## PROPAGANDA FIREHOSE OF FALSEHOOD PADA PEMILU 2019 DI INDONESIA

## Achmad Haqqi
Universitas Paramadina, Jakarta achhaqqi75@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  the  firehose  of  falsehood  propaganda  that  occurred  in  Indonesia,  in  the  presidential and vice presidential elections in 201 9, was a political campaign strategy that was know effective sufficient to achieve one goal such as what Donald Trump did in elections in the United States of America. The social media burgeoned was so enable for every candidate to use the firehose of falsehood propaganda technique without exception in Indonesia. In the case of the 201 9 presidential and vice presidential elections, we can see how campaigns are used on social media such as the spread of hate speech, the emergence of the term kampret, cebong, anti-islam, boyolali,PKI, to hoaxs issues, and so on. What is conveyed contains a minimum of  a  work  program  to  be  achieved,  this  shows  that  the  two  pairs  of  candidates  each  use  the  firehose  of falsehood  propaganda  technique  to  achieve  their  goals.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive qualitative  which  constructivism  paradigm    which  aims  to  describe  a  social  phenomenon  under  study.  The date  collection  method  by  interviewing,  analyzing  documentsand  using  the  case  study  method  in  the  201 9 presidential and vice presidential elections in Indonesia.

## Keywords : propaganda, firehose of falsehood,201 9 election
Artikel  ini  membahas  tentang  Propaganda  firehose  of  falsehood  yang  terjadi  di  Indonesia,  pada  pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 kemarin, teknik ini merupakan sebuah strategi kampanye politik yang  diketahui  cukup  efektif  untuk  mencapai  satu  tujuan  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Donald  Trump dalam  pemilu  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  2016.  Berkembangnya  media  social  sangat  memungkin  bagi setiap  calon  untuk  menggunakan  teknik  propaganda  firehose  of  falsehood  tidak  terkecuali  di  Indonesia. Dalam kasus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat kita lihat bagaimana cara  kampanye yang dipakai di media sosial seperti merebaknya ujaran kebencian, munculnya istilah kampret, cebong, anti- islam,  boyolali,  PKI,  hingga  isu  hoax,  dan  sebagainya.  Apa  yang  disampaikan  minim  berisi  program  kerja yang  ingin  dicapai.  ini  menunjukkan  bahwa  kedua  pasangan  calon  masing-masing  menggunakan  teknik propaganda firehose of falsehood  untuk mencapai  tujuannya.  Metode yang digunakan dalam penelitian  ini, menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  paradigma  konstuktivisme  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  suatu  fenomena  sosial  yang  diteliti.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yaitu  dengan wawancara,  analisis  dokumen  serta    menggunakan  metode  studi  kasus  pada  pemilihan  Presiden  dan  wakil presiden tahun 2019 di Indonesia.
Kata Kunci : Propaganda, Firehose Of Falsehood, Pemilu 2019

## PENDAHULUAN
Istilah firehose  of  falsehood ,  merupakan suatu  teknik  propaganda  yang sudah dikenal sejak  lama  dalam  dunia  politik.  Dimana seseorang  menyampaikan  pesan  lewat  media massa  dengan  berbagai  macam  cara  untuk memperoleh simpati masyarakat umum, dan di Indonesia  sendiri,  model  tersebut  semakin
terlihat  dalam  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden  2019-2024,  antara  pasangan  calon nomor  urut  01  yaitu  Joko  widodo  dan  Ma’ruf Amin,  dengan  kualisi  partai  pengusungnya antara  lain;  PDIP,Golkar,  PPP,  PKB,dan  lain- lainnya.  Sementara  dari  pihak  lawan  yakni, pasangan  calon  nomor  urut  02  Prabowo Subianto  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno,yang
Submitted: 30-06-2020, Revision: 09-07-2020, Accepted: 31-12-2020
ISSN: 1412-7873 (cetak), ISSN: 2598-7402 (online) Website: http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
di  usung  oleh  kualisi  partai  PKS,  Gerindra, dan PAN.
Dalam  kampanye  seseorang  melakukan berbagai  cara  untuk  memperoleh  kemenangan atas  dirinya  dan  kelompoknya,  sehingga  ia melakukan  propaganda  yang  dianggap  akan mampu  memberikan  hasil  signifikan.  Namun semua  itu  tentu  ada  strategi  pemasarannya. Bruce  I  Newman,  mendefinisikan  Marketing adalah  proses  memilih customer, kemudian menganalisa  kebutuhannya,  dan  setelah  itu mengembangkan  inovasi  produk, advertising, harga,  dan  strategi  distribusi  dalam  basis informasi.  Marketing  bukanlah  sesuatu  yang biasa  karena  marketing  merupakan  sebuah produk  politik  yang  berupa image politisi, platform, pesan  politik,  dan  lain  sebagainya yang dikirimkan ke audiens kemudian diharapkan menjadi konsumen yang tepat.
Newman menegaskan, bahwa dalam peta marketing kandidat  ( candidate  marketing map ),  terdapat  enam  tahapan  yang  mesti diperhatikan yaitu; Riset lingkungan ( environment  research );  yaitu  setting  dan konteks dimana seorang kandidat mengorganisasi  sebuah  kampanye.  Misalnya, pada  tahapan  ini  meriset  situasi  ekonomi, mood pemilih ( voter satisfaction or dissatisfaction ),  isu  dan  konsen  penting pemilih,peta  demografi  pemilih,  riset  partai dominan  atau  independen.;  Analisis  penilaian internal dan eksternal. Disini si kandidat mesti menilai  kekuatan  dan  kelemahan  dirinya, status  kandidat  sebagai incumbent atau penantang,  peluang  isu-isu  kampanye,  serta kekuatan dan kelemahan kompetitor.; Marketing strategis,  misalnya  terkait  dengan segmentasi pemilih (usia, income, pendidikan, etnis,  ideologi  kelompok,  dan  sebagainya), target  dan positioning (citra  kandidat  versus citra  lawan).; Setting tujuan  dan  strategi kampanye  ( goal  setting  and  campaign strategy ),  misalnya  menyangkut  positioning latar  belakang  dan  kualifikasi,  pesan  utama kampanye,  pemilihan  isu  dan  solusi  konsep pribadi  kandidat,  dan  lain  sebagainya.; Komunikasi,  distribusi,  dan  perencanaan organisasi  ( communication,  distribution,  and
orgazation plan ). Dalam tahapan ini misalnya, lebih  menekankan  pada  sosok  penampilan, publisitas,  iklan  dan  pemilihan  pesan,  format serta  desain  medianya.;  Dan  terakhir  adalah pasar-pasar  (massa)  utama  dan  hasil  ( key markets and outcomes ) yang berkaitan dengan segmen  konstituen  pemilih  partai,  segmen kontributor,  segmen  media,  dan  publisitas (Heryanto, 2018: 241-242)
Tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa  semua itu,  berkaitan  dengan  komunikasi  politik sebagai  suatu  sistem  politik.  Gabriel  Almond, berpendapat  bahwa  komunikasi  adalah  salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik.  “ All  of  the  functions  performed  in  the political  system,  political  socialization  and recruitment,  interest  articulation,  interest aggregation,  rule  making,  rule  application, and rule adjudication,are performed by means of communication .”Artinya bahwa komunikasi politik  merupakan  proses  penyampaian  pesan yang  terjadi  pada  saat  keenam  fungsi  lainnya itu  dijalankan.  Hal  ini  berarti  bahwa  fungsi komunikasi  politik  terdapat  secara  inherent  di dalam  setiap  fungsi  sistem  politik  (Gabriel  A. Almond dan James S. Coleman, 1960)
Sebagaimana  yang  disebut  diatas  bahwa marketing  komunikasi  politik  oleh  setiap kandidat itu sangat diperlukan maka munculah istilah  propaganda.  Propaganda  itu  sendiri dalam  politik  berfungsi  untuk  memainkan peran  yang  sangat  penting  karena  merupakan satu  di  antara  pendekatan  persuasif  politik selain periklanan dan retorika. Dalam praktiknya,  propaganda  mengelaborasi  pesan politik  guna  mendapatkan  pengaruh  secara persuasif.  Biasanya,  propaganda  digunakan oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi  aktif  atau  pasif  dalam  tindakan individu-individu
masyarakat yang
dipersatukan  melalui  manipulasi  psikologis lewat media massa. Menurut  jacques  ellul,  dalam  Dan
Nimmo (1993:48) propaganda sebagai komunikasi  yang  digunakan  oleh  suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan  partisipasi  aktif  atau  pasif  dalam
tindakan-tindakan  suatu  massa  yang  terdiri atas  individu-individu,  dipersatukan  secara psikologis  melalui  manipulasi  psikologis  dan digabungkan di dalam suatu organisasi. Harold D.  Haswell,  menambahkan  sebagaimana dikutip  Arifin,  (2010:230)  mendefinisikan propaganda adalah teknik yang mempengaruhi tindakan manusia dengan memanipulasi presentasi  (penyajian).  Representasi  bisa berbentuk  lisan,  tulisan,  gambar,  atau  musik, sehingga  periklanan  dan  publisitas  ada didalam wilayah propaganda.
Sementara  itu,  propaganda  menurut Gobbels membawa pengaruh negatif ketika hal itu  dipraktikkan  dalam  perang  Dunia  II. Dimana  pada  waktu  itu,  menteri  Propaganda Jerman  Dr.  Joseph  Gobbels  mengatakan bahwa  “propaganda  tidak  tidak  mengenal aturan dan etika. Tujuannya adalah membelenggu rakyat dengan segala cara untuk mencapai  tujuan  yang  yang  diinginkan.” Doktrin politik Machiavelli yang mengabaikan relevansi  moral,  dimana  ketidak  jujuran dibenarkan dalam mencari dan mempertahankan  kekuatan  politik  (Hafied Cangara, 2009:333)
Dan  disaat  kebanyakan  orang  mencela tindakan  propaganda  Gobbel  karena  dianggap mencederai moralitas dan kemanusiaan Edward  Barnays  justru  melihat  pada  sisi  lain bahwa propaganda bukanlah merupakan sebuah  usaha  yang  patut  dicela  dalam meracuni  pikiran  seseorang  dengan  penuh kebohongan,  melainkan  lebih  dari  itu  yakni suatu usaha yang terkelola untuk menyebarluaskan  sesuatu  untuk  mendapatkan kepercayaan  atau  opini.  Sehingga  propaganda menurut  Barnays  sangat  dibutuhkan  bagi peradaban  umat  manusia  (Hafied  Cangara, 2009:334)
Sehingga  bagaimana  kemudian  cara menjalankannya ? seringkali beroperasi melalui  imbauan-imbauan  yang  itu  biasanya berjangka  pendek.  dengan  melibatkan  usaha pemerintah,  partai  politik,  atau  golongan tertentu  yang  berpengaruh  untuk  mencapai tujuan strategis dan taktis.
Kampanye  Hitam  selalu  menyerang pihak  lain  dengan  gosip  atau  rumor  yang  tak bisa dipertanggungjawabkan. Sumber penyebar  pesan  kampanye  tidak  jelas,  samar, bahkan  seringkali  secara  sengaja  bergerak dalam  operasi  gelap  dan  tak  tersentuh  proses dialektika.  Beberapa  teknik  kampanye  hitam disini  seringkali  dipakai  dalam  perang  opini dimasyarakat  dengan  menggunakan  teknik propaganda. Pertama, teknik name  calling, yang  artinya  pemberian  lebel  buruk  pada lawan  seperti  melabeli  kandidat  dengan sebutan dan stigmayang sangat buruk sebagaimana  yang  terjadi  pada  pemilihan presiden  kemarin  yang  saling  memberi  label satu sama lain (Heryanto, 2018:225).
Propaganda  sendiri  berasal  dari  kata propagare ,  artinya  menyemaikan  tunas  suatu tanaman, yang pada awalnya digunakan dalam bidang  keagamaan  oleh  penganut  agama katolik.  Pada  tahun  1622,  paus  gregorius  XV membentuk  suatu  komisi  kardinal,  yang bernama  congregatio  de  propaganda  fide  atau congregation for the propagation of faith untuk menumbuhkan  keimanan  kristiani  diantara bangsa-bangsa.  secara  khas,  para  misionaris ditugaskan untuk menyebarkan doktrin kristiani  tersebut,  yaitu  seorang  misionaris harus  mampu  menggalang  beberapa  ribu pemeluk  baru  yang  diharapkan  (Arifin, 2010:229)
Adapun  propaganda  dalam  sejarah pemikiran  politik  adalah  adanya  argumen utama  yang  cukup  meyakinkan  dan  sudah dikenal  sejak  zaman  Plato,  yang  akan menuntun  kita  untuk  berfikir  panjang  bahwa berharap  pada  demokrasi  liberal  yang  kuat sekalipun  hanyalah  sebuah  nama  saja,  akan tetapi  pada  realitasnya  jauh  dari  harapan  kita. Argumen  seperti  ini  merupakan  suatu  bentuk propaganda  tertentu  yang  berkaitan  dengan demagog, yang bisa menjadi ancaman eksistensial  terhadap  keberadaan  demokrasi liberal.  Sifat  demokrasi  liberal  mencegah pernyataan  propaganda  dilarang,  karena  di antara  kebebasan  yang  diizinkannya  adalah kebebasan  berbicara.  Tetapi  karena  manusia memiliki  karakteristik kelemahan rasional dan
rentan  terhadap  sanjungan  dan  manipulasi, memungkinkan
propaganda
memiliki kemungkinan besar untuk memimpin tirani, ke akhir demokrasi liberal (Stanley, 2015:27) Dalam bahasa
Inggris, kata "propaganda"  telah  memperoleh  koneksi penghinaan. Dan tidak memiliki konotasi yang merendahkan  seperti  dalam  tulisan  penulis Amerika  pada  awal  abad  kedua  puluh,  alasan historis  ini  tidak  diragukan  lagi.  Orang  bisa membayangkan kata "propaganda" memungkin  ada  sesuatu  yang  salah  utamanya tentang penggunaan propaganda dalam demokrasi  liberal,  apa  pun  tujuannya.  Tapi jenis  tertentu  propaganda  sangat  bermasalah secara moral dan politik. Saya akan menggunakan  kata  "penghasutan"  sebagai label untuk propaganda dalam segala hal yang dianggap  tidak  masuk  akal  ini  (Stanley, 2015:37).
Sementara  itu,  kalau  kita  merujuk  pada konsep  politik  dari  sejak  awal  hingga perkembangannya terdapat beberapa pandangan  mengenai  politik  yaitu; pertama, politik  adalah  suatu  usaha  yang  ditempuh warga  negara  untuk  membicarakan  dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua , politik dikenal    sebagai  segala  hal  yang  berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga ,  politik  sebagai  segala keegiatan  yang  diarahkan  untuk  mencari  dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang  berkaitan  dengan  perumusan  dan pelaksanaan  kebijakan  umum. Kelima, politik diartikan  sebagai  konflik  dalam  rangka mencari  dan/atau  mempertahankan  sumber- sumber  yang  dianggap  penting.  Dalam pandangan klasik Aristoteles, mengungkapkan bahwa  manusia  merupakan  mahluk  politik sehingga  hakikat  manusia  memang  untuk hidup  dalam  polis.  Karena  hanya  dalam  polis manusia  bisa  memperoleh  sifat  moral  paling tinggi (Ramlan Surbakti, 2007:1-2)
Politik  merupakan  sebuah  laga  para aktor politik dalam mengartikulasikan, memformulasika,  dan  mewujudkan  cita-cita sosialnya dalam kehidupan di masyarakat yang
lebih  komplek.  Karena  itu,  pada  kontestasi politik  setiap  individu  memiliki  kesempatan dan peluang yang sama dalam mendiskusikan, merumuskan,  dan  memutuskan  aspek  penting dalam  kehidupan  publik.  namun,  adanya kecenderungan yang kuat mendorong terjadinya peluang hanya pada beberapa orang yang dikehendaki untuk kemudian di branding dan dimenangkan bersama.
Kalau  kita  lihat  di  Indonesia  sendiri misalnya, terdapat beberapa aktor-aktor politik antara  lain;  seperti  Megawati,  yang  tidak  lain adalah  anak  mantan  dari  sang  proklamator sekaligus presiden pertama, atau Abdurrahman Wahid yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur, dan lain-lainnya (Nyarwi,2012: 46). Para aktor-aktor ini, yang kemudian selalu berusaha untuk  mempertahankan  apa  yang  dia  kuasai sejauh  ini.  Sehingga  dengan  berkembangnya media  massa,  para  aktor  semakin  memiliki banyak kesempatan untuk membranding dirinya  lewat  media  massa  dengan  berbagai macam  cara  (mempropaganda)  masyarakat agar simpati padanya.
Di  era  media  cetak,  juga  media penyiaran  radio,  proses  komunikasi  politik masih  di  dominasi  oleh  adanya  pertarungan ideologi dan pemikiran politik. Karakter media cetak  terutama  koran  dan  majalah  mampu menghadirkan  ragam  ideologi  dan  pemikiran politik  dari  para  aktor  politik  dan  institusi politik.  Di  berbagai  belahan  negara,  proses komunikasi  politik  yang  berlangsung  di  era dominasi  peran  media  cetak  ini,  dibarengi dengan  munculnya  intelektualitas  dan  literasi komunikasi  dari  para  pemilihnya.  Pemikiran politik  dan  ideologi  politik  yang  berbasis kebajikan  publik  ( public  wisdom ),  terus diperdebatkan  dan  didiskusikan  dalam  arena ruang publik (Nyarwi, 2012:67)
Dalam  kehidupan  hari  ini,  propaganda menjadi  suatu  keharusan  bagi  para  politisi untuk menampuh atau menggunakan cara-cara tersebut,  sebagai  upaya  mencapai  satu  tujuan yang diinginkan. Karena jika para aktor politik apatis dan cenderung kurang mampu membaca peluang  dimasyarakat  maka  secara  otomatis dia akan kalah sebelum waktunya.
Perebutan  kekuatan  oleh  Bolsheviki pada  tahun  1917  sudah  meningkatkan  prestise propaganda  yang  populer.  Sudah  dipuji sebagai  kemenangan  hasutan  massal.  Dari waktu  itu  awal  di  Moskow  pada  tahun  1919, Internasional  Ketiga  adalah  disebut  dunia konspirasi melawan patriotisme, sebuah propaganda  dunia  melawan  nasionalisme. Prestise  propaganda  semakin  maju  dalam kebangkitan  fasisme  pasca-perang  di  Italia, yang  sering  dikaitkan  dengan  sebagian  besar untuk  kekuatan  agitasi  dan  keterampilan Mussolini.
Kesadaran  propaganda  tumbuh  di  antara orang  Amerika  sebagai  akibat  dari  internal maupun  eksternal  propaganda.  Setelah  akhir Perang  Dunia,  banyak  kelompok  bisnis Amerika  berusaha  untuk  melepaskan  kendali atas  bisnis  yang  telah  mapan  selama  perang, dan  untuk  menarik  konsesi  diberikan  untuk tenaga kerja terorganisir. Kampanye propaganda  diluncurkan  melawan  pemerintah dan  buruh,  tema  utama  menjadi  ancaman Bolshevisme  ke  Amerika  (Laswell  dan Blumenstock,2006: 3). Dan Ketika pemberitahuan  publik  secara  dramatis  tertarik pada  propaganda  oleh  kelompok  bisnis, kesadaran  propaganda  sebagai  instrumen politik  dibuat  semua  lebih  tajam.  Publik investigasi  dilakukan  terhadap  propaganda yang  luas  kampanye  dari  banyak  perusahaan utilitas publik yang bertindak melalui Asosiasi Cahaya  Listrik  Nasional.  Ketakutan  baru terhadap  Komunis  propaganda  terstimulasi ketika  besar  Depresi  semakin  dalam  setelah 1929.  Di  tingkat  nasional  darurat  kekuasaan pemerintah  federal  sangat  besar  diperpanjang, terutama setelah pemilihan Presiden Roosevelt di 1932 (Harold D Laswell, 2006:4).
Sehingga dari sanalah kemudian propaganda  mulai  menjadi  sebuah  agenda setting  yang  utama  dalam  sebuah  politik  oleh karena  itu,  seorang  propagandis  profesional didefinisikan sebagai orang yang mempraktikkan  profesi  dari  publisitas  atau pakar  propaganda  selalu  menjadi  konsultan untuk memberikan saran atau masukan kepada seorang politisi (Harold D Laswell, 2006:5)
Berdasarkan uraian latar belakang masalah  diatas,  maka  fokus  dalam  penelitian ini  adalah:  Apakah  kedua  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden,  menggunakan tekni  Propaganda firehose  of  falsehood pada pemilihan Presiden yang terjadi di tahun 2019 kamarin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagai upaya  untuk  menggambarkan  perjalanan pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  yang terjadi di tahun 2019 kemarin.

## METODOLOGI
Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  paradigma  konstruktivisme  yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial yang diteliti. Metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci,  pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive  dan  snowbaal, teknik  pengumpulan dengan  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat Induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  pada generalisasi (Sugiono, 2011:15)
Adapun yang dimaksud dengan pendekatan paradigma konstruktivisme menurut  (Salim,  2006:51),  yaitu  sebuah paradigma  yang  hampir  merupakan  antithesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya  suatu  pengamatan  dan  objektivitas dalam  menemukan  suatu  realitas  atas  ilmu pengetahuan. Dimana secara ontologis pendekatan  ini  menyebutkan  bahwa  suatu realitas  ada  dalam  beragam  bentuk  konstruk mental  yang  didasarkan  pada  pengalaman sosial,  dan  spesifik,  serta  tergantung  pada pihak yang melakukannya.
Penelitian  kualititaf  diharapkan  mampu menghasilkan  uraian  yang  mendalam  tentang suatu  keadaan  baik  berupa  tulisan,  ucapan langsung,  atau  perilaku  seseorang  baik individu, maupun kelompok yang bisa diamati,
dalam sudut pandang tertentu, secara komprehensif (Sujarwandi, 2014:6)
Berdasarkan  pengertian  diatas  peneliti memberi  kesimpulan  bahwa  metode  kualitatif merupakan suatu metode yang obyektif artinya metode  yang  selalu  memiliki  obyek  alamiah yang  dapat  dideskripsikan  bukan  yang berbentuk  eksperimen.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif sebab  peneliti  ingin  mendapatkan  hasil  yang deskripstif  dari  obyek  yang  diteliti  berupa ucapan atau tulisan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Teknik wawancara dimana penulis langsung mewawancarai sumber terkait  yang  terlibat  secara  langsung  dalam suatu peristiwa dan kedua adalah studi pustaka dimana  setelah  peneliti  menetapkan  topik penelitiannya,  kemudian  melakukan  kajian yang  ada  kaitannya  dengan  teori,  serta mengumpulkan  informasi  sebanyak  mungkin dari pustaka yang masih ada kaitannya dengan tema.  sumber-sumber tersebut  dapat  diperoleh darimana  saja  seperti  dari  jurnal,  majalah, buku,  berita,  atau  sumber-sumber  lain  yang masih relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  hal  penelitian  terkait  Propaganda firehose of falsehood dalam pemilu tahun 2019 di  Indonesia,  terdapat  penelitian  serupa  yang dilakukan  oleh  beberapa  pihak.  Diantaranya penulis  menemukan  ada  kemiripan  judul namun  berbeda  objek  dan  subtansi  kajiannya. Terdapat  Analisis  Wacana  yang  bertemakan politik,  yaitu  pertama  Jurnal  Golose,  (2019) dengan judul “Strategi penanganan firehose of falsehood  pada  Era  post-truth”  sebuah  kajian dalam rangka menyukseskan pemilu 2019.
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif kualitatif, dimana data yang dihasilkan berupa data  deskriptif  tertulis  atau  lisan.  Jurnal  ini membahas  mengenai  propaganda  firehose  of falsehood  dalam  rangka  meningkatkan  tingkat kepercayaan  dari  masyarakat  pada  pemilu 2019.  Adapun  yang  menjadi  objek  dalam penelitian ini adalah konten pemberitaan hoax dan  citra  institusi  Kepolisian  Republik
Indonesia.  dengan  menggunakan  metode analisis  deskriptif  dengan  menonjolkan  aspek tertentu atau realita berita dari suatu media.
Perbedaan  dengan  artikel  penulis  ialah terletak pada pokok permasalahannya, penggunaan  media  dan  paradigma  yang dipakai.  Jika  artikel  diata  meneliti  tentang Strategi  penanganan  firehose  of  falsehood pada  era    post-truth.  Sedangkan  penulis meneliti  tentang  Propaganda  Firehose  of Falsehood  pada  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden 2019 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan paradigma konstruktivisme.
Penulis  kedua  yaitu  (Damayanti  & Hamzah,  2017)  dengan  judul  “Strategi Kampanye  Politik  pasangan  Jokowi-JK  pada pemilihan Presiden 2014”. Dan jenis penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dengan  paradigma  konstruktivisme.  Jurnal  ini membahas  mengenai  gaya  atau  pola  yang digunakan  kedua  pasangan  calon  untuk memperoleh simpati masyarakat.
Perbedaan  artikel  penulis  dengan  artikel kedua  ini  terletak  pada    pokok  permasalahan yang  dikaji,  dalam  artikel  ini  membahas  soal strategi  kampanye  pasangan  calon  presiden Jokowi-JK  pada  pemilu  2014.  Sementara penulis  meneliti  tentang  Propaganda  Firehose of  Falsehood  pada  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  2019  dengan  menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan paradigma konstruktivisme.
Teori  media  masyarakat  massa  adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai kumpulan  gagasan  yang  saling  bertentangan dikembangkan  untuk  memahami  apa  yang terjadi  setiap  kali  ada  skala  besar  dan/atau perubahan  sosial  yang  mengganggu.  Gagasan masyarakat  massa  dapat  berasal  dari  kedua ujung spektrum politik. Beberapa dikembangkan  oleh  orang-orang  yang  ingin mempertahankan tatanan politik yang ada, dan yang  lain  diciptakan  oleh  kaum  revolusioner yang  ingin  memaksakan  perubahan  radikal. Tapi  musuh  ideologis  ini  sering  berbagi setidaknya satu asumsi media massa menyusahkan jika tidak benar-benar
berbahaya.  Secara  umum,  masyarakat  massa ide-ide  memiliki  daya  tarik  yang  kuat  untuk setiap  elit  sosial  yang  kekuatannya  terancam oleh  perubahan.  Industri  media,  seperti  pers sen  di  tahun  1830-an,  jurnalisme  kuning  di Jakarta,  1890-an,  film  pada  1920-an,  radio pada  1930-an,  dan  TV  pada  1950-an  adalah sasaran  empuk  kritik  para  elit  (Stanley  & Davis, 2013:20).
Dalam  konteks  media  sosial  Lattimore (2010),  mengungkapkan  bahwa  media  sosial merupakan salah satu produk dari kemunculan new  media .  Didalam  media  sosial  individu maupun  kelompok  saling  berinteraksi  secara online  melalui  jejaring  internet  dan  semenjak kemunculannya  media  sosial  tidak  hanya dipergunakan  oleh  individu  saja  melainkan juga oleh kelompok atau golongan sebagai alat komunikasi  yang  dianggap  cukup  membantu bahkan  juga  dipergunakan  sebagai  alat komunikasi  yang  efektif  untuk  tegur  sapa kepada  public.  Media  sosial  yang  terkadang diidentifikasi  dengan  web  2.0  merupakan istilah  yang  seringkali  mengacu  pada  media baru  yang  menggunakan  teknologi  dalam menciptakan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi  terbuka  dimana  setiap  orang mempunyai  kesempatan  untuk  menyuarakan ide,  atau  gagasan,  serta  pengalaman  mereka melalui  media  sosial  baik  dalam  bentuk  kata- kata  atau  dalam  bentuk  verbal.  (Srisadono, 2018:4)
Sedangkan  komunikasi  massa  adalah suatu  pesan  yang  dikomunikasikan  melalui media  massa  pada  sejumlah  besar  orang. komunikasi massa diadopsi dari bahasa inggris yaitu  mass  communication  yang  bermakna komunikasi  menggunakan  media  massa.  Kata massa  disini  bukan  hanya  meliputi  orang banyak,  tetapi  semua  orang  yang  menjadi sasaran  antara  atau  sebagai  alat  komunikasi. Jadi  kesimpulannya  adalah  setiap  pesan  yang disampaikan  melalui  media  massa  baik  cetak, siaran  langsung,  maupun  online  merupakan suatu bentuk komunikasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Eriyanto bahwa komunikasi media apabila dipandang dari sudut konstruksionis,  maka  media  tidak  hanya
sekedar  sebagai  saluran,  melainkan  sebagai subjek yang dapat mengkonstruksikan realitas, lengkap  dengan  pandangan-pandangan  yang sudah pasti memihak (Syarifah, 2012:7)
Teori  propaganda  Lasswell  memadukan ide-ide  yang  dipinjam  dari  behaviourisme  dan Freudianisme  menjadi  visi  media  yang pesimistis  dan  peran  mereka  dalam  menempa tatanan  sosial  modern.  Lasswell  adalah  salah satu  ilmuwan  politik  pertama  yang  dikenal kegunaan  berbagai  teori  psikologi  dan  untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat diterapkan untuk memahami dan mengendalikan  politik.  Kekuatan  propaganda bukanlah  hasil  dari  substansi  atau  daya  tarik pesan-pesan  tertentu  tetapi,  lebih  tepatnya, hasil  dari  kondisi  pikiran  yang  rentan  dari orang  kebanyakan.  Lasswell  berpendapat bahwa  depresi  ekonomi  dan  meningkatnya konflik  politik  telah  menyebabkan  psikosis meluas,  dan  ini  membuat  kebanyakan  orang rentan terhadap bentuk kasar dari propaganda. Ketika orang biasa dihadapkan setiap hari oleh ancaman  kuat  untuk  kehidupan  pribadi mereka,  mereka  beralih  ke  propaganda  untuk jaminan  dan  cara  untuk  mengatasi  ancaman. Ketika  orang-orang  menganggur  dan  rumah mereka disita, banding propaganda menemukan  audiens  yang  siap  (Stanley  & Davis, 2013:48) Istilah firehose
of falsehood sebagaimana diungkapkan dalam kolom media Tempo.co, bahwa  strategi  “ firehose of falsehood” menempatkan  seseorang  menjadi kontroversial,  rasis,  dan  selalu  memiliki pandangan  buruk  terhadap  apa  yang  di lihatnya.  Tapi  pada  saat  yang  sama,  disana juga  seseorang  dapat  memperoleh  keuntungan elektoral  dari  rakyat  baik  secara  diam-diam ataupun terbuka dalam pusaran kontroversi itu, sehingga  publik  akhirnya  akan  berharap perubahan dapat dilakukan oleh figur tersebut.
Strategi propaganda seringkali dimainkan oleh seseorang atau kelompok yang berkepentingan  selama  momentum  masa kampanye  berlangsung.  Adapun  modus  dari propaganda adalah untuk mengkambing hitamkan  lawan,  tujuan  utamanya  tidak  lain
yaitu agar publik senantiasa lebih memberikan kepercayaan  pada  kelompoknya.  Sehingga menjadi  tidak  asing  lagi  apabila  momentum kampanye telah datang si kandidat dan timnya akan sibuk membangun narasi kegaduhan dari pada  membangun  visi  dan  misi.  Seperti  yang terjadi  pada  pemilihan  presiden  dan  wakil presiden tahun 2019 kemaren,  pasangan calon nomor  01  (Jokowi-  Ma’ruf  Amin)  VS pasangan  calon  nomor  urut  02  (Prabowo- Sandi), keduanya seringkali saling mengkambing  hitamkan  satu  sama  lain,  oleh karena itu, keduanya memilih untuk menggunakan  teknik  propaganda  “ firehose  of falsehood”.
Kampanye  politik  adalah  periode  atau masa  yang  diberikan  oleh  panitia  pemilu kepada  semua  kontestan,  baik  perseorangan maupun  usungan  partai  politik  untuk  bisa memaparkan program kerjanya masing-masing dan  mempengaruhi  opini  publik  sekaligus memobilisasi  masyarakat  agar  memberikan suara  kepadanya  pada  saat  pencoblosan.  pada masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden  di  Indonesia  tahun  2019  kemarin (Damayanti & Hamzah, 2017:8)
Apa  yang  sudah  terjadi  pada  pemilihan presiden  dan  wakil  presiden  di  tahun  2019 kemaren,  merupakan  sebuah  relalitas  bahwa kedua kubu menggunakan teknik ala Rusia dan Amerika  itu.  Sulit  untuk  di  pungkiri  karena fakta  telah  menunjukkan  tentang  bagaimana keduanya  memainkan  peran  di  Pilpres  2019 kemaren.  Seperti  hoax  oleh  tersangka  Ratna Sarumpaet,  boyolali,  kampret,  cebong,  PKI, antek  China,  Islam  Garis  keras,  dan  lain sebagainya.
Fakta  menunjukkan  bahwa  sejak  tahun 2016  istilah  propaganda  ala  Rusia  atau  yang dikenal  dengan  “ firehose  of  falsehood ”  mulai banyak  dikenal  setelah  sebuah  lembaga think thank asal Amerika  Serikat  menerbitkan sebuah  studi  mengenai  hal  tersebut,  disana dijelaskan bahwa strategi firehose of falsehood memanfaatkan  kondisi  psikologis  seseorang yang  terpapar  informasi  secara  terus  menerus, dapat kita lihat ciri dari pada strategi ini adalah memanfaatkan banyak sekali saluran informasi
untuk  membangun  sebuah  kepercayaan  di tengah  masyarakatdan  itu  dilakukan  secara intensi  dan  ini  pernah  dilakukan  oleh  Donald Trump  pada  pemilihan  presiden  di  Amerika tahun  2016 lalu, dan di pakai pula  oleh  kedua kubu  pasangan  Capres/Cawapres  di  Indonesia yang  mengahdirkan  calon  nomor  urut  01 Jokowi- Ma’ruf Amin Vs calon nomor urut 02 Prabowo- Sandiaga Uno.
Menurut  Aditya  dalam  BBCnews.com, model-model  kampanye  seperti  yang  terjadi pada  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden 2019  di  negara  kita,  sudah  pernah  dilakukan Presiden  AS  Donald  Trump  dengan  cara menyerang  lawannya  dengan  isu-isu  dan menggiring  para  pemilih  pada  tema  seputar nasionalisme.  "Itu  kan  cara  atau  strategi. Contohnya  antek  asing.  Kalau  kampanye Trump  saat  pemilihan  kan  mempertanyakan apakah  Anda  punya  nasionalisme  atau  tidak? Diukur dari situ, 'ikut saya atau yang lain. Jadi nampaknya yang sedang dibangun isu populisme,  bukan  programatik.  Memang mudah  sekali  isu  seperti  itu  terangkat  karena dekat  dengan  pemilih  kan,  apalagi  soal identitas.
Argumen  dari  propaganda  itu  sendiri adalah memanipulasi sehingga dapat memunculkan  emosi  yang  tidak  masuk  akal sekalipun  tetap  diyakini  oleh  kebanyak  orang. seperti  keyakinan  pada  rasis,  tentang  karakter orang Amerika yang tidak memiliki kulit putih atau  bukan  warga  negara.  Misalkan  upaya propaganda  anti-Semit  dari  rezim  Nazi,  yang dengan sengaja membangu kembali prasangka yang sudah ada sebelumnya (Corbin, 2020:11) Propaganda  “ firehose  of  falsehood” merupakan  bagian  dari  perkembangan  dari sistem  yang  dianut  oleh  masyarakat  secara umum  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dengan  menganut  sistem  demokrasi sebagai  upaya  untuk  mencapai  kesejahteraan bersama sebagaimana cita-cita undang- undang.  Dalam  sebuah  catatan  sejarah, pengamat  mengatakan  bahwa  ,  Kremlin, banyak  memperoleh  manfaat  dari  adanya kebebasan  informasi  di  barat.  Mudahnya penggunaan akses ke publik “untuk
mendapatkan  kredibilitas  dengan  menabur kebingungan  kepada  khalayak  melalui  teori konspirasi  dan  berkembang  biak  kepalsuan”. Seperti  munculnya  outlet  media  terkemuka Kremlin,  digunakan  untuk  mempromosikan narasi  mendukung  kepentingan  Rusia  dan membantu  penyebaran  disinformasi,  atau contoh lain misalnnya gerai pro-Kremlin, yang melaporkan tentang kebohongan sebuah kasus adanya ledakan pabrik kimia di Lousiana, dan lain sebagainya (Arabidze, 2018).
Seiring  pesatnya  perkembangan  arus globalisasi, mendorong semakin berkembangnya media massa, untuk membantu  mempercepat  seseorang  dalam berkomunikasi  maupun  bekerja,  termasuk menggunakan  media  massa  dalam  momentum kampanye  politik  sehingga  istilah firehose  of falsehood, hari  telah  menjadi  sangat  populer sekali  di  masyarakat.  Menurut  Paul  dan Matthews  (2016), firehose  of  falsehood memiliki  ciri  yaitu, lacks  commitment  to consistency,  lacks  commitment  to  objective reality,  rapid,  continuous  and  repetitive,  high voluve and multichannel propaganda.
Diterapkannya  strategi  propaganda  atau kepalsuan  ( firehose  of  falsehood )  di  media massa,  baik  televisi,  media  cetak,  dan  media online.  Secara  masif  dan  sistematis  turut menodai  perjalanan  proses  pemilu  2019. Bahkan  pada  plikada  tahun  2018  saja setidaknya  sudah  tercatat  kurang  lebih  ada 3884  kasus hoax dan hate  speech yang kemudian  di  selidiki  oleh  penyidik  Polri.  Dan di tahun 2019 semakin gaduh saat pertarungan di  Pilpres  menghadirkan  Petahana  melawan penantang  setia  Prabowo  Subianto.  Strategi firehose  of  falsehood yang  dianut  dari  Rusia dan Amerika itu, justru menjadikan perjalanan pemilu  kurang  efektif  dan  menurunkan kepercayaan  publik  kepada  pemerintah  secara general (Golose, 2019:8).
Propaganda  “ firehose  of  falsehood” dapat  berkembang  pesat  karena  adanya dorongan  kuat  dari  berkembangnya  media massa  yang  mampu  mengkonstruk  banyak lapisan masyarakat. Sehingga kampanye dapat berjalan    terkoordinasi  dengan  baik  untuk
mendorong berita palsu dan jenis disinformasi lainnya.  Sebagian  besar  berita  di  Twitter mengikuti  pola  yang  teratur  secara  statistik: Tingkat  tautan  baru  meningkat  dengan  cepat (tetapi  tidak  secara  instan),  memuncak  dalam satu  atau  dua  jam,  dan  kemudian  meluruh secara  eksponensial,  secara  statistik  teratur, tapi  banyak  berita  palsu  tidak  mengikuti  pola yang universal ini. Blok akun yang terorganisir tampaknya berkoordinasi untuk memperpanjang  siklus  hidup  berita  dan  tagar yang  dipilih.  Segmen  peta  terkait  propaganda Rusia  adalah  peserta  kunci  dalam  kampanye ini,  banyak  dari  upaya  ini  selaras  dengan tujuan  dan  minat  Rusia  (Mathew  dan  Barash, 2018: 6).
Berita  adalah  sebuah  konstruk  realitas yang  mampu  seolah  nyata  jika  diperkukuhkan dengan dukungan media. Dimana media massa memiliki  kesanggupan  dalam  menularkan  dan menyuapkan  pokok  ide,  bahkan  jika  perlu menjungkir  balikkan  keadaan  yang  tengah berlangsung.  Surat  kabar  adalah  salah  satu komunikasi  massa  yang  merepresentasikan realitas sosial. Suatu realitas yang berkembang dimasyarakat merupakan suatu hasil konstruksi realitas yang dimuat dimedia massa (Nurcahyo, 2015:3) Berdasarkan paparan diatas dapat penulis  katakan  bahwa  berkembangnya  istilah Propaganda Firehose of Falsehood di Indonesia  itu  karena  pengaruh  media  massa yang  semakin hari  semaki  pesat  dan masyarakat  juga  semakin  mellek  media, sehingga  propaganda  yang  dilakukan  oleh kedua  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden  pada  pemilihan  2019.  Tanpa  media massa teknik propaganda yang dijalankan oleh kedua  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden  di  tahun  2019  kemarin  tidak  akan bisa berjalan. Propaganda firehose of falsehood  memiliki  hubungan  sangat  erat dengan media atau dalam kata lain tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan kedua tim pasangan calon presiden dan wakil  presiden  pada  pemilu  tahun  2019 kemarin, dapat disebut bahwa kedua pasangan
calon presiden dan wakil presiden menggunakan  teknik  propaganda firehose  of falsehood walaupun  secara  terus  terang  ketika kedua  belah  pihak,  tim  pasangan  calon presiden  dan  wakil  presiden  tidak  mengakui bahwa  kelompoknya  telah  melakukan  teknik ala  Rusia  itu.  Namun  dengan  praktik-praktik yang  terjadi  dilapangan  disebutkan  oleh pengamat bahwa keduanya telah menggunakan teknik propaganda firehose of falsehood.
Misal  kalau  kita  perhatikan  munculnya kegaduhan  di  masyarakat  akibat  kampanye kedua  pasangan  calon  presiden  dan  wakil presiden  yang  masing-masing  saling  serang lewat  media  sosial  sehingga  masyarakat terprovokasi, seperti munculnya istilah cebong,  kampret,  antek  PKI,  surat  suara tercoblos, islam garis keras, kasus hoaxs yang di  dalangi  oleh  tersangka  Ratna  Sarumpaet, LGBT, larangan Adzan, dan sebagainya. Cara- cara  seperti  ini  merupakan  bagian  dari  teknik propaganda firehose  of  falsehood yang  mana tujuannya  agar  masyarakat  terprovokasi  dan ikut  golongannya,  artinya  siapa  yang  mampu meyakinkan khalayak lewat media sosial maka secara  otomatis  kelompok  itulah  yang  akan mendapatkan banyak simpati dari khalayak.
Cara-cara  seperti  disebut  atas  adalah bentuk  propaganda  atau  kampanye  hitam dimana pihak lawan memberikan name calling dengan  seburuk  mungkin  dengan  tujuan masyarakat juga ikut benci seperti yang terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun  2019  kemarin  yang  memunculkan banyak  sebutan.  Mulai  dari  boyolali,  PKI, Anti-Islam, cebong, Kampret dan sebagainya.
Karakter  dari  pada  teknik  propaganda firehose  of  falsehood ini,  bergantung  pada media  sosial.  Cara  mempengaruhi  masyarakat umum  lewat  media  sosial  dan  itu  dilakukan secara terus menerus hingga akhirnya masyarakat luas seperti terhipnotis.

## SIMPULAN
Berdasarkan  keterangan  yang  ada,  dapat peneliti  simpulkan  bahwa  kedua  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang berlangsung  pada  tahun  2019  kemarin,
masing-masing kedua pasangan calon Presiden dan  Wakil  Presiden  baik  nomor  urut  01 maupun  nomor  urut  02,  telah  menggunakan kampanye  ala  Rusia  dan  Amerika  yang  di kenal  dengan  istilah  Propaganda  “ firehose  of falsehood” hal  itu  jelas  terlihat  dimana  kedua pasangan  calon  non-send  dalam  penyampaian visi  dan  misi,  tapi  lebih  banyak  membangun ujaran kebencian di tengah masyarakat. Seperti munculnya istilah cebong, kampret, antek PKI, Islam  Garis  keras,  dan  sebagainya.  Dan  itu sengaja  di  bangun  oleh  kedua  pasangan Capres/Cawapres  di  tahun  2019. Firehose  of falsehood dilakukan  melalui  media  massa seperti  televisi,  media  cetak,  dan  online  untuk mempengaruhi  khalayak  umum.  Dan  itu  di lakukan  secara  masif  oleh  masing-masing, kedua  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden. Guna untuk mempengaruhi masyarakat  umum  agar  bisa  mencapai  tujuan yang  di  inginkannya,  yakni  memperoleh kemenangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arabidze,  I.  (2018).  Russian  Disinformation and  Propaganda:  Old  Strategy  in  a  New Cover? The Pardee Periodical Journal of Global Affairs , 3 (1).
Arifin,  A.  (2010). Pers  dinamika  Politik: Analaisi Media Komunikasi Politik
Indonesia: pertarungan politik dan
ideologi  pers  perjuangan,  pers  aliran, pers partai, pers partisan,pers pemerintah,  dan  pers  independen  di Makassar, 1945-1966 . Yarsif
Watampone.
Corbin,  C.  M.  (2020).  The  Unconstitutionalty Of  Goverment  Propaganda. Ohio  State Law Journal , Januari .
Damayanti,  Novita,  Hamzah,  R.  E.  (2017). Strategi  Kampanye  Politik  Pasangan Jokowi-JK  Pada  Pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden  2014. Jurnal  Wacana , 16 (2).
Gabriel  A.  Almond  dan  James  S.  Coleman. (1960). The  Politicis  of  the  Developing Areas . Princeton University Press.
Golose,  P.  R.  (2019).  Strategi  penanganan
firehose of falsehood pada Era post-truth. Jurnal Ilmu Kepolisian , 13 (1).
Hafied  Cangara.  (2009). Komunikasi  Politik: Konsep,  Teori,  dan  Strategi .  Rajawali
Pers. Harold D Laswell. (2006). World
Revolutionary Propaganda . Borzoi book.
Heryanto,  G.  G.  (2018). Media  Komunikasi Politik . IRCiSoD.
Nurcahyo,  D.  (2015).  Analisis  Wacana Pemberitaan  Pencalonan  Jokowi  sebagai Calon Presiden 2014 Pada Surat KabarHarian  Kompas. Jurnal  Wacana ,
14 (4).
Nyarwi,  A.  (2012). Manajemen  Komunikasi Politik  &  Marketing  Politik .  Pustaka Zaman.
Ramlan  Surbakti.  (2007). Memahami  Ilmu Politik . PT Grasindo.
Salim,  A.  (2006). Teori  dan  Paradigma:
Penelitian Sosial . Tiara Wacana.
Srisadono,  W.  (2018).  Komunikasi  Publik Calon  Gubernur  Provinsi  Jawa  Barat 2018 Dalam Membangun Personal
Branding  Menggunakan  Twitter. Jurnal Pustaka Komunikasi , 1 (2).
Stanley,  J.  (2015). How  Propaganda  Work . Princeton University Press.
Stanley,  J.  B.  and  dennis  K.  D.  (2013). Mass communication theory . Nelson Education,
Ltd. Sugiono. (2011). Metode penelitian pendidikan . Alfabeta.
Sujarwandi,  V.  W.  (2014). Metodologi Penelitian . Pustaka.
Syarifah,  S.  A.  (2012).  Analisis  Wacana Pencitraan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  Dalam  Buku  Pak  Beye  dan Istananya. Jurnal  Wacana , 11 (2),  188- 201.