Ramadhan.  F.  (2021) Analisis  Yuridis  terhadap  Notaris  yang  Publikasi  dan  Promosi  Diri  Ditinjau  Dari Kode Etik di Kota Medan, 7 (1), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 1, Januari 2022

## ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  NOTARIS  YANG  PUBLIKASI  DAN PROMOSI DIRI DITINJAU DARI KODE ETIK DI KOTA MEDAN

## Fahri Ramadhan, Sutiarnoto, Jelly Leviza, Keizerina Devi Azwar
Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia Email: fahriramadhan815@gmail.com, sutiarnoto@usu.ac.id, jelly@usu.ac.id, deviazwar@yahoo.com

## Abstrak
Profesi  Notaris  adalah  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi  oleh  pendidikan pengetahuan profesi Tertentu (keterampilan, kejujuran, dan seterusnya.) Pelayanan lebih  penting  daripada  imbalan,  dengan  rasa  tanggung  jawab  tinggi  dan berkelompok  dalam  suatu  organisasi.  Jadi  harap  mampu  bertindak  sesuai  dengan hukum  jabatan  Notaris,  dan  Kode  etik  notaris  khususnya  dalam  publikasi  atau promosi diri. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara, demikian pula profesi notaris diharapkan pelayanan masyarakat lebih diprioritaskan, dan Negara. Dengan adanya kode etik Notaris, haruslah seorang Notaris menaati dan menjunjung tinggi kode  etik  dalam  menjalankan  profesi  sebagai  Notaris.  Maka  dari  itu  kurang  tepat apabila  seorang  Notaris  melakukan  publikasi  dan  promosi  diri  yang  bisa mengakibatkan  kerugian  bagi  dirinya  dan  organisasi  Notaris  jika  seorang  Notaris melanggar  peraturan  Kode  Etik  Notaris  tentang  seorang  Notaris  melakukan promosi  dan  publikasi  diri.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif  dengan  pendekatan  metode  sosiologi  hukum  dengan  mengumpulkan secara  cermat  data-data  primer  dan  sekunder  di  lapangan.  Penelitian  di  lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Notaris yang melakukan publikasi dan promosi, yaitu Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan. Hasil  Penelitian  yang  diperoleh  dilapangan,  Notaris  wajib  mematuhi  Kode  Etik tentang  publikasi  dan  promosi  diri  yang  merupakan  perintah  dalam  menjalan jabatan sebagai seorang Notaris, Jika seorang tidak menjalankan peraturan tersebut maka  Notaris  harus  bertanggungjawab  perbuatannya  dengan  mengahapus  iklan yang  merupakan  sebuah  kegiatan  publikasi  dan  promosi  dan  juga  Notaris mendapatkan  sanksi  dari  Dewan  Kehormatan  Daerah  sesuai  peraturan  Kode  Etik Notaris  Pasal  6  ayat  (1),  ayat  (2)  dengan  sanksi  teguran,  peringatam. Schorsing (pemecatan  sementara) , onzetting (Pemecatan  secara  hormat) , dan  pemberhentian dengan  tidak  hormat.  Penjatuhan  sanksi-sanksi  sebagaimana  terurai  disesuaikan dengan  kwantitas  dan  kwalitas  pelanggaran  seorang  Notaris.  Permasalahan dianalisis  dengan  teori  peran  dimana  Dewan  Kehormatan  Daerah  berperan  dalam mengawasi  anggota  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sesusai  dengan  UUJN dan  Kode Etik.  Dewan  Kehormatan  Daerah  juga  berharap  kepada  masyarakat  dan Notaris  untuk  selalu  mengawasi  Notaris  yang  melanggar  Kode  Etik  terkhususkan seorang  Notaris  yang melakukan  pelanggaran  Publikasi  dan  Promosi  Diri,  dengan adanya  tindakan  ini  organisasi  Notaris  tetap  terjaga  harkat  dan  martabatnya  di masyarakat dengan status Officum Noble (rumah bangsawan).
Kata Kunci : Notaris; Kode Etik; Publikasi dan Promosi Diri

## Abstract
Notary profession is a field of work that is based on certain professional knowledge education (skills, honesty, etc.). Service is more important than reward, with a high sense  of  responsibility  and  group  in  an  organization.  So  please  be  able  to  act  in accordance with the law of the position of a notary, and the notary code of ethics, especially in publications or self-promotion. Notaries are appointed and dismissed by the state, as well as the notary profession, it is hoped that public services will be prioritized,  and  the  state.  With  the  notary  code  of  ethics,  a  notary  must  obey  and uphold the code of ethics in carrying out his profession as a notary. Therefore, it is not  appropriate  for  a  Notary  to  publish  and  promote  himself  which  can  result  in losses for himself and the Notary organization if a Notary violates the regulations of  the  Notary  Code  of  Ethics  regarding  a  Notary  promoting  and  self-publishing. The research method used is normative juridical with the approach of the sociology of  law  method  by  carefully  collecting  primary  and  secondary  data  in  the  field. Research in the field was conducted through interviews with parties related to the notary  who  conducts  publications  and  promotions,  namely  the  Medan  City Regional Honorary Council.
Research  results  obtained  in  the  field,  the  Notary  must  comply  with  the  Code  of Ethics regarding publication and self-promotion which is an order in carrying out his  position  as  a  Notary.  get  a  sanction  from  the  Regional  Honorary  Council  in accordance with the regulations of the Notary Code of Ethics Article 6 paragraph (1),  paragraph  (2)  with  a  warning,  warning.  Schorsing  (temporary  dismissal), onzetting  (respectful  dismissal),  and  dishonorable  discharge.  The  imposition  of sanctions  as  described  is  adjusted  to  the  quantity  and  quality  of  a  Notary's violation. The problem is analyzed with role theory where the Regional Honorary Council plays a role in supervising Notary members in carrying out their positions in  accordance  with  the  UUJN  and  the  Code  of  Ethics.  The  Regional  Honorary Council also hopes that the public and Notaries will always supervise Notaries who violate the Code of Ethics, especially a Notary who violates Publication and Self- Promotion.
Keywords: Notary Public; Code of Ethics; Publication and Self-Promotion

## Pendahuluan
Notaris  adalah  istilah  profesi  bagi  seseorang  yang  telah  mengenyam  pendidikan hukum,  yang  diberi  wewenang  oleh  pemerintah  untuk  melakukan  urusan  hukum,  oleh karena  itu  profesi  Notaris  adalah  officium  nobile.  Alasan  mengapa  disebut  "rumah bangsawan"  karena  industri  Notaris  sangat  erat  hubungannya  dengan  manusia. Perbuatan  Notaris  dapat  dijadikan  landasan  hukum  atas  harta  benda  pribadi,  hak  dan kewajiban.  Kesalahan  dalam  Notaris  dapat  mengakibatkan  hilangnya  hak  atau  beban atau kewajiban seseorang (Darus, 2017) .
Kode  Etik  Notaris  Bab  I  Pasal  (2)  Ketentuan  Umum  menjelaskan  bahwa  Kode Etik  adalah  seluruh  kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh  Perkumpulan  Ikatan  Notaris Indonesia  yang  selanjutnya  akan  disebut  “Perkumpulan”  berdasarkan  keputusan
Kongres  Perkumpulan  dan/atau  yang  ditentukan  oleh  dan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang  hal itu  dan  yang  berlaku  bagi  serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas  jabatan  sebagai  Notaris,  termasuk  didalamnya  para  Pejabat  Sementara  Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus (Prabawa, 2017).
Dan Kode Etik Notaris Bab I Pasal (3) “menjelasakan bahwa disiplin organisasi adalah  kepatuhan  anggota  terhadap  Peraturan-Peraturan  dan  keputusan-keputusan perkumpulan”,  pentingnya  sebuah  kedisiplinan  seorang  Notaris  dalam  menjalankan tugasnya untuk selalu patuh terhadap peraturan Kode Etik Notaris maupun UUJN. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan  Notaris  Indonesia  (untuk  selanjutnya  disebut  INI),  dimana  berlaku  serta  wajib ditaati  oleh  seluruh  anggota  perkumpulan  maupun  orang  lain  yang  memangku  jabatan Notaris  baik  dalam  pelaksanaan  jabatan  maupun  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan- perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris.
Pembatasan  Notaris  memiliki  ruang  untuk  menjalankan  profesinya  sehingga notaris  Hati-hati  dalam  menjalankan  suatu  profesi,  jangan  sampai  lalai,  dan  segera miliki Bertanggung jawab atas kontrak yang dibuat oleh notaris. kontrak Sebelum atau oleh  notaris  Dan  tata  cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Notaris  dan  Kode  Etik Notaris.    Seorang  Notaris  harus  memiliki  sikap  yang  berdasarkan  Kode  Etik  Notaris didalam  Bab  III  tentang  kewajiban  Pasal  3  ayat  (4)  ialah  “berperilaku  jujur,  mandiri tidak  berpihak,  amanah,  seksama,  penuh  rasa  tanggung  jawab,  berdasarkan  peraruran perundang-undangan  dan  isi  sumpah  jabatan  Notaris”.  Berbagai  realisasi  dari  sikap  di atas,  menjabat  sebagai  kantor  cabang/  perwakilan  atau  menggunakan  media  massa promosi  merupakan  sikap  yang  tidak  memiliki  nilai  kemandirian  dan  kejujuran,  oleh karena itu perilaku tersebut dilarang oleh "Kode Etik" oleh Notaris (Hadjon, 2001) .
Didalam  penjelasan  Pasal  Kode  etik  Notaris  tidak  menjelaskan  secara  jelas mengenai  definisi  dari  tindakan  yang  dianggap  sebagai  publikasi  atau  promosi  diri. Publikasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (untuk  selanjutknya  disebut  KBBI) dapat  diartikan  sebagai  pengumuman  atau  penerbitan.  Publikasi/  publisitas  menurut pendapat  Boyd,  definisi  promosi  adalah  upaya  membujuk  orang  untuk  menerima produk,  konsep  dan  gagasan.    Menurut  H.  Indriyo  Gitosudarmo  dalam  (Tasruddin, 2015) publikasi adalah “suatu alat promosi yang mampu membentuk opini masyarakat secara  cepat,    sehingga  disebut  sebagai  suatu  usaha  untuk  mensosialisasikan  atau memasyarakatkan suatu produk”.
Promosi  berdasarkan  KBBI  memiliki arti  yaitu:  kenaikan  pangkat,  naik  pangkat, hal  memperoleh  gelar  doktor,  pemberian  gelar  doktor  yang  dilakukan  dengan  ucapan khusus, perkenalan (dalam rangka memajukan usaha, dagang dan sebagainya), reklame. Promosi  menurut  Tjiptono  pada  hakikatnya  adalah  “suatu  komunikasi  pemasaran, artinya  aktifitas  pemasaran  yang  berusaha  menyebarkan  informasi,  mempengaruhi/
membujuk,  dan  atau  mengingatkan  pasar  sasaran  atas  perusahaan  dan  produknya  agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan”. Promosi menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) adalah: “Kegiatan pengenalan  atau  penyebarluasan  informasi  suatu  barang  dan/  atau  jasa  untuk  menarik minat  beli  konsumen  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  akan  dan  sedang diperdagangkan.”
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  menunjukkan  adanya  perbedaan  mengenai publikasi  dan  promosi.  Publikasi  merupakan  suatu  tindakan  hanya  sebatas  kepada pemberian  informasi  mengenai  seseorang,  barang  ataupun  organisasi  tertentu  agar diketahui  secara  luas  oleh  masyarakat.  Promosi  merupakan  suatu  tindakan  kelanjutan dari kegiatan publikasi yaitu adanya usaha untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain.  Kegiatan  promosi  umumnya  digunakan  dalam  rangka  untuk  memajukan  suatu kegiatan  usaha  dengan  cara-cara  tertentu  seperti  menginformasikan  suatu  barang  atau jasa bahkan informasi mengenai seseorang atau sebuah organisasi agar diketahui secara luas di masyarakat.
Penelitian  ini  juga  menemukan  kasus  Notaris  melakukan  kegiatan  pelanggaran Kode  Etik  Pasal  4  ayat  (3),    Notaris  yang  melanggar  yaitu  (untuk  selanjutnya  Notaris pertama  disebut  Notaris  Y)  dan  (untuk  selanjutnya  Notaris  kedua  disebut  Notaris  X) yang  berkaitan  dengan  tesis  yakni  adanya  putusan  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota Medan  memberikan  sanksi  terhadap  Notaris  Y  dan  Notaris  X  yang melanggar  Pasal  4 ayat  (3)  tentang  promosi  dimana  Notaris  Y  mengundang  Notaris  X  dalam  peresmian kantor  Notaris  Y  disebuah  media  cetak  (koran)  dimana  dalam  surat  kabar  tersebut terdapat nama kedua Notaris Y dan Notaris X dengan jabatan sebagai seroang Notaris, tindakan  ini  Notaris  Y  dan  Notaris  X  tersebut  di  panggil  oleh  Dewan  Kehormatan Daerah Kota Medan untuk memberikan keterangan lebih lanjut untuk tindakan yang di perbuatnya  Notaris  Y  dan  juga  Notaris X  dijatuhkan  hukuman  berdasarkan  Kode  Etik Pasal 6 tentang sanksi yakni teguran dan juga peringatan. Dalam mengambil kasus ini mengenai  putusan  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota  Medan  tahun  2016  tersebut  akan membahas  dari  sisi  penerapan  pasal  Pasal  4  ayat  (3)  dan  Dewan  Kehormatan  Daerah Kota  Medan  dalam  penerapan  Kode  etik.  Putusan  tersebut  berdasarkan  Dewan Kehormatan  Daerah  Kota  Medan  dengan  Nomor:  006/DKD-INI/III/2016  dan  Nomor: 05/DKD-INI/III/2016.
Walaupun  kegiatan  promosi  sudah  jelas  di  atur  dalam  Kode  Etik  Notaris  masih ada  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  Pasal  tesebut  bagaimana  dengan  kegiatan yang belum diatur dalam Kode Etik Notaris tesebut dengan ini tindakan Notaris dalam menjalankan  atau  memahami  tentang  pasal  tersebut  masih  salah  dalam  penafsiran dikarenakan  pasal  tersebut  belum  menjelasakan  secara  detail  dan  melakukan  suatu perkembangan  atau  penambahan  kegiatan  apa  saja  dalam  promosi  tersebut,  contoh notaris yang melanggar pasal tersebut ialah notaris mencantumkan Jabatannya didalam akun  sosial  medianya,  membuat  postingan  dirinya  dan  foto  kantor  seorang  Notaris, menyebarkan  kegiatan  kantor  didalam  postingan  di  sosial  media  manapun,  membuat
website atau blog Notaris,  diketahui di era zaman digital promosi bisa sangat cepat dan mudah dilakukan seorang siapapun dan dimanapun itu.
Tindakan  Notaris  yang  memanfaatkan  media  sosial  dalam  melakukan  promosi yang  mencantumkan  nama  dan  jabatannya  dalam  kegiatannya  di  media  sosial  yang dapat  ditemui  dengan  sangat  mudah  hanya  dengan  mengetikan  kata,  Notaris  dan #Notaris/PPAT,  padal  kolom  search  aplikasi  media  sosial  instagram,  sehingga  akan memperlihatkan nama-nama dari Notaris yang bersangkutan. Tindakan tersebut bentuk ketidakpastian Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang hanya menyebutkan pasal yang diartikan  menjadi  multi  tafsir.  Sedangkan  disisi  lain,  apabila  dalam  postingan  sosial media  dan  blognya  tersebut  ditemukan  hal-hal  yang  bersifat  promosi  maka  notaris tersebut  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  Notaris  Indonesia,  karena Kode  Etik  Notaris  melarang  notaris  “untuk  melakukan  publikasi  atau  promosi  diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya dengan menggunakan sarana media cetak dan  elektronik”.  Jika  dalam  website  dan blog  itu  ditemukan  pelanggaran  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  Kode  Etik  Notaris  maka  terhadap  notaris  yang bersangkutan  hanya  dapat  diberikan  sanksi  secara  internal  oleh  Dewan  Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai penegak Kode Etik Notaris Indonesia.
Dikarenakan  Pasal  tersebut  masih  belum  jelas  pengaturannya  maka  disinilah Notaris memanfaatkan media apa saja untuk melakukan promosi secara tidak langsung dan  dalam  melaksanakan  jabatannya  dalam  kegiatan  apapun  Notaris  harus merahasiakan  dirinya  sebagai  seorang  Notaris,  walaupun  atas  permintaan  dari  klien untuk  mempermudah  klien  berkomunikasi  dengan  notaris  adalah  tidak  dapat dibenarkan,  hal  ini  karena  notaris  dalam  melaksanakan  tugas  jabatannya  wajib merahasiakan sesuai dengan sumpah atau janji jabatan adalah:
Pasal  4  ayat  (2)    Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  30  Tahun  2004  yang adalah  “Sumpah/janji  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berbunyi  sebagai  berikut Saya  bersumpah/berjanji:  bahwa  saya  akan  patuh  dan  setia  kepada  Negara  Republik Indonesia,  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  serta  peraturan  perundang-undangan lainnya.  bahwa  saya  akan  menjalankan  jabatan  saya  dengan  amanah,  jujur,  saksama, mandiri,  dan  tidak  berpihak.  bahwa  saya  akan  menjaga  sikap,  tingkah  laku  saya,  dan akan  menjalankan  kewajiban  saya  sesuai  dengan  kode  etik  profesi,  kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau  dalih  apa  pun,  tidak  pernah  dan  tidak  akan  memberikan  atau  menjanjikan” (Arliman, 2016).
Pesan  tersirat  dari  Pasal  tersebut  ialah  dimana  Notaris  harus  menjunjung  tinggi peraturan  yang  sudah  di  tentukan  oleh  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  (untuk selanjutnya  disebut  INI)  dan  menjalankan  segala  peraturan  yang  sudah  melekat  sejak seorang diangkat dan di sumpah menjadi seorang Notaris, maka dari itu seorang Notaris harus menjaga dirinya dari peraturan yang berlaku.
Jadi  walaupun  terdapat  pelanggaran,  maka  hal  tersebut  merupakan  tanggung jawab  etis  notaris  yang  berkaitan  dengan  norma  moral  yang  merupakan  ukuran  bagi notaris.  Adapun Fungsi etika bagi notaris meliputi empat jenis normal, (Arliman, 2016) yaitu:
a. norma agama, merupakan aturan dari Tuhan dan ditegakkan oleh perangkat agama,
b. norma  hukum,  adalah  norma  yang  dibuat  oleh  penguasa  (negara)  dan  memiliki sanksi yang tegas,
c. norma  kesusilaan,  merupakan  norma  yang  mengatur  secara  universal  tentang kehidupan manusia secara humanistik,
d. norma kesopanan, yang bersifat particular atau khusus mengatur masyarakat tertentu dan ditegakkan oleh masyarakat tertentu tersebut.
Norma-norma  tersebut  saling  bertaut  satu  sama  lain,  yang  kemudian mencerminkan  etika  dan  moral  yang  baik,  jika  dipatuhi  dalam  menjalankan  pekerjaan atau  profesi  apapun.  Berkaitan  dengan  notaris  yang  telah  diatur  secara  spesifik  dalam UUJN  dan  Kode  Etik  Jabatan  Notaris  untuk  dijadikan  kompas  dan  standarisasi  sikap seorang notaris. Apabila seorang notaris tidak menjalankan norma tersebut diibaratkan pasal-pasal yang ada didalam kode etik hanyalah sebatas tulisan semata, norma tersebut haruslah  dijunjung  tinggi  oleh  seorang  notaris  untuk  menjalankan  Kode  Etik  Jabatan Notaris dikarnakan seorang Notaris ialah pelayan publik bagi masyarakat.
Untuk memantau dan menerapkan Kode Etik ini, dibentuklah Dewan Kehormatan INI untuk memeriksa dan Putuskan dugaan pelanggaran Kode Etik ini Bersifat internal atau  tidak  terkait  dengan  kepentingan  masyarakat  langsung  ( Suhrawardi,  2012 ). Pengawasan  adalah  proses  pengamatan  dari  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan  rencana  yang  telah  ditentukan  sebelumnya (Abdurahman,  2011). Perangkat organisasi yang mengatur/mengurusi masalah penegakan hukum dan mengawasi profesi Notaris  yang  mengemban  tugas  dimaksud  adalah  Dewan  Kehormatan  merupakan lembaga yang dibentuk oleh organisasi INI dalam melakukan pengawasan dalam ruang lingkup  Kode  etik  Notaris.  Sementara  Dewan  Kehormatan  bekerjasama  dan berkoordinasi  dengan  Majelis  Pengawas  untuk  melakukan  upaya  penegakan  kode  etik berdasarkan  ruang  lingkup  UUJN  maupun  Kode  etik  Notaris  sebagaimana  yang diamanatkan pada Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UUJN.
Kondisi  perkembangan  saat  ini  pada  era  digital  yang  saat  ini  berkembang terkhususkan di bidang komunikasi dan informasi, UUJN dan Kode Etik notaris dinilai belum  mengatur  atau  mewadahi  mengenai  perkembangan  era  digital    terutama  dalam pemanfaatan  teknologi  seperti  media  sosial  bagi  Notaris    dalam  memberikan penyuluhan  hukum  dan  bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dilarang  untuk  menghindari tindakan yang tergolong publikasi dan promosi Notaris dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial. Penerapan sanksi atau akibat hukum atas pelanggaran  Kode  etik  Notaris  dan  UUJN  menjadi  tidak  efektif  yang  menimbulkan ketidak pastian hukum dan akan berakibat pada peran Majelis Pengawas Notaris sebagai
lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh pengetahuan  yang  benar  melalui  langkah-langkah  tertentu  secara  sistematis.  Dalam penelitian  hukum,  dikenal  bermacam-macam  jenis  dan  tipe  penelitian.  Hukum  dalam artinya  yang  luas  dan  keterkaitannya  dengan  kehidupan  masyarakat,  pada  dasarnya dibangun berdasarkan kerangka ilmu pengetahuan ilmiah (science). Hal ini dapat dilihat berdasarkan  sudut  pandang  dan  cara  peninjauannya,  serta  pada  umumnya  suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan  penerapan  yang  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  disiplin  ilmu.  Penentuan  macam atau jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta setiap analisas data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian, semua itu harus dilakukan guna untuk mencapai nilai validitas  data  yang  tinggi,  baik  dari  data  yang  dikumpulkan  hingga  hasil  akhir  dari penelitian yang dilakukan ( Waluyo, 2015 ).
Penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis, metodologis  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisis  dan kontruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah.  Metode  penelitian merupakan  penelitian  yang  menyajikan  bagaimana  cara  atau  langkah-langkah  yang harus  diambil  dalam  suatu  penelitian  secara  sistematis  dan  logis  sehingga  dapat dipertanggung  jawabkan  kebenarannya.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  metodologi merupakan unsur yang mutlak melakukan suatu penelitian,
Mengenai  pembahasan  lebih  lanjut  dari  penulisan  tesis  ini  memakai  metode penelitian  yuridis  normatif  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  objektif  (norma hukum) (Soerjono  &  Mamudji,  2006), yaitu  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap masalah hukum.  Ronal Dworkin menyatakan penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian  doktrinal (doktrinal  reseach) ,  yaitu  suatu  penelitian  yang  menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process).

## Hasil dan Pembahasan
A. Bagaimana  Akibat  Hukum  Promosi  Notaris  Melalui  Media  Sosial  Ditinjau  Dari UUJN Dan Kode Etik Notaris
Dengan  semakin  populernya  jaringan  sistem  komputer,  Menggunakan infrastruktur sistem komunikasi yang ditandai dengan meningkatnya Internet populer di  seluruh  dunia  sebagai  "jaringan  dalam  jaringan”.  Sejalan  dengan  perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi para  notaris  di  Indonesia.  Tujuan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi ini  salah  satunya  adalah  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik. Pemanfaatannya  telah  menjadi  bagian  terpenting  terutama  untuk  kapasitas  profesi
hukum  khususnya  bagi  notaris  dalam  menjalankan  fungsi  dan  jabatannya  sebagai pejabat  publik,  antara  lain  digunakan  untuk  penyebarluasan  dokumentasi  hukum, informasi  hukum,  bahkan  untuk  memecahkan  suatu  persoalan  hukum  yang  terkait dengan profesi notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
Hal  tersebut  diyakini  oleh  kebanyakan  para  penggunanya  sebagai  suatu kehadiran  alam  baru  yang  tidak  ada  ketentuan  hukumya  sama  sekali,  dan  terlepas dari  keberadaan  sistem  hukum  yang  selama  ini  berlaku  dan  belakangan  ini  baru disadari  bahwa  penggunaan  sistem  komputer  sebagai  media  elektronik  dan  sistem komunikasi  ternyata  juga  berakibat  hadirnya  suatu  Media  Komunikasi  baru  dalam penyajian informasi kepada masyarakat yakni dalam perkembangan dari media cetak menjadi media Elektronik.
Di  era  informasi,  keberadaan  informasi  menjadi  bermakna  dan  berguna  Ini sangat  penting  dalam  semua  aspek  kehidupan,  ini  adalah  kebutuhan  hidup  Untuk semua  orang,  apakah  itu  individu  atau  organisasi.  Dan  dengan  Menjadi  lebih  dan lebih sadar akan pentingnya informasi, dan kemudian Juga telah memupuk semangat penyebaran  globalisasi  yang  sangat  terkait  dengan  sistem  perdagangan  bebas, membuat  para  pelaku  usaha  harus  bekerja  keras  Semakin  luas  dan  pengembangan bisnis  global  untuk  menang  Persaingan  global  untuk  mencapai  keuntungan  yang optimal.
Melihat peluang besar untuk mendapatkan lebih banyak klien dan Notaris lebih menguntungkan,  dan  kemudian  melalui  berbagai  metode  Promosikan  dengan sengaja.  Promosi  media  elektronik  sebagai  notaris  adalah  Pelanggaran  terhadap larangan  yang  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  Kode  Etik  ini  Etika  Notaris,  karena penyebaran  informasi  nyata  yang  relevan  sudah  jelas  Status  notaris  dan  alamat kantornya.
Terdapat  beberapa  halaman  yang  dapat  digunakan  oleh  notaris,  seperti instagram,  blogspot,  facebook,  twitter,  dan  masih  banyak  lagi.  Banyak  kita  jumpai notaris yang mempunyai blog maupun laman jejaring sosial lainnya dan mereka juga mencantumkan  nama  dan  jabatannya  agar  bertujuan  menarik  perhatian  masyarakat. Tindakan Notaris yang memanfaatkan media sosial dalam melakukan promosi yang mencantumkan  nama  dan  jabatannya  dalam  kegiatannya  di  media  sosial,  dalam prakteknya  menemui  notaris-notaris  yang  melakukan  tindakan  serupa,  yang  dapat kita  temui  dengan  sangat  mudah  hanya  dengan  mengetikan  kata,  Notaris  dan Notaris/PPAT,  padal  kolom  search  aplikasi  media  sosial  instagram,  sehingga  akan memperlihatkan  nama-nama  dari  Notaris  yang  bersangkutan.  contoh  notaris  yang melanggar pasal tersebut ialah notaris mencantumkan jabatannya didalam akun sosial medianya, membuat postingan dirinya dan foto kantor seorang Notaris, menyebarkan kegiatan kantor didalam postingan di sosial media manapun, melakukan penyuluhan hukum  secara  online  dengan  mencantumkan  jabatannya  didalam  kegiatan  tersebut, membuat  website  atau  blog  Notaris,  diketahui  di  era  zaman  digital  promosi  bisa sangat cepat dan mudah dilakukan seorang siapapun dan dimanapun itu.
Melihat dari contoh iklan diatas masih banyak kelemahan dari peraturan yang ada  dari  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris  yang  belum  mengaturnya  tetapi  kita  ada beberapa  Pasal  untuk  acuan  jika  terjadi  pelanggaran  seperti  kasus  yang  dijelaskan dengan mengaitkan dua peraturan yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris yaitu :
Pasal-pasal  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang  digolongkan  melanggar ketentuan dengan beriklan di media sosial :
a. Pasal 2 UUJN
“Maka  sudah  selayaknya  Notaris  tidak  boleh  melakukan  kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.”
b. Pasal 7 ayat (2)
Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  dikenai  sanksi  berupa:  a)  Peringatan  tertulis;  b)  Pemberhentian  sementara; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian dengan tidak hormat
c. Pasal 9 ayat (1) UUJN
UUJN“Notaris  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  karena:  a)  Dalam proses  pailit  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang;  b)  Berada  di  bawah pengampuan;  c)  Melakukan  perbuatan  tercela;  atau  d)  Melakukan  pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
d. Pasal 12 huruf (c) “Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan
Notaris”
e. Pasal 16 huruf (a)
“bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”
Pasal-pasal  Kode  Etik  Notaris  yang  digolongkan  melanggar  ketentuan  dengan beriklan di media sosial :
a. Pasal 4 angka 3
Notaris  dan  orang  lain  yang  memangku  dan  menjalankan  jabatan  Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama- sama dengan mencantumkan nama dan jabatnnya. Menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a. Iklan, b. Ucapan selamat, c. capan terima kasih; d.  Kegiatan  pemasaran  e.  kegiatan  sponsor,  baik  dalam  bidang  sosial,  keagamaan maupun olahraga.
b. Pasal 4 angka 4
“Notaris dilarang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.”
c. Pasal 4 angka 15 huruf a
“Notaris  dilarang  melakukan  perbuatan-perbuatan  lain  yang  secara  umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris”
Aturan  larangan  terkait  publikasi  promosi  Notaris  dalam  bentuk  iklan  yang diatur  oleh  peraturan  kode  Etik  ini  menimbulkan  ketidak  pastian  dikarenakan  tidak ada  batasan  aturan  yang  menjelaskan  secara  khusus  bentuk  perbuatan  seperti  apa
yang termasuk dalam bentuk kegiatan publikasi ataupun promosi, karena mengingat perkembangan teknologi saat ini hampir seluruh kegiatan masyarakat menggunakan media  Elektronik  guna  mempermudah  pekerjaan  maupun  hubungan  bersosial,  hal tersebut  bertujuan  agar  pekerjaan  lebih  efektif  dan  efesien,  jika  dengan  adanya peraturan  Kode  Etik  yang  saat  ini  berlaku,  yang  tidak  memberikan  penjelasan batasan  secara  jelas,  maka  Notaris  Selaku  pejabat  umum  di  rasa  tidak  ikut mendukung  perkembangan  teknologi  saat  ini,  karena  sangat  dimungkinkan  di  era digital  saat  ini  kedepannya  kebutuhan  akan  media  Elektronik  juga  dirasa  akan memberikan kemudahan bagi Notaris.
Menurut hasil Wawancara dengan Pengurus Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan,  walaupun  peraturan  belum  mewadahi  tentang  Notaris  melakukan  publikasi dan  promosi  diri  tetapi  sebagai  notaris  harus  menjalankan  peraturan  UUJN  Pasal  4 ayat  (2)  tentang  sumpah  jabatan  Notaris  dimana  seorang  Notaris  haruslah  berjanji dan  setia  kepada  peraturan  yang  ada  dan  juga  juga  harus  memaknai  isi  Kode  Etik Pasal 4 ayat (3) yang dimana isi Pasal tersebut menyebutkan “melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik”.
Notaris  pada  prinsipnya  tidak  diperkenankan  mempromosikan  diri  secara langsung.  Promosi  yang  dilakukan  seharusnya  sifatnya  hanya  dari  mulut  ke  mulut dari  orang  yang  merasa  nyaman  atas  pelayanan  yang  telah  dilakukan  oleh  seorang Notaris.  Prinsip  tersebut  tetap  dipegang  teguh  oleh  Notaris.  Secara  terang-terangan tidak mempromosikan diri dalam menjalankan profesinya. Tidak terlihat baik dalam media cetak maupun elektronik, seorang Notaris mempromosikan diri melalui media tersebut. Akan tetapi sedikit banyak juga dijumpai dalam bentuk ucapan selamat atas suatu hal yang disampaikan oleh seorang Notaris dalam media cetak”.
B. Analisis Kasus
Mengacu  pada  Pasal  4  ayat  (3)  tentang  Larangan  Kode  Etik  Notaris  yang berbunyi  “melakukan  publikasi  atau  promosi  diri,  baik  sendiri  maupun  secara bersama-sama,  dengan  mencantumkan  nama  dan  jabatannya,  menggunakan  sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:
1. Iklan
2. Ucapan Selamat
3. Ucapan Belasungkawa
4. Ucapan Terima Kasih
5. Kegiatan Pemasaran
6. Kegiatan Sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga” Didalam kasus ini telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik dimana Notaris
Y  melakukuan  peresmian  kantor  dengan  mengundang  Notaris  X  dan  rekan sejawatnya  yang  diterbitkan  dalam  sebuah  media  cetak  (koran)  dengan  judul  iklan “SELAMAT & SUKSES untuk peresmian kantor Notaris Y” pada Harian “Analisa” Terbitan 2016 dengan Nomor: 15398, tanggal 22-03-2016 (dua puluh dua Maret dua ribu  enam  belas)  terdapat  dihalaman  3,  dimana  dari  pernyataan  yang  dibuat  oleh
Notaris  Y  ialah  salah  dikarnakan  Notaris  Y  juga  mengundang  Notaris  X  dalam peresmian kantornya dan membuat jabatan selaku seorang Notaris, dimana diketahui jabatan hanya ada didalam akta saja.
Dalam  berjalannya  iklan  tersebut  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota  Medan melakukan  tindakan  dengan  memanggil  Notaris  Y  dan  memberikan  pemeriksaan kepada Notaris Y untuk memberikan penjelasaan atas perbuatanya yang merupakan dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Pasal  4  ayat  (3).  Dalam  berjalan  pemeriksaannya, Notaris  Y  memberikan  keterangan  dalam  kasus  tersebut  dengan  membenarkan bahwasanya  Notaris  Y  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  dengan  melakukan pemasangan Iklan “SELAMAT&SUKSES atas Peresmian Kantor Notaris Y” dengan mengundang Notaris X dan rekan sejawat dari Notaris Y, dimana undangan tersebut berada didalam surat kabar tersebut yang juga mencantumkan gelar Jabatan seorang Notaris.  Dari  penjelasan  dari  Notaris  Y  tersebut  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota Medan  menetapkan  kepada  Notaris  Y,  secara  meyakinkan  telah  melakukan pelanggaran  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  (b)  dan  memberikan  sanksi  kepada  Notaris  Y berupa “Teguran”. Keputusan ini Notaris Y menerima dan mengakui dirinya bersalah dengan  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris.  keputusan  tersebut  ditetapkan dengan  di  tanda  tangani  oleh  Ketua  DKD,  Wakil  Ketua  DKD  dan  Sekretaris  DKD pada tanggal 01 April 2016, dengan surat tebusan untuk diketahui oleh:
1. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) Kota Medan
2. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil INI) Sumatera Utara
3. Dewan  Kehormatan  Wilayah  Ikatan  Notaris  Indonesia  (DKW-INI)  Sumatera Utara.
4. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) di Jakarta
5. Dewan  Kehormatan  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (DKP-INI)  di  Jakarta Pertinggal
Dan  Dewan  Kehormatan  Daerah  juga  mengambil  keputusan  untuk  Notaris  X tertuang  dalam  surat  Keputusan  Nomor:  05/DKD-INI/III/2016  Memutuskan  dan menyatakan Notaris X secara meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (3)  tentang  Larangan  Kode  Etik  Notaris  huruf  (b)  dan  memberi  sanksi  kepada Notaris X berupa “Peringatan” Pada tanggal 01-04-2016 (satu April dua ribu enam belas). Selaku Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan bertugas untuk :
1. melakukan  pembinaan,  bimbingan,  pengawasan,  pembenahan  anggota  dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas  dugaan  pelanggaran  ketentuan  Kode Etik  dan/atau  disiplin  organisasi,  yang  bersifat  internal  atau  yang  tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama.
3. Memberikan  saran  dan  pendapat  kepada  Pengawas  Daerah  atas  dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
Dalam  kasus  ini  tidak  dibenarkan  kepada  seorang  Notaris  untuk  melakukan kegiatan  yang  bisa  melanggar  Kode  Etik  bukan  hanya  kepada  Pasal  4  ayat  (3)  saja tetapi seluruh kaidah Kode Etik Notaris.
C. Pertanggung  Jawaban  Notaris  Yang  Melanggar  Pasal  4  ayat  (3)  tentang  Larangan Kode Etik Notaris Kode Etik Notaris Tentang Promosi Diri Oleh Notaris Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah bahwa kamu wajib  menanggung  segala  syarat,  jadi  kamu  wajib  menanggung  segala  sesuatunya atau  memikul  tanggung  jawab  dan  menanggung  akibatnya.  Menurut  Hans  Kelsen, konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab, di mana satu orang harus memikul tanggung jawab, dan setiap perbuatan hukum harus kembali memberikan akibat hukum terhadap perbuatan-perbuatan individu tersebut.
Notaris  menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan  undang-undang  lainnya.  Sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan fungsi  sosial  untuk  membuat  akta  otentik  berdasarkan  permohonan  penghadap  atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta, seorang notaris dapat dibebani  tanggung  jawab  perbuatannya  sehubungan  dengan  pekerjaannya  dalam membuat akta tersebut.
Ruang  lingkup  pertanggung  jawaban  Notaris  meliputi  kebenaran  materiil  atas akta  yang  dibuatnya.  Mengenai  tanggung  jawab  Notaris  selaku  pejabat  umum  yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat, yaitu :
1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
3. Tanggung  jawab  Notaris  berdasarkan  Peraturan  Jabatan  Notaris  terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
4. Tanggung  jawab  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  berdasarkan  kode etik Notaris.
Teori  pertanggungjawaban  menjelaskan  bahwa  sseorang  bertanggung  jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.  Ini  berarti  bahwa  di  bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal perbuatan  yang  dilakukan  itu  bertentangan.  Hans  Kelsen  membagi  pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:
1. Pertanggung  jawaban  individu  yaitu  pertanggungjawaban  yang  harus  dilakukan terhadap planggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggung  jawaban  kolektif  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain,
3. Pertanggung  jawaban  kolektif  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
4. Pertanggung  jawaban  mutlak  yang  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung jawab  atas  pelanggaran  yang  dilakukannya  karena  tidak  sengaja  dan  tidak diperkirakan.
Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab seorang Notaris  dalam  hal  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris.  Sebagai  pejabat  publik,  notaris memiliki  Kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dan  dilaksanakan  agar Notaris.  Selain  tanggung  jawab  notaris  selama  masa  jabatannya,  tanggung  jawab yang  harus  dipikul  Notaris  juga  harus  mengeksekusi  dan  melekat  pada  notaris Sekalipun  notaris  telah  berakhir  masa  jabatannya atau telah  Masuk  pensiun.  Dalam menjalankan  tugas  notaris  Setelah  masa  jabatan  berakhir,  bentuk  tanggung  jawab dapat Ada beberapa jenis tanggung jawab, antara lain:
1. Tanggung  Jawab  Notaris  berdasarkan  Peraturan  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Sanksi yang  dijatuhkan  mengenai  pelanggaran  kepada  Notaris  didalam  Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berupa :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pemberhentian sementara
d. Pemberhentian dengan hormat, atau
e. Pemberhentian dengan tidak hormat
Penjatuhan  sanksi  ini  berupa  sanksi  administratif  yang  diberikan  apabila Notari  melanggar  ketentuan  yang  diatur oleh  UUJN  nomor  02  tahun  2014  yakni melanggar Pasal 2, Pasal 4 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 huruf (c), Pasal 16 huruf (a).
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  sebagai  seorang  Notaris  harus  memahami pesan tersirat dari UUJN dalam menjalankan kode etik dalam tindakan publikasi atas promosi diri terhadap Notaris, didalam kasus dijelaskan dalam penelitian ini tindakan  Notaris  dalam  menjalankan  atau  memahami  isi  pesan  dari  Pasal  4  ayat (3) tentang Larangan Kode Etik Notaris Kode Etik tentang promosi ialah tindakan yang  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  perbuatannya  yang  menurut peraturan sudah melanggar UUJN dan juga Kode EtikDKD)
2. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris
Perbuatan  notaris  berkaitan  dengan  sudut  pandang  integrasi.  Jika  seorang notaris melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya, maka tidak hanya merugikan  notaris  itu  sendiri,  serta  organisasi  profesi  (Ikatan  Indonesia  Notaris), masyarakat,  dan  bangsa.    Hubungan  profesi  notaris  dengan  organisasi  profesi notaris diatur dalam kode etik notaris. Adanya kode etik notaris merupakan akibat logis dari suatu jenis pekerjaan yang disebut profesi. Khusus untuk profesi hukum sebagai profesi yang disegani, ada beberapa nilai profesional yang harus dipegang teguh, yaitu:
a. Kejujuran
b. Eutentik
c. Bertanggung Jawab
d. Kemandirian Moral
e. Keberanian Moral
Ketidaktaatan  atau  pelanggaran  terhadap  suatu  kewajiban  yang  tercantum dalam  aturan  hukum  mengakibatkan  terjadinya  ketidak  teraturan  yang  sebenarnya tidak diinginkan. oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi  yang  dipakai  untuk  penegakan  hukum  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang biasa  berisi  suatu  larangan  atau  yang  mewajibkan.  Dengan  demikian  pada  sanksi pada  hakikatnya  merupakan  instrumen  yuridis  yang  biasanya  di  berikan  apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar,  dan  di  balik  pintu  ketentuan  perintah  dan  larangan  (geen  verboden) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.
Menurut hasil Wawancara dengan Pengurus Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan  Kedudukan  Dewan  Kehormatan  Daerah  ialah  Bentuk  pertanggung  jawaban Notaris meliputi Pasal 4 ayat (3) terhadap Kode Etik Notaris. Akibat hukum terhadap melanggar Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris yang melakukan suatu perbuatan melawan  Hukum  adalah  tidak  sesuai  dengan  Kode  Etik  yang  terdapat  di  dalam aturan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  menjadi  Notaris  tersebut  tidak menjalankan  profesinya  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  yang  dapat  menyebabkan kerugian bagi Notaris itu sendiri maupun pihak lain yang mempercayainya.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  notaris  tidak  hanya  harus  tunduk  pada  UUJN, tetapi  juga  harus  tunduk  pada  kode  etik  profesi  dan  bertanggung  jawab  terhadap masyarakat,  organisasi  profesi  (INI)  dan  negara  yang  dia  layani.  Pelanggaran terhadap kode etik notaris adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh anggota  organisasi  perkumpulan  (INI)  atau  jabatan  notaris  lainnya  yang  melanggar etika dan/atau tata tertib organisasi dan segala pelanggaran yang dibuat oleh Notaris haruslah bertanggung jawab.
Dalam  Pasal  6  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  penjatuhan  sanksi-sanksi sebagaimana  terurai  di  ayat  (1)  terhadap  anggota  yang  melanggar  kode  etik  di sesuaikan  dengan  kuantitas  dan  kualitas  pelanggaran  yang  dilakukan  anggota tersebut.  Dewan  Kehormatan  merupakan  alat  perlengkapan  perlengkapan perkumpulan  yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  atas  pelanggaran  terhadap kode  etik  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelanggarannya  sesuai  dengan kewenangan  masing-masing.  Adapun  bentuk  pertanggung  jawaban  Notaris  dalam melanggar Pasal 4 ayat (3) di kota Medan ialah:
1. Temuan Fisik
Dalam  kasus  ini  Notaris  langsung  dipanggil  oleh  Dewan  Kehormatan Daerah  Kota  Medan  ini  adalah  bentuk  preventiv  Dewan  Kehormatan  Daerah dalam  mengawasi  Notaris  yang  melanggar  Pasal  4  ayat  (3)  dan  Notaris  harus memberikan  keterangan  lebih  lanjut  terhadap  perbuatannya  dan  bertanggung jawab  dalam  melakukan  kegiatan  promosi.  Dikarenakan  bentuk  promosi  ini
bersifat  fisik  atau  tidak  bisa  dikembalikan  atau  diubah  secara  langsung  dalam kegiatannya maka dari itu jika seorang Notaris melanggar Pasal 4 ayat (3) Dewan Kehormatan  Daerah  langsung  memanggil  Notaris  untuk  bertanggungjawab  dan Notaris  diberikan  sanksi  berupa  teguran dan  peringatan  dari  Dewan  Kehormatan Daerah kota Medan yang sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris contoh dari temuan fisik ini adalah ucapan selamat berbentuk papan bunga atau penerbitan di media cetak.
2. Temuan Elektonik
Dalam  Kasus  ini  bentuk  pengawasan  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota Medan  ialah  Dewan  Kehormatan  Daerah  terlebih  dahulu  menelpon  atau memberikan  peringatan  lisan  kepada  Notaris  agar  tidak  melakukan  kegiatan promosi  di  media  sosial.  Dalam  peringatan  lisan  tersebut  Notaris  haruslah bertanggungjawab  kepada  perbuatannya  dengan  segera  mengahapus  tindakan yang menggiring menjadi sebuah kegiatan promosi dan harus mematuhi ketentuan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Jika teguran lisan tidak membuat jerah  seorang  Notaris  maka  Notaris  mendapatkan  surat  peringatan  dari  Dewan Kehormatan  Daerah  Kota  Medan  dikarenakan  tidak  mematuhi  aturan  yang berlaku  bentuk  contoh  tersebut  ialah  mencantumkan  jabatan  seorang  Notaris  di Media Sosial, berfoto didepan kantor Notarisnya, mendokumentasi kegiatan akad yang di posting di sebuah media sosial dan membuat sebuah blog yang berbentuk promosi diri.
Dalam  setiap  kegiatan  yang  menggiring  menjadi  sebuah  tindakan  promosi maka  seorang  notaris  haruslah  bertanggungjawab  untuk  segera  mengubah  atau memperbaiki  sifat  dan  kegiatan  promosi  tersebut,  untuk  tidak  lagi  melakukan promosi  walaupun  peraturan  UUJN  dan  Kode  Etik  belum  mewadahi  tentang promosi di media elektronik yang dimana media elektronik di era sekarang sudah berkembang  lebih  pesat  tetapi  Pasal  4  ayat  (3)  adalah  sebuah  bentuk  peraturan dasar agar seorang Notaris tidak melakukan kegiatan Promosi.

## Kesimpulan
Dalam  Penerapan  Dari  Ketentuan  Kode  Etik  Yang  Melarang  Notaris  Untuk Melakukan Kegiatan Promosi Dan Publikasi Di Medan, dalam menjalankan jabatannya dan ketika seseorang sudah diangkat dan disumpah jabatan menurut UUJN Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik  Indonesia,  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  serta  peraturan  perundang- undangan  lainnya.  bahwa  saya  akan  menjalankan  jabatan  saya  dengan  amanah,  jujur, saksama,  mandiri,  dan  tidak  berpihak.  bahwa  saya  akan  menjaga  sikap,  tingkah  laku saya,  dan  akan  menjalankan  kewajiban  saya  sesuai  dengan  kode  etik  profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” pasal ini merupakan janji  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya.  Apabila  rasa  tanggung  jawab  dan patuh pada etika profesional selalu berada pada diri bahu para pengabdi profesi, maka disini  akan  ditemui  adanya  integritas  dan  moral.  Integritas  dan  moral  adalah  tonggak atau pilar utama dalam menegakkan dan mengukuhkan dalam hal tanggung jawab dan
etika profesionil, karena tanpa adanya integritas dan moral maka lunturlah atau gagallah soal  tanggung  jawab  dan  etika  profesionil  dalam  mekanisme  hidupnya.  Penjatuhan sanksi-sanksi  sebagaimana  terurai  di  atas  terhadap  anggota  yang  melanggar  kode  etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Seorang  Notaris  dapat  diberhentikan  sementara  keanggotaannya  oleh  Pengurus  Pusat atas  usul  Dewan  Kehormatan  Pusat,  Dewan  Kehormatan  Wilayah  atau  Dewan Kehormatan  Daerah  melalui  Dewan  Kehormatan  Pusat,  Pengenaan  sanksi pemberhentian  sementara  atau  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  wajib  diberitahukan  oleh  Pengurus  Pusat  Kepada  Majelis Pengawas  Notaris  dan  tembusannya  disampaikan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi.  dalam  penerapan  Kode  Etik  Notaris  diharapkan  agar  para  Notaris  menjalankan kewajiban dan larangan sesuai yang telah diatur sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diharapkan  pengawasan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan Notaris  dapat  meminimalisir  atau  meniadakan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang  mengatur  tentang  jabatan  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya.  Dalam pengewasannya peran seorang Notaris dalam menjalankan peraturan Kode Etik Notaris, seorang Notaris juga harus menjaga dirinya agar terhindar dari pelanggaran Kode Etik itu sendiri.
Pertanggung Jawaban Notaris Yang Melanggar Pasal 4 ayat (3) tentang Larangan Kode Etik Notaris Kode Etik Notaris Tentang Promosi Diri Oleh Notaris ialah Notaris meliputi tanggung jawab  secara  Administrasi,  dan terhadap  Kode  Etik  Notaris.  Akibat hukum  terhadap  melanggar  Kode  Etik  yang  dilakukan  oleh  Notaris  yang  melakukan suatu perbuatan melawan Hukum adalah tidak sesuai dengan Kode Etik yang tedapat di dalam  aturan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  menjadi  Notaris  tersebut  tidak menjalankan  profesinya  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  yang  dapat  menyebabkan kerugian bagi Notaris itu sendiri maupun pihak lain yang mempercayainya. Pelanggaran terhadap  kode  etik  notaris  adalah  suatu  perbuatan  atau  perilaku  yang  dilakukan  oleh anggota organisasi perkumpulan (INI) atau jabatan notaris lainnya yang melanggar etika dan/atau tata tertib organisasi dan segala pelanggaran yang dibuat oleh Notaris haruslah bertanggung jawab. Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di ayat (1) terhadap anggota yang melanggar kode etik di sesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
Peran  Dewan  Kehormatan  Daerah  Dalam  Pengawasan  Kegiatan  Promosi  Dan Publikasi Di Medan ialah Penegakan sanksi terhadap Notaris atas pelanggaran etik oleh Dewan  Kehormatan  Daerah  Notaris  di  Kota  Medan  sudah  dijalankan  sesuai  aturan. Notaris  yang  bersangkutan  dapat  bekerja  sama  dengan  baik  dan  tidak  melakukan pelanggaran  berulang.  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota  Medan  semaksimal  mungkin melakukan  penjatuhan  sanksi  sesuai  kualitas  dan  kuantitas  pelanggaran  dengan pertimbangan  yang  matang  dan  menimbulkan  efek  jera  kepada  Notaris  yang melanggarnya.  Proses  pemeriksaan  dan  penjatuhan  sanksi  mengikuti  aturan  yang  telah diatur  oleh  Perkumpulan.  Sejauh  ini  Notaris  yang  bersangkutan  tunduk  terhadap keputusan tersebut dan koorperatif ketika dilakukannya pemeriksaan sampai dijatuhinya sanksi  terhadapnya.  Peran  organisasi  Ikatan  Notaris  Indonesia  bersama  Dewan Kehormatan Daerah dalam menjunjung tinggi Kode Etik dengan melakukan pembinaan terhadap calon notaris melalui pembinaan dan ujian Kode Etik Notaris, pembinaan dan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM
bekerja  sama  dengan  Ikatan  Notaris  Indonesia.  Disamping  itu  bagi  anggota  notaris dilakukan  penyegaran  ilmu  pengetahuan  kenotariatan  dan  Kode  Etik  Notaris  melalui Upgrading  dan  refreshing  course  yang  dilakukan  sekurang-kurangnya  1  (satu)  tahun sekali  diselenggarakan  ditingkat  Pengurus  Daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia,  Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Abdurahman, Arifin. (2011). Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta . Google Scholer
Arliman, Laurensius. (2016). Bolehkan Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet? Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) , 2 (1), 40–57.
Google Scholer
Darus, M. Luthfan Hadi. (2017). Hukum notariat dan tanggungjawab jabatan notaris. UII Perss, Yogyakarta . Google Scholer
Hadjon, Philipus M. (2001). Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik. Surabaya Post , 31 , 3. Google Scholer
Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 2 (1), 98–110. Google Scholer
Soerjono, Soekanto, & Mamudji, Sri. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada . Google Scholer
Suhrawardi, K. Lubis. (2012). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika . Tasruddin, Ramsiah. (2015). Strategi Promosi Periklanan Yang Efektif. Jurnal Al- Khitabah , 2 (1), 107–116. Google Scholer
Waluyo, Bambang. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Hasanuddin Law Review , 1 (2), 210–226. Googe Scholar

## Copyright holder:
Fahri Ramadhan, Sutiarnoto, Jelly Leviza, Keizerina Devi Azwar (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: