Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 Collaborative Governance in Accelerating Stunting Reduction through Corporate Social Responsibility Social Responsibility
Tata Kelola Kolaboratif Dalam Percepatan Penurunan Stunting Melalui Corporate Social Responsibility
Safira Hanny Rizky Wasiat 1a (*) Roy Valiant Salomo 2b
12 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Jakarta
a sofiewasiat@gmail.com
(*) Corresponding Author sofiewasiat@gmail.com
How to Cite: Wasiat, S. H. R. & Salomo, R. V. (2024). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Percepatan Penurunan Stunting Melalui Corporate Social Responsibility . Santhet, 8(1), x-x.                                                             doi : 10.36526/js.v3i2.3948 Received: 18-04-2024
Revised  : 11-04-2024 Accepted: 30-06-2024 Keywords: Governance, Corporate Social Responsibility , Stunting Abstract This  research  aims  to  explore  collaborative  governance  in  accelerating  the  reduction  of stunting through Corporate Social Responsibility (CSR) programs in Warakas Village, North Jakarta. The Ketapang Kuning program, a CSR initiative, successfully reduced the stunting rate  from  19.3%  to  12%  in  2022.  This  study  employs  a  qualitative  approach  with  data collection techniques that include field studies and literature reviews. The results indicate that collaboration between the private sector, government, and community is crucial in addressing stunting issues. Key factors supporting the success of this program include power-resource- knowledge asymmetries such as knowledge, managerial capabilities, and financial resources from  the  business  sector,  as  well  as  incentives  to  participate  in  the  form  of  internal  and external motivations like rewards, and collective facilitative leadership and transparency. The discussion  of  this  research  emphasizes  the  importance  of  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  in  reducing  stunting  and  how  effective  collaboration  between  various  parties  can produce  significant  impacts.  The  collaboration  between  the  government  and  the  private sector,  as  demonstrated  by  PT.  PLN  IP  Priok  PGU,  serves  as  a  concrete  example  of  how human resources and available funds can be optimally utilized to achieve common goals in stunting reduction..

## PENDAHULUAN
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat  kekurangan  gizi  kronis  dengan  pertanda  panjang  atau  tinggi  badannya  berada  di  bawah standar yaitu di bawah minus dua dari standar deviasi (-2SD) (Kemenkes, 2021). Kondisi ini secara permanen  dapat membatasi kapasitas  fisik  dan  kognitif  anak  sehingga menyebabkan  kerusakan yang seumur hidup (UNICEF, 2014).
Terdapat  penurunan  pravelensi  stunting  selama  dekade  terakhir,  dimana  menurut UNICEF, WHO, dan World Bank (2023) angka pravelensi pada Tahun 2022 adalah 22,3% dari 148 juta anak dibawah lima tahun di dunia dan sebagian besar diantaranya tinggal di Asia (52% dari pangsa  global).  Sedangkan  di  Indonesia  (Survey  Status  Gizi  Indonesia,  2022)  angka  pravelensi stunting  masih  berada  di  angka  21,6%  dan  jauh  dari  target  yang  telah  ditetapkan  yaitu sebesar 14%  pada  Tahun  2024  menurut  Peraturan  Presiden  No.  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan Penurunan Stunting. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa stunting bersifat irreversible  atau  tidak  bisa  dipulihkan  (World  Health  Organization  (WHO),  2015).  Tata  Kelola Kolaboratif pada upaya percepatan penurunan stunting menjadi penting karena harus melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan dan aktor-aktor lain, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada BAB V Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Koordinasi Penyelenggara Tingkat Pusat, Daerah Kabupaten/Kota, sampai dengan Tingkat Desa/Kelurahan.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Namun sangat disayangkan, setelah delapan tahun ditetapkan menjadi Program Prioritas Nasional,  walaupun  tren  setiap  tahunnya  menunjukan  namun  pravelensi  stunting  saat  ini  masih tergolong tinggi karena lebih dari 20%. Bahkan beberapa provinsi di Indonesia masih menunjukan angka pravelensi diatas 30%, diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3%, Sulawesi Barat  sebesar  35%,  Papua  sebesar  34,6%,  Nusa  Tenggara  Barat  sebear  32,7%,  Aceh  sebesar 31,2% dan Papua Barat sebesar 30%. Hal ini tentu masih sangat jauh dari target yaitu sebesar 14% pada Tahun 2024. Berikut adalah diagram Pravelensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) di Setiap Provinsi.
Tata  Kelola  Kolaboratif  pada  tahap  implementasi  kebijakan  sama  pentingnya  dengan pada  tahap  formulasi,  dimana  penerapan  Tata  Kelola  Kolaboratif  sebagian  besar  terdapat  pada Collaborative Action (Emerson et al., 2012). Tentu saja dengan banyaknya pemangku kepentingan dan aktor yang terlibat maka koordinasi dan komunikasi menjadi salah satu tantangan tersendiri menginagat  bahwa  adanya  perbedaan  visi  dan  prioritas  pada  setiap  pemangku  kepentingan, kompleksitas  struktur  pemerintahan,  komunikasi  yang  tidak  efektif,  kurangnya  akses  pada informasi dan data yang tersedia (Hadi, 2023). Pada saat dilakukan implementasi, hal mengenai siapa yang harus menanggung biaya dan meraih manfaat pun sering muncul sebagai salah satu bentuk  konflik  (Sørensen  &  Torfing,  2021).  Sehingga,  sampai  dengan  penelitian  ini  dilakukan, angka stunting national di Indonesia masih jauh di atas target 14% sebagaimana ditetapkan dalam Perpres  No.  72  Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting.  Oleh  karenannya  perlu dilakukan evaluasi oleh pemangku kepentingan terkait secara menyeluruh seperti terkait tata kelola kolaboratif  antar  instansi  dan  atau  pemangku  kepentingan,  implementasi  program,  pembiayaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.
Di  tengah  upaya  pemerintah  dalam  penurunan  angka  stunting,  di  RW  8  Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berhasil menurunkan angka stunting dari 19,3% pada Tahun 2021 menjadi 12% pada Tahun 2022. Jakarta Utara sendiri menempati ranking kedua dengan pravelensi balita tertinggi yaitu 18,5% di Provinsi DKI Jakarta setelah  Kabupaten  Kepulauan  Seribu  pada  Tahun  2022  menurut  SSGI.  Dalam  melihat keberhasilan  signifikan  tersebut,  hal  yang  membedakan  dari  wilayah  lainnya  adalah  adanya keterlibatan  peran  PT.  PLN  Indonesia  Power  Priok  PGU  melalui  program Corporate  Social Responsibility yaitu  Ketahanan  Pangan  Keluarga  Usir  Stunting  atau  biasa  disebut  Ketapang Kuning  pada  Tahun  2022.  PT.  PLN  Indonesia  Power  Priok  PGU  adalah  salah  satu  anak perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  PT.  PLN  (Persero)  dimana  kegiatan  utamanya adalah sebagai penyedia tenaga listrik dengan mengelola pembangkit listrik sehingga tentu dalam melaksanakan Program Ketapang Kuning, perusahaan tersebut juga melibatkan aktor lain seperti Tenaga  Kesehatan  di  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit,  Pemerintah  Kelurahan,  Tim  Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Masyarakat, dan lain-lain.
Oleh  karenannya,  penting  untuk  diketahui  bagaimana  implementasi  dari  Tata  Kelola Kolaboratif dalam terlaksanannya program tersebut sehingga dapat diraih keberhasilan penurunan angka stunting dan tidak ada penambahan anak stunting baru sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan atau akademisi yang akan melakukan penelitian pada waktu yang  akan  datang.  Dampak  stunting  tidak  hanya  bersifat  kesehatan,  melainkan  juga  ekonomi, dengan memperpanjang siklus kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2012,  The  World  Health  Organization  menetapkan  target  penurunan  prevalensi  stunting  anak  di bawah  lima  tahun  sebesar  40%  pada  tahun  2025.  Meskipun  terjadi  penurunan  selama  dekade terakhir,  angka  prevalensi stunting di Indonesia  masih  tinggi,  mencapai  21,5%  pada  tahun  2023 (SKI, 2003).
Upaya  pemerintah  dalam  menangani  stunting  tergambar  melalui  berbagai  kebijakan, perundang-undangan, dan berbagai program intervensi baik sensitif maupun spesifik. Penurunan percepatan  stunting  menjadi  salah  satu  Program  Prioritas  Nasional  sejak  ditetapkan  dalam Peraturan  Presiden  No.  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) sampai dengan saat ini, hingga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun  2021  tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting  dan  ditetapkan  target  pravelensi  sebesar
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 14%  pada  Tahun  2024.  Namun  sangat  disayangkan,  setelah  delapan  tahun  ditetapkan  menjadi Program Prioritas Nasional, walaupun tren setiap tahunnya menunjukan namun pravelensi stunting saat ini masih tergolong tinggi karena lebih dari 20%. Bahkan beberapa provinsi di Indonesia masih menunjukan  angka  pravelensi  diatas  30%,  diantaranya  adalah  Nusa  Tenggara  Timur  sebesar 35,3%, Sulawesi Barat sebesar 35%, Papua sebesar 34,6%, Nusa Tenggara Barat sebear 32,7%, Aceh sebesar 31,2% dan Papua Barat sebesar 30%. Hal ini tentu masih sangat jauh dari target yaitu sebesar 14% pada Tahun 2024.
Upaya  percepatan  penurunan  stunting  melibatkan  banyak  pemangku  kepentingan  dan aktor  (Desreza  et  al.,  2022)  sehingga  koordinasi  dan  komunikasi  menjadi  salah  satu  tantangan besar,  mengingat  adanya  perbedaan  visi  dan  prioritas  pada  setiap  pemangku  kepentingan, kompleksitas  struktur  pemerintahan.  Sehingga  dalam  hal  ini  strategi  Tata  Kelola  Kolaboratif sebagaimana yang diungkapkan oleh  Ansell & Gash (2008) menjadi penting. Badan Usaha baik milik negara maupun swasta dapat turun berperan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dengan  berkolaborasi  secara  aktif  dalam  upaya  penanganan  stunting.  Melalui  Tata  Kelola Kolaboratif,  diharapkan  beberapa  aktor  termasuk  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  dapat berkerjasama  untuk  berkumpul,  berkembang  melaksanakan,  dan  memberikan  solusi  jangka panjang untuk tantangan yang luas (Zadek, 2006).
Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan kota administrasi dengan pravelensi tertiggi kedua  setelah  Kepulauan  Seribu.  RW  8  dengan  jumlah  anak  stunting  tertinggi  di        Kelurahan Warakas dipilih menjadi lokus dari Program CSR Ketapang Kuning yang diinisiasi oleh PT. PLN Indonesia  Power  Priok  PGU  untuk  turut  membantu  pemerintah  menurunkan  angka  stunting  dan berhasil menurunkan angka stunting dari 19,3% pada Tahun 2021 menjadi 12% pada Tahun 2023, serta tidak ada penambahan baru kasus stunting sampai dengan penelitian ini dilakukan. PT. PLN Indonesia Power Priok PGU yang bergerak pada pengelolaan pembangkit listrik pun berkerjasama dengan  aktor-aktor  lain  dalam  melakukan  Program  Ketapang  Kuning  menggunakan  pendekatan Collaborative  Governance  berhasil  menurunkan  pravelensi  stunting    secara  signifikan,  sehingga menjadi menarik untuk diteliti. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah jawaban dari solusi terhadap masih tingginya angka pravelensi stunting di Indonesia.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  proses  yang  mempengaruhi  Tata  Kelola Kolaboratif  yang  terjadi  dalam  upaya  percepatan  penurunan  stunting  melalui Corporate  Social Responsibility (CSR)  dalam  Program  Ketapang  Kuning  di  Kelurahan  Warakas,  Jakarta  Utara menurut  Ansell  &  Gash  (2008).  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam CSR untuk percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam upaya mengatasi masalah stunting melalui CSR, serta faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan kolaborasi tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  post  positivisme  dengan  metode  pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Peneliti menjadi instrumen kunci, dan analisis data bersifat induktif, lebih menekankan makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini  meliputi  studi  lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Studi  lapangan  dilakukan  melalui wawancara  mendalam,  observasi,  dan  studi  dokumentasi,  dengan  mengonfirmasi  data  melalui triangulasi. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan. Data yang digunakan terdiri dari data  primer,  diperoleh  langsung  dari  responden  melalui  kuesioner  dan  wawancara,  serta  data sekunder yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti Badan Statistik dan media cetak. Analisis data dilakukan secara induktif selama dan setelah pengumpulan data, melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi selama proses penelitian.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  Tata  Kelola  Kolaboratif  dalam  percepatan  penurunan  stunting  melalui  Corporate Social Responsibility pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara Pengembangan  masyarakat  memiliki  tujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  dalam mengelola  sumber  daya  kehidupan  mereka  secara  berkelanjutan.  Pemberdayaan  masyarakat dapat  diartikan  sebagai  peningkatan  kemampuan  individu  atau  kelompok  untuk  mempengaruhi perkembangan dan pilihan hidup mereka, serta mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan yang diinginkan  dan  memberikan  manfaat  bagi  perkembangan  komunitas  mereka.  Program pengembangan  masyarakat  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan membantu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  potensi  yang  ada  di  sekitar mereka.  Sebagai  negara  yang  menganut  prinsip  kesejahteraan  yang  beragam,  penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Sektor  swasta  berperan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  melalui  kegiatan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  atau Corporate  Social  Responsibility (CSR).  Saat  ini,  kegiatan  CSR  banyak diintegrasikan sejak awal dalam bisnis perusahaan, di mana produksi perusahaan mengutamakan keseimbangan antara keuntungan, lingkungan, dan masyarakat.
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  telah meningkat  dalam  signifikansi,  menjadi  pusat  perdebatan,  komentar,  dan  penelitian  yang substansial, mengalami perubahan pendekatan dan perkembangan baru, baik dalam teori maupun praktik, dengan pengembangan yang baru dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia II, terutama dalam  lima  puluh  tahun  terakhir  (Farcane  &  Bureana,  2015).  CSR  merupakan  esensi  dari  etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya fokus pada pemenuhan tanggung jawab ekonomis dan hukumnya terhadap para pemegang saham, tetapi juga memiliki kewajiban terhadap pihak lain yang memiliki kepentingan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kelangsungan hidup, usaha, operasi, dan keuntungan suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak (Erni, 2007).
GM  PLN  Indonesia  Power  Priok  Power  Generation  Unit  (PGU),  Igan  Subawa  Putera, menyampaikan  bahwa  PLN  IP  Priok  PGU  memiliki  visi  menjadi  perusahaan  pembangkit  listrik terdepan  dan  berkelanjutan  di  Asia  Tenggara.  Misinya  adalah  menyediakan  solusi  energi  yang andal, inovatif, ramah lingkungan, dan melampaui harapan pelanggan. Dengan kapasitas sebesar 2892  MW,  PLN  IP  Priok  PGU  memainkan  peran  penting  dalam  kelistrikan  di  wilayah  Jawa, Madura,  Bali,  serta  Jakarta,  terutama  untuk  subsistem  Priok,  Cawang,  dan  Bekasi,  dengan kontribusi 65% pasokan listrik di area tersebut, termasuk melayani tempat-tempat VVIP di Jakarta. Dalam  konteks  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  PT.  PLN  Indonesia  Power  Priok  PGU menjalankan  program-program  CSR  yang  selaras  dengan  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (SDGs). Program CSR mereka meliputi PAUD Inklusi, Program Rojali, Taman Hatinya Sunter, dan termasuk Program Ketahanan Pangan Usir Stunting atau Ketapang Kuning, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat bukan hanya mencari profit.
Sebagai  bagian  dari  upaya  keberlanjutan,  PT.  PLN  Indonesia  Power  Priok  PGU melaksanakan  social  mapping,  stakeholder  engagement,  dan  Life  Cycle  Assessment  untuk menyusun  program  CSR  yang  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  potensi  dampak  di wilayah  operasi.  Contoh  konkret  dari  inisiatif  ini  adalah  program  Ketapang  Kuning,  yang mendukung  Perpres  No.  72  Tahun  2021  untuk  percepatan  penurunan  stunting  melalui pemberdayaan  masyarakat  dan  penguatan  ketahanan  pangan  di  wilayah  Warakas  RW  08. Program  ini  berhasil  menurunkan  prevalensi  stunting  dari  19,3%  pada  2021  menjadi  12%  pada 2022,  serta  menciptakan  Komunitas  Budidaya  Ikan  Lel e  dan  Warung  Opini  “Optimalkan  Gizi Sehatkan Generasi” yang mendukung akses penyediaan protein hewani dan inovasi lingkungan. Menurut Ansell & Gash (2008) proses Collaborative Governance dilakukan dalam beberapa tahap yaitu  face  to  face  dialogue,  trust  building,  commitmen  to  process,  shared  understanding,  dan intermediate outcomes.
Pada  tahap  face  to  face  dialogue,  selama  berlangsungnya  Program  Ketapang  Kuning dilakukan  pertemuan  rutin  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  memanfaatkan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 teknologi  informasi  seperti  Zoom  dan  Whatsapp  sehingga  lebih  dapat  memudahkan  para pemangku kepentingan yang terbatas oleh waktu dan jarak. Pertemuan diadakan secara berkala untuk membahas monitoring dan evaluasi minimal dua minggu sekali dan juga secara insidental untuk  membahas  permasalahan  yang  ditemukan  dilapangan  agar  dapat  segera  dibahas  dan ditindaklanjuti. Pada tahap trust building, kepercayaan antar para pemangku kepentingan dibangun sejak tahap awal Program Ketapang Kuning yang dimulai secara parsial antara PT. PLN Indonesia Power Priok PGU dengan para pemangku kepentingan di kesempatan yang berbeda baik dengan pendekatan informal maupun formal.
Setelah  kepercayaan  tersebut  berhasil  dibangun,  PT.  PLN  Indonesia  Power  Priok mengadakan  pertemuan  yang  dihadiri  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan  untuk  merajut kepercayaan  di  antara  para  pemangku  kepentingan  tersebut.  Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi diadakan  secara  rutin  dan  ketat  untuk  menjaga  rasa  kepercayaan  antara  para  pemangku kepentingan  tersebut.  Pada  tahap  commitment  to  process,  para  pemangku  kepentingan  dalam Program Ketapang Kuning memiliki kesadaran akan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan kolaborasi yaitu menurunkan angka stunting, dimana para pemangku kepentingan menyadari  bahwa  sumber  daya,  pengetahuan,  dan  kapabilitasnya  masing-masing  tidak  dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya kolaborasi. Komitmen dan keseriusan para pemangku kepentingan  ini  dituangkan  dalam  sebuah  Nota  Kesepamahan  yang  dibuat  pada  tahap  awal Program Ketapang Kuning. Pada tahap shared understanding, tujuan utama dari kolaborasi yaitu penurunan angka stunting dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan.
Para  pemangku  kepentingan  tersebut  pun  juga  telah  memiliki  pemahaman  yang  sama mengenai  stunting  serta  dampak-dampaknya  apabila  tidak  ditangani  dengan  baik,  termasuk memahami  mengenai  visi  dan  misi  jangka  panjang  dari  Program  Ketapang  Kuning  ini  yaitu menjadikan RW 08 Kelurahan Warakas sebagai resource center dan juga best practice agar dapat direplikasi di wilayah lain dalam skala yang lebih luas. Pada tahap intermediate outcomes, terdapat small wins yang dapat meningkatkan partisipasi dalam kolaborasi diantaranya adalah terbentuknya kebiasaan  konsumsi  protein  hewani  yang  baik,  adanya  tata  laksana  stunting  sebagai  pedoman tenaga  kesehatan  di  lapangan,  serta  realisasi  program-program  yang  telah  direncanakan  dalam Rencana Kerja Tahunan PT. PLN Indonesia Power PGU dalam mencapai tujuan utama kolaborasi.
Wali  Kota  Jakarta  Utara,  Ali  Maulana  Hakim,  menegaskan  bahwa  kolaborasi  antara pemerintah dan sektor swasta, seperti yang dilakukan oleh PLN IP Priok PGU, merupakan contoh nyata dalam penurunan angka stunting. Program Ketapang Kuning yang dimulai pada 2021 telah menunjukkan  hasil  signifikan  dalam  meningkatkan  kesehatan  dan  kesejahteraan  anak-anak  di wilayah tersebut, dan diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi di daerah lain. Proses tata kelola  kolaboratif  dalam  percepatan  penurunan  stunting  melalui Corporate  Social  Responsibility (CSR)  pada  Program  Ketapang  Kuning  di  Kelurahan  Warakas,  Jakarta  Utara,  mencerminkan integrasi  yang  erat  antara  sektor  swasta,  pemerintah,  dan  masyarakat  dalam  menanggulangi masalah kesehatan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan sebuah langkah strategis yang  menekankan  pentingnya  kerjasama  lintas  sektor  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan.  Melalui  CSR,  perusahaan  mengambil  peran  aktif  dalam  mendukung  inisiatif pemerintah  untuk  menangani  stunting,  sebuah  masalah  kesehatan  yang  kompleks  dan memerlukan pendekatan holistik.
Kolaborasi  ini  membuka  pintu  bagi  pemangku  kepentingan  dari  berbagai  sektor  untuk berbagi  sumber  daya,  pengetahuan,  dan  pengalaman,  menciptakan  efek  sinergis  yang  dapat mempercepat upaya  penurunan  stunting.  Di samping  itu,  tata  kelola  yang  baik  dalam proses  ini menjamin  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  aktif  dari  semua  pihak  terlibat,  sehingga memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui  pendekatan  kolaboratif  ini,  diharapkan  Program  Ketapang  Kuning  dapat  menjadi  contoh bagi  upaya  serupa  di  tempat  lain,  serta  memperkuat  komitmen  bersama  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kolaborasi  percepatan  penurunan  stunting  dalam Corporate  Social  Responsibility  pada  Program  Ketapang  Kuning  di  Kelurahan  Warakas, Jakarta Utara
Menurut  Ansell  &  Gash  (2008)  terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses kolaborasi,  yaitu  adalah  Power  Resource  Knowledge  Asymmetries,  Incentive  to  Participate, Prehistory  of  Antagonism  and  Cooperation,  Facilitative  Leadership,  Participatory  Inclusiveness, Clear Ground Rules, and Transparency Process.
a. Power Resource Knowledge Asymmetries Ketidakseimbangan  sumber  daya  memiliki  implikasi  terhadap  insentif  kelompok  untuk turut  berpartisipasi  dalam  proses  kolaboratif  (Day  et  al.,  2003;  Imperial,  2005).  Para  pemangku kepentingan di RW 08 Kelurahan Warakas pada dasarnya memiliki sumber daya dan kapabilitas masing-masing namun belum terintegrasi dengan baik. PT. PLN Indonesia Power Priok PGU hadir sebagai  bentuk  partisipasi  dunia  usaha  dalam  tata  kelola  kolaborasi  yang  menawarkan kemampuan  manajerial  mumpuni,  menyediakan  sumber  daya  finansial  yang  tidak  dimiliki  oleh pemangku  kepentingan  lainnya,  serta  menghadirkan  pemangku  kepentingan  lain  yaitu  ahli  atau akademisi untuk menyusun tata laksana stunting yang dapat dijadikan sebagai pedoman intervensi spesifik pada Program Ketapang Kuning.
b. Incentive to Participate Terdapat dorongan internal dan eksternal yang memotivasi para pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam kolaborasi Program Ketapang Kuning. Dorongan internal tersebut berupa  motivasi  pribadi  dan  komitmen  mendalam  yang  dimiliki  aktor,  sedangkan  dorongan eksternal berupa pengakuan atau penghargaan yang turut berperan penting dalam meningkatkan motivasi aktor, dalam konteks ini PT. PLN Indonesia Power Priok PGU telah menerima dua kali penghargaan terkait Program Ketapang Kuning yaitu Proper Emas dari Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards Tahun 2022-2023. Dalam  hal  ini,  insentif  akan  meningkat  apabila  para  pemangku  kepentingan  melihat  adanya hubungan langsung antara kepartisipasian mereka dengan hasil kebijakan yang nyata, konkrit, dan efektif  (Brown,  2002)  Belum  adanya  tata  laksana  stunting  yang  resmi  disusun  oleh  Pemerintah pada saat program dilaksanakan, juga dapat dinilai sebagai bentuk dari kebuntuan kebijakan yang menciptakan dorongan besar bagi sebuah proses Collaborative Governance (Futrell, 2003).
c. Prehistory of Antagonism and Cooperation
Collaborative  Governance menurut  Ansel  dan  Gash  (2008)  seringkali  dibangun  di  atas sejarah dendam atau konflik yang menciptakan lingkaran setan ketidakpercayaan, kecurigaan, dan steorotip  namun  di  sisi  lain  menciptakan  modal  sosial  dan  tingkat  kepercayaan  tinggi  sehingga tercipta  siklus  kolaborasi  yang  baik.  Tidak  ada  konflik  masa  lalu  yang  terjadi  di  antara  para pemangku  kepentingan.  Sebaliknya,  terdapat  sejarah  kerjasama  yang  baik  antara  PT.  PLN Indonesia  Power  Priok  PGU  dengan  pemangku  kepentingan  Walikota  Jakarta  Utara  yang  justru menunjukkan sebuah hubungan saling percaya dan adanya kolaborasi yang efektif.
d. Facilitative Leadership
Tidak  ada  dominasi  peran  kepemimpinan  dalam  Program  Ketapang  Kuning  ini.  Justru kepemimpinan  dalam  program  ini  bersifat  kolektif  dimana  para  pemangku  kepentingan  memiliki peran dalam menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan kapasitas, pengetahuan, dan sumber dayanya  masing-masing  dan  berhasil  mendorong  partisipasi,  memfasilitasi  dinamika  kelompok yang produktif, dan memastikan adanya pengaruh dan kontrol luas sesuai kebutuhan sebagaimana disampaikan oleh Lasker (2001).
e. Institutional Design
Institutional  Design  yang  merujuk  pada  inklusivitas  partisipatif,  eksklusivitas  forum, peraturan  dasar  yang  jelas,  dan  transparansi  proses  (Ansell  &  Gash,  2008).  dimana  proses kolaborasi dalam Program CSR Ketapang Kuning didasari oleh dasar hukum dan peraturan yang jelas,  yaitu  Nota  Kesepahaman  PT.  Indonesia  Power  Priok  PGU  dengan  Kelurahan  Warakas tentang  Program  Ketahanan  Pangan  Keluarga  Usir  Stunting  (Ketapang  Kuning)  No. 004.MoU/060/PROPOMU/2021  Periode  2021 – 2026  dan  Keputusan  Lurah  Warakas  No.  327
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 Tahun  2021  tentang  Pembentukan  Tim  Pelaksana  Program  Ketahanan  Pangan  Usir  Stunting (Ketapang Kuning) Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara yang  didalamnya  mengatur  mengenai  tugas  dan  fungsi  dari  masing-masing  aktor  kolaborasi. Transparansi  juga  sangat  terjaga  dalam  proses  ini  melalui  proses  monitoring  dan  evaluasi  yang dilakukan secara rutin dan berkala.
O’leary  dan  Bingham dalam  Allen  &  Gillespie  (2001)  menyebutkan  bahwa  kolaborasi merupakan sebuah konsep mengenai proses yang fasilitasi dan pelaksanaan dengan melibatkan multi  organisasi  untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  sukar  untuk  dipecahkan  oleh suatuorganisasi secara sendirian. Oleh karenannya menurut Sudarmo (2015) kolaborasi diartikan sebagai  bentuk  kegiatan  dua  institusi  atau  lebih  yang  berkerjasama  sehingga  lebih  dapat meningkatkan public value ditbanding bekerja masing-masing.
Ansel  dan  Gash  (2007)  mendefinisikan  Tata  Kelola  Kolaboratif  atau  Collaborative Governance sebagai bentuk kerjasama di antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang berbeda,  dengan  fokus  pada  pembentukan  keputusan  kolektif  dan  implementasi  kebijakan  yang dapat  memberikan  solusi  yang  lebih  holistik  dan  efektif  terhadap  masalah-masalah  kompleks. Dalam konteks ini, kolaborasi dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam  pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan  sumber  daya  secara  efisien.  Hal  ini  senada dengan (Donahue & Zeckhauser, 2011) yang menunjukkan bahwa tata kelola kolaborasi merujuk pada  situasi  dimana  Pemerintah  berkolaborasi  dengan  organisasi  atau  individu  untuk  mencapai sebuah  tujuanpublik.  Kolaborasi  pada  dasarnya  adalah  sebuah  kegiatan  yang  terletak  pada pengelolaan  jaringan  sosial  yang  merupakan  simpul  komunikasi  antara  para  pemangku kepentingan.
Ansel  dan  Gash  (2008)  menegaskan  bahwa  dalam  proses  tata  kelola  kolaborasi melibatkan pemangku kepentingkan “ non-state ” di dalam proses formulasi kebijakan secara formal dengan  beriorientasikan  konsensus  dan  deliberative  untuk  mencapai  tujuan  membuat  atau mengimplementasikan sebuah kebijakan publik dan atau mengatur asset atau program publik. Tata kelola  kolaboratif  merupakan  kondisi  di  saat  Pemerintah  dan  swasta  bersama-sama  berusaha untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat (Holzer & Schwester, 2019). Berikut adalah tabel yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi percepatan penurunan stunting  dalam Corporate  Social  Responsibility pada  Program  Ketapang  Kuning  di  Kelurahan Warakas, Jakarta Utara:
Tabel 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting Dalam Corporate Social Responsibility pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas No. Faktor Deskripsi 1 Power Resource Knowledge Asymmetries Ketidakseimbangan sumber daya dan dimiliki oleh para  pemangku  kepentingan.  PT.  Indonesia Power Priok PGU berkontribusi pada kemampuan manajerial dan sumber daya finansial. 2 Incentive to Participate Adanya dorongan internal berupa motivasi pribadi dan  komitmen  mendalam  masing-masing  aktor dan  dorongan  eksternal  berupa  penghargaan yang  meningkatkan  tingkat  partisipasi  dalam kolaborasi. 3 Prehistory of Antagonism and Cooperation Tidak ada konflik di masa lalu yang terjadi antara para  pemangku  kepentingan.  Sebaliknya, terdapat sejarah kerjasama yang baik antara PT. PLN Indonesia Power Priok PGU dengan Kantor Walikota Jakarta Utara yang menunjukan adanya kolaborasi yang efektif. 4 Facilitative Leadership Kepemimpinan dilakukan secara kolektif berdasarkan  kebutuhan  dan  disesuaikan  dengan sumber  daya,  pengetahuan,  dan  kapabilitas
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 masing-masing pemangku kepentingan. 5 Institutional Design Adanya  Nota  Kesepemahaman,  dan  Surat Keputusan  Lurah  Warakas  yang  mendasari terbentuknya  Tim  Pelaksana  Program  Ketapang Kuning

## KESIMPULAN
Proses  Tata  Kelola  Kolaboratif  dalam  upaya  percepatan  penurunan  stunting  melalui Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dalam  Program  Ketapang  Kuning  di  Kelurahan  Warakas, Jakarta Utara, melibatkan integrasi yang erat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat. Dalam program ini, perusahaan seperti PT. PLN Indonesia Power PGU berperan aktif mendukung inisiatif  pemerintah  untuk  menangani  stunting,  dengan  hasil  yang  signifikan  seperti  penurunan angka  stunting  dari  19,3%  pada  tahun  2021  menjadi  12%  pada  tahun  2022,  serta  tidak  ada penambahan angka stunting baru pada saat penelitian ini dilakukan. Kolaborasi ini membuka pintu bagi pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, menciptakan efek sinergis yang mempercepat upaya penurunan stunting. Tata kelola yang baik dalam proses ini menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat, sehingga memastikan program tersebut dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Percepatan  penurunan  stunting  melalui Corporate  Social  Responsibility (CSR)  pada Program Ketapang Kuning di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci.  keberhasilan  program  ini  meliputi power-resource-knowledge assymetris  berupa pengetahuan,  kemampuan  manajerial,  dan  finansial  dari  sektor  dunia  usaha,  serta  incentive  to participate  berupa  dorongan  internal  dan  eksternal  seperti  penghargaan,  serta  facilitative leadership yang kolektif dan transparansi.
Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin melalui Program Ketapang Kuning menunjukan bahwa  keterlibatan  dan  partisipasi  aktif  dunia  usaha  melalui  CSR  dalam  kolaborasi  dengan pemerintah,  dan  masyarakat  dapat  membawa  perubahan  nyata  dalam  upaya  percepatan penurunan  stunting.  Diharapkan,  model  Collaborative  ini  dapat  dijadikan  sebagai  best  practice terhadap implementasi program serupa di berbagai daerah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

## REFERENCES
Allen, L. H., & Gillespie, S. R. (2001). What works? A review of the efficacy and effectiveness of nutrition interventions.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public
Administration Research and Theory, 18(4), 543 – 571. Brown,  A.  J.  (2002).  Collaborative  governance  versus  constitutional  politics:  Decision  rules  for sustainab ility  from  Australia’s  South  East  Queensland  forest  agreement. Environmental Science and Policy, 5(1), 19 – 32. https://doi.org/10.1016/S1462-9011(02)00022-9
Day, J. C., Gunton, T. I., & Williams, P. W. (2003). Evaluating collaborative planning: The British Columbia experience. Environments, 31(3).
Desreza,  N.,  Mulfianda,  R.,  &  Nurmalia.  (2022).  Efforts  To  Prevent  Stunting  In  Families  With Toddlers Based On The Planned Behavior Theory Approach In Lampulo Village, Banda Aceh City. Pharmacology Medical Reports Orthopedic And Illness Details (COMORBID), 1(1). https://doi.org/10.55047/comorbid.v1i1.822
Donahue,  J.  D.,  &  Zeckhauser,  R.  J.  (2011).  Collaborative  governance:  Private  roles  for  public goals in turbulent times. Princeton University Press. Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2012).  An  integrative  framework  for  collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1 – 29.
Erni, R. E. (2007). Business Ethics-Etika Bisnis. CV. Alfabeta, Bandung.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3948
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 Farcane,  N.,  &  Bureana,  E.  (2015).  History  of"  Corporate social  responsibility"  concept.  Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica, 17(2), 31. https://doi.org/10.29302/OECONOMICA.2015.17.2.3 Futrell, R. (2003). Technical Adversarialism and Participatory Collaboration in the  U.S. Chemical Weapons  Disposal  Program.  Science  Technology  and  Human  Values,  28(4),  451 – 482. https://doi.org/10.1177/0162243903252762 Hadi,  N.  I.  (2023).  Challenges  and  Opportunities  of  Collaborative  Governance  in  Addressing Stunting: Lessons from Papua. KnE Social Sciences, 857 – 866. https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14183 Holzer,  M.,  &  Schwester,  R.  W.  (2019).  Public  administration:  An  introduction.  In  Public Administration: An Introduction. https://doi.org/10.4324/9780429507878 Imperial, M. T. (2005). Collaboration and performance management in network settings: Lessons from three watershed governance efforts. Lasker,  R.  D.,  Weiss,  E.  S.,  &  Miller,  R.  (2001).  Partnership  synergy:  a  practical  framework  for studying  and  strengthening  the  collaborative  advantage.  The  Milbank  Quarterly,  79(2),
179 – 205. https://doi.org/10.1111/1468-0009.00203 Sørensen,  E.,  &  Torfing,  J.  (2021).  Radical  and  disruptive  answers  to  downstream  problems  in collaborative  governance?  Public  Management  Review,  23(11),  1590 – 1611. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1879914
Zadek, S. (2006). The logic of collaborative governance. Harvard Kennedy School of Government Working Paper, 14.