Article Info
Submitted: 25 Februari 2020 | Reviewed: 15 April 2020 | Accepted: 28 Mei 2020

## POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH
Dani Amran Hakim, 1 Muhammad Havez 2

## Abstract
This  article  discusses  the  politics  of  law  for  Indonesian  migrant  workers  protection.  The  aim  of discussion  is  to  understand  the  politics  of  law  for  Indonesian  migrant  workers  protection  in  siyasah dusturiyah fiqh perspective based on Law Number 18 Year 2017 about Indonesian Migrant Workers Protection.The  method  used  is  literature  review  using  a  juridicial  normative  approach  and  content analyisis.  The  Article  3  of  the  Law  on  the  Protection  of  Indonesian  Migrant  Workers  states  that Indonesian  migrant  workers  protection  aim  to  protect  the  human  rights  as  well  as  to  fulfil  the  legal, economic and social needs of migrant workers and their families. The protection is conducted before, during  and  after  their  working  time.  Based  on  the  perspective  of  siyasah  dusturiyah  fiqh  which  is  a part of siyasah fiqh that addresses the issue of legislation of state, so the Law  on the Protection of Indonesian Migrant Workers is in accordance with 4 (fourth) principles of workers protection in Islam, they  are  1)  human  independency;  2)  human  dignity;  3)  justice;  4)  contract  (akad)  and  payment clarity.

## Keywords: Indonesian migrant workers; protection; siyasah dusturiyah

## Abstrak
Tulisan dalam artikel ini membahas mengenai politik hukum perlindungan pekerja migran Indonesia. Tujuannya  untuk  mengetahui  perspektif  fikih  siyasah  dusturiyah  terhadap  perlindungan  pekerja migran  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia.Metode  yang  digunakan  adalah  kajian  pustaka  dengan  menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  dan  analisis  konten.  Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  memberikan  arah  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  yaitu  menjamin  pemenuhan  dan  penegakan  hak  asasi manusia  para  pekerja  migran  serta  menjamin  perlindungan  hukum,  ekonomi  dan  sosial  pekerja migran  serta  keluarganya.  Perlindungan  tersebut  dilaksanakan  sebelum,  selama  dan  setelah bekerja.  Berdasarkan  fikih  siyasah  dusturiyah,  yang  merupakan  bagian  fikih  siyasah  yang membahas  masalah  perundang-undangan  negara,  maka  Undang-Undang  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari perspektif tersebut sesuai dengan 4 (empat) prinsip ketenagakerjaan dalam  Islam  yaitu;  1)  kemerdekaan  manusia;  2)  prinsip  kemuliaan  derajat  manusia;  3)  prinsip keadilan; dan 4) prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah.
Kata Kunci: perlindungan; pekerja migran Indonesia; siyasah dusturiyah
1 Fakultas Syari’ah,  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan  Lampung,  Jln.  Letnan  Kolonel  Endro  Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131, Email: daniamranhakim@radenintan.ac.id, Tlp. 082181111307
2 Firma Hukum HAR & Partners, Jln. Rya Cudu Pembangunan A6 No. 1, Sukarame, Bandar Lampung, 35131, Email: havez02@gmail.com, Tlp. 085339390202

## I. Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  27  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (UUD  NKRI)  1945 menentukan  bahwa, “ Tiap-tiap  warga Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,  dengan  demikian  jaminan atas  penyediaan  lapangan  pekerjaan merupakan  pemenuhan  hak  dasar  yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi dan negara  Indonesia.  Kedaulatan  sebuah negara  dituangkan  dalam  konstitusi  yang mengatur  dasar-dasar  bernegara  dan jaminan  atas  hak  dan  kewajiban  warga negaranya.  Namun  pada  kenyataannya, keterbatasan akan lapangan pekerjaan di dalam  negeri  menyebabkan  banyaknya warga negara Indonesia mencari pekerjaan  ke  luar  negeri  menjadi  pekerja migran.  Menurut  Connie  de  la  Vega pengertian  pekerja  migran  adalah “ a person who is to be engaged, is engaged or  has  been  engaged  in  a  remunerated activity in a State of which he or she is not a  national. ” 3 Hal  tersebut  semakin meningkat  sejak  krisis  ekonomi  melanda negara Indonesia pada akhir tahun 1997, jumlah  Tenaga  Kerja  Indonesia  atau Pekerja  Migran  Indonesia  (selanjutnya
3 Connie De La Vega dan Conchita Lozano-Batista.
2016. “ 21  Advocates  Should  Use  Applicable International  Standards  to  Address  Violations  of Undocumented  Migrant  Workers ’ Rights  in  the United States,”  dalam Human  Rights  and Refugees,  Internally  Displaced  Persons  and Migrant  Workers ,  ed.  oleh  Anne  F.  Bayefsky (Martinus Nijhoff Publishers, 2006), hlm. 517.
disingkat  PMI)  ke  luar  negeri  meningkat tajam. 4
Peningkatan  tersebut  disebabkan semakin  sempitnya  lapangan  pekerjaan yang  tersedia  di  dalam  negeri,  sehingga memaksa banyak warga negara Indonesia  menjadi  pekerja  migran  di  luar negeri  untuk  mempertahankan  hidup. Berdasarkan  data  yang  bersumber  dari Badan  Pusat  Satistik  (BPS)  mencatat Agustus  2019  ada  sejumlah  8,13  juta orang  setengah  penganguran  (orang yang  bekerja  kurang  dari  35  jam seminggu  dan  masih  bersedia  menerima pekerjaan)  dan  28,41  juta  orang  pekerja waktu  (orang  yang  bekerja  di  bawah  jam kerja  normal  dari  35  jam  seminggu  tetapi tidak  mencari  pekerjaan  atau  tidak bersedia menerima pekerjaan lain, terdapat  5  orang  penganggur  dari  100 orang  angkatan  kerja. 5 Dengan  tingkat pengangguran  yang  cukup  tinggi  ini, artinya negara belum dapat menyediakan lapangan  pekerjaan  yang  memadai.  Hal ini  menjadi  persoalan  di  negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Selanjutnya  pemerintah  mencatat ada kenaikan jumlah angkatan kerja pada Februari  2020  sebanyak  137,91  juta orang,  naik  1,73  juta  orang  dibanding
4 Rizky  Dian  Bareta  dan  Budi  Ispriyarso.  2018.
“ Politik  Hukum  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  Fase  Purna  Bekerja, ” Kanun  Jurnal Ilmu Hukum 20 (1), hlm. 163.
5 Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  2019. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2019 , hlm. 1.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
Februari  2019. 6 Masalah  minimnya lapangan  pekerjaan  dan  mewabahnya virus  Covid-19  di  Indonesia  sejak  bulan Maret  2020  yang  memaksa  pemerintah membuat  kebijakan  Pembatasan  Sosial
Berskala Besar (PSBB) tentunya berdampak pada perekonomian khususnya swasta atau perusahaan yang tidak sedikit melakukan pemutusan hubungan  kerja  kepada  pegawainya. Permasalahan  tersebut  masih  ditambah dengan masalah kemiskinan yang mendera  masyarakat  Indonesia.  Hal tersebut  menjadi  faktor  pendorong  yang cukup  besar  dengan  keberadaan  PMI  di luar negeri. Kesempatan lapangan pekerjaan  dan  tingkat  penghasilan  yang cukup  tinggi  di  luar  negeri  menjadi  daya tarik utama dari para PMI. 7
Berdasarkan  Pasal  31  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UUTK)  menentukan bahwa “ Setiap  tenaga  kerja  mempunyai hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan  dan  memperoleh  penghasilan yang  layak  di  dalam  atau  di  luar negeri”.
Maka dari itu faktor keterbatasan lapangan  pekerjaan,  daya  saing  yang tinggi  dan  penghasilan  yang  lebih  layak
6 Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  2020. Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan
Februari 2020 , hlm. 1.
7 Hamdan Tri Atmaja, 2014. “ Model Pemberdayaan Keluarga  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  Indonesia Berbasis  Arena  Produksi  Kultural  Dalam  Upaya Menciptakan  Keluarga  Mandiri  Sejahtera  di Propinsi  Jawa Timur,” Forum  Ilmu  Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 41 (1), hlm. 26.
merupakan alasan yang membuat tenaga kerja  yang  mencari  lowongan  pekerjaan di dalam negeri merubah pencariannya ke luar negeri sehingga tidak sedikit masyarakat  Indonesia  yang  menjadi  PMI di  luar  negeri.  Sebagian  besar  pekerja migran ini umumnya terdorong oleh upah yang  relatif  lebih  tinggi  dibanding  upah yang diterima di negara asal. 8
Sepanjang 2014-Maret 2019,
jumlah  PMI  mencapai  1,55  juta  pekerja.
Data  dari  Badan  Nasional  Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (BNP2TKI)  sepanjang  bulan Januari-Agustus  2017  telah  berhasil menempatkan  sebanyak  148.285  orang, sepanjang 2018 meningkat 7,89% menjadi  283.640  orang  dan  populasi selama  triwulan  pertama  2019  mencapai 64.062  orang. 9 Besarnya  jumlah  PMI yang  bekerja  di  luar  negeri  sebenarnya mempunyai  sisi  positif,  yaitu  mengatasi sebagian  masalah pengangguran di dalam  negeri.  Namun,  ada  pula  sisi negatifnya  berupa  resiko  kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi  seperti  pelanggaran  HAM terhadap pekerja migran. Resiko tersebut dapat  dialami  oleh  PMI  baik  selama proses  persiapan,  keberangkatan  dan
8 Tri  Lisiani  Prihatinah,  Noor  Asyik,  dan  Kartono Kartono,  2012. “ Kendala  Perlindungan  Hukum Terhadap  Buruh  Migran  di  Kabupaten Cilacap,”
Jurnal Dinamika Hukum 12 (2), hlm. 313.
9 Aga  Natalis  dan  Budi  Ispriyarso.  2018. “ Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia,” Pandecta:  Research  Law  Journal 13 (2), hlm. 109.
selama  bekerja  di  luar  negeri  maupun setelah pulang ke Indonesia.
Bekerja  merupakan  salah  satu kegiatan penting bagi kehidupan manusia bahkan terkadang menjadi sangat dominan  dibandingkan  dengan  aktifitas- aktifitas lainnya terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kerja dapat diartikan  secara  umum  maupun  khusus, secara  umum  kerja  mencakup  semua bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh manusia,  baik  dalam  mencari  materi maupun non-materil, intelektual atau fisik, maupun  hal-hal  yang  berkaitan  dengan masalah  dunia  maupun  akhirat. 10 Agama Islam  menempatkan  setiap  manusia,  apa pun jenis pekerjaan dan profesinya dalam posisi  yang  mulia  dan  terhormat.  Islam juga  sangat  mencintai  umat  Muslim  yang gigih bekerja untuk kehidupannya.
Azyumardi Azra memberikan pendapat  bahwa  Indonesia  mengalami transisi  dari  otoritarianisme  sejak  tahun 1998.  Selang  masa  dua  dasawarsa  atau 20 tahun demokrasi, Islam yang merupakan  agama  mayoritas  penduduk juga  terus  mengalami ‘ kebangkitan ’ ( resurgence ). Berbarengan dengan Islamic  resurgence yang  bermula  sejak separuh kedua dasawarsa 1980an, politik dan  demokrasi  juga  sudah  sampai  pada titik yang tidak mungkin dimundurkan lagi ( point  of  no  return ). 11 Kebangkitan
10 M.B.  Hendri  Anto.  2003, Pengantar  Ekonomi Mikro Islam, Yogyakarta: Ekonisia UII, hlm. 222.
11 Azyumardi  Azra,  2018. “ Kesalehan  dan  Politik: Islam Indonesia, ” Studia Islamika , hlm. 645.
tersebut juga tentu mempengaruhi pemerintah  untuk  membuat  peraturan atau kebijakan yang tentunya sesuai atau selaras dengan hal tersebut.
Berdasarkan  Pasal  28A  UUD 1945  menentukan  bahwa “ Setiap  orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidu pannya”  dengan  demikian  bahwa Negara  Republik  Indonesia  berkewajiban melindungi hak hidup serta mempertahankan  hidup  dan  kehidupan segenap  warga  negara  Indonesia.  Tanpa ada pengecualian, negara akan melindungi  warga  negara  yang  berada baik  di  dalam  maupun  luar  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa  peraturan  perundang-undangan yang  bertujuan  untuk  melindungi  pekerja migran  Indonesia  (PMI),  yaitu  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (selanjutnya disingkat UU PPMI).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU PPMI  memberikan  pengertian  Pekerja Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik Indonesia.  Pekerja  migran  ada  disemua sektor ekonomi. Pekerja migran memainkan peran penting dalam pertumbuhan  ekonomi  baik  bagi  negara asal ( home state ) maupun negara tempat mereka  bekerja  ( host  state ).  Sehingga
negara wajib menjamin perlindungan PMI di  negara  tempatnya  bekerja.  Maka  dari itu  politik  hukum  perlindungan  PMI berdasarkan UU PPMI dikaji apakah telah sesuai dengan tuntutan masyarakat pekerja kita yang membutuhkan perlindungan  di  luar  negeri  dan  telah selaraskah  jika  dianalisis  berdasarkan fiqh  siyasah  dusturiyah .  Oleh  karena  itu menarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh  agama  Islam  dalam  hal  ini perspektif fikih siyasah dusturiyah terhadap  Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

## II.  Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis  normatif  dengan  fokus  pada pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  dan  analisis  konten.  Menurut Soerjono  Soekanto  penelitian  yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. 12 Spesifikasi  penelitian dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif- analitis,  artinya  bahwa  penelitian  ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah
dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa  politik  hukum  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  perlindungan  hukum  PMI  serta dianalisis berdasarkan fiqh siyasah
dusturiyah .
12 Soerjono Soekanto. 2006. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pub, hlm. 14.
III.  Analisis dan Pembahasan
a.  Politik
Hukum
Perlindungan

## Perkerja Migran Indonesia
Menurut  Hans  Kelsen  produk hukum  mempunyai  kekuatan  berlaku apabila  penetapannya  didasarkan  atas kaedah  yang  lebih  tinggi  tingkatannya. Norma dasar yaitu konstitusi atau grundnorm terdapat  dasar  berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum. Berdasarkan grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya suatu kaedah hukum. 13 Pada tataran grundnorm perlindungan  PMI  secara  konstitusional politik  hukum  Indonesia  mengacu  pada Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  yang  telah  terakomodir pada  perubahan  UUD  Negara  Republik Indonesia 1945 yang kedua, yaitu penjabaran  hak  asasi  manusia  ke  dalam konstitusi Republik
Indonesia. 14
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan  bahwa “ Tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, kemudian Pasal 28A UUD 1945  menentukan  bahwa “ Setiap  orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”.  Selanjutnya  Pasal  28D ayat  (1)  UUD  1945  menentukan  bahwa “ Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,
13 Hans  Kelsen.  2008. Rechtswetenschap  en Gerechtigheid , terjemahan Mr. Ir. MM ban Praag, dikutip  oleh  Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar, Yogyakarta:  Liberty, hlm. 95.
14 Bareta dan Ispriyarso, Op. Cit., hlm. 170.
jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama  di  hadapan hukum.”  Selanjutnya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
menentukan bahwa “ Setiap orang berhak untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 15
Maka perlindungan PMI merupakan kewajiban yang telah disepakati dalam grundnorm atau kosntitusi  yang  berlaku  di  negara  kita yaitu  UUD  1945.  Perlindungan  PMI tersebut  dijabarkan  melalui  UU  PPMI, berdasarkan  Pasal  1  angka  5  UU  PPMI menentukan bahwa, Perlindungan
Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala upaya  untuk  melindungi  kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam
mewujudkan terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja, selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Kebijakan pengaturan perlindungan  pekerja  migran  melalui  UU PPMI  merupakan  bagian  dari  politik hukum  negara  Indonesia.  Menurut  David Kairsy, politik hukum merupakan kebijaksanaan  negara  untuk  menerapkan hukum. 16 E.  Utrecht  memaparkan  bahwa politik  hukum  adalah  suatu  ilmu  normatif
15 Ibid.
16 David  Kairys,  ed.,  1990. The  Politics  of  Law:  A Progressive Critique , Revised ed. (2nd ed.), New York: Pantheon Books, hlm. xi.
yaitu  ilmu  yang  menentukan  hal-hal  yang seharusnya ada. 17 Sesuatu yang seharusnya  ada  dalam  bentuk  normatif adalah  peraturan  perundang-undangan, baik yang bersifat materiil maupun formil. Politik  hukum  kemudian  berperan  untuk menentukan cara dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan ataupun pelaksanaan  suatu  produk  hukum. 18
Menurut  Parsons  dalam  politik  hukum, ada beberapa hal yang menjadi persoalan,  yaitu:  1)  tujuan  yang  hendak dicapai  dengan  sistem  hukum  yang  ada; 2)  cara-cara  terbaik  untuk  mencapai tujuan;  3)  kapan  waktu  hukum  perlu diubah  dan  bagaimana  caranya;  4) perumusan  suatu  pola  untuk  proses pemilihan tujuan serta cara pencapaiannya.
19
Berdasarkan pengertian  tersebut  menurut  Mahfud  MD melihat  politik  hukum  mencakup  proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke  arah mana hukum dibangun dan ditegakkan. 20
1.  Perkembangan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sebelum  berlakunya  UU  PPMI, pada tanggal 18 Oktober 2004,
Pemerintah Indonesia mengesahkan
17 Otong  Rosadi  dan  Andi  Desmon.  2013, Studi Politik  Hukum:  Suatu  Optik  Politik  Hukum , Yogyakarta: PT. Thafa Media, hlm. 6.
18 Satjipto  Rahardjo.  2009, Hukum  dan  Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 203.
19 Talcott  Parsons.  1966,  S ocietiers,  Evolutionary and  Comparative  Perspectives, Englewood  Cliff, New Jersey: Prentice Hall, hlm. 13.
20 Moh.  Mahfud  M.  D,    2009, Politik  Hukum  di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.
sebuah  undang-undang  yang  mencoba untuk  melindungi  hak  asasi  para  pekerja migran  melalui  Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar  Negeri  (UU  PPTKILN).  Namun setelah  diberlakukan  ternyata  penolakan terhadap keberadaan UU PPTKILN marak  terjadi  dan  tak  kunjung  padam. Pengaturan perlindungan PMI ini tentunya bertujuan agar pemerintah dapat memberikan  kebijakan  yang  baik  kepada para PMI, menurut Widaningrum penerimaan publik atau masyarakat terhadap pengaturan atau kebijakan yang dikeluarkan  pemerintah  membutuhkan kepercayaan  publik  yang  tinggi, “ high public  trust  in  government  will  facilitate government  in  implementing  various policies,  because  the  public  believes  that the  government  has  a  concern  for  the public interest and demands . 21
Sedangkan  pengaturan  PMI  pada  UU PPTKILN sangat marak terjadi penolakan oleh berbagai lapisan di masyarakat.
Penolakan  dan  perlawanan  paling keras  datang  dari  kalangan  Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah dalam UU
PPTKILN memandang  buruh  migran  alias  PMI  tak lebih  sebagai  komoditas. 22 Implementasi
21 Ambar  Widaningrum.  2017, “ Public  Trust  and Regulatory Compliance,” Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik 21 (1), hlm. 11.
22 Pemerintah  Hanya  Jadikan  TKI  Sebagai Komoditas,
kebijakan pemerintah masih mengandung semangat diskriminasi dan bahkan kebijakan  penempatan  buruh  migran sudah mengarah pada kebijakan perdagangan manusia ( human
trafficking ). 23
Maraknya penolakan dan
tanggapan negatif terhadap UU PPTKILN maka  pada  12  April  2012  Dewan Perwakilan Rakyat
mengesahkan undang-undang mengenai ratifikasi International
Convention on The Protection  of  The  Rights  of  All  Migrant Workers  and  Members  of  Their  Families melalui  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2012  tentang  Pengesahan International Convention  on  The  Protection  of  The Rights  of  All  Migrant  Workers  and Members  of  Their  Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak  Seluruh  Pekerja  Migran  dan
Anggota Keluarganya atau dapat disingkat menjadi Konvensi Migran 1990).
Berdasarkan undang-undang
ini kemudian substansi perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya
http://www.eramoslem.com/br/fo/48/12377,1v.ht ml, t.t. diakses pada tanggal 25 Desember 2019
23 “ Komnas  HAM, “ Hak  Asasi  Buruh  Migran Indonesia, ” http://www.
Tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20 040617-07,id.html,  t.t.;  diunduh  pada  tanggal  25 Desember  2019 “ Depnakertrans  Bantah  RUU Perlindungan  TKI  Mengukuhkan  Trafficking, ” http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/ 09/17/brk,20040917-31,id.html, t.t.; diunduh pada tanggal 25 Desember 2019 atau lihat juga dalam “ Laporan  Akhir  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum Mengenai  Perlindungan  Hak  Dan  Keselamatan Pekerja Migran”  (Pusat  Analisis  Dan  Evaluasi Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia, 2016).
diatur lebih mendalam dibanding Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004. 24
Sampai  pada  akhirnya  bulan Oktober  tahun  2017  Pemerintah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  secara  resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia (UU  PPMI)  untuk  menggantikan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga
Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
Pengesahan  ini  menandakan  akhir  dari perjalanan  panjang  yang  lamban  dan terjal dari proses legislasi
untuk perlindungan pekerja migran Indonesia yang  setiap  saat  menghadapi kerentanan  pelanggaran  HAM,  mulai  dari soal pengupahan, pengusiran, penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan bahkan hukuman mati.
Berdasarkan  UU  PPMI  merujuk pada  pengertian  tentang  konsepsi  politik hukum  di  atas,  Pasal  3  UU  PPMI memberikan  arah  tujuan  yang  hendak dicapai  dalam  perlindungan  PMI  yaitu;  a) menjamin  pemenuhan  dan  penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan  Pekerja  Migran  Indonesia;  dan  b) menjamin  perlindungan  hukum,  ekonomi dan  sosial  Pekerja  Migran  Indonesia  dan keluarganya.  Perlindungan  hak  asasi manusia  menurut  UU  PPMI  adalah pekerja migran Indonesia harus dilindungi
24 Bareta dan Ispriyarso, Op. Cit., 172.
dari  perdagangan  manusia,  perbudakan dan  kerja  paksa,  korban  kekerasan, kesewenang-wenangan,  kejahatan  atas harkat  dan  martabat  manusia,  serta perlakuan  lain  yang  melanggar  hak  asasi manusia.
Pokok-pokok  pengaturan  dalam UU PPMI meliputi pekerja migran Indonesia  yang  bekerja  pada  pemberi kerja  berbadan  hukum,  pekerja  migran Indonesia  yang  bekerja  pada  pemberi kerja  perseorangan,  pelaut  awak  kapal dan  pelaut  perikanan,  hak  dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan keluarganya,  upaya  perlindungan  PMI baik perlindungan dalam sistem penempatan  (sebelum  bekerja,  selama bekerja,  dan  sesudah  bekerja),  atase ketenagakerjaan,  layanan  terpadu  satu atap,  sistem  pembiayaan  yang  berpihak pada calon dan/atau PMI, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran  Indonesia,  dan  perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi.
Secara  kewenangan  pemerintah dalam pelaksanaannya UU PPMI mengatur  tugas  dan  tanggung  jawab antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Tugas  dan  tanggung  jawab tersebut  diatur  dalam  Bab  V  Pasal  39-43 UU PPMI. Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka  5  UU  PPMI  menentukan  bahwa, perlindungan  pekerja  migran  Indonesia adalah  segala  upaya  untuk  melindungi kepentingan  calon  dan/atau  PMI  serta keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam
keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja, selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
2.  Perlindungan Sebelum, Selama dan Setelah Bekerja
Perlindungan  dalam  UU  PPMI diatur secara lebih sistematis dan komprehensif  dalam  bab  tersendiri  yaitu terdiri  dari  aturan  Perlindungan  sebelum, selama  dan  setelah  bekerja  berjumlah sebanyak  20  pasal,  serta  aturan  terkait perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial yang  berjumlah  sebanyak  6  pasal. Pengaturan  perlindungan  terhadap  PMI sebelum  bekerja  berdasarkan  Pasal  8 mencakup 2 aspek yaitu administratif dan teknis.
Perlindungan yang bersifat administratif  meliputi  kelengkapan  dan keabsahan  dokumen  penempatan  serta penetapan  kondisi  dan  syarat  kerja seperti  surat  keterangan  perkawinan, surat  keterangan  izin  pihak  keluarga, surat keterangan sehat, sertifikat kompetensi  kerja,  paspor,  visa  kerja, perjanjian  penempatan,  dan  perjanjian kerja.  Sementara  terkait  proses  yang dipersyaratkan  berdasarkan  Pasal  12 ayat  2  akan  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan  Kepala  Badan.  Perlindungan pada  aspek  teknis  meliputi  antara  lain sosialisasi  informasi,  pendidikan  dan pelatihan, fasilitas pemenuhan hak, pelayanan dalam bentuk layanan terpadu satu atap (LTSA), jaminan sosial, penguatan pegawai fungsional, dan pembinaan serta pengawasan.
Bagian ini juga memuat tugas dan tanggung  jawab  atase  ketenagakerjaan yaitu  pada  Pasal  15  yang  mengatur verifikasi  terhadap  mitra  usaha  (agen perekrutan)  di  luar  negeri  dan  pengguna jasa. Atase ketenagakerjaan juga berkewajiban untuk membuat serta mengumumkan  daftar  mitra  usaha  dan pengguna  jasa  yang  bermasalah  secara periodik  berdasarkan  verifikasi  tersebut. Hasil  verifikasi  akan  digunakan  sebagai bahan rekomendasi dalam pemberian izin penempatan bagi Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia (PPPMI)  yang  bermitra  dengan  mitra usaha yang masuk dalam daftar bermasalah ( blacklisting ). Selanjutnya pada  Pasal  19  ayat  2  mengatur  bagian perlindungan  sebelum  bekerja  mengatur tentang  isi  perjanjian  kerja,  jangka  waktu perjanjian  kerja,  prosedur  perpanjangan perjanjian kerja, serta sanksi administratif bagi  PPPMI  yang  tidak  menempatkan calon  PMI  sesuai  yang  tercantum  dalam perjanjian kerja.
Selanjutnya  pada  bagian  aturan mengenai  perlindungan  setelah  bekerja, berdasarkan Pasal 24 UU PPMI membaginya  ke  dalam  5  cakupan  isu yaitu  fasilitas  kepulangan  hingga  daerah asal, penyelesaian hak, fasilitas pengurusan  PMI  sakit/meninggal  dunia, rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial,  serta pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya.  Selebihnya,  bagian  ini  lebih banyak  mengatur  mengenai  kewajiban PPMI untuk melaporkan data kedatangan
dan kepulangan PMI yaitu pada Pasal 25 serta  kewajiban  dalam  hal  pengurusan PMI  yang  meninggal  dunia  pada  Pasal 27. 25

## 3.  Penguatan Peran Pemerintah
Berdasarkan aturan terdahulu
yaitu,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di Luar Negeri (UU PPTKILN), peran swasta dinilai  sangat  dominan  di  semua  tahap migrasi  mulai  dari  memberikan  informasi, pendataan, pengurusan dokumen, menyelenggarakan pendidikan, pra- pemberangkatan,  penampungan, medical check up , proses pemberangkatan, penyelesaian  masalah  hingga  mengurus kepulangan.  Hal  ini  menjadi  salah  satu faktor utama yang menyebabkan PMI dan keluarganya memiliki situasi rentan terhadap  berbagai  pelanggaran  HAM serta menjerat mereka ke dalam persoalan-persoalan yang rumit.
Melalui  UU  PPMI  negara  memiliki legitimasi  yang  kuat  untuk  memberikan jaminan,  perlindungan,  dan  pemenuhan hak PMI dan keluarganya dengan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan PMI.
Dalam  UU  ini,  tata  kelola  migrasi  tenaga kerja yang sebelumnya sentralistik menjadi  desentralisasi  dengan  pelibatan pemerintah  daerah  mulai  dari  Provinsi
25 Savitri  Wisnuwardhani. 2018, Memahami Undang-Undang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia : Kelebihan dan Kelemahan UU PPMI,
Jakarta:  Jaringan  Buruh  Migran:  The  Institute  for Ecosoc Rights, hlm. 2-3.
hingga Desa. Penguatan peran pemerintah  baik  di  tingkat  pusat  dan daerah  menunjukkan  komitmen  negara untuk  memberikan  perlindungan  kepada PMI dan penghormatan hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 52
menentukan  bahwa  tugas  dan  tanggung jawab  PPPMI  dalam  UU  PPMI  adalah mencari  peluang  kerja,  menempatkan, dan menyelesaikan masalah.
Undang-Undang ini mengatur tugas  dan  wewenang  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  serta  peran  dan fungsi badan sebagai pelaksana kebijakan perlindungan PMI. Berdasarkan Undang-Undang  ini,  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk atas  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2004  sejak  tahun  2019  berubah  nama menjadi  Badan  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia  (BP2MI)  dan  diperkuat fungsi  dan  perannya  sebagai  pelaksana perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Pelaksanaan perlindungan
PMI  membutuhkan  pengawasan  dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup perlindungan sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi  sanksi  administratif  dan  sanksi pidana.
Berdasarkan uraian diatas, secara keseluruhan  substansi  UU  PPMI  telah mengadopsi semangat perlindungan
dalam Konvensi Migran 1990 International Convention on The

## Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
Protection  of  The  Rights  of  All  Migrant Workers  and  Members  of  Their  Families , meskipun  belum  pada  seluruh  aspek migrasi. 26 Selain  itu,  UU  PPMI  juga mengatur  mengenai  asas-asas  yang menjadi dasar perlindungan PMI. Berdasarkan Pasal 2 UU PPMI
perlindungan  pekerja  migran  Indonesia memiliki asas: a) keterpaduan; b) persamaan  hak;  c)  pengakuan  atas martabat  dan  hak  asasi  manusia;  d) demokrasi; e) keadilan sosial; f) kesetaraan  dan  keadilan  gender;  g) nondiskriminasi; h) anti-perdagangan manusia;  i)  transparansi;  j)  akuntabilitas; dan k) berkelanjutan.
B.  Perskpektif Fiqh
Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
Kata  fikih  berasal  dari faqaha- yafqahu-fiqhan. Secara
bahasa, pengertian  fikih  adalah  paham  yang mendalam. 27 Secara  etimologis,  fikih adalah  keterangan  tentang  pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap  maksud-maksud  perkataan  dan perbuatan. 28 Dari  definisi  ini  dapat dipahami  bahwa  fikih  adalah  upaya sungguh-sungguh dari para ulama ( mujtahidin ) untuk  menggali hukum- hukum syara’  sehingga  dapat  diamalkan
26 Ibid, , hlm. 4.
27 Muhammad Iqbal. 2001, Fiqh Siyasah:
Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 2.
28 J. Suyuthi Pulungan. 1999, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 21.
oleh  umat  Islam.  Kata siyasah berasal dari  kata ‘sasa yang  mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. 29 Berdasarkan  pengertian  tersebut maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum  Islam  dalam  bernegara  demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.  Fikih siyasah mengkaji  dengan spesialisasi  segala  ihwal  dan  seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. 30
Menurut  Imam  al-Mawardi,  di dalam  kitabnya  yang  berjudul al-Ahkam al-Shultaniyyah , lingkup kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang- undangan) ,  siyasah  maliyyah (ekonomi dan moneter) , siyasah qadha’iyyah (peradilan) ,  siyasah  harbiyah (hukum perang) ,  siyasah  iddariyyah (administrasi negara)  dan siyasah  dauliyah (hubungan internasional). 31 Menurut  Muhammad Iqbal  pembagian  fikih siyasah tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan ( siyasah dusturiyah ). Kedua, politik  luar  negeri ( siyasah dauliyyah ) . Ketiga, politik
29 Ibn  Manzhur.  1968, Lisan al-Arab , Juz  6,  Beirut: Dar al-Shadr, hlm. 108.
30 J. Suyuthi Pulungan, Op. Cit., hlm. 27.
31 Ibn  Taimiyah, Siyasah  al-Syar ’ iyah  fi  Ishlah  al- Ra ’ I  wa  al-Ra ’ iyah, Mesir:  Dar  al-Kitab  al-Arabi, hlm. 15.
keuangan dan moneter ( siyasah maliyyah ). 32
Kata dusturiyah berasal dari bahasa  Persia  yang  berarti dusturi . 33
Semula  artinya  adalah  seorang  yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun  agama. 34 Setelah  mengalami penyerapan  ke  dalam  bahasa  Arab,  kata dusturiyah berkembang  pengertiannya menjadi  asas  dasar  atau  pembinaan. Siyasah  dusturiyah adalah  bagian  fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.
Pembahasannya  antara  lain  melingkupi konsep-konsep konstitusi
(undang- undang  dasar  negara  dan  sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu  negara),  legislasi  (bagaimana  cara perumusan  undang-undang),  lembaga demokrasi  dan syura yang  merupakan pilar  penting  dalam  perundang-undangan tersebut.  Selain  itu  kajian  ini  juga membahas  konsep  negara  hukum  dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah  dan  warga  negara  serta  hak- hak warga negara yang wajib dilindungi. 35
Fikih siyasah  dusturiyah adalah bagian  fikih siyasah yang  mengatur hubungan  antara  warga  negara  dengan lembaga negara yang satu dengan warga
32 Muhammad Iqbal, op.cit ., hlm. 15-16.
33 Sri  Kantun,  2016. “ Uji  Materiil  Undang-Undang Peradilan Agama dalam Prespektif Fikih
Siyasah,” Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  dan Pembaharuan Hukum Islam 19 (1), hlm. 147. 34 Muhakki Muhakki “ Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah),” al-Daulah:  Jurnal  Hukum  dan Perundangan Islam 1 (2), hlm. 135.
35 Muhammad Iqbal, op.cit ., hlm. 177.
negara  dan  lembaga  negara  yang  lain dalam  batas-batas  administratif  suatu negara.  Permasalahan  di  dalam  fikih siyasah  dusturiyah adalah  hubungan antara  pemimpin  di  satu  pihak  dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan  yang  ada  di dalam  masyarakat.  Maka  ruang  lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena  itu,  di  dalam  fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas  pengaturan  dan  perundang- undangan  (legislasi)  yang  dituntut  oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.
Kaitannya  dalam  hal  ini  adalah mengkaji  sebuah  produk  hukum  negara berupa  peraturan  perundang-undangan, yang dikaji adalah  dari segi politik hukum mengenai  perlindungan  PMI  harus  jelas dan tepat dalam aturannya dalam melindungi  hak-haknya.  Politik  hukum tersebut  dilihat  dari  segi  arah  kebijakan dan prinsip-prinsip dasar maupun sampai aturan  pelaksanaannya.  Secara  materi muatan  UU  PPMI  dikaji  lebih  lanjut berdasarkan perspektif  fikih siyasah dusturiyah dan  juga  dicari  landasan- landasannya melalui sumber-sumber
hukum Islam tersebut.
1.  Sumber-Sumber Fiqh Siyasah

## Dusturiyah
Setiap  disiplin  ilmu  mempunyai sumber-sumber  dalam  pengkajiannya.
Dari  sumber-sumber  tersebut  maka  ilmu dapat  berkembang  sesuai  tuntutan  dan tantangan  zaman.  Demikian  juga  dengan fiqh  siyasah  dusturiyah. Sebagai  salah satu  cabang  disiplin  ilmu  fikih, fiqh siyasah  dusturiyah mempunyai  sumber- sumber  yang  dapat  dirujuk  dan  dijadikan pegangan.  Secara  garis  besar  sumber fiqh  siyasah  dusturiyah dapat  dibagi menjadi sumber primer dan sekunder.
Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh  siyasah  dusturiyah kepada  3  (tiga)  bagian,  yaitu  Al- Qur’an dan  Sunnah,  sumber-sumber  tertulis selain Al-Qur ’an dan Sunnah dan sumber- sumber berupa peninggalan kaum Muslimin  terdahulu.  Al- Qur’an  adalah sumber  pokok  aturan  agama  Islam  yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum.  Al- Qur’an  diyakini  berasal  dari Allah  dan  teks-teksnya  dianggap  suci, maka  setiap  muslim  harus  mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur  islam. 36 Sunnah  secara harfiah  adalah  suatu  praktek  kehidupan yang  membudaya  atau  suatu  norma perilaku  yang  diterima  secara  komunal oleh masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi  Muhammad  SAW. 37 Sedangkan sunnah menurut istilah ulama fikih adalah sifat  hukum  bagi  perbuatan  yang  dituntut memperbuatnya  dalam  bentuk  tuntutan
36 Khalid  Jindan  dan  Masrohin.  1995, Teori  Politik Islam:  Telaah  Kritis  Ibnu  Taimiyah  tentang Pemerintahan  Islam, Surabaya:  Risalah  Gusti, hlm. 51.
37 Ibid. , hlm. 53.
yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala  orang  yang  melakukannya  dan tidak berdosa orang yang
meninggalkannya. 38
Selain  sumber  Al- Qur’an  dan Sunnah,  Ahmad  Sukardja  memberikan sumber fiqh  siyasah  dusturiyah yaitu berasal  dari  manusia  itu  sendiri  dan lingkungannya,  seperti  pandangan  para pakar politik, ‘urf atau kebiasaan masyarakat  yang  bersangkutan,  adat istiadat  setempat,  pengalaman  masa  lalu dan  aturan-aturan  yang  pernah  dibuat sebelumnya. 39 Sumber-sumber  tersebut dapat berasal dari ijma (konsensus), yaitu merupakan  suatu  keputusan  bersama untuk  menentukan  suatu  hukum  yang baik  demi  kemaslahatan  umat  dengan cara  musyawarah.  Kemudian  dengan menggunakan qiyas. Qiyas adalah metode  logika  yang  digunakan  untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan  dengan  legalitas  suatu  bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan  satu  kaitan  positif  atau negatif  antara  bentuk  perilaku  yang  satu dengan  bentuk  perilaku  yang  lainnya dengan suatu prinsip umum. 40
38 Abdul  Majid  Asy-Syarafi, Ijtihad  Kolektif ,  1  ed. 2002, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 9.
39 Ahmad  Sukardja  dan  Ahmad  Sukardja.  2012. Piagam  Madinah  &  Undang-Undang  Dasar  1945 NRI  1945:  Kajian  Perbandingan  tentang  Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk ,  Cet.  1,  Rawamangun,  Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 11.
40 Ibid , hlm. 56.

## 2.  Fiqh Siyasah Dusturiyah Mengenai Perlindungan Pekerja Migran
Menurut  Sony  Sumarsono  dalam bekerja  erat  kaitannya  dengan  tenaga kerja,  yaitu  meliputi  mereka  yang  bekerja untuk  diri  sendiri  maupun  anggota keluarga  yang  tidak  menerima  bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya  bersedia  dan  mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur  dengan  terpaksa  karena tidak ada kesempatan kerja. 41 Jadi tenaga kerja  adalah  semua  orang  yang  bersedia dan  sanggup  bekerja. 42 Pasal  1  angka  2 UU Ketenagakerjaan memberikan pengertian  yang  dimaksud  dari  tenaga kerja  adalah “ Setiap  orang  yang  mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk masyarakat”.  Berdasarkan  firman
Allah SWT;
Artinya: “ Dan katakanlah:
Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan  Rasul- Nya  serta  orang-orang  mukmin  akan melihat  pekerjaan  mu  itu  dan  kamu  akan dikembalikan  kepada  Allah  Yang  Maha Mengetahui  akan  ghaib  dan  yang  nyata,
41 Sonny  Sumarsono.  2003, Ekonomi  Manajemen Sumberdaya  Manusia  dan  Ketenagakerjaan ,  Ed. 1., cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2.
42 M.B. Hendri Anto, Op. Cit., hlm. 17.
lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. (At-Taubah: 105) Quraish Shihab dalam menafsirkan  surat  At-Taubah  ayat  105 menjelaskan  dalam  kitabnya  Tafsir  Al- Misbah sebagai berikut: “Bekerjalah kamu,  demi karena  Allah  semata  dengan aneka  amal  yang  saleh  dan  bermanfaat, baik  untuk  diri  kamu  maupun  untuk masyarakat  umum,  maka  Allah  akan melihat  yakni  menilai  dan  memberikan ganjaran  amal  kamu itu”. 43 Maka  dengan demikian,  Islam  mendorong  umatnya untuk  bekerja  dan  memproduksi,  semua jenis  kerja  yang  dilakukan  fisik  atau pikiran.  Bahkan  menjadikannya  sebuah kewajiban  terhadap  orang-orang  yang mampu,  lebih  dari  itu  Allah  akan memberikan  balasan  yang  setimpal  yang sesuai dengan amal/kerja, sesuai dengan firman Allah;
Artinya: “ Barangsiapa yang mengerjakan  amal  saleh,  baik  laki-laki maupun  perempuan  dalam  Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan  kepadanya  kehidupan  yang  baik dan  Sesungguhnya  akan  Kami  beri balasan  kepada  mereka  dengan  pahala yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah mereka kerjakan”. (Q.S An-Nahl: 97)
43 Moh  Quraish  Shihab.  2005, Tafsir  al- Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur ’ an , Cet. 6,
Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 670.
Berkaitan dengan hal tersebut hak untuk  mendapatkan  pekerjaan  dijamin dalam konstitusi negara Indonesia, merupakan  hak  asasi  bagi  setiap  warga negara. Arif Budiman menjelaskan bahwa hak  asasi  manusia  adalah  hak  kodrati manusia,  begitu  manusia  dilahirkan, langsung  hak  asasi  itu  melekat  pada dirinya sebagai manusia. 44 Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi
seluruh
masyarakatnya, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan  tersebut.  ada  3  (tiga)  tugas  utama negara. Pertama, menciptakan  peraturan perundang-undangan yang sesuai
dengan ajaran Islam.
Kedua, melaksanakan  undang-undang  tersebut. Ketiga ,  mempertahankan  hukum  dan undang-undang yang telah dibuat.
Berdasarkan  Pasal  31  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UUTK)  menentukan bahwa “ Setiap  tenaga  kerja  mempunyai hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan  dan  memperoleh  penghasilan yang  layak  di  dalam  atau  di  luar  negeri. Maka  warga  negara  Indonesia  (WNI) diberikan  hak  untuk  tidak  hanya  mencari pekerjaan  di  dalam  negeri  tetapi  sampai keluar  negeri.  Tidak  sedikit  WNI  bekerja di  luar  negeri,  pemerintah  pun  tidak
44 Sri Warjiyati. 2018, “ Instrumen Hukum Penegakan  Hak  Asasi Manusia,” Jurnal  Justicia Islamica 15 (1), hlm. 121.
tinggal  diam  dengan  membuat  berbagai produk  hukum  agar  kepastian  dan perlindungan  para  WNI  yang  bekerja diluar negeri dapat terjaga.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  5  UU PPMI  menentukan  bahwa,  Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala upaya  untuk  melindungi  kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja, selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Selain  itu  UU  PPMI  juga  bertujuan  agar PMI  harus  dilindungi  dari  perdagangan manusia,  perbudakan  dan  kerja  paksa, korban kekerasan, kesewenang- wenangan,  kejahatan  atas  harkat  dan martabat  manusia,  serta  perlakuan  lain yang  melanggar  hak  asasi  manusia berdasarkan asas-asas perlindungan PMI yang  diatur  dalam  Pasal  2  UU  PPMI. Secara  filosofis  mengenai  perlindungan PMI,  arah  kebijakan  UU  PPMI  tersebut agar  hak  asasi  manusia  (HAM)  para  PMI dapat  terjaga  dan  ditegakkan,  baik  saat mereka  masih  berada  di  Indonesia  yaitu, sebelum  bekerja  dan  selama  maupun setelah  bekerja  di  luar  negeri.  Hal tersebut  sesuai  dengan 4  (empat)  prinsip ketenagakerjaan dalam Islam yaitu; a.  Kemerdekaan manusia.
Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas
kesalehan  sosial  Rasulullah  SAW  yang
dengan  tegas  mendeklarasikan  sikap anti-perbudakan  untuk  membangun  tata kehidupan  masyarakat  yang  toleran  dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan  dengan  alasan  apa  pun. Terlebih  lagi  adanya  praktik  jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Pasal  2  UU  PPMI  mengenai  asas anti-perdagangan  manusia  dan  asas persamaan hak. Berdasarkan firman Allah SWT;
Artinya: “ Dan  janganlah  kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah  kamu  merajalela  di  muka  bumi dengan  membuat kerusakan”. (Q.S  As- Syua’ara: 183)
Selaras  dengan  hal  tersebut  UU PPMI  telah  melarang  segala  bentuk perdagangan  manusia.  Pengertian  anti- perdagangan  manusia  adalah  bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan, atau  penerimaan  calon  dan/atau  PMI dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan  dan penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan.  Proses  sebelum,  selama  dan setelah  bekerja  PMI  juga  dilindungi  dari segala  bentuk  macam  modus  penjeratan uang, memberikan  bayaran  atau manfaat sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas
orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam  negara  maupun  antar  negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan  tereksploitasi.  Undang- Undang PPMI juga mengakomodir persamaan  hak  dalam  pengaturannya. Pengertian  asas  persamaan  hak  adalah bahwa  calon  dan/atau  PMI  mempunyai hak,  kesempatan  dan  perlakuan  yang sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan penghidupan yang layak.
b.  Prinsip kemuliaan derajat manusia.
Agama Islam menempatkan setiap manusia,  apa  pun  jenis  pekerjaan  dan profesinya  dalam  posisi  yang  mulia  dan terhormat.  Islam  juga  sangat  mencintai umat  Muslim  yang  gigih  bekerja  untuk kehidupannya.  Allah  SWT  menegaskan hal tersebut dalam Al- Qur’an yaitu;
Artinya: “ Apabila  telah  ditunaikan sholat,  maka  bertebaranlah  kalian  di mukabumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya kalian beruntung .” (QS. Al-Jumu’ah: 10)
Ayat  ini  diperkuat  hadis  yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi:
“ Tidaklah  seorang  di  antara  kamu  makan suatu  makanan  lebih  baik  daripada memakan  dari  hasil  keringatnya sendiri’. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam Pasal  2  UU  PPMI  mengenai  asas pengakuan  atas  martabat  dan  hak  asasi manusia dan asas nondiskriminasi. Pertama, asas  pengakuan  atas  martabat
dan  hak  asasi  manusia  adalah  bahwa perlindungan  PMI  harus  mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kedua, pengertian asas nondiskriminasi adalah
bahwa perlindungan PMI dilakukan tanpa adanya pembedaan  perlakuan  yang  langsung ataupun  tidak  langsung  didasarkan  pada pembedaan  manusia  atas  dasar  agama, suku,  ras,  etnis,  kelompok,  golongan, status  sosial,  status  ekonomi,  jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. c.  Prinsip keadilan.
Keadilan  penting  bagi  kehidupan manusia  demi  terciptanya  penghormatan dan  hak-hak  yang  layak  sesuai  dengan aktifitasnya.  Berdasarkan  firman  Allah SWT;
Artinya: “ Sesungguhnya Kami telah  mengutus  rasul-rasul  Kami  dengan membawa  bukti-bukti  yang  nyata  dan telah  Kami  turunkan  bersama  Al-Kitab dan  neraca  (keadilan)  supaya  manusia dapat  melaksanakan  keadilan.  Dan  kami ciptakan  besi  yang  padanya  terdapat kekuatan  yang  hebat  dan  berbagai manfaat  bagi  manusia,  (supaya  mereka mempergunakan  besi  itu)  dan  supaya Allah  mengetahui  siapa  yang  menolong
(agama)Nya  dan  rasul-rasul-Nya  padahal Allah  tidak  dilihatnya.  Sesungguhnya Allah  Maha  Kuat  lagi  Maha Perkasa”.
(QS. Al-Hadid: 25)
Adil  dalam  pengertian  ini  adalah yang dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana
penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan adalah terlaksananya kehidupan  atas  dasar  keseimbangan, yang  kuat  menolong  yang  lemah,  yang kaya  membantu  yang  miskin,  sebaliknya yang  lemahpun  mendukung  tegaknya keadilan  dengan  jalan  yang  baik,  bukan dengan  merongrong  kepada  yang  kuat, yang miskin pun jangan merongrong yang kaya.
Selanjutnya di samping itu keadilan  dalam  bidang  ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi,  pendistribusian  serta  dalam pemanfaatannya.  Berkaitan  dengan  hal ini  maka  berhubungan  dengan  asas transparansi  yang  diatur  dalam  Pasal  2 UU  PPMI,  yang  dimaksud  dengan  asas transparansi  adalah  bahwa,  perlindungan PMI  dilakukan  secara  terbuka,  jelas,  dan jujur.
d.  Prinsip  kejelasan  akad  (perjanjian)
dan transaksi upah Agama Islam sangat memperhatikan masalah akad
(perjanjian).  Akad  termasuk  salah  satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian.  Setiap  orang  beriman wajib  untuk  menunaikan  apa  yang  telah diperjanjikan, baik yang berkaitan dengan
pekerjaan,  upah,  waktu  bekerja  dan sebagainya.  Akad  merupakan  keharusan untuk  dibuat  dalam  rangka  mengatur secara  praktis  hubungan  pekerja  dan majikan  yang  meliputi:  etika,  hak  dan kewajiban antara kedua belah pihak.
Berdasarkan firman Allah SWT;
Artinya: “ Dan mereka yang
memelihara amanah dan menempati janji”
(Q.S Al Mukminuun: 8)
Selanjutnya perjanjian juga menegaskan  nilai  keadministrasian  dan memegang  teguh  nilai  moral  yang berkaitan dengan kehalalan, legalitas dan etis.  Mengingat  hal  itu  maka  dalam transaksi  amat  diperlukan  keterbukaan sehingga  sikap  spekulatif,  penipuan, kolusi,  korupsi  dan  lain-lain  dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari  dan  hal  itu  diharamkan  oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan  pihak  tertentu.  Upah  atau  gaji adalah  hak  pemenuhan  ekonomi  bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh  diabaikan  oleh  para  majikan  atau pihak yang mempekerjakan. Berdasarkan firman Allah SWT;
Artinya: “ Dan  bagi  masing-masing mereka  derajat  menurut  apa  yang telahmereka  kerjakan  dan  agar  Allah mencukupkan  bagi  mereka  (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang
mereka  tiada dirugikan”. (Q.S  Al-Ahqaf:
19)
Sangat  pentingnya  masalah  upah pekerja  ini,  Islam  memberi  pedoman kepada  para  pihak  yang  mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus  mencakup  dua  hal,  yaitu;  1)  adil dan  2)  mencukupi.  Prinsip  tersebut terangkum  dalam  sebuah  hadis  Nabi yang diriwayatkan  Imam Al-Baihaqi, “ Berikanlah  gaji  kepada  pekerja  sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan  gajinya,  terhadap  apa  yang dikerjakan. 45 Selain  itu  sebagaimana  juga diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhori,  Muslim dan  Ahmad, “Rasulullah  SAW  berbekam, lalu  beliau  membayar  upahnya  kepada orang yang berbekamnya”. 46
Prinsip  kejelasan  akad  dan  upah dalam  agama  Islam  sesuai  dengan ketentuan pengaturan perlindungan terhadap PMI sebelum bekerja yaitu pada Pasal  8  yang  mencakup  2  aspek  yaitu administratif  dan  teknis.  Perlindungan yang bersifat administratif meliputi kelengkapan  dan  keabsahan  dokumen penempatan serta penetapan kondisi dan syarat  kerja.  Perlindungan  pada  aspek teknis  meliputi  antara  lain  sosialisasi informasi,  pendidikan  dan  pelatihan, fasilitas  pemenuhan  hak,  pelayanan dalam  bentuk  layanan  terpadu  satu  atap
45 Afzal-ur-Rahman.  1994. Doktrin  Ekonomi  Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 248-252.
46 M.  Ali  Hasan.  2003, Berbagai  Macam  Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 161.
(LTSA). Kemudian, berdasarkan Pasal 19 UU  PPMI,  bagian  perlindungan  sebelum bekerja  mengatur  tentang  isi  perjanjian kerja,  jangka  waktu  perjanjian  kerja, prosedur  perpanjangan  perjanjian  kerja, serta  sanksi  administratif  bagi  PPPMI yang  tidak  menempatkan  calon  PMI sesuai  yang  tercantum  dalam  perjanjian kerja.  Termasuk  kejelasan  pemberian upah di dalam perjanjian kerja tersebut.
Secara  garis  besar  prinsip-prinsip ketenagakerjaan  dalam  Islam  diatas dapat  tercermin  dari  pemberian  hak kepada  calon  dan/atau  PMI.  Pengaturan mengeni  hak-hak  yang  diberikan  kepada calon dan/atau PMI terdapat pada Pasal 6 ayat  1  menentukan  bahwa  Setiap  Calon Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: a) mendapatkan  pekerjaan  di  luar  negeri dan  memilih  pekerjaan  sesuai  dengan kompetensinya;  b)  memperoleh  akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; c) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan,  dan  kondisi  kerja  di  luar negeri;  d)  memperoleh  pelayanan  yang profesional dan manusiawi serta perlakuan  tanpa  diskriminasi  pada  saat sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan setelah  bekerja;  e)  menjalankan  ibadah sesuai  dengan  agama  dan  keyakinan yang  dianut;  f)  memperoleh  upah  sesuai dengan  standar  upah  yang  berlaku  di negara  tujuan  penempatan  dan/atau kesepakatan  kedua  negara  dan/atau
Perjanjian Kerja; g) memperoleh pelindungan  dan  bantuan  hukum  atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan  martabat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;  h)  memperoleh  penjelasan mengenai hak dan kewajiban
sebagaimana  tertuang  dalam  Perjanjian Kerja; i) memperoleh akses berkomunikasi;  j)  menguasai  dokumen perjalanan  selama  bekerja;  k)  berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  negara  tujuan  penempatan;  l) memperoleh jaminan pelindungan keselamatan  dan  keamanan  kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau  m)  memperoleh  dokumen  dan Perjanjian  Kerja  Calon  Pekerja  Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
IV.  Penutup
Pemerintah dalam melindungi pekerja migran telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia  (UU  PPMI). Perlindungan  pekerja  migran  Indonesia berdasarkan politik hukumnya berlandaskan pada Pasal 28A UUD 1945 yang  menentukan  bahwa,  setiap  orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.  Maka  berdasarkan  hal tersebut perkembangan
hukum
perlindungan  PMI  dimulai  dari  lahirnya UU PPTKILN 2004 kemudian pada tahun 2012  pemerintah  meratifikasi  Konvensi Buruh Migran 1990 sampai pada lahirnya Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017 tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia.  Upaya  pemerintah  tersebut bertujuan  untuk  melindungi  hak  PMI sebagai  warga  negara  yang  dilindungi oleh  negara  dan  konstitusi.  Berdasarkan Pasal  3  UU  PPMI  memberikan  arah tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam perlindungan  PMI  yaitu;  a)  menjamin pemenuhan  dan  penegakan  HAM  PMI; dan  b)  menjamin  perlindungan  hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya.  Perlindungan  PMI  tersebut dilaksanakan  yaitu  sebelum,  selama  dan setelah bekerja. Materi muatan mengenai perlindungan  PMI  dalam  UU  PPMI tersebut  ditinjau  dari  perspektif  fikih siyasah  dusturiyah sesuai  dengan  4 (empat)  prinsip  ketenagakerjaan  dalam Islam  yaitu;  1)  kemerdekaan  manusia;  2) prinsip  kemuliaan  derajat  manusia;  3) prinsip  keadilan;  dan  4)  prinsip  kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah. Bibliografi Buku:
Afzal-ur-Rahman.  1994. Doktrin  Ekonomi Islam . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Anto,  M.B.  Hendri.  2003. Pengantar
Ekonomi  Mikro  Islam .  Yogyakarta:
Ekonisia UII.
Asy-Syarafi,  Abdul  Majid.  2002. Ijtihad Kolektif .  1  ed.  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar.
Badan  Pusat  Statistik  Indonesia.  2019.
Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2019 . _________________________ . 2020. Berita Resmi Statistik Keadaan
Ketenagakerjaan Februari 2020 . Hasan,  M.  Ali.  2003. Berbagai  Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh
Muamalat) .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
Iqbal,  Muhammad.  2001. Fiqh  Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama. Jindan,  Khalid,  dan  Masrohin.  1995. Teori Politik  Islam:  Telaah  Kritis  Ibnu
Taimiyah tentang Pemerintahan
Islam . Surabaya: Risalah Gusti.
Kairys,  David,  ed.  1990. The  Politics  of Law: a Progressive Critique . Revised ed.  (2nd  ed.).  New  York:  Pantheon Books.
Pusat  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Kementerian  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia.  2016. Laporan Akhir  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum Mengenai  Perlindungan  Hak  Dan Keselamatan Pekerja Migran .
Manzhur,  Ibn.  1968. Lisan  al-Arab .  Juz  6.
Beirut: Dar al-Shadr.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum
Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, 2008.
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
Moh.  Mahfud  M.  D.  2009. Politik  Hukum di  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali
Pers. Parsons, Talcott. 1966. Societiers, Evolutionary and Comparative
Perspectives .  Englewood  Cliff,  New Jersey: Prentice Hall. Pulungan, J. Suyuthi. 1999. Fiqh Siyasah:
Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran .
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Rahardjo,  Satjipto.  2009. Hukum  dan
Perubahan Sosial . Yogyakarta:
Genta Publishing.
________. Ilmu  Hukum .  2014.  Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Rosadi, Otong, dan AndiII Desmon. 2013.
Studi  Politik  Hukum:  Suatu  Optik Politik  Hukum .  II.  Yogyakarta:  PT.
Thafa Media.
Shihab,  Moh  Quraish.  2005. Tafsir  al-
Mishbāh: Pesan, Kesan, dan
Keserasian al- Qur’an . Cet. 6.
Ciputat, Jakarta: Lentera Hati.
Soerjono  Soekanto.  2006. Penelitian
Hukum Normatif . Rajawali Pub.
Sukardja,  Ahmad,  dan  Ahmad  Sukardja. 2012. Piagam  Madinah  &  Undang- Undang  Dasar  1945  NRI  1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup  Bersama  dalam  Masyarakat
yang Majemuk . Cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika.
Sumarsono, Sonny. 2003. Ekonomi
Manajemen  Sumberdaya  Manusia dan Ketenagakerjaan . Ed. 1., cet. 1.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Taimiyah,  Ibn. Siyasah  al- Syar’iyah  fi Ishlah  al- Ra’I  wa  al-Ra’iyah .  Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
Wisnuwardhani, Savitri. 2018. Memahami Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia :
Kelebihan  dan  Kelemahan  UU PPMI .  Jakarta:  Jaringan  Buruh Migran:  The  Institute  for  Ecosoc Rights.
Jurnal:
Atmaja,  Hamdan  Tri.  2014. “Model Pemberdayaan  Keluarga  Tenaga Kerja  Wanita  (TKW)  Indonesia Berbasis  Arena  Produksi  Kultural
Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera di
Propinsi  Jawa Timur.” Forum  Ilmu
Sosial, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas  Negeri  Semarang 41
(1).
Azra,  Azyumardi.  2018. “Kesalehan  dan Politik:  Islam Indonesia.” Studia Islamika , 639 –50.
Bareta,  Rizky  Dian,  dan  Budi  Ispriyarso.
2018. “Politik  Hukum  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20 (1): 163 –82.
De  La  Vega,  Connie,  dan  Conchita Lozano-Batista.  2016. “21  Advocates Should  Use  Applicable  International Standards  to  Address  Violations  of Undocumented Migrant Workers’ Rights  in  the  United States.”  Dalam
Human Rights and Refugees, Internally  Displaced  Persons  and
Migrant Workers , disunting oleh Anne F. Bayefsky, 517 –50. Martinus Nijhoff Publishers.
Kantun,  Sri.  2016. “Uji  Materiil  Undang- undang  Peradilan  Agama  dalam Prespektif  Fikih Siyasah.” Al-Qanun:
Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan Hukum Islam 19 (1): 147 –69.
Muhakki,  Muhakki.  2011. “Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah).” al-Daulah: Jurnal Hukum dan
Perundangan Islam 1 (2): 135 –58.
Natalis,  Aga,  dan  Budi  Ispriyarso.  2018.
“Politik  Hukum  Perlindungan  Pekerja
Migran  Perempuan  di Indonesia.”
Pandecta:  Research  Law  Journal 13
(2): 109 –23.
Prihatinah,  Tri  Lisiani,  Noor  Asyik,  dan
Kartono  Kartono.  2012. “Kendala
Perlindungan Hukum Terhadap
Buruh Migran di Kabupaten Cilacap.”
Jurnal Dinamika Hukum 12 (2).
Warjiyati,  Sri.  2018. “Instrumen  Hukum
Penegakan  Hak  Asasi Manusia.”
Jurnal Justicia Islamica 15 (1).
Widaningrum,  Ambar.  2017. “Public  Trust and  Regulatory Compliance.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 21 (1): 1.
Internet:
Depnakertrans  Bantah  RUU  Perlindungan
TKI
Mengukuhkan Trafficking. http://www.tempointeraktif.com/hg/na sional/2004/09/17/brk,20040917- 31,id.html.  diakses  pada  tanggal  25 Desember 2019
Komnas  HAM, “Hak  Asasi  Buruh  Migran Indonesia. http://www. tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/0 6/17/nrs,20040617-07,id.html. diakses  pada  tanggal  25  Desember 2019
Pemerintah  Hanya  Jadikan  TKI  Sebagai Komoditas.
http://www.eramoslem.com/br/fo/48/1 2377,1v.html.  diakses  pada  tanggal 25 Desember 2019