Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI
KESULTANAN PALEMBANG

## UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA DAN HUKUM ISLAM DI KESULTANAN PALEMBANG
Rahyu Zami Jago Ritonga
Hendra Gunawan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi zami@uinjambi.ac.id jagoritonga@uinjambi.ac.id hendragunawan@uinjambi.ac.id
Islam  diterima  sebagai  agama  resmi  institusi  Kesultaan  atau kerajaan  melahirkan  Hukum  dan  Undang-Undang  yang  teradopsi antara Hukum Adat dan Islam. Adopsi system hukum itu diterapkan apakah  sepenuhnya  menerapkan  hukum  Islam  atau  ada  kompromi, atau  sebaliknya  sekehendak  Raja/Sultan.  Adopsi  itu  dikenal Undang-Undang  Simbur  Cahaya  merupakan  produk  hasil  adopsi antara hukum adat dan Islam untuk mengatur system pemerintahan dan  hukuman.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu metode  Sejarah,  Metode  ini  dimulai  dengan  mengumpulkan  data, menganalisis  data  untuk  mendapatkan  data  yang  kredibel,  dan menginterpretasikan data dan terakhir menuliskan atau memaparkan data  resebut  dalam  narasi  yang  lengkap.  Temuan  dari  kajian  ini menunjukkan  bahwa  Undang-undang  Simbur  Cahaya  merupakan produk  adopsi  antara  Hukum  adat  dan  Islam  dan  ternyata  dalam penerapan  hukuman  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  hokum  Islam tetapi  ada  unsur  kompromi  dan  beberapa  hal  tertentu  sesuai kehendak sultan.

## صلختسم
ثحبلا Abstract
Kata  Kunci: UU  Simbur  Cahaya,  Hukum  Islam,  Kesultanan Palembang.
تاملك ةيساسأ Keyword INTRODUCTION

## ( ةمدقم )
Islamisasi  di  Nusantara  melahirkan  berbagai  macam  pertanyaan  dan  jawaban yang  dijabarkan  serta  dianalisa  dalam  bentuk  teorri-teori,  teori-teori  tersebut  sebagian besar  menitik  beratkan  kepada  arus  dunia  perdagangan  internasional/Maritim,  dan

## NAZHARAT:

## JURNAL KEBUDAYAAN
Vol. 29 No. 01 ، Juni 2023
Nusantara  termasuk  bagian  dalam  jaringan  perdaganan  Internasional  tersebut  yang sudah  diketahui  semenjak  masa  kerajaan  Sriwijaya.  Dengan  demikian,  proses  “teori- teori” dan cara Islamisasi yang beragam tersebut, kemudian membuat proses Islamisasi secara  lambat  laun  tapi  pasti  dapat  mengislamkan  masyarakat  Nusantara,  yang notabenya masyarakat di Nusantara pada waktu itu sudah dipengaruhi oleh kepercayaan yang  cukup  kuat  dan  mengakar,  bahkan  di  antaranya  menjadi  pusat  menuntut  ilmu seperti Candi Muarojambi oleh pemeluk agama Budha.
Kemampuan  cara  mengislamkan  yang  dilakukan  oleh  para  penyebar  Islam  dalam tempo-lambat  tapi  pasti  dengan  berbagai  strategi  seperti  perdangan,  pernikahan, dakwah,  tasawuf,  politik,  kesenian  dan  pendidikan  dapat  mengislamkan  wilayah Nusantara,  termasuk  wilayah  Palembang  yang  berada  di  wilayah  pesisir  timur  pulau Sumatera. Sejarah penyebaran Islam di Sumatera Selatan atau Palembang dapat dilacak melalui naskah-naskah Jawi yang ditemukan di Palembang (Pudjiastuti, 2006:384) dan naskah  Uluan  (Huruf  Ulu/Surat  Ulu)  di  pedalaman  Palembang  (Andhifani  dan  Ali, 2021:56).  Dan  juga  bisa  dilihat  peninggalan-peninggalan  makam  di  Palembang  yang merupakan  makam  perpaduan  antara  Islam  dengan  budaya  Hindu-Budha  jika  dilihat dari  corak  arkeologisnya  yang  sudah  ada  sejak  tahun  1549  M  (Purwanti,  2021;  170). Jika dirunut lebih tua lagi Islam sudah masuk di abad 7 M. Menurut Thomas W. Arnold dalam Misri A Muchsin  mengemukakan masyarakat di ujung Sumatera Ferlak/Peurlak merupakan  masyarakat  awal  yang  sudah  mengenal  Islam  dari  Abad  7/8  Masehi (Muchsin, 2018:219). Wilayah Sumatera juga dikenal sebagai titik nol masuknya Islam, seperti  di  Barus.  Menurut  keterangan  sumber  Hikayat  Raja  Pasai  dan  Sejarah  Melayu menguatkan hal itu. Dan baru-baru ini dibuat monument titik nol oleh Presiden Jokowi sebagai tanda penguat masuknya Islam di abad 7 M.
Palembang dalam narasi historiografi Melayu (Sulalatus Salatin) merupakan cikal bakal Raja-Raja  di  kawasan  Melayu  atau  alam  Melayu.  Narasi  ini  tergambar  dalam historiografi  Sejarah  Melayu  (Rahim,  1998:1-2).  Palembang  dalam  pemaknaan  asal muasal  bahasanya  mempunyai  beberapa  versi.  Palembang  bermakna  wilayah  yang selalu tenggelam oleh air berasal dari bahasa melayu-palembang yaitu lembang/lembeng dan sesuai juga dengan topografinya daerah dataran rendah dan berawa, kedua versi lain mengaitkan  Palembang  dengan  kata  dalam  bahasa Jawa, limbang, yang  berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain, ketiga Palembang
Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI

## KESULTANAN PALEMBANG
dikaitkan dengan  kata lemba, yang  berarti  tanah  yang  dihanyutkan  air ke  tepi (Sevenhoven,1971:3)  Dan  Palembang  juga  dijuluki  Venesia  dari  timur  dan  menurut Willian Marshden (2008:333) Palembang wilayah berair yang dihubungi dengan ratusan perahu.
Palembang  sudah  diketahui  keberadaanya  sejak  masa  kerajaan  Sriwijaya  dengan ditemukanya  prasasti  Kedukan  Bukit  (16  Juni  682  M)  dan  berlanjut  sampai  ke kesultanan  Palembang.  Kesultanan  Palembang  adalah  sebuah  kesultanan  yang  terletak di  perairan  sungai  Musi  di  wilayah  pesisir  timur  Sumatera.  Kesultanan  Palembang  ini berada di  daerah yang strategis  dan merupakan salah satu  kesultanan  Islam  terbesar di pesisir  timur  Sumatera.  Kesultanan  ini  merupakan  pusat  utama  pendidikan  dan intelektual Islam di abad 18 Masehi (Karel A. Steenbrink, 1984: 65-66), dan menguasai rute perdagangan penting, terutama di Selat Malaka. Kesultanan ini juga dikenal dengan komoditas  perdagangan  serta  kota  Bandar/dagang  utama  (Andayana,  1989:28)  dan merupakan  pemain  penting  dalam  politik  regional.  Kesultanan  ini  akhirnya  diserap  ke dalam Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 M.
Kesultanan Palembang menurut Farida R Wargadalem (2017:1) berdiri tahun 1659- 1702, yang mana sebelumnya Palembang masih menjadi vassal dari kesutanan Demak. Palembang  di  paruh  abad  16  sudah  menjadi  sentral  perdagangan  dan mempunyai hubungan perdagangan dengan Malaka, dengan transaksi jual-beli berskala besar dengan Pahang (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016:30) dan terus berlanjut sampai abad ke 19. Kesultanan Palembang menjadi  rujukan pusat  pendidikan  Islam di abad  17  M  sampai  abad  18  M  menggantikan  kesultanan  Aceh  (Abdullah  dan  Endjat Djaenuderadjat ,  2015:),  pada  saat  menjadi  rujukan  belajar  Keislaman  pada  waktu  itu lahir  kolaborasi  hukum  adat  dan  Islam  yaitu  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  yang dicatat serta diarsipkan oleh Van de Berg di akhir abad 19 M
Kemunculan undang-undang menandakan kemajuan dan  kemapanan dari  suatu  system pemerintahan. "Undang-undang"  adalah  istilah  yang  umum  digunakan  dalam  negeri Melayu untuk "hukum" di berbagai kesultanan tekhusus di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Seperti Undang-Undang Malaka di Kesultanan Malaka, Undang-Undang Aceh di  Kesultanan  Aceh  (Yakin,  2016),  Undang-Undang  Jambi  di  Kesultanan  Jambi  dan Undang-undang  Simbur  Cahaya  di  Kesultanan  Palembang  (Van  de  Berg,  1897).
Undang-undang  yang  umum  di  pahamai  saat  ini  adalah  seperangkat  aturan  dan peraturan yang mengatur masyarakat dan ditegakkan oleh pemerintah. Undang-undang ini  dapat  mencakup  berbagai  topik,  termasuk  tindak  pidana,  hak-hak  sipil,  dan peraturan-peraturan dll.
Islam  yang  diterima  sebagai  agama  resmi  kesultanan  kemudian  berbaur  dan  berpadu dengan  hukum  adat  dan  Islam  dalam  bentuk  undang-udang  yang  berlaku  dikawasan Nusantara.  Narasi  tersebut  bahkan  tercatat  sebelum  berdirinya  kesultanan  Palembang seperti  yang  dikemukakan  Ibn  Batutah  (2012:601)  bahwa  masyarakat  dan  Kerajaan Samudera Pasai bermazhab Syafi’I telah menerapkan hukum Islam dan menurut Ayang Utriza Yakin (2016:16) ketika Islam diterima otomatis akan terjadi diskusi, perjumpaan dan  adopsi  yang  melahirkan  penyesuaian  hukum  dan  undang-undang.  Berdasarkan infromasi  Ibn  Batutah  (2012:601)  penguasa  di  Samudera  Pasai  sudah  menerapkan Hukum  Islam  dalam  system  menjalankan  pemerintahannya.  Begitu  juga  yang  terjadi dikesultanan  Palembang  bahwa  pengaruh  hukum  Islam  di  sini  sudah  ada,  terutama dalam  bidang  hukum  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  hasil modifikasi  Van  De  Berg.  Dalam  undang-undang  tersebut  memuat  berbagai  macam perkara  dan  aturan-aturan  yang  harus  dipatuhi  walaupun  merupakan  perpaduan  antara adat dan Islam.
Menurut  Aly  (1993:7)  kesultanan  Palembang  telah  mengadopsi  Islam  dalam  system pemerintahannya.  Pendapat  tersebut  diperkuat  oleh  Muhammad  Adil  (2014:59-60) Kesultanan  Palembang  telah  melakukan  adopsi  ajaran  Islam  ke  hukum  dan  struktur politik  ideologi  kekuasaannya.  Fakta  yang  bisa  dicermati  (1)  terbentukya  otoritas birokrasi  agama,  baik  di  tingkat  marga/dusun  sampai  tingkat  pusat  (kesultanan).  Di tingkat  pusat,  birokrasi  agama  diwakili  oleh  Pangeran  Natagama  yang  mempunyai kedudukan  penting  sebagai mancanegara  (2) Tingkat  daerah  birokrasi  diwakili  oleh Lebai  Penghulu  yang mendampingi  Pasirah/Depati sebagai  pimpinan Marga. Birokrasi peradilan  agama  yang  dipimpin  oleh  Pangeran  Natagama,  di  samping  badan  peradilan lain  yang  dipimpin  Kiai  Tumenggung  Karta.  Tugas  peradilan  agama  ialah  mengadili perkara-perkara  yang  menyangkut  urusan  keagamaan  dan  perkara-perkara  tertentu lainnya.  masuknya  "Aturan  Kaum"  kumpulan  pasal-pasal  yang  mengatur  pelaksanaan urusan  keagamaan,  yang  menjadi  wewenang  Pangeran  Natagama  dan  para  Penghulu
Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI KESULTANAN PALEMBANG
yang  di  bawahkannya  ke  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya,  yang  diperlakukan sebagai pedoman hukum.
Adopsi  bentuk  penerimaan  sebagai  bagian  penting  dalam  menjalankan  hukum  dan system  pemerintahan  kesultanan.  Kemudian  muncul  pertanyaan  bagaimana  penerapan atau pelaksanaan hukum dan undang-undang tersebut? Dan kemudian seberapa adilkah penerapannya  jika  melihat  bentuk  kemapaman  system  pemerintahan  di  Kesultanan Palembang yang berlaku untuk seluruh wilayah kesultanan
METHOD
( ةقيرط \ ثحبلا جهنم )
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendiskripsikan semua data yang  ditemukan  melalui  pendekatan  kepustakaan  ( Library Research )  dengan mengumpulkan,  membaca  dan  menelaah  Naskah  yang  ada  kaitannya  dengan pembahasan  ini.  Sumber  primer  dari  penelitian  ini  adalah  Naskah  Undang-Undang Simbur  Cahaya  dan  Hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan    pembahasan  yang  dibahas. Penelitian ini tidak menetapkan suatu lokasi sebagai tempat penelitian karena kajiannya cenderung pada naskah teks. Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data yang diperoleh dari dokumen, kemudian akan disusun ke dalam sebuah penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan penelitian secara deskriptif.

## FINDINGS & DISCUSSION
( و ثحب م ةشقان )

## Undang-Undang Simbur Cahaya
Undang-Undang  Simbur  Cahaya  yang  ada  sekarang  merupakan  hasil kodifikasi asisten residen Tebing Tinggi (J.F.R.S. Van De Bossche), kemudian hasil kodifikasi  tersebut  diserahkan  kepada  L.W.C  Van  den  Berg  untuk  di  edit  dan dipublikasikan  (Rahim,  1998:115).  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  menurut Muhammad Adil (2014) merupakan perpaduan dan pembauran antara Hukum Adat dan  Hukum  Islam,  sedangkan  menurut  Farida  dan  Yunaini  (2011)  Undang-undang Simbur  Cahaya  bukan  undang-undang  yang  bernuansa  hukum  Islam,  tetapi  hukum lokal  yang  memberikan  sangsi  hukuman  berupa  denda  dan  potong  hewan  sebagai hukumanya.  Terlepas  dari  pendapat  tersebut  penulis  lebih  condong  ke  Muhammad Amin karena narasi di beberapa bagian bab seperti permasalah pernikahan, masalah
harta waris, hubungan bujang gadis dan kaum sangat jelas disana mengadopsi unsur- unsur keislaman.
Undang-Undang  Simbur  Cahaya  dalam  tradisi  lisan  masyarakat  Palembang ditulis sekitar 1630 Masehi Saat diperintah oleh Ratu Sinuhun (Mu’jizah, 2021:197), Menurut  De  Roo  De  P.  Faile  (1971:21)  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  belum memiliki  nama,    awalnya  undang-undang  ini  bertujuan  untuk  mengatur  wilayah- wilayah kekuasaan para sultan untuk wilayah utara (pedalaman) dan mulai mengatur tentang  perintah  tanaman  lada  dan  memutuskan  perintah-perintah  lain  dan sebagainya,  sehingga  sampai  saat  itu  seluruh  wilayah  utara  dan  juga  termasuk undang-undang  kerajaan,  undang-undang  tersebut  dinamakan  Undang-Undang Dasar  Ratu  Sinuhun.  Kemudian  dalam  perkembangannya  Undang-Undang  Simbur Cahaya tersebut dikenal luas oleh masyarakat Palembang dibuat masa Ratu Sinuhun.
Dikutip  dari  Zami  dan  Ilham  (2022:112)  Undang-Undang  Simbur  Cahaya berisi  beragam  aturan  dan  tatanan  untuk  mengatur  kehidupan  sosial  masyarakat  di Kesultanan Palembang dan Menurut David S Moyer (1975:11) tata tertib dan aturan tersebut ia temukan dalam sebuah naskah berbahasa Melayu yang digunakan untuk melengkapi  undang-undang  dalam  versi  Bengkulu  dari  "Undang  Undang  Simbur Cahaya".  Naskah  tersebut  berjudul:  "Adat  Boedjang  Gadis,  Soengei  Lemau  Oeloe Benkoelen"  ditulis  setelah  tahun  1854.  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  sebagai karya Ratu Sinuhun, naskah pertama kali di tulis tangan, Naskah yang disebutkan di atas  berada  di  KITLV,  Leiden,  No.  201.22  Sedangkan  naskah  yang  ditulis  dalam bahasa Arab Melayu tersimpan di Berg, Mr L.W.C van de, Rechtsbronnen van Zuid Sumatra, BKI 43,1894. (Yusdani, 2004:241)
Berlakunya  undang-undang  menunjukkan  sudah  ada  hukum  serta  system  yang  teratur dan terorganisir untuk mengelolah suatu Organisasi, disini organisasi kesultanan/pemerintahan. Dengan adanya aturan dan pedoman tersebut, mempermudah dalam  menjalankan  pemerintahan  dan  menegakkan aturan  dan  peraturan  dengsn  baik seperti tindak pidana, hak-hak sipil, dan peraturan-peraturan dll.
Hukum Islam dan Otorritas Keagamaan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya
Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI

## KESULTANAN PALEMBANG
Saat  Islam  diterima  menjadi  bagian  dalam  system  tersebut,  akan  terjadi  diskursus  dan pergulatan dalam bentuk adopsi dan komunikasi yang kemudian menyatu, berbaur dan saling  melengkapi  sehingga  terjadi  pengakuan  dalam  bentuk  akulturasi  antara  budaya setempat  dengan  Islam.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  LWC.  van  den  Berg  dalam Azyumardi  Azra, dkk, (2015:153) menyatakan bahwa hukum  yang berlaku pada suatu masyarakat  adalah  menurut  hukum  agamanya.  Apabila  masyarakat  beragama  Islam, maka  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  itu  adalah  hukum  Islam.  Demikian  pula jika  masyarakat  beragama  Kristen,  Hindu  ataupun  agama  lainnya,  maka  hukum  yang berlaku bagi masyarakat itu adalah hukum agamanya tersebut. Dari teori tersebut jelas Kesultanan Palembang Darussalam dan masyarakatnya menerima Islam sebagai agama dan  kemudian  berlanjut  ke  hukum  dan  hukum  Islam  diterima  sehingga  terjadi pergulatan bagaimana proses unsur ajaran Islam yang mendapat adopsi kesultanan ialah ajaran-ajaran dalam bidang hukum.
Hukum Islam yang diterapkan oleh para Sultan secara umum di Nusantara  dengan cara mengangkat  ulama-ulama  untuk  menguatkan  legalitas  politik  kekuasaanya,  dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti menggunakan fatwa ulama untuk menyelesaikan isu-isu atau masalah tersebut (Niko J.G Kaptein, 2004:115). Kemudian  para  sultan  mengakomodir  para  ulama  dan  ahli  agama  ini  ke  dalam  bentuk qadi  sesuai  konsep  hukum  syari’ah  dibatasi  pada  dimensi  khusus,  yaitu  pemeliharaan tertib masyarakat ( qadha atau mahkamah). Qadi sebagai mahkamah adalah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan yang didelegasikan oleh kepala Negara kepada qadi atau hakim. Fungsi qadha berhubungan  dengan  pengadministrasian  masalah-masalah  keagamaan yang  harus  dilaksanakan  oleh  qadi.  Secara  harfah qadha bermakna  mengadili, memutuskan,  atau  menetapkan,  menunjuk  pada  orang  yang  memegang  otoritas mengadili  karena  adanya tauliyah (pendelegasian wewenang) dari penguasa. Penguasa atau  kepala  negara  secara  formal  mengangkat  qadi  ( qadhi )  dengan  tugas  menangani hukum  syari’ah  di  dalam  wilayah  yang  ditentukan  penguasa.  Qadi  mempunyai  peran sangat penting dalam pemerintahan maupun kehidupan masyarakat serta keberlangsungan  tradisi  Islam.  Oleh  karena  itu,  mengangkat  qadi  menurut  Quraishi merupakan  kewajiban  pertama  yang  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  pemerintah  Islam (Azra, dkk, 2015:156)
Qadi tersebut di kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara di buat untuk menguatkan legasi  para  sultan,  qadi  ( qadhi )  yaitu  orang-orang  yang  ahli  dalam  ilmu  agama  atau ulama  yang  ditunjuk  sultan/raja  untuk  menjadi  “penjaga  gawang”  keadilan.  Hukum, undang-undang, peraturan dan ketentuan yang dipakai sebagai pedoman dalam menjaga keadilan (Azra, dkk, 2015:154). Dengan demikian, Hukum Islam memiliki tempat yang tinggi  di  masyarakat  karena  ulama  dan  qadi  menjadi  pelaksanannya,  walaupun  di beberapa  kesultanan  ada  penyesuaian  seperti  di  kesultanan  Palembang.  Ulama  di kesultanan  Palembang  begitu  dekat  dengan  sultan  yang  dirintis  sejak  Sultan  Mahmud Badarudin  1  (1724-1757),  namun  tidak  terlau  intim  seperti  di  Kesultanan  Aceh  dan Kesultanan  Banten  (Rahim  :99-100).  Dan  ulama  ini  dalam  jabatan  keagamaan  di Palembang lebih dikenal dengan penghulu, karena pengaruh dari Jawa.
Penghulu  disamping  sebagai  tangan  kanan  Sultan,  seorang  ulama  juga  menyelesaikan masalah  perkara-perkara  keagamaan  (Sevenhoven,  1971:44)  yaitu  mencatat  masalah harta  waris,  zakat,  perkawinan,  dan  kekeluargaan,  proses  penyelesaian  (peradilan agama)  di  selesaikan  di  manjid.  Kapan  jabatan  penghulu  ada  di  Palembang  belum diketahui  tapi  berdasarkan  narasi  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  di  sebutkan  jabatan agama penghulu termaktub dalam bab 5 aturan kaum.
Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI

## KESULTANAN PALEMBANG
Dalam  pasal  1  dijelaskan  bahwa  setiap  dusun  yang  dikepalai  oleh  pesirah  harus  ada lebai penghulu sebagai wakil penghulu dalam mengambil keputusan hukum dan di pasal 2 lebai penghulu di bantu khotib dalam menjalankan pekerjaanya. Dari Narasi tersebut menunjukkan Jabatan agama penghulu dikuatkan legalitasnya dengan dibentuk otoritas lembaga agama secara berurutan. Di pusat  pemerintahan kesultanan di  kenal  Pangeran Penhulu  Nata Agama (Sevenhoven, 1971) di  daerah di  daerah di  kenal  lebai  Penghulu dan Khotib-khotib.
Tugas-tugas  lebai  penghulu  ini  dalam  aturan  kaum  pada  pasal  6  yaitu,  mencatat pernikahan,  orang  meninggal  dan  pajak.  Di  pasal  9  lebai  penghulu  dan  dibantu  para khotib  melaporkan  catatan  mereka  ke  penghulu  Nata  Agama  dan  di  pasal  10  lebai penghulu bertugas menarik serta menyalurkan zakat fitrah, di pasal 16 pesirah dan lebai
penghulu juga bertugas memelihara anak yatim dan pasal 18 lebai penghulu di bebaskan dari membayar pajak.
Terbentuknya  legalitas  otoritas  keagamaan  penghulu  di  kesultanan  termaktub  dalam Undang-Undang  Simbur  Cahaya,  Menjadikam  mereka  tangan  kanan  sultan  (seperti tidak membayar pajak dan di gaji) dalam memberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak dalam  konteks  peraturan  atau  perundang-undangan  kesultanan.  Contoh  berkaitan masalah  pernikahan,  harus  ada  ijab  qabul,  harus  ada  wali.  Jika  ayah  tidak  ada,  maka saudara  laki-laki  calon  isteri.  Jika  tidak  ada,  maka  saudara  laki-laki  ayah,  atau  kakek. Wali  yang  terkait  dengan  hubungan  darah  disebut  wali  nasab.  Akan  tetapi  jika  wali nasab tidak ditemukan, maka diganti dengan wali hakim. Kedudukan wali hakim tidak bisa  sembarang  orang,  melainkan  harus  penguasa  formal  yaitu  sultan  atau  imam,  atau Penghulu (Azra, dkk. 2015:159)

## Hukuman dalam Undang-Undang Simbur Cahaya
Undang-Undang  Simbur  Cahaya  dalam  memberikan  hukuman  menurut  Farida  R Wargdalem  berisi  denda-denda  (2011). Kenapa hal  demikian bisa terjadi  karena untuk mengakomodir masyarakat di pedalam Palembang yang keislamanya belum begitu baik. Sesuai  dengan  laporan-laporan  para  kolonial  bahwa  masyarakat  Palembang  belum begitu  fanatic  dengan  Islam,  masih  senang  dengan  anjing,  banyak  menikah  dengan orang  cina  dan  pada  saat  bulan  Ramadhan  masyarakat  masih  suka  bermain  catur  dan lainnya (Rahim: 1998:53). Dengan adanya kelonggaran tersebut membuat penetrasi jadi lebih  mudah  dan  pengakplikasian  hukum  Islam  bisa  diterapakan  dengan  tahapan- tahapan yang tidak terlalu begitu banyak penentangan dan penolakan.
Hukuman  yang  dilaksanakan  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya, seperti hukuman berzina yang termaktub dalam bab 1 pasal 8 dan 9
Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI

## KESULTANAN PALEMBANG
Pada  pasal  (9)  tertulis  jika  bujang  gadis bergubalan (berzina),  lantas bunting (hamil), maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu segera dinikahkan sebagaimana adat  terang.  Dalam  pasal  berikutnya  tertuang  dalam  pasal  (10)  Jika  janda bergubalan (berzina), lantas bunting (hamil), laki-laki tersebut kena denda 12 ringgit.
Jadi  narasi  yang  termaktub  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  menunjukkan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina atau hubungan di luar nikah tidak sampai dirajam  tetapi  dikompromikan  berdasarkan  hukuman  adat.  Narasi  lain  bisa  kita  amati dalam  hukuman  bagi  yang  melakukan  perjudian  dalam  bab  3  aturan  dusun  dan berladang pasal 34
Pada  Pasal  (34)  berbunyi  siapa  yang  berjudi  atau  sabung  ayam  kena  hukuman  raja. Hukuman  raja  disini  sesuai  ketetapan  sultan  yang  sudah  mendapat  masukkan  dari penghulu, walaupun hukuman raja ini menurut beberapa laporan digunakan sekehendak
sultan  saja  terutama  permasalahan  politik  seperti  laporan  dalam  catatan  Mayor  M.  H. Court  (1821:115)  menyampaikan  penerapan  hukum  Islam  di  kesultanan  Palembang sudah sesuai dengan aturan Islam, namun  ada juga beberapa perkara yang tidak sesuai dengan aturan artinya ada kesewenangan dan kehendak sultan bisa menjadi hukum, dan tidak  ada  satu  pun  orang  dalam  lingkungan  kesultanan  mempunyai  kuasa  untuk menentang atau menolaknya. (Nawiyanto, 2016:55)
Laporan  yang  sama  oleh  seorang  Mayor  Inggris  M.H  Court,  Sekitar  dua  puluh  lima tahun  yang  lalu,  seorang  penduduk  asli  seorang  kepala  suku  di  Palembang  telah melakukan  beberapa  tindakan  yang  mencolok,  yang  oleh  ayahanda  Sultan  yang sekarang Sultaun yang sekarang bertekad untuk menghukumnya dengan hukuman mati. (Court, 1821:155)
Dalam laporan court juga menyatakan dalam beberapa kasus Ada beberapa pihak dapat memberikan  pengaruh  kepada  Sultan,  baik  atau  dengan  campur  tangan  penasihat kepercayaannya atau yang lainnya memberikan sanksi dari hukum tersebut yang paling sesuai  dengan  tujuannya.  Hukuman  yang  biasa  dijatuhkan  untuk  pelanggaran  adalah denda  dan  penjara  untuk  waktu  yang  singkat.  Pembunuhan  dapat  diringankan  dengan denda;  tetapi  dalam  kasus  kasus  seorang  hamba  yang  membunuh  tuannya,  pelakunya dihukum  mati,  Seorang  kepala  suku  yang  menyinggung  perasaan  Sultan,  atau  di hadapannya  menggunakan  bahasa  atau  isyarat  yang  memprovokasi  kepala  suku  lain, harus  segera  mengirimkan  kerisnya  kepada  Sultan,  sebagai  tanda  penyerahan  dirinya, atau dia yang dalam kasus-kasus ekstrem dihukum mati. (Court,1821:112)
Selanjutnya,  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  tertulis  hukuman  pencuri  dalam bab 5 adat perhukuman pasal 20-25
Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI

## KESULTANAN PALEMBANG
Pasal  20  dikatakan  mencuri  siang  hari  di  rumah  atau  diladang  di  kenakan  denda  dua sampai  empat  ringgit  dan  barang  yang  dicuri  harus  dikembalikan  kepada  pemilikya, kemudian pasal 21 dikatak mencuri padi yang sedang di jemur dan buah seperti pisang, kelapa dan sirih di denda empat ringgit dan barangnya dikembalikan atau diganti.
Jika  kita  amati  dari  pasal  20-25  semuanya  memberikah  hukum  denda  kepada  pencuri bukan  potong  tangan  sebagaimana  dalam  hukum  Islam.  Sebagaimana  juga  yang disampaikan  ayang  (2016)  dalam  penelitianya  sejarah  hukum  Islam  nusantara  abad XIV-XIX bahwasanya ada kompromi hukuman
Selanjutnya  dalam  kasus  pembunuhan,  kukuman  membunuh  pasal  38  dikatakan  jika membunuh  dikembalikan  ke  pasal  36  yang  mana  dikatakan  denda  mecapai  puluhan bahkan  sampai  ratusa  ringgit  dan  membunuh  adalah  hukuman  dengan  denda  yang paling tinggi/berat.
Dari  narasi  perhukuman  dalam  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  terlihat  jelas  adanya kompromi  antara  hukum  Islam  dan  hukum  adat.  Secara  teoritis  hal  ini  bisa  terjadi karena  ajaran  yang  tertuang  dalam  kitab  suci  ditafsirkan  sedemikian  rupa  dengan menggunakan berbagai pendekatan dengan hukum Islam yang diperkenalkan oleh para ulama  sufi  yang  membawa  ajaran-ajaran  Islam  tidak  begitu  mencolok.  (Masykhur, 2020:297)
Dari  narasi  diatas  hukuman  yang  diterapakan  dan  diberikan  kepada  pelaku  dalam beberapa  kasus  dikesultann  Palembang  lebih  ringan  dan  longgar.  Walaupun penerapannya  longgar  namun  Pengaturan  dan  pelaksana  hukuman  di  Kesultanan Palembang  sudah  ada  lembaga  tertentu  yang  berwenang  dan  dilakukan  oleh  pejabat tertentu  berdasarkan  laporan  seorang  Belanda  J.E  Heeres.  Dengan  dimikian  bisa dinyatakan  sudah  ada  ketarutan  dan  tatanan  yang  baik  dalam  menyelesaikan  atau memberikan sangsi serta hukuman (J.E Heeres, 1907).
Hal yang serupa di utarakan dalam penelitian disertasi Ayang di beberapa kesultanan di Nusantara seperti di Kesultanan Aceh Hukuman yang diterapkan adalah Hukuman adat
Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI KESULTANAN PALEMBANG
atau  kebiasaan  bukan  Hukum  Islam  (Yakin,  2016:47)  dan  hal  yang  sama  juga  terjadi dalam penerapan Hukum di Kesultanan Malaka (Yakin, 2016:190).
Jadi  dari  beberapa  laporan-laporan  kolonial  dan  penelitian-penelitian  yang  sudah  ada kita  bisa  mengambi  suatu  kesimpulan  bahwasanya  Islam  dalam  hukumnya  terjadi percampuran  antara  Islam  dan  adat.  Kemudian  penerapan  serta  pelaksanaan  yang dilakukan  ada  hal-hal  tertentu  yang  membuat  hukum  Islam  di  kesampingkan  dan menjadikan  hukuman  secara  Islam  sebagai  alternative  kedua  dan  tetap  menjadikan Hukuman adat sebagai yang utama.

## CONCLUSIONS ( ةصلاخ \ )ةمتاخ
Undang-Undang  Simbur  cahaya  merupakan  hasil  produk  adopsi  antara  Hukum  Islam dan  adat.  Undang-Undang  Simbur  Cahaya  merupakan  pedoman  bagi  para  penghulu untuk  memberikan hukuman. Undang-undang Simbur Cahaya juga berisi diaantaranya hukuman  kompromi  dalam  bentuk  denda-denda  Ketika  terjadi  suatu  kasus  atau permasalahan  yang  terjadi  di  wilayah  kesultanan  Palembang  dan  penerapan  hukum Islam itu yang diterapkan sebenarnya tidak sesuai dengan al-Quran dan Hadis, tapi lebih kepada  hukuman  denda  yang  digunakan  sebagai  kompromi-kompromi  supaya masyarakat di wilayah kesultanan mau menerima Islam sebagai basis Hukuman. Selain itu  juga  pencitraan  penguasa  (sultan)  dan  hukum  diterapkan  akan  berbeda  antara masyarakat biasa dan penguasa, terutama dengan terpidana politik.

## BIBILIOGRAPHY (
عجارملا ةمئاق )

## References :
Abdullah,  Taufik  dan  Endjat  Djaenuderadjat.  2015.  Sejarah  Kebudayaan  Islam Indonesia  Jilid  1.  Jakarta:  Direktorat  Sejarah  dan  Nilai  Budaya,  Direktoat  Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Adil, Muhammad. 2014. “Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya”. Nurani 14 (2).
Aly,  Salman.  1993.  Hukum  Islam  di  Kesultanan  Palembang  dan  Beberapa  Aspek Hukumnya, Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah.
Andayana, Barbara Watson, 1989. “The Cloth Trade In Jambi And Palembang Society During The Seventeenth And Eighteenth Centuries”. Indonesia. 48 (
Azyumardi  Azra,  dkk.  2015.  Sejarah  Kebudayaan  Islam  Indonesia    Jilid  3.  Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktoat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Berg, L.W.C. Van Den. 1897. Oendang-Oendang Simboer Tjahaja Landrecht In Zwang In De Palembangsche Bovenlanden. Batavia: Albrecht & Co
Court, Mayor N,J, 1821. An Exsposition of the relations of the british government with the sultan and state of Palembang and the designs of the Netherlands governement upon that country. London: parbury and allen
Moyer,  David  S.  1975.  The  Logic  Of  The  Laws:  a  Structural  Analysis  of  Malay Language Legal Codes From Bengkulu. Cambridge: University Press
Faille, P. De Roo De La. 1971. Dari Zaman Kesultanan Palembang. Jakarta: bhratara Farida,  Wargadalem  R.  2017.  Kesultanan  Palembang  dalam  Pusaran  Konflik  (1804- 1825). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Farida  &  Yunani.  (2011).  Undang-undang  Simbur  Cahaya  sebagai  sumber  hukum  di Kesultanan  Palembang.  In  Seminar  Antara  Bangsa  Perantauan  Sumatera- Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak. Pulau Pinang-Malaysia
Heeres.  J.E.  1907.  Corpus  Diplomaticum  Neerlando-Indicum,  I  Gravenhage,  Martinus Nijhoff
Ibn Bathutah. 2012. Rihlah Ibnu  Bathutah Memoar Perjalanan Keliling Dunia di Abad Pertengahan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
J.G Kaptein, Nico. 2004. “The Voice of the `Ulamâ’: Fatwas and Religious Authority in Indonesia”. Archives de sciences sociales des religions
Marseden, William. 2008. Sejarah Suamtera. Depok: Komunitas Bambu
Masykhur,  Anis.  2020.  “Titik  Singgung  Hukum  Islam  dengan  Hukum  Adat  pada Naskah  Perundang-Undangan  Kerajaan  Islam  di  Nusantara”.  Al-manāhij:  Jurnal Kajian Hukum Islam 14 (2)
Muchsin,  Misri  A.  2018.  “Kesultanan  Peureulak  Dan  Diskursus  Titik  Nol  Peradaban Islam Nusantara”. Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies 2(2)
Mu’jizah.  2021.  “Penguatan  Rasa  Kebangsaan:  Identitas,  Demokrasi,  dan  Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Simbur Cahaya”
Muhammad  Adil,  dan  Muhamad  Harun.  2020.  “Penyebaran  Fikih  Mazhab  Syafi’i  di Nusantara:  Studi  Sosio-Historis  Masa  Kesultanan  Palembang  Darussalam”.  Al- manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam. 14 (2)
Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. 2016. Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah Dan Warisan Budayanya. Jember: Jember University Press
Pudjiastuti,  Titik.  2006.  “Looking  at  Palembang  Through  its  Manuscripts”.  Journal Indonesia and The Malay World Vol 34
Purwanti,  Retno.  2021.  The  Influence  of  Hindu-Buddhist  on  Islamic  Tombs  in Palembang.  Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research, volume  660  Proceedings  of  the  9th  Asbam  International  Conference  (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay) (ASBAM 2021)
Rahyu  Zami,  Jago  Ritonga,  Hendra  Gunawan:  UNDANG-UNDANG  SIMBUR  CAHAYA  DAN  HUKUM  ISLAM  DI

## KESULTANAN PALEMBANG
Rahim,  Husni.  1998.  Sistem  Otoritas  dan  Administrasi  Islam,  Studi  Tentang  Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Jakarta: Logos.
Steenbrink, K.A. 1984. Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19. Jakarta: Bulan Bintang
Van Sevenhoven, J.L. 1971. Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang. Jakarta: Bratara.
Wahyu Rizky Andhifani dan Nor Huda Ali. 2021. “Islamic tradition in Ulu inscription and manuscript at Pasemah, South Sumatra, Indonesia”. Berkala Arkeologi 41 (1)
Yakin,  Ayang  Utriza.  2016.  Sejarah  Hukum  Islam  Nusantara  Abad  XIV-XIX  M.
Jakarta: Kencana
Yusdani.  2004.  “The  Book  Of  Simbur  Cahaya  The  Receptive  Theory  Point  Of  View.
Jurnal Millah. 3(2).