## KEKERASAN DISKURSIF ATAS NAMA “WAR ON TERRORISM” : BENTUK BARU PELANGGARAN HAM

## Muhammad Zuhdan
Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada mzoehdan@yahoo.com
Abstract: This paper is about to see the discourse of the war on terrorism by using Foucaldian perspective. The thesis said that the discourse of "war on terrorism" is a product of hegemonic power and therefore has created a discursive violence that threaten human rights. The purpose is to provide an alternative approach in view  of  global  and  national  discourse  on the  issue  of  the  war  against  terrorism. Research result found interest fact that the fight against terrorism has threatened civil  liberties  and political  freedom from violence discursive hegemony of  power produced by the global and national levels. In addition this paper also offers how a  modern  government  should  do  to    counter  terrorism  based  on  Foucauldian approach.
Keywords: Terrorism, Discourse, Hegemony, Discursive Violence, Human Rights

## Pengantar
Pasca 11 September 2001,
pemerintah  Amerika  Serikat  dan negara-negara  Barat  berusaha  keras untuk  menjadikan  terorisme  sebagai ancaman  baru  demokrasi  liberal Barat  (Chalk,  2002  :  40).  Terorisme memang  bukan  istilah  baru  yang dikenal  oleh  dunia  Barat,  tetapi menjadi  istilah  antagonistik  ketika dihadapkan dengan demokrasi liberal Barat  Pasca  Tragedi  9/11.  Perang melawan  terorisme  yang  dikuman- dangkan  oleh Amerika Serikat (AS) itu kemudian membuat hampir semua  negara-negara  di  belahan
dunia mau tidak mau harus satu garis komando  dengan  Amerika  Serikat. “Either  you  are  with  us  or  you  are with  the  terrorism” .  Penggalan pidato Bush tersebut memperlihatkan AS memainkan sebuah politik bipolar  yang  sangat  antagonistik, kawan atau lawan  (Soleim, 2006). Pihak-pihak yang mau satu barisan  komando  dengan  AS  dalam perang  melawan  terorisme  akan disebut  sebagai  kawan  AS  dan  yang menolak  bergabung  akan  disebut sebagai  musuh  AS.  Secara  tidak langsung,  AS  ingin  mengatakan
bahwa  negara-negara  atau  pihak- pihak  non-negara  yang  tidak  mau satu  barisan  dengannya  melawan terorisme akan disebut sebagai
kelompok yang anti demokrasi. Amerika Serikat berhasil memainkan politik antagonistik tersebut  yang  kemudian  dari  situ lahirlah konsep musuh bersama yang harus  diperangi  secara  global,  yaitu teroris.  Masalah  muncul  ketika definisi dan kategorisasi “teroris” itu juga  harus  ikut  dengan  apa  yang diwacanakan  oleh  Amerika  Serikat. Untuk  dapat  mengatakan  siapa  yang dianggap teroris dan siapa yang tidak dianggap teroris harus sesuai  dengan apa yang diwacanakan oleh Amerika Serikat.
Dari  politik  bipolar  antago-nistik, AS  kemudian  memainkan  politik diskursif  yang  tujuannya  untuk menghegemoni  wacana  terorisme secara  global.  Semua  wacana  dan pengetahuan tentang terorisme Amerika  Serikatlah  yang  menjadi produsen tunggalnya. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan  global  maupun nasional  melawan  terorisme  mau tidak mau harus mengadopsi wacana
dan  pengetahuan  yang  diproduksi oleh Amerika Serikat tersebut.
Proses  hegemonisasi  AS  dalam perang  melawan  terorisme  menjadi strategi  politik  yang  lebih  jitu ketimbang harus mengerahkan kekuatan  militer  untuk  memberantas terorisme  karena  dengan  hegemoni tersebut maka Amerika Serikat dapat menciptakan global  governance dan politik unipolar untuk menggerakkan semua negara dalam perang melawan terorisme.  Dengan  kata  lain,  melalui hegemoni  tersebut,  maka  Amerika Serikat  dapat  menciptakan  musuh bersama  dan  sekaligus  menciptakan kekuatan  bersama  untuk  melawan musuh bersama tersebut.
Anna  Cornelia  Beyer  (2012) dalam “Hegemony and Power in The Global War Terrorism” memaparkan dengan  jelas  bagaimana  Amerika Serikat  punya  peran  kuasa  yang sangat  kuat  dalam  menghegemoni negara-negara  secara  global  dalam perang  melawan  terorisme.  Beyer dalam tulisannya tersebut juga memaparkan bahwa Amerika Serikat tidak  dapat  hanya  menggunakan kekuatan material saja (baca : militer dan ekonomi) dalam perang melawan
terorisme, tetapi juga butuh kekuatan immaterial (baca: ide). Bagi Beyer, keberhasilan Amerika Serikat dalam perang
melawan  terorisme  tidak  hanya
menciptakan kekuasaan material yang  unipolar,  tetapi  juga  kekuasaan ide  yang  unipolar.  Oleh  sebab  itu,
menurut Beyer kekuasaan hegemonik menjadi peran yang harus dipegang  oleh  Amerika  Serikat  agar dapat menciptakan pemerintahan hegemonik global yang akan memudahkan dalam men- setting agenda  kebijakan  sekaligus  mengin- tervensi kebijakan negara-negara yang berada dalam satelit kekuasaan- nya.  Beyer  meyakini  hal  itulah  yang melatarbelakangi  Amerika  Serikat dalam  menciptakan  kuasa  hegemoni atas perang melawan terorisme. O.P  Richmond  (2003),  dalam “Realizing  Hegemony  :  Symbolizing Terrorism and Roots of The Conflict” melihat  latar  belakang hegemoni  dalam  perang  melawan terorisme yang dilakukan oleh
Amerika Serikat dengan sudut pandang  yang  berbeda.  Richmond melihat alasan utama Amerika Serikat    untuk  melakukan  hegemoni
atas  perang  melawan  terorisme karena  untuk  mempertahankan  label dirinya  sebagai  simbol  kekuatan dominasi  dan  super  power  dunia yang  tidak  tertandingi  dan  terkalah- kan.
Simbol tersebut hilang dan diragukan  ketika  Al  Qaida  berhasil melakukan sebuah teror yang spekta- kuler  menohok  jantung  kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat dengan  menabrakkan  pesawat  ke Gedung World  Trade  Center (WTC) dan  Gedung  Pentagon  pada  11 September  2001,  padahal  kedua tempat  tersebut  selama  ini  diyakini menjadi  simbol  kekuatan  ekonomi dan militer AS. Di sisi lain, menurut Richmond,  tujuan  perang  Al  Qaida bukan  ingin  memenangkan  sebuah “real  war” tetapi “immateral  war , yaitu dengan mendelegitimasi simbol dominasi AS sebagai negara adidaya. Oleh  sebab  itu,  Richmond  dalam karyanya  tersebut  meyakini  bahwa Amerika Serikat menggunakan strategi  kekuasaan  hegemonik  dalam perang  melawan  terorisme  dalam rangka untuk mempertahankan simbol  dirinya  sebagai  negara  adi daya yang  tidak terkalahkan.
Muge  Kinacioglu  (2012)  dalam “War  on  Terror’  and  Hegemony:
Inter-national Law-Making
Regarding  Terrorism  After  9/11” memiliki  pandangan  lain  atas  upaya hegemoni  Amerika  Serikat  dalam perang melawan terorisme. Kinacioglu mengatakan bahwa hegemoni  atas  perang  melawan terorisme  diciptakan  dalam  rangka untuk  mendorong  munculnya  norma baru  dalam  hukum  internasional terutama  untuk  mendapatkan  perse- tujuan legal atau resolusi dari Dewan Keamanan  PBB  untuk  penggunaan kekuatan  atau  intervensi  militer  dan intervensi  politik    ke  negara-negara yang dianggap sebagai sarang teroris. Kinacioglu  melihat  pasca  tragedi 9/11  Amerika  Serikat  berkepen- tingan  sekali  menciptakan  hegemoni perang  melawan  terorisme  untuk menggalang  dukungan  dari  Dewan Keamanan  PBB  agar  memberikan resolusi  intervensi  militer  atau  pun intervensi  politik  ke  negara-negara yang dianggap sebagai sarang teroris. Misalnya  saja,  Amerika  Serikat berhasil  mendapatkan  resolusi  dari Dewan Keamanan PBB untuk menyerang  Afganistan  dalam  rangka
memburu tokoh-tokoh maupun pengikut  Al  Qaida  dan  Taliban  yang selama ini dianggap sebagai kelompok teroris. Tidak hanya Afganistan,  tetapi  negara-negara  lain di  seluruh  belahan  dunia  harus  mau menerima  intervensi  militer  maupun intervensi  politik  sebagai  bentuk penghormatan atas norma dan hukum internasional  ketika  Dewan  Keama- nan PBB sudah memberikan resolusi atas nama pemberantasan terorisme. Dari  beragam  literatur  diatas makin menguatkan tesis bahwa hege- moni  memang  menjadi  bagian  yang tidak terpisahkan dari perang melawan  terorisme.  Pertanyaannya sekarang  bagaimana  dampak  hege- moni  wacana  perang  melawan  tero- risme  tersebut  terhadap  hak  asasi manusia  (HAM)?  Pertanyaan  terse- but  muncul  dari  kenyataan  empirik bahwasannya hegemoni wacana perang  melawan  terorisme  tersebut justru melahirkan kekerasan diskursif yang mengancam HAM warga negara.  Kekerasan  diskursif  sebagai manifestasi  hegemoni  perang  mela- wan  terorisme  itulah  yang  menjadi fokus  analisis  tulisan  ini.  Metode analisisnya  dengan  analisis  wacana
Foucaldian yang mengandaikan
bahwa di balik wacana atau pengetahuan  itu  ada  kekuasaan
beserta teknologi kekuasaannya yang berfungsi mengatur ( Gover-
mentality) dan mendisiplinkan (Dici- pline) wacana tersebut.
Hegemoni Wacana, Kekerasan Diskursif,  dan  “ War  on  Terror ”
dalam
Perspektif Foucaldian:

## Kerangka Analisis
Tulisan  ini  menggunakan  metode analisis  wacana.  Untuk  memahami metode  analisis  wacana,  penulis mencoba mengutip apa yang dikatakan  Purbani (2005) yang mengatakan  jika  dalam  pendekatan empirisme-positivisme
maupun fenomologi    wacana  terbatas  pada pengertian  unit  kebahasaan,  pernya- taan, pemikiran, atau landasan penentuan  dan  pemahaman  akan fakta-fakta,  tetapi  dalam  konsep Foucault, wacana mengandung pengertian  akan  adanya power dan kekuasaan  di  balik  pernyataan- pernyataan tersebut. Paham ini
mempercayai bahwa relasi kekuasaan dalam
masyarakat mempengaruhi dan membentuk cara-
cara bagaimana kita saling berkomunikasi dan bagaimana pengetahuan diciptakan. Diskursus dipercayai sebagai piranti-piranti yang digunakan lembaga-lembaga  untuk  mempraktik kan  kuasa-kuasa  mereka  melalui proses-proses pendefinisian, pengisolasian,  dan  pembenaran.  Ia menentukan mana yang dapat dikatakan, mana  yang tidak terhadap suatu  bidang  tertentu,  pada  kurun waktu tertentu pula.
Lebih lanjut, Purbani juga menjelaskan  unit  analisis  wacana terdiri  atas  sekumpulan  peraturan- peraturan  tak  tertulis  serta  asumsi- asumsi  yang  dipahami  bersama sebagai  upaya  untuk  mengatur  apa yang  pantas  ditulis,  dipikirkan,  dan dilakukan dalam suatu bidang. Analisis wacana mempelajari bagai-mana peraturan-peraturan,
konven-si-konvensi  dan  prosedur- prosedur  yang  membenarkan  dan menentukan  tata  wacana  ( discursive practice ). Ia menelusuri secara mendalam segala sesuatu yang dikatakan atau ditulis dalam masyarakat,  sistem  umum,  repertoir dari topik-topik
pembica-raan,
aturan-aturan  yang  dinyatakan  yang mengatur  apa  yang  boleh  dikatakan dan  apa  yang  tidak  boleh,  apa  yang dapat  diperdebatkan  dalam  suatu bidang kajian.
Dalam  konteks  makalah  ini, menurut Gramscian, hegemoni dijalankan melalui ide dan kepemim- pinan  moral  yang  dilakukan  oleh kelas  penguasa  untuk  menguasai kesadaran massa, tetapi  bagi  Foucal- dian  hegemoni  dapat  dijalankan melalui struktur wacana yang dibangun oleh kekuasaan yang tujuannya untuk menciptakan
pengetahuan  atau  wacana  yang mainstream-dominatif yang akan selalu membenarkan tindakan penguasa tanpa harus dengan represif
tetapi melalui regulasi dan normalisasi  (Foucault,  1980  :  96). Kata  lain  hegemoni  menurut  istilah Foucalt  adalah  upaya  menciptakan “ Regime of Truth ” sebagaimana yang
dia nyatakan dalam karyanya
“Power  and  Knowledge” ,  berikut penggalan pernyataannya.
“régime  of  truth,  its  ‘general politics’  of  truth:  that  is,  the types  of  discourse  which  it accepts  and  makes  function  as true; the mechanisms and instances  which  enable  one  to
distinguish true and false statements,  the  means  by  which each is sanctioned; the techniques and procedures accor-ded value in the acquisition  of  truth;  and  the status  of  those  who  are  charged with  saying what  counts  as  true (Foucault, 1980 : 131).”
Hegemoni  Foucaldian  tid-ak  lagi mengandalkan  pada  struktur  represif tetapi  lebih  mengandalkan  struktur wacana.  Adanya  struktur  wacana tersebut  membuat  pengetahuan  atau “kebenaran”  bukan  sesuatu  yang bersifat  murni  alamiah  tetapi  sudah mengalami  dekonstruksi  maknanya. Kemudian,  ketika  kuasa  atas  makna tersebut  dipegang  oleh  struktur kekuasaan maka pengetahuan ataupun  “kebenaran”  sudah  menjadi bias  kekuasaan.  Hegemoni  wacana dijalankan  dengan  melalui  konsep kerja  yang  diistilahkan  Foucault sebagai  teknologi  kekuasaan  yang berbentuk biopolitic , govermentality , dicipline , survei-lence, dan exclusion .
Menurut Foucault, hegemoni akan efektif ketika kekuasaan dapat memahami  berjalannya biopolitic . Foucalt  melihat  bahwa  manusia  itu sebuah  entitas  biologi  yang  butuh
diadministrasikan dalam urusan
kelahiran, kematian, kesehatan, populasi, kependudukan, dan
sebagainya, sebagaimana yang
Foucalt  nyatakan  dalam  karyanya “History  Of  Sexuality”, berikut penggalan pernyataannya :
“on  the  species  body,  the  body imbued  with  the  mechanisms  of life  and  serving  as  the  basis ofthe biological processes: propagation, births and mortality, the level of health, life expectancyand  longevity,  with all the conditions that can cause these  to  vary.  Their  suspension was  effectedthrough  an  entire series  of interventions and regulatory  controls:  a  bio- politics of the population (Foucault, 1990 : 139 )”.
Pengaturan administratif manu-sia
(baca: govermentality ) sebagai entitas biologis itu merupakan sebuah  bentuk  kekuasaan  tersendiri yang berbeda dari kekuasaan deterministik  ekonomi  sebagaimana yang digambarkan oleh Marx. Kekuasaan mengatur manusia sebagai  entitas  biologis  itu  disebut Foucault  sebagai biopower .  Melalui biopower ini, penguasa dapat
memiliki kuasa
hegemoni pengetahuan  dan  kebenaran  atas masyarakat  sampai  urusan  yang
terkecil.  Hegemoni  pengetahuan  dan kebenaran  tersebut  sampai  membuat manusia  sebagai  entitas  biologi tersebut  tidak  punya  sebuah  konter hegemoni karena kuasa akan definisi dan  makna  juga  sudah  diatur  secara administratif  yang  lama  kelamaan makna dan definisi tersebut dianggap sebagai kebenaran yang harus diterima secara formal oleh
masyarakat. Kemudian bagi Foucault,
hegemoni wacana juga dapat dilakukan melalui praktik pendisiplinan.  Tubuh  manusia  perlu diatur  dalam  entitas  politik  yang lebih mikro dan spesifik, misalnya di sekolahan,  rumah  sakit,  penjara, tempat  kerja,  barak  militer,  dan sebagainya (Foucault, 1977 : 168). Metode  pengaturannya  melalui sebuah pengawasan kepada individu- individu agar individu-individu tersebut  disiplin  sebagaimana  yang diharapkan oleh sang kuasa pengawas.  Pengawasan  ini  tidaklah langsung menghadirkan sebuah kekuasaan  represif-empirik  tetapi cukup  dengan  menghadirkan  kekua- saan  abstrak  yang  seolah-olah  selalu hadir  dalam  alam  pikiran  individu-
individu  yang  diawasi  tersebut  yang membuat dia secara otomatis mendisiplinkan  diri  dengan  sendiri- nya  tanpa  harus  langsung  diawasi seorang petugas pengawas. Inilah  yang  disebut  Foucault sebagai panopticon effect. Melalui praktik pendisiplinan dengan metode panop-ticon  effect ini  hegemoni wacana akan selalu hadir dalam alam pikir dan kesadaran masyarakat tanpa harus  menghadirkan  aparat  negara untuk  mendampingi  ataupun  menga- wasi  langsung  per  individu-individu dalam  masyarakat  tersebut.  Adanya panopticon  effect ini  wacana  yang diproduksi  penguasa  akan  menjadi menu  wacana  tunggal  yang  harus dienyam  oleh  masyarakat  karena kalau  tidak  mau  mengenyam  seolah- olah  akan  ada  pengawasan  dan ancaman  hukuman  tersendiri  yang selalu hinggap dalam pikiran. Lalu,  hegemoni  wacana  juga dapat  dilakukan  melalui  praktik ekslusi.  Penguasa  menurut  Foucault memiliki  otoritas  untuk  menyusun dan  memilah  wacana.  Penyusunan dan  pemilahan  wacana  bukanlah sebuah  proses  apolitis  yang  nir- kepentingan  tetapi  justru  penuh
makna  dan  kepentingan,  sebagai- mana  Foucalt  hipotesiskan  dalam karyanya “ The Order of Discourse” : “that  in  every  society  the production  of  discourse  is  at oncecontrolled, selected, organi- zed  and  redistributed  by  a certain  number  of  procedures whose  role  is  toward  off  its powers  and  dangers,  to  gain mastery  over  its  chance  events, to  evade  its  ponderous,  formi- dable materiality (Foucault,
1981 : 54)
Menentukan  wacana  mana  yang baik  dan  benar  atau  wacana  mana yang  buruk  dan  salah  merupakan sebuah  praktik  ekslusi  yang  ada dalam  setiap  masyarakat.  Adanya praktik  ekslusi  wacana  ini  membuat sebuah  polarisasi  dan  antagonisme antar  aktor.  Aktor  yang  hegemonik- lah  yang  akan  dapat  menciptakan sebuah  wacana  tunggal  otoritatif, sedangkan  aktor  di  luar  itu  hanya dapat  mendapatkan  ekslusi  sehingga apapun  wacana  yang  diproduksinya hanya dianggap sebagai wacana yang salah dan tidak layak diterima secara universal.  Oleh  sebab  itu,  melalui praktik  ekslusi  ini  para  penguasa dapat memiliki kuasa diskursif untuk menentukan  siapa  kawan  yang  harus
dirangkul  dan  siapa  musuh  yang harus diperangi.
Jika  menggunakan  pendekatan teoritiknya  Foucault  di  atas,  maka konsepsi  tentang  hegemoni  wacana dan  kekerasan  diskursif  dalam “war on  terror” dapat  dilihat  salah  satu bentuknya sebagai berikut. Misalnya, ketika  warga  negara  diposisikan sebagai  entitas  biopolitik  maka  di saat  itu  pula  warga  negara  tidak memiliki  kuasa  atas  makna  atau pengetahuan  tentang  dirinya  sendiri sehingga  mudah  oleh  penguasa dikategorisasikan sebagai sosok yang memiliki  ciri-ciri  seorang  teroris berdasarkan  data-data  administrasi biologis  yang  diproduksi  secara monopoli oleh negara. Contoh kasus, seseorang itu memiliki data kelahiran dengan  nama  yang  agak  “ke-arab- arab-an”  ataupun  identik  dengan nama  Islam,  maka  dengan  mudah sebuah  negara  melabelinya  sebagai ciri-ciri  seorang  teroris. Labeling teroris yang direproduksi oleh negara berdasarkan  data-data  administratif biologis  dapat  dikategorikan  sebagai salah satu bentuk kekerasan diskursif.
Analisis Kekerasan Diskursif dalam “War on Terrorism” Pernyataan Presiden
George Bush, ”either you are with us or you are  with  the  terrorism”, secara eksplisit  menunjukkan  bahwa  dunia ini terbelah antara pertarungan kekuatan baik (good) dan  kekuatan jahat (evil) ( Masykur,  2008). Walau- pun cuma pernyataan tetapi apa yang dikatakan oleh Bush tersebut sebagai sebuah  bentuk  hegemoni  wacana yang  membuat  ketegangan  baru  di berbagai negara.
Ketegangan tersebut terkait dengan  kebijakan  dalam  negeri  yang akan  diambil  oleh  masing-masing negara dalam menyikapi isu terorisme,  padahal  dapat  jadi  isu terorisme bukan menjadi isu prioritas kebijakan negara-negara tersebut dan di sisi lain kebijakan perang melawan terorisme justru akan banyak  melanggar  HAM  rakyatnya sendiri, tetapi  karena  yang memberi- kan pernyataan adalah seorang presiden sebuah negara paling adidaya  maka  mau  tidak  mau pernyataan  tersebut  telah  mencipta- kan  norma  baru  dalam  hukum internasional  yang  mengikat  semua
negara  melampaui  norma  HAM universal.  Jika  tidak  mau  mereali- sasikan  pernyataan  tersebut  maka sebuah negara akan dikucilkan bahkan dapat diperangi oleh Amerika
Serikat dan sekutunya karena dianggap  berteman  dengan  teroris.
Hak self determination sebuah negara  terancam  juga  karena  ada hegemoni wacana yang dilontarkan Kemudian  Bush  juga  menyata- kan,  “ We  are  facing  a  new  kind  of enemy-somebody  so  barbaric  that they  would  fly  airplanes  into  a building  full  of  innocent  people ( FDCH Transcript ,  2001  :  3) ” .  Istilah barbar  dalam  pidato  tersebut  juga menyiratkan  sebuah  konotasi  untuk menunjuk  kelompok  yang  menjadi musuh  baru  yang  harus  dilawan bersama.  Kelompok  yang  dianggap barbar  oleh  Bush  tersebut  tidak secara  eksplisit  disebutkan  siapa aktor  tersebut.  Tetapi,  jika  kita melihat  pernyataan  pidato  Bush  di kantor National  Security  Strategy pada  September  2002  akan  tahu siapa  yang  dimaksud  kelompok barbar tersebut.
“The  war  on  terrorism  is  not  a clash  of  civilizations.  It  does, however,  reveal  the  clash  inside
a  civilization,  a  battle  for  the future of the Muslim world. This is a struggle of ideas and this is an  area  where  America  must excel ( Dannreuther  &  Peterson, 2006 : 2 )”.
Dari  pernyataan  tersebut  dapat dilihat  memang  perang  melawan terorisme  bagi  Bush  bukan  perang peradaban,  tetapi  perang  pada  salah satu  bagian  dalam  peradaban  Islam sehingga  kelompok  barbar  yang dimaksud dalam pidato Bush sebelumnya  kuat  sekali  mengarah pada Islam. Labeling bahwa pemeluk Islam  identik  dengan  teroris  dan ajaran  Islam  adalah  ajaran  yang melahirkan  terorisme  menjadi  suatu wacana  global  yang  hegemonik.  Hal ini  diperkuat  dengan  pernyataan Blair  sekutu  dekat  Bush  yang  lebih jelas  lagi  dengan  menyebut  empat ciri  ideologi  setan  para  teroris:  anti Israel;  anti  nilai-nilai  Barat;  ingin menerapkan  syariah  Islam,  dan mempersatukan  umat  Islam  dengan Khilafah ( BBCNews) . Pernyataan Bush  dan  Blair  tersebut  jelas-jelas mecitrakan  sosok  pelaku  teroris  itu identik dengan orang Islam.
Gambar  1.  Demontrasi  Santri Muhammadiyah  Pasca  Kematian
Siyono  di  Depan  Polda  DIY,  2016 (Sumber: Foto Amatir) Jika  dilihat  dengan  pendekatan biopolitik-nya  Foucault,  pernyataan
Bush  maupun  Blair  tersebut  dapat dikategorikan sebagai kekerasan diskursif  yang  mengancam  HAM. Misalnya  saja,  ketika  sebuah  negara menerapkan regulasi konter terorisme  dengan  membuat  indikator ciri-ciri  seorang  teroris  seperti  yang dinyatakan  oleh  Bush  dan  Blair tersebut  tentu  saja  akan  banyak orang-orang  yang  akan  ditangkap dengan  tuduhan  terorisme  padahal hanya memiliki pemikiran anti israel, anti  nilai-nilai  Barat,  penegakan syariah,  serta  khilafah  Islamiyah padahal  itu  menjadi  bagian  dari kebebasan sipil politik untuk menyuarakan pendapat.
Upaya  hege-moni  wacana “war on  terrorism” menggunakan  praktik biopolitik pernah juga dilakukan oleh Ansyad  Mbai  selaku  ketua  Badan
Penanggulangan Teroris (BNPT)
Indonesia  yang  menuai  banyak kritikan karena cenderung memperli- hatkan kekerasan diskursif  yang ber- dampak pada diskriminasi kelompok, pernyataan dia seperti berikut.
“Ciri-ciri  radikalisme  (mengutip pandangan  Gus  Dur  dalam  buku Ilusi  negara  Islam),  antara  lain bahwa kelompok itu suka mengkafirkan  orang.  Jangankan yang berbeda agama, yang berbeda  saja,  dalam  tata  ibadah, misalnya  itu  sudah  dianggapnya kafir. Kedua, mereka selalu mengatasnamakan  Tuhan  untuk menghukum  yang  lain.  Tujuan gerakan  mereka  adalah  ingin mengubah  negara  bangsa  menjadi negara  agama.   Ganti  ideologi Pancasila  dengan  Islam  versi mereka,  mengganti  NKRI  dengan khilafah.  Ini ancaman bagi NKRI, karena itu presiden selalu mengatakan,  negara  tidak  boleh kalah ( https://qousa.wordpress . com/tag/ansyaad-mbai).”
Kembali  ke  pernyataan  Bush, bahwa  perang  melawan  terorisme adalah  perjuangan  ide  dan  Amerika Serikat  harus  mengambil  bagian. Pernyataan Bush tersebut mencerminkan  bahwa  dunia  Islam
adalah  dunia  yang  bermasalah  dan Amerika  Serikat  harus  masuk  ke dalam  dunia  Islam  untuk  berjuang mempromosikan  ide  baru  agar  masa depan dunia Islam punya masa depan yang lebih bagus. Hal ini memperlihatkan bahwa Amerika
Serikat dalam  perang  melawan terorisme  tersebut  juga  melakukan sebuah  hegemoni  wacana  melalui praktik  ekslusi, bahwa ide baru yang dibawa  Amerika  itu  adalah  ide  yang beradab,  sedangkan  ide  dalam  dunia Islam  adalah ide  yang tidak beradab. Maka dari itu, dunia Islam harus mau menerima  dan  menerapkan  ide  baru dalam negaranya agar lebih maju dan beradab  sebagaimana  Amerika  ima- ginasikan. Ide baru yang ingin dipro- mosikan ke dunia Islam sebagaimana Bush  nyatakan  tersebut  adalah  ide demokrasi, seperti yang Bush nyatakan dalam sebuah pidatonya :
“ By  strengthening  Iraqi  demo- cracy,  we  will  gain  a  partner  in the cause of peace and moderation in the Muslim world and  an  ally  in  the  worldwide struggle  against  the  terrorists
( http://www.washingtonpost.co
m/wpdyn/content/article/2005/1 1/30/AR2005113000667.html ).”
Dengan melakukan praktik ekslusi  wacana  ini,  maka  Amerika Serikat  akan  lebih  mudah  meng- hegemoni  wacana  tentang  ide  baru yang  beradab  dan  setiap  negara, bahkan  negara-negara  Islam  harus mau  mengakui  dan  menerimanya sebagai  ide  baru  yang  beradab, sedangkan  ide  yang  lain  tidak  layak dengan  peradaban  dan  harus  di- perangi.  Ide  baru  yang  dimaksud Amerika itu adalah demokrasi liberal Barat. Negara yang tidak mau tunduk pada  hegemoni  Amerika  dalam memerangi  terorisme  akan  dilabeli sebagai negara yang tidak demokratis.  Praktik    ekslusi  juga akan  muncul  ketika  sebuah  negara (semisal  :  Indonesia)  menerapkan regulasi  konter  terorisme  dengan memberikan pembedaan definisi identitas  antara  warga  negara  yang baik  dengan  teroris.  Identitas  orang- orang  atau  kelompok  yang  diduga teroris sebagaimana yang AS wacanakan identik sebagai kelompok barbar, evil , dan tidak beradab. 1
1 Lihat,  Ricard  Jackson,  “Security,
Democracy,  and  the  Rhetoric  of  Counter- Terrorism”,  dalam  Jurnal Democracy  and
Security, 1:147–171,  2005.  Buku  ini memberikan  sebuah  gambaran  yang  cukup jelas  tentang  bagaimana  pemerintah  AS
Hal  ini  nampaknya  juga diterapkan oleh BNPT dalam
mendefinisikan kelompok Islam yang  moderat  dengan  kelompok Islam  yang  radikal.  Kelompok  Islam yang  radikal  diwacanakan  BNPT sebagai  teroris  sehingga  butuh  di- treatment dengan  program  deradika- lisasi  agar  kembali  menjadi  Islam yang moderat ( http://www.bbc.co.uk/ indonesia/berita_indonesia/2013/08/1 30827_lapas_khusus_terorisme.shtm l) . Ekslusi wacana tersebut jelas-jelas bentuk  kekerasan  diskursif  karena menciptakan sebuah isolasi, margina- lisasi,  dan  diskriminasi  orang-orang atau  kelompok-kelompok  yang  di- anggap  Islam-nya  menyimpang  dari pandangan  Islam  mayoritas.  Kasus marginalisasi dan diskriminasi terhadap  kelompok  Islam  radikal menjadi fenomena umum di Indonesia  yang  seolah-olah  mereka tidak  layak  hidup  berdampingan dengan  kelompok  Islam  mayoritas atau  masyarakat  umum  padahal
menciptakan ekslusi wacana untuk membedakan identitas “ evil terrorist dengan good  Americans” .  Ekslusi  wacana  yang dilakukan  oleh  AS  dilakukan  sebagai  upaya hegemoni  wacana  dalam  mendefinisikan kelompok-kelompok  yang  dianggap  teroris dan kelompok-kelompok pro-Amerika.
dalam  konteks  kewarganegaraan  dan HAM mereka memiliki hak sipil dan hak  kewarganegaraan  yang sama. Di sini  terlihat  jelas,  akibat  praktik ekslusi  wacana  tersebut  berpeluang melanggar  HAM  kelompok  yang diekslusi dari wacana mainstream . Hegemoni wacana “war  on terrorism” dan  kekerasan  diskursif- nya    juga  dilakukan  dengan  praktik “govermentality” dan praktik “surveilance” sebagaimana  yang
Foucault konsepsikan. Misalnya,
wacana tentang kepengaturan perbankan yang mendisiplinkan bank-bank agar sensitif dan antisipatif  terhadap  tindak  pencucian uang  untuk  terorisme, 2 yang  salah satu  muatannya  untuk  memastikan (baca: mengontrol dan men- screening administratif) bahwa identitas  para  nasabah  tidak  masuk dalam  indikasi  sebagai  teroris  dan transaksi  perbankan  yang  dilakukan- nya  bukan  untuk  kegiatan  jaringan teroris.  Para  nasabah  yang  mengeta- hui  regulasi  tersebut  seakan-akan
2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
merasa diawasi identitas dan transaksi  perbankannya  yang  mem- buat hak privasi mereka terlanggar.
Gambar  2.  Akibat  Dicap  Teroris Jenazah  Siyono  Sempat  Ditolak Dikuburkan di Kampungnya  oleh Lurah Setempat.
Referensi  ( Sumber :  Pemuda  Muham- madiyah DIY)
Wacana  kepengaturan “war  on terrorism” tersebut  juga  menjalar sampai  ke  tata  aturan  di  level masyarakat  kampung  karena  ada himbauan dari aparat keamanan lokal ke warga agar mencurigai orang baru yang  rumahnya  tertutup  dan  jarang sosialisasi  dengan  warga  sekitar karena orang-orang seperti itu merupakan  ciri-ciri  jaringan  teroris. Adanya  himbauan  semacam  itu menciptakan sebuah panopticon effect (efek  ketakutan)  dalam  ranah pikiran  dan  kesadaran  individu-
individu  dalam  masyarakat  yang seolah-olah  merasa  selalu  diawasi oleh aparat keamanan negara.
Kekerasan  Diskursif  Atas  Nama “ War on Terrorisme ”: Bentuk Baru Pelanggaran HAM
Hegemoni  wacana “War  on Terrrorism” ternyata memiliki
dampak  yang  cukup  serius  terhadap HAM.  Melalui  analisis  wacana  yang penulis  lakukan  ditunjukkan  bebe- rapa  sampel  penggalan  kalimat  dari pernyataan-pernyataan,  baik  verbal maupun  teks  dari  para stakeholder yang berwenang dalam proyek global “war  on  terrorism” mengarah  pada sebuah  bentuk  kekerasan  diskursif jika dilihat dengan perspektif Foucauldian.  Kekerasan  diskursif memang  tidak  melukai  fisik  atau menghilangkan nyawa seseorang atau  kelompok  yang  menjadi  korban dari  serangan  kekerasan  diskursif tersebut,  tetapi  kekerasan  diskursif berpotensi  melanggar  HAM  karena akan mengisolasi, marginalisasi, mengekslusi,  dan  diskriminasi  hak- hak  sipil  dan  hak-hak  politik  bahkan hak  ekonomi  sosial  budaya  orang- orang yang menjadi korban
kekerasan  diskursif  tersebut.  Inilah bentuk  baru  pelanggaran  HAM  atas nama “War on Terrorism”.
Atas  nama  “kebaikan  bersama” sebuah  rezim  dapat  menciptakan sebuah hegemoni wacana yang dapat mengeklusi  sebuah  kelompok  dari sistem politik  yang  ada.  Bahkan atas nama  aturan  hukum,  rezim  dapat membuat  kebijakan  ataupun  produk hukum  lainnya  untuk  mengeklusi sebuah  kelompok  dari  kehidupan politik  maupun  sosial.  Politik  eklusi menjadi  wajah  tersembunyi  dari sebuah  rezim  kekuasaan  karena dengan  memainkan  politik  eklusi tersebut  maka  rezim  akan  berhasil membangun status  quo .  Kelompok atau  orang-orang  yang  dieklusi  akan diopinikan oleh rezim sebagai musuh bersama  masyarakat  dan  ancaman ideologis negara.
Dalam  kasus “war  on  terror- ism”, agama  saat  ini  disubjekkan sebagai enemy  of  the  state .  Kian radikal pemahaman  agama kita, kian disubjekkan  sebagai  subjek  yang membahayakan  keamanan  negara. Proyek terorisme global dan nasional adalah  contoh  bagaimana  agama disubjekkan  oleh  negara  modern
sebagai  ancaman  keamanan.  Demi kestabilan  politik,  gerakan  agama dijadikan  proyek  keamanan  oleh negara  modern.  Keamanan  di  mata negara  modern  tidaklah  ditujukan untuk  keamanan  penduduk  tetapi untuk keamanan kapital demi stabilnya pasar.
Umat beragama selaku pendu-duk bukan prioritas yang harus dilindungi keamanannya  oleh  negara,  tetapi justru  menjadi  sasaran  moncong senjata  aparat  keamanan  negara. Kemudian, untuk membe-rangus hak beragama/ hak berkeya-kinan, negara tidak hanya mengguna-kan hardsecurity tetapi juga soft-security . Hardsecurity , yaitu dengan penangkapan,  penahanan,  penyiksa- an, penembakan, penculikan, pemen- jaraan,  ataupun  pembunuhan  para aktivis  keagamaan.  Akhir-akhir  ini juga  memadukan  keduanya,  bentuk softsecurity , yaitu program deradikalisasi  agama  adalah  sebuah strategi  agar  para  ulama  tidak  lagi bersuara  lantang  menentang  ketidak- adilan dan kezaliman kekuasaan. Umat pun juga takut dan memilih diam  ketika  hendak  menyuarakan tuntutan  keadilan  ataupun  kezaliman
karena  takut  dicap  sebagai  teroris. Ketakutan  dicap  sebagai  teroris  ini mengidap  aktivis-aktivis  keagamaan, yang  karenanya  mereka  seakan-akan terpenjara  hak-hak  sipil  dan  hak-hak politiknya  di  ruang  publik.  Kasus kematian  Siyono  adalah  contoh menarik untuk merefleksikan tentang pelanggaran  HAM  dalam  kasus kekerasan  diskursif  atas  nama “war on terrorism ”  di Indonesia.
Mengubah  “ Raison  de  Etate ”
Pemerintah Modern dan Rasionalitas Menangkal Terorisme:  Epilog Jika pemerintahan berjalan karena pemerintah memiliki
otoritas kekerasan  yang  dilegalkan,  maka terorisme  juga  berdiri  atas  nama kekerasan  yang  dibenarkan  melalui ajaran  ideologi  tertentu  sebagai upaya  perlawanan  atas  kekuasaan hegemonik. Kekerasan  yang menjadi “Raison de Etate” berdirinya  peme- rintahan  modern  ini  bagi  Foucaldian memiliki  masalah yang cukup serius ketika harus mengatur penduduknya. Salah  satu  pengaturan  penduduk yang  dilakukan  oleh  pemerintahan modern  adalah  dengan  cara survei-
lence yang  kemudian  juga  mengan- dalkan  perangkat  keamanan  negara bagi foucaldian dianggap justru akan melanggengkan  kekerasan  itu  sen- diri.  Logikanya,  jika “raison  de etate” berdirinya pemerintahan karena punya otoritas legal menggunakan kekerasan, maka logika ini juga akan dipakai penduduk  untuk  melawan  kekuasaan hegemonik. Salah satu  cara perlawa- nan  yang  dilakukan  oleh  penduduk untuk  melawan  kekuasaan  hegemo- nik adalah dengan cara terorisme. Terorisme adalah lahir dari “raison  de  etate” pemerintahan modern  yang  terlalu  mengandalkan logika kekerasan dalam menundukan penduduknya  agar  disiplin  dan  taat terhadap pemerintah. Terorisme bukan  lahir  pasca  11  September 2001,  tetapi  sejak  pemerintahan modern lahir pada abad-18 di Eropa. Kritik  Foucaldian  atas  pemerintahan modern  yang  lahir  pada  abad-18 tersebut, melahirkan konsep govermentality .  Dahulu,  kekuasaan dijalankan  dalam  logika  kekerasaan untuk mengamankan kedaulatan negara, tetapi bagi Foulcaldian bahwasanya pemerintahan pasca
abad-18  harus  berjalan  dengan  nalar govermen-tality. Govermentality adalah  bentuk pemerintahan abad-21. Dia tidak lagi mengandalkan struktur aparat pemerintah dalam melakukan kontrol penduduk, tetapi lebih pada bagaimana  mengatur  dan  mendisip- linkan  wacana  yang  layak  untuk dikonsumsi  oleh  penduduk  agar seiring  dengan  kepentingan  politik penguasa.
Upaya memahami pemerintah di era liberal, tidak dapat lagi menggunakan pendekatan
Weberian  yang  menekankan  bahwa
berbicaranya pemerintah sama halnya  berbicara  tentang  kerja-kerja teknis birokrasi, tetapi bagi
Foulcaldian kekuasaan bekerja melalui  wacana  yang  diproduksi  dan diatur oleh pihak penguasa. Jika  dikaitkan  dengan  upaya pemerintah dalam memberantas terorisme  pasca  11  September  2011, maka  nalar govermentality dapat dijalankan  ketika  terorisme  juga melakukan  upaya-upaya  perlawanan melalui produksi wacana yang dihasilkan dan disebarkannya.
Pemerintah  dapat  menangkap  dan menahan  orang-orang  yang  disangka
atau  dituduh  sebagai  teroris,  tetapi pemerintah  yang  seperti  itu  hanya akan  terjebak  dalam  nalar  pemerin- tahan  konvesional  “menjaga  keama- nan  negara”,  tetapi  bukan  dengan nalar govermentality, yaitu  menge- lola  rasional  penduduknya.  Semakin pemerintah  modern  mampu  men- ciptakan  dan  mengatur  rasionalitas penduduknya,  maka  terorisme  atas nama apapun tidak akan lahir karena negara  bukan  lagi  berdiri  jauh  di istana  negara,  tetapi  negara  mampu hadir dalam pikiran setiap penduduknya.

## Daftar Pustaka
Buku, Jurnal, & Dokumen
Chalk,  Peter. (2002). “The Response to  Terrorism  as  a  Threat  to Liberal  Democracy”.  Dalam Australian Journal of Politics  & History , Volume 44, Issue 3
Dannreuther, Roland & John Peterson,  John.  (2006). Security Strategy and Transatlantic Relations . London: Routledge FDCH Transcript , 16 Sept 2001 : 3
Foucault,  Michel.  (1977). Discipline and  Punish:  The  Birth  of  the Prison . London: Penguin Books Foucault,  Michel  .(1980). Power/ Knowledge:  Selected  Interviews
&  Other  Writings  1972-1977 .
New York: Pantheon Books Foucault,  Michel.(1981).  ‘The  Order of Discourse’, dalam   R. Young
(ed.), “Untying the text: A Post-
Structuralist  Reader”. London:
Routledge & Kegan Paul Ltd
Foucault,    Michel.  (1990). The History  of  Sexuality,  Volume  I: An  Introduction .  New  York: Vintage Books Jackson,  Ricard.  (2005).  “Security, Democracy,  and  the  Rhetoric  of Counter-Terrorism”,  dalam  Jur- nal Democracy  and  Security,
1:147–171
Masykur,  Shohib.  (2008). War  on Terrorism dan Runtuhnya Hegemoni  AS  :  Suatu  Analisis
Gramscian  atas  Tatanan  Dunia Kontemporer .  Skripsi HI Fisipol
UGM
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Soleim,  Silje.  (2006). A  Discourse Analysis  of  President  George  W.
Bush’s Declared War on Terrorism .  Master  Program  in Peace and Conflict
Transformation  in  Univesity  of
Tromso
Internet
https://qousa.wordpress.com/tag/ansy aad-mbai/ . Diunduh 29 Juni 2014
Transcript: President  Bush's  Speech on  the  War  on  Terrorism ,  lihat http://www.washingtonpost.com/ wp- dyn/content/article/2005/11/30/AR20 05113000667.html.  Diunduh  29  Juni 2014 http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit a_indonesia/2013/08/130827_lapas_ khusus_terorisme.shtml .  Diunduh  29 Juni 2014