ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERAWAL DARI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)
Oleh: Muhammad Syahrul Anwar 1)
Aryo Fadlian 2)
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Karawang 1,2)
E-mail: syahrul.anwar207@gmail.com 1) aryofadlianfhUnsika@gmail.com 2)

## ABSTRACT
Based on the historical  development  of  the typology of  money laundering, it shows that the shabu-type narcotics trade is a very dominant source and origin of  crime (predicate crime) which  is  the  main  cause  of  money  laundering  crimes.  Organized  Crime  always  uses  this money laundering  procedure to  hide, hide or obscure the proceeds of  the illicit business  so that it appears as if it is the result of legitimate / legal activities. So that the money generated from the sale of this type of methamphetamine that has been laundered is used again to carry out  uniform  crimes  or  can  create  new  crimes.  The  research  procedure  used  is  normative juridical by using a statute approach and a case approach. The type of information used in this  research  is  secondary  information.  This  secondary  information  is  divided  into  3  legal materials,  namely  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal materials
Keywords: Crime, Money Laundering

## ABSTRAK
Bersumber  pada  pertumbuhan  sejarah  tipologi  pencucian  duit  menampilkan  kalau perdagangan  narkotika  tipe  shabu  ialah  sumber  yang  sangat  dominan  serta  asal  kejahatan ( predicate  crime )  yang  utama  melahirkan  kejahatan  pencucian  duit.  Organized  Crime senantiasa  memakai  tata  cara  pencucian  duit  ini  buat  menyembunyikan,  menyembunyikan ataupun  mengaburkan  hasil  bisnis  haram  itu  supaya  nampak  seolah  -  olah  ialah  hasil  dari aktivitas yang sah / legal. Sehingga duit yang dihasilkan dari penjualan narkotika tipe shabu ini  yang  sudah  dicuci  tersebut  dipergunakan  lagi  buat  melaksanakan  tindak  kejahatan  yang seragam  ataupun  dapat  membuat  pertumbuhan  kejahatan  -  kejahatan  yang  baru.  Tata  cara riset  yang  digunakan  merupakan  yuridis  normatif  dengan  memakai  pendekatan  perundang  - undangan ( statute approach ) serta pendekatan permasalahan ( case approach ). Tipe informasi yang digunakan dalam riset  ini merupakan informasi sekunder. Pada informasi sekunder ini dibagi  jadi  3  bahan  hukum  ialah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan hukum tersier
Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pada  bulan  maret  tahun  2003 dalam International  Narcotics  Control Strategy Report (INCSR) yang dikeluarkan oleh  Bureau  For  International  Narcotics and  Law  Enforcement  Affairs,  United States  Department  Of  State, di  dalam major laundering countries negara Indonesia  kembali  di  urutkan  kedalam barisan  negara-negara  yang  terletak  di daerah Asia Pasifik. Hal tersebut diberikan kepada negara-negara yang sistem keuangan  dan  lembaganya  masih  dinilai terkontaminasi oleh binis narkotik internasional dengan ditandainya keterlibatan  jumlah  keuangan  yang  sangat besar.
Sehingga  INCSR  menilai  ada beberapa  hal  yang  dilakukan  Indonesia dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika  yang  dinilai  masih  belum maksimal, dengan tingkat penyalahgunaan narkotika  di  Indonesia  masih  tinggi,  dan perdagangan  gelap  narkotika  yang  berasal dari  luar  negeri  yang  berhasil  masuk  ke Indonesia  yang  melibatkan  negara-negara tetangga  seperti  Singapura,  Thailand, Afghanistan, Nigeria, Burma, dan Pakistan.  Sudah  sejak  lama  kejahatan peredaran  gelap  narkotika  diyakini  masih memiliki  hubungan  dengan  kejahatan lainnya seperti kejahatan pencucian uang.
Sejarah membuktikan
dalam perkembangan tipologi kejahatan pencucian uang merujuk kepada bahwasannya  peredaran  gelap  narkotika jenis  shabu  ialah  sumber  kejahatan  yang paling  menonjol  dan  merupakan  jenis kejahatan  asal  atau predicate  crime yang melahirkan  kejahatan  jenis  baru  seperti pencucian  uang.  Metode  pencucian  uang selalu  berkaitan  dengan Organized  Crime karena  bertujuan  untuk  menyembunyikan, menyamarkan  atau  mengaburkan  hasil bisnis haram yang seolah-olah agar terlihat seperti kegiatan dari hasil yang halal/sah/legal.  Maka  dari  itu,  lazimnya hasil  dari  penjualan  narkotika  selalu dipergunakan  untuk  melakukan  tindak
kejahatan yang sama atau dengan kejahatan-kejahatan yang baru.
Dengan adanya persamaan tersebut antara  tindak  pidana  peredaran  gelap narkotika  sebagai pre-crime dan  tindak pidana pencucian uang sebagai turunannya,  keberhasilan  pemberantasan peredaran  gelap  narkotika  di  suatu  negara masih  ditentukan  oleh  efektifitas  rezim anti pencucian uang negara tersebut.
Berdasarkan pemaparan latar belakang  di  atas,  maka  penulis  berinisiatif untuk  melakukan  penelitian  dalam  bentuk jurnal ilmiah hukum dengan judul “Analisis  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Berawal Dari Peredaran
Gelap Narkotika
Berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  maka  dapat  di  identifikasikan yang  menjadi  rumusan  masalahnya yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana  Pengaturan  Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Yang  Berawal  Dari  Peredaran Gelap  Narkotika  Berdasarkan  Uu  No. 8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Pncucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berawal
Dari  Peredaran  Gelap  Narkotika Berdasarkan  Uu  No.  8  Tahun  2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pncucian Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?
C. Tujuan Penelitian Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk:
1. Penyidikan  dan  penyidikan  aturan penuntutan  tindak  pidana  pencucian uang yang timbul dari peredaran gelap narkoba  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Putusan Nomor 697/Pid. Sus/2020/PN.Mdn)
2. Penyidikan  dan  upaya  pencegahan tindak  pidana  pencucian  uang  hasil peredaran gelap narkotika berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pemeriksaan Putusan  Nomor  697/Pid.Sus/2020/) PM.Mdn)

## 2. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian Pada pendekatan penelitian ini menggunakan  metode yuridis  normatif , dimana pendekatan tersebut menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case approach ). Pendekatan
perundang- undangan  ( statute  approach )  merupakan pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan  dan  regulasi  yang  terkait dengan  isu  hukum  yang  sedang  dibahas (diteliti).  Dan  pendekatan  kasus  ( case approach )  merupakan  pendekatan  yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah menjadi  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis .  Dimana deskriptif analisis ini  digunakan  untuk  menelaah peraturan  ataupun  regulasi  yang  sesuai dengan konstitusi yang berlaku serta teori- teori  hukum  yang  Dalam  hal  ini, sehubungan  dengan  masalah  hukum  yang dipertimbangkan  kaitannya  adalah  dengan menelaah  materi-materi  hukum  baik  yang berasal dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, materi hukum  yang bersumber  dari  internet,  kamus  hukum, dan  materi  lainnya  yang  berhubungan
dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti dalam penelitian ini.
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder. Data sekunder diklasifikasikan menjadi tiga dokumen hukum:  dokumen  hukum  primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.
a. Bahan hukum utama
Bahan  hukum  utama  adalah bahan  hukum  yang  memuat  peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,  juga  disusun  sebagai gambaran tentang apa yang dimaksud. Sumber hukum utama yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
b. Bahan hukum sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah
bahan hukum yang membantu penjelasan,
verifikasi, dan pemeliharaan  bahan  hukum  primer dalam penelitian ini, serta memperkuat penjelasan isinya. Penelitian  ini  menggunakan  sumber hukum  sekunder  yaitu  buku-buku tentang  tindak  pidana  pencucian  uang dan  sumber  informasi  lain  yang berkaitan dengan pencucian uang.
c. Bahan hukum tersier Sumber  hukum  tersier  adalah sumber  hukum  yang  memberikan penjelasan  dan  pedoman  terhadap sumber  hukum  primer  dan  sekunder. Sumber hukum tersier biasanya diperoleh  dari  kamus  hukum,  kamus bahasa, dan riset data di Internet.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  survei  kepustakaan,  atau yang biasa disebut dengan survei kepustakaan.  saat  melakukan  sebuah penelitian dengan studi kepustakaan inilah dapat  mengumpulkan  berbagai  sumber buku-buku  yang terkait  dengan penelitian
ini,  seperti  buku  tentang  tindak  pidana pencucian  uang  (TPPU),  maupun  buku lainnya  yang  kemudian  setelah  itu  diolah dan  dihubungkan  dengan  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier  secara sistematis.

## E. Teknik Analisis Data
Berdasarkan  data  sekunder  dalam penelitian  ini,  maka  teknik  analisis  data yang  dilakukan  adalah  dengan  metode kualitatif. Teknik analisa tersebut berisikan tentang  data  umum  tentang  konsepsi hukum  yang  terdapat  dalam  aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU).  Analisis  kualitatif  adalah  analisis yang  dilakukan  dengan  menguraikan  data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang beraturan,  runtut,  logis,  tidak  tumpang tindih  dan  efektif  sehingga  memudahkan interpretasi  data  serta  pemahaman  hasil analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Pencucian  Uang
Yang  Berawal  Dari  Peredaran Gelap  Narkotika  Berdasarkan  Uu
No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pncucian  Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) Money Laundry atau Tindak
Pidana  Pencucian  uang  ialah  salah  satu kejahatan dengan atribut yaitu tidak hanya jenis  kejahatan  tunggal,  tetapi  kejahatan ganda. Jenis tindak pidana pencucian uang merupakan  indikasi  bahwa  jenis  tindak pidana  tersebut  merupakan  tindak  pidana sekunder,  tindak  pidana  utama  merupakan tindak pidana asal atau inti atau perbuatan melawan  hukum,  dan  proses  pencucian uang  merupakan  tindak  pidana  yang pertama kali dimunculkan atau dilakukan.
Money  laundering memiliki  sifat kriminalitas  yang  berhubungan  dengan latar  belakang  pengadaan  jumlah  Uang yang  tidak  jelas,  ilegal  atau  kotor,  yang dengan  jumlah  uang  tersebut yang
kemudian  diperuntukan  untuk  pendanaan kegiatan-kegiatan mendirikan, mengalihkan, atau mengubah usaha menjadi bank atau penyedia jasa keuangan bukan  bank  lainnya.  Perusahaan  asuransi yang  merupakan  langkah  pertama  untuk mengaburkan/menghilangkan sumber utama dari dana illegal tersebut.
Dalam kronologi kasus pada putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn bermula  ketika  dua  orang  saksi  yang berasal  dari  Instansi  Polri  pada  BNNP Sumut  bernama Muktiono,  SH dan Sanusi mendapatkan informasi dan laporan  dari  masyarakat  yang  mencurigai akan  ada  seseorang  yang  akan  mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan  jalur  darat  yang  melintasi Jalan SM Raja Kota Medan.
Berawal  dari  laporan  tersebut kemudian saksi Muktiono, SH dan Sanusi ikuti dan cari tahu tentang Sepeda Yamaha RX  King  BK-3632  PY  dan  oleh  karena sepeda  motor  tersebut  rusak  saat  dalam perjalanan  kemudian Sabaruddin  Lubis alias Sabar akhirnya berpindah kendaraan dengan  menaiki  becak  bermotor  dan  pada saat  diperjalanan  di  Jl.  Sekata  Kel.  Sei Agul  Kec.  Medan  Barat  Kodya  Medan dengan  membawa  satu  buah  tas  jinjing berwarna hitam yang di dalamnya terdapat bungkusan pelastik yang berisikan narkotika  jenis  shabu-shabu  tersebut  pada akhirnya  oleh  saksi Muktiono,  SH dan Sanusi menghentikan becak motor tersebut dan menyuruh Sabaruddin Lubis alias Sabar untuk  turun  dari  becak  motor tersebut dan menyuruhnya untuk membuka  isi  dari  pada  tas  jinjing  hitam yang dibawanya tersebut.
Setelah  tas  jinjing  hitam  tersebut dibuka maka ditemukanlah sepuluh bungkus  narotika  jenis  shabu-shabu  yang kemudian saksi Muktiono, SH dan Sanusi melakukan  interogasi  dan  pengembangan kasus  dan  meminta Sabaruddin  Lubis alias Sabar untuk mengakui siapa pemilik sebetulnya yang menyuruh untuk mengedarkan  narkotika  jenis  shabu-shabu tersebut.  Setelah  adanya  interogasi  dari
saksi Muktiono,  SH dan Sanusi pada akhirnya Sabaruddin  Lubis alias Sabar mengakui  bahwa  dia  merupakan  anggota dari Zulhadi  Harahap alias Uda dan Erwinsyah alias Erwin dan  pengambilan dan  pengantaran  paket  yang  mengandung metamfetamin  wajib  serta  mengutip  uang dari  pembeli  shabu-shabu  sesuai  dengan arahan Zulhadi  Harahap alias Zul dan uang  hasil  pengutipan  uang  tersebut diserahkan Sabaruddin Lubis alias Sabar ke Zulhadi  Harahap alias Zul dan Sabaruddin  Lubis alias Sabar mendapat upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/minggu.
Setelah
interogasi tersebut kemudian saksi Muktiono, SH dan Sanusi melakukan penangkapan terhadap Sabaruddin  Lubis alias Sabar dan melakukan  perkembangan  kasus  dengan melakukan  pencarian  terhadap Zulhadi Harahap alias Uda dan Erwinsyah alias Erwin dan melakukan penangkapan terhadapnya  di  Lapas  Kelas  I  Tanjung Gusta Medan. Kemudian Erwinsyah alias Erwin mengakui  perbuatannya  yaitu bekerja  kepada Zulhadi  Harahap alias Zul yang  sama-sama  masih  berada  di Rutan Tanjung Gusta Medan dalam sebuah misi  menghubungi  dan  memantau  situasi Sabaruddin  Lubis alias Sabar atas pekerjaan  yang  diberikan  oleh Zulhadi Harahap alias Zul untuk  menjemput  dan mengantar  Narkotika  jenis  shabu-shabu dan Erwinsyah alias Erwin mendapat upah/gaji dari Zulhadi Harahap alias Zul sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah) perminggu dan selanjutnya Zulhadi Harahap alias Zul mengakui bahwasanya 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang di  dalamnya  ada  bungkusan  plastik berisikan  shabu-shabu  yang  dibawa  oleh Sabaruddin  Lubis alias Sabar adalah milik Zulhadi Harahap alias Zul selanjutnya Sabaruddin  Lubis alias Sabar tertangkap  oleh  pihak  BNNP Sumut.
Kemudian Zulhadi  Harahap alias Zul mengakui  pada  tahun  2011  pernah ditangkap  oleh  Aparat  Kepolisian  dari
polda sumut dalam perkara narkotika jenis shabu  dan    menjalani  Vonis  oleh Pengadilan  Negeri Medan Selama 5 tahun dan  setelah  bebas  kemudian  pada  Tahun 2014  terdakwa  ditangkap  kembali  oleh Aparat  Polrestabes  Medan  dalam  perkara Narkotika  jenis  shabu  dan  setelah  bebas kemudian    pada  akhir  tahun  2015 terdakwa  ditangkap  lagi  oleh  Aparat Kepolisian  Dari  Polrestabes  Medan  dalam perkara  narkotika  jenis  shabu  sebanyak  2 (dua)  Kilogram  dan  shabu-shabu  tersebut diperoleh  dari Ali dan    jika  shabu  yang diedarkan dalam sebulan rata-rata antara 1 (satu)  Kilogram  s/d  2  (dua)  Kilogram,- maka  adapun  keuntungan  yang  terdakwa peroleh  dari  setiap  kilogramnya  adalah sebesar  Rp.50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran  kepada Ali adalah  dengan cara  setor  tunai  yang  dilakukan  oleh Sabaruddin  Lubis alias Sabar dari  bank dan uang yang disetorkan oleh Sabaruddin  Lubis alias Sabar tersebut adalah  bersumber  dari  uang  pembayaran orang  lain  kepada  terdakwa  yang  dikutip dan dikumpulkan oleh Sabaruddin Lubis alias Sabar dan  terdakwa  mempunyai buku  Rekening  di  Bank  Mandiri  An. Terdakwa  dan  untuk  istri  terdakwa  yaitu Machriyani  Matondang yang  menjadi (DPO)  ada  membuka  rekening  di  Bank BRI  dan  Bank  Mandiri,  serta  ketiga  anak terdakwa membuka rekening di Bank BRI. Dan  1  (satu)  BPKB  Mobil  HRV  Nomor polisi BK 1184 RR tersebut adalah BPKB Mobil  milik  terdakwa  yang  dibeli  bekas pada  tahun  2018  di  salah  satu  Showroom Jalan  Nibung  Raya  Medan  dimana  yang membeli  Mobil  tersebut  adalah  anak terdakwa  yaitu Addyan  Rizky  Abgan Harahap dengan  harga  Rp.350.000.000,- (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  yang uang pembelian mobil tersebut berasal dari Sabaruddin Lubis alias Sabar dari hasil penjualan  shabu,  dan  uang  pembelian mobil    tersebut  terdakwa  serahkan  di  RS Royal  Prima  secara  bertransaksi  langsung dengan  penjual  yang  terdakwa  saksikan sendiri saat terdakwa sedang dirawat di RS
Royal  Prima  dan  1(satu)  BPKB  Sepeda Motor  Yamaha  SE  88  Nomor  Polisi  BK 3217  AFT  Sepada  Motor  tersebut  milik terdakwa  yang    dibeli  Baru  pada  tahun 2018 An. Istri terdakwa dan 1 (satu) Surat Kepemilikan  Tanah  Sertifikat/  SHM  No. 753 tanggal 30 Desember 2009.
Dokumen  tersebut  adalah  surat kepemilikan  Rumah  milik  terdakwa  yang terletak  di  jalan  warni  kel.  Sukaraja  Kec. Medan  Maimun,  yang  di  beli  pada  tahun 2011  seharga  Rp.80.000.000,-  (delapan puluh juta rupiah) dari seorang perempuan janda  yang  sudah  lupa  namanya,  dan terdakwa bayar secara tunai dimana rumah tersebut terdakwa beli melalui perantaraan teman  terdakwa  Alm. Hafifudin dan  saat ini rumah tersebut bberasal dari uang hasil usaha  narkoba  yang  dimiliki  terdakwa jalankan  dan  1(satu)  Surat  Pelepasan
Tanah Dan Bangunan
No: 593.83/0097/SPTBT/MM/  I  /2015  tanggal 26 Januari 2015.
Dokumen  tersebut  adalah  surat kepemilikan  Rumah  milik  terdakwa    yang terletak  jalan  Marelan  VI  Gg  Tower Lingkungan  25  Kel.  Rengas  Pulau  Kec. Medan  Marelan,  yang  dibeli  pada  tahun 2016  sehingga  Rp.130.000.000  (seratus tiga  puluh  juta  rupiah)  dalam  keadaan rumah  papan  dari  seorang  tahanan  yang sedang    bersama-sama  ditahan  dengan terdakwa mengaku bernama Amin . dimana  rumah  tersebut  terdakwa  bayar secara  tunai  kemudian  setelah  rumah tersebut terdakwa beli, dan membangunnya  menjadi  2  (dua)  Unit Rumah  Kontrakan  yang  saat  ini  masih terdakwa  kontrakan  kepada  orang  lain, dimana Rumah tersebut terdakwa beli dari uang  hasil  bisnis  narkotika  sewaktu terdakwa  di  dalam  Lapas  dan  1  (satu) dengan  Akte  Notaris  SARI  PULUNGAN, SH,SpN, Nomor : 05  Tanggal 26 Agustus 2010.
Dokumen  tersebut  adalah  surat kepemilikan  Rumah  milik  terdakwa  yang terletak  jalan  makmur  dusun  V  Desa Sambirejo  Timur  Kec.  Percut  Sei  Tuan Kab.  Deli  Serdang,  yang  terdakwa  beli
pada  bulan  Agustus  tahun  2010  seharga Rp.85.000.000,-(delapan  puluh  lima  juta rupiah)  dalam  keadaan  rumah  papan  dari Rio warga  Tembung  dimana  terdakwa membayar  rumah  tersebut  secara  tunai. Dan  setelah  terdakwa  beli  kemudian menyewakan  kepada  orang  lain  uang pembelian  rumah  tersebut  berasal  dari hasil  pekerjaan  terdakwa  sewaktu  sebagai kontraktor di PTPN dan 1 (satu) Examplar Dokumen Pembelian Apartemen
Podomoro Medan.
Dokumen  tersebut  adalah  surat kepemilikan  Apartemen  milik Ali (orang tempat  terdakwa  memesan  shabu)  dimana dokumen  kepemilikan  apartemen  tersebut diberikan  kepada  terdakwa  oleh Ali dengan  catatan  sisa  cicilannya  terdakwa yang  melunaskan.  dimana  uang  terdakwa sebanyak  Rp.400.000.000,-  (empat  ratus juta  rupiah)  telah  dipergunakan Ali untuk membayarkan pelunasan Apartemen tersebut  dan  terakhir  dokumen  tersebut diberikan  kepada  sewaktu  anak  saya Addyan  Rizky  Abgan Harahap dan  istri terdakwa    datang  langsung  ke  kantor podomoro  bersama  dengan  orang  suruhan Ali untuk melunaskan pembelian apartemen  tersebut  dan  adapun  uang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut  berasal  dari  uang  hasil  penjualan narkotika  jenis  shabu  yang  diambil  oleh Sabaruddin  Lubis alias Sabar yang diserahkan  kepada  istri  terdakwa  dan 1(satu)  Kunci  Toyota,  dimana  kunci tersebut adalah Kijang Innova warna putih Nomor Polisi B -1170 SYF yang terdakwa beli  dari  teman  terdakwa  yang  bernama Ega sesama  warga  binaan  penjara  pada tahun 2017 di dalam Lapas Klas I Tanjung Gusta,  dimana  sumber  uang  membeli tersebut  juga berasal  dari  bisnis Narkotika yang  terdakwa  jalankan  dari  dalam  Lapas dan  saat  ini  Handphone  yang  didalamnya ada  SIM  CARD  aplikasi  internet  banking BRI  dan  BNI  tersebut  sudah  terdakwa buang  didalam  lapas  sejak  mendengar Sabaruddin  Lubis alias Sabar ditangkap oleh BNN, dan terdakwa  tidak mengingat nomor  handphone  serta  nomor  rekening
BRI  dan  BNI  yang  terdakwa    pergunakan untuk  internet  banking  tersebut  dan Terdakwa  mendapatkan SIM CARD yang didalamnya  aktif  aplikasi  internet  banking BRI  dan  BNI  tersebut  dari  seorang pengunjung perumpuan yang tidak terdakwa kenal.
Selanjutnya  saksi Muktiono dan saksi Mazlan  Damanik seorang  anggota Polri dari BNNP Sumut berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari terdakwa  yang  berupa  non  narkotika  akan tetapi  ada  kaitannya  dengan  TPPU  yang berasal dari tindak pidana narkotika yaitu: Tanah dan Bangunan dengan luas + 56M 2 yang berlokasi di kelurahan Sukaraja, Kec. Medan Maimun, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan  Sertifikat  Hak  Milik  No. 02.01.08.04.1.00753  tanggal  30  Desember 2019  atas  Nama  Pemegang  Hak  Siti Khotijah.
Tanah  dan  Bangunan  dengan  luas  105  M 2 yang  terletak  di  jalan  Marelan  VI  Gg Tower  Lingkungan  25  Kel.  Rengas  Pulau Kec.  Medan  Marelan  Berdasarkan  SK
Camat No.593. 83/0097/SPTBT/M.M/I/2015  tanggal  26
Januari 2016, atas nama Amid.
1  Unit  apartemen  Podomoro  City  Deli Medan  di  Jl.  Puti  Hijau  Medan  dengan Kode Unit LIN/18/CE. 1 (satu) BPKB Mobil Honda HRV Nomor BK 1184 RR berikut kwitansi pembelian. 1  (Satu)  BPKP  sp  motor  Yamaha  SE  88 nomor polisi BK 3217 AFT.
1  surat  kepemilikan  tanah  sertifikat/  SHM No.753 tanggal 30-12-2009 1 surat pelepasan tanah dan bangunan No. 593.83/0097/SPTBT/MM/I/2015  tanggal 26 Januari 2015.
1 akte Notaris sari pulungan, SH, SpN No
05 tanggal 26 Agustus 2010.
1 dokumen pembelian apertemen podomoro Medan.
1  buku  rekening  mandiri  an  Machriyani matondang No Rek 105-000528677-2. 1  buku  rekening  BRI  an  Machriyani Matondang No Rek 5312-01001528-50-2. 1  buku  rekening  BRI  an  Machriyani Matondang No Rek 7635-01000749-50-9.
1  buku  rekening  BRI  an  Machriyani Matondang No Rek 5312-01013689-53-0. 1  buku  rekening  Mandiri  an  Zulhadi Harahap No Rek 105-000-04931071. 1 kunci mobil Toyota kijang innova. Rekening  BRI  an  Machriyani  Matondang No  Rek  7635-01-000749-50-9  berikut saldo Rp.2.400.000.
Rekening  BRI  an  Machriyani  Matondang No  Rek  5312-01-001528-50-2  berikut saldo Rp.1.750.000.
Rekening  BRI  an  Machriyani  Matondang No  Rek  7635-01-000749-50-9  berikut saldo Rp.250.000.
Rekening  BRI  an  Machriyani  Matondang No  Rek  5312-01-013689-53-0  berikut saldo Rp. 14.625.000.
Rekening  BRI  an  Machriyani  Matondang No  Rek  5312-01-00152750-6-0  berikut saldo Rp.0.
Rekening  BRI  an  Machriyani  Matondang No Rek 5312-01-00152650-0 berikut saldo Rp.0.
1unit  mobil  Honda  HRV  warna  putih menggunakan nomor polisi palsu BK 1792 KH (nomor polisi Asli BK 1184 RR).
1  nomor  polisi  pasukan  toyota  kijang innova putih B1170 SYF berikut dokumen (BPKB).
Tanah  dan  bangunan,  luas  =  178  M2, terletak di Dusun V Desa Sambirejo Timur Kec.  Percut  Sei  Tuan  Kab.  Deli  Serdang Provinsi  Sumatera  Utara,  Berdasarkan  SK Camat  Nomor:  592.2/1506/2006,  tanggal 0106-2006  yang  ditandatangani  oleh Camat  Percut  Sei  Tuan,  H.  Syafrullah, S.Sos, MAP, dan Akte Notaris An. Saulina Sari  Pulungan,  SH,  SpN  Nomor:  05 Tanggal  26  Agustus  2010  An.  Pemilik
Tuan ZULHADI HARAHAP. Dokumen Pembelian
Apartemen
Podomoro dengan peroncian:
1  lembar  surat  konfirmasi  unit  pesanan Nomor 002194 ( booking Fee ) an Syahrizal dan Husni.
1  lembar  formulir  setoran  Rekening  BNI dengan  penyetor  Syahrizal  dan  Husni  ke PT  Sinar  Menara  Deli  Medan  dengan jumlah Sebesar Rp. 60.000.000.
1  lembar  informasi  angsuran  kontan bertahao an Pemesan Syahrizal dan Husni. 1  lembar  FC  permohonan  pengalihan  Hak dari  Syahrizal  dan  Husni  kepada  Syarwan Hasibuan.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  No.00644 dan Syahrizal dan Husni untuk pembayaran  agmin  dan  PPH  peralihan Hak.  Apartemen  No.  Unit  LIN  /  18  /  CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp.32.230.000. 1  lembar  kwitansi  tanda  terima  No  00643 dari Syarwan
Hasibuan
untuk membayarkan  admin  dan  PPH  Peralihan Hak  Apartemen  No.  Unit  LIN/  18/  CE tanggal 04 Desember 2019, dengan jumlah uang tunai sebesar Rp. 21.433.000. 1  lembar  perhitungan  biaya  pengalihan hak.
1  examplar  dokumen  Kontrak  penjualan apartemen  di  Podomoro  City  Deli  Medan No 00001210 tanggal 04 Desember 2015. 1  examplar  dokumen  data  pengikatan kontrak  jual  beli  Rusun  Podomoro  City Deli Medan No. 00001210. 1 examplar dokumen perjanjian perubahan tanggal 20 April 2016.
2  lembar  informasi  Angsuran  Kontan Bertahap  an  Syarwan  Hasibuan,  dan jadwal pembayaran.
1 lembar surat pemesanan No.
0000001297 unit Apartemen LIN/ 18/CE.
1  examplar  FC  laporan  transaksi  yang dilakukan Pengguna Jasa dalam mata uang Rupiah  dan/atau  valuta  asing  dengan  nilai paling sedikit Rp500.000.000 atau ekuivalennya.
1  lembar  kartu  keluarga  asli  an  Syarwan Hasibuan  asli  No.  1271021909070210  an kepala keluarga Yusuf Harbani. 1  lembar  NPWP  asli  No.  05.235.521.5- 136.000 an Syarwan Hasibuan.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari syahrizal dan Husni No. 000007542 untuk pembayaran  denda  Down  Payment  2  /d angsuran 5, unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.  0009008  untuk pembayaran angsuran 4/d angsuran 6, unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.  0009009  untuk pembayarn  angsuran  7/d  angsuran  8,  unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.  0010070  untuk pembayaran angsuran 9, unit: LIN/18/CE. 1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.  0010071  untuk pembayaran angsuran 10,11,12 unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.  0011321  untuk pembayaran  angsuran  13,14,15,  unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.0011781  untuk pembayaran angsuran 16,17, unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari
Syahrizal  dan  Husni  No.0012203  untuk pembayaran angsuran
18, unit:
LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.00011033  untuk pembayaran  angsuran  21,22,23,  unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.00011034  untuk pembayaran  angsuran  24,25,26,  unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.00011035  untuk pembayaran angsuran 27,28, unit: LIN/18/CE.
1  lembar  kwitansi  tanda  terima  asli  dari Syahrizal  dan  Husni  No.0001106  untuk pembayaran dendan  angsuran 6 s/d  titipan angsuran 27 unit: LIN/18/CE.
1 lembar rincan pembayaran harga unit per tanggal 24 April 2019.
Berdasarkan  keterangan  dari  ahli PPATK  yaitu Isnu  Yuwana  Darmawan .
SH, LLM menerangkan sebagai berikut: Diduga  telah  terjadinya  tindak  pidana pencurian  uang  dengan  tindak  pidana  asal narkotika  yang  dilakukan  oleh Zulhadi Harahap alias Zul , Macrhriyani Matondang ,  seorang  warga  Jalan  Karya
Setuju  No.  25  Kel.  Sei  Agul  Kec.Medan Barat.
Zulhadi  Harahap alias Zul merupakan narapidana  kasus  narkotika  yang  sedang menjalani pidana di Lapas Kelas 1 tanjung Gusta  Meadab  (pengendali  dari  dalam lapas) dan diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas.
Zulhadi  Harahap alias Zul memiliki orang kepercayaan yaitu Sabarudin Lubis alias Sabar yang  berada  diluar  penjara untuk  mengumpulkan  uang-uang  hasil tindak  pidana  narkotika  dan  kemudian menyetorkan  uang-uang  tersebut  kepada Macrhriyani
Matondang
yang merupakan  istri  dari Zulhadi  Harahap alias Zul.
Zulhadi  Harahap alias Zul diduga meminjam  atau  mempergunakan  beberapa rekening  BRI  atas  nama  istri  tersangka yaitu Macrhriyani  Matondang ,  untuk menempatkan  atau  menampung  uang  atau harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana narkotika.
Setelah  hasil  tindak  pidana  narkotika dikumpulkan  oleh Sabaruddin  Lubis alias Sabar kepada
Macrhriyani
Matondang ,  kemudian  oleh Zulhadi Harahap alias Zul bersama- sama dengan Macrhriyani  Matondang dipergunakan untuk membeli beberapa asset Yaitu:
a. Untuk  membeli  1  (satu)  unit  Mobil Honda HRV warna Putih No. Pol BK 1184  RR  yang  dimana  transaksi dengan  penjual  langsung  di  Rumah Sakit  tersebut  dan  Mobil  tersebut dibeli  dengan  menggunakan  nama anaknya  yang  bernama Haddyan Rizky Abgan Harahap .
b. Tanah  dan  Bangunan,  dengan  luas  + 56  M2  yang  terletak  dikelurahan Sukaraja
Kec.Medan Maimun Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Sertifikat Hal Milik No. 02.01.08.04.1.00753 tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama
Pemengang  Hak: SITI  KHOTIJAH . Yang  diakui Zulhadi  Harahap alias
Zul Tersangka dibeli seharga
Rp.80.000.000,  (Delapan  Puluh  Juta Rupian) pada tahun 2011.
c. Tanah dan Bangunan, dengan luas 105 M2  yang  terletak  dijalan  marelan  VI Gg.  Tower  Lingkungan  25  Kel.Regas Pulau Kec. Medan Marelan, Berdasarkan SK Camat No. 593.83/0097/SPTBT/M.M/I/2015
tanggal  26  Januari  2016,  Atas  Nama: AMID yang  diakui  oleh  Tersangka Zulhadi  Harahap alias Zul dibeli seharga  Rp.130.000.000,  (seratus  tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2016.
d. Tanah dan Bangunan dengan luas 178 M2  yang  terletak  di  Dusun  V  Desa Sambirejo Timur Kec.Percut Sei Tuan Kab.  Deli  Serdang  Provinsi  Sumatera Utara, Berdasarkan SK Camat Nomor :  592.2/1506/2006,  tanggal  01  Juni 2006  yang ditandatangani  oleh Camat Percut  Sei  Tuan,  H.Syafrullah, S.Sos,  MAP ,  dan  Akte  Notaris  An. Saulina  Sari  Pulungan, SH,SpN Nomor : 05 Tanggal 26 Agustus 2010 An.  Pemilik Zulhadi  Harahap alias Zul yang  diakui  tersangka Zulhadi Harahap alias Zul dibeli  seharga Rp.85.000.000,  (delapan  puluh  lima juta rupiah) pada bulan Agustus tahun 2010.
e. 1  (satu)  Unit  Mobil  Honda  HRV Warna  Putih  yang  pada  saat  disita menggunakan Nomor Polisi Palsu BK 1792 KH (Nomor Polisi Asli BK 1184 RR)  yang  diakui  tersangka Zulhadi Harahap alias Zul dibeli  Seharga Rp.350,000.000,  (tiga  ratus  lima  juta rupiah)  pada  bulan  Oktober  tahun 2018.
f. 1  (Satu)  Unit  Mobil  Toyota  Kijang Innova  warna  Putih  Nomor  polisi  B 1170  SYF  yang  diakui  tersangka Zulhadi  Harahap alias Zul dibeli seharga  Rp.120.000.000,  (seratus  dua puluh juta rupiah) pada tahun 2017.
g. 1  (satu)  Unit  apartemen  Podomoro City Deli  Medan  di  jalan  Putri  Hijau Medan, dengan
Kode Unit LIN/18/CE.
Secara  normatif,  tindak  pidana pencarian  uang  merupakan  tindak  pidana lajutan  dari  tindak  pidana  asal.  Dalam perkara ini, dugaan tindak pidana pemcucian uang di mulai yaitu ketika uang hasil  tindak  pidana  narkotika  ditampung atau dikumpulkan oleh Machriyani Matondang dimana  perbuatan  tersebut sudah  termasuk  dalam  penempatan  dalam tahapan tindak pidana pencucian uang.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,  salah  satu  jenis  atau  tipologi tindak  pidana  pencucian  uang  adalah pelaku  tindak  pidana  menyetorkan  hasil tindak pidana ke dalam rekening atas nama orang  lain  dan  menggunakan  harta kekayaan  hasil  tindak  pidana  untuk memperoleh  harta  benda  atau  kendaraan, yaitu  pada  saat  membeli.  Atas  nama  asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
Dalam Perkara ini, tersangka
Zulhadi
Harahap
alias Zul
menempatkan,  mengalihkan,  menitipkan uang  hasil  tindak  pidana  narkotika dibeberapa  rekening  BRI  atas  nama Machriyani Matondang termasuk ditempat  secara  tunai  dan  dipergunakan oleh Zulhadi  Harahap alias Zul dan Machriyani Matondang untuk pembelian beberapa  asset  baik  kendaraan  maupun asset tidak bergerak.
Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh  tersangka Zulhadi  Harahap alias Zul berupa menetapkan, rekening BRI atas nama  istri  tersangka Zulhadi  Harahap alias Zul dan  ataupun  disimpan  secara tunai  dan  selanjutnya  dipergunakan  untuk pembelian  aset  baik  bergerak  maupun tidak bergerak Untuk keperluan penyamaran  atau  penyamaran  asal  usul
Harta Kekayaan Pidana, perbuatan membuat,  mengalihkan  Harta  Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya untuk memperoleh Harta Pidana dengan maksud menyembunyikan  atau  menyembunyikan asal-usul  Harta  Kekayaan,  memenuhi unsur konsinyasi, pengeluaran dan pembayaran. .
Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
B. Bagaimana Upaya Pencegahan
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Yang  Berawal  Dari  Peredaran Gelap  Narkotika  Berdasarkan  UU
No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pncucian  Uang (Studi Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) Didirikannya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan  (PPATK)  merupakan  langkah pertama dalam upaya penyelesaian masalah  pencucian  uang  di  Indonesia. Sebagai  suatu  lembaga  yang  terpenting adalah  infrastruktur  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  pencucian uang.,  PPATK  memiliki  beberpa  tugas yaitu sebagai berikut: mengonfrontasikan, menghimpun,  mengkaji,  menguji  segala informasi  yang  didapatkan  sebagaimana peraturan perundang-undangan serta mengumumkan  hasil  laporan  transaksi keuangan  yang  bersifat  meragukan  dan memberikan  bantuan  atau  nasihat  kepada badan  lain  yang  memiliki  kewenangan atas infomasi yang didapatkan sebagaimana ketentuan perundang- undangan.
Kaitannya  dengan  yang  terpenting adalah  infrastruktur  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  pencucian uang.  memberikan  kontribusi  kepada pemerintah  untuk  melihat  atas  laporan hasil  audit  keuangan  yang  terindikasi adanya  tindak  pidana  pencucian  uang untuk  selanujutnya  diserahkan  kepada pihak  Kepolisian  guna  membantu  pihak Kepolisian  dalam  kepentingan  penyidikan dan  pihak  Kejaksaan  guna  kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menurunkan laporan hasil tinjauan transaksi  keuangan  dan  aktivitas  lainnya secara bertahap kepada Presiden, DPR dan lembaga  lain  yang  memiliki  kewennagan
dalam melakukan pengawasan atau pemantauan bagi institusi yang menyediakan jasa keuangan (PJK).
Penanganan  kejahatan  pencucian uang merupakan suatu permasalahan  yang bukanlah suatu permasalahan yang sederhana dan ringan, bahkan bagi negara- negara maju sekali pun, kejahatan pencucian  uang  ini  merupakan  kejahatan yang begitu berat karena dapat diperhatikan dari tingginya tingkat kejahatan  pencucian  uang  yang  begitu signifikan  naiknya  baik  dalam  skala internasional maupun nasional.
Beberapa upaya keras yang dilakukan  oleh  negara-negara  maju  dalam menekan tingkat kejahatan pencucian uang adalah dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang difokuskan untuk  memerangi  atau  menekan  tingkat pertumbuhan  kejatan  pencucian  uang  di skala  internasioanl  yang  diarhkan  pada organized crimes terutama organized drug trafficking tetapi  juga  bermacam  janis kejahatan lain.
Secara perlahan, upaya yang dilakukan  negara-negara  dalam  lingkup internasional dalam upaya pencegahan dan memerangi  kejahatan  pencucian  uang adalah  dengan  membuat  suatu  kebijakan baru  seperti  dengan  pendekatan  preventif melalui  undang-undang  perbankan  dan secara  represif  melalui  hukum  pidana. Akan  tetapi  keduanya  belum  dapat dipastikan  secara  dikotomi  tetapi  saling berhubungan  sehingga  dikenal  sebagai sistem  dua  jalur  ( twins  track  against money laundering ).
Pendekatan  preventif  sendiri  oleh negara Indonesia digunakan sebagai upaya untuk  meningkatkan  sifar  kehati-hatian pada  instansi  keuangan  dengan  melalui Prinsip Mengenal Nasabah ( Knowing Your Customer Principle ) serta dengan perubahannya  ialah  dengan  membentuk Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001;  dan  secara  represifnya dengan  sistem  peradilan  pidana  sebagai langkah  awal  dalam  kriminalisasi  dengan membentuk  UU  No.  8  Tahun  2010
Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pncucian Uang.

## 4. SIMPULAN
Tindak  Pidana  Pencucian  uang  ( Money Laundry ) merupakan jenis kejahatan ganda yang  diawali  oleh  kejahatan  delik-delik lain  yang  merupakan  tambahan  atau tambahan dari delik utama dikenal sebagai delik asal atau delik inti. Dengan kata lain, merupakan  tindak  pidana  asal  yang menghasilkan  uang  yang  digunakan  untuk pencucian  uang.  Seperti  dalam  Putusan No.697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.
Dari  perspektif  tindak  pidana pencucian uang, perbuatan yang dilakukan oleh  tersangka Zulhadi  Harahap alias Zul berupa menetapkan, rekening BRI atas nama  istri  tersangka Zulhadi  Harahap alias Zul dan  ataupun  disimpan  secara tunai  dan  selanjutnya  dipergunakan  untuk pembelian  aset  baik  bergerak  maupun tidak bergerak untuk  tujuan menyamarkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan  pidana  maka  perbuatan  tersebut memenuhi  unsur  pembuatan  menetapkan, mengalihkan,  menitipkan  membelanjakan dan  membayarkan  sesuai  dengan  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Peraturan Pencucian,  untuk  menyamarkan  atau menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan pidana yang diketahui atau patut diketahui sebagai  harta  kekayaan  yang  berpotensi dianggap sebagai harta kekayaan.
Pencegahan  dan  pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang  secara bertahap  ditujukan  pada  dua  jalur  yaitu pendekatan  preventif  melalui  hukum perbankan dan pendekatan represif melalui hukum  pidana.  Namun  keduanya  tidak dapat  dipisahkan  dan  terjalin  dalam  suatu dikotomi,  sehingga  disebut  sistem  dua jalur ( twin lane against money laundering ).

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian
Uang, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2008.
Asmak  UI  Hosnah,  dkk. Karakteristik Ilmu  Hukum  dan  Metode  Penelitian Hukum  Normatif. RT  Rajagrafindo
Persada. Depok, 2021.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi , Alfabeta, Bandung, 2020.
Muhaimin, Metode  penelitian  Hukum , Mataram  University  Press,  Mataram, 2020.
B. Makalah, Artikel dan Lain-Lain Edi Waluyo, “Upaya Memerangi
Tindakan  Pencucian  Uang  (Money Laundring)  Di  Indonesia”,  Jurnal
Dinamika  Hukum  Vol.  9  No.  3 (2009).
Suparji,  Ridha  Fauzy,  “Analisis  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Pada  Kasus Suap  Proyek  Jalan  Di  Maluku  Yang
Dilakukan  Oleh  Pejabat  Kementerian Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan Rakyat”, Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2018). Pengadilan  Negeri  Medan,  “Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.
C. Perundang-Undangan
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang.