## PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA JAMBI
Oleh :
Herma Yanti 1

## ABSTRAK
Pemungutan  PBB  Perkotaan  merupakan  kewenangan  baru  Dinas  Pendapatan  Daerah (Dispenda) Kota  Jambi  yang  mulai  diimplementasikan  sejak  tahun  2014  berdasarkan Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2013  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan. Mengingat luas dan besarnya subjek dan objek yang dapat dijadikan  sasaran pemungutan PBB,  Dispenda  Kota  Jambi  seharusnya  dapat  memainkan  peranan  yang  dimiliki seoptimal  mungkin  sehingga  dapat  mencapai target  yang  ditetapkan  dan  meningkat  dari tahun ke tahun guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB di  Kota  Jambi,  kendala-kendala  yang  dihadapi  serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasinya.  Sumber  data  diambil  dari  pelaksanaan  pemungutan  PBB  yang  telah direalisasikan,  yaitu  tahun  2014  dan  tahun  2015. Peranan  Dispenda  diukur  berdasarkan prosentase  pencapaian  target  PBB  yang  mampu  direalisasikan.  Berdasarkan  prosentase tersebut  dapat  dilihat  kecendrungannya  berdasarkan    tolok  ukur  yang  telah  ditetapkan. Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  untuk  Tahun 2014,  Peranan  Dispenda  dapat dikatakan  sangat  optimal,  sedangkan  untuk  Tahun  2015  terjadi  penurunan  sehingga kurang  optimal.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  kendala-kendala  yang  perlu  diupayakan jalan  keluarnya,  sehingga  ke  depannya  peranan  Dispenda  dapat  lebih  ditingkatkan kembali.
Kata Kunci : Peranan, Dispenda, Pajak Bumi dan Bangunan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## A. PENDAHULUAN
Pajak daerah merupakan sumber  penerimaan yang  sangat  potensial bagi pemerintah untuk    membiayai  penyelenggaraan otonomi  daerah. Eksistensi  dari pajak  daerah  ini  akan  sangat mempengaruhi  kemampuan  keuangan daerah. Sebagaimaan  dikemukakan  oleh  Josef  Riwu  Kaho  bahwa  salah  satu faktor  yang mempengaruhi terlaksananya otonomi adalah keuangan harus cukup dan baik. 2
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Lihat Josef  Riwu    Kaho  dalam  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto, Otonomi  Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesi, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hal.36.
Pada  prinsipnya,  urusan  pemerintahan  atas  dasar  otonomi  itu  sepenuhnya menjadi  tanggung  jawab  Daerah  yang  bersangkutan  dalam  hal  pembiayaannya, sesuai  dengan  konsepsi  otonomi  itu  sendiri,  yang  mengandung arti  kemandirian, sehingga  secara  tradisional  berarti  juga  “membelanjai  diri  sendiri”.  Atas  dasar itu,masing-masing  satuan  pemerintahan  daerah  diberikan  kewenangan  untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. 3
Berdasarkan  Pasal  285  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah, menentukan sumber-sumber  keuangan  daerah terdiri dari :
1. Pendapatan asli daerah meliputi :
a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Berdasarkan ketentuan  di  atas, pajak  daerah  merupakan  sumber  utama pendapatan  asli  daerah. Kewenangan  daerah  dalam  memungut  pajak  daerah saat ini diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2010.
Berdasarkan UU  Nomor 28  Tahun  2009, kewenangan  memungut  pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi  wewenang  pemerintah  kabupaten/kota.  Mulai  1  Januari  2010, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Bangunan Sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  dialihkan  menjadi  Pajak  Daerah. Sedangkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan sektor  Perkebunan,  Perhutanan,  dan Pertambangan  masih  merupakan  pajak Pusat. Pemungutan pajak  bumi  dan bangunan ini oleh pemerintah dilaksanakan paling lambat mulai Tahun 2014.
Dengan pengalihan kewenangan  pemungutan PBB Perdesaan  dan Perkotaan kepada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota, diharapkan  dapat  lebih meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dari sektor  pajak. Berdasarkan
3 Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah , FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal.78
pada    potensi    yang    dimiliki    masing-masing    daerah,        peningkatan    dalam penerimaan PAD  ini  akan  dapat  meningkatkan  kemampuan keuangan  daerah. Kemampuan    daerah    dalam    mengoptimalkan    pemanfaatan    sumber-sumber penerimaan    PAD khususnya  dari  sektor  PBB  ini menjadi    sangat    penting. Mengingat luas  dan  besarnya  sasaran  yang  dapat  dijadikan  sebagai  subjek  dan objek PBB.
Guna mengimplementasikan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi menetapkannya dalam  Peraturan  Daerah  Nomor 4  Tahun  2013  tentang  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan,  yang  dilaksanakan  mulai  1  Januari  2014 oleh Dinas  Pendapatan  Daerah  (Dispenda)  Kota  Jambi. Sehubungan  dengan  itu, Dispenda  Kota  Jambi seharusnya dapat  memainkan  peranannya seoptimal mungkin sehingga  dapat  mencapai  target PBB yang  ditetapkan guna meningkatkan Pandapatan Asli Daerah Kota Jambi.
Namun  setelah  dua  tahun  kewenangan  ini  diimplementasikan,    peranan Dispenda dalam  pelaksanaan  pemungutan PBB terlihat  sangat  menurun  pada tahun kedua, disebabkan berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh Dispenda dalam  pelaksanaannnya. Untuk itu penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut, yang  dituangkan  dalam  karya  ilmiah  yang  berjudul  “Peranan  Dinas  Pe ndapatan Daerah    dalam Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Banguna Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi”

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan    latar    belakang    masalah    di    atas,    maka    yang    menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah  peranan  Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi ?
2. Apa  saja  kendala-kendala yang  di  hadapi  Dispenda dalam pelaksanaan Pemungutan  PBB guna  meningkatkan  pendapatan  asli daerah  di  Kota Jambi
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dispenda untuk mengatasi kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemungutan  PBB  di  Kota Jambi?

## C. PROSES PENELITIAN
Penelitian  ini ditujukan  untuk  menggambarkan peranan  Dispenda Kota Jambi dalam  pelaksanaan  pemungutan  PBB yang telah selesai direalisasikan yaitu pemungutan  PBB tahun  2014  dan  2015.    Data  primer  diperoleh  melalui wawancara  dengan  responden  Dispenda  Kota  Jambi  yang  terkait  dengan  objek yang  diteliti. Peranan  Dispenda dalam  pemungutan  PBB  diukur  berdasarkan prosentase  pencapaian  target  PBB  yang direalisasikan.  Berdasarkan  prosentase tersebut dapat dilihat kecendrungannya berdasarkan  tolok ukur yang  ditetapkan sebagai berikut: 1). Realisasi < 25 % = sangat kurang optimal. 2). Realisasi antara 25% - 50 %  = kurang  optimal. 3). Realisasi antara 51% - 74% = optimal. 4). Realisasi > dari 75% =  sangat optimal

## D. PEMBAHASAN
1. Peranan  Dispenda dalam  Pelaksanaan  Pemungutan    PBB Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Jambi.
Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu dikemukakan subjek dan objek dari PBB Kota Jambi. Subjek PBB atau yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2013, adalah orang pribadi  atau  badan  yang  secara nyata  mempunyai  suatu  hak  atas  bumi  dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Adapun yang menjadi objek PBB, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun  2013,    yaitu  Bumi  dan/atau  Bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan  atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi atau  Badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan.  Yang dimaksud dengan Bumi yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta  laut  wilayah  kota,  sedangkan  pengertian  bangunan  yaitu konstruksi  teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Selain itu termasuk juga dalam defenisi bangunan adalah : a). Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan,seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, b) Jalan tol, c). Kolom renang, d).Pagar mewah, e). Tempat olah
raga,  f).  Galangan  kapal  dan  dermaga,  g).Taman  mewah,  h). Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan i). Menara.
Sebagai  pengecualiannya,  ditentukan pula  beberapa  objek  tertentu  yang tidak  dikenakan  PBB  perkotaan,    yaitu  yang  digunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan,  untuk  melayani  kepentingan  umum,  untuk  kuburan,  peninggalan purbakala,  atau  yang  sejenis  dengan  itu,  kawasan  hutan  lindung,  hutan  suaka alam,  hutan  wisata,  taman  nasional,  tanah  penggembalaan  yang  dikuasai  oleh kelurahan dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,  yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik, dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Mengacu pada sabjek dan objek PBB sebagaimana diatur dalam peraturan daerah  tersebut,  menunjukkan  luasnya  yang  menjadi  subjek  dan  objek  PBB Perkotaan  tersebut,  sehingga  begitu  besar  dan  luasnya  peluang  yang  dapat dijadikan  sasaran  pemungutan  PBB  oleh  Dispenda  Kota  Jambi  dalam  rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
Sesuai  ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  maka  terhitung  tanggal  1  Januari 2014  Pemerintah/Kota  Jambi  telah  mengelola  dan  melaksanakan  PBB  Perkotaan sebagai  Pajak  Daerah  dan  termasuk  menerima  piutang  yang  diserahkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  Menkeu  RI  melalui  KPP  Pratama  Jambi.  Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan data piutang PBB sektor  perkotaan  yang  diserahkan  ke  Pemerintah  Kota  Jambi  sebesar  Rp.  34. 139.865.259,- (tiga  puluh  empat  miliar  seratus  tiga  puluh  sembilan  juta  delapan ratus lima puluh sembilan rupiah,-).
Berkenaan  dengan  peranan  Dispenda  dalam  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan  ini,  sebagaimana dijelaskan Amin  Qodri  selaku  Kabid  Program  dan Pengendalian Dinas Pendapatan Kota Jambi mengemukakan bahwa :
“Dalam hal ini Dinas Pendapatan menyiapkan rencana -rencana yang akan dilakukan  untuk  mencapai  target  pajak  bumi  dan  bangunan  yang  telah ditetapkan,  melalui  rencana  dan    program-program  yang  bisa  menarik minat  masyarakat  untuk  membayar  pajak  baik  itu  secara  langsung maupun  tidak. Dalam  menjalankan  rencana-rencana  tersebut  Dinas
Pendapatan  bekerja  sama dengan  pihak-pihak  lain  seperti  Kecamatan dan Kelurahan. 4
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  untuk  melaksanakan peranan Dispenda dalam pemungutan  PBB dengan merencanakan program-program yang baik  untuk  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  menjalankan  rencana- rencana tersebut Dinas Pendapatan bekerja sama  dengan pihak-pihak lain seperti Kecamatan  dan  Kelurahan. Dalam  hal  ini  Pihak  Kecamatan  dan  Kelurahan dilibatkan  dalam  kegiatan  pendataan  terhadap  objek  pajak  di  wilayah  masing- masing.
Sejauhmana Dispenda mampu menjalankan peranannya dalam pemungutan PBB dapat dilihat dari sejauhmana Dispenda mampu merealisasikan pencapaian  target  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  mengetahuinya,  berikut ditampilkan target dan realisasi dari pemungutan PBB  yang telah dilakukan oleh Dispenda dari Tahun 2014 dan tahun 2015 sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut :
Table 1. Target dan realisasi pemungutan PBB oleh Dispenda Kota Jambi:
Tahun Jumlah Data WP Target (Rp) Realisasi Persentase (%) 2014 125.639 12.000.000.000,- 22.209.281,576 185,08 2015 128.914 50.000.000.000,- 19.630.197,284 39,26
Sumber data : diolah dari hasil penelitian.
Berdasarkan  table 1 terlihat  bahwa  untuk  Tahun  2014    target yang ditetapkan hanya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar  rupiah)  dengan 125.639 (seratus  dua  puluh  lima  ribu  enam  ratus  tiga  puluh  sembilan) Wajib Pajak. Dari target tersebut realisasi yang tercapai sebesar Rp. 22.209.281.576,- (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima  ratus  tujuh  puluh  enam  rupiah),  atau  sebesar  185,08%  dari  target  yang ditetapkan. Kemudian tahun 2015, pemerintah daerah menetapkan target sebesar Rp.  50.000.000.000,- (lima  puluh  milyar  rupiah) dengan  jumlah  potensi  wajib pajak  yang  ditetapkan  sebesar  128.914 (seratu  dua  puluh  delapan    ribu  sembilan
4 Amin  Qodri, Kabid  Program  dan  Pengendalian Dispenda  Kota  Jambi, wawancara tanggal 3 Februari 2016
ratus  empat  belas) Wajib  Pajak.  Dari  target  tersebut    realisasi  yang  tercapai sebesar  Rp.  19.630.197.284,- (Sembilan  belas  milyar  enam  ratus  tiga  puluh  juta seratus  sembilan  puluh  tujuh  ribu  dua  ratus  delapan  puluh  empat  rupiah)  atau hanya sebesar 39,26 % (tiga puluh Sembilan koma dua puluh enam persen), dari target yang ditentukan.
Berdasarkan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2014  realisasi yang tercapai  jauh melebihi target yang ditetapkan bahkan hampir dua kali lipat dari  target  yang  ditetapkan,  yaitu  mencapai      185,08  %  (serarus  delapan  puluh lima  koma  nol  delapan  persen).  Sedangkan  Tahun  2015  realisasi  yang  dicapai ternyata  malah  jauh  dibawah  target  yang  ditetapkan,  bahkan jumlahnyapun menurun dari  jumlah pencapaian  target  tahun 2014, tidak  sampai  50  %  (lima puluh  persen)  dari  target  yang  ditetapkan, karena  hanya  terealisasi sebesar 39,26%.
Berdasarkan jumlah  prosentasi  pencapaian  dari  target  tersebut, peranan Dispenda Kota  Jambi dalam pelaksanaan pemungutan  PBB dengan  mengacu pada tolok  ukur sebagaimana  yang  penulis  gunakan, dapat  dikatakan  bahwa untuk tahun  2014, dengan prosentasi  pencapaian  realisasi sebesar  185,08  % dari target  yang  ditetapkan, maka peranan Dinas  Pendapatan  Kota Jambi dalam melaksanakan  pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan dapat  dikatakan sangat optimal. Hal  ini menunjukkan adanya  kesesuaian  antara peranan yang seharusnya dengan  peranan  aktual  yang  dilakukan  oleh  Dispenda  Kota  Jambi dalam  pemungutan  PBB. Sedangkan  untuk tahun  2015, karena prosentasi pencapaian  realisasi pemungutan  PBB hanya sebesar 39,26% dari  target  yang ditetapkan, maka peranan Dinas Pendapataan dalam pemungutan PBB Perkotaan dapat dikatakan kurang optimal. Karena itu dapat dikatakan bahwa peranan yang seharusnya tidak sesuai dengan peranan yang aktual.
Namun  bila  ditelaah  lebih  lanjut,  kurang  optimalnya  peran  Dispenda dalam  pemungutan  pajak  tahun  2015  juga  disebabkan  karena  target  yang ditetapkan untuk tahun 2015 terlalu tinggi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Iqbal yang pada Tahun 2014 dan 2015 tersebut menjabat sebagai Kabid PBB dan BPHTB di Dispenda Kota Jambi,  mengungkapkan bahwa :
“Pada tahun 2014, realisasi yang tercapai jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan  karena    karena  target  yang  ditetapkan  tersebut  rendah,  yaitu hanya  sebesar  12  Milyar.  Target  ini  disusun  berdasarkan  data  potensi wajib  pajak    tahun  sebelumnya  ketika  masih  dipungut  Pusat.    Sedangkan untuk Tahun 2015, penetapan target berdasarkan kajian potensi pajak bumi dan  bangunan  yang  ditetapkan  oleh  Tim  dari  pemerintah  daerah,  dengan target lebih dari  empat kali lipat dari target sebelumnya, yaitu sebesar 50 Miliar. Besarnya target tersebut jauh melebihi jumlah potensi wajib pajak bumi dan bangunan. Akibatnya target tersebut tidak dapat direalisasikan.” 5
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa optimal tidaknya peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB sehingga mencapai target yang  ditetapkan  juga dipengaruhi  oleh  besarnya  target  yang  ditetapkan  serta  riil tidaknya  data  potensi  wajib  pajak  itu  sendiri.  Pada  tahun  2014  realisasi  jauh melebihi  target  karena  target yang  ditetapkan juga  rendah,  dan  masih menggunakan  data  potensi  wajib  pajak  tahun  sebelumnya,  sehingga  mampu melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan Tahun 2015  target yang ditetapkan terlalu  tinggi,  bahkan  melebihi  data  potensi  dari  wajib  pajak  PBB  yang  riil, sehingga target sulit dicapai. Seharusnya  penetapan  target  harus  terukur  sesuai dengan data potensi wajib pajak yang riil.

## 2. Kendala-Kendala  yang  Dihadapi dalam  Pelaksanaan  Pemungutan  PBB Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi.
Selain karena besarnya target  PBB  yang  ditetapkan sehingga  sulit direalisasikan,  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh  Dispenda Kota Jambi  dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan  hasil wawancara dengan  para responden Dispenda Kota Jambi yang diperoleh di lapangan, diketahui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB sebagai berikut :
1. Data yang tidak akurat
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar, mendaftarkan dan merubah data Pajak Bumi dan Bangunan
3. Terbatasnya sumber daya manusia
5 M. Iqbal, mantan Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kota Jambi Tahun 2012-2016, wawancara 18 Juli 2016.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti penyuluhan
5. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penyuluhan.
6. Kurang aktifnya aparat kelurahan melakukan pendataan terhadap objek pajak bumi dan bangunan.
Kendala-kendala tersebut sangat berpengaruh terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Berikut penjelasan masing-masing kendala tersebut:
1. Data yang tidak Akurat
Data  yang  tidak  akurat  ini  merupakan  data yang  dilimpahkan  oleh pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  setelah  adanya  pengalihan  kewenangan pemungutan PBB perkotan ke pemerintah daerah. Hal ini menjadi persoalan yang sangat  merugikan  baik  untuk  masyarakat  sebagai  Wajib  Pajak  maupun  Dinas Pendapatan  Kota  Jambi  sebagai  Pemungut  Pajak. Ketidakakuratan data  yang terjadi sebagai berikut :
a. Data  yang  ganda, dimana  suatu  objek  pajak  memiliki  dua  Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
b. Objek  pajak  yang  tidak  ada,  dimana  tidak  adanya  objek  pajak  akan  tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ada.
c. Nama dalam SPPT tidak sesuai dengan kepemilikan tanah atau bangunan.
d. Data objek pajak tidak sesuai, yaitu dimana data tentang objek pajak  yang terdapat  pada  SPPT tidak  sesuai  dengan  keadaan  tanah  atau  bangunan, luasnya  objek  pajak,  atau  objek  pajak  yang  semulanya  tanah  kosong ternyata  memiliki  bangunan. Ini  terjadi  biasanya  tidak  adanya  kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaporkan perubahan objek pajak .
2. Kurangnya kesadaran Masyarakat
Kurangnya kesadaran dalam hal ini meliputi :
a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan objek pajak
b. Kurangnya  kesadaran masyarakat  untuk  mengubah  data  ojek  pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
c. Kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  mengembalikan  formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi sebelumnya.
Ketiga  hal  di  atas  berujung  pada  kurangnya  kesadaran  masyarakat membayar  PBB, Berdasarkan penelitian di  lapangan, memang masih  banyak wajib  pajak  yang  belum  melaksanakan  kewajiban membayar  PBB  dengan berbagai  alasan. Melalui wawancara dengan  10 (sepuluh)  responden anggota masyarakat diketahui  bahwa  hanya  4  (empat)  orang  yang  membayar pajak. Sedangkan 6 (enam) orang lainnya tidak membayar PBB.
3. Keterbatasan sumber daya manusia
Sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Dispenda  Kota  Jambi dinilai masih terbatas  baik  jumlah  maupun  tingkat  pendidikan yang  menunjang  kemampuan menjalankan  tugas  atau  program-program  untuk  terwujudnya  pemungutan PBB yang  efektif. Adapun  jumlah  aparatur pegawai Dispenda  Kota Jambi yang mendukung  pemungutan  PBB  Tahun  2014  dan  2015, berdasarkan  data  yang diperoleh adalah seperti pada table berikut :
Tabel 2. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dispenda Kota Jambi
No Tingkat Pendidikan Jumlah Aparatur 1. S2 2 orang 2. S1 48 orang 3. D3 9 orang 4. SLTA 23 orang Jumlah 82 orang Sumber data : Dispenda Kota Jambi.
Berdasarkan  table  2  terlihat  bahwa  jumlah  maupun  tingkat  pendidikan Sumber  daya manusia yang  ada belum  cukup  memadai  dibandingkan  dengan luasnya  ruang  lingkup  tugas  yang  diemban, khususnya terkait dengan pemungutan  PBB yang  sangat  luas  subjek  dan  objeknya  untuk  wilayah  Kota Jambi    yang  tergolong  padat. Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh,  juga  belum ada  sumber  daya  manusia yang  mempunyai  latar  belakang  pendidikan di bidang perpajakan. Latar  belakang  pendidikan  sarjana  yang  menunjang  pekerjaan  di bidang  pemungutana  PBB hanya  terdiri  dari  sarjana  Hukum  dan  Ekonomi  saja. Jumlahnya masih  kurang  apabila  dibandingkan  dengan  tugas-tugas  yang  harus dijalankan dalam pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.

## 4. Kurangnya sarana dan prasarana
Adapun  kekurangan  sarana  dan  prasarana  dalam  hal  ini  yaitu  sarana  dan prasarana  yang  diperlukan  pada  saat  melakukan  penyuluhan  di  kantor-kantor Kecamatan  maupun  Kelurahan,  seperti  pengeras  suara,  kursi  maupun  ruangan yang  tidak  memadai  untuk  melakukan  penyuluhan.  Keterbatasan  tersebut berpengaruh  terhadap  kenyamanan  pada  saat  penyampaian  penyuluhan  baik  dari pemberi materi maupun peserta penyuluhan.
5. Kurang aktifnya aparat kelurahan .
Kurang  aktifnya  pihak  kelurahan  melakukan  pendataan  objek  pajak menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi kurang  optimalnya pemungutan PBB sesuai target  yang  ditetapkan. Kekurangaktifan ini juga disebabkan karena terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kelurahan dibandingkan dengan luasnya jumlah  subjek  dan  objek  PBB  yang  ada  di  wilayah  Kelurahan,  serta  banyaknya kesibukan lain dari pengurus-pengurus RT di masing-masing kelurahan.
Dari  beberapa  kendala  tersebut,  kurangnya  kesadaran  kesadaran masyarakat membayar pajak dinilai sebagai kendala utama dalam mengoptimalkan  pemungutan  PBB. Seharusnya  pemerintah  daerah  harus berupaya lebih besar agar masyarakat agar taat membayar pajak, misalnya dengan lebih memberdayakan aparat-aparat kelurahan untuk aktif mendorong masyarakat.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Jambi.
Adapun upaya-upaya  yang  dilakukan  Dispenda  Kota  Jambi untuk mengatasi  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  pemungutan    Pajak  Bumi  dan Bangunan sebagaimana dijelaskan oleh Hendri Beni selaku Kasi Pengolahan Data dan  Informasi  Bidang  PBB dan  BPHTB Dinas  Pendapatan  Kota  Jambi yang menjelaskan bahwa:
“Upaya  yang  dilakukan  unt uk  mengatasi  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Jambi dengan cara :
1. Melakukan updating data
2. Pendataan ulang Pajak Bumi dan Bangunan
3. Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Memberikan potongan pajak pengurangan dan penghapusan denda
5. Memberikan penghargaan atau hadiah 6
Selain  itu juga  disampaikan  oleh  Amin  Qodri  selaku  Kabid  Program  dan Pengendalian  Dispenda Kota  Jambi  sebagai  berikut  : “ Dalam upaya  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  dengan  melakukan penyuluhan,  kerjasama  bersama  Kecamatan  dan  Kelurahan  dalam  segala  bidang yang  menyangkut  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  dan  juga  melakukan koordinasi persiapan yang baik untuk saling melengkapi. ” 7
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, diketahui  bahwa  upaya  yang  dilakukan Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan cara :
1. Melakukan updata data
Yaitu  dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  ulang  terhadap  data  Wajib Pajak  melalui  Bagian  Pelayanan  di  Dinas  Pendapatan  Kota  Jambi.  Ini  dilakukan agar  keakuratan  data  terhadap  objek  pajak agar tidak  lagi  mejadi  kendala  dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berikutnya.
2. Melakukan pendataan ulang
Pendataan  ulang  yaitu  melakukan  pendataan  ulang  terhadap  Objek PBB yang  telah  ada  maupun  terhadap  objek  pajak  baru  yang  belum  memiliki  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terhutang. Pendataan  ini  dilakukan dengan  bekerjasama pihak  kecamatan  dan  kelurahan. Pendataan  ulang  ini  perlu  dilakukan  karena adanya perubahan dan perkembangan keadaan objek pajak, misalnya adanya jual beli,  objek  pajak  awalnya tanah  kosong telah didirikan  bangunan di  atasnya. Selain  itu  juga  terjadinya perubahan  fisik  bangunan  yang  semula  kecil  menjadi bangunan  yang  besar  dan  bertingkat  atau  juga  perubahan  lokasi  yang  awalnya jauh  dari  keramaian,  telah  berubah menjadi  dekat  dengan  keramaian,  yang tentunya berpengaruh terhadap perubahan nilai jual objek pajak.
6 Hendri Beni, Kasi Pengolahan Data dan Informasi Bidang PBB dan BPHTB Dispenda Kota Jambi,wawancara,tanggal 16 Maret  2016
7 Amin  Qodri, Kabid  Program  dan  Pengendalian Dispenda Kota  Jambi,wawancara, tanggal 3 Februari 2016
3. Memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat
Untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat    membayar  PBB,  maka dilakukan sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi  secara  langsung dilakukan  dalam  bentuk  penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat  yang diadakan di  kantor kecamatan. Penyuluhan dilakuan di setiap  kecamatan. Selain  itu,  ada  juga  undangan  dari  Lurah  atau  pun  RT  untuk melakukan  penyuluhan kepada  masyarakat. Sedangkan  sosialisai  secara  tidak langsung dilakukan  dengan  cara  iklan  di    televisi,  dan  baliho  ataupun  spanduk, exbener  yang  dipasang  di tempat-tempat  umum  dan  hiburan  yang  ada  di  Kota Jambi, serta pembagian brosur setiap hari sabtu dan minggu di jalan-jalan  utama Kota Jambi.
4. Pemberian potongan pajak dan penghapusan denda
Untuk  lebih  mengoptimalkan  pemungutan  PBB,  pemerintah  daerah membuat  kebijakan  pemberian  potongan  dan  menghapuskan  sanksi  administrasi (denda) agar masyarakat lebih termotivasi dan terdorong untuk membayar hutang PBB dari tahun 2009.  Kebijakan itu tertuang dalam  Peraturan Walikota Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemberian  Pengurangan  Pokok  Ketetapan  Pajak  dan penghapusan  Sanksi  Administrasi  Piutang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perkotaan Tahun 2009 sampai dengan 2013, kemudian diperpanjang lagi melalui Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015.
Berdasarkan  peraturan  tersebut, bagi  penunggak  pajak  dari  tahun  2009- 2012, pembayaran  pokok  pajak  dikurangi  sebesar  50% dan  denda  dihapuskan. Untuk pajak tahun 2013-2014 pembayaran pokok pajak dikurangi 25% dan denda juga dihapuskan, kemudian dari tahun 2015 pokok pajak dibayar 100% dan denda dihapuskan. Ketentuan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.
5. Pemberian penghargaan atau hadiah
Kebijakan pemberian reward atau hadiah bagi wajib pajak yang melunasi hutang  PBB ini ditujukan  terhadap  wajib  pajak  yang  berdomisili  di  kota  Jambi yang melakukan pembayaran pajak tepat waktu selama tiga  tahun berturut-turut dari  tahun  2012-2014,  akan  dilakukan  pengundian  untuk  mendapatkan  hadiah dalam acara gebyar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi.
Adapun rewardnya sebagaimana  dikutip  dari  pernyataan Kepala Dispenda Kota Jambi Syahril Syamingin melalui Media Jambi.Com, pemerintah kota Jambi akan memberangkatkan umroh untuk empat orang Wajib Pajak (WP) dalam tajuk  gebyar  PBB  yang diundi akhir  Desember  2015.  Selain  itu ada juga hadiah  lain  berupa sepeda  motor,  sepeda  dayung,  lemari  es,  laptop,  handphone dan  lainnya. Gebyar  PBB  ini  membidik  Wajib Pajak yang  telah  melunasi  Pajak Bumi  Bangunan  (PBB)  periode  2015.  Selanjutnya,  tidak  memiliki  riwayat tunggakan PBB selama tiga tahun terkahir, yakni (2012-2014) dan berdomisili di Kota Jambi”. 8
Selain  pemberian  reward  ini,  upaya lainnya  adalah memberikan kemudahan  bagi  masyarakat dengan  memperbanyak loket  pembayaran  PBB. Adapun  tempat-tempat  tersebut yakni,  di  Bank  Jambi  yang  berpusat  di Telanaipura dan Bank Jambi cabang Sutomo, kemudian loket di Kantor BPMPPT Kota Jambi, Rumah Sakit Abdul Manap, RS Umum Raden Mattaher. "Selain itu dibeberapa  kecamatan  juga  ada  seperti  di  Kecamatan  Jelutung,  Jambi  Timur, Jambi Selatan dan Danau Teluk.
Terkait  dengan  kurang  aktifnya  aparat  kelurahan  dalam  melakukan pendataan terhadap subjek dan objek pajak, berdasarkan informasi yang diperoleh dari M. Iqbal sebagai Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kota Jambi tahun 2012- 2016  yaitu  dengan  memberikan  motivasi  melalui  pemberian  insentif    kepada kelurahan  yang  besarnya  ditentukan  berdasarkan  jumlah  data  subjek  pajak  yang membayar PBB dari kelurahan yang bersangkutan.  Untuk mengatasi terbatasnya sumber  daya  manusia  telah  dilakukan  upaya  dengan  mengirim    staf  Dispenda Kota  Jambi  untuk  mengikuti  kegiatan  magang  di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok. Pengiriman ini dimulai Tahun 2012 sebanyak  5 orang staf dan tahun 2013 juga dikirim  5 orang. Untuk keterbatasan jumlah  pegawai  dilakukan  dengan  menambah  tenaga  kontrak  untuk  kegiatan  di lapangan. ” 9
8 http://mediajambi.com diakses Tanggal 12 Juni 2016 9 M. Iqbal, Kabid PBB dan BPHTB Dispenda Kota Jambi Tahun 2012-2016, wawancara tanggal 18 Juli 2016.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa  Dispenda  telah  melakukan berbagai  upaya  guna  mengoptimalkan  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan guna mencapai target yang ditentukan. Dengan berbagai upaya tersebut, kendala- kendala  yang  dihadapi  dapat  diminimalisisir  sehingga  pemungutan  PBB  ke depannya dapat lebih dioptimalkan lagi.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian  pada  bab  sebelumnya dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Peranan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Jambi, untuk  tahun  2014 dapat dikatakan sangat optimal karena mampu merealisasikan pemungutan PBB sebesar 185,08% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk  tahun 2015 dikatakan  kurang  optimal, karena hanya  mampu  merealisasikan pemungutan PBB sebesar 39,26% dari target yang ditetapkan.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  Dinas  Pendapatan  Daerah  dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan pendapatan asli daerah di  Kota  Jambi  adalah  selain  target  yang  ditetapkan  terlalu  tinggi  untuk tahun 2015, juga ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :
a. Data yang tidak Akurat
b. Kurangnya kesadaran masyarakat
c. Keterbatasan sumber daya manusia.
d. Kurangnya sarana dan prasarana
e. Kurang aktifnya pejabat kelurahan
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dispenda dalam pelaksanaan pemungutan PBB guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Jambi adalah sebagi berikut :
a. Melakukan updating data
b. Melakukan pendataan ulang
c. Melakukan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan
d. Pemberian potongan pajak, pengurangan dan penghapusan denda e. Pemberian penghargaan atau hadiah
f. Memberikan insentif bagi aparat  kelurahan
g. Menambah loket pembayaran PBB
h. Mengirim staf Dispenda mengikuti magang di daerah lain
i. Menambah pegawai melalui tenaga kerja kontrak.

## 2. Saran-saran
1. Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Jambi harus lebih  inovatif  mencari  dan menemukan  terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan  pemungutan PBB, misalnya  dengan  merekrut  petugas  lapangan  untuk  melakukan kegiatan  pendataan  sehingga  data-data  wajib  pajak  dapat  lebih  akurat sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang ada.
2. Agar dilakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat membayar PBB,  misalnya  lebih memberdayakan  aparat kelurahan melalui  ketua-ketua  RT  untuk turun  langsung  ke  masyarakat guna  mengingatkan  serta mendorong masyarakat untuk    melaksanakan kewajibannya membayar PBB. Selain itu, dengan meningkatakan kegiatan penyuluhan  terhadap  masyarakat  disertai  dengan  penyediaan  sarana  dan prasarana yang memadai.
3. Perlu  kiranya meningkatkan  insentif  petugas-petugas  yang  ditugaskan dalam  pemungutan  PBB sehingga  lebih  termotivasi  dalam  menjalankan tugas.
4. Masyarakat sebagai  wajib pajak seharusnya menyadari  bahwa  membayar pajak  adalah  kewajiban  sebagai  warganegara  yang  baik,  dan menyadari bahwa  keberhasilan  pembangunan  hanya  tercapai  salah  satunya  dengan membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Josef  Riwu    Kaho  dalam  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto, Otonomi  Daerah:
Desentralisasi  Tanpa  Revolusi  Kajian  dan  Kritik  atas  Kebijakan
Desentralisasi  di  Indonesi,  PT.  Elex  Media  Komputindo  Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000.
Mardiasmo, Perpajakan,  CV Adi Offset, Jakarta, 2009
Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2009 Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Malang. 2012.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Ritribusi Daerah(PDRD)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  4  Tahun  2013 tentang  Pajak  Bumi  dan
Bangunan Perkotaan.
Peraturan walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Internet http://Media Jambi. Com, diakses tanggal 12 Juni 2016