MENILIK PRAKTIK PERPOLITIKAN KRISTEN KEKINIAN: REFLEKSI PASCAPILPRES 2019

## Togardo Siburian
Sekolah Tinggi Teologi Bandung, Indonesia
ABSTRACT: This article with a title, “Observing the Practice of Politicking of Contemporary Christians: A Reflection of Post 2019 Presidential Election” focuses on churches’ political attitude at presidential election campaign, in the year of 2019. The study first explains the political power from Christian perspective, and then explains on the practices of politicking by churches. There is an ambivalence in churches between understanding and doing in 2019 presidential election. The churches are supposed to keep a safe dis- tance from the state in order to avoid politicization of religion, but in fact it is not easy to realize this principle in the practice of politics, particularly during presidential election. A consistent attitude by church leaders during this democratic event should be at least proportional, both in politics of ethics and practice.
KEYWORDS: Politicking, post presidential election, coalition, religion, church, Christians.
ABSTRAK: Tulisan ini ingin memikirkan kembali sikap-sikap dan pan- dangan perpolitikan gereja-gereja pada waktu pesta demokrasi lalu, untuk direfleksikan secara meluas dan memperkaya pembahasannya dengan studi literatur.  Ada keprihatinan politik praktis yang dilakukan oleh gereja-ge- reja, sebagai lembaga secara sadar dan sistematis menjadi partisan, serta ambivalensi sikap para pemimpin gereja-gereja lokal ketika menghadapi pilpres lima tahunan. Mereka dengan secara aktif berkampanye terselubung di tengah-tengah gereja, bahkan di mimbar gereja. Ada dilema kelakuan warga gereja mengenai hubungan negara dan agama atau antara iman dan politik yang belum terjelaskan pada sikap apolitis gereja yang memisahkan
agama dan negara. Kesatuan gerakan politik dalam koalisi “semu” untuk pemenangan calon tertentu, dapat merugikan keberadaan gereja-gereja itu sendiri, baik ketika calon yang didukung kalah atau menang dalam kontestasi pilpres.
KATA-KATA KUNCI: perpolitikan, pascapilpres, koalisi, agama, gereja, warga gereja.

## Pendahuluan
Pemilu dan sekaligus pemilihan presiden (pilpres) yang dilangsungkan serentak pada 17 April 2019 sudah berlalu. Presiden dan wakil presiden terpilih sudah dilantik pada Minggu 20 Oktober 2019. Namun masih tersisa banyak pemikiran ambigu dan tindakan ambivalen serta dilema etis. Selintas, partisipasi orang Kristen termasuk aktivitas gereja-gereja secara lembaga menjalar pada pesta demokrasi lima tahunan itu. Terlepas dari siapa yang menang dan siapa yang kalah, ada aktivisme gereja-ge- reja secara terbuka (atau tertutup) “memainkan” politik praktis atas nama “partisipasi” warga negara. Para pejabat gereja atas nama kebangsaan, ikut berperan dalam lorong-lorong gelap pemberitaan dan pembinaan warga gereja dengan fokus pemenangan calon tertentu dan keamanan pemerin- tahan lima tahun ke depan. Walau hal itu susah dibuktikan karena semua berdalih untuk menjaga keutuhan NKRI, namun faktanya para partisan siluman itu berpropaganda politik dan berkampanye terselubung dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, bahkan di mimbar gereja-gereja. Tegasnya para “tukang politik” itu bahu-membahu bersama para pemimpin gereja-ge- reja, dengan segala cara membendung apatisme pasif dengan berita hoaks gerejawi untuk mencegah kekalahan calon tertentu. 1 Artinya pada pilpres yang lalu, gereja-gereja dengan sekuat tenaga menghadapi isu non-partisi- patif dan golput apatisme warga gereja. Gereja-gereja terkesan kebablasan dalam menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk dimainkan bersama politik kekuasaan, seperti Yeremia 29:7 “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”
Secara moderat, orang Kristen tidak menyangkal Alkitab berbicara tentang isu-isu sosial politis, tetapi bukan berarti dapat memakai deskripsi Alkitab untuk situasi politik  secara “plek” ke dalam arena perpolitikan, dengan maksud untuk memperalatnya dalam politik praktis yang bera- filiasi pada suatu pilihan politik spesifik. Praktik perpolitikan gerejawi
1 Pada momen itu saya secara pribadi menyuarakan kondisi dan situasi ini dalam buletin satu gereja  “Euangelion”  edisi  171  dengan  judul:  “Hoaks  Politik  dan  Reaksi  Politik  Gereja:  Refleksi Sekarang”.
sudah mernyimpang jauh dari  tujuan kebajikan idealnya, seperti kese- taraan, keadilan, dan kesejahteraan yang sudah bergeser; dari “pengabdi ma  syarakat (negarawan) menjadi ‘tukang politik’ (politisi) saja. 2 Ini pokok penting yang harus direnungkan oleh semua politisi Kristen yang juga warga gereja, karena dapat merugikan keberadaan gereja-gereja itu sendiri sebagai minoritas agama, ketika pilihannya kalah dalam persekusi yang tidak perlu atau kalau menang akan menaikkan eskalasi kebencian dari pihak tertentu. Selain itu, secara intrinsik internal gereja-gereja dengan segala perangkat kelembagaannya, yang mana fungsi dan tugas dari kuasa Injil berbeda dari kuasa pedang. Konon beberapa CEO gereja-gereja berkumpul sebagai “koalisi bayang-bayang” dalam persekutuan-persekutuan  Kristen untuk memihak sebagai partisan dan pemenangan kontestan tertentu. Secara teoritis, mentalitas ‘menang-menangan’ tampak dalam perpolitikan praktis sekarang (melalui partisan pemenangan). Koalisi politis demikian tidak absah secara iman Kristen, karena tidak berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Alkitab seutuhnya, tetapi hanyalah tafsiran tersendiri dan secara khusus tentang politik Kristen. 3 Secara teologis, patut diduga gereja-gereja secara institusional telah melampaui tugasnya di dunia pada masa-masa pilpres kemarin.
Memang secara umum, tanpa kecuali setiap orang Kristen pun ber- politik juga, dalam arti  warga negara yang bermasyarakat dan berbangsa. Aksioma klasik “manusia adalah makhluk bermasyarakat ( zoon politikon ) meniscayakan partisipasi sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Ini adalah sikap yang paling mendasar, yang disebut sebagai “politik etis” dalam partisipasi langsung atau  tidak langsung (simbolik). Kalau secara pasif bermakna, memengaruhi masyarakat lewat kehadiran Kristen sebagaimana “garam dan terang” dengan nilai-nilai rohani Kerajaan Allah (kebaikan, keadilan, kedamaian, kejujuran, kemanusiaan, dll.). Ini fungsi yang dikatakan sebagai “agama publik”  yang adalah suatu iman keagamaan yang komplit dan sadar harus mencari ekspresi dalam aktivitas politik sebagaimana menemukan ekspresinya dalam  tindakan etis. 4 Karenanya, prinsip keberadaan agama publik dalam peran Kristen adalah sebagai nurani  moral-sosial pada masyarakat. Di mana gereja sebagai agen trans- formasi sosial dan sebagai hati nurani masyarakat. Jadi, tugas Kerajaan Allah bukan sebagai alat kristenisasi tatanan sosial politik tetapi suatu
2 Togardo Siburian, “Melampaui Politisi, Menuju Negarawan” di dalam Jurnal Societas Dei Vol. 04, No. 1 (April 2017): 64-93, yang melihat ilmu politik sekarang terlalu menekankan ilmu hukum dan sosial serta mengabaikan ilmu filsafat dan sejarah sebagai suatu dasar peradaban masa kini ke masa depan.
3  Diskusi lebih lanjut, lih. Ronald Tiemann, Religion in Public Life : Dilemma for Democracy (Washington: Georgetown University Press, 1996), 72-92, 124-141.
4 Roger Mehl, The Sociology of Protestantism (Philadephia: Westminster: 1970), 206.
keprihatinan teologis pada isu-isu sosial kemasyarakatan.
Tulisan ini hanya ingin mencoba meninjau kembali secara kritis situ- asi kondisi berdasarkan pos-faktum untuk pembelajaran dan pengayaan pemahaman Kristen. Adapun pembahasan akan ditarik agak meluas agar dapat melihat juga hal-hal yang kebablasan dalam memikirkan presensi etis gereja dalam bernegara, serta dalam relasi koordinasi dan konsultatif sehingga amibiguitas pemahaman warga gereja mengenai relasi agama dan politik serta ambivalensi aktivitas gereja dalam perpolitikan dapat dikendalikan, sehingga dapat mengatasi dilema etis dalam presensi dan sikap Kristen.

## Kekuasaan Politik dalam Pandangan Kristen
Topik ini bukan mau melihat teologi Kristen yang bersfat politis ( political theology ), sebagai  kajian teologis yang hanya menyinggung isu-isu politis seperti istilah yang dipakai oleh William Coats “political theology” walau maknanya dapat diterima umum sebagai “a meditation on work of God in public arena” dengan maksud membangun negara dalam frasa “do the polis .” 5 Walaupun istilah itu telah dipakai luas juga di kalangan teolog, namun pendirian tulisan ini lebih memilih istilah  “theology of politics” sebagai suatu usaha refleksi sistematis (bahkan logis) pada arena hidup manusia sebagai masyarakat dari suatu bangsa dan rakyat di dalam suatu negara, tentu berdasarkan  wahyu Allah, Jadi, fokus teologisnya dihadapi secara lebih bajik dari perspektif etis  pada  konteks sosial politik, di mana orang Kristen berada dan bertindak sebagai warganya. Tentu ini berlaku juga untuk semua sorotan teologis atas isu-isu politik: pemerintahan sipil, kebijakan publik, masalah-masalah sosial-ekonomi masyarakat bahkan kontestasi pemilu.  Makna kajian etis ini harus tetap teologis Kristen bukan sosiologis dalam ilmu politik atau ilmu hukum negara; karena ada anggapan bahwa kajian teologi menjadi ‘terlalu banyak fokus sosial’ sehingga tuduhan imajiner dalam frasa ‘tidak terjatuh ke dalam kebingungan sosialis’ 6 dapat terhindarkan.
Itu sejalan melihat pentingnya dari etika, khususnya bagaimana me relasikan keterkaitan antara personal (privat) dan sosietal (public) di dalam etika sosial politik, seperti yang dituliskan oleh seseorang, “in this realm both household duties andfamilies virtues represented to highes
5 William Coats, God in Public: Political Theology of Beyond Niebuhr (Grand Rapids: Wm Eerdmans, 1974), 15. Memang betul Coats bahwa aksioma politik masa kini melampaui urusan privat masuk ke urusan publik seperti berikut: “…the role of citizenship not in affairs of the household – which for the greeks was a realm of necessity–but in the shaping of the polis. ”
6 Max L. Stackhouse, “Christian Social Ethics in Global Era: Reforming Protestant View”, Max Stackhouse, et.al., eds., Christian Social Ethics in Global Era (Nashville: Abingdon Press, 1995), 12-6.
ideals*As a result public virtue is were practically ignored, and early Christian ethics remained the ethics of the household and not the ethics of the city  or empire.” 7 Apalagi mengingat kajian politik sekarang lebih menekankan aspek fakta dan bukti kuantitatif serta cenderung mengab- aikan pemikiran kualitatif dalam kajian filosofis dan historis. Ini membuat kajian politik etisnya akan lebih kecil dan sedikit daripada kajian politik praktisnya. Tekanan pada politik etis akan membuat paham politis praktis sekarang sampai pada penekanan “negarawan” sebagai “pemimpin bangsa” dari pada penekanan  “politisi” sebagai “tukang politik”. Singkatnya, mun- culnya seorang pemimpin negara untuk memerjuangkan keadilan dan kesejahte raan di masyarakat akan melampaui interes seorang tukang politik yang haus kursi kekuasaan dan menang kontestasi pemilu saja. Bahkan gereja-gereja mengalami banyak kesalahpahaman teologis dan terjatuh ke dalam politik praktis di sini, walau diselimuti dengan seminar kebangsaaan di kampus, dan bahkan ketika para gerejawan melepaskan sementara, atribut-atribut kegerejaannya.
Dalam pemahaman Kristen, tugas gereja dan negara berjalan sendi- ri-sendiri sebagai tugas pelayanan spesifik dari Allah, di dalam dunia yang sama. Kedua institusi itu tetap dapat bertemu dalam hal yang berhubu- ngan untuk kesejahteraan masyarakat dan kebaikan bangsa sebagai titik koordinatnya. Dari perspektif gerejawi ada dimensi sosial pada institusi gereja-gereja. Tugas gereja adalah melayani secara rohani, bukan meme- rintah secara kekuasaan, yang digambarkan oleh Matius 20:25 sebagai sifat keras dalam otoritas kekuasaan politik.  Apalagi kalau dilindungi oleh ajaran dan simbol agama tertentu sebagai dalilnya, maka lengkaplah politik itu akan semakin sadis berdalih agama, merusak peradaban manusia. Secara umum, untuk menghindari cita-cita negara agama (yang) Kristen, dalam kebodohan tertentu kita dapat belajar juga dari Bloesch, ketika menuliskan topik  “God The Civilizer,” demikian:
We shouls not try to established a self conciously Christian nation in which Christian symbols are invoked to justified social policy or sanctify imperial ambition. Instead we should press for a just bation— but one informed by Christian life–and worldview. The difference between a nation suffused with Judeo-Christian values and a nation that actively promote dogmatic beliefs and practices of particular church. Our membership as Christian is not in the new Israel as an Christian American but in the new Israel as spiritual church. ... true religion is something interior, not something tha beeds to be
7 Coats, God in Public , 16, tanda * dari penulis ini terkait dengan keterangannya mengenai ‘etika kebajikan Kristen dalam Roma, 1 Korintus, dan surat pastoral jelas menyaksikan hakikat privat kekris- tenan, walau  Roma 13 dan 1 Petrus 2 menunjukkan aspek public virtues namun nadanya jelas pasif.
exhibited, true religion cannot be enforced by civil law, but it ought to be respected by civil authority. 8
Ini suatu catatan kenabian penting bagi orang Kristen di Indonesia, apalagi sebagai agama minoritas, sudah cukup jika kekristenan dapat menjadi public religion di area kehidupan nyata  dengan mengisi nilai-nilai kebaikan Kristen saja. Tentunya  itu  dalam batas-batas civil religion negara, yaitu Pancasila, sebagai suatu suatu konsensus politik agama-agama yang berbeda di Indonesia,  sampai sekarang.  Selanjutnya, Bloesch menyatakan “we must steer clear of both a theocracy, where the church actively wields political power, and a rationalistic, egalitarian democracy where the voice of people is equated with the voice of God… based on axioms that all people are equal before God.” 9 Jadi, seorang Kristen masa kini  dapat saja menerima pemikiran teokrasi idealistik yang didampingi dengan prinsip demokrasi egalitarianistik di dalam masyarakat plural, sebatas, ‘aksi agama publik dan di dalam kerangka agama sipil.’ Di sinilah teologi politik  Kristen dapat dikembangkan  sebagai refleksi teologis pada karya Allah, Pencipta yang memelihara  di arena publik.
Namun John Calvin melihat itu, khusus terkait dengan kepemim- pinan Musa, “adalah bersifat  demokaratis, dalam arti sebagai suatu inkarnasi awal dari demokrasi…yang didirikan oleh hukum ilahi,” 10 bukan pemerintahan teokrasi. Apa yang dinamakan “theocratic ideals” adalah berdasarkan prinsip “Christocracies lordship of Christ Christologies” 11 . Ini adalah prinsip-prinsip sosial sumbangan teologi reformed yang patut dihargai oleh perpolitikan yang agak kebablasan sekarang ini. Sejauh iman- nya, gereja-gereja harus tunduk di bawah ajaran firman Allah, sehingga refleksi teologis tentang pemerintahan sipil harus didasarkan pada kebe - naran skriptural yang saya sebut sebagai “logokrasi”, di mana firmanlah yang berkuasa atas gereja. Sejak umat Allah dalam Perjanjian Lama memilih jalur monarkhi dalam pemerintahan, maka semakin jelas bukan teokrasi praktis lagi yang diusahakan gereja-gereja terkini, seperti yang  diduga orang Kristen selama ini.
Namun begitu prinsip logokrasi dapat juga melampaui prinsip kristokrasi ”the lordship of Christ, wants to be manifested in government
8 Donald G. Bloesch, Freedom for Obedience: Evangelical Ethics in Contemporary Time (San Fransisco:
Harper & Row, 1987), 242.
9 Ibid., 242-43 selanjutnya ia menekankan perbedaan dari demokrasi liberal yang berakar pada pencerahan dan berdasarkan pada nilai tak terbatas dari kemanusiaan (243) dan menyarankan demokrasi dijangkarkan pada nilai-nilai wahyu alktabiah. 10  David W. Hall, Calvin di Ranah Publik , terj. (Surabaya: Momentum, 2011), 20.
11  Dirkie Smit, “Can We Still Be Reformed? Questions from a South African Perspective”, Wallace M. Alston, Michael Walker, eds., Reformed Theology: Identity and Ecumenicity (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 2003), 237.
execution  of office”; berdasarkan Institute 4:20  “ in peace  (pax), freedom (libertas), justice (iustitia), 12 walau cukup tendensius penafsirannya  oleh orang luar, namun diakui pada waktu itu bahwa kebulatan suara dan nasi- hat seragam Calvinis…  menuntut intervensi pemerintah dalam hal agama” 13 seperti dicatat dalam butir pengakuan imannya, “mempertahankan dan menying kirkan setiap bentuk penyembahan berhala dan agama yang salah dan melindungi kebaktian suci gereja.” Namun begitu, ini adalah petunjuk reformed mengenai prinsip  pemisahan agama dari negara dan sebaliknya, dalam  prinsip “Gereja yang bebas dalam negara yang bebas.” 14 Dengan demikian kemandirian gereja di dalam negara, tetap terlihat bahwa pada prinsip negara Indonesia adalah negara sekuler yang berketuhanan. Jadi, bagi Kristen bukanlah  politik teokrasi tetapi politik logokrasi berdasarkan prinsip-prinsip rohani Kerajaan Allah.
Kebanyakan pemimpin gereja yang berpraktik politik mengalami kesalahan teologis dalam argumentasi logisnya, seperti yang dicurigai Ellul dalam pernyataan “make the kingdom of God into an ethical system by trying to outline the form in which it should be reproduced upon earth!” 15 Patut diduga bahwa orang Kristen mencoba untuk membuat  semacam teokrasi politis lagi, yang mana Allah diklaim memerintah secara langsung melalui hukum-hukum deskriptif alkitabiah dengan cara melabelkan kosa katanya. Artinya, tanpa pemahaman komprehensif atas ajaran teologis Alkitab, maka orang Kristen cenderung akan menolak sikap apolitis gereja selama ini, dan akhirnya, cepat atau lambat akan mencemplungkan diri ke dalam aksi politik praktis juga dan secara tidak sadar terjebak dalam “ilusi” negara agama. Pada dasarnya, telah diketahui bahwa interes politik kekuasaan  dalam keagamaan cenderung dapat mendominasi sampai pada titik kekuasaan praktis dan melampaui maksud politik etisnya semula. Singkatnya, dengan menjadikan kata-kata deskriptif dari isi Alkitab sebagai dasar kekuasaan politik pada negara bangsa yang majemuk ini.
Di sini pentingnya menimbang aspek sosial hukum Taurat bagi gereja sekarang, di mana secara reformatoris telah ditransform dalam prinsip triplex usus legis, tiga peraturan Kristen dalam: usus didakticus (fungsi pen- didikan), usus elencticus (fungsi penyadaran), dan usus politicus (fungsi kemasyarakatan); dan yang terpenting adalah yang terakhir, yang disebut
12  Hans Joachim Kraus, “The Contemporary Relevance of Calvin’s Theology”, David Willis, Michael Welker, eds., Toward the Future of Reformed Theology: Task, Topics, Tradition (Grand Rapids: Wm
Eerdmans, 199), 324-25. “[T]he kingship of Christ in the political realm, is the new theme that now shapes the nature of relationship between the kingdom of God and the kingdom of this world.” 13  Ibid., 114, sebenarnya ini berasal dari poin 36 Belgic Confession . 14  Abraham Kuyper, Ceramah-Ceramah Mengenai Calvinisme , terj. (Surabaya: Momentum, 2005), 113. 15  Jacques Ellul, The Presence of the Kingdom (New York: Seabury Press, 1967), 55 dan menolak prin- sip “ apolitical system deduced from the gospel” (huruf tebal dalam penekanan saya).
juga usus civilis (peraturan sipil) dalam fungsi sosial kemasyarakatan umum. Pengaruh ketaatan orang Kristen kepada Allah melalui pelaksanaan hukum-hukum adalah fungsi Kerajaan Allah dalam orang percaya secara etis, seperti perumpamaan ragi, garam dan pelita dunia, serta kota di atas gunung. Pengaruh gereja Kristen secara rohani melalui fungsi usus civilis sebagai konsekuensi praktis hidup Kristen di dalam kelakuan. Layaknya seorang merdeka, warga gereja melakukan hukum-hukum Taurat dalam terang anugerah, bukan hukum agama lagi, seperti orang Yahudi sekarang. Para judaizer masa kini harus menimbang kembali bahwa kekristenan bukanlah judaisme, yang mengenal Taurat sebagai kitab Torah saja bukan sebagai kitab Perjanjian Lama.

## Ambivalensi Sikap Gereja dalam Situasi Perpolitikan Pilpres
Kita tahu bahwa gereja yang kelihatan tidaklah sebatas dalam gereja-gereja sebagai institusi rohani saja tetapi juga sebagai institusi sosial, sekaligus. Ini berimplikasi pada dwi-warga gereja dan warga negara yang dapat aktif berpolitik bahkan politik praktis sekalipun. Dari perspektif tersebut harus tetap diingat bahwa batas-batas kejatuhan pejabat gereja yang secara tidak sadar masuk ke dalam politik praktis. Khususnya menghadapi frasa aksi- omatik, “politik itu kotor” yang biasanya berkaitan dengan label “jahat” karena hanya soal perebutan kekuasaan dengan segala potensi kekerasan dan kecurangan. Ini selalu mengintip para profesional Kristen yang berkarir sebagai politisi, dengan prinsip menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Gereja-gereja lokal harus menyadari kemajemukan pilihan poli- tik warga gereja, seperti pernyataan berikut: “There sumly is no single Christian|’ position. And a believers should stop acting as,  if there is.” 16
Para politikus dalam gereja termasuk para gembala politis harus menjaga kesatuan iman dan rohani dalam gereja-gereja.
Kalau kita belajar dari pengalaman agama di Amerika, di mana prag- matisme dan sekularisme begitu besar dalam orang Kristen yang berpolitik dan politikus Kristen termasuk partisan parpol Kristen maka perpolitikan “the new Christian  right” yang secara umum sering disebut juga “Born again politics” berdalil “politics as a Christian business” dengan rincian berikut: (1) call for political action, (2) biblical morality as a cornerstone of good society (the Bible provide twentieth century believers with a set of moral guide), (3) divine calling for United State, (4) liberty is an ultimate value. Terkait dengan pemilih, terlihat dimensi kelakukan para pemilih
16  Dough Bandow , Beyond Good Intentions:Biblical View of Politics (Westchester: Crossway Book, 1999), xiii.
dalam preferensi atau afiliasi partai yang dipilih sangat bertingkat, dari yang lemah kepada yang kuat dan di tengahnya ada independen. Sedangkan aktivitas memilih dapat dikategorikan: (1) organization activist (1/4 sampai 1%), (2) organization contributors (5%), (3) opinion leaders (25%) voters (25- 35%), nonvoter (30-40%), apoliticals (3-7%). 17 Tentu pemilihan berdasarkan ideologi sangat sedikit (tidak sampai 1%) dan pengaruh para pemimpin (afiliasi agama bisa terbawa-bawa) lebih dari separuh pemilih total; 25%) walau jumlahnya sedikit dibanding yang tidak memilih sama sekali atau golput yang mencapai (30-40%). Namun seseorang yang mengklaim inde- penden secara politik pun, mungkin tetap tidak bisa netral dari agamanya sendiri, sebagai preverensi utamanya. Di sini memang agama menjadi sangat “genit’ untuk diajak berdua-duaan sebagai “pasangan yang tidak senonoh” dengan politik.  Ini harus menjadi kesadaran Kristen.
Begitu juga bagi gereja-gereja apabila terlibat dalam politik praktis, seringkali malah merugikan gereja tersebut kelak, karena unsur jahatnya akan keluar sendiri. Beberapa individu dari gereja yang mencoba melibat- kan gereja pada perpolitikan seringkali malah merusak integritas gereja di tengah jemaat, bukan menambah nilai baiknya. Padahal jelas sekali bahwa gereja sebagai lembaga rohani tidak boleh terlibat politik, namun warga gereja seringkali memolitisasi gereja untuk kepentingan politikus dan para warga gereja partisan. Bahkan gereja-gereja juga tidak boleh memainkan “teokrasi politik” pada masa kini, karena akan menghasilkan banyak konflik sosial di tengah-tengah peradaban global ini. Gereja itu sendiri haruslah bersikap non partisan, namun jangan salah sangka juga, bahwa gereja-ge- reja tidak menolak karir politik bagi warga gerejanya. Bahkan gereja-gereja harus melengkapinya dengan pengajaran dan pengakuan iman agar mereka dapat bersaksi dalam presensinya. Dengan demikian, respon proaktif (non reaktif) Kristen  memengaruhi masyarakat dengan peran kehadirannya yang mentransformasi pada dunia sekitar  dengan nilai-nilai kebajikan yang terjungkir balik dengan  Injil Kerajaan Allah. Injil nurani sosial yang berinti- kan kebaikan, keadilan, kedamaian, kejujuran, kemanusiaan diaplikasikan secara etis moral.
Ini yang dimaksudkan sebagai “agama publik” kristiani, yaitu  suatu fungsi iman keagamaan yang komplit dan sadar harus mencari suatu ekspresi dalam akitivitas politik sebagaimana menemukan ekspresinya dalam tindakan etis. 18 Karenanya, prinsip keberadaan agama publik dari
17  High Bone and Austin Ranney, Politics and Voters (New York: McGraw Hill Book, tanpa tahun),
2-3 diagram pada halaman buku ini dapat membantu pengertian dengan jelas, yang mana pemilih akan bergerak dari: 1) perception, 2) conceptualization: (a) ideology, (b) group benefits, (c) nature of times, 3) involvement, 4) no issues content.
18 Roger Mehl, The Sociology of Protestantism (Philadephia: Westminster: 1970), 206.
perspektif Kristen adalah sebagai fungsi sosial keberadaannya secara moral etis dalam masyarakat umum. Jadi, tugas Injil Kerajaan Allah  bukanlah sebagai “alat” kristenisasi tatanan sosial politik, seperti dalam “social gospel” dan mensekularisasikan gereja. Jadi dari kejatuhan itu, gereja-gereja tetap harus mengingat bahwa batas-batas dan dampak kejatuhan pejabat gereja adalah secara tidak sadar masuk ke dalam politik praktis. Secara kajian etika sosial Kristen,  kita harus juga mewaspadai jebakan bermain politik bagi gereja, secara lembaga sosial. Untuk itu kita patut mendengar juga peringatan Stassen dan Gushee, bahwa “aktivisme politik mengan- dung banyak bahaya yang unik bagi gereja meskipun menawarkan peluang kerajaan yang nyata, tetapi terbatas”, bahkan “bahayanya adalah menjadi terlalu dekat dengan politik tertentu dan mengakomodasikan panggilan pemuridan Yesus dengan strategi kekuasaan atau pusat kekuasaan yang duniawi.” Kekhususan keberadaan lembaga “gereja” dalam motif, orientasi, dan cara kekuasaannya berbeda dari lembaga “negara”, walau sama-sama didirikan oleh Allah yang satu. Keduanya adalah hamba Allah  di dunia yang satu, namun tugasnya berbeda.
Selanjutnya, warga gereja gereja diingatkan melalui perkataan ini, bahwa  “Kita tidak boleh menaruh kepercayaan dan  loyalitas pada politik sayap kanan atau kiri, sebaliknya kita seharusnya memberikan perhatian praktis terhadap hal terbaik….” 19 Kalaupun mungkin ada warga gereja yang ‘mencemplungkan’ diri secara khusus dan profesional dalam kancah politik praktis, maka gereja secara lembaga  harus menolongnya untuk menjadi politikus Kristen yang arif, khususnya  melalui pembinaan warga gereja yang spesifik dan fokus pada isu-isu kebangsaan juga. Untuk itu gereja-gereja lokal dan seminari harus ikut dalam tanggung jawab pendi- dikan politik warga negara. Khususnya menghadapi aksioma politik itu “kotor” yang biasanya berkaitan dengan  label “jahat” dalam perebutan kekuasaan dengan segala potensi kekerasan dan kecurangan. Kekristenan harus menghindari prinsip-prinsip politik praktis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
Jadi, secara teologis dapat dimaklumi secara negatif karakter kotor dalam politik selama ini, meski sangat diprihatinkan dan tidak dibenarkan juga secara moral dan imani. Jadi harus tetap diingat prinsip keterpisahan, agama dari politik; keduanya menjalankan mandat Allah yang berbeda dan pada tempat yang berbeda, serta tujuan akhir yang berbeda pula. Dalam prinsip “gereja bebas di dalam negara yang bebas.” maka “hubungan  antara gereja dan pemerintahan sipil” adalah dalam  hal koordinasi yang sifatnya
19  G. Stassen dan D. Gushee, Etika Kerajaan , terj. (Surabaya : Momentum, 2009), 631.
konsultatif dan berdikusi mengenai hal-hal kebaikan bangsa dan kesejahte- raan rakyat. Di sinilah sikap akomodatif teologis gereja dapat diterapkan secara proporsional melalui pengaruh rohani dari gereja pada pemerintahan sipil. Pengaruh ini berdasarkan nilai-nilai Kerajaan Allah.
Ini adalah ironi, para pendeta-politikus berkampanye menggunakan simbol-simbol agama Kristen untuk mencari dukungan massa Kristen buat jabatan politik tertentu. Di sini memang ada beberapa pandangan ekstrim, dengan terjun langsung, tanpa malu dan tanpa ragu melakukan aktivitas kegelapan. Namun apapun alasan dan dalihnya, kekristenan yang ber- dasarkan ketuhanan Yesus atas dunia ini harus memikirkan implementasi ketuhanan-Nya secara hikmat dan proporsional termasuk dalam bidang sosial politik. Agar gereja-gereja terlepas dari tugasnya semula demi keta- kutan politis atau ambisi politis. Dalam bukunya, Tonny Campolo, seorang pengkhotbah yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota Kongres di Amerika menunjukkan, bahwa kita mempunyai kecenderungan  afiliasi ter - hadap partai atau golongan tertentu sebagai batu ujian kekristenan, bahkan menggunakan agama untuk mengesahkan partai atau calon tertentu, se - hingga banyak orang yang percaya memandang siapa saja yang menentang partai atau calon tersebut sebagai …menentang Allah.”  Di sini politikus Kristen seringkali “terjebak untuk mengatasi dan terlewat dalam politik air empedu – yang memang amat lazim di kalangan orang-orang yang memakai mimbar untuk tujuan politis.” 20 Kelak gereja secara keseluruhan akan menjadi pahit karena kecemaran publik dari politikus tersebut, jika terjadi sesuatu yang jahat.
Dengan demikian, gereja-gereja harus berhati-hati sekali memelihara prinsip gereja terpisah dari negara, demikian juga sebaliknya. Keduanya menjalankan mandat Allah yang berbeda dan pada arenanya masing-masing, meski ada hubungan tidak pada kekuasaan langsung, tetapi ada pengaruh spiritual-moral gereja kepada pemerintah, melalui pendekatan akomodasi kekristenan terhadap pemerintah pada level sosial kemasyarakatan secara umum, di mana orang Kristen sebagai titik koordinatnya--warga gereja dan warga negara. Namun sering kali gereja tidak mengajarnya dengan baik, justru terlibat langsung sebagai aktivisme politis dengan memakai seluruh atribut-atribut kegerejaannya.

## Mencurigai Politisasi Agama Kristen dalam “Koalisi-Koalisian”
Keterlibatan orang Kristen dalam politik adalah sesuatu yang menggairahkan,
20  Tony Campolo, Mengikut Yesus Tanpa Mempermalukan Allah , terj. (Batam: Gospel Book 2005),
220-1.
khususnya dalam pemilih umum. Esktrimnya, gereja-gereja bisa saja ter- jebak dalam keterlibatan politik praktis, seperti yang diduga ketika Pilpres lalu. Sebagai pesta demokrasi, semua warga negara berpolitik secara prak- tis, yang salah satunya adalah isu koalisi Kristen. Bahkan terlihat koalisi “samar-samar” Kristen yang jatuhnya pada politik identitas dalam kegiatan warga gereja, khususnya untuk pemenangan “jago”nya. Namun apa yang dikesankan sebagai “koalisi-koalisian” Kristen itu hanyalah suatu fenomena pop di luar parpol yang hanyalah sebagai “koalisi gerakan” dari  anggota masyarakat, walau bersifat politis-praktis juga.
Secara etis mungkin juga akan terjatuh dalam tindakan  ‘menghalal- kan segala cara’  atau cara apa saja diperboleh demi keberhasilan. Memang suatu jalan kompromi yang biasa dalam kegiatan politik secara umum, namun dalam iman Kristen, aspek pelayanan lebih mendahulukan politik atau etika Kristen yang berdasarkan nilai-nilai moral Kerajaan Allah lebih penting daripada menang dan kuasa. Di sini Kristus sendiri memperi- ngatkan “pilih Mamon atau Allah” sebagai suatu yang menandakan “tidak ada jalan tengah dengan memilih keduanya karena akan ada pemihakan kepada yang paling menguntungkan secara pragmatis, dalam apa dikatakan “kemunafikan agama”.
Secara umum, memang benar bahwa koalisi sebagai suatu strategi yang diniscayai, karena dalam sistem politik multipartai masa kini tidak akan adanya pemenang mayoritas tunggal lagi.  Artinya beberapa partai harus membentuk suatu penggabungan perwakilan partai untuk menca- pai “ambang batas” agar dapat mengusung calon presiden. Sayangnya, beberapa partai baru memang belum ada perwakilan suara namun ternyata dapat masuk juga dalam koalisi untuk pemenangan, mungkin berdasar- kan kesamaan cita-cita politik atau kesamaan identitas. Semua itu dapat saja dilakukan karena prinsip dasar dari suatu koalisi politis adalah kerja mutualistik dari kelompok-kelompok yang  merasa sama-sama lemah untuk mencapai suatu goal bersama . Bahkan beberapa memakai model “aliansi” sebagai persekutuan yang kurang jelas prinsip kerja sama politiknya, namun seharusnya dimaknai sebagai persatuan yang “sama-sama kuat”. Bahkan dapat juga di dalam koalisi, platform idealisme suatu partai atau kelompok, saling dipertaruhkan untuk digadai demi mencapai tujuan kekuasaan. Artinya, seringkali bukan lagi demi kebaikan dan keadilan orang banyak yang diperjuangkan, sehingga platform ideal partai harus diabaikan dulu.
Mengenai sikap orang Kristen terhadap sistem politik demokrasi pada masa kini, biasanya, apapun gereja dan di manapun orang Kristen akan lebih senang pada prinsip-prinsip demokrasi dibandingkan aristokrasi atau otokrasi. Bahkan menerima prinsip demokrasi adalah yang paling memadai
bagi negara bangsa yang pluralistik sekarang ini, baik untuk menghindari kekacauan di masyarakat dan menolak tirani oleh pemerintah. Sistem politik demokratis lebih baik daripada sistem politik teokrasi, aristokrasi apalagi otokrasi; walau demokrasi pun bukanlah sesuatu yang mutlak sempurna di dalam kehidupan politik negara.
Peran agama dalam berpolitik Kristen seperti ini seringkali  merusak nilai politik tersebut, khususnya dalam etis kesejahteraan dan kedamaian demi kepentingan dan kekuasaan golongan tertentu. sampai kapanpun tidak ada asumsi netral dalam keagamaan, karena itu apa yang dianggap Da’costa sebagau “free of theological baggage” dalam “religion has came of age” 21 adalah sesuatu yang utopia saja. Karena semua keagamaan dan keberagamaan mempunyai komitmen dalam diri sendiri dan menghasilkan sentimen khusus dari penganutnya pula. Di sini cepat atau lambat hanya pendidikan peradaban yang dapat menetralisir maksud-maksud ekstrim dan bebal dalam  politisasi agama, seperti yang selalu terlihat akhir-akhir ini. Namun secara terpisah, Kuyper pernah  menilai pengertian filosofis suatu agama yang didasarkan  prinsip-prinsip naturalis, bahwa ‘agama yang demikian tidak dapat mengatasi karakter subjektifnya’ dan ‘sangat rentan kepentingan diri sendiri.’ 22 Untuk itu disarankan “hubungan koor- dinasi antara gereja dan pemerintahan sipil” dalam prinsip “gereja bebas di dalam negara yang bebas.” 23 Walau dalam gereja dunia, harus diakui pernah ditemui “alliance of Christianity with organized political authority in the fourth century brought to the end the division between [gereja dan negara]” 24 dan ini menimbulkan banyak kerusakan moral dan sosial pada kedua belah pihak.

## Keprihatinan Agama Politis  dari “Politik Gerejawi”
Secara historis, keberadaan gereja dari politik berdasarkan yang dinamakan “carefully separated… in a mutually influential and positive relationship” yang dibedakan dari sejarah Eropa yang “often ugly battle for power between the church and the state” 25 Walau secara aksioma antropologis “religion”  adalah  ‘functionally interrelated with other parts” as “ cultural whole” dan secara  aksioma sosiologi melihat “role played by religion in society somewhat inconclusively”  dan diperlukan pendekatan “ecclectic” karena agama mempunyai dua sisi berganda  “personal… and corporate
21  Gavin D’Costa, Christianity and World Religions: Disputed Questions in the Theology of Religions (Wiley: Blackwell, 2009), 68. Melihat kajian pendekatan ini menjadikan “religion has come of age” atau sesuatu pengertian yang baru.
22  Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 2002), 45. 23 Ibid.
24 Coats, God in Public , 16, frasa dalam kurung siku penyesuaian dari saya.
25  David Gill, “Faith of Founding Father”, 25.
yang berperan sebagai  “a cause of social events” dan “affected by other influences” 26 Tetapi, manusia beragama harus benar-benar meluaskan hati dari getho dan bermain dalam level anggota masyarakat bangsa bukan hanya di kelompok identitas sendiri. Ini suatu kebajikan politik yang diper- lukan dalam peradaban modern.
Ada pendapat sahih bahwa, “politik bukan sebagai teman yang sopan” bagi agama. 27 Selanjutnya, dalam gagasan negara sekuler, yakni agama harus dipisahkan dari politik, dalam arti negara tidak menganut satu agama pun, sekaligus agama tidak mendukung dengan apapun kepada negara, kecuali pengaruh spiritual pada ruang publik. Ini yang dikatakan “agama publik.” Namun sayangnya agama publik pada masa kini telah terjatuh ke dalam politisasi agama dan agamisasi politik. Artinya, bukan nilai-nilai moral saja untuk mengambil kekuasaan atau sedikitnya ber- gandengan tangan dengan kekuasaan. Bahkan politik memperalat agama, demikian timbal-baliknya agama menunggangi politik. Kaum fundamen- talis agama melakukan hal ini, termasuk di Barat. Klaim posisi “sayap kanan ekstrim”, dalam hal ini secara terbuka adalah kaum agamawan berpolitik praktis dengan mendukung salah satu kekuatan politik, seperti Republican. Agama yang lain sampai membentuk parpol sendiri untuk menungganginya sebagai kendaraan politik agama tersebut. Hal ini terlepas dari maksud umum (kesejahteraan dan keadilan) dan khusus (kekuasaan dan jabatan). Ini sebenarnya adalah usaha dan fakta melacurkan agama pada politik demi kekuasaan agama itu sendiri. Di sini yang dicari adalah keunggulan agama tertentu secara politik dan sosial.
Ketika seseorang mengklaim independen secara politik pun, kebe- ragamaannya tetap tidak netral dari agamanya sendiri, apalagi bila agama disandingkan sebagai pasangan yang tidak seimbang, seperti politik. Begitu juga bagi gereja apabila terlibat dalam politik praktis, seringkali malah me ru- gikan gereja dan merusak gereja tersebut. Beberapa individu dari gereja yang mencoba melibatkan gereja dan politik seringkali malah merusak integritas gereja di tengah jemaat, bukan malah menambah nilai baiknya. Padahal jelas sekali bahwa gereja sebagai lembaga rohani tidak boleh terlibat politik. Gereja adalah nun-partisan dan gereja juga tidak boleh memainkan “teokrasi politik” pada masa kini, yang akan menghasilkan banyak konflik sosial di tengah-tengah peradaban global ini.
Secara umum, khususnya pada perpolitikan masa kini, kebanyakan berpendapat agama dan politik tidak bisa dikawinkan dalam kegiatan yang satu, karena lapangan keduanya berbeda dalam kegiatan dan tujuan.
26  Ibid., 26. 27 Lih. juga Jim Wallis, The Soul of Politics (New York: Orbis Books-The New Press, 1994), 3.
Adalah tepat jika dikatakan bahwa ‘sepanjang catatan sejarah agama dan perpolitikan sudah dikembarsiamkan,’ apakah itu paganisme, ateisme, monoteisme, termasuk di dalamnya agama Kristen. 28 Di sini diingatkan para pemimpin gereja tidak boleh dalam perannya sebagai pejabat gereja berafiliasi politis pada partai tertentu agar jemaat tidak terpecah-belah kelak karena pilihan politiknya. Selain itu juga mengkhianati panggilan, khususnya secara pribadi, dapat membuat penganiayaan yang tak perlu terhadap gereja-gereja kalau dukungannya kalah.  Hal ini termasuk tidak mengizinkan berita politik itu dari mimbar gereja, apalagi untuk orang lain sebagai propaganda pemilu. Secara praktis, gereja harus independen walaupun para pastor tidak bisa netral secara filosofis ketika mencoblos. Selalu ada komitmen kebaikan dan kebenaran dan keadilan, bukan sen- timen agama. Gereja harus menggunakan mimbar untuk kebenaran ilahi dan kesetiaan kepada Kepala Gereja, walau beritanya dalam kenabian tetap boleh diaplikasikan dan direlevansikan pada isu-isu kemanusiaan dan keadilan orang banyak. Gereja tidak boleh mencederai kesetiaan kepada Kristus sebagai Kepala Gereja. Menggunakan agama Kristen dan gereja untuk politik atau mendapatkan kekuasaan sama saja dengan meminta menggunakan politik untuk agama dalam menjilat penguasa. Gereja harus independen dan bebas dari memihak. Gereja tidak diperintah oleh pendapat umum (mungkin menang pemilu), melainkan dengan angerah umum yang diberikan Allah. Gereja melayani masyarakat umum yang mejemuk, secara etis berdasarkan nurani Kerajaan Allah.

## Penutup
Perspektif etis Kristen mengenai negara adalah produk tidak langsung dari keberdosaan manusia. Allah sendiri yang memimpin langsung sebagai “teokrasi ideal” lewat nurani manusia, bukan dalam hukum-hukum agama dari para pemimpin agama, layaknya teokrasi agama sekarang. Jadi,  teokrasi praktis itu tidak bisa diterapkan dalam dunia politik, selain hanya menun- juk bahwa ada  wahyu umum ilahi yang bersifat natural kepada semua manusia. Jadi, harus tetap diingat prinsip keterpisahan agama dari politik. Dengan demikian, kekristenan harus berhati-hati sekali dalam mengim- plikasikan “Gereja terpisah dari negara, demikian sebaliknya”. Keduanya menjalankan mandat Allah pada tempatnya masing-masing dengan motif, tujuan akhir, dan cara berbeda pula. Sikap proporsional antara politik etis dan politik praktis penting diperhatikan warga gereja yang berpolitik demikian sebaliknya.
28 Doug Bandow, Beyond Good Intentions (Wheaton: Crossway Book, 1988), 15.
Aktivitas berpolitik adalah suatu tindakan normal dan kegiatan sese- orang dalam rangka berpartisipasi secara aktif dan responsif seseorang yang berkarir  politikus sebagai partisan aktif  dalam parpol tertentu, khu- susnya dalam perebutan kekuasaan. Pada praktiknya apa yang disebut “politik praktis” itu hanya terjatuh dalam pragmatisme, artinya tidak ada idealisme kemanusiaan. Asalinya politik kesejahteraan adalah keutamaan manusia dan tujuan eksistensi negara sejak semula.  Kondisi Indonesia yang multi-konteks dan situasi multi-dimensinya, upaya demokrasinya menjadi kompleks  dalam dinamika berpolitik praktisnya.