## Pemanfaatan AEOI untuk Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak High Wealth Individual dalam Program Pengungkapan Sukarela
Era Widi Astuti 1* , Yulianti Abbas 2 1,2) Universitas Indonesia
1) era.widiastuti@ui.ac.id , 2) yuli.a@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan
: 17 Mei 2023
Disetujui : 4 Juni 2023 Dipublikasi   : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
Utilization of Automatic Exchange of Information (AEOI) data is expected to be able to encourage taxpayers are willing to take part in the Voluntary Disclosure Program (PPS) by disclosing assets that have never been reported in the Annual Tax Return or Tax Amnesty. This study aims to evaluate the effectiveness of AEOI in increasing High Wealth Individual (HWI) Taxpayer compliance during the PPS period at KPP X. This research is important to do because there are differences in the results between research conducted before and after the period of utilization of AEOI data by DGT starting in 2020. In addition, AEOI data, which is considered to be able to improve tax compliance, has several challenges in its utilization, namely data synchronization and rejection by taxpayers. The effectiveness of data utilization is measured using the CIPP Evaluation Model. This research is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through interviews with Account Representatives (AR) and analyzing the data and reports provided by KPP X. The results showed that there were several obstacles in the utilization of AEOI data, especially the accuracy of  the  data  which  required  adjustments.  Utilization  of  AEOI  data  effectively  increases  the participation of HWI Taxpayer in PPS. The tax paid by HWI Taxpayer who has AEOI data is higher than HWI Taxpayer who does not have AEOI data. This success was influenced by several factors, namely synergy and support from colleagues; high tax awareness and ability to pay and concrete power of AEOI data.
Keywords: AEOI; Tax Compliance; High Wealth Individual; Voluntary Disclosure Program

## PENDAHULUAN
Indonesia menghadapi masalah terkait masih rendahnya tax ratio dan kepatuhan pajak.  Pada tahun 2020 tax ratio Indonesia sebesar 10,1% menjadi yang terendah ketiga dari 22 negara se-Asia dan  Pasifik  (OECD,  2022).  Menurut  Allingham &  Sandmo (1972), tidak ada Wajib  Pajak yang ingin membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan pajak dalam pengertian yang paling sederhana adalah  sejauh  mana  wajib  pajak  mematuhi  undang-undang  perpajakan  (James  &  Alley,  2002). Secara  umum,  kepatuhan  pajak  dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu  kepatuhan  administratif  dan kepatuhan  teknis.  Kepatuhan  administratif  atau  kepatuhan  formal  adalah  kondisi  dimana  Wajib Pajak  mematuhi  aturan  prosedural  dan  administrasi  pajak,  termasuk  kelengkapan  syarat  dan ketepatan waktu pelaporan serta pembayaran pajak.  Sedangkan kepatuhan teknis atau biasa disebut kepatuhan material adalah wajib pajak menghitung dan menyetorkan beban pajak mereka sesuai dengan persyaratan teknis dalam ketentuan perpajakan (OECD, 2001).
Sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan individu dengan kekayaan tinggi yang disebut dengan High  Wealth  Individual (HWI).  Tidak  ada  kriteria  pasti  untuk  menentukan  siapa  yang masuk  ke  dalam  kategori  HWI  ini,  namun  biasanya  mereka  adalah  individu  yang  memiliki kekayaan bersih di atas US$1 juta, termasuk aset properti dan aset berwujud lainnya (Knight Frank
Research,  2022).  Transaksi  keuangan  lintas  batas  negara  yang  semakin  berkembang mengakibatkan  mobilitas  modal  yang  tinggi.  Kondisi  ini  memungkinkan  mereka  untuk mengalihkan kekayaan dan penghasilannya ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih menarik dan  sistem  kerahasiaan  bank  yang  tinggi.  Praktek  tersebut  dapat  didorong  oleh  motif  untuk mengembangkan  bisnis,  namun  dengan cara  itu  Wajib  Pajak juga  dapat menyembunyikan  harta dan penghasilannya dari otoritas pajak negara domisili (Casi et al., 2020).
Untuk meningkatkan efektivitas pemajakan atas penghasilan Wajib Pajak yang bersumber dari luar  negeri,  diperlukan  sistem  kerjasama  lintas  batas  negara,  terutama  dalam  bentuk  pertukaran informasi yang relevan dengan pajak (Gadžo & Klemenčić, 2017). Pada tahun 2014, negara-negara anggota  OECD  dan  G20  bekerja  sama  mengembangkan  standar  pelaporan  bersama  untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI. AEOI merupakan pertukaran informasi dalam jumlah besar secara sistematis dan berkala dari pembayar pajak negara sumber ke negara domisili  meliputi  berbagai  jenis  pendapatan  seperti  bunga,  royalti,  dividen,  gaji,  dan  lain-lain (OECD, 2012).
Salah  satu  upaya  Pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  adalah  melalui  Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ketentuan tentang PPS diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK  Nomor  196/PMK.03/2021.  PPS  dilaksanakan mulai tanggal  02 Januari  sampai  dengan  30 Juni 2022 dan terbagi atas 2 (dua) kebijakan yaitu Kebijakan I dan Kebijakan II. Melalui Kebijakan I,  Wajib  Pajak  peserta  Tax  Amnesty  dapat  melaporkan  harta  bersih  yang  tidak  atau  kurang diungkapkan  dalam  Surat  Pernyataan  melalui  pembayaran  PPh  final.  Sementara  Kebijakan  II merupakan  pembayaran  PPh  Final  yang  dilakukan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  berdasarkan pengungkapan harta bersih perolehan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 dan masih  dimiliki  Wajib  Pajak  per  tanggal  31  Desember  2020  serta  belum  dilaporkan  dalam  SPT Tahunan PPh 2020.
Penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa  AEOI  dinilai  efektif  dalam  mengurangi kepemilikan  simpanan  atau  deposito  di  negara  dengan  tarif  pajak  penghasilan  rendah  dan kerahasiaan  keuangan  yang  kuat  ( offshore jurisdictions )  dengan  rata-rata  25  persen (Beer  et  al., 2019).  Selain  itu,  AEOI  meningkatkan  kemampuan  otoritas  pajak  untuk  menjalankan  fungsi penilaian risiko kepatuhan dan pemeriksaan, pengelolaan data, dan pengumpulan pajak (Gueydi & Abdellatif,  2019).  Beberapa  penelitian  tentang  AEOI  yang  pernah  dilakukan  di  Indonesia  lebih banyak menggunakan studi literatur yang mengkaji beberapa aturan terkait AEOI dan dilakukan sebelum  periode  pemanfaatan  data  tersebut  oleh  DJP.  Penelitian-penelitian  tersebut mengungkapkan  bahwa  AEOI  dinilai  mampu  meningkatkan  kepatuhan  pajak  (Selvi,  2018; Supriyadi, 2019). Dengan data tersebut, otoritas pajak negara domisili dapat memastikan bahwa wajib  pajaknya  telah  melaporkan  seluruh  penghasilan  luar  negeri  yang  mereka  peroleh  secara akurat (Darmanti & Mangkan, 2020; Dahlan, 2020; Ispriyarso, 2020).
Meskipun DJP Indonesia telah melakukan pertukaran data AEOI sejak September 2018, namun pemanfaatan data AEOI dalam kegiatan pengawasan pajak baru dimulai tahun 2020. Hal tersebut karena DJP perlu melakukan identifikasi dan sinkronisasi atas data tersebut sebelum diturunkan ke KPP  terkait.  Satu  penelitian  yang  dilakukan  setelah  periode  pemanfaatan  data  AEOI  adalah penelitian (Salam, 2020), yang mengungkapkan bahwa AEOI belum cukup efektif meningkatkan kepatuhan pajak karena masih rendahnya tingkat kesadaran pajak Wajib Pajak.
Pemerintah  menghadapi  dua  hambatan  besar  dalam  memanfaatkan  data  AEOI  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak.  Pertama  adalah  masalah  sinkronisasi  data  dimana  belum  ada informasi yang seragam antara data AEOI dengan data pemerintah. Sedangkan hambatan kedua dari Wajib Pajak yang banyak mengelak dari data AEOI tersebut (Bisnis Indonesia, 2021).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  efektivitas  pemanfaatan  data  AEOI  dalam meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  HWI  pada  periode  PPS.  Penelitian  ini  penting  dilakukan karena  terdapat  perbedaan  hasil  antara  penelitian  yang  dilakukan  sebelum  dan  sesudah  periode pemanfaatan data tersebut. Selain itu, data AEOI yang dinilai dapat meningkatkan kepatuhan pajak, memiliki beberapa tantangan dalam pemanfaatannya. Studi kasus pada penelitian ini menggunakan periode PPS karena berbeda dengan kondisi saat pelaksanaan Tax Amnesty , saat pelaksanaan PPS, DJP telah memiliki informasi keuangan hasil pertukaran data AEOI.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terkait penerapan AEOI telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Ispriyarso (2020)  mengungkapkan  bahwa  salah  satu  penyebab  terjadinya  penghindaran  pajak  adalah keterbatasan akses informasi keuangan yang dimiliki DJP terhadap Wajib Pajak.  Wajib Pajak tidak patuh untuk melaporkan seluruh penghasilannya karena merasa bahwa tindakan menyembunyikan asset  dan  penghasilan  mereka  tersebut  tidak  akan  diketahui  oleh  DJP.  Akses  data  Wajib  Pajak akhirnya  dapat  terbuka  dengan  diberlakukannya “ UU  Nomor  9  Tahun  2017  Tentang  Penetapan Perppu  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Akses  Informasi  Keuangan.  DJP  dapat  melacak persembunyian  aset  Wajib  Pajak  sehingga  modus  penghindaran  pajak  akan  lebih  mudah terungkap. ” Dengan demikian, penerapan AEOI dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Dahlan  (2020)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  data  AEOI  dapat mengurangi  transaksi shadow  economy untuk  menghindari  pajak.  Wajib  Pajak  tidak  dapat  lagi menyembunyikan penghasilan dan aset yang berada di luar negeri dari Otoritas Pajak. Penerapan AEOI diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga menyarankan  agar  DJP  dapat  melakukan  riset  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama terkait implementasi kebijakan AEOI dalam rangka mengurangi praktik shadow economy di masyarakat.
Menurut  penelitian  Darmanti  &  Mangkan  (2020),  implementasi  AEOI  dapat  menghindari tindakan penggelapan pajak ke luar negeri ( Offshore Tax Evasion ). Namun, implementasi tersebut menghadapi  beberapa  tantangan  yaitu  pemantauan  kepatuhan  lembaga  keuangan  untuk memperoleh informasi keuangan yang berkualitas serta sistem teknologi informasi yang menjamin kerahasiaan data dan mengoptimalkan pemanfaatan informasi yang diterima untuk intensifikasi dan ekstensifikasi  pajak.  Oleh  karena  itu,  DJP  dituntut  untuk  memiliki  perangkat  yang  tepat  dan pengetahuan  terkini  untuk  mengimplementasikan  AEOI  dengan  standar  tertinggi.  Dengan demikian, implementasi AEOI diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada gilirannya akan menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang signifikan bagi negara.
Penelitian Selvi (2018) menyatakan bahwa penerapan AEOI mampu meningkatkan kepatuhan Wajib  Pajak.  AEOI  menjadi  big  data  perpajakan,  sehingga  mampu  membuat  Wajib  Pajak  lebih transparan  dalam  melaporkan  aset  dan  penghasilannya.  Selain  memberikan  manfaat  bagi penerimaan pajak, AEOI memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu aturan domestik yang mendukung,  negosiasi  bilateral  dan  teknologi  informasi.  Menurut  hasil  penelitian,  tantangan tersebut telah berhasil diatasi secara teori namun belum diketahui bagaimana kenyataannya dalam praktek. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan sebelum DJP memulai pemanfaatan data AEOI.
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh  Supriyadi  (2019)  dengan  fokus  kepada  empat  pilar kepatuhan  pajak.  Pemerintah  telah  menerbitkan  dasar  hukum  domestik  untuk  penerapan  AEOI, namun pengelolaan data AEOI masih dalam proses pendaftaran, pelaporan dan perubahan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan data AEOI diharapkan dapat meningkatkan empat pilar  kepatuhan  pajak  yaitu  pendaftaran,  penyetoran,  pelaporan  dan  pembayaran  tagihan  pajak. Oleh  karena  itu,  disarankan  agar  DJP  segera  memanfaatkan  data  AEOI  tersebut  dan  menjaga kerahasiaan datanya.
Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Salam  (2020  menunjukkan  hasil  yang  berbeda. Menurut  penelitian  ini,  tingkat  efektivitas  AEOI  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak  masih rendah. Hal ini didasarkan pada studi dokumen dan wawancara yang dilakukan pada beberapa KPP Pratama/Madya di wilayah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tingkat efektivitas yang rendah tersebut dilihat dari kepatuhan pelaporan SPT di mana belum seluruh Wajib Pajak  melaporkan  SPT  Tahunan  dan  masih  banyaknya  Wajib  Pajak  yang  belum  melaporkan seluruh penghasilannya pasca diberlakukannya AEOI. Penelitian ini juga mengungkapkan faktor yang  menyebabkan  masih  rendahnya  tingkat  efektivitas  AEOI  dalam  meningkatkan  kepatuhan pajak, yaitu faktor masyarakat di mana tingkat kesadaran pajak yang rendah sehingga banyak Wajib Pajak yang belum patuh terhadap ketentuan perpajakan.
Self Assesment System dan Kepatuhan Pajak
“ Self Assesment System adalah sistem yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terhutang (Ilyas & Burton, 2013).
Dengan demikian, Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk memahami ketentuan pajak yang berlaku.  Menurut  Judisseno  dalam  (Arifudin,  2006),  Wajib  Pajak  harus  mengetahui  tata  cara perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  terutang  serta  bagaimana  sanksi  yang  didapat  jika melanggar ketentuan tersebut.
Menurut (Tarjo & Kusumawati, 2006), penerapan Self Assesment System memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang dimiliki sistem ini adalah adanya efisiensi administrasi pajak. Hal ini  dikarenakan  Wajib  Pajak  bersifat  aktif  dalam  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya,  dari perhitungan  pajak  terutang  hingga  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Disisi  lain,  sistem  ini memiliki kelemahan dimana terdapat risiko penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan ke Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  pajak  terutang  sesuai ketentuan.  Adanya  Wajib  Pajak  yang  secara  sengaja  tidak  patuh,  kurangnya  pengerahuan perpajakan yang dimiliki ataupun kombinasi keduanya dapat menyebabkan Hasil penerapan self assesment system belum sesuai harapan pemerintah.
DJP  melakukan  pengawasan  kepatuhan  pajak  untuk  memastikan  penerapan self  assessment system berjalan  sesuai  harapan  Pemerintah.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor SE-05/PJ/2022,  yang dimaksud dengan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah “ serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak,  dalam  rangka  mewujudkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  berkelanjutan  atas  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .” Kegiatan pengawasan kepatuhan tersebut dilakukan oleh pegawai dengan jabatan Account Represetantive (AR).

## Automatic Exchange of Information (AEOI)
Indonesia mulai melakukan pertukaran data AEOI pada bulan September 2018. “ Sebagai dasar hukum domestik pelaksanaan AEOI, Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 9 Tahun 2017 dan PMK Nomor 70/PMK.036/2017 tentang Petunjuk Teknis  mengenai  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan  Perpajakan  sebagaimana  telah diubah terakhir dnegan PMK 19/PMK.03/2018. ” Berdasarkan peraturan tersebut, subjek yang wajib melaporkan  informasi  keuangan  terdiri  atas  Lembaga  Jasa  Keuangan  (LJK),  Lembaga  Jasa Keuangan  Lainnya  (LJK  Lainnya),  dan  Entitas  Lainnya.  Sementara  itu,  cakupan  informasi keuangan  yang  wajib  dilaporkan,  yaitu  paling  sedikit  memuat: ” identitas  pemegang  rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan pelapor, saldo rekening dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. ”
LJK,  LJK  Lainnya  dan  Entitas  lainnya  yang  ditunjuk  wajib  menyampaikan  laporan  terkait informasi keuangan yang terkumpul kepada DJP melalui Sistem Penyampaian Nasabah Asing atau SiPINA yang telah dikembangkan OJK pada tahun 2016. Informasi keuangan yang diterima DJP digunakan sebagai  basis  data  perpajakan  dan  dijamin kerahasiaanya.  Sementara itu,  bagi entitas pelapor  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  pelaporan  atuapun  melakukan  pelanggaran  prosedur misalnya penyembunyian informasi, terdapat sanksi berupa teguran tertulis hingga penyidikan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Tata cara pelaksanaan PPS diatur dengan PMK Nomor 196/PMK.03/2021. Menurut PMK 196, Program Pengungkapan Sukarela atau PPS adalah “ pemberian  kesempatan  kepada  Wajib  Pajak untuk  melaporkan/mengungkapkan kewajiban  perpajakan  yang  belum  dipenuhi  secara sukarela melalui  pembayaran  Pajak  Penghasilan  berdasarkan  pengungkapan  harta .” Tujuan  dari  PPS adalah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  Wajib  Pajak.  Program  ini  dilaksanakan mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor, dalam Siaran  Pers  tanggal  27  Desember  2021  menyatakan  bahwa “ PPS  bukan  sekadar  pengampunan pajak  tapi  juga  kesempatan.  Wajib  Pajak  diharapkan  dapat  mengikuti  PPS  karena  program  ini memiliki banyak manfaat ” (Siaran Pers DJP Nomor SP- 46/2021, 2021).
“ PPS  adalah  kesempatan  yang  diberikan  kepada  WP  untuk  mengungkapkan  kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) berdasarkan  pengungkapan  harta.  Banyak  manfaat  yang  akan  diperoleh  WP,  di  antaranya, terbebas  dari  sanksi  administratif  dan  perlindungan  data  bahwa  data  harta  yang  diungkapkan
tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  penyelidikan,  penyidikan,  dan/atau  penuntutan  pidana terhadap  WP.  PPS  diselenggarakan  dengan  asas  kesederhanaan,  kepastian  hukum,  dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki DJP ,” ungkap Neilmaldrin.
PPS terbagi atas 2 (dua) kebijakan dengan ketentuan subjek, objek dan tarif yang berbeda yaitu Kebijakan I dan Kebijakan II. Terdapat beberapa jenis deklarasi harta dengan besaran tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenisnya, sebagaimana Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Tarif PPh Final dalam Program Pengungkapan Sukarela
Jenis Deklarasi Tarif Kebijakan I Tarif Kebijakan II “ Harta deklarasi Luar Negeri (LN) ” 11% 18% “ Harta  Luar  Negeri  (LN)  repatriasi  dan  Harta deklarasi Dalam Negeri (DN) ” 8% 14%
“ Harta  LN  repatriasi/harta  deklarasi  DN  yang diinvestasikan  dalam  Surat  Berharga  Negara  (SBN)/ kegiatan usaha sektor pengolahan Sumber Daya Alam (hilirisasi) SDA/ sektor energi terbarukan (renewable energy) di wilayah NKRI ”
6% 12%
Sumber: PMK Nomor 196/PMK.03/2021

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  menggunakan  skenario evaluation.  Menurut  Peter  H.  Rossi  et  al.  (2004),  evaluasi  adalah  suatu  proses  sistematis  untuk menilai nilai atau kelayakan suatu program, kebijakan, produk, atau kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki  kualitas  dan  efektivitasnya.  Objek  penelitian  ini  adalah  KPP  X  yang mengadministrasikan Wajib Pajak HWI berikut dengan badan usaha atau grup perusahaan yang dimilikinya. Populasi pada penelitian ini adalah para AR pada Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V dan VI. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling , yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan  atau  menentukan  kriteria  tertentu.  Kriteria  pemilihan  narasumber  yaitu  AR yang memiliki Wajib Pajak HWI paling banyak pada masing-masing Seksi Pengawasan.
Model CIPP dipilih sebagai alat analisis utama karena bersifat komprehensif dan bertujuan untuk memperbaiki program. Model evaluasi CIPP terdiri dari empat komponen utama yang akan dilakukan  evaluasi  yaitu context (konteks),  input, process (proses)  dan product (produk) (Stufflebeam, 2003). Model ini digunakan untuk mengevaluasi berbagai asepek dalam pemanfaatan data AEOI mulai dari penetapan tujuan pemanfaatan data, penggunaan sumber daya dan penetapan rencana  strategi  pelaksanaan,  proses  pelaksanaan,  dan  pencapaian  hasil  dari  pemanfaatan  data tersebut serta usul perbaikan yang diberikan.
Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  jenis  data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.    Data primer  diperoleh  dari  hasil  wawancara  terhadap  6  (enam)  orang  AR,  sedangkan  data  sekunder diperoleh dari data/dokumen terkait AEOI dan PPS yang diberikan oleh KPP X. Jenis wawancara yang  digunakan  adalah  semi  terstruktur,  di  mana  pedoman  pertanyaan  telah  dibuat  sebelumnya namun  narasumber  memiliki  ruang  eksplorasi  dalam  menjawab  sebuah  pertanyaan.  Pertanyaan wawancara  disusun  berdasarkan  kerangka  evaluasi  CIPP,  dimana  untuk  setiap  jenis  evaluasi ( Context, Input, Process, Product ) akan memiliki indikator-indikator yang menjadi acuan tingkat keberhasilan  atau  efektivitas  pemanfaatan  data  AEOI  dalam  meningkatkan  kepatuhan  WP  HWI pada  periode  PPS.  Selanjutnya,  dilakukan  analisis  data  menggunakan  metode  analisis  tematik. Pengolahan data wawancara menggunakan aplikasi software NVIVO.

## HASIL
Pada  evaluasi  konteks,  penelitian  ini  mengevaluasi  kebutuhan,  masalah,  dan  faktor-faktor seperti  kebijakan  dan  kondisi  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pemanfaatan  data  AEOI  untuk membantu  instansi  menentukan  tujuan  dan  prioritas.  Analisis  terhadap  data  wawancara menunjukkan  pemanfaatan  data  AEOI  pada  KPP  X  telah  memenuhi  4  (empat)  indikator keberhasilan  yang  digunakan  yaitu:  1)  kemampuan  mengidentifikasi  masalah  kepatuhan;  2) kejelasan  tujuan  pemanfaatan  data;  3)  adanya  alat  pengukuran  kinerja  dan  4)  kemampuan mengidentifikasi risiko dan peluang.
Masalah kepatuhan WP HWI lebih banyak terkait kepatuhan material yaitu tidak atau kurang melaporkan harta ataupun penghasilan luar negeri. Sementara terkait kepatuhan formal, sebagian besar  WP  HWI  telah  secara  tertib  melaporkan  SPT  Tahunan  secara  lengkap  dan  tepat  waktu. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) tujuan pemanfaatan data AEOI yang diidentifikasi yaitu keikutsertaan WP HWI pada PPS atau pelaporan harta dan penghasilan luar negeri di SPT Tahunan. WP HWI memiliki  2  (dua)  pilihan  untuk  menindaklanjuti  Surat  Permintaan  Penjelasan  Atas  Data  dan Keterangan (SP2DK) terkait data AEOI yang dikirimkan oleh AR, yaitu melakukan pembetulan SPT Tahunan dengan melaporkan penghasilan luar negeri atau mengungkapkan Harta luar negeri di PPS. Jika WP HWI memilih untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan, maka atas tambahan penghasilan akan dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh yang bersifat progresif, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30 %. Sedangkan jika WP HWI memilih untuk mengikuti PPS, maka tarif yang dikenakan atas pengungkapan  Harta  jauh  lebih  rendah,  yaitu  6%-11%  untuk  Kebijakan  I  dan  12%-18%  untuk Kebijakan II.
Terkait indikator selanjutnya yaitu adanya alat pengukuran kinerja, keberhasilan pemanfaatan data  AEOI  diukur  dengan pelaporan  harta  dan  atau  penghasilan  yang  dilakukan  WP  HWI,  baik melalui PPS ataupun pembetulan SPT Tahunan. Sementara itu, target yang ditetapkan adalah semua data AEOI yang diturunkan selesai ditindaklanjuti. Tindaklanjut atas data AEOI yang diturunkan adalah  dilakukan  penelitian  untuk  menguji  apakah  harta  dan  atau  penghasilan  dari  luar  negeri (dividen, bunga, penjualan dan penghasilan lainnya) telah dilaporkan di SPT Tahunan. Jika belum pernah  dilaporkan  maka  akan  diterbitkan  SP2DK  dan  jika  harta  atau  penghasilan  sudah  pernah dilaporkan, maka data tersebut tidak digunakan.
KPP  X  mampu  mengidentifikasi  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan pemanfaatan data AEOI yaitu 1) adanya kebutuhan pengakuan sebagai WP Patuh; 2) kestabilan politik dan ekonomi; 3) pengetahuan dan kesadaran pajak tinggi; 4) kemungkinan diperiksa dan dikenakan  sanksi;  serta  5)  WP  HWI  memiliki  kemampuan  bayar  yang  tinggi.  Sementara  untuk risiko  atau  tantangan  yang  dihadapi,  terdapat  beberapa  hal  yaitu:  1)  adanya  kendala  terkait pembuktian oleh WP HWI karena tidak semua lembaga keuangan atau bank di luar negeri mau atau dapat memberikan data-data yang diminta; 2) kemampuan komunikasi yang dimiliki AR karena karakter tiap Wajib Pajak itu sangat beragam, 3) akses komunikasi yang cukup sulit dengan WP HWI  termasuk  konsultan  pajaknya  karena  kesibukan  mereka  dan  seringkali  tidak  berada  di Indonesia dan 4) keakuratan data meliputi adanya data yang kurang jelas dan lengkap, duplikasi, dan nilai data yang masih bruto.
Pada evaluasi input, penelitian ini mengevaluasi sumber daya dan input yang diperlukan untuk mengimplementasikan program atau proyek. Hal ini berguna untuk menentukan sumber daya yang akan  digunakan,  rencana  atau  strategi  untuk  mencapai  tujuan,  dan  prosedur  kerja  yang  harus dilakukan untuk mencapainya. Analisis terhadap data wawancara menunjukkan pemanfaatan data AEOI  pada  KPP  X  telah  memenuhi  3  (tiga)  indikator  keberhasilan  yang  digunakan  yaitu:  1) ketersediaan sumber daya; 2) adanya pihak penanggungjawab dan 3) adanya pemahaman teknik dan strategi pemanfaatan data.
Terdapat beberapa sumber daya yang digunakan dalam pemanfaatan data AEOI yaitu: 1) data AEOI  itu  sendiri;  2)  infrastruktur  sistem,  dimana  data  AEOI  diturunkan  ke  masing-masing  AR melalui sistem internal DJP yang disebut dengan Approweb; 3) sumber daya manusia. AR menjadi adalah  pihak  penanggungjawab  pemanfaatan  data  AEOI  karena  mereka  adalah  pihak  yang mengampu  dan  terjun  ke  lapangan  bertemu  dengan  Wajib  Pajak  secara  langsung.  Selanjutnya, pemanfaatan data tersebut akan diawasi secara berjenjang oleh Kepala Seksi, Kepala KPP, hingga Kepala Kantor Wilayah.
Pemanfaatan  data  AEOI  pada  periode  PPS  yang  dijalankan  mengikuti  SOP  yang  berlaku. Langkah awal adalah dilakukan penelitian atas data yang diturunkan. Penelitian dilakukan dengan menyandingkan  data  AEOI  dengan  harta  dan  penghasilan  yang  dilaporkan  WP  HWI  pada  SPT Tahunan PPh. Atas data AEOI yang diindikasikan belum pernah dilaporkan maka akan diterbitkan SP2DK. Setelah SP2DK dikirimkan, AR dan pihak WP HWI dapat bertemu secara langsung dalam rangka pemberian keterangan. Jika Wajib Pajak belum memberikan tanggapan apapun hingga lewat batas  waktu  yaitu  14  hari  sejak  diterbitkannya  SP2DK,  maka  AR  akan  mengirimkan  undangan konseling. Bila diperlukan, akan dilakukan visit ke alamat terdaftar Wajib Pajak.
Pada evaluasi proses, penelitian ini mengevaluasi apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan  rencana  dan  bagaimana  partisipasi  dan  keterlibatan  para  pemangku  kepentingan  dalam pelaksanaan  program.  Analisis  terhadap  data  wawancara  menunjukkan  pemanfaatan  data  AEOI pada KPP X telah memenuhi 3 (tiga) indikator keberhasilan yang digunakan yaitu: 1) implementasi pemanfaatan data AEOI sesuai rencana; 2) adanya pemahaman terkait kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya dan 3) adanya pemahaman terkait respon WP HWI.
Implementasi pemanfaatan data AEOI telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Semua data  AEOI  telah  ditindaklanjuti  dan  proses  penerbitan  SP2DK  hingga  konseling  sudah  berjalan sesuai  SOP  yang  ada.  Dalam  proses  pemanfaatan  data  AEOI,  terdapat  beberapa  kendala  yang dihadapi yaitu masalah waktu, bukti pendukung yang kurang lengkap dari WP HWI dan data AEOI yang  belum  akurat.  Dibutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  menunggu  WP HWI  melakukan rekonsiliasi  dan  permintaan  data-data  ke  lembaga  keuangan  di  luar  negeri.  Terkait  bukti pendukung,  ketika  WP  HWI  menyanggah  data  AEOI,  terkadang  tidak  dilengkapi  dengan  bukti yang kuat.
Kendala yang paling banyak dihadapi adalah masalah keakuratan data AEOI. Selain adanya data  aset  dan  penghasilan  yang  ternyata  sudah  pernah  dilaporkan  Wajib  Pajak,  nilai  data penghasilan  berupa  penjualan  dan  nilai  aset  atau  saldo  keuangan  masih  nilai  bruto,  terkadang setelah dimintakan klarifikasi ke WP HWI, ternyata nilai yang tercantum di data AEOI merupakan akumulasi  nilai  mutasi  debit  kredit.  Hal itu  menyebabkan  beberapa  data  AEOI  yang  diturunkan memiliki nilai yang besar sekali, berbeda dengan nilai aset atau penghasilan yang sebenarnya.
Untuk  mengatasi  kendala  waktu  tunggu  WP  HWI  melakukan  rekonsiliasi  dan  permintaan data-data ke lembaga keuangan di luar negeri, dilakukan pemantauan proses tindaklanjut tersebut secara berkala. Hal serupa juga dilakukan untuk mengatasi kendala bukti pendukung yang kurang dilengkapi oleh WP HWI. Pemantauan dilakukan dengan rutin menghubungi dan mengingatkan WP HWI untuk segera mengumpulkan semua dokumen pendukung yang dapat dijadikan bukti kuat jika mereka ingin menyanggah data AEOI yang ada.
Terkait kendala adanya data AEOI yang belum akurat, pada dasarnya DJP bersikap terbuka dan tidak akan memaksakan data AEOI yang tidak sesuai kepada Wajib Pajak, asalkan terdapat bukti pendukung yang valid. Jadi, ketika dokumen, rekening koran, surat keterangan atau apapun yang  dapat  membuktikan  pendapat  Wajib  Pajak,  maka  DJP  akan  menerima  bukti  pendukung tersebut  dan  data  AEOI  terkait  tidak  perlu  dilaporkan  oleh  WP  HWI.  Selain  itu,  AR  akan melakukan  penelitian  dan  rekonsiliasi  data  sebelum  menerbitkan  SP2DK.  Penelitian  dilakukan dengan mengecek apakah nomor akun ataupun nama lembaga keuangan yang ada dalam data AEOI pernah dilaporkan di daftar harta SPT Tahunan WP.
Respon atau tanggapan WP HWI di KPP X dinilai cukup baik dan positif. Mereka rata-rata mengakui data AEOI dan bersedia melaporkan aset keuangan luar negerinya di PPS. Tidak terdapat respon negatif, walaupun di awal sempat ada beberapa WP HWI yang merasa keberatan, namun dengan penjelasan yang diberikan mereka menyadari bahwa data AEOI ini adalah data resmi yang DJP dapatkan dari negara mitra pertukaran data. Ketika datanya memang akurat, maka WP HWI cenderung bersedia melaporkannya. Sementara itu, atas data AEOI yang disanggah oleh WP HWI baik  sebagian  ataupun  seluruhnya,  biasanya  disertai  dengan  bukti  yang  valid.  Dengan  bukti pendukung yang valid, maka AR menerima sanggahan tersebut.
Pada evaluasi hasil, penelitian ini mengevaluasi ketercapaian tujuan pemanfaatan data AEOI. Analisis  terhadap  data  wawancara  menunjukkan  pemanfaatan  data  AEOI  pada  KPP  X  telah memenuhi 4 (empat) indikator keberhasilan yang digunakan yaitu: 1) kesesuaian hasil pemanfaatan data AEOI dengan yang diharapkan; 2) tingkat efektivitas pemanfaatan data AOEI pada periode
PPS;  3)  adanya  solusi  yang  berkelanjutan  dan  4)  adanya  rekomendasi  untuk  meningkatkan efektivitas pemanfaatan data AEOI di masa depan.
Hasil pemanfaatan data AEOI yang dicapai yaitu lebih dari 70% WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI mengikuti PPS. Sedangkan kurang lebih 30% sisanya tidak mengikuti PPS karena dapat menyanggah data AEOI dengan bukti yang valid dan dapat diterima. Selain itu, setoran  PPS  yang  dibayarkan  oleh  WP  HWI  yang  dikirimkan  SP2DK  terkait  data  AEOI,  telah melebihi nilai yang diharapkan. Terdapat beberapa WP HWI yang melakukan penyetoran PPS lebih besar daripada nilai yang disepakati ketika pembahasan SP2DK terkait data AEOI.
Keberhasilan pemanfaatan data AEOI dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) sinergi dan dukungan dari rekan kerja; 2) kesadaran pajak yang tinggi; 3) kemampuan bayar yang tinggi; dan 4) data AEOI kuat dan konkret. Dibutuhkan sinergi dan dukungan baik dari sesama AR ataupun dari  atasan.  Antar  AR  dalam  1  (satu)  ataupun  antar  Seksi  Pengawasan  biasanya  saling  berbagi informasi terkait data WP HWI. Pertukaran informasi antar AR ini sangat membantu keberhasilan ketika ada kasus dimana terdapat joint account atas suatu aset keuangan, yaitu aset keuangan yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang atau gabungan kepemilikan.
Faktor  yang  paling  mempengaruhi  keberhasilan  pemanfaatan  data  AEOI  adalah  kuat  dan konkretnya data itu sendiri. Data AEOI dapat dipertanggungjawabjan karena bersumber dari negara mitra pertukaran data. Sebagian besar WP HWI mengakui kebenaran data AEOI, walaupun terdapat beberapa data yang nilainya belum akurat dan perlu penyesuaian, namun WP mengakui keberadaan aset ataupun transaksi keuangan tersebut. Hal inilah yang mendorong WP HWI mengikuti PPS.
Faktor keberhasilan berikutnya adalah WP HWI memiliki kesadaran pajak yang cukup tinggi. Selain  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  tinggi,  mereka  biasanya  menggunakan  jasa konsultan pajak untuk mengurusi semua urusan perpajakannya. Selain faktor kesadaran pajak, WP HWI pastinya memiliki kemampuan bayar yang tinggi. Jika memang data AEOI yang dimintakan klarifikasi kepada mereka itu valid dan tidak dapat disanggah, maka WP HWI pasti akan bersedia mengikuti PPS dan melaporkan aset sesuai data AEOI tersebut.
Pemanfaatan data AEOI dinilai efektif meningkatkan kapatuhan WP HWI pada periode PPS, baik  dari  keikutsertaan  maupun  nilai  pengungkapan  hartanya.  Menurut  narasumber,  jika  tidak terdapat  data  AEOI  WP  HWI  kemungkinan  tetap  mengikuti  PPS  namun  dengan  nilai pengungkapan harta dan setoran yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal itu disebabkan karena mereka akan mendapatkan beberapa manfaat pajak. Manfaat yang akan didapatkan oleh WP peserta PPS adalah tidak dikenakan sanksi kenaikan Pasal 18 Ayat (3) UU Pengampunan Pajak untuk  Kebijakan  I,  dan  tidak  dilakukan  pemeriksaan  untuk  tahun  2016  sampai  2020  untuk Kebijakan II.
Pemanfaatan data AEOI dinilai dapat memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah kepatuhan  WP  HWI.  Dengan  adanya  data  AEOI,  DJP  memiliki  data  pembanding  untuk disandingkan  dengan  SPT  Tahunan  WP  HWI.  Wajib  Pajak  akan  merasa  diawasi  sepenuhnya bahkan atas aset dan penghasilan yang berada di luar negeri. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak. Menurut narasumber, terdapat peningkatan kepatuhan WP HWI yang terlihat pada pelaporan SPT Tahunan 2022, dimana ada kenaikan nilai pelaporan dari kolom penghasilan luar negeri yang kemudian meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar.
Berdasarkan tinjauan atas keseluruhan proses pemanfaatan data AEOI yang telah dilakukan, AR pada KPP X memberikan beberapa rekomendasi atau saran perbaikan bagi pemanfaatan data AEOI di masa depan, yaitu: 1) perluasan negara sumber data AEOI; 2) peningkatan kualitas data; dan 3) data AEOI diturunkan secara rutin. Peningkatan kualitas data yang dimaksud adalah nilai data yang diturunkan sebaiknya nilai netto bukan bruto terutama untuk nilai penghasilan berupa hasil  penjualan.  Selain  itu,  peningkatan  kelengkapan  data  juga  diperlukan,  misalnya  untuk  data penjualan diharapkan ada rincian aset apa yang dijual dan siapa lawan transaksinya.
Setelah  melakukan  analisis  terhadap  data  primer  dengan  hasil  sebagaimana  uraian  di  atas, analisis atas data sekunder juga dilakukan untuk memverifikasi keandalan data. Analisis dilakukan terhadap  rekapitulasi  data  AEOI  yang  tersedia,  tindaklanjut  data  tersebut  serta  rekapitulasi  data keikutsertaan dan setoran PPS di KPP X. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan rekapitulasi data AEOI yang diturunkan pada tahun 2021 dan hasil tindaklanjut oleh AR yang mengampu masing-masing WP HWI terkait.
Tabel 2. Tarif PPh Final dalam Program Pengungkapan Sukarela
Jumlah Pemilik Aset Keuangan Luar Negeri Saldo Aset 2017 (Rp) Saldo Aset 2018 (Rp) Saldo Aset 2019 (Rp) Data AEOI yang diturunkan: 380 WP 46.665.458.501.107 28.160.621.760.504  26.091.834.273.124 Data AEOI yang ditindaklanjuti dengan SP2DK: 341 WP 46.431.899.604.263 28.131.374.023.574  26.057.666.212.212
Sumber: Rekapitulasi Data AEOI KPP X
Tidak semua data AEOI yang diturunkan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK. Para AR melakukan penelitian atas data AEOI terlebih dahulu, SP2DK hanya diterbitkan atas aset keuangan  atau  penghasilan  dari  aset  keuangan  tersebut  yang  belum  pernah  dilaporkan  di  SPT Tahunan PPh. Dari seluruh data AEOI yang diturunkan atas 380 WP HWI, sebesar 89,74% yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK, atau sebanyak 341 dari 380 WP. Selanjutnya, analisis dilakukan  terhadap  data  keikutsertaan  WP  HWI  pada  PPS.  Tabel  3  berikut  ini  menyajikan  data seluruh WP HWI yang mengikuti PPS, yang terdiri dari WP HWI yang dikirimkan dan yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI.
Tabel 3. Tarif PPh Final dalam Program Pengungkapan Sukarela
Data PPS WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI Jumlah seluruh WP HWI peserta PPS Hanya Kebijakan I 12 12 24 Hanya Kebijakan II 157 87 244 Kebijakan I dan II 103 40 143 Jumlah Peserta PPS 272 139 411
Sumber: Rekapitulasi Data Peserta PPS KPP X
Berdasarkan  data  sebagaimana  tersaji  pada  Tabel  3  di  atas,  diketahui  bahwa  tingkat keberhasilan pemanfaatan data AEOI dalam mendorong keikutsertaan WP HWI dalam program PPS  adalah    79,77%,  dimana  272  dari  341  WP  yang  dikirimkan  SP2DK  mengikuti  PPS.  Jika dibandingkan  dengan  total  seluruh  WP  HWI  yang  mengikuti  PPS,    maka  66,18%  diantaranya mengikuti  PPS  karena  adanya  data  AEOI  ,  yaitu  sebanyak  272    dari  total  411  WP.  Sementara sisanya sebesar 33,82% atau 139 dari 411 WP HWI, mengikuti PPS walaupun tidak dikirimkan SP2DK  terkait  data  AEOI.  Dalam  program  PPS,  Kebijakan  II  merupakan  yang  paling  banyak diikuti oleh WP HWI, baik yang dikirimi ataupun yang tidak dikirimi SP2DK terkait data AEOI. Dengan mengikuti  Kebijakan  II  PPS,  maka  Wajib  Pajak  akan  mendapatkan manfaat  yaitu  tidak diterbitkan  ketetapan  pajak  atas  kewajiban  perpajakan  untuk  Tahun  Pajak  2016  sampai  dengan 2020,  kecuali  ditemukan  data  dan/atau  informasi  lain  mengenai  harta  yang  belum  atau  kurang diungkapkan dalam SPPH.  Terlebih bagi peserta PPS yang merupakan WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI, sebesar 95,59% diantaranya mengikuti Kebijakan II, yaitu sebanyak 260 dari  total  272  WP.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  data  AEOI  yang  dimintakan  klarifikasi  kepada mereka yang meliputi saldo aset dan penghasilan yang diterima pada tahun 2017 sampai dengan 2019.
Selain  analisis  atas  data  keikutsertaan  PPS,  penelitian  ini juga melakukan  analisis  terhadap nilai  setoran  PPS  yang  dilakukan  oleh  WP  HWI.  Analisis  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan gambaran tentang bagaimana dampak pemanfaatan data AEOI terhadap kepatuhan material dalam pengungkapan Harta pada SPPH PPS.  Gambar 1 berikut ini menyajikan perbandingan total setoran dan rata-rata nilai setoran per Wajib Pajak antara WP HWI yang dikirimkan dan tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI.
Gambar 1.  Grafik Nilai Setoran PPS WP HWI Sumber: Rekapitulasi Data Pembayaran PPS KPP X
Berdasarkan rekapitulasi data pembayaran PPS, diketahui bahwa total nilai setoran PPS yang dibayarkan  oleh  139  WP  HWI  yang  tidak  dikirimkan  SP2DK  terkait  data  AEOI,  adalah Rp166.872.702.126. Sedangkan total nilai setoran PPS yang dibayarkan oleh 272 WP HWI yang dikirimkan  SP2DK  terkait  data  AEOI,  adalah  Rp685.498.921.040.  Kemudian,  untuk  menilai efektivitas  pemanfaatan  data  AEOI  terhadap  kepatuhan  material  dalam  pengungkapan  Harta, penelitian  ini  menggunakan  nilai  rata-rata  setoran  PPS  per  Wajib  Pajak  untuk  masing-masing kategori  WP  HWI.  Berdasarkan  jumlah  peserta  dan  nilai  setoran  PPS  yang  dibayarkan,  didapat nilai rata-rata setoran PPS untuk WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI yaitu sebesar  Rp1.200.523.037.  Sementara  itu,  nilai  rata-rata  setoran  PPS  untuk  WP  HWI  yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI adalah sebesar Rp2.520.216.621.
Selama  DJP  tidak  memiliki  data  yang  menunjukkan  ketidaksesuaian  pengungkapan  Harta, maka  SPPH  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  dianggap  benar.  Sehingga,  berapapun  nilai pengungkapan  Harta  bersih  oleh  WP  HWI  yang  tidak  dikirimkan  SP2DK  terkait  data  AEOI, dianggap  telah  sesuai  keadaan  sebenarnya.  Namun  demikian,  hasil  analisis  data  setoran  PPS menunjukkan bahwa setoran yang dibayarkan oleh WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI lebih besar 110% nilainya dibandingkan dengan WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI. Berdasarkan data ini, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan material WP HWI pada PPS yang tercermin dari nilai setorannya. Data AEOI memiliki daya dorong agar WP HWI mengungkapkan Harta bersihnya sesuai keadaan sebenarnya.

## PEMBAHASAN
Berbeda  dengan  hasil  penelitian  Salam  (2020),  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang berbeda ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik Wajib Pajak yang diampu oleh masing- masing  KPP  objek  penelitian.  KPP  X  pada  penelitian  ini  mengampu  WP  HWI  yang  memiliki karakteristik  berbeda  dengan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  lainnya.  WP  HWI  memiliki  tingkat kesadaran pajak yang tinggi karena didukung oleh latar belakang pendidikan dan rata-rata mereka menggunakan  jasa  konsultan  pajak  untuk  membantu  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya. Dengan  karakteristik  yang seperti  itu,  WP  HWI  menjadi lebih  memahami ketentuan  perpajakan dan mudah diberikan penjelasan terkait SP2DK yang dikirimkan. Mereka memahami konsekuensi berupa  kemungkinan  diperiksa  jika  tidak  mengikuti  PPS  dan  mengungkapkan  aset  yang  belum pernah dilaporkannya.
Berdasarkan evaluasi model CIPP, pemanfaatan data AEOI efektif untuk dilaksanakan pada periode PPS di KPP X. Pemanfaatan data tersebut mampu menjadi solusi bagi masalah kepatuhan WP HWI sebagaimana yang telah diidentifikasi pada evaluasi konteks, di mana WP HWI banyak yang tidak melaporkan aset dan atau penghasilannya di luar negeri. Dalam melakukan pemanfaatan data,  telah  dipertimbangkan  ketersediaan  sumber  daya  dan  mengikuti  ketentuan  SOP  yang  ada. Walaupun terdapat kendala dalam proses pemanfaatan data AEOI, namun hal tersebut dapat diatasi dan hasil yang dicapai telah memenuhi harapan KPP X. Data AEOI mendorong WP HWI untuk
166.872.702.126 685.498.921.040 1.200.523.037 2.520.216.621 0 100.000.000.000 200.000.000.000 300.000.000.000 400.000.000.000 500.000.000.000 600.000.000.000 700.000.000.000 WP HWI yang tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI WP HWI yang dikirimkan SP2DK terkait data AEOI R u p ia h Nilai Setoran PPS WP HWI Total Setoran PPS Rata-rata setoran per WP
melaporkan  aset  dan  atau  penghasilannya  baik  melalui  PPS  ataupun  SPT  Tahunan.  Pilihan mengikuti  PPS  lebih  diminati  daripada  melakukan  pembetulan  SPT  Tahunan  karena  PPS menawarkan  tarif  pajak  lebih  rendah  serta  manfaat  tidak  dikenakannya  sanksi  Pasal  18  UU Pengampunan Pajak berupa kenaikan 200% dan dilakukannya pemeriksaan atas tahun 2016 sampai dengan 2020.
Pemanfaatan  data  AEOI  efektif  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak  yang  pada  akhirnya meningkatkan  penerimaan  pajak  WP  HWI  di  KPP  X.  Gambar  2  berikut  ini  menunjukkan  data pembayaran  pajak  WP  HWI  tahun  2018  sampai  dengan  2022.  Pada  tahun  2022,  terdapat peningkatan  jumlah  WP  HWI  yang  melakukan  pembayaran  pajak  dan  nominal  pajak  yang dibayarkan tersebut. Kenaikan yang signifikan jelas terlihat pada nominal pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP HWI yang pada tahun 2022 dikirimkan SP2DK terkait data AEOI.
Gambar 2.  Grafik Kepatuhan Pembayaran Pajak WP HWI Sumber: Rekapitulasi Data Penerimaan Pajak KPP X

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan WP HWI pada periode PPS. Selain mendorong keikutsertaan Wajib Pajak, pemanfaatan data AEOI efektif dalam meningkatkan kepatuhan material WP HWI pada PPS. Hal itu tercermin dari  nilai  setoran  PPS  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  setoran  WP  HWI  yang  tidak dikirimkan SP2DK terkait data AEOI. Dengan demikian, data AEOI memiliki daya dorong agar WP HWI mengungkapkan Harta bersihnya sesuai keadaan sebenarnya. Pemanfaatan data AEOI juga  memberikan  solusi  berkelanjutan  terhadap  masalah  kepatuhan  setelah  periode  PPS.  Data AEOI  menjadi  data  pembanding  bagi  DJP  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kebenaran pelaporan  SPT  Tahunan  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  material  Wajib  Pajak  secara berkesinambungan.
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  pada  KPP  X,  sehingga  hasil  penelitian  hanya menangkap dan menjelaskan fenomena yang terjadi di KPP X. Dengan demikian, hasil penelitian ini  mungkin  tidak  dapat  menggambarkan  kondisi  dan  hasil  pemanfaatan  data  AEOI  pada keseluruhan  KPP.  Saran  bagi  penelitian  selanjutnya  agar  mengangkat  tema  pemanfaatan  AEOI pasca  pelaksanaan  PPS  dan  memperluas  sampel  penelitian  dan  menambahkan  penyebaran kuesioner  untuk  pengumpulan  datanya.  Dengan  menggunakan  kuesioner  maka  dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dari lebih banyak AR dari beberapa KPP.

## REFERENSI
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics , 1 , 323–338. https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2 Arifudin, R. (2006). trategi peningkatan kepatuhan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak: studi kasus di KPP Jakarta Cengkareng .
Beer, S., Coelho, M., & Leduc, S. (2019). Hidden Treasures : The Impact of Automatic Exchange of  Information  on  Cross-Border  Tax  Evasion.  In International  Monetary  Fund (No. WPIEA2019286; Working Paper No. 2019/286). https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/20/Hidden-Treasure-The-Impact- of-Automatic-Exchange-of-Information-on-Cross-Border-Tax-Evasion-48781 Bisnis  Indonesia.  (2021). Menagih  Komitmen  Eksekusi  Pertukaran  Data  Perpajakan . https://bisnisindonesia.id/article/menagih-komitmen-eksekusi-pertukaran-data-perpajakan Casi,  E.,  Spengel,  C.,  &  Stage,  B.  M.  B.  (2020).  Cross-border  tax  evasion  after  the  common reporting  standard:  Game  over? Journal  of  Public  Economics , 190 ,  104240. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104240
Dahlan,  M.  (2020).  Shadow  Economy,  AEOI,  Dan  Kepatuhan  Pajak. Scientax , 2 (1),  39–56. https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v2i1.51
Darmanti,  R.  M.,  &  Mangkan,  D.  (2020).  the  Implementation  of  Automatic  Exchange  of Information  As  a  Tool  To  Tackle  Offshore  Tax  Evasion:  an  Experience  From  Indonesia. Scientax , 2 (1), 100–122. https://doi.org/https://doi.org/10.52869/st.v2i1.61 Siaran  Pers  DJP  Nomor  SP-  46/2021:  Bukan  Sekadar  Pengampunan  Pajak  ,  PPS  Adalah Kesempatan, (2021).
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-05/PJ/2022  Tentang  Pengawasan  Kepatuhan Wajib Pajak, (2022).
Gadžo, S., & Klemenčić, I. (2017). Effective international information exchange as a key element of modern tax systems : promises and pitfalls of the OECD ’ s common reporting standard. Public Sector Economics , 41 (2), 207–226. https://doi.org/https://doi.org/10.3326/pse.41.2.3 Gueydi,  S.,  &  Abdellatif,  M.  (2019).  The  transformation  of  tax  administration  functions  in  the automatic exchange of information era – a developing country ’ s perspective. EJournal of Tax Research , 16 (3), 780–800.
Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). Hukum pajak : Teori, analisis, dan perkembangannya (6th ed.). Salemba Empat.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 1 (2021). Ispriyarso,  B.  (2020).  Automatic  Exchange  of  Information  (AEOI)  Dan  Penghindaran  Pajak.
Masalah-Masalah  Hukum , 49 (2),  172–179.  https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172- 179
James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter. Journal of Finance and Management in Public Services , 2 (2), 27–42. http://hdl.handle.net/10036/47458 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  196/PMK.03/2021  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, 22 (2021).
Knight Frank Research. (2022). The Wealth Report:The Global Perspective on Prime Property &
Investment. East .  https://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/the-wealth- report-2021-7865.pdf
OECD. (2001). Compliance Measurement – Practice Note Prepared. In Measurement . OECD. (2022). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 ─ Indonesia. OECD Tax Statistics (Database) , 28 . https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/revenue-statistics-in-asia/papua- new-guinea_d2ecd822-en
OECD. (2012). Automatic Exchange of Information  - What it is, How it works, Benefits, What remains to be done. OECD , 22. https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax- information/automatic-exchange-of-information-report.pdf
Peter  H.  Rossi,  Lipsey,  M.  W.,  &  Freeman,  H.  E. (2004).  Evaluation  a systematic approach.  In International Educational and Professional Publisher (Seventh). Sage Publications.
Salam,  R.  D.  (2020). Efektivitas  Pertukaran  Informasi  Secara  Otomatis  Dalam  Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak . Universitas Hasanuddin Makassar.
Selvi,  S.  (2018).  Automatic  Exchange  of  Information  Sebagai  Big  Data  Di  Bidang  Perpajakan.
Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 1 (1), 128–133.
https://doi.org/10.31334/trans.v1i1.144 Stufflebeam,  D.  L.  (2003).  The  CIPP  Model  for  Evaluation.  In International  Handbook  of Educational Evaluation . https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4 Supriyadi. (2019). Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat Pilar
Kepatuhan Pajak. Jurnal Reformasi Administrasi , 6 (6), 118.
https://doi.org/https://doi.org/10.31334/reformasi.v6i2.525.g335
Tarjo, & Kusumawati, I. (2006). Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self  assessment  system  suatu  studi  di  Bangkalan. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing  Indonesia , 10 (1), 101–120.