## ABSTRACT
This  study  aimed  to  1)  analyze  the  competitiveness  of  cocoa  bean  as  an  exported  commodity which obligated  to  standardized  quality control and 2) analyze the strategies to increase policies and  strategies  to  enhance  the  standard  and  the  quality  of  cocoa  bean  in  order  to  have  a  better competitiveness.  This  study  used  RCA  (Revealed  Comparative  Advantage)  and  AHP  (Analytical Hierarchy  Process)  as  the  analytical  methods.  The  resulted  show  that  the  highest  average  value of the cocoa beans RCAB is Indonesian-German trade. In series, the value of cocoa beans RCAB tend to be stable for all major export destinations except to India. Based on the AHP results, the recommendation to the government as well as to the quality and standard institution as a strategy to enhance exported cocoa beans’ quality and standard is by increasing the quality and quantity of infrastructures standard and quality.
Keywords: competitiveness, cocoa beans, RCA, AHP, quality policy

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan 1) menganalisis daya saing biji kakao sebagai produk ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya secara wajib dan 2) menganalisis  strategi  kebijakan  peningkatan  standar dan  mutu  biji  kakao  dalam  rangka  peningkatan  daya  saing.  Penelitian  ini  menggunakan  RCA (Revealed Comparative Advantage) dan AHP (Analytical Hierarchy Process) sebagai metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata RCA untuk biji kakao tertinggi adalah perdagangan Indonesia-Jerman. Secara series, nilai RCAB biji kakao cenderung stabil untuk semua negara tujuan ekspor utama kecuali ke India. Hasil AHP, rekomendasi yang dapat diajukan kepada pemerintah dan lembaga mutu dan standar sebagai strategi peningkatan mutu dan standar produk ekspor biji kakao adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur standar dan mutu.
Kata kunci: daya saing, biji kakao, RCA, AHP, kebijakan mutu
STRATEGI KEBIJAKAN MUTU DAN STANDAR PRODUK EKSPOR DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING (STUDI KASUS PRODUK EKSPOR BIJI KAKAO)
Widyastutik *)1 dan Reni Kristina Arianti **)
*) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
**) Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110
1 Alamat Korespondensi : E-mai: widyastutik_ipb@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Perdagangan  bebas  memaksa  produsen  untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan produk yang memenuhi standar secara konsisten agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan, baik dalam menghadapi pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Standar melalui pengukuran  dan pengujian akan menghasilkan sertifikasi  disahkan  oleh  lembaga  akreditasi  yang memiliki  kompetensi  teknis  sehingga  menghasilkan produk  siap  masuk  ke  pasar  internasional  dan bersaing dengan produk negara lain. Bagi konsumen,
akan  tersedia  pilihan  produk  yang  lebih  luas  baik produk dalam negeri maupun impor. Di samping itu, kebutuhan    masyarakat  akan  semakin  meningkat karena peningkatan taraf hidup mereka berpindah dari yang  berorientasi  harga  ke  kualitas.  Jumlah  produk Indonesia  yang  memiliki  Standar  Nasional  Indonesia (SNI)  dan  dinotifikasi  oleh  Organisasi  Perdagangan Dunia  (WTO)  tahun  2008  tertinggal  jauh  dibanding dengan  negara-negara  lainnya.  Hal  ini  menyebabkan Indonesia  sulit  untuk  melakukan  penetrasi  ke  pasar internasional  (Pusat  Kerja  sama  Standardisasi  Badan Standardisasi  Nasional, 2012).
Indonesia  baru  memiliki  66  jenis  produk  yang  telah memiliki SNI dan sudah dinotifikasi ke WTO. Apabila dibandingkan dengan Thailand dan Singapura, produk Indonesia  yang  memiliki  SNI  ternotifikasi  di  WTO lebih  sedikit.  Oleh  karena  itu,  relevan  dilakukan penelitian  mengenai  "Strategi  Kebijakan  Mutu  dan Standar  Produk  Ekspor  dalam  rangka  Meningkatkan Daya Saing: Studi Kasus Produk Ekspor Biji Kakao".
Pemerintah    Indonesia    melalui  Departemen Perindustrian  dan  Perdagangan  (selanjutanya menjadi  Kementerian  Perindustrian  dan  Kementerian Perdagangan)  mengeluarkan  kebijaksanaan  berkaitan dengan  standardisasi,  sertifikasi,  akreditasi  dan pengawasan  mutu.  Dalam  SK  Menperindag  nomor 164/MPP/Kep/6/1996, produk ekspor yang ditetapkan dalam  pengawasan  mutu  secara  wajib  sebanyak  23 produk.  Dari  23  produk  ekspor,  komoditas  yang memiliki daya saing tinggi berdasarkan nilai Revealed Comparative  Advantage (RCA)  adalah  biji  kakao. Walaupun  RCA  biji  kakao  Indonesia  tinggi,  tetapi eksportir  sering  kehilangan  daya  saing.  Menurut Pusat  Penelitian  Kopi  dan  Kakao  Indonesia,  sekitar 70%  produksi  biji  kakao  belum  memenuhi  SNI. Ketidaklayakan biji kakao tersebut karena petani tidak melakukan  fermentasi  terlebih  dahulu  sehingga  rasa serbuk kakao yang dihasilkan kurang enak. Selain itu, biji kakao masih banyak tercampur kotoran, seperti sisa kulit, sampah, dan kerikil.  Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya saing biji kakao sebagai produk ekspor yang ditetapkan  pengawasan mutunya secara  wajib  dan  menganalisis    strategi    kebijakan peningkatan  standar dan mutu biji kakao dalam rangka peningkatan daya saing.
Penelitian  ini  menganalisis  mutu  dan  standar  biji kakao  Indonesia  (HS  180100)  dengan  menggunakan metode  AHP  ( Analytical  Hierarchy  Process ).  Selain itu,  dilakukan  analisis  daya  saing  produk  ekspor  biji kakao ke negara tujuan utama, seperti USA, Malaysia, Jerman,  China,  Thailand,  Belanda,  Brazil,  India,
dan  Singapura  dengan  metode  RCAB  ( Revealed Comparative  Advantage  Bilateral ).  Penelitian  ini didukung  oleh  teori  infrastruktur  mutu.  Infrastruktur mutu  didukung  semua  aspek  yang  berkaitan  dengan metrologi, standardisasi, pengujian, manajemen mutu, sertifikasi,  dan  akreditasi  yang  berpengaruh  terhadap penilaian kesesuaian ( conformity assessment ) termasuk institusi publik dam swasta dalam kerangka peraturan dimana mereka beroperasi (Kementrian Perdagangan, 2007). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.
Metrologi  industri  merupakan  kegiatan  untuk menghubungkan  hasil  pengukuran  melalui  standar pengukuran,  alat  ukur,  dan  membandingkan  hasil kalibrasi  tersebut  dengan  persyaratan  pengukuran (seperti akurasi, presisi, kesalahan terbesar, dll) yang ditetapkan sebagai persyaratan proses produksi untuk mencapai  karakteristik  produk  yang  diinginkan  oleh pelanggan.  Standar  adalah  dokumen  tertulis  yang berisikan  peraturan,  pedoman,  karakteristik  suatu barang dan jasa atau proses dan metode yang berlaku umum  digunakan  secara  berulang  (BSN,  2010). Standar ditujukan untuk mencapai tingkat keteraturan optimum dalam konteks tertentu. Prinsip yang dianut dalam  menyusun  standar  mengacu  kepada  standar internasional.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan pengakuan internasional.
Kegiatan  akreditasi  merupakan  rangkaian  kegiatan pengakuan formal berupa pemberian,   pemeliharaan, perpanjangan,  penundaan,  dan  pencabutan  akreditasi lembaga  sertifikasi  (mencakup  sistem  mutu, personel,  pelatihan,  sistem  manajemen  lingkungan, sistem  pengelolaan  hutan  lestari,  sistem  manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan inspeksi teknis), laboratorium  teknis/kalibrasi,  dan  akreditasi  dibidang standardrisasi lainnya oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)  yang  menyatakan  bahwa  lembaga  akreditasi atau laboratorium tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan sesuatu standarisasi tertentu.
Gambar 1. Aspek Pendukung Infrastruktur Mutu (Kementerian Perdagangan, 2007).
Pengujian
Standarisasi Manajemen mutu Sertifikasi dan akreditasi Metrologi Infrastruktur mutu
( ) ( ) ( ) ( ) ( )       + + − − − + = t i t i t icl t icl t i t i t icl t icl t i t i t icl M X M X M X M X M X RCA .. .. . . .. .. . . .. .. * * 1000 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       + + − − − + = t i t i t icl t icl t i t i t icl t icl t i t i t icl M X M X M X M X M X RCA .. .. . . .. .. . . .. .. * * 1000 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )      
+ + − − − + = t i t i t icl t icl t i t i t icl t icl t i t i t icl M X M X M X M X M X RCA .. .. . . .. .. . . .. .. * * 1000
= Neraca perdagangan negara i untuk klaster cl pada tahun t
= Besarnya klaster cl di ekspor negara i pada tahun t
=      Ketidakseimbangan teoritikal di negara i untuk klaster cl pada t tahun ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       + + − − − + = t i t i t icl t icl t i t i t icl t icl t i t i t icl M X M X M X M X M X RCA .. .. . . .. .. . . .. .. * * 1000 = Total ekspor dan impor negara i pada tahun t = Total ekspor dan impor produk dalam klaster cl di Negara i pada tahun t ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       + + − − − + = t i t i t icl t icl t i t i t icl t icl t i t i t icl M X M X M X M X M X RCA .. .. . . .. .. . . .. .. * * 1000 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       + + − − − + = t i t i t icl t icl t i t i t icl t icl t i t i t icl M X M X M X M X M X RCA .. .. . . .. .. . . .. .. * * 1000 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       + + − − − + = t i t i t icl t icl t i t i t icl t icl t i t i t icl M X M X M X M X M X RCA .. .. . . .. .. . . .. .. * * 1000 dan dan ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       + + − − − + = t i t i t icl t icl t i t i t icl t icl t i t i t icl M X M X M X M X M X RCA .. .. . . .. .. . . .. .. * * 1000 dimana: Gambar  2.  Infrastruktur  mutu  di  Indonesia. (Kementerian Perdagangan, 2007) Standarisasi Pengujian Sertifikat Akreditasi Metrologi - BSN - Balai Metrologi - KIM LIPI - Laboratorium dan Kalibrasi
- LSSM (ISO 9001, HACCP,
Lingkungan, Keamanan pangan, dll)
- LSPro/LPK
- LSP(Sertifikasi Personal)
- Lembaga Inspeksi - Lembaga Pelatihan - KAN (manajemen mutu, sertifikat produk, laboratorium)
- BPMB BI - B4TB Bandung - LUK-BPPT, dll
Sertifikasi  adalah  proses  pengakuan  resmi  terhadap keabsahan  produk,  proses,  kepemilikan,  atau keterangan diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikat sebagai alat untuk menembus pasar internasional  merupakan  dokumen  yang  menyatakan suatu  produk/jasa  sesuai    dengan  persyaratan  standar atau  spesifikasi  teknis  tertentu.  Beberapa  lembaga sebagai  pendukung  infrastrukur  mutu  yang  ada  di Indonesia pada Gambar 2. Dengan demikian,  lembaga di  Indonesia  yang  berwenang  menetapkan  standar (SNI)  adalah  BSN.  Metrologi,  standarisasi,  dan kesesuaian mutu memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam  mendukung  sistem  perdagangan  internasional yang  efisien.  Sistem  perdagangan  yang  efisien  akan mengurangi  hambatan  perdagangan  (khususnya nontarif barrier yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen).

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  berupa data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh dari  wawancara  dengan  para  eksportir,  LPM,  LSPro yang  dipilih  berdasarkan purposive  sampling, yaitu judgement dan quota sampling dengan menggunakan kuesioner  dimaksud  untuk  memperoleh  informasi mengenai  permasalahan  mengenai  standar  dan mutu  biji  kakao.  Selain  itu,  pengumpulan  informasi diperoleh  melalui  FGD  ( Focus  Group  Discussion ) dengan    mengundang  para  pihak  yang  berkompeten dengan  topik  kajian.  Data  sekunder  diperoleh  dari Badan  Standarisasi  Nasional  (BSN),  Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Pertanian,  Kementerian Perindustrian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Analisis  data  menggunakan  RCA  dan AHP. Analisis RCA  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Bela  Balassa pada  tahun  1965  dalam  penelitian  tentang  pengaruh liberalisasi    perdagangan  luar  negeri  terhadap keunggulan komparatif hasil industri Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara yang tergabung dalam pasar bersama  Eropa  (MEE)  serta  pada  tahun  1977  untuk negara yang sama ditambah Kanada dan Swedia. Pada penelitian ini, RCA yang digunakan merupakan RCA Bilateral. Analisis ini dikembangkan oleh International Trade  Centre yang  menganalisis  arus  perdagangan, indikator  keunggulan  komparatif  bertujuan  untuk mengukur  spesialisasi  yang  merupakan  indikasi tentang  bagaimana  suatu  negara  mengalokasikan sumber daya untuk berbagai industri, di bawah asumsi total perdagangan yang seimbang. Rumus RCA adalah
Pengolahan data urutan prioritas strategi menggunakan Analisis AHP yang dilakukan dengan software Expert Choice 2008. Saaty (1980) menyatakan skala kuantitatif dari  1  sampai  9  untuk  menilai  perbandingan  tingkat kepentingan  suatu  elemen  terhadap  elemen  lainnya (Tabel 1).
Metode AHP digunakan sebagai pengambil keputusan mengenai kebijakan mutu dan standar produk ekspor tertentu dalam meningkatkan  daya saing. Pengambilan keputusan  mengenai  kebijakan  mutu  dan  standar produk ekspor kakao dalam meningkatkan daya saing memiliki masalah yang kompleks, ditunjukkan dalam struktur hierarki yang menggambarkan hubungan antara tujuan ( goal ), objectives (kriteria), sub- objectives , dan beberapa alternatif (Gambar 3). Pengambilan keputusan kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing  dilakukan  dengan  FGD.  Peserta  FGD  terdiri atas  tenaga  ahli  dibidangnya,  yaitu  para  eksportir, pengusaha, asosiasi, lembaga uji standar dan mutu, dan pemerintah.
sebagai berikut:
Indonesia  sebagai  negara  eksportir  terbesar  ketiga  di dunia, tetapi ada hambatan untuk menjual komoditas unggulannya  ke  pasar  Internasional.  Meskipun produksi  biji  kakao  Indonesia  secara  signifikan  terus meningkat, tetapi mutu yang dihasilkan sangat rendah dan  beragam,  antara  lain  kurang  terfermentasi,  tidak cukup  kering  atau  tingginya  kadar  air  (7%),  ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, keasaman tinggi, cita  rasa  sangat  beragam,  dan  kadar  kotoran  yang tinggi (8–10%) (Direktorat Jendral Perkebunan, 2007). Kondisi daya saing komoditas kakao Indonesia di pasar beberapa  negara  mitra  dagang  selama  periode  1990– 2010 dapat dilihat pada Gambar 5.
Komoditas  kakao  Indonesia  di  pasaran  Jerman  dan Brazil  selama  periode  1997–2010  sangat  berdaya saing,  sedangkan  periode  sebelumnya  tidak  terjadi perdagangan  antara  Indonesia  dan  kedua  negara tersebut.  Jika  dilihat  secara  agregat  maka  kakao Indonesia  memiliki  daya  saing  dengan  rata-rata  nilai RCAB  lebih  dari  nol  (Gambar  6).  RCAB  Indonesia dengan Jerman memiliki rata-rata nilai tertinggi selama periode 1997–2010, yaitu sebesar 87,6 (RCAB>0). Hal ini menunjukkan bahwa kakao merupakan komoditas yang memiliki daya saing yang tinggi di pasar dunia atau dapat  dikatakan  bahwa  komoditas  kakao  merupakan komoditas  yang  memiliki  kemampuan  paling  baik diantara  negara-negara  lainnya  dalam  hal  penetrasi ke pasar dunia selama periode 1997–2010. Tingginya nilai rata-rata RCAB Indonesia untuk komoditas kakao karena  memiliki  rata-rata  jumlah  ekspor  yang  paling tinggi. Dalam pasar Eropa, industri coklat Eropa telah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh importer ,  seperti  standar  mutu  biji,  persyaratan
Indonesia  merupakan  negara  penghasil  biji  kakao terbesar ke-3 dunia  setelah Pantai Gading dan Ghana pada  tahun  2009.  Peringkat  tersebut  membaik  pada tahun 2010 sehingga Indonesia menjadi produsen kakao terbesar  ke-2  dunia  dengan  produksi  844.630  ton,  di bawah Pantai Gading dengan produksi 1,38 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa biji kakao Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Akan tetapi, seringkali ekspor biji  kakao    mengalami  penolakan  dari  negara  tujuan ekspor  karena  mutu  dan  standar  belum  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan.  Terkait  dengan  hal tersebut, melalui FGD diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penentu dalam strategi peningkatan mutu dan standar ekspor biji kakao, seperti regulasi, infrastruktur pengujian, prosedur dan mekanisme, biaya, dan kerja sama  harmonisasi  yang  secara  keseluruhan  berkaitan dengan peningkatan mutu dan standar biji kakao. Hasil identifikasi dan analisis dari diskusi pihak-pihak yang ahli dalam mutu dan standar biji kakao akan digunakan untuk  merumuskan  rekomendasi  kebijakan  yang berupa strategi peningkatan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini pada Gambar 4.

## HASIL
Daya  Saing  Produk  Biji  Kakao  ( Revealed Comparative Advantage Bilateral/ RCAB)
Indonesia  merupakan  negara  ke-3  terbesar  pemasok kakao  dunia,  yaitu  sebesar  13,6%.  Sementara  itu, pemasok  kakao  dunia  lainnya  adalah  Pantai  Gading sebesar 38,3%, Ghana 20,2%, Kamerun 5,1%, Brasil 4,4%,  dan  Ekuador  3,1%  (ICCO,  2007).  Walaupun

## Tabel 1. Skala penilaian perbandingan pasangan
Intensitas kepentingan Keterangan Penjelasan 1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan 3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya 5 Elemen yan satu lebih penting daripada elemen lainnya. Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya. 7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek. 9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnnya. Bukti yang mendukung elemen yang satu tehadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. 2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara dua pilihan. Kebalikan Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i.
Sumber : Suryadi dan Ramdhani, 2000
Keterangan: Tingkat 1    : Goal yang  menjadi  inti  atau  fokus  dari  permasalahan  yang    ingin  dipecahkan  dengan  metode  AHP (FOKUS)
Tingkat 2   : Hal-hal  yang  menjadi  faktor  penentu  peningkatan  mutu  dan  standar  produk  ekspor  tertentu  dalam meningkatkan  daya saing (FAKTOR) RPA    : Regulasi perdagangan antar negara
PPT : Infrastruktur pengujian mutu
MSL
: Biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor  internasional MMS  : Mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor
MSN  : Harmonisasi mutu dan standar produk ekspor nasional dengan internasional
Tingkat 3 : Aktor-aktor yang berperan dalam peningkatan mutu dan standar produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing (AKTOR) GOV  : Pemerintah LEM  : Lembaga mutu dan standar EKS   : Eksportir
NTE : Negara tujuan ekspor Tingkat 4   : Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam peningkatan standar dan mutu ekspor (TUJUAN) ER : Eliminasi regulasi yang menghambat
MKK  : Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian mutu dan standar
EB : Eliminasi biaya yang tidak relevan
MPM  : Mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar MKE  : Meningkatkan kerja sama peningkatan mutu dan standar dengan negara tujuan ekspor Tingkat 5   : Hal-hal yang dirumuskan sebagai pilihan yang akan direkomendasikan sebagai hasil untuk mencapai tujuan penelitian (ALTERNATIF) A : Fasilitasi regulasi B : Fasilitasi terkait infrastruktur pengujian standar dan mutu C : Fasilitasi hambatan biaya dalam rangka peningkatan mutu dan standar D : Memfasilitasi kemudahan prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar
E
: Memfasilitasi kerja sama harmonisasi standar dan mutu internasional
Gambar 3. Struktur hierarki analisis kebijakan standar dan mutu produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing
Fokus/ Goal
Faktor Aktor Tujuan Alternatif A MKK ER E D C B MKE MPM EB LEM MSL EKS MSN MMS NTE PPT GOV RPA Kajian kebijakan standar dan mutu produk ekspor tertentu dalam meningkatkan daya saing
kesehatan, lingkungan, biji kakao harus difermentasikan terlebih dahulu sebelum diekspor.
Walaupun    sebagai  produsen  kakao  terbesar  ke-3  di dunia,  tetapi  perdagangan  ekspor  Indonesia  ke  pasar UE  (Uni  Eropa)  hanya  menduduki  posisi  ke-6,  yaitu dengan  pangsa  sebesar  2,46%  atau  jauh  di  bawah
kemampuan produksinya, sekitar 1/6 dari total produksi dunia.  Negara  pesaing  utama  Indonesia  di  pasar  UE adalah Pantai Gading, Ghana, Nigeria, Kamerun yang mendapat  preferensi  bea  masuk  karena  tergabung dalam  Africa,  Carribean,  Pacific  (ACP) Countries . Sementara itu, pesaing lainnya seperti Swiss memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan UE. Kakao dan
produk  kakao  dari  negara-negara  tersebut  menjadi sangat  berdaya  saing  karena  memiliki  fasilitas  bebas bea  masuk  jika  dibandingkan  dengan  produk  kakao Indonesia.
Analisis  Strategi  Peningkatan  Standar  dan  Mutu Produk Ekspor Biji Kakao: Pendekatan AHP
Hasil  analisis  metode AHP,  peserta  FGD  melakukan penilaian  dengan  teknik  komparasi  berpasangan ( pairwise  comparison ) terhadap  elemen-elemen  pada suatu  tingkat  hierarki  dengan  memberikan  bobot numerik. FGD pertama, diselenggarakan di Makassar dan kedua di Jakarta. Stakeholder yang diundang untuk FGD Makassar terdiri atas Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,  Balitbang  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Balai Besar  POM  Makassar,  UPTD  BPPMB  Disperindag, Eksportir  antara  lain  PT  Bumi  Niaga  Pratama,  PT Olam,  Laboratorium  Uji  Mutu,  seperti  PT  Sucofindo
dan ASKINDO. Untuk FGD Jakarta, stakeholder yang diundang, seperti Pusat Standarisasi, Badan Pengkajian Kebijakan,  Iklim  dan  Mutu,  Industri  Kementerian Perindustrian, Pusat Kerja sama Standardisasi, Badan Standardisasi  Nasional,  Direktorat  Bina  Pengolahan dan  pemasaran  Hasil  Hutan,  Direktur  Jenderal  Bina Produksi Kehutanan, dan Kementerian Kehutanan.
Hierarki  Pertama  adalah    peubah    faktor,  yaitu identifikasi  faktor-faktor  penentu  model  pengambilan keputusan  untuk  analisis  kebijakan  standar  dan  mutu produk  ekspor  kakao  dalam  peningkatan  daya  saing. Peubah faktor tersebut, meliputi 1) regulasi perdagangan antar negara (RPA), 2) mutu dan standar produk ekspor nasional dan internasional (MSN), 3) biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor internasional (MSL), 4) mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor (MMS), dan 5) infrastruktur pengujian mutu (PPT).
Gambar 5. RCAB Indonesia dengan negara mitra dagang produk ekspor biji kakao

## Gambar 4. Kerangka pemikiran penelitian
Biji kakao Indonesia memiliki daya saing tinggi tetapi sering kehilangan daya saing karena mutu dan
standar rendah Regulasi Peningkatan mutu dan standar biji kakao Rekomendasi kebijakan Biaya Infrastruktur Prosedur dan kekanisme Kerja sama harmonisasi

## 1. Level faktor
Hasil perbandingan faktor memperlihatkan peningkatan mutu dan standar produk ekspor nasional dan  internasional  serta  regulasi  perdagangan  antar negara adalah elemen penting dalam penentuan strategi kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing. Faktor ini memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,238 dan 0,217 (Tabel 2).
Hasil ini sesuai dengan observasi di lapangan. Banyak eksportir  belum  mengutamakan  standar  dan  mutu yang  disyaratkan  oleh  negara  tujuan  ekspor.  Mereka menyatakan  bahwa  setiap  produk  yang  diekspor memiliki pasar sendiri. Pada kondisi saat ini, eksportir menyesuaikan  dengan  standar  yang  disyaratkan oleh  negara  tujuan  ekspor,  mengingat  setiap  negara menetapkan  persyaratan  yang  berbeda.  Menurut eksportir,  kakao  Indonesia  memiliki  kelebihan  yaitu tidak  mudah  meleleh  dan  cocok  digunakan  untuk blending sehingga  pasar  kakao  Indonesia  memiliki peluang cukup terbuka untuk beberapa negara tujuan ekspor.  Namun,  harus  dikaji  lebih  mendalam  adalah sebab mereka tidak mengalami penolakan oleh negara tujuan  ekspor.  Hal  tersebut  terjadi  karena  beberapa standar  dan  mutu  seperti  fermentasi  belum  terpenuhi sehingga  harga  yang  diterima  lebih  rendah  dari seharusnya. Hal tersebut akan mengurangi nilai ekspor biji kakao Indonesia. Dalam jangka panjang, kesadaran petani  maupun  eksportir  (hulu  dan  hilir)  mengenai persyaratan standar dan mutu harus menjadi perhatian karena pesaing lebih memiliki standar dan mutu yang disyaratkan negara tujuan ekspor.
Regulasi perdagangan yang terkait standar ( health and safety )  mensyaratkan  produk  ekspor  kakao  memiliki standar  yang  ditetapkan,  seperti  kandungan  residu pestisida.  Hasil  FGD  Makassar,  kakao  Indonesia mengandung residu pestisida, sedangkan FGD Jakarta, stakeholder menyatakan bahwa ekspor kakao Indonesia diklaim  terkontaminasi Cadmium (Cd).  Akan  tetapi, pada  tahun  2009    PPMB  menggunakan  sembilan sampel daerah sentra produksi kakao untuk melakukan pengujian  terhadap  produk  kakao  yang  diindikasikan terkontaminasi  Cd.  Hasil  uji  menunjukkan  bahwa produk  kakao  Indonesia  tidak  terkontaminasi  Cd (PPMB, 2010).  Beberapa kemungkinan yang muncul adalah  isu  tersebut  hanya  untuk  menghambat  ekspor kakao Indonesia, perbedaan metode uji, dan perbedaan alat uji.
Tabel 2. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan
antar elemen pada  level faktor No. Indikator Bobot Peringkat 1 Regulasi perdagangan antar negara (RPA) 0,217 2 2 Mutu dan standar produk ekspor nasional dan internasional (MSN) 0,238 1 3 Biaya peningkatan mutu dan standar produk ekspor internasional (MSL) 0,177 4 4 Mekanisme/prosedur peningkatan mutu dan standar produk ekspor (MMS) 0,197 3 5 Infrastruktur pengujian mutu (PPT) 0,171 5
Gambar 6. Rata-rata nilai RCAB Indonesia dengan negara mitra dagang untuk produk ekspor biji kakao, periode 1990–2010 USA Cina Singapura Malaysia Thailand Brazil Jerman Belanda India
Negara Mitra Dagang Indonesia Rata-rata Nilai RCAB
Tabel 3. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan horizontal antar elemen pada  level aktor
Aktor Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Bobot faktor Bobot aktor Peringkat 1. Pemerintah (GOV) 0,235 0,213 0,234 0,277 0,278 0,217 0,245214 2 2. Lembaga mutu dan standar (LEM) 0,218 0,223 0,228 0,258 0,303 0,238 0,243375 3 3. Eksportir (EKS) 0,252 0,244 0,292 0,21 0,182 0,177 0,236932 4 4. Negara tujuan ekspor (NTE) 0,295 0,319 0,246 0,254 0,237 0,197 0,274044 1
Hasil  informasi  dinas  terkait,  produk  kakao  dapat terkontaminasi  Cd  karena  beberapa  hal,  seperti pupuk, residu pestisida, tanah yang mengandung Cd, dan  penjemuran  di  atas  aspal.  Bobot  yang  rendah pada  jumlah  infrastruktur  menunjukkan stakeholder memiliki anggapan bahwa faktor jumlah infrastruktur mutu kurang berperan penting dalam kebijakan standar dan mutu produk ekspor kakao terhadap peningkatan daya  saing.  Hasil  observasi  lapang  menunjukkan beberapa  infrastruktur  mutu  belum  mampu  melayani secara  keseluruhan  uji  mutu  yang  akan  dilakukan eksportir. Hal ini terjadi di UPTD Balai Pengawasan dan  Pengendalian  Mutu  Barang  (BPPMB)  yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan  dimana  memiliki  kendala  dalam  operasional pengujian  mutu  tersebut  yaitu  adanya  hambatan terkait  sarana/prasarana  dan  infrastruktur  (terkait pengadaan  alat  uji).  Insentif  pengadaan  laboratorium dan fasilitas mutu lainnya dan kualitas  pelayanan yang memadai akan mendorong peran yang lebih berarti dari infrastruktur  mutu  terhadap  peningkatan  standar  dan mutu biji kakao yang akan diekspor.

## 2. Level  aktor
Hasil  pengolahan  horizontal,  hierarki  kedua  adalah level  aktor.  Peubah  aktor    merupakan  identifikasi pelaku yang memiliki peran dalam kebijakan standar dan  mutu  produk  ekspor  kakao  dalam  peningkatan daya  saing  (Tabel  3).  Peubah  aktor  tersebut,  seperti (1) pemerintah (GOV), (2) lembaga mutu dan standar (LEM),  (3)  eksportir  (EKS),  dan  (4)  negara  tujuan ekspor (NTE). Hasil perbandingan aktor menunjukkan negara tujuan ekspor memiliki peranan penting dengan bobot  sebesar  0,274.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dalam  melakukan  kerja  sama  harmonisasi  standar dan  mutu  untuk  memenuhi  persyaratan  standar  dan mutu  negara  tujuan  ekspor  melalui  negosiasi.  Aktor
pemerintah  merupakan  aktor  kedua  yang  terpenting dengan bobot 0,245. Hal ini menunjukkan pentingnya peran  pemerintah  sebagai  fasilitator  terkait  kebijakan standar dan mutu biji kakao untuk meningkatkan daya saing, sebagai contoh kebijakan yang diterapkan oleh Dinas  Perkebunan  Sulawesi  Selatan  dalam  proses on  farm ,  seperti replanting, intensifikasi,  dan  sistem tumpang sari sangat membantu para petani kakao untuk meningkatkan  standar,  mutu,  dan  jumlah  produksi kakao.
Peningkatan produksi dengan memperhatikan dampak terhadap  lingkungan  sekitar  dilakukan  program sistem  kakao  lestari  (proses  budi  daya  yang  ramah/ peduli  terhadap  kelestarian  lingkungan)  dan  pola pendampingan,  yang  berkesinambungan.  Beberapa program lain yang diterapkan pemerintah, antara lain program BERNAS (Kementerian Pertanian), program pembinaan petani dan program peningkatan produksi, dan kualitas biji kakao. Kebijakan untuk meningkatkan standar  dan  mutu  dari  kementerian  Perdagangan, mengeluarkan  SK  Menperindag  No.  164/MPP/ Kep/6/1996  tentang  produk  ekspor  yang  ditetapkan pengawasan mutunya yang bertujuan mencegah ekspor produk-produk Indonesia yang dibawah mutu standar dan mempertahankan mutu produk ekspor. Kebijakan lain untuk memperkuat kerja sama perdagangan yang dilakukan  Indonesia  dengan  pemerintah  Arab  Saudi adalah  dengan  melakukan  kesepakatan  kerja  sama antara  BSN  dan Saudi  Standards,  Metrology      and Quality      Organization (SASO)  dari  Arab  Saudi. Produk yang diekspor Indonesia tidak perlu menjalani pengecekan  laboratorium  di  negara  tersebut,  namun cukup  dilakukan  di  Indonesia  (BSN,  2012).  Hasil olahan  AHP  secara  vertikal  memberikan  hasil  yang sama (konsisten) dengan pengolahan secara horizontal. Secara  vertikal  hasil  pengolahannya  dapat  disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan
vertikal antar elemen pada  level aktor Indikator Bobot Peringkat Pemerintah (GOV) 0,245214 2 Lembaga mutu dan standar (LEM) 0,243375 3 Eksportir (EKS) 0,236932 4 Negara tujuan ekspor (NTE) 0,274044 1
Tabel 5. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan horizontal antar elemen pada  level tujuan
Tujuan Aktor 1 Aktor 2 Aktor 3 Aktor 4 Bobot aktor Bobot tujuan Peringkat Eliminasi regulasi yang menghambat (ER) 0,173 0,166 0,2 0,192 0,2452 0,183 5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian (MKK) 0,211 0,24 0,177 0,209 0,2434 0,209 1 Eliminasi biaya yang tidak relevan(EB) 0,215 0,206 0,201 0,172 0,2369 0,198 4 Mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan mutu dan standar (MPM) 0,207 0,193 0,221 0,187 0,2740 0,201 3 Meningkatkan kerja sama peningkatan standar dan mutu dengan negara tujuan ekspor (MKE) 0,193 0,195 0,201 0,24 - 0,208 2

## 3. Level tujuan
Analisis pada level tujuan dilakukan untuk mengetahui prioritas  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam kajian  kebijakan  standar    dan  mutu    dengan  tujuan meningkatkan daya saing. Hasil pengolahan horizontal, hierarki  ketiga,  peubah  tujuan  dikategorikan  menjadi lima,  yaitu  1)  eliminasi  regulasi  yang  menghambat, 2)  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  lembaga infrastruktur  pengujian  standar,  3)  eliminasi  biaya yang  tidak  relevan,  4)  mempermudah  prosedur  dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor, dan 5) meningkatkan kerja sama peningkatan standar dan mutu dengan negara tujuan.
Hasil  pengolahan  secara  vertikal  maupun  horizontal pada level tujuan. Level ini bertujuan  meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian standar dan mutu memiliki bobot tertinggi dengan skor 0,209 (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan standar dan mutu untuk meningkatkan daya saing produk ekspor kakao, kuantitas maupun kualitas lembaga  infrastruktur  pengujian  standar,  serta  mutu merupakan  ujung  tombak  peningkatan  standar  dan mutu itu sendiri.
Jumlah  lembaga  infrastruktur  pengujian  standar  dan mutu  yang  masih  relatif  terbatas  menyebabkan  biaya yang  tinggi,  sedangkan  kompetisi  atau  persaingan
rendah.  Selain  itu,  kualitas  infrastruktur  mutu  harus ditingkatkan. Kualitas infrastruktur mutu menyangkut sarana prasarana atau alat uji, metode uji, dan keahlian dari SDM lembaga pengujian mutu. Mutu dan standar nasional harus terhubung dengan mutu dan standar yang ditetapkan di tingkat internasional. Hasil AHP vertikal untuk tujuan memberikan hasil yang sama (konsisten) dengan pengolahan secara horizontal. Secara vertikal hasil pengolahannya dapat disajikan pada Tabel 6.

## 4. Alternatif strategi
Hasil AHP    untuk  level  alternatif    strategi,  fasilitasi terkait  dengan  infrastruktur  pengujian  standar  dan mutu untuk meningkatkan daya saing memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,406 (Tabel 7). Hal ini menunjukkan bahwa  pentingnya    meningkatkan  infrastruktur  mutu dari  segi  jumlah  dan  kualitas.  Fasilitasi  regulasi menduduki rangking kedua  dalam  analisis  kebijakan peningkatan  standar  dan  mutu  untuk  meningkatkan daya saing ekspor kakao dengan bobot 0,237. Negosiasi berkaitan dengan regulasi mengenai standar dan mutu yang diterapkan negara tujuan ekspor diperlukan agar eksportir  dapat  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku. Peran  pemerintah  sebagai  negosiator  dengan  pihak negara  tujuan  ekspor  sangat  diperlukan  sehingga transmisi mengenai regulasi yang diterapkan mengenai standar dan mutu dapat dipenuhi eksportir Indonesia. Kedua alternatif strategi tersebut akan efektif apabila peningkatan    standar  dan  mutu  tidak  hanya  dipenuhi pada level hilir, tetapi juga pada level hulu. Sosialisasi pada  petani  terhadap  pentingnya  peningkatan  standar dan  mutu  untuk  penetrasi  pasar  perlu  dilakukan. Penetrasi  pasar  pada  negara  tujuan  ekspor  akan berdampak  positif  pada  kesejahteraan  petani  dengan syarat  harga  internasional  ditransmisikan  ke  tingkat petani.
Tabel 6. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan vertikal antar elemen pada  level tujuan
No. Indikator Bobot Peringkat 1 Eliminasi regulasi yang menghambat (ER) 0,183 5 2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga infrastruktur pengujian standar dan mutu (MKK) 0,209 1 3 Eliminasi biaya yang tidak relevan (EB) 0,198 4 4 Mempermudah prosedur dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor (MPM) 0,201 3 5 Meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan standar dan mutu dengan negara tujuan ekspor (MKE) 0,208 2
Tabel 7. Susunan bobot dan prioritas hasil pengolahan horizontal antar elemen pada  level alternatif strategi
Tujuan Aktor 1 Aktor 2 Aktor 3 Aktor 4 Aktor 5 Bobot aktor Bobot tujuan Peringkat Fasilitasi regulasi (A) 0,232 0,241 0,249 0,227 0,237 0,182825 0,237 2 Fasilitasi terkait infrastruktur pengujian standar dan mutu (B) 0,412 0,404 0,392 0,406 0,415 0,209362 0,406 1 Fasilitasi hambatan biaya dalam rangka peningkatan standar dan mutu (C) 0,119 0,129 0,123 0,13 0,121 0,197615 0,124 4 Memfasilitasi kemudahan prosedur dan mekanisme peningkatan standar dan mutu ekspor (D) 0,078 0,077 0,078 0,079 0,078 0,201339 0,078 5 Memfasilitasi kerja sama harmonisasi standar dan mutu internasional (E) 0,159 0,15 0,158 0,158 0,149 0,208178 0,155 3

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sesuai  hasil  nilai  rata-rata  RCAB,  komoditas  kakao Indonesia di pasar Jerman dan Brazil sangat berdaya saing,  disusul  Cina,  USA,  dan  Malaysia.  Secara series , nilai RCAB biji kakao cenderung stabil untuk semua  negara  tujuan  ekspor  utama,  kecuali  ke  India. Hal  ini  menunjukkan  terbukanya  peluang  ekspor  biji kakao  Indonesia  ke  Jerman.  Peluang  ini  semakin terbuka apabila mutu dan standar biji kakao Indonesia memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Analisis strategi kebijakan peningkatan mutu dan standar ekspor biji kakao adalah 1) fasilitasi  infrastruktur  pengujian mutu dan standar, 2) fasilitasi regulasi, 3) fasilitasi  kerja sama  harmonisasi mutu  dan standar internasional, 4) fasilitasi  hambatan  biaya  dalam  rangka  peningkatan mutu  dan  standar,  5)  fasilitasi  kemudahan  prosedur dan  mekanisme  peningkatan  mutu  dan  standar.  Hasil AHP menunjukkan rekomendasi  strategi  peningkatan standar  dan  mutu  produk  ekspor  biji  kakao  serta meningkatkan fasilitasi infrastruktur standar dan mutu.

## Saran
Beberapa  saran  yang  dapat  direkomendasikan  dari penelitian ini adalah 1) biji kakao yang berdaya saing tinggi  salah  satunya  ditentukan  oleh  kualitas  benih dan  proses  budi  daya.  Saat  ini,  hampir  sebagian
besar  benih  biji  kakao  belum  terstandarisasi  dengan baik.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  benih  kakao  yang bermutu  dan  telah  disertifikasi.  2)  Diperlukan  riset untuk  memperpendek  waktu  fermentasi.  Riset  ini dapat dilakukan oleh pusat riset kakao yang dibentuk oleh  pemerintah.  3)  Penolakan  isu  terkontaminasi bahan kimia diatasi dengan memberikan argumentasi disertai  bukti  ilmiah  berupa  uji  mutu  yang  diterima secara internasional. Selain itu, perlu dilakukan inisiasi harmonisasi standar dan mutu, misalnya BSN dengan SASO dari Arab Saudi,  produk ekspor tidak perlu lagi menjalani pengecekan laboratorium di negara tersebut dan  cukup  dilakukan  di  Indonesia.  4)  Peningkatan kapasitas  (IT  &  staf)  dan  peningkatan  jumlah,  ruang lingkup  dan  kompetensi  infrastruktur  mutu  baik di  laboratorium,  lembaga  inspeksi  dan  sertifikasi. 5)  Dalam  jangka  panjang  agar  daya  saing  dari  sisi standar  dan  mutu  meningkat  perlu  dibentuk Quality Infrastructur (QI)  Nasional  berdasarkan  lima  pilar, yaitu standarisasi, metrologi, pengujian, akreditasi, dan sertifikasi yang selanjutnya dibentuk Pusat Metrologi Nasional  dan  diharapkan  berfungsi  seperti  National Metrology  of  German,  yaitu Physikalisch  Technische Bundensanstalth (PTB). Kedudukan QI nasional bisa dibawah  naungan  Kementerian  Perdagangan  atau Kementerian  Riset  dan  Teknologi,  agar  QI  berjalan sebagai  suatu  sistem  maka  diperlukan  koordinasi antar  instansi  baik  pemerintah  maupun  swasta.  6) Membangun laboratorium acuan untuk sektor (produk) terpilih.

## DAFTAR PUSTAKA
[BSN]Badan Standardisasi Nasional. 2012. Informasi Standar  Nasional  Indonesia  Produk  Unggulan untuk Mendukung MP3EI . Jakarta: BSN.
[BPPMB] Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan. 2010. Profil  UPTD  Balai  Pengawasan  dan Pengendalian Mutu Barang (BPPMB) Provinsi Sulawesi Selatan. Makasar: BPPMB.
Direktorat  Jendral  Perkebunan.  2007. Statistik Perkebunan  Indonesia  2004-2006. Jakarta: Kementerian Pertanian.
[ICCO]  International  Cocoa  Organization.  2008. Quarterly  Bulletin  of  Cocoa  Statistics,  Vol XXXIV No. 3. Cocoa year 2007/2008. London: International Cocoa Organization. Kementerian  Perdagangan.  2007. Mengintegrasikan Produk  Ekspor  Indonesia  ke  Perdagangan Global. Jakarta: Direktorat Standardisasi. Suryadi  K,  Ramdhani  A.  2000. Sistem  Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan  Implementasi  Konsep  Pengambilan Keputusan. Bandung: Remaja Rosdakarya.