Abstract: This  assimilation  program  is  a  right  obtained  by  all  prisoners  and  children  who meet  the  requirements.  The  purpose  of  this  research  is  to  answer  2  (two)  main problems, namely, the extent to which the implementation of assimilation rules and integration rights at  home  for  convicts  in  Class  II  A  Prison  in  Parepare  City  and  can  the  implementation  of assimilation rules and integration rights at home for convicts affect suppressing the spread of Covid-19 at Class II A Prison in Parepare City. This experimental research uses empirical or non-doctrinal legal research with a quantitative approach to convicts and wardens in Class II A Lapas, Parepare City. This assimilation aims to measure the level of citizen protection as an influencing  variable  (X 1 ),  equal  rights  for  convicts  as  a  variable  (X 2 ),  and  the  provision  of health insurance for all citizens (X 3 ) in suppressing the rate of spread of the covid outbreak as the dependent variable (Y). in Parepare City Class IIA Lapas.
Keyword s: Rules; Assimilation; Covid-19
Abstrak: Program  asimilasi  ini  merupakan  hak  yang  didapat  oleh  semua  narapidana  dan anak  yang  memenuhi  persyaratan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menjawab  2  (dua) permasalahan  utama,  yakni sejauh  mana pelaksanaan aturan asimilasi  dan hak  integrasi di rumah  bagi  narapidana  di  Lapas  Kelas  II  A  Kota  Parepare,  dan  mampukah  pelaksanaan aturan asimilasi dan hak integrasi di  rumah bagi narapidana  berpengaruh  dalam  menekan penyebaran  Covid-19  di  Lapas  Kelas  II  A  Kota  Parepare.  Penelitian  ini  sebagai  penelitian percobaan  yang  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris  atau  non-doktrinal  dengan pendekatan kuantitatif terhadap narapidana beserta pegawai sipir di Lapas Kelas II A Kota Parepare.  Asimilasi  ini  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  perlindungan  warga  negara

## PENGARUH  ATURAN  ASIMILASI  DI  RUMAH DALAM  MENEKAN  LAJU  PENYEBARAN  COVID 19  TERHADAP  NARAPIDANA  DI  LAPAS  KELAS II A PAREPARE
Muh. Akbar Fhad Syahril 1 , Auliah Ambarwati 2
1 Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Email : akbar9.a9@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Email : ambarwati.iwan94@gmail.com
Vol.9, No.1 2023

## Article History
Received: 03/11/2022 Revised: 01/12/2022 Accepted: 08/12/2022
Citation Suggestion: Muh. Akbar Fhad Syahril, Auliah Ambarwati, Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah Dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. JUSTISI. Vol 9, No. 1. 1- 17
sebagai variabel yang mempengaruhi (X 1 ), persamaan hak bagi narapidana sebagai variabel (X 2 ), dan pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara (X 3 ) dalam menekan laju penyebaran wabah covid sebagai variabel dependen (Y) di Lapas Kelas IIA Kota Parepare.
Kata Kunci : Aturan; Asimilasi; Covid-19

## PENDAHULUAN
Pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia menetapkan Coronavirus Disease 2019  atau  yang  disingkat  Covid-19  sebagai  bencana  nasional.  Suatu  fenomena  global, karena  virus  ini  telah  menyebar  ke  seluruh  negara.  Salah  satu  langkah  taktis  yang  diambil oleh  pemerintah  dalam  mengendalikan  lonjakan  kasus  Covid-19  adalah  larangan berkerumun. Para ahli menyimpulkan, kerumunan berarti lonjakan kasus Covid-19.
Salah satu tanggung jawab pemerintah Indonesia adalah  memastikan perlindungan dan persamaan hak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) serta pemberian jaminan kesehatan bagi  WNI  yang  terpapar  Covid-19.  Perlindungan,  persamaan  hak,  dan  pemberian  jaminan kesehatan berlaku bagi siapa saja dan di mana saja WNI itu berada, termasuk bagi kalangan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Lapas  merupakan  ruang  hunian  yang  dibatas  atas  orang-orang  yang  melakukan tindakan kriminal. Sub-sistem terakhir dalam sistem peradilan pidana ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan teknis pembinaan. Lapas sebagai ruang hunian yang dibatas tentu tidak lepas dari aktivitas sosial. Ada interaksi terbangun, baik sesama narapidana maupun dengan petugas  lapas.  Adanya  batasan  ruang  hunian  bagi  orang-orang  yang  melakukan  tindakan kriminal sudah tentu menimbulkan kerumunan, dan sangat berpotensi terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Potensi  ini  dibaca  oleh  pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum  dan  HAM (Kemenkumham). Mengantisipasi laju penyebaran Covid-19, dikeluarkanlah Permenkumham No. 10 Tahun 2020 kemudian disempurnakan menjadi Permenkumham No. 32 Tahun 2020 yang  bertujuan  menekan  laju  penyebaran  Covid-19.  Dalam  proses  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan,  istilah  pemberian  asimilasi  diberikan  oleh  Negara  sebagai  penghormatan terhadap  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia  (perlindungan,  persamaan  hak,  dan pemberian  jaminan  Kesehatan).  Pihak  kementerian  sebenarnya  sudah  lama  dipusingkan dengan masalah  lapas  di Indonesia yang telah melebihi daya tampung.  Masalah  ini,  selain berpotensi  mempengaruhi  kinerja  petugas  lembaga  pemasyarakatan  dalam  memberikan pembinaan  kepada  narapidana,    ternyata  juga  berpotensi  mempercepat  laju  penyebaran Covid-19  pada  masa  pandemi  saat  ini  di  dalam  lapas.  Maka  dari  itu,  sejauh  apa  aturan asimilasi  yang  diberikan  oleh  Negara  ini  telah  diberlakukan  oleh  pengambil  kebijakan  di lapas? Apakah kebijakan  ini mampu menekan laju penyebaran Covid-19? Mengingat lapas merupakan  ruang  hunian  yang  dibatasi  oleh  aturan  yang  tentunya  membuat  ruang  gerak para narapidana menjadi terbatas.
Terdapat beberapa penelitian mengenai asimilasi, diantaranya hasil penelitian dari Ely
Alawiyah  Jufri  da  Nelly  Ulfah  Anisariza  (2017)  tentang  Penerapan  Peleburan  Tahanan  Di Instansi  Sosialisasi  Terbuka  Jakarta.  Riset  ini  mengulas  mengenai  penerapan  peleburan  di instansi sosialisasi Terbuka Jakarta. 1 Hasil penelitian dari Haryono Haryono (2018) mengenai Optimalisasi  Penerapan  Kewajiban  serta  Fungsi  Lapas  Terbuka  dalam  Cara  Peleburan Tahanan.  Riset  ini  mengulas  mengenai  Penerapan  penempatan  tahanan  di  Lapas  Terbuka Klas IIB Nusakambangan yang telah merambah era peleburan telah cocok dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan juga Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Nomor  PAS  PK.01.01.02-100  Tahun  2013. 2 Hasil  penelitian  dari  Cut Megawati,  Kurniawan  Kurniawan  (2019)  Tentang  Pembinaan  Narapidana  dalam  Tahap Asimilasi. Penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan pelaksanaan Asimilasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Rumah Tahanan Negara. 3 Hasil penelitian dari Fauzan Fauzan (2020) tentang Penerapan Pemberian Peleburan Untuk Tahanan Sebagai implementasi Hukum Pemasyarakatan. Riset ini mengulas mengenai Penerapan Pembinaan Tahanan Dalam Langkah Asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang. 4
Dari beberapa penelitian terdahulu lebih merujuk kepada penelitian yang membahas tentang pelaksanaan asimilasi di lapas sebelum masa pandemi. Hanya pada penelitian dari Fauzan Fauzan (2020) yang membahas asimilasi pada masa pandemi. Namun ada perbedaan mendasar,  yang  mana  penelitian  sebelumnya  lebih  fokus  membahas  tentang  Penerapan Pembinaan  Tahanan  Dalam  Langkah  Peleburan  di  Lapas  Kategori  IIA  Padang  sebagai Penerapan  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  sedangkan  untuk  penelitian  ini  lebih  kepada mengukur pengaruh kebijakan asimilasi dalam menekan penyebaran Covid-19 di Lapas kelas II A Kota Parepare.

## METODE PENELITIAN
Tipe  riset  yang  dipakai  merupakan  tipe  peneltian  empiris  dengan  analisis  deskriptif kuantitatif. 5 Jenis  penelitian  ini  bermaksud  untuk  untuk  menganalisa  hasil  kuesioner  dan menarik kesimpulan atas keadaan objek yang diteliti berdasar fakta yang terdapat di Lapas Kelas  IIA  Parepare.  Penelitian  ini  menggunakan  penalaran  logika  induktif  atau  penarikan kesimpulan  secara  khusus  ke  umum.  Hal  ini  dikarenakan  penelitian  hukum  empiris menggunakan observasi dan deskripsi yang sesuai fakta yang ditemukan di lapangan.
1 Jufri,  E.  A.,  &  Anisariza,  N.  U. (2017).  Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka Jakarta. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), l 1–26.
2 Haryono,  H.  (2018).  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Lapas  Terbuka  dalam  Proses  Asimilasi Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 295–311.
3 Megawati, C., & Kurniawan, K. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. Jurnal Serambi Akademika, 7(3), 335–341.
4 Fauzan,  F.  (2020).  Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Bagi  Narapidana  Sebagai  Penerapan  Undang-Undang Pemasyarakatan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(9), 846–860.
5 Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika. P.7

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Aturan  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  di  Rumah  Bagi  Narapidana  di Lapas kelas II A Kota Parepare
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan  Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19  dengan  beberapa  pertimbangan,  antara  lain  bahwa  pandemi  Covid-19  telah ditetapkan  sebagai  bencana  nasional  non  alam  sehingga  perlu  dilakukan  langkah  cepat sebagai  upaya  penyelamatan  terhadap  narapidana  dan  anak  yang  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak.  Pandemi  Covid-19  masih berlangsung  hingga  saat  ini  dan  perlu  penanganan  lanjutan  untuk  pencegahan  dan penanggulangan Covid-19. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu dilakukan  pengeluaran  dan  pembebasan  melalui  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat  guna  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran Covid-19.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Pemberian asimilasi tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
a. Syarat Pemberian Asimilasi, tercantum pada bagian kedua dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6
b. Tata Cara Pemberian Asimilasi, di jelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7
c. Pencabutan  Asimilasi,  di  jelaskan  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia. 8
Lembaga  pemasyarakatan  (LAPAS)  secara  ideal  mengandung  makna  berperan memasyarakatkan  kembali.  para  warga  binaan  yang  telah  melanggar  hukum  dan  norma- norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku,  proses  interaksi  edukatif  harus  dibangun.  Interaksi  edukatif  yang  intensif  sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal. 9
Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di  Wuhan  China,  pada  Desember  2019,  kemudian  diberi  nama Severe  Acute  Respiratory Syndrome  Coronavirus  2  (SARS-COV  2),  dan  menyebabkan  penyakit  Covid-19.  Tanggal  21 maret  2020,  jumlah  kasus  ini  mencapai  angka  275,469  jiwa  yang  terbesar  di  166  negara, termasuk Indonesia. 10
Kebijakan  pelepasan  narapidana  didasari  dengan  adanya  wabah  Covid-19  dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lapas. Merespon adanya pandemi  global  yang  turut  masuk  ke  Indonesia.  Menteri  Yasonna  Laoly  pun  membuat kebijakan untuk  pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah  pandemi Covid-19 ini dengan  alasan  kemanusiaan  dan  beliau  mengatakan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  saran dari  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Kebijakan  ini  juga  dilatarbelakangi  dengan  adanya rekomendasi  dari World  Health  Organization  (WHO),  United  Nations  Office  on  Drugs  and Crime  (UNODC)  dan  beberapa  lembaga  lainnya,  yang  mana  rekomendasi  tersebut  tidak
6 Vide  Pasal  4,  Pasal  5  dan  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  32  Tahun  2020 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
7 Vide Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
8 Vide Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
9 Cooke, D. D., Baldwin, P. J., & Howison, J. (2008). Menyingkap Dunia Gelap Penjara. Gramedia Pustaka Utama.
10 Suharyanto. (2020). Glosarium Seputar Covid-19. Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.
hanya  ditujukan  kepada  Indonesia  saja,  melainkan  kepada  seluruh  negara  di  dunia.  WHO telah mengidentifikasi bahwa overcrowding yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya outbreak di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu- satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana.
Lembaga  Pemasyarakatan  Parepare  yang  memiliki  luas  9600  (Sembilan  ribu  enam ratus) meter persegi  dengan 68 (enam  puluh delapan) kamar yang terdiri  dari empat blok dengan  kapasitas  360  (Tiga  ratus  enam  puluh)  penghuni,  dan  jumlah  narapidana  sebelum pemberian  asimilasi  mencapai  643  (Enam  ratus  empat  puluh  tiga)  orang  narapidana,  jelas menunjukan  bahwa  lapas  Parepare  telah over  kapasitas  yang  dengan  ini  membuat narapidana dalam satu kamar hunian harus berdesak-desakan yang jika tidak ditanggulangi maka  penyebaran  Covid-19  sangatlah  rentan  bagi  setiap  narapidana  pada  lapas  kelas  II  A Parepare.
Pelaksanaan kebijakan asimilasi di rumah pada Lapas Kelas II A Kota Parepare  dalam penelitian  yang  dilakukan  ini  telah  mencapai  titik  akhir  dari  masa  pelaksanaannya, sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  10 Tahun 2020 kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32  tahun  2020  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pada Bab VI Pasal 45, dimana Peraturan Menteri ini berlaku  bagi  Narapidana  yang  tanggal  2/3  (dua  per  tiga)  masa  pidananya  dan  Anak  yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya.
Dalam  upaya  memperoleh  data,  observasi  dilakukan  secara  langsung,  terkait  dalam pelaksanaan  kebijakan  asimilasi,  narapidana  yang  memenuhi  syarat  untuk  mendapat asimilasi sesuai dengan tata cara pemberian asimilasi untuk memutus penyebaran Covid-19 dan juga masyarakat yang berdomisili di lingkungan narapidana yang dibebaskan.
Pelaksanaan program kebijakan asimilasi dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 pada lapas kelas II A Kota Parepare mulai dilaksanakan saat disahkannya Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  10  Tahun  2020  kemudian  disempurnakan  menjadi  Peraturan
Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  32  tahun  2020  selama  kurang  lebih  enam  belas  bulan selama masa pandemi. Dalam pelaksanaannya yang bertugas untuk melaksanakan program asimilasi  terhadap  narapidana  di  Lapas  Kelas  II  A  Parepare  adalah  Sub  Seksi  Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) Lapas Parepare di mana dalam pelaksanaan mekanisme yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada narapidana mengenai syarat- syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  asimilasi  sesuai  dengan  aturan  kebijakan  pemberian asimilasi  dalam  upaya  memutus  penyebaran  Covid-19,  yaitu  narapidana  yang  berhak mendapatkan  asimilasi  adalah  narapidana  yang  belum  pernah  melakukan  pengulangan pidana  yang  artinya  untuk  residivis  yang  pernah  masuk  sebelumnya  tidak  berhak  untuk mendapat  asimilasi  dan  juga  untuk  kasus  pembunuhan,  kasus  perampokan,  korupsi, terorisme, dan kasus kesusilaan juga tidak berhak mendapatkan asimilasi.
Pemberian asimilasi pada Lapas Kelas II A Kota Parepare sangat perlu untuk mencegah penularan  Covid-19  pada  Lapas  yang  telah over  kapasitas,  dimana  Lapas  Parepare  hanya berkapasitas  360  (tiga  enam  puluh)  narapidana,  tapi  sekarang  narapidana  mencapai  643 (enam ratus empat puluh tiga) yang berarti narapidana yang melebihi jumlah kapasitas ada 303 (tiga ratus tiga) narapidana. Hal ini membuat kamar hunian yang tadinya berkapasitas 5 (lima)  narapidana  terpaksa  harus  dihuni  lebih  dari  5  narapidana,  dan  kamar  hunian  yang berkapasitas 15 narapidana terpaksa harus dihuni oleh lebih dari 15 narapidana.
Hal  ini  jelas  sangat  memprihatinkan,  mengingat  penularan  Covid-19  dapat  menular dengan  cepat  melalui  kontak  fisik.  Maka  dengan  adanya  pembebasan  narapidana  melalui program kebijakan asimilasi pada masa pandemi diharapkan dapat membuat Lapas Parepare yang sangat sesak dan padat, setidaknya menjadi sedikit longgar.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan asimilasi:
1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin selama waktu 6 (enam) bulan ke belakang.
2. Aktif mengikuti program pembinaan.
3. Telah menjalani masa pidananya selama 2/3 (dua pertiga).
Sebagaimana  fakta  pada  locus  penelitian,  petugas  merekomendasikan  usulan pemberian Asimilasi terhadap narapidana yang memenuhi syarat kepada kepala Lapas, yang kemudian  disetujui  usulan  pemberian  asimilasinya.  Selanjutnya  kepala  Lapas  menerbitkan surat keputusan secara manual dan mengarsip ke kantor wilayah kemudian kantor wilayah mengirimkan  rekapitulasi  Lapas  kepada  kepala  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan.  Akan tetapi  keputusan  pemberian  asimilasi  dapat  dibatalkan  apabila  dalam  proses  pemberian
asimilasi narapidana melakukan sebuah tindak pidana, atau sebuah pelanggaran tata tertib di dalam Lapas, atau mempunyai pelanggaran pidana lain.
Dalam pelaksanaan kebijakan asimilasi ini dimulai pada pada tanggal 01 januari 2022 hingga  September  2022.  Sebanyak  85  (delapan  puluh  lima)  narapidana  yang  memenuhi syarat dan berhak diberikan asimilasi dengan data sebagai berikut:
Tabel 1. Pemberian Asimilasi
No Jenis Kejahatan Jumlah Jenis kelamin  Jumlah Narapidana per Masa hukuman L P  0 - 12 Bulan  1 - 5 Tahun  5 - 10 Tahun 1. Narkotika 41 38 3 1 40 - 2.  Terhadap Ketertiban 7 7 - 7 - - 3. Penggelapan 6 3 3 - 6 - 4. Pencurian 6 6 - 3 3 - 5. Pembunuhan 5 5 - - 5 - 6. Penipuan 5 3 2 1 4 - 7. Penganiayaan 4 4 - 2 2 - 8. KDRT 4 4 - 2 2 - 9.  Pemalsuan Materai 2 - 2 1 1 - 10. Desersi 1 1 - 1 - - 11. ITE 1 - 1 1 - - 12. Memfitnah 1 1 - 1 - - 13. Pencurian 1 1 - - 1 - 14. Pengancaman 1 1 - 1 - -

## Total  85 Narapidana
Sumber Data: Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Parepare Tahun 2022.
Pada  tabel  dapat  dilihat  narapidana  dengan  jenis  perkara  Narkotika  menjadi  yang terbanyak  memperoleh  kesempatan  mengikuti  program  asimilasi  sebanyak  41,  disusul pelanggaran  ketertiban  sebanyak  7  orang,  kemudian  kasus  penggelapan  dan  pencurian masing-masing  sebanyak  6  orang,  kasus  pembunuhan  dan  penipuan  masing-masing sebanyak 5 orang,  kasus Penganiayaan dan KDRT masing-masing sebanyak 4 orang,  kasus pemalsuan  materai  sebanyak  2  orang,  dan  Desersi,  ITE,  memfitnah,  pencurian,  dan pengancaman masing-masing 1 orang. Sehingga total narapidana yang mengikuti program asimilasi sebanyak 85 orang. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membuat lebih banyak  lagi  narapidana  yang  memenuhi  syarat  untuk  berhak  diberi  asimilasi,  sehingga
tingkat hunian  pada Lapas  khususnya Lapas Kelas II A Parepare  tidak lagi mengalami over kapasitas.
Terkait dengan dibebaskannya 85 (delapan puluh lima) narapidana yang mengalami penurunan  dari  tahun  kemarin  sebanyak  256  (dua  ratus  lima  puluh  enam)  narapidana. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  pelaksanaan  program  asimilasi  dalam  upaya memutus  penyebaran  Covid-19  di  Lapas  Kelas  II  A  Parepare  dalam  pelaksanaannya  telah sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada.  Kebijakan  asimilasi  telah  berjalan  sejak  disahkannya peraturan menteri yang mengatur  kebijakan pembebasan narapidana pada masa pandemi. Kebijakan  ini  mendapat  respon  yang  baik  dari  narapidana,  baik  yang  memenuhi  syarat mendapat  asimilasi  dan  narapidana  dengan  tindak  kejahatan  yang  tidak  berhak  diberi asimilasi.
Pelaksanaan  program  pemberian  asimilasi  ini  telah  efektif  jika  dinilai  dari  cara pelaksanaannya yang telah sesuai dengan aturan yang ada, sebagaimana teori dari Donald Black  bahwa  aturan  dianggap  efektif  apabila  implementasinya  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan, dengan kata lain berjalan sesuai idealita yang ada atau aturan yang sudah ada dan tiada ketimpangan di antara keduanya. Sejalan dengan Hans Kelsen yang mengatakan bahwa  aturan  dianggap  efektif  apabila  suatu  aturan  dapat  diterapkan  dan  dapat  diterima oleh masyarakat.
Berdasarkan  dengan  jumlah  ideal  kapasitas  hunian  pada  Lapas  Kelas  II  A  Kota Parepare yang hanya bisa menampung 360 (tiga ratus enam puluh) narapidana, maka tingkat penurunan  persentase  jumlah  narapidana  dapat  dikatakan  efektif  apabila  nilai pengurangannya semakin mendekati jumlah ideal dari kapasitas hunian Lapas kelas II A Kota Parepare  melihat jumlah narapidana  sebelum pemberian  program asimilasi   mencapai 643 (enam  ratus  empat  puluh  tiga)  narapidana.  Berdasarkan  kapasitas  narapidana  yang  dapat ditampung Lapas kelas II A Kota Parepare, maka jumlah ideal dari narapidana dalam hunian, agar penerapan social distancing antar narapidana dapat efektif digambarkan pada:
Tabel 3. Kapasitas Hunian Jumlah Narapidana Keterangan 360 Efektif 720 Kurang Efektif 980 Tidak Efektif
Sumber: POS KARUPAM Lapas Kelas II A Kota Parepare.
Dimana jumlah narapidana sangat mempengaruhi keberhasilan social distancing yang dilaksanakan  di  Lapas.  Dikatakan  efektif  apabila  jumlah  narapidana  sesuai  dengan  jumlah kapasitas  hunian  yang  dapat  ditampung  Lapas,  sedangkan  ketika  jumlah  narapidana mencapai  dua  kali  lipat  dari  kapasitas  hunian  maka  penerapan  social  distancing  untuk mencegah penularan Covid-19 menjadi kurang efektif, dan penerapan social distancing tidak
efektif  ketika  jumlah  narapidana  mencapai  angka  tiga  kali  lipat  lebih  banyak  dari  jumlah kapasitas  hunian  pada  Lapas  Kelas  II  A  Kota  Parepare.  Hal  ini  diperoleh  dari  penjelasan Yonatan pegawai Negeri sipir Lapas Kelas II A Parepare.
Berdasarkan hasil pemberian asimilasi pada narapidana Lapas Kelas II A Kota Parepare, jumlah narapidana pada Lapas Kelas II A Kota Parepare yang sebelumnya hampir mencapai angka  tiga  kali  lipat  lebih  banyak  dari  kapasitas  hunian,  maka  pemberian  asimilasi  telah berhasil menekan kepadatan narapidana pada Lapas Kelas II A Kota Parepare.
Tabel 4. Persentase Jumlah Narapidana No  Asimilasi  Kapasitas hunian Jumlah narapidana Persentase Keterangan 1. Sebelum pemberian asimilasi 360 643 179% Jumlah  narapidana  meningkat 179%  dari  jumlah  angka kapasitas hunian. 2. Setelah pemberian Asimilasi 360 558 155% Jumlah  Narapidana  155% lebih  banyak  dari  kapasitas hunian.
Persentase  penurunan  narapidana  dari  643  (enam  ratus  empat  puluh  tiga)  menjadi 558  (lima  ratus  lima  puluh  delapan)  menurun  sekitar  24%,  dimana  narapidana  membuat social  distancing  dalam  upaya  mencegah  penularan  Covid-19  pada  lapas  Kelas  II  A  Kota Parepare dapat dilaksanakan, walaupun kurang efektif karena narapidana yang tersisa masih lebih banyak dari jumlah kapasitas hunian pada lapas Kelas II A Kota Parepare.
Penerapan  hukum  pada  pelaksanaan  asimilasi  pada  Lapas  Kelas  II  A  Kota  Parepare telah  efektif  apabila  diukur  tata  cara  pelaksanaannya  berdasarkan  Peraturan  Menteri  yang ada, akan tetapi hasil dari kebijakan pemberian asimilasi pada masa pandemi di Lapas Kelas II  A  Kota  Parepare  masih  kurang  efektif,  oleh  karena  pemberian  asimilasi  belum  dapat menekan  jumlah  narapidana  yang over  kapasitas  menjadi  sesuai  dengan  kapasitas  hunian yang dapat ditampung Lapas Kelas II A Kota Parepare sehingga penerapan social distancing dalam  upaya  menekan  penyebaran  Covid-19  pada  Lapas  Kelas  II  A  Kota  Parepare  dapat diterapkan tapi dengan penerapan yang kurang efektif.

## B.  Pengaruh Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi di Rumah Bagi Narapidana Lapas Kelas II A Kota Parepare Terhadap Upaya untuk Menekan Penyebaran Covid-19
1. Karakteristik Responden
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Deskripsi  karakteristik  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  dapat  disajikan  pada tabel di bawah ini:
Jenis Kelamin Responden Persentase Laki-laki 34 68 % Perempuan 16 32 % Total 50 100%
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  tentang  jenis  kelamin  Narapidana  di Lapas  Kelas  II  A  Pare-Pare  yang  menjadi  responden  yaitu  laki-laki  sebanyak  34 orang  (68%),  sedangkan  perempuan  sebanyak  16  orang  (32%).    Hal  ini menunjukkan bahwa dominasi yang dijadikan responden dalam penelitian adalah Narapidana berjenis kelamin perempuan.
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Tabel 6 Usia Jumlah (Orang) Persentase (%) 20 - 25 tahun 15 30 26 - 30 tahun 10 20 30 tahun > 25 50 Total 50 100
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang usia Narapidana di Lapas Kelas II  A  Pare-Pare  yang  menjadi  responden,  yaitu  usia  20-25  tahun  sebanyak    15 orang (30%), usia 26-30 tahun sebanyak 10 orang (20%) dan usia 30> sebanyak 25  orang  (50%).    Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  dominasi  yang  dijadikan responden dalam penelitian adalah Narapidana dengan usia rerata 30> sebanyak 25 orang.
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Tabel 7 Pendidikan Responden Persentase (%) SD 9 18 SMP 20 40 SMA 21 42 Total 45 100
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  tentang  pendidikan  Narapidana  di Lapas Kelas II A Pare-Pare yang menjadi responden yaitu SD sebanyak  9 orang (18%), SMP sebanyak 20 orang (40%) dan SMA sebanyak 21 orang (42%).  Hasil ini  menunjukkan  bahwa  dominasi  yang  dijadikan  responden  dalam  penelitian adalah Narapidana dengan usia rerata pendidikan SMA sebanyak 21 orang.
2. Hasil Penelitian
1. Validitas
Untuk  mengetahui  valid  atau  sahnya  variabel  penelitian  maka  digunakan  uji validitas. Untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya suatu item yang diuji. Uji validitas  memiliki  standar  korelasi  yang  ditentukan  dari  besar  responden  yang digunakan dengan menggunakan rumus:
Df=n-2 n =50-2 n=48 responden
30 responden yang akan dianalisis maka besar R tabel yang digunakan adalah 0,361. Untuk mengetahui apakah kuesioner dikatakan valid atau tidak dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Variabel Item Pernyataan Corrected item total correlation R Tabel n=50 taraf 5% Ket Tingkat Perlindungan Warga Binaan  (X 1 ) X11 0,784 0,278 Valid X12 0,750 0,278 Valid X13 0,898 0,278 Valid X14 0,847 0,278 Valid Persamaan hak bagi Warga Binaan (X 2 ) X21 0,909 0,278 Valid X22 0,917 0,278 Valid X23 0,692 0,278 Valid X24 0,851 0,278 Valid Pemberian Jaminan Kesehatan (X 3 ) X31 0,917 0,278 Valid X32 0,929 0,278 Valid X33 0,916 0,278 Valid X34 0,822 0,278 Valid Penyebaran Covid-19 (Y) Y1 0,898 0,278 Valid Y2 0,852 0,278 Valid Y3 0,901 0,278 Valid Y4 0,868 0,278 Valid Sumber: Hasil Olah Data SPSS Versi 25 tahun 2022
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  memperlihatkan  item  pertanyaan  yang  digunakan dalam penelitian memiliki R hitung yang lebih besar dari  R tabel atau lebih besar dari 0,278  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kuesioner  yang  digunakan  tentang variabel tingkat perlindungan warga binaan (X 1 ), Persamaan hak bagi warga binaan
(X 2 ),  Pemberian  Jaminan  Kesehatan  (X 3 ),  dan  Laju  Penyebaran  Covid-19  (Y) dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas  adalah  sejauh  mana  hasil  pengukuran  dengan  menggunakan  objek yang  sama  akan  menghasilkan  data  yang  sama.  Setelah  didapat  reliabilitas Instrumen (r hitung), maka nilai tersebut dibandingkan dengan r tabel yang sesuai dengan  jumlah  responden  dan  taraf  nyata.  Apabila  r  hitung  >  r-tabel,  maka instrument  tersebut  dikatakan reliable.  Untuk  uji  reliabilitas  digunakan  teknik Alpha  Cronbach  yaitu  sebesar  0,60.  Jika  nilai  r  hitung  >  dari  0,60  maka  item tersebut dinyatakan valid.
Hasil Uji Reabilitas Variabel Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Standar Reliabilitas Ket Tingkat Perlindungan (X 1 ) 0,838 0.60 Reliabel Persamaan hak (X 2 ) 0,857 0.60 Reliabel Jaminan Kesehatan (X 3 ) 0,907 0.60 Reliabel Penyebaran Covid-19 (Y) 0,899 0.60 Reliabel Sumber: Hasil Olah Data SPSS tahun 2022
Berdasarkan  data  tabel  diatas  menunjukkan  angka-angka  dari  nilai cronbach's Alpha(a)  pada  seluruh  variabel  dalam  penelitian  ini,  semua  nya  menunjukkan besaran  di  atas  nilai  0.60.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  dan dependen  adalah reliable  dan  dapat  dikatakan  bahwa  pernyataan  kuesioner responden  menunjukkan  keandalan  dalam  mengukur  variable-variabel  dalam model penelitian.
3. Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.530 1.770 1.430 .160 Tingkat Perlindungan .408 .179 .384 2.278 .027 Persamaan Hak .078 .174 .080 .450 .655 Jaminan Kesehatan .388 .112 .426 3.458 .001 a. Dependent Variable: Laju Penyebaran Covid_19 Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2022
Y= a + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + e Y= 2.530 + 0,408 + 0,078 + 0,388 + 1,770 Di mana:
Y = Pemutusan penyebaran Wabah Covid 19 a = konstanta X1 = Tingkat Perlindungan X2 = Persamaan Hak X3 = Pemberian jaminan kesehatan b1, b2, b3, = Koefisien pengaruh
e = Kesalahan Prediksi
a. Koefisien  sebesar  2,530  mengandung  arti  bahwa  nilai  konsisten  variabel penyebaran covid-19 adalah 2,530
b. Koefisien regresi X 1 sebesar 0,408 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan  tingkat  perlindungan,  maka  nilai  penyebaran  covid-19  bertambah sebesar 0,408
c. Koefisien regresi X 2 sebesar 0,078 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan  Persaman  hak,  maka  nilai  perilaku  narapidana  bertambah  sebesar 0,078
d. Koefisien regresi X 3 sebesar 0,388 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan  pemberian  jaminan  kesehatan,  maka  nilai  perilaku  narapidana bertambah sebesar 0,388

## 4. Koefisien Determinasi
Uji  Koefisien  Determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk  mencari  seberapa  besar  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai berkisaran antara 0 ≤ R2 ≤ 1.
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .805 a .649 .626 1.120
Sumber: Hasil Olah Data SPSS tahun 2022
Berdasarkan  tabel  analisis  data  menggunakan  program  SPSS  25  diperoleh  nilai koefisien  determinasi  (R Square)  sebesar  0,649  atau  64,9  %.  Arti  dari  koefisien  ini bahwa  variabel  tingkat  perlindungan  warga  binaan  (X 1 ),  Persamaan  hak  bagi  warga binaan  (X 2 ),  Pemberian  Jaminan  Kesehatan  (X 3 ),  memiliki  pengaruh  terhadap  Laju Penyebaran Covid-19 (Y) sebesar 64,9 %. Sedangkan sisanya 35,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5. Pengujian Hipotesis (Uji T)
Uji  t  dilakukan  untuk  mengetahui  signifikan  peran  secara  parsial  antara  variabel independen  terhadap  variabel  dependen  dengan  mengasumsikan  bahwa  variabel independen  lain  dianggap  konstan.  (t  test)  hasil  perhitungan  ini  selanjutnya
dibandingkan  dengan  t tabel dengan  menggunakan  tingkat  kesalahan  0,05  Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:
- H 0 diterima jika nilai t hitung < t tabel atau nilai sig> α - H a ditolak jika nilai t hitung > t tabel atau nilai sig> α Bila terjadi penerimaan H 0 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H 0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 2.530 1.770 1.430  .160 Tingkat Perlindungan .408 .179 .384 2.278  .027 Persamaan Hak .078 .174 .080 .450  .655 Jaminan Kesehatan .388 .112 .426 3.458  .001 a. Dependent Variable: Laju Penyebaran Covid_19 Sumber: Hasil Olah Data SPSS tahun 2022 t tabel = 1)
= (0,05/2 : 50-1-1 = (0,025 : 48) Dilihat pada distribusi nilai t tabel = 2,010
a. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel Coefficients diperoleh nilai t hitung Variabel Tingkat Perlindungan (X 1 ) sebesar 2,278 t tabel 2,010 dan nilai signifikan sebesar 0,027  <  0,05  maka  Ho  ditolak  (menerima  Ha)  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa tingkat perlindungan berpengaruh signifikan terhadap Laju Penyebaran Covid-19.
b. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel Coefficients diperoleh nilai t hitung Persamaan Hak  (X 1 )  sebesar    0,450  <  t tabel 2,010  dan  nilai    signifikan  sebesar  0,655  >  0,05 maka Ho diterima (menerima Ho) sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan hak tidak berpengaruh signifikan terhadap Laju Penyebaran Covid-19.
c. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel Coefficients diperoleh nilai t hitung Variabel Jaminan Kesehatan (X 3 ) sebesar  3,458 t tabel 2,010 dan nilai  signifikan sebesar 0,001  <  0,05  maka  Ho  ditolak  (menerima  Ha)  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa jaminan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Laju Penyebaran Covid-19.

## 3. Uji F (Simultan)
Uji  F  dengan  menggunakan  probabilitas,  dengan  menggunakan  metode Statistical Product and Service Solution (SPSS) sehingga untuk hasil uji f dapat dilihat pada tabel anova, perhitungannya adalah sebagai berikut:
ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 106.572 3 35.524 28.297 .000 b Residual 57.748 46 1.255 Total 164.320 49
Sumber: Hasil Olah Data SPSS tahun 2022
Berdasarkan hasil uji F model pertama pada tabel maka nilai F sebesar 28,297 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 2,79 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau < 0,05 maka secara simultan  atau  bersama-sama  variabel  tingkat  perlindungan  (X 1 ),  Persamaan  hak  bagi warga  binaan  (X 2 ),  Pemberian  Jaminan  Kesehatan  (X 3 )  berpengaruh  secara  signifikan terhadap variabel Kepuasan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan aturan asimilasi dan hak integrasi di rumah bagi narapidana di Lapas kelas II A Kota  Parepare  telah  efektif,  akan  tetapi  hasil  dari  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  yang dilakukan sejak januari sampai sekarang bagi narapidana masih kurang efektif karena belum dapat  membuat  jumlah  narapidana  pada  Lapas  Kelas  II  A  Kota  Parepare  sesuai  dengan kapasitas hunian yang hanya bisa menampung 360 (tiga ratus enam puluh) narapidana. Hal ini  membuat  penerapan  social  distancing  di  Lapas  Kelas  II  A  Kota  Parepare  kurang  efektif karena  jumlah  narapidana  yang  masih  padat.  Dari  hasil  olah  data  melalui  SPSS,  dapat digambarkan  bahwa  variable  Perlindungan  terhadap  narapidana,  dan  Pemberian  jaminan kesehatan,  berpengaruh  signifikan  terhadap  penekanan  laju  Penyebaran  Covid-19, sedangkan  untuk  variabel  Persamaan  hak,  tdk  berpengaruh  sama  sekali  terhadap pelaksanaan asimilasi di rumah terhadap narapidana.

## ACKNOWLEDGEMENT
Naskah  ini  merupakan  salah  satu  luaran  wajib  hibah  penelitian  dosen  pemula  yang diselenggarakan  oleh  DRTPM  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi. Terima  kasih  pula  kepada  Ketua  lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada,  sehingga naskah penelitian ini dapat diselesaikan  dan diterbitkan.

## REFERENSI
Cooke, D. D., Baldwin, P. J., & Howison, J. (2008). Menyingkap Dunia Gelap Penjara. Gramedia Pustaka Utama.
Fauzan,  F.  (2020). Pelaksanaan  Pemberian  Asimilasi  Bagi  Narapidana  Sebagai  Penerapan
Undang-Undang Pemasyarakatan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(9), 846–860.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Edisi Ketujuh. Terdaftar  dalam  Indonesia  Sharia  Stock  Index  (ISSI).  In  Jurnal  Universitas Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Haryono, H. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 295–311.
Jufri,  E.  A.,  &  Anisariza,  N.  U.  (2017). Pelaksanaan  Asimilasi  Narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 1–26.
Megawati, C., & Kurniawan, K. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. Jurnal Serambi Akademika, 7(3), 335–341.
Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika
Suharyanto.  (2020). Glosarium  Seputar  Covid-19.  Pengurus  Pusat  Ikatan  Pustakawan Indonesia
Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Harian Kompas (Mei 2021). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden- jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional (diakses 11 July 2022).