## KARAKTERISTIK  HUKUM  OTONOM DAN IMPLIKASINYA DI
INDONESIA (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)

## S.Sahabuddin
The life of the law has been, not logic, but experience law will not be found by a mere examination of theoretical rules; concentration on those rules alone harms the legal profession since it leads to the ignoring of the wider context which gives law its true social significance ( Oliver Wendell Holmes ) 1

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan hukum modern, sejak awal telah memberikan bentuk  atau  jenis  hukum  di  dunia,  mulai  dari  hukum  dalam  bentuknya  yang represif  kemudian  berkembang  menjadi  bentuk  hukum  yang  otonom  dan selanjutnya  muncul  hukum  yang  responsif  serta  pada  saat  ini  kita  kenal  pula hukum progresif.
Hukum  represif  ( represive  law )  menekankan  pada  model-model  kekerasan dengan tujuan ketertiban dengan memberikan keluasan kekuasaan (diskresi) yang berlebihan  kepada  penegak  hukum,  namun  memiliki  kelemahan  dalam penegakannya.
Hukum Otonom ( autonomous law ) menekankan pada model keadilan yang prosedural  dengan  memberikan  legitimasi  kuat  kepada  lembaga-lembaga penegakan  hukum,  namun  penegakan  hukum  itu  terbentur  dengan  proses-proses baku yang telah ditetapkan.
Hukum Responsif ( responsive law ) memberikan model kompetensi dengan keadilan  substantif  yang  berorientasi  pada  tujuan-tujuan  penegakan  hukum  yang bermoral  serta  membuka  kesempatan  bagi  aspirasi  hukum  dan  politik  untuk berintegrasi.
Mengenai  tipologi  hukum  otonom  yang  masih  sangat  kental  terasa  dalam tatanan kehidupan hukum di Indonesia ditonjolkan pada kegiatan-kegiatan hukum yang  dilakukan  oleh  organisasi  /  pranata  hukum  dengan  menampakkan  wajah legitimate.  Katakan  saja  dalam  lapangan  hukum  pidana,  kita  mengenal  sub-sub sistem  peradilan  pidana  (Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga Pemasyarakat  serta  Advokat)  yang  mengedepankan  keadilan  prosedural  sebagai persyaratan baku kinerjanya.
Pranata-pranata  hukum  yang  legetimate  tersebut  kerap  kali  menampakkan wajah  hukum  dengan  tipologi  yang  otonom  dalam  pelaksanaan  wewenangnya masing-masing. Untuk itu dalam tulisan ini saya mencoba mengetengahkan salah satu tipologi hukum yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam  bukunya Law  and  Society  in  Transition:  Toward  Responsive 1978  yang diterbitkan  oleh  Harper  and  Row  Publishers,  New  York  .  yang  membicarakan hukum otonom dan saya kaitkan dengan implikasinya dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam lapangan hukum pidana.

## PERMASALAHAN
1 Lihat  Ahmad  Ali,  Menguak  Realitas  Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2008, halaman 194.
Memperhatikan  pola-pola  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pranata hukum  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  tergambar  penerapan  salah  satu tipologi  hukum  gradasi  menengah,  yaitu  pola-pola  penegakan  hukum  prosedural yang memang menjadi ciri khas dan kekuatan hukum otonom ( autonomous law ). Dengan  gambaran  seperti  itu,  penulis  ingin  melihat  bagaimana  tipologi  hukum otonom  ini  dalam  karakteristiknya  serta  bagaimana  hukum  otonom  ini memberikan  implikasi  terhadap  pranata  hukum  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia dalam etos dan gaya kerjanya.

## PEMBAHASAN

## Karakteristik Hukum Otonom
Sebelum  penulis  membahas  lebih  jauh tentang  pola  penegaka  hukum  yang dilakukan oleh pranata hukum sistem peradilan pidana di Indonesia, ada baiknya penulis  kemukakan  dahulu  beberapa  pandangan  Philippe  Nonet  dan  Philip Selznick tentang hukum otonom tersebut.
Dalam  buku Law  and  Society  in  Transition:  Toward  Responsive Law, Philippe Nonet dan Philip Selznick 2 telah memberikan gambaran tentang hukum otonom sebagai tipologi hukum yang  mengutamakan prosedur formal baku yang dilaksanakan oleh pranata-pranata hukum yang telah memperoleh legitimasi kuat dari negara dalam suatu pengaturan hukum yang positif.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  hukum  otonom  telah  memberikan legitimasi  kuat  kepada  lembaga-lembaga  penegakan  hukum  untuk  menjalankan hukum  berdasarkan  aturan-aturan  yang  tersedia  dengan  format  prosedural  yang telah ditetapkan.
Secara  historical  wacana  pembicaraan  mengetengahkan  hukum  yang otonom  ini  muncul  sebagai  akibat  dari  ketidakmampuan  hukum  represif  dalam menanggulangi persoalan-persoalan hukum di tengah masyarakat, apalagi hukum represif  lebih  mengedepankan  politik  sebagai  alat  untuk  melegetimasi kepentingan-kepentingan, sementara produk hukum yang dihasilkan masih terlihat mentah  (dipaksakan)  oleh  lembaga  politik.  Hal  ini  tentunya  akan  memberikan watak otoriter yang kuat kepada kekuasaan tanpa adanya akuntabilitas.
Dari  proses  keinginan  untuk menjinakkan  hukum  represif tersebut,  muncul pemikiran  tentang rule  of  law 3 yang  merujuk  pada  aspirasi  hukum  dan  politik dalam rangka menciptakan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan orang.  Untuk  itu  diperlukan  institusi-institusi  yang  mendapatkan  otoritas  / legitimasi  yang  cukup  independen  untuk  memaksakan  standar  pengendalian dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.
Rule of Law akan  lebih baik dipahami sebagai sebuah sistem kelembagaan tersendiri  daripada  sebuah  cita-cita  abstrak  dengan  karakteristik  terciptanya lembaga-lembaga  hukum  yang  terspesialisasi  (khusus)  dan  relatif  otonom  yang
2 Lihat Tabel perbandingan antara hukum represif, hukum otonom dan hukum responsive, Philippe  Nonet  and  Philip  Selznick, Law  and  Society  in  Transition:  Toward  Responsive  Law , Harper and Row Publishers, New York, 1978, halaman 16.
3 Rule  of  Law menurut Gerald  Turkel mengandung  makna  bahwa  hukum  merupakan sumber tertinggi untuk pengendali social (the law is the untimate source of social control) . Dengan hal ini masyarakat meyakini bahwa hubungan-hubungan diantara mereka dibatasi oleh ketentuan- ketentuan  hukum  dan  peran  lembaga  hukum.  Lihat  FX.  Adji  Samekto  dalam  editorial  Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, halaman 70.
kemudian  mengklaim  diri  sebagai  supremasi  yang  memenuhi  syarat  dalam bidang-bidang  kompetensi  yang  telah  ditentukan.  Pandangan  seperti  inilah  yang kemudian melahirkan rezim hukum otonom.
Ada  beberapa  ciri  khas  hukum  otonom  yang  disampaikan  oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick 4 , yaitu:
1. Law  is  separated  from  politics.  Characteristically  the  system  proclaims  the independence of the judiciary and draws a sharp line between legislative and judicial  functions. (hukum  terpisah  dari  politik,  secara  khas  sistem  hukum ini menyatakan kemandirian kekuasaan peradilan dan membuat garis tegas antara fungsi legislatif dan yudikatif);
2. The legal order espouses the “model of rules”. A focus on rules helps enforce a  measure  of  official  accountability;  at  the  same  time,  it  limits  both  the creativity  of  legal  institutions  and  the  risk  of  their  intrusion  into  the  political domain. (Tertib  hukum  mendukung  “model  peraturan”  Fokus  pada  peraturan membantu  menerapkan  ukuran  bagi  akuntabilitas  para  pejabat;  pada  waktu yang  sama,  ia  membatasi  kreativitas  institusi  hukum  maupun  resiko  campur tangan lembaga-lembaga hukum itu dalam wilayah politik);
3. “Procedure  is  the  heart  of  law”.  Regularity  and  fairness,  not  substantive justice,  are  the  first  ends  and  the  main  competence  of  the  legal  order. (“prosedur  adalah  jantung  hukum”,  keteraturan  dan  keadilan  (fairness),  dan bukannya  keadilan  substantif,  merupakan  tujuan  dan  kompetensi  utama  dari tertib hukum);
4. Fidelity  in  law  is  understodd  as  strict  obedience  to  the  rules  of  positive  law. Criticism  of  existing  laws  must  be  channeled  through  the  political  process. (“ketaatan pada hukum” dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif. Kritik terhadap hukum yang berlaku harus disalurkan melalui proses politik).
Berdasarkan  karakteristik  tersebut,  jelas  hukum  otonom  menghendaki adanya pemisahan kekuasaan antara hukum dan politik, karena dengan demikian hukum dapat bekerja independen tanpa adanya campur tangan politik. Pemisahan antara  hukum  dan  politik  merupakan  strategi  utama  legitimasi,  dengan  harapan penempatan  politik  di  bawah  hukum.  Elit  politik  dapat  saja  membuat  putusan- putusan  dan  mengarahkan  sumber  daya  yang  ada,  namun  bukan  serta  merta kebijakan  itu  menjadi  legitimate  secara  hukum,  karena  ia  memerlukan  penilaian yang dilakukan secara terpisah.
Selanjutnya  hukum  otonom  menempatkan  “prosedur  sebagai  jantung  dari hukum  ( Procedure  is  the  heart  of  law) ”  menempati  kedudukan  penting  dalam kinerja  rezim  hukum  ini.  Prosedur  merupakan  jaminan  paling  nyata  dari  suatu penerapan peraturan secara adil. Kekuasaan yang tadinya berpotensi represif dapat dikendalikan  oleh due  process  law. Penempatan  keadilan  prosedural  selalu ditawarkan dalam penyelesaian konflik sosial..
Kedekatan antara hukum dengan prosedur berakar pada apa yang kita sebut tawar-menawar  historis  hukum  otonom  ( historic  bergain  of  autonomous  law ), yang  mana  pengedilan  setuju  untuk  menyerahkan  kepada  pihak  lain  masalah kebijakan  substantif,  sebagai  gantinya  pengadilan  diberikan  kekuasaan  untuk menentukan  prosesnya  sendiri,  yaitu  mengatur  syarat-syarat  untuk  mendapatkan akses  kearah  dan  cara  berpartisipasi  dalam  proses  hukum.  Dengan  kekuasan  ini,
4 Philippe Nonet and Philip Selznick, Op.Cit. halaman 54.
pengadilan  dapat  mengajukan  tuntutan  bahwa  siapapun  yang  menggugat  otoritas hukum  harus  melakukannya  dengan  cara  yang  taat  asas  dengan  keteraturan hukum, bahkan juga terhadap pemerintah  yang dalam kapasitasnya sebagai aktor hukum, diharapkan bergerak melalui saluran-saluran yang telah digariskan.
Dalam hal formalisme hukum dan peraturan, hukum otonom memfokuskan diri  pada  hakim  dan  terikat  kuat  pada  peraturan,  hakimlah  yang  menjadi  simbol tatanan  hukum,  bukan  polisi  atau  lagislator.  Elaborasi  ini  memberikan  etos  dan gaya yang berbeda terhadap hukum.
Sifat ini memberikan pandangan dasar yang sangat praktis, antara lain:
a. Peraturan  merupakan  sebuah  sumber  yang  handal  untuk  melegitimasi kekuasaan
b. Ketika  hakim  dibatasi  oleh  aturan  perundang-undangan,  maka  diskresinya menjadi sempit, akibatnya yudikatif lebih mudah untuk memberikan justifikasi
c. Kuantitas  peraturan  meningkat  dan  kompleksitas  dan  memberikan  persoalan konsistensi,  dengan  demikian  hakim  mengandalkan  interpretasi  terhadap peraturan-peraturan.  Praktisi-praktisi  hukum  otonom  menjadi  pembuat  dan penyebar “alasan artifisial”.
d. Orientasi pada peraturan cenderung membatasi tanggung jawab sistem hukum. Persyaratan harus ada peraturan hukum positif tertentu telah membantu  sistem tersebut  untuk  menghindari  tuntutan-tuntutan  yang  mungkin  tidak  mampu  ia penuhi.
e. Hukum  otonom  tetap  berkomitmen  sebagai  kontrol  sosial,  terutama  dalam jangka  pendek,  sehingga  ia  menjadi  garda  terdepan  dalam  melaksanakan pengawasan dan kontrol sosial, meskipun kita tau bahwa hukum otonom telah menetralisir hukum represif.
Penempatan  diri  untuk  taat  terhadap  hukum  menjadi  klaim  tersendiri  dari hukum otonom, baik pemerintahan maupun masyarakat harus menerapkan rule of law  yang  berbasiskan  hukum  dan  ketertiban  (law  and  order)  yang  mewajibkan masyarakat  untuk  taat  tanpa  syarat  pada  peraturan-peraturan  yang  telah diperintahkan oleh negara. Apakah peraturan itu sejalan atau bertentangan dengan rasa  keadilan  warga  negara  hal  ini  tidak  penting,  warga  negara  tidak  menilai hukum tetapi mematuhinya.
Tidak ada penilaian-penilaian terhadap hukum dari warga negara, meskipun nantinya  peraturan itu  dilakukan  perubahan  melalui  proses  politik,  namun  warga negara  harus  tetap  taat  pada  peraturan  yang  baru  tersebut.  Jadi  semangat  yang ingin  dimunculkan  oleh  hukum  otonom  adalah  ketidakleluasaan  warga  negara untuk berargumentasi terhadap peraturan.
Klaim  ini  memberikan  kenyamanan  pada  hukum  otonom  untuk  bergerak dan  berpusat  pada  peraturan-peraturan  (rule  centered).  Peraturan-peraturan  yang tepat  dan  kewajiban-kewajiban  yang  tegas  berjalan  bergandengan.  Untuk  warga negara serta pejabat-pejabat publik tempat bagi diskresi dipersempit.

## Implikasi Hukum Otonom di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  hukum  (rechtstaats)  yang  tetap  memberikan kekuasaan  /  otoritas  kepada  lembaga-lembaga  penegakan  hukum  (law enforcement) untuk melaksanakan wewenangnya melalui prosedural hukum yang telah ditetapkan. Hal ini tergambar dari pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum (rechtstaats) dan  bukan  kekuasaan  belaka”.  Jadi  meskipun  hukum  mendapatkan  otoritasnya,
namun  hukum  diberikan  kepada  pemegang  kekuasaannya  untuk  dijalankan. Dengan  demikian  kita  dapat  mengatakan  Di  Indonesia  kekuasaan  dijalankan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan positif.
Kondisi  seperti  ini  sebenarnya  sinergis  dengan  hukum  otonom  yang digambarkan  karakteristiknya  oleh  Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick.  Otoritas itu  disandarkan  pada  lembaga-lembaga  kekuasaan  yang  telah  diatur  dalam perundang-undangannya masing-masing.
Dalam law enforcement di lapangan hukum kepidanaan yang bersifat umum ( general  law  enforcement ),  terdapat  beberapa  institusi  yang  memiliki kewenangan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan  Advokat.  Dalam  bidang  khusus  Indonesia  juga  memiliki    lembaga  khusus yang  menangani  perkara-perkara  khusus  ( special  law  enforcement ),  seperti Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  memiliki  kewenangan  khusus  dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Yudisial yang diberikan tugas  khusus  memantau  kinerja  dan  perilaku  hakim,  Komisi  Kepolisian,  Komisi Kejaksaan (dua yang terakhir ini menjalankan fungsi pengawasan internal).
Tumbuh  suburnya  institusi  hukum  ini  lebih  disebabkan  keinginan  untuk mengawal  keadilan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  yang  dalam  etos  kerjanya sangat  mengandalkan  keadilan  prosedural  sebagaimana  yang  telah  dipositifkan dalam aturan perundang-undangan. Ini semua jelas ciri khas atau karakteristik dari hukum yang bertipologi otonom.
Dalam  kaitan  dengan  persoalan  ini,  penulis  membatasi  penulisan  pada  3 lembaga  besar  yang  menjadi  garda  terdepan  dalam  mengawal  keadilan  dan penegakan  hukum  secara  umum,  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan. Bagaimana  ketiga  lembaga  ini  sangat  menerapkan  model  hukum  yang  otonom dalam  etos  dan  gaya,  nilai  ketaatan  terhadap  aturan  hukum  positif,  pertahanan kelembagaan yang diperkuat tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif.

## Lembaga Kepolisian
Sejak  berdirinya  lembaga  ini  sejalan  dengan  kemerdekaan  Republik Indonesia  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  perundang-undangan  yang mengatur  otoritas  institusi  (Organic  law),  sampai  yang  terakhir  kali  (UU  No.2 Tahun  2002)  tetap  mempertahankan  pola-pola  prosedural  dalam  pelaksanaan wewenangnya.
Lembaga  Kepolisian  memiliki tiga  fungsi  utama,  yaitu  fungsi  pengayoman (perlindungan),  fungsi  pelayanan  dan  fungsi  penegakan  hukum.  Dalam  hal pelaksanaan  fungsi  penegakan  hukum,  lembaga  ini  sangat  terikat  dengan prosedural  yang  telah  ditetapkan,  baik  dalam  perundang-undangan  organiknya maupun  dalam  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  umum  serta  keterikatan  yang kuat  pula  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  institusi (Keputusan atau pedoman atau surat perintah Kapolri).
Lembaga  ini  juga  telah  menjadi la  bouche  de  la  loi (terompet  perundang- undangan)  yang  mengedepankan  legalistik  positivistis  yang  memarginalkan realitas  dan  moralitas  penegakan  hukum di  Indonesia.  Berikut  penulis  tampilkan beberapa  aturan  dalam  UU  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia yang menggambarkan pada pola prosedural, antara lain:
Pasal  14  ayat  (1)  huruf  g  Undang-unang  Nomor  2  Tahun  2002  yang mengatakan:
Dalam  melakukan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertugas:  (g)  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai  dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
Kemudian  Pasal  16  ayat  (1)  UU  NO.2  Tahun  2002  menegaskan  beberapa kewenangan  kepolisian  di  bidang  proses  pidana  sebagai  penjabaran  dari  tugas polisi sebagai penegak hukum. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  dan  14  di  bidang  proses  pidana,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia berwenang:
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
b. melarang  setiap  orang  meninggalkan  atau  memasuki  tempat  kejadian  perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa  dan  menghadapkan  orang  kepada  penyidik  dalam  rangka penyidikan;
d. menyuruh  berhenti  orang  yang  dicurigai  dan  menanyakan  serta  memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan  permintaan  secara  langsung  kepada  pejabat  imigrasi  yang berwenang  ditempat  pemeriksaan  imigrasi  dalam  keadaan  mendesak  atau mendadak  untuk  mencegah  atau  menangkal  oarang  yang  disangka  melakukan tindak pidana;
k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil  serta  menerima  hasil  penyidikan  penyidik  pegawai  negeri  sipil  untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga  telah ditentukan dengan tegas tugas-tugas kepolisian selaku penegak hukum (penyelidik atau  penyidik)  dalam  mengungkap  suatu  kejahatan,  ketentuan  itu  antara  lain disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. Menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Memperhatikan aturan-aturan yang mengikat kuat institusi kepolisian dalam penegakan  hukum  tersebut,  jelas  menunjukkan  bagaimana  pola  prosedural  yang harus ditaati oleh setiap anggota kepolisian .
Pemusatan  perhatian  yang  ditonjolkan  kepolisian  terhadap  aturan  ini  jelas akan memberikan dampak negatif dalam keluwesan (fleksibelitas) institusi dalam menghadapi social  problems .  Karena  sangat  mengandalkan  peraturan  dan prosedural dalam kontrol sosial.
Oliver  W.  Holmes 5 menegaskan  “Hukum  tidak  dapat  ditemukan  hanya dengan  melakukan  penyelidikan  terhadap  aturan-aturan  hukum.  Pemusatan perhatian hanya pada aturan itu justru akan membahayakan profesi hukum, karena pemusatan  seperti  itu  akan  mengarah  kepada  pengabaian  terhadap  konteks  yang lebih luas yang telah memberikan makna sosial bagi hukum”.
Pemusatan perhatian yang dimaksudkan oleh Holmes di atas adalah terlalu mengedepankan  pola-pola  legalistik  yang  positivistis,  akibatnya  model-model egosentris  organik  dimunculkan  dalam  setiap  kegiatan  kepolisian.  Kita  dapat melihat hal tersebut dalam kasus “Cicak lawan Buaya”.  Ketika kebenaran mulai terkuak,  organisasi  ini  cepat-cepat  melakukan  manuver  penyelematan  organisasi dengan cara mengorbankan salah asatu atau beberapa orang anggotanya.
Model  Prosedural  yang  paling  terlihat  dalam  institusi  kepolisian  ini  adalah ketika  mereka  melakukan  wewenang  penyidikan  suatu  kejahatan.  Contohnya dalam  hal  kewenangan  melakukan  penyidikan  hanya  dapat  dilakukan  oleh penyidik  yang  telah  ditugaskan  untuk  itu.  Penyidik  lain  tidak  dapat  melakukan tugas  itu  tanpa  adanya  perintah  dari  atasan  langsung  atau  pimpinan.  Demikian pula  dalam  hal  pemeriksaan  terhadap  tersangka  ataupun  saksi,  model  yang digunakan sangat prosedural, misalnya pengisian berita acara pemeriksaan sesuai dengan formulir yang telah disiapkan sebagaimana yang telah ditetapkan .
Dalam  hal-hal  tertentu,  misalnya  ketika  melakukan  tindakan  upaya  paksa terhadap  tersangka  masih  kental  dengan  cara-cara  yang  represif  dengan  harapan dapat  memberikan  ketertiban,  namun  melanggar  nilai-nilai  moral  dan kemanusiaan.  Ini  menunjukkan  kemunduran  pemikiran  hukum  yang  luar  biasa, yaitu kembali pada tipologi hukum yang represif.
Dalam  fakta-fakta  sosial,  ternyata  sebagian  besar  pelaksanaan  kewenangan kepolisian  dalam  tatanan  hukum  yang  otonom,  bahkan  cenderung  mundur kembali pada tatanan hukum yang represif yang mengandalkan otoritas organisasi yang telah memperoleh legitimasi dari lembaga politik.

## Lembaga Kejaksaan
Institusi  hukum  ini  sangat  kuat  dalam  penggunaan  pola  prosedural  organik dan  sangat  mengedepankan  sistem  hukum  yang  legallistik-positivistik..  Sebagai wakil  negara  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas  utama  penuntutan  dan tugas  tambahan  lain  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  (misalnya  sebagai penyidik  dalam  tindak  pidana  tertentu,  tugas  pengawasan  dan  pengendalian organisasi  yang  berkembang  di  masyarakat),  sudah  pasti  lembaga  ini mengedepankan pola otoritas atau kekuasaan yang kuat dan sangat terikat dengan aturan yang mengelilinginya.
Namun  demikian,  sebenarnya  lembaga  ini  tidak  konsekuen  dalam melaksanakan  kekuasaan,  misalnya  ketidakmampuan  lembaga  ini  ketika  harus
5 Dalam Ahmad Ali, Op. Cit.
menuntut  pejabat  negara  yang  bermasalah  dengan  hukum,  Kejaksaan  justru menempatkan  diri  sebagai  pembela,  bukan  sebagai  penuntut  umum  sebagaimana yang telah digariskan dalam asas-asas penegakan hukum.
Proses  penegakan  hukum  yang  mengandalkan  prosedural  terlihat  ketika Kejaksaan  melalui  Jaksa  Penuntut  Umumnya  melakukan  koordinasi  dalam penelitian berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Penelitian berkas perkara harus  dalam  prosedural  yang  ketat.  Contohnya  penentuan  kelengkapan  berkas perkara  yang  akan  diajukan  kepada  pengadilan  ditentukan  dengan  penetapan sudah  lengkap  (P21).  Jika  berkas  perkara  menurut  Jaksa  belum  lengkap,  maka berkas perkara tidak akan dinaikkan ke pengadilan dan kemungkinan perkara akan mengambang  sangat  mungkin  terjadi.  Dengan  demikian  ada  nilai-nilai  keadilan yang  tidak  terakumulasi  dengan  baik,  misalnya  hak-hak  tersangka  untuk  segera diajukan  perkaranya  ke  sidang  pengadilan,  hak  korban  untuk  dilindungi  dan sebagainya.
Model  prosedural  organik  lain  yang  ditampilkan  oleh  Kejaksaan  adalah ketika penentuan seseorang untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum, orang itu harus lulus pengujian dan mengikuti pendidikan formal kejaksaan dengan syarat-syarat yang  telah  ditentukan.  Seseorang  tidak  akan  dapat  diangkat  menjadi  Jaksa Penuntut  Umum  jika  tidak  melalui  prosedural  tersebut  walaupun  ia  memiliki kemampuan  dan  pengalaman  bekerja  yang  mungkin  saja  melebihi  kemampuan Jaksa yang telah mengikuti pendidikan formal tersebut.
Pola  ketaatan  terhadap  prosedural  seperti  itu  dapat  saja  disalahgunakan, karena  sifat  kewajiban  prosedural  jika  tidak  diletakkan  pada  tataran  yang seimbang  akan  menjadi  kelemahan  dan  membuka  peluang  terjadinya a  buse  of power dari pemegang otoritas lembaga tersebut.

## Lembaga Pengadilan
Institusi  pengadilan  sebenarnya  merupakan  pranata  hukum  yang  sangat menentukan  dalam  penegakan  hukum,  karena  pada  bagian  inilah  suatu  perkara akan  dinilai  dan  memperoleh  putusan.  Dalam  institusi  ini  bekerja  para  pejabat yang  diberikan  otoritas  kuat  dalam  menentukan  status  seseorang  atau  beberapa orang yang tersangkut dalam perkara tersebut.
Secara  faktual,  institusi  pengadilan  melalui  para  hakim  nya  juga  masih sangat  mengandalkan  pola-pola  prosedural  organik.  Seorang  hakim  atau  majelis hakim  tidak  akan  pernah  memeriksa  dan memutus  perkara  jika  perkaranya  tidak diajukan (sampai pada tataran ini cukup baik karena dapat menguntungkan hakim agar  tidak  hadapi    kuantitas  perkara  yang  menumpuk,  dengan  demikian  dapat lebih  konsentrasi  pada  kualitas  pemeriksaan  dan  putusan,  meskipun  bernuansa prosedural baku).
Namun  ketika  perkara  sudah  dinaikkan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dan dinyatakan  lengkap,  persoalannya  baru  muncul,  karena  mulai  sejak  pemeriksaan awal  sampai  pada  penjatuhan  vonis  hukuman,  semuanya  bersifat  prosedural legalistik yang positivistis. Hakim terikat dengan pola-pola yang telah ditentukan dalam aturan yang bersifat prosedural
Pada  pemeriksaan  awal  hakim  diwajibkan  untuk  melakukan  klarifikasi identitas terdakwa (memastikan apakah orang yang diajukan ke sidang pengadilan itu  benar  dan  sesuai  dengan  yang  dicantumkan  dalam  surat  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum).  Kemudian  memastikan  apakah  terdakwa  tersebut  dalam keadaan sehat (jasmani / rohani) dan siap untuk  diperiksa dan seterusnya. Dalam
kaitan dengan ini bukan tidak mungkin terjadi kesalahan hakim, misalnya hakim tidak  pernah  mengecek  kebenaran  materiel  identitas  terdakwa,  hal  ini  dapat dimanfaatkan  sebagai  kelemahan  hakim  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  ingin menyembunyikan  pelaku  yang  sebenarnya.  Atau  dalam  hal  kesehatan  terdakwa, prosedural  ini  seringkali  dimanfaatkan  oleh  terdakwa  melalui  kuasa  hukumnya untuk  menyatakan  tidak  siap  diperiksa  dengan  alasan  sakit,  sementara  di  luar sidang  pengadilan  mereka  mempersiapkan  langkah-langkah  manipulatif  untuk melemahkan  pengadilan.  Fakta  ini  dengan  jelas  kita  lihat  dalam  kasus  yang melibatkan pejabat negara sebagai terdakwa.
Pada  pemeriksaan  surat  dakwaan  maupun  jawaban  (replik-duplik),  juga terlihat  pola  peradilan  yang  prosedural.  Kita  tidak  pernah  melihat  atau menemukan jawaban yang diberikan secara langsung dari kuasa hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum ataupun sebaliknya. Jawaban baru akan diberikan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim yang memimpin perkara (rata- rata  1  minggu).  Prosedur  ini  sudah  pasti  memperlambat  proses  penyelesaian perkara dan menjadi penyebab penumpukan perkara.
Selanjutnya  dalam  pemeriksaan  alat-alat  bukti  (pembuktian),  juga menampilkan  skenario  yang  telah  ditentukan  dalam  prosedural  legalistik positivistis. Misalnya ketika hakim hendak memeriksa seorang saksi, maka saksi itu  harus  disumpah,  jika  saksi  menolak  disumpah  hakim  akan  menilai  sebagai keterangan  biasa  saja  (dilepaskan  dari  alat  bukti  saksi)  dan  jika  bersesuaian dengan  alat  bukti  lain  atau  saksi  lain,  maka  hakim  akan  menjadikannya  sebagai petunjuk.
Kemudian ketika akan menjatuhkan vonis, hakim terikat dengan prosedural “harus  dilakukan  dalam  sidang  terbuka”,  jika  tidak  maka  putusan  batal  demi hukum.  Bagaimana  dengan  perkara  yang  menyangkut  pelaku  anak  di  bawah umur, sudah tentu akan memberikan tekanan psikologis terhadap pelaku.
Berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis gambarkan tersebut, jelas dalam penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  institusi  peradilan  pidana  di  Indonesia masih  kental  menggunakan  tipologi  hukum  yang  bersifat  otonom  dengan prosedural  yang  mengikat  kuat  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan yang legitimate.

## SIMPULAN
Philippe  Nonet dan Philip  Selznick telah  memberikan  gambaran  tentang hukum  otonom  sebagai  tipologi  hukum  yang  mengutamakan  prosedur  formal baku  yang  dilaksanakan  oleh  pranata-pranata  hukum  yang  telah  memperoleh legitimasi kuat dari negara dalam suatu pengaturan hukum yang positif.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  hukum  otonom  telah  memberikan legitimasi  kuat  kepada  lembaga-lembaga  penegakan  hukum  untuk  menjalankan hukum  berdasarkan  aturan-aturan  yang  tersedia  dengan  format  prosedural  yang telah ditetapkan.
Karakteristik hukum otonom yang mengandalkan prosedural yang legalistik positivistis tersebut masih sangat kuat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, baik oleh institusi Kepolisian, Kejaksaan maupun institusi peradilan (hakim).  Demikian  pula  dengan  institusi  penegakan  hukum  lain  walaupun  tidak penulis  gambarkan  dalam  tulisan  ini,  namun  dapat  kita  rasakan  dalam  praktek- praktek hukum .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku: Ali,  Ahmad, Menguak Realitas Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
__________,  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan    Teori  Peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Arinanto,  Satya  dan  Triyanti,  Ninuk,  (Editor),  Memahami  Hukum:  Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
Dimyati, Khudzaifah, Teorisasi Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum  di  Indonesia  1945-1990),  Muhammadiyah  University  Press, Surakarta, 2004.
Nonet,  Philippe  and  Selznick,  Philip,  Law  and  Society  in  Transition:  Toward Responsive Law, Harper & Row Publisher, New York, 1978.
Rahardjo,  Satjipto,  Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Sidharta,  Bernard  Arief,  Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  (Sebuah Penelitian  Tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuah  Ilmu  Hukum Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia), Mandar Maju, Bandung, 2009.