e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## Analisis Daya Saing Agribisnis Kopra di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara
(Analysis of the Competitiveness of Copra Agribusiness in Lambai Sub-District, North Kolaka District)
Hasballah 1) , Saediman 2) , Ilma Sarimustaqima Rianse 3)
1) Program Studi Magister Agribisnis Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
1) Email: hasballah.imagination95@gmail.com
2&3 )Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
2 )Email: saediman@yahoo.com
3) Ilma_lov3@yahoo.co.id:

## Riwayat Naskah
Naskah diterima: 21 Juni 2021 Naskah direvisi: 24 Oktober 2021 Disetujui diterbitkan: 28 Oktober 2021
Abstract: This study aimed to analysis the level of comparative and competitive advantage of copra agribusiness, and to analyze the inpact of government’s policy on the comparative and competitive advantage  of  copra  agribusiness  in  Lambai  District,  North  Kolaka  Regency . The  study  was conducted  from  May  to  November  2020.  The  population  consisted  of 150  coconut/copra  farmers. The sampling technique was carried out by cluster random sampling. Determination of the number of  samples  using  the  Slovin  formula,  with  a  total  sample  of 109  coconut/copra  farmers.  The  data collected  includes:  inputs  and  outputs,  private  prices  and  shadow  prices  of  copra  agribusiness inputs and outputs. The study used the Policy Analysis Matrix (PAM) to analysze data . The result of  the  study  showed  that  copra  agribusiness  has  a  high  level  of  competitiveness  as  shown  by  the Domestic  Resources  Cost  Ratio  (DRCR)  the  value  of 0,10  and  Private Cost  Ratio  (PCR)  value  of 0,15.  Regarding government’s policy on output, it was revealed that farmers do not g ain benefits from the policy as shown by the Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) value of 0,96. The government's policy on tradable inputs has created efficiency in copra agribusiness activities as  indicated  by  the  Nominal  Protection  Coefficient  on  input  (NPCI)  value  of  0.39.  The government's policy on input-output is not in favor of farmers because it has reduced the profits of the copra agribusiness as indicated by the Profit Coefficient PC value of 0.93.
Keywords: competitiveness; copra agribusiness; Policy Analisys Matrix ( PAM)
Intisari : Studi ini bertujuan untuk menganalisis daya saing agribisnis kopra di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Studi dilakukan pada bulan Juli 2020 sampai Juni 2021. Populasi terdiri dari petani kelapa/kopra yang berjumlah 150 orang. Tehnik pengambilan sampel  dilakukan secara cluster  random  sampling .  Penentuan  jumlah  sampel  menggunakan  rumus  Slovin,  dengan  jumlah sampel  sebanyak  109  petani  kelapa/kopra.  Data  yang  dikumpulkan  meliputi:  input  dan  output, harga private dan harga bayangan input dan output agribisnis kopra. Analisis data yang digunakan adalah Policy  Analisys  Matrix  (PAM). Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  agribisnis  kopra mempunyai  keunggulan  komparatif  dan  keunggulan  kompetitif  yang  ditunjukkan  dengan  nilai Domestic Resources  Cost  Ratio (DRCR) sebesar  0,10 dan  nilai Private  Cost  Ratio (PCR) sebesar 0,15.  Pemerintah  tidak  memperoleh  keuntungan  dari  kebijakan  pemerintah  terhadap  output  yang ditunjukkan  dengan  nilai Nominal  Protection  Coefficient  on  Output  (NPCO) sebesar  0,96. Kebijakan  pemerintah  terhadap tradable  input telah  menciptakan  efisiensi  dalam  kegiatan agribisnis  kopra  yang  ditunjukkan  dengan  nilai Nominal  Protection  Coefficient  on  input (NPCI) sebesar 0,39. Kebijakan pemerintah terhadap input – output tidak berpihak pada petani karena telah mengurangi  keuntungan  agribisnis  kopra  yang  ditunjukkan  dengan  nilai Profit  Coefficient  (PC) sebesar 0,93.
Kata kunci: daya saing; agribisnis kopra; Policy Analisys Matrix (PAM)
e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  terbesar  di  Asia  Tenggara  merupakan  penghasil  kelapa  paling banyak  di  dunia.    Data  tahun  2017  dalam the  world  atlas mencatat  jumlah  produksi  kelapa  di Indonesia  mencapai  19,4  juta  ton  disusul  Filipina  urutan  kedua  dengan  jumlah  15,9  juta  ton,  dan India  berada  di  urutan  ketiga  dengan  jumlah  produksi  kelapa  10,6  juta  ton.  Namun  demikian, Indonesia saat ini berada di urutan kedua eksportir produk kelapa dalam bentuk minyak kelapa dan kelapa  yang  dikeringkan  (Kementerian  Pertanian,  2017).  Indonesia  hanya  unggul  dalam  ekspor kelapa  yang  masih  berada  di  dalam  kulit,  dengan  jumlah  ekspor  mencapai  58  persen  dari  ekspor yang ada di dunia. Untuk itu diperlukan upaya untuk pengolahan  kelapa menjadi produk setengah jadi maupun jadi.
Salah  satu  hasil  olahan  kelapa  yang  banyak  diusahakan  oleh  masyarakat  Indonesia  adalah kopra. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting. Pada  tahun 2019, volume    ekspor  kopra  Indonesia  mencapai  237.639  ton,  dan  nilai  ekspor  kopra  menempati peringkat  keempat    setelah  minyak  kelapa,  kelapa  segar  dan  tempurung  dalam  volume  dan  nilai ekspor produk turunan kelapa (Dirperindag, 2019).
Pengolahan  kopra  yang  ada  saat  ini  ada  dua  jenis,  yaitu  pengolahan  kopra  asap  dan  kopra putih. Kopra putih adalah kopra hasil pengeringan menggunakan oven, kualitas kopra lebih bagus, kadar  air  rendah  dan  bersih.  Pembuatan  kopra  sangat  menentukan  kualitas  kopra  sehingga  akan berpengaruh terhadap harga. Kopra  putih  dihasilkan  dengan  proses  pengeringan  tidak  langsung ( indirect    drying )   atau    dengan  menggunakan    mesin    pengering.    Suhu   dan    lama    pengeringan akan  menentukan  mutu  kopra  yang dihasilkan (Agustiani et al., 2017)
Produksi  kelapa  di  Kabupaten  Kolaka  Utara  yang  diolah  menjadi  kopra  putih  cukup  besar, yaitu  pada  tahun  2017  sebesar  300.222  ton  dan  pada  tahun  2018  meningkat  menjadi  372.000  ton (BPS Sulawesi Tenggara, 2018). Produksi kelapa yang diolah menjadi kopra merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Kolaka Utara yang telah memiliki pangsa pasar sampai ke beberapa daerah di Indonesia dan juga luar negeri dan menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Domestik Regional  Bruto  (PRDB)  (Saediman  et  al.,  2019;  Surni  and  Saediman,  2020).  Namun  demikian, akhir-akhir ini harga kopra cenderung turun sehingga diduga akan mempengaruhi daya saing yang berlanjut pada keberlajutan agribisnis kopra.
Daya  saing  agribisnis  kopra  diukur  dengan  menggunakan  pendekatan  keunggulan komparatif  dan  keunggulan  kompetitif.  Indikator  keunggulan  komparatif  digunakan  untuk mengetahui  apakah  agribisnis  kopra  memiliki  keunggulan  ekonomi  untuk  memperluas  produksi dan  perdagangan  suatu  komoditas.  Sedangkan  keunggulan  kompetitif  merupakan  indikator untuk melihat apakah agribisnis  kopra akan berhasil  dalam bersaing  di  pasar  internasional. Kemampuan suatu  daerah  untuk  meningkatkan  daya  saing  perekonomian  akan  sangat  bergantung  pada kemampuan  daerah  dalam  menentukan  faktor-faktor  yang  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  daya saing daerah  dan kemampuan daerah dalam menetapkan kebijakan terhadap daerah lain (Abdullah, dkk,  2002).  Dari  uraian  tersebut,  maka  studi  tentang  daya  saing  agribisnis  kopra  di  Kabupaten Kolaka  Utara  perlu  dilakukan.  Tujuan  studi  ini  adalah  untuk  menganalisis  daya  saing  agribisnis kopra,  dan  menganalisis  dampak  kebijakan  pemerintah  terhadap  keunggulan  komparatif  dan kompetitif agribisnis kopra.

## II. METODE STUDI
Studi dilakukan di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara pada  bulan  Mei  sampai  November  2020.  Populasi  dalam  studi  ini  adalah  petani  kelapa  yang mengolah  menjadi  kopra.  Jumlah  populasi  sebanyak  150  petani.  Pengambilan  sampel  dilakukan dengan metode cluster random sampling . Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin sehingga jumlah sampel sebanyak 109 petani kelapa.
Variabel  dalam  studi  ini  meliputi:  penggunaan  input,  jumlah  output,  harga  input  dan  output agribisnis kopra. Untuk menganalisis daya saing agribisnis kopra digunakan analisis metode Policy Analysis Matrix (PAM) atau Matrix Analisis Kebijakan  (Monke dan Pearson, 1989).  Penggunaan
e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
metode  PAM  dalam  studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  keuntungan  privat  dan  sosial,  besaran atau rasio keunggulan komparatif (DRCR) dan kompetitif (PCR).
Indikator daya saing agribisnis kopra terdiri dari: tingkat keunggulan komparatif dan tingkat keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif agribisnis kopra dianalisis menggunakan Domestic Resource  Cost  Ratio (DRCR).  DRCR  merupakan  indikator  keunggulan  komparatif  yang menunjukkan  jumlah  sumberdaya  domestik  yang  dapat  dihemat  untuk  menghasilkan  satu  unit devisa. Secara matematis DRCR dapat diformulasikan sebagai berikut:
DRCR = 𝐺 𝐸−𝐹
Keterangan : DRCR : Domestic Resources Cost Ratio E : penerimaan pada harga sosial
F : biaya input tradable pada harga sosial
G : biaya input non tradable pada harga sosial
Kriteria :
 DRCR < 1, artinya agribisnis kopra memiliki keunggulan komparatif
 DRCR > 1, artinya agribisnis kopra tidak memiliki keunggulan komparatif
 DRCR = 1 artinya agribisnis kopra pada sistem produksi netral.
Keunggulan  kompetitif  agribisnsi  kopra  dianalisis  menggunakan Private  Cost  Ratio (PCR). PCR    merupakan  indikator profitabilitas  private yang  menunjukkan  kemampuan  agribisnis  kopra untuk  membayar  biaya  sumber  daya  domestik  dan  tetap  kompetitif.  Secara  matematis,  PCR  dapat diformulasikan sebagai berikut:
PCR = 𝐶 𝐴−𝐵
Keterangan: PCR : Private Cost Ratio
A : Penerimaan pada Harga Privat B : Biaya Input Tradable pada Harga Privat
C
: Biaya Input Non Tradable pada Harga privat
Kriteria:
 PCR < 1, artinya agribisnis kopra memiliki keunggulan kompetitif
 PCR > 1, artinya agribisnis kopra tidak memiliki keunggulan kompetitif
 PCR = 1 artinya agribisnis kopra pada sistem produksi netral.
Metode  analisis  PAM  tidak  hanya  digunakan  untuk  mengukur  keunggulan  komparatif (keuntungan  sosial)  agribisnis  kopra,  tetapi  juga  dapat  diguanakan  untuk  mengukur  dampak intervensi  pemerintah  pada  aktivitas  ekonomi  agribisnis  kopra  serta  untuk  menganlisis  suatu kegiatan  agribisnis  kopra  sebagai  suatu  sistem  termasuk  didalamnya  penyiapan  sarana  produksi, proses pemanenan dan pemasaran.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  membangun  model  PAM  adalah:  mengidentifikasi input dan output dari agribisnis kopra, menentukan harga bayangan dari input dan output agribisnis kopra, memisahkan unsur biaya kedalam  kelompok asing ( tradable ) dan  domestic  ( non tradable ), menghitung  penerimaan  agribisnis  kopra,  menghitung  dan  menganalisis  berbagai  indikator keunggulan komparatif dan kompetitif agribisnis kopra berdasarkan Tabel PAM, dan menganalisis dampak  kebijakan  pemerintah,  yaitu  secara  keseluruhan  dimulai  dari  kebijakan  harga  input, kebijakan harga output dan kebijakan input-output.
Kebijakan  output  menunjukkan  kebijakan  pemerintah  yang  diterapkan  pada  output  yang menyebabkan  harga output privat dan sosial berbeda. Kebijakan  output dapat diamati berdasarkan nilai Transfer  Output (TO)  dan Nominal  Protection  Coeficient  on  Tradable  Output (NPCO). Dampak  kebijakan  pemerintah  terhadap  input  agribisnis  kopra  dianalisis  menggunakan Transfer Input (TI)  dan Nominal  Protection  Coeficient  on  Tradable  Input (NPCI).  Sedangkan  analisis kebijakan  input-output  digunakan  untuk  menggambarkan  secara  keseluruhan  dari  kebijakan  yang
e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
telah  diterapkan,  apakah  berdampak  insentif  atau  diinsentifkan  terhadap  agribisnis  kopra.  Untuk mengetahui  dampak  kebijakan  input-output  digunakan  koefisien  proteksi  efektif  atau Effective Protection Coefficien dan koefisien keuntungan atau Profitability Coefficient.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profitabilitas Finansial dan Ekonomi
Analisis  keuntungan  finansial  dan  ekonomi  agribisnis  kopra  memberikan  gambaran  umum dan  sederhana  mengenai  tingkat  kelayakan  agribisnis  kopra.  Selain  itu, profitabilitas  privat (finansial)  merupakan  indikator  keunggulan kompetitif dari  sistem  komoditas  berdasarkan teknologi, nilai output , biaya input , dan transfer kebijakan yang ada. Sedangkan profitabilias sosial (ekonomi)  merupakan  indikator  keunggulan komparatif atau  efisiensi  dari  sistem  komoditas  pada kondisi tidak ada distorsi pasar dan kebijakan pemerintah.
Profitabilitas  sosial  mengindikasikan  keunggulan  komparatif  suatu  komoditas  dalam pemanfaatan  sumberdaya  yang  langka  di  dalam  negeri.  Pada  kondisi  ini  harga input dan output diperhitungkan  dalam  kondisi  pasar  persaingan  sempurna,  dimana  segala  bentuk  subsidi  dan proteksi  yang  bersifat  mendistorsi  pasar  telah  dihilangkan.  Sistem  komoditas  dengan  tingkat profitabilitas sosial  (ekonomi)  yang  makin  tinggi  menunjukkan  tingkat  keunggulan  komparatif yang  semakin  besar.  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  agribisnis  kopra  memiliki  profitabilitas  sosial. Hasil  ini  merupakan  indikasi  awal  bahwa  agribisnis  kopra  di  Kecamatan  Lambai,  Kabupaten Kolaka Utara memiliki keunggulan komparatif.
Tabel 1. Policy Analysis Matrix Agribisnis Kopra di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara,
Tahun 2020 Uraian Revenue (Rp) Input Tradable (Rp) Faktor Domestik/ Non Tradable (Rp) Profit (Rp) Harga Privat 3.031.325.000 71.286.000 465.912.000  2.493.583.840 Harga Sosial 3.147.595.000 181.078.230 307.632.000  2.658.884.770 Dampak Kebijakan (116.270.000) (109.791.230) 158.280.000  (165.300.930)

## Sumber: Data Primer diolah, 2020
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  profitabilitas private (PP) agribisnis  kopra  lebih  kecil dibandingkan  profitabilitas  sosialnya  (Rp2.493.583.840  <  Rp2.658.884.770).  Perbedaan profitabilitas  antara  harga private dan  harga  sosial  ini  terjadi  diduga  karena  adanya  praktik monopoli di lokasi studi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketergantungan para petani  kopra  terhadap  pedagang  pengumpul  di  desa  di  lokasi  studi  karena  menjadi  satu-satunya pembeli hasil olahan kopra dan tempat bergantungnya petani dalam hal pengadaan input dan aspek keuangan.  Dimana  petani  yang  tidak  memiliki  modal  usaha  yang  cukup  akan  mendapatkan pinjaman  modal  dari  pedagang  pengumpul  di  desa,  baik  berupa  pinjaman  dana  maupun  pinjaman yang  berupa  pengadaan  input  produksi.  Kondisi  demikian  yang  menyebabkan  para  pedagang pengumpul  tersebut  memiliki  kekuatan  dalam  mengendalikan  pasar input dan output pada agribisnis  kopra.  Akibatnya  harga  jual input produksi  menjadi  lebih  tinggi  sementara  harga  beli output kopra  yang  dihasilkan  oleh  petani  justru  ditekan  pada  tingkat  yang  lebih  rendah.  Pada  sisi lain,  petani  kopra  tidak  dapat berbuat banyak  karena  pedagang  pengumpul  tersebut  telah  menjadi penyedia input dan  bantuan  keuangan  bagi  petani.  Perbedaan  nilai  pada  harga  sosial  dan  harga private seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 menyebabkan terjadinya divergensi. Keunggulan komparatif dapat dilihat dari nilai Rasio Biaya Sumberdaya Domestik ( Domestic Resources Cost Ratio atau DRCR).  Selang penilaian rasio biaya sumberdaya domestik berada pada rentang 0 sampai 1.  Jika rasio biaya sumberdaya domestik kurang dari 1 (DRCR < 1) berarti sitem produksi  semakin  efisien,  dengan  kata  lain,  produk  tersebut  memiliki  keunggulan  komparatif. Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  agribisnis  kopra  di  Kecamatan  Lambai,  memiliki  nilai  DRCR sebesar 0,10.  Berdasarkan  nilai DRCR tersebut, maka dapat dikatakan agribisnis kopra memiliki keunggulan  komparatif  dan  belum  memiliki  keunggulan  komparatif  yang  tinggi  karena  belum
e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
sesuai dengan pernyataan Soetriono (2011), yang menyatakan bahwa daya saing yang tinggi terjadi apabila nilai DRCR dan PCR antara 0,510 – 0,759 .
Indikator  keunggulan  kompetitif  adalah  nilai  Rasio  Biaya  Privat  ( Private  Cost  Ratio atau PCR).    Selang  penerimaan  dari  rasio  biaya  pivat  sama  dengan  penilaian  rasio  sumberdaya domestic,  yaitu  antar  0  sampai  1.    Jika  rasio  biaya  privat  kurang  dari  (PCR  <  1),  berarti  system produksi semakin efisien, dengan kata lain produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif.  Pada agribisnis  kopra  di  Kecamatan  Lambai,  diperoleh  nilai  PCR  sebesar  0,15.    Berdasarkan  PCR tersebut, maka dapat dikatakan bahwa agribisnis kopra memiliki keunggulan kompetitif dan belum memiiki  dayasaing  yang  tinggi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Soetriono  (2011),  yang menyatakan  bahwa  daya  saing  yang  tinggi  terjadi  apabila  nilai  DRCR  dan  PCR  antara  0,510 – 0,759.

## Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah
Ukuran  dampak  divergensi  dan  kebijakan  pemerintah  dalam Policy  Analysis  Matrix adalah Output Transfer (OT), Input Transfer (IT), Factor Transfer (FT) dan Net Transfer (NT).  Ukuran relatif  ditunjukkan  oleh  analisis  koefisien  proteksi  output  nominal  atau Nominal  Protection Coefficient  on  Output (NPCO),  koefisien  proteksi  input  nominal  atau Nominal  Protection Coefficient  on  Input (NPCI),  koefisien  proteksi  efektif  dan Effectif  Protection  Coefficient (EPC). Dan koefisien profitabilitas atau Profitability Coefficient (PC) (Saptana et al. 2008) Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui  bahwa  nilai  transfer output ( Output  Transfer /OT)  dan koefisien  proteksi output nominal  ( Nominal  Protection  Coefficient  Output /NPCO).    Informasi selengkapnya mengenai nilai OT dan NPCO dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2.  Nilai  Parameter  Dampak  Kebijakan  pada  Bidang  Output  Kopra  di  Kecamatan  Lambai Kabupaten Kolaka, 2020
Parameter Nilai Output Transfer (OT) (Rp116.270.000) Nominal Production Coefficient Outputs (NPCO) 0,96
Sumber: Data Primer diolah, 2020
Tabel  2    menunjukkan  nilai  OT  merupakan  selisih  antara  penerimaan  yang  dihitung  atas harga  privat  dengan  penerimaan  yang  dihitung  berdasarkan  harga  sosial.    Nilai Transfer  Output yang  dihasilkan  dari  agribisnis  kopra  di  Kecamatan  Lambai,  Kabupaten    Kolaka  Utara  adalah negatif  yaitu  (Rp116.270.000).  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  kebijakan  harga  dan  hambatan perdagangan  berupa  retribusi  terhadap  kopra  ataupun  subsidi  yang  diterapkan  untuk  mencapai tujuan non efisien.  Kebijakan retribusi atau pungutan terhadap output yang dibebankan pada petani produsen  secara  tidak  langsung  menjadi  penyebab  adanya divergensi pada  penerimaan  agribisnis kopra  di  Kecamatan  Lambai.  Sesuai  dengan  fakta  di  lapangan,  diketahui  bahwa  pemerintah Kabupaten  Kolaka  Utara  menerapkan  peraturan  retribusi  terhadap  beberpa  komoditas  pertanian termasuk  kopra,  dimana  sebenarnya  biaya  retribusi  tersebut  dibebankan  kepada  pedagang pengumpul, namun secara tidak langsung justru yang menanggung adalah petani karena pedagang membeli  kopra  lebih  murah  (Rp100 – Rp250  per  kg)  dibandingkan  harga  jual  kembali  (di  atas Rp12.000  per  kg).  Hal  ini  dilakukan  dengan  harapan  dapat  memenuhi  biaya  retribusi  yang  akan dikeluarkan nanti pada saat pengangkutan keluar wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
Nilai koefisien proteksi output nominal (NPCO) adalah rasio antara penerimaan berdasarkan harga privat dengan  penerimaan  berdasarkan  harga  sosial.  Peneriman privat agribisnis  kopra  di Kecamatan Lambai sebesar Rp3.031.325.000 sedangkan penerimaan sosial sebesar Rp3.147.595.000  sehingga  nilai  NPCO  yang    dihasilkan    adalah    0,96.  Nilai  tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya pengurangan penerimaan  petani  agribisnis  kopra,  atau  petani  tidak  menerima  dampak  positif  dari  instrument kebijakan pemerintah tehadap output. Seperti yang  dijelaskan pada pargaraf sebelumnya, retribusi yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  telah  menyebabkan  harga  jual  komoditas  kopra  yang  dihasilkan oleh petani dihargai lebih rendah oleh pedagang pengumpul.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Nilai  NPCO  juga  menunjukkan  bahwa  sebagai  akibat  dari  adanya divergens i,  maka  harga kopra  yang  diterima  oleh  petani  produsen  di  Kecamatan  Lambai  menjadi  lebih  rendah  jika dibandingkan harga sosialnya, atau hanya 96 persen dari harga sosialnya, oleh sebab itu terdapat 4 peren dari keuntungan  yang seharusnya diterima oleh  petani produsen justru beralih ke  konsumen agribisnis  kopra  tersebut.  Apabila  dicermati  lebih  lanjut,  nilai  NPCO  pada  agribisnis  kopra  di Kecamatan Lambai menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah mengenai komoditas kopra bersifat  disinsentif  terhadap output yang  dihasilkan  oleh  produsen.  Artinya,  tidak  ada  bantuan ataupun  intervensi  pemerintah,  baik  melalui  subsidi  harga  pembelian  maupun  proteksi  atau pengendalian  harga  beli  aktual  terhadap  produksi  kopra  yang  dihasilkan  oleh  petani  produsen, sehingga  produsen  di  Kecamatan  Lambai  menerima  harga  yang  lebih  rendah  terhadap  komoditas kopra dari harga yang seharusnya dibayarkan.

## Kebijakan Input
Secara  keseluruhan  hasil  perhitungan input produksi  dapat  diamati  dari  nilai Transfer  Input (IT), Transfer  Faktor (TF),  dan Koefisien  Proteksi Nominal pada Input (Nominal Protection Coefficient on Inputs /NPCI) yang menunjukkan bahwa terdapat kebijakan pemerintah yang bersifat protektif  terhadap  produsen input  tradable dan  faktor  domestic  ( non  tradable )  pada  agribisnis kopra.  Bentuk  kebijakan  tersebut  biasanya  diwujudkan  lewat  pemberian  subsidi  (insentif),  baik terhadap proses produksi maupun terhadap produk akhir. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan  agar  petani  sebagai  pengguna  (konsumen)  input  dapat  menerima  harga  input  yang  lebih rendah  dari  harga  aktual input tersebut  sehingga  dapat  menekan  biaya  produksinya.  Informasi selengkapnya mengenai IT, TF dan NPCI dapat diihat pada Tabel 3.
Tabel.  3  Nilai  Parameter  Dampak  Kebijakan  pada  Bidang Input Kopra  di  Kecamatan  Lambai
Kabupaten Kolaka Utara, 2020 Parameter Nilai Input Transfer (IT) (Rp109.791.230) Factor Transfer (TF) Rp158.280.000 Nominal Protection Coeffisient Inputs (NPCI) 0,39
Sumber: Data Primer diolah, 2020
Tabel 3 menunjukkan bahwa transfer input adalah selisih antara biaya input yang didasarkan atas harga private dengan biaya input yang didasarkan atas biaya sosial.  Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai input transfer pada agribisnis kopra di Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara  adalah  sebesar  (Rp109.791.230),  berarti  bahwa  kebijakan  pemerintah  pada input  tradable menguntungkan  petani  sebesar  Rp  109.791.230  per  hektar  karena  dengan  adanya  subsidi  pupuk menjadikan  harga  yang  dibayarkan  petani  terhadap input tersebut  lebih  rendah  dari  pada  harga yang  sebenarnya.  Nilai input  transfer yang  bertanda  negatif  menunjukkan  bahwa  secara  implisit terdapat  kebijakan  pemerintah  berupa  subsidi  terhadap input  tradable (pupuk)  yang  harus disediakan oleh pemerintah setiap tahunnya.  Nilai input transfer juga menunjukkan besarnya nilai yang  harus  dibayar  oleh  pemerintah  sebagai  akibat  dari  adanya  kebijakan  subsidi  terhadap input tradable.
Koefisien  proteksi  input  nominal  atau Nominal  Protection  Coefficient  Inputs (NPCI) adalah rasio  antara  biaya tradable berdasarkan  harga  privat  dan  biaya input  tradable berdasarkan  harga finansial  dan  biaya input  tradable berdasarkan  harga  sosial.  Nilai  NPCI  menjadi  indikator  ada tidaknya  subsidi  yang  diberikan  pemerintah  terhadap input  tradable .  Hasil  studi  menunjukkan bahwa  nilai  NPCI  pada  agribisnis  kopra  di  Kecamatan  Lambai  adalah  sebesar  0,39  yang  berarti bahwa petani agribisnis kopra membeli input tradable dengan harga yang lebih  murah atau hanya 0,39 persen dari harga sosialnya, dengan kata lain pemerintah memberikan proteksi input terhadap petani  produsen.  Kebijakan  pemerintah  terhadap input  tradable (pupuk)  secara  umum menguntungkan  karena  petani  produsen  hanya  membayar  39  peren  dari  biaya  yang  seharusnya petani  keluarkan  untuk input  tradable ketika  tidak  ada  kebijakan  subsidi  tersebut,  dan  biaya  yang lebih rendah dari harga sosial input tradable .
Transfer    faktor    menunjukkan    kebijakan    pemerintah    terhadap input    domestik yang menggunakan    harga privat dengan    biaya input  domestik yang    menggunakan    harga    privat
e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
dengan    biaya input  domestik dengan  menggunakan  harga  sosial.  Perbedaan  harga  yang  terjadi tersebut  selain   dapat  disebabkan  oleh  adanya  kebijakan pemerintah  seperti  kebijakan  pajak dan    subsidi,    juga    dapat  disebabkan  oleh  perbedaan  penilaian.  Misalnya  pada  penilaian  upah tenaga    kerja    dan    penilaian    pada    pajak    dan    bunga    modal    yang    tidak  dimasukkan  dalam perhitungan analisis ekonomi.
Transfer Faktor atau Faktor Transfer (FT) adalah selisih antara  harga  privat input tradable dengan  harga  sosial  input  tradable.  Nilai  FT  merupakan  indikator  ada  tidaknya  kebijakan pemerintah  yang  bersifat  melindungi  petani  produsen  kopra  di  Kecamatan  Lambai.  Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Faktor Transfer pada studi ini adalah Rp158.280.000 yang bernilai  positif  sehingga  menunjukkan  bahwa  agribisnis  kopra  terdapat  divergensi  atau  kebijakan pemerintah  yang  terjadi  pada input domestik  yang  menyebabkan  produsen  harus  membeli  dengan harga  yang  lebih  tinggi  dibanding  harga  yang  seharusnya  terjadi.  Nilai  Faktor  Transfer  tersebut menunjukkan bahwa secara implisit subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah terhadap faktor domestic  (tenaga  kerja,  bibit,  lahan  dan  modal)  adalah  sebesar  Rp158.280 untuk  agribisnis  kopra. Nilai  Faktor  Transfer  juga  menunjukkan  bahwa  terdapat  kebijakan  pemerintah  yang  bersifat melindungi  produsen input domestik dan  akan    merugikan    produsen    karena    akan    mengurangi insentif yang diperoleh produsen untuk terus berproduksi .
Kebija k an Input-Output Analisis  kebijakan Input-Output merupakan  analisis  gabungan  antara  analisis input dan output yang telah dijelaskan sebelumnya.  Analisis kebijakan input-output dapat dijelaskan  melalui indikator-indikator  antara  lain:  Koefisien  Proteksi  Efektif (Effective  Protection  Coefficient/EPC ), Transfer  Bersih  ( Net  Transfer/NT ),  Koefisien  Keuntungan  ( Profitability  Coeefficient/PC ),  dan Rasio  Subsidi  Produsen  ( Subsidy  Ratio  to    Producers/SRP ).    Informasi  selengkapnya  mengenai nilai EPC, NT, PC dan SRP, dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel.  4  Nilai  Parameter  Dampak  Kebijakan  pada  Bidang Input-Output Agribisnis  Kopra  di
Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, 2020 Parameter Nilai Effective Protection Coefficient (EPC) 0,99 Net Transfer (NT) (Rp165.300.930) Profitabillity Cefficient (PC) 0,93 Subsidy Ratio to Producers (SRP) (0,05)
Sumber: Data Primer diolah, 2020
Koefisien  Proteksi  Efektif  atau Effective  protection  Coefficient (EPC)  merupakan  indikator dari  dampak  kebijakan input dan output terhadap  sistem  produksi  agribisnis  kopra  di  Kecamatan Lambai.    Nilai  EPC  menggambarkan  sejauh  mana  kebijakan  pemerintah  bersifat  melindungi  atau menghambat  produksi  domestik.  Nilai  EPC  yang  dihasilkan  dalam  studi  ini  adalah  sebesar  0,99 lebih kecil dari  satu  (<1). Hal ini berarti bahwa kebijakan  pemerintah  tidak  berjalan  efektif  dan telah    menghambat    produsen    untuk    berproduksi.  Bila    nilai    EPC    lebih  besar  dari  satu  (>1) berarti  terdapat  insentif  dari  kebijakan  pemerintah  bagi  produsen  untuk  berproduksi,  yang  berarti bahwa  kebijakan  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  tidak  memberikan  dukungan  terhadap  aktivitas produksi agribisnis kopra di Kecamatan Lambai.
Net Transfer (NT) atau transfer bersih menggambarkan dampak kebijakan pemerintah secara keseluruhan  terhadap  penerimaan  petani  kopra,  apakah  akan  merugikan  atau  menguntungkan petani.  Nilai  transfer  bersih  merupakan  selisih  antara  keuntungan  bersih  privat  dengan  nilai keuntungan bersih sosial. Nilai transfer bersih merupakan indikator yang mencerminkan bagaimana dampak  kebijakan  pemerintah  secara  keseluruhan  terhadap  penerimaan  produsen  kopra. Berdasarkan  hasil  analisis,  diperoleh  nilai  NT  sebesar  (Rp165.300.930),  yang  berarti  bahwa terdapat  kebijakan  pemerintah  atau  terjadi  kegagalan  pasar  yang  menyebabkan  produsen  kopra  di Kecamatan Lambai kehilangan potensi keuntungan sebesar Rp165.300.930.  Kebijakan pemerintah yang  diduga  menyebabkan  hal  tersebut  adalah  adanya  retribusi  yang  dikenakan  terhadap  produk pertanian, termasuk kopra.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Koefisien  keuntungan  atau Prifitability  Coefficient (PC)  adalah  perbandingan  antara keuntungan  bersih  pada  harga  privat  dengan  keuntungan  bersih  pada  harga  sosial.    Koefisien keuntungan merupakan indikator yang menunjukkan dampak insentif dari semua kebijakan output, kebijakan  input  tradable,  dan  kebijakan input  non  tradable ( net  policy  transfer ).  Hasil  analisis, diperoleh  nilai  PC  yang  dihasilkan  dalam  studi  ini  adalah  sebesar  0,93.    Karena  nilai  PC  kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah pada agribisnis kopra berdampak negatif yang  mana  menyebabkan  terjadinya  pengurangan  keuntungan  yang  diterima  oleh  produsen  kopra di  Kecamatan  Lambai  sebesar  93  peren.    Nilai  PC  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  terdapat potensi  keuntungan sebesar 7 peren yang dapat diterima  oleh  petani  jika tidak terdapat kebijakan pemerintah.
Nilai  rasio  subsidi  bagi  produsen  merupakan  indikator  yang  menunjukkan  tingkat penambahan  dan  pengurangan  penerimaan  atas  pengusahaan  suatu  komoditas  karena  adanya kebijakan pemerintah. Nilai SRP bernilai negatif, yakni sebesar 0,05. Hal ini  menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku, menyebabkan petani kopra mengeluarkan biaya produksi lebih besar  0,05  persen  dari opportunity  cost untuk  produksi.  Nilai  yang  negatif  menunjukkan  bahwa kebijakan  pemerintah    berpengaruh  negatif  terhadap  struktur  biaya  produksi,  karena  biaya  yang diinvestasikan petani lebih besar dari pada nilai tambah keuntungan yang diterima petani.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  studi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Agribisnis  kopra  di  Kecamatan Lambai,  Kabupaten  Kolaka  Utara  memiliki  tingkat  keunggulan  komparatif  yang  ditunjukkan dengan  nilai Domestic  Resources  Cost  Ratio /DRCR  sebesar  0,10  dan  tingkat  keunggulan kompetitif  yang  ditunjukkan  dengan  nilai Private  Cost  Ratio /PCR  sebesar  0,15;  Kebijakan pemerintah  terhadap output tidak  memberikan  dampak  positif  terhadap  keunggulan  komparatif karena  adanya  retribusi  dan  pungutan  yang  dibebankan  kepada  petani  agribisnis  kopra;  dampak kebijakan pemerintah terhadap input ( tradable input ) adalah adanya kebijakan pemerintah terhadap tradable input (pupuk)  sehingga  petani  membeli  dengan  harga  yang  lebih  murah  dibanding  harga sosialnya  dalam  mengembangkan  agribisnis  karena  adanya  subsidi;  pada  kebijakan  pemerintah terhadap input – output menunjukkan  bahwa  terjadinya  kebijakan  pemerintah  yang  mengurangi keuntungan, dimana petani harus mengeluarkan biaya yang lebih besar 0,05 peren.
Sebagai  upaya  untuk  dapat  meningkatkan  produktivitas,  pendapatan  petani  dan  lebih meningkatkan  daya  saing  komoditas  kopra  di  Kecamatan  Lambai,  Kabupaten  Kolaka  Utara. pemerintah  diharapkan  dapat  merumuskan  kebijakan  sebagai  berikut:  pemerintah  menghilangkan biaya  retribusi  dan  pungutan  yang  di  bebankan  kepada  petani  agar  petani  dapat  memperoleh keuntungan yang lebih besar; pemerintah agar tetap menjamin ketersediaan tradable input (pupuk) di  Kecamatan  Lambai  Kabupaten  Kolaka  Utara;  menurunkan  biaya  ekspor  kopra,  PPN  dan  PPh, baik untuk pemasaran dalam negeri maupun untuk pemasaran ekspor.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfah,  S.Y.C.,  dkk.  (2017).  Daya    Saing    dan    Peran    Pemerintah    dalam  Meningkatkan    Daya Saing  Komoditi  Kakao  di  Sulawesi  Tengah. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan , 11 (1), 76-77.
Asian Development Bank. (1992) . Competitive and Comparative Advantage in Tea: Indonesia  and Sri Lanka. In:  Comparative Advantage Study of Selected Industrial  Crops  in  Asia .  Draft Final  Report  RETA  5382.  The  Pragma Corporation, Falls Church.
Bustami,  B.  R.  dan  Hidayat,  P.  (2013).  Analisis  Daya  Saing    Ekspor  Provinsi  Sumatra  Utara . Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 2 (1), 56-71. Direktorat  Jenderal  Perkebunan.  (2014), Luas  Areal,  Produksi  dan  Produktivitas  Perkebunan  di Indonesia. Jakarta: Pusat  Data  dan  Informasi Pertanian.
Jurnal Sosio Agribisnis (JSA) e-ISSN: 2502-3292 Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2021)  Halaman 74-82 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Monke, E.A.  and Pearson, S.R. (1989). The Policy Analysis Matrix for Agriculture Development . London (UK): Cornell University Press.
Monke, E.A. dan Pearson, S.R.  (1995). The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development . Ithaca: Cornell University Press.
Saediman,  H.,  Kurniansi,  S.,  Yusria,  W.O.,  Geo,  L.,  Rosmawaty.  (2019).  Economic  Returns  and Production  Constraints  in  Palm  Sugar Processing  in  Kolaka  District  of  Southeast  Sulawesi. International Journal of Scientific and Technology Research, 8 (11), 3967-3970 Yusriadin,.  Budiyanto,.  Rosmawaty,.  dan  Fausayana,  I.  (2019).  Analisis  Daya  Saing  Usahatani Rumput Laut di Kabupaten Konawe Selatan. Jurnal Sosio Agribisnis , 4 (2), 41-50