Kajian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Long Midang Yang Memiliki Tanah Melebihi Ketentuan Dalam Undang-Undang RI Nomor 56 No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Steven Daustina Asprila dan Abdul Mukmin steveniven7@gmail.com , Abdulmukminrehas@gmail.com Alumni dan Dosen Faklultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Tanah  merupakan  sumber  kehidupan  bagi  makhluk  hidup  baik  manusia,hewan,atau tumbuh-tumbuhan.  Manusia  hidup  dan  tinggal  diatas  tanah  dan  memanfaatkan  tanah  untuk sumber  kehidupan  dengan  menanam  tumbuhtumbuhan  yang    menghasilkan  makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat  menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur pemerintah. Tanah juga merupakan salah satu faktor  produksi  yang  sangat  vital  bagi  kehidupan  manusia  dan  pembangunan  dalam  suatu bangsa.  Peningkatan  volume  pembangunan  dalam  suatu  negara,  mengikis  pentingnya  tanah untuk  pertanian.    Pertambahan  penduduk  yang  memerlukan  areal  yang  luas,  mengakibatkan mengecilnya  atau  berkurangnya  persedian  tanah.  Kemudian  pemerintah  membuat  Undang- undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah pertanian, bahwa dalam asal- usul kepemilikan atas tanah pertanian  yang dilakukan masyarakat Long Midang adalah dengan cara  turun-temurun.  Dan  pada  saat  proses  pengembalian  hak  atas  tanah  masyarakat  Long midang  sesuai  dengan  batas  maksimal  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  program  landreform terdapat  permasalahan  yaitu  masyarakat  Long  Midang  tidak  setuju  dengan  program  tersebut, karena  masyarakat  Long  Midang  tidak  ingin  sebagian  dari  tanah  pertaniannya  di  ambil  oleh pemerintah.  Dan  pada  umumnya  tanah  pertanian  yang  dikuasai  masyarakat  di  Long  Midang dipergunakan  untuk  lahan  pertanian  mengingat  potensi  daya  alam  di  sini  cukup  berlimpah  dan itupun  yang  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  di  Long  Midang  sebagai  lahan  pertanian,  seperti membuat  sawah,  perkebunan,  ladang,  dan  masih  banyak  lagi  yang  dimanfaatkan  oleh masyarakat  yang  ada.  Tetapi  masyarakat  belum  mengetahui  adanya  batas  minimal  dan maksimal terhadap tanah pertanian yang mereka kuasai.
Kata kunci : masyarakat tidak mengetahui adanya batas minimal dan maksimal terhadap tanah pertanian yang mereka kuasai.

## ABSTRACT
The land is a source of life for living creature, whether human, animal or plant. Humans live  and  live  on  the  ground  and  these  the  land  to  source  life  by  planting  plants  that  produce food.  Considering  the  importance  of  land  because  it  can  produce  natural  resources  that  are very  beneficial  for  many  people,  the  government  needs  to  be  related.  Landis  also  one  of  the factors of production that are vital for human life and development in a nation. An increase in the  volume  of  development  within  a  country,  eroding  the  importance  of  land  for  agriculture. Population growth requires a large area, resulting in reduced or reduced land supply. Then the government  made  law  number  56  of  PRP  in  1960  concerning  the  stipulation  of  the  area  of agricultural land carried out by the long midrange community was hereditary. And at the time of the process of returning the rights to the community's land long midrange program, there was a problem that the long midrange community did not agree with the program because the long midrange  community  did  not  want  a  portion  it  the  agricultural  land  was  taken  by  the government. And in general, agricultural land controlled by the people in long midrange is used for agricultural land because the potential of natural resources here is quite abundant and even then that is used by the people in long midrange as agricultural lands, such as making rice field, plantations, fields, and still many more are use our exciting community. But the community does not know of the minimum and maximum limit or agricultural land they community.
Key words: The community is not aware of the minimum and maximum limits on agricultural land control.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tanah  merupakan  sumber  kehidupan bagi  makhluk  hidup  baik  manusia,  hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal  diatas  tanah  dan  memanfaatkan tanah  untuk  sumber  kehidupan  dengan menanam tumbuh tumbuhan yang menghasilkan  makanan.  Mengingat  begitu pentingnya tanah karena
dapat menghasilkan  sumber  daya  alam  yang sangat bermanfaat bagi orang banyak  maka perlu  diatur  pemerintah.  Tanah  juga merupakan  salah  satu  faktor  produksi  yang sangat  vital  bagi  kehidupan  manusia  dan pembangunan dalam suatu bangsa.
Peningkatan  volume  pembangunan  dalam suatu  negara,  mengikis  pentingnya  tanah untuk  pertanian.  Pertambahan  penduduk yang memerlukan area yang luas,
mengakibatkan mengecilnya atau berkurangnya persedian tanah. Tanah merupakan  sumber  daya  yang  penting  bagi masyarakat, khususnya petani.   Petani yang memerlukan  tanah  pertanian  sebagai  tanah mempertinggi produksi pertanian dan upaya bertahan  hidup,  tanah  pertanian  sangat penting  nilainya  dalam  suatu  bangsa,  karna sebagai  salah  satu  penopang  ketahanan pangan dalam suatu negara. Karna pentingnya  tanah  pertanian,  maka  tanah pertanian  perlu  diatur  keberadaannya  agar tidak  dikuasai  secara  besar-besaran  oleh sebagian pihak saja.
Tanah  pertanian  berhubunganerat dengan Landreform. Landreform merupakan pengaturan  mengenai  pemilikan  tanah pertanian dengan manusia. Program landreform di Indonesia meliputi :
1) Pembatasan  luas  maksimum  pengusaan tanah.
2) Larangan pemilikan tanah secara
absentee/guntai.
3) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya  dari  batas  maksimum,  tanah- tanah yang terkena larangan
absentee/guntai, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara .
4) Pengaturan  soal  pengembalian  dan penebusan  tanah-tanah  pertanian  yang digadaikan.
5) Pengaturan  kembalian  perjanjian  bagi hasil tanah pertanian.
6) Penetapan  luas  minimum  pemilikan tanah  pertanian,  disertai  larangan  untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  yang mengakibatkan  pemecahan  pemilikan tanah-tanah  pertanian  menjadi  bagian yang terlampau kecil.
Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 pasal  33  ayat  3  berbunyi  sebagai  berikut: Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung didalam dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Untuk  merealisasi pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar 1945  maka  ditetapkan  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar  Pokok  Agraria  yang  juga  disebut dengan  singkatan  UUPA.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  pasal  16 mengatur  tentang  hak-hak  atas  tanah sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  4  ayat (1) ialah :
1.

## Hak milik
Hak  milik  adalah  hak  turun-temurun terkuat  dan  terpenuhi  yang  dapat  dipunyai
orang atas  tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

## 2. Hak guna usaha
Hak  guna  usaha  adalah  hak  untuk menggunakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Dalam jangka waktu sebagaimana tersebut  dalam pasal 29, guna
perusahaaan  pertanian,  perikanan  atau perternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah  yang  luasnya  paling  sedikit  5  hektar dengan  ketentuan  bahwa  jika  luasnya  25 hektar  atau  lebih  harus  memakai  investasi modal  yang  layak  dan  teknik  perusahaan yang baik yang sesuai dengan perkembangan  zaman.

## 3. Hak guna bangunan
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan  atau  mempunyai  bangunan- bangunan  atas  tanah  yang  bukan  miliknya sendiri.  dengan  waktu  yang  paling  lama  30 tahun.  Atas  permintaan  pemegang  hak  dan dengan  mengingat  keperluan  serta  keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu tersebut  dalam  ayat  1  dapat  diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

## 4. Hak pakai
Hak  pakai  adalah  hak  untuk menggunakan  dan/atau  memungut hasil dari tanah yang dkuasai langsung  oleh  Negara  atau  tanah milik  orang  lain.  Yang  memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang yang berwenang memberikannya atau perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya. Yang bukan perjanjian sewa- menyewa  atau  perjanjian  pengolahan tanah,  segala  sesuatu  asal  tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

## 5. Hak sewa
Hak  sewa  untuk  bangunan  seseorang atau  badan  hukum  mempunyai  hak  sewa atas
tanah, apabila ia berhak mempergunakan  tanah  milik  orang  lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar  kepada  pemiliknya  sejumlah uang sebagai sewa.

## 6. Hak membuka tanah
Hak  membuka  tanah  dan  memungut hasil  hutan  hak  membuka  tanah  dan pemugut  hasil  hutan  hanya  dapat  dipunyai warga  negara  Indonesia  dan  diatur  dengan peraturan pemerintah.

## 7. Hak memungut hasil hutan
Hak  guna  air,  pemeliharaan  dan penangkapan  ikan  hak  guna  air  ialah  hak memperoleh  air  untuk  keperluan  tertentu dan/atau  mengalirkan  air  itu  atas  tanah orang  lain.  Hak  guna  serta  pemeliharaan dan  penagkapan ikan diatur  dengan peraturan pemerintah.
8. Hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk dalam hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53; Hak  guna  ruang  angkasa  memberi wewenang  untuk  mempergunakan  tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha - usaha memelihara dan memperkembangkan  kesuburan  bumi,  air serta  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dan  hal-hal  lainnya  yang besangkutan dengan itu.
Menurut Ismaya Samun dalam bukunya  yang  berjudul  pengantar  hukum agraria  berdirinya  cabang  ilmu  hukum agraria  kiranya  menjadi  sebuah  tuntutan atau keharusan, karena :
a. Persoalan  agraria  mempunyai  arti penting  bagi  bangsa  dan  negara agraris.
b. Dengan adanya kesatuan/kebulatan, akan memudahkan  bagi  semua  pihak untuk mempelajarinya.
c. Di  samping  masalah  agraria  yang mempunyai  sifat  religus,  masalah tanah  adalah  soal  masyarakat bukan persoalan perseorangan. 1
1 Ismaya  Samun,  2011, Pengantar  Hukum Agraria , Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal.9
Undang-  Undang  No.56  PRP  Tahun  1960 Tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian dalam pasal 1 ayat (2) dengan memperhatikan  jumlah  penduduk,  daerah dan  faktor-faktor  lainnya,  maka  luas maksimum  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) pasal  ini  ditetapkan  di  daerah-daerah  yang tidak  padat  (15  hektar)  dan  padat  (12 hektar) pengusaan terhadap tanah.
Penelitian  ini  melakukan  kajian terhadap  luasan  tanah  pertanian  yang dikuasi  melebihi  ketentuan  yang  berlaku. Bahwa  dalam  asal-usul  kepemilikan  atas tanah pertanian ini berawal dari pembukaan lahan, yang dilakukan masyarakat  Long  Midang  secara  turun- temurun. Dan pada saat proses pengembalian  hak  atas  tanah  masyarakat Long midang sesuai dengan batas maksimal  yang  dilakukan  pemerintah untuk program landreform terdapat permasalahan  yaitu  masyarakat  Long Midang  tidak  setuju  dengan  program tersebut,  karena  masyarakat  Long  Midang tidak ingin sebagian dari tanah pertaniannya  di  ambil  oleh  pemerintah. Sehingga menurut penulis saat ini penguasaan  tanah  pertanian  yang  ada  di Long  Midang  dapat  dikategorikan  sebagai kesalahan  dalam  penguasaan  terhadap tanah pertanian, yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  56  PRP  Tahun 1960  Tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian  Pasal  1  ayat  (2)  bahwa  dalam penjelasannya  batas  penguasaan  terhadap tanah  hanya  (12  hektar). Sehingga  dalam proses  pengembalian  batas  hak  atas  tanah masyarakat  Long  Midang  mengalami kendala  dan  terhadap  tanah  pertanian mereka  haknya  tidak  dapat  di  sahkan secara hukum.

## B. Permasalahan
Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Apakah yang
menyebabkan kepemilikan hak atas tanah masyarakat Long Midang melampaui batas (melebihi ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah pertanian)?
2. Bagaimana  upaya  pemerintah  dalam pengembalian hak atas tanah masyarakat  Long  midang  sesuai dengan batas maksimal sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  56 PRP Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah pertanian?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tanah
pertanian  masyarakat  Long  Midang  yang memiliki  tanah  diatas  ketentuan  yang berlaku,  dan  untuk  mengetahui  upaya pemerintah  dalam  pengembalian  hak  atas tanah  masyarakat  Long  midang  sesuai dengan batas maksimal.
Adapun  penelitian  ini  bermanfaat tidak  hanya  secara  teoritis  melainkan  juga secara  praktis  yaitu  untuk  memberikan sumbangsi  pemikiran  dalam  rangka  input bagi aparatur Negara.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian Yuridis  Empiris,  sehingga  sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini, Pertama Populasi  atau  masyarakat  Long Midang  yang  memiliki  tanah  pertanian sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  dan Kedua adalah  Sampel  yaitu  responden  10% (Sepuluh  persen)  dari  masyarakat  Long Midang  yang  memiliki  tanah  sesuai ketentuan yang berlaku.
Penelitian  ini  berlokasi  di  daerah Kabupaten Nunukan, tepatnya pada Lokasi Long  Midang  Kecamatan  Krayan  induk, Kabupaten  Nunukan  Provinsi  KALTARA (KALIMANTAN UTARA).
Adapun  penelititi  memperoleh  Data yang  digunakan  dengan  cara  Metode observasi yaitu pengamatan langsung terhadap  objek  yang  diteliti  dan  Metode wawancara  yaitu  dalam  hal  ini  peneliti melakukan  wawancara  dengan  pihak  yang dapat memberikan informasi yang berhubungan  dengan  permasalahan  yakni kantor  pemerintah  daerah  yang  ada  di Kabupaten  Nunukan,  dan  perangkat  desa masyarakat  Long  Midang  baik  ditingkat kelurahan  maupun  di  kecamatan,  serta
masyarakat di Long Midang selaku pemilik tanah pertanian.
Teknik  Pengumpulan  Data  dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan  data  dari  eksplorasi,  hal  ini digunakan  untuk  memperoleh  pemahaman tentang  alasan  yang  mendasari,  opini,  dan motivasi. Metode pengumpulan data
kualitatif cukup bervariasi, bisa menggunakan  teknik  terstruktur  dan  semi terstruktur.
Metode  analisis  data  yang  sesuai dengan  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yang  dimaksudkan  untuk  mengambarkan fenomena  –  fenomena  yang  terjadi dilapangan terutama yang berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti.  Untuk keperluan tersebut peneliti
menyederhanakan  data  yang  diperoleh kedalam  bentuk  yang  mudah  dibaca, dipahami,  dan  di  interpretasi  yang  pada hakekatnya  merupakan  upaya  penelitian untuk  mencari  jawaban  atas  permasalahan yang  dirumuskan.  Dalam  penelitian  ini peneliti  berusaha  menggambarkan  kajian hukum  hak  atas  tanah  masyarakat  Long Midang  yang  memiliki  tanah  melebihi ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor. 56  PRP  Tahun  1960  Tentang  Penetapan Luas Tanah Pertanian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyebab  kepemilikan  hak  atas tanah  masyarakat  Long  Midang melampaui batas (melebihi ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  56  PRP  Tahun  1960 Tentang  Penetapan  Luas  Tanah
Pertanian).
Kepemilikan tanah pertanian masyarakat  Long  Midang  berdasar  pada hasil  penelitian  yang  dilakukan  banyaknya masyarakat yang menguasai tanah pertanian melebihi  batas  maksimal  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian  penguasaan  hak  atas  tanah pertanian  yang  melampaui  batas  pada dasarnya  tidak  menimbulkan  konflik  dalam tataran kehidupan masyarakat Long Midang,  hal  ini  dibuktikan  dengan  tidak adanya  masyarakat  yang  bersengketa  hak
atas tanah pertanian karena batas yang luas, tetapi  sengketa  tanah  yang  umum  ada  di kehidupan  masyarakat  adalah  terkait  hibah, jual  beli  dan  sengketa  batas.  Bagi masyarakat  Long  Midang,  menguasai  hak atas  tanah  pertanian  diatas  20  Ha  adalah merupakan hal biasa, ini disebabkan karena umumnya  pekerjaan  atau  mata  pencarian utama  masyarakat  Long  Midang  adalah berkebun dan bertani.
Layaknya  yang  dapat  diketahui  dari masyarakat  Long  Midang,  bahwa  hampir semua tanah yang dikuasai oleh masyarakat bersumber  dari  warisan  adat  atau  dalam hukum  perdata  disebut  dengan  hak  waris, yang  mana  hal  ini  pula  yang  akan  menjadi bagian tradisi atau budaya masyarakat Long Midang  saat  ini  yang  akan  diteruskan  oleh generasi  selanjutnya  di  masyarakat  Long Midang.
Ketika  berbicara  aturan  tentang pertanahan  maka  apa  yang  ada  di  Desa Long  Midang  saat  ini  adalah  salah  satu khususnya  dalam  hal  luasan  tanah  yang dikuasai  oleh  masyarakat,  dimana  dalam aturan  jelas  luasan  maksimal  yang  dapat dikuasai oleh setiap orang adalah maksimal 20  Ha,  namun  demikian  ketika  hal  tersebut dikaitkan dengan budaya atau adat masyarakat  Long  Midang  maka  hal  ini tentu  membutuhkan  penjelasan  terkait mengapa  mereka  bisa  menguasai  tanah pertanian dengan luasan melebihi ketentuan yang  ada.  Dalam  pembahasan  ini,  peneliti juga  akan  mencoba  memaparkan  factor  – factor yang menyebabkan masyarakat Long Midang  kemudian  menguasai  hak  atas tanah pertanian  melebihi 20 Ha bahkan ada yang sampai 50 Ha perorang.
1. Kepemilikan  tanah  masyarakat Long  Midang  yang  bersifat  turun- temurun (warisan). Sistem kepemilikan tanah masyarakat  Long  Midang  adalah  turun- temurun,  dimana  hampir  semua  tanah  yang dikuasai oleh masyarakat Long Midang saat ini adalah  merupakan warisan yang bersifat turun-temurun  dari  generasi  sebelumnya, sehingga  banyak  sekali  masyarakat  Long Midang saat ini  yang  memiliki  melebihi 20 Ha.  Yang  berarti  ke  generasi  berikutnya dapat  menguasai  tanah  pertanian  dengan
jumlah  yang  sama.  Sebagaimana  diketahui kepemilikan  hak  atas  tanah  pertanian  yang dikuasai  maksimal  20  Ha  untuk  wilayah yang  tidak  padat,  sesuai  dengan  undang- undang  nomor  56  PRP  tahun  1960  tentang penetapan luas tanah pertanian.

## 2. Budaya  bertani  dan  berkebun dengan cara berpindah-pindah.
Budaya  masyarakat  yang  berpindah- pindah,  karena  masyarakat  yang  memiliki tanah  pertanian  pada  umumnya  tidak menentu dalam hal kepemilikannya. Apabila  lahan  pertanian  yang  mereka kuasai  tidak  mendapatkan  hasil  yang maksimal, masyarakat Long Midang biasanya  membuka  lahan  yang  baru  lagi dengan maksud dan harapan untuk mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dari lahan pertanian sebelumnya.
3. Adanya  kewenangan  pengelolaan
tanah adat dari pemerintah. Kewenangan pengelolaan tanah pertanian  adat  oleh  pemerintah,  pemerintah daerah memberikan hak kewenangan pengelolaan  tanah  pertanian  kepada  adat untuk  dapat  mengatur  distribusi  tanah pertanian kepada masyarakat Long Midang. Sehingga  kepemilikan  tanah  pertanian masyarakat  Long  Midang  jika  dilihat  dari jumlah  serta  luasan  yang  diberikan  sangat berbeda dari ketentuan, sehingga penguasaannya melebihi aturan yang ada.

## 4. Sifat masa bodoh
Sifat  masa  bodoh  masyarakat  Long Midang  yang  belum  mengetahui  adanya batas minimal dan maksimal terhadap tanah pertanian  yang  mereka  kuasai,  sehingga banyak  tanah  pertanian  yang  dikuasai secara  berlebihan  dan  pihak  desa  juga jarang terlibat dalam  hal sosialiasi terhadap urusan tanah pertanian.

## 5. Lemahnya sosialisasi
Ketidaktahuan  masyarakat  dalam  hal sosialisasi, lemahnya kesadaran masyarakat Long Midang dalam hal mengikuti sosialisasi  dari  pemerintah  daerah  tentang program  pengaturan  tanah  pertanian  yang berlaku sesuai dengan aturan dan ketentuan yang  ada,  sehingga  masih  banyak  dari
masyarakat  Long  Midang  yang  tidak mengerti  atau  bahkan  tidak  memahami adanya pengaturan terhadap tanah pertanian yang mereka kuasai secara pribadi.

## 6. Lemahnya penerapan sanksi
Lemahnya  penerapan  sanksi  hukum, penerapan sanksi langsung  maupun teguran belum  ada  yang  di  berikan  kepada masyarakat  Long  Midang  secara  langsung atau  nyata.  Karena  penguasaan  tanah pertanian perorangan di Kecamatan Krayan Induk  khususnya  di  Long  Midang  belum ada kontrol yang secara berkala, dikarenakan  akses  menuju  ketempat  lokasi sangat  sulit  dan  hanya  bisa  di  tempuh dengan  berjalanan  kaki  serta  letak-letak tanah  pertanian  masyarakat  Long  Midang jauh  dari  daerah  pemukiman  dan  tidak didukung  dengan  data  penunjang  seperti bukti surat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki,  batas-batas  tanah  yang  tidak sesuai,  dan  ketidak  pastian  siapa  pemilik aslinya,  sehingga  itulah  yang  masih menjadi  kendala  utama  bagi  pemerintah yang  ada  di  Kabupaten  Nunukan  untuk memberikan sanksi- sanksi kepada masyarakat  yang  memiliki  tanah  pertanian melebihi ketentuan yang berlaku.
Pada umumnya hal-hal yang menyebabkan  terjadinya  penguasaan  tanah pertanian  dari  masyarakat  Long  Midang melebihi  ketentuan  yang  ada,  karena kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat terhadap pentingnya memiliki tanah pertanian  dengan  ketentuan  yang  sudah diatur dalam undang-undang nomor 56 PRP tahun  1960  tentang  penetapan  luas  tanah pertanian. Kemudian dalam ketentuan pasal 7  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Pokok-Pokok  Agraria  kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 17 Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengamanatkan pengaturan luas
maksimum  dan/atau  minimum  tanah  yang boleh dipunyai dengan suatu hak atas tanah oleh  satu  keluarga  atau  badan  hukum. Penetapan  luas  maksimum  tersebut  tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, melainkan  diatur  dalam  suatu  peraturan
perundang-undangan tersendiri. Tanah yang melampaui  batas  maksimum  tidak  akan disita, namun akan diambil oleh pemerintah dengan  ganti  kerugian,  untuk  selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang
membutuhkan. Pada prinsipnya ganti kerugian tersebut dibayar oleh mereka yang memperoleh  bagian  tanah  itu,  namun karena umumnya yang memperoleh pembagian  tanah  berasal  dari  golongan yang  tidak  mampu,  maka  pemerintah  akan menyalurkan  dengan  cara  kredit  atau melaui  upaya-upaya  lain  agar  para  bekas pemilik  tanah  tidak  terlalu  lama  menunggu uang ganti kerugian.
Pemerintah pada tanggal 29
desember  1960  melaksanakan  apa  yang telah  diamanatkan  dalam  pasal  17  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Pokok-  Pokok  Agraria  tersebut,  dengan menetapkan Peraturan
Pemerintah
Pengganti  Undang-  Undang  Nomor.56
Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Nomor  56  PRP 1960).  Luas  maksimum  tanah  pertanian yang  ditentukan  dalam  Undang-  Undang Nomor  56  PRP  1960  Tentang  Penetapan Luas  Tanah  Pertanian  adalah  sebagai berikut :
a. Daerah-daerah yang tidak padat (kepadatan  penduduk  sampai  50  tiap kilometer  persegi),  luas  maksimum penguasaan  tanah  pertanian  adalah  15 hektar untuk sawah atau 20 hektar untuk tanah kering.
b. Daerah-daerah yang kurang padat (kepadatan  penduduk  51  sampai  250 tiap kilometer persegi). Luas maksimum pengusaan  tanah  pertanian  adalah  10 hektar untuk sawah atau 12 hektar untuk tanah kering.
c. Daerah-daerah yang cukup padat (kepadatan  penduduk  251  sampai  400 tiap  kilometer  persegi).  Luas  tanah maksimum  pengusaan  tanah  pertanian adalah  7,5  hektar  untuk  sawah  atau  9 hektar untuk tanah kering.
d. Daerah-daerah yang sangat padat (kepadatan  penduduk  401  ke  atas),  luas maksimum  penguasaan  tanah  pertanian
adalah  5  hektar  untuk  sawah  atau  6 hektar untuk tanah kering.
Untuk  lebih  menjelaskan  mengenai pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  PRP  56 Tahun  1960,  maka  perlu  dilihat  ketentuan dalam  penjelasannya  dari  pasal  1  ayat  (2) yang  dimaksud,  misalnya  di  daerah  yang kurang  padat  oleh  suatu  keluarga  di  kuasai 5  ha  sawah  dan  9  ha  tanah  kering.  Maka  5 ha  sawah  dihitung  menjadi  tanah  kering, yaitu  120%  ×  5  ha=  6  ha.  Jadi,  yang dikuasai jumlahnya sama dengan 6 + 9 ha= 15  ha  tanah  kering.  Karena  untuk  daerah yang  kurang  padat  maksimumnya  12  ha tanah  kering.  Maka  keluarga  itu  harus melepaskan  15-12  ha  =  3  ha  tanah  kering. Dengan  demikian  maka  maksimumnya ialah 5 ha sawah dan 6 ha tanah kering atau 11  ha.  Jika  sawah  yang  akan  dilepaskan maka 9 ha tanah kering itu dihitung menjadi sawah, yaitu sama dengan sawah 5/6 × 9 ha =  7,5  ha.  Dengan  demikian,  jumlah tanahnya  adalah  5  ha  +  7,5  ha  =  12,5  ha sawah.  Karena  untuk  daerah  tersebut maksimumnya  10  ha,  maka  sawah  yang harus dilepaskan adalah 12,5 ha-10 ha. Bagi keluarga  itu  maksimumnya  menjadi  2,5  ha sawah  dan  9  ha  tanah  kering  atau  11,5  ha. Perlu  diperhatikan  bahwa  bagaimanapun jumlah  luas  tanah  sawah  dan  tanah  kering itu  tidak  boleh  lebih  dari  20  ha,  baik  di daerah  yang  padat  maupun  tidak  padat. Maka  peran  serta  dari  masyarakat  yang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan  yang  berlaku,  haruslah  saling membantu  dari  program  pemerintah  dalam hal  pengaturan  untuk  tanah  pertanian  agar dalam  kepemilikan  atas  tanah  pertaniannya dapat diakui kepemilikannya secara hukum. Serta memberikan kesejahteraan dan kesetaraan  dalam  hal  penguasaan  terhadap tanah  pertanian  diatas  ketentuan  yang berlaku.
B. Upaya pemerintah dalam pengembalian  hak  atas  tanah masyarakat  Long  Midang  sesuai dengan  batas  maksimal  sesuai dengan  Undang-Undang  Undang Nomor  56  PRP  Tahun  1960 Tentang  Penetapan  Luas  Tanah Pertanian.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  rangka  pengembalian hak  atas  tanah  masyarakat  Long  Midang sesuai  dengan  batas  maksimal  sesuai dengan  undang-  undang  nomor  56  PRP tahun  1960  tentang  penetapan  luas  tanah pertanian adalah sebagai berikut:

## 1. Sosialisasi
Pemerintah dalam hal ini untuk usaha pengembalian  hak  atas  tanah  masyarakat Long Midang sesuai dengan batas maksimal dengan undang-undang nomor 56 PRP  tahun  1960  tentang  penetapan  luas tanah  pertanian,  mengadakan  sosialisasi mengenai  batas  penguasaan  atas  tanah pertanian  yang  dikuasai  oleh  masyarakat Long Midang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sosialisasi ini diselenggarakan di  kantor  Desa  Buduk  Kinangan  dalam pertemuan  ini  di  hadiri  oleh  pengurus  adat Desa Long Midang, Kepala Desa yang ada, Perangkat  Desa,  serta  masyarakat  Long Midang yang akan  menjadi  objek penerima dari manfaat dari program dimaksud. Hadir dari  perwakilan  tersebut  dari  pemerintah yang  memberikan  sosialisasi  untuk  warga masyarakat  di  Long  Midang,  Kecamatan Krayan Induk, Kabupaten Nunukan.
Peran dari pemerintah dalam melaksanakan program pengembalian batas tanah warga masyarakat Long Midang yang memiliki tanah pertanian melampaui ketentuan  yang  ada  sudah  maksimal,  dan memberi  solusi  atas  tanah  pertanian masyarakat  yang  belum  memiliki  kejelasan atau  kepastian  hukum,  sehingga  terhadap tanah-tanah  pertanian  masyarakat  yang melampaui  batas  maksimal  dari  ketentuan yang  sudah  di  atur  dalam  undang-undang nomor  56  PRP  tahun  1960  tentang penetapan  luas  tanah  pertanian.  Serta  dapat memiliki  kepastian  hukum  dan  rasa  aman terhadap  tanah  pertanian  yang  mereka kuasai  dengan  keberadaannya  diakui  oleh negara,  agar  terciptanya  kesejahteraan  dan kesetaraan  dalam  hal  penguasaan  hak  atas tanah  pertanian  sesuai  dengan  aturan  yang ada khususnya di Long Midang.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari pemerintah  menjalankan  sosialisasi  ini adalah  untuk  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  Long  Midang,  untuk
dapat  memahami  mekanisme  program  dari pemerintah  tentang  penguasaan  hak  atas tanah  pertanian  masyarakat  Long  Midang yang  memiliki  tanah  pertanian  melebihi ketentuan yang berlaku.
Selain itu sosialisasi ini dilaksanakan agar  tanah-tanah  pertanian  masyarakat Long  Midang  yang  ada  dapat  memiliki kekuatan  hukum  dalam  kepemilikannya, serta  kepastian  hukum  terhadap  tanah pertanian yang dimiliki oleh warga masyarakat  Long  Midang,  dan  warga  yang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan  maksimalnya  dapat  menguasai sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  agar terciptanya  tertib  pertanahan  di  bidang pertanian. Untuk itu pemerintah
menginginkan agar seluruh warga masyarakat  di  Long  Midang  terlebih  lagi yang  akan  mengikuti  pelaksanaan  dari undang-undang  nomor  56  PRP  tahun  1960 tentang  penetapan  luas  tanah  pertanian dapat  bekerjasama  dengan  baik  dengan pemerintah  dari  awal  sampai  kegiatan  ini sampai  dengan  berakhirnya  kegiatan  ini, pada tahapan pengukuran untuk mengetahui pengembalian  batas  tanah  pertanian  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah menghimbau  kepada  masyarakat  Long Midang  untuk  dapat  hadir  langsung  di lapangan agar saat dilakukannya pengukuran  tidak  terjadinya  sengketa  atau masalah  atas  tanah  pertanian  yang  akan dilakukan tindakan pengukuran, dan pemilik  serta  tetangga  yang  berbatasan langsung lahannya harus bisa hadir menyaksikan  serta  menyetujui  hasil  akhir dari  pengukuran,  sehingga  tidak  terjadinya konflik yang bisa menyebabkan permasalahan  terhadap  tanah  pertanian yang  dikuasai oleh warga masyarakat Long Midang. Diharapkan dari pelaksanaan undang-undang  nomor  56  PRP  tahun  1960 tentang  penetapan  luas  tanah  pertanian  ini selain  untuk  menjamin  kepastian  hukum, juga diharapkan mampu membuka terjadinya  pemerataan  penguasaan  tanah pertanian  di  Long  Midang.  Pemerintah mengharapkan  sosialisasi  dari  program pengembalian batas hak atas tanah pertanian  yang  ada  ini  dapat  terlaksana dengan  baik,  dan  pelaksanaan  ini  hanya
diperuntukan  bagi  bidang-bidang  tanah pertanian yang melebihi batas kepemilikannya.
2. Pelaksanaan program pengembalian  hak  atas  tanah masyarakat  Long  Midang  yang memiliki tanah melebihi ketentuan. Pelaksanaan dari
program pengembalian batas tanah pertanian di Long Midang  yang  memiliki  tanah  melebihi ketentuan  yang  berlaku,  dan  program  ini dilaksanakan untuk pertama kalinya dilakukan  oleh  pemerintah,  untuk  warga masyarakat  di  Long  Midang  dan  dilakukan secara serentak yang  meliputi semua obyek tanah  pertanian  yang  belum  didaftarkan. Pelaksanaan  ini  dilakukan  untuk  kegiatan memaksimalkan  lahan  pertanian  yang belum  di  daftarkan,  dan  juga  pendataan seluruh  obyek  tanah  pertanian  yang  sudah diajukan ke pemerintah untuk guna meghimpun  dan  menyediakan  informasi lengkap  mengenai  bidang-bidang  tanah pertanian khususnya di Long Midang. Salah satu  tahapan  dari  kegiatan  ini  adalah pengumpulan  data  fisik,  pengumpulan  data fisik meliputi:
a) Penetapan batas bidang tanah;
b) Pengukuran batas bidang tanah;
c) Pengumuman data fisik;
d) Menjalankan  prosedur  dan  memasukan data  serta  informasi  yang  berkaitan dengan  data  fisik  bidang  pertanian  di aplikasi komputerisasi kantor pertanahan  (KKP).  Dengan  berpedoman kepada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah pertanian pengumpulan  Pelaksanaan dari  program  pengembalian  batas  tanah pertanian di Long Midang yang memiliki tanah  melebihi ketentuan yang berlaku,  dan  program  ini  dilaksanakan untuk  pertama  kalinya  dilakukan  oleh pemerintah,  untuk  warga  masyarakat  di Long  Midang  dan  dilakukan  secara serentak  yang  meliputi  data  fisik  dalam rangka percerpatan
program
pengembalian  batas  tanah  pertanian
akan  optimal  hasilnya  apabila  dalam pelaksanaan  pengukuran  dan  pemetaan bidang  tanah  pertanian  dilaksanakan dengan  aman  sesuai  prosedur  yang  ada serta  mengelompok  dalam  satu  wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus di dukung dengan adanya ketersedian  peta  dasar  tanah  pertanian yang akan dilaksankan program pengembalian  batas  atas  hak  tanah pertanian masyarakat Long Midang.
Tujuan  dari  pelaksanaan  pengukuran dan  pemetaan  bidang  pertanian  harus lengkap  dengan  mengelompokkan  dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya:
1. Waktu  pelaksanaan  relatif  lebih  cepat kerja petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;
2. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah  pertanian  yang  belum  terdaftar dan  yang  sudah  terdaftar  dalam  satu wilayah desa/kelurahan;
3. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah  yang  bermasalah  dalam  satu wilayah desa/kelurahan;
4. Persetujuan  batas  sebelah  menyebelah lebih mudah dilaksanakan;
5. Dapat  memperbaiki/melengkapi  peta dasar pendaftaran.
Ruang  lingkup  pekerjaan  pelaksanaan pendaftaran  tanah  pertanian  di  Long Midang,  ruang  lingkup  pengukuran  dan pemetaan bidang tanah pertanian adalah:
a) Ketersediaan  peta  dasar  pendaftaran tanah pertanian;
b) Metode  pelaksanaan  pengukuran  dan pemetaan bidang tanah pertanian;
c) Petugas  pelaksana  pengukuran  dan pemetaan bidang tanah pertanian;
d) Proses  pengukuran  bidang  tanah  dan pengumpulan  informasi bidang tanah pertanian;
e) Pelaksanaan  pemetaan  bidang  tanah pertanian;
f) Data  yang  selalu  tersimpan  di  dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP);
g) Pengumuman;
h) Kendali  mutu  kegiatan  pengukuran dan pemetaan bidang tanah pertanian
i) Pelaporan.
Sumber  pembiayaan  pelaksanaan  ini, dari  tanah  pertanian  di  Long  Midang, kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang tanah  pertanian  dibiayai  dengan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  Dana  desa,  Swadaya  masyarakat, Swasta  melalui  program  tanggung  jawab sosial  perusahaan,  Dana  lainnya  sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Kerjasama perangkat desa di Long
Midang dengan pemerintah.
Lokasi  Long  Midang,  Kecamatan
Krayan Induk, bekerjasama dengan pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Nunukan dalam  hal  program  upaya  pemerintah melaksanakan  pengembalian  batas  hak  atas tanah  pertanian  masyarakat  Long  Midang yang  memiliki  tanah  pertanian  melampaui batas  maksimal  sesuai  dalam  ketentuan yang  berlaku,  kerjasama  yang  dilakukan oleh  kedua  belah  pihak  ini  adalah pemerintah daerah memberikan kewenangan  kepada  perangkat  adat  dan desa  untuk  dapat  mendata  tanah-  tanah pertanian  masyarakat  Long  Midang  yang memiliki  tanah  pertanian  melebihi  batas maksimal  dari  penguasaan  tanah  pertanian yang  ada  di  lokasi  Long  Midang  dan maksud pemerintah mendata tanah pertanian  masyarakat  Long  Midang  adalah untuk  memberikan  infomasi  mengenai standar penguasaan terhadap tanah pertanian  yang  dikuasai  oleh  masyarakat yang  belum  mengetahui  adanya  batasan maksimal  dari  penguasaan  tanah  pertanian, sesuai  dengan  undang-undang  nomor  56 PRP  tahun  1960  tentang  penetapan  luas tanah pertanian, dalam membantu pengawasan  program  tersebut  mengenai tanah  pertanian  bagi  kepala  keluarga  di lokasi  Long  Midang,  dan  kegiatan  dari program pengembalian batas tanah pertanian  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  ini dilakukan pada tahun 2017.
Kerjasama  perangkat  desa  di  Long Midang  dengan  pemerintah  ini  dalam
pengawasan dari proses pengembalian batas tanah pertanian masyarakat dengan ketentuan  yang  berlaku,  dan  hal  ini dilakukan  karena  masih  terkendala  dengan akses  jalanan  maupun  transportasi  yang masih  kurang  tersedia  di  lapangan,  dan pengawasan  dari  pemerintah  terhadap program  pelaksanaan  atas  hak  tanah pertanian  di  Long  Midang  tidak  berjalan sebagaimana
mestinya, sehingga pemerintah meminta bantuan kepada perangkat  desa  di  Long  Midang  untuk melakukan  pengawasan  sementara  dalam proses  tersebut,  karena  jumlah  petugas  dari pihak  perwakilan  pemerintah  yang  berada di Long Midang terbatas jumlahnya.
Sehingga  perangkat  desa  turut  serta dalam  membantu  kegiatan  tersebut,  yakni mengenai  tanah  pertanian  yang  dimiliki melebihi  ketentuan yang berlaku. Agar saat dilakukannya  kegiatan  pengembalian  batas hak atas tanah pertanian yang sesuai dengan aturan  yang  ada,  tidak  terkendala  dengan masalah  dalam  tahapan  program  tersebut, karena perangkat desa yang diberikan tugas ini  juga  mengetahui  dan  mengenal  kondisi maupun para pemilik tanah pertanian.
Dalam  proses  kerjasama  anatara pihak pemerintah  dengan perangkat desa di Long  Midang  sudah  dapat  berjalan  dengan baik  dan  lancar,  akan  tetapi  hanya  tanah pertanian  masyarakat  yang  tinggal  pergi oleh  pemiliknya  keluar  desa/daerah  saja yang  belum  sempat  di  lakukan  prosesnya, hal  tersebut  disebabkan  oleh  terbatasnya keterbukaan  dan  pemahaman  masyarakat dengan  kegiatan  ini  sehingga  prosesnya mengalami hambatan.
Tujuan dari pemerintah dan perangkat  desa  melakukan  kerjasama  ini ialah  agar  tanah-tanah  pertanian  yang belum  dilakukan  proses  pengembalian  hak atas  tanah  pertaniannya  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  dapat  terpenuhi dalam terselenggaranya
program
pelaksanaan  tersebut,  serta  hak  atas  tanah pertanian  yang  akan  dilaksanakan  proses pengembalian  batasnya  dapat  berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi Long Midang. Hasil dari pemerintah  dalam melaksanakan  program  pengembalian  hak atas  tanah  pertanian  melebihi  ketentuan yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Long
Midang  dengan  cara  melakukan  kerjasama dengan  pihak  perangkat  desa  sudah maksimal, dan sesuai dengan prosesnya.
Serta  harapan  dari  masyarakat  Long Midang  yang  ingin  melaksanakan  program pengembalian  hak  atas  tanah  pertaniannya sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, dengan  aturan  yang  ada  dapat  terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat  Long  Midang  sangat  berterima kasih  kepada  pemerintah,  yang  sudah melaksanakan  kegiatan  pengembalian  hak atas  tanah  pertaniannya  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
Harapan  dari  pemerintah  kepada masyarakat  Long  Midang  khususnya  yang memiliki  hak  atas tanah  pertanian  melebihi batas yang ada agar dapat memberikan data dan  informasi  secepatnya  kepada  pengurus adat atau perangkat desa apabila menguasai tanah  pertanian  yang  melebihi  ketentuan, dan  aturan  yang  ada  dapat  terlaksana  serta berjalan sebagaimana mestinya demi terciptanya  tertib  pertanahan  khususnya  di bidang pertanian.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasar  pada  hasil  pembahasan diatas, ditarik kesimpulan dalam penelitian  ini  bahwasannya  Penyebab terjadinya  penguasaan  hak  atas  tanah dari masyarakat Long Midang  melebihi ketentuan yang ada, karena kepemilikan  tanah  masyarakat  Long Midang  yang  bersifat  turun-temurun (warisan), budaya bertani dan berkebun dengan  cara  berpindah-pindah,  adanya kewenangan  pengelolaan  tanah  adat dari  pemerintah,  sifat  masa  bodoh, lemahnya sosialisasi, lemahnya penerapan sanksi.
Peran  serta  upaya  pemerintah dalam  rangka  pengembalian  hak  atas tanah  masyarakat  Long  Midang,  sesuai dengan  undang-undang  nomor  56  PRP tahun  1960  tentang  penetapan  luas tanah pertanian sudah maksimal dengan cara,  sosialisasi,  pelaksanaan  program pengembalian  hak  atas  tanah  pertanian masyarakat Long Midang yang memiliki tanah melebihi ketentuan, dan
kerjasama  perangkat  desa  di  Long Midang dengan pemerintah.
Adapun  saran  dalam  penelitian ini  seharusnya  Pemerintah  dalam  hal ini,  seharusnya  memberikan  perhatian lebih  dan  berkala  kepada  masyarakat yang ada di daerah perbatasan khususnya  dalam  hal  membantu  proses pengembalian  batas  hak  atas  tanah pertanian  masyarakat  yang  memiliki tanah  pertanian  melebihi  ketentuan yang  berlaku.  Sehingga  terhadap  tanah pertanian  masyarakat  yang  ada  dapat dimiliki  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku dan memiliki kepastian hukum.
Dan  masyarakat  yang  memiliki tanah pertanian melebihi batas seharusnya  menguasai  tanah  pertanian sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,
agar  terhadap  tanah  pertanian  yang  di kuasai  memiliki  kepastian  hukum  yang jelas, sehingga tidak terjadinya
sengketa terhadap tanah-tanah
pertanian  yang  dimiliki  masyarakat, serta  membantu  program  pemerintah dalam  terciptanya  tertib  pertanahan  di Indonesia dalam hal bidang pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU  :
Abdul  Muhammad,  2004, Hukum Dan  Penelitian  Hukum ,  Penerbit  Citra Aditya Bakti, Bandung.
A.P. Parlindungan, 2009 , Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia ,  Mandar Maju, Bandung.
Adrian  sutedi,  2009 ,  Peralihan  Hak Atas  Tanah  Dan  Pendaftarannya ,  Sinar Grafika, Jakarta.
A.P.Parlindungan, 1999,
Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia, Mandar Maju Bandung.
Boedi      Harsono,      2007, Menuju Penyempurnaan    HukuMTanah  Nasional ,
Universitas Trisakti, Jakarta. Florianus  SP  Sangun,  2007, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Visimedia, Jakarta. Ismaya,Samun.  2011, Pengantar Hukum Agraria , Penerbit
Graha Ilmu, Yogyakarta.
Jimmy  Joses  Sembiring,  2010,
Panduan  Mengurus  Sertifikat  Tanah,
Penerbit Visimedia, Jakarta.
Ny.Arie      Sukanti      Hutagalung
Dan    Markus  Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan , Rajawali Pers, Jakarta.
R.Soerapto,  1976, Undang-Undang Agraria  Dalam  Praktek, Mitra  Sari,
Jakarta.
Suratman dan H.Philip Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum , Alfabeta,
Bandung.
Sugiyono,  2013,  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D,  Penerbit Alfabeta, vol.19, Bandung.
Supriadi,  2007, Hukum  Agraria, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
Urip Santoso. 2005, Hukum Agraria Dan  Hak-hak  Atas  Tanah ,  Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.
__________  ,  2010, Pendaftaran Dan  Peralihan  Hak  Atas Tanah, Kencana, Jakarta.
Perundang-undangan  :
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV (empat). Undang-Undang Pokok Agraria Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 56 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Tahun  1960  Tentang  Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah.

## Media Internet :
www.google//http:hukumpertanahandiIndo nesia.//  diakses  tanggal,  08.08.2017,  jam 22.23 WITA.
www.google//http:elkafilah.wordpress.com //kepemilikan_hak hak_atas_tanah_dan aplikasinya//  diakses  tanggal  09.08.2017, jam 16.47 WITA.
www.google//http:www.lepank.com,_peng ertian_tujuan_menurut_beberapa_ahli/ diakses  tanggal  11.08.2017,  Jam,  01.23 WITA.