## PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TAHUN 2012- 2015)
Nanda Rizki Putri * 1 , Muhammad Saleh *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : Nandarizkiputri@gmail.com *1 , saleh_feusk@unsyiah.ac.id *2

## Abstrak
The  number  of  tax  payers  is  increase  for  years.  But,  it  is  not  balanced  with  the  level  of  tax  compliance.  The compliance problem becomes an obstacle in optimizing the  tax revenue. This study examines the level of compliance of individual taxpayers conducting business and professional services in Banda Aceh by using several independent variables  such  as  awareness  of  the  taxpayer,  the  service  tax  authorities,  tax  penalties  and  tax  socialization.  The purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  influence  of  awareness  of  the  taxpayer,  the  service  tax  authorities,  tax penalties  and  tax  socialization  against  and  individual  tax payer  compliance  conducting  business  and  professional services. The population of this study is individual taxpayers conducting business and professional services in Banda Aceh. Based on data from the KPP Pratama Banda Aceh, until the end 2015 there were 155.799 individual tax payer conducting  business  and  free  job  retention.  Not  all  population  have  been  used  in  this  study  to  the  time    and  cost efficiency. Therefore, carried out the sampling. Sampling was done by simple random sampling method. The number of sample is 100 people. Primary data collection method used is a surveey method using questionnaires media. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis. Based  on  the  result  of  the analysis  undertaken  concluded  the  awareness  of  the  tax  payer,  the  service  tax  authorities,  tax  penalties  and  tax socialization have a positive and significant impact on taxpayer compliance.
Keywords: Tax compliance, the tax payer awareness, the service tax authorities, tax penalties and tax socialization.

## 1. Pendahuluan
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  fungsi  dari pajak  yakni  penerimaan (budgetair) ,  artinya  pajak merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah untuk  membiayai  pengeluaran  baik  rutin  maupun pembangunan (Resmi, 2014:3).
Sekarang ini, pajak menjadi sumber penerimaan dalam  negeri  yang  terbesar  pada  APBN  (Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara).  Kontribusi  pajak dalam  APBN  tiap  tahun  terus  meningkat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  peranan  pajak  semakin  besar (Berutu dan Harto, 2012). Oleh karena itu, Direktorat
Jendral  Pajak  terus  berupaya  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  (Masruroh  dan  Zulaikha,  2013). Salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di Indonesia  saat  ini  adalah self  assessment  system (Resmi, 2014:11). Self assessment system mengharuskan  wajib  pajak  untuk  mendaftar, menghitung,  membayar  dan  melaporkan  sendiri jumlah  pajak  terutang  yang  menjadi  kewajiban mereka.  Oleh  karena  itu, self  assessment  system berhubungan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk mencapai  keberhasilan  penerimaan  pajak  (Arum  dan Zulaikha,  2012). Self  assessment  system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat dan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance).
Undang-undang  No.  7  Tahun  1984  mengatur tentang  Pajak  Penghasilan  yang  berlaku  sejak  1
Januari 1984. Undang-undang PPh telah beberapa kali diubah  dengan  Undang-undang  No.  36  Tahun  2008. Undang-undang  PPh  mengatur  pengenaan  pajak penghasilan  terhadap  subyek  pajak  berkenaan  dengan penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam tahun  pajak.  Salah  satu  kendala  yang  dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak penghasilan  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  ( tax compliance )  (Tiraada,  2013).  Masalah  kepatuhan wajib  pajak  adalah  masalah  penting  diseluruh  dunia, karena  jika  wajib  pajak  tidak  patuh  maka  akan menimbulkan  keinginan  tidak  diharapkan,  sehingga akan  menyebabkan  penerimaan  pajak  negara berkurang (Rahayu, 2013:140).
Beberapa riset sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  sosialisasi pajak (Palil et al., 2013), sanksi perpajakan (Masruroh dan  Zulaikha,  2013;  Tiraada,  2013;  Arum  dan Zulaikha, 2012), pengetahuan (Kamil, 2015; Masruroh dan  Zulaikha,  2013),  pemahaman  wajib  pajak (Pranadata, 2014), pelayanan fiskus (Jotopurnomo dan Mangoting,  2013;  Winerungan,  2013),  kesadaran perpajakan  (Jatmiko,  2006).  Penelitian  ini  kembali menguji  pengaruh  kesadaran  perpajakan,  pelayanan fiskus,  sanksi  perpajakan,  dan  sosialisasi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Terdapat  hasil  yang  kontradiktif  terhadap pengujian kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel kesadaran perpajakan, pelayanan  fiskus,  sanksi  perpajakan  dan  sosialisasi perpajakan.  Menurut  penelitian  Masruroh  dan Zulaikha (2013) sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Tiraada (2013)  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Menurut  Winerungan  (2013)  pelayanan  fiskus tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  Arum  dan Zulaikha  (2012)  pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif dan  signifikann  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Menurut  Arum  dan  Zulaikha  (2012)  kesadaran perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  sedangkan  Jotopurnomo  dan  Mangoting (2013)  menyatakan  kesadaran  perpajakan  secara parsial  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitian  Dharma  dan  Suardana  (2014)  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak, sedangkan Winerungan (2013)
menyatakan  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu, terdapatnya  hasil  yang  kontradiktif  pada  penelitian- penelitian  sebelumnya  maka  peneliti  ingin  menguji kembali  pengaruh  kesadaran  perpajakan,  pelayanan fiskus,  sanksi  perpajakan,  dan  sosialisasi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kesadaran  perpajakan  adalah  kondisi  dimana wajib  pajak  mengetahui,  menghargai  dan  menaati ketentuan perpajakan serta memiliki kesanggupan dan kemauan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya (Suryadi,  2006).  Kesadaran  perpajakan  akan meningkat  apabila  dalam  masyarakat  muncul  adanya penilaian  yang  positif  terhadap  pajak.  Salah  satu  arti penilaian  positif  wajib  pajak  adalah  timbulnya kesadaran  dalam  diri  wajib  pajak  atas  fasilitas  yang diberikan  pemerintah  baik  itu  berupa  jalan  raya ataupun  fasilitas  umum  lainnya  yang  dapat  dinikmati secara  tidak  langsung.  Penilaian  positif  wajib  pajak terhadap  pelaksanaan  fungsi  negara  oleh  pemerintah akan  menggerakkan  masyarakat  untuk  mematuhi kewajibannya  dalam  membayar  pajak  (Jotopurnomo dan  Mangoting,  2013).  Dengan  demikian,  kesadaran perpajakan  tersebut  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib  pajak  yaitu  pelayanan  fiskus.  Pelayanan  fiskus (petugas  pajak)  dapat  diartikan  sebagai  cara  petugas pajak  dalam  membantu,  mengurus,  atau  menyiapkan segala  keperluan  yang  dibutuhkan  oleh  wajib  pajak (Arum dan Zulaikha, 2012). Pelayanan pajak termasuk dalam  pelayanan  publik  karena  dijalankan  oleh instansi  pemerintah,  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  Undang- Undang  dan  tidak  berorientasi  pada  profit (Jotopurnomo  dan  Mangoting,  2013).  Peningkatan kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  dapat  meningkatkan kepuasan  wajib  pajak,  sehingga  meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Supadmi, 2009). Petugas pajak berwewenang  untuk  memberikan  sanksi  berupa hukuman  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  apabila melanggar  peraturan  pajak  (Masruroh  dan  Zulaikha, 2013).
Sanksi  adalah  pagar  pembatas  yang  nyata  bagi pelaksanaan  suatu  peraturan  (Purwono,  2010:68). Terdapat  beberapa  Undang-Undang  dan  peraturan secara  garis  besar  berisikan  hak  dan  kewajiban (Purwono,  2010:68).  Agar  Undang-Undang  dan
peraturan  tersebut  dipatuhi,  maka  harus  ada  sanksi bagi  pelanggarnya  (Jotopurnomo  dan  Mangoting, 2013).  Penerapan  sanksi  perpajakan  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera  kepada  wajib  pajak  yang melanggar  peraturan  perpajakan  (Masruroh  dan Zulaikha, 2013). Dalam hal ini, sosialisasi perpajakan juga  mampu  memberikan  pemahaman-pemahaman tentang  perpajakan.  Adanya  sosialisasi  tersebut mampu  membuat  wajib  pajak  patuh,  sehingga    akan memenuhi  kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi  perpajakan  lebih  banyak  merugikannya (Jatmiko, 2006).
Menurut  Andyastuti  et  al.,  (2013)  sosialisasi perpajakan  memiliki  arti  yaitu  proses  penyebarluasan peraturan  perpajakan  agar  dapat  dipahami  dan  dapat diterapkan  dalam  kegiatan  praktisi  dilapangan  yang dilakukan  secara  berkesinambungan.  Kurangnya pengetahuan  dan  wawasan  karena  rendahnya sosialisasi  menyebabkan  masyarakat  tidak  memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga akan berdampak pada penerimaan  pajak  (Harryanto  dan  Toly,  2013). Sosialisasi  perpajakan  dapat  dilakukan  dengan memberikan  pengertian  kepada  masyarakat  akan pentingnya  membayar  pajak.  Oleh  karena  itu, masyarakat  akan  sadar  sanksi  yang  ada  jika  tidak membayar  pajak  (Winerungan,  2013).  Apabila pemerintah  berhasil  dalam  menjalankan  sosialisasi perpajakan, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Terdapat  persamaan  dan  perbedaan  antara penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya.  Persamaannya  terletak  pada metodologi  yang  digunakan,  yaitu  menggunakan analisis  linear  berganda  dengan  menggunakan  alat bantu  SPSS  ( Statistical  Package  for  Social  Science ). Selain  itu  terdapat  pula  kesamaan  objek  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Banda Aceh.
Perbedaan  yang  sangat  terlihat  dari  penelitian sebelumnya yaitu pada tempat penelitian dan beberapa faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Dan juga tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya  yang  hanya  dilakukan  selama  2-3  tahun, sedangkan peneliti ini  melakukan  penelitian selama  4 tahun yaitu 2012-2015.
Pada  tahun  2015,  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Banda  Aceh  mencatat  wajib  pajak  yang terdaftar  sebanyak  205.536  dan  yang  aktif  sebanyak 155.799.  Namun  wajib  pajak  yang  melaporkan  SPT (Surat  Pemberitahuan)  hanya  69.092.  Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menyampaikan  SPT pada  KPP  Pratama  Kota  Banda  Aceh  selama 4  tahun sejak  2012  hingga  2015  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini.

## Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kota Banda Aceh
Tahun 2012-2015 No Tahun pajak Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Aktif Wajib Pajak Melaporkan SPT Tingkat Kepatuhan 1. 2012 163.130 113.405 40.471 35,68% 2. 2013 175.555 125.823 77.722 61,77% 3. 2014 188.628 138.892 79.742 57,41% 4. 2015 205.536 155.799 69.092 44,34%
Sumber: KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Banda Aceh  2016
Berdasarkan  tabel  1.1  tersebut  dapat    dilihat bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kota  Banda Aceh  cenderung  berfluktuasi.  Dimana  dapat  kita ketahui  bahwa  pada  tahun  2015  tingkat  kepatuhan semakin  menurun  dibandingkan  2  tahun  sebelumnya. Tingkat  kepatuhan  pada  tahun  2015  ini  turun  hingga dibawah  50%  yakni  sebesar  44,34%.  Sesuai  dengan
data yang diperoleh peneliti dari KPP Pratama Banda Aceh  didapatkan  bahwa  permasalahan  wajib  pajak  di Kota  Banda  Aceh  adalah  tidak  melaporkan  SPT  dan tidak aktif dalam pembayaran pajak.
2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

## Pengertian Pajak
Menurut  Resmi  (2014:2)  dari  beberapa  definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1) Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2) Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  individual oleh pemerintah.
3) Pajak  dipungut  oleh  negara  tidak  dapat ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  individual oleh pemerintah.
4) Pajak  dipungut  oleh  negara  baik  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5) Pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran- pengeluaran  pemerintah,  yang  bila  dari pemasukkannya  masih  terdapat surplus,
digunakan untuk membiayai public
investment .

## Fungsi Pajak
Resmi  (2014:3)  mengemukakan  bahwa  fungsi pajak yaitu :
1) Fungsi penerimaan ( Budgeter )
Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang diperuntukkan  bagi  pembiayaan  pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya  pajak  dalam  APBN  sebagai penerimaan  dalam  negeri.  Sebagai  fungsi penerimaan, pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah  yang  dominan  karena  persentase penerimaan  dari  sektor  ini  cukup  besar  jika dibandingkan  dengan  penerimaan  dari  sektor- sektor lainnya.
2) Fungsi mengatur ( Reguler )
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan  kebijakan  di  bidang  sosial  dan ekonomi.  Sebagai  fungsi  mengatur,  pajak  bukan saja merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan  sosial  tetapi  juga  mengarah  pada pemerataan  dalam  masyarakat,  karena  secara tidak langsung pajak dapat merupakan pembebanan pada barang publik.

## Pajak Penghasilan
Pajak  penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  suatu  tahun pajak.  Undang-undang  No.  7  Tahun  1984  tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang  ini  telah  beberapa  kali  mengalami perubahan  dan  terakhir  kali  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  36  Tahun  2008.  Undang-undang  PPh mengatur  mengenai  pengenaan  Pajak  Penghasilan terhadap  subjek  pajak  berkenaan  dengan  penghasilan yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak. Undang-undang  PPh  menganut  asal  materiil,  artinya penentuan  mengenai  pajak  yang  terutang  tidak tergantung  kepada  surat  ketetapan  pajak,  tetapi tergantung  pada  pendapatan  yang  diterima  seseorang dalam tahun pajak.

## Atributtion Theory
Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Luthans (2006:209)  atribusi  adalah  proses  kognitif  dimana orang  menarik  kesimpulan  mengenai  faktor  yang mempengaruhi  atau  masuk  akal  terhadap  perilaku orang lain, ada dua jenis umum atribusi yakni atribusi disposisional  (internal)  dan  atribusi  situasional (eksternal).  Perilaku  yang  disebabkan  secara  internal merupakan  perilaku  yang  diyakini  berada  di  bawah kendali  pribadi  seorang  individu,  sedangkan  perilaku yang  disebabkan  secara eksternal  merupakan  perilaku individu  dianggap  telah  dipaksa  berperilaku  demikian oleh situasi luar (Masruroh dan Zulaikha, 2013).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Rahayu (2013:138) menyatakan istilah kepatuhan  berarti  tunduk  atau  patuh  pada  ajaran  dan aturan.  Kepatuhan  adalah  motivasi  seseorang, kelompok  atau  organisasi  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan (Jatmiko,  2006).  Dalam  perpajakan  aturan  yang berlaku  adalah  Undang-Undang  Perpajakan,  Jadi, kepatuhan  pajak  merupakan  kepatuhan  seseorang dalam  hal  ini  adalah  wajib  pajak  terhadap  peraturan atau Undang-Undang Perpajakan (Arum dan Zulaikha, 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  pembayar pajak  dalam  rangka  memberikan  kontribusi  bagi
pembangunan  negara  yang  diharapkan  didalam pemenuhannya  dilakukan  secara  sukarela  (Tiraada, 2013).

## Kesadaran Perpajakan
Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk  memahami  realita  dan  bagaimana  mereka bertindak  atau  bersikap  terhadap  realitas  (Arum  dan Zulaikha,  2013).  Jatmiko  (2006)  menjelaskan  bahwa kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui  atau  mengerti. Kesadaran  perpajakan  merupakan  sebuah  itikad  baik seseorang  untuk  memenuhi  kewajiban  membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Susilawati dan Budhiartha, 2013).

## Pelayanan Fiskus
Pelayanan  adalah  suatu  proses  bantuan  kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan  dan  hubungan  interpersonal  agar  tercipta kepuasan  dan  keberhasilan  (Boediono,  2003:60). Pelayanan adalah cara melayani, membantu, mengurus atau  menyiapkan  segala  keperluan  yang  dibutuhkan seseorang,  sementara  itu  fiskus  adalah  petugas  pajak (Jatmiko, 2006). Petugas pajak adalah seseorang yang diharapkan memiliki kompetensi dalam hal keterampilan, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan  pajak,  administrasi  pajak  dan  hukum  pajak (Kamil, 2015).

## Sanksi Perpajakan
Sanksi  adalah  pagar  pembatas  yang  nyata  bagi pelaksanaan  suatu  peraturan  yang  bermaterikan  hak dan  kewajiban  (Purwono,  2010:68).  Sanksi  adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang  yang  melanggar  peraturan  (Masruroh  dan Zulaikha, 2013). Sanksi  tersebut dibuat dengan tujuan agar  wajib  pajak  takut  melanggar  Undang-Undang Perpajakan  (Kamil,  2015).  Apabila  kewajiban perpajakan  tidak  dilaksanakan,  maka  akan  ada konsekuensi  yang  akan  diberikan  kepada  wajib  pajak karena  pajak  mengandung  unsur  pemaksaan, konsekuensi hukum itu dapat dikatakan sebagai sanksi perpajakan (Arum dan Zulaikha, 2013).

## Sosialisasi Perpajakan
Bentuk  sosialisasi  perpajakan  dapat  dilakukan dengan  penyuluhan.  Kegiatan  penyuluhan  dan pelayanan  pajak  memegang  peranan  penting  dalam
upaya  memasyarakatkan  pajak  (Winerungan,  2013). Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor:  SE-98/PJ/2011  sosialisai  perpajakan  dapat diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi  perpajakan  untuk  menghasilkan  perubahan pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non  pemerintah  agar  terdorong  untuk  paham,  sadar, peduli,  dan  berkontribusi  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan.

## Kerangka Pemikiran
Kesadaran  perpajakan  adalah  suatu  kondisi dimana  wajib  pajak  mengetahui,  menghargai  dan menanti  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban  perpajakannya  (Suryadi,  2006).  Kesadaran perpajakan akan meningkat bilamana dalam masyarakat  muncul  persepsi  positif  terhadap  pajak, dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun  non  formal  akan  berdampak  positif  terhadap pemahaman  dan  kesadaran  perpajakan  dalam membayar  pajak  (Rahayu,  2010:141).  Jatmiko  (2006) mengatakan  kesadaran  perpajakan  masyarakat  yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi  pajak  yang  tidak  dapat  dijaring,  kesadaran perpajakan  sangat  diperlukan  dalam  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban membayar  pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang  terbaik  kepada  wajib  pajak  (Jatmiko,  2006). Menurut  Supadmi  (2010)  kualitas  pelayanan  fiskus dapat  diukur  dengan  kemampuan  memberikan pelayanan  yang  memuaskan,  dapat  memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan  sikap  dapat  dipercaya  yang  dimiliki  oleh  aparat pajak.  Selain  itu fiskus  harus  memiliki  motivasi  yang tinggi sebagai pelayan publik. Kepatuhan wajib pajak akan  lebih  meningkat  apabila  fiskus  bersikap koorperatif,  adil,  jujur  memberikan  informasi  serta kemudahan,  sehingga  tidak  mengecewakan  wajib pajak (Santi, 2012).
Sanksi  pajak  merupakan  alat  kontrol  yang mengontrol  agar  wajib  pajak  tetap  memenuhi kewajiban  perpajakannya  dikarenakan  dengan  adanya kerugian  yang  akan  didapat  oleh  wajib  pajak  apabila
tidak  membayarkan  pajak  yang  secara  otomatis  akan membuat  wajib  pajak  harus  berpikir  apabila  tidak ingin  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  (Putu, 2012).  Menurut  Jatmiko  (2006)  wajib  pajak  akan memenuhi  pembayaran  pajak  bila  memandang  sanksi pajak  akan  lebih  merugikannya  dan  oleh  karena  itu diduga  pelaksanaan  sanksi  pajak  yang  tegas merupakan  salah  satu  alasan  masyarakat  patuh membayarkan pajak.
Pentingnya  sosialisasi  memberikan  pengertian kepada  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  dengan adanya  sosialisasi  perpajakan  masyarakat  menjadi mengerti  dan  paham  mengenai  manfaat  membayar pajak  (Winerungan,2013).  Sosialisasi  perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan  sebuah  pengetahuan  kepada  masyarakat dan  khususnya  wajib  pajak  agar  mengetahui  tentang segala  hal  mengenai  perpajakan  baik  peraturan maupun  tata  cara  perpajakan  melalui  metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).
.

## Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang  telah diuraikan,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut.
H 1 :  Kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan,  sosialisasi  perpajakan  secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 2 :  Kesadaran  Perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 3 :  Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 4 :  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
H 5 :  Sosialisasi  perpajakan    berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak

## 3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  merupakan  kerangka  kerja yang  akan  digunakan  sehingga  memudahkan  peneliti dalam  melakukan  penelitiannya  dikarenakan  semua yang  akan  dilakukan  telah  terencana  berdasarkan urutan  penelitiannya.  Menurut  Denzin  dan  Lincoln (2011)  desain  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif,  metode  kualitatif merupakan  sebuah  bidang  penelitian  yang  berdiri
sendiri,  dan  pendekatan  dalam  kategori  ini  berupa studi  kasus,  wawancara,  observasi  dan  lain-lain. Menurut  Sekaran  (2011:152),  desain  penelitian  atau rancangan  suatu  penelitian  harus  memiliki  enam aspek, yaitu:
Desain  penelitian,  yang  meliputi  serangkaian pilihan  pengambilan  keputusan  rasional,  isu-isu  yang berkaitan  dengan  keputusan  mengenai  tujuan  studi (eksploratif,  deskriptif,  pengujian  hipotesis),  letaknya (yaitu  konteks  studi),  jenis  yang  sesuai  untuk penelitian  (jenis  investigasi),  tingkat  manipulasi  dan kontrol  peneliti  (tingkat  intervensi  peneliti),  aspek temporal (horizon waktu), dan level analisis data (unit analisis), adalah integral pada desain penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Banda  Aceh.  Teknik  pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode simple  random  sampling . Sudarmanto  (2013:49)  menyatakan simple  random sampling adalah teknik pengambilan sampel penelitian dari  populasi  dilakukan  secara  acak,  dimana  setiap elemen  atau  anggota  populasi  memiliki  kesempatan yang  sama  untuk  terpilih  menjadi  sampel.  Penentuan jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada Teori  Slovin  yang  dijabarkan  dengan  rumus  sebagai berikut : (Sulistyawati, 2013)
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁(𝑒)
n  = jumlah sampel
N = populasi 1= Konstanta e= Margin  of  error (kesalahan  maksimum  yang  bisa ditolerir sebesar 10%) Perhitungan :
𝑛 = 𝑁 1 + 𝑁(𝑒) 𝑛 =
155.799
1 + 155.799(0,1) 𝑛 = 155.799 1 + 1557,99 𝑛 = 155.799 1558,99
𝑛 = 99,93 Pembulatan= 100 sampel
Dengan  demikian,  diketahui  bahwa  jumlah sampel  berdasarkan  populasi  minimal  sebanyak  100 orang.

## Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  regresi  linear berganda  ( multiple  linear  regression  analysis ) bertujuan  untuk  menguji  empat  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.  Pengolahan  data  penelitian menggunakan  program  SPSS  ( Statistical  Package  for Social Sciences ). Di dalam model regresi ini, sebelum melakukan  pengujian  hipotesis,  terlebih  dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.

## Uji Statistik Deskriptif
Analisis  statistic    deskriptif  merupakan  teknik deskriptif  yang  memberikan  gambaran  suatu  data sehingga  menjadikan  sebuah  informasi  yang  lebih jelas  dan  mudah  untuk  dipahami.  Hal  ini  dilihat  dari nilai jumlah sampel, rata-rata ( mean ), standard deviasi, nilai  maksimum,  dan  nilai  minimum  (Wolk  et  al., 2015).

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas Uji Validitas
Validitas  adalah  suatu  pengukuran  yang menunjukkan  seberapa  nyata  suatu  pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur kuesioner yang dipakai  dalam  penelitian  (Sekaran,  2014:226). Validitas  ini  menjelaskan  apakah  instrument  yang telah  disusun  memiliki  konstruk  validitas  atau  tidak. Pengujian    menggunakan  teknik  statistic pearson- product  moment  coefficient  of  colleration dengan menggunakan bantuan software SPSS.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  merupakan  suatu  pengukuran untuk  mrnunjukkan  sejauh  mana  pengukuran  tersebut tanpa  bias  (bebas  kesalahan- error  free ),  sehingga menunjukkan  akurasi,  konsistensi,  dan  ketetapan  dari pengukurnya  (Sekaran,  2014:228).  Pengukuran reliabilitas  terhadap  instrument  ini  menggunakan teknik Cronbach  Alpha (α). Cronbach  Alpha menafsirkan korelasi antara skala  yang dibuat dengan semua  skala  variabel  yang  ada.  Sekaran  (2014:229) menyatakan  bahwa  suatu  instrument  dapat  dikatakan reliabel  bila  memiliki  koefisien  keandalan  atau alpha
diatas  0.60.  Semakin  dekat  keandalan  koefisien dengan 1.0 maka semakin baik.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  klasik  digunakan  agar  hasil pengujian  tidak  bersifat  bias  dan  efisien.  Pengujian asumsi  klasik  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  metode  regresi,  variabel  terdistribusi  secara normal  (Gujarti,  2003).Pada  penelitian  ini,pengujian meggunakan  uji  normalitas  data  dengan  uji  statistik Kolmogorov-Smirnov . Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2007). H 0 : data residual berdistribusi normal Ha  : data residual tidak berdistribusi normal
Apabila  angka  α  <  =0,05artinya  data  tersebut distribusinya  tidak  normal.  Sebaliknya,  jika  angka  α >=0,05  maka  Ha  ditolak  yang  berarti  variabel terdistribusi  secara  normal  (Sekaran  dan  Bougie, 2011).

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  dilakukan  untuk  menguji apakah  terdapat  korelasi  antar  variabel  bebas.Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinieritas.Untuk menguji apakah model regresi kita  mengalami  multikolinieritas,  dapat  dilakukan dengan  melihat  nilai tolerance dan  VIF  ( Variance Inflation  Factor ).  Jika  nilai  VIF  >  10  berarti  terjadi multikolinieritas  yang  serius  di  data  model  regresi tersebut (Ghozali, 2007).

## Uji Heterokedastisitas
Uji  heterokedastisitas  ini  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari residual  satu  pengamatan ke  pengamatan  yang  lain.  Jika variance dari  residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka disebut  homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut heteroskedastisitas.  Deteksi  ada  atau  tidaknya heteroskedastisitas  dapat  dilihat  dengan  ada  atau tidaknya  pola  tertentu  pda  grafik scaterplot .  Jika  ada pola  tertentu  maka  mengindikasikan  telah  terjadi
heteroskedastisitas.  Tetapi    jika  tidak  ada  pola  yang jelas  serta  titik-titik  menyebar  di  atas  dan  di  bawah angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

## Rancangan Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  adalah  upaya  menjelaskan hubungan  antara  variabel  independen  (kesadaran perpajakan,  pelayanan  fiskus,  sanksi  perpajakan, sosialisasi  perpajakan ) terhadap  satu  variabel dependen (kepatuhan  wajib  pajak) (Subramayam  dan Wild,  2013). Adapun  persamaan  dalam  penelitian  ini adalah:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e
Keterangan: Y = Kepatuhan wajib pajak a = Kostanta
b 1 , b 2 , b 3
= Koefisien Regresi X 1 = Kesadaran perpajakan X 2 = Pelayanan fiskus X 3 = Sanksi perpajakan X 4 = Sosialisasi perpajakan e = epsilon ( error term )

## Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji Statistik F)
Uji  statistik  F  dilakukan  untuk  melihat  apakah semua  variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam model  regresi  mempunyai  pengaruh  secara  bersama- sama  terhadap  variabel  dependen  (Ghozali,  2007). Uji statistik  F  dilakukan  dengan  cara quick  look ,  yaitu melihat  nilai  signifikansi  F  pada  output  hasil  regresi dengan significance  level 0,05  (α=  5%).  Dasar pengambilan keputusannya adalah:
1) Jika F hitung > F tabel dan tingkat signifikan ( α) < 0,05 maka Ha ditolak (Ho diterima) yang berarti secara bersama-sama semua variabel indpenden berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen.
2) Jika F hitung < F tabel dan tingkat signifikan ( α) > 0,05  maka  Ha  diterima  (Ho  ditolak)  yang  berati secara  variabel  independen  tidak  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen .
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali,  2007).  Pengujian  dilakukan  dengan menggunakan significance  level 0,05  (α=5%). Penerimaan  atau  penolakan  hipotesis  dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
1) Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikan ( α) < 0,05 maka Ha ditolak (Ho diterima), yang berarti secara  parsial  variabel  independen  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2) Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifikan ( α) > 0,05 maka Ha diterima (Ho ditolak), yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  (R 2 )  digunakan  untuk mengukur sejauh mana kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi  (antara  nol  dan  satu)  menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel  dependen.Nilai R 2 yang  kecil  berarti kemampuan  variabel  bebas  dalam  menjelaskan variabel  terikat  amat  terbatas,  sedangkannilai  yang mendekati  satu  berarti  variabel  bebas  memberikan hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel terikat (Subramayam dan Wild, 2013).

## 4. Hasil Dan Pembahasan Uji Deskriptif
Pada  Tabel  4.2  berikut  dapat  dilihat  hasil ringkasan  analisis  statistik deskriptif  variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Table 4.2

## Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Sumber: Data Primer diolah (2016)
Descriptive Statistics 100 2,82 4,91 3,9939 ,45634 100 1,57 5,00 3,9061 ,67750 100 2,13 4,63 3,5701 ,54947 100 1,60 4,80 3,5800 ,66758 100 2,40 5,00 3,9610 ,50790 100 Kesadaran Pelayanan Fiskus Sanksi Sosialisasi
Kepatuhan Wajib Pajak Valid N (listwise) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Berdasarkan  Tabel  4.2  diatas  dapat  diketahui bahwa  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai rata-rata  sebesar  3,96.  Ini  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  responden  cenderung  menjawab  tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah  kepatuhan  wajib  pajak.  Nilai  minimum variabel  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  2,4 yang  artinya  adalah  terdapat  responden  yang menjawab  tidak  setuju    untuk  pertanyaan  yang diajukan.  Sedangkan  nilai  maksimum  variabel kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebesar  5  yang  artinya adalah terdapat responden cenderung menjawab sangat setuju  untuk  pertanyaan  yang  diajukan  berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
Variabel  kesadaran  perpajakan  memiliki  nilai rata-rata  sebesar  3,99.  Ini  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  responden  cenderung  menjawab  tidak pasti untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah  kesadaran  perpajakan.  Nilai  minimum variabel kesadaran perpajakan adalah sebesar 2,8 yang artinya  adalah  terdapat  responden  yang  menjawab tidak  setuju    untuk  pertanyaan  yang  diajukan. Sedangkan  nilai  maksimum  variabel  kesadaran perpajakan  adalah  sebesar  4,9  yang  artinya  adalah terdapat responden cenderung menjawab sangat setuju untuk  pertanyaan  yang  diajukan  berkaitan  dengan kesadaran perpajakan.
Variabel  pelayanan  fiskus  memiliki  nilai  rata- rata  sebesar  3,9.  Ini  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  responden  cenderung  menjawab  tidak  pasti untuk  pertanyaan  yang  diajukan  berkaitan  dengan masalah  pelayanan  fiskus.  Nilai  minimum  variabel pelayanan  fiskus  adalah  sebesar  1,5  yang  artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju    untuk  pertanyaan  yang  diajukan.  Sedangkan nilai  maksimum  variabel  pelayanan  fiskus  adalah sebesar  5  yang  artinya  adalah  terdapat  responden cenderung  menjawab  sangat  setuju  untuk  pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pelayanan fiskus.
Variabel  sanksi  perpajakan  memiliki  nilai  rata- rata  sebesar  3,5.  Ini  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  responden  cenderung  menjawab  tidak  pasti untuk  pertanyaan  yang  diajukan  berkaitan  dengan masalah  sanksi  perpajakan.  Nilai  minimum  variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 2 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju  untuk pertanyaan yang diajukan. Sedangkan nilai maksimum variabel  sanksi  perpajakan  adalah  sebesar  4  yang artinya  adalah  terdapat  responden  cenderung menjawab  setuju  untuk  pertanyaan  yang  diajukan berkaitan dengan sanksi perpajakan.
Variabel  sosialisasi  perpajakan  memiliki  nilai rata-rata sebesar 3,5. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar  responden  cenderung  menjawab  tidak  pasti untuk  pertanyaan  yang  diajukan  berkaitan  dengan masalah  sosialisasi  perpajakan.  Nilai  minimum variabel  sosialisasi  perpajakan  adalah  sebesar  1  yang artinya  adalah  terdapat  responden  yang  menjawab sangat  tidak  setuju    untuk  pertanyaan  yang  diajukan. Sedangkan  nilai  maksimum  variabel  sosialisasi perpajakan  adalah  sebesar  4,8  yang  artinya  adalah terdapat responden cenderung menjawab sangat setuju untuk  pertanyaan  yang  diajukan  berkaitan  dengan sosialisasi perpajakan.

## Hasil Pengujian Validitas
Pengujian  validitas  dilakukan  untuk  menguji apakah  instrumen  pengukuran  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat  mengukur variabel  tersebut  secara  tepat.  Pengujian  kualitas  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  statistik menggunakan uji pearson product-moment coefficient of  correlation s  dengan  nilai  signifikansi  (nilai  kritis) sebesar  5%  dibantu  oleh SPSS 21.  Setiap  item pernyataan dikatakan valid jika nilai kolerasi hitung > nilai  kritis.  Hasil  pengujian  validitas  dapat diperhatikan pada Tabel 4.3
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Item Pernyataan Variabel Koefisien Korelasi Nilai Kritis r (N=100) Kesimpulan KP1 Kesadaran perpajakan (X1) 0,622 0,194 Valid KP2 0,535 0,194 Valid KP3 0,567 0,194 Valid KP4 0,680 0,194 Valid KP5 0,636 0,194 Valid KP6 0,608 0,194 Valid
Item Pernyataan Variabel Koefisien Korelasi Nilai Kritis r (N=100) Kesimpulan KP7 0,604 0,194 Valid KP8 0,464 0,194 Valid KP9 0,667 0,194 Valid KP10 0,567 0,194 Valid KP11 0,667 0,194 Valid PF1 Pelayanan Fiskus (X2) 0,747 0,194 Valid PF2 0,778 0,194 Valid PF3 0,887 0,194 Valid PF4 0,800 0,194 Valid PF5 0,678 0,194 Valid PF6 0,865 0,194 Valid PF7 0,668 0,194 Valid SP1 Sanksi Perpajakan (X3) 0,504 0,194 Valid SP2 0,320 0,194 Valid SP3 0,810 0,194 Valid SP4 0,832 0,194 Valid SP5 0,759 0,194 Valid SP6 0,625 0,194 Valid SP7 0,448 0,194 Valid SP8 0,430 0,194 Valid SIP1 Sosialisasi Perpajakan (X4) 0,552 0,194 Valid SIP2 0,802 0,194 Valid SIP3 0,752 0,194 Valid SIP4 0,868 0,194 Valid SIP5 0,881 0,194 Valid KWP1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,463 0,194 Valid KWP2 0,665 0,194 Valid KWP3 0,731 0,194 Valid KWP4 0,808 0,194 Valid KWP5 0,650 0,194 Valid KWP6 0,779 0,194 Valid KWP7 0,649 0,194 Valid KWP8 0,787 0,194 Valid KWP9 0,511 0,194 Valid KWP10 0,666 0,194 Valid
Sumber: Data Primer diolah (2016)
Berdasarkan  Tabel  4.3  dapat  dinyatakan seluruh  pernyataan  adalah  valid  karena  mempunyai nilai  kolerasi  di  atas  nilai  kritis  (N=100)  yang menunjukkan  angka  sebesar  0,194  (lihat  tabel  nilai kritis  korelasi  r product-moment )  atau  mempunyai nilai signifikan untuk semua item pernyataan dibawah 5%.  Dengan  demikian,  pernyataan  yang  digunakan pada  instrumen  adalah  signifikan  dan  memiliki
validitas  konstrak  atau  terdapat  konsistensi  internal ( internal  consistence )  yang  berarti  bahwa  data  yang diperoleh  adalah  valid  dan  dapat  digunakan  untuk penelitian.

## Hasil Pengujian Reliabelitas
Hasil uji reliabilitas sebagai berikut:
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha Nilai Kritis Cronbach’s Alpha Keterangan Kesadaran Perpajakan (X1) 0,814 0,60 Reliabel Pelayanan Fiskus (X2) 0,890 0,60 Reliabel
Variabel Cronbach Alpha Nilai Kritis Cronbach’s Alpha Keterangan Sanksi Perpajakan (X3) 0,767 0,60 Reliabel Sosialisasi Perpajakan (X4) 0,835 0,60 Reliabel Kepatuhan Wajib pajak (Y) 0,862 0,60 Reliabel Sumber: Data Primer diolah (2016)
Berdasarkan  Tabel  4.4  hasil  pengujian realibilitas,  dapat  disimpulkan  bahwa alpha untuk masing-masing  yaitu  variabel  kepatuhan  wajib  pajak (Y)  diperoleh  nilai alpha sebesar  0,862,  variabel kesadaran  perpajakan  (X1)  diperoleh  nilai alpha sebesar  0,814,  variabel  pelayanan  fiskus  (X2) diperoleh  nilai alpha sebesar  0,890,  variabel  sanksi perpajakan  (X3)  diperoleh  nilai alpha sebesar  0,767, variabel  sosialisasi  perpajakan  (X4)  diperoleh  nilai alpha sebesar  0,835.  Hasil  pengujian  reabilitas  ini menunjukkan  bahwa  hasil  pengukuran  memenuhi kredibilitas Cronbach  Alpha dimana  nilainya  lebih besar  dari  0,60  Maka.  dapat  disimpulkan  bahwa kuesioner  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  tujuan penelitian.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Data terdistribusi  normal  apabila  grafik normal probability  plot menunjukkan  distribusi  data sesungguhnya  membentuk  satu  garis  lurus  atau mengikuti  garis  lurus  diagonalnya.  Namun,  untuk lebih  memastikan  bahwa  data  tersebut  normal  maka peneliti menggunakan analisis probabilitas Kolmogorov-Smirnov  dengan  ketentuan  bahwa  data terdistribusi  normal  apabila  nilai  Kolmogorov- Smirnov Z >0,05.
Gambar.  Uji  Normalitas  Data  dengan Normal Probability Plot
Sumber: Data Primer diolah (2016) Dari  output  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  ( Asymp.Sig  2-tailed )  sebesar  0,343. Karena  signifikansi  lebih  dari  0,05  (0,343  >  0,05), maka nilai residual tersebut telah normal.
Gambar. Uji Normalitas O ne-Sample Kolmogorov- Smirnov Test

## Uji Multikolinearitas
Jika  nilai tolerance lebih  kecil  dari  0,10  atau VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya,  jika  nilai tolerance lebih  besar  dari  0,10 atau  VIF  lebih  kecil  dari  10  maka  tidak  terjadi multikolinearitas  (Ghozali,  2013:106).  Selanjutnya disajikan  Tabel  4.11  untuk  mendeteksi  ada  atau tidaknya multikolinearitas.
Tabel 4.11 Uji Multikolonieritas Nilai Variance Inflation Factor (VIF) Variabel Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Kesadaran Perpajakan ,656 1,524 Pelayanan Fiskus ,546 1,833 Sanksi Perpajakan ,916 1,091 Sosialisasi Perpajakan ,663 1,508 Sumber: Data Primer diolah (2016)
Nilai Tolerance untuk  semua  variabel  bebas berada diatas 0,10, serta nilai VIF ( Variance Inflation Factor) variabel  bebas  tidak  ada  yang  diatas  10. Dengan  demikian  data  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi gejala multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Untuk  mendeteksi  gejala  heteroskedastisitas, peneliti  menggunakan  grafik scatterplot dengan
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Observed Cum Prob 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 E xp ec te d C um P ro b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 100
,0000000 ,27697596 ,094 ,094 -,055 ,937 ,343 N Mean Std. Deviation Normal Parameters a,b Absolute Positive Negative Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Unstandardiz ed Residual Test distribution is Normal. a. Calculated from data.
b.
4 2 0 -2 -4 Regression Standardized Predicted Value 4 2 0 -2 -4 Re gr es si on S tu de nt ize d Re si du al Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Scatterplot
memplotkan  nilai  ZPRED  (nilai  prediksi)  dengan SRESID  (nilai  residualnya).  Dasar  keputusannya adalah apabila penyebaran titik-titik (plot) pada grafik tersebar  secara  merata  tanpa  membentuk  suatu  pola tertentu  maka  dapat  disimpulkan  model  regresi terbebas  dari  heteroskedastisitas.  Adapun  hasil  uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2.

## Gambar.  Uji  Heteroskedastisitas  dengan  Grafik
Scatterplot
Berdasarkan  hasil  pengujian  diatas,  gambar scatterplot menunjukkan bahwa titik menyebar di atas dan  di  bawah  sumbu  Y,  dan  tidak  mempunyai  pola yang  teratur.  Maka  dapat  disimpulkan  variabel  bebas di  atas  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  atau  bersifat homoskedastisitas.

## Persamaan Linear Berganda
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran  perpajakan  (X 1 ),  pelayanan  fiskus  (X 2 ), sanksi  perpajakan  (X 3 ),  dan  sosialisasi  perpajakan (X 4 ).  Sedangkan  variabel  dependennya  adalah kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Hasil  pengujian  regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12

## Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda
Sumber: Data primer, 2016 (diolah)
Hasil  output  SPSS  ( coefficients ),  dapat diperoleh  persamaan  regresi  berganda  ( multiple regression ) sebagai berikut:
Y= 0,475 + 0,184X 1 + 0,200X 2 + 0,183X 3 + 0,368X 4 + e
Dari  persamaan  regresi  dapat  diketahui  hasil penelitian  dari  masing-masing  koefisien  yaitu  untuk konstanta  (a=0,475)  artinya  jika  faktor-faktor kesadaran  perpajakan  (X 1 ) , pelayanan  fiskus  (X 2 ), sanksi perpajakan (X 3 ), dan sosialisasi perpajakan (X 4 ) dianggap konstan, maka besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,475.

## Pengujian Hipotesis Pengujian Secara Simultan (Uji F)
Jika F hitung > F tabel dengan tingkat signifikan 5%  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  variabel independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen,  begitu  juga  sebaliknya.  Hasil  pengujian secara simultan dapat dilihat pada Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Pengujian Hipotesis Secara Simultan
Coefficients a ,475
,284 1,673 ,098 ,184 ,077 ,165 2,394 ,019 ,656 1,524 ,200 ,057 ,266 3,516 ,001 ,546 1,833 ,183 ,054 ,198 3,384 ,001 ,916 1,091 ,368 ,052 ,484 7,045 ,000 ,663 1,508 (Constant) Kesadaran Pelayanan Fiskus Sanksi
Sosialisasi
Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients
Beta
Standardized Coefficients
t Sig. Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak a. ANOVA b 17,943 4 4,486 56,110 ,000 a 7,595 95 ,080 25,538 99 Regression Residual Total Model
1
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Sosialisasi, Sanksi, Kesadaran, Pelayanan Fiskus
a.
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak b.

## Pengujian Secara Parsial (Uji t)
Pengujian  secara  parsial  atau  uji  t  dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  yaitu  kesadaran perpajakan  teerhadap  kepatuhan  wajib  pajak, pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Jika  t- hitung  >  t-tabel  dengan  tingkat  signifikan  5%  maka menunjukan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Hasil pengujian  secara  parsial  dapat  dilihat  pada  tabel  4.12 diatas.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  dan  pembahasan yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Kesadaran  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2) Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
4) Sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
5) Kesadaran  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  sanksi perpajakan,  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  mempunyai  beberapa  kelemahan yang  membatasi  kesempurnaannya.  Oleh  karena  itu, keterbatasan  dalam  penelitian  ini  perlu  diperhatikan agar  peneliti  selanjutnya  diperoleh  hasil  yang  lebih baik  dimasa  yang  akan  datang.  Adapun  keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Penelitian  ini  hanya  menggunakan  kuesioner sebagai instrumen penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner.
2) Data penelitian ini diperoleh berdasarkan persepsi jawaban  responden  melalui  kuesioner.  Tidak
menutup kemungkinan bahwa persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya.
3) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, pelayanan  fiskus,  sanksi  perpajakan  dan sosialisasi  perpajakan.  Beberapa  variabel  lain yang  mungki  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  pembahasan  serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini,  maka  peneliti  memberikan  beberapa  saran  agar penelitian  selanjutnya  mendapatkan  hasil  yang  lebih baik.

## Saran Akademis
1) Agar penelitian dapat dikatakan lebih representatif, maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbesar jumlah responden dan  memperbesar  ruang  lingkup  penelitian  agar penelitian  kedepan  memiliki  cakupan  yang  lebih luas dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.
2) Penelitian selanjutnya disarankan agar menambah beberapa  variabel  independen  lain  yang  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Variabel lain  yang  dapat  diuji  adalah  norma  perpajakan, pemahaman  wajib  pajak  dan  lingkungan  wajib pajak..
3) Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  untuk mendapatkan  informasi  data  penelitian,  jika memungkinkan peneliti selanjutnya dapat melakukan  wawancara  langsung  dengan  para wajib pajak agar mendapat data yang lebih akurat.

## Saran Praktisi
1) Kepada  wajib  pajak  diharapkan  agar  dapat mematuhi  aturan-aturan  pajak  yang  telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar  dapat  meningkatkan  kepatuhan  secara efektif.
2) Kepada para aparatur pajak diharapkan lebih aktif dalam  memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin agar  dapat  mengubah  cara  pandang  wajib  pajak, sehinga  dapat  menarik  wajib  pajak  untuk membayar pajak.

## Daftar Pustaka
Arum,  Harjanti  Puspa  &  Zulaikha.  2012.  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan  Pekerjaan  Bebas  (Studi  Diwilayah  KPP Pratama  Cilacap). Diponegoro  Journal  Of Accounting. 1 (1), 1-8.
B,  Ilyas,  Wirawan  &  Richard  Burthon.  2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Berutu,  D.  Anggreini  &  Puji  Harto.  2012.  Persepsi
Keadilan  Pajak  Terhadap  Perilaku  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Diponegoro Journal Of Accounting. 2 (2), 1-10. Ghozali,  Imam.  2007. Aplikasi  Analisis  Multivariet Dengan  Program  SPSS. Semarang:  Badan Penerbit Undip.
Harryanto,  Marisa  dan  Agus  Arianto  Toly.  2013. “Pengaruh  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi Perpajakan,  Pemeriksaan Pajak  terhadap
Penerimaan  Pajak  Penghasilandi  KPP  Pratama Surabaya  Sawahan”. Tax  dan  Accounting Review . 1 (1): 124-135.
Jatmiko,  A.  Nugroho.  2006.  Pengaruh  Sikap  Wajib Pajak  Pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda, Pelayanan  Fiskus  Dan  Kesadaran  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris  Terhadap  WPOP  Di  Kota  Semarang). TesisMagister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Jotopurnomo,  Cindy  &  Yenni  Mangoting.  2013. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas
Pelayanan Fiskus, Sanksi
Perpajakan, Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di
Surabaya. Tax & Accounting Review, 1 (1). Kahono,  Sulud.  2003.  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Studi Empiris Di Wilayah KP PBB Semarang. Thesis.
Kamil, Nurlis Islamiah. 2015. The Effect Of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties And Tax Authorithies  Service  On  The  Tax  Compliance (Survey  On  The  Individual  Tax  Payer  At Jabodetabek & Bandung). Reseacrh Journal Of Finance And Accounting. 6 (2).
Learche,  Dietrich.  1980. Efficiency  Of  Taxation  In Indonesia. BIES. 16 (1), 34-35.
Luthans,  Fred.  2006.  Edisi  10. Organizational Behavior. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Masruroh,  Siti  &  Zulaikha.  2013.  Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak,
Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris  Pada  WPOP  Di  Kabupaten  Tegal).
Diponegoro Journal Of Accounting. 2 (1), 1-15.
Muliari,  N.  K  &  Setiawan  P.E.  2009.  Pengaruh Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan  Dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP Pratama  Denpasar  Timur.  Skripsi  Universitas Udayana Denpasar. 5.
Mulyanto,  Nurhadi  Eka.  2010.  Pengaruh Self Assessment  System dan  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Palil,  Mohd  Rizal,  Mohd  Rusyidi  Md  Akir,  Wan Fadillah.  2013.  The  Perception  Of  Tax  Payers On  Tax  Knowledge  And  Tax  Education  With Level  Of  Tax  Compliance:  A  Study  The Influence  Of  Religiusity. ASEAN  Journal  Of Economics,  Management  and  Accounting. 1(1):
118-129.
Pranadata,  I  Gede  Putu.  2014.  Pengaruh  Pemahaman Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan Dan  Pelaksanaan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. 2 (2).
Purwono, Herry. 2010. Dasar-dasar Perpajakan  dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga. Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010. Perpajakan  Indonesia Konsep  &  Aspek  Formal. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2013. Perpajakan  Indonesia Konsep  &  Aspek  Formal. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori Dan Kasus. Edisi 8 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Rimawati  et.al.  2013.  Pengaruh  Sosialisasi  Dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Tingkat Kesadaran  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  Dan  Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara).
Robbins,  Stephen  P.  2007. Organizational  Theory: Structure,  Design,  And  Application. Prentice
Hall Inc. Ahli bahasa: Jusuf Udaya. 1994. Teori Organisasi:  Struktur,  Desain,  dan  Aplikasi. Jakarta: Arcan.
Rustiyaningsih,  Sri.  2011.  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Widya Warta No. 02 Tahun Xxxv.
Saidi, Muhammad Djaffar. 2011. Kejahatan Di Bidang
Perpajakan. Cetakan  Pertama.  Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada
Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Rasio Ketidakpatuhan
Wajib  Pajak  Sebagai  Dasar  Peningkatan Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Penelitian  Terhadap Wajib  Pajak  Badan  Di  Indonesia). Jurnal Keuangan Publik. 5 (1). Sekaran, Umar. 2014. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Subramanyam,  K.  R.,  Wild,  J.J.  2013. Analisis Laporan  Keuangan .  Buku  1  edisi  10.  Jakarta:
Salemba Empat.
Sudarmanto.  2013. Kinerja  dan  Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Supriyati  &  Nur  Hidayati.  2008.  Pengaruh Pengetahuan  Pajak  Dan  Persepsi  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Manajemen,
Akuntansi Dan Bisnis. 3 (2).
Suryadi.  2006.  Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran, Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik. 4 (1).
Surat  Edaran  Direktorat    Jendral  Pajak  Nomor  SE- 02/PJ/2008  Tentang  Cara  Penetapan  Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
Susilawati,  Ketut  evi  &  Ketut  Budhiartha.  2013. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan
Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan  Akuntabilitas Pelayanan  Publik  Pada  Kepatuhan  Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor. E-Jurnal AkuntanUniversitas Udayana. 4 (2), 345-357.
Supramono  &  Damayanti  T.  W  .  2009. Perpajakan Indonesia:  Mekanisme  dan  Perhitungannya.
Yogyakarta: Andi.
Supadmi,  Ni  Luh.  2010.  Meningkatkan  Kepatuhan
Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi  dan  Bisnis. Fakultas  Ekonomi Universitas Udayana.
Suyatmin.  2004.  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan:  Studi
Empiris Di Wilayah KP PBB Surakarta. Thesis. Universitas Diponegoro.
Tiraada,  Tryana  A.M.  2013.  Kesadaran  Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kabupaten Minahasa  Selatan. Jurnal  EMBA .  1  (3),  999- 1008.
Undang-Undang  KUP  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan Tata Cara Perpajakan.
________, 2003, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh .
________, 2008, Undang – undang No. 36 Tahun 2008, tentang Pajak penghasilan.
Undang-undang  No.  7  Tahun  1984  mengatur  tentang Pajak Penghasilan.
Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang

## PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan
Winerungan,  Oktaviane  Lidya.  2013.  Sosialisasi Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Di  KPP  Manado  dan  Bitung. Jurnal EMBA. 1 (3), 960-970.
Widhianningrum,  Purweni  dan  Nik  Amah.  2012.
Pengaruh Mekanisme Good Corporate
Governance terhadap Kinerja Keuangan Selama Krisis  Keuangan  Tahun  2007-2009. Jurnal Dinamika Akuntansi . Vol.4 No.2:94-102. ISSN:
2085-4277.