Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

## Nesya Warapsari¹, Hari Soeskandi²
1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: nesya.warapsari@gmail.com , soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  pertimbangan  hakim  dalam memberikan hukuman pidana bagi Pecandu Narkotika Golongan I jenis ganja, yang tertuang pada putusan pengadilan  No.  761/Pid.Sus/2021/PN  Jmr.  Artikel  ini  mengacu  pada  beberapa  pendekatan,  yakni pendekatan  kasus,  perundang-undangan,  dan  konseptual,  dengan  penelitian  normatif.  Kasus  tindak pidana narkotika diselesaikan dengan memberikan pembinaan dan perawatan dalam bentuk rehabilitasi, bukan  dengan  hukuman  penjara.  Namun,  pada  beberapa  kasus  terdapat  perbedaan  penyelesaian. Contohnya adalah kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Mohammad Rifki Ananda dengan putusan pengadilan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr, di mana hakim memutus terdakwa bukan dengan putusan rehabilitasi  medis  dan/atau  sosial,  melainkan  putusan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun.  tentang Narkotika,  dalam  Pasal  54  menyatakan  bahwa  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  merupakan penyelesaian yang wajib dipenuhi oleh para  pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Lalu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dalam  Pasal 103 juga menyatakan bahwa Majelis Hukum seharusnya memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sebagai penyelesaian. Pemberian  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  penyalahgunaan  narkotika  juga  diperkuat  oleh  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  No.  04  Tahun  2010.  Sehingga,  dapat  disimpulkan    bahwa  mengacu  pada  Putusan Pengadilan  Nomor:  761/Pid.Sus/2021.PN  Jmr,  hakim  tidak  memberikan  pertimbangan  dan  perhatian, serta tidak  menafsirkan seluruh Ayat di Pasal 127.
Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi, Pidana Penjara

## Abstract
The purpose of this paper is to find out and explain about the judge’s considerations in giving penalties for Class  I  Narcotics  Addicts,  that  is  marijuana,  which  is  stated  in  the  Putusan  Pengadilan  No. 761/Pid/Sus/2021/PN Jmr. This paper refers to several approaches, such as case, statue, and conceptual approach, with normative research. The narcotics abuse case are resolved by providing guidance and care in the form of rehabilitation, not by imprisonment. However, in some cases, the are differences in resolving the  case.  The  example  of  a  narcotics  abuse  case  that  was  resolved  by  imprisonment  is  the  case  by Mohammad Rifki Ananda, which is stated in the Putusan Pengadilan No. 761/Pid/Sus/2021/PN Jmr. The judge decide to resolved the case by imprisonment for 1 year, not by a medical or social rehabilitation. about  Narcotics,  in  Pasal  54,  states  that  medical  and  social  rehabilitation  are  solutions  that  must  be fulfilled by narcotics addicts and victims of narcotics abuse. Then, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103  also states that Majelis Hukum should  order the defendant to  take the rehabilitation as  the settlement. The provision of rehabilitation for addicts and narcotics abuser is also strengthened by Surat Edaran  Mahkamah  Agung  No.  04  Tahun  2010.  Thus,  it  can  be  concluded  that  referring  to  Putusan Pengadilan No. 761/Pid/Sus/2021/PN Jmr, the judge did not give consideration and attention, and did not interpret all the Ayat in Pasal 127.
Keywords : Narcotics, Rehabilitation, Imprisonment
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PENDAHULUAN
Narkoba (Narkotika dan Obat atau Bahan Berbahaya),  adalah zat yang memiliki berbagai efek negatif dan kecanduan para penggunanya. Sejak 2015 hingga saat ini,  telah dinyatakan darurat narkoba yang di mana artinya tingkat kerawanan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba  sangatlah  tinggi.  Kondisi  darurat  ini  terus-menerus  berkembang  seiring  berjalannya waktu. Permasalahan ini telah meluas di berbagai lapisan masyarakat tidak terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, lanjut usia, orang yang berpendidikan maupun tidak dan di berbagai kalangan profesi.
Orang  yang  menggunakan  narkotika  dikelompokkan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  pecandu  dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu diartikan sebagai pengguna yang sudah mengalami ketergantungan secara fisik dan mental terhadap narkotika. Sementara korban penyalahguaan adalah pengguna yang mengkonsumsi narkotika bukan karena kesengajaan, melainkan karena bujukan, paksaan, tipu daya, atau ancaman dari pihak lainnya.
Hukuman bagi para pengguna narkotika adalah sanksi pidana yang cukup berat, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, hal tersebut  tidak  menurunkan  jmlah  pengguna  narkoba  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah  kurangnya  efek  jera  yang  dirasakan  oleh  pengguna narkoba ketika mendapatkan hukuman pidana.
Berdasarkan  hal  tersebut,  tindak  pidana  atas  kasus  penggunakan  narkotika  seharus  lebih menekankan kepada norma hukum yang mampu memberikan pembinaan dan perawatan, yaitu rehabilitasi.  Para hakim yang seharusnya mampu memberikan pandangan yang lebih luas dan juga ikut memerhatikan serta mempertimbangkan dalam menjatuhi pidana kepada para pelaku kejahatan  khususnya  narkotika  agar  terpenuhinya  cita-cita  keadilan  hukum  dalam bermasyarakat. Harapannya, bahwa penegakan hukum ini mampu menjadi faktor yang mampu menekan kasus-kasus penyalahgunaan, peredaran, dan perdagangan narkotika.
Pemberian rehabilitasi kepada para pengguna narkotika merupakan satu hal yang pasti untuk diterapkan  dengan  pendekatan  retributif  pada  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Proses persidangan dan pemberian sanksi hukum berupa rehabilitasi mengharuskan para hakim untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
berpedoman pada kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal  54  tentang  Narkotika,  dalam  memberikan  putusan  bagi  para  pengguna  narkotika.  Pasal tersebut juga mengatur terkait ketentuan dalam pemberian rehabilitasi medis dan sosial.
Peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  terkait  pemberian  rehabilitasi  bagi para pecandu narkotika adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 Ayat (1) dan (2) tentang  Narkotika.  Ayat-ayat    tersebut  menerangkan  bahwa  Hakim  yang  memeriksa  perkara terkait kasus kencanduan narkotika dapat memberikan putusan dan perintah terkait pemberian rehabilitasi dengan terbukti maupun tidaknya dalam persidangan.
Dalam perkara narkotika, Mahkamah Agung menyatakan bahwa diperlukan penerapan dari restoraive justice yang seharusnya dapat diterapkan oleh seluruh Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Penerapan restorative justice tersebut telah dituangkan di dalam Keputusan  Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Di Lingkungan Peradilan Umum (yang selanjutnya akan disebut “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Adapun keputusan-keputusan tersebut di antaranya:
1) Pedoman restorative justice wajib diterapkan oleh kepada seluruh hakim pengadilan negeri dengan menjunjung ketertiban dan tanggung jawab; dan
2) Pelaksanaan restorative justice wajib disertai dengan fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi,  dan  pelaporan  pelaksanaan  secara  berkala  yang  dilakukan  oleh  Ketua Pengadilan Tinggi.
Berdasarkan  keputusan-keputusan  tersebut, restorative  justice dinilai  mampu  untuk menyelesaikan kasus tindak pidana, melalui partisipasi dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban,  serta  pihak  lainnya.  Dibandingkan  memberikan  pidana  penjara,  partisipasi  tersebut bertujuan untuk membantu proses pemulihan bagi para pengguna narkoba.
Salah satu  contoh  kasus  penyalahgunaan  narkotika  adalah  kasus  Mohammad Rifki  Ananda, dengan putusan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) linting ganja kering seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok pada hari Senin,  30 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
PTP  Kaliurang  Kec.  Sumbersari  Kab.  Jember,  yang  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan Negeri Jember. Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa dari  Okta Afero, pada Minggu, 29 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB, di indekos milik Rio Okta Afero di Jalan Mastrip Kecamatan  Sumbersari Kabupaten  Jember.  Setelah  mendapatkan  ganja  tersebut  terdakwa  langsung  pulang  ke kontrakannya.
Setelah memperoleh ganja tersebut, pada Senin, 30 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB, terdakwa mengonsumsi ganja tersebut di rumah kontrakannya bersama dengan teman-teman dengan cara mencampurnya  dengan  tembakau  rokok,  kemudian  dilinting  menggunakan  kertas  rokok  yang selanjutnya dibakar. Ganja tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap seperti orang yang sedang merokok.
Alasan terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap yaitu agar  badan  terasa  segar,  tidak  mudah  Lelah,  kuat  begadang  dan  kuat  melakukan  pekerjaan dibandingkan  tidak  menggunakannya  maka  badan  terasa  lebih  mudah  lemas.  Terdakwa  telah menggunakan ganja sejak tahun 2020 dan memesan ganja selalu kepada Rio Okta Afero.
Hakim  menyatakan  bahwa  barang  bukti  yang  ditemukan  telah  terbukti  keabsahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  Pasal  127  Ayat  (1)  tentang  Narkotika,  sebab  terdakwa  menyalahgunakan  narkotika golongan  I  untuk  dikonsumsi  sendiri.  Adapun  hukuman  yang  diterima  oleh  terdakwa  adalah pidana penjara selama  1 (satu) tahun. Keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa menimbulkan konflik norma, karena dinilai tidak mempertimbangkan ketentuan yang tercantum ada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 dan Pasal 103, serta Surat Edaran Mahkamah  Agung  No.  04  Tahun  2010.  Sehingga,  hal  yang  menjadi  pertanyaan  adalah pertimbangan apa yang dimiliki oleh Hakim sehingga ia menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yang  melakukan  beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan ( statue approach ), konseptual ( conceptual
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
approach ), dan kasus ( case approach ). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan  melalui  pendataan  dan  pencatatan  terhadap  data  primer,  serta  melakukan studi pustaka pada data sekunder dengan  menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif dan preskripstif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kitab  Undang-Undang  Pidana  Hukum  (KUHP),  mendefinisikan  tindak  pidana  sebagai stratbaarfeit . Menurut Simons, stratbaarfeit merupakan sebuah perilaku yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang, di mana perilaku tersebut melanggar hukum dan harus dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum. Sehingga, tindak pidana dapat diartikan sebagai salah satu dasar mengapa seseorang dijatuhi suatu sanksi atau hukuman, di mana hukuman yang didapatkannya bertujuan untuk mempertanggung jawabkan perilaku melanggar hukumnya. Salah satu perilaku yang  termasuk  ke dalam  tindakan pidana  adalah penyalahgunaan  narkotika.  Narkotika  sendiri diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan didefinisikan pada Pasal 1 Ayat (1), yakni: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tan aman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun  semi  sintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana  terlampir  dalam undang- undang ini atau yang kemudian ditetapkan dngan Keputusan Menteri Kesehatan.”
Undang-Undang  tersebut  juga  menyatakan  bahwa  segala  perilaku  yang  berhubungan  dengan narkotika,  baik  secara  langsung  maupun  tidak,  termasuk  ke  dalam  suatu  tindak  pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 138.  Dengan adanya tindak pidana tersebut maka telah diatur pula penegakan hukumnya. Sebagai aparat penegak hukum, tindak pidana ini harus lebih diketatkan lagi dalam memberantas untuk menghentikannya.
Narkotika digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan tujuan dan fungsinya. Untuk golongan I adalah  narkotika  yang  bertujuan  dan  berfungsi  dalam  membantu  pengembangan  ilmu pengetahuan, tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan seperti terapi karena
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
memiliki  efek  ketergantungan  yang  sangat  tinggi  (Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  2007). Selanjutnya, golongan II adalah narkotika yang bertujuan dan berfungsi untuk membantu dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan,  serta  dalam  digunakan  dalam  proses  pengobatan  seperti terapi  sebagai  pilihan  terakhir  karena  efek  ketergantungan  yang  ditimbulkan  tinggi.  Terakhir, golongan  III  adalah  narkotika  yang  bertujuan  dan  berfungsi  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan,  serta  dapat  digunakan  dalam  proses  pengobatan  seperti  terapi  karena  efek ketegantungan yang ditimbulkannya ringan.
Dalam  memberikan  putusan  kepada  terdakwa  dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika,  hakim tentu  memiliki  beberapa  pertimbangan.  Pertimbangan  tersebut  berupa  pertimbangan  yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang dimiliki oleh hakim berpedoman atas faktor-faktor yang mampu diungkapkan oleh perundang-undangan yang telah disahkan sehingga harus dimuat di  dalam  putusan,  serta  faktor-faktor  yang  diungkapkan  melalui  persidangan.  Sementara pertimbangan non yuridis berpedoman atas faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Berdasarkan  hal  tersebut,  kasus  posisi  dalam  Putusan  Nomor:  761/Pid.Sus/2021/PN  Jmr yaitu yang dimana awal mula kejadiannya terdakwa atas nama Mohammad Rifki Ananda Rabu, 01 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB dan bertempat di rumah kontrakan PTP Kaliurang Kecamatan  Sumbersari  Kabupaten  Jember,  yang  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan Negeri Jember yang menggunakan rarkotika tanpa disertai hak untuk menggunakannya sehingga termasuk perbuatan melawan hukum dengan cara sebagai berikut:
Bermula  saksi  Dody  Cahyono  bersama  dengan  saksi  Dedi  Wiswantoro  selaku  anggota SatReskoba  Polres  Jember  mendapatkan  informasi  dari  masyarakat  jika  di  rumah  kontrakan seorang  mahasiswa  yang  berada  di  PTP  Kaliurang  Kecamatan  Sumbersari  Kabupaten  Jember, sering  digunakan  untuk  melakukan  pesta  narkoba.  Kemudian,  hari  Rabu,  01  September  2021 pada pukul 04.00 WIB, saksi Dody Cahyono dan Dedi Wiswantoro mendatangi rumah kontrakan mahasiswa tersebut dan diketahui di dalam rumah tersebut sedang terjadi sebuah pesta narkoba berjenis sabu. Adapun terdakwa di dalam kasus ini adalah  Mohammad Rifki Ananda, Rio Okta Afero, Ahmad Amir Hamzah, Lili.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Pada hari Minggu, 29 Agustus 2021, sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa membeli barang yang diduga  narkotika  dengan  jenis  ganja  kering  dari  Rio  Okta  Afero.  Transaksi  tersebut  terjadi  di indekos milik Rio Okta Afero, lalu terdakwa langsung pulang ke kontrakannya. Kemudian, pada Senin,  30  Agustus  2021  sekira  pukul  01.00  WIB,  ganja  yang  diperoleh  terdakwa  selanjutnya dikonsumsi  di  rumah  kontrakannya  bersama  dengan  temannya.  Narkotika  tersebut  dicampur dengan tembakau rokok menjadi satu, kemudian  dilinting  dengan menggunakan kertas rokok . Selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti orang merokok.
Jaksa Penuntut Umum memberikan 3 (tiga) bentuk dakwaan kepada terdakwa Mohammad Rifki Ananda yang tercantum dalam surat dakwaan. 3 bentuk dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yakni:
(1) Melakukan  tindakan  melawan  hukum  dan  tidak  memiliki  hak  untuk  menawarkan pembelian,  menjual,  membeli,  menerima,  dan  menjadi  perantara  dalam  transaksi perdagangan, pertukaran, atau penyarahan narkotika golongan I.
(2) Melakukan  tindakan  melawan  hukum  dan  tidak  memiliki  hak  untuk  melakukan penanaman,  pemeliharaan,  pemilikan,  penyimpanan,  penguasaan,  atau  penyediaan narkotika golongan I yang berbentuk tanaman.
(3) Melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) tentang narkotika.
Penulis  menilai  bahwa  dakwaan  pada  poin  (1)  dan  (2)  dinilai  tidak  tepat  bagi  kasus penyalahgunaan  narkotika  oleh  terdakwa  Mohammad  Rifki  Ananda.  Penulis  menilai  bahwa keputusan Majelis yang memberikan dakwaan alternatif seperti yang tertuang pada poin (3).
Pada  umumnya,  sebelum  menggunakan  narkotika,  pengguna  narkotika  akan  melakukan penyimpanan,  penguasaan,  pemilikan,  serta  pembawaan  dari  narkotika  itu  sendiri.  Sehingga, kurang tepat jika langsung didakwa atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 112. Sebab, hal yang harus diperhatikan adalah motif yang dimiliki oleh pengguna sehingga ia menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa narkotika tersebut.
Dalam memberikan putusan atas suatu kasus, Hakim memiliki sebuah kebebasan seperti yang tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  Pasal  1  tentang  kekuasaan  kehakiman.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Peraturan  perundang-undangan  tersebut  menyatakan  bahwa  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh Hakim  merupakan  suatu  kemerdekaan  baginya,  yang  dimanfaatkan  untuk  melaksanakan pengadilan yang memberikan kontribusi dalam penegakkaan hukum dan keadilan, yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga, Negara Hukum Republik Indonesia dalam terselenggara.
Hakim  memiliki  pertimbangan  yuridis  yang  memiliki  peran  dalam  membantu  hakim  untuk memberikan  putusan.  Sebab,  pertimbangan  ini  terdiri  atas  beberapa  fakta  yang  telah  terjadi dalam  proses  persidagan.  Pertimbangan yuridis  ini  juga  memperhatikan  korelasi antara  fakta- fakta yang ada terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan unsur-unsur yang menjadi kesalahan terdakwa. Pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim untuk membantu proses pemberian putusan menjadi hal yang menentukan keberlanjutan kasus. Apakah putusan yang diberikan oleh Hakim  dapat  dinilai  keadilannya  dan  apakah  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Sehingga, berdasarkan kasus posisi tersebut, beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Mohammad Rifki Ananda adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pada  kasus  ini,  Hakim  memberikan  putusan  berupa  hukuman  pidana  penjara  kepada terdakwa yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Unsur Obyektif
Mengacu pada Pasal 127 Ayat (3), dijelaskan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (15), unsur obyektif yang dilakukan oleh  terdakwa  adalah  penggunaan  narkotika  tanpa  disertai  dengan  hak  sehingga menjadi perbuatan melanggar hukum. Adapun alasan-alasan yang berdasarkan dasar hukum di atas dapat terpenuhi, yaitu:
1) Terdakwa  menjelaskan  di  dalam  persidangan  bahwa  identitas  yang  tercantum pada surat dakwaan bersifat benar dan diperkuat oleh keterangan para saksi.
2) Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa, yakni menyalahgunakan narkotika jenis ganja tanpa disertai hak dan melawan hukum yang ada. Terdakwa juga bukanlah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
ilmuan yang menggunakan ganja tersebut  sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal (8).
3) Berdasarkan  hasil  Laboratorium  Kesehatan  Daerah  Jember  pada  01  September 2021 dan ditandatangani oleh Jajuk Yuliani, AMd., Kes dengan hasil pemeriksaan uji saring Narkotika, terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Marijuana atau Canabis, THC.
b. Unsur Subyektif
Pasal  6  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa  narkotika  golongan  I  adalah  narkotika  yang bertujuan dan berfungsi dalam membantu pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan seperti terapi karena memiliki efek ketergantungan yang sangat tinggi. Ganja merupakan narkotika yang termasuk ke dalam narkotika golongan I, sehingga dasar hukum di atas dapat terpenuhi karena:
1) Keterangan dari para saksi membuktikan bahwa terdakwa tertangkap oleh Dody Cahyono dan Dedi Wiswantoro selaku saksi dan anggota Satuan Reserse Narkoba (SatReskoba) Kepolisian Resor (Polres) Jember yang mana pada saat itu terdakwa sedang  tidur  dilantai  dan  ditemukan  papir  (kertas  rokok)  untuk  melinting  ganja disebelah terdakwa.
2) Kemudian  pada  saat  dilakukannya  penggeledahan  terhadap  tas  milik  terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 2  linting ganja kering seberat ±1,082 gram (netto)  yang  untuk  dipergunakan  dalam pemeriksaan  Laboratorium  Kriminalistik Surabaya  dengan Nomor  Lab:  07332/NNF/2021  tanggal  10  September  2021  dan telah ditandatangani oleh dr. Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Chya, ST dengan hasil positif (+) ganja.
2. Alat Bukti
Fakta-fakta yang terkuak di dalam persidangan tersebut diperkuat dengan adanya barang bukti berupa:
a. Keterangan Saksi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
1) Sakis  Dody  Cahyono  dan  Dedi  Wiswantoro  telah  menangkap  terdakwa  setelah mendapatkan  informasi  dari  warga  bahwa  di  kontrakan  seorang  mahasiswa tepatnya  di  PTP  Kaliurang  Kecamatan  Sumbersari  Kabupaten  Jember  sering digunakan  pesta  Narkob.  Penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  tim  membuktikan bahwa  penyalahgunaan  narkotika  telah  terjadi  di  PTP  Kaliurang  Kecamatan Sumbersari  Kabupaten  Jember.  Tterdakwa  Mohammad  Rifki  Ananda  ditangkap saat tengah tidur di lantai dengan tertdapat lintingan ganja di sampingnya.
2) Bahwa  saksi  Rio  Okta  Afero  kenal  dengan  terdakwa  Mohammad  Rifki  Ananda sekira  sudah  5  (lima)  tahun,Pada  hari  Minggu,  29  Agustus  2021  terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai apakah saksi emmpunyai barang berupa ganja dan setelah saksi menjawab punya, pada pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi saksi  tepastnya  di  kosan  yag  beralamat  di  Jalan  Mastrip  Timur  Nomor  86 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, lalu saksi memberikan setangkup ganja milik saksi kepada terdakwa. Kemudian, terdakwa pulang dengan membawa ganja tersebut.
b. Surat
Salah satu yang dijadikan alat bukti dan pertimbangan hakim dalam persidangan ialah surat. Surat yang diajukan yaitu:
1) Hasil  surat  berita  acara  pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  Surabaya  pada tanggal  10  September  2021  yang  ditandatangani  oleh  dr.  Imam  Mukti  S.Si,  Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, dengan barang bukti dua linting berisikan daun, batang dan biji seberat  ±1,082 gram (netto). Hasilnya menyatakan  bahwa  barang  bukti  tersebut  benar  narkotika  jenis  ganja, sebagaimana yang yang terdaftar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Nomor 8 Lampiran I tentang Narkotika.
2) Hasil surat keterangan dari Laboratorium Kesehatan Daerah Jember yang dibuat dan ditandatangani oleh Jajuk Yuliani, Amd. Kes pada 01 September 2021 dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
hasil pemeriksaan uji saring Narkotika positif (+) mengandung Marijuana/Canabis, THC atau yang biasa disebut ganja.
c. Petunjuk
Menyatakan  bahwa  seluruh  bukti  yang  didapatkan  melalui  keterangan  para  saksi antara satu sama lainnya benar dan berkesinambungan.
d. Keterangan Terdakwa
Terdakwa  dalam  proses  pengadilan  telah  menyatakan  bahwa  keterangan  yang disampaikan oleh para saksi adalah benar. Barang bukti berupa ganja yang diamankan dan disita pun diakui terdakwa sebagai miliknya.
3. Barang Bukti
Adapun barang bukti yang telah ditetapkan oleh hakim antara lain:
a. 2 (dua) linting ganja kering dengan berat kotor 1,40 gram;
b. 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok.
4. Keyakinan Hakim
Hakim  memiliki  keyakinan  bahwa  terdakwa  Mohammad  Rifki  Ananda  telah  terbukti melakukan penyalahgunaan  narkotika  golongan  I  jenis  ganja.  Keyakinan  hakim  tersebut didasarkan  pada  alat  dan  barang  bukti  yang  telah  terkuak  di  persidangan.  Hasil  yang dijelaskan  pada  unsur  obyektif  juga  menjelaskan  bahwa  tindakan  penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Undang- undang tersebut juga menjelaskan terkait larangan dalam hal penggunaan narkotika, di mana terdakwa melanggarnya karena tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk  mengkonsumsi  ganja  tersebut.  Hakim  yakin  tidak  terdapat  hal-hal  yang  mampu memberikan  penghapusan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  baik  yang menjadi alasan pembenar maupun pemaaf.
Adapun  pasal  yang  dilanggar  oleh  terdakwa  dalam  kasus  Putusan  Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr ini adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Sehingga, hukuman bagi tindakan terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Selain itu, dalam Pasal 1 Angka 13, telah dijelaskan bahwa “Pencandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika,  baik secara  fisik  maupun  psikis.”  Sehingga,  berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat dinyatakan  bahwa  pecandu  narkotika  termasuk  kedalam  “ self-victimizing  victim ”.  Schaler menyatakan  bahwa self-victimizing  victim adalah  orang-orang  yang  menjadi  korban  karena perilakunya sendiri dan menyebabkan ketergantungan akan perilaku merugikannya tersebut.
Menurut  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  Pasal  54,  “Pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Sehingg a dapat  disimpulkan  bahwa  para  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  untuk mengikuti proses rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.
Selain  itu,  dalam  Pasal  127  Ayat  (2)  terdapat  sebuah  penjelasan  yang  menyatakan  bahwa “Dalam memutus perk ara sebagaimana pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.” Adapun penjelasan lebih lanjut terkait pasal-pasal tersebut antara lain:
1. Pasal 54
Pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  untuk  menjalani  pembinaan  dan perawatan melalui rehabilitasi, baik secara medis dan sosial.
2. Pasal 55
a. Pecandu  atau  korban  penyalahgunaan  narkotika  yang  masih  di  bawah  umur  wajib dibantu oleh orang tua atau walinya, untuk melapor kepada pihak Puskesmas, Rumah Sakit, atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang ditunjuk Pemerintah, sehingga pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  mampu  untuk  mendapatkan pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial yang layak.
b. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang sudah berusia legal wajib untuk melaporkan kondisi dirinya atau dibantu oleh pihak lain untuk melaporkan kondisinya kepada kepada pihak Puskesmas, Rumah Sakit, atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial  yang  ditunjuk  Pemerintah,  sehingga  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
narkotika  mampu  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan/atau  rehabilitasi  medis  dan sosial yang layak.
3. Pasal 103
a. Hakim memiliki kewenangan dalam memeriksa kasus penyalahgunaan narkotika oleh pecandu narkotik, yakni:
1) Memberikan  putusan  kepada  terdakwa,  di  mana  terdakwa  diperintahkan  untuk melakukan  pengobatan  atau  perawatan  dalam  bentuk  rehabilitasi  jika  terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika; atau
2) Memberikan  putusan  kepada  terdakwa,  di  mana  terdakwa  diperintahkan  untuk melakukan  pengobatan  atau  perawatan  dalam  bentuk  rehabilitasi  jika  tidak terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika
b. Tindakan pengobatan  dan  perawatan  yang didapatkan oleh para pecandu narkotika yang tertuang dalam Ayat (1) huruf a menjadi suatu hukuman yang didapatkan oleh para pecandu narkotika atas perbuatannya.
Pasal  ini  juga  diperkuat  oleh  peraturan  Surat  Edaran  Mahkaham  Agung  (SEMA)  No.  04 Tahun  2010.  SEMA  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  telah  menjadi  pecandu  atau korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis  dan  sosial.  SEMA  juga  menjelaskan  bahwa  pemberian  sanksi  pidana  yang sebagaimana telah tertuang pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 huruf a dan b diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Terdakwa yang ditangkap harus tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan BNN;
2) Pada hari terjadinya penangkapan, harus ditemukan barang bukti atas pemakaian 1 (satu) haru dengan rincian:
a) Sabu (1 gr)
b) Ekstasi (2,4 gr atau 8 butir)
c) Heroin (1,8 gr)
d) Kokai (1,8 gr)
e) Ganja (5 gr)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
f) Daun Koka (5 gr)
g) Mesklalin (5 gr)
h) Psilosybin (3 gr)
i) LSD (2 gr diethylamide)
j) PCP (3 gr)
k) Fentanil (1 gr)
l) Metadon (0,5 gr)
m) Morfin (1,8 gr)
n) Petidin (0,96 gr)
o) Kodein (72 gr)
p) Bufrenorfin (32 mg).
3) Surat  hasil  pengujian  laboratorium  untuk  mengetahui  status  penggunaan narkotika  (positif  atau  negatif)  yang  diterbitkan  berdasarkan  permohonan penyidik;
4) Surat  keterangan  dari  dokter  jika  atau  psikiater  pemerintah  yang  ditunjuk  oleh Hakim;
5) Tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan peredaran gelap narkotika.
Mengacu pada pertimbangan-perimbangan yang dimiliki oleh Hakim tersebut, putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap terdakwa Mohammad Rifki Ananda hanya didasarkan pada fakta- fakta yang terkuak di persidangan. Majelis Hakim tidak memperhatikan pertimbangan  lainnya secara teliti. Pertimbanga yang diperhatikan oleh Hakim hanyalah Pasal 127 Ayat (1). Sedangkan Pasal 127 Ayat (2) tidak menjadi pertimbangan Hakim. Padahal, jika diperhatikan secara teliti, Pasal 127 Ayat (2) berkaitan dengan Pasal lainnya seperti Pasal 54, 55, dan 103 Ayat (1). Pasal- Pasal  tersebut  menjelaska  bahwa  dalam  memberikan  putusan  pada  Pasal  127  Ayat  (1), hendaknya  memperhatikan  Pasal  54,  55  ,  dan  103,  di  mana  Pasal  54  menjelaskan  terkait pemberian rehabilitasi medis dan sosial sebagai hukuman bagi pecandu narkotika dan Pasal 103 Ayat (1) memberikan acuan untuk Hakim dalam mengirimkan para pecandu narkotika ke pusat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
atau  lembaga  rehabilitasi  medis  atau  sosial  dengan  adanya  atau  tidak  adanya  bukti  bahwa terdakwa telah memenuhi persyaratan pemberian rehabilitasi sebagaimana yang telah tertuang di dalam SEMA No. 04 Tahun 2010.
Mengacu pada SEMA, terdakwa Mohammad Rifki Ananda telah terbukti  memenuhi seluruh persyaratan dalam SEMA. Bukti tersebut antara lain:
1. Terdakwa  tertangkap  tangan  oleh  Satreskoba  Polres  Jember  pada  01  September  2021 pukul  04.00  WIB  saat  terjadi  pesat  narkoba  dan  terdakwa  sedang  dalam  posisi  tidur  di lantai dengan terdapat kertas papir di sampingnya;
2. Terdakwa  tertangkap  tangan  dengan  disertai  bukti  berupa  2  (dua)  linting  ganja  kering seberat1,40 gram (netto) dan 1 (satu) pak kertas papir atau kertas rokok, yang ditemukan tidak melebihi 1x24 jam dan perincian dalam SEMA.
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Jember pada 01 September 2021 yang ditandatangani  oleh  Jajuk  Yuliani,  Amd.Kes  selaku  pemeriksa  dan  penanggung  jawab, menyatakan bahwa terdakwa positif (+) mengkonsumsi Marijuan/Canabis atau ganja.
4. Hasil  pemeriksaan  Laboratorium  menjadi  dasar  bagi  pemberian  putusan  atas penyalahgunaan  narkotika  golongan  I  untuk  dikonsumsi  diri  sendiri,  sehingga  terbukti tidak terlibat di dalam peredaran gelap narkotika.
Berdasarkan pemaparan pada poin 1 hingga 4, dapat dibuktikan bahwa terdakwa Mohammad Rifki Ananda terbukti memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang telah tercantum di dalam SEMA.
Hasil putusan Hakim yang berupa pidana kurungan bukanlah solusi yang terbaik bagi kasus penyalahgunaan  narkotika  atau  korban  peredaran  narkotika.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat pertimbangan yang lebih pantas diberikan kepada terdakwa, yaitu rehabilitasi. Proses pengadilan sendiri telah menjadi hukuman yang memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkotika di masa depan.
Penyelesaian  atas  kasus  penyalahgunaan  narkotika  hendaknya  dilakukan  dengan komprehensif  dan  terpatu  untuk  mencapai  hasil  yang  sesuai  dan  memberikan  keadilan  bagi seluruh  pihak.  Hal  ini  juga  diatur  pada  Peraturan  Bersama  Ketua  Makhamah  Agung  Republik
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Indonesia  Nomor:  01/PB/MA/III/2014,  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun 2014,  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  No.  03  Tahun  2014,  Jaksa  Agung  Republik  Indoneisa Nomor:  PER-005/A/JA/03/2014,  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2014,  dan Kepala Badan Narkotika Nasonal Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang disepakati bersama pada 11 Maret 2014.
Peraturan  Bersama  yang  telah  ditetapkan  tersebut  menjadi  pedoman  dalam  penanganan kasus  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  ke  dalam  lembaga  rehabilitasi.  Untuk mewujudkan MoU dalam kesepakatan tersebut, diperlukan:
a. Menciptakan koordinasi dan kerja sama antara seluruh pihak yang terlibat secara optimal untuk  menyelesaikan  permasalahan  narkotika,  sehingga  jumlah  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  dapat  ditekan  melalui  pemberian  obat,  perawatan,  dan pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan disertai penerapan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
b. Menjadi pedoman teknis untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh pecandu dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  yang  menjadi  tersangka,  terdakwa,  atau narapidana, melalui pemberian rehabilitasi medis dan sosial.
c. Melaksanakan proses rehabilitasi secara medis maupun sosial di seluruh tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntuta, persidangan, hingga pemidanaan yang strategis dan terpadu.
Sehingga, dalam menghadapi perkara terkait penyalahgunaan narkotika, dapat berpedoman pada  Undang-Undang  Narkotika  sebab  peraturan  tersebut  memberikan  penyelesaian  melalui pengintegrasian dua pendekatan yang ada, yaitu dengan memberikan rehabilitasi. Mekanisme asesmen  terpadu  perlu  dilakukan  untuk  mengintegrasikan  dua  pendekatan  yang  ada,  yakni analisa yang dilakukan oleh tim medis dan hukum, sehingga mengetahui hasil putusan apakah terdakwa  dapat  menerima  rehabilitasi  atau  tidak.  Mekanisme  asesmen  juga  dapat  membantu dalam menentukan apakah terdakwa atau tersangka termasuk ke dalam kategori penyalahguna narkotika  atau  justru  pengedarnya.  Pengkategorian  jenis  terdakwa  atau  tersangka  tersebut menjadi dasar bagi kebijakan hukum pidana yang juga melalui analisa mendalam. Pengkategorian
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
lainnya  juga  dapat  dilakukan  berdasarkan  kondisi  dari  terdakwa  atau  tersangka,  apakah  ia termasuk ke dalam orang sakit atau termasuk ke dalam pelaku tindak pidana. Hal ini lah yang menjadi  pertimbangan  apakah  terdakwa  atau  tersangka  dijatuhi  putusan  untuk  menjalani rehabilitasi atau justru menjalani tindak pidana penjara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  dari  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan yang  dimiliki  oleh  Hakim  dalam  menangani  kasus  penyalahgunaan  narkotika  oleh  terdakwa Mohammad  Rifki  Ananda  dengan  Putusan  Nomor:  761/Pid.Sus/2021/PN  Jmr  tidak memperhatikan  seluruh  pasal  dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009.  Adapun  pasal  yang menjadi pedoman bagi Hakim hanyalah Pasal 127 ayat (1). Padahal, terdapat unsur-unsur yang terpenuhi  untuk  memberikan  putusan  berupa  rehabilitasi,  bukan  pidana  penjara.  Hakim seharusnya juga memperhatikan Pasal 127 Ayat (2), di mana ayat tersebut menegaskan bahwa hakim juga harus memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 dalam memberikan putusan. Pasal-pasal yang  tidak  diperhatikan  oleh  Hakim  adalah  pasal-pasal  yang  memberikan  penjelasan  terkait pemberian  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  terdakwa,  dengan  ada  atau  tidak  adanya  bukti dalam persidangan. Bukti-bukti yang ada dapat diperoleh melalui kerjasama antara Penyidik dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan  asesmen terhadap pemberian rekomendasi rehabilitasi.  Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  103  dan  didukung  dengan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2010.  Pemberian  rehabilitasi  menurut  Surat  Edaran  tersebut dapat  dilakukan  apabila  terdakwa  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Mahkamah Agung,  dan  terdakwa  Mohammad  Rifki  Ananda  dinyatakan  telah  memenuhi  persyaratan tersebut sehingga seharusnya dapat menerima rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi Rahayu, S. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1(1), 125-137.
Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 25(2), 261-271.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Hutapea,  I.  (2020).  PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKU  TINDAK  PIDANA  YANG  MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA  GOLONGAN  I  BAGI  DIRI  SENDIRI  (Studi  Putusan  Nomor: 531/Pid. Sus/2019/PN. Mtr).
Jayanti,  R.  Analisis  Yuridis  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendir (Studi Kasus Putusan: No. 147/Pid. SUS/2011/PN. MAROS). Dikutip dari https://core. ac. uk/download/pdf/25490331. pdf.[Diakses pada 24 Desember 2019].
LESTARI, A. A. Penjatuhan Pidana dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Putusan Nomor 325/Pid. Sus/2018/PN Byw.
Najemi,  A.,  Nawawi,  K.,  &  Purwastuti,  L.  (2020).  Rehabilitasi  Sebagai  Alternatif  Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2), 440-454.
Purnaman, A. A. B. (2018). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN) (Doctoral dissertation, UAJY).
RAHADIAN,  R.  KAJIAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA  BAGI  DIRI SENDIRI.
Rizky,  M.  (2020).  Penjatuhan  Pidana  Denda  aldam  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 34/Pid. B/2014/PN. Dpu).
WAHYUNI,  S.  PENJATUHAN  PIDANA  OLEH  HAKIM  TERHADAP  KORBAN  PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 jo SEMA No. 4 Tahun 2000) DI PENGADILAN NEGERI  PONTIANAK.  Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Untan  (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 3(3).