INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3538-3551 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pekam)
Silpia Junirasita 1 ✉ , Vivi Sylviana Biafri 2
Bimbingan Pemasyarakatan, Politenik Ilmu Pemasyarakatan Email: silpia766hi@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  peran  dan  hambatan  yang  terkait  dengan  pemenuhan  hak  narapidana penyandang  disabilitas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Lapas memegang peran kunci dalam memastikan aksesibilitas, perawatan medis, pelatihan, dan mencegah diskriminasi bagi narapidana penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat hambatan yang menghambat pemenuhan hak-hak ini, termasuk kekurangan peraturan perundang-undangan yang khusus, ketidakpastian data, kompetensi staf medis yang  belum  memadai,  fasilitas  yang  kurang  mendukung,  dan  keterlambatan  pelaporan  data kesehatan. Artikel ini menggarisbawahi perlunya upaya yang lebih besar dalam menetapkan pedoman hukum yang jelas, meningkatkan pemantauan dan pelaporan data, serta meningkatkan fasilitas dan kompetensi  staf  medis.  Kesadaran  dan  komitmen  terus-menerus  terhadap  pemenuhan  hak narapidana penyandang disabilitas merupakan langkah penting menuju sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil.
Kata Kunci : narapidana, disabilitas, hak, dan pemenuhan

## Abstract
This article discusses the roles and obstacles related to fulfilling the rights of prisoners with disabilities in Correctional Institutions (Lapas) in Indonesia, with a focus on the Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institution.  Prisons  play  a  key  role  in  ensuring  accessibility,  medical  care,  training  and  preventing discrimination for prisoners with disabilities. However, there are still obstacles that hinder the fulfillment of these rights, including lack of specific legal regulations, data uncertainty, inadequate competency of medical staff, inadequate facilities, and delays in reporting health data. This article highlights the need for greater efforts to establish clear legal guidelines, improve data monitoring and reporting, and improve facilities and competency of medical staff. Continuous awareness and commitment to fulfilling the  rights  of  prisoners  with  disabilities  is  an  important  step  towards  a  more  inclusive  and  just correctional system.
Keywords: prisoners, disabilities, rights, and fulfillment

## PENDAHULUAN
Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengalami transformasi dari sistem penjara ke  sistem  pemasyarakatan.  Perubahan  ini  dipicu  oleh  ketidaksesuaian  sistem  penjara dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan hak asasi manusia daripada unsur balas dendam dan penahanan (Ilham, 2020). Perubahan ini didorong oleh kesadaran masyarakat tentang kebutuhan pendekatan yang lebih manusiawi untuk mengubah perilaku pelanggar hukum.
Pelanggar  hukum  yang  dikenai  sanksi  pidana  penjara  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  bertujuan  mencapai  efek  jera.  Sanksi  pidana  penjara  mengimplikasikan pembatasan atau penghilangan kebebasan bagi individu yang melanggar hukum, dengan harapan mereka tidak mengulangi tindakan kriminal (Rusliyadi, 2020). Efek jera ini bertujuan untuk  menanamkan  rasa  takut  dalam  masyarakat  agar  mereka  tidak  tergoda  untuk melakukan  tindakan  melanggar  hukum.  Tujuan  penjatuhan  sanksi  pidana  adalah memberikan  keadilan  kepada  korban  dengan  mencegah  timbulnya  dendam  yang berkelanjutan  yang  dapat  memicu  kejahatan  lainnya  (Kirana,  2019).  Dalam  era  saat  ini, tingkat  tindakan  kriminal  semakin  meningkat  seiring  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  pengaruh  perkembangan  teknologi  (Raodia,  2019).  Oleh  karena  itu, hukum pidana tetap relevan dalam mengendalikan perilaku masyarakat yang melanggar hukum dengan ancaman hukuman penjara.
Gambar  1.1  menunjukkan  peningkatan  jumlah  warga  binaan  pemasyarakatan  di Indonesia.  Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  tahun  jumlah tindakan kriminal meningkat, yang mengakibatkan  peningkatan jumlah narapidana yang dipenjara  di  Lapas.  Lapas  berfungsi  sebagai  lembaga  terakhir  dalam  sistem  peradilan pidana,  yang  bertujuan  untuk  membina  narapidana  agar  mereka  menyadari  kesalahan mereka  dan  mencegah  pengulangan  tindak  pidana.  Di  dalam  Lapas,  terdapat  beberapa kategori narapidana, termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, dan mereka yang berkebutuhan  khusus,  seperti  penyandang  disabilitas.  Semua  narapidana  berhak mendapatkan perlakuan yang  sama  sesuai dengan Undang-Undang No. 22  tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang menekankan perlunya pembinaan selama di dalam Lapas (Iqbal, 2021).
No Rentan Usia  Disabilitas Sedang Disabilitas Berat 1 2-6 Tahun 1.047.703 305.918 2 7-8 Tahun 622.106 173.217 3 19-59 Tahun 9.549.485 1.449.725 4 >60 Tahun 9.888.281 2.683.278
Data  tentang  penyandang  disabilitas  di  Indonesia,  seperti  yang  tercantum  dalam Tabel  1.1,  menunjukkan  tingkat  yang  signifikan.  Sebanyak  8,56%  penduduk  Indonesia dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan aksesibilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun undang-undang  melindungi  hak  penyandang  disabilitas,  seringkali  mereka  mengalami ketidaksetaraan, terutama dalam pendidikan, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.2. Hal ini
135647 135647 135647 135647 135647 265.648 249.139 260.473 276.172 273.522
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2019 2020 2021 2022
2023 Kapasitas Narapidana dan Tahanan
menunjukkan  perlunya  perbaikan  dalam  pemenuhan  hak  pendidikan  penyandang disabilitas.
No Tingkat Pendidikan Disabilitas Non Disabilitas 1 Tidak Bersekolah 20,51%. 3,05% 2 Tidak Tamat SD 29,35% 10,73% 3 SD 26,32% 24,76%, 4 SMP 9,97% 22,14% 5 SMA 10,47% 29,66% 6 Perguruan Tinggi 3,38% 9,68%
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan sebagai subjek  hukum,  tetapi  tetap  mendapatkan  perlakuan  khusus  selama  menjalani  hukuman (Romado & Subroto, 2021). Narapidana penyandang disabilitas di Lapas perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal aksesibilitas, layanan kesehatan, dan program pembinaan, agar hak-hak  mereka  terpenuhi.  Undang-undang  yang  mengatur  hak  penyandang  disabilitas perlu  diterapkan  di  Lapas  untuk  mencegah  diskriminasi  terhadap  mereka  (Istifarroh  & Nugroho, 2019). Dengan perubahan sikap dan peningkatan aksesibilitas yang sesuai, Lapas dapat  memainkan  peran  penting  dalam  pemenuhan  hak  bagi  narapidana  penyandang disabilitas,  yang  saat  ini  masih  terhambat  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  keterbatasan sumber daya (Ashraf & Subroto, 2022).
Dalam konteks global, PBB telah berupaya untuk mengubah persepsi dan perlakuan terhadap  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  mengarah  pada  pembentukan  Konvensi  Hak Penyandang Disabilitas (KHPD) yang mengakui hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum (Kayess, 2022). Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam, terdapat 6 narapidana penyandang disabilitas di Lapas tersebut. Lapas harus  memastikan  bahwa  hak-hak  mereka  terpenuhi,  terutama  dalam  hal  aksesibilitas, layanan  kesehatan,  dan  pembinaan.  Sebagai  lembaga  pemasyarakatan,  Lapas  Kelas  IIB Lubuk Pakam memiliki kewajiban untuk memberikan  perawatan khusus dan memastikan bahwa hak-hak narapidana penyandang disabilitas tidak diabaikan. Melalui pemenuhan hak mereka,  Lapas  dapat  berperan  dalam  mengubah  perilaku  narapidana  penyandang disabilitas,  mempersiapkan  mereka  untuk  kembali  ke  masyarakat  sebagai  individu  yang lebih baik setelah bebas. Namun, permasalahan terkait aksesibilitas dan pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas masih memerlukan perhatian dan peningkatan.
Berdasarkan  latarbelakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk  men gkaji  “Peran  Lapas Dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang  Disabilitas di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam”.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  diartikan  sebagai  rencana  dan  prosedur  yang  mencakup  langkah- langkah mulai dari asumsi hingga teknik yang digunakan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2013). Menurut Denzin dan Lincoln (1987), penelitian kualitatif memanfaatkan konteks alamiah untuk menafsirkan fenomena, melibatkan beragam metode seperti wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan  oleh  Davit  Williams  (1995),  menggambarkan  pengumpulan  data  dalam konteks ilmiah, melibatkan metode ilmiah, dan dilakukan oleh individu yang memiliki minat alamiah.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  untuk  memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang  Peran  Lapas  dalam  Pemenuhan  Hak  bagi  Narapidana  Penyandang  Disabilitas. Penelitian kualitatif cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang melibatkan variabel yang belum diketahui, memungkinkan eksplorasi, dan tidak bergantung pada perhitungan statistik,  melainkan  pada  data  yang  dikumpulkan  melalui  teknik  seperti  wawancara, observasi, dan sebagainya.
Sumber data  dalam  penelitian  ini termasuk data primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  informan,  seperti  Kasi  Binadik,  petugas poliklinik, wali pemasyarakatan, dan narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung seperti literatur, peraturan  perundang-undangan,  buku,  dan  artikel  jurnal  yang  relevan  dengan  topik penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  melibatkan  penelitian  lapangan,  yang  mencakup wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Wawancara  digunakan  untuk  mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Observasi membantu peneliti memahami fenomena secara langsung dengan mengamati kegiatan yang terjadi di Lapas. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian.
Analisis  data  dilakukan  dengan  model  analisis  interaktif,  yang  mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer dan  sekunder  dianalisis  secara  kuantitatif  sebelum  dilanjutkan  dengan  analisis  kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Lapas dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas
Lapas adalah singkatan dari "Lembaga Pemasyarakatan." Lapas adalah lembaga yang dikelola oleh Departemen Kehakiman atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di beberapa negara, termasuk Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penahanan dan  pemasyarakatan  bagi  narapidana  dan  tahanan  yang  menjalani  hukuman  penjara. Tujuan dari lembaga pemasyarakatan, atau Lapas, adalah untuk memulihkan, mendidik, dan merehabilitasi narapidana agar mereka dapat kembali menjadi warga negara yang produktif dan patuh terhadap hukum setelah menjalani hukuman.
Lapas  umumnya  memiliki  berbagai  program  dan  kegiatan  yang  dirancang  untuk membantu  narapidana  dalam  proses  rehabilitasi,  seperti  pendidikan,  pelatihan keterampilan,  pekerjaan,  dan  layanan  kesehatan  mental.  Lembaga  ini  juga  bertanggung jawab  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  narapidana  tetap  terlindungi  dan  mengawasi mereka selama masa tahanan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, kondisi di  berbagai  Lapas  dapat  bervariasi,  dan  masalah  seperti  overkapasitas,  kekerasan,  atau kondisi  yang  buruk  dalam  lembaga-lembaga  tersebut  sering  menjadi  perhatian  dan tantangan yang harus diatasi oleh otoritas dan masyarakat sipil untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam adalah sebuah unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Utara, Indonesia.  Lembaga  ini  memiliki  sejarah  panjang,  dimulai  pada  tahun  1928  saat  masih dikenal sebagai Rumah Penjara yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan kapasitas awal 250 orang untuk tahanan dan narapidana. Pada tahun 1964, status Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. Kemudian, pada tahun 1986, struktur organisasi  berubah menjadi Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam, tetapi kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam pada tahun 2003.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam terletak di Jalan Sudirman No. 27, berdekatan dengan Kantor Kepolisian Resort Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan total luas tanah sekitar 16.550 m². Fasilitas ini memili ki 1 ambulance yang perlu perbaikan, 9 rumah dinas yang membutuhkan pemeliharaan dan renovasi, serta kurangnya area parkir untuk kendaraan pegawai dan pengunjung. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam mencakup berbagai golongan pegawai, dengan total 141 pegawai pada April  2023.  Dari  jumlah  tersebut,  121  pegawai  adalah  laki-laki,  dan  20  pegawai  adalah perempuan.  Distribusi  golongan  pegawai  terbanyak  adalah  golongan  IIb  sebanyak  70 orang, disusul oleh golongan IIId sebanyak 19 orang, dan golongan IIIa sebanyak 16 orang.
Terdapat  juga  1  pegawai  golongan  IVc.  Berdasarkan  tingkat  pendidikan,  100  pegawai memiliki latar belakang pendidikan SMA, 3 memiliki  latar  belakang D4, 31 memiliki latar belakang S1, dan 7 memiliki latar belakang S2.
Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam memiliki kapasitas hunian untuk 432 orang. Namun, pada April 2023, terdapat 1529 penghuni, terdiri dari tahanan dan narapidana. Jumlah tahanan di Lapas ini sebanyak 825 orang, dengan perincian berdasarkan jenis tahanan, seperti Tahanan AI,  AII,  AIII,  AIV,  dan  AV.  Jumlah  narapidana  di  Lapas  ini  sebanyak  704  orang,  dengan perincian  berdasarkan  jenis  narapidana,  seperti  BI,  BIIa,  BIIb,  BIII,  Hukuman  Mati,  dan Seumur Hidup.
Sebagai  sebuah  negara  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum,  Indonesia berkewajiban untuk menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan landasan  hukum  yang  berlaku.  Saat  seseorang  memasuki  lembaga  pemasyarakatan,  ini berarti mereka mengalami pembatasan hak kemerdekaan bergerak. Namun, penting untuk diingat bahwa pembatasan ini adalah satu-satunya aspek yang berkurang, dan narapidana tetap  berhak  atas  hak-hak  lain  seperti  warga  masyarakat  pada  umumnya.  Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945, setiap individu secara mendasar berhak atas perlindungan diri sendiri dan keluarganya. Hal ini menekankan pentingnya melindungi hak- hak dasar individu, termasuk narapidana. Namun, prinsip ini bukan hanya berlaku di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat internasional.
Dalam  Pasal  10  Ayat  1  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR), dinyatakan bahwa prinsip utamanya adalah bahwa setiap narapidana harus diperlakukan secara manusiawi, sebagaimana layaknya individu lain dalam masyarakat. Ini menegaskan komitmen internasional untuk menjaga martabat dan hak asasi narapidana dalam semua keadaan. Dengan demikian, Indonesia harus memastikan bahwa seluruh narapidana tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan menjunjung tinggi martabat mereka, sesuai dengan aturan hukum nasional maupun internasional.
Sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan memiliki perhatian terhadap penyandang disabilitas, Indonesia harus memastikan bahwa hak-hak  penyandang  disabilitas  dipenuhi.  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diadopsi oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah tonggak besar dalam mengubah pandangan dan sikap perilaku terhadap penyandang disabilitas. Sebelumnya,  penyandang  disabilitas  sering  dianggap  sebagai  objek  belas  kasihan  dan perlindungan sosial, tetapi melalui CRPD, mereka diakui sebagai individu yang memiliki hak yang  sama  dengan  masyarakat  lain  dan  dapat  berperan  aktif  dalam  kehidupan bermasyarakat.
CRPD  bukan  hanya  merupakan  landasan  hukum  formal  tetapi  juga  sebagai  alat perubahan sosial. Konvensi ini menjadi sumber inspirasi bagi perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dan memberikan pandangan bahwa mereka harus diperlakukan tanpa diskriminasi. PBB mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 yang berfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan implementasinya.
Indonesia telah meratifikasi CRPD dengan merinci langkah-langkah konkretnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pada tanggal 10 November 2011. Namun, penting untuk diingat bahwa penyandang disabilitas telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, dan istilah yang digunakan untuk merujuk pada mereka telah bervariasi. Perlakuan negatif, seperti pandangan bahwa mereka adalah objek yang membutuhkan belas kasihan, masih terjadi  dalam  beberapa  lingkungan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  upaya  untuk menghilangkan diskriminasi dan memenuhi hak penyandang disabilitas sangat penting.
Lembaga pemasyarakatan juga harus memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  yang  menjadi  narapidana.  Mereka  memerlukan perlakuan  khusus  dan  berbeda  dibandingkan  dengan  narapidana  lainnya.  Prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan harus dijunjung tinggi, dan ini berlaku juga di lembaga pemasyarakatan.  Pemerintah  pusat  dan  daerah  harus  memastikan  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Ini mencakup menyediakan fasilitas khusus, layanan adaptasi,  pemberian  obat-obatan, dan layanan rehabilitasi yang sesuai. Upaya seperti ini harus diterapkan di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Lubuk  Pakam.  Semua  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlakuan manusiawi, tidak diskriminatif, dan mendapatkan hak yang sama dengan individu lain dalam masyarakat.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peran yang sangat penting dalam pemenuhan  hak-hak  narapidana  penyandang  disabilitas.  Narapidana  penyandang disabilitas menghadapi tantangan yang unik dalam lingkungan penjara, dan Lapas memiliki tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  mereka  diakui,  dihormati,  dan terlaksana  dengan  baik.  Salah  satu  peran  utama  Lapas  dalam  pemenuhan  hak  bagi narapidana penyandang disabilitas adalah memastikan aksesibilitas fasilitas dan pelayanan. Ini mencakup memberikan fasilitas fisik yang memadai, seperti akses yang ramah disabilitas, kamar hunian yang sesuai, fasilitas mandi dan toilet yang  dapat diakses, serta peralatan medis yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas dapat mengakses semua area Lapas dan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan tanpa hambatan. Selain itu, Lapas juga harus memberikan perawatan medis yang
sesuai.  Narapidana  penyandang  disabilitas  mungkin  memerlukan  perawatan  khusus  dan obat-obatan  tertentu.  Lapas  harus  memiliki  fasilitas  medis  yang  memadai  dan  personel medis  yang  terlatih  untuk  merawat  mereka.  Ini  termasuk  mengelola  perawatan  rutin, meresepkan obat-obatan yang diperlukan, serta memberikan perawatan kesehatan mental jika diperlukan.
Pentingnya pemahaman dan pelatihan petugas Lapas tentang kebutuhan narapidana penyandang disabilitas juga tidak boleh diabaikan. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan narapidana yang memiliki berbagai jenis disabilitas, baik fisik, sensorik, atau mental. Ini termasuk penggunaan bahasa isyarat, komunikasi tertulis, atau metode komunikasi lain yang  sesuai  dengan  kebutuhan  individu.  Selain  itu,  Lapas  juga  memiliki  peran  dalam memberikan pelatihan dan rehabilitasi kepada narapidana penyandang disabilitas. Mereka harus berusaha membantu narapidana untuk mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan wawasan yang dapat membantu mereka ketika kembali ke masyarakat. Hal ini dapat mencakup  pelatihan  keterampilan  kerja,  pendidikan,  atau  program-program  rehabilitasi lainnya.  Terakhir,  Lapas  juga  bertanggung  jawab  dalam  memastikan  bahwa  narapidana penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi. Mereka harus diperlakukan dengan adil  dan  tidak  boleh  menjadi  objek  stigmatisasi  atau  perlakuan  diskriminatif.  Peraturan internal dan pedoman di Lapas harus mempromosikan persamaan hak dan perlindungan HAM untuk semua narapidana, termasuk yang memiliki disabilitas.
Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana penyandang disabilitas, Lapas memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan  hak  yang  sama  dengan  yang  lainnya.  Ini  memerlukan  kerjasama  antara  Lapas, pemerintah, dan organisasi atau lembaga lain yang berfokus pada isu disabilitas. Kesadaran dan komitmen terus-menerus terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lapas merupakan langkah penting menuju sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil.
Pemerintah,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  memiliki  kewajiban  untuk memastikan tersedianya aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam  konteks  lembaga  pemasyarakatan.  Aksesibilitas  ini  bertujuan  untuk  memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mengakses fasilitas dan pelayanan dengan bantuan yang memudahkan mereka dalam berpartisipasi sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan.
Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki kewajiban untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas ini memiliki beberapa fungsi kunci:

## a. Pelayanan Masa Adaptasi
Salah satu fungsi utama Unit Layanan Disabilitas adalah memberikan pelayanan masa adaptasi  kepada  narapidana  penyandang  disabilitas  selama  periode  adaptasi berlangsung,  yang  berlangsung  selama  6  (enam)  bulan.  Hal  ini  bertujuan  untuk membantu narapidana penyandang disabilitas beradaptasi dengan lingkungan penjara, memahami peraturan, dan menjalani kehidupan di dalamnya.
b. Pemenuhan Kebutuhan Khusus
Unit  Layanan  Disabilitas  juga  bertugas  untuk  memastikan  bahwa  narapidana penyandang  disabilitas  menerima  perawatan  dan  perhatian  khusus  sesuai  dengan kebutuhan mereka. Ini mencakup memberikan obat-obatan yang mungkin diperlukan dan merawat penyandang disabilitas selama masa penahanan dan pembinaan mereka di Lapas atau Rutan.
c. Layanan Rehabilitasi
Unit  Layanan  Disabilitas  harus  menyediakan  layanan  rehabilitasi  khusus  untuk narapidana penyandang disabilitas mental. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu mereka  mengatasi  masalah  kesehatan  mental,  memperbaiki  kualitas  hidup,  dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.
Dengan  kewajiban  seperti  ini,  Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk memberikan  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  bagi  narapidana  penyandang disabilitas,  sehingga  mereka  dapat  mengakses  layanan  yang  sesuai  dan  memenuhi kebutuhan  khusus  mereka  selama  masa  penahanan  dan  pembinaan  di  Lapas  atau Rutan. Ini adalah langkah yang penting menuju sistem pemasyarakatan yang inklusif dan  menghormati  hak  asasi  manusia  bagi  semua  narapidana,  tanpa  diskriminasi berdasarkan status disabilitas.
2. Hambatan Lapas dalam Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Sistem  pemasyarakatan  merupakan  komponen  penting  dalam  sistem  peradilan pidana  yang  bertujuan  untuk  menjaga  ketertiban,  rehabilitasi,  serta  pencegahan kriminalitas. Selama berabad-abad, pemasyarakatan telah menjadi bagian integral dalam penegakan  hukum  di  berbagai  negara,  termasuk  di  Indonesia.  Namun,  dalam perkembangannya,  muncul  isu-isu  kompleks  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia, terutama  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  para  narapidana,  termasuk  mereka  yang merupakan penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan, yang sering kali disebut sebagai  narapidana  penyandang  disabilitas,  adalah  kelompok  narapidana  yang  memiliki
kebutuhan khusus dan tantangan yang berbeda dalam menjalani hukuman penjara. Mereka mungkin  menghadapi  hambatan  fisik,  sensorik,  atau  intelektual  yang  mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan menjalani kehidupan penjara yang aman dan layak.
Pemerintah Indonesia telah mengambil  langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk narapidana penyandang disabilitas, dengan meratifikasi peraturan  internasional  yang  relevan.  Namun,  masih  terdapat  sejumlah  hambatan  yang menghalangi  pemenuhan  hak-hak  ini  secara  efektif.  Dalam  konteks  ini,  peran  lembaga pemasyarakatan,  seperti  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Lubuk  Pakam,  memegang peranan kunci dalam upaya pemenuhan hak-hak para narapidana penyandang disabilitas.
Hambatan  dalam  pemenuhan  hak  bagi  narapidana  penyandang  disabilitas  di Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  sebagai  berikut.  Pertama,  salah  satu  hambatan  utama adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur penanganan narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Keharusan untuk memiliki pedoman hukum yang jelas dan komprehensif menjadi penting untuk memastikan hak-hak mereka  terpenuhi  dengan  baik.  Kedua,  masih  terdapat  ketidakpastian  terkait  jumlah narapidana penyandang disabilitas yang tersebar di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Pada Januari 2018, terdapat 369 narapidana penyandang disabilitas pada 295 Unit Pelaksana Teknis  (UPT).  Ketidakpastian  data  ini  menghambat  upaya  perencanaan  dan  pemenuhan kebutuhan  mereka.  Ketiga,  petugas  kesehatan  di  Lapas  dan  Rutan  belum  memiliki kompetensi  khusus  terkait  penanganan  narapidana  penyandang  disabilitas.  Dibutuhkan pelatihan  dan  pendidikan  khusus  bagi  staf  medis  agar  mereka  dapat  memberikan perawatan dan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas narapidana. Keempat, fasilitas yang mendukung aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas di dalam Lapas masih kurang memadai. Upaya perbaikan infrastruktur dan lingkungan perlu dilakukan agar narapidana  penyandang  disabilitas  dapat  mengakses  fasilitas  dan  pelayanan  dengan mudah. Terakhir, belum semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaporkan formulir Keswat 10a (penyakit tidak menular) dan formulir 10e (penyakit menular). Keterlambatan pelaporan data kesehatan ini dapat menghambat pemantauan dan pengendalian penyakit di dalam Lapas, termasuk yang memengaruhi narapidana penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan  perlunya  upaya  yang  lebih  besar  dalam  menetapkan  pedoman  hukum yang jelas, meningkatkan pemantauan dan pelaporan data, serta meningkatkan fasilitas dan kompetensi  staf  medis  untuk  memastikan  pemenuhan  hak-hak  narapidana  penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. Upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan
yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi semua narapidana, termasuk yang memiliki disabilitas.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan pada pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai  berikut.  Yang  pertama  adalah  peran  penting  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas) dalam  pemenuhan  hak-hak  narapidana  penyandang  disabilitas.  Dalam  peran  ini,  Lapas memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  aksesibilitas  fasilitas  dan  pelayanan  yang sesuai,  memberikan  perawatan  medis  yang  dibutuhkan,  memberikan  pelatihan,  serta mencegah  diskriminasi  terhadap  narapidana  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  mencakup upaya konkret seperti menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, perawatan medis yang  sesuai,  pelatihan  staf  medis,  dan  program  rehabilitasi  yang  disesuaikan.  Dengan melakukan ini, Lapas berkontribusi pada upaya pemenuhan hak asasi manusia narapidana penyandang  disabilitas,  yang  pada  gilirannya  memajukan  sistem  pemasyarakatan  yang lebih inklusif dan adil.
Kedua, terdapat hambatan-hambatan yang harus diatasi agar pemenuhan hak-hak narapidana  penyandang  disabilitas  di  Lapas  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Hambatan- hambatan  ini  meliputi  kekurangan  peraturan  perundang-undangan  yang  spesifik, ketidakpastian data terkait narapidana penyandang disabilitas, kurangnya kompetensi staf medis, fasilitas yang tidak memadai, dan keterlambatan pelaporan data kesehatan. Untuk mengatasi  hambatan-hambatan  ini,  diperlukan  langkah-langkah  konkret  seperti pengembangan  peraturan  perundang-undangan  yang  khusus,  perbaikan  sistem pengumpulan  data,  pelatihan  staf  medis,  pembenahan  fasilitas,  serta  peningkatan pengawasan data kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). Role Theory: Concepts and Research (pp. 67-72). New York: John Wiley & Sons, Inc.
Creswell,  J. W., & Creswell,  J.  D.  (2018). Mixed Methods Procedures. In Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches.
Denzin & Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hasan et.al, Sosiologi Indonesia (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 7.24
John  W.  Creswell-Research  Design_  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Method Approaches-SAGE Publications (2013).pdf (p. 273). (2013).
Linton, Ralph. 1936. The Study of Man . NY: Appleton-Century.
Mead,  G.H.  (1934).  Mind,  Self,  and  Society  from  the  Standpoint  of  a  Social  Behaviorist.
University of Chicago Press: Chicago.
Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.
Artikel dan Jurnal
Adnyani,  N.  N.  P.,  &  Surata,  I.  N.  (2020).  Peranan  Dinas  Sosial  dalam  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. Kertha Widya, 7(2), 42 – 55. https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410
Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 04(048), 243.
Byrne,  B.,  Elder,  B.,  &  Schwartz,  M.  (2021).  Enhancing  deaf  people’s  access  to  justice  in northern ireland: Implementing article 13 of the un convention on the rights of persons with  disabilities.  Scandinavian  Journal  of  Disability  Research,  23(1),  74 – 84. https://doi.org/10.16993/sjdr.744
Creswell,  J. W., & Creswell,  J.  D. (2018). Mixed Methods Procedures. In Research Defign:
Qualitative, Quantitative, and Mixed M ethods Approaches.
Ebimobowei, A., & Keretu, O. J. (2011). Mandatory rotation of auditors on audit quality, costs and  independence  in  South-South,  Nigeria.  In  International  Business  Management (Vol. 5, Issue 3, pp. 166 – 172). https://doi.org/10.3923/ibm.2011.166.172
Gormley, C. (2022). The Hidden Harms of Prison Life for People with Learning Disabilities.
British Journal of Criminology, 62(2), 261 – 278. https://doi.org/10.1093/bjc/azab061
Ilham,  A.  R.  (2020).  Sejarah  Dan  Perkembangan  Konsep  Kepenjaraan.  Politeknik  Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia, 5(1), 1 – 12.
Istifarroh, I., & Nugroho, W. C. (2019). Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di  Perusahaan  Swasta  Dan  Perusahaan  Milik  Negara.  Mimbar  Keadilan,  12(1),  21. https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2164
John  W.  Creswell-Research  Design_  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Method Approaches-SAGE Publications (2013).pdf (p. 273). (2013).
Kayess,  R.  (2022).  BOOK :  Critical  Perspectives  on  Human  Rights  Law  in  Australia  Vol  2 CHAPTER : Human Rights and Disability : An Australian Experience. 2(April 2019).
Krisna Hardjanti, D. (2016). Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas. Perspektif Hukum, 16(1), 1 – 17. http://perspektif-
hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/view/5
Malik, F., Abduladjid, S., Sudika Mangku, D. G., Rai Yuliartini, N. P., Suta Wirawan, I. G. M. A.,
& Angga Mahendra, P. R. (2021). Legal protection for people with disabilities in the perspective of human rights  in Indonesia. International Journal  of Criminology and Sociology, 10, 538 – 547.
Marzuki, S., & Heryansyah, D. (2020). Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan. 4(1), 92 – 105.
Moshinsky, M. (1959). No Title بیلی . Nucl. Phys., 13(1), 104 – 116.
Narapidana, P., & Disabilitas, P. (2022). Law Journal. 1, 1 – 14.
Penjara, B., Terorisme, S., & Radikalisasi, D. A. N. (2020). Budaya Penjara, Subkultur Terorisme dan  Radikalisasi:  Perspektif  Kriminologi  Budaya.  Journal  of  Terrorism  Studies,  2(2). https://doi.org/10.7454/jts.v2i2.1023
Pratama,  D.  A.,  &  Maerani,  I.  A.  (2019).  Proses  Pembinaan  Narapidana  Perempuan  Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II. A Semarang. Prosiding Konferensi Ilmiah …, 658– 674. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8869
Raharjo,  T.,  &  Astuti,  L.  (2017).  Konsep  Diversi  Terhadap  Anak  Penyandang  Disabilitas Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Jurnal  Media Hukum, 24(2), 181 – 192. https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0094.181-192
Raodia,  R.  (2019).  Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Terhadap  Terjadinya  Kejahatan Mayantara  (Cybercrime).  Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan Hukum, 6(2), 39. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399
Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang
Disabilitas. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5, 6382 – 6386. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1954
Rusliyadi.  (2020).  Analisis  mengenai  singkronisasi  lembaga  pemasyarakatan  sebagai pengganti pidana penjara. Jurnal Sains Sosio Huaniora, 4(1), 141 – 151.
Ryan, Cooper, & Tauer. (2013a). 済無 No Title No Title No Title. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, III(1), 12 – 26.
Ryan, Cooper, & Tauer. (2013b). 済無 No Title No Title No Title. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 12 – 26.
Undang-undang
Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan