## IMPLIKASI KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT OLEH OJK SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN DAMPAK BAGI BANK
Olinda Viviani Universitas Internasional Batam Email : 1951114.olinda@uib.edu
Febri Jaya Universitas Internasional Batam Email : febri.jaya@uib.edu

## ABSTRACT
Early  March  2020,  there  were  more  than  100,000  confirmed  cases  of  the  Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) outbreak in 114 countries with a total death toll of more than 4,000 cases.  The  development  of  the  spread  of  COVID-19  has  a  direct  or  indirect  impact  on  the performance and capacity of Debtors, including Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs), in  fulfilling  credit  or  financing  payment  obligations,  thus  potentially  disrupting  banking performance and financial system stability  which can affect  economic growth. Therefore, to encourage the optimization of the banking intermediation function, maintain financial system stability,  and  support  economic  growth,  an  economic  stimulus  policy  is  needed  as  a countercyclical  impact  of  the  spread  of  COVID-19.  The  policies  implemented  for  the pandemic conditions had an impact on banks in their implications for bank perform ance. The problem approach used in this research is the legal approach (Statue Approach) examining regulations or regulations related to the legal issues under study.
Keywords : Credit Relaxation. Pandemic. Bank

## A. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tujuan utama yaitu  menciptakan  kesejahteraan  yang  merata  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  dari segala  golongan  masyarakat.  Tercapainya  tujuan  untuk  menciptakan  kesejahteraan tersebut dapat dinilai dari faktor pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan-tantangan yang  dirasakan  oleh  Negara  kita  memerlukan  pertumbuhan  ekonomi  yang  optimal sehingga angka kemiskinan dapat menurun.
Salah  satu  upaya  yang  dijalankan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi nasional  adalah  dengan  terciptanya  usaha-usaha  yang  dapat  meningkatkan pertumbuhan daerah dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan nasional. Usaha- usaha  yang  dibangun  oleh  masyarakat  yang  memiliki  kekurangan  modal  ataupun memerlukan modal tambahan dapat diatasi dengan meminjam dana ke Bank atau biasa
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dikenal dengan istilah kredit di Bank. Bank yang dimaksud dapat berupa bank umum, bank  swasta  maupun  bank  perkreditan  rakyat.  Masing-masing  Bank  memiliki karakteristik  dan  aturannya  tersendiri,  yang  dimana  juga  memiliki  pengaturan tersendiri  terkait  pemberian  kredit  kepada  masyarakat  tetapi  tentunya  tetap berpedoman kepada peraturan inti yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK).
Penelitian ini difokuskan pada kredit bank yang dalam perkembangannya  tidak selalu  berjalan  mulus,  dalam  arti  kata,  debitur  dapat  mengalami  permasalahan  guna memenuhi  kewajibannya  sehingga  debitur  dihadapkan  pada  tantangan  dalam pemenuhan  kewajibannya.  Pada  kondisi  seperti  sekarang  dengan  jangka  waktu  dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) memiliki  kondisi  yang  amat  memberatkan  terlebih  kepada  debitur  dikarenakan pandemi  Covid-19.  Kondisi  pandemic  Covid-19  menyebabkan  usaha-usaha  debitur tidak berjalan sesuai dengan ekspetasi yang berakibatkan susahnya menepati tanggung jawab  untuk  membayar  cicilan  kredit  sehingga  berakhir  menuggak  di  Bank.  Kondisi diluar  kendali  dan  kemampuan  manusia  seperti  kondisi  tersebut  menyebabkan diperlukannya suatu “pemulihan kondisi” dalam aspek kredit.
“Pemulihan  kondisi”  yang  dimaksud  adalah  dengan  restrukturisasi  kredit. Restrukturisasi  kredit  berlangsung  hanya  antara  kreditur  selaku  pihak  bank  dengan debitur selaku pihak yang menikmati jasa yang disediakan oleh Bank dan tidak sampai diselesaikan  ke  pengadilan.  Johannes  Ibrahim  Kosasih  mengemukakan,  pokok  kredit bermasalah  yang  terjadi  adalah  karena  ketidaksediaan  debitur  untuk  melunasi  atau ketidaksanggupan  untuk  memperoleh  pendapatan  yang  cukup  untuk  melunasi  kredit seperti yang telah disepakati. 1
Penyaluran kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena dengan  kredit masyarakat  yang  sedang merintis  atau membangun usaha dapat lebih  mengembangkan  kegiatan  usahanya.  Dengan  begitu,  diharapkannya  tingkat pengangguran  akan  berkurang.  Melalui  penyaluran  dana  kepada  masyarakat,  tujuan utama  negara  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  mulai  dapat  tercapai  dengan hadirnya  banyak  lapangan  kerja  baru  tersebut.  Keseluruhan  aktivitas  ini  dilakukan sebagai upaya membantu percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga dapat
1 Johannes Ibrahim Kosasih, 2019 Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank, Jakarta, Sinar Grafika, 47.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mencapai  ke  arah  peningkatan  taraf  hidup  rakyat  banyak. 2 Pandemi  Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dampak paling besar  tidak  hanya  dirasakan  oleh  bidang  kesehatan  tetapi  bidang  lain  seperti  sektor ekonomi  juga  merasakan  hal  yang  sama.  Upaya  yang  diciptakan  oleh  pemerintah untuk  menahan  laju  penyebaran  Covid-19  ini  salah  satunya  adalah  dengan menciptakan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  yang  dimana selama  kebijakan  tersebut  berlangsung  hampir  seluruh  aktivitas  masyarakat  berhenti dan  akibatnya  berdampak  besar  pada  kinerja  ekonomi.  Hal  ini  berdampak  pula  pada kinerja  pemberian  kredit.  Fasilitas  kredit  yang  dinilai  dapat  memberikan  keuntungan kepada bank, tetapi  akibat  kondisi  yang diluar  kendali dan  ekspestasi  mengakibatkan harus  menjalankan  perkembangan  dengan  penuh  ketidakpastian.  Sesuatu  yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat terhambat oleh kondisi tertentu.
Selama  kebijakan  dari  pemerintah  berlangsung,  Ketua  Tim  Penanganan  Covid- 19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional,  Airlangga  Hartarto  menjelaskan  terjadi kontraksi terhadap perekonomian  Indonesia dan pertumbuhan berkurang sebesar 5,32 persen. Bank Indonesia memberikan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada  tahun  ini  akan  tertekan  di  level  2,1  persen,  sedangkan  dalam  kondisi  normal mampu  tumbuh  mencapai  5,02  persen 3 .  Penurunan  pertumbuhan  ekonomi  berimbas juga  kepada  sektor  perbankan.  Menurut  data  OJK  sejak  Maret  2020,  terjadi peningkatan  jumlah  kredit  bermasalah.  Golongan  debitur  yang  sudah  menunggak minimal 1-2 bulan (Kredit Kol-2) naik tajam menjadi 27,3 persen secara year on year. Jumlah  golongan  kredit  tidak  lancar  (Kol-3)  dan  golongan  kredit  macet  (Kol-5) mengalami kenaikan sebesar 19,10 persen.
Bank  sebagai  lembaga  intermediasi  memiliki  kedudukan  sentral  dalam perkembangan  perekonomian  suatu  negara.  Peran  strategis  bank  sebagai  lembaga intermediasi ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia menghimpun dan penyalur dana masyarakat. 4 Bank dapat menghimpun dana dari  masyarakat  dan  dari  dana  yang  dihimpun  tersebut  dapat  disalurkan  kepada
2 Siti Nurhalimah, Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar’i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 6 (2020), pp. 543-554, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15324
3 Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2020.
4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
masyarakat juga. Sesuai dengan konsep bank sebagai lembaga intermediasi, dana yang dihimpun  berasal  dari  masyarakat  dan  yang  disalurkan  berupa  dana  dari  masyarakat. Sehingga,  konsepnya  menjadi  dari  masyarakat,  untuk  masyarakat,  dengan  bank sebagai lembaga penengah.
Kondisi  pandemi  Covid-19  serta  kebijakan  dalam  menerapkan  prosedur mengenai  social  distancing  menyebabkan  melemahnya  perekonomian  negara,  seperti halnya  terdapat  usaha-usaha  yang  tidak  lancar  seperti  salah  satu  contohnya  pada bidang  perhotelan  pada  kondisi  pandemi  yang  tidak  berjalan  sehingga  harus  mem- PHK pekerja  secara paksa. Adapun terdapat penurunan atau penurunan  gaji  sehingga menyebabkan  masyarakat  yang  sebelumnya  sudah  hidup  dengan  kondisi  yang  cukup menjadi  kurang.  Terdapat  juga  banyak  anggota  masyarakat  termasuk  debitur  Bank yang  kehilangan  mata  pencahariannya,  sehingga  sulit  mendapatkan  tambahan penghasilan  agar  dapat  memenuhi  prestasi  mereka  kepada  Bank.  Cicilan  yang seharusnya  mereka  sebelumnya mampu untuk membayar  menjadi tertunggak. Hal  ini menimbulkan situasi yang tidak nyaman baik bagi pihak debitur maupun pihak bank.
Tidak  dapat  dipungkiri,  dalam  penyaluran  kredit  bank  harus  siap  menghadapi risiko  kredit  yang  menyebabkan  kredit  tersebut  menjadi  bermasalah.  Kegiatan  usaha bank mengandung banyak risiko, oleh karenanya usaha perbankan harus diatur secara ketat.  Ketika  persetujuan  pengembalian  kredit  mengalami  risiko  kegagalan,  keadaan tersebut merupakan  situasi  kredit bermasalah atau Non  Performing Loan (selanjutnya disebut dengan NPL). NPL merupakan tolak ukur kemampuan manajemen bank untuk mengelola kredit bermasalah yang dikeluarkan oleh bank, apabila NPL semakin tinggi, maka  kualitas  kredit  bank  akan  semakin  buruk  dan  menyebabkan  jumlah  kredit bermasalah bertambah besar. 5
NPL  yang  meningkat  yang  dialami  oleh  sektor  perbankan  nasional mengakitbatkan  bank  kehilangan  kemampuannya  untuk  menghasilkan  laba  yang optimum dari kegiatan operasional bank. Dana yang dihimpun secara operasional bank diputar  dalam  bentuk  kredit.  Tetapi,  oleh  karena  penyebaran  Covid-19  jumlah  kredit bermasalah  meningkat.  Dengan  adanya  kredit  yang  bermasalah  tidak  hanya menurunkan  pendapatan  bank,  tetapi  juga  dapat  mempengaruhi  jumlah  dana operasional dan  likuiditas  keuangan bank, sehingga  mengganggu  kesehatan bank dan
5 Mahmoedin. 2004. Melacak Kredit Bermasalah. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
akhirnya berujung pada kerugian nasabah penyimpan dana. 6
Tingkat profitabilitas serta tingkat likuiditas bank perlu dipertahankan agar dapar bertahan.  Keduanya  berkaitan  dengan  kemampuan  bank  dalam  memenuhi kewajibannya  kepada  pihak-pihak  yang  ingin  mencairkan  atau  menarik  simpanan sehingga  bank    dapat  menjaga  kepercayaan  masyarakat.  Dengan  Otoritas  Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclinal Dampak Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  (selanjutanya  disebut  dengan  POJK  11/2020) hal  tersebut  merupakan  upaya  dari  pihak  Otoritas  Jasa  Keuangan  agar  bank  selalu dalam keadaan sehat, liquid, solvent dan profitable.
Setelah berlakunya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa  Bank  dapat  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan ekonomi  untuk  debitur  terdampak  Covid-19  dengan  cara  melakukan  pengaturan mengenai  ketetapan  kebijakan  tentang  kualitas  asset  dan  restrukturisasi  kredit. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi kredit. 7
Perkembangan  penyebaran  covid-19  berdampak  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas Debitur termasuk Debitur Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), sehingga berpotensi menggangu kinerja perbankan dan stabilitas sistem  keuangan  yang  dapat  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, untuk  mendorong  optimalisasi  fungsi  intermediasi  perbankan,  menjaga  stabilitas sistem  keuangan,  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  diperlukan  kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran covid-19.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan dalam Pemberian Kredit Perbankan Sebelum Pandemi Covid-19 Masyrakat  yang  memiliki  atau  sedang  menjalankan  usaha  tentunya memerlukan  modal.  Modal  yang  diperlukan  dalam  mendirikan  suatu  usaha tidaklah  kecil.  Bisa  saja  terjadi  kekurangan  modal  oleh  masyarakat  selaku pemilik  usaha.  Apabila  hal  tersebut  terjadi,  salah  satu  solusinya  adalah  dapat
6 Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono. “Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. hlm. 613
7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.
menggunakan  fasilitas  kredit  yang  disediakan  oleh  Bank.  Pemberian  fasilitas kredit  kepada  masyarakat  tentunya  membantu  meningkatkan  kesejahteraan rakyat,  dengan  pemberian  fasilitas  kredit  dapat  menunjang  perekonomian  serta hidup  masyarakat  tersebut.  Pengertian  kredit  dalam  Pasal  1  Angka  11  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan  yang dapat dipersamakan dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 8
Apa  yang  dimaksud  dengan  “Bunga”  diartikan  sebagai  imbalan  yang dibayarkan  oleh  peminjam  atas  dana  yang  diterima,  bunga  dinyatakan  dalam persen.
Kredit  perbankan  terjalin  dan  tertuang  dalam  perjanjian  atau  kontrak kredit.  Berdasarkan  tinjauan  tentang  perjanjian  atau  kontrak  kredit  bank  yang telah dikemukakan sebelumnya, bank  selaku  kreditur dengan nasabah penerima dana  selaku  debitur  menjalin  hubungan  kontraktual  yang  disebut  dengan perjanjian  atau  kontrak  kredit  dan  tertuang  ke  dalam  Akad  Perjanjian/Kontrak Kredit.  Sesuai  pengertian  kredit  yang  terdapat  frasa  “persetujuan  atau kesepakatan pinjam meminjam”, makna pentingnya  ialah hubungan  kontraktual dalam perkreditan terjadi antara bank selaku kreditur dengan nasabah peminjam selaku debitur.
KUH Perdata mengatur tentang Pinjam-Meminjam pada Buku Ketiga Bab XIII, sehingga beberapa pakar menyatakan perjanjian atau kontrak kredit tunduk dan  diatur  berdasarkan  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  menurut  Buku  Ketiga KUH.  Perdata,  sedangkan  sejumlah  pakar  lainnya  menolak  pendapat  tersebut. Subekti, menyatakan dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit  itu diadakan, dalam  semuanya  pada  hakikatnya  yang  terjadi  adalah  suatu  perjanjian  pinjam meminjam  sebagaimana  diatur  di  dalam  KUH.  Perdata  Pasal  1754  sampai dengan Pasal 1769. 9
Perjanjian atau kontrak kredit bank terjalin secara kontraktual, oleh karena
8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
9 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012. Hukum Perbankan , Jakarta, Sinar Grafika, 314.
hubungan tersebut harus dibuat secara tertulis dan menjadi dasar hukum tentang adanya  sejumlah  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak.  Menurut  Salim  HS,  pada akta  perjanjian  kredit  dicantumkan  syarat-syarat  baku,  yang  meliputi:  a)  Kuasa mendebet rekening; b) Syarat penarikan pinjaman; c) Pernyataan dan jaminan; d) Hal-hal  yang  diwajibkan;  e)  Hal-hal  yang  dilarang;  f)  Perlindungan  terhadap penghasilan  bank;  g)  Jaminan  atas  pemberian  kredit;  h)  Eksekusi  jaminan  dan hasil eksekusi; i) Asuransi barang jaminan; j) Kompensasi; k) Pengalihan hak; l) Peristiwa kelalaian; m) Ketentuan tambahan; dan n) Ketentuan penutup. 10
Sejumlah  syarat  atau  klausul  dalam  perjanjian  kredit  bank  menunjukkan adanya  ruang  lingkup  dan  isi  perjanjian  baik  bersifat  sebagai  suatu  hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang bersifat timbal balik, dan merupakan bagian dari perjanjian atau  kontrak baku ( standardized  contract ). Kontrak baku adalah kontrak yang  klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. 11 Perjanjian  kredit  tersebut  berlaku  sesuai  dengan  jangka  waktu kesepakatan  diawal,  yang  dimana  sudah  disetujui  oleh  pihak  debitur  maupun kreditur.  Begitu  pula  dengan  nominal  plafond  pinjaman  serta  cicilan  tiap bulannya beserta besaran bunganya.  Ada pula hal-hal  yang diperjanjikan dalam pemberian  kredit  yaitu:  a)  jangka  waktu  kredit;  b)suku  bunga  ;  c)  cara pembayaran;  d)  agunan/jaminan  kredit;  e)  biaya  administrasi;  f)  asuransi  jiwa dan tagihan.
Jenis  kredit  tergolong  dalam  beberapa  skema.  Jenis  kredit  tersebut tergolong  menjadi  kredit  investasi,  kredit  modal  kerja,  kredit  konsumsi,  kredit usaha  tanpa  bunga  dan  tanpa  agunan.  Terdapat  pula  pemberian  kredit berdasarkan jangka waktu, yaitu kredit revolving dan kredit non-revolving.
Kredit investasi adalah kredit jangka menegah dan panjang untuk investasi barang  modal  seperti  pembelian  bangunan,  pembangunan  pabrik,  pembelian mesin,  renovasi  pabrik/toko/ruko/kontrakan.  Kredit  modal  kerja  adalah  kredit jangka  pendek  atau  menegah  yang  diperuntukan  pembiayaan  atau  pembelian bahan  baku  produksi.  Kredit  konsumsi  adalah  kredit  untuk  perorangan  untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah dan kendaraan, bisa juga kredit tanpa agunan ataupun kredit multiguna. Kredit ini disediakan khusus untuk usaha
10 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian, Op Cit, 212.
11 Ahmadi Miru, Op Cit, 39.
kecil  dan  menengah.  Kredit  semacam  ini  sangat  meringankan  bagi  pengusaha namun  tahapan  seleksi  pencairannya  sangat  ketat,  seperti  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR).
Pemilihan  jenis  kredit  disesuaikan  dengan  kebutuhan  calon  debitur. Fasilitas  kredit  yang  begitu  beragamnya  harus  dengan  seksama  disesuaikan dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  calon  debitur,  dikarenakan  pada  tiap  jenis fasilitas kredit memiliki spesifikasi dan kegunaan yang berbeda. Oleh karena itu, pihak kreditur harus menilai calon debitur dengan prinsip 5C perbankan. 5C  ini adalah Character , Capacity , Capital , Condition dan Collateral .
Dalam  suatu  pemberian  kredit,  masyarakat  yang  ingin  mengajukan  kredit wajib  memiliki  sesuatu  yang  bisa  dijadikan  objek  jaminan  ke  Bank  atau  biasa disebut  sebagai  agunan.  Agunan  tersebut  menjadi  objek  jaminan  kepada  Bank yang dimana apabila suatu perjanjian  kredit sedang berjalan Bank memiliki hak retensi  terhadap  barang  tersebut.  Hak  Retensi  adalah  hak  dari  penerima  kuasa untuk  menahan  kepunyaan  pemberi  kuasa  yang  ada  padanya  sampai  pemberi kuasa  memenuhi  kewajiban  yang  timbul  dari  pemberian  kuasa.  Jadi  dalam kondisi  ini,  debitur  sebagai  pemberi  kuasa  dan  bank  sebagai  kreditur  adalah penerima kuasa, sehingga bank memiliki hak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa.
Dalam  pemberian  kredit  selain  dari  diperlukannya  agunan,  perlu memperhatikan  prinsip  lainnya  yaitu  karakter.  Karakter  dari  seorang  calon debitur  memiliki  peran  yang  amat  penting.  Pentingnya  karakter  seseorang berpengaruh  kepada  cara  mereka  dalam  menjalani  suatu  hal.  Semisalnya, karakter  dari  calon  debitur  dirasa  tidak  memiliki  rasa  tanggung  jawab,  maka selama berjalannya kredit tidak menutup kemungkinan bahwa debitur akan telat untuk  membayar  ataupun  tidak  tepat  menaati  janjinya.  Tetapi,  apabila  seorang calon  debitur  memiliki  karakter  yang  dapat  dipercaya,  memiliki  rasa  tanggung jawab  yang  tinggi  maka  akan  kecil  kemungkinan  bahwa  debitur  akan  lari  dari tanggung  jawabnya  yaitu  untuk  melunasi  cicilannya.  Faktor  karakter  juga menentukan  apakah  seseorang  tersebut  memiliki  itikad  baik  dalam menyelesaikan pembayaran cicilan atau sebaliknya, memiliki banyak tunggakan atau  telat  bayar.  Informasi  yang  berhubungan  dengan  karakter  calon  peminjam kini  dikelola  oleh  Bank  Indonesia  dan  dikenal  dengan  istilah  Sistem  Informasi

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Debitur (SID) atau proses BI Checking. Informasi dalam SID adalah rapor kredit yang  merekam  setiap  hal  yang  berhubungan  dengan  transaksi  finansial seseorang, misalnya profil pembayaran tagihan  apakah termasuk  kategori bayar tepat  waktu,  selalu  bayar  cicilan  minimum,  atau  melebihi  batas  waktu.  Dengan begitu, watak, sifat, kebiasaan debitur memiliki pengaruh pada pemberian kredit. Kreditur  dapat  menilai  apakah  calon  debitur  layak  untuk  diberikan  kredit  atau termasuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak.
Selain dari karakter, kapasitas seorang calon debitur juga penting. Dimana berhubungan  dengan  kemampuan  seorang  debitur  untuk  mengembalikan pinjamannya  tersebut.  Kredit  selaku  pihak  bank  dapat  meneliti  kemampuan debitur  dengan  memeriksa  dan  menelaah  dalam  bidang  manajemen,  keuangan, maupun pemasaran, dan lain-lain. Modal juga menjadi bahan dasar pertimbangan dalam  pemberian  kredit.  Dengan  melihat  banyak  atau  tidaknya  modal  yang dimiliki  oleh  debitur,  atau  melihat  banyaknya  modal  yang  ditanamkan  debitur dalam  usahanya,  kreditur  dapat  menilai  modal  debitur.  Semakin  banyak  modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang bahwa  ia mampu dalam menjalankan usahanya.  Contoh  penilaian  dari  sisi  capital  adalah  seperti  berapa  besar  saldo tabungan,  deposito,  atau  aset  investasi  lainnya  yang  dimiliki  calon  peminjam. Bagi  pengusaha,  maka  faktor  capital  akan  dinilai  dari  laporan  tahunan perusahaan  yang  dikelola  oleh  nasabah,  sehingga  dari  penilaian  tersebut,  pihak bank dapat menentukan  layak  atau tidaknya  calon peminjam tersebut mendapat pinjaman,  lalu  seberapa  besar  bantuan  kredit  yang  akan  diberikan.  Keadaan perekonomian  di  sekitar  tempat  tinggal  calon  debitur  juga  harus  diperhatikan untuk  memperhitungkan  kondisi  ekonomi  yang  akan  terjadi  pada  masa  datang. Kondisi  ekonomi  yang  perlu  diperhatikan  antara  lain  masalah  daya  beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank  maupun  nasabah/calon  peminjam.  Misalnya,  usia  minimal  peminjam, jumlah pinjaman, atau  kondisi  lainnnya  yang telah ditetapkan oleh bank  kepada nasabahnya.
Dalam  pengelolaan  bank  harus  menerapkan  prinsip  perbankan  yang menegaskan  hubungan  hukum  antara  bank  dan  nasabah,  yaitu  prinsip kepercayaan  ( fiduciary  principle ),  prinsip  kehati-hatian  ( prudential  principle ),

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
prinsip  kerahasiaan  ( confidential  principle ),  prinsip  mengenali  nasabah  ( know your  customer  principle ). 12 Prinsip  kepercayaan  bermula  dari  kepercayaan  dari masyarakat  untuk  menyimpan  dana  dari  masyarakat.  Atas  dasar  kepercayaan tersebut, bank juga harus terus menjaga dan memelihara kepercayaan yang diberi oleh  nasabah.  Prinsip  kepercayaan  dapat  diterapkan  dalam  melaksanakan transaksi  dengan  kehati-hatian  untuk  kepentingan  masyarakat.  Dapat  pula dengan  memberikan  informasi  kepada  nasabah  secara  transparan  tentang  risiko yang  mungkin  dapat  terjadi  dalam  penyimpanan  dana  di  bank.  Tetapi,  pastinya bank  dijamin  oleh  suatu  Lembaga  yang  dinamai  Lembaga  Penjamin  Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. 13
Prinsip  kedua  yaitu  prinsip  kehati-hatian.  Bank  dapat  menerapkan  prinsip kehati-hatian dengan menjalankan prosedur yang telah diperhitungkan dan teruji demi  melindungi  kepentingan masyarakat  yang  menjadi nasabahnya. Untuk  itu, kegiatan transaksi  yang dilakukan oleh bank perlu mengikuti aturan dan hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Dengan hati-hatian yang dijunjung tinggi, bank  akan  selalu  sehat  dalam  menjalankan  usahanya  sehingga  akan  terus dipercaya masyarakat.
Prinsip  ketiga  adalah  prinsip  kerahasiaan  ,  dimana  bank  bekerja dengan  kewajiban  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan simpanannya.  Adanya  jaminan  kerahasiaan  membuat  nasabah  merasa  aman menyimpan dananya di bank. Prinsip keempat adalah prinsip mengenali nasabah. Bank  bekerja  dengan  mencermati  dan  mengetahui  identitas  nasabah,  memantau setiap  kegiatan  transaksi,  dan  segera  menginformasikan  jika  terdapat  transaksi mencurigakan.  Prinsip  ini  amat  dibutuhkan  untuk  memperkecil  peluang  risiko yang merugikan nasabah.

## 2. Implikasi Kebijakan Relaksasi Kredit Terhadap Perbankan Pada Masa Pandemi Covid 19
Kredit  bank  menjadi  titik  fokus  penelitian  ini  yang  dalam perkembangannya  tidak  selalu  berjalan  mulus,  dalam  arti  kata,  debitur  dapat
12 Kelas Pintar. (2021). Prinsip Dalam Perbankan, Apa Saja?. https://www.kelaspintar.id/blog/takberkategori/prinsip-dalam-perbankan-apa-saja, Diakses pada 23 Februari 2022.
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
mengalami  permasalahan  guna  memenuhi  kewajibannya  sehingga  debitur dihadapkan  pada  tantangan  dalam  pemenuhan  kewajibannya.  Perkembangan penyebaran Coronavirus  Disease 2019    berdampak  secara  langsung  maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur. Manakala ketidakmampuan  debitur  melunasi  kreditnya  disebabkan  oleh  situasi  tertentu seperti  pandemi  Covid-19  bahwa  situasi  tertentu  itu  berada  di  luar kemampuannya. Restrukturisasi kredit berlangsung hanya antara kreditur dengan debitur dan  tidak  sampai diselesaikan  ke pengadilan. Oleh  karenanya, tidak  ada kasus  berkaitan  dengan  penerapan  restrukturisasi  kredit.  Johannes  Ibrahim Kosasih  mengemukakan,  pokok  kredit  bermasalah  yang  terjadi  adalah  karena ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati. 14
Usaha-usaha  debitur  usaha  mikro,  kecil,  menengah  (UMKM)  yang terdampak  dan  berpotensi  untuk  menggangu  kinerja  perbankan  dan  stabilitas sistem  keuangan  yang  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem  keuangan,  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  diperlukannya kebijakan  stimulus  perekonomian  sebagai  countercyclinal  dampak  penyebaran Covid-19.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai  Kebijakan  Countercyclinal Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, diperuntukan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat  pandemi  corona  sehingga  bisa  meningkatkan  resiko  kredit.  Maksud  lain dari  penerapan  POJK  Nomor  11/POJK.03/2020  juga  untuk  menerapkan manajemen  risiko  dalam  bank  dan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam pengelolaan bank. Terlebih  lagi dapat memitigasi risiko  kredit dan  menentukan langkah yang tepat dalam mengendalikan risiko kredit.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai  Kebijakan  Countercyclinal Dampak  Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  pada  pasal  2  ayat  (2)  dan  ayat
14 Kosasih, J. I., (2021). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 86.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
(3) membahas tentang kebijakan yang dapat dijalankan oleh Perbankan sehingga dapat  meningkatkan stimulus pertumbuhan  ekonomi. Kebijakan  yang dimaksud tersebut  adalah  dengan  menerapkan  kebijakan  penetapan  kualitas  asset, kebijakan  restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan.  Kebijakan  yang  dilaksanakan harus  tetap  menerapkan  manajemen  risiko  bank.    Selain  dari  pembahasan mengenai  kebijakan  stimulsus  pertumbuhan  ekonomi,  dalam  POJK  Nomor 11/POJK.03/2020 juga membahas mengenai pelaporan. Pada Bab V pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Pasal 8 ayat (2) menyampaikan Bank yang melakukan restrukturisasi  kredit  atau  pembiayaan  menyampaikan  laporan  stimulus  kredit atau  pembiayaan  restrukturisasi,  laporan  tersebut  disampaikan  secara  luring  ke OJK.  Masa  berlaku  stimulus  awalnya  hanya  sampai  dengan  31  Maret  2021, tetapi diperpanjang menjadi 31 Maret 2022.
Dampak Virus Corona atau Covid-19 telah berimbas pada semua sektor terutama sektor ekonomi. Sektor ekonomi debitur yang terkena dampak covid-19 yaitu  a)  pariwisata  ;  b)  transportasi  ;  c)  perhotelan    ;  d)  perdagangan  ;  e) pengolahan ; f) agen perjalanan (tour & travel) ; g) kesenian/hiburan/rekreasi ; h) penyediaan akomodasi, makanan dan minuman ; i) perumahan/rumah tangga ; j) developer/kontraktor ; k) pertanian, kehutanan, dan perikanan ; l) pertambangan dan penggalian ; m) konstruksi ; n) pengangkutan dan pergudangan.
Dengan  banyaknya  sektor  dalam  perekonomian  Indonesia  yang terdampak tentunya membawa pengaruh kepada jalannya pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Dibanding  bertumbuh  melainkan  menghambat  dalam  pertumbuhan ekonomi  Indonesia. Prediksi Bank Dunia dalam pertumbuhan ekonomi di dunia terutama  Indonesia,  tahun  ini  akan  di  level  2,1  persen.  Hal  ini  dampak  dari meluasnya  persebaran  Covid-19.  Proyeksi  Bank  Indonesia  (BI)  mengenai pertumbuhan  ekonomi  rakyat  Indonesia  menjadi  di  bawah  5  persen  atau  hanya sekitar  2,5  persen  saja  yang  sebelumnya  mencapai  5,2  persen.  Hal  ini diakibatkan  oleh  pandemi  Covid-19  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  melambat. Untuk menghadapi dampak virus corona Bank Indonesia (BI) mempunyai  upaya untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Yang bertujuan mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  kembali  tinggi,  inklusif,  daan berkelanjutan, dengan stabilitas makro ekonomi maupun finansial.
Wabah  ini  juga  menjadi  dampak  ekonomi  yang  sangat  menyusahkan
masyarakat  terutama  bagi  tukang  ojek,  sopir  taksi,  dan  pelaku  pelaku  usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dimana mata pencaharian mereka dan sumber pendapatan mereka bergantung pada kondisi  yang optimal. Menghadapi pandemi  virus  corona  atau  COVID-19  yang  kini  juga  berimbas  pada perekonomian  masyarakat  terutama  bagi  tukang  ojek,  sopir  taksi,  dan  pelaku pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  yang  memiliki  kewajiban membayar cicilan kepada Bank.
Presiden  Joko  Widodo  mempunyai  inisiatif  untuk  memberikan kelonggaran  kepada  masyarakat  yang  berkerja  non  formal  berupa  pembayaran kredit  selama  1  tahun  dan  penurunan  bunga.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) memberikan  kelonggaran  dan  relaksasi  kredit  bagi  pelaku  usaha  yang mempunyai  nilai  kredit  di  bawah  Rp  10  miliar.  Kelonggaran  kredit  baik  yang diberikan  oleh  perbankan  berupa:  (1)  Penurunan  suku  bunga  ;    (2)  Menambah fasilitas  kredit  ;  (3)  Konversi  kredit  menjadi  penyertaan  modal  ;  (4) Memperpanjang  waktu  kredit  ;  (5)  Pengurangan  pokok  kredit  ;  (6)  Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.
Bank  dapat  menetapkan  kualitas  lancar  untuk  kredit  atau  pembiayaan yang  direstrukturisasi  setelah  debitur  terkena  dampak  penyebaran  coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro,  kecil, dan  menengah. Dengan  contoh,  Bank  melakukan  restrukturisasi  kredit  debitur  “A”  setelah terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Kredit debitur “A” tetap  dapat  memperoleh  perlakuan  khusus  sesuai  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  ini  yaitu  ditetapkan  lancar  sejak  laporan  bulanan  Bank  posisi  akhir bulan Maret 2020.
Hal  ini  tidak  semerta-merta  masyarakat  mendapat  peringanan  kredit namun harus melalui proses yang telah di tentukan OJK dan pihak bank. Dengan cara permohonan peringanan kredit dan menyertakan dokumen-dokumen yang di perlukan. Persyaratan  yang dimaksud adalah contohnya  yaitu  surat permohonan dari  debitur  untuk  melakukan  restrukturisasi  kredit  dikarenakan  Covid-19, dokumen identitas debitur terkini yang perorangan (seperti kartu tanda penduduk elektronik,  kartu  keluarga,  buku/akte  nikah  jika  sudah  menikah,  akta  perjanjian pisah  harta  dalam  hal  ada  pemisahan  harta,  nomor  pokok  wajib  pajak,  akta

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
perceraian dalam hal status cerai), dokumen keuangan debitur.
Seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  2  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik  Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Coronavirus Di Sease 2019 yang berbunyi:
1)  Bank  dapat  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID- 19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
2)  Kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) kebijakan penetapan kualitas aset; dan
b) kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
3)  Bank  dalam  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan  penerapan  manajemen  risiko  sebagaimana  diatur  dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
4)  Dalam  hal  Bank  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus pertumbuhan  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Bank  harus memiliki  pedoman untuk  menetapkan debitur  yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
5)  Pedoman  penetapan  debitur  yang  terkena  dampak  penyebaran (COVID-19)  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a)  kriteria  debitur  yang  ditetapkan  terkena  dampak  coronavirus  disease 2019 (COVID-19); dan
b) sektor yang terkena dampak (COVID-19).
Dalam  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  11/POJK.03/2020  Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Coronavirus  Disease 2019  ini,  menyebutkan  bahwa  bank  dapat  menerapkan  peraturan  untuk mendukung  pertumbuhan  ekonomi  debitur  yang  terkena  dampak  penyebaran

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
(COVID-19)  termasuk  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah. 15 Dari  kata dapat dalam pasal 2  ayat (1)  ini  mengandung penafsiran bahwa pasal  ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Para pihak yang terikat kontrak juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kontrak,  termasuk  adanya  dokumen  penyelesaian  yang  disepakati  bersama. Dalam hal ini diharapkan para pihak benar-benar memenuhi isi kontrak sehingga para  pihak  dapat  mencapai  dan  memenuhi  tujuan  kontrak  tanpa  merasa dirugikan.  Dalam  menghadapi  wabah  Covid-19,  debitur  juga  harus  memahami bahwa pembayaran angsuran yang diwajibkan akan dibayarkan pada saat situasi sudah  cukup  membaik  untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada  bank.  Sehingga kesepakatan  yang  dicapai  tidak  terhambat  dalam  pelaksanaannya.  Kontrak adalah  suatu  hubungan  hukum  yang  mempunyai  akibat  hukum  bahwa  kedua belah  pihak  dalam  kontrak  mempunyai  hak  dan  kewajiban,  dan  apabila  salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan.
Pasal  1132  KUH  Perdata  mengatur  kemungkinan  pengecualian pengutamaan  terhadap  kreditor-kreditor  lain.  Adapun  kreditor  yang  diutamakan tersebut berdasarkan pasal 1133 KUH Perdata adalah mereka yang memiliki hak- hak  yang  dilahirkan  karena  piutang  yang  diistimewakan  ( privilege ),  dari  gadai dan  dari  hipotik.  Jenis  jaminan  yang  di  pegang  kreditor  mempengaruhi kedudukan kreditor.
Setelah berlakunya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat  (2)  bahwa  Bank  dapat  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus pertumbuhan  ekonomi  untuk  debitur  terdampak  Covid-19  dengan  cara melakukan relaksasi atau rekstrukturisasi kredit.
Kemudian,  Pasal  5  ayat  (1)  menerangkan  bahwa  kualitas  kredit  atau pembiayaan yang  direstrukturisasi  ditetapkan lancar sejak  dilakukan restrukturisasi. Hal merupakan salah satu upaya Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona.
Adapun  jenis  restrukturisasi  kredit  yaitu  (1)  Penjadwalan  Kembali ( Rescheduling );  (2)  Persyaratan  Kembali  ( Reconditioning );  (3)  Penataan
15 POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Kembali ( Restructuring ); Penundaan Pembayaran Pokok dan/atau Bunga.
Jenis  restrukturisasi  yang  pertama  adalah  dengan  penjadwalan  kembali atau  rescheduling  berupa  perubahan  jadwal  pembayaran  kewajiban  debitur dan/atau  perubahan  jangka  waktu.  Jenis  restrukturisasi  yang  kedua  adalah dengan persyaratan kembali atau reconditioning berupa perubahan sebagian atas seluruh  persyaratan  kredit. Reconditioning dapat  dilakukan  dengan  perubahan jadwal  pembayaran,  perubahan  jadwal  angsuran,  perubahan  jangka  waktu, penurunan  suku  bunga  kredit,  dan  atau  penghapusan  sebagian  kewajiban.  Jenis restrukturisasi  ketiga  adalah  penataan  kembali  atau restructuring berupa perubahan  persyaratan kredit. Restructuring dapat  dilakukan  dengan penambahan  fasilitas  kredit  dan  atau  konversi  seluruh  atau  sebagian  tunggakan angsuran  bunga  menjadi  pokok  kredit  baru,  yang  dapat  disertai  dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.
Penetapan  kualitas  kredit  yang  direstrukturisasi  akibat  dampak  covid-19 ditetapkan  lancar  sejak  restrukturisasi.  Status  lancar  walau  tetap  memiliki tunggakan, dari pihak bank tetap tidak dapat menyita asset dari debitur. Debitur yang  terdampak  pandemi  tersebut  dapat  memperdayakan  asset  tersebut,  untuk diputar menjadi usaha ataupun lainnya.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  diharapkan  memberikan  regulasi  yang  lebih jelas  dan  mempertimbangkan  kemampuan  perbankan  dalam  menetapkan pedoman  baru  dalam  menghadapi  wabah  Covid-19.  Debitur  juga  diharapkan tidak  memanfaatkan  keadaan  dengan  tidak  membayar  cicilan  wajibnya  ke perbankan. Debitur juga harus menyadari bahwa mereka dianggap mungkin dan akan  membayar  cicilan  kewajibannya  ketika  tidak  ada  kesulitan  dalam memenuhi  kewajibannya  kepada  bank.  Bahkan,  merebaknya  Covid-19 berdampak langsung dan tidak langsung pada semua sektor perekonomian.
Relaksasi  kredit  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  debitur  tetapi  membawa dampak yang baik bagi bank juga. Dampak relaksasi kredit tidak hanya menjaga nama baik debitur dan meringankan beban debitur. Bagi bank salah satu dampak relaksasi  adalah  dapat  menjaga  performa  bank  yang  tetap  baik,  yang  dimana dikarenakan  kondisi  yang  diluar  dari  kendali  manusia  kebijakan  tersebut diperuntukan untuk menahan kondisi bank tidak runtuh sehingga performa bank juga tetap dapat berjalan.

## C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Bahwa hingga awal Maret 2020, tercatat lebih dari 100.000 kasus wabah Coronavirus  Disease 2019  (Covid-19)  yang  terkonfirmasi  di  114  negara. Perkembangan  penyebaran  covid-19  berdampak  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur.
Penelitian ini difokuskan pada kredit bank yang dalam perkembangannya tidak  selalu  berjalan  mulus,  dalam  arti  kata,  debitur  dapat  mengalami permasalahan  guna  memenuhi  kewajibannya  sehingga  debitur  dihadapkan  pada tantangan  dalam  pemenuhan  kewajibannya.  Pada  kondisi  seperti  sekarang dengan jangka waktu dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) memiliki kondisi yang amat memberatkan terlebih kepada  debitur  dikarenakan  pandemi  Covid-19.  Kondisi  pandemic  Covid-19 menyebabkan  usaha-usaha  debitur  tidak  berjalan  sesuai  dengan  ekspetasi  yang berakibatkan susahnya menepati tanggung jawab untuk membayar cicilan kredit sehingga  berakhir  menuggak  di  Bank.  Kondisi  diluar  kendali  dan  kemampuan manusia  seperti  kondisi tersebut menyebabkan diperlukannya  suatu  “pemulihan kondisi” dalam aspek kredit.
“Pemulihan kondisi” yang dimaksud adalah dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi  kredit  berlangsung  hanya  antara  kreditur  selaku  pihak  bank dengan debitur selaku pihak yang menikmati jasa yang disediakan oleh Bank dan tidak sampai diselesaikan ke pengadilan.
Pandemi  Covid-19  memberikan  dampak  besar  pada  seluruh  sektor kehidupan masyarakat. Dampak paling besar tidak hanya dirasakan oleh bidang kesehatan  tetapi  bidang  lain  seperti  sektor  ekonomi  juga  merasakan  hal  yang sama.  Upaya  yang  diciptakan  oleh  pemerintah  untuk  menahan  laju  penyebaran Covid-19  ini  salah  satunya  adalah  dengan  menciptakan  kebijakan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  yang  dimana  selama  kebijakan  tersebut berlangsung  hampir  seluruh  aktivitas  masyarakat  berhenti  dan  akibatnya berdampak  besar  pada  kinerja  ekonomi.  Hal  ini  berdampak  pula  pada  kinerja
pemberian  kredit.  Fasilitas  kredit  yang  dinilai  dapat  memberikan  keuntungan kepada  bank,  tetapi  akibat  kondisi  yang  diluar  kendali  dan  ekspestasi mengakibatkan harus menjalankan perkembangan dengan penuh  ketidakpastian. Sesuatu  yang  diharapkan  dapat  berjalan  dengan  lancar,  dapat  terhambat  oleh kondisi tertentu.
Dalam  hal  ini,  pemerintah    diharapkan  memberikan  regulasi  yang  lebih jelas  dan  mempertimbangkan  kemampuan  perbankan  dalam  menetapkan pedoman baru dalam menghadapi wabah Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
HS, S. (2018). Teknik Pembuatan Akta Perjanjian. Jakarta: Raja Grafindo.
Kosasih,  J.  I.  (2019). Akses  Perkreditan  dan  Ragam  Fasilitas  Kredit  dalam  Perjanjian Kredit Bank. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahmoedin. (2004). Melacak Kredit Bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## Internet dan lain-lain
Indonesia, B. (2020). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
Kelas  Pintar.  (2022,  02  23). Kelas  Pintar .  Retrieved  from  Kelas  Pintar.id: https://www.kelaspintar.id/blog/tak-berkategori/prinsip-dalam-perbankan-apa-saja- 12818/#:~:text=Dalam%20pengelolaan%20bank%20terdapat%20prinsip,(know%20yo ur%20customer%20principle).
Nurhalimah,  S.  (2020).  Covid-19  dan  Hak  Masyarakat  atas  Kesehatan. SALAM;  Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7 No.6 , 543-554.
Sastradinata,  D.  N.,  &  Muljono,  B.  E.  (2020).  Analisis  Hukum  Relaksasi  Kredit  Saat Pandemi  Corona  Dengan  Kelonggaran  Kredit  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 4 Nomor 2 , 613.