## Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan

## Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim
Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Email: firda17005@mail.unpad.ac.id

## Abstract
This article explains internal conflicts that take place in South Sudan and the efforts that have been made to resolve them by applying integrative negotiation approach. Since the establishment of the Republic of South Sudan in 2011, various inter- ethnic conflicts have erupted. The conflict escalated until civil war ensued. Since many violations of international law still disrupt the political life of South Sudan international community have tried to provide humanitarian assistance and seek negotiations. After many failed attempts, finally in 2018 an agreement was reached between the two rival parties, Kiir and Machar. This article analyzes that the key to this success was the implementation of integrative negotiations, namely a conflict resolution effort that can raise awareness for the parties in conflict so that it can lead to a peace agreement. Integrative negotiation suggests a solution of justice and a sense of mutual understanding between the parties involved so that it can achieve conflict resolution. The article uses qualitative methods by collecting data from literature, journals, and online news. The data is analyzed and triangulated as a form of data verification.
Keywords : civil war, integrative negotiation, internal conflict, South Sudan

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konflik internal yang terjadi di Sudan Selatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang

## Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim
terjadi dengan menggunakan pendekatan negosiasi integratif. Sejak berdirinya Republik Sudan Selatan tahun 2011, berbagai konflik antaretnis meletus dan semakin membesar hingga terjadi perang sipil. Berbagai macam pelanggaran hukum internasional pun masih mewarnai kehidupan politik Sudan Selatan, sehingga hal tersebut menarik perhatian dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mengupayakan negosiasi. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya pada tahun 2018 berhasil dijalin kesepakatan antara dua kubu yang bertikai, Kiir dan Merchai. Artikel ini menganalisis bahwa kunci keberhasilan tersebut adalah diterapkannya negosiasi integratif, yaitu sebuah upaya resolusi konflik yang dapat memunculkan kesadaran bagi pihak-pihak yang berkonflik sehingga hal tersebut dapat membawa pada perjanjian perdamaian. Negosiasi integratif menawarkan solusi bagi keadilan dan rasa saling memahami di antara pihak yang terlibat sehingga hal tersebut dapat mencapai resolusi konflik. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari literatur, jurnal, dan berita daring. Data tersebut dianalisis dan ditriangulasi sebagai bentuk verifikasi data.
Kata kunci: konflik internal, negosiasi integratif, perang sipil, Sudan Selatan.

## Pendahuluan
Konflik merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam hubungan internasional, konflik bahkan menjadi salah satu pembentuk pola interaksi antar aktor dalam sistem internasional. Herz (1950) dan Waltz (1959, 1979) mengatakan bahwa negara-negara terjebak dalam sistem internasional yang konfliktual. Hal ini disebabkan karena untuk bertahan hidup dalam sistem, negara akan cenderung untuk meningkatkan kemampuan diri sebagai bentuk persiapan dan pencegahan diri dari kemungkinan adanya serangan. Sebagai konsekuensinya, negara lain akan melihat ini sebagai ancaman sehingga akan melakukan hal yang sama. Akibatnya, negara-negara akan terus berada pada suatu kondisi yang disebut sebagai security dilemma.
Berbagai macam konflik di dunia, baik konflik antarnegara maupun konflik internal/domestik telah menemukan titik terang dan tergantikan oleh perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat berkat resolusi konflik yang diusahakan. Akan tetapi, tidak sedikit juga konflik-konflik yang saat ini sedang dan/atau masih berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya. Wilayah Afrika merupakan salah satu wilayah di
dunia yang tidak stabil karena banyaknya konflik yang terjadi, seperti kemiskinan, perebutan kekuasaan, dan konflik antarsuku. Salah satu wilayah yang terus didera konflik selama delapan tahun terakhir adalah Sudan Selatan.
Sudan Selatan adalah negara baru yang lahir pasca pemisahan wilayah dari Sudan bagian Utara pada tahun 2011. Negara ini terdiri dari puluhan suku yang mayoritasnya menganut agama Kristen atau sinkretisme antara Kristen dan kepercayaan tradisional Afrika. Namun demikian, hampir di semua suku-suku tersebut ada klan yang menganut agama Islam. Bahasa dan budaya yang digunakan oleh mayoritas populasi negara ini adalah bahasa dan budaya Arab. Sejak tahun 2011, pemerintah Sudan Selatan berusaha mengganti bahasa nasional dengan bahasa Inggris, namun hal ini sulit dilakukan karena bahasa dan budaya Arab sudah berakar di tengah masyarakat. Buku-buku, surat kabar, dan berbagai konten kreatif yang beredar di Sudan Selatan masih banyak yang menggunakan bahasa Arab. Pada Maret 2018, Sudan Selatan mengajukan keanggotaan dalam Liga Arab namun ditolak dengan alasan bahasa Arab tidak dijadikan bahasa resmi negara itu. Namun alasan ini tidak konsisten dengan keanggotaan  Somalia dan Djibouti di Liga Arab padahal masyarakat di kedua negara itu tidak menggunakan bahasa Arab (El Menawy, 2018).
Sudan Selatan dideklarasikan pada tanggal 9 Juli 2011 dan pada tanggal 14 Juli 2011, Majelis Umum PBB mengakui Sudan Selatan sebagai anggota PBB ke- 193. Salva Kiir, pemimpin suku Dinka, dilantik sebagai Presiden Sudan Selatan, sedangkan Riek Machar dari suku Nuer diangkat sebagai wakil presiden. Namun di antara keduanya muncul perseteruan dan berujung pada pemecatan Riek Machar oleh Presiden Kiir. Suku-suku pendukung kedua tokoh ini kemudian saling berperang hingga lima tahun dan mengakibatkan kematian lebih dari 50.000 orang dan membuat seperempat dari rakyat Sudan Selatan menjadi pengungsi. Akibat adanya konflik ini, ekonomi Sudan Selatan mengalami kehancuran. Pada September 2018, ditandatangani perjanjian damai yang berisi gencatan senjata. Riek Machar pun dibawa kembali sebagai wakil presiden, setelah berada di pengasingan sejak 2013 (Haijing&Yuhan, 2019).
Fenomena di Sudan Selatan saat ini telah menjadi perhatian dunia internasional. Berbagai riset mengenai konflik di kawasan ini telah dilakukan sebelumnya, antara lain Blanchard (2016), Knopf (2016), dan Dessalegn (2017), yang membantu penulis dalam memahami penyebab dan konsekuensi konflik Sudan Selatan. Dalam artikel ini, penulis menganalisis sebab-sebab konflik dengan menggunakan Teori Konflik Berkelanjutan ( protracted social conflict ) dari Edward Azar (1990). Dalam literatur lain, Ryan (1995) menyebutkan bahwa konflik yang berkelanjutan diartikan juga sebagai

## Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim
konflik etnis yang tak kunjung selesai. Kuntzelman (2013) menjelaskan mengenai solusi-solusi yang dilakukan oleh aktor internasional. Data-data yang tertera dalam tulisan ini penulis jadikan sebagai salah satu referensi, terutama dari tiga pemikir yang terakhir tersebut, yang memberikan suatu pemahaman bahwa konflik sosial yang berkepanjangan yang biasanya berlatar etnis menjadi suatu konflik yang mengancam perdamaian dan mewarnai dunia pasca berakhirnya Perang Dingin. Selanjutnya, penulis menggunakan konsep negosiasi integratif dalam menganalisis kegagalan dan keberhasilan upaya negosiasi yang dijalin dalam mencapai resolusi konflik di Sudan Selatan.

## Konflik Internal dan Resolusi Konflik
Wallensteen (2002) menjelaskan bahwa konflik adalah situasi sosial yang disebabkan karena dua atau lebih aktor memperebutkan sumber daya langka yang sama pada waktu serentak. Menurutnya, ada tiga komponen yang mendukung terjadinya konflik yaitu tindakan, inkompatibilitas, dan aktor. Tindakan merupakan hal yang menandakan adanya konflik, meskipun tidak semua ketiadaan tindakan berarti berakhirnya konflik seperti yang terjadi ketika gencatan senjata dimulai. Gencatan senjata, meskipun menghentikan tindakan yang mendukung konflik, sifatnya hanya sementara dan masih ada kemungkinan konflik kembali memanas yang memicu adanya tindakan selanjutnya. Oleh karena itu, definisi konflik dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan komponen inkompatibilitas. Adanya ketidakcocokan antara kedua belah pihak atau lebih yang berusaha memperoleh sumber daya yang sama memicu terjadinya kelangkaan sumber daya dan melahirkan tindakan yang mengarah pada konflik. Ketika para pihak yang terlibat dalam konflik menyesuaikan tuntutan mereka dan kelangkaan sumber daya ini tidak lagi terjadi, maka konflik selesai.
Konflik manifes atau konflik yang nyata harus memenuhi dua komponen, yaitu tindakan dan inkompatibilitas. Jika tidak ada tindakan meskipun ada ketidakcocokan, hal itu disebut dengan konflik laten atau konflik yang tersembunyi. Selain dua komponen tersebut, aktor merupakan dasar untuk terjadinya konflik. Pemahaman para aktor tentang peran mereka dan sumber daya mereka merupakan hal yang penting dalam analisis konflik. Pemahaman mereka akan pentingnya kebutuhan untuk bertahan hidup mengakibatkan tertanamnya konflik dalam sistem. Oleh karena itu, komponen aktor juga menjadi poin penting dalam konflik.
Selain definisi yang dipaparkan oleh Wallensteen tersebut, konflik juga didefinisikan sebagai perebutan nilai-nilai dan klaim atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka (Boulding, 1962). Diez, Stetter, dan Albert (2006) juga mendeskripsikan konflik sebagai perjuangan di antara orang-orang yang memiliki kebutuhan, ide, nilai, kepercayaan, atau tujuan yang berlawanan sehingga dapat terindikasi bahwa konflik mencakup inkompatibilitas posisi subjek. Definisi ini tidak berarti bahwa konflik selalu dicirikan dengan kekerasan, namun kemungkinan konflik meningkat dan menuju adanya tindakan kekerasan sejatinya ada. Selain itu, konflik juga dapat mengarah kepada dampak positif jika ketidaksesuaian antar pihak sudah teratasi misalnya dicirikan dengan terbentuknya organisasi sosial-politik yang baru.
Konflik dapat dibedakan menjadi tiga, konflik antarnegara ( interstate conflict atau international conflict), konflik yang berhubungan dengan pembentukan negara ( state formation conflict ) dan konflik internal/domestik ( internal/intra-state conflict ) (Wallensteen, 2012). Seperti namanya, konflik antarnegara melibatkan dua atau lebih negara yang tergabung dalam sistem internasional. Wallensteen (1981, 1994) memaparkan bahwa konflik antarnegara dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu berdasarkan faktor Geopolitik, Realpolitik, Idealpolitik, dan Kapitalpolitik.
Wallensteen (2012) juga menjelaskan bahwa dari ketiga jenis konflik tersebut, konflik internal dan konflik antarnegara merupakan konflik yang paling sering terjadi. Perbedaan yang mencolok dari kedua konflik tersebut terletak pada aktor yang berperan dalam menangani masalah. Konflik antarnegara dapat ditangani dengan bantuan institusi internasional, misalnya PBB dan Mahkamah Internasional, sedangkan konflik internal merupakan masalah dalam negeri sehingga berada di luar urusan internasional. Akan tetapi, meskipun konflik internal merupakan tanggung jawab domestik, namun hal ini dapat menjadi urusan internasional ketika negara meminta bantuan internasional untuk melakukan intervensi. Perbedaan ini masih sesuai hingga Perang Dingin berlangsung, dimana jumlah konflik internal semakin meningkat dan menimbulkan banyak korban jiwa. Adanya argumen mengenai humanitarian intervention atau intervensi kemanusiaan yang bisa dilakukan oleh dunia internasional mulai naik ke permukaan dan diterapkan, misalnya dengan dijatuhkannya bom oleh NATO di Yugoslavia ketika terjadi krisis Kosovo pada tahun 1999.
Edward Azar (1990) dalam teorinya yang disebut dengan Konflik Sosial Berkepanjangan ( Protracted Sosial Conflict) menjelaskan mengenai interaksi yang bermusuhan di antara kelompok-kelompok komunal yang berdasarkan kebencian
rasial, agama, etnis, dan budaya dalam waktu yang cukup lama diikuti dengan pecahnya kekerasan sporadis. Perpecahan ini disebabkan oleh frustrasi mereka akan kebutuhan hidup, di antaranya yaitu kebutuhan akan keamanan, pengakuan, penerimaan, akses ke lembaga-lembaga politik, dan aktivitas ekonomi. Senada dengan Azar, Ryan (1995) memberikan pandangan lain bahwa konflik yang berlatar etnis terjadi karena kondisi lingkungan internasional ikut mendorong terjadinya konflik di negara-negara berciri multietnis. Ryan (1995) dan Kuntzelman (2013) menekankan adanya aktor independen yang dapat menjadi media resolusi konflik. Azar juga mendeskripsikan bahwa ada empat prasyarat sebagai sumber terjadinya konflik internal ini, yaitu communal content, deprivation of human needs, governance and the State’s role, dan international linkages.
Communal content dijelaskan sebagai adanya penciptaan identitas kelompok komunal oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berkepanjangan. Sumber kekerasan diindikasikan sebagai hasil dari disartikulasi antara negara dengan masyarakat. Individu-individu cenderung untuk mencari stabilitas ke kelompok- kelompok komunal, dibandingkan kepada negara. Pemisahan identitas ini disebabkan karena adanya pemaksaan gagasan artifisial dari negara-negara Eropa akan kewarganegaraan teritorial ke kelompok-kelompok komunal ini. Negara juga cenderung tidak mengakui dan bahkan melakukan alienasi terhadap kelompok tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya perlawanan oleh kelompok-kelompok ini terhadap negara.
Konflik internal terjadi akibat hilangnya pemenuhan kebutuhan manusia ( deprivation of human needs). Kebutuhan dasar manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan lagi karena hal ini dapat memicu terjadinya tindakan untuk perubahan struktural dalam masyarakat. Tindakan yang dipicu oleh hal itu dapat berupa konflik yang mengarah kepada kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan bagi semua populasi secara menyeluruh oleh pemerintah.
Wewenang pemerintah memang untuk memerintah dan berhak untuk menggunakan kekuatan untuk mengatur, melindungi, dan menyediakan kebutuhan dasar bagi warga negaranya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang cukup besar dari adanya kepuasan ataupun ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok minoritas dan kelompok identitas. Ketika pemerintah di suatu negara cenderung tidak kompeten, parokial, dan otoriter gagal menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya, dapat menjadi penyebab terjadinya konfik sosial yang berkepanjangan. Pemerintah seharusnya tidak memihak dan bias terhadap
siapapun karena ketika ini terjadi, ketika pemerintah didominasi oleh kelompok identitas tertentu dan mengabaikan yang lainnya, akan memunculkan adanya “krisis legitimasi” dalam pemerintahan, yang juga dapat memicu terjadinya korupsi. Gagalnya pemerintah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik internal di suatu negara.
Selain ketiga prasyarat tersebut, hubungan negara dengan sistem internasional juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik internal. Adanya ketergantungan negara terhadap sistem ekonomi-politik global yang membuat pemerintah cenderung membuat kebijakan yang memihak pihak asing ketimbang rakyatnya menyebabkan terjadinya konflik internal. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik yang dengan kata lain merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup oleh negara, konflik cenderung dapat terjadi.
Dalam rangka menghentikan konflik, dilakukan berbagai upaya agar tercapai resolusi konflik. Resolusi konflik dapat didefinisikan sebagai situasi ketika pihak- pihak yang terlibat dalam konflik menyepakati perjanjian untuk menyelesaikan konflik (ketidaksesuaian kepentingan), menerima keberadaan masing-masing, dan menghentikan tindakan-tindakan yang merugikan satu sama lain (Wallensteen, 2012).
Untuk melakukan analisis resolusi konflik, diperlukan adanya pendekatan- pendekatan tertentu yang menekankan pada: 1) dinamika konflik; 2) berbasis kebutuhan; dan 3) perhitungan strategis. Dalam pendekatan dinamika konflik, konflik dilihat sebagai fenomena yang dinamis, dimana satu aktor melakukan aksi sebagai respon dari tindakan yang dilakukan oleh aktor yang lain, yang terus meningkat ke tindakan-tindakan selanjutnya sehingga sulit untuk menentukan pihak mana yang lebih bersalah.
Pendekatan berbasis kebutuhan dijelaskan oleh Coser (1956) dimana ia menekankan pada penyebab dari terjadinya konflik, yaitu adanya frustrasi dari masyarakat akan permintaan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena adanya keputusasaan akibat tidak adanya saluran lain untuk menyalurkan kemarahan mereka selain melalui tindakan tersebut. Pendekatan kategori ini dapat pula mengacu pada Teori Konflik Sosial Berkepanjangan milik Edward Azar yang telah dijelaskan sebelumnya.
Pendekatan yang berbasis perhitungan rasional melihat manusia memiliki rasionalitas dalam bertindak, menilai sesuatu, membuat keputusan, dan lain-lain. Konflik terjadi akibat rasionalitas dari masing-masing pihak dalam mengambil
tindakan. Oleh karena itu, resolusi konflik juga dapat terjadi dengan memanfaatkan rasionalitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak (Wallensteen, 2012). Wallensteen juga menjelaskan bahwa pendekatan ini dibandingkan kedua pendekatan lainnya membuka kesempatan bagi dunia luar (internasional) untuk memengaruhi para pihak dalam resolusi konflik. Hal ini  dilakukan melalui “hadiah dan hukuman”. Hadiah dapat diberikan berupa bantuan tertentu dengan syarat pihak-pihak utama harus mengakhiri perang. Sebaliknya, sanksi dapat diterapkan untuk pihak-pihak yang menolak dilakukannya negosiasi atau melanggar hal tertentu dengan diberikan sanksi ekonomi misalnya pemutusan hubungan istimewa dalam perdagangan, pengurangan bantuan, boikot, dan lain sebagainya. Pihak luar ini juga dapat bertindak sebagai mediator dalam resolusi konflik.
Dalam artikel ini, penulis menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan dan perhitungan strategis menjadi sesuatu yang inheren dalam negosiasi integratif sehingga dua pendekatan ini tidak akan dapat dilepaskan dari pembahasan tulisan ini.
Dalam resolusi konflik, ada tujuh mekanisme yang dapat dilakukan. Wallensteen (2012) menjelaskan bahwa yang pertama adalah shift its priorities yaitu satu pihak mengubah prioritasnya sehingga mempengaruhi pihak B dan resolusi dapat terjadi. Pergeseran prioritas ini dapat disebabkan karena adanya perubahan kepemimpinan, perubahan hubungan kekuatan besar, dan krisis ekonomi. Mekanisme kedua adalah dengan melakukan pembagian sumber daya secara sama. Hal ini dilakukan karena tidak ada pihak yang mau mengubah tujuannya. Horse-trading, mekanisme ketiga , dilakukan dengan cara memberikan masing-masing pihak 100% tuntutannya yang berbeda. Misalnya, dalam perebutan wilayah, pihak A mendapatkan area 1 secara utuh dan B mendapatkan area 2 tanpa melalui pembagian yang setara. Dalam perebutan posisi power politik contoh lainnya, pihak A memberikan dukungan tertentu kepada pihak B dan mendapatkan dukungan yang sesuai dari B dalam hal yang lain. Mekanisme keempat yaitu shared-control memungkinkan adanya kontrol bersama oleh pihak-pihak yang terlibat atas sumber daya yang diperebutkan. Mekanisme ini dalam ranah internasional dapat menciptakan adanya integrasi regional misalnya pada kasus perebutan air di sungai yang sama dan untuk ranah domestik, mekanisme shared-control dapat mengintegrasikan masyarakat yang terfragmentasi. Kelima , leave control to somebody else atau memberikan kontrol atas sumber daya kepada pihak ketiga. Hal ini bentuknya bisa berupa perwalian atau pun protektorat. Cara keenam dapat dilakukan dengan arbitrasi, atau prosedur hukum lainnya. Mekanisme ini berbasis netralitas dan memperhitungkan sejarah. Untuk
mencapai hasil, pihak-pihak yang terlibat konflik harus diberikan kesempatan yang adil untuk memberikan pandangan mereka. Hasil akhir akan tercapai jika semua pihak melakukan ini dan mendapatkan keadilan menurut porsinya masing-masing. Ketujuh , konflik dapat dibiarkan berakhir dengan begitu saja ( left to later or even to oblivion ) tanpa adanya mekanisme khusus yang dilakukan baik oleh pihak terkait ataupun dengan bantuan pihak lain.

## Negosiasi Integratif
Salah satu cara dalam penyelesaian konflik adalah melalui negosiasi di antara pihak-pihak yang berselisih. Lopez-Fresno, dkk (2018) mengutip definisi negosiasi oleh Llamazares (2011) sebagai proses yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sebagai bentuk komunikasi untuk mencapai kepentingan bersama dengan cara mengedepankan kepentingan dan mengurangi perbedaan. Ada dua macam pendekatan yang dapat dilakukan dalam negosiasi, yaitu pendekatan distributif dan pendekatan integratif. Negosiasi distributif menggunakan zero-sum game , dimana ada salah satu pihak yang harus merelakan kepentingannya sehingga menciptakan adanya iklim konfrontasi. Sebaliknya, negosiasi integratif mementingkan terselesainya solusi dengan memerhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Masing-masing pihak selain vokal dalam memperjuangkan kepentingannya, juga mempertimbangkan kepentingan pihak yang lain. Dalam mencapai solusi, para pihak harus memahami situasi dan mengidentifikasi kepentingan masing-masing. Untuk itu, dalam negosiasi integratif diperlukan adanya kepercayaan, kerjasama, dan arus informasi yang lancar di antara para pihak (Hames, 2012). Negosiasi integratif menekankan pada adanya pemahaman masing-masing pihak yang merasa menjadi kontributor dalam negosiasi, bukan sebagai pesaing dari pihak lainnya (Llamazares & Nieto, 2011). Non-zero-sum game yang dipraktikkan dalam negosiasi integratif dapat tercapai dengan adanya norma-norma yang mengikat para pihak. Adanya norma tersebut berdasarkan kesepahaman bersama akan kepentingan masing-masing yang dapat diselesaikan secara bersama tanpa merugikan siapapun (Bigoness, 1984).
Hames (2012) menjelaskan bahwa ada tiga jenis solusi yang dapat dihasilkan dari negosiasi integratif, yaitu bridging solution, logrolling, dan nonspecific compensation and cutting the cost of compliance. Opsi solusi pertama yaitu bridging solution dapat dilakukan dengan cara mengambil jalan tengah yang dapat memenuhi aspirasi kedua belah pihak. Hames menggambarkannya dengan menggunakan pengusaha (A) dan konsumen (B) yang sedang melakukan tawar-menawar harga, dimana A sangat optimis dengan prospek perusahaan sedangkan B pesimis dengan arus

## Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim
kasnya di masa yang akan datang. Bridging solution dihasilkan dengan mengambil harga yang diinginkan oleh B saat ini, yang mana tidak sesuai dengan keinginan A sekarang, namun dengan syarat harga akan menyesuaikan progres yang dihasilkan oleh perusahaan. Solusi logrolling hampir mirip dengan bridging solution namun melibatkan dua isu dengan prioritas masing-masing pihak yang berbeda. Misalnya, C dan D akan pergi menonton film di bioskop dan setelahnya makan bersama di restoran. C menginginkan untuk makan di restoran X tapi ia tidak memiliki opsi film yang ingin dia tonton saat itu. Kebalikannya, ada satu film yang ingin ditonton oleh D namun ia tidak begitu memedulikan akan makan apa di restoran mana. Dari kedua permasalahan tersebut, diambil solusi logrolling yaitu C dan D akan makan di restoran yang C inginkan dan menonton film rekomendasi D. Solusi ketiga, nonspecific compensation and cutting the cost of compliance melibatkan adanya pertukaran kepentingan dengan adanya kompensasi oleh pihak yang ‘menang’ kepada yang ‘kalah’. Contohnya, A diberikan tugas untuk menjadi pelatih karyawan tanpa diberikan upah berupa uang. Akan tetapi, A tetap melakukan pekerjaannya seiring diberikannya kompensasi oleh kampusnya berupa tiket menonton acara olahraga dan konser yang dia inginkan. Kompensasi yang diberikan menjadi solusi dan memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Ini yang disebut dengan nonspecific compensation. Mirip dengan ini, ada pula yang disebut dengan cutting the cost of compliance yaitu kompensasi yang diberikan untuk mengurangi ‘kepatuhan’ pihak. Ketiga opsi solusi tersebut hanya akan dicapai jika kedua pihak atau lebih yang berkonflik memahami posisinya masing-masing dan setuju untuk menetapkannya.

## Akar Masalah dalam Konflik Internal di Sudan Selatan
Hanya sebulan setelah dideklarasikannya Republik Sudan Selatan, konflik sipil sudah pecah di negara bagian Jonglei ketika etnis Murle menyerang pemukiman etnis Lou Nuer dan menewaskan 600 orang serta melukai 985 orang lainnya. Motif serangan ini adalah perebutan sumber daya yaitu ternak, akibat kemiskinan yang meluas di wilayah Sudan Selatan secara umum dan Jonglei secara khusus (BBC, 2011). Konflik terus berlanjut dan pada Januari 2012, sekitar 6000 petempur dari suku Lou Nuer menyerang kota Pibor, menyebabkan 100.000 warga melarikan diri dan pemerintah mengumumkan kondisi ‘bencana’. Menurut PBB, selama 2011, jumlah penduduk Sudan Selatan yang harus mengungsi akibat konflik internal mencapai 350.000 orang (BBC, 2012). Konflik kekerasan terus berlanjut, terutama antara tentara melawan milisi-milisi pemberontak. Penyebab konflik yang semula adalah perebutan hewan ternak melebar ke berbagai aspek, termasuk perebutan
sumber minyak. Hingga akhirnya pada Desember 2013 meledak perang sipil antara kubu pendukung Presiden Salva Kiir melawan kubu pro-Riek Machar.
Hal ini dipicu oleh perombakan kabinet oleh Presiden Salva Kiir pada bulan Juli termasuk memecat wakilnya, Riek Machar. Machar dan beberapa orang lainnya dalam kabinet dituduh oleh Presiden Kiir telah merencanakan kudeta militer. Machar membantah adanya rencana tersebut dan memilih untuk memisahkan diri dari partai SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) dan memimpin faksi baru yaitu SPLM/A in Opposition atau SPLM/A-IO (Sudan People’s Liberation Movement/ Army-in Opposition). Seminggu setelahnya, di bawah tuduhan perencanaan kudeta tersebut, sebelas orang anggota elit SPLM/A-IO, termasuk mantan ketua SPLA (Sudan People’s Liberation Army), ditahan. Penahanan ini melahirkan perang sipil antara kelompok oposisi dengan pemerintah. Bahkan, beberapa komandan SPLA membelot dan bergabung dalam pemberontakan (Dessalegn, 2017).
Konflik antara pemerintah dan kelompok oposisi tidak hanya mengikat di antara kedua pihak tersebut melainkan juga melibatkan etnis-etnis tertentu. Ratusan orang dari suku pendukung Machar di Juba diserang dan menjadi pertanda perang sipil dimulai. Setelah serangan ini, serangan balasan dilakukan oleh kelompok Nuer kepada suku pendukung Presiden Kiir, yaitu suku Dinka. Serangan-serangan terus pecah dan mengakibatkan perpindahan massal warga sipil yang harus mencari perlindungan (Blanchard, 2016). Kekerasan yang terjadi pasca tuduhan terhadap Machar semakin meluas hingga ke tujuh dari sepuluh wilayah bagian di Sudan Selatan. International Crisis Group pada tahun 2014 merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa jumlah kematian sejak kekerasan yang terjadi bulan Desember 2013 itu mencapai lebih dari 10.000 jiwa dan lebih dari 1.000.000 orang telah pindah mengungsi (Kuntzelman, 2013).
Pada 8 Mei 2014, United Nations Mission in Sudan (UNMISS) merilis sebuah laporan yang berjudul Conflict in South Sudan: A Human Rights Report. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan menyatakan bahwa Sudan Selatan sudah mencapai Tingkat 3 dalam Humanitarian System-Wide Emergency Response, tingkat tertinggi dari kondisi darurat yang ada. Komisi Hak Asasi Manusia juga menemukan bahwa kedua pihak yang terkait konflik sama-sama melakukan pelanggaran hak asasi manusia (UNMISS, 2014).
Akar masalah dalam konflik internal di Sudan Selatan ini dapat dibagi dalam 3 kategorisasi berikut ini.

## Firda Rosyana RA, Windy Dermawan, Akim

## a.  Konten Komunal
Etnisitas di Afrika secara umum dan di Sudan Selatan secara khusus merupakan faktor penggerak sosial-politik sehingga dapat mendorong ketidakstabilan baik sosial maupun politik. Akibatnya, ketika terjadi gangguan politik, hal ini dapat menyebabkan adanya perebutan kekuasaan di antara masyarakat Sudan Selatan. Isu etnis dan politik seringkali berkaitan atau bahkan cenderung tumpang tindih satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan, dimana isu politik yaitu perebutan kekuasaan antara Presiden Kiir dan mantan Wakil Presiden Machar bercampur dengan identitas yang terlekat pada keduanya, yaitu etnis Dinka dan Nuer (Dessalegn, 2017).

## b.  Perampasan terhadap Kebutuhan Dasar
Masalah hak-hak atas tanah menjadi salah satu penyebab utama konflik internal di Sudan Selatan. Leonardi (2011) mengemukakan bahwa diperlukan peraturan mengenai kepemilikan tanah dan alokasi tanah sebagai salah satu penentu keberhasilan proses perdamaian. Perebutan tanah ini biasanya terjadi ketika banyak rumah atau tanah yang ditinggalkan selama perang berlangsung dan ketika orang-orang ini kembali ke tempatnya, rumah atau tanah tersebut sudah ditempati oleh orang lain. Akhirnya, hal ini dapat menimbulkan konflik baru antarwarga. Masalah ini tidak dibahas dalam Comprehensive Peace Agreement , padahal menjadi salah satu urgensi yang perlu disoroti (Kuntzelman, 2013). Selain perebutan tanah, masalah minyak juga menjadi salah satu penyebab konflik terjadi. Sudan Selatan telah menjadi salah satu negara yang paling bergantung pada minyak dimana 80% Produk Domestik Bruto (PDB)-nya yang berasal dari minyak. Akan tetapi, pendapatan ini tidak digunakan untuk kepentingan rakyat, misalnya dengan membangun infrastruktur. Alih-alih melakukan itu, pemerintah justru mengalirkan dana untuk kepentingan militer (Dessalegn, 2017).

## c.  Pemerintahan dan Peran Negara
Pemerintahan Sudan Selatan yang baru berdiri dengan segera melakukan kleptokrasi (mengambil pajak dan keuangan dari masyarakat untuk memperkaya diri dan kelompoknya). Para elit juga melakukan korupsi. Pada tahun 2013, 75 menteri dan pejabat dituduh oleh Presiden Kiir telah menggelapkan uang sebesar $ 4 miliar. Sebanyak 1,5% dari total dana tersebut berhasil dikembalikan secara paksa, namun dari jumlah tersebut hanya sedikit yang diinvestasikan kembali ke dalam negara (Kuntzelman, 2013). Knopf (2016) juga menyatakan
bahwa sejak 2005, para pemimpin negara di Sudan Selatan telah menggunakan puluhan miliar dolar secara ilegal dari pendapatan minyak. Tentu saja, hal ini sangat merugikan negara dan membuat bangkrut perekonomian di Sudan Selatan. Selain korupsi, sejak adanya tuduhan rencana kudeta politik yang dibuat mantan wakil presiden Machar, Presiden Kiir dituduh balik telah menjadi semakin diktator. Hal ini menyulut emosi dari kelompok oposisi dan membuat mereka melakukan pemberontakan tersebut (Blanchard, 2016).

## Dampak Konflik di Sudan Selatan
Ketiga akar permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan dampak sangat buruk bagi kehidupan sebagian besar masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam aspek ekonomi, ketika akar masalah tersebut mengakibatkan buruknya kondisi perekonomian Sudan Selatan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya diversifikasi ekonomi karena semata-mata mengandalkan minyak. Sebagai respon, pemerintah Sudan juga mengambil utang luar negeri yang jumlahnya sangat tinggi dan hal ini pun semakin memperburuk perekonomian negara tersebut. Selama perang sipil terjadi, mata uang Sudan Selatan mengalami devaluasi yang sangat tinggi sehingga rakyat sipil menggunakan alat tukar selain uang karena uang yang dirilis negara tidak berharga lagi. Akibatnya, pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan dari sehingga hubungan antara pemerintah dan rakyat semakin memburuk (Kuntzelman, 2013).
Sejalan dengan Teori Konflik Sosial Berkepanjangan, ketika kondisi ekonomi memburuk, korupsi dan kleptokrasi merajalela, alih-alih menggantungkan diri kepada negara, rakyat lebih percaya kepada kelompok-kelompok komunalnya (berbasis kesukuan) dan hal ini membuat konflik di Sudan Selatan semakin sulit diatasi. Protes dan frustasi masyarakat kepada negara menjadi tumpang tindih dengan kebencian antaretnis dan diperburuh dengan pecahnya aksi-aksi kekerasan sporadis.
Organisasi CFR (Council on Foreign Relations) menyebutkan bahwa sepanjang konflik ini, hampir empat juta orang telah terlantar dan mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke negara-negara tetangga (CFR, 2018). Jumlah tersebut menjadikan Sudan Selatan sebagai negara dengan populasi pengungsi terbanyak ketiga setelah Suriah dan Afghanistan, dengan jumlah pengungsi internal sebanyak 1,8 juta dan pengungsi di luar negeri sebanyak 2,5 juta jiwa (Grady, 2018).
Berikut ini bagan yang menunjukkan jumlah pengungsi di Sudan Selatan.

## Sumber: Washington Post
PBB menyatakan bahwa sejak perang sipil berlangsung, setidaknya 50.000 orang telah terbunuh. Selain pembunuhan, telah terjadi penculikan, penggusuran warga sipil, dan penghancuran rumah-rumah baik oleh kubu pemerintah maupun oposisi (Nichols & Charbonneau, 2016). Sebanyak 1,25 juta orang dinyatakan berada pada ambang kelaparan menurut analisis keamanan dan pangan yang dilakukan oleh PBB dan Biro Statistik Nasional Sudan Selatan (Mednick, 2018).
Sejak terjadinya perang sipil ini, telah terjadi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan hukum internasional tentang hak asasi manusia, yang mencakup banyak tindakan, misalnya serangan terhadap warga sipil, pemerkosaan, penculikan, penghilangan paksa, dan masih banyak lagi. Rusaknya infrastruktur seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan komunikasi serta hilangnya aset swasta serta investasi luar negeri semakin memperparah perekonomian di negara tersebut. Penurunan produktivitas juga turut mendorong degradasi perekonomian ini. Sulitnya akses terhadap lapangan kerja menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kejahatan di sana. Selain dampak ekonomi yang dapat dilihat secara nyata, orang-orang di Sudan Selatan juga mengalami krisis sosial dimana mereka menjadi saling tidak percaya antar kelompok etnis serta dengan pemerintah (Dessalegn, 2017).

## Peran Komunitas Internasional dan Upaya Negosiasi
Bantuan kemanusiaan telah disalurkan oleh komunitas internasional termasuk negara-negara sebagai respons dari adanya konflik internal di Sudan Selatan. Bantuan dana yang diberikan melalui South Sudan Humanitarian Response Plan
(SSHRP) telah mencapai 9,5 miliar Dollar AS. Bantuan tersebut masih terus diperlukan oleh Sudan Selatan, mengingat banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi akibat rusaknya berbagai aspek di sana (Yayboke, 2018).
Selain bantuan kemanusiaan, berbagai upaya penyelesaian konflik telah diusahakan oleh dunia internasional. PBB dengan bantuan negara-negara anggota telah banyak turun ke lapangan untuk memberikan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mencegah dan mengurangi tensi konflik. Untuk mengawasi Sudan Selatan di awal masa pembentukannya sebagai negara baru, PBB telah membentuk United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Misi PBB yang pada awalnya didirikan berbarengan dengan pendirian negara Sudan Selatan ini kini telah bergeser fungsi sebagai pelindung warga sipil dari konflik internal yang saat ini terjadi. Pada awalnya misi ini dibentuk untuk membantu pemerintah yang saat itu baru lahir, namun karena keadaan, fungsi tersebut beralih demi melindungi warga sipil yang terancam karena konflik antara pemerintah dengan kelompok oposisi (Wells, 2017). UNMISS juga menjadi wadah tentara penjaga perdamaian di Sudan Selatan. Resolusi Dewan Keamanan 2304 memerintahkan agar 4000 pasukan perdamaian tambahan di negara-negara Afrika ditarik ke Sudan Selatan dan masuk ke Regional Protection Force (RPF) dalam UNMISS. Pasukan RPF diberi mandat untuk menjaga stabilitas di ibukota Sudan Selatan (Blanchard, 2016).
Selain PBB di tingkat dunia, negara-negara di wilayah Afrika juga turut andil dalam membantu penyelesaian konflik internal di Sudan Selatan. Melalui Inter- governmental Authority on Development (IGAD), yang merupakan entitas regional di Afrika Timur, negosiasi diusahakan sebagai upaya penyelesaian konflik (Blanchard, 2016). IGAD berperan dalam mengamankan Comprehensive Peace Agreement pada tahun 2005. Mirip seperti peran UNMISS yang berubah sejak terjadinya perang sipil yang mengancam di wilayah Sudah Selatan. Hingga saat ini, IGAD berupaya untuk mendukung adanya negosiasi bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai perdamaian.

## Negosiasi Integratif yang Dimediasi IAGD
Pada tanggal 20 Juni 2014, Inter-governmental Authority on Development (IGAD) mengadakan negosiasi yang mempertemukan pemerintah dengan warga sipil. Akan tetapi, sayangnya tidak ada perwakilan dari SPLM/A-IO yang mewakili negosiasi tersebut (Kuntzelman, 2013). Ketidakhadiran salah satu pihak dalam negosiasi, yaitu SPLM/A-IO sangat berperan dalam kegagalan negosiasi. Dalam
negosiasi integratif sendiri, diperlukan adanya pemahaman oleh masing-masing pihak akan kepentingan mereka secara bersama yang dapat dicapai ketika semua pihak ikut serta dalam negosiasi.
Sebelum negosiasi damai pada bulan Juni, telah dilakukan dua kali negosiasi yaitu pada bulan Januari 2014 yang menghasilkan gencatan senjata namun gagal dengan kembali pecahnya konflik pada bulan Februari serta pada bulan Mei telah direncanakan adanya pembentukan pemerintahan transisi yang juga gagal karena tidak mencapai kesepakatan terkait komposisi dan tanggung jawab masing-masing. Setelah gagalnya negosiasi tersebut, pada tahun 2015 kembali diadakan negosiasi setelah munculnya desakan berupa embargo dan sanksi internasional lainnya terhadap Sudan Selatan. Tepatnya pada bulan Agustus tahun yang sama, Kiir dan Machar bersepakat untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Negosiasi ini dilakukan dengan hasil akhir adanya pembagian kekuasaan atau pembentukan pemerintahan yang baru yang disebut dengan Transitional Government of National Unity (TGNU). TGNU yang merupakan kabinet baru memiliki proporsi 53% dari faksi Presiden Kiir, 33% dari Machar, dan 7% oleh sekelompok mantan tahanan politik (anggota partai senior yang sebelumnya ditangkap pada awal konflik), dan 7% oleh partai politik lainnya serta selambat-lambatnya harus sudah terbentuk pada April 2016 (Blanchard, 2016).
Komposisi dalam TGNU disetujui oleh kedua belah pihak dengan ditandatanganinya perjanjian oleh Presiden Kiir, seminggu setelah Machar menandatanganinya. Machar bersepakat dalam pembagian kekuasaan tersebut, meski dengan proporsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi yang diberikan kepada faksi Presiden Kiir, dengan harapan agar dilakukannya demiliterisasi di Juba agar Machar dapat kembali ke sana dengan aman (IRIN, 2015). Saat Machar kembali ke Juba, seharusnya jika sesuai dengan perjanjian dalam negosiasi tersebut, pemerintah diwajibkan untuk menarik banyak pasukannya sebagai upaya demiliterisasi oleh pihak pemerintah. Akan tetapi, disinyalir ada sekitar 10.000 pasukan dari pihak pemerintah yang masih bertahan di Juba (Blanchard, 2016). Hal ini berarti melanggar kesepakatan dan menjadi salah satu alasan gagalnya perdamaian pada saat itu.
Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan negosiasi integratif, masalah utama yang muncul dalam perjanjian perdamaian yang selalu diupayakan dalam menyelesaikan konflik ini adalah adanya ketidaksepahaman antara kedua belah pihak. Negosiasi pada tanggal 20 Juni 2014 jelas tidak mencapai pemahaman yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, dengan ketidakhadiran salah satu pihak.
Dengan tidak hadirnya pihak tersebut, arus informasi berupa posisi dan urgensi kepentingan dari masing-masing pihak tidak tersampaikan dengan gamblang. Meskipun negosiasi tersebut berjalan dengan lancar, tidak ada nilai yang dihasilkan dari itu. Perjanjian perdamaian pada bulan Februari 2014 juga tidak bertahan dengan sulitnya terbentuk kesepakatan mengenai komposisi dan tanggung jawab yang akan dibagi dalam pembagian kekuasaan antara mereka. Meskipun pada bulan Agustus 2015 berhasil disepakati terbentuknya pembagian kekuasaan yaitu formasi kabinet yang baru, namun antara pihak Kiir dan Machar terjadi salah paham yang sebelumnya tidak terlingkupi dengan jelas. Alhasil, kesepakatan mengenai demiliterisasi tidak berjalan dengan baik dan kembali memunculkan konflik.
Pada tanggal 25 Juni 2018, setelah berbagai macam peristiwa konflik terjadi, Presiden Salva Kiir dan Machar kembali bertemu dan melakukan perjanjian perdamaian di Khartoum. Perjanjian tersebut mencakup gencatan senjata yang dilakukan dalam 72 jam ke depan. Dari hasil perjanjian, disepakati bahwa akan dibentuk pemerintahan persatuan baru yang memerintah selama tiga tahun sebelum nanti akhirnya diadakan pemilihan umum. Presiden Kiir akhirnya menyatakan bahwa ia berkomitmen untuk mencapai tujuan perdamaian ini. Usulan untuk membentuk tiga ibukota di Sudan Selatan sebagai cara distribusi kekuasaan ditolak oleh pihak Machar dan ini dipahami oleh pihak lainnya (Abdelaziz, 2018). Presiden Kiir juga telah menandatangani kesepakatan untuk membebaskan dan memberikan amnesti bagi pasukan, jenderal angkatan darat, dan para pemimpin SPLM-IO, termasuk pemulangan kembali mantan Wakil Presiden Machar untuk bertugas sebagaimana mestinya (The Conversation, 2019).
Adanya rasa saling memahami kepentingan dan posisi masing-masing pihak merupakan kunci dalam negosiasi integratif untuk mengarah kepada tercapainya tujuan negosiasi itu sendiri. Kesepakatan yang dicapai pada tahun 2018 setidaknya menunjukkan adanya shift its  priorities dari kedua pihak, dimana kubu Kiir memberikan amnesti kepada musuhnya dan sebaliknya, kubu Machar tidak berkeras pada tuntutannya. Selain itu, kedua pihak bersepakatan untuk melakukan pembagian sumber daya. Hal ini terlihat dari dikembalikannya Machar pada posisinya sebagai Wakil Presiden sehingga memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi. Solusi yang diambil adalah model bridging solution dimana jalan tengah yang dapat memenuhi aspirasi kedua belah pihak secara relatif dapat diambil.
Dalam negosiasi konflik di Sudan Selatan ini, hal yang ingin dicapai adalah perdamaian. Negosiasi pada tahun 2018, nampaknya menjadi angin segar yang dinanti-nantikan dunia. Komitmen bersama untuk membagi kekuasaan dan
menghentikan konflik, serta saling mengerti kepentingan masing-masing menjadi indikator telah terlaksananya negosiasi yang sesuai dengan pendekatan negosiasi integratif. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait untuk membangun pemerintahan yang baru. Masalah-masalah yang disebabkan oleh konflik harus dapat diselesaikan satu per satu sehingga dapat memenuhi kepentingan rakyat, hal yang paling utama yang harus diperhatikan sebagai korban dari konflik ini sendiri. Ditambah lagi, tidak dapat diprediksi apakah kesepakatan ini bisa langgeng atau akan ada kesalahpahaman yang kembali muncul di tengah fase pembentukan pemerintahan yang baru. Akar masalah yang muncul dari konflik di Sudan Selatan telah memperkuat relevansi dari negosiasi integratif yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar dari pihak-pihak yang berkonflik, pengelolaan kepemimpinan melalui peran negara yang seharusnya sebagai mediator di antara pihak yang berkonflik, dan juga distribusi kekuasaan yang menjadi bagian dari kebutuhan dasar dalam pemenuhan saluran politik bagi pihak-pihak yang berkonflik.

## Kesimpulan
Negara Sudan Selatan adalah sebuah negara dengan bahasa dan kultur Arab, namun sebagian besar warganya menganut agama Kristen dan sinkretisme dengan agama lokal. Pemerintah berusaha melakukan pengubahan identitas budaya ini, namun sulit tercapai, apalagi dengan banyaknya etnis di negara tersebut. Sejak awal berdirinya, konflik antaretnis sudah meletus di Sudan Selatan dan konflik terus meluas hingga hampir tak terkontrol, menyebabkan kematian 50.000 orang, kelaparan lebih dari 1 juta orang, dan sekitar 2,5 juta jiwa menjadi pengungsi. Dengan menggunakan teori Kekerasan Berkepanjangan, dapat disimpulkan bahwa akar dari konflik Sudan Selatan minimalnya 3 faktor, yaitu Konten Komunal, yaitu tumpang tindihnya isu politik dan etnis sehingga sulit dicari jalan tengahnya; Perampasan terhadap Kebutuhan Dasar, dimana kemiskinan yang meluas mendorong para pihak saling memperebutkan pangan, ternak, dan terutama tanah; dan  faktor korupnya pemerintahan, dimana para pemimpin negara di Sudan Selatan telah menggunakan puluhan miliar dolar secara ilegal dari pendapatan minyak. Hal ini menyulut kemarahan pihak-pihak yang bertikai dan kekerasan semakin merebak.
Komunitas internasional telah melakukan berbagai upaya untuk meresolusi konflik ini. Awalnya, negosiasi yang dilakukan belum dapat memenuhi keinginan banyak pihak. Kurangnya arus informasi di antara para pihak menjadi alasan mengapa sulit untuk dilakukannya penghentian konflik. Pada tahun 2018, akhirnya negosiasi
berhasil mencapai kesepakatan, dan hal ini disebabkan karena terpenuhinya syarat- syarat dalam negosiasi integratif, yaitu adanya kepercayaan, arus informasi yang lancar, dan rasa saling memahami antarpihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini menjadi fase baru di Sudan Selatan, yaitu fase pembentukan pemerintahan yang baru sebagai tanda mulai meredanya konflik. Meskipun begitu, rasa saling percaya harus selalu dipegang oleh masing-masing pihak untuk tetap menjaga perdamaian dan stabilitas di Sudan Selatan.

## Daftar Pustaka
Abdelaziz, K. (2018, Juni 27). South Sudan rivals sign peace agreement in Khartoum. Reuters, [online] Dalam: https://www.reuters.com/article/us-southsudan- unrest/south-sudan-rivals-sign-peace-agreement-in-khartoum-idUSKBN1JN1I9.
[Diakses 5 Mei 2019]
Azar, E. (1990). The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases. Aldershot: Dartmouth.
BBC. (2011, Agustus 23). South Sudan attacks ‘leave 600 dead’. [online] Dalam: https:// www.bbc.com/news/world-africa-14595368. [Diakses 5 Mei 2019]
BBC. (2012). Jonglei clashes: South Sudan declares a disaster. [online] Dalam: https:// www.bbc.com/news/world-africa-16427732. [Diakses 5 April 2019]
Bigoness, W. J. (1984). Distributive Versus Integrative Approaches to Negotiation: Experiential Learning Through A Negotiation Simulation. Dalam: Developments in Business Simulation & Experiential Exercises, 64-67.
Blanchard, L. P. (2016). Conflict in South Sudan and the Challenges Ahead. Congressional Research Service.
Boulding, K. E. (1962). Conflict and Defense. New York: Harper and Row.
CFR. (2018). Civil War in South Sudan. Council on Foreign Relations, [online] Dalam: https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south- sudan
Coser, L. A. (1956). The Functions of Social Conﬂict. New York: Free Press.
Dessalegn, A. G. (2017). The Cause and Consequence of Conflict in South Sudan.
Dalam: International Journal of Political Science and Development, 15-21.
El Menawy, A.   (2018). The Future of South Sudan lies with the Arabs. Arab News, [online] Dalam: http://www.arabnews.com/node/1267696. [Diakses 5 April 2019]
Grady, S. O. (2018, September 26). A new report estimates that more than 380,000 people have died in South Sudan’s civil war. The Washington Post, [online] Dalam: https://www.washingtonpost.com/world/africa/a-new-report-estimates- more-than-380000-people-have-died-in-south-sudans-civil-war/2018/09/25/ e41fcb84-c0e7-11e8-9f4f-a1b7af255aa5_story.html?noredirect=on&utm_ term=.6708211e62fb. [Diakses 5 April 2019]
Hames, D. S. (2012). Negotiation: Closing Deals, Settling Disputes, and Making Team Decisions. California: Sage Publications.
Haijing, Yang., & Yuhan, Wu. (2019). South Sudanese Civil War Suffers Long History of Fierce Conflicts. CGTN, [online] Dalam: https://news.cgtn.com/ news/3d3d414e79496a4e34457a6333566d54/index.html [Diakses 5 April 2019]
Herz, J. H. (1950). Idealist Internationalism and the Security Dilemma. World Politics, 157-180.
IRIN. (2015, Agustus 26). Is South Sudan’s latest peace accord the real deal?. Refworld, [online] Dalam: https://www.refworld.org/docid/55e01a954.html. [Diakses 5 April 2019]
Knopf, K. A. (2016). Ending South Sudan’s Civil War. New York: Council on Foreign Relations.
Kuntzelman, C. C. (2013). South Sudan: Solutions for Moving Beyond an “Ethnic Conflict”. International Research and Review: Journal of Phi Beta , 81-118.
Llamazares, O., & Nieto, A. (2011). Aspectos clave de la negociación internacional. Madrid: ICEX.
Mednick, S. ‘Hunger is killing me’: starvation as a weapon of war in South Sudan. The Guardian, [online] Dalam: https://www.theguardian.com/global- development/2018/jan/10/brink-starvation-south-sudan-equatoria. [Diakses 10 Januari 2018]
Nichols, M., & Charbonneau, L. (2016, Maret 3). U.N. official says at least 50,000 dead in South Sudan war. Reuters, [online] Dalam: https://www.reuters.com/article/ us-southsudan-unrest-un/u-n-official-says-at-least-50000-dead-in-south-sudan- war-idUSKCN0W503Q
Ryan, Stephen. (1995). Ethnic Conflict and International Relations. Aldershot:
Dartmouth Publishing Company.
The Conversation. South Sudan peace deal offers promising end to conflict. But challenges remain. The Conversation, [online] Dalam: https://theconversation. com/south-sudan-peace-deal-offers-promising-end-to-conflict-but-challenges- remain-112167. [Diakses 24 Februari 2019]
UNMISS. (2014). Conflict in South Sudan: A Human Rights Report. United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS).
Wallensteen, P. (2012). Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. London: SAGE Publications Ltd.
Waltz, K. N. (1959). Man, the State and War. New York: Colombia University Press.
Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Reading, Massachusetts: Addison- Wesley Publishing Company.
Wells, M. (2017, January). The mixed record of UN peacekeeping in South Sudan. Humanitarian Practice Network, [online] Dalam: https://odihpn.org/magazine/ the-mixed-record-of-un-peacekeeping-in-south-sudan/
Yayboke, E. Accessing South Sudan: Humanitarian Aid in a Time of Crisis. Retrieved from Center for Strategic and International Studies: https://www.csis.org/ analysis/accessing-south-sudan-humanitarian-aid-time-crisis. [Diakses 27 November 2018]