Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No. 9 September 2019

## DINAMIKA  POLITIK  DAERAH  DALAM  PELAKSANAAN  SISTEM PEMILU UMUM LEGISLATIF DAERAH

## M. Fadhillah Harnawansyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas Sumatera Selatan Email: mfadhillah@fisip-unmura.com

## Abstrak
Dalam  dinamika  politik  daerah  dan  sistem  pemilihan  umum  legislatif  daerah (Pilegda)  saat  ini  ditemukan  permasalahan  adanya  kondisi  yang  tidak  harmoni antara format sistem Pilegda dengan format sistem pemerintahan daerah (Pemda), sehingga  menimbulkan  rendahnya  perwakilan  politik  masyarakat  daerah  oleh legislatornya.  Penelitian  ini  sebagai  studi  perbandingan  pelaksanaan  Sistem Pemilu  Daerah  (Pilegda)  di  Kabupaten  Musi  Rawas,  Kota  Lubuklinggau  dan Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  secara  luas untuk  memperoleh  pengetahuan  tentang  dinamika  politik  daerah  dan  sistem Pilegda  yang  ideal  dan  harmoni  dengan  sistem  Pemda,  yang  dapat  digunakan  di masa  depan;  dengan  tingkat  keterwakilan  politik  yang  tinggi,  serta  untuk mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  berhubungan  dengan  sistem  Pilegda tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  secara  mendalam, observasi  partisipan  langsung,  dan  dokumentasi;  agar  dapat  memberikan  data yang  lebih  akurat  dan  mendalam.  Dalam  kajian  ini,  peneliti  melakukan  proses analisis  data  dengan  metode  triangulasi,  baik  dari  informan  dan  dokumentasi, maupun  observasi  langsung  untuk  melakukan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  Pilegda  yang  ideal  dengan  sistem  Pemda  saat  ini  adalah sistem  Pilegda  model  semi-distrik.  Kemudian,  peneliti  juga  menyimpulkan  bahwa secara  politis,  sistem  Pilegda  dan  sistem  Pemda  saat  ini  masih  belum  harmoni. Oleh  karena  itu,  perbaikan  sistem  ini  harus  didukung  juga  oleh  penyelenggaraan Pilegda yang berkualitas, berintegritas, profesional, jujur, dan adil; sehingga akan melahirkan legislator daerah yang memiliki tingkat keterwakilan politik yang tinggi terhadap  konstituennya;  dan  sekaligus  dapat  efektif  dalam  penyelenggaraan Pemda.
Kata Kunci: Dinamika Politik Daerah & Sistem Pilegda.

## Pendahuluan
Pemerintahan  yang  kuat  adalah  pemerintahan  yang  dapat  dukungan  penuh  dari rakyatnya.  Oleh  karna  itu  sebagai  wujud  terimakasih  atas  dukungan  rakyat  tersebut
sudah sepantasnya pemerintah melalui aparatur birokrasi memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat (Misbak, 2018).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Di  sini  Peran DPRD  dalam  proses  pemilihan  keanggotaannya  dipilih  secara  periodik  setiap  lima tahun sekali. Dalam rangka pemilihan anggota DPRD tersebut, diselenggarakan melalui pemilihan umum legislatif daerah (Pilegda), di mana Pilegda tersebut merupakan bagian dari  penyelenggaraan  pemilihan  umum  legislatif  secara  keseluruhan  karena diselenggarakan  secara  bersamaan  dan  serentak  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  kehidupan  politik  saat  ini,  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  menjadi konstitusi  yang  lebih  demokratis  atau  lebih  dikenal  sebagai  demokrasi  konstitusional. Oleh  karena  itu,  sistem  pemilihan  umum  (Pemilu)  yang  kita  anut  dalam  membangun bangsa, merujuk pada konsep demokrasi konstitusional tersebut sehingga dalam proses pergantian  kepemimpinan  nasional  sudah  diatur  kebijakannya  di  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  pedoman  dalam  penyelenggaraan  pemilu  setiap lima  tahun  sekali  dan  diselenggarakan  oleh  penyelenggara  Pemilu  yaitu  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilu  (Banwaslu),  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai komisi etik.
Dalam  pelaksanaan  Pemilu  legislatif  di  Indonesia  terbagi  ke  dalam  pemilu legislatif  untuk  memilih  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR-RI), Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  (DPD-RI),  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi  (DPRD  Provinsi)  serta  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota  (DPRD  Kabupaten/Kota).  Pemilu  legislatif  ini  yang  menjadi pesertanya  adalah  partai  politik  dengan  mencalonkan  para  calon  anggota  legislatif (DPR/DPRD).
Kemudian  dalam  pelaksanaan  Pemilu  saat  ini  terjadi  fenomena-fenomena, contohnya: di mana sejak Pemilu dilaksanakan sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2014,  kelemahan-kelemahan  sistem  proporsional  dalam  Pemilu  legislatif  juga disampaikan oleh Nizam (2015: 4) yang menyatakan bahwa:
Evaluasi  yang  dilakukan  terhadap  penyelenggaraan  pemilu  yang  telah dilaksanakan.  Di  mana  pemilu  pertama  kalinya  yang  di  mulai  tahun  1955
sampai  dengan  pemilu  9  April  2014  yang  pelaksanaannya  masih  banyak terdapat kekurangan dan kelemahan.
Selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu di daerah terjadi fenomena yang berkaitan dengan “ money politics ” dan “ high cost ” dalam politik seperti yang digambarkan oleh (Haris, 2005) dalam bukunya Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, bahwa:
Berbagai  hasil  survey,  Polling  dan  penelitian  yang  pernah  dilakukan terhadap  partai  politik  dan  lembaga  legislatif  memperlihatkan  merosotnya tingkat  kepercayaan  publik,  terutama  terhadap  partai-partai  besar  yang berkuasa,  baik  di  legislatif  maupun  eksekutif.  Merosotnya  kepercayaan publik terhadap partai, melainkan juga karena kecenderungan meningkatnya fenomena  politik  uang  (money  politics)  dalam  relasi  legislatif-eksekutif, terutama di tingkat lokal.
Berdasarkan  fenomena-fenomena  di  atas  terlihat  perbedaan  permasalahan  yang menjadi fokus penelitian ini, di mana peneliti menfokuskan penelitian ini untuk mencari suatu  format  sistem  Pemilu  legislatif  daerah  yang  harmonis  dengan  format  sistem pemerintahan  daerah;  dimana  diharapkan  dapat  menimbulkan  dampak  meningginya tingkat perwakilan politik masyarakat daerah oleh para legislatornya.
Menurut  peneliti,  pengertian  tentang  dinamika  politik  daerah  adalah  adanya peristiwa  perubahan  dan  perkembangan  fenomena-fenomena  politik  yang  terjadi  di daerah  dan/atau  pemerintahan  daerah.  Dinamika  kejadian  atau  fenomena  politik  yang terjadi  di  daerah  tersebut  banyak  ragamnya  mulai  daerah  pemilihan  umum  kepala daerah, pemilihan kepala desa, pemilihan umum legislatif daerah, dan lain sebagainya.
Pada  penelitian  ini  tentunya  akan  menfokuskan  kajian  hanya  pada  dinamika pemilihan  umum  legislatif  daerah  khususnya  pada  studi  perbandingan  mengenai pelaksanaan  sistem  pemilihan  umum  legislatif  daerah  pada  Kabupaten  Musi  Rawas, Kota  Lubuklinggau  dan  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara;  berkaitan  dengan  harmonisasi sistem  pemilihan  umum  legislatif  daerah  dengan  sistem  pemerintahan  daerah,  dan dengan tingkat perwakilan politik masyarakat terhadap legislatornya.
Banyak konsep yang berkaitan dengan pemilihan umum, namun pengertian umum dari sistem pemilihan umum menurut  Budiardjo (2008: 461) bahwa dalam kajian ilmu politik  telah  dikenal  bermacam-macam  sistem  pemilihan  umum  dengan  berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya ada dua prinsip pokok, yaitu:
a. Single-member Constituency (satu daerah pemilihan atau wilayah distrik memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik ).
b. Multi-member  Constituency  (satu  daerah  pemilihan  memilih  beberapa  wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).
Kemudian  konsep  sistem  pemilu  juga  dikemukakan  oleh  Duverger  (dalam Grofman dan Lijphart, 2003: 4) mengatakan bahwa:
All  three  articles  take  as  their  starting  point  the  formulation  in  Duverger (1951a)  that  the  plurality  system  favors  the  two-party  system,  commonly referred to as “Duverger’s Law”, while PR methode and the double-ballot system favor multipartyism, referred to as “Duverger’s Hypothesis
Dalam perkembangannya pada tahun 1950 di Kongres Internasional Ilmu Politik, (Duverger  &  Stevenson,  1955)  mengemukakan  tentang  tiga  rumus  atau  tiga  hukum dasar, yaitu:
(1) Propotional  representation  tends  to  lead  to  the  formation  of  many independent parties; (2) The two-ballot majority system tends to lead to the formation of many parties that are allied with each other ; (3) The plurality rule tends to produce a two-party system.
Secara  umum,  konsep  sistem  pemilihan  umum  yang  dikenal  ada  2  model  utama adalah  sistem  distrik  (single-member  contituency)  dan  sistem  proporsional  (multi- member  constituency)  (Duverger  &  Stevenson,  1955).  Namun  sangat  berbeda  sistem pemilihan  umum  yang  digunakan  di  Indonesia  dan  beberapa  negara  di  dunia,  yaitu sistem  campuran  antara  sistem  distrik  dan  sistem  proporsional,  yaitu  sistem proporsional terbuka.
Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum paling tua dan didasarkan pada kesatuan  geografis  (wilayah),  di  mana  setiap  kesatuan  geografis  atau  wilayah dinamakan distrik, karena kecilnya daerah  yang tercakup maka memperoleh satu kursi dalam  parlemen.  Di  mana  distrik  merupakan  satu  wilayah  kecil  (distrik  pemilihan) memilih satu wakil tunggal ( single-member contituency ) dengan konsep dasar pluralitas (suara terbanyak).
Sedangkan  di  Indonesia,  menggunakan  sistem  proporsional  dengan  daftar  calon terbuka  atau  sistem  proporsional  terbuka  adalah  suatu  sistem  untuk  memilih  anggota DPR  dan  DPRD  adalah  sistem  di  mana  penentuan  pemenang  Pemilu  di  suatu  daerah pemilihan  didasarkan  pada  perolehan  kursi  partai  politik  yang  bersangkutan  dan penghitungan  hasil  bagi  suara  sah  partai  politik  yang  bersangkutan  dengan  Bilangan Pembagi  Pemilih  (BPP).  Sementara  maksud  daftar  calon  terbuka,  bahwa  pada  waktu pencalonan,  kepada  partai  politik  diberi  kesempatan  untuk  menetapkan  nama-nama
calon  dengan  kualifikasi  terbaik  sebanyak  jumlah  kursi  yang  dialokasikan  di  daerah pemilihan.
Menurut peneliti pada saat ini pengertian tentang sistem Pemilu legislatif daerah di sini memiliki pengertian  yang sama dengan sistem Pemilu legislatif di atas. Namun pemaknaan  kata  “Daerah”  di  sini memiliki  makna  yang  sama  dengan  “daerah”  dalam pemerintahan  daerah,  yaitu  sebagaimana  dijelaskan  oleh  (Wajong,  1975)  dalam bukunya  Azas  dan  Tujuan  Pemerintahan  Daerah,  menjelaskan  bahwa  Alam  pikiran  di masa Revolusi Perancis yang merumuskan “gemeente” (Daerah-Kota Otonom) sebagai “Suatu persekutuan penduduk yang disatukan oleh hubungan setempat/sedaerah” ( Une societe de citoyens, unis par des relations locales ).
Sesungguhnya  Pemilu,  sesuai  dengan  Undang  Undang  nomor  8  tahun  2012 tentang  pemilihan  umum  pada  pasal  3  dan  5  memiliki  maksud  dan  tujuan penyelenggaraannya, yaitu:
a. Memilih  wakil  rakyat  yang  duduk  dalam  lembaga  perwakilan  rakyat  baik  tingkat pusat,  wilayah  maupun  daerah  (DPR-RI,  DPRD  Propinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota).
b. Memilih wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan daerah (DPD RI);
c. Membentuk  pemerintahan  yang  demokratis,  kuat  serta  memperoleh  dukungan sebesar-besarnya  dari  rakyat  (Legitimate);  Menurut  Aurel  Croissant  (dalam (Riwanto, 2016)).
Dalam  perkembangannya,  konsep  tentang  sistem  pemerintahan  mengalami pergeseran  di  mana  dikenal  pula  sistem  pemerintahan  campuran.  Hal  ini  sebagaimana diuraikan oleh  (Achmad & Rudianto, 2012) dalam bukunya  yang berjudul Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik menjelaskan bahwa sistem pemerintahan campuran, merupakan  upaya  mencari  jalan  tengah  untuk  mengambil  yang  terbaik  dari  sistem parlementer  dan  presidensial.  Dalam  praktiknya,  ada  dua  model  sistem  pemerintahan campuran  yaitu  sentralisasi  dan  desentralisasi.  Model  sistem  pemerintahan  campuran ini, contohnya ada dua. Pertama, model campuran sentralisasi yaitu di negara Perancis; Kedua,  model  campuran  desentralisasi  dengan  konsep  otonomi  daeah  yaitu  di  negara Indonesia.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  itu,  maka  sistem  pemilihan  umum  legislatif  daerah yang  harmoni  dengan  sistem  pemerintahan  daerah,  serta  sistem-sistem  lainya  (seperti
sistem  politik,  sistem  kepartaian,  dan  sistem  sosial  budaya),  merupakan  suatu “keharusan”  agar  efektifitas  pemilu  dapat  tercapai.  Kemudian  dengan  sistem  yang harmoni  juga  diharapkan  dapat  meningkatkan  tingkat  keterwakilan  politik  masyarakat yang tinggi antara legislator dengan konstituennya.

## Gambar 1. Sistem Pemilihan Umum Legislatif Daerah

## Metode Penelitian
Desain  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  secara  kualitatif dengan  metode  deskriptif.  Pemilihan  pendekatan  kualitatif  dengan  pertimbangan penelitian  ini  diharuskan  menggali  dan  mengumpulkan  informasi  dan  fakta  dari informan,  tentang  dinamika  politik  daerah  dan  pemilihan  umum  legislatif  daerah, khususnya tentang perbandingan pelaksanaan sistem Pemilu legislatif daerah (Pilegda) yang  digunakannya  saat  ini  di  kabupaten  Musi  Rawas,  kota  Lubuklinggau,  dan kabupaten  Musi  Rawas  Utara,  mulai  proses  penerapannya  hingga  output  yang dihasilkan oleh sistem tersebut.
Oleh  karena  itu,  peneliti  diwajibkan  untuk  menyerap  pandangan  menurut informan itu sendiri dengan cara mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan yang  diungkapkannya  apa  adanya,  sesuai  dengan  bahasa  dan  pandangan  informan. Untuk  mencapai  tingkat  validitas  data  yang  tinggi,  maka  peneliti  harus  memberikan
Sistem Pemilihan Umum

## Legislatif Daerah
Teori Pamungkas (Fahmi, 2011: 80-91)
Tingginya Perwakilan Politik Masyarakat oleh Legislator Keterwakilan Politik Masyarakat Teori Hoogerwerf (1985: 199-201) Sistem Pemerintahan Daerah Teori Achmad (2012: 139-141)
kesempatan yang seluas-luasnya kepada informan untuk menjelaskan fenomena, proses, dan  dampak  dari  dinamika  politik  daerah  dan  penerapan  sistem  pemilihan  umum legislatif  daerah  yang  digunakan  saat  ini,  sehingga  informasi  dan  aspirasi  informan dapat terungkap secara lengkap dan holistik.
Kemudian data hasil penelitian tersebut dilakukan uji validasi dengan triangulasi data,  dan  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  secara  sistematis  dan  terstruktur  dengan kajian  teori  politik,  yang  mampu  memberikan  hasil  kajian  yang  mendalam,  kritis, obyektif, dan substantif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Peneliti melihat bahwa dinamika politik daerah di ketiga daerah penelitian sudah berjalan  cukup  dinamis,  walaupun  masih  jauh  dari  harapan  kita  bersama  dalam  upaya membangun  demokrasi  yang  berkualitas  dan  bertanggungjawab.  Namun,  apabila  kita tinjau  dari  sudut  pandang  stabilitas  politik  daerah,  sudah  baik,  di  mana  segala  proses Pemilu legislatif dan Pemilu kepala daerah telah berjalan dengan baik, lancar dan damai serta  tetap  menjunjung  tinggi  asas  Pemilu  yaitu  Luber  Jurdil,  termasuk  juga  harapan terwujudnya penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas.

## a. Model Penyuaraan
Pada  tiga  wilayah  penelitian  diatas,  terlihat  bahwa  model  penyuaraan  dari setiap  pemilih/konstituen  tidak  terjadi  kendala  serius  dan  tidak  terjadi  perbedaan pelaksanaannya  oleh  KPU  di  ketiga  wilayah  penelitian.  Memang,  model  sekarang ini cukup membingungkan dan rumit bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  metode  yang  lebih  praktis  dalam  melakukan pilihan tersebut. Banyaknya kertas suara yang harus dipilih oleh masyarakat cukup membuat  kebingungan  masyarakat  dalam  melakukan  pilihan,  hal  ini  disebabkan mereka  tidak/terlalu  mengenal  Caleg  yang  mencalonkan  diri,  terlebih  banyaknya calon dari masing-masing kertas suara.
Hal ini dapat disederhanakan dengan memperbaiki sistem dan metode dalam Pemilu  legislatif  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Secara  sistem,  diperbaiki sistem dengan model pencalonan setiap Dapil yang lebih sedikit calonnya, sehingga tidak  membingungkan  masyarakat.  Kemudian  secara  metode,  harusnya  metode pencoblosan  sudah  mulai  melakukan  modifikasi  dan  pendidikan  politik  bagi
masyarakat  agar  dapat  memanfaatkan  teknologi  informasi,  seperti:  penggunaan elektronic voting (E-voting).
b. Metode Pembagian Daerah Pemilihan (Dapil)
Indikator besaran daerah pemilihan (Dapil) merupakan faktor utama dalam sistem Pemilu. Di sini akan terlihat apakah suatu sistem Pemilu akan ke distrik atau ke  proporsional.  Oleh  karena  itu,  peneliti  berkeyakinan  bahwa  bila  Pilegda  untuk lima  tahun  nanti  harus  melakukan  perbaikan  Dapil  ini,  atau  dengan  kata  lain berpedoman  konsep  model  semi-distrik  yaitu  wilayah  Dapil  adalah  wilayah kecamatan  saja;  karena  model  ini  mampu  melahirkan  legislator  yang  memiliki legitimasi  lebih  dari  66  persen  suara  sah  pemilih,  sehingga  masih  lebih  tinggi  dari tingkat  legitimasi  dalam  perwakilan  pada  Pilkada,  sehingga  pada  akhirnya berdampak  pula  pada  peningkatan  keterwakilan  politik  masyarakat  terhadap legislatornya.

## c. Pembuatan Batas-batas Representasi
Pembatasan  terhadap  pemilih  dan  kandidat  tetap  diperlukan  dalam memenuhi  kebutuhan/ketentuan  dari  pemerintahan,  pembangunan  dan  demokrasi. Oleh  karena  itu,  penguatan  Parpol  dan  kaderisasi  Parpol  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para Caleg. Tantangan global dan kebutuhan nasional  dan  lokal  (daerah)  selalu  menjadi  faktor  utama  dalam  mengambil pertimbangan  terhadap  sebuah  kebijakan  publik.  Hal  ini  diharapkan  akan  bermuara pada  peningkatan  kinerja  DPRD  dan  efektifitas  pemerintahan  daerah  dan kesejahteraan rakyat daerah.

## d. Metode Formula Pemilihan
Pemberlakuan dan pelaksanaan model formula Pemilu yang ditetapkan oleh pemerintah  dan  KPU  berlaku  umum  dan  sama  di  ketiga  lokasi  penelitian,  sehingga peneliti  tidak  menemukan  perbedaan  penerapanya  di  ketiga  lokasi.  Namun  peneliti menemukan  kritik  dari  para  pelaku  politik  dan  masyarakat  bahwa  model  formula Pemilu  saat  ini  perlu  untuk  dievaluasi,  agar  lebih  sederhana  dan  lebih  efisien  serta efektif. Di sini peneliti mengusulkan perubahan dengan pola pluralistik untuk setiap Dapil  dengan  peringkat  perolehan  suara  Parpol  sesuai  dengan  jumlah  kursi  yang tersedia.  Sesungguhnya,  penggunaan  formula  perhitungan  dengan  model  SLM  ini
sudah menuju proses kearah model perhitungan sistem semi-distrik. Hal ini menurut peneliti patut didukung kearah model pluralistik.
e. Metode Ambang Batas
Model  ambang  batas  tidak  berlaku  di  Pilegda,  dan  hal  ini  tidak  ada perbedaan dalam pelaksanaannya di ketiga lokasi penelitian. Namun, model ambang batas untuk daerah dengan model sistem semi-distrik patut untuk dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Undang-Undang Pemilu di masa depan,  sebab  dalam  model  distrik  tidak  ada  ambang  batas  parlemen,  karena  dalam setiap  Dapil  atau  distrik  yang  mendapatkan  kursi  hanya  Parpol  yang  mendapatkan suara terbanyak (pluralitas) sesuai jumlah kursi yang tersedia.

## f. Metode Penetapan Jumlah Kursi Legislatif Daerah
Model  penetapan  besaran  jumlah  kursi  DPRD  dan  DPR-RI  saat  ini  perlu dilakukan  penyesuaian  kembali,  di  mana  besaran  jumlah  penduduk  dan  luasan wilayah  yang  diwakili  seorang  anggota  legislatif  dapat  menjadi  pedoman  dalam menentukan jumlah kursi perwakilan (DPRD) suatu daerah. Oleh karena itu, tepatlah bila  pedoman  ini  tetap  dilanjutkan  berdasarkan  luas  wilayah  kecamatan  saja  dan jumlah  penduduk  (distrik)  agar  nantinya  anggota  DPRD  lebih  fokus  kepada konstituennya.
Berdasarkan  persepsi  politik  masyarakat  di  dalam  Pilegda  bahwa  sistem Pemilu  legislatif  daerah  saat  ini  perlu  dilakukan  pembenahan  terus-menerus  untuk menuju ke sistem Pemilu legislatif daerah yang lebih ideal, efisien, dan efektif dalam menyelenggarakan  pemerintahan  daerah,  yaitu  dengan  merubah  sistem  Pemilu legislatif daerah dari sistem proporsional terbuka menuju sistem semi-distrik. Hal ini tentunya  diharapkan  akan  menghadirkan  banyak  keuntungan  dalam  kinerja  DPRD dan keterwakilan politik masyarakat, serta memperkuat sistem pemerintahan daerah itu  sendiri,  dengan  tidak  melupakan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan  sistem pemerintahan daerah.
g. Presfektif  Politik:  Harmonisasi  Sistem  Pemilu  Legislatif  Daerah  dengan Sistem Pemerintahan Daerah
Relevansi keterwakilan politik dengan efektivitas pemerintahan daerah saat ini akan sulit terwujud, apabila model keterwakilan politik yang masih mendua saat ini dengan model hubungan keterwakilan campuran (politico), antara keterwakilan
politik  terhadap  masyarakat  dan  terhadap  partai  politik  yang  sangat  dominan. Terlebih kapabilitas dan kapasitas para anggota DPRD masih di bawah harapan dan kebutuhannya  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  anggota  DPRD yang masih banyak kendala.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  politik  sudah  selayaknya  dan secepatnya  harus  diterapkan  oleh  pemerintah  dan  penyelenggara  Pemilu,  agar pelaksanaan Pemilu di Indonesia dapat lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan profesional dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa depan.
Secara  umum,  efektivitas  pemerintahan  daerah  dapat  tercapai  dengan  baik bila  sistem  Pemilu  legislatif  daerahnya  harus  selaras  dengan  menggunakan  model perwakilan  politik  yang  bersifat  utusan  atau  delegate.  Hal  ini  sangat  mungkin dikarenakan  model  ini  sangat  menjamin  tingkat  keterwakilan  politik  legislator hanya  kepada  konstituennya  sangat  tinggi,  namun  memang  terjadi  pelemahan dalam keterwakilan terhadap partai politik.
Sistem Pilegda saat ini secara sistem sudah cukup baik, namun belum bisa memberikan  kualitas  dan  loyalitas  para  legislator  terhadap  konstituennya  dan  atau Parpolnya  masing-masing.  Oleh  karena  itu,  peneliti  berkeyakinan  bahwa  dengan mengubah sistem Pilegda yang baik dan ideal akan lebih meningkatkan representasi politik  masyarakat  oleh  legislator  daerah,  termasuk  perbaikan  regulasi  dalam mengatasi  kelemahan-kelemahan  dalam  SDM  dan  integritas  para  Caleg  di  masa yang akan datang.
Sesungguhnya  otonomi  daerah  bertujuan  untuk  mempercepat  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  daerah,  yang  nantinya  bermuara  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  tersebut.  Sebenarnya,  itulah  inti  dari  otonomi daerah  yang  bersumber  dari  asas  desentralisasi,  misalnya  daerah  Kabupaten  Musi Rawas diserahkanlah pengelolaan sumber daya alam, yang diharapkan sumber daya alam tersebut  secara  optimal  dapat  mendatangkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) bagi  daerah  tersebut.  Di  mana  nantinya  pembagian  keuntungannya  dapat  dibagi lebih banyak ke daerah, provinsi, dan juga pemerintah pusat, termasuk efek domino dari  perkembangan  daerah  sekitar  yang  dijadikan  pusat  pemanfaatan  sumber  daya alam tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  menurut  pendapat  peneliti  bahwa  bukan  berarti adanya  otonomi  daerah  tersebut  membuat  daerah  tidak  ada  lagi  hubungan  dengan pemerintah  pusat.  Hal  inilah  yang  menjadikan  pendapat  yang  salah,  seperti dikatakan orang bahwa otonomi daerah itu melahirkan “raja-raja kecil” di daerah; hal ini merupakan pandangan yang sangat keliru. Kita dalam konteks NKRI, mulai dari  bupati/walikota,  gubernur,  dan  presiden  merupakan  rantai  komando pemerintahan secara umum.
Oleh  karena  itu,  hubungan  antara  daerah  dengan  provinsi,  daerah  dengan pemerintah  pusat  harus  tetap  berjalan  sesuai  dengan  mekanisme  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Kemudian  anggaran-anggaran  di  pemerintah pusat  juga  dipersiapakan  untuk  mempercepat  pembangunan  di  daerah,  yang berbentuk  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  serta sumber-sumber lain dari pendapatan yang sah.
Maka dari itu, kepala daerah kabupaten/kota dituntut oleh pemerintah pusat untuk  melakukan  inovasi  di  daerah  untuk  menggali  sebanyak  mungkin  PAD mereka  masing-masing.  Dalam  rangka  untuk  meningkatkan  APBD  mereka, tentunya  hal  ini  dalam  rangka  untuk  kemakmuran  bagi  seluruh  masyarakat daerahnya. Akan tetapi, bukan berarti mereka meninggalkan hubungan baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, di dalam koridor NKRI.
Untuk  itu,  DPRD  harus  mampu  bersinergi  dengan  pemerintah  daerah,  di mana  sebaik  apapun  tekad  kepala  daerah/Pemda  mau  membangun  daerah,  kalau dukungan  dari  DPRD  tidak  optimal  maka  hasilnya  tidak  akan  baik,  contohnya: dalam  pembuatan  peraturan  daerah  (Perda)  untuk  melakukan  penggalian/ ekspolarasi  sumber  daya  alam  daerah,  tentunya  diperlukan  regulasi  yang  dibuat oleh Pemda yang disahkan oleh DPRD.
Kemudian  dalam  hal  menyusun  anggaran  belanja,  tentunya  diperlukan persetujuan/pengesahan  dari  DPRD;  jadi  sinergi  yang  baik  antara  kepala  daerah, DPRD,  dan  OPD  merupakan  hal  yang  paling  menentukan  keberhasilan  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut.  Bukan  berarti  kepala  daerah  itu  berjalan sendiri, tanpa memperhatikan DPRD; di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dinyatakan  bahwa  pemerintahan daerah adalah Kepala daerah dan DPRD.
Berdasarkan  fakta  yang  diuraikan  di  atas  menunjukkan  bahwa  hubungan harmoni  antara  DPRD  dan  Kepala  Daerah/OPD  merupakan  hubungan  harmoni yang  masih  dipaksakan,  dikarenakan  akan  menjadi  penghambat  bagi  kinerja masing-masing.  Sebenarnya,  inilah  yang  dimaksudkan  oleh  teori  sistem,  bahwa apabila  salah  satu  bagian  dari  sistem  tidak  berfungsi  maka  akan  menghambat bagian lainnya dari sistem tersebut untuk bekerja secara baik.
Di  sini  menunjukkan  bahwa  kinerja  dan  hubungan  yang  harmoni  antara DPRD  dan  kepala  daerah  saat  ini  adalah  merupakan  hasil  kompromi  dalam memperjuangkan  kepentingan  mereka  masing-masing.  Hal  ini  akan  berdampak positif  apabila  tujuan mereka  tetap  sama untuk  kepentingan  rakyat  daerah;  namun sebaliknya  bila  mereka  hanya  memperjuangkan  kepentingan  pribadi  dan  ambisi politik  masing-masing,  maka  akan  menghasilkan  pemerintahan  yang  tidak  sesuai dengan aspirasi rakyat daerahnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  melihat  suatu  simpulan  sementara bahwa  sistem  Pemilu  yang  digunakan  saat  ini  masih  perlu  dilakukan  perubahan yang  cukup  mendasar  agar  bisa  memenuhi  keseimbangan  sistem  antara  sistem Pemilu  legislatif  daerah  dengan  sistem  pemerintahan  daerah,  yang  berpedoman pada tingkat perwakilan politik di DPRD  yang  sangat tinggi hubungannya dengan konstituennya, yaitu dengan sistem Pilegda yang semi-distrik.
Kondisi ideal pada sistem Pilegda hanya bisa dicapai apabila sistem Pemilu legislatif daerah saat ini diganti dengan sistem Pemilu legislatif daerah yang semi- distrik,  yaitu  satu  Dapil  hanya  satu  kecamatan  dan  model  formula  pemilihan berdasarkan asas  pluralitas;  dan  juga  sistem  ini  harus  didukung  dengan  penguatan kelembagaan  dan  program  kerja  Parpol  dalam  kaderisasi,  serta  penggunaan  dan pemafaatan teknologi informasi pada setiap tahapan Pilegda, sehingga pelaksanaan sistem Pilegda dapat berdampak pada meningkatkan hubungan keterwakilan politik masyarakat  terhadap  legislatornya,  dan  kinerja  legislator  itu  sendiri  sebagai  wakil rakyat daerah di DPRD Kabupaten/kota.
Secara  politik,  dengan  tingginya  tingkat  perwakilan  politik  dengan  model hubungan utusan (delegate) maka dapat kita usulkan untuk Pilkada dapat dilakukan dengan pemilihan oleh DPRD saja, walaupun hal ini masih perlu kajian yang lebih mendalam.  Sistem  Pemilu  legislatif  daerah  saat  ini  belum  harmoni  dengan  sistem
pemerintahan daerah, sebab sistem Pilegda seharusnya menggunakan model semi- distrik.  Oleh  karena  itu,  perubahan  sistem  Pilegda  dari  proporsional  terbuka  ke sistem  semi-distrik  harus  dilakukan  dengan  melakukan  perubahan  tiga  hal,  yaitu: pertama,  melakukan  pengurangan  wilayah  Dapil  hanya  sebatas  wilayah  satu kecamatan  saja;  kedua,  melakukan  formula  perhitungan  suara  dengan menggunakan  asas  pluralitas;  dan  ketiga,  melakukan  penguatan  fungsi  organisasi dan pengkaderan Parpol.
Kemudian,  dengan  adanya  perubahan  diatas,  maka  harus  didukung  pula dengan penyelenggaraan Pilegda yang berkualitas (profesional, jujur, dan adil) dan berintegritas,  sehingga  mampu  melahirkan  para  legislator  daerah  yang  memiliki tingkat  keterwakilan  politik  yang  baik  terhadap  konstituennya,  serta  sekaligus mampu memberikan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya,  penyatuan  regulasi  yang  terintegrasi  antara  sistem  Pemda  dan Sistem Pilegda serta Sistem Pemilu kepala daerah merupakan suatu keharusan agar tercipta  harmonisasi  sistem  yang  berakibat  pada  kinerja  Pemda  yang  lebih  efektif lagi. Hal ini juga harus di dukung oleh regulasi atau peraturan kementerian dalam negeri  (Permendagri),  yang  saling  menunjang  dan  mendukung  terciptanya keselarasan aturan untuk peningkatan kinerja, baik oleh Pemerintah daerah maupun oleh DPRD, sehingga efektifitas Pemda dapat tercapai dengan baik.

## Kesimpulan
Sistem  Pemilu  yang  digunakan  saat  ini  perlu  dilakukan  perubahan  yang  cukup mendasar untuk memenuhi keseimbangan sistem Pemilu legislatif daerah dengan sistem pemerintahan  daerah  yang  berpedoman  pada  tingkat  perwakilan  politik  di  DPRD.  Di mana  sistem  pemilihan  umum  legislatif  daerah  memiliki  tingkat  perwakilan  politik masyarakat  yang  tinggi  dengan  konstituennya  semi-distrik.  Dengan  kata  lain,  kondisi ideal  pada  sistem  Pilegda  hanya  bisa  dicapai  apabila  sistem  Pemilu  legislatif  daerah diganti  dengan  sistem  Pemilu  legislatif  daerah  yang  semi-distrik,  yaitu:  pertama,  satu Dapil  hanya  satu  kecamatan;  kedua,  model  formula  pemilihan  berdasarkan  asas pluralitas;  dan  ketiga,  sistem  ini  harus  didukung  dengan  penguatan  kelembagaan  dan program kerja Parpol dalam kaderisasi, termasuk penggunaan dan pemafaatan teknologi informasi  pada  setiap  tahapan  Pilegda,  sehingga  pelaksanaan  sistem  Pilegda  dapat
berdampak  pada  meningkatkan  hubungan  keterwakilan  politik  masyarakat  terhadap legislatornya,  dan  kinerja  legislator  itu  sendiri  sebagai  wakil  rakyat  daerah  di  DPRD Kabupaten/kota.
Kemudian, peneliti juga mendapatkan simpulan tentang  konsep sistem pemilihan umum legislatif daerah yang memiliki harmonisasi dengan sistem pemerintahan daerah dalam  perspektif  politik,  bahwa  dalam  tinjauan  politis,  sistem  Pemilu  legislatif  daerah saat ini belum harmoni dengan sistem pemerintahan daerah, sebab sistem Pilegda belum menggunakan  model  semi-distrik.  Oleh  karena  itu,  perubahan  sistem  Pilegda  dari proporsional terbuka ke sistem semi-distrik harus dilaksanakan untuk mencapai harmoni secara  sistem.  Korelasi  hubungan  yang  harmoni  antara  sistem  Pilegda  dan  sistem pemerintahan  daerah,  ditinjau  dari  efektivitas  pemerintahan  daerah  dalam  kerangka model  otonomi  daerah  dapat  tercapai  dengan  baik;  apabila  sistem  Pemilu  legislatif daerah  dapat  meningkatkan  model  perwakilan  politik  yang  bersifat  utusan  atau “ delegate ”.  Model  ini,  dapat  terwujud  apabila  sistem  Pilegda  yang  digunakan  adalah sistem  semi-distrik;  di  mana  sistem  ini  sangat  menjamin  tingkat  keterwakilan  politik legislator hanya kepada konstituennya sangat tinggi; namun memang terjadi pelemahan terhadap perwakilan/kepentingan partai politik.
Pada akhirnya, peneliti berkeyakinan bahwa sistem Pemilu legislatif daerah yang menggunakan model semi-distrik, dengan didukung penyelenggaraan  yang berkualitas, berintegritas  dan  profesional,  serta  jujur  dan  adil;  akan  mampu  melahirkan  para legislator  daerah  yang  memiliki  tingkat  keterwakilan  politik  yang  baik  terhadap konstituennya  dan  Parpolnya;  dan  sekaligus  mampu  memberikan  efektivitas  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BLIBIOGRAFI
Achmad, A. F., & Rudianto, D. (2012). Tata kelola bernegara dalam perspektif politik . Golden Terayon Press.
Duverger,  M.,  &  Stevenson,  J.  (1955). Droit  constitutionnel  et  institutions  politiques . Presses universitaires de France.
Haris,  S.  (2005). Pemilu  langsung  di  tengah  oligarki  partai:  proses  nominasi  dan seleksi calon legislatif Pemilu 2004 . Gramedia Pustaka Utama.
Misbak,  M.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Program  Prioritas  Legalisasi  Aset Sertifikat  Tanah  Bagi  Nelayan  di  Kota  Cirebon. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 3 (1), 60–74.
Riwanto,  A.  (2016).  Hukum  partai  politik  dan  hukum  pemilu  di  Indonesia. Pengaruh Terhadap  Penyelenggaraan  Pemilu  Berkualitas  Dan  Sistem  Pemerintahan Presidensial Efektif, Thafa Media, Yogyakarta .
Wajong, J. (1975). Azas dan tujuan pemerintahan daerah . Djambatan.