## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN MADIUN
Aqsa Rajasa 1 , Slamet Suhartono 2 ,
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail : aqsharajasa@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya E-mail : suhartonoslamet61@gmail.com
Abstract— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kabupaten  Madiun  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap sertifikat  tanah  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kabupaten  Madiun.  Metode  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu  kegiatan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  untuk memecahkan  isu  hukum  yang  tengah  dihadapi  dengan  menemukan  suatu  kebenaran  koherensi.  Dengan  menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep, Dimana sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder  serta  dilakukan  analisis  bahan  hukum  secara  dedukdif  dari  sesuatuyang  umum  menuju  ke  khusus  dan bersifat  preskriptif  melalui  metode  penafsiran.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pelaksaanaan  PTSL  di  Kabupaten  Madiun berpengaruh  positif  terhadap  terciptanya  tertib  pertanahan,  yaitu  tertib  hukum  dan  tertib  administrasi  pertanahan, ditunjukkan dengan banyaknya bidang tanah yang telah mampu disertipikatkan dalam proses PTSL. Hal ini menunjukkan adanya  efektivitas  hukum  dan  kesadaraan  hukum  masyarakat  meskipun  dalam  pelaksanaan    PTSL  masih  ditemukan beberapa  kendala  baik  internal  maupun  eksternal  dan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  sertifikat  PTSL  yang diterbitkan BPN akan menjadi bukti dan dapat menjadi alat pembuktian di pengadilan. UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997,  memberikan  perlindungan  hukum  sepanjang  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan sebaliknya.  Untuk  dapat  menjadi  pembuktian  yang  mutlak,  berdasar  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997, ditentukan bahwa apabila dalam jangka waktu 5 (lima) setelah penerbitan Sertipikat tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan gugatan, maka pihak yang merasa sebagai pemilik atas tanah itu tidak dapat menuntut hak atas tanah tersebut .
Keywords — : Perlindungan Hukum, sertifikat, PTSL.

## I. PENDAHULUAN
Bumi ini sangat kaya dengan berbagai sumber daya alamnya antara lain tanah, air, serta udara dan ruang angkasa. Dan tidak hanya sumber daya alamnya tetapi terdapat adanya kehidupan di dalam bumi ini antara lain adanya manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Semua itu adalah pemberian Tuhan yang wajib kita syukuri dan harus kita kelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi manusia era sekarang dan era yang akan datang untuk terciptanya kehidupan manusia yang sejahtera dan makmur.  Tanah merupakan salah satu sumber daya alam dan sebagian kebutuhan dari manusia, manusia tidak akan pernah terlepas dari tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sumber mata pencaharian. 1 .
Keterbatasan ketersediaan tanah untuk mencakup kebutuhan manusia itulah yang menimbulkan konflik di dalam masyarakat, semakin  pesatnya  pembangunan  infrastruktur  sarana  dan  prasarana  membuat  nilai  kebutuhan  masyarakat  akan  tanah  semakin meningkat, sehingga menjadikan tanah sangat bernilai tinggi dan melemahkan nilai-nilai sosial di dalamnya. Selain itu masalah yang sering terjadi di dalam masyarakat tentang pembuktian atas hak tanah yang dimiliki masyarakat hingga terjadilah sengketa lahan  yang  menimbulkan  terjadinya  konflik  perkara  tanah.  Seperti  contohnya  pada  tahun  1970-an  pengukuran  luas  tanah berpatok kepada benda-benda di alam, seperti letak pohon, sungai, dan lain-lain, dan ketika adanya perubahan alam patok alam tersebut  menghilang,  maka  koordinatnyapun  juga  menghilang,  hal  seperti  ini  sering  terjadi  di  Indonesia  karena  banyak  data yang berubah atau kurang teratasi dengan baik sehingga menimbulkan sengketa 2 . Hal seperti itu telah terjadi di Desa Tegalrejo,
1 Wardhani, Shinta Novi, and Rusdianto Sesung. 2018. ‘Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah’, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 21.1: 61–84
2 Petriella, Yanita. 2020. ‘Kementerian ATR/BPN Berhasil Selesaikan 5.470 Kasus Sengketa Tanah’, Ekonomi.Bisnis.Com , ed. by Lil Sunardi <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/47/1451111/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-5470-kasus- sengketa-tanah> [accessed 20 August 2021]

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Malang,  telah  terjadi  sengketa  lahan  antara  warga  dengan  Perkebunan  Nusantara  atau  PTPN  XII.    Dimana  terduga  penyebab terjadinya  sengketa  lahan  didaerah  tersebut  karena  wilayah  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang  dikelola  PTPN  XII  melebihi jangkauan lebih dari 2.000 Ha dan sementara PTPN XII hanya memiliki hak seluas 1.300 Ha.  Terjadinya kelebihan Hak Guna Usaha (HGU) dikarenakan tanda pematokan batas-batas wilayah tidak terjamin karena proses pematokan dilakukan pada zaman Belanda dan tanda patok tersebut benda-benda alam seperti letak pohon, sungai dan lain-lain. Jika ditelusuri secara mendalam masalah  seperti  ini  tidak  terus-menerus  ada  jika  sertifikat  hak  paten  atas  tanah  didaftarkan  ke  pihak  yang  berwenang  dan pengukuran  lahan  yang  terorganisir.  Andai  kata  seluruh  masyarakat  paham  akan  pentingnya  memiliki  sertifikat  atas  tanahnya yang resmi diakui pemerintah, mungkin sebagian akan meminimalisir terjadinya sengketa tanah di setiap desa atau daerah.
Pemerintah  bergerak  cepat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini,  dengan  cara  mengeluarkan  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program ini di tetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 2018 Indonesia (Inpres Percepatan PTSL) yang merupakan wujud kewajiban pemerintah dalam menangani konflik sengketa  lahan  yang  sering  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Guna  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  yang dimiliki (Instruksi Presiden 2018). Seperti yang dilansir Humas ATR/BPN & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, 2018.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mendaftarkan  segala  bidang  tanah  terus  dilakukan,  pada  tahun  2018 sebanyak  51  juta  bidang  tanah  telah  terdaftar  dari  126  juta  bidang  tanah  di  seluruh  Indonesia,  79  juta  bidang  tanah  sisanya menjadi target kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pelaksanaan PTSL merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas bidang tanah  masyarakat.  Upaya  pemerintah  dalam  melakukan  percepatan  pendaftaran  tanah  sudah  dilakukan  sebelum  PTSL,  seperti Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), Land Management and Policy Development Project (LMPDP) atau Proyek Ajudikasi, Larasita,  dan  Program  Nasional  Agraria  (PRONA).  Dalam  pelaksanaan  program-program  tersebut  Pemerintah  melakukan evaluasi secara masif, indikator efisiensi dan perataan dalam kriteria evaluasi ternyata tidak sesuai yang diharapkan masyarakat dan  pemerintah,  maka  dari  itu  hasil  evaluasi  tersebut  terbentuklah  program  PTSL  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  aspek kriteria yang dapat diterima oleh masyarakat.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbeda dengan program- program sebelumnya karena Presiden  memantau, mengevaluasi,  bahkan  berperan  langsung  dalam  pelaksanaan  program  PTSL  dalam  pembagian  sertifikat  disetiap  daerah terhadap  masyarakat.  Maka  dari  itu  upaya  pemerintah  melalui  Kantor  ATR/BPN  mendorong  percepatan  pendaftaran  tanah melalui program strategis yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu kegiatan pendaftaran tanah secara  massal guna  membantu  masyarakat dalam  memperoleh sertifikat  atas hak tanahnya 3
Dijelaskan  dalam  pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Dasar-Dasar  dan  Ketentuan-Ketentuan Pokok  Agraria,  yang  berisi  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  seluruh  wilayah Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Dan  dalam  pelaksanaan  program pendaftaran tanah telah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997) yang berisi Pendaftaran tanah menjelaskan Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan  rumah  susun,  termaksud  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) di dalam Peraturan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Implementasi dari Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis ini pun merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan  penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek  pendaftaran  tanah  untuk  keperluan pendaftarannya.
Maksud  dari  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yaitu  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  terhadap  obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang  telah  diganti  dengan  peraturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Tujuan  program  pendaftaran  tanah  sudah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 yaitu:
a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak yang bersangkutan (data yuridis)
b) Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  termasuk  Pemerintah  agar  dengan  mudah dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar (data fisik)
c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Peraturan Pemerintah 1997)
3 Yana, Wily, Adji Suradji Muhammad, and Edison Edison. 2020. ‘Efektivitas Reformasi Agraria Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bintan’, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 8.2: 133–46

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Menurut  PP  Nomor  24  Tahun  1997  pendaftaran  tanah  meliputi  dua  cara  yaitu  dengan  cara  Sistematik  dan  Sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik  yaitu pendaftaran tanah untuk pertama  kali  yang dilakukan secara serentak  yang  meliputi semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu  Desa/Kelurahan,  sementara Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek pendaftaran  tanah  dalam  wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan  secara  individual  atau  massal.  Pada  Pendaftaran secara sistematis biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dan waktunya relatif lebih cepat karena program ini adalah program dari pemerintah yang dilaksanakan secara menyeluruh di setiap daerah/kota.
Menurut Mujiburohman menanggapi hal tersebut : meskipun segala upaya dalam percepatan pendaftaran tanah melalui program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  telah  dilakukan  dalam  implementasinya  pun  masih  terdapat berbagai hambatan diantaranya meliputi a) Biaya Pajak atas Tanah (PPh dan BPHTB), b) Sumber daya manusia yang harus diperhatikan c) Sarana dan Prasarana selama proses PTSL d) Tanah Absentee e) Tanah Terlantar dan Hambatan lainnya. 4
Salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  mengikuti  program  PTSL  yaitu  Kabupaten  Madiun,  Kabupaten  Madiun  ini  terletak  di Provinsi  Jawa  Timur  dengan  luas  wilayah  101.100  Ha  yang  terdiri  dari  15  wilayah  administrasi  kecamatan  dan  206  wilayah administrasi desa/kelurahan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Madiun adalah di sektor pertanian dan kehutanan. 5
Pada tahun 2018 kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Madiun menargetkan penerbitan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 64.000 bidang tanah. Kebutuhan atas bidang tanah menjadi ketergantungan  bagi  masyarakat  di  Kabupaten  Madiun,  maka  dari  itu  pendaftaran  tanah  sangat  diperlukan  agar  masyarakat Kabupaten Madiun mempunyai hak atas tanahnya, maupun sebagai tempat tinggal atau tempat mata pencahariannya.
Bupati Madiun bersama  kantor Badan Pertanahan Negara  (BPN) Kabupaten Madiun dan seluruh Camat  serta Kepala Desa untuk mendukung keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, sehingga seluruh data tentang PTSL sudah masuk di database, meski penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat bisa dilakukan pada tahun 2021. Tetapi terdapat  permasalahan  dalam  pelaksanaan  program  PTSL,  adanya  beberapa  desa  yang  mengikuti  program  PTSL  tersebut mempermasalahkan  dengan  biaya  yang  bervarian.  Masyarakat  yang  mempermasalahkan  hal  tersebut  berpendapat  dari  pihak Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Madiun  tidak  melakukan  sosialisasi  sebelumnya  dan  tidak  ada  transparansi  mengenai biaya sebesar Rp400.000 dan jelas lebih tinggi dari aturan yang ditetapkan pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang hanya mematok sebesar Rp150.000 perbidang.
Dengan demikian perlu dilakukannya penelitian mengenai kepastian hukum hasil produk program pendaftaran tanah secara sistematis  (PTSL)  di  Kabupaten  Madiun  agar  mengetahui  seberapa  jauh  kekuatan  hukum  produk  dari  hasil  pendaftaran  tanah secara  sistematis  (PTSL)  di  Kabupaten  Madiun.  Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  “Kepastian  Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (PTSL) di Kabupaten Madiun.”
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  sertifikat  tanah  Program  Pendaftaran  Tanah  Secara  Sistematis  (PTSL)  di Kabupaten Madiun?

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  adalah  “ sicherkeit  des  rechts  selbst ”  (kepastian  tentang  hukum  itu  sendiri).  Ada  empat  (4)  hal  yang berhubungan  dengan  makna  kepastian  hukum. Pertama ,  bahwa  hukum  itu  positif  pastinya  bahwa  ia  adalah  perundang- undangan  ( gesepzliches  recht ). Kedua ,  didasarkan  pada  fakta  ( tatsache n),  bukan  suatu  rumusan  tentang  penilaian  yang  nanti akan dilakukan oleh hakim seperti ; kemauan baik, kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan juga mudah untuk dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah 6
Asas  kepastian  hukum,  kepastian  hukum  merupakan  sebuah  jaminan  bahwa  hukum  tersebut  harus  dijalankan  dengan  cara yang baik. Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.  Kedelapan  asas  tersebut  adalah  sebagai  berikut 7 :  1)  Suatu  sistem  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan-peraturan  tidak berdasarkan  putusan-putusan  sesat  untuk  hal-hal  tertentu;  2)  Peraturan  tersebut  diumumkan  kepada  public;  3)  Tidak  berlaku
4 Mujiburohman, Dian Aries. 2018. ‘Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)’, BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4.1: 88–101 5 Karini, E, 2018, “Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dan Peranan Panitia Ajudikasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah”. Jurnal Asas , 10 (1).
6 Raharjo, Satjipta, 2009, Hukum Dalam Jagad Ketertiban , (Jakarta:UKI press).
7 Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Ed. 2 Cet 2, (Yogjakarta :Liberty)

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
surut; 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 6) Tidak boleh  menuntut  suatu  tindakan  yang  melebihi  apa  yang  bisa  dilakukan;7)  Tidak  boleh  sering  diubah-ubah;  8)  Harus  ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya.
Menurut  Gustav  Radbruch,  sebagaimana  dikutip  Peter  Mahmud  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai  identitas,  yaitu sebagai  berikut:  1)  Asas  kepastian  hukum  ( rechmatigheid ),  Asas  ini  meninjau  dari  sudut  yuridis;  2)  Asas  keadilan  hukum ( gerectigheit ),  Asas  ini  meninjau  dari  sudut  filosofis,  dimana  keadilan  adalah  kesamaan  hak  untuk  semua  orang  di  depan pengadilan; dan 3) Asas kemanfaatan hukum ( zwechmatigheid ) atau doelmatigheid atau utility . 8
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung  dua  pengertian,  yaitu pertama adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan kedua, berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh  Negara  terhadap  individu.  Kepastian  hukum  ini  berasal  dari  ajaran  Yuridis-Dogmatik  yang  didasarkan  pada  aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan  hukum  membuktikan  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau  kemanfaatan,  melainkan semata-mata untuk kepastian. 9

## B. Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah ialah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya  bagi  kepentingan  rakyat,  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertahanan,  termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya. 10 (Kuswanto, 2021). Dari definisi-definisi tersebut maka pendaftaran tanah dapat dirinci sebagai berikut:
a. Pendaftaran tanah dilakukan secara terus-menerus. Pendaftaran tanah dilakukan secara terus menerus termasuk setiap terjadinya perubahan atas tanah maupun subjeknya harus diikuti dengan pendaftaran tanah.
b. Adanya kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi:
1) Data fisik Yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batasnya dan luasnya serta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.
2) Data yuridis Yaitu data mengenai nama hak atas tanah, siapa pemegang haknya, peralihan dan pembebanannya.
c. Adanya  tujuan  tertentu.  Tujuan  pendaftaran  tanah  ialah  untuk  menjamin  kepastian  hukum  ( legal  cadastre )  dan kepastian hak serta tidak semata-mata bertujuan sebagai dasar pemungutan pajak ( fiskal cadastre ).
d. Kegiatan penerbitan sertipikat/alat bukti hak/surat tanda bukti hak. Sertipikat tanah terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak, yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  merupakan  suatu  kegiatan  penelitian  hukum  yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi dengan menemukan suatu kebenaran koherensi. Adapun tujuan dari  penelitian  hukum  normatif  ialah  untuk  memberikan  preskripsi. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  metode pendekatan,  Undang-Undang  ( Statute  Approach )  dan  pendekatan  Konsep  ( Conceptual  Approach ). 11 Bahan  hukum  yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersifat preskriptif melalui metode penafsiran.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis (PTSL) di Kabupaten Madiun
Pendaftaran  Tanah  merupakan  suatu  keharusan  untuk  mewujudkan  tertib  administrasi  di  bidang  pertanahan  dan  sekaligus menjamin  kepastian hukum bagi  masyarakat. Dasar  hukum pendaftaran tanah  mengacu  pada ketentuan Pokok Hukum  Agaria atau  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960 Tentang  Pokok  Agraria  (UUPA).  Kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah bagi pemegang hak atas tanah demi terciptanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat secara eksplisit diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang menyatakan :
8 Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Kencana).
9 Rato, Dosmiskus, 2010 , Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum , (Yogyakarta:PT Presindo).
10 Kuswanto, Heru, 2021, Hukum Pendaftaran Tanah Di Era Digital , (Klaten: Lakeisha)
11 Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum , Lakeisha, Klaten.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Melaksanakan tertib pelayanan di bidang pertanahan dan untuk melaksanakan  ketentuan  UUPA,  yakni  pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  maka  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak  yang  meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam  satu  wilayah  desa/kelurahan  atau  nama lainnya yang setingkat dengan itu.
PTSL  merupakan  program  pemerintah  yang  mengacu  pada  Peraturan  yang  berhak  mengikuti  program  ini  dijelaskan  pada Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 12 .
Pelaksanaan  program  PTSL  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dilaksanakan dalam beberapa tahapan, antara lain: 1) Perencanaan dan persiapan;  2)  Penetapan lokasi kegiatan PTSL;  3) Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL4) Penyuluhan;5) Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah; 6) Pemeriksaan tanah; 7)  Pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  serta  pembuktian  hak;  8)  Penerbitan  keputusan  pemberian  atau pengakuan hak atas tanah; 9) Pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah; dan 10) Penyerahan sertipikat hak atas tanah.
Dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Permen ATR Nomor 12 tahun 2017 maka status hukum tanah dibedakan dalam 4 (empat) kelompok/Kategori, yaitu :
Kategori 1 :  Yaitu bidang tanah yang berstatus clear dan clean , artinya tidak terdapat sengketa sehingga dapat diterbitkan Sertipikat.
Kategori  2  :  Yaitu  bidang  tanah  yang  masih  berada  dalam  sengketa,  sehingga  tanah  tersebut  tidak  dapat  diterbitkan Sertipikat, melainkan hanya dicatat dalam buku tanah.
Kategori 3  :   Yaitu bidang tanah yang data yuridis memenuhi syarat namun subyek tidak memenuhi syarat.
Kategori 4 :  Yaitu bidang tanah yang sudah bersertipikat, sehingga tidak dapat diterbitkan Sertipikat lagi, melainkan hanya dapat dilakukan perubahan atau perbaikan.
Memenuhi  asas  publisitas  sebelum  proses  penerbitan  Sertipikat  tanah,  maka  pembuktian  kepemilikan  tanah  dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis yang dipublikasi dikantor desa selama 14 (empat) belas hari kerja. Terhadap tanah yang sudah  dibuatkan  berita  acara  penyelesaian  proses  pendaftaran  tanahnya,  dan  oleh  Ketua  Penitia  Adjudikasi  percepatan  telah dibukukan  dalam  daftar,  maka  oleh  Kepala  Pertanahan  diterbitkan  Sertipikat  hak  atas  tanah  untuk  selanjutnya  disampaikan kepada yang berhak. 13
Sebaliknya,  apabila  dalam  proses  publikasi  terdapat  keberatan  dari  pihak-  pihak  tertentu  yang  merasa  pemilik  tanah  yang sebenarnya, maka panitia Adjudikasi tetap melaksanakan pembukuan haknya dengan memberikan catatan tentang adanya atau sedang dilaksanakan proses pengadilan. Kemudian penerbitan Sertipikat hak tanah yang bersangkutan oleh Kepala Pertanahan dilakukan  penundaan  sampai  batas  waktu  gugatan  tersebut  telah  mempunyai  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Percepatan pelaksanaan PTSL dapat dilakukan melalui beberapa program antara lain. 14
1) Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA).
2) Program Lintas Sektor .
3) Kegiatan dari Dana Desa.
4) Kegiatan massal swadaya masyarakat.
5) Kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Penyelenggaraan program PTSL oleh pemerintah merupakan kebijakan pemerintah di bidang administrasi pertanahan, yaitu untuk  mewujudkan  tertib  administrasi  di  bidang  pertanahan.  Pengelolaan  pertanahan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  proses pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  ( beschikking )  oleh  pemerintah  tentang  bagaimana  tanah  dan  sumberdayanya didistribusikan,  digunakan,  dan  dilindungi  dalam  masyarakat.  Dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  pertanahan,  administrasi pertanahan merupakan salah satu kunci penting dalam mengambil keputusan . 15
Berdasarkan hasil penelitian untuk wilayah Kabupaten Madiun, program PTSL yang dilaksanakan BPN Kabupaten Madiun dapat dikatakan sebenarnya sudah cukup maksimal. Adapun beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PTSL, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
12 Haryanti, I, 2021, Efektifitas Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Melalui Program PTSL Dalam Memberikan Kepastian Hukum [Studi di Kabupaten Grobogan], (Semarang:Universitas Islam Sultan Agung).
13 Kartiwi, & Hasyim, 2019, “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut”. Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora (Jisora) , 2 (2), 43-53.
14 Sari, A. K, 2022, “ Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL)”. Jurnal Regionomic , 4 (2), 26- 32.
15 Ardani,, Yusriyadi, Y., & Silviana, 2022, “Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (3), 494-512.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Menurut  Kepala  Seksi  Penanganan  Masalah  dan  Pengendalian  Pertanahan    bahwa  hambatan-hambatan  masih    ditemukan dalam pelaksanaan PTSL di Kantor BPN Kabupaten Madiun, diantaranya adalah (Hasil wawancara):
a. Kendala Internal, Kendala internal, yaitu kendala yang berasal dari internal BPN Kabupaten Madiun sebagai pelaksana program PTSL di wilayah Kabupaten Madiun. Adapun kendala yang dialami oleh BPN Kabupaten Madiun, yaitu:
1) Kurangnya  tenaga  petugas  sehingga  menyulitkan  bagi  BPN  untuk  melakukan  sosialisasi  langsung  ke masyarakat ( door to door ), akibatnya masyarakat kurang memahami informasi mengenai arti penting program PTSL yang sedangkan dilaksanakan oleh pemerintah.
2) Kurang terjalinnya koordinasi dan belum terjalinnya kerjama  yang baik dengan stakeholder yang ada dalam pelaksanaan PTSL.
3) Kendala teknis, yaitu proses pengumpulan data yuridis dan data fisik pemohon pendaftaran tanah oleh petugas, yang terkadang belum sesuai dengan pencapaian target dari program PTSL dalam satu tahun anggaran.
b. Kendala  eksternal,  Selain  kendala  internal,  pelaksanaan  PTSL  juga  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  eksternal,  yaitu faktor yang berasal dari luar Kantor BPN Kabupaten Madiun. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:
1) Masih Kurangnya dukungan dari beberapa stakeholde r yang ada terhadap pelaksanaan PTSL, dikarenakan ada anggapan  pemerintah  desa  belum  merasa  bertanggungjawab  terhadap  program  PTSL  disebabkan  berbeda instansi dan berbeda persepsi.
2) Kurang pemahaman masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah, disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman mengenai pentingnya sertipikat tanah.
b) Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dirasakan memberatkan, meskipun pemerintah  daerah  telah  melakukan  pengurangan  biaya  BPHTB,  jika  masyarakat  melakukan  pendaftaran tanah sistematis lengkap.
c) Kelengkapan  surat-surat  yang  menjadi  alas  hak  sebagai  kelengkapan  data  yuridis  dari  tanah  dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah yang tidak lengkap. Bahkan, banyak masyarakat yang belum memiliki  Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB)  dan  belum  melaporkan  pajak  tanahnya,  sehingga  menghambat kelengkapan berkas-berkas.
Kendala-kendala  tersebut  di  atas  dapat  dikategorikan  menjadi  faktor  penghambat  kelancaran  dari  proses  pelaksanaan program PTSL di Kantor BPN Kabupaten Madiun.
Kendala internal dan eksternal yang dialami oleh BPN Kabupaten Madiun sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program  PTSL  di  Kabupaten  Madiun.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  BPN  Kabupaten  Madiun  menunjukan bahwa  :“BPN  Kabupaten  Madiun  di  dalam  melaksanakan  program  PTSL  masih  menemukan  beberapa  hambatan,  baik  itu kendala  internal  maupun  eksternal.  Kendala  internal  yang  dihadapi  oleh  BPN  Kabupaten  Madiun  diantaranya  adalah terbatasnya  tenaga  atau  petugas  yang  menjalankan  program  PTSL,  sehingga  menyulitkan  bagi  petugas  untuk  melakukan sosialisasi  secara  langsung  (penyuluhan)  kepada  masyarakat.  selama  ini  sosialisasi  yang  dominan  dilakukan  adalah  dengan pemasangan  spanduk,  kerjasama  dengan  pemerintah  desa  sedangkan  pelaksanaan  sosialisasi  yang  efektif  adalah  dengan melakukan penyuluhan secara langsung ke masyarakat ( door to door ).”
Berdasarkan uraian di atas maka  sebenarnya problematika yang dihadapi dalam program PTSL di BPN Kabupaten Madiun apabila  dianalisis  berdasarkan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh  W.  Friedman,  dapat  dikatakan  bahwa  keseluruhan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSL, dipengaruhi oleh subsistem hukum yang terdapat dalam suatu sistem hukum, yang menurut Friedman terdiri dari : subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum 16 (Haryanti, 2021).

## B. Perlindungan  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Program  Pendaftaran  Tanah  Secara  Sistematis  (PTSL)  di  Kabupaten Madiun
Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak manapun. 17
Menurut Isnaeni berpendapat “Perlindungan hukum jika ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu macam yakni  perlindungan  hukum  eksternal  dan  perlindungan  hukum  internal,  Hakekat  perlindungan  hukum  internal,  pada  dasarnya perlindungan  hukum  yang  dikemas  sendiri  oleh  para  pihak  sedangkan  perlindungan  eksternal  dibuat  oleh  penguasa  lewat regulasi  bagi  kepentingan  pihak  yang  lemah,  yang  sesuai  hakekat  perundangan  yang  tidak  boleh  berat  sebelah  dan  bersifat memihak, secara proposional juga wajib diberikan perlindungan yang seimbang kepada pihak lainnya. 18
16 Haryanti, I, 2021, Efektifitas Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Secara Massal Melalui Program PTSL Dalam Memberikan Kepastian Hukum [Studi di Kabupaten Grobogan], (Semarang:Universitas Islam Sultan Agung).
17 Rahardjo, Satjipta, 2000, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti).
18 Isnaeni, Moch, 2016, Hukum Benda dalam Burgelijkt Wetboek . (Surabaya: Revka Petra Media).

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan recht cadaster/legal cadaster . Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian hukum status hak yang didaftar, kepastian subyek hak, dan kepastian obyek hak. 19
Pendaftaran tanah yang memiliki tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah,  dengan  alat  bukti  yang  dihasilkan  pada  akhir  proses  pendaftaran  tanah  tersebu  berupa  buku  tanah  dan  Sertipikat  tanah yang  terdiri  dari  salinan  buku  tanah  dan  Sertipikat  surat  ukur.  Dengan  demikian,  Sertipikat  tanah  bukan  sekedar  fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Maksud diterbitkannya Sertipikat dalam kegiatan  pendafaran  tanah  untuk  pertama  kali  adalah  agar  pemegang  hak  dengan  mudah  dapat  membuktikan  bahwa  dirinya sebagai pemegang haknya. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  melalui  pendaftaran  tanah  yang  menghasilkan  Sertipikat  tanah sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  tidaklah  berlaku  mutlak.  Artinya,  Sertipikat  tanah  yang  diterbitkan  dan  diberikan  kepada pemegang sebagai surat tanda bukti hak tidak bersifat mutlak.
Sifat pembuktian dari Sertipikat tanah, dirumuskan dalam  Pasal 32 ayat (1) Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan Sertipikat  hanya  merupakan surat tanda bukti  hak  yang bersifat kuat dan bukan  merupakan surat tanda bukti hak yang  bersifat  mutlak.  Artinya,  Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yan  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.
Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah salah satu kelemahan dari sistem publikasi negatif yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Di mana negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis  yang  disajikan  dan  tidak  adanya  jaminan  bagi  pemegang  Sertipikat  dikarenakan  sewaktu-waktu  ia  bisa  saja mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum Sertipikat tanah termasuk hasil program PTSL yang telah  diterbitkan  secara  sah  oleh  pemerintah  baru  kemudian  menjadi  alat  pembuktian  yang  mutlak  sehingga  tidak  dapat  lagi diganggu  gugat oleh pihak  lain, apabila dalam jangka  waktu 5 tahun tidak ada keberatan dari pihak lain atas penguasaan dan penerbitan Sertipikat tanah tersebut. 20
Sifat pembuktian Sertipikat tanah yang hanya berlaku sebagai pembuktian yang kuat (tidak mutlak) dalam Pasal 32 ayat (1), apabila dipahami secara parsial, maka dapat dikatakan bahwa Sertipikat yang telah diterbitkan oleh pemerintah tidak memiliki kepastian  hukum.  Namun,  apabila  substansi  hukum  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2) dipahami  secara  komperehensif  dan  mendalam, sesungguhnya ketentuan yang diatur dalam pasal ini memberikan kepastian hukum yang didalamnya juga terkandung nilai-nilai keadilan.  Karena  hakikat  perlindungan  hukum  dalam  pendaftaran  tanah  adalah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pemilik tanah yang sebenarnya, bukan mereka yang namanya tertera sebagai subjek hak dalam buku atau Sertipikat tanah.
Berkenaan dengan kepastian hukum Sertipikat hak atas tanah hasil program PTSL maka dapat dilihat dari rumusan Pasal 3 Peraturan  Pemerintahan  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  menyatakan  bahwa  pendaftaran  tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang bersangkutan.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum,  kepada  pemegang  hak  yang  bersangkutan diberikan Sertipikat hak atas tanah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan:
1. Pelaksaanaan PTSL di kabupaten Madiun berpengaruh positif terhadap terciptanya tertib pertanahan, khususnya terhadap tertib  hukum  dan  tertib  administrasi  pertanahan,  yang  ditunjukkan  dengan  banyaknya  bidang  tanah  yang  telah  mampu disertipikatkan  dalam  proses  pendaftaran  tanah  ini.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  efektivitas  hukum  dan  adanya kesadaraan hukum masyarakat akan arti penting pendaftaran tanah, meskipun dalam pelaksanaan program PTSL masih ditemukan beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal.
2. Perlindungan  hukum bagi pemegang sertifikat program PTSL dimana sertipikat tanah  yang telah diterbitkan oleh BPN Kabupaten  Madiun  dan  diberikan  kepada  pemilik  tanah  akan  menjadi  bukti  dan  dapat  menjadi  alat  pembuktian  di pengadilan.  Stelsel  negatif  yang  dianut  dalam  sistem  pendaftaran  tanah,  maka  Sertipikat  tanah  yang  telah  diterbitkan tidak berlaku sebagai bukti dan alat pembuktian yang mutlak. UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, memberikan  perlindungan  hukum  sepanjang  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya.  Untuk  dapat menjadi  pembuktian  yang  mutlak,  dalam  ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997, ditentukan  bahwa  apabila  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  setelah  penerbitan  Sertipikat  tidak  ada  pihak  lain  yang
19 Nugroho, Sigit Sapto I Wayan K.J.U, 2022, Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia , (Klaten: Lakeisha)
20 Sahono, L., 2012, “Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya”. Perspektif , 17 (2), 90-97.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
mengajukan  keberatan  dan  gugatan,  maka  pihak  yang  merasa  sebagai  pemilik  atas  tanah  itu  tidak  dapat  menuntut  hak atas tanah tersebut.

## B. Saran
1. Pelaksanaan  program  pendaftaran  tanah  melalui  program  PTSL  agar  terus  dimaksimalkan  sehingga  masyarakat kabupaten Madiun mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki.
2. Pemerintah dan khususnya Badan Pertanahan Nasional adalah agar merevisi dan memberikan solusi dari dilaksanakan pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  antara  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan  kurangnya pemahaman  masyarakat akan program pendaftaran tanah sistematis lengkap agar tidak kontradiktif serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat  terhadap  program  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  agar  program  dapat  berjalan  dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Haryanti,  I,  2021, Efektifitas  Pelaksanaan  Pensertifikatan  Tanah  Secara  Massal  Melalui  Program  PTSL  Dalam  Memberikan  Kepastian  Hukum  [Studi  di Kabupaten Grobogan], (Semarang:Universitas Islam Sultan Agung). Haryanti,  I,  2021, Efektifitas  Pelaksanaan  Pensertifikatan  Tanah  Secara  Massal  Melalui  Program  PTSL  Dalam  Memberikan  Kepastian  Hukum  [Studi  di Kabupaten Grobogan], (Semarang:Universitas Islam Sultan Agung). Isnaeni, Moch, 2016, Hukum Benda dalam Burgelijkt Wetboek . (Surabaya: Revka Petra Media). Kuswanto, Heru, 2021, Hukum Pendaftaran Tanah Di Era Digital , (Klaten: Lakeisha) Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Kencana). Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Ed. 2 Cet 2, (Yogjakarta :Liberty) Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum , Lakeisha, Klaten. ____, Sigit Sapto I Wayan K.J.U, 2022, Pokok-Pokok Hukum Agraria Indonesia , (Klaten: Lakeisha) Rahardjo, Satjipta, 2000, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti). _____, 2009, Hukum Dalam Jagad Ketertiban , (Jakarta:UKI press). Rato, Dosmiskus, 2010 , Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum , (Yogyakarta:PT Presindo).

## B. Jurnal
Agung,  I.  (2010).  Perspektif  Multidimensional  Pendidikan  Pembangunan  Berkelanjutan:  Pemikiran  Awal  Konsep  dan  Penerapan. Jurnal  Pendidikan  dan Ardani,, Yusriyadi, Y., & Silviana, 2022, “Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 494-512.
Karini, E, 2018, “Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dan Peranan Panitia Ajudikasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah”. Jurnal Asas, 10(1).
Kartiwi, & Hasyim, 2019, “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut”. Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora (Jisora), 2(2), 43-53.
Mujiburohman, Dian Aries. 2018. ‘Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)’, BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 4.1: 88–
101
Petriella,  Yanita.  2020.  ‘Kementerian  ATR/BPN  Berhasil  Selesaikan  5.470  Kasus  Sengketa  Tanah’,  Ekonomi.Bisnis.Com,  ed.  by  Lil  Sunardi <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/47/1451111/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-5470-kasus-sengketa-tanah>  [accessed  20  August 2021]
Sahono, L., 2012, “Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya”. Perspektif, 17(2), 90-97. Sari, A. K, 2022, “ Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL)”. Jurnal Regionomic, 4(2), 26-32. Wardhani, Shinta Novi, and Rusdianto Sesung. 2018. ‘Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah’, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21.1: 61–84
Yana,  Wily, Adji  Suradji  Muhammad,  and Edison  Edison. 2020.  ‘Efektivitas  Reformasi  Agraria  Melalui  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Di Kabupaten Bintan’, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 8.2: 133–46

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok- Pokok Agraria (UUPA)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Peraturan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.