Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam , Vol. 4, No. 2, Desember 2018: 153-171. ISSN ( Online ): 2550-1038, ISSN ( Print ): 2503-3506. Website: journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/index. Dikelola oleh Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Indonesia.

## Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T
(Terdepan, Terluar, Tertinggal)
Ahmad Syafii UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: afzy99@gmail.com
Abstract: Educating the life of the nation is the task of the state agains it’s people. Education  is  the  noble  ideal  that  has  been  outlined  since  this  nation  was  born. With  education  this  nation  can  contribute  with  other  nations  in  the  world. However, in reality access to education in society has not been evenly distributed. There  are  still  areas,  leading  and  left  behind  that  require  a  lot  of  educational touch. Equity is required for access to education so that every citizen who has the same  opportunity  is  educated.  Government  program  ssuch as  the  SM3T  or  Bina Daerah program become the chosen strategy. However, it should be supported by the community as a Civil Society. People must also move to develop education. Keywords:  Expansion,  equitable  access  to  education,  Daerah  3T  (terdepan, terluar, tertinggal).
Abstrak: Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugasnegara terhadap rakyatnya. Pendidikan  adalah  cita-cita  luhur  yang  telah  digariskan  sejak  bangsa  ini  lahir. Dengan mengenyam pendidikan bangsa ini dapatberkontestasi dengan bangsa lain di dunia. Akan tetapi dalam realitasnya akses pendidikan dalam masyarakat belum merata  seutuhnya.Masih  terdapat  daerah,  terdepan  terluar  dan  tertinggal  yang membutuhkan  banyak  sentuhan  pendidikan.  Dibutuhkan  pemerataan  terhadap akses  pendidikan  agar  setiap  warga  negara  memiliki  kesempatan  yang  sama mengenyam pendidikan. Program pemerintah seperti SM3T maupunprogram Bina kawasan menjadi langka strategis yang diambil. Meskipun demikian hal itu harus didukung  dengan  peran  serta  masyarakat  sebagai  CivilSociety.  Masyarakat  juga harus bergerak untukmelakukan pengembangan pendidikan.
Kata  kunci:  Perluasan,  pemerataan  akses  kependidikan,  Daerah  3T  (terdepan, terluar, tertinggal).

## Pendahuluan
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan yang sangat besar.  Di  samping  itu  kondisi  geografis,  sosial,  Jalan  budaya  bangsa Indonesia  yang  sangat  heterogen  berkonsekuensi  langsung  terhadap ragamnya  kondisi  warga  Indonesia.  Indonesia  merupakan  negara  yang terbentang Dari Sabang Sampai Merauke. Dari pulau Nias hingga ke pulau
Rote.  Menurut  data  jumlah  pulau  Indonesia  ada  sekitar  1.700  pulau. 1
Pulau-pulau yang terpisah ini menjadi tantangan sekaligus peluang bangsa Indonesia  ke  depan.  Hambatan  geografis  ini  menjadi  persoalan  dalam penyediaan  pendidikan  yang  bermutu  di  seluruh  Indonesia.  Pendidikan adalah  kekuatan  pendorong  bagi  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  di setiap  negara.Dengan  luasnya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang secara  geografis  maupun  sosiokultural  sangat  heterogen  dalam  konteks penyelenggaraan pendidikan masih banyak terdapat berbagai permasalahan. Terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T). 2
Ada  tiga  tantangan  besar  pendidikan  di  Indonesia  yang  dihadapi saat ini yaitu akses pendidikan bagi semua orang, kualitas pendidikan yang belum  merata,  dan  alokasi  anggaran  dan  keseriusan  pemerintah  daerah dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Untuk  itu  maka  sangat  penting untuk  menemukan  cara-cara  baru  untuk  menyediakan  pendidikan  yang bermutu,  mudah  diakses,  dan  terjangkau  bagi  semuanya.  Melalui pendidikan  dapat  dilakukan  suatu  proses  sosial  dalam  masyarakat  untuk menuju  pada  peningkatan  kualitas  hidup  yang  mencakup  semakin meningkatnya equality ,  kebebasan  dan  kemampuan  mengendalikan lingkungan.  Melalui  pendidikan  pula  dapat  meningkatkan  kualitas kesehatan  dan intelektual individu sehinggadaya saing yang  dimiliki oleh bangsa  Indonesia  menjadi  semakin  tinggi. 3 Globalisasi  yang  terjadi  saat inimenampilkan  banyak  hal,  salah  satunya  adalahhadirnya  lembaga pendidikan  asing  diIndonesia  sebagai  konsekuensi  logis  adanya kesepakatan perjanjian GATS ( General Agreementon Trade and Services ) menjadikan  Indonesia  kembali  harus  mau  membuka  diri  untuk  hadirnya perusahaan  ataupun  lembaga-lembaga  asing  yang  bergerak  di  sektor keuangan, kesehatan, pendidikan dan energi. 4
Para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Sejak  dari  proklamasi  kemerdekaan Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus  1945  para  pendiri  bangsa  ini
1 “Jumlah  Pulau  di  Indonesia  -  Ruang  Opini  -  Dewan  Ketahanan  Nasional  -  dkn.go.id,” diakses 8 April 2018, https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html.
2 Asep  Mahpudz,  Amiruddin  Kade,  dan  Harudin  Haerudin,  “Analisis  Kebijakan  Dan Kelayakan  Mutu  Tenaga  Pendidik  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Mutu  Penyelenggaraan Pendidikan  Dasar  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah,” Media  Litbang  Sulteng 2,  no.  2  (21 Februari, 2012): hal. 3, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MLS/article/view/52.
3 Admin  Teman  Imadiklus,  “Pendidikan  Untuk  Penduduk  Pulau  Terpencil  dan  Kasus Pendidikan di Pulau Mursala - Campur | Imadiklus,” Pendidikan Luar Sekolah , diakses 27 Maret 2018, https://imadiklus.com/pendidikan-untuk-penduduk-pulau-terpencil-kasus- pendidikan-di-pulau-mursala/.
4 Muhammad  Idrus,  “Mutu  Pendidikan  Dan  Pemerataan  Pendidikan  Di  Daerah,” Psikopedagogia:  Jurnal  Bimbingan  dan  Konseling 1,  no.  2  (1  Desember,  2012), doi:10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603.
menginginkan  agar  setiap  warga  negara  mendapatkan  pendidikan. 5 Pada pasal  31  undang-undang  dasar  negara  Republik  Indonesia  sangat menekankan  pentingnya  setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pengajaran.  Bahkan  lebih  spesifik  pada  ayat  3  dan  4  ditegaskan  bahwa pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  mengusahakan  penyelenggaraan pengajaran  nasional  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dengan  memprioritaskan  anggaran  sekurang-kurangnya  20%  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  dan  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dalam  ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (TAP  MPR) nomor  XVII/MPR/1998  tentang  hak  asasi  manusia  menegaskan  jaminan hak  atas  pendidikan.  Pasal  60  undang-undang  nomor  39  tahun  1999 tentang hak asasi manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada  hak  anak  untuk  memperoleh  pendidikan  sesuai  minat,  bakat  dan tingkat  kecerdasannya,  penegasan  serupa  tentang  hak  warga  negara  atas pendidikan  juga  tercantum  dalam  undang-undang  nomor  20  tahun  2003 tentang  sistem  pendidikan  nasional. 6 Berdasar  pada  uraian  diatas  dapat dicarikan pendidikan  merupakan  elemen  dasar dari hak asasi manusia. Di dalam  hak  atas  pendidikan  terkandung  berbagai  elemen  baik  seperti  hak politik,  sosial  dan  budaya  serta  juga  hak  sipil  dan  politik.  Hak  atas pendidikan  adalah  hak  asasi  manusia  dan  saran  yang  perlu  diperlukan demi  terpenuhinya  hak  yang  lain.  Penyelenggaraan  pendidikan  hingga selesai  merupakan  prasyarat  untuk  mendapatkan  hak  atas  pekerjaan. Dengan asumsi bahwa adanya pendidikan  yang tinggi akan  memudahkan warga negara mendapatkan pekerjaan sehingga peradaban bangsa menjadi semakin maju.
Meskipun  demikian,  seperti  yang  sudah  dijelaskan,  kondisi pendidikan  bangsa  Indonesia  belum  merata. Pembangunan  nasional  sejak dahulu  hanya berpusat pada di  daerahJawa saja. Di daerah terutama pada daerah  yang  tergolong  terdepan,  terluar  dan  tertinggal  (daerah  3T)  masih banyak  yang  belum  mendapatkan  pendidikan  yang  layak.  Sebagai  warga negara  tentunya  hal  ini  sangat  miris.  Untuk  itulah  maka  perluasan, pemerataan  dan  akses  pendidikan  pada  daerah  3T  tersebut  menjadi  hal yang  sangat  urgen  untuk  dilakukan.  Untuk  itulah  maka  artikel  ini  dibuat. Perluasan,  pemerataan  dan  akses  pendidikan  pada  daerah  3T  merupakan salah  satu  strategi  yang  harus  dilakukan  untuk  membangun  bangsa Indonesia.  Terlebih  lagi  jamak  diketahui  bangsa  Indonesia  akan menghadapi  bonus  demografi  di  mana  jumlah  penduduk  usia  produktif lebih  banyak  dari  usiatidak  produktif.  Usia  produktif  ini  diharapkan  ke
5 Lukman  Hakim,  “PemerataanAkses  Pendidikan  Bagi  Rakyat  SesuaiDenganAmanat Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  TentangSistem  Pendidikan  Nasional”  2,  no.  1 (2016): 12.
6 Ibid., hal. 58.
depan  dapat  dijadikan  sebagai  modal  negara  untuk  melakukan pembangunan. Bukan sebagai beban negara. Dengan demikian pemerataan akses pendidikan ini menjadi penting.

## Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal
Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Handoko  disebutkan  bahwa  Daerah Tertinggal  didefinisikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan wilayah  (fungsi  Inter  dan  intra  spasial  baik  pada  aspek  alam,  aspek manusianya,  maupun  prasarana  penduduknya).  Penentuan  wilayah Tertinggal  menggunakan  kriteria  berdasarkan  6  pendekatan  yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur),  kemampuan  keuangan  lokal  (fiskal),  aksesibilitas  dan karakteristik  daerah. 7 Kebijakan  dan  Strategi  Pembangunan  Daerah Tertinggal  ditujukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi Daerah  Tertinggal  secara  umum  berupa  pemihakan,  percepatan,  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan kondisi daerah masing-masing. Program prioritas yang harus dilaksanakan oleh  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  adalah  pengembangan ekonomi  lokal,  pemberdayaan  masyarakat,  pengembangan  daerah perbatasan pemutusanketerisolasian, penanganan komunitas adat terpencil (KAT),  pengembangan  daerah  perbatasan,  pengembangan  prasarana  dan sarana, serta pencegahan dan rehabilitasibencana.
Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal sumber pendanaan berasal dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN),  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dana alokasi khusus (DAK), dana swasta  dan  masyarakat,  serta  dana  penerimaan  lainnya  yang  sah.  Para pemegang  kebijakan  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  seharusnya  dapat mempercepat  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  di  wilayah  yang  sesuai dengan  situasi,  kondisi  dankarakteristik  masing-masing  sehingga  mampu memberi  pengaruh  yang  nyata  terhadap  perkembangan  sosial,  ekonomi dan  budaya  secaraberkelanjutan.  Khusus  untuk  pendidikan  dasar  sudah seharusnya  pemerintah  memiliki  perhatian  khusus  mengenai  segi pengadaan  kurikulum  untuk  daerah  tersebut.  Dalam  undang-undang Nomor 50 mengenai pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar adalah  pendidikan  yang  rendah.  pendidikan  dasar  memiliki  level  untuk menumbuhkan  minat,  mengasah  kemampuan  berpikir,  olah  tubuh  dan Naluri.  Pada  hakikatnya  satuan  pendidikan  dasar  bertujuan  untuk meletakkan  dasar-dasar  kemampuan  seperti  kemampuan  mencerdaskan pengetahuan,  kepribadian,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  untuk  hidup
7 Handoko  Arwi  Hasthoro  dan  Nanik  Ambarwati, AnalisisSebaran  Guru  Dikdasmen  di Wilayah  3  T  (Terluar,  Terdepan  Dan  Tertinggal):  Tinjauan  Sekolah  Menengah  Pertama
(Jakarta: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 14.
mandiri  dan  mengikuti  pendidikan  lebih  lanjut.  Untuk  itu  agar  tujuan pendidikan  nasional  tercapai  peran  guru  dalam  proses  pembelajaran  serta pengajaran  sangat  penting.  Peran  guru  ini  mendorongkan  siswa  memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif dan psikomotorik. 8
Dalam  peraturan  menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  Republik Indonesia  Nomor  34  Tahun  2012  tentang  kriteria  daerah  khusus  dan pemberian  tunjangan  khusus  bagi  guru  yang  dimaksud  dengan  daerah khusus  adalah  daerah  yang  terpencil  atau  terbelakang,  daerah  dengan kondisi  masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan  negara lain, daerah  yang  mengalami bencana (alam  maupun sosial), daerah  yang berada  dalam  keadaan  darurat  Dan  daerah  pulau  kecil  terluar. 9 Kriteria daerah  yang  terpencil  atau  terbelakang  adalah  bagaimana  akses transportasi  sulit  dijangkau  dan  disebabkan  oleh  tidak  tersedianya  jalan Raya,  tergantung  pada  jadwal  tertentu,  tergantung  pada  cuaca,  satu- satunya  akses  dengan  jalan  kaki,  memiliki  hambatan  dan  tantangan  alam yang besar. Daerah tersebut tidak tersedia dan atau sangat terbatas layanan fasilitas  umum,  fasilitas  pendidikan,  fasilitas  listrik,  fasilitas  kesehatan, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. Dalam daerah itu juga  harga-harga  bahan  pokok  tinggi  dan  ketersediaan  bahan  pangan, sandal, dan papan sangat sedikit.
Lebih  lanjut  dalam  konteks  pembangunan  kawasan  khusus  dan Daerah Tertinggal (KKDT)tujuan utama pembangunan adalah mengurangi ketimpangan  wilayah  antara  kawasan  Barat  Indonesia  (KBU)  dengan wilayah  kawasan  Timur  Indonesia  (KTI). 10 Daerah  Tertinggal  dengan Daerah  Tertinggal,  kawasan  perbatasan  negara  dengan  wilayah  negara tetangga. Kawasan rawan bencana maupun tata ruang seharusnya menjadi landasan  utama  dalam  konteks  keterpaduan  pembangunan  untuk mengurangi  potensi  risiko  bencana,  konflik  kepentingan,  pembangunan lintas  wilayah  dan  lintas  sektoral,  Yang  intinya  pada  akhirnya  adalah memperkuat  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Inilah  tantangan  yang harus dihadapi di wilayah Indonesia. Memang bukan hal yang mudah akan tetapi harus diperjuangkan.
Dari data Bappenas pada tahun 2014 pembangunan yang dilakukan di  wilayah  Indonesia  masih  belum  merata.  Dalam  beberapa  dasawarsa terakhir  pembangunan  yang  dilakukan  hanya  cenderung  mengarah  ke wilayah  Jawa  dan  Sumatera.  Sementara  daerah  lain  seperti  Kalimantan, Bali,  Nusa  Tenggara,  Sulawesi,  Papua  tetap  menjadi  daerah  yang tertinggal dalam pembangunan
8 Hasthoro dan Ambarwati, Analisis Sebaran Guru .
9 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2012  Tentang  Kriteria  Daerah Khusus Dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru” (Kemendikbud, 2012).
10 Hasthoro dan Ambarwati, AnalisisSebaran Guru , 18.
Secara  umum  permasalahan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  ada di  daerah  3T  antara  lain  adalah  permasalahan  pendidik,  sepertinya kekurangan  jumlah  tenaga  pengajar,  distribusi  yang  tidak  seimbang, kualifikasi  yang  berada  di  bawah  standar  mutu,kurang  kompeten,  serta ketidaksesuaian  antara  kualifikasi  pendidikan  dengan  bidang  yang diangkut.  Permasalahan  lain  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan pendidikan  adalah  angka  putus  sekolah  yang  masih  tinggi,  angka partisipasi  sekolah  masih  rendah,  sarana  dan  prasarana  belum  memadai serta  infrastruktur  untuk  kemudahan  akses  dalam  mengikuti  pendidikan masih sangat kurang.
Gambar 1:
Rasio guru persekolah wilayah terluar 11
Pembangunan  wilayah  terluar  dibidang  pendidikan  masih  dirasa belum  memadai,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah  guru  yangmengajar  di tiap-tiap  sekolah  masih  di  bawah  angka  nasional.  Rasioguru  per  sekolah (R-G/Sek)  di  wilayah terluar seperti terdapat padagrafik 1 berkisar antara 10,29  terendah  (Kabupaten  Kepulauan  Sangihe)  sampai  28,56  tertinggi (Kota  Sabang)  dengan  angka  nasional  sebesar  18,41. Terdapat  5  wilayah
11 Ibid., 26.
kabupaten/kota  (25,00%)yang  telah  melebihi  nasional,  yaitu:  1)  Kab. Bengkalis, 2) Kab. Aceh  Besar, 3) Kota Jayapura, 4) Kota Dumai  dan 5) Kota  Sabang.  Sisanyasebanyak  15  kabupaten/kota  (75,00%)  memiliki rasio guru persekolah lebih rendah atau sama dengan nasional. 12
Gambar 2:
Rasio guru per sekolah wilayah terdepan 13
Rasio  guru  pada  wilayah  tertinggal  seperti  terdapat  pada  grafik berkisar  antara  28,79  (Kabupaten  Bima)  tertinggi  dan  5,78  (Kabupaten Lanny  Jaya)  terendah,  dengan  rata-rata  nasional  sebesar18,41.  Apabila dikaitkan  dengan  standar  nasional  (18,41),  maka  hasil  penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi R-G/Sek maka proses belajar mengajar makin  baik  karena  jumlah  guru  tiap  mata  pelajaran  lebih  banyak  jika dibandingkan  dengan  jumlah  mata  pelajaran.Terdapat  7  kabupaten (7,07%)  yang  lebih  tinggi  dari  norma  nasional,  yaitu  Kab.  Sumba  Barat, Kab. Manggarai, Kab. Musi Rawas, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Pasaman Barat,  Kab.  Dompu,  dan  Kab.  Bima.  Sebaliknya,  kabupaten  dengan  R-
12 Ibid., 25.
13 Ibid., 27.
G/Sek  lebih  rendah  dari  norma  nasional  terdapat  di  92  kabupaten (92,93%). 14
Gambar 3: Rasio guru per sekolah wilayah tertinggal 15
14 Ibid., hal. 26.
Persentase guru layak wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik berkisar  antara  100,00  (Kabupaten  Solok  Selatan)  tertinggi  dan  21,05 (Kabupaten Lanny Jaya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 94,53. Apabila dikaitkan dengan SPM (100,00) maka norma nasional masih lebih rendah dibandingkan dengan SPM. Terdapat 11 kabupaten (11,11%) yang telah  sesuai  dengan  SPM  yang  berarti  seluruh  kepala  sekolah  telah berijazah  S-1  atau  D-IV,  yaitu  Kab.  Seluma,  Kab.  Hulu  Sungai  Utara, Kab.  Boalemo,  Kab.  Banggai  Laut,  Kab.  Jeneponto,  Kab.  Konawe Kepulauan, Kab.Sumbawa Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Puncak Jaya, Kab.  Sorong  dan  Kab.  Solok  Selatan.  Sebaliknya,  kabupaten  dengan% KS-layak  wilayah  tertinggal  yang  belum  sesuai  SPM  terdapat  di 88kabupaten (88,89%). 16
Apabila dikaitkan dengan standar nasional (94,53) maka terdapat 29 kabupaten  (29,29%)  yang  lebih  tinggi  dari  norma  nasional,  yaitu  Kab. Mamuju  Tengah,  Kab. Pandeglang,  Kab.  Nias,  Kab. Banggai  Kepulauan, Kab.  Toli  Toli,  Kab.  Lombok  Barat,  Kab.  Parigi  Moutong,  Kab. Situbondo,  Kab.  Seruyan,  Kab.  Halmahera  Timur,  Kab.  Morowali  Utara, Kab. Lebak, Kab. Bima, Kab. Donggala, Kab. Lampung Barat, Kab.Buol, Kab.  Polewali  Mandar,  Kab.  Sumbawa,  Kab.  Seluma,  Kab.  Hulu  Sungai Utara, Kab. Boalemo, Kab. Banggai Laut, Kab. Jeneponto, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Puncak Jaya, Kab.  Sorongdan,  Kab.  Solok  Selatan.  Sebaliknya,  kabupaten  dengan  % KS-layak  lebih  rendah  dari  norma  nasional  terdapat  di  70kabupaten (70,71%).
Dari  data  yang  ada  angka  partisipasi  kasar  di  wilayah  terluar berkisar  antara  79  koma  67%  yaitu  kota  Jayapura. 17 Untuk  angka partisipasi kasar (APK) yang ada di wilayah terdepan berkisar pada angka 56  koma  75%yaitu  Kabupaten  Merauke.  Sedangkan  angka  partisipasi kasar  yang  ada  di  wilayah  Tertinggal  berkisar  pada  angka  47  koma  93 yaitu  pada  Kabupaten  Ndunga.  Sedangkan  untuk  angka  partisipasi  murni yang  ada  di  wilayah  terluar  berkisar  antara  54,52  yaitu  Kabupaten Malinau. 18 Sedangkan  angka  partisipasi  murni  di  wilayah  terdepan terendah adalah Kabupaten  Pegunungan  Bintang berkisar antara 29 koma 25.  Untuk  angka  partisipasi  murni  di  wilayah  Tertinggal  paling  rendah adalah Kabupaten Intan Jaya berkisar antara 10 koma 70.
15 Ibid., 28.
16 Ibid., 27.
17 “Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  adalah  rasio  jumlah  siswa,  berapapun  usianya,  yang sedang sekolah di tingkat pendidikan.”
18 “Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  adalah  persentase  jumlah  anak  pada  kelompok  usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah.”

## Faktor-Faktor Kesenjangan
Kesenjangan  yang  terjadi  dalam  wilayah  pendidikan  tersebut  disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor sumber daya  manusia.  Biru  adalah  pilar  penunjang  terselenggaranya  sistem pendidikan.  Yang  merupakan  salah  satu  komponen  strategis  yang  juga harus  mendapatkan  perhatian  negara.  pada  hakikatnya  secara  kuantitas jumlah  guru  yang  mengambil  di  daerah  yang  terkategori  Daerah Tertinggal  adalah  aset  daerah.  Saat  ini  terjadi  ketimpangan  kompetensi yang  cukup  mencolok  pada  guru  di  Daerah  Tertinggal.  Guru-guru  yang mengajar  di  daerah  terpencil  biasanya  mengajar  dengan  tidak  terstruktur dan  mengabaikan  teori-teori  pembelajaran  yang  efektif.  Fenomena  ini beralasan  karena  peningkatan  kompetensi  guru  belum  menjadi  prioritas dalam  pembangunan  pendidikan.  Mereka  belum  memiliki  kesempatan untuk  memperoleh  pelatihan  atau  upaya  peningkatan  mutu  guru  Padahal hal tersebut bergerak dengan kemampuan mengajar di sekolah.
Kedua, faktor infrastruktur. Sarana dan prasarana pendidikan adalah faktor  utama  yang  mempengaruhi  keberhasilan  penyelenggaraan pendidikan.  Apabila  terdapat  perusahaan  dalam  sarana  dan  prasarana sekolah maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara efektif. Selain sarana  dan  prasarana  yang  dimaksud  adalah  Jumlah  dan  kondisi  gedung sekolah,  akan  tetapi  juga  akses  menuju  tempat  pendidikan  tersebut  yaitu berupa  jalan.  Ini  penting  karena  apabila  tidak  diperhatikan  akan menghambat penyaluran bantuan Pemerintah Daerah yang sulit dijangkau. Ketiga, faktor kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal. Kinerja dan  kesejahteraan  guru  merupakan  dua  hal  yang  sangat  erat  kaitannya. Kinerja  yang  baik  berkorelasi  positif  terhadap  kesejahteraan  guru.Akan tetapi  sebaliknya  kinerja  gurutidak  berkorelasi  positif  terhadap kesejahteraan.  Bila  melihat  pada  undang-undang  nomor  14  tahun  2005 tentang  guru  dan  dosen, 19 di  dalam  pasal  14  sampai  dengan  16 menyebutkan  tentang  hak  dan  kewajiban  diantaranya  bahwa  hak  guru dalam  memperoleh  penghasilan  adalah  di  atas  kebutuhan  hidupminimum dan jaminan Kesejahteraan Sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan,  mendapatkan  berbagai  fasilitas  untuk  meningkatkan kompetensi,  buka  berbagai  tunjangan  seperti  tunjangan  profesi, fungsional,  tunjangan  khusus  bagi  guru  di  daerah  khusus,  serta  berbagai maslahat tambahan kesejahteraan.
Keempat,  faktor  proses  pembelajaran  yang  masih  konvensional. Saat ini kebanyakan sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan  yang  ada.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  sarana prasarana,  dana,  hingga  kemampuan  guru  untuk  mengembangkan  model pembelajaran  yang  efektif  dan  menyenangkan.  Dalam  peraturan
19 DPR RI, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen,” 2005.
pemerintah  nomor  19  tahun  2005  tentang  standar  nasional  pendidikan dalam pasal 19-22 disebutkan proses pembelajaran pada satuan pendidikan didiselenggarakan  secara  interaktif,  inspiratif,  menantang,  memotivasi peserta  didik  untuk  berpartisipasi,  serta  memberikan  ruang  yang  cukup bagi  pengembangan  bakat  dan  minat  peserta  didik.  Kelima,  jumlah  dan kualitas  buku  yang  belum  memadai.  Buku  adalah  jendela  dunia. Ketersediaan  buku  yang  berkualitas  merupakan  prasyarat  yang  penting untuk menunjang keberhasilan  proses  pendidikan.  Sebagaimana disebutkan  dalam  PP  nomor  19  tahun  2005  tentang  SNP  dalam  pasal  42 tentang  standar  sarana  dan  prasarana  disebutkan  bahwa  setiap  satuan pendidikan  wajib  memiliki  sarana  yang  meliputi,  peralatan,  media pendidikan,  buku  dan  sumber  belajar  lainnya.  Di  samping  itu  juga dibutuhkan  bahan  habis  pakai  serta  perlengkapan  lain  yang  diperlukan untuk  menunjang  proses  pembelajaran  .  secara  teknis  pengadaan  buku pelajaran  di  sekolah  tidak  lagi  dilakukan  oleh  sekolah  dengan  menjual buku-buku atau LKS kepada siswa secara bebas. Akan tetapi harus sesuai dengan  buku  sumber  yang  direkomendasikan  oleh  pemerintah  (  buku paket).
Keenam,  masih  terjadinya  konflik  di  berbagai  wilayah.  Bangsa Indonesia  dalam  beberapa  tahun  ini  rawan  terjadi  konflik.  Konflik  yang terjadi antar pemeluk agama, suku,konflik yang terjadi disebabkan karena adanya  kesenjangan  ekonomi,  sosial,  dan  tidak  terpenuhinya  hak  politik masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Daerah  yang  memiliki  potensi  konflik biasanya terhambat pembangunannya sehingga Tertinggal dari daerah non konflik.  Ketuujuh,  lemahnya  kemampuan  sistem  pendidikan  nasional. Sistem  pendidikan  nasional  belum  memiliki  kemampuan  yang  cukup untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat.Sistem yang  belum  jelas,  budaya  pendukungnya  juga  belum  jelas,  serta inkonsistensi  dalam  peraturan  perundang-undangan  masih  kemungkinan terjadi.  Bahkan  muncul  anekdot  ”ganti  menteri  ganti  kurikulum.” Kedelapan,  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki.  Ketersediaan  anggaran sangat  mempengaruhi  keberlangsungan  penyelenggaraan  pendidikan. Ketentuan  anggaran  pendidikan  tertuang  pada  UU  nomor  20  tahun  2003 tentang sistem pendidikan  nasional  dalam pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan. Di dalamnya disebutkan bahwa dalam pendidikan selain gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20% dari  angkatan  pendapatan  dan  belanja  negara(APBN)  pada  sektor pendidikan  dan  minimal  20%  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  (APBD). 20 dalam  realitasnya  daerah-daerah  belum  mampu merealisasikan  penganggaran  tersebut.  Hanya  ada  satu  daerah  yang  telah
20 DPR RI, “UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,” 2003.
mampu  melakukan  penganggaran  sebanyak  minimal  20%  tersebut  yaitu Jakarta. 21
Kesembilan,  pendidikan  yang  belum  berbasis  pada  masyarakat  dan potensi  daerah.  Masyarakat  dan  lingkungan  tempat  tinggal  merupakan bagian  yang  terintegrasi  dengan  siswa  sebagai  peserta  didik.  Ki  Hajar Dewantoro  dalam  teorinya  Tri  pusat  pendidikan  menuturkan  ada  tiga ruang  yang  berpengaruh  terhadap  perkembangan  peserta  didik  yaitu keluarga,  sekolah  dan  masyarakat. 22 Proses  pendidikan  yang  sebenarnya tentu  melibatkan  peran  keluarga,  lingkungan  masyarakatdan  sekolah. Sehingga  apabila  salah  satu  dari  ketiganya  tidak  berjalan  dengan  baik maka akan mempengaruhi keberlangsungan pendidikan itu sendiri.

## Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan
Untuk  itu  maka  diperlukan  perluasan  akses  dan  peningkatan  mutu pendidikan.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  tuntutan  masyarakat  untuk layanan  di  bidang  pendidikan.  Semua  orang  sepakat  bahwa  bangsa Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  kepulauan  dengan  kondisi geografis  dan  kondisi  pendapatan  daerah  maupun  penduduk  yang bervariasi.  Hal  ini  berimplikasi  pada  bervariasinya  capaian  pembangunan termasuk  didalamnya  pembangunan  pendidikan.  Perbedaan-perbedaan tersebut  harus  difasilitasi  segera  agar  terjadi  peningkatan  sekaligus pemerataan  mutu  pendidikan.  Solusi  yang  bisa  ditawarkan  misalnya seperti  subsidi  silang  tenaga  ahli,  dana,  dan  fasilitas.  Solusi  lain  yang mungkin  dapat  diimplementasikan  adalah  penyediaan  media  yang memungkinkan  terjadinya  pertukaran  dan  subsidi  silang  informasi pembelajaran.
Di  dalam  undang-undang  nomor  17  tahun  2007  tentang  RPJPN 2005-2025 arah pembangunan untuk RPJM ketiga yaitu dari 2005 sampai 2019 adalah “memantapkan pembangunan secara menyeluruh  di berbagai bidang  dengan  menekankan  pencapaian  daya  saing  kompetitif perekonomian  berlandaskan  keunggulan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  manusia  berkualitas  serta  kemampuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  terus  meningkat.” 23 Untuk  itu  maka  dalam  proses meningkatkan  pemerataan  akses  pendidikan  dapat  dilakukan  melalui beberapa  cara.  Pertama,  peningkatan  daya  tampung  instansi  pendidikan. Kedua,  peningkatan  pemerataan  pendidikan  melalui  peningkatan
21 “Miris,  Anggaran  Pendidikan  Di  Daerah  Masih  Ada  Yang  Di  Bawah  1%  |  Kabar24,”
Bisnis.Com , diakses 8 April 2018, http://kabar24.bisnis.com/read/20160413/255/537362/miris-anggaran-pendidikan-di-
daerah-masih-ada-yang-di-bawah-1.
22 Ki  Hadjar  Dewantara, Bagian  Pertama:  Pendidikan (Yogyakarta:  Percetakan  Taman Siswa, 1962).
23 DPR RI, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025,” 2007.
efektivitas  afirmatif policy .  Dapat  juga  dengan  penyediaan  beasiswa khusus  untuk  masyarakat  miskin  dan  penyelenggaraan  pendidikan  jarak jauh  yang  berkualitas.  Ketiga,  penyediaan  biaya  operasional  untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Menurut  Hakim  kewajiban  negara  dalam  hal  ini  kewajiban pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  wajib  belajar  diperlukan  hal-hal sebagai  berikut:  tersedianya  sarana  dan  prasarana  seperti  gedung  sekolah dan  tempat  pelaksanaan  wajib  belajar  lainnya;  keterjangkauan  atau aksesibilitas  sarana  pelaksanaan  wajib  belajar;  penerimaan  acceptability yaitu diterima; kesesuaian adaptability  yaitu kesesuaian lembaga-lembaga pendidikan  dengan  kebutuhan  lingkungan. 24 Dalam  konteks  lain pemerataan akses pendidikan khususnya bagi anak-anak yang memerlukan perhatian  khusus  ( children  with  special  needs )  buka  sepenuhnya  belum mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Anak-anak yang tergolong dalam  kelompok  ini  adalah  mereka  yang  mempunyai  kelainan  fisik, emosional, mental sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Pemerataan dan perluasan pendidikan adalah kebijakan publik yang harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah.  Itulah sebabnya  pemerintah  pusat/daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib belajar. 25 Dalam  pengimplementasian  kebijakan  publik  tersebut  harus dilakukan melalui perencanaan yang matang. Setidaknya ada 2 pendekatan yang  harus  diperhatikan  sebagai  metode  pendekatan  yaitu:  pendekatan secara administrasi negara ( public administration ); dan pendekatan secara manajerial  ( managementapproach ). 26 Kedua  pendekatan  ini  pasti berkaitan  dengan  tiga  macam  aspek  yaitu  aspek  filsafat,  aspek  hukum, aspek  politik. 27 Berkaitan  dengan  persoalan  perluasan  dan  pemerataan pendidikan,  maka  pelaksanaan  perluasan  dan  pemerataan  pendidikan merupakan  suatu  kebijakan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah pusat  dan  daerah  secara  komprehensif  guna  mewujudkan  cita-cita  dari UUD  1945  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Anak  merupakan generasi  penerus  bangsa.  Sehingga  jaminan  Pendidikan  terhadap  anak haruslah menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah. 28
Nasib  anak  tergantung  dari  beberapa  faktor  baik  faktor  makro maupun  mikro.  Langsung  maupun  tidak  langsung,  kemiskinan,
24 Lihat  H.A.R.  Tilaar, Standarisasi  Pendidikan  Nasional  Suatu  Tinjauan  Kritis (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 165.
25 Anwar Arifin, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 61.
26 M.  Solly  Lubis, Dimensi-Dimensi Manajemen  Pembangunan (Bandung:  Mandar  Maju,
1996), 2.
27 Ibid., hal. 3.
28 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Jakarta: Refika Aditama, 2012), 72.
perencanaan  kota  dan  penggusuran,  serta  sistem  pendidikan  yang menekankan hafalan dan bahan yang tidak relevan. Undang-undang Dasar 1945  telah  menjamin  hak  dasar  dari  anak-anak  yang  kondisi  sosialnya kurang  beruntung.  Seperti  pada  pasal  34,  ataupun  pada  pasal  38.  Akan tetapi  jaminan  negara  terhadap  nasib  anak  yang  kurang  beruntung terkadang hanya retorika. Realitasnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah,  masih  banyak  anak-anak  yang  terlantar.  Pemerataan  aspek pendidikan  ini  adalah  sarana  yang  digunakan  agar  setiap  orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
Faktor  yang  paling  dominan  terjadinya  anak  putus  sekolah  adalah karena  faktor  ekonomi.  Peran  pendidikan  sangat  sentral  dalam pengentasan  kemiskinan. 29 Pendidikan  adalah  salah  satu  aktivitas  untuk meningkatkan  kesejahteraan  manusia.  Untuk  itu  maka  pendidikan dipandang  sebagai  bagian  dari  usaha  manusia  untuk  meningkatkan kesejahteraan atausebagai modal pembangunan nasional. Telah disinggung sebelumnya  bahwa  dalam  proses  pemerataan  akses  pendidikan  dilakukan salah satunya  dengan penerapan sistem  desentralisasi.Sistem  ini  memiliki tiga  hal  yang  idealantara  lain:  kepastian  kekuatan  lembaga  terpilih; keterlibatan pemangku kepentingan; proses pengambilan keputusan. 30
Desentralisasi  bidang  pendidikan  diharapkan  setidaknya  membawa 4  dampak  positif  yaitu  peningkatan  mutu,  efisiensi  keuangan,  efisiensi administrasi, dan perluasan dan pemerataan pada daerah pelosok sehingga terjadi  perluasan  dan  pemerataan  pendidikan  secara  nasional. 31
Desentralisasi  memberikan  peluang  yang  besar  bagi  sekolah  untuk berdaya  secara  mandiri.Dengan  desentralisasi  ini  tidak  akan  ada  lagi sekolah  yang  mengalami  ketertinggalan  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif.  Perubahan  dari  sistem  sentralisasi  menjadi  desentralisasi memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada  sekolah  dalam  mengelola sekolah,  mengarahkan  pada  penerapan  pola  manajemen  berbasis  sekolah (MBS).  Sekolah  nanti  pada  akhirnya  akan  menjadi  organisasi  yang dimiliki oleh seluruh komponen sekolah. Kepemilikan bersama tersebut ke depannya menjadi driven bagi seluruh sumber daya manusia sekolah untuk
29 Lihat pada Amartya Kumar Sen, Development as Freedom (New York:  Anchor Books, 2000);  ada  di  dalam  Dicky  Djatnika  Ustama,  “Peranan  Pendidikan  Dalam  Pengentasan Kemiskinan,” Dialogue 6, no. 1 (30 Oktober 2010): 4.
30 Michael  Gessler  dan  Iman  K.  Ashmawy,  “The  Effect  of  Political  Decentralization  on School  Leadership  in  German  Vocational  Schools,” Educational  Management Administration  &  Leadership 44,  no.  2  (1  Maret  2016):  184–204,  DOI: 10.1177/1741143214549967.
31 Juharyanto,  “Kepemimpinan  Unggul  Kepala  Sekolah  Dasar  Daerah  Terpencil:  Studi Multisitus  Pada  Sekolah  Dasar  Di  Kabupaten  Bondowoso,” Sekolah  Dasar:  Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan 26, no. 1 (23 Agustus 2017): 89, DOI :10.17977/um009v26i12017p089.
memikirkan,  mengusahakan,  dan  memajukan  sekolah  hingga  benar-benar unggul sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut.
Kebijakan  pada  aspekpemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan  prioritas  daerah,  serta  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara  ekonomi,  gender,  lokasi  tempat  tinggal  dan  Tingkat  kemampuan intelektual  serta  kondisi  fisik. 32 wajib  belajar  9  tahun  harus  dituntaskan dengan  memperhatikan  pelayanan  yang  adil  dan  merata  bagi  penduduk yang  menghadapi  hambatan  ekonomi  dan  sosial  budaya  misalnya Penduduk  miskin,  daerah  perbatasan,  daerah  terpencil,  maupun  daerah pasca  konflik.strategi  yang  dipilih  adalah  membantu  dan  mempermudah mereka  yang  belum  bersekolah,  putus  sekolah  serta  lulusan  SD  atau sederajat  yang  tidak  melanjutkan  ke  SMP  atau  sederajat  untuk memperoleh layanan pendidikan.
Kebijakan  pemerataan  dan  perluasan  akses  pendidikan  diarahkan melalui penguatan program diantaranya: penyediaan sarana dan prasarana pendidikan  wajib  belajar  9  tahun;  pembangunan  unit  Sekolah  maupun ruang  kelas  baru  laboratorium  ataupun  perpustakaan  yang  diharapkan dapat  berdampak  pada  peningkatan  mutu  pendidikan  dasar;  rekrutmen pendidik  dan  tenaga  kependidikan  untuk  mendukung  program  wajib belajar  9  tahun;  pengembangan  pendidikan  kesetaraan  pada  anak  usia sekolah  melalui paket a, Paket B dan paket C; pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional guna menurunkan penduduk buta aksara. 33
Kebijakan  pemerintah  berupa  program  wajib  belajar  9  tahun didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  47  tentang  wajib  belajar  9  tahun.  dalam  pasal  2  Jelaskan  bahwa wajib  belajar  berfungsi  mengupayakan  perluasan  pemerataan  kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan  wajib  belajar  bertujuan  memberikan  pendidikan  minimal  bagi  warga negara Indonesia untuk  dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup  mandiri  dalam  masyarakat  dan  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang yang  lebih  tinggi.  Program  wajib  belajar  9  tahun  ini  sangat  perlu direalisasikan  di  seluruh  Indonesia  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  sebagai  salah  satu  aset  dan  potensi  utama  pembangunan nasional.
Perluasan  akses  pendidikan  merupakan  satu  dari  empat  skala prioritas  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  melalui  Kemendikbud  serta menjadi  arah  pembahasan  RNPK  2018.  Pemerintah  juga  telah  cara membuka  akses  pendidikan  di  122  kabupaten  atau  kota  yang  masuk  ke
32 Mahpudz, Kade, dan Haerudin, “Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu,” 77.
33 Ibid.
daerah terdepan, terluar dan Tertinggal melalui pembangunan infrastruktur fasilitas  belajar.  selain  itu  juga  mendistribusikan  guru  di  wilayah  3T. Kucuran  dana  yang  dianggarkan  oleh  Kemendikbud  mencapai  3,1  triliun tahun untuk pembangunan pendidikan di daerah pinggiran atau daerah 3T. dana  tersebut  untuk  membiayai  sejumlah  program  seperti  pembangunan fasilitas  fisik,  seperti  unit  sekolah  baru  dan  ruang  kelas  baru  serta rehabilitasi  dan  revitalisasi  sekolah  yang  rusak,  Di  samping  itu  juga termasuk program gizi anak sekolah dan program sanitasi sekolah. 34

## Strategi Kebijakan Pemerintah untuk Pembangunan Daerah 3T
Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah 3T adalah program maju bersama  mencerdaskan  Indonesia.  Program  ini  meliputiProgram pendidikan  profesi  guru  terintegrasi  dengan  kewenangan  tambahan (PPGT),  Program  sarjanamendidik  di  daerah  3T  (SM3T),  Program pendidikan profesi guru terintegrasi kolaboratif (PPGT kolaboratif). 35
Pertama,  sarjana  mendidik  di  daerah  terluar,  terdepan  dan Tertinggal  (SM3T).  Sarjana  mendidik  di  daerah  terluar,  terdepan  dan Tertinggal  (SM3T)  adalah  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  rangka  percepatan pembangunan  pendidikan  di  daerah  3T.  Program  SM3T  adalah  program pengabdian  sarjana  pendidikan  untuk  berpartisipasi  dalam  percepatan pembangunan  pendidikan  di  daerah  3T  selama  satu  tahun  sebagai penyiapan  pendidik  profesional  yang  akan  dilanjutkan  dengan  program pendidikan  profesi  guru.  Program  ini  bertujuan  untuk  mengatasi permasalahan  pendidikan  terutama  dalam  kekurangan  tenaga  pendidik. Selain  itu  memberikan  pengalaman  pengabdian  kepada  sarjana  pendidik sehingga  terbentuk  sikap  profesional,  cinta  tanah  air, bela  negara,  peduli, empati,  terampil  memecahkan  masalah  kependidikan  dan  bertanggung jawab  terhadap  kemajuan  bangsa.  Secara  khusus  mengembangkan pendidikan  pada  daerah-daerah  yang  tergolong3T.  Program  ini mempersiapkan  calon  pendidik  profesional  sebelum  mengikuti  program pendidikan profesi  guru (PPG). 36 Kegiatan ini didasarkan pada  keputusan Direktur  Jenderal  pendidikan  tinggi  Nomor  64/Dikti/kep/2011  tentang
34 Kompas  Cyber  Media,  “Wujudkan  Pemerataan  Pendidikan,  Kemendikbud  Gelar
Rembuk Nasional 2018,” KOMPAS.com , diakses 27 Maret 2018,
https://biz.kompas.com/read/2018/02/08/192044328/wujudkan-pemerataan-pendidikan- kemendikbud-gelar-rembuk-nasional-2018.
35 Hasthoro dan Ambarwati, Analisis Sebaran Guru Dikdasmen Di Wilayah 3 T (Terluar, Terdepan Dan Tertinggal) Tinjauan Sekolah Menengah Pertama ,. 5.
36 Nova Mega Persada, Analisis Kebijakan Pendidikan Pemerataan Pendidikan , diakses 27
Maret
2018,
http://www.academia.edu/28973964/Analisis_Kebijakan_Pendidikan_Pemerataan_Pendidi kan.
penetapan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) penyelenggara  Rintisan  program  pendidikan  profesi  guru  terintegrasi (berkewenangan ganda).
Kedua,  guru  Garis  Depan  (GGD).  Pemerataan  pendidikan  di  tanah air masih menjadi tugas besar yang harus dilakukan oleh negara. untuk itu maka Kementerian Pendidikan membuat program guru garis depan. Dalam program  ini  para  guru  yang  terpilih  merupakan  guru  yang  berkomitmen untuk  menetap  dengan  jangka  panjang  di  daerah  terdepan,  terluar  dan Tertinggal  (3T).  Telah  dikirim  sebanyak  798  guru.  Hingga  tahun  2016 pemerintah telah menyiapkan formasi 3500 guru untuk kembali dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. 37 Program ini berbeda dengan program SM3T.  Dalam  program  ini  untuk  jangka  panjang  dan  para  guru  telah  di- PNS-kan.  Rumusan  guru  garis  depan  ini  sesuai  dengan  nawacita  yang menjadi agenda prioritas pemerintah sekarang yaitu membangun Indonesia dari  Pinggiran  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  melalui  peningkatan kualitas  pendidikan.  Terutama  pendidikan  anak-anak  sehingga  pelayanan di daerah ditingkatkan, tidak  hanya  menyangkut biaya pendidikan, sarana dan  prasarana,  infrastruktur,  akan  tetapi  juga  tentang  distribusi guru.Program  guru  garis  depan  ini  merupakan  langkah  nyata  yang ditempuh  pemerintah  untuk  menyediakan  guru-guru  terbaik  untuk  daerah yang membutuhkan khususnya daerah 3T.
Ketiga,  program  bina  kawasan.  Program  ini  adalah  usaha  yang dilakukan oleh kementerian agama melalui Ditjen pendidikan Islam untuk menguatkan kiprahnya dalam mengawal pendidikan agama masyarakat di daerah  perbatasan  dan  daerah  3T  (tertinggal,  terdepan  dan  terluar). Program ini dapat menumbuhkan komitmen terhadap nilai kebangsaan dan keislaman  yang santun. Program  ini  dilaksanakan selama 12 bulan atau 1 tahun.pada  tahap  pertama  Bina  kawasan  akan  diterapkan  pada  25 kabupaten  atau  kota  di  daerah  perbatasan  daerah  3T.  Ada  sebanyak  50 guru dan atau calon guru Pendidikan Agama Islam telah dilihat untuk ikut ambil  bagian  dalam  program  ini. 38 Dalam  praktiknya  para  guru  wajib mengajarkan Pendidikan  Agama Islam pada sekolah di daerah  perbatasan dan  daerah  3T.  Mereka  harus  hidup  berdampingan  dan  membaur  dengan masyarakat,  melakukan  advokasi  sosial,  mengajarkan  agama  Islam  yang damai, santun, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Untuk  mengikuti  kegiatan ini para peserta harus dites  dan
37 “Program  Guru  Garis  Depan  untuk  Pemerataan  Akses  Pendidikan,” beritasatu.com ,  30 Desember 2015, http://www.beritasatu.com//336877-program-guru-garis-depan-untuk- pemerataan-akses-pendidikan.html.
38 “KemenagSiapkan  50  Kader  Program  Bina  Kawasan,”  diakses  6  April  2018, https://kemenag.go.id/berita/read/505789/kemenag-siapkan-50-kader-program-bina- kawasan.
memiliki  empat  kesiapan  yaitu  fisik,  mental,  pengetahuan  agama,  Dan bela negara.
Ketiga,  program  satu  atap.  Program  ini  adalah  penyelenggaraan pendidikan  yang  mencakup  SD  dan  SMP  yang  sekolah  dan  atau pengelolaannya terpadu keterpaduan ini yang dimaksud adalah secara fisik maupun  secara  pengelolaannya.  Keterpaduan  secara  fisik  bahwa  lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD. 39 Pembuatan sekolah Satu Atap ini  bertujuan  untuk  mempercepat  penuntasan  program  wajib  belajar  9 tahun  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan  dasar  di  daerah  terpencil. Selama  ini  masyarakat  yang  ada  di  daerah  3T  belum  terdapat  SMP terdekat  yang  dapat dijangkau  oleh  masyarakat. Penyelenggaraan sekolah Satu  Atap  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  akses  Pendidikan  Sekolah Menengah  Pertama  di  daerah  terpencil.  Dengan  demikian  dapat  menekan pengeluaran biaya yang dilakukan orang tua Untuk mengantarkan anaknya ke  sekolah  yang  cukup  jauh.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  masih mengalami  beberapa  kendala  terutama  pada  substansi  manajemen  peserta didik.  Peserta  didik  kurang  mendapatkan  layanan  khusus  yang  maksimal dari sekolah dikarenakan sekolah pun juga kurang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah.

## Kesimpulan
Pemerataan  akses  pendidikan  khususnya  di  daerah  3T  merupakan  hal mutlak yang harus dilakukan. Proses pemerataan pendidikan ini Tentunya tidak  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  negara.  proses  pemerataan akses  pendidikan  ini  harus  dilakukan  secara  komprehensif  oleh  semua pihak yang ada di dalam bangsa Indonesia. Selain pemerintah Civil Society menjadi  kekuatan  yang  juga  dapat  mendorong  terciptanya  pemerataan akses  ini.Organisasi  masyarakat  maupun  LSM-LSM  yang  ada  juga berperan  penting  dalam  proses  ini.  Pemerataan  akses  pendidikan  tidak akan  berhasil  tanpa  adanya  kerja  sama  yang  baik  antara  berbagai  pihak termasuk  juga  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  daerah  3T  itu sendiri.  Sehingga  apabila  pemerataan  akses  pendidikan  ini  dapat  tercapai akan  menjadi  kekuatan  modal  pembangunan  bangsa  Indonesia  ke  depan. Apalagi bonus demografi yang sudah menunggu di depan mata.

## Daftar Pustaka
Mahpudz,  Asep,  Amiruddin  Kade,  dan  Harudin  Haerudin,  “Analisis Kebijakan  Dan  Kelayakan  Mutu  Tenaga  Pendidik  Dalam  Rangka Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Provinsi
39 Sawirdi Sawirdi, “Implentasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Di Desa Pongkar Kecamatan  Tebing  Kabupaten  Karimun,” Jurnal  Pendidikan 17,  no.  2  (28  November 2017): 114.
Sulawesi  Tengah,” Media  Litbang  Sulteng 2,  no.  2  (21  Februari,
2012): hal. 3,
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MLS/article/view/52. Idrus,  Muhammad.  “Mutu  Pendidikan  Dan  Pemerataan  Pendidikan  Di Daerah,” Psikopedagogia: Jurnal Bimbingan dan Konseling 1, no. 2
(1 Desember, 2012), doi:10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603. Hakim, Lukman. “PemerataanAkses  Pendidikan  Bagi  Rakyat
SesuaiDenganAmanat  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 TentangSistem Pendidikan Nasional” 2, no. 1 (2016): 12.
Hasthoro,  Handoko  Arwi,  dan  Nanik  Ambarwati, AnalisisSebaran  Guru Dikdasmen  di  Wilayah  3  T  (Terluar,  Terdepan  Dan  Tertinggal): Tinjauan  Sekolah  Menengah  Pertama (Jakarta:  Pusat  Data  Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Dewantara,  Ki  Hadjar. Bagian  Pertama:  Pendidikan (Yogyakarta:
Percetakan Taman Siswa, 1962).
Tilaar,  H.A.R. Standarisasi  Pendidikan  Nasional  Suatu  Tinjauan  Kritis
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
Arifin,  Anwar. Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional (Jakarta:  Balai Pustaka, 2005).
Lubis,  M.  Solly. Dimensi-Dimensi  Manajemen  Pembangunan (Bandung:
Mandar Maju, 1996).
Gultom,  Maidin. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan
(Jakarta: Refika Aditama, 2012).
Sen,  Amartya  Kumar. Development  as  Freedom (New  York:  Anchor Books, 2000).
Ustama,  Dicky  Djatnika.  “Peranan  Pendidikan  Dalam  Pengentasan Kemiskinan,” Dialogue 6, no. 1 (30 Oktober 2010): 4.
Gessler,  Michael,  dan  Iman  K.  Ashmawy,  “The  Effect  of  Political Decentralization  on  School  Leadership  in  German  Vocational Schools,” Educational  Management  Administration  &  Leadership
44, no. 2 (1 Maret 2016): 184–204, DOI: 10.1177/1741143214549967.
Juharyanto.  “Kepemimpinan  Unggul  Kepala  Sekolah  Dasar  Daerah
Terpencil:  Studi  Multisitus  Pada  Sekolah  Dasar  Di  Kabupaten
Bondowoso,” Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan 26, no. 1 (23 Agustus 2017): 89, DOI :10.17977/um009v26i12017p089. Sawirdi.  “Implentasi  Kebijakan  SD-SMP  Negeri  4  Satu  Atap  Di  Desa Pongkar  Kecamatan  Tebing  Kabupaten  Karimun,” Jurnal Pendidikan 17, no. 2 (28 November 2017): 114.