## Penerapan Hukum dalam Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Limboto

## Kartiningsi Dako

## Pengadilan Agama Limboto
Email: kartiningsi_dako@yahoo.com
Abstract: This  article  discusses  the  livelihood  of  a  post-divorce  wife  in  the  Limboto Religious  Court  by  examining  two  decisions,  namely  Decision  Number  419/Pdt.G/ 2016/PA.Lbt  and  Decision  Number  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt.  These  two  decisions  are different,  although  related  to  the  burden  of  post-divorce  wife's  livelihood,  so  the problem in this article is how to apply the judge's law in determining the post-divorce wife's liability in the Limboto Religious Court? This research is a library research with a juridical normative approach. Data collected through literature study, then processed and analyzed descriptively qualitatively. The results showed the panel of judges of the Religious  Court  in  the  determination  of  the  wife's  post-divorce  decision  in the  case  of Decision  Number  419/Pdt.G/2016/PA.Lbt  and  Decision  Number  618/Pdt.G/2018/ PA.Lbt  using the  application  of  the  law based  on  grammatical interpretation from  the context  of  the  husband's  ability  in  terms  of  income,  namely  the  actual  ability  and potential ability.
Keywords: Imposition, Income, Divorce, Limboto Religious Court

## Application of Law in Imposing Wife Livelihoods Post Divorce in Limboto Religious Court
Abstrak:  Artikel  ini  mendiskusikan  pembebanan  nafkah  istri  pasca  perceraian  di Pengadilan Agama Limboto dengan menelaah dua hasil putusan, yaitu Putusan Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt  dan  Putusan  Nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt.  Kedua  putusan ini  berbeda  walaupun  terkait  dengan  pembebanan  nafkah  istri  pasca  perceraian, sehingga  permasalahan  dalam  artikel  ini  bagaimana  penerapan  hukum  hakim  dalam penentuan  pembebanan  nafkah  istri  pasca  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Limboto? Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dengan pendekatan normatif yuridis. Data  yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan,  kemudian  diolah  dan  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  majelis  hakim  Pengadilan Agama  dalam  penetapan  putusan  pembebanan  nafkah  istri  pasca  perceraian  dalam kasus  Putusan  Nomor  419/Pdt.G/2016/PA.Lbt  dan  Putusan  Nomor  618/Pdt.G/2018/ PA.Lbt  menggunakan  penerapan  hukum  berdasarkan  interpretasi  gramatikal  dari konteks kemampuan suami dalam hal penghasilan, yaitu kemampuan secara aktual dan kemampuan secara potensial.
Kata Kunci: Pembebanan, Nafkah, Perceraian, Pengadilan Agama Limboto

## A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan  merupakan  peristiwa  suci  dan  bersifat  sakral  antara  laki-laki  dan perempuan yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan agama, negara maupun adat- istiadat  masing-masing  daerah.  Oleh  karena  sifatnya  yang  sakral,  maka  persoalan perkawinan telah diatur secara jelas dan terperinci dalam sistem hukum Indonesia, baik itu  hukum  perundang-undangan  nasional,  hukum  Islam  maupun  hukum  adat.  Hukum nasional  di  Indonesia  misalnya  mengaturnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Perkawinan  dalam  UUP  pasal  1  disebutkan  sebagai  sebuah  ikatan  suci  antara seorang pria dan seorang wanita yang dibangun dalam ikatan perjanjian sebagai suami istri  untuk  menciptakan  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia. 1 Sedangkan  dalam KHI pasal 2 disebutkan pernikahan adalah akad yang sangat kuat ( mitsaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah swt. dan sebagai perwujudan pelaksanaan ibadah. 2
Sebuah  perkawinan  dalam  pelaksanaannya  adalah  untuk  mengciptakan kehidupan  dalam  pergaulan  yang  sempurna  dan  sebagai  jalan  mulia  untuk  mengatur kehidupan  rumah  tangga  dan  anak-anak  yang  kelak  melahirkan  penerus  sebagai  satu ikatan  yang  amat  kuat  guna  memperkokoh  persaudaraan  antara  kaum  kerabat  suami dengan  kaum  kerabat  istri  serta  pertalian  tersebut  akan  menjadi  suatu  jalan  yang membawa  kepada  saling  menolong  antara  satu  kaum  dengan  yang  lain,  dan  akhirnya rumah tangga tersebut menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Keluarga  sebagai  elemen  dari  masyarakat  merupakan  peletak  pondasi  dasar tentunya  harus  mempu  menciptakan  terlebih  dahulu  keluarga  yang  harmonis.  Hal  ini dikarenakan  keluarga  memegang  peranan  yang  penting  dalam  pembinaan  dan membentuk watak, moral dan perilaku setiap anggotanya. Artinya keluarga harmonis adalah  keluarga  yang  mampu  menciptakan  sakinah, mawaddah  wa  rah}mah  dalam
1 Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan, dalam Zainal Abidin, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet. 3; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), 123.
2 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam  Zainal  Abidin, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, 307.
perkawinannya. 3 Manusia  dalam  pergaulan  sehari-harinya  tidak  terlepas  dari  aturan dan norma hukum yang kesemuanya bertujuan mengatur kehidupan yang aman, damai dan  tertib,  tak  terkecuali  dalam  hubungan  perkawinan  suami  istri.  Namun  dalam pergaulan  rumah  tangga  terkadang  terjadi  perselisihan,  pertengkaran  dan  akhir berujung  pada  suatu  keadaan  yang  menyebabkan  suatu  perkawinan  tidak  dapat dipertahankan  lagi.  Jika  terjadi  keadaan  tersebut,  maka  kedua  belah  pihak  keluarga melakukan  upaya-upaya  damai,  namun  terkadang  juga  upaya-upaya  damai  tersebut tidak  membawa  hasil  yang  maksimal,  sehingga  akhirnya  jalan  terakhir  adalah perceraian.
Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis. Ketidakharmonisan  ini  dapat  menjadi  salah  satu  penyebab  terputusnya  perkawinan (perceraian).  Perceraian  boleh  saja  dilakukan  jika  pasangan  suami  dan  istri  tersebut tidak  dapat  hidup  rukun  lagi.  Jika  mempertahankan  perkawinan  mengakibatkan kerusakan  total  di  antara  keduanya,  hubungan  rumah  tangga  menjadi  tidak  baik  dan terjadi permusuhan yang berlarut-larut, maka perceraian adalah solusi yang baik.
Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena dua hal, yaitu talak dan gugatan perceraian. Seorang istri yang ditalak oleh suaminya, maka pihak istri masuk dalam  masa  menunggu  atau  tenggang  waktu  ( iddah).  Istri  yang  sementara  menjalani masa iddah tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.
Sebuah  ikatan  perkawinan  tentunya  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara suami  istri,  begitu  pula  perceraian  menimbulkan  akibat  hukum,  baik  suami  istri maupun  terhadap  anak-anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan.  Akibat  hukum  yang ditimbulkan  dikarenakan  perceraian  antara  lain:  pemberian mut’ah,  melunasi  utang mahar,  selama  masa iddah  memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah,  serta  biaya pemeliharaan anak ( had}anah) dan pendidikan anak. 4
Lazimnya  dalam  tiap  kasus  perceraian  yang  dilakukan  melalui  Pengadilan Agama,  baik  itu  melalui  cerai  talak  maupun  cerai  gugat,  di  mana  pihak  Pengadilan
3 Rizal Darwis, Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 2. 4 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal  149,  156.  Lihat  pula  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, pasal 41.
Agama  dalam  putusannya  akan  membebankan  kepada  mantan  suami  pemberian mut’ah,  melunasi  utang  mahar,  selama  masa  iddah  memberi  nafkah,  maskan  dan kiswah, serta biaya pemeliharaan anak (had}anah), pendidikan anak pasca perceraian.
Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu  lembaga  peradilan  di  bawah Mahkamah  Agung  yang  memiliki  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dalam penyelenggaraan  Peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan  tugas  dan kewenangan  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  di  bidang:  perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. 5
Hakim  merupakan  unsur  pokok  dalam  Pengadilan,  bahkan  hakim  identik dengan  Pengadilan  itu  sendiri.  Kebebasan  kekuasaan  kehakiman  seringkali  identik dengan kebebasan hakim. Begitu pula keputusan Pengadilan identik dengan keputusan hakim.  Olehnya  itu,  penegakan  hukum  dan  keadilan  dapat  tercapai  jika  kemampuan dan  kearifan  hakim  dalam  merumuskan  keputusan  dapat  mencerminkan  keadilan. 6
Pengadilan  dan  para  hakim  wajib  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 7 baik yang berupa teknis maupun  yuridis.  Di  sinilah  kemampuan  dari  majelis  hakim  untuk  dapat  menemukan hukum  dalam  penyelesaian  kasus  yang  masuk  dan  diterima  oleh  pihak  Pengadilan Agama, khususnya dalam perkara pembebanan nafkah istri pasca perceraian.
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membawahi 6 Pengadilan Agama tingkat  pertama,  yaitu  Pengadilan  Agama  Gorontalo,  Pengadilan  Agama  Limboto, Pengadilan  Agama  Tilamuta,  Pengadilan  Agama  Marisa,  Pengadilan  Agama  Suwawa dan  Pengadilan  Agama  Kwandang.  Berdasarkan  kewenangan  tersebut,  maka  khusus Pengadilan  Agama  Limboto  telah  menerima  dan  memutus  perkara  perceraian,  baik cerai  talak  maupun  cerai  gugat.  Pada  tahun  2008,  perkara  cerat  talak  yang  diputus sebanyak 166 perkara, perkara cerai gugat sebanyak 497 perkara, dan yang didalamnya terdapat  pembebanan  nafkah  istri  pada  perkara  cerai  talak  sebanyak  19  perkara  dan pada cerai gugat sebanyak 13 perkara.
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49.
6 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 193.
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4.

## Kartiningsi Dako
Kajian  terhadap  dua  putusan  yang  memutus  perkara  mengenai  pembebanan nafkah istri pasca perceraian dengan pertimbangan yang berbeda yakni Putusan Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt  dan  Putusan  Nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt.  Pada  putusan pertama suami dibebankan untuk membayar sejumlah nafkah kepada istri berdasarkan kemampuan  riil  dari  suami  sedangkan  pada  putusan  yang  kedua  pembebanan  kepada suami didasarkan pada kemampuan riil dan juga kemampuan potensial suami.
Pada  putusan  pertama  suami  berprofesi  sebagai  seorang  PNS  sedangkan  pada putusan  kedua  suami  berprofesi  sebagai  kuli  bangunan.  Sebagian  besar  masyarakat beranggapan  bahwa  pegawai  negeri  sipil  merupakan  profesi  yang  bergengsi  dan memiliki penghasilan yang besar sehingga PNS menjadi profesi yang paling diinginkan oleh banyak orang.lain halnya kuli bangunan, bagi kebanyakan orang bekerja sebagai kuli  bangunan  bukan  sesuatu  yang  diharapkan  karena  penghasilannya  tidak  tetap. Sepertinya pandangan demikian tidak berlaku bagi hakim yang memutus kedua perkara tersebut,  karena  pada  kenyataannya  suami  yang  berprofesi  sebagai  PNS  dibebankan untuk membayar nafkah istri pasca perceraian dalam nilai yang lebih sedikit daripada suami yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Hal inilah menjadi kontradiktif terhadap kemampuan suami dalam memberikan nafkah isteri pasca perceraian.

## B. Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim
Hakim  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  dan  pemutusan  perkara  terkadang menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat menjawab dan menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapi  secara  pas.  Olehnya  itu  hakim  harus  mencari kelengkapannya  dengan  melakukan  penemuan  hukum  tersebut. 8 Hal  ini  dikarenakan manusia  dalam  menjalani  kehidupannya  melakukan  kegiatan  yang  sangat  luas,  tidak terhitung  jumlah  dan  jenisnya,  sehingga  tidak  mungkin  tercakup  dalam  suatu  hukum dan  perundang-undangan  yang  tuntas  dan  jelas.  Tidak  ada  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  lengkap  selengkap-lengkapnya  dan  yang  jelas  sejelas- jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas, maka harus  dicari dan ditemukan. 9
8 Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-Bab  tentang  Penemuan  Hukum  (Jakarta:  PT  Citra Aditya Bakti, 1993) , 10.
9 Ibid., 37.
Hakim  sebelum  melakukan  penemuan  hukum  haruslah  menggunakan  hukum tertulis terlebih dahulu, tetapi apabila hukum tertulis tersebut ternyata tidak tepat dan cukup,  maka  hakim  hendaknya  mencari  dan  menemukan  hukum  itu  dari  sumber- sumber hukum lainnya. 10 Sumber-sumber hukum lainnya tersebut, yaitu: yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. 11
Peristilahan  penemuan  hukum  memiliki  banyak  arti,  ada  yang  mengartikan pelaksanaan  hukum,  penerapan  hukum  dan  penciptaan  hukum. 12 Istilah  pelaksanaan hukum cenderung berarti menjalankan peraturan hukum tanpa adanya suatu sengketa atau  pelanggaran.  Hal  ini  meliputi  pelaksanaan  hukum  yang  dilakukan  oleh  warga negara setiap hari yang disadari atau tidak. Selain itu, pelaksanaan hukum dapat terjadi bersamaan dengan adanya sengketa atau pelanggaran, yaitu pelaksanaannya dilakukan oleh hakim, dan ini juga disebut dengan istilah penegakan hukum.
Istilah  penerapan  hukum  berarti  menerapkan  peraturan  hukum  yang  abstrak terhadap  peristiwanya.  Penerapan  hukum  terhadap  peristiwa  konkrit  secara  langsung tidak dimungkinkan karena peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu, sehingga peraturan hukumnya dapat diterapkan. Sedangkan istilah penciptaan hukum  kiranya  kurang  tepat,  karena  terkesan  bahwa  hukum  sama  sekali  belum  ada, kemudian  diciptakan.  Hukum  tidaklah  selalu  dalam  bentuk  kaedah,  baik  tertulis maupun tidak, tetapi juga dalam bentuk perilaku dan peristiwa.
Peraturan  perundang-undangan  adalah  acuan  yang  digunakan  hakim  dalam menyelesaikan  sengketa,  dalam  artian  undang-undang  tersebut  diterapkan,  namun selain  undang-undang,  juga  yurisprudensi  dapat  dijadikan  pedoman  yang  merupakan hasil  putusan.  Sebuah  kasus  dalam  penyelesaian  sengketa  tidak  dapat  dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak  mengatur  persoalan  yang  dihadapi  atau  undang-undang  yang  ada  bertentangan
10 Lihat  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, pasal 10. Lihat pula Mertokusumo dan Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, 8.
11 Mertokusumo  dan  Pitlo, Bab-Bab  tentang  Penemuan  Hukum,  8.  Lihat  juga  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Ed. II (Cet. VI; Yogyakarta: Liberty, 2009), 18.
12 Sudikno Mertokusumo memberikan 5 istilah yang sering dikaitkan dalam kegiatan penemuan hukum, yaitu pembentukan hukum  ( rechtsvorming), penerapan hukum (rechtstoepassing), pelaksanaan hukum  ( rechtshandhaving),  penciptaan  hukum  (rechtschepping),  penemuan  hukum  (rechtsvinding). Lihat Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, 47-48.
dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itulah, hakim dalam hal ini lalu melakukan pembentukan  hukum  ( rechtvorming),  analogi  (rechtsanalogie),  penghalusan  hukum ( rechtverfijning),  atau  penafsiran  (interpretative).  Kegiatan  tersebut  dalam  sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum ( rechtsvinding). 13
Sutiyoso  mengemukakan  bahwa  penemuan  hukum  itu  bukan  hukumnya  tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali, dicari dan ditemukan untuk diterapkan dalam peristiwa konkret. 14 Kehadiran penemuan hukum dalam ilmu hukum memberi  solusi  antara  pandangan  legisme, begriffsjurisprudenz  yang  terlalu  tajam dalam menyikapi pandangannya dalam menyelesaikan persoalan hukum. 15
Penemuan  hukum  merupakan  aliran  yang  menyatakan  bahwa  hakim  terikat pada  undang-undang,  tetapi  tidaklah  seketat  seperti  menurut  ajaran  legisme,  yaitu hakim  juga  memiliki  kebebasan.  Namun  kebebasan  hakim  dalam  pelaksanaan  tugas disebut sebagai kebebasan terikat atau keterikatan yang bebas. 16 Hal ini berarti hakim berperan dalam penemuan hukum berdasarkan tuntutan zaman.
Eksistensi  penemuan  hukum  begitu  mendapatkan  perhatian  yang  berlebih, karena  penemuan  hukum  dirasa  mampu  memberikan  suatu  putusan  yang  dinamis dengan  memadukan  aturan  yang  tertulis  dan  aturan  yang  tidak  tertulis.  Penemuan hukum  diartikan  sebagai  wadah  ijtihad  hakim  dalam  memberikan  keputusan  yang memiliki  jiwa  tujuan  hukum,  sehingga  penemuan  hukum  dirasa  memiliki  corak  yang indah yang menjelma menjadi suatu putusan hakim yang didambakan.
Scholten sebagaimana dikutip Ali menjelaskan penemuan hukum bukan hanya penerapan hukum atau peraturan pada peristiwanya, dimana terkadang atau seringkali terjadi  peraturannya  harus  ditemukan,  baik  melalui  jalan  interpretasi  maupun  jalan analogi  ataupun  pengkonkretan  hukum. 17 Senada  dengan  Sholten,  Panggabean  juga
13 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2008), 282.
14 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2012), 53. 15 Aliran begriffsjurisprudenz  merupakan  aliran  yang  memperbaiki  aliran  legisme.  Aliran  ini mengajarkan bahwa sekalipun undang-undang tidak lengkap, tetapi undang-undang masih bisa menutupi kekurangan-kekurangannya  sendiri,  karena  undang-undang  memiliki  daya  meluas.  Penggunaan  hukum logika yang dinamakan silogisme menjadi dasar aliran ini, tujuan dari aliran ini ialah bagimana kepastian hukum  dapat  terwujud.  Lihat  Ahmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum,  Edisi  Kedua  (Jakarta:  Kencana, 2015), 155.
16 Ibid., 154. 17 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, 154.
mengartikan penemuan hukum sebagai proses konkretisasi  terhadap peraturan hukum yang bersifat umum dengan mencermati peristiwa konkret yang terjadi dalam perkara tersebut. 18
Penemuan  hukum  menurut  Mertokusumo  adalah  proses  pembentukan  hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap  peristiwa-peristiwa  hukum  konkrit.  Jadi,  yang  penting  dalam  penemuan hukum  adalah  mencarikan  atau  menentukan  hukumnya  untuk  peristiwa  konkrit. 19
Menurut  Hidayat,  penemuan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  tindakan  untuk menyisiasati  terjadinya  kesenjangan  dalam  undang-undang  ( legal  gap)  yang  terjadi akibat  undang-undang  yang  cepat  atau  lambat  akan  tertinggal  oleh  fakta  seiring berubahnya  tananan  sosial  tempat  hukum  itu  hidup  di  dalam  alam  kenyataan. Legal gap yang dimaksud antara hukum di atas kertas (law in the books), dan hukum yang hidup dalam kenyataan ( law in action). 20
Penyebab  terjadinya legal  gap  dikarenakan  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan,  baik  oleh  legislatif  maupun  eksekutif  memerlukan  waktu  yang panjang,  sehingga  pada  saat  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dinyatakan berlaku,  maka  hal  atau  keadaan  yang  diatur  oleh  peraturan  tersebut  sudah  berubah. Selain  itu,  kekosongan  hukum  dapat  terjadi  jika  keadaan  atau  sesuatu  yang  terjadi belum diatur dalam peraturan-perundang-undangan atau sekalipun sudah diatur, namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan  bahwa  “terbentuknya  suatu  peraturan  perundang-undangan  senantiasa tertinggal  atau  terbelakang  dibandingkan  dengan  kejadian-kejadian  dalam perkembangan masyarakat.” 21
Persoalan  inilah  yang  kemudian  menjadikan  adanya  penemuan  hukum  yang dilakukan  oleh  para  hakim  dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  terjadi  di masyarakat, sehingga melahirkan sebuah keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan
18 H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217.
19 Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, 49.
20 Arif  Hidayat,  “Penemuan  Hukum  Melalui  Penafsiran  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan,” Pandecta, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013; 154; https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2682
21 Muhammad  Syukri  Albani  Nasution, Hukum  dalam  Pendekatan  Filsafat  (Cet.  I;  Jakarta: Kencana, 2016), 286.
secara  hukum  sesuai  fungsinya.  Hukum  berfungsi  sebagai  alat  untuk  melindungi kepentingan  manusia  atau  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Ini  merupakan upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia dengan jalan hukum  harus  dilaksanakan  secara  layak.  Hukum  dalam  pelaksanaannya  dapat berlangsung secara damai, normal, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam  hal  ini,  pelanggaran  terhadap  hukum  haruslah  dijauhkan  dan  hukum  harus ditegakkan, sehingga penegakan hukum menjadi kenyataan.
Penemuan hukum pada hakikatnya merupakan penemuan kembali sebuah esensi hukum yang terkandung di dalam peraturan hukum tertulis. Esensi hukum adalah ruh atau  jiwa  dari  peraturan  hukum  itu  sendiri.  Penemuan  terhadap  esensi  hukum memberikan  pengetahuan  terhadap  apa  fungsi  dan  tujuan  hukum  terapan,  sehingga hakim  dapat  menegakkan  fungsi  dan  tujuan  hukum  tersebut  pada  kasus-kasus  yang ditanganinya.
Penemuan hukum pada prinsipnya harus mendasarkan pada sistem hukum yang ada.  Penemuan  hukum  yang  semata-mata  mendasarkan  pada  undang-undang  saja disebut sebagai system oriented, tetapi apabila sistem tidak memberikan solusi, maka sistem harus dikesampingkan dan menuju problemoriented. 22
Wiarda  mengemukakan  sebagamana  dikutip  oleh  Mertokusumo  bahwa  sistem penemuan  hukum  terbagi  menjadi  2  bagian,  yaitu  penemuan  hukum  heteron  dan penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteron adalah hakim dalam menangani perkara mendasarkan pada peraturan peraturan- peraturan diluar dirinya, seorang hakim tidak  mandiri  karena  harus  tunduk  pada  undang-undang.  Artinya  bahwa  penemuan hukum ini tidak lain merupakan penerapan undang-undang yang secara logis-terpaksa sebagai  silogisme.  Sedangkan  penemuan  hukum  otonom,  hakim  dibimbing  oleh pandangan-pandangan  atau  pikirannya  sendiri  menurut  apresiasi  pribadi.  Artinya hakim  menjalankan  fungsi  yang  mandiri  dalam  penerapan  undang-undang  terhadap peristiwa  hukum  yang  konkret. 23 Di  sinilah  kebebasan  seorang  hakim  memutuskan
22 Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, 62.
23 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar,  Edisi  Revisi  (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 212.
perkara dengan memegang teguh asas musyawarah majelis, memuat dasar atau alasan yang cukup dan mengadili seluruh bagian gugatan.
Negara  Indonesia  yang  menganut  hukum  Kontinental  mengenal  penemuan hukum  heteronom,  yaitu  sepanjang  hakim  terikat  pada  undang-undang,  tetapi penemuan  hukum  ini  mempunyai  unsur  otonom  yang  kuat,  karena  seringkali  hakim harus  menjelaskan  atau  melengkapi  undang-undang  menurut  pandangannya  sendiri. Sedangkan  hukum precedent  yang  dianut  negara-negara  Anglo  Saxon  adalah  hasil penemuan hukum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penerapan peraturan dilakukan oleh hakim, tetapi sekaligus bersifat heteronom, karena hakim terikat pada putusan-putusan  terdahulu. 24 Artinya  seorang  hakim  tidak  bisa  memisahkan  kedua sistem  penemuan  hukum  tersebut  dikarenakan  kedua  sistem  tersebut  sama-sama membantu hakim dalam melakukan menyelesaikan perkara. Mertokusumo berpendapat bahwa  tidak  ada  batas  yang  tajam  antara  penemuan  hukum  yang  heteronom  dan otonom.  Kenyataanya  di  dalam  praktik  penemuan  hukum  mengandung  kedua  unsur tersebut, yakni heteronom dan otonom. 25
Praktik penemuan hukum oleh hakim pada umumnya dilakukan dengan maksud antara lain:
1. Menemukan  sumber  hukum  mengenai  kasus  yang  dihadapi,  baik  sumbernya  dari hukum positif maupun sumber hukum tertulis lainnya di luar hukum positif.
2. Menemukan  prakonsepsi  obyek  hukum  yang  dijadikan master  plan  atau pengandaian kasus oleh pembentuk peraturan hukum.
3. Menemukan  dasar  hukum  mengenai  kasus  yang  dihadapi  dengan  menggali kandungan  hukum  dari  sumber-sumber  tersebut,  sehingga  diketahui  bagaimana ketentuan hukum yang dikandungnya.
4. Menemukan  dasar  hukum  mengenai  kasus  yang  dihadapi  sebagai das solen, baik berupa ketentuan hukum yang bersifat umum, misalnya prinsip-prinsip atau nilai- nilai  dasar  sebagai  hukum  asal  dan  peraturan  hukum  terapan  lainnya  yang  sudah ada  sebagai  hukum  cabang,  maupun  praktik  hukum  dalam  masyarakat  sebagai hukum yang hidup.
24 Ibid., 213. 25 Ibid., 214.
5. Menemukan  cita  hukum  mengenai  kasus  yang  dihadapi,  yaitu  tujuan  akhir  dari teks  aturan  hukum  dimaksud,  di  mana  cita  hukum  senantiasa  bermuara  pada keadilan.
6. Menemukan asas hukum mengenai kasus yang dihadapi guna pengembangan lebih lanjut  dari  hukum  dasar  menuju  cita  hukum  untuk  ditemukan illat  (alasan) hukumnya.
7. Menemukan illat  (alasan)  hukum  mengenai  kasus  yang  dihadapi  dan  yang terkandung dalam teks hukum melalui metode penemuan hukum yang tepat.
8. Menemukan  kesamaan illat  (alasan)  hukum  pada  kasus  dan  illat  (alasan)  hukum dalam teks hukum.
9. Merumuskannya menjadi hukum terapan baru yang mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan, baik pada kasus yang dihadapi maupun pencari keadilan.
10. Melalui  proses  konkritisasi  (individualisasi)  diterapkan  pada  peristiwa  konkrit sebagai das  sein  tertentu  dengan  memperhatikan  kesamaan  illat  (alasan)  hukum antara ketentuan hukum baru sebagai premis mayor dengan kasus konkrit sebagai premis minor.
11. Merumuskan  amar  putusan  dan  menerapkannya  atas  perkara  yang  dihadapi  demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 26
Hakim  dalam  melakukan  penafsiran  suatu  aturan  hukum  hendaknya  mengacu pada prinsip-prinsipsebagai berikut:
1. Prinsip  objektivitas  yang  mengisyaratkan  bahwa  penafsiran  hendaknya berdasarkan  pada  arti  dan  hakikat  secara  literal  dari  aturan  hukum  dan  harus dibuat jelas sehingga dapat digunakan untuk perkembangan selanjutnya.
2. Prinsip  kesatuan  yang  mengisyaratkan  setiap  norma  harus  dibaca  sebagai  satu kesatuan teks yang tidak terpisah.
3. Prinsip genetis yang mengisyaratkan dalam melakukan penafsiran keberadaan teks asli harus menjadi pertimbangan utama demikian pula dengan tatabahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum dan maksud dari pembuat hukum.
26 Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  Demi  Mewujudkan  Keadilan,  Buku  Kedua  (Cet.  I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 250-251.
4. Prinsip  perbandingan  yang  mengisyaratkan  dalam  melakukan  suatu  penemuan perlu  dilakukan  perbandingan  dengan  teks  hukum  lainnya  menyangkut  hal  yang sama di suatu waktu. 27
Peristiwa  hukum  yang  ditemukan  oleh  hakim  dalam  memeriksa  perkara  tidak semuanya ditemukan aturan hukum yang pas atau aturan hukum yang ada tidak relevan pada saat ini, sehingga terdapat lebih dari satu aturan hukum yang saling bertentangan mengatur fakta hukum yang bersangkutan, sehingga memerlukan pembaharuan sosial ( social  engineering).  Hakim  dalam  hal  ini  diperkenankan  menggunakan  alat  bantu untuk menemukan dan menentukan hukum yang menguasai fakta itu. Penggunaan alat bantu dalam penemuan hukum oleh hakim semata-mata dimaksudkan untuk penegakab hukum dan keadilan.   Oleh karena itu menurut Tumpa bahwa penemuan hukum  oleh hakim harus dilakukan sangat hati-hati, karena sering dalam praktik penemuan hukum itu disalah gunakan, yaitu sekedar mencari dasar pembenaran untuk keuntungan pihak- pihak yang berperkara atau karena keberpihakan. 28
Hakim  dalam  menemukan  hukum  dapat  mencarinya  dalam  sumber-sumber penemuan  hukum  yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan  (hukum  tertulis), hukum  tidak  tertulis  (kebiasaan),  yurisprudensi,  perjanjian  internasional,  doktrin (pendapat ahli hukum), dan perilaku manusia. 29 Metode penemuan hukum oleh hakim dapat  bermacam-macam,  misalnya  Manan  membaginya  dalam  dua  metode,  yaitu metode  interpretasi  dan  kontruksi. 30 Kemudian  diklasifikasikan  dalam  tiga  kategori, yaitu  metode  interpretasi  ( interpretation),  konstruksi  hukum  (legal  contruction),  dan rechtscheeping,  law  making). 31 Menanggapi  pengelompokan  tersebut  Asnawi berpendapat pembentukan dan penciptaan hukum merupakan bagian konstruksi hukum dikarenakan substansinya sama, yaitu menciptakan suatu hukum baru yang sama sekali
27 Rodrigo,  Fernandes  Elias,  “Penemuan  Hukum  dalam  Proses  Peradilan  Pidana  di  Indonesia,” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014; 10.
28 Harifin A. Tumpa, “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus  Suatu  Perkara,” Hasanudin  Law  Review,  Volume  1,  Nomor  2,  Agustus  2015;  131; http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90
29 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, 113.
30 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama  (Jakarta: Kencana, 2006), 279 dan 281.
31 Bagir  Manan,  “Beberapa  Catatan  tentang  Penafsiran,” Majalah  Hukum  Varia  Peradilan, Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009 (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009), 6.
belum ada sebelumnya. 32 Ini berarti sebuah hukum dapat berkembang berdasarkan hasil daripada interpretasi dan konstruksi hukum oleh pembuat hukum itu sendiri.

## C. Identifikasi Fakta Hukum Alasan Tuntutan Nafkah Istri Pasca Perceraian Putusan Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt dan Putusan Nomor 618/Pdt.G/ 2018/PA.Lbt
Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga  yudikatif  dalam  struktur  ketatanegaraan Indonesia  memiliki  fungsi  dan  peran  strategis  dalam  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat. Pemeriksaan suatu sengketa  di  muka  Pengadilan  khususnya  perkara  perdata,  diakhiri  dengan  suatu putusan.  Putusan  Pengadilan  bisa  dalam  bentuk  positif  (mengabulkan gugatan/tuntutan) atau dalam bentuk negatif (menolak gugatan/tuntutan), 33 dan tidak terkecuali perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama.
Putusan  yang  dikabulkan  dalam  perkara  perceraian  berakibat  pada  putusnya hubungan  suami  istri  antara  pihak  berperkara.  Putusnya  hubungan  perkawinan  ini menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  mantan  istri  dan  mantan  suami.  Mantan  istri berhak  menuntut  nafkah  yang  dilalaikan  suaminya  selama  masih  terikat  dalam perkawinan, berhak atas nafkah iddah dan mut’ah. Mantan suami berkewajiban untuk memenuhi  nafkah  yang  dilalaikannya,  memberikan  nafkah iddah  dan  mut’ah.  Pada perkara  perceraian,  khususnya  cerai  talak  seringkali  istri  yang  berkedudukan  sebagai Termohon  menuntut  haknya  untuk  mendapatkan  nafkah  yang  dilalaikan  oleh  suami (Pemohon) saat masih terikat dalam perkawinan, menuntut nafkah iddah, dan mut’ah.
Pengadilan  Agama  Limboto  telah  menerima  dan  memeriksa  perkara permohonan  cerai  talak  Nomor  419/Pdt.G/2016/PA.Lbt  yang  diputus  oleh  majelis hakim  tanggal  26  April  2017  dan  Nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt  yang  diputus  pada tanggal 13 Februari 2019.
Pemeriksaan  dan  pemutusan  suatu  perkara  ada  tiga  tahapan  yang  harus dilakukan  oleh  hakim  yakni  mengonstatasi,  mengualifisir  dan  mengonstitusi.  Tiga
32 M.  Natsir  Asnawi, Hermeneutika  Putusan  Hakim:  Pendekatan  Multidisipliner  dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2014), 19.
33 Putusan ditinjau dari tiga aspek, yakni dari aspek kehadiran para pihak, yaitu putusan gugur, putusan  verstek,  putusan  coktradictoir.  Dari  aspek  sifatnya  yakni  putusan  deklarator,  putusan constitutive dan putusan comdenatoir. Dari aspek waktu penjatuhannya, putusan sela dan putusan akhir.
tahapan  tersebut  wajib  bagi  hakim  untuk  dilakukan.  Dengan  melakukan  konstatir, hakim  akan  menemukan  peristiwa  hukum  atau  fakta  hukum  dari  dalil  yang  diajukan oleh  penggugat  atau  pemohon  berdasarkan  keterangan  dalam  tahap  jawab  menjawab dan bukti-bukti yang sah. Setiap tuntutan hukum/gugatan harus disertai dengan alasan- alasan  atau  dalil-dalil  yang  biasanya  disebut  sebagai  posita  gugatan.  Posita  memuat fakta kejadian yang dijadikan dasar Penggugat mendalilkan memiliki hak atas sesuatu.
Pada  Putusan  Nomor  419/Pdt.G/2016/PA.Lbt,  Pemohon  bermaksud mengikrarkan talak kepada Termohon dengan dalil sejak 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan Ttermohon tidak menghargai dan melayani Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan telah terjadi perselisihan antara orang tua Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya pada bulan Juli 2016 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua Pemohon.
Pada  persidangan,  Termohon  telah  mengajukan  jawaban  membenarkan  telah terjadi  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  namun  membantah  penyebab pertengkaran  yang  didalilkan  oleh  Pemohon.  Termohon  membenarkan  telah  terjadi perselisihan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon disebabkan orang tua Pemohon  menjual  anak  sapi  yang  harusnya  menjadi  bagian  dari  orang  tua  Termohon tanpa  sepengetahuan  orang  tua  Termohon,  orang  tua  Termohon  selalu  ikut  campur masalah  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  dan  mengakui  telah  berpisah  tempat tinggal  sejak  bulan  Juli  2016  dan  selama  pisah,  pemohon  dua  kali  datang  mengajak Termohon  untuk  tinggal  bersama  di  kos-kosan,  namun  Termohon  menolak  karena untuk  urusan  makan,  Pemohon  akan  makan  di  rumah  orang  tuanya,  sedangkan Termohon makan di rumah orang tua Termohon. Selain itu orang tua Termohon tidak mengizinkan dikarenakan Termohon merupakan anak tunggal.
Terhadap  jawaban  Termohon  tersebut,  pemohon  mengajukan  replik 34 membenarkan  adanya  pertengkaran  masalah  penjualan  sapi  mengakui  pula  dua  kali mengajak Termohon untuk tinggal di kos-kosan, namun membantah adanya intervensi orang  tua  Pemohon  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon.  Kemudian
34 Replik  terdiri  dari  dua  kata  yakni  re  (kembali)  dan  pliek  (menjawab).  Replik  merupakan lanjutan dari pemeriksaan suatu perkara perdata di pengadilan setelah tergugat mengajukan jawabannya. Dengan kata lain replik adalah jawaban/tanggapan Penggugat atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan dalil gugatannya.
menanggapi  replik  Pemohon,  Termohon  mengajukan  duplik 35 mengenai  bentuk intervensi  orang  tua  Pemohon  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  setiap kali  terjadi  pertengkaran  orang  tua  Pemohon  akan  datang  menjemput  Pemohon  dan pernah  mengatakan  karena  Pemohon  dan  Termohon  sudah  membeli  mobil,  sehingga uang seratus ribupun sudah tidak bisa diberikan kepada ibu Pemohon.
Selain itu terdapat pula Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Lbt dengan duduk perkaranya,  yaitu  Pemohon  bermohon  agar  diizinkan  untuk  mengikrarkan  talaknya kepada Termohon dengan dalil sejak awal menikah rumah tangganya sudah tidak rukun karena Termohon sering membentak Pemohon saat teman Pemohon datang berkunjung ke rumah, Termohon sudah memiliki laki-laki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2012.
Terhadap  dalil  Pemohon  tersebut,  Majelis  Hakim  telah  memberikan kesempatan  kepada  Termohon  untuk  mengajukan  jawabannya.  Dalam  jawabannya Termohon  mengakui  adanya  perselisihan  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dan Termohon, namun Termohon membantah sering membentak Pemohon saat ada teman Pemohon.  Termohon  marah  kepada  Pemohon  karena  Pemohon  hanya  bermain handphone  dan  tidak  membantu  Termohon  mengurus  anak-anak.  Termohon menyangkal memiliki hubungan cinta dengan laki-laki lain dengan mengatakan bahwa yang  sering  menelpon  Termohon  adalah  keluarga  Termohon  dari  kampung,  dan mengakui  pada  bulan  Mei  2012  meninggalkan  Pemohon  karena  Pemohon  memukul Termohon  dan  untuk  menyekolahkan  anak-anak  karena  Pemohon  tidak  lagi  peduli terhadap  Termohon  dan  anak-anak  serta  Pemohon  sudah  menikah  lagi  dengan perempuan  lain.  Dalil  bantahan  Termohon  tersebut  ditangapi  oleh  Pemohon  dalam repliknya  yang  pada  pokoknya  tetap  pada  permohonannya  dengan  tambahan pengakuan pernah memukul Termohon.
Setelah tahap jawab menjawab selesai, Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian. Pada tahap ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan tiga orang  saksi.  Demikian  pula  Termohon  mengajukan  bukti  surat  dan  dua  orang  saksi
35 Duplik  adalah  jawaban  terhadap  replik  yang  diajukan  oleh  Penggugat.  Duplik  ini  diajukan oleh  Tergugat  untuk  meneguhkan  jawabannya  yang  pada  lazimnya  berisi  tentang  penolakan  atas gugatan Penggugat.
untuk  menguatkan  bantahannya  pada  persidangan  di  Pengadilan  Agama  Limboto. Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut  setelah  mempertimbangkan  bukti- bukti  yang  diajukan  terhadap  dalil  perceraian,  mengabulkan  permohonan  Pemohon dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu raj’i  terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Limboto. Tahap konstatir pada perkara konvensi yang dilakukan oleh hakim tergambar pada tabel berikut:
Tabel 1
Tahapan Konstatir Konvensi Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt
No Dalil Pemohon dan Termohon Jawab Menjawab Diakui/Tidak Pembuktian Terbukti/Tidak Fakta Hukum/ Peristiwa Hukum 1. Dalil Pemohon : Perselisihan  telah  terjadi  sejak  tahun 2016 Diakui Terbukti Ya Termohon tidak menghargai Pemohon Dibantah Tidak Tidak Termohon tidak melayani Pemohon Dibantah Tidak Tidak Terjadi  perselisihan  antara  orang  tua Pemohon dan Termohon Diakui Terbukti Ya Telah  pisah  tempat  tinggal  sejak bulan  Juli  2016  karena  Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon Diakui Terbukti Ya 2. Dalil Termohon : Penjualan  anak  sapi  yang  harusnya menjadi  milik  orang  tua  Termohon oleh  orang  tua  Pemohon  tanpa sepengetahuan orang tua Termohon Diakui Terbukti Ya Orang tua termohon selalu mencampuri  urusan  rumah  tangga Pemohon dan Termohon Dibantah Tidak Tidak Selama  pisah  Pemohon  dua  kali datang  mengajak  Termohon  untuk tinggal bersama di kos-kosan Diakui Tidak Tidak Termohon  tidak  mau  tinggal  dengan Pemohon dirumah kos karena Termohon  harus  makan  di  rumah orang  tua  Termohon  dan  Pemohon makan di rumah orang tua Pemohon Diakui Tidak Tidak Orang tua Termohon tidak mengizinkan  karena  Termohon  anak tunggal Diakui Tidak Tidak Pemohon  minta  izin  untuk  menikah lagi Diakui Tidak Tidak
Tabel 1 tergambar jelas bahwa 10 dalil  Pemohon dan Termohon yakni 5 poin permohonan Pemohon dan 5 poin sanggahan Termohon hanya, 4 poin yang kemudian ditetapkan sebagai fakta hukum atau peristiwa hukum yakni perselisihan yang terjadi sejak tahun 2016, ada perselisihan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon
karena penjualan anak sapi milik orang tua Termohon dan pisah tempat tinggal sejak bulan  Juli  2016.  Selanjutnya  tahap  konstatir  pada  perkara  konvensi  Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Lbt sebagai berikut:
Tabel 2
Tahap Konstatir Konvensi  Nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt
No Dalil Pemohon dan Termohon Jawab Menjawab Diakui/Tidak Pembuktian Terbukti/Tidak Fakta Hukum/ Peristiwa Hukum 1. Dalil Pemohon : Perselisihan  telah  terjadi  sejak  awal menikah Diakui Terbukti Ya Termohon  membentak  Pemohon  di depan teman-teman Pemohon Dibantah Tidak Tidak Termohon tidak melayani Pemohon Dibantah Terbukti Ya Termohon sudah memiliki laki-laki lain Dibantah Tidak Tidak Pemohon dan  Termohon  telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 Diakui Terbukti Ya Selama berpisah tempat tinggal Pemohon  dan  Termohon  tidak  lagi saling  mengunjungi  dan  Termohon tidak  lagi  memberikan  nafkah  kepada Termohon Diakui Terbukti Ya 2. Dalil Termohon : Pemohon  hanya  bermain  handphone jika  Termohon  minta  bantuan  kepada Pemohon  untuk  membantu  mengurus anak Dibantah Tidak Tidak Yang  menelpon  Termohon  adalah keluarga  Termohon  yang  berada  di kampung Dibantah Tidak Tidak Termohon  meninggalkan  Pemohon karena  Pemohon  memukul  Pemohon dan  tidak  peduli  lagi  kepada  Pemohon dan anak-anak Diakui Tidak Tidak Pemohon  sudah  menikah  lagi  dengan perempuan lain bernama Ama Arif Diakui Terbukti Ya
Tabel 2 menunjukkan dalil permohonan Pemohon yang dinyatakan terbukti dan menjadi  fakta  hukum  ada  4  yakni  adanya  perselisihan  dalam  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon,  Termohon  tidak  melayani  Pemohon,  serta  pisah  tempat  tinggal  sejak bulan  Mei  2012  dan  selaama  pisah  Pemohon  dan  Termohon  tidak  lagi  saling mengunjungi  dan  tidak  ada  nafkah  dari  Pemohon  untuk  Termohon,  sedangkan  dalil bantahan termohon mengenai Pemohon yang sudah menikah dengan perempuan yang lain yang bernama Ama Arif telah terbukti dan dinyatakan sebagai fakta hukum.
Dalam  dua  putusan  perkara  permohonan  cerai  talak  di  atas,  Termohon  telah mengajukan  pula  gugatan  rekonvensi 36 kepada  pemohon.  Dalam  putusan  nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt  Termohon  menuntut  nafkah  lalai  sejumlah  Rp.85.500.000,- (delapan  puluh  lima  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) 37 ,  nafkah iddah  sejumlah Rp.15.000.000,-  (lima  belas  juta  rupiah)  dan mut’ah  sejumlah  Rp.50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah). 38 Menanggapi tuntutan termohon 39 tersebut, pemohon membantah telah  lalai  memberikan  nafkah  kepada  termohon  dengan  alasan  bahwa  selama  ini bahkan sampai dengan pisah tempat tinggal pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon  walaupun  hanya  sisa  dari  gaji  yang  sudah  dipotong  pinjaman  sebesar Rp.679.000,-  (enam    ratus  tujuh  puluh  sembilan  ribu  rupiah),  sehingga  pemohon menolak  untuk  memberikan  nafkah  lalai  kepada  termohon.  Terhadap  nafkah iddah yang  dituntut  oleh  termohon,  pemohon  hanya  menyanggupi  sejumlah  Rp.200.000,- (dua  ratus  ribu  rupiah)  dan mut’ah  sejumlah  Rp.300.000,-  (tiga  ratus  ribu  rupiah) karena pemohon tidak memiliki penghasilan lain selain dari gaji sebagai PNS sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipotong dengan angsuran pinjaman, sehingga tersisa hanya  Rp.679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
Sama  halnya  dalam  perkara  nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt,  Termohon mengajukan pula gugatan rekonvensi berupa tuntutan nafkah lalai selama pisah tempat tinggal  sejumlah  Rp.30.000.000,-  (tiga  puluh  juta  rupiah)  dan  nafkah  anak berkelanjutan  untuk  3  orang  anak  sejumlah  Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  setiap bulan. Menanggapi tuntutan balik dari termohon, pemohon menyatakan tidak mampu memenuhi  tuntutan  tersebut  karena  pemohon  hanya  bekerja  sebagai  kuli  bangunan dengan  penghasilan  sejumlah  Rp.70.000,-  (tujuh  puluh  ribu  rupiah)  setiap  hari,  di samping pemohon juga bekerja sebagai tukang ojek.
36 Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat.
37 Termohon menuntut nafkah lalai selama 4 tahun pernikahan dan 6 bulan pisah tempat tinggal.
38 Dalam putusan ini, Termohon menuntut nafkah lalai, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak berkelanjutan.
39 Dalam rekonvensi penyebutan pihak yang semula Pemohon menjadi Tergugat dan Termohon menjadi  Penggugat.  Namun  agar  lebih  mudah  memahami  isi  putusan  dalam  tulisn  ini  ditetapkan menuliskan penyebutan para pihak dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana gugatan awal.

## Kartiningsi Dako
Setelah  melakukan  konstatir  pada  gugatan  rekonvensi  pada  Perkara  Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt,  diperoleh  fakta  hukum  bahwa  Pemohon  sudah  menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi istri (Termohon), penghasilan Pemohon tersisa Rp.679.000,- (enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah). Sedangkan dalam perkara  nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt  hakim  memperoleh  fakta  hukum  Pemohon telah  lalai  memberikan  nafkah  kepada  Termohon  selama  pisah  tempat  tinggal  sejak bulan Mei 2012 sampai dengan perkara diajukan oleh Pemohon dan Pemohon memiliki penghasilan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari sebagai kuli bangunan di luar  penghasilan  Pemohon  sebagai  tukang  ojek.  Fakta-fakta  hukum  inilah  yang kemudian akan ditemukan hukumnya oleh hakim pada tahap kualifisir.
D. Metode Interpretasi dalam Penentuan Pembebanan Nafkah Istri Pasca Perceraian Pada Perkara Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt dan Perkara Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Lbt
Motode  interpretasi  terbagi  atas  tujuh  metode,  yakni  metode  interpretasi subsumtif,  interpretasi  gramatikal,  interpretasi  historis,  interpretasi  sosiologis, interpretasi ekstensif, interpretasi restriktif dan interpretasi sistematis. 40 Dari beberapa jenis  metode  interpretasi  atau  penafsiran  tersebut,  Hakim  dalam  menemukan  hukum pada perkara cerai talak baik dalam Putusan Nomor  419/Pdt.G/2016/PA.Lbt maupun Putusan  Nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt,    untuk  mengabukan  permohonan  cerai  talak dari para Pemohon menggunakan pendekatan interpretasi subsumtif dengan melakukan penerapan  suatu  teks  peraturan  perundang-undangan  terhadap    kasus  yang ditanganinya dengan menggunakan silogisme. Dalam Putusan Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt misalnya, hakim menemukan premis mayornya perceraian bisa terjadi  karena  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sifatnya  sudah  terus menerus  dan  sudah  sulit  untuk  dirukunkan  kembali,  premis  minornya  adalah  fakta hukum  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  rukun  sejak  2016  karena perselisihan  antara  orang  tua  Pemohon  dan  Termohon  yang  menyebabkan  Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016. Selanjutnya hakim menarik konklusi perselisihan antara orang tua Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon
40 Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, 79.
dan  Termohon  juga  berselisih  dan  bertengkar  hingga  berpisah  tempat  tinggal  bahkan telah  diupayakan  rukun  oleh  hakim  namun  tidak  berhasil  sehingga  perselisihan Pemohon  dan  Termohon  tersebut  sudah  berada  pada  tingkat  yang  susah  untuk dirukunkan  kembali.  Berdasarkan  konklusi  tersebut  maka  hakim  mengabulkan permohonan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan  Termohon.  Metode  pendekatan  yang sama juga dilakukan oleh hakim dalam putusan nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt.
Demikian  pula  dalam  menentukan  layak  tidaknya  Termohon  memperoleh nafkah dari Pemohon dalam putusan nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt. Premis mayornya istri  tidak  berhak  mendapat  nafkah  dari  suami  jika  istri  tersebut nusyu@z.  Premis minornya  Termohon  sebagai  istri  tetap  menjalankan  kewajibannya  merawat  anak Pemohon dan Termohon serta meninggalkan Pemohon untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi bahkan saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Kemudian  hakim  mengambil  konklusi  kondisi  pisah  kepergian  Termohon  dari  rumah orang  tua  Termohon  bukan  merupakan  perbuatan nusyu@z  istri  namun  untuk menghindari konflik yang lebih besar dengan Pemohon dan selama berpisah Termohon tetap menjalankan kewajibannya mengasuh dan merawat tiga orang anak Pemohon dan Termohon. Sebaliknya setelah berpisah Pemohon yang melakukan pernikahan dengan perempuan  lain.  Dengan  tidak nusyu@znya  Termohon,  maka  termohon  berhak  untuk mendapatkan  nafkah  dari  Pemohon.  Setelah  mengambil  kesimpulan  tersebut,  maka hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lalai, nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon.
Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai Pemohon, hakim melakukan cara berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor) untuk diterapkan terhadap hal-hal yang bersifat khusus (premis minor). Dengan kata lain, memasukan aturan atau teks undang-undang ke dalam perkara yang sedang diadili.
Berkaitan dengan besaran nafkah yang akan dibebankan kepada Pemohon pada dua  putusan  di  atas,  hakim  melakukan  pendekatan  interpretasi  gramatikal.  Pada Putusan  Nomor  419/Pdt.G/2016/PA.Lbt  untuk  menentukan  besaran  nafkah  pada putusan ini, hakim merujuk pada Pasal 80 Ayat (4) KHI “ sesuai dengan penghasilannya
suami menanggung : a....” 41 Frasa “ penghasilan” dalam pasal tersebut dipahami hakim sebagai gaji bagi PNS dan pegawai swasta lainnya. Dalam kasus ini karena Pemohon adalah  seorang  PNS,  maka  penghasilan  Pemohon  adalah  gaji  Pemohon.  Dalam pemeriksaan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki hutang pada salah satu bank dan setelah dikurangi kewajiban hutangnya tersebut ternyata gaji yang didapatkan  Pemohon  tinggal  Rp.679.000,-.  Sehingga  berdasarkan  gaji  bersih  dari Pemohon  tersebut  hakim  menentukan  besaran  pembebanan  nafkah  iddah  untuk Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- dan mut’ah sejumlah Rp.2.000.000,-.
Nampak  bahwa  pada  putusan  di  atas,  Hakim  menafsirkan  penghasilan  dengan hanya  melihat  pada  gaji  bersih  yang  didapat  oleh  Pemohon.  Penafsiran  tersebut berangkat  dari  pengertian  penghasilan  itu  sendiri  yang  berarti  pendapatan,  perolehan (uang  yang  diterima,  dan  sebagainya).  Makna  penghasilan  tidak  hanya  terbatas  pada gaji  seseorang,  melainkan  juga  hasil  dari  pekerjaan-pekerjaan  sampingan  lainnya  dan juga  usaha-usaha  yang  dilakukan  seseorang  juga  dikategorikan  sebagai  penghasilan. Bahkan mungkin penghasilan yang didapat dari pekerjaan sampingan atau usaha-usaha jauh  lebih  besar  dari  pada  gaji  sebagai  PNS.    Dalam  kasus  ini  hakim  mendasari pendapatnya  karena  hakim  melihat  Pemohon  hanya  memiliki  penghasilan  dari  gaji sebagai PNS serta mempertimbangkan pula kemampuan pemohon melaksanakan amar putusan tersebut, sebagaimana pendapat dari Himawan berikut:
Sebenarnya  ketika  seorang  istri  menuntut  nafkah  kepada  suami,  diikuti  pula dengan  harapan  bahwa  apa  yang  mereka  tuntut  tersebut  benar-benar diperolehnya. Artinya tuntutan tersebut harus disesuaikan dengan kesanggupan suami. Ketika nilai yang dibebankan kepada suami besar, bisa saja istri merasa senang, akan tetapi ternyata beban tersebut tidak sanggup dipenuhi oleh suami maka  nilai  yang  besar  tersebut  sia-sia  saja  karena  pada  akhirnya  istri  tidak mendapatkan apa-apa. 42
Hakim  dalam  Putusan  Nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt  mengabulkan  gugatan Termohon  berdasarkan  kemampuan  senyatanya  yang  diperoleh  Pemohon  dan kemampuan  potensial  yang  dimiliki  oleh  Pemohon  dengan  melihat  usia,  kecakapan,
41 Bunyi lengkap pasal 80 Ayat (4) KHI sebagai berikut : “ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.”
42 Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Marisa. Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2019.
dan kondisi fisik dari Pemohon. Pada kasus ini hakim memahami “ penghasilan” dalam pasal 80 ayat (4) sebagai bagian dari “ kemampuan” yang dimaksud pada ayat (2) pasal tersebut.
Berkaitan dengan pasal 80 ayat (2) KHI tersebut, hakim melakukan penafsiran berdasarkan pada makna teks undang-undang menurut bahasa. Pada putusan ini hakim memaknai kemampuan sebagaimana arti yaitu kesanggupan, kecakapan, kekuatan dan kekayaan sehingga kemampuan suami tidak hanya terbatas pada gaji suami saja semata namun  juga  termasuk  potensi-potensi  yang  dimilikinya.  Sebagaimana  terlihat  dalam argumentasi hukum hakim berikut dalam perkara tersebut:
Menimbang,  bahwa  perihal  kemampuan  Tergugat  untuk  memenuhi  tanggung jawab  memberi  nafkah  kepada  Penggugat  dan  anaknya,  Majelis  Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial.
Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  sebagai  kemampuan  aktual  dalam  hal  ini adalah  kemampuan  Tergugat  menurut  keadaannya  secara  riil,  yang  berdasarkan fakta  saat  ini  bekerja  sebagai  kuli  bangunan  dengan  gaji  harian  kurang  lebih  Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per hari, selain itu juga Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, Karena itu, secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyai pekerjaan.
Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial  yaitu  kemampuan  Tergugat  menurut  kadar  potensinya  untuk  bekerja, berpenghasilan,  dan  mendapatkan  harta  benda.  Potensi  tersebut  dinilai  menurut keadaan fisik, usia, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.
Menimbang,  bahwa  Tergugat  ternyata  masih  berumur  36  tahun,  merupakan  usia produktif  dan  tidak  terbukti  mengalami  cacat  fisik  yang  bersifat  permanen. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial dengan yang masih diusia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan lebih dari pada yang biasanya.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  mengenai  kedua  kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat adalah orang yang  pada  dasarnya mempunyai  kemampuan  secara  aktual,  dan  memiliki kemampuan  secara  potensial,  maka  dalam  menetapkan  pembebanan  tersebut, keadaan  Tergugat  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan  bagi  Majelis Hakim  dalam  menetapkan  nominal  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  Tergugat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya.
Meskipun kedua putusan di atas sama-sama menggunakan metode interpretasi gramatikal, namun pada Putusan Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Lbt  hanya mendasarkan pada pasal 80 Ayat (4) KHI dan kemudian memaknai kata “ penghasilan” dalam pasal
tersebut sebagai gaji bersih yang diterima oleh suami. Sedangkan pada Putusan Nomor 618/Pdt.G/2018/PA.Lbt,  hakim  menggunakan  pasal  80  ayat  (2)  dan  (4)  dengan memaknai  kata  “ kemampuan”  dalam  ayat  (2)  sebagaimana  arti  dari  kata  tersebut sehingga “ penghasilan”  dalam ayat (4) pasal tersebut merupakan salah satu jenis dari kemampuan  suami.  Di  sinilah  yang  menjadikan  adanya  perbedaan  putusan  dalam penentuan besaran nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Limboto.

## E. Kesimpulan
Keberadaan  Pengadilan  Agama  Limboto  sebagai  peradilan  yang  memiliki koridor  independensi  yang  merdeka,  maka  di  dalam  menerima,  memutus  dan menyelesaikan perkara sangatlah penting dan strategis. Para hakim dalam memutuskan perkara  penentuan  nafkah  istri  pasca  perceraian  mempertimbangkan  prinsip  keadilan bagi  pihak  berperkara.  Pada  Putusan  Nomor  419/Pdt.G/2016/PA.Lbt,  hakim Pengadilan  Agama  Limboto  mempertimbangkan  pada  aspek  kemampuan  riil  pada mantan  suami.  Sedangkan  pada  Putusan  Nomor  618/Pdt.G/2018/PA.Lbt,  hakim Pengadilan  Agama  Limboto  mempertimbangkan  pada  aspek  kemampuan  potensial mantan suami. Dalam artian penggunaan interpretasi gramatikal.
Penerapan  hukum  oleh  hakim  merupakan  upaya  penting  dalam  rangka  untuk melengkapi kekurangan sumber hukum dengan cara menggali sumber-sumber hukum di luar  undang-undang,  yaitu  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat.  Penerapan  hukum hakim  Pengadilan  Agama  Limboto  dalam  penetapan  nafkah  istri  pasca  perceraian adalah  penetapan  pemenuhan  nafkah iddah,  mut’ah    dan  nafkah  lalai mempertimbangkan  kemampuan  suami,  baik  secara  aktual  maupun  potensial,  juga mempertimbangkan  kemampuan  istri  memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Kemampuan potensial  ini  memperhatikan  kondisi  fisik,  batas  umur  produktif,  pendidikan  dan keahlian mantan suami yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar.

## Daftar Pustaka
Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2015.
Arto, Mukti. Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Buku Kedua. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
Asnawi,  M.  Natsir. Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2014.
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Darwis, Rizal. Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
Hidayat,  Arif.  “Penemuan  Hukum  Melalui  Penafsiran  Hakim  dalam  Putusan Pengadilan,” Pandecta, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013.
Manan,  Abdul. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama.
Jakarta: Kencana, 2006.
______.  “Beberapa  Catatan  tentang  Penafsiran,” Majalah  Hukum  Varia  Peradilan,
Tahun  XXIV  No.  285  Edisi  Agustus  2009.  Jakarta:  Ikatan  Hakim  Indonesia,
2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum, Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.
Mertokusumo Sudikno, dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
_______. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Ed. II. Cet. VI; Yogyakarta: Liberty, 2009.
_______. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
Nasution,  Muhammad  Syukri  Albani. Hukum  dalam  Pendekatan  Filsafat.  Cet.  I; Jakarta: Kencana, 2016.
Panggabean,  H.P. Penerapan  Teori  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Indonesia.
Bandung: PT. Alumni, 2014.
Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1999  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan, dalam Zainal  Abidin, Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  Lingkungan Peradilan Agama. Cet. 3; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Rodrigo,  Fernandes  Elias,  “Penemuan  Hukum  dalam  Proses  Peradilan  Pidana  di Indonesia,” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.
Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2012.
Tumpa,  Harifin  A.  “Penerapan  Konsep  Rechtsvinding  dan  Rechtsschepping  oleh Hakim  dalam  Memutus  Suatu  Perkara,” Hasanudin  Law  Review,  Volume  1,
Nomor 2, Agustus 2015; http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90