## PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP GENERASI ALPHA MENGGUNAKAN PENDEKATAN BELA NEGARA
Dian Khorenita Pratiwi 1) , Aji Lukman Ibrahim 2) , Suprima 3) , Aditama Candra Kusuma 4) , Ayu Diah Rahmani 5) , Rindu Audrye 6) 1-6 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: diankhoreanita@upnvj.ac.id 1 , adjie_loekman@upnvj.ac.id 2 , suprima@upnvj.ac.id 3

## Abstract
To  create  a  generation  that  has  anti-corruption  values,  good  and  correct  materials  and directions are  needed.  Through  legal  appeals  regarding  anti-corruption  education  for  students,  one  of  the efforts made by the author is to provide education to students, especially at SDN Rawa Barat 5. This community  service  uses  lectures,  counseling,  and  discussion  methods  entitled  "Anti-Corruption Education  for  the  Alpha  Generation  Using  the  State  Defense  Approach."  The  specific  objective  of this service is to educate the alpha generation about the meaning, types, causes, and prevention of corruption  as  a  means  of  defending  the  country.  The  main  purpose  of  community  service  is  to implement  the  values  of  defending  the  country  for  the  alpha  generation  in  the  spirit  of  anti- corruption in the future. The increase in partners' understanding and knowledge can be seen from the results of the posttest, which proves the partners really understand the material provided.
Keywords:  Anti-Corruption, Country Defense, Generation Alpha

## Abstrak
Untuk menciptakan generasi yang memiliki nilai anti korupsi diperlukan adanya pemberian materi serta  arahan  yang  tepat  dan  baik.  Melalui  penyampaian  edukasi  hukum  mengenai  anti  korupsi kepada peserta didik menjadi salah satu bentuk upaya  yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya di SDN Rawa Barat 05. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan  metode  ceramah,  penyuluhan,  dan  diskusi  yang  berjudul  Pendidikan  Antikorupsi Terhadap  Generasi  Alpha  Menggunakan  Pendekatan  Bela  Negara.  Target  khusus  pengabdian  ini adalah  generasi  alpha  teredukasi  dengan  baik  mengenai  pengertian,  jenis,  faktor  penyebab  dan pencegahan  korupsi  sebagai  implementasi  bela  negara.  Adapun  tujuan  utama  dari  Pengabdian kepada  masyarakat  ini  untuk  mengimplementasi  nilai-nilai  bela  negara  terhadap  generasi  alpha dalam semangat antikorupsi di masa yang akan datang. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra  dapat  dilihat  dari  hasil  posttest  yang  membuktikan  mitra  sangat  memahami  materi  yang diberikan.
Kata kunci : Pendidikan Antikorupsi, Bela Negara, Generasi Alpha

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  sangat  mengupayakan  pemberantasan korupsi.  Pemberantasan  korupsi  merupakan salah  satu  upaya  untuk  menghilangkan koruptor  yang  banyak  merugikan  negara. Memberantas  korupsi  di  Indonesia  bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja
berkelanjutan  yang  melibatkan  semua  pihak. Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya  Trisula  Pemberantasan  Korupsi yaitu, penindakan, pencegahan, dan pendidikan.[1]  Sanksi  yang  terus  diperberat kepada  pelaku  untuk  memberikan  efek  jera serta  ketakutan  bagi  para  pelaku  lainnya belum  membuahkan  hasil  yang  baik.  Masih
sering kita dengar berbagai berita di tanah air mengenai  korupsi  yang  dilakukan  di  dunia pemerintahan  di  Indonesia.  Seperti  yang  kita sudah  ketahui  pemerintah  adalah  pilihan rakyat yang seharusnya bisa menjadi pedoman  serta  harapan  masyarakat  bersama untuk  membangun  negara  menjadi  lebih  baik lagi.
Korupsi  menimbulkan  akibat  yang  sangat berbahaya  bagi  pertumbuhan  suatu  negara dalam  seluruh  aspek.  Dampak  korupsi  pada aspek ekonomi dapat menghambat pertumbuhan  ekonomi,  baik  di  negara  maju maupun  negara  berkembang.[2]  Walaupun begitu  angka  korupsi  di  Indonesia  masih terbilang  tinggi. Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  merilis  Laporan  Penindakan  Korupsi Semester  1  tahun  2021.  Berdasarkan  data yang  dikumpulkan  ICW,  jumlah  penindakan kasus  korupsi  selama  enam  bulan  awal  tahun 2021  mencapai  209  kasus  yang  mana diketahui jumlahnya terus bertambah. Jumlah ini  tentu  meningkat  dibandingkan  periode yang  sama  di  tahun  sebelumnya  sebesar, yakni  169  kasus.  Kasus  korupsi  diperparah dengan dilakukannya oleh pemerintah berwenang yang memiliki kedudukan penting dalam  pembangunan  negara.  Jabatan  sebagai pemerintah  justru  terkesan  hanya  sebagai kedok  bagi  para  oknum  untuk  melakukan korupsi  dan  mengumpulkan  harta  pribadi menjadi lebih banyak.[3] ICW juga menyebutkan  nilai  kerugian  negara  akibat korupsi  yang  meningkat.  Pada  semester  1 tahun  2020  kerugian  negara  tercatat  sebesar Rp  18.173  triliun.  Kemudian  angka  terus bertambah  pada  semester  1  tahun  2021 mencapai Rp 26.83 triliun. Maka dengan kata lain,  terjadi  kenaikan  nilai  kerugian  negara akibat  korupsi  sebesar  47,6%.[4]  Dalam kurun  waktu  empat  tahun  belakangan,  nilai kerugian negara selalu menunjukan peningkatan,  sedangkan  angka  penindakan kasus  korupsi  cenderung  fluktuatif.  Maka korupsi  selalu  menjadi  pembahasan  yang menarik untuk selalu mencari dan menemukan  cara  paling  tepat  dan  efektif untuk  menghambat  serta  mengurangi  angka korupsi yang tinggi di Indonesia.
Dengan  meningkatnya  kasus  tersebut, maka untuk mengatasinya perlu mengembangkan  budaya  hukum  di  semua
lapisan  masyarakat  agar  dapat  tercipta kesadaran  dan  kepatuhan  hukum.  Perlu dilakukan  pendidikan  antikorupsi  secara nasional agar pelaksanaan pendidikan antikorupsi  dapat  berjalan  secara  tertib, terarah,  dan  terpadu  yang  didasarkan  pada pendidikan antikorupsi. Budaya hukum masyarakat ini dapat dilihat apakah kesadaran hukumnya  telah  menjunjung  tinggi  hukum sebagai aturan hidup bersama.
Bela  negara  adalah  sikap  dan  tindakan warga  negara  yang  dilandasi  rasa  cinta  tanah air,  kesadaran  berbangsa  dan  bernegara, keyakinan  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi  setiap  ancaman,  tantangan, hambatan  dan  gangguan  baik  yang  datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan  kelangsungan  hidup  bangsa dan  negara,  keutuhan  wilayah,  yuridiksi nasional  dan  nilai-nilai  luhur  Pancasila  dan Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.[5]  Upaya  bela  negara dapat  dilakukan  sedari  dini  oleh  masyarakat dengan  mempelajari  nilai-nilai  antikorupsi sedari  dini.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya penanaman  dan  implementasi  nilai  bela negara  yang  dikaitkan  dengan  nilai  anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku  korupsi.[6]  Tingginya  angka  korupsi menjadikan  citra  buruk  dunia  terhadap Indonesia. Oleh karena, itu upaya bela negara dapat  diimplementasikan  melalui  kepedulian terhadap tingginya angka korupsi di
Indonesia.
Tindak pidana korupsi umumnya melibatkan  sekelompok  orang  yang  saling menikmati  keuntungan  dari  tindak  pidana tersebut.  Unsur  ini  merupakan  tujuan  dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan atau  kedudukan  yaitu  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi.[7] Kekhawatiran akan keterlibatannya  sebagai  tersangka,  maka  di antara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi. Bersamaan dengan itu perkekonomian Indonesia makin merosot dan inflasi  terus  menerus.  Masalah  korupsi  ini bukanlah  hal  baru  bagi  masalah  hukum  dan ekonomi.
Korupsi  telah  merayap  dan  menyelinap dengan berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga  menggerogoti  keuangan  negara, perekonomian negara, dan merugikan kepentingan masyarakat.[8] Korupsi di Indonesia  terus  menunjukan peningkatan dari tahun  ke  tahun,  baik  dari  jumlah  kasus  yang terjadi  maupun  jumlah  kerugian  negara.
Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan  juga  semakin  sistematis  dengan lingkup  yang  memasuki  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat.  Kondisi  ini  malah menjadi  salah  satu  faktor  utama  penghambat keberhasilan  untuk  mewujudkan  masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan  yang  bukan  saja  dapat  merugikan keuangan  negara  akan  tetapi  juga  dapat menimbulkan  kerugian  pada  perekonomian rakyat.  Tindak  pidana  korupsi  merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara, karena melalui korupsi negara  telah  banyak  dirugikan  khususnya dalam hal kerugian keuangan negara.[9] Oleh karena  itu,  diperlukan  adanya  pendekatan kepada  generasi  baru  agar  menyadari  bahwa tindak  pidana  korupsi  merupakan  hal  tidak baik yang harus dihilangkan. Melalui pendidikan  antikorupsi  dengan  memberikan pemahaman mengenai korupsi maka kedepannya  generasi  baru  akan  lebih  peduli terhadap keadaan negara.
Generasi  muda  yang  kedepannya  akan menjadi  pilar  dan  pemimpin  negara  harus memiliki  kepribadian  yang  baik.  Terutama memiliki  nilai  dasar  kejujuran  yang  nantinya akan  menjadi  generasi  muda  antikorupsi. Pendidikan  antikorupsi  ini  sangat  penting bagi  perkembangan  psikologis  siswa.  Pola pendidikan  yang  sistematik  akan  mampu membuat  siswa  mengenal  lebih  dini  hal-hal yang  berkenaan  dengan  korupsi  temasuk sanksi  yang  akan  diterima  jika  melakukan korupsi.[10]
Pada  tahap  pendidikan  dasar  sangat penting untuk dilakukan pendidikan
karakter.
Masih
ditemukannya permasalahan  yang  terjadi  pada  mitra seperti  ketidakdisiplin  kebersihan  dan waktu,  serta bullying atau  perundungan. Apabila permasalahan tersebut terus menerus  terjadi  maka  akan  menimbulkan dampak  yang  buruk  dan  apabila  diabaikan maka dapat menjadi cikal bakal munculnya perilaku korupsi di masa mendatang.
Pendidikan karakter sangat ideal apabila dilakukan  sejak  peserta  didik  pada  tahap pendidikan  dasar. Hal ini  menuntut lembaga  pendidikan  tingkat  dasar  untuk melakukan  penanaman  karakter  supaya menciptakan generasi penerus yang memiliki  karakter  dan  integritas  tinggi. Salah  satu  tujuan  pendidikan  karakter  pada jengang  pendidikan  dasar  yaitu  untuk mencegah peserta didik mempunyai perilaku korupsi di kemudian hari. Tawaran solusi  terhadap  permasalahan  yang  dialami oleh  mitra  yaitu dengan melakukan pendidikan  antikorupsi.  Di  mana  dengan adanya  pendidikan  antikorupsi  ini  para peserta  didik  memperoleh  pengetahuan mengenai  antikorupsi  sejak  dini,  selain  itu jika dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara maka dengan mempunyai prinsip antikorupsi  sejak  dini  merupakan  wujud atau implementasi dari bela negara.
Melalui  pendidikan  antikorupsi  yang menargetkan generasi  alpha yang berada di SDN  Rawa  Barat  05  dinilai  akan  menjadi hal yang baik. Melibatkan generasi alpha di SDN Rawa  Barat  05 menjadi  potensi  besar dengan megingat sekolah ini telah mencetak banyak pelajar berprestasi.
Karena  generasi  alpha  saat  ini  sangat diperlukan  pada  masa  yang  akan  datang untuk dapat memimpin negara dengan baik dan  benar  tanpa  korupsi.  Hal  ini  didukung dengan  penulis  pertama dan  penulis  kedua mempunyai sertifikat Profesi Penyuluh Anti Korupsi. Penulis pertama, kedua, dan ketiga merupakan  kontributor  penulis  dalam bookchapter “Bela Negara: Norma, Internalisasi Nilai Bela Negara dan Penegakan  Hukum”.  Serta  penulis  ketiga mempunyai keahlian di dunia pendidikan di mana ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pendidikan anak.
Gambar 1. Peta Lokasi Abdimas Pendidikan Antikorupsi

## 3. METODELOGI PELAKSANAAN
Pengabdian  ini  dilaksanakan  selama  satu hari yaitu pada hari Selasa 6 September 2022. Metode yang digunakan dalam pelaksanaanya yaitu  penyuluhan,  ceramah,  dan  diskusi ringan  mengenai  bahaya  yang  timbul  akibat korupsi.  Dalam  melaksanakan  program  ini penyusun  membagi  tahapan  pelaksanaannya menjadi  beberapa  tahapan,  yaitu; Pertama Tahap  Persiapan, Pada  tahap  ini  penyusun membuat  proposal  pengajuan  anggaran. Setelah  itu,  melakukan  kerjasama  kepada kepala  sekolah  dan  jajarannya.  Kemudian dilanjutkan  dengan  membangun  komunikasi dan menyosialisasikan terlebih dahulu kepada guru kelas terkait program penyuluhan hukum antikorupsi terhadap generasi alpha.
Kedua  Tahap  Pelaksanaan ,  Program  ini akan dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik kelas 5 di SDN Rawa Barat 05. Program ini dilaksanakan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) . Tempat pelaksanaannya  yaitu  di  ruang  aula  dengan menggunakan  proyektor  dan  materi  disajikan dalam  bentuk power  point yang  mudah dimengerti  oleh  peserta  didik.  Penyuluhan diawali dengan pretest sejauh mana pengetahuan peserta didik mengenai
antikorupsi,  dilanjutkan  dengan  acara  tanya jawab atau diskusi untuk lebih menghidupkan kegiatan penyuluhan, juga agar dapat mengevaluasi  apa  yang  disampaikan  pada saat  Pendidikan  antikorupsi  dapat  dimengerti oleh peserta didik. Selain itu untuk meningkatkan  atensi  dari  peserta  didik penyusun memberikan hadiah kepada penannya  atau  penjawab  dari  pertanyakan yang  diajukan  pada  saat  tanya  jawab  atau diskusi.  Sebelum  mengakhiri  kegiatan,  tidak lupa untuk dilakukan post test kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa pemahaman peserta  didik  setelah  dilakukan  penyuluhan. Kemudian  sebagai  penutup  rangkaian  acara penyuluhan,  penyusun  dan  peserta  didik melakukan sesi dokumentasi dan memberikan cinderamata  kepada  kepala  sekolah  SDN Rawa  Barat  05. Ketiga  Tahap  Akhir, Pada tahap  ini  penyusun  melakukan  evaluasi pelaksaan  program  dan  membuat  laporan kegiatan.  Penyusun  juga  membuat  jurnal ilmiah  bidang  pengabdian  masyarakat  dan publikasi  media  dan  dokumentasi  kegiatan yang diupload ke Youtube sebagai luaran dari program  penyuluhan  ini.  Hal  ini  bertujuan untuk memberikan  sumbangsih  dedikasi  ilmu pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  ilmu hukum.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh mitra yaitu melakukan pendidikan  antikorupsi.  Di  mana  dengan adanya  pendidikan  antikorupsi  ini  para peserta didik dalam hal pengabdian masyarakat  ini  memperoleh  pengetahuan mengenai  antikorupsi  sejak  dini,  selain  itu jika  dikaitkan  dengan  nilai-nilai  bela  negara maka  dengan  mempunyai  prinsip  antikorupsi sejak dini merupakan wujud atau implementasi  dari  bela  negara.  Pengabdian kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  di  SDN Rawa  Barat  05  Pagi,  Jakarta  Selatan  yang diikuti  oleh  31  peserta  didik  perwakilan  dari kelas 5A dan kelas 5B.
Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pendidikan Antikorupsi
Kegiatan  pedidikan  antikorupsi  memuat beberapa materi diantaranya: Pertama, pentingnya  memiliki  sikap  antikorupsi  sejak dini. Kedua, tindakan yang harus dihindarkan untuk  mengurangi  perilaku  korupsi. Ketiga, sikap  yang  perlu  ditanamkan  agar  terhindar dari  perilaku  korupsi. Keempat, relevansi antikorupsi  terhadap  nilai-nilai  bela  negara. Adapun materi pendidikan antikorupsi terhadap  generasi  alpha  adalah  sebagai berikut:
Gambar 3. Materi Pendidikan
Antikorupsi
Pada saat pelaksanaan kegiatan pendidikan antikorupsi, penyusun membuat kuisioner Pre test dan Post  test sebagai  tolok  ukur pemahaman  peserta  didik  sebelum  dan sesudah dilakukannya pendidikan antikorupsi. Adapun  sistem  yang  digunakan  dalam pengukuran pemahaman peserta didik
mengenai  korupsi  menggunakan survey yang dilakukan  kepada  pihak  penyusun  dan  mitra pengabdian.  Sampel  yang  digunakan  adalah sampel total yaitu diambil dari seluruh peserta yang  mengikuti  pendidikan  antikorupsi. Dalam survey ini,  instrumen  yang  digunakan adalah  berupa  kuesioner  yang  diisi  oleh peserta  didik  yang  mengikuti  pendidikan antikorupsi.  Analisis  tingkat  pemahaman dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif-kuantitatif  dengan  menganalisis diagram.  Hasil  yang  didapat  melalui survey tersebut  kemudian  dikategorikan  ke  dalam  3 (tiga)  kategori,  yaitu; Pertama, pemahaman tentang  korupsi. Kedua, pemahaman  contoh kegiatan korupsi. Ketiga, pemahaman mengenai  sifat  untuk  menjauhkan  diri  dari perilaku  korupsi.  Hasil  kuisioner  sebagai berikut:

## Pre Test
Gambar 4. Pemahaman Tentang Korupsi Sebelum Dilakukan Pendidikan Antikorupsi
Gambar 5. Pemahaman Terkait Contoh Perbuatan Korupsi Sebelum Dilakukan Pendidikan Antikorupsi
Gambar 6. Pengetahuan Terkait Sifat Yang Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Korupsi Sebelum Dilakukan Pendidikan Antikorupsi

## Post Test
Gambar 7 . Pemahaman Tentang Korupsi Sesudah  Dilakukan Pendidikan Antikorupsi
Gambar 8. Pemahaman Terkait Contoh Perbuatan Korupsi Sesudah Dilakukan Pendidikan Antikorupsi
Gambar 9. Pengetahuan Terkait Sifat Yang Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Korupsi Sesudah Dilakukan Pendidikan Antikorupsi
Hasil  kuisioner Pre  test dan Post  test membuktikan  bahwa; Pertama, Pemahaman peserta  didik  mengenai  korupsi  meningkat sebanyak 43,5% peserta didik yang memahami korupsi setelah dilakukan
pendidikan  antikorupsi. Kedua, pemahaman peserta  didik  terhadap  contoh  perbuatan korupsi  meningkat  sebanyak  43,5%  peserta didik  yang  memahami  contoh  perbuatan korupsi setelah dilakukan pendidikan antikorupsi. Ketiga, pemahaman peserta didik mengenai  sifat  yang  harus  dijauhkan  untuk menghindari  perbuatan  korupsi  sebanyak 43,5%  peserta  didik  yang  memahami  sifat yang  harus  dijauhkan  untuk  menghindari perbuatan korupsi setelah dilakukan
pendidikan  antikorupsi.  Oleh  karena  itu berdasarkan  peningkatan  pemahaman  peserta didik  mengenai  korupsi,  dapat  disimpulkan bahwa  peserta  didik  sangat  memahami pemaparan  materi  yang  disampaikan,  serta dengan  hasil  tersebut,  program  ini  dinilai efektif  memberikan  pendidikan  antikorupsi kepada  peserta  didik  mengenai  pemahaman antikorupsi  terhadap  generasi  alpha.  Hal  ini sejalan  dengan  keterangan  mitra  (Wakil Kepala  Sekolah)  saat  ditemui  1  (satu)  bulan
setelah  kegiatan  penyuluhan  dilaksanakan. Berikut  dokumentasi  dengan  seluruh  peserta program  pengabdian  kepada  masyarakat mengenai  pendidikan  antikorupsi  terhadap generasi  alpha  yang  dilaksanakan  di  SDN Rawa Barat 05 pagi:
Gambar 10. Dokumentasi Seluruh Peserta Pendidikan Antikorupsi

## 5. KESIMPULAN
Terlaksananya pendidikan antikorupsi memberikan  pengaruh  besar  yang  dirasakan oleh  mitra  diantaranya  peningkatan  sikap kedisiplinan  peserta  didik  dalam  mengelelola waktu, sehingga peserta didik sudah tidak ada lagi yang terlambat masuk sekolah. Selain itu, meningkatnya  sifat  kejujuran  peserta  didik dirasakan juga oleh mitra karena peserta didik sudah tidak lagi menyontek saat ujian. Hal ini membuktikan  peserta  didik  telah  sadar menyontek  dan  ketidakdisiplinan  adalah perbuatan tercela yang apabila terus dilakukan akan menimbulkan perilaku korupsi.    Hal  ini  berdasarkan  keterangan mitra  saat  ditemui  1  (satu)  bulan  setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.
Kemudian,  peserta  didik  juga  sangat memahami pemaparan materi yang disampaikan  berdasarkan  hasil Post  test kuisioner  yang  menunjukkan  pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan  sebanyak  100%.  Program  ini dinilai efektif memberikan pendidikan antikorupsi  kepada  peserta  didik  mengenai pemahaman  antikorupsi  terhadap  generasi alpha,  sehingga  dengan  adanya  pendidikan yang  diterima  oleh  peserta  didik  ini  dapat disebarluaskan  kepada  teman  sebaya  dan
keluarga. Selain itu, dengan lebih teredukasinya  peserta  didik  diharapkan  dapat menurunkan angka korupsi di kemudian hari, agar  dapat  menjadikan  negara  Indonesia menjadi negara yang bersih tanpa korupsi.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  pengabdian  mengucapkan  terima kasih  banyak  kepada: Pertama, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran”  Jakarta  yang  telah  memfasilitasi penyusun dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini. Kedua, Kepala  Sekolah  SDN  Rawa  Barat  05  Pagi beserta  jajaranya  yang  telah  menjadi  mitra dalam  melaksanakan  pengabdian  kepada masyarakat  ini. Ketiga, seluruh  pihak  yang turut  berpartisipasi  langsung  maupun  tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## 7. REFERENSI
[1]   Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK  untuk  Visi  Indonesia  Bebas  dari Korupsi.  Pusat  Edukasi  Antikorupsi. Diambil 3 Oktober 2022, dari https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20220511 trisula- strategi-pemberantasan-korupsi-kpk- untuk-visi-indonesia-bebas-dari- korupsi
[2]   Lutfi,  A.  F.,  Zainuri,  Z.,  &  Diartho,  H. C.  (2020).  Dampak  Korupsi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi:  Studi  Kasus  4 Negara di ASEAN. E-Journal Ekonomi Bisnis  Dan  Akuntansi,  7(1),  30–35. https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.164 82
[3]   ICW: Angka Penindakan Kasus
Korupsi  Semester  1  2021  Naik  Jika Dibandingkan  Tahun  Sebelumnya— Data  Tempo.co.  (t.t.).  Diambil  13 September 2022, dari https://data.tempo.co/data/1208/icw- angka-penindakan-kasus-korupsi-
semester-1-2021-naik-jika- dibandingkan-tahun-sebelumnya
[4]   ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi  Semester  1  2021  Naik  Jika Dibandingkan  Tahun  Sebelumnya— Data  Tempo.co.  (t.t.).  Diambil  13 September 2022, dari
https://data.tempo.co/data/1208/icw- angka-penindakan-kasus-korupsi- semester-1-2021-naik-jika- dibandingkan-tahun-sebelumnya [5]   Widodo,  S.  (2011).  Implementasi  Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme.  CIVIS,  1(1),  Art.  1. https://doi.org/10.26877/civis.v1i1/Janu ari.572 [6] Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan  Sembilan  Nilai  Anti Korupsi.  (t.t.).  Diambil  12  Oktober 2022, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn l-malang/baca-
artikel/13948/Meningkatkan- Kesadaran-Untuk-Berperilaku-Anti-
Koruptif-Berlandaskan-Sembilan-
Nilai-Anti-Korupsi.html
[7]   Putra,  I.  P.  A.  S.,  Widiati,  I.  A.  P.,  & Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Tindak
Pidana  Korupsi  yang  Dilakukan  oleh Karyawan  Badan  Usaha  Milik  Negara. Jurnal  Analogi  Hukum,  3(3),  Art.  3. https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.41 1-416
[8]   Rahmana,  A.  F.,  &  Rahayu,  Santi Puteri. (2013). Analisis Pola Hubungan Kerugian  Negara  Akibat  Korupsi dengan  Demografi  Koruptor  di  Jawa Timur.  JURNAL  SAINS  DAN  SENI POMITS, 2(2).
[9]   Pramudya,  D.  (2021).  ANALISIS PERTIMBANGAN  HAKIM  DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT.  Justicia  Sains:  Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), Art. 2. https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1589
[10]  Pendidikan  Anti  Korupsi  Sejak  Dini. Diambil 14 Oktober  2022, dari https://dindik.jatimprov.go.id/pak//blog /3/pendidikan-anti-korupsi-sejak-dini