## PERBANDINGAN HUKUM ZINA DALAM HUKUM ISLAM DENGAN KUHP

## TRIADI

## Fakultas Ilmu Hukum Universitas Eka Sakti
Abstract: The concept of the Criminal Code was made by the legislature and formal legality has not been clearly regulated, for cases of adultery the principle of material legality can be used which allows a judge not only to base written law but law that lives in society can be used as a basis.  Through  the  thinking  of  progressive  jurists  it  is  not  impossible  that  the  principle  of material legality in Indonesia will turn into law that is recognized by the State and legislated as positive law. There needs to be firmness from law enforcement officials to achieve this goal and make Indonesian criminal law a tool for dealing with crimes including adultery. .Zina can be made into a criminal act and in the sense of having intercourse outside of marriage. Which refers to the laws that live in society and is carried out with material legality. Along with the progress experienced by society in various fields, legal regulations also increased. The addition of  these  legal  regulations  cannot  be  prevented  because  the  community  hopes  that  with  the addition of these regulations, life and safety will improve even though the number of violations against these regulations may increase. Based on the framework above, it appears that the crime of  adultery  according  to  positive  law  and  according  to  Islamic  law,  has  quite  fundamental differences, so research is needed to find out this so that it is hoped that it can be used as another alternative in carrying out criminal law reforms in Indonesia in the future.
Keywords: Comparative Law, Adultery, Islamic Law, Criminal Code.
Abstrak: Konsep  KUHP  dibuat  oleh  badan  legislatif  dan  legalitas  formal  pun  belum  diatur secara jelas, untuk kasus perbuatan zina tersebut bisa menggunakan asas legalitas materiil yang memungkinkan seorang hakim bukan hanya mendasarkan hukum yang tertulis saja tetapi hukum yang hidup dimasyarakatpun bisa dipakai menjadi dasar. Melalui pemikiran ahli hukum yang progresif bukan tidak mungkin asas legalitas materiil di Indonesia berubah menjadi hukum yang diakui  Negara  dan  diundang-undangkan  sebagai  hukum  positif.Perlu  adanya  ketegasan  dari aparat penegak hukum untuk tercapainya tujuan ini dan menjadikan hukum pidana Indonesia sebagai  alat  penanggulangan  kejahatan  termasuk  zina.Zina  bisa  dijadikan  tindak  pidana  dan dalam arti melakukan hubungan badan di luar nikah.Yang mengacu pada hukum yang hidup di masyarakat  dan  dilakukan  dengan  legalitas  materiil.  Seiring  dengan  kemajuan  yang  dialami masyarakat dalam berbagai bidang , bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan  tersebut,  kehidupan  dan  keamanan  bertambah  baik  walaupun  mungkin  jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut bertambah. Berdasarkan kerangka pemikiran di  atas,  tampak  bahwa  tindak  pidana  perzinaan  menurut  hukum  positif  dan  menurut  hukum Islam,  memiliki  perbedaan  yang  cukup  mendasar,  maka  diperlukan  adanya  penelitian  untuk mengetahui hal tersebut sehingga diharapkan dapat dijadikan alternatif lain dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada masa mendatang.
Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Zina, Hukum Islam, KUHP.

## A. Pendahuluan
Perzinaan dalam masyarakat kenyataannya semakin berkembang indikatornya terlihat dari banyaknya aborsi yang disebabkan oleh hubungan gelap, bayi-bayi yang dibuang dijalanan atau bahkan  dijual  oleh  ibu  kandungnya  lokalisasi  wanita  tuna  susila,  banyaknya  diskotik  yang menyediakan  fasilitas  untuk  melakukan  perbuatan  maksiat,  banyaknya  hotel  dan  tempat penginapan yang tidak menyeleksi pengunjung pria dan wanita yang bukan muhrim menginap dalam satu kamar, dan lain sebagainya.
Hal ini disebabkan oleh selain faktor keimanan yang lemah dan akhlak yang rendah dari sebagian anggota masyarakat, juga disebabkan peraturan perundang-undangan hukum positif di bidang hukum pidana, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sangat lemah dan  masyarakat  muslim  yang  tidak  berdaya  untuk  menegakkan  aturan  hukum  pidana  Islam
karena tidak didukung aturan hukum positif. Dalam Kitab Undang-undang Hukum mengenal adanya  asas  legalitas  atau  kepastian  hukum,  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  1  KUHP,  yang berbunyi  “  Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam perundangundangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan  dilakukan.”  Namun,  pada  dasarnya hukum  pidana  belum  dapat  untuk  menjamin  ketentraman  setiap  individu  dari  gangguan kejahatan  maupun  kehendak  jahat.  Hal  tersebut  dikarenakan  sering  terjadi  adanya  keputusan hakim yang didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda, terkadang belum menyentuh rasa keadilan dan mengecewakan korban maupun pelaku tindak kejahatan.
Di  Indonesia  sedang  berlangsung  usaha  untuk  memperbaharui  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh (Asshddiqie, 1995: 2). Usaha pembaharuan dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP, yang  merupakan  terjemahan  dari  WvS,  yang  sekarang  masih  berlaku  dianggap  sudah  tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda, karena pada dasarnya hukum pidana yang dipakai di  Indonesia  sesungguhnya  berasal  dari  “Het  Wetboek  van  Strafrecht  voor Indonesie“(Kartanegara). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa perlunya KUHP diperbaharui, bertolak  dari  alasan-alasan  yang  bersifat  politis,  filosofis,  sosilogis  dan  bahkan  alasan  yang bersifat praktis, karena adanya kebutuhan dalam praktek (Kartanegara).
Pembaharuan secara konstitusional dinyatakan pada Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 hasil amandemen bahwa,” segala peraturan perundang-undangan yangada masih tetap berlaku selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang  Dasar  ini”.  Sumber  perumusan Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional sudah seharusnya diambil dari sistem hukum yang ada dalam kehidupan hukum di Indonesia, seperti sistem hukum yang bersumber dari Hukum adat, Hukum agama (Islam, Budha, Hindu, Katolik / Kristen) dan produk-produk Hukum Barat (masa kolonial Belanda (Kholiq, 1997: 95).

## B.  Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan melihat usaha pembaharuan KUHP seharusnya dilengkapi dengan kegiatan studi mengenai berbagai sumber tersebut. Maksudnya, pembaharuan ketentuan pidana dalam KUHP, haruslah mempertimbangkan kemungkinan sistem hukum dari sumber-sumber (hukum adat dan hukum agama) menjadi rumusan KUHP baru.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Perzinaan dalam Hukum Positif
Hukum pidana positif yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang  memberikan  ancaman  pidana  terhadap  kejahatan  yang  secara  selektif  ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Perzinaan dalam KUHP dapat dipilah kedalam tiga hal yaitu, pertama perinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau  ancaman  kekerasan  kedua  perzinaan  yang  dilakukan  dengan  paksaan  secara  psikis,  dan ketiga  perzinaan  yang  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  sama  suka.  Perzinaan  yang  dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disebut perkosaan. Perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis apabila perzinaan itu tidak dikehendaki oleh si wanita maka seharusnya juga masuk kedalam kategori perkosaan.
Perzinahan yang termasuk dalam kategori pertama dan kedua terdapat dalam Pasal 285, 286,287,289,290, 291,293 dan 294. Perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dalam KUHP hanya terdapat dalam Pasal 284 akan tetapi hanya mengenai salah satu atau kedua pelaku zina berstatus menikah serta dikaitkan dengan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Perdata  Sipil)  tentang  prinsip  monogami  yang  tidak  berlaku  bagi  umat  muslim  yang  terkait dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dimasukkan kedalam delik aduan. Di dalam KUHP atau Wetboek van Strafrecht dikenal dengan istilah strafbaarfeit. Sementara kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam  merumuskan  undang-undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau  perbuatan
pidana  atau  tindak  pidana  (Poernomo,  1985:  90).  Mengenai  definisi  delik  (strafbaarfeit), menurut VOS, delik adalah feit yang dinyatakan dapat di hukum oleh undang-undang. Menurut Van  Hamel,  delik  adalah  suatu  serangan  atau  suatu  ancaman  terhadap  hak-hak  orang  lain. Sedangkan menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum (Marpaung, 1991: 4).
R.  Soesilo,  mengenai  Pasal  284  ayat  1  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan zinaadalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan  atau  laki-laki  yang  bukan  istri  atau  suaminya,  supaya  masuk  pasal  ini,  maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Soesilo,  1983:  67).  Yang  dimaksud  persetubuhan  yang  biasa  dilakukan  untuk  mendapatkan anak (melalui vagina) ,jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, seingga mengeluarkan mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912. Jadi disini kseakan- akan R. Soesilo mengatakan bahwa persetubuhan itu sampai mengeluarkan mani dan jika tidak maka tidak dapat dikatakan telah terjadi persetubuhan. Perzinaan secara yuridis formaladalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk dalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak (Soesilo, 1983:  67).  Perzinaan  secara  sosiologis  yaitu  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  dan wanita  tanpa  mempersoalkan  status  dan  pelakunya.  Sedangkan  perzinaan  secara  yuridis  baik salah  satu  pelakunya  terikat  dalam  suatu  perkawinan  dan  ada  hukum  yang  mengaturnya (Soesilo)

## 2. Perzinaan dalam Hukum Islam
Dalam Islam, pelaku perzinaan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina muhshan dan ghayru muhshan.  Pezina  muhshan  adalah  pezina  yang  sudah  memiliki  pasangan  sah  (menikah), sedangkan  pezina  ghayru  muhshan  adalah  pelaku  yang  belum  pernah  menikah  dan  tidak memiliki  pasangan  sah.  Berdasarkan  hukum  Islam,  perzinaan  termasuk  salah  satu  dosa besar.Dalam  agamaIslam,  aktivitas-aktivitas  seksual  oleh  lelaki  atau  perempuan  yang  telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnya, termasuk perzinaan. Dalam Al-Quran, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.
Tentang  perzinaan  di  dalam  Al-Quran  disebutkan  di  dalam  ayat-  ayat  berikut;Al Israa'17:32, Al A'raaf7:33, An Nuur24:26. Dalam hukum Islam, zina akan dikenakan hukum rajam.  Hukumnya  menurut  agama  Islam  untuk  para  pezina  adalah  sebagai  berikut:  1.  Jika pelakunya  sudah  menikah  melakukannya  secara  sukarela  (tidak  dipaksa,  tidak  diperkosa), mereka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam, ini berdasarkan hukuman yang diterapkan Ali bin Abi Thalib. Mereka cukup dirajam tanpa didera dan ini lebih baik, sebagaimana hukum yang diterapkan oleh Muhammad, Abu Bakar ash-Shiddiq, dan Umar bin Khatthab. 2. Jika pelakunya belum menikah, maka mereka didera (dicambuk) 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun (Al-Albani, 2012, Jilid 3: 270).
Setelah  memperhatikan  sekilas  tentang  aturan  perzinaan  menurut  hukum  positif  dan menurut  Hukum  Islam,  tampak  adanya  perbedaan  yang  cukup  jelas,  yaitu  di  dalam  hukum positif, tindak pidana perzinaan hanya untuk orang yang sudah ada ikatan perkawinan baik salah satu ataupun kedua-duanya dan hanya mendapatkan hukuman yang ringan serta hanya dapat diancam  hukuman  penjara  kalau  ada  yang  melaporkan  perbuatan  zina  tersebut  .  Sedangkan didalam hukum Islam untuk tindak pidana perzinaan hukumannya sudah ditentukan menurut syari’at dan hukumannya lebih berat, serta pengertian zina lebih luas lingkup pelakunya, bukan hanya untuk yang sudah ada ikatan perkawinan tetapi juga untuk yang belum menikah. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikatagorikan hukuman hudud.Yakni  sebuah  jenis  hukuman  atas  perbuatan  maksiat  yang  menjadi  hak  Allah  SWT, sehingga  tidak  ada  seorang  pun  yang  berhak  memaafkan  kemaksiatan  tersebut,  baik  oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan Qs. an-Nuur [24]: 2, pelaku perzinaan,
baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum jilid (cambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku  perzinaan  itu  sudah  muhson  (pernah  menikah),  sebagaimana  ketentuan  hadits  Nabi Muhammad SAW maka diterapkan hukuman rajam.
Pada  dasarnya  syariat  Islam  bukan  syariat  regional  atau  kedaerahan,  melainkan  syariat yang bersifat universal dan internasional. Syariat Islam berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat manusia, baik mereka itu muslim atau nonmuslim (Muslich, 2005: 6), sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, “Dan kami tidak mengutus engkau (Ya Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiyaa’ : 107). Akan tetapi, tidak semua orang percaya  kepada  syari’at  Islam,  sedangkan  syari’at  ini  tidak  mungkin  dipaksakan  maka kenyataannya  syari’at  Islam  hanya  dapat  diterapkan  di  negeri-negeri  yang  berada  dalam kekuasaan  kaum  muslimin  saja.Dalam  hubungan  dengan  lingkungan  berlakunya  peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membaginya menjadi dua bagian, yaitu (i) Negeri Islam dan (ii) Negeri bukan Islam. Termasuk kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri di mana hukum Islam tampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga terdapat dalam  kelompok  ini,  negeri  dimana  penduduknya  yang  beragama  Islam  dapat  menjalankan hukum-hukum Islam.

## 3. Perbandingan dengan UU KUHP
Perzinaan dan juga hidup bersama layaknya suami istri diluar hubungan pernikahan alias kumpul  kebo  turut  diatur  dalam  draft  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Hal ini diatur dalam Pasal 417 dan 418 dalam UU KUHP terbaru yang masih dala tahap sosialisasi. “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II maksimal Rp 10 juta,” bunyi Pasal 417 ayat (1).
Meski ada ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda Rp 10 juta, dalam ayat 2 diatur, harus  adanya  laporan  pengaduan  dari  suami,  istri,  orang  tua,  atau  anaknya.  “Tindak  Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri,  orang  tua,  atau  anaknya,”  bunyi  Pasal  417  ayat  (2).  Dalam  ayat  3  diatur,  pengaduan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  25,  Pasal  26,  dan  Pasal  30.    “Pengaduan  dapat  ditarik  kembali  selama  pemeriksaan  di sidang pengadilan belum dimulai,” bunyi Pasal 417 ayat (4).
Sementara  itu,  Pasal  418  mengatur  terkait  pasangan  yang  melakukan  hidup  bersama layaknya suami istri atau kumpul kebo dapat diancam pidana 6 bulan penjara.  “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II atau Rp 10 juta,” bunyi Pasal 418 ayat (1).  Hal ini juga mengatur, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni  setiap  orang  yang  melakukan  hidup  bersama  layaknya  suami  istri  tidak  dilakukan penuntutan  kecuali  atas  pengaduan  suami,  istri,  orang  tua  atau  anaknya.    “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya,” bunyi ayat (3). Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30,” tulis ayat (4).  Meski demikian, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ayat (5).

## C. Penutup
Konsep UU KUHP belum rampung dibuat oleh badan legislatif dan legalitas formal pun belum diatur secara jelas, untuk kasus perbuatan zina tersebut bisa menggunakan asas legalitas materiil  yang  memungkinkan  seorang  hakim  bukan  hanya  mendasarkan  hukum  yang  tertulis saja tetapi hukum yang hidup dimasyarakatpun bisa dipakai menjadi dasar. Melalui pemikiran ahli hukum yang progresif bukan tidak mungkin asas legalitas materiil di Indonesia berubah menjadi  hukum  yang  diakui  Negara  dan  diundang-undangkan  sebagai  hukum  positif.Perlu adanya  ketegasan  dari  aparat  penegak  hukum  untuk  tercapainya  tujuan  ini  dan  menjadikan hukum  pidana  Indonesia  sebagai  alat  penanggulangan  kejahatan  termasuk  zina.Zina  bisa dijadikan tindak pidana dan dalam arti melakukan hubungan badan di luar nikah.Yang mengacu
pada hukum yang hidup di masyarakat dan dilakukan dengan legalitas materiil. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang , bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin  jumlah  pelanggaran  terhadap  peraturan-peraturan  tersebut  bertambah.  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, tampak bahwa tindak pidana perzinaan menurut hukum positif dan menurut  hukum  Islam,  memiliki  perbedaan  yang  cukup  mendasar,  maka  diperlukan  adanya penelitian  untuk  mengetahui  hal  tersebut  sehingga  diharapkan  dapat  dijadikan  alternatif  lain dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia pada masa mendatang.

## Daftar Pustaka
Kartanegara, Satochid, dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka, tt, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa. Marpaung, Leden, 1991, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Sinar Grafika,
Jakarta ----------------------, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Muslich, Ahmad Wardi, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta. Packer, Herbert L.,1986, The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, Stanford California.
Poernomo, Bambang, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. Santoso, Topo, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani, Jakarta
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji,1995 Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta. R.  Soesilo,  1983,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  beserta  komentar- komentarnya, lengkap pasal demi pasal, Paliteria, Bogor.