## NORMA AGAMA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI INDONESIA

## Siti Afiyah 1

## Abstrak
Dengan adanya  benturan nilai antara prinsip-prinsip negara kesatuan yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan daerah menurut UUD 1945. Ternyata menimbulkan konflik datam Pembentukan Peraturan daerah. Keputusan  politik  untuk  memberikan  otonomi  kepada  daerah  telah  memberikan perubahan  yang  signifikan  terhadap  sistem  pemerintahan  Indonesia  pada umumnya  dan  pemerintahan  daerah  pada  khususnya,  yaitu  dari  sistem pemerintahan  sentralistik  pada  masa  Orde  Baru  ke  sistem  pemerintahan desentralistik pada  masa Era Reformasi. Berkaitan dengan hai tersebut, maka hal itu  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  136  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Jo  UU Nomor  32  Tahun  2004  bahwa  Perda  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi  daerah  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  tugas  perbantuan,  sehingga muncullah  sejumlah  perda  yang  bernuansa  agama.  Secara  sosiologis  di  tengah masyarakat  masih  ada  sekelompok  masyarakat  yang  mempersoalkan  adanya Peraturan  daerah  yang  bersumber  dari  norma  agama  terutama  dari  nilai-nilai agama  Islam.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  masalah  yang  diteliti adalah    Bagaimana  kedudukan  dan  fungsi  norma  agama  dalam  pembentukan Peraturan  Daerah,dan    Bagaimana  konsep-  konsep  dasar  peraturan  daerah  dalam mengakomodir  norma-norma  agama.  Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk mengurai  masalah  tersebut  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  filosofis, yuridis,historis,dan  komparatif.  Analisis  penelitian  terhadap  masalah  yang dirumuskan  ditemukan  bahwa  adanya  latar  belakang  pandangan  yang  berbeda dalam  memahami  konsep  norma  dalam  hierarki  perundang-undangan,  Adapun analisis  terhadap    permasalahan  di  atas  adalah  karena  belum  adanya  kesatuan pandangan  tentang  pemaknaan  Universalisme  dalam  pembentukan  perundang- undangan,  sehingga  menimbulkan  multiinterpretasi,dan  disamping  itu  karen adanya  keinginan  yang  kuat  dari  masyarakat  untuk  mengangkat  norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat seperti nilai-nilai kearipan lokal dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat.
Kata Kunci : Norma Agama, Sumber Hukum, Pemerintah Daerah.
1 Adalah Dosen Tetap Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNISDA Lamongan.

## Pendahuluan
Dalam  realitas  politik,  Indonesia  secara  konstitusional  bukanlah  negara agama, sehingga Negara Pancasila secara legal formal tidak memungkinkan bagi umat  beragama  untuk  mewujudkan  seutuhnya  norma-norma  agama  tentang hukum  dalam  bentuk  resmi.  Negara  Pancasila  adalah  "Religious  Nation  State", yakni  negara  kebangsaan  yang  bukan  negara  agama  (berdasarkan  satu  agama tertentu)  dan  juga  bukan  Negara  sekuler  (negara  yang  tidak  mengurusi  agama sama    sekali).  Negara  Pancasila  membina  dan  mengakui  agama-agama  yang dianut  oleh  rakyatnya  selama  sesuai  dengan  norma  keberadaban  dan  keadilan. Para  pendiri  dan  pembuat  keputusan  tentang  dasar  negara  Indonesia  telah menetapkan negeri ini sebagai negara kesatuan dan kebangsaan dengan Pancasila sebagai dasar Negara.
Selama  masa  Orde  baru  banyak  produk  hukum  yang  harus  direformasi karena  berkarakter  sentralistik,  sementara  itu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945  menunjukkan  bahwa    Indonesia  merupakan Unitary  State  (negara  kesatuan)  yang  memuat    pluralitas  kondisi  lokal,  baik ditinjau dari sudut kearifan lokalnya, adat  istiadat, suasana demokrasi lokal, lokal wisdom, kapasitas pemerintah daerah maupun latar belakang pembentukan daerah yang  masing-masing  mengharuskan  ditetapkannya  kebijakan  desentralisasi penyelenggaraan    pemerintahan.  Keputusan  politik  untuk  memberikan  otonomi kepada  daerah  telah  memberikan  perubahan  yang  signifikan  terhadap  sistem pemerintahan  Indonesia  pada  umumnya  dan  pemerintahan  daerah  pada khususnya,  yaitu  dari  sistem  pemerintahan  yang  bersifat  sentralistik  pada  masa Orde  Baru  ke  sistem  pemerintahan  desentralistik  pada  masa  Era  Reformasi  (UU Nomor 23 tahun 2014).
Sistem  desentralisasi  tersebut  lebih  memberikan  kebebasan  dan kemandirian  kepada  masyarakat  daerah  di  dalam  proses  perencanaan  dan pengambilan  keputusan,  terutama  terhadap  kepentingan  masyarakat  daerah, sehingga  makna  desentralisasi  seringkah  menjadi  alasan  kuat  dan  menjadi pendorong  dalam  pembentukan  suatu  Perda  yang  bernuansa  agama  dan  bersifat ekslusif,  sehingga  kurang  memberikan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat  luas.
Sementara,  tujuan  pemberian  otonomi  daerah  adalah  untuk  meningkatkan  peran dan  fungsi  badan  legislatif daerah,  memberdayakan,  menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka hal itu dijabarkan lebih  lanjut dalam Pasal 136 UU Nomor 23 Tahun 2014 (yang dibuah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004)  bahwa  Perda  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas perbantuan. Tahapan perencanaan pembentukan  Perda  dimulai  dengan  Program  Legislasi  Daerah  (Proglegda)  yang bertujuan  mendesain  Perda  secara  terencana,  bertahap,  terarah  dan  terpadu. Program  pembangunan  peraturan  perundang-  undangan  daerah  perlu  menjadi prioritas karena perubahan terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah dan  berbagai  peraturanserta  dinamika  masyarakat  dan  pembangunan  daerah menuntut  peraturan  sistem  hukum  dan  kerangka  hukum  yang  melandasinya, termasuk  munculnya  perda  bernuansa  agama  perlu  mendapat  perhatian  sebagai fakta hukum.
Walaupun  demikian  perda  agama  sejak  era  reformasi  mulai  berkembang subur, negara Indonesia tetap bukan Negara agama, tetapi eksistensi agama sangat diakui  secara  konstitusional  baik  dalam  Pancasila  maupun  UUD  1945,  sehingga norma  agama  dapat  menjadi  hukum  nasional  (positif).  Permasalahannya,  ketika norma agama menjadi hukum positif, maka norma agama seharusnya bersifat dan berlaku universal, tetapi  faktanya  masih ada sejumlah perda agama  yang bersifat ekslusif-elitis. Disamping itu, walaupun secara kosntitusional norma agama diakui eksistensi,  tetapi  tidak  ada  aturan  tertentu  yang  mengharuskan  norma  agama menjadi  sumber  material  hukum  positif,  khsususnya  UU  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  sehingga  hal  ini menimbulkan kekosongan hukum, dalam perspektif politik hukum, pemberlakuan norma-norma  agama  dalam  bentuk  perda  menjadi  salah  satu  upaya  menjadikan norma-  norma  agama  sebagai  pewarna,  sumber  materi  dan  asas  dalam pembentukan  hukum  nasional  di  Indonesia.  Namun  demikian,  pemberlakuan norma-norma agama dalam peraturan daerah menimbulkan sejumlah kontroversi,
mulai dari masalah kedudukan, signifikasi, hingga formulasinya. Berdasarkan hal tersebut diatas.
Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  mendalam  tentang  norma  agama sebagai  sumber  dan  asas  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  karena adanya  faktor  pendukung  dan  faktor  tantangan  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia. Beberapa  faktor  pendukung  tersebut  bagi  legislasi  norma  agama  di  Indonesia, yaitu;  (a),  warga  masyarakat  Monesia  adalah  warga  masyarakat  yang  religious, sehingga  perjuangan  menegakkan  norma  agama  dalam  hukum  nasional kemungkinan juga mendapat dukungan mayoritas rakyat; (b) pada tataran yuridis konstitusional,  berdasarkan  sila pertama Pancasila dan Pasal  29 Undang-Undang Dasar 1945, norma agama adalah bagian dari sumber hukum nasional, dan harus ditampung  dalam  pembinaan  dan  pembangunan  hukum  nasional;  (c)  kesadaran beragama  memiliki pengaruh terhadap kesadaran  hukum, sehingga norma agama seharusnya:  menjadi  kesadaran  mayoritas  rakyat  karena  norma  agama mengemban fungsi ekspresif dan fungsi Instrumental; (d) sistem pofitik Indonesia memberikan  peluang  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya  aspirasi  politik agama,termasuk aspirasi untuk melegislaikan  norma agama dalam system hukum nasional; dan (e) Norma agama  itu sendiri  memiliki elastisitas dalam  batas-batas tertentu dapat  disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan umat . Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut;  Bagaimana  kedudukan  dan  fungsi  norma  agama  dalam  pembentukan Peraturan  Daerah?  Bagaimana  konsep-konsep  dasar  peraturan  daerah  dalam mengakomodir norma-norma agama? Bagaimana konsep- konsep dasar peraturan daerahdalam mengakomodir norma-norma agama?
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  secara    mendalam  fungsi dan kedudukan norma agama dalam daerah, untuk menjelaskan secara mendalam konsep-konsep  daerah  dalam  mengakomodir  norma-norma  agama,  dan karakterristik perda agama kaitannya dengan hubungan antara sistim  politik dan karakter hukum dalam pembentukan peraturan daerah.

## Pembahasan
Kedudukan  dan  fungsi  norma  agama  dalam  pembentukan  Peraturan Daerah  memiliki  dasar  hukum  yang  konstitusional  baik  dari  Pancasila  Sila Pertama  dan  UUD  1945  Pasal  29  walaupun  Indonesia  bukan  Negara agama.Bahkan Pancasila dan  UUD 45  mengakui  dan  menganut pluralitas agama yang mana masing- masing agama mempunyai nilai-nilai. Oleh sebab itu, Norma Agama  (NA)  yang  masuk  menjadi  hukum  nasional  (positif)  seharusnya  berlaku universal,  tetapi  faktanya  ada  sejumlah  perda  agama  yang  tidak  universal  bagi masyarakat.  Untuk  menyelesaikan  masalah  ini,  teori  sibernetlka  Talcott  parsons bisa  digunakan  yang  menyebutkan  bahwa  peraturan  perundang-  undangan  harus mengakomodir  aspirasi  masyarakat  sebagai  pengguna  baik  berupa  norma-norma agama  maupun  norma-norma  budaya  dan  juga  didukung  oleh  the  Agenda- building  Tbeory  Otto  dkk  yang  mengemukakan  bahwa  pembentuk  hukum bukanlah  hanya  bersumber  dari  aktor  tunggal  ,tetapi  merupakan  proses transformasi yang kompleks berdasarkan sejumlah aktor yang berbeda; dan faktor yang  mempengaruhi. Sedangkan dari  sisi  fungsi,  lahirnya  sejumlah perda agama meminjam prinsip-prinsip demokrasi Moh Mahfud MD- dapat mengakomodir tiga asas, yaitu asas integrasi nasional, asas keadilan dan asas kemanusiaan.
Indonesia bukan Negara agama, tetapi ada beberapa agama yang hidup di Indonesia. Pancasila Sila Pertama dan UUD 1945 Pasal 29  menunjukkan adanya kehidupan  beragama  dan  mengakui  eksistensi  agama.Olehsebab  itu,  Norma Agama  dapat  menjadi  hukum  positif  atau  penting  masuk  dalam  peraturan perundang-undangan.  Namun,    perundang-undangan  khususnya  UU  no  12/11 justru  tidak  mengharuskan  norma  agama  sebagai  sumber  hukum  dalam pembentukan sehingga hal ini menjadi masalah pokok atau masalah utama, yaitu UU  No  12  Tahun  2011  tidak  mengharuskan  Norma  Agama  diakomodir  sebagai substansi atau sumber hukum materiil perda. Padahal, kekosongan aturan itu tidak boleh  ada  agar  pembentukan  hukum  positif  berjalan  secara  hirarkis  dan konstitusional.  Bahkan  usulan  perlunya  memperhatikan  Sila  Pertama  Pancasila dari  Achmad  Basara  (F-PDIP)  pada  Pansus  RUU  PPP  konsultasi  dengan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  juga  tidak  memberikan  pengaruh  apa-apa  terhadap
UU  No  12  Tahun  2011  tentang  PPP.  Padahal,  menurut  Teori  Stufenbau  Hans Kelsen  dan  Nawiasky,  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  haruslah bersifat hirarkis dan tidak ada yang terlewatkan.
Sikap  akomodatif  terhadap  norma-norma  agama  dalam  pembentukan perda  terjadi  karena  adanya  konfigurasi  politik  hukum  demokratis  yang memberikan  ruang  kebebasan  untuk  mengeskpresikan  aspirasinya  bagi masyarakat  yang  beragama  baik  Islam,  kristen  maupun  Hindu.  Dari  segi  asas pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  yang  baik,  perda  agama  sudah sesuai dengan asas formal dan asa material.
Mahfud  MD  menyebutkan  bahwa  "hukum  sebagai  produk  politik", Mahfud  MD  sepakat  dengan  Von  Kirchman  yang  mengatakan  bahwa  karena hukum  merupakan  produk  politik,  maka  kepustakaan  hukum  yang  ribuan jumlahnya  bisa  menjadi  sampah  yang  tidak  berguna  jika  lembaga  legislatif mengetok palu untuk pembatalannya. Adanya konfigurasi politik demokratis telah melahirkan  karakter  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  yang demokratis. Walaupun dari sisi kualitasnya teori demokrasi masih terbagi menjadi dua  macam,  yaitu  teori  demokrasi  elitis  dan  teori  demokrasi  partisipatif. Demokrasi  partisipatif  berpendapat  bahwa  partisipasi  publik  menjadi  hal  yang sifatnya  aktif  dan  dikembangkan  dalam  suasana  yang  berkesinambungan  dengan fokus  kekuasaan  pengambilan  keputusan  berada  pada  publik,  sehingga  produk hukumnya  pun  berbentuk  populis.  Sedangkan  teori  demokrasi  elit  hanya menekankan  peran  terbatas  atau  pasif  yang  diberikan  kepada  publik  yang  hanya diberikan  pada  pertimbangan  periodik  tertentu,  sehingga  produk  hukumnya  pun akan bersifat elitis atau tidak populis.

## Perda Agama yang diundangkan di Daerah Indonesia
Karakter  produk  perda  agama  populis yang  meliputi  perda  tentang tentang  Minuman  Keras  yang  terdiri  atas,  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  Nomor  12  Tahun  2003,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Larangan  atas  Minuman  Beralkohol  dalam Wilayah  Kabupaten Pamekasan, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10
Tahun  2003  Tentang  Pencegahan  Maksiat,  Perataran  Daerah  Kabupaten Manokwari  Nomor  5  Tahun  2006  Tentang  Larangan  Pemasukan,  Penyimpanan, Pengedaran  dan  Penjualan  Serta  Memproduksi  Minuman  Beralkohol,  Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol,
Perda  tentang  pelacuran  meliputi  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), Peraturan Daerah Kota  Denpasar  Nomor  7  Tahun  1993  tentang  "Pemberantasan  Pelacuran"yang telah  diubah  dengan  Perda  Nomor  2  Tahun  2000  sebagai  dasar  hukum  untuk menanggulangi pelacuran di wilayah Kota Denpasar,Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 5 Tahun 2007 Tentang  Larangan  Pelacuran di  Kabupaten Bantul, Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2005  Tentang  Pelarangan Pelacuran,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  Nomor  18  Tahun  2004 tentang Larangan terhadap Pelacuran
Perda tentang  penyakit  masyarakat  meliputi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Padang  Pariaman  Nomor:  02  Tahun  2004  tentang  Pencegahan,  Penindakan  Dan Pemberantasan  Maksiat,  Peraturan  Daerah  Provinsi  Gorontalo  Nomor  10  Tahun 2003  Tentang  Pencegahan  Maksiat,  Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor;  6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di  Kota  Medan,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  Nomor  4  Tahun 2004  Tenteng  Larangan  Perbuatan  Prostitusi,  Tuna  Susila,  dan  Perjudian  Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan,Peraturan  Daerah  Kabupaten  Serang  Nomor  5  Tahun  2006  Tenteng Penanggulangan Penyakit Masyarakat,
Karakter  Produk  Perda  Agama  Semi-Populis .  Perda-  agama  ini  meliputi Perda  Agama  tentang  Khalwat  dan  Sejenisnya  terdiri  atas,  Qanun  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  14  Tahun  2003  Tentang  Khalwat  (Mesum) dan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  7  Tahun  2004  Tentang Pengelolaan  Zakaf.  Walaupun  nuansa  agamanya  sangat  kental,  terutama  agama Islam, tetapi peraturan daerah ini memiliki fungsi dan relevansi yang sangat baik bagi upaya mencegah terjadinya pergaulan bebas, terutama bagi remaja, dan juga
sekaligus  juga  sebagai  bagian  dari  menyerap  aspirasi  dan  budaya  keagamaan masyarakat yang kemudian dilegalkan menjadi hukum positif dalam bentuk perda. Demikian  juga  perda  zakat.  Walaupun  tentu  saja  keumuman  dan  relevansinya terhadap  agama  lain  tidak  seperti  larangan  minuman  keras  ataupun  larangan perjudian.
Karakter Produk Perda Agama; Elitis . Perda-perda ini meliputi Peraturan Daerah  Kabupaten  Sawahlunto/  Sijunjung  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, Peraturan Daerah Kabupaten Sawahiunto/Sijunjung  Nomor  1 tahun  2003  tentang  Kewajiban  pandai  membaca al-Qur'an  bagi  anak  usia  sekolah,  karyawan/karyawati  dan  calon  mempelai, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lima  Puluh    Kota  Nomor:  6  Tahun  2003  Tentang Kewajiban  Pandai  Baca  dan  Tulis  Al-Quran  bagi  Anak  Sekolah  dan  Calon Pengantin.
Berdasarkan The Agenda-building Theory Otto dkk dan Teori Sibernetika Talcott  Parsons,  perda-perda  agama  tersebut  dapat  dibenarkan  karena  lahir  dari aspirasi  dan  kebutuhan  kaum  agamawan  dan  warga  masyarakat  yang menghendaki  dijalankannya  kewajiban  norma-norma  keagamaan  dalam  rangka pembangunan  kecerdasan  sebagai    perda  yang  memiliki  karakter button-up approach . Disamping itu, perda agama ini dari teori sibernetika berarti perda yang lahir  dari  budaya,  sesuai  dengan  kaidah  yang  berbunyi; al-adah  al-muhakkamah (adat  dapat  dikukhkan  menjadi  hukum  syara')  yang  salah  satu  perdanya  berpijak pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Dari teori Stufenbau (lapisan-lapisan aturan) Hans Kelsen, perda ini sesuai dengan  tujuan  pendidikan  nasional  dalam UU  Nomor  20  tahun  2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional yang  bertujuan  membangun  dan  mencerdaskan kehidupan  berbangsa  dan  menciptakan  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sistem  pendidikan  nasional  yang  bertujuan meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta akhlakul  karimah  dalam  berbangsa  diatur  dalam  undang-undang  tersebut.  Salah satu jabaran dari UU Nomor 20 tahun 2003 ini adalah perda BTA yang bertujuan mencerdaskan kehidupan berbangsa dalam bidang  agama dan juga meningkatkan
keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT.  Sedangkan  perda  agama  tentang berbusana  Muslim  dan  Muslimah  sulit  diterima  secara  hukum  karena  perda  ini tidak  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  atasnya  yang mengharuskan  adanya  model  struktur  piramida  (mulai  dari  yang  abstrak,  yakni grundnorm  sampai  yang  konkret  seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah, dan  peraturan  daerah).  Oleh  sebab  itu,  peraturan  daerah  tersebut  dari  teori stufenbau tidak relevan karena tidak  diatur oleh peraturan perundang-udangan di atasnya,  bahkan  dapat  dinyatakan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- udangan di atasnya.
Dari  aspek  politik  hukum  Mahfud  MD  dan  Anis  Ibrahim,  maka  karakter produk  perda-perda  agama  tersebut  masuk  kategori  perda  agama  yang  tidak populis  atau  perda  agama  elitis  karena  perda-perda  ini  hanya  dari  aspirasi, kebutuhan  dan  tuntutan  riil  masyarakat  Islam  saja  yang  menghendaki  adanya penyelenggaraan  pendidikan  yang  mencerdaskan  dan  mendorong  peningkatan keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Esa  dengan  mengajarkan pendidikan  baca  tulis  al-Qur'an  (BTA)  dan  tidak  mencakup  semua  agama  yang berkewajiban  melaksanakan  pandai  BTA.  Demikian  juga  berbusana  muslim  dan Muslimah.

## Pemberlakuan Perda agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Pemberlakuan Perda agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan  bagian  esensial  dari  pengakuan  terhadap  aspirasi  dan  hak-hak  dasar yang  dimiliki  oleh  setiap  individu  atau  kelompok.  Secara  individual,  hak  asasi manusia menekankan perlindungan pada hak sipil dan politik bagi individu warga negara,  termasuk  kebebasan  mengekpresikan  dan  memberlakukan  norma-norma agama dalam tataran hukum positif (perda agama). Secara kelompok, HAM dapat memberikan  perlindungan  terhadap  komunal.  Oleh  sebab  Itu,  hak-hak  sosial, ekonomi,  dan  budaya  mendapat  tempat  cukup  signifikan  dalam  pembentukan perda  agama.  Secara  spesifik  keindonesiaan,  pemberlakuan  perda  agama  di Indonesia juga menjadi bagian esensial dan legal-formal dari penerapan sila kedua Pancasila  yang  menempatkan  prinsip  "kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab"  dan
Pasal  29  UUD  1945  yang  menjelaskan  prinsip  kemerdekaan  setiap  penduduk untuk  memeluk  agama  dan  beribadah.  Pewadahan  gagasan  tentang  perlindungan hak-hak  rakyat  di  dalam  UUD  1945  lebih  merupakan  pewadahan  atas  gagasan Hak  Asasi  Warga  Negara  (HAW)  yang  pada  dasarnya  adalah  penerimaan yangsifatnya partikularistik atas HAM. HAM partikularistik  ini diartikan  sebagai HAM  yang  penerimaan  dan  pelaksanaannya  harus  disesuaikan  dengan  kondisi khusus,  bukan  diterima  begitu  saja  sebagai  konsep  HAM  Universal  yang  siap pakai. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa "Kemerdekaan adalah  hak  segala  bangsa"  masih  partikularistik  karena  pernyataan  itu  hanya dijadikan alasan untuk kemerdekaan bagi  bangsa  Indonesia dan  bukan dukungan atas  gagasan  HAM  universal.  Pasal-pasal  lain  yang  selama  ini  dianggap  sebagai jaminan perlindungan bagi HAM, seperti Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945, yang sebenarnya lebih merupakan pengakuan atas hak asasi warga negara (HAW) yang partikularistik.  Meskipun  dalam  pengertian  sehari-hari  istilah  HAM  dan  HAW tampaknya  tidak  banyak  dipersoalkan,  tetapi  secara  akademis  sebenarnya  ada perbedaan  antara  dua  istilah  itu.  Jika  HAM  Universal  mendasarkan  diri  pada paham bahwa secara kodrati manusia itu mempunyai hak-hak bawaan yang tidak dapat dipindah atau diambil oleh siapa pun, maka HAW hanya mungkin diperoleh jika seseorang menjadi warga dari suatu negara. Sementara itu, menurut Pasal 26 UUD 1945, status kewarganegaraan hanya dapat diperoleh oleh seseorang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan undang- undang  Itu  sendiri  menurut  UUD  1945  (seperti  yang  diatur  dalam  Pasali  5  dan Pasal  21)  dlbentuk  oleh  Presiden  dengan  persetujuan  DPRJadi,  jika  dirunut  dari Pasal 26 tentang kewarganegaraan dan Pasal 5 serta Pasal 21 UUD 1945 tentang hak  pembuatan  UU,  maka  HAW  itu  bukan  merupakan  hak  kodrati  (bawaan), tetapi hak yang diberikan oleh pemerintah melalui UU.
Asas-asas  material  yang  perlu  diperhatian  dalam  pembentukan  perda, agama  adalah  di  antaranya  sebagai  berikut:  (a)  asas  perlakuan  yang  sama  dalam hukum.Peraturan  itu  tidak  boleh  ditujukan  pada  suatu  kelompok  tertentu  yang dipilih semaunya, di dalam suatu peraturan tidak boleh ada pembedaan semaunya, efek  suatu  peraturan,  tidak  boleh  menimbulkan  ketidaksamaan,  dan  dalam
hubungan  antara  suatu  peraturan  dan  peraturan  lainnya  tidak  boleh  timbul ketidaksamaan.  Dalam  mengemukakan  asas  ini,  para  ahli  mengemukakan  tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang  tertentu,  karena  hal  ini  mengakibatkan  adanya  ketidaksamaan  dan kesewenang-wenangan  di  depan  hukum.  Oleh  sebab  itu,  perda  agama  yang ekslusif/elitis  seperti  perda  busana  Muslim-Muslimah  agar  tidak  bertentangan dengan asas  ini  harus dimasukkan dalam kategori perda agama lex  spesialis;  (b) asas  kepastian  hukum yangbertujuan  mewujudkan  harapan  secara  wajar  yang harus dihormati. Dengan kata lain, perda agama harus mencakup rumusan norma yang  tepat;  perda  agama  tidak  boleh  diubah  tanpa  adanya  aturan  peralihan;  dan peraturan  tidak  boleh  diberlakukan  surut  tanpa  alasan  penting.  Kebijakan  publik dan  perda  agama  harus  selalu  dirumuskan,  ditetapkan  dan  dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang melembaga dan diketahui oleh masyarakat serta terdapat ruang untuk mengevaluasinya.
Jika  dilihat  dari  empat  pilar  bernegara,  yaitu  Pancasila,  UUD  1945,  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  Bhineka  Tunggal  Ika,  maka  perda- perda  agama  yang  dilahirkan  oleh  sejumlah  pemerintahan  daerah  merupakan cermin dari spirit dan asas yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan  asas  Bhineka  Tunggal  Ikat.  Oleh  sebab  itu,  norma-norma  agama  dalam hukum  positif  berupa  peraturan  daerah  harus  menjadi  pertimbangan  karena norma-norma  agama  memiliki;  arti  penting  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  dan  populis.  Sebab,  meskipun  secara  formal  hukum  nasional  di Indonesia  bukanlah  hukum  agama,  secara  substansial  hukum  nasional  di Indonesia  merupakan  hukum  nasional  yang  religius  karena  memuat  nilai-nilai agama  seperti  keadilan,  amanah,  kejujuran,  demokrasi,  perlindungan  HAM  atau fitrah,  dan  sebagainya  yang  menjadi  nilai-nilai  substantif  semua  norma  agama yang ada di Indonesia. Di sini pula letak arti penting  bahwa norma hukum agama merupakan sumber hukumi nasional sebagai bahan pembuatan hukum dan bukan hukum formal nasional itu sendiri.
Dari  hal  tersebut,  norma-norma  agama  yang  dijadikan  bahan  baku  dalam pembentukan hukum positif berupa peraturan daerah juga tidak sama dan bertolak
belakang  dengan  aspirasi  gerakan  pemberlakuan  norma  agama  (syariah  Islam) yang disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab, HTI bertujuan akhir mengambil  alih  kekuasaan  untuk  menegakkan  norma-norma  agama  (syariah Islam)  dalam  kerangka  Megara  agama  (khilafah  Islam),  sedangkan  gerakan pemberlakuan  norma  agama  berupa  pembentukan  perda  agama  dalam  sistem hukum  nasional  justru  dapat  memperkuat  eksistensi  ideologi  Pancasila,  UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

## Kesimpulan
Kedudukan  dan  fungsi  norma  agama  dalam  pembentukan  Peraturan Daerah  memiliki  dasar  hukum  yang  sah  baik  dariPancasila,  UUD  1945  ataupun ketentuan  perundang-  undangan  lainnya  yang  mengakui  adanya  tiga  sumber hukum,  yaitu  hukum  barat,  hukum  adat  dan  hukum  Islam.  Sedangkan  dari  sisi fungsi,  lahirnya sejumlah perda agama dapat mengakomodir tiga asas,  yaitu asas integrasi  nasional,  asas  keadilan  dan  asas  kemanusiaan.  Demokrasi  partisipatif berpendapat  bahwa  partisipasi  publik  menjadi  hal  yang  sifatnya  aktif  dan dikembangkan  dalam  suasana  yang  berkesinambungan  dengan  fokus  kekuasaan pengambilan  keputusan  berada  pada  publik.  Kebijakan  politik  negara  yang mengakomodir  norma-norma  agama  dalam  pembentukan  perda  terjadi  karena adanya konfigurasi politik hukum demokratis yang memberikan ruang kebebasan untuk  mengeskpresikan  aspirasinya  bagi  masyarakat  yang  beragama  baik  Islam, Kristen  maupun  Hindu.  Sikap  akomodasi  tersebut  disamping  karena  adanya landasan  filosofis  dan  yuridis,  peraturan  perundang-  undangan  harus mengakomodir  aspirasi  masyarakat  sebagai  pengguna  baik  berupa  norma-norma agama  maupun  norma-  norma  budaya,  dan  pembentuk  hukum  bukanlah  hanya bersumber  dari  aktor  tunggal  tetapi  merupakan  proses  transformasi  yang kompleks  berdasarkan  sejumlah  aktor  yang  berbeda  dan  faktor  yang mempengaruhi.

## Daftar Pustaka
Azhary.1995,  Negara  Hukum  Indonesia  : Analisis  Yuridis  Normatif  tentang Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta.
H.M. Ridwan  Indra Ahardian, 1991, Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. CV  Haji  Mas  Agung, Jakarta.
Kuntowijoyo,  1997. Agama  dan  Demokrasi  di  Indonesia,  dalam  Riza  Norma- norma Arfani(Ed), Demokrasi Indonesia Konteporer . CV Rajawali, Jakarta. M.  Amin  Abdullah,  2005, Pendidikan  Agama  Era  Multikultural,  Multirelegius, PSAP Muhammadiyah, Jakarta.
M. Natsir 1973, Capita Selecta . Cetakan III. Bulan Bintang, Jakarta.
Mahfud, Moh.  M.D. 1999. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi .Jakarta, Gramedia.
Mahasin Aswab , 1984. Negara dan Kuasa dalam  Prisma No 8 Tahun 1984 Rover.C.  De,2000, To    Serve  and  To  Protec  Acuan  Universal    Penegakan  Hak Asasi Manusia (HAM) . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Salman Harun, 2005, Makalah Seminar, Mutli Faith Education , UIN Jakarta
Sister  Joan  Kirby,  2005, History  and  Experience  of    Consultation  for  Interfaith Education. Makalah Seminar on Mutli Faith Education, UIN Jakarta. Zakiyuddin  Badhawy,  2005, Pendidikan  Agaa  Berwawasan  Multikultural . Erlangga, Jakarta
Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
yang  salah  satunya  adalah  melalui  Penetapan  Peraturan  Daerah  tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur’an.
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  12  Tahun  2003
tentang  Minuman Keras
Peraturan  Daerah  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  13  Tahun 2003 tentang pelacuran meliputi Tentang Maisir (Perjudian),
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan atas Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat.
Perataran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol
Peraturan  Daerah  Propinsi  Bali  Nomor  9  Tahun  2002  tentang  Pengawasan  dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol,
Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  7  Tahun  1993  tentang  "Pemberantasan Pelacuran"yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2000  sebagai dasar hukum untuk menanggulangi pelacuran di wilayah Kota Denpasar,
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  5  Tahun  2007  Tentang  Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul
Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2005  Tentang  Pelarangan Pelacuran,
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan terhadap Pelacuran
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Padang  Pariaman  Nomor:  02  Tahun  2004  tentang
Pencegahan, Penindakan Dan Pemberantasan Maksiat,
Peraturan  Daerah  Kota  Medan  Nomor;  6  Tahun  2003  tentang  Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan,
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Larangan  Perbuatan  Prostitusi,  Tuna  Susila,  dan  Perjudian  Serta Pencegahan  Perbuatan  Maksiat  dalam  Wilayah  Kabupaten  Lampung Selatan,
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Serang  Nomor  5  Tahun  2006  Tenteng Penanggulangan Penyakit Masyarakat,