Wacana Hukum: Vol.XXIV, No.2, Desember 2018 [ WACANA HUKUM: JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI ]

## REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Iswantoro ** ** Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  E-mail:  iswan_uin@yahoo.com
Info Artikel Abstract Masuk: 10/9/2018.
Revisi: 20/9/2018.
Diterima: 25/9/2018.
Terbit: 15/12/2018.
Keywords: Authority of Legislation, Regional  Representative  Council and House of Representatives. The journey of the Regional Representative Council (DPD) in the constitution is considered to still not compensate for the dynamics of proliferation of legislation. The  reason  is  that  the  function  of  the  DPD  with  the  DPR  in  the  field  of legislation  has  been  tugging  and  there  has  been  intense  competition  in  the formation  of  legislation,  on  the  one  hand  the  existence  of  the  DPR  as  an institution holding a legislative function born earlier is considered to dominate the formation of legislation. On the other hand, the existence of the DPD as a new institution that is also given a legislative function, its authority is considered to be too  small  when  compared  to  the  authority  of  the  DPR  in  the  process  of establishing  legislation.  Even  the  DPD  is  considered  to  add  to the  problem  of over regulation in Indonesian legislation. Borrowing the term Richard Susskind mentions  that  hyper  regulations  or  obesity  are  legal  and  over  regulation.  This situation led to the implementation of the DPD's legislative function not being optimal because it tends to be half-hearted. In other words, the existence of the DPD as the holder of legislative power is still under the shadow of the DPR, so it  has  not  been  taken  into  account  in  the  process  of  establishing  legislation  in Indonesia, even though it has been corrected by the Constitutional Court through Decision  of  the  Constitutional  Court  Number  92/PUU-X/2012  and Decision  Constitutional  Court  Number  15/  PUU-XIII/2015,  but  the decision was ignored. Abstrak
Kata Kunci: Kewenangan  Legislasi,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
P-ISSN: 1412-310x
E-ISSN: xxxxxxx Perjalanan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam ketatanegaraan dianggap  masih  belum  mengimbangi  dinamika  proliferasi  legislasi. Penyebabnya  adalah  fungsi  DPD  dengan  DPR  di  bidang  legislasi mengalami  tarik  ulur  dan  terjadi  persaingan  ketat  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  di  satu  sisi keberadaan  DPR  sebagai  lembaga  pemegang  fungsi  legislasi  yang lahir  lebih  dahulu  dianggap  mendominasi  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Sisi  lain,  keberadaan  DPD  sebagai  lembaga baru yang juga diberi fungsi legislasi, kewenangannya dianggap masih terlalu  kecil  jika  dibandingkan  dengan  kewenangan  DPR  dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan DPD dianggap akan menambah permasalahan over regulasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia . Meminjam istilah Richard Susskind menyebutkan bahwa hyper regulations atau obesitas hukum dan over rugulation .  Keadaan  tersebut  menyebabkan  pelaksanaan  fungsi legislasi DPD tidak optimal karena cendrung setengah hati. Dengan kata  lain,  keberadaan  DPD  sebagai  pemegang  kekuasaan  legislasi masih  di  bawah  bayang-bayang  DPR,  sehingga  belum diperhitungkan dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia,  walaupun  sudah  diluruskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012 dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUUXIII/2015, namun putusan tersebut tidak dihiraukan.
Wacana Hukum:

## PENDAHULUAN
Perjalanan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dalam  ketatanegaraan  dianggap  masih  belum mengimbangi  dinamika  proliferasi  legislasi.  Penyebabnya  adalah  fungsi  DPD  dengan  DPR  di bidang legislasi mengalami tarik ulur dan terjadi persaingan ketat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,  di  satu  sisi  keberadaan  DPR  sebagai  lembaga  pemegang  fungsi  legislasi yang lahir lebih dahulu dianggap mendominasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sisi lain,  keberadaan  DPD  sebagai  lembaga  baru  yang  juga  diberi  fungsi  legislasi,  kewenangannya dianggap  masih  terlalu  kecil  jika  dibandingkan  dengan  kewenangan  DPR  dalam  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan. 1 Bahkan  DPD  dianggap  akan  menambah permasalahan over  regulasi dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia . Meminjam  istilah Richard Susskind menyebutkan bahwa hyper regulations atau obesitas hukum dan over rugulation . 2 Kehawatiran tersebut berdasar karena penyusunan regulasi yang dilakukan secara TSM (tidak terstruktur dan tidak sistematis namun masif) dan  regulasi yang saling tumpang (dan tumbang) tindih (serta menindih) merupakan faktor akut yang justru melahirkan ke (tidak) pastian hukum, kesenjangan perlakuan dihadapan hukum, dan alienisasi HAM. 3 Dalam kurun 2000-2017 terdapat 35.901  peraturan,  terdiri  1  UUD  yaitu  UUD  1945,  Peraturan  Daerah  (Perda)  yaitu  sebanyak 14.225 Perda, Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen dan peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan. 4
Keadaan  tersebut  menyebabkan  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPD  tidak  optimal  karena cendrung setengah hati. Dengan kata lain, keberadaan DPD sebagai pemegang kekuasaan legislasi masih di bawah bayang-bayang DPR, sehingga belum diperhitungkan dalam proses pembentukan perundang-undangan  di  Indonesia,  walaupun  sudah  diluruskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  dan Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  15/PUUXIII/2015,  namun  putusan  tersebut  tidak  dihiraukan.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final, 5 tapi  fakta  menunjukkan  bahwa  putusan  final  MK  sering tidak direspon positif oleh lembaga negara lain, putusan final tidak jarang memperoleh tantangan sengit  dari  segelintir  aktor-aktor  negara  non-yudisial. 6 Meminjam  pendapat  Hamilton,  lembaga yudikatif  merupakan cabang  yang  paling  lemah,  bahkan  untuk  dapat  mengeksekusi  putusannya, peradilan  harus  dibantu  oleh  cabang  eksekutif  dan  legislatif,  karena  eksekutif  memiliki  pedang (senjata),  sedangkan  legislatif  menentukan  atas  keuangan  negara  (dompet).  Sebaliknya,  cabang yudikatif (judiciary  power )  hanya  berwenang  memutus  perkara. 7 Beberapa  negara,  kondisi  ini cenderung  merepresentasikan  krisis  konstitusional.  Akibatnya,  putusan  MK  tidak  implementatif
1 Hernadi  Affandi,  “Problematika  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Hegemoni  Dewan Perwakilan Rakyat”, Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2014.
2 Bayu  Dwi  Anggono,  “The  Politics  of  Law  On  The  Formation  of  Responsive,  Participative  and  Populist Legislation “, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 4 , April 2016.
3 Wicipto  Setiadi,  “Dinamika  Proses  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan”, Bahan  Kuliah  Hukum Peraturan  Perundang-Undangan  Magister  Hukum  Tahun  2017. Baca  juga  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2016, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, p. 10.
4 Andi  Sandi  Ant.T.T.,  “Refleksi  Terhadap  Pembatalan  Produk  Hukum  Daerah ” , Makalah Lecture  on  Law  and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016.
5 Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baca juga Pasal 10 Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6 Fajar  Laksono  Soeroso,  “Pembangkangan  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Kajian  Putusan  Nomor 153/G/2011/PTUN_JKT” Jurnal Yudisial Komisi Yudisial, Vol.6 No.3 Desember Tahun 2013, p.228.
7 Alexander Hamilton, 1995, Federalist 78. In The Federalist Papers , New York: Mentor, p. 30.
Wacana Hukum:
karena  selalu  dihadang  oleh  kompleksitas  permasalahan  yang  mengemuka  di  tahap  aplikasi putusan final. 8
Keadaan  tersebut  kemudian  memunculkan  keinginan,  terutama  dari  kalangan  anggota  DPD sendiri,  untuk  memperkuat  fungsi  legislasi  DPD.  Keinginan  tersebut  selalu  mengemuka  dalam berbagai  kesempatan,  baik  dalam  forum  internal  DPD,  maupun  diekspos  oleh  media  massa. Bahkan  keinginan  tersebut  pernah  diwujudkan  melalui  usul  perubahan  terhadap  pasal  terkait dengan DPD. Upaya tersebut tidak berhasil karena tidak mendapatkan dukungan suara minimal untuk  terjainya  perubahan  UUD  1945.  Namun  demikian,  keinginan  tersebut  terus  digulirkan sampai  dengan  menguji  UUMD3  ke  Mahkamah  Konstitusi. 9 Pasal  24C  UUD  NRI  1945 10 menyebutkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap  konstitusi, memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  konstitusi, memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum. Jimly  Asshiddiqie  menyebutkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  pengawal  konstitusi, pengawal  demokrasi  dan  sebagai  pelindung  hak  asasi  manusia, 11 sedangkan  Pataniari  Siahaan menambahkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  penafsir  dan  Penguji  Undang- Undang  dengan  Undang-Undang  Dasar  ( the  final  judicial  interpreter  of  the  constitution). 12 Langkah tersebut merupakan langkah konstitusional yang digulirkan untuk mencari dukungan dan formula yang tepat untuk memperkuat fungsi legislasi ke depan. Langkah tersebut merupakan penguatkan jalan ke Amandemen kelima, selain karena terdapat harapan besar bahwa amandemen ini sebagai penyempurna  amandemen  sebelumnya,  amandemen  kelima  juga  adalah  proses  reformasi konstitusi terakhir yang semata-mata diserahkan kepada mekanisme kerja MPR. 13

## PEMBAHASAN Kewenangan Pembentukan Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar
Sepanjang sejarah yang tercatat, sistem perwakilan rakyat telah dikenal dan berkembang sejak masa  Yunani  Sebelum  Masehi  dan  terus  berkembang  hingga  sekarang  ini.  Pada  masa  Yunani, organisasi negara kota Yunani SM pada umumnya terdiri dari seorang raja atau penguasa sebagai kepala  pemerintah,  sebuah  dewan  penasihat  penguasa,  dan  sebuah  permusyawaratan  rakyat.  Di negara  kota  Sparta  dewan  penasihat  itu  dinamakan Gerousia dan  badan  permusyawaratan rakyat/polis  disebut Apella yang  di  Athena  disebut Ekklesia. Secara  formal  setiap  warga  negara kota Athena adalah anggota Ekklesia (artinya mereka yang dipanggil) atau lengkapnya Ekklesia tou dimou (permusyawaratan polis). Setiap anggota Ekklesia berhak untuk didengar, serta ikut dalam pemungutan  suara.  Masalah  yang  dibicarakan  mancakup  semua  masalah  yang  terkait  dengan kehidupan  rakyat,  misalnya  pengalokasian  dana  untuk  bangunan  umum,  tempat-tempat  ibadat, patung-patung, jalan jalan, kapal-kapal, masalah perang dan damai, perjanjian dengan negara lain,
8 Inosentius  Samsul,  2009, Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI,  p. 4. Baca juga Dri Utari Christina R dan Ismail Hasani  (Ed),  2013, Masa  Depan  Mahkamah  Konstitusi  RI:  Naskah  Konferensi  Mahkamah  Konstitusi  dan    Pemajuan  Hak Konstitusional Warga, Jakarta: Setara Press, p. 3.
9 Udiyo Basuki, “Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Amanat Reformasi dan Demokrasi”, Jurnal Panggung Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Vol.1 No.1 Januari 2015.
10 Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
11 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konpress, p. 156.
12 Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi,  2010, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, p. 78
13 Kiki Syahnakri, “Menyoal Lagi Amandemen UUD 1945”, Kompas , 24 Pebruari 2009, p. 3.
Wacana Hukum:
pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  umum,  dan  juga  masalah  pemilihan  para  pejabat, pengawasan dan penghukuman mereka, dan lain-lain. 14
Konsep  perwakilan  rakyat  ini  terus  berkembang  dan  memiliki  beberapa  corak  yang  berbeda sesuai  dengan  sistem  pemerintahan  yang  dianut  oleh  suatu  negara.  Pada  garis  besarnya  paling tidak ada dua konsep yang menonjol dalam pemikiran Barat mengenai sistem perwakilan, yaitu pertama; konsep  yang  terkait  dengan  hubungan  antara  lembaga  perwakilan  dengan  pemerintah. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  ada  dua  konsep  yang  berkembang  yaitu,  pertama;  lembaga perwakilan  dimaksudkan  untuk  mengekang  dan  mencegah  tindakan  sewenang-wenang  raja terhadap rakyat. Jadi lembaga perwakilan rakyat sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan raja terhadap  rakyat,  kedua;  lembaga  perwakilan  rakyat  dimasudkan  untuk  menggantikan  sistem demokrasi  langsung,  sehingga  melalui  lembaga  perwakilannya  masyarakat  dapat  berpartisipasi dalam penentuan masalahmasalah kenegaraan. 15
Konsep kedua, terkait dengan hubungan lembaga perwakilan dengan rakyatnya, yang dalam hal ini  berkembang  dua  konsep,  yaitu  pertama;  wakil  yang  duduk  dalam  lembaga  perwakilan  tidak tergantung pada kehendak atau instruksi dari mereka yang memilihnya artinya para wakil itu bebas untuk bertindak dan mebuat kebijaksanaan nasional berdasarkan keyakinannya sendiri.  Menurut konsep ini, para wakil terpilih bukanlah untuk membela/mengurus kepentingan para pemilihnya saja  tetapi  untuk  kepentingan  rakyat  secara  keseluruhan.  Inggris  dan  Perancis,  juga  Jerman menganut konsep ini. Kedua; didasarkan pada teori kedaulatan rakyat yang mengajarkan bahwa para wakil dalam lembaga perwakilan hanya merupakan perantara saja (the people’s agents). Karenya para  wakil  itu  harus  mengikuti  instruksi  para  pemilihnya  atau  rakyat.  Amerika  Serikat  termasuk penganut konsep yang kedua ini. 16
Pergantian  Orde  Baru  ke  Orde  Reformasi  dimulai  dengan  disampaikannya  pernyataan pengunduran  diri  penguasa  orde  baru  Presiden  Soeharto  pada  tanggal  21  Mei  1998  di  Istana Negara Jakarta. Pada saat itu juga diadakan pengambilan sumpah B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Habibie mengemukakan akan mempercepat pemilihan umum dan memangkas masa jabatannya dari tahun 2002 menjadi 1999. Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun  1999  juga  merupakan  amanat  dan  MPR  berdasarkan  Ketetapan  MPR  RI  Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi  Kehidupan  Nasional  sebagai  Haluan  Negara.  Perubahan  bertahap  terhadap  UUD 1945 dimulai sejak Oktober 1999, yaitu Perubahan Pertama yang ditetapkan oleh Sidang Umum MPR RI pada tahun 1999, Perubahan Kedua yang ditetapkan oleh Sidang Umum MPR RI pada tahun 2000, Perubahan Ketiga yang ditetapkan oleh Sidang Umum MPR RI pada tahun 2001, dan Perubahan  Keempat  yang  ditetapkan  oleh  Sidang  Umum  MPR  RI  pada  tahun  2002.  Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yaitu: 17
1. Tidak  mengubah  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
14 Mastur,  “Rekonstruksi  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Berbasis Penguatan  Sistem  Bikameral”, Disertasi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,  2017, p. 100-130.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Abdul Kadir Jaelani, Haeratun dan Soeleman Djaiz B, “Pengaturan Kepariwisataan Halal di Nusatenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015”, Jurnal Jatiswara, Vol. 33 No. 3 November 2018.
Wacana Hukum:
4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh).
5. Melakukan perubahan dengan cara adendum .
Melihat hasil dalam persidangan, terdapat perbedaan mengenai jumlah kamar dalam parlemen, dimana jika kewenangan parlemen dianalisis dari seluruh fungsi-fungsinya ( representative assemblies dan deliberative assemblies ) maka struktur parlemen terdiri dari 3 (tiga) kamar, yaitu DPR. DPD, dan MPR. Memperhatikan sistem perwakilan rakyat yang dianut setelah perubahan UUD 1945, telah mengandung  semangat  demokrasi  yang  cukup  kuat.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  penegasan mekanisme  rekrutmen  anggota  lembaga  perwakilan  yang  seluruhnya  dipilih  melalui  mekanisme yang sangat demokratis yaitu seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Demikian juga  tercermin  dalam  upaya  memperkuat  posisi  lembaga  perwakilan  (DPR  dan  DPD)  dengan menegaskan  fungsi-fungsi  lembaga  perwakilan  dalam  bidang  legislasi  dan  anggaran  yang  lebih tegas. Disampiung itu pemberian hak-hak DPR dan DPD yang dijamin UUD untuk mengawasi Presiden/pemerintah  serta  keterlibatan  lembaga  perwakilan  dalam  penentuan  kejabakan administrasi  pemerintahan  tertentu,  menunjukkan  bahwa  fungsi  lembaga  perwakilan  telah menembus masalah-masalah administratif bahkan pada beberapa fungsi yudikatif yaitu menuntut pemberhentian Presiden setlah melalui penyeldikan oleh DPR serta penentuan hakim agung dan hakim  konstitusi.  Tetapi  pada  sisi  lain,  kewenangan  MPR  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat dikurangi yaitu hanya pada fungsi legislasi pada tataran perubahan dan penetapan undang-undang dasar  dan  fungsi  administratif  dalam  pelantikan  Presiden  serta  pemilihan  Presiden  atau  wakil presiden dalam hal-hal tertentu. Pada sisi lain dengan jaminan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang dasar memberikan hak-hak politik yang lebih nyata dan transparan kepada rakyat  dalam  melakukan  akses  terhadap  pemerintahan  baik  secara  langsung  maupun  melalui lembaga perwakilan rakyat yang ada. 18
Perubahan  UUD  1945  membawa  perubahan  yang  cukup  mendasar  mengenai  sistem perwakilan  dalam  ketatanegaraan  Indonesia.  Paling  tidak  ada  tigak  aspek  mendasar  mengenai lembaga perwakilan rakyat setelah perubahan UUD 1945, yaitu; mengenai struktur kelembagaan dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  fungsi  dan  kewenangannya  serta  pengisian  anggota lembaga  perwakilan.  Ada  tiga  lembaga  perwakilan  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yaitu Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah. MPR  memiliki  fungsi  yang  sama  sekali  berbeda  dengan  DPR  dan  DPD,  sedangkan  DPR  dan DPD sendiri memiliki fungsi yang hampir sama, hanya saja DPD memiliki fungsi dan peran yang terbatas. Jika dilihat dari jumlah lembaga perwakilan rakyat maka sistem perwakilan yang dianut bukanlah  sistem  bikameral  karena  ada  tiga  lembaga  perwakilan  rakyat.  Sedangkan  jika  melihat hanya DPR dan DPD maka kedua lembaga perwakilan ini merupakan bentuk sistem bikameral akan  tetapi  bukan  sistem  bikameral  yang  murni  ( strong bicameral). Keanggotaan  DPR  adalah representasi  rakyat  di  seluruh  Indonesia  secara  proporsional  melalui  partai  politik (political representation) dan DPD sebagai representasi dari daerah (daerah provinsi) dari seluruh Indonesia (regional  representation) memiliki  posisi  yang  sama  sebagaimana  tercermin  dalam  jumlah  anggota DPD yang sama banyaknya dari setiap provinsi.
Memperhatikan tugas dan kewenangan MPR dalam UUD 1945, sebagai lembaga perwakilan, MPR hanya memiliki tiga fungsi yang pokok yaitu; fungsi legislasi yaitu melakukan perubahan dan atau  menetapkan  undang-undang  dasar,  fungsi  administratif,  yaitu  melantik  Presiden  dan  Wakil Presiden  serta  memilih/mengangkat  Presiden  atau  Wakil  Presiden  dalam  hal-hal  tertentu,  serta fungsi  judikatif  yaitu  memutuskan  untuk  memberhentikan  atau  tidak  memberhentikan  Presiden
18 Jimly  Asshiddiqie,  2006, Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Negara  Pasca  Reformasi, Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, p.139.
Wacana Hukum:
atau  Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya  yang  diusulkan  oleh  DPR.  Dengan  demikian dibanding dengan sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan dari MPR menjadi sangat terbatas dan limitatif . Walaupun demikian kewenangan MPR merubah dan menetapkan undang-undang dasar serta memberhentikan serta mengangkat dan memilih presiden atau wakil presiden dalam hal-hal tertentu menunjukkan adanya kwenangan besar yang dimiliki MPR. Hal ini adalah wajar karena MPR adalah gabungan dari seluruh anggota DPR dan DPD. 19
Pembentukan DPD sebagai lembaga negara baru diberikan kewenangan dalam fungsi legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian melahirkan persoalan terkait siapa lembaga pembentuk undang-undang di Indonesia. Sebelum Perubahan UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang adalah Presiden dan DPR. Pembagian wewenang membentuk  undang-undang  sangat  jelas,  sehingga  tidak  pernah  memunculkan  persoalan ketatanegaraan.  Persoalan  yang  muncul  pada  waktu  bukan  berkaitan  dengan  wewenang, melainkan  persoalan  pelaksanaan  kewenangan  yang  sudah  dimiliki,  khususnya  oleh  DPR.  Pada waktu  itu,  DPR  belum  dianggap  berdaya  sebagai  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  legislasi, sehingga dianggap sebagai lembaga pemberi stempel atas semua rancangan undang-undang yang diajukan  oleh  Presiden,  pada  waktu  itu  juga  belum  ada  perebutan  kewenangan  terkait  fungsi legislasi. 20
Pasca  perubahan  UUD  Tahun  1945,  persoalan  justru  muncul  dengan  terbentuknya  lembaga baru  DPD,  yang  mendapatkan  fungsi  legislasi  mendampingi  DPR  yang  sudah  lebih  dulu  lahir. MPR  sebagai  lembaga  pengubah  UUD  1945  melahirkan  DPD  dengan  melakukan  perubahan unsur  utusan  daerah  yang  semula  pelengkap  anggota  DPR  di  dalam  keanggotaan  MPR. Kemunculan  DPD  lebih  ditujukan  untuk  membantu  tugas  dan  fungsi  DPR  dalam  proses pembentukan undang-undang, oleh karena itu pemberian fungsi legislasi kepada DPD dianggap belum sepenuh hati. 21
UUD  hasil  perubahan  sebenarnya  tidak  menyebutkan  bahwa  DPD  memiliki  fungsi  legislasi. Pasal  20  Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai pemegang kekuasaan pembentukan perundang-undangan, untuk memperkuat sistem presidensial sebagai  penguatan  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  ,  Pasal  5  Undang-Undang  Dasar 1945  memberikan amanat kepada pemerintah sebagai salah satu pemegang kekuasaan legislasi di Indonesia.  Fungsi  legislasi  kemudian  dipersoalkan  oleh  DPD  karena  tidak  dianggap  seimbang dengan  fungsi  legislasi  yang  dimiliki  oleh  DPR,  bahkan  persoalan  keseimbangan  fungsi  legislasi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  92/PUU-XX/2012  menegaskan  bahwa,  DPD  RI  mempunyai  kewenangan  yang  setara dengan Pemerintah dan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi terkait dengan otonomi daerah, hak/kewenangan  DPD  sama  dengan  DPR  dan  Presiden  dalam  membahas  RUU,  keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas dan kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU APBN. 22
Setelah perubahan UUD 1945, terdapat beberapa lembaga negara  yang secara eksplisit diberi wewenang dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, dalam UUD 1945 setelah perubahan ketiga  pada  tahun  2001,  terdapat  beberapa  lembaga  negara  yang  diberi  kewenangan  dalam mengeluarkan  produk  hukum  selain  undang-undang.  kewenangan  tersebut  diberikan  kepada
19 Mastur,  “Rekonstruksi  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Berbasis Penguatan  Sistem  Bikameral”, Disertasi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,  2017, p. 135.
20 Akhmad  Adi  Purawan,  “Korupsi  Legislasi  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 3 Desember 2014, p. 347-348.
21 Ibnu  Sina  Chandra  negara,  “Menemukan  Formulasi  Diet  Regulasi”, Jurnal  Media  Hukum, Fakultas  Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.24 No. 1 Tahun 2017, p. 2-3.
22 Lihat  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012.
Wacana Hukum:
MPR,DPR  dan  DPD,  bahkan  pemerintahan  daerah  dan  DPRD.  Secara  khusus,  lembaga  yang berwenang  dalam  pembentukan  undang-undang  justru  menimbulkan  masalah,  karena ketidaktegasan rumusan UUD 1945. Hal itu kemudian dianggap sebagai sumber persoalan terkait dengan  lembaga  yang  berwenang  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Secara berturut-turut  beberapa  lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  mengeluarkan produk hukum tertentu sebagai berikut: 23
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3 ayat (1))
2. Presiden (Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 20 Ayat (4) dan Pasal 22 Ayat (1).
3. Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 22 Ayat (2).
4. Dewan Perwakilan Daerah. (Pasal 22D).
Berdasarkan rumusan Pasal-pasal di atas, kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
No  Lembaga Jenis PPU Dasar Hukum Keterangan 1. MPR Undang-Undang Dasar Pasal 3 ayat (1) Mengubah dan Menetapkkan Keputusan MPR  Pasal 7B ayat (7) Mengambil dan Menyetujui 2. Presiden  Undang-Undang  Pasal 5 ayat (1) Mengajukan RUU Pasal 20 ayat (2) Membahas dan Menyetujui bersama DPR. Pasal 20 ayat (4) Mengesahkan RUU Peraturan Pemerintah Pasal 5 ayat (2) Menetapkan Perpu Pasal 22 ayat (1) Menetapkan 3. DPR  Undang-Undang  Pasal 20 ayat (1) Membentuk Pasal 20 ayat (2) Membahas dan Menyetujui bersama Presiden. Perpu Pasal 22 ayat (2) Memberikan Persetujuan 4. DPD  Undang-Undang  Pasal 22D ayat (1) Dapat Mengajukan RUU ke DPR terkait Otda. Pasal 22 ayat (2) Ikut membahas RUU.
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  kewenangan  DPD  dalam  pembentukan  undang-undang sangat terbatas jika dibandingkan dengan DPR, DPD hanya diberikan fungsi untuk mengajukan RUU  kepada  DPR  dan  ikut  membahasnya.  Sementara  itu  DPR  memiliki  wewenang merencanakan,  menyusun  dan  membahas  RUU,  memberikan  persetujuan  terhadap  Perpu. Dengan  demikian  design  awal  DPD  dalam  UUD  1945,  sudah  membatasi  kewenangan  DPD. Jimly  Asshiddiqie  mangatakan  bahwa walaupun  DPD  mempunyai  kewenangan  terbatas  seputar kepentingan  daerah,  akan  tetapi  dapat  dikatakan  bahwa  DPD  mempunyai  kewenangan  penuh untuk  melakukan  fungsi  pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  DPD mempunyai  fungsi  penunjang  atau  auxiliary  terhadap  fungsi  DPR  dalam  fungsi  legislasi  atau disebut juga sebagai co-legislator, daripada legislator sepenuhnya. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi  legislasi,  kedudukan  DPD  perlu  ditempatkan  secara  tepat  dalam  proses  pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan
23 Putera  Astomo,  “Pembentukan  Undang-Undang    dalam  Rangka  Pembaharuan  Hukum  Nasional  di  Era Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3 September 2014.
Wacana Hukum:
dalam  Pasal  22D  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Kedudukan  DPD  dalam  proses  pembahasan  rancangan  undang-undang  tersebut  sampai  pada pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan.
Ide pemikiran dari lahirnya DPD sebagai kamar baru dalam sistem parlemen di Indonesia yaitu untuk memberikan sebuah double check sehingga lebih representatif terhadap kepentingan rakyat. Undang-Undang  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung  jawab  lembaga  permusyawaratan  rakyat,  lembaga  perwakilan  rakyat,  dan  lembaga perwakilan  daerah  untuk  mengembangkan  kehidupan  demokrasi,  menjamin  keterwakilan  rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks  and  balances antara  lembaga  legislatif  dan  eksekutif,  serta  meningkatkan  kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 24
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  salah  satu  pendapat Mahkamah  Konstitusi  adalah  bahwa  salah  satu  perubahan  UUD  1945  yang  mendasar  adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu perubahan dari “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut membawa implikasi konstitusional yang mendalam yang tercermin pada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara setelah perubahan. Jika kedaulatan rakyat sebelum perubahan dilakukan sepenuhnya oleh MPR  maka  setelah  perubahan,  kedaulatan  rakyat  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar yang di dalamnya diatur mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam hal ini, DPR, DPD, dan Presiden menyelenggarakan kedaulatan rakyat di bidang legislasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Oleh karena seluruh aspek penyelenggaraan negara  dalam  bidang  legislasi  berdasarkan  kedaulatan  rakyat  harus  merujuk  ketentuan  Undang- Undang  Dasar  maka  sistem  yang  hendak  dibangun  adalah  sistem  konstitusional,  yaitu  sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada ketentuan konstitusi. Sistem konstitusional yang dianut  oleh  UUD  1945  sebelum  perubahan  dimuat  dalam  Penjelasan  Umum  “Sistem Pemerintahan  Negara”  angka  II.  Dalam  sistem  konstitusional,  kewenangan  dan  kekuasaan masingmasing  lembaga  negara  diatur  dan  dirinci  sedemikian  rupa  dan  saling  mengimbangi  dan membatasi  antara  satu  dan  yang  lainnya  berdasar  ketentuan  Undang-Undang  Dasar.  Sistem demikian  membawa  konsekuensi  konstitusional  pada  tingkat  penerapan  dan  penyelenggaraan kekuasaan  negara,  antara  lain,  terhadap  struktur,  mekanisme,  dan  hubungan  tata  kerja  antar lembaga-lembaga negara. 25
Namun  demikian,  UU  MD3  yang  dibentuk  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 92/PUU-X/2012,  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan peraturan  perundang  –undangan  tetap  saja  memuat  ketentuan  pasalpasal  yang  mereduksi, menegasikan, mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. 26
24 Saldi  Isra  &  Zainal  Arifin  Mochtar,  2007,  “ Konsep  Ideal  Bikameral Yang  Sesuai  dengan  Keadaan  dan  Pemerintahan Demokratis di  Indonesia”,  Laporan  Kajian,  Parliamentary  Reform  Inititives  and  DPD  Empowerment  (PRIDE), Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD bekerja sama dengan UNDP, p. 85-90.
25 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012.  Baca  juga  Patrialis  Akbar,  2013, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 , Jakarta: Sinar Grafika, p. 23-30.
26 Yenny AS,  “Fungsi legislasi DPD RI Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 92/PUU-X/2012”, Jurnal Lex Publika , Vol 1, No1, Januari 2014.
Wacana Hukum:

## Pelaksanaan Fungsi Legislasi pada Masa yang Akan Datang
Memaksimalkan Peran DPD dalam Proses Pengawasan Produk Hukum Daerah Pembentukan  DPD  tidak  hanya  agar  daerah  ada  yang  mewakili  serta  ikut  mengelola kepentingan  daerah  di  tingkat  pusat,  tetapi  juga  untuk  meningkatkan  peran  daerah  dalam penyelenggaraan  negara.  Kiprah  DPD  juga  diarahkan  untuk  mengikutsertakan  daerah  dalam menentukan  politik  negara  dan  pengelolaan  negara,  sesuai  ruang  lingkup  tugas  fungsi  DPD sebagai  lembaga  legislatif,  yakni  membentuk  undang-undang  dan  penyelenggaraan pemerintahan,  serta  mengambil  putusan  mengenai  besar  dan  penggunaan  anggaran  negara (terutama untuk kebutuhan daerah-daerah). 27
Merujuk payung hukum, Pasal 22D UUD 1945 ayat (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undangundang  mengenai:  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  negara,  pajak,  pendidikan,  dan  agama  serta  menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 28 Sesuai  tugas  dan  wewenang  DPD  yang  tercantum  dalam  Pasal  22D UUD  1945,  maka  materi  usulan  RUU  yang  disusun  DPD  kepada  DPR  adalah  berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah.  Usulan  RUU  dari  DPD  tersebut  disusun mendasarkan kepada visi sebagai berikut. 29
1. Mendorong  perkembangan  demokrasi,  keterbukaan,  dan  akuntabilitas  di  daerah  dan pusat.
2. Melindungi dan mengarahkan hasil eksploitasi sumber daya daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah.
3. Mengatur  sumbangsih  hasil  ekspoitasi  sumber  daya  daerah  untuk  kepentingan  negara secara demokratis dan adil.
4. Meningkatkan  penghargaan  dan  penghormatan  hukum  agama,  hukum  adat,  serta masyarakat adat yang hidup dan berkembang di daerah.
5. Meningkatkan peran daerah-daerah dalam memajukan dan memperkuat negara.
6. Meningkatkan hubungan Daerah dan Pusat yang adil dan demokratis.
7. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam bingkai NKRI.
Lebih  lanjut  secara  konstitusional  DPD  ikut  membahas  bersama  DPR  atas  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  Pusat  dan  Daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang  diajukan  oleh  pemerintah  atau  hak  inisiatif  DPR.  DPD  diundang  oleh  DPR  untuk melakukan  pembahasan  rancangan  Undang-Undang  sebagaimana  dimaksudpada  ayat  (1) bersama  dengan  pemerintah  pada  awal  Pembicaraan  Tingkat  I  sesuai  Peraturan  Tata  Tertib DPR.    Selain  itu,  DPD  dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang mengenai  otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan  penggabungan  daerah,  hubungan
27 Enny  Nurbaningsih,  dkk,  2009, “ Pengawasan  terhadap  Produk  Hukum  Daerah  dalam  Rangka  Mewujudkan Pembangunan  Hukum  Nasional”, Laporan  Penelitian, Kerjasama  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia dengan    Pusat  Kajian  Dampak  Regulasi  dan  Otonomi  Daerah  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, p. 1.
28 Ibid.
29 Ahmad Sururi, “Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi Menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi dan Harmonis”, Jurnal Ajudikasi Universitas Serang Raya, Vol.1 No.2 Desember 2017,  p. 15-26.
Wacana Hukum:
pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  pajak,  pendidikan  dan  agama.  Pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang- undang. 30
Sebagai  lembaga  aspirasi  daerah,  DPD  seyogyanya  menempatkan  hukum  dengan  melihat tuntutan desentralisasi daerah, dengan menciptakan suatu harmonisasi yang menyeluruh antara peraturan  perundang-undangan  dengan  prinsip-prinsip  otonomi  daerah  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Artinya  penataan  mekanisme  pengelolaan  kebijakan dengan  kewenangan  yang  lebih  besar  harus  diberikan  masyarakat  dan  daerah.  Jika dikontekskan dengan filosofi lahirnya DPD sebagai lembaga penyalur aspirasi daerah akan ada pijakan  yuridis  secara  konstitusional  untuk  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  produk hukum daerah. 31

## DPD Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang.
Kelemahan DPD sebagai pemegang fungsi legislasi dapat diperbaiki dan diperkuat dengan penempatan  DPD  sebagai  pemegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang.  DPD  juga menjadi pihak yang memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang dengan DPR dan Presiden. Fungsi tersebut semestinya meliputi semua tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  sebagaimana halnya presiden dan DPR, kecuali melakukan pengesahan dan  pengundangan.  Oleh  karenanya,  DPD  seharusnya    dapat  merencanakan,  menyusun  dan membahas RUU. Dengan demikian, DPD benar-benar menjadi suatu lembaga legislatif yang memiliki  kekuasaan  untuk  membentuk  undang-undang  dalam  arti  sebenarnya  bukan  hanya sebagai lembaga pembantu DPR.

## DPD Memberikan Persetujuan Bersama atas RUU
Langkah lain yang penting adalah suatu RUU yang sudah dibahas bersama oleh Presiden, DPR dan DPD semestinya diberikan persetujuan terlebih dahulu oleh DPD, semestinya suatu RUU  tidak  dapat  disahkan  oleh  Presiden  menjadi  undang-undang.  kewenangan  ini  menjadi penting untuk menyeimbangkan kewenangan yang selama ini hanya dipegang oleh DPR dan mengesampingkan  DPD.  Dengan  demikian,  peran  DPD  akan  bertambah  besar  dengan diberikannya  kesempatan  untuk  memberikan  persetujuan  bersama  dalam  pembentukan undang-undang.  untuk  mewujudkannya  diperlukan  amandemen  ketentuan-ketentuan mengenai DPD dalam  UUD 1945.
DPR DPD Usul Perubahan 19 (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang- undang.**)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** ) 22C (1) Anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  dipilih  dari  setiap provinsi  melalui  pemilihan umum.*** ) (2) Anggota  Dewan  Perwakilan Daerah  dari  setiap  provinsi jumlahnya  sama  dan  jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak  lebih  dari  sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) (3) Dewan  Perwakilan  Daerah bersidang  sedikitnya  sekali TETAP
30 Enny  Nurbaningsih,  dkk,  2016, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan ,  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, p.1-5.
31 Ibid.
Wacana Hukum:
dalam setahun.*** ) (4) Susunan dan kedudukan Dewan  Perwakilan  Daerah diatur dengan undang- undang.***) 20 (1) Dewan  Perwakilan  Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) (2) Setiap  rancangan  undang- undang  dibahas  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* (3) Jika  rancangan  undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,  rancangan  undang- undang itu  tidak  boleh  diajukan  lagi dalam  persidangan  Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.*) (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang  telah  disetujui  bersama untuk menjadi undang-undang.* (5) Dalam  hal  rancangan  undang- undang  yang  telah  disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden  dalam  waktu  tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut  sah  menjadi  undang- undang dan wajib diundangkan.**) 22D (1) Dewan  Perwakilan  Daerah dapat  mengajukan  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi  daerah,  hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan  sumber  daya  ekonomi lainnya,  serta  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah, serta  yang  berkaitan  dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***) (2) Dewan  Perwakilan  Daerah ikut  membahas  rancangan undang-undang yang berkaitan  dengan  otonomi daerah;  hubungan  pusat  dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan  sumber  daya  ekonomi lainnya,  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** ) (3) melakukan  pengawasan  atas pelaksanaan  undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan  pusat  dan  daerah, pengelolaan sumber daya alam dan  sumber  daya  ekonomi lainnya,  pelaksanaan  anggaran pendapatan dan  belanja  negara,  pajak, pendidikan,  dan  agama  serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada  Dewan  Perwakilan (1) Dewan Perwakilan Daerah memegang kekuasaan membentuk undang-undang.) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama (3) Dewan Perwakilan Daerah  memiliki fungsi  legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. (4) Anggota  Dewan Perwakilan Daerah  berhak mengajukan  usul rancangan undang-undang (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus  mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah dalam persidangan yang berikut. (6) Jika tidak mendapat persetujuan, maka  peraturan pemerintah  itu harus dicabut.
Wacana Hukum:
Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** ) (4) Anggota  dapat  diberhentikan dari  jabatannya,  yang  syarat- syarat dan tata caranya  diatur  dalam  undang- undang.***) 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** ) (2) Dalam  melaksanakan  fungsinya, selain  hak  yang  diatur  dalam pasal-pasal  lain  Undang-Undang Dasar ini,  Dewan  Perwakilan  Rakyat mempunyai  hak  interplasi,  hak angket,  dan  hak  menyatakan pendapat.**)
(3) Selain  hak  yang  diatur  dalam pasal-pasal  lain  Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  mempunyai hak  mengajukan  pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.** ) (4) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang hak  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan
Rakyat  diatur  dalam  undang- undang.** ) 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
22 (1) Dalam  hal  ihwal  kegentingan yang  memaksa,  Presiden  berhak menetapkan peraturan pemerintah  sebagai  pengganti undang-undang. (2) Peraturan  pemerintah  itu  harus mendapat  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka  peraturan  pemerintah  itu harus dicabut.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan di atas, keberadaan DPD sejak awal tidak dilengkapi dengan fungsi- fungsi  tertentu  secara  eksplisit  seperti  halnya  DPR.  Oleh  karena  itu,  kehadiran  DPD  dalam konteks  pembentukan  undang-undang  di  Indonesia  tidak  terlalu  diperhitungkan  oleh  DPR. Alasannya karena DPD diberikan sedikit kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan tertentu. Akibatnya keberadaan DPD sebagai lembaga negara baru di bawah bayang- bayang DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.
Wacana Hukum:
Ketimpangan  kewenangan  legislasi  antara  DPD  dan  DPR,  semestinya  segera  mendapatkan perhatian  dengan  melakukan  perubahan  undang-undang  terkait.  Terlebih  setelah  beberapa  kali putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan DPD diperkuat sehingga menjadi seimbang dengan DPR  dalam  undang-undang      berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah,  serta  yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kesempatan ini perlu segera direspon oleh DPD agar keluhan selama ini terkait kewenangan DPD dalam bidang legislasi  yang amat terbatas  tidak  terjadi  pada  masa  yang  akan  datang.  Selain  itu  kewenangan  tersebut  harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten.

## REFERENCES
Affandi,  Hernadi,  “Problematika  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat”, Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2014. Ant.T.T., Andi Sandi, “Refleksi Terhadap Pembatalan Produk Hukum Daerah ” , Makalah Lecture on Law and Judicial Review: Konstitusionalitas Kewenangan Kemendagri dalam Membatalkan Perdadi Era Otonomi Daerah, Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 28 September 2016. Asshiddiqie,  Jimly,  2006, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Jakarta: Konpress.
_______________, 2006, Perkembangan Dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Astomo, Putera, “Pembentukan Undang-Undang  dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di Era Demokrasi”, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3 September 2014. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  2016, Dokumen  Pembangunan  Hukum  Nasional  Tahun  2016, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
Basuki,  Udiyo,  “Amandemen  Kelima  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  Amanat  Reformasi dan  Demokrasi”, Jurnal  Panggung  Hukum  Perhimpunan  Mahasiswa  Hukum  Indonesia, Vol.1  No.1 Januari 2015.
Chandranegara, Ibnu Sina, “Menemukan Formulasi Diet Regulasi”, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol.24 No. 1 Tahun 2017, hlm. 2-3.
Christina R, Dri Utari dan Ismail Hasani (Ed), 2013, Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI: Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan  Pemajuan Hak Konstitusional Warga, Setara Press, Jakarta. Hamilton, Alexander, 1995, Federalist 78. In The Federalist Papers , Mentor, New York.
Isra, Saldi & Zainal Arifin Mochtar, 2007, “ Konsep Ideal Bikameral Yang Sesuai dengan Keadaan dan Pemerintahan  Demokratis di  Indonesia”,  Laporan  Kajian,  Parliamentary  Reform  Inititives  and  DPD Empowerment (PRIDE), Sekretariat Jenderal DPD bekerja sama dengan UNDP, Jakarta. Jaelani,  Abdul  Kadir,  Haeratun  dan  Soeleman  Djaiz  B,  “Pengaturan  Kepariwisataan  Halal  di Nusatenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Xiii/2015”, Jurnal Jatiswara, Vol. 33 No. 3 November 2018. Mastur,  “Rekonstruksi  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi Berbasis  Penguatan  Sistem  Bikameral”, Disertasi, Program  Doktor  Ilmu  Hukum,  Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,  2017.
Nurbaningsih,  Enny,    dkk,  2016, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan , Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Wacana Hukum:
______________________, 2009, “ Pengawasan terhadap Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan  Pembangunan  Hukum  Nasional”, Laporan  Penelitian, Kerjasama  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan  Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Purawan,  Akhmad  Adi,  “Korupsi  Legislasi  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 3 Desember 2014.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012.  Baca  juga  Patrialis  Akbar,  2013, Lembaga-lembaga  Negara  Menurut  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun1945 ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012. Samsul,  Inosentius,  2009, Laporan  Akhir  Pengkajian  Hukum  tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Setiadi, Wicipto, “Dinamika Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Bahan Kuliah Hukum Peraturan Perundang-Undangan Magister Hukum Tahun 2017.
Soeroso,  Fajar  Laksono,  “Pembangkangan  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  Kajian Putusan  Nomor  153/G/2011/PTUN_JKT” Jurnal  Yudisial  Komisi  Yudisial, Vol.6  No.3 Desember Tahun 2013.
Sururi,  Ahmad,  “Analisis  Formulasi  Instrumen  Simplifikasi  Regulasi  Menuju  Tatanan  Hukum yang  Terintegrasi  dan  Harmonis”, Jurnal  Ajudikasi  Universitas  Serang  Raya, Vol.1  No.2 Desember 2017.
Syahnakri, Kiki, “Menyoal Lagi Amandemen UUD 1945”, Kompas , 24 Pebruari 2009. Tim  Penyusun  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi,  2010, Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yenny  AS,  “Fungsi  legislasi  DPD  RI  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU- X/2012”, Jurnal Lex Publika , Vol 1, No1, Januari 2014.