## JURNAL ILMU HUKUM

## CITA POLITIK HUKUM PIDANA MATI
DI INDONESIA
Dede Kania Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati dekan_0607@yahoo.co.id Abstrak Abstract Pidana mati  selalu  menarik  untuk dibicarakan,  baik  dalam  hukum dan  pelaksanaannya. Pidana  mati berkaitan  erat  dengan  hak  untuk hidup,  yang  merupakan  hak  asasi manusia  yang  paling  dasar. Negara-negara  di  dunia  dibagi menjadi  dua,  di  satu  sisi  ada negara  hukuman  mati  dijalankan, di  sisi  lain  tidak  sedikit  negara yang telah menghapuskan hukuman  mati  dalam  undang- undang tersebut. KUHP Indonesia menetapkan hukuman mati sebagai  salah  satu  kalimat  utama. Namun, di samping hukuman mati diatur dalam KUHP juga mengancam terhadap pelanggaran lain  di  luar  KUHP.  Penelitian  ini menguji  cita-cita  politik  hukum pidana  Indonesia  dalam  masalah hukuman mati.
The  death  penalty is  always interesting to  talk  about, both  in law and the implementation. The death penalty is closely related to the rights to life, which is the most basic human rights. The countries in the world is  divided  into two, on  the  one  hand there  are state run death  penalty, on  the  other hand not  a  few countries that have abolished  the death  penalty in its  legislation. Indonesian Criminal  Code establishes the death  penalty as  one  of  the main sentence. However, in addition to the death penalty stipulated in the Criminal  Code also threatened against other  offenses outside the Criminal Code. This study examined the political ideals of the Indonesian  criminal law on  the issue of death penalty.
Kata Kunci : pidana mati, hak untuk hidup, politik hukum

## A. Pendahuluan
Cita  politik  hukum  pidana  mati  diartikan  sebagai  arah  kebijakan hukum  hukum  ( legal  policy )  tentang  pidana  mati  yang  mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat  dan  bagaimana  pula  seharusnya  hukum  tentang  pidana  mati  itu dibuat 1 . Masalah pidana mati menjadi penting untuk diperbincangkan, ia
1 Pengertian  ini  disandarkan  pada  definisi  konsep  tentang  politik  hukum,  Moh.  Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001, hlm. 9.

## JURNAL ILMU HUKUM
selalu  menjadi  masalah  aktual  karena  sering  dihubungkan  dengan masalah hak  asasi  manusia. Pidana  mati,  bagi  pihak  yang  kontra  adalah salah satu bentuk pelanggaran hak hidup 2 .
Kontroversi  seputar  keberadaan  pengaturan  pidana  mati  di Indonesia  sudah  berlangsung  lama.  Dalam  berbagai  orde  pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada  pendapat  bahwa  pada  analisa  efek  penjeraan  atau  pencegahan terhadap  pelaku  kejahatan  yang  diancam  pidana  mati  belum  begitu signifikan.  Walaupun  telah  meratifikasi  ICCPR  pada  tahun  2005  dengan Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2005,  eksistensi  pidana  mati  di Indonesia masih bertahan 3 .
Secara  yuridis,  keberadaan  pidana  mati  di  Indonesia  dilandasai Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340),  dan  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP  yang menetapkan  delik  dengan  ancaman  pidana  mati,  misalnya  Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme dan Narkotika.
Penelitian ini mengkaji cita politik hukum pidana Indonesia dalam m masalah pidana mati.

## B. Pembahasan

## 1. Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia
Secara  historis, pidana  mati  sudah  ada  sejak  lama.  Pada  zaman dahulu pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama  beratnya  dikenakan  dimana-mana  berdasarkan  pembalasan terhadap  perbuatan  yang sangat  kejam  dari  seseorang 4 . Pelaksanaan
2 Ahmad  Hanafi, Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam, Bulan  Bintang,  Jakarta,  1990,  hlm. 300-301.
3 Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 200.
4 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung, 1967, 175.

## JURNAL ILMU HUKUM
pidana  mati  dapat  ditelusuri  dari  tradisi  kuno  seperti  ius  talionis  dari Pelaksanaan  pidana  mati  dapat  ditelusuri  dari  tradisi  kuno  seperti ius talionis dari  Ibrani  Kuno.  Sejatinya ius  talionis ini  mencerminkan  suatu langkah  maju  dalam  sejarah  peradaban,  bahwa  suatu  kerugian  harus ditebus  dengan  denda  atau  retribusi  yang  sama  nilainya.  Perbuatan tertentu dapat dikenakan pidana mati.
Pada    zaman  Hammurabi  (1694  SM)  untuk  pertama  kali  dalam sejarah  hukum  telah  ditetapkan  dan  diatur  hukum  pidana  yang  terkenal kejam yang dicantumkan dalam Kodeks Hammurabi yang dikenal sebagai kitab undang-undang yang terpenting dan tersebar 5 . Hukum pidana pada zaman  ini  terkenal  kejam,  berupa  pembalasan  dendam,  hukuman  mati, pengudungan  tangan,  jari,  dan  lain-lain 6 . Ancaman  pidana  mati  berlaku bagi  Pasal  1,  “Apabila  seseorang  menuduh  seseorang  lain  (bukan  budak) telah  melakukan  pembunuhan  akan  tetapi  tidak  bisa  membuktikannya maka orang yang mempersalahkan orang lain tanpa bukti ini dibunuh”.
Di Indonesia, pengaturan pidana  mati  telah  ada  sejak  lama,  yaitu sejak  pemberlakuan hukum  adat. Hukum  pidana  adat  yang  berlaku menghendaki  bahwa  hukuman  bagi  seseorang  yang  bersalah  merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah supaya ia bertaubat dan kembali ke jalan  yang  benar. Oleh  karena  itu,  sebesar  apapun  kesalahan  seseorang, jika  masyarakat  mau  menerima,  dan  yang  bersalah  bersedia  kembali  ke jalan  yang  benar,  maka  kesalahan  itu  dapat  dimaafkan.  Sebaliknya, walaupun  kesalahan  seseorang  mungkin  tidak  berat,  tetapi  jika  pelaku sulit  untuk  diperbaiki  sifatnya,  maka  terhadap  pelaku  jika  perlu disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan kampong halaman untuk selama-lamanya, atau bahkan dibunuh 7 . Hal ini juga dikemukakan oleh  Andi  Hamzah,  “Dahulu  kala  pidana  penjara  itu  tidak  dikenal  di Indonesia (hukum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana
5 John  Glissen  dan  Frits  Gorle, Sejarah  Hukum, penerjemah:  Freddy Tengker, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 55.
6 Ibid., hlm. 58.
7 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 114.

## JURNAL ILMU HUKUM
badan  berupa  pemotongan  anggota  badan  atau  dicambuk,  pidana  mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi 8 .
Setelah  VOC  masuk  ke  Indonesia,  pidana  mati  diperkenalkan  dan diterapkan  berdasarkan  plakat-plakat  atau  hukum  adat  setempat. Menurut  Koesnoen,  dalam  hukum  Melayu-Polynesia  yang  berpandangan animistis  fetiistis,  dikenal  pembalasan  umum  dari  keluarga  terhadap keluarga atau marga terhadap marga, juga pembalasan khusus oleh yang dirugikan terhadap yang merugikan 9 .
Ketika WvSI diperkenalkan, pidana mati tercantum dalam Pasal 10. Alasan pencantuman pidana mati di dalam WvSI 1915/1918 ialah sulitnya penegakan  hukum  di  Hindia  Belanda  (Indonesia)  karena  tenaga  polisi kurang,  wilayah  yang  luas,  ribuan  pulau  yang  besar  dan  kecil,  serta banyaknya  suku  bangsa  yang  adat  istiadatnya  berbeda-beda.  WvS  ini dinyatakan  berlaku  di  Hindia  Belanda  berdasarkan  KBv  15  Oktober  1915 No.  33,  S.  15-732  jis.  17-497,  645,  dan  mulai  berlaku  sejak  tanggal  1 Oktober 1918. Setelah WvS berlaku selama 28 tahun maka pada tanggal 26 Februari  1946  diundangkan  undang-undang  No.  1  Tahun  1946.  Undang- undang  ini  adalah  undang-undang  yang  kedua  dikeluarkan  pada  zaman kemerdekaan  dan  merupakan  undang-undang  yang  pertama  mengenai hukum  pidana. Ketentuan  pidana  mati  yang  tercantum  di  dalam  KUHP pada prinsipnya merupakan warisan  dari ketentuan pemerintah  Kolonial yang  memberlakukan  asas  konkordansi  di  Hindia  Belanda.  KUHP  mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 atas dasar asas konkordansi. Dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 73  Tahun  1958.  Sedangkan  Belanda  sendiri  sudah  beberapa  kali mengubahnya dan bahkan sudah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870 10 .  Walaupun ada  pengecualian  dalam  hal  hukuman  pidana  militer
8 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 27-28.
9 Mompang  L.  Pangabean, Pokok-pokok  Hukum  Penitensir  di  Indonesia, UKI  Press, Jakarta, 2005, hlm. 76.
10 J.E.  Sahetapy, Suatu  Studi  Khusus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati  terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 35.

## JURNAL ILMU HUKUM
terhadap  kejahatan  perang  pada  saat  perang,  yang  diadakan  demi keamanan negara, yaitu dengan KB 22 Desember 1943 Stb D61 11 .
Pasca Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  ketentuan tersebut dinasionalisasikan  menjadi  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1946 12 . Sebelumnya, pada zaman pendudukan Jepang ada dua peraturan yang  dijalankan  yaitu  peraturan  Pasal  11  KUHP  dan  satu  peraturan  baru yang  diundangkan  oleh  pemerintah  Jepang  yang  menghendaki  pidana mati  dilaksanakan  dengan  menerapkan  sistem  tembak  mati  (artikel  6 Ozamu  Gunrei ). Ozamu  Gunrei sendiri  merupakan  kode  kriminal  dari pemerintah pendudukan Jepang.
Setelah  Indonesia  merdeka,  pergantian  rezim  yang  terjadi  tidak menunjukkan arah untuk menghapuskan pidana mati. Pada zaman Orde lama, hukuman pidana warisan pemerintah kolonial tetap dipakai. KUHP yang dahulu bernama  WvS dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan hukum transitoir ,  ketentuan  peralihan:  Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD 1945  jo.  Pasal  142  UUDS  jo.  Pasal  192  Konstitusi  RIS  jo.  Pasal  II  aturan Peralihan  dari  UUD  1945  jo.  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  1  dari Pemerintah  bala  tentara  Jepang.  Pemberlakuan  dikuatkan  secara declaratoir dengan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang berlakunya  WvS menjadi  KUHP.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 kemudian  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  1958, Lembaran  Negara  Tahun  1958  Nomor  127,  mulai  berlaku  29  September 1958 untuk seluruh wilayah Indonesia.
Penerapan  KUHP  peninggalan  kolonial  Belanda  ini  hanya mengalami  sedikit  perubahan  dan  penambahan,  menyesuaikan  dengan ruang  waktu  dan  keadaan.  Tetapi  perubahan  yang  diadakan  sejak  tahun 1950  terhadap  Wvs  yang  berlaku  pada  masa  kolonialisme  Belanda  tidak
11 D. Hazewinkel, Suringa, Juleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht, hlm. 575,  dalam  Zainal  Arifin,  Eksistensi  Pengaturan  Pidana  Mati  dan  Pelaksanaannya  dalam  Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Disertasi, Bandung, 2009, hlm. 6.
12 J.E. Sahetapy, Op. Cit., hlm. 18.

## JURNAL ILMU HUKUM
dilakukan  secara  mendasar 13 .  Begitupun  pidana mati,  masih  tetap  diatur dalam KUHP, bahkan pada perkembangan selanjutnya, pidana mati tidak saja diatur dalam KUHP, namun pemerintah kemudian mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan  lainnya 14 .
Di  bawah  UUDS  1950  yang  juga  dikenal  dengan  masa  demokrasi liberal  (1950-1959),  parlemen  dan  pemerintah  mengeluarkan  satu peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  ancaman  hukuman mati,  yaitu  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951  tentang Senjata Api, yang diundangkan pada tanggal 4 September 1951.
Pada    Masa  Demokrasi  Terpimpin  (1959-1966),  produk  hukum yang  mengatur  penerapan  Pidana  Mati  meningkat.  Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa  Agung/Jaksa  Tentara  Agung  dalam  hal  memperberat  ancaman hukuman  terhadap  tindak  pidana  yang  membahayakan  pelaksanaan perlengkapan  sandang  pangan,  yang  diundangkan  pada  tanggal  27  juli 1959.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mengeluarkan  Perpu  Nomor  21  Tahun 1959  yang  memperberat  ancaman  hukuman  terhadap  tindak  pidana ekonomi, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 November 1959.
Pada  Tahun  1963,  Pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang Nomor  11/PNPS/1963  tentang  Pemberantasan  Kegiatan  Subversi,  yang diundangkan  tanggal  16  Oktober  1963.  Saat  itu,  Undang-Undang  Nomor 11/PNPS/1963  digunakan  pemerintah  untuk  membungkam  lawan-lawan politik  Soekarno  dengan  menjebloskan  mereka  ke  Penjara  tanpa  melalui proses  pengadilan.  Selain  itu,  pemerintah  menerbitkan  pula  Undang- Undang  Nomor  31/PNPS/1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Tenaga  Atom. Dalam  perkembangannya,  Undang-undang  ini  diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan  ancaman  hukuman  mati  diganti  dengan  hukuman  penjara  seumur hidup.
13 J. E. Sahetapy, Idem., hlm. 10-11.
14 Tim  Imparsial, Jalan  Panjang  Menghapus  Praktik  Hukuman  Mati  di  Indonesia, Jakarta: Imprasial, 2004, hlm. 10-11.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Pada  era  Orde  Lama,  pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. terkait pidana  mati,  Soekarno  sebenarnya  pernah  menyatakan  secara  terbuka bahwa  ia  tidak  menyukai  praktik  hukuman  mati,  tetapi  ucapan  ini nyatanya  tidak  berhasil  menjadi  sebuah  pertimbangan  dalam  mengubah kebijakan negara 15 .
Pada zaman Orde Baru, praktik penjatuhan pidana mati bukannya surut, justru sebaliknya, semakin meningkat. Pada awal  Orde  ini berdiri, penjatuhan  Pidana  mati  dilakukan  secara  besar-besaran  terhadap  orang- orang  yang  dituduh  terlibat gerakan  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI). Bahkan  banyak  di  antara  mereka  yang  dieksekusi  tanpa  terlebih  dahulu melalui proses peradilan.
Strategi  yang  dijalankan  rezim  Orde  baru  mirip  dengan  rezim kolonial. Rezim ini mempraktikkan metode perang dalam menyelesaikan masalah konflik sosial-politik dan menyiapkan landasan hukum baru yang dapat  melindungi  kepentingan  modal.  Untuk  kepentingannya,  di  satu pihak  rezim  ingin  tampil  sebagai  kekuatan  tunggal  pengguna  kekerasan dan  di  lain  pihak  adalah  sebuah  rezim  yang beradab  dengan  tetap menjalankan  reformasi  hukum  dengan  membentuk  beberapa  peraturan perundang-undangan.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  sejarah pembentukan orde baru yang ditandai dengan pembunuhan-pembunuhan ekstra  yudisial  dan  penahanan  sewenang-wenang.  Walaupun  banyak penahanan dan penjatuhan hukuman mati bagi lawan politik Orde Baru, eksekusi pidana mati untuk para terdakwa kasus kriminal dalam periode ini  terbilang  sedikit.  Di  antara  eksekusi  yang  terkenal  adalah  eksekusi Kusni  Kasdut  (1980).  Sebelumnya,  Kusni  Kasdut  telah  dijatuhi  pidana mati  pada  tahun  1954.  Hukuman  ini  kemudian  diubah  oleh  Pengadilan tinggi  Jakarta  menjadi  hukuman  seumur  hidup.  Walaupun  demikian, Kusni  Kasdut  melarikan  diri,  dan  pada  tahun  1964  ditangkap  dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana kembali, yang menyebabkan
15 Al Araf dkk. (ed.), Menggugat Hukuman Mati di Indonesia, Jakarta: Imparsial, 2010, hlm. 7-9.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
dia  dijatuhi  pidana  mati  kembali.  Kusni  Kasdut  bertobat  dan  tidak berusaha melarikan diri kembali, sampai akhirnya dieksekusi pada tahun 1980 16 .
Pada  periode  selanjutnya,  yaitu  1985-1997  terjadi  beberapa  kasus eksekusi  hukuman  mati,  dengan  karakter  politis  yang  diekspos,  yang pertama  adalah  eksekusi  bagi  tersangka  yang  dianggap  terlibat  peristiwa 1965,  contohnya  eksekusi  Sudkarjo  dan  Giyadi  Widnyosuharjo.  Alasan resmi pemerintah dalam melakukan eksekusi adalah mereka yang terlibat PKI tersebut tidak menunjukkan penyesalan terhadap tindakan yang  telah mereka  lakukan.  Orde  baru  selanjutnya  mengeluarkan  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun  1997  tentang  Psikotropika.  Lahirnya  peraturan  perundang- undangan  ini  merupakan  reaksi  terhadap  maraknya  peredaran, penyelundupan  serta  pemakaian  narkoba  pada  dekade  1990-an. Ketidakmampuan pemerintah oleh sebagian pihak dianggap sebagai dasar ditetapkannya  ancaman  pidana  mati  dalam  kedua  Undang-undang tersebut 17 .
Setelah  jatuhnya  Soeharto  pada    21  Mei  1998,  pidana  mati  masih menjadi pidana pokok di Indonesia. Walaupun kemudian Undang-Undang Anti-Subversif  akhirnya  dihapuskan  karena  tuntutan  masyarakat. Pemerintahan  Habibie,  di  awal  Orde Reformasi  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Korupsi menggantikan  Undang-Undang  Nomor  3    Tahun  1971.  Secara  tegas Undang-undang ini mengancam pelaku korupsi dengan pidana mati. Pada periode  ini  juga  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang juga mencantumkan pidana mati.  Terakhir  adalah  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Anti-Teorisme,  yang  sama-sama  dengan  Undang-undang  sebelumnya menetapkan pidana mati 18 .
16 J. E. Sahetapy, Op. Cit., hlm. 146-148.
17 Al Araf dkk. (ed.), Op. Cit., hlm. 9-13
18 Al Araf dkk. (ed.), Idem., hlm. 15-16.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Pada periode orde reformasi, pidana mati masih sering dijatuhkan. Diantaranya  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  1835  K/Pid/2010, Herri  Darmawan  alias  Sidong  bin  Firdaus  dijatuhi  pidana  mati berdasarkan  Pasal  340  KUHP  karena  telah  membunuh  tetangganya sendiri, Aini binti Ibrahim dan anaknya Daryani alias Yani alias Biru.

## 2. Cita Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Masalah Pidana Mati
Pidana mati menjadi salah pidana pokok di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP,  bahwa terdapat empat macam pidana pokok, yaitu:  (1)  hukuman  mati,  (2)  hukuman  penjara,  (3)  hukuman  kurungan, dan  (4)  denda.  Pidana  mati  diatur  dalam  berbagai  undang-undang  yang berlaku  di  Indonesia,  di  dalam  KUHP  dan  di  luar  KUHP,  sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut 19 :
Tabel 1
Hukuman Mati dalam Beberapa Perundang-undangan
No Undang-Undang Pasal 1 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Pasal  104,  Pasal  111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3),  Pasal  140,  Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal  444,  Pasal  368 ayat (2). 2 Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal  64,  Pasal  65, Pasal  67,  Pasal  68, Pasal 73 ke-1, ke-2,  ke- 3,  dan  ke-4,  Pasal  74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal

## JURNAL ILMU HUKUM
114  (1),  Pasal  133  ayat (1)  dan  (2),  Pasal  135 ayat  (1)  ke-1  dan  ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1)  dan  (2),  Pasal  138 ayat  (1)  dan  (2),  dan Pasal 142 ayat (2). 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Pasal 1 ayat (1) 4 Penpres  No.  5  Tahun  1959  tentang wewenang  Jaksa  Agung/Jaksa  Tentara Agung  dalam  hal  Memperberat  Ancaman Hukuman  terhadap  Tindak  Pidana  yang Membahayakan  Pelaksanaan  Perlengkapan Sandang Pangan Pasal 2 5 Perpu  No.  21  Tahun  1959  tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pasal  1  ayat  (1)  dan ayat (2) 6 Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Pasal  13  ayat  (1)  dan ayat (2), Pasal 1 ayat (1) 7 Undang-Undang  Nomor  31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga atom Pasal 23 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan  dan  Penambahan  Beberapa Pasal  dalam  KUHP  Bertalian  dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan  Pidana  Kejahatan Penerbangan  dan  Kejahatan  terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan Pasal    479k  ayat  (2) dan 479o ayat (2) 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2) 10 Undang-Undang  No.  22  Tahun  1997 tentang Narkotika Pasal  80  ayat  (1),  ayat (2),  ayat  (3),  Pasal  81 ayat  (3),  Pasal  82  ayat (1),  ayat  (2),  dan  ayat (3), Pasal 83 11 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (2) 12 Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal  36,  Pasal  37, Pasal  41,  Pasal  42  ayat (3) 13 Undang-Undang  No.  15  Tahun  2003 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme Pasal  6,  Pasal  8,  Pasal 9,  Pasal  10, Pasal  14, Pasal 15, Pasal 16 14 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 89 ayat (1)

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Peraturan  perundang-undangan  tersebut  menunjukan  bahwa di Indonesia, pidana mati menjadi ancaman pidana bagi berbagai kejahatan, tidak  saja  bagi kejahatan  yang  paling  serius    ( the  most  serious  crime ) dalam definisi hukum internasional, namun juga bagi kejahatan ekonomi, politik, dan kejahatan berkaitan dengan obat-obatan terlarang 20 .
Dilihat dari  sisi  jumlah  undang-undang  dan  kurun  waktu pengesahan  terlihat  bahwa  Indonesia  masih  memperbanyak  hukuman mati  dan  tidak  mempunyai  kecendrungan  untuk  menghapus  hukuman mati.  Indonesia  bahkan  memperbanyak  jenis  kejahatan  yang  diancam hukuman  mati.  Lima  peraturan  peraturan  perundangan-undangan tersebut  semuanya  memuat  tindak  kejahatan  dengan  jenis  baru  yang diancam  hukuman  mati.  Walaupun  pidana-pidana  yang  diancam  tidak termasuk dalam kelompok kejahatan yang paling serius ( the most serious crimes ) menurut ICCPR.
Cita hukum Indonesia masih menjadikan pidana mati sebagai salah satu  bentuk  hukuman.  Rancangan  KUHP  tetap  mempertahankan  jenis- jenis  pidana  berat,  yaitu  pidana  mati  dan  pidana  penjara  seumur  hidup.
Kebijakan formulasi ini disertai dengan pertimbangan perlindungan/kepentingan individu. Sesuai pengaturan Pasal 66 dan Pasal 87,  walaupun  pidana  mati  tetap  dipertahankan  berdasarkan  kepentingan umum,  namun  di  dalam  pelaksanaannya  juga  memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu (ide keseimbangan monodualistik).  Hal  ini  terlihat  dari  ketentuan  dalam Pasal  88  ayat  (3), Pasal 89 dan Pasal 90:
1) Pasal 88 ayat (3) : Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau  orang  yang  sakit  jiwa  ditunda  sampai  wanita  tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh;
2) Pasal 89:
20 Komnas  HAM, Kajian  Hukuman  Mati  dalam  Pandangan  Hak  Asasi  Manusia, Komnas HAM, Jakarta, 2008, hlm. 21.

## JURNAL ILMU HUKUM
(1) Pelaksanaan  pidana  mati dapat  ditunda  dengan  masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
b. Terpidana  menunjukkan  rasa  menyesal  dan  ada  harapan untuk diperbaiki;
c. Kedudukan  terpidana  dalam  penyertaan  tindak  pidana tidak terlalu penting, dan;
d. Ada alasan yang meringankan.
(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang  terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  hukum dan hak asasi manusia;
(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
3) Pasal 90: Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati  tidak  laksanakan  selama  10  (sepuluh)  tahun  bukan  karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.
Ditetapkan  pidana  mati  dengan  formulasi  yang  baru  tersebut dilandasi  ide  dasar  dan  tujuan  perlindungan  masyarakat  dan  ide menghindari  tuntutan/reaksi  masyarakat  yang  bersiifat  balas-dendam, emosional,  sewenang-wenang,  tak  terkendali,  atau  bersifat extra-legal execution .  Ide  kedua  berarti  bahwa  keberadaan  pidana  mati  dalam  UU dimaksudkan  untuk  memberikan  saluran  emosi/tuntutan  nasyarakat. Oleh  karena  itu  untuk  menghindari  emosi  balas  dendam

## JURNAL ILMU HUKUM
pribadi/masyarakat, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam UU 21 .
Keberadaan  pidana  mati  dalam  RKUHP  menurut  Barda  Nawawi Arief adalah untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia  dalam  undang-undang.  Adanya  pidana  mati  dalam  UU, diharapkan  hakim  dalam  menerapkannya  lebih  selektif  dan  berdasarkan pertimbangan  yang rasional/terkendali 22 .  Jadi, dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang  dan  emosional  dari  korban  atau  masyarakat  apabila pidana  mati  tidak  diatur  dalam  undang-undang.  Pokok  pemikiran  ini didasarkan  pada  pandangan  teoretik  bahwa  salah  satu  tujuan  pidana menurut Emile  Durkheim  adalah  untuk:  “ To  create  a  possibility  for  the release  of  emotions  that  are  aroused  by  the  crime ”  (untuk  menciptakan kemungkinan  melepaskan  emosi  jahat),  sedangkan  menurut  Schwartz  & Skonick  adalah  untuk:  “ to  provide  a  channel  for  the  expression  of retaliatory motives ” (untuk menyediakan saluran mengekspresikan motif pembalasan dendam) 23 .
Dasar  masih  diaturnya  pidana  mati  dalam  Rancangan  KUHP  juga dapat dilihat dari sudut pandang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
a. Pancasila  apabila  dilihat  sebagai  satu  kesatuan,  mengandung  nilai keseimbangan  antara  sila  yang  satu  dan  sila  lainnya.  Namun,  apabila Pancasila  dilihat  secara  parsial  dengan  menitikberatkan  pada  salah satu  sila  saja, ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  pidana  mati bertentangan  dengan  Pancasila  dan  ada  pula  yang  menyatakan  tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal ini terlihat dari laporan penelitian
21 Barda  Nawawi  Arief, “ Masalah  Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Global  dan  Perspektif Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia ” , dalam Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.  4  No.  4, Desember 2007, hlm 10.
22 Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan  Hukum Pidana  dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 289.
23 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana..., Idem., hlm. 290.

## JURNAL ILMU HUKUM
yang menyatakan, “ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra untuk menjadikan Pancasila sebagai justifikasi” 24 ;
b. Hak  untuk  hidup  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28A  jo.  Pasal  28I
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  dapat diartikan  juga  sebagai  “hak  untuk  bebas  dari  penghilangan  nyawa”. Sementara  Pasal  33  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tidak  dapat dihadapkan  secara  diametral  (sama  sekali  bertentangan)  dengan “pidana  mati”.  Sama  halnya  dengan  Pasal  4  Undang-Undang  No.  39 Tahun 1999 yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan “pidana penjara” yang merupakan bentuk perampasan hak kebebasan pribadi.  Pernyataan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup”, identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa, “Every human being has the rights to life” .  Namun, di dalam Pasal 6 ayat (1)
ICCPR  pernyataan  itu  dilanjutkan  dengan  kalimat  tegas  bahwa,  “ No one  shall  be  arbitrarily  deprived  of  his  life ”.  Jadi,  walalupun  Pasal  6 ayat  (1)  ICCPR  menyatakan  bahwa,  “Setiap orang  mempunyai  hak untuk  hidup”,  tidak  berarti  hak  hidupnya  itu  tidak  dapat  dirampas, karena  yang  tidak  boleh  adalah,  “perampasan  hak  hidupnya  secara sewenang-wenang”  ( arbitrarily  deprived  of  his  life ).  Bahkan  dalam Pasal  6  ayat  (2)  dinyatakan,  pidana  mati  tetap  dimungkinkan  untuk “ the  most  serious  crimes ”.    Diatur  pula  dalam  berbagai  dokumen internasional  mengenai  “Pedoman  Pelaksanaan  Pidana  Mati”, misalnya  Resolusi  Ecosoc  PBB  1984/50  jo  Resolusi  1996/15  yang mengatur  “ The  safeguard  Guarantening  Protection  of  the  Rights  of Those  Facing  the  Death  Penalty”. Dalam  Resolusi  Commision  on Human Rights (Komisi HAM PBB) 1961/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “the most serious
24 Laporan Penelitian, “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerja Sama Kejaksaan  Agung  RI  dan  FH  Undip,  1981/1982,  hlm.  15,  dalam  Barda  Nawawi  Arief, Pembaharuan Hukum Pidana..., Idem., hlm. 290-291.

## JURNAL ILMU HUKUM
crimes ”,  dengan  pembatasan  “ intentional  crimes  with  lethal  or extremely grave consequences ”.
c. Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Hak dan  kebebasan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini  hanya  dapat dibatasi  oleh  dan  berdasarkan  undang-undang,  semata-mata  untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta  kebebasan  dasar  orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  dan kepentingan  bangsa”.  Bunyi  Pasal  ini  identik  dengan  Pasal  28J Undang-Undang Dasar 1945 25 .
Pergeseran  kedudukan  pidana  mati  dari  pidana  pokok  menjadi pidana  yang  bersifat  khusus  atau  eksepsional  merupakan  hal  menonjol dalam  pengaturan  pidana  mati  pada  rancangan  KUHP.  Pergeseran  ini mengikuti  perubahan  tujuan  pidana  pada  rancangan  KUHP 26 .  Adapun status atau posisi pidana mati dalam konsep Rancangan KUHP adalah 27 :
a. Walaupun  pidana  mati  tetap  dipertahankan  dalam  Konsep,  namun statusnya  tidak  dimasukan  dalam  kelompok  pidana  pokok,  tetapi sebagai  pidana  khusus  (eksepsional)  dan  selalu  diancamkan  secara alternatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66;
b. Dikeluarkannya  pidana  mati  dari  komposisi  pidana  pokok  dan dijadikan sebagai pidana khusus/eksepsional berdasarkan pertimbangan:
Bahwa  dilihat  dari  tujuan  pemidanaan,  pidana  mati  pada hakikatnya  bukan  sarana  utama/pokok  untuk  mengatur,  menertibkan, dan  memperbaiki  individu/masyarakat.  Pidana  mati  hanya  merupakan sarana terakhir/pengecualian. Hal ini dapat diidentikan dengan “amputasi operasi”  di  bidang  kedokteran,  yang  pada  hakikatnya  juga  bukan sarana/obat  utama,  tetapi  hanya  merupakan  upaya  perkecualian  sebagai sarana  atau  obat  terakhir.  Oleh  karena  iitu  ditegaskan  dalam  Pasal  80
25 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana..., Idem., hlm.291-292.
26 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Citra  Aditya Bakti, 2002, Bandung, hlm. 111.
27 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana..., Op. Cit., hlm. 292-293.

## VOLUME 4 NO. 2 Februari-Juli 2014

## JURNAL ILMU HUKUM
Konsep tahun 2000, Pasal 84 Konsep 2004, Pasal 87 Konsep 2010, bahwa pidana  mati  secara  alternatif  dijatuhkan  sebagai  upaya  terakhir  untuk mengayomi  masyarakat.  Ketentuan  ini  dilatarbelakangi  oleh  hasil penelitian,  bahwa  kebanyak  responden  (56,63%)  menyatakan  bahwa perlunya  pidana  mati  dipertahankan  sebagai  sarana  terakhir  melindungi masyarakat dari penjahat sadis dan sukar diperbaiki lagi.
Walaupun dianggap melanggar hak hidup, pidana mati masih akan terus  diberlakukan  di  Indonesia,  Rancangan  KUHP  masih  memasukkan pidana  mati  sebagai  bentuk  hukuman  dalam  hukum  pidana. Penjatuhan pidana kepada sebagai suatu penderitaan hanya merupakan obat terakhir ( ultimum remedium ), yang hanya dapat dijalankan jika usaha-usaha lain seperti  pencegahan  sudah  tidak  berjalan 28 . Pidana  sendiri  bersifat  yang kontradiktif in terminis , setiap pidana dalam arti, sifat, bentuk dan tujuan tidak  mungkin  menderitakan  orang  yang  dijatuhkan  hukuman  pidana 29 . Apabila  dilihat  pada  pepatah,  “ Sumum  ius  suma  in  iuria ”  (Keadilan tertinggi  adalah  ketidakadilan  yang  tertinggi),  artinya  adil  tidaknya sesuatu  sangat  tergantung  dari  pihak  yang  merasakannya.  Apa  yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan demikian oleh pihak lain. Pihak korban pembunuhan akan merasa tidak adil apabila tersangka dibebaskan dan pembebasan tersebut akan dirasakan adil bagi tersangka. Sebaliknya,  korban  akan  menganggap  sangat  adil  apabila  tersangka dihukum  berat,  dan  bagi  pelaku  hukuman  tersebut,  hukuman  itu  pasti dirasakan sebagai ketidakadilan 30 .
Pidana mati menghadapkan penguasa negara pada pertanyaan yang berkenaan  dengan  legitimasi  (penjatuhan)  pidana.  Kenyataannya penguasa memiliki kewenangan ini ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi khusus (keadaan perang misalnya) 31 . Kekuasaan inilah yang dalam
28 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 12.
29 J. E. Sahetapy, Op. cit., hlm. 186.
30 Antonius Sujata, Reformasi dalam Penegakkan Hukum, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.
4.
31 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 461.

## JURNAL ILMU HUKUM
teori  John  Locke  dan  Montesquieu  mengenai trias  politica disebut kekuasaan  Yudisial 32 ,  yang  memberikan  wewenang  kepada  negara  untuk menjalankan  kekuasaan  untuk  mengadili 33 melalui  organ-organ  di bawahnya,  yaitu  pengadilan 34 .  Tentu  saja  pengadilan  harus  betul-betul menegakkan  rasa  keadilan  bagi  keduabelah  pihak  diantaranya  dengan menjalankan asas pengadilan yang fair .

## C. Kesimpulan
1. Pidana  mati  merupakan  salah  satu  bentuk  hukuman  pokok  dalam Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia,  karena pelaksanaannya  tidak  menyalahi  asas  legalitas  pemidanaan.  Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) penjatuhan pidana mati tidaklah melanggar  hak  hidup,  sepanjang  pidana  mati  dijatuhkan  dari pengadilan  yang fair, selain  itu  pelaksanaan  eksekusinya  tidak  boleh berlarut-larut  (terlalu  lama)  karena  akan  melanggar  hak  terpidana lainnya.
2. Indonesia  masih  akan  menjalankan  pidana  mati  dalam  cita  politik hukum  pidananya.  Hal  ini  terlihat  dengan  banyak  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  penjatuhan  pidana  mati  dalam deliknya. Kemudian  dalam  rancangan  KUHP  yang  baru  pidana  mati masih dijadikan sebagai salah satu bentuk hukuman.

## Daftar Pustaka
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta,
1990.
Al  Araf  dkk.  (ed.), Menggugat  Hukuman  Mati  di  Indonesia , Imparsial, Jakarta, 2010.
32 O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold, Constitutional and Administratif Law, Sweet & Maxwell, London, 2001, hlm. 10-11.
33 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 283.
34 Pontang  Moerad, Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan  dalam  Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 5.

## JURNAL ILMU HUKUM
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi ,  Pradnya Paramita, Jakarta,1986.
Andi  Hamzah  dan  A.  Simangelipu, Pidana  Mati  di  Indonesia,  di  masa lalu, kini dan di masa depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
Antonius  Sujata, Reformasi  dalam  Penegakkan  Hukum, Djambatan,
Jakarta, 2000.
Artidjo Alkostar, Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2004.
Azhary, Negara Hukum Indonesia , UI Press, Jakarta, 1995.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996.
------------, Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
------------, Masalah  Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Global  dan  Perspektif Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Jurnal  Legislasi Indonesia , Vol. 4 No. 4, Desember 2007.
Gudmundur  Alfredsson, Universal  Declaration  of  Human  Rights:  A Common  Standar  of  Achievement, Martinus  Nijhoff  Publisher, London, 1999.
Jan  Remmelink, Hukum  Pidana, Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta,
2003.
J.  E.  Sahetapy, Suatu  Studi Khusus  Mengenai  Ancaman  Pidana  Mati terhadap Pembunuhan Berencana , Rajawali, Jakarta, 1982.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
John  Glissen  dan  Frits  Gorle,  penerjemah:  Freddy  Tengker, Sejarah Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Komnas  HAM, Kajian  Hukuman  Mati  dalam  Pandangan  Hak  Asasi Manusia ,  Komnas HAM, Jakarta, 2008.
Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia ,  LP3ES, Jakarta, 2001.
------------ , Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

## JURNAL ILMU HUKUM
Mompang  L.  Pangabean, Pokok-pokok  Hukum  Penitensir  di  Indonesia, UKI Press, Jakarta, 2005.
O.  Hood  Philips,  Paul  Jackson,  and  Patricia  Leopold, Constitutional  and Administratif Law, Sweet & Maxwell, London, 2001.
Peter Baehr dkk. (Penyunting), Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
Pontang  Moerad, Pembentukan  Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
Tim  Imparsial, Jalan  Panjang  Menghapus  Praktik  Hukuman  Mati  di Indonesia , Imprasial, Jakarta, 2004.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, 2002. Zainal  Arifin, Eksistensi  Pengaturan  Pidana  Mati  dan  Pelaksanaannya dalam  Sistem  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Disertasi,  Bandung, 2009.

## Peraturan-Perundangundangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR Undang-undang  Nomor    15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi
Manusia
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika Kitab Undang-undang Hukum Pidana Second  Optional  Protocol    of  International  Covenant  on  Civil  and Political Right (ICCPR) 1989
International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966 Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948