Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
Mohd. Yusuf D.M. 1 , Ermanto 2 , Cecep Sujapar 3 1,2,3 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com
Naskah diterima: 19 April 2022; revisi: 22 Mei 2021; disetujui: 26 Juni 2022

## ABSTRACT
Defamation  can  also  be  interpreted  as  the  act  of  someone  who  intentionally  makes  the person's  good  name  or  reputation  become  tarnished  or  bad,  causing  a  bad  view  of  other people towards that person who was originally good and already known by many people to be  damaged  or  not  good.  again  in  the  public  eye.  Defamation  is  included  in  the  complaint offense  case.  Because  a  person  who  feels  his  reputation  has  been  tarnished  or  tarnished because of the negative treatment of another person can file a lawsuit in a civil court and if the reporting party wins, he can ask for compensation and get it, imprisonment can also be applied  to  the  party  who  committed  the  defamation.  The  formulation  of  the  problem  in  this study is the Legal Settlement of Defamation Through Social  Media Based on the Electronic Transaction  Information  Law  Number  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number 11  of  2008  concerning  Electronic  Transaction  Information.  The  method  used  is  normative legal  research.  Based  on  the  results  of  the  study  it  is  known  that  the  legal  settlement  of defamation  through  social  media  is  based  on  the  Electronic  Transaction  Information  Law Number  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning Electronic  Transaction  Information  that  defamation  is  an  act  of  cyber  crime  or  cybercrime which is regulated in the Criminal Code, articles 310 to 321 and also regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008. Defamation is an act of spreading information that is  not  true and is  usually in  the form of  slander against  someone who has a bad impact  on that person, the person whose name is defamed can complain about this for defamation and the  person  who  committed  the  defamation  can  be  punished  by  imprisonment  and  paying  a fine.  Defamation  is  a  complaint  offense,  because  it  can  only  be  said  to  be  defamation  if someone who feels his name has been defamed reports it to the authorities.
Keywords: Defamation, Social Media, ITE
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## A. LATAR BELAKANG
Kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  kebebasan  berpendapat  serta  hak memperoleh informasi  melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi  tersebut  bertujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara  sistem  elektronik,  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28F  UUD  1945  menjelaskan  bahwa  Setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  guna  mengembangkan  pribadi  dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia 1 . Dalam  KUHP  dibahas  tentang  tindak  pidana  penghinaan  yang  diatur  pada  Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Baik penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan  dengan  cara  menista,  memfitnah,  ataupun  mengadu  secara  memfitnah  diatur dalam  Pasal  310  sampai  dengan  Pasal  321  KUHP. 2 Dan  pengaturan  hukum  tindak pidana  lainnya  pada  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dan  beberapa  undang-undang sektoral  atau  khusus  lain.  Akibat  dari  yang  melakukan  perbuatan  pencemaran  nama baik  dapat  mengganti  rugi.  Pergantian  kerugian  yang  ditimbulkan  karena  perbuatan pencemaran nama baik di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa  disingkat  dengan  KUHPerdata  Pasal  1372  sampai  dengan  1380,  sebagai  bentuk perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365.
Pencemaran  nama  baik  bisa  juga  diartikan  sebagai  perbuatan  seseorang  yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi orang tersebut menjadi tercemar atau buruk, sehingga menyebabkan pandangan yang buruk bagi orang yang lainnya terhadap seseorang  itu  yang  semula  baik  dan  sudah  dikenal  oleh  banyak  masyarakat  menjadi rusak  atau  tidak  baik  lagi  di  mata  publik. 3 Pencemaran  nama  baik  termasuk  ke  dalam kasus  delik  aduan.  Karena  seseorang  yang  merasa  nama  baiknya  dicemarkan  atau tercemar  karena  perlakuan  negatif  orang  lain  dapat  melakukan  tuntutan  ke  pengadilan sipil  dan  jika  menang  pihak  yang  melaporkan  dapat  meminta  ganti  rugi  dan mendapatkan  nya,  hukuman  pidana  penjara  juga  dapat  diterapkan  kepada  pihak  yang melakukan pencemaran nama baik tersebut.
Pernyataan  yang  berisikan  informasi  yang  tidak  faktual  dan  biasanya  cenderung merendahkan  seseoran  dan  pernyataan  tersebut  dapat  merugikan  orang  tersebut merupakan  fitnah.  Fitnah  terbagi  dari  dua  jenis  utama,  yaitu; pencemaran  nama  baik , dikatakan  pencemaran  nama  baik  jika  pernyataan  yang  tidak  faktual  dan  dapat merugikan  seseorang  dan  pernyataan  tersebut  dibuat  dalam  bentuk  permanen,  seperti tulisan, berita di radio atau televisi. Dan gunjingan, dikatakan gunjingan jika pernyataan yang  disebarkan  bersifat  tidak  permanen,  seperti  ceramah/pidato.  Biasanya  jika  terjadi kasus  pencemaran  nama  baik  di  surat  kabar  bisa  menimbulkan  aksi  perlawanan  si penulis,  editor,  penerbit  dan  distributornya.  Lalu,  para  hakim  juga  harus  dapat memastikan  bahwa  kata-kata  yang  digunakan  tersebut  merupakan  suatu  fitnah  atau bukan. 4 Konsep pencemaran nama baik dalam hukum pidana yang diatur dalam KUHP
1 Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Wildan  Muchladun, “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindakan  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik” ,  Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.6, 2015, hlm. 2.
3 Nindya  Dhisa  Permata  Tami  dan  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, “ Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan HukumPerdata di Indonesia.” Vol. 9, No. 1, 2013, hlm. 3.
4 Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, 2001, Hubungan Media Yang Efektif , Erlangga, Jakarta, hlm. 13.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
didasarkan  pada  dua  alasan  penting. Pertama ,  dalam  KUHP  terdapat  ketentuan- ketentuan  dasar  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dasar  untuk  penyusunan  perundang- undangan  pidana  di  luar  KUHP.  Tujuannya  agar  dapat  menciptakan  kesatuan  dalam system pemidanaan yang substansif dan terciptanya harmonisasi. 5

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian  dilakukan  terhadap dalam  Penyelesaian  Hukum  Terhadap  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Transaksi Elektronik.  Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 6 Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika  keilmuan  yang  dalam  penelitian  hukum  normatif dibangun  berdasarkan  displin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum  normatif,  yaitu  ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 7
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  yang digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  undang-undang/peraturan  yang terkait dengan permasalahan penelitian
b. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer
c. Bahan Hukum Tertier, yakni  bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  metode  melakukan  pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dan  juga  wawancara  secara  nonstruktur  yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas.
5 Barda Nawawi Arief, 2006, Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan , Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm. 3.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
7 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang  :Bayumedia, 2001), hlm. 57.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode induktif,  yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke  dalam  pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran (hukum)  yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang diajukan sebelumnya.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  Hukum  Terhadap  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Transaksi Elektronik
Indonesia merupakan Negara hukum, pernyataan ini tertera jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat menjadi  (UUD  1945),  yang  menyatakan  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum”.  Jika dilihat  berdasarkan  dari  pernyataan  tersebut,  maka  semua  aspek  kehidupan  di  negara  ini diatur  dan  dibatasi  oleh  norma-norma  hukum  yang  berlaku  baik  dibidang  sosial,  politik, budaya, ekonomi, dan lain-lain nya. 8 Jadi,  segala perbuatan manusia diatur  oleh hukum  agar meminimalisir  timbulnya  permasalahan.  Oleh  karena  itu,  dalam  kehidupan  nyata  di lingkungan masyarakat segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan menurut dengan hukum  yang  berlaku.  Tetapi  di  Indonesia  masih  banyak  masyarakat  nya  yang  melakukan perbuatan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara.
Ada  banyak  norma  hukum  yang  melindungi  kepentingan  masyarakat  umum  salah satunya  adalah  kodifikasi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  biasa  disebut  dengan sebutan  KUHP.  KUHP  merupakan  kitab  undang-undang  hukum  yang  berisi  peraturan- peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  merupakan  salah  satu  norma  hukum  yang melindungi  kepentingan  masyarakat  umum  salah  satunya  adalah  kasus  yang  banyak  kita temui sekarang ini adalah banyaknya pencemaran nama baik di media sosial atau dimanapun banyak  sekali  ditemui  kasus  pencemaran  nama  baik  yang  hasil  penghinaan  dalam  wjud tersebut  merupakan  character  assassination  dan  merupakan  pelanggaran  pada  hak  asasi manusia.  Kasus  pencemaran  nama  baik  digolongkan  ke  dalam  kasus  kejahatan  dunia  maya atau cybercrime .
Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  dan  tindak  pidana  penghinaan  diatur  dalam KUHP  pada  Bab  XVI  tentang  penghinaan.  Sekilas,  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan hampir  mirip.  Keduanya  memiliki  kemiripan  secara  tekstual.  Keduanya  merupakan  tindak pidana  yang  bersifat  subjektif  dan  publikatif,  arinya  adanya  kegiatan  menyinggung  atau tersinggung  terhadap  harga  diri  seseorang  dan  nama  baik  tersebut  tanpa  diketahui  secara umum. 9 Pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP ada yang berupa penghinaan umum  dan  ada  yang  berupa  penghinaan  khusus.  Penghinaan  khusus  terdapat  juga  diluar KUHP. Ada 19 bentuk tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008  dari  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  37.  Tindak  pidana  penghinaan  khusus  merupakan satu diantara 19 bentuk tindak pidana tersebut. Tindak pidana penghinaan khusus diatur pada
8 Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicalprudence), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 20.
9 Rocky Marbun, 2011, Kiat Jitu Menyelsaikan Kasus Hukum , Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm. 102-103.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal  27 ayat  (3) jika dilihat secara  rinci  maka terdapat  unsur-unsur berikut.  Unsur objektif: (1)  Perbuatan  dalam  mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan  mempermudah  akses.  (2) Melawan hukum tanpa hak nya, dan (3) Objeknya dalam informasi elektronik, yang memiliki persoalan yang berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 10
Tindakan  mencemarkan  kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  yang  dilarang  dalam hukum  pidama.  Mahkamah  memberikan  opini  bahwa  hukum  pidana  melindungi  nama  baik, martabat, atau kehormatan seseorang karena hal ini merupakan salah satu kepentingan hukum yang  menjadi  bagian  dari  hak  konstitusional  setiap  orang  yang  dijamin  oleh  UUD  1945. Ataupun  dengan  hukum  internasional,  karena  apabila  perbuatan  penyerangan  nama  baik, martabat  atau  kehormatan  seseorang  diberi  sanksi  pidana,  hal  tersebut  tidaklah  bertentangan dengan  UUD  1945. 11 Berdasarkan  dari  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan  delik  pencemaran  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  ITE  karena  HAM tidak  dapat  dilepaskan  dari  hak  orang  lain  tentang  hak  sama  dan  kewajiban  bagi  tiap-tiap warga  negara  untuk  menghormat  hak  orang  lain,  maka  timbul  lah  keseimbangan  antara memaknai dan melaksanakan HAM maka peraturan tersebit tidak dapat dikategorikan sebagai perlanggaran terhadap hak-hak individu warga Negara (pemohon).
Pada  Pasal  310  KUHP  dijelaskan  tentang  aturan  dari  pencemaran  nama  baik,  yang terbagi  lagi  menjadi  3  ayat.  Pada  ayat  (1)  siapapun  yang  melakukan  kegiatan  penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh sesuatu hal yang telihat secara jelas bertujuan agar masyarakat banyak mengetahui maka diancam karena pencemaran, dengan  pidana  penjara  paling  lama  Sembilan  bulan  atau  denda  paling  banyak  tiga  ratus rupiah. Selanjutnya pada ayat (2) disini dijelaskan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan  cara  tertulis  atau  dengan  gambar  yang  disebarkan  di  muka  umum,  maka  yang  telah menyebarkan  tersebut  dinyatakan  bersalah  karena  pencemaran  dan  diancam  pidana  penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sebesar tiga ratus rupiah. Lalu, pada  ayat  (3)  ini  merupakan  kebalikan.  Jika  perbuatan  tersebut  jelas  dilakukan  demi kepentingan  umum  atau  kepentingan  untuk  membela  diri  maka  ditegaskan  bahwa  perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam pencemaran atau pencemaran tertulis.
Apabila, yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis diminta untuk  memberikan bukti untuk  memastikan kebenarannya dengan apa yang dituduhkan oleh pelaku  tersebut  salah,  tetapi  tidak  membuktikannya  dan  tuduhan  tersebut  bertentangan  atau tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diketahuinya,  maka  pelaku  dinyatakan  bersalah  karena melakukan  fitnah,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun.  Pernyataan  ini  diatur dalam  Pasal  311  KUHP.  Berdasarkan  uraian  pasal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak kejahatan pencemaran nama baik dapat dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP. 12

## D. KESIMPULAN
Penyelesaian  Hukum  Terhadap  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Transaksi Elektronik bahwa Pencemaran nama baik merupakan suatu tindak kejahatan dunia maya atau cyber crime yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai dengan 321 dan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
10 Reydi  Vridell  Awawangi,  “ Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  KUHP  dan  Menurut  UU  No.  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ”,  Lex  Crimen,  Vol.  3,  No.  4,  Agustus-November  2014, hlm. 113.
11 Putusan  MK  No.  2/PUU-VII/2009  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Terhadap  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
12 Supriyadi , “Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik ”, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 1, Februari 2010, hlm. 161-162.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pencemaran  nama  baik  merupakan  suatu  tindakan  penyebaran  informasi  yang  tidak benar  adanya  dan  biasanya  berupa  fitnah  terhadap  seseorang  yang  berdampak  buruk  bagi orang  tersebut,  orang  yang  nama  nya  dicemarkan  dapat  mengadukan  hal  tersebut  atas pencemaran  nama  baik  dan  orang  yang  melakukan  pencemaran  tersebut  dapat  di  pidana penjarakan  dan  membayar  denda.  Pencemaran  nama  baik  merupakan  delik  aduan,  karena hanya  bisa  dikatakan  sebagai  pencemaran  nama  baik  jika  seseorang  yang  merasa  nama  nya dicemarkan tersebut melaporkan kepada yang berwenang.

## REFERENSI
Achmad  Ali,  2010, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicalprudence), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta Barda  Nawawi  Arief,  2006, Pedoman  Perumusan/Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam Perundang-undangan , Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2001)
Michael Bland dan Alison Theaker dan David Wragg, 2001, Hubungan Media Yang Efektif , Erlangga, Jakarta
Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran  Nama  Baik  Menurut  Hukum  Pidana  dan  HukumPerdata  di  Indonesia.”
Vol. 9, No. 1, 2013
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008)
Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Reydi Vridell Awawangi, “ Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ”, Lex Crimen, Vol. 3, No. 4, Agustus-November 2014
Rocky Marbun, 2011, Kiat Jitu Menyelsaikan Kasus Hukum , Transmedia Pustaka, Jakarta Supriyadi ,  “Penerapan  Hukum  Pidana  Dalam  Perkara  Pencemaran  Nama  Baik ”,  Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 1, Februari 2010 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Wildan  Muchladun, “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindakan  Pidana  Pencemaran  Nama Baik” , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.6, 2015