## PENDAHULUAN
Dalam  Undang – Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  segala  hak  dan  kewenangan Pemerintahan  Desa telah  diatur dengan segala macam teknis administrasi dan lain sebagainya secara rapi dan struktural  serta  hak  kewenagangan  desa  dalam anggaran  yang  diperlukan  dalam  mengurusi  dapur pemerintahannya sendiri
Berbicara tentang Administrasi yang ada di Desa, yang dimaksud  Pengelolaan  Keuangan  Desa    adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban  dan  pengawasan  keuangan  desa,  Perencanaan desa  diawali  dengan  pendataan  aset,  potensi  dan kekuatan  desa.  Data  tersebut  menjadi  dasar perencanaan  pembangunan  enam  tahun  yang  tertuang dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMBANG TARUSAN KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING KABUPATEN KATINGAN
Implementation of Village Fund Management Policies in Tumbang Tarusan Village, Tewang Sangalang Garing District, Katingan Regency
Ambar Ratmoko * Yahya Anugrah
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: ambar.ratmoko@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desatumbang Tarusan Kecamatan Tewang Sangalang Garing  Kabupaten  Katingan.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.
Sumber  data  terdiri  dari  sumber  primer.  Teknik  untuk  mengumpulkan  data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil  Penelitian  Implementasi  Kebijakan    Pengelolaan  Dana  Desa  Di Desatumbang  Tarusan  Kecamatan  Tewang  Sangalang  Garing  Kabupaten Katingan  yaitu  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Tumbang  Tarusan Kecamatan  Tewang  Sangalang  Garing  Kabupaten  Katingan  berdasarkan  4 indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  di  Desa  Tumbang Tarusan Kecamatan Tewang Sangalang Garing  dikatakan belum berhasil. Hal ini dikarenakan  dari  4  indikator  pengukur  keberhasilan  Implementasi  hanya  satu indikator  yang  menunjukkan  suatu  keberhasilan  yaitu  semberdaya.  Sementara Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi masih belum berjalan dengan baik. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Keywords : Implementation Policy
Management Village Fund
Accepted June 2016 Published Oktober 2016

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  Implementation  of  Village  Fund Management  Policies  in  Desatumbang  Tarusan,  Tewang  Sangalang  Garing  District, Katingan  District.  This  study  uses  qualitative  research.  The  data  source  consists  of primary  sources.  Techniques  for  collecting  data  by  observation,  interviews,  and documentation.
Research  Results  Implementation  of  Village  Fund  Management  Policies  in Desatumbang Tarusan, Tewang Sangalang Garing District, Katingan  Regency, Based on  the  results  of  research  and  discussion  on  the  Implementation  of  Village  Fund Management  Policies  in  Tumbang  Tarusan  Village,  Tewang  Sangalang  Garing Subdistrict,  Katingan  District  based  on  4  indicators:  Communication,  Resources, Disposition and Bureaucratic Structure It can be concluded that the Implementation of Village Fund Policy in Tumbang Tarusan Village, Tewang District, Sangalang Garing, is said to have not been successful. This is because of the 4 indicators that measure the success  of  the  implementation,  only  one  indicator  shows  a  success,  that  is,  power. While Communication, Disposition, and Bureaucratic Structure are still not going well.
(RPJMDes)  dan  Rencana  Kegiatan  Pembangunan  Desa (RKPDes).
Berdasarkan observasi peneliti dilapangan bahwa dalam menjalankan  proses  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Tumbang  Tarusan  Kecamatan  Tewang  Sangalang Garing  masih  belum  sesuai  dengan  aturan  yang  ada, Aparatur  Desa  yang  masih  belum  paham  dalam menjalankan  prosedur  pengelolaan  Dana  Desa,  serta kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan Dana Desa.
Menurut  teori  George  C.  Edwards  III  (Subarsono, 2005:90-92),  Implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat variabel, yakni :
1. Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar  implementator  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan,  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok sasaran  ( target  groub )  sehingga  akan  mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya Walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila implementor  kekurangan  sumber  daya  untuk melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan efektif.  Sumber  daya  tersebut  akan  berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.
3. Disposisi
Disposisi  adalaah  watak  dan  karakteristik  yang dimiliki  oleh  implementator,  seperti  komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Apabila implementator  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi Struktur organisasi
yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.
Struktur  organisasi  yang  telah  panjang  akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape ,  yakni  prosedur  birokrasi yang rumit dan kompleks.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Undang-Undang  No  6  tahun  2014  tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang diikuti  dengan PP  No  43  tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan UU  No  6  tahun  2014  tentang  Desa  dan  PP  No  60 tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari APBN.  Keuangan  Desa  dikelola  berdasarkan  praktik- praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan  Desa  sebagaimana  tertuang  dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

## METODOLOGI
Metode penelitian  yang digunakan  dalam penelitian  ini adalah  penelitian  kualitiatif,  karena  peneliti  ingin memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  secara  holistik  dan  dengan  cara deskripftif dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  melakukan  komunikasi  kepada  masyarakat, Pemerintah desa Tumbang Tarusan belum melakukannya  dengan  baik  hal  ini  disebabkan pemerintah  tidak  terlalu  terbuka  terkait  adanya penerimaan dana desa yang ada.
Sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  Pemerintah  Desa Tumbang  Tarusan  belum  cukup  memadai  dalam  hal pengelolaan  Dana  Desa.  Yang  dirasakan  menjadi kendala adalah kompetensi yang dimiliki aparatur desa dalam  pengelolaan  dana  desa  serta  dalam  pembuatan
dokumen  pelaporan  dana  tersebut  masih  belum memahami.  Akibatnya  pembuatan  dokumen  terbebani pada Sekretaris Desa saja.
Pada  point  dalam  Struktur  Birokrasi,    peneliti menemukan  dalam  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Desa di  desa  Tumbang  Tarusan  memang  sudah dikoordinasikan    langsung  dengan  pihak  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tetapi tidak  dilakukan  secara  berkesinambungan.  Mereka menjalankan  kebijakan  Pengelolaan  Dana  desa walaupun  mereka  tidak  memahami  apa  yang  mereka jalankan  apakah  sesuai  dengan  tujuan  dan  target pembangunan.    Dalam  pengawasan  kebijakan Pengelolaan  Dana  desa  peneliti  juga  menemukan kelemahan  dan  rentan  sekali  dengan  penyelewengan. Hal  ini  dikarenakan  sumber  daya  manusia  dari  Badan tersebut  masih  kurang  memadai  untuk  Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di lapangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana  Desa  di Desa Tumbang Tarusan Kecamatan Tewang Sangalang Garing  Kabupaten  Katingan  berdasarkan  4  indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi Kebijakan  Dana  Desa  di  Desa  Tumbang  Tarusan Kecamatan Tewang Sangalang Garing  dikatakan belum berhasil. Hal ini dikarenakan dari 4 indikator pengukur keberhasilan  Implementasi  hanya  satu  indikator  yang menunjukkan  suatu  keberhasilan  yaitu  semberdaya. Sementara  Komunikasi,  Disposisi,  dan  Struktur Birokrasi masih belum berjalan dengan baik.
Sehingga,  diharapkan  aparat  desa  dapat  meningkatkan komunikasi  dengan  masyarakat  tentang  Dana  Desa melalui Sosialisai, pertemuan dengan tokoh masyarakat dan  tokoh  agama,  rapat  musyawarah,  serta penyampaian  berita  penerimaan  dana  desa  melalui pengumuman  yang  di  sampaikan  melalui  papan
pengumuman  desa  yang  ada  disetiap  depan  rumah Ketua RT / RW.
Kemudian,  diharapkan  Aparat  Desa  dapat  mengelola program Dana Desa dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan  program    serta  menjalankannya  dengan aturan yang ada dan program kegiatan yang terencana dengan  baik.  Dalam  struktur  birokrasi  sebaiknya Pemerintah  Desa  Tumbang  Tarusan  Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi secara berkesinambungan  dengan  Kabupaten  agar  dalam pelaksanaan  kegiatan  terhindar  dari  kesalahan  dalam pengelolaan Dana Desa.

## REFERENSI
Agustino  Leo.  2014. Dasar  Kebijakan  Publik.
Bandung:Alfabeta.
Anggara  Sahya.  2012. Ilmu  Administrasi  Negara . Bandung:CV.Pustaka Setia.
Anonim.  2014. Sejarah  Singkat  Kota  Palangka  Raya. Diakses  dari  http//  www.PalangkaRaya.go.id/ Statis-Sejarahsingkatkotapalangkaraya.html. Tanggal 17 April 2016.
Bodgan,  Robert.  2005. Participant  Observation  in Organizational  settings,  syracuse .  University press.
Lexy,J.M.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif  edisi  revisi .
Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Pahlawan,  R.,  &  Andrean,  E.  2015.  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Pertamanan  di  Kota Palangka  Raya  Provinsi  Kalimantan  Tengah.
Restorica:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara Dan Ilmu Komunikasi , 1(2), 1-6.
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  8 tahun  2011  Tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan HIV/AIDS.
Sugiyono  AG.  2015. Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep Teori dan Aplikasi . Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian  Administrasi dilengkapi  dengan  Metode  R&D .  Bandung:
Alfabeta.