http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## The Model of Union Agriculture in the Perspective of Sharia Economy to Improve the Prosperity of the Working Farmers
Akmal Sutarman 1 , Abdul Wahid Haddade 2 , Hasbiullah 3 e-mail: 1 ammalakmal877@gmail.com, 2 wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id,
3 hasbiullah.jabbar@uin-alauddin.ac.id
Received: 21 June 2021; Revised: 28 June 2023; Published: 22 June 2024

## Abstrak
Permasalahan bagi hasil pertanian masih sering terjadi khususnya di daerah Enrekang yang  sudah  mengadopsi  skema  bagi  hasil  dalam  proses  pertanian  Bawang  merah ( Mangjampang  Lessuna) .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktik  pertanian bawang  merah  di  Kecamatan  Anggeraja  dengan  perspektif  ekonomi  Islam.  Metode yang digunakan adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah  penggarap  atau  petani  dan  pemodal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa skema bagi hasil yang berbeda dalam pertanian bawang merah menimbulkan   permasalahan  dan  ketidakadilan  di  kalangan  petani.  Adapun  faktor- faktor  yang  menyebabkan  sehingga  skema  bagi  hasil  yang  berbeda  dalam  pertanian bawang  merah  seperti  pemodal,  penggarap,  aturan  yang  belum  mengingkat,  dan faktor  kemanusian.  Jika  dikaitkan  dengan  ekonomi  syariah  maka  praktik  pertanian bawang merah belum sepenuhnya sesuai dengan akad muzara'ah sehingga ditawarkan sebuah  model  yaitu  model Mangjampang  Lessuna  Syariah (MLS)  sebagai  konsep pertanian dengan bagi hasil yang berkeadilan. Praktik pertanian yang yang baik tidak hanya  sekedar  mencapai  keuntungan  melainkan  tercapainya  kesejahteraan  dan keadilan.
Keywords: Fairness; Profit Sharing;  Union Agriculture.

## Abstract
The issue of agricultural profit sharing is still on going and commonly found in Enrekang who have been adopting the model in Union Farming (mangjampang lessuna). This research aims at finding the union farming practice in the subdisctrict of Anggeraja through the perspective of Islamic economy. The method used is the Phenomenology with qualitative approach. The data is taken from both the working farmers and the farm owners. The result of the research indicates that  the  disparity  in  profit  sharing  found  within  the  union  farming  practices  has  generated issues and deemed unfair by the farmers. Among the factors that caused the difference in this system  are  the  funders  or  investors,  farmers  themselves,  non-  binding  agreement  and humanitarian considerations. Through the viewpoint of shari’a economy the practice of union farming  has  not  fulfilled  the  pact  of  Muzara’ah  a nd  therefore  another  model  called Mangjampang  Lassuna  Syariah  (MLS)  is  proposed  as  fair  profit  sharing  farming  concept.  A good faming practice should not only aim at making profits but also ensuring prosperity and fairness for both parties.
Kata Kunci: Keadilan; Bagi Hasil; , Kerjasama Pertanian

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  agraris,  Indonesia  menjadikan  sektor  pertanian  sebagai pilar utama dalam memperkuat perekonomiannya.  Hal ini dibuktikan dengan pertanian masih tercatat sebagai salah satu Leading Sector lapangan usaha yang berperan  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi.  Sejalan  dengan  pernyataan tersebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2022,  sektor  pertanian  menjadi  sektor  dengan  jumlah  pekerja  terbesar,  yakni 29,96%  dari  total  tenaga  kerja  (Kusnandar  2022).  Ini  mengindikasikan  potensi untuk meningkatkan pertumbuhan pertanian di Indonesia.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia dan berbagai stakeholder terlibat  telah  berperan  aktif  dalam  mendorong  perkembangan  kerjasama  bagi hasil  di  sektor  pertanian  sebagai  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi  isu ketahanan  pangan,  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  pedesaan  (Anwarudin 2017),  serta  meningkatkan  kesejahteraan  petani. Perjanjian  kerjasama  yang sering  diterapkan  di  sektor  pertanian  adalah  kerjasama  bagi  hasil  antara pemilik lahan dan penggarap (Damayanti 2019).
Salah  satu  jenis  pertanian  yang  digeluti  oleh  para  petani  di  Indonesia adalah  pertanian  bawang  merah.  Sulawesi  Selatan  merupakan  salah  satu provinsi penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Menurut data Badan Pusat  Statistik  tahun  2022  mencatat  bahwa  Sulawesi  Selatan  berkontribusi dalam  produksi  bawang  merah  dengan  berada  di  peringkat  5  besar  dengan persentase  9,14%  dengan  total  produksi  mencapai  222,  62  ribu  ton  dan  luas panen 20, 31 ribu hektar. Salah satu Kabupaten penyumbang produksi bawang merah di Indonesia adalah Kabupaten Enrekang dengan menghasilkan 146. 690 ton  pada  tahun  2022  dan  berada  pada  peringkat  pertama  penghasil  bawang merah  di  Sulawesi  Selatan,  disusul  oleh  Kabupaten  Bantaeng  dan  Jeneponto (BPS 2022).
Pertanian  bawang  merah  sangat  eksis  10  tahun  terakhir  di  Kabupaten Enrekang.  Ada  sebutan  khusus  di  kalangan  para  petani  bawang  merah  yang ada  di  Kecamatan  Anggeraja  yaitu  dengan  istilah Mangjampang  lessuna . Mangjampang  lessuna ini  adalah  bentuk  kerjasama  dalam  pertanian  bawang merah yang melibatkan antara pemodal dan penggarap dengan output skema bagi hasil.
Melihat praktiknya di lapangan, bahwa proses pertanian bawang merah ( Mangjampang  lessuna )  ini  masih  menimbulkan  masalah  seperti  pertama, penggunaan Akad Lisan Dalam Bekerjasama. Akad perjanjian seperti ini sangat familiar  di  kalangan  petani  karena  sudah  menjadi  bagian  integral  dari
kehidupan  masyarakat. Penerapan  akad  secara  lisan  tersebut,  sudah  pasti digunakan  dan  sudah  menjadi  kebiasaan  yang  sulit  dihilangkan.  Ada  sebuah kekhawatiran  ketika  timbul  sebuah  masalah  lantas  tidak  ada  bukti  secara tertulis.  Kedua,  belum  ada  kejelasan jangka  waktu  berlangsungnya  kerjasama dalam  praktik mangjampang  lessuna tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  salah  satu pihak dapat menghentikan perjanjian berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan berdasarkan  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Dalam  Islam  sendiri,  akad muzara'ah menjadikan  jangka  waktu  kerjasama  menjadikan  salah  satu  syarat dalam menjalin kerjasama bagi hasil (Hidayati and Oktafia 2020).
Ketiga,  penerapan  sistem  bagi  hasil  yang  bervariasi.  Dalam  hal  ini  ada tiga  skema  bagi  hasil  yang  digunakan  di  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten Enrekang yaitu 50%50%, 60%40%, serta 70%30%. Dalam hal ini posisinya sama, kerjasama yang dijalin antara pemodal dan penggarap yang outputnya skema bagi hasil. Dalam Islam dikenal dengan istilah muzara'ah yaitu benihnya berasal dari  pemodal.  Dan  ini  sama  persis  yang  dipraktikan  oleh  para  petani  di Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang.  Dari  ketiga  skema  bagi  hasil posisinya  tetap  sama  yaitu  pemodal  yang  menyediakan  semua  permodalan mulai  dari  bibit,  sarana  dan  prasarana  yang  berkaitan  dengan  penggarapan lahan  tersebut,  sedangkan  penggarap  tugasnya  hanya  menggunakan  waktu dan tenaga (Riandjumahge et al. 2017). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Rizal  bahwa  skema  bagi  hasil  yang  digunakan  petani bawang  merah  di  desa  Tampo  Kecamatan  Anggeraja  menggunakan  70%30%. Namun  skema  ini  dianggap  masih  merugikan  kalangan  petani  penggarap (Rizal  2021).  Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amrullah  yang mengatakan  bahwa  dari  skema  bagi  hasil  yang  digunakan  di  desa  Mampu Kecamatan  Anggeraja  tidak  menimbulkan  kerugian  dari  kedua  belah  pihak. Skema yang digunakan yaitu 50%50% dan 60%40%. Adanya pihak yang merasa dirugikan  dari  sistem  bagi  hasil  yang  menggunakan  70%30%  memang  masih menimbulkan  polemik  (Amrullah  2021).  Keadilan  dalam  pembagian  hasil belum dirasakan semuanya bagi para petani penggarap dan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan petani (Fatmawati, Yudha, and Syafaq 2020).
Meskipun  merujuk  dari  tingkat  kesejahteraan  tersebut,  dari  data  BPS Kabupaten  Enrekang  menggambarkan  tren  positif  dalam  beberapa  aspek kesejahteraan  masyarakat.  Setiap  tahun  angkanya  terus  naik  dan  pada  tahun 2023 menyentuh angka 75, 11 dan Kabupaten Enrekang berada di peringkat 5 besar  di  Sulawesi  Selatan.  Ranah  pendidikan  sebagai  titik  peningkatan  yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak individu memiliki akses dan
partisipasi  aktif  dalam  sistem  pendidikan.  Meskipun  pencapaian  ini  positif, penting untuk mencatat bahwa skema pembagian hasil yang digunakan seperti rasio 70%30%, dalam  praktik mangjampang lessuna , ini masih menjadi polemik ketidakadilan. Salah satu indikator dari kesejahteraan adalah tingkat keadilan, dimana tingkat keadilan yang terjadi dalam proses mangjampang lessuna belum diterapkan  sepenuhnya  (Rahmiyanti  2018).  Pembagian  hasil  yang  tidak seimbang tersebut menciptakan tantangan baru dalam mencapai kesejahteraan petani. Skema bagi hasil yang menggunakan rasio 70%30% terbukti merugikan petani  penggarap  dan  mengeksploitasi  petani  dengan  pembagian  yang  tidak proporsional  (Suyoto  Arief  2022).  Dampaknya  akan  berimbas  pada  kesulitan petani  penggarap  menghadapi  finansial  karena  pembagian  hasil  yang  tidak adil, dan  menghambat potensi  peningkatan kesejahteraan  (Wiwin and Berkah 2019).
Ketidakadilan  ini  tidak  hanya  menciptakan  beban  ekonomi  yang  berat bagi  petani,  tetapi  juga  merugikan  upaya-upaya  untuk  meningkatkan produktivitas  dan  inovasi  dalam  pertanian.  Ketika  hasil  jerih  payah  mereka tidak  mencerminkan  kontribusi  yang  sebenarnya,  motivasi  untuk  berinvestasi dalam teknologi pertanian modern atau praktik berkelanjutan dapat menurun, dan menghambat kemajuan sektor pertanian secara keseluruhan. Terlebih lagi, dampak  ketidakadilan  finansial  ini  dapat  dirasakan  secara  luas  dalam lingkungan  petani,  mengakibatkan  ketidaksetaraan  sosial  yang  dapat memengaruhi keseimbangan dan stabilitas komunitas (Ayyub 2023).
Berbagai  permasalahan  tersebut  perlu  adanya  sebuah  konsep  yang menawarkan  solusi  agar  sistem  bagi  hasil  yang  terjadi  dalam  ruang  lingkup pertanian  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  dan  berkeadilan  dari  kedua belah pihak yang menjalin praktik mangjampang lessuna tersebut.
Ekonomi  syariah  bisa  dijadikan  sebagai  rujukan  untuk  meminimalisir konflik. Prinsip bagi hasil dalam Islam bisa diwujudkan melalui beberapa jenis perjanjian  pokok,  yang  mencakup mudharabah,  musaqah,  muzara'ah,  dan mukhabarah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik bisnis atau tanah dan investor. Musaqah adalah  bentuk  kerjasama  antara  pemilik  kebun  dan  petani yang  menggarapnya,  dengan  tujuan  merawat  dan  menjaga  kebun  untuk menghasilkan  hasil  yang  optimal  (Hasanah  2022).  Hasil  tersebut  kemudian dibagi  serta  yang  lainnya  dijadikan  upah  bagi  para  penggarap  sesuai  dengan kesepakatan  yang  mereka  buat.  Perjanjian musaqah berbeda  dari  pengupahan biasa  untuk  pekerja  kebun,  karena  upahnya  tidak  ditentukan  sebelumnya seperti  upah  tetap  untuk  pekerja  kebun,  tetapi  berasal  dari  hasil  kebun  yang
bisa  berfluktuasi  (Saeful  and  Sabani  2023). Muzara'ah adalah  perjanjian  bagi hasil  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap,  dengan  benih  berasal  dari  pemilik tanah  (Sugeng,  Rohmana,  and  Andang  2021),  sementara mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah, dengan benih berasal dari penggarap tanah (Satria, Arga, and Faizah 2020).
Kerjasama  antara  pemilik  tanah  dan  penggarap  tanah  didukung  dan diizinkan  dalam  Islam,  sejalan  dengan  ajaran  Nabi  Muhammad  Saw  yang menyatakan jika seseorang memiliki tanah, maka dia harus menanaminya atau memberikan  manfaatnya  kepada  saudaranya,  jika  dia  tidak  bersedia,  tanah tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  kerjasama  anjuran  untuk  menjalankan kerjasama dalam bentuk muzara'ah juga mendapat dukungan dari pandangan Imam Ibnul Qayyim, yang menjelaskan bahwa muzara'ah lebih adil dan kurang merugikan dibandingkan ijarah (Suyoto Arief 2022).
Muzara'a h dan mukhabarah diizinkan selama mematuhi sejumlah kriteria (Permata,  Setiawan,  and  Alfiah  2023).  Pertama,  dalam  akad  (perjanjian)  yang disusun, harus ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan yang didasarkan pada  nisbah  (persentase)  kontribusi  yang  diberikan  oleh  kedua  belah  pihak, baik  dalam  bentuk  tenaga  kerja,  tanah,  atau  aset  lainnya  (Sholihin  2023.). Tujuannya  adalah  untuk  mencegah  kepentingan  pribadi  yang  berlebihan  dari masing-masing pihak. Kedua, kerja sama yang baik harus dijaga antara pemilik tanah  dan  penggarap,  di  mana  keduanya  tidak  boleh  memiliki  niat  untuk menyalahgunakan  hak  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  mitra  mereka,  dan mereka  harus  berkomitmen  untuk  bekerja  dengan  jujur  serta  tidak mengecewakan satu sama lain (Aprianto et al. 2020). Selain itu, perjanjian bagi hasil  tidak  boleh  mengandung  unsur gharar (ketidakjelasan)  yang  dapat merugikan salah satu pihak.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti mengungkapkan bahwa ada sebagian  besar  masyarakat  kurang  memahami  konsep muzara'ah dan mukhabarah dalam konteks perjanjian bagi hasil dalam pertanian  (Astuti 2021). Masyarakat  lebih  cenderung  mematuhi  sistem  pembagian  hasil  yang  sudah ada,  sesuai  dengan  tradisi  yang  telah  berlangsung  turun-temurun.  Perjanjian bagi  hasil  seringkali  dilakukan  melalui  komunikasi  lisan  dan  melalui  proses musyawarah antara pemilik tanah dan petani penggarap (Ismail 2018). Namun dalam hal ini, prinsip-prinsip muzara'ah dan mukhabarah , sebenarnya memiliki dampak yang hampir serupa dengan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam perjanjian  bagi  hasil  di  masyarakat  tersebut  (Tazkyah  2019).  Diharapkan
konsep-konsep  yang  ada  dalam  Islam  bisa  menjadi  penyempurna  dari  setiap bentuk kerjasama yang terjadi di lingkungan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  kualitatif.  Lokasi  Penelitian  di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.  Penelitian  ini menggunakan  dua jenis  sumber  data,  yaitu  sumber  data primer dan  sumber  data sekunder (Sugiyono  2008).  Proses  pengumpulan  data primer dilakukan  melalui wawancara  langsung  antara  peneliti  dan  informan.  Informan  utama  dalam penelitian ini berjumlah 15 informan yang terdiri dari para pemodal, pengelola, tokoh  agama  dan  pemerintah.  Adapun  analisis  data  dalam  penelitian  ini melalui  pengamatan,  wawancara,  reduksi  data  dan  penarikan  kesimpulan (Permata et al. 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  pertanian  bawang  merah  ( mangjampang  lessuna) yang  dilakukan di  Kecamatan  Anggeraja,  Kabupaten  Enrekang  meliputi  penggarapan  lahan, penanaman  dan  sampai  pada  proses  panen  bawang  merah.  Ternyata  dibalik proses  fisik  yang  terjadi  dalam mangjampang  lessuna ,  ternyata  terdapat  makna yang lebih dalam pada kerjasama yang ada di dalamnya. Modal sosial seperti kepercayaan,  norma  sosial,  jaringan  sosial  tersirat  dalam  proses mangjampang lessuna .
Istilah Mangjampang  Lessuna yang  ada  di  Enrekang  merupakan  istilah yang  digunakan  oleh  kalangan  petani  bawang  merah. Mangjampang artinya Memelihara,  Mengelola  sedangkan Lessuna adalah  Bawang  Merah.  Jadi Mangjampang  Lessuna adalah  sebuah  kerjasama  dalam  bidang  pertanian  yang dilakukan  antara  petani  penggarap  dan  pemodal  untuk  melakukan pemeliharaan  atau  pengelolaan  lahan  bawang  merah  yang  outputnya  adalah sistem  bagi  hasil.  Tujuan  utama mangjampang  lessuna ini  adalah  hasil  yang didapatkan  dari mangjampang  lessuna ini  dibagi  hasilnya  sesuai  kesepakatan awal  yang  telah  dijalin  antara  kedua  belah  pihak  yakni  pemodal  dan penggarap.
Proses mangjampang lessuna penulis menganalisis bahwa ada wujud dari implementasinya  itu  memiliki  hubungan  erat  dengan  modal  sosial.  Modal
sosial  seperti  kepercayaan,  norma  sosial,  jaringan  sosial  telah  tersirat  dalam proses mangjampang lessuna.

## 1. Kepercayaan
Kepercayaan sebagai pilar utama dalam dinamika Mangjampang Lessuna menjadi  pondasi  kokoh  yang  mengikat  hubungan  antara  pemodal  dan penggarap.  Bagi  pemodal,  kepercayaan  terletak  pada  keyakinan  bahwa penggarap dapat melaksanakan tugas dengan baik, merawat tanaman dengan penuh  dedikasi,  dan  mengelola  segala  aspek  praktik  pertanian.  Menanamkan kepercayaan,  pemodal  dapat  memberikan  tanggung  jawab  kepada  penggarap dengan keyakinan bahwa hasil kerja sama akan memberikan manfaat optimal. Konteks mangjampang  lessuna ini,  pemodal  mempercayai  penggarap  untuk merawat  tanaman  dengan  baik,  sementara  penggarap  mempercayai  pemodal untuk memberikan penghargaan yang adil atas usaha mereka. Kepercayaan ini membentuk  dasar  untuk  pertukaran  saling  menguntungkan,  menciptakan siklus positif yang mencerminkan semangat tolong-menolong.

## 2. Norma Sosial
Norma  sosial  berperan  penting  di  dalam  praktik Mangjampang  Lessuna, membentuk  kerangka  kerja  yang  mengatur  perilaku  dan  interaksi  antara pemodal, penggarap, dan komunitas sekitarnya. Kontinuitas akad lisan dalam Mangjampang  Lessuna mencerminkan  lebih  dari  sekadar  perjanjian  bisnis,  ini adalah  salah  satu  bentuk  penghormatan  yang  mendalam  terhadap  warisan tradisional  leluhur.  Kesepakatan  akad  lisan  yang  sudah  mengakar  di  tengah masyarakat  Anggeraja  dalam  proses mangjampang  Lessuna tapi  ini  dijadikan sebagai  asas  untuk  memegang  tegung  tanpa  harus  melanggar  aturan  norma yang sudah ada.

## 3. Jaringan Sosial
Pada  dasarnya,  jaringan  sosial  terbentuk  melalui  koneksi  antara kelompok tani yang satu dengan kelompok tani yang lain (Tumbelaka, Ngangi, and  Sendow  2023).  Praktik  ini  terlihat  di  lapangan  ketika  seorang  petani bawang  merah  memerlukan  bantuan  dalam  kegiatan  panen  atau  informasi mengenai  pedagang  yang  berencana  membeli  hasil  bawang  merah  mereka, maka  petani  lainnya  akan  saling  memberikan  informasi  dan  kelompok  tani berkomunikasi serta berkoordinasi sebelum melaksanakan pekerjaan pertanian atau memberikan informasi satu sama lain.
Selain  itu,  jaringan  sosial  menjadi  sarana  untuk  menyampaikan  teknik pertanian  terbaik.  Petani  yang  memiliki  keahlian  khusus  dapat  memberikan
panduan  dan  pelatihan  kepada  sesama  dalam  jaringan.  Misalnya,  cara pengendalian  hama  yang  efektif  atau  metode  irigasi  yang  lebih  efisien  dapat diakses  oleh  seluruh  komunitas  pertanian,  meningkatkan  produktivitas  dan kualitas  hasil  pertanian.  Terkadang  memang  para  petani  saling  bertukar pikiran  mengenai  tata  cara  pertanian  yang  baik,  karena  pada  dasarnya  setiap hari para petani belajar dari apa yang sedang dikerjakan.

## Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Mangjampang Lessuna
Proses Mangjampang  Lessuna di  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten Enrekang  para  petani  mengadopsi  skema  bagi  hasil  50%50%,  60%40%  dan 70%30% dengan ciri khas masing-masing.

## 1. Skema Bagi Hasil  50%50%
Skema bagi hasil ini diterapkan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Anggeraja. Bagi hasil dengan 50% untuk petani pemodal dan 50% untuk petani penggarap, dimana pemodal bertindak sebagai penyedia bibit, penyedia lahan, peralatan-peralatan pengairan irigasi dan lain sebagainya sedangkan posisi dari penggarap  hanya  menggunakan  tenaganya  saja.  Jika  dilihat  dari  pandangan Islam  ternyata mangjampang  lessuna ini  sesuai  dengan  akad muzara'ah yang bibitnya  berasal  dari  pemodal.  Wujud  skema  bagi  hasil  50%50%  ini mencerminkan  bahwa  semua  konsep  bagi  hasil  yang  positif  dan  bahkan  bisa dikatakan  lebih  menguntungkan  pihak  penggarap  yang  notabenenya  hanya menggunakan  tenaganya  saja.  Motif  dari  para  pemodal  yang  menggunakan skema bagi hasil ini adalah salah satunya mereka paham bahwa konsep Islam haruslah  berkeadilan.  Sembari  mengejar  keuntungan  tetapi  juga memperhatikan  dari  sisi  kemanusiannya.  Dan  inilah  yang  dicontohkan  oleh beberapa  kalangan  petani  bawang  merah  yang  ada  di  Kecamatan  Anggeraja Kabupaten Enrekang.
Skema 50:50 tidak hanya menciptakan kondisi yang setara antara petani dan  pemodal,  tetapi  juga  mendorong  kolaborasi  yang  kuat  dan  saling ketergantungan  di  antara  mereka.  Keseimbangan  dalam  pembagian  hasil menciptakan insentif bagi semua pihak untuk bekerja keras dan berkontribusi secara maksimal dalam usaha pertanian.

## 2. Skema Bagi Hasil  60%40%
Porsi  dalam  pembagian  ini  adalah  pihak  pemodal  lebih  banyak dibandingkan  dengan  penggarap.  Namun  posisinya  tetap,  Pemodal  yang menyediakan lahan dan segala peralatan yang ada sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaganya saja. Penulis menganalisa bahwa skema bagi hasil ini
masih  berkeadilan  dan  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Selain  itu, skema bagi hasil sebesar 60% untuk pemodal dan 40% untuk penggarap dipilih dengan  pertimbangan  yang  matang.  Pemodal,  yang  bertanggung  jawab  atas penyediaan  lahan  dan  segala  peralatan  yang  diperlukan,  memiliki  kontribusi finansial yang lebih besar dalam  proyek ini.  Di sisi lain, meskipun penggarap hanya menyediakan tenaganya, peran kritisnya dalam menjalankan operasional harian  tidak  bisa  diabaikan  sehingga  alokasi  60%  untuk  pemodal mencerminkan proporsi investasi dan risiko yang seimbang antara kedua belah pihak. Porsi yang lebih besar untuk  pemodal memberikan pengakuan kepada kontribusi finansial mereka yang signifikan, sementara tetap menghargai peran vital  yang  dimainkan  oleh  penggarap  dalam  menjaga  produktivitas  dan keberlanjutan  proyek  ini.  Skema  ini  diharapkan  keseimbangan  yang  adil  dan berkelanjutan dapat terjaga, tanpa adanya perasaan merugikan dari salah satu pihak.

## 3. Skema Bagi Hasil 70%30%
Hanya ada satu desa di Kecamatan Anggeraja yang mengadopsi skema bagi  hasil  ini  yaitu  Salah    Desa  Tampo    yang  hampir  sebagian  menggunakan sistem  mekanisme  bagi  hasil  70%30%.  70%  untuk  pemodal  dan  30%  untuk penggarap. Posisi penggarap disini tinggal memelihara sedangkan untuk lahan dan  modal  disediakan  memang  oleh  pemodal.  Namun  polemik  bagi  hasil 70%30%  ini  menuai  sebuah  problematika  di  kalangan  petani  penggarap. Apalagi  ada  petani  penggarap  yang  posisinya  tinggal  mengerjakan  atau memelihara  bawang  merah  tersebut  menggunakan  bagi  hasil  60%40%  dan bahkan  ada  yang  menggunakan  sistem  bagi  hasil  50%50%.  Walaupun demikian,  jika  dianalisis  dari  segi  keadilan  tentu  tidak  sesuai  dengan  konsep Islam  yang  menuntut  untuk  adanya  sistem  yang  berkeadilan  sesuai  dengan porsi  kerja  yang  dilakukan.  Konsep  Islam  sudah  jelas  dikatakan  bahwa berkeadilan itu sangat penting. Apalagi menyangkut pada kesejahteraan. Kalau merujuk  dalam  Islam  sangat  tidak  berkeadilan  sistem  bagi  hasil  yang diterapkan tersebut. Meskipun motif dengan hadirnya Mangjampang Lessuna ini untuk mendapatkan keuntungan. Namun segi humanisnya harus diperhatikan. Keringat  dan  kerja  keras  yang  sudah  dilakukan  oleh  para  petani  penggarap setidaknya  diberikan  haknya  sesuai  porsi  yang  lebih  berkeadilan  sehingga dalam  sebuah  kerjasama  tidak  ada  pihak  yang  merasa  diuntungkan  dan  ada pihak yang merasa dirugikan sehingga akan berimbas pada keikhlasan dalam melakukan pekerjaanya. Sebagaimana Q.S.An-Nisa 4:29:
َّٰٓلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ْمُكْنِ م  ٍضا َرَت ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت ْنَا
Terjemahnya:
“Wahai  orang -orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”
Berdasarkan  ayat  29  ini  sebagai  dasar  transaksi  jual  beli  dalam masyarakat perlu untuk dikaji lebih luas agar masyarakat bisa mengetahui hal yang  sangat  pokok  didalamnya,  untuk  memajukan  perdagangan  dan menciptakan hubungan harmonis. Mayoritas ulama menafsirkan surah Al- nisā’ ayat  29  dengan  kebolehan  melakukan  perdagangan  atas  dua  syarat,  pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain, tidak  boleh  saling  merugikan,  baik  untuk  diri  sendiri  maupun  orang  lain. Perdagangan harus dilindungi oleh kerelaan diantara kedua belah pihak. Sama halnya dengan bentuk kerjasama yang dijalin dalam ruang lingkup pertanian. Dibutuhkan sebuah keihklasaan, kerelaan dan pastinya tidak ada yang merasa dirugikan dalam bekerjasama. Tapi nyatanya tatkala ketika kedua belah pihak yang  menjalin  kerjasama  dalam  ruang  lingkup    pertanian  bawang  merah  ini masih  memberikan  kesan  yang  tidak  baik.  Pantaskah  kemudian  dikatakan berkeadilan  ketika  salah  satu  pihak  hanya  ingin  menguntungkan  diri  sendiri tanpa  memikirkan  kesejahteraan  orang  lain  dan  pasti  imbasnya  adalah  pihak yang  lain  merasa  dirugikan.  Ketika  merasa  dirugikan  tentu  keikhlasan  atau kerelaan  dari  pihak  tersebut  patut  dipertanyakan.  Pekerjaan  yang  dilakukan tersebut  masih  dilakukan  dengan  ikhlas  atau  justru  muncul  perasaan  tidak nyaman  sehingga  melakukan  pekerjaan  hanya  seadanya  atau  tidak  maksimal dan  dan  ini  dikhawatirkan  akan  berdampak  lagi  pada  hubungan  yang  tidak harmonis dari kedua belah pihak yang menjalin kerjasama.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  keikhlasan  dari  kedua  belah  pihak  dapat mempengaruhi hasil praktik Mangjampang Lessuna secara keseluruhan.  Wujud dari keadilan adalah ketika pihak yang menjalin kerjasama sama-sama ikhlas, sama-sama tidak ada unsur kerugiaan yang dirasakan baik dari segi penggarap maupun dari pihak pemodal. Penerapan porsi skema 70% 30% tersebut, penulis menilai terdapat unsur ketidakadilan di dalamnya. Pihak pemodal mengambil bagian  yang  terlalu  banyak  tanpa  melakukan  pertimbangan  akan  usaha  dan kerja  keras  yang  sudah  dilakukan  oleh  para  penggarap.  Skema  ini  terkesan terlalu  mencari  keuntungan  tanpa  menelaah  pertimbangan  kontribusi  dari
pihak  penggarap.  Meskipun  salah  satu  motif  dari  petani  pemodal  adalah menganggap bahwa tanah sangat berharga, namun terdapat upaya eksploitasi terhadap petani penggarap dalam hal ini yang berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh mereka.
Praktik Mangjampang  Lessuna Dalam  Peningkatan  Kesejahteraan  Petani penggarap
Ada  empat  indikator  kesejahteraan  yang  menjadi  fokus  penulis  dalam melihat  kesejahteraan  petani  semenjak  kehadiran mangjampang  lessuna di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

## 1. Tingkat Pendapatan
Kehadiran Mangjampang  Lessuna di  Enrekang  sendiri,  khususnya  di daerah Duri, memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat.  Sejak  kemunculan  petani  Bawang  Merah  10  tahun  terakhir, memberikan  angin  segar  kepada  penduduk  masyarakat.  Banyak  petani  yang berbondong-bondong  untuk  menanam  bawang  merah  yang  memang memberikan keuntungan yang besar. Sebelumnya, hanya pegawai negeri sipil (PNS) yang sangat dominan dalam pemenuhan kebutuhan. Namun, bisa dilihat sepanjang jalan sudah  berdiri rumah-rumah yang besar, kendaraan roda dua, dan  bahkan  ada  mobil  yang  terparkir  di  setiap  garasi  rumah  masyarakat menandakan bahwa pengaruh dari kehadiran petani bawang merah ini sangat signifikan  terhadap  perekonomian  masyarakat.  Terbukanya  lapangan pekerjaan akan sangat mempengaruhi peningkatan produktivitas pendapatan, peningkatan  taraf  pendidikan,  dan  kesehatan  masyarakat.  Tidak hanya  untuk pemodal saja, tetapi berkat keberkahan dari hadirnya Mangjampang Lessuna ini juga  memberikan  kesempatan  pekerjaan  kepada  semua  kalangan  seperti  ibu- ibu dan anak muda.
Peningkatan  ekonomi  dan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  yang dihasilkan  oleh  praktik  pertanian  ini  memberikan  peluang  bagi  pergeseran strata  sosial.  Masyarakat  yang  terlibat  aktif  dan  berhasil  dalam Mangjampang Lessuna memiliki  potensi  untuk  mengalami  peningkatan  status  sosial  dan ekonomi.

## 2. Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menjadi  indikator kesejahteraan. Tingkat pendidikan memiliki dampak yang sangat besar dalam
berbagai  aspek  kehidupan,  terutama  dalam  konteks  pendapatan,  kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Di  Kecamatan  Anggeraja,  masyarakat  sangat  memahami  nilai pendidikan. Mereka mendukung generasi muda dan keturunan mereka untuk mengejar  pendidikan  setinggi-tingginya,  termasuk  mengejar  gelar  universitas. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat dalam menciptakan masa depan yang  lebih  baik  dan  berkelanjutan,  di  mana  pendidikan  menjadi  alat  penting dalam  mencapai  kesejahteraan  ekonomi,  kesehatan  yang  lebih  baik,  dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Para petani bawang merah memberikan indikasi bahwa ada kemampuan untuk  memberikan  pendidikan  yang  layak  kepada  anggota  keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Sudianto:
“Jika  kita  membicarakan  kesejahteraan,  itu  bukan  hanya  masalah memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang kemampuan kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua sebisa mungkin kita harus memiliki kemampuan dalam mengelola  keuangan  dari  hasil  usaha  pertanian (mangjampang  lesssuna )  agar dapat  mempersiapkan  dana  untuk  pendidikan  anak-anak  kedepannya  serta keperluan akan biaya semasa kuliahnya kedepan ”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  para  petani  tidak mengesampingkan  pendidikan.  Meskipun  profesinya  petani  tapi  ada  tekad yang kuat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi didukung  dengan  hasil  dari  bertani  bawang  merah  yang  masih  menjadi pekerjaannya.

## 3. Tingkat Keadilan
Berkeadilan  adalah  sebuah  konsep  yang  ingin  dirasakan  oleh  setiap orang  dalam  segala  kegiatan  yang  dilakukan.  Tak  terkecuali  dalam  proses mangjampang  lessuna yang  dilakukan  oleh  para  petani  bawang  merah  di Kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang.
Melihat praktik ini terjadi antara pemodal dan penggarap, namun dalam penerapannya  masih  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan,  baik  dari  segi  akad maupun  mekanisme  bagi  hasil  yang  diterapkan.  Pasti  pihak  yang  akan dirugikan  adalah  pihak  penggarap,  karena  puncak  pengambilan  keputusan sebenarnya  ada  ditangan  pemodal  untuk  menentukan  bagi  hasilnya.  Namun kendati  demikian,  para  penggarap  juga  butuh  pekerjaan  untuk  mampu bertahan hidup.
Olehnya  itu  penulis  melihat  bahwa  tingkat  keadilan  yang  ada  pada praktik mangjampang  lessuna ini,  khususnya  dalam  hal  mekanisme  bagi  hasil yang  bervariasi  membuat  penggarap  terkadang  merasa  dirugikan.  Sehingga dibutuhkan  sebuah  solusi  kedepan  agar  sistem  bagi  hasil  yang  lebih berkeadilan  dan  terkonsep  dengan  baik.  Bukan  hanya  tergiur  dengan keuntungan, tetapi jiwa humanis ke sesama manusia harus dimunculkan.

## Keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  penentuan  skema  bagi  hasil  yang berbeda dalam mangjampang lessuna
Di  Kecamatan  Anggeraja,  terdapat  tiga  skema  bagi  hasil  yang  berbeda yaitu  50%50%,  60%40%,  dan  70%30%.  Variasi  skema  ini  terjadi  karena keberagaman  pemodal  dengan  latar  belakang  yang  beragam.  Beberapa memperhitungkan keuntungan secara matematis, sementara yang lain didasari oleh  faktor  kekeluargaan  dan  kemanusiaan,  serta  menganggap  tanah  atau lahan  sebagai  hal  yang  sangat  berharga.  Peran  faktor  keluarga  menjadi signifikan  dalam  menentukan  mekanisme  bagi  hasil  di  wilayah  tersebut. Hubungan  personal  dan  ikatan  emosional  dalam  konteks  keluarga memengaruhi  dinamika  pembagian  hasil  secara  langsung.  Di  sisi  lain, kepedulian  dan  empati  dari  pihak  pemodal  terhadap  kondisi  penggarap  juga berperan  penting  dalam  membentuk  mekanisme  bagi  hasil  yang  lebih  adil. Kepedulian  terhadap  keadaan  penggarap  dan  pemahaman  tentang  prinsip- prinsip keadilan sosial dapat menjadi pendorong utama untuk mengubah atau menyesuaikan sistem yang ada.
Puncak pengambilan keputusan terkait kerjasama Mangjampang Lessuna berada  di  tangan  para  pemodal.  Sebelum  bermitra  dengan  penggarap,  para pemodal melakukan konfirmasi terlebih dahulu, menjelaskan mekanisme bagi hasil  seperti  skema  70%30%.  Ketika  petani  penggarap  menerima  dan menyetujui  kesepakatan  awal,  kerjasama  dianggap  terjalin.  Ini  menandakan bahwa para petani penggarap telah menerima ketentuan dan skema bagi hasil yang ditetapkan oleh pemodal.
Posisi  penggarap  dalam Mangjampang  Lessuna tidak  terlalu  berdampak dalam  pengambilan  keputusan,  karena  keputusan  sudah  ditentukan sebelumnya  oleh  pemodal.  Namun,  perlu  dipahami  bahwa  dalam  konteks bertani  bawang  merah,  terdapat  banyak  pesaing,  sehingga  hal  ini  menjadi alasan  bagi  petani  penggarap  dalam  mengambil  keputusan.  Banyak  yang berminat menjadi petani penggarap, namun ketersediaan pemodal terbatas.
Melihat  problematika  tersebut,  terlihat  ada  upaya  kekuasaan  yang dilakukan  oleh  pemodal  tanpa  mempertimbangkan  unsur  kemanusiaan, terutama  yang  menggunakan  skema  bagi  hasil  70%30%  yang  sangat mengeksploitasi  petani  penggarap.  Diperlukan  peran  pemerintah  setempat dalam  mengatasi  permasalahan  seperti  ini,  karena  peran  pemerintah  dalam menentukan  keputusan  untuk  kemaslahatan  sangatlah  penting.  Ini  akan memberikan  keteraturan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Terkait  keterlibatan pemerintah daerah dalam pertanian, khususnya menentukan skema bagi hasil yang  lebih  berkeadilan  di  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang,  belum  maksimal. Bahkan,  andil  pemerintah  terlihat  minim.  Meskipun  kerjasama  dilakukan antara pemodal dan penggarap, tetapi tidak melibatkan pemerintah. Sehingga, dapat dilihat bahwa praktik Mangjampang Lessuna dalam penentuan skema bagi hasilnya masih kontroversial dan menunjukkan indikasi ketidakadilan.
Harusnya  keterlibatan  pemerintah  di  tengah-tengah  kalangan  petani memberikan  pengawasan  yang  efektif.  Keterlibatan  pemerintah  setempat dalam penetapan skema bagi hasil antara petani dan pemodal dapat berperan penting  dalam  menciptakan  kerangka  kerja  yang  adil,  berkelanjutan,  dan menguntungkan semua pihak terlibat. Keterlibatan pemerintah setempat dalam penetapan  skema  bagi  hasil  antara  petani  dan  pemodal  tidak  hanya  bersifat regulatif,  tetapi  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  membentuk  kerangka kerja yang adil.
Penawaran Model Mangjampang Lessuna Syariah (MLS)
Praktik Mangjampang  Lessuna di  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten Enrekang,  terlihat  bahwa  masalah  kesejahteraan  petani  secara  umum  telah berdampak positif, terutama terkait peningkatan pendapatan dan ketersediaan lapangan  pekerjaan  sejak  kehadiran pertanian  bawang  merah.  Namun,  dalam praktiknya  masih  terdapat  beberapa  problematika,  seperti  akad  lisan,  batas waktu  pengerjaan  lahan  yang  belum  ditetapkan,  dan  keberadaan  skema  bagi hasil  yang  dirasa  merugikan  salah  satu  pihak.  Melihat  problematika  tersebut, penulis  mengusulkan  sebuah  konsep  untuk  meminimalisir  masalah  di kalangan  petani  yang  terlibat  dalam  praktik Mangjampang  Lessuna .  Penulis berusaha  menawarkan  model Mangjampang  Lessuna  syariah yang  diharapkan dapat  mengalami  adaptasi  atau  penyempurnaan  agar  lebih  sejalan  dengan prinsip-prinsip  syariah  yang  mengutamakan  kesejahteraan  penggarap  ke depannya.
Penawaran model mangjampang lessuna syariah ini mendapat respon baik dari  penggarap  dan  pemodal.  Namun  untuk  pemahaman  tentang  konsep- konsep Islam dalam  pertanian reaksinya berbeda-beda. Ada yang paham  dan ada yang tidak. kalangan petani memang belum terlalu paham seperti apa itu prinsip-prinsip  syariah  dalam  pertanian.  Sehingga  pemahaman  konsep  dari model mangjampang lessuna syariah (MLS) perlu dijelaskan memang di kalangan para pemodal dan penggarap.
Gambar 4.5.1 Model Mangjampang Lessuna Syariah
Sumber: Desain penulis, 2023

## 1. Akad Lisan dan Tulisan
Meskipun  akad  yang  telah  diadopsi  oleh  petani  adalah  akad  lisan, kepercayaan  terhadapnya  tetap  kuat  di  kalangan  petani.  Namun,  seringkali akad  lisan  ini  menimbulkan  problematika.  Oleh  karena  itu,  penulis menawarkan  konsep  tulisan  sebagai  opsi  dan  langkah  positif  yang  dapat meminimalkan  potensi  konflik  dan  memberikan  kejelasan  hukum  dalam kerjasama pertanian. Beberapa pandangan terkait penawaran model ini adalah sebagai  berikut:  pertama,  penggunaan  akad  tulisan  dapat  memberikan kepastian  hukum  yang  lebih  baik  dengan  menguraikan  hak  dan  kewajiban
masing-masing  pihak  secara  rinci.  Hal  ini  dapat  membantu  menghindari interpretasi  yang  berbeda  dan  mengurangi  resiko  konflik  di  masa  depan. Kedua,  dokumen  tertulis  dapat  meningkatkan  transparansi  dan  keterbukaan dalam  kesepakatan,  yang  penting  untuk  membangun  kepercayaan  antara pemodal dan penggarap serta memberikan keyakinan terkait dengan hak dan tanggung  jawab  masing-masing  pihak.  Ketiga,  integrasi  akad  tulisan  dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip Muzara'ah , termasuk pembagian hasil yang adil, tetap dijalankan dan dihormati. Penerapan akad tulisan dapat membantu menghindari kemungkinan penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut.

## 2. Kejelasan Waktu Garap
Situasi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  para  petani  pemodal  belum memberikan keterangan terkait durasi pengerjaan lahan oleh petani penggarap. Tidak  ada  kejelasan  apakah  itu  untuk  satu  tahun,  satu  kali  panen,  dua  kali panen,  dan  seterusnya.  Konsekuensi  dari  ketidakjelasan  batas  waktu  antara pemodal  dan  penggarap  dapat  meliputi  ketidakpastian  dalam  periode kerjasama.
Penentuan batas waktu pengerjaan lahan merupakan hal penting dalam kerjasama  antara  pemodal  dan  penggarap  dalam  konteks  pertanian  syariah, terutama  untuk  model Mangjampang Lessuna  Syariah. Berikut  adalah  beberapa pertimbangan  dan  manfaat  yang  dapat  dihasilkan  dengan  menetapkan  batas waktu yang jelas: Pertama, kepastian dan keteraturan. Menetapkan batas waktu memberikan  kepastian  terkait  jangka  waktu  kerjasama.  Ini  dapat  membantu para  petani  penggarap  merencanakan  kegiatan  pertanian  mereka  secara  lebih teratur. Kedua, perencanaan pertanian. Apabila telah  mengetahui batas waktu pengerjaan  lahan,  para  petani  penggarap  dapat  merencanakan  kegiatan pertanian mereka, termasuk pemilihan jenis tanaman, pola tanam, dan strategi pertanian  lainnya.  Ketiga,  pembagian  hasil  yang  adil.  Batas  waktu  yang  jelas dapat  menjadi  dasar  bagi  pembagian  hasil  yang  adil  antara  pemodal  dan penggarap.  Misalnya,  pembagian  hasil  dapat  dilakukan  setelah  setiap  panen atau  pada  akhir  periode  kerjasama  tertentu.  Keempat,  evaluasi  kinerja. Keberadaan  batas  waktu  yang  jelas,  pemodal  dapat  mengevaluasi  kinerja penggarap  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Ini  dapat  menjadi  dasar  untuk memutuskan apakah perpanjangan kerjasama diperlukan atau tidak.

## 3. Prinsip Berkeadilan
Prinsip  keadilan  dalam  konteks  ekonomi  Islam  tercermin  dalam  model Mangjampang  Lessuna  Syariah dengan  menjamin  pembagian  hasil  yang  adil  di antara  para  pihak  terlibat,  yakni  pemodal  dan  penggarap.  Hal  ini  sejalan dengan  konsep  keadilan  dan  tidak  merugikan  salah  satu  pihak.  Dengan pemahaman  terkait  prinsip-prinsip  yang  lebih  adil,  para  petani  penggarap dapat memperoleh haknya setelah melaksanakan kewajiban mereka dalam hal ini, pemeliharaan bawang merah.

## 4. Mekanisme Pembagian Hasil
Penulis menawarkan dua skema bagi hasil, yaitu 50%50% dan 60%40%, sebagai alternatif terhadap sistem yang terlalu mengeksploitasi, seperti skema 70%30%. Skema 60%40% dianggap sebagai bagi hasil yang ideal dalam sebuah kerjasama, dengan pemahaman bahwa petani pemodal memberikan kontribusi lebih  besar  dibandingkan  penggarap.  Pemodal  tidak  hanya  menyediakan modal  dan  peralatan,  tetapi  juga  lahan,  sementara  penggarap  hanya mengandalkan  tenaga.  Skema  50%50%  sering  kali  diterapkan  oleh  pemodal dengan  pertimbangan  faktor  kekeluargaan  dan  kemanusiaan.  Hadirnya  opsi penawaran  ini,  penulis  berharap  para  pemodal  tidak  hanya  fokus  pada keuntungan  semata,  tetapi  juga  memperhatikan  hak  dan  kepentingan  para penggarap.

## 5. Regulasi dari pemerintah
Perwujudan  dari  semua  komponen  diatas,  diperlukan  regulasi  yang memadai.  Peran  pemerintah  dalam  mengatur  kebijakan  kerjasama  pertanian, termasuk  sistem  bagi  hasil,  dapat  memainkan  peran  penting.  Regulasi  atau kebijakan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan dan penerapan kesepakatan tersebut.
Pentingnya  peran  pemerintah  sebagai  regulator  semakin  jelas. Pemerintah  dapat  berperan  dalam  membentuk  kerangka  hukum  yang mengatur  proses  pembagian  hasil  dengan  jelas  dan  adil.  Regulasi  yang  baik dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai persentase pembagian hasil, hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak,  serta  perlindungan  terhadap pelanggaran atau ketidaksetaraan.
Konsep model Mangjampang Lessuna Syariah, yang mencakup akad lisan dan  tulisan,  penentuan  batas  waktu  pengerjaan  lahan  yang  jelas,  prinsip berkeadilan dengan skema bagi hasil yang ideal, dan regulasi dari pemerintah, dapat menjadi dasar yang solid untuk diatur dalam konteks pertanian. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi peraturan yang bersifat syariah memerlukan
pertimbangan  khusus  terkait  dengan  konstitusi  dan  kerangka  hukum  yang berlaku.

## KESIMPULAN
Praktik Mangjampang  Lessuna di  Kecamatan  Anggeraja  masih  memiliki berbagai  permasalahan  terkait  dengan  sistem  bagi  hasil  yang  bervariasi, keterlibatan berbagai pihak, aturan yang belum memadai, dan ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam konteks akad muzara'ah . Oleh karena  itu,  penulis  menawarkan  model Mangjampang  Lessuna  Syariah (MLS) sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  keadilan  dalam  sistem  kerjasama  bagi hasil. Jika  model mangjampang lessuna  syariah ini  dianggap  memiliki  manfaat dan mendukung prinsip-prinsip pertanian yang berkelanjutan serta adil, maka pemerintah  dapat  mempertimbangkan  untuk  mengeluarkan  peraturan  yang mendukung implementasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah. 2021. “Kemang Bbq Practice Based on Maqashid Sharia in Improving the  Welfare  of  Farmers  in  Anggeraja  Sub-District,  Enrekang Regency.” State University Alauddin Makassar.
Anwarudin,  Oeng.  2017.  “Faktor  Penentu  Partisipasi  Petani  Pada  Program Upaya  Khusus  (UPSUS)  Padi  Di  Kabupaten  Manokwari,  Papua Barat.” Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol 12(1).
Aprianto, Iwan, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri, and Mashudi Hariyanto.
2020. Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam . Deepublish.
Astuti.  2021.  “Implementation  of  Al -Adl  Based  Profit  and  Loss  Sharing  in Improving  the  Welfare  of  Shallot  Farmers  (In  Anggeraja  District, Enrekang Regency).” At-Tawazun Journal of Islamic Economics 1(1):77 – 93.
Ayyub, Ichlasul. 2023. “ Disorganisasi Sosial Tenaga Kerja Vietnam Di Jepang. ” Jurnal Analisa Sosiologi 12(3).
Central  Statistics  Agency  (BPS).  2022. Distribution  of  Indonesian  Shallot Commodity Trade . Jakarta: Central Statistics Agency (BPS).
Damayanti,  Krismon  Tri.  2019.  “Perjanjian  Bagi  Hasil  Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi  Syariah.” Jurnal  Intelektualita:  Keislaman,  Sosial  Dan  Sains 8(1):1 – 10.
Fatmawati,  Ani,  Ana  Toni  Roby  Candra  Yudha,  and  Hammis  Syafaq.  2020. “Kontrak  Kerja  Dan  Kesejahteraan  AB K  Nelayan  Perspektif  Etika Bisnis Islam Di Sarangmeduro, Jawa Tengah.” NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6(2):204 – 20. Hasanah, Uswatun. 2022. “Agricultural Cooperation Mechanism (AkadMuzara’ah)  Between  Land  Owners  and  Cultivators  in  Benua Ratu  Vil lage,  District.  Broad,  District.  Kaur,  Bengkulu.” Journal  of Islamic Economics 8(2):343.
Hidayati,  Nifti,  and  Renny  Oktafia.  2020.  “Implementation  of  Profit  Sharing Agreements  In  The  Agricultural  Sector  to  Improve  The  Welfare  of Farmers  in  Maduran  Village,  Maduran  Subdistrict,  Lamongan District.” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 7(12):2416.
Ismail. 2018. “Corn Farmers’ Welfare in Review of Maqasid Syariah (Case Study in Lanci Jaya Village, Manggelewa District, Dompu Regency).” State Islamic University of Maulana Malik Malang.
Kusnandar,  Viva  Buddy. 2022.  “Sekitar  40  Juta  Masyarakat  Indonesia  Bekerja Di Sektor Pertanian Pada Februari 2022.” Databoks . Retrieved March 20, 2011 (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/09/sekitar-
40-juta-penduduk-indonesia-bekerja-di-sektor-pertanian-pada- februari-2022).
Moh'd,  I.S.,  Omar  Mohammed,  M.  and  Saiti,  B.  (2017),  "The  problem  facing agricultural sector in Zanzibar and the prospect of Waqf-Muzara'ah- supply chain model: The case of clove industry", Humanomics, Vol. 33 No. 2, pp. 189-210. https://doi.org/10.1108/H-02-2017-0033
Oladokun,  N.O.,  Larbani,  M.  and  Mohammed,  M.O  (2015),  "The  problems Facing  the  agricultural  sector  in  Nigeria  and  the  prospect  of Muzara'ah and supply chain model", Humanomics, Vol. 31 No. 1 pp. 18-36 https://doi.org/10.1108/H-11-2012-0022
Permata,  Sri  Ayudia,  Romi  Adetio  Setiawan,  and  Esti  Alfiah.  2023. “Implementasi  Sistem  Paroan  (Bagi  Hasil)  Pada  Perkebunan  Karet Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.” Management  Studies  and Entrepreneurship Journal (MSEJ) 4(6):9179 – 91.
Rahmiyanti,  Desi.  2018.  “ Implementasi  Keadilan  Dalam  Pembangunan Ekonomi Islam.” Al-Buhuts 14(02):53 – 68.
Riandjumahge, Herbekti, Ida Ayu Purba Riani, Flora Yvonne de Quelyoe, and Hans  Z.  Kaiwai.  2017.  “Analisis  Dampak  Program  Cetak  Sawah Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi Di  Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke.” Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume IV No .
Rizal.  2021.  “Analysis  of  the  Principles  of  Trust  and  Justice  in  Agricultural Product  Sharing,  a  Case  Study  in  Tampo  Village,  Anggeraja  Sub- District, Enrekan g Regency.” Universitas Hasanuddin Makassar.
Saeful,  Ishak,  and  Akbar  Sabani.  2023.  “Portrait  of  the  Implementation  of  the Muzara’ah  Agreement  Efforts  to  Encourage  Community  Economic Improvement  (Study  of  Red  Onion  Farmers,  Anggeraja  District, Enrekang Reg ency).” Indonesian Journal of Sharia Economics 13(1):82 – 94.
Satria,  Wisesa,  Arga,  and  Siti  Inayatul  Faizah.  2020.  “Implementation  of Muzara’ah  for  Farm  Workers  in  Sugio  Lamongan  from  a  Welfare Perspective  According  to  Asy- Syatibi.” Journal  of  Theoretical  and Applied Sharia Economics 7(1):1 – 20.
Sofyan, A. S., Abror, A., Putra, T. W., Muslihati, M., Sofyan, S., Sirajuddin, S., ... & Darussalam, A. Z. (2022). Crisis and disaster management for halal tourism: a systematic review. Tourism Review , 77 (1), 129-145.
Sholihin, Ahmad Ifham. n.d. Buku Pintar Ekonomi Syariah .
Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. 2021. “Sistem Bagi Hasil  Akad  Muzara’ah  Pada  Masyarakat  Petani  Penggarap  Dan Pemilik  Lahan  Di  Kel.  Batupap an,  Kec.  Makale,  Kab.  Tana  Toraja.” Indonesian Journal of Business Analytics 1(2):211 – 26.
Sugiyono. 2008. Understanding Research Qualitative . Bandung: Alfabeta.
Suyoto Arief, M. S. I. 2022. Model Sistem Bagi Hasil: Pada Sektor Pertanian Di Jawa Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam . Unida Gontor Press.
Tazkyah,  Ulfi  Husnul.  2019.  “Analysis  of  Factors  That  Influence  the Implementation  of  Muzara’ah  Agreements  in  Farming  Business Cooperation  in  Gapoktan,  Cibadak  Village,  Tanjungsari  District,
Bogor Regency.” st ate University Syarif Hidyatullah Jakarta.
Thaha,  F.,  Parakkasi,  I.,  Sirajuddin,  S.,  &  Fathurrahman,  R.  A.  (2022).  Value- Chain in Beach Tourism: The Consideration of Maslahah in Strategic
Formulation. Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi , 9 (2), 309-320.
Tumbelaka,  Kristian  Markopolo,  Charles  Reijnaldo  Ngangi,  and  Martha Mareyke Sendow. 2023. “Kajian Modal Sosial Kelompok Tani Tulus Di  Desa  Ponompiaan  Kecamatan  Dumoga  Kabupaten  Bolaang Mongondow.” AGRI-SOSIOEKONOMI 19(3):1813 – 18.
Wiwin,  and  Dian  Berkah.  2019.  “A  Review  of  Islamic  Law  Regarding  the Practice  of  Muzara  Ah  Profit  Sharing.  In  the  Community  of Sharecroppers  and  Agricultural  Land  Owners,  Case  Study  in Madiun Regency.” Justisia Ekonomika 3(1):35.