## Syaugi
Universitas Islam Negeri Antasari Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin Email: syaugimubarakseff@yahoo.com

## Abstrak
Sebagai  konstitusi,  Undang-Undang  Dasar  1945  juga  mengatur  bagaimana  sistem perekonomian  nasional  seharusnya  disusun  dan  dikembangkan.  Dalam  perspektif konstitusi,  penerapan  ekonomi  syariah  tidak  berarti  negara  mengarahkan  ideologi ekonomi  tertentu.  Secara  filosofis,  cita-cita  hukum  ekonomi  Indonesia  adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi.  Ekonomi Syariah  keberadaannya  mempunyai  landasan  yang  kuat  baik  secara  formal syar’i maupun  formal  konstitiusi.  Secara  formal syar’i ,  keberadaan  ekonomi  syariah mempunyai  landasan  dalil  yang  kuat.    Dalam  konteks  negara,  ekonomi  Syariah mempunyai landasan konstitusional. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi  syariah  menunjukkan  bahwa  sistem  ekonomi  Indonesia  memberi  tempat pada ekonomi syariah.
Kata  kunci : konstitusi  ekonomi,  penerapan , hukum  ekonomi  Indonesia,  ekonomi syariah, living law

## Abstract
As  a  constitution,  the  Indonesian  Constitution  of  1945  regulates  how  the  national economic  system  should  be  arranged  and  developed.  In  the  perspective  of constitution, the implementation of sharia economy does not mean the state directs a particular  economic  ideology.  Philosophically,  the  ideals  of  Indonesian  economic law is to initiate and prepare the legal concept of  economic life. Shariah economy has  a  strong  foundation  both  formally  shariah  and  formallyconstitution.  Formally shariah  means  the  existence  of  shariah  economy  has  a  strong  foundation  in Indonesian  legal  system.  Formally  constitution  means,  in  the  context  of  the  state, Shariah economy has a constitutional basis. The existence of laws relating to shariah economy  shows  that  the  Indonesian  economic  system  givesa  place  to  the  shariah economy.
Keywords: Economic  constitution,  implementation,  Indonesian  economic  law, sharia economy, living law
A. Pendahuluan Sebagai konstitusi, Undang-
Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya  disusun  dan  dikembangkan.
Ketentuan utama Undang-Undang Dasar 1945  tentang  sistem  perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan  tentang  sistem  perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal
yang  terdiri  dari  lima  ayat.  Namun ketentuan  ini  harus  dielaborasi  secara konsisten  dengan  cita-cita  dan  dasar negara berdasarkan konsep-konsep dasar yang  dikehendaki  oleh  pendiri  bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak- hak  asasi  manusia  yang  juga  mencakup hak-hak ekonomi, serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat. 2
Secara  filosofis,  cita-cita  hukum ekonomi  Indonesia  adalah  menggagas dan  menyiapkan  konsep  hukum  tentang kehidupan ekonomi.Kehidupan ekonomi yang  diinginkan adalah  kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki  kesejahteraan  dan  keadilan sosial,  sebagaimana  yang  dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan  sifat  yang  akomodatif terhadap  :  1)  perwujudan  masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya  deskriminatif  terhadap  pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat. 3
Cita-cita  hukum  ekonomi  ini searah  dengan  cita  hukum  Islam  yang tertuang  dalam maq ᾱ s}id  al-syari>’ah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan  maslahat dunia dan akhirat bagi  umat  manusia.  Cita  hukum  Islam dalam  bidang  ekonomi  terlihat  dalam konsepnya  tentang  aktivitas  ekonomi dipandang sebagi wahana bagi masyarakat  untuk  membawa  kepada, paling  tidak  pelaksanaan  dua  ajaran  al- Qur’an, yaitu prinsip saling at-ta’awwun (membantu  dan  saling  bekerja  sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari garar (transaksi  bisnis  di  mana  didalamnya terjadi  unsur  penipuan  yang  akhirnya merugikan salah satu pihak).
Masuknya  unsur  Islam  (ekonomi syariah)  dalam  cita  hukum  ekonomi Indonesia,  bukan  berarti    mengarahkan ekonomi  nasional  ke  arah  idiologi ekonomi agama tertentu, tetapi
dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup  dan  berkembang  tidak  hanya  di Indonesia,  tetapi  juga  di  dunia.  Sistem ekonomi  syariah  adalah  salah  satu  dari sistem-sistem  ekonomi  lainnya  seperti kapitalisme  dan  sosialisme.  Menurut Jimly  Asshiddiqie, 4 dalam  perspektif konstitusi  ekonomi,  kita  tidak  perlu terjebak dalam diskusi mengenai idiologi ekonomi. Ekonomi Syariah keberadaannya  mempunyai  landasan yang  kuat  baik  secara  formal  syar’i maupun formal konstitiusi. Secara formal syar’i,  keberadaan  ekonomi  Syariah mempunyai  landasan  dalil  yang  kuat. Dalam konteks negara, ekonomi Syariah mempunyai landasan konstitusioanal.

## B. Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional
Hukum  Islam  memiliki  akar  yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7 M. 5
Ia tumbuh di tengah masyarakat
Indonesia  berdampingan  dengan  hukum adat, 6 bahkan  antara  keduanya  saling memengaruhi. 7 Selain  itu  juga  hukum Islam  kontemporer  banyak  menyerap konsep yang berasal dari Barat. 8 Sebelum kekuasaan kolonial Belanda melancarkan politik  hukumnya  di  Indonesia,  hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara.
Hukum  Islam  dapat  menjadi sumber hukum nasional bersama sumber- sumber  lainnya  yang  sudah  lama  hidup sebagai  kesadaran  hukum  masyarakat Indonesia.  Hukum  Islam  dalam  bidang keperdataan,terutama menyangkut hukum keluarga, tetap berlaku bagi umat Islam sebagaimana telah dijadikan politik hukum oleh pemerintah kolonial Belanda sejak  tahun  1848  sejauh  pemeluk  Islam memberlakukan  bagi  diri  mereka.  Ini berarti bahwa keberlakuan itu disebabkan oleh kesadaran umat Islam sendiri untuk melaksanakannya,  bukan  diwajibkan oleh negara. 9
Hasil penelitian Prof. Mr.
Lodewyk  Willem  Christiaan  Van  der
Berg,  sebagaimana yang  diungkap Warkum Sumitro, 10 menunjukkan bahwa hukum  Islam  berlaku  secara  total  di Indonesia karena seluruh unsur-unsurnya sudah  menjadi  bagian  dari  kehidupan hukum masyarakat nusantara.Pandangan Van  der  Berg  ini  melahirkan  teori reception in complex , 11 yang merupakan kebalikan dari teori Receptie.
Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum  yang  hidup  ( living  law) .  Ia berjalan  di  tengah-tengah  masyarakat. Soerjono Soekanto 12 menyatakan bahwa hukum  merupakan  konkretisasi  dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat  dan  suatu  keadaan  yang dicita-citakan  adalah  adanya  kesesuaian antara  hukum  dengan  sistem  nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan  hukum  yang  tidak  bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini berbeda  dengan  hukum  positif.  Hukum positif  lahir  karena  dilahirkan  oleh kekuatan politik yang berkuasa.
Bahwa  hukum  Islam  menjadi sumber hukum nasional bersama hukum Barat  dan  hukum  adat,  bukan  berarti  ia harus  menjadi  hukum  formal  dengan bentuk  sendiri  yang  ekslusif,  kecuali sifatnya untuk melayani (bukan memberlakukan dengan imperatif) terhadap  yang  sudah  berlaku  sebagai kesadaran  dalam  kehidupan  sehari-hari. Di  sini  sumber  hukum  harus  diartikan sebagai  sumber  hukum  material  dalam arti  menjadi  bahan  isi  untuk  sumber hukum formal. 13
Menurut  Rifyal  Ka’bah,  hukum
Islam  dalam  konteks  hukum  nasional adalah  hukum  yang  berciri  sendiri. Menurutnya hukum Islam dalam pengertian  ini  adalah  fikih  lokal  sesuai ijtihad  dan  kondisi  setempat    yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang  sah  dalam  suatu  negara.    Lebih lanjut ia mengatakan:
Hukum  Islam  dalam  pengertian
ini  adalah  fiqh  lokal  sesuai ijtihad  dan  kondisi  setempat yang  diputuskan  oleh  pembuat undang-undang  yang sah dalam suatu  negara. Dengan demikian, hukum  Islam  dalam  praktek yang berlaku dapat berbeda dari satu  negara  nasional  ke  negara nasional yang lain seperti perbedaan  satu  mazhab  dengan mazhab yang lain dalam pengertian fiqh tradisional. Sungguhpun  demikian,  hukum Islam  dalam  berbagai  negara nasional tetap  berasal dari sumber yang sama, yaitu syari’at Islam sebagai hukum Illahi yang bertujuan  menjaga  lima  hal seperti
tersimpul dalam maqashid asy-syariah. 14
Sejalan  dengan  sudah  diakuinya kedudukan  hukum  Islam  di  Indonesia sebagai  salah  satu  sumber  hukum nasional  selain  hukum  adat  dan  hukum Barat,    keperluan  untuk  selalu  mencari dan  menggali  khazanah  hukum  Islam dalam  rangka  memberikan  sumbangsih bagi  pembentukan  hukum  nasional adalah  sebuah  keniscayaan.  Lebih-lebih lagi  hukum  Islam  sudah  lama  mendapat tempat  di  Indonesia  dalam  konteks keberlakuannya  sudah  begitu  lama  baik secara normatif sosioligis maupun yuridis formal. Menurut Amin Summa, 15 alasan  terpenting  dari keberlakuan hukum  Islam di  Indonesia adalah alasan konstitusi    ( the  reason  of  constitution ) dan alasan sejarah ( the reason of history ) serta  alasan  kebutuhan  terhadap  hukum Islam itu sendiri.
Sekalipun  memang  pembentukan hukum  nasional  yang  bersumber  pada ajaran  syariah  tidak  bisa  dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional, 16
tetapi  dalam  rangka  pengamalan  ajaran Islam secara kaffah (sempurna),  legislasi hukum  Islam  diletakkan  dalam  rangka kebutuhan  umat  Islam  itu  sendiri.  Oleh
sebab  itu  hukum  benar-benar  dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang kaffah sekalipun  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan. Ditambah  lagi  dengan  teori  penerimaan otoritas hukum yang prinsipnya menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan  setiap  orang  dan  siapapun yang  telah  menyatakan  dirinya  sebagai seorang  muslim,  dengan  mengucap  dua kalimat  sahadat,  ia  terikat  untuk  tunduk kepada hukum dan ajaran Islam. 17 Karena bagaimanapun juga agar dalam pelaksanaan  perundang-undangan  yang bertujuan  untuk  pembaruan  itu  dapat berjalan
sebagaimana mestinya, hendaknya  sesuai  dengan  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat.Hal  ini  sejalan dengan  pandangan  N.J.  Coulson  bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat. 18
Islam memiliki seperangkat ajaran berupa  aqidah,  syariah  dan  ibadah. Syariah  dalam  arti  khusus  disebut  juga dengan  fikih,  terdiri  atas  beberapa bidang,  yaitu  bidang  ubudiyah  (ibadah), munakahat, dan jinayat, dan  muamalah. Bidang  muamalah  atau  diistilahkan dengan hukum ekonomi syariah membahas tentang : 1) jual beli ( al-bai’ ); 2)  gadai  ( al-rahn );  3)  kepailitan  ( tafl i> s ); 4) pengampuan ( al- h} ajr ); 5) perdamaian ( al-s}ulh} );  6)  pemindahan  utang  ( al- h}iwa>lah ); 7) jaminan utang ( ad}-
d}ama>n/al-kafal>ah );  8)  perseroan  dagang ( syarikah ); 9) perwakilan ( waka>lah ); 10) titipan ( al-wad i> ’ah ); 11) pinjam meminjam  ( al-’ a> riyah );  12)  merampas atau merusak harta orang lain ( al-ga s} b ); 13)  hak  membeli  paksa  ( syuf’ah );  14) memberi  modal  dengan  bagi  untung ( qira>d} );  15)  penggarapan  tanah  ( al- muza>ra’ah,  al-musa>qah );  16)  sewa- menyewa  ( al-ija>rah ),  17)  mengupah orang  untuk  menemukan  barang  yang hilang  ( al-ji’a>lah );  18)  membuka  tanah
baru  ( ihya>’  al-mawa>t );  dan  19)  barang temuan ( luqat}ah ). 19
Seluruh  bidang  hukum  ekonomi syariah tersebut berdasar prinsip syariah 20 yang  mengatur  tata  niaga, dagang  dan  tata  kelolanya,  termasuk mengenai  siapa  subjek  hukum  dalam seluruh  kegiatan  tersebut  yang  sesuai dengan prinsip syariah. Semuanya didasarkan pada al- ’aqd/ kontrak. 21 Norma-norma yang
bersumber  dari  hukum  Islam  di  bidang kontrak  (perikatan)  ini  telah  lama dipraktikkan  dalam  masyarakat  Islam Indonesia sebagai bagian dari pengamalan ajaran  Islam. Namun akibat dari  politik  penjajah  Belanda,  norma- norma  hukum  perikatan  Islam  ini memudar dan tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat.
Sebelum  amandemen  Undang- undang  No  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  penegakkan  hukum kontrak  bisnis  di  lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata  (KUH  Pdt.)  yang  merupakan terjemahan  dari Burgerlijk  Wetboek
(BW), kitab Undang-undang hukum sipil Belanda yang dikonkordansi
keberlakuannya  di  tanah  Jajahan  Hindia Belanda  sejak  tahun  1854  ini,  sehingga konsep  perikatan  dalam  Hukum  Islam tidak  lagi  berfungsi  dalam  praktek formalitas  hukum  di  masyarakat,  tetapi yang  berlaku  adalah  KUH  Pdt.  Secara historis,  norma-norma  yang  bersumber dari  hukum  Islam  di  bidang  perikatan (transaksi)  ini  telah  lama  memudar  dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan  hukum  Islam  di  tanah jajahannya,  Hindia  Belanda.  Akibatnya, lembaga  perbankan  termasuk  perbankan syariah  maupun  di  lembaga-lembaga keuangan lainnya, sangat terbiasa menerapkan ketentuan buku ketiga KHU
Pdt.  yang  merupakan  terjemahan  dari BW  ( Burgerlijk  Wetboek )  tersebut.
Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara  syariah  tanpa  pedoman  teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.
Sejalan  dengan  bermunculannya lembaga-lembaga  keuangan  syariah  dan dengan  adanya  undang-undang  baru tentang  peradilan  agama,  yaitu  Undang- undang  N0.3  tahun  2006  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  N0.7 tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, kedudukan  hukum  perjanjian  syariah atau  akad  sebagai  bagian  dari  materi hukum  ekonomi  Syariah  secara  yuridis formal  semakin  kuat,  yang  sebelumnya hanya  normatif  sosiologis.  Lahirnya Undang-Undang  N0.  3  Tahun  2006 Tentang Peradilan Agama sebagai amandamen  terhadap  Undang-undang Peradilan  Agama  yang  lama  membawa implikasi  baru  dalam  sejarah  hukum ekonomi di Indonesia.Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau  sengketa  dalam  bidang  ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri  yang notabene -nya  belum  bisa dianggap sebagai hukum syariah. Dengan  demikian,  ketidakjelasan dan  kekosongan  hukum  positif  dalam transaksi  bisnis  syariah  menjadi  hilang dengan  rekomendasi  yang  diberikan Undang-undang  No.  3  Tahun  2006 kepada lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan  kasus  sengketa  dalam ekonomi syariah, yang meliputi : a. Bank syariah,  b.  Lembaga  keuangan  mikro syariah,  c.  Asuransi  syariah,  Reasurasi syariah, e. Reksadana syariah, f. Obligasi syariah  dan  surat  berharga  berjangka menengah  syariah,  g.  Sekuritas  syariah, h.  Pembiayaan  syariah,  i.  Pegadaian syariah,  j.  Dana  pensiun  lembaga keuangan  syariah  k.  Bisnis  syariah.  Ini artinya jangkauan kewenangan mengadili dilingkungan  peradilan  agama  dalam bidang  ekonomi  syariah  sudah  meliputi keseluruhan  bidang  ekonomi  syariah. Sekalipun demikian, menurut Cik Basir, 22 bahwa  jenis-jenis  ekonomi syariah yang tersebut di atas hanya antara
lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain di bidang tersebut selain yang disebutkan itu.
Selain  itu  juga  hukum  ekonomi Syariah bertaut dengan hukum perbankan Syariah  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  N0.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Dengan adanya  undang-undang  ini  praktek perbankan Syariah semakin kuat, dimana sebelumnya  operasionalisasi  perbankan Syariah  berdasarkan  Undang-Undang N0.10  Tahun  1998  tentang  Perubahan Undang-Undang  N0.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan.  Hukum  ekonomi Syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga  Syariah  sebagimana  diatur dalam  Undang-Udang  N0.  19  Tahun 2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah, hukum  zakat  dan  wakaf  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  N0.  23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Adanya undang-undang yang berkaitan  dengan ekonomi  syariah menunjukkan  bahwa  sistem  ekonomi Indonesia  mulai  memberi  tempat  dan ruang  pada  ekonomi  syariah.Dengan undang-unbdang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomin syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Kedepan  diharapkan  ada  revisi  terhadap perundang-undangan  yang  sudah  ada menyangkut  bidang  ekonomi  secara umum, sehingga melahirkan duel economic system sebagai payung hukum dalam  rangka  merealisasikan  prinsip- prinsip  ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia.
Dalam  kaitan  dengan  hukum Perjanjian  di  Indonesia,  tidak  bisa dipungkiri, hukum  ini masih  merupakan warisan  kolonial  Belanda,  yang  sudah seharusnya  diperbarui  dan  disesuaikan dengan karakter atau jadi diri masyarakat Indonesia.  Wacana  penggantian  hukum warisan  kolonial dikaitkan  dengan hukum apa yang mewarnai pembentukan
hukum  nasional,  melahirkan  spektrum pendapat,  yaitu    sebagian  kalangan memandang bahwa hukum Barat peninggalan kolonial itu perlu dipertahankan dengan hanya memperbaruinya dengan berbagai perkembangan  baru  dalam  masyarakat. Pada  sisi  lain  kelompok  pelopor  hukum adat  menghendaki  diberlakukan  dan diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional  Indonesia  dan  kelompok  lain mengusulkan  agar  syari’at  Islam  perlu diintrodusir  sebagai  hukum  nasional Indonesia.

## C. Ekonomi Syariah dalam Bingkai Konstitusi Ekonomi
Berbicara tentang ekonomi konstitusi  berarti  berbicara  mengenai perekonomian  yang  didasarkan  atas norma hukum konstitusional yang bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh  pembuat  dan  penentu  kebijakan ekonomi yang bersaifat aplikatif.
Ekonomi Konstitusi adalah perekonomian  berdasarkan  konstitusi, sedangkan konstitusi ekonomi
mengandung norma-norma dasar kebijakan ekonomi.Oleh karenanya,
ekonomi konstitusi tidak dapat dipisahkan  dari  konstitusi  ekonomi,  dan begitu juga sebaliknya. 23
Ekonomi  syariah  sebagai  bagian dari  aspek  ajaran  Islam,  penerapannya tidak  bisa  dilepaskan  dari  kerangka sistem ekonomi Indonesia.Sistem
ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila 24 yang identik dengan demokrasi  ekonomi.  Gagasan  Demorasi Ekonomi  tercantum  dalam  UUD  1945 Pasal  33  Ayat  (4). 25 Demokrasi  ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila  yang  menurut  Mubyarto 26
mempunyai  ciri-ciri  antara  lain  sebagai berikut : pertama, perekonomian Pancasila  digerakkan  oleh  rangsangan- rangsangan  ekonomi,  sosial  dan  yang paling  penting  adalah  moral, kedua , perekonomian
Pancasila ada
hubungannya  dengan  Tuhan  YME sehingga  dalam  Pancasila  terdapat solidaritas sosial, keempat : perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, keempat : sistem perekonomian Pancasila  tegas  dan  jelas  adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi  di  dalam  pelaksanaan kegiatan ekonomi.
Rumusan yang ada dalam Pasal 33 UUD  1945  menurut  Dawam  Rahardjo 27 menggambarkan  visi  tentang  sistem ekonomi  Indonesia  yang  dicita-citakan. Ia merupakan gambaran  ideal  dari suatu sistem  alternatif  terhadap  kapitalisme maupun  komunisme.  Sistem  ekonomi Indonesia  berlandaskan  pada  Pasal  33 UUD  1945  yang  dilatarbelakangi  oleh jiwa  Pembukaan  UUD  1945  dan didukung oleh Pasal 18, 23, 27 Ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila  adalah  sistem  ekonomi  yang berorientasi  atau  berwawasan  pada  sila- sila Pancasila.
Keberadaan  Pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945 merupakan panduan  landasan hukum  sistem  ekonomi  Indonesia. 28
Menurut  Teguh  Sulistia, 29 di  dalam kedua    pasal  tersebut  tersirat  lima  asas yang  bersentuhan  dengan  hukum  dan ekonomi, yaitu: pertama : asas persamaan di depan hukum; kedua : asas kemanusiaan; ketiga : asas kekeluargaan; keempat :  asas  manfaat; kelima :  asas keseimbangan.
Kelima asas tersebut yang merupakan  prinsip  ekonomi  Indonesia disusun  oleh the  founding  father adalah dalam  rangka  untuk  mampu  menuju masyarakat  adil  dan  makmur.  Oleh karenanya pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh rakyat  Indonesia,  dalam  arti  selain bidang-bidang  kebutuhan  manusia  yang hendak  dibangun  itu  harus  seimbang
materiil  dan  sprituil  juga  pembangunan tersebut harus merata. 30
Untuk mencapai itu, maka strategi pembangunan  harus  diarahkan  pada pemberdayaan  ekonomi  rakyat, 31 di merupakan  pelaksanaan  dari  demokrasi ekonomi.  Arahnya  adalah  produksi dikerjakan oleh semua untuk  semua dan di  bawah  pimpinan  dan  kepemilikan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran
masyarakat lebih
diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang.
Demokrasi  ekonomi  merupakan kedaulatan  rakyat  atas  perekonomian nasional  dan  landasan  penyelenggaraan perekonomian  nasional  dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta menjaga
keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. 32 Istilah demokrasi ekonomi terdapat  dalam  Pasal  33  ayat  (4)  UUD 1945.  Sebelum  amandemen  UUD  1945, istilah  demokrasi  ekonomi  terdapat dalam  penjelasan  UUD  1945.  Istilah  ini juga  terdapat  dalam  TAP  MPRS  RI N0.XXIII/MPRS/1966 tentang
Pembaharuan    Kebijakan  Ekonomi,
Keuangan  dan  Pembangunan,  dan  TAP
MPR  RI  N0.II/MPR/19988  tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN. 33
Beberapa  peraturan  perundang- undangan yang terkait di bidang ekonomi seperti  Undang-Undang.N0.  7  Tahun. 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman, Undang-Undang N0.7 Tahun    1992  tentang  Perbankan  dan Undang-Undang  N0.10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang N0.7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, Undang-Undang  N0.21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  Undang- Undang  N0.25  Tahun.  1992  tentang Koperasi, Undang-Undang N0.19 Tahun
2003  tentang  BUMN,    dan    Undang- Undang  N0.20  Tahun  2008  tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 34
Sejak diamandemennnya Pasal 33 UUD  1945,  terjadi  pergeseran  makna yang  terkandung  dalam  Pasal  33 sebelumnya.  Dalam  ayat  (4)  Pasal  33 UUD 1945 (pasca amandemen keempat), kata demokrasi ekonomi memang muncul  kembali,  tetapi  kedudukan  dan pengertiannya berubah, karena diletakkannya  kata  demokrasi  ekonomi sebagai  salah satu  ayat  saja dalam Pasal 33 UUD 1945. 35
Pasal  33  UUD  1945  merupakan cerminan  kedaulatan  rakyat  di  bidang ekonomi.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 36
Pasal 33 ayat (4) sangat jelas mengembangkan  pengertian  demokrasi yang tidak hanya mengandung pengertian  politik,  tetapi  juga  ekonomi. Artinya,  rakyat  Indonsia  di  samping berdaulat  di  bidang  politik  juga  harus berdaulat  di  bidang  ekonomi.  Itulah makna  hakiki  dari  konsep  demokrasi ekonomi,  yaitu  kedaulatan  rakyat  di bidang  ekonomi.  Hal  ini  sejalan  juga dengan pandangan Ginanjar Kartasasmita, 37 bahwa  politik  Indonesia dengan  menganut  paham  demokrasi harus  disertai  pula  dengan  demokrasi ekonomi.  Dengan  demokrasi  ekonomi ingin  dijamin  bahwa  negara  ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Krisis yang terjadi pada
pertengahan tahun 1997 yang
menghantam seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa telah meluluhlantahkan
komponen fundamental  ekonomi,  menyiratkan  ada sesuatu  yang  perlu  diperbaiki  dalam sistem ekonomi Indonesia, karena sistem ekonomi  Indonesia  masih  memegang prinsip-prinsip  kapitalis  di  mana  bunga adalah  ”nyawa”  dari  sistem  ini  yang berakibat  pada  stagnannya  sektor  riil. 38
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis perbankan yang
menyebabkan kepercayaan nasabah turun secara  drastis,  menjadikan  pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari  sistem  ekonomi  Syariah  lewat pengembangan  perbankan  syariah  di Indonesia,  karena  lembaga  keuangan syariah berperan penting dalam pemulihan perekonomian Indonesia. 39 Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan  pada  bangunan  sistem ekonomi syariah  dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan  ide-ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga
keuangan konvensional tidak mampu membendung krisis  ekonomi  yang  terjadi.  Oleh karenanya,  lahirnya  lembaga-lembaga keuangan  yang  berbasis  pada  sistem ekonomi  syariah  seperti  perbankan syariah,  menunjukkan  bahwa  arah  dan sasaran politik hukum ekonomi difokuskan  pada  terciptanya  sistem hukum yang mampu memberikan keadilan  ekonomi  pada  masyarakat, mengarahkan  perhatian  pada  ekonomi kerakyatan,  terciptanya  nasionalisme ekonomi,  dan  menggunakan  tolak  ukur pemerataan  ekonomi,  dan  mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. 40
Penguatan terhadap ekonomi yang  berkarakter  kerakyatan  dengan produk transaksi mudharabah dan transaksi  jual  beli  yang  ditawarkan  oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memastikan  keterkaitan  sektor  moneter dan  sektor  riil.  Hal  ini  sangat  berlainan dengan  sistem  ekonomi  konvensional yang  perkembangan  sektor  moneternya tidak terkait dengan sektor riil. Bagaimanapun  sektor financial tidak akan  pernah  lepas  kaitan  dengan  sektor riil.  Jika  dalam  kenyataannya  kedua sektor  ini  telah  mengalami  lepas  kaitan, maka  umat  manusia  tinggal  menunggu kehancuran peradaban.
Konsep  hukum  ekonomi  syariah menjaga  keseimbangan  sektor  riil  dan sektor  moneter.  Bahkan  studi-studi
tentang sistem ekonomi syariah menggarisbawahi  bahwa  masalah  fiskal merupakan yang utama dan mendapatkan penekanan  lebih  di  banding  masalah moneter.  Penekanan  sistem  ekonomi pada  fiskal  akan  lebih  mendorong berkembangnya sektor riil dan pemerataan. 41 Apabila mengaitkan perkembangan  konsep  serta  asas-asas hukum  yang  memberikan  dasar  atas petunjuk  arah  dalam  pembentukan hukum positif dan kaidah-kaidah hukum tentang bagaimana seharusnya implementasi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi syariah, ini berarti sudah mengarah  pada  wacana  politik  hukum ekonomi. Landasan politik hukum ekonomi  Indonesia  ada  dalam  pasal  33
UUD  1945,  Pancasila,  GBHN  dan propenas  yang  secara  luas  merupakan penjabaran demokrasi ekonomi.
Bermunculannya
lembaga
perbankan  syariah  yang  dimulai  sejak tahun  1992  dengan  lahirnya  Bank Muamalat  Indonesia  merupakan  wujud dari  penerapan  ekonomi  syariah  di Indonesia. Secara Konstitusi keberadaan lembaga  perbankan  syariah  sebagai bagian dari ekonomi syariah diakui. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa undang-undang  yang  berkaitan  dengan perbankan/perbankan  syariah,  seperti Undang-Undang  N0.  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan,    Undang-Undang N0.10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan Undang-Undang  N0.  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang N0.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.    Selain  itu  juga  dalam  konteks positivisasi hukum Islam, sejumlah fatwa DSN diadopsi oleh Bank Indonesia untuk selanjutnya  dituangkan  dalan  aturan Bank  Indonesia. 42 Hasil  penelitian  Tuti Hasanah 43 menunjukkan  21  fatwa  DSN yang  diadopsi  menjadi  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI). 44 Transformasi  fatwa DSN-MUI  ke  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  merupakan  amanat  dari
Undang-Undang  N0.21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  3  ayat (2). 45
Selain berupa undang-undang dan peraturan Bank Indonesia, dalam rangka penguatan  hukum  materil  ekonomi syariah, kita telah mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  yang berisi  4  (empat)  buku,  yaitu  Buku  I tentang Subjek Hukum dan Amwal , Buku II tentang Akad, Buku  III tentang  Zakat dan  Hibah,  dan  Buku  IV  tentang Akuntansi  Syariah.  Keberadaan  KHES ini belum dalam bentuk undang-undang, tetapi  berupa  Peraturan  Mahkamah Agung  (PMA)  N0.2  Tahun  2008  yang dalam  tata  urutan  perundang-undangan tidak termasuk sebagaimana yang tercantum  dalam  Undang-undang  N0.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. 46

## D. Penutup
Keberadaan  ekonomi  syariah  di Indonesia sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis.Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997, menjadikan  pemerintah  mulai  melirik
pada sistem   yang berangkat  dari sistem ekonomi  syariah.  Beberapa  perangkat hukum  untuk  memayungi  penerapan ekonomi  syariah  Indonesia  sudah  relatif banyak,sekalipun  belum  maksimal.  Ke depan  perlu  upaya  yang  lebih  maksimal dan meyeluruh dalam rangka melengkapi aturan  atau  regulasi  terkait  dengan ekonomi  syariah,  sehingga  keberadaan ekonomi  syariah  menjadi  kuat  tidak hanya  secara  normatif  sosiologis  tetapi juga  yuridis  formil.  Hal  yang  perlu dilakukan  adalah  melakukan  pembaruan hukum  yang  merupakan  salah  satu dimensi  dari  pembangunan  hukum nasional,  selain  dimensi  pemeliharaan dan  penciptaan.Yang  dimaksud  dengan dimensi  pembaruan  adalah  usaha  untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan  pembangunan  hukum nasional yaitu dengan selain pembentukan peraturan perundang- undangan yang baru, juga penyempurnaan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  sesuai  dengan kebutuhan  baru  di  bidang-bidang  yang bersangkutan,  dalam  hal  ini  bidang ekonomi syariah.
1 Tulisan  ini  (dengan  sedikit  perubahan pada  judul  dan  isi)  pernah  dimuat  dalam  jurnal konstitusi  Volume II N0.1 tahun 2013.
2 Jimly  Asshiddiqy, Implikasi  Perubahan UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum Nasional (Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 20.
3 Sri  Redjeki  Hartono, Hukum  Ekonomi Indonesia (Malang: Bayumedia Publishing,2007) , hlm. 31.
4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 71.
5 Pada  dasarnya  ada  dua  sumber  yang penting  dalam  perbincangan  mengenai  sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu sumber Barat dan  sumber  Timur.Sumber  Barat  diketahui melalui  penyelidikan  sarjana-sarjana  ketimuran Belanda, adapun sumber Timur diperoleh melalui kitab-kitab  Arab.Pada  dasarnya  pendapat  umum para  sarjana  Barat  tentang  masuknya  Islam  di

## Catatan akhir:
Indonesia  adalah  bahwa  Islam  masuk  ke Indonesia  lewat  pantai  utara  Sumatera,  yakni Aceh,  pada  abad  ke-13  Masehi.Pendapat  ini banyak  dibantah  oleh  para  sarjana  Islam, khususnya sarjana Indonesia. Berdasarkan penelitian lain yang cendrung memperkuat bahwa Islam  masuk  ke  Indonesia  terjadi  pada  abad  7/8 Masehi.  Syaugi,  “Dealektika  Muhammadiyah dan  Budaya  Lokal:Studi  Reorientasi Manhaj Tarjih Muhammadiyah tentang Budaya
Lokal”, Tesis ,  Sekolah  Pascasarjana  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005, hlm. 31-35.
6 Muhyar  Fanani, Membumikan  Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum  Nasional  Pasca  Reformasi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 113.
7 Salah  satu  bukti  pengaruh  Islam  di Indonesia adalah pengalihan sistem penanggalan tahun Saka yang berdasarkan solar sistem , kepada lunar sistem (penanggalan Hijriah) yang
dilakukan oleh Sultan Agung. Adapun Adat yang memengaruhi  hukum  Islam,  tergambar  dengan adanya  kaidah al-‘a>dah  muh}akkamah (adat istiadat  berkekuatan  hukum).  Jazuni,  Legislasi Hukum  Islam  Di  Indonesia (Bandung,  PT.  Citra Daditya Bakti, 2005), hlm. 240-241.
8 Noel  J  Coulson, Hukum  Islam  dalam Perspektif Sejarah , terj. Hamid Ahmad (Jakarta:P3M,  1987),  hlm.  113.  Peunoh  Daly mengakui  bahwa  hukum  Islam  memerlukan 'pinjaman'  dari  hukum  Barat  dalam  sistem penyusunannya.Sebaliknya,  hukum  Islam  juga memengaruhi  hukum  Barat.  Menurut  Rachmat Djatmika,  hukum  Perancis  banyak  sekali  yang dipengaruhi  oleh  hukum  fikih.  Al-Ashmawy berpendapat,  tidak  ada  perbedaan  sama  sekali antara  hukum  sipil  Mesir  dan  hukum  Islam kecuali  2  (dua)  hal:  bunga  uang  dan  perjanjian asuransi. Tidak ada perbedaan sama sekali antara hukum dagang Mesir dengan ketentuan- ketentuan  hukum  Islam.  Tidak  ada  perbedaan antara  hukum  acara  perdata  dan  hukum  acara pidana  Mesir  dengan    hukum  Islam,  lebih-lebih lagi hanya memiliki sedikit aturan tentang hukum acara. Menurut Hazairin, penyebutan nama ayah dibelakang  nama  seseorang  diambil  oper sekembalinya  dari  Mesir  oleh  Napoleon  bagi rakyat  Eropa  yang  tunduk  pada  kekuasaannya. Mengutip  Gul  Muhammad  Khan,  Busthanul Arifin  menyatakan  bahwa  ketentuan  muamalat dalam  hukum  perdata  Barat,  sejarahnya  berasal dari  Islam.  Hanya  saja,  begitu  sampai  di  sana diolah dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat  setempat  dan  diisi  dengan  moral mereka. Ketika mereka menjajah, hukum itu yang dibawa, dan kita tidak mampu lagi melihat bahwa itu asalnya dari kita, karena sudah beda 'bungkus'- nya.  Tidak  mengherankan  kalau  ketentuan- ketentuan dalam BW itu 90% islami.Lihat dalam Jazuni , Legislasi  Hukum  Islam, hlm.240. Mengenai  pengaruh  antara  hukum  Islam  dan Hukum  Romawi,  lihat  juga  dalam  tulisan  Carlo Alfonso  Nallino,  dkk, Fikih  Islam  Dan  Hukum Romawi  Refleksi  atas  Pengaruh  Hukum  Lama terhadap Hukum Baru , ed. Muhammad Hamidullah,  dkk.  (Yogyakarta:  Gama  Media, 2003).
9 Moh.  Mahfud,  MD, Perdebatan  Hukum Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi (Jakarta:LP3ES, 2007), hlm. 240.
10 Warkum Sumitro, Perkembangan
Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di  Indonesia (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2005) , hlm. 35-36.
11 Saidus Syahar, Asas-asas Hukum Islam (Himpunan Kuliah) (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 109.
12 Panggabean,  Samsu  Rizal  dan  Taufik Adnan  Amal, Politik  Syariat  Islam  Dari Indonesia  hingga  Nigeria ,  (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004), hlm.119.
13 Ibid.
14 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta:Universitas  Indonesia,  1999), hlm. 209.
15 Muhammad  Amin  Suma, Himpunan Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan Pelaksanaan  Lainnya  Di  Negara  Hukum Indonesia (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 4.
16 Politik hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi  oleh  latar  belakang  politik  dan budaya  hukum  yang  berkembang  sejak  masa pemerintah  kolonial  Belanda.  Saling  pengaruh antara  hukum  Eropa,  Hukum  Adat  dan  hukum Islam  dan  perkembangan  hukum  modern  dari Anglo  Saxon  karena  perkembangan  masyarakat yang  semakin  global  adalah  kenyataan  hukum yang sahih. Demikian juga pengaruh positivisme hukum  nampak  lebih  kuat,  sehingga  dapatlah disimpulkan  bahwa  pengaruh  hukum  Eropa adalah lebih dominan, walaupun cita-cita hukum yang  termuat  dalam  Pembukaan  UUD  1945, seharusnya lebih memperhatikan hukum asli yang tumbuh  dan  berkembang  dari  masyarakat Indonesia.
17 Abdul Gafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang N0.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan) (Yogyakarta:UII Press, 2007), hlm. 45.
18 Abdul  Halim, Peradilan  Agama  Dalam
Politik  Hukum  di  Indonesia  dari  Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif
(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1.
19 H.A.  Jazuli, Ilmu  Fiqh  Penggalian, Perkembangan,  dan  Penerapan  Hukum  Islam (Jakarta:Kencana  Prenada  Media  Group,  2006), hlm. 50.
20 Prinsip  syariah  adalah  aturan  perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara lain, berdasarkan prinsip bagi hasil ( mud}a>rabah ), pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan modal  ( musya>rakah ),  prinsip  jual  beli  barang dengan  memperoleh  keuntungan  ( mura>bah}ah ) , atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan  ( ija>rah ),  atau dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  bank    oleh pihak lain ( ijarah wa iqtina ).
21 Hasbi  Hasan, Kompetensi  Peradilan Agama  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Ekonomi
Syariah (Jakarta:  Gramata  Publishing,  2010), hlm. 108.
22 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan  Syariah  Di  Pengadilan  Agama  & Mahkamah Syar’iyyah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 99.
23 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi, hlm. 69.
24 Istilah sistem ekonomi Pancasila muncul di akhir masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) lewat tulisan Emil Salim pada tahun 1965.Istilah sistem ekonomi pancasila menjadi terkenal lewat gagasan-gagasan  provokatif  dari  Mubyarto  pada tahun  1979.  Lihat  dalam  Dawam  Rahardjo, Agenda Aksi Leberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia
(Yogyakarta:Tiara
Wacana Yogya,1997), hlm. 245.
25 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi, hlm. 353.
26 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 45.
27 Dawam  Rahardjo , Agenda  Aksi, hlm.
246 . 28 Ismail  Shaleh,  ”Hubungan  Antara Hukum  dan  Ekonomi”,  dalam  Solator  Sopater, dkk, Perekonomian  Indonesia  Menyongsong Abad XXI (Jakarta: Penebar Swadaya,1998), hlm. 201. 29 Tegus  Sulistia, Aspek  Hukum  Usaha Kecil  Dalam  Ekonomi  Kerakyatan (Padang: Andalas University Press, 2006),  hlm. 114-115. 30 Mubyarto, Sistem dan Moral , hlm. 46.
31 Ekonomi  rakyat  adalah  sistem  yang berbasis  pada  kekuatan  ekonomi  rakyat  sesuai Pasal 33 ayat 1 UUD RI 1945 dan Sila keempat. Artinya rakyat  harus berpartisipasi penuh  secara demokratis dalam menentukan kebijakan ekonomi  dan  tidak  menyerahkan  begitu  saja keputusan  ekonomi    pada  kekuatan  atau mekanisme pasar. Lihat Julius
Bobo, Transformasi  Ekonomi  Rakyat (Jakarta: Cidesindo, 2003), hlm. 48.
32 Naskah Akademis RUU Tentang  Sistem Ekonomi , hlm. 45-46.
33 Tegus Sulistia, Aspek Hukum, hlm. 116.
34 Naskah Akademis RUU Tentang  Sistem Ekonomi , hlm. 47.
35 Ibid., hlm. 23.
36 Jimmly  Asshiddiqie, Konstitusi ,  hlm. 151. 37 Ginandjar  Kartasasmita, Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi ,  makalah pada  diskusi  nasional  ICMI,  (Jakarta:Bapenas, 2007).
38 Abdul  Basith, Islam  Dan  Manajemen Koperasi  Prinsip  dan  Strategi  Pengembangan Koperasi  di  Indonesia (Malang:UIN_Malang Press,2008), hlm. 29-30.
39 Syahril Sabirin , Perjuangan Keluar Dari
Krisis , (BPEF: Yogyakarta, 2003), hlm. 393.
40 Adi  Sulistiyono, Reformasi  Hukum Ekonomi Indonesia (Surakarta:LPP UNS, 2007), hlm.72.
41 Jusmaliani  dan  Muhammad  Soekarmi
(ed.), Kebijakan Ekonomi Dalam Islam (Yogyakarta:  Kreasi  Wacana,2005),  hlm. 37. 42 Mohamad Atho Muzhar dan Muhammad  Maksum,  “Sinergy  or  Conflict  of Laws? The  Case  of The  KHES and The  DSN’s Fatwas”, paper dipresentasikan pada AICIS The 15 th Annual International Conference on Islamic Studies, Manado, 3 – 6 September 2015
43 Tuti  Hasanah,  “Transformasi  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Ke  Dalam  Hukum Positif”, Tesis ,  Institut  Agama  Islam  Negeri Antasari Program Pascasarjana , 2011.
44 Ke 21 PBI tersebut adalah sbb: 1)  PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 3-4 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Giro); 2) PBI PBI
N0.7/46/PBI/2005,pasal  3  dan  5  (diadopsi  dari fatwa  DSN  tentang  Tabungan);  3)  PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal  5  (diadopsi  dari  fatwa DSN tentang Deposito);4) PBI
N0.7/46/PBI/2005,pasal  9-10  (diadopsi  dari fatwa  DSN  tentang  Murabahah);  5)  PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal  11-12  (diadopsi  dari fatwa DSN tentang Salam); 6) PBI
N0.7/46/PBI/2005,pasal  13-14  (diadopsi  dari fatwa DSN tentang Istisna); 7) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 6-7 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Mudharabah); 8) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal  8  (diadopsi  dari  fatwa DSN tentang Musyarakah); 9) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal  15-17  (diadopsi  dari fatwa  DSN  tentang  Ijarah);    10)  PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal  9  ayat  1  huruf  d (diadopsi dari fatwa DSN tentang Wakalah); 11) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 9 ayat 1 huruf e dan ayat  2  (diadopsi  dari  fatwa  DSN  tentang  Uang Muka dalam Murabahah); 12) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 8 huruf  I (diadopsi dari fatwa DSN tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah);  13)  PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal  11-12  (diadopsi  dari fatwa DSN tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah);  14)  PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal  18  (diadopsi  dari  fatwa DSN tentang Al-Qardh); 15) PBI N0.7/46/PBI/2005, pasal 14 (diadopsi dari fatwa DSN  tentang  Jual  Beli  Istisna  Paralel);  16)  PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal 10 ayat 1 dan 2 (diadopsi dari  fatwa  DSN  tentang  Potongan  Pelunasan dalam  Murabahah);  17)  PBI  N0.7/46/PBI/2005, pasal 16 (diadopsi dari fatwa DSN tentang Ijarah al-Muntahiya bi al-Tamlik); 18 ) PBI N0.2/9/PBI/2000,  (diadopsi  dari  fatwa  DSN tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia); 19)
PBI  N0.7/46/PBI/2005,pasal  9  ayat  b  (diadopsi dari  fatwa  DSN  tentang  Sertifikat  Investasi Mudharabah Antarbank); 20) PBI N0.7/46/PBI/2005,pasal  19  (diadopsi  dari  fatwa DSN  tentang  Ganti  Rugi  (Ta’widh);  21)  PBI
N0.7/46/PBI/2005,pasal 20 ayat 1 dan 2 (diadopsi dari  fatwa  DSN  tentang  Penyelesaian  Piutang Murabahah bagi Nasabah  Tidak Mampu
Membayar).  Lihat  dalam  Tim  Penyusun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama RI, 2012), hlm. xxxiv
45 Bunyi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang N0.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  : “Fatwa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”.
46 Undang-Undang  N0.  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan,  Pasal  7  ayat  (1)  menyebutkan:  jenis dan hierarki Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat
c) Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Abdul  Gafur. Peradilan  Agama di  Indonesia  Pasca  Undang- undang N0.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan) . Yogyakarta:UII
Press, 2007.
Atho Muzhar, Mohamad dan Muhammad
Maksum. Sinergy  or  Conflict  of Laws?  The  Case  of  The  KHES and  The  DSN’s  Fatwas ,  paper
dipresentasikan  pada  AICIS  The 15 th Annual International Conference  on  Islamic  Studies, Manado, 3 – 6 September 2015.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  Ekonomi , Jakarta:Buku Kompas, 2010.
_______. Implikasi  Perubahan    UUD 1945  Terhadap  Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005. Basir, Cik. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar’iyyah .  Jakarta:  Kencana,
2009.
Basith,  Abdul. Islam  Dan  Manajemen Koperasi  Prinsip  dan  Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia, Malang:UIN_Malang Press, 2008. Bobo, Julius. Transformasi Ekonomi
Rakyat , Jakarta:Cidesindo, 2003.
Coulson,  Noel  J. Hukum  Islam  dalam Perspektif  Sejarah ,  terj.  Hamid Ahmad. Jakarta:P3M, 1987.
Fanani,  Muhyar. Membumikan  Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam  dan  Islamisasi  Hukum Nasional Pasca Reformasi . Yogyakarta:Tiara Wacana, 2008. Hartono,  Sri  Redjeki, Hukum  Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Hasan, Hasbi. Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah . Jakarta:Gramata Publishing, 2010. Hasanah,  Tuti. Transformasi  Fatwa
Dewan  Syariah  Nasional  Ke Dalam Hukum Positif , tesis tidak diterbitkan.Banjarmasin:  Institut Agama  Islam  Negeri  Antasari Program Pascasarjana, 2011. Halim,  Abdul. Peradilan  Agama  Dalam Politik  Hukum  di  Indonesia  dari
Konservatif  menuju  Konfigurasi Demokrasi-Responsif . Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010. Jazuni. LegislasiHukum Islam di Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra
Daditya Bakti, 2005.
Jazuli,  H.  A. Ilmu  Fiqh  Penggalian, Perkembangan,  dan  Penerapan
Hukum  Islam. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005.
Ka’bah, Rifyal. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta:Universitas
Indonesia, 1999.
Kartasasmita  ,  Ginandjar. Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi ,  makalah  pada  diskusi nasional  ICMI.  Jakarta:Bapenas, 2007.
MD,  Moh.  Mahfud. Perdebatan  Hukum Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi . Jakarta:LP3ES, 2007. Mubyarto. Sistem  dan  Moral  Ekonomi Indonesia . Jakarta:LP3ES, 1998. Nallino, Carlo  Alfonso, dkk.. Fikih Islam Dan Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum Lama Terhadap  Hukum  Baru ,  ed.
Muhammad  Hamidullah,  dkk..
Yogyakarta:Gama Media, 2003.
Panggabean,  Samsu  Rizal  dan  Taufik Adnan Amal. Politik Syariat Islam dari  Indonesia  Hingga  Nigeria .
Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004.
Rahardjo, Dawam. Agenda Aksi
Leberalisasi Ekonomi dan Politik di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Tiara Wacana Yogya, 1997.
Shaleh,  Ismail.  ”Hubungan  Antara Hukum  dan  Ekonomi”,  dalam Solator Sopater, dkk. Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI . Jakarta:Penebar Swadaya, 1998.
Sabirin, Syahril . Perjuangan Keluar Dari Krisis . BPEF: Yogyakarta, 2003. Sulistia,  Teguh. Aspek  Hukum  Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan , Padang:Andalas University Press, 2006.
Sukarmi, HandOut Bahan  Ajar  Hukum Ekonomi  Program  Doktor  Ilmu Hukum  Unversitas  Brawijaya Malang, 2008.
Suma, Muhammad Amin. Himpunan Undang-Undang  Perdata  Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia .  Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004. Sumitro, Warkum. Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan  Sosial  Politik  di Indonesia. Malang:  Bayumedia
Publishing, 2005.