## Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
( Development of Community Forest Scheme in Kindang District of Bulukumba Regency of South Sulawesi Province )
Nusrah Rusadi 1* , Syamsu Alam 2 , & Supratman 2
1 Jurusan Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 90245 2 Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 90245 * Emai l : nusrah.rusadi@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to analyze the success rate of community forest management, analyze driving factors  and  inhibitory  factors,  and  formulate  strategies  for  the  development  of  community  forest management. The data obtained is identified and reviewed through a table of criteria and indicators then analyzed descriptively through the Methods of Force Field Analysis and Analysis Hierarchy Process. The results  showed  that  community  forest  management  in  the  Kindang  District  of  Bulukumba  Regency succeeded  with  2.2.  The  driving  factors  of  community  forest  management  are  stakeholder  assistance, community  involvement  in  land  use,  internal  rules  of  groups  and  work  programs,  the  service  of productive economic tools, and the implementation of a good agroforestry system. The inhibition factor consists  of  the  involvement  of  members  of  forest  farming  groups  in  non-maximal  management,  non- routine  meetings,  no  socialization  related  to  community  forest  policy,  utilization  of  natural  attractions has  not  been  optimal,  the  lack  of  socialization  of  forest  protection  and  security,  and  non-participatory patrol activities. The proper management development strategy consists of conducting regular meetings involving  various  parties,  socializing  related  to  community  forest  policy,  applying  each  group  of  forest farmers  in  strengthening  human  resource  capacity,  land  use,  and  maximum  productive  economic  tool assistance, the preparation of a master plan of tourist attractions and participatory forest protection and security activities .
KEYWORDS: Management, Community Forests, Forest Farming Group

## INTISARI
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  keberhasilan  pengelolaan  hutan kemasyarakatan,  menganalisis  faktor  pendorong  dan  faktor  penghambat,  serta  merumuskan strategi pengembangan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Data yang diperoleh diidentifikasi dan  dikaji  melalui  tabel  kriteria  dan  indikator  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  melalui metode Force Field Analysis dan Analysis Hierarki Process . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  di  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba  berhasil dengan  nilai  skor  2.2.  Faktor  pendorong  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  yaitu pendampingan stakeholder, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan lahan, aturan internal kelompok  dan  program  kerja,  bantuan  alat  ekonomi  produktif,  dan  penerapan  sistem agroforestri  yang  baik.  Faktor  penghambat  terdiri  atas  keterlibatan  anggota  kelompok  tani hutan  dalam  pengelolaan  tidak  maksimal,  pertemuan  tidak  rutin,  tidak  ada  sosialisasi  terkait kebijakan  hutan  kemasyarakatan,  pemanfaatan  objek  wisata  alam  belum  optimal,  minimnya sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan dan kegiatan patroli tidak partisipatif. Strategi pengembangan  pengelolaan  yang  tepat  terdiri  atas  melakukan  pertemuan  rutin  dengan melibatkan  berbagai  pihak,  melakukan  sosialisasi  terkait  kebijakan  hutan  kemasyarakatan, melibatkan  setiap  kelompok  tani  hutan  dalam  penguatan  kapasitas  sumberdaya  manusia,
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
pemanfaatan lahan dan bantuan alat ekonomi produktif secara maksimal, penyusunan Master plan objek wisata dan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara partisipatif. KATA KUNCI : Pengelolaan, Hutan Kemasyarakatan, Kelompok Tani Hutan

## PENDAHULUAN
Kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDB pada tahun 2014- 2017 menunjukkan bahwa nilai tambah mengalami peningkatan dari Rp.20,460 miliar menjadi Rp.91,618 miliar (Badan Pusat Statistik, 2018). Seiring dengan perkembangannya, pemanfaatan sumber daya hutan berlebihan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan yang semakin parah.
Pemanfaatan  sumber  daya  hutan  berlebihan  dan  peningkatan  permintaan  pangan akibat  peningkatan  populasi  manusia  mengakibatkan  terjadinya  deforestasi  dan  degradasi. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (FWI) (2019), pada periode 2013-2017 laju deforestasi dan  degradasi  mencapai  angka  kurang  lebih  5,7  juta  hektar  selama  empat  tahun  dengan deforestasi  terluas  terjadi  di  Kalimantan,  Sumatera  dan  Sulawesi.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut,  pemerintah  mengatur  dan  mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  hutan,  kawasan  hutan  dan  hasil  hutan  dengan  mengembangkan  suatu  bentuk pengelolaan  hutan  melalui  skema  perhutanan  sosial  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosial  budaya  dalam bentuk  Hutan  Desa,  Hutan  Kemasyarakatan,  Hutan  Tanaman  Rakyat,  Hutan  Adat  dan Kemitraan Kehutanan.
Hutan  Kemasyarakatan  merupakan  salah  satu  program  perhutanan  sosial  yang dikembangkan  oleh  pemerintah  dengan  melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan  kawasan hutan.  Berdasarkan  Peraturan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUM-1/10/2016  Tentang  Perhutanan  Sosial,  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  merupakan  hutan  negara  yang  pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk memberdayakan  masyarakat.  HKm  memberikan  kontribusi  ekonomi  terhadap  masyarakat sebagai alternatif pendapatan rumah tangga dan upaya mitigasi iklim yang berdampak kepada pemanasan  global  (Fitria,  2017).  Selain  itu,  HKm  menjadi  faktor  pendorong  bagi  masyarakat terkhusus  petani  untuk  melestarikan  hutan  dengan  melakukan  budidaya  berupa  penerapan agroforestri,  penjagaan  setiap  blok  penanaman  dan  blok  perlindungan  kawasan  HKm  dari perambahan  hutan  dan  pembalakan  liar  serta  pengelolaan  kelompok  perlindungan  hutan (Kaskoyo et al , 2014).
Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah  melakukan  pengembangan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  sejak  dikeluarkannya  izin
pemanfaatan  sumberdaya  hutan  pada  tanggal  7  Juli  2011  dengan  Nomor  SK.363/Menhut- II/2011. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan  (IUPHKm)  terhadap  Kelompok  Tani  Hutan  yang  telah  terbentuk  di Kecamatan  Kindang  secara  administrasi  terletak  di  Desa  Kahayya  dengan  luas  lahan  sebesar 390  hektar.  Meskipun  demikian,  dalam  implementasinya  skema  HKm  menjadi  persoalan  lain yang tidak sederhana dalam kawasan hutan tersebut. Hasil studi yang dilakukan oleh Samsu (2018)  bahwa  petani  di  Desa  Kahayya  Kecamatan  Kindang  termasuk golongan  misik  dengan persentase  sebesar  34%  dan  golongan  menengah  45%.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka diperlukan  upaya  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  sumberdaya  pada  HKm  dengan menyusun  konsep  atau  strategi  pengembangan  pengelolaan  berkelanjutan  dengan  merujuk pada konsep pembangunan berkelanjutan ( Sustainable development ) dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi acuan untuk melihat sejauh mana tujuan dan  sasaran  HKm  tercapai  dengan  melihat  ketergantungan  masyarakat  dalam  pengelolaan lahan HKm di Kabupaten Bulukumba.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada  bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 di Kawasan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Kabupaten  Bulukumba  yang  secara  administrasi berada  di  Desa  Kahayya,  Kecamatan  Kindang,  Kabupaten  Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  lapangan,  wawancara  mendalam ( indepth interview ), serta studi dokumen dan data-data dari instansi terkait, baik formal maupun informal.  Tingkat  keberhasilan  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  diketahui  dengan melakukan  wawancara  dan  diskusi  menanyakan  hal-hal  yang  terkait  kriteria  dan  indikator kinerja  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan.  Variabel  yang  diamati  yaitu  sosial  (tingkat kesejahteraan  masyarakat,  kelembagaan,  penanganan  konflik  dan  keterlibatan  gender), ekonomi  (tata  kelola  sumberdaya  hutan dan  usaha  ekonomi  hasil  hutan),  dan  ekologi (fungsi kawasan  HKm,  perbaikan  hidrologis  dan  perlindungan    hutan)  dengan  mengacu  pada kebijakan Perdirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/2019  tentang  Pedoman  Pembinaan,  pengendalian  dan  Evaluasi Perhutanan  Sosial  yang  kemudian  dimodifikasi  dan  diadaptasikan  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi yang ada di lapangan.
Penilaian  berhasil  atau  tidaknya  kegiatan  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan dilakukan  dengan  cara  sederhana,  yaitu  menjumlahkan  nilai  dari  setiap  kriteria,  kemudian dibagi  dengan  jumlah  seluruh  kriteria  yang  ada.  Kriteria  yang  digunakan  meliputi  tiga tingkatan  yaitu  nilai  <  1  dinilai  kurang  berhasil,  nilai  1 – 2 dinilai  cukup  berhasil, dan  nilai  >2
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
dinilai  berhasil.  Data  terkait  tingkat  keberhasilan  pengelolaan  HKm  selanjutnya  dilakukan inventarisasi  mengenai  faktor-faktor  pendorong  dan  penghambat  pengelolan  HKm. Pengolahan  data  dilakukan  dengan  metode Force  Field  Analysis (FFA)  dan Analytic  Hierarchy Process (AHP)  untuk  studi  pakar  ( expert ).  Inventarisasi  faktor-faktor  pendorong  dan penghambat  pengelolaan  HKm  disajikan  dalam  tabel.  Setelah  itu,  dilakukan  identifikasi kekuatan-kekuatan  yang  paling  penting  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  melalui  matriks perbandingan  berpasangan.  Penilaian  tersebut  diberikan  kepada  ahli  atau  pakar  ( ekspert ). selanjutnya  dilakukan  analisis  gabungan  seluruh  pakar  untuk  melunturkan  subjektivitas  dari pakar.  Setelah  itu,  nilai  tersebut  dikalikan  dengan  hasil  justifikasi  peneliti  berdasarkan  hasil pengamatan di lapangan dengan rentang nilai yang diberikan 1 – 5. Nilai akhir untuk masing- masing kekuatan diperoleh melalui hasil kali antara bobot dan nilai. Setelah itu dapat diketahui faktor  pendorong  yang  paling  kuat  dan  faktor  penghambat  yang  paling  lemah.  Hasil  yang dicapai dari  analisis  FFA  berupa  strategi-strategi  ( ways )  yang  selanjutnya  dibuat  rencana  aksi ( clear action ) menunjuk pada tindakan yang jelas dan operasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
Kabupaten Bulukumba merupakan  salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang  telah  menerapkan  pengelolaan  hutan  dengan  skema  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm). Hadirnya  HKm  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat sekitar hutan sehingga masyarakat mampu memperoleh sumberdaya hutan secara optimal dan adil, melalui pemberian akses dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Keberhasilan  pengelolaan  hutan  bersama  masyarakat  memiliki  potensi  tinggi  sebagai pendekatan  untuk  mengelola  hutan  secara  berkelanjutan.  Berdasarkan  tabel  kriteria  dan indikator  pengelolaan  HKm  serta  hasil  skoring  (Lampiran  1)  yang  telah  dilakukan  di Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba  maka  data  yang  diperoleh  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Grafik Hasil Penilaian Tingkat Keberhasilan Pengelolaan HKm Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Gambar 1 menunjukkan nilai terendah variabel penilaian yaitu variabel sosial dengan kriteria  peningkatan  masyarakat,  kelembagaan,  penanganan  konflik  dan  keterlibatan  gender (2);  variabel  ekonomi  dengan  kriteria  tata  kelola  sumberdaya  hutan dan  usaha  ekonomi hasil hutan  (2,3);  dan  nilai  tertinggi  yaitu  variabel  ekologi  dengan  kriteria  fungsi  kawasan  hutan, perbaikan  hidrologis  dan  perlindungan  dan  pengamanan  hutan  (2,4).  Skor  keseluruhan variabel  mencapai  2,2  jika  dibandingkan  dengan  skor  ideal  nilai  3  maka  dapat  diasumsikan bahwa pengelolaan HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berada pada kategori berhasil.

## Sosial
Pembangunan  HKm di  Kecamatan  Kindang Kabupaten  Bulukumba  merupakan  salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum dan anggota kelompok secara  khususnya.  Pemberian  akses  legal  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  untuk mendorong  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  HKm.  Pemberian  akses  tersebut berupa  I zin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  (IUPHKm)  terhadap  empat  KTH diantaranya KTH Gamaccaya, KTH Kahayya, KTH Tabuakkang I dan KTH Tabuakkang II.
Kondisi masyarakat berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan HKm.  Adapun  kriteria  faktor  sosial  berupa  kesejahteraan  masyarakat,  kelembagaan,  konflik, dan sensitivitas gender. Secara rinci aspek sosial dapat dilihat pada Gambar 2.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Sosial Ekonomi Ekologi Skor Nilai
Akhir Skor Ideal
2 2,3 2,4 2,2 3 Ind eks Ni la i Variabel Penilaian
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
( Nusrah Rusadi, Syamsu Alam, & Supratman )
Gambar  2. Grafik  Hasil  Penilaian  Aspek  Sosial  Pengelolaan  HKm  di  Kecamatan  Kindang  Kabupaten Bulukumba
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  nilai  tertinggi  kriteria  penilaian  pada  variabel  sosial yaitu  kriteria  kesejahteraan  masyarakat  (3); keterlibatan  gender (  2,5);  kelembagaan (1,7);  dan penanganan  konflik  (1).  Keberhasilan  pengelolaan  HKm  bergantung  pada  kepentingan program  dan  kondisi  sosial  masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan.  Hadirnya  skema  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Penilaian  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melihat  kontribusi  HKm  terhadap  tingkat pendapatan masyarakat  selama satu periode setiap KTH disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 . Tingkat Pendapatan KTH HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
KTH Komoditi Rata-Rata Pendapatan/Tahun Tingkat Pendapatan Jumlah Persentase (%) Gamaccaya Cengkeh, Kopi, Jagung, Tembakau Rp.20.466.667 Rendah 3 33,3 Sedang 6 66,7 Tinggi 0 0 Jumlah 9 100,0 Kahayya Cengkeh, Kopi, Jagung, Tembakau Rp.18.988.889 Rendah 1 11,1 Sedang 8 88,9 Tinggi 0 0 Jumlah 9 100,0 Tabuakkang I Cengkeh, Kopi, Jagung, Tembakau Rp.19.577.778 Rendah 3 33,3 Sedang 5 55,6 Tinggi 1 11,1 Jumlah 9 100 Tabuakkang II Cengkeh, Kopi, Jagung, Tembakau Rp.19.011.111 Rendah 0 0 Sedang 9 100,0 Tinggi 0 0 Jumlah 9 100,0
Sumber: Data primer setelah diolah, 2021
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Kesejahteraan Masyarakat Kelembagaan Penanganan Konflik Keterlibatan Gender 3 1,7 1 2,5 In d e ks Ni la i Kriteria Penilaian
Tingkat  pendapatan  KTH  tergolong  sedang  disebabkan  luas  lahan  garapan  yang dikelola  oeh  setiap  KTH.  Semakin  luas  lahan  yang  diusahakan  maka  semakin  besar  jumlah produksi  dan  pendapatan  yang  dihasilkan.  Tingkatan  pendapatan  dengan  rata-rata  total pendapatan  setiap  KTH  HKm/Tahun  HKm/Tahun  berkisar  antara  Rp.18.988.889- Rp.20.466.667.  Saraswati  dan  Arya  (2014)  dalam  penelitiannya  mengemukakan  jika  jumlah pendapatan ≤ Rp.13.622.766  maka  kategori  tingkat  pendapatan  rendah,  jumlah  pendapatan berkisar Rp.13.622.767-Rp.35.194.300 maka kategori tingkat pendapatan sedang dan jika jumlah pendapatan ≥ Rp.35.194.301 maka kategori tingkat pendapatan tinggi.
Kontribusi  tertinggi  pendapatan  rumahtangga  bersumber  dari  kawasan  HKm  yang berasal  dari  tanaman  yang  telah  menghasilkan  buah  seperti  cengkeh,  kopi,  jagung  dan tembakau.  Meskipun  demikian  namun  nilai  besarannya  masih  relatif  rendah  dan  sedang. Selanjutnya untuk melihat pengaruh pendapatan masing-masing anggota KTH terhadap batas garis  kemiskinan  yaitu  melalui  perbandingan  pendapatan/kapita/tahun  dengan  batas  garis kemiskinan  penduduk  Indonesia  berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2018  yang kemudian disajikan pada Tabel 2.
Tabel  2 .  Persentase  Anggota  KTH  HKm  di  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukumba  pada  Kategori Batas Garis Kemiskinan Batas Garis Kemiskinan Kategori Persentase (%) Rp.4.812.000/kapita/tahun Tidak Miskin 83.3 Miskin 16.7 Jumlah 100.0

## Sumber: Data primer setelah diolah, 2021
Tabel 2 menunjukkan bahwa kategori tidak miskin dari 36 anggota KTH sebesar 83.3% sedangkan  kategori  miskin  sebesar  16.7%.  Perbedaan  pendapatan  antara  kelompok  tani disebabkan  perbedaan  luas  lahan  yang  digarap  oleh  setiap  KTH.  Weriantoni  dkk  (2017) mengemukakan  bahwa  luas  lahan  berpengaruh  terhadap  jumlah  pendapatan  disebabkan pemanfaatan  lahan  oleh  petani  dilakukan  secara  optimal.  Sahide  dkk  (2018)  mengemukakan terjadi  peningkatan  rata-rata  pendapatan  masyarakat  sebesar  14%  setelah  adanya  perhutanan sosial. Selain pendapatan rumah tangga, keberadaan HKm juga mampu meningkatkan jumlah tenaga  kerja.  Badan  Pusat  Statistk  (BPS)  pada  tahun  2018  mengemukakan  bahwa  penurunan pengangguran  terjadi  jika  menurunnya  persentase  angkatan  kerja  atau  belum  mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja dilihat berdasarkan kategori usia 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan. Namun pada dasarnya para anggota KTH di Desa Kahayya telah memiliki pekerjaan jauh  sebelum  adanya  HKm.  Hadirnya  HKm  untuk  memaksimumkan  nilai  guna  tingkat sumberdaya yang terbatas.
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari kelembagaan.  Pembentukan  lembaga  kelompok  tani  hutan  (KTH)  dan  penyusunan  program kerja hanya dilakukan setiap ketua KTH, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).  Pembentukan KTH berdasarkan kedekatan areal lahan HKm  dengan  struktur  kepengurusan  terdiri  atas  ketua,  sekretaris,  bendahara  dan  anggota namun dalam pengolahan lahan masih berjalan sendiri-sendiri sedangkan program kerja yang ditetapkan Kepala UPT KPH Jeneberang II pada bulan Agustus 2019 diharapkan memberikan arahan  dalam  mencapai  tujuan  kelompok  dalam  pengelolaan  HKm.  Selain  itu,  peningkatan kapasitas  masyarakat  dianggap  penting  guna  untuk  memberikan  akses  yang  lebih  baik  ke sumber  daya  guna  terpenuhinya  kebutuhan  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  dan memiliki kemampuan kontrol sosial terhadap aspek lingkungan. selain itu ada pelatihan yang dilakukan seperti peningkatan kapasitas pasca panen (kopi, markisa, alpukat) dan peningkatan produksi  dari  aspek  kualitas  dan  kuantitas  yang  diadakan  oleh  Sulawesi  Community Foundation (SCF) sebagai lembaga pendamping.
Pembangunan  HKm  yang  berkelanjutan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  di  dalam  hutan  maupun  di  sekitar  kawasan  hutan  serta  menjaga  kelestarian lingkungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari konflik. Kawasan hutan di Desa  Kahayya  pada  dasarnya  merupakan  kawasan  hutan  lindung  yang  menyebabkan masyarakat  tidak  mempunyai  akses  legal  mengelola  hutan  mengakibatkan  terjadinya penebangan  liar  dengan  berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi.  Masyarakat beranggapan  bahwa  lahan  yang  telah  digarap  merupakan  lahan  yang  dimiliki  secara  turun temurun  dari  keluarga  sejak  dulu  dan  lahan  tersebut  tetap  mengikuti  prosedur  pembayaran pajak  tanah  secara  berkala  dengan  begitu  masyarakat  memiliki  kebebasan  dalam  proses pengelolaannya.  Perbedaan  pandangan  disebabkan  tidak  adanya  sosialisasi  HKm  dan kurangnya  komunikasi  antara  pihak  pemerintah  dan  masyarakat.  Berdasarkan  konflik masyarakat  dan Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Bulukumba, level  konflik dikategorikan konflik vertikal.  Konflik  tersebut  terjadi  apabila  pihak  yang  dilawan  oleh  pihak  lainnya  berada  pada level berbeda sehingga kaitan makro-mikronya lebih cepat dapat diketahui. Menurut Grainger dan Obersteiner (2011), setiap tahap pengelolaan melibatkan stakeholder sehingga membentuk matriks pertukaran pengetahuan untuk memberikan kontribusi fungsi fasilitasi dan koordinasi yang saling melengkapi untuk mendukung proses pemantauan hutan global.
Pengelolaan  sumberdaya  hutan  saat  ini  mengarah  pada  UU  No.  41  Tahun  1999  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  mulai  mengikutsertakan  masyarakat  terutama  masyarakat sekitar hutan untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Keterlibatan gender dalam kegiatan  pengelolaan  bertujuan  sebagai  sumber  pendapatan  rumah  tangga.  Persentase
keterlibatan  laki-laki  yaitu  96,7%  dan  persentase  keterlibatan  perempuan  setiap  KTH  yaitu 3,3%.  Keterlibatan  perempuan  pada  tahap  pengelolaan  hutan  hanya  sebatas  pada  proses pemanenan  sedangkan  untuk  kegiatan  penentuan  jenis  tanaman,  peralatan  yang  digunakan mengolah lahan, pemeliharaan tanaman dan kegiatan pemupukan dilakukan oleh laki-laki. Hal ini  dikarenakan,  laki-laki  dianggap  lebih  mampu  menentukan  keputusan  dibanding perempuan.  Mando,  dkk  (2019)  mengemukakan  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  memiliki peran  yang  berbeda  dalam  berkontribusi  pada  pengelolaan  HKm,  keterlibatan  laki-laki  dan perempuan  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  yang  sangat  besar  dalam  kebijakan pengelolaan hutan.

## Ekonomi
Pengembangan  usaha  ekonomi  hasil  hutan  memiliki  keterkaitan  dalam  keberhasilan pengelolaan HKm. Secara rinci aspek ekonomi dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
Gambar 3 . Grafik Hasil Penilaian Aspek Ekonomi Pengelolaan HKm di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai tertinggi  kriteria penilaian pada variabel ekonomi yaitu  Tata  Kelola  Dumberdaya  Hutan  (2,5)  dan  nilai  terendah  yaitu  Usaha  Ekonomi  Hasil Hutan  (2,1).  Keberhasilan  pengelolaan  HKm  bergantung  penataan  areal  lahan  HKm  dan pemanfaatan  sumberdaya  hutan  seperti  pemanfaatan  hasil  hutan  bukan  kayu,  pemanfatan objek  wisata  alam  dan  pemanfaatan  sumberdaya  air  yang  bertujuan  untuk  pengembangan pengelolaan hutan secara mandiri dan berkelanjutan.

## Tata Kelola Sumberdaya Hutan
Keterlibatan  petani  pada  setiap  tahap  pengelolaan  berbeda-beda.  Keterlibatan  dalam pengambilan  keputusan  pada  tahap  perencanaan  berupa  kegiatan  penataan  batas  areal  kerja
1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Tata Kelola Sumberdaya Hutan Usaha Ekonomi Hasil Hutan 2,5 2,1 Ind eks Ni la i Kriteria Penilaian
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
dan  penandatanganan  peta  areal  kerja  dilakukan  dalam  bentuk  perwakilan  oleh  ketua kelompok  tani,  instansi  kehutanan  Kabupaten  Bulukumba  dan  pendamping  lapangan. Kegiatan penataan batas areal kerja bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menentukan batas,  luas  dan  letak  wilayah  areal  kelola  dengan  mempertimbangkan  kedekatan  areal  lahan garapan  setiap  petani.  Selain  itu,  dalam  pengelolaan  sumberdaya  hutan  tidak  ada  peralihan hak/izin pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok tani sehingga mempengaruhi keterlibatan dalam  pengelolaan.  Ilfa  (2021)  dalam  kajiannya  mengemukakan  bahwa  dalam  pengelolaan HKm,  keterlibatan  pemuda  sebagai  upaya  memberdayakan  masyarakat  tidak  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  program  HKm  meskipun  pemuda  memberikan  ide  atau pendapat untuk keberlangsungan pengelolaan. Sedangkan keterlibatan pada tahap monitoring dan  evaluasi  bertujuan  untuk  mengetahui  perkembangan  pelaksanaan  program  serta mengatasi  masalah  yang  timbul  dalam  pelaksanaan  dilaksanakan  dengan  pembuatan  dan penyampaian laporan terkait pengelolaan HKm.  Pelaksanaan evaluasi berupa pembuatan dan penyampaian laporan belum berjalan disebabkan dokumen perencanaan terbit pada tahun 2019 dan  belum  terbentuknya  tim  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  sebagai  mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan program dan penyusunan laporan. Dewi (2013), partisipasi yang ideal berada pada level communication agar masyarakat mampu berkomunikasi  dengan  pemerintah  untuk  bekerjasama  dalam  kegiatan  monitoring  dan evaluasi.  Syifa  (2019)  menambahkan  bahwa  keterlibatan  dalam  kegiatan  evaluasi  dapat meningkatkan  keaktifan  kelompok  dalam  menjalankan  program  yang  telah  dan  akan direncanakan.

## Usaha Ekonomi Hasil Hutan
Kopi Kahayya merupakan salah satu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang telah dibudidaya  oleh  petani  sejak  dulu.  Komoditi  kopi  arabika  dan  robusta  merupakan  tanaman yang  cukup  potensial  dikembangkan  di  Desa  Kahayya.  Keberadaan  bibit  dari  petani  dan bantuan  alat  ekonomi  produktif  dari  Balai  Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan (BPSKL)  merupakan  modal  awal  untuk  mengembangkan  kopi  di  desa  tersebut.  Pemasaran produk  kopi  dapat  dilakukan  melalui  koperasi/Badan  Usaha  yang  disebut  Kelompok  Usaha Perhutanan  Sosial  (KUPS)  dan  LSM  Sulawesi  Community  Foundation  (SCF)  sebagai  mitra. Namun  pada  umumnya  hasil  komoditi  dipasarkan  dengan  mengandalkan  tengkulak  karena dianggap lebih efisien dan memudahkan petani dan pedagang melakukan kesepakatan terkait harga penjualan kopi.
Pemanfaatan  Air  Terjun  Gamaccaya  merupakan  salah  satu  potensi  pemanfaatan  jasa lingkungan di Kawasan HKm Kecamatan Kindang yang telah resmi dibuka sejak tahun 2014. Sistem  pengelolaan  wisata  telah  melibatkan  berbagai  pihak  diantaranya  Lembaga  Desa
Kahayya,  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Bulukumba,  LSM  SCF  dan  masyarakat.  Pihak  yang terlibat membangun model pengelolaan dengan melakukan kerjasama antara dinas pariwisata sebagai  penyedia  sarana  dan  prasarana  dan  masyarakat  sebagai  pengelola.  Sedangkan pemanfaatan air oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan air minum,  mandi,  mencuci  dan  sebagai  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Mikrohidro  (PLTMH)  dan pengairan di kebun dan ladang. Keterlibatan masyarakat dilakukan dengan menjaga ekosistem di  sekitar  sungai  dan  bagian  hulu  dengan  pola  gotong  royong  melalui  upaya  pembersihan aliran  sungai  dan  penanaman  pohon  sebagai  upaya  menjaga  tutupan  lahan  di  sepanjang sungai.

## Ekologi
Hutan memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Baik dalam kaitannya sebagai fungsi sosial, ekonomi dan  ekologi. Fungsi ekologi hutan berkaitan dengan peran hutan sebagai ekosistem. Adapun kriteria ekologi yang dimasukkan diantaranya fungsi kawasan  hutan,  perbaikan  hidrologis  dan  perlindungan  dan  pengamanan  hutan.  Secara  rinci dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 .  Grafik  Hasil  Penilaian  Aspek  Ekologi  Pengelolaan  HKm  di  Kecamatan  Kindang Kabupaten   Bulukumba
Gambar 4 menunjukkan bahwa nilai tertinggi  kriteria penilaian pada variabel ekologi yaitu perbaikan hidrologis (3); fungsi kawasan hutan (2,5); dan perlindungan dan pengamanan hutan  (2).  Keberhasilan  pengelolaan  HKm  bergantung  pada  sistem  pengelolaan  dan  upaya perlindungan  dan  pengamanan  hutan    yang  diterapkan  untuk  mendukung  fungsi  hutan.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Fungsi Kawasan Hutan
Perbaikan Hidrologis
Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2,5 3 2 In d e ks Ni la i Kriteria Penilaian
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
( Nusrah Rusadi, Syamsu Alam, & Supratman )

## Fungsi kawasan
Kondisi ekologi kawasan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kahayya Kecamatan Kindang terdiri  atas  tanaman  kayu-kayuan,  tanaman  MPTS  (Multi  Purpose  Tree  Crop  Species)  dan tanaman  pangan.  Pola  agroforestri yang  telah  diterapkan  oleh  pertani dilakukan berdasarkan kondisi lahan dan kecocokan jenis tanaman yang tumbuh. jenis komoditi yang diusahakan oleh KTH  di  Kecamatan  Kindang  yaitu  Kopi  Robusta  (Coffea  canephora),  Kopi  Arabika  (Coffea arabica),  Jati  putih  (Gmelina  arborea),  Suren  (Toona),  Mahoni  (Swietenia  mahagoni),  Jabon (Neolamarkcia  cadamba),  Markisa  (Passiflora  edulis),  Kayu  Bayam  (Intsia),  Alpukat  (Persea americana), Kayu Manis (Cinnamomun verum), Jagung (Zea mays).
Pemilihan  komposisi  tanaman  kehutanan  seperti  mahoni  dan  suren  oleh  masyarakat dinilai  penting  karena  tanaman  mahoni  dan  suren  yang  termasuk  family Meliaceace dapat tumbuh  pada  berbagai  jenis  tanah  dan  tumbuh  dengan  baik  pada  dataran  rendah  sampai topografi berbukit. Sedangkan tanaman kopi merupakan jenis tanaman yang ditanam di bawah naungan pohon. Kombinasi tanaman kehutanan dengan tanaman kopi serta pertanian seperti jagung,  alpukat,  markisa  memberi  keuntungan  baik  ekologi  seperti  mengurangi  resiko  erosi tanah pada saat musim hujan manfaat ekonomi yaitu bisa memaksimalkan pendapatan petani.

## Perbaikan Hidrologis
Kebutuhan  air  terhadap  suatu  daerah  mengalami  peningkatan  mengikuti  laju pertumbuhan pendudukan dan aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan. Desa Kahayya secara geografis  merupakan  bagian  hulu  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Ujung  Loe  dengan  vegetasi yang baik dan masih berfungsi sebagai daerah resapan maka aliran yang terjadi adalah aliran kontinyu dengan dengan kualitas yang baik pada sungai sehingga masyarakat memanfaatkan langsung  air  untuk  menghidupkan  mikrohidro.  Masyarakat  memanfaatkan  air  sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan pengairan di kebun serta ladang. Selain itu,  sumber  mata  air  danau  Kahayya  yang  terletak  di  Lereng  Gunung  Kahayya  dengan  luas 2,284 Hektar dan debit >50 liter/detik berada disisi barat danau dan juga terdapat rembesan- rembesan mengalir disekitarnya sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Kahayya.

## Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Konsep  perlindungan  dan  pengamanan  hutan  berbasis  partisipasi  masyarakat dilandasi  pemahaman  terkait  potensi  kawasan  hutan,  keselarasan  dan  perlindungan  dari kerusakan  yang  disebabkan  oleh  manusia,  ternak,  hama  dan  penyakit.  Pelaksanaan perlindungan  dan  pengamanan  dilakukan  oleh  petani  dalam  kegiatan  pengelolaan  dengan menggunakan  alat-alat  konvensional  dalam  pemanfaatan  lahan.  Kegiatan  sosialisasi  seperti pencegahan/penanganan  kebakaran  hutan  tidak  berjalan  secara  rutin  dan  hanya  berbentuk
perwakilan dilakukan oleh ketua kelompok tani sedangkan dalam kegiatan pengamanan hutan berupa patroli tidak partisipatif.

## Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan HKm
Data  yang  diperoleh  mengenai  tingkat  keberhasilan  pengelolaan  HKm,  selanjutnya dilakukan inventarisasi mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan HKm yang didasarkan pada variabel pengeloaan yaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek ekologi. Variabel  pengelolaan  dijadikan  sebagai  isu  dalam  menganalisis  faktor-faktor  pendorong  dan penghambat. Setelah  itu, dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang paling penting dalam upaya  pencapaian  tujuan  melalui  matriks  perbandingan  berpasangan  ( matriks  pairwise comparison )  yang  mengacu  pada  nilai  yang  diberikan  oleh  tiga  pakar  ( ekspert ).  Adapun  hasil penilaian pakar yang dianalisis menggunakan AHP dapat dilihat pada Lampiran 2.
Penilaian  setiap  pakar  dianalisis,  selanjutnya  dilakukan  analisis  gabungan  seluruh pakar untuk melunturkan subjektivitas dari pakar. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah analisis  gabungan  adalah  mengalikannya  dengan  hasil  justifikasi  peneliti  berdasarkan  hasil pengamatan  di  lapangan.  Rentang  nilai  yang  diberikan  skala  1-5  yaitu  1)  Tidak  penting,  2) Kurang  Penting,  3)  Cukup  Penting,  4)  Penting,  dan  5)  Sangat  Penting.  Nilai  akhir  untuk masing-masing  kekuatan  diperoleh  melalui  hasil  kali  antara  bobot  dan  nilai.  Bobot  yang diperoleh  dari  hasil  analisis  seluruh  pakar  diartikan  sebagai  besar  kekuatan  faktor memengaruhi  isu,  sedangkan  nilai  yang  diperoleh  dari  justifikasi  peneliti  diartikan  sebagai seberapa  penting  faktor  memengaruhi  isu.  Selanjutnya  hasil  analisis  penilaian  faktor pendorong dan penghambat disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel  3 .  Hasil  Analisis  Faktor  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  di  Kecamatan  Kindang  Kabupaten Bulukumba Isu Faktor Pendorong Bobot Nilai B x N Sosial Adanya pendampingan stakeholder 0.49 4 1.96 Terdapat aturan internal kelompok 0.09 3 0.27 Terdapat program kerja 0.15 3 0.45 Dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas 0.09 4 0.36 Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan lahan HKm 0.19 5 0.95 Ekonomi Adanya bantuan alat ekonomi produktif 0.65 5 3.25 Terdapat unit usaha HKm 0.26 4 1.04 Pendamping sebagai fasilitator pemasaran 0.09 4 0.36 Ekologi Penerapan sistem agroforestri yang baik 0.8 4 3.2 Penerapan alat-alat konvensional 0.2 3 0.6 Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
( Nusrah Rusadi, Syamsu Alam, & Supratman )
Tabel  4 . Hasil  Analisis  Faktor  Penghambat  Hutan  Kemasyarakatan  di  Kecamatan  Kindang  Kabupaten Bulukumba Isu Faktor Penghambat Bobot Nilai B x N Sosial Tidak ada keterlibatan anggota KTH dalam pembentukan kelembagaan kelompok tani 0.47 4 1.88 Tidak adanya keterlibatan anggota KTH dalam penyusunan rencana kerja 0.11 3 0.44 Pertemuan kelompok tidak rutin 0.15 4 0.6 Tidak ada sosialisasi HKm 0.09 4 0.36 Tidak ada keterlibatan anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas 0.18 4 0.72 Ekonomi Unit usaha HKm belum berjalan maksimal 0.64 3 1.92 Bantuan alat ekonomi produktif tidak dimanfaatkan 0.26 4 1.04 Pemanfaatan objek wisata alam belum optimal 0.11 3 0.33 Ekologi Tidak ada sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan 0.78 4 3.12 Kegiatan patroli tidak partisipatif 0.22 3 0.66
Sumber: Analisis Data Primer, 2021

## Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Perbedaan  bobot  dan  nilai  kepentingan  mmpengaruhia  masing-masing  faktor  setiap isu. Faktor yang memiliki bobot tertinggi dalam isu berarti mempunyai pengaruh yang besar, begitupun dengan nilai yang dimiliki. Nilai tertinggi berarti sangat penting mempengaruhi isu dan  memungkin  faktor  tersebut  mengintervensi  faktor  lain  yang  memiliki  bobot  dan  nilai kepentingan  yang  rendah  sehingga  faktor  tersebut  bisa  diperkuat  dan  bisa  diperlemah.  Hasil yang dicapai dari analisis FFA adalah berupa strategi-strategi yang dirumuskan dalam bentuk statemen-statemen (pernyataan pernyataan) yang selanjutnya dibuat rencana aksi (clear action) menunjuk pada tindakan yang jelas dan operasional. Dengan adanya strategi dan rencana aksi yang  sesuai,  kegiatan  pengembangan  hutan  kemasyarakatan  mencapai  tujuan  sesuai  yang diinginkan.
Strategi  pengembangan  pengelolaan  HKm  bertujuan  sebagai  cara  ( ways )  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  dengan  cara  memperkuat  faktor-faktor  pendorong    dan melemahkan  faktor-faktor  penghambat  yang  telah  diidentifikasi  sebelumnya.  Setelah  strategi atau  cara  ( ways )  tersebut  diperoleh,  selanjutnya  dirumuskan  rencana  aksi  (clear  action)  yang dapat  dilakukan  pengembangan  hutan  kemasyarakatan  di  Kecamatan  Kindang.  Adapun keseluruhan strategi dan rencana aksi disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 . Strategi dan Rencana Aksi ( Clear Action ) Pengembangan HKm di No Isu Cara Memperkuat Faktor Pendorong Cara Melemahkan Faktor Penghambat Rencana Aksi 1 Sosial Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan penguatan kelembagaan Melakukan penguatan kelembagaan dan melakukan sosialisasi skema HKm untuk meningkatkan pengetahuan KTH terkait kebijakan, fungsi, dan manfaat HKm 1. Melakukan pertemuan rutin dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengkaji dan mereview lembaga
2. Melakukan sosialisasi berkala terkait skema HKm mengenai kebijakan HKm
3. Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dengan melibatkan semua anggota KTH 2 Ekonomi Memaksimalkan pemanfaatan alat ekonomi produktif,
meningkatkan peran unit usaha HKm (KUPS) dan peran pendamping sebagai lembaga mitra dalam sistem pemasaran serta meningkatkan daya saing hasil HKm dengan melakukan distribusi produk yang jelas Meningkatkan peran unit usaha HKm, memaksimalkan pemanfaatan alat ekonomi produktif dan mendorong pemanfaatan objek wisata
1. Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM terhadap pengurus unit usaha HKm
2. Pemanfaatan alat ekonomi produktif
3. Menyusun Master plan objek wisata 3 Ekologi Melakukan pengembangan agroforestri berbasis agribisnis Melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan secara partisipatif 1. Memaksimalkan lahan dengan penanaman jenis tanaman perenial 2. Mengadakan FGD secara rutin dengan berbagai pihak terkait perlindungan dan pengamanan hutan
Sumber: Data primer setelah diolah, 2021
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kriteria  penilaian  dari  aspek  sosial,  ekonomi  dan  ekologi  berdasarkan
Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan Nomor
P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/2019,  hasil  analisis  kinerja  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Kindang berhasil dengan nilai skor 2.2 (dua koma dua). Adapun Faktor pendorong pengelolaan HKm yaitu pendampingan stakeholder, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan  lahan,  aturan  internal  kelompok  dan  program  kerja,  bantuan  alat  ekonomi produktif,  dan  penerapan  sistem  agroforestri  yang  baik.  Sedangkan  faktor  penghambat  yaitu Keterlibatan anggota KTH dalam pengelolaan tidak maksimal, pertemuan tidak rutin, tidak ada sosialisasi  terkait  kebijakan  hutan  kemasyarakatan,  pemanfaatan  objek  wisata  alam  belum optimal, minimnya sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan dan kegiatan patroli tidak partisipatif. Sehingga strategi yang sesuai dalam pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) yaitu  melakukan  pertemuan  rutin  dengan  melibatkan  berbagai  pihak,  melakukan  sosialisasi terkait kebijakan hkm, melibatkan setiap KTH dalam penguatan kapasitas SDM,  pemanfaatan lahan  dan  bantuan  alat  ekonomi  produktif  secara  maksimal,  penyusunan Master  plan  objek wisata dan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2014-2018.
Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Dewi, A., K. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitas Lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat  (KBR)  di  Desa  Plukan  Kecamatan  Gembiong  Kabupaten  Pati.  Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 9(1): 42-52.
Fitria, Deasy. 2017. Peran Hutan Kemasyarakatan Terhadap Mitigasi Iklim Dan Nafkah Rumah Tangga    Petani  di  Kabupaten  Gunung  Kidul  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Forest  Watch  Indonesia.  2019.  An gka  Deforestasi  Sebagai  “Alarm” Memburuknya  Hutan Indonesia. Bogor: Forest Watch. Indonesia.
Grainger, A., Obersteiner, M., 2010. A Framework for Structuring the Global Forest Monitoring Landscape in the REDD+ era. Journal of Science Policy . DOI:10.1016/j.envsci.2010.10.006.
Ilfa, A.A., Supratman, Muhammad, A.K.S. 2021. Partisipasi Pemuda Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Kahayya Kabupaten Bulukumba. Jurnal Belantara , 4(1): 26-38.
Kaskoyo,  H.,  Abrar,  J.  M.,  and  Makoto,  I.  2014.  Present  State  of  Community  Forestry  (Hutan Kemasyarakatan/HKm) Program in a Protection Forest and Its Challenges: Case Study in  Lampung  Province,  Indonesia. Journal  of  Forest  Science ,  30(1):  15-29.
Mando,  L.,  S.,  Kandari,.  M.,  A,.  Kahirun  dan  Kasim.,  Aisya  S.  2019.  Analisis  Peran  Gender dalam  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  (Studi  kasus  di  Keluruhan  Tobimeita,  Kecamatan Abeli Kota Kendari) Jurusan Kehutanan, Fakultas dan Ilmu Lingkungan. Prosiding ISBN 978-602-51407-1-6 (459-463).
Pemerintah  Indonesia.  1999.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan. Lembaran RI Tahun 1999 No. 41. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah  Indonesia.  2016.  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  kehutanan  Republik Indonesia  Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  tentang  Perhutanan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.
Sahide, K.A., Jusuf, Y., Alam, S., Supratman., Millang, S., Mahbub, S.A., Bachtiar, B., Sabar, A., Nasri.,  Nursaputra,  M.,  Ahmad,  F.,  Yahya,  H.N.,  2018.  Kajian  Dampak  Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Samsu,  A.K.A.  2018.  Peranan  Landscape-Lifescape  Terhadap  Sistem  Agroforestri  pada  Hulu DAS  Ujung  Loe  Di  Desa  Kahayya,  Kabupaten  Bulukumba  [Tesis].  Makassar: Universitas Hasanuddin.
Saraswati,  Y  dan  Arya,  H.D.  2014.  Resiliensi  Nafkah  Rumahtangga  Petani  Hutan  Rakyat  Di Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri. Jurnal Sosiologi Pedesaan , 2(1): 63-75.
Syifa,  N.,  A  (2019)  Manajemen  Kelom    pok  Tani  Risma  Asri  Pekon  Gisting  Kabupaten Tanggumas [Skripsi]. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
Weriantoni,  Musbatik,  S.,  Lukman,  Fini,  F.,  Silviani,  Enjelia,  M.  2017.  Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kesejahteraan    Petani  Karet  (Studi  Kasus  di  Nagari  Limo  Koto Kecamatan  Koto  VII  Kabupaten  Sijunjung). Jurnal  Teknologi  Pertanian  Andalas ,  21(2): 161-167
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan
( Nusrah Rusadi, Syamsu Alam, & Supratman )
Lampiran  1 . Hasil  Penilaian  Keberhasilan  Pengelolaan  HKm  di  Kecamatan  Kindang  Kabupaten Bulukumba No Kriteria Prinsip Indikator Skor Nilai Rata- Rata Kriteria 1 Sosial Kesejahteraan Masyarakat Pendapatan anggota kelompok 3 24/11= 2.2 Jumlah tenaga kerja 3 Penguatan Kelembagaan Status badan hukum lembaga 1 Struktur anggota lembaga 3 Aturan dan mekanisme kelembagaan yang disepakati 3 Rutinitas pengurus dan kegiatan lembaga 1 Penyusunan rencana kerja 1 Peningkatan kapasitas (pelatihan, lokakarya,dll) baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain 2 Iuran pemegang hak kelola 1 Resolusi Konflik Proses penyelesaian konflik 1 Sensitivitas Gender Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan 3 Partisipasi perempuan dalam kegiatan kelembagaan 2 Jumlah 11 24 2.2 2 Ekonomi Usaha Ekonomi Hasil Hutan Unit usaha HKm 2 25/11=2.3 Sumberdaya untuk menjalankan usaha (aset, modal, dan kemitraan) 3 Rencana usaha dan laporan perkembangan pelaksanaannya 2 Pengelola sistem informasi dan manajemen 2 Akses pasar pemasaran produk Hkm 2 Jasa lingkungan ekowisata 1 Jasa pemanfaatan air 3 Tata Kelola Sumberdaya Hutan Batas areal kerja 3 Peta areal kerja 3 Peralihan hak kelola 3 Laporan pemegang izin 1 Jumlah 11 25 2.3

## Tabel (Lanjutan)
No Kriteria Prinsip Indikator Skor Nilai Rata- Rata Kriteria Ekologi Fungsi Kawasan Hutan Kesesuaian jenis vegetasi 3 11/7= 2.2 Pola budidaya HKm 2 Perbaikan Hidrologis Sumber mata air 3 Kualitas air 3 Perlindung an Hutan Keberadaan unit pengamanan hutan 2 Kegiatan pencegahan/penanganan kebakaran hutan 2 Pemeliharaan dan perlindungan 2 Jumlah 7 17 2.4 JUMLAH (BOBOT SETIAP INDIKATOR/JUMLAH INDIKATOR) 29 66 2.2
Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan ( Nusrah Rusadi, Syamsu Alam, & Supratman )

## Lampiran 2 . Analisis Penilaian Pakar

## MATRIKS GABUNGAN PENILAIAN PAKAR (FAKTOR PENDORONG)
Isu 1: Sosial A B C D E A B C D E EIGEN VECTOR LMax A 1 5.00 4.64 4.64 4.31 A 0.53 0.35 0.65 028 0.63 0.49 5.61 CI 0.15 B 0.20 1 0.25 3.00 0.25 B 0.11 0.07 0.04 0.18 0.04 0.09 RI 1.12 C 0.22 4.00 1 4.00 1.00 C 0.11 0.28 0.14 0.24 0.15 0.18 CR 0.14 D 0.22 0.33 0.22 1 0.23 D 0.11 0.02 0.03 0.06 0.03 0.05 E 0.25 4.00 1.00 4.00 1 E 0.13 0.28 0.14 0.24 0.15 0.19 Total 1.88 14.33 7.11 16.64 6.79 Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Isu 2: Ekonomi A B C A B C Total Eigen Vector L Max A 1 4.64 4.64 A 0.70 0.79 0.45 1.92 0.65 3.41 CI  0.21 B 0.22 1 4.64 B 0.15 0.17 0.45 0.80 0.26 RI  0.58 C 0.22 0.22 1 C 0.15 0.04 0.10 0.29 0.09 CR  0.35 TOTAL 1.43 5.86 10.28 TOTAL 1.00 1.00 1.00 Isu 2: Ekologi A B A B Total Eigen Vector L Max CI 0.00 A 1 3.91 A 0.80 0.80 1.59 0.80 2 RI 0.00 B 0.26 1 B 0.20 0.20 0.41 0.20 CR 0.00 Total 1.26 4.91 Total 1.00 1.00 2.00 1.00

## MATRIKS GABUNGAN PENILAIAN PAKAR (FAKTOR PENGHAMBAT)
Isu 1: Sosial A B C D E A B C D E EIGEN VECTOR LMax A 1 4.64 4.64 3.63 3.91 A 0.51 0.34 0.65 0.22 0.61 0.47 5.85 CI 0.21 B 0.22 1 0.26 4.64 0.26 B 0.11 0.07 0.04 0.29 0.04 0.11 RI 1.12 C 0.22 3.91 1 3.63 1.00 C 0.11 0.29 0.14 0.22 0.16 0.18 CR 0.19 D 0.28 0.22 0.28 1 0.26 D 0.14 0.02 0.04 0.06 0.04 0.06 E 0.26 3.91 1.00 3.30 1 E 0.13 0.29 0.14 0.20 0.16 0.18 Total 1.96 13.96 7.17 16.21 6.43 Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Isu 2: Ekonomi A B C A B C Total Eigen Vector L Max A 1 4.31 3.91 A 0.67 0.78 0.44 1.89 0.63 3.37 CI  0.18 B 0.23 1 4.00 B 0.16 0.18 0.45 0.78 0.26 RI  0.58 C 0.26 0.25 1 C 0.17 0.04 0.11 0.33 0.11 CR  0.32 TOTAL 1.49 5.56 8.91 TOTAL 1.00 1.00 1.00 Isu 2: Ekologi A B A B Total Eigen Vector L Max CI 0.00 A 1 3.56 A 0.78 0.78 1.56 0.78 2 RI 0.00 B 0.28 1 B 0.22 0.22 0.44 0.22 CR 0.00 Total 1.28 4.56 Total 1.00 1.00 2.00 1.00