Kontigensi Volume 4, No. 2, November 2016, Hal. 127 - 135 ISSN 2088-4877
Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

## Ati Rosliyati
Universitas Pasundan Bandung E-mail : atirosliyati@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  is  aimed  at  identifying  and  assessing  the  Effect  of  Regional  Financial  Reform,  Government Management, and Financial Information System towards Financial Management and its Implications towards the  performance  of  Local  Government  Finance  in  East  Priangan  Region.  This  study  used  a  descriptive approach  and  verification  by  using  descriptive  survey  and  explanatory  survey.  In  this  study,  the  sample  is SKPD (Work Unit) of 180 regional work units by using path analysis. The study concluded that the effects of the  Regional  Financial  Reform  towards  the  Regional  Financial  Management  is  35.90%,  the  effect  of Government  Management  towards  Regional  Financial  Management  is  30.70%,  the  effect  of  the  Financial Information  System  towards  regional  Financial  Management  is  35.60%.  Simultaneously  the  effect  of independent  variables  towards  Regional  Financial  Management  is  61.10%  and  the  remaining  38.90%  is another factor that is not studied but it influenced to the Regional Financial Management. And the last, the Effect  of  Financial  Management  towards  Financial  Performance  is  83.90%,  while  the  remaining  29.70%  is another factor that is not studied, but also influence.
Keywords:    regional  financial  reform,  governance,  financial  information  systems  local  government,  financial management, financial performance.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pengaruh Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Wilayah  Priangan  Timur.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif dan verifikatif, metode penelitian yang digunakan descriptive survey dan explanatory survey. Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  sampel  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  sebanyak  180  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah.  Metode  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  Jalur (Path  Analysis). Hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  Reformasi  Keuangan  Daerah  terhadap  Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebesar  35,90%,  pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan Daerah  sebesar  30,70%,  pengaruh  Sistem  Informasi  Keuangan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah sebesar  35,60%.  Secara  simultan  pangaruh  variabel  bebas  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daearah sebesar 61,10% sisanya sebesar 38,90% merupakan faktor lain yang tidak diteliti namun turut mempengaruhi Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan sebesar  83,90%,  sisanya  sebesar  29,70%  merupakan  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  namun  turut mempengaruhi.
Kata  kunci: reformasi  keuangan  daerah,  tata kelola  pemerintahan, sistem  informasi keuangan,  pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan
Kontigensi Volume 4, No. 2, November 2016, Hal. 127 - 135 ISSN 2088-4877

## PENDAHULUAN
Sejak  era  reformasi  tahun  1998  paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian  kewenangan  menjadi  bagian  dari  arah kebijakan  untuk  membangun  daerah  yang  dikenal dengan  istilah  kebijakan “Otonomi  Daerah” .  Dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  pemerintah  daerah berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat.  Di  samping  itu  melalui  otonomi,  luas daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah satu Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998  tentang  “Penyelenggaraan  Otonomi Daerah,  Pengaturan,  Pembagian  dan  Pemanfaaan Sumber  Daya  Nasional  yang  berkeadiIan  serta Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  dalam Kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia” merupakan  landasan  hukum  bagi  dikeluarkannya  UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU  No.  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah sebagai  dasar  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Reformasi  terus  berlangsung  dan  perubahan  kembali terjadi  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2004  sebagai  pengganti  Undang-Undang  No. 22  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  No  33  Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No 25 Tahun 1999.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam mengatur  semua  urusan  pemerintahan  dan memungkinkan  daerah  yang  bersangkutan  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat. Kewenangan  otonomi  yang  luas  mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan  masyarakat  secara  demokratis,  adil, merata,  dan  berkesinambungan.  Ditetapkan  juga Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah  yang  menyebabkan  perubahan  mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas  dari  siap  atau  tidaknya  suatu  daerah untuk  melaksanakan  kedua  Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik  dalam  rangka  mendorong  pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Misi  utama  kedua  undang-undang  tersebut adalah  desentralisasi    tidak  hanya  berarti pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  yang  lebih  rendah  tetapi  juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.
Secara  teoritis,  desentralisasi  ini  diharapkan akan  menghasilkan  dua  manfaat  nyata,  yaitu: pertama ,  mendorong  peningkatan  partisipasi, prakarsa  dan  kreativitas  masyarakat  dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil- hasil  pembangunan  (keadilan)  di  seluruh  daerah dengan  memanfaatkan  sumber  daya  dan  potensi yang  tersedia  di  masing-masing  daerah. Kedua , memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran  peran  pengambilan  keputusan  publik ke  tingkat  pemerintah  yang  paling  rendah  yang memiliki informasi yang paling lengkap.
Selanjutnya  jika  dilihat  tujuan  otonomi  daerah menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 sekarang  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 pada  dasarnya  adalah  otonomi  daerah  diarahkan untuk  memacu  pemerataan  pembangunan  dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan  prakasa  dan  peran  serta  aktif masyarakat  serta  peningkatan  pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata,  dinamis  dan  bertanggungjawab  sehingga memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, mengurangi  beban  pemerintah  pusat  dan  campur tangan  di  daerah  yang  akan memberikan  peluang untuk koordinasi tingkat lokal.
Pemberian  otonomi  pada  daerah  didasarkan pada  faktor-faktor,  perhitungan,  tindakan  dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang  bersangkutan  dapat  mengurus  rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada  kondisi  dan  perkembangan  pembangunan dan  bertanggungjawab  adalah  pemberian  otonomi yang diupayakan untuk memperlancar
Kontigensi Volume 4, No. 2, November 2016, Hal. 127 - 135 ISSN 2088-4877
pembangunan  di  pelosok  tanah  air.  Uraian  di  atas merupakan  tujuan  ideal  dari  otonomi  daerah. Pencapaian  tujuan  tersebut  tentunya  tergantung  dari kesiapan  masing-masing  daerah  yang  menyangkut ketersediaan  sumber  daya  atau  potensi  daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagal motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.
Diberlakukannya  kedua  undang-undang  tersebut, telah  membuka  era  baru  bagi  pelaksanaan pemerintahan  daerah  di  Indonesia,  maka  tugas  dan tanggung  jawab  yang  harus  dijalankan  oleh Pemerintah  Daerah  bertambah  banyak.  Dengan adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas  yang  diberikan  kepada  daerah  dalam  rangka otonomi  daerah,  merupakan  berkah  bagi  daerah namun  pada  sisi  lain  bertambahnya  kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut  kesiapan  daerah  untuk  melaksanakannya, karena  semakin  bertambahnya  urusan  pemerintahan yang  menjadi  tanggungjawab  Pemerintah  Daerah. Untuk  itu  ada  beberapa  aspek  yang  harus dipersiapkan  yaitu,  sumber  daya  manusia,  sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.
Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi  daerah  merupakan  langkah  yang  konkrit dalam  mewujudkan  desentralisasi  pemerintahan  yang sesungguhnya.  Maksud  dari  Pemerintah  Pusat memberikan  hak  otonomi  kepada  pemerintah  daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat.  Seiring adanya  pemberlakuan  otonomi  daerah  oleh pemerintah  pusat,  maka  pemerintah  daerah mempunyai  tanggungjawab  yang  lebih  besar  untuk mendayagunakan  potensi  daerahnya  masing-masing demi memajukan daerah tersebut.
Darise (2009:2) mengungkapkan bahwa ciri utama suatu  daerah  yang  mampu  melaksanakan  otonomi, yaitu:  (1)  kemampuan  keuangan  daerah,  artinya daerah  harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan untuk  menggali  sumber-sumber  keuangan,  mengelola dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,  dan  (2)  ketergantungan  kepada bantuan  pusat  jangan  menjadi  prioritas,  agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan  terbesar  sehingga  peranan  pemerintah daerah  menjadi  lebih  basar.  Sedangkan  Halim (2004:167)  menyatakan  bahwa    pada  kenyataannya, hampir  sepuluh  tahun  sejak  otonomi  daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah  daerah  masih  sangat  tergantung  pada
penerimaan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat, hal  ini  terlihat  dari  tingkat  kemandirian  pemerintah daerah  masih  rendah.  Senada  dengan  itu  Hadian (2015)  menyatakan  bahwa  otonomi  daerah  dapat memberikan  suatu  kinerja  pelayanan  public  yang baik.
Berdasarkan data empirik menunjukkan bahwa kemandirian  pemerintah  daerah  kabupaten  dan kota yang ada di wilayah Jawa Barat masih rendah dengan  rasio  rata-rata    22,73%    artinya  bahwa dalam  mencukupi  kebutuhan  pembiayaan  untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  masih rendah  dan  ketergantungan  kepada  pemerintah pusat    dan  propinsi  sangat  tinggi.  Hal  ini disebabkan  karena  nilai  pendapatan  asli  daerah masih  dibawah  total  nilai  transfer  pusat,  propinsi dan  pinjaman.  Rasio  kemandirian  pemerintah daerah  ini  dihitung  dengan  cara  membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat dan  propinsi  serta  pinjaman  daerah.    Rasio kemandirian  menggambarkan  ketergantungan daerah  terhadap  sumber  dana  ekstern.  Semakin tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti  bahwa tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan pihak  eksternal  (terutama  pemerintah  pusat  dan provinsi)  semakin  rendah  dan  demikian  pula sebaliknya  semakin  rendah  rasio  kemandirian mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi.
Selain  dituntut  kemandirian,  pemerintah daerah  kabupaten/kota  dituntut  pula  untuk menjalankan fungsi dan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi  sumber-sumber  daya  yang dimilikinya.  Pemerintah  daerah  diharapkan  Iebih mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan  pemerintahan  dan  pembangunan  di daerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah. Tuntutan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan kepada  daerah  disertai  pengalihan  personil, peralatan,  pembiayaan  dan  dokumentasi    ke daerah dalam jumlah besar.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  tulang punggung  pembiayaan  daerah.  Karena  itu, kemampuan  suatu  daerah  menggali  Pendapatan Asli  Daerah  akan  mempengaruhi  perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu
Kontigensi Volume 4, No. 2, November 2016, Hal. 127 - 135 ISSN 2088-4877
semakin  besar  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  maka akan  semakin  kecil  pula  ketergantungan  terhadap bantuan  pemerintah  pusat.  Sumber  keuangan  yang berasal  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  lebih  penting dibanding  dengan  sumber  yang  berasal  dari  luar Pendapatan  Asli  Daerah.  Hal  ini  karena  Pendapatan Asli  Daerah  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan kehendak  dan  inisiatif  pemerintah  daerah  demi kelancaran  penyelenggaraan  urusan  daerahnya. Namun  pada  kenyataannya,  berdasarkan  data  dari laporan  analisis  data/pelaporan  keuangan  daerah provinsi  Jawa  Barat  Tahun  Anggaran  2013 menggambarkan  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap total pendapatan daerah masih rendah.
Menurut  Mardiasmo  (2004:9)  pemberian  otonomi daerah  diharapkan  dapat  memberikan  keleluasaan kepada  daerah  dalam  pembangunan  daerah  melalui usaha-usaha  yang  sejauh  mungkin  mampu meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakat,  karena pada  dasarnya  terkandung  tiga  misi  utama sehubungan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah tersebut,  yaitu:  (1)  Menciptakan  efisiensi  dan efektivitas  pengelolaan  sumber  daya  daerah.  (2) Meningkatkan  kualitas  pelayanan  umum  dan kesejahteraan  masyarakat.  (3)  Memberdayakan  dan menciptakan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan  yang  dituntut  agar  lebih  baik  dibandingkan sebelum  otonomi  daerah. Aspek  pertama adalah bahwa  daerah  diberi  kewenangan  mengurus pembiayaan  daerah  dengan  kekuatan  utama  pada kemampuan  Pendapatan  Asli  Daerah (Desentralisasi Fiskal) . Aspek  kedua yaitu  di  sisi  manajemen pengeluaran  daerah,  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut  daerah  agar  lebih  terbuka  dan bertanggungjawab  dalam  pengeluaran  daerah.  Kedua aspek  tersebut  dapat  disebut  sebagai  reformasi pembiayaan  atau Financing  Reform. Pengelolaan keuangan  yang  baik  dapat  memberikan  suatu keunggulan  dalam  daya  saing  (Sidharta  dan  Affandi, 2016).
Untuk  mencapai  pembangunan  suatu  negara diperlukan  adanya  pembiayaan  dengan  sistem pembagian  keuangan  yang  adil,  proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Sehingga penting bagi  pemerintah  untuk  manaruh  perhatian  yang  lebih besar  terhadap  kinerja  keuangan.  Pengelolaan keuangan  daerah  yang  dilakukan  secara  ekonomis, efisien,  dan  efektif  atau  memenuhi  prinsip value  for money serta  partisipatif,  transparansi,  akuntabilitas.
dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi  serta  kemandirian  suatu  daerah.  Dengan demikian  maka  suatu  daerah  yang  kinerja keuangannya  dinyatakan  baik  berarti  daerah tersebut  memiliki  kemampuan  keuangan  untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Laporan  keuangan  merupakan  komponen penting  untuk  menciptakan  akuntabilitas  sektor publik  dan  merupakan  salah  satu  alat  ukuran kinerja  finansial.  Bagi  pihak  eksternal,  Laporan Keuangan  yang  berisi  informasi  keuangan    akan digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  untuk pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan politik.  Sedangkan  bagi  pihak  intern,  laporan keuangan  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk penilaian kinerja.
Berhubungan dengan  pengelolaan keuangan, maka sesuai dengan  amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang  Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan  Keuangan  Negara  dikelola  secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan  dan  kepatutan,  dapat  semakin diwujudkan.
Untuk  itu,  dalam  rangka  pengelolaan keuangan  daerah  kemudian  diatur  lebih  Ianjut dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Pada dasarnya  buah  pikiran  yang  melatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah keinginan  untuk  mengelola  keuangan  negara  dan daerah  secara  efektif  dan  efisien,  ide  dasar tersebut  tentunya  ingin  dilaksanakan  rnelalui  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  memiliki  tiga pilar  utama  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  dan partisipatif.
Adapun  tujuan  otonomi  daerah  berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  Pasal  2  ayat  3 menyebutkan  bahwa:   Pemerintahan  daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang  menjadi  urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum,  dan daya  saing  daerah.  Berdasarkan  ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi daerah,  yakni  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  pelayanan  umum  dan  daya  saing daerah.
Kontigensi Volume 4, No. 2, November 2016, Hal. 127 - 135 ISSN 2088-4877
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
diharapkan  dapat  dipercepat  perwujudannya  melalui peningkatan  pelayanan  di  daerah  dan  pemberdayaan masyarakat  atau  adanya  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pembangunan  di  daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan  atau  kekhususan  serta  potensi  daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  harus dilakukan  berdasarkan  tata  kelola  kepemerintahan yang  baik  ( good  governance  government ),  yaitu pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  secara transparan  dan  akuntabel,  yang  memungkinkan  para pemakai  laporan  keuangan  untuk  dapat  mengakses informasi  tentang  hasil  yang  dicapai  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Oleh  karena itu,  informasi  yang  terdapat  di  dalam  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  harus  bermanfaat  dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.
Tuntutan  publik  akan  pemerintahan  yang  baik memerlukan  adanya  perubahan  paradigma  dan prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah,  baik pada  tahap  penganggaran,  implementasi  maupun pertanggungjawaban. Penekanan tersebut
menunjukkan  bahwa  proses  pengelolaan  keuangan dan  pemahaman  mengenai  sistem  akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam manajemen pemerintahan. Salah satu cara dengan cara meberikan pelayanan  umum  dengan  baik  dapat  memanfaatkan teknologi informasi (Yusup et al., 2015)
Beberapa  penelitian  telah  membuktikan  bahwa tata kelola pemerintah Indonesia tidak berjalan dengan baik,  diantaranya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jeff Hunter  dan  Anwar  Shah,  (1998)  dengan mengelompokan  80  negara  ke  dalam good governance,  fair  governance, dan poor  governance berdasarkan governance  quality  index .  Berdasarkan penelitian  tersebut  Indonesia  dikategorikan poor governance ,  disejajarkan  dengan  Cina,  Nepal  dan Pakistan.  Sedangkan  Singapura,  Jepang,  Malaysia, Korea  Selatan,  Sri  Lanka  ,  Philippina,  India,  Thailand masuk  kategori  tata  kelola  yang  baik.  Selanjutnya penelitian  yang  dilakukan  Booz-Allen  and  Hamilton (2000),  dengan  mengelompokkan  negara  di  Asia Tenggara  menjadi  : good  governance dan poor governance ,  berdasarkan  Indeks  Efisiensi  Peradilan, Indeks  Korupsi,  Indeks  tata  kelola.  Indonesia dikategorikan negara dengan poor governance dengan besaran  indeks  efiensi  peradilan  2,50,  indeks  korupsi 2,15, dan indeks tata kelola 2,88. Sedangkan Malaysia
dan  Singapura  di  kategorikan good  governance (tata kelola yang baik). Kemudian Transparency  International (2005), juga  melakukan  penelitian  dengan  hasil  bahwa peringkat  korupsi  di  Indonesia  berada  pada  posisi rangking 137 dan 158, dengan nilai indeks prestasi korupsi   2,2.  Pada  tahun  2006  IPK  Indonesia  2,4, sedangkan  Singapura  (9,4),  Hongkong  (8,3), Jepang (7,6), Taiwan (5,9), Korea Selatan (5,1) dan Malaysia  (5,0)  jauh  berada  di  atas  Indonesia. Menurut Transparency International (2006) indeks prestasi  korupsi,  negara-negara  miskin  dirangking indeks yang rendah dibawah 5 (lima). Ini memberi indikasi, terdapat korelasi yang kuat antara korupsi dan kemiskinan, dengan temuan bahwa hampir tiga perempat  negara-negara  yang  disurvei  dalam  IPK (2006) memperoleh skor dibawah lima.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka rumusan  masalah  penelitian  ini  Reformasi Keuangan  Daerah,  Tata  kelola  Pemerintahan  dan Sistem Informasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Di  Wilayah  Priangan  Timur. Sedangkan maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui  besarnya  pengaruh  Reformasi Keuangan  Daerah,  Tata  kelola  Pemerintahan  dan Sistem Informasi Keuangan  terhadap  Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Priangan Timur.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah descriptive  survey dan explanatory  survey . Descriptive  survey dilakukan untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  variabel yang diteliti. Sedangkan explanatory survey untuk memperoleh  gambaran  keterkaitan  sebab  akibat antar  variabel  yang  diteliti  melalui  pengujian hipotesis  berdasarkan  data  yang  diperoleh  di lapangan.
Bersifat  deskriptif  mengandung  maksud bahwa  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh gambaran  tentang  ciri-ciri  variabel  yang  diteliti meliputi  aspek  reformasi  keuangan  daerah,  tata kelola  pemerintahan  dan  sistem  informasi keuangan  terhadap  pengelolaan  keuangan  yang berimplikasi pada kinerja keuangan. Penelitian ini bersifat  verifikatif  dengan  maksud  untuk  menguji kebenaran  suatu  hipotesis  yang  dilaksanakan melalui  pengumpulan  data  di  lapangan  dan
menguji  pengaruh  reformasi  keuangan  daerah,  tata kelola  pemerintahan  dan  sistem  informasi  keuangan terhadap  pengelolaan  keuangan  serta  implikasinya terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  di wilayah priangan timur.
Penelitian ini merupakan katagori crosssectional , yaitu  informasi  dari  sebagian  populasi  (sampel responden)  dikumpulkan  langsung  dari lokasi  secara empirik  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang diteliti.
Penelitian  ini  dilakukan  di  6  pemerintahan kabupaten/kota di selatan Jawa Barat yaitu kabupaten Garut, kabupaten Sumedang,
kabupaten
Tasikmalaya,  kota  Tasikmalaya,  kabupaten  Ciamis, dan  Kota  Banjar.  Teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  yaitu  teknik  pengambilan  sampel Proportionale Cluster Random Sampling.
Pengambilan  sampel  acak  adalah  suatu  metode pemilihan ukuran sampel dari suatu populasi dimana setiap  anggota  populasi  mempunyai  peluang  yang sama  dan  semua  kemungkinan  penggabungannya yang  diseleksi  sebagai  sampel  mempunyai  peluang yang  sama.  Dalam  penelitian  ini,  dengan menggunakan rumus Slovin diambil sampel sebanyak 180  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  dari  jumlah populasi  328  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang ada di wilayah Priangan Timur yang diteliti. Diketahui jumlah  populasi  (N)  sebanyak  328  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  dengan  tingkat  presisi  (d²)  yang ditetapkan  5 %, maka diperoleh sampel 180. Metode Analisis yang menggunakan analisis verifikatif dengan pengujian statistik yang dilakukan menggunakan teknik path analysis.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Hasil  perhitungan  path  analysis  menunjukkan bahwa  semua  hipotesis  penelitian  terbukti  signifikan. Hasil  keseluruhan  perhitungan  analisis  jalur  seperti ditunjukkan oleh gambar 1 berikut;
Berdasarkan  pada  gambar  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pengaruh  Reformasi  Keuangan Daerah,  Tata  Kelola  Pemerintahan  dan  Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan  dipengaruhi  oleh  pengaruh  langsung dan tidak langsung.

## Variabel Reformasi Keuangan Daerah
Pengaruh  langsung  variabel  Reformasi  Keuangan Daerah  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  sebesar 12,9%  sedangkan  pengaruh  tidak  langsungnya sebesar  10,0%  melalui  2  variabel  yang  lain,  yaitu Tata  Kelola  Pemerintahan  sebesar  5,9%  dan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebesar 4,1%.
Pengaruh  langsung  Reformasi  Keuangan  Daerah terhadap  Pengelolaan  Keuangan  memberikan pengaruh  sangat  besar  dibandingkan  dengan pengaruh tidak langsungnya, hal ini mengindikasikan  bahwa  Reformasi  Keuangan Daerah  merupakan  faktor  yang  dominan  dalam meningkatkan  pengelolaan  keuangan  daerah. Dengan  demikian  pengelolaan  keuangan  akan lebih  baik  oleh  suatu  daerah  disebabkan  karena adanya  reformasi  keuangan  daerah  yang  menuju ke arah Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Variabel Tata Kelola Pemerintahan
Pengaruh  langsung  variabel  Tata  Kelola Pemerintahan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan sebesar  9,4%  sedangkan  pengaruh  tidak langsungnya sebesar 9,0% melalui 2 variabel yang lain,  yaitu  reformasi  keuangan  daerah  sebesar 5,9%  dan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah sebesar  3,1%.  Pengaruh  langsung  Tata  Kelola Pemerintahan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan memberikan  pengaruh  sangat  besar  dibandingkan dengan  pengaruh  tidak  langsungnya,  hal  ini mengindikasikan bahwa Tata Kelola Pemerintahan
Kontigensi Volume 4, No. 2, November 2016, Hal. 127 - 135 ISSN 2088-4877
merupakan  salah  satu  faktor  yang  dominan  dalam meningkatkan  pengelolaan  keuangan.  Dengan demikian  pengelolaan  keuangan  akan  lebih  baik  jika tata  kelola  pemerintahan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan yang seharusnya.

## Variabel Sistem Informasi Keuangan
Pengaruh  langsung  variabel  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah  terhadap  Pengelolaan  Keuangan sebesar 12,6% sedangkan pengaruh tidak langsungnya  sebesar  7,2%  melalui  2  variabel  yang lain,  yaitu  reformasi  keuangan  daerah  sebesar  4,1% dan tata kelola pemerintahan sebesar 3,1%. Pengaruh langsung sistem informasi keuangan daerah terhadap Pengelolaan Keuangan memberikan pengaruh sangat besar  dibandingkan  dengan  pengaruh  tidak langsungnya,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  sistem informasi  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu faktor yang dominan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan  daerah.  Dengan  demikian  pengelolaan keuangan  akan  lebih  baik  jika  sistem  informasi keuangan  daerah  sudah  lebih  baik,  karena  dengan sistem informasi yang baik maka semua layanan yang diberikan  baik  kepada  pimpinan  maupun  masyarakat akan lebih baik.

## Pengujian Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diketahui  bahwa koefisien jalur pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja  keuangan  sebesar  0,839  diperoleh  nilai  t hitung sebesar 20,548 dengan mengambil taraf signifikansi α sebesar  5%,  maka  nilai  t tabel atau  t 0,05.180 =  1,999, karena  t hitung =  20,548  lebih  besar  dari  t tabel =  1,999, maka  H 0 ditolak  atau  dengan  kata  lain  terdapat pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah      terhadap Kinerja Keuangan.
Hasil  perhitungan  koefisien  determinasi  (R kuadrat)  yang  dinyatakan  dalam  prosentase menggambarkan  besarnya  kontribusi  semua  variabel bebas yaitu Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan    dan  Sistem  Informasi  Keuangan terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah    adalah sebesar  0,611,  artinya  bahwa  hasil  tersebut menandakan  bahwa  61,1%  variabel  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dapat  dijelaskan  oleh  variabel Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola
Pemerintahan  dan  Sistem  Informasi  Keuangan    atau dengan  kata  lain  bahwa  Pengelolaan  Keuangan Daerah sangat dipengaruhi oleh Reformasi Keuangan Daerah,  Tata  Kelola  Pemerintahan  dan  Sistem
Informasi  Keuangan.  Semakin  tinggi  Reformasi Keuangan  Daerah,  Tata  Kelola  Pemerintahan  dan Sistem  Informasi  Keuangan    maka  akan  semakin tinggi  pula  pengelolaan  keuangan  Daerah, sedangkan  sisanya  38,9%  dipengaruhi  oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti namun turut  mempengaruhi  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Hal  ini  juga  dijelaskan  oleh  Mardiasmo (2004:97)    bahwa  reformasi  keuangan  daerah terkait dengan penggunaan model pemerintah baru yang  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan zaman,  bukan  hanya  sekedar  perubahan paradigma,  namun  juga  perubahan  manajernen. Perubahan  tersebut  harus  tetap  berpegang  pada prinsip  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik. Untuk  pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan terhadap  Pengelolaan  Keuangan  dijelaskan  oleh Ahmad Yani (2013:346)  bahwa keuangan negara dan  daerah  dikelola  secara  efektif  dan  efisien melalui  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang memiliki  tiga  pilar  utama  yaitu:  transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan  pengaruh  Sistem  Informasi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan dijelaskan dalam  Peraturan Pemerintah nomor  45  Tahun  2013    pasal  180  menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban  APBN,  menteri  keuangan menyelenggarakan  sistem  informasi  keuangan yang terintegrasi.
Hasil  perhitungan  koefisien  determinasi  (R Kuadrat)  yang  dinyatakan  dalam  prosentase menggambarkan  besarnya  kontribusi  variabel Pengelolaan keuangan terhadap Kinerja keuangan adalah  sebesar  0,703.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  Kinerja  keuangan  dipengaruhi  oleh Pengelolaan  keuangan  sebesar  70,3%,  artinya bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pengelolaan keuangan,  maka  akan  semakin  baik  kinerja keuangan,  karena  dengan  tingkat  pengelolaan keuangan  yang  tinggi  akan  tercipta  kinerja keuangan  yang  baik  dengan  ditunjang  oleh reformasi  keuangan  daerah,  tata  kelola pemerintahan  dan  system  informasi  keuangan daerah.  Pengaruh  variabel  lain  di  luar  model penelitian  sebesar  29,7%,  hal  ini  mengindikasikan bahwa  masih  terdapat  variabel  lain  yang  dapat mempengaruhi  kinerja  keuangan,  yang  tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.
Pengelolaan  keuangan  daerah  memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  kinerja
Kontigensi Volume 4, No. 2, November 2016, Hal. 127 - 135 ISSN 2088-4877
keuangan,  artinya  bahwa  kinerja  keuangan dipengaruhi  oleh  tinggi  rendahnya  pengelolaan keuangan, namun masih terdapat faktor lainnya dalam mempengaruhi  kinerja  keuangan  seperti  kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan keuangan daerah dan lain sebagainya.
Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  Peraturan Pemerintah  Pasal  4  No.105  Tahun  2000  bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib,  taat  pada peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  efisien,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  atas  keadilan  dan kepatuhan.  Apabila  pengelolaan  keuangan  daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah  ditetapkan,  maka  tentunya  akan  meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri.

## KESIMPULAN
Adanya  pengaruh  Reformasi  Keuangan  Daerah terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  atau  dengan kata  lain  tinggi  rendahnya  Pengelolaan  Keuangan Daerah  salah  satunya  sangat  bergantung  kepada Reformasi  Keuangan  Daerah.  Menurut  para expert implementasi  dan  upaya  untuk  meningkatkan Reformasi  Keuangan  Daerah    yaitu  dengan  cara mengoptimalkan  pelaksanaan  Reformasi  Keuangan Daerah  karena  dengan  Reformasi  Keuangan  Daerah yang baik akan menentukan   Pengelolaan Keuangan yang baik   yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Adanya  pengaruh  Tata  Kelola  Pemerintahan terhadap pengelolaan keuangan daerah, namun faktor Tata Kelola Pemerintahan kecil pengaruhnya terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan kata lain tinggi rendahnya Pengelolaan Keuangan Daerah salah satunya  sangat  bergantung  kepada  Tata  Kelola Pemerintahan. Menurut para expert implementasi dan upaya  untuk  meningkatkan  Tata  kelola  Pemerintahan perlu  terus  ditingkatkan  terutama  yang  berkaitan dengan  transparansi  sehingga  diharapkan  dengan Pengelolaan Keuangan yang baik dapat meningkatkan Kinerja Keuangan yang baik.
Adanya  pengaruh  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah, namun  faktor  Sistem  Informasi  Keuangan    kecil pengaruhnya terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah atau  dengan  kata  lain  tinggi  rendahnya  Pengelolaan Keuangan  Daerah  salah  satunya  sangat  bergantung kepada  Sistem  Informasi  Keuangan.  Menurut  para expert implementasi  dari  Pelaksanaan  Sistem
Informasi Keuangan  perlu ditingkatkan khususnya pemahaman  pegawai  tentang  sistem    dan penguasaan  terhadap  IT  yang  tinggi  akan menentukan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengaruh  Reformasi  Keuangan  Daerah,  Tata kelola  Pemerintahan  dan  Sistem  Informasi Keuangan    terhadap  variabel  Pengelolaan Keuangan  Daerah  adalah  sebesar  61,11%. Sedangkan  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dan  turut mempengaruhi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah ditunjukan oleh nilal  1 = 0,389 atau sebesar 38,90 %.  Hal  ini  berarti  bahwa  apabila  Reformasi Keuangan  Daerah,  Tata  kelola  Pemerintahan  dan Sistem  Informasi  Keuangan    dapat  diterapkan secara  efektif  maka  dapat  meningkatkan Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Menurut  para expert implementasi dan upaya untuk meningkatkan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah perlu  mengoptimalkan  Reformasi  Keuangan Daerah,  Tata  Kelola  Pemerintahan  dan  Sistem Informasi Keuangan  sehingga diharapkan dengan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  baik  dapat meningkatkan Kinerja Keuangan.
Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah terhadap  variabel  Kinerja  Keuangan  adalah sebesar 83,90%. Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti  dan  turut  mempengaruhi  Kinerja  Keuangan ditunjukan oleh nilai  2 = 0,297 atau sebesar 29,70 %.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  Kinerja Keuangan,  artinya  bahwa  Kinerja  Keuangan dipengaruhi  oleh  tinggi  rendahnya  Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Menurut  para expert implementasi  dan  upaya  untuk  meningkatkan Kinerja Keuangan perlu mengoptimalkan Pengelolaan  Keuangan  Daerah    sehingga diharapkan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dapat meningkatkan Kinerja Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Booz,  A.,  Hamilton,  (2000). The  allianced enterprise:  breakout  strategy  for  the  new millennium . Darise,  Nurlan.  (2009).  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Edisi kedua. Jakarta: PT. Indeks. Hadian,  D.  (2015).  Pengaruh  Kepemimpinan,
Struktur Organisasi dan  Budaya Organisasi
Kontigensi Volume 4, No. 2, November 2016, Hal. 127 - 135 ISSN 2088-4877
terhadap Kinerja Dinas serta Implikasinya pada Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmiah  Manajemen Kontigensi , 3 (1), 26-43. Halim,  Abdul.  (2004). Akuntansi  Sektor  Publik (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
Jeff Hunter and Anwar Shah, (1998) Applying a Simple Measure of Good Governance to the Debate of Fiscal  Decentralization.  World  Bank  Policy Research  Working  Paper  1894.  Washington D.C.
Mardiasmo. (2004). Serial Otonomi Daerah: Otonomi &
Manajemen  Keuangan  Daerah. Ed  II, Yogyakarta: Penerbit Andi. Edisi Khusus.
Peraturan  Pemerintah  No.  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sidharta, I., & Affandi, A. (2016). The Empirical Study on  Intellectual  Capital  Approach  toward
Financial  Performance  on  Rural  Banking Sectors in Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues , 6 (3), 1247- 1253.
Undang-undang  No.33  Tahun  2004.  Tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Yani,  Ahmad,  (2013) Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah ,  Jakarta: Rajawali Press.
Yusup,  M.,  Hardiyana,  A.,  &  Sidharta,  I.  (2015). User  Acceptance  Model  on  E-Billing Adoption:  A  Study  of  Tax  Payment  by Government  Agencies. Asia  Pacific  Journal of  Multidisciplinary  Research , 3 (4.V),  150- 157.