## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Peran Bumdes Dalam Menggerakan Ekonomi Desa (Studi Kasus BUMDes Desa Maholo)
Aldenan Kristanto Taburi 1 , Novita Sari 2 , Edhi Taqwa 3 , Santi Yunus 4 , Meity Ferdiana Paskual 5 1,2,3,4,5 Universitas Tadulako E-mail: Aldenannan22@gmail.com 1 , Sarinovi9193@gmail.com 2
Article History: Received: 01 Mei 2024 Revised: 20 Mei 2024
Accepted: 22 Mei 2024
Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakan perekonomian desa. tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan BUMDes Desa Maholo dan peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengurus BUMDes dan perangkat desa Maholo. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berupa pengelolaan BUMDes Maholo belum dapat dicapai secara optimal yang disebabkan oleh ketidakmampuan pengelolaan dari pihak pengurus dalam mencapai nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditandai dengan
belum dirasakannya manfaat oleh masyarakat, serta lemahnya peran masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini yang membuat pengeloloaan BUMDes di Desa Maholo dapat dikatakan kurang berperan dalam meningkatkan ekonomi Desa. BUMDes Maholo juga diharapkan melakukan inovasi dalam unit usaha sesuai dengan pekerjaan utama mayoritas penduduk desa Maholo yakni di bidang pertanian.
Keywords: Peran, Badan usaha milik desa, Ekonomi Desa
PENDAHULUAN Kemajuan suatu desa ditentukan oleh terselenggaranya pembangunan. Sebab pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan (Awal Nopriyanto Bahasoan et al., 2021). Tentu saja dalam tataran pembangunan desa, peran pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes tidak dapat dipisahkan, karena peran tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan desa mempunyai pengaruh yang
besar. kesejahteraan penduduk desa. masyarakat.. Berdasarkan PP Republik Indonesia nomor 11 pasal 3 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa (BUMDes) harus menjadi alternatif untuk memberdayakan masyarakat desa. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, peran pemerintah adalah memanfaatkan potensi desa dan memenuhi kebutuhan warga desa dengan memberikan dukungan utama melalui badan usaha yang mampu berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat..
Pembangunan suatu desa harus digunakan dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya untuk memajukan pembangunan secara merata. Diperlukan upaya khusus yang terstruktur dan terorganisir untuk meningkatkan standar hidup orang-orang dipedesaan. Kemiskinan telah menjadi salah satu hambatan bagi kehidupan yang lebih maju (Nursetiawan, 2018). Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pada wilayah pedesaan adalah dengan mendirikan lembaga sosial perekonomian yang dikelola oleh masyarakat. Lembaga sosial ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diatur dalam undang- undang No. 32 tahun 2004 (Zunaidah et al., 2020).
Desa Maholo memiliki penduduk sekitar 1.682 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 890 jiwa dan perempuan 792 jiwa, serta 467 kepala keluarga. Desa Maholo mempunyai potensi dibidang pertanian dan perkebunan. Mayoritas masyarakat maholo berprofesi sebagai petani, dan menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Maholo.
Pemerintah Desa Maholo tidak maksimal dalam memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes yang menyebabkan BUMDes Maholo kurang berjalan dengan baik. Ketidakmampuan pengurus BUMDes Desa Maholo dalam mengelola keuangan,unit usaha,dan kurangnya inovasi dan pertanggungjawaban atas jabatan yang diterima merupakan masalah utama yang membuat BUMDes di Maholo kurang optimal dan belum memberikan dampak yang signifikan bagi pendapatan Desa. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan BUMDes Desa Maholo dan peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan Desa. Untuk mengkaji seberapa baik dalam pengelolaan BUMDes digunakan empat indikator yaitu: 1) pengelolaan kelembagaan, (2) pengeloaan keuangan, (3) pengelolaan unit usaha, (4) pengelolaan SDM (Desa et al., 2022).

## LANDASAN TEORI
a. Pengertian desa Negara mengakui eksistensi desa sebagai bagian dari bentuk hirarki pemerintahan. Dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hariri, 2019). Menurut Undang-undang tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 pasal 1 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mustanir et al., 2018).

## b. Pengertian BUMDes
Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1352
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes diharapkan dapat merangsang dan memindahkan roda ekonomi dilapangan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola oleh pemerintah desa. BUMDes harus dihidupkan dengan semangat solidaritas dan bantuan diri untuk memperkuat aspek ekonomi kelembagaan mereka. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan masyrakat, kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai lembaga payung yang menjadi naungan (Sulaksana & Nuryanti, 2019). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa dengan modal awal bersumber dari APB Desa. BUMDes berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang luar biasa manfaatnya sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat (Lazuardiah et al., 2020).
c. Pengertian Ekonomi Desa Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan prinsip solidaritas, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, sadar lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan perekonomian nasional. Oleh karena itu, demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan pada tiga pelaku ekonomi utama, yaitu: BUMN, koperasi, dan swasta. Perekonomian desa, khususnya desa, memiliki modal sosial yang sangat kuat dan mengakar kuat di masyarakat. Salah satu bentuk modal sosial tersebut dapat digambarkan melalui keberagaman hubungan sosial dan kuatnya solidaritas sosial yang dimiliki masyarakat desa sebagai pendukung penting terhadap pemerintah, pembangunan, dan aktivitas masyarakat. Namun modal sosial masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan modal perekonomian desa, yang mana modal sosial masyarakat desa meliputi hubungan sosial, jembatan sosial dan jaringan sosial. , mata rantai sosial masyarakat desa yang ketiga adalah yang paling dangkal. modal sosial, dan ketidakmampuan memfasilitasi pembangunan ekonomi, untuk menciptakan desa yang dinamis secara sosial dalam konteks demokrasi lokal (Fitriyani et al., 2018).
Penelitian Terdahulu Haryanti & Subadriyah (2019) “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Jati di Desa Jambu Timur” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes berdasarkan tujuan, sasaran, koordinasi dan proses pengelolaan sudah menggambarkan dengan baik pengelolaan BUMDes, namun masih ada beberapa unsur yang belum memenuhi harapan Kementerian Desa Kerajinan. Kesesuaian PERMENDES No. 4 Tahun 2015 belum sesuai dengan struktur organisasi dan kepengurusan, sehingga kemungkinan akan diubah sesuai peraturan Pemerintah. Kendala pengelolaan terbesar yang dihadapi adalah terkait sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan tempat usaha..
Ahmad et al (2018) “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep” Hasil penelitian pengelolaan BUMDes yang sudah baik. Proses pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kelancaran fungsi unit-unit usaha. Unsur tata kelola BUMDes meliputi sumber daya yang tersedia, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat, dukungan pemerintah, dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Namun masih terdapat kendala dalam pengembangan BUMDes yaitu masih sulitnya mencari pegawai karena gaji yang kurang menjanjikan.
Ubi Laru & Suprojo (2019) “Peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes)” Peran pemerintah Desa dalam mengimplementasikan BUMDes adalah berfungsi sebagai fasilitator untuk pengembangan dan implementasi BUMdes, sebagai mediator dalam membentuk organisasi BUMDES dan kepengurusan, dan sebagai sarana memberikan
bimbingan kepada setiap pengurus BUMDes sehingga mereka dapat menerapkan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Karena BUMDes adalah program yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk Desa, Pemerintah Desa membuat kemajuan yang signifikan dalam penelitian, pengembangan, dan peningkatan BUMdes. Program BUMDes sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa dengan mempromosikan hubungan masyarakat untuk mendukung pengembangan standar BUMdes yang sedang berlangsung. Anggraeni (2016) “Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta “BUMDes dan Desa memiliki relasi yang kuat karena Desa adalah pengawas pada kegiatan yang dilakukan oleh BUMdes. Ketika membuat keputusan, BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah, dan pemerintah desa dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Satu hal yang menimbulkan tantangan bagi BUMDes dan Desa Pemerintah adalah mengatasi masalah ketidakseimbangan regional, di mana dominasi satu organisasi atas yang lain kemungkinan akan dirusak. Komunikasi dan sosialisasi adalah tugas penting yang harus dilakukan BUMDes. Komunikasi dan sosialisasi yang tidak memadai menyebabkan orang-orang perang kurang percaya pada kapasitas pinjaman BUMDes. Pergeseran ini dalam komunikasi dan sosialisasi telah mengakibatkan kebutuhan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pembelian BUMDes. Profesionalisme adalah komponen kunci dari pinjaman BUMDes. Tanda-tanda ini juga muncul dimasyarakat umum. Pengelolaan BUMDes harus meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan untuk mengelola BUMDes.
Wowor (2019) “Pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso“ Tujuan dijalankan BUMDes yakni kesejahteraan masyarakat, pemilihan program yang dapat dikerjakan oleh banyak orang dan sesuai dengan sumber daya desa sesuai dengan struktur dapat dilihat hirarki pekerjaan masing-masing bagian, serta BUMDes BUMDes juga menganut sistem bagi hasil dalam membagi keuntungannya. Dalam rangka menjamin keberlangsungan BUMDes, sesuai dengan amanat undang-undang, maka pemerintah desa membentuk pengurus pengawas BUMDes yang diatur dalam Perdes selain itu bentuk pengawasan juga dituangkan dalam AD/RT BUMDes. Secara keseluruhan pengawasan BUMDes terdiri dari 2 yakni pengawas internal yakni pengurus pengawas BUMDes, Kepala Desa dan Masyarakat dan pengawas oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dituangkan kedalam bentuk narasi untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena, dengan menggunakan teknik survei yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Bahasoan et al., 2023). Data primer yang diperoleh langsung dari informan yang menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait fenomena dalam penelitian ini kepada para informan yang menjadi sampel penelitian secara lisan, bertatap muka, dan mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengurus BUMDes dan perangkat Desa Maholo, dan sampel dari penelitian ini adalah beberapa dari pengurus BUMDes dan perangkat desa yang telah ditentukan oleh penulis. Penelitian ini dilakukan di Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, dan memakan waktu sekitar kurang lebih lima bulan. Sesuai dengan lokasi penulis dalam melaksanakan kegiatan MBKM Desa Membangun.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1354

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes mempunyai dua fungsi, yaitu: (1) Fungsi bisnis, artinya BUMDes dapat melakukan segala bentuk kegiatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menghimpun pendapatan, menarik tenaga kerja, khususnya masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. (2) Fungsi sosial, artinya BUMDes tidak hanya fokus pada operasional usaha saja, namun juga fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, melalui subsidi atau bantuan sosial yang memberikan dampak sangat positif kepada masyarakat.
BUMDes di Desa Maholo adalah salah satu dari beberapa BUMDes di Kabupaten Poso yang dibentuk pada tahun 2017. Adapun Susunan Pengurus BUMDes Maholo terdiri dari: Komisaris, Pengawas, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Pada awal berdirinya, BUMDes Maholo berjalan dengan baik namun setelah pengunduran diri dari beberapa pengurus BUMDes di tahun 2019 pengelolaan BUMDes di Desa Maholo mulai berjalan dengan kurang baik. Menurut Kepala Desa Maholo selaku komisaris BUMDes, Pengurus BUMDes yang sekarang kurang aktif dalam mengelola unit usaha sehingga tidak menghasilkan keuntungan bagi BUMDes Maholo. Akibat dari itu maka pemerintah desa telah mengambil alih pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Maholo Berdasarkan hasil wawancara dengan bandahara BUMDes, beliau mengatakan bahwa kurang berjalannya dengan baik BUMDes Maholo dikarenakan kurangnya kekompakkan para pengurus dalam mengelola unit usaha yang ada dan kemampuan masing-masing pengurus yang masih kurang oleh sebab itu BUMDes Desa Maholo belum menjalankan fungsinya secara baik sesuai peraturan Undang-undang yang ada.
Untuk mengkaji seberapa baik pengelolaan BUMDes di Desa Maholo dan untuk mengetahui peran BUMDes di Desa Maholo, digunakan empat Indikator Pengelolaan Bumdes, yaitu 1) pengelolaan kelembagaan, (2) pengelolaan keuangan, (3) pengelolaan unit usaha, (4) pengelolaan SDM.
a) Pengelolaan Kelembagaan Kepengurusan BUMDes Maholo awalnya dibentuk pada tahun 2017. Kepengurusan BUMDes Maholo telah mengalami satu kali pergantian. Pemilihan kepengurusan BUMDes pertama dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Dua tahun berjalannya kepengurusan pengurus BUMDes terkhusus ketua dan sekretaris mengundurkan diri dikarenakan ada hal hal yang mengharuskan pengurus BUMDes harus meninggalkan jabatannya. kepengurusan periode pertama kemudian tidak berjalan maksimal, Sehingga kepala desa kemudian mengambil keputusan untuk memilih langsung kepengurusan baru yang dilaksanakan pada tahun 2019. Adapun susunan pengurus BUMDes Maholo yang terpilih dimulai dari komisaris, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara dan juga anggota.
Bagan 1 . Struktur Organisasi BUMDes Maholo Sumber : Wawancara Kepala Desa Maholo (2024)
Pada saat ini kepengurusan BUMDes Maholo sedang diambil alih oleh pemerintah Desa Maholo dikarenakan pengurus BUMDes yang kurang aktif dalam pengelolaan BUMDes sehingga hal ini yang menyebabkan pengelolaan BUMDes maholo kurang berjalan dengan baik serta memberikan dampak negatif terhadap peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi Desa. Merujuk pada PERMENDES PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Pasal 10 tentang Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
1) Penasihat 2) Pelaksana Operasional 3) Pengawas
Berdasarkan struktur organisasi pengelola BUMDes Maholo seperti pada bagan 1 diatas menunjukkan bahwa kepengurusan organisasi BUMDes Maholo telah sesuai dengan PERMENDES PDTT Nomor 4 Tahun 2015 karena sudah terdiri dari penasihat yaitu komisaris selaku kepala desa, pelaksana operasional yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta pengawas yang di awasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Namun secara fungsional kepengurusan BUMDes Desa Maholo dapat dikatakan kurang baik karena setiap pengurus belum menjalankan fungsi sesuai dengan ketetapan yang ada.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Gambar 1. Kantor BUMDes sementara

## Gambar 2. Lahan Rencana Pembangunan Kantor BUMDes
Sumber : Desa Maholo (2024)
Kantor BUMDes sementara berlokasi di rumah Ketua BUMDes yang terletak ditengah Desa Maholo. BUMDes di Desa Maholo berencana akan membangun kantor BUMDes yang di miliki oleh BUMDes itu sendiri dan sudah mempunyai lahan untuk pembangunan kantor BUMDes. Lahan pembangunan Kantor BUMDes ini dibeli langsung oleh pengurus BUMDes dengan sumber dana dari modal yang diberikan oleh pemerintah Desa Maholo.
a) Pengelolaan Keuangan
BUMDes Maholo berdiri sejak tahun 2017 namun yang dimasukkan dalam analisis penelitian ini adalah sejak kepengurusan tahun 2019. Pada tahun 2019 dana awal BUMDes maholo sebesar Rp.130.000.000 yang diambil dari Anggaran Dana Desa (ADD).Modal tersebut yang digunakan dalam mengelola tiga unit usaha yaitu penjualan pupuk, sewa tenda dan sewa electon serta biaya operasional pengelolaan BUMDes. Dan saldo terakhir sebelum BUMDes sudah tidak berjalan kas berjumlah Rp.73.439.000 dan piutang berjumlah Rp.13.870.000. Setelah BUMDes sudah tidak berjalan BUMDes langsung diambil alih perangkat desa namun belum ada serah terima laporan keuangan BUMDes serta pemberhentian pengurus BUMDes. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 136 tahun 2022 tentang panduan penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa terdapat lima komponen dalam pencatatan keuangan yakni:
1) laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;
2) laporan laba rugi selama periode;
3) laporan perubahan ekuitas selama periode;
4) laporan arus kas selama periode;
5) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
Secara tahapan Laporan keuangan BUMDes Maholo belum sesuai dengan KEMENDES PDTT nomor 136 tahun 2022 tentang panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes, karena BUMDes Maholo masih menerapkan laporan keuangan yang sederhana yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran serta tidak menyusun sesuai dengan siklus akuntansi. Hal ini disebabkan kemampuan SDM bendahara BUMDes belum mampu memahami dan menguasai laporan keuangan sesuai dengan format panduan yang berlaku.
Pengelolaan keuangan BUMDes Maholo secara hakikatnya dalam pencatatan keuangan masih sederhana dan manual serta tidak adanya pertanggungjawaban dari hasil dana yang diberikan pada pengurus BUMDes Maholo yang sekarang dan ditambah lagi dengan pengunduran bendahara BUMDes yang menyebabkan pengelolaan keuangan BUMDes maholo tidak berjalan dengan baik. Sehingaa Pengelolaan keungan BUMDes Maholo sedang diambil alih oleh perangkat desa yaitu bendahara desa. Namun belum ada serah terima pelaporan dari bendahara sebelumnya. Dari realitas kondisi yang dihadapi, BUMDes Maholo Hal ini tentunya berdampak pada menurunnya pendapatan dari BUMDes.
b) Pengelolaan Unit Usaha
Unit usaha yang dikelola BUMDes Maholo sebanyak 2 unit usaha. Dan semuanya dijalankan dibawah pengelolaan pemerintah Desa. Jenis usaha yang dikelola berdasarkan kebutuhan masyarakat. Semua usaha tidak menekankan pada memperoleh keuntungan semata tetapi mempertimbangkan aspek sosial masyarakat Desa Maholo. BUMDes secara hakikatnya belum mampu menggerakan potensi sumber daya yang dimiliki desa melalui unit-unit usaha secara maksimal. Dua unit usaha yang dimiliki BUMDes Desa Maholo berjumlah 2 unit usaha yaitu tenda jadi dan elekton.
Gambar 3.Tenda Jadi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Gambar 4. Elekton Sumber: Desa Maholo(2024)
Unit usaha yang dijalankan BUMDes Maholo yaitu: (1) tenda jadi, jumlah tenda jadi yang dimiliki BUMDes Maholo berjumlah 10 petak dan masing masing petaknya disewakan dengan harga Rp. 150.000. (2) Elekton, elekton yang terdiri dari keyboard dan sound ini disewakan dengan harga Rp. 1.500.000/2 hari. Pendapatan BUMDes maholo setalah diambil alih oleh perangkat desa pada tahun 2023 yaitu berjumlah Rp.15.845.000 dan dikurangi biaya perawatan alat berjumlah Rp.1.500.000 dan laba bersih BUMDes Maholo berjumlah Rp.14.345.000. Pendapatan yang diperolah dari penyewan unit usaha tenda jadi dan elekton selama tahun 2023 digunakan perangkat desa dalam biaya operasional desa. BUMDes Maholo juga memiliki usaha lain yang sebelumnya sempat berjalan yaitu, penjualan pupuk. Unit usaha ini sangat membantu para kelompok-kelompok tani dikarenakan jika para kelompok tani terkendala dalam dana untuk membeli pupuk, BUMDes menanggulangi sebelumnya yang nantinya para kelompok tani dapat menyicilnya ke BUMDes. Keuntungan yang didapat dalam penjualan pupuk yaitu Rp. 5.000/produk pupuk. Namun usaha pupuk sejak tahun 2022 sudah berhenti dikarenakan belum tersalurkannya dana BUMDes dari pemerintah Desa.
c) Pengelolaan SDM
Kemampuan atau keahlian SDM BUMDes dalam menangani sumber daya manusia sangat penting dimiliki oleh masing-masing SDM yang ada di BUMDes. Pengelolaan tenaga kerja belum dilakukan dengan efektif, karena tenaga kerja yang ada belum memfokuskan diri untuk mengelola unit usaha sepenuhnya, dengan contoh pengunduran diri para pengurus BUMDes sebelum masa akhir jabatannya. SDM BUMDes Maholo masih sangat kurang dalam keterampilan dan keahliannya dalam mengelola unit usaha yang ada sehingga menyebabkan munculnya rasa tidak bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang ada dan juga menyebabkan SDM yang ada di BUMDes Maholo ini menjadi tidak kompak yang menyebabkan mandetnya produktivitas BUMDes Maholo sampai sekarang ini. Badan pengawas juga tidak dapat memberikan bimbingan yang memadai atau dukungan yang kuat kepada seluruh anggota pengurus BUMDes Maholo sehingga para pengurus BUMDes Maholo tidak memiliki motivasi dalam melakukan pekerjaannya dalam mengelola jalannya BUMDes Maholo. Kualitas SDM BUMDes Maholo dapat dikatakan rendah dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab yang dapat dilihat dari kurang aktifnya pengurus dan pengunduran diri pengurus. Kurangnya kekompakkan atau kerja sama antar kepengurusan yang menyebabkan BUMDes tidak mengalami peningkatan dalam hal pengelolaan unit usahanya sehingga BUMDes Maholo tidak berjalan dengan maksimal. Kurangnya inovasi yang dimiliki oleh SDM BUMDes Maholo dalam strategi meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan
potensi desa sehingga BUMDes belum mencapai tujuannya.
d) Peran BUMDes Maholo dalam Peningkatan Pendapatan Desa Berdasarkan hasil pengamatan terkait beberapa indikator pengelolaan BUMDes, yakni 1) pengelolaan kelembagaan, (2) pengelolaan keuangan, (3) pengelolaan unit usaha, dan (4) pengelolaan SDM. BUMDes Maholo yang telah dijalankan sejak tahun 2017 dilihat dari pengelolaan BUMDes tersebut belum dapat memberikan peranan yang signifikan dalam peningkatan pendapatan desa. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM BUMDes yang masih rendah dalam melakukan pengelolaan baik dibidang unit usaha maupun dibidang keuangan dan juga unit usaha yang dijalankan BUMDes terlalu sedikit dan kurang memberikan keuntungan yang besar untuk setiap unit usaha yang berjalan. BUMDes Desa Maholo juga belum dapat dikatakan sesuai Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang tentang pendirian,pengelolaan,dan pengembangan BUMDes di Desa. Dari masalah inilah sehingga berdampak pada bagaimana peran BUMDes yang ada di Desa. Peran BUMDes Desa Maholo masih belum berdampak banyak dalam meningkatkan pendapatan desa kurangnya inovasi baru dalam pengembangan unit usaha yang ada merupakan salah satu kendala yang ada. Adapun pekerjaan utama masyarakat Desa Maholo adalah petani sayuran dilihat dari pekerjaan utama para masyarakat Desa Maholo peneliti dapat memberikan saran atau inovasi baru bagi BUMDes Desa Maholo dalam meningkatkan pendapatan Desa yaitu :
1. Penyediaan pupuk Berdasarkan hasil penelitian di Desa Maholo mayoritas masyarakatnya merupakan petani hal inilah yang dapat menjadi inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan Desa Maholo dan juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat Desa Maholo karena ketersediaan pupuk dengan harga yang mungkin lebih murah.
2. Pengepul hasil pertanian Masyarakat Desa Maholo merupakan petani sayuran untuk sekarang para petani ini menjual hasil tani nya pada para tengkulak kadang hal ini memberikan kerugian kepada para petani yang diakibatkan permainan harga dari para tengkulak. Mungkin inovasi menjadi pengepul ini dapat memberikan solusi bagi para petani. Peran BUMDes Desa Maholo menjadi pengepul mungkin dapat memberikan keuntungan bagi pendapatan desa serta memberikan dampak yang baik juga bagi para petani di Desa Maholo.
3. Simpan Pinjam Inovasi ini juga dapat memberikan peningkatan perekonomian rumah tangga Masyarakat Desa Maholo dengan memberikan pinjam modal bagi masyarakat sehingga dapat mengelola usaha yang sedang mereka jalankan.

## KESIMPULAN
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maholo belum dilakukan secara optimal. Tingkat pencapaian hasil kerja BUMDes Maholo dalam pandangan masyarakat sebagian besar masih dikatakan rendah.
1. Rendahnya kinerja BUMDes Maholo disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengelola keuangan, unit usaha, dan kurangnya inovasi dari pengurus BUMDes.
2. Pengunduran diri para pengurus BUMDes sebelum masa akhir jabatan yang menyebabkan pengelololaan BUMDes di Desa Maholo tidak optimal.
3. Masih lemahnya kinerja dalam pengelolaan BUMDes Maholo juga ditengarai oleh dominasi peran perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes.
4. Peran BUMDes Desa Maholo masih belum berdampak banyak dalam meningkatkan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pendapatan desa kurangnya inovasi baru dalam pengembangan unit usaha yang ada merupakan salah satu kendala yang ada.
Diharapkan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes memiliki kecakapan dan ketrampilan yang memadai untuk menata dan mengelola BUMDes secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga tujuan BUMDes Maholo sebagaimana yang diamanatkan dalam undang- undang dapat terwujud dengan baik. BUMDes Maholo juga diharapkan melakukan inovasi dalam unit usaha sesuai dengan pekerjaan utama mayoritas penduduk desa Maholo yakni seorang petani sehingga BUMDes dapat mencapai tujuan yang diinginkan yakni memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa sehingga mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI
Ahmad, O. :, Ihsan, N., Profesor, J., Soedarto, H., Hukum, S., & Semarang, T. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies , 7 (04), 221–230. Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Modus , 28 (2), 155. https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848 Awal Nopriyanto Bahasoan, Wulan Ayuandiani, & Aswar Rahmat. (2021). PEMANFAATAN MARKETING DIGITAL DAN DIVERSIFIKASI PRODUK UNTUK PENINGKATAN PERMINTAAN PADA KEDAI KOPI RUMAH TEDUH. J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (6), 1277–1284. https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i6.553 Bahasoan, A. N., Muhammad, & Marsudi. (2023). Regional Autonomy and Poverty in Indonesia: A Literature Review. East Asian Journal of Multidisciplinary Research , 2 (4), 1613–1624. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i4.3869
Desa, M., Serai, P., & Perspektif, L. (2022). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ْ Perpajakan. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (4), 1483–1490. Fitriyani, Y., Nurmalina, R., Pebriana, R., & Suasri, E. (2018). MENGGERAKKAN EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG , 3 (1). https://doi.org/10.34128/mediteg.v3i1.35 Hariri, A. (2019). Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum , 26 (2), 253. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799 Haryanti, N., & Subadriyah. (2019). Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) amanah jati di desa jambu timur. Jurnal Rekognisi Akuntansi , 3 (2), 80–94.
Lazuardiah, E., Balafif, M., & Rahmasari, A. (2020). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN POTENSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur). Bharanomics , 1 (1), 9–16. https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.12 Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) , 2 (1), 67–84. Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 72–81.
Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.
Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis , 3 (2), 348–359. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.11
Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (4), 367–371. https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017 Wowor, M. (2019). PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik , (3) (3), 1–11. Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Otonomi , 9 (2), 98–101.