## Jurnal Hukum Islam

## UPAYA DAMAI OLEH HAKIM DALAM MEMINIMALISIR KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANADO
Submitted : April 2022 Revised : Juni 2022 Published: Juli 2022

## Sayyid Muhammad Noval Molachele
Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah, Pasuruan
Noval1986@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  membahas  tentang  upaya  damai  yang  di  lakukan  hakim  dalam meminimalisir  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado.  Adapun  masalah  yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana tugas dan wewenang hakim di Pengadilan Agama Manado? dan bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Manado? bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya damai oleh hakim  dalam  meminimalisir  kasus  perceraian  serta  pelaksanaanya  di  Pengadilan Agama Manado.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  ( Field  Research ),  dengan  mengambil  lokasi  penelitian  di  Pengadilan  Agama Manado. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam  skripsi  ini  adalah  hakim  di  Pengadilan  Agama  Manado  yang  menjadi  hakim mediator dalam tahapan mediasi di Pengadilan Agama Manado. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan hakim mediasi dalam membantu meminimalisir perceraian di Pengadilan  Agama  Manado  ditempuh  dengan  beberapa  metode  yaitu  pertama  melalui bimbingan individual yang meliputi wawancara mendalam dan mediasi satu persatu/ face to face. Kedua melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan sharing.
Kata Kunci : Hakim, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama
Abstract: This  research  discusses  the  peaceful  paya  carried  out  by  judges  in minimizing divorce cases in the Manado Religious Court. The issue raised in this study  is,  How  are  the  duties  and  authorities  of  judges  in  the  Manado  Religious Court?  and how are the judges' efforts to minimize the occurrence of divorce in the Manado  Religious  Court?  aims  to  find  out  how  peaceful  efforts  by  judges  in minimizing divorce cases and their implementation in the Manado Religious Court. The  research  method  used  in  this  research  is  field  research  ( Field  Research ),  by taking  the  research  location  at  the  Manado  Religious  Court.  The  data  collection method used in  this study  was to  conduct  interviews with  research subjects.  The subject  of  research  in  this  thesis  is  a  judge  at  the  Manado  Religious  Court  who becomes a mediator judge in the mediation stage at the Manado Religious Court. The result of this study is that the efforts made by mediation judges in helping to minimize divorce in the Manado Religious Court are pursued by several methods, namely first  through individual guidance which includes in-depth  interviews and
mediation one by one / face to face. Second, through group guidance which includes providing advice/solutions and sharing.
Keywords : Judge, Mediation, Divorce, Religious Courts

## A. Latar Belakang
Pernikahan  adalah  suatu  bentuk  ikatan  mengenai  batin  antara  seorang perempuan  dan  laki-laki  yang  memutuskan  untuk  hidup  bersama  dengan  tujuan untuk  hidup  bersama  dengan  tujuan  yang  diinginkan  yakni  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia, baik secara lahir atau batin. Tujuan pernikahan dalam Islam antara lain untuk Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Islam sangat menganjurkan  bagi  mereka  yang  telah  mampu  untuk  menikah,  karena  nikah merupakan  fitrah  kemanusiaan  serta  naluri  kemanusiaan.  Sebagai  benteng  yang kokoh bagi akhlaq manusia. Tujuan pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam  Islam,  dimana  dengan  menikah  akan  dapat  menghindarkan  seseorang  dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Menegakkan rumah tangga Islami. Tujuan suci dari suatu pernikahan adalah agar syariat islam dalam kehidupan rumah tangga selalu ditegakkan oleh pasanga suami istri.
Merujuk  data  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung,  tingkat perceraian  keluarga  Indonesia  dari  waktu  ke  waktu  semakin  meningkat.  Pasca reformasi  politik  di  Indonesia  tahun  1998,  tingkat  perceraian  keluarga  Indonesia terus  mengalami  peningkatan.  Data  tahun  2016  misalnya,  angka  perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8%  dari  1,9  juta  peristiwa.  Jika  merujuk  data  2017,  maka  ada  lebih  357  ribu pasangan keluarga  yang bercerai tahun itu. Banyak kasus perceraian terjadi pada usia perkawinan yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, meningkatnya jumlah pernikahan  muda  selama  sepuluh  tahun  terakhir  berbanding  lurus  dengan meningkatnya angka perceraian.
Salah satu cara pemerintah untuk memperlambat lajunya tingkat perceraian adalah  dengan  adanya  hakim  selaku  eksekutor  dalam  mengupayakan  para  pihak yang  berperkara  agar  tidak  bercerai  dan  meminimalisir  angka  perceraian. Kompetensi  Hakim  sebagai  pihak  yang  nantinya  akan  memutuskan  kasus
perceraian  dirasa  tidak  cukup  untuk  menjadi  alasan  untuk  menekan  tingkat perceraian.
Di  pengadilan  Agama  Manado  kasus  perceraian  yang  terjadi  (isi  data mengenai kasus perceraian di Manado yang ditangani PA). Mediasi yang diberikan dibagi menurut kasus perceraian  yang akan ditangani. Kasus perceraian biasanya dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat merupakan kasus perceraian yang dipelopori oleh pihak  perempuan ataupun kasus – kasus perceraian dari  pasangan  yang  beragama  non  Muslim.  Untuk  kasus  cerai  talak  merupakan pratek perceraian yang diawali dari proses talak yang dilakukan oleh pihak suami dari keluarga yang  beragama muslim. Upaya yang di lakukan oleh hakim dalam meminimalisir  terhadap  kasus  perceraian  akan  menganalisa  untuk  dilakukan pengujian  agar  mendapatkan  data  yang  lebih  baik  serta  dapat  menjadi  bahan pertimbangan pihak Pengadilan Agama kedepannya.
Berdasarkan fakta di atas, maka penulis memandang sangat menarik untuk melakukan  penelitian  terhadap  Upaya  damai  yang  di  lakukan  hakim  dalam meminimalisir kasus perceraian di Pengadilan Agama Manado. Permasalahan yang diangkat  pada  penelitian  ini  ialah  Bagaimana  tugas  dan  wewenang  hakim  di Pengadilan  Agama  Manado?  Bagaimana  upaya  hakim  dalam  meminimalisir terjadinya  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado?.  Tujuan  pada  penelitian  ini ialah  untuk  mengetahui  Bagaimana  tugas  dan  wewenang  hakim  di  lingkungan Pengadilan Agama Manado serta untuk mengetahui bagaimana upaya damai  dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Manado.

## B. Metode Penelitian
Jenis  Penilitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (  Field  Research  ),  dengan mengambil  lokasi  penelitian  di  Pengadilan  Agama  Manado.  Studi  lapangan  ini dilakukan  untuk  melihat  serta  menganalisa  upaya  damai  oleh  hakim  dalam meminimalisir  kasus  perceraian  dengan  melihat  dan  menganalisa  proses  mediasi yang terjadi serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait bagaimana upaya damai  yang  di  lakukan  oleh  hakim  dalam  meminimalisir  kasus  perceraian    di Pengadilan  Agama  Manado.  Penelitian  yang  dilaksanakan  di  lapangan  adalah meneliti  masalah  yang  sifatnya  kualitatif.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti,  peneliti  mendapatkan  data  primer  dari  para  Hakim  Pengadilan  Agama
Manado.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  melakukan  wawancara  terhadap  subjek  penelitian.  Analisis  penelitian sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis tingkat keberhasilan  mediasi  serta  kendala  dalam  prosesdur  mediasi  dalam  perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Manado.

## C. Hasil Penelitian

## Perceraian Melalui Pengadilan Agama Manado
Untuk  mengantisipasi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  maka  Pengadilan Agama  Manado  secara  konsisten  telah  menyediakan  jasa  yang  memenuhi persyaratan  pelanggan  serta  peraturan  perundang  -  undangan.  Oleh  sebab  itu, Pengadilan Agama Manado telah menentukan pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu, termasuk persyaratan dari pihak berkepentingan yang  relevan  dengan  system  manajemen  mutu.  Hal  ini,  secara  periodik  akan memantau dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan dan persyaratan mereka yang dinilai relevan.
Adapun  untuk  perkara  pereraian  di  kota  Manado,  maka  penulis  meruju kepada data perceraian di pengadilan agama Manado sebagai Berikut:
Menurut data dari Pengadilan Agama Manado tiga tahun terakhir, tahun 2017 saja sudah mencapai 401 kasus dengan rincian cerai gugat 287 dan cerai talak sejumlah 114 kasus. Tahun 2018 terdapat 433 kasus, sebanyak 309 kasus merupakan cerai gugat dan cerai talak 124 kasus. Bahkan meski tahun 2019 belum berakhir sudah terdapat  474  kasus  peceraian  dengan  340  kasus  cerai  gugat  dan  cerai  talak  134 kasus. Pada tahun 2019, faktor-faktor yang mendominasi adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yakni sebanyak 242 kasus. Faktor kedua diduduki oleh meninggalkan salah satu pihak dengan 73 kasus
Perkara  yang  diterima  Pengadilan  Agama  Manado  selama  tahun  2020, sebanyak 723  yang terdiri dari perkara sisa akhir tahun sebanyak 30 perkara dan yang  diterima  tahun  2020  sebanyak  693  perkara.  Adapun  jumlah  perkara  yang diputus  atau  diselesaikan  tahun  2020  sebanyak  718  perkara,  atau  perkara  yang diselesaikan/diputus  dalam  tahun  2020  sebesar  99.31%  Dengan  demikian  sisa perkara  akhir  tahun  2020,  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Pengadilan  Agama Manado sebanyak 5 perkara atau sebesar 0.69 %;
Berdasarkan data di atas tampak bahwa angka perceraian pasangan suami istri pada  masyakarat  muslim  khsususnya  di  Kota  Manado  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Ironisnya,  kasus  perceraian  yang  terjadi  karena  inisiatif  pihak  istri  (gugat cerai)  jumlahnya  lebih  besar  daripada  perceraian  karena  inisiatif  pihak  suami (talak).  Hal  ini  tentunya  memerlukan  langkah-langkah  strategis,  sistematis,  dan integratif  untuk  mengantisipasi  kecenderungan  negatif  tersebut.  Oleh  karena  itu, diperlukan  penelitian  yang  mendalam  untuk  dijadikan  rujukan-rujukan  dalam melakukan tindakan pencegahan kasus perceraian.

## Tugas dan Wewenang Hakim di Pengadilan Agama
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mufi Baihaqi, Ketua PA Manado bahwa Hakim  sebagai  salah  satu  komponen  Peradilan  Agama  bertugas  untuk  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara  yang  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama. Tugas  pokok  hakim  adalah  mengadili,  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  yang dihadapkan kepadanya, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya belum ada atau tidak jelas.
Menurut Mufi Baihaqi, Ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, yakni sebagai berikut:
a) Tahap mengkonstatir.
Pada  tahap  ini,  hakim  mengkonstatir  atau  melihat  untuk  menentukan  ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepada hakim. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat- alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum.  Alat  bukti  dalam  perkara  perdata  diatur  dalam pasal  164  HIR/Pasal  284  RBg.  Menurut  pasal  tersebut  alat  bukti  terdiri  dari  bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah
b) Tahap mengkualifikasi
Pada tahap ini hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa kongret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau hubungan yang bagaimana  atau  menemukan  hukum  untuk  peristiwa-peristiwa  tersebut.  Dengan  kata laian mengkwalifisir berarti mengelompokan atau menggolongkan peristiwa kongkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.
Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan  hukumnya  akan  mudah,  tetapi  jika  hukumnya  tidak  jelas  atau  tidak  tegas hukumnya , maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, tetapi lebih dari itu hakim haris menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan  sistem  hukum  perundang-undngan  dan  memenuhi  pandangan  serta kebutuhan masyarakat.
c) Tahap mengkonstituir
Pada  tahap  ini,  hakim  menetapkan  hukumnya  terhadap  peristiwa  tersebut  dan memberi keadilan pada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intlektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.
Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya in konreto terhadap  peristiwa  tertentu  sehingga  putusan  hakim  tersebut  dapat  menjadi  hukum ( judge  made  law ).  Disini  hakim  menggunakan  silogisme,  yaitu  menarik  suatu kesimpulan  dari premis  mayor berupa  aturan  hukumnya  dan premis  minor berupa perbuatan atau tindakan. Sebagai konklusinya adalah hukumannya.
Problem hakim dalam melaksanakan tugas adalah masih banyaknya hakim yang tidak mau berfikir falsafati, hakim hanya memahami teks-teks hukum yang nomatif,
hakim tidak memperhatikan filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya hukum tersebut, yakni keadilan .
Upaya Hakim dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Manado
Terkait dengan upaya meminimalisir tingkat perceraian di Pengadilan Agama Manado, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim PA Manado Muhtar Tayib, alasan utama adalah tidak adanya keharmonisan rumah tangga. Alasan ini adalah alasan  yang  paling  sering  dikemukakan  oleh  pasangan  suami  istri  yang  akan bercerai di Pengadilan Agama Manado. 1
Salah  satu  Hakim/Mediator  di  Pengadilan  Agama  Manado  bernama  Satrio Karim  mengatakan  bahwa  banyak  pasangan  yang  datang  ke  pengadilan  Agama khusunya  istri  yang  melakukan  cerai  gugat  dengan  alasan  sudah  tidak  adanya ketidakcocokan  terhadap  pasangannya  yang  disebabkan  dengan  berbagai  alasan seperti suami yang tidak pernah pulang, kebiasaan mabuk dan alasan yang lain. 2
Hal ini ditambahkan oleh Hakim Dewi Kasim bahwa pertengkaran ini bisa bersumber dari masalah apa pun. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah tidak adanya saling pengertian antara masing-masing pihak, semua pihak mau menang sendiri, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan terlibat dalam pertengkaran. 3
Demikian  pula  yang  dikemukakan  oleh  Anshari  Rahman  bahwa  antara  dia dengan istrinya sudah tidak memiliki kecocokan satu sama lain, seringkali terjadi pertengkaran namun bisa baik lagi, tetapi karena sudah terlalu sering dan memang sudah tidak ada kecocokan akhirnya memutuskan untuk bercerai. 4 Memahami satu sama  lain  dan  saling  percaya  dalam  rumah  tangga  sangat  dibutuhkan,  agar keharmonisan tetap terjaga sehingga mampu menciptakan keluarga yang harmonis.
Alasan lain terjadinya perceraian menurut hakim Pengadilan Agama Manado adalah suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak setelah terikat dalam  kehidupan  rumah  tangga,  seorang  suami  mempunyai  kewajiban  untuk memberi  nafkah  lahir  dan  batin  bagi  keluarganya.  Adanya  pihak  ketiga  juga
1 Wawancara dengan Muhtar Tayib, Hakim Pengadilan Agama Manado
2 Wawancara dengan Satrio Karim, Hakim PA Manado
3 Wawancara dengan Dewi Kasim, Hakim PA Manado
4 Wawancara dengan Dewi Kasim, Hakim PA Manado
menjadi alasan memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, akibat kurangnya  komunikasi  dan  tidak  adanya  lagi  rasa  saling  percaya  satu  sama  lain, sehingga berujung perceraian.
Menurut  Andi  Liwang,    bahwa  terjadinya  perselingkuhan  di  dalam  rumah tangga karena tidak adanya rasa saling, yaitu saling percaya, saling terbuka, saling mencintai  dan  saling  setia.  Jika  rasa  saling  ini  sudah  mulai  hilang  maka  rumah tangga  akan  mulai  bermasalah. 5 Berhubungan  dengan  hal  tersebut  Andi  Liwang. mengungkapkan  bahwa  pasangan  yang  mengajukan  cerai  gugat  ke  Pengadilan Agama Manado baik istri maupun suami dengan alasan ketidakcocokan itu dipicu karena adanya pihak ketiga. 6
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  Pengadilan  Agama  Manado  dalam meminimalisir  terjadinya  perceraian  salah  satunya  yaitu  melalu  jalan  mediasi. Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri  merupakan  suatu  proses  mendamaikan  atau  upaya  perdamaian  yang bertujuan merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  hakim/mediator  dalam  proses  mediasi dengan menggunakan beberapa metode:
1. Bimbingan Individual
Bimbingan individual berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap muka  secara  langsung  anatara  pembimbing  (Konselor)  dengan  klien membahas  berbagai  masalah  yang  dialami  oleh  klien.  Bimbingan Individual  dilakukan  dalam  membantu  proses  mediasi  di  Pengadilan Agama  Manado  kepada  pasangan  yang  akan  bercerai.  Bimbingan individual dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
a. Wawancara mendalam
Metode  ini  dilakukan  karena  terkadang  ada  pihak  atau  yang berperkara tidak mampu ataupun malu dalam mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya kepada mediator, sehingga sebagai mediator harus  melakukan  wawancara  secara  mendalam.  Menurut  Mufi Baihaqi bahwa penggalian informasi itu sangat penting, karena klien
5 Wawancara dengan Andi Liwang, Hakim PA Manado
6 Wawancara dengan Andi Liwang, Hakim PA Manado
biasanya tidak dapat mengungkapkan masalahnya. Sehingga sebagai mediator  harus  pintar  dalam  mencari  informasi  tanpa  menyinggung perasaan klien itu sendiri. 7
b. Mediasi satu persatu/ face to face
Mediasi satu persatu digunakan ketika pihak sudah benar-benar ingin bercerai, bahkan tidak ingin melihat suami/ataupun istrinya sehingga dalam  melakukan  mediasi  harus  dilakukan  satu  persatu  tidak dilakukan  secara  bersamaan.    Menurut  Mufi  Baihaqi  selaku  hakim sekaligus  Ketua  Pengadilan  Agama  Manado  bahwa  mediasi face  to face dilakukan karena terkadang ada hal yang ingin diungkapkan yang hanya  mediator  yang  bisa  mengetahui  hal  tersebut,  karena  apabila pihak  istri/suami  mendengar  maka  akan  menyinggung  perasaan masing-masing. 8 Hal ini juga ditambahkan oleh Marhumah, bahwa saat  melakukan  mediasi  dilakukan  sendiri-sendiri,  secara  terpisah dengan suaminya. Metode face to face dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, metode ini juga membuat pihak yang berperkara lebih terbuka dalam menyampaikan segala permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya. 9
2. Bimbingan Kelompok
Bimbingan  kelompok  dilaksanakan  dalam  bentuk  kelompok  yang bertujuan  membantu  individu  dalam  proses  pengembangan  diri  dan pemecahan  masalah,  sehinggan  individu  mampu  mengambil  keputusan yang baik  untuk  dirinya  maupun orang lain. Bimbingan kelompok juga dilakukan dalam mebantu proses mediasi di Pengadilan Agama Manado dengan ditempuh beberapa cara, yaitu:
a. Sharing
Sharing/curhat  yaitu  menuangkan  segala  isi  hati  atau  masalah- masalah  yang mungkin  menjadi penyebab terjadinya perselisihan di dalam  rumah  tangga.  Menurut  Mufi  Baihaqi  bahwa  metode  ini mempermudah bagi mediator dan pihak yang berperkara karena dapat
7 Hasil wawancara dengan Mufi Baihaqi dan Rokiah Mustaring, Hakim PA Manado.
8 Hasil wawancara dengan Mufi Baihaqi, Hakim PA Manado
9 Hasil Wawancara dengan Marhumah, Hakim PA Manado
bertukar pikiran diantara mereka sehingga dalam penyampaian pesan ataupun  nasihat  bisa  lebih  mudah.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh Satrio bahwa dalam mediasi metode sharing/curhat sering digunakan karena  pihak  yang  berperkara  biasanya  lebih  leluasa  dalam mengungkapkan  apa  yang  menjadi  permasalahannya  tanpa disembunyikan.
b. Pemberian Nasihat/ solusi
Pemberian nasihat/solusi merupakan metode dengan cara memberitahukan  kepada  pihak  yang  ingin  bercerai  apa  yang seharusnya  dilakukan,  apa  yang  terbaik  untuk  kedepannya, mengahakimi perilakunya di masa lalu dan sekarang. Menurut Dewi Kasim,  bahwa  mediasi  sangat  bagus  karena  melalui  mediasi  kita diberi  nasihat  ataupun  solusi  apa  yang  harus  dilakukan,  baik  untuk saat sekarang ataupun setelah perceraian. Sejauh ini berbagai upaya mediasi  telah dilakukan  dalam meminimalisir rmeningkatnya angka perceraian.  Mediator  telah  berusaha  seoptimal  mungkin  dalam melakukan mediasi, dengan tujuan agar pihak dapat rukun kembali. Hal  ini  dikemukakan  oleh  Andi  Liwang  bahwa  mediasi  seharusnya tidak  hanya  dilakukan  di  pengadilan,  sebelum  pihak  yang  akan bercerai  datang  ke  pengadilan  fungsi  keluarga  harus  dijalankan dengan baik, bukan hanya keluarga bahkan orang yang dituakan atau dihargai bisa menjadi jalan damai atau pendamai bagi pihak yang akan bercerai.

## Analisis Tugas dan Wewenang Hakim PA
Hakim menurut ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Istilah pejabat disini dipakai untuk menegaskan  status  hukum  hakim  sebagai  pejabat  negara.  Oleh  karenanya  tidak boleh  diberlakukan  seperti  pegawai  negeri  pada  umumnya.  Dalam  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  disebutkan:  Hakim  adalah  pejabat  yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-
undang  menentukan  syarat,  pengangkatan,  pemberhentian  serta  sumpah  yang sesuai dengan jabatan tersebut.
Mengenai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  agar  seseorang  dapat  menjadi hakim  di  Pengadilan  Agama  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989.  Ketetntuan  persyaratan  tersebut  sama  dengan  persyaratan  menjadi hakim di Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya terdapat variasi kecil dibidang disiplin kesarjanaan. Pada lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Nagara, disyaratkan sarjana hukum atau sarjana yang memiliki keahlian di  bidang  tata  usaha  Negara.  Sedang  syarat  kesarjanaan  di  Pengadilan  Agama adalah sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Syarat yang  paling  berbeda  dengan  hakim  di  lingkungan  peradilan  lain  adalah  adanya syarat  bagi  hakim  Peradilan  Agama  harus beragama  Islam .  Pada  peradilan  lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.
Tentang  syarat  beragama  Islam  bagi  hakim  Pengadilan  Agama,  ada  yang beranggapan  sebagai  syarat  yang  mengandung  cacat  diskriminasi.  Sebab  dengan syarat  tersebut,  hukum  telah  menutup  pintu  bagi  yang  non  Islam  untuk  menjadi hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama.  Padahal  lingkungan  Peradilan  Agama sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009, termasuk Peradilan Negara. Dengan demikian Peradilan Agama adalah milik semua bangsa  tanpa  kecuali.  Wajar  dan  semestinya  terbuka  untuk  setiap  warga  negara. Dari satu  segi  pandangan tersebut  memang benar, akan tetapi  ditinjau dari sudut pendekatan “kekhususan” yang didasarkan pada undang-undang, Peradilan Agama memiliki  ciri  khusus  yang  sangat  erat  dengan  hal-hal  sebagai  berikut: Pertama faktor personalitas ke-Islaman, kedua faktor hukum yang diterapkan, yakni khusus hukum Islam .
Adapun  menurut  ketua  Pengadilan  Agama  Manado,  larangan  bagi  hakim menurut  Pasal  17  adalah:  (1)  hakim  tidak  boleh  merangkap  sebagai  pelaksana putusan (2) hakim dilarang merangkap menjadi wali pengampu, dan jabatan yang berkaitan  dengan  suatu  perkara  yang  diperiksa  olehnya,  (3)  merangkap  sebagai pengusaha, (4) tidak boleh merangkap sebagai penasehat hukum.
Usul pemberhentian yang disebabkan hakim dipidana penjara diajukan oleh Ketua  Mahkamah  Agung.  Usul  pemberhentian  disebabkan  hakim  melakukan
perbuatan tercela diusulkan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Usul pemberhentian disebabkan hakim melalaikan kewajiban, melanggar sumpah atau janji  jabatan  dan  melanggar  larangan  diajukan  oleh  Mahkamah  Agung.  Usul pemberhentian yang disebabkan hakim melanggar kode etik dan pedoman prilaku hakim diajukan oleh Komisi Yudisial.
Mengenai  tata  cara  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  terdapat  ketentuan bahwa  sebelum  Mahkamah  Agung  dan  atau  Komisi  Yudisial  mengajukan  usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
Hakim  sebagai  subsistem  peradilan  merupakan  pelaku  inti  yang  secara fungsional  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman,  karena  hakikatnya  kekuasaan kehakiman  memiliki  pilar  yang  terdiri  dari  badan  peradilan  yang  ditegakkan berdasarkan undang-undang, aparat yang trediri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materiil maupun formil (acara).  Tugas  pokok  kehakiman  adalah  menerima,  memeriksa,  mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya.

## Analisis Upaya Hakim dalam Meminimalisir Angka Perceraian
Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai pengarah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan  membantu  para  pihak  untuk  membingkai  persoalan  yang  ada  agar  menjadi masalah  yang  perlu  dihadapi  secara  bersama.  Selain  itu,  juga  menghasilkan kesepakatan,  sekaligus  seorang  mediator  harus  membantu  para  pihak  yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketanya harus dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan  seorang  mediator  adalah  mempertemukan  kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya.
Mengupayakan  damai  merupakan  tugas  yang  melekat  pada  seorang  hakim maupun  hakim  yang  ditunjuk  sebagai  mediator.  Hakim  melakukan  upaya  damai secara  terus  menerus  dalam  setiap  proses  pemeriksaan  perkara  yang  ia  tangani. Seorang  hakim  mediator  menjalankan  mediasi  terhadap  perkara  yang  ia  tidak terlibat  dalam  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang  ia mediasikan.
Mengenai tingkat kefektifan pemberlakuan Perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Seperti yang diutarakan oleh berbagai pendapat dari hakim mediator. sejak  diberlakukannya  Perma  No.1  tahun  2016  di  Pengadilan  Agama  Manado belum  ada  peningkatan  keberhasilan  mediasi  yang  signifikan  dan  cenderung stagnan.  Proses  mediasi  yang  belum  efektif  di  Pengadilan  Agama  Manado  ini dikarenakan  terdapat  beberapa  faktor  penyebab  ketidak  efektifan  mediasi  yaitu faktor  masyarakat  yang  masih  rendah  akan  pentingnya  perdamaian  serta  syarat mediasi  hanya  sebatas  formalitas  saja  yang  menimbulkan  tingkat  keberhasilan mediasi  tergolong  rendah.  Terlebih  dalam  kasus  perceraian  yang  sulit  untuk didamaikan.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Hakim  dalam  mengatasi  hambatan- hambatan  para  pihak  belum  mampu  menciptakan  mediasi  yang  efektif,  hal  ini dikarenakan  faktor  para  pihak  sendiri  yang  memang  sudah  tidak  mau  adanya perdamaian. Pernyataan dari para hakim mediator di Pengadilan Agama Manado dikuatkan dengan data yang penulis dapatkan dari Panitera.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Agama  Manado, maka  dapat  dikatakan  Pelaksanaan  resolusi  konflik  perkawinan  melalui  mediasi dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado  didasarkan  pada  norma hukum  yang  ada  yaitu  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  Nomor  1  Tahun 2008 dan telah direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 hingga Perma Nomor 1 Tahun 2008  dan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan Agama  tersebut  berimplikasi  terhadap  susunan  proses  beracara  di  Pengadilan Agama. Ada penambahan bagian yang bernama mediasi, dimana penambahan ini terletak  setelah  pembukaan  sidang  pertama.  Perubahan  ini  berlaku  untuk  semua kewenangan yang dimiliki pengadilan agama tidak terkecuali perkara perceraian.
Dalam pelaksanaan resolusi konflik perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Manado, unsur-unsur yang terlibat adalah:
a. Pihak Pertama
Pihak  pertama  di  sini  adalah  pihak  yang  mengajukan  permohonan  atau gugatan. Jika perkara merupakan cerai gugat maka pihak pertama di sini adalah  pihak  perempuan  (istri),  sementara  itu  jika  perkara  merupakan cerai talak maka pihak pertama merupakan laki-laki (suami).
b. Pihak Kedua
Pihak kedua adalah pihak yang dipanggil oleh Pengadilan Agama karena permohonan/gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak  pertama.  Jika  perkara merupakan cerai gugat, maka pihak pertama di sini adalah pihak laki-laki (suami)  sementara  itu  jika  perkara  merupakan  cerai  talak,  maka  pihak pertama merupakan pihak perempuan (istri).
c. Pihak Ketiga yang Netral (Mediator)
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  pihak  dalam  proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian.
Adapun syarat seorang mediator adalah setiap mediator harus mendapatkan sertifikat dari lembaga yang telah ditunjuk dan diakreditasi oleh Mahkamah Agung (MA)  setelah  mengikuti  pelatihan  oleh  lembaga  tersebut.  Kecuali  jika  dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim  pada  pengadilan  yang  bersangkutan  dapat  ditempatkan  dalam  daftar mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersetifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat  yang  ditunjuk  oleh  ketua  majelis  hakim  wajib  menjalankan  fungsi mediator.
Di Pengadilan Agama Manado, sudah ada hakim yang bersertifikat mediator. Sertifikat  tersebut  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Agama  ataupun  yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Resolusi  konflik  dalam perkara  perceraian  melalui  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Manado  selama  ini
dilakukan  oleh  hakim  yang  telah  bersertifikat  (Wawancara  dengan  Wakil  Ketua Pengadilan Agama Manado).

## Faktor Penghambat Mediasi Perceraian
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  informan,  diperoleh informasi  bahwa  relatif  sangat  kecil  kontribusi  kegagalan  resolusi  konflik  yang disebabkan oleh kaidah hukum yang ada sebab dari segi kaidah hukum telah secara jelas dan tegas diatur tentang prosedur dan tata cara mediasi di Pengadilan Agama. Hanya  saja  sanksi  atau  hukuman  yang  diberikan  kepada  para  pihak  yang  tidak menempuh prosedur mediasi masih relatif ringan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008  hingga  pembaharuannya  yaitu  Perma  Nomor  1  Tahun  2016,  sanksi  yang diberikan  bagi  para  pihak  yang  tidak  menempuh  mediasi  yaitu  dikenakan  denda atau  dibebankan  biaya  perkara.  Akibatnya,  para  pihak  yang  bersengketa  lebih terkadang  lebih  memilih  membayar  denda/biaya  perkara  yang  jumlahnya  tentu relatif kecil.
Faktor lain adalah terkait pengetahuan masyarakat tentang mediasi perceraian masih sangat minim sehingga para pihak cenderung tidak ingin menempuh proses mediasi (Wawancara dengan hakim mediasi di Pengadilan Agama Manado). Pada umumnya masyarakat belum memahami substansi Peraturan Mahkamah Agung RI tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi. Bahkan masyarakat masih  beranggapan  bahwa  sejak  pendaftaran  perkara  perceraian  di  Pengadilan Agama  sudah  menjustifikasi  hasil  para  pihak  untuk  bercerai.  Padahal  semangat Peraturan Mahkamah Agung sejak dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003, kemudian direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, hingga  yang  revisi  paling  terbaru  ialah  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur  Mediasi  ialah  ditemukannya  solusi  atau  terjadinya  resolusi  konflik perkawinan sehingga para pihak yang berperkara cerai dapat diselesaikan dengan rujuk  atau islah .  Artinya,  semangat  Mahkamah  Agung  ialah  perdamaian  kedua belah  pihak.  Hal  ini  tentu  menjadi  komitmen  Mahkamah  Agung  yang diimplementasikan secara operasional oleh Pengadilan Agama.
Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, diketahui bahwa pada umumnya pihak penggugat ataupun tergugat sudah tidak menerima proses mediasi
(Wawancara  dengan  Hakim  Mediasi).  Para  penegak  hukum  telah  mengikuti petunjuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  untuk  bermediasi,  bahkan  sebagai  suatu keharusan  yang  telah  tertuang  dalam  Berita  Acara  Sidang,  sehingga  dapat dipastikan  setiap  perkara  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  di  Pengadilan  Agama Manado  telah  menempuh  proses  mediasi  (Wawancara  dengan  Wakil  Ketua Pengadilan  Agama  Manado).  Selain  itu,  para  penegak  hukum  sebenarnya  telah memberi  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  memilih  mediator  sesuai  dengan norma-norma  mediator  di  Pengadilan  Agama  Manado.  Dan,  ada  pihak  yang langsung  memilih  mediatornya,  namun  umumnya  hanya  menyerahkan  kepada majelis hakim untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Manado (Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado).
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  diketahui  bahwa  mediator  di Pengadilan  Agama  Manado  telah  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  membantu para pihak yang berperkara untuk menemukan solusi, meskipun belum semuanya pernah  mengikuti  atau  menempuh  pelatihan  di  tingkat  pusat,  tetapi  kesemuanya telah  berulang  kali  mengikuti  pendidikan  di  tingkat  propinsi/Pengadilan  Tinggi Agama,  terlebih  lagi  kegiatan  lainnya  seperti  seminar,  diskusi,  simposium,  dan kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan bidang tugas juga selalu diikuti oleh para  penegak  hukum  terutama  hakim  mediator.  Namun,  pengetahuan  hakim mediator yang memadai tidak cukup apabila tidak ditunjang oleh kesungguhan para pihak yang berperkara cerai untuk melakukan mediasi. Hal ini turut diperparah oleh pengetahuan masyarakat tentang mediasi masih sangat minim.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Manado maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, bahwa tugas dan wewenang hakim pengadilan agama Manado adalah memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  ditingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dibidang  perkawinan,  kewarisan, wasiat dan hibah  yang dilakukan berdasarkan hukum  Islam, serta wakaf dan shadaqah,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49 Undang-undang  Nomor  50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Kedua,  Adapun  upaya  yang  dilakukan  hakim  mediasi  dalam  membantu meminimalisir  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Manado  ditempuh  dengan beberapa  metode  yaitu  pertama  melalui  bimbingan  individual  yang  meliputi wawancara mendalam dan mediasi satu persatu/  face to face. Kedua melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan sharing.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Abu bin Isma’il al - Bukhari, Sahih Bukhari Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
Abdurrahman,  H.  (1992) Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  CV. Akademika Pressindo.
Ali,  Achmad  dan  Wiwie  Heryani, Sosiologi  Hukum:  Kajian  Empiris  terhadap Pengadilan, (Jakarta:Kencana, 2012).
Aswarni Sudjud,  Tatang M.  Amirin & Sutiman. 2002. Perencanaan Pendidikan :
Yogyakarta. FKIP UNY.
Basri, Cik Hasan, “ Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional” (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999.
Bolle, Laurence, 1996, Mediation:principles, process, and practice , New York Bungkaes,  H.  R.,  Posumah,  J.  H.,  &  Kiyai,  B.  (2013). Hubungan  Efektivitas Pengelolaan  Program  Raskin  dengan  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecapatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud . Journal “Acta Diurna”.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  (Bandung:  CV.  Penerbit Diponegoro, 2003.
Fahroza, L. M. D. 2011. “ Hubungan kematangan emosi dengan keharmonisan pada pasangan  pernikahan  dini” .  Skripsi.  Fakultas  Psikologi  Universitas Merdeka Malang.
Folberg, Jay & Alison Taylor , Mediation, Jossey-Bass, San Fransisco, 1984.
Indonesia. Undang-Undang  Tentang  Perkawinan, UU  Nomor  1  Tahun  1974  LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
Maria, U. 2007. “ Peran persepsi keharmonisan keluarga dan konsep diri terhadap kecenderungan  kenakalan  remaja” .  Tesis.  Pascasarjana  Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Sugiono. (2013). “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi( Mixed Methods )”, Edisi Keempat, Bandung : ALFABETA.
Sugiyono. 1997. Statistik untuk penelitian. Bandung : CV Alfabeta
Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006. tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Wiyono,  Didik  (2007).  ” Panduan  Praktis  Mikrokontroller  Keluarga  AVR menggunakan  DT-Combo  AVR-51  Starter  Kit  dan  DT-Combo  AVR Exercise Kit .” Surabaya: Innovative Electronics.