## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 03 Issue I, May 2022; 209-218 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.vi.24275
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mustadh’ afin ; Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif
Shafwan Amrin 1* , Marilang 2
1.2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 mallanggg24@gmail.com , 2 marilangs@yahoo.com
*Corresponding Author Submitted: 19 October 2021 Revised: 04 February 2022 Accepted: 04 February 2022 How to Cite
Amrin, Shafwan, and Marilang. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mustadh’afin: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum. 209-218. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24275.

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan tentang Kaum Mustadh’ afin sebagai kaum yang dilemahkan dari pelbagai segi aspek  baik dari kurang dan minimnya  perhatian dari pemerintah ataupun sesama ummat muslim  terbesar  di  Negara  Indonesia.  Hukum  Islam  sebagai  hukum  dari  kepercayaan  yang kausalitas  pada  akhir  hayat  menjadikan  masih  kurangnya  kepedulian  terhadap  kaum Mustadh’Afin untuk saling membantu dan menolong satu sama lain dan Hukum Positif sebagai acuan dasar hukum atau peraturan telah tegas untuk melindungi,membimbing dan memelihara kaum  marginalisasi.  Kaum  mustadh’af in  sebagai  poros  dinamika  sosial  dalam  ruang  lingkup kenegaraan, dimana kurangnya peranan dan pemberdayan dari pihak bertanggung jawab untuk menyikapi  dan  menunjang  persoalan  kesenjangan  mereka.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji secara analisis ba gaimana perlindungan hukum terhadap Kaum Mustadh’Afin baik dari perlindungan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif.  Karena  secara  kondisional  sekarang  telah diperlihatkan bagaimana kehidupan dan nasib dari kaum Mustadh’afin itu sendiri. Hasil penelitian ini  Kaum  M ustadh’Afin  sebagai  kaum  yang  dilemahkan,  dalam  Hukum  Islam  telah  menjadi perintah untuk melindunginya sebagaimana dalam beberapa ayat suci al- Qur’an maupun Hadist, dan  Hukum  Positif  telah  tegas  dalam  beberapa  perundang-undang  untuk  melindungi  dan memeliha ra  kaum  Mustadhg’Afin.  Dalam  amanat  UUD  1945  menenkankan  kewajiban  negara untuk  memberikan  kemakmuran  sebesar-besarnya  bagi  rakyat,  dan  adalah  tanggung  jawab pemerintah memenuhi kebutuhan warga negaranya.
Kata Kunci: Kaum Mustadh’afin; Perlindungan Hukum; Hukum Islam;  Hukum Positif.

## Abstract
This article describes the Mustadh'afin people as people who are weakened from various aspects, both from the lack and lack of attention from the government or the largest Muslim community in Indonesia. Islamic law as the law of causal belief at the end of life makes the Mustadh'afin people  still  lack  of  concern  for  helping  and  helping  each  other  and  Positive  Law  as  a  basic reference for laws or regulations that have been firm to protect, guide and maintain marginalized people. The mustadh'afin as the axis of social dynamics in the scope of the state, where there is a lack of role and empowerment from the parties responsible for addressing and supporting their gap issues. Islam and Positive Law. Because conditionally now it has been shown how the life and
Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mus tadh’afin ; Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Shafwan Amrin et. al.
fate of the Mustadh'afin themselves are. The results of this study The Mustadh'Afin as a people who are weakened, in Islamic Law has become an order to protect it as in several holy verses of the Qur'an and Hadith, and Positive Law has been firm in several laws to protect and maintain the Mustadhg' Affin. The mandate of the 1945 Constitution emphasizes the obligation of the state to provide the greatest prosperity for the people, and it is the responsibility of the government to meet the needs of its citizens .
Keywords: Mustadh'afin, Legal Protection, Islamic Law, and Positive Law.

## 1. Pendahuluan
Islam  sebagai  agama  universal  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  saw.  Untuk menjadi  pedoman  dan  pengarang  hidup  bagi  umma  manusia  secara  umum  dan  ummat  Islam secara khusus. Eksisensi Islam ditopang oleh dua dasar dan landasan yang mutlak diikuti dalam menjalani kehidupan yaitu Al- Qur’an dan Hadis. 1 Islam sudah tidak selayaknya eksis digunakan sebagai  simbol-simbol  keagamaan  dan  melupakan  esensi  dasarnya.  Islam  sudah  seharusnya dipandang  sebagai  agama  yang  elastis  dan  mampu  menyelesaikan  problematika  baik  yang bersifat konservatif maupun modern. 2 Islam juga bukanlah sebagai agama yang diinterpretasikan sebagai agama yang pro terhadap status quo , namun sebaliknya Islam sebagai agent of exchange dari kelaliman dan keimanan. Islam dengan kompleksitas ajarannya yang terkandung secara rapi didalam  Al- Qur’an  dan  Sunnah  memiliki  orientasi  progresif  baik  dalam Scope ekonomi,  sosial maupun tatanan keagamaan untuk manusia.
Islam memandang relasi manusia harus mencakup tiga aspek, yaitu hubungan manusia dengan  manusia,  hubungan  manusia  dengan  alam  dan  hubungan  manusia  dengan  Allah  swt sebagai  penciptanya.  Sebagai  agama rahmatan  lil  ‘alamin Islam  harus  mampu  memayungi kebutuhan  pemeluknya  baik  yang  bersifat  materi  maupun  inmaterial.  Elastisitas  Islam  dalam memahami  kondisi  sosio  kultural  seyogyanya  tidak  diinterpretasikan  sebagai  kebebasan  Islam dalam  memahami  konteks  kekinian  dan  menyelaraskan  tanpa  memperhatikan  kaidah  yang ketersinggungan.  Namun  demikian  jangan  juga  Islam  dipandang  sebagai  agama  yang  absolut yang  anti  terhadap  kritik  dan  interpretasi  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  golongan conservative . Perubahan kondisi sosio-kultural sebagai akibat perkembangan zaman menuntut setiap manusia untuk menyesuaikan diri. Namun hal yang sering terlupakan dari perkembangan zaman  tersebut  adalah  belum  mempunyai  manusia  secara  merata  untuk  mengikuti  gejolak perubahan tersebut baik dalam sekop ekonomi maupun budaya. Munculnya kesenjangan sosial dan  ekonomi  sebagai  akibat  dari  tingginya  egoisme  yang  berkonsekuensi  pada  sifat individualisme, liberalisme, kapitalisme dan materialisme seseorang.
1 Abdi Wijaya, “Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu’i,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, no. 1 (2012): 43 – 60, https://doi.org/10.24252/AD.V1I1.1462.
2 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
Konsep  Mustadh’Afin  merupakan  salah  sebuah  nilai  fundamental  dalam  Islam.  Konsep Mustadh’A fin, baik di kalangan intelektual maupun para ulama konservatif dari waktu ke waktu hanya  berhenti  pada  tataran  semantik-hermeneutik. 3 Tentu  saja  ini  tidak  keliru,  karena  pada batas tertentu kegagalan mengoperasikan konsep ini, justru karena belum selesai pada tataran semantik-hermeneutik. Dijelaskan dalam QS. Al-Qashash 28:5.
Terjemahnnya:
“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang -orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi). 4
Dalam  ayat  diatas  yang  disebut  sebagai Mustdh’ afin tak  hanya  mererka  yang  beriman kepada  Allah  swt  melapangkan  semua  orang,  apapun  agamanya,  atau  bahkan  tak  beragama, yang secara langsung maupun tidak dilemahkan dan dilucuti martabatnya sebagai manusia yang setara.  Pada  masa  Indonesia  mencapai  kemerdekaan,  pemerintah  pada  masa  itu  sebenarnya telah memberikan perhatian pada kaum Mustadh’ afin dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia)  Pasal  34  dan  Pasal  27  ayat  (2).  Pasal  34 berisi “Fakir miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berisi  “Tiap -tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.”  Pasal  34  UUD  1945  yang  mengatur  pemeliharaan  fakir  miskin  dan  anak -anak terlantar oleh Negara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pasal 33 yang mengatur dasar demokrasi  ekonomi  Negara.  Dengan  menggunakan  penafsiran  sistematik  dari  kedua  pasal tersebut, penyelesaian masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia harus dikaitkan dengan  asas  demokrasi  ekonomi.Oleh  karena  itu  peraturan  perundang-undangan  yang  secara khusus  mengatur  tugas- tugas  pemerintah  “Memelihara”  fakir  miskin  dan  anak -anak  terlantar perlu segera dibuat.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian pustaka ( Library Research ), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan  data  yang diperoleh dari berbagai  sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data  yaitu  menggunakan  teknik  dokumen  (studi  pustaka).  Mengutip  dan  menganalisis  data dengan  teknik  dokumen  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  data  terkait  yang  dimuat  dalam dokumen-dokumen  berupa  buku-buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian  berupa  skripsi,  tesis,  dan
3 Hasbi  Nawi  Ashidiki,  “KONSEP  MUSTADH’AFIN  DALA M  KAJIAN  TAFSIR  KONTEMPORER  (Studi  Atas  Tafsir  Farid Esack),” Al-Kauniyah 2, no. 2 (2021): 13 – 34.
4 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019) , h. 446
Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mus tadh’afin ; Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Shafwan Amrin et. al.
disertasi.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitik  dan  komparatif,  penelitian  yang  berupaya menguraikan  secara  sistematis  tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kaum  Mustadh’Afin kemuadian dianalisis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  yaitu  pendekatan  Undang- undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan Konseptual.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Analisis Hukum Islam Terhadap Kaum Mustadh’Afin
Islam adalah ajaran yang mengilhami terhadap kebebasan manusia untuk berfikir dalam memilih  kehidupan.  Islam  juga  mengajarkan  pada  pemeluknya  untuk  memiliki  sifat  pantang menyerah  dan  mampu  untuk  bekerja  keras. 5 Oleh  karena  itu  pandangan  Islam  mengenai kebutuhan  yang  harus  penuhi  manusia  tidak  hanya  bernuansa  ukhrawi  melainkan  juga bernuansa duniawi sehingga akan ditemukan keseimbangan hidup.
Oleh karena itu dalam pandangan Asghar, bahwa teologi bukan sekedar aspek keyakinan akan ketuhanan semata, tetapi juga terkait dengan hal-hal praktis yang menyentuh persoalan riil kemanusiaan. Dan jika teologi pada awalnya adalah wujud respon sosial-politik pada masanya, maka teologi pemebebasan Islam juga menjadi respon sosial-politik pada masa sekarang. Islam menurut  Asghar,  hadir  dalam  rangka  mengkritisi  terhadap  kemapanan  kekuasaan,  baik  yang dibangun  di  atas  otoritas  politik,  ekonomi,  maupun  agama  yang  cenderung  menindas  dan eksploitatif. Islam adalah agama dengan sumber ajaran dan sejarah yang paling kaya, sehingga memungkinkan  untuk  berkembang  menjadi  ajaran  teologis  yang  revolusioner  dan membebaskan. 6
Teologi Islam, menurut Asghar semakin jauh dari perhatian kepada masyarakat lemah. Teologi  Islam  hanya  berbicara  tentang  keesaan  Tuhan,  sifat-sifat  Tuhan,  ketidakmungkinan adanya Tuhan selain Allah, tentang polemik kehendak bebas dan takdir, dan masalah-masalah eskatologis.  Teologi  Islam  tidak  lagi  berbicara  tentang  bagaimana  membantu  fakir  miskin, memelihara  anak  yatim,  bersikap  kritis  terhadap  kekuasaan,  membebaskan  budak  dan  orang tertindas, mempromosikan kesetraan jender, dan tema-tema pembebasan lainnya.
Sebagaimana ‘Abd al -Malik yang menolak interpretasi reaksioner terhadap Islam, tetapi dia juga menyerukan pembebasan muslim secara kultural dan politik dari hegemoni barat dengan
5 Nurul Aeni, “Respons Agama Terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi,” Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) 2, no. 1 (2021): 47 – 59.
6 Agus Toni, “Islam Dan Pandangannya Terhadap Mustadh’afin (Kritik Islam Terhadap Kemiskinan Terstruktur Dan Kultur Dalam Masyarakat),” El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama 2, no. 1 (2014): 22 – 40.
melihat Islam sebagai sebuah aspek otentik identitas dan integritas dalam gerakan pembebasan Afro-Asia.  Islam  tidak  memiliki  aturan  khusus  berkaitan  dengan  cara  bagaiamana  ia  sebagai fenomena politik dan kultural dapat dipisahkan dari muatan keagamaan dan hukumnya. 7
Pada hakikatnya Islam mengajarkan kepedulian terhadap golongan-golongan lemah yang ada  dalam  masyarakat,  seperti  buruh,  petani,  pekerja,  dan  pegawai  kecil.  Islam  memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dengan baik, mulai hak mendapatkan upah yang cukup dan perlindungan yang memadai. Islam juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu mendapatkan upah sebagai hasil dari pekerjaan mereka, seperti fakir miskin dan anak yatim. Islam menetapkan hak-hak mereka secara regular maupun non reguler (zakat dan selainnya) dari harta orang-orang mampu, dan dari harta kolektif serta pendapatan negara.
Islam berusaha menutup celah di antara orang-orang lemah dengan orang-orang kaya. 8 Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman bagi orang kaya yang berlaku seweanang-wenang, dan  mengangkat  derajat  orang  fakir.  Islam  tidak  membenarkan  satu  pun  orang  kelaparan  di dalam  komunitasnya,  dan  seorang  tetangga  membiarkan  tetangganya  kelaparan.  Islam  malah memandang bahwa  sesungguhnya negara  memiliki  tanggung  jawab  secara  langsung terhadap orang-orang lemah tersebut. 9
Lemahnya  kondisi  masyarakat  dalam  hal  perekonomian  dalam  scope  yang  luas menjustifikasi  kondisi  suatu  negara  yang  lemah.  Jalal  Amin  memandang  bahwa  rendahnya tingkat  perekonomian  tidaklah  murni  disebabkan  oleh  setiap  individu  itu  sendiri,  akan  tetapi disebabkan  adanya  konsep  dan  propoganda  intelektual  dan  kultural  dari  teori  pembangunan yang mendasarkan pada postulat bahwa tujuan aktivitas ekonomi di negara-negara dunia ketiga, semestinya menutup jurang antara dari mereka sendiri dengan negara-negara industri dunia, dan yang terakhir adalah modek yang hendak dicontoh. 10 Negara-negara dunia ketiga ini yang disebut dengan  istilah  negara  miskin  dan  terbelakang  atau  secara  eufimistik  disebut  negara  tidak berkembang,  belum  berkembang  atau  sedang  berkembang,  beserta  nilai  atau  urutannya  ini terjadi  dalam  hubungannya  dengan  negara  kapitalis  atau  sosialis  barat.  Cara  yang  dianjurkan untuk  menutup  jurang  tersebut  melalui  bantuan  finansial  dan  teknis  dari  negara-negara  yang telah  berkembang  pada  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  sebuah  cara  untuk mengabdikan dan memperlebar jurang itu dan dalam konteks itu menajdikan dunia ketiga lebih
7 Issa J. Boullata, Dekonstruksi Tradisi ; Gelegar Pemikiran Arab Islam (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2001), h. 137
8 Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, “Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021): 143 – 58, https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982.
9 Yusuf Al-Qardawi, Islam dan Sekularisme (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 57.
10 Yoan  Colina,  “Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Bidang  Agama  Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat,” DANUM PAMBELUM: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja 1, no. 2 (2021): 236 – 45.
Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mus tadh’afin ; Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Shafwan Amrin et. al.
tergantung, jika tidak malah menghancurkan struktur sosial dan kebudayaan mereka sendiri. 11 Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan-Nya.
3.2. Analisis Hukum Positif Terhadap Kaum Mustadh’ afin
Pada  masa  Indonesia  mencapai  kemerdekaan,  pemerintah  pada  masa  itu  sebenarnya telah memberikan perhatian pada kaum Musta dh’Afin dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia)  Pasal  34  dan  Pasal  27  ayat  (2).  Pasal  34 berisi “Fakir miskin dan ana k- anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berisi  “Tiap -tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Atas  dasar  pasal-pasal  tersebut,  kemudian  pemerintah  melakukan  pembuatan peraturan-peraturan  yang  berkenaan  dengan  penanggulangan  kemiskinan  dalam  berbagai bidang. 12 Adanya  ketentuan  dalam  pasal  33,  34  dan  27  ayat  (2)  UUD  1945  mewajibkan pemerintah  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  kemiskinan.  Sejumlah  peraturan  telah dikeluarkan berkaitan dengan hal ini. Pada tahun 1974, baru terbentuk UU yang mengatur secara khusus  mengenai  kesejahteraan  sosial  (UU  No.  6  Tahun  1974  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa kesejahteraan sosial ialah : “suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa  keselamatan,  kesusilaan,  dan  ketentraman  lahir  bathin,  yang  memungkinkan  bagi  setiap Warga  Negara  untuk  mengadakan  usaha  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak- hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”
UU ini antara lain mengatur mengenai tugas dan usaha yang harus dilakukan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Tugas pemerintah adalah:
1. Menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial;
2. Memupuk,  memelihara,  membimbing  dan  meningkatkan  kesadaran  serta  rasa tanggungjawab sosial masyarakat;
3. Melakukan  pengamanan  dan  pengawasan  pelaksanaan  usaha-usaha  kesejahteraan sosial. 13
Usaha-usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini adalah:
11 Issa J. Boullata, Dekonstruksi Tradisi ; Gelegar Pemikiran Arab Islam , h . 140.
12 Yeni Salma Barlinti, “Kebijakan - Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan,” Lex Jurnalica 4, no. 3 (2007): 158 – 167.
13 Mawardi Dalimunthe, “Mengatasi Kemiski nan Dalam Islam (Kajian Al-Quran Dan Al- Hadis),” Journal of Islamic Law El Madani 1, no. 1 (2021): 31 – 39, https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.8.
a. Bantuan  sosial  kepada  warga  negara  baik  secara  perseorangan  maupun  dalam  kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana - bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;
b. Pemeliharaan  taraf    kesejahteraan  sosial  melalui  penyelenggaraan  suatu  sistem  jaminan sosial;
c. Bimbingan,  pembinaan  dan  rehabilitasi  sosial,  termasuk  didalamnya  penyaluran  ke  dalam masyarakat,  kepada  warga  negara  baik  perorangan  maupun  dalam  kelompok,  yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;
d. Pengembangan  dan  penyuluhan  sosial  untuk  meningkatkan  peradaban,  perikemanusiaan dan kegotong-royongan. 14
Selain itu, UU ini pun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebelumnya adanya UU tentang Kesejahteraan Sosial, pada tahun 1965 telah terlebih dulu terbit UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. UU yang berdasar pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini bertujuan untuk memberikan bantuan penghidupan kepada orang-orang jompo dalam  rangka  penyempurnaan  susunan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Yang  dimaksud dengan orang jompo dalam Pasal 1 disebutkan ia lah “setiap orang yang berhubung dengan lanjut usianya,  tidak  mempunyai  atau  tidak  berdaya  mencari  nafkah  untuk  keperluan  pokok  bagi hidupnya sehari- hari.”
Bantuan penghidupan yang diberikan kepada orang jompo ini adalah berupa tunjangan (berupa pemberian bahan-bahan keperluan hidup atau uang) dan perawatan (yang diberikan di rumah sendiri, rumah peristirahatan atau pengasuhan pada suatu keluarga). Bantuan ini tidak hanya  dilakukan  oleh  pemerintah,  tetapi  dapat  juga  dilakukan  oleh  organisasi  swasta  atau perseorangan yang diawasi langsung oleh pemerintah (di bawah menteri sosial).
Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam melaksanakan UU tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah  menerbitkan  peraturan  lebih  lanjut  dalam  PP  No.  31  Tahun  1980  tentang Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis  dan  PP  No.  42  Tahun  1981  tentang  Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. 15 Dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis dalam  masyarakat,  dalam  PP  No.  31  Tahun  1980  ini  mendefenisikan  masing-masing  istilah tersebut dalam Pasal 1. Gelandangan ialah  “orang -orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan  norma  kehidupan  yang  layak  dalam  masyarakat  setempat,  serta  tidak  mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”  Sedangkan pengemis adalah  “orang -orang  yang  mendapatkan  penghasilan  dengan
14 Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam 20, no. 2 (2015): 243 – 60.
15 Yeni Salma Barlianti, “Kebijakan -Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan, h. 161.
Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mus tadh’afin ; Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Shafwan Amrin et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 3 Issue 1, May 2022
meminta-minta  di  muka  umum  dengan  pelbagai  cara  dan  alasan  untuk  mengharapkan  belas kasihan dari orang lain”.
Usaha-usaha  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengurangi  atau  menghilangkan gelandangan dan pengemis ini bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Usaha preventif yang bertujuan  untuk  mencegah  timbulnya  gelandangan  dan  pengemis  dalam  masyarakat  adalah berupa  penyuluhan  dan  bimbingan  sosial,  pembinaan  sosial,  bantuan  sosial,  perluasan kesempatan  kerja,  pemukiman  lokal,  dan  peningkatan derajat  kesehatan.  Usaha  represif  yang bertujuan untuk mengurangi dan meniadakan gelandangan dan pengemis adalah berupa razia, penampungan  sementara  untuk  diseleksi,  dan  pelimpahan.  Dan  usaha  rehabilitasi  yang bertujuan agar fungsi sosial dari para gelandangan dan pengemis dapat berperan kembali dalam masyarakat  adalah  berupa  penampungan,  seleksi,  penyantunan, penyaluran dan tindak  lanjut yang kesemuanya itu dilaksanakan melalui panti sosial.
Selain penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis, melalui PP No. 42 Tahun 1981  pemerintah  juga  memberikan  kebijakan  untuk  melayani  kesejahteraan  sosial  bagi  fakir miskin. Yang dimaksud fakir miskin dalam pasal 1 angka 1 PP ini adalah orang yang sama sekali tidak  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  dan  tidak  mempunyai  kemampuan  memenuhi kebutuhan  pokok  yang  layak  bagi  kemanusiaan  atau  orang  yang  mempunyai  sumber  mata pencaharian  tetapi  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  layak  bagi  kemanusian. Pelayanan yang diberikan kepada fakir miskin ini adalah berupa bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.
Bantuan  sosial  diberikan  agar  para  fakir  miskin  ini  dapat  berusaha  meningkatkan  taraf kesejahteraan sosial. 16 Bantuan ini terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara  minimal,  yang  meliputi  pangan,  sandang,  pemukiman,  pendidikan  dan  kesehatan. Rehabilitasi sosial diberikan agar para fakir miskin mampu melaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi ini meliputi usaha seleksi, pembinaan, pengembangan, dan pembinaan lanjutan.
Dalam  hal  ini  memenuhi  kebutuhan  primer  manusia  yaitu  tempat  tinggal,  pemerintah mengeluarkan  UU  No.  16  Tahun  1985  tentang  Rumah  Susun.  Pada  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  a diseb utkan bahwa “memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah,  yang  menjamin  kepastian  hukum  dalam pemanfaatannya.”  UU  ini  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki tempat tinggal dengan berupa hak milik.
16 Dermawan and Nasya Tisyfa Taudiyah, “Analysis of the Sibaliparriq Concept from a Gender Equality Point of View ; Examining  the  Views  of  Nahdlatul  Ulama  and  Muhammadiyah,” Mazahibuna 3,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22906.

## 4. Kesimpulan
Demikian bagaiamana perlindungan hukum terhadap kaum Mustadh’Afin, baik dari segi Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  sudah  jelas  kepastian  terhadap  perlindungan  kaum Mustadh’Afin.  Hukum Islam  telah  menjawab  dengan  beberapa  ayat  suci  Al- Qur’an  sebagai penegasan  untuk  menyikapi  kasus  terhadap  perlindungan  kaum  Mustadh’Afin.  Hukum  Positif telah  diatur  dalam  beberapa  paraturan  perundang-undangan  untuk  membimbing  dan melindungi  kaum  Mustadh’Afin.  Analisis  perlindungan  hukum  terhadap  kaum  mustadh’afin, secara hukum Islam dan Hukum Positif telah memberikan persepsi dan gambaran bahwa Kaum Mustadh’Afin  ataupun  Kaum  yang  dilemahkan  dari  segi  perspektif  Agama  dan  Negara kontemporer, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa ayat suci Al- Qur’an menuntun dan memerintahkan kita sebagai sesama umat muslim saling bahu-membahu dan tolong menolong. Dalam  hukum  positif  telah  dijelaskan  dan  ditegaskan  dalam  bebarapa  peraturan  perundang- undangan  bahwa  orang-orang  yang  lemah  ataupun  dilemahkan  wajib  bagi  pemerintah  untuk membenahi dan memberikan perlindungan terhadap mereka.

## Daftar Pustaka
Abdi Wijaya. “Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu’i.” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 1, no. 1 (2012): 43 – 60. https://doi.org/10.24252/AD.V1I1.1462.
Aeni,  Nurul.  “Respons  Agama  Terhadap  Kemiskinan:  Perspektif  Sosiologi.” Jurnal  Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) 2, no. 1 (2021): 47 – 59.
Al-Qardawi, Yusuf. Islam Dan Sekularisme . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
Alimuddin,  Harwis,  and  Tahani  Asri  Maulidah.  “Implication  of  Local  Wisdom  in  Islamic  Law Compilation Legislation.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021): 143 – 58. https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982.
Ashidiki,  Hasbi  Nawi.  “KONSEP  MUSTADH’AFIN  DALAM  KAJIAN  TAFSIR  KONTEMPORER  (Studi Atas Tafsir Farid Esack).” Al-Kauniyah 2, no. 2 (2021): 13 – 34.
Barlinti, Yeni Salma. “Kebijakan -Kebijakan Pe merintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan.” Lex Jurnalica 4, no. 3 (2007): 158 – 67.
Colina,  Yoan.  “Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Bidang  Agama  Dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” DANUM PAMBELUM: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja 1, no. 2 (2021): 236 – 45.
Dalimunthe,  Mawardi.  “Mengatasi  Kemiskinan  Dalam  Islam  (Kajian  Al -Quran  Dan  Al- Hadis).”
Journal of Islamic Law El Madani 1, no. 1 (2021): 31 – 39. https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.8.
Dermawan,  and  Nasya  Tisyfa  Taudiyah.  “Analysis  of  t he  Sibaliparriq  Concept  from  a  Gender Equality  Point  of  View ;  Examining  the  Views  of  Nahdlatul  Ulama  and  Muhammadiyah.” Mazahibuna 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22906.
Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mus tadh’afin ; Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Shafwan Amrin et. al.
Issa J. Boullata. Dekonstruksi Tradisi ; Gelegar Pemikiran Arab Isl am . Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2001.
Kholis, Nur. “Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam 20, no. 2 (2015): 243 – 60.
RI, Kementrian Agama. Al- Qur’an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 201 9) . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.
Syatar, Abdul,  and  Chaerul Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Gowa: Alauddin University Press, 2021.
Toni, Agus. “Islam Dan Pandangannya Terhadap Mustadh’afin (Kritik Islam Terhadap Kemiskinan Terstruktur  Dan  Kultur  Dalam  Masyarakat).” El-Wasathiya:  Jurnal  Studi  Agama 2,  no.  1 (2014): 22 – 40.
Yeni Salma Barlianti. “Kebijakan -Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan.” Lex Jurnalica 4, no. 3 (2007).