## ANALISIS WACANA KRITIS STRATEGI POLITIK PENGGUNAAN BAHASA DALAM PIDATO PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Endang Sumarti Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Budi Utomo Malang e-mail: endangsumarti@yahoo.com
Abstract This study on the political strategy in the language use in Susilo Bambang Yudhoyono’s speeches is focused on the language behaviors. The data were collected from the internet sources containing his speeches in several occasions with regard to political policies during his presidency. The data were analyzed using the critical discourse  analysis  approach.  The  results  show  that  his  political  strategy  in  the language use is reflected in the uses of words, sentences, and figures of speech. The language use helps public understandings of the conditions that Indonesian people are now facing and supports his presidency. From the language praxis, his political strategy in the language use is relevant to language behaviors in general.
Keywords: political strategy, language use, speech

## PENDAHULUAN
Wacana (discourse), dalam  telaah ilmu sosial, tidak lagi dimengerti seba- gai sarana untuk menyampaikan gagas- an  atau  menjelaskan  fenomena  natural atau sosial lewat artikulasi kebahasaan, tetapi dimengerti sebagai sarana untuk memproduksi  dan  mereproduksi  mak- na oleh subjek atas kepentingan terten- tu. Pemahaman ini didasarkan kenyata- an  bahwa  makna  dalam  wacana  tidak pernah  netral  dari  kepentingan  subjek. Wacana selalu bermuatan makna sesuai dengan  “kemauan”  subjek  walaupun dalam proses pembentukannya “Subjek tidak  senantiasa  menyadari  sepenuh- nya  atau  tidak  dalam  pengendalian mutlak atas apa yang mereka lakukan”. Sebagaimana  dikatakan  oleh  Foucault (1977),  “Apa  yang  bermakna  dari  se- suatu  yang  dikatakan  orang  tidaklah senantiasa  tergantung  dari  apa  yang menyistematisasi mereka sejak semula”. Oleh karena itu, wacana merupakan ka- itan yang rumit antara tanda-tanda dan praksis yang, pada gilirannya, mengatur
eksistensi dan reproduksi sosial. Wacana  juga  bisa  memberikan perbedaan-perbedaan  substansial  ter- hadap  individu-individu  sebagai  ang- gota suatu kelompok, kelas sosial, atau himpunan-himpunan  sosial  lainnya. Bahkan,  wacana  bisa  berperan  seba- gai  perantara  bagi  pembentukan  rasa kebersamaan  sesama  anggota  dan  rasa berbeda dengan kelompok lain. Dalam wacana politik, “kemauan” subjek pada wacana ini lebih terasa. Produksi dan re- produksi  makna  dalam  wacana  politik ditentukan  oleh  kuasa-kuasa  yang  ber- main dalam kehidupan politik pada ma- sanya.  Oleh  karana  itu,  wacana  politik merupakan “representasi dalam dirinya sendiri  dari  hubungan-hubungan  poli- tis” (Shapiro, 1984:140) dan merupakan ruang  bagi  penggelaran  kuasa-kuasa tertentu.  Atas  pemahaman  demikian, wacana  politik  amat  diwarnai  oleh  pe- ran  yang  dimainkan  oleh  kuasa-kuasa yang  ada  di  dalamnya.  Bahkan,  secara lebih  spesifik,  “kuasa  dianggap  senan- tiasa berada dalam setiap proses wacana
dan ia memberikan batasan-batasan ten- tang  apa  yang  diperkenankan  menjadi wacana,  perspektif  yang  mesti  dipakai di  dalamnya,  topik  apa  yang  dibicara- kan,  dan  norma-norma  serta  elaborasi konsep-konsep dan teori-teori apa yang bisa dan sah untuk dipakai.” Dalam  pemerintahan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  gambaran teoritis  tersebut  amat  terasa.  Sebagai buktinya, bisa dilihat langsung dari pi- datonya  dalam  berbagai  macam  acara yang  berbeda.  Dalam  pidatonya  di berbagai  macam  acara,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  langsung  me- nyampaikan pidato politik yang intinya minta dukungan dan kerjasama seluruh rakyat  Indonesia  dalam  melaksanakan berbagai tugas beratnya serta mengajak masyarakat  untuk  selalu  menjaga  per- satuan dan kesatuan bangsa.
Pada  sisi  lain,  pemunculan pemerintahan  Presiden  Susilo  Bam- bang  Yudhoyono  merupakan  presiden pertama yang terpilih dengan menggu- nakan  sistem  pemilihan  langsung.  Hal ini  berimplikasi  kepada  beberapa  hal. Pertama,  Presiden  Susilo  Bambang  Yu- dhoyono mendapatkan kadar legitimasi yang  lebih  tinggi  daripada  presiden sebelum-sebelumnya  karena  menda- patkan  mandat  langsung  dari  rakyat, yang dalam teori demokrasi merupakan pemegang  kekuasaan  tertinggi.  Kedua, sebagai presiden terpilih yang tentunya ingin  terus  maju  dalam  pemilu  selan- jutnya,  penjagaan  citra  adalah  sesuatu yang sangat penting mengingat dengan sistem pemilihan langsung ini penilaian masyarakat sangat berperan dalam me- nentukan  apakah  ia  akan  terus  meme- gang tampuk kepemimpinan atau tidak. Mekanisme reward and punishment yang langsung berada di tangan masyarakat membuat  pencitraan  ini  menjadi  salah satu hal yang krusial. Enam puluh satu persen  suara  menghantarkan  Susilo Bambang  Yudhoyono  sebagai  seorang
Presiden  Republik  Indonesia.  Pemben- tukan  citra  ini  berkaitan  dengan  dua hal, yaitu bagaimana strategi komunika- si politik yang diterapkan oleh Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  juga bagaimana  kinerja  pemerintahan  yang berada dibawahnya.
Dalam  hal  strategi  komunikasi politik yang dijalankan, Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono  patut  mendapat- kan  acungan  jempol.  Kedekatannya dengan media massa memungkinkan ia untuk  mengkomunikasikan  segala  ke- bijakannya  dengan  masyarakat.  Belum lagi deretan juru bicaranya yang mum- puni. Keberaniannya untuk memindah- kan  sementara  pusat  pemerintahan  ke DIY  dan  menginap  di  barak  penam- pungan pengungsi merupakan dua con- toh bagaimana ia mencoba membangun imejnya sebagai seorang presiden yang senantiasa  peduli  dan  dekat  dengan rakyatnya  baik  dikala  suka  maupun duka. Di  sisi  kinerja  kepemimpinanya, Ia  telah  membuat  banyak  sekali  kebi- jakan  baik  yang  positif  maupun  nega- tif.  Dalam  bidang  ekonomi,  kebijakan- nya menaikan harga BBM, oleh banyak orang  dianggap  sebagai  sebuah  kebija- kan  yang  tidak  populis  dan  diperkira- kan  dapat  menjatuhkan  citra  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mata ma- syarakat. Bukan hanya karena kenaikan BBM sendiri, tetapi imbasnya terhadap sektor  lain  dirasakan  sangat  menyiksa masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok,  transportasi,  Tarif  Dasar  Listrik dan lain-lain merupakan sedikit  dari se- kian  banyak  dampak  yang  disebabkan naiknya harga BBM.
Tetapi, kinerja yang negatif di bi- dang ekonomi ini diimbangi dengan ki- nerja yang cukup positif dalam bidang politik,  hukum  dan  beberapa  bidang lainnya. Di bidang politik, keberhasilan- nya  mengadakan  perdamaian  dengan Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  diang-
gap  sebagai  sebuah  kesuksesan  tersen- diri.  Bahkan  karena  hal  ini,  apresiasi bukan hanya datang dari dalam negeri. Komite  Nobel  menghadiahi  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sa- lah satu kandidat penerima pengharga- an  Nobel  perdamaian.  Dibidang  pene- gakan hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  dapat  dikatakan  sebagai seorang  cukup  memegang  komitmen dalam memerangi korupsi, permasalah- an  klasik  yang  menghantui  negeri  ini. Tidak  seperti  presiden-presiden  sebe- lumnya yang dianggap penanganan ko- rupsinya jalan ditempat, di era Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  secercah harapan mulai tampak melihat giatnya KPK memburu koruptor-koruptor yang merugikan negara ini. Melihat  pertimbangan-pertim- bangan di atas, lantas wajar jika masya- rakat saat ini tetap memberikan apresi- asi yang cukup baik terhadap Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Oleh  ka- rena  itu,  perbaikan  di  bidang  ekonomi merupakan  suatu  hal  yang  mau  tidak mau  harus  segera  dilakukan  oleh  Pre- siden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini karena bidang inilah yang langsung menyentuh  kehidupan  masyarakat.  Se- buah langkah baik telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  percepatan  pelunasan  hu- tang yang sudah dilakukan merupakan awal  yang  baik  untuk  menumbuhkan kepercayaan  investor  kepada  Indone- sia. Pada  sisi  lain,  pemunculan  pe- merintahan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  yang  berbarengan  dengan banyaknya  bencana  yang  terus  melan- da tanah  air ini, merupakan ujian bagi Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono dalam melakukan pola kepemimpinan- nya. Keadaan ini tentu berdampak pada kondisi kehidupan politiknya, termasuk tindakan  komunikasi  politiknya.  Kon- disi ini tentu membuat upaya lebih getol
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono untuk  segera  mendapatkan  legitimasi dan  kepercayaan  dari  sebagian  besar rakyat  dan  kepercayaan  dari  sebagian besar  rakyat  dan  dalam  rangka  konso- lidasi  serta  memantapkan  kedudukan dan kekuasaannya baik berupan tutur- an  (speech)  maupun  tindakan  (action). Dari kedua upaya tersebut yang paling segera bisa dilakukan adalah pencipta- an makna dalam wacana politik. Sebab, dengan penerapan wacana politik yang jitu,  gagasan  atau  makna  yang  disam- paikan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  bisa  dipahami  rakyat  atau publik sesuai dengan yang diinginkan- nya.  Sebaliknya  apabila  penciptaan makna  dalam  wacana  politik  yang  di- terapkannya ternyata kurang atau tidak dipahami oleh rakyat, bahkan ditentang- nya,  rakyat  akan  membuat  kontrapro- duksi makna  pada konteks yang sama. Bedasarkan  paparan  di  atas,  ka- jian analisis ini hanya membatasi pada ” Strategi  Politik  Penggunaan  Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . Dengan kajian ini akan di- peroleh  ”profil  kebahasaan”  wacana politik  Presiden  Susilo  Bambang  Yu- dhoyono, dalam tataran struktur mikro. Selain  itu,  struktur  makro  yang  lebih melibatkan  konteks,  proses  produksi, dan  kebermaknaan  juga  dianalisis, dengan  pertimbangan  bahwa  pada  ke- nyataannya  sosok  wacana  tidak  hanya terdiri  dari  aspek  kebahasaan,  tetapi juga bagaimana proses pemunculannya dan ideologi apa yang ada dibaliknya. Analisis  wacana  kritis  meman- dang bahasa sebagai suatu bentuk prak- tik  sosial.  Kajian  analisis  wacana  kritis berusaha  untuk  membuat  manusia  sa- dar  akan  pengaruh  timbal  balik  antara bahasa dan struktur sosial yang dalam kehidupan  nyata  sering  tidak  disadari. Remlinger  (http://www.linguistik-on- line.de/helfl  99/remlinger.hatm)  me- nyatakan bahwa tujuan analisis wacana
Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
kritis  adalah  untuk  memberi  penilaian terhadap  produksi,  struktur  internal, dan keseluruhan organisasi teks. Anali- sis wacana kritis lebih meng-utamakan pembahasan pada tujuan politis dalam bentuk teks, proses memproduksi teks, dan proses memahami struktur kekua- saan yang muncul dari teks tersebut. Analisis wacana kritis melihat wa- cana penggunaan bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai suatu bentuk praktik sosial.  Pendeskripsian  wacana  sebagai praktik  sosial  mengimplikasikan  sebu- ah hubungan dialektis antara peristiwa wacana khusus dengan situasi, isntitusi, dan  struktur  sosial  yang  melatarinya. Yang dimaksud dengan hubungan dia- lektis di sini adalah hubungan dua hal yaitu  peristiwa  kewacanaan  dibentuk dan  membentuk  situasi,  institusi,  dan struktur sosial.
Model  analisis  wacana  yang  di- pakai  oleh  Van  Dijk  ini  sering  disebut sebagai  “kognisi  sosial”.  Hal  ini  ada kaitannya dengan pendekatan yang di- gunakan  oleh  Van  Dijk.  Menurut  Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis tekstu- al, tetapi juga hubungan antara struktur teks  dan  percakapan  dengan  konteks kognitif,  sosial,  kultural,  atau  historis. Di  samping  itu,  proses  pemroduksian dan  pemahaman  teks,  interaksi  antar- pengguna bahasa, dan fungsi sosial dan kultural wacana perlu dijadikan sebagai objek kajian. Hal itu terjadi  karena teks hanya  merupakan  hasil  suatu  praktik produksi.  Oleh  sebab  itu,  dalam  ana- lisis  wacana,  harus  dianalisis  juga  pro- ses  produksi  teks  sehingga  diperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya teks. Sebagai contoh,  jika  ada  teks  yang  memarjinal- kan kedudukan wanita, maka dibutuh- kan penelitian tentang proses produksi teks  tersebut  sehingga  diketahui  latar belakang  pemarjinalan  wanita  dalam teks. Misalnya, pemarjinalan wanita itu
terjadi  karena  kesadaran  mental  di  an- tara penutur, bahkan kesadaran masya- rakat  yang  memandang  wanita  secara rendah.  Dengan  demikian,  proses  ana- lisis  wacana  melibatkan  proses  kognisi sosial,  yang  sebenarnya  diadopsi  dari bidang psikologi sosial.
Van Dijk membuat suatu jembat- an yang menghubungkan elemen besar berupa  struktur  sosial  dengan  elemen wacana yang mikro dengan sebuah di- mensi kognisi sosial. Kognisi sosial ter- sebut  memiliki  dua  arti.  Disatu  sisi,  ia menunjukkan  bagaimana  proses  pro- duksi  teks  oleh  penulis.  Di  sisi  lain,  ia menggambarkan  bagaimana  nilai-nilai masyarakat menyebar dan diserap oleh penulis yang akhirnya digunakan untuk memproduksi  teks  tersebut  (1997:144- 180). Van Dijk menggambarkan  model analisis wacana tersebut melalui bebera- pa analisis pemberitaan di media. Titik perhatian  Van  Dijk  terutama  pada  stu- di  mengenai  rasialisme.  Dari  berbagai kasus,  Van  Dijk  terutama  menganalisis bagaimana wacana di media turut mem- perkuat rasialisme yang ada dalam ma- syarakat.
Sementara itu Norman Fairclough membangun suatu model mengintegra- sikan  analisis  wacana  yang  didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial po- litik,  dan  secara  umum  diintegrasikan pada perubahan sosial. Oleh karena itu, model  yang  dikemukakan  Fairclough sering  juga  disebut  sebagai  model  pe- rubahan sosial. Pengertian wacana me- nurut  Fairclough  lebih  mengarah  pada pemakaian  bahasa  sebagai  praktik  so- sial  yang  berimplikasi  sebagai  berikut. Pertama, wacana adalah bentuk tindak- an, seseorang menggunakan bahasa se- bagai  suatu  tindakan  pada  dunia  dan khususnya sebagai bentuk representasi ketika melihat dunia/realitas. Pandang- an  semacam  ini  tentu  saja  menolak pandangan  bahasa  sebagai  term  indi- vidu. Kedua, model mengimplikasikan
adanya  hubungan  timbal  balik  antara wacana dan struktur sosial. Di sini wa- cana terbagi oleh struktur sosial, kelas, dan relasi sosial yang dihubungkan de- ngan relasi spesifik dari institusi terten- tu seperti pada hukum atau pendidikan, sistem dan klasifikasi. Fenomena  penciptaan  makna dalam  wacana  politik  bisa  disiasati  le- wat  analisis  wacana  yang  dikembang- kan  oleh  Van  Dijk  (1985),  yang  dalam prakteknya  memanfaatkan  studi  lingu- istik,  terutama  ketika  menganalisis  as- pek  tekstualnya.  Hal  ini  menampak pada  saat  menganalisis  unit  kebahasa- an pada tataran leksikal, sintaksis, dan gaya penyampaiaan sebagai bagian dari struktur mikro. Tetapi pada saat meng- analisis  konteks,  proses  produksi,  dan kebermaknaan, analisis wacana meman- dang  teks  sebagai  bagian  dari  struktur makro. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan  bahwa  sosok  wacana  tidak hanya  terdiri  dari  aspek  kebahasaan, tetapi  juga  bagaimana  proses  pemun- culannya dan ideologi apa yang ada di- baliknya (Fairclough, 1995:54;1998). Penerapan  elemen-elemen  keba- hasaan dalam ”teks” ini dipahami oleh Van Dijk sebagai bagian dari strategi ber- komunikasi yang berkaitan erat dengan politik. Pemilihan kata tertentu, penyu- sunan  kata  tertentu,  dan  pemakaian gaya  bahasa  tertentu,  bukan  hanya  di- pandang sebagai politik berkomunikasi, tetapi  juga  harus  dipandang  sebagai politik  berkomunikasi.  Setiap  praktek berkomunikasi juga dapat dipahami se- bagai  praktek  manajemen  kesan  untuk membangun kesan positif dan menutupi realitas negatif atau kesan apapun yang diinginkan komunikator dimata komu- nikan. Sebab, penerapan elemen-elemen kebahasaan tersebut oleh komunikator, selain  dimaksudkan  agar  idenya  dipa- hami oleh komunikan, juga dimaksud- kan agar bisa menciptakan opini, men- ciptakan dukungan, memperoleh legiti-
masi, dan bahkan melibas lawan.
METODE Studi tentang strategi politik peng- gunaan  bahasa  dalam  pidato  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memfo- kuskan pada perilaku kebahasaan Susilo Bambang Yudhoyono yang tertuang da- lam pidatonya ketika menjabat sebagai presiden. Namun demikian tidak semua naskah pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianalisis dalam kajian ini. Adapun naskah pidato Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono  yang  dianalisis dalam  kajian  ini  ada  5  buah.  Pengam- bilan naskah pidato tersebut dilakukan secara acak, yakni naskah pidato tahun 2006, 2007, dan 2008. Studi ini berorien- tasi pada verbal approach bukan behavioral approach .  Ini  berarti  bahwa  hanya  ung- kapan-ungkapan verbal dalam komuni- kasi  kebahasaan  dalam  wacana  pidato saja yang menjadi titik perhatian kajian ini. Jika aspek perilaku nonkebahasaan ’terpaksa”  dibicarakan  hal  ini  semata- mata  karena  pertimbangan  konteks yang merupakan hallo effect dari wacana politik yang dikaji.
Dengan  demikian,  data  studi ini  berupa  serangkaian  fenomena  ke- bahasaan  dalam  wacana  politik  yang disampaikan oleh Presiden  Susilo Bam- bang Yudhoyono dalam berbagai pidato pada  masa  pemerintahannya.  Wacana politik  yang  dimaksud  berupa  ung- kapan-ungkapan  verbal  dalam  berba- gai tema dan kasus baik dalam bidang pertahanan  dan  keamanan,  hukum dan keadilan perekonomian (keuangan dan  perpajakan),  kesejahteraan  sosial, maupun pelayanan publik. Dalam reali- tasnya, serangkaian ungkapan-ungkap- an  verbal  dalam  wacana  pidato  politik tersebut  disosialisasaikan  dan  dipubli- kasikan di media massa, baik media ce- tak maupun elektronik. Oleh karena itu, publik (atau rakyat) pun pada dasarnya selalu  berpeluang  untuk  mengetahui
Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan (akhirnya) memaknainya. Karena  bersumber  pada  media massa, dalam hal ini internet, data dalam studi  ini  berjenis  dokumenter.  Data  ini didapat dari media massa yaitu internet, yang  memuat  pidato-pidato  dan/atau pernyataan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan yang  menyangkut  kebijakan-kebijakan politiknya  selama  pemerintahan  ber- langsung. Data-data tersebut diakumu- lasikan  secara  komprehensif,  sehingga merupakan  data  yang  saling  meleng- kapi (komplementer).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemakaian Kata Dalam  tataran  pemakaian  kata, unsur yang tampak pada wacana pidato Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono adalah  pemakaian  kata-kata  persona, pemakaian  kata  yang  bernuansa  ”ke- terbukaan”,  dan  pemakaian  kata  yang bernuansa ”reformasi”. Ketiga hal yang hampir  menyebar  ke  semua  wacana pidato  Presiden  Susilo  Bambang  Yu- dhoyono  ini  dipakai  dengan  maksud dan tujuan yang berbeda.

## Pemakaian Kata Persona.
Kata  persona  dipakai  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai alat untuk  menunjukkan  posisinya  dalam wacana pidato yang dibangunnya. Dari data  verbal  yang  terkumpul,  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  menggu- nakan kata persona (a) saya, (b)kami, (c) kita,  (d)  pemerintah,  (e)  bangsa  Indonesia, dan (f) Indonesia.
Kata persona saya dipakai Presi- den Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan  harapan,  keinginan, ajakan,  pertimbangan,  dan  sikap  yang ditujukan  kepada  publik.  Selain  itu, penggunaan  kata  persona saya lebih bermakna  penonjolan  diri,  dibanding- kan  dengan  penggunaan  kata  persona yang lain. Pemakaian kata persona saya
hanya berkaitan dengan tema atau topik yang sudah dimaklumi oleh publik dan tidak kontroversial, atau tema dan topik yang menjadi isu sentral, yang memer- lukan  pemecahan.  Contoh  berikut  me- nunjukkan pemakaian kata tersebut.
” Saya berterima kasih, pembi- caraan saya dengan para pemimpin, pembicaraan isteri saya dengan mi- tranya  di  sini,  mereka  memberikan pujian terhadap tenaga kerja Indone- sia yang bekerja di sini. Baik itu yang professional,  yang  skill  workers, maupun  yang  semi  skill  workers, maupun  saudara  kita  yang  bekerja pada tingkat yang lebih rendah. Atas nama  negara,  pemerintah  dan  rak- yat, saya mengucapkan terima kasih dan  penghargaan  kepada  saudara semua”. (Sambutan Presiden, 2 Mei 2006).
” Saya menyadari, bahwa kon- sekuensi  sikap  tegas  itu,  telah  me- nyebabkan  rasa  kekhawatiran,  dan bahkan rasa ketakutan yang berlebih- an  di  sebagian  kalangan  pengambil keputusan  dan  aparatur  pelaksana di lapangan. Saya ingin menegaskan, bahwa  kekhawatiran  dan  ketakutan itu tidak perlu ada, sepanjang semua tindakan  dilakukan  sesuai  prose- dur  dan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku. Di sisi lain, aparat penegak hukum  wajib  untuk  bersikap  hati- hati dalam menerima dan mempela- jari setiap laporan, agar jangan salah bertindak”.  (Pidato  Kenegaraan,  16 Agustus 2006)
” Saya merasa bersyukur bah- wa  dalam  setahun  belakangan  ini, koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat dengan  Pemerintah  Daerah  telah berjalan semakin baik. Saya telah be- rulangkali menyelenggarakan sidang kabinet, yang ikut dihadiri oleh para
gubernur dari semua provinsi. Dalam rapat-rapat itu, kami bahas berbagai permasalahan  pembangunan  na- sional dan pembangunan di daerah, yang  menjadi  tanggung  jawab  ber- sama.  Dalam  berbagai  kesempatan, saya juga  telah  mengundang  para bupati  dan  walikota,  bahkan  Ketua DPRD Kabupaten dan Kota, dari se- luruh Tanah Air, untuk menyamakan visi dan misi kita dalam melaksana- kan  pembangunan.  Dengan  koor- dinasi yang makin baik, saya yakin berbagai  permasalahan  yang  ada akan  dapat  kita  tanggulangi  secara bersama”.  (Keterangan  Pemerintah, 23 Agustus 2006).
”Kini tibalah saya pada bagi- an akhir dari Keterangan Pemerintah yang saya sampaikan.  Dalam  ba- gian  akhir  ini, saya ingin  menegas- kan  kembali  komitmen saya untuk memberantas  korupsi.  Selama saya menjalankan  roda  pemerintahan, saya telah  memberikan  persetujuan pemeriksaan  terhadap  7  Gubernur, 63  Bupati/Wakil  Bupati,  dan  Wali- kota/Wakil  Walikota”.  (Keterangan Pemerintah, 23 Agustus 2006).
Berbeda dengan saya , pemakaian kata  persona kami lebih  mengarah  ke- pada  makna  kelompok  atau  lembaga. Kata  persona kami dipakai  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika me- nyampaikan  rencana,  janji,  peringatan, keyakinan, dan himbauan kepada pub- lik.  Apabila  ungkapan  itu  ditujukan kepada  rakyat,  kata  persona kami ber- arti (aparat) pemerintah. Tetapi, apabila ungkapan  itu  ditujukan  kepada  pihak luar (misalnya orang asing, negara lain), kata persona kami berarti bangsa Indo- nesia atau warga negara Indonesia. ”Alhamdulillah  sampai  hari ini, yang menjadi tujuan kunjungan kami ,  agenda kami dapat  kita  ca-
pai  dengan  baik.  Semua  pemimpin negara-negara  yang  saya  kunjungi bersepakat bahwa kita ingin mening- katkan secara lebih konkret persaha- batan dan kerja sama itu, di banyak bidang, antara lain di bidang inves- tasi,  perdagangan,  energi,  pendidi- kan, ketenagakerjaan dan lain-lain”. (Sambutan Presiden, 2 Mei 2006).
”Setelah kunjungan ini, di Ja- karta akan kami rumuskan apa ber- buat apa, apa saja yang akan kita tin- daklanjuti, timeline-nya seperti apa, kemudian akan kita komunikasikan kembali ke negeri ini, dan kemudiian Insya Allah dapat kita wujudkan se- suai  dengan  rencana  dan  kesepaka- tan yang telah kita tetapkan”. (Sam- butan Presiden, 2 Mei 2006).
”Pemerintah  telah  memetik banyak  manfaat  dari  berbagai  ma- sukan,  saran,  dan  kritik  yang  kon- struktif  yang  disampaikan  Dewan, baik  secara  kelembagaan,  maupun secara  perorangan  anggotanya.  Se- mua masukan, saran, dan kritik itu, kami tampung dan kami olah, seba- gai  bahan  dalam  memperbaiki  dan menyempurnakan  berbagai  kebijak- an yang kami tempuh”. (Keterangan Pemerintah, 23 Agustus 2006).
”Dalam  rapat-rapat  itu, kami bahas  berbagai  permasalahan  pem- bangunan  nasional  dan  pembangu- nan  di  daerah,  yang  menjadi  tang- gung  jawab  bersama”.  (Keterangan Pemerintah, 23 Agustus 2006).
Kata  persona kita dipakai  Presi- den Susilo Bambang Yudhoyono ketika menyampaikan  kepercayaan,  rencana, suasana  hati,  harapan,  ajakan,  seruan, dan  sikap.  Hanya  saja,  ada  perbedaan posisi  antara  pemakaian  kata  persona kita dan kata persona sebelumnya ( saya
Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan kami ).  Apabila  dalam  pemakaian kata persona saya dan kami terlihat jelas posisi dikotomis antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat, dalam pemakaian kata persona kita tidak terli- hat posisi dikotomis itu. Dengan meng- gunakan  kata  persona kita , Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bermaksud menciptakan komunitas antara dia (se- bagai pengungkap wacana) dan rakyat (sebagai  penerima  wacana).  Dengan demikian,  apa  yang  menjadi  gagasan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono dalam ungkapan wacananya juga men- jadi gagasan rakyatnya. Apa yang men- jadi kepercayaan, rencana, suasana hati, harapan, ajakan, seruan, dan sikap Pre- siden Susilo Bambang Yudhoyono, juga menjadi kepercayaan, rencana, suasana hati, harapan, ajakan, seruan dan sikap rakyatnya.  Kutipan  berikut  menunjuk- kan ungkapan itu.
” Kita tidak bermaksud untuk memperbesar  kekuatan  yang  sudah ada. Yang hendak kita bangun ada- lah kekuatan esensial, yang kita ang- gap cukup tangguh dan mampu un- tuk  mengamankan  seluruh  wilayah kedaulatan  negara kita .  Fokus  per- hatian pertahanan kita , kita arahkan untuk  menjaga  kawasan  perbatasan laut  dan  darat,  terutama  pulau-pu- lau  terluar  dan  terdepan,  termasuk membangun  pos-pos  pengamanan TNI”.(Pidato  Kenegaraan,  16  Agus- tus 2006).
”Tidak ada suatu bangsa yang menjadi bangsa yang jaya, tanpa uji- an. Upaya memecah-belah persatuan bangsa  telah  beberapa  kali  terjadi, namun semua itu berhasil kita atasi. Krisis  demi  krisis  telah  datang  silih berganti  dalam  perjalanan  sejarah kita ,  namun  semua  itu  dapat kita selesaikan. Kita meyakini,  bahwa susunan  dan  bentuk  Negara  Kesa-
tuan Republik Indonesia yang berda- sarkan Pancasila adalah pilihan tepat dan final. Atas ketetapan dan pilihan kita itu, kita harus terus membangun negara, menuju keadaan yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera, yang menjadi cita-cita dan tujuan  kemerdekaan  bangsa kita . Kemiskinan  dan  keterbelakangan harus kita perangi. Konflik dan per- musuhan harus kita akhiri. Keadilan dan  kesejahteraan  harus  terus kita tingkatkan.  Rasa  aman  dan  damai harus kita mantapkan. Kita patut bersyukur,  bahwa  dalam  setahun belakangan  ini,  ancaman  dan  gang- guan keamanan di berbagai wilayah telah  mereda”.  (Pidato  Kenegaraan, 16 Agustus 2006).
”Aksi-aksi terorisme yang be- berapa  tahun  lalu  sangat  menggeli- sahkan masyarakat, telah dapat kita atasi. Kita telah  semakin  berhasil mencegah dan menanggulangi aksi- aksi  teror  di  negara kita .  Keperca- yaan  masyarakat  kepada  aparat  ke- amanan dan aparat penegak hukum juga semakin tinggi. Kita patut mem- berikan penghargaan kepada jajaran Polri dan pihak-pihak lain yang telah berhasil  menanggulangi  ancaman terorisme  ini.  Sebagaimana  sering saya sampaikan, kedepan, kita tidak boleh  hanya  menangani  terorisme yang  berada  di  permukaan,  tetapi harus  harus  kita  sentuh  dan  atasi akar penyebabnya, seperti keterbela- kangan,  kemiskinan,  ketidakadilan, ekstrimitas,  radikalitas  dan  budaya kekerasan. Kita sungguh  serius un- tuk  mencegah  dan  menanggulangi terorisme ini, karena kita ingin me- nyelamatkan masyarakat dan bangsa kita ,  menghadirkan  keamanan  dan ketentraman  di  negeri kita, dan  se- kaligus sebagai tanggung jawab dan kebersamaan kita dengan  masyara-
kat global untuk menciptakan dunia yang aman dan damai”. (Pidato Pre- siden, 16 Agustus 2007).
”Dalam  penerapan  politik luar  negeri, kita terus  membangun kemitraan  melalui  diplomasi  total. Tahun-tahun  terakhir  ini kita telah mengembangkan dan meningkatkan kemitraan  dengan  banyak  negara, dengan  tujuan  untuk  menunjang terpenuhinya  kepentingan  nasional kita .  Dengan  kerangka  kemitraan strategis  ataupun  kemitraan  kom- prehensif, kita telah  meningkatkan kerjasama  dan  kemitraan kita de- ngan banyak negara, antara lain Ko- rea Selatan, Republik Rakyat Tiong- kok,  Australia,  Rusia,  Jepang  dan India”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
” Kita juga  berhasil  menjaga keutuhan  negara,  dari  berbagai  an- caman  separatisme. Kita berhasil mempersatukan kembali Irian Barat. Kita berhasil  menyelamatkan  ide- ologi  Negara  Pancasila. Kita berha- sil  keluar  dari  krisis  moneter  yang sangat  berat,  yang  melahirkan  era “reformasi”. Kita berhasil,  dengan penuh  perjuangan,  membangun dan menghadirkan demokrasi, yang mengedepankan  kedaulatan  rakyat. Kita berhasil  menangani  dampak bencana  tsunami  yang  maha  dah- syat, dan bahkan kemudian mencip- takan  perdamaian  Aceh  yang  telah bergolak selama lebih dari 30 tahun”. (Sambutan Presiden, 20 Mei 2008).
Kata  persona bangsa  Indonesia dipakai  Susilo  Bambang  Yudhoyono untuk maksud yang sama dengan kita . Sebab, makna yang diacu oleh kata per- sona kita adalah  ” bangsa  Indonesia ”. Hanya  saja,  pemakaian  kata  persona bangsa Indonesia lebih fleksibel karena
ungkapan  wacananya  selain  bisa  ditu- jukan  kepada  rakyat  Indonesia  sendiri (sebagai  pihak  dalam)  juga  ditujukan kepada pihak luar (orang asing atau ne- gara lain). Fleksibelitas ini tidak dimiliki oleh kata persona kita . Berikut ini con- tohnya.
”Alhamdulillah,  mudah-mu- dahan  ini  bisa  kita  terus  wujudkan dan  tingkatkan  untuk  kebaikan  ke- dua  bangsa, bangsa  Indonesia de- ngan  negara-negara  sahabat  kita  di kawasan ini”. (Sambutan Presiden, 2 Mei 2006).
” Bangsa Indonesia dapat ber- diri  tegak  karena,  kita  mempunyai semangat  perjuangan  yang  tinggi”. (Sambutan Presiden, 20 Mei 2008).
Selain  menggunakan  kata bangsa Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono  pun  menggunakan  kata  per- sona Indonesia untuk makna yang sama. Oleh  karena  itu,  distribusi  pemakaian- nya  pun  relatif  sama  dengan  kata  per- sona bangsa Indonesia. Hanya  saja,  kata persona Indonesia jarang  dipakai  oleh Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono. Penggunakan kata persona tersebut se- bagaimana kutipan berikut. ”Sebagai  anggota  tidak  tetap keamanan PBB, Indonesia akan tetap memainkan peran yang konstruktif, berdasarakan politik bebas dan aktif yang kita anut, agar perdamaian dan keamanan dunia semakin dapat dite- gakkan.  Pada  prinsipnya Indonesia berpendapat dan menyerukan untuk digunakannya  cara-cara  damai,  dan bukan  militer,  dalam  penyelesaian berbagai isu dan konflik global, ter- masuk isu nuklir Iran, nuklir Korea Utara  dan  isu-isu  kritikal  lainnya”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007)
Kata persona pemerintah dipakai
Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono ketika  menyampaikan  rencana,  sikap, seruan,  dan  harapan.  Berbeda  dengan kata persona yang lain, kata persona pe- merintah dipakai  oleh  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan dengan hukum dan ketatanegaraan ser- ta  pelayanan  publik,  termasuk  perlin- dungannya.  Oleh  karena  itu,  dengan menggunakan kata persona pemerintah ini Susilo Bambang Yudhoyono bermak- sud  mendudukkan  diri  sebagai  bagian dari pihak yang bertanggungjawab atas terselenggaranya  pemerintahan  yang bersih,  terciptanya  supremasi  hukum, terlindunginya  rakyat  dari  ancaman, terhentinya  pelanggaran  HAM,  dan lain-lain  yang  menjadi  kewajiban  pe- merintah.
”Dalam  kaitan  pemberian  in- sentif, pemerintah akan  segera  me- ngeluarkan  Peraturan Pemerintah untuk mendorong investasi, melalui pemberian  fasilitas  perpajakan  bagi sektor tertentu dan daerah tertentu. Pemerintah juga  sedang  meram- pungkan  fasilitas  pembebasan  PPN bagi  produk  pertanian  primer,  agar memiliki  daya  saing  yang  makin kuat.  Dalam  rangka  meningkatkan daya  saing  produk-produk  industri andalan di dalam negeri, Pemerintah telah melakukan upaya penyederha- naan  prosedur  dan  fasilitas  ekspor dan  impor,  serta  harmonisasi  tarif bea masuk, sehingga memiliki struk- tur tarif dan prosedur yang sederha- na,  harmonis,  rendah,  dan  seragam pada  tahun  2010”.  (Pidato  Kenega- raan, 16 Agustus 2006).
”Menyadari  adanya  berbagai hambatan  dalam  pelaksanaan  de- sentralisasi  fiskal, Pemerintah me- mandang  perlu  untuk  menyusun kebijakan  komprehensif  yang  bersi- fat  operasional,  agar  desentralisasi
itu  dapat  kita  wujudkan.  Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah telah me- rumuskan  Rencana  Aksi  Nasional Desentralisasi  Fiskal  yang  disingkat RANDF,  untuk  kurun  waktu  tahun 2005-2009”. (Keterangan Pemerintah, 23 Agustus 2006).
”Sebagai  contoh  dalam  pena- nganan  lumpur  di  Sidoarjo,  sejak awal  telah  kita  upayakan. Pemerin- tah tidak  tinggal  diam. Pemerintah telah  membentuk  Badan  Pelaksana Penanggulangan  Lumpur  Sidoarjo (BP2LS).  Kita  tidak  dapat  membi- arkan  rakyat  terus  menderita.  Kita harus secepatnya meringankan pen- deritaan  rakyat  dengan  penuh  ke- sungguhan. Pemerintah menaruh perhatian  yang  sungguh-sungguh terhadap masalah ini”. (Pidato Presi- den, 16 Agustus 2007).
”Terkait dengan isu-isu global, Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah ling- kungan  hidup  terutama  pergantian iklim yang menyebabkan pemanasan bumi”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
Pemakaian Kata Bernuansa ”Reforma-­­ si” Kedudukan Presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono sebagai presiden yang berbarengan dengan bangkitnya era re- formasi  menghendaki  perhatian  yang ekstra  terhadap  aspirasi  rakyatnya. Apalagi,  pada  era  ini  tuntutan  rakyat cenderung kebablasan, sehingga  posi- si  terkesan  ”serba  salah”.  Untuk  me- ngantisipasinya, berupaya menciptakan strategi  politik  yang  bisa  mendukung aspirasi rakyat dalam bentuk ungkapan atau pemakaian kata yang bernuansa re- formasi. Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ungkapan yang bernuansa
reformasi ini diarahkan pada sikap dan tindakan Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono yang dianggap sesuai dengan tuntutan  reformasi  yang  dikehendaki rakyat.  Kutipan  berikut  membuktikan- nya.
”Oleh  karena  itu,  untuk  me- ningkatkan  kinerja  birokrasi  dan menciptakan  tata  kelola  yang  ber- sih dan baik (good and clean gover- nance)  pemerintah  melaksanakan reformasi birokrasi  secara  bertahap dan  terencana. Reformasi birokrasi, mencakup perbaikan yang seimbang antara  sistem  kerja,  pengukuran  ki- nerja,  dan  penerapan  disiplin  dan remunerasi.  Beberapa  langkah  awal reformasi birokrasi ini telah dimulai oleh Departemen Keuangan, Kemen- terian  Negara  Pendayagunaan Apa- ratur  Negara,  Mahkamah  Agung dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
”Marilah kita lanjutkan refor- masi, untuk  terus  mengembangkan demokrasi,  menegakkan  hukum, membangun  sistem  yang  bersih, menggiatkan pembangunan daerah, dan meningkatkan ekonomi dan ke- sejahteraan rakyat”. (Sambutan Pre- siden, 20 Mei 2008).
Pemakaian  Kata  Bernuansa  ”Keterbu-­­ kaan” Apabila  pemakaian  kata  yang bernuansa ”reformasi” diarahkan pada sikap  dan  tindakan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan tuntutan reformasi yang sesuai dengan aspirasi  rakyat,  pemakaian  kaya  yang bernuansa  ”keterbukaan”  diarahkan pada sikap dan tindakan Presiden Susi- lo Bambang Yudhoyono yang dianggap bisa  mendukung  proses  reformasi  dan pemerintahannya.  Hal  ini  didasarkan atas  adanya  kesadaran  Presiden  Susilo
Bambang  Yudhoyono    bahwa  tuntutan reformasi mempersyaratkan adanya ke- terbukaan di semua pihak. Sebab, hanya lewat  suasana  keterbukaan  inilah  aspi- rasi rakyat bisa tersalurkan secara mak- simal. Kesadaran atas perlunya keterbu- kaan ini nampak pada pemakaian kata dalam wacana pidato yang diungkapkan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono. Dengan  penggunaan  kata  yang  bernu- ansa keterbukaan ini dimaksudkan agar rakyat tahu dan sadar bahwa ia sebagai sosok  yang  sedang  berkuasa  pun  ber- sikap  dan  bertindak  terbuka.  Dengan demikian, ada kesesuaian dengan yang dikehendaki  rakyat  selama  ini.  Upaya- upaya  Presiden  Susilo  Bambang  Yu dhoyono ini terlihat pada ungkapannya berikut ini.
”Pemerintah  telah  memetik banyak  manfaat  dari  berbagai  ma- sukan,  saran,  dan  kritik  yang  kon- struktif  yang  disampaikan  Dewan, baik  secara  kelembagaan,  maupun secara  perorangan  anggotanya. Se- mua masukan, saran, dan kritik itu, kami tampung dan kami olah , seba- gai  bahan  dalam  memperbaiki  dan menyempurnakan  berbagai  kebija- kan yang kami tempuh”. (Keterang- an Pemerintah, 23 Agustus 2006).
”Pemerintah selalu  terbuka untuk  bekerjasama  lebih  baik. Ter- masuk  membuka  diri bagi    mun- culnya gagasan-gagasan baru, untuk penyempurnaan  tata  hubungan  ke- lembagaan    kita”.  (Pidato  Presiden, 16 Agustus 2007).

## Pemakaian Kalimat
Wacana verbal yang diungkapkan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono diekspresikan  dalam  bentuk  rangkaian kalimat. Dari segi maksudnya, kalimat- kalimat  yang  diekspresikan  Presiden
Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo  Bambang  Yudhoyono  ada  yang berbentuk (a) kalimat ajakan, (b) kalimat seruan, (c) kalimat harapan, (d) kalimat janji, dan (e) kalimat pernyataan. Pema- kaian berbagai jenis maksud kalimat ini disesuaikan  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai dan jenis isu atau tema yang di- lontarkannya.
Pemakaian Kalimat Ajakan Kalimat ajakan dipakai  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika ber- maksud ingin melibatkan rakyat baik da- lam bentuk tindakan, pikiran, maupun sikap. Oleh karena itu, nuansa yang se- gera bisa ditangkap dari kalimat ajakan ini adalah kebersamaan. Dengan kalimat ajakan ini, Susilo Bambang Yudhoyono bermaksud menghilangkan jarak antara dia  (sebagai  penguasa)  dan  rakyatnya. Oleh karena itu, rumusan kalimat ajakan ini tidak terasa memaksakan kehendak. Sebaliknya  yang  dituntut  adalah  kesa- daran. Konsekuensinya, agar ajakannya ini diterima oleh rakyat, kalimat ajakan ini bisa diawali atau diikuti dengan ra- sionalisasi atau penalaran yang disesu- aikan dengan pola pikir rakyat. Kutipan berikut membuktikan ungkapan itu.
” Marilah kita tetap tegar , per- caya diri, dan bekerja lebih keras lagi untuk  mencapai  cita-cita  kita.  Saat- nya  telah  tiba,  untuk  kita  lebih  ber- satu,  bangkit  dan  melangkah  maju. Di  depan  kita,  tersedia  banyak  ke- sempatan  dan  peluang,  yang  harus kita  jemput  dan  dapatkan.  Kepada seluruh pemimpin di Tanah Air, saya mengajak, marilah kita curahkan pi- kiran,  waktu  dan  tenaga  kita  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan kemajuan  seluruh  rakyat  Indonesia, rakyat yang kita cintai bersama”. (Pi- dato Kenegaraan, 16 Agustus 2006).
” Mari kita  bangun  budaya
demokrasi  yang  konstruktif,  de- ngan,  antara  lain  membangun  sua- sana kompetisi yang sehat, jujur, dan kesatria. Marilah sama-sama  kita menghormati  mereka  yang  menang maupun  yang  kalah.  Dalam  demo- krasi,  kalah  dan  menang  adalah biasa.  Dua-duanya  terhormat  dan mulia”.  (Keterangan  Pemerintah,  23 Agustus 2006).
” Mari kita  bangun  kehidup- an  berbangsa  dan  bernegara  secara sehat. Mari kita  bangun  hubungan kelembagaan lebih erat lagi. Sebagai kepala  negara, saya  mengajak De- wan Perwakilan Rakyat, Dewan Per- wakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah  Konstitusi,  dan  lemba- ga-lembaga  negara  lainnya  untuk bersinergi satu sama lain secara lebih solid, sesuai dengan beban yang di- amanahkan oleh konstitusi dan per- undang-undangan  kepada  kita  se- mua”.  (Pidato  Presiden,  16 Agustus 2007).
”Dalam  melaksanakan  pem- bangunan  nasional  di  tahun  2008 yang akan datang, marilah kita kelo- la segala daya dan kemampuan yang ada,  termasuk  kebijakan  fiskal  kita, secara efisien dan efektif, agar hasil- hasil  pembangunan  nasional  benar- benar  dapat  dinikmati  oleh  seluruh rakyat. Marilah kita  tingkatkan  se- mangat juang bangsa kita, mewujud- kan  agenda-agenda  pembangunan berkelanjutan bagi keamanan, keda- maian,  keadilan,  dan  kesejahteraan rakyat  di  seluruh  persada  nusanta- ra”.  (Pidato  Presiden,  16  Agustus 2007).
”Bangsa kita memiliki kemam- puan dan bisa mengubah nasib dan masa depan kita, serta bisa menjadi negara  maju,  unggul  dan  sejahtera.
Oleh karena itu, saya mengajak sau- dara-saudara, marilah kita terus ber- juang bersama, melangkah bersama, dan  bekerja  keras  bersama,  untuk meraih  masa  depan  Indonesia  yang gemilang”.  (Sambutan  Presiden,  20 Mei 2008).
Pemakaian Kalimat Seruan Kalimat seruan dipakai oleh Pre- siden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  da- lam wacana politik dengan tujuan agar rakyat melakukan apa yang diserukan, baik  berupa  tindakan  maupun  sikap. Dibandingkan  dengan  ajakan,  kalimat seruan  ini  terkesan  ada  jarak  antara ”atasan” dan ’bawahan”, antara pengu- asa dan rakyat. Oleh karena itu, dengan penggunaan kalimat seruan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari kedudukannya  sebagai  pengatur  atas bawahannya, dan sebagai penguasa atas rakyatnya.
Dilihat  dari  isinya,  yang  diseru- kan adalah perihal antisipasi dari kasus- kasus  yang  sedang  menjadi  isu  sentral dan yang meresahkan rakyat, misalnya kasus  krisis  ekonomi  yang  sedang  me- landa  rakyat,  krisis  politik  yang  berke- panjangan,  adanya  tindakan  anarkis yang  terjadi  dimana-mana,  munculnya konflik horizontal yang mudah muncul, dan  sebagainya. Apabila  seruan  ini  di- lakukan secara patuh oleh rakyat, mini- mal  kasus-kasus  tersebut  bisa  diredam atau  bisa  diatasi.  Contoh  kutipan  ber- ikut menunjukkan bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengung- kapkan  kalimat  seruan  dalam  bentuk himbauan dan peringatan.
”Dalam  berbagai  rapat  koor- dinasi  dengan  Pemerintah  Daerah, saya  telah  berulangkali meminta , agar  daerah-daerah  menciptakan iklim  investasi  dan  iklim  berusaha yang  sehat  di  daerahnya.  Berbagai peraturan daerah yang tumpang tin-
dih dan menghambat investasi, perlu diperbaiki. Demikian pula pelayanan birokrasi,  terutama  yang  berkaitan dengan  perizinan.  Untuk  kesekian kalinya saya sampaikan ,  ”permu- dahlah setiap urusan”. Jangan mem- persulit sesuatu, yang sesungguhnya dapat  dilakukan  dengan  mudah”. (Keterangan Pemerintah, 23 Agustus 2006).
”Ke depan, kita harus menyu- sun  strategi  pertumbuhan  antarka- wasan yang bersifat sinergis dan ter- integrasi. Dengan demikian, pertum- buhan yang signifikan di suatu dae- rah,  akan  merangsang  percepatan pertumbuhan daerah di sekitarnya”. (Keterangan Pemerintah, 23 Agustus 2006).
”Adalah  wajar  apabila  masih dijumpai  ketegangan  dan  kesalah- pahaman di antara pihak-pihak yang dulunya  bersengketa  lebih  dari  30 tahun,  karena  memang  upaya  un- tuk membangun rasa saling percaya (Trust  Building)  sedang  terus  kita laksanakan.  Semua  pihak,  terutama pemerintahan di Aceh sendiri harus terus mengawal , mengamankan dan menyukseskan proses reintegrasi ini, seiring  dengan  upaya  membangun kembali Aceh pasca tsunami, menu- ju ke kondisi ekonomi dan kesejahte- raan  masyarakat  yang  lebih  baik”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
”Kita  juga harus  tegar dan lentur menghadapi arus sejarah baru yang  sangat  dahsyat  dan  tidak  da- pat  kita  hindari:  yakni  globalisasi, dengan  segala  dampak  positif  dan negatifnya.  Bangsa  kita  tidak  boleh terlindas oleh gelombang sejarah ini. Sebaliknya, bangsa kita harus dapat memanfaatkan dan meraih berbagai peluang yang timbul dari globalisasi.
Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Untuk itu, kita harus menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang berdaya- saing tinggi, bangsa yang inovatif dan kreatif. Bangsa kita juga harus kem- bali berada di garis terdepan dalam upaya membangun kemitraan global (global partnership) . Kemitraan glo- bal ini mutlak diperlukan , agar umat manusia dapat keluar dari berbagai tantangan yang silih berganti: kesen- jangan,  kemiskinan,  ketidakadilan, penindasan,  konflik,  bencana  alam, penyakit  menular,  terorisme,  per- ubahan iklim, dan lain sebagainya”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
”Tantangan  yang  kita  hadapi untuk  mencapai  tujuan  mulia  ini, memang lebih berat dan lebih kom- pleks  dari  tantangan  yang  kita  ha- dapi  di  masa  lalu.  Oleh  karena  itu, untuk menjadi bangsa yang berhasil, ada  tiga  syarat  fundamental  yang harus kita bangun dan miliki, yaitu: Pertama,  kita harus  menjaga dan memperkuat  kemandirian  kita,  Ke- dua,  kita  juga harus  memiliki daya saing  yang  makin  tinggi.  Persyarat- an fundamental yang ketiga adalah, kita harus mampu membangun dan memiliki  peradaban  bangsa  (civili- zation) yang mulia. Itulah sebabnya, kita perlu terus mempertahankan ni- lai, jati diri dan karakter bangsa kita yang  luhur  dan  terhormat”.  (Sam- butan Presiden, 20 Mei 2008).
”Kepada  masyarakat  dunia, saya juga menyerukan dan mengajak untuk  bersama-sama  mewujudkan tatanan dunia yang lebih damai, le- bih adil, dan benar-benar membawa kemakmuran  bagi  semua  bangsa, dan  bukan  hanya  bagi  segelintir bangsa. Keadilan sejati pada tingkat dunia  harus  dapat  kita  wujudkan”. (Sambutan Presiden, 20 Mei 2008).

## Pemakaian Kalimat Harapan
Hampir sama dengan kalimat se- ruan, kalimat harapan dipakai oleh Pre- siden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  da- lam wacana politik dengan tujuan agar rakyat atau komponen tertentu dari rak- yat bisa melakukan tindakan atau sikap sesuai dengan yang diinginkan. Apabila dalam kalimat seruan ada nuansa atas- bawah, dalam kalimat harapan ada nu- ansa kesetaraan. Oleh karena itu, nuansa paksaan tidak terasa dalam kalimat ha- rapan ini. Kalimat jenis ini dipakai Presi- den Susilo Bambang Yudhoyono karena ia merasa tidak mempunyai otoritas atau kekuasaan penuh untuk ”memaksakan” apa yang diinginkan. Sebaliknya, pihak sasaranlah  (rakyat,  publik)  yang  mem- punyai otoritas melakukannya. Kutipan berikut menunjukkan sinyalmen itu.
” Mudah-mudahan ,  hubung- an  kemitraan  yang  konstruktif  dan bertanggung  jawab  ini,  dapat  kita tingkatkan lagi di waktu-waktu yang akan datang”. (Keterangan pemerin- tah, 23 Agustus 2006).
”Dalam  perjalanan  selama satu tahun ke depan ini, saya meng- harapkan meningkatnya  hubungan yang  lebih  konstruktif  antara  Pe- merintah  dengan  Dewan  Perwaki- lan Daerah. Dalam mencapai tujuan negara  yang  diamanatkan  di  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, saya  mengharapkan agar  Dewan Perwakilan  Daerah  dapat  menjalan- kan peran dan fungsinya secara kon- struktif, dalam rangka mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  rakyat di  daerah,  dalam  koridor  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang berdasarkan Pancasila”. (Keterangan pemerintah, 23 Agustus 2006).
”Tentu saya sangat berharap , agar ketiga RUU itu dapat juga dise-
lesaikan  dalam  waktu  yang  cukup singkat,  sehingga  memberikan  ke- pastian  dan  perbaikan  dalam  ling- kungan usaha”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
” Kita  berharap ,  bahwa  lang- kah-langkah  yang  dilakukan  oleh otoritas-otoritas keuangan di negara maju,  dapat  segera  meredam  gejo- lak ini. Kita di sini, juga melakukan langkah-langkah  antisipatif  dengan memperkuat  koordinasi  kebijakan antara  otoritas  fiskal  dan  otoritas moneter,  untuk  meningkatkan  ke- siagaan  kita”.  (Pidato  Presiden,  16 Agustus 2007).
Pemakaian Kalimat Janji Kalimat janji dipakai oleh Presi- den Susilo Bambang Yudhoyono dalam wacana  politik  dengan  tujuan  membe- rikan  harapan  kepada  rakyat  atas  tin- dakan atau sikap yang akan ditempuh. Dengan  kalimat  janji  ini,  rakyat  akan mengetahui  target  atau  langkah  apa yang  akan  dilakukan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan isu-isu yang sedang menghangat. Kon- sekuensinya  adalah  rakyat  akan  terus memantau, bahkan melakukan kontrol, atas janji yang pernah diungkapkan Pre- siden Susilo Bambang Yudhoyono. Da- lam posisi demikian, beban Presiden Su- silo Bambang Yudyono tentu akan lebih berat  bila  dibandingkan  dengan  tanpa menggunakan kalimat janji.
Pada pihak Presiden Susilo Bam- bang Yudhoyono, walaupun yang dijan- jikan  belum  dilaksanakan,  keuntung- an  yang  segera  bisa  diperoleh  dengan pengungkapan kalimat janji adalah bisa segera memunculkan ”rasa lega” rakyat atau  sasaran  yang  terlibat.  Sebab  de- ngan  janji-janji  yang  diberikan,  rakyat akan  segera  membayangkan  tindakan riil dari pihak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesuai dengan yang dijanji-
kan walaupun, sebagian rakyat juga me- nyadari bahwa tidak semua janji bisa di- laksanakan. Kutipan berikut menunjuk- kan fenomena tersebut.
” Pemerintah  memiliki  komit- men  yang  tinggi untuk  meningkat- kan  kesejahteraan  rakyat  di  kawa- san-kawasan  yang  tertinggal  itu”. (Keterangan pemerintah, 23 Agustus 2006).
”Dalam bagian akhir ini, saya ingin  menegaskan  kembali komit- men  saya untuk  memberantas  kor- upsi.  (Keterangan  Pemerintah,  23 Agustus 2006).
Bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota  TNI/Polri,  secara  bertahap, kita  naikkan penghasilannya . Bagi masyarakat, kita  upayakan mem- peringan  pengeluarannya.  Sebagai contoh,  dalam  bidang  pendidikan, pemerintah  terus meningkatkan anggaran  pendidikan  dari  tahun  ke tahun. Kita  ingin ,  pendidikan  yang bermutu  dapat  dinikmati  oleh  selu- ruh anak-anak kita. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
Kita  sungguh  serius untuk mencegah dan menanggulangi teror- isme ini, karena kita ingin menyela- matkan masyarakat dan bangsa kita, menghadirkan keamanan dan keten- traman di negeri kita, dan sekaligus sebagai  tanggung  jawab  dan  keber- samaan kita dengan masyarakat glo- bal  untuk  menciptakan  dunia  yang aman dan damai”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
” Peningkatan  akses  dan  per- luasan pemerataan pendidikan juga dilakukan  dengan  penyediaan  sa- rana  dan  prasarana  terutama  untuk wilayah  pedesaan  dan  terpencil.
Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Pemberian beasiswa bagi siswa mis- kin  di  berbagai  jenjang  pendidikan akan terus  ditingkatkan” .  (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
Pemakaian Kalimat Pernyataan Kalimat pernyataan dipakai oleh Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono dalam  wacana  pidato  dengan  tujuan menunjukkan  sikap  atau  pendiriannya kepada rakyat atas isu-isu yang sedang berkembang  atau  permasalahan  yang sedang dihadapi. Lewat kalimat pernya- taan  ini,  rakyat  bisa  mengukur  kadar kepekaan presiden atas isu yang sedang berkembang. Pada sisi lain, rakyat juga bisa  membandingkan  kesesuaian  sikap presiden  dengan  opini  massa  yang  se- dang berkembang. Apabila sesuai, tentu Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono akan mendapatkan dukungan. Sebalik- nya,  apabila  tidak  sesuai  atau  bertolak belakang,  tentu  ia  akan  mendapatkan tantangan.  Penilaian  rakyat  akan  ber- lanjut  dengan  melihat  lebih  jauh  apa- kah  pernyataan  sikap  presiden  ini  se- suai dengan tindakan nyata yang telah dan  sedang  dilakukan.  Pernyataan  si- kap yang sesuai dengan tindakan akan mendapatkan  respons  positif  dari  rak- yat. Sebaliknya, pernyataan sikap yang berseberangan  dengan  tindakan  tentu tidak akan mendapatkan perhatian rak- yat.  Sebab,  pernyataan  sikap  semacam itu  dinilainya  sebagai  upaya  mencari pembenaran dan dukungan rakyat saja. Kutipan berikut  membuktikannya.
” Pemerintah  akan  terus  me- nyempurnakan  sistem  perlindungan bagi  keluarga  miskin .  Seperti  telah saya  uraikan  di  muka,  sejak  tahun 2005  lalu,  dari  hasil  penghematan subsidi BBM, kita telah berhasil mem- perkenalkan program yang langsung menyentuh rakyat miskin, seperti sis- tem asuransi kesehatan untuk rumah tangga miskin dan Subsidi Langsung
Tunai (SLT), Bantuan Operasional Se- kolah  atau  BOS,  dan  pembangunan infrastruktur perdesaan. Program ini akan  dilanjutkan pada  tahun  2007 dengan  beberapa  perbaikan,  seperti Bantuan  Langsung  Tunai  Bersyarat untuk  menunjang  perbaikan  akses pendidikan  dan  kesehatan  keluarga miskin, dan program padat karya di tingkat  desa  yang  dapat  mencipta- kan  lapangan  kerja”.  (Pidato  Kene- garaan, 16 Agustus 2006).
”Dalam  penanganan  lumpur di  Sidoarjo,  sejak  awal  telah  kita upayakan. Pemerintah tidak tinggal diam .  Pemerintah  telah  membentuk Badan  Pelaksana  Penanggulangan Lumpur  Sidoarjo  (BP2LS). Kita  ti- dak dapat membiarkan rakyat terus menderita .  Kita  harus  secepatnya meringankan  penderitaan  rakyat dengan  penuh  kesungguhan. Pe- merintah  menaruh  perhatian  yang sungguh-sungguh terhadap  masalah ini. Pemerintah  akan  memastikan pembayaran sisanya akan dilakukan sesuai ketetapan yang disepakati da- lam  Perpres  14  Tahun  2007.  (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
” Kita  sepakat bahwa  kese- jahteraan  rakyat  merupakan  muara dari  semua  agenda  pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah terus melakukan  program-program  pro- rakyat. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
”Sebagaimana sering  saya sampaikan, kedepan, kita tidak bo- leh hanya menangani terorisme yang berada  di  permukaan,  tetapi  harus harus  kita  sentuh  dan  atasi  akar penyebabnya , seperti keterbelakang- an,  kemiskinan,  ketidakadilan,  eks- trimitas,  radikalitas  dan  budaya  ke-
kerasan.  (Pidato  Presiden,  16 Agus- tus 2007).
”Demikian  pula  di  tanah  Pa- pua, kita  terus  melakukan  percepa- tan pembangunan untuk meningkat- kan kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat. Menandai keserius- an  Pemerintah untuk  segera  dapat meningkatkan kesejahteraan masya- rakat  kedua  provinsi  tersebut, saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pem- bangunan  Provinsi  Papua  dan  Pro- vinsi Papua Barat. Prioritas pemban- gunan  ini  terutama  ditujukan  pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infra- struktur dasar untuk pengembangan wilayah  potensial,  serta  kebijakan khusus bagi putra-putri Papua”. (Pi- dato Presiden, 16 Agustus 2007).
Pemakaian Gaya Bahasa Gaya  bahasa  merupakan  cara untuk mengungkapkan ide atau penda- pat  lewat  wacana  verbal.  Oleh  karena itu,  gaya  bahasa  sangat  terkait  dengan aspek-aspek  kebahasaan,  mulai  dari pilihan  kata,  pembentukan  kata,  pem- bentukan  kalimat,  dan  penataan  kali- mat dalam suatu wacana. Lewat peng- gunaan  gaya  bahasa  tertentu  penutur ingin memberikan tekanan tertentu atas isi wacana yang disampaikan agar pene- rima tutur dapat memahaminya dengan efektif. Wacana  pidato  yang  diungkap- kan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudho- yono juga mengandung pemakaian gaya bahasa tertentu. Berdasarkan data yang terhimpun, wacana pidato Presiden Su- silo  Bambang  Yudyono  menggunakan paling  sedikit  lima  jenis  gaya  bahasa, yaitu (a) eufemisme, (b) pleonasme, (c)
hiperbola, (d) pararelisme, dan (e) repe- tisi.
Pemakaian Eufimisme Gaya eufimisme  dipakai  Presi- den Susilo Bambang Yudhoyono ketika ingin menghaluskan makna dalam wa- cana  politiknya.  Penghalusan  makna ini dilakukan dengan cara memilih kata atau  istilah  yang  mempunyai  konotasi sopan,  menyenangkan,  tidak  menying- gung  perasaan,  tidak  menghina,  dan konotasi positif lainnya. Dengan meng- gunakan gaya bahasa jenis ini Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  ingin  me- nunjukkan kepada rakyat bahwa ia se- bagai figur yang sopan, rendah hati, dan tidak menonjolkan kekuasannya. Kesan semacam  ini  memang  perlu  dimuncul- kan  agar  ia  dapat  simpati  dari  rakyat. Fenomena ini terlihat pada kutipan ini.
”Pemerintah  selalu  terbuka untuk  bekerjasama  lebih  baik.  Ter- masuk membuka diri bagi  muncul- nya  gagasan-gagasan  baru,  untuk penyempurnaan  tata  hubungan  ke- lembagaan    kita”.  (Pidato  Presiden, 16 Agustus 2007).

## Pemakaian Pleonasme
Gaya pleonasme dipakai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika ingin menonjolkan  bagian  tertentu  pada  wa- cana  pidatonya.  Penonjolan  ini  dimak- sudkan agar penerima tutur atau rakyat mendapatkan  perhatian  khusus  atas bagian yang dianggap penting oleh Pre- siden Susilo Bambang Yudhoyono. Cara yang biasa dilakukan adalah memberi- kan  pengulangan  arti  yang  sama  atau hampir  sama  dengan  kata-kata  yang berbeda.  Kutipan  berikut  menunjuk- kan  betapa  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono terbiasa menggunakan gaya pleonasme tersebut.

## Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
”Negara  kita  memiliki berba- gai  sumber  energi  alternatif dalam jumlah yang cukup besar seperti gas, batubara, tenaga hidro, panas bumi, tenaga  surya dan  lainnya.  Investasi di  bidang  itu  masih  perlu  dikem- bangkan”.  (Pidato  Kenegaraan,  16 Agustus 2006).
”Sementara  itu,  pada  kurun waktu  yang  sama,  anggaran  Depar- temen  Kesehatan  melonjak  hampir tiga kali lipat dari Rp.6,5 triliun men- jadi  Rp.18,8  triliun,  terutama  untuk pelayanan kesehatan bagi masyara- kat  miskin , penanggulangan  penya- kit  menular,  penanganan  masalah gizi  kurang,  penyediaan  obat  esen- sial  generik,  pelayanan  kesehatan bagi ibu dan anak, serta penyediaan tenaga kesehatan”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
”Dalam kurun tiga tahun ter- akhir, kondisi yang kita hadapi me- mang  penuh  tantangan. Berbagai bencana alam seperti tsunami, gem- pa bumi, tanah longsor , dan bencana banjir telah  menyebabkan  jatuhnya korban dan kerusakan material. (Pi- dato Presiden, 16 Agustus 2007).
Pemakaian Hiperbola Gaya hiperbola dipakai Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  ketika ingin  menonjolkan  bagian  tertentu  da- lam wacana yang diungkapkan. Hanya saja,  penonjolan  bagian  tertentu  dalam wacana yang diungkapkan. Hanya saja, penonjolan bagian tertentu ini tidak di- lakukan dengan cara memberikan pen- gulangan arti sebagaimana dalam gaya pleonasme, tetapi dengan cara memilih kata tertentu yang dianggap mempunyai nuansa ’lebih’ dari pada kenyataan yang ada. Maksud penggunaan gaya ini agar penerima  tutur  atau  rakyat  bisa  lebih menghayati yang disampaikan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dalam wa- cana politiknya, atau bahkan melibatkan emosi  dalam  penghayatannya.  Contoh berikut menunjukkan fenomena itu.
” Rakyat kita seakan-akan ke- hilangan  pegangan ,  dan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat”.  (Pidato  Presiden,  16 Agustus 2007).
Pemakaian Paralelisme Berbeda dengan  gaya  bahasa- gaya  bahasa  sebelumnya  yang  meni- tikberatkan unsur makna, gaya parare- lisme lebih menitikberatkan pada unsur struktur  bahasa.  Gaya  pararelisme  ini menggunakan kesejajaran bentuk ketika mengespresikan  gagasan  dalam  waca- nanya. Unsur yang disejajarkan ini bisa berupa kata,  frase atau klausa. Penen- tuan unsur mana yang disejajarkan sa- ngat bergantung pada kepentingannya. Disamping itu, unsur-unsur yang dise- jajarkan  harus  berkedudukan  pararel dari segi gramatika.
Penggunaan gaya pararelisme ini nampak  ketika  Presiden  Susilo  Bam- bang  Yudhoyono  ingin  memberikan klasifikasi atau memberikan detil suatu gagasan  yang  diugkapkannya.  Dengan menggunakan  gaya  jenis  ini  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin agar gagasaan dalam wacana politiknya da- pat dipahami dan diterima dengan baik oleh penerima tutur atau rakyat. Berikut ini contoh pemakaian gaya pararelisme yang terdapat dalam wacana pidato Pre- siden Susilo Bambang Yudhoyono, ber- dasarkan klasifikasinya.
”Kemitraan  global  ini  mutlak diperlukan,  agar  umat  manusia  da- pat  keluar  dari  berbagai  tantangan yang silih berganti: kesenjangan, ke- miskinan,  ketidak-adilan,  peninda- san,  konflik,  bencana  alam,  penya- kit  menular,  terorisme,  perubahan
iklim , dan lain sebagainya”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
”Marilah  kita  tingkatkan    se- mangat juang bangsa kita, mewujud- kan  agenda-agenda  pembangunan berkelanjutan bagi keamanan , keda- maian,  keadilan, dan kesejahteraan rakyat di  seluruh  persada  nusan- tara”.  (Pidato  Presiden,  16  Agustus 2007).
”Sebagaimana  sering  saya sampaikan,  kedepan,  kita  tidak  bo- leh hanya menangani terorisme yang berada  di  permukaan,  tetapi  harus harus kita sentuh dan atasi akar pe- nyebabnya, seperti keterbelakangan, kemiskinan,  ketidakadilan,  ekstri- mitas, radikalitas dan budaya keke- rasan ”. (Pidato Presiden, 16 Agustus 2007).
Pemakaian Repetisi Apabila  gaya  pararelisme  mela- kukan ekspresi kebahasaan dengan cara menyejajarkan unsur-unsur kebahasaan yang berkedudukan pararel, gaya repe- tisi dengan cara mengulang unsur-unsur kebahasaan tertentu karena dirasa perlu mendapatkan penekanan. Yang diulang bisa berupa kata, frase, atau klausa. Wacana  pidato  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  juga  menggu- nakan gaya repetisi. Bahkan, pengguna- an gaya jenis ini menduduki urutan ke- dua setelah gaya pararelisme. Gaya ini dimaksudkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bagian-bagain tertentu yang  diulang  mendapatkan  perhatian ekstra dari penerima tutur atau rakyat. Secara  teknis,  pengulangan  ini  tidak harus  sama  secara  redaksional,  tetapi sering dilakukan secara bervariasi. Hal ini  dimaksudkan  selain  agar  menghi- langkan  rasa  monoton,  juga  agar  bisa menimbulkan  efek  tertentu  dari  pene- rima tutur. Berikut ini contoh pemakai-
an gaya repetisi berdasarkan klasifikasi yang dimaksud.
”Saudara  ikut  mengharum- kan nama bangsa kita. Mahal harga diri dan kehormatan sebuah bangsa. Dengan tampilan saudara, perilaku saudara,  kinerja  saudara,  prestasi saudara , kami bangga. Pertahankan itu dan teruskan untuk lebih meng- harumkan  lagi  nama  bangsa  dan negara kita”. (Sambutan Presiden, 2 Mei 2006).
”Kita  mendayagunakan  yang kita  miliki: kemampuan  dalam  ne- geri , sumber finansial dalam negeri , usaha  dalam  negeri , teknologi  kita , pendidikan  kita ,  tetapi  dalam  era globalisasi ini, tidak ada satu negara pun yang tidak bekerja sama dengan negara  lain.  (Sambutan  Presiden,  2 Mei 2006).
”Dialog-dialog  itu,  tidak  saja dilakukan secara formal, tetapi juga secara informal dan penuh persauda- raan, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat , tokoh-tokoh  adat , to- koh-tokoh agama , dan tokoh-tokoh perempuan ”.  (Keterangan  Pemerin- tah, 23 Agustus 2006).

## SIMPULAN
Dari temuan dan bahasan di atas dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  po- litik  penggunaan  bahasa  dalam  pidato Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono, dalam tataran penggunaan kata, unsur yang tampak adalah penggunaan kata- kata  persona,  penggunaan  kata  yang bernuansa  ”reformasi”,  dan  ”keterbu- kaan”. Ketiga hal yang hampir menye- bar  ke  semua  wacana  pidato  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini disam- paikannya  dengan  maksud  dan  tujuan yang berbeda. Kata persona digunakan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono
Strategi Politik Penggunaan Bahasa dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai  alat  untuk  menunjukkan  po- sisinya  dalam  wacana  politik  yang dibangunnya.  Dari  data  verbal  yang terkumpul,  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono menggunakan kata persona saya , kami, kita, bangsa Indonesia, Indone- sia, dan pemerintah. Wacana verbal dalam pidato yang diungkapkan  Presiden  Susilo  Bam- bang  Yudhoyono  diekspresikan  dalam bentuk  rangkaian  kalimat.  Dari  segi maksudnya,  kalimat-kalimat  yang  di- ekspresikan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono ada yang berbentuk kalimat ajakan,  kalimat  seruan,  kalimat  harap- an,  kalimat  janji,  dan  kalimat  pernya- taan. Pemakaian berbagai jenis maksud kalimat  ini  disesuaikan  dengan  tujuan yang ingin dicapai dan jenis tema yang dilontarkannya.
Wacana  pidato  yang  diungkap- kan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudho- yono  juga  mengandung  pemakaian gaya bahasa tertentu. Berdasarkan data yang  terhimpun,  wacana  pidato  Presi- den Susilo Bambang Yudhoyono meng- gunakan  paling  sedikit  lima  jenis  gaya bahasa,  yaitu  eufemisme,  pleonasme, hiperbola, pararelisme, dan repetisi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  diangkat  dari  peneli- tian mandiri swadana yang dilaksanakan pada  tahun  2009.  Ucapan  terima  kasih disampaikan kepada mitra sejawat yang telah membantu kegiatan verifikasi dan triangulasi  data  dan  hasil  penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada  Prof.  Dr.  Suparno  selaku  pen- gampu  mata  kuliah  Kajian  Wacana  di Program  Pascasarjana  Universitas  Ne- geri Malang yang telah memberi arahan, bimbingan aspek-aspek teroritik dalam kaitannya dengan kajian wacana.

## DAFTAR RUJUKAN
Fairclough, N. 1989. Language and Power . New York: Longman. Fairclough,  N.  1995. Critical  Discourse Analysis: The Critical Study of Lan- guage .  London  and  New  York: Longman. Fairclough,  N.  1995. Media  Discourse. London : Edward Arnold. Fairclough, N. 1998. “Political Discourse in the Media”. Dalam A. Bell dan P . Garret  (ed.) Media  Discourse. Oxford : Black well Publisher Inc. Faoucault,  M.  1977. Languge,  Counter- Memory,  Practice:  Selected  Essays and  Interviews. Ithaca  :  Cornell University Press. Keterangan  Pemerintah  tentang  Kebijakan Pembangunan  Daerah  di  Depan Sidang  Paripurna  DPD-RI. Jakar- ta, 23 Agustus 2006. http://www. presidenri.go.id/ index.php/pida- to/2006/08/23/429.htm l .  Diakses 24 April 2008 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indo- nesia  Serta  Keterangan  Pemerintah Atas  Rancangan  Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Negara  Tahun  Anggaran 2007 Beserta Nota Keuangannya Di Depan Rapat Paripurna Dewan Per- wakilan  Rakyat  Republik  Indonesia. Jakarta,  16 Agustus  2006.  Http:// Www.Presidensby.Info/Index. Php/Pidato/2006/08/16/423.Htm l . Diakses 24 April 2008. Pidato Presiden  Ri  (Dr.  Haji. Susilo Bam- bang Yudhoyono). Jakarta, 16 Agus- tus 2007. Http://Terbangkelangit. Multiply.Com/Journal/Item/54/ Pidato Presiden_Ri_Dr._Haji._Su- silo_Bambang_Yudhoyono. Diak- ses 24 April 2008. Remlinger, K. 1999. Widening the Lens of Language  and  Gender  Research;
Integrating  Critical  Discourse Analysis  and  Cultural  Practice
Theory. Linguistik  Online ,  2  no1, (http://www.linguistik-online.de/ helfl 99/remlinger.hatm). Sahpiro, M.J. 1984. Language and Politics. New York “ New York University Press. Sambutan  Presiden  Susilo  Bambang  Yud- hoyono  Dalam  Pertemuan  Dengan Masyarakat Indonesia Wisma Duta, Abu Dhabi. Abu Dhabi. 2 Mei 2006. Http://Www.Presidensby.Info/In- dex.Php/Pidato/2006/05/02/245. Htm l . Diakses 24 April 2008
Sambutan  Presiden  Republik  Indonesia Pada Peringatan 100 Tahun Kebang- kitan Nasional Tahun 2008 . Jakarta,
20  Mei  2008.  http://www.presi- densby.info/ index.php/pida- to/2008/05/20/907.htm l .  Diakses 21 Mei 2008 Van Dijk, TA. 1985. Handbook of Discourse Analysis  :  Discourse  Analysis  ini Society. Vol. 4 London : Academic Press, Inc.