## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education
Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Dalam Pengelolaan Aset Dan Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timor Tengah Utara
Yohanes Tamelab 1 , Aplonia Pala 2 , Anita Lassa 2*) , Agustinus Longa Tiza 3 1,2,3 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor
Email: yohanestamelab@gmail.com 1 , aploniamonteiro@yahoo.co.id 2 , anitalassa2@gmail.com 2 *) , aguslongatiza@gmail.com 3

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  efektivitas  penggunaan  Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dalam pengelolaan aset dan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif untuk digunakan dalam pengelolaan Aset dan  Barang  di  Kantor  Badan  Kesbangpol.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bentuk  aplikasi  yang  relevan  dengan kebutuhan  dan  cukup  membantu.  Belum  ada  SOP  khusus  berkaitan  dengan  penggunaan  SIMDA-BMD  dan yang  digunakan  dalam  pengelolaannya  adalah  buku  panduan  pengisian.  Selain  itu  juga  ada  beberapa  data yang  belum  cepat  terinput  dipengaruhi  oleh  sebagian  asset  masih  bersifat  manual  dan  masih menindaklanjuti  temuan  BPK.  Aplikasi  SIMDA-BMD  cukup  efektif  dalam  membantu  pengelolaan  aset  dan barang karena cukup akuratif. Namun perlunya pemutakhiran aplikasi tersebut dari offline ke online sehingga apabila ada perubahan aset dan barang karena adanya perbaikan dapat diperbaharui secara berkala. Aplikasi SIMDA-BMD terbaru cukup lengkap dan memenuhikebutuhan penerapan basis aktualsesuai PP No.71 Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sebagai  pengganti  PP  No.24  Tahun  2005,  dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah.  Aplikasi  SIMDA-BMD  memiliki  sistem  proteksi  data  yang  baik  dan  sesuai dengan  peraturan  perbendaharaan  dan  keuangan  nasional.  Selain  itu  juga  aplikasi  ini  valid  karena  sering dilakukan pembaharuan sistem secara berkala. Aplikasi mudah dan cepat dalam penginputan serta data yang diinput langsung diberi peringatan apabila tidak cocok agar tidak ada kesalahan dalam penginputan.
Kata Kunci: Efektivitas, SIMDA-BMD, Pengelolaan, Aset.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  describe  and  analyze  the  effectiveness  of  using  the  Regional  Property Management Information System (SIMDA-BMD) in managing assets and goods at the National and Political Unity Agency of TTU Regency. The research method used is qualitative. The results of the study show that: The  SIMDA-BMD  application  is  effective  enough  to  be  used  in  asset  and  property  management  at  the Kesbangpol Office. This can be seen from the application form that is relevant to the needs and quite helpful. There is no specific SOP related to the use of SIMDA-BMD and what is used in its management is the filling guide book. In addition, there are also some data that have not been inputted quickly, which is influenced by some  assets  that  are  still  manual  in  nature  and  are  still  following  up  on  BPK's  findings.  The  SIMDA-BMD application  is  quite  effective  in  helping  the  management  of  assets  and  goods  because  it  is  quite  accurate. However, it is necessary to update the application from offline to online so that if there are changes in assets and  goods  due  to  repairs,  they  can  be  updated  regularly.  The  latest  SIMDA-BMD  application  is  quite complete and fulfills the need for the application of the accrual basis in accordance with PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards as a replacement for PP No. 24 of 2005, and Minister of Home Affairs Regulation No. 64 of 2013 concerning the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Local government. The SIMDA-BMD application has a good data protection system and complies with  national  treasury  and  financial  regulations.  In  addition,  this  application  is  valid  because  the  system  is updated regularly. The application is easy and fast in inputting and the inputted data is immediately given a warning if it does not match so that there are no errors in inputting.
Keywords: Effectiveness, SIMDA-BMD, Management, Assets.

## PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban  atas  BMD  kemudian  menjadi  semakin  penting  ketika  pemerintah  wajib menyampaikan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  APBD  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang  disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam  laporan  keuangan  (neraca)  yaitu  berkaitan  dengan  pos-pos  persediaan,  aset  tetap,  maupun  aset lainnya.  Dalam  kerangka  otonomi  daerah,  peranan  manajemen  aset  sangat  vital  karena  dalam  pengelolaan aset  pemerintah  kabupaten  diperlukan  perencanaan  yang  matang  mulai  dari  rencana  pengadaan, pemanfaatan,  sampai  dengan  penghapusan.  Pembuatan  perencanaan  pengelolaan  aset  pemerintah kabupaten ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebelum aset tersebut diketahui nilai wajarnya, sehingga dapat  dilakukan  optimalisasi  terhadap  pengelolaan  aset  pemerintah  kabupaten.  Dengan  mengetahui  nilai wajar dari aset pemerintah kabupaten, maka kasus-kasus transaksi tukar guling antara pemerintah kabupaten dengan pihak lain yang seringkali merugikan pihak pemerintah kabupaten dapat diminimalkan karena terjadi pertukaran berdasarkan nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Permasalahan  umum yang  sering  terjadi  pada  pemerintah  kabupaten  di  Indonesia  dalam  pengelolaan BMD adalah belum ada penerapan aturan atau tata cara pengelolaan BMD yang mengakibatkan BMD belum dapat  diinventarisasi  secara  tepat  dan  tidak  memiliki  data  yang  valid,  ditambah  lagi  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang masih sangat terbatas dan kurang ahli/kurang terlatih serta mental korupsi, kolusi dan nepotisme yang  masih  sangat  sulit  dihilangkan(Lulu,  Lassa,  Uskono,  dan  Aplonia,  2020).  Hal  ini  mengakibatkan  barang yang dikelola oleh pemerintah kabupaten cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. (Rorimpandey, Nangoy, dan Manossoh, 2017).
Dampak dari sisi ekonominya adalah tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan nilai barang yang dimiliki. Sedangkan dampak dari sisi keamanan atau hukum terhadap barang yang tidak teradministrasi dengan baik, seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan akan mengakibatkan hilangnya aset dari tangan pemerintah kabupaten. Dengan pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan manajemen aset menjadi lebih  efektif  dan  efisien,  sehingga  pemerintah  wajib  melakukan  pengamanan  terhadap  BMD.  Menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah (BMD), pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)  dalam  bentuk  pengamanan  administratif,  pengamanan  fisik  dan  pengamanan  hukum.  Dalam  rangka pengamanan  administratif  dibutuhkan  sistem  penatausahaan  yang  dapat  menciptakan  pengendalian ( controlling ) atas BMD. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi  kebutuhan  manajemen  pemerintah  di  dalam  perencanaan  pengadaan,  pengembangan, pemeliharaan,  maupun  penghapusan  (disposal).Sistem  penatausahaan  BMD  di  Kabupaten  TTU  khususnya Badan KESBANGPOL berubah setiap waktu yaitu:
1. Sistem manual merupakan sistem pertama  dan baru berakhir pada tahun 2015 yang digunakan dalam pengelolaan  dan  pelaporan  aset/barang.  Dalam  sistem  ini  semua  siklus  pengelolaan  BMD  sepenuhnya bersifat manual karena pengelola barang belum mengenal sistem aplikasi dan jaringan internet sehingga tidak ada keteraturan pengadministrasian BMD yang menyebabkan sebagian BMD statusnya bermasalah dan menjadi temuan BPK.
2. Sistem Informasi Manajemen Barang Timor Tengah Utara (SIMBATTU) merupakn sistem yang digunakan dari tahun 2016 – 2018 dan aplikasi tersebut membantu pengelolaan BMD menjadi mudah karena dapat menginput aset dan barang yang sudah ada dan yang akan diadakan, namun tidak ada sinkronisasi nilai laporan BMD dan laporan keuangan. Hal tersebut menjadi temuan BPK  saat pelaksanaan audit.
3. Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah  (SIMDA-BMD)  digunakan  dari  tahun  2019- sekarang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Tim pengembang BPK dan penggunaannya sudah menjangkau  seluruh  kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Aplikasi  tersebut sudah  sangat  membantu dalam  pengelolaan  dan  pelaporan  aset  BMD  namun  sebagian  data  asset  masih  tetap  manual  karena setelah melakukan kegiatan inventarisasi aset BMD ditemukan 1 (satu) unit Irigasi yang tercatat namun tidak dapat ditelusuri karena tidak memiliki informasi data yang akurat seperti lokasi, tahun pengadaan dan ukuran.
Menurut  Scott  (2002),  dalam  bukunya  Prinsip-Prinsip  Sistem  Informasi  bahwa  sistem  informasi
manajemen adalah: serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu  yang  mampu  mentransformasi  data  sehingga  menjadi  informasi  lewat  serangkaian  cara  guna meningkatkan  produktivitas  yang  sesuai  dengan  gaya  dan  sifat  manajer  atas  dasar  kriteria  mutu  yang ditetapkan. Sistem informasi manajemen BMD yang digunakan berfungsi mengumpulkan dan mengolah data aset/barang  milik  daerah  serta  mengeluarkannya  dalam  bentuk  laporan.  Karena  begitu  pentingnya  sistem informasi  manajemen  BMD  bagi  Pemerintah  Kabupaten  TTU  untuk  mendukung  inventarisasi,  maka  evaluasi terhadap sistem informasi manajemen BMD dianggap perlu dengan tujuan adalah untuk mengetahui apakah Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah  (SIMDA-BMD)    yang  berjalan  telah  efektif  dan efisien dalam mendukung inventarisasi aset di Kabupaten TTU  dan memberikan usulan perbaikan dari hasil evaluasi penerapan sistem informasi manajemen BMD.
Pemerintah  Kabupaten  TTU  melalui  Badan Keuangan  dan  Aset  (BKA)  Kabupaten  TTU  telah melakukan sosialisasi  tentang  penggunaan  Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah  (SIMDA- BMD)  kepada  seluruh  pengurus  barang  yang  ada  pada  masing-masing  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) pada  bulan  Januari  tahun  2019  dan  pada  bulan  Desember  tahun  2019  juga  Aplikasi  SIMDA-BMD  tersebut diterapkan  walaupun  belum  ada  payung  hukumnya  namun  dengan  maksud  agar  ada  sinkronisasi  antara laporan  keuangan  dan  laporan  aset  untuk  mengatasi  terjadinya  selisih  nilai  laporan  keuangan  dan  laporan aset. Hal ini akan mempermudah laporan Pemerintah Kabupaten TTU  untuk keluar dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada setiap tahun. Aplikasi ini dalam bentuk sistem informasi untuk melakukan manajemen barang daerah sesuai dengan siklus dan juga hak  akses  oleh  bagian  operator  masing-masing  OPD,  khususnya  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik (KESBANGPOL) Kabupaten TTU juga menerapkan Aplikasi SIMDA-BMD Kabupaten TTU dalam penginventarisan BMD.  Hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa  adanya  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pengelola SIMDA-BMD,  kurangnya  pemahaman  dalam  pengelolaan  BMD  akibat  dari  mutasi  pegawai  yang  telah mengikuti  pelatihan  pengelolaan  SIMDA-BMD,  dan  terbatasnya  fasilitas  yang  digunakan.  Hal  inilah  yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan aset dan BMD yang berada dibawah kewenangan KESBANGPOL Kabupaten TTU, dan dapat dilihat dalamTabel 1.
Tabel 1 Data Aset BMD Badan KESBANGPOL TTU Tahun2019 No Nama Aset Jumlah Tahun Perolehan Status Kode Masalah Bermasalah Tidak Bermasalah 1 TV Warna 17" inci 1 1997 √ - M2 2 Fax Mile 2 1997 √ - M2 3 Warles 1 2001 √ - M2 4 Aipon 1 2002 √ - M2 5 Meja Kerja 3 2002 √ - M2 6 KursiPlastik 14 2005 √ - M2 dan M13 7 Suzuki Thunder 1 2006 - √ - 8 Suzuki Thunder 1 2006 √ - M1 9 Suzuki EN 125 1 2006 √ - M16 10 Honda Mega Pro 1 2010 √ - M2 11 Kain Gorden 1 2010 √ - M2 12 Lemari Perpustakaan 1 2010 √ - M2 13 Lemari Arsip 2 2010 √ - M2 14 Meja Kerja 1 2010 √ - M2 15 Kursi Kayu 1 2010 √ - M7 16 Lemari Arsip 1 2010 √ - M2 17 Lemari RakArsip 1 2010 √ - M2 18 Memori 8 GB 2 2012 √ - M7 19 Tas Handycame 2 2012 √ - M7 20 Handycame (1 unit RB dan 2 unit hilang) 4 2012 √ - M7 dan M10 21 Tas Kamera 4 2012 √ - M7 22 Memory Camera 4 GB 4 2012 √ - M7 23 Lemari Arsip 2 2012 √ - M2 24 Meja Biro 9 2012 √ - M2 25 KursiPutar Tangan 4 2012 √ - M2 dan M13 26 Kursi Kayu 1 2012 √ - M2 dan M13 27 Toyota Rush GM/T 1 2013 - √ - 28 Yamaha Byson 1 2013 - √ -
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten TTU, 2021
Dari  Tabel  1  dapat  dijelaskan  bahwa  aset  yang  dikuasai  oleh  Badan  KESBANGPOL  Kabupaten  TTU memiliki permasalahan yang kompleks pada waktu pelaksanaan kegiatan inventarisasi asset yaitu BMD yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hal ini pensiunan ASN diberikode masalah M1, BMD tidak memiliki dokumen kepemilikan diberi kode masalah M2, BMD yang tidak ditemukan fisiknya diberi kode masalah M7, BMD yang rusak  berat  diberi  kode  masalah  M10,  BMD  yang  tidak  memiliki  dokumen  dan  nilainya  dibawah  satuan minimum diberi  kode  masalah M2 dan M13, BMD yang sudah  diserahkan  kepada  masyarakat  namun  masih tercatat  diberi  kodemasalah  M16.  Sedangkan    BMD  yang  tidak  memiliki  kode  masalah  dan  BMD  hasil pengadaan tahun 2019 menjadi data awal BMD untuk diinput pada sistem aplikasi SIMDA-BMD. Berdasarkan data hasil inventarisasi BMD tahun 2019 maka pada tahun 2020 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI)  terhadap  temuan  pemeriksaan  pengelolaan  aset  daerah tahun  2019.  Dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  RI  dikemukakan  adanya  pemasalahan  aset  daerah yang ada di KESBANGPOL Kabupaten TTU Tabel 2.
Tabel 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019
No   Jenis Barang Hasil Temuan 1 Kartu Iventaris Barang (KIB) B Tanpa dokumen kepemilikan senilai Rp. 65.022.200,- dan diberi kode masalah M2 2 1 (satu) unit kendaraan roda 2  Dikuasai pihak lain dalam hal ini dikuasai oleh ASN yang  pensiun  tanpa  melalui  proses  penghapusan dengan  harga  perolehan  Rp.  22.000.000,-  dan diberi kode M1 ( sudah di tarik ). 3 Aset daerah pada Kib B Hilang senilai Rp. 78.683.000,- dan diberi kode M7

## Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU, 2021
Berdasarkan  Tabel2  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  tahun  2019  BPK  RI  melakukan  pemeriksaan  dan ditemukan  bahwa  Aset  daerah  pada  Kartu  Iventaris  Barang  (KIB)  B  tanpa  dokumen  kepemilikan  senilai  Rp. 65.022.200,-  dan diberi kode  masalah M2. Aset daerah pada pada KIB B yaitu 1 (satu) unit kendaraan dinas roda  2  yang  dikuasai  pihak  lain  dalam  hal  ini  dikuasai  oleh  ASN  yang  pensiun  tanpa  melalui  proses penghapusan dengan harga perolehan Rp. 22.000.000,- dan diberi kode M1 (sudah di tarik). Aset daerah pada KIB  B  yang  hilang  senilai  Rp.  78.683.000,-  dan  diberi  kode  M7.Sesuai  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI)  maka  permasalahan  aset  daerah  dengan  kode masalah M1 sudah ditarik kembali oleh Bendahara Barang KESBANGPOL  Kabupaten TTU, sedangkan masalah
29 Lap Top 1 2013 - √ - 30 Lap Top (1 unitrusakberat) 3 2014 √ - M10 31 Printer (2 unithilang dan 2 unit laiinyarusakberat 4 2014 √ - M7 dan M10 32 Hardisk (1 buahhilang) 3 2014 √ - M7 33 Hardisk (1 buahhilang) 3 2014 √ - M10 34 Mesin Tik 1 2014 √ - M2 35 Printer 2 2015 - √ - 36 Komputer 2 2015 - √ - 37 Meja 12 2015 - √ - 38 BukuBacaan 22 2016 - √ - 39 Lap Top 2 2017 - √ - 40 UPS/stabilizer 2 2017 - √ - 41 Infocus 1 2017 - √ - 42 Warles 1 2018 - √ - 43 Handy Came 2 2018 - √ - 44 Papan Data 7 2018 - √ - 45 Viar 2 2019 - √ - 46 Yamaha Freego 1 2019 - √ - 47 Irigasi 1 √ - M2 dan M7 Jumlah 141
aset daerah dengan kode M2 terjadi selisih nilai aset daerah antara pelaporan hasil inventarisasi KESBANGPOL Kabupaten  TTU  dan  BKA  Kabupaten  TTU.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Badan  KESBANGPOL Kabupaten TTU, selisih nilai aset daerah terjadi karena aset daerah yang hilang dihitung secara gelondongan dengan  aset  daerah  yang  ada.  Sedangkan  untuk  aset  daerah  dengan  kode  masalah  M2  tidak  memiliki dokumen kepemilikan karena ada beberapa hal antara lain adanya perpindahan kantor beberapa kali, adanya pergantian Bendahara Barang setiap tahun, cara penyimpanan dokumen yang kurang baik. Berikut data BMD KESBANGPOL KAB. TTU Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3.
Data Aset BMD Badan KESBANGPOL TTU Tahun 2020.
No Nama Aset Jumlah TahunPeroleha n Status Kode Masalah Bermasalah Tidak Bermasalah 1  TV Warna 17" inci 1 1997 √ - M2 2 Fax Mile 2 1997 √ - M2 3 Warles 1 2001 √ - M2 4 Aipon 1 2002 √ - M2 5 Meja Kerja 3 2002 √ - M2 6 KursiPlastik 14 2005 √ - M2 dan M13 7  Suzuki Thunder 1 2006 - √ - 8  Suzuki Thunder 1 2006 √ - M1 9 Suzuki EN 125 1 2006 √ - M16 10  Honda Mega Pro 1 2010 √ - M2 11 Kain Gorden 1 2010 √ - M2 12 Lemari Perpustakaan 1 2010 √ - M2 13 Lemari Arsip 2 2010 √ - M2 14 Meja Kerja 1 2010 √ - M2 15 Kursi Kayu 1 2010 √ - M7 16 Lemari Arsip 1 2010 √ - M2 17  Lemari RakArsip 1 2010 √ - M2 18 Memori 8 GB 2 2012 √ - M7 19  Tas Handycame 2 2012 √ - M7 20 Handycame ( 1 unit RB dan 2 unit hilang ) 4 2012 √ - M7 dan M10 21 Tas Kamera 4 2012 √ - M7 22  Memory Camera 4 GB 4 2012 √ - M7 23 Lemari Arsip 2 2012 √ - M2 24 Meja Biro 9 2012 √ - M2 25  KursiPutar Tangan 4 2012 √ - M2 dan M13 26 Kursi Kayu 1 2012 √ - M2 dan M13 27  Toyota Rush GM/T 1 2013 - √ - 28 Yamaha Byson 1 2013 - √ - 29 Lap Top 1 2013 - √ - 30 Lap Top (1 unit rusakberat) 3 2014 √ - M10 31 Printer (2 unit hilang dan 2 unit laiinyarusakberat 4 2014 √ - M7 dan M10 32 Hardisk (1 buahhilang) 3 2014 √ - M7 33 Hardisk (1 buah hilang) 3 2014 √ - M10 34 Mesin Tik 1 2014 √ - M2 35 Printer 2 2015 - √ - 36 Komputer 2 2015 - √ - 37 Meja 12 2015 - √ - 38 Buku Bacaan 22 2016 - √ - 39 Lap Top 2 2017 - √ - 40 UPS/stabilizer 2 2017 - √ -
Sumber : Badan Kesbang dan Politik Kabupaten TTU, 2021
Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa untuk mengefektifkan penggunaan SIMDA-BMD maka aset BMD yang  memiliki  kode  masalah  dapat  diinput  pada  aplikasi  tersebut  pada  tahun  2020  sesuai  dengan  kode masalah setiap jenis barang. Sedangkan untuk BMD peralatan dan mesin yaitu 1 (satu) unit motor Suzuki EN 125  dengan  kode  masalah  M16  dihapus  karena  sudah  diserahkan  kepada  masyarakat  dan    1  (satu)  unit Irigasi dengan kode masalah M2 dan M7 (tidak memiliki dokumen kepemilikan dan tidak ditemukan), belum diinput  ke  Aplikasi  SIMDA-BMD  karena  tidak  memiliki  data  lengkap  berupa  dokumen  kepemilikan,  tahun pengadaan,  lokasi  dan  ukuran  pada  waktu  pelaksanaan  kegiatan  inventarisasi  aset  BMD.  Irigasi  tersebut merupakan  aset  yang  sumber  anggarannya  dari  penanggulangan  bencana  daerah,  disalurkan  melalui rekening  milik  Badan  KESBANGPOL    karena  OPD  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  belum terbentuk  di  Kabupaten  TTU  dan  baru  terbentuk  pada  tahun  2010.  Pimpinan  Badan  KESBANGPOL  dan pengelola barang sudah melakukan penelusuran atas asset dimaksud dan mengirimkan surat keterangan ke BKA  agar  mengeluarkan  Irigasi  tersebut  dari  pencatatan  data  aset  Badan  KESBANGPOL  Kabupaten  TTU, sehingga  tidak  menjadi  temuan  BPK  pada  waktu  melakukan  audit.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis  efektivitas  penggunaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Barang Milik  Daerah  (SIMDA-BMD)  dalam  pengelolaan  aset  dan  barang  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten TTU.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  juga  menggunakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif.Dengan  penelitian deskrptif  ini  dimaksudkan  untuk  memberi  gambaran  tentang  Efektivitas  Penggunaan  SIMDA-BMD  Dalam Pengelolaan  Aset  Dan  Barang  Pada  Badan  KESBANGPOL  Kabupaten  TTU.  Fokus  penelitian  ini  yaitu  relevan, kecepatan, lengkap, akurat dan dapat diuji kebenaranya. Informan dalam penelitian ini yaitu pimpinan Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  TTU  dan  ASN  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  TTU. Penelitian  ini  menggunakan  model  analisa  data  Interaktif  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman (Sugiyono,2015:246) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  tentang  efektivitas  penggunaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Barang  Milik Daerah  (SIMDA-BMD)  dalam  pengelolaan  aset  dan  barang  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya berkaitan dengan relevan ditemukan bahwa aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif untuk digunakan dalam pengelolaan aset dan barang di Kantor Badan KESBANGPOL Kabupaten TTU. Hal ini dapat dilihat dari bentuk aplikasi yang relevan dengan kebutuhan dan cukup membantu. Namun ada  beberapa  masalah  dalam  penggunaanya  yaitu  sebagian  aset  dan  barang  belum  terindentifikasi  secara baik karena masih manual.
Dalam  suatu    organisasi  diperlukan  manajemen  untuk  mengatur  proses  penyelenggaraan  organisasi hingga  tercapainya  tujuan  dari  organisasi  tersebut.  Pada  instansi  pemerintah  khususnya  menyangkut  soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat. Menurut Handoko (2009:23) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota  organisasi  dan  penggunaan  sumber  daya  organisasi  lainnya  agar  mencapai  tujuan  organisasi  yang
41 Infocus 1 2017 - √ - 42 Warles 1 2018 - √ - 42 Handy Came 2 2018 - √ - 44 Papan Data 7 2018 - √ - 45 Viar 2 2019 - √ - 46  Yamaha Freego 1 2019 - √ - 47     Air Conditioner (AC) 1 2020 - √ - 48 Irigasi 1 √ - M2 dan M7 Jumlah 141
telah  ditetapkan.  Salah  satu  manajemen  asset  dan  barang  dilakukan  melalui  SIMDA-BMD.  Menurut Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah,  yang dimaksud Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  perolehan  lainnya  yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak;  barang  yang  diperoleh  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dewi  (2014)  menyebutkan  Sistem  Informasi  Manajemen  Barang  Daerah  adalah  sistem  pengelolaan keuangan  berbasis  teknologi  informasi  yang  dapat  membantu  pemerintah  daerah  menghasilkan  informasi keuangan  yang  relevan.  Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Aset  juga  dapat  meningkatkan  kinerja organisasi dan berpengaruh signifikan terhadap penguatan sistem pengendalian intern (Arifin & Wulandari, 2014). Kecanggihan dari aplikasi teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi  Akuntansi  (Ratnaningsih&Suaryana,  2014).  Tangkilisan  (2005:138)  menjelaskan  efektifitas  yang dikaitkan  dengan  suatu  organisasi  bahwa  suatuorganisasi  yang  berhasil  dapat  diukur  dengan  melihat  pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang dapat ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini relevan dan sanga tefektif dalam penggunaan untuk  mencapai  tujuan  organisasi.seperti  yang  diungkapkan  oleh  Tangkilisan  bahwa efektifitas  “Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang dapat ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  berkaitan  dengan  kecepatan  ditemukan  bahwa  belum  ada  SOP  khusus berkaitan  dengan  penggunaan  SIMDA-BMD.  Dan  yang  digunakan  dalam  pengelolaannya  adalah  buku panduan  pengisian.  Buku  panduan  cukup  detail  sehingga  memudahkan  pengelola  dalam  melakukan pelaporan.  Selain  itu  juga  ada  beberapa  data  yang  belum  cepat  terinput  dipengaruhi  oleh  sebagian  data asset  masih  bersifat  manual  dan  masih  menindaklanjuti  temuan  BPK.  Penggunaan  sistem  informasi manajemen  yang  efektif  untuk  mendukung  pengambilan  keputusan  dalam  suatu  organisasi  menuntut tersedianya  beberapa  komponen  utama  seperti  (1)  perangkat  keras  ( hardware )  yaitu  komputer  yang memadai baik secara kuantitas dan terutama secara kualitas (canggih dan handal) untukpengolahan data; (2) perangkat lunak ( software ) yaitu program atau instruksi yang diberikan oleh programmer kepada computer untuk melakukan pekerjaan tertentu; dan (3) para pekerja otak ( brainware ) yakni sumber daya manusia yang professional  atau memiliki  kualifikasi  atau  kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang diperlukan di bidang  pengelolaan  sistem  informasi  (Siagian,  2009). O’Brien  mengatakan bahwa  sistem  informasi merupakan  suatu  kombinasi  dari  setiap  unit  yang  dikelola  oleh user atau  manusia, hardware (perangkat keraskomputer), software (perangka tlunak), jaringan komputer dan jaringan komunikasi data (komunikasi), dan juga database (basis data) yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi tentang suatu organisasi.  Jadi,  pada  dasarnya,  sistem  informasi  memang  harus  memiliki  elemen-elemen  tersebut  agar dapat berguna dan juga bekerja dengan optimal. (John Nash dan Robert, 1998 dalam Sudaya) mengatakan bahwa  sistem  informasi  merupakan  kombinasi  dari  user  atau  orang,  teknologi,  media,  prosedur,  dan  juga pengendalian, yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan atau memperoleh jalur  komunikasi,  memproses  tipe  transaksi,  dan  memberi  sinyal  kepada  manajemen  terhadap  kejadian internal  di  dalam  suatu  organisasi.  Davis  (1991)  mengatakan  bahwa  suatu  sistem  informasi  adalah  sebuah sistem yang menerima input  data  dan instruksi, mengolah data sesuai  dengan  instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Dengan begitu, maka bisa disimpulkan bahwa suatu sistem informasi memilki alur tertentu, mulai dari input hingga menjadi output yang bermanfaat. Sistem informasi cukup efektif dalam membantu sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupunkeluaran (output). Dalam halini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang  digunakan.  Suatu  kegiatan  dikatakan  efisien  apabila  dikerjakan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatantersebutdilaksanakandenganbenar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut
berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.
Hasil penelitian berkaitan dengan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik  Daerah  (SIMDA-BMD)  dalam  pengelolaan  aset  dan  barang  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten  Timor  Tengah  Utara    ditemukan  bahwa  aplikasi  SIMDA-BMD  cukup  efektif  dalam  membantu pengelolaan  aset  dan  barang  karena  cukup  akuratif.  Namun  perlunya  pemutakhiran  aplikasi  tersebut  dari offline  ke  online  sehingga  apabila  ada  perubahan  aset  dan  barang  karena  adanya  perbaikan  dapat diperbaharui  secara  berkala.  Selain  itu  juga  adanya  faktor human  eror maka  data  yang  diinput  terkadang belum akurat. Nugraha dan Astuti (2013) menyebutkan beberapa pengendalian yang telah diterapkan dalam aplikasi SIMBADA Keuangan diantaranya a. Pengendalian akses dan wewenang pemakai, pembatasan akses kedalam aplikasi SIMBADA dengan akun dan kata kunci serta pembagian kewenangan seperti administrator, supervisor  dan  operator,  b.  pengendalian  keamanan  yang  dilakukan  dengan  penggunaan uninterruptible power  supply pada  komputer  sebagai  pengaman  daya,  c.  pengendalian  berdasarkan  fungsi-fungsi  menu secara  terintegrasi  kedalam  sistem  untuk  menjamin  validitas  masukan  data.  Pengendalian  aplikasi  yang terdiri  dari  pengendalian  masukan  untuk  mengetahui  kesalahan  dalam  memasukkan  data,  pengendalian proses  untuk  memastikan  bahwa  pemprosesan  data  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  dan pengendalian keluaran yang bertujuan untuk menjamin output yang dihasilkan benar dan akurat. Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari  berbagai  sudut  pandang  dan  tergantung  pada  siapa  yang  menilai  serta  menginterpretasikannya.  Bila dipandang  dari  sudut  produktivitas,  maka  seorang  manajer  produksi  memberikan  pemahaman  bahwa efektivitas  berarti  kualitas  dan  kuantitas  ( output )  barang  dan  jasa.  Tingkat  efektivitas  juga  dapat  diukur dengan  membandingkan  antara  rencana  yang  telah  ditentukan  dengan  hasil  nyata  yang telah  diwujudkan. Namun,  jika  usaha  atau  hasil  pekerjaan  dan  tindakan  yang  dilakukan  tidak  tepat  sehingga  menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Berdasarkan hasil penelitian  dan  bahasan  teori  diatas  dapat  disimpulkan  aplikasi  SIMDA-BMD  cukup  efektif  karena  produktif dan mempermudah penggunaannya.
Hasil  penelitianberkaitandenganefektivitaspenggunaanSistemInformasiManajemen  Daerah  Barang Milik  Daerah  (SIMDA-BMD)  dalam  pengelolaan  aset  dan  barang  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  khusunya  aspek  lengkap  ditemukan  bahwa  aplikasi  SIMDA-BMD  terbaru cukup  lengkap  dan  memenuhi  kebutuhan  penerapan  basis  akrual  sesuai  PP  No.71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  sebagai  pengganti  PP  No.24  Tahun  2005,  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada Pemerintah Daerah.
Menurut  Richard  M.Steers  (1999:53)  kriteria  atau  ukuran  mengenai  pencapaian  tujuan  efektif  atau tidak,yaitu:
a. Kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  hal  ini  dimaksdukan  supaya  pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan  strategi  pencapaian  tujuan,  telah  diketahui  bahwa  strategi  adalah “pada jalan”  yang  diikuti dalam  melakukan  berbagai  upaya  dalam  mencapai  sasaran-sasaran  yang  ditentukan  agar  para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha- usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan  yang  matang,  pada  hakekatnya  berarti  memutuskan  sekarang  apa  yang  dikerjakan  oleh organisasi di masa depan.
e. Penyusunan  program  yang  tepat  suaturencanayangbaikmasihperludijabarkan  dalam  program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  salah  satu  indikator  efektivitas  organisasi  adalah  kemampuan bekerja  secara  produktif.  Dengan  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  dan  mungkin  disediakan  oleh organisasi.
g. Pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien,  bagaimanapun  baiknya  suatu  program  apabila  tidak  dilaksanakan secara  efektif  dan  efisien  maka  organisasi  tersebut  tidak  akan  mencapai  sasarannya,  karena  dengan
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
h. Sistem  pengawasan  dan  pengendalian  yang  bersifat  mendidik  mengingat  sifat  manusia  yang  tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  bahasan  teori  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  kejelasan  strategi dimana aplikasi SIMDA-BMD cukup lengkap dan menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi adalah“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
Hasil  penelitian  tentang  efektivitas  penggunaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Barang  Milik Daerah  (SIMDA-BMD)  dalam  pengelolaan  aset  dan  barang  pada  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik Kabupaten  Timor  Tengah  Utara    khusunya  aspek  dapat  diuji  kebenarannya  disimpulkan  bahwa  aplikasi SIMDA-BMD  memiliki  sistem  proteksi  data  yang  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  perbendaharaan  dan keuangan  nasional.  Selain  itu  juga  aplikasiini  valid  karena  sering  dilakukan  pembaharuan  sistem  secara berkala.  Aplikasi  mudah  dan  cepat  dalam  penginputan  serta  data  yang  diinput  langsung  diberi  peringatan apabila  tidak  cocok  agar  tidak  adanya  kesalahan  dalam  penginputan.  Suatu  sistem  informasi  berbasis computer  memerlukan  beberapa  pengendalian intern untuk menjamin  bahwa sistem yang  telah  dirancang dapat  digunakan  untuk  mengolah  data  menjadi  informasi  yang  diharapkan.  Ahmad,  et.  al  (2013) menyimpulkan  dari  hasil  penelitiannya  bahwa  pengendalian input merupakanpengendalian  yang  paling penting untuk mendukung kesuksesan suatu sistem informasi akuntansi. Hall (2011) menyatakanbahwaterdapatbeberapakegiatan  yang  dapat  dilakukan  dalam  pengendalian  sistem  informasi berbasis computer antara lain:
a. Pengendalian  internet  dan  intranet  yang  meliputi  pengendalian  risiko  dari  ancaman  subversif  seperti pembajak/ hacker dapat diaplikasikan dengan penerapan firewall , dan enskripsi. Sedangkan pengendalian risiko  dari  kegagalan  peralatan  dalam  sistem  komunikasi  dapat  dilakukan  dengan  prosedur  akuisisi hardware, prosedur pengendalian virus, keamanan fisik database, dan prosedur backup .
b. Pengendalian pertukaran data elektronik meliputi otorisasi dan validasi transaksi serta pengendalian akses.
c. Pengendalian  aplikasi  merupakan  prosedur  manual  terprogram  yang  dibagi  menjadi  tiga  jenis  yaitu pengendalian input, pengendalian proses dan pengendalian output.
Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIMDA- BMD  memiliki  system  pengendalian  risiko  dari  ancaman  subversif  seperti  pembajak/hacker  dapat diaplikasikan dengan penerapan firewall , dan enskripsi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab-bab  terdahulu  maka  peneliti    dapat menyimpulkan beberapa hal berdasarkan sub fokus penelitian diantaranya:
1. Relevan
Aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif untuk digunakan dalam pengelolaan Aset  dan Barang di Kantor  Badan Kesbangpol.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  bentuk  aplikasi  yang  relevan  dengan  kebutuhan  dan  cukup membantu.  Namum  ada  beberapa  masalah  dalam  penggunaanya  yaitu  sebagian  aset  dan  barang  belum terindentifikasi secara baik karena datanya masih manual.
2. Kecepatan
Belum  ada  SOP  khusus  berkaitan  dengan  penggunaan  SIMDA-BMD.  Dan  yang  digunakan  dalam pengelolaannya  adalah  buku  panduan  pengisian.  Buku  panduan  cukup  detail  sehingga  memudahkan pengelola  dalam  melakukan  pelaporan.  Selain  itu  juga  ada  beberapa  data  yang  belum  cepat  terinput dipengaruhi oleh sebagian aset datanya masih bersifat manual dan masih menindaklanjuti temuan BPK. 3. Akurat
Aplikasi SIMDA-BMD cukup efektif dalam membantu pengelolaana set dan barang karena cukup akuratif. Namum  perlunya  pemutakhiran  aplikasi  tersebut  dari  offline  ke  online  sehingga  apabila  ada  perubahan aset dan barang karena adanya perbaikan dapat diperbaharui secara berkala. Selain itu juga adanya faktor human eror maka data yang diinput terkadang belum akurat.
4. Lengkap
Aplikasi  SIMDA-BMD  terbaru  cukup  lengkap  dan  memenuhi  kebutuhan  penerapan  basis  akrual  sesuai PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005, dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
5. Dapat diuji kebenarannya
Aplikasi SIMDA-BMD memiliki sistem proteksi data yang baik dan sesuai dengan peraturan perbendaharaan dan keuangan nasional. Selain itu juga aplikasiini valid karena sering dilakukan pembaharuan sistem secara berkala. Aplikasi mudah dan cepat dalam penginputan serta data yang diinput langsung diberi  peringatan apabila tidak cocok agar tidak ada kesalahan dalam penginputan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Muhammad. Ayasra, Ahmad. Zaideh, Farah. (2013). Issues and Problems Related to Data Quality in AIS Implementation.  International  Journal  of  Latest  Researchin  Science  and  Technology .  Vol.  2  Issue.  2 Page 17 – 20. Alfian,  Mohammad.  (2014). Analisis  Faktor  Pendukung  Implementasi  SIMBADA  dan  Pengaruhnya  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  pada  SKPD (Penelitian  pada  SKPD  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kulon Progo). 3rd Economics & Business Research Festival. Hal. 1698 – 1712. Anisya,  Septi  Wulandari.  Iwan  ,  Setya  Putra.(2014). Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Barang Daerah  Dengan  Metode  Technology  Acceptance  Model  Pada  Pemerinta  hKabupaten  Blitar .  Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2, No. 2 (2015). ISSN: 2407-2680.
Arifin,  Wiwin  dan  Wulandari,  Ayu.  (2014). Analisis  Sistem  Pengendalian  Intern  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan  SIMAK  BMN  pada  Tingkat  Unit    Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Barang di  Lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten. Jurna lAkuntansi. Vol 1. No. 1 Hal. 1-74.
Atik &Ratminto. (2012). Manajemen Pelayanan . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Baedhowi.  (2004). Implementasi  Kebijakan  Otonomi    Daerah  Bidang  Pendidikan .    Studi  Kasus  di  Kabupaten Kendal  dan  Kota  Surakarta,  Disertasi  Departemen  Ilmu  Administrasi  FISIP  Universitas  Indonesia: Jakarta.
Bodnar and Hopwood. (2006). Sistem Informasi Akuntansi . Edisi 9. ANDI: Yogyakarta.
BPKP.  (2015). PengenalanSistemInformasiManajemen  Barang  Daerah  (SIMBADA). Retrieved  from: http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp; Dunn, William N., 2003,
PenerjemahSamodra Wibawa dkk., PengantarAnalisisKebijakanPublik , Gadjah Mada University Press. Dewi,  Andini  Kusuma.  (2014). Pengaruh  Kualitas  Sistem  Informasi  Aplikasi  SIMBADA  (Sistem  Informasi Manajemen  Keuangan  Daerah)  Terhadap  Kepuasan  Pengguna  Akhir. (Studi  Kasus  pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau).
Kemenristek.  (2006). Buku  Putih  Penelitian,  Pengembangan  dan  PenerapanIlmuPengetahuan  dan TeknologiBidangTeknologiInformasi dan KomunikasiTahun 2005-2024. Available from:
JurnalKomunikasi  KAREBA  Vol.  5  No.1  Januari  -  Juni  2016  128  http://directory.umm.ac.id/tik/buku_ putih_bidang_tik.pdf
Lulu,  M.,  Lassa,  A.,  Uskono  ,  N.,  &  Aplonia  ,  A.  (2020).  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Dinas  Pendidikan Kepemudaan  dan  Olahraga  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara. Jurnal  Sociohumaniora  Kodepena (JSK) , 1 (2), 150-169. Retrieved from https://jsk.kodepena.org/index.php/jsk/article/view/39 Nugraha,  Adi  Harmadhani  dan  Astuti,  Yuli  Widi.  (2013). Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Keuangan  Daerah  (SIMBADA)  dalam  Pengolahan  Data  Keuangan  pada  Organisasi  Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Vol.2 No.1 Hal. 23-33.
PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah. Republik Indonesia. (2003). Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara; Republik Indonesia. (2010). PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan ;
Republik  Indonesia.  (2014). PeraturanPemerintahNomor  27  Tahun  2014  tentangPengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah .
Rorimpandey, Ariel. Nangoy, Grace B. Manossoh, Hendrik. (2017) . Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 Pada  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli Selatan. https://media.neliti.com/media/publications/71565-ID-analisis-pengelolaanbarang-milik- daerah.pdf
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatf dan Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan, Hessel. (2005). Manajemen Publik . Jakarta: Gramedia..