## STUDI PERBANDINGAN KELEMBAGAAN DAN YURISDIKSI
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) DAN THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) DENGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

## COMPARISON STUDY OF INSTITUTIONAL AND JURISDICTION OF
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) WITH INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)

## Desia Rakhma Banjarani
Faculty of Law, University of Lampung Desiarahma7@gmail.com

## Abdul Muthalib Tahar
Faculty of Law, University of Lampung Abdul.muthalib@fh.unila.ac.id

## Desy Churul Aini
Faculty of Law, University of Lampung Desy.churul@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Pentingnya  keberadaan  pengadilan  internasional  ICTY,  ICTR  dan  ICC  dalam  menangani kejahatan  internasional  dikarenakan  pengadilan  nasional  dianggap  tidak  mampu  untuk merespon  kejahatan  internasional.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  ketika  pengadilan  nasional mengalami  kerusakan  struktur  dan  sistem.  Kerusakan struktur  dan  sistem  pengadilan  nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius seperti yang terjadi pada saat konflik di Yugoslavia dan Rwanda. Situasi seperti ini disebut sebagai ketidakmampuan (unability) suatu pengadilan  nasional  dalam  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional.  Permasalahan  yang  akan dibahas  adalah  tentang  bagaimana  proses  pembentukan,  yurisdiksi,  dan  struktur  ICTY,  ICTR dan ICC? Dan apa saja persamaan dan perbedaan ICTY, ICTR, dan ICC?
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Proses  pembentukan,  pengaturan  yurisdiksi  dan struktur ICTY, ICTR dan ICC menunjukan: Pertama, dalam hal pembentukan ICTY, ICTR, dan ICC dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. ICTY dan ICTR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan  Keamanan  PBB,  sedangkan  ICC  dibentuk  melalui  konferensi  internasional.  Kedua, pengaturan yurisdiksi ICTY, ICTR, dan ICC terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yurisdiksi material,  yurisdiksi  teritorial,  yurisdiksi  personal,  dan  yurisdiksi  temporal.  Ketiga,  dalam  hal struktur organ menunjukan bahwa ICTY dan ICTR memiliki kesamaan identik yang terdiri dari chambers,  registry,  dan  office  of  prosecutors.  Sementara  struktur  organ  ICC  berbeda  dengan ICTY  dan  ICTR,  dimana  struktur  organ  ICC  terdiri  dari  presidency  divisions,  registry,  dan office of prosecutors.
Perbandingan  Statuta  ICTY,  Statuta  ICTR,  dan  Statuta  Roma  telah  memperlihatkan perbedaan  dan  persamaan  dalam  berbagai  aspek.  Dalam  hal  persamaannya:  Pertama, penggunaan  prosedur  umum  persidangan;  Kedua,  prosedur  perlindungan  hukum  saat  proses persidangan berlangsung; Ketiga, secara substansi ketiga statuta tidak mengatur hukuman mati dalam pemidanaan terdakwa dan hanya menerapkan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hal perbedaannya  ketentuan  yang  termuat  dalam  Statuta  ICTY,  Statuta  ICTR  dan  Statuta  Roma
Volume  1  Nomor  1,  Juli-Desember  2017:  hlm.  39-54. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
meliputi beberapa aspek yaitu struktur organ, muatan prinsip umum hukum pidana, permohonan banding,  peran  Dewan  Keamanan  PBB,  prosedur  penyerahan  kasus,  kewajiban  melakukan kerjasama, pendanaan dan prosedur amandemen.
Kata Kunci: ICC, ICTR, ICTY dan Perbandingan

## Abstract
The  importance  of  the  existence  of  the  ICTY,  ICTR  and  ICC  international  courts  in handling international crimes is because national courts are deemed incapable of responding to international  crimes.  This  can  occur  when  national  courts  experience  structural  and  system damage. Damage to the structure and system of the national court can occur after a country is hit  by  a  serious  conflict  such  as  that  which  occurred  during  conflicts  in  Yugoslavia  and Rwanda.  This  situation  is  referred  to  as  the  inability  of  a  national  court  to  try  international criminals.  Issues  that  will  be  discussed  are  about  the  process  of  forming,  jurisdiction,  and structure of ICTY, ICTR and ICC? And what are the similarities and differences of ICTY, ICTR, and  ICC?  The  results  showed  that  the  process  of  establishing,  regulating  jurisdiction  and structure of ICTY, ICTR and ICC shows: First, in the case of the formation of ICTY, ICTR, and ICC  is  carried  out  through  different  mechanisms.  The  ICTY  and  ICTR  were  formed  based  on UN Security Council resolutions, while the ICC was formed through international conferences. Second,  ICTY,  ICTR,  and  ICC  jurisdictions  regulate  differences  in  the  scope  of  material jurisdiction, territorial jurisdiction, personal jurisdiction, and temporal jurisdiction. Third, the organ structure shows that ICTY and ICTR have identical similarities consisting of chambers, registry, and office of prosecutors. While ICC organ structure is different from ICTY and ICTR, where ICC organ structure consists of presidential divisions, registry, and office of prosecutors. The  comparison  of  the  ICTY  Statute,  the  ICTR  Statute,  and  the  Rome  Statute  has  shown differences and similarities in various aspects. In terms of similarities: First, the use of general trial  procedures;  Second,  legal  protection  procedures  during  the  trial  process;  Third,  in substance the three statutes do not regulate the death penalty in the conviction of the accused and  only  apply  life  imprisonment.  In  terms  of  differences  in  the  provisions  contained  in  the ICTY  Statute,  the  ICTR  Statute  and  the  Rome  Statute  include  several  aspects  including  organ structure,  general  principles  of  criminal  law,  appeal  requests,  the  role  of  the  UN  Security Council,  procedure  for  case  submission,  obligation  to  cooperate,  funding  and  amendment procedures.
Keywords: ICC, ICTR, ICTY and Comparison
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Desia  Rakhma  Banjarani,  Abdul Muthalib Tahar,  Desy  Churul Aini, “Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC) ”, Jurnal Cepalo , 1 (1), (2017): 39-54.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1754

## A. Pendahuluan
Persoalan HAM antar kelompok  masyarakat yang  mengancam perdamaian dan keamanan dunia pernah beberapa kali terjadi diberbagai belahan dunia, seperti yang  terjadi  negara  lain  di wilayah  Balkan 1 yaitu  Yugoslavia  pada  tahun  1991-  1995. 2 Diawali  saat  wafatnya  presiden Yugoslavia  yaitu  Josip  Broz  Tito  pada  tahun  1980,  berbagai  konflik  dan  diskriminasi  etnis mulai tampak bahkan konflik tersebut berdampak pada perekonomian Yugoslavia yang berujung
1 Balkan  merupakan  suatu  wilayah  yang  terletak  di  Eropa  Tenggara  dan  meliputi  luas  sekitar  700.000  km  persegi. Negara-negara  yang  merupakan  bagian  wilayah  Balkan  meliputi  Albania,  Bosnia  dan  Herzegovina,  Bulgaria, Kroasia, Montenegro, Yunani, Republik Makedonia, Serbia, dan sebagian Turki.
2 http://dunia.news.viva.co.id/news/read/75745-pelaku-genosida-rwanda-dihukum-seumur-hidup,  diakses  pada  29 Agustus 2016, jam 19:21 WIB.
pada krisis ekonomi dan politik. 3 Semakin buruknya krisis ekonomi yang terjadi di Yugoslavia memunculkan keinginan bagi negara-negara bagian Yugoslavia untuk memisahkan diri, diawali oleh  Slovenia  pada  tanggal  23  Desember  1990  menyatakan  kemerdekaannya  kemudian, Kroasia,  Slovenia,  dan  Bosnia. 4 Namun  saat  Bosnia  menyatakan  kemerdekaannya  terjadi penyerangan  yang  dilakukan  Serbia. Penyerangan  yang  dilakukan  oleh  Serbia terhadap  Bosnia bukan  merupakan  penyerangan  biasa,  melainkan  pada  penyerangan  tersebut  terjadi  berbagai pelanggaran HAM berat seperti Genosida 5 dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 6
Penyerangan  Serbia  terhadap  Bosnia  merenggut  nyawa  sekitar  100.000  orang  dan mengakibatkan  lebih  dari  dua  juta  orang  yang  mengungsi. 7 Terjadinya  bermacam-  macam pelanggaran HAM berat tersebut menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB  sebagai  organisasi penjaga  perdamaian  dan  keamanan  dunia.  Sehingga  sejak  tahun  1991  hingga  1998  PBB mengeluarkan  berbagai  resolusi  untuk  menjaga  perdamaian  di  wilayah  bekas  Yugoslavia. 8 Tahun  1993  melalui  Resolusinya  No.  827  Dewan  Keamanan  PBB  membentuk International Criminal  Tribunal  for  The  Former  Yugoslavia (ICTY). 9 ICTY dalam  melaksanakan tugasnya berdasarkan  pada  Statuta  ICTY  yang  menyatakan  bahwa  yurisdiksi  material  ICTY  adalah sebuah  pelanggaran  berat  terhadap the  Geneva  Convention  of  1949 ,  pelanggaran  yang menyangkut  hukum  atau  kebiasaan  perang,  Genosida,  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. 10 Adapun  organ-organ  yang  terdapat  dalam  struktur  kerja  ICTY  yaitu Registry (organ administratif), Chambers (Hakim) dan Prosecutors (Jaksa). 11
Selain  pada  Yugoslavia  pelanggaran  HAM  berat  juga  terjadi  di  Rwanda.  Konflik  diawali pada  tahun  1994  saat  Presiden  Rwanda  Juvenal  Habyarimana  tewas  tertembak  di  pesawat terbang. 12 Sejak  saat  itu  mulai  terjadi  berbagai  pembunuhan  masal  yang  dilakukan  oleh etnis mayoritas  di  Rwanda  yaitu  suku  Hutu  terhadap  Etnis  minoritas  di  Rwanda  yaitu  suku  Tutsi. Pembunuhan  masal  ini  yang  terjadi  selama  100  hari  pada  bulan  April-Juli  1994.  Lebih  dari 800.000  warga  sipil  suku Tutsi  dan  moderat  suku  Hutu  tewas  dalam  peristiwa tersebut,  selain itu  2.000.000  warga  Rwanda  melarikan  diri  selama  setelah  genosida  tersebut  berlangsung. 13 Adanya  genosida  sebagai  bentuk  pelanggaran  HAM  berat  di  Rwanda  yang  telah  melanggar hukum internasional membuat PBB sebagai lembaga yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia  harus  bertindak  untuk  menghentikan  pelanggaran  tersebut.  Langkah  PBB  untuk menghentikan  konflik  di  Rwanda  yaitu  dengan  mengeluarkan  berbagai  resolusi.  Tahun  1994 Dewan  Keamanan  PBB  kembali  membentuk  resolusi  Nomor  955  yang  memutuskan dibentuknya  suatu  pengadilan  internasional  untuk  Rwanda  atau The  International  Criminal Tribunal  For  Rwanda (ICTR)  serta  terbentuknya  Statuta  ICTR  sebagai  sumber  hukum
3 https://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito, diakses pada 17 Desember 2016 , jam 17:19 WIB.
4 http://www.slovenia.si/slovenia/history/, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:12 WIB
5 Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang mencakup kejahatan terhadap kelompok- kelompok politik ( political groups ), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi  ( non  readily  identifiable ),  termasuk  kelompokkelompok  politik  yang  akan  menyebabkan  gangguan internasional  dalam  masalah-masalah  politik  dalam  negeri  suatu  negara.  Doortje  d  Turangan, Tindakan Kejahatan Genosida  dalam  Ketentuan  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional ,  Karya  Ilmiah,  Universitas  Sam  Ratulangi, 2011, hlm.5.
6 Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  berarti  perbuatan  pembunuhan,  perbudakan,  penyiksaan,  pemerkosaan, perbudakan  seksual,  pemaksaan  prostitusi,  penghamilan  paksa,  pemaksaan  sterilisasi,  atau  suatu  bentuk  kekerasan seksual  lain  yang  cukup  berat  ,  deportasi,  apertheid  apabila  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan  meluas  atau sistematik yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil.
7 http://endgenocide.org/learn/past-genocides/the-bosnian-war-and-srebrenica-genocide/,  diakses  pada  23  November 2016, jam 19:19 WIB.
8 http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:43 WIB
9 M.  Cherif  Bassiouni, The  Commission  of  Experts  Established  Pursuant  to  Security  Council  Resolution  780: Investigating  Violations  of  International  Humanitarian  Law  in  The  Former  Yugolsavia, dalam  Roger  S.  Clark  dan Madeleine Sann, The Prosecution of International Crimes, New Jersey: Transaction Publishers, (1996), hlm. 64.
10 Machteld  Boot, Nullum  Crimen  Sine  Lege  and  The  Subject  Matter  Jurisdiction  of  The  International  Criminal Court, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia, Leiden, 2001, hlm. 237-242.
11 http://www.icty.org/en/about/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:04 WIB.
12 https://www.britannica.com/biography/Juvenal-Habyarimana, diakses pada 19 Oktober 106, jam 14:16 WIB.
13 https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 14:42 WIB.
pengadilan  tersebut. 14 ICTR  dibuka  sejak  tahun  1995  dan  terletak  di  Arusha,  Tanzania,  dan mempunyai  kantor  di  Kigali,  Rwanda.  Sedangkan  Majelis  Banding  terletak  di  Den  Haag, Belanda. 15 Penegakan hukum ICTR berdasarkan pada Statuta ICTR. 16 Statuta ICTR menyatakan bahwa  ICTR  memiliki  yurisdiksi  material  untuk  mengadili  kejahatan-kejahatan  internasional yang  mencakup  genosida,  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  kejahatan  perang  yang  berwujud pelanggaran terhadap pasal-pasal Konvensi Jenewa 1949 dan terhadap Protokol Tambahan II. 17 Adapun organ-organ yang terdapat dalam struktur kerja ICTR sama halnya dengan ICTR yaitu Registry (organ administratif), Chambers (Hakim) dan Prosecutors (Jaksa). 18
Keberhasilan dari kinerja ICTY dan ICTR dalam mengadili pelaku kejahatan internasional menimbulkan  keyakinan  masyarakat  dunia  tentang  pentingnya  keberadaan  pengadilan  pidana. Namun dikarenakan ICTY dan ICTR yang merupakan suatu pengadilan yang bersifat sementara atau ad  hoc semakin  menandakan  bahwa  dunia  membutuhkan  adanya  pengadilan  pidana internasional  yang  bersifat  permanen.  Sehingga  pada  tahun  1995  Majelis  Umum  PBB membentuk  panitia  yang  bertugas  utuk  merancang  Statuta  Roma  yaitu UN  Preparatory Committee  on  the  Establishment  of  International  Criminal  Court  (PrepCom) 19 Hasil  kerja Prepcom pada akhirnya dibicarakan pada konferensi yang  diadakan oleh PBB pada tanggal 15 Juni  hingga  17  Juli  1998  di  Roma  yang  dihadiri  oleh  160  negara  di  dunia  untuk  membentuk suatu  pengadilan  pidana  internasional  yang  bersifat  permanen  dan  independen,  yaitu International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional dan Statuta Roma. 20
Statuta  Roma  1998  terdiri  atas  128  pasal,  sedangkan  yurisdiksi  ICC  meliputi  kejahatan paling  serius  yang  menjadi  perhatian  internasional,  hal  ini  diperjelas  dalam  Pasal  5  bahwa yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  hanya  terbatas  pada  kejahatan  agresi, 21 kejahatan perang, 22 kejahatan  genosida,  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. 23 Adapun  struktur  organ yang terdapat pada ICC berbeda dengan organ pada pengadilan ad hoc ICTY dan ICTR dimana pada  ICC  terdapat  lebih  banyak  organ  yaitu Presidency (Lembaga  Kepresidenan), Divisions (Divisi-  divisi), Office  of  the  Prosecutor (Kantor  Penuntut  Umum), Registry (Kepaniteraan). 24 Pentingnya  keberadaan  pengadilan  internasional  ICTY,  ICTR  dan  ICC  dalam  menangani kejahatan internasional dikarenakan pengadilan nasional tidak dapat diandalkan untuk merespon kejahatan  internasional  secara  patut.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  ketika  pengadilan  nasional mengalami  kerusakan  struktur  dan  sistem.  Kerusakan struktur  dan  sistem  pengadilan  nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius seperti yang terjadi pada saat konflik di  Yugoslavia  dan  Rwanda. 25 Situasi  seperti  ini  disebut  sebagai  ketidakmampuan (unability) suatu pengadilan nasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  diperlukan  adanya  penelitian  terkait  “Studi Perbandingan  Kelembagaan  dan  Yurisdiksi International  Criminal  Tribunal  for  The  Former Yugoslavia (ICTY),  dan The  International  Criminal  Tribunal  For  Rwanda (ICTR)  serta International  Criminal  Court (ICC)”.  Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah terkait  bagaimana  proses  pembentukan,  yurisdiksi,  dan struktur  ICTY,  ICTR  dan  ICC?
14 http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:25 WIB.
15 http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WIB.
16 http://ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:15 WIB
17 Pasal 2, 3, 4, Statuta ICTR.
18 http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:08 WIB
19 Arie Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Bogor: Ghalia Indonesia, (2005), hlm.8.
20 http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:43 WIB
21 Kejahatan Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara yang menyerang keadulatan, integritas territorial  atau  kemerdekaan  politik  negara  lain,  atau  cara-cara  lain  yang  bertentangan  dengan  Piagam  PBB.  Thalis Noor,  Agresi  dan  Kejahatan  Terhadap  Perdamaian,  Supremasi  Hukum, Jurnal  Supremasi  Huku m,  Vol.  3,  No.  1,
(2014), hlm. 39.
22 Kejahatan  Perang  adalah  suatu  perbuatan  terdiri  dari  perbuatan  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  sadar; penyiksaan  atau  perlakuan  tidak  manusiawi,  termasuk  percobaan  biologis;  secara  sadar  menyebabkan  penderitaan berat,  atau  luka  serius  terhadap  badan  atau  kesehatan;  perusakan  meluas  dan  perampasan  hak-milik,  yang  tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan. Pasal 8 Statuta Roma
23 Pasal 5 Statuta Roma.
24 Arie Siswanto , Hukum Pidana Internasional, Yogyakarta: ANDI, (2015), hlm. 27.
25 Ibid., hlm. 298.
Dan  apa  saja  persamaan  dan  perbedaan  ICTY,  ICTR,  dan  ICC?  Metode  penelitian  yang digunakan adalah hukum normatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif  analitis  dan  studi  komparasi.  Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  dari  literatur, artikel dan situs-situs internet.

## B. Pembahasan
1. Pembentukan, yurisdiksi, dan struktur ICTY, ICTR dan ICC
a. International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY)
International  Criminal  Tribunal  for  The  Former  Yugoslavia atau  ICTY  merupakan pengadilan  internasional  yang  dibentuk  oleh  Dewan  Keamanan  PBB  sebagai  respon  adanya konflik  dan  berbagai  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  negara  bekas  Yugoslavia.  Konflik diawali di tahun 1980 saat presiden Yugoslavia Josip Broz Tito wafat  terjadi berbagai konflik dan  diskriminasi  etnis  di  Yugoslavia,  bahkan  konflik  tersebut  berdampak  pada  perekonomian Yugoslavia yang berujung pada krisis ekonomi dan politik. 26 Semakin buruknya krisis ekonomi yang  terjadi  di  Yugoslavia  memunculkan  keinginan  bagi  negara-negara  bagian  Yugoslavia untuk memisahkan diri, hal tersebut diawali oleh Slovenia lalu Kroasia dan kemudian Bosnia. 27 Namun  saat  Bosnia  menyatakan  kemerdekaannya  terjadi  penyerangan  yang  dilakukan  Serbia. Penyerangan yang dilakukan oleh Serbia terhadap Bosnia bukan merupakan penyerangan biasa, melainkan pada penyerangan tersebut terjadi berbagai pelanggaran HAM berat seperti Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyerangan ini merenggut nyawa sekitar 100.000 orang dan  mengakibatkan  lebih  dari  dua  juta  orang  yang  mengungsi.  Terjadinya  pelanggaran  HAM berat  tersebut  menjadi  perhatian  Dewan  Keamanan  PBB  karena  mengancam  keamanan  dan perdamaian  dunia.  Sehingga  sejak  tahun  1991  hingga  1998  Dewan  Keamanan  PBB mengeluarkan  berbagai  resolusi  untuk  menjaga  perdamaian  di  wilayah  Yugoslavia. 28 Tahun 1993  PBB  mendirikan  suatu  pengadilan  internasional  untuk  menuntut  individu  yang bertanggung  jawab  atas  kejahatan  yang  terjadi  di  Yugoslavia  yaitu International  Criminal Tribunal  for  The  Former  Yugoslavia atau  ICTY.  Pada  proses  pembentukan  ICTY  Dewan Keamanan  PBB  mengeluarkan  berbagai  resolusi  sejak  tahun  1991.  Berikut  beberapa  resolusi PBB dalam upaya pembentukan ICTY:
a. Resolusi  Nomor  713  tahun  1991:  Resolusi  ini  berisi  tentang  embargo  senjata  di Yugoslavia yaitu terhadap semua pengiriman senjata dan peralatan militer.
b. Resolusi Nomor 771 tahun 1992: berisi tentang kecaman PBB atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia.
c. Resolusi Nomor 780 tahun 1992: berisi bahwa Dewan Keamanan telah membentuk suatu komisi ahli  untuk  menyelidiki  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  terjadi  pada  negara bekas Yugoslavia.
d. Resolusi  Nomor  808  tahun  1993:  Resolusi  ini  berisi  tentang  upaya  Dewan  Keamanan PBB untuk mendirikan International Tribunal (bekas Yugoslavia).
e. Resolusi  Nomor  827  tahun  1993:  Resolusi  ini  menyebutkan  bahwa  Dewan  Keamanan PBB  telah  membentuk International  Criminal  Tribunal  for  The  Former  Yugoslavia (ICTY).
Dengan demikian, ICTY dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 827 Tahun 1993, dengan tujuan untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap  kemanusiaan  yang  terjadi  sejak  1  Januari  1991 di  wilayah  bekas  Negara  Yugoslavia. Pembentukan  ICTY  oleh  Dewan  Keamanan  PBB  ini  didasarkan  pada Chapter VII  Piagam PBB. 29 Sedangkan  tonggak  kerja  ICTY  berdasarkan  pada  Statuta  ICTY  yang  disahkan  pada
26 https://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito, diakses pada 17 Desember 2016, jam 17:19 WIB.
27 http://www.slovenia.si/slovenia/history/, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:12 WIB.
28 http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:43 WIB.
29 Made Darma Weda, Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol. 2 No.
tanggal 25 Mei 1993 oleh PBB. 30 Sementara itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan yurisdiksi ICTY termuat dalam statuta ICTY adalah sebagai berikut.
a. Yurisdiksi  material:  Pelanggaran  berat  terhadap the  Geneva  Convention  of  1949 , pelanggaran  terhadap  hukum  atau  kebiasaan  perang,  Genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan. 31
b. Yurisdiksi temporal: Kejahatan yang dilakukan sejak 1 Januari 1991. 32
c. Yurisdiksi teritorial: Selain itu sebagaimana termuat dalam pasal 8 Statuta ICTY yurisdiksi teritorial atau wilayah kewenangan ICTY mencakup wilayah bekas Yugoslavia. 33
d. Yurisdiksi personal: Untuk yurisdiksi personal, ICTY berwenang mengadili individu. 34
Pada  proses  hukumnya  ICTY  mempekerjakan  sekitar  1.200  staff  dan  terbagi  menjadi  3 (tiga)  komponen  organisasi  yaitu Chambers ,  yang  terdiri  dari  hakim-  hakim  yang  bekerja  di pengadilan  tingkat  pertama  dan  pengadilan  banding. Registry ,  merupakan  organisasi  yang bertanggung  jawab  terhadap  keseluruhan  administrasi  dari  ICTY; Office  of  the  Prosecutor (OTP),  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  investigasi  terhadap  kejahatan,  mengumpullkan bukti, dan menuntut tersangka. 35

## 2. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda atau  ICTR  merupakan  pengadilan internasional yang di dirikan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk respon adanya konflik dan  berbagai  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  negara  Rwanda. 36 Konflik diawali pada tahun 1994 saat Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas tertembak di pesawat terbang. 37 Sejak saat  itu  mulai  terjadi  berbagai  pembunuhan  masal  yang  dilakukan  oleh  etnis  mayoritas  di Rwanda  yaitu  suku  Hutu  terhadap  Etnis  minoritas  di  Rwanda  yaitu  suku  Tutsi.  Pembunuhan masal  ini  yang  terjadi  selama  100  hari  pada  bulan  April-Juli  1994.  Lebih  dari  800.000  warga sipil  suku  Tutsi  dan  moderat  suku  Hutu  tewas  dalam  peristiwa  tersebut,  selain  itu  2.000.000 warga Rwanda melarikan diri selama  setelah genosida tersebut berlangsung. 38
Adanya genosida sebagai bentuk pelanggaran HAM berat di Rwanda yang juga melanggar hukum internasional membuat PBB sebagai lembaga yang menjaga perdamaian dan keamanan dunia  harus  bertindak  untuk  menghentikan pelanggaran  HAM  tersebut.  Selain  itu  PBB  juga mengeluarkan  beberapa  resolusi  dalam  rangka  menghentikan  konflik  yang  terjadi  di  Rwanda yang  menghasilkan  beberapa  lembaga  dan  juga  perjanjian.  Salah  satu  lembaga  yang  dibentuk oleh  PBB  adalah  pengadilan  internasional  yang  mengadili  pelaku  kejahatan  internasional  di Rwanda yaitu International Criminal Tribunal for The For Rwanda atau ICTR sebagai respon utama  Dewan  Keamanan  PBB  terhadap  semakin  buruknya  pelanggaran  HAM  di  Rwanda . 39 Pada  proses  pembentukan  ICTR,  PBB  mengeluarkan  beberapa  resolusi  lainnya  sebelum membentuk ICTR. Resolusi-resolusi tersebut yaitu sebagai berikut:
a. Resolusi  Nomor  812  tahun  1993:  Dalam  resolusi  berisi  tentang  terbentuknya Arusha Accord.  Arusha  Accord merupakan  perjanjian  perdamaian  di  Rwanda  yang ditandatangani pada bulan Agustus 1993, namun perjanjian tersebut gagal. 40
b. Resolusi Nomor 846 tahun 1993: Dalam resolusi berisi tentang terbentuknya UNOMUR, yaitu  merupakan  lembaga  penjaga  perdamaian  yang  didirikan  untuk  mengawasi perbatasan antara Uganda dan Rwanda dan untuk memastikan  bahwa  tidak  ada  bantuan
2, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 209-210.
30 http://hrlibrary.umn.edu/icty/statute.html, diakses pada 28 February 2017, jam 10: 33 WIB
31 Pasal 2-5 Statuta ICTY.
32 Arie Siswanto, Op.Cit., hlm. 333.
33 Pasal 8 Statuta ICTY.
34 Arie Siswanto, Hukum Pidana Internasional, Loc.,Cit.
35 http://www.icty.org/en/about, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 14:27 WIB.
36 http://www.worldatlas.com/af/rw/where-is-rwanda.html, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 11:39 WIB.
37 https://www.britannica.com/biography/Juvenal-Habyarimana, diakses pada 19 Oktober106, jam 14:16 WIB.
38 https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 14:42 WIB.
39 legal.un.org/avl/ha/ ictr / ictr .html, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:01 WIB.
40 http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB469/, diakses pada 15 Desember 2016, jam 19:34 WIB.
militer  yang  diberikan  kepada  Rwanda.  UNOMUR  secara  resmi  ditutup  pada  21 September 1994. 41
c. Resolusi Nomor 872 tahun 1993: Dalam resolusi berisi tentang terbentuknya UNAMIR, yaitu  lembaga  penjaga  perdamaian  yang  dibentuk  PBB  untuk  membantu  pelaksanaan Perjanjian Arusha. UNAMIR secara resmi ditutup pada 8 Maret 1996. 42
d. Resolusi  Nomor  935  tahun  1994:  Pada  resolusi  berisi  tentang  terbentuknya  panel  ahli untuk menganalisis terjadinya genosida dan pelanggaran HAM di Rwanda
e. Resolusi Nomor 955 tahun 1994: Terbentuknya ICTR dan Statuta ICTR Dengan demikian, ICTR  terbentuk  berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  Nomor  955  tahun  1994 sebagai  upaya  PBB  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  individu  terhadap  kejahatan internasional yang terjadi di Rwanda. ICTR dibuka sejak tahun 1995 dan terletak di Arusha, Tanzania,  dan  memiliki  kantor  di  Kigali,  Rwanda.  Sedangkan  Majelis  Banding  ICTR terletak  di  Den  Haag,  Belanda. 43 Tonggak  kerja ICTR dan penegakan hukum pada ICTR berdasarkan  pada  Statuta  ICTR. 44 Berdasarkan  statuta,  ICTR  memiliki  yurisdiksi  sebagai berikut: 45
a. Yurisdiksi  material:  ICTR memiliki  yurisdiksi  untuk mengadili  kejahatan-  kejahatan internasional  yang  mencakup  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  kejahatan perang  yang  berwujud  pelanggaran  terhadap  pasal-  pasal  konvensi-konvensi  jenewa 1949 dan terhadap protokol tambahan II. 46
b. Yurisdiksi  temporal:  ICTR  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  kejahatan- kejahatan  yang  dicakup  dalam  Statuta  yang  terjadi  tanggal  1  Januari  1994  sampai dengan 31 Desember 1994. 47
c. Yurisdiksi teritorial: Yurisdiksi ICTR meliputi wilayah Rwanda dan juga menjangkau wilayah  di  negara-negara  tetangga  Rwanda  sepanjang  kejahatan  internasional dilakukan oleh warga negara Rwanda. 48
d. Yurisdiksi  personal:  ICTR  memiliki  kompetensi  untuk  mengadili  individu  warga negara Rwanda. 49
Pada  ICTR  terdapat  tiga  organ  fungsional  utama  yaitu Chambers , Prosecutors ,  dan Registry . 50 Terdapat dua jenis Chambers di dalam ICTR, yaitu Trial Chambers dan Appeals Chamber .  Saat  ini  dalam  struktur  ICTR  terdapat  3 Trial  Chambers yang  memiliki  fungsi utama  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  yangdiajukan  kepadanya  oleh Prosecutors. Sedangkan Appeals Chamber memiliki fungsi memeriksa permohonan banding atas  putusan Trial  Chamber .  Secara  keseluruhan,  ada  16  orang  hakim  yang  berada  dalam struktur Chambers, yang  berasal  dari  negara-negara  yang  berbeda.  Hakim-hakim  tersebut dipilih oleh Majelis Umum PBB berdasarkan usulan Dewan Keamanan. 51

## 3. International Criminal Court (ICC)
Mahkamah  Pidana  Internasional  (atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut sebagai International Criminal  Court atau  ICC)  adalah  pengadilan  tetap  dan  independen  pertama  yang  mampu melakukan  penyelidikan  dan  mengadili  setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  terberat terhadap  hukum  humaniter  internasional,  seperti  kejahatan  perang,  kejahatan  kemanusiaan, pembunuhan  dan  tindakan  agresi. 52 Terbentuknya  ICC  tidak  terlepas  dari  keberhasilan
41 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomurmandate.html, diakses pada 28 Februari 2017, jam 14:46 WIB.
42 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirM.htm, diakses pada 28 Februari 2017, jam 14:55 WIB.
43 http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WIB.
44 http://ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:15 WIB.
45 Arie Siswanto, Hukum Pidana Internasional , Op.,Cit, hlm. 337.
46 Pasal 2, 3, 4, Statuta ICTR.
47 Pasal 1 ICTR.
48 Ibid.
49 Pasal 1 dan 5 ICTR.
50 http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 2 Maret 2017, jam 11:12.
51 Ibid.
52 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, “Mengenal ICC (Mahkamah Pidana
pengadilan internasional adhoc ICTY dan ICTR. Dengan adanya pengadilan internasioal  yang bersifat ad hoc atau sementara menandakan masyarakat dunia membutuhkan adanya pengadilan internasional yang bersifat permanen dan independen untuk menegakkan keadilan.
Atas  desakan  dari  beberapa  negara,  ILC  ( International  Law  Comission) menyusun  dan menyelesaikan draft pembentukan  mahkamah  kejahatan  internasional  permanen.  Selanjutnya, Majelis  Umum  PBB  membentuk  suatu  komisi ad  hoc khusus  untuk  membicarakan draft yang disusun  oleh  ILC. 53 Sehingga pada tahun 1995 dibentuklah UN Preparatory Committee on the Establishment  of  International Criminal  Court  (PrepCom) dengan  mandat  untuk  merancang Statuta  Roma . 54 Setelah  mengadakan  serangkaian  pertemuan  hasil  kerja Prepcom tentang pembentukan  ICC  dan  Statuta  Roma  pada  akhirnya  dibicarakan  pada  suatu  konferensi internasional yang diadakan oleh PBB pada tanggal 15 Juni hingga 17 Juli 1998 di Roma yang dihadiri oleh 160 negara di dunia dan 200 LSM. Setelah melakukan perundingan intensif selama lima  minggu,  120  negara  memilih  mendukung  mengadopsi  Statuta  Roma  ICC,  dan  21  negara abstain . 55 Statuta Roma 1998 terdiri atas 128 pasal, berdasarkan statuta yurisdiksi ICC terdiri dari sebagai berikut:
a. Yurisdiksi material: Mahkamah Pidana Internasional hanya terbatas pada kejahatan agresi, kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 56
b. Yurisdiksi  temporal:  Statuta  Roma  1998  menentukan  bahwa  pada  prinsipnya  ICC berwenang  mengadili  kejahatan  internasional  yang  terjadi  setelah  Statuta  Roma  1998 berlaku efektif yaitu pada 1 Juli 2002 saat 60 negara telah meratifikasi Statuta Roma. 57
c. Yurisdiksi personal: ICC dapat mengadili individu di atas umur18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. 58
d. Yurisdiksi  teritorial:  Berdasarkan  Statuta  Roma  ICC  dapat  menjalankan  kewenangannya atas  siapapun  (baik  warga  dari  negara  pihak  Statuta  Roma  1998  ataupun  bukan  warga) sepanjang  kejahatan  dilakukan  di  wilayah  Negara  Pihak  Statuta  Roma  1998  dan  ICC  juga dapat  menjalankan  kewenangannya  terhadap  kejahatan  internasional  di  wilayah  negara manapun  (baik  wilayah  Negara  Pihak  Statuta  Roma  1998  ataupun  bukan  negara  pihak) sepajang  pelakunya  adalah  warga  dari  Negara  Pihak.  Selain  itu,  ICC  juga  memiliki kewenangan mengadili  suatu  peristiwa  kejahatan  internasioal  pada  negara  bukan  negara pihak  dan  tersangka pelakunya juga tidak berasal dari negara pihak namun dengan rujukan dari  Dewan  Keamanan  PBB  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  13  Statuta  Roma 1998. 59
Adapun  struktur organ  yang  terdapat  pada  ICC  berbeda  dengan  organ  pada  pengadilan  ad hoc ICTY dan ICTR dimana pada ICC terdapat lebih banyak organ yaitu Presidency (Lembaga Kepresidenan), Divisions (divisi-divisi), Office of the Prosecutor (Kantor Penuntut Umum), dan Registry (kepaniteraan). 60
a) Presidency: Menurut Statuta Roma 1998 pada dasarnya ICC memiliki 18 hakim. Lembaga Kepresidenan  ini  mengurusi  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  fungsi  ICC, kecuali fungsi penuntutan yang berada di tangan Prosecutor . 61
b) Divisions: Secara struktural,  hakim-hakim  yang  ada  dalam  ICC  diorganisasikan  ke  dalam tiga divisi judisial yaitu Pre-Trial Divisions , Trial Division dan Appeals Divisions . 62
c) Office  of  the  Prosecutor: Fungsi  utama  organ  ini  adalah  melakukan  penyelidikan  atas dugaan  terjadinya  kejahatan  internasional  dan  melakukan  penuntutan  terhadap  pelakunya.
Internasional)” , Jakarta: IKOHI, (2009), hlm. 9.
53 Arie Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Op.,Cit., hlm.8
54 Ibid.
55 http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:43 WIB.
56 Pasal 5 Statuta Roma.
57 Arie Siswanto, Op.,Cit, hlm. 340.
58 Pasal 25 dan 26 Statuta Roma.
59 Arie Siswanto, Op.,Cit, hlm. 342.
60 Arie Siswanto, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Op., Cit, hlm. 27.
61 Pasal 38 ayat (1) Statuta Roma 1998.
62 Arie Siswanto, Op.,Cit, hlm. 345.
Prosecutor dipilih oleh Majelis negara-negara pihak untuk masa jabatan 9 tahun. 63
Berdasarkan atas uraian yang telah dijelaskan pada proses pembentukan ICTY, ICTR dan ICC,  ketiga  pengadilan  tersebut  memiliki  yurisdiksi  yang  berbeda  yakni  pada  yurisdiksi material,  yurisdiksi  personal,  yurisdiksi  temporal,  dan  yurisdiksi  teritorial.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  perbedaan  yurisdiksi  ICTY,  ICTR  dan  ICC  dapat  dimuat  dalam  tabel  sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan yurisdiksi ICTY, ICTR, dan ICC
Yurisdiksi ICTY ICTR ICC Yurisdiksi Material Pelanggaran berat terhadap the Geneva Convention of 1949 , pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang yang berwujud pelanggaran terhadap pasal-pasal konvensi- konvensi jenewa 1949 dan terhadap protokol tambahan II. Kejahatan agresi, kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yurisdiksi Personal Individu Individu Individu dengan usia diatas 18 tahun. Yurisdiksi Temporal Sejak 1 Januari 1991 Tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan 31 Desember 1994. Setelah Statuta Roma 1998 berlaku efektif yaitu pada 1 Juli 2002 dan saat suatu negara telah menjadi pihak dari Statuta Roma setelah Statuta Roma berlaku efektif. Yurisdiksi Teritorial Wilayah bekas Yugoslavia. Wilayah Rwanda dan juga menjangkau wilayah di negara- negara tetangga Rwanda sepanjang kejahatan internasional yang dicakup ICTR di wilayah negara tetangga itu dilakukan oleh warga negara Rwanda. Kejahatan Internasional yang terjadi di wilayah Negara Pihak Statuta Roma, Kejahatan Internasional yang dilakukan warga negara pihak Statuta Roma, dan wilayah atas rujukan Dewan Keamanan PBB
2. Persamaan dan perbedaan Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma

## a. Perbandingan Statuta ICTY dan Statuta ICTR
Statuta  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  instrumen  hukum  internasional,  biasanya  statuta digunakan  sebagai  instrumen  dari  perjanjian  yang  akan  membentuk  dan  melandasi  suatu
63 Ibid.
organisasi  internasional. 64 Sama halnya dengan definisi dari statuta,  Statuta ICTY dan Statuta ICTR  merupakan  perjanjian  yang  melandasi  terbentuknya  pengadilan  internasional  ICTY  dan ICTR.  Meskipun  kedua  statuta  ini  dibentuk  saat  waktu  yang  berbeda,  namun  pada  dasarnya substansi  pada Statuta  ICTY dan  Statuta  ICTR  memiliki  kesamaan  meskipun  terdapat  sedikit perbedaan.  Seperti  pada  jumlah pasal, dalam Statuta ICTY memuat 34 pasal sedangkan dalam Statuta ICTR memuat 32 pasal.
Secara  umum  seluruh  proses  baik  pembuktian,  dakwaan,  persidangan,  maupun  banding antara ICTY dan ICTR memiliki proses yang sama sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal Statuta ICTY dan Statuta ICTR. Namun meskipun terdapat banyak kesamaan pada kedua statuta  ini,  terdapat  pula  beberapa  perbedaan  antara  Statuta  ICTY  dan  Statuta  ICTR. Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  Tabel  1  antara  ICTY  dan  ICTR  terdapat  perbedaan pada  yurisdiksi  temporal,  yurisdiksi  teritorial,  dan  yurisdiksi  material  dan  kesamaan  pada yurisdiksi personal.
Namun dalam pasal-pasal Statuta ICTY maupun Statuta ICTR terdapat beberapa perbedaan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Baik  dalam  Statuta  ICTY  maupun  Statuta  ICTR  terdapat  yurisdiksi  material  tentang Konvensi  Jenewa  1949  namun  dalam  Statuta  ICTR  pengaturan  tentang  kejahatan  perang hanya  termuat  dalam  satu  pasal  yakni  Pasal  4  yurisdiksi  material  ICTR  yang  mencakup pelanggaran  terhadap  Konvensi  Jenewa  1949  tetapi juga  mencakup  Protokol  Tambahan  II 1949. 65 Namun  berbeda  dengan  Statuta  ICTR,  dalam  Statuta  ICTY  ketentuan  mengenai kejahatan perang termuat dalam dua pasal berbeda yaitu pada Pasal 2 tentang pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 3 tentang pelanggaran hukum dan kebiasaan perang.
b. Kualifikasi  dan  pemilihan  hakim  dalam  Statuta  ICTR  diatur  dalam  Pasal  12,  sedangkan pada Statuta ICTY kualifikasi dan pemilihan hakim diatur lebih terperinci dan terpisah pada sub pasal yaitu pada Pasal 13, Pasal 13 bis , Pasal 13 ter , dan Pasal 13 quarter .
c. Selain itu perbedaan lainnya terdapat pada pengaturan tentang hak istimewa dan kekebalan. Pada Statuta ICTR pengaturan tentang hak istimewa dan kekebalan tidak diatur dalam satu pasal melainkan diatur dalam Pasal 28 tentang bantuan dan kerjasama pengadilan. Namun dalam Statuta ICTY pengaturan tentang hak istimewa dan kekebalan diatur dalam satu pasal terpisah yakni dalam Pasal 30.
d. Adapun  perbedaan  lainnya  tentang  kedudukan  dari  masing-masing  pengadilan.  Dalam Statuta  ICTR  tidak  termuat  secara  tertulis  tentang  kedudukan  ICTR,  namun  kedudukan ICTR  termuat  dalam  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  Nomor  977  tahun  1995  yaitu  di Arusha, Tanzania. Sedangkan kedudukan ICTY termuat secara tertulis dalam Statuta ICTY yaitu pada Pasal 31 yang menyebutkan bahwa kedudukan ICTY di Den Haag, Belanda.
b. Perbandingan Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma
Berdasarkan  perbandingan  Statuta  ICTY  dan  Statuta  ICTR  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  diatas,  antara  kedua  statuta  tidak  terlalu  tampak  banyak  perbedaan  yang  signifikan. Bahkan  dapat dikatakan  ketentuan sistem  peradilan  pada  ICTY  dan  ICTR yang termuat dalam kedua  statutanya  adalah  sama.  Namun  hal  berbeda  terjadi  jika  Statuta  ICTY  dan  ICTR dibandingkan  dengan  Statuta  Roma.  Berdasarkan  jumlah  pasal  pada  Statuta  ICTY  dan  ICTR tidak jauh berbeda yaitu 34 dan 32 pasal sedangkan pada Statuta Roma terdiri dari 128 pasal dan 13 bagian. 66
Berdasarkan  13  bagian  yang  terdapat  dalam  Statuta  Roma,  pada  dasarnya  terdapat kesamaan dengan yang termuat dalam Statuta ICTY maupun Statuta ICTR. Persamaan tersebut terletak  pada  prosedur  umum  persidangan,  dimana  pada  ICC  prosedur  rinci  persidangan
64 F.A. Whisnu Situni, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional , Bandung: Mandar Maju,
(1989), hlm.34.
65 Protokol  Tambahan  II  merupakan  bagian  dari  Hukum  Jenewa  pada  Hukum  Humaniter  Internasional  yang dimaksudkan untuk menyempurnakan kinerja dari empat Konvensi Jenewa. Haryomataram, 2005. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Raja Grafindo hlm. 49.
66 Statuta ICTY, ICTR dan Statuta Roma.
ditetapkan  oleh  Statuta  Roma 67 dan  RPE,  sedangkan  pada  penentuan  prosedur  perlindungan hukum  saat  proses  persidangan  mengacu  pada  kandungan  dari Bill  of  Rights Amerika  Serikat. Sama  halnya  dengan  Statuta  Roma  yang  menerapkan  prosedur  tersebut,  Statuta  ICTY  dan Statuta  ICTR juga  menerapkan  prosedur  yang  sama  saat  persidangan berlangsung. 68 Selain itu pada  pengadilan  internasional  ICTY  dan  ICTR  maupun  ICC  memiliki  kesamaan  untuk  tidak menerapkan adanya hukuman mati dan hanya menerapkan hukuman penjara seumur hidup. 69 Namun bila diamati lebih jauh ketentuan dalam Statuta Roma dan Statuta ICTY dan  ICTR sangat berbeda. Hal tersebut didasari pada sifat dan proses pembentukan ICTY, ICTR dan ICC. Sebagaimana  diketahui  pengadilan  internasional  ICTY  dan  ICTR  merupakan  pengadilan  yang bersifat ad hoc atau sementara yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB dikarenakan adanya konflik  berkepanjangan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia.  Sedangkan  ICC  merupakan pengadilan internasional yang bersifat permanen dan dibentuk oleh konfrensi negara-negara di dunia. Dengan demikian, hal tersebut yang mendasari perbedaan ICTY, ICTR, dan ICC. Namun karena  sifat  dan  proses  pembentukannya  yang  sama,  menjadikan  ICTY  dan  ICTR  memiliki berbagai  kesamaan,  namun  ICTY  dan  ICTR  memiliki  berbagai  perbedaan  dengan  ICC. Perbedaan  tersebut  meliputi  berbagai  aspek,  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas  secara yurisdiksi  tentu  ketiga  pengadilan  ICTY,  ICTR,  dan  ICC memiliki  masing-masing kedaulatan yang berbeda baik itu yurisdiksi material, yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal dan yurisdiksi teritorial. Namun terdapat perbedaan lainnya antara Statuta ICTY, ICTR dan Statuta Roma yang dapat ditinjau  melalui  beberapa  aspek  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Tabel  2  yaitu  sebagai berikut:
Tabel 2. Perbandingan ketentuan dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta Roma
Statuta ICTY Statuta ICTR Statuta Roma Struktur organ Chambers, Registry , dan Office of the Prosecutors. Chambers, Registry , dan Office of the Prosecutors. Presidency Divisions , Office of the Prosecutor dan Registry . Prinsip umum hukum pidana Non bis in idem 70 Non bis in idem 71 Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, ratione personae non- retroaktif, tanggung jawab pidana perorangan, tidak relevannya jabatan resmi, tidak dimasukkannya jurisdiksi atas orang-orang di bawah delapan belas tahun, tanggung jawab komandan dan atasan lainnya, tidak dapat- diterapkannya ketentuan pembatasan, unsur mental, alasan penghapusan tanggung jawab pidana, kekeliruan fakta atau kekeliruan penerapan
67 Statuta Roma Bagian 6 Pasal 62-76.
68 Coalition for the International Criminal Court, Fact Sheet the International Criminal Court and Ad Hoc International Criminal Tribunals , Den Haag: ICC, (2005), hlm. 2.
69 Pasal 24 Statuta ICTY, Pasal 23 Statuta ICTR, dan Pasal 77 Statuta Roma.
70 Pasal 10 Statuta ICTY.
71 Pasal 9 Statuta ICTR.
hukum, dan perintah atasan dan ketentuan hukum. 72 Permohonan banding Permohonan banding dapat diajukan jika terjadinya kesalahan fakta dan kesalahan hukum. 73 Permohonan banding dapat diajukan jika terjadinya kesalahan fakta dan kesalahan hukum. 74 Permohonan banding dapat diajukan jika terjadinya kesalahan prosedur, fakta dan kesalahan hukum 75 Peran Dewan Keamanan PBB Dewan Keamanan memiliki beberapa peran seperti menentukan yurisdiksi, bertindak sebagai alat untuk mengamankan negara-negara agar dapat bekerjasama, dan memilih hakim sementara maupun hakim permanen. 76 Dewan Keamanan memiliki beberapa peran seperti menentukan yurisdiksi, bertindak sebagai alat untuk mengamankan negara- negara agar dapat
bekerjasama, dan memilih hakim sementara maupun hakim permanen. 77 Dewan Keamanan dapat melaporkan kasus kepada ICC dan menunda menyelidiki suatu kasus untuk jangka waktu 12 bulan. 78 Prosedur penyerahan kasus Jaksa memulai penyelidikan suatu kasus atas dasar informasi dan sumber manapun, termasuk pemerintah, organ PBB, LSM dan organisasi baik NGO maupun IGOs. 79 Jaksa memulai penyelidikan suatu kasus atas dasar informasi dan sumber manapun, termasuk pemerintah, organ PBB, LSM dan organisasi baik NGO maupun IGOs. 80 Jaksa memulai penyelidikan atas rujukan dari negara pihak Statuta Roma, Dewan Keamanan PB atau jaksa dapat menyelediki kasus tersebut atas inisiatifnya sendiri. 81 Kewajiban melakukan kerjasama Tidak diatur secara luas, hanya, dalam satu pasal. 82 Tidak diatur secara luas, hanya dalam satu pasal. 83 Diatur secara luas dalam satu bagian yaitu dari Pasal 86
hingga Pasal 102.
72 Bagian 3 Pasal 22-33 Statuta Roma.
73 Pasal 25 Statuta ICTY.
74 Pasal 24 Statuta ICTR.
75 Pasal 81 Statuta Roma.
76 Resolusi No. 827 thn 1993.
77 Resolusi No. 955 thn 1994.
78 Pasal 16 Statuta Roma.
79 Pasal 18 Statuta ICTY.
80 Pasal 17 Statuta ICTR.
81 Pasal 13, 14 dan 15 Statuta Roma.
82 Pasal 29 Statuta ICTY.
83 Pasal 28 Statuta ICTR.
Pendanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa 84 Perserikatan Bangsa-Bangsa 85 Negara-negara Pihak yang telah meratifikasi Statuta Roma. 86 Prosedur amandemen Berdasarkan pada voting yang dilakukan Dewan Keamanan PBB. 87 Berdasarkan pada voting yang dilakukan Dewan Keamanan PBB. 88 Setelah tujuh tahun berlakunya Statuta Roma. 89

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perbandingan  Statuta ICTY,  Statuta  ICTR,  dan  Statuta  Roma  menunjukan  persamaan  maupun  perbedaan  dalam beberapa aspek. Dalam hal persamaannya: Pertama ,  penggunaan  prosedur  umum  persidangan; Kedua ,  prosedur  perlindungan  hukum  saat  proses  persidangan  berlangsung; Ketiga ,  secara substansi  ketiga  statuta  tidak  mengatur  hukuman  mati  dalam  pemidanaan  terdakwa  dan  hanya menerapkan hukuman penjara seumur hidup. Dalam hal perbedaannya ketentuan yang termuat Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta Roma Perbedaan meliputi beberapa aspek yaitu struktur organ,  muatan  prinsip  umum  hukum  pidana,  permohonan  banding,  peran  Dewan  Keamanan PBB,  prosedur  penyerahan  kasus,  kewajiban  melakukan  kerjasama,  pendanaan  dan  prosedur amandemen.
Proses  pembentukan  ICTY,  ICTR,  dan  ICC  dilakukan  melalui  mekanisme  yang  berbeda. ICTY  dan  ICTR  dibentuk  berdasarkan  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB,  sedangkan  ICC dibentuk melalui konferensi internasional. Pengaturan yurisdiksi ICTY, ICTR, dan ICC terdapat perbedaan dalam ruang lingkup yurisdiksi material, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal, dan yurisdiksi temporal.  Sedangkan  dalam  hal  struktur  organ  menunjukan  bahwa  ICTY  dan  ICTR memiliki  kesamaan  identik  yang  terdiri  dari chambers,  registry ,  dan office  of  prosecutors . Sementara  struktur  organ  ICC  berbeda  dengan  ICTY  dan  ICTR,  dimana  struktur  organ  ICC terdiri dari presidency divisions, registry , dan office of prosecutors .

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Adolf, Huala. (2014). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Boot, Machteld. (2001). Nullum Crimen Sine Lege and The Subject Matter Jurisdiction of The International  Criminal  Court,  Genocide,  Crimes  Against  Humanity,  War  Crimes. Intersentia, Leiden.
Coalition  for  the  International  Criminal  Court.  (2005). Fact  Sheet  the  International  Criminal Court and Ad Hoc International Criminal Tribunals . Den Haag: ICC. Donald  E.  Miller  and  Lorna  Touryan  Miller.  (2004). Orphans  of  the  Rwanda  Genocide . University of Southern California, Los Angeles.
Grunfeld, Fred.  (2007). The Failure to Prevent Genocide in Rwanda: The Role of Bystanders, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
Haryomataram. (2005). Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: Raja Grafindo. Koalisi  Masyarakat  Sipil  untuk  Mahkamah  Pidana  Internasional.  (2009) . Mengenal  ICC (Mahkamah Pidana Internasional) . Jakarta: IKOHI.
Niewyk, Donald L. (2000). The Columbia Guide to the Holocaust . Columbia University Press. Roger  S.  Clark  dan  Madeleine  Sann.  (1996). The  Prosecution  of  International  Crimes. New Jersey: Transaction Publishers.
Siswanto, Arie. (2005). Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional. Bogor: Ghalia
84 Pasal 32 Statuta ICTY.
85 Pasal 30 Statuta ICTR.
86 Bagian 12, Pasal 113-118 Statuta Roma.
87 Coalition for the International Criminal Court, Op., Cit, hlm 3.
88 Ibid.
89 Pasal 123 Statuta Roma.
Indonesia. Siswanto, Arie. (2015). Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: ANDI Situni, A. Whisnu. (1989). Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional . Bandung: Mandar Maju. Suwardi,  Sri  Setianingsih.  (2004). Pengantar  Hukum  Organisasi  Internasional .  Jakarta:  UI Press.
B. Artikel dan Jurnal
Made Darma Weda, “Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”, Jurnal  Hukum  dan Peradilan , Vol. 2 No. 2, (2013).
Thalis Noor, Agresi dan Kejahatan Terhadap Perdamaian, Supremasi Hukum, Jurnal Supremasi Huku m, Vol. 3, No. 1, (2014).
Turangan,  Doortje  d.  (2011). Tindakan  Kejahatan  Genosida  dalam  Ketentuan  Hukum Internasional dan Hukum Nasional . Karya Ilmiah. Universitas Sam Ratulangi.

## C. Peraturan Hukum
Rome  Statute  of  the  International  Criminal  Court  Security  Council  Resolution  S/RES/827 (1993) Security Council Resolution S/RES/955 (1994).
Statute of the International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia. Statute of the International Tribunal for Rwanda.

## D. Sumber Internet
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/75745-pelaku-genosida-rwanda-dihukumseumur-hidup, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:21 WIB.
https://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito,  diakses  pada  17  Desember  2016,  jam 17:19 WIB.
http://www.slovenia.si/slovenia/history/, diakses pada 20 Desember 2016, jam 20:12 WIB. http://endgenocide.org/learn/past-genocides/the-bosnian-war-and-srebrenica genocide/, diakses pada 23 November 2016, jam 19:19 WIB. http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:43 WIB. http://www.icty.org/en/about/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:04 WIB. https://www.britannica.com/biography/Juvenal-Habyarimana, diakses pada 19 Oktober 106, jam 14:16 WIB.
https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994,  diakses  pada  19  Oktober  2016, jam 14:42 WIB.
http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:25 WIB. http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WIB. http://ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:15 WIB. http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 1 Februari 2017, jam 19:08 WIB. http://legal.un.org/ilc/, diakses pada 21 Januari 2016, jam 12:19 WIB. http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:43 WIB. https://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito,  diakses  pada  17  Desember  2016,  jam 17:19 WIB.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4997380.stm,  diakses  pada  20  Desember  2016,  jam  20:42 WIB.
http://endgenocide.org/learn/past-genocides/the-bosnian-war-and-srebrenica genocide/, diakses pada 23 November 2016, jam 19:19 WIB. http://www.nato.int/ifor/un/un-resol.htm, diakses pada 15 Desember 2016, jam 17:43 WIB. http://hrlibrary.umn.edu/icty/statute.html, diakses pada 28 February 2017, jam 10:33 WIB. http://www.icty.org/en/about, diakses pada 19 Oktober 2016, jam 14:27 WIB. http://www.worldatlas.com/af/rw/where-is-rwanda.html,  diakses  pada  19  Oktober  2016,  jam 11:39 WIB.
http://www.unitedhumanrights.org/genocide/genocide_in_Rwanda.htm, diakses pada 19
Oktober 2016, jam 11:57 WIB.
http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/education/rwandagenocide.shtml,  diakses  pada 19 Oktober 2016, jam 13:21 WIB. https://www.britannica.com/biography/Juvenal-Habyarimana, diakses pada 19 Oktober 106, jam 14:16 WIB.
https://www.britannica.com/event/Rwanda-genocide-of-1994,  diakses  pada  19  Oktober  2016, jam 14:42 WIB.
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirS.htm,  diakses  pada  15  Desember 2016, jam 19:17 WIB.
legal.un.org/avl/ha/ictr/ictr.html, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:01 WIB. http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB469/, diakses pada 15 Desember 2016, jam 19:34 WIB. http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomurmandate.html, diakses pada 28
Februari 2017, jam 14:46 WIB.
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirM.htm,  diakses  pada  28  Februari 2017, jam 14:55 WIB.
http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:21 WIB. http://ictrcaselaw.org/ContentPage.aspx, diakses pada 20 Oktober 2016, jam 17:15 WIB. http://unictr.unmict.org/en/tribunal, diakses pda 2 Maret 2017, jam 11:12. http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, diakses pada 29 Agustus 2016, jam 19:43 WIB.