## Implementasi Akad Murabahah di BNU’26 Magelang
Imanul Achmad Al Amir Ayyusuf 1 , Yeny Fitriyani 2 , Purwanto 3 , Qurotul Aini 4
1 STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: imannall01@gmail.com
2 STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: yenyfitriyani77@gmail.com
3 STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: purwanto@staia-sw.or.id
4 STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: ainimuamalat.sharia@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 01-01-2024 Direvisi: 29-02-2024 Diterima: 09-03-2024 This  research  focuses  on  implementing  the  Murabaha  contract  in  BNU'26 Magelang  District,  the  only  community  bank  in  Indonesia.  BNU's  problems  in implementing the concept of pure Sharia are related to the constraints of banking laws  prohibiting  direct  transactions.  Therefore,  to  carry  out  Murabaha transactions, BNU has to partner with suppliers of goods. The second problem is more  customer  understanding  of  the  Murabaha  contract.  This  research  was conducted at BNU'26 Magelang using a qualitative method. Data was collected through  interviews.  The  results  of  this  study  indicate  that  murabaha  financing uses  murabaha  bil  wakalah,  where  the  bank  does  not  provide  goods  directly. Alternatively,  the  bank  works  with  other  parties  to  provide  goods  used  as Murabaha financing to customers. Keywords : Implementation, Murabahah, BNU’26 Magelang

## ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada implementasi akad murabahah di BNU'26 kabupaten Magelang, yang merupakan satu-satunya bank komunitas yang ada di indonesia, Permasalahan yang dihadapi oleh BNU dalam menerapkan konsep syariah murni pertama, terkait dengan kendala hukum perbankan yang melarang transaksi secara langsung pada sektor riil. Oleh karena itu, untuk melakukan transaksi murabahah, BNU  harus  bermitra  dengan  penyedia  barang.  Permasalahan  kedua  adalah kesenjangan pemahaman nasabah terkait dengan akad murabahah. Penelitian ini dilakukan di BNU'26 Magelang dengan metode kualitatif. data diperoleh melalui wawancara. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan akad murabahah menggunakan  murabahah  bil  wakalah,  yang  mana  bank  tidak  secara  langsung menyediakan barang. Sebagai alternatif, bank menjalin kerjasama dengan pihak lain  yang  menyediakan  barang,  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  bentuk pembiayaan murabahah kepada nasabah. Kata Kunci : Implementasi, Murabahah, BNU’26 Magelang Corresponding Author : Imanul  Achmad  Al  Amir  Ayyusuf,  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Syubbanul Wathon  Magelang,  Nglarangan,  Sidoagung,  Kec.  Tempuran,  Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, e-mail: imannall01@gmail.com

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, sistem perbankan ganda diterapkan untuk mengintegrasikan dua sistem keuangan  utama,  yaitu  sistem  perbankan  syariah  dan  sistem  perbankan  konvensional  secara simultan. Sistem ini mencerminkan keberagaman  dalam layanan keuangan dan memberikan pilihan  kepada  masyarakat  untuk  memilih  antara  produk  keuangan  berbasis  syariah  atau konvensional  sesuai  dengan  preferensi  dan  kebutuhan  mereka.  Dalam  sektor  perbankan syariah, terdapat dua entitas utama, yaitu Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  (Wiliasih    Shadrina,  2017).  Bank  Syariah  beroperasi  sebagai  bank  syariah  yang menyediakan berbagai layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, BPRS, yang lebih dikenal dengan sebutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, juga merupakan institusi  keuangan  berbentuk  bank  yang  mengikuti  prinsip-prinsip  syariah  dalam operasionalnya (Mahmud, 2018).
Dalam menjalankan bisnisnya, ada beberapa akad yang digunakan oleh BPRS dalam menghimpun  dan  menyalurkan  dananya.  Dalam  menjalankan  fungsinya  untuk  menghimpun dana, perbankan syariah dapat menggunakan akad al-wadi’ah dan Mud}arabah. Sementara dalam menyalurkan dananya dapat menggunakan prinsip jual beli (murabahah), prinsip bagi hasil.  Selain  dari  aspek  penghimpunan  dan  penyaluran  dana,  perbankan  syariah,  termasuk BPRS,  juga  menawarkan  pelayanan  kepada  nasabahnya  dalam  bentuk  jasa.  Pelayanan  ini mencakup berbagai aspek seperti konsultasi keuangan, manajemen risiko, serta pendampingan dalam  proses  investasi  atau  pembiayaan.  Dengan  demikian,  BPRS  tidak  hanya  berfungsi sebagai  lembaga  keuangan,  tetapi  juga  sebagai  mitra  yang  berperan  dalam  memajukan keberlanjutan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ghofur, 2020).
Salah satu akad yang banyak diterapkan dalam menyalurkan pembiayaan pada BPRS adalah akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli produk di mana harga akuisisi dan  keuntungan  telah  disetujui  penjual  dan  pembeli,  dengan  syarat  bahwa  modal  harus disepakati  bersama  (Nasution,  Hardana,    Damisa,  2022).  BNU’26  Magelang  menghadapi tantangan saat menerapkan konsep syariah murni khususnya terkait dengan hambatan dalam hukum  perbankan  yang  menghambat  transaksi  langsung.  Banyak  kasus  akad  murabahah diterapkan  tanpa  kepemilikan  penuh  atas  objek  transaksi.  Artinya  akad  murabahah  terjadi padahal  objek  akad  tidak  dikuasai  oleh  bank.  Praktik  yang  banyak  terjadi  adalah  bank menyelesaikan akad murabahah kemudian baru memasukkan akad wakalah, di  mana di  sini kewenangan  dilimpahkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  sesuai  kehendak  calon nasabah (Putri  Yanti, 2023). Dengan demikian pelaksanaan akad murabahah tidak selaras dengan prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam. Agar selaras dengan aturan hukum Islam maka, bank harus menuntaskan perwakilan terlebih dahulu dengan akad wakalah antara bank dengan nasabah agar terpenuhi syarat kepemilikan . Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana BNU'26 Magelang menerapkan akad murabahah dalam operasional bisnisnya.
Banyak  penelitian  telah  dilakukan  untuk  menyelidiki  masalah  implementasi  akad murabahah.  Penelitian  sebelumnya  tentang  implementasi  akad  murabahah  yang  dikaji berdasarkan  fatwa  DSN-MUI  No.04/DSN-MUI/IV/2000  (Andika,  Yasin,    Rosyadi,  2020; Satriana  Zainuddin, 2022; Zuhri, 2021). Selain itu, penelitian lain mengkaji dalam aplikasi prinsip  akuntansi  pembiayaan  murabahah  untuk  menentukan  evaluasi  kesesuaian  (Jalil Dewita,  2019;  Kalsum    Rahmi,  2017;  Oktafiya    Iswanaji,  2020).  Sementara  penelitian lainya  fokus  pada  bagaimana  penerapan  akad  murabahah  dalam  pembiayaan  modal  usaha (Bimo,  Zakie  Hanifan,    Maulani,  2022;  Pitsyahara    Yusup,  2023;  Setiawan    Bintarto, 2021).
Penelitian  ini  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya,  karena  berfokus  pada  bagaimana penerapan  akad  murabahah  dalam  konteks  pembiayaan  konsumtif.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  BNU'26  Magelang  menerapkan  akad  murabahah  dalam operasional  bisnisnya,  serta  mengetahui  bagaimana  akad  murabahah  tersebut  dipahami  oleh masyarakat.  Melalui  penelitian  ini,  BNU'26  Magelang  dapat  melakukan  perbaikan  dalam operasionalnya agar tidak menggunakan akad murabahah yang melanggar prinsip kepemilikan dalam hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di BNU’26 Magelang yang berlokasi di Jl. Magelang-Yogya km. 12 Bojong Palbapang Mungkid. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 3 Januari 2023 sampai 26 Januari 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang mengandalkan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk komunikasi secara tertulis atau lisan  yang  berasal  dari  individu  atau  kelompok  yang  dapat  diamati.  Pendekatan  kualitatif digunakan  untuk  menguraikan  dan  menelaah  fenomena  seperti  individu  atau  kelompok, peristiwa,  dinamika  sosial,  sikap,  keyakinan,  dan  persepsi  (Qotrun,  2021).  Oleh  karena  itu Peneliti juga melakukan studi lapangan karena langsung berinteraksi dengan objek penelitian, yaitu Implementasi akad murabahah di Bank Nahdlatul Ulama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  data  primer  yang  merupakan  informasi  yang  terdapat  dalam  pertanyaan  yang terstruktur  dalam  bentuk  wawancara,  serta  tanggapan  responden  terhadap  pertanyaan- pertanyaan  tersebut  sebagai  data  yang  dianalisis  untuk  memahami  bagaimana  analisis pembiayaan  murabahah  (Basri,  Marianti,    Rofika,  2021).  Data  penelitian  selanjutnya dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  teknik  interaktif  model.  Teknik  analisis  data menggunkan interaktif model menurut Moleong (2018) dapat dilakukan melalui kegiatan: 1. Reduksi Data
Proses  reduksi  data  pertama-tama  melibatkan  rangkuman  data  dan  kemudian mengklasifikasikannya ke dalam unit konseptual, kategori, dan topik yang berbeda (Rijali, 2019). Reduksi data dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan analisis pendahuluan terhadap data yang dihasilkan dengan cara membandingkan data tersebut terhadap ciri atau fokus penelitian. Temuan reduksi data diolah sehingga gambaran yang lebih komprehensif dapat  diperoleh.  Ini  mungkin  dalam  bentuk  matriks,  ringkasan,  gambar,  atau  format lainnya.
2. Penyajian Data
Penyajian  data  merupakan  suatu  upaya  dilakukan  untuk  menampilkan, mendeskripsikan, atau memamerkan data melalui penyajian data. Sebagai sebuah langkah kerja analisis, display data dapat digunakan sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan  secara  jelas  data-data  yang  telah  dihasilkan.  Tujuan  penyajian  data  adalah untuk memilih data yang sejalan dengan tujuan penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Pada  tahap  ini  peneliti  dapat  melakukan konfirmasi  dalam  rangka  mempertajam  data  dan  memperjelas  pemahaman  dan  tafsiran yang telah dibuat sebelum sampai pada akhir penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Konsep Pembiayaan Murabahah
Menurut para ulama, murabahah yaitu proses transaksi jual-beli produk di mana harga pokok  serta  nilai  untung  diinformasikan  penjual  dan  telah  disepakati  di  awal.  Karena definisinya selalu menyoroti keberadaan keuntungan yang telah disetujui, murabahah memiliki ciri bahwa penjual wajib menginformasikan bahwa Penjual bertanggung jawab untuk memberi tahu  pembeli  tentang  harga  barang  yang  dibeli.  dan  menjelaskan  jumlah  laba  yang  akan diperoleh (Mauluddin, 2018).
Akad murabahah adalah satu dari beberapa jenis akad yang seringkali digunakan dalam aktivitas perbankan syariah untuk mendukung aktivitas perusahaan dalam pembiayaan syariah (Hutagalung    Arif,  2023).  Murabahah  juga  sebuah  transaksi  yang  juga  berfungsi  sebagai jaminan pembiayaan, yang meningkatkan keamanan pengembalian kredit bagi bank. Selain itu, karakteristik  pembiayaan  melalui  akad  murabahah  yang  didasarkan  pada  konsep  jual  beli dianggap  lebih  sederhana  dalam  perhitungannya  dan  lebih  mudah  dipahami  oleh  nasabah (Nasution et al., 2022) prosedur pembiayaan murabahah bisa dipergunakan untuk pengadaan barang, penyediaan tenaga kerja, pembangunan rumah, dll (Nasution, 2021).
Ketika  debitur  mengajukan  pembiayaan  murabahah,  semua  syarat  yang  ditetapkan dalam akad murabahah harus dipenuhi; jika tidak, akad tersebut dianggap tidak sah atau batal (Batubara  Hutagalung, 2023).
Rukun murabahah meliputi hal-hal berikut: 1) Ba’iu (penjual), 2) Musytari (pembeli), 3) Mabi’ (barang  yang  diperjualbelikan),  4) Tsaman (harga  barang),  dan  5) Ijab  Qabul (pernyataan serah terima). Sedangkan syarat-syarat murabahah (Nasution, 2021) yaitu :
1. Pihak penjual memberitahukan informasi biaya kepada pembeli.
2. Perjanjian awal harus sah menurut persyaratan yang telah dibuat.
3. Dalam perjanjian tidak memperbolehkan adanya riba
4. Jika terjadi cacat barang, penjual harus memberitahu setelah terjadinya pembelian.
5. Jika pembelian melalui hutang, penjual wajib memberitahu informasi yang terkait dengan pembelian.
Apabila ada penundaan pembayaran yang dilakukan nasabah dengan salah satu pihak dengan  sengaja  atau  pihak  lain  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  maka  akan  ada penyelesaian  melalui  Badan  Arbitrasi  Syariah  setelah  upaya  musyawarah  tidak  berhasil mencapai kesepakatan.

## B. Kontrak Pembiayaan Murabahah
Dalam ketentuan hukum perjanjian menurut KUHP Perdata, prinsip-prinsip yang diakui meliputi prinsip kebebasan melakukan perjanjian, asas personalitas, dan asas iktikad baik. Di sisi hukum adat, prinsip-prinsip seperti asas terang, tunai, dan rill dikenal. Begitu pula dalam hukum ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur proses perjanjian, yang antara lain  adalah  al-hurriyah  (kebebasan), al-musawah (persamaan  atau  kesetaraan),  al-‘adalah (keadilan), al-ridha (kerelaan), ash-hidiq (kebenaran  atau  kejujuran),  al-kitabah  (tertulis) (Kamal, 2021).
Akad  murabahah  juga  harus  mematuhi  ketentuan  yang  diatur  dalam  hukum, sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (Simal, 2019). Adapun dalam murabahah Unsur-unsur penting dari kontrak murabahah adalah sebagai (Hanjani  Haryati, 2018) berikut:
1. Terkait biaya, pembeli wajib mengetahui biaya yang terkait, harga utama barang, serta batas keuntungan wajib ditunjukkan sebagai persentase dari total harga dan biayanya.
2. Barang yang dijual adalah komoditas atau barang yang dibeli dengan uang.
3. Barang yang dijual harus tersedia dan dimiliki oleh penjual atau perwakilan nya, dan harus diserahkan kepada pembeli.
4. Pembayarannya ditangguhkan
Sangat jelas bahwa unsur-unsur yang diatur oleh hukum ekonomi Islam dalam berbagai transaksi,  termasuk  pembiayaan  murabahah,  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa Kemudahan, kejelasan, keadilan, dan kesejahteraan dinikmati oleh semua orang. Karena itu, hak-haknya  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  jelas  diberikan  kepada  setiap  orang  yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam, yang bersumber utama dari Al- Quran dan Hadis, adalah sistem yang sangat lengkap dan sempurna (Firdaus, 2018).
Dalam  melaksanakan  akad  Murbahah,  lembaga  keuangan  syariah  termasuk  BPRS mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN-MUI ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, dalam melaksanakan praktik murabahah  agar  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam.  Pentingnya  keterbukaan, transparansi,  dan  pemenuhan  syarat-syarat  tertentu  menjadi  fokus  agar  praktik  murabahah dapat memenuhi standar keuangan syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.
Definisi  Murabahah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  sebagai suatu  transaksi  jual beli antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank syariah membeli suatu barang dari pihak ketiga dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan  yang  diungkapkan  secara  jelas  pada  saat  transaksi.  Fatwa  ini  menekankan pentingnya keterbukaan dalam menetapkan harga murabahah. Harga pokok barang dan margin keuntungan harus diungkapkan secara terpisah dan jelas kepada nasabah sejak awal transaksi.
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 memperbolehkan metode pembayaran murabahah dengan angsuran tetap atau angsuran berubah-ubah, namun harus dijelaskan secara transparan kepada nasabah. Selain itu, nasabah diharapkan untuk membayar jumlah yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pembayaran bisa dikenakan denda atau  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  disepakati.  Fatwa  DSN-MUI  Nomor  04/DSN- MUI/IV/2000  juga  menegaskan  bahwa  kondisi  barang  yang  dijual  melalui  murabahah  serta risiko  kerusakan  atau  kehilangan  yang  terjadi  setelah  perjanjian  jual  beli  ditandatangani menjadi tanggung jawab bank sampai barang diterima oleh nasabah.

## C. Implementasi Akad Murabahah
Bank BNU’26 memiliki beberapa sistem akad, termasuk di dalamnya adalah akad jual beli,  seperti  murabahah.  Dalam  pelaksanaan  akad  murabahah  (jual  beli),  terdapat  beragam metode,  termasuk  pembayaran  langsung  setelah  barang  diterima  atau  pembayaran ditangguhkan  dengan  cicilan  setelah  proses  penerimaan.  Penerapan  akad  tersebut  harus memperhatikan prinsip "an taradhin", yang sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan nasabah dan mencegah kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan ajaran Al- Qur'an  Surat  An-Nisa'  ayat  29  (Andriani,  2019).  Dalam  kitab  Fathul  Qarib  Mujib  fi  Syarh Alfadh  al  Taqrib,  jual  beli  adalah  “memberikan  kepemilikan  benda  berharga  melalui pertukaran atau barter yang sesuai dengan izin syariah, atau memberikan manfaat yang halal secara  permanen  dengan  imbalan  berupa  benda  bernilai”(Muhammad  bin  Qasim  bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Syamsuddin, tt.).
Konsep  dan  penerapan  pembiayaan  murabahah  BNU’26  Magelang  Seperti  yang umumnya dipahami, dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip syariah Islam,
terdapat  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  tersebut.  Pembiayaan murabahah didasarkan pada fatwa DSN-MUI, peraturan UU, dan PSAK,
Terdapat  beberapa  jenis  aplikasi  murabahah  dalam  perbankan  syariah,  yang  terbagi menjadi tiga kategori utama (Anugrah  Laila, 2020) yaitu :
1. Penerapan  murabahah  menitikberatkan  pada  kesesuaian  dengan  hukum  fikih  muamalah. Dalam  penerapan  ini,  bank  membeli  produk  terlebih  dahulu  yang  kemudian  akan  dibeli oleh nasabah setelah terjadi perjanjian sebelumnya. Setelah bank memperoleh barang atas namanya, barang tersebut kemudian dijual kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan  sesuai  kesepakatan.  Pembelian  barang  dapat  dilakukan  secara  tunai  atau ditangguhkan, baik melalui angsuran ataupun pembayaran sekaligus pada waktu tertentu.
2. Yang kedua ini hampir serupa dengan pertama, namun dalam hal ini kepemilikan barang langsung dialihkan dari pemasok ke nasabah, sementara pembayaran dilakukan langsung oleh bank kepada pemasok asli. Nasabah, sebagai pembeli akhir, menerima barang setelah terlebih dahulu melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian bisa diselesaikan secara  langsung  dengan  pembayaran  tunai.  atau  ditangguhkan,  baik  melalui  angsuran ataupun pembayaran sekaligus pada waktu tertentu.
3. Dan  yang  ketiga,  bank  melakukan  perjanjian  murabahah  dengan  nasabah,  sementara  itu bank  juga  mewakilkan  (melalui  akad  wakalah)  kepada  nasabah  untuk  membeli  sendiri barang yang hendak dibeli. Setelah itu, dana disalurkan ke rekening nasabah, dan nasabah mengkonfirmasi  dengan  menandatangani  kwitansi.  Dokumen  Ini  menjadi  landasan  bagi bank.  untuk  menegaskan  bahwa  nasabah  memiliki  kewajiban  membayar  karena  telah menerima dana sebagai pinjaman. Meskipun praktik ini umumnya digunakan oleh lembaga keuangan  syariah,  namun  dapat  bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  apabila  bank mengizinkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga setelah terjadinya akad jual beli murabahah dan sebelum barang secara prinsip menjadi kepemilikan bank.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Komisaris  Utama,  Pak  Doni  (Romdloni,  2024), BNU’26 Magelang menerapkan kontrak murabahah dengan nasabah menggunakan murabahah bil  wakalah.  Bank  tidak  langsung  menyediakan  barang  yang  menjadi  objek  murabahah, melainkan  menggunakan  perwakilan  untuk  pembelian  sesuai  kebutuhan  nasabah.  Nota pembelian  tersebut  diikutsertakan  sebagai  bukti  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  Bank  sesuai dengan perjanjian. Setelah itu, proses akad murabahah dilakukan. Mengingat tidak adanya stok barang  di  BNU’26  karena  aturan  yang  berlaku,  bank  bekerja  sama  dengan  pihak  lain  yang menyediakan barang yang kemudian dijadikan sebagai pembiayaan murabahah kepada nasabah.
Wakalah  dapat  dijelaskan  sebagai  Al-Tafwidh  (pendeglasian)  al-hifdz  (memelihara), al-kitaat  (penggantian),  dan  al-dhaman  (tanggung  jawab)  (Herlambang,  Azyani,  Farras, Amin,  2019).  Secara  harfiah,  wakalah  merujuk  pada  tindakan  menjaga,  menahan,  atau menerapkan keahlian atau perbaikan untuk kepentingan orang lain. Ini melibatkan penunjukan seseorang untuk  mengambil  alih tanggung jawab atas suatu  hal,  serta delegasi  tugas kepada orang lain (Fauziah, Kosim,  Lisnawati, 2021). Akad murabahah bil wakalah juga menjadi jenis transaksi  jual beli  di  mana Lembaga keuangan berdasarkan prinsip  syariah melakukan pembelian produk atas nama nasabah. Setelah nasabah memperoleh produk tersebut, mereka kemudian  menyerahkannya  kepada  Lembaga  keuangan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Setelah entitas itu mendapatkan barang dan harga menjadi jelas, Entitas tersebut menetapkan margin keuntungan  dan  periode  pengembalian  yang  disetujui  antara  entitas  syariah  dan  nasabah (Hikmah, Masse,  Damira, 2020).
Untuk mencapai tahap syariah murni, seringkali menghadapi berbagai kendala. Syariah murni dapat terwujud ketika tiga elemen kunci dapat memahami dan berkomitmen sepenuhnya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Elemen kunci tersebut meliputi:
1. Lembaga pelaksana (Bank) memiliki komitmen untuk menerapkan konsep syariah secara murni.
2. Dari  sisi  regulasi,  pemerintah  perlu  menentukan  regulasi  yang  mendukung  terwujudnya penerapan konsep syariah murni.
3. Mitra atau nasabah juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap konsep syariah jika ingin melakukan transaksi secara murni sesuai prinsip syariah.
Permasalahan yang dihadapi oleh BNU’26 dalam menerapkan konsep syariah murni pertama-tama  terkait  dengan  kendala  hukum  perbankan  yang  melarang  transaksi  langsung. Oleh  karena  itu,  untuk  melakukan  transaksi  murabahah,  BNU’26  harus  bermitra  dengan penyedia barang. Permasalahan kedua adalah kesenjangan pemahaman nasabah terkait dengan akad murabahah  (Mustofa, Fitriyani,  Santoso,  Pudail, 2022). Adanya larangan perbankan melakukan transaksi langsung, menjadikan BNU’26 tidak dapat menerapkan akad murabahah sebagaimana dalam ketentuan fikih. Guna mengatasinya maka BNU’26, menyelesaikan akad murabahah  kemudian  baru  memasukkan  akad  wakalah,  di  mana  di  sini  kewenangan dilimpahkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  sesuai  kehendak.  Sepatutnya  agar penerapan  jual  beli  menggunakan  akad  murabahah  pada  perbankan  syariah  agar  memiliki keselarasan  dengan  prinsip  yang  ditetapkan  dalam  hukum  Islam,  bank  harus  menuntaskan perwakilan  terlebih  dahulu  yaitu  akad  wakalah  antara  bank  dengan  nasabah  agar  terpenuhi syarat kepemilikan. Kemudian baru dilanjutkan dengan akad jual beli. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan murabahah dalam bank syariah disebutkan “Apabila bank ingin mengajukan perwakilan akan tugasnya kepada nasabah untuk memperoleh objek transaksi dari pihak ketiga, maka akad jual beli mesti dikerjakan sesudah objek transaksi dikuasai oleh bank. Kondisi ini sejalan dengan pelaksanaan akad murabahah di BNU'26, dimana akad jual beli akan dilakukan sesudah objek transaksi  dikuasai  oleh  bank.  Cara  ini  dilakukan  oleh  BNU'26  dalam  rangka  menyesuaikan dengan larangan perbankan melakukan transaksi langsung. BNU'26 akan menyelesaikan akad murabahah  terlebih  dahulu  sebelum  memasukkan  akad  wakalah,  di  mana  nasabah  memiliki kewenangan  untuk  membeli  barang  sesuai  kehendak  mereka.  Dengan  demikian,  bank  dapat memastikan  keselarasan  dengan  prinsip  dalam  hukum  Islam  dan  memenuhi  persyaratan kepemilikan  yang  diatur  oleh  peraturan  OJK.  Dengan  demikian,  BNU'26  juga  membantu menekankan keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dengan menekankan prinsip- prinsip  Islam  dalam  penerapan  akad  murabahah.  Hal  ini  selaras  dengan  peraturan  OJK  No. 10/POJK.05/2019. Tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Di mana Pasal 1 Ayat 8 bahwa yang dikatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan penyediaan dalam bentuk penyediaan barang
Permasalahan  kedua  adalah  kesenjangan  pemahaman  nasabah  terkait  dengan  akad murabahah.  Sampai  saat  ini  pendapat  umum  masyarakat  tentang  pembiayaan  murabahah adalah  sama  dengan  sistem  kredit  pada  perbankan  konvensional.  Hal  ini  disebabkan  karena dalam praktek akad pembiayaan murabahah memiliki kemiripan dengan praktek kredit pada bank  konvensinal.  Masyarakat  pun  cenderung  mengeluhkan  tingkat  pembiayaan  murabahah yang  relatif  mahal.  Contoh  kasus  yang  sering  terjadi  adalah  saat  kita  melakukan  akad murabahah  untuk  membeli  mobil.  Harga  mobil  telah  disepakati  sebesar  150  juta  dan  bank menjualnya kepada nasabah dengan harga 200 juta, yang kemudian dibayar dalam angsuran selama 4 tahun. Ketika nasabah ingin melunasi lebih cepat misalnya setelah 1 tahun, pelunasan tetap harus sebesar 200 juta. Beberapa nasabah sering kali memprotes harga yang terasa mahal,
berbeda  dengan  bank  konvensional  yang  mungkin  memberikan  penalti  saat  pelunasan  dini dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Pada  kasus  murabahah  ini,  nasabah  tidak memahami  bahwa  harga  dan  keuntungan  telah  ditetapkan  di  awal,  berbeda  dengan  bank konvensinal.

## PENUTUP
Studi ini menyoroti bahwa, Murabahah sebagai bentuk transaksi jual beli, melibatkan harga dasar barang yang ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bank bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan transparan kepada calon pembeli mengenai harga pokok barang dan jumlah keuntungan yang diinginkan, sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.
Pembiayaan  Murabahah  di  BNU’26  Magelang  dilaksanakan  dengan  menggunakan murabahah bil wakalah, di mana bank tidak langsung menyediakan barang. Sebagai gantinya, bank  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  lain  yang  menyediakan  barang,  dan  barang  tersebut kemudian  dijadikan  sebagai  objek  pembiayaan  murabahah  kepada  nasabah.  Namun, berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi akad murabahah ini,  masih  banyak  nasabah  yang  kurang  memahami  konsep  akad  murabahah.  Hal  ini menunjukkan  adanya  kebutuhan  untuk  peningkatan  pemahaman  nasabah  mengenai  prinsip- prinsip dasar dan mekanisme akad murabahah. Bank dapat meningkatkan upaya penyuluhan dan edukasi kepada nasabah, memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai transaksi yang dilakukan, serta meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi terkait harga dan keuntungan yang terlibat dalam transaksi Murabahah. Dengan demikian, perbaikan dalam pemahaman nasabah akan membantu menciptakan lingkungan transaksi yang lebih transparan dan berkelanjutan dalam praktik pembiayaan berbasis murabahah di BNU’26 Magelang.
Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam penelitian hanya fokus penerapan akad murabahah di satu bank yaitu BNU’26 yang merupakan termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  Untuk  itu  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan  penelitian  berupa perbandingan  penerapan  akad  murabahah  pada  lembaga  keuangan  syariah  lainnya  misalnya pada Bank Umum Syariah ataupun di Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau BMT.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika,  M.,  Yasin,  A.,    Rosyadi,  M.  S.  (2020).  Implementasi  Akad  Murabahah  dalam Pembiayaan  Produktif  pada  KSPPS  BMT  NU  Jombang. JIES :  Journal  of  Islamic Economics Studies , 1 (3), 134–147. https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.239
Andriani,  F.  (2019).  Implementasi  Akad  Murabahah  dan  Musyarakah  Mutanaqishah  Dalam Pembiyaan Pemilik Rumah Pada Bank Muamalat Indonesia. Az-Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam , 11 (1), 97.
Anugrah, Y. D. Y.,  Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi , 2 (2), 1–12.
Basri, Y. M., Marianti, T. D.,  Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keungan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. Jurnal Akuntansi , 8 (1), 34–50.
Batubara, S.,  Hutagalung, M. W. (2023). Produk dan akad-akad perbankan syariah. Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah , 2 (2), 1–20.
Bimo,  A.,  Zakie  Hanifan,  M.,    Maulani,  D.  (2022).  Penerapan  Akad  Murabahah  dalam Pembiayaan Modal  Usaha pada. Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 10 (1), 20–24.
Fauziah,  F.  N.,  Kosim,  A.  M.,    Lisnawati,  S.  (2021). Analisis  Implementasi  Akad  Hybrid Contract  Murabahah  bil Wakalah  di  Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar . 4 (2), 149– 160.
Firdaus, M. R. (2018). E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah , 14 (1), 145–156. Ghofur,  A.  (2020). Pengantar  ekonomi  syariah:  Konsep  dasar,  paradigma,  Pengembangan ekonomi syariah . Depok: Raja Grafindo Persada.
Hanjani, A.,  Haryati, D. A. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta. Jati:  Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 1 (1), 48–59. https://doi.org/10.18196/jati.010105 Herlambang, Y., Azyani, S., Farras, Y. E. I.,  Amin, M. F. (2019). Konsep Keadilan Bagi Nasabah  Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Di  Bank Syariah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 3 (2), 163–180.
Hikmah, N., Masse, R. A.,  Damira. (2020). Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah  Bil  Wakalah  Di  Bni  Syariah  Cabang  Makassar. BANCO:  Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah , 2 (1), 65–80. https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1345
Hutagalung,  M.  W.  .,    Arif,  M.  (2023).  Analisis  Pembiyaan  Murabahah  Terhadap  Pelaku UMKM di Sumatera Utara. Jurnal Syarikah , 9 (2), 289–297.
Jalil, A. H.,  Dewita, A. (2019). Analisis Penerapan Pembiyaan Murabahah Menurut PSAK 105 Pada Perbankan Syariah. Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (2), 16–28. Kalsum, U.,  Rahmi, R. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari). Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (2), 56. https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726
Kamal, J. (2021). Kontrak Pembiayaan Murabahah. Jurnal An-Nahl , 8 (1), 43–51.
Mahmud,  F.  (2018). Efesiensi  Bank  Pembiyaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  di  Provinsi  Jawa Tengah . 4 (1), 31–40. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol4.iss1.art4
Mauluddin,  M.  S.  (2018).  Pembiyaan  Murabahah  Dalam  Prespektif  Fatwa  DSN-MUI. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law , 2 (1), 1–19. Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Syamsuddin. (n.d.). Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi

## Syarh Ghayatil Ikhtishar
.
Mustofa,  A.,  Fitriyani,  Y.,  Santoso,  S.  B.,    Pudail.  M.  (2022).  BNU  SYARIAH  26;  Bank Syariah Berbasis Komunitas. In Kasus-kasus Bisnis Syariah (4th ed., pp. 76–92). DI. Yogyakarta: Pusat Penkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).
Nasution,  J.,  Hardana,  A.,    Damisa,  A.  (2022).  Implementasi  Akad  Murabahah  Untuk Pembiyaan  Modal  Usaha  di  Bank  Syariah  Indonesia  Sipirok. Al-Bank:  Journal  of Islamic Banking and Finance , 145–146. https://doi.org/10.59818/jpm Nasution,  S.  F.  (2021).  Pembiyaan  Murabahah  Pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. AT- TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam , 6 (1), 132–152.
Oktafiya, Z. N.,  Iswanaji, C. (2020). Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang). JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) , 4 (2), 154–161.
Pitsyahara, I. R.,  Yusup, A. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat. Jurnal Riset Ekonomi Syariah , 57– 62. https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1750
Putri,  R.,    Yanti,  F.  (2023).  Implementasi  Akad  Murabahah  dan  Permasalahannya  Dalam Perbankan  Syariah. Muamalat:  Jurnal  Kajian  Hukum  Ekonomi  Syariah , 15 (2),  189. Retrieved
from
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7011
Qotrun, A. (2021). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya.
Retrieved  February  21,  2024,  from  https://www.gramedia.com/literasi/penelitian- kualitatif/
Rijali,  A.  (2019).  Analisis  Data  Kualitatif. Alhadharah:  Jurnal  Ilmu  Dakwah , 17 (33),  81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374
Romdloni, A. (2024). Wawancara . Magelang.
Satriana, D.,  Zainuddin, Z. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT.
Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Bukittinggi  Tinjauan  Fatwa  DSN  MUI  NO:  10/DSN- MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005. EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan , 6 (2), 198–208. https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452
Setiawan,  Y.,    Bintarto,  I.  M.  (2021).  Implementasi  Pembiayaan  Mudharabah  Untuk Kegiatan  Usaha  Masyarakat  Sebagai  Upaya  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (2), 571–576. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489
Shadrina, F.,  Wiliasih, R. (2017). Faktor Dominan yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah,BPRS, dan KSPPS [Skripsi] (Vol. 3). IPB University. Simal,  H.  A.  (2019).  Relevasi  Fatwa  Dalam  regulasi  Perbankan  Syariah  Sebagai  Landasan oprasional Perbankan Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2), 158–175. Zuhri,  A.  R.  syaifudin.  (2021).  Implementasi  Akad  Murabahah  Pada  Produk  Pembiayaan Kendaraan  Bermotor  BMT  Bina  Insan  Sejahtera  Mandiri  Syariah  Tangerang  Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Madani Syari’ah , 4 (2), 53–71.