## Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
I Putu Rasmadi Arsha Putra dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia rasmadifh@gmail.com

## Abstrak
Konflik selalu mewarnai kehidupan, berawal dari permasalahan yang mengiringi setiap aktivitas dalam kehidupan manusia.  Bervariasinya  permasalahan  yang  menimbulkan  konflik  tentunya  tidak  selalu  dapat  diselesaikan  dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Masyarakat adat pada Kafetoran Bikomi yang dipimpin  oleh  seorang  fetor  memiliki  cara  tersendiri  dalam  menyelesaikan  sebuah  sengketa.  Penyelesaian dilakukan dengan upaya mediasi, yaitu dengan proses perundingan atau tawar menawar dalam permasalahan yang timbul  di  tengah  masyarakat.  Pokok  pembahasan  dari  penelitian  ini  adalah  peranan  seorang  Fetor  dalam menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  pada  Kafetoran  Bikomi,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara,  Kupang  dan mekanisme penyelesaian sengketa di Kafetoran Bikomi yang dilakukan oleh seorang Fetor.
Kata Kunci: Fetor; sengketa adat; fefetoran bikomi

## Abstract
Conflict  always  colors  life,  starting  with  problems  that  accompany  every  activity  in  human  life.  The  variety  of problems that lead to conflict certainly cannot always be resolved in the shortest possible time with the results of solving  acceptable  problems  for  parties  who  disagree  or  even  rarely  lead  to  the  emergence  of  disputes.  The indigenous people in the Bikomi Office led by a fetor have their own way of resolving a dispute. The settlement is done  by  mediation  efforts,  namely  by  the  negotiation  process  or  bargaining  on  problems  that  arise  in  the community. The main topic of  this research is the role of a Fetor in resolving disputes that occur in the Bikomi Office,  North  Central  Timor  District,  Kupang  and  the  dispute  resolution  mechanism  in  the  Bikomi  Cafeteria conducted by a Fetor.
Keywords : Fetor; custom dispute; fefetoran bikomi

## I.  PENDAHULUAN
Konflik  merupakan  fenomena  yang  tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia karena konflik  memang  merupakan  bagian  yang mendasar  dari  eksistensi  manusia  itu  sendiri. Namun,  adanya  konflik  tersebut  bukan  untuk dihindari  tapi  harus  dihadapi  dan  ditangani  serta diselesaikan oleh manusia, baik posisinya sebagai para  pihak  yang  berkonflik,  maupun  sebagai pihak  ketiga  yang  tidak  terlibat  konflik  tetapi berusaha  membantu  pihak  yang  terlibat  agar pihak  yang  berkonflik  damai  dan  rukun  kembali ( Abbas,  2011 ).  Sehingga  manusia  sebagai makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  sempurna,  manusia tentunya  senantiasa  mengusahakan  dan  berupaya
dengan  berbagai  cara  terbaik  untuk  tercapainya solusi  yang  diinginkan,  sehingga  terciptanya keseimbangan  dan  keselarasan  dalam  kehidupan manusia.  Dalam  menyelesaikan  suatu  konflik memang  diperlukan  suatu  tatanan  hukum  yang menaungi.
Berbicara tentang tatanan hukum, di Indonesia telah  mengenal  tatanan  hukum  jauh  sebelum masyarakat  mengenal  hukum  modern.  Walaupun aturan-aturan  hukum  tersebut  belum  berbentuk perundang-undangan  seperti  yang  kita  kenal sekarang  dengan  segala  ketentuan  dan  sanksi yang  jelas  dan  tegas  di  dalamnya,  tetapi  tatanan hukum  tersebut  telah  dapat  memelihara keteraturan dan melindungi kepentingan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 131
Published: 01/08/2019
How To Cite: Putra, I, P, R, A., & Yustiawan, D, G, P . ( 2019). Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 13 (2). Pp 131 - 139. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1220.131-139
masyarakat.  Eugen  Erlich  menggambarkan hukum  yang  dimaksud  sebagai  living  law  yang ditemukan  dalam  kebiasaan  yang  sekarang berlaku  di  dalam  masyarakat,  khususnya  dari norma  yang  tercipta  dari  aktifitas-aktifitas sejumlah  kelompok  dimana  warga  masyarakat terlibat  ( Ali,  2006 ).  Menurut  teori  dari  Cochrane hadap  yang  mengatakan  bahwa  yang  mengontrol hubungan-hubungan  sosial  itu  adalah  masyarakat itu  sendiri,  artinya  bahwa  pada  dasarnya masyarakat  itu  sendiri  yang  aktif  menemukan, memilih,  dan  menentukan  hukum  sendiri ( Saptomo,  2001 ).  Cara-cara  tersebut  muncul  dari nilai-nilai  pengalaman  dan  kebiasaan-kebiasaan yang sering dikenal dengan adat istiadat.
Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional  yang  hidup  dari  perwujudan  perasaan hukum  yang  nyata  dari  masyarakat  dan  terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Soepomo, 1984). Sistem hukum  adat  bersendi  atas  dasar-dasar  alam pikiran  bangsa  Indonesia,  yang  tidak  sama dengan  alam  pikiran  yang  menguasai  sistem hukum  barat  ( Soepomo,  1984 ).  Begitupula berbicara tentang penyelesaian sengketa masyarakat  adat  memiliki  cara  yang  sudah menjadi  pedoman  dalam  menyelesaikan  setiap permasalahan adat  di Indonesia.  Dalam masyarakat Indonesia penyelesaian sengketa yang timbul  sering  diselesaikan  melalui  musyawarah, sesuai  dengan  dasar  pergaulan  social  masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan,  paguyuban,  kekeluargaan  dan gotong  royong  sehingga  lahir  perdamaian  di antara pihak-pihak yang bersengketa. Musyawarah ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat ketika terjadi suatu masalah kemudian  mereka  berupaya  menyelesaikannya bersama  sama  dengan  dipimpin  oleh  kepala  adat dan juga tokoh masyarakat lainnya ( Wingnjodipoero,  1989 ).  Sebagaimana  halnya perdamaian  dalam  sistem  adat  istiadat  maupun dalam  hukum  adat,  tidak  terbatas  pada  sengketa perdata.  Perdamaian  juga  lazim  dalam  perbuatan (perkara)  yang  bersifat  kepidanaan.  Tidak  jarang suatu perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan ( Sugiatminingsih, 2009 ).
Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara  kepulauan  dengan  aneka  ragam  suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman  hukum  adat.  Keanekaragaman hukum  tersebut  pada  akhirnya  melahirkan perbedaan  dari  masing-masing  daerah  dalam  hal penyelesaian  konflik.  Masing-masing  daerah
mempunyai  mekanisme  penyelesaian  konflik sendiri-sendiri.  Masyarakat  ditiap-tiap  daerah yang  masih  berpegang  pada  aturan-aturan  adat, penyelesaian  konflik  dengan  menggunakan hukum  adat  dirasakan  lebih  menjamin  keadilan dan  lebih  memiliki  kekuatan  nilai  dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan  bersama  dari  masyarakat  setempat yang  telah  mempertimbangkan  kepentingan- kepentingan  masyarakat,  individu,  maupun  pihak yang  bertikai.  Selain  itu  masyarakat  adat  juga lebih  percaya  kepada  tokoh  adatnya  dibanding dengan  orang-orang  yang  berada  di  Pengadilan. Sehingga  mereka  lebih  memilih  menyelesaikan perkara  mereka  dengan  meminta  bantuan  kepada tokoh  adatnya.  Tidak  hanya  mempercayainya saja,  tetapi  masyarakat  adat  juga  lebih menghargai  Hukum  Adat  dari  pada  Pengadilan ( Abbas, 2011 ).
Masyarakat  adat  di  Indonesia  Penyelesaian sengketa  yang  biasa  digunakan  bagi  para  pihak yang  bersengketa  salah  satu  cara  dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah  dengan  tujuan  untuk  mencapai kesepakan  para  pihak  yang  bersengketa  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  tanpa  adanya  pihak yang  dirugikan,  melalui  pihak  penengah  yang juga  merupakan  penasehat  bagi  para  pihak tersebut  yang  lazimnya  disebut  dangan  mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).
Masyarakat  Adat  yang  bersengketa  umumnya memiliki  hukum  Adat  yang  berbeda  yang  sangat dipegang  teguh  oleh  masyarakatnya,  sehingga dapat  mempersulit  penyelesaian  sengketa  yang terjadi.  Dalam  pandangan  antropologi,  dimana saja  ada  manusia  hidup  bermasyarakat  pasti  ada sistem  kontrol  sosialnya.  Menurut  Hilman Hadikusuma,  hukum  Adat  merupakan  kontrol sosial  dari  masyarakat  Adat  dalam  mengatur prilaku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan  dan  agar  penyimpangan  yang terjadi  dari  norma-norma  sosial  yang  telah ditentukan dapat diperbaiki ( Hadikusuma, 2006 ).
Sengketa  yang  timbul  dalam  masyarakat tentunya  ada  upaya  yang  akan  dilakukan  untuk dapat  diselesaikan  melalui  suatu  wadah  yang ditentukan  oleh  masyarakat  itu  sendiri  yang berawal  dari  kelompok  yang  terkecil  dalam masyarakat  (seperti  halnya  keluarga)  sampai dengan  lembaga  Negara  yang  dilengkapi  dengan seperangkat  aturan  hukum  sebagai  pedoman dalam  pelaksanaannya  dalam  kehidupan  sehari-
Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 132
hari.  Seperti  adanya  hakim  perdamaian  desa sudah  sejak  lama  terbentuk  dalam  lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan  sengketa-sengketa  adat  melalui kelembagaan tradisional tersebut.
Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada juga  yang  sekaligus  merupakan  tokoh  adat  dan agama.  Dalam  hubungan  dengan  tugas  kepala sebagai hakim perdamaian, Soepomo menyatakan “Kepala  rakyat  bertugas  memelihara  hidup hukum  di  dalam  persekutuan,  menjaga  supaya hukum  itu  dapat  berjalan  dengan  selayaknya. Bahkan  saja  ia  dengan  para  pembantunya menyelenggarakan  segala  hal  yang  langsung mengenai  tata  usaha  badan  persekutuan,  bukan saja  ia  memelihara  keperluan-keperluan  rumah tangga  persekutuan,  seperti  urusan  jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya,  melahirkan  kepala  rakyat  bercampur tangan  pula  dalam  menyelesaikan  soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebaginya” ( Soepomo, 1984 ).
Kafetoran Bikomi merupakan entitas masyarakat  adat  yang  ada  dan  masih  lestari  di jaman  yang  modern  ini.  Kafetoran  Bikomi  di pimpin oleh seorang fetor yang bertindak sebagai raja.  Peranan  fetor  yang  berindak  sebagai  raja tidak hanya mengurusi kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya namun juga mengambil kebijakan terhadap aturan-aturan yang akan  berlaku  di  kafetoran  bikomi,  fetor  juga memiliki  peranan  dalam  menyelesaikan  sengketa yang  ada  antara  masyarakatnya  maupun masyarakatnya  dengan  penduduk  luar  kafetoran Bikomi.  Oleh  karena  itu  peneliti  sangat  tertarik untuk mengkaji sejauh mana peranan fetor dalam menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  dengan metode mediasi di kafetoran Bikomi.

## II.  METODE
Penelitian ini adalah penelitian ilmuan hukum dengan  aspek  empiris,  di  mana  permasalahan akan  dikaji  secara  yuridis  empiris  maksudnya mencari ketidaksesuaian antara das sollen dengan das  sein yaitu  kesenjangan  antara  keadaan teoritis  dengan  fakta  hukum  atau  kesenjangan teori dengan dunia realita.
Data  yang  diteliti  dalam  penelitian  hukum empiris  ada  dua  jenis  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  atau  data  dasar  ( Primary data ),  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari lokasi  penelitian  melalui  wawancara  atau
interview dengan  pihak-pihak  yang  terlibat langsung  dalam  proses  mediasi  di  pengadilan. Data  sekunder  ( Secondary  data ),  yaitu  data  yang bersumber  dari  penelitian  kepustakaan/ library research ,  yang  sudah  terdokumen  dalam  bentuk bahan hukum.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan Fetor dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada  jaman  penjajahan  Belanda  Kefetoran berada dibawah pemerintahan Swapraja.
Swapraja  dipimpin  oleh  seorang  Raja  (Regent) yang  diambil  dari  penguasa tradisional, sedangkan Kefetoran dipimpin oleh seorang fetor (dalam  Bahasa  timor  berarti  orang  kedua). Dibawah  kefetoran  terdapat  desa-desa  yang dipimpin  oleh  seorang  Temukung.  Temukung terdiri  dari  dusun-dusun  yang  dipimpin  oleh Barnemen  (Kepala  Kampung)  Kepala  Kampung memiliki  bawahan  yang  disebut  dengan  Makapa (Kaki Ringan), yang bertugas untuk menyebarkan perintah  dan  memberikan  berita  dari  penguasa kepada seluruh warga. Sedangkan Fetor memiliki peranan yang sangat strategis dalam pemerintahan  maupun  urusan  keamanan.  Fetor memiliki  tugas  untuk  membantu  swapraja  dalam beberapa hal seperti menarik pajak, menyelesaikan  pertikaian  atau  sengketa  yang terjadi  antara  warga,  menjaga  keamanan  wilayah kecamatan dari segi ancaman dari dalam maupun dari luar wilayah kekuasaannya.
Setelah  perubahan  peraturan  perundang- undanga pemerintahan jaman Swapraja digantikan  dengan  system  pemerintahan  yang baru  yaitu  kecamatan,  yang  membawahi  desa- desa.  Peranan  Raja  (Regen)  dan  peranan  Fetor dalam  pemerintahan  sudah  di  tanggalkan,  namun peranan fetor dalam pemerintahan adat dan acara adat  masih  di  berlakukan,  bahkan  dalam menyelesaiakan  sengketa  dan  permasalahan  di masyarakat  fetor  masih  memiliki  peranan, peranan  fetor  ini  tidak  terlepas  dari  rasa  hormat warga  terhadap  fetor,  bahkan  masyarakat mempercayai  bahwa  titah  seorang  fetor  adalah perintah tuhan.
Peranan  fetor  dalam  penyelesaian  sengketa pada masyarakat hukum adat masih ada dan tetap berjalan.  Sebagai  mediator  pada  system penyelesaian  sengketa  maka  fetor  harus  bekerja dengan  berbagai  unsur  yang  antara  satu  unsur dengan  unsur  lainnya  saling  berkaitan.  Dalam Teori  Lawrance  Friedman  menyatakan  bahwa sistem  hukum  terdiri  dari  sub-sub  sistem  yang
Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 133
saling  berintegrasi  antara  sub  yang  satu  dengan yang lain. sub tersebut adalah substansi yaitu pola yang  memperlihatkan  bagaimana  suatu  institusi hukum  bekerja  dengan  suatu  bentuk  yang  tetap, kerangka  kelembagaan  dari  sistem,  struktur adalah  peraturan  peraturan  yang  terdiri  dari peraturan  primer  (norma  tingkah  laku)  dan peraturan  sekunder  (yang  mengatur  bagaimana norma-norma  pokok  dilaksanakan  dan  budaya hukum yang merupakan sikap-sikap yang terpola, nilai-  nilai,  prinsip-prinsip,  gagasan  yang terstruktur sedemikian rupa sehingga yang dianut baik  oleh  setiap  individu  maupun  kelompok dalam masyarakat ( Ali, 2009 ).
Bohannan  menguraikan  hukum  sebagai aktivitas budaya yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (social control) dalam masyarakat  berbeda  dengan  norma-norma  lain yang  sama-sama  mempunyai  fungsi  sebagai sarana  pengendalian  sosial  dalam  masyarakat karena hukum dicirikan mempunyai empat atribut hukum ( atributes of law ) yaitu ( Nurjaya, 2004 ):
a.  Atribut Otoritas ( Attribute of Authority ), yaitu peraturan  hukum  adalah  keputusan-keputusan dari  pemegang  otoritas  untuk  menyelesaikan sengketa  atau  ketegangan  sosial  dalam masyarakat,  karena  adanya  ancaman  terhadap keselamatan  warga  masyarakat,  keselamatan pemegang  otoritas,  atau  ancaman  terhadap kepentingan umum.
b.  Atribut  dengan  maksud  untuk  diaplikasikan secara  universal  ( Attribut  of  Intentionof Universal  Application ),  yaitu  keputusan- keputusan  dari  pemegang  otoritas  tersebut dimaksudkan  sebagai  keputusan-keputusan yang  juga  akan  diaplikasikan  terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara universal.
c.  Atribut  obligasio  ( Attribute  of  Obligatio ), yaitu  keputusan-keputusan  dari  pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa  pihak  pertama  memiliki  hak  untuk menagih  sesuatu  dari  pihak  kedua,  dan  pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak  pihak  pertama  tersebut  sepanjang  mereka masih hidup.
d.  Atribut  Sanksi  ( Attribute  of  Sanction ),  yaitu keputusan-keputusan  dari  pihak  pemegang otoritas  tersebut  juga  disertai  dengan penjatuhan  sanksi-sanksi,  baik  berupa  sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan
penyitaan  harta  benda,  atau  sanksi  non  fisik seperti  dipermalukan  di  depan  orang  banyak diasingkan  dari  pergaulan  sosial,  dibuat menjadi ketakutan, dll.
Senada  dengan  yang  dinyatakan  oleh Bohannan  tersebut,  Hoebel  menjelaskan  konsep hukum  yang  menekankan  atribut  otoritas  dan atribut  sanksi  untuk  membedakan  antara  norma hukum  dengan  norma-norma  lain  yang  juga mempunyai  fungsi  sebagai  alat  pengedalian masyarakat  ( social  control ).  Basis  peraturan hukum  adalah  norma-norma  sosial,  dan  norma- norma sosial akan berubah menjadi norma hukum apabila  setiap  pelanggaran  atas  norma  sosial tersebut  secara  reguler  dijatuhi  sanksi  fisik berdasarkan  keputusan  pemegang  otoritas  yang secara  sosial  diberi  wewenang  khusus  untuk menjatuhkan  sanksi  tersebut  ( Putro,  2001 ) Melalui  perubahan  kedua  Undang-undang  Dasar 1945  negara  Indonesia  dengan  tegas  telah mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  diatur  dalam  undang-undang".  Kemudian sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor 22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008,  telah  memberi peluang  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri  termasuk menyesuaikan  betuk  dan  susunan  Pemerintahan Desa  berdasarkan  asal-usul  dan  kondisi  sosial budaya masyarakat setempat.
Bertitik tolak dari hal tersebut masyarakat adat di Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya pada Kefetoran  Bikomi  masih  mempercayai  dan menggunakan penyelesaian sengketa adat melalui fetor.  Peran  fetor  dalam  menyelesaikan  sengketa biasanya  sebagai  penengah  dalam  hal  ini  bias dikatakan  sebagai  mediator,  karena  dalam menyelesaikan sengketa fetor akan mempertemukan  pihak  yang  bersengketa  dan memberikan saran-saran dan wejangan-wejangan, pihak  yang  bersengketa  setelah  diberikan  nasihat dan wejangan  akan memikirkan sendiri apa  yang akan  terbaik  bagi  dirinya  sendiri  dan  bagi lingkungan  masyarakat  kefetoran,  selain  itu masyarakat  tidak  akan  berani  mengabaikan nasehat  dan  wejangan  dari  seorang  fetor,  Hal  ini
Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 134
merupakan  hasil  wawancara  dengan  Fetor Mikhael  B.  Bana  Pada  Kafetoran  Bikomi  pada tanggal 27 Juli 2018.
Peran  Mediator  dalam  menjalankan  proses mediasi  memperlihatkan  sejumlah  sikap  yang mencerminkan  tipe  mediator.  Sikap  mediator dapat  dianalisis  dari  dua  sisi  dimana  mediator melakukan  sutu  tindakan  semata-mata  ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan  negosiasi  tidak  seluruhnya  dapat memuaskan  para  pihak  yang  bersengketa.  Dari sikap  mediator  tersebut  dapat  diidentifikasi  tipe- tipe mediator antara lain ( Abbas, 2011 ):
a.  Mediator  Otoritatif,  Tipe  Otoritatif  adalah mediator  dimana  dalam  proses  mediasi  dia memiliki  kewenangan  yang  besar  dalam mengontrol  dan  memimpin  pertemuan  antar pihak. Keberlangsungan pertemuan para pihak sangat  tergantung  pada  mediator,  sehingga peran  para  pihak  sangat  terbatas  dalam mencari dan merumuskan peyelesaian sengketa  mereka.  Mediator  dengan  tipe  ini dapat pula menghentikan pertemuan antar para pihak,  jika  ia  merasakan  pertemuan  tersebut tidak efektif, tanpa meminta pertimbangan dari para  pihak.Dalam  proses  mediasi,  mediator dengan tipe otoritatif lebih banyak mengajukan  pertanyaan  kepada  para  pihak seputar  akar  persoalan  utama  yang  menjadi sumber sengketa.
b.  Mediator otoritatif tidak banyak mendengarkan  cerita  dari  pihak  yang bersengketa,  tetapi  lebih  banyak  menggali cerita  dari  pihak.  Pada  sisi  ini  para  pihak terlihat  agakpasif  dalam  mengemukakan persoalannya,
sehinggalebih banyak bergantung  pada  mediator.  Mediator  dengan tipe Otoritatif dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut, karena  ia  terlibat  cukup  aktif  menggali informasi  dari  pihak,  yang  pada  taraf tertentukelihatannya
ia melakukan “interogasi”  kepada  para  pihak.Mediator  jenis ini  aktif  menawarkan  solusi  kepada  para pihak,  sehinggamereka  leluasa  memilih  opsi tersebut.  Namun,  tindakan  mediator  yang bertipe  otoritatif  sangat  berpeluang  untuk gagalnya  penyeleseian  sengketa  melalui  jalur mediasi,  karena  para  pihak  terkesan  tidak bebas  merumuskan  opsi  bagi  penyelesaian sengketa mereka.
c.  Mediator  Sosial  Network,  Mediator  dengan
tipe  sosial  network  adalah  tipe  mediator  di mana  ia  memiliki  jaringan  sosial  yang  luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat. Kelompok sosial dimaksud bertugas membantu  masyarakat  dalam  penyelesaian sengketa,  misalnya  antara  dua  tetangganya, rekan  kerjanya,  temanusahanya  atau  antara kerabatnya.  Mediator  yang  bertipe  sosial network  dalam  menjalankan  proses  mediasi lebih  menekankan  bagaimana  para  pihak menyelesaikan  sengketa  melalui  jaringan sosial yang ada ia miliki guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
Mediator sosial network mengarahkan sengketa  yang  ia  tangani  kepada  pola-pola penyelesaian  sengketa  yang  ia  peroleh  ketika ia  bergabung  dalam  kelompok  sosial. Keberadaan  mediator  jenis  ini  cukup  penting, terutama  ketika  proses  mediasi  mengalami jalan  buntu.  Jaringan  sosial  yang  dimiliki, akan memudahkannya dalam mempertahankan proses mediasi yang sedang berlangsung.
d.  Mediator  Independen  Mediator  independen adalah  tipe  mediator  dimana  ia  tidak  terikat dengan  lembaga  sosial  dan  instusi  apapun dalam  menyelesaikan  sengketa  para  pihak. Mediator  jenis  ini  berasal  dari  masyarakat yang  dipilih  oleh  para  pihak  untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia betul-betul bebas  dari  pengaruh  mana  pun,  sehingga  ia sangat  leluasa  menjalankan  tugas  mediasi. Mediator  jenisini  sengaja  diminta  oleh  para pihak,  karena  memiliki  kapasitas  dan skilldalam  penyelesaian  sengketa.  Umumnya tipe  mediator  ini  berasal  dari  tokoh masyarakat, tokoh adat atau ulama yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa.Independensi  mediator  tidak  hanya dari  sisi  lembaga  dan  keberadaannya  dalam masyarakat,  tetapi  juga  indenpenden  dalam menjembatani,  menegosiasi,  dan  mencari  opsi bagi  penyelesaian  sengketa  para  pihak.  Ia menjagaimparsialitas dan netralitasdari pengaruh mana pun termasuk dari para pihak. Mediator  jenis  ini  semata-mata  memfokuskan diri  pada  upaya  strategis  yang  dapat  diambil untuk  mengakhiri  sengketa  para  pihak. Mediator independen sangat bebas melakukan kreasi untuk menciptakan sejumlah opsi, tanpa tergantung pada pihak manapun.
Pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  mediasi
Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 135
melalui  fetor  sebagai  mediatornya  merupakan bentuk upaya penyelesaian melalui peradilan non- negara  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan apabila  dibandingkan  dengan  upaya  yang ditempuh  melalui  sistem  peradilan  pada umumnya.
Sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh World Bank yang menjelaskan bahwa sejauh ini  upaya  penyelesaian  melalui  peradilan  non- negara  mempunyai  kekuatan  antara  lain  ( World Bank, 2009: 37-41 ):
a.  Mudah diakses, cepat dan murah. Ketua rukun warga  (Ketua  RT/  RW),  kepala  desa, pemimpin  adat  dan  tokoh  agama  tinggal  di desa,  dikenal  oleh  masyarakat  dan  mudah ditemui.  Sebaliknya,  polisi  dan  pengadilan seringkali  berada  di  ibu  kota  kabupaten/  kota yang terletak jauh. Dalam kasus yang berhasil diselesaikan,  prosesnya  biasanya  berjalan dengan  cepat  dan  pada  sebagian  besar  kasus yang  diteliti  tidak  ada  biaya  untuk  proses pengarsipan atau pembacaan kasus (sidang).
b.  Keharmonisan sosial terjaga. Menjaga kerukunan  sosial  sangat  dihargai  dalam kehidupan pedesaan, dan para pelaku informal mengutamakan  pemulihan  hubungan  sosial ketika  terjadi  masalah.  Dalam  pelaksanaan, kepala desa dan Raja mampu mencapai sebuah jalan  keluar  yang  disetujui  bersama.  Bukan menentukan  kebenaran  yang  obyektif  atau merujuk  kepada  norma  hukum  apapun,  tapi hasilnya  diterima  oleh  pihak-pihak  yang bertikai.  Kewenangan  satu-satunya  kepala desa  sudah  mencukupi  untuk  menyelesaikan sengketa dan menjamin penyelenggaraannya.
c.  Fleksibel.  Struktur-struktur  dan  norma-norma bersifat longgar, dalam arti untuk menyesuaikan  dengan  perubahan  sosial. Karena norma, proses dan  sanksinya biasanya tidak  tertulis,  para  aktor  dapat  menemukan solusi  dan  menyediakan  pendekatan  yang cocok  secara  sosial,  dan  dibuat  khusus  untuk konteks masingmasing kasus.
Hukum  Adat  merupakan  kearifan  lokal  yang berpangkal  pada  keaslian  budaya  setempat  dan merupakan  warisan  budaya  leluhur  yang  adi luhung.  Ada  sejumlah  nilai  luhur  mulia  yang dapat  diambil  untuk  menjadi  pegangan  hidup masyarakat  yang  meneruskan  warisan  budaya leluhur.  Menurut  Hasil  wawancara  dengan  Fetor Mikhael  B.  Bana  pada  Kafetoran  Bikomi,  pada tanggal  27  Juli  2018  adapun  peran  yang
dilakukan oleh fetor dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Kefetoran Bikomi adalah:
a. Fetor memberikan pertimbangan kepada para pihak yang bersengketa, memberikan nasehat- nasehat  bahkan  juga  bisa  memarahi  apabila ada  salah  satu  pihak  yang  memang  benar bersalah, perkataan fetor yang juga merupakan usif  kokoh/Kaiser (sebutan  raja)  selalu didengar masyarakatnya dan tidak akan berani di langgar karena titah para usif kokoh/Kaiser memiliki  kekuatan  magis  apabila  dilanggar akan  tau  sendiri  akibatnya  dan  bahkan  bisa berakibat fatal.
b. Fetor memiliki  kewenangan  untuk  memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadap ke  rumah  adat  ( sonaf  plenat  bikomi-Leo b) untuk diadili, atau dimediasi untuk diselesaikan  permasalahannya  mengunkan musyawarah  mufakat.  Apabila  sudah  di panggil  para  pihak  wajib  datang.  Pernah terjadi  kejadian  salah  satu  pihak  yang berperkara  tanah  meninggal  baru  turun  dari mobil  ketika  sudah  sampai  di  halaman sonaf. Hal  ini  dikarenakan  pihak  yang  meninggal tersebut  sudah  dinyatakan  bersalah  dan  sudah membuat kekacauan di lingkungan kefetoran.
c. Fetor melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan masyarakatnya.
Musyawarah  ini  bertujuan  untuk  mencari pokok  permasalahan,  hal-hal  yang  akan menimbulkan  konflik,  serta  langkah-langkah yang  akan  diambil  apabila  menjadi  konflik yang berkepanjangan. Musyawarah ini biasanya  diselenggarakan  di  Balai  Adat.  Pada tahap ini fetor menghimbau kepada masyarakatnya  agar  menahan  diri  sehingga tidak  pecah  konflik  yang  menimbulkan pertumpahan darah.
d. Fetor juga memiliki peranan dalam Penyelesaian  Sengketa  dengan  Menggunakan Hukum  Nasional,  apabila  para  pihak  yang bersengketa tidak bisa menyelesaikan permasalahan  menggunakan  perantara  fetor, maka  adat  dapat  mendamaikan  kita  dalam berbagai  hal,  akan  tetapi  hukum  lah  yang dapat mendamaikan Adat itu sendiri. Selain itu keputusan  Pengadilan  memiliki  kekuatan hukum yang kuat dan memperoleh perlindungan  dari  aparat  keamanan  yaitu POLRI  dan  TNI  di  dalam  melaksanakannya. Sebagai  warga  negara  Republik  Indonesia yang  baik  tentunya  harus  tunduk  pada  hukum
Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 136
yang  berlaku  di  Indonesia.  Selain  itu,  Kepala Adat  juga  tidak  menginginkan  jatuhnya korban  dan  ingin  agar  hubungan  kekerabatan serta kekeluargaan terjalin kembali.

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Kefetoran Bikomi
Konflik  atau  sengketa  telah  mengganggu keseimbangan  hidup  manusia  sebagai  makhluk sosial.  Mediasi  menjadikan  para  pihak  yang bersengketa  dapat  bersatu  kembali,  hidup  rukun, dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah diguncang oleh konflik atau sengketa. Menciptakan kehidupan yang rukun dan aman ini menjadi  kewajiban  setiap  individu  dalam masyarakat  hukum  adat,  karena  mereka  juga harus  menjaga  kepentingan  komunal  ( Abbas, 2011 ).
Kekuatan  mediasi  dalam  masyarakat  hukum adat  ditentukan  oleh  tiga  kekuatan.  Pertama, keinginan  menyelesaikan  sengketa  berasal  dari para  pihak  yang  bersengketa.  Keinginan  tersebut muncul  dari  dalam  pribadi  yang  bersengketa, karena  secara  alamiah  keinginan  untuk  hidup tenang,  tentram,  dan  tidak  berkonflik  merupakan keinginan  setiap  individu  di  dalam  komunitas masyarakat  hukum adat. Kedua, adanya sengketa dalam  masyarakat  hukum  adat,  merupakan  salah satu  bentuk  tindakan  yang  mengganggu kepentingan  komunal.  Jika  dalam  suatu masyarakat  terdapat  pihak  yang  bersengketa, maka  “perasaan  sosial  yang  sakit”  sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh individu yang sedang bersengketa,  tetapi  juga  dirasakan  oleh  seluruh anggota masyarakat hukum adat. Ketiga, mediasi yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat  hukum adat  tidak  terlepas  dari  nilai-nilai  religi  dan kultural,  karena  nilai  tersebut  merupakan paradigma  dan  pandangan  hidup  masyarakat hukum  adat,  yang  menjiwai  setiap  tindakan  dan perilaku  anggota  masyarakat.  Wujud  nilai  religi dan  nilai  kultural  tercermin  dalam  prosesi penyelesaian yang menggunakan seperangkat alat upacara, dan bacaan tertentu dalam setiap langkah prosesi tersebut ( Abbas, 2011 ).
Mekanisme penyelesaian sengketa di kefetoran  Bikomi  diawali  dengan  prosedur pengaduan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan kepada  fetor  baik  secara  langsung  maupun melalui  perantara,  kemudian  pemanggilan  para pihak  dan  tahap  akhir  Raja/hakim  adat  akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam  musyawarah.  Apabila  dalam  musyawarah tersebut  telah  diperoleh  kesepakatan  mengenai
solusi  bagi  para  pihak  yang  bersengketa,  maka kesepakatan  tersebut  dapat  dibuat  dalam  bentuk perjanjian tertulis. Akhir dari proses penyelesaian sengketa/perkara  ditutup  dengan  pembacaan  doa tolak  bala,  yang  dibacakan  oleh  Imam  (tokoh agama)  setempat.  Keputusan  Raja/hakim  adat adalah  final  dan  mengikat  (final  and  binding), pada  sistem  penyelesaian  sengketa  pada masyarakat  adat  sama  sekali  tidak  mengenal lembaga banding berdasarkan hukum adat.
Selain  eksitensi  fetor  sebagai  pimpinan  adat dalam  penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat hukum  adat  masih  ada  dan  tetap  berjalan  sampai saat  ini.  Penelitian  ini  juga  akan  menunjukkan mekanisme yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa.  Sebagai  suatu  sistem  peradilan  maka lembaga  adat  terdiri  berbagai  unsur  yang  antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan. Dalam  Teori  Lawrance  Friedman  menyatakan bahwa  sistem  hukum  terdiri  dari  sub-sub  sistem yang  saling  berintegrasi  antara  sub  yang  satu dengan yang lain.
Di  satu  sisi,  hukum  dalam  pandangan Radcliffe-Brown adalah suatu system pengendalian  sosial  yang  hanya  muncul  dalam kehidupan  masyarakat  yang  berada  dalam  suatu bangunan  Negara,  karena  hanya  dalam  suatu organisasi  sosial seperti Negara terdapat pranata- pranata hukum seperti polisi, pengadilan, penjara dll.  sebagai  alat-alat  Negara  yang  mutlak  harus ada  untuk  menjaga  keteraturan  social  dalam masyarakat.  Karena  itu,  dalam  masyarakat- masyarakat  bersahaja  yang  tidak  terorganisasi secara  politis  sebagai  suatu  Negara  tidak mempunyai  hukum.  Walaupun  tidak  mempunyai hukum,  ketertiban  sosial  dalam  masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang ditaati  oleh  warga  masyarakat  secara  otomatis- spontan  ( automatic-spontaneous  submission  to tradition ).
Di  sisi  lain,  Malinowski  berpendapat  bahwa hukum  tidak  semata-mata  terdapat  dalam masyarakat  yang  terorganisasi  suatu  Negara, tetapi  hukum  sebagai  sarana  pengendalian  sosial ( legal  order )  terdapat  dalam  setiap  bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat  otomatis-spontan,  seperti  dikatakan Radcliffe-Brown,  tetapi  karena  adanya  prinsip timbal-balik ( principle of reciprocity ) dan prinsip publisitas ( principle of publicity ).
Sistem  pertukaran  sosial  yang  berkembang dalam  masyarakat  Trobriand  menjadi  pengikat
Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 137
sosial  dan  daya  dinamis  yang  menggerakkan kehidupan  ekonomi  dan  social  masyarakat melalui  prinsip  resiprositas  atau  timbal-balik dalam  bentuk  pertukaran  benda  dan  tenaga, menggerakkan  hubungan-hubungan  ekonomi, pertukaran  jasa  antar  kerabat,  menggerakkan kehidupan  kekerabatan,  sistem  pertukaran  mas kawin,  dan  juga  menggerakkan  hubungan  antar kelompok  dalam  bentuk  upacara-upacara  yang berlangsung dalam kehidupan bersama.
Uraian pada bagian terdahulu memperlihatkan bahwa  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat  secara  metodologis  dapat  dipahami dari  keberadaan  keputusan  keputusan  seseorang atau  kelompok  orang  yang  secara  sosial  diberi otoritas  untuk  menjatuhkan  sanksi-sanksi  kepada setiap  orang  yang  melanggarnya.  Karena  itu, untuk  menginvestigasi  hukum  yang  hidup  dan berkembang  dalam  suatu  komunitas  masyarakat, mengintroduksi  metode  penelusuran  norma- norma  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat melalui  3  (tiga)  cara,  yaitu  dengan  ( Llewellyn  & Hoebel, 1941 ):
a.  Melakukan  investigasi  terhadap  norma-norma abstrak  yang  dapat  direkam  dari  ingatan- ingatan  para  tokoh  masyarakat  atau  para pemegang  otoritas  yang  diberi  wewenang membuat keputusan-keputusan hukum ( ideological method ).
b.  Melakukan  pengamatan  terhadap  setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu mereka berinteraksi dengan warga yang lain, warga masyarakat dengan kelompok, atau perilaku  konkrit  warga  masyarakat  dalam berhubungan  dengan  lingkungan  hidupnya, seperti  hubungan  warga  masyarakat  dengan tanah,  pohon-pohonan,  tanaman  pertanian, ternak, dll. ( descriptive method ).
c.  Mengkaji  kasus-kasus  sengketa  yang  pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat ( trouble- cases method ).
Kenyatan  ini  memperlihatkan  bahwa  hukum menjadi  salah  satu  produk  kebudayaan  yang  tak terpisahkan  dengan  segi-segi  kebudayaan  yang lain,  seperti  politik,  ekonomi,  struktur  dan organisasi  sosial,  ideologi,  religi,  dll.  Untuk memperlihatkan keterpautan hukum dengan aspek -aspek  kebudayaan  yang  lain,  maka  menarik untuk mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem ( the legal system ) yang diintroduksi seperti berikut ( Friedman, 1984 ):
a.  Hukum  sebagai  suatu  sistem  pada  pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum ( structure of legal system ) yang terdiri dari lembaga pembuat undangundang (legislatif),  institusi  pengadilan  dengan strukturnya,  lembaga  kejaksaan  dengan strukturnya,  badan  kepolisian  negara,  yang berfungsi  sebagai  aparat  penegak  hukum;  (b) substansi  sistem  hukum  ( substance  of  legal system )  yang  berupa  norma-norma  hukum, peraturan-peraturan  hukum,  termasuk  pola- pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem  hukum;  dan  (c)  budaya  hukum masyarakat  ( legal  culture )  seperti  nilai-nilai, ide-ide,  harapan-harapan  dan  kepercayaan- kepercayaan  yang  terwujud  dalam  perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.
b.  Setiap  masyarakat  memiliki  struktur  dan substansi  hukum  sendiri.  Yang  menentukan apakah  substansi  dan  struktur  hukum  tersebut ditaati  atau  sebaliknya  juga  dilanggar  adalah sikap  dan  perilaku  sosial  masyarakatnya,  dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi  efektif  atau  tidak  sangat  tergantung pada  kebiasaankebiasaan  ( customs ),  kultur ( culture ),  tradisi-tradisi  ( traditions ),  dan norma-norma  informal  ( informal norms )  yang diciptakan  dan  dioperasionalkan  dalam masyarakat yang bersangkutan.
Mekanisme yang digunakan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang sering dilakukan oleh fetor  dalam  kafetoran  bikomi  adalah  dengan beberapa jalan seperti berikut:
a.  Musyawarah untuk mufakat, dalam penyelesaian  model  ini,  jalan  yang  ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa  dengan  difasilitasi  oleh  fetor sebagai  fasilitator  sekaligus  penegah.  Harus bersikap  netral  dan  tidak  bersifat  berat sebelah,  kedudukan  pengurus  kampung  ini tidak  merupakan  pemberi  keputusan  (Desion maker).Perkara  dinaikkan  kepadafetor.  Para pihak  yang  bersengketa  dipanggil  olehfetor, para  pihak  itu  selanjutnya  harus  menjelaskan duduk perkara yang terjadi.
b.  Setelah  fetor  mendengarkan  penjelasan tersebut,  maka  para  saksi  akan  di  panggil untuk memberikan keterangan.
c.  Fetor  yang  menjadi  mediator  dalam  suatu perkara, harus mengedepankan asas kekeluargaan,  artinya  mediator  tersebut menawarkan  perdamaian,  tidak  memutuskan
Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 138
perkara  karena  ia  hanya  berfungsi  sebagai mediator dalam Perdamaian.
d. Sumpah  Adat.  Merupakan  tradisi  lama  yang sekarang  jarang  digunakan,  sedapat  mungkin dihindari  dan  dijadikan  alternatif  terakhir karena  berdampak  buruk  bagi  keseimbangan kampung dan keluarga pihak yang kalah.

## IV.  SIMPULAN
Peranan  penting  seorang  fetor  dalam  upaya penyelesaian  sengketa  pada  kafetoran  bikomi Kabupaten Timor Tengah Utara, Kupang sebagai benang  merahnya  adalah  fetor  mengambil  peran sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  setiap permasalahan,  konflik  dan  sengketa  yang  terjadi pada  masyarakatnya,  peranan  fetor  sebagai mediator  tergolong  sangat  ampuh  dalam menyelesaikan  permasalahan  karena  selain memiliki  kewibawaan  dan  kebijaksanaan  yang tinggi  titah  fetor  juga  sangat  dihargai  dan dijunjung  tinggi.  Perilaku  dan  wibawa  fetor dipercaya  memiliki  kebenaran  dan  dipatuhi masyarakat,  hal  ini  sangat  mempengaruhi keberhasilan  mediasi.  Selain  itu  fetor  sebagai mediator juga memiliki keuanggulan karena lebih bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan local.
Mekanisme penyelesaian sengketa di Kafetoran  Bikomi  Kabupaten  Timor  Tengah Utara  secara  garis  besarnya  adalah  menerapkan mekanisme  seperti  mediasi  dimana  fetor mengambil peran sebagai mediator yang berposisi di  tengah-tengah  para  pihak  yang  bersengketa. Alur mekanisme yang dilalui adalah pemanggilan para  pihak,  mendengarkan  pernyataan  masing- masing  pihak,  memberikan  wejangan,  nasehat dan pertimbangan, lalu menengahi dan memediasi permasalahan tersebut dengan metode
musyawarah mufakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  S.  (2011).  Mediasi  dalam  Hukum  syari’ah, Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional  (Kedua). Jakarta: Kencana.
Ali,  A.  (2009).  Menguak  Teori  Hukum  Dan  Teori Peradilan  (Pertama).  Jakarta:  Prenada  Media Grup.
Ali,  A.  (2006).  Reaktualisasi  The  Living  Law  Dalam Masyarakat  Sulawesi  Selatan.  In  Revitalisasi dan  Reinterpretasi  Nilai-nilai  Hukum  Tidak Tertulis  Dalam  Pembentukan  dan  Penemuan Hukum.  Makasar.  Retrieved  from  http:// docplayer.info/56374612-Reaktualisasi-the- living-law-dalam-masyarakat-sulawesi-selatan- oleh-prof-dr-achmad-ali-s-h-m-h.html
Friedman,  L.  M.  (1984).  American  Law.  New  York:
Norton & Company. Hadikusuma,  H.  (2006).  Antropologi  Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni.
Llewellyn,  K.,  N.,  &  Hoebel,  E.  A.  (1941).  The Cheyenne  Way,  Conflict  and  Case  Law  in Primitive  Jurisprudence.  United  states  of America.: University of Oklahoma Press.
Nurjaya,  I.  N.  (2004).  Perkembangan  Pemikiran Konsep  Pluralisme  Hukum.  In  Penguasaan Tanah  dan  Kekayaan  Alam  di  Indonesia  yang Sedang  Berubah:  “Mempertanyakan  Kembali Berbagai  Jawaban.”  2004.  Retrieved  from https://docplayer.info/35514477-Perkembangan -pemikiran-konsep-pluralisme-hukum-1.html
Putro, M. (2001). Peradilan Desa (Adat) Usaha Untuk Memadukan  Pranata  Adat  dan  Hukum Pemerintah. Universitas Diponegoro.
Saptomo,  A.  (2001).  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan  Sebuah  Kajian  Alternative  Dispute Resolution. Universitas Andalas.
Soepomo,  R.  (1984).  Bab-bab  tentang  Hukum  Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
Sugiatminingsih.  (2009).  Mediasi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan. Jurnal  Salam,  12(2),  129-`39.  Retrieved  from http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/ index
Wingnjodipoero,  S.  (1989).  Pengantar  dan  Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Karya Unipress.
World  Bank,  2009,  Menemukan  Titik  Keseimbangan: Mempertimbangkan  Keadilan  Non  Negara  di Indonesia, Justice For The Poor, Jakarta.
Eksistensi Fetor dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Fefetoran Bikomi
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 139