p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X

## Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tapin
Indriaty Ermayani 1 , Syaiful Hifni 2 , Sarwani 3
1 Jurusan Akuntansi FEB ULM; 2020333320008@mhs.ulm.ac.id 2 Jurusan Akuntansi FEB ULM; syaiful.hifni@ulm.ac.id
3 Jurusan Akuntansi FEB ULM; sarwani@ulm.ac.id *Correspondance author: 2020333320008@mhs.ulm.ac.id ; Telp: +62812478229XX
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data berupa survei dengan menggunakan kuisioner. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden dari perangkat desa yang dianggap representative dengan menggunakan teknik convenience sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda dengan menggunakan Software SPSS Versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapin. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian dana desa akan berjalan sesuai dengan funginya seperti pengembangkan infrastruktur, melakukan pembinaan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat.
Kata Kunci : akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, kejelasan sasaran anggaran
Abstract: This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of village financial systems, government internal control systems, and budget target clarity on the accountability of village fund management in Tapin Regency. This type of research is quantitative research. The data used in this study are primary data obtained using data collection techniques in the form of surveys using questionnaires. The sample in this study consisted of 80 respondents from village officials considered representative using convenience sampling techniques. The analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis using software SPSS Version 21. The results of this study indicate that the village financial system, government internal control system, and budget target clarity positively influence the accountability of village fund management in Tapin Regency. These findings can serve as a reference for the government, particularly village administrations, to improve the accountability of village fund management. Consequently, village funds will function as intended, such as developing infrastructure, fostering community development, and empowering the community.
Keywords : Accountability in Village Fund Management, Village Financial System, Government Internal Control System, Budget Target Clarity

## 1. Pendahuluan
Pembangunan berbasis desa menjadi fokus pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan berbasis perdesaan memiliki peranan penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara (Arfiansyah, 2020). Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
tonggak penting bagi pemerintah desa, karena memberikan landasan baru untuk mewujudkan pembangunan dari bawah ke atas serta memberikan kewenangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung kepada pemerintah desa, yang dikenal sebagai dana desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dana desa merupakan dana yang disalurkan melalui perantara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, dan difungsikan untuk mendukung pembiayaan dalam melaksanakan pemerintahan, mengembangkan infrastruktur, melakukan pembinaan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Melihat perioritas dari penggunaan dana desa pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk penyaluran dana desa sebanyak Rp 400 Triliun hingga tahun 2024 dalam rangka menyokong pencapaian target RPJMN 2020-2024 dalam membangun desa mandiri (Gatra, 2019). Adapun rincian pagu anggaran dan total penyaluran ke RKD dana desa selama tiga tahun terakhir sebagai berikut :
Tabel.1 Rincian Anggaran Dana Desa Tahun 2015- 2020 (dalam Ribuan Rupiah) Tahun Jumlah Desa Pagu Anggaran Total Penyaluran ke RKD 2021 74.961 71.998.798.983 2.181.991.497 2022 74.960 68.000.000.000 66.611.770.648 2023 74..954 68.000.000.000 64.980.778.037
Sumber : Kemendesa.go.id (2024)
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat total anggaran dana desa dan penyaluran yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Besarnya dana desa setiap tahunnya sebagai indikator keseriusan pemerintah pusat dalam membangun desa agar desa dapat mandiri dan warga masyarakat dapat menikmati secara langsung dampak dari pembangunan. Kondisi demikian tentunya harus didukung dengan penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa sangat erat hubunganya dengan teori stewardship . Konsep stewardship memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Dalam perspektif pemerintah desa, steward diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama good governance merupakan sebuah bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan pada waktu sebelumnya secara periodik dalam pengelolaan keuangan (Mustofa, 2012).
Akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau respons yang nyata mendefinisikan kualitas kinerja dan tindakan individu, pemangku kepentingan, atau organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Dewi & Julianto (2020) menjelaskan konsep akuntabilitas dalam pemerintah desa mencakup keterlibatan kuat dari pemerintah desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban terkait hasil aktivitas yang berasal dari pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud mencakup kendala keuangan yang dapat dilacak keterjadiannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),
Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD), beserta komponen- komponen di dalamnya. Hal tersebut sehingga terdapat tuntutan pemerintah desa untuk membuat laporan keuangan dan melakukan pengendalian atas anggaran publik (Arfiansyah, 2021).
Fakta lapangan yang ditemukan, masih banyak pemerintah daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahaannya belum siap sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya (Widyawati & Sujana, 2019). Hal demikian juga didukung dengan hasil temuan KPK yang mencatat ada lebih dari 600 kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa sepanjang 2012-2021, menjerat sedikitnya 686 kepala desa (Anugerah, 2023). Kasus lainya juga terjadi di Desa Sawaja Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, dimana terjadinya penyelewengan dana desa yaitu penyimpangan dana belanja modal pada tahun anggaran 2019, 2020 dan juga 2021 yang menyeret mantan kepala desa Sawaja (Rumbon, 2023). Maraknya kasus korupsi anggaran desa yang terus terjadi merupakan masalah serius bagi pemerintah yang harus segera diatasi untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi demikian sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian yang menyoroti tentang akuntabilitas dana desa sehingga dapat menanggulangi dan mencegah maraknya kasus korupsi pada dana desa.
Salah satu upaya untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan suatu sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi yang dikenal dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa). Tujuan dari diimplementasikannya aplikasi SISKEUDES ini yaitu untuk memperlancar proses pelaporan keuangan, untuk mengatur keuangan desa dengan cara yang ideal, dan juga sebagai alat pengendali dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Mega et al., 2022). Penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik (Nur et al., 2019). Hasil penelitian Kusumawardani (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian lainya yaitu Mega et al (2022), Luthfiani et al (2020), Arfiansyah, A. et al (2020). Namun demikian hasil penelitian Wardani & Andriyani (2017) tidak menemukan adanya pengaruh pemanfaatan sistem tekhnologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Santoso (2016) tidak menemukan adanya pengaruh pemanfaatan sistem tekhnologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
Faktor lainya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukanya pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu melalui mekanisme sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bisa dijadikan standar untuk mengontrol keuangan desa, dan pemerintah pusat sudah punya sistem kontrol sendiri yang disebut pengendalian intern pemerintah. Beberapa penelitian sebelumnya melakukan pengujian pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah Martini (2019) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
Selain sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah, faktor lainya untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa adalah kejelasan sasaran. Dengan penganggaran tepat, persiapan yang dibuat bisa bermanfaatdan berjalan selaras keinginan (Wardana & Atmadja, 2022). Hasil penelitian Anggraini & Darmawan (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran tehadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian lainya juga menemukan hal yang serupa diantaranya Hidayat (2016) dan Wardana & Atmadja (2022) menjelakan adanya pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran tehadap akuntabilitas, untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kejelasan sasaran anggaran yang baik.
Penelitian ini merupakan kelajutan dari peneilitian sebelumnya yaitu Kusumawardani (2022) dan Mega et al (2022) yang melakukan penelitian tentang penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan variabel penerapan SISKEUDES dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya hasil yang tidak konsisten dari beberapa hasil penelitian sebelumnya sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Adapun perbedaan peneilitian ini dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini menambahkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penambahan variabel sistem pengendalian internal pemerintah didasari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Selain itu, penambahan variabel kejelasan rencana anggaran didasari Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 pasal 1 ayat 6 Tahun 2018 menjelaskan bahwa unsur utama dari pengelolaan pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Hal tersebut mengindikasikan perlunnya kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Tapin. Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa di Kabupaten Tapin. Lokasi penelitian dipilih dikarenakan terungkapnya kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh mantan kepala desa di salah satu desa di Kabupaten Tapin, sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian pada lokasi penelitian agar penyelewengan dana desa dapat di minimalisir dengan diterapkanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang diatas adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Model Penelitian
Akuntabilas Pengelolaan Dana Desa (Y) SISKUEDES (X1) SPIP (X2) H1 H2 H3
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
Berdasarkan model penelitian pada Gambar.1 akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran. Adapun hipotesis pada penelitin ini adalah sebagai berikut:

## a. Pengaruh SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil penelitian Kusumawardani (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian lainya yaitu Mega et al (2022), Luthfiani et al (2020), Arfiansyah, A. et al (2020) yang menemukan hasil serupa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H 1 : SISKEUDES berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Hasil penelitian Martini (2019) menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Yesinia et al (2018) dan Widayatama et al (2022) juga menemukan hal yang serupa bahwa adanya pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan diatas adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H 2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
c. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hasil penelitian Anggraini & Darmawan (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran tehadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian lainya juga menemukan hal yang serupa diantaranya adalah hasil penelitian Hidayat (2016) dan Wardana & Atmadja (2022) menjelakan adanya pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran tehadap akuntabilitas, untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kejelasan sasaran anggaran yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H 3 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## 2. Metode Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Tapin yaitu sebanyak 378 orang. Pemilihan perangkat desa sebagai sebagai populasi penelitian ini dikarenakan perangkat desa adalah pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola dana desa pada masing-masing pemerintah desa. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah convenience sampling yaitu pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya (Sugiyono, 2016). Untuk menghitung jumlah sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus slovin pada tingkat kepercayaan 10%. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 responden.
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X

## Definisi Operasional Variabel a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD (Dewi & Julianto, 2020). Pengukuran akuntabilitas dana desa dalam penelitian ini diadopsi dari Audia & Mulyani (2023) yang di ukur dengan menggunakan lima indikator yaitu sebagai berikut : a) Kejujuran dan keterbukaan informasi, b) Kepatuhan dalam Pelaporan , c) Kesesuaian Prosedur , d) Kecukupan Informasi, dan e)Ketepatan Penyampaian Laporan .
b. Sistem Keuangan Desa
Siskeudes adalah perangkat pemerintah tingkat desa untuk pelaporan laporan keuangan tingkat desa yang komprehensif dan terkomputerisasi, yang dapat meminimalkan penyimpangan akibat tanggung jawab pengelolaan keuangan tingkat desa (Arfiansyah, 2020). Pengukuran sistem keuangan desa dalam penelitian ini diadopsi dari Arfiansyah (2020) di ukur dengan menggunakan empat indikator yaitu : a) Kemudahan dalam penggunaan, b) Resiko, c) Fitur layanan, dan d) Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak

## c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran perencanaan anggaran dalam penelitian ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 di ukur dengan menggunakan lima indikator yaitu : a) Lingkungan Pengendalian, b) Penilaian Risiko, c) Kegiatan Pengendalian, d) Informasi dan Komunikasi, dan e) Pemantauan Pengendalian Intern.

## d. Kejelasan Sasaran Anggaran
Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimngerti oleh orang yang beranggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran (Hidayat, 2016). Pengukuran perencanaan anggaran dalam penelitian ini diadopsi dari Hidayat (2016). di ukur dengan menggunakan enam indikator yaitu : a) Kejelasan sasaran anggaran pada Satuan kerja, b) Terdapat spesifikasi sasaran anggaran pada satuan kerja, c) Dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program, d) Dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program, e) Anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas, dan f) Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur.

## Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Kuisioner berisikan respon atas pernyataan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, SISKEUDES, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kejelasan Sasaran Anggaran diukur dengan skala likert lima poin.
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
Format respon menunjukan mulai dari skor terendah sangat tidak setuju hingga skor tertingi sangat setuju.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis regresi linier berganda dengan software SPSS versi 21. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel independent yaitu SISKEUDES, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel dependent yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah:
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε Keterangan: Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa α
: Konstanta β 1-4 : Koefisien regresi X 1 : Sistem Keuangan Desa
X 2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah X 3 : Kejelasan Sasaran Anggaran Anggaran
ɛ
: error

## 3. Hasil dan Pembahasan Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data yang digunakan penelitian dengan menunjukkan penjelasan sederhana baik dari setiap variabel meliputi gambaran atau deskripsi data masing-masing variabel penelitian secara statistik. Adapun hasil analisis deskriptif variable penelitan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Mean Std. Deviation N Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 32,2375 5,74620 80 Sistem Keuangan Desa 41,1000 7,04884 80 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 37,4250 6,48616 80 Kejelasan Sasaran Anggaran 25,2875 4,76324 80
Hasil Output SPSS 21, 2024 Berdasarkan tabel diatas hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 32,23 dengan standar deviasi 5,746. Hasil analisis terhadap sistem keuangan desa menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 41,10 dengan standar deviasi 7,048. Hasil analisis terhadap sistem pengendalian internal pemerintah menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 37,42 dengan standar deviasi 6,486. Hasil analisis terhadap kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 25,28 dengan standar deviasi 4,763. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi adalah pada variabel sistem keuangan desa sebesar 41,10, sedangkan nilai rata-rata tertinggi adalah pada variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 25,28.
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X

## Uji Kualitas Data
Uji validitas data adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengatur variabel penelitian valid atau tidak. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 80 responden dan besarnya df dapat dihitung 80-2 = 78 dengan df = 78 dan alpha = 0,05 maka di dapat r tabel = 0,2199. Jadi item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,2199. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Item r hitung r tabel Keterangan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y1) Y1.1 0,838 0,2199 valid Y1.2 0,851 0,2199 valid Y1.3 0,848 0,2199 valid Y1.4 0,845 0,2199 valid Y1.5 0,787 0,2199 valid Y1.6 0,788 0,2199 valid Y1.7 0,828 0,2199 valid Y1.8 0,755 0,2199 valid Sistem Keuangan Desa (X1) X1.1 0,761 0,2199 valid X1.2 0,826 0,2199 valid X1.3 0,845 0,2199 valid X1.4 0,833 0,2199 valid X1.5 0,785 0,2199 valid X1.6 0,843 0,2199 valid X1.7 0,820 0,2199 valid X1.8 0,870 0,2199 valid X1.9 0,799 0,2199 valid X1.10 0,426 0,2199 valid Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) X2.1 0,767 0,2199 valid X2.2 0,790 0,2199 valid X2.3 0,734 0,2199 valid X2.4 0,799 0,2199 valid X2.5 0,750 0,2199 valid X2.6 0,845 0,2199 valid X2.7 0,776 0,2199 valid X2.8 0,826 0,2199 valid X2.9 0,712 0,2199 valid Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) X3.1 0,762 0,2199 valid X3.2 0,883 0,2199 valid X3.3 0,911 0,2199 valid X3.4 0,901 0,2199 valid X3.5 0,885 0,2199 valid X3.6 0,888 0,2199 valid Sumber : Hasil Output SPSS 21, 2024
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai kofisien korelasi positif dan lebih besar dari r-tabel hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
pengujian data lebih lanjut. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Suatu koesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabiltas data dilakukan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach yakni suatu instrument dikatakan reliable jika memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas No. Variabel Cronbach, alpha Ket 1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y1) 0,928 Reliabel 2 Sistem Keuangan Desa (X1) 0,930 Reliabel 3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) 0,919 Reliabel 4 Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) 0,937 Reliabel Sumber : Hasil Output SPSS 21, 2024
Tabel diatas menunjukkan nilai croncbach’s alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

## Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal (Ghozali, 2016). Normal atau tidaknya suatu data dapat diketahui dengan melihat nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data penelitian dapat dinyatakan normal apabila memiliki nilai probabilitas (sig) > 0,05 dengan memperhatikan nilai One-Sample Kolmogorov- Smirnov . Test dari hasil rangkuman output SPSS berikut :
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual N 80 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 3,00919927 Most Extreme Differences Absolute ,084 Positive ,069 Negative -,084 Kolmogorov-Smirnov Z 0,755 Asymp. Sig. (2-tailed) ,0619
Sumber: Hasil output SPSS 21, 2024
Hasil Uji Normalitas data menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,755 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,061 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji model regresi apakah ada korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika Nilai Tolerance ≥ 0,10 atau VIF ≤ 10 maka menunjukkan tidak ada Multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF (Constant) SISKEUDES ,401 2,492 Bebas Multikolinieritas SPIP ,331 3,020 Bebas Multikolinieritas Kejelasan Sasaran Anggaran ,354 2,828 Bebas Multikolinieritas Sumber: Hasil output SPSS 21, 2024
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10. Hal ini berarti bahwa ketiga variabel independen tersebut yaitu sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang dibentuk dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya korelasi dari ketiga variabel independen, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Menurut Ghozali (2016) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas :

## Gambar 2. Grafik Scatter Plot
Berdasarkan gambar scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi artinya model regresi terjadi memiliki kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga model regresi layak untuk dipakai.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen ( explanatory ) terhadap satu variabel dependen. Perhitungan statistik dalam analisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS Statistic 21. Tabel berikut ini menyajikan hasil penelitian dan output program SPSS 21:
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Independen B Std. Error Konstanta 2,516 2,184 SISKEUDES (X 1 ) ,184 ,077 SPIP (X 2 ) ,226 ,092 Kejelasan Sasaran Anggaran (X 3 ) ,542 ,122
Sumber: Hasil output SPSS 21, 2024
Hasil persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini berdasarkan table diatas adalah: Y= 2,516+0,184 X 1 + 0,226 X 2 +0,542 X 3 + �
Berdasarkan persamaan hasil regresi linear berganda tersebut, sehingga dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:
a. Nilai konstanta sebesar 2,516 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen yang terdiri dari sistem keuangan desa (X1), system pengendalian internal pemerintah (X2), dan kejelasan sasaran anggaran (X3) memiliki nilai 0 atau konstan, maka variable akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai 2,516.
b. Koefisien regresi sistem keuangan desa sebesar 0,184. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila proporsi sistem keuangan desa mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,184.
c. Koefisien regresi sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,226. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila proporsi sistem keuangan desa mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,226.
d. Koefisien regresi sistem keuangan desa sebesar 0,542. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila proporsi sistem keuangan desa mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,542.

## Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (� 2 ) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh model bisa menjelaskan variasi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa , sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem keuangan desa, system pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran . Hasil Uji Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,852 a ,726 ,715 3,06802
a. Predictors: (Constant), SISKEUDES, SPIP, Kejelasan Sasaran Anggaran
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Sumber: Hasil output SPSS 21
Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa nilai R dalam tabel sebesar 0,852 yaitu bahwa kuatnya hubungan variabel independent terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 85,2%. Nilai koefisien determinasi ditunjukan oleh R square (R 2 ) sebesar 0,726 atau 72,6%. Hal ini menunjukan bahwa variable akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel sistem keuangan desa, system pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggaran sebesar 72,6%, sedangkan 27,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Uji Statistik t
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara untuk melakukan uji t adalah dengan melihat nilai signifikansi. Ketentuannya adalah jika signifikansi α > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, namun jika α < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu juga dengan melihat nilai t hitung. Selanjutnya jika nilai thitung > dari ttabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, jika thitung < dari ttabel maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Tabel 9. Hasil Uji Statistik t Variabel Independen B T Sig. Hasil Konstanta 2,516 1,152 ,253 sistem keuangan desa (X1) ,184 2,384 ,020 Diterima sistem pengendalian internal pemerintah (X2), ,226 2,440 ,017 Diterima kejelasan sasaran anggaran (X3) ,542 4,446 ,000 Diterima
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
F = 67,041 Sig F.= 0,000
R Square = 0,726 Adjust R Square = 0,715 Sumber: Hasil output SPSS 21
Berdasarkan uji statistik t pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan lebih rinci pengaruh dari tiap variabel sebagai berikut:
a. Hipotesis pertama adalah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t untuk diperoleh nilai thitung 2,384 dengan nilai signifikansi 0,020. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel (2,384 > 1,671) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,020 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,184. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima
b. Hipotesis kedua adalah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung 2,440 dengan nilai signifikansi 0,017. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel (2,440 > 1,671) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,017 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,226. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima
c. Hipotesis ketiga adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung 4,446 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel (4,446 > 1,671) dan nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,542. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima.

## Pembahasan
Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hipotesis pertama adalah sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t untuk diperoleh nilai thitung 2,384 dengan nilai signifikansi 0,020. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel (2,384 > 1,671) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,020 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,184. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima yaitu sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem keuangan desa yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa . Semakin rendah tingkat penggunaan sistem keuangan desa yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin rendah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil penelitian ini adalah sebuah kelanjutan dari teori stewardship . Konsep stewardship memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Dalam perspektif pemerintah desa, steward diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sitem keuangan desa merupakan salah satu mekanisme agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud. Penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik (Nur et al., 2019).
Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya penelitian Kusumawardani (2022) yang menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung dengan beberapa hasil penelitian lainya yaitu Mega et al (2022), Luthfiani et al (2020), Arfiansyah, A. et al (2020) yang menemukan hasil serupa adanya pengaruh positif antara penerapan SISKEUDES terhadap akuntabilitas dana desa. Diana et al (2023) menjelaskan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dimana mengalami banyak kemajuan serta lebih efektif menggunakan aplikasi SISKEUDES. Arfiansyah (2020) menjelaskan Siskeudes adalah perangkat pemerintah tingkat desa untuk pelaporan laporan keuangan tingkat desa yang komprehensif dan terkomputerisasi, yang dapat meminimalkan penyimpangan akibat tanggung jawab pengelolaan keuangan tingkat desa. Salah satu upaya untuk mendukung akuntabilitas dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan suatu sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi yang dikenal dengan nama SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa).
Aplikasi SISKEUDES ini menjadi bentuk pengimplementasian teknologi informasi dalam bentuk aplikasi dengan konsep akuntabilitas untuk pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari diimplementasikannya aplikasi SISKEUDES ini yaitu untuk memperlancar proses pelaporan keuangan, untuk mengatur keuangan desa dengan cara yang ideal, dan juga sebagai alat pengendali dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan
keuangan desa (Mega et al., 2022). SISKEUDES memberikan kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara real-time. Sehingga pemerintah memiliki akses cepat terhadap informasi keuangan yang akurat dan terkini. Dengan demikian, proses pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan efisien. Pemerintah dapat dengan cepat memantau arus kas, memverifikasi transaksi, dan mengidentifikasi potensi penyimpangan dana. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Hipotesis kedua adalah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung 2,440 dengan nilai signifikansi 0,017. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel (2,440 > 1,671) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,017 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,226. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima yaitu sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem keuangan desa yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin tinggi tingkat sistem pengendalian internal pemerintah, maka akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa . Semakin rendah tingkat sistem pengendalian internal pemerintah, maka semakin rendah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil penelitian ini adalah sebuah kelanjutan dari teori stewardship . Konsep stewardship memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Dalam perspektif pemerintah desa, steward diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu mekanisme agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud.
Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya penelitian Martini (2019) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Yesinia et al (2018) menemukan hal yang serupa bahwa adanya pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Widayatama et al (2022) juga menemukan hal yang serupa bahwa adanya pengaruh antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian sistem diharapkan bisa membangun budaya pengawasan yang meliputi semua kegiatan pemerintahan untuk mendeteksi secara cepat potensi penyimpangan yang bisa berdampak negatif bagi negara.
SPIP dibuat dengan tujuan mengawasi demi mencapai target organisasi dan untuk menggalang tata kelola pemerintahan yang efektif. Para pemimpin di pemerintahan diamanatkan untuk menerapkan SPIP dan bertanggung jawab bersama-sama, tidak hanya para pemimpin unit terkecil, tetapi setiap
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
individu juga. Kehadiran sistem pengendalian bukan sekadar pembentukan mekanisme administratif, melainkan juga usaha untuk mengubah sikap dan perilaku di tingkat pemerintahan desa. Peraturan yang dikeluarkan merupakan langkah awal dalam upaya perbaikan. Sistem pengendalian internal yang efektif membantu pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan menerapkan prosedur dan kebijakan yang ketat, seperti verifikasi ganda dan pemisahan tugas, pemerintah dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dan korupsi. Hal ini mengirimkan pesan kuat bahwa pemerintah serius dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Martini (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengendalian yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Hipotesis ketiga adalah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari hasil perhitungan uji t diperoleh nilai thitung 4,446 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai thitung lebih besar dari pada ttabel (4,446 > 1,671) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,542. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Semakin tinggi tingkat kejelasan sasaran anggaran yang dimengerti oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa . Semakin rendah tingkat kejelasan sasaran anggaran yang dimengerti oleh aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka semakin rendag tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hasil penelitian ini adalah sebuah kelanjutan dari teori stewardship . Konsep stewardship memberi gambaran bahwa manajemen suatu perusahaan memiliki tugas mengelola aset yang telah dipercayakan kepadanya dan bertanggungjawab kepada pemilik. Dalam perspektif pemerintah desa, steward diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu cara agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terwujud. Hidayat (2016) menjelakan untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kejelasan sasaran anggaran yang baik.
Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya diantaranya penelitian Anggraini & Darmawan (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran tehadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian lainya juga menemukan hal yang serupa diantaranya adalah hasil penelitian Hidayat (2016) menjelakan adanya pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran tehadap akuntabilitas, untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan kejelasan sasaran anggaran yang baik. Wardana & Atmadja (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi dengan adanya kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimngerti oleh orang yang beranggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran (Hidayat, 2016). Adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran, yang mengakibatkan aparatur pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran. Jika terdapat kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat instansi pemerintahan. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan instansi pemerintah daerah untuk menyusun target anggaran. Kejelasan sasaran anggaran memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dalam mengalokasikan dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menetapkan sasaran yang terukur dan spesifik, pemerintah dapat mengukur kinerja program-program yang didanai oleh dana desa dengan lebih efektif. Ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih baik kepada masyarakat atas penggunaan dana desa dan hasil yang dicapai. Dengan penganggaran tepat, persiapan yang dibuat bisa bermanfaatdan berjalan selaras keinginan (Wardana & Atmadja, 2022). Perwujudan dari keselarasa keinginan adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang di lakukan oleh aparatur sipil desa 4. Kesimpulan
Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan perwujudan dari implikasi teori stewardship . Dalam perspektif pemerintah desa, steward diperankan oleh kepala desa dan aparatur desa, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan kedua pihak itu ditunjukkan dari terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tapin dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi yang ada seperti siskeudes, menerapkan dengan baik sistem pengendalian internal pemerintah, dan menetapkan secara jelas dan spesifik tujuan sanggaran. Hal tersebut didukung dengan temuan penelitian ini yang menunjukan bahwa SISKEUDES, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kejelasan sasaran anggara berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian an dana desa akan berjalan sesuai dengan funginya seperti pengembangkan infrastruktur, melakukan pembinaan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat. Hal tersebut dapat memperkuat integritas dan kepercayaan masyakat terhadap pemerintah

## 5. Daftar Pustaka
Anggraini, E. R., & Darmawan, J. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit KInerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 9 (3), 154–164. https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.132 Anugerah, P. (2023). Kalau masa jabatan kepala desa sembilan tahun, akan lebih lihai melakukan korupsi. Diambil 16 Januari 2023, dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting) ,
3 (1), 67–82. https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369 Arfiansyah, M. A. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan … , 2 (1), 49–68. Diambil dari https://lisyabab-staimas.e- journal.id/lisyabab/article/view/70%0Ahttps://lisyabab-staimas.e- journal.id/lisyabab/article/download/70/31
Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 5 (2), 691–706. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680 Dewi, P. A. D. R., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Profesi , 11 (2), 281– 292. Diambil dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296 Gatra, S. (2019). Total Dana Desa 2019-2024 Rp 400 Triliun. Diambil 16 Januari 2024, dari https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400- triliun#
Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (VIII). Semarang: Universitas Diponegoro.
Hidayat, T. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi Dan Locus of Control Terhadap Kinerja Manajerial. Akuntabilitas , 8 (2), 148–161. https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2769
Kusumawardani, G. (2022). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa). Jurnal TAMBORA ,
6 (3), 113–117. https://doi.org/10.36761/jt.v6i3.2091 Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. E-Jurnal Akuntansi , 30 (7), 1886. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20 Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1), 106–123. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364
Mega, K. N., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 17 (3), 150–161. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B , 72 (10), 1–13. Diambil dari http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal , 1 (1). https://doi.org/10.15294/AAJ.V1I1.299
Nur, M., Sawitri, A., & Prastiti, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual , 6 (2), 334–344. https://doi.org/10.17977/UM004V6I22019P334
Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN. Pemerintah Republik Indonesia.
Rumbon, F. (2023). Mantan Kades Sawaja Tapin Dituntut 15 Bulan Penjara, Korupsi Dana Desa. Diambil 16 Januari 2023, dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/12/11/mantan-kades-sawaja- tapin-dituntut-15-bulan-penjara-korupsi-dana-desa
Sri Sapitri, Rinto Alexandro, Nonsihai Nonsihai. (2021). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Vol 5 no 2 hal 239-249. JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara) Santoso, E. B. (2016). a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
p-ISSN:2722-6697;e-ISSN:2723-553X
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur) . Universitas Lampung.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23 ed.). Bandung: Alfabeta.
Wardana, I. M. Y., & Atmadja, A. T. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) , 13 (3), 833–842. Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi , 5 (2), 88–98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270
Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 1 (1), 122–129. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140 Widyawati, A., & Sujana, E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) , 8 (2). https://doi.org/10.23887/JIMAT.V8I2.13930 Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Jurnal ASET (Akuntansi Riset) , 10 (1), 105–112. https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112