INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13637-13648 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kerjasama Intelijen Terhadap Ancaman Dari Luar
(Studi Kasus Brot Für Die Welt )
Mujahidin Nuryadi 1 ✉ , Muhammad Syaroni Rofii 2

## Universitas Indonesia
Email :

## Abstrak
Kajian pada tulisan ini membahas tentang pentingnya kerjasama intelijen Indonesia terhadap ancaman yang datang dari luar negeri. Penelitian yang dilakukan mengkaji tentang kehadiran non-government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia.  NGO asing BFDW juga  memberikan  pelajaran  politik  ideal  mengenai  bagaimana regulasi  atau  kebijakan  sebuah  negara  terhadap  NGO  Asing.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hubungan internasional dengan konsep globalisme dari Manfred Steger (2009). Metode penelitian adalah kualitatif. Data dikumpulkan dari buku, media massa, jurnal,  dan laporan penelitian tentang pembahasan yang berkaitan dengan BFDW. Teori yang digunakan untuk menganalisa data adalah teori analisis jaringan hubungan internasional. Temuan penelitian: pertama, NGO asing BFWD telah hadir di Indonesia sejak 2011 dan telah membangun kemitraan di berbagai bidang dengan NGO-NGO lokal, seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional), JERAT, YADUPA (Yayasan Dusun Pusaka), JUBI (Jujur Bicara), JDP (Jaringan Damai Papua), YPKM (Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat) dan lain- lain.  Kedua,  tidak  seluruh  LSM  yang  didanai oleh  BfdW  bisa  menjadi  mitra  pemerintah  dalam melakukan pembangunan.
Kata Kunci: Kerjasama Intelijen, BfdW,dan Ancaman

## Abstract
The study in this paper discusses the importance of Indonesian’s intelligence cooperation against threats  coming  from  abroad.  The  research  conducted  examines  the  presence  of  foreign  non- government organizations (NGOs), Brot Fur Die Welt (BFDW) operating in Papua and several other regions in Indonesia. Foreign NGOs BFDW also provides ideal political lessons on how a country's regulations or policies are towards foreign NGOs. This type of research is international relations research  with  the  concept  of  globalism  from  Manfred  Steger  (2009).  The  research  method  is qualitative.  Data  were  collected  from  books,  mass  media,  journals  and  research  reports  that discussed  BfdW  or  were  related to BfdW.  The  theory  used  to analyze  the  data  is  the  theory  of international relations network analysis. Research findings: first, the foreign NGO BFWD has been present in Indonesia and has built partnerships in various fields with local NGOs, such as AMAN (National Indigenous Peoples Alliance), JERAT, YADUPA (Dusun Pusaka Foundation), JUBI (Honestly Talk),  JDP  (Papua Peace  Network),  YPKM  (Public  Health  Development  Foundation)  and  others. Second,  not  all NGOs  funded  by  BfdW  can  become  government  partners  in  carrying  out development.
Keywords: Intelligence Cooperation, BfdW, and Threats

## PENDAHULUAN
Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, secara geografis terletak pada posisi strategis yakni di persilangan antara dua benua dan dua samudera. Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,  Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia, menjadikan Indonesia rentan terhadap  sengketa  perbatasan  dan  ancaman  keamanan  yang  berdampak  terhadap instabilitas baik di dalam negeri maupun kawasan (Buku Putih Pertahanan 2015). Dengan demikian untuk mendapatkan pengakuan hukum atas konsep negara kepulauan , maka perlu adanya kerjasama tingkat multilateral di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak  tahun  1960-an  Pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  perundingan  dan kerjasama  dengan  negara-negara tetangga  dalam  rangka  melindungi  dan  memajukan kepentingan  nasional  Indonesia  di wilayah  yang  berbatasan  dengan  negara  tetangga termasuk perlunya kerjasama intelijen untuk menangkal berbagai ancaman dari luar.
Kerjasama intelijen akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan  hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan  negara  tetangga,  baik  di  bidang politik,  ekonomi,  sosial-budaya,  dan  pertahanan  dan  keamanan.  Dalam  konteks hubungan internasional, bentuk kerja sama Indonesia terhadap negara lain merupakan suatu wujud konsistensi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi asas
penyelesaian sengketa  secara  damai  terhadap  ancaman  dari  luar.  Kondisi  itu  pun dipengaruhi dengan hadirnya NGO asing, BFDW (Brot Fur Die Welt), sebuah NGO asing yang  berbasis  di  Caroline-Michaelis  STR  1,  Jerman  dan  beroperasi  di  Papua  yang melakukan kerjasama dengan berbagai NGO lokal : JUBI (Jujur Bicara), JERAT (Jaringan Kerja Rakyat) Papua, YADUPA (Yayasan Dudun Pusaka), JDP (Jaringan Damai Papua),  juga YPKM (Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat).
Dalam  website  resminya,  BFDW  mempunyai  misi dignity  for  all  human  kind karenanya fokus BFDW adalah aktif melakukan pembangunan global melalui program- program BFDW, memberdayakan masyarakat miskin dan kelompok termarjinalkan untuk meningkatkan standar kehidupan mereka. Terkait isu Papua, terdapat dua proyek yang dikerjakan BfDW. Proyek pertama dengan tema “Information Network for Civil Society Advocacy in West Papua, Continuation” sampai dengan tahun 2023.
Tujuan dari proyek ini adalah untuk berkontribusi dalam memastikan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat, dengan akar penyebab ketidakadilan ditangani dengan cara non-kekerasan melalui  upaya kolektif dari organisasi masyarakat sipil dan pembela  hak  asasi  manusia.  Selain  itu,  bertujuan  untuk  memperkuat  dan  memberi kapasitas pada kelompok sipil masyarakat adat dan aktivis di bidang hak asasi manusia dan advokasi.
Selain di Indonesia, BFDW juga menjadi lembaga konsultan untuk wilayah Pasifik, seperti Papua Nugini, Fiji, Kepualauan Solomon, Papua Barat, Filipina dan India. Beberapa negara tersebut telah memperoleh kemerdekaan politik, seperti Fiji pada 1970 dan Papua Nugini pada 1975. BFDW juga menciptakan organisasi Pacific Counference of Churches (PCC) tahun 1961. Pada tahun 2022, PCC ini telah mengupayakan pemboikotan produk- produk Indonesia juga program dari pemerintah Indonesia sampai pemerintah Indonesia memberikan  akses  kepada  komisi  HAM  PBB  untuk  menginvestigasi  pelanggaran- pelanggaran HAM di Papua. (Uniting Church, 14 Desember 2022)
Cara kinerja BFDW di Indonesia ini serupa dengan LDS Church yang beroperasi di Amerika  Latin.  LDS  Church  merupakan  NGO  yang  berasaskan  nilai-nilai  agama,  yaitu Church of Jessus Christ of Latter-Day Saints (LDS Church), diserang  karena dinilai memiliki kedekatan politik dengan pemerintah Amerika. LDS Church ini bertempat di Salt Lake City, Utah, US. Secara lahiriah, mereka menyebut tidak berpolitik. Namun, tindakan-tindakan nyata mereka menunjukkan sarat kepentingan politik, dan tidak bisa ditoleransi (Stapley, 2014).  Organisasi  non-pemerintah  ini  akan  tumbuh  subur  apabila  pemerintah di suatu negara dinilai tidak progresif dalam menangani masalah rakyatnya.
Banyaknya LSM asing di Papua, menurut mantan Wakil Kepala BIN As’ad Ali menjadi
pertanda banyaknya operasi intelijen di wilayah tersebut. Tentu saja salah satu hal yang menjadi target mata-mata adalah kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Hal seperti ini juga terjadi pada gerakan separatisme di Aceh, dia menyebut secara tidak langsung ada peranan intelijen asing (Sumandoyo, 2016). Leonard Imbiri mengutip kata-kata Barnabas Suebu (mantan gubernur Papua) bahwa Papua Barat telah melewati 150 tahun bersama ajaran Injil. Hari ini, mereka butuh makan, butuh perlindungan dan kepemilikan atas tanah. Mereka  butuh  pemulihan,  pembebasan  dari  ketidakadilan  dan  ketidakpastian.  Inilah waktunya memberi makan mereka dan memenuhi ajaran kita. Ini adalah tugas bersama kita (Hamlyn, 2013 ).
Kompleksnya  permasalahan  di  Papua  sejatinya  harus  diimbangi  dengan penguatan kerjasama dari lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, di  antaranya adalah lembaga intelijen. Kerjasama Intelijen dalam penanganan permasalahan ancaman dari luar mutlak diperlukan. Pada kasus terorisme kerjasama intelijen dalam penanganan terorisme sudah sangat lumrah, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Karena terorisme  bukan  isu politik  nasional  negara  tertentu  disamping  terorisme  merupakan musuh bersama. Sebagai contohnya ada beberapa negara tetangga yang bukan hanya memberikan  dukungan  ke  Indonesia  tetapi  menjalani  jalinan  kerjasama  dalam pemberantasan terorisme.
Kerjasama  pertahanan  yang  digeluti  di  renggangan  Malaka  ini  digeluti  dalam peralihan  intelijen  alias Intelligence  Exchange  Group  (IEG)  selaku  lini  awal  kebolehan pertahanan antara Indonesia, Malaysia serta Singapora selaku negeri pesisir laut (littoral states)  di sepanjang  renggangan  Malaka  (Thomas  HK,  2017).  Dari  penjelasan  tentang intelijen dan ancaman dari luar melalui Brot Für Die Welt, menarik untuk dianalisis kenapa Intelijen Indonesia membutuhkan sinergitas dan kerjasama dalam mengatasi kerawanan dari luar dan bagaimana bentuk kerjasamanya, dengan mengangkat judul “Kerjasama Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Dari Luar (Studi Kasus Brot Für Die Welt (BFDW)).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penelitian akan dilakukan dengan metode metode kualitatif. Sebuah  metode  penelitian  yang  bertujuan  guna  mendapatan  pememahaman  pada fenomena yang dialami  oleh  subjek penelitian  seperti  perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain melalui deskripsi kata-kata dan bahasa dengan menggunakan metode alamiah (Lexy  J.  Moleong,  2011).  Sementara  jenis  penelitian  yang  di  gunakan  merupakan  studi kasus yang fokus pada kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas (Fitrah & Luthfiyah, 2017). Kasus yang  diangkat  di sini adalah Brot fur Die Welt
(BFWD) yang beroperasi di Papua. BFWD diamati dan dianalisis dalam kaitannya dengan aktivitas mitra-mitranya (LSM-LSM lokal Papua) dalam menciptakan opini publik bahwa kebijakan  pemerintah  Indonesia  di  Papua  telah  gagal,  serta  dalam  kaitannya  dengan Strategi Kerjasama Badan Intelijen Negara dalam menghadapi ancaman dari luar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Visi dan Misi BROT fur die WELT BfdW merupakan organisasi yang berada dibawah naungan  EWDE  (Protestant  Agency  for  Diakonie  and  Development  (EWDE)  sebuah organisasi yang berafiliasi dengan gereja Katolik di Jerman yang fokus pada pemberdayaan masyarakat  miskin,  termarjinalisasi  dan  juga  membangun  perdamaian.  Menurut  Teori hubungan  internasional.  Emile  M.  Hafner-Burton,  Miles  Karler,  dan  Alexander  H. Montgomery  (2009)  bahwa  hubungan  internasional  adalah  tentang  jaringan  dimana model organisasi tertentu berbeda dari pasar maupun hirarki negara.
Analisis  ini  melibatkan  potensi  ancaman  dari  luar  dalam  melindungi  keamanan. Sehingga  melalui  Brot  Fur  Die  Welf  bisa  diterapkan.  Analisis  jaringan  ini  mengizinkan investigasi dan pengukuran struktur jaringan, seperti pola-pola relasi di antara agen-agen yang terlibat.  Analisis  jaringan  memungkinkan  pembicaraan  tentang  struktur  jaringan, serangkaian  teori,  yang  dikontekskan  dengan  relasi  internasiional.  Ada  dua  isu  pokok dalam  analisis  jaringan  ini,  yaitu:  pertama,  kemampuan  setiap  aktor  meningkatkan kekuatan  mereka  dengan  memperkaya  dan  dan  mengeksploitasi  posisi  jaringan,  dan kedua, fungitabilitas kekuatan jaringan.
Ahmad Zaenal Huda, Direktur 32 BIN mengatakan:
“Dalam melakukan kerjasama ada beberapa bentuk yang biasa dilakukan intelijen; pertama pembentukan  satuan  tugas  atau  SATGAS  untuk  penangan  kasus  tertentu.  Satgas  ini sifatnya  temporal sesuai dengan kebutuhan kasus. Di Papua banyak sekali SATGAS yang dibentuk oleh intelijen sesuai dengan kebutuhan dan target operasi mereka”.
Menurut Zainal Huda, semua kerjasama terkait entitas asing yang dikoordinasikan bersama  di  TPOA  (Team  Pengawasan  Orang  Asing)  Kemenlu  adalah  LSM-LSM  yang teregistrasi di Kementerian Luar Negeri, namun untuk LSM-LSM yang tidak teregistrasi BIN menyampaikan temuan- temuannnya kepada TPOA kemudian hasil dari temuan-temuan tersebut dibuat dalam nota dinas untuk ditembuskan kepada Kedubes Jerman di Indonesia maupun  kepada  pemerintah  Jerman  melalui  Kedubes  Indonesia  di  Jerman.  NGO merupakan proxy Intelijen. Mereka (NGO) beroperasi dengan tujuan-tujuan strategis yang sudah  dikonsep  oleh  user-user  mereka  dengan  program-program  yang  sudah  mereka
persiapkan.  Dalam  setiap  program  itu  terselip  agenda-agenda  internasional  dan  pada waktu  yang  sama  tentu  saja  terjadi  pelemahan  kepentingan-kepentingan  nasional. Karenanya, penanganan bahaya laten NGO, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi semata- mata. Dibutuhkan kerjasama intelijen baik dari tingkat kominfus (komunitas intelijen pusat) sampai pada level Kominda (komunitas intelijen daerah).
Penanganan ancaman NGO Asing di Indonesia, selama ini dikordinasikan oleh BIN bersama stake holder terkait dalam hal ini ; BIN, BAINTELKAM, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Polhum, Setneg dalam hal ini dilakukan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri. Kementerian Luar  Negeri  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  direktorat  Pengamanan  Diplomatik, KEMENKUMHAM dalam hal ini dilakukan oleh Administrasi Hukum Umum. Semua instansi yang disebutkan diatas membuat sebuah forum bersama yang dinamakan TPOA (Team Pengawasan Orang Asing). Perlunya melakukan kerjasama menangani kasus ini menurut Achmad Zainal Huda, Direktur 32, adalah:
“Pertama,  disemua  lembaga  intelijen  terdapat  direktorat  khusus  untuk penanganan  orang  asing  disamping  hal  ini  juga  ada  di  beberapa  kementerian.  Kedua, komunitas intelijen itu dibuat untuk menyamakan persepsi pada ancaman dan langkah strategis apa yang akan dilakukan. Ketiga, BIN itu mempunyai peran sebagai kordinator intelijen.  Dalam  konteks  ini  BIN  berusaha  melakukan  kordinasi  baik  melalui  KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) maupun KOMINFUS (Komunitas Intelijen Pusat)”.
Menurut  Achmad  Zainal  Huda,  Direktur  32,  ketika  dibuat  SATGAS  itu artinya masing-masing dinas intelijen memahami ATHG (ancaman, tantangan dan hambatan) yang sama terlepas dari perbedaan instansi intelijen. Memang benar TUSI (tujuan dan fungsi) intelijen itu berbeda-beda namun disemua lembaga intelijen mereka mempunyai bagian setingkat  direktorat  yang  membidani  urusan  yang  sama.  Sehingga  kordinasi  mutlak diperlukan apalagi terkait segala bentuk ancaman yang mengganggu stabilitas, keamanan dan keutuhan NKRI.
Menurut Achmad Zainal Huda, Direktur 32:
“Kerjasama itu dibagi menjadi beberapa tahapan ; pertama kerjasama pada level kordinasi pimpinan, itupun biasanya dilakukan oleh pimpinan setingkat eselon satu atau eselon dua. Diluar  kerjasama  kordinasi  terdapat  forum  bersama  yang  dimiliki  oleh  intelijen  yaitu komunitas intelijen pusat dan komunitas intelijen daerah”.
Intelijen melalui kominfus selama ini sudah melakukan kerjasama  intelijen  bukan hanya  dalam  menangani  kasus  BFDW  namun  berbagaimacam  kasus  lainnya  yang dianggap  menjadi  potensi  ancaman  bagi  kedaulatan/keamanan  NKRI.  Menurutnya,
kerjasama intelijen ada yang dilakukan secara formal maupun informal. Kerjasama informal dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antar  HUMINT  (human  intelijen)  masing-masing instansi  ketika  mereka  sama-sama  mempunyai  tanggungjawab  dalam  melakukan penanganan  kasus  terkait  keamanan  atau  hal-hal  yang  mengancam  kedaulatan  NKRI. Misalkan  dalam  kasus pengamanan  G20  dimana  kita  sama-sama  melakukan  sharing informasi intelijen antara BIN dan BAIS TNI, melakukan diskusi pada informasi-informasi intelijen yang menonjol untuk kemudian hasil pendalaman dan diskusi tersebut tersebut dijadikan sebagai acuan untuk melakukan operasi bersama.
Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah di tingkat daerah. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari  proses  pengumpulan,  pengkajian,  evaluasi,  analisis,  integrasi,  dan interpretasi  dari seluruh  informasi  yang  berhasil  didapatkan  terkait  dengan  isu  keamanan  nasional  dan stabilitas daerah.
Dengan  kata  lain,  intelijen  merupakan  sari  dari  pengetahuan  yang  mencoba membuat  prediksi  dengan  menganalis  dan  mensintesis  aliran  informasi  terkini,  serta menyediakan  bagi  para  pembuat  keputusan  berbagai  proyeksi  latar  belakang  serta tindakan alternatif yang dapat  dijadikan ukuran  dari kebijakan dan tindakan  yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis yang mengancam keamanan negara.
Isu utama yang diangkat oleh BFDW dalam program-program yang mereka lakukan adalah ketahanan  pangan,  mempromosikan kesehatan,  pendidikan,  akses  ke air bersih, penguatan  demokrasi,  menghormati  hak  asasi  manusia,  menjaga  perdamaian  serta keutuhan  ciptaan.  Dalam  usahanya  merealisasikan  program-program  tersebut  BfdW berusaha  mengambil  langkah  untuk  memastikan  tersedianya  makanan  untuk  semua orang, karena menurut BFDW memerangi kelaparan merupakan sesuatu yang penting di tengah  perubahan  iklim  dan  kekurangan  bahan  makanan  bagi  masyarakat  miskin  dan terpinggirkan.  Komunitas  yang  dibangun  oleh  aktifis-aktifis  katolik  ini  secara  global melakukan  kerjasama  dengan  jaringan  ekumenis  dan  lembaga-lembaga  lain  di  seluruh dunia  uatamanya  lembaga-lembaga  gereja.  Melalui  program-program  yang  mereka ciptakan BFDW berupaya untuk memengaruhi keputusan-keputusan politik sehingga lebih berpihak  kepada  orang-orang  miskin  dan  mengedukasi  mereka  untuk  mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.
BFDW  bertanggungjawab  terhadap  karywan,  anggota,  dan  patner  mereka diseluruh penjuru dunia dengan berbagai program yang mereka lakukan dan senantiasa
melakukan  konsolidasi  internal  diantara  mereka  untuk  perbaikan-perbaikan  dan peningkatan  kualitas  program-program  mereka.  BFDW  juga  berusaha  memberikan kesempatan yang sama kepada  semua orang, kesetaraan jender, serta  berusaha untuk menjaga  lingkungan  sekecil  apapun  itu.  BFDW  berusaha  membuat  strategi  untuk menghadapi  masa  depan  dunia  yang  menurutnya  tidak  menentu  dan  berusaha  untuk mencarikan  jalan  alternatif  pada  masa  depan  yang  tidak  menentu  tersebut  dalam ringkasan  visi  dan  misi  mereka  sebagai  berikut:  mensuport  organisasi Civil  Society, Memberikan Perlindungan bagi Para Pembela HAM dan membela siapapun yang dianiaya. ( www.brot-fuer-die-welt) .
Pendanaan  yang  diberikan  oleh  BFDW  di  Indonesia. Brot  Fiir  Die  Welt  atau disingkat BFDW merupakan sebuah NGO asing yang berbasis di Jerman dan beroperasi di Papua dengan melakukan kerjasama dengan berbagai LSM lokal dan lembaga-lembaga keagamaan  di  sana. Brot  Fiir  Die  Welt  yang  berbasis  Gereja  Kristen  dan mendapatkan pendanaan  dari  Pemerintah  Jerman  melalui  Kementerian  Federal  untuk  Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/BMZ) dengan total proyek yang aktif  dikerjakan di Indonesia  berjumlah 15 proyek. Total dana yang didapat BFDW dari BMZ berjumlah USD 4.231.871 (Rp 61 Milyar) (MDL, 2022). Brot Fiir Die Welt di Papua mempunyai tujuan besar yang dikerjakan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa entitas lokal di sana. Tujuan yang pertama yaitu bertemakan “ Information Network for Civil Society Advocacy in West Papua, Continuation ” dengan komitmen  anggaran sebesar  USD 812,659 (Rp 11 Milyar)  sampai dengan tahun 2023.  Proyek  ini  menyediakan  pengembangan  kapasitas  pelaporan  berita alternatif  di Papua. Proyek ini juga ditujukan untuk membangun kapasitas jurnalis termasuk reporter warga dan masyarakat sipil dalam bentuk pelaporan berita yang berkualitas, manajemen informasi, dan jaringan dengan media internasional lainnya untuk tujuan advokasi. (MDL, 2022).
Ketergantungan  LSM-LSM  lokal  pada  pendanaan  yang  diberikan  oleh  funding asing termasuk di dalamnya BfdW telah berjalan secara kontinyu karena mereka tidak bisa mengandalkan  bantuan  dari  pemerintah  atau  sumber  pendanaan  domestik  yang jumlahnya sangat sedikit. Mereka juga tidak bisa untuk mengandalkan usaha-usaha yang mereka  bangun  sendiri  untuk  menghidupi  roda  pergerakan  LSM  mereka (theconversation.com). Ketergantungan LSM-LSM di Indonesia pada donor yang diberikan oleh  negara-negara asing memberikan dilematisme  tersendiri. Karena apabila program- program  yang  dijalankan  oleh  LSM  asing  ini  tidak  selaras  dengan  pembangunan  di Indonesia maka seperti yang dikatakan oleh Imam Santoso, LSM asing di Indonesia sudah
tidak  bisa  lagi  menjadi  mitra  pemerintah  yang  mendukung  pembangunan  nasional. Sebaliknya, LSM-LSM asing sering menimbulkan kegaduhan, provokasi, dan mempunyai agenda  terselubung  dengan  aliran  dana  yang  tidak  jelas (Iman  Santoso, 2022).  Apakah pernyataan Iman Santoso itu bisa menjadi justifikasi umum atau hanya NGO tertentu saja yang dalam pandangan Iman Santoso menimbulkan kegaduhan dan provokasi.

## Jenis-jenis Kegiatan yang didanai oleh BFDW
Melalui  mitra-mitranya  di  Indonesia  BfdW  melaksanakan  berbagaimacam program  yang  mengacu  pada  program  utama  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam website BfdW. Diantara program-program yang didanai oleh BfdW diantaranya :
Mendanai  program  penyelenggaraan  Konsultasi  Nasional  XIV  pada  25-27  Mei  2023, membangun organisasi petani yang berdaulat Kampanye Satu Bulan untuk Lingkungan yang Lebih Baik, memberikan advokasi, bantuan kemanusiaan, pelatihan, pendampingan bidang agama, hukum dan HAM. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Gedung JUBI di Wayna, Papua, bahwa salah satu dari pendiri JUBI adalah Victor Mambor. Dalam  penjelasannya mengenai JUBI, Victor Mambor mengatakan bahwa filosofi media JUBI adalah menyampaikan kebenaran adalah merupakan sebuah kewajiban.
Hadirnya ancaman ditengah kompleksitas permasalahan di Papua  sejatinya harus diimbangi  dengan  penguatan  kerjasama  dari  lembaga-lembaga  negara  yang bersangkutan,  di  antaranya  adalah  lembaga  intelijen.  Kerjasama  Intelijen  dalam penanganan permasalahan ancaman dari luar mutlak diperlukan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Krido  Pranomo  dengan  judul “ Interaction between  intelligence  operation  and  human  intelligence  ethics  for  national security: study of Free Papua Movement (OPM) ” bahwa kelangsungan operasi intelijen di Papua  memenuhi  unsur  legalitas  dan  sesuai  standar  prinsip Just  Intelligence  Model. Kendati  demikian,  untuk  memaksimalkan  penanganan  ancaman  Organisasi  Papua Merdeka  perlu  dilakukan  kolaborasi  kemampuan  Human  Intelligence  seluruh  lintas lembaga  intelijen  dalam  satu  komando  yang  integratif  (Pranomo).  Sehingga,  dalam penanganan kasus BFDW apakah BFDW mempunyai potensi ancaman yang sama dengan NGO asing lainnya di Papua, diperlukan adanya kerjasama antara Intelijen BIN, Bainterlkam dan BAIS TNI dan kementerian/lembaga terkait. Tentunya untuk menangani sampai tuntas kasus  BFDW  ini  tidak  dapat  dilakukan  secara  mandiri. Diperlukan  kerjasama  antara kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan permasalahan NGO BFDW. Karena dalam hal  ini  baik  BIN,  BAIS  TNI  maupun  BAINTELKAN  tidak  memiliki  wewenang  untuk ‘menyelesaikan’ permasalahan ini disamping belum ada peraturan/perundang-undangan
yang  mengatur  sanksi  untuk  NGO  yang  tidak  terdaftar  seperti BFDW  yang  melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam keamanan dan keutuhan NKRI dengan memberikan dukungan  pada  gerakan  separatisme,  refrendum,  menolak  setiap  kebijakan-kebijakan pemerintah di Papua.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan model LSM yang beroperasi di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, yayasan asing yang didirikan di luar dan kemudian beroperasi di Indonesia,  seperti BfdW.  Kedua, yayasan asing yang didirikan  oleh  orang Indonesia kemudian beroperasi di Indonesia. Ketiga, ormas-ormas lokal yang didirikan di Indonesia  namun  mendapatkan  funding  dari  NGO-NGO  asing  yang  beroperasi  di  luar negeri.
Dalam konteks ini BFDW yang menjadi studi kasus penelitian ini merupakan Yayasan asing yang didirikan di luar negeri namun beroperasi di Indonesia dengan menggunakan ormas- ormas lokal yang menjadi mitranya. Seperti halnya Greenpeace Indonesia, Forest People Programe, Enviromental Investigation Agency (EPA).
BFDW dan NGO-NGO asing lainnya yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri di  Direktorat  OINP  (Organisasi  Internasional  Non  Pemerintah),  rata-rata  karena memanfaatkan kelemahan PP No. 59 tahun 2016. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui intelijen negara melakukan respon terhadap dampak kehadiran BFDW di Papua. Pemerintah  mengusung  prinsip  kerjasama  antar  lembaga  intelijen  negara,  termasuk kerjasama antara BIN, Baintelkam, dan BAIS TNI.

## DAFTAR PUSTAKA
Armaidy Armawi Teguh Anggoro. Terorisme Dan Intelijen . Jurnal Ketahanan Nasional. Vol.- 15, No. 3 2010.
Al Araf et.al (eds.). Sekuritisasi Papuo: lmplikosi Pendekotan Keamanon terhadop Kondisi HAM di Papua. Jakarta: lmparsial. 2011.
Alexander Leon. 2021. “Catatan khusus Dewan Gereja Papua untuk Pemerintah Indonesia”. 9 April  2021.  Link  akses https://arsip.jubi.id/catatan-khusus-dewan-gereja-papua- untuk-pemerintah-indonesia/ .
Alexander Leon. 2021. “Selama penerapan Otsus Papua, jumlah pasukan TNI/Polri terus bertambah”. 9 April 2021. Link akses https://arsip.jubi.id/selama-penerapan-otsus- papua-jumlah-pasukan-tni-polri-terus-bertambah/ .
Babak  Akhgar  and  Simeon  Yates. Intelligence  Management:  Knowledge  Driven
Frameworks for  Combating  Terrorism  and  Organized  Crime.  United  Kingdom: Springer-Verlag London Limited, 2011.
Barry Buzan. 1991. People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Boulder : Lynne Rienner Publishers. Buku Putih Pertahanan. 2015.
Bhakti, I.N. Studi Strategi dan Intelijen. Jawa Barat. Unhan. 2016.
Burhan  D.  Magenda, Penyiapan  Pertahanan  Negara  Ditinjau  Dari  Strategi  Ketahanan Nasional, (Jakarta : FISIP UI, 23 April2008). Hal 1-2.
Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalsitik Kompas: Terasing di Pulou Sendiri. Jakarta : Kompas. 2009.
Fitri Atur Arum. Reposisi Intelijen dalam Badan Intelijen Negara Pasca Lahirnya Undang- Undang  no.  17  Tahun  2011  tentang  Intelijen  Negara .  Tesis.  Universitas  Islam Indonesia. 2016.
Garnijanto.  Kerjasama  Regional  ASEAN  Menghadapi  Isu  Terorisme  Internasional. Tesis. Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, 2003.
Hana  Hanifah.  Kerjasama  Intelijen  Indonesia  Dengan  Australia  Dalam  Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Indonesia Periode 2015-2017. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Hiro  Katsumata. ASEAN’s  Cooperative  Security  Enterprise:  Norms  and  Interest  In  ARF . London: Palgrave McMillan, 2009.
Harald  Muller  dalam  W.  Carlsnaes,  T.  R.-K.  Security  Cooperation  dalam  Handbook  of International Relations dalam Pergeseran Kekuatan di Asia Timur dan Konsekuensi bagi ASEAN; Persepsi Ancaman dan Kerjasama Keamanan Regional. Analisis CSIS; Prospek dan Tantangan Keamanan Regional. 2013.
Hendropriyono, A. Filsafat Intelijen. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013.
Jerat Papua. 2015. “Sebanyak 8 Pengurus Dewan Adat Suku Momuna, Mengikuti Workshop
“Jaringan Antar Suku”. Link akses
https://www.jeratpapua.org/2015/02/05/sebanyak-  8-pengurus-dewan-adat-suku- momuna-mengikuti-workshop-jaringan-antar-suku/ .
Kusnanto  Anggoro, Reformasi  Sektor  Keamanan,  Kewenangan  Negara,  dan  Partisipasi Publik. Jakarta : Propatria Institute. 2005
Martin Innes. Policing Uncertainty: Countering Terror Through Community Intelligence and Democratic Policing. American Academy of Political and Social Science, Vol 605: Democracy, Crime and Justice, 2006.
Morgenthau.  Politics  Among  Nations:  The  Struggle  for  Power  and  Peace.  Fifth  Edition, Revised. New York: Alfred. A Knopf, 1978.
Muhibat, Shafiah F (ed.). Untuk lndonesia 2014-2019: Agenda Sosiol Politik dan Keamanan. Jakarta: CSIS. 2014.
Meteray, Bernarda. Nosionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Kompas. 2012.
Noel Hendrickson. Counterfactual Reasoning: A Basic Guide for Analysts, Strategists, and Decision Makers. The Proteus Monograph Series, Volume 2, Issue 5, 2008.
Parulian Simamora, M. Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
Prasetyono, E. S. M. Intelijen Pertahanan. dalam A. Widjajanto, Reformasi Intelijen Negara (p. 84). Depok: PACIVIS FISIP-UI. 2005.
Paret, Peter. Understanding Wor: Essay on Clousewitz ond the Histroy of Military Power. New Jersey: Princeton University Press. 1992.
Sidratahta Mukhtar, Manajemen Keamanan Negara I dan II: Perspektif Kamdagri/Kepolisian.
(Makalah FGD Propatria Institute: Jakarta, 11 September 2005)
Sudibyo. Kerjasama intelijen antar negara-negara di kawasan ASEAN: manfaat dan resiko bagi Indonesia. Tesis. Universitas Indonesia 2019.
Suryawan,  I  Ngurah  (ed.). Tanah  Papua  di  Garis  Batas:  Perspektif,  Refleksi  &Ttangan. Malang: Setara Press. 2011.
Snuwory. 2009. “Profil Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua”. 07 Maret  2009.  Link  akses http://snuwory.blogspot.com/2009/03/profil-ypkm- papua.html.
Taylor, Shelley E. Health Psychology. New York: McGraw-Hill Education. 2015.
Tom Lansford. Multinational Intelligence Cooperation a chapter in Countering Terrorism and Insurgency in 21st century: International Perspectives, volume 1-3. USA: Praeger Security International, 2007.
Thomas  H.K.  Sinaga.  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  Melalui  Kerjasama  Intelligence Exchange Group (IEG) di Selat Malaka. Jurnal Diplomasi Pertahanan. Vol. 3, No. 1 2017.
WETIK, Augustinus Reinhart. Peningkatan Kerja Sama Kodim Dengan Pemda Kabupaten Karawang  Dalam  Membangun  Jaring  Intelijen  Wilayah.  Tesis.  Universitas  Gajah Mada 2014.
Wyn  Rees. Transatlantic  Counter-Terrorism  Cooperation:  The  New  Imperative.  United Kingdom: Routledge, 2006.
Yance  Wenda. 2022. “Dewan  Gereja Papua tolak rencana  pemekaran provinsi di Tanah Papua”.  21  Maret  2022.  Jubi.Co.Id.  Link  akses https://arsip.jubi.id/dewan-gereja- papua-tolak-rencana-pemekaran-provinsi-di-tanah-papua/ .