## Persoalan-Persoalan Kontemporer dalam Ilmu Hukum

## ¹Rr. Catharina Dewi Wulansari, ²Yeni Yorisca
Program Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat. Email : yyorisca@gmail.com
Info Artikel:
| Submission : 17 Januari 2020                         | Revisions : 2 April 2020                                   | Accepted : 18 Juni 2020 6  Mei 2020 30 Mei 2020

## Abstract
Through science, we generate new knowledge and discovery, become inspired as we coax nature to reveal her myriad secrets and expand our understanding of the physical and living world. Since the beginning of human civilization, science and technology have progressed in a continuous process. As  we  know,  Science  is  essentially  an  attempt  to  help  human  solve  the  problem.  Increasingly interdisciplinary  science  is  driving  many  changes.  Some  disciplines  are  becoming  irrevocably intertwined. Progress in one field of science makes possible progress in seemingly disparate fields, and  increasingly  the  most  exciting  research  problems  involve  multidisciplinary  collaborations, require the use of large-scale research facilities, and use advanced information technology. In the 21st century, legal studies offer equal promise for improving human welfare. The advances that we have  made  and  will  be  making,  especially  in  understanding  human  behavior  and  its  very  deep origins, will be translated into interventions of diverse sorts that will have a much bigger impact in terms of improving human welfare.
Keywords : Science, Legal Studies, 21st Century.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Kedudukan  ilmu  hukum  sebagai  sebuah  ilmu  pengetahuan  seringkali  dipertanyakan  oleh berbagai  pihak.  Untuk  menjelaskan  keilmiahan  dari  ilmu  hukum  maka  dalam  bukunya  yang berjudul Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum, diuraikan oleh Hadin Muhjad dengan mengutip pendapat Lasiyo yang mengatakan bahwa untuk menjawab bahwa hukum merupakan ilmu, maka tidak  hanya  membuat  pertanyaan,  tetapi  harus  dikaji  dan  dianalisis  berdasarkan  landasan  pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan. 1
Untuk  dapat  menguraikan  makna  kata  ilmu  pengetahuan  bahwa  kata  ilmu  pengetahuan berasal  dari  kata  bahasa  Inggris “ Science” yang  berarti  mempelajari  atau  mengetahui.  Ilmu pengetahuan  adalah  suatu  proses  pemikiran  dan  analisis  yang  rasional,  sistematik,  logis,  dan konsisten. Dengan demikian pengetahuan, adalah usaha memulai kegiatan yang sistematis untuk membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang ada di alam semesta.  Dalam  penggunaan  modern,  " Science "  lebih  sering  mengacu  kepada  cara  untuk mengejar  pengetahuan  tetapi  tidak  hanya  pengetahuan  itu  sendiri.  Hal  ini  sering  diperlakukan sebagai  sinonim  dengan  ilmu  pengetahuan  alam  dan  jasmani,  dengan  demikian  pada  cabang- cabang  dari  studi  yang  terkait  dengan  fenomena  alam  semesta,  material  dan  hukum  dengan pengecualian yang termasuk dari matematika murni.
Science dalam  arti  luas  ada  sebelum  era  modern,  dan  dalam  peradaban  bersejarah,  tetapi ilmu  pengetahuan  modern  sangat  berbeda  dan  sukses  dalam  hasil-hasilnya  yang  sekarang didefinisikan. sains adalah “pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian” atau  “pengetahuan  yang  melingkupi  suatu  kebenaran  umum  dari  hukum-hukum  alam  yang terjadi  misalnya  didapatkan  dan  dibuktikan  melalui  metode  ilmiah.  Sebagai  sebuah  ilmu  maka ilmu  hukum  tentu  saja  dapat  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini tentu saja menyebabkan para ahli hukum tidak dapat hanya membahas  persoalan  persoalan  konvensional  yang  selama  ini  dibahas  melainkan  pula perkembangan persoalan hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.
Dalam perkembangan keilmuan dalam rumpun ilmu hukum dimasa kontemporer semakin berkembang  dengan  tumbuhnya  berbagai  macam  persoalan-persoalan  sosial  di  tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keilmuan hukum perlu dikembangkan seiring dengan  perubahan  dinamika  sosial  dan  hukum  secara  tekstual  dan  kontekstual.  Hal  tersebut dibutuhkan guna melahirkan suatu pemikiran-pemikiran yang relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan  hukum  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dalam rumpun  ilmu  hukum  pada  era  kontemporer  saat  ini,  memberikan  suatu  dorongan  bagi  penulis untuk menguraikan persoalan-persoalan dalam ilmu hukum dari normatif hingga empiris secara kontekstual.  Tujuannya  adalah  memberikan  dan  menawarkan  prinsip-prinsip  pemikiran  hukum secara relevan dan terbaharukan.
1 Lasiyo  dalam  M.  Hadin  Muhjad, Peran  Filasafat  Ilmu  dalam  Ilmu  Hukum.  Kajian  Teoritis  dan  Praktis .  Surabaya: Unesa University Press. 2003. hlm. iii

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  ( Normative  Legal  Research )  yaitu penelitian  hukum  kepustakaan  yang  mengacu  pada  norma  hukum  dalam  peraturan  perundang- undangan  nasional  dan  internasional. 2 Persoalan  hukum  kontemporer  merujuk  pada  hukum positif yang dimaksudkan pada hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan  atau  norma  tertulis  yang  secara  resmi  dibentuk  dan  diundangkan  norma  di  dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. 3 Oleh karena  perkembangan  perilaku  masyarakat  kontemporer,  maka  diperlukan  kajian  keilmuan hukum  saat  ini  yang  dapat  memberikan  pemnjelasan  dan  pemahan  dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan hukum kontemporer di abad 21.

## C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Perkembangan Ilmu Hukum dari Masa ke Masa
Ilmu  Hukum  mengalami  dinamika  perkembangan  dari  masa  ke  masa.  Hal  ini  terjadi sejalan dengan prinsip dari ilmu pengetahuan yakni sesuatu yang berawal dari amat besarnya hasrat  keingintahuan  manusia,  baik  terhadap  alam  semesta  maupun  tentang  dirinya  sendiri. Hasrat  tersebut  membawa  manusia  pada  perenungan-perenungan  mendalam  hingga  sampai pada  hakikat  tentang  sesuatu  yang  direnungkan.  Postulat  ilmu  mengatakan  bahwa  ilmu  itu tersusun tidak hanya secara sistematis, tetapi juga terakumulasi disepanjang sejarah manusia. Tidak  ada  manusia,  bangsa  apapun  yang  secara  tiba-tiba  meloncat  dalam  mengembangkan suatu  ilmu  tanpa  suatu  dasar  pengetahuan  sebelumnya  dan  teknologi  (Iptek)  serta perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat semacam kekhawatiran yang muncul pada kalangan  ilmuan  dan  filsuf,  termasuk  juga  kalangan  agama,  bahwa  kemajuan  iptek  dapat mengancam  eksistensi  umat  manusia,  bahkan  alam  dan  beserta  isinya.  Hal  inilah  yang menjadi objek kajian filsafat ilmu.
Pada  awalnya  bidang  ilmu  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  sehingga terjadi  spesialisasi-spesialisasi  ilmu  yang  semakin  tajam.  Ilmuwan  kontemporer  cenderung mengetahui  hal  yang  sedikit  tapi  secara  mendalam.  Ilmu  hukum  yang    semakin  menajam dalam spesialis dan sub-spesialis. Di samping cenderung ke arah spesialisasi, kecenderungan lain  adalah  sintesis  antara  bidang  ilmu  satu  dengan  lainnya,  sehingga  dihasilkannya  bidang ilmu  baru.  Memasuki  abad  21  terdapat  permasalahan  mendasar  yang  menjadi  objek  baru dalam  bidang  Ilmu  Hukum.  Makalah  ini  akan  mencoba  membahas  permasalahan  mendasar tersebut.
Pada  jaman  kontemporer  (abad  21),  pokok  pemikirannya  dikenal  dengan  istilah logosentris,  yakni  teks  menjadi  tema  sentral  diskursus  para  filosof.  Hal  ini  dikarenakan ungkapan-ungkapan  filsafat  cenderung  membingungkan  dan  sulit  untuk  dimengerti.  Padahal tugas  filsafat  bukanlah  hanya  sekedar  membuat  pernyataan  tentang  suatu  hal,  namun  juga memecahkan  masalah  yang  timbul  akibat  ketidakpahaman  terhadap  bahasa  logika,  dan
2 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  cet.  9,  Jakarta:  Rajawali Press, 2006, hlm. 23.
3 Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, Strategi Penulisan Hukum, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
memberikan penjelasan yang logis atas pemikiran-pemikiran yang diungkapkan. Pada zaman ini  muncul  berbagai  aliran  filsafat  dan  kebanyakan  dari  aliran-aliran  tersebut  merupakan kelanjutan dari aliran-aliran filsafat yang pernah berkembang pada zaman sebelumnya, seperti Neo-Thomisme, Neo-Marxisme, Neo-Positivisme dan sebagainya.
Di  sisi  lain,  zaman  kontemporer  ini  ditandai  dengan  penemuan  berbagai  teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet dan lain sebagainya. Mobilitas manusia yang sangat tinggi saat ini merupakan pengaruh teknologi komunikasi  dan  informasi. Dalam  pertengahan  abad  ini,  dapat  pula  disaksikan  lahirnya serangkaian  ilmu  antar  disiplin  misalnya  ilmu  perilaku  ( behavioral  science )  yang menggabungkan  ilmu  psikologi  dengan  berbagai  cabang  ilmu  sosial  seperti  Sosiologi, Antropologi  untuk  menelaah  tingkah  laku  manusia.  Contoh  lain  ilmu  antar  disiplin  ialah Anatomi  Sosial  manusiawi (Human  Social  anatomy )  yang  memadukan  anatomi,  ilmu  fosil, antropologi Ragawi, dan Etopologi studi tentang pola perilaku organisme)
Bidang  ilmu  lainnya  juga  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  sehingga terjadi  spesialisasi-spesialisasi  ilmu  yang  semakin  tajam.  Ilmuwan  kontemporer  cenderung mengetahui  hal  yang  sedikit  tapi  secara  mendalam.  Demikian  pula,  Ilmu  hukum  semakin menajam dalam spesialis dan sub-spesialis atau super-spesialis, seperti bidang-bidang lain. Di samping  cenderung  ke  arah  spesialisasi,  kecenderungan  lain  adalah  sintesis  antara  bidang ilmu  satu  dengan  lainnya,  sehingga  dihasilkannya  bidang  ilmu  baru.Kondisi  di  atas,  sejalan dengan pendapat Sund & Trowbridge 4 , yang menyatakan bahwa kata science sebagai “ both a body of  knowledge and  a process ”. Sains diartikan sebagai bangunan ilmu pengetahuan dan proses.
Namun berkembangnya spesialisasi ilmu hukum saat ini, tetap belum bisa dilepaskan dari  berbagai  pertanyaan  mengenai  kedudukan  Ilmu  Hukum  sebagai  sebuah  ilmu pengetahuan.    Oleh  karena  itu  untuk  menjelaskan  kedudukan  tersebut,  maka  tidak  dapat dilepaskan  dari  filsafat  ilmu.  Seperti  diketahui  filsafat  dalam  perkembangannya  mencapai pembahasan yang semakin kompleks yang bersifat teknis sehingga lebih sulit, dan mencapai pada pemahaman yang lebih fundamental, mendasar, universal yang lazimnya sudah menjadi medan  kajian  filsafat.  Filsafat  sebagai  rangkaian  aktivitas  dari  budi  manusia  pada  dasarnya adalah  pemikiran  reflektif.  Dikatakan  bersifat  reflektif  karena  dalam  prosesnya  orang berfilsafat  sama  dengan  berkontemplasi  merenung  secara  mendalam  tentang  hakikat  segala sesuatu.  Berkaitan  dengan  Filsafat  ilmu  terdapat  beberapa  pendapat  mengenai  problem- problem apa saja yang diperbincangkan dalam filsafat ilmu. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas perlulah kiranya dikutipkan dari pendapat-pendapat para ahli sebagai berikut:
a. Cornelius Benjamin
Benjamin merinci aneka ragam problem itu dalam tiga bagian pertama persoalan mengenai  hubungan-hubungan  teoritis  antara  ilmu  yang  satu  dengan  yang  lain  dan antara ilmu-ilmu dengan usaha-usaha manusia yang lain untuk memahami, menilai, dan
4 Sund  &  Trowbridge. Teaching  Science  by  Inquiry  in  the  Secondary  School .  Ohio:  Charles  E.  Merrill  Publishing Company.1967. hlm.2.
mengendalikan  dunia,  sering  kali  pemahaman  tentang  suatu  disiplin  keilmuan  saling berhubungan  atau  bahkan  bertentangan  walaupun  dalam  satu  objek  kajian  yang  sama, karena  metode  yang  digunakan  berbeda  atau  antara  metode  satu  dengan  yang  lainya saling  melengkapi  dan  bahkan  metode  satu  dengan  yang  lainya  saling  bertentangan, misalnya suatu penemuan yang lama akan tidak relevan lagi ketika ditemukan penemuan baru dengan jalan atau metode yang baru kedua persoalan yang bersangkut paut dengan implikasi-implikasi  teoritis  dari  kebenaran-kebenaran  tertentu  dalam  ilmu  sejauh  ini mengubah  pertimbangan-pertimbangan  kita  dalam  bidang-bidang  lain  dari  pengalaman kita  ketiga  persoalan  yang  bertalian  dengan  efek-efek  praktis,  yakni  efek-efek  dari penemuan-penemuan  ilmiah  terhadap  misalnya  bentuk  pemerintahan,  cara  hidup, kesehatan dan rasa senang.
b. Victor Lenzen
Filsosof ini mengajukan dua problem utama dalam pengembangan Filsafat Ilmu. Hal tersebut adalah :
1) Struktur ilmu, yaitu metode dan bentuk pengetahuan ilmiah
2) Pentingnya ilmu bagi praktek dan pengetahuan tentang realitas
c. B. Van Fraassen dan H. Margenau
Menurut  kedua  ahli  ini  problem-problem  utama  dalam  filsafat  ilmu  setelah tahun-tahun 60an ialah:
1) Metodologi,  sering  kali  adanya  hasil  dari  suatu  penelitian  ilmiah  yang  tidak sama  kendatipun  objek  penelitianya  sama,  hal  ini  bukan  berarti  objek kajianya  yang  berubah  namum  metodenya  yang  harus  di  uji  kembali masihkah relevan ataukah sudah tidak relevan lagi karena kurun waktu yang berlainan sehingga perlunya metodologi yang baru
2) Landasan  Ilmu-ilmu,  objek  kajian  filsafat  ilmu  ialah  masalah  ilmi-ilmu empirik sehingga sering kali tidak tepat atau kurang akurat, maka hendaknya melakukan  terobosan  berupa  penelitian-penelitian  yang  mendasar  mengenai landasan  berpikirnya  dan  mencapai  kesuksesan  seperti  halnya  ilmu-ilmu eksakta.
3) Ontologi,  persoalan  yang  paling  utama  dalam  kajian  filsafat  ilmu  ialah masalah-masalah yang menyangkut konsep secara substantive, proses, ruang dan waktu, kausalitas, serta hubungan antara budi dan materi.
Dari berbagai  problem  yang dipaparkan oleh para filsuf di  atas kiranya  masih sangat abstrak  atau  terkesan  masih  simpang  siur.  Untuk  itu  perlu  adanya  usaha  pemilihan  guna mempermudah penyusunan sehingga menjadi suatu kebulatan yang lebih sistematis. Problem- problem yang terdapat di dalam filsafat ilmu sebenarnya dapat digolongkan jika kita mampu menggeneralisasikannya,  paling  tidak  ada  enam  hal  pokok  yaitu  pengetahuan,  keberadaan, metode,  penyimpulan,  moralitas,  dan  keindahan.  Berdasarkan  enam  sasaran  itu,  bidang filsafat  dapat  secara  sistematis  dibagi  dalam  enam  cabang  pokok,  yaitu;  epistemologi  (teori
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pengetahuan), metafisika (teori mengenai apa  yang ada), metodologi (studi tentang  metode), logika (teori penyimpulan), etika (ajaran moralitas), dan estetika (teori keindahan). 5
Filsafat  ilmu  merupakan  suatu  bagian  dari  filsafat  pada  umumnya,  oleh  karenanya problem-problem filsafat ilmu  dapat  digolongkan secara sistematis menjadi  beberapa bagian sesuai  dengan  cabang-cabang  filsafat  itu  sendiri,  dengan  demikian  semua  persoalan  dalam filsafat ilmu dapat ditertibkan luas lingkupnya menjadi:
a) Ontologi,  Menurut  Jujun  Suriasumantri,  Ontologi  merupakan  ilmu  hakekat  yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan sebenarnnya. 6
b) Epistemologi, Menurut Louis Kaffsoff, Epistemologi merupakan ilmu  yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. 7
c) Aksiologi,  Menurut  Jujun  Suriasumantri,  aksiologi  berasal  dari  Bahasa  Yunani  Lios (layak, pantas)  dan  logos  (Ilmu).  Jadi  Aksiologi  merupakan  cabang  filsafat  yang mempelajari  nilai.  mengartikan  aksiologi  sebagai  teori  nilai  yang  berkaitandengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.

## 2. Persoalan-Persoalan Kontemporer Ilmu Hukum
Untuk menjawab bahwa  hukum  merupakan ilmu pengetahuan maka harus dikaji  dari luas lingkup filsafat ilmu seperti tersebut di atas yakni Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi yang tergambarkan dalam Gambar 1.1. di bawah ini.

## Gambar 1 Filsafat Ilmu
Apalagi  dikaji  satu  per  satu  aspek  dalam  filsafat  ilmu  ke  dalam  bidang  ilmu  hukum yang  selama  ini  dibahas,  maka  dari  Ontologi  hukum  maka  yang  dipermasalahkan  oleh ontologi  dalam  ilmu  hukum  antara  lain  adalah  seperti  konsep  demokrasi,  hubungan  hukum dan  kekuasaan,  hubungan  hukum  dan  moral).  Sementara  untuk  di  Indonesia  yang  dapat
5 Muntasyir, Rizal & Misnal Munir. Filsafat Ilmu . Yogjakarta: Pustaka Pelajar. 2008. hlm. 32.
6 Jujun  Suriasumantri, Filsafat  Ilmu  :  Sebuah  Pengantar  Populer .  Jakarta  :  Pustaka  Sinar  Harapan,  1990,  hlm.  1990, hlm.1050.
7 Louis O. Kattsoff, Pengantar filsafat . Ed.  Soerjono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992, hlm.327
menjadi objek dari Ontologi Hukum adalah  merefleksi hakikat Pancasila sebagai norma dasar yang  akan  berlaku  di  Indonesia  seperti    hal  fundamental  dalam  hukum,  seperti  konsep demokrasi,  hubungan  hukum  dan  kekuasaan,  hubungan  hukum  dan  moral.  Dalam  kaitannya dengan Ontologi Hukum, Prof. Dr. Warsono, dalam seminar nasional Nation and Character Building ,  mengemukakan  bahwa  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  mempunyai  arti  bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan sekaligus landasan dalam penyelenggaraan Negara.
Sedangkan  Epistemologi  hukum  mencoba  menjelaskan  ”bagaimana”  cara  menyusun pengetahuan  yang  benar,  dan  basis  atau  landasan  bagi  epistemologi  ilmu    ialah  ”metode ilmiah”  dengan  kata  lain,  metode  ilmiah  adalah  cara  yang  dilakukan  ilmu  dalam  menyusun pengetahuan  yang  benar.  Istilah  epistemologi  ini  pertama  kali  digunakan  oleh  J.F.  Ferrier tahun 1854 dalam bukunya Institute of Metaphysics. Ruang lingkup yang khusus bisa terjadi pada disiplin ilmu hukum itu sendiri sehingga melahirkan spesialisasi pengkajiannya. Semula epistemologi  ini  mempermasalahkan  kemungkinan  yang  mendasar  mengenai  pengetahuan ( very possibilityof knowledge ). Epistemologi Poper bersifat Evolusioner, ciri-ciri epistomologi pemecahan  masalah:  (1)  objektif,  (2)  rasional,  (3)  kritis,  (4)  evolusioner,  (5)  realistis,  (6) pluralistis.
Selanjutnya  Aksiologis  menjelaskan  ”untuk  apa”  pengetahuan  tersebut  disusun. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios yang berarti `memiliki harga ’mempunyai nilai’, dan logos  yang bermakna `teori` atau `penalaran Sebagai suatu istilah, aksiologi mempunyai arti sebagai teori tentang nilai yang diinginkan atau teori tentang nilai yang baik dan dipilih. Teori  ini  berkembang  sejak  jaman  Plato  dalam  hubungannya  dengan  pembahasan  mengenai bentuk atau ide (ide tentang kebaikan). Permasalahan aksiologi ilmu hukum (1) sifat nilai, (2) tipe nilai, (3) kriteria nilai, dan (4) status metafisika nilai.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka terlihat bahwa hukum adalah merupakan ilmu pengetahuan.  Untuk  selanjutnya  seperti  yang  disampaikan  oleh  Sund  &  Trowbridge  yang menyatakan  bahwa  ilmu  pengetahuan  sebagai  proses  maka  selanjutnya  akan  dibahas perkembangan  filsafat  ilmu  hukum  sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Terdapat  beberapa  perkembangan  yang  mendasar  dalam  bidang ilmu hukum. Hal ini tentunya menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang mungkin muncul  dalam  bidang  ilmu  hukum.  Sesuai  dengan  perkembangan  tersebut  terdapat  banyak teori  berbeda  tentang  hukum  atau  apa  hukum  itu.  Semua  teori  ini  adalah  teori  yang  tepat, tetapi  saling  bertentangan  karena  masing-masing  bertumpu  pada  atau  memerlukan seperangkat  prasuposisi  yang  sangat  berbeda  yang  mencerminkan  keyakinan  atau  doktrin moral, ontologis dan epistemologis dan aksiologis yang sangat berbeda. Hampir setiap filsafat umum atau aliran filsafat memiliki implikasi pada teori hukum. Hampir setiap filsafat hukum adalah  kasus  khusus,  atau  penerapan  filsafat  hukum  sangat  ditekankan  pada  setiap  kasus posisi yang diamati. 8
Dalam  aspek  ontologi,  laju  perubahan  yang  berkembang  adalah  sesuatu  yang  dapat diamati  dengan  banyak  cara.  Pengembangan  Teknologi  Informasi,  peningkatan  komunikasi dan  internasionalisasi  adalah  beberapa  fenomena  yang  paling  jelas  mencerminkan  hal  ini.
8 Smith, JC Recension & Wahlgren Peter. Otomatisasi Penalaran Hukum. Juridisk tidskrift. 1993-1994. hlm. 248.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Juga  jelas  bahwa  langkah  percepatan  pembangunan  sosial,  dipercepat  oleh  kemajuan  teknis dan  ilmiah,  terus-menerus  menghasilkan  produk  baru  dan  cara  baru  dalam  memandang berbagai  hal.  Sama  jelasnya  bahwa  perubahan  yang  diterapkan  menciptakan  masalah  baru dari jenis yang berbeda. Contoh yang menggambarkan hal di atas dapat ditemukan di hampir semua area. Inilah sebabnya mengapa kesimpulan sepele pertama adalah bahwa sehubungan dengan  ilmu  hukum  itu cukup  aman  untuk  memprediksi  bahwa  bahkan  di  masa  depan  akan ada fenomena baru dan pertanyaan baru untuk dianalisis.
Percepatan  pembangunan  sosial  memanifestasikan  dirinya  tidak  hanya  melalui kemunculan  bidang-bidang  baru  yang  harus  diatur  secara  hukum.  Bahkan  cabang-cabang hukum yang sudah mapan bisa menjadi sasaran pergolakan hebat disertai dengan persyaratan untuk  perubahan  dan  perubahan.  Kemudian,  fungsi  normatif  hukum  berperan,  ketika  harus menentukan  apa  yang  akan  terjadi  jika  kondisi  yang  ada  berubah  dan  mungkin  perlu  untuk merevisi  keseluruhan  sistem.  Dalam  beberapa  kasus  dapat  diasumsikan  bahwa  klasifikasi bahan  hukum  ke  dalam  mata  pelajaran  dan  sistematika  hukum  harus  mengalami  perubahan serius.  Salah  satu  faktor  yang  secara  serius  dapat  berkontribusi  pada  yang  terakhir  adalah internasionalisasi  hukum,    tetapi  bahkan  perubahan  dalam  pendekatan  terhadap  fenomena sosial dapat menghasilkan disiplin ilmu baru, "antar-yuridis" dari jenis yang dicontohkan oleh hukum lingkungan dan hukum perempuan.
Memprediksi  area  mana  yang  akan  membutuhkan  upaya  ekstra  dalam  pekerjaan dogmatis  legal  karena  laju  perkembangan  yang  terus  meningkat  tidak  ada  gunanya,  karena kenyataan  terlalu  kompleks  dan  terlalu  tidak  terduga.  Beberapa  bidang  yang  dapat  dilihat bahkan  hari  ini  mungkin  akan  secara  berturut-turut  menarik  lebih  banyak  perhatian.  TI, rekayasa  genetika,  lingkungan  alam,  dan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan internasionalisasi  menonjol  sebagai  yang  paling  ekspansif  dalam  waktu  terdekat.  Namun, semua  ini  dapat  berubah  dengan  cepat,  dan  pengembangannya  dapat  berjalan  di  jalur  yang sama  sekali  berbeda.  Masalah  hukum  apa  yang  dapat  muncul,  misalnya,  dalam  usaha interdisipliner  seperti  yang  menyangkut  teknologi  DNA,  representasi  holografik  dan  teori komunikasi. 9
Namun,  pada  tingkat  yang  lebih  umum  kita  dapat  mengasumsikan  bahwa  laju perubahan  sosial  yang  semakin  cepat  harus  tercermin  dalam  cara  di  mana  sistem  hukum berkembang-kurang  lebih  sama  dengan  cara  di  mana  masyarakat  dengan  administrasi  dan teknologi yang berkembang dengan baik tampak untuk tumbuh seiring dengan perkembangan hukum dari jenis undang-undang kasuistik dan menuju sistematisitas hukum yang lebih baik. Oleh  karena  itu  langkah  perubahan  juga  sesuatu  yang  dapat  tercermin  dalam  cara  kerja dogmatis legal dilakukan.
Pertanyaan  yang  dapat  ditanyakan  pada  tahap  ini  adalah  apakah  laju  perkembangan sosial yang terus meningkat tidak akan menekankan perlunya kegiatan hukum jangka panjang yang  lebih  berorientasi  pada  fundamental.  Ini  mungkin  tampak  paradoks,  tetapi  kebutuhan
9 Cf. Zeilinger, Anton, Quantum Teleportation: The Future of Travel? Or of Computing , Scientific American, April 2000  hlm. 32-41.
untuk penelitian jangka panjang dapat diantisipasi dalam beberapa cara. 10 Salah satu indikasi adalah bahwa semakin banyak bidang semakin jelas bahwa kegiatan legislasi tradisional tidak memadai. Keadaan ini diilustrasikan, antara lain, oleh fakta bahwa banyak kompleks masalah yang sangat penting dari pusat tetap tidak diatur, meskipun fakta bahwa mereka  yang paling terkena dampak mendesak bersikeras pada pengenalan langkah-langkah hukum. Dalam kasus- kasus  lain,  tampaknya  tidak  terbantahkan  bahwa  solusi  yang  ditawarkan  oleh  sistem  hukum kuno,  dan  juga  jelas  bahwa  kekurangan  sistem  hukum  dapat  diamati  dengan  sangat  jelas  di daerah-daerah yang mengalami perubahan yang cepat.
Contoh  yang  terakhir  dapat  ditemukan  dalam  bentuk  perlindungan  terhadap  hak intelektual  (hak cipta berdasarkan perlindungan terhadap penyalinan pada  saat  kemungkinan untuk  menyalin,  membentuk  kembali,  dan  menyebarkan  produk  lebih  atau  kurang  dapat diakses  secara  bebas  oleh  siapa  pun),  serta  peraturan  yang  mengatur  perdagangan internasional  dan  pertukaran  informasi  melalui  telekomunikasi  dan  Internet.  Dua  sektor terakhir dari kegiatan telah memiliki kemungkinan yang sangat baik dalam waktu yang lama untuk meningkatkan efisiensi dan penggunaan sumber daya yang lebih baik, tetapi bagian dari undang-undang  yang  ada  tampaknya  memiliki  pengaruh  yang  menghambat  adanya  - pengembangan dalam kedua bidang tersebut.
Pada  masa  ini,  organisasi  yang  bergerak  dalam  bidang  hukum  tidak  bisa  hanya menutup  mata  dan  berpikir  dalam  bidang  hukum  semata.  Di  banyak  bidang  pada  masa  ini, haru  dapat  mengantisipasi  munculnya  kebutuhan  akan  kompetensi  interdisipliner  yang  lebih jelas, atau, dalam hal apa pun, kebutuhan akan kompetensi yang akan ditandai oleh lebih dari sekadar  cara  berpikir  yang  ada.  Dalam  konteks  ini  juga  penting  bahwa  di  berbagai  bidang kegiatan terdapat saling pengertian tentang asumsi implisit mengenai tujuan dan sarana yang digunakan  untuk  mencapainya;  bahkan  dalam  hal  ini  dapat  dicatat  bahwa  pendekatannya cukup  sering  menunjukkan  perbedaan  yang  cukup  besar.  Dalam  banyak  kasus  juga  supaya bahasa  dan  alat  konseptual  yang  digunakan  dalam  hukum,  dibandingkan  dengan  yang digunakan  di  berbagai  bidang  kegiatan  yang  akan  diatur,  cukup  berbeda.  Namun,  mungkin perlu waktu  sebelum fakta ini diperhatikan, sedangkan kemungkinan  kesalahpahaman selalu jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Misalnya, pengertian "kerusakan" memiliki arti  yang  sama  sekali  berbeda  bagi  seseorang  yang  mendiskusikan  konstruksi  mesin  yang cocok di pabrik, dibandingkan dengan ketika dipahami sebagai pengertian pertanggungjawaban  saat  digunakan  oleh  pengacara;  gagasan  "dokumen"  sangat  berbeda tergantung  pada  apakah  itu  digunakan,  misalnya,  oleh  pengembang  sistem  atau  pengacara; Penggunaan  programmer  tentang  pengertian  aturan  sama  sekali  berbeda  dari  cara  berpikir hakim dalam hal sistem aturan, dan lain sebagainya.
Namun  alasan  lain  untuk  kerja  sama  yang  lebih  erat  antara  ilmu  hukum  dan  bidang kegiatan  yang  relevan  adalah  bahwa  akan  semakin  penting  untuk  dapat  dengan  cepat mengidentifikasi jalur-jalur baru pembangunan. Fakta bahwa pembangunan sistem teknis dan ilmiah  akan  menjadi  semakin  kompleks  di  banyak  bidang  berarti  bahwa  hukum  mungkin
10 Ian Dobinson dan Francis Johns, “ Qualitative Legal Research ”, dalam Mike McConville and Wing Hong Chui, 2007, Research Methods for Law , Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
perlu  "dibangun  ke  dalam"  berbagai  bidang  kegiatan  di  mana  pertimbangan  hukum  harus terus  diperhitungkan.  Untuk  mengetahui  bahwa  pabrik  yang  baru  dibangun  tidak  memenuhi standar  lingkungan  undang-undang,  bahwa  sistem  penanganan  dokumen  yang  disesuaikan dengan  wewenang  tidak  dapat  membedakan  antara  informasi  rahasia  dan  informasi  yang harus dibuka untuk umum.
Kesulitan adaptasi  yang  disarankan di  sini dapat dijelaskan sebagian besar oleh fakta bahwa fenomena yang akan diatur seringkali agak rumit, dan bahwa banyak waktu mungkin diperlukan  untuk  berkenalan  dengan  pertanyaan  yang  berbeda.  Kesulitan  dengan  akses menciptakan  masalah  tidak  hanya  untuk  pengacara  yang  bekerja  dengan  materi,  tetapi  juga dalam  banyak  kasus  menjadi  alasan  keterlambatan  inisiatif  politik  yang  diperlukan,  karena kenyataan bahwa, di antara hal-hal lain, sulit untuk menjalankan arahan legislatif yang tepat. Hal ini disertai oleh fakta bahwa fenomena  yang akan diatur mungkin mengalami lebih atau kurang  perubahan  terus  menerus,  yang,  ditambah  dengan  fakta  bahwa  proses  legislatif biasanya dilakukan dalam batas waktu  yang sempit, membuatnya sulit untuk membuat lebih mendalam lagi perubahan regulasi sistem.
Terhadap latar belakang ini, tampaknya wajar untuk bertanya apakah tugas utama dari pekerjaan masa depan dalam ilmu hukum mungkin bukan intensifikasi analisis konseptual dan operasional sehingga mereka dapat dilakukan bahkan dengan lebih sungguh-sungguh daripada sekarang.  Dinyatakan  dengan  cara  lain  yang  berarti  bahwa  "metode  dogmatis  hukum tradisional',  yaitu  survei  sistematis  undang-undang,  kasus  hukum,  dan  doktrin,  harus  dalam banyak  kasus  dilengkapi,  dan  lebih  jauh  lagi,  bahwa  ilmu  hukum  mungkin  perlu  lebih berkonsentrasi  pada  pengembangan  pengetahuan  khusus  domain  dari  jenis  yang  lebih mendasar.  Semua  ini  harus  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memfokuskan  pekerjaan  pada masa depan dengan cara yang lebih jelas, dan mengurangi risiko jangka pendek.
Strategi  ilmiah  hukum  jangka  panjang  yang  didasarkan  pada  lebih  banyak  analisis konseptual  dan  fungsional  lanjutan  mengandaikan  pada  gilirannya  beberapa  hal  lain.  Dalam beberapa kasus jelas bahwa pengawasan yang lebih intensif dan analisis kemajuan teknis dan ilmiah diperlukan. Dalam kasus lain, perspektif yang lebih luas mungkin akan menunjukkan bahwa  solusi  yang  lebih  umum  dapat  diterapkan.  Undang-undang  privasi  yang  disebutkan sebelumnya dapat berfungsi di sini sebagai contoh  yang memungkinkan. Dalam kasus-kasus lain,  investigasi  mungkin  harus  dilengkapi  dengan  diskusi  yang  diinformasikan  dengan  baik mengenai cara-cara di mana berbagai tujuan, kepentingan dan tujuan yang bertentangan harus dinilai  dan  diprioritaskan.  Tampaknya  akan  menjadi  argumen  yang  masuk  akal  untuk mengusulkan,  yaitu,  bahwa  ilmu  hukum  tidak  dapat,  atau  bahkan  tidak  boleh,  mencoba bersaing  dengan  divisi  penelitian  besar  dalam  organisasi,  departemen  dan  perusahaan  yang kegiatannya kurang lebih dikendalikan oleh pertimbangan politik dan komersial. Tugas ilmu hukum  tampaknya  berada  di  tangan  pertama  untuk  dapat  memusatkan  sumber  dayanya  ke tingkat  yang  lebih  besar  untuk  memberikan  analisis  netral,  dan,  pada  tingkat  yang  lebih spesifik, untuk mengembangkan instrumen konseptual yang berguna yang tidak terlalu terikat dengan kurang lebih teknis berumur pendek prasyarat.
Dalam  aspek  epistemologi,  permasalahan  utama  dalam  bilang  Ilmu  Hukum  menurut Peter  Wahlgren 11 yaitu  mengenai  apakah  metode  yuridis  dogmatis  dalam  ilmu  hukum  dapat dipertanggung-jawabkan  secara  metodologis  dan  selanjutnya  terkait  dengan  perkembangan yang  pesat  dalam  bidang  ilmu  hukum.  Perkembangan  yang  pesat  tersebut,  sering  kali menyebabkan  ilmu  hukum  tertinggal  dari  kenyataan  masyarakat.  Selain,  konsekuensi  dari adanya  perkembangan  masyarakat  yang  pesat  juga  menyebabkan  ilmu  hukum  semakin spesifik sekaligus juga membutuhkan disiplin ilmu lain.
Perkembangan  ilmu  hukum,  yang  relatif  stabil  dalam  banyak  hal,  berbeda  dalam banyak  hal  dari  perkembangan  revolusioner  yang  kurang  lebih  dapat  diamati  dalam  domain lain.  Pergeseran  paradigma  dapat  dengan  mudah  dihitung.  Sudut  pandang  yang  mapan  juga menunjukkan  bahwa  objek  ilmu  hukum  terutama  dari  jenis  dogmatis  hukum,  menunjukkan bahwa  tugas  utama  ilmu  hukum  adalah  untuk  menyelidiki  dan  mensistematisasikan  hukum yang berlaku. Dalam pendekatan semacam itu, sering diasumsikan bahwa metode yang dipilih adalah  yang  akrab  dan  berfungsi  dengan  baik,  dan  bahwa  setiap  penjelasan  yang  harus diberikan terkait dengan cara di mana sumber-sumber yang dikumpulkan untuk mempelajari ilmu  hukum  adalah  terpisah  satu  dengan  yang  lainnya.  Untuk  mempelajari  ilmu  hukum, tentunya dibutuhkan bahan-bahan dalam ilmu hukum. Bahan-bahan dalam ilmu hukum sering kali mendapatkan pertentangan dari para ilmuan lainnya. Hal ini terlihat dari sifat ilmu hukum yang  dogmatis  dan  seolah-olah  merupakan  suatu  keharusan  yang  tidak  mempertimbangkan masyarakat.  Pendekatan  semacam  itu  juga  dapat  menganut  pandangan  bahwa  tidak  tepat untuk  menarik  kesejajaran  antara  ilmu  hukum  dan  bentuk  ilmu  lainnya,  atau,  dalam  hal  apa pun, bahwa hasil yang diperoleh dalam bidang ilmu hukum berbeda, bersifat khusus. 12
Melihat ilmu hukum dari perspektif yang agak berbeda terdapat beberapa alasan untuk mengklaim  bahwa ilmu  hukum  sendiri, belum mencapai  tahap terkait dengan formulasi  dari paradigmanya. 13 Studi  dalam  ilmu  hukum,  tidak  jarang,  memiliki  karakter  yang  berbeda. Selain  kontribusi  dari  jenis  dogmatis  yang  murni  legal,  ada  spektrum  luas  dari  berbagai tradisi,  masing-masing  menghasilkan  studi  dengan  tipe  yang  berbeda.  Di  sisi  lain,  mencoba mempelajari  perkembangan  secara  umum  untuk  mengetahui  keseragaman  hasil  penelitian mungkin merupakan tugas yang bermasalah. Studi tersebut berkaitan dengan banyak hal yang berbeda, membahas di bawah judul yang sama "ilmu hukum" berbagai masalah, seperti sifat hukum,  legitimasi  sistem  hukum,  argumentasi  hukum,  logika  hukum,  norma,  hak,  hirarki sumber  hukum,  dan  lain  sebagianya.  Situasi  ini  diperumit  oleh  kenyataan  bahwa  banyak masalah  yang  dibahas  dapat  didekati  dari  sudut  pandang  yang  berbeda,  dan  bahwa,  tidak jarang, beberapa pendekatan telah dikembangkan kadang-kadang tidak sesuai.
11 Rasmuson, Marianne. Visioner om ventenskapens framtid. Svenska Dagbladet, 1995-10-10, hlm. 23.
12 Dalam ilmu alam, nilai sebuah karya ilmiah seringkali bergantung pada fakta bahwa ia memberi masyarakat sebuah penemuan dalam arti bahwa ia membangun hubungan atau koneksi faktual yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam ilmu  hukum  penemuan  semacam  ini  jarang,  jika  pernah,  mungkin.  Yang  penting  adalah  pekerjaan  yang  diberikan untuk  meyakinkan  orang  lain,  mendapatkan  kepentingan  dengan  cara  ini.  Lihat  lebih  lanjut  pada  Hellner,  Jan. Kvalitetskriterier i rättsvetenskapen . Arbejdsretlig tidskrift, 1985, hlm. 241
13 Sebelum  periode  pasca-paradigma  terjadi,  sejumlah  sekolah  bersaing  untuk  menguasai  bidang  yang  diberikan. Setelah itu, setelah beberapa pencapaian ilmiah terkenal, jumlah sekolah sangat berkurang, biasanya menjadi satu, dan mode  praktik  ilmiah  yang  lebih  efisien  dimulai.  Lihat  pada  Kuhn,  Thomas. The  Structure  of  Scientific  Revolutions . The University of Chicago Press, Chicago, 2nd ed., 1970, hlm. 178.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Jika  diabaikan    masalah  pendekatan  terhadap  sifat  ilmu  hukum  yang  benar, tampaknya  relatif  jelas  bahwa,  dengan  pengecualian  produksi  di  bidang  dogmatika  hukum yang sangat penting, praktis hasil ilmu hukum relatif sederhana. Diskusi ini terutama bersifat teoritis,  dan  pengetahuan  yang  terakumulasi  dibahas  terutama  dalam  konteks  yang  terisolasi dari  perkembangan  masyarakat  secara  umum.  Juga  sulit  untuk  menyusun  daftar  yang  lebih panjang  yang  akan  menunjukkan  poin  demi  poin  bagaimana  hasil  teoritis  ilmu  hukum  telah tercermin dalam aplikasi hukum praktis.  Dalam proses pengambilan keputusan mereka tetap tidak berubah dari waktu ke waktu. Dalam istilah yang lebih dijaga, orang dapat mengatakan bahwa  perubahan  yang  diterapkan  mencerminkan  secara  besar-besaran  langkah-langkah administratif  dan  cara-cara  meningkatkan  efisiensi  yang  sumbernya  dapat  ditemukan  di bidang selain ilmu hukum.
Ilmu  hukum  dapat  dipahami  setidaknya  dalam  dua  cara  yang  berbeda:  sebagai kegiatan praktis yang berpusat di sekitar produksi penyelidikan dogmatis hukum, dan sebagai istilah komprehensif yang mencakup sejumlah teknik-teknis utama. studi berorientasi dengan orientasi yang berbeda. Satu niat tambahan adalah untuk menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk  mempertimbangkan  pengembangan  ilmu  hukum  dan  hasil  yang  telah  dicapai  dalam bidang ini hingga saat ini dari sudut yang relatif kritis.
Satu sudut pandang yang menyiratkan bahwa dogmatik hukum dan ilmu hukum yang lebih  berorientasi  teoretis  adalah  subjek  yang  relatif  tidak  berubah  menunjukkan  bahwa spekulasi  tentang  perkembangan  masa  depan  mereka  tampaknya  cukup  mudah.  Namun demikian, ini mungkin  tidak terjadi:  ada banyak tanda saat  ini, menunjukkan bahwa kondisi berubah bahkan di daerah ini. Beberapa faktor tampak lebih sentral daripada yang lain, tetapi dalam  sebuah  diskusi  tentang  masa  depan  ada  setidaknya  satu  faktor  yang  tampaknya  layak untuk  analisis  yang  lebih  mendalam  dengan  laju  perubahan  sosial  yang  berkembang  pesat. Selain  itu,  saat  ini  terdapat    peningkatan  permintaan  materi  hukum  untuk  dikirim  dalam bentuk  elektronik.  Dari  sini  juga  terbukti  bahwa  penulis  karya  ilmiah  hukum  akan  menjadi semakin  tergantung  pada  bantuan  elektronik,  sehingga  metode  dogmatis  hukum  tradisional harus  disesuaikan  dengan  fakta  bahwa  sumber  hukum  tradisional  yang  mendasari  telah mengubah mereka.
Alasan  mengapa  laju  perubahan  tampaknya  menjadi  salah  satu  aspek  yang  paling signifikan  adalah  fakta  bahwa  semakin  banyak  bidang  menjadi  jelas  bahwa  kesiapan  untuk menghadapi  perubahan  dan  kemampuan  untuk  beradaptasi  adalah  kualitas  yang  semakin penting.  Ini  berlaku  tidak  hanya  untuk  individu,  organisasi,  dan  otoritas,  tetapi  juga  untuk masyarakat  secara  keseluruhan,  oleh  karena  itu  menarik  untuk  mempertimbangkan pentingnya fenomena ini untuk ilmu hukum.
Sedangkan  dari  aspek  aksiologis,  pendekatan  yang  dikembangkan  di  sini  mencakup juga pandangan bahwa hukum mungkin perlu dipertimbangkan untuk tingkat yang jauh lebih tinggi  daripada hari ini sebagai  sistem  yang dinamis di  mana perubahan,  revisi dan adaptasi adalah  elemen  alaminya.  Kondisi  penting  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam  hal  ini  adalah bahwa  pekerjaan  profesional  pembaruan  dan  perubahan  menyiratkan  upaya  sistematis  dan kesadaran metodologis  yang tinggi.  Oleh karena  itu wajar untuk  bertanya dalam konteks ini apakah  tindak  lanjut  dan  analisis  tindakan  yang  dilakukan  tidak  akan  selalu  menjadi
permintaan  yang  lebih  besar.  Kompilasi  sistematis  pengetahuan  umum  tentang  efek  dari sistem regulasi, yang tidak dapat dikatakan merupakan aktivitas sentral dari ilmu hukum saat ini,  dapat  diasumsikan  untuk  memfasilitasi  perdebatan  tentang  solusi  baik  dan  buruk, berkontribusi  dengan  cara  ini  untuk  kesadaran  yang  lebih  baik  tentang  tujuan  dan  metode kontribusi hukum dalam berbagai jenis kegiatan.
Penting  dalam  konteks  ini  adalah  juga  bahwa  pertumbuhan  sistem  aturan  membuat tuntutan  pada  hasil  yang  diperoleh  dari  analisis.  Beberapa  kebutuhan  yang  dapat  diprediksi muncul  kemudian  dapat  digambarkan  sebagai  kebutuhan  yang  harus  dilakukan  dengan pembentukan  ide  umum  sistem.  Ini  harus  dilakukan  dalam  kasus-kasus  seperti  itu  dengan pengembangan  dan  penyesuaian  sistematika  yang  mencakup  semua  -  atau  cara  memandang sesuatu,  atau  teori    yang  akan  mampu  tidak  hanya  mencerminkan  klasifikasi  tradisional masalah  hukum,  tetapi  juga  menangani  yang  baru,  tiba-tiba  muncul  perspektif,  dan  berhasil mengintegrasikan berbagai pendekatan internasional.
Dalam  banyak  kasus  secara  alami  diinginkan  bahwa  revisi  badan  hukum  dilakukan tanpa penundaan. Memang sudah demikian, tetapi orang dapat berasumsi bahwa persyaratan penanganan cepat akan tumbuh bersamaan dengan percepatan laju pembangunan. Memenuhi tuntutan  seperti  itu  tidak  sepenuhnya  tidak  bermasalah,  tentu  saja,  dan  ada  sejumlah  aspek kualitatif  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  hal  ini.  Sebagai  contoh,  hasil  dari  perubahan dalam  orientasi  karya  yang  diberikan  tidak  boleh  muncul  dalam  bentuk  mukadimah  yang umumnya  disimpan  atau  klausa  umum  yang  tidak  tepat.  Mengembangkan  perspektif  yang lebih dalam tidak berarti hanya mengembangkan sistem aturan berdasarkan konsep yang lebih umum. Hal penting lainnya adalah bahwa terburu-buru tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk  membiarkan  kuantitas  lebih  dulu  dari  kualitas.  Di  banyak  daerah  mungkin  sama pentingnya untuk mencoba mengangkat pandangan seseorang untuk melihat hubungan antara berbagai kegiatan dan berbagai jenis solusi hukum-sesuatu yang mungkin memerlukan upaya ilmiah hukum yang jauh lebih besar karena materi yang akan dianalisis akan lebih bervolume. Pada saat yang sama ini dapat mengarah pada solusi yang lebih jelas dan cocok. 14
Selain  itu,  harus  ditekankan  bahwa  perspektif  jangka  panjang  tidak  bertentangan dengan  karya  ilmiah  hukum  yang  bersifat  praktis  dalam  bentuk  penyelidikan  hukum  dan solusi  untuk  masalah  hukum.  Perspektif  yang  lebih  dalam  dan  jangka  panjang  tidak  harus berarti  meninggalkan  karya  dogmatis  hukum  tradisional  dalam  bentuk  analisis,  sistematisasi dan  kodifikasi  konsep.  Bahkan  jenis  pekerjaan  yang  lebih  jangka  panjang  harus  didasarkan pada  kegiatan  seperti  itu,  dan  upaya  seperti  itu  juga  akan  mengarah  pada  penyelidikan  dan proposal dari jenis yang sekarang kita kenal. Perbedaannya dalam kasus terbaik adalah bahwa proposal  solusi  mungkin  sedikit  lebih  baik  disesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing  yang berlaku di domain yang berbeda, mungkin karena itu juga lebih antisipatif. 15
14 Kelsen,  Hans  &  Reine  Rechtslehre. Pure  Theory  of  Law . New  Jersey: The  Lawbook  Exchange  Ltd..  New  Jersey. 2005, hlm. 194
15 Kuhn,  Thomas. The  Structure  of  Scientific  Revolutions .  The  University  of  Chicago  Press,  Chicago,  2nd  ed.,  1970, hlm. 175.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Dari  uraian  mengenai  permasalahan  yang  muncul  dari  bidang  Ilmu  Hukum  saat  ini, maka  dapat  diajukan  beberapa  pertanyaan  terkait  dengan  hal-hal  tersbebut  yaitu  sebagai berikut.
1. Tahap apa dalam proses kerja yang dapat diidentifikasi dalam metode dogmatis legal, misalnya atau kategori informasi dan / atau pengetahuan apa yang paling cocok untuk analisis hukum?
2. Dengan  cara  apa  pengetahuan  akan  dikumpulkan  dan  bagaimana  materi  akan didokumentasikan?
3. Apakah bahan hukum mengandung struktur berulang atau komponen (misalnya aturan substantif,  metodologis  atau  formal,  atau  sistematisasi  dan  mendefinisikan  konsep) yang  dapat  secara  konsisten  digunakan  untuk  penciptaan  produk  regulasi  yang  lebih jelas?
4. Tahapan apa yang dapat diidentifikasi dalam proses kerja yang lebih analitis?
5. Bagaimana seseorang memilih di antara, dan bagaimana seseorang belajar mengenali berbagai kategori konsep dalam bidang hukum?
6. Apa cara yang cocok untuk merumuskan konsep hukum?
7. Apa hubungan yang dapat diidentifikasi antara berbagai jenis konsep?
8. Bagaimana aturan dibuat?
9. Apakah  ada  metode  yang  digunakan  dalam  karya  dogmatis  hukum  yang  dapat diungkapkan  dengan  bantuan  logika  formal,  atau  apakah  itu  dilakukan  dengan  cara yang berbeda - dan jika demikian, bagaimana caranya?
10. Bagaimana  seseorang  menguji  suatu  sistem  aturan  untuk  melihat  apakah  itu  tidak bertentangan?
11. Bagaimana seseorang menilai keefektifan aturan dan dampak penerapan hukum? Beberapa  pertanyaan  tersebut  merupakan  contoh  pertanyaan  lanjutan  dari permasalahan utama dalam bidang ilmu hukum pada saat ini. Munculnya pertanyaan tersebut merupakan  konsekuensi  langsung  untuk  penelitian  teoretis  yang  lebih  berorientasi metodologis dalam ilmu hukum, yaitu perkembangan hukum yang lebih dinamis.
Permasalahan  lain  adalah  mengenai  aspek  aksiologi  dari  ilmu  hukum.  Seharusnya, ilmu  hukum  memiliki  kegunaan  dalam  pengembangannya  di  masyarakat,  namun  sering  kali hal  ini  mengalami  kebuntuan.  Permasalahan  utama  dalam  penerapan  hukum  tersebut  adalah seriang  kali  terletak  pada  pihak-pihak  dalam  organisasi  yang  bertanggung  jawab  dalam menjalankan  hukum  tersebut.  Perlunya  kerja  sama  yang  lebih  erat  antara  ilmu  hukum  dan perwakilan  daerah  yang  sangat  terekspos  terhadap  perubahan  dapat  diambil,  dalam  banyak kasus,  bersifat  permanen,  oleh  karena  itu  jelas  bahwa  semua  tindakan  yang  dapat memfasilitasi  kerja  sama  tersebut  harus  diuji.  Pengembangan  metodologis  dari  jenis  yang disarankan  di  atas  tampaknya  juga  menjadi  alasan  yang  baik  untuk  pengujian  skenario  di mana pusat-pusat kompetensi didirikan untuk domain yang berbeda, dengan perwakilan dari ilmu hukum serta para pakar yang berbeda bekerja bersama dalam jangka panjang.
Alasan lain mengapa langkah-langkah organisasi  tampaknya termotivasi dengan baik adalah  bahwa,  jika  diterapkan  dengan  benar,  langkah-langkah  tersebut  juga  dapat  dianggap untuk  memfasilitasi  koordinasi  yang  lebih  berorientasi  pada  tujuan  dari  sumber  daya  ilmiah
hukum.  Karenanya,  organisasi  yang  lebih  solid  dan  lebih  maju  dibenarkan  juga  oleh  fakta bahwa  penyelesaian  masalah  dalam  masyarakat  yang  semakin  dinamis  dan  kompleks  secara teknis  tampaknya  menuntut  lebih  banyak  upaya  sistematis  dan  kegiatan  yang  lebih berorientasi  pada  tujuan.  Ini  berlaku  juga  untuk  ilmu  hukum  di  mana  sumber  daya  baik pribadi  maupun  lainnya  mungkin  harus  digunakan  lebih  kooperatif  daripada  yang  biasa dilakukan  sekarang.  Orang  juga  dapat  berspekulasi  apakah  ruang  lingkup  kontribusi  pribadi tidak  akan  berkurang  seiring  waktu.  Konsekuensi  lain  yang  mungkin  timbul  dari pengembangan yang telah dijelaskan di sini adalah masa depan di mana para ilmuwan hukum mungkin  harus  berspesialisasi  dalam  tingkat  yang  lebih  tinggi  daripada  apa  yang  sekarang terjadi.
Karena  alasan  inilah  seseorang  dapat  memperkirakan  perlunya  upaya  yang terkoordinasi.  Produk  yang  lebih  maju,  serta  prasyarat  teknis  untuk  produksi  produk elektronik  yang  ambisius,  dapat  dicapai  yaitu  hanya  melalui  kerja  sama  antara  orang-orang yang  memiliki  berbagai  jenis  keterampilan  dan  kompetensi.  Pada  saat  ini  kecenderungan dalam arah ini dapat dilihat pada kenyataan bahwa fakultas hukum, mirip dengan tempat kerja besar  lainnya  yang  mempekerjakan  pengacara,  mengembangkan  kompetensi  mereka  dengan merekrut  orang-orang  dengan  keterampilan  khusus  dalam  komunikasi  data  dan  program aplikasi. Di masa depan, orang juga dapat memperkirakan perlunya kerja sama antara orang- orang  dengan  pengetahuan  khusus  tentang  struktur  hukum  ,  standar  teknis  untuk  penandaan teks,  pengalaman  dari  analisis  operasional  dan  rekayasa  sistem  (alat  bantu  digital  harus disesuaikan  dengan  proses  kerja  hukum),  pengetahuan  desain  grafis  untuk  multimedia (presentasi harus dapat dipahami dan ramah pengguna), dan lain-lain. Dapat juga diramalkan bahwa  pengetahuan  tradisional  tentang  aspek-aspek  substantif  hukum  harus  dilengkapi dengan  pengetahuan  tentang  situasi  pengguna  dan  wawasan  tentang  fungsi  hukum  dalam berbagai hal agar dapat bekerja keluar jenis produk dan layanan yang seharusnya pengetahuan desain  grafis  untuk  multimedia  (presentasi  harus  dapat  dipahami  dan  ramah  pengguna),  dan lain-lain.  Dapat  juga  diramalkan  bahwa  pengetahuan  tradisional  tentang  aspek  substantif hukum harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang situasi pengguna dan wawasan tentang fungsi dari hukum dalam berbagai hal agar dapat mengetahui jenis produk dan layanan yang seharusnya pengetahuan desain grafis untuk multimedia (presentasi harus dapat dipahami dan ramah  pengguna),  dll.  Dapat  juga  diramalkan  bahwa  pengetahuan  tradisional  tentang  aspek substantif  hukum  harus  dilengkapi  dengan  pengetahuan  tentang  situasi  pengguna  dan wawasan tentang fungsi dari hukum dalam berbagai hal agar dapat mengetahui jenis produk dan layanan yang seharusnya dikembangkan.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  persoalan-persoalan kontemporer  dalam  Ilmu  hukum  pada  abad  21  menyesuaikan  dengan  perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum sebagai  ilmu  pengetahuan  tidaklah  stagnan.  Hal  ini  menunjukkan  pula  bahwa  pemahaman tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan baru sebaiknya dikaji, akan memainkan peran paling penting dalam pengembangan ilmu hukum di masa depan.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020. Hlm 83-98 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## D. PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Paradigma  ilmu  hukum  menunjukkan kekhususannya  sendiri,  dalam  perkembangannya  menunjukkan  suatu  perkembangan paradigmatis yang  tidak  terputus-putus  melainkan  bersifat  berkelanjutan,  bermula  dari  abad  20 M  hingga  abad  21  dan  masih  berlangsung  hingga  saat  ini.  Zaman  ini  ditandai  dengan  adanya perkembangan  masyarakat,  teknologi-teknologi  canggih,  dan  spesialisasi  ilmu-ilmu  yang semakin tajam dan mendalam. Bahwa persoalan-persoalan kontemporer dalam Ilmu hukum pada abad 21 menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu hukum  dalam  pengembangannya  tidak  bisa  menutup  mata  dari  adanya  perkembangan masyarakat,  ilmu  pengetahuan,  dan  teknologi.  Oleh  karena  itu,  disarankan  kepada  seluruh pengemban  dan  peneliti  hukum  untuk  selalu  melakukan  pembaharuan  dan  perbaikan  kembali atas  ilmu  hukum,  baik  secara  aspek  ontologis,  epistemologi,  maupun  aksiologinya.  Selain  itu, disarankan  juga  untuk  para stake  holder dalam  melakukan  penelitian  dan  penerapan  hukum, untuk  selalu  memperhatikan  kemutakhiran  penerapan  ilmu  hukum  pada  bidang-bidang  yang hendak diembannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dobinson. Ian & Francis Johns. “Qualitative Legal Research” dalam Mike McConville and Wing Hong Chui. Research Methods for Law . Edinburgh:  Edinburgh University Press. 2007.
Kelsen, Hans  & Reine Rechtslehre. Pure Theory of Law . New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd.. New Jersey. 2005.
Kuhn,  Thomas. The  Structure  of  Scientific  Revolutions .  Chicago:  The  University  of  Chicago Press. 1970.
Louis O, Kattsoff. Pengantar Filsafat Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 1992. Muhjad,  M.  Hadin. Peran  Filasafat  Ilmu  dalam  Ilmu  Hukum.  Kajian  Teoritis  dan  Praktis. Surabaya: Unesa  University Press. 2003.
Muntasyir, Rizal & Misnal Munir. Filsafat Ilmu . Yogjakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
Rasmuson, Marianne. Visioner om ventenskapens framtid. Svenska Dagbladet. 1995 Smith, JC Recension & Wahlgren Peter. Otomatisasi Penalaran Hukum. Juridisk tidskrift. 1993- 1994.
Sund  &  Trowbridge. Teaching  Science  by  Inquiry  in  the  Secondary  School .  Ohio:  Charles  E. Merrill Publishing Company.1967.
Suriasumantri,  Jujun. Filsafat  Ilmu  :  Sebuah  Pengantar  Populer. Jakarta  :  Pustaka  Sinar Harapan. 1990.
Zeilinger, Anton. “ Quantum Teleportation”. Scientific American. April 2000.