## KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS

## Umar Haris Sanjaya
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: umarharis@uii.ac.id

## Abstrak
Surat wasiat adalah kehendak terakhir yang dibuat pewasiat untuk dapat diterima dan  dilaksanakan  oleh  penerima  wasiat.  Potensi  menjadi  tidak  dilaksanakan  bila wasiat yang dibuat obyeknya juga merupakan obyek waris. Hal itu terjadi bila ahli waris  dan  penerima  wasiat  tidak  ada  kesamaan  mengenai  harta  peninggalan, sehingga  kedudukan  wasiat  menjadi  lemah.  Penelitian  ini  mengambil  rumusan masalah  bagaimana  kedudukan  surat  wasiat  terhadap  harta  warisan  yang  belum dibagikan  kepada  ahli  waris  dan  apakah  surat  wasiat  harus  dilaksanakan  dahulu sebelum  harta  dibagikan  kepada  ahli  waris.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa wasiat  tidak  mempunyai  kedudukan  yang  absolut  untuk  dilaksanakan/eksekusi. Hal itu dapat terjadi bila pelaksanaan wasiat mendapatkan halangan sengketa dari ahli  waris.  Oleh  karena  itu  wasiat  yang  dibuat  sebagai  kehendak  terakhir  dapat dikatakan  belum  tentu  menjadi  sebuah  kehendak  terakhir,  karena  itu memungkinkan  dibatalkan.  Pembatalan  dilakukan  bila  para  pihak  yang  sengketa mengajukan  itu  ke  pengadilan,  jadi  kedudukan  wasiat  itu  menjadi  tidak  absolut untuk dilaksanakan jika wasiat itu dibatalkan pengadilan.
Kata Kunci : Wasiat, Eksekusi, Absolut

## Abstract
This  research  focused  on  the  legal  standing  of  testament  toward  inheritance property  which  devide  yet.  Testament  recognized  as  a  last  will  of  person  to  be received  by  person  who  determined  on  it.  Potentially,  These  will  rise  a  dispute between testament receiver and the heir. It because of the heir would be bring it to the disputed if testament not desired. Thus, the testament would be not executed. This  research  using  context  of  problems  as  how  the  legal  standing  of  the testament toward inheritance property which devide yet and continue with is that testament  should  be  execute  absolutely  toward  inheritance  property.  Research result  the  testament  has  no  absolutely  legal  standing  to  be  execute  toward inheritance property as long as rise the disputed. The dispute  is related with the diclaimer from the heir toward testament substance. Thus, the testament is the last will  of  people  do  not  perform  well  as  the  last  will  it  because  of  the  testament rejected probably. The rejection performed by court as well as the heir lawsuit.
Keywords : Testament, Execution, Absolute

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Surat  wasiat  atau  testament  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang  yang  dimana  kehendak  itu  akan  diselenggarakan  apabila  ia  telah
meninggal  dunia.  Wasiat  dapat  dikatakan  sebagai  surat  yang  memuat  ketetapan yang  berisi  kehendak-kehendak  terakhir  sebelum  ia  meninggal. 1 Surat  wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (erfsterlling) dimana  berisi  penunjukkan  seseorang  atau  beberapa  orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat ( legaat). 2
Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat  dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu  pembuatan  wasiat  sepatutnya dibuktikan  dengan  adanya  bukti  tertulis,  walaupun  kita  mengetahui  bahwa Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  bahwa  wasiat  dapat  dilakukan  baik  lisan maupun tulisan. 3
Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  surat  wasiat  yang  dibuat  haruslah  berbentuk akta  dan  akta  notaris.  Artinya  pembuatan  surat  wasiat  memerlukan  namannya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris,  maka  sipembuat  wasiat  yang  menulis  sendiir  surat  wasiatnya  dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani. 4
Surat wasiat harus dituangkan dalam bentuk akta wasiat, hal ini sesuai dengan ketentuan  yang  ada  pada  pasal  921  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan  “untuk  menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu  warisan, hendaknya  dilakukan  terlebih  dahulu  suatu  penjumlahan  akan  segala  harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia. Kemudian ditambahkannyalah pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang  dihibahkan  diwaktu  si  meninggal  masih  hidup,  barang-barang  mana  masih harus  ditinjau  dalam  keadaan  tatkala  hibah  dilakukannya,  namun  mengenai harganya,  menurut  harga  pada  waktu  si  penghibah  atau  si  yang  mengwariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi  dengan  semua  hutang  si  meninggal  berapakah,  dalam  keseimbangan dengan  kederajatan  para  ahli  waris  mutlak,  besarnya  bagian  mutlak  mereka, setelah  mana  bagian-bagian  ini  harus  dikurangi  dengan  segala  apa  yang  telah mereka  terima  dari  si  meninggal,  pun  sekiranya  mereka  dibebaskan  dari  wajib pemasukan”.
1 J.Satrio, Hukum Waris , Bandung: Alumni, 1992, hlm. 180.
2 Ibid.
3 Yahya  Harahap, Kedudukan,  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2003, hlm. 150.
4 Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum , Bandung: Pioner Jaya, 1992, hlm. 29.
Penjelasan  mengenai  wasiat  tidak  hanya  diatur  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  secara  praktek  dimasyarakat  wasiat  sudah  sering  digunakan. Artinya  dalam  kebiasaan  dimasyarakat  hal  semacam  pelaksanaan  wasiat  sudah menjadi  hal  yang  biasa,  ini  disebut  sebagai  amanat  terakhir. 5 Pelaksanaan  dari amanat  terakhir  dipahami  sebagai  bentuk  penetapan  terhadap  harta  peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris. 6
Amanat  terakhir  ini  dilakukan  untuk  membuat  ketetapan  yang  sifatnya mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa  yang dimbul kelak ketika pewaris meninggal. Apa  yang diuraikan pada amanat  terakhir  ini,  yaitu  seluruh  harta,  cara  pembagian,  dan  menetapkan  siapa- siapa yang menerima beserta besaranya. 7
Mengingat  ini  merupakan  sebuah  pernyataan  kehendak  dari  seseorang  yang membuat  amanat  terakhir,  bisa  dipastikan  pembuatan  dari  amanat  terakhir  ini setiap  waktu  dapat  berubah,  ditarik  kembali  oleh  ia  yang  membuatnya. 8 Mengingat praktek dari amanat terakhir yang dilakukan sudah menjadi kebiasaaan di masyarakat, maka perlu dilihat apakah perbuatan itu juga bagian dari perbuatan hukum.  Secara  hukum  pada  ketentuan  pasal  876  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  dinyatakan  bahwa  suatu  pengangkatan  waris  adalah  sebuah  wasiat, 9 dengan mana si  yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta yang  akan  ditinggalkannya  apabila  ia  meninggal  dunia  baik  seluruhnya  maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.
Wasiat  juga  dikenal  di  dalam  hukum  islam,  hal  ini  dikemukakan  pada Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  171  dan  dipertegas  pada  pasal  195.  KHI menyatakan  bahwa  wasiat  adalah  pemberian  suatu  benda  dari  pewaris  kepada orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia. Artinya  wasiat  merupakan  bentuk tasaruf terhadap  harta  peninggalan  yang  akan berlaku setelah dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. 10
5 Iman Sudiyat, Hukum Adat, Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 13.
6 Ibid .
7 Ibid., hlm. 14.
8 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 82.
9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 876.
10 Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer ,  Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 398.
Lebih lanjut KHI menjelaskan bahwa untuk membuat wasiat dapat dilakukan secara  lisan  yang  disertai  dengan  2  orang  saksi,  atau  tertulis  di  hadapan  2  orang saksi, atau dibuat dihadapan notaris. Hal  yang terpenting lagi adalah wasiat yang yang dibuat hanya berlaku bila itu semua telah disetujui oleh ahli waris. 11
Artinya  wasiat  merupakan  perbuatan  hukum  yang  pelaksanaannya  diwadahi atas  ketentuan  hukum  yang  bersumber  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan telah menjadi kebiasaan dimasyarakat atau dikenal  dengan  perbuatan  hukum  adat. 12 Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  wasiat dalam  bahasa  daerah  masing-masing  seperti  dijawa  dikenal welingan atau wekasan . 13 welingan  adalah  berupa  kemauan  terakhir  dari  si  peninggal  warsan agar  dapat  segera  menentukan  bagaimana  nanti  harta  kekayaannya  dapat dibagikan kelak kepada anak-anaknya.
Perbuatan itu ditujukan dengan maksud :
1. Mewajibkan pada ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalan dengan cara yang layak menurut anggapannya.
2. Mencegah  perselisihan,  keributan,  dan  cekcok  dalam  membagi  harta peninggalannya di kemudian hari diantara para ahli waris.
3. Selain  itu welingan ini menjadi  alat  yang  mengikat  bagi  si  peninggal  wasiat terhadap barang harta warisan agar terikat di welingan yang dibuat.
4. Mewajibkan  para  ahli  waris  untuk  menghormati  penetapan  pesan  terakhir walaupun itu dapat menyimpang dari ketentuan hukum waris maupun hukum waris adat. 14
5. Sebagai penyeimbang terhadap ketentuan hukum waris yang dipandang tidak adil atau tidak memuaskan si pewaris. 15
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  suatu  wasiat  atau welingan yang  dibuat  oleh  masyarakat  umum  mempunyai  kekuatan  hukum  bila  itu  dibuat baik  secara  lisan  atau  tertulis  yang  kemudian  dibuat  dihadapan  notaris.
11 Rahmadi  Usman ,  Hukum  Kewarisan  Islam ,  Bandung:  Mandar  Maju,  2009,  hlm.  144- 145.
12 Tolib  Setiady, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (dalam  kajian  kepustakaan ),  Bandung: Alfabeta,  2013, hlm. 290.
13 Ibid.
14 Dominikus  Rato, Hukum  Perkawinan  dan  Waris  Adat  (sistem  Kekerabatan,  Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia , Surabaya: Lasbang Yustisia, 2011, hlm. 213.
15 Mulyadi, Hukum  Waris  Tanpa  Wasiat ,  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 24.
Ditambahkan dalam KHI bahwa wasiat harus dihadiri 2 orang saksi yang bersaksi dan  disetujui  oleh  mereka  para  ahli  waris.  Jadi  penulis  meneliti  disini  untuk menguji kedudukan surat wasiat yang telah dibuat dan disetujui oleh mereka para ahli  waris  tetapi  tidak  dilaksanakan  hingga  si  penerima  wasiat  itu  meninggal hingga harta wasiat itu dianggap sebagai harta warisan.
Pada  penelitian  ini,  penulis  coba  menguraikan  kedudukan  dari  wasiat  atau welingan yang  dilakukan  oleh  bapak  Notodiharjo  (disebut  Pak  Noto)  kepada mereka 10 anak-anaknya yaitu Benny anak pertama, Herwan anak kedua, Asiyah anak  ketiga,  Handoko  anak  keempat,  Bambang  anak  kelima,  Harmintiasih  anak keenam, Gunarso anak ketujuh, Sri Rahayu anak kedelapan, Ery anak kesembilan, dan Edy anak kesepuluh.
Kasus  hukum  waris dan  wasiat terjadi ketika anak pertama  yaitu pak  Benny selaku penerima wasiat terhadap harta bagiannya berupa tanah di Gedongkuning, Babadan,  Banguntapan  Bantul  no.  s.96/iv  dengan  luas  4735  Meter  persegi  tidak mendapatkan  hak  bagiannya  sebagaimana  tertera  didalam  surat  wasiat.  Istri  dan anak  keturunan  dari  Benny  tidak  bisa  memiliki  tanah  tersebut,  karena  ketika Benny  meninggal  tanah  tersebut  masih  atas  nama  Pak  Noto.  Hal  ini  yang kemudian dijadikan dasar oleh adik dari Benny yaitu 9 orang ahli waris pak Noto beserta  janda  dari  Pak  Noto  untuk  menggugat  pembagian  waris  terhadap  obyek tanah  tersebut.  Padahal  tanah  itu  merupakan  tanah  yang  diperuntukkan  untuk Benny sesuai isi wasiat.
Wasiat  yang  dimaksud  dibuat  pada  tanggal  30  Desember  1982  oleh  bapak Noto  yang  dilakukan  di  Tempelsari,  Caturtunggal,  Depok,  Sleman.  Tujuan  dari wasiat  ini  untuk  membagi-bagikan  harta  kekayaan  berupa  tanah  kepada  anak- anaknya.  Dari  hasil  pembagian  dinyatakan  bahwa  masing-masing  anak  telah mempunyai jatah bagiannya masing-masing.
Disamping pembuatan wasiat, pak Noto juga membuat surat persetujuan oleh para ahli waris yang dibuat pada tanggal dan tahun yang sama yaitu 30 Desember 1982  dimana  mereka  semua  memberikan  tanda  tangan  dan  menyatakan  jelas menyetujui  bahwa  obyek  tanah  yang  dimaksud  penulis  telah dilintirkan kepada Benny.  Tujuan  dibuatnya  surat  persetujuan  waris  ini  untuk  memperjelas  bahwa
mereka  para  ahli  waris  Pak  Noto  setuju  bahwa  obyek  tanah  tersebut  memang dilintirkan pada Benny. 16
Surat  wasiat  yang  dibuat  pada  tanggal  30  Desember  1982  itu  kemudian diperjelas  lagi  pada  surat  wasiat  dan  kuasa  yang  dibuat  oleh  Pak  Noto  pada tanggal  16  Maret  1974.    Isi  dari  surat  wasiat  dan  kuasa  itu  adalah  memberikan obyek  tanah  diatas  untuk  dimiliki  turun-temurun,  dikuasai/diserahkan  kepada Benny selaku anak pertama. Pak Noto sendiri meninggal pada 16 Januari 1995.
Dalam  tempo  waktu  pak  Noto  meninggal  dunia  tahun  1995  hingga  Benny meninggal pada 13 Februari 2001, obyek tanah tersebut masih berstatus atas nama Pak  Noto,  artinya  belum  ada  perubahan  kepemilikan.  Hal  ini  yang  kemudian dijadikan dasar oleh mereka para ahli  waris pak  Noto  yang  menggugat  para ahli waris  Benny  untuk  dilakukan  pembagian  waris.  Karena  ahli  waris  pak  noto menganggap bahwa tanah Benny itu adalah tanah dari Pak Noto.
Upaya  hukum  itu  tertuang  pada  putusan  No.09/Pdt.G/2004/PN.Btl  yang memutuskan  dan  mengadili  bahwa  sesungguhnya  upaya  hukum  yang  dilakukan oleh ahli waris Pak Noto itu tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Pada upaya banding  Pengadilan  Tinggi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  No.  12/Pdt/2005/PT.Y memberikan putusan  yang berbeda,  yaitu mengadili bahwa memperbaiki putusan No.09/Pdt.G/2004/PN.Btl  yang  redaksinya  berubah  menjadi  menyatakan  bahwa tanah  obyek  sengketa  adalah  harta  peninggalan  dari  almarhum  Pak  Noto  yang belum  dibagi  waris  dan  berhak  mewaris  terhadap  obyek  tanah  tersebut.  Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak upaya kasasi melalui Putusan MA No. 2332  K/Pdt/2005.  Yang  artinya  MA  memutuskan  bahwa  obyek  tanah  itu merupakan harta waris Pak Noto, bukan menjadi milik Benny.
Dari  gambaran  diatas,  penulis  ingin  meneliti  lebih  lanjut  tentang  kedudukan surat  wasiat  terhadap  harta  warisan  yang  belum  dibagikan  dengan  menilai bagaimana kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris.
16 Surat  persetujuan  waris  yang  dibuat  telah  diketahui  dan  mendapatkan  pengesahan  dari Kelurahan  Kepada  Desa  Caturtunggal  tertanggal  29  Januari  1999  dan  dikuatkan  oleh  Camat Depok tertanggal 1 Februari 1999 yang isinya adalah Benny adalah penduduk desa setempat, dan Pak Noto adalah warga desa setempat.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  letak  permasalahan  yang  ingin  diteliti diuraikan  dalam  pertanyaan  sebagai  berikut.  kedudukan  surat  wasiat  terhadap harta  warisan  yang  belum  dibagikan  kepada  ahli  waris  dan  surat  wasiat  harus dilaksanakan dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris.

## B.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.   Tinjauan tentang Wasiat
Mengkaji tentang kajian terhadap wasiat tentunya tidak akan lepas dari kajian terhadap  masalah  kewarisan. 17 Pada  konteks  ini,  wasiat  selalu  dijadikan  bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  masalah  waris.  Karena  pelaksanaan  sebuah wasiat sendiri baru dapat dilakukan apabila seorang pewasiat itu telah meninggal dunia. Sejalan dengan meninggalnya pewasiat maka saat itu pula si pewasiat juga bersatus menjadi pewaris bagi para ahli warisnya.
Penambahan  status  seorang  pewasiat  yang  telah  meninggal  dunia  dengan menjadi  pewaris  inilah  yang  kemudian  kadang  pelaksanaan  wasiat  berpotensi tidak terlaksanakan. Tentunya hal ini disampaikan dengan tidak melanggar suatu hukum  atau  undang-undang. 18 Hal  itu  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yang halangannya  karena  pelaksanaan  wasiat  itu  dihalangi  oleh  para  ahli  waris  dari  si pewasiat. Akibatnya pelaksanaan hukum wasiat yang sudah dibuat secara hukum dapat  saja  dihapus,  dihentikan,  atau  dikurangi  dari  jumlah  wasiat  yang  sudah ditentukan. Tentu hal ini dapat dilakukan melalui proses hukum yang berlaku.
Dari  uraian  singkat  diatas,  perlu  dipahami  bahwa  sesungguhnya  wasiat  itu perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi  para  penerima  wasiat. 19 Hal  itu  tentunya harus sesuai dengan pemahaman hukum terhadap wasiat.
Wasiat  atau  dibahasakan  dengan  testament  diartikan  dengan  sebuah pernyataan  dari  seseorang  tentang  apa  yang  ia  kehendaki  setelah  ia  meninggal dunia. Kata pernyataan ini memberikan kesan hukum bahwa wasiat itu dilakukan oleh  satu  pihak  ( eenzijdig ).  Bila  itu  pernyataan  suatu  pihak,  maka  tentunya
17 Sajuti  Thalib, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2000,  hlm. 104.
18 Sesuai pada pasal 872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
19 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Prenada Media Group, 2006, hlm. 95.
pernyataan tersebut dapat dicabut kapan saja oleh ia yang membuat pernyataan. 20
Ada  pula  yang  menyebut  bahwa  wasiat  merupakan  kehendak  terakhir,  yaitu kehendak  yang  baru  akan  terselenggara  apabila  pewasiat  telah  meninggal  dunia. Kehendak  ini  dibuat  dengan  sebuat  ketetapan  berupa  akta  yang  isi-isinya  telah dikehendaki oleh yang membuatnya. 21
Wasiat  diatur  pada  pasal  875  yang  isinya,  ada  pun  yang  dinamakan  surat wasiat  atau  testamen  ialah  suatu  akta  yang  memuat  pernyataan  seorang  tentang apa  yang  dikehendakinya  akan  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia,  dan  yang olehnya  dapat  dicabut  kembali  lagi.  Dari  pengertian  ini,  maka  wasiat  itu  dapat terjadi bila memiliki unsur : 22
1. Berupa akta, artinya wasiat itu berupa tulisan yang dibuat dengan akta otentik ataupun dibawah tangan;
2. Ada  pernyataan  kehendak,  artinya  kehendak  itu  adalah  keinginan  sepihak. Keinginan ini dapat menimbulkan akibat hukum sepihak;
3. Meninggal  dunia,  artinya  wasiat  ini  baru  berlaku  apabila  seseorang  yang berwasiat itu telah meninggal; dan
4. Dapat  dicabut  kembali  olehnya,  artinya  perbuatan  hukum  wasiat  ini  dapat tidak dilaksanakan bila isi wasiat itu dicabut oleh yang membuatnya.
Terhadap  pembuatan  wasiat  itu  pun  memerlukan  syarat-syarat  yang  jelas tertera  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Syarat  yang  berlaku dalam wasiat adalah : 23
1. Ada  orang  yang  berwasiat.  Orang  ini  hendaklah  orang  yang  sudah  cakap dimata hukum; 24
2. Ada  orang  yang  menerima  wasiat,  artinya  penerima  wasiat  pada  saat  ia ditetapkan dan hendak menerima dalam keadaan hidup; 25
20 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) , Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 132.
21 J. Satrio, Hukum Waris , Bandung: Alumni, 1992, hlm. 180.
22 J. Satrio, Op.cit ., hlm. 181-182.
23 Ali  Afandi, Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  dan  Hukum  Pembuktian  Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) , Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 58.
24 Pasal  897  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatakan  bahwa  minimal  18  tahun untuk membuat wasiat.
25 Pasal 898 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa seseirang itu harus telah ada.
3. Ada  harta  wasiat,  harta  wasiat  ini  berupa  benda  yang  pada  saat  diwasiatkan itu  ada  keberadaannya  baik  itu  aktiva  atau  pasiva.  Benda  yang  dimaksud dalam konteks ini adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Lebih detail hal  yang  diwasiatkan  seperti  hak eigondom, hak erfpacht,  kreditor,  debitor , ada juga hak yang timbul karena suatu hubungan kontraktual seperti hak pada perjanjian tenaga kerja, perkongsian, perseroan, ataupun firma. 26
Dapat disimpulkan secara lebih detail lagi tentang harta wasiat, maka : 27 a. Dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;
b. Dapat berupa hak, hak lain dari harta kekayaan, seperti hak membeli, hak menjual; dan
c. Dapat  berupa  hak,  hak  untuk  menikmati,  seperti  menikmati  rumah, saham, uang.
Secara  substansi  dalam  memahami  wasiat,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  membagi  2  macam  tentang  isi  wasiat.  Hal  itu  kembali  pada  isi-isi  yang dikehendaki oleh si pewasiat seperti :
1. Wasiat pengangkatan waris (erfsterlling)
Subekti  menyampaikan  bahwa,  “salah  satu  cara  seseorang  untuk  dapat mendapatkan  warisan  adalah  dengan  penunjukkan  didalam  surat  wasiat (testament )”. Hal ini ia katakan dengan sebutan ahli waris testamentair . 28 Wasiat ini merupakan sebuah kehendak yang diinginkan seseorang sebelum ia meninggal. Kehendak  itu  berlaku  setelah  orang  itu  meninggal  dan  kehendak  tersebut  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang-undang.  Oleh  sebab  itu  dengan  adanya erfsterlling  ini,  seseorang  yang  ditunjuk  dalam  wasiat  ini  maka  mempunyai kedudukan seperti halnya ahli waris ab-intestato. 29
Oleh  karena  itu  isi  dari  sebuah  pengangkatan  waris  adalah  kehendak ( erfslling), dimana hal  kehendak itu berkaitan dengan harta warisan. Karena ahli waris dan penerima wasiat ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama.
26 Pada  konteks  hubungan  kontraktual,  maka  dapat  berakhir  bila  ada  kematian  dari  salah satu pihak.
27 G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, Pembahasan Hukum Benda, Hipotek, dan Warisan , Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 90-94.
28 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 95.
29 Tamakiran, Asas-asas  hukum  waris  menurut  tiga  sistem  hukum ,  Bandung:  Pioner  Jaya, 1992, hlm. 90-94.
Seorang  yang  menerima  wasiat  pengangkatan  waris  ini  dikenal  dengan sebutan testamentaire  erfgenaam ,  yaitu  dimana  ia  disamakan.    Artinya  bahwa sesungguhnya penerima  wasiat (ahli waris karena wasiat) dan seorang ahli  waris adalah  sama  menurut  undang-undang,  dan  mereka  memperoleh  segala  hak  dan kewajiban dari si meninggal (onder algemene title). 30
Walaupun  kedudukan  antara  ahli  waris  ab-intestato  dan  penerima  wasiat erfsterlling ini  sama,  namun  demikian  terdapat  perbedaan  penting  diantara keduanya seperti :
1. Ahli waris erfsterlling tidak mengenal ahli waris pengganti, sedangkan dalam ahli waris ab-intestato mengenal ahli waris pengganti;
2. Ahli  waris erfsterlling tidak dapat  menikmati  harta boedel  sepertinya halnya ahli  waris ab-intestato .  Ia  hanya  dapat  menikmati  apa-apa  yang  telah dikehendaki dalam akta wasiat erfsterlling.
Penjelasan  tentang    erfsterlling  terdapat  pada  pasal  954  –  956.  Pasal  itu berbunyi  :  Pasal  954  berbunyi,  wasiat  pengangkatan  waris,  adalah  suatu  wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun  sebagian  seperti  misalnya,  setengah,  sepertiganya.  Artinya  isi  dari  pasal ini wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat dimana pewaris memberikan kepada  satu  orang  atau  lebih  harta  benda  yang  ditinggalkannya  pada  waktu  dia meninggal dunia.
Pasal 955 melanjutkan bahwa pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka  yang  demi  undang-undang  berhak  mewarisi  sesuatu  bagian  dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal.
Pasal 956 yang isinya bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris,  maka  hakim  dapat  memerintahkan  agar  harta  benda  itu  disimpan  di pengadilan.  Lebih  lengkap  bunyinya  adalah,    “apabila  timbul  sesuatu
30 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia , Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 80-83. Hak-hak itu antara lain : (1) hak saisine hak untuk mengoper atau melanjutkan dari pewaris kepada ahli waris begitu pula dari sipewasiat pada penerima wasiat. (2) hak hereditas petitio , yaitu hak untuk menuntut harta peninggalan pewaris untuk diserahkan kepadanya atau harta peninggalan pewasiat untuk diserahkan kepadanya.
persengketaan  sekitar  soal,  siapakah  ahli  waris  si  meninggal  dan  siapakah karenanya hak atas kemilikan harta peninggalan tadi, maka hakim adalah berkuasa memerintahkan suatu penyimpanan untuk keadilan atas harta peninggalan itu”.
Dari  ketiga  pasal  diatas,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  telah memberikan  penjelasan  bahwa  pengangkatan  waris  itu  merupakan  perbuatan hukum  yang  telah  diatur.  Artinya  ketentuan  itu  berbunyi  bahwa  wasiat pengangkatan  ahli  waris  ialah  suatu  wasiat  dimana  pewaris  memberikan  kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia. 31
2. Wasiat Hibah (legaat).
Penjelasan tentang hibah (legaat) diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari pasal 957- 972. Pasal 957 berbunyi bahwa hibah wasiat adalah suatu  penetapan  yang  khusus,  dengan  mana  si  yang  mewariskan  kepada  seorang atau  lebih  memberikan  beberapa  barang-barangnya  dari  suatu  jenis  tertentu, seperti  misalnya  segala  barang-barangnya  bergerak  atau  tak  bergerak,  atau memberikan  hak  pakai  hasil  atas  seluruh  atau  sebagian  harta  peninggalannya. 32
Dari maksud diatas, maka hibah wasiat memiliki unsur :
1. Penetapan khusus;
2. Memberikan satu atau beberapa benda tertentu;
3. Seluruh benda dari satu jenis tertentu; dan
4. Baik itu hak, hak yang dapat dipungut hasilnya.
Seorang  yang  menerima  hibah  wasiat  ini  disebut  dengan  legataris.  Legataris ini  berbeda  kedudukannya  dengan  kedudukan  penerima  wasiat  pengangkatan waris. Perbedaannya terletak pada kedudukan legataris itu sendiri sebagai seorang penerima  hak  khusus  sebagaimana  disebutkan  pada  pasal  957. 33 Dalam  konteks ini  hak  khusus  dipahami  sebagai  hak  yang  dinyatakan  secara  khusus  untuk menerima  hibah  wasiat.  Apabila  hak  itu  tidak  ada  maka  hibah  wasiati  itu  juga hilang.  Hak  khusus  dikuatkan  pada  pasal  958  bahwa  setiap  hibah  wasiat  yang bersahaja  dan  tidak  bersyarat, memberi  hak  kepada  mereka yang
31 Tamakiran, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum , Bandung: Pioner Jaya, 1992, hlm. 30-32.
32 Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
33 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 200-205.
dihibahwasiati,semenjak  hari  meninggalnya  si  yang  mewasiatkannya,  untuk menuntut  kebendaan  yang  dihibahwasiatkannya,  hak  mana  menurun  kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya.
Secara  garis  besar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sendiri menjelaskan wasiat dalam 4 tahapan pembahasan. Keempat tahapan pembahasan antara lain yaitu pembahasan: 34
1. Ketentuan  umum  wasiat,  ketentuan  umum  ini  berbicara  tentang  pengaturan secara  umum  terhadap  surat  wasiat.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  pasal  874 hingga  pasal  894.  Pokok  bahasannya  adalah  penjelasan  umum  tentang  surat wasiat, isi pernyataan wasiat, kehendak dari si pewasiat, wasiat dibuat secara umum  atau  secara  khusus,  hubungan  wasiat  dengan  keluarga-keluarga  dari pewasiat,  wasiat  untuk  kepentingan  orang  miskin,  pelaksanaan  wasiat  tidak membeda-bedakan agama;
2. Kecakapan  dalam  wasiat,  yaitu  kecapakan  yang  dimaksud  lebih  kepada kemampuan  bernalar  dalam  membedakan  keuntungan  dan  rugi  ketika seseorang  itu  hendak  membuat  wasiat.  Seseorang  yang  belum  berusia  21 tahun tidak dapat membuat wasiat;
3. Batasan dalam wasiat ( legitieme portie ), ini merupakan penjelasan bahwa ada bagian-bagian  dari  ahli  waris  yang  harus  diberikan  kepada  ahli  waris  dalam garis  lurus  berdasarkan  undang-undang  yang  tidak  boleh  dihalangi  oleh sebuah ketetapan (hibah atau wasiat). Bahkan terhadap sebuah ketetapan yang sengaja  dibuat  untuk  menguntungkan  salah  satu  keluarga  baik  itu  keluarga sedarah dekat ataupun tidak tanpa adanya sebuah penjelasan dapat dianggap sebagai legitieme portie. Legitieme portie ini hendaknya memperhatikan ahli waris, bila ahli waris tidak ada baik itu ahli waris garis keatas, kebawah, dan anak  luar  kawin  yang  diakui  menurut  undang-undang  maka  harta  waris dihibahkan; dan
4. Bentuk  wasiat,  yaitu  bentuk  pembuatan  surat  wasiat  yang  pada pelaksanaannya  dibuat  secara  akta  tulisan  tangan  sendiri (olografis ).  Itu
34 M.  Wijaya,  “Tinjauan  Hukum  Surat  Wasiat  Menurut  Hukum  Perdata”, Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion , Edisi 5, Volume 2 Tahun 2014, hlm. 108-110.
semua  dilakukan  baik  dengan  akta  umum/terbuka (openbaar), 35 akta rahasia( geheim ) atau akta tertutup.
Penjelasan  lain  tentang  wasiat  diatur  pula  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam pada  pasal  171,  194  hingga  pasal  209.  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ini diwadahi  bukan  melalui  peraturan  perundang-undangan,  melainkan  diwadahi dengan  instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991. 36 Oleh  karena  itu  KHI  ini  bukan merupakan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Karena  diwadahi  oleh  Instruksi  Presiden,  KHI  dianggap  bukan  sebagai hukum  positif  di  Indonesia.  Beberapa  pakar  mengatakan  bahwa  KHI  merupakan kitab fikihnya ala Indonesia. 37 Dimana implementasi dari KHI ini digunakan oleh para hakim di Pengadilan Agama sebagai pegangan dalam konteks penyeragaman hukum Islam materiilnya. 38
Dalam  KHI  definisi  wasiat  ada  di  penjelasan  ketentuan  umum  bab  II  pasal 171  huruf  f.  Sedikit  penjelasan  tentang  definisi  wasiat  ada  di  Bab  II  tentang kewarisan  di  KHI,  wasiat  didefinisikan  sebagai  pemberian  suatu  benda  dari pewaris  kepada  orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris meninggal dunia. Wasiat dapat dilakukan oleh mereka yang telah berusia 21 tahun terhadap  harta  benda  yang  merupakan  hak  darinya.  Adapun  wasiat  sendiri  baru dapat  dilaksanakan  bila  si  pewasiat  itu  sudah  meninggal  dunia. 39 Secara  umum KHI menjelaskan wasiat dengan ketentuan-ketentuan seperti :
1. Ketentuan kecakapan;
Pada  konteks  ini,  seseorang  yang  hendak  berwasiat  sekurang-kurangnya berusia 21 tahun.
2. Syarat-syarat wasiat;
35 Pewasiat  menghadap  ke  notaris  untuk  menyatakan  kehendaknya,  kemudian  notaris mengkonsep  wasiat  tersebut  hingga  jadi  dan  mengundang  pewasiat  dengan  dihadiri  saksi-saksi. Setelah itu notaries membacakan wasiat yang telah dikehendaki pewasiat.
36 Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991,  yang  isinya  menginstruksikan  kepada  Menteri Agama  untuk  menyebarkan  KHI  sebagamana  dapat  dipergunakan  sebagai  pedoman  dalam menyelesaikan masalah masalah dibidang  tersebut.
37 Umar  Haris  Sanjaya  dan  Aunur  Rahim  Faqih, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm. 4-6.
38 Ibid .  yang  isinya  terdiri  dari  hukum  perkawinan,  hukum  kewarisan,  dan  hukum perwakafan.
39 Abdul Manan I, “Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama”, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, Edisi IX, No. 38 Tahun 1998, hlm. 15.
Selain  usia  kecakapan,  syarat  wasiat  lain  antara  lain  adalah  benda  obyek wasiat haruslah hak milik si pewasiat. Peralihan hak terjadi setelah meninggalnya si  pewasiat.  Dilakukan  dihadapan  notaris.  Ada  orang  yang  berwasiat.  Ada  orang yang menerima wasiat. Ada orang yang diwasiatkan.
3. Bentuk wasiat;
Dalam  KHI  wasiat  mempunyai  2  bentuk  yaitu  bentuk  tertulis  ataupun  dapat berbentuk  lisan.  Dalam  bentuk  tertulis  yang  dilakukan  dihadapan  notaris  ,  surat wasiat dalam dilakukan dalam keadaan tertutup.
4. Wasiat kepada ahli waris;
Wasiat  kepada  ahli  waris  berlaku  bila  wasiat  tersebut  disetujui  oleh  mereka para  ahli  waris.  Besaran  wasiat  diperbolehkan  sebanyak-banyaknya  adalah sepertiga, kecuali bila ada persetujuan dari ahli waris.
5. Batalnya wasiat
Wasiat  dapat  menjadi  batal  bila  calon  penerima  wasiat  dibatalkan  hak wasiatnya berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum. Dapat pula menjadi  batal  bila  ia  tidak  mengetahui,  menolak,  atau  tidak  bersikap  terhadap pemberian wasiat. 40
6. Saksi dalam wasiat;
Saksi  yang  harus  dihadirkan  dalam  pembuatan  surat  wasiat  adalah  2  orang saksi.  Hal  itu  berlaku  terhadap  wasiat  secara  lisan  maupun  tulisan  dihadapan notaris.
7. Wasiat dalam keadaan tertentu;
Maksud dalam keadaan tertentu ini adalah pembuatan wasiat memungkinkan dilakukan  keadaan  perang  bagi  mereka  tentara  nasional  Indonesia  atau  petugas bela  Negara. 41 Ataupun  sedang  dalam  perjalanan  yang  hendak  pergi  ke  sesuatu tempat. Terhadap pembuatan wasiat seperti ini harus dilakukan kepada seseorang yang dipercaya dan dihadirkan 2 orang saksi. 42
8. Larangan dalam wasiat;
Larangan dalam wasiat ini adalah larangan dalam memberikan sebuah wasiat dikarenakan adanya hubungan kepentingan karena suatu pekerjaan. Dalam hal ini pekerjaan  dalam  konteks  kesehatan  seperti  misalnya  pasien  (pewasiat)  dengan
40 Lihat pada pasal 197 Kompilasi Hukum Islam.
41 Lihat pasal 205 Kompilasi Hukum Islam.
42 Lihat pasal 206 Kompilasi Hukum Islam.
perawat,  dokter. Disamping itu notaries sebagai  pejabat  yang mengesahkan surat wasiat  dilarang  pula  secara  kepentingan  pribadinya  mendapat  wasiat  karena tugasnya. 43
9. Wasiat wajibah.
Wasiat  wajibah  diberikan  kepada  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima wasiat  dan  juga  bagi  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat.  Terhadap  wasiat wajibah  ini  mereka  sebanyak-banyaknya  menerima  1/3  dari  harta  warisan  orang tua angkat/ anak angkatnya. 44
KHI  sebagai  kitab  fikih  nya  Indonesia  dirumuskan  dari  ketentuan-ketentuan dalam  hukum  wasiat  Islam.  Hukum  wasiat  Islam  tentunya  merujuk  kepada  Al- Quran  dan  hadist  yang  dalam  hal  ini  sebagai  rujukan  hukum  Islam.    Al-quran menyebut wasiat didalam surat
Seseorang  yang  membuat  wasiat  dipersyaratkan  dengan  syarat  tertentu. Syarat  itu  meliputi  syarat  kecakapan  dan  akal  budi. 45 Seseorang  yang  telah mencapai  usia  18  tahun 46 atau  ia  telah  dinyatakan  dewasa  dan  mereka  dalam keadaan sehat akal budi nya pada saat pembuatan wasiat. Tetapi jika ia mengalami gangguan  akal  budi  setelah  wasiat  itu  dibuat,  maka  wasiat  yang  dibuat  itu  tetap berlaku  dan  sah.  Kerusakan  akal  budi  setelah  dibuatnya  wasiat  tidak  membuat wasiat menjadi gugur atau batal. 47
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  wasiat  dapat  dilakukan dalam 3 bentuk, dimana ini diartikan dari pasal 931 yang berbunyi “suatu wasiat hanya  boleh  dinyatakan  baik  dengan  akta  tertulis  sendiri  atau  olografis,  baik dengan  akta  umum  ataupun  akta  rahasia  atau  tertutup”. 48 Berbeda  dengan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Kompilasi  Hukum  Islam  membuka  bentuk wasiat  secara lisan dengan dua orang saksi,  tulisan dengan dua  orang saksi,  atau dengan notaris. 49
43 Lihat pasal 207-208 Kompilasi Hukum Islam.
44 Lihat pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
45 H.F.A  Vollmar, Pengantar  Studi  Hukum  Perdata, Jilid  I,  Cetakan  4,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 410-415.
46 18  tahun  Pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  sedangkan  KHI  mensyaratkan  21 tahun.
47 Asyhari  Abta  dan  Djunaidi  Syakur, Ilmu  Waris  Deskripsi  Islam  Praktis  dan  Terapan , Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005, hlm. 50-60.
48 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 931.
49 Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1).
Wasiat  yang  dilakukan  secara  lisan  apabila  dicermati  lebih  kepada perwujudan hukum Islam (fiqh di Indonesia) yang fleksibel. Kedepan wasiat lisan cenderung  tidak  digunakan  (relevan)  lagi,  mengingat  masyarakat  sekarang  ini membuat  wasiat  dalam  bentuk  akta  untuk  kepastian  hukum. 50 Pada  maksud  ini beberapa  sarjana  muslim  menegaskan  bahwa  sesungguhnya  akta  otentik  akan lebih terpercaya pembuktian di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena  itu  masyarakat  cenderung  membuat  wasiat  dalam  bentuk  akta  atau tulisan. 51
Bentuk  wasiat  secara  umum  dilakukan  dengan  tertulis,  baik  ditulis  oleh  si pewasiat  itu  sendiri,  atau  dibantu  oleh  notaries.  Bentuk  itu  antara  lain  dilakukan dengan cara : 52
1. Wasiat  umum  (openbaar);  dimana  pewasiat  membuat  wasiatnya  dihadapan notaries dengan dibuatnya akta yang dihadiri duar orang saksi
2. Wasiat  tertulis  (olographis);  dimana  wasiat  ditulis  oleh  sipembuat  wasiat  itu sendiri  (eigendhadig),  baru  kemudian  diserahkan  kepada  notaries  untuk disimpan (gedeponeerd).
3. Wasiat  tertutup;  dimana  wasiat  ini  dibuat  sendiri  oleh  pewasiat  kemudian ditutup (disegel) dan diserahkan kepada notaries dengan dihadiri empat orang saksi. Yang tahu isi dari wasiat ini hanya sipembuat wasiat itu sendiri.
4. Wasiat lisan; ini dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi. Wasiat ini cenderung  dilakukan  bila  terjadi  bila  dalam  situasi  yang  genting  sehingga tidak sempat untuk melakukannya secara tertulis.

## 2. Tinjauan eksekusi terhadap wasiat
Banyak kajian yang telah membahas pelaksanaan wasiat, dari kajian tersebut sebagian  besar  mengkaji  lebih  kepada  praktek  perbuatan  hukum  /proses pelaksanaan  wasiat.  Dalam  hal  ini  penulis  cenderung  menjelaskan  pelaksanaan wasiat  dari  sudut  pandang  eksekusi    untuk  dilaksanakannya  wasiat. 53 Dengan mengetahui  kekuatan  eksekusi  wasiat,  maka  akan  diketahui  secara  konkrit kedudukan harta yang diwasiatkan dihadapan harta warisan.
50 Noor  shofa,  “Jangkauan  kewenangan  mengadili  Pengadilan  Agama  Dalam  Perkara Wasiat”, Mimbar Hukum , Edisi IX No. 39 Juli –Agustus, 1998, hlm. 30-35.
51 M.J.A. Van Mourik, Studi Kasus Hukum Waris , Bandung: Eresco, 1993, hlm. 75.
52 J. Satrio, Hukum Waris , , Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 160-165.
53 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 160.
Wasiat  yang  menjadi  obyek  penelitian  penulis  ini  terjadi  pembatalan  oleh Putusan Pengadilan, oleh karena itu wasiat tidak diindahkan untuk  dilaksanakan. Hal  ini  terjadi  karena  sengketa  terhadap  wasiat  yang  diajukan  di  pengadilan Negeri  Bantul  dan  tertuang  dalam  perkara  register  No.  09/Pdt.G/2004/PN.Btl tanggal  18  September  2004.  Terhadap  perkara  tersebut  Pengadilan  memutuskan bahwa  sebuah  wasiat  (erfsterling)  yang  isinya  adalah  jatah  harta  yang  telah dibagikan kepada masing-masing para ahli waris dinyatakan sebagai harta warisan yang  harus  diselesaikan  dengan  hukum  waris.  Pada  konteks  ini,  seharus  para penerima  wasiat  sekaligus  para  ahli  waris  sesungguhnya  tinggal  melaksanakan/ mengeksekusi wasiat. Tetapi itu tidak dieksekusi oleh penerima wasiat, sehingga menimbulkan sengketa bagi mereka.
Dalam  wasiat  tidak  mengenal  asas  eksekusi  pelaksanaan  wasiat,  atau  asas harus  dilaksanakannya  wasiat,  beberapa  unsur  yang  dapat  dijadikan  asas  dalam wasiat  yang  dipahami  saat  ini  adalah  tentang  : 54 kecapakan,  ada  pewasiat,  ada penerima  wasiat,    ada  barang  yang  diwasiatkan,  ada  pernyataan,  ada  saksi,  ada batasan wasiat, batalnya wasiat. Jadi terhadap suatu wasiat yang telah dibuat ada sebuah  kemungkinan  untuk  tidak  dilakukan/eksekusi  karena  penerima  wasiat (baik sendiri atau bersama-sama) sengaja tidak mau mengeksekusi wasiat ini.
Terhadap  keinginan  untuk  tidak  mengeksekusi  wasiat  ini  dapat  saja menimbulkan  sengketa  wasiat  kedepannya,  dengan  konsekuensi  sengketa  itu dibawa  ke  sidang  pengadilan.  Dalam  sidang  pengadilan,  wasiat  itu  dapat  saja dibatalkan oleh hakim karena adanya suatu sengketa. Oleh karena itu kedudukan dari  wasiat  ini  dapat  saja  di  kalahkan  oleh  kedudukan  hukum  waris,  padahal wasiat  adalah  bagian  dari  kajian  hukum  waris.  Dalam  sudut  pandang  lain  lebih kuat mana antara surat wasiat dan hukum waris ? 55 untuk diindahkan. 56 beberapa negara lain pun memberlakukan pelaksanaan wasiat yang berbeda-beda, ada yang dibatasi penerimanya ada yang tidak dibatasi. 57
54 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2003,  hlm. 450.
55 Fatum  Abubakar,  “Pembaruan  Hukum  Keluarga:Wasiat  Untuk  Ahli  Waris  (Studi Komparatif Tunisian, Syiria, Mesir, Dan Indonesia),” Hunafa Jurnal Studia Islamika , Vol. 8 No. 2 Desember, 2011, Palu: LP2M IAIN hlm. 260-264.
56 Beberapa  hal  ada  pada  konten,  “Bolehkah  para  ahli  waris  tidak  mengindahkan  surat wasiat  ?”,  http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a9bd466a9a3/bolehkah  para-ahli  waris- tidak-mengindahkan-surat-wasiat, diakses pada 3 Januari 2017.
57 Ibid .
Pada  perspektif  islam,  sarjana  hukum  Islam  menjelaskan  bahwa  seseorang atau badan yang dapat menerima wasiat adalah mereka yang cakap dan bukan dari ahli  waris.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadist  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan Tirmidzi yang isinya adalah tidak sah wasiat kepada ahli waris. 58 Terhadap hadis ini,  ada  kalangan  ulama  fiqih  yang  menjelaskan  wasiat  boleh  untuk  ahli  waris sepanjang ahli waris lainnya ikut menyetujui. 59 Takutnya nanti setiap wasiat yang telah dibuat lalu timbul sengketa , kemudian digugat, kalau semua wasiat digugat dan tidak dieksekusi justru nanti wasiat bukan lagi menjadi kehendak terakhir dari pewaris. Karena wasiat yang jadi sengketa itu dapat dibatalkan di Pengadilan.
Pengadilan mempunyai  kewenangan untuk  memeriksa dan memutus perkara sesuai  dengan  kompetensinya.  Dalam  perkara  ini  Pengadilan  Negeri  Bantul menjadi  tempat  dimohonkannya  sengketa  eksekusi  wasiat  yang  dijadikan  obyek penelitian  penulis. Pada  putusan  di tingkat pertama  pada  putusan No.09/Pdt.G/2004/PN.Btl,  diadili  bahwa  wasiat  yang  dibuat  oleh  pewasiat sekaligus  pewaris  kepada  mereka  penerima  wasiat  (semuanya  adalah  ahli  waris) untuk dibatalkan dan kemudian dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada di amar  putusan  poin  ke  3  yang  bunyinya  :  “Menyatakan  bahwa  tanah  obyek sengketa  adalah  harta  peninggalan  (harta  warisan)  dari  almarhum  Bp. Notodihardjo yang belum dibagi waris”.
a. Kedudukan Wasiat terhadap waris berubah disidang Pengadilan
Dalam  putusan  No.09/Pdt.G/2004/PN.Btl  jo  Putusan  Pengadilan  Tinggi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  No.  12/Pdt/2005/PT.Y  jo  Putusan  MA  No.  2332 K/Pdt/2005  dapat  diketahui  bahwa  wasiat  yang  dibuat  telah  memenuhi  unsur- unsur yang terkandung dalam pembuatan wasiat. Unsur itu diuraikan dalam kasus putusan ini maka : 60
1) Testament  adalah suatu  “akta”, kata mana menunjukkan suatu syarat  bahwa testamen harus berbentuk tertulis. Testamen dapat dibuat dengan akta bawah tangan maupun  dengan akta otentik. Akta tersebut harus mempunyai isi yang pada intinya berupa pernyataan atau suatu kehendak dari si pewasiat.
58 Ahmad Rofiq, Op.cit ., hlm. 450.
59 Ibid .
60 Simanjuntak, Op.cit ., hlm. 267.
Pada obyek penelitian putusan ini, fakta mengungkapkan beberapa poin- poin  bahwa  pembuatan  wasiat  ini  dibuat  dalam  4  bentuk  akta  (wasiat,  surat kuasa  ,  surat  wasiat  bersama  ahli  waris,  surat  persetujuan  waris).  Akta  ini dibuat  tidak  hanya  dengan  surat  pernyataan  wasiat  yang  dibuat  oleh  si pewasiat, melainkan juga kesepakatan bersama antara pewasiat dan para ahli waris.  Wasiat  itu  antara  lain  berdasarkan  surat  wasiat  yang  dibuat  bapak Notodiharjo  dibawah  tangan  yang  ditujukan  untuk  bapak  Benny  Asriyanto. Surat  wasiat  tersebut  ditandatangani  oleh  mereka  berdua  pada  tanggal  16 Maret  1974.  Yang  isinya  “bapak  Notodiharjo  memberikan  surat  wasiat kepada  satu-satunya  anak  kami  yang  pertama,  Benny  Asriyanto  bahwa sebidang  tanah  sawah  yang  terletak  di  sebelah  barat  kampung  Babadan, Banguntapan,  Bantul,  tercatata  No.  persil  96,  klas  IV,  luas  4735  M².  kami berikan anak kami tersebut diatas untuk dimiliki turun temurun.”
Untuk mempertegas wasiat itu, pada hari yang sama juga ditandatangani Surat  kuasa  antara  Notodiharjo  (pihak  I)  dan  Benny  Asriyanto  (pihak  II) tertanggal  16  Maret  1974  dengan  materai.  Yang  bunyinya  “selaku  pihak  I menyerahkan/menguasakan kepada Benny Asriyanto selaku pihak II sebidang tanah  sawah  dan  telah  ada  bangunannya  ruamh  tembok  yang  terletak  di  : sebelah barat Desa Babada, Gedong Kuning/Kalurahan Banguntapan/Kecamatan : Kotagede/Yogyakarta/Kabupaten Bantul,
Yogyakarta,  yang  tercatat  No.  persil  96.S.  Klas  IV.  Luas  :  ±4735  M².  Dan selanjutnya  saya  kuasai  penuh  untuk  mengurusi  dan  berhadapan  kehadapan instansi  pemerintah  yang  bersangkutan.  Surat  kuasa  ini  kamu  buat  tanpa tekanan  orang  lain  dan  siapapun  kecuali  keluar  dari  hati  sanubari  saya sendiri”.
Pada 30 Desember 1982 bapak Notodihardjo, membuat surat wasiat yang diperuntukkan bagi anak keturunannya yang berjumlah 10 orang. Tujuan dari surat wasiat ini guna membagi-bagikan harta kekayaannya berupa tanah dari bapak Notodihardjo kepada anak-anaknya. Adapun pembagian tanah tersebut diperuntukkan kepada putra/putrinya,  antara lain :
No. Nama Putra/putri ke Lokasi 1.  Benny Asriyanto Putra 1 (pertama) Gedongkuning Btp 2.  Herwan Sriyono Putra 2 (kedua) Jetis Petinggen 3.   Ny. Asiyah Putri 3 (ketiga) Tempelsari
4.   Handoko Slamet R  Putra 4 (keempat) Tempelsari 5.   Bambang Setyo Putra 5 (kelima) Kledokan 6.   Harmintiasih Putri 6 (keenam) Tempelsari 7.   Gunarsiwibisono Putra 7 (ketujuh) Semarang 8.   Srirahayu Putri 8 (kedelapan) Ambarukmo/pelem 9.   Ery Setyaningsih Putri 9 (kesembilan)  Tempelsari 10.  Edy Santoso Putra 10 (kesepuluh)  Tempelsari
Dengan adanya surat wasiat yang dibuat dan ditanda tangani oleh bapak Notodihardjo  tersebut  maka  kehendak  dari  beliau  yang  dibuat  pada  tanggal 30  Desember  1982  sudah  dinyatakan  sebagai  perbuatan  hukum.  Dengan begitu sepatutnya wasiat ini dilaksanakan oleh para penerima wasiat.
Untuk  mempertegas  wasiat  tertanggal  30  Desember  1982,  maka  dibuat surat persetujuan waris terhadap pembagian harta kekayaan berupa tanah itu kepada anak-anaknya. Surat persetujuan waris ini dibuat mengacu pada surat wasiat yang dibuat pada tanggal 30 Desember 1982.
Surat  persetujuan  waris  ini  dibuat  sebagai  dasar  bahwa  para  ahli  waris yang juga penerima wasiat telah sepakat dan setuju untuk menerima bagian- bagian harta peninggalan Notodihardjo sebagaimana telah dibagikan didalam surat  wasiat.  Surat  persetujuan  waris  ini  ditujukan  secara  khusus  kepada Benny  Asriyanto  sebagai  yang  diberi  dan  yang  memberi  adalah  bapak Notodihardjo. Dalam surat persetujuan waris ini ditanda tangani seluruh ahli waris  bapak  Notodihardjo  dimana  mereka  menjadi  para  penggugat  dalam putusan  ini.  Surat  persetujuan  waris  ini  telah  diketahui  dan  diberi  cap  oleh Kepala Desa Catur Tunggal pada tanggal 29 Januari 1999 dan dikuatkan oleh Camat  Depok  pada  tanggal  1  Februari  1999.  Mengetahui  dari  kepada  Desa dan  Camat  ini  dengan  maksud  untuk  menjelaskan  bahwa  Bahwa  Benny Asriyano  adalah  benar-benar  penduduk  Desa  Catur  Tunggal,  Depok.  Serta menjelaskan  bahwa  bapak  Notodihardjo  adalah  benar  penduduk  Desa  Catur Tunggal  yang  telah  meninggal  pada  tanggal  16  Januari  1995.  Artinya  surat persetujuan  waris  ini  dibuat  dan  diketahui  oleh  Kepala  Desa  dan  Camat sebagaimana domisili tinggal terakhir pewaris.
Bunyi  surat  persetujuan  waris  adalah  “adapun  yang  bertanda  tangan diatas  tersebut  semuanya  menyetujui  bahwa  sebidang  tanah  atas  nama  Bp
Notodihardjo yang terletak di sebelah barat kampung Babadan, Banguntapan Bantul, S. 96 / IV = 4735 M² = dilintirkan kepada : Nama : Benny Asriyanto. Umur : 38 th. Alamat : Babadan, Banguntapan, Bantul. Kemudian agar surat ini berlaku kepada pemerintah yang membutuhkan”.
Dengan  adanya  surat  wasiat  yang  dibuat  oleh  bapak  Notodihardjo  yang berisi  tentang  pembagian  jatah  tanah  beserta  lokasi-lokasinya  kepada  anak- anaknya  dan  kemudian  diperkuat  dengan  surat  persetujuan  waris  yang ditanda  tangani  oleh  seluruh  ahli  waris  dari  bapak  Notodihardjo  tentang pelintiran tanah    sesuai  lokasi  yang  ada  pada  surat  wasiat  yaitu  tanah  yang terletak di sebelah barat kampung Babadan, Banguntapan Bantul, S. 96 / IV = 4735  M²  kepada  Benny  Asriyanto,  maka  demi  hukum  ini  sudah  menjadi sebuah  perbuatan  hukum  dan  telah  menjadi  hak  yang  melekat  pada  Benny Asriyanto.
2) Pada  prinsipnya  suatu  testament  pastilah    berisi  suatu  pernyataan  kehendak atau persyaratan kehendak.
Pernyataan ini berarti merupakan perbuatan hukum sepihak. Tindakan ini adalah  tindakan  dari  seseorang  yang  sudah  dianggap  cukup  untuk menimbulkan  akibat  hukum  apa  yang  dikehendakinya.  Wasiat  ini menimbulkan  suatu  perikatan,  tetapi  perikatan  ini  tidak  dibuat  atas  dasar perjanjian  yang  adanya  kata  kesepakatan  diantara  orang  yang  mengikatkan diri.  Karena  wasiat  merupakan  pernyataan  yang  dibuat  sepihak,  maka  tanpa adanya kesepakatan suatu wasiat sudah dianggap sah. 61
Pernyataan kehendak yang terdapat pada obyek penelitian ini antara lain :
a) Bapak  Notodiharjo  memberikan  surat  wasiat  kepada  satu-satunya  anak kami yang pertama, Benny Asriyanto bahwa sebidang tanah sawah yang terletak  di  sebelah  barat  kampung  Babadan,  Banguntapan,  Bantul, tercatata  No.  persil  96,  klas  IV,  luas  4735  M².  kami  berikan  anak  kami tersebut diatas untuk dimiliki turun temurun.
b) Kehendak untuk membagi-bagikan harta kekayaannya berupa tanah dari bapak Notodihardjo kepada anak-anaknya.
61 J. Satrio, Hukum Waris, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 180.
3) Suatu wasiat berlaku apabila si pembuat wasiat itu telah meninggal dunia. Jadi  unsur  kehendak  seseorang  itu  terjadi  setelah  adanya  pewasiat  yang meninggal  dunia.  Hal  ini  diungkapkan  bahwa  wasiat  merupakan  kehendak terakhir dari seseorang. 62
Pada tahun Pada 16 Januari 1995 bapak Notodiharjo telah meninggal dunia, 63 tetapi sejak meninggal pada tahun 1995 hingga tahun 2001 64 tanah tersebut belum dilakukan eksekusi wasiat sesuai dengan surat wasiat.
4) Wasiat merupakan kehendak yang dapat dicabut oleh yang membuatnya.
Ketentuan ini dipakai untuk menetapkan apakah tindakan hukum harus dibuat dalam  bentuk  surat  wasiat  atau  cukup  dengan  bentuk  lain.  Pencabutan  terhadap surat wasiat ini memberikan pengertian bahwa tidak semua yang diinginkan oleh si pembuat wasiat belum tentu dapat dilaksanakan atau diperbolehkan. Jadi harus tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.
Pada  obyek  penelitian  ini  wasiat  tidak  dicabut  oleh  si  pembuat,  melainkan dijadikan  sengketa  oleh  ahli  waris  dari  penerima  wasiat.  Oleh  karena  itu  wasiat diajukan  sengketa  di  pengadilan.  Pada  pengadilan  wasiat  itu  diputus  dan dinyatakan sebagai obyek waris.
a) Apakah surat wasiat harus dilaksanakan/dieksekusi ?
Tidak  ada  teori  atau  doktrin  yang  dapat  memaksakan  wasiat  untuk dieksekusi/dilaksanakan  ketika  pembuat  wasiat  itu  meninggal  dunia.  Hal  ini terjadi karena pelaksanaan wasiat selalu beriringan dengan pelaksanaan waris. Bila  dalam  pelaksanaan  wasiat  terkendala,  dapat  dijelaskan  bahwa  ada sengketa  dalam  waris.  Pada  obyek  penelitian  ini  obyek  wasiat  sama  dengan obyek  warisan,  sehingga  para  ahli  waris  hendak  menyelesaikannya  dengan pembagian  waris.  Walaupun  sebelumnya  telah  ada  penyelesaian  pembagian harta  melalui  wasiat.  Pada  konteks  ini  kehendak  dari  wasiat  dapat  tidak diindahkan bila para ahli waris tidak menghendaki sesuai dengan wasiat.
Apabila  para  ahli  waris    yang  juga  sebagai  penerima  wasiat  ada  yang menghendaki  dan  ada  yang  tidak  menghendaki,  maka  ini  bagian  dari sengeketa dengan penyelesaiannya berujung di Pengadilan.
62 Ibid .
63 Surat kematian nomor 06.DS.CT/Ksr/1/1995 tertanggal 19 Januari 1995.
64 Tahun dimana Benny Asriyanto meninggal, yaitu pada 13 Februari 2001.
Pengadilan  sebagai  lembaga  peradilan  sesuai  dengan  kewenangannya dapat  memeriksa  dan  memutus  perkara    yang  diajukan.  Terhadap  sengketa wasiat,  pengadilan  kebanyakan  memeriksa  perkara  wasiat  dikarenakan  hak wasiat  dari  anak  angkat  tidak  dijalankan  oleh  ahli  waris, 65 atau  sebaliknya harta peninggalan diwasiatkan kepada anak angkat  sehingga ahli waris tidak kebagian.  Terhadap  sengketa  wasiat  seperti  diatas,  sebagian  besar  sengketa diajukan  dengan  permohonan  agar  wasiat  dibatalkan.  Sengketa  wasiat  yang dibuat  pada  periode  tahun  1974  dan  periode  1982  ini  belum  menggunakan mekanisme  peradilan  agama,  tetapi  melalui  pengadilan  negeri. 66 Pengadilan agama  berwenang  memeriksa  perkara  sengketa  wasiat  bagi  warga  Muslim bila  wasiat  itu  dibuat  setelah  berlakunya  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1989. 67
Pada  penelitian  ini  wasiat  tidak  dapat  dieksekusi  karena  wasiat  menjadi obyek  sengketa  wasiat.  Ketika  sengketa  telah  diajukan  ke  Pengadilan,  dan pengadilan  memutuskan  untuk  menerima  dan  memeriksa  perkara,  maka sengketa itu sepenuhnya diputus oleh Pengadilan.
Pada penelitian ini wasiat itu menjadi sengketa berawal dari penguasaan harta/tanah  yang  sudah  diwasiatkan  oleh  pewasiat  (bapak  Notodihardjo) kepada  penerima  wasiat  (Benny  Asriyanto).  Ketika  penerima  wasiat meninggal  dunia,  ternyata  diketahui  bahwa  tanah  yang  diwasiatkan  belum diubah  nama  kepemilikannya.  Artinya  tanah  wasiat  tersebut  masih berkepemilikan  atas  nama  pewasiat.  Ahli  waris  dari  pewasiat  (penggugat) merasa  itu  adalah  tanah/harta  dari  pewasiat  yang  belum  dibagi  waris.  Ahli waris  dari  penerima  wasiat  merasa  bahwa  itu  adalah  haknya,  karena  semua ahli  waris  dari  pewasiat  sudah  mendapatkan  jatah/bagiannya  masing-masing sesuai  dengan    surat  wasiat  dan  surat  persetujuan  waris  yang  dibuat  dan ditanda  tangani  oleh  bapak  Notodihardjo  beserta  ahli  warisnya  pada  tanggal 30 Desember 1982.
65 Sirman Dahwal, “Abstraksi,  Beberapa  masalah  hukum  tentang  wasiat”, Repository.unib.ac.id/486/1/4-judul tentang wasiat.pdf, diakses pada 10 Januari 2017.
66 Pada konteks ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 835 bahwa tuntutan ahli waris terkait harta warisa baru kedaluarsa dalam tenggang waktu 30 tahun, sedangkan periode 1982 hingga 2004 itu baru berjalan 22 tahun.
67 Ibid .
b) Siapa yang dapat membatalkan ?
Menurut  Hukum  Islam,  wasiat adalah perbuatan  yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Atas dasar kemauan hati itu, tidak bisa wasiat  itu  untuk  tidak  dilaksanakan/dieksekusi.  Sepanjang  itu  sesuai  dengan kehendak pewasiat dan sesuai syariat islam maka wasiat itu wajib dilakukan, bahkan  terhadap  putusan  hakim. 68 Oleh  karena  itu  wasiat  yang  telah  dibuat sepatutnya  dilaksanakan  atau  dieksekusi  oleh  mereka  para  penerima  wasiat dan ahli waris dari pewasiat. 69 .
Secara  spesifik  KUHPerdata  menjelaskan  beberapa  hal  sengketa  wasiat sama  halnya  dengan  sengketa  dalam  urusan  waris.  Pasal  834  KUHPerdata berbunyi, 70 “tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak  yang  sama,  baik  tanpa  dasar  sesuatu  hak  pun  menguasai  seluruh  atau sebagian  harta  peninggalan,  seperti  pun  terhadap  mereka,  yang  secara  telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan,  jika  ia  adalah  waris  satu-satunya,  atau  hanya  untuk  sebagian,  jika ada  beberapa  waris  lainnya.  Gugatan  demikian  adalah  untuk  menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung  dalam  warisan  beserta  segala  hasil,  pendapatan  dan  ganti  rugi, menurut  peraturan  termaktub  dalam  bab  ketiga  buku  ini  terhadap  gugatan akan pengembalian barang milik”.
Ditambahkan  pada  pasal  selanjutnya  yakni  pasal  835  bahwa  :  “tiap tuntutan  demikian  gugur  karena  kedaluarsa  dengan  tenggang  waktu  selama tiga  puluh  tahun”.  Dengan  demikian,  sengketa  wasiat  yang  melibatkan  ahli waris dapat menjadi batu ganjalan dalam melaksanakan/mengeksekusi wasiat. Mengingat  ahli  waris  mempunyai  hak  untuk  mengajukan  tuntutan penyelesaian  sengketa.  Penyelesaian  sengketa  kembali  pada  hakim  dalam memeriksa  perkara  dan  mengadili  sengketa  apakah  akan  mengeksuki  wasiat atau memberikan pada ahli waris.
68 Hasbi Ash-Shidieqy, Fiqh Mawaris , Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 270-273.
69 Anwar Sitompul dan Fara’id, Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam  dan Masalahnya , Surabaya: Al-Ikhlas, 1984, hlm. 60.
70 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 834.
KHI  menjelaskan  tentang  kewenangan  pengadilan  dalam  membatalkan sebuah wasiat  pada pasal  197 ayat  1  KHI melalui putusan hakim  yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal itu antara lain :
1. Dipersalahkan  karena  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya berat kepada pewasiat;
2. Dipersalahkan  secara  memfitnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukum yang lebih berat;
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat  atau  mencabut  atau  merubah  wasiat  untuk  kepentingan  calon penerima wasiat;
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
Pada  penelitian  ini  wasiat  yang  tidak  dilaksanakan  dan  menimbulkan sengketa  pada  akhirnya  diajukan  ke  Pengadilan.  Hakim  memberikan pertimbangan  untuk  membatalkan  wasiat  dan  menjadikan  segala  isi  wasiat berupa harta kekayaan pewasiat itu menjadi  harta warisan.  Itu  terdapat  pada pertimbangan  hakim,  hakim  memutus  bahwa  wasiat  itu  dinyatakan  sebagai harta  warisan.  Hal  ini  tercantum  pada  poin  ke  tiga  dan  keempat  putusan hakim.
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Bantul  No.  09/Pdt.G/2004/PN.Btl tanggal 18 September 2004 bahwa :
1. Menimbang  eksepsi  dari  para  tergugat  tidak  dapat  diterima  (vide  : putusan MARJ, tanggal 27 Februari 1973 , No. 1177 K./SIP./1975).
2. Menimbang terhadap para tergugat  atau siapa saja  yang menguasai  atau memperoleh  hak  dari  tergugat  I  dan  tergugat  II,  untuk  menyerahkan tanah obyek sengketa pada para penggugat  dalam  keadaan kosong serta bebas  dari  beban  apapun  dna  bila  perlu  dengan  bantuan  aparat  hukum untuk kepentingan pembagian waris.
3. Menimbang  terkait  batas,  sejak  tangun  1989  pernah  terjadi  penimbunan tanah  dan  terjadi  perubahan  dengan  tinggi  timbunan  ±30  meter,  dengan demikian sebaiknya dilakukan pengukuran terlebih dahulu.
4. Menimbang  karena  subyek  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  tidak  lengkap maka selayaknya gugatan tidak dapat diterima.
5. Menimbang  gugatan  tidak  dapat  diterima,  maka  biaya  yang  timbul dibebankan kepada para penggugat.
Atas dasar pertimbangan diatas, hakim di pengadilan memberikan putusan :
1. Menyatakan eksepsi para penggugat tidak dapat diterima
2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
3. Menyatakan  bahwa  tanah  obyek  sengketa  adalah  harta  peninggalan (harta  warisan)  dari  almarhum  Bp.  Notodihardjo  yang  belum  dibagi waris.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa para penggugat, para tergugat, para tergugat  berkepentingan  adalah  ahli  waris  janda,  anak  ,  cucu  yang  sah dari almarhum Bp. Notodihardjo yang berhak mewaris atas tanah obyek sengketa.
5. Menyatakan  bahwa  para  tergugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum.
6. Menghukum  para tergugat  atau siapa saja  yang  mendapat  hak dari pada mereka untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat dalam  keadaan  kosong  dan  tanpa  beban  apapun  untuk  dibagi  waris, apabila perlu dengan bantuan polisi.
Oleh  karena  itu  surat  wasiat  sepatutnya  dilaksanakan/dieksekusi  oleh mereka  yang  berkepentingan  sebagai  akibat  adanya  surat  wasiat.  Mereka yang  dimaksud  oleh  penulis  dapat  saja  penerima  wasiat,  ataupun  ahli  waris dari  si  pewasiat.  Bila  terjadi  sengketa,  dan  sengketa  tidak  berujung  selesai, maka  penyelesaian  dapat  diajukan  ke  pengadilan.  Pengadilan  yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan sepanjang itu sesuai dengan kompetensinya. Pada konteks ini, keberadaan wasiat dapat saja  tidak  dilaksanakan/dieksekusi  kembali  pada  putusan  dan  pertimbangan hakim.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  dan  hasil  pengkajian  dalam  bentuk  analisis terhadap  putusan  pengadilan  dan  dokumen  yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa kedudukan  surat  wasiat  yang  sah  sebagai  perbuatan  hukum  sebagaimana memenuhi  unsur-unsur  pembuatan  wasiat  sepatutnya  dilaksanakan  oleh  mereka para  penerima  wasiat  yang  dalam  hal  ini  penerima  wasiat  juga  dalam kedudukannya  sebagai  ahli  waris.  Wasiat  adalah  perbuatan  yang  dilakukan dengan kemauan hati si pewasiat, atas dasar kemauan hati itu, tidak bisa wasiat itu untuk tidak dilaksanakan/dieksekusi.
Sepanjang itu sesuai dengan kehendak pewasiat dan sesuai syariat islam maka wasiat  itu  wajib  dilakukan,  bahkan  terhadap  putusan  hakim.  Jadi  wasiat sepatutnya dilaksanakan sepanjang itu tidak berkaitan dengan harta kekayaan ahli waris.  Wasiat  yang  berkaitan  dengan  harta  kekayaan  ahli  waris  kemudian  ahli waris tidak menghendaki maka dapat menimbulkan sengketa. Terhadap sengketa itu  dapat  saja  wasiat  diajukan  ke  pengadilan.  Sengketa  wasiat  yang  diajukan  ke pengadilan kedudukannya menjadi ditangan hakim sidang pengadilan.
Untuk  dapat  melaksanakan/mengeksekusi  wasiat  hendaknya  memperhatikan keadaan dari ahli waris. Ahli waris yang mempersengketakan wasiat mempunyai hak  untuk  dapat  membatalkan  eksekusi  wasiat.  Terlebih  bila  ahli  waris mengajukan  gugatan  terhadap  sengketa  dalam  wasiat.  Ketika  sengketa  itu  sudah diperiksa  oleh  pengadilan  dan  diputus  oleh  pengadilan,  pelaksanaan  wasiat kembali pada amar putusan pengadilan. Oleh karena itu wasiat tidak absolut dapat dieksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abta, Asyhari dan Djunaidi Syakur. 2005. Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis dan Terapan , Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana
Adi, Riyanto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum . Jakarta:  Graint
Afandi,  Ali.  1997. Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  dan  Hukum  Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) , Jakarta: Rineka Cipta
Arikunto,  Suharsimu.  1996. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek , Jakarta: Rineka Cipta
Ash-Shidieqy, Hasbi. 2001. Fiqh Mawaris , Semarang: Pustaka Rizki Putra
Efendi M. Zein, Satria. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer , Jakarta: Prenada Media
Harahap,  Yahya.  2003. Kedudukan,  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama , Jakarta: Sinar Grafika
Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih. 2017. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media
Kadir  Muhammad,  Abdul.  1993. Hukum  Perdata  Indonesia ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti
Kartasapoetra,  G  dan  R.  G.  Kartasapoetra.  1994. Pembahasan  Hukum  Benda, Hipotek, dan Warisan , Jakarta: Bumi Aksara
Mamudji,  Sri, et,  al. 2005. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Prenada Jakarta: Media Group
Mulyadi.  2008. Hukum  Waris  Tanpa  Wasiat ,  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
Oemarsalim.  1991. Dasar-Dasar  Hukum  Waris  Di  Indonesia ,  Jakarta:  Rineka Cipta
Ramulyo,  Idris.  2003. Perbandingan  Pelaksanaan  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW) ,  Jakarta: Sinar Grafika
Rato,  Dominikus.  2011, Hukum  Perkawinan  dan  Waris  Adat  (System Kekerabatan,  Bentuk  Perkawinan,  dan  Pola  Pewarisan  Adat  di  Indonesia , Surabaya: Lasbang Yustisia
Rofiq, Ahmad. 2003. Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Sabiq, Sayid. 1988. Fikih Sunnah , Bandung: Al-Ma’arif
Satrio, J. 1990. Hukum Waris . Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti
-----------.  1992. Hukum Waris , Bandung: Alumni
Setiady,  Tolib.  2013. Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (Dalam  Kajian Kepustakaan ), Bandung: Alfabeta
Simanjuntak. 1999. Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Djambatan
Sitompul, Anwar dan Fara’id. 1984, Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam dan Masalahnya , Surabaya: Al Ikhlas
Soekamto,  Soerjono. 2007. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) ,
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2007. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Cetakan ke-10, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Subekti. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa
Sudiyat, Iman. 1981. Hukum Adat, Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty
Tamakiran.  1992. Asas-Asas  Hukum  Waris  Menurut  Tiga  Sistem  Hukum , Bandung: Pioner Jaya
Thaib,  Hasbalah.  1992. Hukum  Benda  Menurut  Islam ,  Medan:  Fakultas  Hukum Universitas Dharmawangsa
Thalib, Sajuti. 2000. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika
Usman , Rahmadi. 2009. Hukum Kewarisan Islam , Bandung: Mandar Maju
Van Mourik, M.J.A. 1993. Studi Kasus Hukum Waris , Bandung: Eresco
Vollmar,  H.F.A.  1996. Pengantar  Studi  Hukum  Perdata . Jilid  I.  Cetakan  4.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
Internet:
“Bolehkah  para  ahli  waris  tidak  mengindahkan  surat  wasiat  ?,” http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56a9bd466a9a3/bolehkahparaah liwaris-tidak-mengindahkan-surat-wasiat, diakses pada 3 Januari 2017
Dahwal,  Sirman,  “Abstraksi,  Beberapa  masalah  hukum  tentang  wasiat,”
Repository.unib.ac.id/486/1/4-judul  tentang  wasiat.pdf,  diakses  pada  10 Januari 2017

## Jurnal:
Abubakar, Fatum, “Pembaruan Hukum Keluarga:Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisian, Syiria, Mesir, Dan Indonesia,” Jurnal Studia Islamika ,
Hunafa, Vol. 8 No. 2 Desember, 2011
Manan  I.  Abdul,  “Beberapa  Masalah  Hukum  Tentang  Wasiat  dan Permasalahannya  Dalam  Konteks  Kewenangan  Peradilan  Agama,” Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam , Edisi IX No. 38 Tahun 1998
Shofa,  Noor,  “Jangkauan  kewenangan  mengadili  Pengadilan  Agama  Dalam Perkara Wasiat,” Mimbar Hukum , Edisi IX No. 38, Juli–Agustus 1998
Tiaraningtyas,  RR.  Putrie,  “Akibat  Hukum  Wasiat  yang  Berisi  Penundukan  Diri Pewasiat  Muslim  Terhadap  Hukum  Pewarisan  Perdata  Bilamana  Sebagian Ahli  Waris  Muslim  Mempertentangkan  Pilihan  Hukum  Waris,” Jurnal Fakultas Hukum , Malang: Magister Kenotariatan Universitas Brawijawa
Wijaya M, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Edisi 5 Volume 2, Tahun 2014

## Peraturan Perundang-Undangan:
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata