## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik Dari Negara Pengirim Yang Melakukan Spionase Di Negara Penerima
Ahmad Sandy Dewana 1 , Akbar Kurnia Putra 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi E-mail: ahmadsandydewana@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Jambi E-mail: akbarkurnia@unja.ac.id

## ABSTRACT
Abuse  of  authority  by  diplomatic  officials  from  member  countries  of  the  1961  Vienna  Convention  for personal gain or certain groups is still common. This situation is undoubtedly contrary to their duties and functions as representatives of their country. The formulation of the problem raised is how to form a legal settlement based on the 1961 Vienna Convention and the Optional Protocol concerning the Requirement to Settle Disputes. The research method used is a normative juridical type with a Legislative, Conceptual, and Case approach. The primary legal materials used are the Vienna Convention On Diplomatic Relations April 18, 1961, and the Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement Of Disputes Of Vienna Convention On Diplomatic Relations; Meanwhile, the secondary legal materials used are books, research journals,  research  reports,  various  scientific  works, articles and  various other  sources  that can  support primary legal materials; Tertiary legal materials consist of dictionaries, internet, and so on that can support primary and  secondary legal  materials. The  results  of  this study indicate  that apart  from  Persona  non- Grata, there are other ways to impose sanctions on diplomatic agents who abuse their authority, in this case, espionage activities.
Keywords: Diplomatic Agent; Espionage; Sending State

## ABSTRAK
Penyalahgunaan  wewenang  oleh  pejabat  diplomatik  dari  negara-negara  anggota  Konvensi  Wina  1961 untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  atau  kelompok-kelompok  tertentu  masih  sering  terjadi.  Hal tersebut  tentu  bertentangan  dengan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  perwakilan  negaranya.  Rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana bentuk penyelesaian secara hukum berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan Protokol Opsional Mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus. bahan hukum primer yang digunakan adalah seperti Vienna Convention On Diplomatic Relation April 18 1961dan Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement Of Disputes Of Vienna Convention On Diplomatic Relation; Sementara untuk bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal penelitian,  laporan  penelitian,  berbagai  karya  ilmiah,  artikel  dan  berbagai  sumber  lain  yang  bisa menunjang  bahan  hukum  primer;  Teruntuk  bahan  hukum  tersier  terdiri  dari  kamus,  internet,  dan sebagainya yang bisa menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  selain  dari  Persona  non-Grata,  terdapat  cara  lain  untuk  memberikan  sanksi  kepada  agen diplomatik yang menyalahgunakan wewenangnya, dalam kasus ini adalah kegiatan spionase.
Kata Kunci: Agen Diplomatik; Negara Pengirim; Spionase

## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik (Ahmad Sandy Dewana)

## PENDAHULUAN
Untuk  memulai suatu  hubungan  diplomatik  antar  negara  yang  memiliki  kepentingan, baik itu dari perwakilan diplomatik maupun konsulernya haruslah mengadakan suatu kontak terlebih dahulu antar negara yang akan menerima sebuah hubungan diplomatik, tentunya  untuk  membuka  atau  menukarkan  perwakilan  diplomatik  ataupun  konsuler kepada negara yang akan dituju harus memenuhi syarat-syarat seperti:
1. Harus  memiliki  kesepakatan  antara  kedua  pihak.  Yang  dimana  guna  untuk membentuk suatu hubungan diplomatik antara negara-negara harus dilakukan dengan  persetujuan  seksama.  Maksud  dan  tujuan  dari  terjadinya  suatu hubungan diplomatik ialah untuk menjalin persahabatan antara keduanya untuk kepentingan  antar  negara  itu  sendiri,  baik  itu  untuk  kepentingan  politik, ekonomi, kebudayaan ataupun kepentingan lainnya.
2. Harus  mengikuti  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  berlaku,  dimana setiap negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik harus didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip reciprositas. 1
Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh negara  tersebut  ialah  melakukan  pejajakan  secara  tidak  resmi  yang  melalui  suatu perantara  seperti  memakai  jasa  diplomat  dari  negara  lain.  Apabila  ingin  melakukan penjajakan  secara  langsung  bisa  dilakukan  dengan  cara  pendekatan  melalui  Kepala Negara atau Pemerintahan yang dituju. Selanjutnya jika pendekatan untuk membuka suatu hubungan diplomatik ini telah disepakati, maka kedua negara akan mengeluarkan suatu pernyataan bersama yang akan dikeluarkan pada waktu dan tempat yang telah disetujui bersama. 2
Setelah persetujuan bersama ini dibuat, maka sangat dimungkinkan bagi kedua negara untuk membuka perwakilan diplomatiknya, meskipun hal in tergantung dari kesediaan masing-masing, dalam tahap selanjutnya ada beberapa hal yang harus disepakati perihal Kepala Perwakilan Diplomatik, yang dimana terdapat ada tiga kategori tingkatan kepala perwakilan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Konvensi Wina 1961, yaitu: 3 a. Kategori  pertama  adalah  Duta  Besar  ( Ambassador ),  atau muncio yang  di akreditasikan  oleh  Kepala  Negara  atau  Kepala  Perwakilan  Diplomatik  yang mempuntai tingkat yang sama:
b. Kategori kedua adalah Duta ( Envoy ) atau Menteri ( Minister ) beserta intermuncio yang dapat mengetuai suatu perwakilan diplomatik:
c. Kategori ketiga adalah Kuasa Usaha ( Charge d’Affaires ), yang dimana tugas dari Kuasa  Usaha  ini  hanya  menyerahkan  surat  pengangkatannya  dari  negara pengirim kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima.
Jika hubungan antar kedua negara ini telah diresmikan dan diakui, maka para negara- negara  yang  memiliki  hubungan  diplomatik,  terutama  mereka  yang  tercatat  sebagai
1 A K Syahmin, Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar (Bandung: Armico, 1988), hal. 41.
2 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I (Jakarta: Tatanusa, 2013), hal. 50.
3 Suryokusumo, hal. 56.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 52-64
anggota  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  harus  menaati  peraturan  yang  telah  ada  di Konvensi Wina 1961.
Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 ini sendiri memiliki 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. 4 Selain itu, terdapat pula 2 Protokol Opsional yang membantu Konvensi Wina 1961,  yaitu Optional  Protocol  To  The  Vienna  Convention  on  Consular  Relations Concerning  Acquisition  of  Nationality (Protokol  Opsional  mengenai  Perolehan Kewarganegaraan)  dan Optional  Protocol  Concerning  The  Compulsory  Settlement  of Disputes  of  Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relation (Protokol  Opsional  mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa). Pada tanggal 24 April 1964, Konvensi Wina beserta  kedua  protokolnya  telah  diberlakukan  dan  terdapat  191  negara  yang  telah menjadi pihak dalam Konvensi ini terhitung Februari 2017. 5
Dalam Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 membahas tentang misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara  untuk  pengangkatan  serta  penyerahan  surat-surat  kepercayaan  dari  Kepala Perwakilan  Diplomatik  (Duta  Besar).  Sementara  itu  dalam  Pasal  20-28  membahas kekebalan dan keistimewaaan bagi misi-misi diplomatik. Selanjutnya pada Pasal 29-36 membahas pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada para diplomat beserta staf. Kemudian di Pasal 37-47 membahas perihal kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Akhirnya dalam Pasal 48-53 membahas berbagai ketentuan penandatangan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya  Konvensi  ini.  Selain  Konvensi  Wina  tentang  Hubungan  Diplomatik  1961, terdapat  juga  Konvensi  Wina  1963  tentang  Hubungan  Konsuler,  serta  Konvensi  New York 1969 tentang Misi Khusus.
Dengan berlakunya Konvensi Wina 1961, para agen diplomatik mempunyai serangkaian tugas yang terdiri dari representasi, negoisasi, observasi, proteksi, dan pelaporan, serta fungsi  dari  suatu  perwakilan  diplomatik  itu  juga  untuk  meningkatkan  hubungan persahabatan  antar  negara  pengirim  dengan  negara  penerima. 6 Jadi,  baik  dari  Duta Besar atau agen diplomatik ini merupakan perwujudan dari negara pengirim, apapun tindakan  atau  ucapan  dari  seorang  perwakilan  diplomatik  ini,  akan  dianggap  sebagai tindakan oleh pihak negara pengirim tersebut.
Selain  itu  perwakilan  diplomatik  dan  para  pejabat  diplomatiknya  memiliki  kewajiban yang  telah  diatur  dalam  Pasal  41  (1)  Konvensi  Wina  1961,  seperti  para  pejabat diplomatik harus menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima, meskipun  mereka  mendapatkan  kekebalan  dan  keistimewaan  di  negara  penerima. Mereka juga diwajibkan untuk tidak melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan yang ada di negara penerima. Kemudian pasal 42 mengatur seorang pejabat diplomatik juga dilarang untuk melakukan segala kegiatan profesi atau bisnis komersial di negara penerima untuk keuntungan pribadinya sendiri.
4 Suryokusumo, hal. 24.
5 “Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik – Referensi HAM”
<https://referensi.elsam.or.id/2015/05/konvensi-wina-tahun-1961-tentang-hubungan-diplomatik/> [diakses 25 Juni 2021].
6 Syahmin, hal. 52.

## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik (Ahmad Sandy Dewana)
Setiap pejabat diplomatik yang telah dikirim kepada negara penerima, memiliki suatu keistimewaan dan kekebalan selama mereka bertugas di negara penerima. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini didasarkan atas prinsip resiprositas antar negara, dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka:
a. Mengembangkan  hubungan  antar-negara,  tanpa  mempertimbangkan  sistem ketatanegaraan dan sistem sosial yang berbeda;
b. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakilinya. 7
Dikarenakan  prinsip  inilah  mengapa  para  pejabat  diplomatik  bisa  menikmati keistimewaan dan kekebalan tertentu di negara penerimanya, hak-hak kekebalan dan hak-hak  keistimewaan  dari  seorang  agen  diplomatik  ini  mulai  berlaku  sejak  agen diplomatik  itu  memasuki  wilayah  negara  penerima  di  dalam  perjalanannya  untuk memangku jabatan atau jika ia telah ada di dalam wilayah negara penerima. 8 Kekebalan dan keistimewaan untuk perwakilan diplomatik tentu saja perlu diberikan dikarenakan ada 3 alasan untuk memberikan hak-hak tersebut, yaitu:
a. Para diplomat adalah wakil-wakil negara;
b. Mereka  tidak  dapat  menjalankan  tugas  secara  bebas  kecuali  jika  mereka diberikan  kekebalan-kekebalan  tertentu.  Jelaslah  bahwa  mereka  tetap bergantung kepada good-will pemerintah, mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perseorangan:
c. Jelaslah  pula  bahwa  jika  terjadi  gangguan  pada  komunikasi  mereka  dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil. 9
Walaupun  sudah  banyak  negara  yang  meratifikasi  Konvensi  Wina  1961,  pada kenyataannya, terdapat beberapa perwakilan diplomatik ini memanfaatkan kekebalan dan  keistimewaannya  sebagai  agen  diplomatik  untuk  melakukan  tindakan  yang bertentangan pada pengaturan yang telah ada di Konvensi Wina 1961. 10 Para perwakilan diplomatik ini sepatutnya untuk tidak berlindung kepada atribut yang telah memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima yang dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya seorang agen diplomatik. 11 Dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961 telah menjelaskan apa saja fungi dan tugas dari seorang agen diplomatik, yaitu:
a) Representing the sending State in the receiving State;
7 Suryokusumo, hal. 133.
8 Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum diplomatik: kekebalan dan keistimewaannya (Bandung: Angkasa, 1991), hal. 45.
9 Suryokusumo, hal. 134.
10 Dewa Gede Sudika Mangku, “Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961),” Perspektif , 15.3 (2010), 226 – 61.
11 Windy Lasut, “Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961,” Lex Crimen , 5.4 (2016).

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 52-64
b) Protecting  in  the  receiving  State  the  interest  of  the  sending  State  and  of  its nationals,within the limits permitted by international law;
c) Negoitating with the Government of the receiving State;
d) Ascertaining  by  all  lawful  means  conditions  and  development  in  the  receiving State, and reporting to the Government of the sending State;
e) Promoting friendly relation between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scienfic relations.
Telah  jelas  bahwa  fungsi  dari  seorang  perwakilan  diplomatik  ini  untuk  mempererat hubungan dan menciptakan kedamaian antar negara-negara yang ada dunia ini, namun ada  beberapa  pihak  tidak  mematuhi isi  dari  Konvensi Wina  1961  yang  menyebabkan kerugian  untuk  negara  penerima.  Salah  satu  bentuk  penyalahgunaan  wewenang  dari seorang  perwakilan  diplomatik  adalah  spionase,  tindakan  dari  spionase  ini  bisa menyebabkan kerugian yang secara tidak langsung bagi negara korban dari spionase itu sendiri, seperti bocornya rahasia-rahasia dari negara korban spionase yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan negara pengirim, bahkan yang sama sekali tidak mengancam kedaulatan nasional negara pengirim itu sendiri.
Kegiatan  spionase  yang  dilakukan  oleh  agen  diplomatik  di  negara  penerima  ternyata lumrah terjadi antar negara yang memiliki hubungan diplomatik, yang terbaru terjadi pada bulan september 2019, 2 pejabat diplomatik Tiongkok yang bertugas di Amerika Serikat di usir setelah di duga melakukan praktik spionase, kedua diplomat asal Tiongkok ini kedapatan menyusup ke pangkalan militer sensitif milik Amerika Serikat di Virginia. 12 Situs  berita The  Times mengatakan  penjaga  pangkalan  militer  Amerika  Serikat  telah menahan 2 diplomat itu dikarenakan tidak memiliki izin untuk masuk, lalu Diplomat ini diarahkan  untuk  keluar  melewati  gerbang,  namun  pejabat  diplomatik  ini  tidak menghiraukan  dan  tetap  melanjutkan  menuju  pangkalan,  atas  tindakan  itu  Personel militer pun mengejar mereka dan berhasil menghentikan diplomat tersebut dengan cara menghadang  dengan  truk  pemadam  kebakaran.  Meskipun  motif  dari  kedua  pejabat diplomat ini tidak jelas, para pejabat Amerika Serikat menduga bahwa para diplomat asal  Tiongkok  ini  sedang  menguji  langkah-langkah  keamanan  yang  ada  di  pangkalan militernya. 13
Tindakan dari 2 agen diplomatik asal Tiongkok ini telah menyalahgunakan fungsi dan tugas dari perwakilan diplomatik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961. Yang dimana perwakilan diplomatik dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negaranya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sah. 14 Jadi, apabila ada yang mengumpulkan
12 “AS Diam - diam Usir 2 Diplomat China Terkait Dugaan Spionase” <https://news.detik.com/internasional/d-4824055/as-diam-diam-usir-2-diplomat-china-terkait-dugaan- spionase?_ga=2.101598021.596867714.1580666833-2058926449.1580666833> [diakses 25 Juni 2021].
13 “AS Dilaporkan Usir Diplomat China karena Jadi Mata - mata”
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191216084609-134-457259/as-dilaporkan-usir- diplomat-china-karena-jadi-mata-mata> [diakses 13 Maret 2021].
14 Kadarudin, “Praktik Spionase, Antara Kebutuhan Nasional Dengan Pelanggaran Internasional,” Jurnal Hukum Internasional , 1 (2013).

## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik (Ahmad Sandy Dewana)
informasi-informasi  dengan  cara  yang  tidak  sah  (sembunyi-sembunyi)  atau memanfaatkan warga setempat secara intensif sebagai sumber informasi yang dianggap sensitif, maka tindakannya tidak dapat dibenarkan. 15
Biasanya, penanganan dari penyalahgunaan fungsi dari seorang perwakilan diplomatik akan  diberikan  sanksi Persona  non-Grata oleh  negara  penerima,  Persona  non-Grata adalah suatu pernyataan dari negara penerima kepada negara pengirim melalui  nota diplomatik  tentang  ketidaksetujuan  negara  penerima  atas  pengangkatan  calon  duta besar  yang  akan  ditempatkan  di  negara  penerima. 16 Selain  itu,  pernyataan ketidaksukaan negara penerima kepada negara pengirim melalui nota diplomatik atas duta besar yang sedang melaksanakan tugasnya bisa juga dianggap sebagai pernyataan Persona non-Grata. Yang dimana pernyataan ini bisa timbul disebabkan duta besar yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan negara penerima atau dia melakukan suatu penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang di milikinya. 17
Persona non-Grata sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, merupakan salah satu jawaban yang disediakan ketika terjadi permasalahan diplomatik antara Negara penerima dengan pengirim. 18 Akan tetapi, praktek Persona non-Grata ini akan  memberikan  dampak  yang  buruk  untuk  kedua  negara  yang  memiliki  hubungan diplomatik,  seperti  reaksi  pembalasan  dari  Negara  yang    pejabat  diplomatiknya  di persona  non-gratakan,  hal  ini  bisa  menyebabkan  timbulnya  masalah  baru  hingga ketegangan  politik  antar  negara  itu  terjadi.  Maka  dari  itu,  sangat  penting  untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara hukum dari penyalahgunaan  wewenang  oleh  seorang  agen  diplomatik  dari  suatu  negara  yang melakukan kegiatan spionase di negara penerima.

## PEMBAHASAN
Bentuk-Bentuk Pelanggaran dari Agen Diplomatik Negara Pengirim Yang Melakukan Kegiatan Spionase di Negara Penerima
Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan nyaman dan aman, para pejabat diplomatik mendapatkan suatu kekebalan ( immunities ),  keistimewaan ( previleges ), dan fasilitas yang dijamin oleh sebuah perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina 1961, di dalam pasal 21 ayat (1) Konvensi ini telah menjelaskan bahwa negara penerima harus memfasilitasi  apa  yang  di  perlukan  oleh  negara  pengirim  guna  untuk  membantu diplomat menjalankan tugasnya sebagai wakil negara dengan mudah, serta di Pasal 21 ayat (2) juga menambahkan bahwa jika memungkinkan, negara penerima membantu para misi  untuk  mendapatkan  akomodasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  anggota  pejabat diplomatik negara pengirim.
15 Kadarudin.
16 Widodo, Hukum Kekebalan Diplomatik (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2009).
17 Widodo, hal. 83.
18 I Gst Ngr Hady Purnama Putera dan Ida Bagus Putu Sutama, “Tinjau an Hukum Diplomatik Tentang Penyelesaian Sengketa Praktik Spionase Yang Dilakukan Melalui Misi Diplomatik Diluar Penggunaan Persona Non- Grata,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , 1.1 (2013), 1 – 5.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 52-64
Akan  tetapi,  pada  realitanya  terdapat  beberapa  pejabat  diplomatik  yang menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk beberapa pihak tertentu, contohnya adalah praktik spionase. Pada normalnya, praktik spionase dilakukan oleh seorang Mata-Mata ( Spy ) yang sengaja di kirim oleh anggota bersenjata  dari  suatu  negara  untuk  mendapatkan  informasi  penting  yang  tidak didapatkan melalui jalur resmi. Biasanya informasi-informasi yang didapatkan melalui alat  komunikasi  yang  canggih  seperti  satelit  khusus  untuk  mata-mata,  yang  dimana biasanya  dipergunakan  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  foto  udara  atau eksplorasi permukaan bumi, akan tetapi terkadang ada pula informasi yang didapatkan tidak  menggunakan  alat  berteknologi  tinggi,  melainkan  dengan  menggunakan  agen- agen rahasia (secret agents). 19
Kegiatan Spionase yang dilakukan oleh Mata-Mata dari angkatan bersenjata ini memiliki pengaturan hukumnya sendiri, yaitu terdapat di Pasal 29 Konvensi Den Haag IV, pasal tersebut berbunyi “ A person can only be considered a spy when, acting clandestinely or on  false  pretences,  he  obtains  or  endeavours  to  obtain  information  in  the  zone  of operations of a belligerent, with the intention of communicating it to the hostile party .” Selain itu, Pasal 46 Protokol Tambahan I 1977 juga mengatur tentang spionase sebagai alat untuk mendapatkan suatu informasi rahasia yang bisa menguntungkan pihak yang memata-matai guna mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi, pengaturan tersebut dibuat pada masa perang, yang dimana kegiatan spionase ini dikarenakan kebutuhan perang, ketika kegiatan spionase dilakukan oleh pejabat diplomatik di masa-masa damai, maka perbuatannya  tidak  dapat  dibenarkan. 20 Pada  dasarnya  menurut  Pasal  3  ayat  (1), pejabat diplomatik memiliki tugas dan fungsi, yaitu:
a) Representing the sending State in the receiving State;
b) Protecting  in  the  receiving  State  the  interest  of  the  sending  State  and  of  its nationals,within the limits permitted by international law;
c) Negoitating with the Government of the receiving State;
d) Ascertaining  by  all  lawful  means  conditions  and  development  in  the  receiving State, and reporting to the Government of the sending State;
e) Promoting friendly relation between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scienfic relations.
Apabila  pejabat  diplomatik  ini  melakukan  kegiatan  spionase,  maka  jelaslah  dia melanggar ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa salah satu tugas dari perwakilan diplomatik adalah mengumpulkan informasi dari keadaan  negara  penerima  secara  akurat  dan  dengan  cara  yang  sah  untuk  dilaporkan kepada  pihak  negara  yang  di  wakilinya. 21 Jika  laporan  tersebut  didapatkan  dari  hasil memata-mematai  atau  spionase  akan  dianggap  sebagai  informasi  yang  didapatkan dengan cara yang tidak sah menurut Hukum Internasional. Selain melanggar Pasal 3 ayat
19 Kievly Andrew Tambuwun, “Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spiona se Menurut Hukum Internasional,” Lex Et Societatis , 7.2 (2019).
20 Tambuwun.
21 Putera dan Sutama, hal. 3.

## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik (Ahmad Sandy Dewana)
(1) huruf d Konvensi Wina 1961, kegiatan spionase yang dilakukan pejabat diplomatik ini  juga  melanggar  kekebalan  dan  hak  istimewa  yang  didapatkannya  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  di  Pasal  39  ayat  (1)  Konvensi  Wina  1961  bahwa  “ Every  person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory  of  the  receiving  State  on  proceeding  to  take  up  his  post  or,  if  already  in  its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed .”
Pada  seharusnya,  seorang  pejabat  diplomatik  tidak  berlindung  pada  atributnya  yaitu kekebalan dan keistimewaan ketika ia melakukan kegiatan yang bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai perwakilan diplomatik, yang dimana bentuk pelanggaran ini adalah mengumpulkan informasi secara tidak sah yang melanggar kedaulatan Negara atau spionase.

## Bentuk  Pertanggungjawaban  dari  Tindakan  Agen  Diplomatik  Negara  Pengirim  Yang Melakukan Kegiatan Spionase di Negara Penerima
Penyelesaian dari dari tindakan agen diplomatik yang melanggar ketentuan yang ada di hukum  diplomatik  biasanya  akan  di  berikan  sanksi Persona  non-Grata ,  namun  pada prakteknya, Persona non-Grata akan menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang pejabat diplomatiknya di Persona non-Grata kan, sehingga akan menimbulkan masalah baru, bahkan bisa menimbulkan ketegangan politik antar negara yang berseteru .
Yang  terbaru  dari  penerapan  sanksi  ini  adalah  saat  2  pejabat  diplomatik  berasal  dari Tiongkok    yang  di  usir  oleh  pihak  Amerika  Serikat  ketika  mereka  ketahuan  sedang memata-matai  fasilitas  dan  keamanan  yang  ada  di  pangkalan  militer  tertutup  milik pemerintahan  Amerika  Serikat  pada  bulan  september  2019. 22 Akan  tetapi  pihak Tiongkok  membantah  klaim  dari  Amerika  Serikat  yang  mengatakan  bahwa  2  pejabat diplomatiknya melakukan spionase, pada akhirnya, setelah tindakan pengusiran yang dilakukan  oleh  pemerintah  Amerika  Serikat,  Pemerintah  Tiongkok  memberi  balasan berupa pengusiran juga untuk pejabat diplomatik dari Amerika Serikat yang bertugas di Tiongkok. 23 sehingga  hubungan  antara  Amerika  Serikat  dengan  Tiongkok  yang sebelumnya  telah  panas  dikarenakan  Perang  Dagang  antar  negara  tersebut,  kini hubungan  diplomatik  kedua  negara  ini  semakin  memburuk  karena  kasus  pengusiran pejabat diplomatik dari kedua belah pihak .
Untuk menghindari kasus di atas, maka sudah seharusnya penyelesaian dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh agen diplomatik yang melakukan spionase diberikan hukuman  selain  dari  penyelesaian  secara  diplomatik,  melainkan  diselesaikan  dengan secara  hukum  agar  mendapatkan  keadilan  yang  seutuhnya  dan  bisa  menghindari perseteruan-perseturuan yang sering disebabkan oleh Persona non-Grata kepada agen diplomatik yang telah melanggar, penyelesaian secara hukum untuk masalah hubungan diplomatik,  ternyata  di  atur  dalam Optional  Protocol  concerning  the  Compulsory Settlement of Disputes of Vienna Convention on Diplomatic Relation April 18 1961 .
22 “AS Dilaporkan Usir Diplomat China karena Jadi Mata - mata.”
23 “China membalas AS, para diplomat AS tinggalkan konsulat di Chengdu - BBC N ews Indonesia” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53549291> [diakses 25 Juni 2021].

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 52-64
Didalam  Protokol  Opsional  Mengenai  Keharusan  Untuk  Menyelesaikan  Sengketa  ini, telah  mengatur  bahwa  setiap  pihak  yang  memiliki  permasalahan  diplomatik,  dapat mengajukan permohonan ke International Court Of Justice . Akan tetapi, sebelum bisa mengajukan sebuah permohonan ini kepada International Court Of Justice , pihak-pihak yang memiliki permasalahan dapat menempuh cara-cara lain terlebih dahulu, yaitu :
1. Arbitrase
Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Optional Protocol 24 , pasal ini mengatur:
The parties may agree, within a period two month after one party has notified its opinion to the other that a dispute exist, to resort not to the International Court Justice but to an arbrital tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by an application.
Arbitrase internasional merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa  antara  para  pihak  yang  terikat  dalam  suatu  perjanjian  internasional. 25 Proses  pertama  dari  arbitrase  internasional  ini  adalah  melahirkan  kewenangan arbitrase, kemudian arbiter memeriksa dan menyelesaikan sengketa secara materil berdasarkan  pada  pengajuan  permohonan  gugat  secara  tertulis  dari  pihak penggugat. 26 Jawaban dari pihak penggugat harus disampaikan dan ditentukan oleh mahkamah  arbitrase,  yang  dimana  tidak  boleh  melebihi  waktu  45  hari. 27 Apabila telah  diputuskan  oleh  mahkamah  arbitrase  internasional,  menjelaskan  bahwa putusan tersebut didasarkan pada aturan hukum yang telah disepakati bersama. 28

## 2. Konsiliasi
Selain  penyelesaian  melalui  arbitrase,  pasal  3  ayat  (1) Optional  Protocol juga menjelaskan bahwa para pihak juga bisa memulai dengan jalur konsiliasi, pasal ini berbunyi “ Within the same period of two month, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the International Court of Justice.”
Dalam  Black  Law  Dictionary,  telah  menjelaskan  bahwa  Konsiliasi  adalah: “Conciliation  is  the  adjustment  and  settlement  of  a  dispute  in  a  friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before ar bitration”.
Konsiliasi  memiliki  konsiliator  yang  menjalankan  fungsi  untuk  mencari  bentuk- bentuk dari penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada pihak-pihak yang bersengketa.
Sementara itu, di dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol Opsional ini menjelaskan bahwa komisi konsiliasi harus membuat rekomendasi terlebih dahulu dalam waktu lima bulan sejak pengangkatannya, apabila rekomendasi tersebut tidak diterima oleh para pihak, maka
24 Christian Oelfke, Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961: Commentaries on Practical Application (BWV Verlag, 2018).
25 Frans Hendra Winarta, Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia & internasional (Sinar Grafika, 2011), hal. 121.
26 Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
27 Emerzon.
28 Emerzon, hal. 118.

## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik (Ahmad Sandy Dewana)
diberikan waktu selama dua bulan sesudah para pihak dikirimkan rekomendasi itu untuk membawa  perselisihan  tersebut  ke International  Court  of  Justice .  Akan  tetapi, pertanggungjawaban yang dapat diterima hanya diberikan kepada pertanggungjawaban negara  pengirim  ( States  Responsibility )  saja,  hal  ini  disebabkan  pihak  yang  dapat mengajukan  permasalahan  ini International  Court  Of  Justice adalah  pihak-pihak  dari peserta Konvensi saja, yang dimana peserta dari Konvensi ini adalah “Negara - Negara” atau “Organisasi Internasional”.
Untuk  pertanggungjawaban  individu  terhadap  agen  diplomatik  yang  melanggar ketentuan  yang  ada  di  hukum  diplomatik  baru  bisa  dilaksanakan  apabila  negara pengirim  rela  untuk  mencabut  kekebalan  dan  keistimewaan  atas  permintaan  dari negara  penerima,  Yang  dimana  berdasarkan Exterriorialitty  Theory dari  Connel,  para agen diplomatik tidak takluk kepada hukum negara penerima, serta agen diplomatik itu tidak  dapat  dikuasai  oleh  hukum  yang  berlaku  di  negara  penerima,  akan  tetapi  hal tersebut tidak berlaku lagi apabila kekebalan dan keistimewaan dari agen diplomatik tersebut dicabut.
Salah satu contoh agen diplomatik yang kekebalan dan keistimewaannya dicabut akibat penyalahgunaan  wewenangnya  terjadi  pada  tahun  2016  kemarin,  yang  dimana  agen diplomatik  berasal  dari  Malaysia.  Muhammad  Rizalman  bin  Ismail  dihukum  sebagai tahanan rumah selama 9 bulan dan langsung di deportasi setelah hukumannya berakhir oleh  pengadilan  Selandia  Baru  dikarenakan  terbukti  melakukan  penyerangan  seksual kepada perempuan warga negara Selandia Baru di kamar tidurnya sendiri pada tahun 2014 di kota Wellington, Selandia Baru. 29 Pada awalnya, Rizalman mampu lolos untuk pulang ke Malaysia dengan mengklaim kekebalan diplomatik yang dimilikinya, namun setelah  pihak  Selandia  Baru  meminta  penanggalan  kekebalan  kepada  Malaysia  serta mendapat  desakan  dari  masyarakat  Malaysia  dan  khususnya  Selandia  Baru,  akhirnya Rizalman  mampu  dibawa  kembali  ke  Selandia  Baru  untuk  diberikan  hukuman  yang berlaku  di  Selandia  Baru  setelah  mendapatkan  jaminan  hidup  dari  Perdana  Menteri Selandia Baru. 30
Seperti  contoh  kasus  di  atas,  Penanggalan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  adalah suatu keadaan dimana dihapuskannya hak kekebalan yang dimiliki oleh agen diplomatik karena telah melakukan suatu tindak pelanggaran berat. 31 Negara yang dirugikan dapat membuat permintaan kepada negara pengirim, agar negara penerima bisa menerapkan yuridiksi  hukumnya  kepada  agen  diplomatik  yang  telah  merugikan  negaranya. Penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan ini diatur dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961, isi dari pasal tersebut adalah:
29 “Mantan diplomat Malaysia dihukum karena serangan seksual - BBC News Indonesia” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160204_dunia_malaysia_seks> [diakses 25 Juni 2021].
30 Fernanda, “Penanggalan Hak Kekebalan Diplomatik (Immunity Waiver) dalam Konteks Menjalankan Yuridiksi yang Berlaku Di Negara Penerima dalam Perspektif Hukum Internasional” (Universitas Sumatera Utara, 2018).
31 Cathy Anggraini, Pen i Susetyorini, dan Kholis Roisah, “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh),” Diponegoro Law Journal , 5.3 (2016), 1 – 17.

## Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 52-64
1. The  immunity  from  jurisdiction  of  diplomatic  agents  and  of  persons  enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.
2. Waiver must always be express.
3. The  initiation  of  proceedings  by  a  diplomatic  agent  or  by  a  person  enjoying immunity  from  jurisdiction  under  article  37  shall  preclude  him  from  invoking immunity from jurisdiction in respect of any counterclaim directly connected with the principal claim.
4. Waiver  of  immunity  from  jurisdiction  in  respect  of  civil  or  administrative proceedings  shall  not  be  held  to  imply  waiver  of  immunity  in  respect  of  the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.
Apabila permintaan dari negara penerima dikabulkan oleh negara pengirim maka agen diplomat  yang  melanggar  ketentuan  yang  ada  di  Konvensi  Wina  1961  dapat  diadili dengan yurikdiksi hukum yang ada di negara penerima. Namun jika permintaan tersebut ditolak  oleh  negara  pengirim,  maka  jalan  terakhir  yang  bisa  ditempuh  adalah  negara penerima  akan  menerapkan  sanksi Persona  non-Grata kepada  agen  diplomatik  dari negara pengirim yang telah melakukan pelanggaran ketentuan (dalam kasus ini adalah spionase)  di  Konvensi  Wina  1961  dan  2  Protokol  Opsionalnya,  meskipun  penerapan sanksi Persona  non-Grata ini  tidak  disarankan  sebagai  pilihan  pertama  dalam penyelesaian  sengketa  ini  karena  bisa  menyebabkan  ketegangan  antar  negara  yang memiliki hubungan diplomatik.
Maka  dari  itu,  diharapkan  kepada  negara  penerima  yang  menjadi  korban penyalahgunaan  wewenang  dari  agen  diplomatik  dari  negara  pengirim,  disarankan untuk  menempuh  jalur  hukum  sesuai  apa  yang  penulis  sampaikan  di  atas,  hal  ini diharapkan agar dari kedua pihak dapat mendapatkan keadilan yang selayaknya, tanpa harus tersinggung akibat tindakan Persona non-Grata yang cenderung membuat kedua negara yang memiliki hubungan diplomatik menjadi memanas.

## SIMPULAN
Bentuk-Bentuk Penyelesaian secara hukum dari agen diplomatik dari suatu negara yang melakukan kegiatan spionase di negara penerima sudah  diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 32. Dan pada Protokol Opsional mengenai Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa terdapat pada Pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 13. Pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 beserta 2 Protokol Opsionalnya dapat dikatakan sebagai pelanggaran berat (grave breaches). Bagi perwakilan diplomatik yang melanggar sehingga merugikan suatu pihak, maka berhak untuk diadili. Untuk pihak negara yang melanggar, sesuai dengan ketentuan  yang  ada  di  Protokol  Opsional  mengenai  Keharusan  untuk  Menyelesaikan Sengketa akan dibawa ke International Court Of Justice (IJC), dan bagi agen diplomatik akan dapat dihukum secara individu apabila hak-hak kekebalan dan keistimewaannya dicabut  oleh  negara  pengirim  atas  permintaan  dari  negara  penerima  untuk  diadili menurut yuridiksi hukum yang ada di negara penerima (Pasal 32 Konvensi Wina 1961).
Negara  penerima  yang  merasa  dirugikan  atas  tindakan  spionase  yang  dilakukan  oleh agen diplomatik dari negara pengirim sebisa mungkin untuk tidak memberikan sanksi

## Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Agen Diplomatik (Ahmad Sandy Dewana)
Persona  non-Grata ,  namun  untuk  melaporkan  kasus  ini  ke  “ International  Court  Of Justice” sesuai  dengan  ketentuan  di  Protokol  Opsional  mengenai  Keharusan  untuk Menyelesaikan  Sengketa.  Atau  bisa  meminta  kepada  negara  pengirim  untuk melepaskan kekebalan dan keistimewaan dari agen diplomatik yang melanggar untuk dihukum  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  di  negara  penerima.    hal  ini  tentu  untuk menghindari gesekan panas yang sering terjadi dikarenakan praktek Persona non-Grata sehingga hukum bisa ditegakkan.

## REFERENSI
Emerzon, Joni, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
Suryokusumo, Sumaryo, Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I (Jakarta: Tatanusa, 2013)
Suryono, Edy, dan Moenir Arisoendha, Hukum diplomatik: kekebalan dan keistimewaannya (Bandung: Angkasa, 1991)
Syahmin, A K, Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar (Bandung: Armico, 1988)
Widodo, Hukum Kekebalan Diplomatik (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2009)
Winarta, Frans Hendra, Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia & internasional (Sinar Grafika, 2011)
Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah, “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh),” Diponegoro Law Journal , 5.3 (2016), 1 – 17
K adarudin, “Praktik Spionase, Antara Kebutuhan Nasional Dengan Pelanggaran Internasional,” Jurnal Hukum Internasional, 1 (2013)
Lasut, Windy, “Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961,” Lex Crimen, 5.4 (2016)
Fernanda, “Penanggalan Hak Kekebalan Diplomatik (Immunity Waiver) dalam Konteks Menjalankan Yuridiksi yang Berlaku Di Negara Penerima dalam Perspektif Hukum Internasional” (Universitas Sumatera Utara, 2018)
Putera, I Gst Ngr Hady Purnama, dan Ida Bagus Putu Sutama, “Tinjauan Hukum Diplomatik Tentang Penyelesaian Sengketa Praktik Spionase Yang Dilakukan Melalui Misi Diplomatik Diluar Penggunaan Persona Non- Grata,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 1.1 (2013), 1 – 5
Mangku, Dewa Gede Sudika, “Pelanggaran terhada p Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar
berdasarkan Konvensi Wina 1961),” Perspektif, 15.3 (2010), 226– 61
Oelfke, Christian, Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961: Commentaries on Practical Application (BWV Verlag, 2018)
Tambuwun, Kievly Andrew, “Tanggung Jawab Pejabat Diplomatik Yang Melakukan Kegiatan Spionase Menurut Hukum Internasional,” Lex Et Societatis, 7.2 (2019)
“AS Diam -diam Usir 2 Diplomat China Terkait Dug aan Spionase”
<https://news.detik.com/internasional/d-4824055/as-diam-diam-usir-2-diplomat- china-terkait-dugaan-spionase?_ga=2.101598021.596867714.1580666833- 2058926449.1580666833> [diakses 25 Juni 2021]
“AS Dilaporkan Usir Diplomat China karena Jadi Mata - mata” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191216084609-134-457259/as- dilaporkan-usir-diplomat-china-karena-jadi-mata-mata> [diakses 13 Maret 2021]
“China membalas AS, para diplomat AS tinggalkan konsulat di Chengdu - BBC News Indonesia” <https:// www.bbc.com/indonesia/dunia-53549291> [diakses 25 Juni 2021]
“Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik – Referensi HAM” <https://referensi.elsam.or.id/2015/05/konvensi-wina-tahun-1961-tentang- hubungan-diplomatik/> [diakses 25 Juni 2021]
“Mantan diplomat Malaysia dihukum karena serangan seksual - BBC News Indonesia” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160204_dunia_malaysia_seks> [diakses 25 Juni 2021]