## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## EFEKTIVITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL OLEH TIM TERPADU DI PROVINSI DKI JAKARTA
Cika Nurunnisa Anadirga 1 , Nurliah Nurdin 2 & Marja Sinurat 3
Sekolah Pascasarjana Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta *Email: cikanurunnisaa@gmail.com

## ABSTRACT
Social conflict is a physical feud that occurs between two or more groups of people that lasts for a certain time and has a wide impact that results in social insecurity so as to disrupt national stability and development. To address the social conflict, the Integrated Social Conflict Handling Team was formed. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the Integrated Team in handling social conflicts in the DKI Jakarta Province and to identify better solutions for the team to effectively manage social conflicts. This research is a qualitativ descriptive research using data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation as well as triangulation data processing. The effectiveness of handling social conflicts by integrated teams is analyzed using the theory  of  effectiveness  according  to  Steers  (2002:  209),  namely  organizational  characteristics,  environmental characteristics, worker characteristics and management practices.This research result concludes that the integrated team for handling social conflicts in DKI Jakarta has not been effective yet. This is due to bureaucratic and partial coordination and synergy within the integrated team.  The better solution is for the integrated team to thoroughly examine  the  problem  starting  from  its  root  cause,  organize  the  integrated  team  operationally,  and  raise  public awareness in avoiding social conflict triggers. The writer's suggestion is that the government needs to not only consider the actors in social conflicts, but also examine the underlying processes that have been driving these events, as they are the deeper reasons that need further investigation.

## Keyword: Effectiveness, social conflict, handling social conflicts by integrated teams

## PENDAHULUAN
Keberagaman  Indonesia  telah  menjadi  warna  dalam  kehidupan  masyarakat.  Secara  historis, sebelum menjadi satu bangsa, masyarakat Indonesia sudah dalam keadaan terdapat banyak perbedaan. Perbedaan  yang  dimaksud  dapat  dilihat  dari  aspek  suku,  ras,  budaya,  agama,  dan  golongan  (sosial, ekonomi, dan politik). Bagi bangsa Indonesia, perbedaan seperti ini pada awalnya sudah diangap sebagai kewajaran dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan juga dapat dilihat dari sebaran dan sifat geografis, kepulauan,  daratan,  pegunungan,  dan  pesisir.  Pendeknya,  masyarakat  bangsa  Indonesia  adalah masyarakat yang mempunyai kebhinekaan yang sangat tinggi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jumlah Penduduk Indonesia tahun  2022  sebanyak  275.773.774  jiwa  dengan  rincian  139.388.929  penduduk  laki-laki,  dan 136.384.845  jiwa  penduduk  perempuan  yang  tersebar  di  seluruh  pulau  di  Indonesia.  Menurut  data Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik  Indonesia  tahun  2022, Indonesia  memiliki  718  ragam  bahasa  daerah  dan 1.128 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang telah diidentifikasi dan divalidasi.
Dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia  merupakan  negara  yang  cukup  potensial  untuk  maju  dengan  cepat  dibandingkan  dengan negara-negara berkembang lainnya. Namun dalam kenyataannya, Indonesia menghadapi masalah yang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
cukup serius dalam hal hubungan etnik. Indonesia selalu menghadapi konflik. Konflik memang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, bahkan di masyarakat yang homogen pun pasti terjadi konflik baik dalam kehidupan pribadi maupun hubungan sosial yang lebih luas dan bahkan sampai tingkat negara sekalipun.
Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa eskalasi konflik sosial dalam masyarakat yang plural cenderung terjadi peningkatan. Hal ini merupakan akibat dari masyarakat yang memilih sendiri cara penyelesaian dari suatu isu yang menjadi faktor pemicu. Tidak jarang terjadi masyarakat meninggalkan saluran  yang  tersedia  dalam  menyelesaikan  sebuah  masalah.  Terlepas  dari  berfungsi  atau  tidaknya saluran aspirasi, masyarakat terkadang memilih untuk melakukan perseteruan yang cenderung bergerak kearah tindakan kekerasan dan bermuara pada terjadinya konflik antar masyarakat.
Peristiwa  konflik  berskala  Nasional  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2020, terdapat  71 peristiwa konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 138 Peristiwa. Tahun 2022 jumlah peristiwa konflik sosial secara Nasional kembali naik  menjadi  167  peristiwa.  Kemudian  pada  tahun  2022  Provinsi  DKI  Jakarta  merupakan  Provinsi dengan  jumlah  konflik  sosial  tertinggi  yaitu  sebanyak  23  peristiwa.  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  selalu mengalami kenaikan jumlah peristiwa konflik dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini disebabkan karena  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki  kompleksitas  yang  selalu  berkaitan  erat  dengan  keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor luas wilayah yang terbatas dan populasi penduduk yang tinggi, krisis multi dimensi yang kompleks dapat membawa implikasi pada kondisi masyarakat Jakarta yang rentan terhadap  timbulnya  gejolak  sosial  yang  diwarnai  kekerasan,  sehingga  masyarakat  cenderung  mencari jalan pintas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
Pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di tingkat Nasional,  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  diselenggarakan  secara  terkoordinasi  melalui  sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu melalui Tim Terpadu penanganan konflik sosial yang terdiri atas Tim Terpadu tingkat Nasional yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, Tim Terpadu tingkat Provinsi yang diketuai oleh Gubernur, dan Tim Terpadu tingkat Kabupaten dan Kota yang diketuai oleh Bupati atau Walikota. Tugas dari Tim Terpadu penanganan konflik sosial antara lain menyusun rencana aksi, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan  mengawasi  penanganan  konflik  melakukan  upaya  pencegahan  melalui  sistem  peringatan  dini, merespon  secara  cepat  dan  menyelesaikan  secara  damai  semua  permasalahan  yang  berpotensi menimbulkan  konflik,  terakhir  yakni  membantu  upaya  penanganan  pengungsi  dan  pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Dengan kompleksitas dan keheterogenan suku, ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki DKI Jakarta  dapat  membawa  implikasi  pada  kondisi  masyarakat  Jakarta  yang  rentan  terhadap  timbulnya gejolak  sosial  yang  diwarnai  kekerasan,  sehingga  masyarakat  cenderung  mencari  jalan  pintas  dalam menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  dihadapi.  Kompleksitas  yang  dimiliki  oleh  DKI  Jakarta  selalu berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat Pemerintahan, faktor luas wilayah yang terbatas dan populasi penduduk yang tinggi. Krisis multi dimensi yang kompleks membawa  implikasi pada kondisi masyarakat  Jakarta  yang  rentan  terhadap  timbulnya  gejolak  sosial  yang  diwarnai  kekerasan,  sehingga masyarakat  cenderung  mencari  jalan  pintas  dalam  menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  dihadapi. Konflik sosial di masyarakat menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu keutuhan dan mengikis semangat Nasionalisme bangsa.
Keheterogenan  masyakarat  Jakarta  bukan  lagi  dianggap  sebagai  kekayaan  namun  menjelma menjadi bibit permusuhan yang dapat memecah belah bangsa. Dalam hal ini, konflik sosial diartikan sebagai  perkelahian  antar  masyarakat  atau  perkelahian  yang  melibatkan  massa  yang  besar  dan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
melibatkan  antar  kelompok/golongan.  Oleh  karena  itu,  dalam  menanggulangi  masalah  tersebut diperlukan metode penanganan melalui kelembagaan secara tepat dan terencana dengan baik.
Peringkat hasil rencana aksi daerah Tim Terpadu Provinsi tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat 12 dengan capaian 92,13%. Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Tim Terpadu dapat lebih memaksimalkan pelaporan peristiwa konflik dan cegah dini potensi konflik. Kemudian, jika melihat data struktur organisasi, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial DKI Jakarta terdiri dari instansi vertikal unsur Forkopimda se-Provinsi DKI Jakarta sehingga keanggotaannya bersifat lintas instansi. Selain keterlibatannya sebagai anggota Tim terpadu, masing-masing keanggotaan ini memiliki tugas dan fungsi pada instansi atau satuan  kerjanya.
Efektivitas memiliki beragam definisi sesuai dengan tinjauan, kondisi  dan substansi yang sedang dibahasnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Sendarmayanti  (2001:  59)  mendefinisikan  efektivitas  sebagai  suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Efektivitas merupakan ukuran yang menjadikan program  yang  dijalankan  efektif  atau  tidak . Apabila  merujuk  pada  Sendarmayanti, maka efektivitas dapat dimaknai sebagai evaluasi karena melihat pada ukuran atau nilai. Ukuran atau nilai sendiri harus memiliki aspek, variabel, dan indikator.
Efektivitas menurut Steers (2020: 87) yaitu jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Jika diteliti  hampir  semua  pendekatan  efektivitas  bertumpu  pada  pencapaian  tujuan  organisasi.  Sukses organisasi  diukur  berdasarkan  maksud  organisasi  dan  pertimbangan  orang  luar  mengenai  apa  yang seharusnya dilakukan oleh organisasi tersebut. Kemudian, Streers (2020: 207).
Efektivitas penanganan konflik oleh tim terpadu merupakan  ukuran  seberapa  berhasilnya  tim terpadu  mencapai  tujuan  dari  bentuk  organisasinya  yaitu  penanganan  konflik  sosial.  Penulis menggunakan teori Steers (2020: 209) sebagai applied theory untuk menganalisis efektivitas penanganan konflik sosial oleh Tim Terpadu di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena jika dibandingkan dengan konsep efektivitas menurut Gibson, Martani dan Lubis, serta Sendarmayanti yang telah penulis jabarkan di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pada teori Steers (2020: 209) tidak hanya menganalisis tentang individu dan organisasi serta output yang dihasilkan saja, namun faktor lain yang dapat  mempengaruhi  efektivitas  seperti  lingkungan  (internal  dan  eksternal)  serta  bagaimana  praktek manajemen dalam penetapan tujuan strategi, dan proses komunikasi dalam organiasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan  metode  ilmiah  serta  aturan-aturan  yang  berlaku.  Untuk  menerapkan  metode  ilmiah dalam  praktik  penelitian,  malah  diperlukan  suatu  desain  penelitian,  yang  sesuai  dengan  kondisi, seimbang  dengan  dalam  dangkalnya  penelitian  yang  dikerjakan.  Desain  penelitian  harus  mengikuti metode  penelitian.  Penelitian  dilakukan  untuk  melaporkan  sesuatu  yang  diteliti  dan  memberikan kejelasan  terhadap  sesuatu  yang  belum  jelas  menjadi  jelas.  Kothari  (2004:  31)  menyebutkan  bahwa Research is an academic activity and as such the term should be used in a technical sense (penelitian merupakan kegiatan  akademik,  dan  dengan  demikian  istilah  tersebut  harus  digunakan  secara  teknis).  Menurut Clifford Woody dalam Kothari (2004: 31) mengatakan:
Research  comprises  defining  and  redefining  problems,  formulating  hypothesis  or  suggested  solutions  : collecting,  organizing,  and  evaluating  data;  making  deductions  and  reaching  to  determine  whether  they  fit  the formulating  hypothesis. Penelitian  terdiri  dari  mendefinisikan  dan  mendefinisikan  kembali  masalah,

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
perumusan hipotesis atau solusi yang disarankan; mengumpulkan, mengorganisir dan mengevaluasi data; membuat deduksi dan mencapai kesimpulan; dan terakhir dengan hati-hati pengujian kesimpulan untuk menentukan apakah sesuai merumuskan hipotesis.
Dengan adanya desain penelitian dapat memudahkan penulis  untuk dapat langsung berada dalam peristiwa yang terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat dengan mudah untuk mengamati, mencatat dan menganalisis permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi nyata dilapangan. Melihat kesesuaian  dengan  permasalahan  penelitian  yang  diambil,  maka  penulis  menggunakan  metode penelitian kualitatif.
Pengertian  kualitatif  menurut  Creswell  (2016:  4)  adalah  metode  untuk  mengekplorasi  dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial  atau  kemanusiaan.  Menurut  Moleong  (2012:  6),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Menurut  Bogdan  dan  Taylor  dalam  Rulam  (2014:  15),  metode  kualitatif  adalah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang  (subjek)  itu  sendiri.  Pendekatan  ini  langsung  menunjukkan  latar  dan  individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan: subyek penyelidikan, baik berupa organisasi maupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu  keseluruhan.  Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  bisa  dipahami  bahwa  penelitian  kualitatif memberikan deskripsi melalui asumsi-asumsi berdasarkan teori untuk memecahkan permasalahan yang terjadi  dengan  menghubungkan  antara  teori  dan  metode  penelitian.  Penelitian  kualitatif  dimulai dengan  mengumpulkan  data  awal  dan  kemudian  mengolah  data  tersebut  agar  penelitian  yang diharapkan  dapat  tercapai.  Penelitian  kualitatif  dimulai  dengan  mengumpulkan  data  awal  dan kemudian mengolah data tersebut agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan induktif, yaitu penelitian yang diawali dengan  melihat  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  untuk mencari  seberapa  akurat  kebenaran  yang terjadi.

## PEMBAHASAN
Efektivitas  merupakan  jangkauan  usaha  suatu  program  sebagai  suatu  sistem  dengan  sumber daya  dan  sarana  tertentu  untuk  memenuhi  tujuan  dan  sasarannya  tanpa  melumpuhkan  cara  dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Steers, 2020: 87). Jika diteliti hampir semua pendekatan efektivitas bertumpu pada pencapaian tujuan organisasi. Sukses organisasi diukur berdasarkan maksud organisasi dan pertimbangan orang luar mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi tersebut.
Mengacu  kepada  pendapat  Steers  terkait  efektivitas  tersebut,  maka  dalam  penelitian  ini, penulis akan menganalisis efektivitas Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan indikator- indikator sebagai berikut:

## Ciri Organisasi
Yang  dimaksud  dengan  Ciri  Organisasi  adalah  hubungan  yang  sifatnya  relatif  tetap  seperti susunan  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  dalam  organisasi.  Struktur  merupakan  cara  yang  unik menempatkan  manusia  dalam  rangka  menciptakan  sebuah  organisasi.  Dalam  artian,  struktur merupakan  keputusan  mengenai  cara  bagaimana  orang-orang  akan  dikelompokkan  untuk

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
menyelesaikan pekerjaan. Di lain pihak, teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk  menunjang kegiatan dalam mencapai sasaran.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  Kasubdit  Penanganan  Konflik  Kemendagri  terkait susunan  tim  terpadu  penanganan  konflik  sosial,  beliau  menjelaskan  bahwa:  “Untuk  penanganan konflik di daerah sistem dan penanganannya Sudah jelas secara regulasi yang dibuat dalam kebijakan Undang- Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2015 tentang koordinasi pelaksanaan penanganan konflik sosial serta ditindak lanjut oleh daerah Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahunnya gubernur DKI Jakarta menetapkan Surat Keputusan  (SK)  yang  memuat  struktur  dan  keanggotan  tim  terpadu  penanganan  konflik.  sehingga sistem yang dibuat sudah baik hanya saja perlu dibuat integrasi sistem yang ada serta kebijakan yang harus dioptimalkan lintas sektor.”
Pertanyaan yang sama mengenai struktur tim terpadu  penanganan konflik sosial Provinsi DKI Jakarta penulis tanyakan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, dikatakan bahwa: “Tim Terpadu Kabupaten/Kota di DKI Jakarta sudah dibentuk  sesuai ketentuan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial melalui Surat Keputusan Gubernur. Struktur keanggotaannya terdiri dari gabungan instansi vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).”
P enulis mengkonfimasi tentang sejauh mana susunan keanggotan tim terpadu telah menunjang efektivitas  pelaksanaan  penanganan  konflik  sosial  kepada  Kepala  Badan  Kesbangpol  Provinsi  DKI Jakarta, dijelaskan bahwa: “Kalau bicara efektif atau tidaknya, jika strukturnya sesuai dengan tugas dan fungsinya  maka  pasti  efektif.  Persoalannya  memang  kadang-kadang  gak  bisa  dipungkiri  soal  ego sektoral.  Itu  yang  tidak  bisa  lepas.  Misalnya  persoalannya  terkadang  masing-masing  unit  selalu mengklaim bahwa itu urusan dinas ini, atau urusan dinas itu. Akibatnya tidak ada keterpaduan secara maksimal dalam tim. Selama ini memang berjalan, setelah evaluasi lebih ke rencana  aksi laporannya seperti apa, tapi implementasi atau substansi penanganan konflik sosialnya itu dari tiga ruang lingkup yakni pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Misalnya masing-masing OPD kurang fokus kepada rencana aksi penanganan konflik, tetapi cenderung lebih fokus kepada program kegiatan di dalam unit instansinya masing-masing, sehingga pada akhirnya tanggung jawab atau fungsi mereka di dalam tim terpadu penanganan konflik sosial kurang optimal atau kurang efektif”.
Dalam  indikator  teknologi,  penulis  menanyakan  bagaimana  pemanfaatan  teknologi  dalam pelaksanaan  penanganan  konflik  kepada  Direktur  Ekososbud  Kemendagri.  Beliau  menjawab: “Undang-Undang memerintahkan untuk pemerintah menyiapkan sistem deteksi dini. Maka dengan adanya  SIPKS  kita  punya  deteksi  dini.  Di  tahun  2021  kita  sudah  membangun  kembali  karena  ada wacana big data . 2022 kita sosialisasikan, 2023 kita efektifkan sehingga pelaporan peristiwa konflik bisa langsung  dilakukan,  kemudian  penyusunan  RAD  sudah  bisa  dilaporkan  disitu.  Lalu  evaluasi  dari Kemendagri tinggal buka sistem saja, mereka sudah membuat rencana aksi kemudian data dukung yang mereka kirim apakah sudah sesuai atau tidak itu yang kita evaluasi.”

## Ciri Lingkungan
Ciri Lingkungan di sini mencakup dua aspek. Aspek pertama  adalah lingkungan ekstern yatu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Provinsi DKI Jakarta diposisikan sebagai pintu gerbang Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia luar. Jakarta memiliki karakteristik kekhususan tersendiri dibandingkan dengan daerah Provinsi lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor  luas  wilayah  yang  terbatas  dan  populasi  penduduk  yang  tinggi. Image tentang  Indonesia  pun dapat dikenali pertama kali oleh dunia internasional, melalui wajah DKI Jakarta.
DKI  Jakarta  diposisikan  sebagai centre  of  exelence bagi  perkembangan  perekonomian, kebudayaan, politik, pendidikan, dan sebagainya. Tingginya urbanisasi dan heterogenitas penduduk DKI Jakarta mampu menciptakan kontribusi positif berupa pembangunan dan perekonomian yang berkembang  pesat.  Dampak  negatif  dari  kondisi  ini  adalah  munculnya  berbagai  potensi  kerawanan maupun konflik sosial di DKI Jakarta. Kerawanan dan konflik sosial tersebut dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa serta munculnya trauma psikologis masyarakat.
Krisis multi dimensi yang kompleks sekarang ini membawa implikasi pada kondisi masyarakat Jakarta yang rentan terhadap timbulnya gejolak sosial yang diwarnai kekerasan, sehingga masyarakat cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Kondisi sosial seperti itu sering terjadi tindak pelanggaran di luar koridor hukum yang ada, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta mempunyai tugas yang cukup berat untuk melakukan positioning dalam manajemen pemerintahannya baik ke dalam maupun  ke  luar  karena  diperlukan  metode  penanganan  melalui  kelembagaan  secara  tepat  dan terencana dengan baik.
Pada indikator internal, penulis mewawancarai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, perihal  apa  yang  beliau  pahami  tentang  konflik  sosial,  dipaparkan  sebagai  berikut:  “Menurut  saya, konflik itu potensi dimana masyarakat mengetahu bahwa supply and demand di dalam dirinya berkurang. Keinginan  berkreasi,  keinginan  menampilkan  diri  di  ruang  publik.  Macam  konflik  itu  ada ipoleksosbud, sara, sengketa lahan/batas wilayah, sengketa SDA, terorisme/separatisme. Kalau di DKI Jakarta  sendiri  itu  konflik  horizontal  yang  terjadi  dimasyarakat  itu  tawuran.  Tawuran  masih merupakan  bentuk  konflik  sosial  di  DKI  dengan skala yg masih tinggi terutama di Jakarta Pusat Kawasan Johar  dan Manggarai. Biasanya antar pelajar, antar ormas, antar kampung atau kelurahan, juga biasa karena transaksi narkoba. Kalau untuk SARA di Jakarta kayaknya kecil skalanya walaupun di Jakarta ada yang namanya kampung melayu, kampung bali, kampung batak dsb, tapi belum ada pernah terjadi konflik sosial yang berarti karena masalah SARA.”
Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Kasubdit pada Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, disampikan bahwa: “Definisi konflik sosial itu kita sesuaikan dengan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun  2012.  Perseteruan  dua  kelompok  Masyarakat  atau  lebih  dengan  kekerasan  dengan  waktu tertentu yang mengganggu Pembangunan nasional dan stabilitas nasional. Namun, supaya kita punya deteksi dini dalam artian jangan menunggu peristiwa konflik sosial itu meluas baru kita sibuk, kita drop dulu dua indikator terakhir. Yang mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional. Dari situ maka kita dapatkan peristiwa seperti tawuran pelajar, tawuran antar geng motor, tawuran antar pemuda, antar ormas, dst.”
Lebih lanjut, penulis menanyakan bagaimana koordinasi yang dilakukan antar anggota dalam penanganan konflik, Kaban Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa: “Melihat lebih luas, maka  mau  tidak  mau  harus  kompak.  Namun  terkadang  memang  yang  kami  alami  bahwa  ada miss komunikasi yang terjadi contohnya dalam penanganan konflik sosial di daerah DKI Jakarta. Seperti pemetaan daerah rawan konflik atau  pemetaan potensi konflik terkadang kami memiliki data yang berbeda dengan teman-teman dari instansi lain. Sehingga ini berpengaruh terhadap cegah dini dan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
deteksi  dini  potensi-potensi  konflik.  Sehingga  kurang  terintegrasi  dan  terpadu  dalam  penanganan konflik  di  DKI  Jakarta.  Karena  DKI  Jakarta  memiliki  masyarakat  yang  multi  etnis,  suku,  agama. Sehingga  rentan  terjadi  gesekan  yang  berujung  konflik,  dan  ini  memang  benar  perlu  dibangun kekompakan  yang  lebih  baik  lagi  antar  instansi  yang  terkait  agar  dapat  mengelolah  potensi  konflik maupun peristiwa konflik yang telah terjadi dengan optimal mengingat komplesitas  DKI Jakarta yang sangat luas.”
Selanjutnya  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Kasubdit  pada Badan Kesbangpol DKI Jakarta, dijelaskan bahwa: “Beberapa peristiwa konflik yang terjadi di DKI Jakarta menunjukan bahwa memang penanganan konflik yang dilakukan pada tahap pencegahan belum berjalan optimal. Hal ini kita sadari bahwa kekompakan antar instansi perlu dibangun agar tidak ada sekat ego sektoral dalam tim terpadu. Pada tahun 2023 peristiwa konflik sosial yang terjadi DKI Jakarta berjumlah 29 peristiwa. Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  luas  wilayah  serta  populasi  penduduk  yang  tidak  seimbang membawa potensi konflik seperti bentrok antar pelajar, bentrok antar warga sering terjadi sehingga komunikasi menjadi salah satu aspek yang perlu dibangun dan ditingkatkan dalam penanganan konflik di DKI Jakarta”.
Masalah-masalah yang terjadi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah DKI Jakarta, hal ini disebabkan  karena  aparatur  pemerintah  merupakan  ujung  tombak  yang  menjadi  penopang  dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Strategi yang digunakan dalam penanganan konflik harus terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan konflik sosial kerap terjadi. Lambatnya pemerintah daerah dalam menangani sumber konflik sosial menjadi salah satu hal yang dapat memperparah terjadinya konflik.

## Ciri Pekerja
Yang dimaksud dengan ciri pekerja adalah merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan  itu  sangat  penting  dalam  upaya  mencapai  tujuan  organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu  dengan  tujuan  organisasi.  Jika  melihat  data  struktur  organisasi  tim  terpadu  penanganan konflik  sosial  dki  jakarta  pada  tabel  4.6,  keanggotaan  tim  terpadu  terdiri  dari  instansi  vertikal  dan organisasi perangkat daerah se-Provinsi DKI Jakarta sehingga keanggotaannya bersifat lintas instansi dan satuan kerja perangkat daerah. Selain keterlibatannya sebagai anggota tim terpadu, masing-masing keanggotaan ini memiliki tugas dan fungsi pada instansi atau satuan kerjanya.
Ketika  penulis  mewawancarai  Kasubdit  Penanganan  Konflik  Kemendagri  terkait  komposisi keanggotaan tim terpadu yang diharapkan itu seperti apa, jawabannya: “Kalau menurut saya dari sisi aturan  memang  menunjukkan  bahwa  kelembagaan  tim  terpadu  masih  terlalu  formalistis  karena melekat pada jabatan seseorang, bukan pada kompetensi atau keahlian tertentu. Nah itu yang menjadi tidak  efektif,  kenapa  saya  bilang  tidak  efektif?  karena  orang  yang  duduk  di  tim  terpadu  hanya didasarkan pada jabatan bukan kompetensi. Tapi itu bukan berarti tim terpadu tidak bisa jalan. Ke depan supaya untuk mengatasi kendala ini, harus disiapkan tim teknis yang memang mendudukan orang  semata-mata  berdasarkan  jabatan,  tapi  berdasarkan  kompetensi  tertentu  untuk  menjalankan tugas dan fungsi tim terpadu secara efektif. Jadi kan ada tim terpadu berdasarkan jabatan atau, misalkan kalau  di  kita  ada  pak  dirjen  ada  pak  direktur,  nah  di  tim  teknisnya  yang  memang  suatu  diadakan kualifikasi kompetensi tertentu, sehingga profesionalisme dan komitmen serta taggung jawab terhadap bidang tugas ini betul-betul berjalan efektif dan profesional. Kalau ada tim teknis maka pasti akan lebih efektif, karena orang-orang yang duduk di tim teknis adalah berdasarkan kemampuan, latar belakang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
pendidikan dan pengalaman yang memadai berkaitan persoalan penanganan konflik sosial”. Disamping itu ketika penulis mewawancarai Staf pada Subdit Penanganan Konflik Kemendagri perihal  apakah  susunan  keanggotaan  Tim  sudah  sesuai  kompetensi,  dijelaskan  bahwa:  “Sebenarnya bukan masalah kompetensi sumber daya manusia atau tidak. Itu kan struktur kelembagaan, kenapa namanya tim terpadu karena ada keterpaduan sinergitas ada kerjasama antar instansi yang menangani konflik. Jadi keanggotaan tim lebih ke kelembagaan yang memang mendukung kegiatan tim terpadu. Karena rata-rata yang duduk di tim terpadu adalah pejabat. Jika berdasarkan Permendagri sudah cukup sesuai, sudah mewakili karena semua unsurnya ada, dari instansi vertikal maupun OPD kalau tim di daerah.”
Selanjutnya  masih  terkait  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  para  anggota  tim,  Kasubdit  pada Badan  Kesbangpol  Provinsi  DKI  Jakarta  mengatakan  bahwa:  “Jika  kita  lihat  strukturnya,  kaban kesbangpol  sebagai  Wakil  Sekretaris  I  itu  dalam  struktur  tim  terpadu  provinsi,  nah  ada  namanya sekretariat tim terpadu itu baru pejabat terkait yang ada di internal badan Kesbangpol, jika kaitannya dengan  basic  pendidikan  dan  kompetensi  pegawai  sangat  berpengaruh,  kecuali  jika  memang  SDM tersebut adalah pegawai senior di kesbangpol itu sendiri. Dan biasanya memang semua yang pejabat yg terkait  tim  terpadu  memang  orang  yang  membidangi  konflik  sosial.  Sekretariat  tim  terpadu  ada  di permendagri  untuk  dibentuk.  Biasanya  disitu  bukan  hanya  kesbangpol.  Kelembagaannya  kan  tim terpadu jd tim terpadu kan bukan kesbangpol karena terdiri dari beberapa unsur lini. Yang sekarang sekretariatnya sementara ini orang internal kesbangpol”.
Terhadap  kondisi  ini,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  secara  struktur  organisasi, memang keanggotaan tim terpadu  penanganan konflik sosial beranggotakan unit/instansi atau OPD yang  di  atasnamakan  oleh  pimpinan  yang  jelas  lebih  fokus  pada  tanggung  jawab  dan  tugas  pada organisasinya masing-masing, terjadi ketersinggungan antara dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab utama pada tugas dan fungsi di instansi satuan kerjanya dan tanggung jawab untuk terlibat aktif pada koordinasi kegiatan penanganan konflik sosial yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta Belum adanya pembentukan tim teknis yang secara kompetensi dan professional di bidang penanganan konflik sosial menjadi  salah  satu  alasan  kurang  efektifnya  penanganan  konflik  sosial.  Jika  ada  tim  teknis  yang beranggotakan  personil professional dan  memiliki  kompetensi  di  bidang  penanganan  konflik  sosial, maka proses penanganan konflik sosial bisa berjalan lebih efektif.

## Kebijakan dan Praktek Manajemen
Adapun yang dimaksud dengan Kebijakan dan Praktek Manajemen dan praktek manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategis dan proses komunikasi.
Dalam  indikator  penetapan  tujuan  strategi,  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Badan Kesbangpol  Provinsi  DKI  Jakarta,  dijelaskan  bahwa  Badan  Kesbangpol  DKI  Jakarta  merancang program kerja anggaran dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi  DKI Jakarta  dalam  menanggulangi  masalah  konflik  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat,  sesuai  dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Tim Terpadu tersebut diharapkan dapat mengurangi dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat.
Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Undang  Nomor  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Negara Republik  Indonesia  memiliki  karakteristik  kekhususan  tersendiri  dibandingkan  dengan  daerah Provinsi lainnya. Dengan pertimbangan tersebut serta karena adanya himbauan dari Mendagri untuk menggerakan pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial, Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta membuat salah satu program kerja yang juga strategis tentang penanganan konflik sosial yakni dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi DKI  Jakarta.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas penanganan konflik sosial oleh Tim Terpadu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 disimpulkan sebagai berikut: penanganan peristiwa konflik di Provinsi DKI  Jakarta  belum  berjalan  dengan  efektif  dikarenakan  koordinasi  dan  sinergi  tim  terpadu  dalam penanganan konflik sosial masih bersifat birokratif dan parsial. Pelaksanaan penanganan konflik yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  hanya sebatas upaya-upaya pengamanan di lapangan dan proses hukum pasca terjadinya konflik sehingga solusi-solusi yang ditetapkan tidak berdampak banyak karena belum mampu  menyentuh  akar  permasalahan  peristiwa  konflik.  Kemudian,  masyarakat  menjadi  faktor eksternal yang sangat mempengaruhi belum efektifnya tim terpadu penanganan konflik sosial, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya peristiwa tawuran setiap tahunnya di DKI Jakarta;

## DAFTAR PUSTAKA
Hanafi,  Imam.,  Nugroho,  dan  Laksono,  T.  2009.  Desentralisasi  Fiskal:  Kebijakan  Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press. Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Indrajit, Richardus Eko. 2006. Electronic Government. 2006. Yogyakarta: CV Andi Offset Abdul Mahsyar. 2022. Implementasi Pealayanan Publik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Drive THRU di Kota Makassar. 3(8.5.2017), 2003–2005
Husnia, Fitria. 2016. Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). Malang. Universitas Brawijaya Rizal, Muh. 2023. Transformasi Pelayanan Perizinan Melalui E-Government di Kabupaten Pinrang.
Makassar. Universitas Muhammadiyah Makssar
Bestari,  Amalia.  2020.  Penerapan  E-SPPT  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kota  Tangerang Selatan Tahun 2017-2018. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kaulika,  Sisiana.  2021.  Analisis  Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Universitas Islam Riau
Ramli,  Muhammad.  2022.  Implementasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Listiyana, Dwi. 2009. Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru Dan Sesudah Aturan Baru. Semarang. Universitas Negeri Semarang
Rahmadanita,  Dowa.  2021.  Kualitas  Pelayanan  Publik  Dalam  Penerapan  Aplikasi  E-PBB  Di  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta.  Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.3, No. 2, November 2021, 51-69 Website:http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP, ISSN : 2722-1717

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Wismayanti, Purnamaningsih. 2022. Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Masa Era  New  Normal  Pada  Pemerintah  Daerah  Badung.  Vol.16  No.10  Mei  2022, https://binapatria.id/index.php/MBI, ISSN : 2615-3505
Yudhiantara,  I.  2019.  Transformasi  E-Government  Menuju  E-Governance  Dalam  Proses  Pelayanan Publik Pada Media Centre Pemerintahan Kota Surabaya. Malang. Universitas Brawijaya Afriyani, A., Muhafidin, D., & Susanti, E. 2022. Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093
Darrel M. West. (2014). Digital Government Technology and Public Sector Performance. Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society, 4(1), 115. https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438
Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten
Sleman. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/758/547
Simangunsong, J. (2010). Pengembangan E-Government di Indonesia Oleh : Jumadi Simangunsong. MTI-Ilmu Komputer-UI Www.Binarynow.Com
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemah Achmad Fawaid. Yoyakarta: Pustaka Belajar
Arikunto, Suharsimi. 2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
Lesmana  Rian  Andhika,  (2017),  Pathology  Bureaucracy:  reality  of  the  Indonesian  Bureaucracy  and Prevention, Jurnal Bina Praja 9 (1) 2017
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan. Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024
Peraturan  Bupati  Lamongan  Nomor  92  Tahun  2021  Tentang  Roadmap  Reformasi  Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan  Perluasan  Digitalisasi  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Serta  Tata  Cara  Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah