## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.117

## Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
Reza Iswanto 1 , Sumaidi 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351 Corrrespondence email : rezaiswanto17@gmail.com
Abstrak .  Masalah  pembakaran  hutan  sudah  menjadi  problem  di  Provinsi  Jambi  karena  mengingat  banyaknya  asap  yang ditimbulkan dari kebakaran hutan sehingga merugikan masyarakat Provinsi Jambi. Oleh karena itu, harus ada penegakan hukum terhadap  pelaku  yang  melakukan  pembakaran  hutan  sehingga  pembakaran  hutan  itu  tidak  terjadi  lagi.  Namun,  kenyataannya penegakan  hukum  juga  masih  ada  tebang  pilih  sehingga  kasus  yang  terungkap  hanya  melibatkan  pelaku  perorangan  saja, sedangkan  untuk  perusahaan  hanya  satu  perusahaan  saja  yang  disegel.  Selain  itu  juga,  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum itu sendiri seperti kurangnya kemampuan sumber daya manusia  tentang pemahaman tindak pidana lingkungan,  peralatan seadanya  dan  banyaknya  pengaturan  tentang  alat  bukti  dalam  undang-undang  sehingga  upaya  kedepannya  dalam  melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan  yaitu sumber daya manusia penegak hukumnya harus ditingkatkan, mempersiapkan peralatan yang canggih dan pembuktian tidak harus banyak alat bukti.
Kata Kunci : Efektifitas, Penegakan Hukum, Pembakaran Hutan.
Abstract. The problem of forest burning has become a problem in Jambi Province because it is considering the amount of smoke generated from forest fires that is detrimental to the people of Jambi Province. Therefore, there must be law enforcement against those  who  carry  out  forest  fires  so  that  forest  fires  do  not  happen  again.  However,  in  reality  law  enforcement  also  still  has selective logging so that the cases revealed only involve individual actors, whereas for companies only one company is sealed. In addition,  factors  affecting  law  enforcement  itself  such  as  the  lack  of  human  resource  capacity  regarding  understanding  of environmental  crime,  improper  equipment  and  the  many  regulations  regarding  evidence  in  the  law  so  that  future  efforts  in carrying out law enforcement against forest fires are resource human law enforcement must be improved, prepare sophisticated equipment and proof does not have a lot of evidence.
Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Forest Burning.

## PENDAHULUAN
Hutan  sangat  berperan  penting  dalam  kehidupan  makhluk  hidup  terutama  terhadap  manusia  sehingga kelestarian hutan harus dijaga demi keberlangsungan makhluk hidup yang hidup di dunia. Bayangkan saja jika hutan tidak lagi dilestarikan maka akan banyak timbul permasalahan terhadap makhluk hidup seperti terjadinya kebanjiran karena  tidak  ada  lagi  pohon-pohon  yang  ada  di  hutan  untuk  meresap  air.  Tidak  hanya  itu  saja,  yang  lebih membahayakan lagi jika hutan tidak dilestarikan maka kadar oksigen untuk manusia akan menjadi berkurang sehingga manusia akan mengalami berbagai macam penyakit terkait dengan pernapasan seperti penyakit paru-paru, jatung dan sesak  nafas.  Hal  yang  demikian  tidak  menutup  kemungkinan  manusia  itu  sendiri  akan  mengalami  kematian  akibat kabut asap tebal yang hasil dari pembakaran hutan tersebut.
Untuk itu, perlu dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan sehingga hutan dapat berfungsi  sebagaimana  mestinya  yaitu  dapat  menghasilkan  oksigen  karena  oksigen  tersebut  dapat  berguna  untuk makhluk  hidup  terutama  manusia.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  masih  banyak  perusahaan  dalam  menjalankan aktivitas  usahanya  guna  untuk  memperkecil  anggaran  dalam  membuka  lahan  maka  perusahaan  melakukan pembakaran hutan sehingga akibat dari pembakaran hutan tersebut sangat membahayakan masyarakat Provinsi Jambi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita dari Liputan6.com, Jambi yang pada intinya adalah Kualitas udara jika dibandingkan  pada  tahun  2015  maka  lebih  buruk  karena  disebabkan  oleh  kabut  asap  yang  berasal  dari  kebakaran hutan  dan  lahan  yang  terjadi  di  Provinsi Jambi.  Apabila  dilihat  dari  data  yang  diberitakan  oleh  Badan  Meteorologi, Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG)  yang  menyatakan  bahwa  Indeks  Standar  Pencemaran  Udara  (ISPU)  telah mencapai  angka  411  gram  per  meter  kubik.  Ini  artinya,  partikel  polutan  yang  dihasilkan  dari  kabut  asap  kebakaran hutan dan lahan tersebut telah masuk pada level berbahaya. 1
Mengingat  hal  yang  demikian  tentunya  sangat  disayangkan  karena  pelaku  pembakaran  hutan  terutama perusahaan sudah seharusnya dijerat sanksi pidana karena akibat perbuatan perusahaan yang melakukan pembakaran
1 https://www.liputan6.com/health/read/4070445/kualitas-udara-jambi-akibat-kabut-asap-saat-ini-lebih-buruk-dari-2015, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
hutan tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar sebab dalam kasus pembakaran hutan itu tidak hanya manusia  saja  yang  dirugikan  melainkan  flora  dan  fauna  juga  ikut  punah  akibat  kebakaran  hutan.  akan  tetapi,  pada kenyataannya  pelaku  tindak  pidana  yaitu  perusahaan  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  untuk saat ini masih belum ada penjeratan sanksi pidana oleh penegak hukum. Hal yang demikian dapat dibuktikan dengan adanya  pernyataan  dari  CNN  Indonesia  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  di  Provinsi  Jambi  hanya  dilakukan penyegelan  terhadap  satu  perusahaan  perkebunan  saja  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Perusahaan perkebunan itu terletak di daerah Kabupaten Muaro Jambi. 2
Apabila  dilihat  dari  kasus  tersebut  maka  penjeratan  terhadap  perusahaan  yang  telah  melakukan  pembakaran hutan hanya dijerat dengan sanksi administratif saja. Adapun sanksi administratif dalam kasus ini adalah Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  melakukan  penyegelan  terhadap  perusahaan  tersebut.  Apabila  melihat  sanksi pidana  terhadap  pelaku  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  telah  diatur  di  dalam  Pasal  108  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun inti dalam pasal tersebut yaitu setiap yang melakukan pembakaran hutan dijerat dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10  tahun  dengan  denda  paling  sedikit  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah).  Adanya  pengaturan di  dalam  pasal ini bertujuan untuk  meminimalisir tingkat tindak pidana kebakaran hutan di Provinsi Jambi sehingga dengan keadaan yang demikian maka masyarakat Provinsi Jambi dapat menghirup udara segar kembali.
Namun,  sampai  saat  ini  sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  Pasal  108  di  atas  belum  dijerat  terhadap  pelaku tindak pidana pembakaran hutan khusunya terhadap perusahaan. Padahal apabila mengacu pada legalitas sebagaimana yang  tercantum  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  pada  intinya menjelaskan  bahwa  harus  ada  terlebih  dahulu  suatu  perbuatan  yang  dapat  dijerat  dengan  sanksi  pidana,  kecuali perbuatan  tersebut  belum  diatur  di  dalam  undang-undang  sehingga  tidak  dapat  dijerat  dengan  sanksi  pidana.  Jadi, harus ada undang-undang terlebih dahulu mengatur terkait dengan suatu tindak pidana, baru perbuatan tersebut dapat dikatakan  tindak  pidana.  Jika  perbuatan  tersebut  belum  ada  undang-undang  yang  mengaturnya  maka  perbuatan  itu tidak dapat dikatakan tindak pidana. Rumusan di dalam pasal ini menyatakan bahwa dapat dipidananya seseorang atas suatu tindak pidana yang dilakukannya dan tindak pidana tersebut harus secara tertulis diatur di dalam hukum pidana materiil. 3
Tindak pidana pembakaran hutan ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa melakukan pembukaan hutan dengan cara membakar. Ini artinya, Di dalam melakukan pembukaan hutan  baik  itu  orang  maupun  perusahaan  melakukan  pembukaan  hutan  tersebut  dengan  cara  membakar  hutan  itu. Untuk  itu,  sudah  seharusnya  bagi  penegak  hukum  untuk  menegakkan  pasal  tersebut  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi karena untuk apa suatu aturan hukum dibuat kalau tidak dijalankan dan dipatuhi oleh penegak hukum. Dengan tidak dijalankan pasal dalam undang-undang tersebut oleh penegak hukum maka tidak menutup  kemungkinan  kedepannya  pelaku  perusahaan  akan  lebih  memperluas  pembakaran  hutan  untuk  membuka lapangan usahanya sebab belum ada perusahaan yang dijatuhkan sanksi pidana.
Ini berati membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan masih dirasakan belum efektif  karena  para  pelaku  pembakaran  hutan  yang  terjerat  dengan  sanksi  pidana  belum  ada,  bahkan  masih  ada perusahaan  yang  menjadi  pelaku  pembakaran  hutan  masih  tetap  beroperasi  dalam  menjalankan  perusahaannya.  Jika hal  ini  terus  terjadi  maka  dikhawatirkan  kedepannya  akan  menimbulkan  banyak  lagi  kadar  asap  di  Provinsi  Jambi. Sedangkan tujuan dari adanya undang-undang terkait dengan lingkungan hidup ini adalah melindungi makhluk hidup secara  umum  agar  mereka  dapat  berkembang  biak  di  alam  bebas  dan  pada  khususnya  pada  manusia  untuk melangsungkan  hidup  agar  terhindar  dari  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  akan  mengamcam kelangsungan hidup semua makhluk hidup.
Abdoel  Djamali  juga  menjelaskan  pada  umumnya  tujuan  hukum  pidana  yaitu  aturan  hukum  yang  mengatur terkait  pembatasan  tingkah  laku  pada  manusia  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  terhadap  kepentingan  umum sehingga hak setiap makhluk hidup khususnya manusia tidak dilanggar pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana  pembakaran  hutan. 4 Jadi,  jika  dilihat  dari  tujuan  undang-undang  tersebut  selain  untuk  melindungi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, tujuan undang-undang itu sendiri juga untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melakukan pencemaran lingkungan sehingga kedepannya tidak ada lagi perbuatan yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut seperti dalam hal ini yaitu perbuatan pembakaran hutan.
Sementara itu, di ketahui bahwa kadar asap yang dikeluarkan dari hasil pembakaran hutan  itu sangat banyak merugikan  masyarakat  seperti  gangguan  pernapasan,  anak-anak  sekolah  harus  diliburkan  demi  terlindunginya
2 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190821080552-20-423248/satu-perusahaan-perkebunan-di-jambi-disegel- akibat-karhutla, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
3 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , (Bandung : CV. Mandar  Maju, 2012), halaman 67.
4 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), halaman 173.
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
pernapasan  anak-anak  tersebut  dari  asap,  pengendara  sepeda  motor  dan  mobil  mengalami  gangguan  penglihatan karena tebalnya kabut asap yang menutupi jalan serta yang paling merugikan manusia dalam hal kabut asap tersebut yaitu  bagi  penumpang  penerbangan  pesawat  yang  ingin  terbang  ke  suatu  Provinsi  akan  mengalami  penundaan penerbangan  dikarenakan  kabut  asap  yang  membuat  pesawat  terbang  tersebut  tidak  dapat  terbang  dikarenakan menutupi penglihatan pilot dalam hal penerbangan.
Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  maka  sudah  seharusnya  dilakukan  penegakan  hukum  secara  tegas terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan  khususnya terhadap perusahaan  sehingga pembakaran hutan untuk kedepannya  dapat  diminimalisir  bahkan  kalau  perlu  tidak  ada  lagi  pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi.  Untuk  itu, penulis  memberikan  batasan  terkait  dengan  permasalahan  yang  akan  di  bahas  dalam  makalah  ini.  Adapun  batasan masalah terkait dengan permasalan di atas yaitu :
1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana upaya yang akan datang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi ?

## METODE PENELITIAN
Di  dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentunya  dibutuhkan  suatu  metode  penelitian  untuk  mempermudah penulis  dalam  mengkaji  objek  yang  ditelitinya.  Hal  yang  demikian  juga  senada  dengan  pendapat  Ishaq  yang menyatakan bahwa metode adalah cara melakukan sesuatu penelitian menurut aturan yang telah diberlakukan khusus. 5 Oleh  karena  itu,  penulis  akan  menguraikan  susunan  metode  penelitian  untuk  mempermudah  dalam  memahami permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam hal ini yaitu:

## Metode pendekatan
Sebelum penulis menjelaskan terkait dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan  memberitahukan  bahwa  tipe  penelitian  dalam  makalah  ini  yaitu  penelitian  empiris.  Metode  penelitian  empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui objek penelitiannya berupa sikap  dan  perilaku  sosial  terhadap  hukum  yang  berlaku. 6 Oleh  karena  itu,  di  dalam  penelitian  ini  terlebih  dahulu melihat  aturan  hukum  terkait  dengan  tindak  pidana membakar  hutan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  kemudian  meneliti  keefektivitasan  penegakan  Undang- Undang  Nomor  32    Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dilakukan  oleh penegak hukum tersebut terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di provinsi Jambi. Dengan demikian, objek penelitian  di  dalam  penelitian  ini  adalah  sikap  dan  perilaku  penegak  hukum  dalam  menegakkan  Undang-Undang Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  dalam  masyarakat  Provinsi Jambi.
Selanjutnya, apabila dilihat dari tipe penelitian yang telah dijelaskan di atas maka metode pendekatan dalam penelitian  ini  adalah  sosiologi  hukum.  Hal  yang  demikian  juga  diutarakan  oleh  Ishaq  bahwa  pendekatan  dan  sering digunakan dalam penelitian hukum empiris mencakup pada : 7 a. Pendekatan sosiologi hukum.
b. Pendekatan antropologi hukum.
c. Pendekatan psikologi hukum.
Adapun karakter sosiologi hukum pada umumnya ialah menganalisis tentang penerapan undang-undang yang dijalankan  oleh  badan  Insan  atau  penegak  hukum  sehingga  memberikan  gambaran  secara  umum  terkait  dengan undang-undang tersebut sesuai atau tidak untuk diterapkan di dalam kehidupan masyarakat tersebut serta memberikan penilaian  bagaimana  terkait  dengan  bagaimana  seharusnya  hukum  tersebut  terjadi  di  dalam  masyarakat  sehingga hukum  itu  dapat  dipatuhi  oleh  masyarakat  tersebut. 8 Diadakan  pendekatan  sosiologi  hukum  di  dalam  penelitian  ini disebabkan  karena  penulis  akan  menganalisis  terlebih  dahulu  sejauh  mana  undang-undang  tersebut  telah  diterapkan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang selama ini terjadi di di Provinsi Jambi.
Selain itu juga, melihat apa yang seharusnya diperbaiki untuk kedepannya dalam penegakan Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga Undang-Undang Nomor 32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  itu  sendiri  dapat  diterapkan  di  dalam masyarakat Provinsi Jambi.
5 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 25.
6 I Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta :  Prenada Media Group, 2016), halaman 12.
7 Ishaq, Op.Cit , halaman 71.
8 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007),       halaman 113.
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi

## Rancangan kegiatan
Di dalam penelitian hukum empiris ini dilakukan rancangan kegiatan agar mendapat hasil yang diteliti sesuai dengan  yang  diharapkan.  Rancangan  kegiatan  ini  dilakukan  guna  untuk  mempercepat  dan  mempermudah  penulis dalam  melakukan  penelusuran  terkait  dengan  kasus  tindak  pidana  pembakaran  hutan  yang  terjadi  di  Provinsi Jambi. Hal  yang  demikian  ini  juga  diutarakan  oleh  Kansel  bahwa  sosiologi  hukum  bukan  dalam  rangka  mengkaji norma keharusan itu sendiri, tetapi untuk menjelaskan peranan dan perilaku subjek hukum dalam memunculkan atau mengapa norma itu cenderung dilanggar oleh subjek hukum sehingga tidak efektif dan tidak manjur. 9
Untuk  itu,  apabila  dilihat  dalam  penelitian  ini  yang  mana  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum  maka rancangan kegiatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah langsung menganalisis penerapan  Undang-Undang Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  terjadi  di  masyarakat Provinsi  Jambi  terkait  dengan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  dan  mengapa  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu tidak diterapkan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi.

## Ruang lingkup atau objek
Diadakan  ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  bertujuan  agar  ada  batasan  yang  dikaji  di  dalam  penelitian  ini sehingga  memfokuskan  bagi  peneliti  untuk  meneliti  permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan  mempermudah  bagi pembaca untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun ruang lingkup di dalam penelitian ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan peran  penegak  hukum.  Kemudian  objek  kajian  penelitian  hukum  empiris  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  adalah sebagai berikut : 10 a. Efektivitas aturan hukum.
b. Kepatuhan terhadap aturan hukum.
c. Peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum.
d. Implementasi aturan hukum.
e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.
f. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.
Selain itu juga, efektivitas penegak hukum merupakan peran penegak hukum di dalam memantau situasi dan kondisi  sehingga  menjadi  kondusif  dan  tidak  terjadi  pelanggaran  lagi.  Hal  ini  dikatakan  demikian  karena  pada dasarnya  efektivitas  adalah  tingkat  pencapaian  dan  keberhasilan  dari  suatu  tujuan.  Apabila  dikaitkan  dengan efektivitas  penegak  hukum  maka  dikatakan  efektivitas  di  dalam  penegakan  hukum  harus  tercapai  suatu  tujuan  dan keberhasilan di dalam melindungi dan mengayomi masyarakat dari berbagai macam bahaya.
Dengan  demikian,  sudah  jelas  bahwa  di  dalam  penelitian  ini  terlebih  dahulu  melihat  isi  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  terkait dengan penjelasan sanksi pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan,  kemudian  melihat  peran  yang  dilakukan  oleh  penegak hukum di dalam mengefektivitaskan Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam masyarakat Provinsi Jambi.

## Bahan dan alat utama
Bahan  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  yang  akan  digunakan  untuk  mengkaji permasalahan yang sedang diangkat yaitu permasalahan tentang efektivitas  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi.  Adapun  bahan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini adalah data primer. Data primer yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan. 11
Oleh  karena  itu,  peneliti  langsung  melakukan  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan  terkait  dengan penjeratan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Provinsi Jambi.  Sedangkan  alat  utama yang digunakan di dalam penelitian ini adalah alat elektronik seperti handphone guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dilapangan.

## Teknik pengumpulan data
Di dalam penelitian hukum empiris ini digunakan data primer dan data sekunder untuk mempermudah penulis untuk  menganalisa  permasalahan  yang  sedang  terjadi.  Adapun  data  primer  metode  pengumpulan  yang  dilakukan dengan  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  kuesioner. 12 Sedangkan  data  sekunder  metode  pengumpulan  nya
9 I Made Pasek Diantha, Op.Cit , halaman 99.
10 Ishaq, Op.Cit , halaman 71.
11 Ibid .
12 Ibid , halaman 73.
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
dilakukan  dengan  cara  membaca  di  perpustakaan  atau  literatur,  pengutipan  yang  mempunyai  hubungannya  dengan permasalahan penelitian. 13
Oleh  karena  itu,  pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  langsung  melakukan  pengamatan  di lapangan terkait dengan penjeratan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi. Selain itu juga, menggunakan data sekunder dengan cara melakukan pengumpulan berbagai macam literature, baik itu buku maupun majalah atau koran yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan.

## Teknik analisis
Teknik  analisis  di  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  kualitatif.  Kualitatif  yakni  menguraikan  data  secara berkualitas  dan  komprehensif  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  logis,  tidak  tumpang  tindih  dan  efektif  sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 14 Untuk itu, di dalam penelitian ini teknik analisis digunakan dengan cara kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang telah terhimpun baik itu dari lapangan maupun dari pustaka dalam bentuk kalimat atau narasi yang teratur, demi untuk mempermudah di dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti sehingga bagi pembaca dapat dengan mudah memahami pokok permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi
Setiap aturan hukum yang dibuat oleh badan legislatif, selain sebagai pedoman untuk bertingkah laku terhadap manusia,  aturan  hukum  tersebut  juga  berfungsi  untuk  membatasi  tingkah  laku  manusia  sehingga  tidak  melanggar kepentingan umum atau orang lain. Aturan hukum tersebut dapat berupa undang-undang, perpu, peraturan pemerintah bahkan  sampai  dengan  peraturan  desa.  Akan  tetapi,  dalam  hal  hukum  lingkungan  telah  ada  aturan  hukumnya  yaitu Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Timbulnya  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup ini karena sesuai dengan isi pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  mengamanatkan  bahwa  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara Indonesia. Oleh karena itu, apabila ada yang melanggar undang-undang tersebut maka sudah termasuk melanggar hak asasi  setiap  orang  untuk  sehat  karena  apabila  undang-undang  lingkungan  hidup  tersebut  dilanggar  tentunya  akan merusak  kelestarian  alam  dan  pencemaran  lingkunan  sehingga  mengakibatkan  kerugian  yang  begitu  besar  terhadap masyarakat, flora dan fauna serta negara.
Untuk  itu,  selain  dibutuhkan  aturan  hukum  seperti  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melestarikan lingkungan hidup, diperlukan juga penegakan terhadap undang-undang tersebut sehingga apabila terjadi permasalahan dilapangan seperti tindak pidana pembakaran hutan  maka  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan sebab telah melanggar undang-undang tersebut.
Dengan demikian, dilihat dari eksistensi Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  maka  upaya  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  cara  menggunakan  sanksi  pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi pidana tersebut merupakan upaya penal dalam melakukan penegakan hukum karena menurut Abintoro Prakoso  upaya  penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  penal  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  represif penindasan/pemberantasan/penumpasan  sesudah  kejahatan  itu  terjadi. 15 Sedangkan  tindakan  represif  adalah serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh  petugas  hukum  melalui  proses  hukum  pidana  karena  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  merusak  dan  mencemari  lingkungan. 16 Jadi,  apabila  telah  terjadi  tindak  pidana  pembakaran hutan maka terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan isi Pasal 108 yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  guna  untuk  memberantas  tindak  pidana  pembakaran  hutan  agar  kedepannya  tidak  ada  lagi pembakaran hutan.
Sebenarnya keberadaan sanksi ini dimaksudkan sebagai alat pemaksa atau penolong atau jaminan agar norma hukum  pidana  ditaati,  juga  sebagai  akibat  hukum  bagi  orang  yang  telah  melanggar  norma  hukum  pidana. 17 Dengan adanya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan
13 Ibid .
14 Ibid .
15 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), halaman 159.
16 Masrudi  Muchtar,  Abdul  Khair  Dan  Noraida, Hukum  Kesehatan  Lingkungan  (Kajian  Teoritis  Dan  Perkembangan Pemikiran), (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016), halaman 122.
17 Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2019), halaman 7.
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tersebut  selain  merupakan  alat  pemaksa  untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana pembakaran hutan akibat dari perbuatannya melakukan pembakaran hutan, sanksi pidana tersebut juga menjamin agar Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  ditaati  oleh setiap orang sehingga tindak pidana pembakaran hutan tidak akan terjadi kembali.
Namun,  walaupun  sanksi  pidana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  akan  tetapi  sanksi  pidana  tersebut  belum  diterapkan  sepenuhnya dilapangan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  seperti  perusahaan.  Apabila  dilihat  dari  berita  yang ditayangkan di televisi bahwa banyak kasus yang terungkap terkait dengan pembakaran hutan pelakunya hanya orang perorangan  saja  seperti  kasus  yang  terjadi  di  Areal  Konsesi  PT.  Reki  Batanghari  yang  mana  Kepolisian  telah menetapkan 18 orang tersangka pelaku pembakaran hutan. 18
Namun,  apabila  perusahaan  yang  melakukan  pembakaran  hutan  tersebut  maka  jarang  sekali  kasus  tersebut terungkap dan pelakunya dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dalam  hal  ini,  terkait  dengan  pelaku  tindak  pidana pembakaran  hutan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  hanya  dilakukan  penyegelan  saja.  Hal  yang  demikian  dapat dibuktikan  dengan  adanya  berita  yang  menyatakan  bahwa  berdasarkan  daftar  perusahaan  yang  telah  disegel  hingga hari  ini    akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan,  PT  ABT  merupakan  salah  satu  dari  42  konsesi  yang  telah  disegel  oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 19
Sementara  itu,  jika  dilihat  dari  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tersebut  bukan  semata-mata  hanya  dijerat  terhadap  orang  perorangan  saja melainkan  juga  badan  hukum  atau  perusahaan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  undang-undang  tersebut termasuk  juga  perusahaan  yang  melakukan  tindak  pidana  pembakaran  hutan.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya walaupun perusahaan itu melakukan pembakaran hutan tetapi masih tetap saja perusahaan tersebut beroperasi dalam menjalankan  usahanya.  Hal  yang  demikian  tentu  sangat  disayangkan  mengingat  dalam  penegakan  hukum  sudah seharusnya badan usaha atau perusahaan tersebut harus dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan isi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain  itu,  apabila  dilihat  dari  aparat  penegak  hukum  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka telah terdapat 2 penegak hukum. Hal ini dapat  dilihat  di  dalam  Pasal  94  ayat  (1)  yang  berisikan  bahwa  selain  penyidik  pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia,  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan  instansi  pemerintah  yang  lingkup  tugas  dan tanggungjawabnya  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  diberi  wewenang  sebagai  penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
Namun,  walaupun  telah  ada  2  aparat  penegak  hukum  yang  diatur  dalam  Pasal  94  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum terungkap terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan. Hal ini telah menunjukkan bahwa  belum  efektif penegakan  hukum  terkait  dengan  tindak  pidana pembakaran  hutan terutama  di  Provinsi Jambi. Dengan demikian, sangat tidak wajar jika kasus pembakaran hutan itu tidak terungkap karena mengingat telah ada 2 penegak  hukum  yaitu  penyidik  kepolisian  dan  pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil.  Untuk  itu,  sudah  seharunya  dilakukan pembenahan  terhadap penegakan  hukum  guna  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  lagi  pembakaran  hutan  kembali  di Provinsi Jambi.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi
Setiap  terjadinya  suatu  tindak  pidana  sudah  seharusnya  dilakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  yang melakukan tindak pidana tersebut tanpa terkecuali termasuk juga pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi.  Penegakan  hukum  tersebut  dilakukan  agar  tidak  ada  lagi  pelaku  pembakaran  hutan  karena  akibat  dari pembakaran hutan tersebut banyak  merugikan  masyarakat yang ada di Provinsi Jambi terutama masyarakat provinsi Jambi  akan  mengalami  mata  pedih  dan  sesak  nafas  dikarenakan  tebal  asap  dari  akibat  pembakaran  hutan  tersebut. Tidak  hanya  itu  saja,  masyarakat  Provinsi  Jambi  juga  akan  dirugikan  dengan  adanya  asap  karena  bagi  penumpang pesawat  terbang  tidak  akan  dapat  melanjutkan  penerbangannya  dikarenakan  kabut  asap  yang  tebal  menutupi pandangan pilot sehingga penerbangan dibatalkan dan masih banyak lagi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi akibat pembakaran hutan tersebut.
Mengingat  begitu  besar  bahaya  yang  ditimbulkan  dari  akibat  pembakaran  hutan  tersebut  maka  sudah seharusnya dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Penegakan hukum tersebut
18 https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/22/18-orang-jadi-tersangka-kasus-pembakaran-hutan-areal-konsesi-pt- reki-kabupaten-batanghari-jambi, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
19 https://mediaindonesia.com/read/detail/259455-penegakan-hukum-pada-perusahaan-pembakar-lahan-telah-diterapkan, diakses tanggal 10 Oktober 2019.
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
tidak hanya memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan itu sendiri, melainkan juga memberi contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan di Provinsi Jambi. Namun, di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut tidak semudah begitu saja, banyak faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut  yaitu  berawal  dari  penegak  hukumnya  itu sendiri. Penegak hukum ini yang dapat melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran aturan hukum baik melanggar aturan hukum umum berarti kitab undang-undang hukum pidana maupun aturan khusus seperti  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.  Dikatakan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  adalah  dari  penegak  hukumnya  karena penegak  hukum  ini  secara langsung  maupun  tidak  langsung  berkecimpung  di  dalam  penegakan  hukum  itu  sendiri. 20 Apabila  di  dalam  penegakan  hukum  tidak  ada  penegak  hukum  maka  hukum  tidak  akan  dapat  ditegakkan  di  dalam masyarakat sehingga bagi yang melanggar aturan hukum tidak akan mendapat sanksi yang telah diatur dalam undang- undang  tersebut,  termasuk  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun celengan yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum adalah mereka yang bertugas di bidang Kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kenotariatan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 21
Dalam  hal  ini,  jika  dilihat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terdapat  2  penegak  hukum  antara  lain  penyidik  pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia,  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  instansi  pemerintah  yang  lingkup  tugas  dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa di dalam penegakan hukum terkait dengan pembakaran hutan telah ada dua penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan  hidup  sehingga  kedua  penegak  hukum  tersebut  dapat  melakukan  penyelidikan  terkait  dengan  kasus kebakaran hutan yang ada di Provinsi Jambi.
Walaupun  telah  terbentuk  dua  aparat  penegak  hukum  yang  bertanggungjawab  di  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, akan tetapi dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan  oleh  perusahaan  sulit  untuk  dibuktikan  sehingga  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dan  akibat  dari lamanya waktu penyelidikan tersebut maka perusahaan tersebut memiliki peluang besar untuk lepas dari jeratan sanksi pidana  dikarenakan  melebihi  batas  waktu  dalam  penyelidikan.  Oleh  karena  itu,  sumber  daya  manusia  yang  ada  di penegak hukum harus ditingkatkan sehingga dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pembakaran hutan, penegak hukum akan lebih cepat dalam menuntaskan kasus pembakaran hutan tersebut.
Untuk  dapat  mengungkapkan  kasus  pembakaran  hutan  dengan  waktu  yang  cepat  maka  penegak  hukumnya harus  mempunyai  skill  atau  kemampuan  dalam  hal  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pemahaman  terhadap  isi  dari setiap undang-undang terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan sehingga cepat dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi.
Tidak  hanya  itu  saja,  sarana  dan  prasarana  terkait  dengan  mengungkapkan  suatu  kasus  termasuk  kasus pembakaran  hutan  harus  dipersiapkan  juga  di  dalam  penegakan  hukum.  Menurut  Abintoro  Prakoso,  sarana  atau fasilitas hukum  antara  lain  mencakup  sumber  daya  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik, perkantoran dan peralatan pendukungnya yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan/perkembangan, dana dan tingkat kesejahteraan aparatnya yang cukup. 22
Jadi, selain sumber daya manusia pada penegak hukum yang harus ditingkatkan, peralatan yang mendukung untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pembakaran hutan juga harus digunakan sehingga aparat penegak hukum tidak  menggunakan  peralatan  seadanya  saja  dalam  mengungkapkan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Provinsi Jambi. Untuk itu, diperlukan peralatan peralatan pendukung yang canggih seperti alat yang dapat melihat titik api di setiap  daerah  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  karena  alat  yang  di  tersebut  masih  sulit  untuk  didapatkan  oleh  penegak hukum sehingga penegak hukum sulit untuk mencari titik api akibat pembakaran hutan tersebut.
Kemudian  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegak  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembakaran hutan tersebut adalah pembuktian yang ada di dalam undang-undang tersebut karena pembuktian yang ada di Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirasakan terlalu banyaksehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pembakaran hutan. Adapun  pembuktian  yang  terdapat  di  Pasal  96  yaitu  alat  bukti  yang  sah  dalam  tuntutan  tindak  pidana  lingkungan hidup terdiri atas :
a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), halaman 19.
21 Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2017), halaman 230.
22 Ibid , halaman 223.
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa; dan/atau
f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Apabila  dilihat  dari  enam  macam  alat  bukti  untuk  mengungkapkan  suatu  tindak  pidana  pembakaran  hutan maka  dirasakan  sangat  banyak  dan  harus  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  memenuhi  keenam  alat  bukti tersebut. Akibatnya apabila keenam alat bukti tersebut tidak cukup  maka pelaku dapat saja dinyatakan tidak bersalah dan  dibebaskan  dari penjatuh  an  sanksi.  Hal  ini sesuai  dengan  isi  Pasal  191  ayat  (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  dimana  isi  pasal  tersebut  berbunyi  bahwa  jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil pemeriksaan  di  sidang  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatannya  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti secara  sah dan  meyakinkan,  maka  terdakwa  diputus  bebas.  Oleh  karena  itu,  dari  alat  bukti  yang  terdapat  di  Pasal  96  Undang- Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sudah  seharusnya dilakukan penyempitan terkait dengan jumlah alat bukti tersebut.

## Upaya  Penegakan  Hukum  Yang  Akan  Datang  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  Di Provinsi Jambi
Di dalam melakukan penegakan hukum tentunya tidak semudah yang dipikirkan karena membutuhkan proses yang  cukup  lama  untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana  termasuk  juga  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di Provinsi  Jambi.  Menurut  Abintoro  Prakoso,  sejak  hukum  itu  mengandung  perintah  dan  paksaan,  maka  sejak  itu membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. 23 Dalam hal untuk mewujudkan perintah tersebut maka dibutuhkan penegak hukum untuk menjalankan perintah dan paksaan terhadap pelaku tindak pidana yang terdapat di dalam  undang-undang  tersebut,  termasuk  juga  menjalankan  isi  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran hutan yang terjadi di Provinsi Jambi.
Oleh karena itu, dibutuhkan penegak hukum yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi sehingga penegak hukum  tersebut  dapat  memahami  di  setiap  isi  undang-undang  sehingga  penegak  hukum  tersebut  dapat  mengetahui apakah  perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  undang-undang  atau  tidak.  Jika  memang  belum  ada  aturan  hukum  yang terkait  dengan  kejahatan  tersebut  maka  aparat  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  harus  melakukan  koordinasi secara langsung kepada pemerintah khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dapat mengeluarkan aturan hukum dalam hal yang mendesak seperti Perpu.
Dengan adanya aturan hukum terkait dengan mengatur tindak pidana tersebut seperti dalam hal ini Undang- Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  maka  penegak  hukum dapat  dengan  mudah  menjerat  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan.  Akan  tetapi,  yang  menjadi  permasalahan  di dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terkait  dengan  masalah  pembuktian  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  96  karena  terlalu  banyak  alat  bukti  yang  harus dipenuhi  oleh  aparat  penegak  hukum. Seharusnya  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tidak  perlu  terlalu  banyak  alat  bukti  yang  harus  dipenuhi  oleh aparat penegak hukum karena mengingat waktu yang singkat di dalam membuktikan salah atau tidaknya pelaku tindak pidana pembakaran hutan tersebut.
Oleh  karena  itu,  terkait  pembuktian  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  96  tersebut  harus  dipersempit  lagi  jumlah alat bukti seperti keterangan ahli, bukti surat dan alat  bukti  lain,  termasuk  alat bukti  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan  tidak  perlu  dimasukkan  ke  dalam  Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  32    Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  karena  tindak  pidana  pembakaran  hutan  ini  bukan  seperti  tindak pidana lain yang harus membutuhkan bukti surat sebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan tersebut tidak ada dibutuhkan surat untuk melakukan pembakaran hutan, berbeda dalam hal tindak pidana korupsi yang memang harus dibuktikan dengan adanya surat sebagai data otentik.
Selain itu juga, terkait pembuktian yang menggunakan keterangan ahli seharusnya digunakan pada saat proses persidangan  bukan  untuk  pembuktian  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  dan  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil lingkungan.  Jika  keterangan  ahli  ini  diharuskan  di  dalam  pembuktian  maka  harus  menunggu  lagi  kedatangan  ahli untuk memberi keterangan tersebut sehingga  membutuhkan waktu yang yang lama apabila ahli tersebut berasal dari luar Provinsi Jambi.
Kemudian terkait dengan alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dari penjelasan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  berbunyi  Yang  dimaksud  dengan  alat  bukti  lain,  meliputi  informasi  yang  diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu, dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau
23 Ibid , halaman 228.
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau kau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.
Jika dilihat dari penjelasan di atas maka alat bukti lain tersebut seharusnya tidak dimuatkan di dalam Pasal 96 Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebab  terlalu banyak  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  menjerat  pelaku  tindak  pidana pembakaran  hutan.  Dengan  demikian,  dalam  hal  pembuktian  seharusnya  alat  bukti  yang  digunakan  untuk mengungkapkan tindak pidana lingkungan hidup, dalam hal ini tindak pidana pembakaran hanya memerlukan tiga alat bukti  saja  yaitu  keterangan  saksi  yang  secara  langsung  melihat,  mendengar  dan  mengalami  di  lapangan,  petunjuk berupa barang bukti yang didapatkan di lapangan, rekaman suara, video, foto terkait dengan terjadinya tindak pidana pembakaran  hutan  dan  keterangan  ahli  yaitu  orang  yang  bersangkutan  dalam  hal  ini  mereka  yang  melakukan pembakaran hutan.
Tidak hanya pembuktian dan sumber daya manusia yang ada di penegak hukum saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi  penegakan  hukum,  masalah  sarana  prasarana  atau  fasilitas  turut  mempengaruhi  penegakan  hukum. Sarana  prasarana  atau  fasilitas  tersebut  dalam  hal  ini  alat  yang  mendukung  harus  sesuai  dengan  perkembangan kejahatan dan perkembangan zaman sehingga para penegak hukum untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana  pembakaran  hutan  tidak  hanya  menggunakan  peralatan  seadanya  saja,  mereka  harus  dibekali  juga  peralatan yang  memadai  seperti  GPS  atau  Radar  yang  dapat  mengetahui  titik  api  sehingga  aparat  penegak  hukum  langsung bergerak  untuk  melakukan  penyelidikan  guna  mengungkapkan  siapa  pelaku  yang  melakukan  pembakaran  hutan tersebut.

## SIMPULAN
1. Efektivitas  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  adalah  belum efektif  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  karena  penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum masih tebang pilih terhadap pelaku pembakaran hutan seperti terhadap pelaku  perorangan  dijerat  sanksi  pidana,  sedangkan  terhadap  perusahaan  masih  banyak  perusahaan  belum dijatuhkan  sanksi  pidana  bahkan  hanya    PT.  ABT  disegel  oleh  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi  adalah  skill  atau  kemampuan  sumber  daya  manusia  penegak  hukum  masih  minim  terhadap  pemahaman terhadap  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  peralatan  yang  digunakan  untuk  mengungkapkan  tindak  pidana pembakaran hutan belum canggih dan masih terdapat banyak alat bukti yang harus dipenuhi penegak hukum dalam hal pembuktian.
3. Upaya  penegakan  hukum  yang  akan  datang  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi adalah skill atau kemampuan sumber daya manusia penegak hukum harus ditingkatkan lagi dengan cara mengikuti pendidikan  yang  lebih  tinggi,  peralatan  yang  digunakan  harus  mengikuti  perkembangan  zaman  (canggih)  seperti GPS atau Radar yang dapat mengetahui titik api dan pembuktian seharusnya alat bukti yang digunakan hanya tiga saja yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan ahli.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdoel Djamali, Pengantar hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2014 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013 Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum , Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2017 Masrudi  Muchtar,  Abdul  Khair  Dan  Noraida, Hukum  Kesehatan  Lingkungan  (Kajian  Teoritis  Dan  Perkembangan Pemikiran), Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2016 Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP, Bandung : PT. Refika Aditama, 2019 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , Bandung : CV. Mandar Maju Pres, 2012 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta : Rajawali Pers, 2012

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Internet
https://mediaindonesia.com/read/detail/259455-penegakan-hukum-pada-perusahaan-pembakar-lahan-telah-diterapkan
Reza Iswanto dan Sumaidi, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190821080552-20-423248/satu-perusahaan-perkebunan-di-jambi-disegel- akibat-karhutla
https://www.liputan6.com/health/read/4070445/kualitas-udara-jambi-akibat-kabut-asap-saat-ini-lebih-buruk-dari-2015 https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/22/18-orang-jadi-tersangka-kasus-pembakaran-hutan-areal-konsesi-pt- reki-kabupaten-batanghari-jambi