Hal 169-182 Disetujui: 17 Januari 2022

## KEARIFAN LOKAL MENUJU SDGs’14: STUDI KASUS LUBUK LARANGAN TEPIAN NAPAL KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
Local Wisdom to SDGs'14: Case Study of Lubuk Larangan Tepian Napal, Bungo Regency, Jambi Province
Oleh: Muhammad Natsir Kholis 1 * , Edwarsyah 2
1 Fakultas Perikanan Universitas Muara Bungo, Jl. Pangeran Diponegoro, Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,
Jambi 37211-Indonesia
2 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo,
Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681-Indonesia
* Korespondensi penulis: kholis2336@gmail.com

## ABSTRAK
Pergeseran kualitas habitat, pencemaran dan masuknya beberapa spesies asing menyebabkan perubahan lingkungan ekologis perairan sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kearifan lokal menuju SDGs’14, studi kasus kearifan lokal lubuk larangan tepian napal Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus 2019 dengan metode survei. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik flag modelling Ecosystem Approach Fisheries Management (EAFM) yang dimodifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal lubuk larangan tepian napal sudah mengarah ke SDGs’14 dengan kategori baik ( light green flag). Sistem partisipatif, adat-istiadat dan kekeluargaan menjadi ciri khas kearifan lokal lubuk larangan dalam menjaga sumberdaya perikanan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
Kata kunci: EAFM, Muara Bungo, SDGs’14, sungai, Tanah Tumbuh

## ABSTRACT
Shifts in habitat quality, pollution and the entry of several foreign species cause changes in the ecological environment of river waters. The purpose of this research is to analyze the local wisdom system towards SDGs '14, a case study of local wisdom lubuk larangan tepian napal Batang Tebo river Bungo Regency Jambi Province. The study was conducted in July to August 2019 using survey methods. Analysis of the data used is quantitative descriptive with modified flag modeling Ecosystem Approach Fisheries Management (EAFM) techniques. The results showed that the local wisdom lubuk larangan tepian napal has led to SDGs'14 with the good category (light green flag). Participatory, customary and family systems are characteristic of local wisdom lubuk larangan in maintaining fisheries resources in Bungo Regency, Jambi Province.
Key words: EAFM, Muara Bungo, SDGs’14, river, Tanah Tumbuh

## PENDAHULUAN
Pengelolaan sumberdaya perikanan saat ini dihadapkan beberapa permasalahan serius akibat adanya  pemanfaatan  berlebih  ( over  exploitation),  masih  adanya  pengoperasian  alat  tangkap  yang merusak lingkungan ( destructive fishing gears), terjadinya restorasi dan pergeseran kualitas  habitat, pencemaran, masuknya atau adanya dominasi spesies asing ( native species),  pergeseran iklim global
( climate  change),  bencana  alam  dan  restorasi  kawasan  lindung  menjadi  kawasan  ekonomi  lainnya (Rengi dan Brown 2013); (Kholis et al. 2018). Permasalahan di lingkungan perairan sungai juga telah banyak terjadi, terutama di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi dengan adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) menyebabkan lingkungan perairan sungai keruh dan bisa terindikasi tercemar. Selain itu PETI juga mampu menimbulkan konflik horizontal sesama masyarakat.
Sebagai wujud mengatasi permasalahan pengelolaan sumberdaya perikanan maka Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  saat  ini  telah  mengesahkan  dokumen  SDGs  ( Sustainable Development Goals) yang  terdiri  dari  tujuh  belas  tujuan  penting  yang  ingin  dicapai  pada  tahun  2030.  Konsep  SDGs membahas  mengenai  pembangunan  berkelanjutan  yang  global,  dan  bisa  menjaga  tiga  dimensi penyeimbang antara lingkungan, sosial dan ekonomi (Ishartono dan Raharjo 2016).
Salah satu tujuan penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yaitu point ke-14 tentang kehidupan bawah laut ( life below water). Point ke-14 atau dikenal SDGs’14 memaknai bagaimana kita dapat  melestarikan  laut  dan  menjaga  kehidupan  sumberdaya  laut  untuk  pembangunan  yang berkelanjutan.  Tetapi selain perairan laut, tidak salahnya kita melihat unsur penunjang kelestarian perairan laut yaitu perairan umum dan daratan. Bentuk penerapan SDGs’14 di perairan umum dan daratan dapat mencontoh beberapa kearifan lokal yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat desa di Indonesia, seperti: panglima laot (Aceh); lubuk larangan (Jambi dan Sumatera Barat); lelang lebak lebung (Sumsel); ma’uwo, rantau larangan, dan upacara semah terubuk (Riau); kearifan lokal dedi-dedi (Cirebon), upacara adat labuh saji/hari nelayan (Sukabumi) dan kearifan lokal lainnya.
Kearifan  lokal  dapat  diartikan  sebuah  nilai  kebudayaan  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari kehidupan  masyarakat  di  Indonesia  dan  telah  dilegalkan  keeksistensiannya  oleh  konstitusional (hukum)  negara  (Oktaviani et  al.  2016).  Masyarakat  pedalaman  pada  umumnya  sangat  mengenali lingkungannya sehingga mereka menerapkan budaya dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang biasa disebut dengan kearifan lokal (Indrawan et al. 2007). Menurut Keraf (2002) kearifan lokal merupakan wujud keyakinan, kepemahaman atau wawasan, adat istiadat, pengetahuan serta etika yang  menuntun  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan  berkelompok  secara  ekologis.  Perilaku ekologis masyarakat didukung oleh beberapa hal yaitu pola kepemimpinan, kondisi geografis, mata pencaharian  masyarakat    dan  hukum  adat,  (Kurniasari et  al.  2013).    Dengan  adanya  strategi  atau pengelolaan ke arah SDGs’14 di perairan sungai diharapkan permasalahan seperti PETI, illegal fishing, pencemaran  perairan,  dan  konflik  wilayah  dapat  teratasi,  jika  penerapan  SDGs’14  dapat  berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem kearifan lokal lubuk larangan menuju SDGs’14, studi kasus kearifan lokal lubuk larangan tepian napal Sungai Batang Tebo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada  Bulan  Juli-Agustus  2019.  Penelitian  terkonsentrasi  di  lubuk larangan tepian napal Sungai Batang Tebo Kecamatan Tanah Tumbuh (Gambar 1). Metode yang dipilih pada  penelitian  ini  yaitu  metode  survei,  dengan  teknik  pengambilan  data  secara  observasi  dan pengamatan  (visual)  ke  lapangan  serta  melakukan  wawancara  secara  langsung  kepada  masyarakat. Sumber  data  utama  yaitu  data  primer  berupa  data  lingkungan:  kondisi  perairan,  biologis  (hasil tangkapan  dan  keanekaragaman)  dan  ekologi;  data  sosial:  kegiatan illegal  fishing,  kegiatan  sosial masyarakat  dan  tata  kelembagaan;  data  ekonomi:  finansial  masyarakat.  Sedangkan  data  sekunder sebagai  data  tambahan  seperti:  referensi  dari  jurnal  ilmiah,  buku  bacaan  dan  laporan  bulanan  atau tahunan Desa dan Kecamatan.
Data hasil pengamatan dan wawancara dianalisis secara deskriptif kuantitatif mengacu kajian indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Badan Pusat Statistik (2014), penjelasannya dilihat secara aktual dan sistematis dengan visualisasi penilaian domain (Tabel 1) menggunakan teknik flag modelling. Dalam pembuatan flag modelling menggunakan model bendera penghampiran ecosystem
approach fisheries management/EAFM (Tabel 2) (Munandar et al. 2016; Edwarsyah et al. 2018) yang dimodifikasi sesuai kebutuhan analisis. Tahapan penilaian yaitu sebagai berikut (Adrianto et al. 2005):
1. Menentukan kriteria pada setiap komposit masing-masing domain SDGs’14 (kesehatan perairan, proporsi hasil tangkapan, illegal fishing, eutrofikasi dan tata kelola/kelembagaan)
2. Mengkaji  keragaan  masing-masing  komposit  yang  diuji  (kondisi  perairan  dan  keanekaragaman hayati; jumlah hasil tangkapan; penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran lainnya; aktivitas manusia; dan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Dusun (PERDUS).
3. Masukan skor nilai atribut untuk setiap keragaan komposit pada indikator/kriteria  (skor Likert berbasis ordinal 1,2,3)
4. Tentukan bobot untuk setiap komposit
5. Indeks domain dikembangkan masing-masing nilai atribut untuk setiap komposit dengan model fungsi :
𝐶 !" = 𝑆 !# 𝑥 𝑊 # (1)
6. Indeks domain dikembangkan juga untuk seluruh performa SDG’14 pada setiap domain dengan model fungsi sebagai berikut:
𝐶 − 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛 # = 𝑋𝐶 !" −  𝑖
(2)
domain ke-1, 2, 3 …i
Gambar 1 Lokasi penelitian
Tabel 1 Penilaian domain SDGs’14 untuk kearifan lokal lubuk larangan No Domain Komposit Kriteria/Indikator Bobot 1  Kesehatan Perairan Kondisi perairan dan keanekaragaman hayati • 1=perairan tercemar & biodiversity rendah (H' < 3,2 atau H' < 1), total spesies < 3; • 2=perairan tercemar sedang biodiversity sedang (3,20<H’<9,97 atau 1<H’<3), jumlah spesies 3 - 5; • 3=tidak tercemar  biodiversity tinggi (H’>9,97 atau H’>3), jumlah spesies > 5 20 2  Proporsi Hasil Tangkapan Jumlah hasil tangkapan • 1= menurun ekstrim (rerata turun >25% per tahun); • 2= menurun minim (rerata turun < 25% per tahun); • 3= stabil atau meningkat 20 3 Illegal fishing Penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak dan pelanggaran lainnya • 1=kemunculan pelanggaran >10 kasus per tahun; • 2= kemunculan pelanggaran 5- 10 kasus per tahun;
• 3= kemunculan pelanggaran <5 kasus per tahun 20 4 Eutrofikasi Aktivitas manusia • 1= open access; • 2= masih ada aktivitas menangkap ikan, PETI, mandi, cuci dan kakus (MCK); • 3=perairan tertutup dan terlindungi 20 5  Tata kelola (kelembagaan) Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Dusun (PERDUS) • 1=tidak ada aturan tertulis • 2=adanya aturan tertulis tetapi tidak dijalankan secara maksimal • 3=adanya aturan tertulis dan dijalankan dengan baik 20 Total 100 Tabel 2 Visualisasi model bendera untuk penilaian SDGs’14 Nilai Skor Domain Model Bendera Deskripsi 5-20 Buruk 21-35 Kurang Baik 36-45 Sedang 46-55 Baik 56-65 Baik Sekali

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kearifan Lokal Lubuk Larangan
Lubuk larangan yaitu suatu kawasan perairan umum dan daratan yang tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil ikan dan/atau sumberdaya hayati lainnya kecuali sesudah diputuskan dalam musyawarah  dusun  atau  telah  dituangkan  dalam  peraturan  dusun.  Lokasi  ini  menjadi  area  yang mendukung  untuk  proliferasi  (berkembang  biak)  ikan  karena  aman  dan  terlindungi  (Yuliati  dan Priyatna 2014; Dani et al. 2016). Secara lugas lubuk larangan adalah suatu area tertentu di perairan lotik (mengalir) yang dilindungi, dapat diartikan juga area tertutup bagi aktivitas manusia dalam rentang waktu tertentu (Handayani et al. 2018; Kholis et al. 2020).  Sistem pengelolaan lubuk larangan dapat berbeda-beda, seperti sistem pengelolaan lubuk larangan di tepian napal dapat dilihat pada (Gambar 2).
Gambar 2 Sistem pengelolaan lubuk larangan tepian napal
Gambar 2 menunjukkan bahwa pembentukan lubuk larangan tepian napal diawali beberapa tahapan/proses  yaitu  perencanaan  (manyatukan  persepsi,  membangun  jiwa  gotong-royong, menyatukan  komitmen,  menentukan  lokasi  dan  waktu  panen);  kemudian  pengorganisasian (menentukan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan keanggotaan); tahap pelaksanaan (ritual pembacaan sumpah, yassin, doa, masa larangan dua tahun dan pelaksanaan panen); tahap terakhir yaitu pengawasan (peraturan dusun dan POKMASWAS). Sistem pembagian/ pengelolaan hasil panen lubuk larangan yaitu 1) dialokasikan untuk pembangunan dusun, pembinaan kegiatan masyarakat dusun, dan prioritas lain sesuai musyawarah dusun; 2) jumlah hasil pendapatan  dialokasikan juga untuk honorium dan  biaya  operasional  POKMASWAS  sebesar  15%;  3)  dana  yang  tersisa  akan  dikembalikan  atau diserahkan ke pemerintah dusun.
Sumberdaya perikanan lubuk larangan atau suaka perikanan ( reservat) memiliki sistem zonasi dalam mengelola sumberdaya perikanan yaitu:
1. Zona inti yaitu: (kawasan di mana ikan-ikan tersebut sama sekali tidak boleh di tangkap sepanjang tahun, zona ini dilindungi secara tetap, dalam area zona ini tidak boleh ada penangkapan ikan dan termasuk  tidak  boleh  ada  kegiatan  lain  yang  dapat  mencemari  atau  merusak  habitat  dan
ekosistemnya.  Karena  fungsi  dari  zona  inti  ini  adalah  tempat  ikan  memijah,  tempat  ikan membesarkan anak-anaknya, tempat ikan berlindung dan mencari makan.
2. Zona Perikanan Berkelanjutan yaitu: (kawasan di mana ikan-ikan tersebut dilarang menangkap pada kurun waktu tertentu yang telah disepakati bersama, kawasan ini dapat dipanen sesuai dengan kesepakatan musyawarah terlebih dahulu).
3. Zona  pemanfaatan  yaitu:  (kawasan  di  mana  ikan-ikan  yang  ada  di  kawasan  ini  bebas  untuk dimanfaatkan atau diperbolehkan menangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.
4. Zona  lainnya  yaitu:  (kawasan  di  luar  ke  tiga  kawasan  diatas),  karena  fungsi  dan  kondisinya ditetapkan  sebagai  kawasan  tertentu.  Kawasan  ini  dapat  berupa  kawasan  perlindungan  dan kawasan rehabilitasi.
Tata kelola (sistem) yang telah dilakukan oleh masyarakat di  lubuk larangan yaitu kebiasaan masyarakat yang bersifat adaptif, partisipasi, institusionalisasi (perilaku (individu), kelompok, norma dan sanksi) dan perubahan sosial (Dani et al. 2016) guna melestarikan  sumberdaya perikanan perairan lotik (sungai) khususnya ikan  endemik (lokal) (Oktaviani et al. 2016; ). Selain itu lubuk larangan adalah contoh  model  tata  kelola  perikanan  berbasis  masyarakat  ( Community  Based  Management/CBM) dengan teknik melakukan pengisolasian sementara waktu  pada area penangkapan  ikan  di perairan lotik dan lentik (Suhana 2008; Kholis et al. 2018). Berdasarkan Parwati (2012) ada tiga elemen penting untuk  mengelola  lubuk  larangan  yaitu:  kepercayaan  (mitos),  memberlakukan  hukum  adat  dan kelembagaannya. Wujud tata kelola lubuk larangan melibatkan masyarakat dengan cara pengisolasian area  dalam  waktu  tertentu.  Adanya  aturan  dan  memberi  batas  untuk  penangkapan  ikan  di  lubuk larangan  meliputi:  area  diberi  batasan  dan  tanda  penjelas  (zonasi);  setiap  lubuk  memiliki  wilayah terbatas; aturan adat istiadat berupa sangsi berupa (uang, harta benda/barang dan hukuman lainnya); larangan menangkap ikan dengan alat tangkap yang dilarang pemerintah; dilarang menangkap ikan pada musim pemijahan; dan mengatur periode panen (Dani et al. 2016).
Tradisi lubuk larangan di Kabupaten Bungo masih diterapkan sebagian kampung/dusun seperti di kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo dan sekitarnya. Tercatat pada tahun 2018 ada 128 lubuk larangan di Kabupaten Bungo (Disnakkan Kabupaten Bungo 2018; Kholis et al. 2020).  Dusun yang memiliki  lubuk larangan umumnya memiliki perjanjian bersama (ikrar/sumpah) untuk menjaga lubuk dari pelanggaran illegal fishing. Apabila masyarakat ada yang melanggarnya maka akan diberi hukuman adat  dan  secara  spiritual  akan  temakan  ikrar/sumpahnya,  sehingga  ada  yang  sakit  dan  bahkan meninggal dunia (Susilowati 1999; Sairun et al. 2019; Kholis et al. 2020).
Eksistensi lubuk larangan ini dapat diwujudkan menjadi sebuah arah konservasi suatu perairan yang memiliki sumberdaya perikanan penting bagi masyarakat. Aturan pembentukan area konservasi sebagian  telah  diatur  dalam  PP  No.  60  Tahun  2007  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Ikan  dan PERMEN KP RI Nomor PER.02/MEN/2009 Tentang Tata Cara Penetapan area Konservasi Perairan.

## Kearifan Lokal Lubuk Larangan Menuju SDGS’14

## Kesehatan Perairan
Komposit  domain  kesehatan  perairan  yaitu  dilihat  aspek  fisika,  kimia  dan  biologi.  Pada penelitian ini aspek fisika dan kimia yang dilihat yaitu: arus, suhu, kecerahan, kedalaman, pH, DO dan TSS,  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  kondisi  perairan  tercemar  atau  tidak  tercemar.  Hasil pengamatan dan pengukuran lapang didapatkan aspek fisika dan kimia perairan lubuk larangan tepian napal yaitu: suhu perairan berkisar 27-28 0 C, kecepatan arus 0,14 m/det, kecerahan 48,5 cm, kedalaman 1-2,5 m, pH 5,78 ppm, DO 6,44 mg/l dan TSS 20,4 mg/l. Data lapang menunjukkan bahwa perairan lubuk  larangan  tepian  napal  terkategori  tidak  tercemar  berdasarkan  PP  Nomor  82/2001  tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Kelas III (Tabel 3).
Sedangkan aspek biologi pada penelitian ini yaitu melihat keanekaragaman jenis ikan tinggi, sedang atau rendah serta menghitung jumlah spesies yang ditemukan bervariatif atau tidak. Perairan
dikatakan baik jika ikan masih banyak ditemukan dengan kemunculan spesies bervariatif dan indeks keanekaragaman  tinggi.  Hasil  perhitungan  didapatkan  indeks  keanekaragaman  (‘H)  lubuk  larangan tepian  napal  sebesar 2,3, nilai H’ tersebut masih di bawah nilai kriteria domain kesehatan perairan  H’ >  3.  Hal  itu  dapat  disebabkan  pengaruh  biologis  ikan,  lingkungan  dan  cuaca  sehingga  indeks keanekaragaman perairan masih tergolong sedang.  Dalam artian bahwa telah terjadi degradasi perairan yang menyebabkan keanekaragaman kategori sedang. Syarat yang  terpenuhi yaitu jenis ikan yang tertangkap saat panen  melebihi 5 spesies yaitu 17 spesies. Menurut Kartamihardja et al. (2017) bahwa perairan  lotik  dan  lentik  di  Indonesia  mempunyai biodiversity  species  ikan  yang  tinggi,  sehingga tercatat sebagai salah satu perairan dengan mega biodiversity di dunia. Tabel 3 Kualitas perairan lubuk larangan tepian napal No Paremeter Hasil Pengukuran Satuan Standar Baku Mutu Keterangan Fisika 1 Arus 0,03 – 0,14 m/det < 0,56 Sesuai 2 Suhu 27 – 28 0 C 20 – 32 Sesuai 3 Kecerahan 48,5 cm > 45 Sesuai 4 Kedalaman 1 – 2,5 m - Proporsional 5 DO 6,44 mg/l 3 - 6 Sesuai Kimia 1 pH 5,78 ppm 6 - 9 Sesuai 2 TSS 20,4 mg/l < 50 Sesuai
Hasil analisis komposit domain kesehatan perairan, lubuk larangan tepian napal masuk kategori nilai atribut baik sekali ( green flag) dengan skor 60. Lebih jelas analisis komposit domain kesehatan perairan dapat dilihat pada (Tabel 4).
Tabel 4 Analisis komposit domain kesehatan perairan Kesehatan Perairan Indikator Hasil Tidak tercemar dan jumlah spesies > 5 Skor 3 Bobot 20 Nilai Atribut 60

## Proporsi Hasil Tangkapan
Peningkatan  hasil  tangkapan  setiap  panen  merupakan  indikator  keberhasilan  suatu  lubuk larangan  yang  telah  dibuat  masyarakat.  Keberhasilan  itu  merupakan  proses  dan  usaha  masyarakat dalam mentaati aturan yang berlaku, sehingga lubuk larangan dapat terjaga dengan baik.
Atribut  domain  proporsi  tangkapan  ikan  diartikan  sebagai  persentase  pemanfaatan  hasil tangkapan  dalam  tingkat  daya  produksi  yang  maksimal  dan  berkelanjutan.  Parameter  ini menggambarkan  penilaian  penting  dari  pengelolaan  perikanan  yang sustainability.  Kategorisasi terhadap hasil tangkapan ikan yaitu: fully-exploited, over-exploited dan non-fully exploited (Badan Pusat  Statistik  2014).  Hasil  tangkapan  panen  lubuk  larangan  di  Kabupaten  Bungo  memiliki  tren meningkat pada tiap tahunnya sekitar 30% per tahun (Disnakkan Kabupaten Bungo 2018). Pada tahun 2018  lubuk  larangan  tepian  napal  panen  ikan  sebanyak  ±  1000  kg.  Hasil  analisis  komposit  domain proporsi  hasil  tangkapan  ikan  lubuk  larangan  tepian  napal  masuk  kategori  nilai  atribut  baik  sekali ( green flag) dengan skor 60 (Tabel 5).
Tabel 5 Analisis komposit domain proporsi hasil tangkapan Proporsi HT Indikator Hasil Hasil tangkapan atau panen stabil dan meningkat Skor 3 Bobot 20 Nilai Atribut 60 Illegal Fishing Komposit  domain illegal  fishing  berfungsi  mengetahui  bagaimana  penggunaan  teknik penangkapan ikan yang destruktif seperti: potas, bom, setruman, senapan ikan dan alat tangkap lain yang berdampak terhadap sistem ekologi perairan lotik dan lentik. Selain itu komposit domain illegal fishing  juga  digunakan  untuk  melihat  pelanggaran-pelanggaran  lain  yang  bersifat  adat  maupun konstitusional negara di sekitar kawasan lubuk larangan. Pada analisis ini didapatkan bahwa frekuensi kasus pelanggaran di lubuk larangan tepian napal lebih kurang 5-10 kasus dalam per tahun, dan masuk kategori nilai atribut sedang ( yellow flag) dengan skor 40 (Tabel 6). Kasus yang sering terjadi yaitu penggunaan  alat  tangkap  ikan  destruktif  (potas  dan  setrum),  penangkapan  ikan  tanpa  izin,  tidak membayar saat panen dan membuang sampah atau buang air kecil di kawasan lubuk larangan.
Tabel 6 Analisis komposit domain illegal fishing Illegal fishing Indikator Hasil Frekuensi pelanggaran 5-10 kasus per tahun skor 2 Bobot 20 Nilai Atribut 40 Eutrofikasi Hasil analisis komposit eutrofikasi nilai atribut kategori sedang ( yellow flag) dengan skor 40. Lebih jelas hasil analisis komposit domain eutrofikasi dapat dilihat pada (Tabel 7). Tabel 7 Analisis komposit domain eutrofikasi Eutrofikasi Indikator Hasil Masih ada aktivitas menangkap ikan, PETI, mandi, cuci dan kakus (MCK) skor 2 Bobot 20 Nilai Atribut 40
Eutrofikasi dapat dijelaskan sebuah problem habitat yang disebabkan oleh limbah fosfat (PO3 - ), terutama  dalam  sistem  ekologi  air  tawar,  atau  pencemaran  air  yang  disebabkan  oleh  mencuatnya nutrien berlebih ke dalam sistem ekologi air (Badan Pusat Statistik 2014; Alfionita et al. 2019). Pada kajian ini eutrofikasi dilihat dari aspek kegiatan manusia ( human activity), karena kegiatan manusia bisa  membuat  peningkatan  limbah  yang  tidak  diolah  menjadi eutrofikasi,  ekspansi  alga  berbahaya (HAB) dan “zona mati”. Menurut Sentosa et al. (2018) adanya kegiatan manusia di sekitaran Danau Matano ditaksir dapat memberikan efek pada pencemaran organik, sehingga padatnya butiran hara yang masuk ke dalam badan danau yang berpotensi menyebabkan penyuburan tinggi pada perairan, sehingga butiran hara berubah menjadi racun (Murtiono dan Wuryanta 2016).
Oleh  karena  itu  tingkat  kegiatan  manusia  perlu  kontrol  dari  pemerintah  dan  masyarakat. Berdasarkan Simbolon (2016) lajunya industry activity dan human activity di area di sepanjang pesisir wilayah Tangerang berpeluang terjadi pencemaran di daerahnya. Adanya bahan organik yang tanpa
sengaja  terbuai  melalui  limbah  yang  dihasilkan  oleh industry  activity  dan  human  activity  akan mengalir ke perairan dan saat kondisi tertentu akan mengganggu kualitas perairan.
Hasil pengamatan di lapang dan wawancara bahwa aktivitas manusia di sekitar lubuk larangan tepian napal masih banyak, terutama mandi, cuci dan kakus (MCK). Di samping itu ada juga aktivitas PETI  (penambangan  emas  tanpa  izin)  yang  menyebabkan  air  keruh  dan  merusak  lingkungan.  Hal seperti  ini  sangat  perlu  diawasi  pemerintah,  karena  aturan  yang  telah  dibuat  tidak  sepenuhnya dijalankan masyarakat tanpa pengawasan yang intensif.

## Tata Kelola (Kelembagaan)
Lubuk larangan tepian napal dikelola secara sukarela dan partisipatif oleh masyarakat dusun Tanah Tumbuh. Lubuk larangan ini memiliki badan hukum yaitu peraturan dusun yang disahkan RIO (Kepala Desa). Selain itu ada juga pengawasan dari POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang  ditugaskan  RIO  untuk  mengawasi  lubuk  larangan  selama  2  tahun  atau  sampai  waktu  panen. Aturan dan sanksi yang diberlakukan di lubuk larangan tepian napal dapat dilihat (Tabel 8).
Tabel 8 Aturan dan sanksi lubuk larangan tepian napal
No Aturan Sanksi 1 Barang  siapa  terbukti  dengan  sah  dan  benar melakukan  penangkapan  ikan  secara illegal dengan alat dan cara apapun di dalam kawasan lubuk  larangan  akan  didenda  dan  terkena hukuman adat. Rp.10.000.000,-  (Sepuluh  Juta Rupiah) atau hutang adat duo puluh penuh atau satu ekor kambing. 2 Apabila pelaku melakukan penangkapan ikan tersebut di dalam kawasan lubuk larangan atau sekitarnya dengan menggunakan alat tangkap destruktif maka akan dikenakan sanksi pidana. Pidana  penggunaan  alat  tangkap ikan  yang  dilarang  beropeasi  atau merusak lingkungan sesuai PERMEN KP No. 02/2015. 3 Apabila pelaku penangkapan ikan di kawasan lubuk larangan tidak mau mentaati hukuman denda  adat,  maka  pemerintah  dusun  akan melaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian RI) dengan aduan tindak pidana pencurian. Pidana  tindak  pencurian  sesuai PERDUS  No.01/2016  tentang  tata cara  pengelolaan  lubuk  larangan dalam  wilayah  dusun  Tanah
Tumbuh.
Peran  kelembagaan  sangat  penting  dalam  sistem  atau  tata  kelola  perikanan  berkelanjutan. Menurut  Purwaka  (2003)  kinerja  dari  suatu  kelembagaan  adalah  kegunaan  dari  susunan  tata kelembagaan  ( institutional  arrangement),  kapasitas  kelembagaan  (institutional  capacity)  dan  sistem kelembagaan  ( institutional  framework).  Kinerja  suatu  kelembagaan  dapat  dinilai  melalui  beberapa indikator seperti: pendekatan aspek sosial budaya, politik, hukum, ekonomi dan teknologi.
Kelembagaan  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  lubuk  larangan  ini  yaitu:  Pemerintah  Daerah (Bupati),  Badan  Permusyawarah  Dusun  (BPD),  Pemerintah  Dusun  (RIO),  Pemerintah  Kecamatan (Camat),  Lembaga  Pemberdaya  Masyarakat  (LPM),  Badan  Usaha  Milik  Dusun  (BUMD),  Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemuda Talang Taruna (PTT) dan Organisasi eksternal lainnya.
Salah satu peran kelembagaan tata kelola lubuk larangan tepian napal yaitu membuat batasan konstitusional  agar  masyarakat  mengetahui  mana  wilayah  pengelolaan  lubuk  larangan.  Pemberian batas lubuk larangan tepian napal dilakukan dengan cara melintangkan tali di atas sungai pada bagian hilir atau hulunya sebagai pembatas pada kawasan lubuk larangan. Ditambahkan Sairun et al. (2019) wilayah lubuk larangan dicirikan oleh perbedaan  kecepatan aliran air sungai (lubuk larangan biasanya memiliki  arus  tenang),  dan  bisa  juga  menggunakan  pelampung  besar  di  atas  air  atau  tali  yang direntangkan di atas air.
Pemerintah  dusun  juga  baiknya  menentukan  lokasi/wilayah  lubuk  larangan  dengan  titik koordinat menggunakan GPS agar keakuratan data dan posisi lebih efektif dan teraktualisasi. Hasil analisis komposit domain tata kelola (kelembagaan) didapatkan nilai atribut baik sekali ( green flag) dengan skor 60 (Tabel 9).
Tabel 9 Komposit atribut domain tata kelola (kelembagaan)
Tata kelola (Kelembagaan) Indikator Hasil Perairan tertutup dan dilindungi Skor 3 Bobot 20 Nilai Atribut 60

## Implementasi SDGs'14 Berkelanjutan
Inland waters (perairan lotik dan lentik) adalah perairan yang begitu melekat historinya bagi kehidupan  manusia  pada  umumnya.  Peran  penting  perairan  umum  dan  daratan  sebagai  penopang ekosistem  yang  akan  bermuara  ke  lautan.  Pencemaran  dilaut  salah  satu  indikatornya  berasal  dari perairan lotik dan lentik. Implementasi SDGs’14 sangat berdampak bagi pengelolaan berkelanjutan di inland waters. Proses implementasi tentu perlu tahapan dan proses yang panjang sehingga mampu mewujudkannya.
Inland  waters  di  Indonesia  mempunyai  luas  berkisar  13,85  juta  ha,  diantaranya  12  juta  ha perairan yang mengalir (sungai) dan paparan banjiran ( flood plains), 0.05 juta ha danau buatan (man made lakes) atau waduk (reservoirs) dan 1,8 juta ha danau alam (natural lakes) (Kartamihardja et al. 2017). Inland waters merupakan seluruh  fisik  air yang tercipta secara natural atau non natural (buatan) dan  memiliki  pengaruh  dari  garis  pasang  surut  terendah  sampai  arah  daratan  yang  tidak  ada kepemilikan. Dengan demikian, inland waters meliputi: danau, waduk, rawa, sungai dan paparan banjir serta  genangan  air  lainnya.  Berdasarkan  (Tabel  10)  dapat  dilihat  hasil  analisis  rekapitulasi  antar komposit pada setiap domain didapatkan bahwa domain kesehatan perairan, proporsi hasil tangkapan dan tata kelola (kelembagaan) memiliki nilai atribut baik sekali ( green flag) dengan skor 60. Domain illegal fishing dan eutrofikasi memiliki nilai atribut sedang (yellow flag) dengan skor 40. Hasil rata-rata atau agregat kelima domain yang dianalisis didapatkan nilai atribut baik ( light green flag) dengan skor 52.
Tabel 10 Rekapitulasi hasil analisis komposit pada setiap domain Domain Nilai Atribut Bendera Keterangan Kesehatan Perairan 60 Baik Sekali Proporsi Hasil Tangkapan 60 Baik Sekali Illegal Fishing 40 Sedang Eutrofikasi 40 Sedang Tata kelola (Kelembagaan) 60 Baik Sekali Rata-rata/Agregat 52 Baik
Lubuk larangan tepian napal memiliki domain dari nilai atribut yang masih dianggap kurang pengaruhnya dalam pelaksanaan sustainable development goals (SDGs’14). Hal itu dapat dilihat dari (Gambar 3) bagaimana profil penilaian belum semuanya merata, namun hal ini masih bersifat evaluasi dan masih bisa ditingkatkan statusnya untuk mengarah menuju SDG’14. Upaya tindak lanjutnya dapat berupa perbaikan status nilai atribut dalam implementasi program SDGs’14 nantinya.
Gambar 3 Profil domain dari atribut SDG’14 lubuk larangan tepian napal
Salah  satu  alat  sebagai  pengelolaan  perikanan  perairan  lotik  dan  lentik  secara  berkelanjutan yaitu  dengan  adanya  kearifan  lokal  lubuk  larangan.  Selain  menjaga  ekosistem  di  perairan,  lubuk larangan juga berperan untuk memberikan pendapatan bagi masyarakat. Menurut Firdaus dan Huda (2015) eksistensi lubuk ini telah mempersembahkan kekuatan sebagai wujud pelestarian sumberdaya ikan dan meningkatkan pendapatan warga di sekitar lubuk dengan cara membuat kedai untuk menjual drink  water  dan  snack  bagi  para  pengunjung  lubuk  larangan.  Berdasarkan  Firdaus  dan  Sari  (2017) manfaat ekstraktif adanya lubuk larangan di lubuk panjang Sumatera Barat yaitu aktivitas pariwisata yang memperoleh hasil surplus sebanyak 3,95 milyar rupiah per tahun. Anggaran mengelola lubuk larangan tersebut terdapat biaya investasi sebesar Rp. 97.201.300,- dan biaya operasional sebesar Rp. 12.650.000,- per tahun.
Kearifan lokal lubuk larangan dapat berperan jika melibatkan seluruh pihak, terutama pihak paguyuban  warga  lokal  yang  bermukim  di  sekitar  lubuk  tersebut.  Menurut  Nikijuluw  (2002); Kartamihardja et al. 2014; Oktaviani et al. 2016) manajemen/tata kelola perikanan yang memanfaatkan masyarakat sebagai basisnya ( Community Based Fisheries Management/CBFM) sangat tepat digunakan masyarakat di Indonesia, karena memberi kewenangan, tanggung jawab dan memberi peluang kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan di areanya sendiri. Selain itu menurut Hidayah et al.  (2016)  rasa  sadar  masyarakat  terhadap  lingkungan  merupakan  point  penting  dalam  mengelola sumberdaya perairan, karena rasa sadar terhadap lingkungan merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap kualitas hidup, sehingga timbul  partisipasi masyarakat untuk melawan/protes kebijaksanaan yang tidak berwawasan lingkungan.
Pemanfaatan sumberdaya perikanan ini memiliki potensi pergesekan konflik horizontal tinggi, yang  faktor  penyebabnya  berupa  ketidakadilan  dalam  mengeksploitasi  sumberdaya  baik  itu  karena ketidakadilan  penggunaan  teknologi,  maupun  ketidakadilan  dalam  memperoleh  peluang  untuk memanfaatkan  potensi  sumberdaya  tersebut.  Menurut  Mari  (2018)  bantuan  subsidi  sudah  terlalu banyak untuk nelayan kecil ( small fisheries), sehingga terjadi penangkapan ikan berlebihan di lautan, dan sekarang mengancam pendapatan mereka. Pemerintah harus memilih kebijakan sesuai kebutuhan perikanan masa kini, sehingga tidak adanya lagi kesenjangan sosial.
Usaha pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pengelolaan sumberdaya perairan lotik dan lentik yaitu dengan menetapkan PERMEN KP No.09/2020 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara  Republik  Indonesia  di  perairan  darat  (WPPRI  PD).  Hal  itu  diharapkan  mampu  mengatasi permasalahan over exploitasi, pencemaran lingkungan, penebaran ikan native species dan kisruh sosial yang  ada  di  perairan  umum  dan  daratan.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  sinergi  antara  pemerintah, kelembagaan dan masyarakat yang harus dijaga dengan baik, agar terciptanya hubungan keharmonisan demi mewujudkan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menurut Adrianto (2005) perikanan memiliki konstribusi penting dalam pengadaan kesempatan kerja, rekreasi, perdagangan, bahan pangan dan kemakmuran ekonomi. Lubuk larangan tepian napal dapat  dikatakan  sudah  baik  untuk  menerapkan  program  SDGs’14  sebagai life below water, dengan upaya melestarikan dan menjaga keberlangsungan ekosistem serta kehidupan sumber daya perairan umum dan daratan. Diharapkan nantinya lubuk larangan mampu berkonstribusi memberikan dampak positif kepada perkembangan pembangunan perikanan nasional.
Konsep  utama  SDGs’14  yaitu  menangani  perlindungan  wilayah,  konservasi  dan  manajemen ekosistem sumberdaya perairan. Pada tahun 2030 target SDGs adalah mengadopsi apa yang disebut ‘‘model tiga pilar’’ menyeimbangkan ekonomi, sosial, dan dimensi lingkungan (Neuman et al. 2017). Langkah selanjutnya, tidak kalah penting yaitu mensinergikan antara SDGs’14 dengan ke-enam belas tujuan penting lainnya dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kearifan  lokal  lubuk  larangan  tepian  napal  sudah mengarah  ke  SDGs’14  dengan  kategori  baik  ( light  green  flag).  Sistem  partisipatif,  adat-istiadat  dan kekeluargaan menjadi ciri khas kearifan lokal lubuk larangan dalam menjaga sumberdaya perikanan di Kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi.  Kedepannya  diperlukan  pengawasan  dan  kontrol  yang  baik  dari Pemerintah  Daerah  dan  Pemerintah  Dusun  dari  terjadinya illegal  fishing  dan  eutrofikasi.  Kedua domain tersebut perlu ditingkatkan statusnya untuk mencapai tujuan SDGs’14.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada RIO (Kepala Desa) Tanah Tumbuh dan masyarakat Dusun Tanah Tumbuh yang telah banyak membantu dalam pengambilan data pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, L. 2005. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil. Paper disampaikan pada Sosialisasi Pedoman  Investasi  Pulau-Pulau  Kecil.  Direktorat  Jenderal  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. Mataram, 28.
Adrianto, L., Matsuda, T., & Sakuma, Y. 2005. Assessing sustainability of fisheries systems in a small island region; Flag modeling approach. Proceedings of IIFET. Tokyo (JP).
Alfionita, A. N. A., Patang, P., & Kaseng, E. S. 2019. Pengaruh Eutrofikasi Terhadap Kualitas Air di Sungai Jeneberang. Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian, 5(1), 9-23.
Badan Pusat Statistik. 2014. Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Dani, A. P., Nugroho, F., & Amrifo, V. 2016. Kearifan Lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Pelastarian Sumberdaya Perairan di Nagari Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Berkala Perikanan Terubuk, 44(2), 89-99.
Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bungo. 2018. Laporan Statistik Perikanan Kabupaten Bungo, Jambi.
Edwarsyah,  Yonvitner,  dan  Muhtadi,  A.  2018.  Pengantar  Pengelolaan  Perikanan  Berbasis Ekosistem/EAFM: Teori dan Praktik Edisi Revisi. (166 p). Bogor: IPB Press.
Firdaus, M., & Huda, H. M. 2015. Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Sungai (Studi Kasus: di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat). Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 1(1), 41-47.
Firdaus,  M.,  &  Sari,  Y.  D.  2017.  Pemanfaatan  dan  Pengelolaan  Kawasan  Konversi  Sumberdaya Perikanan (Studi Kasus di Lubuk Panjang-Barung Balantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 5(1), 1-18.
Handayani, M., Djunaidi, D., & Hertati, R. 2018. Sistem Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan  Lokal  di  Sungai  Batang  Tebo  Kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi.  SEMAH  Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 2(3), 1-8.
Hidayah, N., Syarifuddin, S., & Gultom, T. 2016. Analisis Pengetahuan Lingkungan dan Sikap Peduli Lingkungan  terhadap  Ekosistem  Sungai  Berbasis  Kearifan  Lokal  Lubuk  Larangan  di  Desa Tambangan  Jae  Kecamatan  Tambangan  Kabupaten  Madina.  Jurnal  Pendidikan  Biologi,  5(2), 108-112.
Indrawan, M., Primack, R. B & Supriatna, J. 2007. Biologi konervasi. Edisi Revisi (p xviii, 626).Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Ishatono, I., & Raharjo, S. T. 2016. Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. SHARE: Social Work Journal, 6(2), 159.
Kartamihardja, E. S., & Umar, C. dan Aisyah. 2014. Pembelajaran dari pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Arwana Merah ( Scleropages formosus, Muller and Schlegel, 1844) Bebasis Masyarakat di Danau Empangau, Kalimantan Barat. J. Kebijak. Perikan. Ind, 6(2), 55-64.
Kartamihardja, E. S., Purnomo, K., & Umar, C. 2017. Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan di Indonesia-Terabaikan. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 1(1), 1-15.
Keraf, A. S. 2002. Etika lingkungan. Penerbit Buku Kompas.
Kholis, M. N., Amrullah, M. Y., Martasuganda, S., & Saputra, F. 2020. Studi Rancang Bangun Kontruksi Rumpon Lubuk Larangan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. PELAGICUS, 1(2), 71-81.
Kholis, M. N., Wahju, R. I., & Mustaruddin, M. 2018. Prioritas Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan Kurau  di  Pambang  Pesisir  Kabupaten  Bengkalis  Provinsi  Riau.  SEMAH  Jurnal  Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 2(3), 1-16.
Kurniasari, N., Yulisti, M., & Yuliaty, C. 2015. Lubuk larangan: Bentuk perilaku ekologis masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum daratan (tipologi sungai). Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 8(2), 241-249.
Mari, F. J. 2018. SDG 14. Sustainable fishery or Blue Economy?, Civil Society Reflection Group on the 2030 Agenda for Sustainable Development Exploring new policy pathways. Page 150.
Munandar, R. A., Sarong, M. A., & Edwarsyah, E. 2018. Pengelolaan Perikanan Lobster ( Panulirus Sp.) Dengan Metode Ecosystem Approach to Fisheries Management Di Kabupaten Simeulue. Jurnal Perikanan Tropis, 5(1), 1-12.
Murtiono, U. H., & Wuryanta, A. 2016. Telaah Eutrofikasi pada Waduk Alam Rawapening.
Neumann, B., Ott, K., & Kenchington, R. 2017. Strong sustainability in coastal areas: a conceptual interpretation of SDG 14. Sustainability science, 12(6), 1019-1035.
Nikijuluw, V. P. (2002). Rezim pengelolaan sumberdaya perikanan. Kerja sama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT. Pustaka Cidesindo.
Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. 2016. Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Sumatera. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 8(1), 1- 12.
Parwati, A. 2012. Nilai Pelestarian Lingkungan dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung. In Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (pp. 98-103).
Purwaka,  T.  H.  2003.  Bunga  Rampai  Analisis  Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Kelautan  dan Perikanan. Jakarta: THP.
Rengi, P., Brown, A. 2013. Studi Konservasi Ikan Kurau di Selat Malaka Provinsi Riau. (Pekanbaru, Seminar Nasional Konservasi dan Proteksi Lingkungan. 27 hlm.
Sairun, S., Syafrialdi, S., & Djunaidi, D. 2019. Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Sungai Batang Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 3(1), 1-11.
Sentosa, A. A., Hedianto, D. A., & Satria, H. 2018. Dugaan Eutrofikasi di Danau Matano Ditinjau dari Komunitas Fitoplankton dan Kualitas Perairan. LIMNOTEK-Perairan Darat Tropis di Indonesia, 24(2), 61-73.
Simbolon,  A.  R.  2016.  Pencemaran  Bahan  Organik  Dan  Eutrofikasi  Di  Perairan  Cituis,  Pesisir Tangerang. Pro-Life, 3(2), 109-118.
Suhana. 2008. Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung, Kabupaten Kuantan SingingiProvinsiRiauDalamPengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  (p.7).  Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM).
Susilowati, I. 1999. An Analysis of Co-Management Fisheries in West Sumatra Province, Indonesia: A Case Study of Ikan Larangan. In International Workshop on Fisheries Co-management, Penang, Malaysia (pp. 23-29).
Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. 2014. Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 9(1), 115-125.