## Standar Penerapan Wisata Halal Bagi Pelaku Industri Parawisata Di Kota Bandung
Merita Bernik 1, Deru R Indika 2, Rita Komala Dewi 3. 1 Universitas Padjadjaran
2 Universitas Padjadjaran
3 Universitas  Padjadjaran
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 3 (1) 2019, 83 — 93 JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI
http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/index
* Corresponding Author. Merita.bernik@unpad.ac.id (Merita Ber-
nik) Deru@unpad.ac.id (Deru R Indika)

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Received: May 2019 Accepted:  June 2019 Published: 1 st Juli 2019
Bandung is one of the halal tourist destinations in Indone- sia.  With  the  increasingly  rapid  growth of  cafes  and   res- taurants,  the  competition  is  getting  tougher.  One  of  the highlights is whether the café and restaurant are halal cer- tified.  This  becomes  very  important  because  Indonesia  is one of the largest Islamic countries in the World. It is prop- er if halal is the main concern. The business people do not understand and realize the importance of fulfilling the hal- al standard set by the government. So through this commu- nity service will be carried out socialization regarding re- quired  halal  tourism.The  method  used  in  this  study  is  the Deplat  Pastisipatif  which  is  conducting  activities  in  the form of providing counseling and guidance on halal tour- ism and halal standardization on SMEs in the culinary sec- tor  in  the  city  of  Bandung,  especially  the  Jatinangor  re- gion.Counseling was carried out by inviting from the tour- ism , youth and  sport agency and also the MUI. Culinary business begin to understand halal standardization and the importance  of  having  halal  certification.  There  is  still  a need  for  assistance to  be  able  to  implement  halal tourism properly.
Keywords: Halal  Tourism,  Halal  Standardization, Culinary, SMEs.
ISSN
2580-4332 (online) DOI:doi.org/10.21009/JPMM.003.1.6
How  to  cite : bernik, merita. (2019). Standard of Implementation Halal Tour- ism for Tourism Industry in Bandung City. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM) , 3 (1), 83 - 93. https://doi.org/10.21009/JPMM.003.1.6

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia, dengan jumlah sekitar 209,1 juta jiwa menurut Pew  Research,  sebuah  lembaga  riset  global (2016). Oleh karena itu, potensi pariwisata hal- al  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  potensial mengingat  pasar  pariwisata  halal  juga  telah menjadi tren global. Menurut Timothy & Olsen (2006) dengan adanya potensi pariwisata halal yang besar, maka hal tersebut berimplikasi pa- da  peningkatan  wisatawan  dengan  motivasi agama.  Kondisi  tersebut  telah  menarik  per- hatian akademisi, pemerintah, dan lembaga pa- riwisata untuk mengembangkan pariwisata.
Kota  Bandung  merupakan  salah  satu destinasi wisata halal di Indonesia. Wisata hal- al  meliputi  hotel  halal,  resort  halal,  restoran halal  dan  perjalanan  halal.  Dengan  semakin maraknya  pertumbuhan  kuliner  di  kota  Ban- dung,  maka  mengenai  kuliner  yang  disajikan baik  di  café,  restoran  ataupun  rumah  makan tentu  saja  merupakan  kuliner  yang  seharusnya terjamin  kehalalannya.  Akan  tetapi  kehalalan tersebut  bukan  hanya  pernyataan  tetapi  harus dibuktikan secara nyata bahwa kuliner tersebut memang  bersertifikasi  halal.  Pemahaman mengenai  halal  ini  masih  kurang  tersosialisasi dengan  baik  di  masyarakat.  banyak  pengelola café, restoran atau rumah makan belum menge- tahui  apa  yang  sebaiknya  dilakukan  untuk dapat  menjamin  bahwa  kuliner  yang  disajikan memang benar-benar halal. Salah satu yang di- persyaratkan  dalam  wisata  halal  bahwa  café, restoran  ataupun  rumah  makan  harus  mencan- tumkan  label  halal.  Farida  Ningsih  (2016)
menyatakan  bahwa  Masyarakat  Indonesia yang  mayoritas  muslim  merasa  tidak  perlu mencantumkan label halal di restoran, hal ini berbeda  dengan  di  luar  negeri  yang  sudah banyak  restoran  yang  mencantumkan  label halal.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mensoasilisasikan  mengenai  wisata  halal  sa- lah satunya melalui  program pengabdian pa- da  masyarakat..  Program  pengabdian  pada masyarakat  ini  dilaksanakan  di  Jatinangor yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  kota Bandung.  Jatinangor  merupakan  daerah  yang mulai  berkembang  dengan  pesat  seiring  tum- buh  dan  berkembangnya  perguruan  tinggi  di sana.  Banyaknya  mahasiswa  menyebabkan semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  ma- kanan, sehingga di jatinangor tersebut banyak sekali UKM  yang bergerak di bidang kuliner seperti  restoran,  café  dan  rumah-rumah makan.
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program pengabdian pada masyarakat ini ada- lah  mensosialisasi  mengenai  wisata  halal  un- tuk  para  UKM  yang  bergerak  dibidang kuliner,  bekerjasama  dengan  kecamatan Jatinangor,  MUI  dan  juga  Dinas  Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. Tujuan dari program pengabdian kepada masayarakat ini adalah para UKM yang bergerak dibidang kuliner  memahami  mengenai  wisata  halal, kemudian  menyadari  pentingnya  memenuhi standarisasi halal dari kuliner yang dihasilkannya.  Manfaat  yang  yang  akan  di- peroleh dari kegiatan ini adalah semakin ban- yaknya  UKM  yang  memahami  mengenai
2580-4332 (online)
wisata halal dan mengetahui prosedur yang ha- rus  dilakukan agar  kuliner  yang  dihasilkannya dapat tersertifikasi halal.

## KAJIAN TEORITIK
Pada  saat ini  konsep  halal  telah menjadi gaya  hidup  masyarakat  di  dunia  maupun masayarakat  Indonesia,  karena  konsep  halal dewasa  ini  tidak  hanya  di  gunakan  pada makanan  dan  minuman  namun  juga  telah digunakan  dalam  aspek  lain  seperti  fashion, kosmetik,  sistem  keuangan  serta  pariwisata. Menurut Zulkifli (dalam Akyol & Kilinç 2014, 171-186), pasar halal diklasifikasikan kedalam tiga  kategori  yaitu:  makanan,  gaya  hidup (kosmetik  dan  tekstil),  dan  pelayanan  (paket wisata, keuangan, transportasi).
Wisata halal adalah pariwisata yang me- layani  liburan,  dengan  menyesuaikan  gaya  li- buran sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler  muslim”.  Dalam  hal  ini  hotel  yang mengusung prinsip syariah tidak melayani mi- numan beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita. Dalam  wisata  halal,  destinasi  yang  menjadi tujuan  harus  meyediakan makanan  yang  halal, mudah untuk akses ke tempat ibadah dan mem- berikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  standar syari’ah  (Jaelani, 2017). Tersedianya makanan yang halal, produk yang tidak mengandung ba- bi,  minuman  yang  tidak  memabukan,  keterse- diaannya  fasilitas  ruang  ibadah  termasuk  te- moad wudhu, tersedianya Al Quran dan tempat ibadah  di  kamar,  petunjuk  kiblat  dan  pakaian staf  yang  sopan  merupakan  syarat  yang  men- ciptakan  suasana  yang  ramah  untuk  muslim
(Satriana, Faridah, 2018).
Undang-undang  jaminan  produk  halal no 33 tahun 2014, Pasal 4 menyatakan bahwa produk yang, beredar, dan diperdagangkan di wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikasi  halal. Ayat  67  menyatakan  kewajiban  bersertifikat halal  bagi  produk  yang  beredar  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  mulai berlaku  5  tahun  sejak  UU  ini  diundang- undangkan.
Untuk  lebih  memahami  perbedaan antara  wisata konvensional, wisata religi dan wisata  syariah  atau  halal  dapat  dijelaskan dalam Tabel 1.

## MATERI DAN METODE
Dalam kegiatan ini metode pelaksanaan yang  dipergunakan  adalah  metode  Deplat Partisipatif  yaitu  melakukan  kegiatan  dalam bentuk pemberian penyuluhan dan bimbingan mengenai  wisata  halal  dan  standarisasi  halal pada UKM dalam sektor kuliner di kota Ban- dung khususnya wilayah Jatinangor.
Sosialisasi  diberikan  kepada  café, restoran  atau  tempat  makan  disekitar jatinangor  yang  berjumlah  30.  Untuk  pen- dampingan  dilakukan  terhadap  cefe,  restoran dan  rumah  makan  yang  belum  memiliki  ser- tifikasi halal dan bersedia mengikuti prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal.
Kegiatan  penyuluhan  dan  bimbingan ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  memberikan informasi  dan  juga  sosialisasi  mengenai wisata halal dan standar halal yang sebaiknya dipenuhi oleh UKM kuliner tersebut. Tahapan
2580-4332 (online)
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan  dilaksanakan  terdapat  pada  tabel  2.  Ber- dasarkan  7  tahapan  kegiatan  yang  akan  dil- akukan  mulai  dari  mengidentifikasi  UKM  di Jatinangor  hingga  melaksanakan  FGD,  maka pengukuran keberhasilan dari sosialisasi wisata halal  yang  berupa  perbandingan  sebelum  dan setelah  dilaksanakannya  kegiatan  ini  terdapat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa  hasil  yang  diinginkan  adalah  adanya perubahan  yang  berarti  sebelum  dan  setelah dilakukannya sosialiasi mengenai wisata halal, masyarakat  diharapkan  menjadi  tahu,  paham dan dapat memenuhi standar halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemahaman  wisata  halal  dapat  ditinjau dari  beberapa  aspek  seperti  aspek  sosial  dan politik,  ekonomi  dan  mata  pencarian,  komu- nikasi, dan budaya masyarakat. Adapun pem- ahaman tersebut berdasarkan hasil wawancara dan  observasi  di  lapangan  adalah  sebagai berikut:

## Asfek Sosial dan Politik
Pariwisata  bisa  menjadi  sebuah  tujuan dari  pelaksanaan  diplomasi  publik  dalam rangka meningkatkan hubungan antar negara. Pariwisata  adalah  industri  besar  dan  ber- pengaruh terhadap publik. Pariwisata merupa-
Sumber: MUI (2018)
Tabel 1 Perbedaaan antara Wisata Konvensional, Wisata Religi dan
Wisata Syariah
kan  insudtri  besar  karena  industri  pariwisata bukan industri yang dapat berdiri sendiri, tetapi suatu industri yang terdiri dari beberapa perus- ahaan yang menghasilkan produk atau jasa un- tuk  para  wisatawan.      Fakta  bahwa  pariwisata berpengaruh  terhadap  publik  adalah  industri besar  yang  melibatkan  pergerakan  milyaran manusia ke seluruh dunia, maka dikatakan bah- wa  pergerakan  tersebut  adalah  pengaruh  lang- sung  dan  tidak  langsung  dari  aktivitas  diplo- masi.  Pada akhirnya,  dampak  yang  diinginkan dari aktivitas diplomasi publik adalah pemben- tukkan gambaran positif mengenai suatu nega- ra.  Pariwisata Halal juga menjadi sarana untuk membangun  citra  Indonesia  melalui Nation Branding . Nation  Branding menjadi  suatu  hal yang penting di era globalisasi ini dikarenakan masing-masing  negara  ingin  memperlihatkan
citranya  agar  bisa  bersaing  secara  kompetitif dalam menarik investasi, wisatawan, dan juga bantuan luar negeri.
Aspek Ekonomi Dan Mata Pencarian
Dalam  perspektif  ekonomi,  keberadaan standar  wisata  halal  dapat  memberikan  ban- yak benefit bagi  kegiatan  bisnis.  Menurut
Komunitas UMKM (20018) beberapa manfaat yang dapat diperoleh:
a. Peluang  Produk  Bisnis  Memiliki
Unique Selling Point (USP)
Dalam  persaingan  bisnis, competitive advantage merupakan  hal  utama  yang  harus dimiliki suatu produk. Dengan mengikuti ser- tifikasi  wisata  halal,  produk  akan  memiliki nilai  USP  yang  tinggi  karena  produk  dinilai baik  dimata  masyarakat.  Sehingga  menarik trust masyarakat,  dan  menciptakan  loyalitas

## Tabel 2

## Tahapan Kegiatan
kuat dibenak konsumen produk.
b. Mengembangkan  Pangsa  Pasar  Melalui

## Sertifikat Wisata Halal
Kekuatan trust masyarakat  terhadap produk/makanan halal sangat tinggi, karena In- donesia  merupakan  negara  yang  penduduknya mayoritas muslim. Ke-halalan produk/ makanan  sangat  dijunjung  tinggi  oleh  Islam, sehingga produk yang memiliki sertifikat halal akan  mudah  berkembang  di  Indonesia  khu- susnya  di  Jatinangor.  Bahkan,  pengembangan pasar bisa dilakukan ke seluruh penjuru kota di Indonesia,  hingga  ke  negara  yang  memiliki penduduk mayoritas muslim.
c. Memberikan  Kepercayaan  Tinggi  bagi Konsumen.
Produk  bersertifikat  halal  sudah  pasti aman  dikonsumsi,  karena  standar  halal  yang
tinggi  dan  menjunjung  tinggi  kehigienisan baik  secara  proses  maupun  dalam  makanan yang akan dihidangkan. Maka, dengan mudah produk  bersertifikat  Halal  dapat  dikonsumsi oleh konsumen. Hal tersebut akan meningkat- kan  permintaan  produk,  yang  akhirnya meningkatkan profit usaha.

## Aspek Komunikasi
Dalam  suatu  industri,  pelaku  industri perlu memberikan informasi mengenai indus- trinya.  Misalkan,  industri  kuliner.  Pelaku  in- dustri  kuliner  perlu  menginformasikan  dari menu  makanannya,  bahan-bahannya,  serta halal atau tidaknya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya merupakan umat Is- lam. Meskipun tidak secara spesifik membuka usaha  untuk  umat  muslim,  tapi  karena  umat

## Tabel 3

## Indikator Keberhasilan Kegiatan
muslim  menjadi  mayoritas  maka  mempertim- bangkan  ke-halal-an  usaha  yang  dimiliki  ada- lah hal yang penting.
Selain  dari  industri  makanan,  industri  yang berbasis  jasa  juga  perlu  mengkomunikasikan bahwa  usahanya  telah  tersertifikasi  halal  agar konsumen  tahu  bahwa  perusahaan  tersebut memperhatikan  aspek-aspek  yang  menjadi  in- dikator  wisata  halal.  Contohnya  hotel  yang menjamin kebersihan setiap kamar dan fasilitas lainnya,  penyediaan  sarung  dan  mukena,  dan informasi arah kiblat. Selain itu menumbuhkan kesadaran  dan  pemahaman  akan  wisata  halal tersebut  kepada  para  pemangku  pekentingan dan  juga  masyarakat  (Pratiwi,  Dida,  Sjafirah, 2018).

## Aspek Budaya Masyarakat
Jika  sebuah  restoran  atau  rumah  makan mempunyai  sertifikasi  halal  akan  memberikan dampak baik pada usahanya. Dalam aspek bu- daya  masyarakat  jika  sebuah  rumah  makan mempunyai  sertifikasi  halal  maka  pemilik usaha akan memahami apa saja yang boleh dil- akukan dan tidak boleh dilakukan. Seperti con- toh  jika  rumah  makan  menyediakan  makanan berbahan  dasar  daging  sapi,  maka  pemilik  ru- mah makan akan mencari rumah potong hewan yang  mempunyai  sertifikasi  halal  juga,  karena seperti  yang  diketahui  budaya  rumah  potong hewan  yang memotong sapi dilakukan dengan berbagai cara. Cara memotong sapi yang tidak sesuai  dengan  syariat  Islam  adalah    menarik ekor  sapi  agar  sapi  dapat  dijatuhkan  dan dipotong, padahal dengan cara seperti itu akan membuat sapi stress dan mempengaruhi kuali- tas daging sapi. Selain itu dengan menebas ka-
ki  sapi,  hingga  sapi  jatuh  dan  kesakitan kemudian  baru  dipotong.    Budaya/kebiasaan seperti itu yang harus dihentikan, selain tidak sesuai  dengan  aqidah  agama  juga  dapat mempengaruhi  kualitas  daging  sapi.  Jika  bu- daya  memotong  hewan  dalam  masyarakat dapat diubah dengan cara sebelum memotong, rumah  potong  hewan  menenangkan  hewan tersebut dan tidak menununjukan pisau di de- pan hewan agar hewan tidak stress. Selain itu budaya  juga  merupakan  faktor  yang  seha- rusnya mendukung wisata halal di Indonesia, karena mayoritas masyarakatnya beragama is- lam  yang  sudah  seharuanya  dalam  segala kegiatan  berdasarkan  kapada  nilai-nilai  islam (Hamzana,2017).

## Sertifikasi Halal
Berdasarkan  pelaksanaan  penyuluhan  kepada para  pelaku  bisnis  cefe,  lestoran  dan  rumah makan di Jatinangor Bandung, maka terdapat beberapa informasi mengenai pentingnya ser- tifikasi  halal  di  Indonesia  yang  disosialisasi- kan oleh MUI yaitu:
1.  Indonesia  memiliki  populasi  Muslim terbesar  di  dunia,  sehingga  terjaminnya  ke- halalan  dari  suatu  produk  yang  dihasilkan menjadi syarat yang utama.
2.  Indonesia  menjadi  salah  satu  destinasi perdagangan  halal  dan  investasi  bisnis  halal tertinggi.
3.  Pertumbuhan  industri  halal  dunia  sangat pesat.  Jumlah  dari  produk  halal  yang  ekspor di berbagai negara menjadi bukti bahwa halal merupakan isu global.
4.  Memilki  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)
2580-4332 (online)
tertinggi sebagai anggota OKI 5.  Indonesia memiliki budaya yang religius. 6.  Halal merupakan isu yang sensitif, Bebera- pa contoh tentang isu halal :
 Kasus lemak babi (1988)
 Kasus MSG (media mengandung kompo- nen dari babi) (2000)
7. Muslim  Indonesia  terdiri  dari  berbagai Mazhab
8.  Fatwa  merupakan  produk  kolektif  (ijma
'jama'i)  yang  dikeluarkan  melalui  Komisi  Fat- wa, bukan oleh Mufti (individual).

## Prosedur Sertifikasi Halal
Prosedur  untuk  mengajukan  sertifikasi  halal melalui  beberapa  proses  dimulai  dari  proses pemenuhan  persyaratan  administrasi,  kemudi- an  apabila  sudah  terpenuhi  akan  dilaksanakan audit atau pengecekan dilapangan, atau
pun  pengecekan  dilab  tertentu  sesuai  dengan bisnis yang dijalankan, setelah itu maka akan dilakukan  pengolahan  hasil  audit  oleh  MUI hingga  pada  akhirnya  akan  dikeluarkannya sertifikasi halal. Langkah-langkah yang harus dilakukan  untuk  memperoleh  sertifikasi  halal seperti gambar 1.

## Prinsip Dasar Sertifikasi Halal
Terdapat  prinsip  dasar  untuk  dapat  ter- penuhinya  sertifikasi  halal  yang  harus  di- penuhi  oleh  semua  perusahaan  termasuk  pe- rusahaan yang bergerak dibidang kuliner yai- tu:
 Kemampuan  telusur  :  mengetahui dengan pasti dimana produk diproduksi, bagaimana  proses  produksinya,  apa  ba- han yang digunakan, bagaimana prosedur  produksinya  dan  bagaimana
90
Sumber : MUI (2018) Gambar 1 Prosedur Sertifikasi Halal
status  kehalalannya.  Pengecekan  dil- akukan  dengan  cara  audit  untuk  me- meriksa  bahan,  formula,  fasilitas,  doku- men pendukung, dan sistem manajemen.
 Autentifikasi:  memastikan  tidak  terjadi pemalsuan  produk  halal  dengan  produk haram,  tidak  terjadi  percampuran  bahan haram dalam produk halal dan tidak ter- jadi kontaminasi bahan  haram ke dalam produk halal. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan analisis laboratorium.
 Sistem  jaminan  halal:  mendapatkan  ja- minan  bahwa  selama  masa  berlakunya sertifikat halal proses produksi halal akan dijaga kesinambungannya. Untuk menja- min  hal  tersebut  maka  dapat  dilakukan dengan  mempersyaratkan  perusahaan untuk  mengembangkan  dan  menerapkan
Sistem  Jaminan  Halal,  kemudian penerapannya dinilai.
Berdasarkan  gambar  proses  label  halal pada  gambar  2,  dapat  terlihat  bahwa  langkah pertama  yang  herus  dimiliki  oleh  pelaku bisnis  tersebut  adalah  memperoleh  sertifikasi halal  dari  MUI  dan  selanjutnya  memperoleh izin  untuk  mencantumkan  logo  halal  dari BPOM RI.
Dengan dilaksanakan penyuluhan terse- but  kepada  para  pelaku  bisnis  restoran,  café dan  rumah  makan  di  Jatinangor  bandung, maka  informasi  dan  soasialisasi  yang  selama ini  terhambat  dan  belum  adanya  media  yang menjembatani  antara  MUI  dan  juga  masya- rarakat, memberikan hasil dan informasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku bisnis kuliner tersebut.

## Sumber: MUI (2018)
Gambar 2
Proses Pelabelan Halal
Bagian  ini memuat  hasil  apa  saja  yang telah diperolah dalam pelaksanaan pengabdian kepada  masyarakat  dan  kemudian  dibahas dengan berbagai acuan yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
 Komunikasi,sosialisasi  dan  informasi mengenai  wisata  halal  dan  pentingnya standarisasi  halal  dalam  sektor  kuliner masih diperlukan dan harus ditingkatkan.
Adanya wadah yang dapat menjembatani antara  MUI,  dinas  pariwisata,  pemuda dan  olah  raga  dengan  para  pelaku  bisnis kuliner  menjadi  point  yang  sangat  pent- ing.
 Memperoleh  sertifikasi  halal  memang bukan hal yang mudah akan tetapi bukan sesuatu  yang  tidak  mungkin  untuk  di- peroleh.  Diperlukannya  kesadaran  akan pentingnya halal dalam menjalankan sua- tu  bisnis  mulai  dari  input,  proses  hingga outpt yang dihasilkan.

## Saran
Perlu adanya pendampingan terhadap im- plementasi  pariwisata  halal  khususnya  terkait dengan  sosialisasi  sertifikasi  halal  bagi  pelaku industri  kuliner  di  Jatinangor.  Minimnya  so- sialisasi  dan  informasi  bagi  masyarakat  harus segera  diatasi  agar  masyarakat  dapat  me- maksimalkan  potensi  pariwisata  halal.  Be- ragam stakeholder baik  pemerintah,  MUI,  dan pelaku  industri  kuliner  atau  asosiasinya  harus bersinergis  agar  pariwisata  halal  ini  dapat diimplementasikan dengan baik, karena teruta- ma permasalahan regulasi atau payung hukum
khususnya  di  daerah  Kabupaten  Sumedang yang  belum  terlembagakan.  Diharapkan  ke depan  ada  payung  hukum  daerah  atau  pera- turan daerah yang dapat menjadi landasan im- plementasi  Pariwisata  Halal  selain  Undang- Undang  No  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal.

## DAFTAR PUSTAKA
DISPARBUDPORA.  (2017). Database  Pari- wisata Kabupaten Sumedang.
Sumedang: DISPARBUDPORA. Hamzana,A.A.  (2017).  Pelaksanaan  Standar-
isasi  Pelayanan  Pariwisata  Halal  da- lam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara  Barat.  Pena  Justisia:  Media Konumikasi  dan  Kajian  Hukum,  (Vol 17 No 2). Hlm. 1-16
Jaelani,  A.,  Setyawan,  E.,  &  Hasyim,  N.
(2016).  Religious  Heritage  Tourism and  Creative  Economy  in  Cirebon: The  Diversity  of  Religious,  Cultures and  Culinary.  Journal  of  Social  and Administrative  Sciences  (Vol  3  No1). Hlm 63-76.
Jaelani,  A.  (2017,  17  Januari).  Halal  tourism industry  in  Indonesia:  Potential  and Prospects.  MPRA  Paper  No  76237. Diperoleh  Agustus  2018,  https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/76237/
Komunitas  UMKM.  (2018,  31  Januari).
Seberapa  Besar  Manfaat  Mempunyai Sertifikasi  Halal.  Diperolah  Agustus 2018, https://goukm.id/manfaat- sertifikasi-halal/
2580-4332 (online)
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2018). Syarat  Pen-
daftaran Sertifikasi Halal LPPOM MUI
Provinsi Jawa Barat. Bandung: Majelis
Ulama Indonesia.
Pratiwi,  S.R.,  Dian,  S.,  Sjafirah,  N.A.(2018).
Startegi  Komunikasi  dalam  Mem- bangun Awareness Wisata Halal di Ko- ta  Bandung.  Jurnal  Kajian  Komunikasi
(Vol 6 No 1). Hlm 78-90
Rahmadiansyah, A. (2018, 11 April). Indonesia Peringkat ke-Dua Destinasi Wisata Hal- al  Dunia.  Diperoleh  Agustus  2018, https://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20180411180123-269-290115/ indonesia-peringkat-ke-dua-destinasi- wisata-halal-dunia pada 6 Mei 2018 Satriana  ,  E.D.,  Faridah,  H.,D.  (2018).  Wisata Halal  :  Perkembangan,Peluang  dan Tantangan  .  Journal  of  Halal  Product and Research (JHPR),Vol 1 No 2, Mei-
November 2018.
Suhendra. (2017). Benarkah RI Negara dengan Penduduk  Muslim  Terbesar  Dunia? .
Diakses  di  https://tirto.id/benarkah-ri- negara-dengan-penduduk-muslim- terbesar-dunia-cuGD pada 6 Mei 2018 Timothy,  D.J.,  &  Olsen,  H.  (2006).  Tour- ism, religion and spiritual journeys. Ox- ford: Routledge.