Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2020

## PELAYANAN AKSESIBILITAS JALUR RAMAH DISABILITAS DI TROTOAR JALAN MARGONDA KOTA DEPOK

## Bhakti Nur Avianto dan Syifa Nur Fauziah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta, Indonesia Email: bhakti.nur.avianto@civitas.unas.ac.id dan syifanurfau@gmail.com

## Abstract
One  accessibility  services  provided  by the  government is  providing  physical  access specifically  for  persons  with  disabilities.  However,  the  accessibility  for  disabled people promised by the government in Depok City in practice still does not facilitate access  to  their  movements,  some  of  their  lanes  are  used  for  parking  motorized vehicles, garbage piles, and street vendors. Even many disability lines are damaged and  not  functioning  properly.  This  study  aims  to  determine  the  extent  to  which function  public  services  to  accessibility  persons  with  disabilities  on  the  sidewalk  of Jalan  Margonda,  Depok  City  is  optimally  realized.  The  survey  method  is  used  to obtain a picture of accessibility services for people with disabilities. The results were obtained  that  the  service  disability  pedestrian-lane  on  the  sidewalk  of  Jalan Margonda,  Depok  City  was  still  breaking  down  various  obstacles  and  availability facilities were not yet said to be effective, disrupted by non-disabled activities used for trading, motorized parking, piles of rubbish, and the lack of government attention to efforts to repair and maintain. Therefore this pedestrian-lane is very unfriendly for people with disabilities both in terms of its ease and safety aspects. So that the rights of people with disabilities as Depok City society have not been fulfilled properly.

## Keywords: Public service; accessibility; pedestrian-lane; diffable

## Abstrak
Pelayanan  aksesibilitas  oleh  pemerintah  salah  satunya  memberikan  akses  dalam bentuk  fisik  khusus  bagi  penyandang  disabilitas.  Namun  demikian,  aksesibilitas bagi  difabel  yang  dijanjikan  pemerintah  Kota  Depok  pada  prakteknya  tetap  saja belum  mempermudah  akses  pergerakan  mereka,  sebagian  jalur  digunakan  untuk parkir  kendaran  bermotor,  tumpukan  sampah,  dan  pedagang  kaki  lima.  Bahkan banyak jalur disabilitas yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  fungsi  pelayanan  publik  terhadap aksesibilitas  penyandang  disabilitas  di  trotoar  Jalan  Margonda  Kota  Depok terwujud  secara  optimal.  Metode  survei  digunakan  untuk  memperoleh  gambaran tentang pelayanan aksesilibilitas difabel. Hasilnya diperoleh bahwa pelayanan jalur ramah  disabilitas  di  trotoar  Jalan  Margonda  Kota  Depok  masih  meretas  berbagai kendala  dan  ketersediaan  sarananya  belum  dikatakan  efektif,  terganggu  oleh aktivitas  non-difabel  yang  digunakan  untuk  berdagang,  parkir  kendaran  bermotor, tumpukan  sampah  dan  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  upaya  perbaikan serta pemeliharaan. Oleh karena itu jalur khusus ini sangat tidak ramah bagi kaum
difabel  baik  dilihat  dari  aspek  kemudahan  dan  aspek  keamanannya.  Sehingga  hak kaum difabel sebagai masyarakat Kota Depok belum terpenuhi dengan baik.
Kata kunci: Pelayanan publik; aksesibilitas; jalur ramah disabilitas; difabel

## Pendahuluan
Amanat Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana pasal 59 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas dan aksesbilitas untuk menjamin  terwujudnya  kemudahan  bagi  penyandang  disabilitas  dan  lanjut  usia  untuk masuk  dan  keluar  dari  bangunan  gedung  serta  beraktivitas  dalam  bangunan  gedung secara  mudah,  aman,  nyaman,  dan  mandiri.  Dilihat  dari  segi  organisasi  dapat  dinilai dari  kualitas  pelayanan  yang  diberikan,  dari  perkembangan  di  wilayah  Kota  Depok yang  semakin meningkat  jumlah  pertumbuhan  penduduknya dan rumah tumbuh atau rumah  tinggal  yang  bertambah  sehingga  semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan pembangunan    fisik    di    wilayah    tersebut.  (Muksin  &  Samsu,  2020).  Fasilitas  dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ramp , tangga, dan lift bagi penyandang disabilitas  dan  lanjut  usia.  Penyediaan  fasilitas  dan  aksesibilitas  disesuaikan  dengan fungsi,  luas,  dan  ketinggian  bangunan  gedung.  Bentuk  birokrasi  pemerintah  yang hierarki  yang  selama  ini  menjadi  model  dalam  menjalankan  layanan  publik    perlu diubah    dengan    pendekatan  baru,  yaitu  sistem  pemerintahan  responsif  dengan melibatkan pemerintah,  masyarakat sipil dan sektor swasta (Falaq & Wibowo, 2020)
Bersumber  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat  jumlah penyandang  disabilitas  Kota  Depok  tahun  2016  sebanyak  1.050  jiwa  meliputi  jumlah penyandang  disabilitas  fisik  sebanyak  661  orang  dengan  rincian  tuna  daksa  sebanyak 309  orang,  tuna  mata  sebanyak  339  orang,  dan  bisu  tuli  sebanyak  13  orang.  Jumlah penyandang  disabilitas  mental  sebanyak  191  orang  dengan  rincian  tuna  grahita sebanyak  45  orang,  tuna  laras,  sebanyak  46.  Jumlah  penyandang  disabilitas  fisik  dan mental (ganda) sebanyak 108 orang.
Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penyandang  difabel,  maka  saat  ini perkembangan  sarana  dan  prasarana  yang  ramah  bagi  penyandang  difabel,  khususnya pada  tempat-tempat  umum  sudah  terlihat  bermunculan.  Seiring  dengan  berjalannya waktu, hampir semua elemen dalam masyarakat turut andil dalam pembangunan sarana dan  prasarana  bagi  kelompok  penyandang  difabel  (Jefri,  2016).  Difabel  merupakan salah  satu  usulan  istilah  untuk  menggantikan  kata  penyandang  cacat  yang  memiliki pengertian non diskriminasi. Istilah kata difabel ini berasal dari pengertian peopole with defferent abilitiy , yakni masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan fungsi dan gerak  fisik  yang  berbeda  (Haryanti  &  Sari,  2017).  Artinya  penyandang  difabel mendapat  kesamaan  kesempatan  dalam  segala  aspek  kehidupan  melalui  penyediaan aksesibilitas, sehingga terpenuhinya sarana dan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang
difabel  merupakan  hal  yang  harus  dan  wajib  dilaksanakan  untuk  menjamin  kesamaan kesempatan hidup (Almas & Kurniati, 2017).
Merancang aksesibilitas ruang kota selayaknya juga melayani kepentingan publik yang  beragam  perilakunya.  Apalagi  jika  secara  sadar  fungsi  ruang  publik  kota  yang menjadi  tempat  melarikan  diri  warga  masyarakat  dari  kebosanan  akan  rutinitas kehidupan  di  perkotaan.  Tentu  bukan  saja  di  alami  sekelompok  warga  kota,  tetapi berlaku  menyeluruh.  Dengan  demikian  adanya  pemikiran  perancangan urban  public space sudah  selayaknya  berlaku  menyeluruh  bagi  semua  masyarakat,  termasuk  bagi penyandang difabel (Dewang & Leonardo, 2010). Aksesibilitas merupakan kemudahan yang  disediakan  bagi  semua  orang  termasuk  penyandang  difabel  guna  mewujudkan kesamaan  kesempatan  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Hal  ini  dilakukan  pula  oleh Pemerintah  Kota  Depok  yang  berupaya  membangun  akses  jalan  untuk  Penyandang difabel  seperti  membuat  yang  sering  disebut  dengan  Jalur  Ramah  Disabilitas.  Jalur ramah  disabilitas  atau Tenji  block yang  diciptakan  berwarna  kuning  cerah  untuk membedakannya dengan bagian ubin trotoar lainnya (Hasanah, 2017). Selain itu, warna kuning  yang  cerah  juga  akan  memudahkan  orang  dengan  gangguan  penglihatan  tapi tidak buta untuk melihat Jalur ramah disabilitas.
Aksesibilitas  bagi  difabel  yang  dijanjikan  pemerintah  dalam  perda  Kota  Depok pada  prakteknya  tetap  saja  belum  mempermudah  akses  pergerakan  mereka.  Hasil penelitian  menunjukkan masih  minimnya  sarana  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh para difabel,  termasuk  aksesibilitas  terhadap  pelayanan  umum  yang  dapat  mempermudah kehidupan  difabel,  di  mana  sebagian  besar  hambatan  aksesibilitas  berupa  arsitektur yang  membuat  penyandang  difabel  kehilangan  haknya  dalam  mendapatkan  pelayanan yang  baik.  Sepeti  jalur  difabel  berubah  menjadi  tempat  parkir, tenji-block rusak  dan tidak  diperbaiki,  jalur  difabel  terhalang  tempat  tumpukan  sampah  dan  sebagian  jalan tidak terawat atau tidak diperbaiki.
Sumber: Dokumen hasil penelitian, 2019 Gambar 1 Jalur Ramah Disabilitas menjadi tempat parkir .
Demikian  pula  pada  jalur  ramah  disabilitas  terletak  pada  akses  Jalan  Margonda Raya  Kota  Depok,  masih  pula  ditemukan  beberapa  titik  akses  jalan  yang  tak  ramah untuk dilintasi para penyandang disabilitas, terlihat pemasangan terhalang oleh beberapa motor yang tengah parkir, Pemasangan jalur Disabilitas yang tidak merata, Jalur Ramah Disabilitas  yang  terlihat  tidak  terawat,  terhalangnya  Jalur  ramah  disabililitas  oleh tumpukan sampah dan tiang listrik.

## Sumber: Dokumen hasil penelitian, 2019 Gambar 2
Jalur ramah disabilitas yang terhalang oleh tumpukan sampah dan tiang.
Hak  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  meliputi  hak  mendapatkan  akses dan  memanfaatkan  fasilitas  publik  serta  mendapatkan  akomodasi  yang  layak  sebagai bentuk  aksesibilitas  bagi  individu  (UU  No.  8/2016).  Setiap  pengadaan  sarana  dan prasarana  umum  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau  masyarakat,  wajib menyediakan  aksesibilitas.  Penyediaan  aksesibilitas  salah  satunya  akses  dalam  bentuk fisik. Salah satu bentuk aksesibilitas dalam bentuk fisik adalah aksesibilitas pada jalan umum (PP RI, No. 43/1998). Aksesibilitas pada jalan umum salah satunya dengan cara menyediakan jalur pedestrian (trotoar) bagi penyandang disabilitas (Hasanah, 2017).
Aksesibilitas  dibagi  menjadi  dua  macam,  yakni  (1)  Aksesibilitas  fisik  yang meliputi layanan yang terkait perencanaan dan peruntukan pembangunan kawasan kota serta fasilitas publik, dan (2) Aksesibilitas non fisik di mana warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan (Haryanti & Sari, 2017). Dalam menilai  aksesibilitas  fisik,  maka  ada  beberapa  asas  yang  harus  diperhatikan  yakni keselamatan,  kemudahan,  kegunaan,  kemandirian.  Hal  ini  mengasumsikan  bahwa seluruh  difabel  berhak  untuk  mendapatkan  persamaan  akses  kenyamanan  dalam kehidupan (Jefri, 2016).
Selain  Perda  Kota  Depok  Nomor  13  Tahun  2013  yang  khusus  mengatur pemenuhan  hak  difabel,  pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  dan  meng- implementasikan  Undang  Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik
yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik bagi  seluruh  warga  negara  termasuk  penyandang  difabel  (Negara  &  Birokrasi,  2009). Undang-Undang  ini  secara  tegas  menyatakan  bahwa  pelayanan  publik  memiliki beberapa  asas  yang  memberikan  kemudahan  berupa  akses  kepada  difabel.  Namun demikian, tampaknya kehadiran perundangan tersebut belum mampu menjadi pegangan bagi  penyelenggara  pemerintahan  untuk  memberikan  pelayanan  publik  tanpa diskriminasi.  Para  difabel  masih  menemui  hambatan  aksesibilitas  dalam  memperoleh hak-hak mereka.
Konsep pelayanan publik memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan konsep pelayanan umum atau pelayanan masyarakat (Rahayu & Dewi, 2013). Oleh karena itu, penggunaan  ketiga  istilah  tersebut  saling  dipertukarkan.  Pelayanan  publik  menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Pelayanan berfungsi  sebagai  sebuah  sistem  yang  menyediakan  apa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.
Hal  senada  diungkapkan  oleh  (Nuraviva,  2017)  bahwa  tujuan  dari  aksesibilitas adalah  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  melakukan aktivitas  sehari-hari  serta  memiliki  kesempatan  dan  peluang  yang  sama  dalam memperoleh  pelayanan  publik  untuk  aksesibilitas  fisik  maupun  non  fisik.  Jika  akan melihat aksesibilitas terkait dengan fasilitas atau sarana bagi difabel, maka hal pertama yang  harus  diperhatikan  adalah  apakah  fasilitas  dan  sarana  yang  tersedia  dapat digunakan  oleh  semua  orang  khususnya  difabel  secara  mudah,  tidak  membahayakan, dan  kemudahan  menggunakan  fasilitas  tersebut  tanpa  bantuan  orang  lain.  Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah  terhadap  masyarakat  berkebutuhan  khusus  seperti  kaum  difabel  sebagai  salah satu kelompok masyarakat rentan selain wanita dan anak-anak (Rahayu & Dewi, 2013).
Pernyataan  tersebut  di  atas  muncul  dikarenakan  terjadi  diskriminasi    terhadap penyandang  disabilitas  di    bidang    pelayanan  publik  terjadi  dalam  berbagai  macam bentuk  seperti  minimnya  aksesibilitas  fisik,  kebijakan      yang  tidak  berpihak,  hingga tidak  adanya  standar  operasional  dalam    penyelenggaraan  pelayanan  publik    yang menargetkan  penyandang  disabilitas.  Diskriminasi  seringkali  dipengaruhi  oleh pandangan  pemangku  kebijakan  yang  masih  mempertahankan    paradigma  tradisional dan  paradigma    medis  dalam  memandang  penyandang  disabilitas  (Wicaksono, Simamora, & Pradana, 2019).
Berdasarkan  uraian  dari  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya  yang  relevan,  maka kebaruan  hasil  penelitian  ini  ditunjukkan  oleh:  1)  Kurangnya  pengetahuan  dan pemahaman  penyelenggara  negara  sebagai  pembuat  kebijakan  ( policy  maker )  maupun pemilik atau pengelola fasilitas publik pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas. 2)  Rendahnya  pemahaman  para  penyandang  disabilitas  sebagai  warga  negara  (citizen) yang  berimplikasi  kebutuhan  mereka  menjadi  terabaikan.  3)  Dari  aspek  politik  bahwa
lemahnya  keberadaan  penyandang  disabilitas  sebagai  warga  negara  untuk mempengaruhi  kebijakan  bahkan  mempengaruhi  banyaknya  suara  ketika  pemilihan umum  sehingga  keterlibatan  mereka  diabaikan  oleh policy  maker .  4)  Proses implementasi kebijakan aksesibilitas banyak pihak yang terlibat yaitu Bapppeda, Dinas Pekerjaan  Umum,  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan,  Dinas  Perhubungan,  Dinas  Tata Ruang  dan  Kota,  Dinas  Sosial,  BPPKAD,  DPRD,  TAD,  LSM,  Desa/  kelurahan,  serta pihak  swasta.  Banyaknya  pihak  yang  terlibat,  namun  fasilitas  publik  tersebut  belum mencerminkan  pembangunan  yang  berpedoman  pada  acuan  yang  jelas  tentang akasesibilitas,  serta  memberikan  pemahaman  bahwa  keterlibatan  banyak  pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam implementasi sebuah kebijakan.  5) Adanya anggaran  yang  tidak  spesifik,  dengan  belum  tersedianya  anggaran  yang  spesifik menjelas-kan  bahwa  rendahnya  komitmen  dari policy  maker terhadap  kebijakan tersebut.  Ketika  anggaran  menjadi  salah  satu  hambatan  utama  pembangunan  tersebut akan  menyebabkan  ketidak  optimalan  pembangunan  fasilitas  publik  yang  membawa dampak tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.   6) Belum adanya koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain.  Hal  tersebut  karena  dilihat  dari  tupoksi  Dinas  Sosial  sendiri  tidak  ada  poin  yang menjelaskan  bahwa  Dinas  Sosial  harus  melakukan  advokasi  terhadap  dinas-dinas  lain ketika dinas tersebut membangun sebuah fasilitas publik
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana pelayanan  aksesibilitas  jalur  ramah  disabilitas  di  trotoar  Jalan  Margonda  Kota  Depok? Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  sejauh  mana  fungsi  pelayanan  publik terhadap  aksesibilitas  penyandang  disabilitas  di  Trotoar  Jalan  Margonda  Kota  Depok terwujud secara optimal.

## Metode Penelitian
Metodologi  survei  tergolong  metode  ilmiah  ( scientific  method )  yang  merupakan bagian  dari  metodologi  penelitian  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Metode  survey adalah  studi  yang  sumber  utama  data  dan  informasinya  diperoleh  oleh  responden sebagai  sampel  survei  menggunakan  kuesioner  atau  kuesioner  sebagai  alat pengumpulan  data  serta  mempelajari  prosedur  dalam  penarikan  sampel  dari  suatu populasi yang tepat agar dapat digunakan untuk mengeneralisasikan keadaan populasi.
Penelitian  ini  digunakan  jenis  metode  survei  untuk  penelitian  evaluasi  program, sebagaimana  dirumuskan  dalam  pertanyaan  penelitian  ketika  program  pelayanan aksesibilitas  yang  diterapkan  telah  mencapai  tujuan  atau  mengalami  kegagalan. Pencarian  survei  untuk  tujuan  evaluasi  umumnya  terdiri  dari  serangkaian  studi  yang lebih  lengkap  atau  bagian  dari  program  tertentu.  Beberapa  langkah-langkah  teknis sederhana  namun  ideal  yang  dapat  diambil  dalam  metode  penelitian  survei  adalah:  1) Merumuskan  masalah  penelitian  dan  menulis  tujuan  penelitian  survei.  2)  Menulis manfaat  penelitian  survei  dengan  cara  akademik  praktis.  Jika  diperlukan,  menentukan konsep  dan  hipotesis  penelitian.  3)  Mengumpulkan  informasi  dari  hasil  studi sebelumnya  yang  terkait.  4)  Menentukan  sampel  penelitian  dilakukan  berdasarkan
accidental sampling atau jumlah responden yang datang ke lokasi penelitian (dilakukan selama Dua bulan, Oktober-Nopember 2019). 5) Membuat angket atau kuesioner untuk responden  terpilih  secara  acak  (random).  6)  Pengumpulan  data,  termasuk  pernyataan untuk  asisten  peneliti  yang  mengumpulkan  data  penelitian,  dilanjutkan  dengan  mem- proses dan menganalisis data secara manual atau dengan komputer.
Mendukung  pengungkapan  fenomena-fenomena  tersebut  di  atas,  peneliti menggunakan  studi  kepustakaan  untuk  mengumpulkan  data-data  yang  relevan  melalui sumber terpercaya, baik itu melalui buku, jurnal, artikel media masa, dan internet. Data dalam penelitian ini akan melalui empat tahapan analisis yakni pengumpulan data hasil survei  yang  disebarkan  kepada  300  responden  (difabel),  reduksi  data,  penyajian  data, dan  penarikan  kesimpulan  secara  induktif.  Metode  yang  digunakan  dalam  pemecahan permasalahannya termasuk metode analisis evaluatif.

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah  Kota  Depok  terus  berusaha  memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat  dalam  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur terutama  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR).  Dasar  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam kehidupan  sosial, ekonomi  dan  pemerintahan. Pelayanan  urusan  pekerjaan  umum  difokuskan  pada  pelayanan  urusan  Jalan  dan Jembatan,  Sumber  Daya  Air,  Perkotaan  dan  Perdesaan,  Air  Minum  dan  Air  Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.
Pentingnya  penyelenggaraan  urusan  pekerjaan  umum  ini  telah  disadari  oleh pemerintah  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  01/PRT/M/2014  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan menyediakan  sarana  dan  prasarana  publik  termasuk  penerapan  terhadap  jalur  ramah disabilitas  dalam  mendukung  kegiatan  nya  sebagai  warga  yang  berkebutuhan  khusus yang perlu mendapatkan perhatian.
Pelayanan aksesibilitas jalur ramah disabilitas di Jalan Margonda Kota Depok ini menggunakan  analisis  Model  Carlson  dan  Scwarz  dalam  (Hasanah,  2017).  Terdapat beberapa  indikator  yang  dapat  melihat  gambaran  dari  kualitas  pelayanan  itu  sendiri sebagai berikut:
a) Kemudahan  menggambarkan    seberapa  mudah  layanan  pemerintah  terakses  dan tersedia bagi warga negara.
b) Keamanan  menggambarkan  sejauh  mana  layanan-layanan  diberikan  dengan  cara yang membuat para warga negara merasa aman dan percaya diri ketika mengguna- kannya
c) Keandalan  menggambarkan  sejauh  mana  layanan  pemerintah  diberikan  dengan benar dan tepat waktu
d) Pengaruh  warga  negara  menggambarkan  sejauhmana  warga  negara  merasa  bahwa mereka  dapat  memengaruhi  kualitas  layanan  yang  mereka  terima  dari  pemerintah lokal.
Peneliti  memfokuskan  pelayanan  aksesibilitas  jalur  ramah  disabilitas  di  trotoar Jalan  Margonda  Kota  Depok  dengan  mengutamakan  indikator  yang  pertama  aspek kemudahan,  yaitu:  setiap  orang  dapat  mencapai  semua  tempat  atau  bangunan  yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Kedua; aspek keamanan yaitu: setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keamanan dan  keselamatan  semua  orang.  Ketiga;  sejauhmana  masyarakat  merasa  bahwa  mereka dapat mempengaruhi kualitas layanan yang mereka terima dari pemerintah lokal.

## 1. Aspek Kemudahan
Pemerintah  Kota  Depok  berkewajiban  memenuhi  amanat  layanan  publik berupa  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  agar  dengan  mudah  melakukan mobilitasnya.  Di  mana  hasil  survei  yang  melibatkan  82  tuna  mata  dari  jumlah keseluruhan  sebanyak  339  orang  (data  hasil  survei  yang  diperoleh),  menunjukkan pelayanan  untuk  hak  aksesibilitas  bagi  penyandang  difabel  belum  optimal.  Masih banyak  jalan  sepanjang  jalur  trotoar  Jalan  Margonda  Kota  Depok  tidak  bisa digunakan bahkan tidak difasilitasi dengan baik. Kondisi trotoar bagi publik rusak kurang  pemeliharaan  dan  khususnya  jalur  ramah  disabilitas  dengan  menggunakan tenji block khusus difabel banyak juga belum meamadai.
Faktor  lain  yang  ditemukan  yaitu:  Masih  kurangnya  kesadaran  dari masyarakat dan pengguna trotoar yang tidak memahami fungsi trotoar sebagai jalur pedistiran  dan  difabel,  bahkan  masih  ada  bahu  jalar  trotoar  digunakan  untuk berjualan  hingga  parkir  liar.  Sebenarnya,  pemerintah  Kota  Depok  telah  membuat jalur  ramah  disabilitas  sesuai  dengan  standar  peruntukannya,  seperti  pada  ukuran dasar  ruang  jalur  pedestrian tidak mengacu  pada  esensi  ukuran  dasar tiga  dimensi (panjang, lebar, tinggi). Artinya pembangunan jalur khusus penyandang disabilitas tidak mengacu pada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya (Hasanah, 2017). Namun  masih  ada  pembangunan  jalur  pedestrian  yang  dibangun  khusus  untuk penyandang  disabilitas  tidak  memenuhi  persyaratan  di  mana  jalur  tersebut  dibuat sangat  sempit  dan  terputus.  Hal  senada  diungkapkan  (Syafi’ie,  2014)  bagi penyandang  disabilitas  netra,  yang  paling  dibutuhkan  ialah  sistem  audio,  seperti talking lift , arsitektur yang memilki braille di handel tangga, warning block di jalan umum.
Hambatan lainnya datang dari persepsi aparatur pemerintah yang berpendapat bahwa  pembangunan  sarana  dan  prasarana  aksesibilitas  bagi  masyarakat  dengan kebutuhan  khusus  belum  prioritas  (Firdaus  &  Iswahyudi,  2010)  dan  (Indriyany, 2015).  Untuk  dapat  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  bagi kelompok  masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  khusus,  diperlukan  perubahan mindset aparatur  pemerintah  terhadap  keberadaan  kelompok  masyarakat  yang memiliki  kebutuhan  khusus  tersebut.  Dengan  demikian  sistem  pelayanan  publik
yang  dibangun  dapat  lebih  responsif  terhadap  keragaman  kondisi  sosial,  ekonomi, dan  budaya  masyarakat  termasuk  masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  khusus. Aparatur  pemerintah  sebagai  pelaksana  kebijakan,  paling  tidak  harus  dapat mengamankan dan menjamin terimplementasikannya berbagai peraturan perundangan  yang  memungkinkan  pemberian  pelayanan  khusus  terhadap  mereka yang memiliki kebutuhan khusus tersebut secara adil.
Disamping  itu,  setiap  aparatur  pemerintah  sebagai  pelayan  masyarakat,  juga harus dapat memberikan contoh yang baik dalam menyikapi pemberian pelayanan khusus  kepada  masyarakat  yang  memang  memerlukan  atau  membutuhkan pelayanan  khusus  tersebut  (Nuraviva,  2017).  Selain  itu,  untuk  dapat  menjamin bahwa  pelayanan  publik  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat,  maka  standar pelayanan  publik  yang  dibuat  harus  mengakomodasi  seluruh  kepentingan  masya- rakat,  termasuk  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan  khusus  ( difabel ).
Namun  sayangnya,  pelayanan  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  para  birokrasi sampai  saat  ini  cenderung  umum,  standar,  dan  seragam,  tidak  sensitif  terhadap kebutuhan yang unik.
2. Aspek Keamanan
Aspek  keamanan  aksessibilitas  jalur  ramah  disabilitas  mendeskripsikan sejauh mana kondisi layanan yang diberikan agar para difabel merasakan aman dan nyaman ketika digunakan. Hasil observasi lapangan fasilitas jalur ramah disabilitas di  troroar  Jalan  Margonda  Kota  Depok  yang  disediakan  oleh  pemerintah nampaknya  masih  jauh  dari  harapan.  Pembangunan  jalur  ramah  disabilitas  hanya sebagai  bentuk  “hiasan”  bagi  mata  memandang.  Selain  itu  banyak  yang  tidak mengetahui fungsi dari jalur pedestrian tersebut karena tidak adanya sosialiasi dan informasi  yang  jelas  di  jalur  ramah  disabilitas  sepanjang  Jalan  Margonda  Kota Depok  tersebut.  Hal  ini  berdampak  pada  terjadinya  alih  fungsi  jalur  pedestrian untuk PKL, timbunan sampah, parkir motor dan pedagang asongan.  Ruang khsus yang  disediakan  oleh  pemerintah  Kota  Depok  ini  masih  jauh  dari  standar akesibilitas yang ramah bagi kaum difabel khususnya bagi penyandang tuna mata.
Menurut  (Kustiani,  2018)  Pemerintah  daerah,  dibantu  oleh  pemerintah  pusat agar  membangun  fasilitas  publik  yang  dapat  mengakomodasi  kebutuhan masyarakat  penyandang  disabilitas  yang  masih  sering  terabaikan.  Di  mana  jalur ramah  disabilitas  esensinya  merupakan  jalur  yang  digunakan  untuk  berjalan  kaki atau  berkursi  roda  bagi  difabel  secara  mandiri  yang  dirancang  khusus  didasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman, dan  bebas hambatan. Hal ini terlihat di jalur ramah disabilitas Kota Depok permukaan jalan yang tidak stabil, tidak  kuat  dan  tidak  tahan  cuaca  sehingga  mudah  retak  dan  berlubang.  Selain  itu, banyaknya kondisi jalur tersebut yang tingginya tidak landai sehingga mempersulit bahkan  beresiko  terjadinya  kecelakaan.  Mengacu  pernyataan  (Hasanah,  2017) pembangunan  jalur  tersebut  nampaknya  tidak  sepenuh  hati,  hal  ini  terlihat  bahwa pembangunan  jalur pedestrian tersebut  tidak  dibangun  sesuai  dengan  kebutuhan kaum difabel.
Fasilitas  yang  harus  dipenuhi  dalam  pembuatan  jalur  ramah  disabilitas  di trotoar  Jalan  Margonda  Kota  Depok  adalah  jalur  sirkulasi  yang  memiliki  bidang dengan  kemiringan  tertentu  dengan  menggunakan  bantuan  ramp  jalan.  Hal  ini banyak yang tidak memenuhi syarat seperti tidak dilengkapinya garis berwarna dan bantalan jarak jalan disetiap sisi ramp. Hal ini sesuai dengan pendapat (Dewang & Leonardo,  2010)  jalur  pejalan  bagi  kaum  difabel  dibuatkan  sedemikian  rupa  agar tidak bahaya dan terhambat bergerakannya dengan menyediakan jalur pejalan yang rata  tidak  berlubang-lubang,  tidak  terjal  atau  bertingkat-tingkat,  tidak  licin  dan terdapat  genangan  jika  terjadi  hujan  serta  terdapat  ubin  bertekstur  (ubin  pemandu dan ubin peringatan) di sepanjang jalur pejalan kaki.
Persoalan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Kota  Depok  terkait  dalam penyediaan aksesibilitas bagi kaum difabel salah satunya tidak adanya alokasi dana pemeliharan  berkala  untuk  penyediaan  jalur  ramah  disabilitas.  Sebagaimana  hasil wawancara  ditemukan  dalam  proses  pelaksanaan  jalur  ramah  disabilitas  banyak pihak  yang  terkait  oleh  beberapa  instansi  lain.  Namun  dalam  pelaksanaan  peme- liharaan  dari  dinas  PUPR  sebagai  pelaksana  inti  tidak  secara  langsung  di  lakukan oleh  nya,  namun  dialihkan  menjadi  tugas  dari  satpol  PP  sebagai  penegak  perda penggunaan  trotoar.    Adapun  dari  sisi  pengawasan  dilakukan  secara  random  saja tidak  yang  bersifat  terecana  karna  selaku  staf  dinas  PUPR  mengaku  terkendala karena terbatasnya SDM yang ada. Namun jika dilihat dari struktur organisasi yang ada di dinas PUPR ternyata memiliki bagian tersendiri di bidang pemeliharaan dan jembatan  yang  cukup  akan  SDM  nya.  Seharusnya  sudah  menjadi  tugas  pokok dalam  pemeliharaan  langsung  terhadap  jalannya  pelaksanaan  jalur  ramah disabilitas.  Terkhusus  dalam  hasil  penelitian  ini  adalah  hasil  wawancara  dengan informan  sebagai  pengguna  aktif  jalur  disabilitas.  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa lingkungan sosial dalam hal ini dikatakan ada beberapa oknum masyarakat belum  turut  serta  dalam  mendorong  pemerlihaaan  jalur  ramah  disabilitas  di  Kota Depok,  karena  adanya  keluhan  langsung  yang  diberikan  oleh  pengguna  jalur disabilitas. Hasil observasi yang dilakukan kemudian menguatkan hasil wawancara ketika berada di lapangan, jalur disabilitas memang banyak terhalang oleh beberapa kendala. Seperti terhalangnya pedagang kaki lima, penggunaan parkir motor, serta banyak jalur disabilitas yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik.
3. Faktor Peranan Masyarakat
Apabila  dikaji  lebih  jauh  tentang  peran  masyarakat  memiliki  posisi  yang penting,  sehingga  aksesibilitas  yang  diterima  oleh  difabel  juga  dipengaruhi  oleh bagaimana  masyarakat  bertindak  dan  menyikapi  difabel  ini.  Masyarakat  kita  pada umumnya masih tersentuh haru ketika melihat difabel di depan matanya. Sehingga reaksi  yang  lazim  pertama  muncul  adalah  perasaan  belas  kasihan  yang  kemudian ditindaklanjuti  dengan  prilaku  santun.  Hal  ini  dikarenakan  kaum  difabel  merasa bahwa  mereka  dapat  memengaruhi  kualitas  pelayanan  yang lebih  baik  lagi.  Kaum difabel  merupakan  masyarakat  homogen  tetapi  dalam  pemenuhan  pelayanan  dari pemerintah  harus  tanpa  terkecuali.  Karena  situasi  dan  kondisi  yang  semakin
mendesak dan semakin banyak tuntutan dari masyarakat yang tidak hanya diberikan oleh  kaum  difabel  tetapi  disuarakan  juga  oleh  masyarakat  umum  lainnya  bahwa Pemerintah.
Survei  berhasil  mewawancara  121  responden  dari  300  responden  yang ditargetkan. Mereka semua warga Kota Depok yang berada di wilayah trotoar Jalan Margonda dengan harapan mendapatkan jawaban yang lebih akurat sesuai dengan rancangan  observasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Secara  teknis  responden tersebut  dapat  menjawab  melalui  alat  bantu  aplikasi  google  form.  Pernyataan responden  yang  menyatakan  perlunya  peran  pemerintah  untuk  memperbaiki pelayanan jalur khusus difabel di trotoar Jalan Margonda Kota Depok  yang belum diakses  bagi  penyandang  disabilitas.  Adapun  alasan  dari  responden  tersebut  dapat diuraikan beberapa kriteria sebagai berikut:
a) 42,01  persen  menyatakan  bahwa  Pemerintah  harus  menjadikan  standar aksesibilitas  sebagai  persyaratan  yang  mengikat  bagi  setiap  bangunan  baru yang akan dibangun.
b) 22,19% responden menyatakan bahwa aparat pemerintah masih mengembangkan  pelayanan  yang  standar  dan  bersifat  umum,  sehingga tidak responsif  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  khusus  kelompok  masyarakat marjinal dan minoritas termasuk kaum difabel.
c) 18,7  %  Responden  menyatakan  bahwa  penyediaan  aksesibilitas  jalur  trotoar difabel oleh pemerintah dirasakan belum penting atau belum prioritas.
d) 5,7  %  Responden  menyatakan  bahwa  mainset  aparatur  pemerintah  yang secara  umum  belum  berpihak  kepada  masyarakat  yang  memiliki  kebutuhan khusus.
e) 2,2% Responden menyatakan bahwa Kurangnya sosialisasi Kebijakan, Juklak dan Juknis yang terkait dengan penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus
f) Hanya  sebagian  kecil  1,9%  responden  yang  menyatakan  tidak  mengetahui tentang  kebijakan  pemerintah tentang  jalur  ramah  disabilitas  di  trotoar  Jalan Margonda Kota Depok.
Dari  hasil  survei  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pelayanan  aksesibilitas  jalur ramah  disabilitas  di  trotoar  Jalan  Margonda  Kota  Depok  masih  terkendala.  Artinya penyediaan  aksebilitas  bagi  kaum  difabel  belum  efektif  untuk  mewujudkan  kesamaan kesempatan hidup bagi kaum difabel.

## Kesimpulan
Pelayanan  aksesibilitas  jalur  ramah  disabilitas  di  trotoar  Jalan  Margonda  Kota Depok masih meretas berbagai masalah dan kesediaan sarananya belum dapat dikatakan efektif.  Hal  ini  terlihat  banyak  jalur  khusus  seharusnya  berfungsi  untuk  pejalan  kaki kaum  difabel  tetapi  banyak  beralih  fungsi  seperti  tempat  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) berjualan,  sebagai  tempat  parkir  sepeda  bermotor  baik  beroda  dua  maupun  beroda empat,  tumpukan  sampah,  serta  masih  banyak  jalur  ramah  disabilitas  yang  rusak  dan
pembangunannya  tidak  sesuai  dengan  standar.  Oleh  karena  itu  jalur  khusus  ini  sangat tidak  ramah  bagi  kaum  difabel  baik  dilihat  dari  aspek  kemudahan  dan  aspek keamanannya.  Sehingga  hak  kaum  difabel  sebagai  masyarakat  Kota  Depok  belum terpenuhi  dengan  baik.  Untuk  itu  disarankan  penguatan  sistem  pengawasan  atau monitoring  terhadap  fasilitas  umum  agar  tetap  diperuntukkan  seperti  tujuan  semula, misalnya  trotoar  khusus  bagi  difabel  memang  harus  dipertahankan,  jangan  sampai terganggu oleh aktivitas lain.

## BIBLIOGRAFI
Almas,  Dhafina,  &  Kurniati,  Rina.  (2017). Kajian  Aksesibilitas  Bagi  Difabel  Pada Ruang  Terbuka  Publik  Di  Kawasan  Simpang  Lima  Semarang .  Universitas Diponegoro.
Dewang, Nasrudin, & Leonardo, Leonardo. (2010). Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat. Planesa , 1 (1), 213267.
Firdaus,  Ferry,  &  Iswahyudi,  Fajar.  (2010).  Aksesibilitas  Dalam  Pelayanan  Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus. Jurnal Borneo Administrator , 6 (3).
Haryanti, Rina Herlina, & Sari, Candra. (2017). Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota  Surakarta  (Studi  Evaluasi  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan). Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik , 12 (1), 85–96.
Hasanah,  Budi.  (2017).  Pelayanan  Aksesibilitas  Jalan  Umum  (Jalur  Pedestrian)  Bagi penyandang  Disabilitas  (Studi  Kasus  di  Kota  Serang). IJTIMAIYA:  Journal  of Social Science Teaching , 1 (1).
Indonesia,  Republik.  (2016).  Undang-undang  No.  8  Tahun  2016  tentang  penyandang disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara .
Indriyany,  Ika  Arinia.  (2015).  Pelayanan  Publik  dan  Pemenuhan  Hak  Difabel:  Studi tentang  Layanan  Pendidikan  Inklusif  Melalui  Kasus  Pemindahan  Difabel  dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta. INKLUSI , 2 (1), 1–20.
Jefri, Tamba. (2016). Aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang tunadaksa di Universitas  Brawijaya. IJDS:  Indonesian  Journal  Of  Disability  Studies , 3 (1),  16– 25.
Kustiani,  Antara  dan  Rini.  (2018).  Kota  Ramah  Disabilitas,  Fasilitas  Apa  Saja  yang
Mesti Tersedia. Retrieved from Tempo website:
https://difabel.tempo.co/read/1112378/kota-ramah-disabilitas-fasilitas-apa-saja- yang-mesti-tersedia/full&view=ok
Negara, Sekretariat, & Birokrasi, Reformasi. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik. Jakarta:  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi .
Nomor,  Peraturan  Pemerintah.  (43AD).  Tahun  1998  tentang  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia .
Nuraviva, Lelly. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta. Kebijakan Publik Jurnal .
Rahayu,  Sugi,  &  Dewi,  Utami.  (2013).  Pelayanan  Publik  Bagi  Pemenuhan  Hak-Hak
Disabilitas  di  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Natapraja:  Kajian  Ilmu  Administrasi Negara , 1 (1).
Syafi’ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Inklusi , 1 (2), 269–308.
Wicaksono,  Tio  Tegar,  Simamora,  Jhon  Ias  Ganesa,  &  Pradana,  Glinggang  Hima.
(2019). Pelayanan Publik Kereta Api di Yogyakarta Bagi Difabel. INKLUSI , 6 (1),
47–70.