Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 4, No. 2, Desember 2019, pp. 124 - 146

## ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

## Rahmat Ilyas
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## Email: rahmatilyas82@gmail.com

## Abstract
Sharia  banks  are  banks  that  operate  by  not  relying  on  interest.  Islamic  banks  or commonly  referred  to  as  a  bank  without  interest,  is  a  financial  institution  /  banking operational and its products are developed based on al-Qur'an and hadith. Financing is one of the principal tasks of banks, namely the provision of facilities to provide funds to meet the needs of the parties which is the unit deficit. The main purpose of the financing analysis is to gain confidence whether the customer has the willingness and ability to fulfill  his  obligations  in  an  orderly  manner,  both  principal  and  profit  sharing  in accordance with the agreement with the bank.
Keywords: sharia banks, financing
Abstrak Bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  dengan  tidak  mengandalkan  pada bunga.  Bank  Islam  atau  biasa  disebut  dengan  bank  tanpa  bunga,  adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-qur’an dan hadist. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Tujuan utama dari  analisis  pembiayaan  adalah  memperoleh  keyakinan  apakah  customer punya  kemauan  dan  kemampuan memenuhi  kewajibannya  secara  tertib, baik pembayaran  pokok  pinjaman  maupun  bagi  hasil  sesuai  dengan  kesepakatan dengan bank
Kata kunci: bank syariah, pembiayaan.

## A. PENDAHULUAN
Perbankan  Islam  sekarang  ini  telah  dikenal  secara  luas  dibelahan dunia  muslim  dan  barat.  Perbankan  Islam  merupakan  bentuk  perbankan dan  pembiayaan  yang  berusaha  memberi  pelayanan  kepada  nasabah dengan  bebas  bunga  (interest).  Para  perintis  perbankan  Islam  berargumen
bahwa bunga (interest) termasuk riba, dan jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam.  Alasan  tersebut  mendorong  beberapa  sarjana  muslim  dan  para penanam  modal  untuk  menemukan  alternatif  lain  cara  pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba.
Bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  dengan  tidak mengandalkan  pada  bunga.  Bank  Islam  ataau  biasa  disebut  dengan  bank tanpa  bunga,  adalah  lembaga  keuangan/perbankan  yang  operasional  dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-qur’an dan hadist. Dengan kata  lain  bank  Islam  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya  dalam  lalu  lintas pembayaran  serta  peredaran  uang  yang  pengoperasiannya  disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
Bank  sebagai  lembaga  perantara  jasa  keuangan  (financial Intermediary)  yang  tugas  pokoknya  adalah  menghimpun  dana  dari masyarakat,  diharapkan  dengan  dana  dimaksud  dapat  memenuhi kebutuhan  dana  pembiayaan  yang  tidak  disediakan  oleh  dua  lembaga sebelumnya baik lembaga negara mapun swasta.
Dalam  kegiatan  penyaluran  dana  bank  syariah  melakukan  investasi dan  pembiayaan.  disebut  investasi  karena  prinsip  yang  digunakan  adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuantungan akan diperoleh bergantung  pada  kinerja  usaha  yang  menjadi  obyek  penyertaan  tersebut sesuai  dengan  nisbah  bagi  hasil  yang  diperjanjikan  sebelumnya.  disebut pembiayaan  karena  bank  syariah  menyediakan  dana  guna  membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. 1
1 Rahmat  Ilyas, Kontrak  Pembiayaan  Murabahah  Dan  Musawamah ,  Jurnal  BISNIS,  Vol.  3, No. 2, Desember 2015, hlm. 291

## B. PENGERTIAN PEMBIAYAAN
Para  teoritikus  perbankan  Islam  mendambakan  aktivitas  investasi dalam  bank  Islam  didasarkan  pada  dua  konsep  yang  legal,  yaitu mudharabah dan musyarakah, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Teori ini menyatakan bahwa bank Islam akan  memberikan  sumber  pembiyaan  (finansial)  yang  luas  kepada peminjam  (debitur)  berdasarkan  atas  bagi  resiko  (baik  yang  menyangkut keuntungan  maupun  kerugian),  yang  berbeda  dengan  pembiayaan (finansial)  sistem  bunga  pada  dunia  perbankan  konvensional  yang  semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur). 2
Dalam  masyarakat  Indonesia,  selain  dikenal  istilah  utang-piutang, juga  dikenal  istilah  kredit  dalam  perbankan  konvensional  dan  istilah pembiayaan dalam perbankan syari’ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh  masyarakat  dalam  konteks  pemberian  pinjaman  kepada  pihak  lain. Seseorang  yang  meminjamkan  hartanya  kepada  orang  lain,  maka  ia  dapat disebut  telah  memberikan  utang  kepadanya.  Adapun  istilah  kredit  atau pembiayaan  lebih  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  pada  transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara  utang  dan  kredit  atau  pembiyaan  tidak  jauh  berbeda  dalam pemaknaannya di masyarakat. 3
Pembiayaan  atau  financing,  yaitu  pendanaan  yang  diberikan  oleh suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga.  Dengan  kata  lain, pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung investasi yang telah direncanakan. 4
2 Abdullah  Saed, Bank  Islam  dan  Bunga:  Studi  Kritis  dan  Interpretasi  Kontemporer  tentang Riba dan Bunga , (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.
3 Rahmat  Ilyas, Konsep  Pembiayaan  Dalam  Perbankan  Syari’ah ,  Jurnal  Penelitian , Vol.  9, No. 1, Februari 2015, hlm. 185.
4 Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah ,  (Yogyakarta,  UPP  AMP  YKPN,  2005), hlm. 17.
Sedangkan  dalam  undang-undang  nomor  21  tahun  2008  disebutkan bahwa  Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berupa:
1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
3. Transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang  murabahah,  salam,  dan istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk  ijarah  untuk  transaksi multijasa  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  Bank Syariah  dan  atau  UUS  dan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai  dan  atau  diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan  dana tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  ujrah,  tanpa imbalan, atau bagi hasil. 5

## C. JENIS-JENIS PEMBIAYAAN
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank,  yaitu pemberian  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak- pihak  yang  merupakan defisit unit.  Menurut  sifat  penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
1. Pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk memenuhi  kebutuhan  produktif  dalam  arti  luas,  yaitu  untuk peningkatan  usaha,  baik  usaha  produksi,  perdagangan  maupun investasi.
2. Pembiayaan  konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi,  yang  akan  habis  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan.
5 Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Menurut  keperluannya,  pembiayaan  produktif  dapat  dibagi  menjadi dua hal berikut:
1. Pembiayaan  modal  kerja,  yaitu  pembiayaan  untuk  memenuhi kebutuhan.
a. Peningkatan  produksi,  baik  secara  kuantitatif,  yaitu  jumlah  hasil produksi,  maupun  secara  kualitatif  yaitu  peningkatan  kualitas mutu hasil produksi.
b. Untuk  keperluan  perdagangan  atau  peningkatan  utility  of  place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal ( capital goods ) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 6
Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:
1. Jenis  aktiva  produktif  pada  bank  syariah,  dialokasikan  dalam  bentuk pembiayaan sebagai berikut:
a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi:
1) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan  Mudharabah  adalah  suatu  kontrak  kemitraan (partnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan  cara  seseorang  memberikan  modalnya  kepada  yang lain  untuk  melakukan  bisnis  dan  kdua  belah  pihak  membagi keuntungan  atau  memikul  beban  kerugian  berdasarkan  isi perjanjian bersama. Pihak pertama, suplier atau pemilik modal disebut  dengan mudharib dan  pihak  kedua  pemakai  atau pengelola  atau  penguasa  disebut  dengan dharib .  Dengan demikian mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang  modal,  pada  satu  pihak  dan  pemakai  modal dipihak  lain.  Seseorang  menyumbangkan  modalnya  dan  yang lain  sebagai  pekerjanya  yang  berkemampuan,  kemauan  usaha serta kemampuan mengelola, dan menurut isi kontrak mutual
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 160
yang  telah  disepakati  pembagian  keuntungan  bagi  keduanya yaitu mudharib menerima  60%  dan dharib menerima  40%  atau dengan persentase lain yang mereka sepakati. 7
2) Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan  Musyarakah  atau  syirkah  yaitu  suatu  perjanjian usaha  antara  dua  atau  beberapa  pemilik  modal  untuk menyertakan  modalnya  pada  suatu  proyek,  dimana  masing- masing  pihak  mempunyai  hak  untuk  ikut  serta,  mewakilkan, atau  menggugurkan  haknya  dalam  manajemen  proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut  proporsi  penyertaan  modal  masing-masing  maupun sesuai dengan kesepakatan bersama ( unproporsional ). Manakala merugi kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing- masing. 8
b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang meliputi:
1) Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan  murabahah  adalah  akad  jual  beli  barang  dengan menyatakan hargaa pokok perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah  satu  bentuk natural  certainty  contratcs ,  karena  dalam murabahah  ditentukan  berapa required  of  profit -nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam defenisinya disebut  adanya  “keuntungan  yang  disepakati”  karakteristik murabahah  adalah  sipenjual  harus  memberitahu  pembeli tentang  harga  pembelian  barang  dan  menyatakan  jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. 9
2) Pembiayaan Salam
Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan  penyerahan  barang  dikemudian  hari  (advanced  payment atau  forward  buying  atau  future  sales)  dengan  harga, spesifikasi,  jumlah,  kualitas,  tanggal  dan  tempat  penyerahan
7 Afzalur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam,  Jilid  4 ,  (Yogyakarta,  PT.  Dana  Bhakti    Wakaf, 1995), hlm. 380
8 Karnaen  Perwataatmadja  &  Muhammad  Syafi’I  Antonio, Apa  &  Bagaimana  Bank  Islam , (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti  Prima Yasa, 1992, hlm. 23
9 Adiwarman  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  (Jakarta,  PT.  RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 113
yang  jelas,  serta  disepakati  sebelumnya  dalam  perjanjian. 10
Barang  yang  diperjual  belikan  belum  tersedia  pada  saat transaksi  dan  harus  diproduksi  terlebih  dahulu,  seperti produk-produk  pertania,  dan  produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya)  lainnya.  Barang-barang non-fungible seperti  batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan sebagai objek salam. 11
3) Pembiayaan Istishna
Istishna  adalah  jual  beli  dalam  bentuk  pembuatan  barang tetentu  dengan  kriteria  dan  persyaratan  tertentu  yang disepakati  antara  pemesan  (pembeli)  dan  penjual  (pembuat). Pembeli  dalam  akad  istishna  tidak  mewajibkan  bank  untuk membuat  sendiri  barang  pesanan,  maka  untuk  memenuhi kewajiban  pada  akad  pertama,  bank  dapat  mengadakan  akad istishna kedua  dengan  pihak  ketiga  (subkontraktor).  Akad istishna kedua  ini  disebut  dengan istishna paralel .  Menurut jumhur ulama, istishna sama dengan salam yaitu dari segi objek pesanannya  yaitu  harus  dibuat  atau  dipesan  terlebih  dahulu dengan  ciri-ciri  khusus.  Perbedaannya  hanya  pada  sistem pembayaran, salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima  dan istishna bisa  diawal,  ditengah  atau  di  akhir pesanan. 12
c. Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:
1) Pembiayaan Ijarah
2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik
3) Surat berharga Syariah
4) Penempatan
5) Penyertaan Modal
6) Penyertaan Modal Sementara
7) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
10 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah , (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 90
11 Ibid
12 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah , (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm. 87
2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah berbentuk  pinjaman  yang  disebut  dengan  pinjaman Qardh . Qardh bukan  transaksi  komersial,  maka  dana  yang  digunakan  untuk penyaluran  dana  ini  harus  berasal  dari  dana  sosial  juga  seperti  zakat, infaq,  shadaqah  (ZIS).  Jadi  pembiayaan qardh adalah  semata-mata produk  bank  yang  dalam  fungsinya  untuk  menjalankan  kegiatan sosial. 13

## D. TUJUAN DAN PRINSIP ANALISIS PEMBIAYAAN
Perbankaan  sebagai  lembaga  yang  melaksanakan  tiga  fungsi  utama, yakni  menerima  simpanan  uang,  meminjamkan  uang  dan  memberikan layanan  jasa  perbankan.  Di  dalam  sejarah  perekonomian  kaum  muslimin fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman rasulullah saw. Fungsi-fungsi tersebut  adalah  menerima  titipan  harta,  meminjamkan  uang  untuk keperluan  konsumsi  dan  keperluan  bisnis  serta  melakukan  pengiriman uang.
Tujuan utama dari pendirian bank Islam adalah untuk menyebarkan kesejahteraan  ekonomi  dengan  menerapkan  kerangka  Islam  dalam  sektor bisnis. Beberapa tujuan utama bank Islam yaitu:
1. Menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  keadilan,  kebersamaan  dan  pemerataan  kesejahteraan rakyat.
2. Menawarkan  jasa  keuangan:  bank  Islam  memegang  teguh  peraturan dan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan, dimana riba dan gharar  semuanya  merupakan  hal  yang  dilarang  dalam  Islam. Kepercayaannya  ditujukan  pada  pembiayaan  yang  berdasarkan pembagian  risiko  dan  berfokus  pada  aktivitas  yang  dilahalalkan. Fokusnya  adalah  menawarkan  transaksi  perbankan  berlandaskan
13 Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia, Konsep,  Produk  dan Implementasi Operasional Bank Syariah , (Jakarta, Djambatan, 2001), hlm. 218
prinsip  syariah  dan  menghindari  transaksi  perbankan  yang  berbasis bunga.
3. Menstabilkan nila uang: dalam Islam uang dianggap sebagai alat tukar dan  bukan  sebagai  komoditi/barang  bisa  dijual,  dimana  barang terdapat harga untuk setiap kegunaannya. Oleh karena itu sistem bebas riba  mengarah  pada  kestabilan  nilai  uang  dan  memudahkan pertukaran menjadi unit account yang dapat diandalkan.
4. Pengembangan ekonomi: Bank islam turut serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui produk-produknya seperti musyarakah, mudharabah dan  lain  sebagaainya.  Dimana  produk  tersebut  memiliki  perbedaan dengan  produk  konvensional,  yaitu  pembagian  keuntungan  maupun pembagian  resiko  antar  bank,  depositor  dan  pengusaha.  Hal  ini dibuktikan  dengan  penanaman  investasi  bank  kedalam  perusahaan milik  pengusaha  sehingga  jika  bisnis  berhasil  maka  perkembangan ekonomi niscaya juga akan maju.
5. Alokasi sumber daya secara optimal: Bank Islam mengoptimasi alokasi dari  sumber  daya  yang  langka  melalui  investasi  dari  sember  daya keuangan  menjadi  proyek-proyek  yang  dianggap  bisa  memberikan profit yang tinggi, yang dibolehkan secara agama dan menguntungkan secara ekonomi.
6. Keseimbangan  distribusi  terhadap  sumber  daya:  bank  Islam memastikan  adanya  keseimbangan  distribusi  dari  pendapatan  dan sumber  daya  diantara  pihak  yang  berpartisipasi  bank,  depositor, pengusaha sebagai contoh melalui pendekatan pembagian keuntungan.
7. Pendekatan  optimis: Profit  sharing mendorong  bank-bank  kepada proyek-proyek yang menghasilkan  keuntungan dalam jangka panjang termasuk  termasuk  jangka  pendek.  Ini  mengarahkan  bank  untuk melalukan  analisis  yang  tepat  sebelum  mengambil  proyek-proyek tersebut  dimana  yang  menjamin  keamanan  keduanya  bank  dan
investor  secara  keseluruhan.  Hasil  yang  tinggi  akan  didistribusikan kepada shareholders sehingga memaksimalkan keuntungan sosial dan membawa kesejahteraan ekonomi. 14
Analisis  pembiayaan  merupakan  langkah  penting  untuk  realisasi pembiayaan  di  bank  syariah.  Analisis  pembiayaan  dilakukan  oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah yang bertujuan untuk:
1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Tujuan  utama  dari  analisis  permohonan  pembiayaan  adalah memperoleh keyakinan apakah customer punya kemauan dan kemampuan memenuhi  kewajibannya  secara  tertib,  baik  pembayaran  pokok  pinjaman maupun  bagi  hasil  sesuai  dengan  kesepakatan  dengan  bank.  Dalam pemberian  pembiayaan  kepada  customer,  ada  resiko  yang  dihadapi  yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamnkan kepda customer . Oleh karena itu keadaan  dan  perkembangan  customer  harus  diikuti  secara  terus  menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.
Selain  merumuskan  tujuan  pembiayaan,  pengelola  pembiayaan  juga dapat melakukan beberapa pendekatan analisis pembiayaan diantaranya:
1. Pendekatan  jaminan,  artinya  bank  dalam  memberikan  pembiyaan selalu  memperhatikan  kuantitas  dan  kualitas  jaminan  yang  dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan  karakter,  artinya  bank  mencermati  secara  sungguh- sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan  kemampuan  pelunasan,  artinya  bank  menganalisis kemampuan  nasabah  untuk  melunasi  jumlah  pembiayaan  yang  telah diambil.
4. Pendekatan  studi  kelayakan,  artinya  bank  memperhatikan  kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam
14 Veithzal Rivai & Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 25
5. Pendekatan  fungsi-fungsi  bank,  artinya  bank  memperhatikan fungsinya  sebagai  lembaga intermediary keuangan,  yaitu  mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. 15
Selain  itu  dalam  pemberian  pembiayaan  kepada  seorang customer agar  dapat  dipertimbangkan  telebih  dahulu  harus  terpenuhi  persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C yakni:
1. Character
Character adalah  keadaan  watak/sifat  dari customer ,  baik  dalam kehidupan  pribadi  maupun  dalam  lingkungan  usaha.  Kegunaan  dari penilaian  terhadap  karakter  ini  adalah  untuk  mengetahui  sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
2. Capital
Capital adalah  jumlah  dana/modal  sendiri  yang  dimiliki  oleh  caloh mudharib.  Makin  besar  modal  sendiri  dalam  perusahaan,  tentu semakin  tinggi  kesungguhan  calon  mudharib  menjalankan  usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
3. Capacity
Capacity adalah  kemampuan  yang  dimiliki  calon  mudharib  dalam menjalankan  usahanya  guna  memperoleh  laba  yang  diharapkan. Kegunaan  dari  penilaian  ini  adalah  untuk  mengukur/mengetahui sampai  sejauh  mana  calon mudharib mampu  mengembalikan  atau melunasi  utang-utangnya  secara  tepat  waktu,  dari  hasil  usaha  yang diperolehnya.
4. Collateral
Collateral adalah  barang  yang  diserahkan  mudharib  sebagai  agunan terhadap  pembiayaan  yang  diterimanya. Collateral harus  dinilai  oleh bank  untuk  mengetahui  sejauh  mana  risiko  kewajiban  finansial mudharib  kepada  bank.  Penilaian  terhadap  agunan  ini  meliputi  jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.
5. Condition of Economy
Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan  budaya  yang  mempengaruhi  keadaan  perekonomian  yang
15 Muhammad, Manajemen Pembiayaan, hlm. 60
memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.
6. Constrain
Constrain adalah  batasan  dan  hambatan  yang  tidak  memungkinkan suau  bisnis  untuk  dilaksanakan  pada  tempat  tertentu,  misalnya pendirian  suatu  usaha  pompa  bensin  yang  di  sekitarnya  banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata. 16

## E. PROSEDUR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
Salah  satu  aspek  penting  dalam  perbankan  syariah  adalah  proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat  adalah  proses  pembiayaan  yang  berimplikasi  kepada  investasi  halal dan  baik  serta  mengahasilkan return sebagaimana  yang  diharapkan,  atau bahkan lebih. Pada perbankan syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai. 17
Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan  kegiatan  pembiayaan.  Setiap  pejabat  bank  yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang  sehat,  yang  meliputi  prosedur  persetujuan  pembiayaan,  prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. 18
Persetujuan  pembiayaan  kepada  setiap  nasabah  harus  dilakukan melalui  proses  penilaian  yang  objektif  terhadap  berbagai  aspek  yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya  sesuai  dengan  persyaratatan  dan  jangka  waktu  yang disepakati.
Persetujuan  pembiayaan  hanya  dilakukan  oleh  pejabat  yang mempunyai  wewenang  untuk  memutuskan  pembiayaan.  Keputusan pembiayaan harus didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang  sedang  dan  akan  dinikmati  pemohon  secara  bersamaan.  Besarnya
16 Veithzal  Rivai  &  Andria  Permata  Veithzal, Islamic  Fincial  Management ,  (Jakarta,  Rajawali Press, 2008), hlm. 352
17 Suhartono  Zulkifli, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta,  Zikrul  Hakim, 2003), hlm. 138
18 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah , (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006), hlm.
wewenang  setiap  pejabat  pemutus  atau  pemberi  persetujuan  pembiayaan harus dinyatakan secara tertulis dalam surat keputusan direksi. 19
1. Administrasi dan Proses Pembiayaan
Portofolio pembiayaan ( financing ) merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan.  Dengan  demikian  maka  pendapatan  bagi  hasil  atau keuntungan  jual  beli  yang  merupakan  instrumen  pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan. Kualitas  pembiayaan  sangat  berpengaruh  terhadap  efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga, agar  jangan  sampai  menjadi  pembiayaan  bermasalah,  yang  akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan tetapi lebih dari itu  dapat  menyebabkan  kerugian  bank  karena  tidak  terbayarnya kembali  dana  bank  yang  ditanamkan  dalam  pembiayaan  itu.  Faktor- faktor  penyebab  masalah  harus  dihilangkan,  dan  syarat-syarat  yang sempurna  merupakan  bagian  terpenting  dalam  Proses  pemberian pembiayaan.  Dengan  kata  lain,  prinsip  kehati-hatian  harus  menjadi perhatian utama dalam manajemen pembiayaan. 20
2. Unsur-unsur Administrasi Pembiayaan
Administrasi  dari  portofolio  pembiayaan  dapat  dibagi  menurut tujuan  dari  fungsi  manajemen  secara  umum,  yaitu  perencanaan, Pengorganisasian dan pengendalian. Perencanaan meliputi pertimbangan  risiko  dan  pendapatan,  serta  alokasi  pembiayaan. Pengorganisasian  menyangkut  pengaturan  pelaksanaan  rencana pencapaian  tujuan  melalui  penentuan  kebijakan  dan  proses,  termasuk pengadaan fungsi-fungsi pendukung dan kegiatan penyajian (realisasi) pembiayaan  melalui  struktur  organisasi.  Pengendalian  menyangkut Proses  keputusan,  pemantauan,  pembinaan  dan  pengawasan pembiyaan.
a. Perencanaan Pembiayaan
Suatu  perencanaan  yang  baik  dilakukan  melalui  berbagai Proses  kegiatan  yang  meliputi forecastin g, objective , policies , programes , dan budget .
19 Ibid
20 Ibid, hlm. 209

## 1) Forecasting
Forecasting adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, untuk  mencapai  sesuatu  yang  paling  mungkin  diperoleh  di masa  yang  akan  datang,  dengan  melakukan  penaksiran  dan perhitungan  yang  rasional  atas  fakta  yang  ada.  Fungsi perkiraan  adalah  untuk  memberi  informasi  sebagai  dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh manajemen bank  adalah  melakukan  analisis  terhadap  kondisi  (kekuatan dan  kelemahan  yang  dimiliki)  perusahaan  serta  situasi (peluang  dan  tantangan)  yang  dihadapinya  ( SWOT  analysis ), berdasarkan  data  informasi  yang  ada  ( existing  conditions ), internal  dan  eksternal  dalam  rangka  perumusan  kebijakan dasar.  Kondisi  internal  meliputi  potensi  dan  fasilitas  yang tersedia,  strukfur  aktiva,  posisi  dana-dana,  struktur pendapatan dan biaya. Sedangkan kondisi eksternal meliputi penelaahan situasi moneter, lokal dan internasional, peraturan perundang-undangan,  situasi  dan  kondisi  perdagangan nasional  dan  internasional,  situasi  persaingan  serta market share yang dikuasai oleh bank di wilayah operasinya.
2) Tujuan Pembiayaan
Langkah  kedua  adalah  merumuskan  tujuan  pembiayaan.
Tujuan  pembiayaan  merupakan  bagian  dari  tujuan  bank sebagai  perusahaan,  yaitu  memperoleh  keuntungan  bagi kesejahteraan stakesholders -nya.  Oleh  karena  itu  tujuan pembiayaan  harus  mendukung  visi,  misi  dan  strategi  usaha bank.  Tujuan  pembiayaan  harus  dirumuskan  dengan  jelas, realistis  dan  dapat  diketahui  oleh  semua  orang  yang  terlibat dalam  organisasi,  agar  mereka  dapat  berpartisipasi  dengan penuh kesadaraan.
3) Kebijakan Pembiayaan
Bidang  kegiatan  pembiayaan  yang  perlu  dirumuskan dalam  bentuk  kebijakan  dasar  ( basic  policies )  umumnya meliputi hal-hal berikut:
 Segmentasi Pembiayaan
Kebijakan  tentang  segmentasi  pembiayaan  merupakan salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan misi dan usaha pencapaian visi bank. Segmentasi pembiayaan dapat ditetapkan dalam bentuk pilihan sektor usaha nasabah ( line of business ) atau tipe nasabah ( size of business ).
Bank  harus  menetapkan  sektor  industri  dan  atau  tipe nasabah  yang  menjadi  sasaran  bagi  pemasaran  produk pembiayaannya.  Melalui  berbagai  pertimbangan,  bank dapat memutuskan untuk hanya melayani beberapa sektor industri  tertentu  saja  dan  tipe  usaha  kecil  dan  menengah saja, sedangkan usaha besar tidak. Dengan pertimbangannya sendiri bank lain juga dapat memutuskan  untuk  melayani  semua  sektor  usaha  dan semua  jenis  nasabah,  baik  usaha  besar,  usaha  menengah, usaha  kecil  maupun  perorangan.  Kebijakan.  Mengenai pilihan segmentasi pembiayaan berkaitan pula dengan jenis pembiayaan  yang  disediakan,  daerah  atau  wilayah pelayanan,  sistem  penyampai  an  ( deliaery  system ),  dan distribusi pembiayaan.  Jenis Pembiayaan yang Disediakan bagi Nasabah jenis  pembiayaan  yang  disediakan  oleh  bank  biasanya berkaitan erat dengan sektor ,usaha dan tipe nasabah yang ingin  dilayani    jenis  nasabah  tertentu  cukup  dilayani melalui  beberapa  jenis  pembiayaan  untuk  memperoleh barang  atau  modal  kerja  saja,  tetapi  nasabah  lain memerlukan  ienis  pembiayaan  lain  yang  lebih  terkait dengan  kombinasi  jasa  informasi  dan  pelayanan  bisnis perusahaan seperti trust and corporate services.
 Wilayah Pelayanan
Pertimbangan  wilayah  pelayanan  berkaitan  dengan Perencanaan  jaringan  kerja,  pembukaan  kantor-kantor cabang  dan  besar  kecilnya  kantor-kantor  cabang  tersebut. sentra-sentra ekonomi harus ditelaah terlebih dulu, seperti pertanian,  industri,  perdagangan  dan  sebagainya.  Hal  ini berkaitan  dengan  kebijakan  desentralisasi  manajemen  dan pendelegasian wewenang.
 Sistem Penyampaian ( Delivery System ) Produk & Jasa Bank
Kebijakan  ini  berkaitan  dengan  pola  perluasan  jangkauan pemasaran  dan  penyampaian  produk  dan  jasa  bank. Sebagian  bank  mengutamatan  penggunaan  jaringan organik  yang  dimilikinya  sendiri  seperti  kantor  cabang, kantor  kas,  dan  sebagainya.  Sebagian  bank  lain  memilih melakukan outsourcing dengan  menggunakan  agen-agen sebagai remarketer.  Distribusi Pembiayaan
Dalam  menerapkan  distribusi  aktiva  produktif  perlu disusun  kebijakan  alokasi  dana,  baik  menurut  sektor ekonomi’  sektor  industri,  maupun  daerah  atau  wilayah pemasaran.  Misalnya  sekian  Persen  untuk  pembiayaan sektor  industri  manufaktur,  sekian  Persen  untuk perdagangan, sekian Persen untuk real estate, sekian Persen untuk  investasi  dan  penyertaan,  termasuk  besarnya pembiayaan  maksimum  ( legal  lending  limit )  yang  dapat diberikan  kepada  setiap  nasabah,  baik  individu  maupun kelompok,  yang  dalam  hukum  perbankan  Indonesia dikenal  dengin  Batas  Maksimurn-Pemberian  Kredit (BMPK). 4) Programmes
Programmes adalah sederetan kegiatan yang dipaparkan untuk melaksanakan  policies.  Program  itu  merupakan  rencana kegiatan  ( action  plan )  yang  dinamis  yang  biasanya dilaksanakan secara bertahap, dan terikat dengan ruang ( place )
dan  waktu  ( time ).  Program  itu  harus  merupakan  suatu kesatuan yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi.

## 5) Budget
Budget  adalah  suatu  taksiran  atau  perkiraan  volume portofolio pembiayaan yang ingin dicapai selama kurun satu periode  anggaran,  termasuk  biaya  yang  dikeluarkan  dan pendapatan  yang  diharapkan  diperoleh  dimasa  yang  akan datang.  Perkiraan  tersebut  disusun  secara  terinci,  yang meliputi  besaran-besaran  yang  dianggarkan  terhadap  setiap
jenis  pembiayaan,  setiap  segmen,  setiap  wilayah  pemasaran dan  sebagainya.  Degaan  demikian, budget dinyatakan  dalam waktu,  uang,  material  dan  unit-unit  yang  malaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil yang diharapkan. 21

## F. ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN
Dalam  kegiatan  penyaluran  dana  bank  syariah  melakukan  investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip  penanaman  dana  atau  penyertaan,  dan  keuntungan  yang  akan diperoleh  bergantung  pada  kinerja  usaha  yang  menjadi  objek  penyertaan tersebut  sesuai  dengan  nisbah  bagi  hasil  yang  telah  diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna  membiayai  kebutuhan  nasabah  yang  memerlukannya  dan  layak memperolehnya.
Dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah terdapat aspek- aspek yang perlu diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak, aspek-aspek tersebut meliputi:
1. Evaluasi pasar dan pemasaran hasil produksi
Kemampuan  perusahaan  menciptakan  dana  untuk  mengembalikan pembiayaan  sangat  dipengaruhi  oleh  keberhasilan  pemasaran  hasil produksi  mereka.  Semakin  maju  dan  berhasil  pemasaran  hasil produksi, akan semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah  penjualan  dan  keuntungan  mereka.  Seorang  analisis  harus melihat aspek:
a. Internal,  strategi  pemasaran  perusahaan  dari  4P  ( marketing  Mix ) yaitu:
1) Products (produk yang dihasilkan perusahaan)
2) Place (strategi distribusi produk)
3) Price (strategi harga penjualan produk)
4) Promotion (strategi promosi produk)
b. Eksternal berupa:
1) Perkembangan kehidupan ekonomi umum
2) Perkembangan keadaan politik negara
21 Ibid, hlm.213
3) Perkembangan suasana persaingan pasar
4) Peraturan atau keputusan pemerintah
2. Evaluasi Manajemen perusahaan debitur
Manajemen  merupakan  faktor  produksi  yang  paling  menentukan dalam  memelihara  kelangsungan  dan  perkembangan  hidup perusahaan.  Beberapa  macam  kriteria  pokok  yang  dapat  digunakan oleh  bank  maupun  para  analisis  pembiayaan  untuk  menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola perusahaan antara lain:
a. Usia perusahaan
b. Kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinan teras
c. Kedudukan perusahaan dipasar
d. Kemampuan mengelola harta perusahaan
e. Kemampuan mengelola sumber daya manusia
f. Kemampuan memperoleh keuntungan.
3. Analisis kondisi keuangan
Seorang  analis  pembiayaan  mengevaluasi  kondisi  keuangan  calon debitur dengan tujuan:
a. Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
b. Struktur pendanaan operasional perusahaan
c. Kemampuan untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo
d. Efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau. 22
Selain  itu  juga  terdapak  aspek  lain  dalam  analisis  kelayakan pembiayaan diantaranya:
1. Aspek yuridis
Di  dalam  aspek  yuridis  diberikan  beberapa  batasan  untuk memudahkan  pelaksanaan  analisis,  yaitu  penelitian  yang  meliputi legalitas  pendirian  perusahaan  (badan  usaha),  legalitas  usaha, legalitas  pengajuan  permohonan  pembiayaan  dan  legalitas  barang- barang jaminan.
22 Muhammad, Manajemen Pembiayaan………., hlm. 62

## 2. Aspek pemasaran
Didalam penelitian aspek pemasaran, hal yang perlu diketahui adalah kemampuan  perusahaan  memasarkan  barang  produksi/jasa  hasil usahanya, baik yang sekarang maupun yang direncanakan.
3. Aspek manajemen dan organisasi.
Setiap  unit  usaha  memerlukan  pimpinan/manajer  yang  bertugas mengelola  usaha.  Persyaratan  yang  diperukan  bagi  seorang  manajer berbeda-beda  kendatipun  pada  dasarnya  sama,  yaitu  memiliki pengetahuan  dan  pengalaman  yang  memadai.  Pengetahuan  dapat diperoleh  dari  pendidikan  formal  maupun  non  formal,  sedangkan pengalaman dapat diperoleh dari praktik. Kombinasi yang baik antara pengetahuan dan keterampilan tersebut menjadikan kompetensi yang memadai.
4. Aspek teknis
Lingkup  aspek  teknis  dalam  analisis  pembiayaan  adalah  menilai apakah  barang  yang  diproduksi  customer  dapat  dibuat  dengan kualitas yang baik dan dengan biaya produksi yang rendah sehingga laku dijual dan menguntungkan.
5. Aspek keuangan
Aspek  finansial  ini  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  di  dalam analisis  permohonan  pembiayaan  meskipun  aspek-aspek  lain  juga sangat  menentukan.  Evaluasi  kondisi  keuangan  calon  debitur  dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan rugi laba perusahaan, anlalisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur.
6. Aspek jaminan
Salah  satu  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  rangka  pemberian pembiayaan  perbankan  adalah  penyerahan  jaminan  oleh  calon customer.  Jaminan  tersebut  beraneka  ragam  jenisnya.  Suatu  jaminan yang  diserahkan  calon  customer  dalam  rangka  pemberian pembiayaan  oleh  bank  harus  diteliti  dan  dinilai  dengan  secara  baik untuk mendapatkan nilai perkiraan yang wajar. Nilai perkiraan yang wajar ditetapkan untuk suatu jaminan dan akan merupakan pedoman untuk  mengukur  kewajarannya  terhadap  pemberian  pembiayaan yang  sedang  dipertimbangkan  apakah  sudah  cukup  memadai  atau
belum  memenuhi  persyaratan  nilai  jaminan  yang  ditetapkan  oleh lembaga keuangan.
7. Aspek sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) Perlu ditinjau dalam aspek ini adalah pengaruh perusahaan terhadap sosial  ekonomi  masyarakat  setempat pada  khususnya  dan  Indonesia pada  umumnya.  Adapun  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam aspek ini antara lain:
a. Kemungkinan penyerapan tenaga kerja
b. Apakah proyek tersebut dapat menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat  stempat.  Atau  sebaliknya  akan  mematikan  sektor- sektor usaha masyarakat setempat yang sudah ada saat ini.
c. Apakah  proyek  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  adat  istiadat dan agama masyarakat setempat.
d. Khusus mengenai analisis dampak lingkungan, harus diperhatikan peraturan/ketentuan  pemerintah  yang  berlaku  apakah  telah mempunyai izin AMDAL dari instansi yang berwenang. 23

## G. PENUTUP
Pembiayaan atau  financing ,  yaitu  pendanaan  yang  diberikan  oleh suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan  adalah  pendanaan  yang  dikeluarkan  untuk  mendukung investasi yang telah direncanakan
Tujuan  analisis  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pelaksana pembiayaan di bank syariah yaitu untuk:
1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
23 Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic……….. , hlm. 441
Aspek-aspek  yang  digunakan  dalam  analisis  kelayakan  pembiayaan diantaranya:
1. Aspek yuridis
2. Aspek pemasaran
3. Aspek manajemen dan organisasi.
4. Aspek teknis
5. Aspek keuangan
6. Aspek jaminan
7. Aspek sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan (AMDAL)

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta,  Gema Insani Press, 2001.
Arifin  Zainul, Dasar-dasar  Manajemen  Bank  Syariah ,  Jakarta,  Pustaka  Alvabet, 2006.
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
Ilyas  Rahmat, Kontrak  Pembiayaan  Murabahah  Dan  Musawamah ,  Jurnal  BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
___________, Konsep  Pembiayaan  Dalam  Perbankan  Syari’ah ,  Jurnal  Penelitian , Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
Karim  Adiwarman  A, Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  Jakarta,  PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
Muhammad, Model-model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah ,  Yogyakarta,  UII Press, 2009.
__________, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005.
Perwataatmadja Karnaen & Muhammad Syafi’I Antonio, Apa & Bagaimana Bank Islam , Yogyakarta, PT. Dana Bhakti  Prima Yasa, 1992.
Rahman  Afzalur, Doktrin  Ekonomi  Islam,  Jilid  4 ,  Yogyakarta,  PT.  Dana  Bhakti Wakaf, 1995.
Rivai Veithzal & Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Rivai Veithzal & Andria Permata Veithzal, Islamic Fincial Management , Jakarta,
Rajawali Press, 2008.
Saed  Abdullah, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah  Institut  Bankir  Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah , Jakarta, Djambatan, 2001.
Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Zulkifli  Suhartono, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta, Zikrul Hakim, 2003.