## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Article History:
Submission: 02-05-2023 Revised: 07-06-2023 Accepted: 11-06-2023
Kata Kunci :
Implikasi; e-voting; agile government
Keywords: Effectiveness; e-voting; agile government
* Korespondensi:
Dyah Mutiarin dyahmutiarin@umy.ac.id
Artikel  ini  membahas  tentang  implikasi  penerapan  sistem e-voting dalam pemilihan  kepala  desa  dalam  konsep  agile  government  di  Kabupaten Sleman.  Tujuan  dari  penelitian  kali  ini  adalah  mengukur  kedalaman penggunaan  sistem e-voting ini  melalui  pemilihan  kepala  desa  ataupun lurah.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  dengan  penelitian kualitatif berbasis narrative policy framework . Sumber yang didapat adalah data  sekunder  dari  artikel  jurnal, buku,  policy brief, Undang-Undang,  data rujukan  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  terkait  dan  kajian  pemerintahan digital  yang  ada  dari  lembaga  think  tank  untuk  menunjang  adanya pelaksanaan  sistem e-voting .  Selain  itu,  artikel  ini  memanfaatkan VOSViewers  dalam  pengolahan  data  agar  lebih  mudah  dalam  memetakan gap  research  dan  posisi  dari  artikel  yang  dibahas.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan e-voting tentu  banyak  kalangan masyarakat  khususnya  lansia  mengaku  dimudahkan  dalam  pelaksanaan sistem e-voting ini  dan  dalam  implementasinya  akan  menekan  angka golongan  putih  yang  ada.  Namun  sistem e-voting ini  juga  memiliki kerawanan  dalam  proses  pelaksanaan  karena  sangat  berpotensi  untuk  di hack  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Pemilihan e-voting di Sleman  telah  diikuti  oleh  35  kelurahan  dari  86  kelurahan  yang  ada  di kabupaten  sleman.  Kedepanya  pemerintah  kabupaten  sleman  harus mensosialisasikan  dan  mengajak  untuk  semua  kaluarahan  menerapkan sistem e-voting .

## ABSTRACT
This research discusses the effectiveness of e-voting in village head elections in the  concept  of  agile  government  in  Sleman  district.  The  purpose  of  this research  is  to  measure  how  effective  the  use  of  this  e-voting  system  is  for regional head or lurah elections. The research methodology used is by means of  qualitative  research.  The  sources  obtained  are  from  secondary  data, namely  from journals  and articles on social  media and  researchers  also  use VOS  Viewers  in  processing  so  that  it  is  easier  to  find  interesting  topics  to discuss.  In  carrying  out  this  e-voting,  many  people,  especially  The  elderly admit  that  it  is  easier  for  them  to  implement this  e-voting  system. And  also that the use of this system will also reduce the number of white groups that exist.  However,  this  e-voting  system  also  has  vulnerabilities  in  the implementation  process  because  it  has  the  potential  to  be  hacked  by irresponsible  persons.  The  e-voting  election  in  Sleman  has  d  35  of  the  86 urban  villages  in  Sleman  Regency  participate.  In  the  future,  the  Sleman Regency  Government  must  socialize  and  invite  all  Kelurahans  to  implement
Volume 4, Nomor 1, Juni 2023, hlm 85-94 INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi p ISSN 2722-9378 | e ISSN 2722-9386 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/infotech
Implikasi  penerapan  sistem e-voting dalam  pemilihan  kepala  desa melalui konsep agile government di kabupaten sleman
Implications of implementing the e-voting system in village head elections through the concept of agile government in sleman district
Yogi Fais Basyari 1 , Dyah Mutiarin 1 *, Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro 1
1* Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Implikasi penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa melalui konsep agile government di kabupaten sleman
the e-voting system

## 1. PENDAHULUAN
Negara  demokrasi  seperti  indonesia  tentu  tidak  hanya  mengatur  tentang  masa  jabatan presiden dan wakil presiden namun juga di tingkat desa sekalipun. Kepala desa biasanya dipilih langsung oleh masyarakat setempat sama seperti pemilihan yang lain dengan menerapkan asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Masa  jabatan  kepala  desa  dalam  memerintah ialah  6  tahun  dengan  maksimal  selama  tiga  periode [1] .  Sedikit  beda  memang  dengan pembatasan jumlah periode antara kepala desa dan kepada negara yaitu presiden. Masa jabatan kepala  desa  diatur  pada  Undang-Undang  Desa  pada  pasal  39.  Adanya  pembatasan  bagi  para pemimpin  politik  dari  atas  sampai  bawah  adalah  untuk  membatasi  para  pemimpin  ini  tidak sewenang-wenang  sehingga  ada  sirkulasi  politik  yang  sehat  dan  tentu  akan  berdampak  bagi perkembangan demokrasi.
Indonesia pertama  kali  melakukan pemilu  pada  tahun 1955 dan masalah  yang  dihasilkan dari tahun ke tahun hampir sama yaitu masih banyaknya suara yang tidak sah. Suara tidak sah pada  pemilu  tahun  2019  di  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  sebesar  2,37  persen  atau sebesar 3.754.905 suara [2] . Berkaca pada data tersebut bahwa masih banyak suara yang tidak sah. Masalah lain juga tentang mahalnya biaya pemilu pada tahun 2019 mencapai 25,59 triliun atau naik 61 persen dari pemilu tahun 2014 [2] . Oleh karena itu dengan beragam persoalan yang ada pada pemilu di indonesia terdapat gagasan pemilu online atau dengan e-voting.
Penggunaan e- voting dalam pemilihan umum akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan di  kalangan  akademisi  bahkan  masyarakat.  Bukan  tanpa  alasan  penggunaan e-voting mempunyai  beragam  kelebihan  daripada  pemilihan  umum  secara  langsung [3] .  Masalah anggaran akan teratasi ketika pemilu dilakukan dengan cara e-voting namun juga kesiapan dari segi  infrastruktur  juga  menjadi  pertimbangan  yang  serius.  negara–negara  seperti  brazil,  india swiss dan Australia telah menggunakan sistem e- voting dalam pelaksanaan pemilu [4] . Bukan tidak  mungkin  indonesia  nantinya  akan  menerapkan e-voting dalam  pemilu  nasional  maupun pemilu lokal. Pemungutan suara dengan cara electronic voting pertama kali diperkenalkan oleh tokoh yang berasal dari amerika serikat pada tahun 1889 oleh Jacob H. Myers [5] . Di indonesia sendiri penggunaan e-voting dalam pemilihan kepala daerah sudah dilakukan seperti contoh yang dilakukan di Desa Triharjo Kabupaten Sleman dalam pemilihan kepala desa. Hal  ini  tentu  sangatlah  bagus  untuk  perkembangan  kepemiluan  kedepan  dengan  dilakukanya pemilihan e-voting seperti yang dilakukan di Desa Triharjo yang diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran  bagi  daerah  lain.  Namun  apakah  penggunaan e-voting di  Desa  Triharjo berimplikasi  dalam  menanggulangi  masalah  seperti  biaya,  efisiensi,  dan  kemudahan  bagi  para pemilih. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengungkap implikasi dari penerapan sistem e- voting di Desa Triharjo dalam perspektif agile government .
2. LITERATURE REVIEW
2.1 Konsep agile government
Agile government adalah sebuah metode dimana suatu pemerintahan atau korporasi harus bertindak  secara  cerdas,  tangkas  dan  cepat.  Dengan  alur  birokrasi  pemerintahan  yang cenderung  lambat  pemerintah  dituntut  untuk  menerapkan  konsep  agile  dalam  pemerintahan. Konsep  agile  pada  awalnya  sering  digunakan  pada  sektor  swasta  sebelum  digunakan  secara massif dalam pemerintahan [4] . Dengan persaingan yang ketat dalam perekonomian membuat sektor  swasta  memerlukan  akselerasi  inovasi  agar  tidak  kalah  dengan  yang  lain.  Konsep  agile government muncul pada tahun 2007 sebagai paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan [5] .  Pada  hakikatnya  konsep agile ini  mengharuskan  pemerintah  untuk  adaptif  dengan perubahan yang ada. Konsep agile harus bisa diterapkan dalam birokrasi pemerintahan supaya pelayanan  kepada  masyarakat  juga  akan  lebih  baik.  Cerdas  dan  gesit  yang  merupakan  bagian dari  implementasi  konsep agile harus  menjadi  bagian  dalam  birokrasi  pemerintahan  bekerja. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada pada saat ini. Agile government
seharusnya  bisa  diterapkan  dalam  tata  kelola  pemerintahan.  Penciptaan  layanan  kepada masyarakat  yang  berbasis  digital  misalnya  menjadi  salah  satu  akselerasi  untuk  memudahkan dan mempercepat layanan publik.
2.2 E –Voting
Pemilihan umum adalah suatu tata cara dalam suatu negara untuk menentukan pemimpin politik  baik  itu  di  tingkat  nasional  maupun  lokal.  Pemilu  biasanya  diselenggarakan  di  negara- negara yang menerapkan konsep demokrasi. Pemilihan umum pertama kali dilakukan di yunani kuno  sejak  abad  keempat  sebelum  masehi  dimana  pada  saat  itu  pemilu  sebagai  bentuk kedaulatan rakyat kepada negara. Indonesia sendiri melakukan pemilu pertama di tahun 1955 untuk  memilih  parlemen [6] .  Indonesia  tercatat  telah  melaksanakan  pemilu  sebanyak  12  kali sejak pemilu pertama di tahun 1955. Namun permasalahan yang sama dalam setiap pemilihan umum  baik di nasional dan  lokal  sering  dijumpai. Seperti  penambahan jumlah suara dan  juga tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu. Seperti contoh dari portal provinsi jawa tengah terdapat data partisipasi masyarakat dalam pilkada 2019 hanya sekitar 74 persen belum sampai di angka 80 persen. Oleh karena itu tentu dalam pelaksanaan pemilihan umum nantinya diperlukan inovasi seperti pelaksanaan e-voting dalam pemilihan nasional maupun lokal.
E-voting adalah  salah  cara  yang  dilakukan  dalam  pemilihan  umum  dengan  bantuan  alat digital [7] .  Dalam  penggunaan  cara  ini  pemilih  wajib  datang  ke  tempat  pemungutan  suara namun yang membedakan adalah dalam cara memilih [8] . Apabila dengan cara manual sekarang pemilih  harus  mencoblos  nama  pendaftar  namun  apabila e-voting hanya  memencet  di  layar monitor. Dengan begitu  pelaksanaan  pemilihan saat pemilu lebih mudah meskipun calon yang akan  dipilih  jumlahnya  banyak.  Lembaga  Administrasi  Negara  menyebutkan  negara  yang menerapkan sistem e-voting pertama kali adalah Estonia pada tahun 2005. Penerapan sistem e- voting di Estonia pertama kali dilaksanakan di tingkat lokal [9] .
Gambar 1 . Bibliometric analysis electronic voting keyword
Diketahui bahwa pada Gambar 1 dijelaskan bahwa turunan dari electronic voting memiliki beberapa variasi dan pembahasan, diantaranya seperti kesiapan teknologi pada warna merah, objek  sosial  yang  muncul  pada  warna  hijau,  faktor  pendukung  pada  warna  ungu  dan  kuning. Kajian  mengenai  electronic  voting  atau  disingkat e-voting mengalami  disrupsi  setelah  mulai diterapkannya  sistem  berbasis  online  pada  seluruh  aspek  penyelenggaraan  pemerintahan. Pemerintah  di  era  pasca  pandemi  covid-19  mulai  konsisten  menyelenggarakan  pemerintahan berbasis  digital  dengan  basis  utamanya  adalah  pemanfaatan internet  of  things .  Kajian  ini semakin menarik karena dalam ranah kajian kepemiluan, penyelenggaraan sistem pemilu perlu untuk  disederhanakan  tata  cara  pemungutannya.  Namun  disisi  lain  kajian  yang  membahas mengenai  hal  tersebut  masih  kurang  dan  hanya  stuck  dalam  ranah  kajian  bidang electronic
88 Yogi Fais Basyari, Dyah Mutiarin, Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro Implikasi penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa melalui konsep agile government di kabupaten sleman
government atau e-government .  Sehingga  pembahasan  electronic  voting  pada e-government ini tidak hanya pada pembahasan konsep dan tata laksana voting itu dilaksanakan, akan tetapi juga membahas bagaimana kajian dan kesiapan unsur dari electronic voting itu sendiri.
Pelakasanaan e-voting tentu  memerlukan  perlengkapan  yang  memadai  dan  didukung dengan  sumber  daya  manusia  yang  unggul [10] .  Perekrutan  penyelenggara  pemilu, pemutakhiran  data  pemilih,  sosialisasi  teknis  ke  masyarakat  dalam  hal  wajib  yang  harus dilakukan komisi pemilihan umum ketika ingin melaksanakan sistem e-voting [8] . Sosialisasi ke panitia  dan  masyarakat  menjadi  kunci  utama  kelancaran  dalam  hari  pemungutan  suara.  Oleh karena itu menjadi tugas besar KPU untuk gencar mensosialisasikan ke daerah daerah bahkan ke  daerah  pelosok.  Pelaksanaan  pemilu  dengan  sistem e-voting tentu  memiliki  banyak keunggulan  dibanding  dengan  sistem  manual.  Permasalahan  seperti  mahalnya  anggaran  dan proses  penghitungan  yang  lama  akan  teratasi  dengan  adanya  sistem e-voting namun  yang menjadi  permasalahan  apakah  semua  daerah  sudah  bisa  melakukannya  kalau  dilakukan  di tingkat nasional. Padahal yang kita tahu bersama bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia belum  merata.  Aktivitas cybercrime yang  akhir-akhir  ini  terjadi  juga  menjadi  ancaman  ketika sistem e-voting dilakukan.  Namun  dengan  teknologi  yang  semakin  modern  menjadi  mungkin Indonesia menggunakan sistem e-voting dalam pelaksanaan pemilu nasional

## 3. METODE

## 3.1 Pengumpulan data
Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada petani Dusun Sono, Parangtritis, Kretek, Bantul terutama Kelompok Tani Ngudi Mulyo. Pengumpulan data yang telah dilakukan mendapatkan hasil data yaitu data kriteria, sub kriteria, alternatif dan bobot perbandingan.

## 3.2 Tahapan penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  kali  ini  menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  deskriptif  berbasis  narrative  policy  framework.  Penelitian  kualitatif  adalah  sebuah metode  yang  bertujuan  untuk.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  dalam mengungkap  persoalan  dan  menemukan  pembaharuan  yang  tidak  bisa  dilakukan  dengan metode  yang  menggunakan  statistik  atau  metode  penelitian  kuantitatif [11][8] .  Dengan pendekatan kualitatif peneliti dimungkinkan menghasilkan suatu hasil melalui berpikir induktif. Sumber  yang  didapat  adalah  data  sekunder  dari  artikel  jurnal,  buku,  policy  brief,  Undang- Undang, data rujukan dari Komisi Pemilihan Umum terkait dan kajian pemerintahan digital yang ada dari lembaga think tank untuk menunjang adanya pelaksanaan sistem e-voting. Penggunaan data  sekunder  dinilai  sangat  relevan  digunakan  dalam  artikel  ini  karena  keterbatasan  dalam menemukan informan yang mempunyai kapabilitas yang mumpuni. Penelitian ini menggunakan teknik  dokumentasi  dari  berbagai  sumber  ilmiah  yang  telah  teruji  keabsahannya.  Pemilihan teknik  analisis  ini  didasarkan  pada  penarikan  beberapa  aspek  seperti  kekuatan,  kelemahan, peluang, sampai dengan ancaman yang memiliki implikasi terhadap penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa.
Gambar 2 . Alur penelitian
Pada Gambar 2 dijelaskan bahwa alur penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data  dengan  menggunakan  database  scopus  dari  tahun  2017  hingga  2022  terkait  dengan e- voting di  Indonesia,  untuk  mendukung  segmentasi  bagaimana e-voting itu  muncul  dan Pengumpulan Data Tabulasi Data Analisis Deskriptif Kualitatif Interpretasi Hasil Analisa Kesimpulan dan Saran
relevansinya  dengan  beberapa  aspek,  seperti  kesiapan  SDM,  teknologi,  dan  penggunaan  data. Setelah  data  diterima,  maka  dilakukan  tabulasi  data  untuk  memetakan  setiap  unsur  yang menjadi pembahasan dalam e-voting , maka hasil analisis dan interpretasi data dapat dihasilkan dalam pembahasan penelitian ini
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Based on quick wins pemilihan kepala desa kabupaten sleman berbasis e-voting. Pada  prinsip  Based  on  Quick  Wins  memiliki  3  aspek  yaitu  kecepatan,  ketepatan  dan kesuksesan. Based  on  quick  wins memiliki  arti  bahwa  kesuksesan  yang  sudah  ada  harus dijadikan sebagai dorongan ke depan sehingga akan mendapatkan capaian yang lebih baik dari sebelumnya [9] .  Dalam  perspektif  kecepatan  pelaksanaan e-voting yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Daerah Sleman bisa dikatakan berhasil. Pasalnya pemilihan elektronik ini akan lebih mempersingkat waktu dalam pemilihan. Tidak seperti pemilihan secara konvensional yang akan menyita waktu lebih lama. Dalam pelaksanaan pemilihan elektronik penghitungan suara sudah secara langsung terhitung oleh sistem sehingga akan memangkas waktu yang diperlukan dalam rangkaian  pemilihan.  Pemilihan  elektronik  tidak  hanya  untuk  memangkas  waktu  namun pemilihan  elektronik  akan  menekan  anggaran  agar  lebih  efisien  dalam  pembiayaan [10] . Anggaran  akan  lebih  efisien  dikarenakan  dalam  pemilihan  tidak  lagi  diperlukan  surat  suara melainkan  langsung  memilih  melalui  layar.  Berbeda  dengan  media  konvensional  yang  harus menggunakan  surat  suara  sebanyak  daftar pemilih  tetap  yang  ada.  Hal  ini  yang  menyebabkan pembiayaan  dalam  pemilihan  konvensional  akan  lebih  tinggi  dibandingkan  pemilihan elektronik.
Dalam aspek ketepatan penggunaan e- voting dirasa sangat relevan untuk diterapkan di era sekarang.  Kemajuan  teknologi  yang  semakin  pesat  tentu  menjadi  pendorong  terciptanya pemilihan  elektronik  bagi  kepala  desa  di  Kabupaten  Sleman.  Letak  geografis  dari  Kabupaten Sleman  juga  masuk  ke  dalam  daerah  dengan  kategori  yang  memiliki  potensi  untuk  lebih dikembangkan lagi.  Hal itu dibuktikan banyaknya industri di Kabupaten Sleman yang kemudian menjadikan  daerah  ini  sebagai  pusat  perekonomian  di  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sehingga  secara  tidak  langsung  dapat  memakmurkan  kehidupan  masyarakat  lokal.  Menurut catatan  laporan  BPS [11] jumlah  industri  kecil,  menengah  sampai  besar  di  Kabupaten  Sleman mencapai  angka  11.362 [16] .  Kemakmuran  masyarakat  lokal  juga  akan  senada  dengan kesanggupan  masyarakat  dalam  melaksanakan  pemilihan  elektronik.  Karena  kualitas perekonomian  masyarakat  sekitar  akan  mempengaruhi  seberapa  besar  tingkat  kepekaan sumber daya  manusianya  dalam menanggapi perkembangan teknologi.  Apalagi  birokrasi yang ada  di  Indonesia  juga  harus  menerapkan  sistem Agile  Governance dimana  pelayanan  kepada masyarakat harus cepat dan cerdas. Sehingga penggunaan e-voting dalam pemilihan kepala desa di  kabupaten  sleman  bisa  dikatakan  sebagai  langkah  yang  tepat.  Pelaksanaan e-voting di Kabupaten Sleman masyarakat terlihat sangat antusias dalam melakukan pemilihan kepala desa. Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  secara  elektronik  di  kabupaten  sleman  pada  tahun  2021 cenderung  relatif  lancar  dan  tidak  ada    masalah  yang  serius  dari  tahap  perencanaan  sampai pasca pemilihan kepala desa [12] . Partisipasi masyarakat juga mengalami kenaikan dimana saat pukul 12 siang jumlah pemilih sudah mencapai 70 persen pemilih. Pemilihan secara elektronik di  kabupaten  sleman  bisa  dikatakan  sukses.  Karena  dengan  berbagai  hal  yang  harus dipersiapkan namun pelaksanaan e-voting ini minim akan kekurangan. Era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini dapat dijadikan peluang daerah untuk berinovasi khususnya  melalui  pelaksanaan  sistem  pemilu  secara  elektronik.  Namun  dalam  pelaksanaan pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Sleman  perlu  mempertimbangkan  banyak  hal  sehingga pelaksanaan pemilu bisa diselenggarakan dengan lancar. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman sendiri dilandasi peraturan Bupati nomor 35 tahun 2021. Pemilihan Kepala Desa  di  Kabupaten  telah  menduplikasi  yang  pernah  dilakukan  oleh  Kabupaten  Jembrana Provinsi  Bali  dalam  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  desa  melalui  sistem e-voting [13] . Tercatat  telah  ada  sebanyak  155  desa  yang  telah  mencoba  sistem e-voting untuk  pemilihan kepala/desa.Namun tentu tidak semua desa yang telah menerapkan sistem e-voting ini berjalan
Implikasi penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa melalui konsep agile government di kabupaten sleman
dengan  lancar.  Permasalahan  setiap  daerah  juga  sangat  beragam  dari  adanya  penolakan  dari beberapa masyakarat atau juga permasalahan teknis pelaksanaan yang masih membingungkan.
4.2 Pendekatan adaptasi dan sistem dalam penyelenggaraan kepala desa berbasis e-voting Prosen  pelaksanaan  pemilihan  umum  dengan  dengan  cara  elektronik  tentu  tidak  jauh berbeda  dengan  sistem  pemilu  konvensional.  Seperti  halnya  sosialisasi,  tahapan  ini  dilakukan oleh  petugas  pemilihan  umum  dengan  mengadakan  sosialisasi  pada  masyarakat  dengan memaparkan bagaimana pelaksanaan teknis pada hari pelaksanaan sampai penghitungan hasil suara yang  dilakukan  secara digital.  Tahapan ini  dirasa sangat  penting  dilakukan karena  pada tahapan  inilah  yang  banyak  menentukan  pelaksanaan  pemilihan  bisa  dilaksanakan  dengan lancar  ataupun  tidak.  Sosialisasi  ini  harus  dilakukan  secara  bertahap  dan  berkelanjutan  agar meminimalisir terjadinya hambatan pada hari pelaksanaan. Kedua, Pada hari pelaksanaan ada beberapa tahapan agar pemilih bisa menggunakan hak suaranya.
Langkah  Pertama  yang  harus  dilakukan  oleh  pemilih  adalah  membawa  E-KTP  agar diverifikasi  untuk  sinkronisasi  data  pemilih.Ketika  pemilih  sudah  diverifikasi  dengan  E-KTP maka otomatis akan terdata bahwa pemilih telah hadir ketika pemilih terdata di DPT.Begitupun sebaliknya  sistem  ini  akan  menolak  apabila  pemilih  tidak  terdaftar  dalam  DPT.  Sistem  ini sekaligus digunakan sebagai alat presensi kehadiran.Langkah kedua setelah verifikasi dilakukan maka pemilih akan diberikan token dengan setiap orang mempunyai token yang berbeda. Token ini berfungsi untuk mengaktifkan perangkat e-voting [17] . Token ini akan dimasukan ke smart card yang  nantinya  akan  menampilkan  pasangan  calon  pemilih.  Setelah  menentukan  pilihan, printer akan mencetak hasil pilihan dan kertas ini berupa barcode.
Pelaksanaan e-voting tentu  memiliki  kelebihan  ataupun  kekurangan.  Sistem  pemilihan dengan  cara  elektronik  mempunyai  beberapa  kelebihan. Pertama, Mudahnya  dalam penghitungan  suara  dan  lebih  cepat  karena  dengan  sistem  elektronik  pendataan  hasil  suara akan  otomatis  dikerjakan  oleh  perangkat  tanpa  harus  membuka  kertas  suara  satu  persatu. Kedua, dalam  pelaksanaan  sistem e-voting lebih  mudah  dibandingkan  dengan  sistem  pemilu konvensional  seperti  biasa.Data  yang  bersumber  dari  (loka  data)  dalam  pemilihan  presiden tahun  2019  menampilkan  bahwa  terdapat  19,24  persen  dari  daftar  pemilih  tetap  yang  tidak menentukan pilihannya.Meskipun secara data menurun tingkat golput mungkin adanya sistem pemilihan e-voting ini  akan  menjadi  pilihan  yang  tepat  guna  menekan  angka  golput  dalam pemilihan umum.Ketiga,mencegah kekurangan dan mengurangi pembiayaan pemilu.
Brazil adalah salah satu negara yang telah menerapkan sistem e-voting , Komisi Pemilihan Umum disana mengatakan bahwa bahwa sistem ini bisa mengurangi kecurangan secara drastis. Karena tidak adanya kemungkinan kerusakan surat suara. Sistem e-voting juga akan mengurangi pembiayaan  negara  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Penyelenggara  pemilu  sudah  tidak  lagi  harus mencetak  surat  suara  yang  jumlahnya  berjuta-juta  sehingga  pembiayaan  e  voting  akan  lebih memangkas dana operasional [18] . Sistem pemilu melalui elektronik juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama ,  meskipun  adanya e-voting ini  efek  dari  perkembangan  teknologi  yang semakin  canggih  hal  itu  juga  yang  akan  memberikan  ancaman  dalam  pemilihan e-voting berpotensi  adanya  gangguan  dari  oknum.  Sistem e-voting mempunyai  kecenderungan  yang tinggi  untuk  di hack oleh  para  oknum hacker. Apabila  hal  ini  terjadi  dalam  pemilihan  umum maka  kredibilitas  pemilu  akan  menurun.  Kedua,  kendala  logistik  untuk  pemilu  juga  menjadi catatan  penting  karena  sarana  dan  prasarana  juga  harus  menyebar  ke  seluruh  tempat pemungutan suara dan harus merata dalam distribusinya.
Melihat pengalaman negara lain yang telah melaksanakan pemilihan umum dengan e-voting maka konteks pemilihan umum di indonesia tentu membutuhkan persiapan yang sangat matang apabila  ingin melakukan e-voting .  Adapun,  konteks  penyelenggaraan  pemilihan kepala  desa di Kabupaten  Sleman  berbasis e-voting ini  merupakan  sarana  akselerasi  bagi  daerah  untuk menyiapkan pemilu  yang ramah  lingkungan  dan  tidak  membutuhkan  waktu  yang  relatif lama. Namun, dalam konteks penyelenggaraan pemilu di daerah maka kesempatan pemilihan kepala desa di  Kabupaten Sleman menjadi bukti bahwa kesiapan sarana prasarana yang dimiliki baik oleh  penyelenggara  maupun  pemilih  harus  diupayakan  bersama  terlebih  lagi  tentang  kendala
akses  internet  maupun  aksesibilitasnya.  Dalam  pelaksanaan e-voting yang  ada  di  kabupaten sleman masyarakat masih harus datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
4.3 Implikasi pemilihan kepala desa berbasis e-voting di kabupaten sleman
Pelaksanaan  pemilihan  secara  elektronik  mungkin  terdengar  asing  di  sebagian  kalangan masyarakat.  Memang  perkembangan  sistem e-voting di  Indonesia  belum  lama  berjalan  hal  itu juga  disebabkan  dengan  pertimbangan-pertimbangan  dalam  pelaksanaan  sistem e-voting ini. Apabila  akan  melaksanakan  pemilihan  secara  elektronik  panitia  pemilihan  harus mempersiapkan  dengan  baik  dari  segi  teknis  maupun  hal  hal  yang  berkemungkinan  terjadi dalam pelaksanaan pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten sleman banyak masyarakat yang menyambut baik adanya pemilihan secara elektronik. Pemilihan secara elektronik ini  memberikan banyak kemudahan bagi panitia dan masyarakat yang memilih hak pilih. Kemudahan–kemudahan bagi panitia pemilihan yang sangat dirasakan tentu dalam proses penghitungan suara.
Panitia pemilihan tidak lagi menghitung surat suara yang dicoblos oleh masyarakat. Namun sudah secara otomatis penghitungan suara dilakukan oleh sistem. Selaras dengan manfaat yang ada dalam pemilihan secara elektronik masyarakat yang akan memilih tinggal memencet layar monitor  pada  tempat  pemungutan  suara.  Pihak  panitia  pelaksanaan  telah  membuat  sistem dengan semudah mungkin untuk memberikan kenyamanan bagi para masyarakat yang hendak memilih. Hal ini bisa terlihat dari sederhana tata cara pemilihan pada pemilihan kepala desa di kabupaten  sleman.  Pergeseran  tentang  cara  memilih  ini  juga  akan  menekan  angka  kerusakan surat  suara  dalam  pemilihan  secara  konvensional  yang  sering  kali  salah  dalam  pencoblosan. Penggunaan e-voting dalam pemilihan tentu menjadi gagasan masa depan di Indonesia sehingga nantinya  pemilihan  secara  elektronik  dapat  digunakan  di  pemilihan  nasional.  Sistem  ini  bisa menjadi  jawaban  atas  permasalahan  permasalahan  turun  temurun  dalam  pemilihan  umum. Namun  memang  harus  dipersiapkan  secara  matang  baik  secara  regulasi,  peralatan  ataupun teknik pelaksanaan.
Penyelenggara  pemilihan  kepala  desa  berbasis e-voting yang  ditinjau  dari  birokrasi penyelenggara  atau  panitia  pemilihan  kepala  desa  merupakan  bentuk  pemberian  pelayanan yang  berfokus  kepada  kemudahan  dan  keamanan  pemilih  namun  tetap  mengedepankan  nilai- nilai  integritas.  Prinsip  ini  berfokus  pada  pemberian  ruang  bagai  masyarakat  dalam mengemukaan  pendapat  dan  berpartisipasi.  Dalam  apek  ini  peneliti  ingin  mengetahui bagaimana  proses  pelayanan  yang  ada  dari  panitia  pemilihan  kepada  masyarakat.  Dalam pelaksanaan  pemilihan  secara  elektronik  panitia  telah  menyediakan  beberapa  orang  di  setiap pos  untuk  melakukan  pemanduan  kepada  masyarakat.  Seperti  halnya  di  dekat  bilik  suara terdapat orang yang menjaga di area tersebut dengan tujuan memandu para masyarakat untuk melakukan  pemilihan.  Pemanduan  khusus  juga  diterima  oleh  para  lansia  yang  hendak  untuk memilih.  Para  lansia  merasa  cara  yang  digunakan  sekarang  jauh  lebih  memudahkan dikarenakan  tinggal  memencet  layar  pada  foto  kandidat  kepala  desa [19] .  Pelayanan  yang diberikan oleh panitia juga sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya para lansia dari tahap sosialisasi, simulasi dan pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik oleh panitia pemilihan.
Pemilihan  kepala  desa  berbasis  elektronik  tentu  dapat  berimplikasi  terhadap penyelenggaraan sistem pemilihan kepala  desa secara keseluruhan di Kabupaten Sleman yang diantaranya dirumuskan ke dalam beberapa poin yang dijelaskan secara rinci seperti berikut:
- Pencapaian tujuan
Pencapaian tujuan  adalah keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan  harus dipandang  sebagai suatu  proses.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  faktor-faktor,  yaitu:  (1)  kurun  waktu pencapaiannya ditentukan, dan (2) sasaran merupakan target yang konkrit, dan (3) dasar hukum.  Adanya  sistem e-voting ini  adalah  salah  satu  inovasi  dari  pemerintah  kabupaten sleman  dalam  rangka  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  yang  ada.Pelaksanaan e- voting di kabupaten sleman tertuang pada peraturan bupati nomor 35 tahun 2021 tentang Petunjuk  Teknis  Tata  Cara  Pemilihan  Lurah  Secara  Elektronik.  Sistem e-voting bertujuan agar adanya minimalisir dalam pembiayaan pemilihan lurah  di kabupaten sleman. Karena
92 Yogi Fais Basyari, Dyah Mutiarin, Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro Implikasi penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa melalui konsep agile government di kabupaten sleman
dengan dilaksanakanya sistem e-voting ini tentu akan menekan biaya pemilihan kades dan ini merupakan salah satu langkah yang tepat. Sistem e-voting juga memberikan kemudahan dalam  memilih  pasangan  calon.  Dilansir  dari  Harian  Jogja  bahwa  sistem e-voting ini memberikan  kemudahan  bagi  para  lansia  dalam  memilih  pasangan  calon  dan  tentu  ini memberikan  nilai  positif  sehingga  angka  tidak  memilih  warga  atau  golongan  putih  akan menurun [20] .
- Integrasi
Integrasi  dalam  penelitian  ini  digunakan  dalam  mengukur  tingkat  kemampuan penyelenggara  untuk  mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  konsensus  dan  komunikasi dengan  berbagai  macam  organisasi  lainnya [21] .  Integrasi  terdiri  dari  beberapa  faktor, yaitu:  (1)  prosedur,  dan  (2)  proses  sosialisasi.  Prosedur  layanan  adalah  prosedur  yang dapat  memudahkan  masyarakat  dalam  menerima  layanan  tersebut.  Prosedur  seharusnya dibuat  dalam  sistematika  yang  runtut  dan  jelas  serta  menggunakan  bahasa  yang  mudah dimengerti sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami isi dari prosedur layanan tersebut.  Selain  prosedur,  sosialisasi  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  pengukuran integrasi  suatu  organisasi.  Dalam  faktor  sosialisasi  dapat  dilihat  apakah  organisasi  yang membuat  suatu  produk sudah mengenalkan  produknya  ke masyarakat  luas  sebagai  objek dari  layanan  masyarakat.  Dalam  mendukung  keberhasilan  produk  yang  dibuat  oleh pemerintah kabupaten  sleman  dan juga  KPU  kabupaten  sleman yaitu diciptakanya  sistem pemilihan  secara  elektronik,  Pemerintah  Daerah  dan  KPU  membuat  prosedur  pemilihan yang  mudah dan  simple  sehingga  dalam pelaksanaanya  mudah  diterima oleh masyarakat. Selain  prosedur  yang  mudah,dalam  mengukur  integrasi  suatu  organisasi  membutuhkan faktor sosialisasi.sosialisasi yang digunakan pemerintah dalam mengenalkan pelaksanaan e- voting ini  sudah  baik.  Dilansir  dari  website  resmi  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Kelurahan  Kabupaten  Sleman  telah  melakukan  sosialisasi  di  35  kelurahan  yang  akan melaksanakan pemilihan lurah secara elektronik dari 86 kelurahan yang ada di kabupaten sleman.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  PMK  sudah  sangat  maksimal  dengan sosialisasi  yang  dilakukan  dengan  cara  pembagian  menjadi  2  tahap  maka  kegiatan sosialisasi  akan  lebih  efektif  dan  terstruktur.  Namun  yang  menjadi  catatan  pemerintah kabupaten  sleman  belum  setengah  dari  jumlah  seluruh  kelurahan  melakukan  pemilihan secara  elektronik.  Sehingga  yang  harus  dilakukan  kedepannya  adalah  pemerintah  Sleman harus  lebih  menyasar  ke  semua  kelurahan  agar  untuk  melaksanakan  pemilihan  lurah dengan cara e-voting [22] .
- Adaptasi
Adaptasi  adalah  pengukuran  bagaimana  sebuah  organisasi  mampu  menyesuaikan  diri dengan  lingkungannya.  Kemampuan  adaptasi  merupakan  kemampuan  untuk  mengubah  atau menyelaraskan prosedur standar operasional secara dinamis apabila lingkungannya mengalami perubahan.  Dengan  demikian  adaptasi  adalah  proses  penyesuaian  diri  yang  dilakukan  untuk menyelaraskan  suatu  individu  terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan, dan (2) sarana dan prasarana.  Dilihat  dari  indikator  adaptasi  dapat  dilihat  adanya  pelaksanaan  pemilihan  lurah dengan cara e-voting adalah salah satu pemanfaatan perkembangan teknologi yang ada. Melalui sistem e-voting masyarakat  dimudahkan  dalam  proses  pemilihan  dan  juga  dalam  proses penghitungan  suara  tentu  sangat  mengefisienkan  waktu  dimana  petugas  pemungutan  suara tidak  lagi  harus membuka kertas  suara  satu per  satu  melainkan  penghitungan  suara  otomatis terhitung oleh perangkat yang ada. Kalau kita mengukur pada segi adaptasi penggunaan sistem e-voting ini  sangat  relevan  dengan  perkembangan  teknologi  yang  ada.  Masyarakat  yang  terus berkembang  secara dinamis  harus  juga  dibarengi dengan  inovasi  yang terus berkembang,  dan juga sebagai salah satu pelayan publik e-voting menjadi pilihan tepat karena akan memudahkan masyarakat dalam pelaksanaanya [23] .

## 5. SIMPULAN
Sistem e-voting dalam  pemilihan  nasional  maupun  regional  bukan  sesuatu  hal  yang  baru, bahkan  di  berbagai  negara  telah  banyak  yang  menerapkan  sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilunya. Sistem ini dilaksanakan sebagai salah satu pemanfaatan teknologi yang  terus  berkambang  dengan  pesat.  Sehingga  tidak  ada  salahnya  ketika  salah  satu  daerah telah melaksanakan pemilihan secara e-voting . Termasuk salah satunya Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan sistem e-voting dalam pemilihan lurah atau kepala desa. Penerapan sistem ini  telah  dilakukan  di  35  kelurahan  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman  yang  telah  melaksanakan pemilihan lurah secara elektronik atau e-voting . Manfaat dilaksanakanya pemilihan e-voting juga telah dirasakan langsung oleh kalangan lansia, mereka merasakan bahwa adanya e-voting telah memudahkan mereka dalam menyalurkan aspirasi. Namun yang menjadi saran peneliti kepada Pemerintah  Kabupaten  Sleman  adalah  untuk  mengajak  semua  kelurahan  yang  ada  untuk menyelenggarakan pemilihan lurah dengan sistem e-voting .

## REFERENSI
[1] S.  Amalia,  “KPU  Tetapkan  Hasil  Perolehan  Suara,  Angka  Suara  Tidak  Sah  pada  Pileg Tinggi.  Rumah  Pemilu,”  2019.  https://rumahpemilu.org/kpu-tetapkan-hasil-perolehan- suara-angka-suara-tidak-sah-pada-pileg-tinggi/.
[2] B.  Suryani,  “Hari  Ini  33  Desa  di Sleman  Gelar Pemilihan Lurah secara E-Voting,” Harian Jogja, Yogyakarta , 2021. .
[3] Tino  Muchlisin,  Hedy  Ismaya,  and  Pria  Sukamto,  “APLIKASI  SELEKSI  PENDUKUNG KEPUTUSAN  DALAM  PROSES  PENERIMAAN  KARYAWAN  MENGGUNAKAN  METODE WEIGHT  PRODUCT,” INFOTECH    J.  Inform.  Teknol. ,  vol.  1,  no.  1,  2020,  doi: 10.37373/infotech.v1i1.31.
[4] A.  R.  Christha,  “Aturan  Masa  Jabatan  Kepala  Desa.  Hukum  Online,”  2022,  [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-jabatan-kepala-desa- lt54826eac2.
[5] Demokratis,  “Sejarah  Demokrasi:  Kapan  Pemilu  Pertama  di  Dunia  Dilakukan? Demokratis,” 2020. .
[6] M.  Janssen  and  H.  van  der  Voort,  “Agile  and  adaptive  governance  in  crisis  response: Lessons  from  the  COVID-19  pandemic,” Int.  J. Inf.  Manage. ,  vol.  55,  no.  June,  p.  102180, 2020, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180.
[7] P.  V.  Pandey,  “E-Vote  System  Using  Blockchain  and  Artificial  Intelligence,” INTERANTIONAL J. Sci. Res. Eng. Manag. , vol. 06, no. 05, 2022, doi: 10.55041/ijsrem12677.
[8] Erma  Kurniasari  Nurhasanah,  Slamet  Abadi,  and  Pria  Sukamto,  “SISTEM  PENDUKUNG KEPUTUSAN  PEMILIHAN  MAHASISWA  BERPRESTASI  DENGAN  METODE  SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING,” TEKNOSAINS  J. Sains, Teknol. dan Inform. , vol. 7, no. 2, 2020, doi: 10.37373/tekno.v7i2.18.
[9] E. B. Santoso, T. Ilham, H. A. Fadhilah, and A. Rahmadanita, “Pemilihan Kepala Desa Secara Digital Di Kabupaten Sleman,” J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja , vol. 48, no. 2, pp. 159–178, 2023, doi: 10.33701/jipwp.v48i2.3033.
[10]  K. G. Barnhurst and R. E. Henke, “Review essay: In whose hands? Visual authority and the public.,” J. Commun. , vol. 58, no. 3, 2008.
[11]  M.  Firhansyah,  “Agile  Governance  dalam  Perspektif  Pelayanan  Publik  Propartif. Ombudsman  RI,” 2021 .  https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--agile-governance- dalam-perspektif-pelayanan-publik-propartif.
[12]  J. W. C. dan J.  D. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches , 5th ed. SAGE Publications, 2018.
[13]  F.  R.  Halim,  F.  Astuti,  and  K.  Umam,  “Implementasi  Prinsip  Agile  Governance  Melalui Aplikasi  PIKOBAR  di  Provinsi  Jawa  Barat,” Kolaborasi: Jurnal  Administrasi  Publik ,  vol.  7, no. 1. pp. 48–67, 2021.
[14]  S. Mahardika, “Implementasi Kebijakan Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Boyolali Tahun 2013,” J. Polit. … , 2017.
94 Yogi Fais Basyari, Dyah Mutiarin, Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro Implikasi penerapan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa melalui konsep agile government di kabupaten sleman
[15]  B. K. Sleman, “Kabupaten Sleman Dalam Angka 2021,” Sleman, Indonesia, 2021.
[16]  L.  Hardjaloka  and  V.  Simarmata,  “E-Voting:  Kebutuhan  Vs.  Kesiapan  (Menyongsong)  E- Demokrasi,” J. Konstitusi , vol. 8, no. 4, pp. 579–604, 2011, doi: 10.31078/jk.
[17]  S.  E.  Anderson,  M.  Potoski,  A.  DeGolia,  D.  Gromet,  D.  Sherman,  and  L.  Van  Boven, “Mobilization, Polarization, and Compromise: The Effect of Political Moralizing on Climate Change Politics,” APSA 2014 Annu. Meet. Pap. , 2014.
[18]  W.  Kusumawati  and  A.  Kriswibowo,  “Agile  Governance  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Tulungagung Dalam Menangani Covid-19,” J. Educ. Hum. Soc. Sci. , vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.34007/jehss.v4i2.736.
[19]  D.  I.  Kurniawan,  A.  Maulana,  and  I.  Wicaksono,  “Agile  Governance  Sebagai  Bentuk Transformasi Inovasi Pemerintah Daerah,” Dr. Diss. Univ. Muhammadiyah Jember , 2021.
[20]  I. Wibowo, “Masa Jabatan Legislator di Indonesia Perspektif Siyasah,” J. As-Said , vol. 1, no. 1, 2021.
[21]  B.  Suryani,  “Hari  Ini  33  Desa  di Sleman Gelar  Pemilihan Lurah secara E-Voting,” Harian Jogja , Yogyakarta, 2021.
[22]  R.  M.  Soe  and  W.  Drechsler,  “Agile  local  governments:  Experimentation  before implementation,” Gov.  Inf.  Q. ,  vol.  35,  no.  2,  pp.  323–335,  2018,  doi: 10.1016/j.giq.2017.11.010.
[23]  Mohamad Anas Sobarnas, Pria Sukamto, and Yosep Nuryaman, “Rancang Bangun Aplikasi E-Voting Multi Instansi Berbasis Web Dengan QR Code,” INFOTECH  J. Inform. Teknol. , vol. 2, no. 2, pp. 61–71, 2021, doi: 10.37373/infotech.v2i2.143.