## AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)

## Wisono Mulyadi
Wisonomulyadi@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H.,M.Hum Anugrah@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum UNS

## Abstract
This article described and studied the following problems: firstly what is the Judge of Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing the application for marriage dispensation?. Secondly, what is the legal consequence of the grant or the refusal of the application for marriage dispensation?. This study was an empirical or sociological research that was descriptive in nature. The types of data used were primary and secondary ones including primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were field study and library study; and the technique of analyzing data used was the qualitative one with interactive model of analysis. The result of research showed that the Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing an application for marriage dispensation was based on the evidences filed by the applicant. When the evidence filed was adequate and completed according to the Court and there was no kinship or sibling relationship and no prohibition to conduct marriage, the Chamber of Judge would have no reason to refuse the application. However, when the application was filed by non-authorized one, the evidence was inadequate, and there was a prohibition to conduct marriage, the application would be refused by the Chamber of Judge in Pacitan Religion Court. When the application for marriage dispensation was granted, the Pacitan Religion Court would release a stipulation mentioning that the marriage could be held. And then the applicant would bring the stipulation to the local Religion Affairs Office (KUA). Based on such the stipulation, KUA could hold the marriage of applicants. Meanwhile, when the application for marriage dispensation was refused, there would be no reason to get married until the marriage age was fulfilled by the applicants.
Keywords: Marriage dispensation, Pacitan Religion Court, Marriage Law, Stipulation of the Judge

## Abstrak
Artikel ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua , apa akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila bukti yang diajukan sudah cukup dan lengkap menurut Pengadilan, serta tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.
Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Pacitan, Hukum Perkawinan, Penetapan Hakim

## A. Pendahuluan
Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Pada dasarnya perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas. Perkawinan dilakukan untuk menutupi aib/malu dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Di sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup, tanpa harus melanjutkan kejenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan  kesiapan  dan  kematangan  fisik maupun psikologi anak tersebut (Rahmi Zahara, A. Hamid Saroeng, Daud Yoesoef, 2013: 66-67).
Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda tinggi di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan data BKKBN yang menyatakan bahwa, Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2 % atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengungkapkan, jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup tinggi yakni 48 dari 1000 remaja. Angka ini masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015, dalam rangka menekan angka pernikahan usia dini yakni sebesar 38 per 1000 remaja (diakses tanggal 30 Oktober 2016, pukul 21.42)
Dewasa ini tingkat pernikahan dini di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur cukup tinggi, sejak 2015 hingga sekarang ada 147 pasangan yang menikah. Lebih dari 90% pernikahan dini tersebut disebabkan karena pasangan wanita hamil duluan (http://m.madiunpos.com/2016/08/11/ pergaulan-bebas-duh-hampir-90-nikah-dini di -pacitan-karena-hamil-duluan-744177, diakses tanggal 21 Agustus 2016, pukul 00.30). Wakil Panitera Pengadilan Agama Pacitan, Nasrudin mengatakan pada tahun 2015 jumlah pasangan muda yang mengajukan dispensasi nikah sebanyak 105 pasangan. Sedangkan pada tahun
2016 hingga Agustus ada sebanyak 45 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Jumlah lebih banyak ditemui pada tahun 2014 yaitu 130 pengajuan dispensasi nikah dan pada 2013 sebanyak 126 pengajuan dispensasi nikah.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang diidam-idamkan. Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat (Marmiati Mawardi, 2012: 201). Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga (Sulaiman, 2012: 16).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalamartikelini akan dibahas bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan dan apakah akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

## B.  Metode Penelitian
Sasaran penelitian ini adalah masyarakat yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di daerah tersebut banyak terjadi pernikahan di bawah umur, sehingga banyak pula masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan agama Pacitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deskriptif (Soerjono Soekanto, 2010:51). Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif (H.B Sutopo, 2006: 113-116).
C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam Mengabulkan atau Menolak Permohonan Dispensasi Perkawinan
Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang menjadikan dasar untuk mengadili. Alasan- alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban Hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan Hakim tertentu yang menjatuhkannya (Sudikno Mertokusumo, 2006: 15). Dalam hal memutus suatu perkara
permohonan dispensasi perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan terlebih dahulu menasehati pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum memenuhi batas minimal usia, agar pemohon mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi perkawinan dan menunda perkawinan anaknya hingga usia anak pemohon dewasa atau telah memenuhi syarat umur ketentuan yang berlaku yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwasannya perkawinan di usia muda (dini) sangat rawan akan terjadinya perselisihan atau percekcokan yang menyebabkan terjadinya perceraian, serta melihat bahwa perkawinan usia muda yang dipaksakan sangat sangat rentan akan kematian ibu dan anak, karena secara fisik dan mental ibu yang masih berusia muda belum siap untuk memiliki keturunan di dalam berumah tangga.
Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk selanjutnya mengabulkan maupun menolak permohonan yang diajukan. Bebera- pa pertimbangan Hakim yang digunakan dasar untuk mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:
a.  Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Pacitan dalam mengabulkan permohonan dispensasi Perkawinan 1)  Alat-alat bukti yang sah dan lengkap Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan oleh penulis, alat bukti dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi minimal 2 alat
bukti yaitu surat (Fotocopy KTP pemohon, fotocopy akta kelahiran anak pemohon, dan asli penolakan pernikahan dari KUA) dan alat bukti saksi. Alat bukti surat dan saksi tersebut dapat dilengkapi dengan alat bukti tambahan lainnya seperti fotocopy akta nikah atau akta cerai dari pemohon, asli surat penghasilan calon mempelai laki-laki dari Kelurahan, asli surat keterangan hamil dari dokter jika calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu, serta pengakuan. Alat bukti tambahan sangat membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi Hakim untuk mempertimbangkan yang selanjutnya menetapkan perkara permohonan dispensasi perkawinan. Pembuktian yang dilakukan Hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara (Teguh Samudera, 1992: 9). Penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim harus mewajibkan pemohon untuk menunjukkan alat bukti surat berupa akta nikah atau akta cerai dari pemohon, agar dapat diketahui apakah pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pacitan, karena apabila permohonan diajukan bukan oleh orang tua kandung (kecuali telah dikeluarkan penetapan wali) maka Majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut dan menganggap bahwa pemohon bukan merupakan orang yang berwenang dalam pengajuan permohonan tersebut ( error in persona ) .
2)  Adanya kondisi yang mendesak Berdasarkan rekapitulasi alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari 30 penetapan Dyang dihimpun peneliti, maka kondisi mendesak tersebut adalah sebagai berikut:
a)  Hamil sebanyak 13 permohonan b)  Sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 16 permohonan
c)  Sering menginap bersama sebanyak 1 permohonan
Dengan adanya kondisi mende- sak tersebut, maka pemohon (orang tua calon pengantin) akan menjadikan alasan tersebut sebagai dasar diajukannya permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pacitan. 3)  Tidak ada halangan untuk melang- sungkan perkawinan antara kedua calon mempelai Hakim akan mempertimbangkan terkait kedekatan hubungan antara kedua calon mempelai. Ketika kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 UU Perkawinan, maka permohonan tersebut akan dikabulkan. 4)  Kemampuan calon mempelai laki- laki Kemampuan calon suami menjadi salah satu dari beberapa pertimbangan Hakim. Karena Majelis Hakim akan melihat dari segi penghasilan yang didapat oleh calon mempelai laki-laki. Majelis Hakim meyakini bahwasannya ketika calon mempelai laki-laki sudah mempunyai mata pencaharian dan mendapatkan penghasilan yang mencukupi, maka  kebutuhan berumah tangga akan terpenuhi dan tidak akan menyengsarakan calon istrinya. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan tidak memberikan batas minimal penghasilan yang diperoleh calon mempelai laki- laki. Menurut pendapat penulis, seharusnya Majelis Hakim mem- berikan batas minimal terkait peng- hasilan yang dapat dikatakan mampu mencukupi kebutuhan dalam berumah tangga, misalkan sebesar Upah Minimum Regional
(UMR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 1.388.000-, (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Apabila Majelis Hakim tidak memberikan batas minimal terkait penghasilan yang diperoleh, maka tidak ada jaminan bahwa kebutuhan dalam berumah tangga kedua calon pengantin akan terpenuhinya. 5)  Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang yang berwenang Hakim akan mempertimbangkan terkait siapa yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Dalam hal orang yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua kandung. Sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah orang tua atau calon suami yang belum cukup umur 19 tahun atau calon isteri yang belum cukup umur 16 tahun.
Ketika orang tua sudah mening- gal, maka yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah walinya berdasarkan peneta- pan wali dari Pengadilan Agama Pacitan. Apabila anak tersebut tidak mempunyai wali, berarti anak itu mandiri (orang tua tidak ada, wali tidak ada, dan hanya hidup sendiri), maka diperbolehkan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sendiri kepada Pengadilan Agama Pacitan (Penetapan dispensasi perkawinan nomor 0006/Pdt.P/2016/PA. Pct).
b.  Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan
1)  Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang yang tidak berwenang Ketika permohonan dispensasi diajukan oleh orang yang tidak berwenang, bukan orang tua atau wali dari pemohon melainkan orang lain, maka akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menolak permohonan dispensasi, karena peraturan perundang-perundangan tidak memperbolehkan orang lain untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ( error in person ). Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pacitan pernah mengeluarkan sebuah penetapan dengan nomor 0025/ Pdt.P/2012/PA.Pct yang menetapkan b a h w a s a n n y a   m e n y a t a k a n permohonan pemohon tidak dapat
diterima dikarenakan pihak yang mengajukan permohonan (Pemohon) dispensasi perkawinan merupakan paman dari calon pengantin yang akan menikah. Paman dari calon pengantin (Pemohon) menjelaskan bahwasannya orang tua perempuan (Ibu) dari calon pengantin telah meninggal, sehingga ia yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pacitan. Berdasarkan analisis peneliti, apabila orang tua (Ibu) sudah meninggal dan Orang tua (Ayah) dari calon pengantin masih hidup, maka paman bukan merupakan orang yang berwenang mengajukan permohonan melainkan ayah dari calon pengantinlah yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pacitan. Paman dari calon pengantin dapat mengajukan permohonan apa- bila telah mendapatkan penetapan wali  dari Pengadilan Agama Pacitan, yang dikarenakan kedua orang tua dari calon pengantin telah meninggal dunia. Apabila ternyata orang tua telah meninggal, dan calon pengantin tidak memiliki keluarga lain, maka calon pengantin sendiri dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Pacitan sebagaimana Penetapan dispensasi perkawinan nomor 0006/ Pdt.P/2016/ PA.Pct. 2)  Tidak dapat menunjukkan alat bukti di dalam Persidangan Majelis hakim secara otomatis akan menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, apabila ketika pada tahap pembuktian dalam persidangan pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah tertulis di dalam permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Pacitan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan pernah mengeluarkan sebuah penetapan dengan nomor 98/Pdt.P/2014/PA.Pct yang menetapkan bahwasannya menyatakan menolak permohonan pemohon dikarenakan pada per- sidangan tahap pembuktian Pemohon
tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan. 3)  Ada halangan perkawinan di antara kedua calon mempelai
Majelis Hakim akan memper- timbangkan terkait kedekatan kedua calon mempelai. Apabila di antara keduanya terbukti memiliki hubungan yang membuat perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU perkawinan, maka Hakim akan menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan.
c.  Upaya Hukum atas penetapan dispensasi perkawinan Terkait penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan, apabila penetapan tersebut berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan, maka tidak akan ada upaya hukum yang akan ditempuh oleh pemohon karena telah puas terhadap penetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis hakim (Penetapan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sedangkan, terkait penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim berupa penolakan, maka akan terdapat pihak (pemohon) yang tidak puas terhadap penetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka pemohon yang tidak puas dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan syarat-syarat pengajuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

## 2.  Akibat hukum yang Timbul atas Dikabulkan atau Ditolaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan
Terkait permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pacitan, tidak semua permohonan akan dikabulkan, melainkan ada pula permohonan yang akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Dengan dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum.
Adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan, antara lain: a.  Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan 1)  Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pacitan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama Pacitan, bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut. 2)  Dapat Melangsungkan Perkawinan di KUA Ketika permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diperiksa dan telah dijatuhi putusan berupa Penetapan yang berisi pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan, maka kemudian salinan Penetapan dispensasi baru diajukan kembali kepada Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan perkawinannya. Dengan telah d i k e l u a r k a n n y a   P e n e t a p a n dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat. 3)  Perkawinan sah Hakim  Pengadilan Agama Pacitan menyatakan bahwasannya, Apabila sudah ada Penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Pacitan, maka Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi tersebut, dianggap merupakan perkawinan seperti biasa. Kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan
atas dasar Penetapan dispensasi Perkawinan Oleh Pengadilan adalah sah menurut hukum.
b.  Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan
1)  Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan di dalam persidangan, akan tetapi jika bukti-bukti yang diajukan tidak lengkap, diajukan oleh orang yang tidak berwenang, terdapat hubungan yang menyebabkan dilarangnya melangsungkan perkawinan, atau calon mempelai pria tidak mempunyai penghasilan untuk menjamin kehidupan berumah tangga, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan sebuah penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon. 2)  Tidak dapat Melangsungkan perkawinan
Ketika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan, maka tidak ada alas hak untuk melangsungkan perkawinan. Anak pemohon harus menunggu hingga usia minimal terpenuhi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UUP yaitu batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun. Sekalipun anak dari pemohon telah hamil terlebih dahulu tetap harus menunggu batas minimal usia yang telah ditentukan.

## D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraiakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan:
1.  Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang untuk selanjutnya mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi perkawinan yang telah diajukan oleh pemohon.
Pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi perkawinan, antara lain:
a.  Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan : 1)  Alat-alat bukti yang sah dan lengkap
2)  Adanya kondisi yang mendesak
3)  Tidak ada halangan untuk melang- sungkan perkawinan antara kedua calon mempelai 4)  Kemampuan calon mempelai laki- laki (Penghasilan) 5)  Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang yang berwenang (Orang tua atau wali)
b.  Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pacitan dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan :
1)  Permohonan diajukan oleh orang yang tidak berwenang (Bukan orang tua atau wali) 2)  Tidak dapat menunjukkan alat bukti di dalam Persidangan 3)  Ada halangan perkawinan di antara kedua calon mempelai
2.  Tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Pacitanakan dikabulkan, melainkan ada pula permohonan yang akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Dengan dika- bulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum.
a.  Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan 1)  Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan 2)  Dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama 3)  Perkawinan Sah, sehingga status anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan dengan penetapan dispensasi perkawinan tetap sah menurut hukum. b.  Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan 1)  Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan
2)  Tidak dapat melangsungkan perkawinan

## E. Saran
Beberapa hal  yang dapat dijadikan sebagai saran sehubungan dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
1.  Seiring dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Pacitan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam persidangan, harus senantiasa memberikan nasehat kepada pemohon agar pemohon berkeinginan untuk menunda perkawinan anaknya hingga usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim diharuskan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon secara teliti, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhi putusan berupa penetapan kepada pemohon.
2.  Dalam rangka menurunkan angka pernikahan di bawah umur (dini) yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, maka pemerintah harus berkomitmen dan berperan aktif dalam melakukan pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, khususnya orang tua dan remaja terkait bahaya pernikahan dini. Selain pemerintah, orang tua pun harus turut andil di dalam melakukan pencegahan dengan cara memberikan bimbingan dan pendidikan agama maupun pendidikan secara umum kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas guna meminimalisir kehamilan sebelum pernikahan.

## F. Persantunan
Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Rasidiselaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Pacitan, Nasrodin selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Pacitan, serta Bapak Idrus selaku perwakilan dari Kepala Kantor Urusan Agama Pacitan yaitu Bapak Ahmad Munib.

## Sumber Buku
H.B Sutopo. 2006. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Teguh Samudera. 1992. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni

## Produk Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Penetapan Hakim Pengadilan Agama pacitan Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Pct Penetapan Hakim Pengadilan Agama pacitan Nomor 0025/Pdt.P/2012/PA.Pct Penetapan Hakim Pengadilan Agama pacitan Nomor 98/Pdt.P/2014/PA.Pct

## Jurnal
Marmiati Mawardi. 2012. “Problematika Perkawinan di Bawah Umur”. Jurnal Analisa. Vol 19 No.2, edisi Juli-Desember 2012. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Rahmi Zahara, A. Hamid Saroeng, Daud Yoesoef. 2013. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di bawahUmur (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No. 2, edisi November 2013. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Sulaiman. 2012. “Dominasi Tradisi Perkawinan di Bawah Umur”. Jurnal Analisa. Vol 19 No. 1, edisi 02 Januari-Juni 2012. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

## Pustaka Maya
BKKBN: Angka Pernikahan Dini di Indonesia Tinggi . , diakses tanggal 30 Oktober 2016, pukul 21.42
Hampir 90% Nikah Dini di Pacitan Karena Hamil Duluan . http://m.madiunpos.com/2016/08/11/pergaulan- bebas-duh-hampir-90-nikah-dini-di-pacitan-karena-hamil-duluan-744177, diakses tanggal 21 Agustus 2016, pukul 00.30