## Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep
Mohamad Thahir Haning * ,

## La Tamba, Muhammad Yunus, Nurdin Nara
Abstrak Permasalahan yang krusial dalam desentralisasi pemerintah adalah tarik menarik kepentingan antara di- nas-dinas dengan kecamatan. Dalam konteks pelayanan publik, bahwa desentralisasi kewenangan dari di- nas dan lembaga teknis lainnya ke kecamatan sudah saatnya dilakukan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya implementasi dari Peraturan Pemerintah bahwa kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum ber- jalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis kewenangan distributif pemerintah ke- camatan; 2) menganalisis desain struktur organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik; 3) menganalisis kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik “triangulasi” dalam pengumpulan data. Unit analisis ini adalah organisasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini mengindikasikan bahwa desain struktur organisasi pemerintah kecamatan di Pangkep belum memiliki keterkaitan dengan visi, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah, desain strukturnya masih berpedoman sepenuhnya pada PP No. 41 Tahun 2007.
Kata Kunci: Desentralisasi Kewenangan, Kompetensi SDM, Desain Struktur, Pelayanan Publik
Abstract
The crucial problems in the government’s decentralization are conflict of interest between departments/ offices and district. In the context of public service, decentralization authority from the department/office and other technical institutions to the district it’s time to do in order to improve services to the community. In fact, the implementation of Government Regulation (PP) that stated if districts are regional work units (SKPD) which carry out the regional administration, has not gone up. This study aimed to: 1) analyze the distributive authority of the district governments; 2) analyze the design of the organizational structure of the government district in accordance with the authority granted to support the delivery of public services; 3) analyze the competence of human resources needed in the implementation of public service duties at the district level. This study is a qualitative study using the technique of “triangulation” in the data collection. The unit of analysis is a government organization of districts in Pangkep. The analysis showed that from 44 authorities at the district level there were 23 of authorities are still considered to be implemented by the relevant SKPD. Design of the organizational structure of the district governments of Pangkep Regency has not own relationship with the vision, the duties and functions of existing local government and its structure still guided by PP No.41 tahun
Keywords: Authority decentralization, human resource competencies, structure design, public service
*Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin thahir.haning@gmail.com

## Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik

## I. Pendahuluan
Pemerintah sebagai public servant (pelayan publik) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai pen- jabaran dari tujuan Negara, yaitu menja- min keamanan negara, memelihara ket- ertiban, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi kepentingan masyarakat, mensejahterakan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan sosial. Fungsi utama dari pemerintah adalah fungsi alokatif menye- diakan barang dan jasa bagi publik, fungsi distributif berbagi kekayaan dan pendapa- tan, dan fungsi stabilisasi ekonomi. Dalam mencapai fungsinya itu, maka diperlukan desentralisasi (Cheema dan Rondinelli, 2007). Desentralisasi kewenangan bertu- juan untuk mening-katkan kemampuan dan kemandirian organisasi yang ada di level yang lebih rendah, sebagai bagian dari upa- ya pemberdayaan organisasi pelaksana pada level yang lebih rendah atau dalam istilah lain street level bureaucracy (Lipsky, 2010). Dalam konteks pelayanan publik, desen- tralisasi kewenangan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, agar dapat  lebih cepat pelayanan itu sampai kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan desentralisasi kewe- na-ngan pemerintahan kabupaten/kota di tingkat kecamatan dalam konteks otonomi daerah merupakan suatu kebijakan strate- gis dalam membangun suatu pemerintahan kecamatan yang mampu mengenali lebih dekat kebutuhan masyarakat serta pemberi- an pelayanan publik yang lebih efektif dan
percepatan pembangunan (Kurniadi 2010). Untuk mencapai tujuan itu diperlukan suatu kajian yang mendalam tentang kewenangan apa yang dapat didelegasikan ke tingkat kecamatan, dan kompetensi SDM yang dib- utuhkan untuk melak-sanakan tugas itu den- gan baik, serta bagaimana struktur kelem- bagaan kecamatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas secara efektif. Demikian pula perlunya dukungan sarana dan prasa- rana yang dapat menunjang pelaksanaan kewenangan pokok, maupun kewenangan distributif yang diberikan ke tingkat keca- matan.
Penataan kelembagaan yang telah dilakukan di Kabupaten Pangkep dalam kurung waktu 5 tahun terakhir, nampak- nya belum menunjukkan perhatian pada kewenangan pemerintah kecamatan dari Pemerintah Kabupaten Pangkep. Untuk itu dalam menunjang keberhasilan pelak-sa- naan OTODA, kelembagaan peme-rintahan kecamatan seharusnya telah mendapatkan perhatian untuk pengem-bangannya. Ter- dapat beberapa pertim-bangan yakni yang Pertama, dalam PP No. 8 Tahun 2003 telah terjadi perubahan eselon jabatan camat dari IVb menjadi IIIa (Pemerintah RI 2003). Kedua, kecamatan memiliki wilayah dan dalam kaitan dengan pelayanan publik ke- camatan lebih dekat dengan masyarakat. Ketiga, terjadinya perampingan organisasi pada tingkat daerah yang menyebabkan banyaknya pejabat yang kehilangan ja- batan, sehingga diperlukan kebijakan relo- kasi SDM pada level kecamatan. Keempat, dalam struktur dinas kabupaten yang baru tidak ada lagi cabang dinas di tingkat ke-
camatan, sehingga urusan yang ada pada cabang dinas tersebut dilaksanakan pada peme-rintah kecamatan. Kelima, kecamatan telah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daer- ah (SKPD).
Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah kecamatan dalam lingkup pe- merintah Kabupaten Pangkep hingga saat ini belum dilakukan sesuai dengan amanat dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Pemerintah RI 2004). Fenomena ini menunjukkan, bah- wa upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih jauh dari harapan, sehingga masyarakat belum dapat memperoleh pelayanan publik yang responsif, cepat, dan murah. Persoalan ini muncul karena belum adanya keinginan Pemerintah Kabupaten untuk mening-kat- kan peranan dan fungsi kecamatan sebagai unit terdepan ( street level bureaucracy ) da- lam pelayanan publik di tingkat kecamatan (Lipsky 2010).
Untuk itu, desentralisasi kewenan- gan pada level pemerintahan kecamatan perlu dilakukan melalui perluasan peranan dan fungsi yang berkaitan dengan pe- layanan publik. Dengan demikian pemaha- man terhadap jenis dan besarnya kewenan- gan yang dapat didelegasikan ke tingkat kecamatan, bagaimana struktur organisasi yang menunjang dan dukungan SDM yang sesuai dengan kewenangan yang ada, hanya dapat dipahami melalui suatu penelitian yang bersifat komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) menganali- sis kewenangan distributif pemerintah ke- camatan; 2) menganalisis desain struktur
organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik; 3) menganalisis kompetensi SDM yang dib- utuhkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

## II.. Kajian Literatur

## Penataan Kewenangan Pemerintah
Kewenangan ( authority ) adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga un- tuk melakukan sesuatu atau tidak melaku- kan sesuatu. Kewenangan yang dimiliki oleh Bupati yang terdapat pada dinas-dinas daerah dapat terlaksana dengan baik, apa- bila dilakukan desentraliasi kewena-ngan, yang dapat diartikan sebagai pengalihan kewenangan politik, finansial, dan admin - istratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Cheema dan Rondinelli, 2007). Da- lam kaitan dengan desentralisasi kewenan- gan kepada keca-matan menurut UU. No. 23 Tahun 2014 terdapat dua jenis kewenan- gan. Pertama, kewenangan atribut, adalah kewenangan yang melekat sejak kecamatan itu dibentuk. Kedua, kewenangan delegatif, yaitu kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi desentralisasi. Pelim-pa- han kewenangan delegatif ini didasarkan atas pertimbangan kemampuan kecamatan, kebutuhan objektif penduduk kecamatan, karakteristik kecamatan atau karena alasan efisiensi pelayanan publik. Dengan demiki - an luas atau besarnya kewenangan delegatif ini memungkinkan berbeda untuk setiap kecamatan tergantung pada karakteristik ke- camatan. Penyerahan kewenangan kepada
kecamatan sedapat mungkin diikuti dengan 3P (personil, pembiayaan, peralatan) seh- ingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dengan baik.  Dalam UU. No. 23 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa pemerintah kabupaten/Kota memiliki dua jenis uru- san, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Kecamatan selain menjalankan sebagian dari urusan tersebut, juga melaksanakan tugas/urusan pemerintahan umum misal- nya meng-koordinasikan kegiatan pem- berdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan keter-tiban umum, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan masih banyak lagi.
Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pen- jelasan KepMendagri No. 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi Kecamatan disebutkan, bahwa camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pe- merintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan ber-tanggungjawab kepada Bu- pati/Walikota melalui sekretaris daerah ka- bupaten/kota. Pendelegasian wewenangan kepada Kecamatan perlu disesuaikan ber- dasarkan karakteristik Kecamatan tersebut, sehingga dapat menciptakan variasi tugas dan fungsi Kecamatan menurut kondisinya. Desentralisasi kewenangan dilihat dalam perspektif manajerial terdapat beberapa versi dalam pengkategorian model desen- tralisasi. Model-model itu dikemukakan oleh berbagai ahli antara lain Rondinelli dan Cheema (1983), Sarundajang (2005). Menurut Rondinelli dan Cheema, (1983), dalam perpektif manajerial terdapat 4 (em-
pat) model desentralisasi dari pusat ke daer- ah.
Pertama adalah model devolusi , yakni bila kewenangan dari Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daer- ah. Model ini dilaksanakan dengan pem- bentukan daerah otonom dan pemberian otonomi serta dibentuknya lembaga daerah dan DPRD. Kedua, model dekonsentrasi, yaitu bila kewenangan dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan di daerah. Pada kebijakan dekonsentrasi ini lembaga lembaga yang dibentuk disebut instansi vertikal dan wilayah kerjanya dise- but wilayah administratif yang mencakup satu atau lebih wilayah daerah otonom. Model ketiga adalah model delegasi, yaitu model ini dilakukan bila Pemerintah Pusat mendelegasikan pelaksanaan suatu tugas tertentu kepada suatu lembaga atau unit pemerintahan yang khusus dibentuk untuk keperluan tertentu. Contoh model ini ada- lah pembentukan BUMN dalam berbagai sektor. Terakhir, model privatisasi , den- gan model ini untuk kepentingan efisiensi yaitu mengurangi beban penyediaan pe- layanan publik yang diberikan oleh Pemer- intah, diserahkan pengelolaannya kepada swasta murni dengan pemberian izin dan pengendalian dalam batas tertentu, seperti pembentukan sekolah swasta, rumah sakit swasta, pasar swasta (mall), jalan tol dan sebaginya. Model lain dikemukakan oleh Sarundajang, 1999 (dalam Warsono, 2009) yang menyebutkan bahwa terdapat 4 model desentralisasi, yaitu model comprehensive local government system , model partner- ship system , model dual system, dan model
integrated admi-nistrative system .
Dari berbagai model desentralisa- si kewenangan yang dikemukakan oleh berbagai ahli, dapat disimpulkan, bahwa desentralisasi kewenangan mengandung berbagai unsur, yaitu adanya pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi ke jenjang instansi yang lebih rendah. Dili- hat dari segi jenisnya desentralisasi itu ter- diri dari desentalisasi politik, desentralisasi administrasi dan desent-ralisasi ekonomi dalam hal pengelolaan sumberdaya yang diberikan. Dalam desentralisasi itu terkand- ung makna adanya kewenangan yang diber- ikan untuk menyelenggarakan urusan yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi pemerintah sebagai public servant .

## Penataan Struktur Kelembagaan
Dalziel, et.al (2004) mengemuka- kan bahwa untuk menata sebuah organisasi yang memiliki akuntabilitas yang tergam- bar dalam struktur, jabatan/tugas, proses pengambilan keputusan, maka perlu mem- perhatikan 6 prinsip dasar ( six principles ). Pertama, memperhatikan nilai yang ada dan berlaku dalam organisasi, maupun dalam lingkungan eksternal organisasi. Kedua, organisasi yang terbentuk perlu memper- hatikan adanya interdependensi yang jelas dengan organisasi lainnya dalam berbagai aktivitas. Ketiga, organisasi yang terbentuk sedapat-mungkin merumuskan aturan-atur- an yang dapat dilaksanakan. Keempat, pem- berdayaan anggota organisasi se-hingga dapat memiliki kebebasan untuk bertindak
sesuai dengan kepentingan organisasi. Ke- lima, perlunya kejelasan terhadap sistem akuntabilitas organisasi. Keenam, terben- tuknya sebuah tim yang memiliki tanggung jawab yang jelas.
Dengan demikian, penataan struk- tur kelembagaan pemerintah tidak dapat dipisahkan dengan konteks perubahan lingkungan organisasi pemerintah. Pena-ta- an kelembagaan pemerintah dapat dilaku- kan apabila organisasi tidak mampu lagi beradaptasi dengan perubahan lingkungan karena tiga hal utama. Pertama visi dan misi organisasi, serta domain tidak lagi relevan dengan perkembangan lingkungan. Kedua, bentuk atau struktur organisasi tidak lagi mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi. Ketiga, menem- patkan orang-orang pada jabatan yang tidak memperhatikan aspek profesionalisme. Jika organisasi berada dalam situasi seperti itu, maka diperlukan adanya penataan ulang ( redesign ) organisasi, agar dapat hidup dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan (Haning, 2004).
Dalam konteks kelembagaan tingkat kecamatan, perubahan kebijakan peme-rin- tah pada level kabupaten seyogyanya dapat memberi dampak positif terhadap perubah- an organisasi pada level kecamatan sebagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan pe- rubahan lingkungan strategis organisasi. Penyesuaian diri dengan lingkungan antara lain dapat dilakukan dengan cara penata- an ulang kelembagaan, agar dapat meng- hasilkan kelembagaan kecamatan yang berorientasi kepada kepentingan publik. Akbar (2003) dari hasil penelitiannya ten-
tang pengembangan restrukturisasi kelem- bagaan kecamatan di Kabupaten Banjar dilihat dari aspek pengorganisasian dan aspek akuntabilitas pelayanan publik. Dili- hat dari aspek pengorganisasian ditemukan bahwa desentralisasi kecamatan dilakukan me-lalui perbaikan struktur kelembagaan kecamatan yang meliputi spesialisasi peker- jaan, formalisasi perilaku, penge-lompokan unit, sistem perencanaan, dan pengawasan, hubungan kerja, desent-ralisasi kewenan- gan. Kemudian dari segi akuntabilitas pe- layanan publik masih jauh dari yang dihara- pkan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kewenangan pemerintah kecamatan, keku- rangan pengaturan operasional pelayanan publik antara pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten, serta rendahnya akuntabilitas pemerintah kecamatan itu sendiri.
Hasil penelitian Herdina (2004) tentang desentralisasi kecamatan di Kota Bengkulu yang melihat dari sisi proses dan faktor yang mempengaruhi desentralisasi kecamatan. Temuan penelitian ini men- gungkapkan bahwa proses desent-ralisa- si kecamatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap artikulasi, tahap pen- jajakan, tahap identifikasi rencana, tahap formulasi, tahap solusi alternatif rencana kebijakan, tahap formulasi lanjutan, dan tahap imple-mentasi. Kemudian faktor in- ternal (meliputi kewenangan, komitmen birokrasi, rentang kendali, kordinasi) dan faktor eksternal (meliputi aspirasi mas- yarakat, dukungan lembaga legislatif, dan jumlah penduduk). Hasil penelitian Haning (2013) di Kota Makassar, menemukan bah-
wa desentralisasi kewenangan ke tingkat kecamatan telah dilakukan di Kota Makas- sar, tetapi pada umumnya tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh faktor tidak adanya dukungan dana dan SDM yang se- suai dengan kebutuhan kecamatan, serta tidak ada penyesuaian antara kewenangan yang diberikan dengan struktur organisasi kecamatan.
Penataan ulang (redesain) organi- sasi mutlak dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan or- ga-nisasi, agar organisasi dapat tumbuh dan berkembang dalam  perubahan lingkungan. Konsep desain  organisasi menurut Gal- braith dalam Huse & Cummings (1985) terdapat tiga variabel utama yang dapat di- jadikan dasar ( framework ) untuk melakukan desain organisasi. Pertama, strategy yang mencakup domain , objective and goals .
Kedua, organizing mode yang mencakup devision  of  labor , coordination  for  com - pletion of whole task .  Ketiga, integrating individuals yang mencakup selection and training people , design of reward system .
Demikian pula framework desain organi- sasi yang disebut dengan star model oleh Cummings dan Worley (2005). Dalam star model tersebut terdapat lima komponen yang saling terkait yaitu : teknologi, struk- tur, sistem pengukuran, sumber daya ma- nusia, demikian pula kultur organisasi. Teknologi berkaitan dengan  karakteristik tugas unit organisasi. Struktur berkaitan dengan kordinasi pelaksanaan tugas antar unit. Sumber daya manusia dan sistem pen- gukuran berkaitan dengan penilaian kinerja dan sistem reward .
Mendesain sebuah organisasi yang tepat dapat dilakukan dengan framework yang memuat tiga aspek, yaitu strategy, organizing mode dan integrating individ-
ual .  Aspek strategy yang harus diperha- tikan adalah “ domain ”, yaitu jenis produk dan pelayanan yang diberikan, siapa pe- langgan yang dilayani, teknologi apa yang digunakan serta tempat kerja yang digu- nakan. Organizing mode meliputi antara lain bagaimana membagi tugas keseluru- han organisasi secara habis kedalam satu- an-satuan tugas yang akan dibebankan ke- pada masing-masing orang, dan bagaimana mengoordinasikan tugas-tugas  itu supaya tercapai keselarasan didalam organisasi. Integrating individuals dalam suatu organ- isasi harus dimulai dari proses memilih atau mengangkat pegawai dan melatihnya, termasuk didalamnya sistem gaji dan peng- hargaan. Untuk menghasilkan suatu desain organisasi yang baik ( right-sizing ) ketiga aspek itu harus saling menyelaraskan (Gal- braith dalam Thoha, 2002).

## Dukungan SDM dan Prasarana dalam Desentralisasi Kewenangan
Dalam berbagai literatur dijelas- kan bahwa dengan desentralisasi ke- wenangan pada unit organisasi yang lebih rendah secara otomatis diikuti dengan as- pek pembiayaan dan peralatan yang dapat mendukung tugas yang telah terdesent-ral- isasikan. Dalam kaitan dengan pene-litian ini aspek sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam membahas sember daya yang mendukung desent-ralisasi pada ting- kat kecamatan. Penyesuaian antara tugas
dan fungsi dengan sumber daya manu- sia yang dibutuhkan dapat dianalisis dari pendekatan kompetensi dalam perspektif MSDM.
MSDM adalah aspek yang sangat penting dalam organisasi (publik maupun privat). Dalam perspektif organisasi, sum- ber daya manusia merupakan aset yang tidak tampak ( intangible asset ), atau biasa juga disebut human capital , atau intellec- tual capital yang menentukan efektif tida- knya komponen organisasi lainnya seperti keuangan, peralatan, struktur. Menurut Fit- zens dalam Ruky (2003) dalam perspektif organisasi, human capital dapat digambar- kan dalam kombinasi dari tiga komponen. Pertama, ciri/karakteristik yang dibawa oleh seseorang dalam pekerjaannya yang men- cakup kecerdasan, energi, sikap positip, komitmen, dapat diandalkan. Kedua, ke- mampuan untuk belajar yang mencakup bakat, imajinasi, kreativitas dan yang sering disebut kemampuan mencapai hasil melalui orang lain (manajemen). Ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang tiada lain adalah semangat kelompok dan kecondongan pada sasaran yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, bahwa SDM yang di- harapkan dalam menunjang pelaksanaan tugas organisasi adalah SDM yang memiliki kompetensi dengan elemen-elemen berikut : (1) motif ( motives ) adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehen- daki seseorang yang menye-babkan tinda- kan. Motif mengge-rakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan. (2) watak ( traits ) adalah karak-
teristik pribadi dan konsisten merespon situasi atau informasi, (3) konsep diri ( self concept ) adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang, (4) pengetahuan ( knowledge ) adalah pengetahuan atau informasi seseo- rang dalam bidang spesifik tertentu, (5) ket - erampilan ( skill ) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental (Sudarmanto, 2005).
Kemudian desentralisasi itu ber- implikasi terhadap terjadinya perge-seran kewenangan, kelembagaan dan personil dari level kebupaten ke level kecamatan. Dinas-dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang ada di level kabupaten memegang kewenangan yang bersifat strategis daerah, permusan kebijakan yang bersifat umum atau kewenangan yang bersifat steering , sedangkan pelaksanaan dan pembuatan kebijakan teknis yang bersifat ( rowing ) dilaksanakan di level kecamatan. Untuk itu alokasi SDM, dana dan peralatan un- tuk mendukung pemerintahan kecamatan akan meningkat sejalan dengan besarnya pelimpahan kewenangan yang diterima ke- camatan (Daud, dkk, 2003).
Dengan demikian desentralisasi ke- wenangan dapat berjalan dengan baik apa- bila didukung oleh 3 aspek, yaitu personil, pembiayaan dan peralatan (3 P). Ketiga aspek ini sangat menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kewenangan yang telah didistribusikan ke level kecamatan. Hasil penelitian Haning (2013) menyimpulkan, bahwa ketidakberhasilan pelaksanaan ke- wena-ngan yang telah didistribusikan ke level kecamatan di Kota Makassar karena desentralisasi kewenangan itu tidak diikuti
dengan desentralisasi 3 P itu (personil, pem- biayaan dan peralatan).

## III. Metode Penelitian
Tipe penelitian ini adalah peneli- tian deskriptif kualitatif. Penelitian yang menjelaskan tentang fenomenena yang ber- kaitan dengan desentralisasi kewenangan dalam pelayanan publik. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penelitian ini meng- gunakan metode triangulation .
Unit analisis penelitian ini adalah or- ganisasi pemerintah  kecamatan di Kabupat- en Pangkep. Dipilih organisasi pada tingkat kecamatan dengan dua pertimbangan. Perta- ma, bahwa desentralisasi kewenangan dari pusat dalam pelaksanaan otonomi hanya pada tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan desentralisasi kewenangan Bupati ke keca- matan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten. Kedua, kecamatan juga merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terendah, dan dalam kon- teks pelayanan publik keca-matan lebih dekat dengan  masya-rakat. Oleh karena itu unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah kecamatan.
Pemilihan lokasi penelitian dan in- forman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pertama, memilih 3 kecamatan sebagai lokasi penelitian dengan menggu- nakan teknik purposive sampling . Dasar pertimbangan untuk memilih 3 kecamatan adalah didasarkan pada 3 karakteristik kecamatan yakni daratan, kepulauan, dan pegunungan. Tahap kedua, setelah lokasi penelitian ditentukan, maka dipilih 3 or- ganisasi pemerintahan kecamatan sebagai
sampel penelitian. Tahap ketiga, adalah memilih informan sebanyak 21 orang, (tiap kecamatan dipilih 7 orang), dengan teknik purposive sampling .
Fokus penelitian ini adalah men-cak- up 3 aspek, yaitu (1) penataan kewenangan, (2) penataan organisasi dan (3) kompeten- si SDM aparatur. Penataan kewenangan membahas jenis-jenis kewe-nangan apa yang telah diserahkan ke tingkat kecamatan. Penataan struktur organisasi kecamatan yang membahas tentang dasar pembentu- kan struktur, kesesuaian struktur dengan kewenangan yang ada di tingkat kecamatan. Kompetensi SDM yang membahas tentang kuantitas dan kualitas SDM aparatur tingkat kecamatan.  Analisis terhadap ketiga aspek utama tersebut lebih fokus pada pendeka- tan kualitas yang hasilnya dirumuskan dalam laporan penelitian yang berkaitan dengan jenis-jenis kewenangan yang telah didesentralisasikan ke kecamatan, struktur organisasi yang sesuai dengan karakteris- tik kecamatan dan kompetensi SDM yang mendukung pelaksaan tugas di tingkat ke- camatan.
Pengumpulan data dilakukan den- gan cara (1) wawancara, (2) observasi dan (3) dokumen. Wawancara dilakukan terha- dap informan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan 3 aspek yang telah disebutkan pada fokus penelitian. Observasi terbatas dilakukan dengan men- gamati secara langsung penyelenggaraan pelayanan di 3 kantor kecamatan sampel. Kemudian pengum-pulan data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran terha- dap berbagai dokumen yang relevan dengan
tujuan penelitian. Data yang telah terkum- pul dari 3 cara tersebut, maka data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## IV. Hasil Dan Pembahasan
Desentralisasi  Kewenangan pada  Keca- matan di Kabupaten Pangkep
Manajemen sumber daya yang efek- tif dalam mengelola sebuah organisasi atau institusi adalah dengan memiliki kewenan- gan yang cukup dalam mengem-bangkan, mengatur, menghasilkan penda-patan, dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan efektivitas manajemen. Demikian pula kecamatan sebagai unit yang memi-liki kewenangan, harusnya dapat dija-lankan secara menyeluruh kewenangan tersebut untuk menghasilkan pencapaian yang lebih efektif. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan sebagai koordinator penye- lenggaraan pemerintahan diwilayah kerjan- ya yang mempunyai tugas melaksanakan kewe-nangan pemerintahan yang dilim-pah- kan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kewenangan meru- juk pada otoritas resmi yang dijabarkan dari kekuatan konstitusi, statuta, atau pedoman administratif lainnya (Cheema dan Rondi- nelli, 2007).
Dalam kaitan itu, Peraturan Peme-rintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai dasar yang digunakan untuk Organisasi Perangkat Daerah. Pada pasal 17 disebut- kan, perlu penataan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah dalam menangani urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupa- ti sesuai dengan karakterisitk wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas peme-rintahan lainnya berdasarkan ketentu- an peraturan perundang-undangan yang ber- laku. Untuk melaksanakan urusan itu, maka diperlukan desentralisasi kewe-nangan dari atas ke bawah menurut jenjang/hirarki or- ganisasi. Pendelegasian wewenang dalam organisasi amat penting mengingat keter- batasan kemampuan dan waktu pimpinan, serta untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dalam hal pelayanan publik pendelegasian kewena-ngan ke jenjang atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan masyarakat sangat penting sebagai upaya mempercepat proses pelayanan publik.
Berdasarkan informasi yang diper- oleh dari informan, bahwa untuk mem- percepat pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan, Peme-rintah Kabupaten Pangkep mendelegasikan kewenangannya kepada Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tatakerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Pangkep Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Perang- kat Daerah Kecamatan dalam Lingkup Pe- merintah Kabupaten Pangkep. Dalam Perda dan Peraturan Bupati itu nampak, bahwa kewenangan yang ada di tingkat kecamatan cukup besar dalam penye-lenggaraan pe- merintahan di tingkat kecamatan, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik. Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2008 itu, dapat diklasifikasi jumlah dan jenis kewenangan Bupati yang didele-gasikan
ke ke kecamatan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep. Jenis-jenis ke- wenangan yang ada di tingkat kecamatan, yaitu secara garis besar meliputi 4 bidang dan 44 jenis kewena-ngan, yaitu (1) bidang pemerintahan dan pertanahan, (2) bidang ekonomi dan pem-bangunan, (3) bidang kesehatan dan pendidikan, dan (4) bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
Pada tabel 1 , secara umum informan menilai, bahwa pelaksanaan urusan bidang pemerintahan dan pertanahan yang meli- puti 7 jenis kewenangan kecamatan belum sepenuhnya dapat terlaksana. Bahkan lebih dari setengah kewenangan tersebut masih dilaksanakan pada SKPD yang terkait. Ti- dak optimalnya pelaksanaan kewenangan itu disebabkan oleh beberapa faktor, selama ini di kecamatan beberapa urusan tersebut lebih bersifat kordinatif saja, kemudian ban- yak kegiatan yang dilaksanakan di keca- matan tidak dikordinasikan dengan pemer- intah  kecamatan,  langsung dilaksanakan oleh dinas teknis, sehingga kecamatan sulit untuk melakukan pengawasan. Misalnya penertiban pedagang kaki lima, yang ma- sih langsung ditangani oleh Dinas teknis, demikian pula pemadam kebakaran yang masih sulit dilaksanakan di tingkat keca- matan karena faktor teknis masih ditangani langsung oleh UPTD Pemadam Kebakaran kabupaten Pangkep.
Tabel 1. Penilaian Informan tentang Pelaksanaan Kewenangan yang Telah Diserahkan ke tingkat Kecamatan
Bidang Pelaksanaan  Ke - wenangan
J u m l a h Kkesenangan Terlak -
sana Tidak  Ter - laksana
Bidang Pemerintah - an dan Pertanahan 4 4 8 Bidang  Ekonomi dan Pembangunan 5 12 17 Bidang  Kesehatan dan Pendidikan 7 4 11 Bidang  Sosial  dan Kesra 5 3 8 Total 21 23 44
Sumber : Data Primer, 2014 Demikian pula pelaksanaan ke- wenangan di bidang ekonomi dan pemban- gunan yang meliputi 17 jenis kewenangan yang diserahkan ke kecamatan. Menurut penilaian informan hanya 5 kewenangan yang terlaksana dengan baik. Rendahnya penilaian informan disebabkan oleh fak- tor, yaitu belum jelasnya batas-batas ke- wenangan antar instansi yang terkait den- gan pelaksanaan kewenangan itu. Misalnya pengawasan penjualan dan penggunaan pestisida juga diawasi oleh Badan POM dan Dinas Pertanian. Demikian pula pen- gawasan reklame yang juga diawasi oleh Satpol PP, izin industri kecil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. IMB juga demikian, sehingga Pemerintah Kecamatan tidak bisa berbuat banyak karena izin dari Dinas terkait telah ada, di tingkat kecamatan hanya disampaikan jika ada masalah, seh- ingga banyak penyim-pangan terjadi dalam pemanfaatan ruang di wilayah kecamatan.
Kemudian pelaksanaan kewenangan di bidang kesehatan dan pendidikan yang meliputi 11 jenis kewenangan, menurut penilaian Informan terdapat 7 jenis ke- wenangan yang dapat dilaksanakan di ke-
camatan. Masih adanya wewenang yang belum terlaksana di kecamatan disebabkan oleh karena pelaksanaan kewenangan terse- but lebih bersifat kordinatif saja. Pihak yang melaksanakan adalah SKPD yang terkait langsung, misalnya izin kegiatan pariwisa- ta dan pengawasannya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, sehingga sering terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaan.
Pelaksanaan kewenangan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat yang meli- puti 8 jenis kewenangan itu, menurut pe- nilaian Informan sebanyak 5 kewenangan yang dapat dilaksanakan di kecamatan. Ti- dak maksimalnya pelak-sanaan urusan ini disebabkan oleh faktor masih tingginya keterlibatan Dinas terkait, misalnya pen- anganan anak jalanan (Anjal), sekalipun telah diserahkan ke kecamatan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditangani langsung oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabu- paten Pangkep.
Pendelegasian kewenangan Keca- ma-tan seperti yang dirinci setiap bidang, nampaknya telah memberikan beban kerja yang semakin berat kepada Pemerintah Ke- camatan. Berdasarkan penilaian Informan, bahwa tidak semua kewenangan yang dis- erahkan ke kecamatan dapat terlaksana den- gan baik. Hasil wawancara dengan informan di kantor Kecamatan Pangkajene menjelas- kan, bahwa secara umum kewenangan yang diberikan ke tingkat Kecamatan ini kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, bahwa pendelegasian kewenangan itu tidak diikuti dengan anggaran, SDM dan fasilitas pendukung yang memadai, demikian pula
masih banyak SKPD yang terkait dengan kewenangan yang telah didelegasikan ma- sih melaksanakan sendiri tanpa pemberita- huan lebih awal ke pemerintah kecamatan. Misalnya untuk penerbitan izin yang seha- rusnya ada rekomendasi dari Camat, tetapi terkadang izin terbit tanpa rekomendasi dari Kecamatan.
Selain itu, berdasarkan hasil wawan- cara dengan informan menge-mukakan, bahwa sebaiknya kewenangan yang diber- ikan kepada kecamatan dalam rangka mempercepat pelayanan publik, hendak- nya memperhatikan karakteristik wilayah kecamatan. Khusus di Kabupaten Pangkep yang memiliki karakteristik wilayah yang dikenal dengan 3 dimensi, yaitu daratan, pegunungan dan kepulauan. Berdasarkan karakteristik itu, maka secata umum semua kecamatan perlu diberikan kewenangan dalam hal pengurusan KTP, pengelolaan aset di kecamatan dan pemberdayaan mas- yarakat. Dalam hal perencanaan pemban- gunan melalui Musrembang, sebaiknya ada kewenangan kecamatan untuk menentukan skala prioritas program yang diusulkan oleh desa dan kelurahan melalui Musrembang, sehingga program-program prioritas itu ti- dak perlu lagi dibahas pada tingkat kabu- paten. Dari segi pemberian izin sebaiknya kecamatan di kepulauan itu diberi kewenan- gan memberikan izin penangkapan ikan dalam skala tertentu, sehingga nelayan tidak perlu ke Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten. Demikian pula kecamatan yang ada di pegunungan diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin untuk pengemban- gan usaha perkebunan dalam skala kecil.

## Desain Organisasi
Implikasi dari desentralisasi kewe-nangan adalah perlunya dukungan organisasi yang dapat melaksanakan ke- wenangan yang telah diserahkan ke ting- kat kecamatan. Dukungan organisasi yang diperlukan adalah pengorganisasian tugas yang meliputi pembentukan satuan organ- isasi (struktur), tata hubungan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organi- sasi yang selaras dengan kebijakan strategis (visi) seperti yang telah dikemukakan ter- dahulu. Dasar acuan pembentukan struktur organisasi adalah visi, kewenangan dan domain organisasi. Penilaian informan  di 3 kecamatan yang berkaitan dengan dasar acuan pem-bentukan struktur organisasi kecama-tan cukup baik. Pada tabel 2, Nam- pak bahwa informan menilai bahwa dari 3 dasar pedoman penyusunan organisasi pada umumnya responden menilai bahwa pembentukan struktur organisasi dasar uta- manya adalah Peraturan Pemerintah. Na- mun  dasar acuan lainnya yang berkait-an dengan tugas pokok dan fungsi, serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pangkep belum dipahami dengan baik oleh informan pada 3 kecamatan sampel.
Tabel 2. Penilaian Informan di 3 Keca- matan Terhadap Dasar Acuan Pemben- tukan Struktur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Pangkep
No Kecamatan Penilaian PP Tupoksi Vi s i   & Misi 1 Kecamatan Pangkajene √ x x 2 Kecamatan Balocci √ x x 3 Kecamatan L i u k a n g Tupabiring √ x x

## Sumber : Data Hasil Wawancara, 2014
Keterangan : √ = Sesuai  x  = Tidak sesuai
Dasar pembentukan struktur organ- isasi berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan, bahwa yang menjadi dasar uta- ma dalam pembentukan susunan organisasi Kantor Kecamatan adalah Peraturan Pemer- intah (PP.41/2007) yang mengatur tentang nomenklatur, titelatur dan besaran (size) or- ganisasi. Fakta ini kurang mendukung teori yang dikemukakan oleh Galbraith (1977) yang mengatakan bahwa desain struktur organisasi harus selaras dengan kebijakan strategis (visi, misi, domain) organisasi. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, Pertama,  desain struktur or- ganisasi yang dilakukan pada Peme-rintah Kabupaten Pangkep  hanya berori-entasi legalistik (kebijakan pemerintah pusat be- rupa PP atau Permedagri yang mengatur tentang kelembagaan pemerintah daerah), sebab apabila menyimpang dari ketentuan itu mendapat sanksi berupa penghapusan/ revisi Peraturan Daerah organisasi perang- kat daerah yang diajukan. Kedua, terdapat kecenderungan, bahwa rumusan visi dan misi organisasi hanyalah persyaratan formal
yang terdapat dalam penyusunan Rens- tra (rencana strategis) Instansi Pemerintah Daerah. Ketiga, terbatasnya kemampuan pimpinan instansi dalam menerjemahkan visi, kebutuhan dan potensi daerah kedalam struktur organisasi yang dibentuk.
Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pangkep berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tatakerja Keca- matan. Berdasarkan Peraturan Daerah itu, maka tugas pemerintah Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep adalah :
•  Mengoordinasikan kegiatan pem- ber-dayaan masyarakat;
•  Mengoordinasikan upaya penye- leng-garaan ketentraman dan ketertiban umum;
•  Mengoordinasikan penerapan dan pen- egakan peraturan perundang-undangan;
•  Mengoordinasikan pemeliharaan pra sarana dan fasilitas pelayanan umum;
•  Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Ke- ca-matan;
•  Membina penyelenggaraan pemer- in-tahan Desa/Kelurahan;
•  Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasn- ya dan/atau yang belum dapat dilak- sanakan Pemerintahan Desa/ Kelu-ra- han.
•  Melaksanakan tugas lain yang diber- ikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan tugas tersebut, maka struktur organisasi kecamatan di Kabupat- en Pangkep terdiri dari Camat, Sekretar-
iat (Sekretaris Camat yang membawahi 3 Subbagian), Seksi Peme-rintahan, Sek- si Ketentraman dan Keter-tiban Umum, Seksi Perekonomian, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemba-ngunan. Desain struktur organisasi peme-rintah kecamatan itu, menurut hasil wa-wancara dengan in- forman umumnya mengatakan, bahwa de- sain struktur organisasi belum memiliki keterkaitan dengan visi dan tupokasi yang dimiliki pemerintah Kabupaten. Demikian pula dari segi karakteristik kecamatan, nam- paknya bahwa desain struktur organisasi kecama-tan belum mencerminkan karak- teristik kecamatan (daratan, kepulauan dan pegunungan), karena struktur bersifat ser- agam untuk semua kecamatan.
Dari struktur organisasi itu nampak, bahwa desain struktur organisasi Pemerintah Keca- matan di Kabupaten Pangkep, belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Minzt- berg (1983). Besaran struktur tersebut  ter- diri dari Camat, Sekretariat, 3 Sub Bagian dan 5 Seksi (gambar 1). Camat berfungsi sebagai pimpinan tertinggi (the strategic apex), Seksi berfungsi sebagai pelaksana operasional  pelayanan (the operating core), serta Sekretariat yang berfungsi sebagai staf pendukung (the Support Staff) dalam pelaksanaan tugas unit-unit lainnya dalam organisasi.  Berdasarkan struktur tersebut belum tersedia unit yang berfungsi untuk melaksanakan standarisasi (techno-struc- ture) seperti struktur organisasi SKPD lain- nya dalam lingkup Pemerintah Kabu-paten Pangkep.

## Gambar 1. Struktur kecamatan di Kabupaten
Pangkep (Perda No. 13 tahun 2007)
Dari desain struktur organisasi ke- camatan yang sedang eksis saat ini dilihat dari segi beban kerja yang ada, dengan jumlah pegawai yang ada menurut penilaian informan bahwa jumlah pegawai masih seimbang dengan beban kerja yang ada di tingkat kecamatan.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat besar peranannya dalam sebuah organisasi, dengan SDM yang han- dal  sebuah organisasi  berpeluang untuk dikembangkan dengan baik. Sumber daya manusia sebagai aset organisasi dapat di- lihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Aspek kuantitas  diukur dari berapa jumlah SDM aparatur yang dimiliki, apakah jumlah itu telah sesuai den- gan kebutuhan pekerjaan yang ada. Aspek kualitas diukur dari bagaimana tingkat pen- didikan, kete-rampilan, profesionalisme dan sikap SDM aparatur yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas. Dalam kaitan dengan penelitian ini, SDM yang dimaksud adalah SDM aparatur yang dimiliki oleh 3 Kantor Kecamatan di Kabupaten Pangkep. Aspek SDM Aparatur dalam pembahasan ini me- liputi; aspek kompetensi SDM Aparatur yang dimiliki Kantor Kecamatan, sistem
rekrutmen pegawai dan pola pengemban- gan pegawai (termasuk sistim reward dan punishment ) dalam organisasi.
Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, dari segi kualitas pendidikan, tingkat pendidikan pegawai di kecamatan cukup bervariasi mulai dari tingkat pendi- dikan SLTA ke bawah, Sarjana Muda (D3), Strata Satu (S1), Strara Dua (S2). Pegawai di tingkat kecamatan telah didominasi oleh pegawai berpendidikan S1 yaitu sebanyak 43,5%. Meskipun demikian, masih cukup banyak pegawai yang berpendidikan SLTA ke bawah (tabel 3).

## Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pegawai di Kecamatan Terpilih
No. Nama  Keca - matan Tingkat Pendidikan Jml < SLTA SM S1 S2 1 Pangkajene 6 2 10 4 22 2 Balocci 9 2 6 0 17 3 Liukang  Tu - pa’biring 7 0 7 0 14 Jumlah 22 4 23 4 53 Persentase (%) 41,5 7,5 43,5 7,5 100
Sumber : Data sekunder, 2014
Selain itu, kompetensi pegawai dapat dilihat dari segi pangkat/golongan. Khusus untuk pangkat/golongan dijadikan ukuran menilai banyaknya pengalaman ker- ja pegawai, makin tinggi pangkat/golongan pegawai, dapat dikatakan pegawai telah memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak. Berdasarkan data dalam tabel 4, terlihat bahwa jumlah pegawai menurut pangkat/golongan yang paling besar pe- sentasenya adalah golongan III (43,5%), kemudian golongan II dengan persentase (41,5%).

## Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan 3 Kecamatan Terpilih
No. Nama Keca - matan Pangkat/golongan Ju m - lah I II III IV 1 Pangkajene 2 6 10 4 22 2 Balocci 2 9 6 0 17 3 Liukang  Tu - pa’biring 0 7 7 0 14 Jumlah 4 22 23 4 53 Persentase (%) 7,5 41,5 43,5 7,5 100

## Sumer : Data sekunder, 2014
Dalam perspektif teori organisasi seperti yang dikemukakan oleh Galbraith dalam Thoha (2003), bahwa penempatan pegawai kedalam jabatan yang ada, harus selaras antara pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dalam or- ganisasi. Masalah yang dihadapi di tingkat Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Ka- bupaten Pangkep, yaitu sulitnya mencapai kesesuaian antara kompetensi (pendidikan, latihan, kete-rampilan) yang dimiliki tiap pegawai dengan tuntutan pekerjaan tiap unit kerja.
Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan, bahwa distribusi pega- wai ke sejumlah jabatan/unit kerja yang ada sesuai dengan persyaratan pekerjaan, tidak begitu mudah dilakukan karena berbagai as- pek. Pertama, belum adanya informasi yang bersifat kompre-hensif terhadap persyaratan pekerjaan/ jabatan tiap unit kerja yang ada. Kedua, belum tersedia data base pegawai yang memuat keseluruhan data pendidikan, pelatihan, keterampilan serta pengalaman dan prestasi pegawai tiap SKPD. Ketiga,
belum adanya komitmen yang tinggi dari BAPERJAKAT untuk menjadikan hasil analisis jabatan sebagai pedoman standar untuk menerima, menempatkan pegawai dalam jabatan/ pekerjaan yang sesuai. .
Pendayagunaan pegawai secara maksimal salah satu aspek yang sangat penting diperhatikan adalah penempatan pegawai secara tepat.  Ukuran penempa- tan pegawai yang tepat adalah penempatan pegawai kedalam jabatan/pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi utama ( core competence ) yang dimiliki oleh pegawai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan yang diberikan. Dalam Perspektif normatif pene- mpatan pegawai kedalam jabatan/ pekerjaan harus berpedoman pada kompetensi yang disyaratkan oleh suatu jabatan/pekerjaan seperti yang disebutkan dalam hasil analisis jabatan yang ada di setiap SKPD.
Penempatan pejabat dalam jabatan di tingkat kecamatan Kabupaten Pangkep, mekanismenya hanya sampai pada BAPER- JAKAT, tidak sampai dengan pesetujuan Gubernur, oleh karena hanya eselon III/a tertinggi dan terendah eselon IV/b. Pros- esnya adalah  untuk eselon III dan IV hasil keputusan BAPERJAKAT menyampaikan nama-namanya calon pejabat kepada Bupati melalui BKD. Tahap selanjutnya adalah Bu- pati menerbitkan Surat Keputusan peng-an- gkatan masing-masing pejabat (eselon II, III,) untuk dilaksanakan pelantikan secara bersamaan. Khusus untuk eslon IV hanya melalui konsultasi dengan Kepala SKPD yang bersangkutan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pangkep.
Berdasarkan hasil wawancara se- jumlah informan, bahwa pengembangan pegawai pada umumnya tiap Kecamatan sampel belum sepenuhnya memperhati- kan aspek kesesuaian antara pendidikan (bergelar dan tidak bergelar) yang diikuti oleh pegawai dalam berbagai jenjang pen- didikan dan Diklat dengan jabatan atau tugas dan fungsi (Tupoksi) pegawai yang dilaksanakan pada unit kerja masing-mas- ing. Penempatan pegawai kedalam jabatan struktural yang ada di Kecamatan sampel belum seluruhnya berdasarkan syarat ja- batan yang ditetapkan dalam Analisis Ja- batan yang ada. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu penempatan pegawai kedalam jabatan belum dilakukan ases- men secara komprehensif, demikian pula masih terbatasnya pegawai yang memiliki pendidikan formal yang disyaratkan oleh jabatan, dan belum tersedianya data base kompetensi pegawai yang dapat digunakan untuk kepentingan mutasi dan promosi ja- batan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep.

## V. Penutup
Desentralisasi kewenangan dalam pelayanan publik, khususnya ke tingkat Kecamatan di kabupaten Pangkep belum dapat berjalan dengan baik disebabkan oleh faktor tingginya ego-sektoral masing-mas- ing SKPD dan  adanya anggapan seba- gian pejabat dari berbagai SKPD, bahwa Kecamatan sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk melak-sanakan urusan yang didelegasikan belum didukung oleh SDM aparatur yang berkualitas dan keter-
batasan biaya dan infrastruktur yang dapat menunjang pelaksanaan kewenangan yang dide-legasikan.
Untuk mendukung pelaksanaan uru- san pemerintahan yang telah diserahkan ke tingkat kecamatan, maka dilakukan desain struktur organisasi.  Desain struktur organi- sasi kecamatan menurut penilaian informan secara umum hanya  mengacu  pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusu- nan Perangkat Daerah. Desain struktur or- ganisasi pemerintah kecamatan di Kabupat- en Pangkep belum mengacu pada visi, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah. Demikian pula dari segi karakter- istik, struktur organisasi belum sepenuhn- ya mengakomodir perbedaan karakteristik dimana terdapat kecamatan yang memiliki
daerah daratan, pegunungan, dan kepu-lau- an.
Dilihat dari segi kompetensi pangkat /golongan yang dimiliki pada 3 kecamatan sampel di Kabupaten Pangkep dapat dika- takan relatif  baik, karena  jumlah pegawai yang dimiliki lebih dominan golongan III, dan  golongan II. Ber-dasarkan golongan/ pangkat dan penga-laman kerja pegawai di 3 kecamatan sampel itu, secara umum telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik dalam pelayanan pub- lik. Meskipun demikian, pihak pemerintah daerah Kabupaten Pangkep perlu memper- timbangkan aspek keseuaian jabatan dengan pendidikan berdasarkan analisis jabatan yang telah ada.

## Daftar Pustaka
Akbar, Ari Mauludin, 2003, Pengembangan Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Kecamatan Dalam Menunjang Akuntabilitas Pelayanan publik Di Kabupaten Ban - jar , (Tesis Magister), Yogyakarta: MAP UGM.
Cummings, Thomas G. & Worley, Christopher G., 2005, Organization Development and Change ,  USA., Thomson Western Union.
Cheema, G.S. & Rondinelli A., (Ed), 2007, Decentralizing Governance : Emerging Con - cepts and Practice , Washintong D.C.:  Brookings Institution Press.
Daud, Joni, 2003, dkk., Kelembagaan Wilayah Khusus (Special Distric) , Bandung : PK- DAI - LAN Bandung.
Dalziel, Murray, et.al., 2004, Organization Redesign, Journal of Organizational Excel - lence , Willey Periodecals, Inc.Published Online in wiley Interscience (www.inter- science wiley.com). Doi :10.1002/npr.20027.
Haning, M, Thahir, 2004, Reformasi Administrasi : Re-Desain Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam perspektif Teori Organisasi, Jurnal visi Administrasi FISIP UNHAS,
1(3) :1-7.---------, 2013, Desain Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam Mening- katkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kota Makassar, Makassar: LP2M Unhas.
Herdina, Fevri, 2004, Reorganisasi Kecamatan Di Kota Bengkulu , (Tesis Magister), Yo- gyakarta : MAP UGM.
Galbraith, J.R., 1977, dalam Thoha, 2003, Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa &
Intervensi , Jakarta: Rajawali Press.
Galbraith, Jay R., 2002, Designing Organizations : An Executive Guide To Strategy, Struc - ture, and Process , (Revised Edition), USA : Jossey-Bass.
Gibson, et.al., 1997, Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses (Terjemahan), Edisi Kedua, Jakarta : Bina Rupa Aksara.
Huse, Edgar F. & Cummings, Thomas G.,1985, Organization Development and Change, (Third Edition), New York :  West Publishing Company.
Kurniadi, B.D., 2010. Pengaturan Kecamatan di Indonesia pasca Desentralisasi , Yog- yakarta. Lipsky, Michael, 2010. Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. The Russel Sage Foundation , pp.1–11. Available at: https://steveadami. myefolio.com/Uploads/Street-Level Bureaucracy.pdf%5Cnhttp://www.jstor.org/ stable/10.7758/9781610446631.
Minztberg, Henry, 1983, Structure In five : Designing Effective Organization, N.J., USA :Prentice Hall, Engelewood Clifft.
Osborne, David dan Ted Gabler, 1993, Reiventing Government. How The Entrepreneurial Is Transforming The Public Sector , USA : A Plume Book.
Pierre. J, & Peters B.G., 2000, Governance, Politics and The State , England : Macmillian Distribution, LTD.
Rondinelli A., and Cheema S., 1983, Implementing Decentralization Policies , London : Sage.
Ruky, Ahmad S., 2003, SDM Berkualitas Visi menjadi Realitas , Jakarta : Gramedia Pus- taka Utama.
Sarundajang,  2005, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah , Jakarta : Kata Hasta.
Sudarmanto, 2005, Merancang Manajemen SDM Berbasis Kompetensi , Dalam Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik (JKAP), Vol 9 (1), hal 1-16, Yogyakarta : MAP UGM.
Thoha, Miftah, 2002, Reformasi Kebijakan Kelembagaan Birokrasi , Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Yang Diselenggarakan BAPPENAS.
Tim Peneliti Program Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pascasarjana UGM, 2003, Evaluasi Tupoksi dan Kewenangan Lembaga Daerah Kabupaten Grobongan , Yo- gyakarta :  UGM.
Warsono, Hardi, 2009, Regionalisasi Manajemen Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah yang Berdekatan di Jawa Tengah) , Disertasi, Yaogyakarta : Fisip UGM.
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Perangkat Daerah