## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie

## Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi 

## Burhanudin
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar E-mail: hanasnawi@yahoo.co.id
Abstract: Corruption as a Corporate Crime. In an effort to eradicate corruption in Indonesia  has  been  conducted  in  various  ways,  however,  the  result  is  not satisfying because corruption is part of corporate crime which can be proven by the  involvement  of  elite  politician  whether  individually  or  in  groups.  The  fight against corruption is still halfheartedly, moreover, the perpetrator does not seem to have to account for what he has done.
Keywords: criminal law, corruption, corporate crime
Abstraksi: Tindak  Pidana  Korupsi  sebagai  Kejahatan  Korporasi. Memberantas kejahatan  korupsi  di  Indonesia  telah  dilakukan  melalui  pelbagai  cara,  namun hasilnya  kurang  maksimal  dikarenakan  kejahatan  korupsi  merupakan  bagian dari  kejahatan  korporasi,  di  mana  seringkali  bisa  dibuktikan  dari  adanya keterlibatan elit politik dan birokrasi, baik secara perorangan maupun kelompok. Perlawanan  terhadap  korupsi  juga  dirasa  masih  setengah  hati,  bahkan  seolah pelaku tidak harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya.
Kata Kunci: pidana, korupsi, kejahatan korporasi
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2981
 Naskah diterima: 11 Maret 2013, direvisi: 21 Maret 2013, disetujui untuk terbit: 09 Juni 2013.

## Pendahuluan
Pada  dekade  belakangan  ini  fenomena  yang  berkembang  di  negara  kita adalah  penanganan  kejahatan  korupsi.  Kejahatan  ini  semakin  lama  tidak  tampak berkurang namun seakan bertambah berani pelaku melakukan kejahatan ini. Sebagai akibat  dari  krisis  moneter  yang  melanda  tanah  air.  Kemudian  berkembang  menjadi krisis  ekonomi,  sosial,  politik,  hukum,  budaya,  dan  akhirnya  terakumulasi  menjadi krisis kepercayaan hampir di segala aspek kehidupan.
Berbagai  macam  krisis  tersebut  akibat  dari    kebijakan  yang  penuh  dengan korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  yang  dilakukan  oleh  pelaku  bisnis  (baca:  korporasi), birokrasi  serta  elit  penguasa.  Akibatnya  masih  kita  rasakan  hingga  kini  khususnya bagi rakyat banyak. Terhadap perilaku atau fenomena yang merugikan dan merusak kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini agaknya tidak ada sebutan yang lebih tepat yakni sebagai kejahatan dalam konteks pembicaraan ini: kejahatan korporasi. 1
Kejahatan  korporasi  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  tergolong  baru Melalui  berbagai  peraturan  perundangan,  dewasa  ini  korporasi  diterima  sebagai subjek hukum dan diperlakukan sama dengan subjek hukum alamiah yakni manusia. Namun  sebagai  subjek  hukum  yang  keberadaannya  ditentukan  oleh  pengundang- undang  menjadi  ihwal  yang  menyangkut  korporasi  seperti  hak,  kewajiban,  perilaku dan  keluasan  jangkauannya  serta  pertanggungjawabannya  ditentukan  oleh  hukum. Kesulitan muncul antara lain karena kurangnya visi pembuat undang-undang tentang ihwal korporasi disamping kesulitan yang timbul dari konstruksi hukum itu sendiri. Bukan  saja  dari  masyarakat  awam,  namun  juga  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam menghadapi
kejahatan
korporasi dan karenanya juga dalam mempertanggungjawabkannya.  Misalnya  terhadap  produk  korporasi  tersebut  harus dievaluasi  oleh  lembaga  peradilan,  maka  penanganannya  menjadi  kompleks  dan bersifat  sangat  teknis  jika  dibandingkan  dengan  kalau  perbuatan  itu  dilakukan  oleh subyek hukum yang lain.
Sehubungan  dengan  besarnya  peranan  korporasi  dalam  perekonomian  di Indonesia,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peluang  dan  kelonggaran  yang  diberikan melalui  peraturan  perundangan  dan  kebijakan-kebijakan  penguasa  yang  berbau korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Misalnya  kebijakan  orde  baru  yang  mengutamakan pertumbuhan  ekonomi  telah  menghasilkan  korporasi-korporasi  raksasa  dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli ekonomi Indonesia. Kekuasaan yang luar biasa pada beberapa korporasi raksasa dan konglomerat di bidang ekonomi pada tahap  berikutnya  sangat  berpengaruh  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  dan  sangat merugikan  pelaku-pelaku  ekonomi  lainnya:  terhadap  konsumen  antara  lain  melalui penentuan struktur harga;  terhadap buruh melalui kebijakan terhadap pengurangan hak-hak  pekerja  seperti  dibidang  pegupahan,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,
1 Penyebutan  tindakan  korporasi  yang  merugikan  sebagai  kejahatan  oleh  E.  Sutherland  dalam ceramahnya  tentang  “ whitecollar  criminality ”  dihadapan The  American  Sosiological  Society pada  tahun  1939 (C.B Vedder et.al,ed . Criminologya book of reading . New York: The Dryden Press, 1955 h. 405-417) mendapat kritik  yang  cukup  keras  dari  rekan-rekan  seprofesinya  pada  masa  itu  antara  lain  Paul  W.  Tapan, Who  Is Criminal (ibid, h.39-48). Namun pada masa kini pandangan Sutherland tersebut justru dipandang sebagai karya yang sangat monumental khususnya dalam membuka wacana kriminologi.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 77
pemutusan  hubungan kerja. Terhadap lingkungan  seperti penguasaan, penggunaan, pengurasan  dan  perusakan  sumber  daya  alam  serta  pencemaran  lingkungan, terhadap  sesama  pelaku  ekonomi  menjadikan  tidak  berkembangnya  persaingan secara  jujur;  perannya  dalam  ikut  menentukan  kebijakan-kebijakan  publik  yang cenderung berpihak pada korporasi ketimbang kepada kepentingan publik sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara.
Sampai  era  sekarang  masalah  kejahatan  masih  membudaya  pada  elit  politik maupun  penguasa  yang    dilakukan  melalui  peraturan  perundangan  dan  melalui tindakan-tindakan  pemerintahan  lainnya  di  hampir  segala  kegiatan  bisnis seperti  di bidang  perbankan,  kehutanan,  pertambangan  dan  sebagainya,  dalam  hal  ini  hukum cenderung  digunakan  sebagai  alat  legitimasi  sehingga  fungsi  hukum  dalam masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

## Kejahatan Korporasi di Era Orde Baru
Kebijakan  pemerintah  orde  baru  telah  menjadikan  korporasi-korporasi raksasa  semakin  besar  pengaruhnya  di  hampir  segala  aspek  kehidupan,  sehingga tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  kekuasaan  korporasi  yang  luar  biasa  ini dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sejak dalam  kandungan  hingga  ke  liang  kubur.  Udara  yang  kita  hirup,  air  yang  kita minum, makanan yang kita santap, pakaian yang kita kenakan, jalan yang kita lalui, kendaraan  yang  kita  gunakan,  berita  yang  kita  baca,  masa  depan  yang  kita rencanakan,  semuanya  berbau  korporasi,  baik  melalui  produknya  maupun pencemaran yang ditimbulkannya.
Sutherland yang monumental tentang white collar criminality (baca: kejahatan korporasi)  sudah  dilontarkan, 2 namun  baru  akhir  1960-an  penelitian  terhadap kejahatan  korporasi  menarik  perhatian  para  ilmuan.  Di  Indonesia  pembicaraan tentang kejahatan korporasi baru merebak pada dasawarsa penutup abad  ke-20. 3
Meskipun  penelitian  empirik  terhadap  kejahatan  korporasi  di  Indonesia masih sangat langka, namun dari berita-berita media massa menggambarkan berbagai prilaku  korporasi  yang  merugikan  dan  membahayakan  masyarakat  dan  kehidupan yang  luar  biasa  besarnya.  Besaran  dan  keluasaan  kejahatan  korporasi  ini  semakin nampak  dan  menjadi  terbuka  dengan  terjadinya  krisis  yang  melanda  negara Indonesia  seperti  di  bidang  perbankan,  pertambangan,  kehutanan,  pertanahan, perburuhan,  lingkungan  hidup,  konstruksi  dan  manipulasi  di  bidang  perpajakan, “ mark up ” terhadap nilai proyek, nilai asset dan sebagainya. Kasus mark up terhadap
2 E.H.  Sutherland,op.cit.  jauh  sebelumnya  Ed.  Ross  (1870)  sudah  minta  perhatian  terhadap fenomena criminaloid (baca: pelaku kejahatan white-collar) . (Lihat G.Geis & R.F. Meier.ed. White-Collar Crime . New York: The Free Press,h.29-37).
3 Lihat  antara  lain  I.S.Susanto,  Statistik  Kriminal  sebagai  Konstruksi  Sosial  tentang  Realitas Kejahatan,  Semarang,  1990  (disertasi: unpublished ).  “ The  Spectrum  of  Corporate  Crime  in  Indonesia ”  dalam Australian Institue Criminology, Canberra , ACT: 1992 no. 12 h.41-46, juga kejahatan korporasi, Semarang: B.P. UNDIP,  Semarang,  1995.  J.E.Sahetapy,kejahatan  korporasi,Bandung:Eresco,1994,  Muladi  &  Dwidjo Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Bagian Penerbitan SHTB, 1991. Mardjono  Reksodiputro.  ”Tindak  Pidana  Korporasi  dan  Pertanggung  Jawabannya”.  Pidato  Dies  Natalies ke-47 PTIK, Jakarta, 17 Juni 1993.
nilai proyek yang terjadi di republik ini luar biasa besarnya. Dari kasus-kasus tersebut terdapat  indikasi  yang  sangat  menonjol  bahwa  berlangsungnya  kejahatan  korporasi selama  ini  terutama  adanya  keterlibatan  birokrasi  (pemerintah)  baik  secara kelembagaaan maupun oleh aparat birokrasi.
Keterlibatan  birokrasi  tersebut  dilakukan  melalui  kebijakan-kebijakan  yang memberi  peluang  korporasi  melakukan  tindakan  illegal  dan  merugikan  masyarakat maupun dalam membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang  merugikan  masyarakat.  Setiap  kali  kita  menyaksikan  tindakan-tindakan korporasi yang melanggar hukum dan yang merugikan rakyat banyak, hampir tidak selalu  tersentuh  oleh  hukum.  Kalaupun  sempat  mencuat  ke  permukaan,  maka berbagai cara dilakukan seperti membantah, mengklarifikasi, menutupi, kurang bukti atau seakan-akan mengambil tindakan namun tidak ada kelanjutannya. Nampaknya alasan utama yang sering kita dengar adalah karena “belum ada undang-undang atau peraturan”  meski  bisa  dipertanyakan:  mengapa  tidak  dibuat  undang-undang  atau peraturan? Hal ini menunjukkan bahwa selama ini hukum cenderung dipakai sebagai alat legitimasi dan untuk melindungi kepentingan-kepentingan penguasa belaka.
Nampaknya hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paradigma kekuasaan  oleh  pemerintah.  Sehingga  ada  anggapan  bahwa  penguasa  atau pemerintah selalu benar. Akibatnya masalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap  tindakan-tindakan  pemerintah  atau  penguasa  hampir  tidak  dikenal  dan kalaupun  dilakukan  hanyalah  bersifat  formalitas  belaka  sehingga  tidak  pernah menyentuh  substansinya,  yang  sebenarnya  merupakan  akar  kebenaran  dan karenanya  juga  merupakan  persoalan  moralitas  dari  suatu  tindakan.  Pendekatan kekuasaan tersebut menjadikan perbedaan pandangan dan konflik yang timbul tidak diakui  keberadaannya  dan  diselesaikan  melalui  paksaan.  Penyelesaian  dengan paksaan  jelas  meninggalkan  nilai-nilai  keadilan  dan  nilai-nilai  demokratis,  tidak rasional, dan tidak bermoral.
Secara  garis  besarnya  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  korporasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
Pertama, Kerugian  di  bidang  ekonomi  atau  materi.  Meski  sulit  untuk mengukur  ”secara  tepat”  jumlah  kejahatan  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan korporasi,  terutama  tidak  adanya  badan  yang  secara  khusus  bertugas  mencatat kejahatan  korporasi  berbeda  dengan  kejahatan  warungan  yaitu  kepolisian,  namun berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan ini luar biasa besarnya, khususnya bila dibandingkan dengan kerugian yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  warungan  seperti  perampokan,  pencurian, penipuan.  Dengan  terbukanya  kebusukan  korporasi  dewasa  ini  terungkap  bahwa kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  mencapai  ratusan  triliun  rupiah  di berbagai  bidang  seperti  perbankan,  berbagai  industri  dan  pencemaran  serta menderitakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak balita.
Kedua, Kerugian  di  bidang  kesehatan  dan  keselamatan  jiwa.  Pembicaraan mengenai  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh kejahatan  korporasi  umumnya  ditujukan pada  kerugian  di  bidang  ekonomi,  sedangkan  kerugian  di  bidang  kesehatan  dan keselamatan  jiwa  pada  kenyataannya  juga  sangat  serius.  Menurut  Geis  misalnya,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 79
setiap  tahunnya  korporasi  bertanggung  jawab  terhadap  ribuan  kematian  dan  cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia.
Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan oleh  produk  yang  dihasilkan  oleh  korporasi  maupun  dalam  proses  produksi, sehingga  yang  menjadi  korban  korporasi  adalah  masyarakat  luas,  khususnya konsumen  dan  mereka  yang  bekerja  pada  korporasi.  Meskipun  di  Indonesia  studi terhadap  hal  ini  belum  dilakukan,  namun  studi  di  Amerika  bisa  digunakan  untuk menunjukkan  betapa  besarnya  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  korporasi.  Dengan membandingkan  besarnya  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  korporasi terhadap  buruh  (mereka  yang  bekerja  pada  korporasi)  dengan  kerugian  yang ditimbulkan oleh kejahatan warungan melalui data statistik kriminal yang dibuat oleh F.B.I dan data dari The President’s Report on Occupational Safety and Helth tahun 1973, Reiman  menyimpulkan  bahwa  kematian  maupun  kerugian  fisik  yang  diakibatkan oleh  kejahatan  korporasi  luar  biasa  besarnya  dibandingkan  dengan  kejahatan warungan,  yaitu  100.000  dibandingkan  dengan  9.235  untuk  kematian  dan  390.000 berbanding  dengan  218.385  untuk  kerugian  fisik.  Sementara  dalam  hubungannya dengan besarnya ancaman kejahatan yang dibuat oleh F.B.I melalui gambaran Crime of Clocks , bahwasannya crime of clocks bagi pembunuhan terjadi setiap 26 menit pada tahun 1974 bila dibandingkan dengan kematian yang terjadi di bidang industri adalah setiap  4,5  menit.  Lebih  lanjut  dinyatakan  oleh  Reiman  ” in  other  words,  ini  the  time  it takes for one murder on the crime clocks, six workers have died” just from trying to make a living” .  Kematian  atau  cacat  yang  diakibatkan  oleh  industri  ini  bukanlah  karena kecelakaan  di  tempat  kerja  semata,  akan  tetapi  sebagian  besar  disebabkan  oleh ”penyakit”  yang  pada  umumnya  kondisi-kondisi  di  luar  ”kontrol”  pekerja,  seperti kadar coal  dust (yang  menyebabkan  penyakit black  lung ) atau  debu  tekstil  (yang menyebabkan byssinosis atau brown  lung )  atau  serat  asbestos  (yang  dapat menyebabkan kanker) atau tar arang ( coal tars ) yang menyebabkan kanker paru-paru. Barangkali  kasus  kejahatan  korporasi  di  Indonesia  yang  pernah  mencuat  ke permukaan  adalah  kasus  biscuit  beracun  pada  tahun  1989  yang  mengakibatkan sekitar  13  orang  meninggal.  Berbagai  kasus  pencemaran  antara  lain  pencemaran udara  akibat  kebakaran  hutan  yang  menimbulkan  gangguan  pernafasan  hingga sampai ke negara tetangga. Nampaknya tidak mendapatkan perhatian yang sungguh- sungguh dalam penegakan hukumnya. Misalnya dalam penggunaan briket batu bara di rumah tangga adalah sangat membahayakan karna mengandung  emisi zat terbang ( volatile  matter )  yang  mengandung  tar.  Kadar  zat  terbang  yang  diisyaratkan  sebesar 14%  yang  merupakan  batas  optimal  pengapian  dan  peredaman  emisi  zat  terbang. Namun  hasil  penelitian  menunjukkan  briket  batu  bara  yang  di  produksi  didalam negeri kadar volatilnya masih 29%.
Ketiga, Kerugian  di  bidang  sosial  dan  moral.  Disamping  kerugian  ekonomi, kesehatan  dan  jiwa,  kerugian  yang  tidak  kalah  pentingnya  yang  ditimbulkan kejahatan  korporasi  adalah  merusak  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perilaku bisnis,  seperti  pernyataan  dari The  President’s  Commision  on  Law  Enforcement  and Administration of Justice bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling mencemaskan, bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi karena
akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab  kejahatan  demikian  diintegrasikan  ke  dalam  “struktur  bisnis  yang  sah”  ( the structure of legitimate business ).
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menggambarkan keadaan yang tidak jauh  berbeda  dengan  pernyataan  tersebut,  seperti  pelanggaran  terhadap  ketentuan tentang batas maksimal pemberian kredit bagi kelompok usaha di bidang perbankan, pencemaran, iklan  yang menyesatkan, dan mark up merupakan bagian dari kegiatan bisnis  sehari-hari.  Sehingga  kejahatan  korporasi  di  Republik  ini  sudah  merupakan kejahatan yang secara sistematis dilakukan oleh korporasi.
Bentuk kejahatan korporasi yang lain adalah pemberian suap yang dilakukan oleh  korporasi-korporasi  besar  yang  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  sangat merusak  karena  kesenjangan  yang  ditimbulkannya.  Bentuk  kejahatan  ini  terutama dilakukan terhadap penguasa (pemerintah) dengan membujuk pemerintah mengikuti kepentingan  korporasi  untuk  “melawan”  kepentingan  publik.  Dengan  demikian setiap  tindakan  korupsi  politik  akan  menghasilkan  kerusakan  politik  dan memperburuk  pilihan  sosial  yang  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  pemerintah  yang korup.
Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  korporasi  di  bidang  nilai-nilai sosial lainnya adalah  merusakkan  nilai-nilai demokrasi dan  karenanya  menghambat proses demokrasi. Kolusi antara korupsi dan pejabat pemerintahan dilakukan secara tertutup dan karenanya diupayakan untuk tidak transparan, sementara keterbukaan (transparasi)  merupakan  hal  yang  penting  bagi  demokratisasi.  Pengaruh  lain  yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah terjadinya perubahan ”minat” ( interesse ) para pelaku bisnis, yakni dari efisiensi di bidang produksi ke efisiensi dalam tindakan manipulasi  terhadap  masyarakat  dan  manipulasi  terhadap  pemerintah  dalam  usaha mencapai  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  diinginkan.  Hal  ini  punya pengaruh  (1)  cenderung  memiskinkan  orang  miskin  seolah-olah  berbuat  “amal” kepada  penguasa  atas  beban  masyarakat  (konsumen),  dan  (2)  cenderung  membuat pemerintah korup.
Dengan  semakin  mengglobalnya  ekonomi,  maka  tindakan  suap  yang dilakukan oleh korporasi transnasional merupakan ancaman yang sangat serius bagi rakyat  negara-negara  ketiga  seperti  Indonesia.  Keadaan  demikian  membawa Braithwaite pada kesimpulan berikut:
Transnational  corporate  corruption  is  therefore  perhaps  the  most  pernicious  form  of crime  in  the  world  today  bacause  it  involves  robbing  the  poor  to  feed  the  rich,  and brings  into  political  power  rules  and  administrators  who  in  general  will  put  self- interest  ahead  of  the  public  interest  and  transnational  corporation  interest  ahead  of national interest.
Melihat  jangkauan  kejahatan  korporasi  yang  begitu  luas  dengan  berbagai bentuk  perbuatan  dalam  rangka  mencapai  tujuan-tujuan  korporasi,  nampaknya masalah  suap  dan  pemberian  “uang  pelicin”  merupakan  salah  satu  perilaku  yang sangat  menonjol  dalam  kejahatan  korporasi.  Menurut  Chambliss,  apa  yang  disebut sebagai  uang  pelicin  itu  terjadi  dimana  saja  diseluruh  dunia;  bahwa  penjualan-
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 81
penjualan  yang  dilakukan  baik  kepada  pemerintah,  perusahaan  besar  dan  kecil, maupun  kepada  pedagang  eceran,  pada  dasarnya  sama  yaitu  orang-orang  yang memberikan perintah atau order besar mengharap dan menerima uang sogokan atau uang  pelicin.  Dia  menyimpulkan  bahwa  ada  kecenderungan  yang  melekat  pada dunia  usaha,  penegak  hukum  dan  dunia  politik  (termasuk  pemerintah)  untuk “melakukan  kejahatan”  secara  sistematis.  Hal  ini  bukan  karena  dilapangan  tersebut terlalu banyak undang-undang, tetapi lebih disebabkan karena kejahatan merupakan bisnis yang menguntungkan dan efisien.

## Peran Hukum
Melihat  maraknya  kejahatan  korporasi  di  Republik  ini,  salah  satu  masalah utamanya adalah hukum, baik sebagai pranata atau peraturan perundangan maupun sebagai  lembaga  dalam  arti  organisasi  penegak  hukum  dan  bekerjanya  organisasi penegak hukum (birokrasi penegak hukum). Selama ini hukum cenderung digunakan sebagai  alat  penguasa,  sebagai  alat  legitimasi  atau  pembenar  tindakan-tindakan penguasa.  Dengan  kata  lain  hukum  telah  terkooptasi  oleh  dan  membudak  kepada kekuasaan  penguasa,  sehingga  hukum  cenderung  melayani  kemauan  dan  kehendak penguasa dan elit tertentu.
Dominasi  pemerintah  terhadap  pembuatan  pranata  nampak  pada  arah peraturan  yang  cenderung  melindungi  dan  menguntungkan  pemerintah  elit  tentu dihampir  segala  aktivitas  bisnis.Dominasi  dan  campur  tangan  pemerintah  terhadap bekerjanya birokrasi penegakan hukum dapat kita lihat melalui berbagai kasus meski sering kali dibantah oleh penguasa. Meski dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  dan  bebas dari  campur tangan  kekuasaan  lain,  namun  kenyataan  menunjukkan  lain.  Berbagai  kasus  yang ditangani  oleh  pengadilan  baik  tingkat  bawah  maupun  di  tingkat  atas  (Mahkamah Agung) apabila menyangkut kepentingan penguasa tidak pernah lepas dari intervensi pihak-pihak  lain.  Demikian  pula  dengan  mencermati  berbagai  persoalan  tentang kebijakan-kebijakan  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  seperti  terhadap  kasus-kasus pencemaran,  perbankan,  Freeport,  Pertamina  dan  sebagainya  dengan  jelas menggambarkan  keterkaitan  yang  erat  antara  masalah-masalah  tersebut  dengan hukum yang berupa pembuatan keputusan.
Penggunaan  dan  sekaligus  penyalahgunaan  hukum,  yang  pada  akhirnya memberikan sumbangan besar dalam keruntuhan ekonomi kita. Ini tidak bermaksud memperkecil  aspek  lain  di  luar  hukum  seperti  tatanan  politik,  hankam,  ekonomi, budaya dan hukum sendiri, sebab bagaimanapun juga itu merupakan habitat hukum dan  karenanya  wajah  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  habitatnya  artinya  hukum hanya  dapat  dipahami  dengan  baik  melalui  konteks  sosialnya,  dalam  arti  hukum berinteraksi  dan  bersinergi  dengan  kekuatan-kekuatan  lain  seperti  politik,  ekonomi, sosial dan budaya, disamping perkembangan pada dasawarsa akhir ini yang datang dari masyarakat global khususnya globalisasi ekonomi dengan ideologi pasar bebas 4
4 Globalisasi  ekonomi  ini  dipacu  dengan  perubahan  kekuatan  dan  strategi  di  dalam  ekonomi yang saling mengait sehingga menghasilkan kecenderungan apa yang oleh Kenichi Ohmae disebut dengan
berbeda dengan ekonomi  pasar yang lebih merupakan bentuk kolonisasi kehidupan dunia  khususnya  kolonisasi  ekonomi. 5 Globalisasi  ekonomi  bukanlah  demi kepentingan  umat  manusia  secara  adil,  dia  mengabdi  pada  kepentingan  korporasi raksasa  untuk  meraup  keuntungan  sebesar-besarnya.  Semakin  besar  unit  ekonomi, semakin besar pemain-pemain ekonomi yang dominan, akan semakin terkonsentrasi kekuatan politik dengan korporasi-korporasi raksasa. Semakin besar kekuatan politik korporasi dan pihak-pihak yang bersekutu dengan mereka (antara lain, pemerintah), makin lemah kekuatan politik rakyat dan makin lunturlah makna demokrasi, dengan demikian rakyat makin tersingkir dari lingkaran pengambilan keputusan.
Sebagai  ilustrasi,  menurut  konstitusi  kita,  Indonesia  adalah  negara  hukum. Hal  ini  mengandung  makna  bahwa  bukan  saja  tindakan-tindakan  pemegang kekuasaan  harus  didasarkan  pada  hukum,  namun  penguasa  juga  diwajibkan  untuk merealisasikan  fungsi  hukum  di  negara  hukum.  Dari  apa  yang  tersurat  dan  yang tersirat dalam pembukaan  UUD 1945, fungsi primer  negara hukum adalah: Pertama, Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya  dan  tindakan-tindakan  yang  merugikan  yang  datang  dari  sesamanya  dan kelompok  masyarakat,  termasuk  yang  dilakukan  pemegang  kekuasaan    dan  yang datang  dari  luar,  yang  ditujukan  terhadap  fisik,  jiwa,  kesehatan,  nilai-nilai  dan  hak- hak asasinya. 6 Kedua, Keadilan. Fungsi lain dari hukum adalah menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum  yang  tidak  adil  adalah  apabila  hukum  yang  bersangkutan  dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua  orang. Ketiga, Pembangunan.  Fungsi  hukum  yang  ketiga  adalah pembangunan,  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Ini  mengandung  makna  bahwa  pembangunan  di  Indonesia  sepenuhnya untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  di  segala  aspek  kehidupan  seperti  aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spiritual.
Sehubungan dengan itu, peran media massa khususnya TV barangkali dapat dipandang  sebagai  institusi  yang  paling  penting  dalam  proses  reproduksi  kultural dalam  arti  bukan  saja  hanya  untuk  menjual  produk  dan  memperkuat  kultur konsumen,  akan  tetapi  juga  dalam  menciptakan  kultur  dalam  menyamakan kepentingan korporasi dengan kepentingan umat manusia.
Pertanyaan yang ingin diajukan adalah apakah hukum dapat melindungi kita dari  kejahatan  korporasi.  Bagaimanapun  juga  hukum  merupakan  kekuatan  dan
bordeless  world sebagai  berkembangnya  strategi  ekonomi  yakni customer,  competitor,  company,  country  dan individual consumers (lihat Kenichi Ohmae, The Borderless World , 1991 h.2 dst dan The End of The Nation State , The Free Press h. 2-5). 5 David C. Korten, op. cit.
6 Konggres ke-5 tentang “pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum” yang diselenggarakan oleh  badan  PBB  pada  bulan  September  1975  di  Jenewa  memberikan  rekomendasi  dengan  memperluas pengertian  kejahatan  terhadap  tindakan  “penyalahgunaan  kekuasaan  ekonomi  secara  melawan  hukum” ( illegal abuses of economic power ) seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang  pemasaran  dan  perdagangan  oleh  perusahaan-perusahaan  transnasional,  pelanggaran  terhadap peraturan  perpajakan  dan  terhadap  “penyalahgunaan  wewenang  oleh  alat  penguasa,  misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.”
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 83
kekuasaan yang memasuki kehidupan sosial dan sangat mempengaruhi kita. Hukum membentuk  wajah  kita  dari  kondisi  sejak  lahir  hingga  kondisi  sampai  mati  dan segalanya  diantaranya.  Hukum  seringkali  punya  pengaruh  yang  kontradiktif  dalam hidup,  disatu  sisi  dia  dapat  memberikan  perlindungan  dan  dukungan  terhadap peningkatan  kesejahteraan  kita  secara  adil,  namun  sebaliknya  hukum  juga  dapat mengubah  hidup  kita  dan  menciptakan  penderitaan  dan  kecemasan  khususnya  bila hukum  sudah  terkooptasi  oleh  dan  menjadi  alat  kekuasaan  semata  sebagaimana disebutkan  diatas.  Oleh  karena  itu  seharusnya  hukum  dan  sedikit  lebih  bebas  bagi sebagian besar orang dan sebagian besar waktu. 7
Pemahaman  dan  kebijakan  secara  fragmentaris  atau  sepotong-potong terhadap  kejahatan  korporasi  justru  akan  menghasilkan  semakin  membesarnya kesenjangan sosial dan kehidupan serta meningkatkan ketidak adilan. Beberapa dapat dicontohkan antara lain pandangan yang masih banyak dianut seperti ” illegal but not criminal ”, kecenderungan pengawasan dan penyelesaian oleh agen-agen administrasi, kecenderungan  untuk  hanya  mengenakan  denda,  kecenderungan  ke  arah  sekadar mematuhi hukum dari pada membuat jera.

## Kesimpulan
Uraian  diatas  menggambarkan  berkembangbiaknya  kejahatan  korporasi  di Indonesia terutama dipengaruhi oleh arah kebijakan penguasa yang dilakukan secara sistematis  baik  melalui  peraturan  perundangan-  termasuk  untuk  tidak  membuat peraturan yang memerangi kejahatan korporasi maupun melalui kebijakan penguasa sehari-hari dengan membiarkan berlangsungnya kejahatan korporasi.  Disamping itu kita  menyaksikan  keterlibatan  elit  politik  dan  birokrasi  baik  secara  perorangan maupun  kelompok  namun  tidak  dilakukan  penindakan  atau  pertanggungjawaban hukumnya. 8
Sehubungan  dengan  itu  perlu  upaya  sistematis  dalam  melawan  kejahatan korporasi.  Tanpa  bermaksud  untuk  memasuki  pembicaraan  mengenai  kebijakan dalam  menanggulangi  kejahatan  korporasi  paling  tidak  dua  hal  dapat  digunakan sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menanggulangi  kejahatan  korporasi: Pertama, persoalan pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan korporasi secara umum dapat dikatakan  bahwa  masyarakat  luas-  termasuk  penegak  hukum  kurang  mengetahui tentang  kejahatan  korporasi  bahkan  ketidaktahuan  terhadap  kejahatan  korporasi sangat  mencemaskan. Kedua ,  eksistensi  Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebagai mana  disebutkan  di  atas  mensyaratkan  reformasi  total  baik  terhadap  lembaga  dan pranata  hukum  melalui  perubahan  paradigma  hukum  yang  berkedaulatan  rakyat-
7 Selama ini hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga tidak lagi mampu menjaga dan melindungi rakyat banyak, bahkan cenderung menjadi monster bagi  masyarakat  dan  karenanya  ikut  melahirkan  monster-monster  lain  untuk  bersama-sama  akan mengangkangi masyarakat. Dengan demikian hukum sekaligus juga menjadi alat terror (terror hukum).
8 Dionysion Spinelli menyebut tindakan para alat politik sebagai “Top hat crimes”. Di beberapa negara  terhadap  pelaku  kejahatan  ini  dilakukan  penuntutan  yang  bervariasi:  dari  higtreason,  violationof the  constitution,  political  assassinations  or  other  forms  of  homicide,  kidnapping,  abuse  of  power,  illegal wiretapping, political espionage or unlawful arrest, to economic scandals, embelzzment of public money, abuse of insider information, briberi etc, Rio de Janeiro, 4-10 September 1994. h. 17-38).
Satjipto Rahardjo menyebutnya sebagai paradigma moralitas atau akal budi- maupun reformasi total di segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, bukan  saja  itu  sebagai  habitat  hukum  akan  tetapi  juga  aspek-aspek  tersebut  saling berinteraksi, pengaruh mempengaruhi, bersinergi.
Keterpurukan  dewasa  ini  nampaknya  bagian  dari  sejarah  umat  manusia tentang  perebutan  kekuasan  dalam  berbagai  dimensi.  Salah  satunya  adalah kurangnya kearifan dalam berbagai kekuasaan atau berdemokrasi. Keserakahan dan arogansi  kekuasaan  nampaknya  sangat  mendominasi  kehidupan  kita.  Ini  berarti bahwa  kehidupan  demokrasi  adalah  bagian  dari  membangun  manusia-manusia, institusi-institusi,  kelompok-kelompok  yang  bersifat  otonom  dan  mandiri,  sebab hanya  dengan  menjadikan  mereka  mandiri  maka  kita  bisa  berbicara  mengenai akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  dan  karenanya  mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya.

## Pustaka Acuan
Arief,  Amrullah,  M.,  Money  Laundering,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
Bemmelen,  J.M.van,  Hukum  Pidana  1:  Hukum  Pidana  Material  Bagian  Umum. Bandung: Binacipta, 1987.
Clinard,  Marshall  B.,  Corporate  Ethics  and  Crime,  The  Role  of  idle  Management, London: Sage Publication, 1983.
Dijk,  J.J.M.  van,  H.I  Sagel  Grande,  L.G.  Toornvliet,  1999,  Kriminologi  Aktual,  Alih Bahasa P. Soemitro, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Gottfredson,  Michael  R.  dan  Travis  Hirschi,  1990,  A  General  Theory  of  Crime,
California: Standford University Press.
Hughes,  Graham.  1983.  Crime:  Concept  of  Crime,  dalam  Sanford  H.  Kadish, Encyclopaedia of Crime and Justice, Volume 1. New York: The Free Press. Moeljatno. 1980. Azas-Azas Hukum Pidana.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Muladi.  1992.  Perlindungan  Korban  Melalui Proses  Pemidanaan,  dalam  Muladi  dan Barda Nawawi Arief (ED), Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Ross. 1977. The Criminaloid, dalam Gilbert Geis & Robert F. Meier (ED), White Collar Crime. New York: The Free Press
Riihijarvi,  M.  1996.  Criminal  Liability  of  Corporation-Finiland,  dalam  Hans  de Doelder dan Klaus Tiedemann (ED), Criminal Liability of Corporations, XIVth International  Congress  of  Comparative  Law.  The  Hague,  The  Netherlands: Kluwer Law International.
Reksodiputro,  Mardjono.  1994.  Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Buku Kedua.  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum Universitas Indonesia.