## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 2, November 2022 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
MEMINIMALISIR KECANDUAN MELALUI KONSEP REHABILITASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

## MINIMIZING ADDICTION THROUGH THE CONCEPT OF REHABILITATION FOR ADDICTIVES AND VICTIMS OF NARCOTICS ABUSERS
Darmawati 1 , Asriadi Zainuddin 2
1 Universitas Ichsan Gorontalo, E-mail: wati_lecturer@yahoo.com
2 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Email: asriadi.zainuddin@gmail.com

## Abstrak
Pecandu  narkotika  dalam  persfektif  hukum  merupakan  pelaku  pidana,  namun  bila  kita mencermati  lebih  seksama  dapat  dikatakan  bahwa  mereka  merupakan  korban  dari perkumpulan  peredaran  gelap  narkotika.  Pecandu  narkotika  merupakan  narapidana  yang memerlukan treatment khusus berupa terapi untuk menghilangkan dan menghentikan maksud untuk  mengkonsumsi  narkotika  dan  menggantinya  dengan  perilaku  bermanfaat  lainnya. Pecandu  narkotika  membutuhkan  penanganan  yang  berbeda  dalam  hal  proses pemidanaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melalui Pasal 59 mengamanahkan  tanggung  jawab  untuk  menjalani  perawatan  dan  pengobatan  atau rehabilitasi  bagi  para  pecandu.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  mengetahui  alur  pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dan menemukan sebuah konsep rehabilitasi  bagi  para  pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika  dalam  meminimalisir ketergantungan akan obat-obatan terlarang Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  perpaduan  antara  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris. Pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  narapidana  narkotika  di  Kota  Gorontalo  masih dilaksanakan  di  Lapas  umum  dengan  tetap  berkordinasi  dengan  BNN  dan  Rumah  Sakit Tombulilato. Konsep dalam hal pelaksanaan rehabilitasi untuk meminimalisir ketergantungan narkotika  yaitu  dengan  cara  mengelompokkan  berdasarkan  tingkat  kecanduan  narapidana narkotika  berdasarkan  hasil  assessment  awal  yang  telah  dilakukan  serta  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pascarehabilitasi  terhadap  para  klien  narkotika  untuk melihat apakah klien tersebut benar-benar sudah sembuh atau tidak.

## Kata Kunci: Rehabilitasi, Pecandu, Penyalahguna, Narkotika

## Abstract
Narcotics addicts from a legal perspective are criminal offenders, but if we look more closely it can be said that they are victims of narcotics illicit trafficking associations. Narcotics addicts are prisoners who require special treatment in the form of therapy to eliminate and stop the intention to consume narcotics and replace them with other beneficial behaviors. Narcotics addicts require different handling in terms of the criminal process. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics through Article 59 mandates the responsibility to undergo treatment and treatment or rehabilitation for addicts. The purpose of this study was to determine the flow of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers and to find a concept of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abusers in minimizing dependence on illegal drugs. The type of research used in this study is a combination of normative legal research and legal research. empirical. The rehabilitation of narcotics prisoners in Gorontalo City is still being carried out in general  prisons  while  still  coordinating  with  the  National  Narcotics  Agency  and  the Tombulilato Hospital. The concept in terms of implementing rehabilitation to minimize drug dependence is by
grouping  based  on  the  level  of  addiction  of  narcotics  prisoners  based  on  the  results  of  the  initial assessment that has been carried out and supervising the post-rehabilitation implementation of narcotic clients to see whether the client has completely recovered or not.
Keywords: Rehabilitation, Addict, Abuser, Narcotics.

## Pendahuluan
Narkotika  merupakan  zat  atau  obat  yang  apabila  dikonsumsi  dapat mengakibatkan  ketergantungan  serta  menghilangkan  rasa  sakit.  Narkotika disatu  sisi  ditujukan  untuk  kepentingan  pengobatan  (medis)  dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disi lain obat tersebut sangat berbahaya jika  disalahgunakan  karena  akan  membahayakan  kesehatan  dan  dapat menyebabkan kecanduan.
Narkotika jika ditarik dalam bahasa Yunani disebut narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat  menimbulkan efek  stupor (bengong), bahan-  bahan pembius dan obat bius. 1
Di  zaman  moderenisasi  ini  seiring  berkembang  pesat  industri  obat- obatan  dewasa  ini,  maka  kategori  zat-zat  narkotika  semakin  luas.  Dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  tersebut,  maka  obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. 2
Maraknya  peredaran  narkotika  di  masyarakat  menyebabkan pemerintah segera mengambil langkah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Lahirnya  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  terjadi  kriminalisasi terhadap penyalahguna narkotika. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Pengelompokan kejahatan  pada  Undang-Undang  Narkotika  meliputi  kejahatan  yang menyangkut  produksi,  peredaran,  penguasaan,  penggunaan  dan  kejahatan lainnya  misalnya  menyangkut  pengobatan  dan  rehabilitasi,  label  dan  iklan, transito, pelaporan kejahatan, dan pemusnahan.
Jika kita melihat hakikat dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Undang-Undang tersebut lahir untuk menjamin penyediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perluasan ilmu pengetahuan. Selain itu, untuk mencegah dan menyelamatkan anak  bangsa  dari  penyalahgunaan  narkotika  dan  sebagai  dasar  dalam  hal melakukan  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika.  Undang-Undang  Narkotika mengamanahkan tanggung jawab untuk menjalani perawatan dan pengobatan
1 B.A  Sitanggang.  (1999).  Pendidikan  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika.  Jakarta:  Karya Utama. Hal 13
2 Taufik Makaro. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 19
atau rehabilitasi bagi para pecandu. Hal ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Adanya  kriminalisasi  terhadap  penyalahguna  narkotika  dan  korban penyalahguna  serta  adanya  mandate  yang  diberikan  untuk  mengambil tindakan  rehabilitasi  kepada  penyalahguna  dan  korban  penyalahguna sehingganya  lembaga  pemasyarakatan  menjadi  salah  satu  institusi  yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang  dikeluarkan  Pemerintah  tidak  lain  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk menghukum  dan  juga  menjaga  sejumlah  besar  orang  yang  memiliki pengalaman memakai dan bermasalah dengan narkotika.
Pecandu narkotika dalam persfektif hukum merupakan pelaku pidana, namun  bila  kita  mencermati  lebih  seksama  dapat  dikatakan  bahwa  mereka merupakan  korban  dari  perkumpulan  peredaran  gelap  narkotika.  Pecandu narkotika merupakan narapidana yang memerlukan treatment khusus berupa terapi  untuk  menghilangkan  dan  menghentikan  maksud  untuk mengkonsumsi  narkotika  dan  menggantinya  dengan  perilaku  bermanfaat lainnya. Pecandu narkotika membutuhkan penanganan yang berbeda dalam hal proses pemidanaannya.
Penghukuman bagi pecandu narkotika perlu dilakukan tersendiri dan juga menggunakan pola penanganan, pembinaan dan perlakuan yang berbeda dari narapidana lainnya. Hal ini menjadi tugas dari Lembaga Pemasyarakatan dalam  upaya  membantu  pecandu  narkotika  untuk  keluar  dari  jeratan ketergantungan.  Permasalahan  yang  ada  bahwa  harapan  dari  Undang- Undang  Narkotika  sepertinya  belum  sepenuhnya  dapat  terwujud.  Hal  ini sejalan  dengan  mayoritas  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah Tahanan Negara dihuni oleh kasus Narkotika.
Selain  itu,  berdasarkan  data  awal  yang  Penulis  peroleh  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo bahwa terdapat 43 Narapidana narkotika berstatus  sebagai  residivis. 3 Kenyataan  yang  diperoleh  dilapangan berdasarkan  data  tersebut  yakni  masih  terdapat  narapidana  narkotika  yang masih  belum  sepenuhnya  pulih  dari  ketergantungan  obat-obatan  terlarang sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  pelaksanaan  rehabilitasi  belum tercapai.

## Permasalahan
Permasalahan  yang  akan dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika di Kota Gorontalo dan konsep dalam hal pelaksanaan rehabilitasi
3 Sumber Data: Lapas Kelas II A Gorontalo, Agustus 2021
bagi  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  dalam  meminimalisir ketergantungan obat-obatan terlarang.

## Metode Penelitian
Tipe  Penelitian  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah harmonisasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dimana  penulis  ingin  menelaah  norma  yang  berhubungan  dengan permasalahan  rehabilitasi  bagi  para  pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika  serta  mencari  tahu  akar  permasalahan  terhadap  narapidana  yang telah menjalani rehabilitasi namun masih ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

## Pembahasan
Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban

## Penyalahguna Narkotika di Kota Gorontalo
Rehabilitasi  bagi  penyalahguna  narkotika  merupakan  suatu  proses pemulihan  atas  gangguan  ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika  baik dalam  jangka  waktu  pendek  maupun  jangka  panjang  yang  bertujuan mengubah  perilaku  dan  mengembalikan  fungsi  individu  di  masyarakat. Rehabilitasi berkesinambungan bagi korban penyalahguna dan atau pecandu narkotika  diawali  oleh  tahapan  rehabilitasi  medis  yang  bertujuan  untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikis atau mental melalui layanan kesehatan dan  terapi  medis  atau  psikiatris,  dilanjutkan  dengan  rehabilitasi  sosial  dan diakhiri dengan program pascarehabilitasi.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  menyatakan  agar  penyelahguna  narkotika yang  terbukti  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  untuk  menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:
a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk  membebaskan  penyalahguna  dan  korban  penyalahguna  dari ketergantungan  narkotika.  Rehabilitasi  medis  penyalahguna  narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Yaitu rumah  sakit  yang  diselenggarakan  baik  oleh  pemerintah,  maupun  oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses  penyembuhan  pecandu  narkotika  dapat  diselenggarakan  oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  agar  bekas  pecandu  narkotika  dapat kembali  melaksanakan  fungsi  sosial  dalam  kehidupan  masyarakat.
Rehabilitasi  sosial  bekas  pecandu  dapat  dilakukan  di  Rumah  Sakit  yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dengan adanya pembinaan dan pengobatan dari Rumah sakit tersebut, diharapkan korban dapat diterima kembali  oleh  masyarakat  dan  dapat  berperilaku  lebih  baik  dari  pada sebelumnya. 4
Selain pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial diatur pula ketentuan mengenai pascarehabilitasi yang merupakan layanan perawatan lanjutan yang diberikan kepada klien yaitu mantan penyalahguna dan korban penyalhguna narkotika  yang  telah  menyelesaikan  program  rehabilitasi  medis  dan  sosial guna mempertahankan pemulihannya.
Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu  dan korban penyalahguna narkotika  di  Kota  Gorontalo  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Penulis  dilaksanakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  Penulis  lakukan  dengan  Narasumber  menyatakan  bahwa rehabilitasi  terhadap  narapidana  narkotika  masih  dilaksanakan  di  Lapas dengan  tetap  bekerjasama  dengan  Rumah  Sakit  Tombulilato,  hal  ini  tidak dilaksanakan di Rumah Sakit yang ditunjuk karena disebabkan oleh salah satu faktor  yaitu  masalah  keamanan  dari  narapidana  narkotika  itu  sendiri  yang menjalankan rehabilitasi di Rumah sakit Tombulilato ada yang melarikan diri pasca menjalani rehabilitasi. 5
Jika kita melihat aturan dalam ketentuan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan  Pecandu  Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi Sosial. Pada point 3 ketentuan tersebut tidak menyebutkan tempat pelaksanaan  rehabilitasi  adalah  lembaga  pemasyarakatan.  Adapun  tempat rujukan pelaksanaan rehabilitasi, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.” Tempat- tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:
1. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
2. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
3. Rumah Sakit Jiwa di Seluruh Indonesia (Depkes RI)
4. Panti rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
5. Tempat-tempat  rujukan  lembaga  rehabilitasi  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat  yang  mendapat  akreditasi  dari  Departemen  Kesehatan  atau
4 AR. Sujono, Bony Daniel, (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 74
5 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Rusli  Usman  selaku  Petugas  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Gorontalo, Tanggal 01 November 2021

## Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
Berdasarkan  data  yang  Penulis  peroleh  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  A  Gorontalo  bahwa  Jumlah  narapidana  narkotika  yang  menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis adalah sebagai berikut:
Tabel 1.
Jumlah Narapidana Narkotika Jumlah Narapidana Narkotika Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Sosial 98 12 60
Sumber Data: Lapas Kelas II A Gorontalo, November 2021
Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa dari 98 orang jumlah narapidana narkotika yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo, terdapat 12 narapidana narkotika yang sementara menjalani rehabilitasi  medis  dan  60  orang  narapidana  narkotika  yang  menjalani rehabilitasi sosial.
Adapun  Alur  Tahapan  Proses  Rehabilitasi  terhadap  narapidana narkotika adalah sebagai berikut:
1. Screening Intake (Urine Test)
Screening  adalah  proses  awal  yang  dilakukan  sebelum  penyalahguna, korban  penyalahgunaan  dan/atau  pecandu  narkotika  menjalani  program rehabilitasi,  untuk  mengidentifikasi  penyalahgunaan  narkotika  serta gangguan fisik dan psikis yang diakibatkannya. Screening harus dilakukan menggunakan  instrumen  singkat  yang  valid  dan  cepat  hanya  untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor risiko dan atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika.
2. Detoksifikasi (Evaluasi Fisik dan Psikiater).
Tahap  ini  merupakan  tahap  rehabilitasi  medis,  dengan  fokus  utama pelayanan  mengatasi  kondisi  putus  zat,  intoksikasi,  dan  gangguan kesehatan  lainnya,  yang  dialami  secara  fisik/psikis  sekaligus  penstabilan kondisi. Waktu yang dibutuhkan dalam proses detoksifikasi atau evaluasi fisik dan psikiater tergantung kepada jenis zat yang digunakan, maksimal 14  hari,  dan  kemudian  dilakukan  assesmen  untuk  menentukan  apakah residen bisa mengikuti tahap selanjutnya. Adapun metode yang digunakan yaitu  farmakoterapi  dan  psikoterapi  Pada  tahap  ini  akan  dilakukan pemeriksaan  kesehatan  terhadap  residen,  termasuk  di  dalamnya  akan dilakukan  pelaksanaan  VCT,  pemeriksaan  HIV/AIDS  dan  pemberian informasi  serta  bantuan  dan  memperoleh  obat-obatan  seperti  ARV, pengobatan tuberculosis, pengobatan hepatits B dan C dan infeksi lain.
3. Entry Unit (Stabilisasi).
Pada tahap ini residen telah selesai menjalani proses detoksifikasi dimana kondisi fisik, mental serta emosional secara umum sudah stabil. Tahap ini bertujuan  untuk  mempersiapkan  dan  memantapkan  residen  untuk mengikuti  program  rehabilitasi  sosial.  Tahap  entry  unit  dilakukan  oleh berbagai profesi baik dari psikiater, dokter, psiklogi maupun perawat dan sekaligus  pengenalan  mengenai  rehabilitasi  sosial.  Tahap  entry  unit dilakukan  dengan  waktu  maksimal  14  hari  dan  kemudian  dilakukan assesmen untuk menentukan residen dapat mengikuti tahap selanjutnya.
4. Primary
Tahap primary merupakan suatu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik,  mental  maupun  sosial,  agar  penyalahguna  narkotika  dapat  kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Pada tahap  primary, residen mulai mengenali potensi diri, kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan tantangan yang ada serta mengatasi hambatan di sekitarnya.
5. Re-Entry
Tahap re-entry merupakan tahap proses adaptasi dan persiapan kembali residen  ke  masyarakat  dengan  melakukan  persiapan  dan  mendapatkan pendidikan  pencegahan.  Tahap  ini  merupakan  tahap  pemantapan  dari tahap sebelumnya atau sebelum residen dapat dinyatakan dapat keluar dari balai rehabilitasi. Tahap ini dilakukan maksimal 4 minggu.
6. Pasca Rehabilitasi Pasca rehabilitasi merupakan program lanjutan diluar balai rehabilitasi,
dimana  residen  akan  beradaptasi  dan  kembali  bersosialisasi  dengan masyarakat luar komunitas residensial yang dipersiapkan melalui program pola hidup sehat dan produktif.
Adapun tujuan pasca rehabilitasi adalah: 6
a. Membimbing  mantan  penyalahguna,  korban  penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dalam mengembangkan pribadi yang mandiri  dan  tanggung  terhadap  godaan  untuk  tidak menyalahgunakan  narkotika  kembali  serta  mampu  memelihara pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan.
b. Mempersiapkan  mantan  penyalahguna,  korban  penyalahguna dan/atau pecandu narkotika agar mampu menjalankan fungsi sosial sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya.
c. Memfasilitasi  mantan  penyalahguna,  korban  penyalahguna dan/atau pecandu narkotika untuk menggali dan mengembangkan kewirausahaan  sesuai  minat  dan  bakat  agar  dapat  mencapai
6 Alwan  Hadiyanto,  (2020).  Model  Pembinaan  Narapidana  Narkoba  di  Lembaga  Pemasyarakatan, Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 177
kemandirian sosial dan ekonomi.
d. Mempersiapkan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.
Pelaksanaan  sistem  rehabilitasi  sosial  dilakukan  oleh  konselor.  Setiap konselor  membawahi  20  orang  narapidana  narkotika.  Adapun  kegiatan Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo meliputi kegiatan morning meeting, keagamaan / rohani, jasmani, bimbingan  mental  serta  program  therapeutic  community  (TC).  Pelaksanaan rehabilitasi  sosial  dilaksanakan  secara  terpisah  dengan  narapidana  lainnya dimana peserta dari rehabilitasi sosial tidak melihat dari putusan pengadilan bahwa  yang  bersangkutan  diwajibkan  untuk  menjalani  rehabilitasi  sosial. Terdapat  60  narapidana  narkotika  yang  dalam  amar  putusannya  tidak diharuskan  untuk  menjalani  rehabilitasi  namun  hasil  dari  assessment menunjukkan  bahwa  klien  tersebut  harus  mendapatkan  rehabilitasi  sosial sehingganya mereka diikutkan dalam program rehabilitasi sosial tersebut. 7
Adapun yang menjadi kekurangan dalam hal Pelaksanaan rehabilitasi menurut  pandangan  Penulis  bahwa  tidak  adanya  pemisahan  dalam  hal narapidana  narkotika  yang  berkapasitas  sebagai  penyalahguna  dan  korban penyalahguna sehingga pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh tanpa melihat kriteria tersebut.

## Konsep  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahguna Narkotika dalam Meminimalisir Ketergantungan Obat- Obatan
Penyalahguna,  korban  penyalahguna  dan/atau  pecandu  narkotika mengikuti  program  rehabilitasi  dapat  dilaksanakan  atas  dasar  kesadaran sendiri,  hasil  penjangkauan,  program  wajib  lapor,  tersangka  yang  sedang menjalani proses penyidikan dan proses peradilan dan terdakwa yang telah mendapatkan penetapan atau keputusan hakim bahkan sampai ke narapidana yang menjalani proses pembinaan di Lapas.
Pelaksanaan  rehabilitasi  sudah  seharusnya  dilaksanakan  dengan melihat tingkat keparahan dari narapidana narkotika dimana pengklasifikasian tersebut didasarkan atas:
a. Ringan: penggunaan narkotika secara coba-coba, penggunaan rekreasional, penggunaan situasional.
b. Sedang: penggunaan teratur lebih 3 kali/minggu baik satu atau lebih dari satu jenis narkoba dan telah menimbulkan dampak buruk.
c. Berat:  penggunaan  narkotika  sampai  taraf  ketergantungan,  ditandai penggunaannya  secara  rutin  dan  kompulsif  dengan  dosis  yang  terus
7 Hasil Wawancara Dengan Ibu Yulita Gobel Selaku Perawat Penyelia, 01 November 2021
meningkat,  disertai  gejala  fisik  dan  psikis  pada  saat  tidak  menggunakan atau menimbulkan masalah sosial.
Berdasarkan  pengklasifikasian  diatas,  tentunya  akan  disesuaikan dengan rencana kebutuhan terapi yang terbagi atas 3:
a. Intervensi singkat dan pencegahan primer menggunakan intervensi singkat yaitu  cara  untuk  mengubah  sikap  dan  perilaku  yang  dapat  dilakukan dengan intervensi psikososial seperti konseling dasar
individual/kelompok,  family  support  group  (FSG),  dukungan  kelompok sebaya, MI CBT, terapi vokasional bila diperlukan. Intervensi singkat dan pencegahan primer juga bisa dilakukan dengan bimbingan konseling serta unit  pencegahan  dan  pelayanan  kesehatan  lainnya.  Selain  itu  dapat  juga dilakukan  ditempat  pemberi  layanan  rehabilitasi  milik  pemerintah, komponen masyarakat, maupun swasta. Terapi ini dapat diberikan kepada kelompok pengguna narkotika kategori ringan.
b. Melakukan program rawat jalan dan atau rawat inap jangka pendek yang didasarkan  atas  kebutuhan  penyalahguna  dan  atau  pecandu  narkotika. Kegiatan ini dapat dilakukan pada lembaga rehabilitasi milik pemerintah, komponen  masyarakat  maupun  swasta  di  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota dan  klinik  rawat  jalan.  Terapi  ini  dapat  diberikan  kepada  kelompok pengguna narkotika kategori sedang.
c. Untuk kelompok pengguna berat dapat dilakukan dengan rehabilitasi rawat inap jangka panjang yang didasarkan atas kebutuhan penyalahguna, korban penyalahguna dan atau pecandu narkotika dan jenis zat yang digunakan. Selain  itu,  hal  lain  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  hal pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika adalah terkait dengan pasca  rehabilitasi.  Hal  ini  sangat  terkait  dengan  narapidana  yang  kembali menggunakan  narkotika  (residivis).  Pemulihan  adiksi  (ketergantungan terhadap  obat-obatan  terlarang)  merupakan  proses  jangka  panjang  dan seringkali  membutuhkan  beberapa  tahapan  terapi  Sebagaimana  penyakit kronis lainnya relapse (kambuh) dapat terjadi selama atau setelah pelaksanaan tahapan terapi yang lainnya. Pecandu kadangkala membutuhkan terapi yang lama  dan  beberapa  tahapan  terapi  untuk  memperoleh  kondisi  abstinesia jangka  panjang  dan  pulih  secara  penuh.  Partisipasi  dalam  program pascarehabilitasi  setelah  terapi  rehabilitasi  sangat  membantu  dalam mempertahankan abstinesia.
Dalam  hal  pelaksanaan  pascarehabilitasi  perlu  dibuatkan  indikator pencapaian agar keberhasilan program dapat terukur dengan jelas. Indikator keberhasilan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Tujuan  Kegiatan,  indikatornya  berupa  terfasilitasi  layanan  bagi penyalahguna,  korban  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  yang  telah
selesai menjalani pascarehabilitasi agar dapat mempertahankan kepulihan dengan dukungan komunitas serta dapat meningkatkan kreativitas.
2. Program, indikatornya meliputi:
- terfasilitasinya klien pascarehabilitasi
- tersedianya  data  klien  pascarehabilitasi  yang  telah  selesai  menjalani layanan rehabilitasi yang berkesinambungan.
- Terwujudnya layanan pendampingan klien pascarehabilitasi
- Terwujudnya layanan pembimbingan klien pascarehabilitasi
- Terwujudnya layanan pengawasan klien pascarehabilitasi
- Terfasilitasinya pengembangan kreativitas keterampilan dan kemampuan.
3. Klien, indikatornya berupa:
- Klien  mampu  mempertahankan  pemulihannya  yang  ditunjukkan melalui tes negative urine
- Klien  mampu  produktif  kembali  (bekerja,  sekolah,  kursus  usaha,  dan lain-lain)
- Klien kembali terlibat dalam kegiatan sosial. Pelaksanaan  pascarehabilitasi  memerlukan  monitoring  dan  evaluasi.
Kegiatan  ini  penting  untuk  dilakukan  dalam  rangka  menilai  keberhasilan, kegagalan dan tindak lanjut adri kegiatan yang telah dilaksanakan.
Bentuk-bentuk  pengaturan  diatas  tentunya  harus  dilakukan pengendalian  yang  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pascarehabilitasi  melalui model  rumah  pelayanan  rehabilitasi  melalui  BNNP  dan  BNNK  bagi penyalahguna,  korban  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  dalam memberikan bahan perubahan yang sangat baik.

## Kesimpulan
Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu  dan korban penyalahguna narkotika di Kota Gorontalo masih dilaksanakan di Lapas umum dengan tetap berkordinasi dengan pihak-pihak lain yang  terlibat seperti Badan Narkotika Nasional  (BNN)  baik  Kabupaten  maupun  Provinsi  serta  Rumah  Sakit Tombulilato.
Konsep  dalam  hal  pelaksanaan  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  korban penyalahguna  narkotika  dalam  meminimalisir  ketergantungan  obat-obatan terlarang yaitu dengan lebih menggiatkan pelaksanaan rehabilitasi terhadap para  pecandu  yang  tingkat  ketergantungannya  sudah  terbilang  tinggi. Pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  para  pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika  diharapkan  dilakukan  sesuai  dengan  pengelompokan  tingkat kecanduan  dari  hasil  assessment  awal  yang  dilakukan  terhadap  narapidana narkotika.  Selain  itu,  diperlukan  pula  pengawasan  terhadap  pelaksanaan pascarehabilitasi terhadap para pecandudan korban penyalahguna narkotika
untuk melihat jangan sampai para mantan pecandu dan korban penyalahguna narkotika tersebut kembali menggunakan obat-obatan terlarang.

## Daftar Pustaka
AR.  Sujono,  Bony  Daniel.  (2011).  Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.
Alwan Hadiyanto, (2020). Model Pembinaan Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Yogyakarta: Genta Publishing.
B.A  Sitanggang,  (1999).  Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika, Jakarta: Karya Utama.
Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Taufik Makaro, (2005). Tindak Pidana Narkotika. Bogor: Ghalia Indonesia. Tollib  Setiady.  (2010).  Pokok-Pokok  Hukum  Penitensier  Indonesia.  Bandung:
Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
PERMENKES NO 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Peraturan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik_Indonesia,  Menteri Hukum_Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik_Indonesia,  Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia