## APAKAH MEREKA BEKERJA? STUDI REALITAS OBJEKTIF AKTIVITAS MENGEMIS DI TULUNGAGUNG
Prasetyo Adi Nugroho 1 , Nindya Nurdianasari 2 , Hari Satrijono 3 1 PGMI, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2,3 PGSD, Universitas Jember e-mail: prasetyoadinugroho1993@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  people's  perceptions  regarding  the  act  of begging  as  a  work  activity,  so  that  the  status  of  the  existence  of  begging activities can be obtained. This study uses a qualitative research design. The research was conducted in Tulungagung from January 2020 to January 2021. The  research  subjects  were  10  people  who  had  experience  interacting  with beggars. Collecting data using thematic interviews as an approach. The results of the study showed that the respondents dominantly made the perception that the activity of begging was a work activity. This is indicated by the informant's findings that 1) beggars seek a certain income; 2) begging is considered the easiest alternative to earn money; 3) beggars are considered lazy to work in the formal  realm.  The  perception  of  begging  as  a  work  activity  is  driven  by  the perception  that  beggars  apply  an  attempt  to  lie  by  displaying  a  symbol  of poverty to obtain maximum income. So that begging is placed in a fair status with consideration, beggars are individuals who are lazy to work and beggars are  parents  and  people  with  physical  disabilities.  Taking  into  account  the existence of prevailing norms, the informants placed the activity of begging as a work activity in a pathological position and had implications for the rejection of  the existence of begging activities. Rejection is represented by a response negligence acts as a cultural treatment and arrests, coaching, and repatriation of perpetrators are carried out as institutional treatment.
Keywords: beggar, negligent, institutional treatment
Received: 14 April 2022
Accepted: 12 Mei 2022 Published: 22 Juni 2022

## PENDAHULUAN
Realitas  objektif  dan  realitas  subjektif  merupakan  komponen  pembentuk realitas  atau  kenyataan  murni.  Realitas  objektif  berkaitan  dengan  persepsi  dan tindakan sebagai respon atas fenomena tampak mata. Sedangkan realitas subjektif berkaitan dengan fenomena tampak mata yang didorong oleh persepsi pelaku atas tindakannya  (Berger  &  Luckmann,  2013).  Studi  realitas  objektif  pada  aktivitas mengemis  di  Tulungagung  berfokus  pada  upaya  penggalian  persepsi  dan  respon individu  non  pengemis  terhadap  pelaku  pengemisan.  Mempertimbangkan  hasil
studi pendahuluan bahwa pengemis di Tulungagung membentuk persepsi tindakan mengemis sebagai aktivitas bekerja. Meskipun situasi pandemic berimplikasi pada aktivitas individu yang berorientasi pada platform digital (Azis et al., 2021), namun pada  aktivitas  mengemis  tidak  terindikasi  terjadi  peralihan  menuju  basis  digital. Pada posisi ini terindentifikasi bahwa mengemis sebagai aktivitas bekerja berada pada  posisi  realitas  subjektif.  Untuk  itu  dilakukan  studi  realitas  objektif  untuk meninjau kualitas atas kenyataan murni mengemis sebagai aktivitas bekerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016  dan  tahun  2017  menunjukan  jumlah  masalah  kesejahteraan  sosial  di Tulungagung yang tidak terjadi perubahan signifikan.
Tabel 1. Jumlah Masalah Kesejahteraan Sosial di Tulungagung Indikator Tahun 2016 Tahun 2017 Anak Balita terlantar 87 87 Anak terlantar 323 323 Anak Jalanan 6 6 Pengemis 32 32 Gelandangan 13 13 Keluarga Fakir Miskin - - Keluarga bermasalah sosial Psikologis 60 60
Data  di  atas  menunjukan  tidak  terjadi  perubahan  pada  jumlah  aktivitas mengemis  dan  masalah  kesejahteraan  sosial  potensial  yang  mendorong  aktivitas mengemis (Prihatini, 2013). Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023, menunjukan jumlah terpenuhi haknya pada  pihak-pihak  menyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  meliputi,  1) Penyandang disabilitas terlantar 97% dari 100%; 2) Anak terlantar 98% dari 100%; 3) Lanjut usia terlantar 98% dari 100%; 4) pengemis 0% dari 100%. Merujuk UU nomor  12  tahun  1950,  pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  memberikan perawatan  dan  pendidikan  bagi  gelandangan  dan  pengemis.  Sehingga  terjadi penurunan jumlah masalah kesejahteraan sosial.
Aktivitas  mengemis  di  Tulungagung  tidak  terpengaruh  oleh  pembatasan kegiatan masyarakat akibat COVID 19. Padahal implikasi situasi pandemic COVID 19 adalah perubahan orientasi aktivitas individu ke platform digital, baik pada bidang ekonomi,  politik,  sosial-budaya,  hukum  dan  pendidikan  (Azis  et  al.,  2021). Berbanding  terbalik  dengan  aktivitas  mengemis  di  Tulungagung,  dimana  tidak terjadi  penurunan  aktivitas  mengemis.  Situasi  ini  didukung  oleh  temuan penanganan terhadap pelaku aktivitas mengemis dan gelandangan di Tulungagung, yaitu  dinilai  kurang  efektif,  karena  setelah  proses  penertiban,  pendataan, pembinaan  dan  pemulangan  ke  tempat  tinggal  asal  pengemis,  ternyata  mereka kembali lagi mengemis dan menggelandang (Sari & Bakar, 2020).
Studi  pendahuluan  terkait  aktivitas  mengemis  dilakukan  di  Pasar  Sore  dan perempatan  jalan  Tulungagung  serta  tempat  ramai  lainnya,  dengan memepertimbangkan  tingginya  frekuensi  aktivitas  masyarakat.  Peneliti  berusaha mewawancarai  9  orang  terkait  alasan  mereka  mengemis.  Mereka  terdiri  atas  3 orang pengemis perempuan, 2 pengemis anak, 2 pengemis paruh baya, 1 pengemis remaja,  1  pengemis  usia  produktif  tapi  cacat  kaki. Pertama ,  3  orang  pengemis perempuan paruh baya menampilkan wajah memelas dan baju lusuh. 1 diantaranya mengemis  di  sekitar  mesin  ATM,  pengemis  tersebut  tidak  bersedia  menjawab pertanyaan peneliti namun terlihat ia mengenakan gelang emas. 2 pengemis paruh baya lainnya melakukan aktivitas mengemis bersama didekat pintu gerbang sebuah kampus. Mereka mengaku mengemis untuk mendapatkan uang dan bisa membeli makan.
Kedua ,  Pengemis  anak di  sekitar  warung  makan  bernama  Rizki  dan  satu lagi tidak menyebutkan nama. Alasan Rizki mengemis adalah karena 1) disuruh ayahnya yang tidak bekerja; 2) takut dimahari oleh ayahnya jika tidak mengemis. Sedangkan pengemis  anak  yang  tidak  menyebutkan  nama  menungkapkan  bahwa  uang  dari hasil mengemis akan ia gunakan untuk membeli keperluan sekolah. Ketiga , 2 orang pengemis paruh baya yang tidak menyebutkan nama mengaku melakukan aktivitas mengemis karena tidak ada pekerjaan. Keempat , 1 orang pengemis usia remaja tidak menyebutkan  nama  terlihat  membuang  uang  pemberian  dari  penderma.  Ia mengaku  kesal  karena  diberi  uang  Rp.  600,-  menurutnya  uang  itu  tidak  cukup. Kelima , 1 orang cacat kaki melakukan aktivitas mengemis di perempatan jalan. Ia bepindah  tempat  menggunakan  sepeda  roda  tiga  yang  dimodifikasi  agar  bisa dikayuh  menggunakan  tangan.  Ia  mengaku  tidak  bisa  bekerja  karena  cacat  pada kakinya. Yang ia bisa hanya mengandalkan belas kasihan orang lain.
Pelaku  pengemisan  menempatkan  aktivitas  mengemis  sebagai  langkah strategis  mendapatkan  uang,  karena  mereka  tidak  mendapatkan  atau  tidak  bisa bekerja untuk mendapatkan uang. Pada posisi ini, pelaku membuat persepsi bahwa mengemis  adalah  aktivitas  untuk  mendapatkan  uang,  sebagai  alternatif  bekerja pada bidang tertentu. Mengemis menjadi ide yang diamini sebagai langkah strategis bertahan  hidup  dan  melangsungkan  kehidupan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh keterbatasan  sumber  daya  untuk  mengakses  aspek  ekonomi  dalam  kehidupan sosial  (Ahmad,  2010).  Mengemis  sebagai  aktivitas  bekerja  merupakan  ide  yang dianut  oleh  pelaku  pengemisan  (Ahmad,  2010;  Desriyanti,  2007;  Setyaningrum, 2014;  Sridiyatmika,  2018;  Yuniarti,  2013;  Yuniarti,  2013),  bahkan  aktivitas mengemis diidentifikasi sebagai aktivitas profesional, karena terdapat manajemen pengemisan  berkelompok  meliputi  pemilihan  lokasi,  jam  kerja,  bagi  hasil  dan otoritas  pengamanan  wilayah  (Ahmad,  2010;  Sridiyatmika,  2018).  Adanya fenomena aktivitas mengemis sebagai aktivitas profesional (Setyaningrum, 2014) didorong  oleh  beberapa  faktor. Pertama ,  adanya  ide  bahwa  mengemis  adalah gerakan protes terkait sikap abai pemerintah terhadap masyarakat miskin. Kedua , ide  menyelamatkan  orang  kaya  dari  ketidakberkahan  harta. Ketiga ,  ide  bahwa mengemis lebih mulia daripada maling (Ahmad, 2010; Sridiyatmika, 2018).
Ide  mengemis  sebagai  pekerjaan  diidentifikasi  sebagai  konsekuensi  atas perubahan  alam  berpikir  pelaku  pengemisan.  Motif  utama  tindakan  mengemis adalah  untuk  mendapatkan  uang  (Ulum  et  al.,  2019).  Berdasarkan  pengamatan Ulum et al. (2019) mengungkapkan bahwa terdapat pengemis bernama Kasmi (63 tahun), memiliki aset rumah sederhana dilengkapi antena parabola dan satu unit motor vario tahun 2010. Disamping itu Kasmi (63 tahun) mempunyai anak yang ikut melakukan aktivitas mengemis. Pelaku tindakan mengemis enggan meninggalkan aktivitas mengemis karena mempertimbangkan prospek pendapatan ekonomi yang signifikan dan berbanding lurus dengan rendahnya tingkat usaha, disamping faktor keterbatasan sumber daya. Langkah strategis lain untuk meningkatkan pendapatan adalah mengembangkan skill komunikasi interpersonal  dan menampilkan simbol kemiskinan  (Rahmalia  &  Zulyadi,  2019).  Meskipun  aktivitas  mengemis  dimaknai sebagai  pekerjaan  dan  mampu  mencukupi  kebutuhan  fisiologis,  konflik  keluarga kerap  terjadi  dalam  komunitas  pengemis  karena  pembagian  tugas  rumah  tangga yang kurang relevan (Hanifa, 2019).
Fenomena  pengemis  di  Tulungagung  dan  perkembangan  ide  tindakan pengemisan  dari  pelaku  menimbulkan  realitas  subjektif  yaitu  sebuah  pekerjaan. Merujuk  Bourdieau,  kehidupan  sosial  menghasilkan  dan  dihasilkan  oleh  habitus (dalam Ritzer & Goodman, 2011). Habitus menyediakan prinsip-prinsip yang akan memberikan aktor sebuah pilihan dan memilih strategi yang akan digunakan dalam kehidupan  sosial.  Pilihan  yang  dimaksud  meliputi  sejumlah  lingkungan  semi- otonom seperti kesenian, keagamaan, dan ekonomi yang semuanya dengan logika membangkitkan keyakinan di kalangan aktor mengenai sesuatu yang dipertaruhkan dalam  lingkungan  (Ritzer  &  Goodman,  2011).  Merujuk  beberapa  peraturan diantaranya, 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun  2007;  2)  Peraturan  Daerah  Tulungagung  Nomor  7;  dan  3)  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  1980.  Mengindikasikan  bahwa aktivitas  mengemis  secara  normatif  dilarang  berbagai  pihak.  Karena  dianggap kontra produktif dengan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Ulum et al.,  2019).  Melihat  hal  ini,  aktivitas  mengemis  dinilai  belum  berada  pada  posisi realitas atau kenyataan murni.
Mempertimbangkan  Berger  &  Luckmann  (2013),  persepsi  pelaku  terkait aktivtas  mengemis  sebagai  tindakan  bekerja termasuk  kategori  realitas  subjektif. Untuk sampai pada realitas murni, Berger & Luckmann (2013) mengkonsepsikan realitas  atau  kenyataan  sebagai  satu  dunia  yang  berasal  dari  pikiran-pikiran  dan tindakan-tindakan manusia serta dipelihara sebagai sesuatu yang nyata oleh pikiran dan tindakan tersebut.  Secara terus menerus realitas dibentuk oleh persepsi dan tindakan yang dilakukan manusia sebagai pelaku dan dipelihara eksistensinya oleh manusia  lain  melalui  persepsi  dan  tindakannya  terhadap  persepsi  dan  tindakan yang dilakukan pelaku. Sebagaimana ungkapan Berger & Luckmann (2013) realitas atau kenyataan adalah “…kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang kita akui memiliki keberadaan….” Pendapat ini menempatkan konsep “kita” sebagai elemen  yang  perperan  untuk  melegitimasi  keberadaan  suatu  realitas.  Upaya
melegitimasi  sesuatu  memerlukan  pengetahuan  sebagai  perangkat  yang menunjukan  kepastian  bahwa  fenomena  itu  nyata  dan  memiliki  karakteristik spesifik.
Temuan  di  Tulungagung  dan  penelitian  sebelumnya  memaparkan  realitas subjektif  berupa  ide  pengemis  terkait  aktivitasnya  sebagai  pekerjaan.  Hal  ini berimplikasi pada dukungan individu dan kelompok pengemis untuk bertahan pada posisi  mengemis  sebagai  bekerja.  Selain  itu,  juga  terdapat  transfer  nilai  pada generasi  selanjutnya  terkait  aktivitas  mengemis  yang  berimplikasi  pada  adanya regenerasi pelaku pengemisan (Desriyanti, 2007; Prihatini, 2013; & Sridiyatmika, 2018).  Untuk  itu,  diperlukan  investigasi  ide  subjektif  masyarakat  terhadap tindankan pengemisan sehingga dapat menggambarkan posisi konsep “pekerjaan mengemis”  dalam  struktur  sosial.  Investigasi  ide  subjektif  masyarakat menempatkan  penelitian  ini  pada  studi  realitas  objektif  aktivitas  mengemis  di Tulungagung.    Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  upaya  penggalian  persepsi  dan respon  individu  non  pengemis  terhadap  pelaku  pengemisan  dengan mempertanyaakan  “apakah  mengemis  tergolong  aktivitas  bekerja?”  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyaratkat terhadap aktivitas mengemis sebagai tindakan bekerja, sehingga penelitian ini dapat meninjau kualitas atas kenyataan murni mengemis sebagai aktivitas bekerja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif.  Penelitian dilaksanakan di Tulungagung sejak Januari tahun 2020 sampai Januari 2021. Subjek penelitian  adalah  individu  berjumlah  10  orang  yang  memiliki  pengalaman berinteraksi dengan pengemis di Tulungagung. Narasumber tersebut adalah NI (27 tahun),  KK  (25  tahun),  RM  (tidak  menyebutkan  umur),  HB  (25  tahun),  ZM  (23 tahun), IMA (23 tahun), FA (24 tahun), AD (26 tahun), NK (58 tahun), SL (29 tahun). Peneliti  menempatkan  diri  sebagai  instrumen  kunci  dalam  hal  pemilihan  subjek penelitian.  Pada  posisi  lain  peneliti  menempatkan  pedoman  wawancara  sebagai instrumen  pelengkap.  Pertanyaan  kunci  pada  pedoman  wawancara  adalah menanyakan  terkait  persepsi  narasumber  terhadap  aktivitas  mengemis  apakah termasuk  kegiatan  bekerja  dan  persepsi  narasumber  terkait  motif  pengemis melakukan tindakan mengemis.
Prosedur  pengumpulan  data  adalah  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan studi  pustaka.  Observasi  dilakukan  di  sekitar  Pasar  Sore  Tulungagung  untuk menemukan  narasumber  yang  telah  berinteraksi  dengan  pengemis.  Setelah menemukan  narasumber  peneliti  menggunakan  tematik interview sebagai pendekatan  dalam  mengumpulkan  informasi.  Dokumentasi  dilakukan  dengan melakukan pencatatan persepsi narasumber dan pencatatan kejadian di lapangan. Studi  pustaka  dilakukan  untuk  mencari  literatur  yang  relevan  dengan  temuan penelitian. Studi pustaka dilaksanakan sejak peneliti melakukan studi pendahuluan.
Teknik analisis data menggunakan langkah analisis Miles & Huberman (2005) meliputi  koleksi  data;  reduksi  data;  penyajian;  dan  klarifikasi  data;  penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Pada dasarnya pengambilan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian, namun terus berkembang dan diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.  Peneliti  berusaha  mencari  data  baru  dan  memperdalam  penelitian pada  proses  verifikasi.  Pengujian  kredibilitas  data  dilakukan  dengan  triangulasi sumber,  peningkatan  ketekunan,  serta  pengembangan  sensitifitas  peneliti. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan status aktivitas mengemis adalah pekerjaan  dengan  membandingkan  beberapa  pernyataan  narasumber  non pengemis, catatan lapangan terkait respon narasumber nonpengemis menanggapi aktivitas mengemis. Peningkatan ketekunan peneliti dan pengembangan sensitifitas peneliti dilakukan untuk menemukan penilaian narasumber non pengemis terkait aktivitas mengemis sebagai pekerjaan atau bukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Realitas objektif aktivitas mengemis diperoleh dari persepsi narasumber atas pengalamannya  dalam  merespon  aktivitas  mengemis  di  Tulungagung.  Respon narasumber  bisa  berupa  1)  memberikan  uang  atau  aspek  ekonomi  kepada pengemis; 2) narasumber yang enggan memberi aspek ekonomi; dan 3) narasumber yang tidak merespon keberadaan pengemis. Upaya ini bertujuan untuk memperoleh catatan  yang  merepresentasikan  struktur  mental  atau  sistem  kognitif  yang digunakan  untuk  menempatkan  pengemis  sebagai  objek.  Mempertimbangkan konsepsi  habitus  Bourdieau  dimana  struktur  mental  atau  sistem  kognitif berimplikasi pada pembentukan kehidupan sosial (dalam Ritzer & Goodman, 2011). Habitus  dibentuk  secara  aktif  oleh  dunia  sosio  kultural  dan  sebaliknya  struktur mental membentuk dunia sosio kultural. Sehingga realitas terbentuk atas opsi-opsi yang  disediakan  dunia  sosio  kultural.  Berikut  ini  paparan  persepsi  narasumber sebagai dunia sosio-kultural terhadap tindakan pengemisan.
Tabel 2.
Persepsi Narasumber terhadap Aktivitas Mengemis Persepsi Hasil Dunia Sosio-Kultural Persentase % Pengemis Berbohong 30 % Mengemis adalah Pekerjaan 50 % Mengemis sebagai kewajaran 20 % Total 100 %
Pertama , mengemis dianggap oleh sebagaian besar narasumber sebagai sebuah pekerjaan. Tabel di atas menunjukan 50 persen narasumber membentuk persepsi bahwa  aktivitas  mengemis  adalah  aktivitas  bekerja,  dengan  demikian  aktivitas mengemis bukan sebagai tanda kemiskinan. Narasumber yang membentuk persepsi aktivitas mengemis sebagai aktivitas bekerja adalah HB (25 tahun), ZM (23 tahun), IMA  (23  tahun),  FA  (25  tahun),  NK  (tahun  58  tahun).  Narasumber  tersebut berinteraksi  dengan  pengemis  anak  dan  pengemis  usia  muda.  Persepsi  yang
dibentuk  adalah  pengemis  malas  bekerja  pada  ranah  formal  dan  memilih  opsi mengemis sebagai alternatif memperoleh pendapatan.
HB  (25  tahun)  memberikan  argumen  terkait  pengemis  anak  yang  ia  temui sebagai aktivitas bekerja. HB mengungkapkan pelaku tindakan mengemis memang meghendaki  mencari  pendapatan  dari  mengemis.  Terlepas  dari  stigma  apakah orang  tua  menghedaki  atau  anak-anak  tersebut  yang  menghendaki  tindakan mengemis untuk memperoleh pendapatan, berdasarkan kacamata HB kedua belah pihak  menyetujui  atau  menerima  opsi  aktivitas  mengemis  dapat  memperoleh pendapatan. Begitu pula persepsi ZM (23 tahun) menanggapi adanya pengemis anak bernama Rizki, dimana pengemis tersebut sedang bekerja menggantikan ayahnya yang tidak bekerja dan sedang berada dirumah. Dari sudut pandang yang sama, IMA (23  tahun)  memandang  fenomena  banyak  orang  melakukan  aktivitas  mengemis karena  mereka  malas  bekerja  dimana  pelaku  tindakan  pengemisan  enggan melakukan upaya mengerjakan sesuatu pada ranah yang bersifat normatif.
Pada posisi lain, seorang mahasiswa bernama FA (25 tahun) mengatakan bahwa pelaku  pengemis  menghendaki  perolehan  nominal  tertentu  ketika  tengah melakukan  aktivitas  mengemis.  Persepsi  FA  adalah  pengemis  tersebut menghendaki pendapatan yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Persepsi ini muncul  karena  FA  mengalami  interaksi  tidak  baik  dengan  pengemis.  Interaksi tersebut berupa respon pengemis membuang uang pemberian FA yang berjumlah Rp. 600,- sehingga FA mengungkapkan fenomena tersebut sebagai ekspresi orang bekerja  yang  tidak  memenuhi  target.  Begitu  pula  NK  (58  tahun),  ia  melarang anggota keluarganya memberikan uang kepada pengemis perempuan paruh baya. NK  mengungkapkan  bahwa  pengemis  tersebut  tidak  miskin,  melainkan  bekerja. Sehingga,  dengan  tidak  memberikan  uang  kepada  pengemis  dapat  menjadi treatement agar  pengemis  tersebut  tidak  memperoleh  aspek  positif  dari tindakannya. NK berharap, jika treatment tersebut bisa dilakukan oleh semua orang maka jumlah pengemis akan mengalami penurunan karena beralih profesi.
Kedua ,  tindakan  mengemis  dinilai  sebagai  sebuah  upaya  membohongi  orang lain  terkait  karakteristik  kemiskinan  yang  melekat  pada  tubuh  pelaku.  Hal  ini ditunjukan  dengan  persentase  30  persen  narasumber  mengungkapkan  bahwa aktivitas  mengemis  adalah  aktivitas  membohongi  orang  lain.  NI  (26  tahun) mengungkapkan  pengalamannya  berinteraksi  dengan  pengemis  di  area  sekitar kampus. NI menceritakan bahwa ia melihat pelaku pengemisan mengenakan gelang emas  yang  menandakan  bahwa  pengemis  tersebut  tidak  berada  pada  keadaan miskin, sehingga NI membuat keputusan bahwa pengemis tidak perlu diberi uang. Pada pengalaman lain, KK (25 tahun) menceritakan seorang pengemis di Pujasera Pasar  Sore  Tulungagung.  KK  mendapati  seorang  pengemis  menghampirinya  dua kali dengan dengan mengenakan pakaian yang berbeda.
Tindakan berbohong dengan menampilkan tanda kemiskinan juga diungkapkan oleh RM (48 tahun).  Seorang tukang tambal ban di depan gerbang barat kampus Negeri  bernama  RM  menceritakan  bagaimana  dua  orang  pengemis  perempuan paruh  baya  melakukan  tindakan  pengemisan.  1)  dua  pengemis  berangkat  pagi
diantar  oleh  seseorang  menggunakan  motor;  2)  dua  pengemis  duduk  di  depan gerbang  area  mobilitas  mahasiswa;  3)  dua  pengemis  menggunakan  wajah  melas untuk menarik simpati dan empati calon derma; 4) dua pengemis membeli makan siang di warung sekitar kampus; 5) dua pengemis melakukan tindakan pengemisan hingga  di  jemput  seseorang  menggunakan  kendaraan  bermotor.  RM mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan,
“iku asline gak wong mlarat, wong yo numpak sepedah montor, lek awan  iso tuku mangan, lawuh iwak pitek yoan. Lha mahasiswa seng ngekeki duwit sewu- rong ewu mangane opo, lak ngirit. Lek aku mas, luwih apik nambal ban ae, teko keringet dewe, gak mbujuki wong.”
RM  mengungkapkan  bahwa  pengemis  tersebut  tidak  benar-benar  dalam kondisi  miskin,  oleh  karena  ada  pihak  lain  yang  melakukan  antar  jemput  pelaku menggunakan  motor.  Pengemis  juga  mampu  membeli  makanan  yang  tergolong enak  atau  sangat  layak,  yaitu  lauk  ayam  dengan  uang  hasil  mengemis.  RM mengungkapkan kekesalannya bahwa justru mahasiswalah yang perlu dikasihani oleh karena uang saku yang terbatas sehingga seringkali mahasiswa mencekik biaya pengeluaran.
Ketiga , Sebagian narasumber memandang mengemis adalah sebuah kewajaran, namun dengan syarat tertentu. NI (26 tahun), SL (29 Tahun) dan AD (26 Tahun) mengungkapkan  kriteria  wajar  bagi  aktivitas  mengemis  adalah  pada  kondisi individu  pemalas,  pengemis  usia  tua  dan/atau  pengemis  cacat  fisik.  AD  memiliki persepsi bahwa pengemis usia produktif adalah indikator kemalasan.  Sehingga AD enggan memberi uang dengan tujuan pelaku pengemisan tidak memperoleh aspek ekonomi  dan  berhenti  melakukan  tindakan  pengemisan.  Sedangkan  NI  dan  SL meletakkan  konsep  kewajaran  terhadap  pengemis  tua  dan/atau  pengemis  cacat fisik sebagai respon simbol ketidakberdayaan.
Persepsi  yang  menempatkan  aktivitas  mengemis  sebagai  aktivitas  wajar memiliki persentase 20 persen. Artinya hanya sebagian kecil dari narasumber yang menempatkan  status  wajar  bagi  aktivitas  pengemisan.  Meskipun  demikian, narasumber menunjukan respon yang berbeda ketika berhadapan dengan kriteria wajar pengemis tersebut. NI dan SL ketika berhadapan dengan pengemis tua/ccat fisik,  lebih  memilih  memberikan  benda  pemuas  kebutuhan  fisiologis  seperti  nasi bungkus  daripada  uang  tunai  karena  dianggap  memiliki  kegunaan  yang  bersifat langsung. Sedangkan AD ketika berhadapan dengan pengemis usia produktif lebih memilih  untuk  tidak  memberi  apa-apa  terhadap  pelaku  pengemisan.  Persepsi narasumber mengarah pada bentuk kegelisahan memandang tindakan pengemisan, pada  posisi  lain  merasa  perlu  membuat  jarak  yang  cukup  agar  pengemis  tidak memperoleh  aspek  ekonomi,  sehingga  timbul  inisiatif  untuk  beralih  ke  aktivitas produktif lain. Persepsi mewajarkan aktivitas mengemis pada kriteria orang malas dan orang tua cacat fisik berjalan secara paralel dengan the will untuk menghentikan aktivitas tersebut.
Keberadaan  pengemis  di  Tulungagung  tercatat  tidak  mengalami  perubahan pada data BPS tahun 2016 dan tahun 2017. Asumsi yang timbul dari data ini adalah 1)  tidak  ada  penanganan  dari  lembaga  berwenang  untuk  mengatasi  ini,  dan  2) penanganan  masalah  pengemis  oleh  lembaga  berwenang  terbilang  tidak  efektif. Sebagaimana  hasil  observasi,  narasumber  menempatkan  aktivitas  mengemis sebagai  tindakan  wajar  oleh  pemalas  dan  orang  tua/orang  disabilitas.  Tindakan mewajarkan  ini  berlangsung  dengan  kehadiran  pengetahuan  narasumber  bahwa pelaku tindakan pengemisan itu ada yang berbohong dengan menampilkan simbol kemiskinan.  Dengan  pemahaman  atas effort yang  dilakukan  pelaku  pengemisan tersebut,  persepsi  bahwa  aktivitas  mengemis  adalah  bekerja  menjadi  rasional. Sebagaimana  hasil  penelitian  yang  menunjukan  bahwa  keluarga  pengemis  dan tetangga  pengemis  tidak  menempatkan  aktivitas  pengemisan  sebagai  sebuah pelanggaran norma. Pada posisi ini terdapat transformasi nilai aktivitas mengemis dari pelanggaran norma menjadi tindakan yang diwajarkan. Selain itu, terdapat pula transfer  nilai  pengemisan  kepada  generasi  selanjutnya.  Hal  ini  didukung  dengan adanya  fakta  bahwa  keadaan  ekonomi  keluarga  pengemis  dan  pengamen  relatif lebih  baik  dari  rata-rata  masyarakat  (Ahmad,  2010;  Iqbali,  2008).  Aktivitas pengemisan menempati posisi wajar dengan mempertimbangkan effort mengemis yang ditampilkan.
Status wajar atas aktivitas mengemis ditempatkan dengan mempertimbangkan keadaan tampak mata dari pelaku pengemisan. Sebagaimana Desriyanti (2007) dan Prihatini (2013) menemukan indikasi bahwa perbuatan mengemis dilatarbelakangi oleh  hubungan  keluarga  secara  turun  temurun  dan  budaya  kemiskinan  secara periodik-panjang,  aspek  etik,  dan  aspek  ekonomi  sebagai  sesuatu  yang  telah tertanam  dalam  diri  pengemis.  Internalisasi  dari  pengalaman  dalam  dunia  sosio kultural mendorong generasi selanjutnya untuk melakukan tindakan pengemisan. Sebagaimana  Fuseini  &  Daniel  (2020)  melaporkan  aktivitas  pengemis  anak  di Dagbon  Ghana  Utara  dipersepsikan  sebagai  manifestasi child  labour .  Mengemis dalam  Islam  memang  dilarang,  namun  menurut  narasumber  di  Dagbon  seorang dapat  mengemis  dalam  keadaan  tertentu,  seperti  melarat,  yatim  piatu,  memiliki berhutang dan yang terlibat musibah. Persepsi ini memudahkan orang untuk masuk ke  dalam  kategori  ini  dan  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  pengemis.  Selain  itu, orang  tua  di  Dagbon  mengirim  anak-anaknya  untuk  mengemis  dengan  motif berkontribusi untuk perekonomian keluarga. Apalagi di Dagbon terjadi pertukaran tanggung jawab di mana anak-anak menjadi tukang kayu, penarik air dan mengemis sedangkan keluarga mereka menjadi penerima manfaat langsung dari jerih payah anak-anak.
Tindakan  pengemisan  memiliki  potensi  besar  menjadi  nilai  yang  siap diinternalisasikan kepada generasi selanjutnya sebagaimana Sridiyatmika (2018). Tindakan pengemisan bukan semata didorong oleh faktor ekonomi saja melainkan perilaku  budaya  dalam  merespon  beban  hidup  yang  berat.  Perilaku  budaya  ini diterjemahkan  dalam  konsep  budaya  kemiskinan  (Sridiyatmika,  2018).  Pada kenyataannya  pelaku pengemis  berpijak pada prinsip  mengemis  lebih mulia  dari
pada maling (Ahmad, 2010). Beberapa temuan di atas menunjukan entitas nilai yang berkembang pada diri pengemis, disisi lain terdapat pemojokan secara kultural oleh dunia  sosial  sehingga  menempatkan  aktivitas  mengemis  sebagai  alternatif pekerjaan.
Tindakan pengemisan didorong oleh entitas nilai yang berasal dari dalam dan pemojokan secara kultural oleh dunia sosial. Sebagaimana pengemis anak di Tidar terjadi  karena  keluarga  melakukan  tekanan  secara  eksploitatif  (Yuniarti,  2013). Pengemis  anak  di  pasar  Klewer  Surakarta  didorong  oleh  persepsi  bahwa  1) mengemis  menghasilkan  pendapatan  yang  menguntungkan;  dan  2)  dapat memenuhi  tuntutan  gaya  hidup  meliputi  pola  makan,  uang  jajan,  fashion,  dan kepemilikan  atas  barang-barang  (Setyaningrum,  2014)  menunjukan  entitas  nilai yang berbanding terbalik. Tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya modal sosial dan kapital serta faktor keterbatasan fisik dan faktor keturunan  (As’ari & Mudzakkir, 2015; Damayanti, 2016; Kasim et al., 2015) merupakan aspek because of motive tindakan pengemisan. Sedangkan aspek in order to motive tindakan pengemisan adalah pertama, tujuan kontemporer yang meliputi tujuan subsistem dan jajan (Setyaningrum, 2014); membeli obat anggota keluarga yang  sakit;  membayar  hutang;  memberi  uang  saku  anak  sekolah  (As’ari  & Mudzakkir, 2015). Kedua, tujuan strategis meliputi menyediakan dana pendidikan untuk anak; menabung untuk investasi-arisan pengemis; dan modal usaha (As’ari & Mudzakkir,  2015).  Keadaan  yang  dialami  pengemis  menimbulkan  persepsi  wajar dari narasumber sebagai bagian dunia sosio kultural.
Keberadaan  aktivitas  mengemis  sebagai  aktivitas  bekerja  di  tentukan  oleh status kenyataan pada realitas objektif. Status “kenyataan” pada mengemis sebagai “pekerjaan”  diidentikan  pada  pemikiran  Berger  &  Luckmann  (2013). Realitas/kenyataan  merupakan  entitas  yang  dibentuk  oleh  kesadaran  atas  objek dan karakteristik yang melekat pada objek. Merujuk konsep kesadaran sebagaimana Berger  &  Luckmann  (2013:  30-31),  individu  sebagai  dunia  sosio  kultural menempatkan  tindakan  pengemisan  sebagai objek.  Kondisi  ini  berimplikasi  pada pembentukan  sikap  alamiah  individu-kelompok-dunia  sosio  kultural  dalam merespon  aktivitas  mengemis.  Kesadaran  menciptakan  wilayah  makna  terhadap objek,  pada  sisi  lain  objek  memberikan  stimulus  pada  kesadaran  untuk menempatkan  manusia  berada  pada  posisi,  mengalami,  memahami  dan mengorganisasikan objek. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran mengindikasikan adanya unsur pengetahuan yang membimbing sikap dan tindakan manusia  terhadap  objek  melalui  skema  tipifikasi.  Pada  tahap  ini,  tindakan pengemisan sebagai objek memperoleh statusnya sebagai entitas yang “ada.”
Pada prinsipnya, realitas atau kenyataan merupakan satu dunia yang berasal dari  pikiran-pikiran  dan  tindakan-tindakan  manusia  serta  dipelihara  sebagai sesuatu  yang  nyata  oleh  pikiran  dan  tindakan  tersebut  (Berger  dan  Luckmann 2013:28). Tindakan pengemisan di akui keberadaannya oleh dunia sosio kultural sebagai  pekerjaan  yang  wajar  untuk  pemalas  dan  orang  tidak  memiliki power , namun dunia sosio kultural tidak berniat memelihara realitas ini.  Reaksi alamiah
dunia  sosio  kultural  adalah  membuat  jarak  antara  interaksi  dunia  sosio  kultural dengan pelaku pengemis pada aspek ekonomi. Sekaligus sebagai treatment kultural dengan asumsi pelaku pengemisan menjadi berkurang. Pada tataran institusional, treatment pragmatis diterapkan untuk mengurangi pelaku pengemisan dari wilayah operasinya melalui penangkapan, pembinaan, pemulangan  (Bahfiarti et al., 2019; Sridiyatmika, 2018).
Treatment kultural  dilaksanakan  dalam  bentuk  tindakan  abai  dan  tidak memberi  aspek  ekonomi  sama  sekali,  sebagaimana  paparan  Hansson  &  Jansson (2019).  Berdasarkan  fenomena poor  migrants dari  Romania  dan  Bulgaria  yang melakukan  migrasi  dan  mengemis  di Swedish  cities sejak  2010,  menyebabkan gelombang krisis identitas dan institusional di Swedia. Hansson & Jansson (2019) mendiskusikan  aspek intersubjective (Individual), national  identity (kolektif),  dan political  economy (institusional)  sebagai  latar  belakang  yang  menyulitkan penanganan  atas  tindakan  mengemis.  Secara  individual,  tidak  ada  tindakan  yang menyediakan  solusi  yang  memadai  terkait  pengemis.  Keadaan  ini  mengancam eksistensi hegemoni Swedia terkait identitas negara moralnya. Namun Hansson & Jansson (2019) mengesampingkan argument “moral” dengan menyatakan dua hal, bahwa memberikan uang kepada pengemis merupakan hal yang sangat membantu pengemis.  Disisi  lain,  memberi  uang  tidak  membuat  pengemis  menjauh  dari posisinya  saat  ini.  Justru  tindakan  memberikan  uang  kepada  pengemis  menjadi kontraproduktif terhadap ide pembebasan kemiskinan dan pencegahan pengemis untuk  mengakses  solusi  yang  lebih  baik  (Hansson  &  Jansson,  2019).  Pada kenyataannya,  menghilangkan  atau  mengurangi  tindakan  mengemis  secara individual etik merupakan tujuan pokok yang tidak tersampaikan di Swedia.
Ide dari tindakan mengemis kontraproduktif terhadap nilai yang dipegang oleh masyarakat. Sebagaimana (Ulum et al., 2019), yang menyatakan tindakan mengamis berbanding  terbalik  dengan  ajaran  atau  piwulang  Kanjeng  Sunan  Drajat  di Lamongan.  Sejalan  dengan  hal  ini,  Fuseini  &  Daniel  (2020)  melaporkan  hasil penelitian di Dagbon of Northern Ghana bahwa tindakan pengemisan baik dilakukan oleh  anak-anak  maupun  orang  dewasa  pada  umumnya  tidak  dianjurkan  dalam Islam.
Merujuk Kaelan (2002), tindakan mengemis dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak relevan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Etika sebagai ruang posisi  pancasila  berada  menyediakan  perspektif  bahwa  mengemis  merupakan tindakan yang tidak etis.  Penilaian ini didasarkan atas prinsip das sollen , dimana pancasila merupakan nilai dasar dalam hal kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pada  posisi  ini,  dapat  ditemukan  bahwa  terdapat  upaya  mengetengahkan  nilai, sehingga menimbulkan pertarungan nilai dari pelaku pengemis dengan masyarakat sebagai dunia sosio kultural. Etika diposisikan sebagai alat untuk mencapai das sein berdasarkan  nilai  dominan.  Merujuk  Kaelan  (2002),  Ahmad,  (2012);  Fuseini  & Daniel,  (2020);  Ulum  et  al.,  (2019)  pelaku  pengemisan  memiliki  wilayah  etis tindakan mengemis, yang terepresentasi dalam das sein dan das sollen . Sebagaimana ungkapan  pengemis  bahwa  tindakan  mengemis  lebih  baik  dari  pada  maling  dan
langkah  strategis  untuk  mendapatkan  aspek  ekonomi.  Namun,  pertempuran wilayah  etis  menjadi  terbuka  ketika  dunia  sosiokultural  menghadapkan  nilai dominan untuk menilai kualitas dari fenomena yang ditampilkan pengemis.
Pada  area  yang  lebih  luas,  tingkat  nasional,  Hansson  &  Jansson,  (2019) memaparkan diskusi penting yang membuat tindakan pengemisan sulit diatasi. Hal ini menyangkut tiga hal yaitu, tindakan mengemis menjadi residu yang menghalangi interseksi  atas  ekonomik order ,  nasional order ,  dan ideological  order .  Kinerja ekonomik order adalah adanya keseimbangan antara faktor produksi dan konsumsi. Hansson  dan  Jansson  (2019)  menyatakan  bahwa  mengemis  bukanlah  pekerjaan karena  pelaku  hanya  aktif  memproduksi  dan  menyediakan  stimulus  empati bukannya  barang  atau  jasa.  Keadaan  ini  menjadi  kontraproduktif  terhadap ekonomik order . Meskipun demikian, pelaku pengemisan akan terus eksis jika tidak dilakukan penanganan secara praktis. Sebagaimana the role of the secular Ghanaian government regarding child begging, in spite of laws on compulsory education and a ban on child labour, is largely absent (Fuseini & Daniel, 2020).
Pada  tataran  institusional,  pemerintah  pusat,  daerah  dan  kota,  memosisikan pengemis  sebagai  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  (PMKS)  karena dianggap  tidak  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Kondisi  ini  dikategorikan sebagai  masalah  sosial  karena  mengancam  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  suatu masyarakat  (Perda  Kabupaten  Jember  No  8  Tahun  2015).  Pengemis  sebagai masalah sosial direspon dengan ditetapkannya, (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  buku  ke  3  Pasal  504  ayat  1  dan  2;  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  No.  21  Tahun  1980;  (3)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Peraturan  perundang-undangan  diatas  menunjukan  sikap  penolakan  institusi terhadap tindakan mengemis.
Penolakan terhadap pengemis juga ditunjukan oleh laporan Chimdessa  (2020), hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  badan  penegak  hukum  dan  masyarakat menganggap  anak  jalanan  sebagai  penjahat  yang  bertindak  diluar  hukum  dan memiliki  mentalitas  kriminal.  Mereka  membentuk  kelompok  kecil  sebagai mekanisme untuk bertahan hidup. Chimdessa (2020) mensugestikan penanganan masalah  anak  jalanan  ini  dengan  Kegiatan  Menghasilkan  Pendapatan  ( Income Generating  Activities/IGAs ),  tempat  tinggal,  dukungan  masyarakat,  perlindungan anak, akses ke pendidikan kesehatan, layanan kesehatan, pembinaan kehidupan dan pada  taraf  tertentu  dilakukan  reintegrasi.  Langkah  konkret  pemerintah  daerah menekan  perkembangan  ide  mengemis  sebagai  pekerjaan  ditunjukan  dengan ditetapkannya,  1)  Peraturan  Daerah  No  8  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Jember; 2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3) Peraturan  Daerah  Kota  Malang  No.  9  Tahun  2013  tentang  penanggulangan gelandangan dan pengemis.
Upaya  mendegradasi  tindakan  pengemisan  melalui  tindakan  abai  sebagai treatment kultural  oleh  individu  dan  pembinaan  sebagai treatment institusional
oleh  pemerintah  menegaskan  adanya  korelasi  dengan  tujuan  dibentuk  Negara Indonesia,  “memajukan  kesejahteraan  umum,”  dan  amanat  pasal  34  Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan “.... Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” serta norma kehidupan bangsa Indonesia. Merujuk Grundmann (2017) dan Fuseini & Daniel (2020), untuk mengatasi pelaku pengemisan sebagai bentuk pekerjaan dan aktivitas profesional, Pihak pembuat keputusan memerlukan aspek komplementer yang dirumuskan bersama stakeholder . Mengingat, keahlian tentang sesuatu memiliki korelasi minim terhadap ilmu pengetahuan jika dihadapkan pada hal  praktik  dan  keterlambatan  mengatasi  pengemis  anak  berpotensi melanggengkan kemiskinan.

## KESIMPULAN
Realitas  objektif  aktivitas  mengemis  direpresentasikan  oleh  persepsi  dan respon  individu  nonpengemis.  Narasumber  membuat  persepsi  dominan  yaitu aktivitas  mengemis  adalah aktivitas  bekerja.  Indikasi  aktivitas  mengemis  sebagai aktivitas  bekerja  adalah  temuan  narasumber  bahwa  1)  pengemis  mengendaki pendapatan  tertentu dalam praktik pengemisan;  2)  aktivitas  mengemis  dianggap sebagai alternatif paling mudah untuk mendapatkan uang; 3) pengemis dianggap malas  bekerja  diranah  formal  dan  aktivitas  mengemis  dikategorikan  sebagai alternatif  bekerja.  Narasumber  mengungkapkan  bahwa  pengemis  menerapkan upaya berbohong dengan menampilkan simbol kemiskinan untuk memperoleh hasil pendapatan maksimal. Pada bagian ini, narasumber menempatkan status wajar bagi pelaku  tindakan  pengemisan.  Status  tersebut  diberikan  dengan  pertimbangan, pelaku  pengemisan  adalah  individu  yang  malas  bekerja  dan  pelaku  pengemisan adalah orang tua dan orang cacat fisik.
Narasumber sebagai bagian dari dunia sosio kultural menilai bahwa mengemis adalah patologi , dan membawa implikasi penolakan terhadap aktivitas pengemisan. Narasumber  merespon  aktivitas  pengemisan  dengan treatment cultural dalam bentuk tindakan abai yaitu tidak memberikan aspek ekonomi terhadap pelaku. Pada ranah  institusional, treatment pragmatis  diterapkan  untuk  mengurangi  aktivitas pengemisan  pada  wilayah  operasinya  melalui  penangkapan,  pembinaan, pemulangan sekalipun tidak dinilai sebagai langkah yang efektif. Untuk mengatasi pelaku  pengemisan  sebagai  bentuk  pekerjaan,  pihak  pembuat  keputusan memerlukan aspek komplementer yang dirumuskan bersama stakeholder . Realitas objek terkait aktivitas mengemis pada penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan pengembangan  untuk  penelitian  selanjutnya.  Mempertimbangkan  dimensi  nilai- norma yang berlaku, penting kiranya penelitian pendidikan diselenggarakan untuk membimbing tercapainya kesadaran peserta didik terkait dimensi nilai-norma yang menjadi acuan untuk mengembangkan persepsinya sendiri terhadap realitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  M.  2010.  Strategi  Kelangsungan  Hidup  Gelandangan-Pengemis  (Gepeng). Jurnal Penelitian , Nopember 2010, 7(9), 1–16.
As’ari,  H.,  &  Mudzakkir,  M.  2015.  Pengemis  Dan  Makam  (Fenomena  Pengemis  di Makam Sunan Giri Kabupaten Gresik) Hasim. Journal of Chemical Information and Modeling , 53(9), 1689–1699.
Azis, A., Maftuhin, M., & Nugraha, D. M. 2021. Citizenship  education in the Covid-19 era:  How  to  become    a  digital  citizen? Jurnal  Civics:  Media  Kajian Kewarganegaraan, 18 (2), 207–216. https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/40833.
Bahfiarti,  T.,  Muhammad,  R.,  &  Aminuddin.  2019.  Kajian  Penanganan  Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar (Study on Handling of Children and Beggars in Makassar City ). Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar , 1(2), Juli-Desember, 43–54.
Berger,  P.  L.  &  Luckmann,  T.  2013.  Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan:  Risalah  tentang Sosiologi Pengetahuan. ( terjemahan ) . Jakarta: LP3E.
Badan  Pusat  Statistik.  2017.  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  Menurut Kabupaten/Kota,
2016. (Online) diakses pada April 2022. https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah- kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html.
Badan  Pusat  Statistik.  2019.  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,  2017. (Online) diakses pada April 2022.  https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang- masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa- timur-2017.html.
Chimdessa,  A.  F.  2020. Initiation  into  street,  challenges,  means  of  survival  and perceived strategies to alleviate its plights among street children in Addis Ababa, Ethiopi a 2019. 1–16. https://doi.org/10.21203/rs.2.22484/v1.
Damayanti,  F.  2016.  Kondisi  Sosial  Ekonomi  Pengemis  Dalam  Perspektif  Teori Dramaturgi  (Studi  Kasus  Di  Desa  Pageralang,  Kecamatan  Kemranjen, Kabupaten Banyumas).
Desriyanti. 2007. Miskin Papa: Kajian Antropologis Terhadap Kelompok Pengemis di Kota Medan. (Tidak diterbitkan) Universitas Negeri Medan.
Fuseini, T., & Daniel, M. 2020. Child begging, as a manifestation of child labour in Dagbon of Northern Ghana, the perspectives of mallams and parents. Children and Youth Services Review , 111 (February), 104836. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104836.
Grundmann,  R.  2017. The  Problem  of  Expertise  in  Knowledge  Societies. Minerva, 55(1), 25–48. https://doi.org/10.1007/s11024-016-9308-7.
Hanifa, N. 2019. Penyelesaian Konflik Keluarga pada Komunitas Pengemis: Studi di Kota  Malang. Journal  of  Family  Studies, 3(2),  1–14.  http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/277/203.
Hansson,  E.,  &  Jansson,  D.  2019.  Who’s  afraid  of  the  ‘beggar’?  A  psychoanalytic interpretation  of  the  crises  triggered  by  the  begging  of  ‘EU  migrants’  in Sweden. Social and Cultural Geography, 22(3), 339–356.
https://doi.org/10.1080/14649365.2019.1585563.
Iqbali, S. 2008. Studi Kasus Gelandangan-Pengemis (Gepeng) Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Arsyad, Azhar, 25, 2002.
Kaelan, M.S. 2002. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Fakulti Filsafat UGM.
Kasim,  N.,  Musa,  F.  T.,  &  Latare,  Z.  2015.  Kehidupan  Pengemis    (Studi  Kasus Kehidupan Pengemis Kabupaten Gorontalo). KIM Fakultas Ilmu Sosial , 3(2).
Miles, M. B. & Huberman, A.M. 2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press .
Peraturan  Daerah  Kota  Malang  No.  9  Tahun  2013  tentang  penanggulangan gelandangan dan pengemis.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  Tahun 2018-2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Prihatini, N. (2013). Pengemis di kawasan ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon.
Rahmalia & Zulyadi, T. 2019. Performance in Public: Interpersonal Communication of Beggar. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, 19(1), 49–67.
Ritzer, G. & Goodman D.J. 2011. Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sari,  D.  Y.,  &  Bakar,  A.  A.  2020.  Efektifitas  Penanggulangan  Gelandangan  Dan Pengemis Di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten  Tulungagung). Jurnal  Mediasosian :  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Administrasi Negara, 4 (1), 63–76. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821.
Setyaningrum, N. 2014. Fenomena Pengemis Anak di Pasar Klewer Surakarta (Studi tentang Fenomena Akses Layanan Pengemis Anak). SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi , 5(1). https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/4322/3024.
Sridiyatmika,  G.  2018. Keberadaan  Komunitas  Pengemis  di  Kota  Yogyakarta  dalam Kajian  IPS  Mengenai  Budaya  Kemiskinan  Akibat  Proses  Reproduksi  Sosial.
Jurnal Sosialita. 10(c), 33–52.
Ulum, M., Mun’im, A., & Sholihuddin, S. 2019. Pendampingan Komunitas Pengemis dalam Melestarikan Piwulang Kanjeng Sunan Drajat Lamongan. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan , 18(2), 279.
https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2989.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur.
Yuniarti,  L.  2013.  Perilaku  Pengemis  Di  Alum-Alun  Kota  Probolinggo.  Perilaku Pengemis Di Alun-Alun Kota Probolinggo, 37, 1–7.
Yuniarti,  N.  2013.  Eksploitasi  Anak  Jalanan  Sebagai  Pengamen  Dan  Pengemis  Di
Terminal  Tidar  Oleh  Keluarga. KOMUNITAS:  International  Journal  of Indonesian Society and Culture , 4(2), 210–217.
https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416.