Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
Akun Twitter BNPB_RI Sebagai Media Komunikasi Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19
Vindhi Putri Pratiwi 1 , Dian Eka Rahmawati 2 , Titin Purwaningsih 3
vindhiputripratiwi@gmail.com; dianekarahmawati93@gmail.com; titinpurwaningsih@umy.ac.id 1 Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 3 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta DOI: 10.22219/sospol.v7i2.16116

## Abstract
The  existence  of  the  COVID-19  pandemic  globally  is  a  challenge  in  itself, especially  for  the  Indonesian  government.  One  of  them  is  in  the  delivery  of information  related  to  COVID-19.  The  existence  of  this  large  pandemic  also
produces  a  variety  of  information  that  is  able  to  create  tension  for  the community. Therefore, there needs to be effective and appropriate government communication to the community related to this pandemic. So the purpose of this  study  is  to  look  at  government  communication  in  the  pandemic  period through  @BNPB_Indonesia  Twitter  account  by  knowing  the  intensity  of government  communication  and  looking  at  the  interaction  relationship  of government  communication  through  @BNPB_Indonesia  Twitter  account. This  research  uses  qualitative  research  approach  method  and  data  analysis processed  with  the  help  of  NVivo  12  Plus  software.  The  data  was  obtained through @BNPB_indonesia Twitter account. From the results of the research obtained  communication  built  by  the  government  during  the  COVID-19 pandemic  through  Twitter  accounts  @BNPB_indonesia  actively  convey information  to  the  public  and  the  information  can  be  received  by  the  public well.  So  this  sees  government  communication  that  is  external  which  has  the function to manage people.

## Abstrak
Adanya  pandemi  COVID-19  secara  global  menjadi  tantangan  sendiri khususnya  bagi  pemerintah  Indonesia.  Salah  satunya  dalam  penyampaian informasi  terkait  dengan  COVID-19.  Adanya  pandemi  besar  ini  juga menghasilkan  berbagai  informasi-informasi  yang  mampu    menciptakan ketegangan  bagi  masyarakat.  Oleh  karenanya  perlu  adanya  komunikasi pemerintah yang efektif dan tepat kepada masyarakat terkait dengan pandemic ini.  Sehingga  tujuan  penelitian  ini  untuk  melihat  komunikasi  pemerintah  di masa  pandemi  melalui  akun  Twitter  @BNPB_Indonesia  dengan  mengetahui intensitas komunikasi pemerintah dan melihat hubungan interaksi komunikasi pemeirntah  melalui  akun  Twitter  @BNPB_Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dan analisis data diolah dengan bantuan software NVivo 12 Plus. Data diperoleh melalui akun Twitter @BNPB_indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh komunikasi yang dibangun oleh  pemerintah  di  masa  pandemic  COVID-19  melalui  akun  Twitter @BNPB_indonesia  aktif  menyampaikan  informasi  kepada  public  dan informasi  tersebut  dapat  diterima  oleh  public  dengan  baik.  Sehingga  hal  ini melihatkan  komunikasi  pemerintah  yang  bersifat  eksternal  dimana  memiliki fungsi to managing people.

## Keywords
COVID-19, Komunikasi Pemerintah, Media Sosial, Twitter

## Article History
Received March 29, 2021 Revised September 10, 2021 Accepted November 11, 2021 Published November 18, 2021

## Corresponding Author
Vindhi Putri Pratiwi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblagan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55183.
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi dan informasi di era digital semakin berkembang pesat. Hal ini juga  akan  mempengaruhi  penggunaan  TIK  dalam  proses  komunikasi.  Komunikasi  merupakan proses pertukaran informasi antar dua orang atau lebih dan adanya aktifitas mengirim, menerima dan merespon pesan-pesan dari mereka yang melakukan interaksi (Erliana, 2014). Di era digital pada  saat  ini  akan  memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  komunikasi  dengan  jarak  jauh. Seperti  yang  dikatakan  oleh  (Anisa  &  Rachmaniar,  2019)  bahwasannya  pada  era  digital  akan mampu  mengjangkau  publik  dengan  luas  dan  heterogen,  sehingga  pemerintah  dapat memanfatkan  media  digital  untuk  memberikan  kemudahan  akses  dan  kecepatan  dalam melakukan interaksi dua arah kepada masyarakat.
Pemerintah  sendiri  juga  membutuhkan  komunikasi  yang  baik  dalam  menyampaikan proses kebijakan dari konsepsi hingga implementasi kebijakan (Gregory, 2006). Karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah akan memberikan feedback dengan bentuk adanya persepsi dari masyarakat  yang  dapat  menimbulkan  stigma  positif  maupun  negatif.  Oleh  karenanya  perlu adanya strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan informasi tersebut dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Nugraha RG, 2019). Salah satu strategi  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  dalam  melakukan  komunikasi  pemerintah  yaitu dengan  penggunaan  media  sosial  dalam  proses  komunikasi  dengan  masyarakat.  Selain  itu, komunikasi  pada  saat  ini  sebagian  besar  berbasis  internet  yang  mana  platform  yang  dapat digunakan kalau media sosial.
Media  sosial  merupakan  salah  satu  platform  yang  digunakan  untuk  melakukan komunikasi  dua  arah  yang  bersifat  komunikasi  eksternal.  Komunikasi  eksternal  merupakan bentuk penyampaian informasi dari pemerintah kepada publik maupun informasi yang diterima oleh  pemerintah  dari  publik  (Kurniawan,  2018).  Komunikasi  pemerintah  melalui  media  sosial merupakan  bentuk  komunikasi  eksternal  karena  komunikasi  dilakukan  untuk  memberikan informasi  tentang  berbagai  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  kepada  masyarakat,  organisasi non pemerintah atau swasta. Karena komunikasi di era digital pada saat ini, yang dapat dilakukan melalui media sosial juga menciptakan komunikasi yang multi step communication .
Hadirnya  media  sosial  sebagai  platform  komunikasi  digital  mampu  memberikan perubahan  di  dalam  instansi  yang  tadinya  komunikasi  tersebut  bersifat  formal  akan  menjadi informal,  sehingga  masyarakat  juga  akan  turut  fleksibel  dalam  melakukan  komunikasi  dengan pemerintah. Selain itu juga adanya media sosial sebagai platform komunikasi dapat menciptakan penyampaian informasi secara efektif dan efisien kepada publik. Perkembangan media sosial yang begitu pesat pun turut memberikan sarana kepada publik dalam mengakses informasi-informasi. Seperti  yang  dikatakan  oleh  (Kosasih,  2016),  komunikasi akan  memberikan  pengaruh  terhadap hubungan sosial masyarakat dimana akan menimbulkan interaksi masyarakat.
Di era digital pada saat ini, media sosial dapat menjadi sarana yang ideal  dan menjadi sumber  informasi  untuk  mengetahui  opini  publik  (Barniat,  2019).  Sehingga  media  sosial memberikan ruang yang tepat dan nyaman untuk menciptakan interaksi sosial antara pemerintah dan  public.  Akan  tetapi  di  sisi  lain,  transformasi  komunikasi  digital  ini  juga  berdampak  pada penyebaran  informasi  yang  liar,  dimana  individu  dapat  menciptakan  informasi  yang  nantinya akan mempengaruhi pengguna media sosial lainnya. Sehingga, peran pemeirntah diperlukan guna untuk mengontrol arus informasi di media sosial bahwa informasi yang ada tersebut tepat sasaran
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
dan sesuai kebenarannya atau bukan berita hoax .  Seperti pada gambar dibawah ini, bahwasannya (Mergel & Bretschneider, 2013) menggambarkan hubungan interaksi di media sosial.
Gambar 1. Hubungan Interaksi di Media Sosial
Sumber: (Mergel & Bretschneider, 2013)
Gambar  tersebut  menjelaskan  bahwa  bagi  pemerintah,  media  sosial  dapat  membantu mencapai  tujuan  inisiatif  pemerintah  yang  transparan,  partisipatif,  dan  kolaboratif.  Salah  satu media sosial yang digunakan oleh pemerintah dalam komunikasi adalah Twitter. Twitter dianggap menjadi  media  komunikasi  online  yang  interaktif,  dimana  seseorang  dengan  bebas  dapat menyampaikan opini public dan dengan bebas mencipatkan interaksi dengan pengguna lainnya. Seperti  yang  disampaikan  oleh  (Liu  &  Weber,  2014),  penggunaan  Twitter  akan  menciptakan lingkungan yang baik untuk melakukan komunikasi secara terbuka dan tidak terbatas.
Selain itu, Twitter dianggap efektif dalam melakukan komunikasi kepada public karena menurut hasil Wearesosial Hootsuite yang dirilis pada bulan Januari 2019 pengguna media sosial di  Indonesia  mencapai  150  juta  atau  sebesar  56%  dari  total  populasi.  Sedangkan  6.43  juta diantaranya adalah pengguna Twitter. Sehingga pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, komunikasi melalui media sosial Twitter mampu menjadi tempat bertukar informasi yang cepat dan  interaktif.  Masyarakat  dapat  dengan  cepat  mengupdate  informasi  COVID-19  melalui Twitter,  karena  berbagai  akun  baik  individu,  kelompok,  pemerintah  maupun  akun  media  pers ikut menyampaikan berbagai informasi terkait dengan COVID-19.
Transformasi komunikasi digital pemerintahan sangat dirasakan ketika adanya pandemi COVID-19.  Tidak  hanya  masyarakat  yang  dituntut  untuk  dapat  dengan  cepat  menguasai  ICT akan  tetapi  pemerintah  pun  turut  andil.  Di  era  digital  dimana  media  sosial  sebagai  salah  satu platform komunikasi, maka komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi. Tetapi  perlu  dikelola  secara  terintegrasi  melalui  pembentukan  kolaborasi  dan  koordinasi  antar kementerian/lembaga terkait data dan informasi terkait kebijakan dan rencana lintas departemen.
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
Karena pola komunikasi pemerintah yang sebelumnya bersifat formal dan face to face , pada saat ini dapat dialkuakn secara majemuk dan anytime .
Pada  masa  pandemic  COVID-19  saat  ini,  media  sosial  salah  satunya  Twitter  dapat menjadi hal yang solutif untuk menciptakan komunikasi pemerintahan. Karena disini pemerintah akan  dapat  meningkatkan  responsivitasnya  terhadap  situasi  yang  sedang  dihadapi  oleh masyarakatnya  pada  saat  ini.  Seperti  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Eom  et  al.,  2018a) bahwasannya  Twitter  dapat  dijadikan  sebagai  jembatan  komunikasi  antara  pemerintah  dengan warga negara maupun sebaliknya. Dengan adanya komunikasi di media sosial akan meminimalisir ketimpangan data maupun informasi yang disampaikan oleh sumber lain. Oleh karenanya peran BNPB  selaku  badan  yang  bertanggungjawab  dalam  mengatasi  pandemic  COVID-19  ini  perlu menciptakan komunikasi yang interaktif melalui media sosial Twitter. Dari awal adanya COVID- 19,  melalui  akun  @BNPB_Indonesia  instansi  pemerintah  tersebut  telah  aktif  menggunakan Twitter untuk menyampaikan berbagai informasi kepada public. Secara khusus desain penelitian ini  menunjukkan  analisis  komunikasi  pemerintah  melalui  media  sosial  di  masa  pandemic COVID-19. Dimana akan lebih spesifik untuk mengetahui intensitas komunikasi pemerintah dan hubungan interaksi pemerintah melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia. Guna mempermudah bahasan, penelitian ini menggunakan konsep komunikasi pemerintahan dan media sosial.
Menurut Karlfried Knapp, komunikasi adalah interaksi antar orang dengan menggunakan system  symbol  lingustik,  seperti  symbol  verbal  dan  non  verbal,  dimana  hal  ini  dapat disosialisasikan  secara  langsung  atau  tatap  muka  atau  melalui  media  lain    (Azmi  et  al.,  n.d.). Komunikasi  terjadi  karena  adanya  hubungan  sosial  antar  dua  orang  ataupun  lebih  dan menciptapkan interaksi sosial (Kosasih, 2016). Sehingga komunikasi sebagai proses penyampaian suatu  informasi  kepada  orang  lain  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Komunikasi memiliki konsekuensi terhadap hubungan sosial masyarakat yang dilakukan lebih dari satu orang sehingga akan menimbulkan sebuah interaksi sosial (Kosasih, 2016).
Pemerintah memerlukan komunikasi yang baik dalam penyampaian proses kebijakan dari konsepsi  hingga  implementasi  kebijakan  (Gregory,  2006).  Komunikasi  yang  dilakukan  antara warga negara atau masyarakat dengan pemerintah, keduanya dapat menjadi sebagai komunikator dimana  masyarakat  akan  menjadi  komunikator  apabila  masyarakat  sebagai  penggagas  ide  dan pemerintah  sebagai  komunikator  apabila  pemerintah  sebagai  penyampai  informasi  (Alfiyani, 2018). Karena komunikasi pemerintahan sebagai penyampai informasi sebuah progam, kebijakan, maupun ide-ide dari pemerintahan untuk menjadi visi dan misi kepada masyarakat (Anggreani et al.,  2020).  Sehingga  komunikasi  pemerintahan  tidak  hanya  sebagai  sarana  atau  alat  bagi pemerintah untuk menyampaikan dan atau menerima informasi tentang suatu kebijakan publik, misalnya,  tetapi  juga  sebagai  sarana  memadukan  kegiatan-kegiatan  secara  terorganisasi  dalam mewujudkan kerjasama (Silalahi, 2004).
Komunikasi  memiliki  pengaruh  baik  terhadap  gagasasan,  sasaran  maupun  tugas pemerintahan  termasuk  dalam  menjaga  hubungan  antara  komunikator  dan  komunikan (Flabianos, 2019). Komunikasi memiliki konsekuensi terhadap hubungan sosial masyarakat yang dilakukan  lebih  dari  satu  orang  sehingga  akan  menimbulkan  sebuah  interaksi  sosial  (Kosasih, 2016).  Komunikasi  yang  efektif  adalah  komunikasi  yang  hasilnya  sesuai  dengan  harapan  para pendengarnya atau seseorang yang menerima pesan. Untuk memahami komunikasi yang efektif, dalam  paradigma  komunikasi  yang  disampaikan  oleh  Harold  Lasswell  ,  bahwasannya  untuk
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
menjelaskan komunikasi yaitu dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut: who says what in which channel  to  whom  with  what  effect? Paradigma  tersebut  menunjukkan  bahwa  proses  komunikasi merupakan pihak komunikator membentuk pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu (Lasswell, 1948).
Komunikasi  dapat  bekerja  secara  sistematis  sehingga  hasilnya  dapat  sesuai  dengan sasaran. Dimana lima elemen pokok komunikasi yaitu komikator/ who , pesan/ says what , media/ in which  channel ,  komunikan/ to  whom ,  dan  efek/ whit  what  effect tidak  boleh  ditinggalkam  dalam melakukan  komunikasi.  Sehingga  komunikasi  akan  berjalan  baik  apabila  melewati  lima  tahap tersebut. Menurut (Abidin, 2016) komunikasi pemerintahan itu dibedakan ke dalam dua bentuk komunikasi  berdasarkan  fungsinya,  yaitu  komunikasi  internal  dan  komunikasi  eksternal. komunikasi  internal  merupakan  proses  komunikasi  yang  terjadi  di  dalam  organisasi  yang dilakukan  oleh  antar  anggota  organisasi.  Sedangkan  komunikasi  eksternal  merupakan  proses penyampaian pesan yang berlangsung oleh organisasi lain atau  dengan lingkungannya. Dimana pada dasarnya komunikasi eksternal merupakan bentuk penyampaian informasi dari pemerintah kepada  public  maupun  informasi  yang  diterima  oleh  pemerintah  dari  public.  Sehingga  dalam komunikasi  tersebut  terdapat  hubungan  interaksi  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat (Silalahi, 2004).
Sementara  itu media  sosial  memiliki  perkembangan  yang  cukup  pesat  dari  tahun  ke tahun, dimana media sosial pertama kali muncul pada tahun 70an dan mulai berkembang secara signifikan pada tahun 2000 dimana muncul Friendster sebagai media sosial yang dapat terkoneksi (Cahyono,  2016).  Seperti yang  disampaikan  oleh  (Trottier  &  Fuchs,  2013) bahwasannya  media sosial merupakan bentuk komunikasi elektronik dan sebagai situs jaringan yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dan pengguna bisa berbagi konten. Sehingga dengan perkembangan media  sosial  maka  akan  memberikan  dampak  terhadap  interaksi  manusia  yang  menggunakan media sosial dan bagaimana seseorang akan bertindak.
Media  sosial  memiliki  perkembangan  yang  cukup  pesat  dari  tahun  ke  tahun,  dimana media sosial pertama kali muncul pada tahun 70an dan mulai berkembang secara signifikan pada tahun  2000  dimana  muncul Friendster sebagai  media  sosial  yang  dapat  terkoneksi  (Cahyono, 2016).  Seperti  yang  disampaikan  oleh  (Trottier  &  Fuchs,  2013)  bahwasannya  media  sosial merupakan  bentuk  komunikasi  elektronik  dan  sebagai  situs  jaringan  yang  dapat  diikuti  oleh seluruh lapisan masyarakat dan pengguna bisa berbagi konten. Sehingga dengan perkembangan media  sosial  maka  akan  memberikan  dampak  terhadap  interaksi  manusia  yang  menggunakan media sosial dan bagaimana seseorang akan bertindak.
Pemerintah menjadikan platform media sosial sebagai tempat untuk mengkomunikasikan atas pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah atau menciptakan ruang untuk diskusi dengan masyarakat (Belkahla Driss et al., 2019). Karena media sosial dianggap pemerintah sebagai salah satu  cara  untuk  mengumpulkan  data  maupun  opini  dari  masyarakat  (Boudjelida  et  al.,  2016). Sehingga  penggunaan  media  sosial  sebagai  alat  komunikasi  pemerintah  mampu  mengurangi kesenjangan  dalam  pembuatan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Hal  ini  seperti  konsep government to citizen (G2C), dimana konsep ini menjadikan sosial media sebagai pendukung untuk membentuk hubungan antara masyarakat dengan pemerintah (Pardo et al., 2012).
Menurut (Lu et al., 2016) terdapat tiga jenis entitas yang terlibat dalam penggunaan media sosial dalam pemerintahan: (1) lembaga pemerintah dan karyawan, yang menggunakan alat media
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
sosial untuk informasi pemerintah; (2) layanan media sosial, yang memperluas kemampuan sosial organisasi  pemerintah;  Dan  (3)  warga  negara  dan  pemangku  kepentingan  lainnya,  yang  terlibat dalam bisnis pemerintah melalui alat media sosial.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam (Hakim et al., 2019) metode  penelitian  kualitatif  merupakan  salah  satu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif dalam bentuk ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, sedangkan (Masitoh, 2018) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  bersifat  alamiah  maupun  rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Pada  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif  dengan  menganalisis  aktifitas  komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI melalui media sosial Twitter, sehingga hal itu dapat menambahkan informasi mendalam untuk pembaca.
Pengumpulan data melalui @BNPB_Indonesia sebagai akun instansi pemerintahan dari Badan  Penanggulangan  Bencana  Nasional  RI  sebagai  salah  satu  penanggungjawab  dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemilihan akun ini sebagai bagian untuk melihat aktivitas komunikasi pemerintah dan hubungan interaksi pemerintah melalui akun Twitter @BNPB_RI. Timeline  penelitian  ini  dilihat  dari  bulan  April  2020-November  2020,  dimana  hal  ini  dianggap dari awal adanya COVID-19 di Indonesia hingga pandemic besar ini masih berlangsung. Selain itu,  artikel  ini  dapat  menganalisis  aktivitas  komunikasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  melalui BNPB RI dalam penanganan COVID-19.
Analisis pada penelitian ini menggunakan software Nvivo 12 Plus pada fitur NCapture. Perangkat lunak NVivo adalah salah satu alat analisis data kualitatif yang digunakan oleh banyak peneliti kualitatif di seluruh dunia (Nofrima et al., 2020). Fitur ini mampu melakukan penarikan data  dari  media  sosial  Twitter  secara  sistematis  dan  mendalam,  selanjutnya  dilakukan  analisis menggunakan  software  NVivo  12  Plus  dengan  beberapa tool seperti  cluster  analisis  yang digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  actor  komunikasi  pada  penelitian  ini  dengan  nilai minimum  korelasi  0.5. Word  similarity digunakan  untuk  melihat  komunikasi  yang  disampaikan oleh actor komunikasi dengan menggunakan pearson correlation . Pearson Correlation merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua veriabel.  Selain  itu  dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  Teknik  analisis  Social  Network Analysis  (SNA)  untuk  melihat  jejaring  yang  terlibat  dalam  komunikasi  melalui  media  sosial Twitter.  Pada  gambar  2,  kami  membuat  desain  penelitian  untuk  menganalisis  aktivitas komunikasi  pemerintah  oleh  BNPB  dalam  komunikasi  pemerintah  melalui  akun  media  sosial Twitter yaitu @BNPB_Indonesia.
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Gambar 2. Desain Penelitian
Sumber: Diolah oleh penulis (2021)

## Hasil dan Pembahasan
Komunikasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  di  kehidupan  masyarakat,  komunikasi bisa berkaitan dengan satu orang dengan orang lainnya, suatu kelompok dengan individu, warga negara dengan pemerintah (Encyclopedia, 2019). Sehingga komunikasi tidak dapat dijauhkan dari struktur  sosial  kehidupan  masyarakat.  Karena  komunikasi  menjadi  hal  penting  sebagai  proses pertukaran  informasi.  Apabila  melihat  dari  segi  pemeirntah,  komunikasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah juga menjadi hal yang krusial yang perlu dilakukan. Karena komunikasi pemerintahan sebagai  penyampai  informasi  sebuah  progam,  kebijakan,  maupun  ide-ide  dari  pemerintahan untuk menjadi visi dan misi kepada masyarakat (Anggreani et al., 2020).
Komunikasi  memiliki  pengaruh  baik  terhadap  gagasasan,  sasaran  maupun  tugas pemerintahan  termasuk  dalam  menjaga  hubungan  antara  komunikator  dan  komunikan (Flabianos, 2019). Selain itu, komunikasi memiliki konsekuensi terhadap hubungan tatanan sosial yang  nantinya  akan  terbangun  hubungan  interaksi.  Oleh  karenya  perlu  adanya  strategi komunikasi  pemerintah  untuk  membangun  komunikasi  yang  efektif.  Komunikasi  yang  efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pendengarnya atau seseorang yang menerima pesan. Untuk memahami komunikasi yang efektif, dalam paradigma komunikasi yang disampaikan  oleh  Harold  Lasswell  ,  bahwasannya  untuk  menjelaskan  komunikasi  yaitu  dengan menjawab  pertanyaan  sebagai  berikut: who  says  what  in  which  channel  to  whom  with  what  effect? Paradigma  tersebut  menunjukkan  bahwa  proses  komunikasi  merupakan  pihak  komunikator membentuk pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepda pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu (Lasswell, 1948).
Salah satu strategi  komunikasi  pemerintah  untuk  menciptakan  hubungan  interaksi  yang efektif,  pemerintah  dapat  membangun  sebuah  komunikasi  melalui  media  sosial.  Karena  media sosial  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  akses  warga  terhadap  informasi  pemerintah  dan dengan  demikian  mengurangi  asimetri  informasi  antara  fungsionaris  pemerintah  dan  warga negara  (Eom  et  al.,  2018).  Seperti  yang  dikatakan  oleh  (Mergel  &  Bretschneider,  2013)  bagi pemerintah  media  sosial  membantu  mencapai  tujuan  inisiatif  pemerintah  yang  terbuka, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi.
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
Hal tersebut juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  (Eom et al., 2018a) bahwasannya  melalui  Twitter  walikota  Seoul,  mampu  dijadikan  sebagai  jembatan  komunikasi antara  pemerintah  dengan  warga  negara  maupun  sebaliknya.  Dimana  peran  walikota  sebagai pusat  menjembatani  dalam  jaringan  Twitter  berkontribusi  untuk  meningkatkan  responsivitas pemerintah dengan memungkinkan untuk mengatasi pemutusan hubungan antara warga negara dan  pemerintah  daerah,  dan  asimetri  informasi  di  antara  walikota,  pejabat  publik,  dan  warga negara.  Sehingga  dari  hasil  penelitian  tersbeut  dapat  dikatakan  media  sosial  dapat  berfungsi sebagai platform komunikasi pemerintah yang dilakukan kepada warga negaranya.
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Chen et al., 2020) terkait dengan media sosial sebagai  platform  untuk  memberikan  informasi  secara  cepat  dan  menjadi  ruang  public  untuk dapat  memberikan  opini  secara  bebas.  Hal  ini  lah  yang  dapat  menciptakan  ketegangan  antar pengguna media sosial. Oleh karenanya, komunikasi pemerintah menjadi penengah untuk dapat mencairkan  suasana  dan  mengklarifikasi  informasi  yang  ada.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Rahmawati & Pratiwi, 2020) bahwasannya komunikasi pemerintah melalui media sosial bersifat cepat,  interaktif  dan  massif  dan  tidak  berjarak  sehingga  komunikasi  pemerintah  melalui  media sosial tepat dilakukan di masa pandemi.
Komunikasi pemerintah melalui media sosial juga dapat menjadi solusi dalam melakukan krisis komunikasi. Hal ini dapat menjadi solusi, seprti pada saat ini dimana dengana danya pandemic COVID-19,  pemerintah  terhambat  dalam  membangun  komunikasi  secara  langsung.  Sehingga platform  media  sosial  menajdi  urgensi  untuk  membangun  komunikasi  di  tengah  pandemic  ini. Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Malecki  et  al.,  2020)  pemerintah  perlu  melakukan komunikasi  secara  informatif  di  masa  pandemi  COVID-19  guna  untuk  meminimalisir ketimpangan data maupun informasi yang disampaikan oleh sumber lain.

## Intensitas  Twitter  @BNPB_Indonesia  Dalam  Komunikasi  Pemerintahan  di  Masa  Pandemi COVID-19
Media sosial sejatinya sebagai media interaksi dan sosialisasi. Sehingga pada saat ini wajar apabila media sosial dijadikan media komunikasi pemerintahan. Oleh karenanya hal inilah yang menarik perhatian bagi pemerintahan untuk membangun interaksi kepada masyarakat. Selain itu menurut (Liu & Weber, 2014) penggunaan Twitter tidak hanya untuk membentuk hubungan saja, akan  tetapi  banyak  orang  menggunakan  Twitter  untuk  terlibat  aktif  dalam  diskusi  tentang masalah kontrevesial.
Penggunaan media sosial juga menjadi alternatif ketika berada dalam krisis komunikasi. Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Graham  et  al.,  2015)  bahwasannya  penggunaan  media sosial di tingkat pemerintah local menujukkan masih minim, padahal hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk adopsi dan penggunaan alat media sosial untuk komunikasi krisis dan bagian media  sosial  dalam  mengelola  krisis.  Sehingga  peran  media  social  memang  memiliki  urgensi sebagai alat untuk komunikasi.
Seperti di masa pandemic COVID-19 seperti saat ini, bahwasannya komunikasi melalui media  sosial  khususnya  Twitter  akan  menajdi  jalan  alternatif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Dan hal ini telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia melalui  akun  Twitter  @BNPB_Indonesia,  bahwasannya  di  masa  pandemic  COVID-19  BNPB membangun  hubungan  interaksi  melalui  media  sosial  Twitter.  Seperti  terlihat  pada  gambar dibawah, terlihat intensitas Tweet melalui akun @BNPB_Indonesia.
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Gambar 3. Intensitas Twitter Akun @BNPB_Indonesia
Sumber: Diolah oleh penulis dengan NVivo 12 Plus
Dari  gambar  3  di  atas,  terlihat  intensitas  penggunaan  Twitter  melalui  akun @BNPB_Indonesia.  Bahwasannya  di  masa  pandemic  COVID-19,  penggunaan  Twitter  oleh BNPB  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  terlihat  bahwasannya  pada  rentang  waktu  April  2020 hingga  Juli  2020  bahwa  Twitter  @BNPB_Indonesia  selalu  mengalami  peningkatan  intensitas. Peningkatan  intensitas  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  BNPB  juga  adanya  peningkatan  kasus yang  terkonfirmasi  di  Indonesia.  Dan  intensitas  Twitter  @BNPB_Indonesia  pada  bulan  April memiliki presentase 10%, bulan Mei pada 69,6%, pada bulan Juni 2020 dengan jumlah presentase 97,4%,  bulan  Juli  memiliki  presentase  90%,  pada  bulan  Agustus  intensitas  Twitter  BNPB memiliki  penurunan  di  angka  62%,  pada  bulan  September  memiliki  presentase  60%,  di  bulan Oktober turun menjadi 50%, dan pada bulan November mengalami peningkatan intensitas tweet yang dilakukan oleh BNPB dengan angka presentase 58%.
Intensitas Twitter yang dilihat dari bulan April hingga Juli 2020 mengalami peningkatan juga didukung dengan peningkatan kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi (lihat gambar 4). Sehingga  hal  ini  menjadi  penyebab  akun  @BNPB_Indonesia  menyampaikan  informasi  melalui Twitter dengan intens kepada masyarakat. Hal ini juga seperti dilansir dalam surat kabar Kompas, dimana  kasus  baru  harian  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  apabila  dibandingkan dengan kasus yang ada pada bulan sebelum-sebelumnya dengan jumlah 1.241 pada awal Bulan Juni  (Kompas.com,  2020).  Sehingga  hal  ini  juga  memiliki  keterhubungan  dengan  adanya peningkatan intensitas tweet yang dilakukan oleh akun @BNPB_Indonesia.
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Gambar 4. Data Kasus Terkonfirmasi COVID-19

## Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran
Dari  gambar  peningkatan  kasus  COVID-19  yang  terkonfirmasi  di  atas,  perlu  adanya peran  pemerintah  untuk melakukan  komunikasi kepada  masyarakat  terkait dengan  penanganan COVID-19  sangat  perlu  dilakukan.  Oleh  karenanya,  melalui  akun  @BNPB_Indonesia, pemerintah  meningkatkan  intensitas  komunikasinya  melalui  media  sosial  Twitter  kepada masyarakat.    Hal  ini  guna  untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  sebagai  himbauan dalam  membantu  memutus  rantai  penyebaran  virus  COVID-19  di  Indonesia.  Melalui  akun @BNPB_Indonesia,  pemerintah  menyampaikan  berbagai  informasi  terkait  dengan  infografis penyebaran  kasus,  himbauan  kepada  masyarakat,  kebijakan  pemerintah  serta  informasi  terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia.
Komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemic akan menjadi efektif karena hal ini akan menjadi salah satu bentuk proteksi dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan  terhadap  semakin  menyebarnya  virus  Corona  tersebut.  Selain  itu,  menurut (Indasari & Anggriani, 2020) hal tersebut sebagai komunikasi krisis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap adanya disinformasi yang terjadi di masa krisis yang dapat menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda di masyarakat.
Dari  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  bahwasannya  intensitas  akun  Twitter @BNPB_Indonesia  di  masa  pandemic  COVID-19  dalam  membangun komunikasi  pemerintah telah  menciptakan  komunikasi  yang  efektif.  Dimana  pemerintah  telah  berupaya  untuk  terus meningkatkan  penyebaran  informasi  terkait  dengan  penanganan  COVID-19  kepada  publik. Dengan  tingkat  intensitas  komunikasi  yang  tinggi  melalui  media  sosial,  maka  hal  ini  dapat menciptakan transparansi informasi pemerintah terkait dnegan COVID-19. Sehingga hal ini juga dapat  menciptakan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  di  masa  pandemic COVID-19. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Graham, 2014; Malecki et al., 2020) bahwasannya  penggunaan  media  sosial  di  lingkup  pemerinta  perlu  dilakukan  dalam  krisis komunikasi dan hal ini dapat meminimalisir ketimpangan informasi dari sumber lain.
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Hubungan Interaksi Akun Twitter @BNPB_Indonesia di Masa Pandemi COVID-19
Adanya  pandemic  COVID-19  di  dunia  khususnya  di  Indonesia  mampu  merubah  pola tatanan  kehidupan  manusia,  salah  satunya  pola  interaksi  masyarakat.  Pada  masa  pandemi COVID-19 manusia lebih kerap melakukan interaksi melalui virtual dengan media sosial, salah satunya Twitter. Media ini menjadi alternatif bagi manusia untuk tetap saling terhubung dalam membangun  komunikasi  dua  arah.  Melalui  media  sosial  dapat  menghubungkan  antar  orang dalam skala kecil maupun skala besar (Suryandari & Lutviana, 2020).
Pemerintah  perlu  membangun  hubungan  interaksi  dalam  melakukan  komunikasi  di media  sosial  di  masa  pandemic  COVID-19  terkait  dengan  pemberitaan  maupun  informasi- informasi  mengenai  pandemic  COVID-19.  Karena  informasi  dari  pemerintahan  yang  rutin diberikan  mampu  memberikan  sosialisasi  dan  pemahaman  kepada  masyarakat.  Sehingga masyarakat  pun  nantinya  akan  ikut  berbagi  informasi  dengan  individu  lainnya.  Sehinngga nantinya  informasi  yang  diperoleh  oleh  masyarakat  melalui  media  sosial,  dapat  disebarluaskan secara  langsung  dnegan  adnaya  pemahaman  terkait  COVID-19.  Karena  hal  ini  akan  menjadi komunikasi  yang  efektif  dan  dapat  membantu  dalam  upaya  penanganan  pemutusan  rantai penyebaran COVID-19 (Pratiwi & Hidayat, 2020).
Menurut  (yuliana,  2019)  bahwasannya  komunikasi  melalui  media  sosial  berbentuk komunikasi  daring  dan  hal  ini  akan  menciptakan  suatu group,  cluster maupun cohesive  subgroups . Sehingga dengan adanya interaksi pemerintah melalui media sosial di masa pandemic COVID-19 juga  mampu  menciptakan  suatu cluster dimana  ini  nantinya  akan  membantu  untuk  mengetahui respon dari public. Melalui olah data dengan NVivo 12 Plus, maka diketahui hubungan interaksi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui akun @BNPB_Indonesia di Twitter sebagai berikut:

## Gambar 5. Interaksi Akun Twitter @BNPB_Indonesia

## Sumber: Diolah oleh penulis dengan NVivo 12 Plus
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat,  bahwasanya  pemerintah  melalui  akun @BNPB_Indonesia  melakukan  komunikasi  melalui  media  sosial  Twitter  membangun  interaksi dengan  beberapa  akun  Twitter  lainnya  seperti  organisasi  pemerintah  lainnya,  tokoh  negara, maupun  kelompok  komunitas.  Seperti  adanya  interaksi  dengan  akun  Presiden  Republik
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
Indonesia  melalui  akunnya  @Jokowi  serta  beberapa  instansi  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah  yaitu  @KemensosRI,  @Kemenkuham_RI,  @Kemenhub151,  @Pusdalops_diy, @Pusdalopsbantul,  @BPBDJakarta,  @BPBDCilacap  serta  dengan  komunitas  yang  muncul ketika COVID-19 yaitu dengan akun @lawancovid19_id. Dengan adanya interaksi yang tercipta ini  mampu  mengurangi  adanya  misinformasi  kepada  public.  Karena  sejak  adanya  pandemic  di Indonesia  keraps  kelai  ditemukan  informasi-informasi  yang  tidak  signifikan  dan  bersifat  hoax, sheingga  hal  ini  akan  memacu  ketegangan  di  public.  Oleh  karenanya  dengan  komunikasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  akun  @BNPB_Indonesia  dan  membangun  interaksi  antar actor hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Kembali kepada pemerintah.
Dalam  situasi  krisis  seperti  pada  masa  pandmei  COVID-19  ini,  komunikasi  krisis memang  perlu  dibangun.  Menurut  (Damayanti  &  Yuriawan,  2020)  terdapat  beberapa  prinsip komunikasi  yang  perlu  diperhatikan  agar  mencipatakan  komunikasi  yang  berhasil  yaitu  (1) mengenali  audien,  (2)  melibatkan  pakar,  (3)  menciptakan  keahlian  dalam  berkomunikasi,  (4) menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya, (5) tanggung jawab bersama, dan (6) menjamin keterbukaan.  Platform  media  sosial  Twitter  salah  satu  meida  yang  teapt  dalam  menyampaikan informasi di kalangan masyarakat, karena intensitas penggunanya yang besar sehingga intensitas penyebaran informasi pun akan luas.

## Gambar 6. Keterhubungan Akun Pemerintah
Sumber: Diolah oleh penulis dengan NVivo 12 Plus
Dari  gambar  diatas,  terlihat  bahwasannya  keterhubungan  penyebaran  informasi  melalui akun @BNPB_Indonesia berhasil diterima oleh pengguna Twitter lainnya atau masyarakat. Hal ini terlihat pada gambar sosiogram di atas, bahwasannya informasi melalui @BNPB_Indonesia mendapat  respon  dan  ikut  disebarluaskan  oleh  public.  Karena  dengan  media  sosial  pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi,berbagi dan membuat konten. Sehingga media sosial Twitter
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
dapat  menjadi  solusi  komunikasi  pemerintahan  dalam  keadaan  krisis.  Dimana  hal  ini  nantinya akan disebut sebagai komunikasi krisis, yaitu pertukaran informasi yang dilakukan real time , dan mampu membuka ruang untuk berbagai saran dan pendapat secara cepat ketika keadaan sedang mengalami ancaman seperti ancaman kesehatan pada masa pandemic COVID-19.

## Kesimpulan
Peran media sosial menjadi penting dalam membangun komunikasi antar aktor. Terlebih seperti  pada  masa  pandemic  COVID-19.  Komunikasi  dari  pemerintah  perlu  dilakukan  secara cepat  dan  teapt  sasaran.  Hal  ini  guna  untuk  mengurangi  disinformasi  maupun  misinformasi kepada public. Karena dengan melihat keadaan seperti saat ini, kerap adanya informasi-informasi tentang  COVID-19  yang  menimbulkan  ketegangan  antar  actor  di  media  sosial.  Sehingga komunikasi  pemerintah  melalui  media  sosial  menjadi  penting  dilakukan  segera  mungkin  untuk dapat  memberikan  kejalasan  informasi-informasi  tentang  COVID-19.  Tidak  hanya  itu, komunikasi  pemerintah  melalui  media  sosial  juga  dapat  membangun  tingkat  kepercayaan masyarakat  kepada  langkah  pemerintah.  Selain  itu  juga,  informasi-informasi  yang  disampaikan oleh  pemerintah  juga  memberikan  sosialisasi  serta  pengetahuan  bagi  masyarakat.  Sehingga masyarakat  yang  menerima  informasi  tersebut  dapat  membantu  menyebarluaskan  kepada individu lain dengan adanya pemahaman tentang COVID-19.
Komunikasi  yang  dibangun  melalui  media  sosial  Twitter  juga  menciptakan  suatu hubungan  interaksi.  Hal  ini  lah  yang  akan  mengahasilkan  komunikasi  pemerintah  yang  efektif. Karena  dengan  adanya  keterhubungan  melihatkan  bahwasannya  antar  pengguna  saling membutuhkan dan tertarik akan informasi yang disampaikan oleh @BNPB_Indonesia. Dengan demikian,  komunikasi  yang  dibangun  oleh  pemerintah  di  masa  pandemic  COVID-19  melalui akun  Twitter  @BNPB_indonesia  aktif  menyampaikan  informasi  kepada  public  dan  informasi tersebut  dapat  diterima  oleh  public  dengan  baik.  Sehingga  hal  ini  melihatkan  komunikasi pemerintah  yang  bersifat  eksternal  dimana  memiliki  fungsi to  managing  people .  Kajian  ini  masih memiliki  kekurangan,  sehingga  masih  perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut  terkait  dengan komunikasi krisis yang dibangun oleh pemerintah.

## Referensi
Abidin, Y. Z. (2016). Komunikasi Pemerintahan Filosofi, Konsep dan Aplikasi . CV Pustaka Setia. Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. Potret Pemikiran , 22 (1). https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762
Anggreani, M. D., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). RUANG PUBLIK VIRTUAL SEBAGAI PINTU KOMUNIKASI GOVERNMENT TO CITIZEN (Studi Kasus: Perbandingan Media Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta dan Surabaya). Jurnal MODERAT , 6 (1), 203 – 220. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3165/2919 Anisa, R., & Rachmaniar, R. (2019). Media Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi jawa Barat. Jurnal Lontar , 7 (1), 36 – 40. Azmi, O., Anisasari, Z., & Uny, F. I. S. (n.d.). POLA KOMUNIKASI ANTARA PEMERINTAH DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN SLEMAN . 1 – 15.
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
Barniat, Z. (2019). POLITICAL COMMUNICATIONS IN THE SOCIAL MEDIA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0. Konsensus , 1 (1), 59 – 67. Chen, E., Lerman, K., & Ferrara, E. (2020). Tracking Social Media Discourse About the COVID-19 Pandemic: Development of a Public Coronavirus Twitter Data Set. JMIR Public Health and Surveillance , 6 (2), e19273. https://doi.org/10.2196/19273 Damayanti, A., & Yuriawan, K. (2020). Instagram sebagai Medium Komunikasi Risiko di Masa Pandemi COVID-19 : Studi Netnografi terhadap Komunitas Online KawalCOVID19 . id Instagram as a Medium of Risk Communication in COVID-19 Pandemic : A Netnography Study of Virtual Community KawalCOVID19 . i . 18 (02), 176 – 193. https://doi.org/10.46937/18202032355 Encyclopedia. (2019). 済無 No Title No Title. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Eom, S. J., Hwang, H., & Kim, J. H. (2018a). Can social media increase government responsiveness? A case study of Seoul, Korea. Government Information Quarterly , 35 (1), 109 – 122. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.002
Eom, S. J., Hwang, H., & Kim, J. H. (2018b). Can social media increase government responsiveness? A case study of Seoul, Korea. Government Information Quarterly , 35 (1), 109 – 122. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.002 Erliana, H. (2014). Paradigma Komunikasi Pemerintahan. Jurnal Komunikasi Pemerintahan , 54. Fauzi, E., & Rahmawati, D. E. (2019). Government of Yogyakarta City Communication in the Arrangement of Maliboro Areas in 2015-2016. Advances in Social Science, Education, and Humanities Research , 353 (IcoSIHESS), 2016 – 2018. https://doi.org/10.2991/icosihess- 19.2019.48 Flabianos, H. (2019). PENGARUH KOMUNIKASI PEMASARAN POLITIK PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PADA PEMILU 2019 THE INFLUENCE OF INDONESIAN SOLIDARITY PARTY POLITICAL MARKETING COMMUNICATIONS THROUGH INSTAGRAM SOCIAL MEDIA IN 2019 ELECTION . 3 – 4. Graham, M. W. (2014). Government communication in the digital age: Social media ’ s effect on local government public relations. Public Relations Inquiry , 3 (3), 361 – 376. https://doi.org/10.1177/2046147X14545371
Graham, M. W., Avery, E. J., & Park, S. (2015). The role of social media in local government crisis communications. Public Relations Review , 41 (3), 386 – 394. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.02.001
Gregory, A. (2006). A development framework for government communicators. Journal of Communication Management , 10 (2), 197 – 210. https://doi.org/10.1108/13632540610664742 Hakim, A. R., Zaenuri, M., & Fridayani, H. D. (2019). Collaborative governance in managing educative tourism of jogja exotarium in sleman regency 2019. Journal of Governance and Public Policy , 6 (2), 195 – 215.
Indasari, F., & Anggriani, I. (2020). KRISIS KOMUNIKASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pemberitaan Penyebaran COVID-19 melalui Udara). Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 7 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1086 Kompas.com. (2020). Tren Kasus COVID-19 Meningkat di Bulan Juni, Ini Alasannya Menurut Ahli . Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/17/200500665/tren-kasus- COVID-19-meningkat-di-bulan-juni-ini-alasannya-menurut-ahli?page=all
Kosasih, I. (2016). PERAN MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN TWITTER DALAM MEMBANGUN KOMUNIKASI (Persepsi dan Motifasi Masyarakat jejaring Sosial Dalam Pergaulan). Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Copyright © 2021, Vindhi Putri Pratiwi, Dian Eka Rahmawati, Titin Purwaningsih This is an open access article under the CC – BY-SA license
Kurniawan, D. (2018). Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. Jurnal Komunikasi Pendidikan , 2 (1), 60. https://doi.org/10.32585/jkp.v2i1.65 Lasswell, H. (1948). The structure and function of communication in society. İ leti ş im Kuram ve Ara ş t ı rma Dergisi , 1948 , 215 – 228.
Liu, Z., & Weber, I. (2014). Is Twitter a public sphere for online conflicts? a cross-ideological and cross-hierarchical look. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) , 8851 , 336 – 347. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13734-6_25
Malecki, K. M. C., Keating, J. A., & Safdar, N. (2020). Crisis Communication and Public Perception of COVID-19 Risk in the Era of Social Media. Clinical Infectious Diseases , 53726 (Xx), 1 – 6. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa758 Masitoh, S. (2018). Strategi Komunikasi Eksternal Humas Polda D.I.Yogykarta Dalam Mengelola Citra Positif Institusi. Student Journal of Communication (SJC) , 1 (1). Mergel, I., & Bretschneider, S. (2013). A Three-Stage Adoption Process for Social Media Us. Public Administration Review , 73 (June), 390 – 400. https://doi.org/10.1111/puar.12021.390 Nofrima, S., Nurmandi, A., Dewi, D. K., & Salahudin. (2020). Cyber-activism on the dissemination of # Gejayanmemanggil : Yogyakarta ’ s student movement. Jurnal Studi Komunikasi , 4 (1, March), 103 – 116. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.2091.Received Nugraha RG. (2019). Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan Hoax. Jurnal Informatika. Universitas Telkom. Diakses Pada Hari Selasa 30 Juli 2019. Pukul 16:42 WIB. , 6 (1), 1568 – 1578. Pratiwi, S. A., & Hidayat, D. (2020). Iklan Layanan Masyarakat COVID-19 Di Media Sosial dan Perilaku Masyarakat di Jawa Barat . 1 – 7.
Rahmawati, D. E., & Pratiwi, V. P. (2020). Aktifitas Komunikasi Pemerintah DIY melalui Twitter pada Masa Pandemi COVID-19. In Covid 19 dalam Perspektif Governance (pp. 172 – 195). Samudra Biru.
Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan : Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik Unpar , 3 (1), 36 – 54. Suryandari, N., & Lutviana, V. (2020). Impression management of buzzer in social media Twitter. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) , 4 (3), 614. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i3.2665 yuliana,  irma. (2019). Adopsi Social Network Analysis (Sna) Dalam Upaya Membangun Ketangguhan Bencana Di Masyarakat. JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer) , 2 (2), 49 – 54. https://doi.org/10.33387/jiko.v2i2.1312