Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.1: Juni 2021 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## MODEL INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM PENANGANAN COVID-19
Bariyyatin Nafi’ah
Departemen Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya Email: bariyyatinnafiah13@gmail.com
Nur Rachmat Arifin Universitas Islam Zainul Hasan, Probolinggo Email: nurrachmatarifin05@gmail.com
Farisul Haq Institut Dirosah Islamiyah Al-Amien, Sumenep Email: farisulhaq.id@gmail.com

## Abstract
This research was conducted with the aim of describing some of the solutions for Islamic economic and financial policies that can be offered in the face of the Covid-19  pandemic  in  Indonesia.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative approach  with  content  analysis  techniques  (content  analysis)  and  library research  (library  research).  The  results  of  the  study  indicate  that  among  the solutions  that  can  be  offered  within  the  framework  of  the  concept  and economic  system  in  Islamic  Fiscal  policy:  (1)  by  distributing  direct  cash assistance from zakat, infaq and alms; (2) by strengthening waqf in the form of cash waqf, productive waqf, sukuk linked waqf and waqf for infrastructure; (3) through  leading  business  capital  assistance  for  the  business  sector  or  Micro, Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs);  (4)  through  the  qardhul  hasan scheme.
Keywords : Islamic Economic System, Islamic Fiscal Policy, Covid-19.

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa solusi kebijakan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  yang  dapat  ditawarkan  dalam menghadapi  pandemi  Covid-19  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di  antara  solusi  yang  dapat  ditawarkan  dalam  kerangka  konsep  dan  sistem
ekonomi dalam kebijakan Fiskal Islam: (1) dengan menyalurkan bantuan tunai langsung  dari  zakat,  infaq  dan  sedekah;  (2)  penguatan  wakaf  berupa  wakaf tunai,  wakaf  produktif,  wakaf  terkait  sukuk,  dan  wakaf  infrastruktur;  (3) melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); (4) melalui skema qardhul hasan.
Kata kunci : Sistem Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal Islam, Covid-19.

## Pendahuluan
Ratusan juta orang di dunia berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan seiring  anjloknya  perekonomian  imbas  pandemi  corona.  Penurunan angka kemiskinan yang dicapai selama bertahun-tahun berisiko tersapu hanya dalam  hitungan  bulan.  Masalah  ini  juga  dialami  Indonesia  bahkan  diseluruh dunia.  Hanya  dalam  kurun  waktu  2  bulan  lebih  (maret,  April  dan  mei) pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan IV 2019.  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  kuartal  I-2020  hanya sebesar 2,97% year-on-year (yoy).
Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat  menyebabkan  penyakit  pada  burung  dan  mamalia,termasuk  manusia. Pada  manusia,  coronavirus  menyebabkan  infeksi  saluran  pernapasan  yang umumnya  ringan,  seperti  pilek,  meskipun  beberapa  bentuk  penyakit  seperti: SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Dalam kondisi saat ini,  virus  corona  bukanlah  suatu  wabah  yang  bisa  diabaikan  begitu  saja.Jika dilihat  dari  gejalanya,orang  awam  akan  mengiranya  hanya  sebatas  influenza biasa,tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat  ini  di  tahun  2020,  perkembangan  penularan  virus  ini  cukup  signifikan karena  penyebarannya  sudah  mendunia  dan  seluruh  negara  merasakan dampaknya  termasuk  Indonesia.  Mengantisipasi  dan  mengurangi  jumlah penderita  virus  coronadi  Indonesiasudah  dilakukan  di  seluruh  daerah. Diantaranya  dengan  memberikan  suatu  kebiajkan  membatasi  aktifitas  keluar
rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (Work from home), bahkan  kegaitan  beribadahpun  dilakukan  dirumahn.  Hal  ini  sudah  menjadi kebijakan  pemerintah  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.
Pada Covid-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia tentunya berdampak  sangat  luas  dan  multidimensi,  sehingga  memaksa  semua  negara menetapkan kebijakan khusus untuk menanggulanginya, terutama pada sektor perekonomian.  Pada  masa  pandemi  Covid-19  saat  ini,  hampir  semua  negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan ada beberapa negara yang ekonominya terdampak sangat serius hingga harus membutuhkan  bantuan  dari  negara  lain.  Selain  satu  cara  yang  dapat  menjadi suatu acuan dalam menghadapi Covid-19 ini adalah peran ekonomi islam.
Pada kondisi seperti saat ini diperukan penangan yang amat serius agar perekonomian tetap stabil. Dalam hal ini Negara merupakan pemegang otoritas tertinggi  dalam  merumuskan  suatu  kebijakan.  Kebijakan  pemerintah  yang kerapkali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya,  sehing-ga  dapat  membantu  untuk  mengatasi  dari  persoalan fundamental  kemiskinan  dan  pengangguran.  Paling  tidak,  fungsi  Pemerintah dalam  perekonomian  nasional  yaitu  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan efisiensi  perekono-mian  nasional,  meningkatkan  keadilan  berkenaan  dengan distribusi  pendapatan  antara  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat,  meng- usahakan stabilitas ekonomi serta mengatur perpajakan dan pengeluaran negara.
Oleh karenanya dibutuhkan berbagai stimulus sebagai langkah antisipasi dampak sosial ekonomi akibat covid-19 semakin meluas dan parah.  Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci kebutuhan utang Rp1.439,8 triliun
untuk membiayai penanganan pandemi virus corona. utang tersebut didominasi oleh  penerbitan  Surat  Berharga  Negara  (SBN)  sebesar  Rp1.289,3  triliun ditambah  penarikan  pinjaman  Rp150,5  triliun.  Sekitar  Rp856,8  triliun  akan dipenuhi dari lelang utang di pasar domestik dan luar negeri, penerbitan SBN ritel, private placement, serta penerbitan surat utang berdenominasi rupiah dan valuta asing (cnnindonesia).
Dalam  keuangan  Islam  terdapat  potensi  yang  dapat  membatu pemerintah  untuk  menangani  kasus  yang  terjadi  akibat  dari  adanya  pandemi Covid-19.  Keungan  publik  yang  dipraktekan  dalam  islam  pada  masa  awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keungan publik bukan sekedar suatu proses keuangan di tangan pengusaha saja, melainkan sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara’. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat  yang  didasrkan  atas  distribusi  kekayaan  yang  berimbang  dengan nilai-nilai material dan spiritua pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dalam Islam  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  didasarkan  pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual  secara  seimbang  maka  pada  penelitian  ini  akan  membahas  tentang bagaimana peran kebijakan fiskal islam dalam menangani pandemi Covid-19.

## LITERATURE REVIEW

## Seputar Corona Virus
Corona virus berasal dari Bahasa latin “corona” dan Yunani “korone” yang  artinya  adalah  mahkota  atau  linhkaran  cahaya,  penamaam  tersebut memang  tak  lepas  dari  wujud  khas  virus  tesebut,  yang  memiliki  pinggiran permukaan yang bulat dan besar, penampilan yang mengingatkan pada “ corona matahari”. Bentuk ini tercipta oleh peplomer viral spike yang merupakan suatu protein yang mengisi permukaan virus.
Corona virus (CoV) merupakan suatu keluarga besar yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebkan penyakit yang dapat menimbulkan suatu gejala yang berat seperti Middle East Repiratory Sydrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS-CoV).
Penyakit  corona  virus  2019  (  COVID-19)  merupakan  suatu  penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 ( SARS- CoV-2).  Penyakit  ini  pertama  kali  diidentifikasikan  pada  Desember  2019  di Wuhan,  ibu  kota  Provensi  Hubei  China  dan  sejak  saat  itu  menyebar  secara globar  yang  megakibatkan  pendemi  coronavirus  2019-20  yang  sedang berlansung. Gejala umum termasuk demam, batuk dan sesak napas. Sebagian besar  kasus  mengakibatkan  gejala  ringan,  beberapa  berkembang  menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ pada tanggal 4 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus yang telah dilaporkan di lebih dari dua ratus negara wilayah, mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian. Lebih dari 226.000 orang telah pulih.
Konsep Dasar Keungan Publik islam.
Keungan  Publik  Islam  mencakup  dua  hal  yaitu  sektor  pnerimaan  dan pengeluaran.  Sebelum  berlanjut,  maka  perlu  dikerahui  bahwasanya  Islam memiliki prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang menjado suatu landasan dari aktifitas perekonomian antara lain: (Karim, 2001)
1. Kekasaan tertinggi milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada.
2. Manusia  merupakan  suatu  pemimpin  (khaffah)  Allah  di  bumi  tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah, oeh  karena  itu  goongan  yang  kirang  beruntung  memiliki  hak  atas sebagian  dari  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  suatu  golongan  yang  lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun.
5. Kekayaan harus berputar.
6. Ekspolitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan
7. Menghilankan  jurang  pembeda  antara  individu  dalam  perekonomian dapat  menghpus  konflik  antara  golongan  dengan  cara  membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
8. Menetapkan  kewajiban  yang  sifatnya  wajib  dan  sukarela  bagi  semua individu termasuk pada anggota masyarakat yang miskin.
Keuangan  pengelolaan  keuangn  publik  juga  dikenal  dnegan  kebijakan  fiskal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan suatu pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan publik dan  pemerintah.  Kebijakan  fiskal  meliputi  kebijakan-kebijakan  pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang. Balone1

## Kebijakan Fiskal Dalam Islam
Keuangan  publik  telah  menjadi  bagian  terintegrasi  dari  peradaban dimensi ekonomi yang besar, termasuk Islam. Dari awal di Arab hingga zaman keemannya., para penguasa muslim telah mencoba prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan fiskal untuk memenuhi standar yang dibayangkan dalam Al-Qura’an dan Sunnah. (Atmaja, Asmuni dan Yuli. 2019)
Keungan publik yang dipraktekan dalam islam pada masa awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keungan publik  bukan  sekedar  suatu  proses  keuangan  di  tangan  pengusaha  saja, melainkan  sebaliknya,  ia  didasarkan  pada  petunjuk  syara’.  Dalam  Al-Qur’an tidak memberikan suatu perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagi pengarah  dan  penjelasannya.  Maka  dengan  demikian,  sunnah  Nabi  menjadi
suatu sumber yang penting kedua pada keungan publik dalam islam setelah Al- Quran. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk  mengembangkan  suatu  masyarakat  yang  didasrkan  atas  distribusi kekayaan yang berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritua pada tingkat yang sama. (Mannan. 1997, 230)
Kebijakan fiskal mendapatkan perhatian serius dalam tatanan ekonomi Islam.  Dalam  perspektif  negara  Islam,  kebijakan  fiskal  merupakan  salah  satu perangkat untuk mencapai maqashid syariah atau tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan,  kehidupan,  intelektualitas,  kekayaan,  dan  kepemilikan.  Selain  itu, terpenuhinya  pekerjaan  dan  kepentingan  publik  bagi  rakyat  merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan atau penerimaan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Kemudian kebijakan fiskal  Islam  merupakan  suatu  kewajiban  negara  dan  menjadi  hak  rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada  lapisan  masyarakat  yang  kekurangan  dan  orang-orang  miskin,  sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan.
Ada beberapa karya fuqaha terdahulu yang membahas tentang keuangan publik dan segenap kebijakannya. Satu di antaranya dalah kitab al-kharaj. Karya monumental ini dihisbahkan kepada ahli fikih dan sarjana besar Qadawy Abu Yusuf.
Kebijakan  fiskal  dalam  Islam  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai- nilai  material  dan  spiritual  secara  seimbang.  Kebijakan  fiskal  lebih  banyak peranannya  dalam  ekonomi  Islam  dibanding  dengan  ekonomi  konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:
1. Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensioanal yang tidak bebas bunga.
2. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut  zakat dari setiap muslim  yang  memiliki  kekayaan  melebihi  jumlah  tertentu  (nisab)  dan digunakan  untuk  tujuan-tujuan  sebagaimana  tercantum  dalam  QS  Al- Taubah: 60.
3. Ada perbedaaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan  pengelolaan  utang  publik.  Hal  ini  karena  utang  dalam  Islam adalah  bebas  bunga,  sebagian  besar  pengeluaran  pemerintah  dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensioanal (Istanto, 2013: 1).
Tujuan  kebijakan  fiskal  dalam  perekonomian  sekuler  adalah  terciptanya kesejahteraan, yang didefinisika sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam  kehidupan  tanpa  memandang  kebutuhan  spiritual  manusia.  Fiskal terutama  ditujukan  untuk  mencapai  alokasi  sumber  daya  secara  efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Hal tersebut, berbeda dengan tujuan fiskal dalam sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari’ah sebagaimana yang dijelaskan Imam Al- Ghazali termasuk meingkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.
Kebijakan  diskal  dalam  Islam  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai- nilai meterial dan spiritual secara seimbang.
Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi islam.s
1. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi,  ada  prinsip  bahwa  “  kekayaan  seharusnya  tidak  boleh  hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. “ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap  anggota  masyarakat  seharusnya  dapat  memperoleh  akses  yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.
2. Islam  melarang  pembayaran  bunga  dalam  berbagai  bentuk  pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku  bunga  untuk  mencapai  keseimbangan  (equiblirium)  dalam  pasar uang (yaitu anatara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian,  pemerintahan  harus  menemukan  alat  alternatif  untuk mencapai equilibrium ini.
3. Ekonomi  Islam  mempunyai  komitmen  untuk  membantu  ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran  Islam  seluas  mungkin.  Oleh  karena  itu,  sebagaian  dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahtaraan muslim di negara-negara yang kurang berkembang (Istanto, 2013: 1)

## METHODELOGI
Penelitian  ini  adalah library  research (penelitian  kepustakaan),  yaitu penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  literatur  (kepustakaan),
baik  berupa  buku,  catatan,  maupun  laporan  hasil  penelitian  dari  penelitian terdahulu (Hasan, 2002).

## Data Dan Sumber Data
Sebagaimana  pemikiran  M.  Iqbal  Hasan,  studi  dokumentasi  adalah tehnik  pengumpulan  data  yang  tidak  langsung  ditujukan  pada  sebuah penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen  yang  digunakan  dapat berupa buku  harian,  surat  pribadi,  laporan,  notulen  rapat,  catatan  khusus  dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya (Hasan, 2002). Jadi semua dokumentasi diposisikan setara tergantung ketersambungan  dengan  topik  utama penelitian ini.

## Tehnik PengumpulanData
Teknik  pengumpulan  data,  dalam  hal  ini  penulis  akan  melakukan identifikasi  dari  buku-buku,  makalah  atau  artikel,  majalah,  jurnal,  web (internet),  ataupun  informasi  lainnya  yang  berhubungan  dengan  judul penulisan  untuk  mencari  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa catatan,transkip,buku,  surat  kabar,  majalah  dan  sebagainya  yang  berkaitan dengan kajian tentang konsep pemikiran para ekonom islam tentang kebijakan fiskal dalam islam. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengumpulkan  data-data  yang  ada  baik  melalui  buku-buku,  jurnal, dokumen, laporan-laporan periodic, majalah internet(web).
2) Menganalisa  data-data  tersebut  sehingga  peneliti  bisa    menyimpulkan tentang masalah yangdikaji.

## Analisis Data
Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisisdeskriptif Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyususn suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut
(Surachman,  1990).  Analisis  deskriptif  yakni  data  yang  dikumpulkan  adalah berupa  kata-kata,  gambar  dan  bukan  angka-angka.  Hal  ini  disebabkan  oleh adanya  penerapan  metode  kualitatif.  Selain  itu,  semua  yang  dikumpulkan berkemungkinan  menjadi  kunci  terhadap  apa  yang  sudah  diteliti.Dengan demikian laporan penelitian akan berisi  kutipan-kutipan  data  dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

## RESULT & DISCUSSION

## Peran Kebijakan Fiskal Islam saat Pandemi Covid-19
Salah  satu  upaya  dan  kewajiban  bagi  negara  ialah  mengatur  ekonomi dengan tujuan untuk menjamin masyarakatnya mencapai suatu kesejahteraan. Baqir  Ash  Shadr  melihat  bhawa  suatu  intervensi  negara  dalam  kehidupan ekonomi  sangat  diperlukan  untuk  menjamin  keselarasannya  dengan  norma- norma  isam  tersebut  (  Chapra,  2001).  Pemerintah  berperan  menyediakan berbagai  barang  pubik  untuk  dapat  mendorong  pembangunan  dan kesejahteraan  bersama  melaui  kebijakan  publik  dan  fiskalnya.    Pada  saat pandemi  Covid-19  banyak  pihak  yang  telah  dirugikan,  bahkan  sektor perekonomian  melambat,  sehingga  akibatnya  banyak  perusahaan  atau  sektor UKM  yang  tutup  untuk  sementara  akibat  dari  terjadinya  Pandemi  Covid-19. Pemerintah  juga  berupaya  agar  perekonomian  tetap  terjaga  dengan mengeluarkan berbagai kebijakan.
Dalam  kondisi  keuangan  Indonesia  yang  tidak  mencukupi  untuk mengantisipasi  dampak  buruk  covid  19  terhadap  social  ekonomi  Indonesia, Indonesia  masih  memiliki  potensi  Zakat  sebagai  tambahan  bantuan  untuk membantu  melakukan  jaring  pengaman  social  akibat  dampak  covid  19  di masyarakat.  Maka  sebagai  aktualisasi  konsep  tolong  menolong  dalam  islam sebagaimana dalam QS al Maidah ayat 2:
Vol.1 No. 1 Juni 2021 | 82
اَي اَهُّيَأ ََنيِذَّلا اوُنَمآ ََل اوُّل ِحُت ََرِئاَعَش َِهَّللا ََل َو ََرْهَّشلا ََما َرَحْلا ََل َو ََيْدَهْلا ََل َو ََدِئ َلََقْلا ََل َو ََنيِ مآ ََتْيَبْلا ََما َرَحْلا ََنوُغَتْبَي ًَلَْضَف َْن ِم َْمِهِ ب َر اًنا َوْض ِر َو َ ۚ اَذِإ َو َْمُتْلَلَح اوُداَطْصاَف َ ۚ ََل َو َْمُكَّنَم ِرْجَي َُنآَنَش َ م ْوَق َْنَأ َْمُكوُّدَص َِنَع َِد ِجْسَمْلا َِما َرَحْلا َْنَأ اوُدَتْعَت َ ۚ اوُن َواَعَت َو ىَلَع َِ رِبْلا َ ى َوْقَّتلا َو َ ۚ ََل َو اوُن َواَعَت ىَلَع َِمْث ِ ْلْا َِنا َوْدُعْلا َو َ ۚ اوُقَّتا َو ََهَّللا َ ۚ ََّنِإ ََهَّللا َُديِدَش َِباَقِعْلا
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar Syi’ar-syi’ar Allah dan jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram,  jangan  (mengganggu)  bintang-bintang had-ya,  dan  binatang-binatang  qalaa-id,  dan  jangan  (pula)  menganggu  orang-orang  yang mengunjungo Baitullah sedang mereka mancari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janglah sekali- kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari MasjidilHaram,  mendorongmu  berbuat  aniya  (kepada  mereka).  Dan  tolong-menolonglah kamu  dalam  (mengerjakan)  kebaikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)
Pada ayat di atas menjelaskan tentang tolong-menolong dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam perbuatn dosa yang melanggar aturan-aturan Allah.
Islam  mewajibakan  zakat  kepada  orang  orang  yang  sudah  mencapai  kondisi tertentu.  Mengingat  potensi  zakat  di  Indonesia  sangatlah  tinggi,  maka  zakat menjadi  pilihan  alternative  utama  sebagai  program  jaring  pengaman  social  di tengah covid 19. Tercatat pada tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T.  Islam mengatur segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, bahkan pada saat pendemi seperti ini, sistem kaungan dalam islam juga tentunya  dapat  diberlakukan  agar  dapat  menyelamatkan  perekonomian.  pada kebijakan  Fiskal  Islam  terdapat  suatu  kebijakan  yang  didapat  diberlakukan
seperti  halnya  pada  zakat,  infak,  shadaqah  dan  wakaf  atau  Wakaf  uang. Mengenai optimalisasi zakat pada saat pandemi seperti ini tentunya sangat amat membantu  bagi  setiap  orang  terkena  dampak  dari  adanya  Covid-19.  Menteri Agama juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan  Covid-19.  Surat  Edaran  tersebut  pada  intinya  antara  lain mensosialisasikan  kepada  segenap  umat  Islam  khususnya  yang  telah  wajib membayar zakat mal atau zakat harta, agar menunaikannya sebelum masuknya bulan suci Ramadhan 1441 Hijriyah. Untuk itu Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa agar zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara  optimal  dalam  mengatasi  masalah  yang  ditimbulkan  wabah  Covid-19. Termasuk  masalah  kelangkaan  APD,  masker,  kebutuhan  pokok  masyarakat terdampak.
Hukum menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap setahun dan setelah cukup nisabnya diperbolehkan apalagi jika menyegerakan karena melihat kemaslahatan  bagi  orang-orang  fakir  dan  miskin,  sebagaimana  hadis  Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ali r.a bahwa Abbas r.a (paman Nabi Muhammad  SAW)  pernah  bertanya  kepada  Nabi  tentang  menyegerakan pembayaran  zakat  harta  sebelum  genap  setahun,  maka  Nabi  Muhammad membolehkannya. (Muhammad, dkk, 2020)
Tujuan  utama  dari  zakat  ialah  untuk  mengurangi  kemiskinan  malalui bentuan  untuk  yang  miskin  dan  yang  membutuhkan  untuk  mencapai  sosial ekonomi  keadilan  dnegan  menutup  celah  antara  si  kaya  dan  si  kaya  dalam masyarakat.  (Rais,  2020)    Zakat  memiliki  nilai  kemanusiaan  dan  sosial-politik yang kuat. Zakat menduduki peran sentral dalam kebijakan dan operasi fiskal Islam. Pada saat yang sama, itu tidak menghalangi penggunaan alat dan teknik modern  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara.  Islam  memberikan
pendekatan  komprehensifnya  sendiri  bagaimana  negara  dapat  meningkatkan pendapatannya  dan  bagaimana  pendapatannya  harus  dibelanjakan.  Zakat dikumpulkan  dari  mereka  yang  memenuhi  syarat  dan  didistribusikan  kepada penerima  yang  setinggi-tingginya  seperti  yang  diidentifikasi  dalam  Al-Quran: orang miskin, anak yatim melalui penyediaan pendidikan, pelatihan dan kegiatan bisnis. Dalam Islam, umat manusia adalah wali amanat Sang Pencipta (Allah) dan  semua  miliknya.  Tanggung  jawab  sosial  dan  akuntabilitas  sangat  penting untuk  konsep  ini.  Kekayaan  adalah  sarana  dan  bukan  tujuan,  dan pengelolaannya  harus  bermanfaat  bagi  masyarakat,  diarahkan  untuk menyenangkan  Allah  dan  ditujukan  pada  kehidupan  di  Akhirat.  Manajemen kekayaan Islam mengakui tanggung jawab dan distribusi ulang sebagai konsep awal pada awal rantai. , dan bukan sebagai hasil akhir. Kekayaan setiap individu memenuhi  syarat  untuk  membayar  zakat  (pajak  kekayaan)  selama  memenuhi kriteria,  yaitu:  thehawl  (satu  tahun  penuh  atau  354  hari),  nisab  (tarif  yang ditentukan)  dan  Muslim  baliqh  (dewasa),  di  mana  dia  adalah  pemilik  dari kekayaan.
Kebutuhan  penanggulangan  wabah  Covid-19  dan  dampaknya  yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan  sumbangan  halal  lainnya . Di  antara  solusi  yang  dapat  ditawarkan  dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:
Pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah,  baik  yang  berasal  dari  unit-unit  pengumpul  zakat  maupun  dari masyarakat.  Khusus  untuk  zakat  yang  ditunaikan,  penyalurannya  dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (mustahik). Poin ini adalah skema filantropi  Ekonomi  Islam  yang  memiliki  potensi  besar  bagi  perekonomian masyarakat.    Untuk  itu,  penguatan  kampanye  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah dapat  terus  digiatkan.  Diantaranya  dengan  menjadikan  masjid  sebagai  pusat
baitul  maal  untuk  masyarakat  sekitarnya  dan  wajib  didaftar  sebagai  Unit Pengumpul  Zakat  (UPZ)  di  bawah  koordinasi  Organisasi  Pengelola  Zakat (OPZ).
Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat  dimanfaatkan  secara  berkelanjutan.  Dana  atau  aset  wakaf  dapat diberdayakan  untuk  membantu  penyediaan  fasilitas  sanitasi  yang  baik  di lingkungan masyarakat dan penyediaan sumber air bersih. Jika memungkinan dana wakaf bisa juga membantu penyediaan alat-alat kesehatan yang memiliki manfaat yang terus menerus seperti alat bantu nafas, ventilator atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya tindakan solutif harus lakukan untuk masyarakat yang tidak dapat bekerja dan usaha mikro yang kehabisan modal usaha bahkan yang tidak dapat  memenuhi  pembayaran  hutang.  Pada  saat  pandemi  seperti  ini  peran Lembaga  keuangan  Islam  sangat  dibutuhkan  untuk  dapat  memberikan memberikan  stimulus  keuangan  seperti  penyaluran  pinjaman  kebajikan  atau qardhul  hasan,  kelonggaran  dalam  akad  kerjasama  (mudharabah)  yang  bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikro. Perlahan tapi pasti roda  perekonomian  masyarakat  kelas  bawah  tidak  akan  berhenti  jika  langkah solutif  ini  dijalankan.  Lembaga  Wakaf  dapat  juga  memberikan  peran pembangunan dengan penyediaan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, lahan pengembangan bisnis UMKM dan juga proyek-proyek komersial.
Ketiga elemen  keuangan  sosial  islam  dapat  bersinergi  memberikan  kontribusi
ekonomi yang besar baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika ini semua dapat dilaksanakan maka akan memberi suasana positif pada masyarakat yang sedang dihadapkan pada permasalahan kesehatan dan ekonomi yang bersamaan. Saatnya  kita  fokus  untuk  memberdayakan  keuangan  sosial  Islam  untuk menyelamatkan ekonomi umat demi keberlanjutan hidup bangsa Indonesia, dan semoga fase pandemi Covid-19 ini segera berlalu.
Pada  saat  seperti  ini  kebijakan  Fiskal  Islam  tentunya  sangat  berperan untuk  menjaga  suatu  perekonomia.  Dengan  kebijakan  fiskal  islam  tentunya dapat  membantu  orang-orang  yang  terdampak  pandemi  Covid-19.  Indonesia merupakan suatu negara dengan penduduk Muslim terbesar didunia tentunya dengan hal tersebut, jika semua penduduk muslim sadar akan kewajiban yang ia miliki  maka  hal  tersebut  tentunya  dapat  membantu  pemerintah  dalam menangani perekonomian yang tertinggal akbit adanya pandemi Covid-19.

## Kesimpulan
Kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak  rakyat,  sehingga  kebijakan  fiskal  bukanlah  semata-mata  sebagai  suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah  berasal  dari  bagaimana  distribusi  harta  di  tengah-tengah  masyarakat terjadi. Jadi keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada lapisan masyarakat yang kekurangan dan orang-orang miskin,  sehingga  tercipta  kesejahteraan  dan  keadilan.  Pada  saat  sekarang  ini dimana seluruh dunia tengah dilanda oleh pandemi Covid-19 dimana dengan adanya pandemi tersebut perekonomian menjadi terpuruk, telah banyak upaya yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  atau  pemerintah  untuk  menjaga  agar perekonomian negara tetap dalam keadaan aman. Maka dalam Ekonomi Islam tentunya juga dapat membantu keungan negara agar tetap aman terjaga. Seperti
87 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
halnya  dengan  menggercarkan  zakat,  infaq  dan  shadaqah  serta  wakaf  baik berupa  wakaf  uang,  wakaf  produktif, waqf  linked  sukuk maupun  wakaf  untuk infrastruktur  untuk  dapat  direalisasikan  untuk  penanganan  Covid-19,  dimana hal tersbeut lebih difokuskan kepada bantuan kesehatan dan juga kepada orang- orang para UMKM yang terdampak akibat adanya pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  N.  R.,  Muhtadi,  R.,  &  Aziz,  A.  (2020).  MANAJAMEN  ISTIBDAL ATAS ASET WAKAF SEBAGAI PEMBANGUNAN
EKONOMI. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf , 1 (2), 193-216. Departemen  Agama  RI.  2006.  Mushaf  al-quran  Terjemahan.  Jakarta:  Pena Pundi Aksara.
Dofiri,  D.,  Istianah,  I.,  &  Muhtadi,  R.  (2021).  DAMPAK  PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah , 2 (1), 1-27.
Nabhani,  Taquiddin.  2000.  The  Ekonomic  System  of  Islam.  London:  Al-
Khilafah Publication.
Gulton,  Rifyal  Zuhri,  dkk.  2019.  Keuangan  Publik  Islam:  Zakat  sebagai isntrumen Utama Keungan Negara. Vol xix No.2
Mannan,  Muhammad  Abdul.  1997.  Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam,
Terjemahan M. Nastangin. Jogyakarta: PT Dana Bhkati Wakaf.
Nazir, M . 1988. MetodePenelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Atmaja, Fajar Fandi, Asmuni dan Yuli Andrinsyah. 2019. An Islamic Economic
Perspective  Of  Public  Finance  In  Indonesia  Based  On  Ad-Dawudi’s
Thought  In  Kitab  Al-Amwal.  International  Jounal  Of  Scientific  &
Technology Research Vol. 8 No. 6.
Widistuti,  Tika  dkk.  2020.  Keuangan  Publik  Syariah:  Teori  dan  Peaktek.
Surabaya: CV Nararya.
Raies, Asma. 2020. Islamic Versus Conventional Fiscal Policy: The Effect of Zakat  on  Education  and  Employment.  Academic  Journal  of Interdisciolinary Studies. Vol.9 No.1
Razak, Shaikh Hamzah Abdul. 2020. Zakat and Waqf as instrument of Islamic wealth  in  poverty  alleviation  and  redistribution  Case  of  Malaysia.
International Journal of Sociology and Socil Policy. Vol 40 No ¾
Rohman,  A.,  Hisyam,  M.  A.,  Muhtadi,  R.,  &  Arifin,  N.  R.  (2020,  May).
Construction  of  Waqf  Istibdal  Regulations  for  Empowering  Non Productive Waqf in Indonesia. In Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2019) (pp. 134-137). Atlantis Press.
Supriantna,  Eman.  2020.  Wabah  Corona  Virus  Disease  Covid  19  Dalam
Pandangan  Islam.  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar’i  FSH  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.7 No.6
Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Menutupi Govermwnt Expenditure di Indonesia. Ulumuna:
Jurnal Studi Keislaman , 4 (2), 187-216.
Husna, Faiqatul. 2020. Virus Corona Dampak dari Makanan Yang tidak Halal.
Dalam Pandangan Islam. Jurnal Sosial & Budaya Syar’i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 7 No.6
Prawoto, Imam dkk. 2020. Covid-19: Strategi Syakh Al- Zaytun du M;had Al-
Zaytun  dan  Kontribusinya  Terhadap  Masyarakat  Sekitar.  Dalam Pandangan  Islam.  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar’i  FSH  UIN  Syarif
Hidayatullah Jakarta. Vol. No.6
Muhammad, Rony. Dkk. 2020. Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah Di Saat Pendemi Covid-19. Jurnal Bidang Hukum Islam.
Vol.1 No.2
Sugiyono. 2005. Metode PenelitianAdministrasi. Bandung: Alfabeta.
Firmansyah,2013.  Zakat  Sebagai  Instrumen  Pengentasan  Kemiskinan  dan Kesenjangan  Pendapatan,  Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan,  Vol.  21 No. 2
Hasan,  Muhammad,  2011.  Manajemen  Zakat,  Yogyakarta:  Idea  Press Yogyakarta. Muljawan.
Muslikhin, M., Kinanti, R. A., Muhtadi, R., & Fudholi, M. (2020). Pemeriksaan Empiris Pada Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas Di Bank Syariah. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 6 (1), 72-84.
Nila, F., Utama, R. W. A., Mawardi, I., Fudholi, M., & Muhtadi, R. (2019). Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital. Jurnal Ekonomi Islam , 10 (1), 38-48.
Dadang,  dkk.  2016.  Pengelolaan  zakat  yang  efektif  Konsep  dan  Praktek  di Berbagai  Negara.  Departemen  Ekonomi  dan  Keungan  Syariah-  Bank Indonesia.
Sinta,  Dwi.  2014.  Analisi  Peranan  Dana  Zakat  Produktif  terhadap Perkembangan usaha Mikro Musthik. Diponogero Journal of Economic. Vol.3 No. 1
Qardhawi.  2010.  Hukum  Zakat,  diterjemahkan  Salman  Harun  dkk,  Jakarta:
Pusat Litera Antar Nusa