## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.342

## Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance Jakarta
Christine Magdalena Kurniasih Sena 1* , Suherman 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jalan Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Dki Jakarta, Telp: 0765 6971 *Correspondence email: kurniasihsena@gmail.com, suherman_upn@yahoo.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  tanggung  jawab  hukum  Perusahaan  Prudential Life Assurance dalam menjalankan dan memasarkan produk asuransi jiwa berbasis unit link yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan  investasi  menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Disamping  itu,  penelitian  juga  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  tenaga  pemasar  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  perusahaan  dalam  melakukan perjanjian produk asuransi unit  link serta risiko apa saja  yang harus ditanggung oleh penanggung  maupun tertanggung terhadap perjanjian asuransi jiwa unit link. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum  yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan  serta  pendekatan  konseptual.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  perjanjian  asuransi  unit  link  termasuk  dalam perjanjian  secara  umum  yang  mengandung  asas  konsensualisme  yaitu  adanya  kesepakatan  secara  sukarela  dalam  hal  ini  untuk mengadakan  perjanjian  polis  asuransi  antara  penanggung  dan  tertanggung.  Prudential  Indonesia  dalam  memasarkan  produk asuransi  jiwa unit  link  juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa  Keuangan Nomor /SEOJK.05/2019 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum; Perjanjian Asuransi Jiwa; Unit Link
Abstract.  This  study  aims  to  determine  and  understand  how  the  legal  liability  of  the  Prudential  Life  Assurance  Company  in carrying  out  and  marketing  unit-linked  life  insurance  products,  namely  insurance  products  that  are  linked  to  investment according  to  the prevailing  laws and regulations. In addition, this study also aims to  determine how the  responsibility of agent who act for and on behalf of the company in entering into unit-linked insurance product agreements and what risks must be borne by the insurer and the insured against the unit-linked life insurance agreement. This research uses normative legal research with a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  result  of  this  research  is  that  the  unit  linked  insurance  agreement  is included  in  the  agreement  in  general  which  contains  the  principle  of  consensualism,  namely  the  existence  of  a  voluntary agreement in this case to enter into an insurance contract agreement between the insurer and the insured. Prudential Indonesia in marketing unit-linked life insurance products has also complied with the provisions in the Financial Services Authority Circular Letter Number /SEOJK.05/2019 concerning Insurance Products Related to Investment.

## Keywords: Legal Liability; Life Insurance Contract; Unit Linked

## PENDAHULUAN
Pasca  revolusi  industri  pada  abad  pertengahan  ke-19,  asuransi  modern  mulai  berkembang  di  Eropa  menjadi harapan  kehidupan  yang  baik.  Disisi  lain,  terjadi  peningkatan  risiko  rumah  tangga  dalam  kehidupan  industri. Pembangunan bidang prasarana transportasi meningkatkan mobilitas penumpang dari suatu daerah ke daerah bahkan negara  lain.  Ancaman  bahaya  lalu  lintas  juga  makin  meningkat  sehingga  kebutuhan  perlindungan  terhadap  barang muatan  dan  jiwa  penumpang  juga  meningkat. 1 Pesatnya  perdagangan  antar  bangsa-bangsa  mendorong  terbentuknya berbagai  usaha  dagang  dalam  berbagai  bidang  sehingga  muncul  kelompok-kelompok  kesatuan  modal  dalam  bentuk usaha-usaha  bersama. 2 Ketidakpastian  kehidupan  menjadi  cikal  bakal  terjadinya  perkumpulan  yang  bertujuan  untuk menanggung  risiko  bersama  akibat  perkembangan  industrialisasi.  Anggota  perkumpulan  melakukan  kesepakatan perjanjian  untuk  menghimpun  iuran  dana  yang  akan  diberikan  jika  ada  anggotanya  yang  mengalami  risiko. 3 Kesepakatan  perjanjian  anggota  perkumpulan  yang  dibuat  pada  hakikatnya  selalu  dilengkapi  dengan  klausula penerimaan risiko.
Seiring  kemajuan  industri  modern  dan  ekonomi,  perkembangan  usaha  di  bidang  perasuransian  semakin berdampak  positif.  Konsep  kegiatan  perasuransian  banyak  melahirkan  industri  perusahaan-perusahaan  besar  yang bergerak  di  bidang  usaha  perasuransian  dan  diperluas  hingga  ke  berbagai  macam  jenis  risiko  pertangunggan  dan produk salah satunya asuransi jiwa. Kegiatan usaha asuransi masuk ke bumi nusantara mengikuti keberhasilan bangsa Belanda  dalam  usaha  perkebunan  dan  perdagangan  di  negeri  jajahannya.  Baru  kemudian  pasca  kemerdekaan  RI,
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2015), hlm. 4.
2 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, ( Jakarta: Sinar Grafika 1992), hlm. 39.
3 Hasbullah  Thabrany,  “Sejarah  Asuransi  Kesehatan”  (Jakarta:  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia 2010), hlm. 2.
Christine  Magdalena  Kurniasih  Sena  dan  Suherman,  Tanggung  Jawab  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Unit  Link  Di  PT.

## Prudential Life Assurance Jakarta
pemerintah  melakukan  nasionalisasi  atas  sejumlah  perusahaan  asuransi  dan  untuk  pertama  kalinya  lahir  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian  yang  mengatur  asuransi  sebagai  sebuah  bisnis. Keberadaan  hukum  asuransi  di  Indonesia  berakar  dari  Kodifikasi  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang  yang  dibawa oleh Belanda dan diatur dalam hukum turunannya yang mengakomodir pekembangan praktik asuransi. 4
Selain  menjadi  instrumen  yang  bertindak  sebagai  penanggung  risiko,  industri  asuransi  juga  memiliki  peranan penting  dalam  perkembangan  perekonomian  Indonesia.  Salah  satu  fungsinya  adalah  berperan  sebagai  perencanaan keuangan.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  industri  asuransi  jiwa  di  Indonesia  mengembangkan  produknya menjadi asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau saat ini disebut dengan istilah produk unit link . Produk unit link dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan konsumen memperoleh berbagai keuntungan yaitu proteksi dan investasi. Secara teknis, layaknya asuransi pada umumnya, asuransi jiwa unit link tetap  memerlukan  pembayaran  premi  secara  berkala.  Namun  perbedaannya  adalah  asuransi  jiwa unit  link yang telah dibayarkan  sebagai premi dibagi  ke dalam dua bagian yaitu: bagian premi  khusus  untuk manfaat perlindungan dan  bagian  premi  untuk  unit  investasi.  Premi  perlindungan  berfungsi  sama  dengan  premi  pada  asuransi  biasa  atau tradisional yaitu sebagai dana yang disiapkan untuk membayar klaim atas peristiwa yang tak tentun yang dialami oleh nasabah.  Sedangkan  bagian  investasi  akan  disetorkan  oleh  perusahaan  asuransi  kepada  manajer  investasi  untuk dikelola dalam bentuk instrumen penyertaan modal berupa reksa dana, pasar uang, obligasi, dan lain sebagainya. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya hasil dari investasi tersebut bisa menutupi biaya premi, maka nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. 5 Meskipun  pada  prakteknya  asuransi unit  link sudah  populer  dan  lama  berkembang  di  Indonesia,  namun  pada dasarnya produk ini merupakan produk yang lahir setelah  terciptanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha  Perasuransian  dan  tentunya  asuransi unit  link tidak  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  peraturan  ini.  Sehingga seiring  berjalannya  waktu,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  dianggap  tidak  dapat  lagi  mengakomodir perkembangan  produk  industri  perasuransian  di  Indonesia.  Maka  dibuatlah  rancangan  aturan  perundang-undangan yang  di  dalamnya  mengatur  lebih  lengkap  mengenai  produk  asuransi  non-tradisional  khususnya  produk unit  link . Sekitar akhir tahun 2014, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) menggantikan ketentuan yang lama karena mengingat banyaknya perbedaan dan kekurangan terhadap undang-undang sebelumnya  yang  memerlukan  pembahasan  khusus  terhadap  produk  asuransi  yang  baru  yang  tentunya  akan mempengaruhi produk asuransi jiwa unit link secara teoritis maupun praktis.
Salah  satu  industri  asuransi  yang  memasarkan  produk unit  link ini  adalah  PT.  Prudential  Life  Assurance. Perusahaan  ini  didirikan  pada  tahun  1995,  yang  merupakan  bagian  dari  Prudential  plc,  London,  Inggris.  Prudential Indonesia  juga  telah  terdaftar  serta  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). 6 Pada  1999,  Prudential  Indonesia sudah menjadi pemimpin pasar sebagai perusahaan asuransi di Indonesia yang pertama kali mengembangkan produk asuransi  jiwa unit  link yaitu  produk  yang  mempunyai  dua  manfaat  antara  lain  manfaat  asuransi  sekaligus  manfaat investasi. 7 Dalam  hal  ini  manfaat  yang  ditanggungkan  kepada  perusahaan  adalah  jiwa  dan  kesehatan  tertanggung sedangkan  pada  manfaat  investasi  yaitu  pemegang  polis  dapat  memperoleh  hasil  investasi  yang  dikelola  oleh penanggung dalam  hal ini Prudential  Indonesia. Pilihan manfaat  yang ingin diperoleh kemudian  serta besar kecilnya nilai  pertanggungan  dan  nilai  investasi  dapat  ditentukan  sendiri  oleh  calon  nasabah/tertanggung  pada  saat  calon nasabah  melakukan  perjanjian  asuransi  dengan  tenaga  pemasar. 8 Pengertian  asuransi  sendiri  merujuk  pada  Pasal  1 angka 1 UU Perasuransian, yaitu:
“ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau  pembayaran  yang  didasarkan pada  hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil pengelolaan dana .”
4 Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 37.
5 Hening  Cipta  Putih  W.  Prayudi,  “Perlindungan  Hukum  Tertanggung  Akibat  Kegagalan  Investasi  Yang  Dilakukan Perusahaan Asuransi Jiwa Unitlink”, Skripsi thesis, Universitas Airlangga . (Surabaya: Unair, 2015), hlm. 10.
6 Prudential Indonesia, Materi PRUfast start (Jakarta: Prudential Life Assurance 2014), hlm. 5.
7 Prudential Indonesia, Ibid.
8 Nadia  Putri,  “Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Dan  Unit  Link”, Skripsi  Ilmu  Hukum (Surakarta:  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 2.
Christine  Magdalena  Kurniasih  Sena  dan  Suherman,  Tanggung  Jawab  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Unit  Link  Di  PT.

## Prudential Life Assurance Jakarta
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  pengertian  asuransi  terkandung  sebuah  perjanjian.  Perjanjian  yang dilakukan  adalah  perjanjian  asuransi  antara  tertanggung  dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang  mengalihkan  risiko  atau disebut  nasabah/pemegang  polis  dan  penanggung  risiko  yaitu  perusahaan  asuransi.  Perjanjian  dilakukan  dengan membayar  sejumlah  premi  kepada  perusahaan  yang  nantinya  akan  menerima  manfaat  proteksi  jika  terjadi  kerugian atau  ketidakpastian.  Mengingat  arti  pentingnya  perjanjian  dalam  asuransi  yang  tujuannya,  yaitu  sebagai  perjanjian yang  memberikan  proteksi,  maka  perjanjian  asuransi  diadakan  dengan  maksud  memperoleh  suatu  kepastian  atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadinya peristiwa. 9
Pada  dasarnya  produk unit  link membutuhkan  pemahaman  yang  memadai  oleh  calon  nasabah  yang menggunakannya mengenai risiko dan tanggung jawab dalam hal investasi pada umumnya. Namun yang terjadi dalam masyarakat  adalah  rendahnya  pemahaman  terhadap  produk  asuransi unit  link mengenai  pengelolaan  kinerja  dana investasi  yang  dapat  berpotensi  menjadi  kesalahpamahan  dalam  pemilihan  perencenaan  keuangan  sebagai  investasi yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pemegang  polis.  Meskipun  pada  konsepnya,  perjanjian  asuransi  berarti  mengalihkan resiko tertanggung kepada penanggung, tetapi ada juga konsekuensi yang harus disepakati nasabah berkaitan dengan risiko investasi dalam produk unit link . Pertanggungan terhadap risiko yang dilakukan semuanya tentu tertuang dalam perjanjian  asuransi  yang  dibuat  antara  penanggung  dengan  tertanggung,  yang  merupakan  bentuk  kesepakatan  kedua belah  pihak  pada  saat  perjanjian  asuransi  itu  dibuat.  Hal  ini  juga  tidak  menutup  kemungkinan  jika  dalam  proses pelaksanaan  perjanjian  terjadi  salah  komunikasi  antara  tenaga  pemasar  dan  calon  pemegang  polis  yang  kemudian mengakibatkan salah paham antar keduanya.
Menurut kajian perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK dewasa ini, bahwa masih banyak pemegang polis  yang  kemudian  mempermasalahkan  perjanjian  asuransi  jiwa unit  link yang  telah  dibuat,  dengan  alasan  antara lain perjanjian  cacat hukum karena pemegang polis  tidak mengetahui dengan benar baik  produknya maupun  isi dari perjanjian yang dibuat sehingga tidak merasa wajib untuk mengikutinya. Seperti beberapa aduan kepada Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  terkait  asuransi unit  link diantaranya  penjelasan  asuransi unit  link oleh  agen  yang  tidak komprehensif,  nasabah  belum  menerima  polis  asuransi unit  link ,  dan  tindakan fraud yang  dilakukan  oleh  agen  serta permasalahan-permasalahan  lainnya  yang  muncul  yang  akhirnya  menjadi  sengketa  karena  suatu  ketidakpahaman nasabah  secara  detil  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  tertera  dalam  perjanjian  polis  produk  asuransi unit  link tersebut.  Pemahaman  yang  salah  terhadap  asumsi  tinggi  rendahnya  tingkat  hasil  investasi  yang  sebenarnya  dalam perjanjian  polis  hanya  bertujuan  untuk  ilustrasi  saja  dan  bukan  merupakan  tolok  ukur  untuk  perhitungan  rata-rata tingkat  hasil  investasi  terendah  dan  tertinggi  membuat  pemegang  polis  kemudian  mempermasalahkan  nilai  investasi yang berbeda dari yang diperjanjikan di awal pembelian polis asuransi unit link . 10
Berdasarkan  pengamatan  penulis  terhadap  penelitian-penelitian  terdahulu,  belum  ada  yang  meneliti  mengenai tanggung  jawab  hukum  perjanjian  asuransi  jiwa unit  link yang  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan khusus  yang  mengatur  mengenai  pemasaran  produk  asuransi  yang  dikaitkan  dengan  investasi  oleh  karena  peraturan tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2019. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana  tanggung  jawab  hukum  perusahaan  dalam  melakukan  perjanjian  asuransi  jiwa unit  link menurut ketentuan yang berlaku? dan
2. Apakah  PT.  Prudential  Life  yang  menjalankan  produk  PAYDI  dalam  industri  usaha  asuransi  tidak  melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku?

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif ( legal research ) yaitu metode penelitian dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum asuransi, serta prinsip- prinsip  dan  asas-asas  yang  terdapat  dalam  aturan  hukum  tersebut  yang  digunakan  untuk  melihat  dan  menelaah masalah-masalah yang akan di teliti.  Penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu jurnal- jurnal  hukum,  teori-teori  maupun  konsep  hukum  perjanjian.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) serta menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance Jakarta Sebelum  membahas  mengenai  tanggung  jawab  hukum  perjanjian  asuransi  jiwa unit  link menurut  undang- undang, penulis ingin menjelaskan teori tanggung jawab hukum terlebih dahulu menurut pencetus teori hukum murni,
9 Sri Rejeki Hartono, Op. Cit.
10 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Kajian  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan:  Unit  Link ”, Kajian  Otoritas  Jasa Keuangan (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK 2017), hlm. 8.
Christine  Magdalena  Kurniasih  Sena  dan  Suherman,  Tanggung  Jawab  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Unit  Link  Di  PT.

## Prudential Life Assurance Jakarta
yaitu  Hans  Kelsen.  Menurut  Hans  Kelsen: 11 Sebuah  konsep  yang  berhubungan  dengan  konsep  kewajiban  hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia  bertanggungjawab  atas  suatu  sanksi  bila  perbuatannya  bertentangan.  Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggung jawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Lebih lanjut “Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab yang terdiri dari: 12
1. Pertanggungjawaban  individu  yaitu  seorang  individu  bertanggung  jawab  terhadap  pelanggaran  yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban  kolektif  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung  jawab  atas  suatu  pelanggaran  yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  yang  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung  jawab  atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban  mutlak  yang  berarti  bahwa  seorang  individu  bertanggung  jawab  atas  pelanggaran  yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.”
Tanggung jawab ( liability ) juga dapat diartikan menurut “ Black's Law Dictionary yang mempunyai 3 (tiga) arti, antara lain: 13 a. Merupakan satu kewajiban terikat dalam hukum atau keadilan untuk melakukan sesuatu;
b. Kondisi menjadi bertanggung jawab atas kerugian atau aktual;
c. Kondisi yang menciptakan tugas untuk melakukan tindakan segera atau di masa depan.”
Teori  tanggung  jawab  hukum  lebih  menekankan  pada  makna  tanggung  jawab  yang  lahir  dari  ketentuan peraturan  perundang-undangan  sehingga  teori  tanggung  jawab  hukum  yang  dimaknai  sebagai legal liability merupakan  konsep  yang  terkait  dengan  kewajiban  hukum  seseorang  yang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas perbuatan  tertentu.  Tanggung  jawab  disini  merujuk  pada  tanggung  jawab  hukum  perusahaan  asuransi  atau  subyek hukum  sebagai  penanggung  yang  melakukan  perjanjian  asuransi  jiwa  berbasis unit  link dengan  calon  tertanggung. Berdasarkan  pengertian  ini  dapat  dikatakan  bahwa  tanggung  jawab  hukum  yang  dimaksud  adalah  kewajiban  suatu subyek  hukum  terhadap  segala  sesuatu  untuk  melaksanakan  apa  yang  telah  diwajibkan  kepadanya. 14 Dalam  hal  ini, kewajiban  untuk  melaksanakan  segala  sesuatu  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya  perjanjian  yang  telah  dibuat  antara penanggung dan tertanggung. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Perasuransian mengenai asuransi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa:
“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang timbul,  kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  tertanggung  atau  pembayaran  yang  didasarkan pada  hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau  didasarkan  pada  hasil pengelolaan dana.”
Dari definisi tersebut, terkandung makna bahwa asuransi berperan sebagai instrumen pengalihan risiko terhadap peristiwa yang tak tentu. Pengalihan risiko ini hanya bisa dilakukan jika penanggung dan tertanggung membuat suatu perjanjian  asuransi.  Produk  asuransi  jiwa  unit  link  termasuk  ke  dalam  kategori  produk  asuransi  jiwa.  Asuransi  jiwa adalah  salah  satu  jenis  asuransi  sukarela  yang  dimana  asuransi  jenis  ini  terbentuk  berdasarkan  kehendak  bebas  para pihak, sehingga perikatan yang ditimbulkan bersumber kepada perjanjian. 15 Salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian menurut  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  adalah  kata  sepakat.  Kesepakatan  dalam perjanjian  menganut  asas  konsensualisme  atau  kebebasan  berkontrak.  Sehingga  secara  normatif,  kesepakatan perjanjian  asuransi  terjadi  pada  saat  penanggung  setuju  untuk  menanggung  risiko  dari  tertanggung  dan  tertanggung
11 Hans  Kelsen, Pure  Theory  of  Law ,  Terjemahan  Raisul  Muttaqien, Teori  Hukum  Murni: Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif , Cetakan Ke-6 (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 136.
12 Hans Kelsen Terjemahan Raisul Muttaqien , Ibid .
13 Black's Law Dictionary
14 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49.
15 Sastrawidjaja, dkk, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian (Bandung: PT. Alumni2013), hlm. 8.
Christine  Magdalena  Kurniasih  Sena  dan  Suherman,  Tanggung  Jawab  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Unit  Link  Di  PT.

## Prudential Life Assurance Jakarta
setuju  untuk  membayar  sejumlah  premi  tertentu,  bahkan  menurut  Pasal  257  KUHD  sebelum  polis  asuransi  ditanda tangani.  Kedua  belah  pihak  harus  sepakat  untuk  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian  berdasarkan  persesuaian kehendak. Oleh karena itu, sebuah perjanjian asuransi dipandang sebagai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan persesuaian  kehendak  antara  penanggung  dan  tertanggung  secara  sukarela.  Transaksi  inilah  yang  disebut  sebagai pengalihan  risiko. 16 Termasuk  dalam  perjanjian  asuransi  yang  menggunakan  produk  asuransi  jiwa  berbasis unit  link atau  menurut  ketentuan  undang-undang  dikenal  dengan  istilah  Produk  Asuransi  Yang  Dikaitkan  Dengan  Investasi (PAYDI).  Menurut  angka  7  Bab  I  Surat  Edaran  OJK  No.  /SEOJK.05/2019  tentang  PAYDI  bahwa  Produk  Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah:
“ Produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko  kematian dan memberikan  manfaat yang  mengacu  pada  hasil  investasi  dari  kumpulan  dana  yang  khusus  dibentuk  untuk  produk  asuransi  baik  yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun nonunit, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. ”
Oleh  karena  itu,  penanggung  dan  khususnya  tertanggung  yang  melakukan  perjanjian  asuransi  jiwa unit  link dianggap sudah memahami isi perjanjian yang telah dibuat karena telah menyepakati perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Produk asuransi  jiwa unit link yang ditawarkan oleh  Perusahaan Prudential  Indonesia bernama Pru- link .  Prudential  Indonesia  memasarkan  produk  asuransi  jiwa unit  link melalui  tenaga  pemasar.  Dalam  hal  ini, tenaga  pemasar  berarti  merupakan  representasi  dari  perusahaan  sebagai  penanggung  untuk  melakukan  perjanjian asuransi jiwa Pru link dengan tertanggung. Dalam perjanjian produk asuransi jiwa unit link diperlukan adanya prinsip itikad baik ( utmost good faith ) dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan jelas melalui tenaga pemasarnya atas produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) UU Perasuransian yaitu:
“Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.”
Produk asuransi jiwa unit link mengandung unsur investasi, maka terdapat risiko investasi yang harus diketahui konsumen. Investasi tidak selamanya membuat dana berkembang, namun ada kalanya dana menjadi menyusut karena hasil investasi menurun. Fluktuasi nilai hasil investasi bergantung dipengaruhi oleh profil risiko investasi yang dipilih sendiri oleh konsumen. Peran edukasi oleh tenaga pemasar atau agen asuransi menjadi sangat krusial, terutama dalam menjelaskan karakteristik produk, manfaat, biaya, risiko investasi dari produk asuransi unit link ini. 17 Sebagai seorang yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  perusahaan  Prudential  Indonesia,  tenaga  pemasar  wajib  untuk  memahami  dan menguasai  seluk  beluk  produk  asuransi  jiwa  Pru link .  Tanggung  jawab  Prudential  Indonesia  melalui  para  tenaga pemasarnya  dalam  menerapkan  prinsip  itikad  baik  terhadap  pemasaran  produk  asuransi  jiwa  Pru link kepada masyarakat  berpedoman  pada  ketentuan  Bagian  C  angka  7  Bab  VI  Surat  Edaran  OJK  No.  /SEOJK.05/2019  tentang PAYDI, bahwa:
“ Perusahaan memastikan bahwa pemasar yang memasarkan PAYDI telah menjelaskan:
a. PAYDI merupakan produk gabungan antara asuransi dan investasi;
b. risiko investasi pada PAYDI ditanggung oleh pemegang polis;
c. seluruh biaya yang dikenakan kepada pemegang polis antara lain biaya asuransi (Cost of Insurance), management fee, biaya penarikan, biaya pengalihan dana, biaya administrasi, dan biaya lainnya; dan
d. biaya asuransi tambahan/rider (Cost of Rider) yang diambil dari nilai investasi.”
Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  hukum  Prudential  Indonesia  kepada  masyarakat,  sebelum  tenaga  pemasarnya melakukan  pemasaran  produk  asuransi  jiwa  Pru link ,  semua  tenaga  pemasar  diwajibkan  untuk  mengikuti  program pelatihan  wajib  secara  berkala  yang  diberikan  oleh  perusahaan  mengenai  pengetahuan  dan  edukasi  produk  asuransi. Setiap  tenaga  pemasar  akan  diberikan  materi  mengenai  produk  asuransi  jiwa  Pru link yang  disebut  dengan  materi Pru fast start . Materi ini berfungsi  sebagai penunjang calon tenaga pemasar untuk mempermudah mengikuti program pelatihan wajib sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia. 18 Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Bagian C angka 4 Bab VI Surat Edaran OJK No. /SEOJK.05/2019 tentang PAYDI mengatur:
“Perusahaan harus memastikan bahwa tenaga pemasar PAYDI memahami PAYDI yang dipasarkan melalui:
a. Penetapan standar pelatihan bagi tenaga pemasar PAYDI; dan
16 Sri Rejeki Hartono, Op. Cit .
17 Otoritas Jasa Keuangan, Ibid .
18 Prudential Indonesia, Ibid .
Christine  Magdalena  Kurniasih  Sena  dan  Suherman,  Tanggung  Jawab  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Unit  Link  Di  PT. Prudential Life Assurance Jakarta
b. Pelaksanaan  pelatihan  mengenai  PAYDI  yang  dipasarkan  dan  setiap  perubahannya  yang  diselenggarakan  oleh internal Perusahaan atau pihak internal.”
Lebih lanjut, meskipun tenaga pemasar sudah mengikuti pelatihan wajib yang diadakan oleh perusahaan, tenaga pemasar  Prudential  Indonesia  harus  mengikuti  ujian  lulus  sertifikasi  keagenan  terlebih  dahulu  untuk  dapat memasarkan  produk  asuransi  jiwa unit  link sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Bagian  C  angka  5  Bab  VI  Surat  Edaran OJK No. /SEOJK.05/2019 tentang PAYDI bahwa:
“Tenaga pemasar PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Terdaftar di asosiasi perusahaan perasuransian sesuai dengan bidang usahanya; dan b. Memiliki  sertifikasi  keagenan  khusus  untuk  PAYDI  dari  lembaga  sertifikasi  profesi  di  Indonesia  sesuai  dengan bidang usahanya.”
Dilihat dari ketentuan di atas, maka hal  ini sudah  sesuai dengan prosedur pelaksanaan sertifikasi calon  tenaga pemasar  yang  dilakukan  oleh  Prudential  Indonesia.  Sertifikasi  khusus  pemasaran  produk  asuransi  jiwa  Prudential Indonesia  telah  terdaftar  di  Asosiasi  Asuransi  Jiwa  Indonesia  (AAJI). 19 AAJI  merupakan  satu-satunya  asosiasi  yang mendapat persetujuan  tertulis oleh OJK yang memiliki kewenangan  untuk menyelenggarakan  ujian dan memberikan lisensi bagi tenaga pemasar asuransi jiwa profesional dari seluruh perusahaan anggota di Indonesia. 20
Tenaga  pemasar  yang  sudah  memiliki  sertifikasi  keagenan,  wajib  menjunjung  tinggi  standar  praktik  dan  kode etik  yang telah disusun oleh Keputusan RAT AAJI No.02/AAJI/2012 dalam memasarkan  produk asuransi jiwa yang dalam hal ini juga termasuk produk asuransi jiwa unit link . Standar kode etik ini antara lain memuat kewajiban tenaga pemasar  untuk  menjelaskan  secara  lengkap  dan  benar  kepada  calon  nasabah  asuransi  jiwa  mengenai  profil,  kinerja serta  produk  asuransi  jiwa  yang  dipasarkan.  Tenaga  pemasar  juga  berkewajiban  untuk  memberikan  pelayanan terbaiknya bagi calon nasabah. Terhadap agen yang menimbulkan masalah dan melanggar kode etik, maka perusahaan asuransi  dapat  memberikan  sanksi  kepada  tenaga  pemasar  berupa:  peringatan  tertulis  kepada  agen,  rekomendasi penyertaan  daftar  tenaga  pemasar  yang  bermasalah,  usulan  pencabutan  dan  penonaktifan  sertifikasi  keagenan  dari AAJI,  dan  pengakhiran  perjanjian  keagenan  dari  perusahaan.  AAJI  juga  bisa  memberikan  sanksi  berupa  pencabutan sertifikasi  tenaga  pemasar  termasuk  pencantuman  dalam  daftar  agen  bermasalah  yang  berlaku  untuk  jangka  waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
Dengan  demikian,  tenaga  pemasar  Prudential  Indonesia  yang  melakukan  pemasaran  produk  PAYDI  sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena telah mengerti dan menguasai produk asuransi jiwa Pru link yang akan ditawarkan kepada tertanggung  khususnya produk Pru link yang mempunyai pilihan  unit  investasi yang  cukup  beragam.  Namun  apabila  dalam  pelaksanaan  perjanjian  asuransi  jiwa  Pru link menimbulkan  masalah  di kemudian  hari  sehingga  menjadi  sengketa  antara  tertanggung  dan  penanggung,  maka  menurut  Pasal  52  ayat  (2)  dan (3)  Ketentuan  Umum  Polis  Asuransi  Prudential  Indonesia  mengatur  bahwa  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan dapat  dilakukan  melalui  proses  mediasi  atau  arbitrase  di  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  atau  Badan Mediasi  dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia  (BMAI)  yang  ditetapkan  oleh  OJK.  Hal  ini  sebagai  tindak  lanjut  dari peraturan  dalam  Pasal  54  UU  Perasuransian.  Atau  jika  dalam  pelaksanaan  melalui  jalur  mediasi  dan  arbitrase  tidak tercapai, maka para pihak yang berkepentingan atas polis dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut.

## PT. Prudential Life Dalam Menjalankan Produk PAYDI Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Produk asuransi  jiwa Pru link yang dipasarkan oleh Prudential  Indonesia dalam pelaksanaannya mengacu pada ketentuan  polis  asuransi  jiwa unit  link yang  merupakan  kesepakatan  antara  penanggung  dan  tertanggung.  Sebelum perjanjian polis diterbitkan, Prudential Indonesia akan menyediakan ilustrasi manfaat pertanggungan jiwa dan manfaat investasi yang akan dijelaskan oleh tenaga pemasar sebagai tolok ukur manfaat yang akan diterima oleh tertanggung. Calon tertanggung harus menyetujui ilustrasi manfaat polis asuransi jiwa unit link tersebut sebelum polis diterbitkan. Kewajiban  ini  telah  dilaksanakan  Prudential  Indonesia  seperti  yang  diatur  dalam  Bagian  C  angka  1  Bab  II  Surat Edaran  OJK  No.  /SEOJK.05/2019  bahwa  perusahaan  harus  memiliki  sistem  informasi  yang  memadai  untuk mendukung  pemasaran  produk  PAYDI,  yaitu  minimal  mampu  memberikan  gambaran  pertanggungan  asuransi  atau ilustrasi manfaat yang dibutuhkan kepada calon pemegang polis. Selain itu diatur juga dalam Bagian E angka 1 Bab VI  Surat  Edaran  OJK  No.  /SEOJK.05/2019,  dinyatakan  bahwa  dalam  memasarkan  PAYDI,  perusahaan  harus menyampaikan  ringkasan  informasi  produk  kepada  calon  pemegang  polis  terlebih  dahulu.  Prudential  Indonesia
19 AAJI, “Daftar Perusahaan”, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia-AAJI , <https://www.aaji.or.id/Perusahaan/prudential> [accessed 22 January 2021].
20 AAJI, “Tentang Kami”, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia-AAJI , <https://www.aaji.or.id/TentangKami/profil-singkat> [accessed 22 January 2021].
Christine  Magdalena  Kurniasih  Sena  dan  Suherman,  Tanggung  Jawab  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Unit  Link  Di  PT.

## Prudential Life Assurance Jakarta
menerbitkan  ringkasan  informasi  produk  dalam  bentuk  ilustrasi  yang  disebut  dengan  ilustrasi  Pru link assurance account (PAA). Isi ilustrasi tersebut kurang lebih terdapat 9 hingga 10 halaman yang memuat ringkasan polis manfaat pertanggungan jiwa serta manfaat nilai tunai  investasi jangka panjang  yang  akan diterbitkan dalam bentuk polis jika tertanggung  menyetujuinya.  Termasuk  ilustrasi  mengenai  ringkasan  nilai  tunai  sebagai  skenario  manfaat  dana investasi  yang  akan  diterima  oleh  calon  tertanggung  sebagaimana  yang  dimuat  dalam  halaman  4  ilustrasi  PAA, menyatakan bahwa asumsi perkiraan tingkat pengembalian investasi yang tinggi dan rendah hanya sebagai gambaran saja dan bukan merupakan patokan untuk menghitung pengembalian investasi rata-rata terendah dan tertinggi.
Kewajiban Prudential Indonesia dalam menyediakan ilustrasi ringkasan polis asuransi jiwa  Pru link telah sesuai dengan  ketentuan  dalam  Bagian  E  angka  2  Bab  VI  Surat  Edaran  OJK  No.  /SEOJK.05/2019  tentang  PAYDI. Ringkasan ilustrasi PAA pada halaman 8, Prudential Indonesia juga memuat mengenai “Hal-Hal Penting yang harus diketahui tertanggung dengan poin-poin sebagai berikut:
a. Nomor 1 memuat mengenai ringkasan alokasi premi yang dibentuk ke dalam unit;
b. Nomor  2  memuat  mengenai  ilustrasi  manfaat  yang  sudah  diperhitungkan  dengan  biaya  administrasi  sebesar Rp.27.500,-/USD  5  per  bulan  selama  berlakunya  asuransi,  biaya  asuransi  yang  dikenakan  tiap  bulan  selama berlakunya asuransi, dan biaya pengelolaan investasi per tahun tergantung dari dana investasi yang dipilih;
c. Nomor 5 memuat bahwa asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi;
d. Nomor  6  memuat  jika  perubahan  harga  unit  menggambarkan  hasil  investasi  dari  dana  investasi.  Kinerja  dari investasi  tidak  dijamin  tergantung  dari  risiko  masing-masing  dana  investasi.  Pemegang polis  diberi  keleluasaan untuk  menempatkan  alokasi  dana  investasi  yang  memungkinkan  optimalisasi  tingkat  pengembalian  investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis;
e. Nomor 7 memuat besarnya nilai tunai yang dibayarkan (bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan), akan bergantung pada perkembangan dari dana Investasi Prulink;
f. Nomor 13 memuat besarnya nilai tunai yang terbentuk pada polis ini (dapat lebih besar atau lebih kecil dari dana yang  diinvestasikan  oleh  Pemegang  Polis),  akan  dipengaruhi  fluktuasi  dari  harga  unit  atau  faktor  biaya-biaya sebagaimana disebutkan di atas;
g. Nomor  16  memuat  bahwa  memiliki  polis  asuransi  jiwa  merupakan  komitmen  jangka  panjang.  Prulink  assurance account adalah suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat polis ini, kami sarankan anda untuk melakukan pembayaran premi selama masa asuransi;
h. Nomor 17 memuat bahwa PT. Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”
Biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada tertanggung diatur lebih lanjut di dalam Bab IX Ketentuan Umum Polis  di  dalam  polis  asuransi  jiwa  Prudential  yang  akan  diterbitkan  jika  tertanggung  sepakat  melakukan  perjanjian asuransi jiwa Pru link . Selain kewajiban penanggung untuk menjelaskan informasi mengenai produk secara benar dan tepat,  Prudential  Indonesia  dalam  memasarkan  produknya  telah  menetapkan  prinsip  itikad  baik  yang  diwjudkan dengan  melengkapi  informasi  produk  mengenai  hal-hal  yang  penting  dan  jelas  seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas melalui  ilustrasi  PAA  sebelum  melakukan  perjanjian  polis  asuransi . Hal  ini  telah  sesuai  dengan  pedoman  ketentuan dalam Bagian C angka 7 Bab VI Surat Edaran OJK No. /SEOJK.05/2019. Kemudian dalam hal Prudential Indonesia telah  menyetujui  pengajuan  asuransi  jiwa unit  link setelah  melalui  serangkaian  tahap  proses underwriting dengan mempertimbangkan kriteria calon tertanggung, maka perusahaan akan menerbitkan perjanjian asuransi tersebut berupa polis asuransi jiwa Pru link dan mengirimkannya kepada tertanggung.
Lebih  lanjut,  pada  saat  polis  asuransi  jiwa unit  link sudah  diterbitkan  dan  diberikan  kepada  pemegang  polis, masih  ada  kewajiban  perusahaan  untuk  memastikan  bahwa  pemegang  polis  telah  memahami  produk  yang  dibeli, termasuk manfaat, risiko dan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipelajari oleh pemegang polis. Ketentuan ini sesuai dengan  aturan  dalam  Bagian  B  angka  1  Bab  III  Surat  Edaran  OJK  No.  /SEOJK.05/2019  tentang  PAYDI  yang mengatur:
“Polis  Asuransi  untuk  PAYDI  harus  memenuhi  ketentuan  mengenai  Polis  Asuransi  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Otoritas  Jasa Keuangan mengenai Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
1. jangka  waktu  bagi  Pemegang  Polis  untuk  mempelajari  Polis  Asuransi  dan  Pemegang  Polis  dapat  membatalkan Polis  Asuransi  dalam  jangka  waktu  tersebut  dengan menerima  pengembalian  Premi  atau Kontribusi  yang  sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi;”
Sebagai  tindak  lanjut  dari  peraturan  OJK  tersebut,  Prudential  Indonesia  melalui  tenaga  pemasarnya  akan menginformasikan  hal  tersebut  kepada  tertanggung  setelah  polis  diterbitkan.  Mengenai  kewajiban  ini  telah  diatur dalam  Pasal  11  Bab  IV  Ketentuan  Umum  Polis  Asuransi  Jiwa  Prudential  yang  diantaranya  memuat  bahwa  dalam
Christine  Magdalena  Kurniasih  Sena  dan  Suherman,  Tanggung  Jawab  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Unit  Link  Di  PT.

## Prudential Life Assurance Jakarta
waktu  14  (empat  belas)  hari  kalender  sejak  tanggal  diterimanya  polis,  pemegang  polis  mempunyai  waktu  untuk mempelajari  polis  asuransi  jiwa  Pru link .  Jika  dalam  rentang  waktu  tersebut  pemegang  polis  tidak  setuju  dengan ketentuan  polis,  maka  pemegang  polis  dapat  segera  memberitahukan  kepada  penanggung  dengan  mengembalikan dokumen polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan  Polis  asli.  Apabila  hal  ini  terjadi,  maka  Prudential  Indonesia  akan  memotong  biaya  yang  terkait  dengan penerbitan  polis  (termasuk  biaya  pemeriksaan  kesehatan  yang  ditentukan  oleh  perusahaan  asuransi,  jika  ada)  dan mengembalikan  premi  yang  telah  dibayarkan  oleh  pemegang  polis.  Melalui  ketentuan  ini,  pemegang  polis  Pru link tidak hanya diberikan keleluasaan untuk mempelajari dan mengetahui dengan jelas manfaat produk yang dibeli tetapi juga memahami tentang tanggung jawab baik tertanggung maupun  penanggung setelah melakukan perjanjian produk asuransi jiwa Pru link .

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  oleh  penulis,  maka  dapat disimpulkan pertama ,  bahwa  perjanjian  asuransi  jiwa unit  link pada  prinsipnya  sama  dengan  perjanjian  pada umumnya  yang  tidak  terlepas  dari  ketentuan  yang  berlaku  dalam  Pasal  1320  KUHPer.  Dibutuhkan  adanya kesepakatan  secara  sukarela  antara  pihak  penanggung  dan  tertanggung  dalam  melaksanakan  perjanjian  berdasarkan asas  konsensualisme. Atas dasar  kesepakatan tersebut, maka  timbul kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh perusahaan dalam melaksanakan perjanjian asuransi jiwa unit link . Prudential Indonesia dalam memasarkan produk asuransi jiwa Pru link melalui tenaga pemasarnya menerapkan prinsip itikad baik sebagai tanggung jawab hukum perusahaan dalam memasarkan  produknya  yang  berpedoman  dalam  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian.  Prudential  Indonesia  juga  mengatur  upaya  alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  arbitrase maupun  gugatan  ke  pengadilan  negeri  apabila  timbul  masalah  dalam  pelaksanaan  perjanjian  asuransi Pru link  di kemudian hari.
Kedua , sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan pemasaran produk Pru link, Prudential Indonesia berpedoman kepada peraturan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. /SEOJK.05/2019 yang khusus mengatur mengenai Produk  Asuransi  Yang  Dikaitkan  Dengan  Investasi  (PAYDI).  Kewajiban  perusahaan  dalam  perjanjian  asuransi PAYDI harus dilakukan melalui persetujuan atas ringkasan manfaat polis atau ilustrasi terlebih dahulu. Termasuk hal- hal  mengenai  unsur  investasi  dan  biaya-biaya  yang  akan  menjadi  tanggung  jawab  tertanggung.  Sehingga  dengan begitu, tertanggung dapat mengetahui dengan benar dan jelas bagaimana risiko  dan manfaat yang akan diterima oleh tertanggung maupun penanggung dalam perjanjian asuransi jiwa Pru link .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Hamzah, Andi. Kamus Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005. Hartono, Sri Rejeki. Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi . Jakarta: Sinar Grafika,  1992. Hasbullah, Thabrany. Sejarah Asuransi Kesehatan. Jakarta: Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia, 2010.
Junaedy, Ganie. Hukum Asuransi Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Kelsen,  Hans. Pure  Theory  of  Law (Terjemahan  Raisul  Muttaqien  Teori  Hukum  Murni:Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif) . Bandung: Nusa Media, 2008. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Asuransi Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2015. Sastrawidjaja,  dkk. Hukum  Asuransi:  Perlindungan  Tertanggung,  Asuransi  Deposito,  Usaha  Perasuransian . Bandung: PT. Alumni, 2013.

## Perundang-undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014  Tentang Perasuransian. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa  Keuangan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi. Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  /SEOJK.05/2019  Tentang  Produk  Asuransi  Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
Christine  Magdalena  Kurniasih  Sena  dan  Suherman,  Tanggung  Jawab  Hukum  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Unit  Link  Di  PT. Prudential Life Assurance Jakarta

## Buku Pedoman, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar
Otoritas  Jasa  Keuangan. Kajian  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan:  Unit  Link .  Jakarta:  Departemen Perlindungan Konsumen OJK 2017 Prayudi,  Hening  Cipta  Putih  W. Perlindungan  Hukum  Tertanggung  Akibat  Kegagalan  Investasi  Yang  Dilakukan Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Link . Surabaya: Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, 2015. Putri,  Nadia. Tinjauan  Yuridis  Perjanjian  Asuransi  Jiwa  Dan  Unit  Link .  Surakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
Prudential Indonesia. Materi PRUfast start . Jakarta: Prudential Life Assurance, 2014. Black's  Law Dictionary.

## Website
https://aaji.or.id/ diakses pada tanggal 22 Januari 2021.