JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 11 NO. 1 (Maret 2023)                                                      E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v11i1.139
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri
Erfan Hidayat 1 , Teguh Pramono 2 , Imam Fachruddin 3 , Fendy Artha Prissando 4)*
1,2,3,4 Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kadiri, Jl. Selomangleng 1 Kota Kediri 64115
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 29/01/2023 Received in revised form 10/06/2023 Accepted 11/06/2023

## Abstract
This research takes a case study at the Kediri Regency Trade Office in applying the principles of  Good Governance in realizing the quality of public services. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. The data collection technique used interviews with selected informants, namely apparatus at the Market UPTD, and the Kediri District Trade Office. Data analysis uses an interactive model  of  four  stages,  namely  data  collection,  data  condensation,  data  presentation,  and  drawing conclusions. The results of this study state that the application of the principles of  Good Governance at the  Kediri  Regency  Trade  Service  is  quite  good  but  has  several  notes.  The  record  is  in  terms  of transparency and participation. Transparency must be further strengthened by commitment between stakeholders in its implementation. Meanwhile, participation can be said to be not very participatory, because it has not involved the community when formulating policies. Supporting factors consist of 3 (three) things, namely the role and support of the leadership, collaboration between governments, and direct supervision from law enforcement officials. While the inhibiting factors consist of 3 (three) things, namely the head of the service which is not yet definitive, limited human resources, and reports from NGOs.
Keywords : Good Governance, Public Service, Market Service

## Abstrak
Penelitian ini mengambil study kasus pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan  wawancara  kepada  informan  terpilih  yaitu  aparatur  di  UPTD  Pasar,  dan  Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Analisis data menggunakan model interaktif emapat tahapan yaitu pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  serta  penarikan  kesimpulan.  Hasil  dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sudah cukup baik namun memiliki beberapa catatan. Catatan tersebut dalam hal transparansi  dan  partisipasi.  Transparansi  harus  lebih  diperkuat  komitmen  antar  pemangku kepentingan  dalam  pelaksananya.  Sementara  untuk  partisipasi  dapat  dikatakan  belum  terlalu partisipatif, karena belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh ketika menyusun kebijakan. Faktor pendukung terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu  peran  dan dukungan pimpinan, kolaborasi antar
pemerintah, dan pengawasan langsung dari aparat penegak hukum. Sedangkan faktor penghambat terdiri  dari  3  (tiga)  hal  yaitu  kepala  dinas  yang  belum  definitive,  keterbatasan  SDM,  dan  adanya laporan dari LSM.
Kata Kunci : Good Governance , Pelayanan Publik, Pelayanan Pasar
PENDAHULUAN Penerapan  prinsip Good
Governance sangat penting dijalankan oleh  pemerintah,  karena  dengan prinsip  ini  dapat  berperan  sebagai pengendalian dan pengawasan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan  terbebas  dari  tindak  pidana (Tarandung,  2023).  Kemudian  dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan  pelayanan  publik, perlu  dilakukan  penerapan  prinsip good  governance .  Praktek  penerapan prinsip-prinsip Good  Governance memeiliki  tujuan  akhir  terciptanya pelayanan  publik  yang  prima  dan meningkatkan  kepuasan  masyarakat akan layanan publik (Alfarizi, 2023).
Dalam  rangka  memberikan kualitas  layanan  pemerintah  pusat menyusun peraturan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang palayanan  publik  yang  didalamnya memuat  petunjuk  teknis  dalam mamberikan kepastian hukum antara masyarakat dan penyelenggaran pelayanan publik (JDIH BPK RI, 2009). Sementara itu, tujuan utama diterapkannya regulasi ini adalah agar terciptanya  batasan  dan  hubungan antara  masyarakat  dan  pemerintah, memberikan perlindungan dan kepastian  hukum  serta  mewujudkan terselenggaranya  pelayanan  publik yang layak sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan  observasi  peneliti dilapangan, peneliti akan memfokuskan  pada  pelayanan  yang diberikan  oleh  Dinas  Perdagangan Kabupaten  Kediri  yang  difokuskan pada  pelayanan  tera/tera  ulang  di UPTD  metrologi  legal  dan  pelayanan
pasar  di  UPTD  Pasar.  Seperti  pada pelayanan  retribusi  pasar  yang terkendala  infrstruktur  sehingga masih  terdapat  banyak  pasar  yang belum  berkontribusi  besar  terhadap PDRB.  Seperti  yang  kita  ketahui bersama pasar adalah wadah kegiatan bagi  masyarakat  dalam  melakukan aktifitas perdagangan. Sampai saat ini pasar  tradisional  dianggap  masih menjadi pondasi dasar perekonomian di  setiap  wilayah.  Sementara  itu  laju pertumbuhan  pasar  baru  semakin meningkat  setiap  tahunnya.  Kondisi ini  seharusnya  memberikan  potensi besar  terhadap  kontribusi  besar terhadap PDRB dari sektor perdagangan.  Kenaikan  jumlah  pasar baru di Kabupaten Kediri dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 1. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Kediri,
2016-2021 Jenis Sarana Perdagangan 2018 2019 2020 Kelompok Pertokoan 151 200 198 Pasar 95 130 111 Swalayan 220 222 256 Toko 14.078 11.782 12.637 Warung 7.507 9.192 10.065 Jumlah/ Total 22.681  21.463  23.267 Sumber: BPS, 2021 Berdasarkan  tabel  tersebut terlihat  bahwa  terjadi  peningkatan jumlah sarana dan prasarana perdagangan di tahun 2020. Di tahun 2019, total sarana prasaran perdagangan sebesar 21.463. Selanjutnya di Tahun 2020 mengalami peningkatan  menjadi  23.267  atau sebesar  1.804.  Namun  berdasarkan pengamatan pra riset kenaikan jumlah sarana  prasaran  tidak  diimbangi
*) Fendy Artha Prissando E-mail : arthaprissa@unik-kediri.ac.id
dengan  kontribusi  terhadap  PDRB. Seperti  yang  tersaji  pada  Gambar berikut ini:
Gambar 1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kediri Tahun 2020
Sumber: BPS, 2021
Gambar  diatas  menunjukan bahwa  sektor  perdagangan  yang notabene  diperngaruhi  oleh  pasar justru mengalami perlambatan selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  dan terkesan  tidak  ada  kontribusi  nyata bagi  PDRB  Kabupaten  Kediri.  Hal tersebut  terlihat  dari  data  laju pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan  di  tahun  2020  turun  di angka -8,83. Sementara  itu,  terkait  teknis pelayanan  langsung  yang  diberikan oleh  Dinas  Perdagangan  terhadap pasar terdapat sebagian layanan yang dilimpahkan legalitasnya kepada Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD). Seperti  pada  UPTD  Metrologi  Legal yang  membantu  Dinas  Perdagangan dalam  hal  mengawasi  perizinan  alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta satuan ukuran. Namun  pada  praktiknya  UPTD  ini belum berjalan secara optimal karena terkendala Sumberdaya baik kuantitas maupun kualitas. Revitalisasi  pasar  di  Kabupaten
Kediri  pun  masih  terdapat  beberapa permasalahan.  Revitalisasi  pasar sebagai  wujud  dari  layanan  publik Pemerintah  Kabupaten  terhadap
sektor  perdagangan  masih  menjadi “pekerjaan  rumah”  bagi  Pemerintah
Kabupaten Kediri. Meskipun di tahun 2021 sudah ada 4 (empat) pasar yang telah  direvitalisasi  yaitu  pasar  Kras, Pasar  Bendo,  Pasar  Tiron  dan  Pasar Gringging namun saat ini masih belum bisa dioperasionalkan. Bahkan hingga saat  ini  aktivitas  perdagangan  masih berada  di  tempat  penampungan sementara.  Setidaknya  terdapat  390 pedagang  yang  masih  melakukan aktivitas  perdagangan  di  tempat penampungan  sementara.  Kondisi  ini dipengaruhi  oleh  fasilitas  penunjang pasar  yang  belum  siap  dan  dapat diperasionalkan.  Selain  itu,  kendala banjir juga masih sesekali mengganggu jalannya aktifitas perdagangan di Pasar Gringging. Adanya  pandemi  covid-19  di Tahun  2020  yang  berimbas  pada sektor  perekonomian  secara  luas.
Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan rata–rata perusahaan mengalami penurunan omset sebesar 40–50  %  bahkan  ada  yang  berhenti sementara.  Adapun  upaya  untuk mengawasi  jalannya  anggaran  yang berbasis  kinerja,  Dinas  Perdagangan Kabupaten  Kediri  melakukannya dengan berdiskusi serta menyampaikan laporan hasil kegiatan beserta anggarannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian Cahyono  &  Indartuti  (2023) ,  pejabat pemerintah  desa  di  desa  Mancon Kecamatan  Wilangan  Kabupaten Nganjuk  bertanggung  jawab  dalam menyusun  laporan  keuangan  desa dengan menggunakan aplikasi SILOKDES (Sistem Pengelolaan Keuangan  Desa)  dari  pemerintah Kabupaten Nganjuk. Mereka menganalisis  pelaksanaan  ini  dengan prinsip-prinsip  good  governance seperti Akuntabilitas dan Transparansi.  Dalam  kesimpulan kami,  pemerintah  desa  Mancon  telah berhasil  menerapkan  prinsip-prinsip
6,73 5,46 -8,83 -10 -5 0 5 10 2018 2019 2020 PDRB ADHK Sektor Perdagangan
ini.  Mereka  telah  menunjukkan tanggung  jawab  dan  transparansi dalam melaporkan pengelolaan keuangan  desa  melalui  aplikasi Silokdes. Aparatur  pelayanan  publik  di
Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri sudah  menjadi  kewajiban  untuk mempersiapkan diri dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang lebih optimal lagi, sebab kualitas dan tingkat kemajuan suatu daerah sangat berpengaruh  besar  terhadap  kualitas layanan  (Robial,  2023).  Terlebih dalam  menghadapi  tantangan  global saat ini dan perkembangan teknologi yang  pesar.  Hal  tersebut  dilakukan untuk  mencapai  kemakmuran  dan kepercayaan  publik  akan  kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Oleh  sebab  itu  berdasarkan  paparan latar  belakang  diatas,  maka  penulis tertarik  untuk  meneliti  dengan  judul “Penerapan  Prinsip-Prinsp Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri). METODE PENELITIAN Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses  penelitian  ilmiah  yang  lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah  manusia  dalam konteks sosial dengan cara menyajikan  gambaran  menyeluruh, melaporkan  pandangan  terperinci dari  para  sumber  informasi,  serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti (Creswell, 2002). Oleh karena itu,  metode  ini  dianggap  paling  tepat untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan maupun  data  yang  ada  dengan  lebih mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin  dicapai  yaitu  mengetahui
penerapan  prinsip-prinsip Good Governance dalam mewujudkan kualitas  pelayanan  public  di  Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Adapun  lokasi  yang  diambil dalam  penelitian  ini  adalah  Dinas Perdagangan  Kabupaten  Kediri  yang beralamat  di  Jalan  Ir.  Sutami Kelurahan  Banjaran  Nomor  16  Kota Kediri.  Alasan  ditentukannya  lokasi penelitian tersebut dikarenakan kurangnya  sumberdaya  manusia  di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri baik  secara  kuantitas  maupun kualitas.  Disamping  itu,  beban  kerja yang  belum  merata  atar  bidang  dan kondisi  pelayanan  pasar  belum optimal  mengakibatkan  penerapan prinsip-prinsip Good  Governance di
Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri belum terlaksana dengan baik. Sumber  data  dalam  penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dan beberapa pasar sebagai  sumber  data  pembanding. Peneliti juga memilih UPTD Metrologi Legal  sebagai  institusi  resmi  yang membantu langsung Dinas Perdagangan  di  Kabupaten  Kediri. Sementara  itu,  untuk  menentukan informan  kunci  ( key  informan )  pada penelitian  ini  menggunakin  teknik snowball sampling. Hal itu dikarenakan sample penelitian didapatkan setelah peneliti melakukan pendalaman permasalahan  dari  yang  awalnya  di Dinas  Perdagangan  sampai  akhirnya berkembang  pada  Unit  Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar (Sugiyono, 2017). Beberapa data juga harus didapatkan melalui stakeholder lain seperti pedagang pasar, sehingga metode  snowball  sampling  paling cocok diterapkan pada penelitian ini.
Metode pengumpulan data merupakan  teknik  atau  cara  yang digunakan  oleh  peneliti  untuk memperoleh data-data yang diperlukan.  Dalam  penelitian  ini,
metode  pengumpulan  data  yang digunakan  terbagi  menjadi  3,  yaitu interview (wawancara), observasi dan dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  model  analisis data  interaktif  yang  diajukan  oleh Miles dan Huberman (2002). Model ini terdiri dari kondensasi data, penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi.  Adapun tujuannya  adalah  untuk  menyajikan data menjadi lebih sistematis, akurat, dan faktual.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Secara umum unsur-unsur utama  yang  terkandung  dalam  suatu pemerintahan  yang  bercirikan  Good Governance (Dwiyanto, 2021) adalah akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, partisipasi dan efisiensi. Ada juga yang menambahkan dengan dua unsur lain yaitu kompetensi manajemen dan hak asasi manusia. Namun yang mendasari  definisi  Good  Governance adalah  clean  government  artinya pemerintah harus bersih dari tindakan  KKN  (kolusi,  korupsi  dan nepotisme). Tapi adanya pemberantasan  KKN,  konsep  good governance  tidak  mungkin  dapat diwujudkan dalam hubungan ini. Good governance mengedepankan perlunya akuntabilitas publik dan transparansi, bersih dan bertanggungjawab dengan birokrasi  yang  profesional  dan berkembangnya  ekonomi  pasar  yang sehat dan adil dan kompetitif (Cahyono &  Indartuti,  2023) .  Oleh  karena  itu penerapan  prinsip  good  governance telah  menjadi  ciri  yang  harus  ada dalam  sistem  administrasi  publik,
maka penyelenggaraan good governance  dapat  dilakukan  melalui sinergi  manajemen  sektor  publik,
sektor  swasta,  dan  masyarakat  yang saling berinteraksi dan berkoordinasi
agar  dapat  menjalankan  peran  dan fungsinya masing-masing secara baik. Sektor publik sebagai salah satu unsur  good  governance  terkait  erat dengan  tugas  pokok  dari  fungsi lembaga  penyelenggaraän  kekuasaan negara  baik  eksekutit,  legislative  dan yudikatif  dan  menjadi  domain  yang terpenting dalam upaya mewujudkan good governance. Pembenahan disektor publik akan sangat berpengaruh pada keberhasilan terselenggaranya  good  governance pada  sektor  swasta  dan  masyarakat. Hal  ini  disebabkan  kebilakan  publik diperlukan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi  pemanfaatan  peluang  dan kegairahan kegiatan produktif masyarakat (Winarno, 2008). Artinya peran  pemerintan  melalui  kebijakan publik sangat penting dalam memfasilitasi  terjadinya  mekanisme pasar  yang  benar  dan  mencegan timbulnya  monopoli  komersial  dan kolusi, korupsi serta nepotisme.

## Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan  suatu  proses  yang mendukung    masyarakat untuk  mulai “sadar”    akan    situasi    dan  masalah yang dihadapinya    serta    berupaya mencari    jalan    keluar    yangdapat dipakai  untuk  mengatasi  masalah mereka  atau  bisas  disebut  memiliki kesadaran    kritis (Prissando  & Ambulanto, 2021) . Partisipasi masyarakat  dalam  penerapan  good governace  bukan  hanya  dilihat sebagai proses tetapi juga merupakan hasil  akhir,  yang  mana  partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator  yang  mempengaruhi  hasil pelayanan publik di bidang perdagangan  ini  (Prissando  et  al., 2022). Dapat  disimpulkan  dari  hasil penelitian  dilapangan  prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata
pemerintahan  yang  baik  sangat bervariasi  dari  satu  bidang  dengan bidang  lain.  Namun  paling  tidak,  ada sejumlah  prinsip  yang  dianggap sebagai  landasan  good  governance salah satunya adalah prinsip partisipasi.  Partisipasi  tidak  hanya sebatas  sebagai  keterlibatan  warga dalam  pemilihan  umum  saja,  tetapi juga  dalam  berbagi  aktivitas  yang berimplikasi  terhadap  kepentingan masyarakat  banyak  seperti  pada bidang  perdagangan  dan  industri  ini. Peningkatan  partisipasi  masyarakat dalam  proses  dan  implementasi kebijakan  publik  pada  bidang  akan berujung  pada  terwujudnya  good governance.  Selain  itu,  aktor  lain diluar  masyarakat  menjadi  bentuk lain  dari  kolaborasi  antar  aktor  yang terjalin  antar  Dinas  Perdagangan dengan  aktor  lainnya  (Siti  Maryam, 2017)
Akuntabilitas Akuntabilitas dalam good governance,  adalah  aktivitas  suatu pelayanan  yang  dilakukan  suatu organisasi  sesuai  dengan  norma  dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat  dan  apakah  pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat  yang  sesesungguhnya (Alfarizi  et  al.,  2023).  Akuntabilitas erat  tentu  erat  kaitannya  antara penggunaan  sumber  dana  anggaran dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangan.  Disamping  itu, akuntabilitas  erat  juga  dengan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Sesuai  dengan  visi  dan  misi Bupati  Kediri,  Dinas  Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah  daerah  pada  bidang industri  dan  perdagangan.  Dinas Perdagangan  melaksanakan  urusan pilihan dan memiliki tujuan pembangunan yaitu Mengembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan  memajukan  Industri  Kecil Menengah  (IKM).  Dinas  Perdagangan Kabupaten Kediri memiliki 2 sasaran yaitu,  1)  Meningkatkan  kontribusi sektor perdagangan dan 2) Meningkatnya  pertumbuhan  industi Kecil  Menengah.  Untuk  mengetahui indikator kinerja dari sasaran tersebut  dan  bagiamana  realisasi kinerja  nya  di  tahun  2020  akan disajikan pada tabel berikut ini: Sasaran Indikator Kinerja Target Realis asi Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan Persentase pertumbuh an ekspor 8,25% 24,33 % Meningkatnya pertumbuhan industi Kecil Menengah Persentase pertumbuh an Industri Kecil Menengah 2,3% 0,18% Sumber: LKPJ Dinas Perdagangan, 2020 Cukup  rendahnya  persentase pertumbuhan  IKM  pada  Tahun  2020 dikarenakan beberapa hal diantaranya: 1. Adanya pandemi covid-19 di Tahun 2020  yang  berimbas  pada  sektor perekonomian secara luas.
2. Dari evaluasi di lapangan rata–rata perusahaan mengalami penurunan omset sebesar 40–50 % bahkan ada yang berhenti sementara.
Dari observasi peneliti terhadap kinerja  program  dan  anggaran  di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri,
terlaksana dengan baik. Sementara itu untuk  mengawasi  jalannya  anggaran yang berbasis kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri melakukannya  dengan  berdiskusi serta  menyampaikan  laporan  hasil kegiatan beserta anggarannya. Diskusi tersebut  dituangkan  dalam  bentuk rapat evaluasi serapan anggaran rutin
tiap  bulan  oleh  Kepala  Dinas.
Sementara  dari  hasil  evaluasi  kinerja sebagai bentuk dari pertanggungjawaban  anggaran  Dinas Perdagangan  Kabupaten  Kediri  perlu memperbaiki  sektor  industri.  Solusi yang bisa ditawarkan yaitu Menyesuaikan  perencanaan  agar sesuai  dengan  kebutuhan.  Selain  itu perencanaam  kegiatan  Pelatihan difokuskan  kepada  calon  wirausaha baru guna menanggulangi kemiskinan.  Diadakan  studi  banding ke  luar  daerah  untuk  menambah wawasan dan ketrampilan, khususnya pada  pelaku  usaha  yang  sudah berhasil, Diupayakan untuk memaksimalkan kegiatan monev IKM. Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan
sejauh  mana  pelaksanaan  kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan  prinsip-prinsip  administrasi dan  peraturan  serta  kebijakan organisasi,  maka  kinerjanya  akan dinilai semakin baik (Tyasotyaningarum, 2019). Responsibilitas berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan  atas  suatu kewajiban,  dan  termasuk  putusan, keterampilan, kemampuan
dan kecakapan. Responsibilitas juga berarti  kewajiban  bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan  dan  memperbaiki  atau sebaliknya  memberi  ganti  rugi  atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Untuk  mengetahui  bagaimana
kualitas  responsibilitas  pada  Dinas
Perdagangan  Kabupaten  Kediri,  yang pertama  peniliti  menanyakan  terkait tingkat  kecepatan  Dinas  dalam menangani keluhan masyarakat. Secara umum terkait dengan penanganan  keluhan  masyarakat  ini telah terbantu dengan adanya aplikasi Masbup.  Halo  Masbup  adalah  sistem
laporan  masyarakat  yang  dibuat untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Kediri untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Responsibilitas juga akan membicarakan mengenai pertanggung jawaban anggaran (Hanum,  2018).  Dari  hasil  penelitian, Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selalu membuat lapora pertanggungjawaban  anggaran  tiap akhir tahun. Adapun Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten  Kediri  disusun  untuk menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai  posisi  keuangan  dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selama  satu  periode  pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan  belanja  dengan  anggaran  yang telah  ditetapkan,  menilai  kondisi keuangan,  menilai  keefektifan  dan efisiensi Dinas Perdagangan Kabupaten  Kediri,  dan  membantu menentukan  ketaatannya  terhadap peraturan perundang-undangan.

## Efisiensi
Efisiensi  dalam  prinsip  good governance adalah kesesuaian antara anggaran  dan  waktu  yang  telah ditetapkan  (Putra,  2019).  Efisiensi menganggap  bahwa  tujuan-tujuan yang  benar  telah  ditentukan  dan berusaha  untuk  mencari  cara-cara yang  paling  baik  untuk  mencapai tujuan-tujuan tersebut (la Ode Syaiful Islamy, 2018). Apabila membicarakan efektivitas  dan  efisiensi  maka  harus dihubungkan  dengan  sasaran  dan tujuan  yang  ingin  dicapai  dari kegiatan tersebut.  Jadi, Unsur utama dalam  good  governance  adalah birokrasi yang efisien. Dengan adanya birokrasi  yang  efisien  maka  tugas dalam  melayani  publik  akan  lebih
cepat  dan  rapi,  karena  apabila  kita berkaca pada birokrasi saat ini banyak masyarakat  merasa  susah  dan  tidak efisien (Rohman  &  Trihardianto,  2019) . Oleh  karena  itu  cara  agar  membuat birokrasi  yang  efektif  dan  efisen adalah  dengan  dengan  melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas  pada  proses  dan  prosedur, tetapi  juga  mengaitkan  perubahan pada  tingkat  struktur,  sikap  dan tingkah laku dan etika.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian dilapangan diketahui bahwa pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas Perdagangan  benar-benar  sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.  Ini  artinya  pelayanan tersebut menuju pada pelayanan yang efisien.  Dari  sisi  lain,  dengan  kondisi sumberdaya  yang  dimiliki  saat  ini belum  sepenuhnya  efisien  dalam menjalankan  kelembagaan  maupun pelayanan.  Prinsip  efisiensi  dalam penerapan nilai-nilai good governance  adalah  memiliki  tujuan agar  output  dan  outcome  program sudah sesuai dengan efisiensi anggaran. Namun pada penerapannya sedikit  banyak  selalu  terdapat perebedaan.  Meskipun  demikian Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri selalu mengupayakan agar sesuai dan efisien.
Faktor Pendukung Faktor pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip good governance bisa dikatakan salah satu aspek  yang  membantu  berhasilnya Pemerintah  Kabupaten  Kediri  dalam menjalankan  prinsip-prinsip  good governance pada bidang industri dan perdagangan.  Hal  ini  dikarenakan faktor  pendukung  adalah  salah  satu hal  yang  mendorong  keberhasilan program-program  yang  diberikan Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik. Berdasarkan  hasil  penelitian dilapangan, menunjukan bahwa faktor  yang  mendukung  pertama adalah  dukungan  dari  pimpinan. Pimpinan  dalam  konteks  ini  terdiri dari beberapa tingkat, baik dari level pimpinan  OPD  sampai  dengan pimpinan daerah. Gaya kepemimpinan  yang  melekat  pada Kepala  Dinas  Perdagangan  yaitu egaliter. Pimpinan lebih mengedepankan  sikap  kekeluargaan dalam menghadapi masalah atau saat menjalankan  program  kegiatan.  Gaya kepemimpinan  semacam  ini  mampu berdampak  kepada  motivasi  dan keprofesionalitasan  pegawai  untuk memberikan  hasil  terbaik  di  setiap pekerjaannya.  Adapun  dibeberapa organisasi  tak  jarang  dijumpai pemimpin  yang  menganggap  dirinya diatas  pegawainya,  namun  yang dilakukan  oleh  pimpinan  Dinas Perdagangan sebaliknya. Kepala Dinas menganggap  dirinya  sebagai  bagian dari organisasi dan posisinya sederajat  dengan  bawahannya.  Hal inilah  yang  membuat  semua  bidang yang  terlibat  mampu  berkerjasama dan  berkontribusi  dalam  segala  hal tanpa ada pemisah yang membedakan pimpinan  dan  bawahan.  Selain egaliter,  Kepala  Dinas  Perdagangan dikenal  sebagai  pimpinan  yang demokratis. Pemimpin menempatkan diri sebagai koordinator dan mempengaruhi  orang-orang  yang dipimpinnya  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Namun  segala  bentuk keputusan merupakan hasil kesepakatan  bersama  yang  harus dijalankan. Faktor  pendukung  selanjutnya adanya  kolaborasi  antara  Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dengan  pemerintah  provinsi  yaitu Kementerian  Hukum  dan  Ham  serta pihak ke-tiga. Dengan adanya kolaborasi antara Dinas Perdagangan dengan Kemenkumham Provinsi Jawa
Timur  akan  lebih  mudah  dalam kepengurusan  hak  merk  bagi  calon industri  baru.  Hal  ini  dikarenakan Kemenkumham  akan  memfasilitasi dan  mengawal  kepengurusan  hak merk  tersebut  sampai  pemerintah pusat.  Sebelum  adanya  kerjasama dengan Kemenkumham Provinsi Jatim kepengurusan hak merk banyak yang gagal  atau  memakan  proses  lama, sedangkan dengan adanya kolaborasi ini  mempercepat  pendaftaran  merk kepada DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI.
Selain fasilitasi, faktor yang juga menjadi pendukung dalam pelayanan publik berlandaskan good governance adalah  adanya  pengawasan  langsung dari  aparat  penegak  hukum  saat membangun pasar. Adapun pendampingan  penegak  hukum  yang terlibat  langsung  ketika  membangun pasar  yaitu  Polres  dan  Kejaksaan. Selain membantu mengawasi jalannya pembangunan  sehingga  menciptakan rasa aman bagi para pedagang pasar, Pendampingan  ini  juga  berdampak pada  peningkatan  sisi  akuntabilitas pembangunan  pasar.  Dasar  dari pengawasan  dan  pendampingan  ini juga tertuang dalam MOU antara Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dengan  lembaga  penegak  hukum tersebut. Dengan adanya MOU yang sudah
terjalin, kedepannya bukan hanya saat membangun  pasar  melainkan  juga ketika  mengawasi  pedagang  pasar yang ingin mencoba melakukan tindak kecurangan.  Pasar  sebagai  alat transaksi  paling  mudah  di  jumpai  di seluruh  Indonesia  tentu  memiliki karkater  pedagang  yang  bermacam- macam. Sementara itu, masyarakat di Kabupaten  Kediri  cenderung  lebih memilih  pasar  untuk  mencukupi kebutuhan  pokoknya.  Dengan  begitu pengawasan  langsung  dari  aparat penegak  hukum  ini  memastikan wilayah pasar menjual bahan
makanan  yang  sehat  dan  higienis untuk  menjadi  prioritas  utam. Sehingga  masyarakat  di  Kabupaten Kediri  dapat  melakukan  transaksi dengan aman dan nyaman.

## Faktor Penghambat
Selain  faktor  pendukung  yang sudah disajikan pada bagian sebelumnya,  penerapan  pelayanan publik  berbasis  good  governance  di Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri juga  perlu  memperhatikan  faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Dinas Perdaganagn Kabupaten Kediri memiliki  beberapa  kendala  dan hambatan yang muncul dan berpotensi  melemahkan  prinsip- prinsip  good  governance  pada  saat memberi layanan. Hambatan tersebut muncul  dari  internal  organisasi maupun diluar organisasi.
Hambatan yang pertama adalah Kepala  Dinas  Perdagangan  yang belum  definitive.  Seperti  yang  telah disajikan sebelumnya bahwa satu sisi gaya  kepemimpinan  kepala  dinas cukup supportif dan egaliter sehingga program  kerja  organisasi  dapat berjalan  optimal,  namun  di  sisilain keberadaan  kepala  dinas  yang  belum definitive ini juga berpotensi menghambat  jalannya  pemerintahan. Kepala  Dinas  Perdagangan  saat  ini merangkap  jabatan  dengan  Dinas
Ketahanan  Pangan  dan  Perternakan Kabupaten  Kediri  (DKPP)  dan  justru secara definitve menjadi kepala dinas di  DKPP.  Rangkap  jabatan  ini menyebabkan  responsibilitas  dalam mengambil keputusan sedikit terganggu. Selain  itu,  tugas  dan  fungsi Pelaksana  Tugas  atau  (Plt)  dibatasi oleh  aturan  dari  Badan  Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Surat Edaran (SE)  Nomor  2/SE/VII  2019  tentang Kewenangan  Pelaksana  Harian  (Plh) dan  Pelaksana  Tugas  dalam  Aspek
Kepegawaian  pejabat  pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat  tidak  berwenang  mengambil keputusan  dan/atau  tindakan  yang bersifat  strategis  yang  berdampak pada  perubahan  status  hukum  pada aspek  organisasi  kepegawaian  dan alokasi anggaran. Mengenai keputusan  dan/atau  tindakan  yang bersifat  strategis,  adalah  keputusan dan/atau  tindakan  yang  memiliki dampak  besar  seperti  penetapan perubahan  rencana  strategis  dan rencana kerja pemerintah. Sedangkan yang  dimaksud  dengan  perubahan status  hukum  kepegawaian,  Plh  atau Plt  tidak  berwenang  melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Faktor penghambat kedua yaitu terbatasnya  sumberdaya  manusia (SDM) di Dinas Perdagangan Kabupaten  Kediri.  Sebagai  gambaran bagaimana  kondisi  SDM  yang  ada  di
Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri saat  ini,  hanya  memiliki  1  (satu)  staf yang  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)  yang  diperbantukan  kepada  2
(dua)  bidang  sekaligus  yaitu  industri dan perdagangan. Sedangkan mayoritas  staf  adalah  berstatus tenaga  kontrak.  Tentunya  hal  ini berdampak pada tidak bisa dimanfaatkan  secara  optimal  bagi pegawai  kontrak  tersebut  karena secara  langsung  tidak  bisa  ditunjuk secara  langsung  sebagai  PPTK. Pegawai kontrak sesuai dengan tugas dan  fungsinya  hanyalah  sebagai tenaga  yang  diperbantukan  untuk menunjang pekerjaan dinas, sedangkan pada level PNS dibutuhkan kinerja  yang  lebih  dan  tunutan profesionalitas.  Hal  ini  ditambah dengan kebutuhan Kepala Seksi (Kasi) sejumlah  (tiga)  masih  terdapat  1 (satu) kasi yang kosong sehingga yang terisi hanya 2 (dua) Kasi. Dari 2 (dua) kasi  tersebut,  1  (satu)  kasi  lainnya merangkap  jabatan  di  UPT  Metrologi
sehingga  kebutuhan  akan  pegawai  di Dinas Perdagangan sangatlah diperlukan. Selain  kuantitas,  kualitas  staf juga dirasa perlu ditingkatkan. Bidang perdagangan  yang  memang  harus memiliki  jiwa  entrepreneurship  saat ini  masih  terkendala  pada  mindset lapangan.
Sehingga, SDM baik dibidang industri maupun perdagangan harus beradaptasi dengan  tupoksi  kerjanya  agar  lebih memperoleh  hasil  pelayanan  yang lebih optimal. Faktor penghambat ketiga berasal  dari  eksternal  atau  luar organisas  yaitu  intervensi  dari Lembaga  Swadaya  Masyarakt  (LSM).
Pada  tahun  2020  Kabupaten  Kediri membangun  4  (empat)  pasar  yaitu Pasar  Bendo,  Pasar  Tiron,  Pasar Gringging  dan  Pasar  Kras  semuanya itu  mendapat  intervensi  dari  LSM. Aksi  “premanisme”  yang  dilakukan oleh LSM ini terjadi berulang kali. LSM sering  bertindak  diluar  jalur  hukum dalam  memberikan  tuntutannya.  Hal ini  sangat  merugikan  fokus  kinerja yang  sedang  dilakukan  oleh  Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Bahkan tidak jarang pegawai kontrak di  Dinas  Perdagangan  yang  haris berbicara  dengan  LSM  tersebut.
Secara  wewenang,  pegawai  kontrak tidak  memiliki  kewajiban  untuk menjebatani  keinginan  LSM  dengan Pemerintah,  namun  dikarenakan kurang staf PNS dan Kasi, hal tersebut terpaksa  dilakukan.  Hal  tersebut diperparah dengan tidak hadirnya Plt Kepala  Dinas  saat  proses  negosiasi, sehingga  berakibat  pada  ter  distract nya  pekerjaan  rutin  yang  dilakukan dikarenakan harus melayani tuntutan dari LSM tersebut.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  penerapan  prinsip-prinsip Good Governance di Dinas
Perdagangan Kabupaten Kediri sudah cukup baik namun memiliki beberapa catatan. Pada focus rumusan masalah yang  pertama  yaitu  transparansi dapat  dikatakan  sudah  transparan namun  perlu  diperkuat  komitmen antar  pemangku  kepentingan  dalam pelaksananya. Sementara untuk focus kedua yaitu partisipasi dapat dikatakan  belum  terlalu  partisipatif, karena belum melibatkan masyarakat secara  menyeluruh  Ketika  Menyusun kebijakan.  Fokus  yang  ketiga  yaitu Akuntabilitas.  Akuntabilitas  di  Dinas Perdagangan sudah kuat dan berperan dalam meningkatkan kapasitas Lembaga dan yang terakhir adalah  responsifitas  dimana  Dinas Perdagangan cukup responsive karena banyak keluhan dari masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti  namun  apabila  ada keluhan yang tidak mampu diselesaikan maka Dinas Perdagangan berkoordinasi  dengan  pemerintah tingkat  diatasnya  untuk  sama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Sementara  itu,  untuk  melihat bagaimana  faktor  pendorong  dan penghambat  menghasilkan  beberapa poin.  Pertama,  Faktor  pendukung terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu peran dan dukungan pimpinan, kolaborasi antar pemerintah,
dan pengawasan langsung dari aparat penegak hukum. Sementara Kedua Faktor penghambat terdiri  dari  3  (tiga)  hal  yaitu  kepala dinas yang belum definitive,
keterbatasan  SDM,  dan  adanya laporan dari LSM.

## PENGHARGAAN
Penghargaan ditujukan kepada Asosiasi  Ilmuan  Administrasi  Negara (AsIAN)     yang     telah     memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil  penelitian  dalam  webinar nasional.  Selain  itu  kepada  Kepala
Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri dan  staff  yang  sudah  berkenan memberikan  izin  dan  data  dalam penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI
Alfarizi,  M.  R.  I.,  Rispawati,  R.,
Basariah, B., & Alqadri, B. (2023).
Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Ketangga Jeraeng Kabupaten Lombok Timur. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 7 (12), 18868–18878.
Cahyono, D. P., & Indartuti, E. (2023). Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good Governance: Suatu Studi Tentang SILOKDES  di  Desa  Mancon Kecamatan  Wilangan  Kabupaten Nganjuk. PRAJA  Observer:  Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) , 3 (01), 56–61.
Creswell,  J.  W.  (2002). Desain penelitian:  Pendekatan  Kualitatif & Kuantitatif . KIK.
Dwiyanto,  A.  (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik . UGM PRESS. Hanum,  F.  (2018).  Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong  Kecamatan  Karangan Kabupaten Nganjuk). Jurnal Mediasosian:  Jurnal  Ilmu  Sosial
Dan Administrasi Negara , 2 (1). la  Ode  Syaiful  Islamy,  H.  (2018). Collaborative  Governance  Konsep Dan Aplikasi . Deepublish.
Prissando,  F.  A.,  &  Ambulanto,  T.
(2021).  Partisipasi  Masyarakat
Dalam  Pengelolaan  Sampah  di Kota  Kediri  Sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Nomor  3 Tahun  2015. Jurnal  Mediasosian:
Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara , 5 (1).
Prissando,  F.  A.,  Fachruddin,  I., Susanto, D., & Mashuri, M. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Program  SAKTI  di  Kelurahan Bujel  Kota  Kediri. Governance, JKMP (Governance,
Jurnal Kebijakan  &  Manajemen  Publik) ,
12 (2), 115–123.
Putra, T. M. (2019). Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional .  Gramedia  Widiasarana Indonesia.
Robial, F. E. D., Tarandung, C., Patiro, A.,  &  Wangania,  T.  (2023). Efektivitas  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Good  Governance  Pada Pelayanan  Publik  Di  Era  Digital (Studi  Di  Kantor  Camat  Ternate Utara  Kota  Ternate). Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) ,
5 (1), 4293–4302.
Rohman,  A.,  &  Trihardianto,  W.  T. (2019). Reformasi  Birokrasi  dan
Good
Governance .
Intrans Publishing.
Siti  Maryam,  N.  (2017).  Mewujudkan
good governance
melalui
pelayanan  publik. JIPSI-Jurnal Ilmu  Politik  Dan  Komunikasi UNIKOM , 6 .
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian . Alfabeta .
Tarandung,  S.  N.,  Rorong,  A.,  & Tulusan,  F.  (2023).  Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan  Publik  Di  Kantor Kecamatan  Sario  Kota  Manado.
Jurnal Administrasi
Publik ,
9 (127), 54–62.
Tyasotyaningarum, B. (2019). Praktik
Open Government Melalui Partisipasi  Publik  di  Kabupaten
Bojonegoro  dalam  Mewujudkan
Transparansi  dan  Akuntabilitas (Studi Kasus Dialog Publik Jumat di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Mediasosian:  Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Administrasi Negara , 3 (1).
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik . PT. Buku Kita.