  2016). Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi  perpajakan  tidak  mempengaruhi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan sebagai faktor penyesuaian. Hal ini sejalan dengan temuan dari  studi  lain,  memperkuat  pandangan bahwa  digitalisasi  tidak  secara  langsung berkontribusi pada peran sosialisasi perpajakan  dalam  meningkatkan  kepatuhan. Dari  hasil  data  yang  ditemukan  peneliti bahwa  H3  ditolak  karena  melebihi  standar dari P value.
H4:  Pengaruh  Pemahaman  perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel Moderasi
Meningkatnya  kesadaran  pembayar pajak  tentang  pentingnya  membayar  pajak dapat  dihasilkan  dari  upaya  peningkatan informasi  melalui  program  sosialisasi perpajakan. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya  yang  mengeksplorasi  dampak pemahaman pembayar pajak terhadap tingkat kepatuhan mereka, dengan mempertimbangkan peran sosialisasi perpajakan sebagai faktor yang
memengaruhi.  Pembayar  pajak  akan  lebih mudah  mengikuti  kewajiban  pelaporannya jika  penyuluhan  perpajakan  dilaksanakan secara transparan dan informatif. Effektivitas kesadaran  pembayar  pajak  terhadap  tingkat kepatuhan mereka dipengaruhi oleh sosialisasi  yang  menyediakan  informasi tentang  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar (Afrida & Kusuma, Gu, 2022). KPP Pratama
Depok mengalami kesulitan dalam meningkatkan  tingkat  kepatuhan  pajak  di kalangan  pemilik  UMKM  akibat  tidak mengadakan  program  sosialisasi  perpajakan yang efektif. Kegiatan menyebarkan kesadaran  tentang  kewajiban  pajak,  yang seharusnya  menjadi  strategi  utama  untuk memperkuat  hubungan  antara  pemahaman pajak  dan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak, belum terlaksana dengan optimal. Kurangnya inisiatif  ini  mengakibatkan  pemilik  UMKM tidak  mendapatkan  informasi  yang  cukup mengenai  pentingnya  mematuhi  ketentuan pajak,  sehingga  berdampak  pada  rendahnya pengumpulan  pajak  dari  sektor  ini (Syahputra, 2019). Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, meskipun dimoderasi  oleh  aktivitas  sosialisasi  pajak, tidak menunjukkan signifikansi yang berarti dari  segi  statistik  (Putra  &  Fadilah,  2018). Hasil  survei  mengindikasikan  bahwa  upaya sosialisasi  perpajakan  tidak  efektif  dalam meredam pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap  perilaku  kepatuhan  mereka;  ini berarti, sosialisasi perpajakan tidak signifikan  dalam  mempengaruhi  dinamika antara  pemahaman  tentang  perpajakan  dan kepatuhan pajak wajib pajak. Dari hasil data yang  ditemukan  peneliti  bahwa  H4  ditolak karena melebihi standar dari P value.
H5:  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Studi  sebelumnya  telah  menyelidiki pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan  pajak  dan  menemukan  bahwa pengaruh  tersebut  signifikan  (Wardani  & Wati,  2018).  Sedangkan  (Siahaan  & Halimatusyadiah, n.d.) Dalam konteks usaha di  Bengkulu,  rata-rata  kehadiran  sosialisasi perpajakan  berada  pada  angka  22,61, menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan kurang sering terjadi bagi wajib pajak dengan usaha.  Ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi perpajakan  kurang  berdampak  pada  tingkat kepatuhan  pajak.  Sedangkan  untuk  pemilik usaha e-commerce, kepatuhan mereka dalam
melunasi  kewajiban  pajak  tidak  secara signifikan  dipengaruhi  oleh  keberadaan sosialisasi  perpajakan,  yang  ditunjukkan melalui  hubungan  negatif  yang  lemah  pada koefisien  parameter.  Oleh  karena  itu, diperlukan  strategi  sosialisasi  pajak  yang lebih  berkualitas  dan  berdampak  untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan cara yang  lebih.  efektif  dan  efisien  (Indriyani, 2020). Hasil survei dan penelitian menunjukkan  bahwa  kepatuhan  pajak  oleh wajib  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh  upaya sosialisasi  pajak.  Dari  hasil  data  yang ditemukan peneliti bahwa H5 ditolak karena melebihi standar dari P value.
Temuan penelitian menyoroti bahwa peningkatan kesadaran dan digitalisasi dalam sektor  perpajakan  sangat  berperan  dalam meningkatkan  tingkat  kepatuhan  pajak.  Di sisi lain, peran sosialisasi perpajakan terlihat minim  dalam  mempengaruhi  hubungan antara  faktor-faktor  ini  dengan  kepatuhan pajak.  Dengan  kemajuan  teknologi  saat  ini, sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting untuk  mendukung  efektivitas  digitalisasi pajak  dan  untuk  membantu  meningkatkan pemahaman  wajib  pajak  agar  lebih  patuh dalam membayar pajak.

## PENUTUP
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahuidampak  pengetahuan  terkait digitalisasi,  pemahaman  dan  kegiatan sosialisasi  perpajakan  dalam  menunjang tingkat  kepatuhan  pajak.  Bagaimana  kah masyarakat  memahami  dan  mengetauhi mengenai digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sosialisasi
perpajakan  dan  kepatuhan  mereka  dalam hukum  pajak.  Temuan  dari  kajian  ini mengungkap  bahwa  implementasi  teknologi digital dalam perpajakan berkontribusi positif kepada peningkatan kepatuhan pajak. Di sisi lain,  kegiatan  sosialisasi  dalam  bidang perpajakan tidak menunjukkan dampak yang berarti  terhadap  peningkatan  kepatuhan
pajak,  penggunaan  teknologi  digital,  atau pengetahuan  tentang  perpajakan  pada umumnya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  H1 digitalisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak dan H2 pemahaman perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  diterima, dan  H3  digitalisasi  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan sosialisasi  perpajkan  sebagai  variabel moderasi,  H4  pemahaman  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  sosialisasi  perpjakana  sebagai variabel  moderasi,  dan  H5  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak    ditolak.  Hasil  ini  menandakan bahwa  perlu  ada  penyempurnaan  dalam pendekatan  sosialisasi  perpajakan  untuk menggalakkan partisipasi aktif dari masyarakat. Penelitian ini memperkuat peran penting digitalisasi dan pemahaman perpajakan  dalam  membantu  meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, disarankan untuk pelaksanaan  studi  lanjutan  yang  akan menginvestigasi  efek  dari  digitalisasi perpajakan terhadap persepsi kewajiban dan kepatuhan  pajak,  serta  cara  sosialisasi perpajakan  dapat  meningkatkan  hubungan ini.  Temuan  ini  menunjukkan  pentingnya pemanfaatan  digitalisasi  dan  pendekatan sosialisasi yang lebih efektif sebagai strategi utama dalam memajukan kepatuhan pajak di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiasa, N. (n.d.). PENGARUH PEMAHAMAN  PERATURAN  PAJAK TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB
PAJAK  DENGAN  MODERATING PREFERENSI RISIKO .
Afrida,  A.,  &  Kusuma,  Gu,    ulya  S.  M. (2022).  PENGARUH  PEMAHAMAN DAN  KESADARAN  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI  VARIABEL  MODERASI.
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS , 7 , No 1 . Alfina,  Z.,  &  Diana,  N.  (2021). Pajak (NPWP) serta harus sudah menyampaikan  surat  pemberitahuan agar  wajib  pajak  dapat  menggunakan hak perpajakannya bila sudah memahami pajak.
Ardika,  M.  I.  (2023). PENGARUH DIGITALISASI  PERPAJAKAN  DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK  ORANG  PRIBADI  DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL  MODERASI  (Studi  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Denpasar Barat) . Cheung, G. W., Cooper-Thomas, H. D., Lau, R.  S.,  &  Wang,  L.  c.  (n.d.).  Reporting reliability, convergent and discriminant validity  with  structural  equation modeling:  A  review  and  best‑practice recommendations. 2023 . Derajat,  R.  P.,  &  Sosianty,  D.  (n.d.).
Pengaruh Penerapan Digitalisasi Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  PBB  di  Kota  Bandung dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating .
Dewi,  N.  M.  R.  P.,  Wirakusuma,  M.  G.,  & Sisdyani,    eka  A.  (2023). Pengaruh Insentif  Pajak  pada  Hubungan  antara Digitalisasi,  Sosialisasi,  Kompleksitas dan Kepatuhan Wajib Pajak . Fadilah, K. (2020). PENGARUH PENERAPAN  SISTEM  E-BILLING, E-FILING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi .
Fitria,  R.,  Fionasari,  D.,  &  Sari,  D.  P.  P. (2022).  Pengaruh  Kebijakan  Insentif Pajak,  Digitalisasi  Pajak  dan  Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal IAKP .
Hair, J. F., Risher, J., Sarstedt, M., & Ringle,
C. M. (2019). When to use and how to report  the  results  of  PLS-SEM . doi:10.1108/EBR-11-2018-0203 Handayani,  K.  R.,  &  Tambun,  S.  (2016).
PENGARUH  PENERAPAN  SISTEM E-FILING  DAN  PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  SOSIALISASI  SEBAGAI VARIABEL  MODERATING  (Survei pada  Perkantoran  Sunrise  Garden  di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). Media Akuntansi Perpajakan , 1 , No. 1 .
Henseler,  J.,  Ringle,  C.  M.,  &  Sarstedt,  M.
(2014). A  new  criterion  for  assessing discriminant validity in variance-based structural  equation  modeling .  DOI
10.1007/s11747-014-0403-8 Indriyani,  P.  D.  (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN  WAJIB  PAJAK,  DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAKU E- COMMERCE  DALAM  MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN . Kock, N. (n.d.-a). Common Method Bias: A Full  Collinearity  Assessment  Method for PLS-SEM .
Kock,  N.  (n.d.-b).  Common  method  bias  in
PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. 2015 . Meidiyustiani,  R.  (2022). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PETUGAS PAJAK, KESADARAN  WAJIB  PAJAK,  DAN TINGKAT  PENDIDIKAN  TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM .
Nuke Sri Herviana, E. H. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi . 2 .
Permata,  M.  I.,  &  Zahroh,  F.  (2022). Pengaruh  pemahaman  perpajakan,  tarif pajak,dan  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal  Ilmiah
Akuntansi Dan Keuangan , 4 , No. 12 . Prasetyo,  A.,  &  Idayati,  F.  (2019).
PENGARUH  E-FILING  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi .
Prawesti,  S.  D.  (n.d.). PENGARUH DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SISTEM ELEKTRONIK PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN KLATEN .
Putra,  R.  J.,  &  Fadilah,  L.  H.  (2018). PENGARUH MODERNISASI PELAYANAN PERPAJAKAN, SANKSI  PERPAJAKAN,  KUALITAS PELAYAN PAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN KEPADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIMODERASI OLEH
SOSIALISASI  PERPAJAKAN  (Studi Kasus  Pada  KPP  Pratama  Jakarta Sunter). Media Manajemen Jasa . Siahaan,  S.,  &  Halimatusyadiah.  (n.d.).
PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI . Syahputra, R. (2019). PENGARUH PERSEPSI  WAJIB  PAJAK  ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR  23  TAHUN 2018 DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA  MIKRO,  KECIL,  DAN MENENGAH DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI  VARIABEL  MODERASI.
Jurnal Magister Akuntansi Trisakti , Vol.
6 No.
Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL  INTERVENING  (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). JURNAL NOMINAL , 7 , No 1 . Yosefin,  &  Anjelika,  M.  (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System)Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak . Zahrani,  N.  R.,  &  Mildawati,  T.  (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS  PELAYANAN  PAJAK DAN  SANKSI  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG  PRIBADI. Jurnal  Ilmu  Dan Riset Akuntansi , 8 .