## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
Jejak Relasi Agency-Struktur dalam Perjalanan Pers di Indonesia
Susilastuti DN, Hermin Indah Wahyuni dan Munawar Akhmad Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN ‘Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Email: susilastuti@gmail.com Email: herminkilo12@gmail.com Email: munawar.ahmad@uin-suka.ac.id
Abstract: Journalist relations as an agency with a structure sometimes cause resonance and irritation raising contentious between the two. The situation explains the position of journalists as an agency that is always actively responding to the structure, especially in relation to public interest policy. The liveliness of journalists does not aim to overthrow the structure but only cause contentiousness. The relationship can be found through journalistic journalism. The research approach is qualitatively critical. The assumption is that journalists are not only formed by structures outside themselves, but journalists have the autonomy to respond to existing structures with due regard to the historical, social,  cultural  and  political  economic  context.  Data  analysis  by  performing  document  search, journalist relation with power structure done since Dutch colonial era until reform era. The response given by the power structure can be in the form of persuasive, repressive, journalist imprisonment and revocation of press release letters where journalists work. The conclusion of this research is the activity of journalists as the agency basically to provide sufficient information to the public so as to create information democracy. The structural responses related to the liveliness of journalists in each era have the same pattern of persuasion, level of tension and level of repression.
Keywords: Relationships,contentious, journalists, power structures, tactics
Abstrak Relasi  wartawan  sebagai  agensi  dengan  struktur  adakalanya  menimbulkan  resosansi dan  menyebabkan  iritasi  sehingga  menimbulkan  ketegangan  antar  keduanya.  Situasi  tersebut menjelaskan  posisi  wartawan  sebagai  agensi  yang  senantiasa  aktif  merespon  struktur,  terutama terkait dengan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Keaktifan wartawan tidak bertujuan untuk  menjatuhkan  struktur  tetapi  hanya  menimbulkan  ketegangan  ( contentious ).  Relasi  tersebut bisa  ditemukan  melalui  karya  jurnalistik  wartawan.  Pendekatan  penelitian  adalah  kualitatif  kritis. Asumsinya bahwa wartawan tidak hanya terbentuk oleh struktur di luar dirinya, namun wartawan mempunyai  otonomi  untuk  merespon  struktur  yang  ada  dengan  memperhatikan  konteks  historis, sosial, budaya dan situasi ekonomi politik. Analisa data dengan melakukan penelusuran dokumen, relasi wartawan dengan struktur kuasa dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda hingga era reformasi. Respon yang diberikan struktur kuasa bisa dalam bentuk persuasif, represif, pemenjaraan wartawan dan pencabutan surat ijin penerbitan pers dimana wartawan bekerja. Kesimpulan dari penelitian ini
keaktifan wartawan selaku agensi pada dasarnya untuk memberikan kecukupan informasi kepada masyarakat sehingga tercipta demokrasi informasi. Respon struktur terkait keaktifan wartawan di masing-masing era memiliki pola yang sama yaitu level persuasi, level ketegangan dan level represi.
Kata kunci: Relasi, ketegangan, wartawan, struktur kuasa, siasat
Bagaimana  reaksi  struktur  terhadap tulisan  wartawan  di  setiap  era  berbeda-beda, salah  satunya  dengan  menggunakan  regulasi yang menyangkut tentang pers. Misalnya,  pada masa Orde Baru, misalnya, regulasi tentang pers yaitu Undang-undang No 11 Tahun 1966 diubah menjadi  Undang-undang  No  21  Tahun  1982 menjadi  alat  untuk  mengatur  hingga  merepresi wartawan  serta  instiusi  tempatnya  bekerja. Hal  ini  disebabkan  regulasi  pers  pada  masa Orde  Baru  memberikan  ruang  kepada  struktur melakukan  pembredelan  institusi  pers  karena memuat  tulisan  wartawan  yang  dinilai  tidak sejalan dengan kepentingan struktur kuasa.
Banyak contoh tentang hal itu, misalnya pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) harian Sinar Harapan  2  Januari  1973  karena  dituduh  telah membocorkan rahasia negara yaitu menyiarkan isi  RAPBN  1973-1974  sebelum  pemerintah mengumumkan  secara  resmi.  Peringatan Kopkamtib kepada Pos Kota, Kami dan Merdeka agar  tidak  lagi  menyiarkan  intrik-intrik  politik yang tidak benar (Ahmad Zaini Akbar, 1995).
Kasus terbunuhnya wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin yang diduga karena tulisan-tulisannya kritis tentang struktur kuasa di Kabupaten Bantul di era itu. Kasus ini setelah 20 tahun juga belum bisa dituntaskan dan masih menyisakan tanda tanya siapa yang berada di  belakang  kematian  Udin,  apa  motivasinya. Keterlibatan aktif agensi menyebabkan skenario rekayasa bahwa kematian Udin karena persoalan pribadi dipatahkan, walaupun Dwi Sumadji alias Iwik  sempat  menjadi kambing hitam walaupun kemudian dibebaskan demi hukum.
Sejak jaman penjajahan Belanda hingga bangsa  Indonesia  memasuki  era  reformasi
Pendahuluan Wartawan adalah agensi yang senantiasa aktif  merespon  struktur  melalui  tulisannya. Keterlibatan  wartawan  ini  tidak  semata-mata didorong  oleh  keinginan  menjatuhkan  rezim yang berkuasa, tetapi tulisannya untuk membela kepentingan  publik.  Tulisan  tajam  wartawan menyebabkan  terjadinya  resonansi  dan  iritasi sehingga  terjadi  ketegangan  ( contentious ) dan  mendorong  struktur  kuasa  meresponnya. Wartawan  sebagai  agensi  akan  bereaksi menuliskan  fakta-fakta  ketika  struktur  kuasa melakukan abuse  of  power , arbitary .  Ketika menuliskan  hal  itu  wartawan  harus  memiliki siasat  karena  ia  bekerja  di  institusi  pers  yang memiliki ideologi tertentu.
Jejak ketegangan ( contentious ) wartawan dan  struktur  kuasa  bisa  dilacak  sejak  jaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Walaupuan konteks  sosial  politik  yang  melatar  belakangi timbulnya  ketegangan    di  setiap  era  tidak sama.  Namun  semua  bermuara  ketika  struktur kuasa melakukan abuse of power , arbitary dan merugikan  kepentingan  publik.  Reaksi  struktur kuasa  bisa  pada  level  persuasi,  represi,  hingga berujung pada tuntutan hukum. Respon struktur dalam setiap level  ini berproses sesuai dengan kondisi sosial politik pada masanya.
Tidak  jarang,  tulisan    wartawan  yang tajam  menyebabkan  institusi  tempat  wartawan bekerja  dibreidel  oleh  struktur  kuasa  karena dianggap  tidak  sejalan  dengan  kebijakan pemerintah,  menganggu  stabilitas  nasional dan lainnya. Namun hal itu tidak menyurutkan marwah  wartawan  sebagai  agensi  untuk menggunakan  penanya    membela  kepentingan publik.
Susilastuti DN, Hermin Indah Wahyuni dan Munawar Akhmad, Jejak Relasi Agency-Struktur dalam Perjalanan Pers di Indonesia

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
tindakan represi struktur terhadap wartawan dan institusi  tempatnya bekerja mengalami pasang surut. Namun ketika Orde Baru jatuh ada angin keterbukaan dan memberikan ruang yang lebih luas kepada wartawan selaku agensi menjalankan peran  fungsinya.  Jaminan  itu  tertuang  dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang disyahkan tanggal 23 September 1999.
Regulasi  ini  memberi  wartawan  ruang yang luas untuk mencari fakta sehingga euforia wartawan  dalam  menjalankan  peran  dan fungsinya.  Bisa  dikatakan  wartawan  selaku agensi  merespon  secara  dinamis  dan  cepat peristiwa politik yang di rezim sebelumnya tabu untuk  diekspose.  Keberanian  wartawan  juga diikuti dengan keberanian masyarakat (individu, organisasi  masyarakat  dan  lainnya)  merespon hasil  tulisan  wartawan  sehingga  gesekan- gesekan yang terjadi tidak hanya dalam tataran wartawan  dengan  struktur,  tetapi  wartawan dengan masyarakat.
Perubahan  politik  juga  berdampak terhadap  dinamika  masyarakat,  negara  atau institusi  terhadap  tulisan  wartawan.  Tulisan wartawan  menyebabkan  masyarakat  bergerak lebih  cepat  dari  sebelumnya.  Informasi merupakan isi dari media cetak menghantarkan masyarakat  menjadi  komunitas  yang iterasi , paham  dan  mengerti  tentang  fenomena  yang terjadi di lingkungannya.
Jejak  perjalanan  wartawan  untuk merespon struktur yang kurang berpihak kepada kepentingan  publik  sudah  dimulai  sejak  jaman penjajahan  Belanda  hingga  saat  ini.  Wartawan senantiasa  bergerak  aktif    untuk  merespon struktur kuasa yang ada di luar dirinya digerakkan oleh tujuan menjalankan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Wartawan pada dasarnya menjalankan salah satu hak dasar manusia yaitu hak mendapatkan informasi (Susilastuti, 2002).
Melihat  relasi  agensi  dengan  struktur kuasa yang terjadi di satu negara pada dasarnya bisa  menjadi  tolok  ukur  terjadinya  demokrasi. Agensi  dalam  tulisan  ini  adalah  wartawan. Struktur kuasa dalam konteks tulisan ini adalah pemerintah  yang  mempunyai  legitimasi  dan
wewenang mengatur kepentingan publik. Wartawan tidaklah bekerja dalam ruang yang kosong, ada nilai-nilai dalam diri wartawan yang  mendorongnya  merespon  satu  fakta  dan peristiwa  dalam  masyarakat.  Wartawan  tidak bisa lagi mengganggap bekerja di ruang hampa yang hanya sekedar memotret fakta, atau angkat tangan  kalau  terjadi  apa-apa.  Wartawan  mem- punyai peran dalam memilih fakta, narasumber yang akan dipilih sebagai bahan berita. Siapa dan apa yang akan dipilih wartawan sangat tergan- tung pada nurani wartawan (Sirikit Syah, 2011). Wartawan aktif merespon struktur di luar dirinya dan menuliskannya dalam bentuk berita, merujuk kepada kepentingan public. Sebagaima- na dikemukakan oleh Ricard Kaeble dalam pen- gantar bukunya Etics for Journalist (Ricard Kar- ble,2010).
“…. But  the  essential  message  of  the text  remains  the  same:  the  basic  roles  of the  journalist  are  to  promote  peace  and understanding,  to  work  with  honesty, clarity  and  compassion,  to  give  voice  to the  voiceless,  the  desperately  poor,  the oppressed;  to  challenge  stereotyping  and expose corruption and lying – and to respect diversity and difference “  (Tapi pesan penting dari teks tetap sama : peran dasar wartawan adalah  untuk  mempromosikan  perdamaian dan  pemahaman  ,  untuk  bekerja  dengan kejujuran , kejelasan dan kasih sayang , untuk memberikan suara untuk yang sangat miskin, yang  tertindas  ;  untuk  menantang stereotip dan  mengekspos  korupsi  dan  berbohong  - dan menghormati keragaman dan perbedaan)
Wartawan ketika aktif merespon strukrur akan  berhadapan  dengan  struktur  kuasa  di luar  dirinya  maupun  internal  tempat  ia  bekerja ( news room ). Melalui otonomi yang dimilikinya wartawan    memiliki  kebebasan  untuk  menulis- kan fakta dan peristiwa (William R Rivers, Jay W Jensen, Theodore Paterson,  2004).
Namun  persoalan  yang  sering  dihadapi wartawan  untuk  bisa  merespon  struktur adalah  bersikap  obyektif.  Obyektvitas    terdiri
dari  dua  dimensi, pertama ,  faktualitas  yaitu usaha  mencari  kebenaran  atau truth .  Dimana berita  harus  harus  relevan  dengan  pembaca, mempunyai  nilai  berita. Kedua ,  impartialitas mengacu  pada  praktek-praktek  jurnalistik  yang mengedepankan balance , non partisantship dan neutral presentation . Balance berarti ada unsur keadilan dan keseimbangan dalam pemberitaan. Neutralitas berarti  tidak  membangun  opini untuk kepentingan tertentu. Obyektivitas dalam jurnalisme tidak mungkin mencapai tingkat yang sempurna  100  persen  (Amir  Efendi  Siregar, 2015). Keaktifan  wartawan  merespon  struktur pada dasarnya menempatkan wartawan sebagai agensi.  Agensi  tidak  mengacu  kepada  maksud yang  dimiliki  orang  ketika  melakukan  sesuatu (karena  agensi  mengandung  kuasa).  Agensi berkaitan  dengan  kejadian  yang  melibatkan individu  itu  sebagai  pelaku.  Artinya  individu dapat bertindak berbeda dalam setiap fase apapun. Agensi mempunyai kemampuan mempengaruhi rangkaian  peristiwa  atau  keadaan  yang  ada  di sekitarnya (Anthony Giddens, 2010).
Kekuasaan dalam sistem sosial memiliki kontinuitas di sepanjang ruang dan waktu dengan mengandaikan rutinitas relasi-relasi kemandirian dan  ketergantungan  di  antara  para  aktor  dan kelompok dalam konteks sosial. Agensi melalui tindakan  yang  diambilnya  akan  mempengaruhi kekuasaan  yang  dijalankan  oleh  orang  lain. (Anthony Giddens, 2010). Wartawan  sebagai  agensi  akan  selalu secara  kontinu  aktif  merespon  struktur  di  luar dirinya. Respon wartawan ini dituangkan dalam bentuk tulisan yang disebut berita.berita. Berita yang ditulis wartawan  bisa berita straight news , feature , indepth  reporting .  Tulisan  wartawan tidak  selamanya    berjalan  paralel  dengan kepentingan struktur.
Tatkala  struktur  dengan  legitimasi  dan wewenang yang dimiliki merugikan kepentingan publik,  wartawan  akan  meresponnya.  Respon wartawan  dalam  tulisannya  bisa  jadi  meminta penjelasan kepada struktur atas tindakannya yang merugikan  kepentingan  publik.  Ketika  relasi
tidak berjalan paralel maka akan memunculkan ketegangan  ( contentious )  antara  wartawan  dan struktur. Respon struktur struktur bisa pada level persuasif,  level  ketegangan  atau  level  represif. Lompatan respon dari persuasif dan represif bisa berlangsung  lama  atau  cepat  sangat  tergantung bagaimana  wartawan  menuliskannya.  Namun dalam  relasi  ini  wartawan  tidak  berkeinginan bermaksud  menjatuhkan  sebuah  rezim  tapi membuka  ruang  diskursus  atas  persoalan  yang merugkan publik.
Bagaimana  ketegangan  ( contentious ) struktur yang disebabkan oleh tulisan wartawan dalam  setiap  episode  waktu  memang  berbeda- beda.  Teori  ketegangan    ( contentious )  politik (Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug, McAdam, 2007)  sebenarnya  adalah  upaya  membangun sintesis  atas  berseraknya  studi  tentang pertentangan  dan  tindakan  kolektif  melalui upaya  untuk  membangun  narasi  dari  tiap- tiap  episode  pertentangan  untuk  menemukan berbagai mekanisme dan proses yang mendorong tindakan-tindakan  ketegangan  untuk  dikaitkan dengan  awal  kemunculan  dan  capaian-capaian tindakan  tersebut.  Teori  ketegangan  politik ( Contentious  Politic )    merupakan  sebuah  teori yang ingin menggabungkan berbagai studi yang terfragmentasi  dalam  isu  pertentangan,  politik, tindakan kolektif dan gerakan sosial.
Politik  ketegangan  (Charles  Tilly, Sidney Tarrow, Doug, McAdam,2007) sebagai: “interaksi  kolektif  secara  episodik  dan  publik, di  antara  para  pembuat  klaim  dan  obyeknya, ketika (a) pemerintah paling tidak menjadi pihak pengklaim, obyek yang diklaim atau bagian dari pengklaim,  dan  (b)  klaim-kalim  tersebut  akan mempengaruhi  kepentingan  paling  tidak  salah satu  pembuat  klaim”.  Tulisan  wartawan  dalam bentuk  berita  yang  merupakan  respon  aktif terhadap struktur bisa menimbulkan ketegangan ( contentious )  dan  saling  klaim  atas  fakta  yang telah ditulis tersebut.
Respon wartawan terhadap struktur kuasa yang  diwujudkan  melalui  tulisannya  menjadi informasi  bagi  sub  sistem  dalam  sistem  secara
Susilastuti DN, Hermin Indah Wahyuni dan Munawar Akhmad, Jejak Relasi Agency-Struktur dalam Perjalanan Pers di Indonesia

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
keseluruhan.  Informasi  ini  akan  membantu masing-masing  sub  sistem  untuk  untuk beradaptasi  terhadap  perubahan  sistem  secara keseluruhan. Tatanan sosial itu akan  membentuk atau  mengembangkan  sistem  sosial.  Sementara jurnalisme adalah rumah dengan banyak kamar dengan  keragaman  identitas  (Nico  Carpentier , 2016) Berdasarkan  kerangka  pemikiran  terse- but,  maka  relasi  wartawan  dan  struktur  ingin melihat  bagaimana  wartawan  sebagai  agensi melakukan respon terhadap struktur kuasa yang dinilai telah melakukan abuse of power , arbri- tary sehingga  kepentingan  publik  terganggu. Keaktifan  wartawan  ini  tidak  dalam  kerangka menjatuhkan  struktur  kuasa  tapi  menimbulkan resonansi dan menyebabkan iritasi yang menun- tut respon dari struktur.
Metode Penelitian Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan    kritis  ( critical theory ). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa wartawan  tidak  hanya  terbentuk  oleh  struktur di  luar  dirinya,  namun  wartawan  mempunyai otonomi  untuk  merespon  struktur  yang  ada dengan memperhatikan konteks historis, sosial, budaya dan situasi ekonomi politik. Penelitian  untuk  melihat  keaktifan wartawan  merespon  struktur  yang  ada menggunakan pendekatan kritis dengan melihat konteks  sosial  dan  politik  ketika  wartawan selaku  agensi  bekerja  merespon  strukur.  Fakta, mencerminkan  atau  refleksi  dari  kepentingan kekuatan dominan.
Pengumpulan  data  melalui  studi dokumen.  Studi  dokumen  ini  akan  dilakukan untuk  bertujuan  untuk  mencari  penjelasan atas  hasil  penafsiran  atas  teks  dengan  praktek sosiokultural  tempat  suatu  media  berada dilakukan  untuk  melacak  keaktifan    wartawan merespon  struktur.  Studi  dokumen  dilakukan dengan  menelusuri  literatur-literatur  yang mengkaji pers pada umumnya, serta media pada umumnya. Penulusuran juga dilakukan melalui peneusuran  tulisan-tulisan  wartawan  yang
relevan dengan tulisan ini, Wawancara dilakukan kepada (a) wartawan senior  yang  terlibat  gerak  wacana  di  Jaman Belanda  hingga  era  reformasi.  Wawancara mendalam    dilakukan  dengan  membuat pertanyaan terstruktur terkait dengan bagaimana pertarungan  di  ruang  newsroom  dan  struktur kuasa  ketika  akan  menulis  informasi  menjadi berita.  Reabilitas  penelitian  dilakukan  dengan mendiskusikan temuan penelitian dalam diskusi terbatas  dengan  wartawan-wartawan  yang  di masing-masing  era  sehingga  bisa  mendapatkan analisis yang kritis.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Jejak Ketegangan Wartawan di Indonesia Wartawan  melalui  tulisannya  telah memainkan  peran  dalam  perjalanan  sejarah bangsa  Indonesia.  Wartawan  berjuang  melalui penanya.  Konsekuensinya  wartawan  akan menghadapi  sikap  represi  dari  struktur  kuasa yang  berujung  pada  pemenjaraan  dirinya  atau bahkan  nyawa  menjadi  taruhannya.  Institusi tempatnya bekerja juga mendapatkan imbas dari tulisan  wartawan  mulai  dari  peringatan  hingga pada pelarangan media itu terbit.
Konsekuensi tersebut tidak menyurutkan wartawan  untuk  senantiasa  aktif  merespon struktur. Dalam studi literatur kita bisa melacak sepak  terjang  wartawan    yang  keluar  masuk penjara  akibat  tulisannya  atau  sikapnya  ketika berhadapan  dengan  struktur.  Seperti  Rosihan Anwar,  Mochtar  Loebis,  Atmakusumah,  Fuad Muhammad Syafruddin dan masih banyak lagi. Pada  di  jaman  penjajahan  Belanda dan  Jepang  cukup  banyak  wartawan  ketika membangun relasi dengan struktur mnyebabkan ketegangan  ( contentious )  seperti  Trito  Adhi Suryo, Abdul Rivai. Belanda pernah menyekap wartawan-wartawan  yang  aktif  merespon struktur  antara  lain  Ir  Taher  Tjandrabumi, Samawi, SK Trimurti, Adam Malik dan lainnya. Ir Taher Tjandrabumi dihukum Belanda karena tulisannya  tentang  pemberontakan  di  kapal De Zeven Princien (Tribuana Sahid, 1998). Pada jaman Jepang wartawan Indonesia
menghadapi persoalan yang jauh lebih sengsara di  satu  sisi,  tetapi  juga  mendapatkan  ilmu  ten- tang pengelolaan pers di sisi lain. Masa penjaja- han Jepang semua kendali diambil alih oleh Je- pang dan dikontrol oleh petugas Domai. Isi pers semua untuk memenangkan “Perang Asia Timur Raya”. Situasi tersebut tetap tidak menyurutkan wartawan untuk merespon struktur yang menin- das  masyarakat  serta  mengobarkan  semangat kemerdekaan  pada  masyarakat  Indonesia.  Bisa dicatat beberapa wartawan yang ditangkap dan dihukum pemerintah Jepang antara lain, Anom- putra  yang dibunuh karena dinilai telah melaku- kan  penghasutan,  RM Winarno,  Mr  Sumanang dan lainnya (Tribuana Said, 1998). Setelah  Indonesia  merdeka  wartawan tetap aktif merespon struktur. Pada masa jaman penjajahan wartawan Indonesia berhadapan den- gan penjajah, setelah merdeka berhadapan den- gan struktur kuasa yang dulu juga berjuang ber- sama mengusir penjajahan.
Berdasarkan  kajian  literatur,  kita  bisa memilihkan relasi wartawan selaku agensi den- gan  struktur  dalam  beberapa  episode  yaitu  (1) Pemerintah Orde Lama pada awal kemerdekaan, (2) Pemerintah Orde Lama pada masa demokrasi terpimpin, (3) pemerintahan Orde Baru (4) Pasca Orde Baru. Fase-fase ini membantu memudah- kan  bagaimana  pasang  surut  relasi  agensi  dan struktur kuasa, serta konsekuensi logis yang ha- rus ditanggung wartawan serta institusi tempat- nya bekerja.
Pada  awal  kemerdekaan  bisa  dikatakan merupakan  masa-masa  bulan  madu  wartawan dan struktur. Keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana mencegah intervensi as- ing  ke  Indonesia  seperti  agresi  Belanda  I  dan agresi Belanda II, serta mengobarkan semangat mempertahankan  kemerdekaan  pada  masyara- kat.         Tulisan wartawan  mendorong ma- syarakat,  strukrur  berjuang  mempertahankan kemerdekaan. Tulisan wartawan di media-media pribumi menjadi counter isu atas propaganda Se- kutu yang ingin menguasai lagi Indonesia.  Hal ini tentu berdampak pada wartawan serta insti- tusi  tempatnya  bekerja.  Salah  satu  contohnya
Idroes Nawawi, RA Hakky, Kahman Thalib, BM Diah Herawati ditahan tentara Nica. Ketika  persoalan  membendung  inter- vensi asing yang akan masuk ke Indonesia sudah tidak lagi menjadi isu utama, wartawan tetap ak- tif merespon struktur terutama terkait dengan pe- nyalahgunaan  wewenang, sikap otoriter struktur di  semua  level  kehidupan  sosial  politik,  serta perilaku yang menyimpang dari norma dan tata kesusilaan. Ketika ranah ini menjadi fokus yang direspon wartawan, maka relasi yang harmonis antara wartawan dan struktur mulai retak. Struktur  yang  mulai  kuat  menggunakan legitimasi  dan  wewenangnya  untuk  melakukan represi terhadap wartawan dan media tempatnya bekerja.  Pada masa Orde Lama wartawan senior yang  tulisannya  serimgkali  direspon  struktur adalah wartawan Indonesia Raya Mochtar Lubis. Kekritisannya dalam menghadapi struktur kuasa di era Orde Lama menyebabkan ia sering di pen- jara oleh penguasa. Kesanggupan Mochar Lubis untuk dikenai tahanan rumah atau dipenjara demi prinsipnya pers menyebabkan wartawan genera- si  dibawahnya  menujuliki    sebagai  penjelmaan jihad  untuk  kemerdekaan  pers  (Atmakusumah, 1992). Ia menyebut Mochtar Lubis memberikan sumbangan  bermakna  bagi  pembangunan  adab dan  pembentukan  sistem  politik  di  Indonesia. Kajian tentang hal ini bisa dilacak dari peneli- tian David T Hill (2010) melakukan kajian ter- hadap wartawan senior Mochtar Lubis, mencoba melihat  sepak  terjang  Mochtar  Lubis  sebagai wartawan  sekaligus  sebagai  pimpinan  redaksi Harian Indonesia Raya.
Mantan  wartawan  Indonesia  Raya  yang sampai saat ini masih aktif menulis yaitu Atmak- usumah Astraatmadja mengemukakan, Mochtar Lubis memberikan ruang gerak yang luas kepada wartawan untuk menuliskan fakta dan peristiwa di  masyarakat.  Wartawan  dituntut  untuk  selalu kritis apapun kondisinya,” Atmakusumah (waw- ancara, di Jakarta, 19 April 2016) Kekritisan  wartawan  dalam  menyoroti kebijakan pemerintah Orde Lama juga bisa dili- hat  dalam  tulisan  wartawan  hasil  wawancara dengan  Bung  Tomo    yang  dimuat  dalam  surat
Susilastuti DN, Hermin Indah Wahyuni dan Munawar Akhmad, Jejak Relasi Agency-Struktur dalam Perjalanan Pers di Indonesia
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
kabar  DAG  Bladvoor  Zeuid  Sumatera  (1  Juni 1950) yang menyoroti industri yang tidak efisien serta  korupsi  dengan  judul    “Het  Kolonialism onder de eigen mensen”. Salah satu kutipan tu- lisan  wartawan  “…. de  nationalastie  der  bedri- jven kan hij niet goodkeuren, sangezien industrie in regeringshanden minder efficient werkt en de corruptie in de hand werkt, waardoor geen winat ult deze bedrijven is te verwachten….” Pada masa demokrasi terpimpin bisa di- katakan  sebagai  periode  hitam  bagi  wartawan dan pers di Indonesia. Wartawan dan pers tem- patnya bekerja dijadikan alat untuk mendukung ideologi  penguasa,  bisa  dicermasi  dikeluarkan- nya  regulasi  yaitu  Pedoman  Penguasa  Perang Tertinggi untuk pers Indonesia tanggal 12 Okto- ber 1960 (Akhmad Zaini Akbar 1995).  Bahkan surat  kabar  harus  berafiliasi  pada  partai  politik tertentu,  misalnya  Duta  Masyarakat  (Nadathul Ulama),  Abadi  (Masyumi),  Suluh  Indonesia (PNI) dan lainnya.
Situasi sosial politik yang semakin mem- persempit  gerak  wartawan  selaku  agensi  un- tuk  merespon  perilaku  struktur  menyebabkan wartawan harus memiliki siasat atau taktik keti- ka berhadapan dengan struktur. Contohlah, Rosi- han Anwar ia merespon perilaku struktur tidak ada hubungannya dengan kebijakan politiknya, tetapi  perilaku  struktur  yang  dinilai  kurang  te- pat. Rosihan Anwar menulis di harian Pedoman tentang  perilaku  Presiden  Soekarno  yang  akan menikahi Hartini, kritikannya tidak dikehendaki Soekarno sehingga harian Pedoman ditutup un- tuk selama-lamanya (Priyambodo (ed), 2013). Kejatuhan Soekarno tidak bisa dikatakan disebabkan  tulisan  wartawan  karena  respon wartawan  sebagai  agensi  terhadap  struktur  bu- kan  untuk  menggulingkan.  Namun  tulisan  itu, wartawan  membuka  cara  berpikir  masyarakat untuk melihat ada yang kurang tepat dari struk- tur dalam membuat kebijakan untuk kepentingan publik. Relasi  wartawan,  serta  institusi  tempat- nya bekerja  dengan struktur kuasa  yang  har- monis  juga  terjadi  di  awal-awal  pemerintahan Orde  Baru.  Kritikan-kritikan  direspon  secara
persuasif, bahkan ketika struktur kuasa menge- luarkan regulasi tentang pers yaitu Undang-un- dang Nomor 11 Tahun 1966 yo UU No 11 Tahun 1967  tentang  Ketentuan  Pokok  Pers  wartawan tetap diberi ruang untuk mengkritisi stryktur se- lama  tidak  menyingsung  persoalan  komunisme dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan isu SARA. Bisa dikatakan regulasi baru tidak dijadi- kan alat penguasa walaupun wartawan aktif dan kritis menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah Orba. Misalnya saja, tulisan yang dimuat di Har- ian Indonesia Raya terkait pembantaian massal tahanan  politik  di  Purwodadi  (wawancara  den- gan Atmakusumah, 2016).
Seiring berjalannya waktu struktur kuasa mulai  gerah  dengan  keaktifan  struktur.  Respon persuasif  berubah  memunculkan  ketegangan yang  ditandai  peringatan-peringatan  lisan  pada media yang memuta tulisan wartawan yang dini- lai tidak sejalan dengan struktur setelah itu re- spon  struktur  mulai  represif. Tulisan  wartawan Sinar Harapan tahun 1973 yaitu dugaan pembo- coran rencana anggaran belanja negara. Tulisan ini  menyebabkan  Sinar  Harapan  mendapatkan peringatan  keras  dan  menyebabkan  izin  terbit- nya dicabut oleh struktur kuasa.
Jendral Sumitro: Nasib “SH” Diten- tukan Hasil2 Pemeriksaan: Tiga Koran Lagi Dapat Peringakatan; Jakarta, Jumat “….  Seandainya  pemeriksaan  menun- jukkan  adanya  kaitan  pembocoran  ren- cana  anggaran  belanja  negara  oleh Sinar  Harapan  dengan  suatu  opsi  ter- tentu maka mungkin saja izin terbit Sinar Harapan  dapat  dicabut  pula…” (Harian Indonesia Raya, 5 Januari 1973)
Tulisan wartawan tentang peristiwa Ma- lari (Malapetaka Lima Januari) 1974 membawa imbas  luar  biasa  sehingga  menyebabkan  kete- gangan dengan struktur kuasa. Akibatnya struk- tur kuasa merespon  bahasa politik yang tajam dari  wartawan  dan  berujung  pada  peringatan lisan  kemudian  pembredelan.  Tulisan-tulisan
wartawan  menekankan  aksi  demonstrasi  yang dilakukan  mahasiswa  bersamaan  dengan  ke- datangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke In- donesia. (Sinar Harapan, 15 Januari 1974). Appel Siaga 12 Dewan Mahasiswa: Pa- tung “Imperialis Ekonomi” dan “Anjing Tokyo” Dibakar. ”…. “Appel Siaga” Mahasiswa dan Pe- lajar Ibukota yang disemarakkan dengan lagu  top  hit  1974,  pembakaran  Patung “Imperialis  Ekonomi”  dan  “Anjing  To- kyo” Dibakar  dan deklarasi berlangsung Sabtu pagi di Kampus UKI Jakarta….ti- dak ketinggalan petugas intel yang “nim- brung”….” (Sinar  Harapan,  14  Januari 1974, hal.1)  “
Meskipun baru saja setahun setelah SIT- nya dicabut oleh struktur kuasa, tidak menyurut- kan  wartawan  media  ini  bersikap  tajam  dalam menuliskan fakta yang berkaitan dengan struktur kuasa. Tulisan wartawan yang dimuat diberbagai media massa terkait kasus Malari 1974 direspon sangat keras oleh struktur kuasa. Hal ini bisa dil- ihat dari berita di bawah ini Hasil Sidang Kabinet Terbatas : ENAM LANGKAH UNTUK JAMIN STA- BILISASI “…. Langkah-langkah yang perlu diam- bil menertibkan pemberitaan2 pers mau- pun surat kabar….” (Sinar Harapan 18 Januari 1974).
Salah  satu  korban  adalah  pencabutan SIT “Nusantara” yang dinilai telah memberita- kan  fakta-fakta  yang  tidak  mendasar.  “….surat kabar Nusantara telah melanggar semangat dari- pada ketentuan yang telah melanggar semangat daripada ketentuan2 yang tercantum dalam TAP No IV/MPR/1973 tentang GBHN dan UU No 11 Tahun 1966 tentang pers. … surat kabar Nusan- tara juga dinilai menyiarkan tulisan yang tidak mendasarkan  pada  kebenaran  dan  yang  dapat menghasut  rakyat  untuk  mengambil  tindakan2 yang  mengganggu  ketertiban  dan  keamanan negara…”(Sinar Harapan 18 Januari 1974).
Puncaknya,  struktur  kuasa  meninjau kembali  regulasi  tentang  pers  yaitu  disyahkan- nya UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Keten- tuan Pokok Pers. Regulasi ini pada intinya mem- berikan peluang pada struktur masuk mengatur pers,  melakukan  represi  terhadap  pers  dengan ancaman pencabutan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Misal, Menpen menjadi ex officio Ketua  Dewan  Pers.  Padahal  menurut  regulasi baru tersebut, pemerintah ketika akan mencabut SIUUP akan meminta persetujuan  Dewan Pers.
Wartawan  selaku  agensi  tetap  bisa bekelit  untuk  bisa  keluar  dari  tekanan  struktur atau  ketatnya  ketentuan  di newsroom .  Mantan wartawan  Jakarta-jakarta  Stabley Adi  Prasetyo mengatakan,  bahwa di era Orde Baru wartawan harus bisa mengatur siasat agar tulisannya bisa lolos dari ketatnya seleksi di tingkat newsroom . Siasat yang  dilakukan adalah menyerahkan tu- lisan menjelang deadline . Puncak ketenggangan di newsroom adalah menjelang deadline sehing- ga seringkali kontrol atas tulisan agak mengen- dur (Wawancara, 2016).
Peristiwa  fenomenal  terkait  represi struktur  adalah  pembredelan  Majalah  Tempo, Editor,  Detik  tahun  1994.  Pembredelan  Tempo terkaitu  tulisan,  namun  tidak  ada  penjelasan secara  tegas  dari  struktur  tentang  tulisan  yang dimaksud,  sementara  Detik,  Editor  lebih  soal administrasi  yang  tidak  sesuai  undang-undang. Kemudian yangperistiwa fenomenal lain adalah terbunuhnya wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) wartawan harian Bernas Yo- gyakarta dianiaya tanggal 13 Agustus 1995, me- ninggal tanggal 16 Agustus 1995.
Udin  diyakini  meninggal  karena  Berita, walaupun secara de jure maupun de facto tidak ada  pengakuan  dari  struktur  tentang  penyebab kematian  Udin  hingga  20  tahun  lebih  setelah kasus itu terjadi. Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Udin  yang  dibentuk  oleh  Persatuan  Wartawan Indonesia  (PWI)  tempat  Udin  bergabung, meyakini  bahwa  kematian  Udin  disebabkan karena berita.
Ada  89  berita  yang  ditulis  Udin  dan diduga    menimbulkan  resonansi  dan  iritasi
Susilastuti DN, Hermin Indah Wahyuni dan Munawar Akhmad, Jejak Relasi Agency-Struktur dalam Perjalanan Pers di Indonesia
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
kemudiaan direspon struktur kuasa ada 89 berita yang  terbagi  dalam  lima  kelompok,    (1)  Mega Proyek  Parangtritis  (38  berita);(2)    Pencalonan Bupati Bantul 1996-2001 (14 Berita), (3) setelah menjadi bupati (8 berita); (4) Masalah pertanahan (5  berita);  (5)  Berita-berita  lain  (24)  Berita. ((Noorca  M  Marsaedi,  1997,  Rusdi  Marpaung, 199, wawancara, Asril Sutan Marajo, 2016)). Penyebab  kematian  wartawan  ini  ma- sih kabur. Namun salah satu tulisannya berhasil membuka tabir penyalahgunaan kekuasaan oleh Bupati Bantul waktu itu Sri Roso Sudarmo ten- tang janji uang kepada sebuah yayasan bila ter- pilih kembali  . Hal ini dinilai menyalahi keten- tuan sehingga ia divonis sembilan bulan penjara setelah melalui proses persidangan yang panjang di Mahkamah Militer Tinggi II/Semarang pada bulan Juli 1999 (Asril Sutan Marajo, 2007).
Tumbangnya  rezim  Orde  Baru  dan  me- masuki era reformasi perubahan yang signifikan adalah  peninjauan  kembali  regulasi  mengatur tentang  pers.  Disyahkannya  UU  No  40  Tahun 1999 menjadi babak baru relasi wartawan selaku agensi  dan  struktur  karena  regulasi  ini  “tidak ada”  peluang  bagi  struktur  melakukan breidel atau menghalang-halangi kerja wartawan. Respon  wartawan  terhadap  struktur  di era  ini  memasuki  tahapan  baru  yang  dilabeli dengan  “kebebasan  yang  kebablasan”.  Kebera- nian wartawan mengungkap fakta juga diberengi keberanian masyarakat dan struktur menggugat wartawan atau instusi pers  yang memuat berita yang mereka nilai ‘tidak benar”. Keberanian ma- syarakat dan struktur  diwujudkan dalam perilaku yang  anarkis,  kekerasan    atau  menempuh  jalur hukum.  Hal  itu  bisa  dilihat  dari  pengaduan  ke Dewan Pers. Data tahun 2012-2015 pengaduan kepada Dewan Pers mengalami peningkatan, ada 470 pengaduan (2012), 756 pengaduan (2013), 555  pengaduan  (2014)  dan  827  pengaduan (2015) (diolah dari data Dewan Pers). Pasca Orde Baru atau yang lebih dikenal era  reformasi, kajian-kajian tentang pers lebih dititikbeberatkan  pada  bagaimana  pers  mema- hami kebebasan. Selain itu juga banyak ditelaah tentang kekerasan yang dialami pers dalam men-
jalankan  tugas  jurnalistiknya.  Isu  mengemuka di  masa  reformasi  bagaimana  wartawan  dalam merespon struktur tetap mengacu pada  kaidah atau norma, seperti Kode Etik Wartawan Indo- nesia, tidak boleh keluar dari bingkai yang bisa bersingkungan  dengan  persoalan  hukum  seb- agaimana diatur dalam KUHP (delik penyiaran kaar  bohong,  asusila,  pencemaran  nama  baik, penghasutan  dan  lainnya).  Disisi  lain  juga  di- lakukan  literasi  media  kepada  masyarakat  dan struktur  tentang  mekanisme  yang  harus  ditem- puh ketika tulisan wartawan tidak sesuai fakta.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  jelaslah bahwa di setiap era relasi wartawan dan struktur mengalami pasang surut, Dalam proses produksi berita, wartawan menjadi kelompok yang paling strategis  karena  ia  menjadi  ujung  tombak  per- tama ketika berhadapan struktur dan menuliskan fakta  dan  peristiwa  dalam  masyarakat.  Ketida- kmampuan  wartawan  merespon  struktur  akan berujung respon yang persuasig hingga penghu- kuman  pada  wartawan  dan  institusi  tempatnya bekerja.

## Analisis Kritis
Respon  wartawan  terhadap  fakta  dan peristiwa  pada  dasarnya  sebagai  manifestasi perwujudan pers tempatnya bekerja sebagai the four estate . Tulisan wartawan yang dimuat oleh pers tempatnya bekerja seringkali menimbulkan ketegangan ( contentious ) sehingga direspon oleh struktur. Wartawan pada dasarnya bekerja pada institusi  pers  yang  merupakan  institusi  publik, dan  merupakan  caranya  terlibat  pada  peri  ke- hidupan publik (termasuk simpati pada persoa- lan politik) (Bagir Manan, 2014).
Tidak semua tulisan wartawan akan dir- espon oleh struktur. Demikian juga sebaliknya, tidak  semua  fakta  dan  peristiwa  akan  direspon wartawan.  Ada  kalanya  wartawan  akan  men- dukung  struktur  yang  ada.  Ideologi  wartawan, kelompoknya,  lingkungan  tempatnya  bekerja, sistem sosial politik serta aturan-aturan yang ada mempengaruhi bagaimana cara wartawan mem- berikan respon terhadap struktur.
Pers  dimana  wartawan  bekerja  pada dasarnya  adalah      tempat  agensi    dan  struktur
berkelahi.  Wacana  atau  diskursus  yang  ditulis oleh  wartawan  akan  direspon  oleh  pihak  yang lain. Wartawan merekam, kemudian memproses berbagai  fakta  atau  peristiwa  yang  dipadukan dengan  berbagai  pendapat  bukanlah  sekedar rangkaian kata-kata tetapi sebuah gagasan, kon- sep    untuk  merespon  sebuah  kondisi  yang  di- pandang  oleh  wartawan  “menyimpang”.  Peran inilah  yang  menyebabkan  pers  sering  dijuluki sebagai four estate . Pers  sebagai four  estate menurut  Ba- gir  Manan  (2014)  memang  tidak  menjalankan kekuasaan publik kenegaraan tetapi menjalank- an fungsi untuk kepentingan publik. Titik temu antara  pers  dan  negara  adalah  bersama-sama memikul  tanggungjawab  terhadap  peri  kehidu- pan publik. Dalam konteks Indonesia titik temu adalah  tanggung  jawab  mencapai  tujuan  ber- bangsa  dan  bernegara  yaitu  mewujudkan  ke- sejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, mencapai kemakmuran dan keadilan so- sial bagi masyarakatnya.
Pers  sebagai the  four  estate merupakan bagian dari sistem politik secara secara keselu- ruhan dan diposisikan sebagai infrastruktur poli- tik yang menjalankan fungsi melakukan kontrol dan sosial, mengelola opini publik melalui beri- ta-berita yang ditulis wartawan serta melakukan fungsi check and balance atas kekuasaan ekseku- tif, legislatif  dan yudikatif. Intervensi wartawan ini  akan  membuka  ruang  demokrasi  informasi bagi masyarakat.
Kontrol  dan  kritik  yang  dijalankan  pers untuk menjaga akuntabilitas, serta untuk meng- hindari    atau  mencegah  kesalahan  dalam  men- jalankan pemerintahan. Fungsi kontrol dan kri- tik,  seperti  dikemukakan  Bagir  Manan  (2014) bukan sekedar mencegah atau menghindari kes- alahan , melainkan untuk mencegah atau meng- hindari  penyalahgunaan  kekuasaan  ( misused  of power ) dan kesewenang-wenangan ( arbitrary ). Untuk menjalankan fungsi itu, wartawan menjadi ujung tombak karena wartawanlah yang akan  berhadapan  dengan  struktur  kuasa  atau bersentuhan  langsung  dengan  fakta  dan  peris- tiwa. Informasi-informasi inilah yang kemudian
ditulis  wartawan  dan  dimuat  di  media  dimana mereka berkerja. Wartawan sebagai agensi akan selalu merespon struktur kuasa yang dinilai men- gabaikan  kepentingan  publik.  Sebagai  agensi inilah yang menyebabkan tulisan wartawan bisa menimbulkan  ketegangan  ( contentious )  dengan struktur. Ketegangan  ( contentious )  yang  dihasil- kan melalui tulisan wartawan ini menyebabkan dinamika  sistem  dalam  masyarakat  berjalan. Tulisan  wartawan  menyebabkan  adanya  keter- bukaan informasi dalam masyarakat. Keaktifan merespon  struktur  inilah  yang  menyebabkan wartawan menjalankan peran sebagai agensi.
Dalam  menjalankan  perannya  sebagai agensi  wartawan memiliki otonomi dalam keak- tifan merespon struktur. Adapun otonomi terse- but  yakni  kebebasan  dalam  menulis,  mengedit bahasa, mengambil sudut pijak ( point of view ), serta  merumuskan  kesimpulan  berdasarkan berbagai  pertimbangan  otonomnya.  Meskipun wartawan memiliki otonomi, newsroom dan pe- milik media, memiliki peran penting melakuan setting dan sensoring terhadap tulisan wartawan (William R Rivers, Jay W Jensen, Theodore Pa- terson,  2004).
Tulisan wartawan diharapkan mendorong terwujudnya sebuah forum yang yang berorien- tasi kepada kepentingan publik dan bisa menjadi balancing information bagi struktur yang ada . Hal ini sebenarnya selaras dengan sembilan ele- men jurnalistik, khususnya elemen yang keenam yaitu  jurnalis harus memberi forum bagi publik (Bill Covach dan Tom Russel, 2001) Informasi  yang  ditulis  wartawan  akan memberikan  kesadaran  publik  untuk  mere- spon  struktur  kuasa  sehingga  publik  akan  bisa beradaptasi  dengan  perubahan-perubahan  itu. Semua informasi tidak hanya penting menambah pengetahuan publik, tetapi juga untuk memban- gun kesadaran dan tanggung jawab, serta men- dorong kemajuan dan perubahan ( information as a tool of change ) (Bagir Manan, 2014). Pers ber- tanggungjawab di balik panggung kejadian un- tuk menyelidiki pekerjaan pemerintah. Pers ha- rus menginformasikan mana yang berjalan baik
Susilastuti DN, Hermin Indah Wahyuni dan Munawar Akhmad, Jejak Relasi Agency-Struktur dalam Perjalanan Pers di Indonesia

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 3, September - Desember 2017, halaman
dan mana yang tidak baik (Hikmat Kusumanin- grat, 2007).
Tulisan  wartawan  dalam  bentuk  berita tadi  dalam  pandangan  Luhmann  (Alexander Gorke & Armin Scholl, 2006) berkaitan dengan fungsi  dalam  sistem  sosial  yakni  menyediakan masyarakat  dengan  berbagai  informasi.  Jurnal- isme menurut  Luhman dipandang sebagai insti- tusi  (sistem)  yang  otonom  dari  suatu  masyara- kat,  yang  tidak  hanya  menghantar  informasi secara pasif, tetapi memunculkan informasi itu tergantung pada rules (aturannya) sendiri untuk menyediakan/memberikan orientasi kepada ma- syarakat. Hal ini selaras dengan yang dikemuka- kan Atmakusumah.
“…Arus  informasi,  memang,  perlu dikelola  secara  bertanggung  jawab  agar bermanfaat  dan  bukan,  sebaliknya, menyesatkan.  Gagasan  arus  informasi seperti ini seharusnya juga berkembang di kalangan para pengelola media sosial— yang, rupanya, banyak di antaranya tidak memahami etika bahwa ada keterbatasan dalam  kegiatan  berkomunikasi  massa secara  terbuka.  Sama  halnya  seperti dalam  profesi  pers—yang  dibatasi  oleh Kode Etik Jurnalistik atau Etika Pers, dan ini  berlaku  secara  universal  di  seluruh dunia, terutama di Negara demokrasi…” (Atmakusumah,  wawancara  tertulis  10 Juni 2017).
Simpulan Wartawan  pada  dasarnya  agensi  yang senantiasi  aktif  merespon  struktur  kuasa. Keantifannya didasarkan pada kenyataan bahwa struktur kuasa seringkali melakukan kebohongan, penyalahgunaan  kekuasaan  yang  berdampak pada  terganggunya  kepentingan  publik.  Hasil dari keaktifannya merespon struktur kuasa bisa dilihat dalam karya jurnalistiknya.
Ketegangan  ( contentious )  wartawan dan  struktur  kuasa,  tujuannya  tidak  untuk menjatuhkan  satu  rejim.  Tulisan  wartawan menjadi  penyeimbang  kekuasaan,  wartawan menjadi  penggelitik  agar  sistem  tidak  terjebak
pada hegemony atau oligarki .    Informasi  yang ditulis  wartawan  akan  memberikan  kesadaran publik untuk merespon struktur kuasa sehingga publik akan bisa beradaptasi dengan perubahan- perubahan lingkungan sosial politiknya. Keaktifan wartawan merespon struktur  kuasa  pada  dasarnya  dalam  kerangka memberikan kepada publik kecukupan informasi sehingga  publik  tidak  hanya  mendapatkan informasi  yang single  track  information tapi multi  track  information .  Adanya  informasi yang  favorable,  maka  wartawan  akan  menjadi penyangga  terciptanya  demokrasi  informasi. Demokrasi  tidak  mungkin  berkembang  tanpa diberi “pupuk”, antara lain berupa informasi yang dengan bebas mengalir di tengah masyarakat— termasuk  melalui  media  pers  yang  akurasi  dan objektivitasnya  dapat  dipertanggungjawabkan oleh para pengelolanya. Dengan demikian, rakyat dapat  memilah-milah  informasi  yang  berguna bagi  mereka  untuk  memperdalam  pengetahuan yang  dapat  memajukan  dan  memperbaiki kehidupan mereka pada masa sekarang dan bagi keturunannya pada masa depan.
Pentingnya  demokrasi  informasi  juga bisa merujuk pada deklarasi UNESCO antara lain memandang  masyarakat  agar  mengenali  etika berkomunikasi  sebagaimana  wartawan  menulis di media massa. Media komunikasi massa yang profesional, sehingga isinya yang objektif dapat dipercaya, sangat penting agar dapat tetap terawat bersama-sama pengembangan demokrasi. Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  dalih  suatu kekuatan  politik  dalam  pemerintahan  untuk menekan  kembali  kebebasan  berekspresi  dan menyatakan pendapat serta kebebasan pers yang sekarang  sedang  berkembang.  (Atmakusumah, 2017)  Wartawan  perlu  merawat  idelalismenya, profesionalisemenya  agar  perannya  sebagai penjaga informasi tetap terjaga dengan baik.

## Daftar Pustaka
Abar,  Zaini,  Akhmad,  1995,  Kisah  Pers Indonesia, 1966-1974, LkiS, Yogyakarta Anwar,  Rosihan,  2011, Sejarah  Kecil  Petite Histoire Indonesia , Jilid 3, Jakarta: PT
Kompas Gramedia Astraatmadja, Atmakusumah,1999, Tuntutan  Zaman Kebebasan  Pers  dan  Ekspresi ,Jakarta: Yayasan Tifa
Buguin,  Burhan  Buguin,  2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif , Kencana, Jakarta. Carpentier , Nico, Journalism, Media, and Democracy, www. intellectbooks.co.uk/File:download, id.../9781841501635.151.pdf akses tanggal 16 April 2016
Giddens,  Anthony,  2010, Teori  Strukturasi  : Dasar-dasar pembentukan struktur Social masyarakat ,  terjemahan  Maufur  dan Daryatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Hill, T David, 2011, Pers di Masa Orde Baru , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
--------,  2011, Jurnalisme  dan  Politik  di Indonesia , Jakarta: Yayasan Obor Karble, Richard, 2009, Ethics of journalist , British Library Cataloguing inPublication Data
A  catalogue  record  for  this  book  is available from the British Library Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 270
Madison Ave, New York, NY 10016 This edition published 2009 Routledge is an imprint of  the  Taylor  &  Francis  Group,  an informa business © 2001 Kusumaningrat, Hikmat, 2007, Jurnalistik Teori dan Praktek , Remaja Rosda Karya, Bandung
McAdam. Doug,  Charles Tilly, Sidney Tarrow, ,
2007,  “Comparative Perspectives On  Contentious  Politics”,  dalam Alan  Zuckerman  (eds.), Comparative
Politics:Rationality, Culture, andStructure:  Advancing  Theory  in Comparative
Politics ,Cambridge: Cambridge University Press.
Manan, Bagir, 2014, Tantangan Pers Indonesia , Jakarta: Dewan Pers
Marajo, Sutan, Asril, 2007, Memburu Pembunuh Wartawan: Investigasi Kasus Wartawan, Galang Press, Yogyakarta Marpaung,  Rusdi  (ed),  1999, Kasus  Udin:
Liputan Bawah Tanah , YLBH, Jakarta. Masardi, Noorca, 1997, Udin Darah Wartawan: Liputan Menjelang Kematian , Pustaka Republika, Jakarta. Nasir,  Heidar,  2012, Memahami  strukturisasi dalam perspektif sosiologis Giddens ,
Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2012 Priyambodo,  dkk,  2013, Ensiklolopedi  Pers Indonesia , PWI Pusat Jakarta Oetama, Jacob, 1985, Apa Maunya Wartawan, dalam Bunga Rampai Catatan
Pertumbuhan  Sistem  Pers  Indonesia ,  editor  T Atmadi, Pantja Simpati
Peterson,  Theodore,  William  R  Rivers,  Jay  W Jensen, ,  2004, Media Massa dan Masyarakat Modern , Pernada Media, Jakarta Rosentiels, Bill Kovach, 2001, Sembilan Elemen Jurnalistik , Pantau, Jakarta Said, Tribuana, 1988, Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila ,Haji Masagung, Jakarta Scholl,  Armin,  Alexander  Gorke,  “ Niklas Luhmann’s Theory of Social System an Journalism  research ”, Journalism Studies , vol 7, no. 4, 2006 Siregar,  Efendi,  Amir  ,  2015, Meningkatkan Profesionalisme Wartawan : Bekerja untuk  Publik  dengan  Obyektuif, Independen  dan  netra l,  Jurnal  Dewan Pers, Edisi No 11, Desember 2015.
Smith, C Edward C, 1983, Sejarah Pembredelan pers di Indonesia , Penterjemah, Atmakusumah,  Alex  A  Rachim,  Arie  Wikdjo Broto, Penerbit Grafitti, Jakarta Susilastuti, 2002, Implementasi Kebebasan Pers di Indonesia (1990-2000), tesis, UGM Surjohamihardjo,  Abdurrahman  (edt),  2002,
Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia , Kompas, Jakarta Syah,  Sirikit,  2011, Rambu-rambu  Jurnalistik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Susilastuti DN, Hermin Indah Wahyuni dan Munawar Akhmad, Jejak Relasi Agency-Struktur dalam Perjalanan Pers di Indonesia