Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 12

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUALA SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN TAHUN
2014
Kustiawan, S.S.,M.Soc.Sc & Kohen Sofi, S.Sos
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji & Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
anto2002sg@yahoo.com

## ABSTRACT
By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more  autonomy  is  the  obligation  of  the  right,  then  in  this  law  granting autonomy  to  local  authority  districts  and  areas  of  the  city  based  on  the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible.  With the  implementation  of  the  research  in  the  village  of  Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of  regional  development  so  that  the  concept  of  participatory  development that  has  been  applied  can  be  dosed  and  can  be  used  as  a  reference  in subsequent  studies  related  to  substances.From  the  research  that  has  been carried out, can be drawn that the application of community participation in development  in  the  village  of  Kuala  Sempang  District  of  Kuala  Lobam  Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development  of  community  participation  in  the  form  of  an  idea  or  ideas, participation  in the form  of  materials,  participation  in  the  form  of  labor  and community  participation  in  the  form  of  utilization  of  development.  The contribution  of  participation  in  the  form  of  energy  is  the  largest  in  any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of  rural  communities,  the  people  will  really  take  advantage  and  menajaga development  that  has  been  implemented  by  the  village  government  to  the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a  small  obstacles  but  does  not  reduce  the  spirit  of  mutual  aid  societies  to build their village.

## Keywords: Community Participation, Rural Development

## PENDAHULUAN
Setiap negara dalam menjalankan roda pemerintahannya selalu berpedoman pada kebijakan politik yang dianut negara itu sehingga prosedur birokrasi yang ditempuh  juga  mengacu  kepada  paradigma  sistem  politik  yang  dianutnya. Mengingat besarnya penguasaan pemerintah pusat kepada pemerintah darah dengan dalih pencegahan separatism, namun kenyataanya sekaligus di muka, maka  dibentuklah  pengganti  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1974  tentang Pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah  yaitu  menjadi  Undang-Undang  No.  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  No.  25  Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  yang  kemudian diubah  lagi menjadi  Undang-Undang  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik (dalam Inu Kencana 2011:193).
Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa  lampau  yang  menganut  prinsip  otonomi  yang  nyata  dan bertanggungjawab  dengan  penekanan  pada  otonomi  yang  lebih  merupakan kewajiban  dari  pada  hak,  maka  dalam  undang-undang  ini  pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada  asas  desentralisasi  saja  dalam  wujud  otonomi  yang  luas,  nyata  dan bertanggungjawab.
Pengertian otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata  ada  dan  diperlukan  serta  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  di daerah.Yang  dimaksud  dengan  otonomi  yang  bertanggungjawab  adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
dan  kewenangan  kepada  daerah  dalam  wujud  tugas  dan  kewajiban  yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan.
Pada  kenyataannya  desentralisasi  diminati  banyak  orang  karena  didalamnya terkandung  semangat  demokrasi,  yang  ujungnya  dapat  meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  termasuk didalamnya  penyelenggaraan  pembangunan  Arif  (dalam  A.  Umar  Mustari, 2011:1).Dengan demikian, harapan masyarakat untuk mencapai pembangunan  dalam  rangka  perubahan  kondisi  dari  suata  realita  ke  realita secara  keseluruhan  menjadi  lebih  baik,  akan  tercapai  melalui  konsep  yang lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagaimana falsafah yang terkandung didalam otonomi daerah tersebut, yaitu partisipasi masyarakat.
Partisipasi  merupakan  proses  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga  mampu menyelesaikan  sendiri  masalah  yang  mereka  hadapi,  melalui  kemitraan, transparansi,  kesetaraan,  dan  tanggungjawab.Di  Indonesia,  landasan  hukum pelaksanaan  partisipasi  masyarakat  adalah  UUD  1945  yang  menyebutkan bahwa  partisipasi  adalah  hak  dasar  warga  negara,  dan  partisipasi  politik sebagai  prinsip  dasar  demokrasi.  Sejak  tahun  1999  dikeluarkan berbagaiinstrument  hukum  berupa  UU  atau  Peraturan  Pemerintah  (PP) yang membuka  lebar  ruang  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan.
UUNomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  secara  substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam  sistem  pemerintahan  daerah  dan  berguna  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  sosial,  menciptakan  rasa  memiliki  pemerintahan, menjamin  keterbukaan,  akuntabilitas  dan  kepentingan  umum,  mendapatkan aspirasi  masyarakat,  dan  sebagai  wahana  untuk  agregasi  kepentingan  dan mobilisasi dana.
Selain  UUNomor  32  Tahun  2004,  berbagai  peraturan  yang  secara  sektoral memberikan  ruang  bagi  partisipasi  publik  diantaranya  UUNomor  25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air,  UUNomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  UUNomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan, UUNomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UUNomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan,  dan  masih  banyak  lagi  peraturan  yang  secara  sektoral mengatur  partisipasi  masyarakat.  Semua  peraturan  tersebut  pada  intinya memberikan  ruang  yang  sangat  luas  pada  partisipasi  masyarakat  dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya
Penyertaan  masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan  adalah  suatu  upaya mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional.Ini  berarti  masyarakat  diberi peluang  untuk  berperan  aktif  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan.Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangun dengan semangat lokalitas.
Masyarakat  lokal  dengan  pengetahuan  serta  pengalamannya  menjadi  modal yang  sangat  besar  dalam  melaksanakan  pembangunan,  karena  masyarakat lokal  yang  mengetahui  apa  permasalahan  yang  dihadapi  serta  potensi  yang dimiliki  oleh  daerahnya.  Masyarakat  memiliki  kedaulatan  yang  cukup  luas untuk  menentukan  orientasi  dan  arah  kebijakan  pembangunan  yang dikehendaki.Nilai-nilai  kedaulatan  selayaknya  dibangun  sebagai  kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.
Perlunya  keterlibatan  masyarakat  ini  dianggap  sangat  penting,  karena pelaksanaan  pembangunan  yang  mengutamakan  masyarakat  dalam pelaksanaan  program-program  pembangunan,  berarti  memberikan  peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan  serta  membuat  keputusan  dan  mengevaluasi  kegiatan-
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati  oleh  negara.Pembangunan  pedesaan  selayaknya  mengarah pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan.Pembangunan pedesaan  dapat  dilihat  pula  sebagai  upaya  mempercepat  pembangunan pedesaan  melalui  penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  memberdayakan masyarakat,  dan  upaya  mempercepat  pembangunan  ekonomi  daerah  yang efektif dan kokoh.
Proses  perencanaan  pembangunan  partisipatif  adalah  proses  perencanaan pembangunan  yang  mendasari  pada  kebutuhan  masyarakat  setempat  serta didukung  peranserta  aktif  dari  masyarakat  dari  awal  pengidentifikasian masalah  hingga  tersusunnya  dokumen  perencanaan  pembangunan.  Suatu perencanaan  pembangunan  akan  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  berdayaguna dan  berhasil  guna  apabila  perencanaan  tesebut  benar-benar  memenuhi kebutuhan  masyarakat,  serta  adanya  peran  aktif  masyarakat  dalam penyusunan  rencana  pembangunan.  Tahapan  Musrenbang  terdiri  dari  tiga tahapan yaitu : pertama tahapan persiapan Musrenbang Desa, kedua tahapan pelaksnaan Musrenbang Desa, ketiga tahapan Sosialisasi. Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini:

## Gambar I.I
Potensi Partisipasi
(Sumber : Olahan Penulis, 2015)
Kepala  Desa  dan  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai pengelola  pemerintahan  desa,  harus  memahami  arti  penting  perencanaan pembangunan partisipatif dan melaksanakan pola perencaaan tersebut dalam proses  pembangunan  di  desa.  Hal  ini  kiranya  sangat  penting,  karena  sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  menegaskan  bahwa  desa  atau  sebutan  lain  yang  selanjutnya  disebut desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  serta berada di daerah kabupaten dan kota.
Musrenbang Desa
Persiapan Musrenbang Desa
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahapan Sosialisasi Pada tingkatan ini RT dan RW melaksanakan muswarah bersama masyarakat untuk mencari potensi- potensi masalah yang ada. Hasil musyawarah antara RT/ RW dan masyarakat dibahas pada musrenbang desa bersama BPD dan Kepala Desa. Keputusan bersama perangkat desa dan masyarakat disosialisasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  UU Nomor  32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Di samping  otonomi  yang  dimilikinya,  desa  (pemerintah  desa)  juga  dapat menerima  atau  melaksanakan  suatu  urusan  pemerintahan  tertentu  yang berupa  penugasan  ataupun  pendelegasian  dari  pemerintah  ataupun pemerintah daerah. Dengan demikian desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya  untuk  menuju kesejahteraan.
Penjelasan  UUNomor  32  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  landasan  pemikiran mengenai  pengaturan  pemerintahan  desa  adalah  keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.Partisipasi  di  sini  dimaksudkan  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  desa  harus  mampu  mewujudkan  peran  aktif  masyarakat  agar masyarakat  merasa  memiliki  dan  turut  bertanggung-jawab  terhadap perkembangan  kehidupan  bersama  sebagai  sesama  warga  desa.Sedangkan demokratisasi mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan  desa  harus  mengakomodasi  aspirasi  masyarakat  yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
Berdasarkan  penjelasan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  juga  ditegaskan  bahwa substansi  pemberdayaan  masyarakat  adalah  penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang  diabdikan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat.  Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional.
Sebagai  wujud  kemampuan  melaksanakan  kewenangan  yang  merupakan bagian  dari  esensi  otonomi  daerah  tersebut,  daerah  dituntut  untuk merumuskan  program  pembangunan  secara  komprehensif  mulai  dari pembangunan tingkat perdesaan hingga kabupaten. Oleh karena itulah, maka keterlibatan  atau  partisipasi  dari  masyarakat  dalam  proses  pembangunan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pada  evaluasi  hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa.
Salah  satu  prinsip  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  perlu  mendapat perhatian adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,  khususnya  ditingkat desa.  UU  Nomor  72  Tahun  2005  tentang Desa,  pasal  14,  ayat  2.g  menjelaskan,  bahwa  Kepala  Desa  dalam melaksanakan  tugas  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan,  mempunyai  wewenang  untuk  mengkoordinasikan  secara partisipatif.
Hal  diatas  kemudian  memunculkan  pertanyaan  di  kabupaten  bintan, khususnya  di  desa  Kuala  Sempang  Kecamatan  Seri  Kuala  Lobam,  apakah partisisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan  baik,  di  mana  masyarakat  tidak  lagi  menjadi  objek  pembangunan, akan  tetapi  telah  menjadi  subyek  pembangunan.  Dengan  maksud  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  bukan  hanya sekedar  dilihat  dari  antusiasme  masyarakat  dalam  menghadiri  Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah desa,  serta  bagaimana  proses  pelibatan  masyarakat  baik  dalam  tahap perencanaan  sampai  tahap  pelaksanaan  proyek  pembangunannya.  Karena antusiasme  masyarakat  kemudian  lahir  ketika  substansi  dari  proses pembangunan itu telah tercipta.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Kemampuan  berpartisipasi  terkait  dengan  kepemelikan  sumber  daya  yang diperlukan perihal partisipasi, baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun  sumberdaya  lainnya  seperti  dana  dan  tenaga.  Aspek  yang  dapat meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  adalah  pendidikan  peran pendidikan  dianggap  cukup  tinggi  dalam  menciptakan  peningkatan  kualitas sumber daya masyarakat kita.Oleh karena itu, agar kemampuan berpatisipasi dimiliki oleh masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Akses  yang  luas  terhadap  pendidikan  akan  mempercepat  tingginya  tingkat pendidikan  masyarakat,  pada  waktunya  akan  memampukan  masyarakat berpartisipasi  dalam  pembangunan.Seperti  yang  diketahui  bahwa  United Nation’s  Development  Program(UNDP)  tahun  2004  telah  menempatkan Human Development Index (HDI) Indonesia pada urutan 111 dari 175 negara. Bahkan  dibanding  negara  tetangga  seperti  Malaysia,  Thailand,  dan  Philipina, posisi Indonesia berada dibawah mereka (dalam Aditama, 2008:2).
Pendidikan  menjadi  salah  satu  komponen  yang  digunakan  pengukuran HDI.Melihat kondisi yang semacam ini maka tidak aneh jika pembangunan kita jauh tertinggal daripada negara-negara lain yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik. Lihat tabel tingkat pendidikan Desa Kuala Sempang berikut:
Tabel 1.1 .Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Pada Tingkat Pendidikan Desa
Kuala Sempang No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) 1 Tidak tamat SD 360 2 SD 435 3 SLTP 215 4 SLTA / SMK 160 5 Diploma 11 6 Sarjana 11
Sumber : Profil Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan 2011-2015.
Maka  jika  dilihat  dari  tabel  diatas  jumlah  penduduk  kuala  sempang berdasarkan  pendidikan  yang  tidak  tamat  SMA  atau  bersekolah  sampai dengan tingkat SLTP berjumlah 1010 orang, dan sisanya adalah tamatan SMA, Diploma  dan  Sarjana.  Melalui  penelitian  awal,  ditemukan  bahwa  dalam pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Kuala  Sempang  sudah berjalan  cukup  baik  proses  perencanaannya  dimana  terlihat  pelaksanaan perencanaan  pembangunan  dari  mulai  tingkat  Rukun  Tetangga  (RT)  dan Rukun  Warga  (RW)  bekerja  sama  dalam  menjaring  potensi  masalah-masalah yang  ada,  aspirasi  masyarakat  diterima  untuk  diusulkan  kepada  BPD  dan Kepala Desa pada saat perumusan rencana pembangunan desa di Desa Kuala Sempang.
Hal ini dapat dilihat tabel dibawah ini mulai dari perencanaan pembangunan desa  dari  RT  dan  RW  hingga  keputusan  rapat  yang  menghasilkan  usulan- usulan  yang  diterima  untuk  dilaksanakan  dalam  pembangunan  desa  Kuala Sempang:
Tabel 1.2

## Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2011-2015 yang
diusulkan dari tingkat RT dan RW RT /RW Lokasi Jumlah Usulan Yang di Ajukan Rt 01/01 Kp. Sempang 15 Rt 01/02 Tg. Arang 19 Rt 01/03 Kp. Limau 8 Rt 01/04 Kp. Pelita Baru 13 Rt 01/05 Kp. Beringin 3
Sumber  :  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Kuala  Sempang  Tahun 2011- 2015.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  bahwa  RT  dan  RW  mampu  menemukan potensi  masalah  yang  ada  di  lingkungannya  yang  akan  diajukan  pada  saat musyawarah Kegiatan Rencana Kerja Pembanungan Desa (RKPDes).
Tabel 1.3
Data Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Sempang Tahun
2011- 2015 No Infrastruktur Pedesaan Volume Lokasi (1) (2) (3) (4) 1 Pipanisasi 3 Kilometer (km)     Kampung (Kp). Simpang – Tanjung (Tg). Arang 2 Drainase, batu miring, dan jembatan kecil 200 m Kp.  Simpang 3 Perkerasan Jalan 3 km x 4 meter (m) Kp. Limau 4 Penimbunan dan Batu Miring 300 m Sei. Lepan 5 Gedung TPA dan PAUD 8 x 12 m Kp. Pelita Baru dan Tg. Arang 6 Pendirian SMK 3 Ruang Belajar 1 Unit Kp. Limau 7 Rehab Jembatan 30 x 2,5 m Kp. Beringin 8 Pagar SDN 002 Seri Kuala Lobam 600 x 1,5 m Kp. Simpang 9 Sarana Olah Raga 1 Unit Kp. Pelita Baru 10 Sumur Bor dan MCK 6 Unit Kp. Pelita Baru 11 Keramba Budidaya Laut 10 Unit Kp. Simpang 12 Alat Tangkap Pompong 10 Unit Kp. Simpang, Arang, Sei Lepan dan Pelita Baru 13 Perkerasan Jalan 3 km x 4 m Tg. Arang 14 Pagar SDN 004 Seri Kuala Lobam 600 x 1,5 m Kp. Pelita Baru
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011-
2015  Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan .
Tabel 1.4
Nilai Kegiatan Yang Menggunakan Dana Alokasi Khusus Untuk Dikelola Oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Tahun 2011-2015
Infrastruktur Pedesaan Jumlah Dana (1) (2) Perkerasan Jalan Rp. 120.000.000 Pipanisasi Rp. 187.500.000 Gedung TPA Rp. 180.000.000 Gedung PAUD Rp. 180.000.000 Pagar SD 004 Rp.   40.000.000 Pagar SD 002 Rp.   40.000.000 Alat Tangkap Nelayan Rp.   80.000.000 Bantuan Keramba Ikan Rp. 180.000.000
Sumber:  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  Tahun  2011- 2015  Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
Data  nilai  kegiatan  pada  tabel  diatas  merupakan  data  pembangunan infrastruktur  yang  dalam  palaksanaannya  akan  dikerjakan  oleh  pemerintah desa  dan  masyarakat  desa  selebihnya  yang  tidak  terdaftar  dalam  tabel  ini, pelaksanaan  pembangunannya  dilaksanakan  melalui  pihak  ketiga  namun tetap  mengikutsertakan  masyarakat  desa.Berdasarkan  tabel  diatas  dalam partisipasi  masyarakat  Desa  Kuala  Sempang  dari  penelitian  awal  bahwa masyarakat  berpatisipasi  dalam  pembangunan  desa  baru  terilihat  dalam partisipasi  pemikiran  yang  disampaikan  kepada  BPD  dan  Kepala  Desa  yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Desa.
Padahal masyarakat diberikan peluang untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi    pada  suatu program  yang  dijalankan  pemerintah  desa.  Proses  pembangunan  partisipatif adalah proses perencanaan yang mendasari kebutuhan masyarakat setempat,
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
pembangunan  akan  berhasil  apabila  perencanaan  pembangunan  tersebut benar-benar  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  penyususnan pembangunan tersebut.
Berdasarkan  beberapa  kondisi  di  atas  penulis  maka  kajian  ini  berupaya mengkaji Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014.

## KERANGKA  TEORI

## 1. Konsep Pembangunan
Hakekat  pembangunan  adalah  proses  perubahan  yang  terus  menerus  yang merupakan  kemajuan  dan  perbaikan  menuju  ke  arah  yang  ingin  dicapai, selanjutnya  untuk  memberikan  ini  S.P.  Siagian(dalam  Andi  Ripai,  2013:49) memberikan defenisi sebagai berikut :
“Pembangunan  adalah suatu usaha  atau  rangkaian  usaha  pertumbuhan  dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan  pemerintah  menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan  bangsa.” Siagian (dalam Andi Ripai, 2013:49)
“Pembangunan  adalah  proses  perubahan  berbagai  dimensi  kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Perubahan ini bisa terjadi dengan sendirinya bisa juga dengan pengaruh atau arahan dari pemerintah (dalam I. Nyoman  Sumaryadi,  2005:25).Todaro(dalam  A.  Umar  Mustari,  2000:28), menyatakan  bahwa  pembangunan  bukan  hanya  fenomena  semata,  namun pada  akhirnya  pembangunan  tersebut  harus  melampaui  sisi  materi  dan keuangan dari kehidupan manusia.”
Menurut Hanif Nurcholis (2011:108) penyusunan perencanaan pembangunan desa  harus  di  dasarkan  pada  data  dan  informasi  yang  akurat  dan  dapat
dipertanggungjawabkan.  Data  dan  informasi  yang  di  perlukan  dalam peyusunan perencanaan pembangunan mencakup:
a. Penyelenggaraan pemerintah desa.
b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa.
c. Keuangan desa.
d. Profil desa.
1. Informasi  lain  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan partisipatif adalah suatu  sistem pengelolaan pembangunan di desa  bersama-sama  secara  musyawarah,  mufakat,  dan  gotong  royong  yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.(Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007).

## 2. Konsep Partisipasi
Partisipasi  sebagai  salah  satu  elemen  pembangunan  merupakan  proses adaptasi  masyarakat  terhadap  perubahan  yang  sedang  berjalan.Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan  kondisi  organisasinya,  sehingga  pada  akhirnya  mendorong  individu tersebut  untuk  berperan  serta  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi,  serta ambil  bagian  dalam  setiap  pertanggungjawaban  bersama  (dalam  Syafiie,  Inu Kencana. 2009:141).
Berkaitan dengan proses pembangunan Adisasmita (dalam Solekhan, 2012:20) mengatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  merupakan  keterlibatan  dan pelibatan  anggota  masyarakat  dalam  pembangunan  meliputi  kegiatan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program  atau  proyek  pembangunan  yang dikerjakan  dimasyarakat  lokal.  Sedangkan  dalam  konteks  perencanaan,  UU Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
partisipasi    masyarakat  merupakan  keikutsertaan  masyarakat  untuk mengakomodasikan  kepentingan  mereka  dalam  penyusunan  rencana pembangunan.
Gaventa  dan  Valderama  (dalam  Solekhan,  2012:31)  menengaskan  bahwa partispasi warga telah mengalihkan konsep partipasi dari sekedar kepedulian terhdap  penerima  derma  atau  kaum  tersisih  menuju  ke  suatu  kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijkan dan pengambilan  keputusan  diberbagai  gelanggang  kunci  yang  mempengaruhi kehidupan  mereka.  Lebih  dari  pada  itu,  partisipasi  warga  juga  terefleksikan dalam  berbagai  bentuk,  Rusidi  (dalam  Solekhan,  2012:32)  mengatakan  ada empat dimensi dalam berpartisipasi, yang terdiri dari :
a. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan).
b. Sumbangan materi (dana dan barang).
c. Sumbangan tenaga (bekerja).
d. Memanfaatkan pembangunan.
Sumbangan  pemikiran  adalah  bagaimana  masyarakat  memberikan  ide pemikiran  untuk  pembangunan  dan  kemajuan  di  desa,  sumbangan  materi yang  diberikan  dari  masyarakat  untuk  pemerintah  desa  pada  saat  tahapan pelaksanaan pembangunan,sumbangan tenaga adalah sumbangan atau keikut sertaan  masyarakat  tempatan  dalam  proses  pembangunan  desa  dan memanfaat  pembangunan  yang  sudah  terlaksana  bagaimana  masyarakat memanfaatkannya dan menjaganya.
Pandangan  lain  tentang  bentuk-bentuk  partisipasi  warga  tersebut disampaikan  oleh  Cohen  dan  Uphoff  (dalam  Solekhan,  2012:32)  yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi warga itu dibagi menjadi empat bentuk partisipasi, yang terdiri dari:
1. Partisipasi  dalam  pembuatan  keputusan  (participation  in  decision making).
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementation).
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits).
4. Partispasi dalam evaluasi (participation in evaluation).
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Eko  bahwa  partisipasi  merupakan  jembatan penghubung antara Negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik  membuahkan  kesejahteraan.  (dalamSolekhan,  2012:9).  Secara subtantif, partisipasi menyangkut tiga hal, yaitu:
a. Suara  (Voice),  yang  artinya  bahwa  setiap  masyarakat  itu  mempunyai hak  dan  ruang  untuk  menyampaikan  suara  dalam  proses pemerintahan,  sebaliknya  pemerintah  mengakomodasi  setiap  suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan.
b. Akses,  yaitu  bahwa  setiap  warga  masyarakat  itu  mempunyai kesempatan  untuk  mengakses  atau  memengaruhi  pembuatan kebijakan,  termasuk  asks  dalam  layanan  public  dan  akses  pada  arus informasi.
c. Kontrol,  yaitu  bahwa  setiap  warga  masyarakat  mempunyai kesempatan  dan  hak  untk  melakukan  pengawasan  terhadap  jalannya pemerintahan.

## 3. Konsep Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  adalah  ikut  sertanya  seluruh  anggota  masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut.Geddesian  (dalam  Irma  Purnamasari,  2008:43)  mengemukakan bahwa  pada  dasarnya  masyarakat  dapat  dilibatkan  secara  aktif  sejak  tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakatdapat berupa:
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
28
a. Pendidikan melalui pelatihan.
b. Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi.
c. Partisipasi  dalam  memberikan  alternatif  rencana  dan  usulan  kepada pemerintah.
Menurut  Juliantara  (dalam  Irma  Purnamasari,  2008:45)  substansi  dari partisipasi  adalah  bekerjanya  suatu  sistem  pemerintahan  dimana  tidak  ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar  yang  akan  dikembangkan  adalah  proses  pemberdayaan,  lebih  lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:
1. Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom)  mengorganisasi  diri,  dan  dengan  demikian  akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
2. Kedua,  suatu  partisipasi  tidak  hanya  menjadi  cermin  konkrit  peluang ekspresi  aspirasi  dan  jalan  memperjuangkannya,  tetapi  yang  lebih penting  lagi  bahwa  partisipasi  menjadi  semacam  garansi  bagi  tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.
3. Ketiga,  bahwa  persoalan-persoalan  dalam  dinamika  pembangunan akan  dapat  diatasi  dengan  adanya  partisipasi  masyarakat.  (Juliantara, 2002: 89-90).
Partisipasi  masyarakat  menurut  Isbandi  (2007:  27)  adalah  keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan  tentang  alternatif  solusi untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Partisipasi  masyarakat  menurut  Isbandi  (dalam  Saca  Firmansyah,  2009:1) adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian  masalah
dan  potensi  yang  ada  di  masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan tentang  alternatif  solusi  untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan  yang  terjadi.Sementara  itu  menurut  Sanoff  (dalam  Andi  Ripai, 2013:26), tujuan utama partisipasi adalah:
a. Untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  desain keputusan.
b. Untuk  melengkapi  masyarakat  dengan  suatu  suara  dalam  membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana.
c. Untuk  mempromosikan  masyarakat  dengan  membawanya  bersama sebagai  bagian  dari  tujuan  umum.  Dengan  partisipasi,  masyarakat secara  aktif  bergabung  dalam  proses  pembangunan,  lingkungan  fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.
Menurut Notoatmodjo (dalam SA. Harahap, 2011:3)didalam partisipasi setiap anggota  masyarakat  dituntut  suatu  kontribusi  atau  sumbangan.  Kontribusi tersebut  bukan  hanya  terbatas  pada  dana  dan  finansial  saja  tetapi  dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran).Dalam hal ini dapat diwujudkan di  dalam  empat  (4)  M,  yakni  manpower  (tenaga),  money  (uang),  material (benda-benda  lain  seperti  kayu,  bambu,  beras,  batu,  dan  sebagainya),  dan mind (ide atau gagasan).

## 4. Konsep Operasional Teori Rusidi
Kajian ini menggunakan grand Teori Rusidi (dalam Solekhan, 2012:32) dengan empat dimensi dalam partisipasi, yang terdiri dari:
a. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), yaitu Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran dalam persiapan musrenbang.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
30
b. Sumbangan  materi  (dana  dan  barang),  yaitu  Partisipasi  masyarakat dalam  bentuk  sumbangan  dana  dan  Partisipasi  masyarakat  dalam bentuk barang.
c. Sumbangan  tenaga  (bekerja),  yaitu  Partisipasi  masyarakat  dalam bentuk tenaga kerja.
d. Memanfaatkan  pembangunan,  yaitu  Partisipasi  masyarakat  dalam pemanfaatan  penmbangunan  yang  telah  terlaksana  dan  perawatan rutin.

## METODE PENELITIAN
Kajian  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  Menurut  Moleong (2010:6)  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi,  tindakan  dan  lain-lain,  secara  holistic  dan  dengan  cara  deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khus  yang  alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai meteode alamiah.

## PEMBAHASAN

## 1. Partisipasi pemikiran
Masyarakat ikut terlibat dalam pengerjaan proyek pembangunan pipanisasi di desa  kuala  sempang  karena  kesadaran  akan  pentingnya  mereka  ikut  serta sebagai  masyarakat  tempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan pipanisasi, karena jika mereka sebagai masyarakat tidak bergerak dengan ikut serta  dalam  pembangunan  desa  maka  mereka  sendiri  yang  akan  merasakan dampak  kesulitan  dalam  menjalani  kehidupannya.  Dengan  adanya  semangat gotong  royong  bersama  pemerintah  desa  mereka  sadar  betul  tentang pembangunan  pipanisasi  akan  memiliki  dampak  yang  baik  bagi  daerah  yang membutuhkan  air  bersih  dan  membutuhkan  air  sebagai  sebagai  sumber
kehidupan,  partisipasi  masayrakat  dimaksud  merupakan  wujud  nyata kerjasama  antara  pemerintah  desa  dengan  warga  desanya.  Dijelaskan  oleh Kepala Desa Kuala Sempang bahwa :
“Pemikiran  memperjuangkan  pengadaan  pipanisasi  di  Desa  Kuala  Sempang bukanlah  hal  baru.Masyarakat  Desa  Kuala  Sempang  khususnya  di  tiga  dusun yang  membutuhkan  sumber  air  bersih  yakni  dusun  simpang  jembatan, simpang centre dan tanjung arang. Keputusan tentang pembuatan pipanisasi air bersih sepanjang tiga kilometer  bukan merupakan keputusan Kepala Desa dan aparatnya saja melainkan merupakan hasil keputusan Musyawarah  Desa yang  pada  dasarnya  merupakan  masukan  dari  warga  desa  utamanya  tokoh masyarakat  yang  bersemangat  memperjuangkan  pembangunan  ini” (Kades Desa Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara: 14 juni 2015)
Selanjutnya , kepala Desa menuturkan :
“Didalam  pelaksanaan  pembangunan  pipanisasi  masyarakat  dilibatkan  untuk bagaimana  proses  pelaksanaanya,  dan  masyarakat  yang  setempatlah  yang melaksanakannya,  walaupun  pada  pelaksanaannya  tidak    semua  warga  bisa membantu  karena  kesibukan  banyak  masyarakat  yang  kerja  diluar  desa namun  dengan  adanya  masyarakat  atau  tim  yang  dibentuk  untuk memperkerjakan  pembangunan  tersebut  alhamulillah  tetap  berjalan  dengan baik” (Kades Desa Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara:14 juni 2015)
Sebagian masyarakat juga memberikan masukan pikiran-pikiran teknis dalam pelaksanaan  pembangunan  fisik  pipanisasi  tersebut.  Antara  lain  adalah partisipasi ide dengan mengusukan agar pemanfaatan pipanisasi tidak hanya satu  dusun  saja namun di  dusun-dusun  yang  masih  memiliki  kesulitan  untuk menjangkau air bersih juga harus ada sistem pipanisi ini agar masyarakat lain juga  merasakan  manfaat  yang  besar  dengan  adanya  pipanisasi  air  masukan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
hal itu di terima oleh Kepala Desa dan selanjutnya dilanjutlah pembangunan pipanisasi  tersebut.  Hal  tersebut  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Kuala Sempang, bahwa:
“Pada  saat  pemasangan  jalur  pipanisasi  dikerjakan,  banyak  anggota masyarakat yang terlibat tanpa melihat berapa upah yang mereka dapatkan, karena  mereka  menganggap  bahwa  pentingnya  pembangunan  pipanisasi  ini untuk  kehidupan  mereka  sehari-hari,  mereka  juga  menunjuk  tim  sebagai pengelola teknis pipanisasi tersebut.” (Kades Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara 14 juni 2015)
Tentunya  keberhasilan  suatu  proses  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa  tidak  lepas  dari  peran  masyarakat  itu  sendiri,  tahapan  ide- ide  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  tentu  dibutuhkan  untuk  menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa demi perkembangan kemajuan desa.

## 2. Partisipasi Materi (Dana atau barang)
Tentu  untuk  pengadaan  pipanisasi  sepanjang  tiga  kilometer  dan  dipasang kerumah-rumah dana yang diperlukan harus lebih dari yang dianggarkan, dari dana  awalnya  hanya  bisa  digunakan  untuk  pipa induk  saja  belum  bisa  untuk mencapai  dari  rumah-kerumah.Dengan  mencoba  untuk  terus  berjuang  agar pembangunan  ini  selesai  pemerintah  desa  mengajak  untuk  masyarakat memberikan  subangan  suka  rela  agar  bisa  menutupi  kekurangan  dana pembangunan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Selamat:
“Dengan  keterbatasan  dana  yang  dimiliki  pemerintah  desa  maka  dengan inisiatif  masyarakat  tergerak  hatinya  untuk  memberikan  sumbangan  secara sukarela  agar  pembangunan  yang  sedang  berlangsung  terus  berjalan  dan dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  di  Desa  Kuala  Sempang.  Pada
pertemuan  Desa.” Kepala  Desa  Kuala  Sempang  Bapak  Selamat,  wawancara: 14 juni 2015).
Himbauan tersebut ternyata disambut baik oleh warga dan tokoh masyarakat, sambutan  baik  itu  dimaksudkan  adalah  masyarakat  memberikan  sumbangan dana  sukarela  pada  saat  tahapan  pelaksanaan  untuk  digunakan  oleh  tim pelaksana  pembangunan  desa  agar  menggunakan  untuk  membeli kelengkapan  sesuai  kebutuhanya.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Tokoh Masyarakat Desa Kuala Sempang bahwa:
“Mengenai  partisipasi  dalam  bentuk  uang  memang  diberikan  masyarakat dalam  pembangunan  pipanisasi  ini  namun  tidak  semua  dimintai  sumbangan yang  dianggap  lebih  tingkat  ekomominya  maka  dimintai  dana  sumbangan sukarela.” (Tokoh  Masyarakat  Desa  Kuala  Sempang  Bapak  Muhammad  Latif ,wawancara 15 juni 2015)

## 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Barang
Partisipasi  dalam  bentuk  barang  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Kepala Desa Kuala Sempang bahwa:
“Di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  pipanisasi  di  Desa  Kuala  Sempang memang  tidak  ada  masyarakat  yang  memberikan  sumbangan  dalam  bentuk barang yang diberikan oleh masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk dana yang diberikan untuk pembangunan pipanisasi.” (Kepala Desa Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara: 14 juni 2015)
Masyarakat  memang  dalam  hal  partisipasi  dalam  bentuk  barang  tidak memberikan  barang  dikarenakan  pada  saat  penyapaian  infomasi  dalam pembangunan  adalah  dana  yang  telah  diberikan  kepada  pemerintah  deasa memang  akan  digunakan  untuk  pembelanjaan  perlengkapan  kekurangan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
barang  dalam  pembangunan  pipanisasi  tersebut.  Selanjutnya  yang disampaikan  oleh  ketua  BPD  Desa  Kuala  Sempang  Mengenai  partisipasi barang yakni:
“Selama  ini  memang  dalam  pelaksanaannya  kami  selaku  BPD  juga  tidak pernah  memberikan  sumbangan  dalam  bentuk  barang  yang  kami  berikan adalah  dalam  bentuk  dana  sama  dengan  yang  diberikan  oleh masyarakat.” (Ketua BPD Desa Kuala Sempang, wawancara 14 juni 2015)
Dengan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  memang  pada  kenyataan dilapangan  tidak  ditemukan  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  barang melainkan  partisipasi  masayarakat  yang  diberikan  oleh  masyarakat  di  Desa Kuala Sempang adalah partisipasi dalam bentuk dana yang diberikan sukarela lantas  digunakan  untuk  kebutuhan  pembangunan  pipanisasi  yang  sedang berlangsung.

## 4. Partisipasi Tenaga
Partisipasi  tenaga  yang  dimaksudkan  adalah  bagaimana  masyarakat  di  Desa Kuala  Sempang  terlibat  secara  langsung  dalam  proses  pembangunan, Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Sempang adalah:
“Di  Desa  Kuala  Sempang  gotong  royong  dilaksanakan  dalam  sebulan  sekali melihat  kondisi  alam  maksudnya  adalah  melihat  cuaca  saat  melaksanakan pembersihan  jalan,  masjid,  dan  kantor  desa.  Serta  kegiatan  yang membutuhkan  masyarakat  secara  langsung.” (Kepala  Desa  Kuala  Sempang Bapak Selamat, wawancara:14 juni 2015).
Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Selamat selaku Kepala Desa Kuala Sempang  banyak  anggota  masyarakat  yang  menyertakan  diri  pada  saat perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  pipanisasi  di  Desa  Kuala Sempang ini karena memang masyarakat sadar betul akan pentingnya sumber
air  yang  akan  mereka  dapatkan  dengan  adanya  fasilitas  yang  dimiliki  oleh pemerindah  desa  meskipun  didalam  penyelanggaraanya  terdapat  anggaran untuk  pembangunan  tersebut  namun  para  anggota  masyarakat  tidak memikirkan  nilai  upah  yang  akan  diberikan  namun  mereka  menilai  manfaat yang  akan  mereka  rasakan  ketika  pembangunan  pipanisasi  ini  telah  berjalan dengan  baik.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  ketua  BPD  Desa  Kuala Sempang:
“Selain penyertaan dari masyarakat Desa Kuala Sempang, khususnya BPD juga membantu  tenaga  ikut  dalam  pelaksanaan  pipanisasi  ini  walaupun  tidak semuanya  ikut  serta,” (Ketua  BPD  Desa  Kuala  Sempang,  wawancara  14  juni 2015).
Partisipasi    di  Desa  Kuala  Sempang  memang  harus  diakui  dapat  dikatakan bahwa  masyarakat  sudah  ikut  berpartisipasi  didalam  pembangunan  desa kuala sempang sebagaimana cita-cita pemerintah desa adalah mensejahterakan masyarakat di desa ini salah satunya caranya menempatkan masyarakat didalam perencanaan dan pengerjaan pembangunan desa karena semua  manfaatnya  adalah  untuk  masyarakat  dari  masyarakat  yang memberikan  ide  dan  pelaksanaan  oleh  masyarakat  dan  dampak  dan manfaatnya  juga  akan  diraksanan  seluruh  masyarakat.  Walaupun  harus menerima  kenyataan  pada  saat  pelaksanaan  ada  anggota  masyarakat  yang harus kerja di luar desa untuk mencari nafkah untuk mencari nafkah keluarga mereka sehari-hari.
Penyertaan  masyarakat  didalam  pembangunan  desa  tidak  ada  sama  sekali unsur  paksaan  namun  kesadaran  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam pembangunan  desa  itu  memang  muncul  dari  diri  masyarakat  yang  mereka berikan  adalah  parisipasi  tenaga  pada  saat  pelaksanaan  pembangunan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
pipanisasi  adalah  suatu  upaya  untuk  mewujudkan  dan  percepatan penyelesaian pembangunan pipanisi yang ada di Desa Kuala Sempang .

## 5. Partisipasi Pemanfaatan
Suatu  pembangunan  itu  bermanfaat  ketika  memang  pembanguna  itu dilaksanakan  untuk  kebutuhan  masyarakat  dan  manfaatnya  bisa  dirasakan oleh  masyarakat  desa,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Ketua  BPD  Desa Kuala Sempang :
“Memang  masyarakat  sangat  terasa  terbantu  dengan  adanya  fasilitas  air bersih yang disalurkan melalui pipanisasi ini yang sebelumnya sumber air jauh dari  jangkauan  rumah  namun  sekarang  masyarakat  dengan  mudah mendapatkan  air  dirumah  mereka  karena  sudah  ada  saluran  pipa-pipa  air yang  tersambung  dirumah  masyarakat,” (Ketua  BPD  Desa  Kuala  Sempang, wawancara 14 juni 2015)
Informasi  yang  diberikan  oleh  Ketua  BPD  ini  menunjukkan  bahwa  seluruh masyarakat  sangat  terbantu  dengan  adanya  fasilitas  yang  ada  dan  bisa dimanfaatkan  bersama  seluruh  masyarakat  di  Desa  Kuala  Sempang  yang tadinya  kesulitan  dengan  jauhnya  air  namun  saat  ini  sudah  mudah  untuk menemukan air bersih tidak perlu membeli atau pergi ke kolam air karna pipa air  yang  dikerjakan  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  telah  masuk kerumah-rumah  masyarakat  dan  sepenuhnya  bisa  digunakan.  Selanjutnya dipaparkan oleh  Tokoh Masyarakat, bahwa:
“Perjuangan  masyarakat  di  Desa  Kuala  Sempang  mengenai  pembangunan pipanisasi ini sudah lama ingin dilaksanakan namun memang pada saat tahun 2009 tidak dimanfaatkan awalnya hanya ada mesin dan bak air nya saja belum ada  pipa  saluran  untuk  menuju  kerumah-rumah  warga  yang  membutuhkan air,  selah  semangat  gotongroyong  itu  muncul  kembali  akhirnya  pada  awal
tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 penyelesaian pembangunan pipanisasi ini  rampung  dengan  semangat  perjuangan  seluruh  aparat  desa  dan masyarakat  desa  akhirnya  sudah  bisa  dirasakan  oleh  warga  Desa  Kuala Sempang  yang  berada  didua  dusun  yaitu  dusun  Tanjung  Arang  dan  Simpang centre.” (Tokoh Masyarakat Shalahuddin Syah, wawancara 15 juni 2015)
Selanjutnya yang dipaparkan oleh Tokoh Masyarakat :
“Sangat  terasa  manfaat  dari  adanya  pipanisi  ini  karna  memudahkan masyarakat  mendapatkan  air  dirumah  mereka,dari  yang  awalnya  18  rumah yang  bisa  menikmati  program  ini  lantas  perlahan  menjadi  33  rumah  akhir tahun 2015 sudah 83 rumah yang menggunakan sistem pipanisasi air ini yang mana  sisa  beberapa  rumah  memang  belum  terjangkau  karna  memang jaraknya terlalu jauh dari hasil swadaya pun uangnya belum mencukupi untuk membeli pipa induk air jadi harus menunggu bantuan dari pemerintah daerah dahulu.Memang seluruh masyarakat di Desa Kuala Sempang sangat berterima kasih  kepada  pemerintah  desa  karena  sudah  mau  sama-sama memperjuangkan  masyarakat  yang  membutuhkan  air  bersih  hingga pembangunan  ini  benar-benar  terlaksana.” (Tokoh  Masyarakat  Muhammad Latif, wawancara 14 juni 2015)
Pembangunan pipanisasi ini memang bermanfaat bagi seluruh warga di Desa Kuala  Sempang  yang  membutuhkan  tak  heran  jika  yang  awalnya  masih meragukan dengan program ini namun mereka mengikuti rekan-rekan sesame masyarakat  untuk  memasang  saluran  pipa  untuk  mendapatkan  sumber  air yang  bersih  dan  tidak  perlu  membeli  air  dan  jauh-jauh  pergi  mencari  air bersih, memang seluruh masyarakat di Desa Kuala Sempang sangat berterima kasih kepada pemerintah desa.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapat  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  di  Desa  Kuala  Sempang  Kecamatan  Seri  Kuala  Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014 berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan beberapa  indikator,  yaitu  pertama,  Partisipasi  Tenaga,  Kedua,  bentuk partisipasi  dalam  pemanfaatannya.Ketiga  yaitu  partisipasi  pemikiran masyarakat,  Keempat  adalah  partisipasi  materi  dalam  bentuk  dana.  Temuan di  lapangan  membuktikan  bahwa  sumbangan  terbesar  masyarakat  dalam pertisipasi masyarakat dalam pembangunan pinisasi adalah partisipasi tenaga. Kemudian diikuti oleh Sumbangan materi yang juga penting di saat dana desa tidak  cukup  dan  di  bantu  oleh  masyarakat  untuk  memperlancarkan  proyek pipanisasi.  Partisipasi  ide  memberikan  gagasan  pipanisasi  ini  sangat membantu  seluruh  warga  yang  memanfaatkan  pembangunan  yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Dorongan  dari  Kepala  Desa  Kuala  Sempang  dan  aparatnya  cukup  berhasil menjalankan  fungsi  dan  perannya  dalam  mendorong  dan  mengarahkan partisipasi  masyarakat  sehingga  cukup  berhasil  dalam  menyelesaikan  proyek pembuatan  pipanisasi  ini  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  di Desa Kuala Sempang.
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa masukan dan saran dari kajian ini adalah  peran  Kepala  Desa  Kuala  Sempang  dan  aparatnya  untuk memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  Desa  Kuala  Sempang  mencapai  tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat desa terus  diberdayakan  dan  jajarannya  terus-menerus  menjalin  hubungan  yang baik  dengan  seluruh  elemen  yang  ada  di  Desa  Kuala  Sempang  mulai  dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan sehingga dalam pertemuan-pertemuan  yang  pemerintah  desa  laksanakan  muncul  ide  atau
gagasan-gagasan  yang  lebih  baik  agar  dapat  dipertimbangkan  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  untuk  terus  membangun  desa  yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi  Komunitas  (Pengantar  pada  Pemikiran  dan  Pendekatan Praktis).  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia.
____________________.  2007.  Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis  Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press.Depok.
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arief,  Budiman.  2000.  Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga.Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hanif,  Nurcholis.  2011.  Pertumbuhan  dan  Penyelengaraan  Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Kuncoro,  Mudrajad,  2014.  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah,  Jakarta: Erlangga.
Moleong,  Lexy.  2010.  Metode  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nyoman, I Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan
Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Citra Utama.
Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara.
Sugiyono. 2005.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Supriatna,  Tjahya.  2000.Strategi  Pembangunan  dan  Kemiskinan.  Jakarta:
Rineka Cipta.
Syafiie,  Inu  Kencana.  2009.  Pengantar  Ilmu  Pemerintahan.  Bandung:  Refika Aditama.
___________________. 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
Zubaedi,  2013.Pengembangan  Masyarakat.Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Group
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## Dokumen
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Pemerintah  Daerah  Nomor  32 Tahun 2004.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Desa  Nomor  72  Tahun 2005.
RPJM-Desa  Tahun  2011-2015  Desa  Kuala  Sempang  Kecamatan  Seri  Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.