KINERJA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA P2KP

## DI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
Puji Rahayu 1

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  Badan  Keswadayaan Masyarakat  (BKM)  dalam  pengawasan  penggunaan  dan  pengelolaan  dana BLM  (Bantuan  Langsung  Mandiri)  ekonomi  bergulir  P2KP  di  Kecamatan Adiwerna  Kabupaten  Tegal.  Penelitian  difokuskan  pada  kinerja  BKM khususnya di bidang ekonomi yaitu pemberian modal usaha kepada Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  terutama  pada  Program  Penanggulangan Kemiskinan  di  Perkotaan  P2KP  tahap  kedua  di  Kecamatan  Adiwerna Kabupaten  Tegal,  banyak  program  penanggulangan  kemiskinan  yang dilakukan  pemerintah,  dan  belajar  dari  pengalaman  terdahulu  di  P2KP  tahap pertama kurang efektif, diharapkan ada proses belajar dari masa lalu dalam hal perbaikan kinerja.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan  strategi  interpretative  practice  (pemahaman)  yang  menguak  dan memberikan gambaran sebenar-benarnya  tentang kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat  (BKM)  terhadap  pengawasan  penggunaan  dan  pengelolaan  dana P2KP di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Subyek penelitian ditentukan menggunakan  teknik  purposive  yaitu  Anggota  BKM,  anggota  UPK  dan anggota  KSM.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  catatan  wawancara,  hasil pengamatan  penulis,  dan  dokumen-dokumen  penting  BKM.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Untuk  mengecek  validitas  data  digunakan  teknik  triangulasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  kinerja  BKM  dalam  kelembagaan  yang belum  efektif,  karena  (1)  belum  adanya  kerjasama  antar  anggota  BKM disebabkan karena lemahnya pemahaman pengurus BKM mengenai fungsi dan peran mereka sebagai agen perubah dan pemberdayaan masyarakat, (2) belum ada  kerjasama  antara  anggota  BKM  dengan  kelompok  masyarakat,  (3)  belum ada kerjasama antara kelompok masyarakat ataupun BKM dengan masyarakat ataupun pihak luar. Selain itu adanya kredit macet sangat besar karena kurang inisiatif  dan  kreatif  dari  dalam  diri  BKM  itu  sendiri  dalam  hal  pengawasan dana  P2KP  baik  itu  dalam  hal  sosialisasi  kepada  KSM,  penyaluran  dana sehingga  banyak  yang  tidak  tepat  sasaran  dan  ditemukan  penyalahgunaan dana BLM dan BOP BKM, banyak faktor tersendat di Ketua KSM ataupun dari anggota KSM.
1 Penulis adalah alumni Program Studi Pendidikan Sosiologi, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta

## Kinerja BKM
Kata  Kunci:  Badan  Keswadayaan  Masyarakat,  Penanggulangan  Kemiskinan, Kinerja
A. Pendahuluan Kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks,  karena  implikasi  sosial dan budayanya tidak hanya melibatkan dan mewujudkan
berbagai  masalah  sosial  yang  ada  di kota  yang  bersangkutan  saja  atau hanya  menjadi  masalah  bagi  orang miskin  di  kota  tersebut,  tetapi  juga melibatkan  masalah-masalah  yang ada di pedesaan dan di kota-kota lain yang  melibatkan  juga  golongan- golongan  sosial  lainnya  yang  ada  di perkotaan baik itu langsung maupun tidak  langsung.  Masalah  kemiskinan di perkotaan menjadi penting karena kedudukan kota-kota dalam
masyarakat  tersusun  dalam  suatu jaringan  yang  bertingkat-tingkat  dan merupakan  pusat-pusat  penguasaan atau pendominasian bagi pengaturan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sistem pendominasian tersebut bukan hanya melibatkan aspek-aspek ekonomi,  tetapi  juga  aspek  sosial, aspek komunikasi dan aspek kebudayaan. 2 Kebijaksanaan  pembangunan ekonomi
yang diambil oleh pemerintah  dapat  dikatakan  kurang berhasil  dalam  mengurangi  angka kemiskinan  dan  kesenjangan  sosial ini. Kebijaksanaan pembangunan yang  selama  ini  dilaksanakan  hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
2 Parsudi  Suparlan,  Kemiskinan  di  Perkotaan. Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  1993,  hlm.  xv dan xvi.
mengesampingkan aspek pemerataan.  Menurut  kebijaksaan tersebut dengan pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  berarti  dapat mengurangi  kesenjangan  sosial  dan juga  terjadi  penyerapan  tenaga  kerja yang besar sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi juga  dijadikan  indikator  bahwa kesejahteraan sosial masyarakat mengalami peningkatan. Tetapi dalam masyarakat yang terjadi justru sebaliknya, dimana kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial justru semakin tinggi. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi karena adanya perputaran uang yang sangat cepat sehingga mengakibatkan  inflasi  yang  tinggi, karena  inflasi  itulah  harga  semakin mahal.
walaupun pendapatan semakin  tinggi  atau  naik  dengan harga  sembako  yang  juga  naik,  bisa dikatakan  tidak  terjadi  kesejahteraan atau  sama  saja.  Yang  terjadi  malah yang  kaya  semakin  kaya  dan  yang miskin semakin miskin.
Untuk  itu  sudah  saatnya paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang menempatkan  kapital  finansial  dan kapital  fisik  sebagai  modal  utama pembangunan,  digantikan  dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat dan lebih mengutamakan perhatiannya pada masyarakat ekonomi  lemah.  Pembangunan  cara ini  hanya  akan  dapat  diwujudkan kalau pembangunan mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan banyak  alternatif  program-program yang diberikan oleh pemerintah baik itu  bantuan  modal  ataupun  bantuan lain dengan tujuan untuk mensejahterakan  rakyatnya,  tetapi bila masyarakat tidak mempergunakan program atau bantuan  tersebut  dengan  efektif  atau bisa  dikatakan  tidak  ada  kepedulian atau  partisipasi  rakyat  itu  sendiri maka program yang diberikan pemerintah tidak berarti sama sekali. Pemerintah dalam usaha untuk  mengentaskan  kemiskinan  ini telah mengeluarkan beberapa strategi pembangunan  dari  proyek  inpres sampai program pengembangan kelembagaan,  kemudian  tahun  1998 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan  JPS  (Jaring  Pengaman Sosial)  untuk  meringankan  dampak krisis
moneter yang masih berlangsung  hingga  sekarang.  Pada perkembangannya, untuk mendukung program JPS ini pemerintah  juga  membuat  suatu program  kebijakan  yang  diarahkan khusus untuk pemberdayaan masyarakat  miskin  di  perkotaan yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan  di  Perkotaan  (P2KP). Program ini pertama kali dilaksanakan  pada  tahun  1999/2000 dan tahap kedua dilaksanakan 2003/2004  dan  tahap  ketiga  di  P2KP PNPM. Program P2KP adalah merupakan program untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan  yang  menekankan  pada aspek  pemberdayaan  masyarakat  itu sendiri.  Dalam  pelaksanaan  program P2KP  tersebut  di  tingkat  kelurahan
dibentuk
Badan
Keswadayaan Masyarakat  (BKM)  yang  bertindak sebagai  lembaga  yang  memfasilitasi peran  serta  partisipasi  yang  tumbuh dari  bawah.  Dalam  program  ini masyarakat  miskin  di  perkotaan dapat  berpartisipasi  secara  aktif dengan  membentuk  Kelompok  -
Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM)  kemudian  membuat  proposal pencairan  dana  untuk  kegiatan  yang mereka rencanakan melalui perantara UPK  (Unit  Pengelola  Keuangan), setelah  mendapat  persetujuan  dari BKM  maka  pencairan  dana  bagi pelaksanaan  kegiatan  masyarakat yang diusulkan tersebut dapat segera dicairkan,  yaitu  dengan  ketentuan untuk kegiatan dalam pembangunan. Masyarakat harus mengembalikan dana pinjaman tersebut  dengan  cara  mengangsur dengan tata cara yang telah disepakati.  Sehingga  penggunaan dana  pinjaman  tersebut  haruslah bersifat  produktif  dan  menghasilkan agar  keberadaan  dana  tersebut  terus mengalir dan tidak mengalami kemacetan  seperti  program-program pemerintah yang sudah-sudah.
Kecamatan  Adiwerna  yang terdiri  dari  21  desa,  diantaranya  3 desa  sudah  melaksanakan  program P2KP  tahap  1  (satu),  lima  desa mendapatkan  kesempatan  di  P2KP tahap 2 (dua), sedang 13 desa lainnya baru  mendapatkan  program  P2KP tahap  3  (tiga)  atau  yang  sekarang disebut PNPM P2KP. Pada pelaksanaan  P2KP  Tahap  1  ternyata masyarakat  miskin  perkotaan  justru tidak dapat mengakses dana pinjaman tersebut. Dikarenakan harus mengembalikan atau mengangsur dana pinjaman tersebut.
Akibatnya dana tersebut justru digunakan  dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat menengah ke atas karena secara logika mampu mengembalikan  dana  pinjaman  yang bersifat  produktif  tersebut.  Bahkan keberadaan dana tersebut di beberapa  daerah  dijadikan  sebagai lahan  empuk  untuk  bisa  meminjam uang  yang  dikembalikan  secara berangsur  oleh  sejumlah  masyarakat menurut  kriteria  pelaksanaan  P2KP sudah  sangat  menyimpang  yaitu digunakan  hanya  sekedar  untuk kebutuhan  konsumtif  dari  warga masyarakatnya. Akibatnya target P2KP  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan,  namun  hal  ini  menjadi hal  yang  belum  jelas  apakah  P2KP mengerti  akan  banyaknya  hal-hal semacam ini terjadi di lapangan.
Kenyataan  di  lapangan  yang tidak sesuai dengan harapan ini juga sebenarnya  diketahui  BKM.  Namun BKM mengabaikan dan tetap memberikan izin guna pencairan dan pelaksanaan  program  P2KP  karena tuntutan  program  P2KP  tersebut yaitu  dana  yang  dikelola  UPK  harus terus  berputar  atau  dengan  kata  lain peminjam harus dapat mengembalikan pinjaman tersebut.sehingga pada akhirnya yang  meminjam  dan  memanfaatkan dana  P2KP  tersebut  adalah  orang- orang yang tergolong mampu
(anggapan bisa mengembalikan pinjaman dana), sehingga masyarakat  tidak  mampu  atau  yang tidak dapat mengembalikan pinjamnan  akhirnya  tidak  mendapat pinjaman dan
terkesan dikesampingkan.  Banyak  pihak  yang mengerti  akan  hal-hal  yang  tidak seharusnya  terjadi  tersebut,  namun
ada  yang  pura-pura  tidak  tahu,  ada yang  tahu  tapi  diam  saja  atau  tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidak berhasilan Pengentasan  kemiskinan  perkotaan melalui  BKM  tersebut  tidak  semata- mata  karena  efektif  atau  tidaknya program  pengentasan  kemiskinan, tetapi ada semacam budaya kemiskinan yang membuat kemiskinan  ini  tidak  dapat  diatasi. Kebudayaan-kebudayaan yang mereka punyai seperti selalu
mengharapkan bantuan dan sedekah, menerima  nasib,  penyimpangan  dan penggunaan  dana  bantuan  dan lainnya.  Meskipun  sebenarnya  cara ini  adalah  cara  yang  cerdik  dan pandai  sebagai  bentuk  adaptasi dalam  menyikapi  kemiskinan  yang mereka  hadapi,  namun  hal  inilah yang mengakibatkan munculnya masalah sosial baru sehingga kemiskinan  yang  terjadi  cenderung terus ada. Mengingat banyaknya persoalan yang muncul dalam pelaksanaan  P2KP,  maka  penulis tertarik  meneliti  kegiatan-kegiatan BKM  dalam  usaha  mensukseskan P2KP  tahap  2  (dua)  dengan  judul ”Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pengawasan Penggunaan dan Pengelolaan Dana P2KP Di Kecamatan  Adiwerna  Kabupaten Tegal”.
6
B. Kajian Pustaka
1. Pemberdayaan
Kelembagaan Dalam Masyarakat Lembaga-lembaga kemasyarakatan  terdapat  di  dalam setiap masyarakat tanpa mempedulikan  apakah  masyarakat
tersebut mempunyai taraf kebudayaan  sederhana  atau  modern. Hal  ini  disebabkan  karena  setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan  pokok  yang apabila dikelompok-kelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Istilah lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan  dari  bahasa  asing  ”social- institution”,
karena pengertian lembaga  lebih  menunjuk  pada  suatu bentuk  sekaligus  juga  pengertian- pengertian  yang  abstrak  perihal adanya norma-norma dan peraturan- peraturan  tertentu  yang  menjadi  ciri dari  pada  lembaga  atau  instansi tersebut. 3 Berkaitan  dengan  lembaga yang  terdapat  di  masyarakat  dan masyarakat  itu  sendiri,  teori-teori yang  mendasarkan  diri  pada  sudut pendekatan  tersebut  adalah  teori Fungsional Struktural, yang memandang masyarakat sebagai suatu  sistem  sosial  yang  terdiri  atas bagian-bagian  atau  elemen  yang saling  berkaitan  dan  saling  menyatu dalam  keseimbangan.  Asumsi  dasar dari  teori  ini  adalah  bahwa  setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya  kalau  tidak  fungsional maka sruktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. 4
Salah  satu  faktor  penyebab kurang
berhasilnya upaya
pemberdayaan  masyarakat  miskin adalah karena lemahnya kemampuan
3 Soerjono  Soekanto,  Teori  Sosiologi  tentang
Pribadi  dalam  Masyarakat.  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1982, hlm.191.
4 George  Ritzer  dalam  Alimadan,  Sosiologi  Ilmu Pengetahuan  Berparadigma  Ganda.  Jakarta: Rajawali Pers,1992, hlm.25 .
kelembagaan yang ada dalam masyarakat ini. Kelemahan ini mengakibatkan lembaga atau institusi  yang  ada,  tidak  dapat menjalankan  perannya  dengan  baik dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal. Sedangkan untuk dapat memberdayakan  masyarakat  miskin sangat  memerlukan  dukungan  dan peran  aktif  dari  lembaga  atau institusi  yang  ada  dalam  masyarakat tersebut  agar  upaya  pemberdayaan masyarakat miskin ini dapat  berjalan dengan  baik.  Peran  lembaga  yang dimaksud dalam penelitian ini menunjuk  pada  fungsi  lembaga dalam kehidupan bermasyarakat termasuk fungsinya dalam membantu  dan  mendukung  proses pembangunan. Seperti yang dikemukakan Soekanto, bahwa peran itu  lebih  banyak  menunjuk  pada fungsi,  penyesuaian  diri  dan  sebagai suatu proses. 5
Pemberdayaan  masyarakat  ini dapat
diwujudkan dengan mengambil  langkah-langkah  strategi yang  langsung  memperluas  akses rakyat  pada  sumberdaya  yang  ada dan  menciptakan  peluang  yang seluas  luasnya  bagi  masyarakat lapisan  bawah  untuk  berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan cara  ini  maka  mereka  akan  tanggap dan  kritis  terhadap  segala  hal  yang menyangkut  kehidupannya,  serta makin berperan aktif dalam menentukan nasibnya. Sorikin  meramalkan  bahwa akan  terjadi  krisis  sistem  inderawi dimana beliau mengemukakan begitu  mentalitas  budaya  inderawi
5 Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 238.
terbuka  dan  berkembang,  secara bertahap  dia  memporakporandakan konsensus  intelektual  dan  moral yang  merupakan  dasar  solidaritas sosial yang asasi. Selain kemerosotan moral dan intelektual adalah kenyataan bahwa mentalitas inderawi  memusatkan  perhatiannya pada  kebutuhan  dan  keinginan materil  dan  jasmaniah  manusia  serta mendorong  pemenuhan  kebutuhan- kebutuhan ini semaksimal mungkin. 6 Terkait  dengan  mentalitas  budaya, terkait  pula  dengan  pedoman  P2KP yaitu  membangun  masyarakat  yang mandiri  dengan  memperbaiki  atau memberdayakan  masyarakat  untuk jujur,  bertanggung  jawab,  adil  dan bekerjasama  untuk  bersama-sama mengatasi  masalah  kemiskinan  yang terjadi di setiap wilayahnya.
2. P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)
Menurut  penjelasan  dalam
Manual  Project  Buku  Satu  tentang Pedoman  Umum    pelaksanaan  P2KP menerangkan bahwa P2KP merupakan program penanggulangan  kemiskinan  bagi masyarakat  miskin  yang  diakibatkan oleh  krisis  ekonomi  dan  moneter maupun  bagi  mereka  yang  secara struktural sedang mengalami kesulitan dalam
menjalankan kehidupan.  P2KP  dikhususkan  bagi masyarakat  miskin  di  perkotaan. Selain  itu  P2KP  adalah  proyek  yang mempunyai  strategi  dan  orientasi yang
lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan
6 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern  dalam  Robert  M.Z.  Lawang(Ed.). Jakarta: Gramedia, 1988, hlm.106.
institusi  lokal. 7 P2KP  bertujuan untuk
mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui: a. penyediaan  dana  pinjaman bergilir  untuk  pengembangan kegiatan  usaha  produktif  dan pembukaan  lapangan  kerja baru;
b. penyediaan  dana  hibah  untuk membangun sarana dan prasarana dasar lingkungan; c. peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya berdasarkan  kemitraan  dan menumbuhkan usaha-usaha kelompok; d. penyiapan, pengembangan dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan  masyarakat dalam  melaksanakan  program pembangunan; e. pencegahan
penurunan kualitas  lingkungan  melalui upaya  perbaikan  prasarana dan sarana dasar lingkungan. Sasaran  P2KP  adalah  KSM (Kelompok  Swadaya  Masyarakat) yang terdiri dari perorangan maupun keluarga  miskin  yang  tinggal  di perkotaan.  Dengan  ketentuan  bahwa anggota  tiap-tiap  KSM  harus  berada dari daerah yang sama yang dinaungi  oleh  BKM  tertentu.  Setiap KSM akan memperoleh bantuan dari P2KP  sesuai  dengan  proposal  yang diajukan,  yaitu  melalui  bantuan kredit  modal  kerja  bergulir,  bantuan
7 Bappenas,  Manual  P2KP  Buku  1:  Pedoman Umum.  Jakarta:  Tim  Persiapan  P2KP,  1999, hlm.1.
hibah untuk membangun atau memperbaiki  sarana  dan  prasarana dasar lingkungan, bantuan
penciptaan  lapangan  kerja,  termasuk pelatihan.
Pengelola  P2KP  di  tingkat kelurahan  diserahkan  kepada  BKM setempat.  BKM  adalah  suatu  badan yang beranggotakan warga masyarakat yang diakui
komitmennya  pada  upaya  bersama menanggulangi  kemiskinan,  seperti perwalian  kelompok  wanita  (PKK), Rukun Tetangga, Rukun Warga, yang mewakili  warganya  masing-masing ditambah  perwakilan  anggota  KSM dan  tokoh-tokoh  masyarakat  lainnya seperti  tokoh  agama,  cendekiawan maupun  dari  LSM  atau  masyarakat miskin yang ditunjuk. 8 Peran  pokok  BKM  adalah menilai
dan memberikan persetujuan,  serta  mengkoordinasi rencana-rencana  kegiatan  KSM,  baik yang berupa kelompok usaha bersama  (KUBE),  maupun  kelompok pengelola  pembangunan  prasarana dan  sarana  dasar  lingkungan.  BKM mempunyai  tanggung  jawab  untuk merealisasikan pengelolaan dana modal bergulir di masyarakat wilayah  penerima  bantuan.  Sebagai lembaga pimpinan
kolektif masyarakat  warga  BKM  menjadi unsur  strategis  dalam  himpunan masyarakat  setempat  yang  selalu peka  terhadap  berbagai  perubahan, khususnya  yang  terkait  dengan kemiskinan  dan  merumuskannya dalam  bentuk  kebijakankebijakan untuk dapat dilakukan oleh UP (Unit Pengelola).
8 Ibid, hlm.36.

## 3. Kinerja
Kinerja adalah hasil kerja yang
dapat  dicapai  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dalam  suatu organisasi,  sesuai  dengan  wewenang dan  tanggung  jawabnya  masing- masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan  secara  legal,  tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 9 Sedangkan penilaian kinerja adalah suatu sistem yang  digunakan  untuk  menilai  dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya  secara  keseluruhan. Yang  dinilai  tidak  hanya  hasil  kerja secara  fisik  saja  tetapi  meliputi berbagai  hal,  seperti  kemampuan kerja,  disiplin, hubungan  kerja, prakarsa,  kepemimpinan  dan  hal-hal khusus  sesuai  dengan  bidang  dan level pekerjaan yang dijabatnya. 10 Dalam praktiknya banyak sekali  jenis  metode  penilaian  kinerja.
Masalahnya,  suatu  organisasi  atau perusahaan  harus  memilih  metode yang  paling  memberi  manfaat  yang besar bagi tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Suyadi Prawirosentono 11 secara umum terdapat  dua  (2)  metode  menilai kinerja karyawan, yakni. a. Penilaian kinerja pada seseorang secara tunggal Penilaian kinerja atas seseorang secara tunggal adalah  semata-mata  menilai kinerja  orang  perorang  secara 9 Suyadi  Prawirosentono,  Manajemen  Sumber
Daya Manusia:Kebijaksanaan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE, 1999, hlm.2. 10 H.A.S.Moenir,  Manajemen  Pelayanan  Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm.7. 11 Suyadi Prawirosentono, op.cit., hlm. 223.

## Kinerja BKM
individual  secara  individual
tanpa
membandingkannya dengan  yang  lain.  Misalnya seorang pengetik dinilai secara tunggal  perorangan  dalam  hal kecepatan dan kerapihan membuat  surat  bisnis.  Selain itu,  dinilai  tentang  kesalahan mengetiknya. b. Penilaian kinerja pada sekelompok  orang  Penilain kinerja atas seseorang dibandingkan  dengan  kinerja karyawan lain disebut penilain kinerja  atas  kelompok.  Hal  ini dilakukan terutama untuk pekerjaan yang dilakukan secara  kolektif  atau  pekerjaan seseorang  yang  tergantung untuk mempengaruhi kegiatan karyawan  yang  lain.  Misalnya karyawan  bagian  perakitan mobil pada perusahaan perakitan kendaraan bermotor. Rangka  kendaraan  bermotor setelah disiapkan oleh karyawan  pembuat  rangka,
ditempatkan pada ban berjalan untuk dilengkapi dengan body mobil oleh karyawan yang lain dan  seterusnya.  Jadi  dalam kegiatan yang telah mempunyai diagram alur proses  produksi  semacam  itu dituntut kinerja yang baik dari masing-masing karyawan.
Dalam  penelitian  ini, penulis menggunakan penilaian kinerja pada sekelompok  orang.  Karena yang  dinilai  bukanlah  orang per  orang  namun  sekelompok orang yang berkecimpung dalam organisasi yang menjadi obyek penelitian ini. 4. Pengawasan Leslie  W.Rue  dan  Lioyd  L. Byars dalam Benjamin Liputo mendefinikan  pengawasan  sebagai berikut 12 : Suatu kegiatan untuk membandingkan kegiatan yang nyata telah dilakukan dengan standar yang telah ditentukan atau yang kemudian segera  mengambil  tindakan  untuk mengkoreksinya setiap penyimpangan  dari  standar  yang ada. Menurut pendapat Djati Julitriarsa  dan  John  Suprihanto, pengawasan mempunyai berbagi fungsi  pokok,  diantaranya  adalah sebagai berikut. 13
a. Mencegah terjadinya penyimpangan  atau  kesalahan- kesalahan; artinya bahwa pengawasan  yang  baik  adalah suatu  pengawasan  yang  dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan, ataupun penyelewengan.
b. Untuk  memperbaiki  berbagai penyimpangan  atau  kesalahan yang  terjadi;  artinya  bahwa adanya  pengawasan  haruslah dapat diusahakan cara-cara tindakan  perbaikan,  agar  tidak berlarut-larut, yang akan mengakibatkan kerugian. c. Untuk  mendinamisir  organisasi atau  perusahaan  serta  segenap kegiatan
manajemen
12 Benyamin  Liputo,  Pengantar  Manajemen. Jakarta: Depdikbud: Dirjen Diktio P2LPTK,1988, hlm.170.
13 Djati  Julitriarsa  dan  John  Suprihanto,
Manajemen Umun: Suatu Pengantar. Yogyakarta: BPFE, 1992, hlm.102.
lainnya,yakni  dengan  adanya pengawasan  diharapkan  sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan, sehingga  tujuan  organisasi  atau perusahaan dapat tercapai. d. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab, adanya pengawasan yang rutin mengakibatkan  setiap  bagian akan  selalu  bertanggung  jawab terhadap  semua  tugas  yang dilakukan.
Apabila  fungsi  dan  tugas pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif maka akan sangat membantu organisasi dalam setiap proses kegiatan  menuju  pada  pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh organisasi  menurut  Hani  Handoko 14 ada tipe dasar yaitu:
1) Pengawasan
pendahuluan (Freed Forward Control) Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi
masalah-
masalah atau penyimpangan- penyimpangan  dari  standar  atau tujuan  dan  memungkinkan  koreksi dibuat  sebelum  suatu  tahap  kegiatan tertentu diselesaikan.
2) Pengawasan yang dilaksanakan bersamaan dengan  pelaksanaan  kegiatan (Concurent Control)
Pengawasan  ini  dilaksanakan selama  kegiatan  berlangsung.  Tipe pengawasan  ini  merupakan  proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi  dulu  sebelum  kegiatan- kegiatan  dilanjutkan  atau  menjadi
14 T.  Hani  Handoko,  Manajemen,  edisi  2. Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm.362.
semacam  peralatan  Double  Check yang  lebih  menjamin  ketetapan pelaksanaan kegiatan.
3) Pengawasan Umpan Balik (Freeback Control) Pengawasan  ini  mengukur hasil-hasil  dari  suatu  kegiatan  yang telah diselasaikan. Sebab-sebab penyimpangan  dari  rencana  atau standar  ditentukan  dan  penemuan- penemuan ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau berpengaruh  pada  tingkah  laku pegawai dalam melaksanakan
kegiatan  atau  pekerjaannya.  Tidak setiap  jenis  kegiatan  atau  pekerjaan menggunakan tipe pengawasan yang sama.
C. Pembahasan
1. Deskripsi Subyek Penelitian
a. Kronologis Pembentukan BKM
Pemilihan  anggota  BKM,  bisa dilihat  di  gambar  1,  diawali  dari pemilihan  utusan  warga  ditingkat komunitas  yang  warganya  saling kenal,  misalnya  tingkat  unit  warga terkecil  (RT).  Mekanisme  pemilihan utusan warga harus dilakukan dengan mekanisme tanpa kampanye,
tanpa pencalonan, secara rahasia, dan tertulis, dengan proses sebagai berikut.

## Gambar 1. Kronologis Pembentukan BKM
1) Warga  yang  hadir  dalam pertemuan  tingkat  satuan  unit wilayah  terkecil  (RT)  bersama relawan dan fasilitator melakukan FGD (Focussed Group Discussion) kepemimpinan moral. 2) Setelah  FGD  kepemimpinan moral,  masyarakat  atau  warga setempat membahas dan menyepakati kriteria-kriteria utusan  warga  yang  akan dipilih, kriteria yang dianggap paling  penting  dan  diterima semua  pihak.  Kriteria  yang menjadi prioritas adalah kriteria yang berkaitan dengan sifat kemanusiaan seseorang. 3) Selanjutnya  atas  dasar  kriteria yang  telah  disepakati  warga tersebut,  Panitia  pembentukan BKM mengkoordinir pelaksanaan  pemilihan  utusan warga  di  tingkat  satuan  unit wilayah terkecil bersangkutan. 4) Tiap pemilih (mempertimbangkan keterlibatan wanita dan kelompok  rentan)  memilih  2 s/d  3  nama  berbeda  (sesuai kesepakatan panitia pembentukan BKM) yang dianggap  masyarakat  paling dapat dipercaya dan memenuhi  kriteria  kualitas sifat kemanusiaan, bukan hanya  kewilayahan,  dengan
cara  menuliskan  nama-nama tersebut  secara  rahasia,  tanpa pencalonan,  tanpa  kampanye atau  upaya  mempengaruhi untuk memilih orang tertentu.
5) Hasil-hasil pilihan warga pada saat itu pula dikumpulkan dan ditabulasikan  secara  terbuka di hadapan warga setempat.
6) Semua  warga  yang  dipilih  di FGD tingkat satuan unit wilayah  terkecil  kemudian menjadi  utusan  warga  BKM dari pilihan warga bersangkutan.  Jumlah  utusan warga yang dipilih tiap satuan unit wilayah terkecil sebelumnya  diputuskan  oleh panitia  pembentukan  BKM dalam rembug warga mengenai kesepakatan merevitalisasi atau membentuk lembaga baru BKM.
7) Tiap utusan warga yang dipilih  ini  menjadi  peserta pada  saat  rembug  warga pemilihan  anggota  BKM  di tingkat kelurahan.
Panitia  pembentukan  BKM bekerjasama
dan berkoordinasi dengan Lurah atau Kepala Desa serta relawan-relawan setempat melakukan proses persiapan
pelaksanaan  pembentukan  BKM  di kelurahannya,  misalnya  pembuatan undangan,  pengaturan  tempat  dan waktu,  penyiapan  kertas  suara,  dan lain-lain.  Ketentuan  dan  mekanisme pemilihan  anggota  BKM  dalam rembug  warga  tingkat  kelurahan sama  dengan  pemilihan  utusan warga, antara lain dengan mekanisme  tanpa  kampanye,  tanpa
pencalonan, secara rahasia dan tertulis.
b. Pinjaman Bergulir
Pinjaman  untuk  Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  yang membutuhkan  dana  untuk  kegiatan yang  terkait  usaha  produktif  dari anggota-anggotanya.  Batas  maksimal pinjaman  pertama  kali  bagi  setiap anggota  KSM  adalah  Rp  500  ribu. Sedangkan maksimal pinjaman untuk  tahap  berikutnya  adalah  Rp  2 juta.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai proses pembelajaran masyarakat sekaligus memperkuat orientasi sasaran  P2KP,  yakni  masyarakat miskin.  Oleh  karena  itu,  pada  tahap berikutnya  diharapkan  KSM-KSM dan  anggota-anggotanya  yang  telah meningkat kesejahteraannya.
Kegiatan  yang  menggunakan
dana BLM (Bantuan Langsung Mandiri)  diharapkan  memberikan manfaat bukan hanya untuk perorangan saja tetapi juga
sekelompok  orang  dengan  usaha yang  produktif,  karena  bersifat pinjaman  ke  KSM,  maka  harus dikembalikan  kepada  UPK.  Dalam penelitian  ini,  dari  21  Desa  di Kecamatan  Adiwerna,  penulis  hanya mengambil  data  di  wilayah  P2KP tahap  2  yaitu  5  Desa  dan  hanya mengambil  4  daerah  yaitu  Desa Pasarean,  Desa  Penarukan  dan  Desa Tembok Luwung dan Desa Harjosari Lor.
Untuk  Desa  di  Kecamatan
Adiwerna, menurut Koordinator BKM Arum Sejahtera, Subroto
mengatakan  bahwa  yang  ikut  dalam P2KP  tahap  2  tahun  2003/2004 mendapat  bantuan  250  juta,  masing- masing 4 % untuk BOP, 40 juta untuk Fisik  dan  Sosial  (UPK  dan  UPS)  dan
200  juta  untuk  perguliran  dana (UPK).  Selain  penulis  ke  lokasi  tiga desa  tersebut,  juga  mendapatkan informasi  dari  Fasilitator  Kelurahan (Faskel)  yang  banyak  mengetahui mengenai BKM di Kecamatan Adiwerna  khususnya  di  daerah lokasi lama P2KP Tahap kedua (2).
2. Pembahasan/Analisis Data
a. Penyaluran Dana BLM ekonomi  bergulir  P2KP  oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kecamatan Adiwerna BKM  (Badan  Keswadayaan Masyarakat) dalam menjalankan kegiatannya  harus  menjamin  bahwa semua  aset  serta  penyaluran  dana keuangan telah dilaksanakan sekretaris  dan  UPK  secara  tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. BKM sebagai  pengemban  amanat  di  sini harus  mendorong  UPK  agar  mampu menyalurkan pinjaman bergulir
sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakati bersama.
1) Visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilai yang dijunjung
P2KP tidak diterapkan secara konsisten. Dalam menyalurkan dana P2KP yang diharapkan dapat
mandiri, maju, adil, demokrasi dilapangan  dalam  kenyataan  di lapangan tidak seperti yang diinginkan. Salah satu informan yang merupakan anggota KSM, mengungkapkan permasalahan ketidakadilan disaat akan mengajukan  dana  pinjaman  ke  BKM hanya karena suami yang terdaftar di KSM  lain  macet  dalam  mengangsur pinjaman  dan  itu  dibenarkan  oleh
informan  lain  yang  tak  lain  adalah salah satu anggota UPK.
Dalam kasus diatas bisa dapat dikatakan  BKM  masih  belum  adil dalam  menyalurkan  dana  P2KP  dan belum bisa memberikan solusi terbaik, misalnya ada seseorang yang tidak  pernah  macet  mengangsur pinjaman,  hanya  karena  suaminya macet  dalam  mengangsur,  disaat sang  istri  akan  pinjam  lagi,  tidak diberikan pinjaman, dan tidak memberikan  solusi  tepat  untuk membantu  mereka.  Seperti  yang dikatakan  Merton,  ada  dis-fungsi organisasi  baik  itu  negatif  ataupun positif,  dalam  kasus  ini,  dampak negatifnya  anggota  KSM  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  sehari-hari karena  tidak  adanya  modal,  serta sedang positifnya kemungkinan membujuk suami untuk dapat mengembalikan pinjaman demi mendapatkan  bantuan  modal,  tetapi alangkah  baiknya  jika  BKM  disini memberikan  alasan  kenapa  mereka tidak memberikan pinjaman tersebut. Tidak  harus  dengan  berpikir,  sang suami  macet  jadi  istripun  juga kemungkinan  besar  macet,  bila  BKM mau  memberikan  bantuan  dana, dengan  sosialisasi  serta  solusi-solusi yang tepat misalnya dengan pemberian  modal  usaha  diharapkan bisa  membantu  keluarga  dan  suami bisa  mengangsur  kembali  pinjaman tersebut,  kemungkinan  lebih  terpacu untuk berusaha keras.
2) Ditemukan penyalahgunaan penyaluran  dana  BLM  dan BOP BKM Penyaluran dana BLM digunakan  untuk  kegiatan  yang secara langsung memberikan
manfaat  pada  sebagian  besar  warga
masyarakat,  terutama  masyarakat miskin.  Informan  yang  merupakan anggota BKM Harjosari Lor mengakui  bahwa  uang  yang  buat alokasi  ekonomi  digunakan  untuk menutupi anggaran pengeluaran lingkungan  fisik,  karena  kesalahan prosedur dari BKM dan tidak adanya bantuan swadaya masyarakat.
P2KP tidak menghendaki bahwa dana BLM akan dimanfaatkan untuk  hal-hal  yang  tidak  berkaitan langsung dengan
upaya penanggulangan  kemiskinan,  semua dana  sudah  ada  alokasinya  baik alokasi untuk lingkungan fisik, sosial atau  ekonomi,  disini  malah  uang untuk alokasi ekonomi disalahgunakan.  Menunjukkan  BKM kurang  bijaksana  dalam  mengambil keputusan. Lebih baik bukankah saat untuk  alokasi  fisik  ada  dua  dana, baik  dana  P2KP  dan  swadaya masyarakat, harusnya sebelum memperbaiki atau membagun- bangun  dari  segi  fisik  masyarakat dimintai  dana  swadaya  masyarakat, baru  setelah  semua  urusan  dana kelar, bisa mulai membangun disesuaikan  dengan  dana  yang  ada, dan saat memperbaiki atau membangun tidak baik menggunakan jasa pemborong apalagi  itu  untuk  perbaikan  desa, lebih baik lagi jika bersama masyarakat  bergotong  royong  itu sehingga  menimbulkan  kebersamaan di  dalam  masyarakat  tersebut,  pada akhirnya tidak harus menyalahgunakan dana
untuk pinjaman  ekonomi  bergulir  untuk alokasi  pembangunan  lingkungan. Penyalahgunaan  dana  BOP  (Biaya Operasional)  BKM,  memang  terjadi di lapangan. Faskel (Fasilitator
kelurahan)  untuk  lokasi  lama  P2KP mengatakan  bahwa  penyalahgunaan dana  BOP  BKM  digunakan  untuk diberikan kepada PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan),  untuk  alasan  kemajuan desa. b. Pengelolaan dana BLM ekonomi  bergulir  P2KP  oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kecamatan Adiwerna Unit Pengelola Keuangan adalah  unit  pelaksana  BKM  yang bertugas menjalankan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan BKM dalam  mengelola  dana  bergulir masyarakat  dan  dana  lainnya.  Disini UPK  melakukan  semua  pembukuan yang  sesuai  dengan  standar  atau petunjuk  P2KP,  maksudnya  disini adalah melakukan administrasi seluruh  transaksi  keuangan  berbasis sistem akuntansi UPK, laporan bulanan, rekapitulasi laporan bulanan,dan laporan dipertanggungjawabkan kepada BKM, serta hasil laporan di tempel di papan pengumuman, menilai kelayakan usulan
warga/KSM berdasarkan  pada  kelayakan  usaha, yang  kemudian  diverifikasi  oleh anggota  BKM,  pencairan  kredit, pembayaran kembali kredit, menagih secara pro aktif terhadap KSM sesuai jadwal.
Improvisasi scenario
penagihan  yang  luwes  bagi  yang tidak setor. Dalam  observasi  di  lapangan penulis hanya melihat dua UPKBKM yang menempelkan laporan keuangan di lima papan pengumuman tempat strategis,
sedang  yang  lainnya  hanya  di  satu atau dua papan pengumuman. Sebagai  UPK  yang  salah  satunya
bertugas  menilai  kelayakan  usulan warga  atau  KSM  berdasarkan  pada kelayakan  usaha,  yang  kemudian diverifikasi  oleh  anggota  BKM, prosesnya  KSM  membuat  proposal atau  mengisi  formulir  pengajuan dana  untuk  usaha  yang  diberikan oleh  UPK  dibantu  UPK  mengisi,  bila dianggap  layak  mendapat  dana kemudian  diverifikasi  ke  BKM.  Bila mendapatkan pinjaman, semua anggota  KSM  yang  mendapatkan pinjaman diberikan sosialisasi mengenai pinjaman dan syarat-syarat ke depannya, tahap pencairan pinjaman  didampingi  BKM  dan disaksikan  seluruh  anggota  KSM yang  mendapatkan  dana  tersebut. pembayaran  kembali  pinjaman,  ada yang  harus  ditagih  dari  rumah  ke rumah  oleh  UPK-BKM,  ada  pula yang datang sendiri ke kantor BKM.
Hambatan  dalam  menjalani tugas sebagai UPK adalah kemacetan yang  sangat  besar  karena  faktor  dari usaha KSM tersebut, kurang sosialisasi karena dana yang dipinjam  dikira  dana  hibah,  dan banyak  faktor  tersendat  di  Ketua KSM  ataupun  dari  anggota  KSM. Mengelola  dana  bergulir  jadi  pikiran cuma  KSM  dapat  mengembalikan pinjaman
”Sregep
ngangsur”, sehingga  tidak  ada  proses  belajar, tidak  ada  transfer  ilmu  untuk berpikir  bagaimana  caranya  agar tidak  terjadi  kemacetan  tetapi  tidak salah sasaran. Terjadi penyelewengan dana disebabkan karena ketidaktahuan  masyarakat  atau  tahu tapi  tidak  mau  tahu  sehinggga dengan  sengaja  atau  tidak  disadari akhirnya  dana  beralih  fungsi,  dan tidak  ada  tindak  lanjut  dari  UPK maupun  BKM.  BKM  tidak  hanya
memberikan  kelayakan  KSM-KSM yang mendapat dana pinjaman tetapi juga mengerti kenyataan dilapangan, mensosialisasi  bantuan  bukan  hibah namun  pinjaman,  kebenaran  usaha yang  dilakukan  KSM,  mengerti hambatan usaha KSM, diskusi dengan KSM, berpikir kreatif dengan bekerjasama  dengan  pihak  luar  yang bisa diajak bekerjasama demi kemajuan desa.
c. Penggunaan dana BLM ekonomi  bergulir  P2KP  oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kecamatan Adiwerna Kelompok Swadaya Masyarakat  adalah  kelompok  yang terdiri  dari  perorangan  maupun keluarga  miskin  yang  tinggal  di perkotaan.  Dengan  ketentuan  bahwa anggota  tiap-tiap  KSM  harus  berada dari daerah yang sama yang dianungi  oleh  BKM  tertentu.  Setiap KSM  akan  memperoleh  bantuan dari P2KP  sesuai  dengan  proposal  yang diajukan,  yaitu  melalui  bantuan kredit  modal  kerja  bergulir  untuk mewujudkan  masyarakat  mandiri dalam  menanggulangi  kemiskinan. Dari  beberapa  informan,  diketahui bahwa syarat KSM ekonomi bergulir, antara lain:
1) KSM punya tujuan, penciptaan usaha dan peningkatan pendapatan 2) KSM  sukarela,  demokratis, transparan,  akuntabilitas  dan kesetaraan masing-masing anggota. 3) Paling tidak 2/3 KSM masyarakat yang miskin sesuai kriteria BKM
4) Semua  anggota  menyetujui aturan-aturan KSM 5) Pengurus KSM dipilih demokratis 6) Adanya  jadwal  pertemuan teratur guna menyusun kegiatan pelaksanaan 7) Ikatan persaudaraan kuat 8) Administrasi keuangan
sederhana
9) Tahu sistem tanggung renteng 15 dalam tulisan Kriteria  anggota  KSM  adalah termasuk  dalam  masyarakat  kurang mampu  (miskin),  memenuhi  kriteria yang  disepakati  kelompok,  dapat dipercaya  dan  bekerjasama,  sanggup menabung  secara  teratur  sesuai kemampuan  atas  nama  kelompok KSM  maupun  pribadi,  hadir  dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota  KSM,  mengenai  rencana ekonomi  Rumah  Tangga  mengenai peluang usaha mikro dan kebutuhan akan  kredit  guna  mengembangkan usahanya,  memiliki  motivasi  untuk berusaha  dan  bekerja,  memerlukan tambahan  modal  untuk  usahanya tahap  pertama  (1)  Rp  500.000,00  dan max tidak lebih dari Rp 2.000.000,00.
Karakter  ”Sregep  ngangsur”, secara logika mampu mengembalikan  dana  tersebut,  maka bisa  diajukan  terus  dan  digulirkan, Jika  KSM  yang  disetujui  karena angsuran  baik  meskipun  sangat melenceng  dan  tidak  tepat  sasaran
15 Sistem  tanggung  renteng  adalah  dimana anggota KSM punya tabungan bersama, jika salah satu  anggota  KSM  tidak  bisa  atau  kurang  dalam membayar  pinjamannya  pada  UPK-BKM,  akan dibantu oleh anggota KSM yang lain, dan bantuan dari  sesama  anggota  KSM  itu  kemudian  akan menjadi hutang individu anggota KSM tersebut,sesuai kesepakatan tiap KSM.
sesuai  dengan  yang  telah  disepakati dalam  aturan  BKM.  Salah  satu informan  mengatakan  bahwa  uang yang  disetorkan  lewat  ketua  KSM kadang  tidak  sampai  di  UPK,  dan informan  lain  mengakui  memakai uang  yang  disetorkan  anggotanya untuk  kebutuhan  sehari-hari,  sedang faktor  lainnya  adalah  anggota  KSM yang  memang  macet  disebabkan karena  memang  usahanya  yang pasang  surut,  dan  untuk  membeli kebutuhan  sehari-hari  serta  adanya faktor  dari  luar  yang  memprovokasi kalau pinjaman itu tidak
dikembalikan tidak apa-apa.
Semua  penyelewengan  yang terjadi  di  KSM  sebenarnya  diketahui oleh  BKM,  baik  itu  macet  di  ketua KSM,  anggota  KSM,  dan  yang lainnya.  Namun  BKM  tetap  diam karena  tuntutan  dari  program  P2KP yaitu  dana  dikelola  UPK  dan diharapkan  terus  berputar.  Pada awalnya  BKM  memberikan  dana pada  miskin  produktif  tetapi  malah jadi  konsumtif,  dan  tidak  dapat mengembalikan, Sehingga BKM
untuk  menghentikan  yang  macet,
BKM  cuma  berorientasi  pada  yang bisa mengembalikan dana. Ini merugikan  KSM  atau  masyarakat miskin  yang  benar-benar  produktif sehingga  tidak  mendapat  akses untuk  dapat  dana,  sehingga  disini tidak ada proses belajar bagi masyarakat  miskin  seperti  tujuan P2KP. Perlu adanya perbaikan
mentalisme  dari  masyarakat  sendiri untuk lebih jujur, bertanggung jawab, bekerjasama, tidak hanya berorientasi pada kebutuhan konsumtif saja.
d. Kinerja BKM dalam pengawasan  penggunaan  dan pengelolaan dana BLM ekonomi  bergulir  P2KP  di Kecamatan Adiwerna Melihat BKM dalam mengawasi pengelolaan dan penggunaan  dana  BLM  ekonomi bergulir.  Bagaimana  BKM  dikatakan lembaga  yang  kinerjanya  efektif dalam melakukan
pengawasan penggunaan  dan  pengelolaaan  dana
P2KP.
 Memilih dan menentukan masyarakat yang berhak menggunakan dan mendapatkan dana P2KP Terkait bagaimana program ini dilaksanakan, bagaimana mendorong keterlibatan  masyarakat  miskin  dan musyawarah  bersama  komponen masyarakat lain dalam
memanfaatkan  akses  peluang  yang ada  di  P2KP  untuk  penanggulangan kemiskinan. Menurut informan fokus yang  terpenting  adalah  mengatasi kredit  macet,  dengan  ditagih  ke setiap KSM oleh UPK dan dana yang terus  berputar  minimal  diberikan kepada mereka yang bisa mengembalikan  pinjaman  walau  itu bukan  kepada  masyarakat  miskin. Melihat  kondisi  diatas,  terlihat  tidak ada transformasi pengalaman, ketrampilan  dan  sikap  yang  baik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. UPK-BKM hanya mengejar untuk berlanjutnya
program,  tidak  lagi  berpedoman pada  prinsip,  visi,  misi  dan  program P2KP
 Pengelolaan  dana  pinjaman bergulir UPK-BKM
Temuan  yang  didapat  di lapangan  adalah  kemacetan  yang
besar di tiap KSM, baik itu faktor dari intern  KSM  (kemacetan  yang  terjadi karena  disalahgunakan  oleh  anggota KSM,  Ketua  KSM)  ataupun  faktor dari  luar  yaitu  provokasi  dana pinjaman  adalah  hibah,  dampak kebijaksanaan  pemerintah  ataupun krisis ekonomi, serta kurang pengawasan  dari  BKMUPK  sendiri. Selain  itu,  kurang  kerjasama  antara masyarakat,  pihak  kelurahan  dan kecamatan  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  penanggulangan  kemiskinan di  tiap  desa  atau  bisa  dikatakan kebersamaan seluruh anggota masyarakat dalam upaya
menanggulangi kemiskinan di sekitar belum  ada,  sehingga  terkesan  BKM adalah organisasi yang berdiri sendiri di setiap desa.
 Pelaksanaan  penggunaan  dan pengelolaan  dana  ekonomi bergulir Dalam  kegiatan  BKM-UPK baik  mengelola  atau  menggunakan dana ekonomi bergulir atau pinjaman bergulir memerlukan sosialisasi yang matang  kepada  seluruh  anggota masyarakat.
Sosialisasi yang dilakukan BKM, baik dengan perbaikan mental masyarakat,
perbaikan  dan  pendekatan  melalui jalur-jalur  religi.  Membawa  dampak buruk bagi upaya pengentasan kemiskinan  akibat  dari  perilaku masyarakat dan pelaku pembangunan yang kurang memiliki moralitas  dan  keberanian  untuk mengatasi kemiskinan. a) Tidak terjadi perubahan perilaku  secara  kolektif  dari semua  pihak  sesuai  dengan nilai-nilai P2KP. Beberapa indikatornya antara lain:
 Kemiskinan  bukan  tanggung jawab bersama tetapi tanggung jawab individu dalam kelompok  Peran  BKM  bukan  sebagai pengawas dan kontrol sebagaimana  mestinya  dalam aturan P2KP
 Paradigma  pemerintah  lokal bertumpu  pada  potensi  serta kemandirian yang dimiliki dan mengurangi mental ketergantungan dari luar tidak dapat  terwujud  dan  belum menunjukkan  tanda-tanda  ke arah tersebut b) Tidak terjadi kemitraan Sinergis KSM-UPK-BKM dalam program P2KP. Dalam BKM  sendiri, tidak ada kemitraan kepada masyarakat miskin.  Tidak  ada  kerjasama  yang baik antara UPK-BKM dengan masyarakat  miskin  yang  menjadi sasaran  program,  sehingga  program berjalan  tapi  di  sisi  lain  kehilangan jiwa  dan  tujuan  awal  dari  adanya lembaga  tersebut.  Lagi-lagi  masalah kemiskinan  sangat  jauh  di  atasi, sudah  terlupakan,  dilupakan  dan menjadi  hal  yang  tak  perlu  dilihat dan dipedulikan lagi. Padahal
keberadaan serta kinerja kader masyarakat sangat diperlukan, sangat strategis dan vital. c) Lemahnya
pemahaman pengurus  BKM  fungsi  dan peran  mereka  sebagai  agen perubah  dan  pemberdayaan masyarakat.
BKM  yang  bertindak  sebagai motor  penggerak  agar  terdapat partisipasi  aktif  dari  masyarakat sekitar untuk menganggulangi
kemiskinan,  disini  BKM  melakukan pengawasan dengan melihat pembukuan  tiap  bulannya,  melihat angsuran  yang  jatuh  tempo,  agar UPK menagih ke KSM-KSM. Memperbaiki  kemiskinan  dengan bantuan  dan  bimbingan  dari  BKM, dalam pelaksanaan justru tidak dapat mengakses  dana  P2KP  tersebut dikarenakan harus mengembalikan/mengangsur dana pinjaman  tersebut  sehingga  dipakai yang  ekonomi  atas.  Diperlukan partisipasi  aktif  dan  krisis  sebagai bangsa  yang  integral,  untuk  lebih bertanggung  jawab,  dan  mandiri menyelesaikan permasalahan.
Perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas  hanya  bisa  tercapai  bila diawali  dengan  proses  penyadaran masyarakat  mengenai  substansi  dari kegiatan  pengelolaan  dana,  jadi paham apa, mengapa, untuk apa dan bagaimana kegiatan dilakukan.
D. Pokok-Pokok Temuan Penelitian 1. Lemahnya pemahaman pengurus
BKM  fungsi  dan  peran  mereka sebagai agen perubah dan pemberdayaan masyarakat.
2. Tidak  terjadi  perubahan  perilaku secara  kolektif  dari  semua  pihak sesuai dengan nilai-nilai P2KP
3. Ditemukan penyalahgunaan penyaluran  dana  BLM  dan  BOP
BKM
4. Kemacetan  dana  BLM  ekonomi bergulir  yang  sangat  besar, karena  factor  intern  dan  faktor intern.
5. Tidak  terjadi  kemitraan  sinergis KSM-UPK-BKM  dalam  program P2KP
6. Tidak  adanya  kepercayaan  dan kerjasama antara seluruh
komponen  masyarakat  untuk bersama menanggulangi kemiskinan. E. Kesimpulan Program  P2KP  berorientasi pada pemberdayaan masyarakat mandiri  atau  bersama  membangun kemandirian,  dengan  terwujudnya kelembagaan masyarakat lokal mandiri,  yakni  Badan  Keswadayaan Masyarakat (BKM). Lembaga masyarakat  ini  dipercaya  sebagai pengelola  dana  Bantuan  Langsung Mandiri (BLM) dan sebagai pemeduli terhadap kemiskinan di komunitasnya.  Setelah  melakukan analisis  data  mengenai    kinerja  BKM dalam  pengawasan  pengelolaan  dan penggunaan  dana  BLM  ekonomi bergulir P2KP di Kecamatan Adiwerna, diperoleh beberapa kesimpulan berikut ini: 1. Dalam  penyaluran  dana  BLM ekonomi  bergulir  P2KP  oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kecamatan Adiwerna a. Visi,  misi,  tujuan,  prinsip dan nilai-nilai yang dijunjung P2KP tidak diterapkan secara konsisten.
b. Ditemukan penyalahgunaan penyaluran  dana  BLM  dan BOP BKM
2. Dalam  pengelolaan  dana  BLM ekonomi  bergulir  P2KP  oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) di Kecamatan Adiwerna, banyak hambatan dalam menjalani  tugas  sebagai  UPK adalah  kemacetan  yang  sangat besar  karena  faktor  dari  usaha KSM tersebut, kurang sosialisasi
karena  dana  yang  dipinjam dikira  dana  hibah,  dan  banyak faktor  tersendat  di  Ketua  KSM ataupun dari anggota KSM. 3. Penggunaan dana BLM ekonomi  bergulir  P2KP  oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)  di  Kecamatan  Adiwerna sebagian besar digunakan
untuk  modal  usaha,  dan  juga terkadang untuk konsumtif atau kebutuhan  lain  selain  untuk modal usaha.
4. Kinerja BKM dalam pengawasan  pengelolaan  dan penggunaan dana BLM ekonomi  bergulir  P2KP  di Kecamatan  Adiwerna  belum bisa  efektif  dalam  kinerjanya secara kelembagaan, karena:
a. Tidak  terjadi  perubahan perilaku secara kolektif dari semua  pihak  sesuai  dengan nilai-nilai P2KP
b. Tidak terjadi kemitraan Sinergis KSM-UPK-BKM dalam program P2KP c. Lemahnya pemahaman pengurus  BKM  fungsi  dan peran  mereka  sebagai  agen perubah dan pemberdayaan masyarakat.
d. Paradigma pemerintah lokal bertumpu pada potensi serta kemandirian yang dimiliki  dan  mengurangi mental  ketergantungan  dari luar  tidak  dapat  terwujud dan  belum  menunjukkan tanda-tanda ke arah tersebut.
e. Penyaluran  dana  kurang tepat sasaran
f. Belum mampu memberikan kontribusi untuk
meyelesaikan persoalan kemiskinan sifat multi dimensional dan struktural. Daftar Pustaka
Alimadan,  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan Berparadigma Ganda . Jakarta: Rajawali Pers,1992.
Bappenas,  Manual  P2KP  Buku  1:
Pedoman Umum . Jakarta: Tim Persiapan P2KP, 1999. Benyamin Liputo, Pengantar Manajemen . Jakarta: Depdikbud:
Dirjen Diktio P2LPTK,1988.
Djati Julitriarsa dan John Suprihanto, Manajemen  Umun:  Suatu  Pengantar . Yogyakarta: BPFE, 1992.
Doyle  Paul  Johnson,  Teori  Sosiologi Klasik dan Modern dalam Robert M.Z.
Lawang(Ed.). Jakarta: Gramedia, 1988.
H.A.S.Moenir,  Manajemen  Pelayanan
Umum  Di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara, 2000
Parsudi  Suparlan,  Kemiskinan  di Perkotaan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 1993.
Soerjono  Soekanto,  Teori  Sosiologi tentang  Pribadi  dalam  Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
Suyadi  Prawirosentono,  Manajemen Sumber  Daya  Manusia:Kebijaksanaan Kinerja  Karyawan .  Yogyakarta:  BPFE, 1999.
T. Hani Handoko, Manajemen, edisi 2. Yogyakarta: BPFE, 2003.