## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Volume 7, No 2 (2023), September, 1134-1144 Online ISSN: 2597-8829, DOI: 10.33087/ekonomis.v7i2.1372
Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021

## Riska Venni, Afridian Wirahadi Ahmad, Ulfi Maryati
Politeknik Negeri Padang, Padang, Sumatera Barat *Correspondence: afridianpadang@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia ditinjau dari rasio kemandirian keuangan,  belanja  modal, tax ratio, solvabilitas  jangka pendek dan fleksibilitas keuangan  pada  pemerintah  daerah  provinsi  di  Indonesia  tahun  2018-2021.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  bersumber  dari  LHP  LKPD  34  provinsi  di  Indonesia  tahun  2018-2021.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan  teknik saturation  sampling. Metode  analisis  data  menggunakan  SPSS  26  dan  uji  hipotesis menggunakan  uji paired  simple  t-test dan  uji wilcoxon  signed  rank  test .  Hasil  dari  penelitian  membuktikan bahwa  rasio  kemandirian  keuangan, tax  ratio, solvabilitas  jangka  pendek  tidak  mengalami  perbedaan  yang signifikan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 sedangkan rasio  belanja  modal dan  fleksibilitas keuangan mengalam  perbedaan  pada  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19  yang  dipengaruhi  karena  adanya  kebijakan pembatasan sosial, kebijakan refocusing dan realokasi APBD tahun 2020.
Kata kunci : Kinerja keuangan daerah; pandemi Covid-19; rasio keuangan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  differences  in  the  financial  performance  of  provincial  and  local  governments  in Indonesia  regarding  financial  independence,  capital  expenditure,  tax  ratio,  short-term  solvency  and  financial flexibility in provincial, local governments in Indonesia in 2018-2021. This research uses secondary data from LHP  LKPD  34  provinces  in  Indonesia  in  2018-2021.  The  sampling  technique  uses  a  saturation  sampling technique. Data analysis methods using SPSS 26 and hypothesis testing using paired sample t-test and Wilcoxon signed rank test. The results of the study prove that the ratio of financial independence, tax ratio, and short-term solvency did not experience a significant difference before and during the Covid-19 pandemic, while the ratio of capital expenditure and financial flexibility experienced differences before and during the Covid-19 pandemic, which were influenced by policies. Social restrictions, policy refocusing and reallocation of the 2020 APBD.

## Keywords : Regional financial performance; Covid-19 pandemic; financial ratio

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  merupakan  peristiwa  luar  biasa  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2019. Pertama  kali  ditemukan  di  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,  Tiongkok (World  Health  Organization, 2020) . Cepatnya penyebaran virus ini terdeteksi pertama kali di  Indonesia pada 2 Maret 2020 ketika Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Berawal dari itu, terus terjadi peningkatan  kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia  yang  menyebabkan  terhambat  aktivitas  pada  setiap sektor.  Menurut  Shen  et  al.  (2020)  pada  penelitian  yang  dilakukannya  di  China  memiliki  dampak krusial dari adanya pandemi Covid-19 yaitu pada sektor kesehatan, ekonomi, transportasi dan bidang lainnya.  Dampak  pandemi  Covid-19  juga  dirasakan  di  Indonesia  yang  mengakibatkan  terdapat perubahan signifikan dari beberapa aspek, terutama melambatnya pertumbuhan ekonomi (Arfath and Priyono,  2023).  Melemahnya  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  mengharuskan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  untuk  melakukan  upaya  penyelamatan  perekonomian  dan  stabilitas  sistem keuangan  yang  berdampak  pada  anggaran  pendapatan  belanja  negara  dan  daerah  (Yuniza et  al. , 2022).
Pertumbuhan ekonomi di  Indonesia kuartal  I tahun 2020 hanya mencapai 2.97% disebabkan karena  mulai  diterapkan  pembatasan  aktivitas  masyarakat,  kuartal  II  pertumbuhan  ekonomi  menjadi anjlok yaitu -5.32% dikarenakan pada bulan juni terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan dari  sebelumnya  dibuktikan  dengan  168.780  orang  terkonfirmasi  positif  Covid-19 (World  Health Organization ,  2020)  sehingga  pemerintah  dengan  cepat  membuat  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  dimulai  pada  bulan  April  2020  di  Provinsi  DKI  Jakarta  (Wijaya,  2020). Pertumbuhan  ekonomi  di  kuartal  III  sebesar  -3.49%  dan  kuartal  IV  membaik  menjadi  -2.17%.  Pada
kuartal  I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi  Indonesia masih rendah sebesar -0.69%. Namun, kuartal II  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  pertama  kali  saat  pandemi  Covid-19  yang  mencapai 7.08%.  Pertumbuhan  yang  tinggi  ini  terjadi  karena  penguatan  pertumbuhan  dari  sisi  produksi  yaitu pada  sektor  lapangan  usaha  dan  transportasi  (Badan  Pusat  Statistik,  2021).  Menurut  Bank  Indonesia (2021)  melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  di  kuartal  III  yaitu  3,53%  dari  sebelumnya  karena  ada penyebaran varian delta Covid-19 dan kuartal IV pada tahun 2021 sudah menunjukkan pertumbuhan positif mencapai 5.03%.
Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocusing Kegiatan,  Realokasi  Anggaran, serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19  yang  ditetapkan tanggal 20 Maret 2020. Instruksi ini berisi perintah  kepada Menteri Dalam Negeri untuk  mengambil langkah  lebih  lanjut  dalam  melakukan  percepatan  penggunaan  APBD  serta  perubahan  peraturan kepala  daerah  dalam  pengelolaan  APBD  untuk  percepatan  penanganan  pandemi  Covid-19  kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Lalu, dikeluarkan pedoman penyesuaian APBD pada 9 April 2020 yaitu  Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan  Nomor  177/KMK.07/2020 tentang  Percepatan  Penyesuaian  APBD  tahun  2020  dalam  Rangka  Penanganan  Covid-19,  serta Pengamanan  Daya  Beli  Masyarakat  dan  Perekonomian  Nasional.  Menginstruksikan  pemerintah daerah  untuk  melakukan  penyesuaian  target  pendapatan,  belanja  daerah  dan  melakukan  penguatan penggunaan  anggaran  dan  metode  pelaksanaan  kegiatan  yang  difokuskan  untuk  penanggulangan pandemi  Covid-19.  Kebijakan  yang  langsung  dikeluarkan  pemerintah  saat  pandemi  Covid-19 berdampak  pada  kinerja  keuangan  daerah  yang  dapat  dilihat  dari  realisasi  APBD.  Penilaian  kinerja keuangan  daerah  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dan  menilai  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mencapai target yang sudah ditetapkan (Mahmudi, 2019).
Implikasi  dari  penelitian  ini  bagi  pemerintah  daerah  sebagai  pembelajaran  dari  dampak pandemi  Covid-19  dan  bahan  evaluasi  untuk  membuat  kebijakan  yang  dapat  mengoptimalkan penguatan  perolehan  pendapatan  dengan  menguatkan  peraturan  untuk  meningkatkan  potensi penerimaan  pajak  daerah.  Potensi  ini  dapat  ditingkatkan  dengan  melakukan  pendataan  wajib  pajak sehingga meningkatnya potensi penerimaan pajak daerah sebagai sumber utama perolehan pendapatan daerah.  Penelitian  ini  juga  berimplikasi  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengevaluasi  sumber  daya manusia  yang  dapat  melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  lebih  baik  dari  situasi  saat  pandemi Covid-19.
Penilaian  sebelumnya  Habibi  et  al.  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  pandemi  Covid-19  di kabupaten  dan  kota  membawa  pengaruh  pada  pelaksanaan  APBD  yang  berdampak  terhadap  kinerja keuangan.  Kinerja  keuangan  dapat  dilihat  dari  kemandirian  keuangan  yang  menunjukkan  belum sepenuhnya  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  mandiri.  Beda  dengan  penelitian Arfath & Priyono (2023) bahwa tidak dirasakan dampak besar pandemi Covid-19 oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengatur dana yang dimiliki sehingga menunjukkan kemandirian keuangan yang cukup tinggi  sehingga  tidak  menunjukkan  perbedaan.  Hal  ini  berimplikasi  pada  kemampuan  pemerintah daerah dalam memenuhi belanja modal pemerintah daerah. Penelitian Arfath & Priyono (2023) bahwa pada  Pemprov  DKI  Jakarta  menunjukkan  terdapat  perbedaan  rasio  belanja  modal  sebelum  dan  saat pandemi  Covid-19.  Berbeda  dengan  penelitian  Rheswari  &  Akbar  (2022)  menunjukkan  terjadi penurunan belanja modal  yang  rendah pada  Kabupaten Gresik  sehingga menunjukkan tidak terdapat perbedaan  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Penurunan  aktivitas  perekonomian  pada  masa pandemi  Covid-19  berdampak  pada  kelancaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak.  Penurunan penerimaan  pajak  didukung  oleh  penelitian  Akbar  (2020)  yang  membuktikan  bahwa  sampai  tahun 2020  penerimaan  pajak  di  Indonesia  belum  pernah  mencapai  target,  cenderung  di  angka  yang  sama dan  tidak  mengalami  peningkatan.  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Silalahi  &  Ginting (2020)  pemerintah  harus  memperhatikan  pemberian  insentif  pajak  saat  pandemi  Covid-19  karena pajak merupakan sumber pendapatan yang besar bagi pemerintah.
Terjadi penurunan penerimaan pajak dan pendapatan daerah berdampak pada penurunan  kas daerah sehingga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah melunasi kewajiban lancar. Penelitian Putri  (2023) yang menunjukkan total aset lancar  yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali  sangat baik untuk  memenuhi  kewajiban.  Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indriani  et  al.  (2021) menunjukkan  bahwa  kemampuan  melunasi  kewajiban  lancar  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Barat dalam kondisi yang tidak baik. Beda dengan penelitian Habibi et al. (2021) menunjukkan bahwa tidak terdapat  perbedaan  pada  rasio  solvabilitas  jangka  pendek  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid  19  di
Provinsi  Jawa  Tengah.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  juga  dapat  ditinjau  dari  kemampuan pemerintah mengelola dana ketika adanya kejadian luar biasa seperti pandemi Covid-19 yang diukur dengan  rasio  fleksibilitas  keuangan.  Penelitian  Habibi  et  al.  (2021)  menunjukkan  bahwa  pada Kabupaten  Batang,  Kabupaten  Purbalingga  dan  Kota  Pekalongan  memiliki  nilai  rasio  fleksibilitas keuangan  yang  lebih  tinggi  saat  pandemi  Covid-19.  Namun,  tidak  terdapat  perbedaan  signifikan sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Beda  halnya  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Putri  (2022) terjadinya penurunan fleksibilitas keuangan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi  karena  kurang  optimalnya  penerimaan  pendapatan  dan  sumber  pendanaan  untuk  menghadapi situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan tax ratio sebagai indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan novelty dari penelitian ini karena berdasarkan penelitian terdahulu pengukuran tax ratio hanya dilakukan secara nasional yaitu tax ratio Indonesia.

## Tinjauan Pustaka Teori Pengambilan Keputusan
Menurut  Simon  (1997)  teori  pengambilan  keputusan  dengan  salah  satu  konsep  yang dikembangkan  yaitu bounded  rationality (rasionalitas  terbatas)  yang  menyatakan  bahwa  saat pengambilan  keputusan  manusia  membuat  keputusan  secara  rasional  dengan  mempertimbangkan keterbatasan  pada  kompleksitas  informasi,  keterbatasan  kognitif  dan  keterbatasan  waktu  untuk mengambil  sebuah  keputusan.  Menurut  Schwartz  (2002)  karena  adanya  keterbatasan  informasi, keterbatasan  kognitif  dan  keterbatasan  waktu  mengakibatkan  manusia  cenderung  mengambil keputusan  dengan  cara  heuristik.  Pengambilan  keputusan  dengan  cepat  menyebabkan  pengurangan terhadap  alternatif-alternatif  lain  yang  lebih  optimal  dalam  mengambil  keputusan  sehingga  kualitas keputusan yang diambil hanya sebatas memadai tetapi belum optimal (Simon, 1997).

## Otonomi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## Desentralisasi Fiskal
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  dimaksud  dengan  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  sendiri.  Konsep  desentralisasi  ini  pada  daerah  otonom  lebih  dikenal  dengan desentralisasi  fiskal  yang  melakukan  transfer  kekuasaan  dan  tanggung  jawab  fiskal  yang  diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyerahan wewenang yang diterima pemerintah daerah dalam hal mengelola pendapatan, alokasi anggaran dan kebijakan fiskal (Mahmudi, 2019).

## Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran
Definisi refocusing anggaran  berarti  memfokuskan  anggaran  pada  suatu  hal  yang  lebih diutamakan  sedangkan,  realokasi  anggaran  adalah  suatu  usaha  untuk  menetapkan  kembali  anggaran yang  ditetapkan  sebelumnya.  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Refocusing Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Covid-19  yang  ditetapkan  20  Maret  2020.  Salah  satu  instruksinya  meminta Mendagri  untuk melakukan percepatan penggunaan  APBD untuk menanggulangi pandemi Covid-19 sehingga  pemerintah  daerah  dapat  menentukan  skala  prioritas  dengan  mengurutkan  anggaran pendapatan dan belanja berdasarkan tingkat kepentingannya.
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pencegahan  Penyebaran  dan Percepatan  Penanganan  Covid-19  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang  ditetapkan  2  April  2020. Pada lampiran  instruksi ini diperintahkan  kepada Gubernur dan Bupati/ Wali Kota  untuk  melakukan pengutamaan pengguna anggaran melalui optimalisasi belanja tidak terduga yang tersedia pada APBD tahun anggaran 2020. Selanjutnya, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  2020  dalam  Rangka  Penanganan  Covid-19,  serta  Pengamanan  Daya  Beli  Masyarakat  dan
Perekonomian  Nasional  yang  ditetapkan  9  April  2020.  Memerintahkan  kepala  daerah  untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dan rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  laporan  keuangan konsolidasian  yaitu  gabungan  dari  keseluruhan  laporan  keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  dan  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  sehingga  menjadi  satu  laporan  keuangan entitas tunggal yaitu laporan keuangan pemerintah daerah.

## Kinerja Keuangan Daerah
Menurut  Mahmudi  (2019)  kinerja  keuangan  merupakan  alat  ukur  yang  digunakan  untuk menilai  kinerja  manajemen  pemerintah  daerah.  Kinerja  keuangan  daerah  menunjukkan  keberhasilan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2020  tentang  Pengukuran  Indeks  Pengelolaan Keuangan  Daerah  yang  dimaksud  dengan  kemandirian  keuangan  adalah  suatu  keadaan  pemerintah daerah yang bebas terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Kemandirian keuangan =

## 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  dimaksud  dengan  belanja  modal  adalah  pengeluaran  anggaran untuk  memperoleh  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  tahun  periode akuntansi.
Belanja Modal = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ x 100%
Berdasarkan  Kementerian  Keuangan  RI  (2011)  menyatakan  bahwa  untuk  menghitung tax ratio daerah  yaitu  membandingkan  pendapatan  pajak  daerah  wilayah  perekonomian  dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
Tax ratio = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 x 100%
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2020 tentang  Pengukuran  Indeks  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  indikator  untuk  menghitung  solvabilitas jangka  pendek  yaitu  kas  dan  setara  kas  dikurangi  investasi  jangka  pendek  sebagai  komponen  aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar pemerintah daerah.
Solvabilias jangka pendek = 𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 x 100%
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2020 tentang  Pengukuran  Indeks  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Indikator  untuk  menghitung  fleksibilitas keuangan yaitu dengan melihat jumlah pendapatan daerah dikurangi dengan dana alokasi khusus dan dibagi dengan total kewajiban ditambah belanja pegawai.
Fleksibilities keuangan = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛−𝐷𝐴𝐾 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛+𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 x 100%

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  komparatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Rasio  yang digunakan  pada  penelitian  ini  vaitu  kemandirian  keuangan,  belanja  modal, tax  ratio, solvabilitas jangka  pendek  dan  fleksibilitas  keuangan.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  panel  yang  menunjukkan
34 Provinsi di  Indonesia dari  tahun 2018-2021. Data bersumber dari LHP  LKPD pemerintah daerah provinsi tahun 2018-2021. Metode analisis data meggunakan uji paired simple t-test untuk data yang berdistribusi normal dan uji wilcoxon signed ranged test untuk data yang tidak berdistribusi normal.

## HASIL
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Variabel Periode N Asymp. Sig. (2-tailed) Taraf Signifikansi Kesimpulan KK Sebelum Covid-19 34 0.200 0.05  Normal Saat Covid-19 34 0.200 0.05  Normal BM Sebelum Covid-19 34 0.200 0.05  Normal Saat Covid-19 34 0.050 0.05  Normal TR Sebelum Covid-19 34 0.200 0.05  Normal Saat Covid-19 34 0.200 0.05  Normal SJP Sebelum Covid-19 34 0.000 0.05  Tidak Normal Saat Covid-19 34 0.000 0.05  Tidak Normal FK Sebelum Covid-19 34 0.000 0.05  Tidak Normal Saat Covid-19 34 0.002 0.05  Tidak Normal
Sumber: data olahan
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  pada  Tabel  1,  variabel  penelitian  yang  berdistribusi  normal yaitu  kemandirian  keuangan  (KK),  belanja  modal  (BM)  dan tax  ratio (TR)  pada  sebelum  dan  saat pandemi Covid-19 untuk itu dilakukan uji hipotesis dengan paired sample t-test . Namun, dua variabel lain  yaitu  solvabilitas  jangka  pendek  dan  fleksibilitas  keuangan  berdistribusi  secara  tidak  normal sehingga dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan wilcoxon signed rank test.
Tabel 2

## Output SPSS Paired Sample T-Test Variabel KK
Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Taraf Signifikansi Kesimpulan X1_SBLM X1_SAAT 0.384 0.05 Tidak terdapat perbedaan signifikan
Sumber: data olahan
Berdasarkan pengujian hipotesis pada Tabel 2 menggunakan uji paired sample t-test diperoleh nilai signifikansi  sebesar 0.384 (0.384 > 0.05); hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat  perbedaan yang  signifikan  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  provinsi  di  Indonesia  yang  diukur  dengan menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Nilai  rata-rata sebelum  pandemi  Covid-19  sebesar  0.36171  dan  nilai  rata-rata  saat  pandemi  Covid-19  sebesar 0.35797  mengalami  penurunan  sebesar  0.37%.  Penurunan  nilai  rasio  kemandirian  keuangan  saat pandemi  Covid-19  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  provinsi  di  Indonesia  dalam memperoleh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berkurang.  Hal  ini  disebabkan  karena  kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2020  sehingga  terjadi penurunan  aktivitas  perekonomian.  Penurunan  ini  menunjukkan  tidak  terdapat  perbedaan  yang signifikan  karena  penurunan  tergolong  rendah  sehingga  ketika  dilakukan  uji  hipotesis  nilai  rasio kemandirian  keuangan  tergolong  tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  sebelum  dan  saat pandemi Covid-19.
Penurunan total PAD yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta saat pandemi Covid-19. Rata-rata PAD di Provinsi DKI Jakarta sebelum pandemi Covid-19 mencapai Rp44,517,268,303,306.50  sedangkan  saat  pandemi  Covid-19  rata-rata  PAD  menurun  menjadi Rp39,510,531,058,411.50.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  total  PAD  mengalami  penurunan  sebesar Rp5,006,737,244,895.00  atau  sebesar  11.25%.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  konsep  teori pengambilan keputusan ( bounded rationality ) yang mana pada teori ini menjelaskan setiap keputusan yang  diambil  secara  rasionalitas  memiliki  keterbatasan.  Pemerintah  daerah  mempunyai  keterbatasan informasi  dan  waktu  terkait  dampak  yang  akan  terjadi  saat  pandemi  Covid-19  di  awal  tahun  2020 sehingga  pemerintah  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  bertujuan  untuk
mengurangi penyebaran virus Covid-19. Namun, secara tidak langsung keputusan yang diambil belum optimal karena berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah pada provinsi di Indonesia.
Kebijakan  yang  diputuskan  bersama  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan Nomor  177/KMK.07/2020  tentang  Percepatan  Penyesuaian  APBD  tahun  2020  dalam  Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Tujuan dari  keputusan  ini  dibuat  untuk  penyesuaian  target  PAD  saat  pandemi  Covid-19  ini  dengan memberdayakan  UMKM  untuk  tetap  bertahan  dalam  rangka  memulihkan  perekonomian.  Sejalan dengan  hasil  penelitian  bahwa  peraturan  ini  untuk  menjaga  pengamanan  daya  beli  masyarakat  dan perekonomian  untuk  tetap  memperoleh  PAD  sehingga  tidak  menunjukkan  perbedaan  pada  nilai kemandirian  keuangan  pada  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini bagi  pemerintah  daerah  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  membuat  kebijakan  yang  memadai  dengan melakukan  penguatan  peraturan  terkait  penerimaan  dari  sektor  pajak,  retribusi  dan  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  berdampak  pada  peningkatan  PAD.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Arfath  &  Priyono  (2023)  yang  menyatakan  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  rasio  kemandirian  keuangan  antara  sebelum  dan  saat pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Alfansa & Wibowo (2022) yang menyatakan tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan pada rasio kemandirian keuangan sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19  di  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Hasil  penelitian  ini  memberi  makna  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kemampuan  untuk  menjaga stabilitas  pendapatan  asli  daerah  pada  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19  sehingga  tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

## Tabel 3

## Output SPSS Paired Sample T-Test Variabel BM
Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Taraf Signifikansi Kesimpulan X2_SBLM X2_SAAT 0.001 0.05 Terdapat perbedaan signifikan
Sumber: data olahan
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji paired  sample  t-test diperoleh  nilai signifikansi sebesar 0.001 (0.001 < 0.05) yang berarti H2 diterima.  Artinya  terdapat perbedaan rasio belanja  modal  yang  signifikan  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  provinsi  di  Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19. Nilai rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 0.16706 dan saat pandemi Covid-19 sebesar 0.14268. Jumlah perbedaan  nilai rata-rata  sebelum dan saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan 2.44%. Penurunan  nilai rasio belanja modal saat pandemi Covid-19 disebabkan  adanya  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  yang  memerintahkan  untuk  melakukan refocusing , realokasi  anggaran dan percepatan pengadaan barang dan  jasa  untuk penanganan Covid- 19.
Penurunan yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Rata-rata jumlah realisasi belanja modal  Provinsi  DKI  Jakarta  sebelum  pandemi  Covid-19  sebesar  Rp12,835,267,933,617  dan  saat pandemi  Covid-19  sebesar  Rp5,019,525,268,801.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  penurunan rata-rata sebesar Rp7,815,742,664,816 atau 60.89%. Penurunan realisasi belanja modal saat pandemi Covid-19  disebabkan  juga  oleh  Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan Nomor  177/KMK.07/2020  terkait  percepatan  penyesuaian  APBD  saat  pandemi  Covid-19  yang menginstruksikan  50%  anggaran  belanja  modal  dialihkan  ke  pembiayaan  untuk  menangani  pandemi Covid-19.    Sejalan  dengan  konsep  teori  pengambilan  keputusan  ( bounded  rationality) bahwa  setiap kebijakan  yang  dibuat  pada  situasi  yang  kompleks  seperti  pandemi  Covid-19  memiliki  keterbatasan informasi  terkait  dengan  penggunaan  realisasi  belanja  modal.  Situasi  Covid-19  yang  berubah-ubah membuat  pemerintah  memutuskan  kebijakan  dengan  cepat  untuk  upaya  penanggulangan  pandemi Covid-19.  Pada  bulan  Maret  2020  presiden  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020 yang  menginstruksikan  salah  satunya  kepada  gubernur  untuk  mengutamakan  penggunaan  APBD dalam  rangka  mempercepat  penanganan  Covid-19,  mempercepat refocusing dan  realokasi  anggaran serta  mempercepat  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  seperti  penyediaan  fasilitas  kesehatan.  Tujuan dari keputusan tersebut dibuat sebagai bentuk penyelamatan perekonomian yang berdampak langsung terhadap penurunan realisasi belanja modal.
Tindak  lanjut  dari  instruksi  tersebut  ditetapkan  Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri dan  Menteri  Keuangan  Nomor  177/KMK.07/2020  untuk  percepatan  penyesuaian  APBD  tahun  2020 dalam  penanganan  Covid-19  serta  sebagai  pengamanan  perekonomian  masyarakat.  Keputusan  ini berisi perintah untuk mengurangi 50% anggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan dinas atau operasional, pengadaan mesin dan alat berat, renovasi ruangan atau gedung dan infrastruktur lainnya. Penyesuaian  ini  difokuskan  untuk  belanja  kesehatan,  pemberian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat dan bantuan pada UMKM dalam rangka menstimulus kegiatan perekonomian di daerah. Peraturan ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  terdapat  penurunan  nilai  belanja  modal  saat pandemi Covid-19 sehingga terjadi perbedaan yang signifikan pada sebelum dan saat pandemi Covid- 19. Penelitian ini berimplikasi pada pemerintah daerah  untuk melakukan pengelolaan anggaran yang lebih  efisien  dan  efektif  dengan  cara  memprioritaskan  penggunaan  anggaran  belanja  modal  dengan baik  sesuai  dengan  kebutuhan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Arfath  &  Priyono (2023) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rasio belanja modal pada sebelum dan  saat  pandemi  Covid-19  di  Provinsi  DKI  Jakarta  akibat  dilakukannya refocusing dan  realokasi APBD dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Alokasi anggaran yang ditambahkan ke belanja tidak  terduga  mengalami  peningkatan  sebesar  5.19  triliun  rupiah.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  Karina  &  Wibowo  (2022)  yang  menunjukkan  tingkat  efisiensi  belanja  modal  tidak  lebih baik dari rasio belanja modal sebelum pandemi Covid-19.

## Tabel 4

## Output SPSS Paired Sample T-Test Variabel TR
Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Taraf Signifikansi Kesimpulan X3_SBLM X3_SAAT 0.209 0.05 Tidak terdapat perbedaan signifikan
Sumber: data olahan
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji paired  sample  t-test diperoleh  nilai signifikansi sebesar 0.209 (0.209 > 0.05) yang berarti H3 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan tax ratio yang  signifikan  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  provinsi  di  Indonesia  sebelum  dan saat pandemi Covid-19. Nilai rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 0.01168 dan saat pandemi Covid-19  sebesar  0.01135.  Jumlah  perbedaan  nilai  rata-rata tax  ratio sebelum  dan  saat  pandemi Covid-19 mengalami penurunan  sebesar 0.03%. Penurunan nilai tax ratio menunjukkan tidak terjadi perbedaan pada sebelum dan saat pandemi Covid-19 karena penurunan yang terjadi tergolong rendah. Penurunan  rata-rata  nilai tax  ratio terjadi  karena  adanya  inkonsistensi  kebijakan  perpajakan  di  suatu daerah seperti  longgar pemungutan pajak daerah, penurunan  aktivitas perekonomian masyarakat dan perubahan struktur perpajakan karena situasi tertentu seperti pandemi Covid-19.
Penurunan  yang  signifikan  pada tax  ratio terjadi  di  Provinsi  Bali  saat  pandemi  Covid-19. Rata-rata  jumlah  pendapatan  pajak  daerah  yang  diperoleh  sebelum  pandemi  Covid-19  sebesar Rp3,347,364,281,693.25 sedangkan saat pandemi Covid-19 menurun sebesar Rp2,533,260,627,696.50. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendapatan pajak daerah yang diterima Provinsi  Bali  menurun  menjadi  Rp814,103,653,996.75  atau  24.32%.  Terjadi  penurunan  pendapatan pajak  daerah  saat  pandemi  Covid-19  disebabkan  karena  adanya  kebijakan  pembebasan  pokok terhadap  pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor.  Sesuai,  dengan  Peraturan  Gubernur  Bali Nomor  33  Tahun  2020  tentang  Pembebasan  Pokok  atau  Penghapusan  Sanksi  Administrasi  Berupa Bunga  dan  Denda  terhadap  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor.  Pembatasan  sosial  yang mengakibatkan  menurunnya  transaksi  penjualan  bahan  bakar  pertamina  dan  banyaknya  pariwisata yang  tutup  mengakibatkan  terjadi  penurunan  pajak  air  permukaan.  Meskipun  terjadi  penurunan penerimaan pajak daerah saat pandemi Covid-19 tapi hasil penelitian menunjukkan tidak jauh berbeda pada sebelum pandemi Covid-19 karena cenderung nilai tax ratio daerah yang tidak berkembang dari tahun ke tahun.
Sejalan  dengan  teori  pengambilan  keputusan  ( bounded  rationality) yang  menyatakan  bahwa setiap  pengambilan  keputusan  secara  rasional  dihadapkan  dengan  keterbatasan  dalam  memperoleh informasi  yang  dibutuhkan  untuk  mengantisipasi  hal  yang  tidak  terduga.  Bentuk  pelaksanaan  teori pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  yaitu  dengan  melakukan  relaksasi  pajak saat  pandemi  Covid-19.  Instruksi  Mendagri  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pencegahan  Penyebaran
dan  Percepatan  Penanganan  Covid-19  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  menginstruksikan  kepada pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengutamaan  pengguna  anggaran  salah  satu  caranya  yaitu relaksasi  pajak  daerah.  Sebelum  dilakukannya  relaksasi  pajak  daerah  tingkat tax  ratio sudah  terjadi penurunan  akibat  kurang  optimalnya  kebijakan  pemungutan  pajak  daerah.  Implikasi  dari  hasil penelitian  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memperkuat  peraturan pemungutan  penerimaan  pajak  daerah  yang  lebih  ketat  sebelum  dilakukannya  relaksasi  atau pemberian insentif pajak.
Variabel tax ratio pada penelitian ini merupakan novelty dari penelitian ini sendiri, belum ada penelitian terdahulu yang melakukan uji beda pada tax ratio untuk keuangan daerah. Walaupun hasil penelitian  menunjukkan  tidak  terdapat  perbedaan tax  ratio sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19. Namun, hasil ini bisa menjadi dasar untuk melakukan penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu oleh Silalahi  &  Ginting  (2020)  hanya  berfokus  pada  penurunan  penerimaan  perpajakan  sehingga  harus memperhatikan  insentif  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  serta  dari  segi  pengeluaran,  pemerintah harus  mampu  mengelola  realisasi  penggunaan  dana  untuk  membantu  kegiatan  pencegahan  pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk menekan terjadi defisit anggaran pada pembiayaan pemerintah. Pada tahun  yang  sama  Akbar  (2020)  menunjukkan  bahwa tax  ratio Indonesia  masih  sangat  rendah dibandingkan  negara  Asia  lainnya  dikarenakan  kurangnya  kemampuan  pemerintah  memanfaatkan potensi penerimaan pajak.

## Tabel 5

## Output SPSS Wilcoxon Signed Rank Test Variabel SJP
Variabel Z Asymp. Sig. (2-tailed) Taraf Signifikansi Kesimpulan X4_SBLM X4_SAAT -1.120 0.263 0.05 Tidak terdapat perbedaan signifikan Sumber: data olahan
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji wilcoxon  signed  rank  test diperoleh  nilai signifikansi  sebesar  0.263  (0.263  >  0.05)  yang  berarti  H4  ditolak.  Artinya,  tidak  terdapat  perbedaan rasio solvabilitas jangka pendek yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Nilai  rata-rata  sebelum  pandemi  Covid-19  sebesar 3.17882  dan  saat  pandemi  Covid-19  sebesar  2.61397.  Jumlah  perbedaan  nilai  rata-rata  rasio solvabilitas  jangka  pendek  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19  mengalami  sebesar  56.49%. Penurunan nilai rata-rata solvabilitas jangka pendek saat pandemi Covid-19 disebabkan karena adanya pembatasan  sosial  yang  berdampak  pada  penurunan  penerimaan  kas  daerah  saat  pandemi  Covid-19. Namun, disisi lain penurunan nilai solvabilitas jangka pendek pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa kas dan setara kas dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kewajiban lancar.
Penurunan  yang  signifikan  terjadi  pada  Provinsi  Papua  Barat.  Rata-rata  nilai  kas  dan  setara kas  sebelum  pandemi  Covid-19  sebesar  Rp2,072,386,669,169.83  sedangkan  saat  pandemi  Covid-19 menurun sebesar Rp1,468,856,795,057.70. Hal ini menunjukkan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp603,529,874,112.14  atau  sebesar  29.12%.  Penurunan  rata-rata  kas  dan  setara  kas  saat  pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat mengindikasikan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki  kas  dan  setara  kas  yang  cukup  untuk  memenuhi  kewajiban  lancar.  Namun,  disisi  lain  kas dan setara kas yang cukup menunjukkan terdapat idle cash atau kas menganggur yang menunjukkan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat belum optimal menggunakan kas dan setara kas.
Sejalan  dengan  teori  pengambilan  keputusan  ( bounded  rationality) bahwa  pengambilan keputusan  dalam  waktu  yang  singkat  dengan  konsep  rasionalitas  memiliki  keterbatasan  informasi terkait dampak dari pandemi Covid-19. Keterbatasan informasi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas  pengeluaran  agar  sesuai  dengan  sumber  daya  keuangan  yang  tersedia.  Implikasi  dari  hasil penelitian  ini  dapat  membantu  pemerintah  daerah  untuk  mempertimbangkan  saat  melakukan kewajiban  lancar  serta  mengoptimalkan  penerimaan  kas  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang ada. Pandemi Covid-19 dapat menjadi pembelajaran kedepannya bagi pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan  penggunaan  kas  dan  setara  kas  yang  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Habibi  et  al.  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  rasio  solvabilitas  jangka  pendek  sebelum  dan  saat  pandemi Covid-19. Penelitian ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada rasio solvabilitas jangka
pendek  karena  rata-rata  35  kabupaten/  kota  di  Jawa  Tengah  terjadi  peningkatan  pada  kas  dan  setara kas  serta  kewajiban  lancar  sebesar  Rp26,960,736,818  dan  Rp2,656,257,923  sedangkan  investasi jangka  pendek  menurun  hingga  tidak  terdapat  investasi  jangka  pendek  yang  dilakukan  pemerintah daerah.  Kenaikan  kas  dan  setara  kas  serta  menurunnya  kewajiban  lancar  menunjukkan  tidak mengalami perbedaan yang signifikan.
Tabel 6

## Output SPSS Wilcoxon Signed Rank Test Variabel FK
Variabel Z Asymp. Sig. (2-tailed) Taraf Signifikansi Kesimpulan X5_SBLM X5_SAAT -3.992 0.000 0.05 Terdapat perbedaan signifikan
Sumber: data olahan
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  menggunakan  uji wilcoxon  signed  rank  test diperoleh  nilai signifikansi sebesar 0.000 (0.000 < 0.05) yang berarti H5 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rasio fleksibilitas keuangan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19. Nilai rata-rata sebelum pandemi Covid-19 sebesar 2.70676 dan saat pandemi Covid-19 sebesar 2.31044. Jumlah perbedaan nilai rata-rata rasio fleksibilitas keuangan sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19  mengalami  sebesar  39.63%.  Penurunan  nilai  fleksibilitas keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia saat pandemi Covid-19 disebabkan karena adanya Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang  mengakibatkan  terjadi  penurunan  aktivitas perekonomian  sehingga  berdampak  pada  penerimaan  pendapatan  daerah.  Hal  ini  juga  disebabkan karena  adanya  perintah  untuk  melaksanakan refocusing dan  realokasi  anggaran  yang  ditindaklanjuti dalam  keputusan  bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan  Nomor  177/KMK.07/2020 yang  menginstruksikan  untuk  melakukan  penyesuaian  penerimaan  pendapatan  daerah  dan rasionalisasi belanja pegawai.
Penurunan yang signifikan terjadi pada Provinsi Papua Barat mengalami penurunan rata-rata jumlah  pendapatan  yang  diterima.  Sebelum  pandemi  Covid-19  jumlah  pendapatan  sebesar Rp9,324,801,043,654.90 sedangkan saat pandemi Covid-19 menjadi Rp7,923,191,086,820.33. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan jumlah pendapatan pada Provinsi Papua Barat saat pandemi Covid-19 sebesar Rp1,401,609,956,834.57 atau sebesar 15.03%. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio fleksibilitas  keuangan  pada  pemerintah  daerah  Provinsi  di  Indonesia  mengalami  penurunan  saat pandemi  Covid-19.  Artinya,  penurunan  rata-rata  nilai  ini  mengakibatkan  terdapat  perbedaan  yang signifikan antara sebelum dan saat pandemi Covid-19.
Penurunan  nilai  rasio  fleksibilitas  keuangan  saat  pandemi  Covid-19  menunjukkan  bahwa terdapat  keterbatasan  pemerintah  daerah  Provinsi  di  Indonesia  dalam  menghadapi  perubahan  yang tidak  terduga  seperti,  pandemi  Covid-19.  Sejalan  dengan  teori  pengambilan  keputusan  ( bounded rationality) bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  keterbatasan  kemampuan  untuk  memperoleh pendapatan  dan  mengelola  pengeluaran  saat  menanggulangi  pandemi  Covid-19.  Keterbatasan  ini mendorong  pemerintah  membuat  keputusan  secara  heuristik  untuk  melakukan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  yang  mengakibatkan  terjadi  penurunan  aktivitas  masyarakat  sehingga berdampak  pada  pendapatan  daerah  yang  diterima.  Pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan rasionalisasi pada belanja pegawai saat pandemi Covid-19 untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Hal ini  tidak  sejalan dengan penelitian yang  dilakukan Habibi et  al. (2021) yang menyatakan bahwa tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  pada  rasio  fleksibilitas  keuangan  pemerintah  daerah kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  terjadi karena rata-rata pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa tengah mengalami penurunan yang berbanding  lurus  dengan  penurunan  kewajiban  dan  belanja  pegawai  sehingga  penurunan  pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan, tax ratio dan  solvabilitas  jangka  pendek  tidak  mengalami  perbedaan  yang  signifikan  pada  sebelum  dan saat pandemi Covid-19. Lalu, rasio yang menunjukkan perbedaan  sebelum dan saat pandemi Covid- 19 yaitu pada rasio belanja modal dan rasio fleksibilitas keuangan pada pemerintah daerah provinsi di
Indonesia  tahun  2018-2021.  Hasil  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh  kebijakan  yang  dikeluarkan  untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, L.R. 2020, Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajajk Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era- Pandemi Covid-19, Journal of Applied Business and Economics (JABE) , 7(1), 98–110. Alfansa, R. and Wibowo, P. 2022, Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  Sebelum  dan  Sesudah  Pandemi  Covid-  19, Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan , 4(3), 150–168.
Arfath,  D.M.  and  Priyono,  N.  2023,  Analisis  Perbandingan  Rasio  Kinerja  Keuangan  Pemprov  DKI Jakarta  Sebelum  dan  Pada  Saat  Pandemi  Covid-19, Bilancia:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi ,  7(1), 440–451.
Badan  Pusat  Statistik,  2021, Ekonomi  Indonesia  Triwulan  II  20211  Tumbuh  7,07  Persen  (y-on-y) , BPS Indonesia . Bank Indonesia, 2021, Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51% , Bank Indonesia . Habibi,  K.A.,  Imtikhanah,  S.  and  Hidayah,  R.  2021.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19, Neraca , 17(1), 122–147.
Indriani, I.K., Nugroho, Y.A. and Sari, W.A. 2021, Penilaian Kondisi Keuangan Provinsi Kalimantan Barat-  Proyeksi  dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19, Journal  of  Economics  and  Business Aseanomics , 6(2), 30–52.
Karina,  N.N.  and  Wibowo,  P.  2022,  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19, Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi , 14(2), 146–166.
Kementerian Keuangan RI, 2011, Deskripsi dan Analisis APBD 2011, DJPK Kemenkeu RI , 1–61. Lubis, A.S. 2020, Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 , Direktorat Jenderal Pajak . Mahmudi,  2019, Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Edisi  Keem.  Yogyakarta:  Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Menteri Dalam Negeri, 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia, 1–50.
Menteri Dalam Negeri and Menteri Keuangan, 2020, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri  Keuangan  Nomor  177/KMK.07/2020  tentang  Percepatan  Penyesuaian  APBD  tahun 2020  dalam  Rangka  Penanganan  Covid-19  serta  Pengamanan  Daya  Beli  Masyarakat  dan Perekonomian Nasioanal. Indonesia, 1–8.
Pemerintah  RI,  2010,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indonesia, 47–49.
Pemerintah  RI,  2014,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia, 3.
Pemerintah  RI,  2019,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia, 44–50.
Presiden  RI,  2020,  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Refocussing Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  Serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia.
Putri, F.C. 2022, Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Maneksi: Management Ekonomi dan Akuntansi , 11(2), 410–415. Putri, F.C. 2023, Interpretasi  Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali  Tahun 2019-2021, Jurnal Ekonomika , 14(1), 145–158.
Rheswari, P.A. and Akbar, F.S. 2022, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah  Kabupaten Gresik, Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 4(6), 1897–1913. Schwartz,  H.  2002,  Herbert  Simon  and  Behavioral  Economics, Journal  of  Socio-Economics ,  31(3), 181–189.
Shen,  H. et  al. 2020,  The  Impact  of  the  COVID-19  Pandemic  on  Firm  Performance, Emerging Markets Finance and Trade , 56(10), 2213–2230.
Silalahi,  D.E.S.  and  Ginting,  R.R.  2020,  Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Indonesia  dalam Menghadapi  Pandemi  Dampak  Pandemi  Covid-19, Jesya  (Jurnal  Ekonomi  &  Ekonomi
Syariah) , 3(2), 156–167.
Simon, H.A. 1997, Administrative Behavior (A Study of Decision Making Processes in Administrative Organizations .  Fourth  Edi.  Edited  by  M.  Mendelsohn.  United  States  of  America:  The  Free Press and Colophon are Trademarks of Simon & Schuster Inc.
Wijaya,  C.  2020, PSBB  Jakarta  mulai  10  April  selama  dua  minggu,  namun  pakar  menyebut  hasil efektif satu bulan untuk tekan Covid- 19 , BBC News Indonesia .
World  Health  Organization,  2020, WHO  Coronavirus  Disease  (COVID-19)  Dashboard  With Vaccination Data, Indonesia Situation, World Health Organization. Yuniza,  M.E. et  al. 2022,  Kebijakan  Refocusing  Kegiatan  dan  Realokasi  Anggaran  Pemerintah Daerah di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 10(1), 199–213.