Alex  Kusmardani,  Abdulah  Syafe'i,  Usep  Saifulah,  Nurrohman  Syarif    / Faktor-faktor  Penyebab Perceraian  dalam  Perspektif  Hukum  Keluarga  Antar Mazhab Islam  Dan  Realita  Sosial/ Vol  3  No  2 (2022) DOI Ex : https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.1 6 8 e-ISSN 2721-2246 Published by Rifa’Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 3, No. 3, Juli 2022
Faktor-Faktor  Penyebab  Perceraian  dalam  Perspektif  Hukum  Keluarga  Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial

## Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email:
alexkusmardani@gmail.com , abdulahsafei@uinsgd.ac.id ,
usepsaepullah72@gmail.com , nurrohmansyarif1@gmail.com

## Article Information
Submitted : 18 Juli 2022
Accepted : 26 Juli 2022 Online Publish : 26 Juli 2022

## Abstrak
Kasus  perceraian  yang  meningkat  dari  tahun  ketahun.  Perceraian  terjadi  bukan hanya karena timbulnya masalah  dalam rumah tangga. Namun, status cerai  juga dapat melekat pada suami atau istri yang ditinggal pasangannya karena kematian. Begitu  juga  dengan  keputusan  hakim  dapat  berpengaruh  dalam  penentuan  status cerai.  Apabila  Hakim  tidak  menghendaki  atau  tidak  memutus  cerai  maka perkawinan  tersebut  tidak  bisa  dikatakan  bubar.  Maka  dari  itu,  perceraian diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan dari  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  tersebut.  Artikel    ini  bertujuan  untuk mengetahui faktor penyebab perceraian.  Penelitian ini adalah penelitian pustaka jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dan  tipe penelitiannya adalah  tipe penelitian deskriptif analitik. Pendekatan masalah  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  interdisipliner.  Hasil  Perceraian adalah  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau  mengakhiri  hubungan  pernikahan faktor  penyebab  perceraian  adalah    Ekonomi,  Nusyuz  dan  Kekerasan  Rumah Tangga,  Ketidaksetiaan  suami    istri  dalam  menjalani  rumah  tangga,  Pernikahan Paksa  Tanpa  Cinta  Serta  Ketidak  cocokan  dalam  Membangun  Keluarga, Terjadinya  Perselisihan  (Syiqaq)  Yang  terus  menerus,  Perceraian  Komunitas, Murtad, Perbedaan Agama dan Ideologi.
Kata Kunci: Hukum Keluarga, Perceraian, Imam Madzhab, Realita Sosial

## Abstract
Divorce cases are increasing  from year to  year. Divorce occurs not  only because of problems in the household. However, divorced status can also be attached to a husband or wife whose spouse has died due to death. Likewise, the judge's decision can affect  the determination of  divorce  status. If  the judge does not  want  or does not  decide  on  a  divorce,  the  marriage  cannot  be  said  to  be  dissolved.  Therefore, divorce  is  defined  as  the  abolition  of  marriage  by  a  judge's  decision  or  demands from one of the parties in the marriage. This article aims to determine the factors that cause divorce. This research is library research. The type of research used is normative  juridical  research  and  the  type  of  research  is  descriptive  analytic research.  The  problem  approach  used  is  an  interdisciplinary  normative  juridical approach. The result of Divorce is the release of  marriage or relationship factors that  cause  divorce  are  Economics,  Nusyuz  and  Domestic  Violence,  Disloyalty  of husband  and  wife  in  carrying  out  the  household, Forced  Marriage  without  Love, Incompatibility  in  Building  a  Family,  Continuous  Disputes  (Syiqaq),  Community Divorce, Apostasy, Differences in Religion and Ideology.
Keywords: Mindset Family Law, Divorce, Imam Madzhab, Social Reality

## Pendahuluan
Perceraian di Indonesia menjadi perhatian saat ini jika melihat Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut Laporan Statistik Indonesia bahwa jumlah kasus perceraian  di  tanah  air  mencapai  447.743  kasus  pada  2021,  telah  meningkat  53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.661 kasus atau 75,34 % perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang  telah diputuskan  oleh  Pengadilan.  Sementara  itu,  sebanyak  110.440  kasus  atau  24,  66  % perceraian  terjadi  karena  cerai  talak,  yakni  perkara  perkara  permohonannya  diajukan oleh  pihak  suami  yang  telah  diputus  oleh  pengadilan.  Berdasarkan  provinsi,  kasus perceraian  tertinggi  pada  tahun  2021  berada  di  Jawa  Barat,  yakni  sebanyak  98.008 kasus,  Diikuti  oleh  Jawa  Timur  Timur  dan  Jawa  Tengah,  masing-masing  sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor perceraian tertinggi pada tahun 2021, sedangkan kasus paling rendah 2020. ( https://databoks.katadata.co.id/ ).
Kasus  perceraian  yang  meningkat  dari  tahun  ketahun.  Perceraian  terjadi  bukan hanya  karena  timbulnya  masalah  dalam  rumah  tangga.  Namun,  status  cerai juga  dapat melekat pada suami atau istri yang ditinggal pasangannya karena kematian. Begitu juga dengan  keputusan  hakim  dapat  berpengaruh  dalam  penentuan  status  cerai.  Apabila Hakim  tidak  menghendaki  atau  tidak  memutus  cerai  maka  perkawinan  tersebut  tidak bisa  dikatakan  bubar.  Maka  dari  itu,  perceraian  diartikan  sebagai  penghapusan perkawinan  dengan  keputusan  hakim  atau  tuntutan  dari  salah  satu  pihak  dalam perkawinan  tersebut.  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama menyebutkan  bahwa  perceraian  dikenal  dengan  dua  jenis  yaitu  talak  dan  gugat. Walaupun  perceraian  sebenarnya  urusan  pribadi,  baik  itu  atas  kehendak  satu  diantara dua  pihak  yang  seharusnya  tidak  perlu  campur  tangan  pihak  ketiga,  tetapi  demi menghindarkan tindakan sewenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak  yang  superior  dalam  keluarga  adalah  suami.  Dan  juga  untuk  kepastian  hukum, maka  perceraian  harus  melalui  saluran  lembaga  pengadilan.  Di  Indonesia  berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara yang berperkara dengan  keputusan  itu  dapat  menghilangkan  permusuhan  berdasarkan  bukti-bukti  dan keterangan  dengan  mempertimbangkan  dalil  shara'  tanpa  adanya  peradilan  dapat membuat  suatu  masyarakat  menjadi  tidak  teratur  dan  terus  terjadi  pertikaian  karena tidak  ada  lembaga  yang  menyelesaikannya  karena  itu  hakim  sangat  berperan  dalam menyelesaikannya.
Kewenangan Peradilan Agama terdiri dari hukum keluarga yang menurut Ahmad al-Ghundur mengatakan bahwa Hukum keluarga terdiri  dari Nikah, Wakalah, Kafalah, Hak-Hak  istri,  Nafkah,  Perceraian,  Khulu',  Ila',  Li'an,  Fasakh,  Zihar,  Iddah,  hak  anak, radha'ah,  hadhanah  dan  nafkah  keluarga  (al-Ghundur,  1997)  Salah  satu  tujuan didirikannya  peradilan  Agama  sebenarnya  tidak  lain  dan  tidak  bukan  jika  melihat pernikahan  dalam  rumah  tangga  tidak  lain  dan  tidak  bukan  hanyalah  sebagai  upaya negara  untuk  mempersulit  perceraian.  Berbeda  dengan  pandangan  para  Fuqāha  yang tertulis  dalam  Kitab-Kitab  Fiqh  Klasik  tidak  menjelaskan  tentang  dampak  perceraian
secara  psikologis,  sosiologis  serta  antropologis,  sehingga  untuk  menetapkan  status perceraian antara dua insan yang semula bersatu dan kembali berpisah itu tidak lain dan tidak bukan membutuhkan legalitas dari Negara. Sengkan saat praktik perceraian yang diproses  tanpa  campur  tangan  pengadilan  bahwa  ketetapan  talaknya  sah  secara  fiqh namun belum sah secara negara, sehingga dalam hal ini bagi pasutri yang ingin berpisah secara  hukum  yang  mengikat  harus  diproses  melalui  jalur  pengadilan  Agama. Perceraian dan Perpisahan Orang Tua memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak khususnya dalam perkembangan sosial dan emosional anak.
Perceraian  tersebut  lebih  besar  pengaruhnya  terhadap  masalah-masalah  kejiwaan bahkan sekalipun jika dibandingkan dengan pengaruh kematian orang tua. Karena anak- anak sebenarnya tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan dorongan orang tua  meskipun  kedua  orang  tuanya  berpisah  (Gottman  &  DeClaire,  2008).    Namun sayangnya,  banyak  para  suami  dan  istri  yang  bercerai  tanpa  memikirkan  anak keturunannya.  Sehingga  memberikan  dampak  yang  luar  biasa  untuk  tumbuh kembangnya.  Dampak  perceraian  bermacam-macam,  diantaranya  adalah  hubungan kekeluargaan  menjadi  renggang,  pecahnya  keluarga  tersebut  dari  tali  pernikahan  dan buah  hati  menjadi  korban  terburuk  yang  akan  mempengaruhi  kehidupannya (Matondang, 2014).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  yuridis  normatif  dan  tipe  penelitiannya  adalah  tipe  penelitian  deskriptif analitik.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif interdisipliner.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  atas  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  yang mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  seperti  kitab-kitab  fiqh,  ushul  fiqh,  qawa'id  al- fiqhiyah,  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  lainnya,  juga  ilmu  sosial  yang berkaitan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan
Talak  diambil  dari  kata  talaqa-yuthaliqu  artinya  "melepaskan"  atau  irsal  " memutuskan" atau tarkun "meninggalkan" fira'qun "perpisahan" yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz atau sebangsanya. Sedangkan dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  "cerai"  dimaknai  dengan  pisah  atau putusnya  hubungan  sebagai  suami  istri.  Sementara  menurut  Kamus  Sosiologi, perceraian  adalah  pembubaran  secara  hukum  sebuah  pernikahan  yang  sah  sementara kedua  pasangan  yang  masih  hidup  sehingga  mereka  bebas  untuk  menikah  lagi. Sedangkan  menurut  terminologi  syara'  Sayyid  Sabiq  yang  mengatakan  bahwa  talak adalah  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau  mengakhiri  hubungan  pernikahan.  (Sabiq, 1983)  Pendapat  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  dengan  Mel  Krantzler perceraian adalah  berakhirnya  hubungan antara  dua  orang  yang  pernah  hidup  bersama sebagai  suami  istri.  (Sahlan,  2012).  Dari  berbagai  definisi  sebagaimana  yang  penulis
susun  nampaknya  para  ulama  dalam  Islam  dan  para  pakar  sosiologi  sepakat  bahwa perceraian  dalam  pernikahan  itu  maksudnya  adalah  putusnya  ikatan  pernikahan  antara suami istri yang dilakukan atas kehendak suami atau istri yang dilakukan atas kehendak suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan Pengadilan.
Berbicara  Hukum  perceraian  bahwasanya  ulama  berselisih  pendapat  ada  yang berpendapat  hukum  asalnya  Haram  ada  juga  yang  mengatakan  boleh.  Namun  jika ditelaah  lebih  dalam  yang  melandasi  kebolehan  terhadap  kebolehannya  itu  pendapat yang  lebih  kuat.  Dalam  kata  lain  bahwa  hukum  menjatuhkan  talak  atau  perceraian dalam  pernikahan itu tergantung  Illatnya.    Landasan  dalil  syara'  terhadap talak  berasal dari al-Qur'ān, al-Sunnah dan Ijmā'. Yang pertama: Al-Qur'an:
"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', dalam  ayat  ini  menunjukan  maka  sesungguhnya  yang  disebut  quru'  itu  mujmal  antara tiga kali menstruasi (haid) dan Suci. (QS, al-Baqarah :228)
Ayat  ini  merupakan  perintah  Allah  ta'ala  bahwasanya  yang  tertalak  harus menunggu masa iddahnya antara tiga kali suci dan tiga kali haid. Adapun pendapat yang mengatakan tiga kali haid adalah, Jayyid bin Tsabit, Ibnu Umar, Sayyidah Aisyah dan para  Imam  Mujtahid,  Imam  Malik  bin  Anas,  Imam  Syafi'i,  Imam  Ahmad  bin  Hanbal. Sedangkan  pendapat  yang  mengatakan  tiga  kali  haid  adalah  Khulafaur  Rasyidin,  Abu Bakar,  Umar  bin  Khattab,  Utsman  bin  Affan  dan  Ali  Bin  Abi  Thalib,  Ibnu  Mas'ud Muadz bin Jabal, Ibnu Abbas dan Imam Abu Hanifah (al Jaziri, 1990).
Ketentuan hukum tiga kali quru' terkadang sering dipahami oleh masyarakat kita ini dengan waktu tiga bulan, namun jika kita merujuk pada hasil ijtihad para ulama yang mengenai  paling  sedikit  dan  banyak  haid  adalah  tiga  pendapat.  Pertama  Imam  Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang sedang haid paling sedikit adalah tiga hari tiga malam,  dan  kalau  lebih  maka  dinamakan  istihadhah.  Kedua  Imam  Syaf'i  memandang bahwa paling sedikitnya haid adalah sehari semalam, dan paling banyak lima belas hari lima belas malam. Ketiga Imam Malik bin Anas bahwasanya beliau berpendapat tidak ada batasan mengenai berapa hari lamanya haid perempuan, dan terkadang sekali haid namun  paling  banyak  lima  belas  hari  (al  Jaziri,  1990).  Mayoritas  ulama  mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut datang secara mutlak tanpa di qayyidkan dengan suatu waktu dan  tanpa  ditentukan  mengenai  jenis  wanita  yang  diceraikan.  Sedangkan  menurut Hukum Perundangan terkait masa iddah perempuan yang tertalak sebagaimana di dalam Pasal  153  Ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  Apabila  pernikahan  putus  karena perceraian,  masa  iddah  janda  yang  masih  haid  ditetapkan  tiga  kali  suci  dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
Oleh  karena  itu  jelaslah  bahwa  ayat-ayat  tersebut  menunjukan  jatuhnya  talak yang dilakukan dalam semua waktu dan keadaan kondisi bagaimanapun juga. Demikian pula  terdapat  teks  yang  diikatkan  kemutlakannya  ayat-ayat  tersebut.  Oleh  karena  itu, wajiblah  kita  berpendapat"  jatuhnya  talak"  dalam  waktu  haid  maupun  suci  yang  telah dicampurkan. Dalam Hadist Nabi disebutkan.
Dari  Ibn  al-Abbas  ra  dari  Umar:  Bahwa  sesungguhnya  Rasulullah  SAW  telah mentalak  Hafsah  kemudian  rujuk  kembali.  (Al-Zuhayli,  2010)  Dan  diriwayatkan  dari
Tsuaban  bahwa  Rasulullah  SAW.  Bersabda:  "Wanita  manapun  yang  meminta  talak (cerai)  pada  suaminya  tanpa  alasan,  maka  diharamkan  padanya  wewangian  surga" (Syaltut: 1960)
Seluruh  Ulama  dari  kalangan  ulama  klasik  dan  kontemporer  telah  sepakat  akan disyariatkannya Perceraian.  Menurut Jalal al-Din al-Suyuti dalam kaidah Al-Masyaqah Tajlib al-Taysir menerangkan bahwa disyariatkannya perceraian itu jika ada syarat dan rasa penyesalan antara suami istri jika terjadi penyesalan yang terjadi dikalangan suami istri.  Bisa  karena  percekcokan  yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  keduanya.  Sehingga perceraian ini menjadi solusi yang solutif bagi yang telah berumah tangga. Para ulama sepakat  bahwa  perceraian  adalah  disyariatkan  dalam  Islam.  Adapun  dasar  hukum perceraian perspektif normatif-yuridis di Indonesia adalah:
Perceraian menurut Hukum Islam yang telah dipastikan dalam Pasal 38 dan Pasal 39  Undang  –Undang    Perkawinan  dan  dijabarkan  di  dalam  PP  No.  9  Tahun  1975, mencakup  antara  lain;  Perceraian  dalam  pengertian  cerai  talak,  yaitu  perceraian  yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu  dinyatakan  (diikrarkan)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  (vide  Pasal  14  sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian  yang  diajukan  gugatan  cerainya  oleh  dan  atas  inisiatif  istri  kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36)  Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam,  yang  telah  pula  dipastikan  dalam  UU  Perkawinan  dan  dijabarkan  di  dalam  PP No.  9  Tahun  1975,  yaitu  perceraian  yang  gugatan  cerainya  diajukan  oleh  dan  atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta  segala  akibat  hukumnya  terhitung  sejak  saat  pendaftarannya  pada  daftar pencatatan  oleh  Pegawai  Pencatat  di  Kantor  Catatan  Sipil  (vide  Pasal  20  dan  Pasal  34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

## Jenis Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam
1. Sumpah Illa
Sumpah Illa adalah suatu hal yang umum di kalangan orang-orang Arab (bangsa Arab) sebelum datangnya Islam, karena dikalangan kaum pria banyak yang bersumpah untuk meninggalkan istrinya selama satu, dua tahun dan lebih. Dan ketika Islam datang untuk  menegakkan  keadilan  kepada  kaum  wanita  dan  menyelamatkannya  dari ketidakadilan yang kejam ini, itu ditentukan untuk ketentuannya empat bulan. Jika dia kembali dari kehidupan pernikahan selama periode ini, di mana dalam sumpahnya. Tiga hari,  dan  jika  bersumpah  untuk  mengikatkan  sesuatu  pada  pengorbanannya,  seperti puasa,  haji,  atau  sedekah,  dia  harus  mematuhinya,  dan  jika  dia  menahan  diri  dari menghubungi  istrinya  dan  terus  melakukannya  sampai  empat  bulan  berlalu,  dia diceraikan  darinya  dengan  talak  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali  tanpa  mengajukan
masalah  itu  kepada  hakim  dan  memutuskan  perceraiannya  dan  tanpa  suami menceraikannya, sebagai imbalan atas kesalahan istrinya. (Al-Awa’ri, 2015)
2. Dzhihar
Dzhihar adalah bagi seorang laki-laki (suami) yang menyamakan istrinya dengan seorang  wanita  yang  diharamkan  baginya  selamanya,  atau  dengan  bagian  dari  dirinya yang  dilarang  untuk  dilihat,  seperti  punggung,  perut  dan  paha,  seolah-olah  dia  berkata kepadanya: "Kamu seperti pundak ibuku atau saudara perempuan saya". Namun Jika dia menyamakan  istrinya  dengan  wanita  yang  bukan  diharamkan  untuk  sementara  waktu, maka  itu  bukan  zihar.  Demikian  pula  jika  dia  menyamakannya  dengan  bagian  yang tidak  diharamkan  baginya  untuk  dilihat  dari  seorang  wanita  yang  diharamkan  baginya selamanya,  seperti  wajah  dan  kepala,  maka  itu  bukanlah  zihar.  Dan  jika  dia menyamakannya  dengan  sesuatu  yang  diharamkan  oleh  selain  wanita,  seperti  anggur dan babi, seolah-olah dia berkata kepadanya, “Kamu seperti anggur dan babi,” maka itu bukan  zihar.  Para  ulama  Mazhab  sepakat  Hanafiyah,  Malikiyah,  Syafiiyah  dan Hanabilah bahwa apabila laki-laki mencampuri istrinya sebelum dia membayar kafarat, maka perbuatannya itu sebagai kemaksiatan.
3. Khulu' (Gugatan Istri)
Khulu' adalah Perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya    talak satu kepada  istri  dengan  tebusan  harta  atau  uang  dari  pihak  istri  yang  menginginkan  cerai dengan  cara  khulu'  (Adawiyah,  2019).  Talak  Khulu'  dipersamakan  dengan  talak  tebus yang  artinya  talak  yang  diucapkan  suami  dengan  pembayaran  dari  pihak  istri  kepada suami.  (Muthiah:  2020).    Perceraian  dengan  cara  ini  diperbolehkan  dalam  Hukum Keluarga  Islam,  Talak  tebus  diperbolehkan  selaku  suci  ataupun  sewaktu  haid,  karena talak  tebus  boleh  dilakukan  sewaktu  masih  suci  ataupun  sewaktu  haid.  Karena  talak tebus terjadi karena berdasarkan kehendak Istri.
4. Fasakh (Pembatalan Nikah)
Fasakh  ialah  pembatalan  ikatan  perkawinan  oleh  hakim  berdasarkan  tuntutan istri  atau  suami  karena  perkawinan  oleh  hakim  berdasarkan  tuntutan  istri  atau  suami karena  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  tersebut  ternyata  memiliki  kesalahan seperti salah satu pihak baik suami atau istri ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah  ditentukan  yang  tidak  mungkin  dipertahankan  untuk  kelangsungan  perkawinan tersebut.  Perbedaan  talak  dan  fasakh  adalah  talak  terjadi  setelah  pernikahan  yang  sah, sedang  fasakh  terjadi  karena  ada  hal-hal  yang  dilanggar  ketika  melakukan  akad perkawinan  dan  pelanggaran  itu  diketahui  setelah  akad  perkawinan  terjadi,  seperti menikahi  wanita  yang  haram  dinikahi.  Maka  pada  hakikatnya,  dalam  kasus  fasakh, perkawinan itu tidak pernah terjadi. (Adawiyah, 2019)

## Penyebab Terjadinya Perceraian
Adapun Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perceraian antara suami Istri:
1. Masalah Ekonomi Sebagai Perceraian Financial (Financial Divorce)
(Tidak  cukupnya  penghasilan  yang  diterima  buat  menghadapi  family  dan kebutuhan  keluarga.  Jenis  Perpisahan  akibat  perkara  ini  menurut  Madzhab  Maliki adalah  Talak  Raj'i.  Sang  suami  memiliki  hak  untuk  merujuk  (kembali)  istrinya  pada
memiliki  hak  untuk  merujuk  istrinya  pada  masa  iddahnya  jika  suami  mengalami kelapangan  karena  ini  adalah  pemisahan  akibat  penolakan  suami  untuk  memenuhi kewajiban suami si suami untuknya. Maka mirip dengan pemisahan antara orang yang melakukan illa' dengan istrinya jika dia menolak untuk menebus dan menjatuhkan talak.
Madzhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh  kecuali  dengan  ketetapan  hakim;  karena  ini  adalah  pembatalan  pernikahan yang diperselisihkan,  maka  dia  membutuhkan  ketetapan  dari  hakim  seperti  halnya pembatalan  pernikahan  akibat  impoten.  Tidak  boleh  dilakukan  pemisahan  kecuali dengan  permintaan  dari  istri  untuk  melakukan  pemisahan  ini  akibat  tidak  terpenuhi haknya,  maka  tidak  boleh  dilakukan  dengan  tanpa  permintaannya,  seperti  halnya pembatalan pernikahan akibat impoten, Jika Hakim memisahkan antara keduanya, maka ini adalah pembatalan pernikahan yang sang suami tidak memiliki hak untuk rujuk. (al- Juhayli: 2010) Pandangan penulis terkait nafkah sebagaimana dikemukakan oleh salah satu  Imam  Madzhab  bahwa  pada  dasarnya  pemberian  nafkah  adalah  suatu  kewajiban bagi  seorang  suami  kepada  istrinya  entah  nafkah  lahir  dan  batin,  berbeda  dengan seorang istri yang sama sekali tidak dituntut untuk mencari nafkah. Sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap nafkah.  sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Hukum Islam "Mā' la yatim al-Wajib illa bihi fahuwa wājib", dan tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali yang wajib lalu dalam kaidah lain disebutkan al- Wājib la yutrak illa biwajibin suatu kewajiban itu tidak dapat ditinggalkan kecuali yang wajib.
Masalah ekonomi suatu kebutuhan primer paling mendasar tidak terpenuhi adalah kebutuhan  fisiologis.  Jika  kebutuhan  inti  tidak  terpenuhi  atau  dirasa  kurang,  maka tertentu akan membawa dampak negatif pada kebutuhan lainnya. Jika melihat ekonomi, merupakan  kebutuhaan  inti  tidak  terpenuhi  atau  dirasa  kurang,  maka  tentu  akan membawa  dampak  negatif  pada  kebutuhan  lainnya.  Jika  melihat  dari  beberapa  sudut pandang dari masalah perceraian karena Faktor perceraian karena faktor ekonomi. jika sang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka sang istri punya hak untuk mengajukan gugatan perceraian pengadilan.
Walaupun  sudah  bercerai,  ayah  tetap  berkewajiban  untuk  merawat,  membiayai dan  mendidik  anak-anaknya.  Meski  mereka  sudah  berstatus  janda  atau  duda  akibat perceraian,  mereka  tetap  merupakan  orang  tua  biologis  terhadap  anak-anak  yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anggota keluarga. Adanya fakta tersebut membawa konsekuensi kewajiban yang melekat secara alamiah bagi orang tua untuk  tetap  memelihara  dan  memberikan  biaya  perawatan  terhadap  anak-anak  sampai mereka  sudah  mandiri  atau  menginjak  usia  tertentu.  Misalnya  usia  24  tahun,  setelah lulus dari pendidikan sarjana.
2. Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Nusyuz istri terhadap suaminya, Nusyuz menurut Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal sebenarnya di  tidak  punya  hak  untuk  demikian.  Menurut  Ulama  Malikiyah,  Nusyuz  adalah keluarnya  istri  dari  garis-garis  ketaatan  yang  telah  diwajibkan,  sementara  menurut
Ulama  Syafiiyah  nusyuz  adalah  kedurhakaan  seorang  istri  kepada  suaminya  dan pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  atas  ketentuan  Allah  SWT.  dan  pelanggaran Adapun  beberapa  perbuatan  yang  dilakukan  istri,  yang  termasuk  nusyuz  antara  lain: Suami  telah  menyediakan  rumah  yang  sesuai  dengan  keadaan  suami,  tetapi  istri  tidak mau  pindah  kerumah  itu,  atau  Istri  meninggalkan  rumah  tangga  tanpa  izin  suami. Apabila  suami  istri  tinggal  dirumah  kepunyaan  istri  dengan  izin  istri,  kemudian  pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah kerumah yang disediakan suami. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakannya, tetapi istri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas. Apabila  istri  bepergian  dengan  tidak  beserta  suami  atau  mahramnya,  walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta mahramnya  itu  terhitung maksiat.  Pada  dasarnya  suatu  pernikahan  yang telah  menjadi keluarga  itu  merupakan  sarana  untuk  bertaubat  kepada  Allah  swt.  Entah  dari  pihak suami maupun istri sebab pertengkaran menurut penulis itu berawal dari Nusyuz antara keduanya.
Nusyuz  adalah  salah  satu  faktor  utama  dalam  Kekerasan  Rumah  Tangga, kekerasan dalam fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, menjadikan salah satu  faktor  dari  faktor  penyebab  perceraian  adapun  kriteria  dari  KDRT  semisal memukul,  menampar,  meludahi,  menarik  rambut  menendang  menyudut  dengan  rokok yang  menyebabkan  salah  satu  antara  pasangan  suami  istri  tidak  mendapatkan ketenangan  jasmani  maupun  rohani.  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  telah  diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual dan psikologis. Pada realitas sosial di masyarakat abad 21 ini memang faktor KDRT sebagai landasan  perceraian  karena  tujuan  dari  pernikahan  adalah  sakinah,  mawadah,  dan warahmah jika tidak ada tiga hal itu dalam kehidupan berumah tangga maka perceraian adalah  sebuah  solusi  yang  solutif.  di  dalam  kompilasi  hukum  islam  akibat  putusnya perkawinan  pasal  149  point  B  yaitu  "  para  suami  harus  memberi  nafkah,  maskan  dan kiswah  kepada  bekas  istri  selama  iddah,  kecuali  bekas  istri  dijatuhi  talak  bain  atau nusyuz,  dan  dalam  keadaan  tidak  hamil",  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  istri  yang nusyuz  dan  tidak  taat  pada  suami  itu  tidak  berhak  mendapatkan  nafkah  setelah perceraian seperti nafkah iddah, pada kompilasi hukum islam pasal 152 yang berbunyi " bekas  istri  berhak  mendapatkan  nafkah  iddah  dari  bekas  suaminya,  kecuali  bila  istri nusyuz tidak mendapatkan nafkah.
3.    Ketidaksetiaan Suami Istri dalam Menjalankan Kehidupan Rumah Tangga.
Dalam realitas sosial di masyarakat sering penulis temukan bahwa ketidak setiaan antara  suami  ataupun  istri  menjadi  faktor  penyebab  perceraian  seperti  poligami  tanpa izin istri di Pengadilan Agama, selingkuh dengan cara berzina menggunakan orang lain. Dalam  perkara  ini  dalam  sudut  pandang  Fiqh  disebutkan  sebagai  li'an  yang  memiliki arti  Salah  satu  melakukan  perbuatan  zina  (fahisyah),  yang  menimbulkan  saling  tuduh menuduh antara keduanya, dalam arti lain bahwa Lian yang dimaksud, adalah sumpah yang  diucapkan  suami  ketika  ia  menuduh  istrinya  berbuat  zina  dengan  empat  kali
kesaksian bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusnya" perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat lian adalah terjadinya talak ba'in kubra. Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya tersebut  menolak  tuduhannya  itu;  padahal  sang  suami  tidak  punya  bukti  bagi tuduhannya itu, maka  dia  boleh  melakukan  sumpah lian  terhadap  istrinya  itu.  Caranya adalah sang suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk  orang-orang  yang  berkata  benar  tentang  apa  yang  dituduh  kannya  kepada istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat  Allah  akan  menimpa  dirinya  manakala  dirinya  termasuk  orang-orang  yang berdusta. Selanjutnya istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta.
Lalu  pada  sumpahnya  yang  kelima,  hendaknya  dia  mengatakan  bahwa,  murka Allah  akan  menimpanya  manakala  suaminya  itu  termasuk  orang-orang  yang  bener. Apabila  sang  suami  tidak  bersedia  melakukan  mula'anah  (saling  bersumpah  lia'an), maka dia harus dijatuhi had, hukuman. Sebaliknya, bila sang suami melakukan li'an dan istrinya  menolak,  maka  istrinya  harus  dijatuhi  had,  Bila  mua'lanah  telah  dilaksanakan oleh  kedua  belah  pihak,  hukuman  tidak  dijatuhkan  kepada  mereka  berdua.  Keduanya dipisahkan, dan sang anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu.
Seluruh Imam mazhab sepakat atas wajibnya berpuasa bagi kedua orang tersebut sesudah  sesudah  mereka  berdua  ber-muala'anah,  tetapi  mereka  berbeda  pendapat tentang, apakah  sang  istri  itu menjadi  haram  selamanya  bagi  suaminya,  dalam  arti  dia tidak  boleh  lagi  melakukan  akad  nikah  sesudah  mula'anah tersebut,  bahkan  sesudah  si suami mengakui sendiri bahwa apa yang ia tuduhkan itu sebenarnya dusta belaka, atau kah haram secara temporal, dan dia boleh melakukan akad kembali dengan istrinya itu sesudah dia dengan kedustaan?
Syafii,  Imamiyah,  Hambali  dan  Maliki  berpendapat  bahwa  istrinya  itu  menjadi haram  dikawini  untuk  selama-lamanya,  sekalipun  dia  telah  mengakui  bahwa  dirinya telah  berdusta  Sementara  itu,  Hanafi  berpendapat  bahwa  mua'lanah  itu  sama  dengan talak,  sehingga  istrinya  itu  haram  tidak  untuk  selama-lamanya.  Sebab,  keharaman  itu disebabkan  mu'alamah,  dan  bila  sang  suami  telah  mengakui  kedutaan  dirinya,  maka hilang pula lah keharaman itu.
Poligami  atau  menikah  seorang istri  bukanlah  merupakan  masalah  baru.  Poligini sudah  ada  sejak  dulu  kala,  pada  kehidupan  manusia  di  berbagai  kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligini bahkan jauh sebelum kedatangan Islam,  demikian  pula  masyarakat  lain  sebagian  besar  kawasan  dunia  selama  masa  itu. Kitab-kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan  para  pemimpin  maupun  orang-orang  awam  setiap  bangsa,  bahkan  diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal asing ataupun tidak disukai. Dalam Kitab  Suci  Agama  Yahudi  dan  Nasrani,  poligami  telah  merupakan  jalan  hidup  yang diterima.  Semua  Nabi  yang  disebutkan  dalam  Talmud,  Perjanjian  lama,  dan  alQuran, beristri lebih dari seorang, kecuali Isa As.
"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana  kamu  mengawini-nya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  lain  yang  kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka  kawinilah  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS An-Nisa Ayat :3)
Kandungan  ayat  diatas  Abdul  Fatah  Abdul  Ghani  Muhammad  Ibrahim  al-Awâri dalam kitabnya jalâ al-Afhâm Fi Tafsir ayat al-Ahkâm, menafsirkan kata fankihu yang sebagaimana  Allah  perintahkan  kita  menikahi  perempuan-perempuan  yang  kita  sukai, lalu para fuqaha dari ayat ini memahami dari beberapa pendapat, Pendapat pertama dari mayoritas  ulama  ahli  ilmu  yang  mengatakan  bahwa  amar  disini  menunjukkan  kepada sesuatu yang sunnah (istihbab), Pendapat yang kedua dari kalangan pengikut zhahiriyah mengatakan  bahwa  Amar  disini  menunjukan  kepada  suatu  kewajiban,  dengan berlandasan  pada  kaidah  "al  Ashlu  fi  al-Amr  li  al  wujub"  hukum  asal  suatu  perintah untuk  dijalani  akan  keharusannya.  Adapun  pendapat  yang  ketiga  yang  bersumber  dari kalangan  Madzhab  Maliki  telah  membagi  menjadi  tiga,  kata  "fankihu"  bisa  diartikan menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah, dan bisa juga menjadi mubah yang diartikan takut  tidak  bisa  menafkahi  wanita  yang  dinikahinya.  Imam  Fakhru  al-Din  al-Ra'zi menanggapi  pendapat  kalangan  zhahiriyah  bahwa  al-amr  fi  al-Nikah,  wajib  lalu  Imam Syafi'i  berpendapat  akan  ayat  ini  dalam  penjelasannya  bahwasanya  al-amr  disini bukanlah suatu kewajiban sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa 27.
"Dan  barangsiapa  diantara  kamu  (orang  merdeka  yang  tidak  cukup perbelanjaannya  untuk  mengawini  wanita  yang  beriman"  QS  An-Nisa  27  Sampai kepada ayat:
"itu  adalah  bagi  orang-orang  yang  takut  kepada  kesulitan  menjaga  diri  (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu". (QS Al-Nisa: 25).
Maka Allah menghukumi dari ayat diatas bagi orang yang meninggalkan nikah dalam  keadaan  ini  lebih  baik  dari  pekerjaannya,  dan  khitab  itu  menunjukan  bukanlah suatu kesunahan dari suatu perkataan yang mengatakan wajib.
Berdasarkan  dari  penjelasan  diatas  jika  ditinjau  dengan  mantuq  dan  mafhum mukhalafah akan QS An-Nisā' ayat 3, bahwa secara manthuq disyariatkannya menikahi wanita-wanita  lain  yang  di  senangi:  dua,  tiga  atau  empat  Adapun  secara  mafhum mukholafahnya  adalah  Apabila  seseorang  berpoligami  dengan  empat  istri  lalu  tidak kuat, maka beristrilah tiga, kalau tidak kuat dengan beristri tiga, maka beristri dua, dan jika  empat,  tiga  dan  dua  tidak  kuat  maka  beristri  satu  saja.    Imam  al-Suyuthi  dalam menjelaskan kaidah "al-Masyaqah tajlib al-Taysir" kesukaran dapat dihilangkan dengan kemudahan"  mengatakan  bahwa  seorang  laki-laki  diperbolehkan  melaksanakan  akad nikah  dengan  empat  perempuan  sekaligus,  sebagai  kemudahan  bagi  laki-laki  yang menjadi  calon  suami  Abdul  Fatah  Abdul  Ghani'  Muhammad  Ibrahim al-Awa'ri  bahwa salah satu hikmah (wisdom) disyariatkannya poligami adalah untuk suatu kemaslahatan yang  diantaranya  adalah  bahwa  poligami  merupakan  sarana  untuk  memperbanyak keturunan  yang istri-istri  yang  dinikahi  oleh  seorang  suami  yang  berpoligami.  Dan  itu merupakan  ketentuan  sebagai  perempuan  yang  secara  populasi  lebih  banyak  dari  laki-
laki.  Karena  tiap  hari,  bulan,  tahun  Allah  lebih  banyak  menciptakan  perempuan ketimbang laki-laki.
Kemudian  bahwa  sesungguhnya  Syariat  Islam  telah  mengharamkan  zina',  dan banyak sekali korban perzinahan yang terjadi didunia ini lebih banyak kaum perempuan yang  menjadi  korban.  Sehingga  dari  permasalah  tersebut  maka  terjadilah  dekadensi moral  dan  ketidakjelasan  nasab  anak  yang  tercipta  dan  terlahir  tanpa  kejelasan  orang tuanya.  Maka  poligami  merupakan  solusi  yang  Allah  syariatkan  agar  mencegah kerusakan yang ada di dunia
Para  mufassirin  (Ahli  Tafsir)  berbeda  pendapat  tentang  kedua  ayat  tersebut. Sebagian berpendapat, bahwa poligami tidak dianjurkan karena seperti dinyatakan pada surat  An-Nisa  ayat  3,  pembolehannya  disertai  dengan  persyaratan  berlaku  adil, sedangkan dalam QS yang sama ayat 129, diingatkan ketidakmampuan manusia dalam mewujudkan  sikap  adil  tersebut.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  poligini terlarang  dalam  Islam,  namun  pendapat  itu  terlalu  berlebihan  dan  terlihat  sama  sekali penyimpangannya  dalam  menafsirkannya  dalam  menafsirkan  kedua  ayat  tersebut. Sebab, kalau benar poligami itu terlarang, pastilah para sahabat, tabi'in dan ulama tidak akan  melakukannya.  Berkaitan  dengan  dua  ayat  tersebut,  Mahmud  Syaltut  dalam bukunya al-Islam, Aqidah wa syariah mengatakan "Dari kedua ayat tadi dapat diambil pengertian  bahwa  poligami  dibolehkan  dalam  islam  tidak  memberikan,  dan  itu  adalah hukum aslinya. Namun demikian, Islam tidak memberikan spirit kepada umatnya untuk melakukan  poligini  selama  tidak  dipandang  perlu.  Dan  Islam  mengharuskan  kepada para suami beristri satu, sebab dalam poligami Islam mengharuskan kepada para suami untuk  berlaku  adil  terhadap  terhadap  istri-istrinya,  dan  hal  itu  merupakan  syarat  yang tidak dapat dipenuhi oleh setiap suami.
Adapun  jika  melakukan  poligami  adalah  suatu  yang  sangat  diperlukan,  maka rukhsah  itu  tetap  ada  di  sepanjang  zaman  dan  di  semua  tempat,  kapan  saja  seorang suami itu mau dan mampu. Jika seorang wanita tidak bersedia dimadu suaminya. Maka tidak  ada  keharusan  baginya  untuk  menerimanya.  Seorang  wanita  juga  mempunyai menolak  dikawini  oleh  seorang  yang  telah  beristri,  karena  hukum  Islam  tidak membolehkan  pemaksaan  terhadap  kaum  wanita  agar  mau  dikawini  seorang  laki-laki yang  telah  beristri.  Wanita  mempunyai  hak  mutlak  untuk  memilih  dan  menentukan suami yang disukainya. Syariat Islam juga menganggap bahwa setiap perkawinan yang disertai unsur paksaan adalah tidak sah akad nikahnya.
"Janganlah mengawinkan seorang janda kecuali melalui musyawarah dengannya, dan jangan pula seorang gadis di kawin, kecuali dengan persetujuannya".
Hadist  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  seorang  janda  lebih  berhak terhadap  dirinya  dalam  pernikahan  dibandingkan  dengan  walinya.  Dan  bagi  seorang gadis,  hendaknya  dimintai  kerelaan-nya,  dan  izinnya  adalah  jika  dia  diam.  Dalam sebuah  hadits  lain,  diriwayatkan  bahwa  Rasulullah  telah  membatalkan  pernikahan seorang wanita yang dipaksa untuk menerima istri anak pamannya. Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk menolak pinangan seorang laki-laki yang telah beristri. Namun menjadi istri anak pamannya. Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk
menolak  pinangan  seorang  laki-laki  yang  telah  beristri.  Namun,  mereka  tidak  boleh mencela  wanita  lain  yang  rela  dimadu.  Dan  bagaimanapun  juga,  masyarakat  yang membolehkan poligami jauh lebih baik dibanding masyarakat yang membolehkan hidup bersama tanpa nikah atau mengambil selir. Tentu, masih jelas dalam masyarakat jerman. Mereka menuntut dibolehkannya poligami mengingat kurangnya jumlah kaum laki-laki. Pada waktu itu, bila seorang wanita telah mempunyai suami, seolah ia telah mempunyai harta  simpanan  yang  amat  dibanggakan.    Perasaan  itu  timbul  karena  muak  dengan berserakannya anak yang tidak jelas bapaknya akibat perbuatan mesum yang dilakukan oleh kaum wanita yang belum mendapatkan suami, baik dengan sesama penduduk asli ataupun  dengan  tentara  Amerika,  Prancis  dan  Inggris.  Terkait  permasalahan  yang penulis kemukakan dengan Tegas Nabi Muhammad SAW melarang Ali Bin Abi Thalib berpoligami,  yakni  akan  memadu  Fatimah  binti  Muhammad  bin  Abdullah  dengan Juwairah  binti  Abu  Jahal.  Larangan  tersebut  dinyatakan  terang-terangan  secara  umum diatas mimbar sebagai berikut.
Telah  menceritakan  kepada  kami  Qutaibah,  menceritakan  kepada  kami  al-Laits dari  Ibnu  Abi  Mulaikah  dari  Miswar  bin  Makhramah  aku  telah  mendengar  Rasulullah SAW,  bersabda  di  atas  mimbar:  Sesungguhnya  keluarga  Hisyam  bin  al-Mughairah meminta  ijinku  untuk  menikahkan  putrinya  dengan  Ali  Bin  Abi  Thalib,  aku  tidak izinkan,  aku  tidak  izinkan,  aku  tidak  ijinkan  kecuali  jika  Ali  Bin  Abi  Thalib menceraikan putriku dan menikahi putri keluarga Hisyam. Sesungguhnya putriku adalah darah  dagingku,  menyusahkannya  berarti  menyusahkanku  dan  menyakitinya  berarti menyakitiku. (HR Bukhari). (Adawiyah, 2019)
Fakta,  sepanjang  hayatnya  Nabi  lebih  bermonogami  dari  pada  berpoligami. Terlebih  bagi,  monogami  yang  telah  dilakukan  Rasulullah  di  tengah  masyarakat  yang menganggap poligami sebagai hal yang lumrah. Rumah tangga Rasulullah bersama Istri tunggalnya, Khadizah binti Khuwailid, berlangsung selama 28 Tahun. Baru kemudian, dua  tahun  sepeninggal  Khadizah,  Nabi  berpoligami  itu  pun  dijalani  hanya  sekitar delapan  tahun  dari  sisa  hidup  beliau.  Dari  kalkulasi  ini,  sebenarnya  tidak  cukup  kuat alasan  untuk  mengatakan  "poligami  itu  sunnah".  Mayoritas  ulama  telah  bersepakat bahwa  poligami  itu  dihukumi  boleh,  bukan  dianjurkan  apalagi  wajib  seperti  anggapan orang.    Tetapi  kebolehan  poligami  bukanlah  merupakan  aturan  merupakan  bentuk pengecualian,  yaitu  menghindari  perbuatan  yang  keji.  Oleh  karena  itu,  dalam  hukum keluarga  di  negara-negara  muslim,  poligami  cenderung  dikontrol  oleh  negara. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur  secara  jelas  bahwa  pengadilan  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami untuk istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1 disebutkan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
Dari  pemaparan  yang  penulis  susun  penulis  memandang  bahwa  Poligami  jika ditinjau  dalam  pandangan  Imam  Syafi'i  bahwa  sesungguhnya  poligami  merupakan amalan  yang  boleh  karena  kata  fankihu  disini  diartikan  sebagai  suatu  yang  boleh. Namun  jika  melihat  pemaknaan  poligami  yang  dimaknai  oleh  Imam  Al-Dzahiri  yang
memaknai  "Fankihu"  dengan  kata  wajib yang  berasal  dari  kaidah  "al-Asl  fi  al-Amri  li al-Wujub",  hukum  asal  dalam  pernikahan  dan  poligami  itu  adalah  kewajiban  maka penulis memandang ada kemungkinan seluruh masyarakat di dunia ini akan berpoligami dan  mempunyai  istri  lebih  dari  satu.  Sedangkan  Imam  Malik  memaknai  dan mengartikan  kata  fankihu  itu  dengan  tiga  klasifikasi  yaitu  bisa  menjadi  wajib,  bisa menjadi  sunnah  dan  bisa  menjadi  mubah.  Dari  hadits  yang  menceritakan  tentang Rasulullah  melarang  saidina  Ali  untuk  memadu  Fatimah,  ini  merupakan  dalil  yang melandasi  bahwa  praktik  poligami  menjadi  sebab-musabab  perceraian.  Perselingkuhan tidak saja terkait dengan poligami dan nikah sirri walaupun praktik poligami di Abad 21 ini  bermula  dari  perselingkuhan,  jenis  perselingkuhan  yang  penulis  amati  dari  praktik perselingkuhan  yaitu  seperti  komunikasi  dengan  handphone  yang  bersambung  dengan media  sosial,  Whats  Up,  Instagram,  Facebook  bersama  lawan  jenis.  Menurut  penulis pada  dasarnya  jika  seorang  istri  yang  memang  mengenal  dan  mengamalkan  budaya patriarki  sejatinya  sang  istri  harus  tetap  menghargai  suami  begitupun  sebaliknya. Dimana  mempertahankan  suatu  lembaga  keluarga  bukanlah  perkara  yang  mudah sehingga  proses  menuju  perceraian  yang dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri  itu tidak terlepas dari tabungan gaya bermedia sosial pasangan suami istri itu sendiri.

## 3. Intervensi Keluarga dan Sosial
Berdasarkan  pihak  kerabat  seperti  Intervensi  Mertua,  Orang  Tua  dan  Ipar. Patokan  ideal  harmonisasi  dalam  hubungan  antara  mertua  dan  menantu  adalah kerukunan. Keduanya mampu bekerja sama menyerasikan diri dengan menitik beratkan pada  harmoni  hubungan,  sehingga  perselisihan  dapat  dicegah.  Dengan  demikian, menantu  dan  mertua  bergotong  royong  membangun  hubungan  keluarga  (Handayani, 2013). Hal demikian Dalam suatu keluarga, hubungan komunikasi bukan hanya terjadi antara  suami  dan  istri  saja  namun  juga  hubungan  dua  keluarga  besar  harus  turut diperhatikan.  Karena  dalam  pernikahan  bukan  hanya  menyatukan  individu  namun menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda. Salah satu yang terpenting adalah hubungan mertua dengan menantu.
Secara  tidak  langsung  hubungan  mertua  dan  menantu  akan  mempengaruhi hubungan dan relasi antara suami istri.   Ketidak harmonisan antara mertua dan menantu akan menjadi konflik yang mempengaruhi hubungan kekeluargaan khususnya di antara suami dan istri, Apalagi jika sang suami atau istri merupakan anak tunggal. Seperti yang dinyatakan  sosiolog  Inggris  menemukan  bahwa  kerabat  sangat  mempengaruhi keputusan  suami  atau  istri  untuk  bercerai.  Pengaruh  itu  datang  dari  Ibu  yang  tentunya memiliki dampak besar pada keputusan yang diambil oleh putra dan putri mereka. Tak hanya  Intervensi  Orang  Tua  bahkan  gangguan  orang  ketiga  yang  dimana  dapat dipahami  bahwa  keluarga  tidak  selalu  memiliki  masalah  yang  datang  dari  anggotanya saja,  namun  bisa  juga  dari  luar  anggota  keluarga.  Adanya  kestabilan  yang  dapat mengancam  keutuhan  rumah  tangga.  Misalnya  muncul  pihak  ketiga  baik  bagi  suami atau istri. Seperti halnya teman lawan jenisnya istri dan atau suami, yang diketahui oleh suami  atau  istri.  Kadangkala  seringnya  istri  berinteraksi  dengan  laki-laki  lain  dengan pihak  ketiga  misalnya  itu  sangat  mempengaruhi  kepada  keutuhan  rumah  tangga,
begitupun  suami.  Bahkan  harta  dari  kasus  tersebut  dapat  menjadikan  keterlantaran suami atau istri.

## 4. Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus
Para Fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pemisahan kedua orang hakam terhadap suami istri jika keduanya sepakat untuk berpisah, apakah hal ini membuktikan izin dari suami atau tidak? Mayoritas Fuqaha berpendapat, hukum dilaksanakan dengan perwakilan  dari  suami.  Maka  kedua  orang  hakam  ini  tidak  berhak  untuk  memisahkan suami istri kecuali jika si suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya karena pad asalnya talak tidak berada ditangan seseorang selain suami atau orang yang diberikan  perwakilan  oleh  suami.  Hak  talak  secara  hukum  islam  dimiliki  oleh  istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya. Madzhab Maliki berpendapat,  ucapan  keduanya  dalam  perkara  ini.  Dengan  dalil apa  yang  diriwayatkan oleh  Malik  dari  Ali  bin  Abi  Thalib,  bahwa  dia  berkata  kepada  dua  orang  hakam  " Kepada  mereka  berdua  hak  untuk  memisahkan  dan  menyatukan  suami-istri."  Imam Malik menyamakan kedua orang hakam ini dengan penguasa berhak memisahkan antara suami-istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan. (Al-Zuhayli, 2010) Ada sebuah  kasus,  seorang  suami  menceraikan  sang  istri  karena  mertuanya  selalu mengintervensi  kehidupan  rumah  tangganya,  mempertanyakan  pekerjaanya,  status sosialnya,  dan  menghasut  istrinya  agar  meminta  ia  suami  membelikan  rumah  dan jaminan  sosial  bagi  istri  dan  anaknya.  setiap  pulang  kerumah  ibunya.  Sang  istri  pasti meminta  suatu  hasil  hasutan  dari  ibunya,  bapaknya,  dan  kakak-kakaknya.  Akhirnya, sang suami memilih jalan bercerai karena kejadian itu terus berulang sehingga membuat ia  merasa  tidak  nyaman  dan  tertekan  (Iqbal,  2020).  Hal  ini  menurut  penulis  adalah kejadian yang seringkali dihadapi bagi pasangan suami istri.
Karena  pada  dasarnya  kehidupan  dalam  berumah  tangga  adalah  kehidupan  yang mandiri  dan  diselesaikan  secara  internal.  Sebab  disaat  orang  tua  sang  istri  telah memberikan sepenuhnya terhadap menantunya itu sesungguhnya telah mempercayakan anaknya  agar  dididik  oleh  suaminya.  Perselisihan  terkadang  berawal  dari  persoalan yang sederhana. Satu persoalan yang sederhana. Satu persoalan yang sederhana, seperti satu  persoalan  yang  belum  diselesaikan  lalu  muncul  persoalan  lain,  begitu  seterusnya. Belum  lagi  apabila  kesalahan  salah  satu  pasangan  yang  sudah  selesai  yang  diungkit- ungkit  kembali.  Salah  satu  pasangan  ada  yang  mengalah  dan  yang  lainnya  tetap  tidak mau  mengerti.    Dengan  sikap  pasangan  (suami)  yang  demikian,  membuat  pihak  lain (istri)  sering  hilang  kesabaran,  yang  pada  akhirnya  mengajukan  cerai  gugat.  Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan  suasana  yang  harmonis  yaitu  dengan  menciptakan  hubungan  saling pengertian,  saling  menjaga  saling  menghargai  dan  saling  memenuhi  masing-masing. Tidak  harmonis  salah  satu  tercipta  karena  kurangnya  komunikasi  antara  suami  istri. Karena  ketidak  harmonisan  menduduki  tingkat  menduduki  tingkat  tertinggi  dalam faktor penyebab perceraian yaitu 68%, maka istri harus mengusahakan untuk menjauhi permasalahan  tersebut.  Upaya  menciptakan  keluarga  harmonis  yang  bisa  diterapkan
dalam  rumah  tangga  yaitu  saling  mengenal  dan  memahami  satu  dan  yang  lainnya. (Arifin, n.d.)
5. Pernikahan Paksa Tanpa Cinta Serta Ketidak cocokan dalam Membangun Keluarga Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami istri, buat mengakhiri sebuah perkawinan  merupakan  bahwa  perkawinan  mereka  sudah  berlangsung  tanpa  dilandasi adanya  cinta.  Untuk  mengatasi  kesulitan  dampak  sebuah  pernikahan  tanpa  cinta, pasangan  wajib  merefleksi  diri  untuk  tahu  kasus  sebenarnya  untuk  mencoba menciptakan  kerjasama  pada  menghasilkan  keputusan  yang  terbaik.  Pernikahan  paska menurut  penulis  adalah  salh  satu  indikator  dari  proses  pernikahan  tanpa  cinta,  dimana fenomena  seperti  ini  masih  terjadi  dikalangan  masyarakat,  sistem  perjodohan  paksa yang  biasa  diketahui  di  lembaga  pendidikan  tradisional  pesantren  menjadi  fenomena yang kerap sekali dikenal dengan pernikahan paksa. Pernikahan Paksa dilandasi dengan hadits  yang  diriwayatkan  dari  Abu  Hurairah,  Bahwasanya  Rasulullah  SAW  bersabda: "Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan anak gadis tidak boleh dinikahkan  hingga  dimintai  izinnya."para  sahabat  bertanya,  "Wahai  Rasulullah, bagaimana izinnya? " Beliau menjawab, " yaitu dengan cara dia diam" (Muttafaq alaihi) dalam hadits lain disebutkan "Wali tidak mempunyai wewenang (memaksa pernikahan) terhadap janda, dan anak perempuan yatim itu dimintai pendapat (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).  Setelah  menelaah  hadis  yang  kedua  dapat  dinyatakan  bahwa  seorang  wali tidak layak menikahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak dicintainya sebab jika hal itu  dipaksakan  maka  tidak  akan  mendapatkan  ketenangan,  kasih  sayang,  (Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah) begitu pun dalam membangun keluarga Secara singkat fungsi keluarga  menurut  Wahyu  ada  9  yaitu:  Biologis,  Sosialisasi  Anak,  Afeksi,  Edukatif, Religius,  Protektif,  Rekreatif,  Ekonomis, dan  Penentuan  Status.  (Arifin:  2020).  Dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dijelaskan  Pasal  33  Suami  Istri  wajib  saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir yang satu kepada yang lain.
6. Tidak Mempunyai Keturunan
Kemungkinan  karena  tidak  memiliki  keturunan  walaupun  menjalin  interaksi pernikahan bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, tetapi permanen  saja  gagal.  Guna  merampungkan  perkara  keturunan  ini,  mereka  sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing memiliki nasib sendiri. Tujuan  pernikahan  dalam  Maqashid  al-Syariah  dijelaskan  bahwa  tujuan  dari  suatu pernikahan adalah menjaga keturunan, maka dalam hal ini jika diantara suami istri tidak memiliki  keturunan  adalah  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  perceraian,  walaupun menurut  penulis  tidak  selamanya  pasangan  suami  istri  yang  tidak  memiliki  keturunan itu jadi sebab perceraian melainkan pada kebanyakannya ketidak milikan keturunan itu menjadi  sebab  perpisahan  antara  suami  istri.  Setelah  bercerai,  masing-masing  mantan pasangan suami-istri tidak lagi memiliki keturunan dalam mendidik anak-anak mereka, karena mereka telah hidup terpisah.

## Dampak Perceraian Dalam Sosial Dan Hukum Keluarga Islam
Dampak  perceraian  orang  tua  berdampak  besar  terhadap  kemampuan  berbicara anak,  karena  pada  saat  anak  kekurangan  kasih  sayang  dan  perhatian  dari  seharusnya diberikan oleh orang tuanya, maka anak biasanya dengan sendirinya akan mencari dan mempelajari  dari  hal-hal  yang  membuatnya  merasa  aman  dan  nyaman.  Sehingga terkadang  beberapa  bahasa  yang  digunakan  oleh  seorang  anak  yang  orang  tuanya bercerai cenderung kasar, hal tersebut terjadi karena tidak adanya perhatian yang intens yang didapat anak dari lingkungannya.
Anak  menjadi  faktor  penunjang  utama  dalam  kehidupan  keluarga,  akibat  dari perceraian  orang  tua  anak  menjadi  korban  sehingga  dapat  menimbulkan  rasa  kurang aman  dan  nyaman  baik  dalam  bergaul  dalam  lingkungan  keluarga,  teman  dan sekitarnya.  Mereka  lebih  cenderung  sendiri  dan  bertindak  arogan.  Oleh  karena  itu, mereka  butuh  perhatian  penuh  dan  kasih  sayang  dari  kedua  orang  tuanya  yang  telah bercerai.  Perceraian  atau  putus  perkawinan  merupakan  istilah  hukum  yang  digunakan Undang-Undang  Perkawinan  untuk  menjelaskan  "perceraian"  atau  berakhirnya hubungan  perkawinan  antara  suami  istri.  putusnya  perkawinan  untuk  menjelaskan "perceraian"  atau  berakhirnya  hubungan  perkawinan  antara  suami  istri.  putusnya perkawinan  telah  diatur  dalam  Pasal  38  Undang  –Undang  No  1  tahun  1974  Tentang Perkawinan  disebutkan  bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena:  kematian,  perceraian atau  berakhirnya  hubungan  perkawinan  dan  atas  putusan  Pengadilan  Agama.  Dalam Undang-Undang perkawinan itu berbeda maknanya dengan perceraian", Dalam Undang –Undang perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian perceraian itu sendiri, namun dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di sidang pengadilan, serta harus disertai dengan alasan  yang  jelas  dan  kedua  pasangan  suami  istri  memang  tidak  bisa  disatukan  lagi. Adapun  Akibat  dalam  Perspektif  Hukum  adalah  bahwa  ikatan  perkawinan  antara seorang  suami  dengan  seorang  istri  dapat  dilihat  dari  berbagai  ketentuan,  baik  yang tercantum  dalam  KUHPerdata,  Undang-Undang  Perkawinan  (Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974)  maupun  yang  tertulis  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  sebagai berikut:
1.  Akibat  Cerai  Talak  ikatan  perkawinan  yang  putus  karena  suami  mentalak  istrinya mempunyai  beberapa  akibat  hukum  berdasarkan  Pasal  149  KHI,  yang  pada  intinya menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan Mut'ah (sesuatu) yang layak pada bekas istrinya baik berupa benda atau uang,  kecuali  kalau  istri  tersebut  qabla  al-Dukhul  (artinya  perceraian  yang  dilakukan setelah  terjadi  proses  akad  nikah  yang  sah  dimana  istrinya  tersebut  ditalak  sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri) : b. member nafkah, makan, kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang  masih tertuang  seluruhnya  dan  separuh  apabila  qabla  al-Dzuhul  ;  d.  memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun. 2.  Akibat  Perceraian  (Cerai  Gugat)  Cerai  gugat,  adalah  seorang  istri  menggugat suaminya  untuk  bercerai  melalui  pengadilan,  yang  kemudian  pihak  pengadilan
mengabulkan  gugatan  yang  dimaksud  sehingga  perkawinan  menjadi  bubar.  Pasal  156 Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  mengenai  putusnya  perkawinan  sebagai  akibat perceraian  (cerai  gugat).  Hal  itu  diungkapkan  sebagai  berikut  a.  Anak  yang  belum mumayyiz  berhak  mendapatkan hadhanah dari  ibunya  yang  telah  meninggal  dunia, kedudukan diganti oleh : 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari Ibu 2. Ayah, 3. Wanita-wanita  dalam  garis  lurus  ke  ayah;  4.  Saudara  perempuan  dari  anak  yang bersangkutan;  5.  Wanita-wanita  dari  kerabat  sedarah  menurut  garis  samping  ibu,  6. Wanita-wanita  dari  kerabat  sedarah  menurut  garis  dari  ayah.  b.  Anak  yang  sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau Ibunya. c. Apabila pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  memindahkan  hak  hadhanah  kepada  kerabat lain  yang  memiliki  hak  hadhanah  pula.  d.  Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut  kemampuannya  sekurang-kurangnya  sampai anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus  diri  sendiri  (21  Tahun).  Bilamana  terjadi perselisihan  mengenai  hadhanah  dan  nafkah  anak,  putusan  hadhanah  haruslah berdasarkan huruf/ poin (a), (b), (c), dan (d). f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan  ayahnya  menetapkan  jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan anak-anak yang tidak turur kepadanya.
Akibat  bagi  Istri  dan  Harta  kekayaan  Undang-Undang  mengatur  tuntas  tentang kedudukan  harta  benda  di  dalam  perkawinan.  Menurut  Pasal  35  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping itu ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain.  Oleh  karena  itu  ,  Pasal  36  Undang-Undang  Perkawinan  menentukan  bahwa harta bersama  suami  atau  istri  dapat  bertindak  atas  dapat  bertindak  atas  persetujuan  kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta bersama suami atau istri dapat bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak,  sedangkan  mengenai  harta  bawaan  dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. (Asyhadie & Adha, 2020).
Perceraian pada dasarnya merupakan sebuah gejala umum. Perceraian berpeluang terjadi  pada  pasangan  suami  istri  yang  masih  hidup  akibat  munculnya  masalah  yang tidak  terpecahkan  (buntu)  ketika  hidup  bersama  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Selain gejala  umum,  perceraian  juga  dipandang  sebagai  gejala  alamiah  ketika  sesuatu  yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, lebih ekstrim lagi, perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi para pihak (suami istri) jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. (Jamil: 2009) Salah satu yang menjadi persoalan sekaligus kekhawatiran adalah, angka perceraian dari tahun ke tahun terus  meningkat.  Peningkatan  angka  perceraian  setiap  tahun  menunjukkan  bahwa  ada masalah  yang  selama  ini  luput  dari  perhatian  kita  terhadap  keluarga  sebagai  institusi terkecil masyarakat, padahal, keluarga adalah benteng terakhir peradaban ketika negara dinilai  gagal  membangun  peradaban.  Jika  kasus  perceraian  dibiarkan,  maka  keluarga
sebagai  institusi  penopang  masyarakat  pelan-pelan  akan  keropos  dan  membusuk, dengan demikian peradaban akan runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk. Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai.

## Kesimpulan
Perceraian  adalah  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau  mengakhiri  hubungan pernikahan  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  177  dikatakan  bahwa  perceraian merupakan  janji  suami  dan  istri  pada  sidang  Pengadilan  dan  menjadikan  putusnya sebuah  ikatan  akad  perkawinan.  Perceraian  itu  sendiri  terjadi  karena  didasari  berbagai faktor  diantaranya  adalah  Ekonomi,  Nusyuz  dan  Kekerasan  Rumah  Tangga, Ketidaksetiaan  suami  istri  dalam  menjalani  rumah  tangga,  Pernikahan  Paksa  Tanpa Cinta  Serta  Ketidak  cocokan  dalam  Membangun  Keluarga,  Terjadinya  Perselisihan (Syiqaq)  Yang  terus  menerus.  Akibat  dari  perceraian  orang  tua  anak  menjadi  korban baik  secara  fisik  maupun  psikis.    Sedangkan  dampak  dari  perceraian  itu  sendiri  juga sangat  banyak  terutama      bagi  sang  anak.  Akibat  dari  perceraian  orang  tua  menjadi korban  baik  secara  fisik  maupun  psikis  sehingga  mendapatkan  rasa  tidak  aman penolakan yang dirasakan anak dari keluarganya, menyalahkan diri sendiri, marah sedih dan kesepian.
Alex  Kusmardani,  Abdulah  Syafe'i,  Usep  Saifulah,  Nurrohman  Syarif    / Faktor-faktor  Penyebab Perceraian  dalam  Perspektif  Hukum  Keluarga  Antar Mazhab Islam  Dan  Realita  Sosial/ Vol  3  No  2 (2022) DOI Ex : https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.1 6 8 e-ISSN 2721-2246 Published by Rifa’Institute

## BIBLIOGRAFI
Adawiyah,  Robi’atul.  (2019). Reformasi  Hukum  Keluarga  Islam  dan  Implikasinya Terhadap  Hak-hak  Perempuan  dalam  Hukum  Perkawinan  Indonesia  dan Malaysia . Nusa Litera Inspirasi.
Al-Awa’ri, Abd al Fattah Abd al Ghani’ Muhammad Ibrahim. (2015). Jala al-Afham Fi Tafsir Ayat Ahkam (Juz II). Maktabah al-Iman li al-Tba’ah a al-Nasr wa al-Tauzi’. al-Ghundur, Ahmad. (1997). al-Thala> q al-Syari>’at al-islamiyyah wal al-Qa> nu> n. Mesir: Da> r Al-Ma’a> Rif .
Al-Zuhayli, Wahbah. (2010). al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh . Dar al-Fikr. al  Jaziri,  Abdur  Rahman.  (1990). Kitab  al-fiqhala  mazahib  al-arbaah/Abdur-Rahman al-Jaziri . Dar al-kutub al-Ilmiyyah. Arifin,  Laila  Setyawati.  (n.d.). Transformasi  sosial  dan  perceraian:  studi  kasus  relasi keluarga  Muslim  di  Kota  Bogor .  Sekolah  Pascasarjana  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.
Asyhadie, Zaeni, & Adha, Lalu Hadi. (2020). Hukum keluarga: menurut hukum positif di Indonesia .
Gottman,  John,  &  DeClaire,  Joan.  (2008).  Mengembangkan  Kecerdasan  Emosional Anak, terj. T Hermaya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama . Handayani,  Arri.  (2013).  Keseimbangan  kerja  keluarga  pada  perempuan  bekerja: Tinjauan teori border. Buletin Psikologi , 21 (2), 90. Iqbal,  Muhammad.  (2020). Psikologi  Pernikahan:  Menyelami  Rahasia  Pernikahan . Gema Insani.
Matondang,  Armansyah.  (2014).  Faktor-faktor  yang  mengakibatkan  perceraian  dalam perkawinan. JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) , 2 (2), 141–150. Sabiq, Sayyid. (1983). Fiqh al-Sunnah, jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr .
Sahlan,  Muhammad.  (2012).  Pengamatan  sosiologis  tentang  perceraian  di  Aceh. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 14 (1), 88–97.

## Copyright holder:
Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif (2022)
First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan