## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
Selva Temalagi 1 , Fanny Monica Anakotta 2

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas  laporan  keuangan,  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.    Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memebrikan  kontribusi  bagi:  1) Pemerintah  Desa,  memebrikan  pemahaman  terkait  dengan  aturan-aturan  dalam  pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban dana desa.
Populasi penelitian adalah aparatur desa di kabupaten Maluku Tengah. Sampel adalah Kepala Desa, Sekdes, Bendahara Desa dan Kepala seksi di 22 Desa Kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Pulau  Ambon.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitan  menggunakan  Teknik  Purposive Sampling.  Jenis  data  adalah  data  primer  yang  dikumpulkan  melalui  metode  kuesioner  yang disebarkan ke 110 responden, data yang dapat diolah sejumlah responden.
Metode Analisis Data mengunakan SEM-PLS. Hasil Penelitian menunjukkan: 1) penyajian laporan keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  2)  Aksesibilitas laporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  3)  Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kata Kunci: Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas, Pengendalian Internal, Akuntabilitas

## Abstract
The purpose of this study was to empirically examine the effect of financial statement presentation, financial  statement  accessibility,  and  internal  control  system  on  village  fund  management accountability.  The  results  of  the  research  are  expected  to  be  able  to  contribute  to:  1)  Village Government,  providing  an  understanding  related  to  the  rules  in  managing  village  finances  and accountability of village funds.
The research population is village officials in Central Maluku district. The sample is the village head, village secretary, village treasurer and section head in 22 villages in Central Maluku district located on Ambon Island. The sampling technique in this research uses the Purposive Sampling Technique. The type of data is primary data collected through a questionnaire method distributed to 110 respondents, data that can be processed by a number of respondents.
Data  analysis  method  using  SEM-PLS.  The  results  of  the  study  show:  1)  the  presentation  of financial statements has a positive effect on the accountability of village fund management, 2) the accessibility  of  financial  reports  has  a  positive  effect  on  the  accountability  of  village  fund management, 3) the internal control system has a positive effect on the accountability of village fund management.
Keywords: Presentation of financial statements, Accessibility, Internal Control, Accountability
¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, email: selva_temalagi@yahoo.com ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura email: monicfanny@gmail.com

## PENDAHULUAN
Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  tidak  terlepas  dari akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk  media  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  sebagai  entitas  yang  mengelola  dana  desa. BPKP  (2015:1)  menyatakan  bahwa  dalam  APBN-P  2015  telah  dialokasikan  dana  desa  kurang lebih sebesar Rp 20,776 triliun kepada 74.093 desa yang tersebar di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi.
Berdasarkan peraturan Bupati Maluku Tengah no 34 tahun 2017, besaran ADD untuk desa- desa di Maluku Tengah juga dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Adapun besaran ADD untuk desa-desa di tiga kecamatan yakni salahutu, leihitu Barat dan  Leihitu dalam kabupaten Maluku Tengah yang terletak di Pulau Ambon adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Desa dengan Besaran ADD tahun 2017 Nama Desa ADD (Rp) Nama Desa ADD (Rp) Liang 948.039.408  Asilulu 872.677.847 Waai 892.010.305  Ureng 817.934.992 Tulehu 1.080.485.182  Negeri Lima 840.493.313 Tial 793.007.228  Seit 886.626.299 Tengah2 793.403.847  Kaitetu 836.030.697 Suli 906.561.383  Hila 847.030.750 Larike 837.783.136  Wakal 849.080.625 Wakasihu 797.323.497  Hitu Lama 805.139.457 Allang 844.315.378  Hitumessing 919.539.858 Liliboy 787.772.383  Mamala 790.202.219 Hatu 847.129.913  Morela 800.278.569
Kementerian Desa menginformasikan bahwa 80,0 persen dana desa (Rp16,09 triliun) telah masuk ke RKUD. Namun, pencairan ke RKD baru mencapai 53,05 persen (Rp8,53 triliun) saja. Kalaupun  dana  desa  telah  cair  ke  RKD,  masalah  lain  yang  berpotensi  untuk  mencuat  adalah kesalahan  dalam  menyusun  anggaran  dan  penyelewengannya.  Persoalannya  bukan  semata lemahnya  SDM  dalam  mengelola  peruntukan  dana  desa,  melainkan  juga  ketidaksiapan  mental aparat  desa.  Menghadapi  hal  tersebut,  perlu  diberikannya  sejumlah  program  pembangunan kapasitas seperti pelatihan aparatur dan juga pengawasan yang mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan  dengan  memperkuat  pendampingan  dan  pengawalan  pengelolaan  dana  desa secara sistemik.
Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan  yang bisa dipertanggungjawakan  mulai  dari  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  hingga pelaporan  keuangan  desa.  Terwujudnya  akuntabilitas  merupakan  tujuan  utama  dari  reformasi sektor  publik.).    Permendagri  113  Tahun  2014  menjelaskan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Suatu  organisasi  sektor  publik  dalam  mengelola  dana masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa
dipertanggungjawabkan.  Pertanggungjawaban  yang  tinggi  dalam  penyajian  laporan  keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang sampaikan mudah untuk dipahami.  Masyarakat  sebagai  pihak  yang  memberi  kepercayaan  kepada  pemerintah  untuk mengelola  keuangan  publik  berhak  untuk  mendapatkan  informasi  keuangan  pemerintah  untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas  pengaplikasian  serta  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut,  karena  kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 86 menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta jaringan  yang  berisi  informasi  berkaitan  dengan  pembangunan  desa  dan  dapat  diakses  oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  kepada  publik  secara  terbuka  dan  jujur  berupa  laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012). Permendagri 113 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDesa  wajib  di  informasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan dengan  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat  media  informasi  sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
Dialokasikan  dana  desa  kurang  lebih  sebesar  Rp  20,776  triliun  ke  seluruh  desa  di Indonesia,  pemerintah  kabupaten/kota  berperan  mengawasi  pengelolaan  dana  tersebut.  Masih rendahnya sumber daya manusia di desa secara langsung akan mempengaruhi tingkat transparansi dan  akuntabilitas.  Hal  tersebut  akan  memicu  terjadinya  kecurangan  dalam  proses  pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur  utama  perbuatan  korupsi  ini  adalah  dengan  meningkatkan  dan membangun  pengendalian intern  yang  baik  dan  menyeluruh  (Ramon,  2014).  Pengendalian  internal  merupakan sistem/prosedur  yang  ada  dalam  suatu  organisasi  untuk  menjaga  proses  kegiatan  operasi  sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri.
Peran  pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa  merupakan  bentuk  pelayanan kepada  masyarakat  desa  dengan  menyajikan  laporan  keuangan  yang  akuntabel,  memberikan informasi  keuangan  secara  terbuka  dan  memberikan  pengawasan  dalam  proses  pengelolaan keuangan  agar  menghasilkan  pengelolaan  keuangan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian  tentang  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  masih  tergolong  penelitian baru.  Penelitian  ini  mereplikasi  penelitian  Wahyuni  dkk  (2014)  dengan  hasil  penyajian  laporan keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  secara  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Juga  merujuk  pada  penelitian  Sande  (2013)  yang dalam  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporankeuangan berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Serta  hasil penelitian Aliyah dan Nahar (2012)  yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah. Peneliti menambahkan variabel baru yaitu sistem pengendalian internal yang dirujuk dari Aramide
dan Bashir (2015), dan Ramon (2014) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?  2)  Apakah  terdapat  pengaruh  aksesibilitas  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa?,  3)  Apakah  terdapat  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan menguji secara empiris; 1) pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) pengaruh aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas pengelolaan dana desa, 3) pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pihak:  1)  Pemerintah  Desa, memberikan  pemahaman    terkait  dengan  aturan-aturan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dan pertanggungjawaban  dana  desa,  2)  Peneliti  selanjutnya,  sebagai  bahan  referensi  bagi  penelitian mengenai Pengelolaan Dana Desa

## Kajian Teori
Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan yang memberi wewenang  kepada  manajemen  untuk  mengelola  sumber  daya  dalam  menjalankan  perusahaan. Teori  agensi  berfokus  pada  biaya  potensi  konflik  kepentingan  antara  pelaku  dan  agen,  disebut sebagai agency  costs (Pepper  dan  Gore,  2014).  Implikasi  teori  agensi  dalam  akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa. Selain itu, masyarakat dalam hal  ini  juga  merupakan  prinsipal,  sehingga  pemerintah  desa  harus  mempertanggungjawabkan pengelolaan  dana  desa  tidak  hanya  kepada  pemerintah  pusat  dan  daerah,  tetapi  juga  kepada masyarakat. Konsekuensi dari teori agensi adalah tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.  Dalam  mewujudkan  akuntabilitas  tersebut  dibutuhkan  kompetensi  yang  memadai  dari perangkat  desa,  yakni  dalam  hal  penyajian,  aksesibilitas  laporan  keuangan  serta  sistem pengendalian internal yang memadai.
Pemerintahan  desa  diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa.  Kewenangan  desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  adat  istiadat  desa  (UU  No.  6  Tahun  2014  Pasal  18).  Peraturan Pemerintah  No.  72  tahun  2005  menjelaskan  bahwa  pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri 113 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).
IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan  dibuatnya  neraca  lajur.  Data  yang  diproses  berdasarkan  neraca  lajur  itulah  digunakan sebagai dasar penyusunan ndakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan. laporan keuangan. BPKP (2015) menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa antara lain :
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  pemerintah  (SAP) menjelaskan  tentang  karakteristik  laporan  keuangan  yaitu  ukuran-ukuran  normative  yang  perlu diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Berikut  adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1). Relevan, 2) Andal. 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami
Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas bukan disebabkan karena  laporan  tahunan  yang  tidak  memuat  semua  informasi  relevan  yang  dibutuhkan  para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada  para  pengguna  potensial  (Jones et  al ,  1985) . Pemerintah  berkewajiban  untuk memberikan informasi  keuangan  yang  akan  digunakan  kepada  publik  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun  televisi,  dan  website  (internet),  dan  forum  yang  memberikan  perhatian  langsung  atau peranan  yang  mendorong  akuntabilitas  pemerintah  terhadap  masyarakat  (Shende  dan  Bennet, 2004).  Mulyana  (2006)  mengemukakan  bahwa  aksesibilitas  dalam  laporan  keuangan  sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Menurut Permendagri 113 laporan keuangan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses masyarakat.
Sistem pengedalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian  internal  pemerintah  ialah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Menurut  PP  60  Tahun  2008,  Unsur  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah SPIP terdiri atas unsur:  1)  Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, 5). Pemantauan pengendalian internal
Menurut  pasal  71  ayat  (1)  UU  Nomor  6  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa  keuangan  desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2)  dinyatakan  bahwa  adanya  hak  dan  kewajiban  akan  menimbulkan  pendapatan,  belanja, pembiayaan,  dan  pengelolaan  keuangan  desa.  Pasal  93  ayat  (1)  UU  Nomor  6  Tahun  2014 menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  meliputi:  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## Tabel 2 Penelitian Terdahulu
No Nama Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 1 Wahyuni dkk., 2014 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah Variabel Dependen : Akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan daerah  dan  aksesibilitas laporan keuangan daerah Hasil penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan  keuangan  memiliki dampak positif yang signifikan pada  peningkatan  transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah 2 Sande, 2013 Pengaruh Penyajian Laporan  Keuangan  dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan Daerah    (Studi  Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) Variabel Dependen : Akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan dan  aksesibilitas  laporan keuangan Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa: 1) penyajian laporan keuangan mempengaruhi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi, 2) aksesibilitas laporan keuangan    memiliki  makna positif untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi. 3 Aliyah dan Nahar, 2012 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap  Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Variabel Dependen : Transparansi dan Akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah
Variabel Independen :
Penyajian laporan keuangan daerah  dan  aksesibilitas laporan keuangan daerah
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan
dan aksesibilitas  bidang  laporan keuangan  efek  parsial  atau bersama-sama    positif  pada transparansi  dan  akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. 4 Ramon, 2014 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Variabel Dependen : Akuntabilitas Keuangan Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern Hasil dari penelitian ini sistem  pengendalian  internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. 5 Aramide dan Bashir, 2015 The Effectiveness of Internal  Control  System and Financial Accountability  at  Local Government  Level  in Nigeria Variabel Dependen : Akuntabilitas Keuangan Variabel Independen : Sistem Pengendalian Intern Hasil dari penelitian ini sistem  pengendalian  internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

## Pengembangan Hipotesis
Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Adanya  tuntutan  yang  semakin  besar  terhadap pelaksanaan  akuntabilitas  publik  menimbulkan  implikasi  bagi  manajemen  sektor  publik  untuk
memberikan  informasi  kepada  publik,  salah  satunya  adalah  informasi akuntansi  berupa  laporan keuangan (Mardiasmo, 2009: 159). Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan  transparansi  dan  nantinya  akan  mewujudkan  akuntabilitas  (Nordiawan,  2010). Wahyuni  dkk  (2014)  menemukan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  laporan keuangan  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  pada  peningkatan  transparansi  dan akuntabilitas  dalampengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  Sande  (2013)  juga  menemukan penyajian laporan keuangan mempengaruhi secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan provinsi. Hal yang sama dikemukan Aliya dan Nahar (2012) dalam penelitiannya bahwa penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:

## H1:  Penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa.
Pemerintah  desa  harus  memberikan  kemudahan  akses  bagi  para  pengguna  laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan, akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan  yang baik.  Kemudahan akses laporan keuangan tidak  hanya  diberikan  kepada  lembaga  legislatif  dan  badan  pengawasan  tetapi  juga  kepada masyarakat  yang  telah  memberikan  kepercayaan  kepada  pemerintah  desa  untuk  mengelola keuangan  desa.  Akuntabilitas  yang  efektif  tergantung  kepada  akses  publik  terhadap  laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikanperhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Hasil penelitian Wahyuni dkk (2014) bahwa aksesibilitas laporan  keuangan  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  pada  peningkatan  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sande (2013) menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pegawai pemerintah daerah.  Hasil  analisisnya  menunjukkan  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Aliya  dan  Nahar  (2012)  menemukan  bahwa aksesibilitas bidang laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:

## H2: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  (SPIP)  mendefinisikan  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  ialah  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian Ramon (2014) menguji pengaruh pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pada  Inspektorat  Kota  Se  Provinsi Sumatera Barat dengan hasil analisisnya menunjukkan system pengendalian internal berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan.    Aramide  dan  Bashir  (2012)  juga menemukan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis: H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## Model Penelitian

## Gambar 1 Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian studi pengujian  hipotesis  (hypothesis  testing  study)  untuk  menguji  pengaruh  antar  variabel.  Menurut Wahyudin (2015: 110) studi pengujian hipotesis bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara dua variabel atau lebih.
Populasi  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  Aparatur/perangkat  Desa  pada  Pemerintah  Desa  di Kabupaten Maluku Tengah
Tabel 3 Jumlah Desa-Desa di  Kecamatan- kecamatan Kabupaten Maluku Tengah No Kecamatan Jumlah Desa  No Kecamatan Jumlah Desa 1 Amahai 14 10 Nusalaut 7 2 Teon Nila Serua 16 11 Seram Utara Barat 13 3 Seram Utara 20 12 Teluk Elpatih 4 4 Banda 18 13 Leihitu Barat 5 5 Tehoru 10 14 Telutih 10 6 Saparua 7 15 Serut Timur Seti 12 7 Pulau Haruku 11 16 Serut Timur Kobi 12 8 Salahutu 6 17 Saparua Timur 10 9 Leihitu 11
Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik  Purposive  Sampling.  Adapun kriteria sampel:
1. Desa- desa di kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Ambon. Mengingat keterbatasan waktu dan anggaran penelitian, sementara  desa-desa di kabupaten Maluku Tengah tersebar luas di beberapa pulau dengan jarak tempuh yang jauh. Adapun desa yang dijadikan sampel seperti pada  tabel  4.2  yang  tersebar  di  3  kecamatan  yang  terletak  di  Pulau  Ambon  yakni  Salahutu, Leihitu Barat dan Leihitu
Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan Sistem Pengendalian Internal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
Tabel 4 Desa Sampel No  Nama Desa  No  Nama Desa  No Nama Desa No Nama Desa 1 Liang 7 Larike 13  Ureng 19 Hitu Lama 2 Waai 8 Wakasihu 14  Negeri Lima 20 Hitumessing 3 Tulehu 9 Allang 15  Seit 21 Mamala 4 Tial 10  Liliboy 16  Kaitetu 22 Morela 5 Tengah2 11  Hatu 17  Hila 6 Suli 12  Asilulu 18  Wakal
2. Responden  adalah  Aparatur/Perangkat  Desa  yakni  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa, Bendahara Desa, Kepala seksi
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  bersumber  dari jawaban  responden  atas  beberapa  item  pertanyaan  tentang  penyajian  laporan  keuangan, aksesibilitas  laporan  keuangan,  sistem  pengendalian  internal  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan desa. Data primer yang diperoleh menggunakan teknik kuesioner dengan mengajukan daftar  pertanyaan  tertulis  kepada  narasumber  atau  responden.  Adapun  penyebaran  kuesioner secara langsung oleh tenaga lapangan.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Variabel independen dalam  penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) dan Sistem Pengendalian Internal (X3). Pengukuran variabel digambarkan dalam skala likert ( likert scale ). Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan  yang benar-benar dapat  dilaporkan  dandipertanggungjawabkan  (Nurmuthmainnah,  2015).  Akuntabilitas  keuangan sangat  terkait  dengan  pelaporan  keuangan.  Mulai  dari  penyusunan  anggaran,  pelaksanaan anggaran  dan  pelaporan  pertanggungjawaban  dalam  bentuk  laporan  keuangan  (Zeyn,  2011). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini menurut Zeyn (2011) adalah perumusan rencana  keuangan,  pelaksanaan  dan  pembiayaan  kegiatan,  melakukan  evaluasi  atas  kinerja keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan.
Penyajian Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK 1, 2012). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan  yaitu ukuran-ukuran  normative  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat memenuhi tujuannya.  Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan adalah pemenuhan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami).
Aksesibilitas  laporan  keuangan  adalah  kemampuan  untuk  memberikan  akses  bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder.  Menurut  Nurmuthmainnah  (2015)  terdapat  3  indikator  yang  digunakan  untuk mengukur aksesibilitas adalah kemudahan masyarakat mendapatkan informasi (terbuka dimedia massa, mudah diakses, ketersediaan informasi).
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008. Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian  internal  adalah  sistem  pengendalian  internal  yang  telah  dipraktikan  dilingkungan pemerintahan  di  berbagai  negara  yang  meliputi:  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.
Analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  ini  menggunakan  metode Structural  Equation Model - Partial  Least  Square (SEM-PLS).  Tahapan analisis  menggunakan  PLS-SEM  setidaknya harus  melalui  lima  proses  tahapan  dimana  setiap  tahapan  akan  berpengaruh  terhadap  tahapan selanjutnya (Ghozali dan Latan 2012):
Model  pengukuran  ( measurement  model) atau  outer  model  menunjukkan  bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel laten untuk diukur (Ghozali, 2012). Tahap pertama dalam  SEM-PLS  adalah  menilai outer  model ,  yang  memfokuskan  pada  pengujian  validitas  dan reliabilitas  yang  mempresentasikan  setiap  konstruk.  Uji  validitas  convergent  indikator  refleksif dapat  dilihat  dari  nilai loading  factor untuk  tiap  indikator  konstruk.  Sedangkan  validitas discriminant berhubungan  dengan  prinsip  bahwa  manifest  variabel  konstruk  yang  berbeda seharunya  tidak  berkolerasi  dengan  tinggi  (Ghozali  &  Latan,  2012).  Uji  yang  dilakukan  pada model pengukuran atau outer model sebagai berikut:
1. Convergent Validity untuk menilai validitas convergent dilihat dari nilai loading factor , untuk indikator  refleksif  dikatakan  tinggi  jika  nilai loading  factor lebih  dari  0,70  dengan  konstruk yang  ingin  diukur.  Namun  demikian,  pada  penelitian  tahap  awal  dari  pengembangan  skala pengukuran nilai loading factor 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2012). Konstruk dengan nilai loading factor kurang dari 0,50 harus didrop (dihapus) agar dapat menghasilkan model yang baik.
2. Untuk  melihat convergent  validity juga  dapat  dilihat  dari  nilai Average  Variance  Extracted (AVE). Nilai AVE harus lebih dari 0.5.
3. Discriminant Validity yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model. 4. Cronbach Alpha . Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach alpha , dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha lebih dari 0,70. 5. Composite Reliability untuk menilai r eliabilitas konstruk yang nilai composite reliability harus lebih besar dari 0.7.
Model struktural atau inner model merupakan bagian pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten endogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai R-Square 0.75, 0.50, 0.25 menunjukkan bahwa model kuat, moderate, lemah.
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  pada  tingkat  reliabilitas  yang digunakan adalah 90%, sehingga batas keakuratan sebesar 0,1. Dengan kriteria:
1. Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1,96), maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-statistik > 1,96), maka Ho ditolak dan Ha diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mengambil tempat penelitian di seluruh desa yang ada di Kabupaten Maluku Tengah  di  pulau  Ambon  sebanyak  22  desa.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Aparatur/Perangkat Desa sedangkan yang menjadi sampel adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara  Desa,  Kepala  seksi  berjumlah  110  orang  responden.  Kuesioner  yang  dibagikan berjumlah 110 kuesioner. Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan seperti pada tabel
Tabel 5 Hasil Pengumpulan Data Keterangan Jumlah Persentase Kuesioner yang disebar 110 100% Kuesioner kembali 79 71.8% Kuesioner yang tidak kembali 31 28.2% Kuesioner  yang dapat diolah 79 71.8%

## Sumber: Data primer diolah, 2019
Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode SEM  (structural  equation    modeling) berbasis partial  least  squares dengan  alat  analisis  data SmartPLS 3.0. Uji outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. Jika dilihat dari loading factor maka ukuran model reflektif dikatakan bagus apabila nilai loading factor lebih dari 0,50.  Konstruk dengan nilai banding loading factor kurang dari 0,50 harus dihapus atau didrop agar  dapat  menghasilkan  model  yang  baik  dari  sebelumnya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa seluruh konstruk mempunyai nilai loading factor di atas 0,5 dan signifikan ( t-statistic lebih besar daripada t tabel). Penyajian laporan keuangan mempunyai 8 konstruk yang memiliki nilai loading  factor  lebih  dari  0,5  dan  signifikan  lebih  dari  1,96  (t-statistic  lebih  besar  dari  t-tabel), selanjutnya  untuk  aksesibilitas  laporan  keuangan  mempunyai  3  konstruk,  sistem  pengendalian internal memiliki 7 konstruk yang memiliki nilai loading factor lebih dari 0,5  dan signifikan lebih dari 1,96 ( t-statistic lebih besar dari t-tabel). Variabel laten akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mempunyai 7 konstruk yang memiliki nilai loading factor lebih dari 0,5 dan signifikan lebih dari 1,96 ( t-statistic lebih besar dari t-tabel). Tetapi, penelitian ini masih dapat menerima nilai loading  factor 0,50  sampai  0,60  sesuai  dengan  tahap  pengembangan  skala.  Sehingga,  indikator konstruk dengan nilai loading factor ( original sample ) yang kurang dari 0,5 harus dihapus (drop) agar  mampu  menghasilkan  model  yang  lebih  baik  dari  model  sebelumnya.  Variabel  laten dikatakan valid  jika nilai AVE harus lebih dari 0,5. Nilai AVE direkomendasikan harus lebih dari 0,5 mempunyai arti bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan (Ghozali dan Latan, 2012).
Berdasarkan  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  varriabel  laten  endogen  yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki AVE  0,544 sehingga bisa dikatakan valid karena nilai AVE lebih besar dari 0,50. Variabel laten eksogen yaitu penyajian laporan keuangan dengan nilai AVE sebesar (0,5040, aksesibilitas laporan keuangan dengan nilai AVE sebesar (0,630) dan sistem  pengendalian  internal  dengan  nilai  AVE  (0,543).  Dilihat  dari  nilai  AVE  keseluuhan Average  Variance  Extacted  (AVE)  varriabel  laten  maka  dapat  diketahui  bahwa  untuk  semua variabel laten adalah val.id karena memiliki nilai AVE di atas 0,50.
PLS  SEM  menggunakan  program  SmartPLS  3.0  untuk  mengukur  reliabilitas  suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability . Konstruk dinyatakan reliable jika nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70.
Berdasarkan hasil olah data, menunjukkan bahwa konsistensi dan stabilitas dari instrumen yang  digunakan  sangat  tinggi,    maka  konstruk  atau  vaiabel  dalam  model  penelitian  ini  telah
menjadi alat ukut yang fit dan semua pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengukur masing-masing  konstruk  dalam  penelitian  merupakan  pertanyaan  yang  reliabel.  Sehingga  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  masing-masing  konstruk  yang  digunakan  dalam  model penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik.
Model  struktural  dievaluasi  dengan  menggunakan  R- square untuk  konstruk  dependen, Stone-Geiser  Q-Square untuk  predictive  relevance  dan  uji  t  serta  signifikan  dari  koefisien parameter jalur struktural. Penilaian  model dengan PLS, dapat dimulai dengan melihat R- square untuk  variabel  laten  dependen.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  nilai  R- square dari  variabel  laten dependen  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  0,483.  Nilai  tersebut  dapat  diartikan bahwa variabilitas konstruk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dapat dijelaskan oleh konstruk dalam penelitian adalah sebesar 48,3% sementara 51,7% lainnya dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.
Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan Structural Equation Model (SEM) berbasis variance dengan menggunakan SmartPLS 3.0. Penelitian ini menggunakan 1 variabel  endogen (variabel independen)  yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan 16 indikator.
Uji  hipotesis  dilakukan  dengan  melihat path  coeffisient yang  menunjukkan  koefisien parameter  dan  nilai  t- statistic. Signifikan  parameter  yang  diestimasi  memberikan  informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian kemudian membandingkan  nilai t- statistic dengan nilai t-tabel. Jika T- statistic lebih tinggi dibandingkan T-tabel, berarti hipotesis terdukung atau diterima. Penelitian ini untuk tingkat keyakinan 90 persen (alpha 90 persen), maka nilai T- table untuk hipotesis satu ekor ( one-tailed ). Hasil pengujian dari responden dapat dilihat pada tabel 4.14.
Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  diterima.  Berdasarkan  hasil  uji  resampling bootstrapping  diperoleh  nilai  parameter  koefisien  sebesar  0.279  dengan  nilai  t-statistic  sebsar 2.770.  Pengujian  variabel  penyajian  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  penyajian  laporan  keuangan  yang  ada  pada  desa maka  akan  meningkatkan tingkat akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  itu  sendiri.  Hasil  ini relevan dengan teori dan penelitian terdahulu.
Hipostesis dua (H2) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  diterima.  Berdasarkan  hasil  uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien sebesar 0.492 dengan nilai t-statistic sebesar  4.669.  Pengujian  variabel  aksesibilitas  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  aksesibilitas  laporan  keuangan maka akan berpengaruh terhhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan desa bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasi ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu.
Hipotesis  tiga  (H3)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  bepengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  diterima.  Berdasarkan  hasil  uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien sebesar 0.178 dengan nilai t-statistic sebesar 2.008. Pengujian variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  sistem  pengendalian  internal  maka  akan berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Sistem  pengendalian  internal berpengaruh dalam terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu dengan adanya kontrol
dari  pemerintah  maka  kegiatan  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  akan terawasi serta dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  pengujian  dan  pembahasan  yang  penulis  sajikan,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  1)  Hipotesis  satu  (H1)  diterima,  yang  menyatakan  bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, 2) Hipotesis  kedua  (H2)  diterima,  yang  menyatakan  bahwa  aksesibilitas  laporan  keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, 3) Hipotesis ketiga (H3) diterima,  yang  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Adapun keterbatasan penelitian ini: 1) Jawaban responden kurang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, karena menggunakan kuesioner, 2) Jarak tempuh antar desa di Maluku Tengah  yang  tersebar  di  pulau-pulau  selain  di  Pulau  Ambon,  menyebabkan  peneliti  kesulitan menjadikan  seluruh  desa  sebagai  tempat  penelitian  terkait  anggaran  dan  tenaga  lapangan  yang dipakai.  Saran  penelitian  selanjutnya  agar  dapat  menggunakan  teknik  pengambilan  data  selain kuesioner dan memperluas objek penelitian.
Implikasi penelitian ini bagi pemerintah desa adalah dapat meningkatkan pengelolaan dana desa  denagn  mengadakan  bimbingan  teknis  maupun  pelatihan-pelatihan  akuntansi  dan pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan, agar penyerapan dana desa lebih tepat sasaran guna peningkatan  ekonomi  desa  serta  memberdayakan  sumber  daya  manusia  dan  alam  dan  juga partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  dikucurkan  lewat  pembangunan BUMDes.

## REFERENSI
Aliya dan Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi & Auditing . 8(2): 97-189.
Aramide, Sanusi Fasilat, dan Bashir, Musthapa Muhammed. 2015. The Effectiveness of Internal Control  System  and  Financial  Accountability  at  Local  Government  Level  in  Nigeria. International Journal of Research in Business Management . University of Utara Malaysia. Arifiyadi, Teguh. 2008. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia , Jakarta. Badan Pengawasan  Keuangan Dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Deputi  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Ikatan Akuntan Indonesia-KSAP. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan .  Jogiyanto, HM. 2011. Konsep dan Aplikasi Struktural Equation Modeling . Jogyakarta: UPP STIM YKPN. Jones,  D.  B,  1985.”  The  Needs  of  Users  of  Go-vernmental  Financial  Reports”. Government Accounting Standards Board.
Krismiaji, 2010. Sistem Informasi Akuntansi . Edisi tiga. Yogyakarta: AMP YKPN.Latan, Hengki dan Ghozali Imam. 2012. Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi SmartPLS Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik . Edisi empat. Yogyakarta: Andi. Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Pratomo,  Ario  Wahyu.  2015.  http://www.kemenkeu.go.id/emagz/media-keuanganjanuari-2016 diakses 02/05/16.
Ramon,  Dolly.  2014.  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan (Studi  Empiris  Pada  Inspektorat  Kota  Se  Provinsi  Sumatera  Barat) . Jurnal  Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta .
______. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. ______. 2015. Peraturan Pemerintah No. 22 Pasal 29 tentang Pembagian Dana Desa. ______.  2008.  Peraturan  Pemerintah  No.  60  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP).
______. 2005. Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Pemerintahan Desa. ______. 2010. Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). ______. 2014. Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. ______. 2014. Undang-Undang No.6 tentang Desa..
Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibiltas Laporan  Keungan Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Skripsi . Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Wahyuni, Putu Sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, dan Herawati Nyoman Trisna. 2014. Pengaruh Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung) . Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 . 2(1).

## LAMPIRAN Indikator Penelitian
Penyajian Laporan Keuangan
NO PERNYATAAN
1 Menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menunjukkan pertanggungjawaban.
2 Menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan.
3 Laporan keuangan disajikan tepat waktu dan kekeliruan dalam penggunaan dapat dicegah
4 Menyajikan penyajian laporan keuangan desa secara lengkap
5 Laporan keuangan yang kami hasilkan telah disajikan secara jujur dan wajar.
6 Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material.
7 Laporan keuangan desa disajikan secara konsisten
8 Penyajian laporan keuangan desa menggunakan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna informasi.
Aksesibilitas Laporan Keuangan NO PERNYATAAN 1 Laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka melalui media massa
2 Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan desa.
3 Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan desa melalui internet (website).
Sistem Pengendalian Internal
NO PERNYATAAN
1
Selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang
2 Pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas.
3 Adanya kejelasan tugas dan wewenang dalam Pemerintah desa.
4 Peralatan  dan  persediaan  selalu  disimpan  ditempat  yang  diamankan  secara  fisik  dan  dilindungi  dari kerusakan.
5 Memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran.
6 Pengeluaran uang pada pemdes selalu di dokumentasikan pada bukti pengeluaran kas
7 Adanya otorisasi atas aktivitas transaksi.
8 Komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif.
9 Selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil temuan/ review dan saran yang diberikan oleh Inspektorat Akuntabilitas Keuangan NO PERNYATAAN
1 Penyusunan anggaran pemerintah desa, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran.
2 Penyusunan RKP-Desa untuk program dan kegiatan yan direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya.
3 Pembuatan RKP-Desa memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran
4 Pengajuan  anggaran  disertai  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  yang  diajukan  sebagai  dasar penyusunan APB Des.
5 Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai peraturan perundang-undangan.
6 Jumlah  belanja  yang  dianggarkan  dalam  APBDes  merupakan  batas  tertinggi  untuk  setiap  pengeluaran belanja.
7 Evaluasi kinerja keuangan memperhatikan prinsip ekonomis, efektif dan efisien dari setiap program.
8 Evaluasi dalam kinerja keuangan dapat dilihat dari membandingkan anggaran dengan realisasinya.
9 Pencatatan  belanja,  pendapatan  dan  pembiayaan  didasarkan  pada  kelengkapan          bukti/dokumen pelaksanaan anggaran.
10 Laporan keuangan desa diperiksa oleh Inspektorat dan pemdes melakukan analisis laporan keuangan untuk dapat mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan anggaran