## Volume 5 No. 2, Juli  2022
P-ISSN:  2580-4227,  E-ISSN:  2580-698X
T his work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Monisme Termodifikasi sebagai Sistim Alternatif Pemberlakuan Hukum Internasional dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia
Syahril
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: rielmagek07@gmail.com

## Abstract
The enactment of international law into national law is one of the important pillars in constitutional law. The mainstream concept shows two systems used in practice, which are monism and dualism where the Indonesian state is more inclined to the latter system. However, there is another approach that also needs to be considered as part of Indonesian constitutional practice that is still rarely or has not been discussed, namely  modified  monism.  This  paper is the result of normative juridical research that discusses the existence and practice of modified monism through descriptive and interpretive approaches. Research findings show that constitutional practice falls between monism and dualism depending on the situation and conditions. Therefore, an alternative system that accommodates both can be proposed that gives rise to the concept of modified monism so that it can be an alternative system for the enforcement of international law in Indonesia.
Keywords: monism, dualism, international law, constitutional law.

## Abstrak
Pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan salah satu pilar penting dalam hukum tata negara. Aliran mainstream memperlihatkan dua sistem yang digunakan dalam praktek yaitu monism dan dualism di mana negara Indonesia lebih cenderung kepada sistim yang disebut terakhir. Namun  demikian,  terdapat  pendekatan lain yang juga perlu untuk dipertimbangkan sebagai bagian praktek ketata negaraan Indonesia yang masih jarang atau belum dibahas, yaitu monism termodifikasi. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang membahas keberadaan dan praktek monism termodifikasi melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktek ketatanegaraan berada di antara sistim monism dan dualism bergantung kepada situasi dan kondisi. Oleh karenanya, dapatlah diajukan suatu sistim alternatif yang mengakomodir keduanya yang memunculkan  konsep  monism  termodifikasi  sehingga  dapat  menjadi  alternatif sistim pemberlakuan hukum internasional di Indonesia
.Kata Kunci: monism, dualisme, hukum internasional, tata negara.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  internasional  merupakan  kumpulan  aturan  dan  norma-norma  yang mengatur  hubungan  antara  negara-negara  dan  aktor-aktor  internasional  lainnya  di tingkat  global.    Aturan  tersebut diperlukan karena kompleksitas dan tantangan dalam
hubungan  internasional  yang  melibatkan  berbagai  isu,  seperti  perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, konflik bersenjata, dan lain sebagainya.  Pemberlakuan hukum  internasional  di  tingkat  domestik  adalah  sebuah  langkah  penting  yang dilakukan oleh suatu negara.
Terdapat  beberapa  alasan  yang  relevan  mengenai  pentingnya  pemberlakuan dimaksud. Pertama, pemberlakuan ini menjamin bahwa negara-negara akan mematuhi dan mentaati norma-norma yang telah disepakati bersama di tingkat internasional.  Ini penting  untuk  menciptakan  lingkungan  internasional  yang  teratur  dan  beradab,  serta memastikan  stabilitas  dan  perdamaian  dunia.    Selanjutnya,  pemberlakuan  hukum internasional di tingkat domestik juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia. Banyak  norma  hukum  internasional  yang  berfokus  pada  perlindungan  hak  asasi manusia,  dan  pemberlakuan  ini  memungkinkan  negara-negara  untuk  mengambil tindakan  dan  memastikan  perlindungan  hak asasi manusia bagi warga negara mereka dan  orang  asing  yang  berada  di  wilayah  negara  tersebut.    Tidak  hanya  itu, pemberlakuan  hukum  internasional  juga  memiliki  peran  dalam  menjaga  kredibilitas dan  reputasi  suatu  negara.    Negara-negara  yang  menerapkan  aturan  internasional dengan  baik  cenderung  memiliki  reputasi  yang  lebih  baik  dalam  komunitas internasional.    Lebih  lanjut,  pemberlakuan  hukum  internasional  juga  memungkinkan negara untuk menegakkan hukum internasional melalui sistem peradilan dan lembaga penegakan  hukum  di  dalam  negeri.    Hal  ini  penting  untuk  mengatasi  kejahatan transnasional, perdagangan ilegal, dan ancaman-ancaman keamanan lainnya. Selain itu, pemberlakuan  hukum  internasional  juga  memfasilitasi  harmonisasi  antara  hukum nasional  dan  hukum  internasional.    Dengan  demikian,  negara  dapat  mencapai kesesuaian  dalam  kebijakan,  undang-undang,  dan  regulasi  yang  berlaku  di  tingkat nasional dan internasional.
Pemberlakuan  hukum  internasional  di  tingkat  domestik  memiliki  implikasi penting  dalam  konteks  hukum  tata  negara  suatu  negara.    Dalam  sistem  hukum monisme  termodifikasi,  hukum  internasional  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari hukum  nasional  tanpa  memerlukan  langkah  legislasi  tambahan.    Konsekuensinya, aturan-aturan  internasional  menjadi  mengikat  dan  berlaku  secara  langsung  di  dalam
negeri.  Pengakuan  dan  pemberlakuan  hukum  internasional  di  tingkat  domestik menegaskan  supremasi  hukum  internasional  dalam  kasus  konflik  dengan  hukum nasional.    Sebagai  contoh,  konvensi  hak  asasi  manusia  yang  diratifikasi  oleh  negara akan  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional,  sehingga  memberikan  perlindungan  hak- hak  dasar  warga  negara.  Selain  itu,  penerapan  hukum  internasional  memberikan legitimasi  lebih  pada  kebijakan  publik  yang  didasarkan  pada  norma-norma internasional yang telah disepakati bersama.
Penerapan  hukum  internasional  di  tingkat  domestik  menunjukkan  ketaatan negara terhadap kewajiban dan tanggung jawab internasional.  Negara yang mengakui dan  melaksanakan  aturan  internasional  akan  memperkuat  reputasinya  dan mendapatkan  pengakuan  lebih  dalam  komunitas  internasional.  Dalam  hal  ini, kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga  legislatif,  dan  yudikatif  diperlukan  untuk memastikan penerapan hukum internasional secara konsisten dan efektif.
Pemberlakuan  hukum  internasional  ke  dalam  sistim  hukum  nasional  mengarah kepada  dua  aliran  mainstream,  yaitu  monism  dan  dualism.    Meskipun  tidak  secara eksplisit  disebutkan,  praktek  ketatanegaraan  Indonesia  secara  lebih  jelas memperlihatkan  arah  kepada  sistim  dualism.    Meskipun  demikian,  bentuk-bentuk sistim  monism  juga  muncul  dalam  berbagai  praktek.    Hal  ini  menimbulkan  celah perdebatan  di  kalangan  sarjana  hukum.  Arus  besar  cenderung  meletakkan  aliran dualism sebagai sistim di Indonesia.  Pandangan lain melihat Indonesia menggunakan kedua-keduanya  atau  aliran  campuran.    Namun  demikian,  ada  pendekatan  lain  yang belum terlalu dibahas yaitu sistim yang lebih mengarah dan mengakomodasi keduanya yang  dapat  disebut  sebagai  monism  termodifikasi.  Tulisan  ini  akan  membahas  lebih dalam mengenai pendekatan yang terakhir.

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  meggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  mengkaji hukum  berdasarkan  norma  peraturan  yang  ada.  Data  yang  dikumpulkan  adalah  data primer  dan  sekunder  dengan  melakukan  penelitian  kepada  bahan  hukum  primer seperti  UUD  1945  dan  Undang-Undang  Perjanjian Internasional. Disamping itu, buku-
buku dan jurnal hukum juga digunakan untuk bahan penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Data hasil penelitian mengenai konsep dan perbedaan monism dan dualism serta  konsep  monism  termodifikasi  kemudian dianalisa dan dibahasa secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif.

## Pembahasan
A. Menimbang Sistim Monisme dan Dualisme
Sistem  hukum  internasional  dan  domestik  mempengaruhi  bagaimana  norma- norma dan peraturan hukum diterapkan dan diintegrasikan di dalam suatu negara. Dua sistem utama yang digunakan untuk memahami hubungan antara hukum internasional dan  domestik  adalah  sistem  monisme  dan  dualisme.  Kedua  sistem  ini  memiliki pendekatan  yang  berbeda  dalam  menangani  keterkaitan  antara  hukum  internasional dan  domestik,  dan  memiliki  implikasi  yang  signifikan  terhadap  pelaksanaan  hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global dan nasional.
Sistem  monisme  adalah  pendekatan  yang  menyatakan  bahwa  hukum internasional  dan  hukum  domestik  merupakan  satu  kesatuan  dan  berada  dalam hierarki  yang  sama.  Artinya,  hukum  internasional  secara  otomatis  berlaku  di  dalam sistem hukum domestik tanpa memerlukan proses transposisi atau pengesahan khusus. Dengan  demikian,  jika  ada  konflik  antara  hukum  internasional  dan hukum domestik, hukum  internasional  akan  memiliki  kekuatan  yang  lebih kuat dan mengesampingkan hukum  domestik.  Sementara,  sistem  dualisme,  di  sisi  lain,  memperlakukan  hukum internasional  dan  hukum  domestik  sebagai  dua  entitas  yang  berbeda  dan  terpisah. Hukum  internasional  tidak  berlaku  secara  langsung  di  dalam hukum domestik tanpa adanya  proses  pengesahan  atau  transposisi  melalui  undang-undang  nasional  atau peraturan domestik. Dalam sistem dualisme, hukum internasional dan hukum domestik memiliki  status  yang  sama-sama  penting,  tetapi  tidak  ada  prioritas  hierarki  antara keduanya.
Dalam  sistem  monisme,  hukum  internasional  dan  hukum  domestik  dianggap sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Hukum internasional secara langsung berlaku di  dalam  hukum  domestik  dan  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  hukum  negara.
Pengadilan domestik memiliki kewenangan untuk mengacu pada hukum internasional dalam  putusan  mereka,  dan  individu  dapat  mengajukan  klaim langsung berdasarkan norma-norma hukum internasional di hadapan pengadilan domestik. Salah satu contoh implementasi  sistem  monisme  adalah  di  dalam  sistem  hukum  Inggris.  Di  bawah  The European  Communities  Act  1972,  norma-norma  hukum  Uni  Eropa  secara  otomatis menjadi  bagian  dari  hukum  Inggris  dan  dapat  diberlakukan  oleh  pengadilan  Inggris tanpa  perlu  pengesahan  khusus.    Sementara,  dalam  sistem  dualisme,  hukum internasional dan hukum domestik beroperasi sebagai dua sistem hukum yang terpisah. Hukum  internasional harus diadopsi atau diimplementasikan secara khusus ke dalam hukum  domestik  melalui  proses  legislatif  atau  tindakan  eksekutif. Contoh penerapan sistem  dualisme  dapat  ditemukan  di  dalam  sistem  hukum  Amerika  Serikat.  Di  AS, hukum  internasional  harus  diimplementasikan  melalui  undang-undang  kongres  atau perintah eksekutif presiden sebelum menjadi bagian dari hukum nasional.
Sistem  monisme  cenderung  memberikan  perlindungan  yang lebih kuat terhadap hak  asasi  manusia  di  tingkat  domestik.  Karena  hukum  internasional  secara  otomatis berlaku  di  dalam  hukum  domestik,  individu  dapat  langsung  mengajukan  klaim berdasarkan  konvensi  hak  asasi  manusia  internasional  di  hadapan  pengadilan domestik.  Sebagai  contoh,  European  Convention  on  Human  Rights  (Konvensi  Eropa tentang  Hak  Asasi  Manusia)  berlaku  secara  langsung  di dalam sistem hukum negara- negara  anggota  Dewan  Eropa  yang  menganut  sistem  monisme.    Individu  dapat mengajukan  keluhan  terkait  pelanggaran  hak  asasi  manusia  langsung  ke  Mahkamah Hak  Asasi  Manusia  Eropa  setelah  menghabiskan  semua  upaya  hukum  di  tingkat nasional.
Dalam  sistem  dualisme,  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  tingkat  domestik tergantung pada implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Proses pengesahan  hukum  internasional  dapat  berlangsung  lama  dan  rumit,  dan  ini  dapat mempengaruhi  akses  individu  terhadap  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  tingkat nasional.  Di  AS,  misalnya,  International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights (Pakta Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik)  harus  diimplementasikan  melalui  proses
legislatif dan dapat melibatkan perdebatan politik sebelum menjadi bagian dari hukum nasional.
Debat  mengenai  sistem  monisme  dan  dualisme  berkaitan  dengan  pertanyaan tentang  bagaimana  negara  harus  menangani  norma-norma  hukum  internasional. Beberapa  kritikus  monisme  berpendapat  bahwa  dengan  mengutamakan  hukum internasional  di  atas  hukum  domestik,  negara  mungkin  kehilangan  kedaulatan  dan otonomi dalam mengambil keputusan hukum dan kebijakan di tingkat nasional. Kritik terhadap sistem dualisme mencakup masalah dalam implementasi hukum internasional yang berarti bahwa hak asasi manusia mungkin tidak selalu diprioritaskan atau diakui di  tingkat  domestik.  Pengadilan  domestik  dapat  menolak  atau  tidak  memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia yang diakui dalam konvensi hak asasi manusia internasional.
Sistem  monisme  dan  dualisme  adalah  dua  pendekatan  berbeda  dalam mengintegrasikan hukum internasional dan domestik. Sistem monisme memperlakukan hukum  internasional  dan  hukum  domestik  sebagai  satu  kesatuan,  sementara  sistem dualisme  menganggap  keduanya  sebagai  entitas  terpisah.  Setiap  sistem  memiliki konsekuensi  dan  implikasi  yang  berbeda  terhadap  pelaksanaan  hukum  dan perlindungan  hak  asasi  manusia  di  tingkat  global  dan  nasional.    Meskipun  terdapat debat  dan  kritik  terhadap  kedua  sistem,  penerapan  yang  tepat  dari  sistem  ini  dapat berkontribusi pada keadilan dan keamanan di tingkat internasional dan domestik. Oleh karena  itu,  penting  bagi  negara  untuk  memilih  sistem  yang  paling  sesuai  dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip hukum yang dijunjung tinggi.

## B. Praktek Ketatanegaraan dalam Pemberlakuan Hukum Internasional
Diskusi  tentang  sistem  hukum  yang  dianut  oleh  Republik  Indonesia  dapat mencakup  dua  aspek  utama,  yaitu  sistem  hukum  nasional  dan  pendekatan  terhadap hukum  internasional.  Republik  Indonesia  menganut  sistem  hukum  nasional berdasarkan  konstitusi  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku  di  dalam  negeri,
sementara  dalam  hubungannya  dengan  hukum  internasional,  Indonesia  memiliki pendekatan yang sejalan dengan sistem dualisme.
Dari perspektif Hukum Tata Negara, Indonesia merupakan negara republik yang menganut  sistem  hukum  tata  negara  demokrasi.   Konstitusi Indonesia, yaitu Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  merupakan  sumber  hukum tertinggi  dan  menjadi  landasan  bagi  pembentukan  undang-undang  dan  peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam  hubungannya  dengan  hukum  internasional,  Indonesia  secara  implisit sudah  seperti  menganut  sistem  dualisme.  Hal  ini  terlihat bahwa hukum internasional tidak  secara  otomatis  berlaku  di  dalam  sistem  hukum  domestik  Indonesia.  Untuk mengikatkan norma-norma hukum internasional ke dalam hukum nasional, diperlukan proses  pengesahan  melalui  undang-undang  (ratifikasi).  Setelah  suatu  perjanjian internasional  disetujui  oleh  pemerintah  Indonesia,  undang-undang  pengesahan  akan diberlakukan  oleh  DPR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat)  untuk  mengintegrasikan  norma- norma  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional.  Sebagai  contoh  adalah bagaimana  Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa  konvensi  internasional  tentang  hak asasi  manusia,  seperti  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak Anak (CRC).
Implementasi  hukum  internasional  ke dalam hukum nasional merupakan proses yang  penting  untuk  memastikan  bahwa  norma-norma  dan  peraturan  hukum internasional  diakui  dan  berlaku  secara  efektif  di  tingkat  domestik.  Dalam  konteks sistem  dualisme  yang  dianut  oleh  Indonesia,  ada  beberapa  tahapan  dan  mekanisme yang  dilakukan  untuk  mengintegrasikan  hukum  internasional  ke  dalam  hukum nasional.  Pertama  adalah  Ratifikasi  atau  Persetujuan.  Proses  implementasi  hukum internasional  dimulai  dengan  negara,  termasuk  Indonesia,  menandatangani, meratifikasi, atau memberikan persetujuan pada perjanjian atau konvensi internasional. Tanda tangan perjanjian menunjukkan niat baik untuk mematuhi hukum internasional yang  terkandung  di  dalamnya.  Ratifikasi  atau  persetujuan  kemudian  mengikatkan negara secara hukum untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut. Kedua, pengesahan  melalui  undang-undang.  Setelah  meratifikasi  perjanjian  internasional,
langkah  selanjutnya  adalah  mengesahkan  perjanjian  tersebut menjadi undang-undang nasional.  Proses  pengesahan  melibatkan  badan  legislatif  negara  di  Indonesia,  yaitu DPR.  Undang-undang  pengesahan  mengintegrasikan  norma-norma  hukum internasional ke dalam hukum nasional, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan  undang-undang  domestik  lainnya.  Ketiga,  adanya  proses  revisi  atau pembentukan  undang-undang  baru:  Dalam  beberapa  kasus,  implementasi  hukum internasional  dapat  memerlukan  revisi  atau  pembentukan  undang-undang  baru  di tingkat  nasional.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyesuaikan  sistem  hukum  domestik dengan  norma-norma  hukum  internasional  yang  telah  diakui.  Pemerintah  dapat mengajukan rancangan undang-undang atau amendemen undang-undang yang relevan untuk memastikan konsistensi dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
Selanjutnya,  terdapat  proses  penerapan  di  pengadilan  domestik  di  mana pengadilan domestik memiliki peran penting dalam implementasi hukum internasional ke  dalam  hukum  nasional.  Para  hakim  dapat  menggunakan  norma-norma  hukum internasional  yang  telah  diakui  untuk  memutuskan  kasus-kasus yang melibatkan isu- isu  internasional.  Keputusan  pengadilan  yang  merujuk  pada  hukum  internasional membantu  memperkuat  kepatuhan  terhadap  norma-norma  hukum  internasional  di tingkat domestik. Terakhir, adanya pendidikan dan kesadaran hukum. Pendidikan dan kesadaran hukum terkait hukum internasional juga penting dalam proses implementasi. Pemerintah  dan  lembaga  terkait  harus  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan pemahaman  tentang  hukum  internasional  di  kalangan  masyarakat,  pengacara,  hakim, dan  pejabat  pemerintah.  Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  hukum internasional, implementasi dapat berjalan lebih efektif.
Implementasi  hukum  internasional ke dalam hukum nasional adalah tahap kritis dalam  proses  memastikan  bahwa  norma-norma  hukum  internasional  diakui  dan diberlakukan  di  tingkat  domestik.  Melalui  proses  ratifikasi,  pengesahan  undang- undang,  revisi  hukum  domestik,  dan  penerapan  di  pengadilan,  hukum  internasional dapat  menjadi  bagian  integral  dari  hukum  nasional  dan  memainkan  peran  penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkeadilan di tingkat domestik dan internasional.

## C. Monisme Termodifikasi sebagai Sistim yang Dianut Indonesia
Di samping keyakinan bahwa Indonesia menganut sistim dualisme, Indonesia juga dapat  dipahami menganut sistem hukum yang disebut sistem monisme termodifikasi. Istilah  ini  menggambarkan  pendekatan  Indonesia  yang  memiliki  elemen  dari  kedua sistem, monisme dan dualisme, dalam mengakui norma-norma hukum internasional di tingkat domestik.
Dalam  sistem  monisme  termodifikasi,  Indonesia  mengakui  bahwa  norma-norma hukum  internasional  menjadi  bagian  dari  hukum  nasional  setelah  mengalami  proses pengesahan  melalui  undang-undang  atau  peraturan  pemerintah.  Dengan  kata  lain, Indonesia  tidak  menerima  klaim  langsung  dari  hukum  internasional  tanpa  melalui transposisi ke dalam hukum nasional. Contoh penerapan sistem monisme termodifikasi di  Indonesia  dapat  dilihat  dalam    dalam  keberadaan  dan  penerapan  kekebalan diplomatik  di  Indonesia  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Vienna  Convention  on Diplomatic  Relations  (1961)  yang  telah  diratifikasi  pada  tahun  1982.    Jadi,  meskipun norma-norma  hukum  internasional  harus  diimplementasikan  melalui  undang-undang nasional  di  Indonesia,  namun  Indonesia  juga  mengakui  bahwa  norma-norma tersebut dapat menjadi bagian dari hukum nasional setelah mengalami proses pengesahan, yang sesuai dengan pendekatan monisme termodifikasi.
Sistem  monisme  termodifikasi  merupakan  pendekatan  yang  menggabungkan elemen  dari  sistem  monisme  dan  dualisme  dalam  mengakui  norma-norma  hukum internasional  di  tingkat  domestik.  Salah  satu  kunci  dari  aspek  dan  penerapan  dari sistem  dualisme  juga  dapat  menjadi  bentuk  dari  sistim  monisme  termodifikasi  di Indonesia,  yaitu  implementasi  melalui  pengesahan  perjanjian  internasional. Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  norma-norma  hukum  internasional  diakui  dan diimplementasikan  di  Indonesia  melalui  undang-undang  nasional.  Setelah  Indonesia meratifikasi  perjanjian  atau  konvensi  internasional,  norma-norma  tersebut  harus melewati  proses  pengesahan  di  tingkat  legislatif  untuk  menjadi  bagian  dari  hukum nasional.  Selanjutnya  juga  terdapat  penekanan  bahwa  konstitusi  sebagai  landasan
hukum. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menjadi  landasan  hukum  bagi  pembentukan  dan  implementasi  hukum  internasional. Dampak  dari  Pasal  11  Undang-Undang  Dasar  tersebut  adalah  hukum  internasional yang dibuat dan disahkan menjadi bagian dari hukum nasional dan harus ditaati.  Pada tahap  ini  yang  selanjutnya  membedakan  antara  dualisme  dan  monisme  termodifikasi adalah  penerapan  langsung  dari  aturan  hukum  internasional  yang  telah  disahkan sebagaimana  halnya  keberadaan  Vienna  Convention  on  Diplomatic  Relations  (1961) yang  dijelaskan  sebelumnya  atau  implementasi  lebih  lanjut  dari hukum internasional yang  telah  dijadikan  hukum  nasional  dalam  perkara  yang  dapat  diselesaikan dengan prinsip yang sama.
Sistem  monisme  termodifikasi  merupakan  pendekatan  yang  digunakan  oleh Indonesia dalam mengakui dan mengimplementasikan hukum internasional di tingkat domestik.  Dengan  menggabungkan  elemen  dari  sistem  monisme  dan  dualisme, Indonesia  berusaha  untuk  memastikan  bahwa  norma-norma  hukum  internasional diakui  dan  berlaku secara efektif dalam sistem hukum nasional. Implementasi hukum internasional  melibatkan  proses  pengesahan  undang-undang,  pengakuan  hak  asasi manusia  internasional,  peran  pengadilan  dalam  penegakan  hukum  internasional,  dan upaya  meningkatkan  kesadaran  hukum  internasional  di  masyarakat.  Dengan pendekatan ini, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya global untuk mencapai keadilan dan perdamaian di tingkat internasional.
Meskipun sistem monisme termodifikasi memiliki kelebihan dalam mengakui dan mengintegrasikan  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional,  terdapat  beberapa kekurangan atau tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama  adalah relatif kurangnya perlindungan  Hak  Asasi  Manusia.  Meskipun  Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa konvensi  hak  asasi  manusia  internasional,  ada  kritik  bahwa  perlindungan  hak  asasi manusia  di  tingkat  domestik  masih  belum  memadai.    Norma-norma  hukum internasional tentang hak asasi manusia mungkin tidak selalu diimplementasikan secara konsisten  atau  diakui  sepenuhnya  oleh  pengadilan  dan  lembaga  penegak  hukum  di Indonesia.  Kedua,  kekuatan  pengadilan  dalam  menggunakan  hukum  internasional.
Meskipun pengadilan memiliki wewenang untuk mengacu pada hukum internasional, kadang-kadang  penggunaannya  dalam  putusan  hukum  domestik  mungkin  terbatas. Beberapa  pengadilan  mungkin  kurang  percaya  diri  dalam  menerapkan  norma-norma hukum  internasional  atau  mengandalkan  pendekatan  yang  lebih  tradisional berdasarkan  hukum  nasional.  Ketiga,  kurangnya  konsistensi  penggunaan  hukum internasional.  Kekurangan  lain  dari  sistem  monisme  termodifikasi  adalah  kurangnya konsistensi dalam penggunaan hukum internasional di tingkat domestik. Implementasi dan  penggunaan  hukum  internasional  mungkin  bervariasi  antara  berbagai wilayah di Indonesia, tergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum internasional.
Selanjutnya,    terdapat  juga  keterbatasan  dalam  penegakan  hukum  internasional. Meskipun hukum internasional diakui dan diimplementasikan di tingkat domestik, ada tantangan  dalam  penegakan  hukum  internasional,  terutama  ketika  melibatkan  aktor non-negara,  seperti  perusahaan  multinasional  atau  individu  yang  melanggar  norma- norma  internasional.    Terakhir,  potensi  dan  terdapatnya  konflik  dengan  hukum nasional  lainnya.  Sistem monisme termodifikasi juga dapat menyebabkan konflik atau ketidaksesuaian  antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  lainnya.  Beberapa undang-undang  nasional  mungkin  bertentangan  dengan  norma-norma  hukum internasional  yang  diakui,  yang  dapat  menyulitkan  implementasi  dan  penerapan hukum internasional.
Meski terdapat berbagai kelemahan di atas, Sistem monisme termodifikasi menjadi pilihan  bagi  beberapa  negara,  termasuk  Indonesia,  karena  berbagai  pertimbangan. Pertama,  terdapatnya  fleksibilitas  dalam  pengakuan  hukum  internasional.  Monisme termodifikasi  mengakui  hukum  internasional  sebagai  bagian  dari  hukum  nasional dengan  melalui  proses  pengesahan  undang-undang.  Pendekatan  ini  memberikan fleksibilitas  bagi negara untuk memilih norma-norma hukum internasional mana yang akan diakui dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan domestik.  Kedua, dimungkinkannya pengakuan norma-norma internasional tanpa konflik. Dalam sistem monisme termodifikasi, hukum internasional diakui secara otomatis  sebagai  bagian  dari  hukum  nasional setelah melalui proses pengesahan. Hal ini  mencegah  terjadinya  konflik  antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional,
sehingga  norma-norma  hukum  internasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat domestik.
Selanjutnya, manfaat lainnya adalah kesesuaian dengan kedaulatan negara. Sistem monisme  termodifikasi  mempertahankan  kedaulatan  negara  dengan  memungkinkan negara  untuk  menyesuaikan  hukum  internasional  dengan  kebijakan  dan  hukum nasional  yang  ada.   Proses pengesahan undang-undang memberikan kesempatan bagi negara untuk mempertimbangkan kepentingan domestik dan mengintegrasikan hukum internasional  sesuai  dengan  konteks  nasional.  Berikutnya,  penerapan  Hak  Asasi Manusia  Internasional.  Melalui  monisme  termodifikasi,  norma-norma  hak  asasi manusia yang diakui secara internasional dapat diimplementasikan di tingkat nasional, meningkatkan  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  dalam  negeri.  Terakhir,  monismen termodifikasi  dapat  menumbuhkan  peningkatan  kepercayaan  dalam  kerja  sama internasional.  Dengan  menerima  dan  mengakui  norma-norma  hukum  internasional sebagai bagian dari hukum nasional, negara menunjukkan komitmennya terhadap kerja sama  internasional  dan  ketaatan  terhadap  norma-norma  hukum  internasional  yang diakui oleh komunitas internasional.
Keberadaan dan penerapan sistim monisme termodifikasi sendiri tidak semestinya dianggap  sebagai  anti  tesis  dari  pemberlakuan  sistim  dualisme  yang  lebih  umum diterapkan  di  Indonesia  maupun  sistim  monism  yang  sekali-sekali  muncul  dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Dengan tidak dijelaskannya secara eksplisit di dalam konstitusi  sistim  aliran  hukum  apa  yang  dianut  sehubungan  dengan  hukum internasional, seharusnya kondisi tersebut dilihat sebagai fleksibilitas antara kedaulatan negara,  perlindungan  warga  negara  dan  partisipasi  aktif  di  dalam  lingkungan masyarakat  internasional.    Hal  ini  terlihat  jelas  di  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  UUD  1945, yang  mensyaratkan  bahwa  hanya  perjanjian internasional yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat yang menimbulkan beban keuangan negara dan membentuk atau merubah undang-undang lah yang memerlukan persetujuan DPR.

## C. PENUTUP
Pilihan  monisme  termodifikasi  adalah  upaya  untuk  mencapai  keseimbangan antara  kedaulatan  negara  dan  keterikatan  pada  norma-norma  hukum  internasional. Dengan  demikian, negara dapat berpartisipasi aktif dalam isu-isu global dan regional, sambil  menjaga  integritas  hukum  nasional  dan  mempertimbangkan  konteks  dan kebijakan  domestiknya  sendiri.  Pilihan  monism  termodifikasi  juga  dapat  muncul sebagai  akomodasi  atas  dua  sistim  yang  sesungguhnya  secara  filosofi,  praktek  dan penerapannya  saling  berbeda,  namun  sama-sama  dipraktekkan  dalam  pelaksananaan bernegara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI
Daftar Pustaka dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua  referensi  yang  digunakan  dalam  kajian.  Referensi  yang  dipergunakan  dalam penulisan  bersumber  dari  publikasi  maupun  penerbitan  10  (sepuluh)  tahun  terakhir. Komposisi  daftar  referensi/daftar  pustaka  sangat  disarankan  memaksimalkan penggunaan  sumber  primer  (80%)  yakni  berupa  jurnal  nasional,  jurnal  internasional, tesis, disertasi, proceeding conference baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (20%)  dapat  berupa  buku  maupun  sumber  referensi  lainnya.  Setiap  artikel  yang diajukan minimal menggunakan 10 (sepuluh) referensi dengan memaksimalkan sumber primer, dan hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang  ditulis dalam Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alpabet (arranged alphabetically)  oleh penulis.

## Daftar Pustaka
Buku:
Kusumaatmadja,  Mochtar,  and  Etty  R.  Agoes. Pengantar  hukum  internasional .  Penerbit  Alumni, 2021.  von  Verdeoss,  Alfred.  "On  the  concept  of  international  law." American  Journal  of International Law 43, no. 3 (1949):  435-440. Surya  Oktaviandra,  S.  H. Hüküm  Dan  Praktik  Penanaman  Modal  National  Dan  Internasional Indonesia . Prenada  Media,  2023.
Hadiwinata,  Bob  Sugeng. Studi  dan  Teori  Hubungan  Internasional:  Arus  Utama,  Alternatif,  dan Reflektivis . Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia,  2017.
Oktaviandra,  Surya.  "Three  Arguments  to  Support  International  Binding  Treaty  on  Business  and Human  Rights." Jurnal HAM 13, no. 2 (2022):  253-270.
d’Amato,  Anthony.  "The  concept  of  human  rights  in  international  law."  In International  Law  of Human Rights , pp. 21-70. Routledge,  2017.
Riry,  Welly  Angela.  "Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Sebagai  Salah  Satu  Bentuk  Politik Hukum  Nasional." Jurnal Syntax Transformation 2, no. 02 (2021):  244-250.
Oktaviandra,  Surya.  "Indonesia  and  Its  Reluctance  to  Ratify  the  United  Nations  Convention  on Contracts  for  the  International  Sale  of Goods (CISG)." Indon. L. Rev. 8 (2018):  243. Oktaviandra,  Surya.  "Recent  Cases  in  International  Investment  Law  Involving  Local  Government on  Investment  Disputes." Andalas  International  Journal  of  Socio-Humanities 5,  no.  1 (2023):  27-39.
Supancana,  Ida  Bagus  Rahmadi. Berbagai  perspektif  harmonisasi  hukum  nasional  dan  hukum internasional . Penerbit  Unika  Atma  Jaya  Jakarta, 2019.
Tahar,  Abdul  Muthalib.  "Pengaruh  Hukum  Internasional  Terhadap  Pembentukan  Hukum Nasional." Jurnal Selat 2, no. 2 (2015):  227-237.
Chandra,  Aparna.  "India  and  international  law:  Formal  Dualism,  functional  monism." Indian Journal of International Law 57, no. 1-2 (2017):  25-45.
Nollkaemper,  André.  "Rethinking  the  supremacy  of  international  law." Zeitschrift  für  öffentliches Recht 65 (2010):  65-85.
Oktaviandra,  Surya.  "CLOSING  LEGAL  LOOPHOLES  ON  INDONESIA  INVESTMENT  LAW IN DIGITAL  AGE." Indonesian Law Journal 15, no. 1 (2022):  19-36.
Sucharitkul,  Sompong.  "State  responsibility  and  international  liability  under  international law." Loy. LA Int'l  Comp. LJ 18 (1995):  821.
Starke,  Joseph  Gabriel.  "Monism  and  dualism  in  the  theory  of  international  law." Brit.  YB  Int'l L. 17 (1936):  66.
Butt,  Simon.  "The  position  of  international  law  within  the  Indonesian  legal  system." Emory  Int'l L. Rev. 28 (2014):  1.
Puluhulawa,  Jufryanto.  "Analisis  Pengaturan  Hak  Imunitas  Advokat  Dalam  Menjalankan Profesinya  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Tentang Advokat  Dan  Instrumen  Hukum  Internasional  Tentang  Advokat."  PhD  diss.,  University  of Muhammadiyah  Malang,  2015.
Ariadno, Melda Kamil. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional." Indonesian  J. Int'l L. 5 (2007):  505.
Rehatta,  Veriana  Josepha  B.  "Indonesia  dalam  Penerapan  Hukum  Berdasarkan  Aliran  Monisme, Dualisme  dan Campuran." Sasi 22, no. 1 (2016):  54-58. Howe,  Geoffrey.  "The  European  Communities  Act  1972." International  Affairs  (Royal  Institute of International Affairs 1944-) (1973):  1-13.
Kalb,  Johanna.  "The  Persistence  of  Dualism  in  Human  Rights  Treaty  Implementation." Yale  L. Pol'y Rev. 30 (2011):  71.
Van  Dijk,  Pieter,  Godefridus  JH  Hoof,  and  Godefridus  JH  Van  Hoof. Theory  and  practice  of  the European Convention on Human Rights . Martinus  Nijhoff  Publishers,  1998.
Kaye,  David.  "State  Execution  of  the  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights." UC Irvine L. Rev. 3 (2013):  95.
Oktaviandra,  Surya.  "The  Existence  of  Cultural  Relativism  and  Its  Approach  on  Different Function  of Human  Capabilities;  A Case from  Indonesia." Nurani Hukum 5 (2022):  1. Muntoha,  A.  "Demokrasi  dan  negara  hukum." Ius  Quia  Iustum  Law  Journal 16,  no.  3  (2009): 379-395.
Oktaviandra,  Surya.  "ANALISIS  ASPEK  LEGALITAS,  PROPORSIONALITAS,  DAN KONSTITUSIONALITAS  KETENTUAN  IMUNITAS  PIDANA  BAGI  PEJABAT PEMERINTAH  DALAM  UNDANGUNDANG  NOMOR  2  TAHUN  2020." Majalah Hukum Nasional 50, no. 2 (2020):  183-200.
Darajati,  Muhammad  Rafi,  and  Muhammad  Syafei.  "Politik  Hukum  Pembentukan  Dua  Kovenan HAM  Internasional  Tentang  Hak  Sipil  Politik  dan  Hak  Ekonomi  Sosial  Budaya." Syiah Kuala  Law  Journal 4,  no.  2  (2020):  106-122.  Itasari,  Endah  Rantau.  "Kewajiban  Negara Indonesia  Setelah  Meratifikasi  International  Covenant  on  Economic  Social  and  Cultural Rights  (ICESCR)." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021):  1-9.
Parthiana,  I.  Wayan.  "Kajian  Akademis  (Teoritis  dan  Praktis)  atas  Undang-Undang  Nomor  24
Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional." Indonesian J. Int'l L. 5 (2007):  460.
Gusman,  Delfina,  and  Zimtya  Zora.  "Amandemen  Terhadap  Pasal  11  Undang-Undang  Dasar 1945  Berkaitan  Dengan  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional." UIR  Law  Review 5,  no.  1 (2021):  76-88.
Nasution,  Adnan  Buyung,  SEMINAR  PEMBANGUNAN  HUKUM  NASIONAL  VIII,  and Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  "Implementasi  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  dan Supremasi  Hukum."  In Makalah  disajikan  pada  “Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional VIII”,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia RI, Denpasar , pp. 14-18. 2003.
Oktaviandra,  Surya.  "Three  Arguments  to  Support  International  Binding  Treaty  on  Business  and Human  Rights." Jurnal HAM 13, no. 2 (2022):  253-270.
Waldron,  Jeremy.  "Are  sovereigns  entitled  to  the  benefit  of  the  international  rule  of law?." European Journal of International Law 22, no. 2 (2011):  315-343.
Cannizzaro,  Enzo.  "The  neo-monism  of  the  European  legal  order."  In International  Law  as  Law of the European Union , pp. 35-58. Brill  Nijhoff,  2012.