## PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM

## Irfan Ardiansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda E-mail: irfan_stihpb@yahoo. co m

## Abstrak
Islam sebagaimana yang selama ini diyakini oleh  pemeluknya  merupakan  agama  yang sempurna  dan  kaffah.  Ini  berarti,  Islam mencakup  semua  aspek  yang  ada  dalam kehidupan  manusia.  Khilafah  merupakan sistem pemerintahan yang bersifat universal yang  meliputi  seluruh  dunia  Islam  yang mengintegrasikan  agama  dan  politik, sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus  agama.  Meskipun  sistem  khilafah ideal  karena  dapat  mempersatukan  dunia Islam,  tetapi  sulit  diwujudkan  atau  sebagai konsep ideal utopis. Islam tidak mewajibkan untuk  menerapkan  sistem  khilafah.  Tidak terdapat  satu  pun  ayat  al-Qur’an  maupun hadits  yang  mewajibkan  umat  Islam  untuk mendirikan khilafah.
Kata  Kunci: Islam,  Khilafah,  al-Qur’an, Hadits

## Abstract
Islam as it is believed by its adherents is a perfect religion and kaffah. This means, Islam covers all aspects that exist in human life. The Khilafah is a universal system of government that  encompasses  the  entire  Islamic  world that integrates religion and politics, so that the state is a political institution as well as a religion. Although the ideal khilafah system can unite the Islamic world, it is difficult to realize or as a utopian ideal. Islam does not require to apply the system of khilafah. There is not a single verse of the Qur’an or hadith that obliges Muslims to establish a khilafah.
Keywords: Islam, Khilafah, al-Qur’an, Hadits

## A.   PENDAHULUAN
I slam sebagaimana yang selama ini diyakini oleh pemeluknya merupakan  agama  yang  sempurna  dan kaffah .  Ini  berarti, Islam  mencakup  semua  aspek  yang  ada  dalam  kehidupan manusia.  Dalam  dimensi  politik,  Islam  merupakan  sistem negara  yang  intregal  dengan  ajaran-ajarannya.  Sehingga pandangan  ini  melahirkan  sebuah  jargon  yang  juga  banyak dianggap sebagai hadits, yaitu al Islam din wa dawlah , Islam adalah agama dan negara. Pandangan ini bagi kelompok Islam “tertentu”  dianggap  sebagai  sebuah  keniscayaan  yang  tak terbantahkan.  Untuk  mampu  mewujudkan  masyarakat  yang adil dan makmur, maka solusi utama adalah mengembalikan negara pada konsepsi Islam tersebut. Kelompok ini mempunyai visi untuk mendirikan sistem Islam secara transnasional yang sering disebut dengan khilafah . Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan kelompok Islam fundamental.
Fundamentalisme Islam berakar dari upaya mengembalikan nilai-nilai  Islam  dalam  setiap  aspek  kehidupan.  Menurut Fundamentalisme  Islam,  peradaban  Barat  yang  hegemonik, telah melahirkan anomali dan kegagalan. Salah satu kegagalan tersebut adalah konsep negara-bangsa ( nation-state ). Negara bangsa  merupakan  sistem  pemerintahan  modern  yang  saat ini dipakai hampir di seluruh negara di dunia. Secara historis, konsep ini memang lahir dan muncul di Barat (Eropa).
Persinggungan antara konsep khilafah dan nation state ini menjadi sebuah pertarungan, baik wacana maupun politik di banyak negara, khususnya yang bercorak Islam. Di Indonesia pertarungan  ini  sejak  awal  telah  tejadi  pada  awal  kelahiran negara-bangsa Indonesia. Upaya untuk menjadikan Indonesia, sebagai negara Islam ádalah manifestasi dari gerakan ini. Dan sejarah telah mencatat, upaya-upaya pemberontakan terhadap eksistensi negara-bangsa ini, dengan sistem Islam.
Namun,  negara-bangsa  ( nation-state )  merupakan kenyataan  sejarah  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  bangsa
manapun, termasuk bangsa Indonesia. Selain karena tuntutan  global,  negara-bangsa  merupakan  konsep negara  modern  yang  menjanjikan  penyelesaian bagi  setiap  bangsa  dalam  menghadapi  kenyataan pluralisme.
Menguraikan  hubungan  antara  agama  dan negara  dalam  perspektif  Islam  bukanlah  pekerjaan mudah.  Jalinan  hubungannya  ternyata  begitu  rumit dan  kompleks. Pokok  soal  ini  telah  cukup  lama memancing  debat  dan  sengketa  intelektual,  baik dalam  pemikiran  keislaman  klasik  maupun  dalam kajian politik Islam kontemporer. Sejauh yang dapat ditangkap  dari  perjalanan  diskursus  intelektual  dan historis  pemikiran  dan  praktik  politik  Islam,  ada banyak  pendapat  yang  berbeda,  beberapa  bahkan saling  bertentangan,  mengenai  hubungan  yang  pas antara agama dan negara.
Pengalaman  umat  Islam  di  berbagai  belahan dunia,  terutama  semenjak  berakhirnya  perang dunia  kedua  menunjukkan  adanya  hubungan  yang canggung  antara  Islam  dan  negara. Kecanggungan ini  kemudian  berimplikasi  pada  lahirnya  berbagai jenis eksperimentasi untuk menjuktaposisikan antara konsep  dan  kultur  politik  masyarakat  Muslim  dan
Harun Nasution, saat memberikan kuliah di Pascasarjana IAIN Jakarta, pernah mengatakan bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam  adalah  berkait  dengan  masalah  hubungan  agama  dengan negara.
Untuk diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara Islam dan negara (politik) pada periode klasik, abad pertengahan, dan kontemporer,  lihat  Munawir  Sadzali, Islam  dan  Tata  Negara: Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran ,  Jakarta:  UI  Press,  1990;  W. Montgomery  Watt, Islamic  Political  Thought ,  Endinburgh: Endinburgh  University  Press,  1960;  Qamaruddin  Khan, Political Consept  in  The  Quran ,  Lahore:  Islamic  Book  Foundation,  1982, Erwin  I.  J  Rosenthal, Political  Thought  in  Medieval  Islam:  An Introductory Outline , Cambrige: Cambrige University Press, 1961. Belakangan diskursus prihal relasi Islam dan negara marak kembali, seiring dengan antusiasme dan kebangkitan Islam yang melanda  hampir  seluruh  negara  yang  berpenduduk  mayoritas Muslim. Anehnya, meskipun telah diperbincangkan beberapa abad lalu  hingga  dewasa  ini,  hal  itu  tetap  belum  terpecahkan  secara tuntas, bahkan cenderung mengalami impasse (kebuntuan). Indo- Indo- nesia modern masih terus dalam proses pencarian pola hubungan yang pas antara Islam dan negara.
Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik  Islam:  Dari  Fundamen- talisme,  Modernisme,  Hingga  Post-Modernisme ,  Jakarta: Paramadina, 1996, h. 1.
secara ipso  facto eksperimen-eksperimen  itu  dalam banyak  hal  sangat  beragam.  Tingkat  penetrasi  Islam ke dalam negara juga berbeda-beda.
Oleh  karena  itu,  tidak  bisa  lain  kecuali  harus dilakukan  pengkajian  dan  penelitian  ilmiah  yang serius  tentang  bagaimana  sesungguhnya  Islam mengkonsepsi  “Negara”;  bagaimana  hubungan antara Islam dan negara; apakah Islam sebagai agama tidak  membutuhkan  negara,  oleh  karena  keduanya memang  merupakan  dua  entitas  yang  berbeda; Selanjutnya,  adakah  sesungguhnya  negara  Islam ( dawlah islâmiyah ) itu. Negara manakah yang dapat disebut  sebagai  negara  yang  betul-betul prototype Islam; Arab  Saudi,  Iran  ataukah  Pakistan  sebagai representasi  negara  Islam. 6 Atau,  mungkin  dalam pertanyaan yang berbeda, bisakah negara yang hanya mengimplementasikan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dikatakan sebagai negara Islam.
Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan identifikasi masalah  sebagai  berikut:  Bagaimanakah  Pergeseran dan Sistem Khilafah ke Nation-State Dunia Islam?

## B.   PEMBAHASAN
Secara  bahasa,  kata khalifah merupakan bentukan dari mashdar takhallafa, artinya mengikuti. Seseorang  dikatakan  mengikuti  ( takhallafa )  jika  ia berada di belakang orang lain, mengikuti di belakang orang lain dan menggantikan tempatnya. Tidak hanya itu,  seseorang  disebut  menggantikan  orang  lain apabila ia  melakanakan  fungsi  yang  diberikan  orang itu  kepadanya,  baik  bersama-sama orang  tersebut maupun sesudahnya. Pengertian ini merujuk pada Q. S. al-Zuhruf (43) ayat 60: “Dan kalau Kami kehendaki benar-benar  Kami  jadikan  sebagai  gantimu  di  muka bumi malaikat yang turun-temurun” (Q. S. al-Zuhrurf [43]: 60). 8
Nurcholish  Madjid,  “ Islam  Punya  Konsep  Kenegaraan ?”, dalam Tempo , 29 Desember 1984, h. 17.
6 John L. Esposito, John L. Esposito, Islam dan Politik , Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 307. Bandingkan dengan Musdah Mulia, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal , Jakarta: Paramadina, 2001, h. 3. Ali  Abdul  Raziq, Khilafah  dan  Pemerintahan  dalam  Islam, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 198�, h. 3. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 198�, h. 3.
8 Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Tim  Penyelenggara  Penterjemah  al-Qur’an, al-Qur’an  dan

## Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
Adapun  pengertian khilafah yang  berlaku  di kalangan  para  ulama  disinonimkan  dengan  istilah al-imamah (kepemimpinan),  yakni  kepemimpinan menyeluruh dalam persolan yang berkenaan dengan masalah  keagamaan  dan  duniawi  sebagai  pengganti fungsi Rasulullah S. A. W. Menurut al-Baidhawi seperti dikutip Ali Abdul Raziq “ imamah adalah istilah yang berkenaan  dengan  penggantian  fungsi  Rasulullah oleh  seseorang  untuk  menjalankan  undang-undang syari’ah dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat”. 9
Ibnu  Khaldun  mendefinisikan;  “ khalifah adalah tanggung  jawab  umum  yang  sesuai  dengan  tujuan syara ’  yang  bertujuan  menciptakan  kemaslahatan ukhrawi dan duniawi bagi umat. Hakikatnya khalifah merupakan  pengganti  fungsi  pembuat syara’ (Rasulullah  S.  A.  W.)  dalam  upaya  memelihara persoalan agama dan politik keduniawian”. 10
Al-Maududi menyebutkan bahwa doktrin tentang khilafah yang disebutkan al-Qur’an ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini hanyalah karunia dari Allah, dan Allah telah menjadikan manusia dapat menggunakan pemberian-pemberian  sesuai  petunjuk-Nya.  Berda- sarkan  ini,  maka  manusia  bukanlah  penguasa  atau pemilik  dirinya  sendiri,  tetapi  ia  hanyalah  khalifah atau  wakil  Allah  yang  sebenarnya. Selanjutnya,  al- Maududi  menyebutkan  bahwa  Islam  menggunakan istilah  kekhalifahan  bukannya  kedaulatan.  Karena dalam Islam kedaulatan hanya milik Tuhan saja, siapa pun  yang  memegang  tampuk  kekuasaan  dan  siapa pun  yang  memerintah  sesuai  dengan  hukum  Tuhan pastilah merupakan khalifah dari penguasa tertinggi dan  tidak  akan  berwenang  mengerahkan  kekuasaan apapun  kecuali  kekuasaan-kekuasaan  yang  telah didelegasikan kepadanya.
Terjemahnya, Madinah: Mujamma’ al- Malik Fahd Li Thiba’at al- Mushaf al-Syarif, 1418 H. , h. 802.
9 Ali Abdul Raziq, Ali Abdul Raziq, Op. Cit. , h. 4. 10 Ibn Khaldun, Ibn  Khaldun, Muqaddimah  Ibn  Khaldun, terj.  Ahmadie Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, h. 238.
Abu  al-A’la  al-Maududi, Khilafah  dan  Kerajaan;  Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam, Terj. M. al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984, h. 64.
Abu al-A’la al-Maududi, Abu al-A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam, Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 199�, h. 169.
Menurut  pandangan  sebagian  ulama, khalifah adalah pengganti fungsi Rasulullah S. A. W. yang di saat hidupnya  menangani  masalah-masalah  keagamaan yang  diterimanya  dari  Allah  SWT,  dan  bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan mengurus persoalan  politik  keduniaan.  Oleh  karena  itu,  ketika Rasulullah S. A. W. wafat, para khalifah pun menjadi penggantinya  dalam  memelihara  kelestarian  ajaran agama  dan  urusan  politik  keduniaan.  Orang  yang melaksanakan  fungsi  itu  pun  disebut khalifah atau imam.  Disebut  dengan  imam  karena  disepadankan dengan  kedudukan  seorang  imam  shalat  dalam  hal kepemimpinan dan mesti diikuti.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa yang dimaksud khilafah di sini adalah sebuah sistem pemerintah Islam sebagai pengganti Rasulullah S.  A.  W.  dalam  fungsinya  menerapkan  syari’at  Islam dan  mengurus  persoalan  politik  keduniaan.  Sistem khilafah juga  berbeda  dengan  sistem  pemerintahan lainnya  dilihat  dari  dasar,  standar,  konsep  maupun fungsinya.
Dasar  hukum  yang  digunakan  ulama  yang mewajibkan  berdirinya khilafah dalam  pengertian imamah (kepemimpinan)  adalah  al-Qur’an,  hadis, ijma’,  dan logika.  Namun  jika  diperhatikan  secara seksama,  tidak  terdapat  ayat  al-Qur’an yang menjelaskannya  secara  rinci.  Misalnya  Q.  S.  al-Nisa’ [4] ayat �9. Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya”. (Q. S. al-Nisa’ [4]: �9) Selain itu juga Q. S.  al-Nisa’  [4]  ayat  83:  Artinya:  “Dan  apabila  datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun  ketakutan,  mereka  lalu  menyiarkannya.  Dan kalau  mereka  menyerahkannya  kepada  Rasul  dan Ulil  Amri  di  antara  mereka,  tentulah  orang-orang yang  ingin  mengetahui  kebenarannya  (akan  dapat) mengetahuinya  dari  mereka  (Rasul  dan  Ulil  Amri).
Ali Abdul Raziq, Ali Abdul Raziq, Op. Cit. , h. �. Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Op. Cit. , h. 128.

## Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
Kalau  tidaklah  karena  karunia  dan  rahmat  Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (Q. S. al-Nisa’ [4]: 83).
Kandungan  kedua  ayat  di  atas  adalah  tentang perlunya  pemimpin  untuk  dijadikan  tempat  rujukan bagi  persoalan-persoalan  yang  dihadapi.  Tidak terdapat kandungan makna khilafah secara langsung dalam kedua ayat di atas. Hanya saja, kata uli al-amr yang terdapat dalam ayat di atas menurut para mufasir sebagai  para  pemimpin  kaum  muslimin  pada  masa Rasulullah  S.  A.  W.  dan  masa  sesudahnya  termasuk para khulafa’ al-rasyidun, hakim-hakim, para pemuka masyarakat, para ulama atau ahl hal wa al-aqd . 16
Pemerintahan atau al-hukm merupakan kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Pemerintahan merupakan  aktivitas  kepemimpinan  yang  telah diwajibkan oleh syara ’ atas kaum muslimin. Aktivitas ini  dipergunakan  untuk  menjaga  terjadinya  tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan seperti yang disebutkan dalam ayat di bawah ini:
Artinya:  “Dan  hendaklah  kamu  memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu  mereka.  Dan  berhati-hatilah  kamu  terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu …”. (Q. S. al-Maidah [�]: 49). Artinya: “… Dan barang siapa  yang  tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir”. (Q. S. al-Maidah [�]: 44). 18
Pada  umumnya  para  ulama  yang  mewajibkan adanya khilafah ,  mendasarkan  pada ijma ’  dan logika. Ibn Khaldun menyatakan; hampir tidak dapat ditemukan adanya orang yang berpendapat tentang tidak wajibnya khilafah ini, baik secara logika maupun
Ibid. , h. 132. 16 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah;  Pesan,  Kesan  dan Keserasian  al-Qur’an, Volume  2,  Jakarta:  Lintera  Hati,  2007,  h. 484.
Ibid . 18 Ibid. , h. 167.
syar’i . Wajib di sini berarti pelaksanaan hukum syara ’. Apabila  umat  secara  menyeluruh  telah  mampu merealisasi keadilan dan melaksanakan syariat Islam, maka  tidak  perlu  lagi  ada  seorang  imam  dan  fungsi khilafah . 19
Ijma ’  yang  dijadikan  pijakan  adalah  bahwa begitu Rasulullah S. A. W. wafat, para sahabat segera memberikan bai’at -nya kepada Abu Bakar R. A. dan menyerahkan persoalan mereka kepadanya. Demikian pula  yang  terjadi  pada  masa-masa  sesudah  itu,  dan umat  Islam  tidak  pernah  dibiarkan  kacau  tanpa pemimpin meski hanya sesaat. 20
Sedangkan  dasar  logika  adalah  dengan  adanya fungsi  seorang  imam,  maka  perintah-perintah  al- Qur’an yang berkenaan dengan urusan umat seperti amar ma’ruf nahi munkar , yang wajibnya hukumnya dapat  dilaksanakan  dengan  mudah.  Tanpa  fungsi seorang imam, kedua kewajiban itu sulit direalisasikan. Apabila  tidak  seorang  imam,  rakyat  tidak  mungkin dapat diorganisir, bahkan akan muncul pertentangan, merajalela  kedzaliman,  dekadensi,  dan  sikap permusuhan yang sudah menjadi watak manusia.
Sedangkan  menurut  Ali  Abdul  Raziq,  baik  al- Qur’an, hadis, maupun ijma ’, yang berbicara tentang bai’at, hukm (pemerintahan),  atau  perintah  untuk menaati uli  al-amr ,  arahnya  bukan  perintah  untuk mendirikan khilafah .  Perintah  untuk bai’at ,  atau menaati uli  al-amr ,  sama  sekali  bukan  berbicara tentang teori imamah , dan bukan kewajiban agama. Juga  tidak  berarti  Allah  telah  menetapkan  hukum tertenu  bagi  masalah-masalah imamah .  Sedangkan ijma ’ merupakan sesuatu yang sulit dicari sandarannya dan keotentikannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui bahwa dasar hukum khilafah adalah al-Qur’an, hadis, ijma ’  sahabat,  dan  alasan  logika.  Namun  demikian, baik  ayat-ayat  al-Qur’an,  hadis,  maupun  ijma’  di atas  masih  diperdebatkan  oleh  para  ulama  tentang keterkaitannya dengan pembentukan khilafah . 19 Ibnu Khaldun, Op. Cit. , h. 29 .
20 Ibid. Abu A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan . . . , Op. Cit. , h. 111-11�.
Ali Abdul Raziq, Op. Cit . , h. 19-30.

## Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
Khilafah merupakan  bentuk  negara/pemerintah universal  yang  meliputi  seluruh  dunia  Islam  yang mengintegrasikan  agama  dan  politik,  sehingga Negara  merupakan  lembaga  politik  sekaligus  agama ( al-din  wa al-daulah ). Khilafah merupakan  kekuatan politik  praktis  yang  berfungsi  untuk  menerapkan dan  memberlakukan  hukum-hukum  Islam. Khilafah juga berfungsi mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.  Artinya, khilafah merupakan  sistem  sebagai pengemban dakwah pengganti Rasulullah S.A.W.
Sebagian ulama menganggap bahwa mendirikan suatu  negara  untuk  mengelola  urusan  umat merupakan  kewajiban  agama  yang  paling  agung, karena  agama  tidak  mungkin  tegak  tanpa  negara. Alasan lain adalah Allah memerintahkan amar ma’ruf dan nahi  mungkar ,  serta  misi  atau  tugas  tersebut tidak  mungkin  dilaksanakan  tanpa  kekuatan  atau kekuasaan  pemerintah.  Lebih  lanjut  ia  mengatakan, pemerintahan  pada  masa  Nabi  dinamakan khilafah dan  sesudahnya  disebut  dengan  istilah  kerajaan. Meskipun demikian, Ibn Taimiyah tetap membolehkan kerajaan  dengan  istilah khilafah ( jawaz  tasmiyyah al-muluk khulafa ).  Dengan  kata  lain,  raja-raja  yang berkuasa  boleh  menggunakan  istilah  atau  gelar khalifah .  Hal  ini  karena  menurut  Ibn  Taimiyah  yang penting  ada  seorang  pemimpin  negara  ketimbang tidak ada, meskipun bentuknya kerajaan asalkan para pemimpinnya menjaga agama dan keadilan.
Jika ulama klasik dan pertengahan lebih banyak memberikan  sumbangan  pemikiran  kepada  usaha perbaikan  dan  saran-saran  terhadap  pemerintahan yang sudah ada, menjelang akhir abad XIX atau yang dikenal  masa  kontemporer  pemikiran  politik  Islam mulai  mengalami  pergeseran  yang  signifikan  dan berkembanglah  pluralitas  pemikiran  tentang  sistem khilafah .
Munculnya pemikiran politik Islam kontemporer, banyak  dilatarbelakangi  oleh  tiga  faktor.  Pertama, faktor kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang
Taqiyuddin al-Nabhani, Nidham al-Hukm fi al-Islam, Beirut Libanon: Daar al-Umah, 1996, h. 18. Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara,  Ajaran,  Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI-Press, 1993, h. 82.
disebabkan faktor-faktor internal, dan yang berakibat munculnya  gerakan-gerakan  pembaharuan  dan pemurnian  Islam.  Kedua, karena  hegemoni  Barat terhadap  keutuhan  kekuasaan  politik  dan  wilayah dunia  Islam  yang  berujung  dengan  dominasi  atau penjajahan  oleh  negara-negara  Barat  atas  sebagian besar  wilayah  dunia  Islam,  hingga  runtuhnya  ke- khilafah an Turki Utsmani. Ketiga, karena keunggulan Barat  dalam  bidang  ilmu,  teknologi,  organisasi  dan politik.
Tiga  hal  di  atas  sangat  mewarnai  orientasi  para pemikir politik Islam kontemporer. Umumnya orientasi pemikirannya  pada  wilayah  pembaharuan  dan pemurnian Islam dengan berbagai nuansanya. Namun demikian dalam gagasan pemerintahan terdapat visi yang beragam.
Ada yang menarik dari gagasan Abduh terhadap sistem  pemerintahan  Islam.  Tidak  ada  salahnya umat  Islam  berkiblat  kepada  Barat  dalam  pola pemerintahan,  jika  pola  tersebut  tidak  secara  jelas dilarang  oleh  al-Qur’an  maupun  Sunnah. Artinya, pemerintahan Islam tidak harus berbentuk khilafah , tapi boleh republik jika dipandang lebih baik.
Gagasan  yang  hampir  sejalan  adalah  Husain Haikal.  Menurut  Haikal  prinsip-prinsip  dasar kehidupan  kemasyarakatan  yang  diberikan  oleh  al- Qur’an dan Sunah tidak ada yang langsung berkaitan dengan  ke- khalifahan .  Kehidupan  bernegara  bagi umat Islam itu baru mulai pada waktu Nabi ber- hijrah dan  menetap  di  Madinah.  Nabi  mulai  meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli. Ayat-ayat yang diwahyukan  dalam  periode  Makkah  terbatas  pada ajakan untuk menegaskan Tuhan dan keimanan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Bahkan ketentuan- ketentuan  dasar  tentang  kehidupan  bermasyarakat, kehidupan ekonomi dan budi pekerti tersebut belum menyentuh  secara  rinci  dasar-dasar  bagi  kehidupan bernegara,  apalagi  langsung  menyinggung  sistem pemerintahan. 26
Ibid. , h. 130. 26 Muhammad Husein Haikal, Muhammad  Husein  Haikal, Pemerintahan  Islam, terj.  Tim Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, h. 23-24.

## Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama. Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kelompok untuk menindak orang lain atas nama agama. Islam juga tidak membenarkan campur tangan penguasa  dalam  kehidupan  dan  urusan  keagamaan orang lain dan tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang  agama  atas  orang  lain.  Salah  satu  prinsip dari  ajaran  Islam  adalah  mengikis  habis  kekuasaan keagamaan,  sehingga  setelah  Allah  dan  Rasul-Nya tidak  ada  seorangpun  yang  mempunyai  kekuasaan atas akidah dan iman orang lain.
Pandangan  Abduh  ini  kiranya  yang  mendorong sahabat  dan  muridnya  cenderung  ke  arah  paham nasionalisme  dan  sekularisme  seperti  Lutfi  Sayyid, Thaha  Husaen  dan  Ali  Abd  al-Raziq.  Bahkan  Abdul Raziq  mempertanyakan  dasar  anggapan  bahwa mendirikan  pemerintahan  dengan  pola khilafah merupakan  keharusan  agama.  Apabila  ditinjau dari  segi  agama  maupun  rasio,  pola  pemerintahan khilafah itu tidak relevan. Raziq membedakan antara misi  kenabian  dengan  pemerintahan.  Misi  kenabian bukanlah  pemerintahan  dan  agama  itu  bukan negara  dan  harus  dibedakan  mana  yang  Islam  dan mana yang Arab, mana yang agama dan mana yang politik.  Raziq  tidak  sependapat  dengan  kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah merupakan suatu kewajiban, dan tidak ada satupun dasar  yang  mewajibkan  itu,  baik  al-Qur’an,  hadits maupun ijma ’.  Memang, ijma ’  merupakan  sumber ketiga  hukum  Islam  setelah  al-Qur’an  dan  Sunnah. Abu Bakar sebagai khalifah pertama, sampai sekarang tidak pernah dilakukan dengan ijma ’. Bahkan hampir semua khalifah dari zaman ke zaman dinobatkan dan dipertahankan dengan kekuatan fisik dan ketajaman senjata. 28
Selanjutnya  Raziq  berpendapat  bahwa  dalam hidup  bermasyarakat  tiap  kelompok  manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan  mereka,  lepas  dari  agama  dan  keyakinan mereka,  apakah  Islam,  Nasrani,  Yahudi  atau  mereka
Munawir Sjadzali, Munawir Sjadzali, Op. Cit. , h. 131.
28 Ali Abdul Raziq, Ali Abdul Raziq, Op. Cit. , h. 34.
yang  tidak  beragama  sekalipun.  Penguasa  itulah pemerintah.  Namun  pemerintah  itu  tidak  harus berbentuk khalifah , melainkan dapat beraneka ragam bentuk  dan  sifatnya,  apakah  konstitusional  atau kekuasaan mutlak, apakah republik atau diktator dan sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan,  tetapi  baik  bentuk  maupun  sifatnya tidak harus satu, khalifah , dan boleh beragam. 29
Sementara  pemikir  politik  Islam  lain  seperti Maududi  berpendapat  bahwa  Islam  adalah  suatu agama yang paripurna, yang mengatur segala aspek kehidupan, dan mendirikan khilafah Islam merupakan kewajiban  yang  tidak  bisa  ditawar.  Demikian  juga pendapat Rasyid Ridha, Hasan al-Bana maupun Sayyid Qutb. 30 Secara umum, teori-teori pemerintahan yang mereka  ajukan  terdapat  kesamaan,  misalnya  bahwa pola pemerintahan Islam adalah universal yang tidak mengenal  batas-batas  dan  ikatan-ikatan  geografis, bahasa maupun kebangsaan.
Maududi  kemudian  mengajukan  gagasan- gagasan  politiknya  secara  lebih  rinci,  seperti  teori kedaulatan. Menurut Maududi, dalam sistem khilafah kedaulatan  tertinggi  adalah  milik  Allah,  bukan  pada rakyat atau yang lazim disebut demokrasi, tetapi lebih tepat disebut  teokrasi meskipun  tidak sama dengan teokrasi  di  Eropa.  Manusia  hanyalah  pelaksana kedaulatan  tersebut,  dengan  membentuk  badan- badan pemerintah. Pmerintahan hendaknya dilakukan oleh  tiga  lembaga,  yaitu:  badan  legislatif,  eksekutif dan judikatif.
Jabatan kepala negara, menurut Maududi idealnya diduduki oleh orang yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu  seperti:  beragama  Islam,  laki-laki,  dewasa, sehat  fisik  dan  mental,  warga  negara  yang  terbaik, shaleh,  dan  kuat  komitmennya  kepada  Islam. Hampir sejalan dengan al-Maududi adalah Taqiyuddin
29 Ibid. , h. �3.
30 Munawir Sjadzali, Op. Cit. , h. 1�1. Munawir Sjadzali, Op. Cit. , h. 1�1.
Abu A’la al-Maududi, Abu A’la al-Maududi, Khaifah dan Kerajaan dalam Islam, Op. Cit. , h. 73-93. Abu A’la al-Maududi, “Teori Politik Islam”, dalam John J. Do- Abu A’la al-Maududi, “Teori Politik Islam”, dalam John J. Do - nohue dan John L. Esposito (Penyunting), Islam dan Pembaharu - an; Ensiklopedi Masalah-masalah, terj. Machnun Husein, Jakarta: Machnun Husein, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 199�, h. 77�.
Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
al-Nabhani yang memandang bahwa untuk mengatur kehidupan  politik  umat  Islam  tidak  perlu  bahkan tidak  boleh  meniru  pola  lain,  dan  supaya  kembali pelaksanaan  yang  murni  dari  ajaran  Islam,  yaitu kembali kepada pola zaman Al-Khulafa’ al-Rasyidun. Taqiyuddin  menganggap  bahwa  implementasi syariat sangat  penting  bagi  pemulihan  cara  hidup Islami  dan  negara  merupakan  syarat  yang  niscaya untuk mencapai tujuan ini. Bentuk negaranya adalah khilafah . Sesuai karakteristik Islam yang universal itu, maka sistem khilafah harus supra nasional, dan tidak mengakui pengkotak-kotakan yang berdasarkan faktor geografis,  suku,  etnik  dan  kebangsaan.  Taqiyuddin menyuguhkan sistem politik Islam yang mandiri dan lengkap yang sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam dengan merujuk pola politik semasa generasi pertama Islam. Taqiyuddin sangat menjunjung tinggi model ke- khalifahan klasik sebagai satu-satunya bentuk autentik pemerintahan  Islam,  yang  diupayakannya  bersama Hizb  al-Tahrir  utuk  dihidupkan  kembali  bersama lembaga-lembaga  tradisional  yang  menyertainya. Untuk mencapai tujuan ini, al-Nabhani bersama Hizb al-Tahrir  menyusun  konstitusi  yang  merinci  sistem politik, ekonomi, dan sosial negara yang dimaksud.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui munculnya  polemik  tentang  sistem khilafah terjadi di  kalangan  ulama  kontemporer,  terutama  sejak runtuhnya Khilafah Utsmani di Turki. Kalangan ulama klasik  dan  pertengahan  umumnya  mensepakati keabsahan  sistem khilafah ,  karena  secara  faktual berada  di  zaman  pemerintahan  dengan  pemimpin yang bergelar khalifah , meskipun bentuknya kerajaan. Mereka hanya berupa memberikan saran-saran untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Menelusuri  sejarahnya,  nasionalisme  di  dunia Islam  tidak  datang  dengan  sendirinya  dari  benak atau  pikiran  kaum  muslimin  saat  itu,  melainkan masuk melalui sekolah-sekolah asing yang didirikan di wilayah Daulah Khilafah Islamiyah , dari para pelajar
Taqiyuddin al-Nabhani, Taqiyuddin al-Nabhani, Loc. Cit. Daulah merupakan bahasa Arab dari negara, khilafah adalah nama  bentuk  pemerintahan  Islam,  sehingga Daulah  Khilafah Islamiyah adalah negara yang menerapkan Islam secara kaffaah dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, pendidikan, sosial,
Islam  yang  belajar  di  dunia  barat,  para  misionaris maupun agen-agen asing yang menyusup ke Daulah Khilafah  Islamiyah .  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya American  University  of  Beirut ,  Libanon.  Universitas ini  menyebabkan  orang  semacam  Anthony  Sa’dah, tokoh nasionalis Syria yang membangkitkan sentimen nasionalisme,  yang  menyebabkan  masyarakat  Islam terpecah  belah  ke  dalam  berbagai  golongan  dan kelompok.  Dari  Akademi  Yasuk,  Perancis,  muncul Partai  Kataib.  Partai  ini  pernah  menyatakan  bahwa bangsa Libanon adalah bangsa sendiri yang terpisah dari Syria.
Saat  para  misionaris  mendapatkan  kesempatan untuk mendirikan pusat kegiatan di Daulah Khilafah Islamiyah , mereka mulai mencari kesempatan untuk melakukan  agitasi  terhadap  warga  negara Daulah Islam.  Pada  tahun  1841,  keributan  serius  terjadi  di pegunungan  Libanon  antara  orang-orang  Kristen dan  orang-orang  Druze .  Kemudian  Khalifah  Utsmani dibujuk di bawah tekanan dan pengaruh negara asing agar mau membentuk pemerintahan baru di Libanon yang  terpisah  dari  Turki,  yang  dibagi  ke  dalam  dua propinsi  yang  terpisah  dimana  satu  bagian  untuk orang-orang  Kristen  dan  bagian  yang  lain  untuk orang-orang  Druze .  Khalifah  Utsmani  menunjuk seorang wali (gubernur) bagi kedua wilayah tersebut untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua kubu. budaya,  pemerintahan,  politik,  dan  lain-lain.  Sedangkan  negeri Islam ( balad al-Islam ) adalah negara yang mayoritas penduduknya mulism seperti yang banyak dijumpai saat ini seperti Indonesia, Iran,  Saudi  Arabia,  dan  lain-lain. Daulah  Khilafah  Islamiyah  ini merupakan suatu kenyataan sejarah dimana pernah tegak suatu negara  berasaskan  Islam  sejak  zaman  Madinah  Rasulullah  yang disebut Daulah Islam. Daulah Khilafah Islam merupakan negara dengan  pemerintahan  Islam  yang  dipimpin  oleh khalifah (yang bermakna penerus dan pengganti Rasulullah. Daulah Khilafah Islam dapat dilihat sejak zaman Abu Bakar sampai 3 Maret 1924 (Turki Utsmani). Parameter yang digunakan yaitu memang landasannya bukanlah  bangsa  tertentu  seperti  Turki  tetapi  asas  kenegaraan atau ideologinya adalah Islam. Memang dengan wilayahnya yang luas  seringkali  ditafsirkan  sebagai  imperium,  padahal  imperium cenderung imperial , melakukan invasi atau penjajahan. Sedangkan futuhat atau perluasan wilayah adalah untuk merahmati seluruh dunia dengan syariat Islam. Futuhat lebih mendekati terminologi dalam bahasa Inggris yaitu conqueror atau penaklukan. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan asas-asas Daulah Khilafah Islamiyah dengan bentuk negara dan pemerintahan yang lain, dapat dibaca dalam M. Maghfur Wahid dan Al-Izzah ed. , Sistem Pemerintahan Islam , Bangil: Al-Izzah, 2002 dan Jurnal Al-Waie edisi Maret 2004.

## Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
Tetapi, Inggris dan Perancis berusaha melibatkan diri ketika Khalifah Utsmani hendak menyelesaikan huru- hara,  meskipun  kedua  negara  tersebut  merupakan pembuat  keributan  sebenarnya  lewat  para  agennya yaitu  Niven  Moore,  Konsul  Inggris  di  Beirut  dan saudaranya, Richard Wood.
Selama pertengahan abad ke-19, kaum misionaris tidak  hanya  memfokuskan  kegiatan  pada  sekolah- sekolah,  pusat  penerbitan  dan  klinik  pengobatan, tetapi  bergerak  lebih  jauh  memantapkan  asosiasi mereka.  Pada  tahun  1842,  sebuah  komite  dibentuk untuk  memantapkan  asosiasi  keilmuan  di  bawah perlindungan misi Amerika. Komite ini bekerja selama lima tahun sampai terbentuknya asosiasi yang disebut sebagai Association of Arts and Science . Anggotanya termasuk Nasif al-Yaziji dan Boutros al-Bustani. 36
Pada tahun 187� juga dibentuk Secret Association di  Beirut  yang  bertujuan  menggulirkan  konsep nasionalisme  Arab,  khususnya  di  Syria  dan  Libanon. Pendirinya  adalah  lima  pemuda  yang  dididik  di Protestan  College  Beirut .  Selain  menghembuskan ide  nasionalisme  Arab,  mereka  dalam  bukunya  juga menuduh bahwa Turki telah merebut Daulah Khilafah Islamiyah dari  tangan  orang  Arab  dan  melanggar syariat serta mengabaikan diin . Hal ini menunjukkan keaslian asosiasi dan tujuan pendiriannya yaitu untuk mengorbankan semangat menentang Daulah Khilafah Islamiyah untuk  menanamkan  kecurigaan  dan  sikap skeptis sampai akhir keruntuhannya.
Pada  tahun  1924,  Mustafa  Kamal  Attaturk membubarkan Daulah  Khilafah  Islamiyah yang berpusat di Turki Utsmani yang telah berhasil menjadi negara Islam terbesar lebih kurang selama enam abad.
Shabir Ahmed, Shabir  Ahmed, Akar  Nasionalisme  di  Dunia  Islam ,  Bangil: Tim Al-Izzah, 2002, h. 39. 36 Boutros al-Bustani adalah seorang Maroni. Dia mendirikan Boutros al-Bustani adalah seorang Maroni. Dia mendirikan sekolah di Syria yang bernama Al-Madrasah al-Wathaniyah (Seko - lah  Kebangsaan).  Sekolah  ini  didirikan  untuk  membangkitkan Arab. Dan tujuan ini tercermin dari sebuah dokumen yang disebut Hubb al-Wathan (Cinta Tanah Air). Dana operasionalnya berasal dari Ismail, pemimpin nasionalis yang menguasai Mesir pada saat itu dan yang menginginkan agar budaya Mesir meniru Barat. Al- Bustani terus membuat tulisan-tulisan politik, pengetahuan dan sastra dalam waktu dua minggu dengan tulisan al-Jinan (taman). Di dalamnya ia menulis motto “Patriotisme adalah artikel keima - nan”, ibid . , h. 43
Attaturk mengganti Khilafah dengan sistem nasionalis- sekuler ala Barat. Dunia Islam pun berkeping-keping dan semakin didominasi oleh kolonial Barat khususnya Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Rusia. 38
Nasionalisme di Asia dan Afrika (yang dahulunya merupakan  negeri-negeri  yang  tergabung  dalam Daulah Khilafah Islam ) timbul seiring dengan gerakan anti-imperialisme. Kebanyakan gerakan kemerdekaan yang  berhasil,  bercita-cita  untuk  membentuk negara-negara  baru  menurut  model  Eropa,  dengan semua  simbol  status  nasional:  bendera  dan  lagu kebangsaan,  administrasi  modern,  persenjataan modern, penerbangan nasional, satu kursi di PBB, dan seterusnya. Tetapi karena resesi tahun 1970-an, negara- negara semacam ini terdorong untuk meminjam dari Barat dengan angka bunga yang membumbung tinggi sehingga hutangnya belum lunas. 39
Oleh karena itu, nasionalisme patut direnungkan kembali  kesesuaiannya  sebagai  unsur  pembangkit khususnya di negeri-negeri Muslim. Hal ini disebabkan Dunia Barat dan Islam mempunyai standar yang khas yang  berbeda  dalam  mengukur  sesuatu.  Standar Barat yang lekat dengan sekulerisme adalah ketika hal tersebut  bermanfaat  diambil,  ketika  dianggap  tidak bermanfaat  tidak  diambil  sehingga  sangat  mudah terjadi relativitas, kebingungan dan dapat menciptakan konflik baru karena relativitas tadi, pendapat masing- masing orang dapat berbeda.
Menguatnya gagasan Khilafah Islam ini merupakan tantangan  yang  sangat  besar  bagi  konsepsi  negara-
Sejak  keruntuhan  Turki  Utsmani  ini,  telah  muncul  banyak negeri  muslim  yang  menggunakan  ikatan  nasionalisme  seperti Mesir,  Turki,  Saudi  Arabia,  negara-negara  Teluk,  Iran,  Pakistan, negara-negara  Balkan,  dan  lain-lain.  Negeri-negeri  muslim  yang awalnya berada dalam  satu negara terpecah menjadi  lebih  dari �0 nation-state dengan konflik internal dan eksternal yang bahkan belum  terselesaikan  sampai  sekarang.  Sebagai  contohnya,  yaitu Indonesia  dan  Malaysia  yang  bertetangga  dan  penduduknya memiliki  identitas  yang  hampir  sama,  yaitu  sebagai  negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ketika ada masalah berkaitan batas wilayah dan aset-aset strategis di dalamnya lantas sangat mudah untuk terjadi perang fisik.
38 Adhyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal  dalam  Konteks  Nasional ,  Jakarta:  Pustaka  Al-Kautsar, 200�, h. 176.
39 Ian Adams. Terj. Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya , Yogyakarta: Qalam, 1993, h. 132
Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
bangsa  ( nation  state )  yang  selama  ini  diakui  dalam hukum internasional. Meskipun baru berupa gagasan, tetapi realitas opini publik di dunia Islam menunjukkan kuatnya  keinginan  untuk  mengembalikan  Khilafah sangat signifikan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas  Maryland  dengan  program World  Public Opinion. org menunjukkan bahwa dunia Muslim tidak bisa  sepenuhnya  menerima  konsepsi  negara  bangsa begitu  saja.  Survei  yang  berjudul  “ Public  Opinion  in the  Islamic  World  on  Terrorism,  al  Qaeda,  and  U.  S Policies” dipublikasikan Februari 2009, ini dilakukan di beberapa negara besar dengan penduduk mayoritas Muslim  yaitu  Mesir,  Indonesia,  Turki,  Pakistan, Moroko,  Palestina,  Iran,  dan  Azerbaijan.  Survei  ini menunjukkan  mayoritas  dukungan  yang  signifikan terhadap  kembalinya  Khilafah  Islam;  seperti  70% responden  Mesir  meyakini  bahwa  Mesir  harus dihapus untuk menjadi bagian dari super state , 69% responden Pakistan setuju bahwa negara mereka harus dibubarkan untuk alasan yang sama, 67% responden Moroko juga menyatakan sikap yang sama, sementara responden Indonesia hanya mendukung 3�%. 40
Tantangan  besar  bagi nation  state bukan  hanya dari Khilafah Islam, fenomena globalisasi dari aspek ekonomi juga sempat menjadi tantangan serius bagi entitas  ini.  Berdasarkan  ramalan  Profesor  Kenichi Ohmae, di dalam bukunya yang berjudul The End of Nation  State ,  era  globalisasi  yang  berwujud  adanya perpindahan  lintas  batas  yang  cepat  sekali  dari Investasi, Industri, teknologi Informasi dan konsumen yang  Individual  –  kemudian  disebut  4  I  -  maka negara  bangsa  akan  berakhir,  dimana  oleh  Ohmae diprediksikan  akan  terjadi Nation  of  Corporations (bangsa  perusahaan)  dan State  of  Markets (negara pasar). Contoh riil dari ancaman perpindahan lintas batas yang teramat cepat tersebut adalah perdagangan internasional ilegal yang terdiri dari lima bentuk yaitu perdagangan obat-obatan ( drugs ), senjata, hak milik intelektual, manusia dan uang. Keuntungan finansial 40 Kull, Stephen et al. “ Public Opinion in the Islamic World on Terrorism, al Qaeda, and US Policies . ” February 2�, 2009. World Public  Opinion.  org.  http://www.  worldpublicopinion.  org/pipa/ pdf/feb09/STARTII_Feb09_rpt. pd f , diunduh 30 Nopember 201�. Kenichi Ohmae, The End of Nation State: The Rise of Regional Economics , New York: The Free Press, 199�, h. 3-�.
yang  sangat  besar  memotivasi  kegiatan-kegiatan tersebut.
Penting  untuk  dicermati  bahwa  fenomena konektivitas  global  dan  interdependensi  dalam  dua dasawarsa terakhir telah membawa dua konsekuensi ke  hadapan  entitas  negara-bangsa  yaitu  “integrasi” dan  “fragmentasi”.  Integrasi  bermakna  pergeseran kedaulatan  negara  yang  meninggi  ke  atas  yaitu ke  struktur  transnasional,  sementara  fragmentasi menggambarkan  menurunnya  atau  hilangnya kekuatan  negara  ke  bawah  beralih  ke  kelompok- kelompok  subnasional.  Sehingga  kekuatan  negara- bangsa  bisa  kehilangan  kedaulatannya  dari  atas (ke  aktor  transnasional)  ataupun  juga  dari  bawah (ke  aktor  subnasional).  Penyebabnya  bisa  sangat kompleks  meliputi  kondisi  eksternal  dan  internal suatu  negara,  seperti  menurunnya  tingkat  perang antar  negara,  ketidakmampuan  untuk  menjamin keamanan dalam negeri, ekonomi global, komunikasi global,  dan  berbagai  ancaman  transnasional,  semua faktor  ini  menyumbangkan  bagiannya  dalam  krisis legitimasi negara-bangsa. Bisa dibilang hari ini negara- bangsa telah kehilangan vitalitasnya, bahkan negara- bangsa  tidak  lagi  mampu  mengontrol  pikiran  setiap warga negaranya yang tidak lagi memberikan loyalitas pada bangsa dan negaranya. Jean Marie Guehenno menyebut fenomena ini sebagai “ the common space of politics has lost its legitimacy ”. Karena selama dua abad terakhir konsep bangsa dianggap sebagai sebuah kelaziman dan ide yang modern, juga karena seruan nasionalisme pernah menjadi mesin penggerak bagi proses dekolonisasi dunia.
Jadi,  jika  Islam  memang  tidak  selaras dengan  konsep  nasionalisme  bukan  berarti  harus dikompromikan dan dipaksakan dengan berbagai cara agar sesuai. Apalagi Ayoob berperdapat bahwa untuk negara-negara  dunia  ketiga,  proses  pembentukan
Bantarto Bandoro, Masalah-masalah Keamanan Internasio- nal  Abad  21 ,  Makalah  Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional VIII, Denpasar 2003, h. 8-11. 8-11. Phil Howison, The Decline of Nation State, Victoria University, Wellington, New Zealand Jean-Marie Guéhenno, (diterjemahkan oleh Victoria Elliot). The End of the Nation-State , Minneapolis, MN: U of Minnesota P, 199�, h. 12.

## Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
negara  bangsa  akan  bersifat  instan  dan  proses  ini akan  dipercepat  oleh  negara  dengan  membentuk suatu  perasaan  identitas  politik  baru.  Dengan  kata lain, negara bangsa akan berusaha untuk merekayasa nasionalisme bangsanya. Rekayasa ini perlu dilaku- kan agar: (1) legitimasi vertikal yang bersumber dari ide  pembentukan  negara  semakin  tinggi;  dan  (2) legitimasi  horisontal  yang  diperlukan  untuk  mem- perkuat kohesivitas antarkomponen masyarakat dapat menghasilkan dukungan terhadap rezim yang ada.
Akhirnya, sekarang ini nasionalisme Islam sebagai imbangan atas nasionalisme sekuler menjadi ide yang dianggap  lazim  karena  dianggap  tidak  bertentangan dengan  sumber  hukum  Islam  tanpa  penelaahan lebih lanjut apakah berasal dari haditsatau pepatah. Justru,  banyak  haditsyang  melarang  fanatisme golongan  ( ashobiyah )  yang  termasuk  di  dalamnya adalah  patriotisme  ( wathoniyyah ),  nasionalisme ( qoumiyyah ), sukuisme, rasisme, dan lain-lain. 46
Nasionalisme  menurut  Hans  Kohn  adalah suatu  paham  yang  berpendapat  bahwa  kesetiaan tertinggi  individu  harus  diserahkan  kepada  negara kebangsaan. Gagasan  nasionalisme  ini  pula  yang sering  diadopsi  dalam  nasionalisme  Islam  bahwa kesetiaan  warga  negara  terhadap  negara-bangsanya dianggap  selaras  dengan  Islam  meskipun  masing- masing  berada  dalam  wilayah  negara-bangsa yang  berbeda-beda.  Namun,  definisi  nasionalisme Islam  yang  seperti  ini  menjadi  kabur  dan  dapat menyebabkan seseorang lebih mengutamakan bangsa dan  negara  di  atas  kepentingan  Islam  apabila  ada pertentangan anatara kepentingan Islam dan negara. seseorang  akan  memilih  mencampakkan  Islam  dan rela menumpahkan darah demi membela bangsa dan
Snyder and Ballentine (1996) menyebut rekayasa ini sebagai Nationalist  Mythmaking yang  biasanya  terjadi  di  negara-negara baru  yang  dikendalikan  oleh  suatu  rezim  autoritarian,  dikutip dari Andi Widjajanto, Perang Internal dalam Proses Pembentukan Negara Bangsa Studi Kasus: Timor Lorosa’e , Jurnal Analisis CSIS Tahun XXX/2001, No. 1, h. �4.
46 Syamsuddin  al-Nawiy, Telaah  Kritis  atas  Komunism, Marhaenisme, Nasionalisme dan Sekulerisme , t. t. t. p. , h. 93-94 dan Ahmed, Op. Cit. Hans  Kons,  Terj.  Sumantri  Mertodipuro, Nasionalisme  Arti dan Sejarahnya, Jakarta: Erlangga, 1984, h. 1.
negara walaupun pembelaan tersebut akan berdampak pada permusuhan umat Islam atau bahkan pembelaan kepada  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  Islam. Padahal,  pengabdian  umat  Islam  yang  seharusnya adalah pada Allah SWT. , bukan selainnya. 48
Bukan  berarti  apabila  berpendapat  bahwa nasionalisme  itu  tidak  relevan  dengan  Islam  dan bukan  menjadi  unsur  kebangkitan  umat  melainkan dapat menyebabkan perpecahan, lantas membiarkan saja apabila umat Islam yang hidup di suatu wilayah seperti  Indonesia,  apabila  diserang  atau  dijajah lantas dibiarkan saja. Justru, Islam melarang adanya penjajahan baik fisik (secara militer) maupun non fisik (penguasaan aset-aset strategis).

## C.   PENUTUP

## 1.   Kesimpulan
Khilafah merupakan  sistem  pemerintahan  yang bersifat  universal  yang  meliputi  seluruh  dunia  Islam yang  mengintegrasikan  agama  dan  politik,  sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus agama. Sistem khilafah tersebut  tidak  pas  diterapkan di  Indonesia,  bahkan  sudah  tidak  relavan  untuk kondisi  sekarang,  sebab  negara-negara  Islam  atau yang  berpenduduk  mayoritas  muslim  sudah  mapan dengan nation state. Meskipun sistem khilafah ideal karena dapat mempersatukan dunia Islam, tetapi sulit diwujudkan  atau  sebagai  konsep  ideal  utopis.  Islam tidak mewajibkan untuk menerapkan sistem khilafah . Tidak terdapat satu pun ayat al-Qur’an maupun hadits yang  mewajibkan  umat  Islam  untuk  mendirikan khilafah .  Yang  diperintahkan  oleh  Islam  adalah mendirikan imamah (kepemimpinan),  dan imamah bentuknya  tidak  harus khilafah ,  tetapi  disesuaikan dengan  situasi  dan  perkembangan  politik  yang  ada sehingga relevan.

## 2.   Saran
Kepada  seluruh  umat  muslim  pada  umumnya dan  pemimpin  muslim  pada  khususnya,  sekiranya
48 Syamsuddin Al-Nawiy, op. cit. hal. 93
Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
perlu  merumuskan  suatu  konsep  persatuan  umat Islam  meskipun  bukan  dalam  bentuk khilafah ,  agar umat  Islam  dapat  terlepas  dari  hegemoni  Barat, mengejar  ketertinggalan,  meningkatkan  solidaritas di  antara  sesame  umat  Islam  sedunia,  dan  umat Islam  dapat  tampil  kembali  memimpin  peradaban dunia.  Selanjutnya,  kepada  seluruh  elemen  yang menghendaki berdirinya khilafah Islamiyah , hendak- nya dapat melakukannya dengan cara damai. Dialog lebih  dikedepankan  agar  dapat  meyakinkan  pihak- pihak yang menolak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu al-A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik  Islam, Terj.  Asep  Hikmat,  Bandung: Mizan, 199�.
Abu  al-A’la  al-Maududi, Khilafah  dan  Kerajaan; Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam, Terj. M. al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984.
Adhyaksa  Dault, Islam  dan  Nasionalisme:  Reposisi Wacana  Universal  dalam  Konteks  Nasional , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 200�.
Ali  Abdul  Raziq, Khilafah  dan  Pemerintahan  dalam Islam, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka,
198�.
Andi  Widjajanto, Perang  Internal  dalam  Proses Pembentukan  Negara  Bangsa  Studi  Kasus: Timor  Lorosa’e ,  Jurnal  Analisis  CSIS  Tahun XXX/2001, No. 1.
Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik  Islam:  Dari Fundamentalisme,  Modernisme,  Hingga  Post- Modernisme , Jakarta: Paramadina, 1996.
Bantarto  Bandoro, Masalah-masalah  Keamanan Internasional  Abad  21 ,  Makalah  Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar
2003.
ean-Marie  Guéhenno,  (diterjemahkan  oleh  Victoria Elliot). The End of the Nation-State , Minneapolis, MN: U of Minnesota P, 199�.
Hans Kons, Terj. Sumantri Mertodipuro, Nasionalisme Arti dan Sejarahnya, Jakarta: Erlangga, 1984.
Ian  Adams.  Terj. Ideologi  Politik  Mutakhir:  Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya , Yogyakarta: Qalam, 1993.
Ibn Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
John  J.  Donohue  dan  John  L.  Esposito  (Penyunting), Islam dan Pembaharuan; Ensiklopedi Masalah- masalah, terj.  Machnun  Husein,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 199�.
John  L.  Esposito, Islam  dan  Politik ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1990.
Kenichi Ohmae, The End of Nation State: The Rise of Regional Economics , New York: The Free Press, 199�.
Kull,  Stephen  et  al.  “ Public  Opinion  in  the  Islamic World on Terrorism, al Qaeda, and US Policies .
” February 2�, 2009. World Public Opinion. org. http://www.  worldpublicopinion.  org/pipa/ pdf/feb09/STARTII_Feb09_rpt. pd f , diunduh 30 Nopember 201�.
M.  Maghfur  Wahid  dan  Al-Izzah  ed.  , Sistem Pemerintahan Islam , Bangil: Al-Izzah, 2002.
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 2, Jakarta: Lintera Hati, 2007.
Muhammad Husein Haikal, Pemerintahan Islam, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus,
1993.
Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara,  Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI-Press, 1993.
Musdah Mulia, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal , Jakarta: Paramadina, 2001.
Nurcholish Madjid, “ Islam Punya Konsep Kenegaraan ?”, dalam Tempo , 29 Desember 1984.
Shabir  Ahmed, Akar  Nasionalisme  di  Dunia  Islam , Bangil: Tim Al-Izzah, 2002.

## Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM
Syamsuddin  al-Nawiy, Telaah  Kritis  atas  Komunism, Marhaenisme, Nasionalisme dan Sekulerisme.
Taqiyuddin  al-Nabhani, Nidham  al-Hukm  fi  al-Islam,
Beirut Libanon: Daar al-Umah, 1996.
Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an dan  Terjemahnya, Madinah:  Mujamma’  al- Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1418
H.

## Irfan Ardiansyah . PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM