## FAKTOR-FAKTOR  DALAM UPAYA MENGATASI ABRASI DI PESISIR PANTAI DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE
Ransta L. Lekatompessy 1 , Edoardus E. Maturbongs 2

## Abstract
Environmental degradations  are generally caused by two factors: natural  occurrences and human interference. One of the environmental damage is the occurrence of abrasion along  the  coast.  This  study  aims  to  describe  the  factors  that  need  to  be  considered  to overcome coastal abrasion in the Merauke Regency area. The research was conducted in Merauke  Regency  using  primary  and  secondary  data  which  were  then  presented  in  a descriptive qualitative manner. The results of this study indicate that the level of coastal abrasion in Merauke Regency is of great concern. Abrasion not only causes damage to nature but also causes damage to other public facilities such as roads and public housing. To  prevent  the  spread  of  abrasion,  factors  supporting  prevention  efforts  are  required, including  economic,  ecological,  social,  political,  and  cultural  factors.  Some  of  these factors are expected to be a source of concern for decision-makers to make environmental policies to overcome abrasion in Merauke Regency.
Keywords: Abrasion; Coastal; Beach; Policy.

## PENDAHULUAN
Dalam  tataran  kebijakan  publik  dapat  dijelaskan  bahwa  setiap  kebijakan  publik tidak  sepenuhnya  bebas  nilai,  artinya  bahwa  setiap  kebijakan  publik  yang  dihasilkan setidaknya  berangkat  dari  sistem  nilai,  pola  hidup  maupun  kebiasaan-kebiasaan  yang berkembang  dalam  lingkungan  masyarakat.  Kebijakan  yang  paling  sering  berhadapan dengan  sistem  nilai  adalah  kebijakan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  lingkungan, mengingat  pengelolaan  lingkungan  pada  dasarnya  akan  bermuara  kepada  berbagai kepentingan  yang  ikut  menyertakan  masyarakat  adat  atau  masyarakat  lokal  sebagai pemilik hak ulayat. Berangkat dari hal tersebut diketahui pula setiap langkah kebijakan yang dikeluarkan tentu mengacu pada faktor-faktor pendukung yang juga dapat dikatakan sebagai  faktor-faktor  kebijakan  yang  dijadikan  indikator  untuk  memberikan  solusi terhadap  setiap  permasalahan  yang  dihadapi.  Faktor-faktor  kebijakan  ini  merupakan rangkaian dari setiap masalah publik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Charles O. Jones mengatakan masalah publik dicirikan dalam dua bentuk,  yakni  yang pertama
1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Musamus
2 Prodi Administrasi Publik Program Magister, FISIP, Universitas Musamus
masalah-masalah yang ada mempunyai karakteristik yang menjadi perhatian kelompok masyarakat  dengan  tujuan  melakukan  suatu  tindakan,  serta  yang  kedua  setiap  masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh individu masyarakat karena kurang teroganisasi dan kurang adanya dukungan (dalam Winarno, 2012: 79).
Masalah-masalah  publik  cenderung  menimbulkan  perbedaan  dalam  proses perumusannya.  Jika  masalah-masalah  publik  tersebut  menyangkut  hak  hidup  dan kepentingan orang banyak maka penyelesaian lewat kebijakan publik mutlak dilakukan, sedangkan jika masalah-masalah publik tersebut kurang mendapatkan perhatian karena tidak  menjadi  skala  prioritas  maka  masalah  publik  tersebut  tidak  dilanjutkan  dalam agenda  kebijakan  selanjutnya.  Berbagai  masalah  publik  terjadi  di  mana  saja  serta  bisa kapan  saja,  termasuk    di  wilayah  Kabupaten  Merauke  tidak  terlepas  pula  dari  setiap masalah-masalah  publik  dalam  lingkungan  masyarakatnya.  Setiap  masalah  publik hendaknya  menjadi  perhatian  bersama  dari  semua  komponen  baik  Pemerintah, masyarakat, maupun swasta dengan tujuan menyelesaikan setiap masalah tersebut. Salah satu  masalah  publik  yang  cukup  menyita  perhatian  adalah  masalah  lingkungan  yang menyebabkan  terjadinya  kerusakan  alam  dan  persoalan-persoalan  lainnya.  Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa masalah lingkungan merupakan masalah global saat  ini yang disebabkan oleh pengaruh iklim dan juga faktor kelalaian  manusia sebab terkadang  manusia  dalam  aktifitasnya  kurang  peduli  dengan  keseimbangan  dan keharmonisan  lingkungan  (Lekatompessy  et  al.,  2019:  1).  Faktor  lainnya  adalah kerusakan lingkungan disebabkan juga oleh dua faktor, yakni faktor alam seperti banjir atau gempa bumi serta faktor kesalahan manusia seperti kebakaran hutan dan sebagainya (Maturbongs  dkk,  2017:  2512).  Salah  satu  masalah  lingkungan  yang  sangat  menyita perhatian  tersebut  adalah  terjadinya  abrasi  hampir  di  semua  pesisir  pantai  di  dalam wilayah Kabupaten Merauke, abrasi merupakan salah satu proses yang secara perlahan- lahan akan merusak pantai (Wisyanto, 2019: 24).
Posisi Kabupaten Merauke yang terletak dipinggir laut memiliki garis pantai yang cukup  panjang.  Dengan  posisi  tersebut  menjadikan  Kabupaten  Merauke  sebagai  salah satu daerah yang mempunyai hasil perikanan yang sangat baik di wilayah Papua. Di Sisi wilayah  pantai  yang  terdapat  di  Kabupaten  Merauke  dijadikan  pula  sebagai  salah  satu sumber  ekonomi  sebagian  masyarakat  dengan  melakukan  aktifitas  penggalian  pasir
pantai  untuk  dijual.  Aktifitas  ini  secara  tidak  langsung  ikut  merubah  garis  pantai  dan menyebabkan terjadinya abrasi hampir di sebagian pantai di Kabupaten Merake. Letak Kabupaten Merauke pada wilayah pesisir memiliki dampak tersendiri, disebutkan bahwa pada  wilayah  pesisir  rentan  terkena  dampak  dari  adanya  perubahan  iklim  sehingga diperlukan  upaya  tertentu  guna  mencegah  terjadinya  degradasi  lingkungan  lebih  lanjut pada wilayah tersebut (Sanjoto dkk, 2016: 91). Untuk mengatasi persoalan tersebut maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  perlu diperhatikan  dalam  upaya  mengatasi  terjadinya  abrasi  di  pesisir  pantai  dalam  wilayah Kabupaten Merauke.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di Kabupaten Merauke dengan  fokus  pada  zona  pesisir  pantai  yang  mengalami  abrasi.  Untuk  mendukung penelitian ini maka data penelitian bersumber dari:
1. Data primer
Proses  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  melakukan  observasi,  yakni perhatian yang berfokus pada kejadian, gejala atau sesuatu hal (Emzir, 2012: 37–38). Observasi  dilakukan  terhadap  lokasi  yang  menjadi  fokus  penelitian,  yakni  pesisir pantai mulai dari Distrik Naukenjerai hingga Distrik Malind di Kabupaten Merauke.
2. Data sekunder
Merupakan data pendukung penelitian yang bersumber dari literatur yang menurut Bungin  adalah bahan-bahan yang diterbitkan baik diterbitkan secara rutin maupun secara berkala (Bungin, 2014: 125). Literatur yang digunakan adalah literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Abrasi di Kabupaten Merauke
Persoalan  abrasi  merupakan  persoalan  yang  dialami  di  hampir  semua  wilayah pesisir pantai, tidak terkecuali di Kabupaten Merauke dan juga di wilayah Papua lainnya. Kabupaten  Merauke  sebagai  salah  satu  wilayah  administratif  pemerintahan  dalam wilayah  Provinsi  Papua  terletak  pada  posisi  antara  1370-1410  Bujur  Timur  dan  50-90
Lintang  Selatan,  dengan  memiliki  luas  wilayah  46.791,63  km2  (Badan  Pusat  Statistik, 2021, p. 4), terletak dibagian selatan Provinsi Papua menempatkan Kabupaten Merauke berada dipinggir laut tepatnya langsung berbatasan dengan laut Arafura pada bagian barat dan selatan.
Tingkat abrasi di Kabupaten Merauke bahkan semakin tinggi dari tahun ke tahun di beberapa wilayah, hal tersebut tidak dapat terhindarkan. Secara umum abrasi disebabkan karena dua faktor, yakni pertama karena faktor alam yang terjadi secara alamiah, kedua adalah  faktor  yang  disebabkan  oleh  sebagian  manusia  yang  tidak  menjaga  lingkungan dengan baik dengan sehingga ketika air laut pasang akan menyebabkan terjadinya abrasi. Faktor ke dua inilah yang cukup banyak terjadi di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke,  di  mana  terjadi  aktifitas  penggalian  pasir  oleh  sebagian  masyarakat  sebagai pemilik ulayat untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Gambar 1.
Abrasi di wilayah Distrik Naukenjerai dan Distrik Merauke
Sumber : data primer peneliti
Dalam  perspektif  filosofis  menurut  Fauzi  (2014)  yang  berkaitan  dengan  tipe pandangan  manusia  akan  eksternalitas  dan  alam  yang  terkesan  reduksionis,  yakni pandangan individualist yang  melihat  alam  sebagai  suatu  sistem  yang  secara  otomatis dapat  pulih  kembali  dari  kerusakan  serta  kembali  kepada  keseimbangan  (dalam Widiastuti dkk, 2018: 28). Pandangan individualist inilah yang cenderung menyebabkan masyarakat tidak perduli dengan apa yang akan terjadi kelak karena hal yang terpenting bagi  mereka  adalah  bagaimana  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari.  Pola hidup  yang  bergantung  pada  sumber  daya  alam  ini  yang  harus  diubah  karena  akan
menjadi bumerang bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Di satu sisi alam menyediakan semua  kebutuhannya  namun  di  satu  sisi  ekploitasi  alam  yang  berlebihan  justru  akan meninggalkan dampak yang kurang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat.
Penyebab  terjadinya  abrasi  menurut  penelitian  terdahulu  menyebutkan  bahwa abrasi  terjadi  jika  jumlah  sedimen  yang  diangkut  oleh  laut  jumlahnya  lebih  besar  dari jumlah sedimen yang diendapkan sehingga dengan demikian hal tersebut menyebabkan garis  pantai  akan  menjadi  semakin  mundur  (Suyono  dkk,  2015:  97).  Abrasi  akan menyebabkan  terjadinya  kemunduran  posisi  garis  pantai  dari  kedudukan  semula (mengarah ke darat) (Istijono, 2013: 46). Tingkat Abrasi ini secara langsung ikut merubah garis pantai  dan lingkungan sekitarnya yang berakibat hilangnya pepohonan, rusaknya pemukiman warga, rusaknya akses publik seperti jalan dan jembatan serta menyebabkan kerugian  secara  material.  Dalam  pandangan  Carter  (1993)  menyebutkan  bahwa perubahan pada garis pantai  sangat  dipengaruhi  pula oleh berbagai  proses-proses yang terjadi disekitar pantai, sehingga pantai akan beradaptasi dengan berbagai kondisi yang terjadi (dalam Veranita & Pamungkas, 2013: 114). Tingkat abrasi di pesisir pantai dalam wilayah Kabupaten Merauke sudah sangat memprihatinkan, bahkan pada wilayah tertentu akses jalan penghubung antar kampung sudah terputus, rusaknya bangunan rumah warga di sekitarnya, rusaknya fasilitas rumah ibadah dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terjadi akibat pengaruh abrasi.
Gambar 2.
Abrasi yang merusak jalan penghubung antara Distrik Semangga dan Distrik Malind
Sumber : data primer peneliti.
Abrasi yang terjadi di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke ikut mengubah garis pantai yang semakin mengarah ke daratan, sejumlah pohon khas seperti kelapa yang tumbuh  di  sekitar  pantai  pun  ikut  lenyap  terbawa  arus  laut.  Karateristik  wilayah Kabupaten Merauke yang berdataran rendah dan rawa-rawa tentu sangat riskan jika abrasi terus  terjadi,  dikhawatirkan  volume  air  laut  yang  terbawa  akibat  air  pasang  akan menyebabkan  terjadinya  intrusi  atau  merembesnya  air  laut  kedalam  lapisan  tanah sehingga terjadinya percampuran air laut dengan air tanah terutama pada zona kebutuhan air masyarakat seperti di kampung Rawa Biru atau pada sumur-sumur warga yang dapat menyebabkan terjadinya air payau.

## 2. Analisis Faktor-Faktor Kebijakan Dalam Upaya Pencegahan Abrasi
Dalam  konteks  kebijakan  publik  tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  kebijakan  yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pandangannya disebutkan bahwa teori sistem berpendapat dalam penyusunan atau pembuatan suatu kebijakan publik tidak ada terlepas dari pengaruh lingkungan (Subarsono, 2009, p. 14). Pandangan teori sistem ini  memberikan  arah  kejelasan  bahwa  semua  faktor-faktor  yang  mendukung  lahirnya suatu kebijakan publik hendaknya melihat aspek lingkungan darimana isu kebijakan itu muncul.  Sejalan  dengan  itu  menurut  Hadi  (2006),  Serageldin  (1993),  Munangsinghe (1992)  dan  World  Bank  (2003)  (dalam  Kismartini  &  Bungin,  2019:  144)  bahwa implementasi  kebijakan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dalam  perspektif sustainable development setidaknya  harus  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang  turut  menunjang tiga dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi ekologi serta dimensi sosial. Lebih  lanjut  selain  ketiga  dimensi  tersebut  ditambahkan  pula  dimensi  lain  yang  ikut berpengaruh  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir,  yakni  dimensi  politik  (Kismartini  & Bungin, 2019: 145). Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pantai yang terkena dampak abrasi perlu dilakukan dengan kebijakan dan strategi yang dilandasi dengan  situasi  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  budaya  masyarakat  (Istijono,  2013:  49). Kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang secara turun temurun tinggal dan menetap  dalam  kawasan  pesisir  pantai  mau  tidak  mau  ikut  mempengaruhi  pola  hidup masyarakat dan secara tidak langsung pola hidup tersebut ikut mempengaruhi terjadinya abrasi seperti mengeruk pasir pantai untuk dijual atau sebagaimana terjadi pada wilayah pesisir pantai di beberapa distrik di Kabupaten Merauke. Terhadap berbagai faktor-faktor
sebagaimana dikemukakan di atas  selanjutnya dijelaskan  faktor-faktor  tersebut  sebagai berikut:
a) Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi masih menjadi faktor dominan ketika terjadi ekploitasi lingkungan di wilayah pesisir, hal ini disebut sebagai faktor ekonomi manusia yang sangat dominan namun  hanya  sesaat  menyebabkan  upaya  untuk  merehabilitasi  lingkungan  sulit  terjadi dan  bahkan  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  yang  lebih  parah  (Akbar, Sartohadi, Djohan, & Ritohardoyo, 2017, p. 8). Faktor ekonomi tidak selamanya harus dijadikan alasan dalam mengekploitasi alam.  Agar faktor ini dapat berkurang maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut:
1. Dinas  terkait  harus  melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  ekonomi  kreatif kepada masyarakat di wilayah pesisir pantai;
2. Program pendampingan harus dilakukan secara konsisten dan kontinu.
Masalah  utama  dari  ketergantungan  terhadap  alam  adalah  masalah  keterampilan dalam mengelolah hasil-hasil alam menjadi bahan yang dapat dikonsumsi jangka panjang dan  bahkan  didistribusi,  peran  berbagai stakeholder dalam  meningkatkan  ketrampilan masyarakat pesisir sangat dibutuhkan.
b) Faktor Ekologi
Faktor  ekologi  berkaitan  dengan  karakteristik  lingkungan  pada  wilayah-wilayah sepanjang  pesisir  pantai  di  Kabupaten  Merauke.  Zona  ekologi  yang  membentang sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Merauke perlu didukung dengan penelitian lebih mendalam  terutama  untuk  mengetahui  karakteristik  wilayah  dalam  upaya  penanaman mangrove  pada  wilayah-wilayah  tertentu  di  sepanjang  pesisir  pantai.  Dalam  upaya mencegah terjadinya abrasi khususnya di Pantai Payum, Pantai Buti hingga Pantai Lampu Satu  telah  dilakukan  penanaman  mangrove  dari  berbagai  elemen  masyarakat,  namun upaya ini terkadang tidak sepenuhnya berhasil karena gempuran gelombang air pasang yang menyeret mangrove yang telah ditanam sebelumnya.

## Gambar 3. Zona mangrove di Pantai Payum Distrik Merauke
Sumber : data primer peneliti.
Faktor ekologi yang perlu diperhatikan adalah:
1. Perlunya kajian dan penelitian mendalam mengenai karakter mangrove yang cocok dengan kondisi daerah pesisir pantai terutama di wilayah Kabupaten Merauke;
2. Penanaman mangrove perlu dilakukan dengan memperhatikan cuaca atau kondisi alam, sebaiknya ditanam pada musim-musim tertentu di mana gelombang laut atau air pasang tidak menjadi penghalang;
3. Pengawasan dan pemeliharaan terhadap mangrove yang di Kawasan pesisir pantai.
Penelitian  terhadap  wilayah  pesisir  pantai  di  Kabupaten  Merauke  penting  untuk dilakukan,  sebab  menanam  mangrove  tanpa  memperhatikan  kesesuaian  wilayah  tentu akan menimbulkan hal yang sia-sia, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian lain bahwa sebelum  dilakukan  proses  penanaman  pohon  mangrove  perlu  diberlakukan  kajian terhadap  tipologi  tanah  guna  mengetahui  tingkat  kecocokan  jenis  tanaman  yang  akan ditanam (Wisyanto, 2019: 29).
c) Faktor Sosial
Faktor  sosial  dalam  konteks  pengelolaan  lingkungan  dikaitkan  dengan  tingkat kepedulian  sosial  masyarakat  akan  alam  sekitarnya,  semakin  tinggi  kepedulian masyarakat akan pentingnya kelestarian alam maka tentu saja akan semakin tinggi usaha menjaga kestabilan lingkungan. Dalam upaya mencegah abrasi, diperlukan perhatian dan kepedulian dari semua stakeholder untuk mencegah terjadinya abrasi yang semakin parah lewat partisipasi masyarakat. Faktor sosial salah satunya dilihat dari bagaimana tingkat partisipasi  publik,  sebab  partisipasi  publik  dalam  proses  pembangunan  tentu  menjadi
salah satu faktor yang penting.
Semakin  tinggi  tingkat  partisipasi  dari  berbagai stakeholder dalam  mendukung upaya pembangunan tentu akan semakin arah pembangunan. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam menjalankan program tentu tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan dari  berbagai stakeholder. Pengelolaan  lingkungan  khususnya  wilayah  pesisir  dari ancaman  abrasi  tentu  membutuhkan  mitra  atau stakeholder lainnya,  sebagaimana pandangan  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  mendukung  proses penyusunan  agenda  kebijakan,  yakni  adanya  partisipasi  masyarakat  (Rakhmat,  2009: 135). Hal  lain  adalah dengan adanya kesempatan bagi  masyarakat untuk  berpartisipasi akan  timbul  pemikiran  masyarakat  bahwa  pemerintah  tidak  menipu,  pemerintah  dekat dengan masyarakat dan pemerintah semakin dipercaya (Keban, 2014: 83).

## d) Faktor Politik
Dukungan  politik  merupakan  faktor  yang  tidak  kalah  penting,  sebab  dalam pengelolaan  hasil-hasil  alam  faktor  politik  ikut  andil  dalam  menentukan  langkah kebijakan. Faktor politik tidak dapat begitu saja diabaikan, sebab dalam menentukan arah kebijakan  khususnya  dalam  pengelolaan  lingkungan  diperlukan  stabilitas  politik  yang baik  agar  kebijakan  yang  dihasilkan  benar-benar  memberikan  dampak  yang  baik  bagi masyarakat. Faktor politik yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah abrasi, yaitu: 1. Perlunya  rekomendasi  kebijakan  dari  berbagai stakeholder untuk  pelestarian kawasan  pesisir  dari  adanya  upaya-upaya  yang  yang  mengarah  pada  kerusakan lingkungan.  Dalam  pandangan  Bertens  (2004)  menyebutkan  masalah  kerusakan lingkungan  tidak  terjadi  dengan  sendiri  namun  ada  tindakan  lain  yang  dilakukan oleh manusia (Samderubun & Maturbongs, 2014: 69) maka dibutuhkan perhatian dari semua stakeholder untuk masalah-masalah lingkungan.
2. Alokasi  kebijakan  anggaran  yang  diperuntukan  bagi  pengelolaan  wilayah  pesisir dari ancaman abrasi.
Faktor  politik  sangat  penting  dalam  menentukan  langkah  kebijakan  yang  akan diambil,  sebab  melihat  abrasi  yang  semakin  mengancam  wilayah  pesisir  pantai  di Kabupaten  Merauke  sudah  selayaknya  setiap  komponen  yang  terlibat  dalam pembangunan  harus  mengedepankan  kepentingan  umum  dibanding  kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

## e) Faktor Budaya
Faktor  budaya  masih  menjadi  faktor  yang  sangat  berpengaruh  dalam  konteks kehidupan masyarakat  pemilik ulayat  di  Kabupaten Merauke.  Kekuatan budaya secara turun  temurun,  kekuatan  hubungan  keluarga,  kekuatan  kelas  sosial  dan  kekuatan kelompok keanggotaan (Fitriani et al., 2018, p. 204) menjadi faktor pendukung yang patut dikemukakan.  Kecintaan  dan  penghormatan  terhadap  adat  budaya  hendaknya  menjadi modal  penting  bagi  pemerintah  sebagai  salah  satu  faktor  dalam  menentukan  langkah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dari abrasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dari faktor budaya antara lain:
1. Lembaga adat sebagai ujung tombak budaya harus diberikan peran dalam menjaga dan  melestarikan  wilayah  pesisir.  Hal  ini  sebagaimana  hasil  penelitian  terdahulu yang menyebutkan bahwa keikutsertaan masyarakat hukum adat melalui lembaga masyarakat adat (LMA) merupakan dalam rangka memelihara kearifan lokal yang ada dalam  kehidupan masyarakat  setempat  (Maturbongs &  Lekatompessy, 2020: 63).
2. Menanamkan dan  menumbuhkan aspek nilai-nilai budaya kepada generasi muda sedini    mungkin  terutama  nilai  budaya  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan lingkungan yang dalam praktek kehidupan masyarakat masih tumbuh berkembang;
3. Pemerintah  dan  lembaga  masyarakat  adat  perlu  mendorong  adanya  kebijakan berbasis  adat  budaya  guna  mencegah  terjadinya  transaksi  jual  beli  tanah  pada wilayah-wilayah  pesisir  pantai  maupun  kebijakan-kebijakan  yang  menyangkut pengelolaan lingkungan berbasis adat budaya setempat.
Faktor-faktor pendukung guna mencegah terjadinya abrasi di Kabupaten Merauke sebagaimana  dikemukakan  di  atas  merupakan  merupakan  faktor-faktor  yang  sering ditemui secara langsung di lapangan. Dengan memperhatikan hal dimaksud selanjutnya faktor-faktor  tersebut  perlu  dikelola  dan  diatur  sedemikian  rupa  melibatkan  berbagai stakeholer yang memahami dengan baik kondisi di wilayah pesisir. Diharapkan faktor- faktor  dimaksud  dapat  menjadi  masukan  kebijakan  bagi  pemerintah  daerah  sebagai pemegang  kendali  pembangunan  guna  melahirkan  kebijakan-kebijakan  lingkungan dalam  hal  ini  kebijakan  yang  mengarah  pada  pencegahan  abrasi  di  pesisir  pantai  di wilayah Kabupaten Merauke.

## KESIMPULAN
Abrasi terjadi di Kabupaten Merauke terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan  akibat  ulah  manusia  yang  melakukan  ekploitasi  alam  di  sekitar  pantai  dengan melakukan  penggalian  pasir.  Tingkat  abrasi  di  Kabupaten  Merauke  sendiri  sudah termasuk memprihatinkan di beberapa wilayah yang berakibat pada rusaknya lingkungan sekitarnya.  Untuk  mencegah  terjadinya  abrasi  yang  semakin  parah  makan  diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yang  dapat  dijadikan  sebagai  rekomendasi  kebijakan  untuk  mengurangi  dampak  yang akan timbul akibat abrasi pada wilayah pesisir pantai di Kabupaten Merauke. Beberapa faktor-faktor pendukung dapat dikedepankan untuk didorong menjadi agenda kebijakan Pemerintah, antara lain; 1) faktor ekonomi, 2) faktor ekologi, 3) faktor sosial, 4) faktor politik  dan  5)  faktor  budaya.  Dalam  perjalanannya  diharapkan  kebijakan  lingkungan menyangkut  pengendalian  abrasi  pantai  hendaknya  memperhatikan  faktor-faktor pendukung tersebut agar masyarakat yang telah menetap dan mempunyai hak ulayat di wilayah pesisir pantai dapat memahami dan ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan serta pencegahan abrasi pantai di Kabupaten Merauke, sebab untuk mengatasi persoalan abrasi  tersebut  dan  menjaga  agar  lingkungan  tetap  asri  dibutuhkan  komitmen  dan kerjasama dari semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  A.  A.,  Sartohadi,  J.,  Djohan,  T.  S.,  &  Ritohardoyo,  S.  (2017).  Erosi  Pantai, Ekosistem  Hutan  Bakau dan  Adaptasi  Masyarakat  Terhadap  Bencana  Kerusakan Pantai Di negara Tropis (Coastal Erosion, Mangrove Ecosystems and Community Adaptation  to  Coastal  Disasters in  Tropical  Countries). Jurnal  Ilmu Lingkungan , 15 (1), 1–10. https://doi.org/10.14710/jil.15.1.1-10
Badan Pusat Statistik, K. M. (2021). Kabupaten Merauke Dalam Angka 2021 . Merauke. Bungin, B. (2014). Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Kedua). Jakarta: Prenada Media Group.
Emzir.  (2012). Metode  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data (3rd  ed.).  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Fitriani, Betaubun, P., Pure, E. A. G., Tikson, D., Maturbongs, E. E., Cahyanti, T. W. A., & Waas, R. F. (2018). Relationship of Employee Ethnic Background in Validation of Situational Leadership Theory. Indian Journal of Public Health Research and Development , 9 (4), 200–205. https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00283.8
Istijono, B. (2013). Tinjauan Lingkungan Dan Penanggulangan Abrasi Pantai Padang  -
Sumatera Barat. Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand) , 9 (2), 42–49. https://doi.org/10.25077/jrs.9.2.42-49.2013
Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu (Ketiga). Yogyakarta: Gava Media.
Kismartini, &  Bungin,  B. (2019). Wilayah Pesisir  Indonesia.  Narasi Kebijakan Publik Masalah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  di  Indonesia (Pertama).  Jakarta: Prenadamedia Group.
Lekatompessy, R. L., Maturbongs, E. E., Betaubun, K., Teturan, Y. E., Jeujanan, W., & Antonio, L. (2019). Mitigation approach in preventing environmental destruction continuity in Merauke Regency. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 235 (1), 1–7. https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012050
Maturbongs,  E.E.,  Cahyanti,  T.  W.  A.,  &  Fitriani.  (2017).  Management  and Environmental Conservation Based on Local Wisdom. Advanced Science Letters , 23 (3), 2512–2514. https://doi.org/10.1166/asl.2017.8661
Maturbongs, Edoardus E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke.
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 3 (1), 55–63. https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866
Rakhmat. (2009). Teori Administrasi dan Manajemen Publik . Jakarta: Pustaka Arif.
Samderubun,  G.,  &  Maturbongs,  E.  E.  (2014).  Krisis  Lingkungan  Antara  Kebijakan Pengelolaan  Lingkungan  Dan  Etika  Lingkungan. Societas :  Jurnal  Ilmu Administrasi Dan Sosial , 3 (1), 63–79.
Sanjoto, T. B., Sunarko, & Parman, S. (2016). Tanggap Diri Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi  Bencana  Erosi  Pantai  (Studi  Kasus  Masyarakat  Desa  Bedono
Kabupaten Demak). Jurnal Geografi , 13 (1), 90–100. https://doi.org/10.1017/CBO9780511712029
Subarsono,  A.  (2009). Analisis  Kebijakan  Publik.  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suyono,  Supriharyono,  Hendrarto,  B.,  &  Radjasa,  O.  K.  (2015).  Pemetaan  Degradasi Ekosistem Mangrove dan Abrasi Pantai Berbasis Geographic Information System di Kabupaten Brebes-Jawa Tengah. Oceatek , 9 (01), 90–102.
Veranita, H. U., & Pamungkas, A. (2013). Identifikasi Kawasan Rentan Terhadap Abrasi di Pesisir Kabupaten Tuban. Jurnal Teknik Pomits , 2 (2), 114–117. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/155150-ID-identifikasi-kawasan- rentan-terhadap-abr.pdf
Widiastuti,  M.  M.  D.,  Samderubun,  G.,  &  Arifin,  T.  (2018).  Strategi  Kebijakan Penanggulangan  Penggalian  Pasir  Pantai  Melalui  Pendekatan  Ekonomi  (Studi Kasus Penggalian Pasir di Pantai Nasai – Kabupaten Merauke). Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 8 (1), 27.
https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6850
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus . (T. R. CAPS, Ed.) (Edisi dan). Yogyakarta: CAPS.
Wisyanto.  (2019). Analisis Bahaya  Abrasi  di Wilayah Kabupaten Banggai  Kepulauan. Alami , 3 (1), 21–31.