## ANALISIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA INDU MAKOMBONG KECAMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Epi Puspita D 1
1 Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: disahaifa@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the extent to which development in the  village of Indu Makombong has  been carried out in accordance with  the established  village  program.  The  results  of  the  author's  research  that  the implementation  of  development  in  Indu  Makombong  Village,  Matakali District, Polewali Mandar Regency has not been in accordance with what is expected  by  the  community,  development  is  also  still  very  less  visible  from several programs and developments that have not been realized.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pembangunan  di  desa  Indu  Makombong  telah  dilakukan  sesuai  dengan program  desa  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  penelitian  penulis  bahwa pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Indu  Makombong  Kecamatan Matakali  Kabupaten  Polewali  Mandar  belum  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  kan  oleh  masyrakatnya,  pembangunan  juga  masih  sangat kurang  terlihat  dari  beberapa  program  dan    pembangunan  yang  belum terealisasi.
Kata Kunci; Pembangunan, Program Desa, Indu Makombong.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dilaksanakan  dalam  rangka  menerapkan  asas desentralisasi  dalam  Pemerintahan  di  Indonesia.  Desentralisasi  merupakan penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  daerah  Otonom dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  daerah  otonom  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas  daerah  tertentu  berwenang  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatanNegara Kesatuan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut NKRI.
Tujuan Pemberian Otonomi Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
daya  guna.  Otonomi  daerah  memberikan  pengaruh  yang  besar  bagi  daerah, dimana daerah mendapatkan peluang yang besar dari sisi financial dan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.
Proses  pembangunan  suatu  negara  bukan  hanya  merupakan  tanggung jawab  pemerintah,  melainkan  juga  merupakan  tanggungjawab  seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan  perubahan  yang  terencana  dan  dilaksanakan  secara  sadar  oleh  suatu pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (Sondang P. Siagian, 2008: 96).
Pengertian  pembangunan  secara  umum  pada  hakekatnya  adalah  proses perubahan  yang  terus  menerus  untuk  menuju  keadaan  yang  lebih  baik berdasarkan  norma  tertentu.  Mengenai  pengertian  pembangunan,  para  ahli memberikan  definisi  bermacam-macam  seperti  halnya  perencanaan.  Istilah pembangunan  bisa  saja  diartikan  berbeda  oleh  satu  orang  dengan  orang  lain, daerah  yang  satu  dengan  daerah  lainnya,  Negara  satu  dengan  Negara  lain. namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses  untuk  melakukan  perubahan  (Riyadi  dan  Deddy  Supriyadi Bratakusumah, 2005: 3).
Pendapat lain menjelaskan pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses  transformasi  masyarakat  dari  suatu  keadaan  pada  keadaan  yang  lain yang  makin  mendekati  tata  masyarakat  yang  dicitacitakan;  dalam  proses transformasi  itu  ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  keberlanjutan ( continuity )  dan  perubahan  ( change ),  tarikan  antara  keduanya  menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996).
Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai  kemajuan  yang  dicapai  oleh  satu  masyarakat  di  bidang  ekonomi; bahkan  dalam  beberapa  situasi  yang  sangat  umum  pembangunan  diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharpakan bagi 'sebagian orang tersingkir'  dan  sebagai  ideologi  politik  yang  memberikan  keabsahan  bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya (Budiman, 1995: 12).
Harun dan Ardianto (2011: 90-97), setidaknya ada 5 teori dalam melihat pembangunan antara lain:
a. Teori  Modernisasi;  tidak  hanya  perubahan  di  dalam  satu  lapisan  sosial mampu  merangsang  perubahan  di  pihak  lain,  tetapi  modernisasi  sosial bisa  menghasilkan  lanjutan  perubahan,  dan  juga  untuk  menyerap perubahan  tekanan  dan  menyesuaikan  dirinya  sendiri  untuk  mengubah
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 167
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
permintaan. Dengan kata lain, proses tampak secara relatif tidak dapat diubah.  Sekali  ketika  kondisi-kondisi  yang  perlu  dibentuk  untuk memulai,  suatu  negeri  mulai  beradaptasi,  lalu  menjadi  modern,  dan tinggal bertahan modern (Schramm, dalam Melkote, 1991:38).
b. Teori  Sosiologi  Pembangunan;  pada  garis  besarnya,  teori  evolusi menggambarkan  perkembangan  masyarakat  sebagai  berikut: pertama , teori  evolusi  menganggap  bahwa  perubahan  sosial  merupakan  gerakan searah.  Masyarakat  berkembang  dari  masyarakat  primitive  menuju masyarakat  maju; kedua ,  teori  evolusi  membaurkan  antara  pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju  bentuk  masyarakat  modern,  merupakan  sesuatu  yang  tidak dapat di hindari.
c. Tradisi  versus  Modernisasi;  ini  sangat  utama  berkutub  dua  dimana langakah-langkah universal di dalam teori evolusi sosial yang lebih awal di kurangi menjadi tipe ideal titik-akhir.
d. Teori  Fungsionalisme;  bagi  Talcott  Parsons  masyarakat  manusia  tak ubahnya  seperti  organ  tubuh  manusia,  dan  oleh  karena  itu  masyarakat manusia dapat juga dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia.
e. Teori  Evolusioner  Universal;  ini  adalah  kontribusi  Parson  yang  lain, ketegori  sosial  umum.  Ia  mengidentifikasi  dan  menguraikan  corak struktural  menyangkut  sistem  di  barat  yang  membantunya  untuk bertahan  di  dalam  lingkungan  mereka  sedang  dalam  proses pengembangan bermasyarakat: organisasi birokrasi, uang, pasar, asosiasi demokratis, dan suatu system tentang undang-undang umum. Universal ini  ditentukan  penting  bagi  masyarakat  modernisasi  yang  belum berkembang (Melkote, 1991:42)
Menurut Deddy T. Tikson (2005: 33) bahwa pembangunan nasional dapat diartikan  sebagai  transformasi  ekonomi,  sosial  dan  budaya  secara  sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.
Dengan  demikian,  bila  hendak  disimpulkan  makna  pembangunan  dari para  ahli  di  atas,  dapat  diuraikan  bahwa  substansi  dari  pembanguna  adalah upaya sadar dan terencana untuk mencapai titik kemajuan tertentu sesuai yang dikehendaki.
Adapun  tujuan  dasar  dari  pembangunan  desa  adalah  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakatnya  untuk  menjadi  masyarakat  yang makmur dan sejahtera , Disamping itu pembangunan desa mempunyai tujuan yang  sifatnya  lebih  strategis  dan  dapat  lebih  mempercepat  proses pembangunan desa antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Khairuddin H (1992) Yaitu:
168 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
a. Mempercepat  sarana  hubungan  dan  komunikasi  untuk  lebih  membuka Desa  terhadap  daerah  sekitarnya  sehingga  tidak  menjadi  Daerah  yang terisolasi
b. Meningkatkan  dan  menyempurnakan  struktur  administrasi  pemerintah Desa beserta personilnya sebagai usaha menciptakan pembangunan desa yang lebih terarah dan Efisien.
Tujuan  jangka  pendek  pembangunan  desa  menekankan  pada peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  terutama  melalui  pembangunan, khususnya bidang ekonomi. Bukan berarti bidang-bidang lain diabaikan, tetapi pembangunan Desa juga menginginkan adanya keseimbangan dan keselarasan antara  pembangunan  fisik  dan  pembangunan  mental  spiritual.  Pembangunan mental menjadi penting untuk mengantisipasi terjadinya tekanan mental bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  ( case  study )  tipe deskriptif.  Studi  kasus  merupakan  suatu  metode  dalam  penelitian  yang penelahaannya  terhadap  suatu  kasus  dilakukan  secara  intensif,  mendalam, mendetail  dan  konferensif.  Studi  kasus  bertujuan  mengembangkan  dan mengeneralisasikan  teori  bukan  menghitung  frekuensi  (Sanapiah,  2003).  Studi kasus tipe deskriptif dapat melacak urutan peristiwa hubungan antar pribadi, mengambarkan  sub-budaya,  dan  menemukan  fenomena  kunci.  Fokus  studi kasus selain individu adalah kelompok. Lembaga, organisasi, masyarakat atau komunitas.
Penelitian  deskriptif  bertujuan  mengambarkan,  meringkaskan  berbagai kondisi,  sebagai  situasi  atau  berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran, tentang kondisi atau pun fenomena tertentu (Bungin, 2007: 2-5).
Tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah tehnik  observasi,  wawancra,  study  pustaka  dan  dokumentasi.  Analisis  yang digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Kemudian  dengan  logika  berpikir deduktif,  maka  semua  bahan  diseleksi  dan  diolah  serta  dianalisis  dengan memaparkan apa adanya (deskriktif). Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan  wacana  baru  dalam  rangka  pelaksaan  analisis  pelaksanaan pembangunan  di  Desa  Indu  Makombong  Kecamatan  Matakali  Kabupaten Polewali Mandar.
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 169 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372

## HASIL PENELITIAN
Hasil  wawancara  dari  14  responden  memperlihatkan  pelaksanaan pembangunan di Desa Indu Makombong tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan  warganya.  Beberapa  contoh  yang  dapat  dikemukakan  misalnya pembangunan  jalanan  di  desa  tersebut  masih  sangat  kurang,  beberapa pembangunan  fisik  yang  belum  selesai  dan  belum  terealisasi,  pemabagian bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu menurut mereka belum merata dan belum mencukupi warganya, serta masih banyak lagi keluhan masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai evaluasi dalam masa pemerintahan berikutnya.
Informan  berpersepsi  bahwa  pembangunan  desa  masih  banyak  yang harus  dibenahi  mulai  dari  jalanan,  belum  meratanya  bantuan  bantuan  untuk warga yang membutuhkan, serta program kerja desa dalam setahun ini masih ada  beberapa  belum  terealisasi  dan  juga  ada  beberapa  sampai  saat  ini  masih dalam tahap pengerjaan.
Dari  beberapa  persepsi  yang  disampaikan  beberapa  informan  di  atas, jelas  dikatakan  bahwa  ada  beberapa  point  yang  menjadi  faktor  beberapa penyebab pelaksanaan pembangunan tidak berajalan dengan baik yakni:
1. Faktor Internal meliputi:
a. Kemampuan Sumber Daya Manusia
Kemampuan  sumber  daya  manusia  sangat  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  pembangunan.  Dalam  menyukseskan  pelaksanaan  pembangunan dibutuhkan  masyrakat yang berpengetahuan tinggi serta keterampilan tinggi. Sehingga  benar-benar  mampu  menjadi  inovator  dan  mampu  memegang tanggung jawabnya sebaik mungkin. Sebagiamana yang dismapaikan infroman III  bahwa;
“Sanggat  dibutuhkann  orang  yang  betul-betul  mampu  dan  memiliki  SDM yang baik untuk menjadi inovator pembangunan dalam suatu pelaksanaan pembanguanan.  Pembangunan  di  desa  sudah  sangat  bagus,  sudah  sangat memuaskan program yang sudah dibuat dan dilaksanakan, walaupun belum semuanya selesai, masih dalam proses.” ( Wawancara , 4 Desember 2018)
b. Komunikasi
Komunikasi  suatu  hal  yang  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan karena  menyangkut  proses  penyampaian  informasi,  kejelasan  informasi,  dan konsistensi  informasi  yang  disampaikan.  Keterampilan  komunikasi  akan menjamin  berjalannya  suatu  perencanaan  dan  fungsi  pemerintahan. Komunikasi  yang  baik  dapat  berkontribusi  pada  pelaksaaan  pembangunan pemerintahan yang baik.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Pembangunan  juga  tidak  mungkinn  dapat  berjalan  tanpa  adanya kerjasama  antara  pemerintahan  dan  masyarakat.  Untuk  itu  tidak  hanya kualitas  pemerintahan  yang  harus  ditingkatkan  dalam  pembangunan  tetapi juga  kualitas  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat.  Sebagaimana pemerintahan  yang  baik  ialah  hubungan  yang  saling  membantu  dan membangun di antara negara, swasta dan masyarakat.
Pemerintahan  memiliki  peran  menciptakan  iklim  politik,  hukum,  dan ekonomi  yang  sehat  sehingga  dapat  mendorong  perkembangan  dunia pembangunan,  usaha  dan  masyarakat.  Swasta  memiliki  peran  menciptakan lapangan  pekerjaan,  sedangkan  masyarakat  memiliki  peran  memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan dalam pembangunan.
Terkait  dengan  persoalan  komunikasi,  Sutrisna  yang  berprofesi sebagai pembuat batu merah menjelaskan bahwa:
”Saya  juga  tidak  melihat  ada  kegiatan  masyarakat  sebagai  tempat menyampaikan  langsung  keluhan  masyarakat,  dan  agar  silahturahmi terjalin dengan baik.” ( Wawancara , 3 Januari 2019)
Pada tempat berbeda, Dadang  dari lingkungan Cappego yang berprofesi sebagai pembuat batumerah juga beresepsi bahwa:
“Kalau  bagi  saya  pembanguanan  di  desa  ini  belum  berjalan  dengan  baik, entahlah  faktor  apa.  Pemerintah  seharus  lebih  memperjelas  lagi  kepada kami masyarakat dan melakukan komunikasi serta memberi informasi yang jelas    apa  kendala  dalam  proses  pembanguann  ini.  Setidaknya  masyarakat tahu  dan  tidak  simpang  siur  ceritanya.  kalau  sudah  dijelaskan  sudah  enak hati kita jadi masyarakat mengetahuinya.” ( Wawancara , 5 Desember 2018)
Hal  ini  membuat  keputusan  atau  arah  kebijakan  dan  pembangunan pemerintahan  juga  tidak  terpahami  oleh  masyarakat  sebab  komunikasi  yang buruk.  Akhirnya  arah  kebijakan  dan  pembangunan  pemerintahan  yang  tidak dipahami  secara  baik  oleh  masyrakat  menghasilkan  persepsi  yang  beragam bahkan bisa sampai negatif.
c. Sumber Daya Alam
SDA adalah  hal  yang  harus  terpenuhi  karena  menentukan  baik buruknya  sebuah  penyelengaraan  pemerintahan  dalam  melaksanakan pembangunan.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  informan  14 bahwa;
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 171
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
“Pemerintah  tidak  pro  aktif  dalam  upaya  pemenuhan  kbeutuhan  aspirasi masyarakat yang seharusnya ada kegiatan mencari tau informasi yang jelas dilakukan,  mengingat  luas  wilayah  desa  ini  sangat  luas,  agar  dapat membangi  rata  bantuan  dan  melihat  warganya  yang  betul  betul membutuhkan”
Dan juga informan 5 beresepsi bahwa:
“Tidak puas pelaksanaan pembanguaan pemerintahnya karena masih sngat kuran  pembangunan  yang  terjadi  dan  tidak  merata  nya  pembagian  bedah rumah”
Seharusnya hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah desa, bahwa informasi  juga  penting  dan  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  pelaksanaan pembanguann oleh pemerintah.
d. Kewenangan
Kewenangan  adalah  sebuah  hak  untuk  membuat  keputusan  guna melaksanakan  tanggung  jawab  sehingga  kewenangan  merupakan  salah  satu prinsip  utama  yang  dijadikan  sebagai  landasan  dalam  setiap  penyelengaraan pemerintahan dalm pembangunan berdasarkan pada peraturan dan perundang undanganan yang berlaku pada setiap legitimasi.
Karena desa sendiri diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan nya sebagaiman tugas dan fungsinya.
Namun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  masyrakata  setempat  justru mempertanyakan  kewenangan  desa  dalam  menjalankantugas  dan  fungsinya sebagaimana yang disampaikan informan 9 bahwa:
“Pemerintah  desa  kurang  memberikan  perhatian  bagi  masyarakat  yang membutuhkan perhatian”
2. Faktor Eksternal meliputi;
a. Sumber daya modal (Dana)
Kemampuan keuangan sangat memengaruhi pelaksanaan pembangunan dan  juga  dapat  menjadi  salah  satu  point  penting  dalam  menghambat terealisasinya  peembangunan  yang  telah  direncanakan,  karena  tanpa pembiayaan  pembangunan  tidak  akan  dapat  berjalan  seperti  yang  dikatakan oleh informan 10 bahwa:
“Yang  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  pembangunan  ialah  belum cairnya  dana  desa  sebanyak  40%  dan  inilah  yang  menjadi  penghambat adanya program yang belum terealisasi”
172 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Dan ditempat lain hal yang sama diungkpan oleh informan 9 bahwa:
“Adapun program yang belum berjalan seperti pembangunan jalan sepotong sepotong,    dikarenakan  karena  faktor  biaya  yang  belum  mencukupi  untuk merenovasi dan melakukan pembangunan tersebut”
b. Sikap  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  pembangunan  tentang pembanguanan.
Sikap  masyarakat  dalam  pembangunan  juga  sangat  berpengaruh  bagi pelaksanaan  pembangunan,  karena  untuk  menjalankan  suatu  pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mampu menjadi motivasi dan ikut berpartisipasi bersama dalam pembangunan desa.
c. Faktor keamanan
Faktor keamanan sangat diperlukan dalam pembnagunan, karena untuk meninjau  dan  mengevaluasi  kembali  seberapa  berjalannya  suatu  kebijakan pembangunan  tanpa  keamanan  pun  pembangunan  tidak  akan  berlangsung dengan baik.
Adapun  faktor  yang  lain  yang  memenggaruhi  keberhasilan  pelaksanaan pembangunan adalah:
1. Adanya program yang akan dilaksanakan
2. Adanya Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran  dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
3. Unsur  pelaksana  maupun  perorangan  yang  bertangung  jawab  dalam pengelolaan  pelaksana  dan  pengawasan  dari  proses  perencanaan tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  temui  dilapangan  bahwa pelaksanaan  pembangunan  di  Desan  Indu  Makombong  Kecamatan  Matakali Kabupaten Polewali Mandar masih perlu ditingkatkan dan dievaluasi kembali dalam  pembangunan  selanjtnya  agar  semua  perencanaan  pembangunan berjalan sesuai program desa dan harapan masyarakat.
Faktor  yang  berpengaruh  dalam  terhambatnya  pelaksanaan pembangunan  Indu  Makombong  adalah,  faktor  internal  terdiri  dari;  kurang sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam,  kurangnya  informasi  dan sosialisasi  kepada  masyarakat  serta  tidak  ditemukannya  wadah  atau  tempat masyarakat  untuk  lebih  berkomunikasi  dengan  pemerintah.  Faktor  eksternal yang  menghambat  pelakaksanaan  pembangunan  adalah  kurangnya  sumber
Volume 4, Nomor 2, Nopember 2019
| 173
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
daya  finansial  (dana)  dan  faktor  keamanan  serta  sikap  dan  pemahaman masyarakat dalam pembangunan.

## SARAN
Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di Desa Indu Makombong agar lebih  meningkatkan  pembangunan  desanya  sesuai  dengan  fungsi  kepala  desa dalam pembangunan, bukan hanya sekarang tetapi juga di masa datang, agar Desa Indu Makombong dapat bersaing dengan desa lain dalam pembanguanan dan kesejahteraan masyarkatanya.
Pelaksanaan pembangunan di Desa Indu Makombong agar  lebih berpacu pada  kebutuhan  masyarakatanya  dan  melihat  betul  masyarakat  yang  benar benar  membutuhkan  perubahan  dan  pembangunan,  agar  menghasilkan kerjasama  yang  baik  untuk  menghasilkan  tujuan  yang  sama  yaitu menyukseskan pembangunan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin,  2009. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Jakarta:  Gramedi  Pustka Utama.
Arsyad,  L.  1999. Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah , Edisi pertama, BPFE Yogyakarta.
Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Bumi Aksara.
Bagong,  Suyanto  dan  Sutirahh.  2007. Metode  Penelitian  Sosial .  Jakarta:
Kencana.
Bryant,  Coralie  dan  Louis  G.  White.  1987. Manajemen  Pembangunan  untuk Negara Berkembang . Jakarta: LP3ES.
Bungin,Burhan.2007. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta:Putra Grafik
Bratakusumah,  Deddy  Supriady  &  Riyadi.  2005.  Perencanaan  Pembangunan
Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Gie The Liang 2000. Administrasi perkantoran.jakarta: Modern Liberty
Harun,Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Harahap,  Sofyan  Syarif.  2004.  Analisis  Kritis  Atas  Laporan  Keuangan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
Hanif  Nurcholis,2011.  Pertumbuhan  dan  penyelengaraan  pemerintah  desa. Jakarta : Erlangga.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Ibrahim,  johnny.  2006.  Teory  &  Metedeologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing
Khairuddin, H.1992. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta : Liberty
Kartasasmita,  Ginanjar.  1994.  Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara Berkembang. Jakarta PT Gelora Aksara
Kementerian Dalam Negeri. 2007. Pengelolaan Pasar Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007
Melkote , S.R & Steeves, H.L. 2001. Commu-nication for Development in the Third  World;  Theory  and  practice  for  Develop-ment.  New  Delhi.  Sage
Publication
Meleong,  J,  Lexy.  2006.  Metedeologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT
Remaja Rosdakarya
Sukirno,  Sadono.  1995.  Pengantar  Teori  Ekonomi  Makro,  Penerbit  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Siagian, Sondang, P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia(Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
Sondang  P.  Siagian,  1994,  Organisasi,  Kepemimpinan,  Perilaku  Administrasi. CV.Haji Mas
Siregar,  Sofyan.  2010.  Statistika  Deskriptif  untuk  Penelitian.  Jakarta:  PT
Rajagrafindo Persada
Tjokromidjojo, Bintoro.1990.Econoic Development. Jakarta: Haji Masagung
Tjutju  Yuniarsih  dan  Suwanto.  (2008).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
Vurtiana, Melita. 2012. Metedeologi Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Alexander, M. 1994. Biodegradation and Bioremediation. Academic Press, New York.
Alejandro, Portes. 1976. “On the Sociology of National Development: Theories and Issues”. American Journal of Sociology