## ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA
DIO MORREL RAE SEMBIRING DEPARI 1 , ELFRIDA RATNAWATI 2 diolobon77@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
Abstract: This research  was conducted with the aim of  providing an overview of the analysis of  money  laundering  crimes  in  disclosing  narcotics  cases.  The  research  method  used  is qualitative  research.  The  results  of  this  study  indicate  that  money  laundering  and  narcotics crimes  are  closely  related  and  cannot  be  separated.  Because  the  crime  of  money  laundering always begins with the disclosure of narcotics cases. Therefore synergy between law enforcers is needed, in order to create a good legal structure, legal culture, and legal substance. Keywords: law, narcotics, money laundering.
Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang analisis tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  pengungkapan  kasus  narkotika.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Karena  tindak  pidana  pencucian  uang  selalu  diawali  dengan  pengungkapan  kasus  narkotika. Oleh  karena  itu  diperlukan  sinergi  antara  para  penegak  hukum,  agar  tercipta  struktur  hukum, budaya hukum, dan substansi hukum yang baik.
Kata kunci : hukum, narkotika, pencucian uang.

## A. Pendahuluan
Tindak pidana pencucian uang dan peredaran narkotika adalah dua masalah serius yang mempengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  modern.  Pencucian  uang  merupakan proses  yang  bertujuan  untuk  menyembunyikan  atau  memberikan  kesan  legal  pada  dana  yang diperoleh  dari  kegiatan  ilegal,  seperti  penjualan  narkotika.  Di  sisi  lain,  pengungkapan  kasus narkotika  adalah  upaya  untuk  mengungkap  dan  menindak  pelaku  serta  jaringan  yang  terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan  narkotika. Kedua masalah  ini  saling  terkait  secara erat. Pencucian  uang  merupakan  langkah  yang  penting  dalam  rantai  aktivitas  ilegal  narkotika. Dalam  upaya  mempertahankan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  penjualan  narkotika,  para pelaku  seringkali  mencoba  untuk  menyembunyikan  asal  usul  uang  tersebut  dengan  cara mencuci uang hasil kegiatan kriminal mereka (Afrizal, R, 2020).
Tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  pengungkapan  kasus  narkotika  menjadi  hal  yang penting  untuk  mengungkap  dan  memberantas  jaringan  perdagangan  narkotika  yang  semakin kompleks dan terorganisir. Melalui analisis  ini, penegak hukum dapat mengidentifikasi  aliran uang  yang  berasal  dari  penjualan  narkotika,  melacak  jalur  peredaran  uang  tersebut,  serta mengidentifikasi  pelaku  dan  jaringan  terkait  yang  terlibat  dalam  pencucian  uang. Pengungkapan kasus narkotika yang berhasil memerlukan pendekatan yang holistik dan lintas sektor.  Tindak  pidana  pencucian  uang  memberikan  wawasan  mendalam  tentang  bagaimana jaringan  perdagangan  narkotika  mengelola  dan  menyembunyikan  keuntungan  mereka (Pujiyono,  2016).  Dengan  memahami  cara  kerja  pencucian  uang,  penegak  hukum  dapat memperoleh  informasi  berharga  yang  dapat  digunakan  untuk  melacak  dan  membongkar jaringan narkotika secara efektif.
Tindak  pidana  pencucian  uang  dalam  pengungkapan  kasus  narkotika,  beberapa  aspek penting  yang  perlu  dipertimbangkan  meliputi  pengumpulan  bukti,  kolaborasi  antara  lembaga penegak hukum dan keuangan, serta penggunaan teknologi terkini. Teknik-teknik analisis yang canggih seperti analisis forensik digital, pemantauan transaksi keuangan, dan pemodelan  data menjadi  penting  untuk  mengidentifikasi  pola  dan  tren  yang  terkait  dengan  pencucian  uang dalam  kasus  narkotika  (Affan,  2021).  Dalam  penelitian  ini,  akan  dipelajari  lebih  lanjut mengenai metode-metode analisis yang digunakan dalam memerangi tindak pidana pencucian uang  dalam  pengungkapan  kasus  narkotika.  Analisis  ini  diharapkan  dapat  memberikan
pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana  pencucian  uang  terkait  dengan  peredaran narkotika,  serta  memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi  penegak  hukum  untuk  mengatasi masalah ini secara efektif.

## B. Metodologi Penelitian
Asumsi  konstruktivis  mendasari  penelitian  kualitatif,  yang  menyatakan  bahwa  realitas bersifat  multidimensi,  dinamis,  dan  merupakan  pertukaran  pengalaman  sosial  yang  dipahami secara  berbeda  oleh  setiap  individu.  Peneliti  kualitatif  percaya  bahwa  kebenaran  itu  dinamis dan  hanya  dapat  ditemukan  melalui  pengamatan  terhadap  orang-orang  dalam  interaksinya dengan  lingkungan  sosial  mereka.  Dengan  metodologi  yang  partisipatif  dan  mudah beradaptasi, penelitian kualitatif menyelidiki  sudut pandang partisipan.  Tujuan dari penelitian kualitatif  adalah  untuk  memahami  fenomena  sosial  dari  sudut  pandang  orang-orang.  Dengan demikian,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  pada  situasi  objek  yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen utama (Kependidikan, 2008). Teknik pengumpulan bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  ( Library Research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan artikel ini antara lain berasal dari buku-buku baik  koleksi  pribadi  maupun  dari  perpustakaan,  artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan Perundang Undangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.  Peran  dan  Kendala  Dalam  Praktik  Penyidikan  Oleh  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Bersumber  Dari  Kejahatan Narkotika
Tindak pidana pencucian uang sering kali terjadi setelah kasus narkotika, di mana pelaku mencoba  untuk  membersihkan  uang  yang  diperoleh  secara  ilegal  melalui  perdagangan narkotika. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mencuci uang, termasuk memasukkan uang  kotor ke dalam bisnis legal atau properti, mentransfer dana melalui rekening bank yang kompleks,  atau  menggunakan  jaringan  transaksi  yang  kompleks  untuk  menyamarkan  jejak uang haram tersebut. Pengungkapan kasus narkotika dapat membantu mengungkap jejak-jejak pencucian  uang  yang  terkait.  Ketika  aparat  penegak  hukum  berhasil  menyelidiki  dan menangkap  pelaku  kasus  narkotika,  mereka  juga  akan  mencoba  mengungkap  asal-usul  dan aliran uang yang terkait dengan kejahatan tersebut (Surbakti, 2016).
Penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana  asal sesuai dengan  ketentuan  hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-  undangan,  kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang).  Sebagai  penyidik  yang  berwenang  menyidik  TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi,  pemblokiran  dan  permintaan  keterangan  dari  penyedia  jasa  keuangan  sebagaimana diatur  pada  Pasal  70,  71  dan  72  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Dalam  rangka  melakukan penyidikan,  penyidik  BNN  berwenang  menangkap  dan  menahan  orang  yang  diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 75 huruf  g  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009).  Dalam  rangka  melakukan  penyidikan, penyidik BNN berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti  tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 75 huruf e  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009)  Penyidikan  tindak  pidana  pencucian  uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal (Hidayat, 2021).
Meskipun  BNN  memiliki  peran  penting  dalam  praktik  penyidikan  tindak  pidana pencucian  uang  yang  bersumber  dari  kejahatan  narkotika,  mereka  juga  menghadapi  beberapa kendala, antara lain (Siregar, 2021):
1. Sifat  Transnasional:  Tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  kejahatan narkotika seringkali melibatkan jaringan transnasional yang kompleks. Kendala terbesar
adalah  kesulitan  dalam  mengumpulkan  bukti  dan  informasi  dari  luar  negeri,  serta kesulitan dalam kerjasama dengan lembaga penegak hukum di negara lain.
2. Teknologi  Keuangan:  Penggunaan  teknologi  keuangan  modern,  seperti  cryptocurrency dan  jaringan  pembayaran  digital,  dapat  menjadi  kendala  dalam  penyidikan  pencucian uang.  Transaksi-transaksi  ini  dapat  dilakukan  secara  anonim  dan  sulit  dilacak  oleh otoritas yang berwenang.
3. Korupsi:  Korupsi  di  dalam  aparat  penegak  hukum  atau  sistem  keuangan  dapat  menjadi hambatan serius dalam upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari  kejahatan  narkotika.  Korupsi  dapat  menyebabkan  informasi  penting  tersembunyi atau menghancurkan jejak digital yang diperlukan dalam penyidikan.
4. Sumber Daya Terbatas: BNN sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan,  dan  teknologi.  Ini  dapat  mempengaruhi  kemampuan  mereka  dalam melakukan  penyidikan  yang  efektif  dan  komprehensif  terhadap  kasus-kasus  pencucian uang yang berkaitan dengan kejahatan narkotika.
Dalam  mengatasi  kendala-kendala  ini,  penting  bagi  BNN  untuk  meningkatkan  kerja sama internasional, menggunakan teknologi  keuangan terkini, memperkuat integritas internal, dan  mendapatkan  dukungan  yang  memadai  dari  pemerintah  untuk  memberikan  sumber  daya yang cukup.
2.   Cara Sindikat Mencuci Uang Dari Hasil Kejahatan Narkoba Tersebut Menjadi Uang yang Legal
Untuk  melaksanakan  tindak  pidana  pencucian  uang,  para  pelaku  memiliki  metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu Placement , Layering , dan Integration . Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga  metode  tersebut  dilakukan  secara  bersamaan.  Berikut  adalah  penjelasan  dari  metode pencucian uang tersebut (Sutedi, 2008):
1. Placement :  Tahap  ini  merupakan  tahap  pertama,  yaitu  pemilik  uang  tersebut mendepositkan  uang  haram  tersebut  ke  dalam  sistem  keuangan  ( financial  system ). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah  masuk  ke  dalam  sistem  keuangan  negara  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international.
2. Layering : adalah memisahkan hasil pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks  dan  didesain  untuk  menyamarkan  dan  menghilangkan  jejak  sumber  dana tersebut.
3. Integration : adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati  langsung,  diinvestasikan  ke  dalam  berbagai  bentuk  kekayaan  materiil  atau keuangan,  dipergunakan  untuk  membiayai  kegiatan  bisnis  yang  sah,  maupun  untuk membiayai  kembali  kegiatan  tindak  pidana.  Dalam  melakukan  pencucian  uang,  pelaku tidak  terlalu  mempertimbangkan  hasil  yang  akan  diperoleh  dan  besarnya  biaya  yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal NIV uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal  itu  terjadi,  baik  pada  tahapan  placement,  layering,  maupun  integration  sehingga penanganannya  pun  menjadi  semakin  sulit  dan  membutuhkan  peningkatan  kemampuan
( capacity  building )  secara  sistematis  dan  berkesinambungan.  Pemilihan  modus  operandi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.
Sindikat yang terlibat dalam pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba menggunakan berbagai metode dan strategi untuk menciptakan ilusi legalitas terhadap uang tersebut. Berikut ini  adalah  beberapa  cara  umum  yang  digunakan  oleh  sindikat  untuk  mencuci  uang  hasil kejahatan narkoba menjadi uang yang legal (Sutedi, 2023):
1. Pencucian  Melalui  Bisnis  Legal:  Sindikat  menggunakan  bisnis-bisnis  legal,  seperti restoran,  kasino,  hotel,  atau  perusahaan  properti,  untuk  mencuci  uang  hasil  kejahatan narkoba.  Mereka  menggunakan  pendapatan  bisnis  ini  untuk  mencampurkan  uang  kotor dengan uang yang sah, membuatnya sulit untuk melacak jejak uang haram.
2. Penggunaan  Rekening  Bank  dan  Transaksi  Keuangan:  Sindikat  menggunakan  rekening bank  palsu  atau  rekening  yang  dipegang  oleh  orang-orang  yang  bekerja  untuk  mereka. Mereka  melakukan  transaksi  keuangan  yang  kompleks  dan  bervariasi  untuk mengaburkan  asal  usul  uang,  termasuk  mentransfer  uang  antar  rekening,  membeli  aset dengan uang tunai, atau melakukan pembayaran palsu.
3. Investasi  dalam  Properti  dan  Aset  Bernilai  Tinggi:  Sindikat  dapat  menggunakan  uang hasil  kejahatan  narkoba  untuk  membeli  properti  atau  aset  bernilai  tinggi,  seperti  real estat, kendaraan mewah, atau barang seni. Mereka kemudian dapat menjual kembali aset tersebut  atau  menggunakan  mereka  sebagai  jaminan  untuk  mendapatkan  pinjaman  dari lembaga keuangan, menciptakan tampilan legal atas uang mereka.
4. Penggunaan  Mata  Uang  Digital:  Sindikat  dapat  menggunakan  mata  uang  digital,  seperti Bitcoin,  untuk  mencuci  uang  hasil  kejahatan  narkoba.  Dengan  menggunakan  platform pertukaran  dan  layanan  pencampuran,  mereka  dapat  mencampurkan  dan  mentransfer uang secara anonim, menyulitkan jejak transaksi.
5. Transaksi  Internasional:  Sindikat  juga  dapat  menggunakan  transaksi  internasional  untuk menyembunyikan jejak uang. Mereka dapat mentransfer uang ke rekening di negara lain dengan peraturan keuangan yang lebih longgar, menggunakan bisnis internasional palsu, atau melakukan perdagangan lintas perbatasan dengan tujuan mencampurkan uang hasil kejahatan.

## D. Penutup
Keterkaitan  antara  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  kasus  narkotika,  dalam  banyak kasus  narkotika,  tindak  pidana  pencucian  uang  sering  terjadi  sebagai  upaya  untuk menyembunyikan  asal-usul  dana  yang  diperoleh  dari  kegiatan  ilegal  yang  terkait  dengan narkotika.  Analisis  dapat  menunjukkan  adanya  aliran  dana  yang  mencurigakan  atau  pola transaksi  yang  tidak  wajar  yang  menghubungkan  kasus  narkotika  dengan  tindak  pidana pencucian  uang.  Peran  lembaga  keuangan,  lembaga  keuangan,  seperti  bank  dan  lembaga keuangan  non-bank,  sering  menjadi  pusat  perhatian  dalam  analisis  tindak  pidana  pencucian uang.  Kesimpulan  analisis  dapat  menunjukkan  adanya  kegagalan  lembaga  keuangan  dalam mendeteksi atau melaporkan transaksi yang mencurigakan terkait dengan kasus narkotika. Hal ini  dapat  mengungkapkan  kebutuhan  akan  peningkatan  sistem  pengawasan  dan  pelaporan  di sektor keuangan. Jejak digital dan  teknologi,  dalam era digital, tindak pidana pencucian  uang semakin  bergantung  pada  penggunaan  teknologi  dan  jejak  digital.  Analisis  dapat mengungkapkan  penggunaan cryptocurrency atau  metode  pembayaran  online  lainnya  yang digunakan dalam upaya pencucian uang yang terkait dengan kasus narkotika. Ini menunjukkan perlunya  penguatan  regulasi  dan  pengawasan  terhadap  perkembangan  teknologi  untuk mengatasi  tantangan  baru  dalam  upaya  pencegahan  dan  pengungkapan  tindak  pidana pencucian  uang.  Kolaborasi  dan  koordinasi  antar  lembaga,  kesimpulan  analisis  dapat menyoroti pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum, lembaga  keuangan,  dan  lembaga  pemerintah  terkait  lainnya  dalam  mengungkap  dan menangani  tindak  pidana  pencucian  uang  terkait  kasus  narkotika.  Keberhasilan  dalam mencegah  dan  mengungkap  tindak  pidana  semacam  itu  seringkali  memerlukan  pertukaran informasi yang efisien dan kerja sama lintas sektor.

## Daftar Pustaka
Adrian  Sutedi,  S.  H.  (2023).  Hukum  Perbankan:  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Sinar Grafika. Adrian Sutedi. (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti. Bandung. Afrizal, R. (2020). Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika. Simbur Cahaya, 27(1). Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum, 26(2), 640-653. Hutahaean, O. H. B., & Pujiyono, S. (2016). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Tppu).  Diponegoro  Law Journal, 5(2), 1-9.
Hutomo,  P.,  &  Soge,  M.  M.  (2021).  Perspektif  Teori  Sistem  Hukum  Dalam  Pembaharuan Pengaturan  Sistem  Pemasyarakatan  Militer.  Legacy:  Jurnal  Hukum  dan  Perundang- Undangan, 1(1), 46-68.
Kependidikan,  P.  D.  A.  N.  T.,  &  NASIONAL,  D.  P.  (2008).  Pendekatan,  jenis,  dan  metode penelitian pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Manalu,  A.  F.,  Purba,  N.,  &  Affan,  I.  (2021).  Penerapan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pencucian Uang  dalam  Tindak  Pidana  Kejahatan  Narkotika  (Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 250 K/Pid. Sus/2018). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(3), 818-840.
Nur’iqbal, R. S., & Hidayat, D. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika. Hukum Responsif, 9(1).
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng.  Jurnal Komunitas Yustisia, 1(3), 250-259.
Siregar,  S.  A.  (2021).  Analisis  Kriminologi  Terhadap  Anggota  Kepolisian  Pelaku  Pencucian Uang  Yang  Berasal  Dari  Kejahatan  Narkotika.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum [JIMHUM], 1(4).
Surbakti, E. (2016). Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Dalam Mengungkap Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Atas  Kejahatan  Narkotika  (Doctoral  dissertation, UAJY).