Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi
Unfair Business Competition Practices in a Procurement of Goods/Services by Government in the Construction Services Sector
Zaenal Arifin, 1 Muhammad Amirullah, 2 Tri Nugroho 3
1,3 Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
2 Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia muhammad.amirullah195@gmail.com

## Abstract
The aim of this study is to study the regulation of  unfair business competition  in government goods/services combination  (PBJ)  and  study  the  consideration  of  the  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  in resolving  the  issue  of  unfair  business  competition  construction  Mandala  Krida  Stadium.  Infrastructure development is a way of turning the wheel of society's economy. Increasing infrastructure development needs have  prompted  the  government  to  create  a  framework  for  attracting  private  investment  and  participation  in infrastructure  projects.  that  the  construction  services  sector  is  key  in  infrastructure  development,  which directly  affects  economic  growth.  Unfair  business  competition  can  hinder  the  development  of  quality  and efficient infrastructure.  The type of research used is the juridic normative. The result of this study is that the PBJ  Competition  Act  has  provided  a  sufficient  basis  for  regulating  and  monitoring  the  competition  of enterprises in the PBJ sector. To more ideal conditions, improvements are needed in terms of implementation and  law  enforcement.  Strengthening  inter-agency  coordination,  enhancing  the  competence  of  entrepreneurs, and  improving  supervisory  capabilities,  as  well  as  the  more  effective  use  of  technology  can  help  create  a healthier  and  fairer  competitive  climate  in  the  PBJ  in  Indonesia.  KPPU  established  that  there  has  been  a violation of Article 22 of the Business Competition Act. KPPU decided to grant administrative sanctions to the entrepreneurs involved, including fines and prohibition from participating in the PBJ for a certain period of time.
Keywords: Construction; Procurement; Unfair Business Competition

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengkaji  pengaturan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  pengadan barang/jasa pemerintah (PBJ) dan mengkaji pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus  perkara  persaingan  usaha  tidak  sehat  pembangunan  Stadion  Mandala  Krida.  Pembangunan infrastruktur  adalah  cara  untuk  memutar  roda  ekonomi  masyarakat.  Meningkatnya  kebutuhan  pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah membuat kerangka  kerja untuk menarik investasi dan partisipasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur salah satu contoh yaitu pengadaan tender pembangunan. bahwa sektor jasa konstruksi adalah kunci dalam pembangunan infrastruktur, yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Ketidakadilan  dalam  persaingan  usaha  dapat  menghambat  pembangunan  infrastruktur  yang berkualitas  dan  efisien.    Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  UU  Persaingan  Usaha  dan  Perpres  PBJ  telah  memberikan  dasar  yang  cukup  untuk  mengatur  dan mengawasi persaingan usaha di sektor PBJ. Untuk mencapai kondisi yang lebih ideal, diperlukan peningkatan dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kompetensi pelaku  usaha,  peningkatan  kapabilitas  pengawasan,  serta  pemanfaatan  teknologi  yang  lebih  efektif  dapat membantu  menciptakan  iklim  persaingan  yang  lebih  sehat  dan  adil  dalam  PBJ  di  Indonesia.  KPPU menetapkan  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  Pasal  22  UU  Persaingan  Usaha.  KPPU  memutuskan  untuk memberikan  sanksi  administratif  kepada  para  pelaku  usaha  yang  terlibat,  termasuk  denda  dan  larangan berpartisipasi dalam PBJ untuk jangka waktu tertentu.
Kata kunci: Konstruksi; Pengadaan; Persaingan Usaha Tidak Sehat
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Negara  memegang  kiprah  utama  dalam  pertumbuhan  ekonomi  serta  perkembangan infrastruktur,  negara  menjadi  peranan  penting  dan  hadir  sebagai  penengah  serta  pelurus, dengan  kata  lain  negara  hadir  sebagai  kunci  antara  ekonomi  pasar  bebas  dan  dalam ekonomi. 1 Negara dalam hal ini dijadikan patokan atau dijadikan pedoman bagi para pihak, khususnya  pelaku  usaha  yang  berkecimpung  langsung  dalam  bidang  ekonomi  terlebih dalam  usaha  pengadaan  barang/jasa,  sehingga  kegiatan  perekonomian  dapat  berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Penanganan  serta  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  haruslah  sesuai  dan  didasarkan pada  prinsip-prinsip  yang  ada  dengan  ketentuan  yang  telah  tercantum  dalam  Pasal  6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah (Perpres PBJ) 2 yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Perpres  PBJ),  menjelaskan  terkait  prinsip bersaing,  yang  berbunyi  “Bersaing,  berarti  pengadaan  barang  dan  jasa  harus  dilakukan melalui  persaingan  sehat  antara  penyedia  barang  dan  jasa  yang  setara  dan  memenuhi persyaratan,  sehingga  dapat  diperoleh  barang  dan  jasa  yang  ditawarkan  secara  kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang  dan  jasa.”  Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  (PBJ)  adalah  salah  satu  cara  dalam pembangunan bangsa dengan mendistribusikan anggaran belanja negara dan menjadi salah satu unsur dalam tata pemerintahan yang baik. 3
Persaingan  usaha  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  keuntungan, Sedangkan  persaingan  usaha  tidak  sehat  adalah  persaingan  antara  pelaku  usaha  dalam produksi  serta  pemasaran  barang/jasa  yang  tidak  adil  atau  ilegal,  atau  yang  menghalangi pelaku usaha lain di dalam memasarkan usaha. 4 Untuk menghindari terjadinya persaingan usaha  tidak  sehat  dan  momopoli  dalam  dunia  usaha,  pemerintah  bersama  DPR  telah menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  Persaingan  Usaha).  Semakin  berkembangnya dunia  usaha  menjadiakan  banyak  problematika  dalam  dunia  persaingan  usaha  ditambah lagi jika pasar didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa, hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan  ekonomi,  maka  dibentuklah  KPPU  yang  dalam  menjalankan  tugasnya diberikan kewenangan sesuai undang-undang. 5
KPPU  mencatat  sebagian  besar  pelanggaran  perusahaan  selama  20  tahun  terakhir
1 Mustafa Kamal Rokan, “Hukum Persaingan Usaha,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), halaman 1.
2 Ari Purwadi, “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 2 (2019): 99–113.
3 Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses  Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” Jurnal Hukum Responsif 5, no. 5 (2017): 54–62.
4 Rusniati,  “Aspek  Hukum  Dalam  Ekonomi  Mengenai  Anti  Monopoli  Dan  Persaingan  Tidak  Sehat,” Majalah Civitas  Akademika  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Sumpah  Pemuda 28,  no.  4  Desember  2022  (2022):  207–14, https://doi.org/10.5281/zenodo.7523879.
5 Joshua  Anggelito  Paparang,  “Tugas  Dan  Wewenang  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” Lex Privatum 7, no. 7, 2019.
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
adalah  persekongkolan. 6 Sepanjang  tahun  2021  mislanya,  dalam  kurun  waktu  tersebut KPPU menangani laporan sebanyak 205 laporan, dimana 205 laporan tersebut terdiri dari 146  laporan  yang  diterima  dan  diregistrasi  pada  taun  2021  dan  59  laporan  yang  diterima dan  diregistrasi  pada  tahun  sebelum  2021. 7 Dari  laporan  yang  diterima  pada  tahun  2021, sebagian besar laporan merupakan dugaan persekongkolan tender/PBJ dengan 104 laporan (71%) dan dugaan perilaku di luar persekongkolan PBJ dengan 42 laporan (29%). Sangat jelas  bahwa  laporan  dugaan  persekongkolan  PBJ  masih  mendominasi  terkait  laporan- laporan  lain  yang  masuk  ke  KPPU,  berkaca  pada  persentase  laporan  terkait  PBJ  tahun sebelumnya,  hal  ini  justru  meningkat  yang  dulu  berada  di  angka  62%. 8 Hal  ini mengindikasikan  bahwa  persekongkolan  menjadi  pelanggaran  terbanyak  yang  dilakukan pelaku usaha.
Penelitian  ini  mengkaji  studi  kasus  pembangunan  Stadion  Mandala  Krida,  yang memberikan contoh konkret tentang persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ di sektor jasa konstruksi. Urgensi penelitian ini adalah bahwa sektor jasa konstruksi adalah kunci dalam pembangunan  infrastruktur,  yang  secara  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi. Ketidakadilan dalam persaingan usaha dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang berkualitas  dan  efisien.  Hasil  dari  penelitian  ini dapat  digunakan  oleh  pembuat  kebijakan untuk  mengembangkan  regulasi  yang  lebih  baik  dan  efektif  dalam  mencegah  persaingan usaha  tidak  sehat  di  sektor  jasa  konstruksi.  Di  penelitian  ini  akan  menguraikan pertimbangan KPPU dalam memutus kasus yang akan memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan dalam persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ di sektor jasa konstruksi.
Studi  kasus  persekongkolan  dalam  PBJ  pembangunan  Stadion  Mandala  Krida  di Kota Yogyakarta yang menggunakan anggaran APBD tahun anggaran 2016-2017 tersebut telah  merugikan  keuangan  negara.  KPK  dalam  menangani  tindak  pidana  korupsi  dalam kasus ini telah menafsir kerugian negara mencapai sekitar Rp. 31.700.000.000. 9 Perkara ini bermula  dari  KPPU  yang  melakukan  sidak  terhadap  pelaksanaan  PBJ  pembangunan Stadion  Mandala  Krida.  Setelah  melakukan  penyelidikan  dan  juga  persidangan  maka KPPU  berpendapat  bahwa  benar  adanya  terjadi  persekongkolan  dalam  PBJ  serta  semua pelaku  juga  telah  dijatuhi  hukuman  denda,  bahkan  para  pihak  terlapor  (kontraktor) mengajukan  keberatan  dengan  cara  banding  atas  putusan  KPPU  tersebut  ke  pengadilan hasilnya  nihil.  Bahkan  upaya  terakhir  juga  ditempuh  para  pihak  terlapor  yakni  dengan mengajukan kasasi ke MA, akan tetapi permohonan kasasi tersebut juga ditolak oleh MA. 10
6 Christie  Stefani,  “ KPPU  Temukan  Persekongkolan  Jadi  Pelanggaran  Terbanyak ,”  CNN  Indonesia,  2020, Tersedia  di  internet  dengan  alamat  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215123809-92-582302/kppu-temukan- persekongkolan-jadi-pelanggaran-terbanyak, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 10.45 WIB.
7 KPPU, Pulih Bangkit dan Berasing , Laporan Tahunan KPPU 2021. Jakarta, 2021, halaman 22.
8 KPPU.
9 Andry  Novelino,  “KPK  Tetapkan  Tersangka  Baru  Kasus  Korupsi  Stadion  Mandala  Krida  Jogja,”  CNN Indonesia,  2023,  Tersedia  di  internet  dengan  alamat  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321180408-12- 928009/kpk-tetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-stadion-mandala-krida-jogja.
10 Eksy  Puji  Rahayu  and  Sudiyana  Sudiyana,  “Kajian  Yuridis  Persekongkolan  Tender  Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta,” Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 1 (2022): 19–45.
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berkiatan  dengan  artikel  ini  antara  lain  oleh Sunarto  (2020)  yang  mengkaji  peran  KPPU  tetapi  tidak  menganalisis  secara  mendalam efektivitas  dan  tantangan  penegakan  hukum  dalam  melawan  persekongkolan  dalam  PBJ. Terdapat kekurangan dalam evaluasi seberapa efektif tindakan KPPU dan mengidentifikasi kelemahan  atau  area  yang  perlu  diperbaiki.  Meskipun  artikel  ini  membahas  isu persekongkolan dalam PBJ di Indonesia, artikel ini tidak memberikan analisis komparatif dengan  negara  lain.  Memahami  bagaimana  sistem  hukum  yang  berbeda  menangani masalah  serupa  dapat  memberikan  wawasan  berharga  dan  solusi  potensial  yang  dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. 11
Selanjutnya  artikel  oleh  Hasbullah  (2021),  artikel  ini  mencatat  peran  KPPU  dalam menangani  persekongkolan  dalam  PBJ,  namun  tidak  ada  analisis  mendalam  tentang efektivitas  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  KPPU  dan  hambatan-hambatan  yang dihadapinya  dalam  menjalankan  tugas  tersebut.  Penelitian  lebih  lanjut  bisa  mengevaluasi kinerja  KPPU  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  meningkatkan  efektivitasnya, kelemahan  dari  artikel  ini  tidak  memberikan  analisis  mendalam  tentang  faktor-faktor penyebab korupsi dalam PBJ. Penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi faktor-faktor ini secara lebih rinci dan mengusulkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. 12
Artikel  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  selanjutnya  dikaji  oleh  Widyastuti (2023),  artikel  ini  menyebutkan  peran  KPPU  dalam  menangani  persekongkolan  di  PBJ namun  tidak  memberikan  analisis  mendalam  tentang  efektivitas  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  KPPU  dan  hambatan-hambatan  yang  dihadapinya.  Artikel  ini  telah membahas persekongkolan di Indonesia, tetapi tidak ada analisis komparatif dengan negara lain  yang  memiliki  regulasi  dan  sistem  pengadaan  yang  berbeda.  Penelitian  komparatif dapat  memberikan  pandangan  tentang  praktik  terbaik  internasional  yang  dapat  diadopsi untuk mengurangi persekongkolan dalam PBJ. 13
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  antara  lain  penelitian  ini fokus  mengkaji  pengaturan  dalam  persaingan  usaha  tidak  sehat  di  PBJ  di  sektor  jasa konstruksi  dengan  pendekatan  kasus  pembangunan  Stadion  Mandala  Krida.  Hal  yang berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  bahwa  penelitian  ini  juga  akan  mengkaji putusan KPPU dalam kasus pembangunan Stadion Mandala Krida. Tujuan dari penelitian ini  untuk  mengkaji  pengaturan  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  PBJ  dan  mengkaji pertimbangan  KPPU  dalam  memutus  perkara  persaingan  usaha  tidak  sehat  Nomor 10/KPPU-I/2017.
11 Sunarto  Sunarto,  Raden  Murjiyanto,  and  Sudiyana  Sudiyana,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku  Usaha Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terhadap Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Kajian Hasil Penelitian Hukum 3, no. 2 (2020): 254, https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1205.
12 Muhammad  Hasbullah,  “Persekongkolan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Dalam  Perspektif  Hukum Persaingan Usaha,” Jurnal Education and Development
9, no. 4 (2021): 681–86, https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.
13 Endah Widyastuti, “Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,” JUDICATUM: Jurnal
Dimensi Catra
Hukum 1, no. 2 (2023): 63–69, https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i2.3632.
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105

## 2. METODE
Metode memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena menjadi salah  satu  tahapan  yang  dapat  mempengaruhi  hasil  dari  penelitian.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  menganalisis  hukum  yang  digunakan  sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi rujukan perilaku setiap orang. 14
Dari  judul  dan  permasalahan  yang  mendasari  penelitian  ini,  maka  spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian jenis ini memiliki  tujuan  untuk  memberikan  deskripsi,  keterangan  atau  penjelasan,  juga  kevalidan ( validity )  dari  kejadian  yang  tengah  diteliti. 15 Data  dari  hasil  penelitian  akan  dipaparkan bersama dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian  untuk  mengambil,  menghimpun,  mengumpulkan data  penelitian. 16 Studi  pustaka  adalah  kegiatan  untuk  mengumpulkan  informasi  terkait dengan  topik  atau  masalah  yang  sedang  dibahas  melalui  tinjauan  atau  penelahan  pada berbagai literatur yang relevan.
Jenis  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  di  mana  data yang  dipergunakan  diperoleh  secara  tidak  langsung.  Data  tersebut  berupa  penelitian  pihak lain dan atau studi dokumen (putusan pengadilan, data, statistik dan sebagainya) 17 dan data pendukung  di  bidang  hukum  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Data  pendukung dalam bidang hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undanagan  yang  berkaitan  dengan  persaingan  usaha  dan  PBJ.  Penelitian  ini  menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang behubungan dengan persaingan usaha dan  PBJ.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dalam  analisi  data. 18 Metode  ini bertujuan  untuk  agar  mendapatkan  gambaran  data  penelitian  yang  runtun  dan  efektif, sehingga memudahkan untuk dipahami.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Pengaturan Persaingan Usaha Tidak Sehat  Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah
Selama era reformasi, telah terjadi perubahan besar dalam hukum ekonomi dan bisnis yang  terbukti  dengan  munculnya  UU  Persaingan  Usaha. 19 Disahkannya  UU  Persaingan Usaha  adalah  bentuk  tanggung  jawab  negara  kepada  para  pelaku  usaha  untuk  memenuhi
14 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), halaman 29.
15 Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), halaman 7-8.
16 Dini Silvi Purnia and Tuti Alawiyah, Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir , Edisi Pert (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).
17 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  Rajawali, 2014). halaman 25.
18 Purnia and Alawiyah, Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir .
19 Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi, “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan  Kemitraan  Dalam  Perspektif  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,” Jurnal  Studia  Legalia 4,  no.  01  (2023):  13–20, https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61.
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
keadilan  terkait  persaingan  usaha  tidak  sehat. 20 Wujud  nyata  dari  penanganan  persaingan usaha  tidak  sehat    yaitu  dengan  dibentuknya  suatu  lembaga  yang  independen  serta  tidak terintervesi  dari  pihak  manapun. 21 KPPU  dalam  menjalankan  fungsinya  berwenang menerima  laporan  dari  masyarakat,  melakukan  penelitian,  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan  serta  menarik  kesimpulan  tentang  adanya  persaingan  monopolistik  dan/atau persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  atau  tidak.  Pada  prinsipnya,  hukum  persaingan merupakan orientasi sekaligus batasan pelaksanaan persaingan usaha, pedoman bagaimana dalam  bertindak  atau  menjalankan  pekerjaan,  dan  sekaligus  pembatasan  tentang  apa  yang tidak boleh dilakukan. 22
Pengaturan  tentang  persaingan  usaha  tidak  sehat  di  sektor  PBJ  di  Indonesia  diatur dalam beberapa regulasi utama, yakni UU Persaingan Usaha dan Perpres PBJ beserta aturan perubahannya.  Kedua  regulasi  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  iklim  persaingan  yang sehat, adil, dan transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang merupakan  sektor  yang  rawan  terjadi  penyelewengan  dan  praktik  kolusi.  UU  Persaingan Usaha  mengatur  larangan  terhadap  berbagai  praktik  yang  menghambat  persaingan  usaha, termasuk persekongkolan dalam PBJ.
Persekongkolan  sendiri  diartikan  sebagai  suatu  persekutuan  yang  melibatkan  dua badan  usaha  atau  lebih  dan/atau  panitia  pemberi  kerja,  yang  bersama-sama  mengadakan perjanjian  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  pembuktian  perbuatan tersebut tidak menitik beratkan pada adanya perjanjian yang dilakukan akan tetapi melihat situasi yang terjadi secara langsung di lapangan, 23 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf h UU  Persaingan  Usaha.  Sedangkan  Perpres  PBJ    tahun    2010  besarta  perubahannya  telah mengatur  secara  rinci  tentang  prosedur  PBJ,  dengan  menekankan  prinsip-prinsip  efisiensi, efektivitas,  transparansi,  keterbukaan,  bersaing,  adil,  dan  akuntabel.  Perpres  ini  mencakup berbagai  aspek  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  evaluasi  pengadaan barang/jasa. Selain itu, Perpres ini juga mengatur mekanisme e-procurement yang bertujuan untuk  meningkatkan  transparansi  dan  mengurangi  peluang  terjadinya  persekongkolan  dan praktik  korupsi  dalam  pengadaan.  Pasal  19  ayat  1  huruf  f  juga  menjelaskan  bahwa  dalam proses PBJ tidak boleh menyebutkan merek tertentu kecuali untuk suku cadang atau dalam keadaan tertentu yang harus mendapat persetujuan dari PA/KPA.
Larangan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU Persaingan Usaha, di  mana  seharusnya  pelaku  usaha  berada  ikut  serta  dalam  penawaran  yang  terbuka,  adil serta bersaing, bukan malah bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas
20 Aisyah Dinda Karina, “Praktik Monopoli Dan Persaingan  Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional,” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 3, no. 2 (2019): 55–67.
21 Zaini  Munawir  and  Abdul  Lawali  Hasibuan,  “Faktor  Penyebab  Tidak  Terbukti  Secara  Hukum  Bentuk  Dan Indikasi  Persekongkolan  Dalam  Tender,” Jupiis:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial 9,  no.  2  (2017):  196, https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8247.
22 Alya Anindita Maheswari, “Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha,” Jurist-Diction 3, no. 5 (2020): 1581–96.
23 Resmaya  Agnesia  Mutiara  Sirait,  “Larangan  Tindakan  Persekongkolan  Dalam  Tender  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,” Tanjungpura Law Journal 4, no. 2 (2020): 178–90.

## Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
barang/jasa  bagi  pembeli  yang  ingin  memperoleh  barang/jasa  melalui  suatu  proses  PBJ tersebut. 24 Sanksi  terhadap  persekongkolan  dalam  PBJ  haruslah  ditegakkan  agar  pelaku usaha  yang  melakukan  penyelewengan  jera. KPPU  dalam  pembuktiannya  alat  bukti  yang diatur dalam Pasal 42 UU Persaingan Usaha. Jika benar terjadi persekongkolan maka KPPU akan  menjatuhkan  sanksi.  Selain  itu  dapat  berupa  pidana  tambahan  juga  dapat  dijatuhkan terhadap para pelaku yang melanggar Pasal 48 sebagai mana ketentuan dalam Pasal 49 UU Persaingan Usaha.
Meskipun  UU  Persaingan  Usaha  dan  Perpres  PBJ  telah  memberikan  kerangka regulasi  yang  komprehensif,  masih  terdapat  tantangan  dalam  implementasinya.  Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan dalam PBJ masih  marak  terjadi,  yang  ditandai  dengan  banyaknya  putusan  KPPU  terkait persekongkolan  dalam  PBJ.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  regulasi  sudah  ada, penerapannya masih memerlukan penguatan, baik dari segi pengawasan maupun penegakan hukum.  Salah  satu  kelemahan  utama  adalah  kurangnya  koordinasi  dan  sinkronisasi  antara berbagai  lembaga  yang  terlibat  dalam  pengadaan  barang/jasa  dan  penegakan  hukum persaingan  usaha.  Selain  itu,  meskipun e-procurement telah  diimplementasikan,  masih terdapat  celah  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan  praktik  kolusi.  Keterbatasan sumber daya dan kapabilitas KPPU juga menjadi tantangan dalam menindaklanjuti laporan dan dugaan pelanggaran secara efektif.
3.2 Dasar  Pertimbangan  KPPU  Dalam  Memutus  Perkara  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat Nomor 10/KPPU-I/2017
Semakin  banyak  pelaku  bisnis  baru  yang  muncul  dalam  PBJ,  akan  semakin  ketat persaingan  usaha  yang  seharusnya  akan  meningkatkan  kompetisi  dan  kualitas  yang bedampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 25 Persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan  merupakan  salah  satu  kendala  yang  selalu  ada  dalam  proses  lelang PBJ  di  lingkungan  pemerintah. 26 Di  saat  pelaksanaan  PBJ  dilakukan,  tidak  hanya  pelaku pengadaan  itu  sendiri  yang  rentan  terhadap  penyimpangan,  tetapi  juga  pihak  yang  secara struktural berwenang untuk menggunakan barang/jasa tersebut, yang dapat mengintervensi pelaku  pengadaan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompoknya. 27 Berdasarkan  laporan tahunan serta direktori putusan yang telah dibuat oleh KPPU sering sekali menginvestigasi dan  memutus  kasus  persekongkolan  dalam  PBJ. 28 Seperti  halnya  kasus  persekongkolan dalam pembangunan Stadion Mandala Krida yang melibatkan panitia dalam hal ini adalah Kelompok  Kerja  Bagian  Layanan  Pengadaan  (POKJA  BLP)  Kegiatan  Pembangunan
24 Asmah, A, “Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional,” Jurnal Yudisial 12, no. 2 (2019): 197–214.
25 Temmy Wijaya, “Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Keadaban 1 (2020): 22–35.
26 Rendi  Ardiansyah  and Margo  Hadi  Pura,  “Tinjauan  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Praktek  Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018),” Wajah Hukum 5, no. 1 (2021): 344–53.
27 Muhammad Nur Aflah et al., “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 631–50, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
28 Ardiansyah  and  Pura,  “Tinjauan  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam  Praktek  Persekongkolan  Tender  (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018).”
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
Stadion  Mandala  oleh  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  DIY.  Pelaksanaan  PBJ pembangunan Stadion Mandala Krida ini dilakukan secara elektronik.
Kronologis  PBJ  pembangunan  Stadion  Mandala  Krida  pada  tahun  2016  dan  2017 diuraikan  dengan  jelas,  mencakup  tahapan  pengumuman,  pendaftaran,  pemberian penjelasan,  pemasukan  dokumen  penawaran,  pembukaan  dokumen  penawaran,  evaluasi penawaran,  dan  penetapan  pemenang.  Nama-nama  perusahaan  yang  ikut  serta  dalam  PBJ dan  rincian  dokumen  penawaran  mereka,  serta  alasan-alasan  pengguguran  peserta  PBJ, misalnya  karena  dokumen  teknis  yang  tidak  lengkap  atau  tidak  memenuhi  persyaratan kualifikasi tertentu
Dalam  di  pembangunan  Stadion  Mandala  Krida  ini,  Terlapor  III  mengabaikan pemalsuan dokumen dalam penawaran pekerjaan konstruksi Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran  2017.  Terlapor  IV  dan  Terlapor  VIII  (KSO)  yang  berpartisipasi  dalam  lelang memberikan pekerjaan subkontrak elektrikal kepada CV A-Z, mensyaratkan lampiran profil dan sertifikat tenaga ahli dari CV A-Z dalam dokumen penawaran mereka. Sertifikat tenaga ahli  atas  nama  SEJ,  yang  biasa  digunakan  oleh  CV  A-Z,  diganti  tanpa  sepengetahuan  dan izin  CV  A-Z  atas  nama  DWK.  Direktur  Utama  Terlapor  VIII  mengakui  penggantian  ini. Terlapor  III  tidak  melakukan  evaluasi  dan  klarifikasi  dokumen  dengan  baik,  namun  tetap memenangkan  Terlapor.  Pemalsuan  ini  melanggar  dokumen  lelang  bagian  umum  tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 29
Terlapor  I  bersama  dengan  Terlapor  II  dan  III  menetapkan  spesifikasi  alat  yang menguntungkan  peserta  tertentu  dalam  lelang  Tahun  Anggaran  2016  dan  2017.  Ahli  dari LKPP  menjelaskan  bahwa  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012,  hanya  suku cadang  yang  diperbolehkan  menuju  merek  tertentu,  sementara  item  utama  tidak  boleh diarahkan  ke  merek  tertentu.  Pelanggaran  terhadap  aturan  ini  mengharuskan  pembatalan lelang  berdasarkan  lampiran  Bab  II  Perpres  Nomor  54  Tahun  2010.  Tim  Investigator menyoroti bahwa persekongkolan vertikal dalam pelelangan tahun 2016 dan 2017 dilakukan dengan  menetapkan  persyaratan  teknis  yang  mengarah  pada  satu  perusahaan  pemberi dukungan, yang menguntungkan pemenang pelelangan pada tahun tersebut.
Dalam  kasus  persekongkolan  pembangunan  Stadion  Mandala  Krida,  ditemukan adanya  indikasi  persekongkolan  horizontal,  yakni  kerjasama  dan  komunikasi  antar perusahaan  dengan  cara  saling  meminjam  bendera  perusahaan  pada  pelelangan  pengadaan konstruksi pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Kesaksian dari Terlapor V dan Terlapor VI menunjukkan  bahwa  mereka  meminjamkan user ID  dan password LPSE  mereka  kepada HS,  perwakilan  dari  Terlapor  IV,  untuk  mengikuti  pelelangan  tahun  2016.  Sementara  itu, Terlapor  VII  mengakui  telah  meminjamkan user ID  dan password LPSE  kepada  Terlapor IV untuk pelelangan tahun 2017. Menurut ahli dari LKPP, tindakan saling meminjam user ID  dan password LPSE  ini  berdampak  pada  berkurangnya  persaingan  yang  sehat  dalam pelelangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
29 Putusan  KPPU  Perkara  Nomor:  10/KPPU-I/2017  tentang  Persekongkolan  Tender  pada    Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 42.
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
Kesamaan  alamat  IP  menguatkan  pengakuan  bahwa  dokumen  penawaran  yang disusun atas nama Terlapor V dan VI pada pelelangan tahun 2016 sebenarnya dibuat oleh Terlapor IV. Hal ini juga berlaku pada pelelangan tahun 2017, di mana dokumen penawaran atas  nama  Terlapor  VII  disusun  oleh  Terlapor  IV.  Pengakuan  Terlapor  VII  juga menunjukkan  bahwa  perusahaannya  digunakan  untuk  mendampingi  Terlapor  IV  dalam pelelangan  tahun  2017.  Bukti-bukti  ini  menguatkan  temuan  Tim  Investigator  bahwa memang terjadi pinjam meminjam bendera dan penyusunan dokumen penawaran di antara Terlapor IV, V, VI, dan VIII, yang melanggar Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  dan  membuktikan  adanya  persekongkolan  horizontal. 30 Adanya  persengkongkolan tersebut  terbukti  melanggar  aturan  Pasal  83  Peraturan  Presiden  No.70  Tahun  2012  karena berada dalam suatu kendali. Dalam hal ini menguatkan Tim Investigator bahwa benar telah terjadi pinjam  meminjam  bendera antara perusahaan dan penyusunan dokumen penawaran di antara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII. Maka dapat dibuktikan benar adanya telah terjadi persekongkolan horizontal.
Untuk  memastikan  bahwa  persaingan  antar  pelaku  usaha  berlangsung  dengan  sehat dan hasilnya dapat  diukur dalam bentuk  peningkatan kesejahteraan masyarakat,  penerapan hukum  persaingan  usaha  adalah  alat  ekonomi  yang  sering  digunakan. 31 Berdasarkan  hasil evaluasi dan bukti-bukti yang ada, KPPU menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 22  UU  Persaingan  Usaha.  KPPU  memutuskan  untuk  memberikan  sanksi  administratif kepada para pelaku usaha yang terlibat,  termasuk  denda dan larangan berpartisipasi  dalam PBJ  untuk  jangka  waktu  tertentu.  KPPU  mengambil  keputusan  berdasarkan  analisis menyeluruh  terhadap  proses  PBJ,  dokumen  penawaran,  dan  bukti-bukti  yang mengindikasikan  adanya  praktik  persekongkolan.  Keputusan  ini  bertujuan  untuk  menjaga persaingan  usaha  yang  sehat  dan  transparansi  dalam  PBJ,  serta  memberikan  efek  jera kepada pelaku usaha yang mencoba memanipulasi proses PBJ.
Persekongkolan  dalam  lelang  PBJ  membuka  pintu  bagi  praktik  korupsi  dengan  cara yang sistematis dan terstruktur. Dengan mengatur hasil lelang, menyalahgunakan anggaran, dan  membagi  keuntungan  yang  tidak  sah,  baik  pelaku  usaha  maupun  pejabat  pemerintah dapat  memperoleh  keuntungan  pribadi  yang  besar.  Untuk  memerangi  hal  ini,  diperlukan sistem  pengawasan  yang  kuat,  transparansi  yang  lebih  tinggi,  dan  penegakan  hukum  yang tegas.

## 4. PENUTUP
UU  Persaingan  Usaha  dan  Perpres  PBJ  telah  memberikan  dasar  yang  cukup  untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha di sektor PBJ. Namun, untuk mencapai kondisi yang  lebih  ideal,  diperlukan  peningkatan  dalam  hal  implementasi  dan  penegakan  hukum. Penguatan koordinasi antar lembaga,  peningkatan kompentensi pelaku usaha, peningkatan
30 Putusan  KPPU  Perkara  Nomor:  10/KPPU-I/2017  tentang  Persekongkolan  Tender  pada    Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 57.
31 Wery  Chesar  Muhammad  Habib,  Apik  Hadiarlamsyah,  Lutfizar  Wahyu  Pramukti  Sunardi,  “Perkembangan Hukum  Persaingan  Usaha  Pasca  Berlakunya  Perpu  Cipta  Kerja,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2021):  125–40, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569.
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
kapabilitas  pengawasan,  serta  pemanfaatan  teknologi  yang  lebih  efektif  dapat  membantu menciptakan  iklim  persaingan  yang  lebih  sehat  dan  adil  dalam  PBJ  di  Indonesia.  Praktik persaingan  usaha  tidak  sehat/persengkongkolan  dalam  PBJ  merupakan  tindakan  yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha dan Perpres PBJ. Hasil evaluasi dan bukti-bukti yang ada,  KPPU  menetapkan  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran  Pasal  22  UU  Persaingan  Usaha dalam kasus pembangunan Stadion Mandala Krida. KPPU memutuskan untuk memberikan sanksi  administratif  kepada  para  pelaku  usaha  yang  terlibat,  termasuk  denda  dan  larangan berpartisipasi  dalam  PBJ  untuk  jangka  waktu  tertentu.  KPPU  mengambil  keputusan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap proses PBJ, dokumen penawaran, dan bukti-bukti yang  mengindikasikan  adanya  praktik  persekongkolan  dalam  pembangunan  Stadion Mandala Krida.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflah,  Muhammad  Nur,  Muhammmad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  and  Kadi  Sukarna. “Kedudukan  Hukum  Aparatur  Pengawasan  Intern  Pemerintah  Dalam  Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 631– 50. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
Ardiansyah,  Rendi,  and  Margo  Hadi  Pura.  “Tinjauan  Hukum  Persaingan  Usaha  Dalam Praktek  Persekongkolan  Tender  (Studi  Putusan  Nomor:  04/KPPU-L/2018).” Wajah Hukum 5, no. 1 (2021): 344–53.
Arifin,  Zaenal.  “Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah.” Jurnal Hukum Responsif 5, no. 5 (2017): 54–62.
Asmah,  Asmah.  “Penerapan  Sanksi  Denda  Terhadap  Kasus  Persekongkolan  Tender  Jalan Nasional.” Jurnal Yudisial 12, no. 2 (2019): 197–214.
Enno  Selya  Agustina,  Relys  Sandi  Ariani,  and  Nada  Hasnadewi.  “Analisis  Upaya Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindakan  Kemitraan  Dalam  Perspektif  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.” Jurnal  Studia  Legalia 4,  no.  01  (2023):  13–20. https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61.
Hasbullah,  Muhammad.  “Persekongkolan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah  Dalam Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha.” Jurnal  Education  and  Development 9,  no.  4 (2021): 681–86. https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.
Karina,  Aisyah  Dinda.  “Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 3, no. 2 (2019): 55– 67.
KPPU. “Laporan Tahunan KPPU 2021.” 2021.
Maheswari,  Alya  Anindita.  “Batasan,  Wewenang  Dan  Keterlibatan  KPPU  Dalam  Kasus Persekongkolan  Tender  Menurut  Hukum  Persaingan  Usaha.” Jurist-Diction 3,  no.  5 (2020): 1581–96.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar.
“Perkembangan  Hukum  Persaingan  Usaha  Pasca  Berlakunya  Perpu  Cipta  Kerja.” Jurnal USM Law Review
6, no. 1 (2021): 125–40.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569.
Munawir,  Zaini,  and  Abdul  Lawali  Hasibuan.  “Faktor  Penyebab  Tidak  Terbukti  Secara
Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, Tri Nugroho
e-ISSN: 2621-4105
Hukum  Bentuk  Dan  Indikasi  Persekongkolan  Dalam  Tender.” Jupiis:  Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9, no. 2 (2017): 196.
https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8247.
Novelino,  Andry.  “KPK  Tetapkan  Tersangka  Baru  Kasus  Korupsi  Stadion  Mandala  Krida Jogja.” CNN Indonesia, 2023.
Paparang,  Joshua  Anggelito.  “Tugas  Dan  Wewenang  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.” Lex Privatum 7, no. 7 (2019). Purnia, Dini Silvi, and Tuti Alawiyah. Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas  Akhir . Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
Purwadi,  Ari.  “Praktik  Persekongkolan  Tender  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah.” Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 2 (2019): 99–113.
Rahayu,  Eksy  Puji,  and  Sudiyana  Sudiyana.  “Kajian  Yuridis  Persekongkolan  Tender Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  Pembangunan  Stadion  Mandala  Krida  Daerah Istimewa Yogyakarta.” Kajian Hasil Penelitian Hukum 6, no. 1 (2022): 19–45.
Ramdhan, Muhammad. Metode Penelitian . Cipta Media Nusantara, 2021. Rokan, Mustafa Kamal. “Hukum Persaingan Usaha.” Jakarta: Rajawali Pers , 2019.
Rusniati. “Aspek Hukum Dalam Ekonomi Mengenai Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.” Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 28, no. 4 Desember 2022 (2022): 207–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.7523879.
Sirait,  Resmaya  Agnesia  Mutiara.  “Larangan  Tindakan  Persekongkolan  Dalam  Tender Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.” Tanjungpura  Law  Journal 4,  no.  2 (2020): 178–90.
Soekanto,  Soerjono, and Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali, 2014.
Stefani,  Chrisrie.  “KPPU  Temukan  Persekongkolan  Jadi  Pelanggaran  Terbanyak.”  CNN Indonesia, 2020.
Sunarto,  Sunarto,  Raden  Murjiyanto,  and  Sudiyana  Sudiyana.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Pelaku  Usaha  Pengadaan  Barang  Jasa  Pemerintah  Terhadap  Larangan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.” Kajian  Hasil  Penelitian  Hukum 3,  no.  2  (2020):  254. https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1205.
Widyastuti, Endah. “Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum 1, no. 2 (2023): 63– 69. https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i2.3632.
Wijaya, Temmy. “Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Keadaban 1 (2020): 22–35.