## STRATEGI SOSIALISASI PERDA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI
Irma El-Mira Husbuyanti 1)* , Denda Devi Sarah Mandini 2
1,2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Mataram *E-mail: irmaelmirah@gmail.com

## Abstrak
Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus membahas tentang pernikahan anak, melalui Perda Nomor 5 tahun 2021. Hal ini dilatarbelakangi tingginya lonjakan kasus pernikahan dini pada tahun 2020 karena perubahan pola belajar secara daring selama pandemi Covid-19. Penelitian berfokus pada analisa strategi sosialisasi Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi NTB selama masa pandemi Covid-19. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian menjelaskan strategi sosialisasi peraturan pencegahan pernikahan dini Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui penguatan kelembagaan, serta penanganan kasus dan pembinaan langsung ke masyarakat.
Kata kunci: strategi komunikasi, pandemi Covid-19, pernikahan dini, pernikahan anak, perda pencegahan perkawinan anak.

## Abstract
West Nusa Tenggara (NTB) was recorded as the first province in Indonesia to pass a Regional Regulation (Perda) specifically discussing child marriage, through Regional Regulation Number 5 of 2021. This was motivated by the high spike in cases of early marriage in 2020 due to changes online learning patterns during the Covid-19 pandemic. The research focuses on analyzing the socialization strategy for East Lombok Regency as one of the areas with the highest early marriage rate in NTB Province during the Covid-19 pandemic. The research was carried out using a qualitative approach and descriptive method, which aims to analyze the type of strategy applied. The results of the study explain that the strategy for disseminating regulations on the prevention of early marriage in East Lombok Regency is carried out through institutional strengthening, as well as case handling and direct coaching to the community.
Keywords: communication strategy, Covid-19, early-age marriage, child marriage, regulations on the prevention of child marriage.

## PENDAHULUAN
Fenomena pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia. Data menunjukkan total 22 provinsi dari keseluruhan 34 provinsi di Indonesia memiliki catatan pernikahan dini yang tinggi (Jayani, 2021). Hal ini mengisyaratkan bahwa problematika serupa terjadi di hampir seluruh wilayah.
Maraknya angka pernikahan ini kemudian berbanding lurus dengan penurunan kualitas gizi dan pendidikan di Indonesia. Pernikahan yang berlangsung dalam usia yang belum matang diketahui menjadi penyebab utama penurunan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Kondisi di lapangan menunjukkan siswa yang melakukan praktik pernikahan dini memutuskan untuk menghentikan kegiatan sekolahnya dan berdampak pada kegagalan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Padahal program ini dicanangkan sebagai upaya dasar dalam menurunkan angka buta huruf dan pengangguran di Indonesia.
Pernikahan dini juga meningkatkan kerentanan bagi ibu dan anak, diakibatkan karena kondisi tubuh yang belum siap untuk mengemban kehamilan dan proses persalinan. Hal ini berkaitan pula dengan psikologis dan mental perempuan yang dinilai rawan mengalami depresi dan stress selama menjalani kehamilan. Oleh sebab itu pernikahan dini dianggap memiliki efek negatif yang simultan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, Kesehatan dan ketahanan sosial (Ahyani dkk, 2021).
Salah satu usaha pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini adalah dengan melakukan perubahan pada ambang batas usia pernikahan melalui UU nomor 16 tahun 2019.
Regulasi awal yang menyatakan syarat umur menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, diganti menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Subekti, 2021). Perubahan ini bertujuan untuk mematangkan calon mempelai dari segi mental, peranan sosial, ketersediaan finansial, dan kesiapan fisikal.
Namun upaya ini menemukan hambatan baru yaitu perubahan pola belajar dan mengajar selama pandemi Covid-19 (Zarwandi, 2021).
Persebaran
virus yang masif tidak memungkinkan kegiatan sekolah dilakukan secara tatap muka. Oleh sebab itu sejak tahun 2020 lalu pemerintah secara resmi mengeluarkan Surat Edaran belajar secara daring. Fakta di lapangan menunjukkan kegiatan sekolah yang dilaksanakan secara daring ternyata memicu kebosanan pada siswa. Smartphone dan kuota
internet yang tersedia gagal dimaksimalkan untuk belajar, melainkan dipergunakan untuk membina hubungan asmara (Lombok Post, 2020).
Hal ini dibuktikan dengan data yang dirangkum oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) terkait jumlah pengajuan dispensasi menikah oleh anak yang mencapai 64.000 selama masa pandemi Covid-19 (Umah, 2020). Fakta diperkuat dengan publikasi prediksi oleh UNFPA, yang menyatakan bahwa pernikahan dini akan mengalami peningkatan hingga 13 juta kasus secara global dalam rentang waktu 10 tahun akibat persebaran pandemi Covid-19. Sejalan dengan itu,
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) juga
menyampaikan potensi terkait kemiskinan yang ekstrem pada lebih dari 66 juta anak akibat pandemi Covid-19.
Hal ini berkaitan dengan perubahan seluruh sektor dalam kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga kesehatan. Hingga kemudian makna pernikahan di masyarakat mengalami pergeseran, bukan lagi hanya sebagai upaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan marrahmah sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan sebagai aktualisasi keterbatasan diri atas kondisi selama pandemi (Andina, 2021).
Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi yang memiliki tingkat pernikahan usia dini tertinggi yaitu mencapai 16,1%, yang didominasi oleh Pulau Lombok. Tercatat peningkatan pernikahan dini pada tahun 2020 yaitu dari 134 kasus menjadi 334 kasus. Salah satu yang melatargbelakangi kegiatan pernikahan dini adalah kebosanan siswa menjalani kegiatan sekolah yang terbatas. Oleh sebab itu banyak yang malah menyalahgunakan waktu dan perangkat daring sekolah untuk membina hubungan dengan kekasih (Lombok Post, 2020).
Problematika pernikahan anak memang menjadi salah satu isu utama di NTB. Data menunjukkan intensitas pernikahan dini berbanding lurus dengan tingginya angka pekerja migran, stunting atau gizi buruk, perceraian, kekerasan di rumah tangga, hingga putus sekolah. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka masa pandemi akan semakin menyuburkan praktik pernikahan dini.
Sehingga pada 29 Januari tahun 2021 lalu pemerintah NTB resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus ditujukan untuk menekan angka pernikahan dini selama masa pandemi. Perda Nomor 5 tahun 2021 ini menjadikan NTB sebagai provinsi pertama yang mengatur tentang pencegahan pernikahan
anak. Regulasi ini memaparkan tentang sanksi hukum dan administrasi bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan dini.
Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang mencatat angka pernikahan dini tinggi di Provinsi NTB, dengan kenaikan dari 19 kasus menjadi 43 kasus (Nurawang, 2020). Kondisi pandemi yang masih belum bisa terprediksi kapan akan berakhir menjadikan kegiatan sosialisasi ini berurgensi tinggi. Sebab pernikahan dini dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar dalam penurunan kualitas sumber daya manusia di daerah (Protokol & Komunikasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, 2021). Hal inilah yang melatarbelakangi komitmen pemerintah daerah Lombok Timur untuk menyukseskan sosialisasi Perda Nomor 5 tahun 2021.
Pekerjaan rumah selanjutnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah adalah upaya sosialisasi dan komunikasi produk hukum baru kepada masyarakat. Komunikasi merupakan pilar utama yang menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam situasi krisis seperti pandemi saat ini, komunikasi dinilai sebagai faktor krusial yang berpengaruh pada tingkat persebaran kasus (Andina, 2021). Hal ini terlihat dari kecenderungan negara dengan sistem komunikasi yang baik ternyata memiliki angka persebaran pandemi yang lebih landai. Sistem komunikasi mampu mempengaruhi bagaimana pemerintah melakukan perencanaan kebijakan, sosialisasi peraturan, hingga melakukan evaluasi tentang ketepatan pelaksanaan peraturan di masyarakat (Daniel dkk, 2020).
Masyarakat dan pemerintah sejatinya berada pada posisi yang sama dalam masa pandemi, yaitu sebagai awam yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Namun perbedaannya, pemerintah harus dapat mengambil kebijakan yang cepat dan tepat, agar masyarakat mampu memahami kondisi lingkungannya dengan lebih baik. Tanpa adanya komunikasi dua arah yang baik, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan selama pandemi tidak akan terlaksana. Sampai saat ini di Indonesia, belum terdapat publikasi hasil penelitian yang membahas tentang strategi sosialisasi Perda Pencegahan Pernikahan dini yang efektif di daerah selama masa pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kecamatan dengan angka persebaran pernikahan dini selama pandemi tertinggi di Lombok Timur, yaitu Kecamatan Jerowaru. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan 4 cara, yaitu observasi, studi dokumen, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD).
Wawancara dilakukan dengan pemerintah daerah sebagai pembentuk dan pelaksana kebijakan. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB) Kabupaten Lombok Timur, Husnul Hadi, SKM. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kabupaten Lombok Timur, Dyah Pujiyuwana, S.E., M.M. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur, H. Fahurrozi, S.H.I., M.H. Serta H. Mahsar, S. Ag, sebagai Kepala

## Jurnal Caraka Prabu Vol.7 No.1 Juni 2023
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
Selanjutnya FGD dilaksanakan bersama masyarakat Kecamatan Jerowaru dengan tujuan mendapatkan pandangan yang lebih mendalam mengenai pengalaman komunikasi selama masa pandemi Covid-19. Sementara itu observasi dan studi dokumen akan dilakukan dengan cara mengamati jenis-jenis informasi yang beredar saat pandemi Covid-19 di kecamatan terkait.

## PEMBAHASAN

## Penguatan Kelembagaan
Pemerintah daerah meyakini bahwa kasus pernikahan dini tidak berdiri sendiri, melainkan menjalar ke permasalahan lain seperti tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, menurunnya kesehatan ibu dan anak, tingginya angka perceraian, dan rendahnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk menekan lajunya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah berusaha untuk membentuk dasar legalitas yang kuat dalam menghadapi permasalahan pernikahan dini. Pada tahun 2019, Lombok Timur meresmikan Perbup Nomor 41 tahun 2019 mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada DP3AKB Kabupaten Lombok Timur. Kemudian setahun berikutnya, pemerintah mengeluarkan aturan lanjutan melalui Perbup Nomor 41 Tahun
2020. Perbup ini mengatur tentang pencegahan perkawinan usia anak dan konsultasi
publik rencana aksi daerah pengarusutamaan gender (RAD PUG).
Peraturan ini kemudian dilanjutkan dengan kewajiban pembentukan perdes di 20 kecamatan di Lombok Timur. Hal ini tak lepas juga dari fakta bahwa Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah dengan wilayah terluas dan penduduk terpadat di Pulau Lombok. Sehingga peraturan yang ada harus bisa diserap dengan maksimal sampai ke tingkatan terbawah. Inilah yang melatarbelakangi pembentukan peraturan desa pendewasaan usia perkawinan (Perdes PUP) di seluruh kecamatan Lombok Timur. Saat ini, produk hukum terkait pencegahan pernikahan usia dini sudah disahkan di 254 desa.
Strategi ini disebut oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB) Lombok Timur, Husnul Hadi, SKM, sebagai sebuah penguatan kelembagaan. Pernikahan dini merupakan masalah lama yang telah coba dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini membuktikan bahwa kasus pernikahan dini merupakan sesuatu yang mengakar, dan tidak bisa diselesaikan tanpa kerjasama antarlembaga di daerah. Karena itulah, masing-masing perangkat desa diwajibkan untuk ikut andil dalam penekanan angka pernikahan dini. Hal ini juga sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur terkait pencegahan pernikahan dini tahun 2019 dan 2020, juga Perda Nomor 5 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang sanksi administratif terkait pelaksqanaan pernikahan dini. Dalam peraturan ini, ditekankan bahwa pencegahan praktik pernikahan dini merupakan tanggungjawab
seluruh pihak, baik itu struktur di pemerintahan daerah, desa, dan keluarga.
Strategi penguatan kelembagaan ini juga diturunkan dalam pengadaan program sosialisasi terlembaga, antara lain: sekolah ramah anak, forum anak tingkat desa, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di masing-masing desa, Kampung KB, hingga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
Menurut keterangan narasumber, forum anak dibentuk dengan tujuan menjaring suara dari generasi muda, untuk ikut langsung terlibat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dalam forum ini, anak muda bertindak sebagai fasilitator. Harapannya, kegiatan yang dirancang oleh generasi ini bisa mendapatkan atensi dan fokus yang lebih baik untuk target seusianya. Saat ini, Lombok Timur memiliki Forum Anak di 20 kecamatan, dengan sebaran di 72 desa.
Sejalan dengan Forum Anak, PATBM juga ditargetkan untuk dibentuk di tiap desa, untuk memudahkan akses data pernikahan dini di level terbawah. Juga dijadikan sebagai wadah masyarakat untuk menanyakan dan mengadukan permasalahan anak, baik itu mengenai pernikahan, kekerasan, dan hal lainnya yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Adapun untuk PUSPAGA, ditujukan sebagai wadah untuk meningkatkan peran keluarga. Lembaga ini menyediakan bantuan profesional, untuk menjadi sarana konseling keluarga. Hal ini dilatarbelakangi juga dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan pernikahan dini, yang diketahui oleh pemerintah erat kaitannya dengan pola asuh. Sehingga, adanya lembaga konseling
ini diharapkan mampu membantu masyarakat untuk menyusun tata cara pengasuhan yang lebih baik.
Narasumber juga menuturkan bahwa kasus pernikahan dini ini seperti tumpukan gunung es. Banyak kasus di masyarakat yang belum terlaporkan. Sehingga sebenarnya, kasus asli yang terjadi jauh lebih besar daripada bilangan kasus yang terlapor saat ini. Oleh sebab itu, strategi penguatan kelembagaan ini sangat penting sebagai fondasi sosialisasi peraturan di masyarakat.
Penguatan kelembagaan juga dapat tercipta dengan membentuk kerjasama antar dinas di daerah. Dalam penanganan kasus pernikahan anak, DP3AKB bekerjasama dengan Dinas Sosial,
Dinas Pendidikan,
Departemen Agama,
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, kerjasama juga dijalin dengan Badan Pekerja Migran, sebab angka pernikahan dan kekerasan pada perempuan dan anak di Lombok Timur berbanding lurus dengan angka pekerja migran. Karena itu, lembaga ini berfungsi sebagai mitra yang membantu dalam proses sosialisasi pola asuh.
Penguatan juga dilakukan dari sisi luar dinas. Seperti yag dituangkan dalam Perbup Nomor 41 tahun 2019, pihak lainnya yang bertanggungjawab menyukseskan pencegahan pernikahan dini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Oleh karena itu, DP3AKB Lombok Timur telah menjalin kerjasama dengan beberapa LSM, yang telah lama berkecimpung di ranah kecamatan dan kabupaten terkait perlindungan perempuan dan anak. LSM tersebut antara lain Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI), Konsepsi, Rutgers Indonesia, Save the Children, Wahana Visi
Indonesia, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

## Penanganan dan Pembinaan
Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah pertama di Provinsi NTB yang membentuk Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), berdasarkan berdasarkan Perbub Nomor 41 tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak pada DP3AKB Kabupaten Lombok Timur.
Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari strategi pencegahan pernikahan dini, yang berfokus pada penanganan kasus dan pembinaan langsung ke masyarakat. Penanganan dan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini tidak hanya dalam ranah preventif saja, melainkan harus disiagakan pula di bagian hilir. Sebab pernikahan dini tidak hanya mempengaruhi perseorangan, melainkan keluarga, masyarakat, dan lembaga yang terafiliasi dengannya. Kendati permasalahan ini telah berjalan lama di daerah, namun masyarakat masih banyak yang awam, terkait tata cara penanganan konflik yang muncul akibat adanya pernikahan ini. Oleh karena itu, UPTD PPA diinisiasi, sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan atas kekerasan pada anak dan perempuan.
UPTD PPA merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Unit ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas DP3AKB dalam menyediakan layanan
di antaranya, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
Selama menjalankan tugas selama tiga tahun ini, UPTD PPA menemukan beberapa fakta mengenai pernikahan dini di masyarakat, yaitu:
1. Angka kasus yang terlihat, tidak sama dengan kasus sebenarnya yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang lumrah. Masyarakat belum benar- benar memahami esensi dari pencegahan pernikahan dini. Bahkan masih banyak yang awam terkait efek buruk pernikahan dini, baik dari segi psikologis, mental, finansial, pendidikan, dan kesejahteraan. Sehingga ketika kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi, masyarakat tidak melakukan pengaduan.
2. Pernikahan dini di masyarakat merupakan sebuah jalan keluar. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat ekonomi yang rendah, pendidikan yang terbatas, dan kondisi keluarga yang tidak utuh. Sehingga, pada tahapan usia tertentu, anak-anak dinilai wajar untuk mengambil keputusan pernikahan. Hal ini juga tidak lepas dari pemikiran bahwa menikah dini akan lebih baik daripada melakukan kegiatan seksual di luar pernikahan. Pihak keluarga menganggap bahwa menikah merupakan salah satu jalan keluar, untuk memindahkan beban tanggungan.
3. Adat merariq kodeq . Di masyarakat Lombok Timur, merariq kodeq diartikan sebagai menikah dini, yang
sampai sekarang menjadi hambatan terbesar dalam penanganan kasus pernikahan dini. Sebagian besar masyarakat masih melegalkan pernikahan di bawah umur, kepercayaan ini tentunya sangat bertentangan dengan regulasi yang menekankan pada usia perkawinan minimal 19 tahun. Dalam pandagan ini, perempuan yang sudah akil balig atau dewasa sudah pantas menyandang pernikahan. Tanpa mengindahkan kesiapan fisik, mental, dan finansial. Bahkan dalam pandangan ini, perempuan yang tak lekas menikah adalah sebuah kesalahan dan aib dalam keluarga.
Budaya merariq kodeq erat kaitannya dengan pandangan patiarki yang menganggap bahwa marwah perempuan hanyalah menjadi seorang istri dan berada di rumah, tanpa memperhitungkan kesiapannya untuk menjalani peran tersebut. Sehingga dalam pandangan ini, menikah bahkan jauh lebih baik dibandingkan melanjutkan pendidikan. Budaya inilah yang kemudian turut menyumbang angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok Timur.
Namun, karena hal ini telah menjadi budaya, praktiknya dianggap lumrah dan wajar. Inilah yang kemudian menjadi hambatan terbesar pemerintah tiap kali menangani kasus ataupun melakukan sosialisasi pernikahan dini. Sebab masyarakat menilai, kegiatan ini bermaksud merusak tatanan dan mengubah kultur yang dimiliki oleh daerah.
Adat merariq kodeq ini bertentangan pula dengan amanat pendidikan nasional, yang mengharuskan wajib belajar selama 12 tahun. Karena tradisi ini membiasakan
masyarakat untuk abai pendidikan. Anak-anak yang sudah menikah, tidak akan melanjutkan sekolahnya, karena faktor kehamilan, pergi bekerja ke luar negeri, dan keterbatasan institusi yang mau menerima dan mengakomodasi masyarakat berkasus pernikahan dini.
4. Tradisi maling . Selain tradisi merariq kodeq , masyarakat Lombok Timur juga memiliki tradisi maling atau mencuri.
Ketika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, maka tradisinya adalah melarikan secara diam-diam perempuan tersebut, untuk kemudian disembunyikan tanpa sepengetahuan keluarga selama tiga hari. Barulah kemudian pihak laki-laki akan menyampaikan ke pihak Kepala Dusun/RT setempat, bahwa seorang laki-laki telah melakukan prosesi maling perempuan. Komunikasi kemudian berlanjut ke Kepala Dusun/RT di daerah perempuan tersebut, untuk kemudian bisa diteruskan ke orang tuanya. keluarga perempuan. Tradisi ini dipandang sebagai sebuah simbol kejantanan, keseriusan, dan kesanggupan laki-laki dalam menikahi perempuan. Bahkan dianggap sebagai wujud tanggung jawab, karena sudah mebawa kabur dan mau menikahi.
Namun, yang menjadi masalah adalah perempuan yang dilarikan sudah tidak dapat dikembalikan. Tradisi ini kemudian menyebabkan perempuan di bawah umur yang dilarikan, tidak memiliki pilihan selain menikah. Karena pengembalian anak perempuan ke keluarganya tanpa dinikahi merupakan sebuah aib. Kendati anak-anak tersebut tidak melakukan kegiatan seksual apapun, namun perempuan yang dikembalikan ke rumahnya setelah dilarikan, tidak akan diterima. Hal ini karena
perempuan tersebut sudah dianggap tidak suci lagi. Karena itu, jalan satu-satunya adalah melangsungkan pernikahan.
Pada kasus pernikahan anak yang terjadi, upaya penanganan yang sering dilakukan oleh UPTD PPA yakni memisahkan calon pengantin pria dan wanita untuk diberikan pembinaan dan dikembalikan pada orang tua masing-masing. Namun hal ini sering terkendala akibat pendangan orang tua atau keluarga dari perempuan yang menganggap hal tersebut sebagai aib keluarga.
Pemerintah hingga saat ini mendapat hambatan yang besar, bahkan dari pihak keluarga dan masyarakat, ketika berniat membatalkan pernikahan yang terjadi sebab tradisi maling ini. Sejalan dengan pandangan
mengenai merariq kodeq , masyarakat juga merasa
pemerintah berusaha untuk menghancurkan tradisi,
dengan membatalkan pernikahan tersebut, dan
mengembalikan anak perempuan ke rumahnya.
Pemerintah hingga saat ini masih mendapatkan reaksi penolakan yang keras, sebab tradisi ini telah terserap di masyarakat dan menjadi salah satu acuan moral yang diimani.
5. Keterbatasan penerimaan institusi. Hal ini yang menjadi kendala penyelesaian kasus perikahan dini di masyarakat juga karena keterbatasan penerimaan institusi. Kendati dalam teorinya DP3AKB bekerjasama dengan berbagai dinas di kabupaten, namun kenyataannya jarang ditemui institusi pendidikan yang mau mengakomodasi anak-anak
terjerat kasus pernikahan dini. Fakta di lapangan menunjukkan
lembaga pendidikan masih eksklusif, dengan melakukan penolakan terhadap anak-anak perempuan yang batal menikah karena dilarikan. Di samping sulitnya diterima kembali oleh pihak keluarga, pernikahan dini berdampak pada keberlanjutan pendidikan korban yang dipisahkan oleh UPTD PPA. Sebagai upaya dalam penyelesaian kasus tersebut, UPTD PPA kemudian melakukan penitipan korban melalui Rumah Aman DPA3KB Kabupaten Lombok Timur, panti asuhan anak di Mataram, Yayasan Peduli Anak di Mataram, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
6. Hambatan dari tokoh agama. Hal lain yang ditemui oleh UPTD PPA, Pengadilan Agama, dan KUA Jerwaru dalam penanganan kasus adalah adanya kontra antara aturan pencegahan pernikahan dini dengan beberapa tokoh agama di masyarakat. Melalui sudut pandang agama Islam,
pernikahan boleh
dilangsungkan ketika perempuan sudah aqil baligh. Inilah yang kemudian menjadikan peraaturan terakit batas usia pernikahan 19 tahun menjadi kontradiktif. Di masyarakat Lombok Timur, masih berlaku pandangan keagamaan yang menganggap bahwa usia 19 tahun bukanlah standar yang harus diikuti, melainkan cukup mengacu pada ajaran agama saja. Hal ini juga berkaitan dengan pemikiran bahwa lebih baik menikah lebih cepat, daripada melakukan aktifitas seksual di luar pernikahan. Seringkali masyarakat melegalkan pernikahan dibawah umur dengan alasan agama, dijadikan legitimasi atau pembenaran atas praktik pernikahan dini yang sering
terjadi. Kepercayaan inipun sangat bertolak belakang dengan regulasi yang ada.
7. Dalam beberapa kasus yang ditemui oleh UPTD PPA, seperti pernikahan yang terjadi akibat hamil diluar nikah, akan diarahkan ke lembaga Pengadilan Agama. Dalam peraturan perundang-undangan, pemberian dispensasi nikah bagi yang belum memenuhi persyaratan usia belum diatur secara rinci. Sehingga agar dispensasi nikah dapat berjalan sebagaimana mestinya, Pengadilan Agama mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Aturan ini dapat berlaku pada seluruh lapisan masyarakat.
Dalam hal ini UPTD PPA memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan bahkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mensosialisasikan regulasi yang sedang berjalan dan dampak yang terjadi apabila regulasi tersebut tidak dipatuhi. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam memaksimalkan tugas penanganan yakni dengan berkoordinasi bersama Kepala Desa, Kepala Wilayah, Pihak Kecamatan bahkan hingga kasatreskrim apabila penanganan kasusnya sulit untuk diselesaikan. Namun, dalam penanganan kasus pernikahan dini tidak hanya diperlukan kerjasama antar instansi tetapi diperlukan juga kerjasama serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pelaporan apabila terdapat kasus yang berkaitan dengan pernikahan dini, sehingga pemerintah dapat melakukan upaya pencegahan.
Pada kasus pernikahan dini yang diterjadi di Kabupaten Lombok Timur, Pengadilan Agama Lombok Timur merupakan
salah satu lembaga yang dijadikan sebagai ujung tombak penanganan. Berdasarkan penuturan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur, H. Fahurrozi, S.H.I., M.H, Pengadilan Agama merupakan lembaga pasif, yang menunggu adanya pendaftaran dan limpahan kasus. Melihat fenomena pernikahan dini di daerah, kontradiksi antara peraturan pemerintah dengan tradisi dan agama masih tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam tradisi masyarakat Lombok Timur tidak mengenal batasan usia menikah. Tidak ada batasan strata pendidikan, dan tidak menimbang baik buruk resiko menikah di bawah umur baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena itu, pemerintah daerah kemudian menginisiasi adanya dispensasi pernikahan. Peraturan ini memberikan jalan tengah bagi anak di bawah umur, yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun pemberian dispensasi ini tidak sengaja dimudahkan oleh Pengadilan Agama, melainkan harus melewati tahap rekomendasi dari pemerintah setempat, kemudian melalui fase konseling, barulah kemudian akan dinilai dan ditimbang apakah ajuan pernikahan ini akan didispensasi atau tidak.
Pengadilan Agama menyadari posisinya sebagai lembaga sakral dalam penentuan angka pernikahan dini. Namun, harus tetap dilihat juga dari berbagai sisi. Bukanlah hal yang mudah untuk menolak niat pernikahan yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Karena itulah pemerintah berusaha memaksimalkan dispensasi pernikahan ini, sebagai sarana akomodasi antara kehendak masyarakat, dengan pelaksanaan peraturan pemerintah. Contoh kasus yang diberikan dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama adalah kehamilan di luar nikah, dan perkara yang melibatkan anak-anak belum cukup usia namun telah lulus
dari bangku sekolah SMA dengan harapan. Pengadilan Agama memberikan dispensasi pernikahan sebab anak tersebut masih memiliki peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

## Hambatan proses sosialisasi
Strategi sosialisasi Perda Pencegahan Pernikahan Dini oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan melalui 2 metode, yaitu komunikasi tatap muka dan media massa. Komunikasi tatap muka umumnya dilaksanakan melalui pelaksanaan acara kelembagaan, proses konseling formal dan informal, hingga penanganan kasus di lapangan. Sedangkan komunikasi media massa dilakukan melalui saluran TV lokal Selaparang TV, serta radio lokal Kancanta, Cendekia, dan SCBS.
Berdasarkan penuturan masyarakat, saluran komunikasi yang diterima sebagian kecil adalah yang berbentuk tatap muka, melalui acara-acara kelembagaan dan konseling. Namun mereka kesulitan untuk mengakses informasi yang disalurkan melalui media massa. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat penunjang, juga frekuensi siaran dari media massa lokal tersebut.
Data di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih awam mengenai penguatan kelembagaan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga mereka belum mengetahui secara rinci mengenai bahaya pernikahan dini dan peraturan pencegahannya. Upaya sosialisasi tatap muka harus ditingkatkan, agar dapat menjangkau masyarakat sampai level terbawah.

## KESIMPULAN
Pernikahan dini di Lombok Timur dipicu salah satunya oleh faktor kultur dan keagamaan. Oleh karenanya, pola pikir yang berkembang di masyarakat hingga saat ini masih kontradiktif dengan peraturan pencegahan pernikahan dini yang disahkan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah menyusun strategi penekanan angka pernikahan dini melalui dua cara, yaitu penguatan lembaga, serta pengadaan pembinaan dan penanganan kasus. Penguatan lembaga bertujuan untuk membentuk fondasi sosialisasi yang luas dan terarah, dengan melibatkan perangkat- perangkat desa. Juga dengan kerjasama antarlembaga di tingkat kabupaten. Juga kerjasama dengan LSM dan media. Penguatan kelembagaan ini kemudian dipayungi secara legal dengan Perbup nomor 41 tahun 2019, Perbup no 41 tahun 2020, dan Perdes PUP di 254 desa, dan Perda Nomor 5 tahun 2021. Adapun pembinaan dan penanganan kasus dibuktikan dengan membentuk UPTD PPA pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertugas untuk menangani perkara perlindungan perempuan dan anak, termasuk di dalamnya mengenai pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan peran yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama, dalam pemberian konseling sebelum adanya putusan pemberian dispensasi pernikahan. Kendati demikian, penerimaan sosialisasi terkait pernikahan dini dan pencegahannya masih sangat terbatas di masyarakat. Terutama materi yang disampaikan melalui media massa lokal. Masyarakat juga masih belum sepenuhnya dijangkau oleh penguatan kelembagaan yang disusun oleh pemerintah. Masih perlu upaya sosialisasi yang lebih megerucut, agar menjangkau sampai level terbawah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Subekti, Ulil Fauziyah. (2021). Zona Merah Pernikahan Dini di Musim Pandemi. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 3(3).
Daniel Black, Geoff Bates, Andy Gibson, Eli Hatleskog, Eleonora Fichera, Jenny Hatchard, Hasan Md Nazmul, Ges Rosenberg, Charles Larkin, Rachel Brierley, Judi Kidger, Krista Bondy, Matt Hickman, Kathy Pain, Ben Hicks, Gabriel Scally, Arpana Verma, Neil Carhart, Paul Pilkington, Alistair Hunt &
Paddy Ireland. (2020). Pandemics, vulnerability, and prevention: time to fundamentally reassess how we value and communicate risk?, Cities & Health, DOI: 10.1080/23748834.2020.1811480 Dokumen Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2019 mengenai
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada DP3AKB Kabupaten Lombok Timur
Dokumen Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Dan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).
Dokumen Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
Dokumen Dispensasi Pernikahan Pengadilan Agama Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 - 2022
Dokumen Distribusi Jenis Kasus Kekerasan terhadap Perempuan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 - 2022
Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Lombok Timur tahun 2021
Elga Andina. (2021). Meningkatnya Angka Pernikahan Anak saat Pandemi Covid-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPT RI, 8(4).
Habibah Nurul Umah. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 5(2).
Hisam Ahyani, Asep Deni Adnan Bumaeri, Ahmad Hapidin, & Hendi Kusnandar. (2021). Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 177-196.
Ochega A. Ataguba & John E. Ataguba. (2020). Social determinants of health: the role of effective communication in the COVID-19 pandemic in developing countries, Global Health Action, 13:1, 1788263, DOI: 10.1080/16549716.2020.1788263 https://www.kemdikbud.go.id
https://insidelombok.id/berita-utama/angka-pernikahan-dini-di- lotim-terus-meningkat/
https://lombokpost.jawapos.com/lapsus/27/08/2020/lama-tak- sekolah-merariq-kodeq-di-ntb-terus-bertambah/
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/22/08013201/gelo mbang-ketiga-covid-19-di-depan-mata-kasus-harian-kembali- catat-rekor?page=all
https://regional.inews.id/berita/kelamaan-belajar-di-rumah- belasan-siswa-smp-di-lombok-timur-pilih-menikah-dini
https://portal.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-914-bupati-ajak- tingkatkan-kepedulian-cegah-pernikahan-usia-anak.html https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf 279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak- buruknya