DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
The Indonesian Journal of Health Promotion
ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Literature Review

## Abstract
Introduction: A  smoke-free  area  is  a  room  or  area  that  is  declared  prohibited  for  smoking  activities  or  activities  for  producing,  selling, advertising or promoting tobacco products. In Indonesia smoking is still an important problem that must be addressed immediat ely. Given the impact  of  smoking  not  only  has a  bad  impact  on  health  but  also  has an  impact  on  several  other important  aspects  such  as  economic  and social. Of the several problems that occurred due to the impact of smoking, the government issued Law No. 36 concerning instructions for implementing KTR in the work areas of each regional government. The enactment of this policy is to protect Indonesian people from exposure to cigarette smoke and provide a sense of comfort in breathing fresh air.
Purpose: This literature review is to determine the factors that influence the implementation of smoking-free area policies. Method: The method used in compiling this article is literature review, searching for articles in this using Google Scolar, with the  keywords "smoking  areas,  smoking-free  area  policies  and  smoking  behavior".  There  were  2050  articles  found  in  the  search,  which  were  then  re- evaluated according to predetermined inclusion and exclusion criteria so that finally 5 articles were available for review.
Results: The  reviewers  found  that  the  implementation  of  smoking-free  area  policies  was  heavily  influenced  by  several  factors,  namely information delivery, information clarity, resources, communication, disposition, bureaucratic structure, smoking behavior and knowledge of smoking-free regional regulations.
Suggestion: It  is  recommended  to  make  a  standard  operating  procedure  (SOP)  in  implementing smoking-free  area  policies  and  to  form  a special committee or team so that a policy can run effectively and efficiently.
Keywords: Non-Smoking Areas; Policy; Cigarette
Fariz Kahendra 1* , Bagoes Widjanarko 2 , Farid Agushybana 3 1,2,3 Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro *Korespondensi Penulis : farizkahendra@students.undip.ac.id

## Review Articles

## Abstrak
Latar  Belakang: Kawasan  tanpa  rokok  adalah  ruangan  atau  area  yang  di  nyatakan  di  larang  untuk  kegiatan  merokok  atau  kegiatan memproduksi,  menjual,  mengiklankan  atau  mempromosikan  produk-produk  tembakau.  Di  Indonesia  rokok  masih  menjadi  permasalahan penting  yang  harus  segera  diatasi.  Mengingat  dampak  dari  rokok  tidak  hanya  memberikan  dampak  buruk  bagi  kesehatan  tetapi  juga berdampak  pada  beberapa  aspek  penting  lainya  seperti  ekonomi  dan  sosial.  Dari  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  karena  dampak  dari rokok,  membuat  pemerintah  mengeluarkan  UU  no  36  tentang  instruksi  memberlakukan  KTR  di  wilayah  kerja  masing  masing  pemerindah daerah. Dari diberlakukanya kebijakan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari paparan asap rokok dan memberikan rasa nyaman dalam menghirup udara segar.
Tujuan: Tinjauan pustaka ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Metode: Metode yang digunakan dalam Menyusun artikel ini adalah literature review, pencarian artikel di ini menggunakan google scolar, dengan kata kunci “kawasan tanpa rokok, kebijakan kawasan tanpa rokok dan perilaku merokok”. Artikel yang ditemukan dalam pencarian sebanyak  2050  artikel,  kemudian  dievaluasi  kembali  sesuai  dengan  kriteria  inklusi  dan  eksklusi  yang  telah  ditetapkan  sehingga  akhirnya tersedia 5 artikel yang dapat direview.
Hasil: Penelaah ditemukan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu peyampaian informasi, kejelasan informasi, sumber daya, komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, perilaku merokok dan pengetahuan tentang peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
Saran: Disarankan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok serta membentuk komite atau tim khusus agar sebuah kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.
Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok; Kebijakan; Rokok

## Open Access
Factors Affecting the Implementation of Smoking-Free Area Policies : Literature Review

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3

## PENDAHULUAN
Merokok  adalah  salah  satu  perilaku  yang  merugikan  bagi  kesehatan,  baik  bagi  perokokitu  sendiri  maupun orang  yang  terpapar  asap  rokok.  Di  dalam  sebatang  rokok  terdapat  4.000  zat  kimia  yang  merugikan  bagi  tubuh manusia. Dari beberapa zat yang terdapat di sebatang rokok zat kimia yang paling berbahaya bagi tubuh yaitu, tar, nikotin  dan  karbon  (1),  (2).  Berdasarkan  data  WHO  lebih  para  perokok  aktif  di  seluruh  dunia  mencapai  1  miliar lebih, dan dapat membunuh 10 juta lebih manusia di dunia pada tahun 2020. Jumlah perokok di sunia pada tahun 2013 mengalami peningkatan 84% dan mayoritas berasal dari negara berkembang seperti Indonesia (3).
Berdasarkan  data  WHO  tahun  2020,  sekitar  7  juta  orang  di  dunia  meninggal  akibat  rokok.  7  juta  orang meninggal dikarenakan dampak sebagai perokok aktif dan 1,2 juta orang meninggal karena terpapar asap rokok.). Rokok  juga  berdampak  dari  aspek  asuransi,  sebagai  contoh  BPJS  membiayai  20%  dari  penyakit  tidak  menular seperti hipertensi,  jantung coroner dan stroke. Pembiayaan BPJS Kesehatan pada tahun 2018 menghabiskan dana sebesar  Rp.10,5  triliun  untuk  penyakit  jantung,  Rp.3,4  triliun  untuk  penyakit  kanker  dan  Rp.2,5  triliun  untuk penyakit stroke (4).
Di Indonesia rokok masih menjadi permasalahan penting yang harus segera diatasi. Mengingat dampak dari rokok tidak hanya memberikan dampak buruk bagi kesehatan tetapi juga  berdampak pada beberapa aspek penting lainya  seperti  ekonomi  dan  sosial.  Selain  merugikan  diri  sendiri,  asap  rokok  sangat  merugikan  bagi  orang disekitarnya atau perokok pasif. Pada rokok terdapat dua jenis asap rokok yang masing masing berdampak buruk bagi kesehatan yaitu pada asap rokok yang keluar dari mulut memilik 25% sifat bawaan rokok dan asap yang kedua yaitu asap rokok sampingan atau biaa disebut side stream yang lebih banyak mengandung zat zat kimia sekitar 75% dari isi kandungan pada rokok yang berisi lebih dari 4000 senyawa kimia dan 10% dari zat tersebut merupakan zat yang dapat mengakibatkan kanker (5),(6).
Salah satu negara yang memiliki penduduk yang merokok dengan presentase tinggi adalah Indonesia.Sekitar 60  juta  penduduk  Indonesia  adalah  perokok  aktif.  Semakin  hari  jumlah  perokok  aktif  di  Indonesia  semakin bertambah  dan  menjadikan  Indonesia  menjadi  negara  peringkat  tiga  dengan  jumlah  perokok  aktif  terbanyak. Diperkirakan 330 miliar telah dihabiskan masyarakat Indonesia untuk membeli rokok dalam sehari dan hal tersebut berdampak pada 65,6 juta perempuan dan 43 juta anak-anak di Indnoesia terpapar asap rokok. Hal tersebut menjadi salah  satu  alas  an  Indonesia  menjadi  berada  di  peringkat  pertama  di  ASEAN  dengan  jumlah  perokok  aktif terbanyak yaitu sebesar 46,16% (7).
Saat  ini  merokok  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa,  banyak  ditemukan  anak-anak  yang  sudah menjadi perokok aktif di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi anak-anak merokok adalah banykanya iklan rokok di media cetak bahkan di televisi. Berdasarkan beberapa studi menunjukan iklan menyebabkan anak usia dini dan remaja  untuk  memulai  merokok,  77%  mengaku  mereka  merokok  karena  tertarik  dengan  ajakan  iklan  dan mendorong mereka untuk terus merokok (8).
Dari beberapa permasalahan yang terjadi karena dampak dari rokok, membuat pemerintah mengeluarkan UU no  36  tentang  instruksi  memberlakukan  KTR  di  wilayah  kerja  masing  masing  pemerindah  daerah.  Tujuan  dari diberlakukanya  kebijakan  tersebut  adalah  untuk  melindungi  masyarakat  Indonesia  dari  paparan  asap  rokok  dan memberikan rasa nyaman dalam menghirup udara segar. Kebijakan tersebut dapat menurunkan paparan asap rokok sekitar  80-90%  pada  tempat  tempat  yang  mempunyai  intesnitas  tinggi  asap  rokok.  Selain  mengeluarkan  UU tentang  KTR,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  bersama  Menteri  kesehatan  dan  Menteri  hukum  tentang pedoman pelaksanaan KTR. Dalam peraturan tersebut menjelaskan KTR wajib diterapkan di tempat-tempat umum yang tertulis pada ayat 3 pasal 1 yaitu tempat ibadah, tempat bermain anak, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja dan tempat umum lainnya (9).
Berdasarkan  fenomena  diatas  maka  penulis  ingin  membuat  literature  riview  yang  bertujuan  untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kawasan tanpa rokok dari beberapa penelitian terdahulu.

## METODE
Metode  penelusuran  dalam  literatur  review  ini  menggunakan  PEOS framework yang  terdiri  dari  P ( population/problem ) yaitu SMP dan SMA, E ( Exposure ): Kawasan tanpa rokok, O ( Outcome ): Faktor-faktor yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok,  S  ( Study  Design ):  studi kohort,  cross  sectional . Metode yang digunakan dalam literature review ini dengan pencarian artikel nasional maupun internasional dengan penelusuran internet dari database Google Scholar atau Google Cendekia. Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh  2980  artikel,  penelusuran  dibatasi  terbitan  tahun  2016-2021  dengan  menggunakan  kata  kunci  kawasan tanpa  rokok,  kebijakan  KTR  dan  perilaku  merokok.  Kemudian  diseleksi  berdasarkan  tahun  terbit  artikel  yaitu 2016-2022  maka  ditemukan  2050  artikel,  kemudian  diseleksi  berdasarkan  kesesuaian  populasi  maka  tersisa  14 artikel. Kemudian diseleksi kembali berdasarkan desain penelitian tersisa 5 artikel. Artikel yang digunakan sebagai
sampel  selanjutnya  diidentifikasi  sesuai  analisis  topik,  tujuan,  sampel,  metode  penelitian,  hasil  penelitian  dan disajikan dalam bentuk tabel.

## HASIL
Table 1. Karakteristik Artikel Penelitian Peneliti Judul Tujuan Karakteristik Sampel Metodologi Penelitian Hasil Yulyana Kusuma Dewi (2018) (10) Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Mengetahui efektifitas peraturan daerah berdasarkan analisis faktor- faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai pada pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Satpol PP Jumlah sampel sebanyak 158 pegawai diambil berdasarkan accidental sampling Penelitian kuantitatif dan desain cross sectional Implementasi kebijakan belum berjalan  efektif  dengan  dibuktikan rendahnya kepatuhan pegawai dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok.dengan
persentase  30.4%  dengan  hasil  p value  0,000  yang0artinya  terdapat pengaruh antara pengetahuan,
tanda larangan merokok, penetapan sanksi dan dukungan atasan terhadap kepatuhan pegawai terhadap  kebijakan  kawasan  tanpa rokok. Siti Nahdiah (2021) (11) Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Smpn 2 Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2021 Untuk menganalisis penerapan strategi KTR di SMPN 2 Lampihong, Sampel berjumlah 68 siswa siswi SMPN 2 Lampihong Penelitian kuantitatif dan desain cross sectional Tidak ada hubungan antara kejelasan  informasi  KTR  dengan penerapan  kebijakan  KTR  dengan p value+0,232. Ada hubungan penyampaian informasi dengan penerapan kebijakan KTR dengan p value+0,002 Indah Pratiwi, (2016) (12) Analisis Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang KTR di Kota Semarang Untuk menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Tembakau di SMA di Kota Semarang. Sampel diambil dari 16 kecamatan dengan jumlah 98 orang Penelian explanatory research dan desain cross sectional P  value  disetiap  variabel  adalah 0,001  yang  artinya  ada  hubungan bermakna antara komunikasi, disposisi  dan  struktur  birokrasi dengan penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Tembakau Nofrianto Mantiri, (2018) (13) Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dengan Tindakan Merokok Siswa Di Smk Negeri 2 Manado Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang kebijakan kawasan tanpa rokok dengan tindakan merokok siswa Sekolah Menegah Kejuruaan Negeri 2 Manado 270 siswa siswi smk negeri 2 manado Penelitian 0 deskriptif 0 dan 0 Desain cross sectional Berdasarkan  nilai  p  value  yaitu 0,000  yang  artinya  sikap  tentang kebijakan KTR berhubungan dengan tindakan merokok siswa

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3
Ahmad, Suhartini (2019) (1) Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Perilaku Merokok Siswa Slta Di Rangkasbitung Tahun 2019 Untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap perilaku merokok siswa SLTA di Rangkasbitung tahun 2019. Sampel penelitian adalah siswa laki laki yang berjumlah 114 orang Desain penelitan cross sectional Ada  hubungan  antara  keberadaan kebijakan KTR di sekolah dengan perilaku  merokok  dengan  nilai OR= 19,677 Eviana (2020) (14) Pengaruh Faktor- Faktor Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Disiplin Masyarakat Kampus Menganalisis pengaruh faktor-faktor implementasi kebijakan KTR terhadap disiplin masyarakat kampus. 100 responden yang memiliki kebiasaan merokok dengan metode purposive sampling. Pendekatan kuantitatif dan desain cross sectional Faktor-faktor  penerapan  kebijakan KTR berpengaruh terhadap disiplin masyarakat kampus Untag Surabaya  dengan  nilai  sig  yang dihasilkan yaitu 0,000 serta koefisien  dengan  arah  positif sebesar 0,295.

## PEMBAHASAN

## Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan KTR

## Penyampaian Informasi
Penyampaian Informasi yang dimaksud adalah penyebaran informasi terkait suatu kebijakan kawasan tanpa rokok.  Penyampaian  informasi  tersebut  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  setiap  pimpinan  atau  pelaksana kebijakan  dapat  menerapkan  sesuai  dengan  instruksi  penerapan  KTR  di  masing  masing  wilayah  kerja    Hasil penelitian Siti Nahdiah (2021), siswa-siswi dan guru di SMPN 2 Lampihong sudah mendapatkan informasi terkait KTR melalui sosialisasi dari pihak sekolah dan dinas terkait. Tetapi penerapan KTR di SMPN 2 Lampihong belum terlaksana secara optimal, dikarenakan informasi yang di dapat belum begitu jelas dan tidak dihadiri oleh pejabat sekolah.  Implementasi  kebijakan  akan  berjalan  dengan  baik  dan  diterapkan  sesuai  dengan  SOP  jika  instruksi  dan informasi diterima dengan jelas dan tepat sasaran (15).

## Kejelasan Informasi
Kejelasan  penyampaian  informasi  dalam  penerapan  sebuah  kebijakan  adalah  hal  yang  sangat  penting. Informasi  yang  jelas  akan  merubah  pengetahuan  dan  sikap  sesorang  berubah  menjadi  lebih  baik,  sedangkan informasi  yang  kurang  jelas  akan  berdampak  pada  perilaku  seseorang  yang  semakin  bingung  karena  menerimas informasi  yang  tidak  jelas.  Dalam  penelitian  Siti  Nahdiah  (2021)  menyebutkan  ada  beberapa  alasan  penyebab penerapan kebijakan KTR tidak optimal. Informasi yang jelas akan membuat pemahaman seseorang tentang sebuah kebijakan  menjadi  baik  dan  cenderung  medukung  kebijakan  tersebut.  Dengan  adanya  informasi  yang  jelas  dan pemahaman  yang  baik  akan  menghindari  seseorang  dari  kesalahan  interprestasi  serta  tujuan  dari  penyampaian informasi tersebut dapat terpenuhi (15).

## Sumber Daya
Sumber daya dalam aspek sumber daya manusia, alokasi dana dan sarana prasarana yang memenuhi banyak dijumpai di instansi atau daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok dengan baik dibandingkan dengan daerah yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok atau sudah menerapkan tetapi belum optimal. Dalam peneltian Indah Pratiwi  (2016)  menyebutkan  SMA  yang  menerapkan  kebijakan  KTR  di  Kota  Semarang  memiliki  sumber  daya yang  baik  dengan  dilihat  dari  adanya  petugas  khusus  yang  bertanggungjawab  terhadap  penerapan  kawasan  tanpa rokok di sekolah dan memiliki tugas dalam pembinaan terhadap siswa sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku  di  sekolah  tersebut.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Nizwadi  Azkha  (2013)  tentang  “Studi Efektivitas  Penerapan  Kebijakan  Perda  Kota  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dalam  Upaya  Menurunkan Perokok  Aktif  Di  Sumatera  Barat  Tahun  2013”  menunjukkan  bahwa  implementasi  tidak  akan  berhasil  tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana (3).

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3

## Komunikasi
Tujuan  dari  komunikasi  adalah  menyampaikan  pemikiran,  harapan,  perasaan  dan  pengalaman  manusia kepada orang lain. Komunikasi akan menjadi masalah jika terjadi interprestasi yang salah atau bertentangan dengan pesan yang disampaikan, dalam hal ini adalah komunikasi dalam penyampaian informasi tentang sebuah kebijakan. Sebuah  instruksi,  arahan  atau  perintah  dari  pelaksana  kebijakan  yang  jelas  dan  konsisten  akan  mewujudkan penerapan  suatu  kebijakan  yang  optimal.(16)  Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Indah  Pratiwi  (2016)  bahwa komunikasi  yang  disampaikan  oleh  kepala  sekolah  kepada  civitas  di  sekolah  menentukan  keberhasilan  sebuah kebijakan  KTR  yang  sudah  diterapkan.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Andi  Agus  Mumang (2015)menyatakan  komunikasi  berhubungan  dengan  penerapan  kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  dan  keberhasilan sebuah kebijakan berpengaruh besar dari cara berkomunikasi (3).

## Struktur Birokrasi
Menrut  Edward  (2014)  Penerapan  sebuah  kebijakan  tidak  akan  bejalan  efektif  jika  tidak  memperhatikan aspek  struktur  birokrasi.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  sturuktur  birokrasi  adalah  hubungan  antar  unit  serta pembagian  kewenangan  Struktur  birokasi  ini  mencakup  aspek-aspek  seperti  struktur  birokrasi,  pembagian kewenangan,  hubungan  antara  unit-unit  organnisasi  dan  sebagainya.  Hasil  penelitian  dari  Fajar  Ifan  (2020) menjelaskan sebagian besar puskesmas di kabupaten Bongo belum memiliki struktur birokrasi yang secara khusus dalam  menerapkan  kawasan  tanpa  rokok  seperti  belum  adanya  SOP  dalam  penerapan  KTR  dan  pedoman  KTR. Dalam  pedoman  KTR  yg  di  keluarkan  oleh  kemenkes  2013,  KTR  akan  berjalan  efektif  jika  sebuah  intansi  atau institusi membentuk sebuah tim khusus atau komite dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. Hal tersebut sejalan dengan  hasil  penelitian  Indah  Pratiwi  (2016)  bahwa  sekolah  yang  sudah  memilik  SOP  dan  pedoman  KTR  dapat memberikan  terguran  kepada  guru  atau  semua  civitas  akademi  sekolah  yang  melanggar  aturan  tersebut.  Dari beberapa  hasil  penelitian  tersebut  membuktikan  bahwa  struktur  birrokrasi  berupa  SOP  dan  pedoman  mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kebijakan di sekolah (3).

## Disposisi
Salah  satu  faktor  penting  dalam  menerapkan  sebuha  kebijakan  adalah  disposisi  atau  sikap  dari  pelaksana kebjakan.  Pelaksana  kebijakan  tidak  hanya  harus  mengetahui  atau  memahami  sebuah  kebijakan  namun  seorang pelaksana  kebijakan  harus  memiliki  kemampuan  untuk  menerapkan  sebuah  kebijakan  tersebut  melalui  pelatihan dan  sosialisasi  dari  dinas  atau  Lembaga  terkait.  Pelaksana  kebijakan  yang  dimaksud  adalah  seluruh  elemen  yang berada di sebuah institusi atau instansi seperti kepala sekolah, kepala dinas dan seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan  dalam  mewujudkan  penerapanan  kebijakan  KTR  yang  baik.  Disposisi  yang  baik  menentukan  baik buruknya penerapan  kebijakan KTR di sebuah instansi/institusi Berdasarkan hasil penelitian  Indah Pratiwi (2016) menunjukkan peran penting kepala sekolah dan guru BK dalam mewujudkan penerapan kebijakan KTR di SMA di Kota Semarang dengan memberikan teguran  dan himbauan  agar tidak merokok di  lingkup sekolah.  Selain kepala sekolah dan guru BK, peran perangkat OSIS  dalam mengimbau  seluruh  siswa untuk tidak  meokok di lingkungan sekolah menjadi salah satu bentuk diposisi dari kelompok berkepentingan (3).

## Pengetahuan Tentang Peraturan Daerah
Pengetahuan  seseorang  tentang  peraturan  daerah  yang  meliputi  tujuan  pelaksanaan  dan  bentuk  sanksi  yang diberikan menjadi faktor yang penting dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah. Dalam penelitian Yulyana Kusuma  Dewi  (2018)  menunjukan  terdapat  pengaruh  antar  pengetahuan  tentang  peraturan  daerah  dengan kepatuhan  seseorang  dalam  mendukung  terbentuknya  kawaan  tanpa  rokok  yang  baik  dan  optimal.  Pengetahuan pengelola  yang  baik  tentang  Peraturan  daerah  KTR  meningkatkan  kepatuhan  pelaksanaan  Peraturan  daerah  KTR (17).

## Perilaku Merokok
Hasil penelitian Ahmad (2019) menunjukan sekolah yang belum menerapkan KTR memiliki proporsi tinggi siswanya merokok, dibandingkan sekolah yang telah menerapkan KTR. Hal tersebut menunjukan bahwa penerapan KTR disekolah berdampak psitif untuk mengurangi proporsi siswa untuk merokok (1).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Studi ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu,  dari  peyampaian  informasi,  kejelasan  informasi,  sumber  daya  yang  meliputi  sumberdaya  manusia,  sumber dana  dan  sarana  prasarana,  komunikasi,  disposisi  atau  sikap  atasan,  struktur  birokrasi  dan  perilaku  merokok dikawasan  tanpa  rokok  serta  pengetahuan  tentang  peraturan  daerah  kawasan  tanpa  rokok.  Perlu  dilakukannya

## MPPKI (Maret, 2023) Vol. 6. No. 3
penetapan  SOP  untuk  seluruh  instansi  dalam  menerapkan  kawasan  tanpa  rokok  sehingga  kebijakan  KTR  dapat berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Suhartini  S,  Ahmad  A.  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  Terhadap  Perilaku Merokok Siswa Slta Di Rangkasbitung Tahun 2019. J Med (Media Inf Kesehatan). 2019;6(2):255–64.
2. Salman  D,  Agustang  A,  Yani  A.  Why  Do  People  Fail  to  Comply  with  the  Smoking  Ban  in  Public Places?(The Case of Jayapura City, Indonesia). Syst Rev Pharm. 2020;11(10).
3. Indah  Pratiwi  Lumban  Gaol,  Kusyogo  Cahyo  RI.  ANALISIS  PENERAPAN  PERATURAN  DAERAH KOTA  SEMARANG  NOMOR  3  TAHUN  2013  TENTANG  KAWASAN  TANPA  ROKOK  DI  SMA KOTA SEMARANG. 2016;4(3).
4. Indartuti  E,  Hariyoko  Y.  DISIPLIN  MASYARAKAT  KAMPUS  (  STUDI  KASUS :  UNIVERSITAS  17 AGUSTUS 1945. 2019;(2).
5. Peraturan  pemerintah  RI  No  109  Tentang  Pengamanan  Bahan  Yang  Mengandung  Zat  Adiktif  Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 2012;7(2):57–77.
6. Palallo UD, Syafar M, Amiruddin R, Indar, Yani A. Effects of adolescent attitudes on forming intention to stop smoking. Int J Innov Technol Explor Eng. 2019;9(1).
7. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2014. Vol. 1227. 2014. 496 p.
8. Sri Wahyuni I. Implementation of Minimum Service Standards Policy At. PublikA Jurnalfis Untan. 2020;1– 19.
9. Undang-undang No 36 Tentang Kesehatan. 2009;
10. KusumaDewi  Y,  Lionardo  A.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Pegawai  terhadap Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palembang.  Sriwij  J  Med. 2018;1(1):8–15.
11. Nahdiah  S.  ANALISIS  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KAWASAN  TANPA  ROKOK  DI  SMPN  2 LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021. Universitas Islam Kalimantan MAB; 2022.
12. Gaol  IPL,  Cahyo  K,  Indraswari  R.  Analisis  Penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  3  Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMA Kota Semarang. J Kesehat Masy. 2016;4(5):321–9.
13. Mantiri  N,  Rumayar  AA,  Malonda  NSH.  Hubungan  Antara  Pengetahuan  Dan  Sikap  Tentang  Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dengan Tindakan Merokok Siswa Di Smk Negeri 2 Manado. KESMAS J Kesehat Masy Univ Sam Ratulangi. 2018;7(5).
14. Eviana  E.  Pengaruh  Faktor-Faktor  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  terhadap  Disiplin Masyarakat  Kampus  (Studi  Kasus:  Universitas  17Agustus  1945  Surabaya).(The  Influence  of Implementation  Factors  of  Non-Smoking  Area  Policy  on  Campus  Community  Discipline  (Case  Study: University of 17 Agustus 1945 Surabaya)). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; 2022.
15. Nahdiah S,  Asrinawaty, Suryanto D. Analisis  Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Smpn 2 Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2021. J Kesehat Masy Univ Islam Kalimantan. 2021;4:51–9.
16. Fajar  FID.  Studi  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  Pada  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Di Kabupaten Bungo. J Adm Nusant. 2020;3(2):52–61.
17. Dewi YK, Nuraini F, Lionardo A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palembang.  Sriwij  J  Med. 2018;1(1):8–15.