## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 839-847 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3332 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Evaluasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gresik
Thoyib Hadirianto , Sri Wibawani
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Correspondence email: hadirianto86@gmail.com; sri_wibawani.adneg@upn.jatim.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  evaluasi  program  keluarga  harapan  di  Kabupaten Gresik. Berdasar pada Kabupaten Gresik yang dinobatkan menjadi pengelolaan program keluarga harapan yang terbaik di Indonesia pada Tahun 2019, namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyaluran  program  keluarga  harapan  di  Kabupaten  Gresik.  Dengan  metode  kualitatif  deskriptif  dan  teknik pengumpulan data  yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, jenis data yang digunakan adalah data primer dan  data  sekunder.  Informan  yang  dipilih  sebagai  objek  informasi  adalah  pegawai  Dinas  Sosial  Kabupaten Gresik  dan  keluarga  penerima  manfaat  di  Kabupaten  Gresik.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  evaluasi menurut  Dunn  (2003),  yang  terdiri  dari  6  indikator  yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas,  dan  ketepatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  pelaksanaan  program  keluarga harapan  di  Kabupaten  Gresik  masih  belum  memenuhi  indikator  efektivitas,  perataan,  kecukupan,  ketepatan. Sedangkan  dari  indikator  efisiensi  dan  resposivitas  sudah  cukup  baik.  Sehingga  evaluasi  kebijakan  program keluarga harapan di Kabupaten Gresik dapat dinilai masih kurang maksimal.
Kata kunci : evaluasi; kabupaten gresik; program keluarga harapan; William N Dunn.
Abstract.  This study aims to  describe the evaluation  of the family hope program in  Gresik Regency. Based on Gresik Regency which has been named the best hopeful family program management in Indonesia in 2019, but in reality there are still various problems in the distribution of the hopeful family program in Gresik Regency. With  descriptive  qualitative  methods  and  data  collection  techniques,  namely  interviews,  observation  and documentation, the types of data used are primary data and secondary data. Informants selected as information objects  were  Gresik  District  Social  Service  employees  and  beneficiary  families  in  Gresik  District.  The  theory used  is  the  theory  of  policy  evaluation  according  to  Dunn  (2003),  which  consists  of  6  indicators  namely effectiveness,  efficiency,  adequacy,  equity,  responsiveness,  and  appropriatness.  The  results  showed  that  the evaluation of the implementation of the family hope program in Gresik Regency still did not meet the indicators of effectiveness, equity, adequacy and appropriatness. While the indicators of efficiency and responsiveness are good enough. So that  the evaluation  of  the family hope program policy in  Gresik Regency can be assessed as still not optimal.
Keywords : evaluation; gresik regency; family hope program; William N Dunn.

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya,  pembangunan  dalam suatu negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan  setiap  aspek  kehidupan  yang  ada di negara dari kondisi saat ini kearah yang lebih baik kedepannya. Salah satu pembangunan yang hingga  saat  ini  masih  diupayakan  oleh pemerintah  pusat,  khususnya  negara  yang sedang  berkembang  adalah  masalah  mengenai pengentasan kemiskinan. Salah satu negara yang hingga  saat  ini  masih  memiliki  masalah  serius terhadap pengentasan kemiskinan yang berada di kawasan Asia adalah  Indonesia (Razali & Putri, 2020).  Kemiskinan  dapat  diidentifikasi  melalui beberapa  aspek,  yaitu  rendahnya  kualitas  hidup penduduk,  pendidikan,  kesehatan,  dan  gizi (Tlonaen  et  al.,  2014).  Dilihat  dari  Badan  Pusat
Statistik  (BPS)  pada  tahun  2020,  jumlah penduduk  di  Indonesia  yang  hidup  tidak  layak dan  berada  dibawah  garis  kemiskinan  mencapai 27,55 juta jiwa. Maka pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dengan mengurangi  angka  kemiskinan.  Oleh  karena  itu, pada setiap tahunnya negara meningkatkan biaya pengeluaran untuk melakukan program-program dan  usaha-usaha  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan  (Panjaitan,  2018).  Sebagai  upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan  kebijakan  dalam  memperbaiki kemiskinan  yang  bertumpu  pada  bantuan  dan perlindungan sosial serta meningkatkan efektivitas  dalam  upaya  untuk  mengurangi kemiskinan dengan melalui implementasi program  yang  bersifat  secara  langsung.  Melihat
bahwa  terdapat  banyak  sekali  kebijakan  publik yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  dapat mencapai goals nya,  maka  dalam  implementasi kebijakan publik sangat perlu dilakukan pengawasan (Wibawani et al, 2021)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor  1  Tahun  2018,  salah  satu  kebijakan program  pemerintah  yang  ditujukan  sebagai solusi dalam melakukan pengentasan kemiskinan  adalah  program  keluarga  harapan. Program  keluarga  harapan  adalah  program pemberian  bantuan  sosial  bersyarat  kepada keluarga  penerima  manfaat  yang  diatur  sebagai keluarga  penerima  manfaat  program  keluarga harapan.  Menurut  pedoman  pelaksanaan  tahun 2021,  penerima  bantuan  program  keluarga harapan  dapat  dibedakan  berdasarkan  beberapa komponen. Komponen tersebut adalah komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen  kesejahteraan  sosial.  Sejak  tahun 2008  program  ini  sudah  dilaksanakan  di Kabupaten Gresik. Implementasi program keluarga  harapan  di  Kabupaten  Gresik  untuk membantu  masyarakat  miskin  dan  rentan  dalam memenuhi kebutuhan dengan berupa pemeberian  dana  bantuan  yang  ditujukan sebagai biaya menyekolahkan anak dan mendapatkan fasilitas kesehatan.
Sumber  :  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Gresik, 2022
Gambar 1 Persentase Kemiskinan di Kabupaten Gresik,

## Tahun 2018-2021
Gambar  1  dapat  diketahui  jumlah  dan persentase  penduduk  miskin  yang  ada  di Kabupaten  Gresik  mengalami  kenaikan  dari tahun 2019-2021, yakni pada tahun 2019 dengan jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  148,61  ribu jiwa  dengan  persentase  11,35%,  kemudian  naik jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  166.35  ribu jiwa  dengan  persentase  12,42%  Namun,  sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 ke tahun 2019 dari 11,89% ke 11,35%.  Pada tahun 2019 Kabupaten Gresik dinobatkan menjadi
pengelolaan program keluarga harapan terbaik di Indonesia.  Namun  dalam  kenyataannya  masih ada  permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan pelaksanaan  kebijakan  program  di  Kabupaten Gresik.  Dalam  penerapan  bantuan  program keluarga  harapan  ditemukan  berbagai  kendala dan  hambatan  terkait  dengan  transparansi mengenai  bantuan  program  keluarga  harapan sehingga  menimbulkan  demonstrasi  di  Dinas Sosial  Kabupaten  Gresik.  Kemudian  adanya pengunduran  diri  dari  keluarga  penerima bantuan  tetapi  dana  bantuan  masih  dicairkan setiap bulannya, lanjut lagi adanya ketidaksesuaian data yang ada pada Kementerian Sosial  dengan  data  yang  dimiliki  oleh  Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
Penelitian  Larasati  &  Liahati  (2018), dinyatakan bahwa implementasi program keluarga  harapan  sudah  menghasilkan  hal  yang baik  dinilai  dari  rasa  tanggung  jawab,  rasa kepedulian, memberikan motivasi dan mendorong  kesadaran  peserta  program  dalam memenuhi  tujuan  yang  diharapkan.  Sedangkan, hasil  penelitian  Zahrawati  &  Muchtar  (2018) menunjukkan  bahwa  masyarakat  sendiri  tidak menggunakan  dana  bantuan  sesuai  ketentuan yang  telah  ada  pada  Peraturan  Menteri  Sosial Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Program Keluarga  Harapan.  Sejalan  dengan yang dikemukakan  Kurniawan  et  al.  (2021)  bahwa implementasi  kebijakan  haruslah  dianalisis melalui evaluasi supaya dapat dilihat output dan impact. Dengan  begitu,  kebijakan  dapat  terus ditingkatkan  ke  arah  yang  lebih  baik  (Razali  & Putri, 2020).
Keberhasilan  program  keluarga  harapan di  Kabupaten  Gresik  dapat  dinyatakan  telah berhasil  apabila  hasil  dari  evaluasi  kebijakan tersebut  sudah  bisa  memenuhi  ukuran-ukuran yang  dibutuhkan  untuk  keberhasilan  kebijakan. Suatu kebijakan program yang telah dilaksanakan haruslah diukur dengan melakukan evaluasi  agar  hasil  yang  akan  dicapai  bisa diketahui,  apakah  hasil  dalam  pelaksanaan kebijakan  program  sudah  sesuai  dengan diharapkan atau hasil tersebut malah tidak sesuai dan menyimpang dari yang diharapkan, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi  tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang diinginkan.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian deskriptif kualitatif, sehingga penilitian  ini  memanfaatkan  data  kualitatif  dan
kemudian  dijabarkan  secara  deskriptif.  Menurut Anggara  (2015),  metode  penelitian  kualitatif didefinisikan  sebagai  penelitian naturalistic karena  penelitian  ditujukan  pada  kondisi  objek alamiah.  Lokus  penelitian  ada  di  Kabupaten Gresik. Lokus ini dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang membuat peneliti tertarik, yaitu terjadi kenaikan persentase jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Gresik, program keluarga harapan  di Kabupaten Gresik dinobatkan menjadi pengelolaan  program  yang  terbaik  di  Indonesia pada Tahun 2019,
terdapat berbagai permasalahan dalam penyaluran program keluarga  harapan  di  Kabupaten  Gresik.  Sumber data  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  data sekunder yang didapatkan dari kegiatan wawancara  dengan  informan  terhubung  dalam penelitian  ini.  Menurut  Hardani  et  al.  (2020) menjelaskan  bahwa  sumber  data  primer  adalah sumber  data  yang  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data.  Sedangkan  dalam Hardani  et  al.  (2020),  sumber  data  sekunder merupakan  sumber  data  yang  tidak  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
Selain  itu  teknik  pengumpulan  data  yang dipergunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  melalui observasi  dan  wawancara.  Observasi  yang dilakukan  adalah  dengan  mengamati  secara langsung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh  pihak-pihak  pelaksana  kebijakan  program dan  masyarakat  Kabupaten  Gresik  terkait dengan  program.  Sedangkan,  untuk  wawancara dilaksanakan bersama Koordinator Tim Program Keluarga  Harapan  Kabupaten  Gresik,  Kepala Bidang  Perlidungan  Dan  Jaminan  Sosial,  Tim Pengelola  Data,  Pendamping  Program  tingkat kecamatan, Keluarga Penerima Manfaat Program  Keluarga  Harapan.  Maka,  untuk memperkuat  hasil  penelitian  diperlukan  juga dokumentasi penelitian yang didapatkan melalui data  secara  langsung  maupun  tidak  langsung dari  informan  yang  terkait  dengan  penelitian tersebut.

## HASIL
Berdasarkan  dengan  rumusan  masalah dari  penelitian,  fokus  pada  penelitian  ini  adalah mengenai  evaluasi  kebijakan  program  keluarga harapan  di  Kabupaten  Gresik.  Fokus  penelitian tersebut didefinisikan sebagai penilaian terhadap implementasi  kebijakan  yang  dapat  berdampak bagi pemerintah dan masyarakat.  Dalam hal ini,
hasil  dan  pembahasan  dihasilkan  dari  data  yang dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

## Efektivitas
Pada  Indikator  efektivitas  dilakukan  atas dasar  dari  tujuan  adanya  kebijakan  tersebut. Dalam hal ini, efektivitas dari program keluarga harapan  di  Kabupaten  Gresik  dapat  dikatakan efektif  apabila  dalam  pelaksanaannya  mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Kemensos.
Sumber : Dokumentasi  dari  Koordinator Program  Keluarga  Harapan  Kabupaten  Gresik, 2022
Gambar 2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Gresik
1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat  melalui  akses  layanan  pendidikan, kesehatan  dan  kesejahteraan  sosial  di Kabupaten  Gresik.  Maka  program  tersebut memberikan bantuan dana yang dipergunakan untuk membiayai biaya pendidikan anak, penggunaan fasilitas kesehatan  dan  kesenjangan  sosial.  Selain  itu kegiatan edukasi dan sosialisasi juga dilakukan  sebagai  upaya  mempermudah masyarakat dalam menggunakan akses layanan  tersebut.  Namun  dalam  kenyataanya masyarakat  masih  belum  merasa  terpacu untuk  bisa  mendirikan  usaha  sendiri,  ini terbukti  dengan  masih  tingginya  angka keluarga  penerima  manfaat  di  Kabupaten
Gresik dengan jumlah 42.244 kepala keluarga.
2. Pemberian  bantuan  sosial  program  keluarga harapan  juga  ditujukan  untuk  mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan  keluarga  penerima  manfaat. Masyarakat peserta program keluarga harapan  sudah  merasakan  keringanan  pada pengeluaran  biaya  pendidikan  anak  mereka. Program ini juga memberikan edukasi terkait dengan kewirausahaan dalam upaya memberikan wawasan kepada setiap keluarga penerima  manfaat  untuk  bisa  memajukan pendapatan  hasil  mereka.    Ini  terbukti  dari adanya  masyarakat  di  Kabupaten  Gresik khususnya  di  Kecamatan  Gresik  yang melakukan graduasi atau masyarakat penerima bantuan yang sudah bisa meningkatkan  pendapatan  sendiri  sehingga. Hal ini juga ditunjukkan dari jumlah keluarga penerima  manfaat  di  Kabupaten  Gresik bahwa peserta program di Kecamatan Gresik tercatat  menjadi  nomor  2  terendah  dari  18 kecamatan  dengan  jumlah  1216  penerima bantuan. Namun dalam kenyataanya masyarakat  masih  belum  merasa  terpacu untuk  bisa  mendirikan  usaha  sendiri,  ini terbukti  dengan  masih  tingginya  angka keluarga  penerima  manfaat  di  Kabupaten Gresik dengan jumlah 42.244 kepala keluarga.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian  dari  keluarga  penerima  manfaat dalam  menggunakan  layanan  pendidikan, kesehatan  dan  kesejahteraan  sosial.  Program keluarga  harapan  diketahui  sebagai  bantuan yang  bersyarat  dan  wajib  dilaksanakan  oleh penerima.  Keluarga  penerima  manfaat  yang terdaftar harus memiliki upaya yang berkelanjutan  sesuai  dengan  komponen bantuan  yang  diterima  oleh  mereka.  Jika penerima  yang  mengikuti  program  tidak sesuai  dengan  upaya  mereka,  maka  bantuan sosial  yang  diberikan  akan  diberhentikan. Dari  kewajiban  yang  ada  pada  program, nantinya akan bisa menciptakan pola perilaku baru  pada  peserta  program.  Keluarga penerima manfaat yang mendapatkan komponen  pendidikan,  mereka  mempunyai kewajiban  sesuai  dengan  peraturan  program, dimana  mereka  harus  mengikuti  proses kegiatan  belajar  dengan  tingkat  kehadiran paling  sedikit  85%  dari  hari  belajar  efektif. Peserta yang mendapatkan komponen kesehatan,  diwajibkan  untuk  memeriksakan
kesehatan  pada  fasilitas/layanan  kesehatan sesuai  dengan  protokol  kesehatan,  kemudian melakukan  pemeriksaan  kandungan  bagi  ibu hamil,  pemberian  asupan  gizi  dan  imunisasi serta  timbang  badan  anak  balita.    Sedangkan untuk  penerima  bantuan  yang  mendapatkan komponen kesejahterann sosial wajib mengikuti  kegiatan  di  bidang  kesejahteraan sosial  sesuai  kebutuhan  yang  dilakukan minimal  setahun  sekali.  Dalam  hal  tersebut setiap perwakilan keluarga penerima manfaat program  juga  diberikan  edukasi  yang dilakukan  pada  kegiatan family  development session .  Kegiatan  tersebut  ditujukan  untuk memberi  arahan  kepada  setiap  orang  tua untuk  bersikap  baik  dan  memotivasi  anak agar  bisa  terus  belajar,  dan  mengutamakan kesehatan  pada  anak  usia  dini  serta kesejahteraan  lansia  yang  ada  di  dalam keluarga  penerima  manfaat.  Namun  pada kenyataannya masyarakat berpendapat bahwa kebutuhan  untuk  pendidkan  anak  lebih diutamakan dan bisa menuju ke  tingkat  yang lebih tinggi.
4. Mengurangi  kemiskinan  dan  kesenjangan, dari  tujuan  program  keluarga  harapan  ini, diketahui  bahwa  pelaksanaan  program  di Kabupaten  Gresik  masih  belum  terwujud dengan  baik.  Karena  dari  angka  keluarga penerima manfaat di setiap kecamatan masih tinggi  dengan  jumlah  42244  keluarga.  Ini membuktikan  bahwa  program  masih  belum efektif  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan kesenjangan di Kabupaten Gresik.
Berdasarkan penjelasan tujuan dilaksanakan program keluarga harapan tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  meningkatkan taraf  hidup  keluarga  penerima  manfaat  melalui akses  layanan  pendidikan,  kesehatan  dan kesejahteraan sosial di Kabupaten  Gresik. Maka program  tersebut  memberikan  bantuan  dana yang  dipergunakan  untuk  membiayai  biaya pendidikan anak, penggunaan fasilitas kesehatan dan  kesenjangan  sosial.  Selain  itu  kegiatan edukasi  dan  sosialisasi  juga  dilakukan  sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam menggunakan  akses  layanan  tersebut.  Namun dalam  kenyataanya  masyarakat  masih  belum merasa  terpacu  untuk  bisa  mendirikan  usaha sendiri,  ini  terbukti  dengan  masih  tingginya angka  keluarga  penerima  manfaat  di  Kabupaten Gresik dengan jumlah 42.244 kepala keluarga.

## Efisiensi
Pada  indikator  efisiensi  dapat  dipahami sebagai  penilaian  berdasarkan  seberapa  besar penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang  diinginkan.  Dengan  kata  lain,  semakin sedikit  sumber  daya  yang  digunakan,  maka semakin  efisien  pelaksanaan  suatu  kebijakan. Dalam  hal  ini,  efisiensi  berkaitan  dengan banyaknya  usaha  untuk  mencapai  keberhasilan tujuan  diadakannya  program  keluarga  harapan. Pada  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  di Kabupaten Gresik, sumber daya yang diperlukan yakni sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya fasilitas.
1. Sumber daya manusia
Hasil  evaluasi  pada  indikator  efisiensi sumber  daya  manusia  yang  ada  untuk memanajemen  proses  bantuan  program keluarga  harapan,  baik  dari  panitia  bagian pendataan  hingga  penyaluran  sudah  sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya masing- masing,  Hal  ini  dikarenakan  kualitas  sumber daya  manusia  ditentukan  dan  dipilih  oleh Kementerian Sosial melalui open recruitment dengan qualification atau  sistem  pemilihan yang  ketat.  Seperti  halnya  pendamping program  keluarga  harapan  yang  berasal  dari pekerja  sosial  sehingga  sudah  terbiasa dengan  interaksi,  komunikasi  dan  sosialisasi. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Koordinator  Program  Keluarga  Harapan  di Kabupaten  Gresik,  jumlah  pendamping program  keluarga  harapan  untuk  Kabupaten Gresik  diketahui  terdapat  sebanyak  151 orang.
2. Sumber daya waktu Pada  indikator  efisiensi  sumber  daya
waktu  dimaksudkan  sebagai  waktu  kegiatan family development session oleh pendamping Program  Keluarga  Harapan  kepada  para Keluarga Penerima Manfaat. Pada umumnya, kegiatan family  development  session harus tersampaikan  semua  materinya  selama  satu tahun, sehingga untuk pertemuannya dilakukan  setiap  sebulan  sekali.  Menurut hasil  wawancara  dan  observasi,  kegiatan tersebut  sudah  mampu  dilaksanakan  oleh pendamping  program  keluarga  harapan  di Kabupaten  Gresik  selama  ini.  Namun,  untuk pelaksanaan  kegiatan  tersebut  tidak  ada  satu waktu  khusus  atau  belum  dijadwal  dengan baik.  Artinya,  waktu  dan  tempatnya  bersifat kondisional  atau  sesuai  dengan  kesepakatan bersama antara pendamping dengan keluarga penerima manfaat.
3. Sumber daya fasilitas Pada  indikator  efisiensi  sumber  daya fasilitas  merupakan  cakupan  fasilitas  yang menyokong  kegiatan  terkait  dengan  program keluarga  harapan.  Sebagaimana  dijelaskan sebelumnya bahwa pada pelaksanaan program  keluarga  harapan  di  Kabupaten Gresik  terdapat  kegiatan family  development session. Fasilitas yang diberikan pendamping program  keluarga  harapan  untuk  para keluarga  penerima  manfaat  pada  kegiatan tersebut  berisi  materi-materi  penguatan keluarga  melalui  modul  yang  bertema kehidupan sehari-hari, seperti modul kesehatan atau pengelolaan keuangan. Sedangkan,  untuk  fasilitas  penunjang  seperti laptop atau alat elektronik lainnya merupakan fasilitas  yang  disediakan  sendiri  oleh pendamping. Selain kegiatan family development session , terdapat kegiatan proses  penyaluran  bantuan  program  keluarga harapan.  Saat  ini  proses  penyaluran  tersebut sudah melalui mesin  ATM yang  sebelumnya masih  berupa  uang  tunai  melalui  kantor  pos yang berdampak pada penyalahgunaan bantuan  atau  kecurangan  yang  bisa  saja terjadi. Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan  untuk  memudahkan,  namun banyak  para  keluarga  penerima  manfaat  di Kabupaten  Gresik  yang  masih  belum memahami  tata  cara  penggunaan  media tersebut,  terutama  para  lansia.  Namun,  hal tersebut  masih  bisa  tertangani  dengan  baik karena pendamping program keluarga harapan  serta  keluarga  penerima  manfaat lainnya yang membantu.
Tingkat  efisiensi  pelaksanaan  program keluarga  harapan  di  Kabupaten  Gresik  sudah tergolong efisien. Hal ini dikarenakan pemenuhan  sumber  daya  manusia  yang  sudah sesuai  dengan competence masing-masing, seperti  pendamping  program  keluarga  harapan yang  berasal  dari  pekerja  sosial.  Kemudian, pemenuhan  sumber  daya  waktu  yang  diarahkan bersifat  kondisional.  Meskipun  ini  akan  lebih baik  jika  terdapat  jadwal  rutin  sehingga  para keluarga penerima manfaat bisa mempersiapkan diri,  namun  karena  sudah  sesuai  kesepakatan bersama maka tidak ada yang dapat dipermasalahkan.  Terakhir,  untuk  pemenuhan sumber  daya  fasilitas  yang  sudah  baik  karena terdapat fasilitas berupa modul untuk menunjang kegiatan  terkait  program  keluarga  harapan.
Kemudian,  untuk  proses  penyaluran  juga  sudah melalui mesin ATM agar semakin efisien.

## Kecukupan
Pada Indikator kecukupan memiliki kriteria  yang  berhubungan  dengan  bagaimana hasil  dari  kebijakan  dapat  mengatasi  masalah yang  dialami  oleh  masyarakat.  Suatu  kebijakan dapat  dikatakan  memenuhi  kriteria  kecukupan apabila  telah  berhasil  menerapkan  kebijakan tersebut  untuk  mengatasi  masalah  yang  ada sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan. Kebijakan program keluarga harapan dikeluarkan sebagai inovasi baru untuk menanggulangi  kemiskinan  dan  memperbaiki kekurangan  dari  program  bantuan  sebelumnya yang belum optimal dalam mengubah pola pikir masyarakat  penerima  bantuan  agar  bisa  lebih baik  dan  maju.  Kebijakan  program  keluarga harapan  juga  memenuhi  kriteria  kecukupan apabila  kebijakan  program  tersebut  dapat menghilangkan  masyarakat  yang  tidak  mampu dalam  membiayai  pendidikan  sekolah  anaknya. Serta mampu meringankan beban biaya pengeluaran masyarakat, terutama pada pendidikan.
Pelaksanaan program  keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih kurang dalam memenuhi  kriteria  kecukupan.  Karena  dari keseluruhan  keluarga  penerima  manfaat  yang ada di Kabupaten Gresik masih sebanyak 42.244 keluarga penerima. Diketahui dari 18 kecamatan di  Kabupaten  Gresik  yang  memiliki  jumlah keluarga penerima manfaat paling banyak  yaitu, Kecamatan  Dukun  dengan  total  3.142  jiwa, kemudian  Kecamatan  Benjeng  dengan  jumlah 3.020  jiwa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah kemiskinan  di  Kabupaten  Gresik  masih  banyak dan  belum  teratasi  dengan  maksimal.  Meskipun demikian,  keluarga  penerima  manfaat  telah merasa  tercukupi  dan  terbantu  terhadap  biaya pendidikan  anak.  Karena  keluarga  penerima manfaat  yang  memiliki  kriteria  anak  usia sekolah  berhak  untuk  mendapatkan  bantuan sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Selain itu mereka berkewajiban untuk mengikuti proses kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit  85%  dari  hari  belajar  efektif.  Namun sangat disayangkan bantuan tersebut dirasa oleh keluarga  penerima  manfaat  hanya  mencukupi untuk  kebutuhan biaya sekolah anak, sedangkan untuk  pendapatan  sehari-hari  atau  kebutuhan pokok lainnya masih kurang cukup.

## Perataan
Pada  indikator  perataan  dapat  dipahami sebagai  keadilan  setiap  kelompok  sasaran  dari kebijakan  mendapatkan  kedudukan  dan  hak yang sama. Berdasarkan muatan hasil penelitian dari  indikator  ini,  program  keluarga  harapan  di Kabupaten  Gresik  masih  belum  memenuhi kriteria perataan, karena belum menjangkau para penerima yang membutuhkan secara keseluruhan.  Dalam  mendapatkan  bantuan program  keluarga  harapan  ini,  dibutuhkan komponen  tertentu  sebagai  syarat  agar  bisa terdaftar  menjadi  penerima.  Nantinya  keluarga penerima  manfaat  yang  telah  memenuhi  syarat akan  didaftarkan  melalui  aplikasi  Sistem Kesejahteraan Sosial-Next  Generation (SIKS- NG) sebagai Data Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun,  dalam  pelaksanaan  program  masih terdapat  permasalahan  yakni  adanya  data  yang tidak  sesuai  dari  yang  dibutuhkan,  seperti  data dari  dispendukcapil,  dapodik,  dan  kementerian negara.  Dengan  demikian,  pada  indikator  ini diketahui program keluarga harapan di Kabupaten  Gresik  belum  memenuhi  kriteria perataan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian  bantuan.  Karena  adanya  faktor hambatan  tertentu  yakni  data  yang  dikirim  dari desa  tidak  dilakukan  pembaruan  atau update data  sehingga  keluarga  penerima  manfaat  yang terindikasi  sudah  mampu  masih  tetap  diberi bantuan  tersebut.  Hal  ini  membuat  masyarakat miskin  dan  rentan  keseluruhan  yang  seharusnya bisa  menjadi  sasaran  dari  kebijakan  program keluarga  harapan  menjadi  tidak  mendapatkan bantuan program tersebut.

## Responsivitas
Pada indikator responsivitas dapat dipahami  sebagai  seberapa  jauh  suatu  kebijakan dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi  atau nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu. Indikator ini merupakan tanggapan dari kelompok  sasaran  mengenai  kebijakan  yang telah  dilaksanakan,  sehingga  tanggapan  tersebut bisa  berupa  positif  atau  negatif.  Berdasarkan muatan  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa pendamping  program  keluarga  harapan  di Kabupaten  Gresik  tidak  hanya  memaparkan materi  dari  modul  kepada  para  keluarga penerima  manfaat.  Dari  modul  yang  sudah dipaparkan  tersebut,  para  keluarga  penerima manfaat  diberikan  tugas  dan  tanggung  jawab untuk  mempraktikkan,  sehingga  penyampaian materi  dapat  dikatakan  tidak  membosankan  dan sudah  efisien.  Hanya  saja,  tidak  semua  para
keluarga  penerima  manfaat  dapat  menerima  itu. Hal  ini  dikarenakan  para  keluarga  penerima manfaat  mencakup  orang  tua  atau  lansia, sehingga kehadirannya dalam pertemuan tersebut sudah lebih dari cukup.
Pada  indikator  responsivitas  yang  diukur dari  pengetahuan  keluarga  penerima  manfaat terhadap keseluruhan tahapan/proses pelaksanaan  program  keluarga  harapan  di Kabupaten  Gresik  sudah  cukup  baik.  Hal  ini karena  setiap  kecamatan  sudah  didampingi  oleh para  pendamping  program  yang  bertugas  untuk membantu  menyalurkan  dan  memberi  arahan kepada keluarga penerima manfaat. Berdasarkan hasil  evaluasi,  secara  umum  yang  dipahami keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik tentang bantuan sosial program keluarga harapan adalah  bantuan  untuk  sekolah  anak,  kesehatan, dan lansia. Sedari awal menerima bantuan sosial ini,  para  penerima  mengaku  senang.  Meskipun bantuan yang diberikan ini bukan bantuan secara menyeluruh,  namun  mereka  merasa  bersyukur karena  dengan  adanya  bantuan  ini  dapat meringankan  beban  pengeluaran  keluarga, terlebih  biaya  sekolah  yang  saat  ini  semakin mahal. Mereka juga berharap bahwa bantuan ini dapat  berjalan  terus  dan  membawa  banyak manfaat  untuk  masyarakat  yang  memang membutuhkan.  Dengan  demikian,  responsivitas pada  pelaksanaan  program  keluarga  harapan  di Kabupaten  Gresik  diketahui  sudah  memenuhi kriteria,  karena  mendapat  respon  yang  cukup positif  dari  para  keluarga  penerima  manfaat. Kebijakan  program  ini  telah  memberi  kepuasan terhadap  keluarga  penerima  manfaat  Kabupaten Gresik  agar  bisa  meningkatkan  taraf  hidup mereka. Dalam memberikan tahapan atau proses pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan  di  Kabupaten  Gresik  sudah  dilakukan dengan  baik.  Kemudian  sosialisasi  dan  edukasi sebagai kegiatan untuk mempermudah masyarakat  memahami  tekait  dengan  proses penerimaan  bantuan  program  keluarga  harapan di Kabupaten Gresik.

## Ketepatan
Pada  indikator  ketepatan  dapat  dipahami sebagai  pernyataan  mengenai  apakah  pemilihan alternatif  kebijakan  yang  dicapai  dapat  benar- benar  bermanfaat  bagi  kelompok  sasaran. Indikator  ini  pun  menilai  pemilihan  alternatif tersebut  bisa  memberikan  dampak,  baik  positif maupun  negatif.  Sehingga,  kebijakan  dapat dinilai  tepat  atau  sesuai  apabila  alternatif  yang ditentukan  memberikan  dampak  yang  positif.
Namun,  apabila  memberikan  dampak  yang negatif  maka  kebijakan  tersebut  dinilai  kurang tepat,  sehingga  diperlukan  membuat  alternatif baru.  Dalam  hal  ini,  Kebijakan  program keluarga  harapan  di  Kabupaten  Gresik  dapat dikatakan  tepat  apabila  mampu  memberikan manfaat  terhadap  keluarga  penerima  manfaat  di Kabupaten  Gresik.    Berdasarkan  muatan  hasil penelitian,  dari  indikator  ketepatan  sudah bermanfaat  untuk masyarakat miskin dan rentan yang  menerima  bantuan  program  keluarga harapan  di  Kabupaten  Gresik.  Selain  itu, program  tersebut  memberikan  dampak  yang positif  bagi  keluarga  penerima  manfaat,  karena program  ini  terfokuskan  untuk  memberi  biaya pada  pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan sosial.  Kemudian  terkait  dengan  bantuan  yang diberikan  kepada  keluarga  penerima  manfaat, jarang ditemukan adanya pengembalian bantuan program  keluarga  harapan  karena  bantuan program  keluarga  harapan  ini  berguna  untuk meringankan  beban  ekonomi  mereka.  Serta, membantu  dalam  biaya  hidup  yang  lainnya. Dalam  penerapannya  tersebut  dilakukan  sesuai dengan peraturan dan syarat mengenai komponen penerima program keluarga harapan.
Akan  tetapi,  karena  adanya  komponen bersyarat  sebagai  penerima  program  keluarga harapan,  tidak  semua  masyarakat  miskin  di Kabupaten Gresik bisa memperoleh bantuan ini. Komponen  ini  ditentukan  dengan  kebijakan program keluarga harapan, yaitu untuk masyarakat  miskin  dalam  menunjang  biaya pendidikan, kesehatan, dan  kesejahteraan sosial. Dalam  3  (tiga)  kriteria/komponen  tersebut kategori  pendidikan  ditujukan  untuk  anak  usia sekolah,  kemudian  kategori  kesehatan  ditujukan untuk ibu hamil dan anak usia balita, sedangkan kategori  kesenjangan  sosial  ditujukan  pada lansia  dan  disabilitas.  Pada  realitas  yang  ada, program  keluarga  harapan  di  Kabupaten  Gresik masih  terdapat  beberapa  faktor  penghambat. Salah satu penghambat yang membuat penerima program  menjadi  tidak  tepat  sasaran  yaitu, adanya  data  yang  masuk  ke  Data  Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  tidak  sesuai  dengan  yang  ada  di kondisi  lapangan.  Hal  ini  membuat  masyarakat yang sudah tergolong mampu masih mendapatkan bantuan program, sehingga dampaknya  masyarakat  miskin  dan  rentan  yang seharusnya  menjadi  sasaran  penerima  tidak dapat  memperoleh  bantuan  program  keluarga harapan  tersebut.  Karena  hal  tersebut,  masih terdapat  protes  dari  penerima  bantuan.  Dengan demikian, pada indikator ketepatan ini diketahui
bahwa  program  keluarga  harapan  di  Kabupaten Gresik  belum  tepat  sasaran.  Dalam  pelaksanaan program  keluarga  harapan  di  Kabupaten  Gresik masih  terdapat  protes.  Hal  ini  dikarenakan adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan  dari  masing-masing  indikator sebagai berikut:
1. Indikator  efektivitas  mengacu  pada  tujuan dilaksanakannya  program  keluarga  harapan. Dalam  hal  ini,  tujuan  program  keluarga harapan di Kabupaten Gresik hanya ada  satu aspek  yang  tercapai,  yakni  meningkatkan taraf  hidup  keluarga  penerima  manfaat melalui  akses  layanan  pendidikan,  kesehatan dan  kesejahteraan  sosial  di  Kabupaten Gresik.  Sedangkan,  untuk  tujuan  program keluarga harapan yang lain, yakni mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat,  menciptakan  perubahan  perilaku dan  kemandirian  dari  keluarga  penerima manfaat dalam menggunakan layanan pendidikan,  kesehatan  dan  kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan  belum  sepenuhnya  tercapai. Dengan  demikian,  pada  tingkat  efektivitas program  keluarga  harapan  di  Kabupaten Gresik masih belum cukup efektif.
2. Pada indikator efisiensi, aspek kajian sumber daya  manusia,  sumber  daya  waktu,  dan sumber daya fasilitas tersebut, dapat memperlihatkan  kegiatan  program  keluarga harapan yang ada di Kabupaten Gresik sudah cukup  efisien.  Dengan  demikian,  tingkat efisiensi  pelaksanaan  program  keluarga harapan di Kabupaten Gresik sudah tergolong  efisien.  Hal  ini  dikarenakan pemenuhan sumber daya manusia yang sudah sesuai  dengan  competence  masing-masing, seperti pendamping program keluarga harapan  yang  berasal  dari  pekerja  sosial. Kemudian,  pemenuhan  sumber  daya  waktu yang diarahkan bersifat menyesuaikan, sehingga  tidak  ada  jadwal  yang  ditetapkan dan  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama. Terakhir,  untuk  pemenuhan  sumber  daya fasilitas  yang  sudah  baik  karena  terdapat fasilitas  berupa  modul  untuk  menunjang kegiatan  terkait  program  keluarga  harapan. Kemudian,  untuk  proses  penyaluran  juga sudah  melalui  mesin  ATM  agar  semakin efisien.
3. Pada  indikator  perataan  ini,  dapat  diketahui bahwa pelaksanaan program keluarga harapan  di  Kabupaten  Gresik  masih  kurang dalam  memenuhi  kriteria  kecukupan.  Total jumlah  kemiskinan  di  Kabupaten  Gresik masih  berjumlah  42.244  jiwa  banyak  dan belum  teratasi  dengan  maksimal.  Meskipun demikian,  keluarga  penerima  manfaat  telah merasa tercukupi dan terbantu terhadap biaya pendidikan anak. Namun sangat disayangkan bantuan  tersebut  dirasa  oleh  keluarga penerima  manfaat  hanya  mencukupi  untuk kebutuhan  biaya  sekolah  anak,  sedangkan untuk  pendapatan  sehari-hari  atau  kebutuhan pokok lainnya masih kurang cukup.
4. Pada indikator ini diketahui program keluarga harapan di Kabupaten Gresik belum memenuhi kriteria perataan dalam pelaksanaan  kebijakan  pemberian  bantuan. Karena  adanya  faktor  hambatan  tertentu yakni  data  yang  dikirim  dari  desa  tidak dilakukan  pembaruan  atau update data sehingga  keluarga  penerima  manfaat  yang terindikasi  sudah  mampu  masih  tetap  diberi bantuan tersebut. Hal ini membuat masyarakat  miskin  dan  rentan  keseluruhan yang  seharusnya  bisa  menjadi  sasaran  dari kebijakan program keluarga harapan menjadi tidak mendapatkan bantuan program tersebut. Oleh  karena  itu,  dapat  menimbulkan  adanya kecemburuan  sosial  dari  masyarakat  yang layak sebagai penerima bantuan.
5. Pada  indikator  ini  diketahui  kebijakan program  keluarga  harapan  di  Kabupaten Gresik sudah memenuhi kriteria responsivitas,  karena  program  tersebut  telah memberi  tanggapan  postif  terkait  kepuasan terhadap keluarga penerima manfaat
Kabupaten  Gresik  agar  bisa  meningkatkan taraf  hidup  mereka.  Dalam  memberikan tahapan  atau  proses  pelaksanaan  kebijakan program  keluarga  harapan  di  Kabupaten Gresik  sudah  dilakukan  dengan  baik. Kemudian,  sosialisasi  dan  edukasi  sebagai kegiatan  untuk  mempermudah  masyarakat memahami  tekait  dengan  proses  penerimaan bantuan  program  keluarga  harapan  di Kabupaten Gresik.
6. Pada indikator ketepatan ini diketahui bahwa program  keluarga  harapan  di  Kabupaten Gresik  masih  belum  tepat  sasaran.  Karena adanya komponen bersyarat sebagai penerima  program  keluarga  harapan,  tidak semua  masyarakat  miskin  di  Kabupaten Gresik  bisa  memperoleh  bantuan  ini.
Komponen  ini  ditentukan  dengan  kebijakan program  keluarga  harapan,  yaitu  untuk masyarakat  miskin  dalam  menunjang  biaya pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan sosial  secara  bersyarat.  Kemudia  program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih terdapat  beberapa  faktor  penghambat  untuk mencapai  ketepatan  sasaran.  Salah  satu penghambat yang membuat penerima program  menjadi  tidak  tepat  sasaran  yaitu, adanya data yang masuk ke Data Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  tidak  sesuai dengan  yang  ada  di  kondisi  lapangan. Sehingga dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Gresik masih terdapat protes dari masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. 2015. Metode Penelitian Administrasi (B.  A.  Saebani,  Ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Gresik.  2022. Grafik  Penduduk  Miskin  di  Kabupaten Gresik  Tahun  2018-2021.  Retrieved December 25, 2022, from https://gresikkab.bps.go.id/site/resultTab
Dunn,  W.  N.  2003. Pengantar  Analisis
Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadja
Mada University Press.
Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Fardani, R.
A.,  Ustiawaty,  J.,  Utami,  E.  F.,  … Istiqomah,  R.  R.  2020. Buku  Metode Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif .
Yogyakarta:  CV  Pustaka  Ilmu  Group Yogyakarta.
Kurniawan, A., Hakim, L., & Ramdani, R. 2021. Evaluasi  Kebijakan  Program  Keluarga Harapan  di  Kecamatan  Karawang  Barat Kabupaten  Karawang. Government  and Political Studies , 4 (1), 40–51.
Larasati,  D.  C.  2018.  Implementasi  Program
Keluarga  Harapan  (Pkh)  Dalam  Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan  Sisir. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan
Ilmu Politik , 7 (2), 40–48.
Panjaitan,  D.  T.  M.  R.  2018.  Evaluasi Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan
(PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  Di  Kecamatan  Medan  Baru Kotan Medan. Jurnal Ilmiah Kohesi , 2 (3), 2002–2004.
Razali,  M.  T.,  &  Putri,  M.  D.  2020.  Evaluasi
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa  Sungai  Asam  Kecamatan  Belat
Kabupaten  Karimun  Tahun  2018. Jurnal Kemunting , 1 (1), 58–134.
Wibawani,  S.,  Hernanda,  F.,  Kusuma,  R.  G.,  & Irawan,  F.  A.  2021.  Evaluasi  Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial  di  Desa  Kemlagi,  Kabupaten Mojokerto. Syntax  Idea , 3 (5),  1205.
Retrieved from https://jurnal.syntax-
idea.co.id/index.php/syntax- idea/article/view/1194
Yudid  B  S  Tlonaen,  Hardianto,  W.  T.,  &
Diahloka, C. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat
Miskin. JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik , 3 (1), 29–37. Zahrawati, D., & Muchtar, H. 2018. Implementasi  Program  Keluarga  Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat  Miskin  di  Nagari  Malampah Kabupaten  Pasaman. Journal  of  Civic Education , 1 (4), 384–394. https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.5 1