## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
E-Government Implementation in Regional Development Agency in Nganjuk Regency
Rubiyanto 1
1 Magister Ilmu Administrasi Universitas Kadiri

## Abstrak
Implementasi  Kebijakan  E-Government  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk.  E-Government  merupakan  bentuk  implementasi  pelayanan  publik  yang  berbasis  teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membuat proses kerja dalam pemerintahan menjadi lebih sederhana,  lebih  akurat,  responsive  dan  transparan.  Dengan  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor  3 Tahun  2003,  menghimbau  kepada  seluruh  instansi  pemerintah  untuk  menerapkan  e-Government. BAPPEDA  telah  menerapkan  e-Government  melalui  Sistem  Informasi  Perencanaan  Pembangunan  Daerah atau e-Planning. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Implementasi Kebijakan e- Government  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk.  Teknik  analisis  data menggunakan  Teknik  Analisis  Data  Kualitatif  menurut  Miles  dan  Huberman.    Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  e-Government  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Nganjuk  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dapat memperlambat proses implementasi e-Government itu sendiri.
Kata Kunci: Implementasi; e-Government; e-Planning

## Abstract
E-Government  program  is  a  form  of  the  implementation  of  public  services  based  information  technology  and communication  that  covertly  designed  to  make  the  process  of  working  in  the  government  of  into simpler  ones,  more accurate, responsive and transparent. With the establishment of presidential instruction no 3 2003, instructed that all government  agencies  apply  for  the  e-Government  program.  BAPPEDA  has  implemented  through  a  system  of  e- Government program information regional development planning or e-Planning. This study determines to  reveal an understanding of the e-Government of policy on Regional Development Planning Board District Nganjuk. Technique data analysis using a technique qualitative according to data analysis Miles and Huberman. The research results show that of policy e-Government on Regional Development Planning Board District Nganjuk has been implemented by an instruction of the president number three years 2003; however, in practice, there are several problems can slow process implementation e-Government itself.
Keywords :  implementation;  e-government; e-planning

## A. PENDAHULUAN
E-Government merupakan bentuk implementasi  pelayanan  publik  yang  berbasis teknologi  informasi  dan  komunikasi,  sebagai media informasi dan komunikasi interaktif antara pemerintah  dengan  pihak-pihak  lain  baik kelompok  masyarakat,  kalangan  bisnis  maupun antar  sesama  lembaga  pemerintahan.  Tujuan  e- Government adalah untuk membuat proses  kerja dalam  pemerintahan  menjadi  lebih  sederhana, lebih  akurat,  responsive  dan  membentuk pemerintahan  yang  transparan.  Implementasi  e- Government  dalam  penerapannya  dimulai  dari
bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi  dan  data-data  berbasis  komputer tentang
pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  sebagai  bentuk wujud keterbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Tahun  2003  menjadi  tonggak baru dalam implementasi  e-Government  di  Indonesia,  yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3    Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Semenjak  Inpres  tersebut  di  sahkan,  perubahan demi  perubahan  mulai  tercipta.  Instansi
pemerintah  seakan  berlomba-lomba  menciptakan pelayanan  publik  yang  efektif  dan  efisien. Tercatat,  beberapa  instansi  pemerintah  dari  level Departemen  hingga  Kabupaten/Kota,  mulai menggunakan  teknologi  informasi  sebagai  alat yang  memudahkan  mereka  dalam  bekerja  sesuai kebutuhan  dan  tujuan  pembangunan  yang  telah mereka rencanakan.
Selanjutnya, dengan berlakunya Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  penyelenggaraan  otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab  kepada  daerah.    Agar  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  tersebut  benar- benar  memiliki  manfaat  dan  dampak  jangka panjang  bagi  masyarakat  luas,  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  itu  sendiri memerlukan  suatu  upaya  keberlanjutan  dan kesinambungan.
Pentingnya
e-Government pada
pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan  yang  baik  dan Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  sebagai  salah satu  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  telah mengembangkan  aplikasi  e-Planning  dalam kerangka  implementasi  e-Government  tersebut benar-benar  sangat  membantu  dalam  menunjang tugas  pokok  dan  fungsinya  serta  sasaran  yang ingin  dicapai  yaitu  tercapainya  efisiensi  dan efektifitas  sistem  serta  proses  perencanaan pembangunan  daerah  melalui  ketersediaan pemutkahiran dan tingkat aksesibilitas data yang akuntabel
terhadap berbagai
produk perencanaan. Oleh karena itu penulis menganggap  perlu  dilakukan  suatu  penelitian tentang  e-Government  di  suatu  Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam tesis dengan judul “Implementasi e-Government  pada Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Nganjuk”.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 1. Pemahaman  Aparatur  Sipil  Negara tentang e-Government.
2. Kebijakan  pemerintah  daerah  yang mendukung  implementasi  e-Government  di Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Sumber  daya  finansial  pendukung terwujudnya
e-Government di Badan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk. 4. Infrastruktur pendukung implementasi e- Government di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Sumber  Daya  Aparatur  pendukung
tercapainya e-Government di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Proses perencanaan pembangunan setelah adanya e-Planning. 7. Publikasi  Sistem  Informasi  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (e-Planning)  kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. 8.
Nilai  /  Manfaat  yang  diperoleh  dengan adanya  implementasi  e-Government  melalui  e- Planning  bagi  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  maupun  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten Nganjuk.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat diatas dan untuk  memberi  arah  dalam  pelaksanaan penelitian,  maka  perumusan  masalah  yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Implementasi e- Government pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk?
2. Hambatan-hambatan  apa  saja  yang dihadapi  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah    Kabupaten    Nganjuk    dalam Implementasi  e-Government ?
Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :
1. Untuk  memperoleh  pemahaman  tentang Implementasi e-Government pada Badan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk.
2.
Untuk  memperoleh  pemahaman  tentang hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam Implementasi e-Government pada Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk.

## B. KERANGKA TEORI Kebijakan Publik
Istilah  kebijakan  publik  lebih  sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan- tindakan  atau  kegiatan  pemerintah,  hal  tersebut sebagaimana  dikemukakan  oleh  Carl  J.  Friedrick dalam  Solichin  (2004:3)  yang  menyatakan  bahwa kebijakan ialah : “Suatu tindakan yang mengarah pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan- hambatan  tertentu  seraya  mencari  peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.” Pengertian  kebijakan  yang  disebutkan  di  atas sebagai  suatu  tindakan  yang  diusulkan  oleh pemerintah,  lain  halnya  pendapat  George  C. Edwads  III  dan  Ira  Sharkansky  dalam  Islamy  ( 2001:18-19)  yang  menyatakan  bahwa  “Kebijakan Negara  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan
atau tidak dilakukan pemerintah”, sehingga suatu kebijakan  tidak  hanya  suatu  tindakan  yang diusulkan  tetapi  juga  yang  tidak  dilaksanakan, demikian  pula  pendapat  Thomas  Dye  dalam Subarsono  (2005:2)  yang  mengatakan  kebijakan publik  adalah  apapun  pilihan  pemerintah  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan,  definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik  tersebut  dibuat  oleh  badan  pemerintah, bukan  organisasi  swasta;  (2)  kebijakan  publik menyangkut  pilihan  yang  harus  dilakukan  atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Dengan  pengertian-pengertian  kebijakan publik  di  atas  disimpulkan  bahwa  kebijakan adalah  serangkaian  tindakan  pemerintah  yang bersifat  mengatur  dalam  rangka  merespon permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  dan mempunyai  tujuan  tertentu,  berorientasi  kepada kepentingan  publik  (masyarakat)  dan  bertujuan untuk  mengatasi  masalah,  memenuhi  keinginan dan  tuntutan  seluruh  anggota  masyarakat. Kebijakan  juga  memuat  semua  tindakan pemerintah  baik  yang  dilakukan  maupun  tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana  atau  pengguna  kebijakan  agar dipatuhi,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Easton (Islamy,  2001:19)  bahwa  kebijakan  mengandung nilai  paksaan  yang  secara  sah  dapat  dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  merupakan suatu analisis dengan lebih melakukan retropeksi dari pada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu : pertama memberi informasi bagaimana program- program  tersebut  dapat  terlaksana,  kedua menunjukkan  faktor-faktor  yang  dapat  diubah agar diperoleh capaian hasil yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan implementasi atau program  baru.  Sebagaimana  Budi  Winarno (1998:72)  menyatakan  proses  implementasi memiliki  variabel  atau  faktor  yang  membentuk kaitan  (  linkage  )  antara  kebijakan  dan  capaian  ( performance  ).  Variabel  tersebut  merupakan variabel  bebas  dan  variabel  terikat  yang  saling berhubungan  satu  sama  lainnya.  Sebagaimana dikatakan  di  atas  bahwa  capaian  kebijakan dipengaruhi  adanya  beberapa  variabel,  variabel- variabel  tersebut  ditunjukkan  pada  beberapa model  Implementasi  kebijakan,  menurut  Van Meter  dan  Van  Horn  (Samudra  Wibawa,1994:19) Implementasi  kebijakan  dipengaruhi  adanya komunikasi,  sumber-sumber  (sumber  daya), kecenderungan/sikap  dan  struktur  birokrasi, standard  dan  sasaran  kebijakan  serta  kondisi sosial  ekonomi  dan  politik.  Spesifik  Van  Meter
dan  Van  Horn  lebih  menekankan  kepada  kinerja kebijakan.
Selanjutnya  Van  Meter  dan  Van  Horn (Solichin  2004:81)  dalam  model  implementasi kebijakannya juga menganggap faktor komunikasi  akan  berpengaruh  yaitu  komunikasi antar  organisasi  terkait  serta  kegiatan-kegiatan pelaksanaannya  mencakup  antar  hubungan dalam  lingkungan  sistem  politik  dengan kelompok-kelompok sasaran. Van Meter mengharapkan semua pelaksana harus memahami  apa  yang  diidealkan  oleh  kebijakan yang  implementasinya  menjadi  tanggung  jawab mereka,  organisasi  atasan  mestinya  mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana,  karena  dalam  implementasi  sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi keberhasilan suatu program.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn, implementasi  yang  berhasil  merupakan  fungsi dari  kemampuan  organisasi  pelaksana  Untuk melakukan  apa  yang  diharapkan  untuk dikerjakan.  Van  Meter  dan  Van  Horn  juga megemukakan  bahwa  kapasitas  sebagai  faktor yang  berpengaruh  bagi  implementasi  kebijakan (Budi Winarno, 2002 : 122).

## E-Government
E-Government adalah pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  guna pelaksanaan  pemerintahan  yang  efisien  dan murah,  meningkatkan  pelayanan    masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik sehingga masyarakat  mudah  mendapatkan  informasi (Caldow,  disitasi  Indrajit,  2006).  Pendapat  lain mengatakan bahwa e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti : Wide Area Network, Internet dan mobile computing)  yang  memungkinkan  pemerintah untuk  mentransformasikan  hubungan  dengan masyarakat,  dunia  bisnis  dan  pihak  yang berkepentingan. Dalam prakteknya, e- Government  adalah  penggunaan  internet  untuk melakukan  urusan  pemerintah  dan  penyediaan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (http://www.worldbank.org,  disitasi  Indrajit, 2006).
Beberapa  definisi  lain  mengenai  e- Government  menurut  beberapa  sumber  sebagai berikut :
1) Deloitte  Research  (2000)  :  menggunakan teknologi  untuk  pelayanan  masyarakat,  bisnis dan pegawai yang lebih baik.
2) West (2001, p.863) : pengiriman informasi kepemerintahan  dan  layanan  online  melalui internet atau perlengkapan digital lainnya.
3) Cook  et.al  (2002)  :  e-Government memiliki  empat  dimensi  dalam  hubungannya dengan  fungsi  dan  kegiatan  kepemerintahan:  e- services (mengirim informasi secara elektronik/online),  management  (menggunakan TIK  untuk  meningkatkan  manajemen  dan komunikasi  di  internal  atau  di  luar  struktur kepemerintahan),  e-democracy  (menggunakan TIK  untuk  mendapatkan  partisipasi  masyarakat dalam  kegiatan  demikrasi),  dan  e-commerce (transaksi online dari kebutuhan dan layanan). 4) Bhatnagar (2002): membagi dan melayani masyarakat dan bisnis dengan tujuan mengurangi korupsi,  mengurangi  waktu  dan  biaya,  dan meningkatkan transparansi.
5) World  Bank  (2002):  mengguanakan  TIK untuk  mengubah  dan  meningkatkan  hubungan antar  pemerintah,  masyarakatbisnis  dan  unit kepemerintahan lainnya.
6) Mark  Forman  (2005):  penerapan  TIK untuk  meningkatkan  kinerja  dari  fungsi  dan layanan pemerintah tradisional.
7) World Bank Group (2006): penggunaan TI oleh  badan-badan  pemerintah,  seperti:  wide area network,  internet  dan  mobile  computing  yang mempunyai  kemampuan  untuk  mengubah hubungan  dengan  warga  negara,  pelaku  bisnis dan badan pemerintah lainnya.
8) Legislative Analyst’s office (2006): sebuah proses  transaksi  bisnis  antara  masyarakat  dan pemerintah  melalui  penggunaan  sistem  yang terotomasi dan jaringan internet, biasanya disebut world wide web.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengembangan  e-Government  merupakan  upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan  yang  berbasis  elektronik  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  layanan  publik secara efektif dan efisien. Menurut Dr. Nag Yeon Lee  terdapat  8  (delapan)  model  e-Government, yaitu:
1) Pemerintah ke masyarakat (G2C):
penyampaian  layanan  publik  dan  informasi  satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
2)
Masyarakat ke pemerintah (C2G):
memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
3)
Pemerintah  ke  bisnis  (G2B):  transaksi- transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai
informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi  dengan  pemerintah.  Sebagai  contoh yaitu sistem e-procurement.
4) Bisnis  ke  pemerintah  (B2G):  mengarah kepada  pemasaran  produk  dan  jasa  ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih  efisien,  terjadi  peningkatan  proses  bisnis dan  manajemen  data  ektronik.  Sistem  e-
procurement  adalah  contoh  aplikasi  yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G. 5) Pemrintah  ke  pegawai  (G2E):  terdiri  dari inisiatif-inisiatif  yang  memfasilitasi  manajemen pelayanan  dan  komunikasi  internal  dengan pegawai pemrintahan.
6)
Pemerintah ke pemerintah (G2G): memungkinkan  komunikasi  dan  pertukaran informasi  online  antar  departemen  atau  lembaga pemerintahan  melalui  basis  data  terintegrasi sehingga  berdampak  pada  efisiensi  dan efektivitas.
7) Pemerintah  ke    ke  organisasi  nirlaba (G2N):  pemerintah  menydiakan  informasi  bagi organisasi  nirlaba,  partai  politik,  atau  orrganisasi sosial.
8) Organisasi  nirlaba  ke  pemerinta  (N2G): memungkinakan  pertukaran  informasi  dan komunikasi  antara  pemerintah  dan  organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.
Menurut  Lee  (2009)  tujuan  dari  e- Government  adalah  penyampaian  layanan pemerintah  kepada  masyarakat  dengan  lebih efektif.  Umumnya  semakin  banyak  layanan online  yang  tersedia  dan  semakin  luas penggunaan  layanan  tersebut,  maka  akan semakin besar dampaknya terhadap e- Government.  Kemudian  menurut  Raharjo  (2001) manfaat dari penerapan e-Government adalah :
1) Palayanan  servis  yang  labih  baik  kepda masyarakat.  Informasi  dapat  disediakan  24  jam sehari,  7  hari  seminggu,  tanpa  harus  menunggu dibukanya  kantor.  Informasi  dapat  dicari  dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah.
2) Peningkatan hubungan antara pemrintah, pelaku  bisnis  dan  masyarakat  umum.  Adanya keterbukaan  (transparansi)  maka  diharapkan hubungan  antara  berbagai  pihak  menjadi  lebih baik.  Keterbukaan  ini  menghilangkan  saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi  yang  mencukupi,  masyarakat  akan belajar untuk menentukan pilihannya.
4) Pelaksanaan  pemerintahan    yang  lebih efisien.  Sebagai  contoh  koordinasi  pemerintah dapar dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing.  Bagi  Indonesia  yang  sangat  luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu.
Menurut  Inpres  No.  3  Tahun  2003, pengembangan  e-Government  merupakan  upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan  yang  berbasis  (menggunakan) elektronik  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas layanan  publik  secara  efekti  dan  efisien.  Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  di
lingkungan  pemerintah  dengan  mengoptimalkan pemanfaatan  teknologi  informasi.  Pemanfaatan teknologi  informasi  tersebut  mencakup  2  (dua) aktivitas  yang  berkaitan,  yaitu  (1)  pengolahan data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen dan  proses  kerja  secara  elektronis;  (2) pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agar pelayanan  publik  dapat  diakses  secara  mudah dan  murah  oleh  masyarakat  di  seluruh  wilayah negara.

## C. METODE PENELITIAN
Perspektif  atau  paradigma  penelitian yang  peneliti  gunakan  adalah  kualitatif  yang memiliki  tahapan  berfikir  kritis-ilmiah,  yang mana  seorang  peneliti  memulai  berfikir  secara induktif,  yaitu  menangkap  berbagai  fakta  atau fenomena-fenomena  sosial,  melalui  pengamatan di  lapangan,  kemudian  menganalisisnya  dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan  apa  yang  diamati  itu  (Bungin,  2010: 6).  Penelitian  kualitatif  merupakan  proses penelitian  yang  menghasilkan  data  deskripsi berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  pelaku  yang  dapat  diamati  sehingga penulis  bisa  mendapatkan  data  yang  objektif dalam  rangka  mengetahui  dan  memahami bagaimana  implementasi  e-Government  pada Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Nganjuk.
Lokasi  penelitian  merupakan  tempat dimana  penelitian  dilakukan  untuk  memperoleh data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian  ini,  yang  menjadi  lokasi  penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
Subyek  penelitian  adalah  subyek  yang dituju  untuk  diteliti  oleh  peneliti.  Penentuan sumber  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan secara  purposive  sampling,  yaitu  pemilihan sumber  data  berdasarkan  pertimbangan  tertentu, karena  peneliti  menganggap  bahwa  informan tersebut  dapat  lebih  dipercaya  untuk  menjadi sumber  data.  Berdasarkan  kriteria  sumber  data atau  informan  diatas  maka  peneliti  memilih sumber data atau informan yang bekerja di lokasi penelitian yaitu Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk, karena  sumber  data  atau  informan  tersebut dianggap  paling  tahu  tentang  informasi  yang dibutuhkan  dalam  penelitian,  sehingga  akan memudahkan  peneliti  dalam  menelusuri  siatuasi yang diteliti.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara Pengamatan  (observasi),  Wawancara  (interview), dan Dokumentasi
Analisa data analisis
menggunakan  model  interaktif  menurut  Miles dan Huberman (2014) terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu setelah Pengumpulan Data  yaitu:  Data  Condensation  atau  Kondensasi Data (reduksi data), Data Display atau Penyajian Data,  dan  Conclusion/Verifying  atau  Penarikan Kesimpulan/Verifikasi .

## D. PEMBAHASAN
Implementasi  Kebijakan  E-Government  di Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Nganjuk.
Implementasi  kebijakan  e-Government  di Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Nganjuk  sudah  terealisasi  dengan diterapkannya  sistem  aplikasi  e-Planning  dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan  pembangunan  daerah.  E-Planning memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  untuk  pengolahan  data  dan  bersifat rutin.  Melalui  e-Planning,  sistem  perencanaan pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Nganjuk menjadi lebih tertib, transparan dan hemat biaya. Untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  e- Government di Badan
Perencanaan
Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk,  kita akan  membahas  satu  per  satu  dari  hasil penelitian, yaitu sebagai berikut :
1. Pemahaman  Aparatur  Sipil  Negara tentang e-Government.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  beberapa narasumber  diketahui  bahwa  masih  rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah  daerah  Kabupaten  Nganjuk  tentang konsep  e-Government.    Rendahnya  pemahaman Aparatur  Sipil  Negara  tentang  konsep  e- Goverment  menjadi  salah  satu  kendala  dalam upaya  penerapan  e-Government  di  Organisasi Perangkat  Daerah.  Pemahaman  Aparatur  Sipil Negara  di  Kabupaten  Nganjuk  tentang  e- Government  masih  kurang,  terlihat  dengan banyaknya  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang belum bisa menerapkan konsep e-Government di instansinya.  Dalam  penerapan  e-Government sebelum ke pembentukan sistem aplikasinya, para Aparatur  Sipil  Negara  seharusnya  mengetahui dan  memahami  apa  itu  konsep  e-Government. Untuk mengetahui konsep e-Government tersebut para  Aparatur  Sipil  Negara  dapat  melakukan studi  tentang  konsep  e-Government  baik  secara mandiri  maupun  mengikuti  seminar-seminar tentang  e-Government.  Dengan  begitu  untuk kedepannya akan lebih mudah dalam implementasi kebijakan e-Government di Organisasi  Perangkat  Daerah  khususnya  di Kabupaten Nganjuk.

## 2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tentang e-Government.
Unsur    utama  dan  paling  krusial  yang harus  dimiliki  di  dalam  implementasi  e- Government  di  suatu  daerah  adalah  adanya dukungan  dari  pemerintah  daerah  salah  satunya yaitu  berupa  kebijakan  dan  peraturan  daerah tentang  pelaksanaan  e-Government.  Tanpa adanya  dukungan  pemerintah  dari  segi  hukum, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-Government tidak akan berjalan dengan  baik.  Implementasi  kebijakan  e- Government
di Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah (e- Planning) masih menggunakan peraturan perundang-undangan  dari  pemerintah  pusat sebagai  dasar  penerapan  dan  yang  melandasi pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :
1)
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2) Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3) Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
4) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.
5) Surat  Ditjen  Bina  Bangda  Nomor
40/5327/Bangda  Tanggal  17  November  2016 tentang  Penerapan  Aplikasi  e-Planning  dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Sumber  Daya  Finansial  pendukung terwujudnya  e-Planning  di  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
Ketersediaan  Sumber  Daya  Finansial menjadi  salah  satu  unsur  penting  terwujudnya implementasi  e-Government.  Selama  ini  sistem teknologi informasi selalu dikenal sebagai sebuah aktifitas  yang  menggunakan  teknologi  canggih, membutuhkan biaya yang besar dan sangat susah diimplementasikan  secara  cepat  dan  tepat. Pemanfaatan  teknologi  ini  tentunya  tidak  perlu sekaligus,  harus  selalu  disesuaikan  dengan perkembangan yang ada di daerah implementasiannya,  tetapi  dengan  dasar  yang kokoh,  pembangunan  teknologi  ini  dapat dilaksanakan  secara  berkesinambungan  sehingga akhirnya  akan  membawa  efisiensi  dan  efektifitas dalam  sistem  pelaksanaannya  sesuai  dengan tujuan  dari  pengimplementasian  teknologi
informasi yaitu mewujudkan sebuah sistem kerja yang efisien, efektif dan terintegrasi.
Dalam implementasi e-Government melalui  sistem  aplikasi  e-Planning  di  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  semua pebiayaan berasal dari dana Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).  Untuk pembiayaannya dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
1) Pembiayaan untuk pengembangan aplikasi sistem e-Planning. 2) Pembiayaan untuk infrastruktur server e- Planning. 3) Pembiayaan untuk
pengembangan Sumber Daya Aparatur.
Sumber  daya  finansial  merupakan  salah satu  element  penting  dalam  menunjang implementasi  kebijakan  e-Government  karena setiap  kegiatan  pasti  membutuhakn  dana  dan anggaran. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk penerapan  e-Governmen,  maka  komitmen  dari pemerintah  di  dalam  menyediakan  dana  dan anggaran sangat dibutuhkan.
4. Infrastruktur  pendukung  penerapan  e- Government di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. Dukungan infrastruktur dalam
implementasi  kebijakan  e-Government  di  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk melalui sistem aplikasi e-Planning dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :
a. Server
Server  merupakan  komputer  yang  digunakan untuk  memberikan  layanan  tertentu  pada  para pengguna  komputer  yang      terhubung  ke  server tersebut.
b. Ruangan server
Ruangan  server  merupakan  sebuah ruangan  yang  digunakan  untuk  menyimpan server (aplikasi dan database), perangkat jaringan (router,  hub,  dll)  dan  perangkat  lainnya  yang terkait  dengan  operasional  sistem  sehari-hari seperti  UPS,  AC,  dan  lain-lain.  Ruangan  server harus  memiliki  standar  keamanan  yang melindungi kerja perangkat-perangkat didalamnya,  mulai  suhu  udara,  kelembaban, kebakaran  dan  akses  masuk  dari  orang-orang yang tidak berkepentingan.
c. Koneksi internet berlangganan.
Koneksi  internet  merupakan  salah  satu upaya  untuk  penerapan  aplikasi  e-Government. Di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah, untuk  penyediaan  koneksi  internet  melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
5. Sumber  Daya  Aparatur  pendukung tercapainya e-Government di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
Sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor  pendukung  tercapainya  e-Government. Ketersediaan  sumber  daya  aparatur  yang memiliki  kompetensi  dan  keahlian  bidang teknologi  informasi  yang  dibutuhkan  dalam penerapan e-Government. Dengan modal sumber daya  aparatur  yang  dimilki  tersebut,  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk merasa cukup mampu untuk mengimplementasikan e-Government
di instansinya.
Pengoperasian  sistem  aplikasi  e-Planning tidak  harus  dibutuhkan  sumber  daya  aparatur atau pegawai dengan kualifikasi bidang teknologi informasi  melainkan  bisa  dari  berbagai  disiplin ilmu  dengan  syarat  sudah  pernah  mengikuti pelatihan tentang e-Planning di Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk.  Sumber  daya  aparatur  yang  bertugas mengoperasikan aplikasi e-Planning terdiri dari :
1. Koordinator
Koordinator  disini  adalah  aparatur  BAPPEDA Kabupaten Nganjuk yang menangani langsung e- Planning. Koordinator tersebut mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan  dengan  menggunakan  alat  bantu  e- Planning;
2. Narasumber
Narasumber dibutuhkan sebagai tenaga pendamping  dalam  implementasi  sistem  aplikasi e-Planning.  Narasumber  berasal  dari  konsultan atau  pihak  swasta  yang  menyediakan  sistem aplikasi  e-Planning  dan  aparatur  BAPPEDA Kabupaten  Nganjuk  yang  menangani  langsung sistem aplikasi e-Planning. Admin
Admin merupakan aparatur
BAPPEDA
Kabupaten  Nganjuk  yang  diberi  tugas  mengatur aksesibilitas pengguna aplikasi e-Planning.
3. Operator
Operator  dibagi  menjadi  2,  yaitu  :  operator  di BAPPEDA  Kabupaten  Nganjuk  dan  operator Organisasi Perangkat Daerah.
6. Proses
penyusunan perencanaan pembangunan berbasis e-Planning.
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk  merupakan  bagian  dari  Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga dalam penyusunannya
harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional merupakan dasar penyusunan perencanaan  pembangunan  daerah  Kabupaten Nganjuk dapat dituangkan dalam modul aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah Kabupaten Nganjuk (e-Planning), yaitu sebagai berikut :
a. Pemasukan data Renstra b. Pemasukan data Renja
c. Pemasukan data RPJMD
d. Pemasukan data RKPD
e. Penerbitan KUA-PPAS
Untuk  entry  data  ke  dalam  sistem  aplikasi  e- Planning,  untuk  admin  dibagi  menjadi  beberapa level admin, yaitu :
a. User Level : ADMIN
Tugas Admin antara lain:
1) Menyiapkan User Account dan Password bagi pengguna aplikasi
2) Menentukan jadwal input data 3) Menyiapkan referensi 4) Memberikan pengumuman dan merespon tanya jawab b. User Level: OPERATOR
Tugas Operator antara lain :
1) Input referensi RPJMD (Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan Program).
2) Input referensi Renstra.
3) Input referensi Urusan Pemerintahan.
4) Input  rencana  pendapatan  dan  belanja daerah.
5) Mengisi  Pagu  Sementara  masing-masing OPD. 6)
Migrasi  database  dari  RKPD  ke  KUA- PPAS
7) Menyiapkan  laporan  dan  eksekutif  (bila diperlukan) 8) Memberikan pengumuman dan merespon tanya jawab. d. User Level: Organisasi Perangkat Daerah
Tugasnya, antara lain :
- Input data kegiatan
Proses  perencanaan  melalui  sistem  aplikasi  e- Planning  tersebut  meliputi  beberapa  tahapan, yaitu :
1. input  yang  meliputi  informasi  program, kegiatan  dan  anggaran  yang  dimiliki  oleh Organisasi  Perangkat  daerah  sesuai  dengan  visi dan misi;
2. proses yang memuat informasi mengenai waktu  pelaksanaan  program  dan  kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
3. output yang memuat informasi mengenai hasil  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan  program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
4. outcome  yang  memberikan  informasi mengenai  dampak  yang  akan  diperoleh  apabila program  dan  kegiatan  yang  direncanakan  telah terlaksana.
7. Publikasi penggunaan e-Planning kepada
Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Nganjuk.
Publikasi merupakan
upaya untuk pemberitahuan  dan  memperkenalkan  suatu  hal kepada  sasaran.  Dalam  hal  ini  publikasi penggunaan  sistem  aplikasi  e-Planning  kepada Organisasi  Perangkat  Daerah  di  lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Nganjuk. Publikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sosialisasi 2. Pelatihan 3. Surat dinas
Pada waktu publikasi melalui sosialisasi maupun pada  waktu  pelatihan  penggunaan  e-Planning juga  disampaikan  adanya  batasan  waktu  input kegiatan,  dan  perubahan  kegiatan  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Publikasi dimaksudkan  agar  penggunaan  e-Planning  bisa lebih tertib.
8. Nilai  /  Manfaat  e-Planning  bagi  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten
Nganjuk maupun Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk.
Kunci kesuksesan penerapan e-Government salah satunya  adalah  adanya  nilai  atau  manfaat. Berbagai  kebijakan  tidak  akan  diterapkan  jika tidak  mempunyai  unsur  nilai  atau  manfaat  di dalamnya.  Kebijakan  penerapan  e-Government mempunyai  berbagai  manfaat.  Sedangakan  e- Planning  sendiri  yang  merupakan  bagian  dari  e- Government  juga  mempunyai  nilai/manfaat. Adapun manfaat yang peroleh dengan ditetapkannya e-Planning adalah sebagai berikut :
a.
Manfaat e-Planning bagi Badan
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Nganjuk :
1. Proses lebih mudah dan cepat. 2. Akan  lebih  fokus  mengarah  pada  target sasaran
pembangunan sesuai prioritas pembangunan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Meminimalisisr  terjadinya  kesalahan entry data.
b. Nilai  /  Manfaat  e-Planning  Bagi
Organisasi Perangkat Daerah 1.
Mempermudah  proses  pengajuan  usulan program dan kegiatan. 2. Proses  penyusunan  Kebijakan  Umum
Anggaran  dan  Prioritas  Plafon  Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sesuai prosedur.
3. Proses  pengambilan  kebijakan  yang transparan.
Hambatan-hamabatan  dalam  Implementasi  e- Government di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten Nganjuk 1. Belum  adanya  Kebijakan  Pemerintah
Daerah  yang  mendukung  implementasi  e- Government di Daerah.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan,  ditemukan bahwa  dalam  pelaksanaan  implementasi  e- Government  di  lingkungan  pemerintah  daerah Kabupaten Nganjuk masih menggunakan peraturan-peraturan  pemerintah  pusat  sebagai dasar pelaksanaan, yaitu :
a. Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
c. Instruksi  Presiden  RI  Nomor  3  Tahun
2003  tentang  kebijakan  dan  strategi  nasional pengembangan e-Government.
Dalam  Inpres  Nomor  3  Tahun  2003  tersebut menginstruksikan  kepada  Menteri,  Kepala Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara,  Panglima Tentara  Nasional  Indonesia,  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik Indonesia,
Gubernur,
dan Bupati/Walikota  untuk  mengambil  langkah- langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya  pengembangan  e-Government secara  nasional  dengan  berpedoman  pada Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan e-Government.
2. Keterbatasan  sumber  daya  finansial dalam  mendukung  implementasi  e-Government di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten Nganjuk.
Dana dan anggaran merupakan salah satu faktor  yang  paling  krusial  dalam  upaya pelaksanaan  implementasi  e-Government  di daerah.  Sistem  aplikasi  yang  melibatkan  banyak pihak  tentunya  membutuhkan  dana  yang  besar. Dana  dan  anggaran  yang  besar  tersebut  bisa menjadi  penghambat  dalam  implementasi  e- Government,  karena  dari  segi  ketersediaan anggaran tersebut melihat kemampuan keuangan daerah,
sedangkan
untuk pertanggungjawabannya
membutuhkan
keberanian  dari  pimpinan  instansi  pemerintah terkait  berhasil  atau  tidaknya  implementasi  e- Government.
Di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk,  ada  beberapa  Organisasi  Pemerintah Daerah  yang  sudah  menerapkan  e-Government. Salah  satunya  adalah  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk (BAPPEDA).  Implementasi  e-Government  di Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Kabupaten  Nganjuk  melalui  sistem  aplikasi  e- Planning  membutuhkan  dana  yang  besar  dan dalam pengembangannya melalui beberapa tahap dengan jangka waktu yang lama.
3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Sipil
Negara pendukung implementasi e-Government.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari narasumber  diperoleh  keterangan  bahwa  masih banyak  Aparatur  Sipil  Negara  di  lingkungan pemerintah  daerah  Kabupaten  Nganjuk  yang belum memahami apa itu konsep e-Government. Fakta  yang  dapat  dilihat  dari  kurangnya pemahaman  Aparatur  Sipil  Negara  tersebut
terhadap  konsep  e-Government  adalah  sebagai berikut :
a. Kurangnya  minat  untuk  belajar  secara mandiri.
b. Masih  menggunakan  cara-cara  lama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
c. Penerapan  e-Government    yang  masih jauh dari konsep e-Governent.
Kurangnya  pemahaman  konsep  e-Government mempunyai  dampak  yang  signifikan  terhadap proses penyampaian data dan informasi sehingga menimbulkan kesan birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit dengan proses pelayanan yang lama.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  penelitian yang telah disampaikan  mengenai implementasi kebijakan e-Government pada BAPPEDA Kabupaten  Nganjuk,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi  kebijakan  e-Government pada  BAPPEDA  Kabupaten  Nganjuk  dapat dikatakan  sudah  sesuai  dengan  konsep  e- Government, karena dalam menunjang pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya  di bidang perencanaan pembangunan daerah sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,  yaitu  dengan  diterapkannya  sistem aplikasi  e-Planning.  Implementasi  kebijakan  e- Government pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk dapat  dilihat  dari  beberapa  hal  yang  mendasar, yaitu:
a.
Proses  penyusunan  perencanaan  sudah dilakukan secara online, yaitu dengan menggunakan  Sistem  Informasi  Perencanaan Pembangunan Daerah atau e-Planning. Penyusunan perencanaan dalam sistem aplikasi e- Planning  tersebut  meliputi  penyusunan  RPJMD, Renstra,  RKPD,  Renja,  dan  penerbitan  KUA- PPAS.  Sedangkan  mekanisme  penyusunannya melalui  beberapa  tahapan,  yaitu  :  1)  input  data yang  meliputi  informasi  program,  kegiatan  dan anggaran yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah;  2)  proses  yang  memuat  informasi mengenai  waktu  pelaksanaan  program  dan kegiatan  Organisasi  Perangkat  Daerah;  3)  output yang  memuat  informasi  mengenai  hasil  yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi  Perangkat  Daerah;  4)  outcome  yang memberikan  informasi  mengenai  dampak  yang akan  diperoleh  apabila  program  dan  kegiatan yang direncanakan telah terlaksana.
b. Publikasi  penggunaan  e-Planning  oleh
BAPPEDA  Kabupaten  Nganjuk  kepada  seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk disampaikan melalui sosialisasi, pelatihan, surat dinas, dan penyampaian  secara  langsung  pada  waktu
Musrenbang. 2. Dalam implementasi kebijakan e- Government
pada
Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Nganjuk terdapat 3 (tiga) faktor penghambat, yaitu: a. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang mendukung implementasi
kebijakan e-
Government pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk untuk saat ini belum ada.
b.
Sumber  daya  finansial  atau  ketersediaan dana  dan  anggaran  dalam  implementasi kebijakan e-Government pada BAPPEDA Kabupaten  Nganjuk  sepenuhnya  berasal  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Untuk  implementasi  kebijakan  e- Government  tersebut  membutuhkan  dana  yang cukup  besar,  sehingga  dalam  pembiayaannya dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan kemampuan keuangan daerah.
c. Ketersediaan  sumber  daya  aparatur dalam implementasi e-Government pada BAPPEDA  Kabupaten  Nganjuk  sudah  sesuai dengan  kebutuhan,  sedangkan  yang  menjadi kendala  adalah  sumber  daya  aparatur  pada tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan masih memiliki  sumber  daya  aparatur  yang  terbatas baik  dari  segi  jumlah  maupun  kualitasnya. Kebiasaan  bekerja  dengan  menggunakan  cara- cara  lama  juga  menjadi  kendala  dalam implementasi e-Government pada tingkat kecamatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah diuraikan,  maka  peneliti  dapat  memberikan rekomendasi  atau  saran  guna  menunjang implementasi e-Government
baik untuk
BAPPEDA Kabupaten Nganjuk maupun
Organisasi Perangkat Daerah yang lain.
1. Adanya  kebijakan  pemerintah  daerah berupa  peraturan  daerah  maupun  peraturan bupati  yang  mendukung  implementasi  e- Government di Kabupaten Nganjuk. Harapannya dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  daerah tersebut  dapat  menjadi  landasan  hukum  dan solusi  permasalah  terkait  implementasi  e- Government  di  Organisasi  Perangkat  Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Adanya pengembangan sistem aplikasi e- Planning  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Kabupaten  Nganjuk  dengan  tambahan modul  legalitas  Kepala  Organisasi  Perangkat Daerah.  Harapannya  dengan  adanya  modul legalitas  secara  online  akan  mempermudah proses verifikasi di Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah  sendiri  tentunya  dari  segi waktu.

## E. REFERENSI
Arikunto,  Suharsimi,  2006,  Prosedur  Penelitian  : Suatu  Pendekatan  Praktek,  Jakarta :  Asdi Mahasatya.
Bungin,  Burhan,  2001,  Metodologi  Penelitian
Sosial  :  Format-format  Kuantitatif  dan Kualitatif, Surabaya : Airlangga University Press. C. Edward III, George, 2001, Implementing Public Policy, Washinton : Congressional Quarterly Press.
Dessler,  G,  1997,  Hukum  Resource  Management,
Jakarta : Prenhallindo.
Dwiyanto,  Agus,  et.al.,  2002,  Reformasi  Birokrasi Publik  Di  Indonesia,  Cetakan  Pertama, Yogyakarta  :  Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
Hamidah, Nur Rahmawati, 2015, Implementasi e- Government  dalam  Pelayanan  (Studi Kasus  Penerapan  Program  SIAKAD  di STAIN Ponorogo). Tesis tidak diterbitkan. Surakarta : PPs Universitas Sebelas Maret Surakarta
Indrajit,  Richardus  Eko.  2006.  E-Government  in Action. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengembangan  e- Government.
Islamy, M. Irfan, 2001, Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara. Moleong,  Lexy  J.  2016.  Metode  Penelitian Kualitatif,  edisi  revisi.  Bandung  :  PT. Remaja Rosdakarya.
Nia Karniawati, Romi Rahmadani, 2011, “Analisis
Kebijakan Penerapan e-Government Melalui  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian  (SIMPEG)  :  Suatu  Studi Pada  Biro  Kepegawaian  Sekretariat Daerah  Provinsi  Jawa  Barat”.  Jurnal bidang Humaniora Unikom. Vol.7, No.2.
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018.
Santy  Nurina  Aprilia1,  Andy  Fefta  Wijaya,  dan
Suryadi,  2014,  “Efektivitas  Website Sebagai  Media  e-Government  dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah  Daerah  :  Studi  Pada  Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang”. Jurnal  Sosial  dan  Humaniora  Unibraw. Vol.17, No.3.
Sugiyono,  2015,  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R  &  D,  Bandung:  CV Alfabeta.
Subarsono  AG,  2005,  Analisis  Kebijakan  Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Wahab,  Solichin  Abdul,  2008,  Analisis  Kebijakan dari
Formulasi ke Implementasi
Kebijahanaan  Negara,  Edisi  Kedua, Jakarta : Bumi Aksara.
William,  Dunn,  1998,  Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik.  Yogyakarta  :  Gadjah Mada University Press.
Winarno  Budi,  2005,  Kebijakan  Publik  teori  dan proses,  cetakan  kedua,  Yogyakarta  : Media Pressindo.