Performance Evaluation Of Daily Government MSME Development Programs Case Study: "Uthman Savings" Bukittinggi City Government
Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah Studi Kasus:

## “Tabungan Utsman” Pemerintah Kota Bukittinggi
Mutia Purwayanti 1* , Vima Tista Putriana 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Padang 1,2 mutiapurwayanti@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  have  a  strategic  role  and  potential  and  have  an important position in economic development but have constraints such as limited capital. On the basis of the high level of MSMEs' need for capital, the City of Bukittinggi issued the Uthman Savings program. Through the Uthman Savings, apart from saving, the community can receive loans in advance, and all costs incurred as a result of the loan will be borne by the City Government through the Regional Income and Expenditure Budget (APBD). As long as this program is running, it is found that there are several obstacles such as debtors who complain about the loan limit of only up to 10 million, the difficulty of verifying  registration  because  the  conditions  are  not  met  making  it  difficult  to  get  benefits  from Uthman's savings, there is a savings deposit system every day, and loan contracts in initial which is only intended as business capital while many customers need it more for other purposes. The purpose of this study is to find out and understand the performance of the MSME empowerment program in the city of Bukittinggi through the Uthman Savings which will then be evaluated using the Logic model method. This research  method  is  qualitative  with  data  collection  techniques,  namely  observation,  interviews  and document analysis. The informants in this study were the Mayor of Bukittinggi, the Director of the BPRS Jam Gadang Bukittinggi, the UKM Service, the Sharia Supervisory Board and Uthman Savings Customers. The data analysis procedure in this study used thematic analysis. The results of the input evaluation in this program are categorized as very good, because all the components needed to run the program are met. At the activity evaluation stage, it is in a fairly good category because there are still a number of obstacles, starting from the design of the Perwako to program supervision by the DPS. The results of the output evaluation are in the very good category because many parties benefit from both the customer and the management side. Outcomes cannot be seen yet because the program still needs time to be able to see its long-term impact. Suggestions for further research are to increase the number of informants for Utsman savings customers so that they can get more varied information.
Keywords : Performance Evaluation, MSME Empowerment, Uthman's Savings

## ABSTRAK
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  peran  dan  potensi  yang  strategis  dan  memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi namun memiliki kendala seperti keterbatasan modal. Atas dasar  tingginya  tingkat  kebutuhan  UMKM  terhadap  permodalan,  Pemerintah  Kota  Bukittinggi mengeluarkan  program  Tabungan  Utsman.  Melalui  Tabungan  Utsman,  selain  menabung,  masyarakat dapat menerima pinjaman terlebih dahulu, dan seluruh biaya yang timbul akibat pinjaman tersebut akan ditanggung  oleh  Pemerintah  Kota  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Selama program ini berjalan, ditemukan beberapa kendala seperti debitur yang mengeluhkan batas pinjaman yang  hanya  sampai  10  juta,  sulitnya  verifikasi  pendaftaran  karena  syarat-syarat  yang  tidak  terpenuhi sehingga sulit untuk mendapatkan manfaat dari tabungan Utsman, adanya sistem penyetoran tabungan setiap  hari,  dan  akad  pinjaman  di  awal  yang  hanya  diperuntukkan  sebagai  modal  usaha  sedangkan banyak nasabah yang lebih membutuhkan untuk keperluan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  dan  memahami  kinerja  program  pemberdayaan  UMKM  di  kota  Bukittinggi  melalui Tabungan Utsman yang kemudian akan dievaluasi dengan menggunakan metode Logic model. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan analisis
dokumen.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Walikota  Bukittinggi,  Direktur  BPRS  Jam  Gadang Bukittinggi,  Dinas  UKM,  Dewan  Pengawas  Syariah  dan  Nasabah  Tabungan  Utsman.  Prosedur  analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  tematik.  Hasil  evaluasi  input  pada  program  ini dikategorikan  sangat  baik,  karena  semua  komponen  yang  dibutuhkan  untuk  menjalankan  program terpenuhi.  Pada  tahap  evaluasi  aktivitas  berada  pada  kategori  cukup  baik  karena  masih  terdapat beberapa  kendala,  mulai  dari  perancangan  Perwako  hingga  pengawasan  program  oleh  DPS.  Hasil evaluasi output berada pada kategori sangat baik karena banyak pihak yang diuntungkan baik dari sisi nasabah  maupun  dari  sisi  manajemen.  Outcome  belum  dapat  dilihat  karena  program  masih membutuhkan  waktu  untuk  dapat  melihat  dampak  jangka  panjangnya.  Saran  untuk  penelitian selanjutnya  adalah  menambah  jumlah  informan  untuk  nasabah  tabungan  Utsman  sehingga  bisa mendapatkan informasi yang lebih bervariasi.
Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Pemberdayaan UMKM, Tabungan Utsman

## 1. Pendahuluan
Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah, visi pemerintah daerah dalam era desentralisasi adalah berusaha menciptakan iklim yang memungkinkan bagi rakyat untuk  berusaha  dan  membangun  dirinya  secara  otonom  agar  tercipta  kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki perekonomian daerah. UUD 1945 memberikan  dasar  hukum  bagi  pemerintah  untuk  bertanggung  jawab  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Pasal  27  Ayat  (2)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa  negara bertanggung jawab mengatur dan menjaga kesejahteraan social (Anggleni, 2018).
Kehidupan  yang  sejahtera  menjadi  dambaan  setiap  orang  untuk  memenuhi  hasrat ekonominya  berupa  segala  kebutuhan  baik  sandang,  pangan  dan  papan  dalam  menjalani kehidupan sehari-harinya. Upaya yang dilakukan agar tujuan tercapai masyarakat akan terus berusaha  melakukan  berbagai  usaha.  Upaya  yang  dapat  ditempuh  yaitu  dengan  mendirikan usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM).  UMKM  merupakan  salah  satu  jenis  usaha  kecil yang  sangat  berperan  dalam  peningkatan  dan  pertumbuhan  perekonomian  masyarakat. UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ketangguhan UMKM terbukti saat terjadi krisis moneter tahun 1998 banyak usaha-usaha besar yang  berjatuhan  namun  UMKM  tetap  bertahan  dan  bahkan  bertambah  jumlahnya  (Srijani, 2020).
Pemerintah  kota  Bukittinggi  membuat  suatu  program  untuk  meningkatkan  tarif prekonomian masyarakat dengan dasar tingginya tingkat kebutuhan UMKM terhadap modal. Melalui kerjasama pemerintah Kota Bukittinggi dengan Bank Prekeditan Rakyat Syariah  (BPRS) Jam Gadang Bukittinggi selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu dengan mengeluarkan Tabungan Utsman. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Pewako No 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi. Melalui Tabungan Utsman selain menabung masyarakat  bisa  menerima  pinjaman  di  muka  dengan  akad  pinjaman  syariah  yaitu  akad Murabahah. Dengan akad Murabahah maka tidak ada riba di dalamnya, dan masyarakat dapat menabung untuk pembayaran cicilan pokoknya setiap harinya.
Dalam  Pewako  No  7  Tahun  2022  Pasal  12  menjelaskan  tentang  seluruh  biaya  yang timbul  akibat  pinjaman  yang  dilakukan  masyarakat  melalui  Tabungan  Utsman  ditanggung Pemerintah  kota    melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Khusus  untuk bagian  permodalan  UMKM,  nasabah  hanya  akan  membayar  sesuai  dengan  harga  pokok pembiayaan  atau  nilai  objek  Murabahah  yang  diberikan  oleh  PT  BPRS  Jam  Gadang  Syariah tanpa  dikenakan  biaya  apapun,  artinya  sistem  pembiayaan  tabungan  Utsman  Bukittinggi dilakukan  tanpa  adanya  biaya  tambahan  seperti  biaya  agunan,  biaya  margin,  dan  biaya administrasi.  Nantinya  ketiga  biaya  di  atas  akan  dibiayai  oleh  Pemerintah  Kota  Bukittinggi melalui  APBD  Kota  Bukittinggi.  Jika  seandainya  ada  uang  nasabah  yang  berlebih  ketika membayar angsuran maka akan langsung masuk ke tabungan Nasabah. Tabungan Utsman ini
akan menjadi program unggulan kota Bukittinggi dengan bukti Bukittinggi adalah kota yang pro dengan ekonomi masyarakat.
Terbukti  melalui  Tabungan  Utsman  ini  Bukittinggi  mendapatkan  tiga  penghargaan sekaligus  dari  TOP  BUMD  Awards  2023  yaitu  Walikota  Bukittinggi  Erman  Safar  menerima penghargaan kategori Top Pembina BUMD 2023, BPRS Jam Gadang meraih TOP BUMD Awards 2023  bintang  5,  dan  Direktur  Utama  BPRS  Jam  Gadang  Feri  Irawan  meraih  TOP  CEO  BUMD 2023  (Pratiwi,  2023).  Ketua  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  bapak  Gusrizal  Gazahar menyampaikan  bahwa  selama  tahun  2022  pihaknya  telah  melakukan  pengawasan  terhadap BPRS  untuk  memastikan  terpenuhinya  prinsip  kepatuhan  Syari'ah.  Syariah Compliance (kepatuhan) dalam operasional BPRS, DPS secara intens dan berkesinambungan berkomitmen untuk  senantiasa  memberikan  saran  dan  nasihat  kepada  manajemen  agar  senantiasa mematuhi  prinsip  dan  nilai  syariah  serta  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dalam  mengelola usaha (Alamsyah, 2023).
Syarat umum untuk bisa mendapatkan manfaat dari Tabungan Utsman ini yaitu Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun, memiliki identitas yang sah seperti KTP atau SIM Bukittinggi, setoran awal berjumlah Rp. 10.000, tidak memiliki riwayat kredit macet atau catatan buruk di bank lain, rincian kegunaan pinjamaan, lokasi usaha harus di Bukittinggi, dan menandatangani perjanjian pembukuan rekening Tabungan Utsman (Yursil, 2022). Selanjutnya peneliti mengunjungi Pasar Bawah Bukittinggi dengan mewawancarai 10 nasabah yang telah memanfaatkan  Tabungan  Utsman  ada  beberapa  kendala  yang  ditemukan  terkait  kinerja program  pemberdayaan  UMKM  melalui  Tabungan  Utsman  ini,  peneliti  menemukan  adanya nasabah yang kesulitan dalam verifikasi pendaftaran karena salah satu syarat untuk mendaftar yaitu  harus  sudah  memliki  usaha  dan  ini  tidak  sesuai  dengan  bagaimana  kinerja  program pemberdayaan  UMKM  seharusnya  memiliki  kesesuaian  program  dengan  kebutuhan  UMKM, jika program pemberdayaan UMKM tidak memperhitungkan kebutuhan UMKM secara tepat, program tersebut mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan (Saleh, 2018).
Peneliti  juga  menemukan  keluhan  nasabah  terkait  batas  jumlah  pinjaman  hanya  10 juta  untuk  sekali  pinjaman,  ini  juga  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  bagaimana  kinerja program  pemberdayaan  UMKM  yang  seharusnya  yang  tidak  memiliki  keterbatasan  akses  ke sumber  daya,  dan  sumber  daya  yang  dimaksud  disini  adalah  modal  jika  program pemberdayaan  UMKM  tidak  mampu  menyediakan  akses  yang  memadai  ke  sumber  daya  ini, UMKM  mungkin  tetap  mengalami  kesulitan  dalam  mengembangkan  dan  memperluas usahanya.
Sejauh  ini  program  tabungan  Utsman  belum  dilakukan  evaluasi  terhadap  kinerja program nya karena program ini masih tergolong program yang masih baru. Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasi  atau  mengimplementasi  dari  suatu  kebijakan,  berlangsung  dalam  proses  yang berkesinambungan,  dan  terjadi  dalam  suatu  organisasi  yang  melibatkan  sekelompok  orang guna  pengambilan  keputusan.  Evaluasi  program  bertujuan  untuk  mengetahui  pencapaian tujuan  program  yang  telah  dilaksanakan.  Selanjutnya,  hasil  evaluasi  program  digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan  berikutnya.  Evaluasi   sama  artinya  dengan  kegiatan  supervisi.  Kegiatan evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program,  merevisi  program,  melanjutkan  program,  dan  menyebarluaskan  program  (Rosyidi, 2022).

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  suatu pendekatan  atau  cara  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  bersifat
deskriptif  dan  non-numerik  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Metode  ini  fokus  pada pemahaman  dan  interpretasi  mendalam  tentang  fenomena  yang  diteliti  dari  sudut  pandang yang  subjektif.  Dengan  pertimbangan  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan memahami  kinerja  program  pemberdayaan  UMKM  di  Kota  Bukittinggi  melalui  Tabungan Utsman,  maka  pendekatan  kualitatif  dipandang  cocok  untuk  diterapkan  pada  penelitian  ini karena  akan  menganalisa  secara  mendalam  program  dan  mengidentifikasi  komponen- komponen yang ada dengan menggunakan logic model.
Dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara,  dan  analisis  dokumen.  Teknik  tersebut  dirasa  tepat  untuk  digunakan  dalam penelitian ini untuk dapat menjawab pertanyaan “bagaimana kinerja program pemberdayaan UMKM  di  Kota  Bukittinggi  melalui  Tabungan  Utsman  ,  jika  dievaluasi  dengan  metode logic model” dengan  mendapatkan  hasil  analisis  yang  mendalam  sehingga  mampu  menjelaskan realita yang terjadi pada fenomena.
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur dan in-depth  interview dengan  durasi  waktu  masing-masing  informan  adalah  30-60  menit menggunakan  perekam  suara  handphone.  Digunakannya  teknik  wawancara  ini  agar  bisa mendapatkan informasi mengenai fenomena yang diteliti secara lebih mendetail dengan pihak yang memang langsung terlibat. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 21-31 Juli 2023 dengan jumlah informan keseluruhan 14 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah thematic analysis ,  karena  termasuk  metode  yang  mudah  dipahami  dan  diaplikasikan,  dimana  peneliti mendefinisikan  tema-tema  utama  yang  ditemukan  dari  pertanyaan  penelitian  dan  sub  tema yang muncul dari data.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pentingnya  untuk  mengevaluasi  program  pemberdayaan  UMKM  melalui  Tabungan Utsman  dikarenakan  berdasarkan  survey  awal  peneliti  sepertit  telah  disebutkan  di  bab  1 ditemukan adanya masalah seperti keterbatasan alokasi anggaran untuk proses pemberdayaan UMKM, tidak adanya pemahaman dan keterampilan dari UMKM itu sendiri, sulitnya verifikasi pendaftaran,  dan  batasan  jumlah  pinjaman.  Sejauh  ini  program  Tabungan  Utsman  masih  di dalam proses perkembangan dan juga perbaikan program karena program ini masih tergolong masih baru. Evaluasi program adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi  tentang  pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan,  berlangsung  dalam  proses  yang berkesinambungan guna pengambilan sebuah keputusan.

## Latar Belakang Kasus
Bukittinggi  adalah  kota  dengan  perekonomian  terbesar  kedua  di  provinsi  Sumatra Barat,  dengan luas wilayah sebesar 25,24 km², yang menjadikan Bukittinggi sebagai salah satu kota  dengan  wilayah  tersempit  di  Indonesia.  Kota  Bukittinggi  merupakan  salah  satu  pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatra. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh,  Pasar  Bawah,  dan  Pasar  Aur  Kuning.  Saat  ini  Bukittinggi  merupakan  kota  terpadat  di Provinsi Sumatra Barat, dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa/km². Jumlah angkatan kerja sebanyak 52.631 orang dan sekitar 3.845 orang di antaranya merupakan pengangguran (Wikipedia, 2023).
Kota  Bukittinggi  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  perekonomian  masyarakat membuat upaya dan strategi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja contohnya bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM. Modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dengan modal yang tinggi akan diikuti dengan kemampuan memproduksi hasil usaha yang lebih banyak, sehingga akan meningkatkan pendapatan. Dengan dasar tingginya tingkat kebutuhan UMKM terhadap
modal  melalui  kerjasama  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  dengan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Bukittinggi selaku BUMD mengeluarkan Tabungan Utsman.
Hasil
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  diperoleh  beberapa  point  penting dalam  mengevaluasi  kinerja  program  pemberdayaan  UMKM  melalui  tabungan  Utsman, sebagai berikut
Motivasi Program
Dalam  pembuatan  suatu  program  tentu  ada  motivasi  yang  mendorong  langkah- langkah dalam mencapai tujuan program tersebut. Motivasi utama dalam pembuatan program tabungan utsman tergambar pada kutipan wawancara dengan informan P14 pada tanggal 30 Juli 2023 bahwa pemerintah kota ingin membantu pelaku UMKM dalam menghadapi masalah permodalan,  menjauhkan  pelaku  UMKM  dari  rentenir,  dan  tentunya  ingin  mensejahterakan rakyat. Keunikan dari sistem pinjaman yang diberikan pemerintah kota ini yaitu pembiayaan dilakukan secara syariah dan margin bagi hasil ditanggung oleh APBD kota Bukittinggi.

## Mekanisme Program
Setelah  motivasi  suatu  program  sudah  ditentukan  maka  tahap  selanjutnya  adalah menjalankan  program.  Mekanisme  program  merujuk  pada  cara  dan  langkah-langkah  yang harus diikuti untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola suatu program dengan sukses. Dalam  proses  perancangan  program  tabungan  utsman,  dalam  wawancara  dengan  informan (P14) 30 Juli 2023 menginformasikan bahwa proses perancangan program tabungan utsman ini terletak  di  pemerintah  dan  bekerjasama  dengan  BPRS.  Pemerintah  memastikan  dulu  APBD, setelah  itu  menyiapkan  regulasinya,  aturannya,  caranya,  siapa  yang  bisa  mendapatkannya, bagaimana  teknis  penyalurannya,  bagaimana  pertanggung  jawabannya,  bagaimana pemerintah  harus  mengatur  pendistribusian  subsidinya,  yang  akhirnya  diajukan  ke  provinsi untuk  dievaluasi  dan  disetujui  dalam  bentuk  Perwako  dan  baru  direalisasikan.  Pelaksanaan program  tabungan  utsman  dimulai  dengan  proses  pendaftaran  oleh  nasabah  di  BPRS  Jam Gadang. Darimana nasabah mendapatkan informasi mengenai tabungan utsman dan dimana informan mendaftar digambarkan oleh informan P1 wawancara 23 Juli 2023 “Disaat walikota launching di pasar bawah, dan mendaftar langsung ke BPRS” . Proses  pendaftaran  nasabah  adalah  langkah  awal  yang  penting  dalam  membuka hubungan  antara  nasabah  dengan  BPRS  Jam  Gadang.  Selama  proses  pendaftaran,  nasabah harus  memberikan  informasi  yang  akurat  dan  benar,  serta  mematuhi  persyaratan  dan peraturan  yang  berlaku  seperti  KTP  Bukittinggi,  lokasi  usaha  di  Bukittinggi,  dan  memberikan rincian belanja. BPRS akan memastikan kelayakan usaha dengan melakukan survey langsung ke lokasi  usaha.  Setelah  nasabah  terverifikasi  maka  pembiayaan  bisa  dilakukan.  Proses  kinerja program melibatkan serangkaian langkah untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM.  Pemerintah  kota  sebagai  fasilitator  pemberian  margin  atas  pembiayaan  mempunyai prosedur  dalam  pencairan  anggarannya  seperti  yang  diinformasikan  oleh  P12  bahwa  total pembiayaan  yang  sudah  BPRS  berikan  kepada  pelaku  UMKM  akan  dilaporkan  ke  Bidang Keuangan Dinas UMKM, nanti ada dokumen penagihan dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan standar dari Dinas UKM.
Margin  yang  diberikan  pemerintah  kota  untuk  BPRS  sebesar  19%  dari  total  realisasi pembiayaan  yang  sudah  diberikan  dan  pembayarannya  paling  lambat  14  hari  setelah  surat tagihan masuk, setelah itu Bidang Keuangan akan transfer ke BPRS nya. Konsep pembiayaan yang  dilakukan  menggunakan  prinsip  syariah  dengan  akad  murabahah,  maka  perlu  ada pengawasan kepatuhan syariahnya. Proses pengawasan program merupakan langkah-langkah
yang  diambil  untuk  memantau  dan  mengevaluasi  kinerja  suatu  program  secara  sistematis sesuai dengan pernyataan informan P13 wawancara tanggal 29 Juli 2023
“Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah membimbing dan mengarahkan pihak manajemen dari awal  untuk  memenuhi  persyaratan-persyaratan  untuk  dikonversi  kemudian  termasuk  juga produk-produk  dan  kagiatan  bank  yang  dulunya  konvensional  untuk  dikonversi.  Sudah terpenuhinya  persyaratan  itu  maka  keluarlah  izin  syariahnya  dari  OJK.  Untuk  akad  yang digunakan  sangat  kita  perhatikan  jangan  sampai  memberi  pembiayaan  murabahah  ke nasabah tetapi objeknya adalah uang. Itu akan beresiko secara syariah tentu dia tidak sesuai karna uang bukan komoditi. Dengan adanya subsidi margin DPS sampai mengawasi ke bentuk perjanjian kerjasama antara bank dengan pemda. BPRS masih dalam proses pertumbuhan dan perbaikan,  karna  faktor-faktor  pendukung  dalam  perbankan  syariah  itu  belum  tercukupi.” (P13).
Tujuan  dari  pengawasan  program  adalah  untuk  memastikan  bahwa  program  berjalan sesuai  dengan  rencana  dan  mencapai  hasil  yang  diinginkan.Dalam  memahami  sejauh  mana program  mencapai  tujuan  dan  hasil  yang  diharapkan  maka  perlu  dilakukan  langkah  penting yaitu menilai kinerja program. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek kinerja program  seperti  yang  digambarkan  informan  P8  wawancara  25  Juli  2023  bahwa  evaluasi dilakukan di 3 sisi yaitu dari dinas UKM, BPRS dan di dinas perekonomian SekdaKo. Evaluasi internal  yang  dilakukan  BPRS  dilakukan  sekali  seminggu  biasanya  hari  senin  pagi,  untuk evaluasi  petugasnya  dilakukan  setiap  hari.  Evaluasi  juga  dilakukan  ke  nasabah  dengan memberikan kusioner.

## Kendala Program
Program  dapat  menghadapi  berbagai  kendala  yang  dapat  mempengaruhi pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Kendala dimulai dari persiapan perancangan program diinformasikan  dari  informan  P9  wawancara  24  Juli  2023  bahwa  kendala  dalam  merancang program  tabungan  utsman  di  dinas  UKM  sedikit  tertunda  perihal  harmonisasi  perwako  yang bolak  balik  yang  mengakibatkan launching program  ini  tertunda  yang  awalnya  akan diluncurkan  awal  tahun  menjadi  bulan  Maret  2022.  Proses  pendaftaran  memiliki  kendala dalam syarat pendaftaran seperti pernyataan informan (P7) wawancara 23 Juli 2023 “ sebagai pemula tentu belum mempunyai usaha, sedangkan persyaratannya harus ada lokasi usaha dan memiliki  rincian  biaya  untuk  usaha” (P7).  Program  pemberdayaan  UMKM  melalui  tabungan utsman memang diperuntukan untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki usaha, karena salah satu  persyaratannya  harus  sudah  memliki  lokasi  usaha  dan  rincian  biaya  yang  akan dipergunakan untuk berdagang.
Kendala yang dapat mempengaruhi kemajuan dan hasil yang diharapkan terjadi pada pelaksanaan program.  Sesuai dengan informasikan yang disampaikan informan P8 wawancara tanggal 25 Juli 2023 bahwa kendala sistem anggaran di pemerintah kota tidak bisa langsung dieksekusi saat direncanakan, artinya disaat anggaran sudah ada baru bisa dieksekusi, karena program pemerintah tidak hanya tabungan utsman saja jadi harus menunggu untuk eksekusi anggarannya.
Kendala dalam penganggaran dana juga disampaikan oleh informan P12 wawancara 24 Juli  2023 “Kendala  tergantung  kondisi  keuangan  kota  tergantung  juga  dengan  pendapatan daerah,  semua  sesuai  kondisi  APBD  Kota ” (P12). Kendala penganggaran dana dapat menjadi hambatan  serius  dalam  pelaksanaan  program,  karena  itu  kondisi  dari  APBD  menjadi  faktor penting dalam program tabungan utsman.
Pengembalian pinjaman adalah aspek kritis dalam aktivitas pemberian pinjaman, baik untuk  lembaga  keuangan  maupun  individu.  Kendala  dalam  pengembalian  pinjaman  dapat
memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  keberlanjutan  dan  keberhasilan  program peminjaman, diinformasikan melalui informan P8 wawancara 25 Juli 2023 bahwa kendala yang dihadapi karakter nasabah, karena setiap nasabah mempunya pribadi yang berbeda, ada yang tau  dengan  kewajibannya  dan  ada  yang  lalai  sehingga  terkadang  tidak  tepat  waktu  dalam melakukan pengembalian pinjaman.

## Hasil Program
Hasil  kinerja  program  mengacu  pada  respon,  pencapaian  tujuan,  dampak,  dan  hasil yang dihasilkan dari pelaksanaan program. Respon menyambut program merujuk pada reaksi dan  tanggapan  awal  dari  peserta  program  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  terhadap peluncuran suatu program. Tanggapan ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat minat, dukungan, dan potensi keberhasilan program tersebut. Sikap/respon nasabah atas program ini digambarkan melalui informan P1 wawancara 23 Juli 2023 bahwa nasabah menilai baik, bagus, banyak  membantu  dan  meningkatkan  ekonomi  karena  ketika  modal  naik  informan  bisa menggunakan dana pinjaman tersebut yang aturannya berhutang tidak jadi berhutang.
Dampak  program  merujuk  pada  perubahan  yang  signifikan  dan  berkelanjutan  yang dihasilkan  oleh  pelaksanaan  suatu  program.  Dampak  mencerminkan  hasil  konkret  dan perubahan  nyata  yang  terjadi  dalam  BPRS “Peningkatan  pendapat  bagi  BPRS,    disamping marginnya yang cukup besar, pekerjannya cukup berat karena harus lembur setiap” (P8). Salah satu cara verifikasi persyaratan penerima manfaat tabungan utsman yaitu pertugas BPRS akan melakukan  survey  kelokasi  usaha  dan  itu  memerlukan  waktu  yang  lama  sehingga menyebabkan  petugas  BPRS  harus  lembur  setiap  hari.  Tetapi  dengan  terus  meningkatnya jumlah nasabah tabungan utsman pendapatan bagi BPRS juga meningkat karena margin yang ditawarkan pemerintah cukup besar yaitu 19% dari realisasi anggaran.
Program  tabungan  utsman  memiliki  banyak  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh berbagai  pihak  yang  terlibat  atau  yang  menjadi  sasaran  program  tersebut,  diinformasikan melalui  informan  (P1)  wawancara  23  Juli  2023  bahwa  manfaat  yang  nasabah  rasakan  dapat menambah  penghasilan,dapat  membantu  keperluan  lain,  bisa  menabung,  membantu  modal jualan,  tidak  ada  jaminan,  pemerintah  kota  yang  membayar  marginnya,  membayar  sambil menabung  dan  sistem  pembayarannya  dijemput  setiap  hari  oleh  petugas  BPRS.  Salah  satu tujuan utama pembentukan program ini adalah ingin memberantas rentenir, maka pemerintah kota mengadopsi cara rentenir dalam bertransaksi seperti tidak ada jaminan, dan pembayaran dijemput  setiap  hari.  Kelebihannya  margin  dibayar  oleh  pemerintah  kota,  harapannya  akan membuat nasabah berfikir untuk meminjam kembali ke rentenir.
Target  yang  ingin  dicapai  dalam  program  tabungan  utsman  merupakan  tujuan  atau hasil yang diinginkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program tersebut. Target ini menjadi panduan  dalam  merencanakan,  mengimplementasikan,  dan  mengevaluasi  program,  sesuai dengan  informasi  yang  disampaikan  informan  (P14)  bahwa “Target  utamanya  adalah kesejahteraan  para  pelaku  UMKM,  lalu  membebaskan  mereka  dari  rentenir,  dan  pastinya usaha  mereka  bisa  berkembang  dan  dapat  merekrut  pekerjaan  dari  sana” .  Target  juga  bisa untuk membantu menilai apakah tujuan program telah tercapai dengan efektif.

## Evaluasi Logic Model
Berdasarkan  hasil  penelitian  agar  evaluasi  kinerja  program  pemberdayaan  UMKM dapat  optimal  maka  metode  evaluasi  yang  digunakan  adalah  Logic  Model.  Evaluasi  yang dirancang  secara  terpadu  dengan  program  yang  akan  dievaluasinya,  yakni  program  yang memiliki  komponen-komponen  yang  secara  sistematis  dan  logis  saling  berhubungan,  antara komponen program (misal input) dengan komponen program lainnya (misal aktivitas ataupun proses),  dan  perubahan  perilaku  yang  diharapkan  atau  hasil  program.  Dengan  demikian, dengan mengenali komponen-komponen program yang akan dievaluasi dan keterkaitan antar
komponen, sehingga diharapkan (i) kecil kemungkinannya terjadi ketidaksesuaian antara input dan  output,  serta  (ii)  hasil  evaluasi  betul-betul  dapat  dimanfaatkan  untuk  perbaikan  kinerja program pemberdayaan UMKM yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil  evaluasi  input  dalam  program  ini  diawali  dengan  Perwako  No  7  tahun  2022 tentang tatacara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi. Di dalam Perwako ini dijelaskan bagaimana bentuk kerja sama pemerintah kota di dalam pemberian subsidi melalui BPRS Jam Gadang  dan  dinas  perangkat  daerah  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  nya  adalah bidang koperasi dan Usaha Mikro. Pokok pinjaman yang disiapkan BPRS Jam Gadang menjadi modal utama untuk pembiayaan di dalam program tabungan utsman. Anggaran yang tersedia perlu  dipertimbangkan  untuk  mencapai  tujuan  program  secara  efektif  dan  efesien.  Semakin banyak  pokok  pinjaman  yang  bisa  BPRS  siapkan  maka  akan  semakin  banyak  pelaku  UMKM yang bisa diberikan pembiayaan.
Subsidi  APBD  untuk  pembiayaan  margin  merupakan  input  yang  penting  di  program tabungan  utsman,  karena  hal  ini  yang  membuat  pelaku  UMKM  tertarik  untuk  mengikuti program  pemberdayaan  UMKM  melalui  tabungan  utsman.  Subsidi  APBD  melihat  kondisi pendapatan kota dengan pembayaran margin 19% dari total realisasi anggaran. Hal ini sangat menguntungkan bagi nasabah dan BPRS sebagai pengelola. Dari hasil evaluasi input tersebut maka tahapan input termasuk kategori sangat baik, karena semua komponen yang dibutuhkan dan  ketersediaan  sumber  daya  untuk  menjalankan  program  sudah  terpenuhi.  Kendala  yang ditemukan  terkait  harmonisasi  perwako  yang  cukup  lama  sehingga  launching  program terundur  beberapa  bulan.  Didukung  dengan  penelitian  Natasya  (2023)  pada  indikator  input evaluasi program keluarga harapan dengan logic model peneliti menganalisa sumber-sumber yang diperlukan untuk menjalankan program keluarga harapan seperti staff, relawan, waktu, uang, bahan, teknologi, partner (Garini, 2023).
Evaluasi aktivitas dalam program ini diawali dari aktivitas yang terjadi di pemerintah kota,  dmulai  dari  perancangan  perwako,  setelah  dirancang  dinas  UKM  akan  mengusulkan kepada  Tim  Pengguna  Anggaran  untuk  melihat  kondisi  APBD  kota,  setelah  diusulkan  dan perwako  sudah  disetujui  oleh  provinsi  maka  Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Pemerintah  kota dengan  BPRS  sebagai  pengelola  akan  dirumuskan.  Setelah  semua  regulasi  sudah  tercukupi aktivitas  selanjutnya  launching  program,  pelaku  UMKM  yang  berminat  akan  mendaftar langsung  ke  BPRS  Jam  Gadang  dan  memenuhi  semua  persyaratan  yang  sudah  disiapkan, setelah adminstrasi sudah memenuhi syarat maka BPRS akan melakukan survey kelayakan ke lokasi usaha pelaku UMKM, jika sesuai kategori maka pembiayaan bisa dilakukan. Sistem dari pengembalian  pinjaman  dilakukan  dengan  sistem  nasabah  menabung  dan  dijemput  oleh petugas  BPRS  setiap  hari,  ketika  sudah  jatuh  tempo  BPRS  akan  memotong  dari  tabungan nasabah  untuk  mengansur  cicilan  pinjaman,  dan  margin  yang  timbul  akan  ditanggung  oleh pemerintah kota.
Aktivitas  pembayaran  margin  ke  BPRS,  awal  bulan  BPRS  akan  memberikan  dokumen penagihan  dan  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  standar  keuangan  pemerintah  kota  ke Dinas UKM, ketika sudah memenuhi persyaratan dinas UKM akan transfer ke BPRS sejumlah 19%  dari  total  realisasi  anggaran  yang  sudah  diberikan  BPRS  kepada  nasabah  sebagai pembiayaan.  Seiring  berjalannya  program  ini  DPS  juga  ikut  andil  dalam  pengawasan  produk maupun kinerja bank, karena BPRS Jam Gadang masih dalam masa transisi dari konvensional ke syariah sehingga DPS memiliki peran penting dalam kepatuhan syariah program ini, karena margin  ini  merupakan  bentuk  subsidi  dari  pemerintah  maka  DPS  juga  mengawasi  sampai  ke bentuk perjanjian kerja sama antara pemerintah kota dengan BPRS.
Dari hasil evaluasi aktivitas tersebut maka tahapan aktivitas termasuk kategori cukup baik, karena masih ada beberapa kendala mulai dari perancangan perwako sampai pengawan program oleh DPS, seperti adanya temuan yang ditemukan oleh DPS bahwa tidak sampai 20% pembuktian  retail  murabahahnya  dan  tidak  ada  waktu  pembuktian  yang  disiplin,  ini  akan
sangat  beresiko  terhadap  kepatuhan  syariahnya  dengan  memakai  akad  murabahah  karena komoditinya adalah uang yang seharusnya adalah barang dagangan. Sesuai dengan penelitian Natasya  (2023)  aktivitas  yang  dilakukan  dalam  evaluasi  program  keluarga  harapan  seperti melakukan  pertemuan  kelompok,  penyaluran  bantuan  sosial,  pertemuan  peningkatan kemampuan  keluarga,  sistem  pengaduan  masyarakat,  pemuthakiran  data,sarana  dan prasarana penunjang program P2K2 (Garini , 2023)
Evaluasi  output  dari  program  ini  adanya  pengembangan  usaha  dari  pelaku  UMKM, yang  awalnya  hanya  berjualan  di  satu  tempat  sekarang  sudah  memilki  cabang  seperti  yang dilakukan  oleh  informan  P1,  dengan  berkembangnya  usaha  maka  akan  meningkatkan pendapatan  dari  pelaku  usaha  sehingga  yang  tadinya  akan  berhutang  tidak  jadi  berhutang. Pengembangan  usaha  ini  juga  akan  membuka  lapangan  pekerjaan  dan  akan  mengurangi pengangguran.  Dampaknya  terhadap  BPRS  selain  menambah  nasabah  juga  akan menambahkan  income  dari  margin  yang  dibayarkan  oleh  pemerintah  kota,  karena  BPRS merupakan salah satu BUMD di Kota Bukittinggi dengan bertambahnya income dari BPRS maka juga akan meningkatkan pendapatan daerah.
Dari  hasil  evaluasi  output  tersebut  maka  tahapan  output  termasuk  kategori  sangat baik,  karena  banyak  pihak  yang  diuntungkan  baik  dari  sisi  nasabah  maupun  pengelolanya, cuma  dengan  peminat  yang  sangat  banyak  ,APBD  yang  disiapkan  untuk  program  masih terbatas  maka  belum  bisa  membiayai  seluruh  permohonan  yang  masuk  ke  BPRS  sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa dapat menerima manfaat dari program tabungan utsman ini. Sesuai dengan penelitian Natasya (2023) dalam evaluasi program keluarga harapan pada indikator output peneliti menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan tujuan program dan  dampak  positif  serta  negatifnya  seperti  pendidikan  dan  kesehatan,  program pemberdayaan,  kesadaran  KPM  akan  pentingnya  kesehatan  dan  pendidikan,  dan  pemberian motivasi  oleh  pendamping  PKH  (Garini  ,  2023)  .  Evaluasi  outcome  untuk  program  ini  masih belum  bisa  dinilai  karena  program  masih  tergolong  baru  jadi  masih  butuh  waktu  untuk  bisa melihat dampak jangka panjangnya.

## 4. Penutup
Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kinerja program pemberdayaan  UMKM  di  Kota  Bukittinggi  melalui  tabungan  utsman,  jika  dievaluasi menggunakan metode logic model . Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program tabunga utsman membantu  pelaku  UMKM  dalam  aspek  pemodalan  dengan  cara  bekerja  sama  dengan  BPRS Jam  Gadang  untuk  memberikan  pembiayaan  berupa  pinjaman  syariah  dengan  biaya  margin ditanggung  pemerintah  dari  APBD  Kota.  Program  ini  mempunyai  motivasi  untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat, dan menjauhkan masyarakat dari rentenir.
Selama  berjalannya  program  maka  evaluasi  perlu  dilakukan  untuk  mengukur pencapaian hasil dari program dalam mencapai tujuannya. Peneliti menggunakan metode logic model dalam  mengevaluasi  program  tabungan  utsman  dengan  hasil  evaluasi  input perancangan  Perwako,  persiapan  pokok  pinjaman  yang  disiapkan  BPRS  dan  subsidi  yang disiapkan  pemerintah  dari  APBD  Kota  dikategorikan  sangat  baik  karena  komponen  yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber daya dan anggaran untuk menjalankan program sudah terpenuhi. Kendala yang ditemukan terkait harmonisasi perwako yang cukup lama..
Hasil evaluasi aktivitas dalam program tabungan utsman dimulai disaat pelaku UMKM yang  berminat  akan  mendaftar  langsung  ke  BPRS  Jam  Gadang  dan  memenuhi  semua persyaratan  yang  sudah  disiapkan,  setelah  adminstrasi  sudah  memenuhi  syarat  maka  BPRS akan  melakukan  survey  kelayakan  ke  lokasi  usaha  pelaku  UMKM,  jika  sesuai  kategori  maka pembiayaan  bisa  dilakukan.  Sistem  dari  pengembalian  pinjaman  dilakukan  dengan  sistem nasabah  menabung  dan  dijemput  oleh  petugas  BPRS  setiap  hari,  ketika  sudah  jatuh  tempo
BPRS akan memotong dari tabungan nasabah untuk mengansur cicilan pinjaman, dan margin yang timbul akan ditanggung oleh pemerintah kota. Dari hasil evaluasi aktivitas tersebut maka tahapan aktivitas termasuk kategori cukup baik, karena masih ada beberapa kendala mulai dari pengawan program oleh DPS.
Evaluasi  output  dari  program  ini  adanya  pengembangan  usaha  dari  pelaku  UMKM, peningkatkan  pendapatan  bagi  pelaku  usaha,  adanya  lapangan  pekerjaan  dan  akan mengurangi pengangguran. Dari hasil evaluasi output tersebut maka tahapan output termasuk kategori  sangat  baik,  karena  banyak  pihak  yang  diuntungkan.  cuma  dengan  peminat  yang sangat  banyak  ,APBD  yang  disiapkan  untuk  program  masih  terbatas  maka  belum  bisa membiayai seluruh permohonan yang masuk ke BPRS sehingga masih banyak pelaku UMKM yang  belum  bisa  dapat  menerima  manfaat  dari  program  tabungan  utsman  ini.  Evaluasi outcome untuk program ini masih belum bisa dinilai karena program masih tergolong baru jadi masih butuh waktu untuk bisa melihat dampak jangka panjangnya.

## Implikasi Penelitian
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi pemerintah kota untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa hal yang dirasa masih menjadi  kendala  dari  program  tabungan  utsman.  Hal  ini  dikarenakan  menggunakan  sistem syariah dalam pembiayaan dan melihat kondisi kemampuan keuangan kota Bukittinggi masih terbatas.  Selain  itu,  diharapkan  pula  pemerintah  kota  beserta  pengelola  untuk  lebih  teliti dalam hal pengawasan dan pembiayaan.

## Daftar Pustaka
Agustina, I., & Artiningsih, A. (2017). Evaluasi Implementasi Masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey  Menggunakan  Logic  Models. Jurnal  Wilayah  Dan  Lingkungan , 5 (1),  1. https://doi.org/10.14710/jwl.5.1.1-10 Alamsyah, I. E. (2023). BPR Syariah Jam Gadang Bukittinggi Raih Laba Rp 1,4 Miliar pada 2022 . https://ekonomi.republika.co.id/berita/rp3qn1349/bpr-syariah-jam-gadang-bukittinggi- raih-laba-rp-14-miliar-pada-2022
Anggleni,  A.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS  )  dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin  di  Kelurahan  Sekip  Jaya  Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Journal PPS UNISTI , 1 (1), 24–39. https://doi.org/10.48093/jiask.v1i1.3
Anggraeni  Charismanur  Wilfarda,  Wulan  Puspita  Ningtiyas,  N.  M.  A.  (2021).  Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi. Journal of Government and Politics , 3 (1), 47–65.
Ardiansyah,  T.  (2019).  Model  Financial  Dan  Teknologi  (Fintech)  Membantu  Permasalahan Modal  Wirausaha  UMKM  Di  Indonesia. Majalah  Ilmiah  Bijak , 16 (2),  158–166. https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518
Astari, A. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi . 3 (1), 1–14. Badar, N. A. (2023). 740 UMKM manfaatkan Rp 6,8 miliar Tabungan Utsman Bukittinggi . 2023. https://www.antaranews.com/berita/3429393/740-umkm-manfaatkan-rp-68-miliar- tabungan-utsman-bukittinggi
Covid-, U. D. I. E. R. A., Kasus, S., Di, B., & Jambi, P. (2021). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI Halaman 155 dari 180 . 9 (2), 155–168.
Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Journal Ekspor , 11 (3), 296–300. duraisy Rosyidi, B. (2022). Evaluasi Program . https://bahrurrosyididuraisy.wordpress.com/research/evaluasiprogram/#:~:text=Evalua si  program  bertujuan  untuk  mengetahui  pencapaian  tujuan  program,keputusan
berikutnya.  Evaluasi  sama  artinya  dengan  kegiatan  supervisi.  Ensiklopedia,  W.  (2023). Kota Bukittinggi . https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi Forijati, R. (2014). Analisis Model Evaluasi Pemberdayaan UMKM Di Kedir. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 2013–2015.
Garini, N. A., Ramadhan, S. H., Aliyyah, I. N., Ramadhan, S., Rafinda, I., & Sukmawati, E. (2023). Evaluasi  Program  Keluarga  Harapan  Dengan  Logic  Model  Di  Desa  Kadudampit,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Responsive , 6 (1), 43.
https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.42757
Hajaroh, M. (2019). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan Dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). Foundasia , 9 (1), 27–42. https://doi.org/10.21831/foundasia.v9i1.26149 Hammarberg, K., Kirkman, M., & De Lacey, S. (2016). Qualitative research methods: When to use  them  and  how  to  judge  them. Human  Reproduction , 31 (3),  498–501. https://doi.org/10.1093/humrep/dev334
Ikhsanto,  jurusan teknik mesin L. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo . 21 (1), 1–9. Indriayu, M. (2020). Mewujudkan UMKM Berdaya . CV.Indotama Solo. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=askfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA31&dq= permasalahan+umum+UMKM+di+Indonesia&ots=hPrfnKXaGI&sig=g8jUbwzxzfFvPUSwlz T5tXrVzms&redir_esc=y#v=onepage&q=permasalahan umum UMKM di Indonesia&f=false Kågström, B. O., Ling, P., & Van Loan, C. (1998). GEMM-Based Level 3 BLAS: High-Performance Model Implementations and Performance Evaluation Benchmark. ACM Transactions on Mathematical Software , 24 (3), 268–302. https://doi.org/10.1145/292395.292412 Kartowagiran, B. (2013). Optimalisasi Evaluasi Pembelajaran Teknik Mesin Melalui Logic Model Untuk Meningkatkan Soft Skills Lulusan (pp. 1–43).
Kekahio, W., Cicchinelli, L., Lawton, B., & Brandon, P. (2014). Logic Models : A Tool for Effective
Program  Planning  ,  Collaboration  ,  and  Monitoring. Regional  Educational  Laboratory Pacific ERIC, EBSCOhost , 1–4. http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED544779%0Ahttps
://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/pacific/pdf/REL_2014025.pdf
Kholid, I., Rahayu, S. M., & Yaningwati, F. (2014). Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik Indonesia  Nomor  14/Per/M.Kukm/Xii/2009. Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB)|Vol , 15 (2), 1–6.
Kondisi,  P.,  Covid,  P.,  &  Indonesia,  D.  I.  (2020). Seminar  Nasional  Terapan  Riset  Inovatif (SENTRINOV) Ke-6 . 6 (2), 139–146. Kurniawan,  S.,  Wijaya,  A.  F.,  &  Domai,  T.  (2014). Evaluasi  Kinerja  Program  Pengentasan Kemiskinan  (  Studi  Program  Anti  Kemiskinan  Bidang  Pertanian  di  Kabupaten  Tuban  ) .
17 (2), 117–125. P.Hatry, H. (2006). performance measurement . Urban Institute Press. https://www.google.co.id/books/edition/Performance_Measurement/PQNUNlwdbDQC ?hl=en&gbpv=0
Peraturan.bpk.go.id.  (2018).  Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  Tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 , 1–9.
Pratiwi,  F.  (2023). Bukittinggi  Realisasikan  Lagi  Pembiayaan  Tabungan  Utsman . https://ekonomi.republika.co.id/berita/roxfom457/bukittinggi-realisasikan-lagi- pembiayaan-tabungan-utsman
Rahmah,  I.,  Kaukab,  M.  E.,  Yuwono,  W.,  Pascasarjana,  F.,  Yogyakarta,  U.  M.,  &  Artikel,  R.
(2020). Kata Kunci: 2 , 30–50.
Rohmatulloh, M. I. S. (2014). Pengembangan Model Logika Evaluasi Program Pengembangan SDM Responsif Gender Bidang ESDM. Jurnal Teknik Industri , 15 (2), 145–153. Rush, B. (1991). Program logic models: expanding their role and structure for program planning and evaluation . 6 (2).
Saleh,  A.,  &  Handhoyo,  R.  N.  (2018).  Implementasi  Pembinaan  Program  Forum  Komunikasi Umkm Terhadap Kinerja Pelaku Umkm Di Kelurahan Bantarjati, Kota Bogor. Jurnal KMP (Jurnal Komunikasi Pembangunan) , 15 (2), 67–79.
Sarfiah,  S.,  Atmaja,  H.,  &  Verawati,  D.  (2019).  UMKM  Sebagai  Pilar  Membangun  Ekonomi
Bangsa. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) , 4 (2), 1–189.
https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952 Simatupang, T. (2008). Industri Kreatif Jawa Barat. Sereal Untuk , 51 (1), 51.
Srijani,  K.  N.  (2020).  Peran  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya ,
8 (2), 191. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118
Subali Patma, T., Malang, P. N., Muslim, S., Negeri, P., & Fauziah, M. (2021). Pemberdayaan
Umkm  Melalui  Legalitas  Usaha. Prosiding  Seminar  Nasional  Fakultas  Ekonomi  Untidar 2021 , 1 (1), 246–249. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/semnasfe2021/article/view/4403
Sufiani, Z. (2022). Definisi,Kriteria dan Konsep UMKM. Osfpreprints , 90500120021 , 1–13.
Tika,  R.  M.  (2015).  Pengaruh  car,  ldr,  npl,  tingkat  inflasi,  dan  kebijakan  perubahan  aturan definisi  umkm  terhadap  share  penyaluran  kredit  umkm  oleh  perbankan  di  Indonesia. Skripsi , 1–11.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun.  (2008). Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 . 1 .
Untari, D., Fajariana, D. E., & Ridwan, M. (2019). Preparing the Asean Economic Community (Mea) With the Development Strategy of Small and Medium Enterprises (Umkm) To Get Business  Credit  in  Kelurahan  Cibaduyut  Bandung. International  Journal  of  Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) , 3 (03), 215–224.
https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i03.587 Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UU No. 20 Tahun 2008 , 1 , 1–31. Yursil. (2022). Anggaran Tabungan Utsman Rp 9,3 M Lebih . https://www.hantaran.co/anggaran-tabungan-utsman-rp-93-m-lebih/