GAGALNYA RELATIVISME TUJUAN PEMIDANAAN SUATU TINJAUAN FILOSOFIS
Antonius Maria Laot Kian a a Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta , Email: antoniusmarialaotkian2020@gmail.com
Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 15 April; disetujui: 30 April 2023
DOI: 10.55551/jip .

## Abstrak:
Dalam kaitan dengan eksistensi kebersalahan, teori relatif pemidanaan memainkan peran  yang  sangat  penting  karena  melalui  pemidanaan,  si  pembuat  pidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi. relativisme tujuan pemidanaan itu tidak akan pernah tercapai selama manusia secara an sich tidak memiliki rasa bersalah atas kesalahannya, karena kebersalahan itulah yang menciptakan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini mau mengulas kegagalan relativisme tujuan pemidanaan  melalui  pendekatan  filosofis,  dan  menawarkan  perspektif  yang melampaui  relativisme  pemidanaan  itu  sendiri.  Penulisan  penelitian  ini  penulis menggunakan  pendekatan  metodologi  penelitian  “yuridis  normatif”  atau  banyak dikenal  dengan  penelitian  “norma  hukum”  untuk  memperoleh  data.  Penulis menggunakan  teknik  data-data  dari  kepustakaan  untuk  dikaji  dan  diuji.  Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa suatu perbuatan menjadi dijatuhi pidana jika terbukti  ada  kesalahan  dari  pembuat.  Konsekuensi  dari  kesalahan  ialah  adanya pemidanaan.  Relativisme  pemidanaan  sejatinya  adalah  kenisbian  karena  tidak mampu mendeteksi kebersalahan pembuat pidana. Kebersalahan tidak dapat diukur dari  hal-hal  lahiriah  melainkan  pada  habitus  dan  terlatihnya  superego  manusia. Pencegahan  perbuatan  pidana  dalam  relativisme  pemidanaan  tidak  dapat  tercapai jika manusia tidak terus-menerus diingatkan tentang aspek kebersalahannya.
Kata Kunci: Pemidanaan; Relativisme; Kebersalahan.

## LATAR BELAKANG
Dalam  seluruh  kajian  hukum  pidana,  posisi  subjek  hukum  diletakkan  sebagai unsur  pertama  sebelum  suatu  perbuatan  pidana  dilakukan.  Subjek  hukum  dibagi dalam kategori manusia ( natuurlijke persoon ) dan badan hukum ( rechtpersoon ). Baik manusia  maupun  badan  hukum,  kepadanya  melekat  pertanggungjawaban  atas perbuatan  pidana  yang  (terbukti)  dilakukan.  Pertanggungjawaban  pidana ( toerekeningsvatbaarheid , liability )  merupakan  suatu  kewajiban  untuk  menebus pembalasan  yang  secara  normatif  diterima  oleh  pembuat  pidana  dari  subjek  yang dirugikan akibat perbuatannya. 1 Menurut van Hamel, kemampuan bertanggung jawab
1 Roscoe  Pound,  2000. “Introduction  to  the  Philosophy  of  Law” ,  dalam  Romli  Astasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Bandung: Mandar Maju, Cet. II, hlm. 65.
adalah  suatu  keadaan  normalitas  psikis  dan  kemahiran,  yang  membawa  3  (tiga) macam kemahiran yaitu (a) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh- sungguh  dari  perbuatan-perbuatan  sendiri,  (b)  mampu  untuk  menginsyafi  bahwa perbuatan-perbuatan  itu  bertentangan  dengan  ketertiban  masyarakat,  (c)  mampu untuk menentukan kehendak berbuat. 2
Berangkat dari hubungan antara perbuatan dan pertanggungjawaban terhadap kesalahan, maka berlakulah asas geen straf zonder schuld , yang diakomodir dalam Pasal 44 KUHP. Asas ini memberi penegasaan bahwa unsur kesalahan merupakan unsur yang mutlak ada dalam satu pembuktian perbuatan pidana. Dengan kata lain, subjek  yang  dituntut  pertanggungjawaban  pidana  adalah  subjek  yang  bersalah, sehingga tidak ada pertanggungjawaban pidana yang bisa ditimbulkan jika tidak ada kesalahan.
Terhadap  pertanggungjawaban  pidana  akibat  kesalahan  dalam  perbuatan pidana,  pembuat  pidana  dijatuhi  sanksi  pidana.  Menurut  G.  P.  Hoefnagels,  sanksi dalam  hukum  pidana  adalah  semua  reaksi  terhadap  pelanggar  hukum  yang ditentukan  oleh  undang-undang  dimulai  dari  penahanan  tersangka  dan  penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. 3 Dalam mekanisme penjatuhan pidana, secara umum dikenal 3 (tiga) teori pemidanaan yaitu teori absolut ( retributif theory/vergeldings  theorien ),  teori  relatif  ( doeltheorieen ),  dan  teori  gabungan ( verenigings-theorieen ). 4 Teori  absolut  menitiberatkan  pada  pembalasan  pada pembuat  pidana.  Teori  relatif  berpusat  pada  pencegahan  terulangnya  kejahatan, sementara teori gabungan menyatukan kedua teori sebelumnya.
Dalam  kaitan  dengan  eksistensi  kebersalahan,  teori  relatif  pemidanaan memainkan  peran  yang  sangat  penting  karena  melalui  pemidanaan,  si  pembuat pidana  diharapkan  dapat  menyadari  kesalahannya  dan  tidak  melakukan perbuatannya  lagi.  Pertanyaannya  ialah  dapatkah  seseorang  tidak  melakukan kesalahan dan/atau kejahatan lagi sementara rasa bersalahnya tidak muncul dan/atau dipersalahkan?  Rasa  bersalah  yang  diidentikkan  dengan  tangisan  di  muka pengadilan,  busana  alim,  permintaan  maaf,  dan  lain  sebagainya,  apakah mengafirmasi  kebersalahan?  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  membuka  tabir pemikiran bahwa relativisme tujuan pemidanaan itu tidak akan pernah tercapai selama
2 Frans Maramis,  2013. Hukum  Pidana  Umum  dan Tertulis  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, Cet. II, hlm. 117.
3 Teguh Prasetyo, 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm. 78- 79.
4 Andi Hamzah, 1991. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27-29.
manusia  secara an  sich tidak  memiliki  rasa  bersalah  atas  kesalahannya,  karena kebersalahan itulah yang menciptakan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini mau mengulas kegagalan relativisme tujuan pemidanaan  melalui  pendekatan  filosofis,  dan  menawarkan  perspektif  yang melampaui relativisme pemidanaan itu sendiri.

## METODE
Penulisan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  metodologi penelitian  “yuridis  normatif”  atau  banyak  dikenal  dengan  penelitian  “norma  hukum” untuk  memperoleh  data.  Penulis  menggunakan  teknik  data-data  dari  kepustakaan untuk  dikaji  dan  diuji.  Data  ini  berupa  materi  hukum  dan  data  hukum  berupa buku/literatur,  jurnal,      peraturan      perundang-undangan,  yurisprudensi,  artikel, brosur, majalah hukum, kamus hukum.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## 1.  Pemidanaan sebagai Pengungkap Rasa Bersalah
Sebagaimana diketahui subjek/pembuat  pidana yang bersalah pada dasarnya diletakkan  dalam  ruang  kesengajaan  dan  kealpaan.  Disebut  kesalahan  dengan sengaja  apabila  pembuat  pidana  mengetahui  akibat  dari  perbuatannya  sekaligus menghendaki dan mengetahui perbuatannya ( willens en wetens ). 5 Mengenai willens en  wetens ini,  Title  Two  Art.  12  (2)  Swiss  Criminal  Code  of  21  December  1937 menegaskan bahwa “ a person commits a felony or misdemeanour wilfully if he carries out  the  act  in  the  knowledge  of  what  he  is  doing  and  in  accordance  with  his  will.  A person acts wilfully as soon as he regards the realisation of the act as being possible and  accepts  this ” (seseorang melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran dengan sengaja jika ia melakukan melakukan perbuatan itu dengan mengetahui apa yang  dilakukannya  dan  sesuai  dengan  kemauannya.  Seseorang  bertindak  dengan sengaja  segera  setelah  dia  menganggap  realisasi  tindakan  itu  mungkin  dan menerimanya).  Sebaliknya  kealpaan  merupakan  kekuranghati-hatian  pembuat terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, yang dibagi dalam
5 Sebagai  pembanding  dapat  diperiksa  di  laman https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur- kesengajaan-dalam-hukum- pidana0463#:~:text=Dalam%20pengertian%20ini%20disebutkan%20bahwa,tindakan%20tersebut%2 0dan%2F%20atau%20akibatnya , diakses 23 Agustus 2023.
kealpaan  yang  disadari  ( bewuste  schuld )  dan  kealpaan  yang  tidak  disadari ( onbewuste schuld ). 6
Terhadap kesengajaan dan kealpaan tersebut, pemidanaan dilakukan terhadap perbuatan  yang  salah,  dan  sekaligus  melaluinya  dimunculkan  rasa  bersalah (kebersalahan). Jadi pemidanaan tidak sekadar meminta pertanggungjawaban atas kesalahan si pembuat, melainkan lebih dari itu menciptakan rasa bersalah, sehingga mendorong si pembuat untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Pemidanaan pada  puncak  tujuannya  seharusnya  melahirkan  kebersalahan  yang  membuat seseorang dikontrol oleh komitmennya sendiri agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama pun kesalahan lainnya. Apapun jenis pemidanaan terhadap pembuat  pidana, seharusnya  menempatkan  lahirnya  rasa  bersalah/kebersalahan  sebagai  tujuan tertinggi. Kebersalahan ini harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu habitus yang tidak akan hilang dan menjadi superego manusia dalam menjalankan kehidupannya sebagai subjek hukum. Sebagai suatu habitus, kebersalahan membuat manusia  memahami  dirinya  sendiri,  memahami  perilaku  jahatnya  dan  memahami akibat  yang  akan  ditimbulkannya  jika  perilaku  jahatnya  itu  dilakukan  lagi.  Sebagai suatu superego, kebersalahan membuat manusia mampu mengontrol perilakunya di masa  depan.  Kemampuan  pemidanaan  mengungkap  rasa  bersalah/kebersalahan membuat manusia menjadi subjek hukum yang utuh.
Menurut  Slavoj  Žižek,  filsuf  asal  Slovania,  rasa  bersalah  itulah  yang  justru membuat manusia menjadi subjek, dalam arti menjadi manusia yang aktif. “Tidak ada subjek”,  demikian  tulis  Žižek,  “tanpa  rasa  bersalah”. 7 Jika  Descartes  memahami manusia sebagai yang berpikir melalui adagium cogito ergo sum (aku berpikir maka aku  ada),  maka  sesungguhnya  berdasarkan  pemikiran  Žižek  dapat  disimpulkan bahwa  kerbersalahan  merupakan  penunjuk  keberadaan  manusia  ( reus  sum  ergo existo ). Semakin rasa bersalah muncul akibat pemidanaan, maka semakin sadarlah manusia  bahwa  kehadirannya  memang  benar-benar  mengada.  Itulah  sebabnya pemidanaan tidak melulu bernuansa straf (sanksi pidana), tetapi juga berpijak pada maatregel (tindakan). Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan
6 Dapat diperiksa di laman https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam- hukum-pidana/, diakses 22 Agustus 2023.
7 Reza A.A. Wattimena, “Slavoj Žižek tentang Manusia sebagai Subjek Dialektis”, dalam Orientasi Baru , Vol.
20, No. 1, April 2011, p. 77; dapat diakses di laman https://e- journal.usd.ac.id/index.php/job/article/download/1274/1019 , diakses 19 Agustus 2023.
pemidanaan itu. 8 Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan istimewa ( bijzonderleed ) agar muncul efek jera (unsur pembalasan), juga bersifat mencela perbuatan  pelaku; sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah (aspek kuratif/reparasi/reformatif- pen .). 9

## 2.  Relativisme Pemidanaan itu Ilusi
Terhadap kesengajaan dan kealpaan pembuat pidana, relativisme pemidanaan menguncinya  dalam  tujuan  supaya  orang  jangan  melakukan  kejahatan  ( ne peccatur ), 10 lengkapnya, pidana dijatuhkan bukan quia  peccatum est (karena orang membuat  kesalahan),  melainkan  supaya ne  peccatur (supaya  orang  jangan melakukan  kejahatan  lagi). 11 Dengan  adanya  ancaman  pidana  dimaksudkan  untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan agar tidak melakukan perbuatan pidananya lagi. Leonard Orland mengatakan bahwa teori ini bertujuan mencegah dan mengurangi  kejahatan,  sehingga  teori  ini  lebih  melihat  ke  depan  dan  menekankan aspek  kemanfaatan  ( utility ). 12 Meskipun reus  sum  ergo  existo ,  apakah  relativisme pemidanaan itu dapat tercapai?
Relativisme  pemidanaan  sesungguhnya  hanya  ilusi.  Dapatkah  rasa  bersalah manusia itu diukur secara lex factum ? Dapatkah kebersalahan itu diwujudkan dalam perilaku inocent manusia?  Fakta  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  data  Sistem Database  Pemasyarakatan  (SDP),  per  Desember  2021,  angka  residivis  (pembuat pidana yang mengulangi perbuatan pidananya) di Indonesia  mencapai 30 ribu dari jumlah total 272.212 narapidana. 13 Itu berarti sekitar 11% merupakan residivis. Pada September 2022, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  terdapat  276.172 penghuni  lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), di mana kelebihan penghuninya sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Dengan asumsi 11% residivis, maka jumlah pengulangan pembuat pidana ialah sebanyak 30
8 Sholehuddin, 2003. Sistem  Sanksi dalam Hukum  Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.
9 Teguh Prasetyo, 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm. 80.
10 Jan Remmelink, , 2003. Hukum Pidana , (terj.), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 602.
11 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, hlm. 16.
12 Leonard Orland, 1973. Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process , New York: Free Press, p. 184.
13 Dapat  diakses  di  laman  https://kumparan.com/okki-oktaviandi/lapas-sebagai-tempat-penjeraan- masihkah-1x5DToqonYX/full, diakses 18 Agustus 2023.
ribu  ke  atas.  Data  semacam  ini  menimbulkan  pertanyaan  empati  yaitu  apakah kebersalahan dari relativisme pemidanaan tidak muncul? Apakah munculnya hanya sekian persen saja?
Dalam dasar pemikiran data di atas, maka relativisme pemidanaan sekali lagi sesungguhnya  hanyalah  ilusi  semata.  Secara  filosofis,  manusia  adalah  makhluk unpredictable (tidak  terprediksi).  Dalam  karakteristik  relativisme  pemidanaan,  yang oleh Karl O. Christiansen bertujuan pencegahan agar tidak terulang kembali, 14 sifat unpredictable tindakan  manusia  tidak  dapat  ditentukan.  Dengan  kata  lain, kebersalahan manusia hanyalah  kondisi kepura-puraan formalitas yang ditampilkan misalnya  dalam  “busana  alim”  di  pengadilan.  Bahkan  dengan  penampilan kebersalahan  semacam  itu,  berat  ringannya  putusan  sebuah  pemidanaan  dapat dipengaruhi.  Di  sinilah  kenisbian  rasa  bersalah  menjadi  perdebatan  serius  karena dikaitkan  dengan  cara  berbusana.  Moralitas rasa  bersalah  yang  coba  dibangkitkan melalui relativisme pemidanaan justru dikerdilkan melalui hal-hal lahiriah yang belum tentu menjamin tidak adanya pengulangan tindak pidana.
Di  luar  dari  melahirkan  kebersalahan,  relativisme  pemidanaan  sebagaimana dikemukakan Koeswadji ditujukan untuk beberapa hal yaitu: 15
1) mempertahankan ketertiban masyarakat ( dehandhaving van de maatschappelijke orde );
2) memperbaiki  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  sebagai  akibat  dari terjadinya  kejahatan  ( het  herstel  van  het  doer  de  misdaad  onstane maatschappelijke nadeel );
3) memperbaiki si penjahat ( verbetering vande dader );
4) membinasakan si penjahat ( onschadelijk maken van de misdadiger );
5) mencegah kejahatan ( tervoorkonning van de misdaad ).
Konsep  pencegahan  kejahatan  pun  merupakan  afirmasi  atas  ilusi  relativisme pemidanaan. Pengakuan kebersalahan pembuata pidana misalnya di hadapan publik, dapat saja melahirkan imitasi baru dalam perbuatan pidana karena dalam kriminologi perbuatan  pidana  segala  imitasi  perbuatan  pidana  dapat  dimungkinkan.  Demikian halnya  juga  sejauh  mana  relativisme  pemidanaan  memperbaiki  (moral)  pembuat pidana? Sudah ada banyak fakta menunjukkan bahwa pemidanaan (sebagai contoh
14 E. Utrecht, 1958. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I , Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, hlm. 185.
15 Koeswadji,  1995. Perkembangan  Macam-macam  Pidana  dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum Pidana ,  ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bhakti,  Cetakan  I,  hlm.  12.  Dalam  beberapa  pandangan  hal  ini dimaknai sebagai prevensi general/umum dan prevensi spesial/khusus.
di lapas) justru melahirkan penjahat-penjahat baru karena ada pembelajaran secara terstruktur di lapas itu sendiri.
Ketertiban  masyarakat  juga  tidak  dapat  dipertahankan  karena  yang kebersalahan manusia dapat  dimanipulasi dan direkayasa oleh si pembuat pidana. Masyarakat bisa saja percaya dengan tangisan pembuat pidana di muka persidangan, atau dengan permohonan maaf pembuat pidana secara terbuka di  hadapan publik. Tetapi  hal  tersebut  tidak  dapat  memastikan  bahwa  ketertiban  masyarakat  akan dipertahankan karena persoalan hukum bukanlah sekadar persoalan kepastian dan kemanfaatan  melainkan  juga  keadilan.  Itulah  sebabnya  Koeswadji  juga  menulis kelemahan relativisme pemidanaan yaitu:
1) dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya bertujuan untuk mencegah kejahatan itu  dengan  jalan  menakut-nakuti,  maka  mungkin  pelaku  kejahatan  yang  ringan dijatuhi  pidana  yang  berat  sekedar  untuk  menakut-nakuti  saja,  sehingga menjadi tidak seimbang;
2) kepuasan  masyarakat  terabaikan,  misalnya  jika  tujuan      itu      semata-mata untuk  memperbaiki  penjahat,  masyarakat  yang  membutuhkan  kepuasan dengan demikian diabaikan;
3) sulit  untuk  dilaksanakan  dalam  praktik;  bahwa  tujuan  mencegah  kejahatan dengan jalan menakut-nakuti dalam praktik sulit dilaksanakan, misalnya terhadap residivis.

## 3.  Melampaui Relativisme Pemidanaan
Dalam  pandangan  Muladi,  pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan  atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang  bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. 16 Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut  atas keadilan.  Pandangan relativisme ala Muladi semakin menggarisbawahi ditutupnya rasa bersalah/kebersalahan yang menurut Penulis harus menjadi  tujuan  utama  dalam  pemidanaan.  Bukan  pertama-tama  mencegah  orang melakukan  kesalahan  (lagi),  melainkan  menciptakan  habitus  kebersalahan  dari superego yang kritis.
Apabila  dikaji  secara  menyeluruh,  perbuatan  pidana  oleh  pembuat  pidana sebenarnya  disebabkan  oleh  “kematian  subjek”,  yang  dalam  pandangan  Foucault
16 Andi Hamzah, 1991. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.
dipahami  sebagai  subjek  yang  dipertentangkan  dengan  dirinya  sendiri  berhadapan dengan  situasi  sosial  yang  bernaung  di  bawah  kekuasaan 17 .  Di  sinilah  manusia memberontak terhadap pengekangan yang secara strukturalis diciptakan juga melalui relativisme  pemidanaan.  Dengan  mendasarkan  diri  pada  tujuan  pencegahan kejahatan  dan  munculnya  kesadaran  akan  kebersalahan  dari  pembuat  pidana, relativisme pemidanaan digaungkan melalui cara-cara lahiriah seperti perilaku sopan, berbusana alim,  kooperatif  di muka persidangan,  permintaan maaf  secara terbuka, tampilan penyesalan melalui tangisan, yang secara langsung mengikatkan pembuat pidana  pada  afirmasi  makna  tentang  rasa  bersalah/kebersalahan.  Padahal  dalam ruang moralitas, kebersalahan itu tidak linear dengan perilaku-perilaku di atas.
Lalu  bagaimana  melampaui  relativisme  pemidanaan  tersebut?  Pertama-tama, rasa  bersalaha/kebersalahan  itu  lahir  dari  habitus  dan  superego  yang  terasah. Pembuat  pidana  perlu  dihadapkan  pada  kondisi  aktual  dari  korban.  Ia  tidak  dapat bersembunyi  dalam  penyesalannya  sendiri,  melainkan  ia  harus  membiasakan  diri berada  dalam  situasi  korban.  Dengan  demikian  yang  terutama  dari  pemidanaan bukanlah pidana seberat-beratnya, melainkan pada terbinanya superego yang peduli setelah  mengalami  hal  yang  sama  yang  dialami  korban.  Kedua,  dalam  pandangan Žižek, manusia seringkali dituntut sebagai subjek yang sudah tahu apa yang harus ia lakukan;  Žižek  menegaskan  bahwa  “prosedur  yang  memberatkan  adalah menempatkan  subjek  (manusia)  pada  posisi  orang  yang  diasumsikan  sudah  tahu”. Relativisme pemidanaan mengandaikan bahwa manusia menyadari sendiri/mengetahui  sendiri  apa  yang  harus  ia  lakukan  jika  ia  telah  melakukan perbuatan pidana; padahal manusia juga patut untuk diberi tahu, diingatkan secara terus-menerus bahwa ia akan menjadi tercela jika ia melakukan perbuatan pidana. Di sinilah peran institusi-institusi sosial mulai dari keluarga sampai pemerintah. Di sinilah kesadaran masyarakat menjadi penting untuk menilai kebersalahan pembuat pidana.

## KESIMPULAN
Suatu  perbuatan  menjadi  dijatuhi  pidana  jika  terbukti  ada  kesalahan  dari pembuat.  Konsekuensi  dari  kesalahan  ialah  adanya  pemidanaan.  Relativisme pemidanaan  sejatinya  adalah  kenisbian  karena  tidak  mampu  mendeteksi kebersalahan pembuat pidana. Kebersalahan tidak dapat diukur dari hal-hal lahiriah melainkan pada habitus dan terlatihnya superego manusia. Pencegahan perbuatan
17 Efriani  Effendi,  2011. Kehadiran  Subjek  di  Tengah  Kekosongan;  Subjek  Dialektis  Menurut  Slavoj Žižek , SKRIPSI , , Depok: FIB UII, hlm. 20.
pidana dalam relativisme pemidanaan tidak dapat tercapai jika manusia tidak terus- menerus diingatkan tentang aspek kebersalahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 1991. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta.
Dapat diakses di laman https://kumparan.com/okki-oktaviandi/lapas-sebagai-tempat- penjeraan-masihkah-1x5DToqonYX/full, diakses 18 Agustus 2023.
Dapat  diperiksa  di  laman  https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak- sengaja-dalam-hukum-pidana/, diakses 22 Agustus 2023.
E. Utrecht, 1958. Rangkaian  Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  I , Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran.
Efriani  Effendi,  2011. Kehadiran  Subjek  di  Tengah  Kekosongan;  Subjek  Dialektis Menurut Slavoj Žižek , SKRIPSI , , Depok: FIB UII.
Frans Maramis, 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia , Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, Cet. II.
Jan Remmelink, , 2003. Hukum Pidana , (terj.), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Koeswadji,  1995. Perkembangan  Macam-macam Pidana  dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana , , Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cetakan I,  hlm. 12.  Dalam  beberapa  pandangan  hal  ini  dimaknai  sebagai  prevensi general/umum dan prevensi spesial/khusus.
Leonard Orland, 1973. Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process ,
New York: Free Press, p. 184.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Bandung:
Alumni.
Reza A.A. Wattimena, “Slavoj Žižek tentang Manusia sebagai Subjek Dialektis”, dalam
Orientasi Baru , Vol. 20, No. 1, April 2011, p. 77; dapat diakses di laman https://e- journal.usd.ac.id/index.php/job/article/download/1274/1019 , diakses 19 Agustus 2023.
Roscoe  Pound,  2000. “Introduction  to  the  Philosophy  of  Law” ,  dalam  Romli Astasasmita, Perbandingan Hukum Pidana , Bandung: Mandar Maju, Cet. II.
Sebagai
pembanding dapat
diperiksa di laman https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum- pidana0463#:~:text=Dalam%20pengertian%20ini%20disebutkan%20bahwa,tin dakan%20tersebut%20dan%2F%20atau%20akibatnya ,  diakses  23  Agustus 2023.
Sholehuddin,  2003. Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana:  Ide  Dasar  Double  Track System & Implementasinya , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.
Teguh Prasetyo, 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusamedia, Cet. III, hlm.