## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0

## Betty Ivana Prasetyawati, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : Bettyivana96@yahoo.com

## Abstract
A Notary is a public official that has the authority to create authentic deeds and other powers as referred in Act No. 2 of 2014. In the world of notaries, the notary standards of ethics have been described in the notary  code  of  ethics  determined  by  the  Indonesian  Notary  Association  and  must  be  obeyed  by  all notaries  concerned.  These  codes  of  conduct  should  be  the  self-regulation  of  the  profession  and  its implementation. The start of the industrial revolution 4.0 brought many changes to the world. Ministry of industry on a large and comprehensive scale to create a business that processes simpler, faster, easier, and cheaper to Making Indonesia 4.0 become a reality. Notaries are expected to actively participate in the  licensing  service  process  that  is  integrated  electronically,  or  can  be  called  as  Online  Single Submission (OSS). The urgency of reforming the code of ethics for the professional posititon of a notary as the practice of Indonesian notary in the industrial revolution 4.0 era, for the sake of creating notaries who have high integrity and morality to carry out their duties.
Keywords : Notary; Code of Ethics; 4.0 Era

## Abstrak
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014.Di  dalam  dunia  kenotariatan standar  etik  Notaris  telah  dijabarkan  dalam  Kode  Etik  Notaris  yang  ditentukan  oleh  Ikatan  Notaris Indonesia  (INI)  dan  wajib  dipatuhi  oleh  segenap  Notaris.Kode  Etik  harus  menjadi self-regulation dari profesi dan pelaksanaannya.  Dimulainya  revolusi  industry 4.0 membawa banyak  perubahan  bagi dunia, Kementrian Perindustrian secara besar-besaran dan menyeluruh membuat business process menjadi lebih sederhana,  cepat,  mudah  dan  murah  demi  mewujudkan  Making  Indonesia  4.  Para  notaris  diharapkan berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pelayanan  perizinan  yang  terintegrasi  secara  elektronik,  atau online single  submission (OSS).  Urgensi  pembaharuan  kode  etik  jabatan  notaris  bagi  praktik  kenotariatan Indonesia  di era 4.0  demi  terciptanya notaris  yang memiliki  integritas dan  moralitas  yang  tinggi  dalam menjalankan tugas jabatannya.
Kata Kunci : Notaris; Kode Etik; Era 4.0

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Kini  profesi  notaris  semakin  digemari  dikalangan  masyarakat,  dengan  semakin  banyak  dan dibutuhkannya alat bukti otentik, yang berisi tentang suatu peristiwa hukum, demi terciptanya suatu kepastian  ketertiban  dan  perlindungan  hukum.Disisi  lain  notaris  dalam  memberikan  suatu

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
pelayanan  kepada  masyarakat  membutuhkan  suatu  perlindungan  hukum.  Pada  prinsipnya  yang dapat diangkat menjadi seorang notaris adalah orang-orang yang memenuhi syarat yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Terdapat pemahaman mengenai aspek profesi, aspek etis dan aspek yuridis akan menjadikan seorang notaris professional, yang mampu mengikuti suatu perkembangan hukum demi menjawab permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi dimasyarakat.Sedangkan dalam aspek etis, seorang notaris harus  dapat memahami  semua nilai etik  yangtertuang dalam  Kode Etik  Notaris  Indonesia, maupun  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Jabatan  Notaris.Terdapat  beberapa  asas  yang  wajib dijadikan  sebagai  dasar  atau  pedoman  dalam  menjalankan  tugas  jabatan,  yaitu  asas  kepastian hukum,  kepercayaan,  persamaan,  kehati-hatian,  professionalitas  guna  pelaksanaan  tugas  dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris.
Seperti  halnya  dengan profesi-profesi yang lainnya, profesi notaris memiliki  kode  etik yang telah  dirancang  sedemikian  rupa  oleh  organisasi  profesi  notaris,  yang  dinamakan  Ikatan  Notaris Indonesia atau yang biasa disingkat dengan sebutan INI. Dalam pelaksanaan dan pemberlakuannya terdapat  sanksi-sanksi  yang  berlaku  dan  dijatuhkan  bagi  notaris  yang  melanggar.Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.
Berbicara  mengenai  etika,  tidak  akan  terlepas  dari  moral  philosophi  yang  berkaitan  dengan moral,  integritas  dan  tingkah  laku  yang  tidak  terlepas  dari  hati  nurani  seseorang.Etika  profesi notaris lebih didominasi dan diutamakan untuk pembentukan karakter/watak dan moral pribadinya yang  harus  tercermin  dan  diwujudkan  dalam  perilaku  amal  perbuatan  seseorang  yang  menjalani profesi  atau  memangku  jabatan  sebagai  notaris.  Maka  dengan  diadakannya  kode  etik  notaris diharapkan  akan  membentuk  notaris  menjadi  pribadi  yang  berkepribadian  baik,  professional, menjunjung tinggi martabat, kehormatan dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan  perkembangan  saat  ini,  notaris  dituntut  untuk  terus  membangun  integritas khususnya  di  dalam  era  4.0  ini  agar  masyarakat  yang  dilayani  merasa  senang,  puas,  serta  akan menciptakan usaha harmonis dan kekeluargaan antar sesama rekan notaris.

## 2. Kerangka Teori
Dalam  setiap  penelitian  dibutuhkan  teori  guna  mendukung  dan  terkait  dengan  topik  dan permasalah  yang  diangkat  untuk  selanjutnya  dianalisis.  Suatu  penelitian  dengan  dasar  teori  yang baik akan mengarahkan pada fenomena yang diteliti (Suteki & Taufani, 2020)
Penelitian  ini  menggunakan  teori  yang  merupakan  kerangka  dengan  menggambarkan  dan mengarahkan  berbagai  pendapat  penting  untuk  diteliti.Kerangka  ini  didapatkan  dari  peraturan perundang-undangan  tertentu  dengan  teori  yang  digunakan  sebagai  landasan  dalam  sebuah penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka.
a. Notaris sebagai profesi
Peran notaris dalam sistem hukum kontinental diperlukan didalam pembuatan akta otentik, baik  akta sebagai  syarat sahnya  suatu peristiwa hukum  maupun akta  sebagai alat  bukti.Notaris diwajibkan  untuk  dapat  menyimpan  segala  keterangan,  maupun  data  yang  disampaikan dihadapannya terkait dengan pembuatan akta.
Notaris  wajib  untuk  bertindak  jujur,  mandiri,  tidak  berpihak,  menjaga  kepentingan  yang terkait  dengan  perbuatan  hukum,  da  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  Undang-Undang  terkecuali  ada  alasan  lain  untuk  menolak  (Dewi  &  Diradja, 2011)
b. Kode etik notaris
Dalam  menjalankan  profesinya  Notarisberhimpun  dalam  suatu  wadah  organisasi  yang dinamakan  Ikatan  Notaris  Indonesia  atau  yang  biasa  disingkat  dengan  sebutan  INI.Dalam melaksanakan profesinya secara mandiri maka ditetapkan sebuah peraturan yang praktis, tertulis yang  mengatur  mengenai  suatu  etika  yang  berkaitan  dengan  sikap  dari  nilai-nilai  dan  standar perilaku baik dan buruknya (Anshori, 2009).
Kode etik notaris dilandasi dengan landasan sosiopsikologis, landasan moral dan landasan praktis,  yang  ditetapkan  untuk  mengatur  kewajiban,  dan  pengecualian  hal-hal  yang  harus dijalankan dan ditaati oleh para anggota perkumpulan yang berhimpun dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Keberadaan etika profesi hukum diharapkan para notaris dapat memiliki integritas,  kualitas  hukum  serta  kualitas  pelayanan  yang  baik  di  dalam  menjalankan  tugas jabatannya.
c. Notaris di era 4.0
Kemajuan-kemajuan  dibidang  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  membawa  beberapa dampak  bagi  profesionalitas  notaris.Kini  di  era  revolusi  industri  ke-4,  notaris  dituntut  untuk dapat  berpartisipasi  aktif  untuk  mendukung  sebuah  kebijakan  dari  pemerintah  untuk mengintegrasikan  pelayanan  perizinan  secara  elektronik  atau online  single  submission (OSS).Oleh  karenanya  notaris  dalam  menghadapi  tantangan  tersebut  diminta  untuk  tetap menjaga idealism sebagai pejabat umum.

## 3. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dikaji  dalam penulisan ini adalah bagaimana urgensi pembaharuan Kode Etik Notaris bagi praktik Kenotariatan Indonesia di Era Revolusi Industry 4.0.

## 4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Tujuan dari analisis gap ialah untuk mengidentifikasi urgensi pembaharuan kode etik notaris di era 4.0. Analisis gap ini digunakan untuk membantu organisasi INI dalam mengungkap peraturan mana  saja  yang  harus  diperbaharui  agar  dapat  mewujudkan  notaris  yang  berintegritas.  Didalam penulisan ini, penulis membahas mengenai Peran Kode Etik Notaris dalam membangun integritas, serta kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam membangun integritas di era 4.0.
Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai peran kode etik notaris dalam membangun integritas  notaris  di  era  4.0,  dimana  notaris  dituntut  untuk  dapat  dan  mampu  mengikuti perkembangan  zaman  dengan  tetap  mengedepankan  integritas  serta  moralitas  yang  dimiliki  serta menaati peraturan-peraturan terkait. Oleh karenanya urgensi pembaharuan kode etik notaris di era 4.0  sangat  diperlukan  agar  dapat  mewujudkan notaris  yang  berkepribadian  baik,  professional  dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan  penelusuran  penulis,  terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan dengan  notaris  di  era  4.0,  namun  tidak  menyinggung  mengenai  peran  kode  etik  notaris.Seperti halnya  Aris  Yulia  yang  meneliti  mengenai  Profesi  Notaris  di  era  Industrialisasi  dalam  Perpektif Transendensi  Pancasila,yang  membahas  mengenai  notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya harus  menyesuaikan  dan  mengikuti  perkembangan  zaman,  dikarenakan  transaksi-transaksi  yang dilakukan kini melalui sarana elektronik yang terkait satu dengan yang lainnya (Yulia, 2019).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Qisthi Fauziyyah Sugianto dengan penelitiannya yang berjudul Peluang dan Tantangan Calon Notaris  Dalam  Menghadapi  Perkembangan  Disrupsi  Era  Digital  menjelaskan  bagaimana  calon notaris  era  gen-h  atau  biasa  disebut  era  milennial  harus  mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi perkembangan zaman yaitu era dirupsi digitalisasi atau dimana transaksi-transaksi yang terjadi ialah elektronik sistem atau secara online yang terintegrasi satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan  teknologi  merupakan  peluang  dan  tantangan  dimana  hal  tersebut  dapat  membawa banyak manfaat dan juga melahirkan ancaman (Sugianto & Handoko, 2019).
Habib Adjie meneliti mengenai Konsep notaris mayantara menghadapi tantangan persaingan di era global, yangmenjelaskan bagaimana konsep notaris mayantara dalam menghadapi tantangan global dimana notaris mayantara ataupun cyber notary menghendaki dalam menjalankan tugas dan kewenangnanya berbasis teknologi informasi.Dimana para penghadap, saksi serta notaris nantinya hanya  cukup  menggunakan  tanda  tanggan,  meterai  dan  stempel  secara  digital  maupun  sidik  jari digital. Terkait konsep atau pelaksanaan notaris mayantara dalam menghadapi persaingan tersebut, belum dilakukan  perubahan  mendasar  pada  UUJN/UUJN-P  yang  menjadi dasar  notaris  Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lain (Habib, 2017).
Memperhatikan hasil penelitian terdahulu  tersebut,  maka  penulis melakukan  suatu  kebaruan (novelty) yaitu peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0.Oleh karena itu,  penulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  ilmu  pengetahuan.  Adapun permasalahan  yang  akan  diangkat  dalam  penulisan  ini  ialah  bagaimanakah  urgensi  pembaharuan kode  etik  notaris  bagi  praktik  kenotariatan  Indonesia  di  era  4.0.  Tujuan  yang  diharapkan  dari penelitian ini untuk menjelaskan peran kode etik dalam membangun integritas notaris.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif yang sama dengan penelitian hukum kepustakaan dimana penelitian ini menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder (Soekanto,  1985).  Menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  dengan  menelaah  pada  peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas (Marzuki, 2005).
Penelitian  normatif  menggunakan  bahan-bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan.  Bahan  hukum  primer  yaitu  perundang-undangan.Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan hukum yang memberikan pengertian dan penjelasan mengenai pandangan para ahli, buku, jurnal, hasil
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
penelitian hukum, maupun ensiklopedia hukum.(Fajar, 2010). Selanjutnya bahan hukum tersier adalah bahan  hukum  yang  memberikan  informasi  tentang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  (Marzuki, 2005).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Urgensi Pembaharuan Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0
Notaris ialah profesi hukum yang sangat mulia ( nobile offacium ), dimana profesi tersebut erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dimana akta yang telah dibuat oleh notaris dapat menjadi sebuah alas  hukum  atas  suatu  status  harta  benda,  hak  dan  juga  kewajiban  seseorang  (Anshori,  2009). Profesi notaris sebagai profesi yang luhur tentunya terkait pada apa yang disebut sebagai moralitas profesi luhur, yang menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi, integritas serta tingkah laku bagi notaris didalam maupun diluar tugas jabatannya.
Dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris,  dikenal  beberapa  asas-asas  umum  antara  lain; persamaan,  kepercayaan,  kecermatan,  pemberian  alasan,  larangan,  penyalahgunaan  wewenang, larangan  bertindak  sewenang-wenang,  proposionalitas,  profesionalitas  (Habib,  2009).  Dengan adanya asas-asas tersebut maka dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatannya.
Etika  dalam  hal  ini  menempati  tugasnya  sebagai  bagian  dari  filsafat  yang  berkewajiban menyelidiki tingkah laku manusia yang dilihat dari baik atau buruknya tindakan tersebut, juga tidak dapat terlepas dari nurani yang menjawab pertanyaan mengenai baik dan tidak buruknya, etis tidak etis,  tidak  mempertanyakan  bertentangan dengan  undang-undang  atau  tidak,  karena  mengenai hal ini  sudah  diatur  dalam  undang-undang  lengkap  dengan  sanksinya.  Dengan  adanya  etika  profesi hukum  tersebut  diharapkan  dapat  mewujudkan  notaris  yang  memiliki  professional  hukum, kesadaran etis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bertindak secara etis dan juga kemampuan memimpin secara etis (Anshori, 2009).
Pada  dasarnya  yang  dapat  diberlakukan  bagi  profesi  notaris  terkait  etika  profesi  yang  ada ialah harus bertanggung jawab serta tidak melanggar hak-hak orang lain atau pihak lain.Peran etika menjadi  lebih  penting  dalam  rangka  menyempurnakan  manusia  dan  kehidupan.  Notaris  yang memperhatikan  etika  akan  serta  merta  mematuhi  peraturan  yang  berlaku,  namun  sebaliknya  akan terjadi  apabila  notaris  hanya  memperhatikan  dan  menaati  peraturan  perundang-undangan  semata, bisa jadi notaris akan melanggar etika profesi yang melanggar hak-hak lain.

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Ikatan  Notaris  Indonesia  atau  yang  sering  disingkat  dengan  sebutan  INI  ialah  perkumpulan organisasi bagi para notaris diatur dalam Pasal 5 UUJN, yang memiliki peranan yang sangat penting bagi  penegakan  kode  etik  profesi  melalui  dewan  kehormatan.Dalam  etika  kepribadian  notaris disebutkan  notaris  wajib  untuk  memiliki  moral,  menjunjung  tinggi  harkat  martabat  dengan bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak.
Perbedaan mendasar antara kode etik notaris dengan kode etik profesi lainnya terdapat pada penyusunan dari  peraturan perundang-undangannya. Kode  etik notaris yang disusun  oleh  INI  dan juga  diatur  dalam  UUJN.Sedangkan  kode  etik  profesi  lainnya  diatur  dan  ditetapkan  sendiri  oleh organisasi yang bersangkutan. Letak perbedaan ada pada pelaksanan dan pemberlakuan dari sanksi yang dijatuhkan, dimana dalam kode etik profesi notaris mengatur sanksi dalam peraturan jabatan notaris dan diberlakukan bagi para notaris yan melanggarnya.
Spririt  yang  digunakan  kode  etik  notaris  merupakan  suatu  penghormatan  bagi  martabat manusia pada umumnya, dan martabat notaris pada khususnya. Dengan didasari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi notaris harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mandiri, tidak memihak, tidak  pamrih,  rasionalitas,  serta  mengacu  pada  kebenaran  objektif,  menjunjung  tinggi  solidaritas dengan sesama notaris (Sulihandari & Rifiani, 2013).
Daniel  Goleman  menggambarkan Emotical  Inteligence yang  menyatakan  ada  tujuh  unsur utama kemampuan yang sangat penting yaitu : keyakinan, rasa ingin tahu yang bersifat positif, niat untuk  berhasil,  kemampuan  untuk  menyesuaikan  keadaan,  keterkaitan  dalam  bersosialisasi,  dan kooperatif  demi  terciptanya  keseimbangan  antara  kebutuhan  sendiri  dengan  orang  lain  (Untung, 2005).
Dengan demikian penegakan kode etik notaris yang ditujukan sebagai alat pengawasan bagi pelaksanaan  nilai-nilai  kode  etik.Kode  etik  menjadi self-regulation yang  diawasi  oleh  Dewan Kehormatan  dengan  jenjang  tingkat  daerah,  wilayah  dan  pusat.Sehingga  sebuah  usaha  untuk meningkatkan  kejujuran,  integritas  seorang  notaris  tersebut  sangat  diperlukan  demi  mendukung sebuah  kebijakan  dari  pemerintah  untuk  mengintegrasikan  pelayanan  perizinan  secara  elektronik atau online single submission (OSS).
Kementrian  perindustrian  melakukan  perombakan  di  sektor  bisnis  menjadi  lebih  sederhana, cepat,  mudah  dan  murah  demi  mewujudkan Making  Indonesia  4.0 untuk  mengimplementasikan strategi di era revolusi industri ke-4 Online Single Submission (OSS).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Dalam mewujudkan hal tersebut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meminta para notaris untuk berpartisipasi aktif guna menciptakan pelayanan secara elektronik dan upaya penataan badan usaha.Hubungan ini terintegrasi secara OSS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa “upaya mewujudkan kepastian dan kemudahan berusaha Ease of Doing Business (EoDB)” (Humas, 2019).
Demi  terciptanya  kebijakan  pemerintah  notaris  dituntut  untuk  dapat  menggunakan  konsep cyber notary. Dengan bekerja berbasis teknologi elektronik, digital notary service merupakan tools guna membantu notaris  melaksanakan pekerjaannya dan  mengorganisir  komunikasi dengan siklus informasi data (Nurita, 2012).
Notaris  memiliki  kewenangan  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Menurut  H.D Stoud  sebagaimana  dikutip  dalam  buku  Salim,  HS  menjelaskan  mengenai  kewenangan  sebagai berikut :
“keseluruhan  dari  aturan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  dan  perolehan  wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam suatu hubungan hukum publik” (HS, 2018).
Menteri  Daulat  Padopotan  Silitoga,  S.H.M.Hum  selaku  Direktur  Perdata  Ditjen  AHU  di Kampus  D  Auditorium  Universitas  Pelita  Harapan.  Lippo  Karawaci,  Tangerang  menyatakan bahwa:
“calon  notaris  dalam  menghadapi  tantangan  global  dan  era  revolusi  industry  4.0,  diminta dapat segera beradaptasi. Sangat diperlukan bagi calon notaris dan notaris untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya dan melek teknologi informasi” (Pramono, 2019).
Kampanye tersebut menimplementasikan strategi dalam menghadapi era revolusi industri ke- 4  ( industry  4.0 ),  profesi  notaris  menghadapi  tantangan  yang  menjadikan  semua  transaksi  dirubah menjadi paperless guna efisiensi yang bernilai ekonomis, terdapat beberapa syarat-syarat yang tidak dapat  dihilangkan  untuk  tetap  menggunakan  kertas  sebagai  alat  bukti  tertulis  bahwa  telah  terjadi suatu perbuatan hukum dan menjadi sebuah akta yang bersifat otentik (Yulia, 2019).
Dalam kongres notaris yang ke-29 yang digelar pada tanggal 28 Nopember 2019 membahas tema  besar,  “Aspek  Kepastian  Hukum  dalam  Berusaha  di  Era  Revolusi  Industri  4.0”.  memiliki tujuan untuk memperkaya pengetahuan dan pertumbuhan profesi khususnya pejabat publik notaris (Qorib, 2019). Sedangkan dalam kongres tersebut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa;

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
“di  era  perkembangan  teknologi,  pemerintah dituntut untuk  terus  bergerak  cepat  dan  lincah didalam  menghadapi  perubahan  yang  ada.  Pelayanan  birokrasi  yang  sebelumnya  dianggap berbelit-belit,  harus  disederhanakan  dengan  memanfaatkan  teknologi,  sehingga  dapat menghasilkan pelayanan yang cepat” (Redaksi, 2019).
Fakta-fakta yang terjadi dilapangan apabila tidak diterapkannya sistem elektronik, pelayanan akan menjadi lama, dan berbelit-belit. Sertipikat yang dibuat dengan kertas dan manual dirasa sudah tidak  efektif  dan  efisien.  Oleh  karenanya  dengan  adanya  sistem  elektronik  diharapkan  dapat mempermudah  proses  pendaftaran  tanah  yang  didasarkan  pada  asas  kepastian  hukum,  manfaat kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi yang ada (Sugianto & Handoko, 2019).
Maka  peranan  Notaris  menjadi  sangat  penting  dalam  bidang  hukum  keperdataan,  yang memiliki  tugas  untuk  melayani  kepentingan  masyarakat,  sangat  diperlukan  pengarahan  dan pembinaan untuk membangun notaris menjadi kaum yang intelektual dan berintegritas antara lain;
1. Membangun  jiwa  kepemimpinan.  Mau  dan  siap  untuk  dipimpin,  poin  ini  harus  dipahami  dan dilaksanakan semua notaris agar tidak muncul kegaduhan yang mencontreng citra notaris.
2. Kaderisasi.  Ini  adalah  poin  yang  tidak  kalah  penting.  Pembinaan  harus  mampu  mengarahkan potensi para notaris agar mereka siap menjadi pemimpin di masa depan.
3. Berkreasi dan berinovasi. Perkembangan zaman mengharuskan siapapun untuk mengembangkan diri dengan berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi.
4. Mendengarkan  pendapat  dan  tantangan  mereka  hadapi.  Pembina  harus  mampu  menyerap berbagai permasalahan notaris di lapangan. Semua itu harus dibicarakan bersama notaris senior dan  berbagai  pemangku  kepentingan,  sehingga  solusinya  ditemukan.  Dialog  seperti  ini  akan membuka ruang diskusi yang atraktif.
5. Menyegarkan  pemahaman  tentang  kejujuran,  integritas,  semangat,  melayani  dan  membangun komitmen kerja, membangun kenyamanan penghadap, selalu semangat belajar berusaha.
6. Membangun semangat kekeluargaan, persaudaraan sesama notaris. (Handoko, 2019).
Demi  berjalannya  tugas  profesi  notarsi  sebagai  pejabat  umum,  diperlukan  pembinaan  dan pengawasan secara preventif maupun kuratif, agar notaris senantiasa meningkatkan profesionalisme serta kualitas kerja demi menciptakan suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris (HS, 2018).

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)

## E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
Pasal 67 ayat (1) UUJN menjelaskan mengenai lembaga yang berwenang dalam mengawasi notaris,  yaitu  Majelis  pengawas  yang  dibentuk  oleh  KEMENKUMHAM  terdiri  atas  Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).
Terdapat delapan faktor yang mempengaruhi merosotnya moralitas profesi hukum  menurut I Gede   A.B  Wiranata  antara  lain;  penyalahgunaan  profesi; profesi menjadi sebuah kegiatan bisnis; kurangnya  kesadaran  dan  kepedulian  sosial;  kontinuasi  system  peradilan,  pengaruh  jabatan;  gaya hidup konsumerisme; faktor keimanan dan pengaruh sifat kekeluargaan (Anshori, 2009).
Sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap seorang notaris yang telah mengabaikan keluhuran martabat dan tugasnya ditentukan dan dijabarkan dalam ketentuan berikut ini.
a) Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  mengatur mengenai pemberhentian notaris dari jabatannya dengan hormat, dan ;
b) Pasal 38 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun  2014  tentang  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  perpindahan,  pemberhentian,  dan perpanjangan masa jabatan (HS, 2018).
Adapun notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik sehingga timbul sebuah tindakan krimisnalisasi dalam menjalankan profesinya dalam digolongkan dalam dua (dua) bentuk yaitu; a) Tanggung jawab hukum perdata yaitu apabila notaris telah melakukan kesalahan karena ingkar janji  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  ketentuan  Pasal  1234  KUHPerdata  atau perbuatan  melanggar  hukum  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  ketentuan  Pasal  365 KUHPerdata.  Terhadap kesalahan  tersebut  telah  menimbulkan kerugian  pihak  klien atau  pihak lain.
b) Tanggung  jawab  hukum  pidana  bilamana  notaris  telah  melakukan  perbuatan  hukum  yang dilarang  oleh  Undang-Undang  atau  melakukan  kesalahan/  perbuatan  melawan  hukum  baik karena suatu kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian pihak lain.
Selain tanggung jawab dibidang hukum perdata dan pidana, notaris dapat dikenakan tanggung jawab  dibidang  administrasi  dan  kode  etik  jabatan,  dengan  dikenai  sanksi  yang  mengarah  pada perbuatan tersebu (Saputra & Wahyuningsih, 2017).
Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (1) sanksi pelanggaran kode etik meliputi;
a) Teguran
b) Peringatan
c) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan
e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan
Sanksi-sanksi  diberikan  untuk  pelanggaran  disipliner,  sanksi  dalam  arti  teknis  perkataan tersebut/sanksi pidana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris. Oleh karenannya hubungan kode etik notaris  dengan  ketentuan  yang  mengatur  kode  etik  notaris  dalam  peraturan  Perundang-undangan adalah  kode etik  yang  tidak  lain  atau harus  dianggap  hanya  merupakan penjabaran  sebagian  atau penjelasan tambahan dari ketentuan dalam peraturan jabatan notaris.
Notaris yang mengabaikan kode etik disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan berikut ini :
a) Faktor ekonomi, adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak;
b) Faktor ketidakpahaman, adanya misinterpretasi yang berbeda terhadap kode etik;
c) Faktor  persaingan,  kualitas  jumpa  profesi  notaris  pada  area  dekat  yang  sama  sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun perebutan klien;
d) Faktor moral, meimbulkan rendahnya moral;
e) Faktor kekeluargaan, timbulnya masalah keluarga harusnya dipisahkan dengan masalah profesi, oleh  karena  sangat  diharapkan  profesi  notaris  dapat  menjalankan  tugasnya  tanpa  melibatkan adanya keterkaitan hubungan daerah atau keluarga (Sulihandari & Rifiani, 2013).
Demi  tercapainya  kesuksesan holistik  (materi,  batin dan  jiwa),  diperlukan  suatu  kecerdasan intelektual  (IQ),  kecerdasaan  emosional  (EQ)  dan  kecerdasan  spiritual  (SQ).  Kecerdasan spiritual aktualisasinya  adalah  kualitas  hukum.Kecerdasan  emosional  aktualisasinya  ialah  kualitas pelayanan.Pelayanan terhadap kepentingan umum merupakan suatu tuntutan kode etik yang optimal secara tersirat yang dapat memacu keterampilan dan kejujuran diri anggota profesi.
Integritas  dapat  diukur  dari  ketidakberpihakan  ( independen ),  adil  ( impartiality )  dan kepercayaan  ( trust  worthiness ).  Dimana  sebuah  kualitas  hukum  diukur  berdasarkan  kualitas  akta yang diterbitkan. Sedangkan kualitas pelayanan diukur berdasarkan kualitas notaris dalam melayani kliennya  (Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia,  2008).  Integritas  dapat  dipersamakan  dengan suatu  kesadaran  atas  fungsi  yang  diemban  oleh  manusia  didalam  kehidupan  bermasyarakat,  yang merupakan  suatu  hasil  dari  pergulatan  moral  dan  hati  nurani.  Sehingga  sebagai  pejabat  umum

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
notaris  harus  mampu  secara  teguh  menjalankan  tugasnya  demi  mengemban  tugas  negara  serta berpegang pada hukum yuridis formal yakni UUJN dan Kode Etik Notaris.

## D. SIMPULAN
Peranan  profesi  notaris  sangat  penting  dalam  lalu  lintas  hukum,  khususnya  didalam  bidang hukum  keperdataan,  seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  mengharuskan  siapapun  termasuk notaris untuk mengembangkan diri dengan berkreasi serta berinovasi dengan memanfaatkan teknologi yang  ada.  Kebijakan  pemerintah  dalam  hal  proses  pelayanan  yang  terintegrasi  merupakan  suatu  hal yang perlu didukung sepenuhnya oleh profesi notaris, agar tercipta business process yang sederhana, cepat, mudah dan murah.
Era  revolusi  industry  ke-4  merupakan  sebuah  tantangan  untuk  eksistensi  di  profesi  notaris, dengan demikian, dapat menjadikan segala transaksi diubah dalam bentuk paperless demi efisiensi dan bernilai ekonomis. Dengan adanya kebijakan tersebut maka notaris dituntut untuk selalu mengamalkan kode etik serta peraturan perundang-undangan yang terkait yang sangat dibutuhkan moral philosophy yang  baik  dari  seorang  notaris  agar  dapat  mengembangkan  kejujuran  dan  keterampilan  diri  serta menambah keterampilan di dalam bidang pekerjaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika) (pertama; TIM UII PRESS, Ed.). Yogyakarta: TIM UII PRESS.
Dewi, S., & Diradja, R. M. F. (2011). Panduan Teori dan Praktik Notaris (1st ed.; Tim Pustaka Yustisia, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
Fajar M, A. Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Habib, A. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT) (1st ed.; PT Citra Aditya Bakti, Ed.). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Handoko, W. (2019). Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris (pertama; E. Nasrul, A. W. Irawan, & A. Yulaika, Eds.). Bogor: PT. Roda Publika Kreasi.
HS, S. (2018). Peraturan Jabatan Notaris (1st ed.; Tarmizi, Ed.). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Marzuki, P. . (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group.
NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Nurita, R. . E. (2012). Cyber Notary (1st ed.; A. Gunarsa, Ed.). PT. Refika Aditama.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan di Masa Datang) (1st ed.; A. D. Saputro, Ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Soekanto S, M. (1985). Penelitian Hukum-Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: CV. Rajawali.
Sugianto, Q. F., & Handoko, W. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Dirupsi Era Digital. Notarius , 12 , 658.
Sulihandari, H., & Rifiani, N. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris (1st ed.; T. E. D. Cerdas,
Ed.). Jakarta: Dunia Cerdas.
Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (3rd ed.; PT. Rajagrafindo Persada, Ed.). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Untung, B. (2005). Visi Global Notaris (2nd ed.; Andi, Ed.). Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

## Artikel Jurnal:
Habib, A. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. Hukum Respublica , 16 . Retrieved from
https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c8b01fb73001038cf47/konsep-notaris-mayantara- menghadapi-tantangan-persaingan-global
Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan Tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik. Jurnal Akta , 4 , 352–353. Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila. Law and Justice , 4 , 1. Retrieved from http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/8045

## Sumber Online:
Humas, B. (2019). Peran Aktif Notaris dalam Mendukung Making Indonesia 4.0. Retrieved August 8,
2020, from Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia website:
https://www.kemenkumham.go.id/berita/peran-aktif-notaris-dalam-mendukung-making-indonesia-4- 0
Pramono. (2019, July). Notaris harus mampu beradapatasi di era 4.0. Notary Magazine , 1. Retrieved from https://notarymagazine.com/notaris-harus-mampu-beradaptasi-di-era-4-0/

## NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022)
Qorib, F. (2019, November). Kongres Internasional Notaris Ajak Notaris Menyikapi Era Revolusi Industri 4.0. Retrieved from Hukum Online website:
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd4fdec904e7/kongres-internasional-notaris-ajak- notaris-menyikapi-era-revolusi-industri-40?page=2
Redaksi. (2019, November 29). Buka Kongres Ke-29 Notaris Dunia, Presiden Ingatkan Tantangan Terhadap Layanan Kenotariatan. PKPBERDIKARI . Retrieved from https://www.pkpberdikari.id/buka-kongres-ke-29-notaris-dunia-presiden-ingatkan-tantangan-era- disrupsi-terhadap-layanan-kenotariatan/

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris
Kode Etik Notaris