## PEMBAGIAN WARIS SECARA ISHLAH SEBAGAI KETAATAN HUKUM BERMASYARAKAT

## DI DUSUN MULTIKULTURAL SUSURU
Ibnu Rusydi *)
Averoos38@gmail.com
Yuliana Surya Galih *) yuge71@gmail.com
(Diterima 01 Agustus 2020, Disetujui 07 September 2020)

## ABSTRACT
Indonesia is a country rich in culture and customs, including in terms of inheritance. Inheritance law in Indonesia  is still plurary, namely three systems of inheritance law apply, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil inheritance law. Dusun Susuru, Kertajaya Village, Panawangan District, Ciamis Regency is seen as  a  multicultural  area,  namely  a  variety  of  religions  consisting  of  1715  followers  of Islam  as  the  majority,  20  Protestants,  125  Catholic  Christians,  and  67  worshipers, even though they are a multicultural society, but in the distribution of inheritance, they have a separate law, namely the distribution of inheritance in ishlah and this does not become a barrier to obeying the law, so that Susuru Hamlet is full of messages of the meaning of multiculturalism in the good practices of pluralism, both for race, religion, ethnicity, and culture, which proves that multiculturalism has occurred long before the Western nation started it, so it was hoped that Susuru Hamlet would become a model of  a  multicultural  hamlet  that  obeyed  the  law,  especially  in  the  distribution  of inheritance.
Keywords: inheritance division, Ishlah, Multicultural, Legal obedience
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK
Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  akan  budaya  dan  adat,  termasuk  dalam  hal perwarisan,  Hukum  waris  di  Indonesia    masih  bersifat  pluraris  yakni  berlaku  tiga sistem hukum kewarisan,   yaitu hukum waris adat, hukum  waris  Islam  dan  hukum waris perdata.  Dusun Susuru Desa Kertajaya  Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dipandang sebagai daerah multikultural yakni ragam agama yang terdiri dari 1715  pemeluk  agama  Islam  sebagai  mayoritas,  Protestan  20  orang,  Kristen  Katolik 125,  dan  penghayat  67  orang,  meskipun  mereka  masyarakat  multikultural,  tetapi dalam  pembagian  warisan,  mereka  mempunyai  hukum  tersendiri  yaitu  pembagian warisan  secara ishlah dan  hal  tersebut  tidak  menjadi  penghalang  untuk  mentaati hukum, sehingga Dusun Susuru sarat dengan pesan makna multikulturalisme dalam good  practices kehidupan  pluralisme,  baik  terhadap  ras,  agama,  etnik,  maupun budaya,  yang  membuktikan  bahwa  multikulturalisme  sudah  terjadi  jauh  sebelum bangsa  Barat  memulainya,  sehingga  diharapkan  Dusun  Susuru  menjadi  model dusun multikultural yang taat hukum khususnya dalam pembagian waris.
Kata Kunci: Pembagian warisan, Ishlah, Multikultural, Ketaatan hukum

## I. Pendahuluan
Pelaksanaan hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat.   Hal ini dapat dilihat dari  belum  adanya  hukum  nasional  yang   mengatur    khusus  mengenai  hukum kewarisan,  sehingga  setiap  penduduk  Indonesia  mengunakan  aturan  hukum yang berbeda dalam  menentukan pembagian warisan berdasarkan  hukumnya sendiri-sendiri.  Oleh  karena  itu,  apabila  orang  yang  meninggal  itu  masyarakat yang    masih    tunduk  kepada  hukum  adat,  maka  yang  berlaku  adalah  hukum adat,  sedangkan  terhadap  non  muslim  berlaku  hukum  perdata  dan  apabila orang yang meninggal beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum waris Islam.
Masyarakat  Dusun  Susuru  Desa  Kertajaya  Kecamatan  Panawangan Kabupaten  Ciamis  ini  dideskripsikan  sebagai  miniatur  masyarakat  Indonesia yang  multikulutural  dan    harmonis  serta  taat  terhadap  hukum.  Dusun  ini dipandang sebagai daerah ragam agama yang terdiri dari 1715 pemeluk agama Islam  sebagai  mayoritas,  Protestan  20  orang,  Kristen  Katolik  125,  dan penghayat 67 orang.
Kenyataan  di  lapangan,  meskipun  Dusun  Susuru  terdiri  dari  berbagai macam  agama,  dalam  pembagian  warisan    mereka  tunduk  kepada  sebuah
hukum  kemasyrakatan  yakni  pembagian  harta  warisan  dengan  cara  bagi  rata antara ahli waris berdasarkan perdamaian (musyawarah) yang dikenal dengan ishlah .  Pembagian  waris  secara ishlah pun  diterapkan  dalam  satu  keluarga yang terdiri dari berbagai agama yakni jika pewaris seorang muslim sementara ahli warisnya non muslim,  maka di Dusun Susuru, ahli waris non muslim tetap mendapat bagian warisan, meskipun dalam pemikiran mayoritas ulama Fiqh hal tersebut dilarang.
Fakta di lapangan, seringkali adanya perselisihan yang muncul dikarenakan adanya  ketidakpuasan  dalam  pembagian  harta  warisan,  dimana    penuntut merasa dirugikan  dengan  bagian  yang kurang proporsional, sedangkan pihak yang  dituntut  sudah  merasa  adil  dan  proporsional  apalagi  sudah  berdasarkan pada  kesepakatan  awal  pembagian,  maka  masyarakat  ini  menyelesaikan dengan  musyawarah  mufakat  yang  disebut dengan ishlah untuk  mencari  jalan keluar  dengan  sesepuh  keluarga  yang  masih  memiliki  hubungan  kekerabatan dengan ahli waris sebagai penengah, bila hal itu tidak dapat diselesaikan juga maka penengahnya adalah tokoh masyarakat dan ulama setempat.
Tulisan  ini  akan  menganalisa  pembagian  warisan  di  dusun  multikultural; mengetahui  kendala  dalam  pembagian  warisan  di  dusun  multikultural; mengetahui  upaya  yang  dilakukan  dalam  menghadapi  kendala  pembagian warisan di dusun multikultural.

## II. Tinjauan Pustaka
Harta  warisan  biasanya  menjadi  sumber  perselisihan  dalam  keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak  berhak  serta  ketentuan  mengenai  bagian  masing-masing  agar  tidak memicu  perselisihan  yang  akhirnya  dapat  berujung  pada  keretakan  ikatan kekeluargaan. (Fikri, 2016: 196).
Salah  satu  yang  menjadi  permasalahan  perihal  kewarisan  di  Indonesia ialah  terkait  dengan  hak  non  muslim  terhadap  hak  waris.  Permasalahan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ini dapat terjadi karena adanya perpindahan  agama  dari  salah  satu  pihak  baik  pewaris  maupun  ahli  waris. Anak/keturunan  merupakan salah satu golongan yang berhak  menerima harta warisan  dari  orang  tua,  bahkan  anak  termasuk  ke  dalam  golongan  pertama
atau  yang  paling  utama.  Kenyataan  bahwa  anak  mempunyai  agama  yang berbeda  dari  orang  tua  secara  tidak  langsung  menghilangkan    haknya  untuk mendapatkan  harta warisan tersebut. Terlebih lagi jika salah satunya memeluk agama  Islam,  maka  sudah  jelas  diterangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam bahwa  orang  tua  dan  anak  tersebut  tidak  dapat  memiliki  hubungan  saling mewaris. (Dhea, 2018: 199)
Ilmu  fiqh  menyebutkan  bahwa  salah  satu penyebab  terputusnya hak  waris seseorang  ialah  ketika  orang  tersebut  dalam  kondisi  non  muslim  (kafir)  dan atau  dalam  kondisi  murtad.  Perbedaan  agama  antara  pewaris  dan  ahli  waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.( Ilyas, 2015: 174)
Perbedaan  agama  merupakan  penghalang  kewarisan  yang  dapat menggugurkan  hak  seseorang  untuk  mewarisi  harta  peninggalan.  Dengan  kata lain,  penghalang-penghalang  untuk  mewarisi  merupakan  tindakan  atau  hal-hal yang  dapat  menggugurkan  hak  seseorang  untuk  mewarisi  harta  peninggalan setelah  adanya  sebab-sebab  untuk  mewarisi  Sesuai  dengan    Hadist  Rasulullah Saw. yang artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi  orang  kafir,  dan tidak  pula  orang  kafir  mewarisi  muslim.”  (HR.  Bukhari  dan Muslim).
Dalam  haditst  Rasulullah  Saw  di  atas  menjelaskan  tentang  permasalahan beda  agama  yang    menjadi    penghalang    mewarisi,    yaitu    apabila    antar    ahli waris  dan al-muwwaris salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal  ini  harus  ada  batasan  tentang  persoalan  mereka    yang    berlainan    agama yaitu    berbedanya    agama    yang    dianut   oleh    ahli    waris    dan pewaris artinya seorang  muslim  tidak  akan    mewarisi  dari  seorang  non  muslim  begitu  juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.
Hadist  nabi  Saw  menunjukkan  dengan  tegas  tentang  kasus  kematian paman beliau yang meninggal sebelum masuk Islam, harta warisannya diberikan kepa da ‘Uqail dan Talib yang masuk kafir (non muslim), sementara anak beliau yang telah masuk Islam tidak diberikan harta warisan (Rafiq, 2012: 29)
Pendapat  lain  tentang  warisan  orang  kafir  yang  diwariskan  untuk  orang Islam adalah sebagai berikut:
1. Ulama-ulama    masyhur    dari    golongan sahabat,    Tabi’in    dan    imam Mazhab  empat  berpendapat    bahwa    orang    Islam    tidak    dapat
mempusakai  orang  kafir  dengan  sebab apapun. Oleh karena itu suami muslim  tidak  dapat  mewarisi  harta  istrinya  yang  kafir  kitabiyyah.  Hal  ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid di atas, serta      sebuah      riwayat      menerangkan      bahwa      ketika     Abu     Thalib wafat      dan  meninggalkan  4  orang  anak,  yakni:  Ali,  Ja’far,  Uqail  dan Thalib.  Dimana,  Ali  dan  Ja’far  beragama  Islam  sedangkan  Uqail  dan Thalib  keduanya  orang  kafir.  Rasulullah  membagikan  harta  pusaka  Abu Thalib kepada Uqail dan Thalib. (Al-Qardhawi, 2002: 853)
2. Pendapat    fuqaha    Imamiyah    dari    pendapat    Miaz,    Mua’wwiyah, Muhammad    Ibn    al-Hanafiyah,  Ali  Ibn  al-Husein  dan  Said  Ibn  al- Musayyab  mengatakan  bahwa  larangan  mempusakai  karena  beda agama  itu  tidak  mencakup  larangan  bagi  orang  Islam  mewarisi kerabatnya non muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang isteri kafir kitabiyyah  wafat,    suaminya    yang    beragama  Islam    dapat    mewarisi harta  peninggalannya.    Agama  Islam    itu    tinggi.    Ketinggian    agama Islam    membawa    juga    ketinggian    martabat    umat  Islam,  sehingga mereka  dibenarkan  mewarisi  keluarganya  yang  tidak  beragama  Islam, tetapi  tidak  sebaliknya  orang-orang  yang  tidak  beragama  Islam  dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam. (Fatchurrahman, 1994: 98) Terkait  dengan  hak  waris  non  muslim,  Kompilasi  Hukum  Islam  lebih merujuk  pada  pendapat  para  ulama  klasik  yang  menegaskan  bahwa perbedaan  agama  antara  pewaris  dengan  ahli    waris    menjadi    penghalang terjadinya    proses    kewarisan.    Hal    ini    bisa    dibaca    dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (selanjutnya  disingkat  KHI)  pada  Pasal  171  (b)  menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang yang   pada   saat   meninggalnya   atau   yang dinyatakan      meninggal      berdasarkan      putusan  Pengadilan  beragama  Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ”.
Dalam  KHI dengan Pasal  yang  sama 171  (c) menyatakan bahwa:  “ahli waris    adalah  orang      yang      pada      saat      meninggal      dunia  mempunyai hubungan      darah      atau      hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
Ketentuan  dalam  KHI  memang  tidak  dinyatakan  secara  tegas  bahwa perbedaan agama sebagai penghalang  untuk   dapat   mewarisi,   namun  Pasal 171      huruf    (c)    KHI    tersebut  menyatakan    bahwa    pewaris    dan    ahli    waris harus    dalam    keadaan    beragama    Islam    maka  diantara  keduanya,  apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat  saling mewarisi,    maka    dalam    ketentuan    hak    kewarisan    otomatis    terputus    ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada  pendapat  ulama  klasik  khususnya  imam  Syafi’i.    Bahkan    dalam    Surat Edaran  Biro  Peradilan    Agama  tanggal    18    Februari    1958    Nomor    B/1/735 hukum   materil  yang  dijadikan  pedoman  dalam bidang-bidang   hukum   KHI adalah   bersumber   pada   13   (tiga   belas)   buah   kitab   yang kesemuanya merupakan mazhab Syafi’i.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman, situasi  dan  kondisi  yang  terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak  mengalami  problem  bahkan  benturan-benturan  sosial  yang  tidak  dapat dihindarkan.  Situasi-situasi  dan  perubahan  zaman  yang  berlangsung  sangat cepat  itu,  mendorong  banyak  pemikir  Islam  untuk  kembali  melakukan  ijtihad dengan  menggali  nilai-nilai  universal  dan  abadi  yang  ada  dalam Al-Qur`an dan Hadist.
Kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak.  Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  ketidak-setujuan  ahli  waris  (non muslim)  terhadap  pembagian  harta  yang  dinilai  tidak  adil.  Atas  pertimbangan kasus  inilah  maka  Mahkamah  Agung  terdorong  mengeluarkan  putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama.
Ada  dua  putusan  Mahkamah  Agung  yang  memutuskan  bahwa  ahli  waris non muslim bukan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan, tetapi  mendapatkan  harta  warisan  berdasarkan  wasiat  wajibah.  2  putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu:
1.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  368  K/AG/1995  yang  menyatakan bahwa  ahli  waris  non  muslim  mendapatkan    bagian    dari    harta peninggalan    pewaris    muslim    berdasarkan    wasiat    wajibah  sebesar
bagian  ahli  waris  anak  perempuan  muslim  yaitu  1/9  bagian,  dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris,
2.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  K/AG/2010  bahwa  ahli    waris    non muslim  tidak  dinyatakan  sebagai  ahli  waris  dan  mendapatkan  harta warisan  berdasarkan  wasiat  wajibah  yaitu  sebesar  1/4  bagian,  dalam putusan  ini  ahli  waris  non  muslim  tidak  dinyatakan  sebagai  ahli  waris, namun mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim.
Sementara  itu,  Pasal    832    KUH  Perdata    menyebutkan    bahwa    menurut undang-undang  yang  berhak  untuk  menjadi  ahli  waris  ialah  para  keluarga sedarah,  baik  sah,  maupun  luar  kawin  dan  si  suami  atau  isteri  yang  hidup terlama.. Dapat diartikan bahwa di dalam hukum Perdata, perbedaan  agama  di antara  pewaris  dan  ahli  waris tidak menghalangi  terjadinya  hubungan saling mewaris  artinya  jika  anak  memeluk  agama  yang  berbeda  dari  orang  tua  maka anak  tersebut  tetap  dapat  disebut  sebagai  ahli  waris  yang  sah  menurut  hukum dan memperoleh haknya sebagai ahli waris golongan I selama tidak  melanggar ketentuan Pasal 838 KUH Perdata.

## III. Hasil Penelitian
3.1.   Gambaran Umum Dusun Susuru
Sejarah  dusun  Susuru  atau  kadang  masyarakat  sekitar  menyebut dusun  Cisuru,  menurut  salah  seorang  perangkat  desa  Kertajaya,  daerah Susuru  dahulu  bekas  kontak  Cijambe,  kontak  menurut  istilah  penduduk setempat  adalah  perkebunan,  Susuru  dulunya  merupakan  emlasemen perkebunan  karet  dan  coklat  milik  saudagar  Belanda,  tetapi  setelah ditinggalkan  pemiliknya  ke  Belanda,  tanah  tersebut  di  garap  masyarakat setempat.  (Suganda,  2006:  41)  Sebenarnya  tidak  diketahui  secara  pasti mengapa daerah tersebut dinamakan Susuru, peneliti mencoba mencari nama daerah  yang  sama  dan  ditemukan  nama  gunung  Susuru  yang  masih  berada di  Kabupaten  Ciamis,  pertanyaanya  apakah  ada  hubungan  dengan  dusun Susuru atau tidak, masih belum ditemukan jawabanya.
Sebelum  terjadi  pemekaran  desa  dusun  Susuru  termasuk  wilayah yang  terjauh  dari  pemerintahan  desa  Kertayasa,  sehingga  sekarang  masuk
kedalam wilayah  yang  dimekarkan  menjadi  bagian  wilayah  desa Kertajaya.Jarak dari dusun Susuru ke pusat desa Kertajaya kurang lebih 1 km dan  jarak  ke  ibukota  kecamatan  Panawangan  6  kilometer,  sedangkan  jarak tempuh dari desa ke Ibukota Kabupaten Ciamis 45 kilometer. Untuk mencapai ke  dusun  Susuru  satu-satunya  jalan  yaitu  melalui  jalan  yang  beraspal  kasar sepanjang  5  kilometer  dan  lebar  4  meter.  Jalan  desa  tersebut menghubungkannya  dengan  pusat  Desa  Kertajaya  yang  terletak  di  sebelah kanan  jalan  raya  Ciamis-Cirebon  tepatnya  di  Depan  Alun-alun  Kecamatan Panawangan dan di samping Mesjid Jami Panawangan. Letak Dusun ini jauh masuk  ke  pedalaman,  dari  pusat  kecamatan  Panawangan  akan  mengambil jalan  naik  di  samping  Masjid.  Jalan  itu  akan  terus  menanjak  dan  nanti  akan bertemu  dengan  jalan  agak  datar  dekat  dengan  sebuah  hutan  lindung  kecil yang bernama Gereng, yang terletak di Dusun Susuru Luhur. Dusun Susuru di bagi  menjadi  dua  bagian,  Susuru  Luhur  dan  Susuru  Baru.  Untuk  mencapai Susuru  dari  Susuru  luhur  akan  terus  melewati  jalan  kampung  yang  beraspal tipis dan sudah mulai berlubang-lubang.
Susuru  berada  pada  satu  daerah  yang  rata-rata  berketinggian  500 meter  diatas  permukaan  laut.  Dengan  jalan  yang  berkelok  kelok  dan  turun naik bukit menjadikan dusun tersebut termasuk wilayah yang sangat terpencil dibandingkan  dengan  dusun  lainnya  di  Desa  Kertajaya.  Meskipun  letaknya terpencil,  Dusun  Susuru  bukan  merupakan  daerah  tertinggal,  masyarakat Susuru  tergolong  kedalam  masyarakat  dusun  yang  sudah  maju.  Hampir seluruh rumah di dusun tersebut permanen dengan dinding tembok batu bata, hanya  beberapa  rumah  saja  yang  sebagian  dinding  rumahnya  masih menggunakan bilik  awi (dinding  yang  terbuat  dari  anyaman  bambu).  Jarak antara  Masjid  Jami  Susuru  dengan  tempat  penyelenggaraan  sarasehan penganut  kepercayaan,  hanya  sekitar  20  meter.  Keduanya  hanya  dibatasi jalan  desa  selebar  empat  meter.  Sekitar  50  meter  ke  arah  utara  dari  kedua tempat beribadah tersebut, berdiri bangunan Gereja Katolik Santo Simon yang dibangun  tidak  jauh  dari  Madrasah  Tsanawiyah  Al  Ikhlas  Persatuan  Ummat Islam (PUI) Dusun Susuru.
Dari sekian banyak kelompok masyarakat/komunitas masyarakat yang tersebar  di  tanah  air,  yang  memiliki  ikatan  primordial,  budaya  dan  ideologi tertentu,  memberikan  gambaran  bahwa  masyarakat  Indonesia  sangat beragam,  baik  budaya,  pandangan  hidup,  agama  dan  kepercayaan,  adat istiadat, bahasa, simbol-simbol ikatan, atribut dan lain sebagainya. Dari sekian banyak multikultur tersebut, terdapat komunitas masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan  Panawangan  Kabupaten  Ciamis  Jawa  Barat,  tepatnya  di  dusun Susuru  yang  memiliki  sistem  kehidupan  sosial  budaya  yang  mencerminkan kebhinekaan agama/ kepercayaan dalam sebuah wilayah kedusunan.
Kehidupan  masyarakat  Dusun  Susuru  dalam  bidang  keagamaan sangat  sarat  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Bagi  mereka,  ada  hal  yang penting  untuk  dipertahankan  yaitu  kebersamaan.  Menjaga  nilai-nilai kebersamaan  dalam  hubungannya  dengan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  sangat  kental  dalam  setiap  pribadi  warga masyarakat  Dusun  Susuru.Masyarakat  dusun  Susuru  lebih  mengedepankan hidup  berdampingan  tanpa  melihat  perbedaan  latar  belakang  agama  dan kepercayaan  masing-  masing.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  jika  ada  seorang Muslim  di  dusun  Susuru  yang  mengikuti  perayaan  Natal  di gereja  dan  ketika umat Islam merayakan Hari Raya Iedul fitri atau Iedul adha, warga masyarakat penganut  agama  lain  berbaur  bersama  mereka  untuk  merayakannya  dan mengucapkan  selamat  kepada  warga  masyarakat  yang  sedang  merayakan hari raya dimaksud.
Jika  dibandingkan  dengan  fenomena  yang  terjadi  pada  masyarakat kota  yang  struktur  masyarakatnya  heterogen  dan  multikultural,  adalah  hal yang dianggap biasa, namun bagi warga masyarakat pada tingkat kedusunan, fenomena  seperti  itu  menjadi  suatu  hal  yang  amat  luar  biasa  dan  jarang ditemukan di tempat lain khususnya di daerah Ciamis.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  nilai-nilai  toleransi beragama  sangat  dipelihara  oleh  masyarakat  Susuru.  Nilai  ini  dibuktikan dengan tidak terlihatnya sikap saling mengekslusifkan diri dari masing-masing kelompok  masyarakat  yang  berbeda  agama  kepercayaan  masyarakat  Dusun Susuru. Mereka bergaul satu sama lain dan bermasyarakat seperti biasanya,
seperti  masyarakat  yang  tidak  memiliki  perbedaan.  Jika ada  suatu  pekerjaan yang  membutuhkan  banyak  tenaga  masyarakat,  mereka  bergotong  royong dalam  menyelesaikan  pekerjaan  tersebut.  Selain  itu  sikap  toleransi  yang dimiliki  masyarakat  Dusun  Susuru  terlihat  ketika  ada  upacara-upacara keagamaan semua masyarakat Dusun Susuru diundang untuk menghadirinya tanpa  melihat  dari  golongan  agama  mana  yang  mereka  undang.  Juga  ketika ada  salah  satu  dari  masyarakat  Dusun  Susuru  yang  meninggal  dunia,  sore hari  atau  malam  harinya  sampai  malam  ke  tujuh  masyarakat  Dusun  Susuru melak sanakan  “tahlilan”  untuk  mendoakan  orang  yang  meninggal  tersebut tanpa melihat dari golongan agama mana orang yang meninggal tersebut.
Toleransi  beragama  pada  masyarakat  Dusun  Susuru  juga  dapat terlihat dari  keberadaan letak  rumah  yang  berdampingan bahkan  dari  tempat ibadah dari masing- masing agama dan kepercayaan yang terdapat di Dusun Susuru.  Berdasarkan  observasi  langsung  terlihat  bahwa  letak  dari  masing- masing  tempat  ibadah  terletak  pada  lokasi  yang  tidak  berjauhan  dan  tidak terpisah-pisah  secara  ekslusif.  Misalnya  saja  Gereja  Santo  Simon  yang merupakan  tempat  beribada  warga  Susuru  yang  beragama  Katolik  letaknya bersebrangan  dengan  Pesantren  Al-Hikmah  yang  merupakan  pusat pengkajian  ajaran  Agama  Islam  yang  didalamnya  terdapat  masjid  sebagai tempat  beribadah  masyarakat  Susuru  yang  beragama  Islam.  Letak  kedua tersebut  hanya  dipisahkan  oleh  jalan  desa  yang  lebarnya  tidak  mencapai  3 meter.
Realita  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  dusun  Susuru  seperti diutarakan  di  atas,  menjadi  suatu  hal  yang  dianggap  unik  bagi  warga masyarakat  sekitar  dusun  Susuru.  Kebersamaan  dalam  kehidupan  sosial budaya  masyarakat  Susuru  dalam  keberagaman  agama  dan  kepercayaan menjadi  fenomena  yang  sering  mengundang  berbagai  pihak  untuk mengetahui secara mendalam tentang kehidupan masyarakat ini.

## 3.2.  Pelaksanaan Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru
Masyarakat  Indonesia  yang  menganut  berbagai  macam  agama  dan berbagai  macam  kepercayaan  yang  berbeda  mempunyai  bentuk-bentuk kekerabatan  dengan  sistem  keturunan  yang  berbeda-beda  pula.  Sistem
keturunan  itu  sudah  berlaku  sejak  dahulu  sebelum  masuknya  ajaran  agama Hindu,  Islam  dan  Kristen.  Sistem  keturunan  yang  berbeda-beda  ini  nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat.
Secara  teoritis  sistem  keturunan  dapat  dibedakan  dalam  tiga  corak yaitu:
1.  Sistem  Patrilineal,  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis bapak,  di  mana  kedudukan  pria    lebih    menonjol    pengaruhnya  dari kedudukan  wanita  di  dalam  pewarisan  (Gayo,  Alas,  Batak,  Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
2.  Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana  kedudukan  wanita  lebih  menonjol  pengaruhnya  daripada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3.  Sistem  Parental  atau  Bilateral,  yaitu    sistem    keturunan    yang  ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria  dan  wanita tidak  dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera  Timur,  Riau,  Jawa,  Kalimantan,  Sulawesi  dan  lain-lain) (Hilman, 2003: 23).
Dari hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan  masyarakat Dusun Susur dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem  kewarisan  Individual,  di  mana    para    ahli    waris  mewarisi  secara perorangan.  Bagi  masyarakat  Dusun  Susuru  kedudukan  antara  laki-laki  dan perempuan sama-sama  sebagai  pewaris  orang  tuanya, hal ini dikarenakan masyarakat  Dusun  Susuru  menganut  sistem  keturunan  parental  /bilateral, yaitu  keturunannya  ditarik  menurut  garis  bapak  dan  ibu  dimana  peran  antara laki-laki dan perempuan sama.
Tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga  disebabkan  masyarakat  Dusun  Susuru  mempunyai  pandangan bahwa:  “ Kabeh  budak  lalaki  atawa  awewe  sarua  budak  abah  jeung  emak ” artinya,  semua  anak  baik  laki-laki  atau  perempuan  semuanya  sama  anak bapak dan ibu sehingga kedua-duanya berhak atas harta peninggalannya.
Sekalipun  penduduk  Dusun  Susuru  1715  pemeluk  agama  Islam sebagai mayoritas, Protestan 20 orang, Kristen Katolik 125, dan penghayat 67
orang,  tetapi  dalam  pelaksanaan  kewarisan  mereka  mengacu  pada  konsep kewarisan  adat  yang  selama  ini  diyakininya.  Mereka  tidak  menggunakan prosedur  yang  ditetapkan  dalam  hukum  Islam.  Hal  tersebut  disebabkan karena  perbedaan  pemahaman  mengenai  konsep    kewarisan    pada masyarakat  Dusun  Susuru.  Salah  satu  hal  yang  menarik  dalam  praktik kewarisan  di  Dusun  Susuru  adalah  menggunakan  cara  hibah  dan  hibah wasiat  dalam  pembagiannya,  serta  tidak  dipakainya  aturan  perbandingan  2:1 bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Besarnya bagian ditentukan dari hasil musyawarah keluarga.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan  orang  tua  yang  masih  hidup  akan memberikan  sebagian  harta  warisan  kepada  anak  yang  telah  melakukan perkawinan.  Tujuannya  yakni  untuk  memberikan  bekal  atau  modal bagi  anak yang  telah  berkeluarga.  Adapun  faktor-faktor  penyebab  ahli  waris  beda Agama  dapat  memperoleh  harta  warisan  dari  orang  tua  (pewaris)  di  Dusun Susuru yakni:
1.  Hubungan darah antara ahli waris dengan orang tua/wali sebagai pewaris Salah  satu  syarat  menjadi  ahli  waris  yaitu  adanya  hubungan  darah antara  pewaris  dengan  ahli  waris.  Dengan  adanya  hubungan  darah menyebabkan ahli waris berhak menerima harta warisan dari orang tua baik yang  telah  meninggal  maupun  masih  hidup.  Hanya  hubungan  darah  yang terdekat  dengan  pewaris  yang  akan  menjadi  ahli  waris  yaitu  anak.  Karena dalam  hukum  waris  Adat,  anak  merupakan    ahli  waris  yang  utama  dan pertama.  Adapun  responden  yang  mengatakan  faktor  ahli  waris  dapat menerima  warisan  karena  hubungan  darah  antara  ahli  waris  dengan  orang tua/wali sebagai pewaris ada 2 orang atau 20 %.
2.  Mengikuti aturan hukum Adat dari nenek moyang terdahulu.
Harta  warisn  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Dusun  Susuru    berasal  dari pemberian warisan yang turun temurun dari nenek moyang sebelum mereka. Karena  hal  tersebut,  maka  ada  beberapa  orang  tua  khususnya  di  Dusun Susuru  yang  mengopernya  kembali  harta  warisan  yang  dimiliki  kepada  ahli warisnya.
Berdasarkan  pengakuan  orang  tua  sebagai  pewaris,  sebagian  harta yang  mereka  miliki  terlebih  ketika  terjadi  perkawinan  (harta  bersama) diperoleh  dari  hasil  pemberian  nenek  moyang  sehingga  apabila  salah  satu atau  warga  meninggal  dunia  secara  otomatis  harta  tersebut  beralih  menjadi milik  anak  dan  keturunan  mereka  nantinya.  Responden  yang  mengatakan faktor  ahli  waris  beda  agama  dapat  menerima  warisan  karena  mengikuti aturan hukum Adat dari nenek moyang terdahulu ada 3 orang atau 30 %.
3.  Ingin bersikap adil dalam pembagian warisan untuk menghindari sengketa di dalam keluarga.
Dalam  proses  pembagian  harta  warisan  diperlukan  sikap  adil  untuk menghindari  sengketa  bahkan  perpecahan  dalam  hubungan  kekeluargaan. Sikap  adil  tidak  selalu  mempeoleh  bagian  yang  sama  dan  rata,  namun  adil yang  dimaksud  yaitu  setiap  ahli  waris  mempunyai  kedudukan  dan  berhak memperoleh harta warisan.
Berdasarkan  pengakuan  sebagian  orang  tua,  responden  tidak  ingin melihat  anak-anaknya  saling  memperebutkan  harta  warisan  atau  bahkan menjadikan  harta  warisan  sebagai  harta  satu-satunya  yang  mereka  miliki. Semua  orang  tua  beranggapan  bahwa  setiap  anak  tidak  tidak  boleh bergantung  pada  harta  warisan  yang  dimiliki  oleh  orang  tua  karena  harta warisan  ini  sewaktu-waktu  pasti  akan  habis  jika  tidak  dipergunakan  dengan baik. Karena itu, semua orang tua dalam hal pembagian harta warisan yang dimilikinya  ingin  nantinya  dapat  bermanfaat  bagi  semua  ahli  warisnya. Sedangkan responden yang mengatakan faktor ahli waris beda agama dapat menerima  warisan  karena  Ingin  bersikap  adil  dalam  pembagian  warisan untuk  menghindari  sengketa  didalam  keluarga  ada  2  orang  dengan persentase 20 %.
4.  Pemahaman hukum waris Islam yang kurang.
Agama  Islam  merupakan  salah  satu  agama  yang  paling  banyak  dianut oleh masyarakat Dusun Susuru, meskipun demikian, tidak semua aturan dan ajaran  Islam  diberlakukan  di  Dusun  Susuru.  Salah  satunya  yaitu  mengenai permasalahan  hukum Faraidh . Faraidh dalam  Agama  Islam  merupakan hukum pewarisan yang melarang ahli waris berbeda Agama dengan Agama
Islam  untuk  menerima    harta  warisan  dari  si  pewaris.  Hal  tersebut dikarenakan dalam hukum  waris Islam tidak melihat hubungan darah antara pewaris  dan  ahli  waris.  Karena,  meskipun  ahli  waris  mempunyai  hubungan darah  dengan  pewaris  namun  ketika  ahli  waris  tersebut  berbeda  agama dengan  pewaris  maka  menurut  hukum  waris  Islam  ,ahli  waris  tersebut menjadi  terhalang  atau  dianggap  tidak  berhak  mewaris  kembali,  meskipun masyarakat Dusun Susuru telah lama mengenal Agama Islam, namun untuk masalah hukum  warisan  masyarakat Dusun Susuru masih ada yang belum mengetahuinya  yakni  sebanyak  satu  responden.  Padahal  ketika  seseorang telah  menganut  Agama  Islam  maka  secara  tidak  langsung  hukum Faraidh juga  berlaku  bagi  mereka  yang  menganut  ajaran  Agama  Islam.  Ketidak pahaman  tersebut  dikarenakan  Masyarakat  Dusun  Susuru  menganggap hukum pewarisan Islam tidak cocok dengan keberadaan dan kondisi hukum Adat di Dusun Susuru.
Berdasarkan  pengakuan  dari  sebagian  masyarakat  Dusun  Susuru, hukum  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia  berlandaskan  Pancasila  sehingga apabila  mengikuti  hukum  ajaram  Agama  Islam  maka  hal  tersebut  tidak sesuai  dengan  landasan  hukum  Negara  Indonesia  yaitu  Pancasila. Sedangkan responden yang mengatakan faktor ahli waris beda agama dapat menerima  warisan  karena  pemahaman  hukum  waris  Islam Faraidh yang kurang ada satu orang dengan persentase 10 %.
5.  Dominasi dari Bapak sebagai kepala keluarga.
Dalam  kehidup  keluarga  peran  seorang  kepala  rumah  tangga  atau keluarga  sangatlah  penting,  dimana  setiap  keputusan  yang  diambil  harus melalui persetujuan seorang bapak yang berperan sebagai kepala keluarga. Keberadaan bapak dinilai sangat penting dalam kehidupan kekeluaragaan di Masyarakat Dusun Susuru, karena selain bapak merupakan kepala keluarga, peran bapak juga juga  mempunyai dominasi yang kuat terhadap penentuan ahli waris yang akan ditentukannya.
Berdasarkan  pengakuan  sebagian  ibu-ibu  rumah  tangga  khususnya  di Dusun  Susuru,  mereka  menganggap  peran  kepala  keluarga  sangat mendominasi  bahkan  tidak  jarang  terjadi  perselisihan  di  antara  mereka
berdua  apabila  terjadi  perbedaan  pendapat  dengan  kepala  rumah  tangga. Perbedaan  pendapat  biasanya  sering  terjadi  apabila  terkait  penentuan bagian  harta  warisan.  Sedangkan  responden  yang  mengatakan  faktor  ahli waris beda agama dapat menerima warisan karena dominasi bapak sebagai kepala keluarga ada 2 orang dengan persentase 20 %.
Terkait  dengan  dominasi  seorang  bapak  sebagai  kepala  keluarga,  hal tersebut  sama  dengan  pelaksanaan  pewarisan  yang  terdapat  dalam  hukum waris Agama kisten. Dalam pewarisan agama kristen juga mengenal domiasi peran seorang bapak sebagai kepala keluarga, khususnya yang tertulis di Al- Kitab dalam perjanjian lama.
Faktanya  setelah  dilakukan  penelitian  berupa  wawancara  mendalam, ternyata  pewarisan  dalam  Agama  Kristen  yang  menyebutkan  bahwa  bapak sebagai  kepala  keluarga  yang  mempunyai  hak  untuk  menentukan besarnya bagian  warisan  mengandung  kelemahan.  Kelemahan  tersebut  berada  pada kedudukan  bapak,  dimana  ketika  kedudukan  seorang  bapak  hilang  dalam arti bapak atau kepala keluarga yang meninggal terlebih dahulu sehingga hal tersebut  membuat  tidak  ada  pihak  yang  dapat  menggantikan  kedudukan bapak  yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu.  selanjutnya  hal  ini  juga  telah diakui oleh kedua responden tersebut.

## 3.3.   Kendala Yang Terjadi Dalam Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  kendala  dalam pelaksanaan pembagian harta warisan beda Agama di Dusun Susuru yaitu di antaranya terdiri dari kendala dalam hal internal dan hambatan dalam hal eksternal.

## 1.  Kendala dalam Hal Internal
Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan alasan-alasan yang menjadi  penghambat  pembagian  harta  warisan  beda  Agama  di  Dusun Susuru dalam hal internal adalah karena:
a.  Pembagian  warisan  hanya  dilakukan  dengan  cara  lisan  (dokumen sebagai alat bukti autentik tidak ada);
b.  Adanya  rasa  atau  keinginan  untuk  memiliki  dan  menguasai  harta warisan;
c.  Ketidak  pahaman  dan  mahalnya  mengurus  biaya  akta  pembagian waris yang dibuat Notaris.
Hal  ini  berdasarkan  10  responden  yang  ditemui  diperoleh  data seperti yang dijelaskan sebagai berikut:
a.  Pembagian  warisan  hanya  dilakukan  secara  lisan  (dokumen  dan saksi sebagai alat bukti tidak ada)
Hampir setengah dari responden atau sebanyak 4 orang (40 %) responden menyatakan dalam proses pembagian harta warisan yang dimiliki  hanya  dilakukan  secara  lisan.  Sedangkan  untuk  sisa responden  yakni  6  orang  (60  %)  juga  menyatakan  secara  lisan, namun  mereka  memiliki  pernyataan  tambahan  yang  berbeda terhadap  kendala  dalam  pembagian  warisan  yang  akan  dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.
Mengenai  pembagian  warisan  secara  lisan,  hal  tersebut dikarenakan  dalam  proses  penyerahan  harta  warisan  dari  pewaris kepada  ahli  waris,  dilakukan  hanya  atas  dasar  saling  percaya  dan menjamin  tidak  akan  ada  yang  menguasai.  Namun,  hal  demikian sangat  rentan  dengan  sengketa  dimana  apabila  pewaris  telah meninggal maka kemungkinan besar harta yang telah dijanjikan oleh pewaris  akan  dikuasai  ahli  waris  lainnya.  Karena,  sebelumnya pewaris  hanya  memberikan  harta  warisan  hanya  secara  lisan  dan tidak pernah ada saksi.
Kelemahan  pembagian  warisan  yang  dilakukan  hanya  secara lisan  berada  pada  pembuktian  bahwa  pewaris  benar-benar  telah memberikan bagian warisan tersebut kepada ahli waris. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bukti autentik maupun saksi, sehingga hal tersebut  rentan  terajadinya  sengketa  perebutan  harta  warisan  antar ahli waris satu dengan yang lainnya.
b. Adanya  rasa  atau  keinginan  untuk  menguasai  bahkan  memiliki  harta warisan
Bahwa  diperoleh  tiga  orang  responden  atau  sekitar  30  %  yang menyatakan bahwa salah satu kendala yaitu adanya rasa atau keinginan untuk  menguasai  bahkan  memiliki  harta  warisan.  Hal  ini  dikarenakan manusia  tidak  pernah  terlepas  dari  rasa  dan  sifat  keinginan  untuk memiliki  secara  berlebihan,  apalagi  jika  terkait  dengan  masalah  harta warisan  baik  berupa  rumah  atau  harta  warisan  lainnya.  Salah  satu munculnya  rasa  dan  keinginan  untuk  menguasai  bahkan  memiliki  harta warisan  yaitu  kurangnya  rasa  cukup  atas  apa  yang  telah  dimiliki,  selain itu  bisa  juga  karena  faktor  masalah  ekonomi  yang  kurang  sehat  dalam kehidupan keluarga.
Seyogianya warisan merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua, sehingga  setiap  anak  tidak  berhak  untuk  menguasai  bahkan  memiliki harta  warisan  tersebut  secara  sepihak,  karena,  di  dalam  harta  warisan tersebut  juga  terdapat  hak-hak  ahli  waris  yang  lain  untuk  memperoleh bagian warisan tersebut.
c.  Ketidak  pahaman  dan  mahalnya  mengurus  biaya  akta  pembagian  waris yang dibuat Notaris
Bahwa  ada  3  orang  responden  atau  sekitar  30  %  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  hambatan  yaitu  ketidak  pahaman  dan mahalnya  mengurus  biaya  akta  pembagian  waris  yang  dibuat  Notaris serta  pemahaman  yang  kurang  dalam  proses  mengurus  akta  warisan yang  di  legalisasi  di  hadapan  Notaris.  Hal  ini  perlu  diketahui  dalam proses  legaslisasi  akta  warisan  dihadapan  Notaris  dengan  cara-cara sebagai berikut:
1)  Para Pihak (Pewaris dan Ahli Waris) Datang Menghadap Notaris.
Para  pihak  dapat  datang  secara  langsung  datang  ke  kantor notaris  dengan  membawa  akta  pembagian  waris  menurut ketentuan hukum di Dusun Susuru. Akta pembagian waris tersebut dapat berupa akta dibawah tangan yang telah di tanda tangani oleh para pihak dan telah disahkan oleh lurah atau camat. Akta tersebut berfungsi  sebagai  alat  bukti  sementara,  selain  itu  juga  diharuskan membawa alat bukti lainnya yang terkait dengan surat kepemilikan
harta warisan yang akan dibagi. Jika harta warisan tersebut berupa tanah  maka  bukti  kepemilikannya  dapat  berupa  sertifikat  tanah tersbut.  Serta  alat  bukti  identitas  lainnya  seperti  Kartu  Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2)  Meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris (SKW)
Surat  Keterangan  Waris  (SKW)  merupakan  surat  keterangan yang  didalamnya  memuat  penjelasan  atau  keterangan  mengenai para pihak yang berhak menjadi ahli waris yang sah dimata hukum.
3)  Para Pihak Menyampaikan Kehendak dan Harapan.
Kehendak  dapat  disampaikan  secara  lisan  maupun  tertulis kepada notaris. Adapun tujuannya untuk memberikan bagian harta warisan  kepada  masing-masing  ahli  waris  yang  telah  tercantum dalam  Surat  Keterangan  Waris  (SKW).  Pada  tahap  ini  diperlukan peran  aktif  dari  seorang  Notaris.  Artinya  dalam  tahap  ini  notaris bersifat netral tidak berpihak kepada ahli waris manapun.
4)  Akta Warisan Siap untuk Diterbitkan
Setelah  Para  Pihak  telah  sepakat  atas  pembagian  harta warisan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  maka  tahap  terakhir notaris  akan  menuangkan  kesepakatan  tersebut  kedalam  akta warisan.
Prosedur  untuk  membuat  akta  warisan  yang  dibuat  dihadapan notaris  ini  apabila  dibandingkan  dengan  prosedur  pembagian warisan  memang  sangat  berbeda  dan  cenderung  lebih  rumit. Prosedur  melalui  notaris  lebih  banyak  daripada  prosedur  yang biasa  dilakukan  secara  Adat  di  Dusun  Susuru.  Oleh  karena  itu Masyarakat  Dusun  Susuru  lebih  memilih  membagi  warisan  secara lisan.
Hal  ini  juga  disebabkan  karena  sebagian  masyarakat  yang berpendapat untuk mengurus dan membuat akta warisan di notaris, masyarakat  ata  para  pihak  harus  mengeluarkan  biaya  cenderung sangat  mahal  yakni  +  Rp  1.500.000,00.  Sebaliknya,  untuk
melakukan  pembagian  waris  secara  lisan  tidak  membutuhkan  dan mengeluarkan biaya atau dana.
2.  Kendala dalam Hal Eksternal
Terkait dengan kendala dalam hal eksternal, merupakan hambatan yang bersumber  dari  luar  kebiasaan  yang  dilakukan  masyarakat  Dusun  Susuru dalam  membagi  harta  warisan.  Terkait  dengan  hambatan  dalam  hal eksternal  yaitu  aturan  yang  terdapat  dalam  hukum  waris  Islam  ( Faraidh ). Dalam  hukum Faraidh ,  ahli  waris  yang  berbeda  agama  menjadi  terhalang dan tidak berhak mewarisi harta warisan dari pewaris yang beragama Islam. Oleh  karena  itu,  hambatan  dalam  hal  eksternal  berupa  hukum  waris  Islam merupakan  hambatan  yang  terbesar  dan  paling  berpengaruh  terhadap pembagian  harta  warisan  kepada  ahli  waris yang  berbeda  agama  di  Dusun Susuru. Sementara itu, ada masyarakat di Dusun Susuru ini yang memaknai ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum  waris  Islam  menjadi  dua  hal  yang perlu  diperhatikan,  yakni:  Pewarisan  dalam  Islam  merupakan  masalah ibadah Pewarisan dalam hukum Islam merupakan masalah mu’amalah.

## 3.4.  Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam  Mengatasi  Kendala  Dalam  Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru
Masyarakat  Dusun  Susuru  mengenalkan  konsep duduluran untuk masyarakatnya.  Konsep  ini  digunakan  para  pemimpin  sebagai  pengaturan untuk  penciptaan  kedamaian  masyarakat (peace  building).  Duduluran mengandung  makna  bahwa  pada  hakikatnya  seluruh  masyarakat  Susuru adalah  saudara  walaupun  berbeda  keyakinan  agama,  maka  jika  ada pertentangan tentang satu hal tertentu harus diselesaikan secara bersama- sama  dan  tidak  bertindak  egois,  berdasarkan  nafsu amarah pribadi  demi kebaikan bersama.
Pembagian  harta  warisan  terhadap  ahli  waris  yang  berbeda  Agama secara hukum Islam dianggap tidak boleh karena telah ditetapkan dalam Al- Qur`an  sebagai  kitab  suci  bagi  orang  yang  beragama  Islam,  walaupun demikian  dalam  masyarakat  Dusun  Susuru, pewarisan  terhadap  ahli  waris yang  berbeda  agama  masih  diperbolehkan.  Dalam  hal  pelaksanaan
pewarisan  yang  terjadi  di  Dusun  Susuru  masih  rentan  dengan  kendala- kendala yang akan menimbulkan sengketa pewarisan dalam keluarga. Hal tersebut  dikarenakan  dalam  pembagian  warisan  hanya  dilakukan  secara lisan. Mereka tidak menyadari akan dampak yang akan ditimbulkan antara lain terhadap status hak ahli waris dan harta warisan yang akan dibagikan.
Jika hanya dilakukan secara lisan, maka tidak ada  saksi dan alat bukti bilamana pewaris telah benar-benar memberikan harta warisannya kepada ahli waris yang telah ditunjuk. Hak ahli waris yang sebelumnya diakui oleh pewaris maka akan hilang karena tidak dilindungi dengan alas hukum yang kuat.  Alasan  hukum  dapat  berupa  surat  akta  bawah  tangan  atau  bahkan akta  otententik  yang  dibuat  oleh  pejabat  berwenang  seperti  notaris.  Dapat diketahui  bahwa  dampak  positif  dengan  adanya  saksi  dan  alat  bukti  yang cukup dalam pembagian warisan maka akan menjamin harta warisan yang sebelumnya telah diberikan oleh pewaris kepada ahli waris. Oleh karena itu perangkat  desa  seharusnya  memberikan  upaya-upaya  untuk  mengatasi hambatan  pelaksanaan  pembagian  warisan  di  Dusun  Susuru  tidak  hanya untuk  ahli  waris beda  agama  namun  juga  untuk  ahli  waris  yang  beragama Islam.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  upaya-upaya  yang dilakukan  oleh  perangkat  desa  untuk  mengatasi  kendala  dalam pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Susuru terlebih untuk mencegah terjadinya  sengketa  warisan  yaitu  diantaranya  upaya  untuk  mengatasi hambatan dalam hal internal dan upaya untuk  mengatasi hambatan dalam hal eksternal.

## 1.  Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Hal Internal
Upaya  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa  untuk  mengatasi  kendala dalam  pelaksanaan  pembagian  warisan  di  Dusun  Susuru  terlebih  untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal internal yakni:
a.  Melaksanakan  penyuluhan  akan  pentingnya  alat  bukti  dan  saksi  dalam pembagian warisan.
Alat  bukti  yang  dimaksud  yaitu  alat  bukti  berupa  surat  baik  surat yang  dibuat  sendiri  (akta  bawah  tangan),  surat  yang  dibuat  dihadapan
kepala  desa,  dan  surat  yang  dibuat  secara  langsung  oleh  pejabat  yang berwenang  yaitu  notaris  (akta  otentik).  Sedangkan  saksi  merupakan orang  yang  dipercayai  dapat  memberikan  keterangan  secara  langsung terhadap  pemberian  warisan  yang  diberikan  oleh  pewaris  kepada  ahli waris  dengan  jumlah  saksi  minimal  2  orang.  Kebiasaan  melaksanakan pembagian  warisan  secara  lisan  membuat  masyarakat  Dusun  Susuru tidak mengetahui tentang dampak negatif yang akan timbul karena tidak adanya  alat  bukti  dan  saksi.  Dengan  adanya  alat  bukti  dan  saksi  ini dapat  memberikan  rasa  nyaman  bagi  pewaris,  dan  rasa aman  bagi  ahli waris  terhadap  hak  dan  bagian  harta  warisannya.  Tujuan  dilakukannya penyuluhan  ini  diharapkan  dapat  membantu  dan  mengubah  kebiasaan masyarakat  Dusun  Susuru  yang  hanya  memberikan  warisannya  secara lisan saja.
Faktanya  di  Dusun  Susuru  jarang  sekali  bahkan  tidak  pernah diadakan  acara  penyuluhan  seperti  ini.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan kebiasaan membagi secara lisan tetap dilakukan sampai saat ini.
b.  Melaksanakan  pelatihan  kerja  secara  mandiri  agar  tidak  bergantung pada warisan orang tua.
Masyarakat dengan prosentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tinggi  sering  mengalami  permasalah  dalam  hal  pekerjaan  dan penghasilan, sehingga tidak jarang mereka sangat bergantung terhadap harta  warisan  yang  dimiliki  oleh  orang  tua  mereka.  Padahal  harta tersebut  bukanlah  hasil  kerja  keras  mereka  melainkan  hasil  keringat orang  tua.  Untuk  mengurangi  hal  tersebut  mereka  wajib  mencari pekerjaan  dan  penghasilan  sendiri  agar  tidak  bergantung  pada  harta orang  tua.  Namun,  karena  rendahnya  pendidikan  yang  mereka  jalani membuat  mereka  kesulitan  untuk  mencari  pekerjaan,  maka  seharusnya diperlukan  keterampilan  yang  tinggi  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan penghasilan secara mandiri.
Mengenai  pelatihan  keterampilan  sebenarnya  pernah  satu  kali dilakukan  di  Dusun  Susuru  ini,  Saat  itu  pelaksanaan  pelatihan  kerja diadakan  oleh  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Ciamis  yang  bertujuan  untuk
membantu  para  masyarakat  Dusun  Susuru  dalam  menggarap  lahan pertanian.
c.  Memberikan  informasi  tentang  proses  dan  biaya  pembuatan  akta  waris yang dibuat Notaris.
Dengan  tingkat  ekonomi  masyarakat  Dusun  Susuru  yang  masih tergolong  rendah  sering  mempersalahkan  biaya  dalam  proses pembagian  warisan.  Kebanyakan  dari  mereka  beranggapan  pembagian warisan  dengan  melalui  pejabat  notaris  memerlukan  biaya  yang  mahal. Selain  biaya  yang  mahal,  masyarakat  Dusun  Susuru  juga  kurang memahami  proses  pembuatan  akta  warisan  di  hadapan  notaris, sehingga  mereka  lebih  memilih  untuk  melakukan  pembagian  warisan secara lisan dengan alasan untuk menghemat biaya dan waktu.
Bagi  sebagian  masyarakat  yang  mengerti  mengenai  tentang pentingnya  surat-surat  warisan,  masyarakat  Dusun  Susuru  biasanya hanya  membuat  surat  keterangan  melalui  Kantor  Desa  Kertajaya. Namun,  jarang  sering  sekali  masyarakat  yang  ingin  membuat  surat keterangan  dari  Kepala  Desa  meskipun  itu  dibuat  secara  gratis  oleh Kantor Desa Kertajaya.
2.  Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Hal Eksternal
Upaya  yang  dilakukan  oleh  perangkat  desa  bersama  dengan  para tokoh  agama  atau  pak  kyai  untuk  mengatasi  kendala  pelaksanaan pembagian  warisan  di  Dusun  Susuru  terlebih  untuk  mencegah  terjadinya sengketa  warisan  dalam  hal  eksternal  adalah  dengan  memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat Dusun Susuru tentang:
a.  Memberikan  penyuluhan  dan  pemahaman  mengenai  perbedaan  yang terjadi dalam hukum waris Adat dengan hukum waris Islam ( Faraidh ).
Satu-satunya  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  perangkat  desa bersama    dengan  para  tokoh  ulama’  atau  kyai  yang  dianggap  mampu untuk  menjelaskan  perbedaan  pewarisan  yang  ada  dalam  hukum  Islam dan  yang  berlaku  di  Dusun  Susuru.  Dengan  memberikan  penyuluhan serta  pemahaman  tentang  perbedaan  tersebut  diharapkan  dapat memberikan pandangan yang baru bagi masyarakat Dusun Susuru.
Keberadaan  tokoh  agama  dalam  hal  ini  diperlukan  untuk memberikan  pemahaman  bahwa  pemberian  harta  warisan  kepada  ahli waris yang berbeda Agama bukan merupakan warisan namun lebih tepat disebut  dengan  hadiah  atau  hibah.  Meskipun  dalam  hukum  waris  Adat tidak mengenal hadiah atau hibah dalam pewarisannya.
Berdasarkan pembahasan di atas, upaya  untuk mengatasi kendala dalam  hal  internal  maupun  hambatan  dalam  hal  eksternal  merupakan suatu  keharusan  yang  harus  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya sengketa  pewarisan  di  lingkungan  masyarakat  Dusun  Susuru.  Upaya berupa  penyuluhan  maupun  pelatihan  kerja  tersebut  dapat  terealisasi apabila  adanya  keterlibatan  para  pihak.  Sesuai  dengan  wawancara dengan  kepala  Desa  Kertajaya,  para  pihak  yang  dimaksud  yakni  dinas- dinas,  maupun  pejabat  notaris  yang  dianggap  dapat  membantu  dalam upaya  untuk  mengatasi  kendala  pelaksanaan  pewarisan  yang  terjadi  di Dusun Susuru.
Selanjutnya  apabila  terjadi  sengketa  dalam  pembagian  waris  di  Dusun Susuru,  maka  upaya  yang  ditempuh  adalah  dengan  Perdamaian    pembagian harta warisan di kalangan umat Islam di Dusun Susuru, yang dapat  terjadi dalam beberapa bentuk.
1. Penyelesaian  dilakukan  setelah  selesai  pembagian  harta  warisan.  Artinya, setelah  pembagian  masing-masing  ditentukan  dan  masing-masing  telah menerima  haknya,  maka  keseluruhan  harta  warisan  digabung    lagi, kemudian  diadakan  pembagian  menurut  kesepakatan  bersama  sesuai dengan  keinginan  masing-masing.  Dengan  cara ini  setiap pihak  menerima bagiannya  sesuai  dengan  kebutuhannya,  sedangkan  hukum  secara  formal telah  dilakukan,  walaupun  cara  tersebut  secara  materil  menyimpang  dari pembagian  yang  ditentukan  Syara’,  namun  secara  formal  hukum  faraid telah selesai dilakukan sehingga telah memenuhi ketentuan syara’.
2. Penyelesaian  berlaku  sebelum  pembagian  warisan.  Ini  berarti  adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan syara’, yakni terjadinya kesepakatan seluruh ahli waris  dari  pembagian  warisan  dengan  imbalan  yang  diambilkan  dari
kelompok  harta  warisan.  Cara  ini  dalam  literarur  hukum  Islam  disebut tashaluh .
3. Kesepakatan  semua  ahli  waris  atas  keluarnya  salah  seorang  di  antaranya dari  kelompok  penerima  warisan  peninggalan  itu  sendiri.  Hal  ini  berarti bahwa  salah  seorang  memilih  untuk  mengambil  bentuk  tertentu  dari  harta warisan,  sedangkan  yang  lain  diserahkannya  untuk  ahli  waris  yang  lain, untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut.

## IV. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
1.  Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru dapat dilakukan sebelum dan setelah pewaris meninggal selain itu terbagi dalam beberapa jenis harta warisan.
a.  Sebelum  pewaris  meninggal,  pembagian  warisan  sudah  dapat dilakukan  oleh  masyarakat  Dusun  Susuru.  Proses  pembagian dilakukan  secara  lisan  atau  e  thudhing  agi  (penunjukan)  oleh  pewaris atau orang tua.
b.  Setelah  pewaris  meninggal,  maka  harta  warisan  baru  akan  dibagi kepada ahli warisnya ketika si ahli waris telah menikah ataupun paling cepat ketika makam atau kuburan pewaris telah kering.
c.  Jenis harta warisan terdiri dari harta materiil dan harta immateriil
2.  Kendala dalam Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru  adalah kendala dalam hal internal dan eksternal.
a. Kendala  dalam  hal  internal  meliputi  pembagian  warisan  hanya dilakukan  dengan  cara  lisan  (dokumen  sebagai  alat  bukti  autentik tidak  ada),  adanya  rasa  atau  keinginan  untuk  memiliki  dan menguasai  harta  warisan,  ketidak  pahaman  dan  mahalnya mengurus biaya akta pembagian waris yang dibuat Notaris.
b. Kendala  dalam  eksternal  meliputi  makna  hukum  waris  Islam ( Faraidh )  menurut  masyarakat  Dusun  Susuru  adalah  masalah
Ibadah,  dan  makna  hukum  waris  Islam  ( Faraidh )  adalah  masalah Muamalah.
3.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  baik  oleh  perangkat  desa  maupun  tokoh agama  untuk  mengatasi  kendala  dalam  Pembagian  Waris  di  Dusun Multikultural  Susuru  untuk  mengatasi  kendala  dalam  hal  eksternal  dan dalam hal internal.
a.  Upaya  untuk  mengatasi  kendala  dalam  hal  internal  meliputi melaksanakan penyuluhan akan pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan, melaksanakan pelatihan kerja secara mandiri agar tidak  bergantung  pada  warisan  orang  tua,  memberikan  informasi tentang proses dan biaya pembuatan akta waris yang dibuat Notaris.
b.  Upaya  untuk  mengatasi  kendala  dalam  hal  eksternal  meliputi memberikan  penyuluhan  dan  pemahaman  mengenai  perbedaan  yang terjadi  dalam  hukum  waris  Adat  dengan  hukum  waris  Islam  ( Faraidh ) yang dapat dilakukan oleh tokoh agama di Dusun Susuru.
4.2.  Saran
Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1.  Bagi Pembuat Undang-Undang dan Hakim
Saran  ini  ditujukan  bagi  pembuat  Undang-Undang  dan  Hakim  agar dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  yang  baru  dalam  pembuatan undang-  undang  maupun  keputusan  sehingga  dapat  menjadi  sumbangsih bagi  pembangunan  sistem  hukum  utamanya  hukum  perdata  waris  di Indonesia.
2.  Bagi Aparatur Desa Kertajaya Periode Selanjutnya
Saran  ini  ditujukan  pada  aparatur  Desa  Kertajaya,  di  mana  Dusun Susuru termasuk di dalamnya, khususnya yakni Kepala Desa. Diharapkan Kepala  Desa  Kertajaya  yang  baru  dapat  memberikan  penyuluhan  dan pelatihan kerja kepada masyarakat Desa Kertajaya khususnya para remaja yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan agar para remaja tidak lagi bergantung pada harta warisan orang tua.
3.  Bagi Pewaris
Saran ini ditujukan  pada  pewaris  karena  seharusnya  pewaris  dalam membagi  harta  warisan  dilakukan  tidak  hanya  secara  lisan  namun  juga dilakukan  secara  tertulis  dan  jika  diperlukan  dilakukan  dihadapan  pejabat yang  berwenang  yakni  notaris.  Hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk menghindari sengketa pewarisan diantara ahli waris.
4.  Bagi Ahli Waris
Saran  ini  ditujukan  pada  ahli  waris  karena  seharusnya  sebagai  ahli waris  dari  pewaris  tidak  terlalu  mengharapkan  bagian  harta  warisan  dari orang  tua  atau  pewaris.  Namun,  sebaiknya  ahli  waris  dapat  bekerja  dan mencari  penghasilan  sendiri  tanpa  harus  bergantung  pada  warisan pewaris.

## Daftar Pustaka
Al-Qaradawi.  2002.  Fatwa-fatwa  Kontemporer,  Terjemah Hadyu  Al-Islam  Fatawi Mu’asirah , Jilid ke-3. Jakarta: Gema Insani Press.
Darmawan. 2014. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Cet.I. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  1989. Al-Qur`an  Dan  Terjemahannya. Semarang : CV. Toha Putra.
Fikri  dan  Wahidin.  2016.  Konsepsi  Hukum  Waris  Islam  Dan  Hukum  Waris  Adat (Analisis  Kontekstualisasi  dalam  Masyarakat  Bugis), dalam  Jurnal  Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 1 (2).
Fatchurrahman. 1994. Ilmu Waris . Bandung: Al- Ma’arif.
Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Waris Adat . Banung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Ilyas.  2015.  Kedudukan  Ahli  Waris  Nonmuslim  Terhadap  Harta  Warisan  Perwaris Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. XVII (65).
Khallaf,  Abdul  Wahab.  1969. ‘Ilm  Ushul  al-Fiqh ,  Cet.  Ke  8.  Mesir:  al-Dar  al- Kuwaitiyyah.
Maharani,  Dhea  Swasti  dan  Tantri  Cahyaningsih.  2018.  Akibat  Hukum  Anak  Yang Berbeda  Agama  Dengan  Orang  Tua  Ditinjau  Menurut  Hukum  Waris  Di Indonesia, dalam Privat Law Vol. 6 (1).
Rafiq, Ahmad. 2012. Fiqh Mawaris , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suganda,  Her.  2006. Kampung  Naga  Mempertahankan  Tradisi ,  Bandung:  Kiblat Buku Utama.
Tim Visi Yustisia. 2015. KUHPerdata dan KUHA Perdata . Jakarta: Visimedia.