ANUVA Volume 6 (1): 69-82, 2022 Copyright ©2022, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva

## Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam Pengembangan Layanan Makerspace
Muhammad Chaerul Afik 1*) , Ary Setyadi 2
1 Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro 2 Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
* ) Korespondensi: muhammadchaerulafik@gmail.com

## Abstract
[Title:  The  Strategy  of  the  Semarang  Regency  Archives  and  Libraries  Service  in  the  Development  of Makerspace Services] Makerspace provides a great opportunity for libraries to transform with the times, but it takes a lot of effort to develop this makerspace in library services. This study aims to understand and explain the  strategy  of  the  Semarang  Regency  Archives  and  Library  Service  in  developing  makerspace  services. through  a  qualitative  approach  this  research  uses  interviews,  observations,  and  document  studies  as  data collection methods. The data analysis technique used thematic analysis. The results showed that four themes were found, namely advocacy, community engagement, funding and allocative resource, and monitoring and evaluation. The advocacy theme describes the library's efforts to gain support from stakeholders. The theme of community  engagement  explains  how  the  library  approaches  in  involving  the  community  in  makerspace services.  The  funding  theme  discusses  how  the  library  prepares  the  budget  allocated  for  library  resources related  to  makerspace  services.  The  monitoring and  evaluation  theme  describes  how  libraries  monitor  and measure the impact of makerspace activities.

## Keywords: makerspace; public library; semarang regency archives and library service

## Abstrak
Makerspace memberikan  peluang  yang  besar  bagi  perpustakaan  untuk  bertransformasi  mengikuti perkembangan  zaman,  namun  dibutuhkan  usaha  keras  untuk  pengembangan makerspace ini  dalam  layanan perpustakaan. Penelitian ini bertujuan memahami dan menjelaskan bagaimana strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam pengembangan layanan makerspace . Melalui pendekatan kualitatif penelitian  ini  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumen  sebagai  metode  pengumpulan  data. Teknik analisis data menggunakan thematic analysis . Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan empat tema,  yaitu:  advokasi, community  engagement ,  pendanaan  dan  sumber  daya  alokatif,  dan monitoring dan evaluasi.  Tema  advokasi  menguraikan  upaya  perpustakaan  untuk  memperoleh  dukungan  dari stakeholder . Tema community engagement menjelaskan bagaimana pendekatan perpustakaan dalam melibatkan masyarakat dalam layanan makerspace . Tema pendanaan membahas bagaimana perpustakaan menyusun anggaran yang dialokasikan untuk sumber daya perpustakaan berkaitan dengan layanan makerspace . Tema monitoring dan evaluasi menguraikan bagiamana perpustakaan memantau dan mengukur dampak kegiatan makerspace .
Kata kunci: makerspace ; perpustakaan umum; dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten semarang

## 1. Pendahuluan
Pola interaksi masyarakat saat ini tidak terlepas dari fenomena bersosialisasi dan berkalobarasi di berbagai  bidang  sehingga  keberadaan  ruang-ruang  publik  semakin  dibutuhkan.  Ceruk  permasalahan tersebut  tampaknya  dimanfaatkan  oleh  perpustakaan  untuk  mengeaskan  perannya  di  masyarakat. Perpustakaan  bertransformasi  dari  pusat  informasi  menjadi  pusat  aktivitas  ( makerspace )  (Irhamni, 2018).  Konsep makerspace pada  dasarnya  adalah  wadah  kolaborasi  para  pembuat  ( maker )  dengan berbagi ide dan sumber daya atau peralatan yang ada untuk menghasilkan sesuatu.
Makerspace dianggap mampu mewadahi kebutuhan masyarakat akan keberadaan ruang publik, sehingga tidak heran jika keberadaan makerspace semakin menjamur, khususnya di negara-negara maju dan industrialis seperti Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri makerspace tumbuh dari perpustakaan- perpustakaan komunitas hingga akhirnya diadopsi oleh perpustakaan-perpustakaan umum yang dikelola pemerintah, salah satunya adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang.
Implementasi makerspace di  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  sudah berjalan  selama  kurang  lebih  empat  tahun  sejak  tahun  2016  yang  diinisiasi  oleh  pustakawan  setelah mengikuti  pelatihan  pengembangan  perpustakaan  oleh  Perpuseru.  Hingga  tahun  2020,  perpustakaan secara  bertahap  terus  meningkatkan  layanan makerspace nya,  mulai  dari  peningkatan  fasilitas, penjangkauan  lebih  banyak  pengguna,  hingga  pengembangan  jenis  kegiatan  yang  diselenggarakan. Berbagai pelatihan yang  melibatkan sejumlah pakar dengan peserta kalangan pelajar dan masyarakat umum  terus  dikembangakan,  diantaranya  adalah  pelatihan  pantomim,  menari,  menggambar  dan mewarnai, belajar bahasa inggris, dan belasan kegiatan lainnya serta diskusi maupun seminar membahas topik literasi yang terjadwal bergantian dalam sepekan.
Penelusuran tentang penelitian sebelumnya berkaitan dengan kajian makerspace di perpustakaan umum  menunjukkan  bahwa  implementasi makerspace pada  perpustakaan  umum  di  Indonesia  masih menghadapi ancaman utama berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan yang cenderung birokratif. Jika dibandingkan  dengan  perpustakaan  umum  di  negara-negara  maju  yang  memiliki makerspace , permasalahan birokrasi justru sudah bukan menjadi isu utama pada perpustakaan-perpustakaan umum di negara maju seperti Amerika (Burke, 2014). Perhatian utama mereka lebih kepada hal-hal berkaitan dengan  pendanaan,  masalah  hak  cipta,  atau  bagaimana  mereka  mengorganisasi  kegiatan makerspace agar lebih bermanfaat kepada pengguna.
Di  tengah  isu  birokrasi  yang  menjadi  ancaman  terhadap  pengembangan makerspace di perpustakaan  umum  di  Indonesia,  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang menunjukkan  penyelenggaraan makerspace yang  terarah  dan  konsisten.  Pengembangan makerspace yang  terarah  ditunjukkan  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  dan  Kabupaten  Semarang  melalui perluasan  jenis  kegiatan makerspace ,  penjangkauan  lebih  banyak  pengguna,  dan  perbaikan  fasilitas layanan makerspace .  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  mengaktualisasikan pengembangan layanan makerspace dengan lebih dari 30 jenis kegiatan makerspace secara konsisten selama kurun waktu empat tahun.
Persoalan  ini  yang  kemudian  perlu  digali,  yaitu  berkaitan  dengan  bagaimana  strategi  Dinas Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  melakukan  pengembangan  layanan makerspace dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggambarkan bagaimana strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam pengembangan layanan makerspace .
Hasil  dari  temuan  penelitian  ini  sekaligus  menyoroti  perubahan  peran  perpustakaan  dan bagaimana makerspace menawarkan peluang unik untuk mendukung peran perpustakaan di masa depan melalui  layanan  inovatif  seperti makerspace .  Maka  temuan  penelitian  ini  berimplikasi  untuk
menciptakan kesadaran akan manfaat, tantangan, dan strategi yang konstruktif bagi perpustakaan yang ingin mengembangkan dan mengelola makerspace pada layanannya.

## 2. Makerspace
Perkembangan mengenai konsep makerspace berdasarkan temuan Anderson (2012) yang dikutip dalam Burke (2015) melaporkan bahwa kemunculan makerspace sebagai sebuah konsep dimulai sekitar tahun 2005 yang berawal dari gerakan ‘ Make Magazine ’ yang mempromosikan proyek-proyek kreatif dan bagaimana cara membuatnya. Sementara itu Dale Dougherty (dalam Brady et al ., 2014) pendiri dari majalah ‘ Make Magazine ’ menggambarkan bahwa perkembangan makerspace berawal dari apa yang disebut  sebagai  gerakan maker  movement yang  berakar  dari  budaya do  it  yourself (DIY)  dan  hobi mekanik.  Dougherty  menambahkan  bahwa  gerakan maker  movement tersebut  mulai  diorganisasi  di tahun 2006 melalui suatu event yang bertajuk Maker Faires yang digelar di wilayah Teluk San Francisco pada tahun 2006, di mana peserta berkumpul untuk memajang kreasi dan bertukar gagasan.
Di  Indonesia  sendiri  infiltrasi makerspace tidak  terlepas  dari  kebutuhan  atas  sektor  industri  di bidang digital dan ekonomi kreatif yang mewujud dalam bentuk coworking spaces sekitar tahun 2010 dengan  comma.ID,  Code  Margonda,  Co&Co,  dan  C2O  Library  sebagi  pionirnya  (Council,  2017). Fenomena coworking space ini kemudian semakin manjamur dan puncaknya pada 2012-2015. Setelah tahun-tahun  tersebut  kemudian  bermunculan  komunitas  komunitas makerspace lainnya  seperti Makedonia yang berdiri tahun 2013, serta Indoestri dan Fablab Bandung pada tahun 2015. Melihat hal tersebut diatas, konsep tentang makerspace merupakan suatu kajian yang belum lama muncul.
Lauren  Britton  (2012)  mendefinisikan makerspace sebagai  tempat  dimana  orang-orang berkumpul  untuk  menciptakan  dan  berbagi  sumber  daya,  pengetahuan,  serta  komoditi.  Sedangkan menurut  Burke  (2014), makerspaces merupakan  kombinasi  antara  komunitas  pengguna,  peralatan ( tools ),  keinginan  untuk  berkreasi,  serta  berbagi  pengetahuan  dan  produk  yang  dihasilkan.  Secara tersirat, Burke juga menunjukkan bahwa makerspace identik dengan penggunaan teknologi mutakhir. Pisarski (2014) pun turut berpendapat mengenai apa yang disebut sebagai makerspace , yaitu sebagai tempat yang terdiri dari komunitas para maker untuk berkumpul dan bersama-sama berkreasi dengan berbagi peralatan (tools) , kemampuan, dan pengetahuan kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai media  dalam  belajar  keterampilan  baru,  untuk  menjadi  seorang  kreator,  serta  membangun  jejaring bersama komunitas dengan spesialisasi tertentu. Sementara itu Purwoko, seorang pustakawan fakultas Teknik Universitas Gajah Mada yang juga pegiat makerspace perpustakaan merumuskan beberapa kata kunci berkaitan dengan makerspace yaitu komunitas, alat, membuat, bertukar pengetahuan, dan berbagi (Purwoko, 2017). Purwoko (2017) melanjutkan bahwa ide utama makerspace adalah membuat (hasil: pengetahuan, produk) bersama, bukan sekedar mengonsumsi.
Berdasarkan  pendapat  dari  para  ahli  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep makerspace sebenarnya  luas,  terlepas  dari  implikasinya  terhadap  penggunaan  teknologi-teknologi  canggih.  Garis
besarnya adalah makerspace merupakan sebuah ruang kolaborasi antar komunitas penggunanya untuk berbagi ide, pengetahuan, peralatan (tools) dan sumber daya sehingga menciptakan suatu daya kreasi.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali bagaimana strategi Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  dalam  pengembangan  layanan makerspace nya.  Data  diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi  dengan  teknik  pemilihan  informan  berupa purposive sampling . Peneliti menentukan kriteria informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria informan adalah sebagai berikut: 1) Pejabat struktural perpustakaan yang terlibat dalam proses pengembangan layanan berbasis makerspace ; 2) Staf perpustakaan yang memahami dan terlibat dalam proses pengembangan layanan berbasis makerspace ; 3) Pustakawan yang memahami dan terlibat dalam proses pengembangan dan praktek layanan berbasis makerspace . Pemilihan informan dari tiap-tiap jabatan yang berbeda dimaksudkan untuk memberikan perspektif yang berbeda dan perolehan data yang mendetail berkaitan dengan pengembangan makerspace .
Data  dianalisis  menggunakan  metode thematic  analysis .  Analisis  tematik  merupakan  metode untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis pola atau tema dalam suatu set data (Braun & Clarke, 2012).  Peneliti  menentukan  tema-tema  yang  akan  dianalisis  dengan  terlebih  dahulu  mengidentifikasi dan mengelompokkan kode yang merepresentasikan informasi dalam set data hasil wawancara. Kode yang  telah  dikelompokkan  kemudian  akan  dicari  keterkaitannya  hingga  membentuk  tema-tema  yang sesuai dengan konteks penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  yang  menjadi  objek  penelitian  ini merupakan  suatu  instansi  yang  di  dalamnya  terdapat  tenaga  manusia  dengan  tugas  dan  jabatan  yang berbeda dalam menjalankan fungsi perpustakaan. Subjek penelitian ini adalah tenaga perpustakaan yang terbagi  dalam  tiga  golongan.  Pertama  adalah  tenaga  perpustakaan  yang  menjabat  sebagai  pimpinan perpustakaan  atau  dewan  direksi  perpustakaan.  Hal  ini  ditujukan  untuk  memperoleh  informasi  yang mendalam dan bervariasi.
Peneliti berfokus pada pengalaman yang disampaikan oleh masing-masing informan dalam setiap pengembangan makerspace di  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang.  Tulisan selanjutnya akan lebih mengerucut membahas kendala dan solusi yang ditawarkan pada masing-masing tema, karena persoalan tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan makerspace itu sendiri.

## 4.1 Advokasi
Makerspace merupakan sebuah konsep yang mengusung proyek-proyek kreatif, sehingga ketika dibawa  ke  perpustakaan  berpotensi  untuk  berbenturan  dengan  budaya  dan  kebiasaan  yang  ada  di
perpustakaan,  khususnya  untuk  perpustakaan  dengan  sistem  perpustakaan  yang  masih  konvensional seperti kebanyakan perpustakaan di Indonesia. Persoalan tersebut menjadi tantangan bagi pustakawan yang ingin mengadopsi konsep makerspace ke perpustakaannya. Dalam hal ini, pustakawan ditantang untuk  mengadvokasi  dan  meyakinkan  para  pemangku  kepentingan terhadap  sejumlah  program makerspace yang diusungnya. Namun sebelum dituntut untuk meyakinkan para pemangku kepentingan, terlebih dahulu pustakawan harus dapat meyakinkan pihak-pihak internal perpustakaan.
Asumsi tentang potensi adanya benturan pola pikir yang berkaitan dengan budaya dan kebiasaan di perpustakaan dibuktikan dengan pengalaman informan pada saat awal mengembangkan makerspace di  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang.  “Ya  kita  bentuk  tim  ya  awalnya  ada beragam  respon,  ada  yang  kontra  juga  dengan  konsep  ini,  karena  ini  kan  konsep  baru,  biasanya  itu memang ada semacam penolakan kalau ada konsep baru. Lho kok seperti itu kerjanya?” (Informan P)
Pernyataan  informan  tersebut  menunjukkan  bahwasannya  ada  semacam  benturan  pola  pikir dilingkungan internal perpustakaan. Informan menambahkan, “Awal-awal itu ada pertanyaan seperti ini mas,  lho  kok  perpustakaan  jadi  seperti  itu?  apa  ndak  menyalahi  tugas  pokok  dan  fungsi  kalau perpustakaan  mengadakan  kegiatan-kegiatan  seperti  itu?” (Informan  P). Kutipan  penyataaan tersebut memberikan pemahaman bahwa ada beberapa pihak yang masih memiliki pola pikir yang cenderung rigid dan konservatif, masih mempertahankan pola pikirnya yang kuno dan memandang perpustakaan terbatas pada sudut pandang yang birokratif.
Persoalan  mengenai  pola  pikir  yang  konservatif  ini  tampaknya  menjadi  kendala  utama pustakawan dalam  mengadvokasi program makerspace nya kepada pejabat dan staf Dinas Kearsipan dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang.  Ini  didapati  setelah  informan  pustakawan  beberapa  kali menyinggung mengenai beberapa pihak dilingkup internalnya, terutama pejabat dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang yang menganggap bahwa makerspace seharusnya tidak masuk ke perpustakaan.
“Jadi kita itu belum ada keselarasan antara pustakawan dengan pejebat dinas. Kalau perpustakaan lain  yang  sukses  dengan  program  perpuseru  [ makerspace ]  itu  ya  karena  pejabat  dinasnya mendukung,  sedangkan  disini  kalau  hanya  staf  atau  pustakawannnya  saja  ya  susah.  Kami  itu mengusulkan kegiatan ke atasan dikira bakal banyak menghabiskan anggaran. Jadi kita pustakawan itu ya berusaha keras.” (Informan P)
Pernyataan lain yang menggambarkan kendala pustakawan saat melakukan advokasi ke pejabat dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang dalam kutipan wawancara berikut,
“Kami mengusulkan beberapa kegiatan ke atas juga responnya kurang, karena internal juga belum terlalu  selaras.  Berbeda  dengan  perpustakaan  universitas  yang  rata-rata  background  petugasnya ilmu perpustakaan. Lha, disini kan banyak pegawai yang backgroundnya bukan ilmu perpustakaan,
jadi kami sulit untuk memberikan penjelasan, bahwa jiwa perpustakaan itu berbeda dengan instansi pemerintah lain.” (Pak P, Kamis, 27 Mei 2021 pukul 13.00 WIB)
Dalam kutipan wawancara diatas, fakta bahwa informan menyinggung persoalan yang berkaitan dengan  terbatasnya  anggaran  merupakan  faktor  lain,  namun  poin  yang  ingin  ditekankan  adalah bagaimana  pejabat  dinas  seharusnya  berani  mendobrak  kebiasaan  mereka  yang  cenderung  birokratif. Sebaliknya, para pejabat dinas stersebut diharapkan mampu mengambil keputusan yang progresif sesuai dengan  perkembangan  zaman  dalam  mengelola  perpustakaan,  sehingga  perpustakaan  mampu membangun cara-cara baru yang inovatif, serta memperluas potensi pengembangan layanannya.
Persoalan tersebut membuktikan bahwa adanya benturan pola pikir dilingkup internal merupakan persoalan  utama  yang  harus  diselesaikan  saat  akan  mengadvokasi  program makerspace di  Dinas Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang,  karena  hal  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap keberhasilan proses advokasi kedepannya. Seperti apa yang dikatakan informan, “Ya, evaluasi dari saya internal dulu dikuatkan, diselaraskan, baru kalo misalkan mau bikin suatu kegiatan atau layanan bisa satu  visi  dulu.”  (Pak  P,  Kamis,  27  Mei  2021  pukul  13.00  WIB).  Meski  begitu,  untuk  mencapai keselarasan  visi  antara  pustakawan,  staf,  dan  pejabat  dinas  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan Kabupaten  Semarang  tidak  dapat  dilakukan  dengan  mudah  dan  dalam  waktu  yang  singkat.  Terlebih dengan  adanya  faktor  latar  belakang  pendidikan  pegawai  perpustakaan  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.
Untuk mewujudkan visi yang selaras, pustakawan melakukan langkah-langkah advokasi dengan secara bertahap dan perlahan-lahan. Pustakawan memulai dengan mengadakan program-program yang melibatkan masyarakat serta membangun kerja sama dengan instansi dan komunitas serta stakeholders yang potensial. Setelah satu tahun berjalan dan terbukti program-program tersebut memang berdampak psositif, baru pihak-pihak yang kontra tadi sedikit demi sedikit dapat menerima konsep makerspace ini. Itupun  tidak  serta  merta  merubah  pandangan  pihak-pihak  yang  kontra  dengan  pengadaan  layanan makerspace ini.
Proses advokasi ini tidak hanya  menargetkan pihak-pihak internal perpustakaan. Keterampilan advokasi  ini  juga  penting  untuk  menarik  perhatian  para  pemangku  kepentingan  yang  berada  diluar instansi.  Namun  untuk  mengadvokasi stakeholders diluar  perpustakaan,  baik  informan  pustakawan maupun  informan  kepala  perpustakaan  mengaku  tidak  mengalami  kendala  yang  berarti.  Mereka memanfaatkan  jejaring  yang  telah  mereka  bangun  terhadap  instansi  dan  profesi  lainnya  yang  bukan merupakan  bagian  dari  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang,  seperti  Lembaga Pemasyarakatan  yang  berada  di  lingkup  Semarang,  serta  instansi  seperti  Dinas  Pertanian  dan  masih banyak yang lainnya.
Di tengah keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam proses advokasi dilingkungan internal, langkah  advokasi  kepada stakeholders yang  akan  menciptakan  kolaborasi  dan  sinergi  dengan  publik eksternal perpustakaan menjadi alternatif atas permasalahan tersebut. Irhamni (2018) juga mengatakan
bahwasannya  kolaborasi  adalah  jalan  tengah  dalam  proses  advokasi  suatu  program  di  perpustakaan. Melalui  kolaborasi  dengan  sesama  pustakawan  serta  profesi  lain  di  luar  perpustakaan  mampu memberikan  perspektif  lain  untuk  selanjutnya  dapat  memformulasikan  solusi  atas  persoalan  yang dihadapi secara lebih progresif, sehingga lebih dekat kepada tujuan (Irhamni, 2018).

## 4.2 Community Engagement (Pendekatan Kemasyarakatan)
Community  engagement menjadi  pendekatan  yang  digunakan  oleh  Dinas  Kearsipan  dan Perpustakaan Kabupaten Semarang sebagai tumpuan dalam mengembangkan layanan makerspace nya yang  capaiannya  adalah  memberdayakan  masyarakat.  Ini  berarti  pihak  perpustakaan  memposisikan masyarakat  atau  pengguna  perpustakaan  sebagai  subjek  dalam  pengembangan  layanan makerspace . Maksudnya adalah masyarakat memiliki peran partisipatif dalam setiap tahap pengembangan layanan, mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  evaluasi.  Konsekuensinya  adalah  perpustakaan dituntut  untuk  dapat  memformulasikan  langkah-langkah  yang  tepat  dalam  proses  melibatkan masyarakat agar layanan makerspace yang dikembangkan berjalan secara efektif dan sasaran program dapat dicapai.
Langkah-langkah yang diterapkan dalam pendekatan community engagement ini pada dasarnya sama dengan yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang lakukan saat melakukan kegiatan  advokasi.  Yaitu  dengan  terlebih  dahulu  mengidentifikasi  kebutuhan  pengguna,  menentukan sasaran kegiatan makerspace , serta merumuskan rencana kerja pelibatan masyarakat.
Dari  perencanaan  strategis  tersebut  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang kemudian  merumuskan  rencana  kerja  yang  lebih  operasional.  Satu  poin  yang  menjadi  kunci  dalam kegiatan community  engagement ini  adalah  bagaimana  perpustakaan  memperkuat  hubungan  antar anggota komunitas serta para pemangku kepentingan yang terlibat.
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  memang  telah  berhasil  membangun hubungan  yang  erat  dengan  para  pemangku  kepentingan  yang  berasal  dari  komunitas  masyarakat. Namun  hubungan  yang  erat  ( strong  relationship )  ini  belum  bisa  terwujud  dengan  para  pemangku kepentingan  dari  lembaga  pemerintahan.  Ini  seperti  apa  yang  dikatakan  oleh  informan,  “Banyak kendalanya mas, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi lah, intinya kurang berhasil. Impiannya kerja sama dengan disnaker, dinkop, dinas perdagangan dan lain-lain. Tapi tidak ada. Swasta melalui CSR pun gagal. Jadi hanya di komunitas dan individu saja.” (Informan P).
Kutipan  wawancara  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  perpustakaan  terkendala  untuk bermitra  dengan  instansi-intansi  negeri.  Hambatannya  lagi-lagi  adalah  karena  pola  pikir  yang berbenturan dalam memandang layanan makerspace ini.
Peneliti  lebih  menyoroti  bagaimana  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang membangun hubungan yang erat antar anggota komunitas makerspace nya. Ini karena perpustakaan sulit untuk  menjangkau stakeholder yang  berasal  dari  instansi  baik  pemerintah  maupun  swasta,  sehingga untuk membangun hubungan yang kuat pun akan sulit tercapai. Dalam membangun hubungan yang erat
( strong relationship ) antar anggota komunitas, kendala utama yang dihadapi adalah sifat para komunitas itu  sendiri  yang  dinamis,  sehingga  proses  perumusan  kebijakan  oleh  perpustakaan  juga  harus menyesuaikan dengan aktivitas mereka.
Kondisi  tersebut  diilustrasikan  sendiri  oleh  informan  ketika  menceritakan  bagaimana  kendala untuk berkolaborasi dengan komunitas. “Oh kalau itu kan, karena komunitas itu sifatnya dinamis ya mas, kadang komunitasnya tiba-tiba sudah nggak ada.” (Informan P). Hal tersebut akan berdampak pada terhambatnya kegiatan makerspace yang sedang berjalan. Ini dikarenakan kebanyakan komunitas yang dilibatkan merupakan pelatih atau instruktur dalam kegiatan makerspace itu sendiri.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang menggunakan sistem regenerasi anggota dalam komunitas makerspace untuk mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan di atas. Regenerasi dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan makerspace . Pada kasus pelatihan merajut, satu- satunya instruktur pelatihan tiba-tiba tidak bisa mengajar lagi digantikan dengan peserta pelatihan yang dianggap  paling  mahir  dan  mempunyai  keterampilan  memimpin.  Adanya  regenerasi  ini  juga  dinilai dapat memberikan angin segar dengan munculnya ide-ide baru.
Temuan di atas juga membuktikan bahwa keunggulan utama makerspace adalah pada komunitas anggotanya. Burke (2014) dalam temuannya juga menyebutkan bahwa makerspace ini bukan sekedar tempat  untuk  menghasilkan  suatu  karya,  tetapi  lebih  dari  itu  merupakan  ruang  bagi  anggota komunitasnya untuk saling mengenal dan mendukung satu sama lain. Ini memberikan indikasi bahwa perpustakaan  sebisa  mungkin  harus  dapat  memberdayakan  anggota makerspace nya.  Dengan  begitu, seiring  berjalannya  waktu,  para  peserta makerspace ini  tidak  lagi  bergantung  pada  instruktur  untuk menjalankan kegiatan nya. Maka, esensi layanan makerspace yang di dalamnya tercipta kebiasaan untuk berbagi ide dan belajar bersama akan terwujud.

## 4.3 Pendanaan dan Sumber Daya Alokatif
Mengidentifikasi biaya potensial untuk mencapai penganggaran yang ideal dalam pengembangan makerspace penting  dilakukan  untuk  membantu  perpustakaan  memutuskan  apa  saja  yang  perlu ditambahkan ke perpustakaan (Burke, 2014). Burke (2014) merekomendasikan aspek-aspek yang perlu diperhatikan  untuk  mencapai  sasaran  tersebut.  Kelima  aspek  ini  adalah  kepegawainan  ( staffing ), pengembangan  dan  renovasi  ruangan  ( space  addition  and  renovation ),  perabot  dan  perlengkapan ( furniture and equipment ), pelatihan ( training ), promosi dan acara-acara ( outreach and events ). Kelima aspek  tersebut  digunakan  sebagai  dasar  perspektif  untuk  menyusun  rencana  pendanaan  layanan makerspace .
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  menemukan  kendala  pada  masing- masing aspek yang telah disebutkan di depan. Dari total anggaran untuk perpustakaan yang berjumlah Rp. 682.008.000, tidak ada alokasi yang dikhususkan untuk layanan makerspace . Selama berjalannya layanan makerspace ,  perpustakaan  benar-benar  hanya  mengandalkan  peran volunteer dan  hibah  dari publik  eksternal  perpustakaan  jika  ada.  Ini  seperti  pernyataan  informan  pustakawan  saat  wawancara
sebagai  berikut.  “Iya  mas,  benar-benar  mengandalkan  sukarelawan  baru  setelah  tahun  kedua  dan seterusnya baru perpus bisa. Itu pun hanya seratus ribu. Awal-awal itu nggak, kita bener-bener nyari sukarelawan. Misal ada teman penulis, kita ajak untuk ngajar anak-anak disekitar sini.” (Informan P)
Dari  kutipan  wawancara  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  setelah  dua  tahun  berjalan  pun, perpustakaan hanya menganggarkan 100 ribu rupiah untuk kegiatan makerspace . Jumlah tersebut tentu bukan  jumlah  yang  ideal  mengingat  banyaknya  kebutuhan  untuk  menyelenggarakan  layanan makerspace yang harus dipenuhi.
Dari  hasil  analisis  peneliti,  munculnya  pendanaan  yang  tidak  ideal  untuk  layanan makerspace Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  disebabkan  layanan makerspace ini  belum dianggap menjadi hal penting sehingga belum diprioritaskan penganggarannya. Hal ini didukung oleh pendapat Burke, “ Money for new initiatives is rarely just lying around, and it tends to come at a subtle shifting  of  priorities  from  one  area  of  service  toward  another  and  perhaps  in  a  competitive  process among various new ideas that the library staff are considering .” (Burke, 2014). Bermakna bahwasannya sulit  untuk  mendapatkan  alokasi  anggaran  untuk  inisiatif-inisiatif  baru  seperti  layanan makerspace . Perubahan alokasi anggaran cenderung bergantung pada pergeseran prioritas antara satu layanan dengan layanan lainnya serta mempertimbangan persaingan dari ide-ide baru yang muncul.
Persoalan tersebut menjadi tantangan bagi para pustakawan sebagai inisiator layanan makerspace Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  untuk  meyakinkan  para  pemangku kepentingan  baik  di  lingkup  internal  ataupun  eksternal  sehingga  layanan makerspace ini  dianggap sebagai layanan yang esensial dan menjadi prioritas berkaitan dengan hal pendanaan. Burke (2014) juga memberikan rekomendasi agar pustakawan menyisihkan sisa anggaran yang tidak terpakai dari layanan lainnya untuk ditabung. Dengan begitu, layanan makerspace dapat menunggu tahun atau momen yang tepat untuk direalisasikan.
Alternatif  lain  yang  perlu  dipertimbangkan  jika  suatu  perpustakaan  kekurangan  dana  untuk layanan makerspace nya  adalah  dengan  mencari  dukungan  dari  pihak  lain.  Opsi  yang  dapat  dipilih misalnya  adalah  dengan  melobi  pemerintah  daerah  ataupun  pusat,  mengajukan  proposal  ke  institusi- institusi yang potensial, atau perpustakaan dapat memanfaatkan peralatan inventaris yang mereka punya untuk menciptakan suatu usaha (Burke, 2014). Contohnya, peralatan mesin fotocopy atau printer yang dimiliki perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk layanan fotocopy berbayar atau percetakan berbayar bagi pengguna.

## 4.4 Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi ini merupakan dua proses yang saling berkesinambungan. Monitoring merupakan  tindakan  mengumpulkan  data  melalui  pemantauan  dan  observasi  yang  fungsinya  adalah mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam sebuah proses, dalam hal ini adalah kegiatan makerspace . Data-data hasil observasi tersebut kemudian ditinjau ulang melalui proses evaluasi yang tujuannya untuk mengukur dampak dan efektivitas dari layanan makerspace ini, sehingga dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan  kepustuasn  selanjutnya.  Maka  proses  evaluasi  harus  melalui  tahapan monitoring , begitupun tahapan monitoring yang selanjutnya harus ditindak lanjuti melalui proses evaluasi.
Tujuan  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  yaitu  memberikan  penilaian  apakah  pelaksanaan program makerspace sesuai  dengan  rencana  yang  dibuat  (Triwiyanto,  2015).  Rencana  kerja  Dinas Kearsipan  dalam  pengembangan makerspace yaitu  berfokus  pada  rencana  advokasi  yang  mencakup promosi, membangun kemitraan, lobying , perencanaaan pelibatan masyarakat, dan rencana peningkatan layanan komputer dan internet.
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan  layanan makerspace Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  masih menemukan  beberapa  kendala. Kendala  utama  yang  disoroti  dalam  penelitian ini  yaitu  perpustakaan belum memiliki aturan dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi makerspace . Agar  lebih  terencana,  perpustakaan  setidaknya  menetapkan  sasaran  dalam  kegiatan  monitoring (Triwiyanto, 2015: 67-69).
Monitoring dapat  membantu  menilai  efektivitas  layanan makerspace jika  berhasil mengungkapkan  seperti  apa  kegiatan  manajemennya  (Triwiyanto,  2015).  Dalam  proses  pemantauan layanan makerspace , Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang belum memiliki aturan yang  jelas  mengenai  pengelolaan  keuangan.  Contohnya  adalah  ketika  perpustakaan  mengalokasikan anggaran tidak terpakai yang seharusnya untuk membayar instruktur pelatihan.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang tidak memiliki aturan mengenai kemana dan  bagaimana  sisa  anggaran  tersebut  dapat  dilimpahkan.  Selain  itu,  perpustakaan  juga  menemui kendala  untuk  memantau  beberapa  komunitas  yang  menjadi  mitra  perpustakaan  untuk  kegiatan pelatihan.  Perpustakaan tidak  memiliki  database  berkaitan  dengan informasi tentang  komunitas  yang menjadi  mitra  mereka,  yang  berakibat  perpustakaan  kesulitan  untuk  menjangkau  atau  menghubungi mitra komunitas-komunitas nya saat dibutuhkan.
Evaluasi  berguna  untuk  menilai  efektifitas  layanan makerspace ,  maka  dibutuhkan  perangkat penilaian  yang  jelas  berkaitan  dengan  siapa  yang  akan  menilai,  apa  saja  ukurannya,  dan  untuk  apa hasilnya (Triwiyanto, 2015). Kegiatan evaluasi layanan makerspace Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten  Semarang  memang  diawasi  oleh  mitra  mereka,  yayasan  Perpuseru.  Akan  tetapi,  yang menjadi kendala adalah evaluasi di lingkup internal mereka.
Perpustakaan belum menganggap serius hasil penilaian ini sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya.  Hal  ini  berimplikasi  pada  tidak  adanya  perubahan  kebijakan  ke  arah  kemajuan  yang signifikan.  Salah  satu  contohnya  yaitu  berkaitan  dengan  penentuan  pendanaan  untuk  layanan makerspace yang  hanya  sejumlah  100  ribu  dan  tidak  ada  perubahan  seiring  berjalannya  layanan makerspace .
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  juga  mengalami  kemamangan  dalam proses monitoring dan  evaluasi  ini.  Untuk  mengatasi  kemamangan  berkaitan  dengan  bagaimana perpustakaan mengevaluasi layanan makerspace nya, Burke merekomendasikan langkah-langkah apa
saja yang dapat dilakukan untuk kepentingan evaluasi sebagai dasar pendukung pengambilan keputusan kedepannya (Burke, 2014).
Langkah-langkah  yang  direkomendasikan  oleh  Burke  (Burke,  2014)  diantaranya  adalah identifikasi  fasilitas  yang  paling  berguna,  menemukan  dan  mengamati makerspace lainnya, pertimbangkan  keahlian  yang  dimiliki  para  pegawai,  dan  temukan  kombinasi  yang  tepat  antar  jenis kegiatan makerspace (Burke, 2014: 33-42).

## 4.5  Strategi  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  dalam Mengembangkan Layanan Makerspace
Hasil  temuan  menunjukkan  bahwa  pengalaman  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten Semarang dalam pengembangan layanan makerspace nya menghadapi tantangan dan isu yang beragam. Tantangan dan kondisi yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang bisa saja berbeda  dengan  perpustakaan-perpustakaan  lain  yang  juga  dalam  tahap  pengembangan makerspace , sehingga hasil temuan penelitian ini tidak dapat menggeneneralisir kondisi yang dihadapi perpustakaan lain. Namun, penelitian ini tetap berpotensi untuk menginformasikan seperti apa gambaran yang akan dihadapi ketika perpustakaan memutuskan untuk mengadopsi dan mengembangkan makerspace pada layannya.
Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  terus  berupaya  mengembangkan makerspace ke arah lebih baik, dimulai dari kebijakan untuk akhirnya mengadopsi layanan makerspace , kemudian  perluasan  jenis  kegiatan  layanan makerspace ,  perbaikan  fasilitas  pendukung  layanan makerspace dan  upaya  untuk  lebih  banyak  menjangkau  pengguna.  Dari  keempat  langkah  yang  telah disebutkan  dalam  pengembangan makerspace ,  penggambaran  implementasi  yang  lebih  operasional diuraikan  dan  dibedakan  ke  dalam  empat  tema.  Yaitu  melalui  tema  advokasi,  pelibatan  masyarakat, pengelolaan  pendanaan,  dan  monitoring  evaluasi  layanan,  yang  menjabarkan  kendala  yang  dihadapi dalam  masing-masing  tema  tersebut,  sehingga  uraian  didalamnya  merepresentasikan  strategi pengembangan makerspace Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang secara holistik.
Keempat tema yang telah diuraikan saling berkaitan satu sama lain dan berjalan beriringan dalam setiap  inisiatif  pengembangan makerspace .  Layanan makerspace Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan Kabupaten Semarang dapat terwujud diawali dengan langkah advokasi yang dilakukan oleh pustakawan kepada  pejabat  dinas  dan stakeholder .  Dinas Kearsipan  dan  Perpustakaan Kabupaten  Semarang  juga memaksimalkan  partisipasi  aktif  masyarakat.  Komunitas  pengguna  layanan makerspace sebagai kekuatan  utama  layanan  ini  dilibatkan  dalam  berbagai  kegiatan,  baik  dalam  kegiatan  advokasi, monitoring  dan  evaluasi,  ataupun sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  pengelolaan  pendanaan.  Semua langkah-langkah  yang  telah  dibahas  di  atas  dilakukan  untuk  mempertahankan  kelanggengan makerspace dan menjaga arah pengembangan makerspace agar tetap bersifat konstruktif.
Burke (2014) menjelaskan bahwa pengembangan makerspace dapat dilihat dari beberapa tahapan atau transisi yang umum terjadi di perpustakaan. Burke (2014) mengidentifikasi transisi yang dimaksud
yaitu  berkaitan  dengan  kegiatan  sekali  jalan  ( one-off  activity ),  pertemuan  yang  berlanjut  ( ongoing meetups ), adanya peralatan sementara ( temporary tools and kit ), adanya ruang kerja bersih ( clean labs) , dan adanya ruang kerja kotor ( Dirty Labs ). Penjelasan terkait perihal tersebut telah dijelaskan secara rinci pada bab tinjauan pustaka.
Tahap pertama perpustakaan mengadakan event sekali jalan ( one-off activity ) seperti pameran. Tahap kedua pengembangan makerspace ditandai dengan adanya pertemuan yang berlanjut ( ongoing meetups ).  Tahap  ketiga  ditandai  dengan  adanya  penggunaan  peralatan  dan  perlengkapan  kegiatan makerspace yang  lebih  spesifik  ( temporary  tools  and  kit ).  Tahap  keempat makerspace perpustakaan memiliki ruang kerja terpisah ( clean lab ). Tahap terakhir kegiatan makerspace mulai pindah ke tempat khusus untuk pekerjaan yang lebih kotor dan berantakan seperti pekerjaan pengeboran dan sejenisnya ( dirty lab ).
Pengembangan makerspace Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  sudah melewati tahap kesatu hingga tahapan keempat. Contoh bentuk one-off activity adalah melalui kegiatan pameran hasil kerajninan tangan dari kegiatan makerspace , seperti pameran tanaman hidroponik dan pameran  karya  dari  hasil  pelatihan  merajut.  Kegiatan makerspace juga  diselenggarakan  rutin  dan terjadwal setiap minggu, yang memiliki pengikut tetap pada tiap-tiap kegiatan. Ini menunjukkan bahwa adanya ongoing meetups pada makerspace Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang.
Pelatihan-pelatihan kerajinan tangan menggunakan perlengkapan-perlengkapan habis pakai dan peralatan  jangka  panjang,  contohnya  seperti  cat  untuk  membatik,  peralatan  untuk  menggambar  pola baju,  ataupun  komputer  pada  pelatihan  desain  grafis,  yang  menunjukkan  perpustakaan  memiliki temporary  kits  and  tools .  Pihak  pada  tahun  kedua  layanan makerspace juga  membangun clean  labs mereka bersumber dari hibah Perpusnas. Perpustakaan belum memiliki dirty labs karena memang tidak menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya lebih berat dan beresiko tinggi seperti kegiatan pengelasan, pengeboran, atau sejenisnya.

## 7. Simpulan
Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang ditujukan dan diaktulasisasikan melalui  kebijakan  pengadaan  layanan makerspace ,  perluasan  jenis  layanan makerspace ,  perbaikan fasilitas layanan makerspace , dan penjangkauan lebih banyak pengguna makerspace . Adapun langkah operasional  dari  pengembangan  tersebut  diuraikan  melalui  aspek  advokasi,  pelibatan  masyarakat ( community engagement ), pendanaan dan sumber daya alokatif, dan monitoring dan evaluasi. Uraian pada  masing-masing  tema  berfokus  pada  kondisi,  kendala,  dan  alternatif  solusi  dalam  setiap  tahap pengembangan makerspace .
Aspek  advokasi  mencakup  advokasi  internal,  yang  dilakukan  oleh  pustakawan  kepada  pejabat dinas,  dan  advokasi  eksternal  yang  ditujukan  kepada public  eksternal perpustakaan  khususnya stakeholder .  Proses  advokasi  belum  berjalan  maksimal  yang  akar  permasalahannya  adalah  pada hambatan  berupa  benturan  pola  pikir  antara  advokan  dengan  pihak  yang  diadvokasi.  Di  satu  sisi
mendukung gagasan makerspace , dan di sisi lain tetap mempertahankan perspektif konservatif dalam pengelolaan perpustakaan.
Community Engagement (Pendekatan Kemasayarakatan) ditujukan untuk membentuk hubungan yang  erat  ( strong  relationship )  dengan  para  pengguna makerspace ataupun  stakeholder  dengan menggunakan  prinsip  kepemimpinan  bersama  ( shared  leadership ).  Implementasinya  perpustakaan terkendala  untuk  membangun  hubungan  yang  erat  dengan  para stakeholder ,  khususnya  lembaga pemerintah. Hal ini disebabkan karena advokasi yang tidak maksimal. Di sisi lain perpustakaan berhasil membentuk strong  relationship dengan  penggunanya  yang  akhirnya  menjadi  keunggulan  utama perpustakaan dalam menjalankan layanan makerspace .
Advokasi  yang  kurang  maksimal  juga  berimbas  pada  pengelolaan  pendanaan  yang  kurang maksimal. Pendanaan pada pengembangan layanan makerspace kurang maksimal diakibatkan pola pikir yang  meragukan  potensi  manfaat makerspace ,  sehingga makerspace tidak  menjadi  prioritas  saat mengalokasikan  anggaran.  Dinas  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kabupaten  Semarang  juga  belum memiliki prosedur monitoring evaluasi yang jelas, lagi-lagi karena makerspace tidak dianggap sebagai layanan yang esnsial, sehingga dari sisi perkembangan kebijakan yang dibuat belum menunjukkan arah kemajuan yang progresif dan signifikan.

## Daftar Pustaka
Brady, T., Salas, C., Nuriddin, A., Rodgers, W., & Subramaniam, M. (2014). MakeAbility: Creating
Accessible Makerspace Events in a Public Library. Public Library Quarterly , 33 (4), 330–347. https://doi.org/10.1080/01616846.2014.970425
Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In APA handbook of research methods in psychology, Vol 2: Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological.
https://doi.org/10.1037/13620-004
Britton, L. (2012). Making Space for Creation, Not Just Consumption. Library Journal .
Burke, J. (2015). Making Sense: Can Makerspaces Work in Academic Libraries? Acrl 2015 .
Burke, J. J. (2014). Makerspaces: a practical guide for librarians (Vol. 8). Rowman & Littlefield.
Council, B. (2017). Enabling Space: Mapping Creative Hub in Indonesia. Jakarta Pusat: Centre for Innovation Policy and Converance .
Irhamni. (2018). Transformasi Perpustakaan dari Pusat Informasi ke Pusat Aktivitas ( Makerspace ).
Media Pustakawan , 25 (2), 4–10.
Pisarski, A. (2014). Finding a Place for the Tween: Makerspaces and Libraries. Children and Libraries . https://doi.org/10.5860/cal.12n3.13
Purwoko. (2017). Makerspace : apa dan bagaimana sikap kita? 1 . 1–6.
Triwiyanto, T. (2015). Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk penilaian kinerja manajerial kepala sekolah. Jurnal Cakrawala Pendidikan , 34 (1).