## PERAN ” EKA LAK THAI” DALAM DEMOKASI DI THAILAND
Anna Yulia Hartati
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim Semarang Jalan Menoreh Tengah X/22 Sampangan, Semarang, 50236 Email : annayuliahartati@gmail.com

## Abstract
This article describes the Role of "Eka Lak Thai" in the development of democracy in Thailand.  The  author  uses  qualitative  research  methods,  where  the  author  makes  a description,  description  or  painting  systematically,  factually,  accurately  about  the facts,  the  properties  and  relationships  between  phenomena  that  are  investigated through literature. Thais, Buddhists and Kings are an inseparable part of Thai society which  is  dictated  in  the  constitution.  This  has  caused  democracy  in  Thailand  to  be carried  out  autonomously  not  absolutely  because  there  is  no  separation  between religion  and  state,  making  it  difficult  for  the  implementation  of  democracy.  Thai democracy is only ceremonial because it does not open space for freedom of opinion, because the existing tradition is not just a social attribute that can be easily accepted, but the existence of state convictions in Thailand has hardened and become a political identity that fills all space, both political space and social space society.

## Keywords: Thai Democracy, Eka Lak Thai, Political Identity

## 1. Pendahuluan
Thailand  merupakan  negara  yang  dalam  sejarahnya  tidak  pernah  dijajah sehingga  Thailand  memiliki  kekhasan  dan  kekhususan  tersendiri  yang  tidak  sama seperti  negara  lain  di  daerah  semenanjung  atau  di  Asia  Tenggara  pada  umunya. Masyarakat  Thailand  sering  di  sebut  dengan  sebutan  orang  Thai,  atau  juga  dapat  di sebut orang Siam, namun sebutan yang lebih popular bagi orang Thailand adalah Thai karena  lebih  pada  pertimbangan  etnies  Thai  dalam  bahasa  Thai  berarti  “orang bebas”   Asal-usul orang Thai, memiliki ciri-ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan orang China, D.G.E. Hall sepakat mengisahkan perihal tanah asal orang Siam di Asia Tengah. Dipercaya bahwa sekitar 7000 tahun yang dahulu mereka mendiami kawasan pegunungan Altai (Mongolia) dan sekitarnya 2500 tahun kemudian berkembang hijrah ke selatan yang lebih subur . 1
Namun  seiring  dengan  kemajuan  peradaban  yang  di  dalangi  oleh  ilmu pengetahuan, dunia semakin sempit dan tidak lagi di batasi oleh ruang dan waktu, orang dari  wilayah  tertentu  dapat  melakukan  kunjungan  ke  negara  lain  serta  dapat membangun  kerjasama  yang  saling  menguntungkan  dimana  ada  tukar  menukar
1 (www.pekemas.org).di akses pada tanggal 20 April 2018 pada pukul 02.20 wib
(ekspor-import)  barang  atau  pertukaran  peradaban  maka  influence  kemajuan  dari negara yang lebih maju akan mempengaruhi negara yang lemah dalam teknologi atau peradaban maka sistem pemerintahan aristokrasi yang menjadi model pemerintahan di kerajaan Thailand pun mulai mengalami pergeseran.
Kondisi pergeseran ini adalah bagian dari spectrum politik yang sukar untuk diduga, meskipun begitu, dalam system politik modern, demokratis, dan rasional selalu ada  semacam  ketertebakan  ( predictable ) politik  dibandingkan  dengan  system  politik tadisional. 2 Hal ini mendorong Thailand untuk memikirkan design politik yang tepat bagi orang Thai dimana budaya dan tradisi tidak akan dimusnahkan tetapi juga mereka pun diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan peradaban di negara-negara maju yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis.
Karena bagi orang Thai ada tiga hal yang suci atau yang sering disebut “eka lak thai”  yakni  :  Bangsa  Thai,  Raja,  dan  Buddha,  sehingga  perlu  pemikiran  yang  tepat dalam  melihat  penerapan  demokrasi  di  Thailand  karena  suatu  sisi  demokrasi  hadir untuk memberikan ruang bagi peran rakyat dalam pemerintahan namun di sisi lain bagi Thailand  raja  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  sistem  politik  Thailand. 3 Bagaimanakah peran “Eka Lak Thai” dalam perkembangan demokrasi di Thailand?

## 2. Metode Penelitian

## D.1. Tipe Penelitian
Penelitian bersifat deskriptif sebagai upaya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi  dengan  menggambarkan  fakta-fakta  dan  memberikan  data  yang  akurat  dan tepat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menggambarkan  tentang  Peran  “Eka  Lak  Thai  dalam Demokrasi Di Thailand.

## D.2. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  dikumpulkan  dari  studi literatur,  situs-situs  internet,  terbitan  institusi,  jurnal,  artikel  dari  koran  dan majalah, working  paper, serta  pidato  dan  presentasi.  Dalam  menganalisis,  data  yang telah  terkumpul  diolah  dengan  metode  kualitatif  tanpa  pengukuran  secara  kuantitatif atau uji statistik. Langka logika yang dapat ditempuh adalah gabungan langkah logika
2 Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan, Pustaka Pelajar., Yogyakarta, 2007, hlm 107
3 Bangkok Post , 3 Juli 2011, diakses pada tanggal 20 April 2018    pada pukul 02.20 wib
deduktif  maupun  induktif,  yaitu  dimulai  dari  preposisi  umum  menuju  yang  khusus, begitu pula sebaliknya.

## 3. Pembahasan

## A. Peran Raja (Bhumibol Adulyadej) di dalam Perpolitikan Thailand
Dalam  melihat  dinamika  perpolitikan  Thailand,  Monarki  atau  khususnya  Raja menjadi  satu  hal  yang  tidak  dapat  dikesampingkan.  Faktor  historis  Thailand  yang pernah  memiliki  sistem  pemerintahan  monarki  absolut  merupakan  salah  satu  hal utama yang menyebabkan terlibatnya Raja di dalam perpolitikan Thailand sampai saat ini.  Walaupun  kini  sistem  pemerintahan  Thailand  telah  menjadi  monarki konstitusional  tidak  semata-mata  peran  Raja  dalam  perpolitikan  dihapuskan seluruhnya.  Raja  yang  seharusnya  hanya  melakukan  fungsi  seremonial  tetap memainkan  peranan  penting  dalam  setiap  aktivitas  politik  yang  berlangsung  di Thailand. 4
Peran  penting  Raja  di  dalam  perpolitikan  Thailand  memiliki  basis  kuat  yaitu legitimasi  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  Thailand.  Dengan  dimilikinya  legitimasi yang  kuat,  akan  lebih  mudah  bagi  Raja  Thailand  dalam  bertindak  maupun mengeluarkan  perintah.  Berdasarkan  konsep  sumber  legitimasi  pemimpin  menurut Ramlan  Surbakti  yang  telah  dijelaskan  di  bagian  kerangka  konsep,  sosok  Raja  di Thailand  memenuhi  seluruh  bentuk  sumber  legitimasi  yang  ada.  Terkait  dengan sumber legitimasi tradisional, Raja Bhumibol Adulyadej selain merupakan anak dari Raja terdahulunya, kepercayaan masyarakat Thailand akan nilai dalam agama Budha yang menyatakan bahwa Raja adalah reinkarnasi dari Dewa menjadikan Raja sebagai sosok  yang  dipercaya  mampu  dan  wajib  melindungi  mereka.  Hal  ini  akhirnya menciptakan rasa patuh dan setia kepada Raja bagi seluruh masyarakat Thailand.
Sumber  legitimasi  yang  kedua  yaitu  legitimasi  ideologi  terwujud  dalam kepercayaan  Thailand  akan The  Holy  Trinity atau  segitiga  suci  yang  menempatkan Raja  di  puncak  segitiga  tersebut.  Dengan  Raja  berada  di  posisi  teratas,  dibutuhkan penopang  posisi  Raja  tersebut  yang  salah  satunya  adalah  agama  Budha  itu  sendiri. Sumber legitimasi selanjutnya yaitu legitimasi institusional, dalam hal ini peran Raja dalam politik telah diatur di dalam konstitusi tahun 1997 Thailand. Raja dalam hal ini berwenang  untuk  menyetujui  atau  menolak  aksi  kudeta  maupun  membubarkan
4 Murizio Peleggi, 2007, Thailand: The Worldly Kongdom, London: Reaktion Books LTd, hal 67
parlemen.  Dan  terkait  sumber  legitimasi  terkahir  yaitu  kemampuan  pribadi,  Raja Thailand,  khususnya  Bumibol  Adulyadej,  merupakan  sosok  yang  tidak  hanya  mahir dalam  memimpin  rakyat  namun  juga  mahir  dalam  memainkan  alat  musik,  membuat lagu, melukis dan bahkan mahir dalam bidang fotografi. 5

## C. Peran Bangsa Thai dan Buddha dalam perkembangan demokrasi
Thailand merupakan negara yang dalam sejarahnya tidak pernah dijajah sehingga Thailand memiliki kekhasan dan kekhususan tersendiri yang tidak sama seperti negara lain di daerah semenanjung atau di Asia Tenggara pada umunya. Masyarakat Thailand sering di sebut dengan sebutan orang Thai, atau juga dapat di sebut orang Siam, namun sebutan  yang  lebih  popular  bagi  orang  Thailand  adalah  Thai  karena  lebih  pada pertimbangan  etnies  Thai  dalam  bahasa  Thai  berarti  “orang  bebas”  Asal-usul  orang Thai, memiliki ciri-ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan orang China, D.G.E. Hall sepakat mengisahkan perihal tanah asal orang Siam di Asia Tengah. Dipercaya bahwa sekitar  7000  tahun  yang  dahulu  mereka  mendiami  kawasan  pegunungan  Altai (Mongolia) dan sekitarnya 2500 tahun kemudian berkembang  hijrah ke selatan  yang lebih subur. 6
Pemikiran diatas dapat membenarkan apabila orang Thai berasal dari Mongolia, karena ciri fisik turut mendukung namun yang menjadi persoalan yang perlu di cermati adalah  relief  tulisan  yang  jauh  berbeda  serta  bahasa  yang  dipakai  juga  sangat  jauh berbeda asumsi ini dikuatkan oleh George Coedes bahwa masuknya secara lamban dan boleh jadi yang sudah kuno, sepanjang sunagi-sungai berhubungan dengan pergeseran umum penduduk dari utara ke selatan yang menjadi ciri terbentuknya kependudukan di semenanjung Indochina. 7
Masyarakat  Thai  memiliki  cirri  –  ciri  rambut  yang  hampir  sama  dengan  orang Mongolia  yakni  membiarkan  rambutnya  panjang  sebagaimana  di  tuliskan  oleh Anthony Reid bahwa; memperlakukan bagian tubuh yang paling beragam yakni rambut, pria dan wanita tidak begitu dibedakan dalam hal gaya rambut, bagi keduanya rambut merupakan suatu lambang serta petunjuk diri yang sangat menentukan. Oleh sebab itu
5 Kevin Hewison, “A book, The King and 2006 Coup”, Journal of Contemporary Asia, (January 2002), hlm.196
6 Ellen London, 2008, Thailand Condensed: 2000 years of history and culture., Singapore: Marshall Cavendish Editions, hal 67
7 George Coedes, World Heritage Encyclopedia, Project Gutenberg Self Publishing Press, Cambodia, hal 56
pola yang berlaku hingga kurun niaga tampaknya ialah didorongnya pria dan wanita untuk menumbuhkan rambut sepanjangnya dan selebat mungkin . 8
Dalam hal yang lain bahwa banyak orang China atau orang Thai yang rambutnya di potong seperti para Saolin atau Bhiksu yang memiliki ciri-ciri seluruh rambutnya di potong  sehingga  yang  tampak  hanya  kulit  kepala  saja,  sepertinya  pilihan  ini  khusus atau bagian dari ciri atau peran yang di jalankan. Menurut Anthony Reid bahwa pilihan diatas  dengan  memotong  seluruh  rambut  merupakan  pengorbanan  diri  dari  pada pertanda  pengekangan  gairah  seksual  atau  pengebirian,  seperti  yang  pernah dikemukakan  (Berg  1951;  Leach  1958),  Alcina  (1668A:  18)  menulis  tentang  kaum wanita Filipina, “sakit terberat yang bisa mereka rasakan ialah jika rambutnya diambil atau dipotong. Maka untuk menunjukan kesedihan yang mendalam mereka memotong rambut…  suatu tanda  bahwa  mereka  berkabung  atas  kematian  orang  tua atau  suami yang dicintai…. Untuk suatu motif keagamaan atau menyatakan selamat tinggal pada keduniaan”. 9 sebagaimana  orang  Thai  dengan  para  bikkhunya  yang  memakai  jubah serba  kuning  dengan  kepala  digundulkan.  Dan  motif  pemotongan  yang  dilakukan  di orang  Thai  lebih  pada  motif  keagamaan  atau  menyatakan  selamat  tinggal  pada keduniaan. Dan pilihan ini membuat mereka harus memiliki ciri atau perbedaan dari masyarakat kebanyakan. Thailand dalam sejarah merupakan merupakan jaringan dari aristokrasi dari Mongol, dimana Mongol mengontrol semua kelas sosial, “prajurit atau kaum setia yang merupakan insane bebas, rakyat biasa, dijadikan budak.
Salah  satu  tokoh  yang  bernama  Ramkhamhaeng  yang  memiliki  hubungan  baik dengan Mongol dan menjadi bagian dari aristokrasi Mongol berhasil meraih semacam hegemoni atas sejumlah suku Thai akhirnya Ramkhamhaeng adalah pemimpin dan raja yang berkuasa penuh atas semua orang Thai. 10 .Dengan adanya pemimpin ini membuat orang  Thai  memiliki  penguasa  dan  tunduk  terhadap  penguasa  tersebut,  daerah penaklukannya merupakan bagian dari kekuasaannya sehingga memenuhi syarat untuk mandiri  sebagai  sebuah  kerajaan  (negara)  karena  ada  wilayah  kekuasan  (geografis), pemerintahan,  dan  rakyat,  dan  dari  keturunan  Ramkhamhaeng  lah  kerajaan  Thai
8 Anthony Reid, A History of Southeast Asia: critical Crossroads (Blackwell History of the world), Wiley Blackwell, 2015, hal 78
9 Thailand History. Diakses melalui http://www.thaiembassy.at/index.php/about-thailand/thailands-history , diakses pada 30 Oktober 2016
10 CFR.2015. Thailand : Democratic Failure – It’s Lessons Middle East. Diakses melalui http://www.cfr.org/thailand/thailand-democratic-failure-its-lessons-middle-east/p24485 , diakses tanggal 20 Oktober 2018, pukul 05.00 Wib
terbentuk.  Kepemimpinan  yang  dipimpin  oleh  kerajaan  turun  temurun  dan  menjadi penentu bagi kerajaan hingga terbentuknya Thailand sebagai sebuah negara.
Namun seiring dengan kemajuan peradaban yang di dalangi oleh ilmu pengetahuan, dunia semakin sempit dan tidak lagi di batasi oleh ruang dan waktu, orang dari wilayah tertentu dapat melakukan kunjungan ke negara lain serta dapat membangun kerjasama yang  saling  menguntungkan  dimana  ada  tukar  menukar  (ekspor-import)  barang  atau pertukaran  peradaban  maka  influence  kemajuan  dari  negara  yang  lebih  maju  akan mempengaruhi  negara  yang  lemah  dalam  teknologi  atau  peradaban  maka  sistem pemerintahan aristokrasi yang menjadi model pemerintahan di kerajaan Thailand pun mulai mengalami pergeseran.
Kondisi pergeseran ini mendorong Thailand untuk memikirkan design politik yang tepat bagi orang Thai dimana budaya dan tradisi tidak akan dimusnahkan tetapi juga mereka  pun  diharapkan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kemajuan  peradaban  di negara-negara maju yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis.

## D. Doktrin Eka Lak Thai dalam perkembangan demokrasi Thailand
Hubungan  raja  dan  orang  Thai  atau  masyarakat  Thailand  begitu  kuat  dan  tak mungkin  dipisahkan  karena  merupakan  bentuk  turunan  dari  kepercayaan  tradisional Thailand, raja di tempatkan sebagai inti dari doktrin Ekalak Thai. Sedangkan nilai-nilai demokrasi lebih merunut pada nilai-nilai kontemporer yang lebih mengacu pada budaya eropa atau barat (AS). Pemikiran Plato tentang negara memiliki kemiripin dengan apa yang  dianut  oleh  kerajaan  Thailand  menurut  Plato  negara  ideal  menganut  prinsip mementingkan  kebajikan  (virtue).  Kebajikan  menurut  Plato  adalah  pengetahuan. Sehingga menurut Plato negara yang ideal atau negara yang terbaik bagi manusia adalah negara  yang  penuh  kebajikan  di  dalamnya.  Mereka  yang  berhak  menjadi  penguasa hanyalah  mereka  yang  mengerti  sepenuhnya  prinsip  kebajikan  ini.  Plato  menyebut negarawan  seperti  itu  seorang  raja-filsuf  -  the  philosopher  king. 11 Pemikiran  Plato menguatkan apa yang menjadi tradisional pemahaman masyarakat Thailand dalam diri seorang raja karena bagi orang Thai, kedudukan raja tidak hanya diatur formal dalam konstitusi tetapi lebih pada nilai-nilai tradisional yang diyakini seperti keberadaan raja sebagai  Bodhisattva  pemilik  kebajikan  tertingi,  dipercaya  sebagai  reinkarnasi  dari seseorang yang pada masa lalunya memiliki pahala yang sangat tinggi.
11 http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/361-jalan-panjang-demokrasi-th ailand-.html diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pada pukul 03.00 wib
Pemikiran  bahwa  sumber  kabajikan  hanya  ada  pada  raja  karena  reinkarnasi merupakan sesuatu yang kuat sehingga sebagai pelindung bagi Buddihsm dan Sangha dan  keduanya  merupakan  sumber  legitimasi  dari  raja,  sehingga  raja  menjadi  symbol pemersatu dan symbol idnetitas bangsa keberadaan ini menunjukan bahwa keberadaan raja  adalah  mutlak  sehingga  model  pemerintahannya  adalah  monarkhi  absolute  yang kemudian  pada  tahun  1932  merupakan  titik  awal  dimulainya  demokrasi  di  Thailand sehingga adanya Demokrasi di Thailand.
Proses demokrasi di awali dengan proses kudeta untuk membatasi kekuasaan raja dan mengikut sertakan sipil (masyarakat) dalam menjalankan pemerintahan. Penerapan demokrasi  bagi  masyarakat  Thailand  sejatinya  bertolak  belakang  dengan  nilai-nilai tradisonalnya  karena  ada  spirit  demokrasi  yang  sebetulnya  tidak  sejalan  dengan  nilai tradisional Thailand.Esensi demokrasi adalah bagaimana peran maksimal dari rakyat, dimana kedaulatan atau kekuasaan oleh rakyat, Abraham Lincoln menguraikan bahwa pengertian  kekuasaan  rakyat  itu  dalam  slogan  yang  sangat  ringkas,  yaitu  “ from  the people, by the people, and for the people, yang kesemuanya itu berintikan ide “rule by the people ”. 12
Pemikiran  ini  apakah  sejalan  dengan  nilai  –  nilai  tradisional  Thai  yang mendaulatkan kekuasaan itu ada pada raja dimana raja adalah inti atau obyek sembahan rakyat  Thailand  apa  yang  menjadi  keputusan  raja  merupakan  amanah  bagi  rakyat Thailand, dimana kasus PM. Thaksin yang secara demokratis mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat dan memilih Partai yang didirikan Thaksin yakni Thai Rak Thai menang  di  parlemen  sehingga  secara  demokratis  maka  Thaksin  mendapatkan kedaulatan dari rakyat.
Mengacu pada “dari rakyat” maka akan menunjuk adanya suatu pemilihan umum yang  bebas  atau  kebebasan  memilih  yang  dimiliki  secara  sama  oleh  seluruh  rakyat, kondisi  ini  dengan  sendirinya  Thaksin  terpilih  secara  demokratis,  namun  kuatnya tekanan  perlawanan  oleh  lawan  politik  dengan  masing-masing  menghadirkan  masa turun ke jalanan membuktikan demokratisasi yang tumbuh di Thailand.
Kondisi  ini  tidak  sertamerta  menyelesaikan  persoalan  demokrasi  karena  kedua pihak  yang  tidak  mengalah  dan  akhirnya  kekuasaan  Rajalah  yang  menyelesaikan
12 http://politik.kompasiana.com/2010/05/21/manajemen-anti-kudeta-di-thailand-belajar-dari-i ndonesia-146693.html di akses pada tanggal 12 Oktober 2018, pada pukul 02.05 wib
persolan  dengan  memerintahkan  PM.  Thaksin  untuk  melepaskan  jabatan,  dengan demikian seluruh rakyat tunduk dan taat pada apa yang diperintahkan oleh Raja. Kata “oleh rakyat” sering dipahami lain yakni kepemimpinan dipimpin beramai-ramai oleh rakyat,  apa  jadinya  jika  sebuah  pemerintahan  di  perintah  oleh  beribu-ribu  orang sehingga oleh rakyat di sini yakni diwakilkan kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu, di Thailand wakil-wakil itu ada di parlemen karena mereka diusung oleh partai politik sebagai sarana untuk memudahkan pemilihan. Namun bukan berarti keputusan mutlak di tangan wakil-wakil rakyat tersebut tetapi tetap keputusan akhir ada pada Raja. Jika pemikiran “oleh rakyat” apakah dengan keberadaan nilai-nilai orang Thai dimana ketaatan  pada  raja,  yakni  setiap  masyarakat  Thai  harus  tunduk  dan  taat  kepada keputusan  raja,  semua  berkewajiban  untuk  menegakan  keputusan  Raja,  apabila mengacu bahwa keputusan taatnya rakyat pada raja tanpa perlawanan adalah sesuatu yang baik maka hal tersebut dapat di sebut “democratic pradoksal” karena di suatu sisi telah memenuhi varibel suara terbanyak karena mayoritas orang Thai akan mematuhi keputusan raja yakni dukungan kepatuhan sebai bentuk suara terbanyak namun dilain pihak  keputusan  tersebut  nyaris  tanpa  celah  untuk  dikritisi  atau  di  perdebatkan sebagaimana  yang  ditawarkan  demokrasi  deliberative  karena  bagi  rakyat  suara  raja dianggab  suara  dewa  yang  tidak  memiliki  kemungkinan  salah/dosa  sehingga  sudah pasti mutlak benar. Dan keputusan Raja bertujuan untuk stabilitas dan kedamaian orang Thai  karena  Raja  ingin  adanya  ketentraman  pemikiran  orang  Thai  diperhadapkan antara  peradaban  tradisional  dan  peradaban  modern  dimana  mereka  menerima demokrasi sebagai bagian dari sistem pemerintahan Thailand.
Orang Siam atau Thai yang kebanyakan menganut agama Buddha akan menghormati apa  yang  menjadi  putusan  raja,  karena  kepercayaan  atas  nilai-nilai  tradisional  yang dianut  yakni  peran  tradisional  raja,  raja-raja  Thailand  percaya  bahwa  mereka  adalah Bodhisattva  dimana  karena  rasa  kasihnya  yang  luar  biasa  ia  meninggalkan  nirvana untuk menolong manusia, pemikiran keyakinan yang mereka miliki bahwa raja dalam setiap  keputusan  atau  kebijakannya  merupakan  inspirasi  yang  merupakan  apa  yang dikehendaki sang Ilahi dan di percaya demi kebaikan bersama.
Dilain  pihak  demokrasi  hadir  dari  barat  dengan  nilai  –  nilai  yang  menjamin individual yang bertolak belakang dengan apa yang dijalankan di Thailand, nilai-nilai demokrasi sebagaimana disederhankan oleh Samuel Huntington bahwa; sebuah sistem politik  disebut  demokratis  bila  “para  pembuat  keputusan  kolektif  yang  paling  kuat dalam  sistem  itu  dipilih  melalui  pemilihan  umum  yang  adil,  jujur,  dan  berkala  dan
didalam  sistem  itu  para  calon  bebas  bersaing  untuk  memperoleh  suara  dan  hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. 13
Hubungan  raja  dan  orang  Thai  atau  masyarakat  Thailand  begitu  kuat  dan  tak mungkin  dipisahkan  karena  merupakan  bentuk  turunan  dari  kepercayaan  tradisional Thailand, raja di tempatkan sebagai inti dari doktrin Ekalak Thai. Sedangkan nilai-nilai demokrasi  lebih  merunut  pada  nilai-nilai  kontemporer  yang  lebih  mengacu  pada budaya eropa atau barat (AS).
Pemikiran Plato tentang negara memiliki kemiripin dengan apa yang dianut oleh kerajaan  Thailand  menurut  Plato  negara  ideal  menganut  prinsip  mementingkan kebajikan  (virtue).  Kebajikan  menurut  Plato  adalah  pengetahuan.  Sehingga  menurut Plato  negara  yang  ideal  atau  negara  yang  terbaik  bagi  manusia  adalah  negara  yang penuh kebajikan di dalamnya. Mereka yang berhak menjadi penguasa hanyalah mereka yang mengerti sepenuhnya prinsip kebajikan ini. Plato menyebut negarawan seperti itu seorang  raja-filsuf  -  the  philosopher  king. 14 Pemikiran  Plato  menguatkan  apa  yang menjadi  tradisional  pemahaman  masyarakat  Thailand  dalam  diri  seorang  raja  karena bagi orang Thai, kedudukan raja tidak hanya diatur formal dalam konstitusi tetapi lebih pada nilai-nilai tradisional yang diyakini seperti keberadaan raja sebagai Bodhisattva pemilik  kebajikan  tertingi,  dipercaya  sebagai  reinkarnasi  dari  seseorang  yang  pada masa lalunya memiliki pahala yang sangat tinggi. 15
Pemikiran  bahwa  sumber  kabajikan  hanya  ada  pada  raja  karena  reinkarnasi merupakan sesuatu yang kuat sehingga sebagai pelindung bagi Buddihsm dan Sangha dan  keduanya  merupakan  sumber  legitimasi  dari  raja,  sehingga  raja  menjadi  symbol pemersatu dan symbol idnetitas bangsa keberadaan ini menunjukan bahwa keberadaan raja adalah mutlak sehingga model pemerintahannya adalah monarkhi absolute yang kemudian  pada  tahun  1932  merupakan  titik  awal  dimulainya  demokrasi  di  Thailand sehingga adanya Demokrasi di Thailand.
Proses demokrasi di awali dengan proses kudeta untuk membatasi kekuasaan raja dan mengikut sertakan sipil (masyarakat) dalam menjalankan pemerintahan. Penerapan demokrasi  bagi  masyarakat  Thailand  sejatinya  bertolak  belakang  dengan  nilai-nilai tradisonalnya karena ada spirit demokrasi  yang sebetulnya tidak sejalan dengan nilai tradisional Thailand. Esensi demokrasi adalah bagaimana peran maksimal dari rakyat,
13 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi , Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal 45
14 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat , Gramedia, Jakarta, 2007, hal 35
15 Ibid
dimana kedaulatan atau kekuasaan oleh rakyat, Abraham Lincoln menguraikan bahwa pengertian  kekuasaan  rakyat  itu  dalam  slogan  yang  sangat  ringkas,  yaitu “from  the people, by the people, and for the people, yang kesemuanya itu berintikan ide “rule by the people”.
Pemikiran  ini  apakah  sejalan  dengan  nilai  –  nilai  tradisional  Thai  yang mendaulatkan kekuasaan itu ada pada raja dimana raja adalah inti atau obyek sembahan rakyat  Thailand  apa  yang  menjadi  keputusan  raja  merupakan  amanah  bagi  rakyat Thailand, dimana kasus PM. Thaksin yang secara demokratis mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat dan memilih Partai yang didirikan Thaksin yakni Thai Rak Thai menang  di  parlemen  sehingga  secara  demokratis  maka  Thaksin  mendapatkan kedaulatan dari rakyat. 16
Mengacu pada “dari rakyat” maka akan menunjuk adanya suatu pemilihan umum yang  bebas  atau  kebebasan  memilih  yang  dimiliki  secara  sama  oleh  seluruh  rakyat, kondisi  ini  dengan  sendirinya  Thaksin  terpilih  secara  demokratis,  namun  kuatnya tekanan  perlawanan  oleh  lawan  politik  dengan  masing-masing  menghadirkan  masa turun ke jalanan membuktikan demokratisasi yang tumbuh di Thailand.

## 4. Kesimpulan
Demokrasi  di  Thailand  sejatinya  hanyalah  demokrasi  prosedural  yang  di tafsirkan  secara  mayoritas  mengabaikan  kelompok  particular  dalam  sebuah  Negara, sehingga  demokrasi  Thailand tidak menjawab  subtansi  demokrasi,  sehingga  peluang yang perlu dilakukan adalah otonomi khusus demokrasi bagi kelompok particular yang membebaskan dan setara dengan masyarakat
Bangsa  thai,  budhis,  dan  raja  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  masyarakat  Thai  terdoktrin  dalam  konstitusi  hal  ini  menyebabkan  demokrasi Thailand  harus  dilakukan  secara  otonom  tidak  berlaku  mutlak  karena  tidak  ada pemisahan antara agama dan Negara sehingga menyulitkan bagi penerapan demokrasi. Demokrasi Thailand hanyalah seremonial karena tidak membuka ruang bagi kebebasan berpendapat,  karena  tradisi  yang  ada  bukan  hanya  sekedar  atribut  sosail  yang  dapat mencair,  tetapi  keberadaan  keyakinan  bernegara  di  Thailand  telah  mengeras  dan menjadi identitas politik yang mengisi  semua ruang baik itu ruang politik dan ruang sosial masyarakat.
16 Glassman, Jim , The Provinces Elect Governments, Bangkok Overthrows Them: Urbanity, Class, and Post-Democracy in Thailand, Urban Studies 47, Issue 6, 2010

## Referensi
Buckingham, W., Burnham, D., King, P.J., Hill, C., Weeks, M., Marenborn, J. (2011).
The Philosophy Book . New York, NY: DK Publishing.
Cipto,Bambang Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan, Pustaka Pelajar., Yogyakarta, 2007
Glassman, Jim , The Provinces Elect Governments, Bangkok Overthrows Them: Urbanity, Class, and Post-Democracy in Thailand, Urban Studies 47, Issue 6, 2010
Nurtjahjo, Hendra , Filsafat Demokrasi , Bumi Aksara, Jakarta, 2008
Suhelmi, Ahmad , Pemikiran Politik Barat , Gramedia, Jakarta, 2007
Pye,  L.  (1996). Aspects  of  Political  Development:  An  Analytic  Study .  Boston,  MA: Little Brown.
Reid, Anthony , A History of Southeast Asia: critical Crossroads (Blackwell History of the world), Wiley Blackwell, 2015

## Dari jurnal online
Homfeldt,  H.G.  and  Reutlinger,  C.  (2008).  Social  Development. Social  Work  and Society International Online Journal , 6(2). Retrieved from http://www.socwork.net/sws/article/view/70/372

## Dari artikel online
Kaplan,  R.D.  (2015,  February  6).  Asia’s  Rise  Is  Rooted  in  Confucian  Values. Wall Street Journal . Retrieved from http://www.wsj.com/articles/asias-rise-is-rooted-in-confucian-values-14232547

## 59
Mahbubani,  K.  (2015,  August  4).  Why  Singapore  Is  The  World’s  Most  Successful Society. Huffington Post . Retrieved from
http://www.huffingtonpost.com/kishore-mahbubani/singapore-world-successful

## -society_b_7934988.html
Ministry of Foreign Affairs. (2012, December 6). Strait Times: Singapore Remains 5 th
Least Corrupt Country . Retrieved from
http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/singapore_headlines/2012/20
1212/infocus_20121206.html
Sim, W. (2015, November 8). The race issue:  How far has Singapore Come?. Strait Times . Retrieved from
http://www.straitstimes.com/politics/the-race-issue-how-far-has-singapore-com e
Singapore  National  Library  Board.  (2004,  December  18). Shared  Values .  Retrieved from http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_542_2004-12-18.html Teenhankee,  J.C.  (2007). The  Political  Aftermath  of  the  1997  Crisis:  from  Asian
Values to Asian Governance?. Retrieved from http://library.fes.de/pdf-files/bueros/singapur/04601/2007-2/teehankee.pdf Weiming, T. (2016). Confucianism .
Retrieved from
http://www.britannica.com/topic/Confucianism
(www.pekemas.org).di akses pada tanggal 20 April 2018
Bangkok Post , 3 Juli 2011, diakses pada tanggal 20 April 2018