## KONSEP TOLONG MENOLONG DALAM ASURANSI SYARIAH
Oleh: Dewi Oktayani, SE.I,.ME

## Abstrak
Makalah  tentang  Konsep  Tolong  Menolong  Dalam  Asuransi  Syariah adalah  hasil  dari  pengamatan  penulis  terhadap  asuransi  jika  dilihat  dari  sudut pandang  Islam.  Penulisan  makalah  ini  untuk  menjawab  persoalan  bagaimana konsep  asuransi  jika  dipandang  dari  sudut  pandang  Islam.  Data  penulisan  ini dihimpun melalui pembacaan literatur, dan artikel pendukung dari internet. Hasil selanjutnya  dianalisis  dengan  pola  pikir  diskriptif  untuk  kemudian  ditarik kesimpulan  yang  bersifat  khusus  dalam  kaitannya  dengan  asuransi  syariah.  Dari kesimpulan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  diharapkan  setiap  Umat  Muslim pengguna  lembaga  asuransi  untuk  mampu  membedakan  antara  asuransi konvensional  dan  asuransi  syariah  serta  mampu  untuk  memahami  konsep  tolong menolong yang merupakan kelebihan dari asuransi syariah.
Kata Kunci : Konsep, tolong menolong dan Asuransi Syariah.

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan  merupakan  sebuah  institusi  modern  hasil  temuan  baru  dunia  barat yang  lahir  bersamaan  dengan  adanya  semangat  pencerahan.  Institusi  ini  bersama dengan  lembaga  keuangan  bank  menjadi  motor  penggerak  ekonomi  pada  era modern  dan  berlanjut  pada  masa  sekarang.  Dasar  yang  menjadi  semangat operasional  asuransi  modern  adalah  berorientasikan  pada  sistem  kapitalis  yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan  tertentu  dan  kurang  atau  tidak  mempunyai  akar  untuk  pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif. 1
Fungsi  asuransi  tidak  terbatas  pada  perlindungan  terhadap  harta  dan keluarga namun fungsi asuransi sendiri lebih luas yaitu mengandung nilai investasi. Dimana  dana  asuransi  akan  diinvestasikan  kepada  sektor-sektor  yang  dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pemilik dana investasi.
Secara  umum  pengertian  asuransi  adalah  perjanjian  antara  penanggung (perusahaan  asuransi)  dengan  tertanggung  (peserta  asuransi)  yang  dengan menerima  premi  dari  tertanggung,  penanggung  berjanji  akan  membayar  sejumlah pertanggungan manakala tertanggung:
1 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Persfektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 55
a. Mengalami
kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan, dan
b. Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang. 2
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1992  tentang  usaha  asuransi adalah sebagai berikut:
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan  mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung,  dengan memerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  atau tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  akan  diderita tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk memberikan  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal  atau  hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 3
Dalam perjanjian asuransi, pihak tertanggung akan mengikatkan perjanjian dengan  penanggung  dimana  pihak  tertanggung  harus  membayar  sejumlah  premi kepada  pihak  penanggung  dengan  pemberian  manfaat  asuransi  untuk  pihak tertanggung. Semakin besar resiko yang akan di tanggung maka semakin besar pula jumlah premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung.
Asuransi pada dasarnya memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut: 4
1. Memberikan rasa aman
2. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali
3. Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan
4. Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang
5. Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana konsep asuransi Syariah?
b. Bagaimana konsep tolong menolong dalam asuransi Syariah?

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Asuransi Syariah
Lahirnya  asuransi  Syariah  dilatarbelakangi  oleh  adanya  keraguan  umat Islam  terhadap  produk  asuransi  konvensional  yang  selama  ini  disinyalir mengandung  unsur  gharar,  maysir,  dan  riba  yang  bertentangan  dengan  syariat Islam.  Asuransi  syariah  berbeda  dengan  asuransi  konvensional.  Pada  asuransi syariah  setiap  peserta  sejak  awal  bermaksud  saling  tolong  menolong  dan melindungi antara satu peserta dengan peserta lainnya.
Karena  asuransi  berbicara  tentang  sesuatu  yang  tidak  pasti,  sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung
2 Mangaraja  Palianja  Nasution,  dkk. Basic  Training  Modul 2002  (Jakarta:  PT  Asuransi Takaful Keluarga, 2002), h. 12
3 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2003), h. 276
4 Ibid., h. 281
unsur-unsur  gharar,  maysir,  dan  riba  didalamnya.  Pada  umumnya,  alasan-alasan para ulama menentang praktek asuransi antara lain: 5
a. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata- mata ( maysir )
b. Asuransi melibatkan unsur yang tidak pasti
c. Asuransi  jiwa  merupakan  suatu  usaha  yang  dirancang  untuk merendahkan iradat Allah
d. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya dampai ia mati
e. Perusahaan  asuransi  menginvestasikan  uang  yang  telah  dibayar  oleh tertanggung  dalam  bentuk  jaminan  berbunga.  Dalam  asuransi  jiwa apabila  tertanggung  mati,  dia  akan  mendapat  bayaran  yang  lebih  dari jumlah uang yang telah dibayar. Ini adalah riba (faedah atau bunga)
f. Bahwa  semua  perniagaan  asuransi  berdasarkan  riba  dilarang  dalam Islam.
Menurut  fatwa  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang  Pedoman  Umum Asuransi  Syariah  pengertian  Asuransi  Syariah  ( ta’min, takaful,  tadhamun )  adalah usaha  saling  melindungi  dan  tolong-menolong  di  antara  sejumlah  orang/pihak melalui  investasi  dalam  bentuk  aset  dan/atau tabarru’ yang  memberikan  pola pengembalian  untuk  menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang sesuai  dengan  syariah.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  “akad  yang  sesuai  syariah” adalah  akad  yang  terbebas  dari  unsur  gharar  (ketidakjelasan), maisir (judi),  riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat. 6
Beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional sebagai berikut:
a. Asuransi  syariah  memiliki  Dewan  pengawas  Syariah  (DPS)  yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya.  Dewan  Pengawas  Syariah  ini  tidak  diteukan  dalam  asuransi konvensional
b. Akad  pada  asuransi  syariah  adalah  akad tabarru’ (hibah)  untuk hubungan  sesama  peserta  dimana  pada  dasarnya  akad  dilakukan  atas dasar  tolong  menolong  ( taawun ).  Untuk  hubungan  antara  peserta dengan  perusahaan  asuransi  digunakan  akad  tijarah  ( ujrah/fee ), mudharabah  (bagi  hasil),  mudharabah  musyarakah,  wakalah  bil  ujrah (perwakilan), wadiah (titipan), syirkah (berserikat). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual beli ( tabadduli )
c. Investasi  dana  pada  asuransi  syariah  berdasarkan  bagi  hasil (mudharabah),  bersih  dari gharar , maysir ,  dan  riba.  Sedangkan  pada
5 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 253
6 Bagian  pertama:  Ketentuan  umum,  Angka  1  Fatwa  No.  21/DSN-MUI/X/2001  tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
asuransi  konvensional  memakai  bunga  (riba)  sebagai  landasan perhitungan investasinya
d. Kepemilikan  dana  pada  asuransi  syariah  merupakan  hak  peserta. Perusahaan  hanya  sebagai  pemegang  amanah  untuk  mengelolanya secara  syariah.  Pada  asuransi  konvensional,  dana  yang  terkumpul  dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
e. Dalam  mekanismenya,  asuransi  syariah  tidak  mengenal  dana  hangus yang  terdapat  pada  asuransi  konvensional.  Jika  pada  masa  kontrak peserta  tidak  dapat  melanjutkan  pembayaran  premi  dan  ingin mengundurkan  diri  sebelum  masa reversing  period ,  maka  dana  yang dimasukkan  dapat  diambil  kembali,  kecuali  sebagian  dana  kecil  yang telah diniatkan untuk tabarru’ (dihibahkan)
f. Pembayaran  klaim  pada  asuransi  syariah  diambil  dari  dana  tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan  dana  yang  akan  dipakai  sebagai  dana  tolong  menolong diantara  peserta  bila  terjadi  musibah.  Sedangkan  pada  asuransi konvensional  pembayaran  klaim  diambilkan  dari  rekening  dana perusahaan
g. Pembagian  keunungan  pada  asuransi  dibagi  antara  perusahaan  dengan peserta  sesuai  prinsip  bagi  hasil  dengan  proporsi  yang  telah  ditentkan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
h. Asuransi  syariah  menggunakan  sistem sharing  of  risk dimana  terjadi proses  saling  menanggung  antara  satu  peserta  dengan  peserta  lainnya ( ta’awun ) sedangkan pada asransi konvensional  yang dilakukan adalah transfer  of  risk ,  dimana  terjadi  pengalihan  risiko  dari  tertanggung (klien) kepada penanggung (perusahaan)
i. Asuransi  syariah  menggunakan  konsep  akuntansi cash  basis yang mengakui  apa  yang  telah  ada  sedangkan  asuransi  konvensional menggunakan  sistem  akuntansi accrual  basis yang  mengakui  asset, biaya,  kewajiban  yang  sebenarnya  belum  ada  (padahal  belum  tentu terealisasikan).
j. Asuransi  syariah  dibebani  kewajiban  membayar  zakat  dari  keuntungan yang diperoleh sedangkan asuransi konvensional tidak.
Asuransi  syariah  menghilangkan  unsur gharar , maysir ,  dan  riba  dengan cara  menerapkan  akad  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Akad  yang  digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru’ .
Haramnya  praktik  asuransi  konvensional  dalam  islam  sudah  banyak digaungkan  oleh  para  ulama  di  Indonesia  maupun  manca  negara.  Hal  ini dikarenakan adanya :
a. Gharar
Terlihat  dari  bentuk  akad  syariah  yang  melandasi  penutupan  polis. Dalam  asuransi  jiwa  konvensional,  digunakan  akan tabadduli (pertukaran).  Secara  syariah,  dalam  akad  pertukaran  harus  jelas  berapa
yang  dibayarkan  dan  berapa  yang  diterima.  Keadaan  ini  menjadi  rancu ( gharar ).  Misalnya,  si  pemilik  polis  tahu  berapa  yang  akan  diterima (sejumlah  uang  pertanggungan)  jika  meninggal  dunia,  tetapi  tidak  tahu berapa  yang  akan  dibayarkan  (jumlah  seluruh  premi),  karena  hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.
b. Maysir Maysir (untung-untungan)  pada  akhirnya  timbul  sebagai  efek  dari ketidakpastian. Dalam asuransi, terdapat 3 kemungkinan ending -nya:
1. Jika pemegang polis terkena musibah padahal baru sedikit membayar premi,  maka  perusahaan  harus  menanggung  selisih  antara  jumlah yang  dibayar  dengan  uang  pertanggungan.  Dalam  hal  ini,  nasabah diuntungkan.
2.  Jika  sampai  akhir  perjanjian  tidak  terjadi  sesuatu  sedangkan  nasabah telah membayar lunas, maka perusahan yang diuntungkan
3.  Jika  nasabah  berhenti  sebelum  batas  maktu  tertentu  (istilahnya reversing  period ),  nasabah  akan  menerima  pengembalian  dalam jumlah yang sangat kecil, bahkan pada sebagian perusahaan dianggap hangus.
c. Riba Riba  muncul  dari  investasi  yang  dijalankan  perusahaan  asuransi.  Pada dasarnya,  perusahaan  asuransi  mirip  dengan  perbankan,  yakni  sama- sama  menghipun  dana  masyarakat.  Dana  ini  nantinya  akan diinvestasikan,  sehingga  akan  didapat  keuntungan.  Namun,  masalahnya instrumen  investasi  yang  dipraktikkan  asuransi  konvensional  tidak memperhatikan kehalalan dan keharaman jenis investasi yang dilakukan. Sehingga  dikhawatirkan  terjerumus  pada  investasi  yang  berbasis  bunga (riba), padahal dalam Islam hal tersebut dilarang.
Akad tijarah adalah  semua  bentuk  akad  yang  dilakukan  untuk  tujuan komersial. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. 7
2. Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah
Akad tabarru’ ( gratuitos  contract) adalah  segala  macam  perjanjian  yang menyangkut non  profit  transaction (transaksi  nirlaba).  Transaksi  ini  pada hakikatnya  bukan  transaksi  bisnis  untuk  mencari  keuntungan  komersil.    Akad tabarru’ dilakukan  dengan  tujuan  tolong  menolong  dalam  rangka  berbuat kebaikan.
Dalam  Akad tabarru’ ,  pihak  yang  berbuat  kebaikan  tersebut  tidak  berhak mensyaratkan  imbalan  apapun  kepada  pihak  lainnya.  Imbalan  dari  akad tabarru’ adalah  dari  Allah  Swt  bukan  dari  manusia.  Namun  demikian,  pihak  yang  berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part -nya untuk sekadar menutupi biaya  ( cover  the  cost) yang  dikeluarkannya  untuk  dapat  melakukan  akad tabarru’ tersebut.  Namun  ia  tidak  boleh  sedikitpun  mengambil  laba  dari  akad tabarru’
7 Ibid.,
Firman  Allah  tentang  perintah  untuk  saling  tolong  menolong  dalam  perbuatan positif.
“Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat  berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)
Hadis-hadis  Nabi shallallahu  alaihi  wasallam tentang  beberapa  prinsip bermu’amalah, antara lain:
“Barang  siapa  melepaskan  dari  seorang  muslim  suatu  kesulitan  di  dunia, Allah  akan  melepaskan  kesulitan  darinya  pada  hari  kiamat;  dan  Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
Akad tabarru’ ini  adalah  akad-akad  yang  mencari  keuntungan  akhirat, karena  itu  bukan  akad  bisnis.  Jadi,  akad  ini  tidak  dapat  digunakan  untuk  tujuan- tujuan  komersial.  Bank  syariah  sebagai  lembaga  keuangan  yang  bertujuan  untuk mendapatkan  laba  tidak  dapat  mengandalkan  akad-akad tabarru’ untuk mendapatkan  laba.  Bila  tujuan  kita  adalah  mendapatkan  laba,  gunakan  akad-akad yang  bersifat  komersil,  yakni  akad  tijarah.  Namun  demikian,  bukan  berarti  akad tabarru’ sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya,  penggunaan  akad tabarru’ sering  sangat  vital  dalam  transaksi komersil,  karena  akad  tabarru’  ini  dapat  digunakan  untuk  menjebatani  atau memperlancar akad-akad tijarah .
Dengan  demikian  kita  mempunyai  3  (tiga)  bentuk  umum  akad tabarru’ yakni :
a. Dalam bentuk meminjamkan uang
Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni :
1.  Qard,  merupakan  pinjaman  yang  diberikan  tanpa  adanya  syarat apapun  dengan  adanya  batas  jangka  waktu  untuk  mengembalikan pinjaman uang tersebut.
2.   Rahn  adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  sipeminjam  sebagai jaminan  atas  pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang  ditahan tersebut  memiliki  nilai  ekonomis,  dengan  demikian  pihak  yang menahan  memperoleh  jaminan  untuk  dapat  mengambil  kembali seluruh atau sebagian piutangnya
3.   Hiwalah,  merupakan  bentuk  pemberian  pinjaman  uang  yang bertujuan  mengambil  alih  piutang  dari  pihak  lain  atau  dengan  kata lain  adalah  pemindahan  hak  atau  kewajiban  yang  dilakukan seseorang  (pihak  pertama)  yang  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk membayarnya  kepada  pihak  kedua  yang  memiliki  kemampuan untuk  mengambil  alih  atau  untuk  menuntut  pembayaran  utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.
b.      Dalam bentuk meminjamkan Jasa Ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni :
1.  Wakalah,  merupakan  akad  pemberian  kuasa  ( muwakkil )  kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas ( taukil ) atas nama  pemberi  kuasa.  Dapat   dilakukan  dengan  cara  kita  melakukan sesuatu  baik  itu  bentuknya  jasa  ,  keahlian,  ketrampilan  atau  lainya yang kita lakukan atas nama orang lain. 2.   Wadi’ah, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. Wadi’ah adalah akad penitipan  barang  atau  jasa  antara  pihak  yang  mempunyai  barang atau  uang  dengan  pihak  yang  diberi  kepercayaan  dengan  tujuan menjaga  keselamatan,  keamanan,  serta  keutuhan  barang  atau  uang tersebut 3.   Kafalah,  merupakan  akad  pemberian  jaminan  yang  diberikan  satu pihak  kepada  pihak  lain  dimana  pemberi  jaminan  bertanggung jawab  atas  pembayaran  kembali  suatu  hutang  yang  menjadi  hak penerima jaminan.
c.   Memberikan Sesuatu
Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad- akad  :  hibah,  wakaf,  shadaqah,  hadiah,  dll.  Dalam  semua  akad-akad tersebut,  si  pelaku  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain.  Bila penggunaannya  untuk  kepentingan  umum  dan  agama,  maka  akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjual belikan begitu sebagai  aset  wakaf.  Sedangkan  hibah  dan  hadiah  adalah  pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.
Ketika  akad tabarru’ telah  disepakati  maka  tidak  boleh  dirubah  menjadi akad  tijarah  yang  tujuannya  mendapatkan  keuntungan,  kecuali  atas  persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya dengan akad tijarah yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad tabarru bila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya.
Adapun  fungsi  dari  akad tabarru’ ini  selain  orientasi  akad  ini  bertujuan mencari  keuntungan  akhirat,  bukan  untuk  keperluan  komersil.  Akan  tetapi  dalam perkembangannya  akad  ini  sering  berkaitan  dengan  kegiatan  transaksi  komersil, karena akad tabarru’ ini bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad tijarah .
Dewan  Syariah  Nasional  mengeluarkan  fatwa  tentang  akad tabarru’ pada asurasi syariah. Berdasarkan akad tersebut dicantumkan dibagian empat, bahwa:
a. Dalam  akad tabarru’ peserta  memberikan  dana  hibah  yang  akan digunakan  untuk  menolong  peserta  atau  peserta  lain  yang  tertimpa musibah
b. Peserta  secara  individu  merupakan  pihak  yang  berhak  menerima  dana tabarru’ ( mu’amman/mutabarra’lahu )  dan  secara  kolektif  selaku penanggung ( mu’ammin/mutabarri’ )
c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
Dan dibagian kelima dicantumkan bahwa:
a. Pembukuan dana tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya
b. Hasil  investasi  dari  dana tabarru’ menjadi  hak  kolektif  peserta  dan dibukukan dalam akun tabarru’
c. Dari  hasil  investasi,  perusahaan  asuransi  dapat  memperoleh  bagi  hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujrah ( fee ) berdasarkan akad wakalah bil ujrah . 8
Dewan  Syariah  Nasional  juga  mengeluarkan  fatwa  tentang  akad wakalah bil  ujrah ,  di  antaranya  dicantumkan  dibagian  keempat  poin  ke  enam,  disebutkan bahwa,  perusahaan  asuransi  sebagai  wakil  tidak  berhak  memperoleh  bagian  dari hasil  investasi,  karena  akad  yang  digunakan  adalah  akad  wakalah.  Dan  dibagian kelima poin kedua disebutkan bahwa, dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru’ maupun saving, dapat digunakan akad wakalah bil ujrah dengan mengikuti ketentuan  fatwa  akad  tersebut,  akad  mudharabah  dengan  mengikuti  ketentuan fatwa  mudharabah,  atau  akad  mudharabah  musytarakah  dengan  mengikuti ketentuan fatwa mudharabah musytarakah.
Namun  sepertinya  ketentuan  yang  tercantum  pada  bagian  4  (empat)  dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menjadi kontraproduktif apabila ditelusuri bagian  selanjutnya,  yaitu  pada  bagian  5  (lima)  yang  mengatur  tentang  investasi. Dipoin 2 (dua) bagian 5 (lima) dijelaskan sebagai berikut:
“Dalam  pengelolaan  dana/investasi,  baik  dana tabarru’ maupun saving , dapat  digunakan  akad wakalah  bil  ujrah dengan  mengikuti  ketentuan seperti di atas, akad mudharabah dengan mengikuti dengan mengikuti fatwa mudharabah,  atau  akad  mudharabah  musytarakah  dengan  mengikuti ketentuan fatwa mudharabah musytarakah.” 9

## 3. Mekanisme Pengelolaan Dana
Berdasarkan  kontrak  Mudharabah,  ada  dua  cara  pengelolaan  dana  (premi takaful) :
a. Pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan
1). Rekening dipisahkan menjadi dua, yaitu:
a). Rekening Tabungan, adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Perjanjian berakhir
2. Peserta mengundurkan diri
3. Peserta meninggal dunia
b).  Rekening  Khusus  ( Tabarru’ ),  adalah  kumpulan  dana  yang diniatkan  oleh  peserta  sebagai  derma  dengan  tujuan  saling membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana
8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/X/2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah
9 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah
2. Peserta meninggal dunia
Kumpulan  dana  peserta  diinvestasikan  sesuai  dengan  prinsip  syariah dan  dibagikan  menurut  sistem  bagi  hasil  misalnya  60%  peserta  dan 40% perusahaan.
b. Pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan
1).  Setiap  premi  yang  dibayar  oleh  peserta  setelah  dikurangi  biaya pengelolaan  dimasukkan  ke  dalam  rekening  khusus  (semuanya dimasukkan ke rekening tabarru’)
2). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah
3).  Hasil  investasi  dimasukkan  ke  dalam  kumpulan  dana  peserta, kemudian  dikurangi  dengan  beban  asuransi  (klaim  dan  premi reasuransi)
4).  Surplus  kumpulan  dana  peserta  dibagikan  dengan  sistem  bagi  hasil misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan
4. Produk-Produk Asuransi Syariah Produk-produk asuransi syariah terdiri dari atas :
1. Produk-produk asuransi jiwa ( life insurance )
a. Produk takaful individu dengan unsur tabungan adalah :
1. Takaful Dana Investasi
Adalah  suatu  bentuk  perlindungan  untuk  perorangan  yang menginginkan  dan  merencanakan  pengumpulan  dana  dalam  mata uang  rupiah  dan  US  dollar  sebagai  dana  investasi  yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya. 2. Takaful Dana Siswa Adalah  suatu  bentuk  perlindungan  untuk  perorangan  yang bermaksud  untuk  menyediakan  dana  pendidikan  bagi  putra- putrinya sampai sarjana, baik dalam mata uang rupiah maupun US dollar. 3. Takaful Dana Haji Adalah  suatu  bentuk  perlindungan  untuk  perorangan  yang menginginkan  dan  merencanakan  pengumpulan  dana  dalam  mata uang rupiah dan US dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.
4. Takaful Dana Jabatan Adalah  suatu  bentuk  perlindungan  untuk  perorangan  yang menginginkan  dan  merencanakan  pengumpulan  dana  dalam  mata uang  rupiah  dan  US  dollar  sebagai  dana  santunan  yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal  atau  sebagai  santunan/investasi  pada  saat  tidak  aktif  lagi  di tempat kerja.
5. Takaful Dana Hasanah
Adalah  suatu  bentuk  perlindungan  untuk  perorangan  yang menginginkan  dan  merencanakan  pengumpulan  dana  sebagai
modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.
b. Produk takaful individu tanpa unsur tabungan adalah :
1. Takaful Kesehatan Individu
Program  ini  diperuntukkan  bagi  perorangan  yang  bermaksud menyediakan  dana  santunan  rawat  inap  dan  operasi  bila  peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.
2. Takaful Kecelakaan Diri Individu Program  ini  diperuntukkan  bagi  perorangan  yang  bermaksud menyediakan  dana  santunan  untuk  ahli  waris  bila  peserta mengalami  musibah  kematian  karena  kecelakaan  dalam  masa perjanjian. 3. Takaful Al-Khairat Individu Program  ini  diperuntukkan  bagi  perorangan  yang  bermaksud menyediakan  dana  santunan  untuk  ahli  waris  bila  peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.
2. Produk-produk asuransi kerugian ( general insurance )
a. Takaful Kebakaran
Merupakan  suatu  perlindungan  terhadap kerugian  maupun  kerusakan pada  kebakaran  dari  sumber  percikan  api,  sambaran  petir,  ledakan, dan kejatuhan pesawat, maupun bencana alam.
b. Takaful Kendaraan Bermotor Merupakan  suatu  perlindungan  sebagian  atau  seluruh  kendaraan terhadap  kerugian  maupun  kerusakan  akibat  dari  kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum pihak ketiga. Untuk kerugian akibat huru-hara, pemogokan umum, serta kecelakaan diri pengemudi dan penumpang akan dikenakan tambahan premi.
c. Takaful Rekayasa
Merupakan  suatu  perlindungan  terhadap kerugian  maupun  kerusakan pada  pekerjaan  konstruksi.  Perlindungan  ini  meliputi  alat-alat konstruksi, mesin/baja, serta tanggung jawab pihak ketiga.
d. Takaful Pengangkutan
Merupakan  suatu  perlindungan  terhadap kerugian  maupun  kerusakan barang,  pengiriman  uang  pada  pengangkutan  baik  melalui  darat,  laut dan udara.
e. Takaful Rangka Kapal
Merupakan  suatu  perlindungan  terhadap kerugian  maupun  kerusakan pada mesin maupun rangka kapal sebagai akibat dari kecelakaan dan musibah lainnya. Untuk kerugian uang tambang, perang dan tanggung gugat dari pihak ketiga akan dikenakan tambahan premi.
f. Asuransi Takaful Aneka
Merupakan  suatu  perlindungan  terhadap kerugian  maupun  kerusakan sebagai  akibat  dari  resiko  yang  tidak  terduga,  tidak  dapat diperhitungkan pada polis-polis yang ada.
5. Fatwa  DSN  53/DSN-MUI/III/2006:  Akad  Tabarru'  Pada  Asuransi  & Reasuransi Syari'ah
Pertama: Ketentuan Hukum
1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
2. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
3. Asuransi  syariah  yang  dimaksud  pada  point  1  adalah  asuransi  jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

## Kedua: Ketentuan Akad
1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah  dengan  tujuan  kebajikan  dan  tolong-menolong  antar  peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’
1. Dalam  akad  Tabarru’,  peserta  memberikan  dana  hibah  yang  akan digunakan  untuk  menolong  peserta  atau  peserta  lain  yang  tertimpa musibah.
2. Peserta  secara  individu  merupakan  pihak  yang  berhak  menerima  dana tabarru’  (mu’amman/mutabarra’  lahu)  dan  secara  kolektif  selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.
Keempat: Pengelolaan
1. Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil  investasi  dari  dana  tabarru’  menjadi  hak  kolektif  peserta  dan dibukukan dalam akun tabarru’.
3. Dari  hasil  investasi,  perusahaan  asuransi  dapat  memperoleh  bagi  hasil berdasarkan  akad  Mudharabah  atau  akad  Mudharabah  Musytarakah, atau memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
Kelima: Surplus Underwriting
1. Jika  terdapat  surplus  underwriting  atas  dana  tabarru’,  maka  boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
a. Diperlakukan  seluruhnya  sebagai  dana  cadangan  dalam  akun tabarru’.
b. Disimpan  sebagian  sebagai  dana  cadangan  dan  dibagikan  sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
c. Disimpan  sebagian  sebagai  dana  cadangan  dan  dapat  dibagikan sebagian  lainnya  kepada  perusahaan  asuransi  dan  para  peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
2. Pilihan  terhadap  salah  satu  alternatif  tersebut  di  atas  harus  disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
Keenam: Defisit Underwriting
1. Jika  terjadi  defisit  underwriting  atas  dana  tabarru’  (defisit  tabarru’), maka  perusahaan  asuransi  wajib  menanggulangi  kekurangan  tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).
2. Pengembalian  dana  qardh  kepada  perusahaan  asuransi  disisihkan  dari dana tabarru’.
Ketujuh: Ketentuan Penutup
1. Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrase  Syari’ah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dengan  ketentuan  jika  di kemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan,  akan  diubah  dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Hasan, Asuransi Dalam Persfektif Hukum Islam . Jakarta: Kencana, 2004 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  21/DSN-MUI/X/2001  Tentang  Pedoman Umum Asuransi
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:53/DSN/MUI/X/2006  Tentang  Akad  tabrru’ Pada Asuransi Syariah
Kasmir, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: T. raja Grafindo Persada, 2008
Nasution,  Mangaraja  Palianja, Basic  Training  Modul  2002 .  Jakarta:  PT.  Asuransi Takaful Keluarga, 2002
Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan