Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198

## PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
Elmi Rakhma Aalin elmirakhma@gmail.com Politeknik Kediri
(Jl. Mayor Bismo No.27, Kediri)
Abstrak: Tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dianggap sebagai konsep sukarela. Namun,  mayoritas  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  secara  sukarela mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan mereka.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  mendasar,  jika  tanggung  jawab  sosial  perusahaan masih  dianggap  sebagai  konsep  sukarela,  mengapa  perusahaan  mencoba  untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan saat ini? Tujuan penelitian  ini adalah untuk menguji  hubungan antara pengungkapan tanggung  jawab sosial  perusahaan  dan  agresivitas  pajak.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  pada  tahun  2017.  Penelitian  ini  menggunakan  319  perusahaan  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sebagai sampel. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan  diukur  dengan  indeks  GRI  3.1.  Agresivitas  Pajak  diukur  dengan  Tarif  Pajak Efektif  (ETR)  menurut  Lanis  dan  Richardson  (2012).  Ada  beberapa  variabel  kontrol  yang digunakan dalam penelitian  ini, seperti profitabilitas,  leverage,  intensitas  modal, dan ukuran perusahaan.  Penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  pengungkapan  tanggung  jawab sosial  perusahaan  berpengaruh  positif  secara  statistik  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dengan  pengungkapan  tanggung jawab sosial memiliki kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak. Selanjutnya, dapat dikatakan  bahwa  pengungkapan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang  digunakan  oleh perusahaan untuk menyamarkan agresivitas pajak.
Kata Kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan, Agresivitas Pajak.
Abstract:  Corporate  social  responsibility  in  Indonesia  considered  as  a  voluntary  concept. However,  majority  of  companies  listed  on  Indonesian  Stock  Exchange  voluntarily  disclose information  about  corporate  social  responsibility  in  their  annual  report.  This  raise fudamental  question,  if  corporate  social  responsibility  still  considered  as  a  voluntary concept,  why  companies  are  tried  to  disclose  more  information  about  corporate  sosial responbility nowadays?
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  association  between  corporate  social responsibility  disclosure  and  tax  aggressiveness.  The  type  of  this  research  is  quantitative research.  Population  of  this  research  are  all  of  listed  companies  on  Indonesian  Stock Exchange in 2017. This research used 319 companies listed on Indonesian Stock Exchange in 2017 as sample. Corporate social responsibility disclosure measured by GRI 3.1 index. Tax Aggressiveness  measured  by  Effective Tax  Rates  (ETR)  according  to  Lanis  and  Richardson (2012).  There  are  some  control  variables  used  in  this  reseacrh,  such  as  profitability, leverage,  capital  intensity,  and  firm  size.  This  research  provides  empirical  evidence  that corporate  social  responsibility  disclosure  has  statistically  positive  significant  effect  on  tax aggressiveness.  The  result  of  this  research  show  that  companies  with  social  responbility disclosure has tendency to do tax aggressiveness. Furthermore, it can be said that corporate social responsibility disclosure used by companies to camouflage tax aggressiveness.
Keywords: Corporate social responsibility, Tax Aggressiveness.
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198

## PENDAHULUAN
Penerimaan negara Indonesia
berasal  dari  berbagai  sektor,  namun  pajak merupakan  penyokong  penerimaan  negara terbesar.  Pada  tahun  2010  hingga  tahun 2014  sebanyak  76%  penerimaan  negara berasal  dari  pajak,  selanjutnya  sebanyak 24%  berasal  dari  non-pajak,  dan  0,14% berasal dari penerimaan hibah
(inkrispena.org). Sumber pajak di Indonesia  berasal  dari  wajib  pajak  orang pribadi  maupun  wajib  pajak  badan  dari berbagai  sektor  industri.  Seiring  dengan besarnya  penghasilan  yang  diperoleh perusahaan,  maka  akan  diikuti  dengan bertambahnya jumlah pajak yang ditanggung oleh badan atau perusahaan.
Tingginya jumlah pajak yang harus dibayarkan  oleh  perusahaan  menyebabkan perusahaan  melakukan  perencanaan  pajak (tax planning) guna meminimalkan jumlah pajak  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan, Jessica  dan  Toly  (2014).  Perencanaan pajak  terdiri  dari  dua  macam,  yang pertama  yaitu  penghindaran  pajak  (tax avoidance)  serta  penggelapan  pajak  (tax evasion). Penghindaran pajak dideskripsikan  sebagai  perencanaan  beban pajak  yang  sepenuhnya  legal,  sedangkan penggelapan  pajak  dideskripsikan  sebagai tindakan  illegal  untuk  mengurangi  beban pajak, Sommerfeld, et al (1994).
Menurut  Lanis  dan  Richardson (2013) pajak dapat menjadi faktor motivasi dalam  pembuatan  keputusan  manajerial perusahaan.  Hal  tersebut  memotivasi perusahaan  untuk  melakukan  tindakan manajerial  yang  dirancang  hanya  untuk meminimalkan  pajak  perusahaan  melalui kegiatan  agresivitas  pajak,  yang  mana agresivitas pajak saat ini telah menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan  yang ada di seluruh dunia, Lanis dan Richardson (2012).  Zuber,  et  al  (2013)  menyatakan diantara penghindaran pajak dan penggelapan  pajak,  terdapat  gray  area yang potensial untuk melakukan agresivitas  pajak.  Gray  area  ini  muncul karena hukum pajak  yang ada tidak cukup
tepat  untuk  mengenali  beberapa  transaksi yang kemungkinan dibuat-buat oleh perusahaan.
Setiadji  (2010)  menyatakan  bahwa selama ini perusahaan beranggapan memiliki  dua  beban  yang  sama,  yaitu beban  pajak  dan  beban  tanggungjawab sosial. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, agar perusahaan tidak memiliki  dua  beban,  perusahaan  mencari cara  untuk  meminimalkan  pajak  melalui tindakan  agresivitas  pajak,  Octaviana  dan Rohman  (2014).  Oleh  karena  itu,  untuk menutupi tindakan agresivitas pajak tersebut,  perusahaan  melakukan  tanggung jawab  sosial  yang  lebih  luas  sehingga perusahaan  mendapatkan  legitimasi  baik dari masyarakat maupun pemerintah.
Penelitian sebelumnya yang menganalisis  tentang  hubungan  antara CSR dengan agresivitas pajak telah banyak dilakukan.  Chang  (2007)  memberikan bukti empiris bahwa perusahaan- perusahaan  hi-tech  di  Cina  melakukan pertanggung jawaban sosial untuk mempertahankan  reputasi  mereka.  Lanis dan Richardson
(2014)
dalam penelitiannya  menyatakan  bahwa  semakin perusahaan  bertanggung  jawab  secara sosial  maka  perusahaan  tersebut  akan semakin  sedikit  melakukan  penghindaran pajak  (tax  avoidance).  Selanjutnya  adalah penelitian yang dilakukan oleh Pradnyadari  (2015)  yang  memberikan bukti  empiris  bahwa  perusahaan  yang melakukan agresivitas pajak akan semakin luas  mengungkapkan  tanggung  jawab sosial perusahaan.
Pro  dan  kontra  tanggung  jawab sosial sebagai hal yang mandatory ataupun  voluntary  menjadikan    polemik tersebut  menarik  untuk  diteliti.  Karena adanya polemik tersebut kemudian memunculkan  pertanyaan  mendasar,  yaitu apabila mayoritas pelaku bisnis di Indonesia menganggap pengungkapan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah suatu  hal  yang  sukarela,  lantas  mengapa mayoritas pelaku bisnis melakukan
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
pengungkapan  tanggung  jawab  sosial? Dan mengapa beberapa perusahaan memilih  untuk  menyajikan  pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan yang lebih  informatif  daripada  perusahaan lainnya?

## TELAAH TEORI

## 1. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan tidak  terlepas  dari  paham  teori  legitimasi. Teori  legitimasi  menyatakan  bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan  bahwa  mereka  beroperasi dalam  bingkai dan norma  yang ada dalam masyarakat  atau  lingkungan  dimana perusahaan berada,  dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas  mereka  (perusahaan)  diterima oleh  pihak  luar  sebagai  suatu  yang  “sah”, Deegan (2006). Teori legitimasi menjelaskan  hal-hal  yang  harus  dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, dimana perusahaan tersebut  beroperasi.  Lingkungan  yang dimaksudkan disini tidak hanya masyarakat  sekitar,  melainkan  juga perusahaan harus mampu mematuhi segala peraturan
yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ghozali  dan  Chariri  (2007)  menyatakan bahwa hal yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan  dengan  masyarakat  dimana perusahaan  beroperasi  dan  menggunakan sumber ekonomi. Teori legitimasi berkaitan  dengan  kemampuan  perusahaan mempertahankan  reputasinya  di  kalangan masyarakat  dan  pemerintah.  Villier  dan Staden (2006) menyatakan bahwa perusahaan  akan  melakukan  hal  apa  saja agar
perusahaan dianggap absah (legitimate) dengan peraturan yang ditetapkan  pemerintah  dimana  perusahaan tersebut  beroperasi.  Perusahaan  juga  akan melakukan  semua  tindakan  yang  dapat menghindarkan  perusahaan  dari  masalah hukum (Karim, et al: 2013).

## 2.  Teori  Stakeholder  (Stakeholder Theory)
Konsep  Teori  stakeholder  pertama kali  diungkapkan  oleh  Edward  Freeman (1984). Teori stakeholder berbicara mengenai  bagaimana  bisnis  itu  benar- benar  bekerja.  Menurut  teori  stakeholder sebuah  bisnis  dikatakan  sukses  apabila mampu  menciptakan  nilai  bagi konsumen, pemasok, pekerja, komunitas dan keuangan,  pemegang  saham,  bank,  dan pemerintah.  Teori  stakeholder  mendasari perusahaan  untuk  melakukan  tanggung jawab,  tidak  hanya  kepada  para  investor saja, melainkan ke seluruh lapisan masyarakat.  Tanggung  jawab  perusahaan tersebut seringkali ditunjukkan oleh perusahaan  melalui  pelaksanaan  progam- progam tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan  konsep  yang  diungkapkan oleh teori stakeholder, tindakan perusahaan untuk mengungkapkan tangggung  jawab  sosial  merupakan  suatu bentuk  komitmen  perusahaan  terhadap para  stakeholder.  Perusahaan  berusaha menunjukkan bahwa mereka telah melakukan  apa  yang  seharusnya,  yaitu memenuhi hak-hak karyawan, memperhatikan  dampak  yang  ditimbulkan atas  kegiatan  operasional  perusahaan terhadap  masyarakat  sekitar,  serta  peduli terhadap kegiatan non-profit oriented yang diperlukan masyarakat secara umum.

## 3.  Pengungkapan  Tanggung  Jawab Sosial Perusahaan
Pengungkapan pertanggungjawaban  sosial  perusahaan atau  Corporate  Social Responsibility Disclosure  menjadi  salah  satu  topik  yang penting  untuk  menjadi  perhatian.  Seiring dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan semakin gencarnya  produk-produk  yang  ramah lingkungan  bermunculan  di  industri  saat ini.  Beberapa  penelitian  berfokus  pada
kebijakan pengungkapan pertanggungjawaban  sosial  perusahaan yang bersifat sukarela (voluntary), (Karim, et  al  :2013).  Kebijakan  pengungkapan pertanggungjawaban  sosial  perusahaan yang bersifat sukarela menyebabkan kesulitan dalam mengukur apakah pengungkapan  yang  dilakukan  perusahaan telah  cukup  memberikan  informasi  yang berguna  bagi  para  pengguna  laporan keuangan (Rosser dan Edwin: 2010). Salah  satu  yang  menonjol  dari  praktik pertanggung  jawaban  sosial  di  Indonesia adalah penekanan pada aspek pemberdayaan  masyarakat  (community development), Ambadar (2008). Meskipun telah banyak progam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan berhasil dengan baik, serta memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Namun  masih  banyak  progam  yang dilakukan  perusahaan  bersifat  sporadis, yaitu  menunggu  proposal  masuk  atau permintaan  datang.  Umumnya  progam seperti ini tidak berkelanjutan dan tumpang tindih dengan progam pemerintah daerah  sehingga  progam  tersebut  menjadi kurang efektif.

## 4. Agresivitas Pajak
Menurut  Lanis  dan  Richardson (2013), agresivitas pajak dapat didefinisikan  sebagai  sebuah  skema  atau pengaturan  yang  memiliki  tujuan  utama untuk menghindari pajak yang tidak sesuai dengan hukum.
Angueira (2008)
mendefinisikan  agresivitas  pajak  sebagai suatu  tindakan  manajer  yang  mengacu pada  hal-hal  yang  bertujuan  untuk mengurangi  penghasilan  kena  pajak. Menurut Angueira (2008)  tindakan tersebut  dilakukan  oleh  manajer  karena peraturan  perpajakan  seringkali  berubah mengikuti  kondisi  perekonomian  suatu negara.  Contoh  tindakan  agresivitas  pajak menurut  Angueira  (2008)  dapat  dilakukan dengan  meningkatkan  beban  yang  berada di  bawah  kendali  para  manajer.  Tujuan
manajer  melakukan  hal  tersebut  adalah untuk  mendapatkan  keuntungan  jangka pendek  dan  memaksimalkan  kompensasi bagi  para  manajer  itu  sendiri,  Angueira (2008).

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS
Upaya  meminimalisir  pajak  atau disebut  agresivitas  pajak  yang  dilakukan perusahaan  sangat  beraneka  ragam,  salah satunya  yaitu  menggunakan  progam tanggung  jawab  sosial  yang  dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha  meneliti  pengaruh  tanggung jawab sosial perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Sejauh mana, tanggung jawab sosial  perusahaan  mampu  mempengaruhi agresivitas  pajak  yang  dilakukan  oleh perusahaan.Penelitian  ini  menggunakan variabel  kontrol  profitabilitas  yang  akan diukur  dengan  menggunakan  rasio  ROA (Return  On  Assets).  Variabel  kontrol lainnya  adalah  leverage,  capital  intensity, dan ukuran perusahaan yang pengukurannya  mengacu  pada  Lanis  dan Richardson (2013) .

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Program  tanggung  jawab  sosial yang  kurang  sesuai    dapat  menjadi  celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan  agresivitas  pajak,  mengingat kegiatan  tanggung  jawab  sosial  dapat diakui  sebagai  beban  untuk  mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Manajemen  pajak,  baik  secara  legal maupun  ilegal  hendaknya  tidak  etis dilakukan perusahaan, karena pembayaran pajak  terkait  dengan  tanggung  jawab perusahaan  terhadap  masyarakat  secara luas.  Lanis  dan  Richardson  (2012) menyatakan  bahwa  dalam  hal  membayar pajak perusahaan
seharusnya
memperhatikan  etika  untuk  masyarakat dan  stakeholder  lainnya.  Oleh  karena  itu,
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
penelitian  ini  memiliki  hipotesis  sebagai berikut
H1:  Pengungkapan  tanggungjawab  sosial perusahaan  berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  kuantitatif.  Populasi yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan  manufaktur  yang    terdaftar  di BEI    tahun  2017.  Metode  pengambilan sampel  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan metode purposive sampling . Jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sebanyak  319 perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini memiliki satu hipotesis,  yaitu  untuk  menguji  pengaruh pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  terhadap  agresivitas  pajak. Seperti  telah  dipaparkan  sebelumnya, penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis eviews 7 dalam menganalisis data penelitian.  Berikut  tersaji  tabel  data  hasil penelitian yang telah diolah

## Tabel1. Hasil Regresi Ordinary Least Square
Variable Coefficien t Std.
Error t-Statistic Prob. C 0.367501 0.124501 2.951798 0.0034 CSRD 0.201859 0.079010 2.554857 0.0111 SIZE -0.005345 0.004689 -1.139773 0.2553 ROA -0.233129 0.081713 -2.853025 0.0046 LEV -0.002175 0.029130 -0.074666 0.9405 CAPINT 0.003393 0.029438 0.115275 0.9083 R-squared 0.052977 Mean dependent var 0.236479 Adjusted R-squared 0.037849 S.D. dependent var 0.119269 S.E. of regression 0.116990 Akaike info criterion -1.434827 Sum squared resid 4.283925 Schwarz criterion -1.364008
Log likelihood 234.8549 Hannan-Quinn criter. -1.406544 F-statistic 3.501862 Durbin-Watson stat 2.094256 Prob
(F-tatistic)
0.004281
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat diketahui  nilai  F  hitung  sebesar  3,501862 dengan  probabilitas  sebesar  0,004281. Nilai  probabilitas  kurang  dari  0,05  yang berarti  bahwa  koefisien  regresi  variabel independen  (CSRD)  beserta  variabel kontrol  (SIZE,  ROA,  LEV,  CAPINT) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh  terhadap  variavel  dependen (TA).
Selain uji F, dari tabel tersebut juga diperoleh analisis mengenai uji parsial. Uji t  atau  uji  parsial  digunakan  untuk  melihat masing-masing pengaruh variabel independen  (CSRD)  dan  variabel  kontrol (SIZE,  ROA,  LEV,  CAPINT)  terhadap variabel dependen (TA). Berdasarkan tabel tersebut  dapat  diketahui  bahwa  variabel independen (CSRD) dengan taraf signifikansi  (α  =  5%)  atau  0,05 berpengaruh  terhadap  variabel  dependen. Hal  tersebut  terlihat  dari  nilai  probability dari  variabel  CSRD  yang  lebih  kecil  atau signifikan dari 0,05 yaitu sebesar 0,0111. Selanjutnya, nilai koefisien regresi sebesar 0,202  menunjukkan  angka  positif,  hal tersebut  memiliki  makna  bahwa  variabel independen  CSRD  memiliki  pengaruh positif  terhadap  agresivitas  pajak.  Nilai  t- statistik  sebesar  2,554  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  t  tabel  dengan signifikansi  5%  sebesar  1,9679.  Hasil tersebut  semakin  mendukung  pernyataan bahwa  hipotesis  dalam  penelitian  ini diterima.
Analisis  tambahan  juga  dilakukan pada  penelitian  ini.  Tujuan  dilakukan analisis  tambahan  pada  penelitian  ini adalah untuk menguji hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik antara variabel independen  dengan  variabel  dependen. Analisis  tambahan  dilakukan  dengan menggunakan  uji  Granger  Causality  Test pada  eviews  7.  Berikut  tersaji  tabel  hasil dari  uji  kausalitas  menggunakan  Granger Causality Test.
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198

## Table 2. Hasil Uji Kausalitas
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. CSRD does not Granger Cause TA 317 3.57814 0.0291 TA does not Granger Cause CSRD 1.20206 0.3020
Tabel  tersebut  menunjukkan  hasil uji kausalitas. Pengujian ini perlu dilakukuan mengingat penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Lanis dan
Richardson (2013) menguji variabel CSRD sebagai variabel dependen sedangkan TA sebagai varaibel independen.  Hal  tersebut  berkebalikan dengan penelitian ini, yang mana penelitian  ini  menguji  CSRD  sebagai variabel independen sedangkan TA sebagai variabel dependen.
Berdasarkan  tabel  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  TA  secara statistik  tidak  signifikan  mempengaruhi CSRD.  Terbukti  melalui  nilai  probability yang  berada  diatas  taraf  signifikansi  5% (α=5%),  yaitu  sebesar  0,3020.  Namun,
CSRD secara statistik signifikan mempengaruhi  variabel  TA.  Hal  tersebut dapat  ditunjukkan  dari  nilai  probability yang  lebih  rendah  dari  taraf  signifikansi 0,05  (α=5%)  ,  yaitu  sebesar  0,0291. Berdasarkan  nilai  probabilitas  tersebut, tampak  bahwa  kausalitas  granger  tidak berjalan  dua  arah,  namun  berjalan  hanya searah  yaitu  dari  variabel  CSRD  terhadap variabel  TA.  Lebih  lanjut  dapat  dikatakan bahwa  hasil  uji  hubungan  kausalitas  ini mendukung  uji  hipotesis  yang  telah dilakukan  sebelumnya,  bahwa  CSRD berpengaruh positif terhadap TA.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil uji dan pembahasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian  ini  diterima.  Dengan  kata  lain, terdapat  pengaruh  antara  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dengan agresivitas  pajak. Pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan menjadi salah satu alat  kamuflase  perusahaan  melakukan agresivitas  pajak.  Selain  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  yang  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas pajak,  variabel  kontrol  profitabilitas  yang diukur  dengan  menggunakan  rasio  Return On  Assets    (ROA)  memberikan  pengaruh negatif  signifikan  dalam  mempengaruhi agresivitas  pajak.  Hal  tersebut  dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah memiliki kecenderungan  untuk melakukan agresivitas pajak.
Sebagaimana  lazimnya  penelitian empiris  lainnya,  penelitian  ini  juga memiliki beberapa keterbatasan.
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka berikut beberapa saran yang bisa digunakan untuk pengembangan
penelitian, khususnya
mengenai pengungkapan  tanggung  jawab  sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak:
1. Penelitian tentang agresivitas pajak pada perusahaan  non-publik  atau  perusahaan yang  belum  terdaftar  di  BEI  masih  perlu dilakukan  agar  diperoleh  data  yang  lebih mewakili  perilaku  agresivitas  pajak  yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di seluruh Indonesia.
2. Penambahan sampel penelitian diperlukan  untuk  penelitian  selanjutnya, sehingga  bisa  lebih  mewakili  kesimpulan untuk seluruh perusahaan  yang terdapat  di Indoensia.
3. Klasifikasi khusus untuk mengkategorikan  perusahaan-perusahaan yang  tergolong  sebagai  pelaku  agresivitas pajak  serta  sebaliknya  diperlukan  pada penelitian selanjutnya.
4. Penelitian selajutnya, hendaknya menambah  variabel  independen  lain  atau menggunakan  metode  penelitian  kualitatif sehingga  diharapkan  dapat  menjelaskan 80%  faktor  yang  dapat  mempengaruhi perusahaan  untuk  melakukan  agresivitas pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Aerts,  W  dan  Cormier,  D.  2009.
“ Media  legitimacy  and  corporate environmental communication ”. Accounting, Organizations and Society, Vol. 34, pp. 1-27.
[2] Ambadar,  Jackie.  2008. Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
[3] Anguiera, Carlos Eriel Jimenez. 2008. Tax Aggressiveness, Tax Environment Changes, and Corporate Governance . ProQuest LLC: University of Florida.
[4] Chen,  Shuping;  Xia  Chen;  Qiang Chen;  Terry  Shevlin.  2008.  Are family  firms  more  or  less  tax aggressive?  Sience  Direct:  Journal  of Financial  Economics  Januari  2010, Vol. 95(1): 41-61.
[5] Deegan, Craig. 2006. Financial Accounting Theory. Australia:
McGraw Hill.
[6] Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan. 2013.  Exposure  Draft,  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan,  Ed PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan. https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/ 2011/04/ED-PSAK-46-2013.pdf, diakses pada 1 September 2015.
[7] Direktorat  Jenderal  Pajak.  2009. Susunan Dalam Satu Naskah Undang- undang  Pajak  Penghasilan  2008. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan  dan  Humas  Direktorat Jenderal Pajak.
[8] Freeman,  R.  E.  1984.  Strategic management: A stakeholder approach. http://www.stakeholdermap.com/stak eholder-theory.html: diakses pada tanggal 5 Oktober 2014.
[9] Gelb, David S; dan Joyce A. Strawser. 2001. Corporate Social Responsibility and Financial Disclosure:
An Alternatif  Explanation  for  Increase Disclosure.  Proquest:  Journal  of
Business Ethic 33, 1.
[10] Ghozali,  Imam  dan  Anis  Chariri. 2007.  Teori  Akuntansi.  Semarang: Universitas Diponegoro.
[11] Ghozali,  Imam  dan  Dwi  Ratmono. 2013. Analisis Multivariat dan Ekonometrika:  Teori,  Konsep,  dan Aplikasi dengan Eviews 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. [12] Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis  Multivariate  dengan  Progam SPSS.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
[13] Grant,  Richardson  dan  Roman  Lanis. 2007. Determinants of The Variability in  Corporate  Effective  Tax  Ratesand Tax
Reform: Evidence From Australia.  Journal  of  Accounting  and Public Policy 26 (2007) 689–704.
[14] Gujarati,  Damodar  N;  dan  Porter, Dawn  C.  2010.  Basic  Econometrics, Fifth  Edition.  The  McGraw-Hill Series Economics.
[15] Gupta,  S.,  dan  Newberry,  K.  (1997). Determinants  of  the  Variability  in Corporate Effective Tax Rates: Evidence  from  Longtudinal  Data. Journal  of  Accounting  and  Public Policy, 16(1).
[16] Ilacqua, Christopher. 2008. Corporate Social  Responsibility’s  Impact  on Stock  Prices:  a  Quantitative  Study  of the  U.S.  Biotechnology  Industry. ProQuest LLC:
[17] Jessica  &  Agus  Riyanto  Toly.  2014. Pengaruh  Pengungkapan  Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. Universitas Kristen Petra:  Tax  &  Accounting  Review, Vol. 4, No.1.
[18] Kansal,  Monika; Joshi, Mahes; Batra, Signh  Gudhip.  2014.  Determinants  of Corporate Social Responsibility Disclosures:  Evidence  from  India. Elsevier Ltd: Advances in
Accounting,  incorporating  Advances in International Accounting 30 (2014) 217–229.
[19] Karim, E. Khondkar; Robert Prinsker; Robin Ashok. 2013. Firm size and the
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
voluntary  disclosure  of  nonfinancial information  by  private  managers.
Emerald Group Publishing: Managerial  Auditing  Journal  Vol.  28 No. 9, 2013 pp. 866-892.
[20] Kementrian Perindustrian. 2012. Siaran Pers: Kemenperin Mengembangkan Wirausaha Baru yang  Berdaya  Saing  Global.  Jakarta: Kementrian Perindustrian.
[21] Lako,  Andreas.  2010.  Dekontruksi CSR  &  Reformasi  Paradigma  BIsnis & Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
[22] Lanis,  Roman  dan  Grant  Richardson. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness:
An
Empirical  Analysis.  Elsevier  Inc.  All rights  reserved:  Journal  Account Public Policy 31 (2012) 86–108.
[23] Lanis,  Roman  dan  Grant  Richardson. 2013. Cosporate Social Responsibility and  Tax  Aggresseiveness:  A  Test  of Legitimacy  Theory.  Emerald  Group Publishing:  Accounting,  Auditing  & Accountability  Journal  Vol.  26  No.1 pp. 75-100.
[24] Lanis,  Roman  dan  Grant  Richardson. 2014. Is Corporate Social Responsibility Performance Associated  with  Tax  Avoidance.
Springer  Science  Business  Media Dordrecht:  Journal  Business  Ethincs 127: 439-457.
Newman,  W.  Laurence.  2013.  Metodologi
Penelitian Sosial: Pendekatan
Kualitatif  dan  Kunatitatif.  Jakarta
Utara.
[25] Octaviana,  Natasya  Elma  dan  Abdul
Rohman.  Pengaruh  Agresivitas  Pajak
Terhadap
Corporate Social
Responsibility:  Untuk  Menguji  Teori
Legitimasi.  Semarang:  Diponegoro
Journal  of  Accounting  Volume  03, Nomor  02,  Tahun  2014,  Halaman  1- 12, ISSN (Online): 2337-3806.
[26] Orij,  Rene.  2010.  Corporate  Social Disclosure  In  The  Context  Of National  Cultures  and  Stakeholder Theory.  Emerald  Group  Publishing Limited:  Accounting,  Auditing,  &
Accountability Journal Vol.23, No.27, pp. 868-889.
[27] Palepu,  Healy,  dan  Bernard.  2004.
Business  Analysis  and  Valuation
Using Financial Statement 3rd Edition. United State: Thompson. [28] Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008  Tentang  Perubahan  Keempat
Atas  Undang-Undang  No.7  Tahuhn 1983  Tentang  Pajak  Penghasilan.
Dokumentasi  Perpustakaan  Digital Universitas Diponegoro. (eprints.undip.ac.id/1204/1/penjelasan -UU-36-2008.pdf), diakses 13 Februari 2012.
[29] Pradipta,  Dyah  Hayu  dan  Supriyadi.
2015. Pegaruh Corporat Social
Responsibility  (CSR),  Profitabilitas, Leverage,  dan  Komisaris  Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Yogyakarta:  Universitas Gajah Mada, Jurnal Akuntansi Volume 13, Agustus 2015.
[30] Pradnyadari, I Dewa Ayu Intan. 2015.
Pengaruh  Pengungkapan  Corporate
Social Responsibility Terhadap
Agresivitas  Pajak.  Semarang:  Jurusan Akuntansi  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis Universitas Diponegoro
[31] Ramdan,  Dadan  M;  Oginawa  R.
Prayogo. 2015. Ketika Industri Tambang  Terbatuk-batuk.  Kompas Gramedia:  Tabloid  Kontan  edisi  18- 24 Mei 2015 No. 34-XIX.
[32] Republik  Indonesia.  2007.    Undang- Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
[33] Republik  Indonesia.  2007.  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal.
[34] Republik  Indonesia.  2007.  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang  Nomor  6 tahun  1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan. www.dpr.go.id, diakses pada 1 September 2015.
[35] Republik  Indonesia.  2008.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
36Tahun  2008  Tentang  Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor  7Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan.  Dokumentasi  Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id/dmdocuments/UU- 36-2008.pdf), diakses pada 13 Februari 2012.
[36] Republik  Indonesia.  2009.  Undang-
Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
[37] Republik  Indonesia.  2010.  Peraturan
Pemerintah No.93 Tahun 2010 Tentang  Sumbangan  Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan  Pembinaan  Olah  Raga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial  yang  dapat  Dikurangkan  Dari Penghasilan  Bruto.  www.bpkp.go.id, diakses pada 1 September 2015.
[38] Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan Pemerintah  No.  47  Tahun  2012 tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
[39] Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012 Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan Perseroan Terbatas. www.hukumonline.com,  diakses  pada 1 September 2015.
[40] Resmi,  Siti.  2009.  Perpajakan:  Teori dan Kasus.  Jakarta: Salemba Empat.
[41] Rezaee,  Zabihollah.  2007.    Corporate Governance  Post–Sarbanes-  Oxley Regulations, Requirements, and Integrated  Processes.  New  Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
[42] Richardson,  G.,  &  Lanis,  R.  (2007). Determinants  of  the  variability  in corporate  effective  tax  rates  and  tax reform:  Evidence  from  Australia. Journal  of  Accounting  and  Public Policy, 26(6), 689–704.
[43] Rosser, Andrew; Edwin, Donni. 2010. The  Politics  of  Corporate  Social Responsibility  in  Indonesia.  The
Pasific  Review:  Vol.  23  No.  1  March
2010: 1–22. [44] Sagala, Winarti Monika. 2015. Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. [45] Sandhu,  H.S;  Kapoor,  Shveta.  2010.
Corporate Social Responsibility Initiatives:  An  Analysis  of  Voluntary Corporate Disclosure. ProQuest Asian Business  &  Reference  pg.  47:  Apr- Jun 2010.
[46] Santoso,  Iman  dan  Ning  Rahayu. 2013.  Corporate  Tax  Management. Jakarta:  Observation  &  Research  of Taxation (Ortax).
[47] Sekaran,  Uma.  2006.  Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
[48] Setiadji,  Bambang.  2010.  Diusulkan Ada Pemotongan Pajak. Harian Seputar Indonesia.http://www.ortax.org/ortax/ ?mod=berita&page=show&id=10431 &q&hlm=3. Diakses pada 1 September 2015. [49] Shafer,  William  E  dan  Richard  S.
Simmons. 2008.
Social Responsibility,  Machiavellianism  and Tax  Avoidance  (A  Study  of  Hong
Kong  Tax  Proffessionals).  Emerald
Group Publishing: Accounting, Auditing,  &  Accountability  Journal Vol. 21 No.5 pp. 695-720.
[50] Srondol,  Hazmi.  2015.  Ternyata Tahun 1986 Freeport akan Keluar dari Indonesia.
http://ekonomi.kompasiana.com/bisni s/2015/03/23/ternyata-tahun-1986- freeport-akan-keluar-dari-indonesia- 732408.html:  diakses pada tanggal 18
April 2015.
[51] Timothy,  Yeung  Chi  Kwan.  2010. Effects  of  corporate  governance  on tax aggressiveness. Hongkong:
Baptist University.
Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan e-ISSN: 254-3198
[52] Utami,  Suci  Sedya.  2015.  Kasus
Freeport, Pemerintah Tak Mau
dibodohi. http://ekonomi.metrotvnews.com/read /2015/01/22/348537/kasus-freeport- pemerintah-tak-mau-dibodohi: diakses pada tanggal 18 April 2015.
[53] Villiers, de Charl; dan Van Staden, J. Chris.  2006.  Can  less  environmental disclosure  have  a  legitimising  effect?
Evidence  from  Africa.  Elsevier  Ltd:
Accounting, Organizations and
Society 31 (2006) 763–781.
[54] VOA Indonesia.2015. Eksploitasi
BatuBara Rusak Kalimantan. http://www.voaindonesia.com/content /eksploitasi-batu-bara-rusak-
kalimantan/1803156.html: diakses pada tanggal 18 April 2015 [55] www.asean.org
[56] www.GRI-reporting.org
[57] www.inkrispena.org
[58] Yoehana.,  Maretta.  2013.  Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility  Terhadap  Agresivitas Pajak.  Semarang:  Jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
[59] Zain,  Muhammad.  2008.  Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
[60] Zhang,  Juyang  dan  Don  Swanson. 2006.  Analysis  of  News  Media’s Representationof  Corporate  Social Responibility (CSR). Proquest
[61] Zuber,  J.M.  dan  Sanders,  D.L.  2013.
The  Influence  of  Attraction  and Company  Values  on  Aggressive Corporate Tax Decision- Making.Journal of Accounting, Ethics & Public Policy Volume 14, No. 2.
[62] ________. 2010. ISO 26000-
Guidance  on  Social  Responsibility.
www.iso.org:  diakses  pada  15  Mei
2015.
[63] ________.  2015.  Harian  Kompas
edisi Kamis 18 Mei. www.kompasprint.com [64] ________. 2015. Tabloid CSR
Indonesia-Tebar Peduli, Bangun
Citra-Edisi  Maret  2015.  Jakarta:  PT
Multimedia Internetindo.