## PERATURAN DELEGASI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
Oleh :

## Fathorrahman
Email : aryawiraraja.45@gmail.com

## Abstract
Delegation  regulations  are  laws  and  regulations  made  by  other  institutions  or  authorities which  are  delegated  from  the  legislature  to  the  executive  body.  Another  meaning  of  the delegation  regulation  is  the  implementing  regulations  of  the  Act.  As  an  executor,  this authority  can  occur  if  the  authority  is  delegated  from  the  law  as  the  parent  who  gives  the delegation. In the Indonesian legislative system, there are many forms and types of delegation regulations,  both  from  the  parent  side  that  delegates  and  the  rules  that  get  delegates. Regulations on Regulations Delegates in the Indonesian legal system are still various forms and types. Both from the parent side that delegates and the rules that get delegates. And there are still regulatory delegations to institutions that are not authorized to make legislation, such as delegations to judicial institutions / bodies, even though the institution is an institution that does not have the authority to make a general binding regulation.
Keywords : Regulation, Delegation, Regulatory System

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Peraturan  adalah  ketentuan  umum yang  diperuntukkan  kepada  hal-hal  yang masih  abstrak 1 .  Menurut  Alex  Carrol dalam  Aan  Efendi,  peraturan  perundang- undangan  itu  meliputi  peraturan  hukum yang  dibuat  oleh  parlemen,  baik  dalam bentuk  Undang-Undang  ( statute atau primary  legislation) atau  berupa  aturan hukum  yang dibuat oleh otoritas lain yang mendapat  pelimpahankekuasaan  (delegasi) dari  parlemen  untuk  membuat  aturan perundang-undangan  yang  dikenal  sebagai subordinate atau secondary  legislation 2 .
Salah  satu  unsur  penting  dari  sebuah peraturan  perundang-undangan  adalah  ia bersifat  umum  dan  mengikat  secara umum 3 .
Terkait  dengan  makna  delegasi,
Bagir  Mannan  menjelaskan  bahwa  wujud dari delegasi bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah delegasi dibidang peraturan perundang-undangan. Delegasi dalam ihwal  peraturan  perundang-undangan  me- rupakan  bagian  dari  delegasi  wewenang yang  dibolehkan. 4 Menurut  ahli  yang  lain,
1 Soenobo  Wirjosoegito, Proses  &  Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan , Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hlm13.
2 Aan  Efendi  &  Freddy  Poernomo, Hukum Administrasi (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2017)  hlm
48.
3 Ibid .
4 Bagir  Manan  &  Kuntara  Magnar, Beberapa Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  edisi kedua ed (Bandung: PT Alumni, 1997).
delegasi  dapat  dimaknai  sebagai    pelim- pahan sebuah kewewenang yang sudah ada pada  badan  atau  jabatan  Tata  Usaha Negara  (TUN)  yang  telah  memperoleh suatu  kewewenang  pemerintahan  secara atributif kepada badan/lembaga atau jabatan Tata Usaha Negara(TUN) lainnya 5 . Peraturan  delegasi  atau delegated legislation adalah bentuk peraturan perundang-undangan  yang  memungkinkan ketentuan  dalam  undang-undang  ( Act  of Parliament )  untuk  diberlakukan  atau dirubah tanpa parlemen harus me- nghasilkan  undang-undang  baru,  Undang- undang memberi kekuasaan untuk membuat  aturan-aturan  yang  lebih  rinci dan  detail  dengan  sarana delegated legislation, karena undang-undang seringkali  memuat  kerangka  kerja  yang sangat luas . 6
Menurut  A’an  Efendi  dan  Freddy Poernomo  menyebutkan  bahwa  peraturan delegasi atau yang biasa disebut delegated legislation memiliki  unsur-unsur  antara lain : 7
a. Delegated  legislation  adalah peraturan yang men g ikat secara umum:
b. Dibuatoleh  orang  atau  badan  diluar parlemen;
5 Indroharto, Pengertian  Dasar  Hukum  Tata  Usaha Negara ,  pertama  ed  (Jakarta:  Sinar  Harapan, 1993) at 167.
6 Efendi & Poernomo, supra note 2.
7 Ibid at 213.
c. Orang  atau  badan  di  luar  parlemen  itu diberikan  kewenangan  yang  tegas  oleh undang-undang untuk membuat Delegated legislation;
d. Isi Delegated legislation adalah melengkapi  atau  mengembangkan  isi undang-undang.
Dari  paparan  di  atas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  peraturan  perundang- undangan dalam sistem peraturan Indonesia dapat berupa primary legislation dan juga dapat berupa delegated legislation.  Primary  legislation berarti peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang menjadi kewenangan lembaga parlemen.  Atau  dalam  norma  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  adalah  sebuah perturan yang dibuat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  No.  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Delegated legislation atauperaturandelegasiadalahpera turanpelaksanadariperaturanperundang- undangan yang berbentukUndang-Undang.
Selain  jenis  peraturan  delegasi, terdapat  pula  peraturan  yang  dilaur peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif.Peraturan ini adalah  jenis  peraturan  yang  bersifat
otonom 8 .  Jenis  peraturan  ini  merupakan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  kepala negara  (Presiden).  kewenangan  mem- bentuk  peraturan  otonom  merupakan kewenangan sisa dari kewenangan pembentukan Undang-Undang dan peratuan  delegasi  yang  diberikan  oleh peraturan perundang-undangan 9 .
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh Bayu  Dwi  Anggono    yang  mengatakan bahwa, dalam penafsiran enunsiatif (dalam arti  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan untuk  mengatur  bentuk-bentuk  lain  yang sesuai  kebutuhan)  jika  Undang-Undang Dasar  tidak  memasukan  rincian  limitatif tetapi  enunsiatif,  maka  pembuat  Undang- Undang boleh mengatur tugas-tugas lain 10 . Menurut  pendapat  diatas,  dalam  hal perincian  tugas  pembuat  undang-undang dalam  UUD  itu  bersifat  enunsiatif, makasuatu  obyek  baru  dapat  diatur  oleh pembuat undang-undang, pemerintah maupun seorang menteri 11 . Artinya lembaga-lembaga  lain  diluar  lembaga legislatif dapat membentuk peraturan yang otonom  tanpa  memerlukan  perintah  atau delegasi dari lembaga atau undang-undang oleh  lembaga  legislatif.  Akan  tetapi
8 Fitriani  Ahlan  Sjarif,  “Gaya  Perumusan  Kalimat Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi  Dari  Undang-Undang  Di  Indonesia” (2017) 3:2 Palar Pakuan Law Rev at 35.
9 Ibid hlm 34.
10 Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia , cet.
1 ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2014) at 19.
11 Ibid .
penelitian  ini  hanya  berfokus  pada peraturan  dalam  bentuk  peraturan  delegasi saja  tanpa  membahas  secara  detail  semua peratura-peraturan  lain  termasuk  peraturan yang bersifat otonom tersebut.
Sedangkan  peraturan  dalam  bentuk delegated  legislation adalah  peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  oleh lembaga  atau  badan  diluar  lembaga parlemen  dan  diberikan  kewenangan  yang tegas  oleh  undang-undang  untuk  mem- buatnya. Dalam arti yang sederhana, dapat disimpulkan  bahwa  peraturan  delegasi adalah  peraturan  pelaksana  yang  dapat dibuat  dan  ditetapkan  oleh  lembaga pemerintah  (lembaga  diluar  lembaga parlemen) sebagai pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi yakni undang-undang.
Dari papaan diatas terdapat hal yang menarik  untuk  dilakukan  kajian  terkait norma  yang  ada  didalam  materi  muatan dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  yang  berikutnya  disingkat  UU  PUU 12/2011  tentang  Pembentukan  Peraturan perundang-undangan.  Salah  satunya  ter- dapat  di  dalamPasal  10  ayat  (1)  yang menyebutkan  bahwa  salah  satu  materi yang termuat dalam undang-undang adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
Hal  tersebut  juga  dijelaskan  pada lampiran  penjelasan  dari  UU  PUU 12/2011yang memuat ketidakjelasan rumusan. Ketidakjelasan tersebut tercermin
dari  redaksi  yang  mengatur  bahwa Pendelegasian  sebuah  kewenangan  dapat diperintahkan  dari  suatu  Undang-Undang (UU)  kepada  Undang-Undang  (UU)  yang lain,  dapat  juga  dilakukan  dari  Peraturan Daerah  Provinsi  kepada  Peraturan  Daerah Provinsi  lainnya,  atau  perintah  tersebut dapat  dilakukan  dari  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  kepada  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
Didalam  penjelasan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  peraturan  perundang- undangan dalam bentuk “Undang-Undang” dapat  melakukan  pendelegasian  terhadap “Undang-Undang”  yang  lain.  Padahal lembaga yang berwenang membuat “Undang-Undang”  adalah  lembaga  yang sama  dan  bukan  lembaga  diluar  lembaga parlemen atau legislatif.
Hal  tersebut  menarik  untuk  dilaku- kan  kajian  karena  lembaga  yang  menurut peraturan perundang-undangan sudah diberikan  kewenangan  atributif  membuat Undang-Undang  masih  mendelegasikan kewenangannya  kepada  dirinya  sendiri. Hal  ini  tentu  menjadi  ikhwal  yang  perlu diperhatikan  mengingat  UU  PUU  adalah aturan  dasar  dalam  membuat  sebuah peraturan  perundang-undangan.  Padahal, apabila  dilihat  dari  berbagai  pendapat diatas  mensyaratkan  sebuah  peraturan delegasi  dapat  dibuat  oleh  lembaga  yang berada  diluar  lembaga  cabang  kekuasaan legislatif.
Problem  lain  yang  berkembang adalah terkait posisi menempatkan peraturan delegasi dalam hierarki peraturan perundang-undangan  dalam  sistem  hukum nasional.  Dalam  hierarki  yang  kita  kenal dalam  Pasal  7  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2011  hanya  menyebutkan  beberapa dari  peraturan-peraturan  yang  ada  di Indonesia.
Peraturan  yang  diatur  hierarkinya hanya  terbatas  pada  peraturan  dalam bentuk  dan  jenis  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD NRI  1945),  berupa  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (TAP  MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (UU/PERPU), Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden, Peraturan  Daerah  provinsi,  dan  Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota.  Sedangkan  untuk peraturan-peraturan lain selain yang disebut dalam kelompok peraturan tersebut belum jelas letak tata urutannya.
Padahal  di  dalamPasal  8  dalam  UU PUU  11/2011  juga  disebutkan  beberapa peraturan  delegasi  yang  tidak  diatur  tata urutan  atau  hierarkinya.  Ketidak  jelasan aturan terkait peraturan-peraturan lain yang tidak  disebut  dalam  Pasal  7  tersebut menciptakan masalah baru dalam kehidupan hukum Nasional.
Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan  delegasi  mendominasi  dari sekian  banyaknya  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.Bahkan,  peraturan  delegasi  di Indonesia  (pasca  kemerdekaan  Republik Indonesia)  telah  berkembang  hampir  setua usia  kemerdekaan  negara  ini 12 .  Dalam catatan  sejarah  antara  tahun  1945-1949 ditemukan jenis-jenis peraturan perundang-undangan  seperti  Maklumat, Penetapan Pemerintahan, Peraturan Presiden,  dan  lain-lain,  selain  Peraturan Pemerintah,  yang  memang  disebut  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 13 .Apalagi kalau dilihat dari tata  urutan  yang  disebutkan  dalam  Pasal 7 UU  PUU,  praktis  hanya  peraturan  dalam bentuk  Undang-Undang  Dasar,  Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat dan Undang-Undang saja yang bukan merupakan delegated legislation.
Ketidakjelasan  rumusan  itu  terjadi juga  dalam  hal  delegasi  atau  perintah  dari peraturan  perundang-undangan  yang  satu ke  peraturan  lainnya.  Peraturan  tersebut dapat  kita  lihat    dari  banyaknya  peraturan dalam bentuk Undang-Undang memerintah kepada peraturan yang langsung melompat dari  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan yang sudah disebut dalam norma hukum  kita.  Peraturan  yang  mendapat delegasi itu bisa berupa Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan
12 Bagir  Manan  &  Kuntara  Magnar, Beberapa Masalah  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Edisi Kedua (Bandung: PT Alumni, 1997) hlm 105.
13 Ibid .
Menteri, Peraturan DPR/DPD dll, dan atau langsung  memerintah  kepada  Peraturan Daerah  atau  juga  kepada  Peraturan perundang-undangan yang tidak ditetapkan jenis peraturan perundang-undangannya.
Sebagai contoh dari beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk  Undang-Undang  yang  langsung melakukan perintah kepada peraturan yang tidak bersesuaian dengan hierarki peraturan  perundang-undangan,  sebagai contoh  yakni  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2006  langsung  mendelegasikan kepada Peraturan Menteri.
Dari hal tersebut  juga dapat melihat sebuah Peraturan Pemerintah atau peraturan  lain  selain  Undang-Undang dapat    memberikan  delegasi  kewenangan pengaturan  kepada  Peraturan  Daerah  dan atau  peraturan  yang  lebih  tinggi  secara hierarki  dari  Peraturan  Daerah  tersebut. Lalu  apakah  peraturan  (selain  Undang- Undang) yang mendelegasikan ke- wenangan  pengaturan    kepada  peraturan lainnya  tersebut  sama  posisinya  secara hierarki dengan Undang-Undang?.

## 1.2. RumusanMasalah
Problematik  peraturan  perundang- undangan dalam sistem perundang- undangan Indonesia tersebut terjadi disebabkan oleh hierarki peraturan perundang-undangan  yang  masih  meng- gunakan  atau  berdasar  kepada  jenis  dan
bentuk  peraturan  perundang-undangan. Hierarki yang masih berdasar kepada jenis peraturan  inilah  sebab  asal  yang  paling asas  dari  problem  yang  terjadi,  sehingga tidak  heran  dalam  beberapa  tahun  terakhir perdebatan  mengenai  hieraki  peraturan  ini tidak  pernah  menemukan  jalan  keluar. Maka  dari  persoalan  inilah  penelitian  ini akan  mencoba  melakukan  kajian  dengan rumusan  masalah  :  Bagaimana  pengaturan peraturan  delegasi  dalam  sistem  peraturan perundang-undangan Indonesia?

## PEMBAHASAN
Sebuah  Peraturan  diharuskan  untuk selalu menciptakan kepastian, dan kepastian  itu  hanya  bisa  didapat  apabila diwujudkan  dengan  adanyakejelasan  dan konsistensi pengaturan yang tegas. Perumusan  sebuah  kalimatperintah  dalam menjalankan delegasi dari sebuah peraturan  ke  peraturan  yang  lain  menjadi ikhwal yang sangat pentinguntuk diperhatikan  dalam  penyusunan  peraturan delegasi.
Secara faktual, hampir semua negara yang  menyatakan  dirinya  sebagai  negara hukum,  saat  ini  memerlukan  adanya sebuah  peraturan  delegasi  dari  Undang- Undang.Kebutuhan  akan  sebuah  peraturan delegasi merupakan jawaban dari persoalan-persoalan  peraturan  perundang- undangan  yang  materi  muatanya  memang
dikenal  sebagai  sebuah  peraturan  yang bersifat  umum  dan  mengatur  hal-hal  yang bersifat  prinsip  saja.  Sehingga  dalam praktek,setiap Undang-Undang yang dikeluarkan  atau  memang  menjadi  sebuah produk dari lembaga legislatif memerlukan peraturan  pelaksanaan  yang  dapat  men- jelaskan teknis pengaturan lebih lanjut 14 .
AmerikaSerikat  yang  menggunakan sistem pemisahan kekuasaan, dan menempatkan  lembaga  legislatif  sebagai satu-satunya lembaga membentuk Undang- Undang, pada akhirnyajuga sudah mengijinkan adanya pembentukan peraturan  delegasi  dari  Undang-Undang, karena  tuntutan  kebutuhan  praktis  dalam pemerintahan 15 .
Undang-Undang  Dasar    NRI  1945 memberikan  kewenangan  kepada  lembaga eksukutif  dalam  rangka  pembentukan sebuah  peraturan  pelaksana  dari  dari undang-undang.  Kewenangan  ini  tegas diatur  dalam  konstitusi  sebagai  sebuah kewenangan  untuk  mempermudah  dan memperlancar setiap urusan pemerintahan. Karena  tidak  mungkin  sebuah  Undang- Undang  dapat  mengatur  sedemikian  rinci
14 Fitriani  Ahlan  Sjarif, Pembentukan  Peraturan Delegasi  dari  Undang-Undang  Pada  Kurun Waktu  1999-2012 :  Ringkasan  Disertasi  FHUI (2017).
15 Fitriani  Ahlan  Sjarif, Pembentukan  Peraturan Delegasi  dari  Undang-Undang  Pada  Kurun
Waktu  1999-2012 :  Ringkasan  Disertasi  FHUI (2017) hlm 136.
dan  detail  terkiat  beberapa  hal    yang diperlukan.
Apabila dilihat dari kacamata peraturan  yang  lain,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  yang menyebutkan  “Atribusi  adalah  pemberian kewenangankepada badan/pejabat pe- merintahan  oleh  Undang-Undang  Dasar NRI 1945 (Pasal 1 angka 22).
Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat yang lebih rendah  dengan  tanggung  jawab  dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi “Pasal 1 Angka (23)”. 16
Dari  optik  peraturan  yang  lain  juga berbicara  hal  yang  sama.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  usaha  Negara,  wewenang atribusi  disebut  “wewenang  yang  ada padanya”  sedangkan  wewenang  delegasi “wewenang yang dilimpahkan kepadanya”, ketentuan  ini  terdapat  dalam  Pasal  1 angka6.
Melihatdariketentuandiatasapabilain ginmelakukansebuahdelegasitentuadabeber apahal  yang  harusdiperhatikan.  Dalam melakukan delegasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi delegasi yang  yang tidak bertanggungjawab, yang rentan ada penyalahgunaan kewenangan. Sayarat
16 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
dalam  melakukan  delegasi  harus  dipenuhi supaya  tercipta  pelimpahan  kewenangan yang  sesuai  dengan  prosedur.  Adapun syarat-syarat delegasi antara lain: 17
1. Pemberi delegasitidak dapat lagi menggunakan  sendiri  wewenangyang telah  dilimpahkan  itu.  Syarat  ini menunjukan  bahwa  delegasi  harus defenitif
2. Delegasi  hanyadimungkinkan  terjadi kalau  ada  ketentuan  yang  mengatur untuk  itu  dalam  sebuah  peraturan perundang-undangan. Item ini menunjukan  bahwa  delegasi  haruslah berdasar  kepada  peraturan  perundang- undangan;
3. Delegasi tidak dilakuakan atau diberikan  kepada  lembaga  atau  aparat yang secara jabatan merupakan bawahan,  artinya  tidak  diperkenankan adanya delegasi dalamhubungan hierarki kepegawaian;
4. Mewajibkan adanya sebuah ke- terangan/penjelasan,  artinya  pemberi delegasi/delegans  mempunyai  wewe- nang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaanwewenang tersebut;
5. Pemberi Delegasi memberikan instruksi/ petunjuk tentang penggunaan
17 Pusat  Kajian  &  Pendidikan  Aparatur  II  Lembaga Administrasi  Negara,  “Analisis  Kewenangan Atribusi,  Delegasi,  Mandat  dan  Diskresi    Dalam Meningkatkan Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  TH.  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan”  (2016)  J “Administrasi Publik” Vol XII Nomor.
wewenang  tersebut,  artinya  harus  ada aturan kebijakan.
Dari  hal  inilah,dapat  disimpulkan bahwa  kewenangan  legislasi  juga  dapat dimiliki oleh eksekutif dalam hal ini adalah presiden.  Artinya  kekuasaan  eksekutif yang  secara  teori  merupakan  lembaga pelaksana  dari  pada  undang-undang  juga memiliki  kewenangan  dalam  menerbitkan subuah peraturan yang bersifat atau materi muatannya  sama  dengan  undang-undang yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga kekuasaan legislatif.
Berbicara  tentang  bentuk  peraturan delegasi  itu  berupa  sebuah  “Peraturan Pemerintah”,  “Perppu”  dan  juga  berupa “Peraturan  Presiden”.  Hal  itu  dinyatakan bahwa  Peraturan  Pemerintah  menjadi sebuah  peraturan  pelaksana  berdasarkan pada  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  NRI  1945,  sedangkan  untuk kewenangan pembentukan Peraturan Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1)UUD NRI  1945,  dan  kewenangan  pembentukan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  (Perpu)  berdasarkan  Pasal  22 UUD  NRI  1945  dan  juga  peraturan- peraturan  lain  yang  disebut  dalam  Pasal  8 UU PUU 12/2011.
Bentuk  dan  Jenis-jenis  peraturan yang  dibentuk  oleh  Presiden  tersebut  ada yangdapat  menjadi  peraturan  delegasi ataupun peraturan otonom (berdiri
sendiridan tidak perlu mendapatkan perintah  delegasi) 18 . Ketika  Undang- Undang melakukan perintah kepada peraturan  tersebut  atau  merupakan  tindak lanjut  dari  pengaturan  dari  isi  Undang- Undang,  maka  peraturan  itu  disebut sebagai peraturan delegasi.
Di  dalam  sistem  hukum  Indonesia, pemerintah  (dalam  hal  ini  lembaga eksekutif)  atau  presiden  diberi  wewenang yang sangat luas. Pemberian wewenang ini tidak  dapat  dihindari  karena  negara Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan dengan bentuk presidensil. Dimana kekuasaan  presiden  sangat  luas  dalam menjalakan roda pemerintahan.
Menurut konstitusi, Presiden memiliki  peranan  yang  penting  dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan  konstitusi.  Kekuasaan  yang luas  ini  disebabkan  presiden  merupakan kepala  negara  ( head  of  state )  dan  juga sebagai  kepala  pemerintah  ( head  of goverment ).    Hal  ini  sangat  lumrah  dalam sebuah sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensil, karena dualisme  jabatan  atau  kekuasaan  tersebut tidak  dapat  dipisahkan  atau    tidak  ada pembedaan  dari  posisi  dimana  ia  sebagai kepala  negara  dengan  menjadi  kepala pemerintah.
18 Sjarif, supra note 15 at 135.
Entitas  pembentukan    peraturan juga tidak  dapat  dihindarkan  mengingat  peran presiden  sangat  vital  dalam  urusan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Pasal  5  ayat  (2) UUD  NRI  1945  yang  telah  menyatakan bahwa Presidenmembentuk Peraturan Pemerintah  untuk  menjalankan  Undang- Undang, dari hal tersebut tergambar bahwa jenis  peraturan  yang  dikeluarkan  presiden berupa Peraturan Pemerintah secara konstitusional  hanya  menjadi  instrumen atau  sebagai  mekanisme  untuk  menjalan- kan delegasi dari Undang-Undang. Mengenai  kekuasaan  presiden  dalam menbentuk  Peraturan  Pemerintah  sebagai peraturan  pelaksana  dikarenakan  presiden merupakan  pemegang  kekuasaan  negara. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  Pasal  4  ayat  (1) yang mengatakan bahwa presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan negara 19 .
Perbedaan antara peraturan pemerintah  dan  peraturan  presiden  tentu terletak  pada  jenisnya  yang  otonom  dan delegasi.  Peraturan  pemerintah  merupakan jenis  peraturan  dibawah  undang-undang sebagai  pelaksana  dari  undang-undang.  Ia tidak  dapat  diterbitkan  oleh  pemerintah apabila  tidak  didahului  oleh  perintah  dari induknya.  Perintah  dari  induk  undang- undang  tersebut  tentu  harus  benar-benar
19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).
tegas  diatur  di  dalam  sebuah  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  kekuasaan legislatif.  Tanpa  adanya  perintah  tersebut pemerintah  tidak  mempunyai  wewenang dalam membuat dan menerbitkan peraturan dengan jenis ini.
Hal  diatas  tentu  sangat  berbeda dengan bentuk peraturan presiden.
Peraturan  presiden  dapat  dibuat  oleh pemerintah  apabila  diperintah  tegas  oleh Undang-Undang  ataupun  tidak  diperintah. Walaupun  keduanya  (antara  peraturan pemerintah dan peraturan presiden) merupakan  bentuk  peraturan  pelaksana dari  undang-undang,  tetapi  peraturan presiden  tidak  perlu  menunggu  perintah terlebih dahulu oleh undang-undang.
Kedua jenis peraturan diatas tersebut sebenarnya sama-sama dibentuk dan dikeluarkan oleh presiden sebagai lembaga kekuasaan yang mempunyai tugas menjalankan  pemerintahan    akan  tetapi tidak  memiliki  kesamaan  dalam  hal perlunya didahului oleh perintah (mendapat  delegasi)  dan  tanpa  didahului oleh  perintah  (sevagai  peraturan  yang otonom).  Sebagai  peraturan  yang  otonom tentu,  presiden  mempunyai  kkewenangan yang  sangat  luas  dalam  menebitkan  jenis perauran presiden.
Keleluasaan tersebut diberikan karena  memang  sistem  pemerintahan  kita menganut  sebuah  paham  presidensil. Dalam  sistem  ini  presiden  seperti  yang
sudah  disampaikan  diatas  mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menjalakan  pemerintahan.  Keleluasaan tersebut  tersebut  tidak  akan  mempersulit pemeritah  dalam  hal  ini  presiden  untuk menjalakn fungsinya sebagaimana amanah daari dari konstitusi yang ada.
Sifat  otonom  dari  peraturan  presiden juga  disebabkan  adanya  perkembangan masyarakat dan kehidupan berbangsa yang tidak  dapat  dihindarkan  dalam  kehidupan nyata  sehari-hari.  Perkembangan  ini  harus selalu  ditangkap  dan  diimbangi  dengan sebuah instrumen hukum. Instrumen hukum itu tidak mungkin dapat diharapkan terjadi  apabila  hanya  mengandalkan  jenis peraturan dalam bentuk undang-undang.
Ketidakmungkinan tersebut di- karenakan  pembentukan  sebuah  peraturan dalam  jenis  Undang-undng  memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak dapat segera  diterbitkan  dalam  waktu  yang sanngat singkat. Mengingat bebrapa prosedur yang sangat panjang baik dari sisi perancangan,  penyusunan,  pembahasan dan  samapai  kepada  proses  penerbitan. Karena  keterbatasan  inilah  presiden  diberi kewenangan  menbentuk  sebuah  peraturan yang bersifat otonom.
Tentu,  peraturan  presiden  bersifat mengatur  ( regeling) yang  berbeda  dengan Ketetapan  Presiden  ataupun  insrtuksi presiden. Peraturan presiden memiliki sifat mengatur  secara  umum  sama  seperti  jenis
peratran-peraturan yang lain yang disebutkan  dalam  UU  PUU  12/2011. Perbedaan  dengan  Keputusan  presiden adalah di dalam hal sifatnya yang mengikat dan berlaku secara umum.
Ketetapan  presiden  lebih  bersifat sebagai sebuah keputusan yang diterbitkan oleh  presiden  yang  mempunyai  daya hukum  yang  konkrit  dan  individual. Artinya  ia  tidak  punya  daya  ikat  secara secara  umum  karena  memang  menjadi sebuah keputusan yang bersifat
( beschikking ). Dlam kamus besar Indonesai  pengertian  keputusan  adalah pernyataan  kehendak  sebuah  lembaga pemerintah  untuk  menentukan,  menetap- kan, dan atau menjatuhkan hukum.
Walaupun  ada  perbedaan  pendapat yang  juga  menyatakan  bahwa  keputusan presiden  bisa  berupa  pengaturan  atau peraturan  presiden  ( regeling )  atau  juga bisa  dapat  berupa beschikking .  Namun, dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan presiden berbeda dengan keputusan presiden.  Peraturan  presiden  mempunyai daya ikat yang luas dan umum, sedangkan keputusan presiden hanya bersifat individual konkret.
Perbedaan yang lain dengan Instruksi presiden. Instruksi presiden adalah intrumen  yang  dikeluarkan  oleh  presiden kepada  lembaga-lembaga  atau  pejabat pemerintahan yang secara struktur hierarki organisasi  dibawah  presiden.  Lembaga
atau  organ  tersebut  bisa  berupa  menteri, kepala lembaga pemerintahn non- departemen dan atau lembaga-lembaga lain yang dibawah presiden.
Instruksi  presiden  tentu  tidak  punya daya  ikat  secara  umum  seperti  apa  yang terkandung  didalam  peraturan  presiden. Intrumen  ini  hanya  berlaku  secara  internal kepada  lembaga-lembaga  penyelenggara pemerintahan  yang  masih  berada  dibawah preisiden  sebagai  pemegang  kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan.
Terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), kewenangan  diatur  dalam  UUD  NRI  1945 pada Pasal 22 ayat (1) dan juga disebutkan dalam  Pasal  1  angka  (4)  UU  PUU.  Dari dasar  inilah  kemudian  pemerintah  dalam hal  kegentingan  yang  dianggap  memaksa dapat  mengeluarkan  intrumen  ini  agar mampu  mengatasi  persoalan  kepemerinta- han yang membutuhkan penanganan cepat. Walaupun  pada  kemudian  hari  instrumen ini  harus  dirubah  dan  dilanjutkan  dalam bentuk  sebuah  “undang-undang”  seperti- nya yang sudah diatur tegas dalam Pasal 5 ayat  (1),  Pasal  20,  dan  juga  terdapat  pada Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945.
Perppu  diterbitkan  oleh  kekuasaan eksekutif  dalam  keadaan  hal  ikhwal kegentingan  yang  yang  memaksa.  Dalam keadaan inilah presiden mempunyai wewenang  dalam  menetapkan  sebuah peraturan  pemerintah  yang  dimaksudkan
untuk  mengganti  posisi  Undang-Undang yang  diakibatkan  sebuah  kondisi  yang memaksa. Kewenangan ini bersifat prerogatif  presiden  dikarenakan  tanpa presiden sebagai penanggung jawab terhadap  jalannnya  pemerintahan  akan tetapi  ada  beberapa  syarat  yang  harus terpenuhi  untuk  mengeluarkan  sebuah perppu.
Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam hal  “kegentingan  yang  memaksa”  tersebut sebagai berikut : 20
1. adanya unsur yang dingggap membayakan ( dangerous threat )
2. adanya  sebuah  unsur  yang  mengharus- kan ( reasonible necessity )
3. terdapat  unsur  keterbatasan  waktu ( limited time ) yang tersedia.
Perbedaan  perppu  dengan  sebuah undang-undang terletak pada masa berlakunya.  Masa  berlaku  sebuah  undang- undang  tidak  terdapat  limit  waktu  tertentu sampai  ada  unsur-unsur  yang  memboleh- kan  dibatalkannya  sebuah  undang-undang. Hal ini berbeda dengan perppu yang hanya mempunyai  masa  berlaku  sampai  dengan masa  persidangan  anggota  DPR  terdekat. Didalam  masa  persidangan  inilah,  akan ditemukan  sebuah  jawaban apakah  Perppu
20 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara  Darurat (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 207– 208.
tersebut  dapat  diterima  oleh  anggota  DPR atau ditolak.
Penerimaan  di  masa  sidang  sidang berakibat  hukum  kepada  keadaan  bahwa perppu  yang  diterbitkan  oleh  presiden tersebut  menjadi  sebuah  undang-undang. Begitu  pula  sebaliknya,  apabila  perppu tersebut  di  tolak  oleh  anggota  DPR  maka keberlakuan  perppu  tersebut  dicabut  atau ditiadakan  keberlakuannya  dalam  sistem hukum yang berlaku.
Dalam  keadaan  Perppu  ditolak  oleh lembaga  legislatif,  maka  ia  tidak  lagi mempunyai kekuatan mengikat dan mengatur,  namun  di  antara  masa  di- keluarkannya  Perppu  tersebut  dan  masa sidang  berikutnya  mempunyai  masa  yang bisa panjang dan ataupun pendek. Didalam masa inilah Perppu tersebut dapat menpunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.
Dari hal inilah, menurut ahli, sebagai kewenangan  legislasi  presiden.  Artinya kekuasaan  eksekutif  yang  secara  teori merupakan  lembaga  pelaksana  dari  pada undang-undang juga memiliki kewenangan dalam menerbitkan  subuah  peraturan  yang bersifat  atau  materi  muatannya  sama dengan  undang-undang  yang  merupakan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  lembaga kekuasaan legislatif.
Materi  muatan  Perppu  sama  dengan materi muatan undang-undang seperti yang sudah dijelaskan diatas. Seharusnya materi
muatan  dari  Perppu  harus  bersifat  atau berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pe- merintahan  saja  (administrasi  negara) dikarenakan  peraturan  pemerintah  adalah bentuk peraturan yang sifatnya menjalakan peraturan perundang-undangan. Walaupun, sifat  dari  peraturan  pemerintah  ini  adalah sebagi  pengganti  dari  undang-undang sebagimana  namanya.  Karena  hal  ini berkaitan  juga  dengan  ketatanegaraan terkait  hal-hal  pembagian  atau  pemisahan kekuasaan  negara  yang  terbagi  dalam beberapa  kekuasaan  yang  memiliki  fungsi masing-masing.
Pengaturan terkait Peraturan Presiden berada pada Pasal 1 angka (6) dan materi  muatannya  dinyatakan  juga  dalam Pasal  13  yang  isinya  adalah  instrumen  ini merupakan  sebuah  bentuk  peraturan  yang dapat  ditetapkan  oleh  presiden  sebagai bentuk  pengejewantahan  dari  perintah undang-undang  atau  merupakan  melak- sanakan  penyelenggaraan  negara.  Dalam klausul  ini  dapat  kita  temukan  bahwa peraturan  presiden  dapat  dengan  sendiri menjadi    sebuah  peraturan  yang  dikeluar- kan  oleh  presiden  tanpa  harus  menunggu perintah  atau  delegasi  dari  Undang- Undang.
Dari  apa  yang  sudah  dinyatakan diatas  bahwa  tidak  semua  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  selain  lembaga legislatif  (yakni  kekuasaan  eksekutif  dan kekuasan  yang  lain)  merupakan  sebuah
peraturan  delegasi  semata.  Peraturan  ter- sebut dapat menjadi sebuah peraturan yang otonom  tanpa  harus  didahului  oleh peraturan  yang  menjadi  induk.  Untuk menghadirkan  pemahaman  yang  utuh terkait  pendelegasian  kewenangan  dalam pembentukan  peraturan,  maka  rujukan terkait  peraturan  perundang-perundang akan disajikan dalam uraian dibawah ini.
Dalam prakteknya, pembentukan peraturan  delegasi  dari  Undang-Undang begitu  sangat  beragam  dan  tidak  hanya dibentuk  oleh  Presiden  saja  sesuai  dengan amanat UUD NRI 1945. Dari jumlah yang sangat  banyak  tersebut  dapat  ditemukan sebuah  gambaran  bahwa  bentuk  dari pelaksana  sebuah  undang-undang  tidak hanya  dimiliki  oleh  lembaga  eksutif  saja. Hal  tersebut  dapat  tergambar  dalam beberapa  yang  sudah  dikumpukan  oleh A’an Efendi sebagai berikut 21 ;
a) Peraturan  Pemerintah;  jenis  peraturan yang  mendapat  delegasi  dari  Undang- Undang  adalah  peratran  pemerintah. Hal  ini  setidaknya  dapat  dilihat  dari Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 pada  Pasal  21  yang  isinya  kurang lebbih  menyatakan  “dalam  rangka melaksanakan  urusan  pemerintahan yang bersifat konkuren, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanya  diatur  dalam  Peraturan
21 Efendi & Poernomo, supra note 2.
Pemerintah”. Dapat pula kita lihat pada Pasal 33 UU  No. 32 Tahun 2009  yang menyatakan  bahwa  "pengaturan  lebih lebih  lanjutterkait  amdal  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan  Pasal  32  diatur  dalam  bentuk atau menggunakan instrumen Peraturan Pemerintahan"
b) Peraturan Presiden; bentuk delegasinya dapat  dilihat  dalam  Pasal  214  ayat  (5) UU  No.  23  Tahun  2014  yang  pada intinya  menyatakan  "Ketentuan  lebih lanjut terkait penjabat sekretaris Daerah  diatur  dalam  dalam  bentuk sebuah  Peraturan  Presiden",  atatu dalam Pasal 29 UU PUU 12/2011 yang pad intinya mengatur bahwa " tata cara dalam  hal  perencanaan  penyusunan Peraturan  Pemerintah  diatur  dengan dalam bentuk  Peraturan Presiden"
c) Peraturan  Menteri  ;  Pasal  14  ayat  (2) UU  No.  23  Tahun  2006  "Ketentuan lebih lannjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur  dalam  Peraturan  Menteri",  dan pengaturan juga dapat dilihat dari Pasal 22  ayat  (2)  UU.  No.  30  Tahun  2004 "Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  diatuur  dalam  Peraturan Menteri"
d) Peraturan  DPR/DPD  ;  terdapat  dalam Pasal  149  UU  No.  17  Tahun  2014 "ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara  pembentukan  Mahkamah  Ke- hormatan  Dewan,  tata  cara  pengenaan sanksi,  tata  cara  pembentukan  panel, dan  tata  cara  sidang  pelanggaran  etik DPR diatur dalam Peratuaran DPR dan juga terdapat dalam Pasal  251 UU No. 17  tahun  2014  "Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  pelaksanaan  wewenang  dan tugas  DPD  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 249 diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib"
e) Peraturan  MK/MA  ;  terdapat  dalam Pasal  31A  ayat  (10)    UU  No.  2  Tahun 2009  "Ketentuan  mengenai  tata  cara pengujian peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang diatur dengan Peraturan MA" dan juga dalam  Pasal  27A  ayat  (7)  UU  No.  8 Tahun  2011  "Ketentuan  lebih  lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Mahkamah Kehormatan Konstitusi diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi".
f) Peraturan  Bank  Indonesia  ;  terdapat dalam  Pasal  3  ayat  (2)  UU  No.  23 Tahun  1999  "Pelaksanaan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan  dengan  Peratturan  Bank Indonesia".
g) Peraturan  Daerah  ;  Pasal  212  ayat  (1) UU. No. 23 Tahun 2014 "Pembentukan dan Susunan perangkat daerah sebagai- mana  dimaksud  dalam  Pasal  209  ayat (1)  dan  ayat  (2)  ditetapkan  dengan Perda"  dan  juga  terdapat  dalam  Pasal 26 UU. 4 Tahun 2009 "ketentuan lebih lanjut  mengenai  kriteria  dan  meka- nisme  penetapan  WPR,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota"
h) Peraturan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota  ;  termuat  dalam  Pasal 101  ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun  2014 "Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan  tugas  dan  wewenang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dalam peraturan DPRD Provinsi tentang  Tata  Tertib"  dan  dalam  Pasal 154  ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun  2014 "Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan  tugas  dan  wewenang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib"
i) Peraturan Lembaga Penjamin
Simpanan  ;  terdapat  dalam  Pasal  11 ayat (5) UU. 24 Tahun 2004
"Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk  setiap  nasabah  penyimpan  pada satu  bank  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS"
j) Peraturan  Perundang-Undangan  yang tidak  ditetapkan  jenisnya  ;  termuat dalam  Pasal  116  ayat  (7)  UU.  No.  51 Tahun  2009  "Ketentuan  mengenai besaran  uang  paksa,  jenis  sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan pembayaran  uang  paksa  dan/atau sanksi  administrasi  diatur  dengan peraturan perundang-undangan."
Melihat  dari  daftar  bentuk  peraturan delegasi  di  atas  menunujukan  bahwa bentuk  peraturan  pelaksana  tidak  selalu berbentuk  peraturan  yang  dikelurkan  oleh pemerintah,  tetapi  juga  oleh  badan  atau organ  lain  diluar  kekuasaan  eksekutif. Peraturan  delegasi  bahkan  juga  dimiliki dan  didelegasikan  kepada  menteri  yang merupakan pembantu presiden.
Pendelegasian peraturan kepada lembaga pembantu seperti lembaga kementerian  dan  lembaga-lembaga  yang lain  menciptakan  problem-problem  baru yang  sulit  ditemukan  jalan  keluarnya. Salah satu yang sangat tampak adalah soal obisitas  peraturan.  Indonesia  mengalami obositas  peruturan  yang  sudah  sangat  luar biasa.  Jumlah  yang  sangat  besar  tersebut tentu  dapat  mengganggu  iklim  investasi dan  mengganggu  pemerintahan.  Dari banyaknya  jumlah  tersebut  pemerintah pernah  melakukan  pembatalan  sebagian dari  jumlah  peraturan  yang  dianggap melampaui batas-batas kewajaran.
Terdapat  3.143  peraturan  yang  pernah dibatalkan oleh pemerintah karena dianggap  sebagai  aral-penghalang  dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan.
Dari 3.143 peraturan yang dibatalkan, diantara adalah  1765 Peraturan daerah/Peraturan kepala daerah kabupaten/ kota  yang  dicabut/dibatalkan  oleh  Menteri Dalam  Negeri,  111  Peraturan/  keputusan Menteri  Dalam  Negeri  yang  dicabut/ dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri, danjuga  1267  Peraturan  daerah/Peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang dicabut/dibatalkan oleh Gubernur. 22
Dalam kasus terakhir adalah Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden  (Perpres)  tentang  Penguatan Pendidikan  Karakter,  peraturan  tersebut berebentuk  Perpres  No.87  tahun  2017. Peraturan tersebut diterbitkan untuk membatalkan  peraturan  sebelumnya  yang menjadikontroversi dimasyarakat. Hal tersebut  karena  banyaknya  penolakan  dari kelompok  masyarakat  yang  menganggap permen  tersebut  tidak  menguntungkan masyarakat.  gelombang  penolakan  yang banyak  mengalir  darai  masyarakat  luas direspon  cepat  oleh  pemerintah  dengan menerbitkan  peraturan  yang  lebih  tinggi derajatnya
22 “Daftar  Pembatalan  3.143  Perda  Masih  Perlu Penyempurnaan  -  Berita  -  Kementerian  Dalam Negeri  -  Republik  Indonesia,”  diakses    20  Juni 2018, http://www.kemendagri.go.id.
Respon pemerintah (presiden) Dengan  diterbitkannya    Perpres  Nomor 87/2017  tersebut  membatalkan  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor  23  Tahun  2017 yang  sebenarnya  merupakan  peraturan pelaksana  dari  Undan-Undang  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Begitu  cepatnya  sebuah  peraturan (permen)  dibatalkan  oleh  peraturan  yang lain (perpres) menandakan bagunan sistem perundang-perundang yang belum memunuhi  standart-strandart  yang  sudah ditetapkan.  Ada  ketidak  taatan  asas  yang sudah dilalui yakni asas kekeluargaan yang mengharuskan  adanya  musyawarah  dalam setiap  pengambilan  keputusan.  Dalam  hal ini,  tentu  komunikasi  antara  lembaga kementerian  terkait  sebagai  bawahan  atau sebagai  pembantu  presiden  tidak  dijalani dengan  baik.  Ketidakatuhan  juga  kepada asas  kegayagunaan  dan  kehasilgunaan yang  pada  intinya  mengharuskan  pejabat atau  lembaga  yang  berwenang  dalam pengambilan kebijakan benar-benar mengeluarkan  sebuah  peraturan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dan  adanya kemanfaatan  yang  diperoleh  dalam  rangka mengatur  kehidupan  yang  baik,  dalam berbangsa dan bernegara.
Dalam  pengaturannya  juga  terdapat Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Peraturan kedua
lembaga  tersebut  juga  merupakan  delegasi dari  Undang-Undang.  Hal  tersebut  bisa terlihat  dalam  perintah  di  Pasal  31A  ayat (10). UU No. 2/2001 yang memerintahkan kepada Mahmakah Agung untuk membuat peraturan  terkait  dengan  pengujian.  Hal tersebut  juga  dimiliki  oleh  Mahkamah Konstitusi pada Pasal 27A ayat (7) UU No. 8  Tahun  2011  yanng  menyatakan  bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi,  dan  tata  beracara  persidangan Majelis Mahkamah Kehormatan Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi."
Kewenangan lembaga peradilan dalam  mengeluarkan  sebuah  peraturan dimaksudkan  untuk  mempermudah  teknis pelaksanaan  organisasi  lembaga.  Akan tetapi  seharusnya  peraturan  tersebut  tidak berlaku  umum  dan  keluar.  Keberlakuan peraturan yang bersifat khusus itu dimaksudkan    untuk  tidak mengatur  orang atau  subyek  hukum  lainnya  yang  tidak berada  didalam  struktur  lembaganya. Orang  atau  lembaga  diluar  lembaga peradilan  tidak  mempunyai  keterikatan dengan peraturan yang dikeluarkan mengingat  lembaga  peradilan  bukanlah lembaga  eksekutif  yang  mempunyai  tugas pelayanan terhadap masyarakat umum.
Peraturan  lembaga  peradilan  berlaku hanya  bagi  internal  lembaga  tersebut merupakan  bentuk  dari  pelaksanaan  asas yang yang berbunyi nemo judex idoneus in
propria  causa yang  artinya  bahwa  tidak seorangpun  dapat  menjadi  hakim  dalam perkaranya  sendiri.  Asas  ini  merupakan salah  satu  asas  hokum  beracara  dalam lembaga peradilan sebagai bentuk perwujudan  dari  imparsialitas  (ketidak berpihakan/ impartiality )  hakim  sebagai pemberi keadilan 23 .
Walaupun memang disisi lain terdapat  asas ius  curia  novit yang  berarti pengadilan  tidak  boleh  melakukan  pe- nolakan  untuk  memeriksa,  atau  mengadili dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan dengan  alasan  bahwa  hukumnya  tidak  ada atau  kurang  jelas,  jadi  hakim  harus  me- meriksa  dan  mengadilinya 24 .    Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mekanisme apakah  yang  harus  digunakan  apabila  ada masyarakat  atau  kelompok  masyarakat yang merasa dirugikan.
Lembaga peradilan diletakkan sebagai  lembaga  yang  mengadili  perkara- perkara yang dianggap bertentangan sebuah  peraturan  perundang-undangan. Mahkamah  Agung  dijadikan  sebagai kekuasaan  kehakiman  yang  menangani masalah-masalah  umum  atau  lembaga peradilan  yang  bersifat  konvensional  dan ditambah  dengan  kewenangan  dalam
23 Maruarar  Siahaan, Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) hlm 68.
24 Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan
Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menguji  Undang- Undang  yang  Mengatur  Eksistensinya”  (2015) hlm 799.
menguji  sebuah  peraturan  perundang- undangan dibawah undang-undang terhadap  peraturan  yang  lebih  tingggi secara hierarki, sedangkan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi me- megang kekuasaan peradilan ketata- negaraan 25 .
Terkait dengan pendelegasian kewenangan dari lembaga legislatif kepada lembaga  yudikatif  masih  dapat  dibolehkan apabila  kewenangan regeling tersebut diperintah  oleh  peraturan,  kewenangan  ini dapat disebut sebagai “Judicial legislation” selain  kewenagan  dasar  yang dimiliki dalam menetapkan putusan ( vonis ) 26 .  Persoalan  dalam  pendelegasian kewenangan  di  ranah  lembaga  judikatif, maka  lembaga  tersebut  dibenarkan  dan dibolehkan  untuyk  mendapat  delegasi, akan  tetapi  peraturan  tersebut  hanya bersifat intern saja  dan  daya  berlakunya tidak bersifat keluar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  yang  sudah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil  kesimpulan  bahwa berkaitan dengan  Pengaturan  Peraturan  Delegasi dalam sistem peraturan perundang- undangan  Indonesia    masih  bermacam-
25 Moh  Mahfud  MD,  “Rambu  Pembatas  Dan Perluasan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi”
(2009) No. 4 16 Oktober J Huk hlm 444.
26 Jimly  Asshiddiqie, Perihal  Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi press, 2009) at 11.
macam bentuk dan jenisnya. Baik  dari sisi induk  yang  mendelegasikan  dan  peraturan yang  mendapat  delegasi.  Dan  masih terdapat delegasi peraturan kepada lembaga  yang  tidak  berwenang  untuk membuat  peraturan  perundang-undangan, seperti  delegasi  kepada  lembaga/badan peradilan, padahal lembaga tersebut merupakan lembaga yang tidak mempunyai  wewenang  untuk  membuat sebuat  peraturan  yang  mengikat  umum. Lebih-lebih  terkait  pengaturan  delegasi dari bentuk Undang-Undang yang merupakan  produk  dari  lembaga  legislatif mendelegasikan  pula  kepada  jenis  yang sama  yakni  berupa  sebuah  Undang- Undang juga.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly. Perihal  Undang- Undang (Jakarta:  Konstitusi  press, 2009).
Dwi  Anggono,  Bayu. Perkembangan Pembentukan  Undang-Undang  Di Indonesia ,  cet.  1  ed  (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).
Efendi,  Aan  &  Freddy  Poernomo. Hukum Administrasi (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2017).
Indroharto. Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha  Negara ,  pertama  ed  (Jakarta:
Sinar Harapan, 1993).
Manan, Bagir & Kuntara Magnar.
Beberapa  Masalah  Hukum  Tata Negara  Indonesia ,  edisi  kedua  ed (Bandung: PT Alumni, 1997).
Siahaan, Maruarar. Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (Jakarta:  Konstitusi  Press,
2005).
Sjarif, Fitriani Ahlan. Pembentukan
Peraturan  Delegasi  dari  Undang- Undang  Pada  Kurun  Waktu  1999- 2012 :  Ringkasan  Disertasi  FHUI
(2017).
Wirjosoegito, Soenobo. Proses &
Perencanaan  Peraturan  Perundang- Undangan ,  cetakan  pertama  ed
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
Kajian,  Pusat  &  Pendidikan  Aparatur  II Lembaga Administrasi Negara.
“Analisis  Kewenangan  Atribusi,
Delegasi,  Mandat  dan  Diskresi Dalam  Meningkatkan  Pemerintahan Yang  Baik  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  30  TH.  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan”  (2016)

## Jurnal “Administrasi Publik” Vol XII
Nomor.
Lailam,  Tanto.  “Pro-Kontra  Kewenangan
Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang yang
Mengatur Eksistensinya” (2015).

## MD, Moh Mahfud. “Rambu Pembatas Dan
Perluasan  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi” (2009) No. 4 16 Oktober J Huk.
Sjarif,  Fitriani  Ahlan.  “Gaya  Perumusan Kalimat Pembentukan Peraturan
Yang  Menjalankan  Delegasi  Dari
Undang-Undang Di
Indonesia”
(2017) 3:2 Palar Pakuan Law Rev.
Daftar  Pembatalan  3.143  Perda  Masih Perlu  Penyempurnaan  -  Berita  -
Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia”, online:
http://www.kemendagri.go.id
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (1945).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-UndangNomor  48  Tahun  2009 tentangKekuasaanKehakiman.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Fathorrahman, S.H., M.H.
menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember  tahun  2012  dan  pendidikan  S2 dengan  konsentrasi  Hukum  Tata  Negara pada  program  Magister  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Jemberpada tahun 2018.