Tinjauan Tentang Pelaksanaan Lelang Atas Agunan Hak Tanggungan Dalam Perkara Kredit Macet ( Studi Putusan  Nomor
86/PDT/2015/PT.MDN) Oleh : Suhaila Zulkifli ABSTRACT Banks as a financial institution when distributing  credit  to  the  public  can  minimize risk  by  applying  clear  and  complete  legal guarantees  since  any  credit  disbursement requires  a  guarantee  of  the  repayment  of debtor's debt if he breaches an appointment or bankrupt.  Credit  guarantees  will  provide  legal certainty to the bank that the credit will remain back by the  execution of the credit guarantee to reduce bad loans.
The  research  method  in  this  writing  is  the normative  juridical  to  know  the  provisions  on the conduct of auctions on objects of collateral in  the  credit  agreement  and  to  analyze  the decision No. 86 / PDT / 2015 / PT-MDN.
The  legal  provisions  on  the  granting  of collateral in the credit agreement are regulated on the laws No.4 of 1996 on mortgages, No.42 of  1999  on  fiduciary  guarantee  and  No.  10  of 1998  on  Banking.  The  provisions  on  the conduct  of  auction  on  objects  of  collateral  in the  credit  agreement  are  under  Article  20, Paragraph  (1)  a  and  b,  and  Paragraph  (2)  of the Law on Mortgage Rights and Regulation of the  Minister  of  Finance  No.  106  /  PMK.06  / 2013 about Auction Implementation Guide.
Keywords : Auction, Collateral, Bad Loans

## ABSTRAK
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  dalam kegiatan menyalurkan kredit kepada masyarakat dapat meminimalkan resiko dengan menerapkan ketentuan hukum jaminan  yang  jelas  dan  lengkap,mengingat setiap  penyaluran  kredit  memerlukan  jaminan yang  kuat  yang  berfungsi  untuk  menjamin pelunasan  utang  debitur  bila  debitur  cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan  kepastian  hukum  kepada  pihak bank  bahwa  kreditnya  akan  tetap  kembali dengan  cara  mengeksekusi  jaminan  kredit
perbankannyasehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet.
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah yuridis  normatif  yang  bertujuan  mengetahui ketentuan pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan dalam perjanjian kredit dan menganalisis terhadap putusan nomor 86/PDT/2015/PT-MDN. Ketentuan  hukum  tentangpemberian  jaminan dalam perjanjian kredit diatur dalam KUHPdt,UU  No.4  tahun1996  tentang  hak tanggungan,UU  No.42  tahun  1999  tentang jaminan  fidusia  dan  UU  No.  10  tahun  1998 Tentang  Perbankan.Ketentuan  pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan dalam perjanjian  kredit  terdapat  dalam  Pasal  20 Ayat(1)huruf  a  huruf  b  dan  Ayat(2)  Undang- Undang  Hak  Tanggungan    dan  Peraturan MenteriKeuanganNo.106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Kata Kunci : lelang,agunan,kredit macet

## I.PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kredit  perbankan  disalurkan  bank kepada  masyarakat  sesuai  dengan  fungsi utamanya  menghimpun  dan  menyalurkan dana masyarakat .Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan.1 i
Pemberian  kredit  kepada  Debitur berdasarkan  atas  kepercayaan.Bank  percaya bahwa  kredit  yang  telah  diberikan  kepada debitur  akan  dapat  dikembalikan  dikemudian hari  pada  saat  jatuh  tempo  kredit,sesuai dengan  kondisi  yang  tertulis  dalam  perjanjian kredit (pokok pinjaman,bunga pinjaman,jangka
1  M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,2007,hal.73
waktu  kredit,tanggal  jatuh  tempo  dan  lain- lain).2 ii
Pengikatan  jaminan  kredit  dengan tanggungan dilakukan apabila seorang nasabah  atau  debitur  yang  mendapatkan kredit  dari    bank,  menjadikan  barang  tidak bergerak  yang  berupa  tanah  (  Hak  atas tanah).3 iii
Pengikatan  Jaminan  kredit  dengan tanggungan dilakukan apabila seorang nasabah  atau  debitur  yang  mendapatkan kredit  dari  bank,menjadikan  barang  tidak bergerak yang berupa tanah(hak atas tanah).Jaminan  yang  diterima  bank  dapat berupa  hak  atas  tanah  ataupun  hak  atas barang.
Pada  umumnya  jaminan  hak  atas tanah  dapat  memberikan  perlindungan  dan kepastian  hukum  bagi  kreditur  karena  dapat memberikan  keamanan  bank  dari  segi  hukum maupun nilai ekonomisnya yang terus meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Lembaga jaminan hak atas tanah atau yang lebih dikenal dengan hak tanggungan,penguasaan hak atas tanah,berisi  kewenangan  bagi  kreditur  untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan  agunan.Tetapi  bukan  untuk  dikuasai secara  fisik  dan  digunakan,melainkan  untuk menjualnya  jika  debitur  cidera  janji  dan mengambil  hasil  seluruhnya  atau  sebagian sebagai  pembayaran  lunas  hutang  debitur kepadanya.4 iv
2 Maryanto Supriyono, Buku Pintar
Perbankan, Penerbit Andi,Yogyakarta,2011,hal 73
3  Thambrin  Abdullah  dan  Francis Tantri, Bank  dan  lembaga  keuangan,Penerbit
Rajawali Per s,Jakarta,2013,hal 164
4 Salim HS ,Perkembangan Hukum Jaminan DiIndonesia ,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2011,hal 6
Kredit  yang  diberikan  pihak  bank tersebut  harus  dikembalikan  oleh  debitur dalam  bentuk  pembayaran  bungan  dan  pokok kredit,namun  demikian  banyak  juga  debitur yang  ingkar  janji  dan  tidak  membayar kewajibannya baik bunga dan pokok kredit.Karena  debitur  ingkar  janji,maka  pihak kreditur  dapat  melakukan  gugatan  hukum kepada pihak pengadilan sehingga diharapkan melalui  gugatan  tersebut  kerugian  yang dialami kreditur dapat memperoleh penggantiannya  melalui  dijualnya  obyek  Hak Tanggungan  tersebut  melalui  pelelangan umum menurut tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam  hubungan  antara  nasabah sebagai  debitur  bank  dengan  pihak  bank sebagai  kreditur  ,tidak  jarang  pihak  bank sebagai pemberi pinjaman mengalami kesulitan-kesulitan dalam melakukan penagihan kepada nasabah sebagai debitur,akibat tertunggaknya hutang pokok dan bunga  kredit  yang  tidak  dibayar  oleh  nasabah sebagai debitur.
Pada dasarnya,dalam Pasal 6
Undang-Undang  No.4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta  benda- benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  ,apabila debitur cidera janji,pemegang
Hak Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk menjual objek hak Tanggungan atas kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil penjualan tersebut.
Salah  satu  alternatif  yang  dapat dilakukan  bank  untuk  menyelamatkan  kredit macet  adalah  dengan  mengeksekusi  objek jaminan ,dalam hal ini adalah tanah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  beserta  benda- benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  (  UUHT), diketahui  bahwa  apabila  debitur  cedera  janji maka bank selaku pemegang hak tanggungan pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  objek hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.5 v

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.  Bagaimana  Ketentuan  Hukum  tentang
Pemberian  jaminan  dan  pelaksanaan lelang  terhadap  benda  jaminan  dalam perjanjian kredit?
2.   Bagaimana  Analisis  Hukum  terhadap putusan nomor 86/PDT/2015/PT-MDN?

## II. KETENTUAN
HUKUM TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN PELAKSANAAN LELANG DALAM

## PERJANJIAN KREDIT

## B.    Dasar  Hukum  Tentang  Pemberian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit
Istilah  jaminan  merupakan  terjemahan dari  Bahasa  Belanda  ,yaitu Zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum
cara-cara
kreditur
menjamin
dipenuhinya  tagihannya,disamping  tanggung jawab umum debitur terhadap barang- barangnya.Jaminan  adalah  suatu  tanggungan
5  Chadijah  Rizki  Lestari, Penyelesaian Kredit  Macet  Bank  Melalui  Parate  Eksekusi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.19,No.1,(April,2017),hal 83
yang  diberikan  oleh  seorang  debitur  dan  atau pihak  ketiga  kepada  kreditur  untuk  menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.6 vi
Jaminan  adalah  barang  atau  sesuatu yang  dapat  dijadikan  jaminan  pada  saat seseorang  akan  melakukan  pinjaman  dana dalam  bentuk    kredit    ke  sebuah  perbankan atau leasing.7 vii
Adapun  yang  menjadi  sumber  hukum jaminan kredit antara lain:

## 1.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHP)
Dalam Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan  bahwa  “  segala  kebendaan  si berhutang,baik  yang  bergerak  maupun  tidak bergerak,baik  yang  sudah  ada  maupun  yang baru  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”Sedangkan  dalam  Pasal  1132
KUHPerdata  menyatakan  bahwa  “kebendaan tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi semua orang yang mengutangkan padanya,pendapatan  penjualan  benda-benda itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbangan,yaitu menurut  besar  kecilnya  piutang  masing- masing kecuali apabila diantara para berpihutang  itu  ada  alasan-alasan  yang  sah untuk didahulukan.” Untuk mengatasi kelemahan- kelemahan yang ada pada jaminan umum,Undang-Undang memungkinkan
6  J.Andy  Hartanto,Hukum  Jaminan  dan Kepailitan,Penerbit  LaksBAng  Justitia,  Surabaya,
Surabaya,2015,hal,4
7 Irham Fahmi ,Bank & Lembaga Keuangan  lainnya,Teori  dan  Aplikasi ,Penerbit
Alfabeta,Bandung, 2014,hal 90
diadakan  jaminan  khusus  yang  tersirat  dalam Pasal 1132 KUHPerdata .

## 2.    Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan
Lahirnya  hak  tanggungan  setelah berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang  HakTanggungan  merupakan  satu- satunya  lembaga  hak  jaminan  atas  tanah dalam hukum tanah nasional yang tertulis.Lembaga  perbankan  cenderung  lebih menerima jaminan kebendaan karena merupakan jaminan yang paling
menguntungkan  kreditur  karena    dalam perjanjian penjaminan ditentukan bahwa benda tertentu yang diikat perjanjian dan objek jaminan  yang  diutamakan  adalah  tanah  sebab nilai tanah  tidak pernah berkurang.Hak Tanggungan  merupakan  saah  satu  jenis  hak kebendaan yang bersifat terbatas, yang hanya memberikan  kewenangan  kepada  pemegang haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya  secara  mendahulu  dari  kreditur- kreditur lainnya.8 viii
Dalam  Pasal  20  ayat(2),(3),(4),(5), bahwa atas kesepakatan, pemberi dan pemegang  Hak  Tanggungan,penjualan  objek tanggungan    dapat  dilaksanakan  di  bawah tangan  jika  dengan  demikian  itu  akan  dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.9 ix Pelaksanaan penjualan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)    hanya dapat  dilakukansetelah  lewat  waktu  1(  satu)
8  Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum Kekayaan: Hak-Hak atas Tanah, Kencana,2004,hal.9
9  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,Pasal 20 ayat(2)
bulan  sejak  diberitahukan  secara  tertulis  oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan diumumkan  sedikit-dikitnya  dalam  2  (dua) surat  kabar  yang  beredar  didaerah  yang bersangkutan dan atau media massa setempat ,serta  tidak  ada  pihak  yang  menyatakan keberatan.  Sampai  saat  pengumuman  untuk lelang  dikeluarkan,penjualan  dapat  dihindari dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak  tanggungan  itu  beserta  biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.10
Undang-Undang hak tanggungan merupakan  jawaban  dari  adanya  unifikasi dalam lembaga jaminan yang ada di Indonesia,karena  undang-undang  ini  telah disesuaikan  dengan  perkembangan  keadaan dan  mengatur  berbagai  hal  baru  dengan lembaga Hak Tanggungan. Keberadaan Undang-Undang  Hak  Tanggungan  merupakan undang-undang  yang  penting  bagi  sistem hukum perdata khususnya
hukum jaminan,yaitu dalam rangka memberikan kepastian  dalam  bidang  pengikatan  jaminan atas  benda-benda  yang  berkaitan  dengan tanah  sebagai  agunan  kredit.  Yang  mana pemegang  hak  tanggungan  berhak  untuk menjual  objek  yang  dijadikan  jaminan  melalui pelelangan  umum  menurut  peraturan  hukum yang  berlaku  dan  mengambil  pelunasan tersebut  meskipun  objek  Hak  Tanggungan sudah  dipindahkan  haknya  kepada  pihak  lain, kreditur  pemegang  hak  tanggungan  masih tetap berhak untuk menjual melalui pelelangan umum  apabila  debitur  cedera  janji.Dalam pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan perjanjian tertulis yang  dituangkan  dalam Akta
10 Ibid.
Pemberian  Hak  Tanggungan,sesuai  dengan ketentuan  dalam  pasal  10  ayat  2  Undang- Undang Hak Tanggungan .11
Secara  yuridis  formal  asas  yang menyatakan  bahwa  Hak  Tanggungan  hanya dapat  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  ada diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (  2)  yang menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan  perbuatan  hukum    terhadap  objek hak  tanggungan  harus  ada  pada  pemberi  hak tanggungan    pada  saat    pendaftaran  hak tanggungan.Hak  Tanggungan  hanya  dapat dibebankan  pada  hak  atas  tanah  yang  telah dimiliki oleh pemegang hak tanggungan.
Ciri-ciri hak tanggungan sebagai hak kebendaan,antara lain :
a.  Hak  Tanggungan  merupakan  hak  jaminan kebendaan
Hak  Tanggungan  merupakan  salah satu  lembaga  hak  jaminan  kebendaan,yang lahirnya dari perjanjian. Dalam hak tanggungan terdapat benda tertentu,yaitu hak- hak  atas  tanah  yang  dijanjikan  secara  khusus sebagai
jaminan pelunasan utang tertentu,sehingga hak tanggungan juga merupakan  hak jaminan khusus .
HaK  Jaminan memberikan kedudukan yang  lebih  baik  kepada  kreditur  yang memperjanjikannya,disamping  hak  jaminan kebendaan  juga  memberikan  kemudahan kepada  kreditur  yang  bersangkutan  untuk mengambil  pelunasan,karena  kepada  kreditur diberi hak parate eksekusi.
b.  Hak  jaminan  kebendaan  dimaksud  adalah jaminan kebendaan atas tanah,baik berikut
11  J.Satrio,Hukum  Jaminan,Hak  Jaminan Kebendaan,Hak  Tanggungan  ,Bandung:  PT.Citra Aditya Bakti,2002,hal 278
maupun  tidak  berikut  benda-benda  lain yang  berkaitan  dengan  dan  merupakan satu  kesatuan  dengan  tanah  yang  berada diatas  maupun  dibawah  permukaan  tanah sepanjang  benda-benda  lain  tersebut mempunyai kaitan dengan dan merupakan satu  kesatuan  dengan    tanah  yang bersangkutan.
c.  Pembebanan  Hak  tanggungan  dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.
Perjanjian jaminan ( hak tanggungan ) merupakan ikutan atau tambahan dari perjanjian  utang  piutang  atau  perjanjian lainnya  yang  menimbulkan  hubungan  hukum utang  piutang,yang  merupakan  perjanjian- perjanjian pokok atau
pendahuluannya.Dengan  kata  lain  perjanjian jaminan ( hak tanggungan)  merupakan perjanjian  accessoir  dari  suatu  perikatan sebelumnya,yaitu  perjanjian  lainnya  yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang.Hak  tanggungan  dimungkinkan  dapat menjamin lebih dari satu utang,baik berdasarkan  satu  perjanjian  utang  piutang atau  dengan  beberapa  perjanjian  utang piutang  .Apabila  perikatan  pokoknya  beralih maka perikatan jaminannya turut berpindah,apabila  perikatan  pokoknya  hapus, maka  perikatannya  juga  hapus.Perikatan jaminan  baru  lahir  atau  mempunyai  daya kerja,kalau perikatan pokoknya sudah lahir.
d.  Hak  Tanggungan  memberikan  kedudukan istimewa  yang  diutamakan  atau  hak mendahulu kepada pemegang hak tanggungan  dalam  mengambil  pelunasan hutang tertentu yang bersangkutan.
Berhubungan  dengan  eksekusi  hak tanggungan,pemegang hak tanggungan mempunyai    “hak  mendahulu”  atau  “hak didahulukan  “  dalam  mengambil  pelunasan atas hasil eksekusi hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal  20 ayat ( 1) huruf b Undang-Undang  Hak  Tanggungan  .  Artinya terdapat  dua  kata  yang  berhubungan  dengan kedudukan pemegang hak tanggungan yaitu “ kedudukan  diutamakan”  dan  “hak  mendahulu atau  hak  didahulukan.”  Hak  mendahulu dihubungkan  dengan  peristiwa  “  eksekusihak tanggungan  “  yang  berarti  “  didahulukan  “ dalam  mengambil  pelunasan  atas  hasil eksekusi  dari  benda  atau  benda-benda  yang dijaminkan dengan hak tanggungan.Kedudukan  Kreditur  pemegang hak tanggungan disebut sebagai Kreditur yang diutamakan,sedangkan  pelaksanaan  haknya disebut mendahulu atau didahulukan.12
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.
Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek  jaminan  yang  berupa  barang  bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan.Jaminan  Fidusia    adalah  jaminan kebendaan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud  maupun  tidak  berwujud  sehubungan dengan  hutang  piutang  antara  debitur  dan kreditur.  Jaminan  Fidusia  diberikan  oleh debitur  kepada  kreditur  untuk  menjamin pelunasan  hutangnya.Jaminan  fidusia  sendiri diartikan  sebagai  hak    jaminan  atas  benda bergerak,baik  yang  berwujud  maupun  tidak berwujud,dan  benda  bergerak,  khususnya
12 J.Satrio,Op.Cit,hal 281
bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tangungan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak  Tanggungan,yang  tetap  berada  dalam penguasaan  pemberi  fidusia,sebagai  agunan bagi pelunasan utang tertentu,yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditur lainnya.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 menegaskan bahwa benda yang dibebani  dengan  jaminan  Fidusia  wajib didaftarkan .Pendaftaran jaminan fidusia tersebut  ,untuk  memberikan  kepastian  hukum kepada  para  pihak  yang  berkepentingan  dan pendaftaran memberikan hak untuk didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia  terhadap  kreditur  lain.  Karena  jaminan fidusia  memberikan  hak  kepada  pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda berdasarkan hal tersebut dan untuk melaksanakan  Pasal  5  ayat(2)  dan  Pasal  13 ayat(4)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  jaminan fidusia,perlu  diatur   tata cara  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  biaya pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  oleh  notaris yang  kemudian  dilakukan  pendaftaran  di kantor pendaftaran fidusia.
Mengingat  kebutuhan  yang  sangat besar  dan  terus  meningkat    bagi  dunia  usaha atas  tersedianya  dana,maka  perlu  diimbangi dengan  adanya  ketentuan  hukum  yang  jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga  jaminan,jaminan  fidusia  merupakan salah  satu  bentuk  lembaga  jaminan  yang sampai  saat  ini  masih  didasarkan  pada yirisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara
lengkap  dan  komprehensif,  oleh  sebab  itu
untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih  memacu  pembangunan  nasional  dan untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  pihak yang  berkepentingan  maka  perlu  dibentuk ketentuan  yang  lengkap  mengenai  jaminan fidusia  dan  jaminan  tersebut  perlu  didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

## 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Ketentuan  khusus  tentang  undang- undang perbankan  tidak menjelaskan tentang kedudukan dari para kreditur.Ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  tentang  jaminan kredit tercantum dalam Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Pasal  8  yang menyatakan  bahwa  :”  Dalam  memberikan kredit,Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur  untuk  melunasi  hutangnya  sesuai dengan  yang  diperjanjikan  .”Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 menyebutkan bahwa : Ayat(1)  sebagai  berikut:  “Dalam  memberikan kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah,Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi hutangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan .” Ayat  (2)  sebagai  berikut:  Bank  Umum  wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan  dan  pembiayaan  berdasarkan prinsip syariah,sesuai dengan ketentuan sesuatu yang mempunyai nilai dari debitur,yang disertakan dalam transaksi dalam rangka untuk menjamin hutangnya.

## C.  Jaminan dalam Perjanjian Kredit
Perbankan
Dalam praktek perbankan di Indonesia ,pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit,sehingga pemohon  kredit  yang  tidak  bisa  memberikan jaminan  sulit  untuk  memperoleh  kredit  dari bank.Persyaratan  bagi  pemohon  kredit  untuk menyediakan  jaminan  ini  dapat  menghambat pengembangan  usaha  pemohon  kredit  ,untuk menyediakan  jaminan  dapat  menghambat pengembangan usaha pemohon kredit  karena pengusaha kecil yang modal usahanya  sangat terbatas  tidak  memiliki  harta  kekayaan  yang memenuhi  syarat  untuk  dijadikan  jaminan kreditnya.13
Memberikan  suatu  barang  dalam jaminan,berarti melepaskan sebagian kekuasaannya  atas  barang  itu.Pada  asasnya yang  harus  dilepaskan  itu  adalah  kekuasaan untuk  memindahkanhak  milik  atas  barang  itu dengan cara apapun juga ( menjual,menukar,menghibahkan).Dalam pelaksanaan pemberian kredit peranan jaminan  sangat  penting  karena  jaminan pemberian  kredit  merupakan  faktor  penting dalam rangka mengurangi resiko kredit.

## D.  Ketentuan Pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan dalam Perjanjian kredit
Lelang  adalah  menghimpun  para peminat  untuk  mengadakan  persetujuan  yang paling menguntungkan bagi si penjual.Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tentang petujuk Pelaksaanaan Lelang, pengertian lelang adalah  penjualan  barang  yang  terbuka  untuk umum  dengan  penawaran  harga  secara
13Rudyanti  Dorotea  Tobing, Aspek-aspek Hukum Bisnis : Pengertian,Asas,Teori dan Praktek ,Penerbit LaksBAng Justitia,Surabaya,2015,hal 100
tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau  menurun  untuk  mencapai  harga  tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
Pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak tanggungan dalam Undang-Undang Hak Taggungan  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (  1) huruf  b  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  hak Tanggungan  jo  Pasal  224  HIR  atau  258 RBg,Pasal-pasal tersebut sangat terkait dengan  ketentuan  dalam  pasal  6  beserta penjelasan,Pasal  14  dan  Pasal  26  Undang- Undang Hak Tanggungan.
Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan N0.106/PMK.06/2013  memuat  syarat  lelang sebagai  asas  atau  pedoman  yang  harus ditegakkan  Pejabat  Lelang  pada  pelaksanaan lelang.Mengenai  Syarat  lelang  terdiri  dari syarat umum dan syarat khusus. a. Syarat Umum
syarat-syarat umum lelang merupakan syarat yang berlaku dalam setiap pelaksanaan lelang, yang termasuk syarat umum adalah:
1.  Dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang
2.  atau ditutup dan disahkan oleh Pejabat
3.  Lelang kecuali ditentukan lain oleh
4.  peraturan perundang-undangan.
5.  Terbuka untuk umum
6.  Pengumuman lelang
7.  Harga lelang dibayar secara tunai
selambat-lambatnya  1(  satu)  hari  setelah pelaksanaan lelang.
b. Syarat Khusus
Penjual  dapat  mengajukan  syarat- syarat  khusus  secara  tertulis  kepada  Kepala Kantor Lelang antara lain:
1.  Kesepakatan bagi calon pembeli untuk
melihat  ,meneliti  secara  fisik  dan  dapat mendapat  penjelasan  barang  yang  akan dilelang dan atau
2.  Jangka waktu pengambilan /penyerahan barang.
Menurut  Pasal  22  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  106/PMK.06/2013  Tentang petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  menyatakan: pelaksanaan lelang atas tanah  atau tanah dan bangunan  wajib  dilengkapi  dengan  surat keterangan  Tanah  (  SKT)  dari  kantor Pertanahan  setempat.  Permintaan  penerbitan Surat Keterangan Tanah kepada kepala kantor pertanahan  setempat  diajukan  oleh  kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ( KPKNL) atau Pejabat Lelang kelas II.
Dalam  Pelaksanaan  lelang  barang jaminan ,terdapat empat tahapan pokok antara lain:

## 1. Persiapan lelang
Pada tahapini terdapat enam kegiatan yaitu:
a.  Permohonan lelang
b.  Tempat lelang
c.  Syarat lelang
d.  Penundaan dan pembatalan lelang
e.  Uang jaminan lelang
f. Pengumuman lelang

## 2.  Pelaksanaan lelang
Ada  dua  tahapan  dalam  pelaksanaan  lelang barang jaminan ,yaitu:
a.  Penyampaian  nilai  batas  barang  jaminan,
Penyampaian nilai batas dilakukan selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya  pelaksanaan  lelang.Dalam  hal penawaran lelang dilakukan secara tertulis penyerahan  nilai  batas  dilakukan  pada saat dimulainya pelaksanaan lelang.
b.  Pelaksanaan lelang.
Pelaksanaan  lelang  dilakukan  secara berurutan yaitu pejabat yang
melaksanakan lelang,lelang dapat dilaksanakan melalui internet,kecuali lelang  eksekusi,  penawaran,  biaya  lelang dan penentuan pembeli.

## 3. Risalah lelang
Salah  satu  hal  yang  sangat  penting dalam  pelaksanaan  lelang  adalah  harus adanya  risalah  lelang  memuat  catatan  atau rekaman  tentang  pelaksanaan  lelang  .Apabila risalah lelang terjadi kesalahan dalam pembuatannya, maka harus dilakukan pembetulan. Pembetulan
kesalahan pembuatan  risalah  lelang  berupa  pencoretan dan penggantian.

## 4. Pembukuan dan Pelaporan lelang
Setelah  pelaksanaan  lelang  selesai dilakukan  maka  kantor  menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan tentang pelaksanaan lelang. Yang membuat pembukuan
dan pelaporan adalah
bendaharawan kantor lelang.
II.  Analisis  Hukum  terhadap    Putusan Nomor 86/PDT/2015/PT-MDN
1. Kronologi Perkara
Pihak-pihak  dalam  perkara  ini  adalah PT.Bank Mandiri ( Persero)Tbk selaku kreditur dan PT.Pupuk Subur Makmur sebagai debitur.Dalam hal ini PT.Pupuk Subur Makmur
selaku Pelawan yang bertujuan untuk membatalkan  Penetapan  Lelang  Eksekusi No.64/Eks/HT/2009/PN.Mdn tertanggal 29 April 2010,           terhadap PT.Bank Mandiri  ( persero) Tbk yang telah melakukan pelelangan atas  agunan  tanah  objek  sengketa  dengan bantuan  kantor  lelang.Terhadap  perlawanan
pelawan,  PT.Bank  Mandiri(  Persero  )  Tbk menyampaikan fakta-fakta hukum sbb: 1.  Bahwa Pelawan berdasarkan surat Ref.No:  047-S/2/03  tanggal  10  Februari  2003 telah  mengajukan  permohonan  kredit  Modal kerja  (  KMK)  sebesar  Rp.  20.000.000  (  dua miliar rupiah )
2.  Bahwa atas permohonan KMK
tersebut,Terlawan I telah  menyampaikan persetujuan  prinsip  sebagaimana  tertuang dalam  surat  Nomor  1.Hb.MIB/CO/775/2003 tanggal 11 April 2003 perihal surat
pemberitahuan  Persetujuan  kredit  (  SPPK KMK).
3.  Bahwa selanjutnya Pelawan berdasarkan surat  permohonan  tanggal  11  Agustus  2003 juga mengajukan Permohonan  kredit investasi dan  tambahan  limit  KMK  ,disamping  itu pelawan  sebagai  debitur  juga  tunduk  pada ketentuan syarat-syarat umum perjanjian kredit yang  telah  ditanda  tangani  sebagai  bentuk kesepakatan.
Berdasarkan  Perjanjian  Kredit  Modal Kerja  (  PKMK  )  No.97  jo.Addendum  I Perjanjian  Kredit  Modal  Kerja  jo.  Perjanjian Kredit –Kredit Iivestasi(PK-KI)  No. 24 Pelawan selaku  Debitur  telah  setuju  dan  berkomiten kepada  terlawan  I  selaku  kreditur  sebagai berikut:
1.  Pembayaran kembali fasilitas kredit berdasarkan  Pasal 5 PK KMK No. 97
2.  Pembayaran  kembali  berdasarkan  pasal  3 ayat 2 PK-KI  No.24
3.  Menyerahkan  jaminan  berdasarkan  pasal 10  PK  KMK  N0.  97  jo  Addendum  I  PK KMK NO.23.
Dalam  hal  ini  Pelawan  selaku  Debitur tidak  beritikad  baik  untuk  menyelesaikan kewajibannya setelah 3 ( tiga ) kali diperingatkan secara berturut-turut oleh Terlawan  I  yang  telah  menyatakan  bahwa fasilitas  kredit  telah  jatuh  tempo  ,sehingga Pelawan berkewajiban untuk melunasi seketika keseluruhan kewajiban yang tertunggak,    Pelawanberalasan  bahwa  pihak Pelawan  sedang  melakukan  klaim  asuransi atas  kebakaran  pabriknya    ke  asuradur      PT. Asuransi  Wahana Tata.
Maka  berdasarkan  Perjanjian  Kredit dan  syarat  umum  perjanjian  kredit  pada  PT Bank  Mandiri  (  Persero  )  Tbk    selaku  Kreditur pemegang  agunan  berhak  untuk  melakukan upaya  apapun  termasuk  untuk  melakukan eksekusi  Hak  Tanggungan  .Sesuai  prosedur yang  ditentukan  maka  PT  Bank  Mandiri  ( Persero)  TbK  menempuh  upaya  eksekusi agunan  dengan  mengajukan fiat  eksekusi  dari Ketua  Pengadilan  Negari,sehingga  hal  yang ditempuh oleh PT Bank Mandiri ( Persero) TbK merupakan  hal  yang  wajar  dilakukan  oleh semua kreditur pemegang Hak Tanggungan.
Pada  dasarnya  pelaksanaan  eksekusi agunan  tidak  digantungkan  pada  hasil  klaim asuransi  .Hasil  klaim  asuransi  merupakan salah  satu  alternatif  sumber  pembayaran kembali fasilitas kredit Debitur/Pelawan. Namun  tidak  menjadi  suatu  keharusan  bagi kreditur  untuk  terlebih  dahulu  menunggu hingga diperolehnya hasil klaim asuransi untuk memperoleh  pembayaran  kembali  fasilitas kredit Debitur.
Hal yang jelas dan tegas
dikomitmenkan  oleh  Debitur  dan  diatur  dalam Perjanjian  Kredit  sebagai  sumber  pelunasan kredit adalah jaminan/agunan
kebendaan.Sehingga hal yang wajar dan telah menjadi  hak  bagi  kreditur    apabila  fasilitas kredit  Debitur  bermasalah  maka  kreditur melakukan eksekusi agunan.
Pada pemahaman  dimaksud  maka  tidak  pada tempatnya Pelawan mempermasalahkan tindakan  PT  Bank  Mandiri  (  Persero)  TbK untuk  melaksanakan  haknya  berdasarkan Perjanjian  Kredit,Syarat  Umum  Perjanjian Kredit  (SUPK)  dan  Dokumen  agunan  untuk melaksanakan eksekusi agunan guna mencari sumber  pelunasan  atas  kewajiban  kredit Pelawan  yang  bermasalah  /macet.Dan  Tidak Pada  tempatnya  pula  bagi  Pelawan  untuk memaksakan  kehendak  terhadap  PT  Bank Mandiri ( Persero) TbK untuk menantikan hasil klaim untuk menghindari pelaksanaan eksekusi  agunan  oleh  PT  Bank  Mandiri    ( Persero ) TbK.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan atas  hasil  penelitian  maka  kesimpulan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bahwa Ketentuan hukum tentang pemberian jaminan dalam perjanjian kredit terdapat        dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (  KUHPerdata  ),Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusiaa dan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan.Adapun  Ketentuan pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan  dalam  perjanjian  kredit  diatur dalam  Pasal  20  aAyat  91)  huruf  a  dan  b Ayat  (2)  UUHT  dan  Perauran  Menteri Keuangan  No.  106/PMK.06/2013  Tentang
Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan  No.93/PMK.06/2010  tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
2.  Analisis terhadap Putusan Nomor: 86/PDT/2015/PT-MDN  bahwa  Pelawan yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit  maupun  SUPK,  pihak  PT  Bank Mandiri(  Persero  )TbK  selaku  Kreditur berhak  untuk  menyatakan  Pelawan  telah lalai/wanprestasi/cidera  janji  dan  oleh karenanya  menyatakan  fasilitas  kredit yang telah jatuh tempo Pelawan berkewajiban untuk mengembalikan keseluruhan  jumlah  kewajiban  kepada  PT Bank Mandiri( Persero)TbK . Jadi
sudahlah  sesuai  prosedur  yang  dilakukan
PT  Bank  Mandiri  (  Persero)  TbK  dengan
menempuh upaya eksekusi agunan dengan  mengajukan  fiat  eksekusi  dari Ketua  Pengadilan  Negeri.Sehingga  hal yang ditempuh oleh pihak PT Bank Mandiri (Persero)TbK  merupakan  hal  yang  wajar ditempuh  oleh  semua  kreditur    pemegang hak  tanggungan.Oleh  karenanya  terlihat dengan jelas itikad tidak baik dari Pelawan untuk menunda –nunda  dan  atau meghalang-halangi  pelaksanaan  eksekusi agunan  oleh  pihak  PT  Bank  Mandir  ( Persero) TbK dakam rangka untuk pelunasan  kewajiban  Pelawan  terhadap PT  Bank  Mandiri  (  Persero  )  TbK berdasarkan Perjanjian Kredit.

## B.Saran
1.  Sebaiknya  pelaksanaan  lelang  eksekusi hak  tanggungan  atas  objek  jaminan debitur,dilakukan  sesuai  dengan  aturan hukum  yang  ada  yaitu  Peraturan  Menteri
Keuangan      Nomor  106/PMK.06/2013 tentang  petunjuk  pelaksanaan  lelang  agar pelaksanaan lelang memberikan kepastian hukum  bagi  para  pihak  dalam  pelksanaan lelang.
2.  Kepada  pihak  Bank  untuk  menghindari terjadinya  kredit  macet  maka  dalam memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur  tetap  harus  melakukan  penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,modal  usah  jaminan  dan kondisi  ekonomi  berdasarkan  Prinsip  5C dan  lebih  mengoptimalkan  penyelesaian kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan  dengan  menggunakan  dasar hukum  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996 tentang Haka Tanggungan.

## DAFTAR BACAAN

## A.  BUKU
M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT
RajaGrafindo Persada,Jakarta,2007
MaryantoSupriyono, Buku Pintar Perbankan, Penerbit,Andi,Yogyakarta,2011
Thambrin  Abdullah  dan  Francis  Tantri, Bank dan
lembaga
keuangan,Penerbit
Rajawali Per s,Jakarta,2013
Salim  HS ,Perkembangan  Hukum  Jaminan DiIndonesia ,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2011 Chadijah  Rizki  Lestari, Penyelesaian  Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi, Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum Vol.19,No.1,(April,2017) J.Andy Hartanto,Hukum Jaminan dan Kepailitan,Penerbit  LaksBAng  Justitia
Surabaya,Surabaya,2015
Irham  Fahmi ,Bank  &  Lembaga  Keuangan lainnya,Teori dan Aplikasi ,Penerbit Alfabeta,Bandung, 2014
Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Seri Hukum Kekayaan: Hak-Hak atas
Tanah, Kencana,2004
Rudyanti  Dorotea Tobing, Aspek-aspek  Hukum Bisnis  :  Pengertian,Asas,Teori  dan Praktek ,  Penerbit,  LaksBAng,Justitia, Surabaya,2015
J.Satrio,Hukum Jaminan,Hak Jaminan Kebendaan,Hak Tanggungan ,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2002

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.