Transformasi Modal Sosial ke dalam Modal Ekonomi Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi di Pulau Lombok, NTB)
M. Firmansyah 1 , Rishan Adha 2 dan Masrun 1
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
2 Universitas Muhammadiyah Mataram *email korespondensi : firmansyah.feb@unram.ac.id
Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Modal sosial, Kemiskinan, Aktifitas Ekonomi Pulau  Lombok  dikenal  dengan  sebutan  Pulau  Seribu Mesjid.  Keberadaan  banyak  mesjid  di  Pulau  Lombok merupakan  gambaran  modal  sosial  yang  masih  eksis. Modal  sosial  lain  dalam  masyarakat  Lombok  adalah perayaan maulid nabi oleh sebagian rumah tangga. Tulisan ini  mencoba  menawarkan  gagasan  modal  sosial  yang ditransformasikan ke dalam modal ekonomi dalam upaya pengentasan  kemiskinan  berbasis  masyarakat.  Hasil  studi menunjukan:  1).  Peran  informal  leader  (tuan-tuan  guru) yang  mengkampanyekan  ikhtiar  bangun  masjid  dan perayaan  maulid  nabi  bernilai  sama  dengan  ikhtiar membantu  saudara  yang  miskin,  sehingga  kedua-duanya dapat  dilaksanakan.  2)  perlu  dilakukan  revitalisasi  peran masjid,  di  samping  sebagai  rumah  ibadah  juga  sebagai pusat  aktifitas  muamalah  (ekonomi).  3)  perlunya  akurasi data  profil  masyarakat  miskin  di  masing-masing  desa/ kelurahan  sehingga  penanganannya  tepat  sasaran  dan berbasis mesjid.

## 1. Latar Belakang
Modal  sosial  dapat  ditransformasikan  ke dalam modal ekonomi (Chevatonovic, et al, 2015).  Hasil  studi  Fan  (2014)  di  Cina menunjukan modal ekonomi, modal sosial dan modal budaya mampu menjadi pemicu ketimpangan  bila  tidak  dikelola  baik. Sehingga  dapat  pula  dikatakan  bahwa:  1) modal  sosial  berkualitas  mampu  memicu pertumbuhan  modal  ekonomi,  2).  Modal
sosial  yang  tidak  terpelihara  dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi.
Modal  sosial  dalam  konteks  nilai- nilai agama menarik untuk ditelisik dalam kehidupan  masyarakat  Lombok  (suku sasak).  Atas  dasar  religiusitas,  Lombok dijuluki  masyarakat  Pulau  Seribu  Mesjid, karena  di  Lombok  berdiri  ribuan  mesjid yang tersebar di berbagai tempat. Bentuk modal  sosial  dalam  pembangunan  mesjid itu  dapat  diamati  dalam  berbagai  bentuk
misalnya
untuk menyelesaikan pembangunan  masjid  dilakukan  dengan gotong  royong,  saat  ini  telah  terbangun lebih dari 5000 mesjid atau bila dibagi rata ada  sekitar  10  mesjid  di  masing-masing desa.  Pembangunan Islamic  Center  (IC) menelan  anggaran  puluhan  miliar  Rupiah yang  berasal  dari  berbagai  sumber pembiayaan.
Berdasar kualitas, masjid terbangun dengan megah dan dengan arsitektur yang tidaklah  asal-asalan.  Ukiran  atau  desain eksterior maupun interior dikerjakan secara serius  dan  dengan  nilai  seni  tinggi, sehingga  penyelesaian  masjid  kecil-pun kemungkinan  menelan  biaya  lebih  dari  3 milliar rupiah.
Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa modal sosial mampu menggerakan modal  ekonomi  sekaligus  modal  fisik. Masyarakat berkontribusi secara maksimal membangun  masjid,  tidak  saja  secara finansial namun juga menyumbang tenaga, bergotong  royong  di  hari-hari  tertentu. Tenaga  kerja  gratisan  (goton  royong)  ini tentu sangat membantu proses penyelesaian masjid secara cepat.
Transformasi modal sosial ke dalam modal ekonomi juga dapat ditemukan saat perayaan  maulid  Nabi  Muhammad  saw. Sebagian besar masyarakat, kaya maupun miskin merasa terdorong untuk menyelenggarakan seremonial rutin tahunan  ini.  Model  perayaan  dimaksud, yaitu rumah tangga mengundang kerabat, keluarga,  kawan  untuk  dijamu  dengan aneka  makanan  dan  minuman.  Sungguh- pun  seorang  pembantu  yang  hidup  pas- pasan namun persoalan maulid nabi tidak boleh  diabaikan.  Perayaan  maulid  nabi menjadikan  harga  barang  relative  tinggi 1 ,
1 Menurut kepala BPS Wahyudin, cuaca dan perayaan maulid nabi menjadi penyebab tingginya inflasi Kota Mataram (Lombok). Lebih jauh dapat dilihat:
sehingga  mendorong  inflasi  dari  sebulan sebelum hari pelaksanaan.
Di  tengah  kemegahan  bangunan masjid  dan  perayaan  rutin  maulid  nabi, masih  eksis  masyarakat  miskin  yang dengan  serba  terbatas  memenuhu kebutuhan  hidupnya.  Menurut  data  BPS angka  kemiskinan  di  NTB  tahun  2016 tercatat  16,2  persen  lebih  dan  masih tersentral  di  pulau  Lombok 2 .  Data  Indeks pembangunan manusia (IPM) menempatkan  NTB  dalam  posisi  yang masih  rendah,  artinya  masih  banyak masyarakat  yang  kekurangan  ekonomi, masih  rendahnya  derajat  kesehatan  dan juga pendidikan. Pertanyaan yang kemudian
muncul, pertama bila pembangunan  mesjid  dikontribusikan termaksud  mereka  yang  kurang  mampu secara finansial, lalu bagaimana masyarakat rela mengeluarkan uang untuk membangun  masjid  dengan  tanpa memperhatikan kebutuhan dirinya. Kedua, bila  pembangunan  masjid dikontribusikan oleh  sebagian  masyarakat  kaya,  kenapa pembagunan  fisik  (masjid)  menjadi  lebih penting  dari  membangun  masyarakat secara  kolektif  untuk  keluar  dari kemiskinan.
Atas  dasar  pertanyaan  di  atas, menjadi ruang menarik untuk ditelaah, apa instrument  penting  yang  memungkinkan untuk  mendorong  transformasi  modal sosial  (nilai-nilai  agama)  itu  ke  dalam modal  ekonomi  dalam  pengentasan kemiskinan. Sehingga instrument itu dapat digunakan  dalam  menyelesaikan  masalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi di Pulau Lombok.
2. Rumusan Masalah
http://lomboknews.com/2014/02/04/cuaca-dan- perayaan-maulid-penyebab-inflasi/
2 http://elshinta.com/news/54274/2016/03/28/ting kat-kemiskinan-di-lombok-barat-masih-tinggi
Studi  ini  memaparkan  gagasan  untuk mentransformasi modal sosial yang sudah tertanam  dalam  urusan  religi  (agama)  ke dalam  program  pengentasan  kemiskinan. Pertanyaan  yang  coba  dijawab  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  cara memindahkan modal sosial religi ke dalam modal ekonomi dalam upaya mengentaskan  kemiskinan  di  Pulau Lombok.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk menemukan  instrument  yang  tepat  untuk memindahkan modal social  dalam membangun  masjid  dan  perayaan  maulid nabi  ke  dalam  program  atau  rancangan pembangunan ekonomi masyarakat.
3. Litarutur Review
3.1. Definisi Modal Sosial
Bila  dihubungkan  dengan  definisi  yang dipaparkan  Chevatanovics  et  al  (2015), modal  sosial  dalam  ilmu  ekonomi merupakan  manfaat  ekonomi  yang diperoleh  masyarakat  dan  didapat  dari bantuan  komununikasi,  kerjasama  dan kepercayaan. Masih menurut Chevatonovics et al (2015) komponen dari modal  sosial  adalah  ikatan  sosial  dan jaringan yang dapat diubah menjadi modal ekonomi.
Dalam  konteks  keinginan  masyarakat membangun  masjid,  dapat  dianalogikan bahwa  membangun  rumah  Allah  adalah kebanggaan dan bernilai ibadah, sehingga masyarakat bekerja sama satu dengan yang lain,  bahu  membahu  membangun  masjid. Tantanganya  adalah  bagaimana  modal sosial  ini  bisa  diubah  sebagai  modal ekonomi, dalam mengentaskan kemiskinan,  menciptakan  lapangan  kerja dan seterusnya.
3.2. Makna Kata Modal
Kata-kata  modal  ( capital)  dalam ekonomi  adalah  sesuatu  yang  ditanam (diinvestasikan) untuk kemudian mendapat hasil  dari  apa  yang  ditanam  itu.  Ada  dua modal yang biasanya dikenal dan dibahas dalam  ilmu  ekonomi mainstream  yaitu, pertama  modal  fisik  (ekonomis)  biasanya berupa uang atau alat-alat berbentuk fisik lain, kedua  modal  manusia  yaitu menyangkut  kapasitas  atau  kemampuan manusia dalam aktifitas ekonomi.
Sehingga, baik modal fisik maupun modal manusia adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi perusahaan,  saat  ini  banyak  juga  yang mengasosiasikan  modal  ekonomi  dan manusia  dengan  peningkatan  kapasitas pemerintahan ( good government).
Modal  yang  sama  sekali  tidak diungkit  dalam  teori-teori  ekonomi  arus utama ( mainstream) dan juga dalam proses pembangunan  adalah  modal  sosial. Sungguhpun demikian, dalam perkembangannya  saat  ini  modal  sosial menjadi inti pembahasan dalam ilmu-ilmu sosial,  seperti  bisnis,  perilaku  bisnis,  ilmu politik,  sosiologi  dan  ekonomi  (Bahmani, Galindo, & Méndez, 2010). Bila modal fisik dan modal manusia cukup dikembangkan secara  mandiri  (parsial),  modal  manusia wajib  membutuhkan  interaksi  (hubungan) sosial.  Dengan  kata  lain  interaksi  sosial adalah  syarat  mutlak  dari  pengembangan modal sosial.
Modal  sosial  didefinisikan  sebagai keuntungan dari kerjasama jaringan, yaitu, sebagai sumber daya sesuai dengan modal dan  manusia  (Snedsen,  2001).  Definisi modal  sosial  yang  banyak  digunakan adalah  yang  diungkap  oleh  Putnam,  et  al (1993)  yang  menganggap  modal  sosial sebagai  kepercayaan,  norma  dan  jaringan (Bahmani  et  al.,  2010;  Forrest  &  Kearns, 2001;  Fragkandreas,  2012).  Definisi  lain modal  sosial  tertuang  dalam  pemikiran Elinor  Ostrom,  yang  menganggap  modal sosial  sebagai  pengetahuan,  pemahaman,
norma,  aturan,  dan  harapan  bersama tentang  pola  interaksi  individu  dalam kelompok menghasilkan aktivitas berulang (Fragkandreas,  2012).  Namun  secara  garis besar  modal  sosial  didefinisikan  sebagai aset  kolektif  dalam  bentuk  norma-norma bersama, nilai-nilai, keyakinan, kepercayaan,  jaringan,  hubungan  sosial, dan lembaga yang memfasilitasi kerjasama dan aksi kolektif yang saling menguntungkan (Bhandari dan Yasunobu, 2009).
Modal sosial dapat diukur dari tiga lingkup  (Grootaert  dan  Bastelaer,  2002: 3; Svendsen,  2001;  Bhandari  dan  Yasunobu, 2009)  yaitu:  level  mikro  digunakan  untuk mengamati  bentuk  jaringan  horizontal individu  dan  rumah  tangga  yang diasosiasikan dengan norma dan nilai-nilai. Level  Meso  adalah  dalam  rangka mengamati  hubungan  horizontal  dan vertikal  antar  group,  sedangkan  makro level  adalah  mengamati  berbagai  institusi dan  lingkungan  ekonomi  dan  politik  dan peraturan  pemerintahan  (Grootaert  dan Bastelaer, 2002: 3)
3.3.Persoalan Kemiskinan
Mengentaskan  kemiskinan  selalu  menjadi program  prioritas  yang  ingin  dituntaskan pemerintah.  Boleh  dikatakan  setiap  tahun anggaran  penanggulan  kemiskinan  terus saja  bertambah,  namun  belum  secara signifikan  menurunkan  angka  kemiskinan. Provinsi  NTB  misalnya,  menargetkan penurunan  kemiskinan  2  persen pertahun dengan anggaran yang digelontorkan lebih dari Rp. 800 miliar di tahun 2015. Faktanya hanya mampu menurunkan kemiskinan di bawah  angka  1  persen.  Tahun  2016 pemerintah  daerah  menambah  anggaran penanggulangan kemiskinan menjadi lebih dari  Rp.  1  triliun,  harapannya  angka kemiskinan  mampu  diturunkan  2  persen pertahun  dan  posisi  orang  miskin  yang
masih  tercatat  16  persen  dari  jumlah penduduk segera ditanggulangi.
Kemiskinan  adalah  keadaan  yang tidak  diharapkan  semua  orang.  Orang tentu berharap dapat hidup sejahtera dan berkecukupan, sehingga kebutuhan sandang, pangan dan papan serta hiburan dapat  terpenuhi.  Namun  demikian,  di mana-pun masih tetap ada yang namanya kemiskinan,  baik  kemiskinan  itu  secara asbolut maupun relatif. Dikatakan kemiskinan  secara  absolut  di  mana  orang terjerembab  dalam  kemiskinan  karena memang  tidak  mampu  berbuat  apa-apa, misalnya karena usia renta, cacat atau sama sekali  tidak  memiliki  keahlian.  Sedangkan kemiskinan  relatif  adalah  orang  relatif miskin  tidak  berpunya  dibanding  dengan keadaan orang lain.
Awalnya  kemiskinan  diukur  hanya dari garis anggaran orang miskin ( poverty line)  dimana  yang  menjadi  acuan  adalah pendapatan.  Namun  makna  kemiskinan menjadi  lebih  luas,  yaitu  terkait  indikator sosial  seperti  kalori  makanan,  kondisi tempat tinggal, kematian bayi, pendidikan dan seterusnya (.

## 4. Pembahasan Dan Diskusi
Paling tidak ada dua kegiatan, tentu masih banyak  kegiatan  yang  lain  yang mengharuskan masyarakat Lombok mengeluarkan uang dalam kegiatan social kemasyarakatan,  yaitu  perayaan  maulid nabi  dan  pembangunan  masjid.  Perayaan maulid  nabi  dirayakan  oleh  sebagian masyarakat  dengan  mengundang  sanak kerabat untuk menghadiri jamuan makan. Bahkan  sebagian  masyarakat yang tergolong kurang mampu harus menabung jauh-jauh hari untuk perayaan maulid nabi. Masyarakat terdorong untuk ikut meramaikan  acara  rutin  setiap  sekali setahun  ini.  Dampak  paling  terasa  dari perayaan  maulid  nabi  adalah  terjadinya
inflasi di Lombok pada momen itu, hal ini menunjukan  terjadinya  pola  peningkatan belanja masyarakat akan kebutuhan pokok.
Sumber  pendanaan  pembangunan masjid  di  Lombok  umumya  berasal  dari swadaya masyarakat. Setiap bulan masyarakat perkeluarga menyisihkan uang, minimal  Rp.50  ribu,  yang  merasa  mampu tentu lebih besar lagi dan dilakukan secara rutin  dan  dijemput  petugas.  Salah  satu contoh  masjid  Nurul  Huda  Lombok  Barat yang mampu menampung 700-an jamaah. Pembangunan mesjid ini hanya mengandalkan  uang  swadaya  masyarakat untuk merehab kubah baru se yang senilai Rp. 300 juta.
Menurut H.M Taufik yang merupakan  pengurus  sekaligus  tokoh masyarakat
setempat, untuk pembangunan  kubah  baru  dikenakan sumbangan “wajib” Rp. 100 ribu terhadap masyarakat sekitar. Di samping uang tunai masyarakat  juga  menyumbang  bahan material.  Donatur-pun  terbagi  ke  dalam tiga  tingkatan:  1)  donator  kelas  I  (orang kaya) dikenakan Rp. 2 juta, kelas II Rp. 1 juta dan masyarakat biasa ditarik Rp. 500 ribu 3 . Kata  kunci  dari  proses  pembangunan mesjid  ini  adalah  berkontribudi  sesuai kemampuan. Sebagai bentuk akuntabilitas publik,  pengurus  masjid  melaporkan jumlah pemasukan dan pengeluaran pada saat  sebelum  sholat  Jum’at  berjamaan  di masjid.
Dalam  menjamin  pekerjaan  lebih fokus,  pengelola  (takmir)  masjid  akan membentuk panitia khusus dalam menangani pembangunan masjid. Beberapa  kasus,  di  mana  bagian-bagian terkecil  dari  pembangunan,  seperti pembangunan  menara,  pembangunan kubah,  toilet  dan  lain-lain  ditangani  oleh panitia  khusus,  artinya  pembangunan
3 Dapat dilihat lebih jauh pada: http://sosial- keagamaan.kampung- media.com/2015/11/23/qubah-masjid-direhab- swadaya-dihimpun-sekejab-13398
masjid secara keseluruhan berbeda dengan panitia  pembangunan  bagian-bagian  dari mesjid secara parsial.
Hampir  seluruh  masjid  di  Lombok sulit ditemukan masjid yang tidak lengkap (utuh),  seperti  hanya  memiliki  kubah  atau menara  saja,  tapi  kedua-duanya  menjadi satu kesatuan yang harus dipenuhi. Menara tidak  hanya  berdiri  tegak  satu  tapi kemungkinan terdiri dari beberapa menara, ada  induk  maupun  menara  kecil-kecil sebagai  pelengkap  membutuhkan  dana ratusan juta rupiah. Bicara interior di dalam masjid,  seperti  lampu-lampu,  mimbar khutbah  semua  terlihat  mewah,  bahkan untuk  mimbar  saja  sebagian  masjid langsung  didatangkan  dari  pengerajin Jepara.
Semangat yang ditunjukan masyarakat  sebagai  akibat  masih  kuatnya modal sosial, yaitu nilai-nilai, cara pandang bahwa  menyelenggarakan  maulid  dan membangun  rumah  ibadah  adalah kebanggaan  dan  juga  kewajiban  bagi sebagai umat islam di Lombok. Masyarakat tidak saja harus mengeluarkan uang untuk pembangunan  masjid,  namun  seringkali berduyun-duyun  datang  ke  masjid  bila dipanggil untuk kerja bakti (lihat misalnya: Faoziah, 2016) 4 .
Secara  konseptual  motif  orang mengeluarkan  uang  dalam  membangun masjid  tentu  beragam,  dianataranya:  1). Ada yang benar-benar iklas bahwa bangun masjid adalah ibadah, 2). Ada-pula sekedar malu  bila  tidak  berkontribusi,  3). Menunjukan eksistensi dan kekayaan, dan 4)  lain-lain.  Apapun  motifnya,  masjid selesai  dibangun  dan  dalam  waktu  yang relative  singkat.  Dari  dua  contoh  modal social  di  atas,  memberi  jalan  pemikiran untuk  mencoba  melakukan  transformasi untuk  juga  di  arahkan  pada  program
4 http://www.kompasiana.com/ozi/menumbuhkan- budaya-gotong-royong-suku- sasak_5703237823b0bd76048b456d
pengentasan kemiskinan
berbasis masyarakat.  Dasar  pemikirannya,  ketika masyarakat  mampu  secara  suka  rela mengeluarkan  uang  untuk  perayaan maulid  nabi  dan  pembangunan  masjid, tidakkah memungkinkan juga bisa dilakukan hal yang sama untuk pengembangan usaha umat dalam rangka pengentasan kemiskinan.
4.1. Model  Transfer  Modal  Sosial: Sebuah Penawaran
Kemiskinan  secara  garis  besar dapat terjadi secara struktural yaitu akibat kesalahan ( mal) kebijakan dan juga secara kultural  yaitu  pola  perilaku,  budaya  atau kebiasaan  masyarakat.  Salah  satu  unsur kemiskinan  kultural  itu  misalnya  merasa miskin  sebagai  hal  biasa  sehingga  tidak perlu  upaya  serius  untuk  keluar  dari lingkaran  kemiskinan  tersebut,  bahkan sebagian ada yang merasa nyaman dengan kondisi yang ada. Dengan potensi ekonomi yang  masih  terbuka  lebar  saat  ini, sebenarnya  masih  terbuka  luas  ruang- ruang  untuk  masyarakat  bekerja  atau mencari  nafkah  sehingga  keluar  dari lingkaran kemiskinan. Namun keterbatasan pengetahuan,  keterbatasan  akses  bahkan kebiasaan, kepercayaan yang menyebabkan ruang-ruang pekerjaan tidak sepenuhnya  terisi.  Sehingga,  umumnya masyarakat  daerah  lain  (pendatang)  yang mengisi  ruang-ruang  tersebut,  hal  ini ditunjukan  banyak  penjual  makanan  di jalan-jalan raya di malam hari yang berasal dari luar Lombok.
Provinsi  NTB  adalah  daerah  yang tercatat  masih  relative  tinggi  angka penduduk miskin, yaitu lebih dari 17 persen dari  total  penduduk.  Kemiskinan  seperti yang diketahui membawa serta rendahnya kualitas  sumber  daya  manusia  atau sebaliknya rendahnya kualitas sumber daya manusia berimplikasi pada kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya IPM NTB yang  urutan  30  dari  33  provinsi.  Kondisi
buruknya sumber daya manusia berdampak rendahnya
persepsi kenyamanan berinvestasi di daerah. Hal ini terkait lokasi berinvestasi, di mana investor dalam  memutuskan  menanam  modal biasanya  di  daerah  yang  kualitas  tenaga kerjannya  terjamin.  Di  samping  itu, rendahnya  kualitas  manusia  (secara keilmuan  dan  relegi)  secara  teori melahirkan kriminalitas, sehingga lingkaran setan kemiskinan menjadi sulit diputus.
Upaya-upaya pengentasan kemiskinan  yang  selama  ini  dilakukan masih  parsial  berasal  dari  kontribusi pemerintah  daerah,  melalui  program pengentasan  kemiskinan.  Ada  beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mengentaskan  kemiskinan,  antara  lain: program  bedah  rumah  orang  miskin, bantuan  sosial,  raskin  (beras  miskin), pelatihan  wirausaha  terhadap  KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan seterusnya.  Namun  demikian,  program yang  dijalankan  pemerintah  tidak  cukup efektif  dalam  pengentasan  kemiskinan. Alasannya, pertama,  kemiskinan  selalu berkaitan  dengan  garis  kemiskinan ( poverty  line)  yang  ditentukan  oleh kenaikanan harga (inflasi), sementara inflasi tidak  saja  bersumber  dari  dalam  daerah namun  juga  dari  luar  (eksternal)  kendali pemerintah daerah seperti kenaikan harga BBM,  elpiji,  listrik  dan  seterusnya. Kedua, kemiskinan  yang  paling  sulit  dientaskan adalah  kemiskinan  kultural  (perilaku), sebagian  masyarakat  miskin  tidak  merasa terganggu  dengan  kehidupan  yang  serba terbatas, Ketiga, program-program pemerintah lebih kepada program fisik dan yang  terukur,  sementara mind  set,  modal sosial  belum  tersentuh  secara  maksimal dalam penanggulan kemiskinan.
Mengingat  berbagai  keterbatasan keuangan  pemerintah  daerah  maka  salah satu  jalan  yang  belum  sepenuhnya ditawarkan adalah mengoptimalkan peran serta  masyarakat  secara  koletif.  Artinya
perlu  ada  jalur  lain  selain  program  resmi pemerintah, yaitu jalur kelembagaan yang terdiri  dari  tata  nilai  dan  norma-norma. Semangat  modal  sosial  berupa  nilai-nilai yang  cukup  kuat  dalam  perayaan  maulid nabi  dan  membangun  masjid,  karena berurusan  dengan  kebanggaan  dan peribadatan,  dan  juga  melaksanakan peringatan maulid nabi dengan menyediakan  berbagai  makanan  dan minuman  (kaya  maupun  miskin)  setiap tahun  menunjukan  bahwa  kekuatan masyarakat  sebenarnya  dapat  diandalkan dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Maka modal  sosial  yang  telah  eksis  dapat direkayasa  (didesain)  untuk  digunakan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Ada beberapa instrumen yang perlu dipersiapkan dalam melakukan transformasi  modal  sosial  ini: Pertama, perlu  dibangun  pemahaman  ( mind  set) secara  kolektif  atau  semacam  gerakan besar  yang  terus  dikampanyekan  bahwa mengentaskan kemiskinan juga bagian dari hukum  (syariat  agama)  bukan  hanya membangun rumah ibadah. Secara syariat orang dituntut untuk kaya, sehingga dapat membantu  orang  lain  dan  berlipat  ganda pahala  dan  secara  syariat  manusia berkewajiban  menolong  manusia  yang lainnya. Bahkan mungkin derajat membantu orang lain bahkan lebih tinggi dari  berkontribusi  dalam  membangun masjid.
Kedua, Masyarakat Lombok adalah masyarakat  yang  cukup  patuh  terhadap perkataan tuan-tuan guru sebagai informal leader, dengan demikian peran tuan guru yang  terus  mengkampanyakan  gerakan pengentasan  kemiskinan  akan  relative efektif  merubah  perilaku  dan mind  set masyarakat  untuk  sama-sama  melawan dan  keluar  dari  lingkaran  kemiskinan. Masing-masing  desa  perlu  ada informal leader  di  samping  formal  leader  (kepala desa).  Informal  leader  ini  harus  diberi pengetahuan  serta  pemahaman  oleh
pemangku kepentingan dalam mengeksplorasi  kekuatan-kekuatan  sosial dalam masyarakat sebagai senjata pengentasan kemiskinan. Ketiga, melakukan revitalisasi peran masjid.  Pengetasan  kemiskinan  tidaklah identik dengan bantuan uang kepada fakir miskin,  namun  dapat  dibuatkan  lembaga keuangan  khusus  miskin  yang  tidak terlepas dari kepengurusan masjid. Mesjid di  samping  sebagai  rumah  ibadah  juga dapat  menjadi  pusat  kelembagaan muamalah  yang  mengatur  banyak  hal, seperti  pendidikan  agama,  pengelolaan keuangan  semisal  koperasi  islam,  pusat pelatihan entrepreneur islami dan seterusnya.  Perlu  diintegrasikan  pusat kebanggaan  masyarakat  (berupa  masjid) ini ke dalam program-program lainnya.
Keempat.  Pengentasan  kemiskinan adalah  pekerjaan  luas  yang  terintegrasi, termasuk persoalan akurasi data kemiskinan  sehingga  perlu  dilakukan pendataan  masyarakat  miskin  secara  riil berbasis  desa  atau  RW  sampai  dengan rencana  aksi  pengentasan  kemiskinan berbasis masyarakat. Pengurus masjid atau lembaga  di  bawahnya  harus  didorong untuk  mengelola  secara  professional termasuk  penguatan  data  masyarakat miskin  di  unit-unit  terkecil  masyarakat sehingga menjadi acuan bagi masjid untuk langsung membantu orang miskin by name by adress.

## 5. Penutup
Sebagian  kalangan  yang  peneliti  ajak diskusi  berkaitan  dengan  gagasan  ini merasa pesimis dapat merubah kebiasaan atau memindahkan modal sosial masyarakat  sasak  ke  dalam  modal-modal ekonomi  seperti  penjelasan  dalam  artikel ini.  Hasil  studi  ini  menunjukan  terdapat ruang untuk memindahkan modal sosial itu dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan.
Instrumen yang ditawarkan dalam penelitian  ini  merupakan  bentuk  rekayasa kelembagaan  masyarakat  (tata  nilai, kebiasaan  dan  norma).  Kelembagan  itu sendiri  tidak  bersifat  statis,  kelembagaan berjalan tergantung bagaimana kelembagaan  itu  terus  dikampanyekan, dijadikan  gerakan  sehingga  menjadi kebiasaan  baru.  Walaupun  butuh  waktu dan proses yang lama dan panjang, bukan berarti pemangku kepentingan abai untuk dicoba dan dikembangkan.
Daftar Pustaka
Polishehuk,  L  dan  Meniashev,  R.  (2011) Economics  significance  of  social capital.  International  Bibliography  of Social Sciences (IBBSS) Vol. 12. Pages: 46-65
Lopez, A dan Kulkarni, K, G. (2006). Role of the social capital in economic development:  a  case  of (the  East  European)  Georgia.  Indian journal of economics, 07/2006, No.07. Vol. IXXXVII, Issue 344
Bahmani, S., Galindo, M.-Á dan Méndez, M. T.  (2010).  Non-profit  organizations, entrepreneurship,  social  capital  and economic  growth. Small  Business
Economics, 38(3), 271 – 281
Forrest,  R.,  &  Kearns,  A.  (2001).  Social
Cohesion  ,  Social  Capital  and  the Neighbourhood.
Social  COHESION, SOCIAL CAPITAL AND THE NEIGHBOURHOOD,  38(12),  2125 – 2143
Fragkandreas,  T.  (2012).  International
Review of Sociology : Revue Internationale de Sociologie
Reflections  on  social  capital  and
economic  performance. International Review of Sociology-Revue
Internationale  de  Sociologie,  22(2),
529 – 271.
Bhandari,  H  dan Yasunobu,  K.  (2009). What is social capital?
A
comprehensive review of the concept. Asian  journal  of  social  science.  No.1 Vol. 37, Issue 3
Svendsen,  Gunnar  Lind  Haase,  2001.
What Is Social Capital? Dansk Sociologi. No.4, Volume 12, Issue 1 Christiaan  Grootaert  dan  Theirry  Van
Bastelaer.  2002.  Understanding  and Measuring  Social  Capital    a multicipline  Tools  for  Practicioners. World Bank: Washintong

## LAMPIRAN.
Lampiran 1. Gotong Royong Pembangunan Mesjid Mujahidin Perumnas Ampenan Mataram, gambar bagian atas (lantai. 2) masjid.
Sumber: Dokumen Pribadi
Lampiran 2. Bagian Dasar Mesjid Mujahidin Ampenan Mataram
Sumber: Dokumen Pribadi
Lampiran. 3. Masyarakat melakukan estafet menaikan material ke lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi