ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
DINAMIKA SEKULARISASI DAN PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ISLAM DI TURKI
Oleh: Mahsun Fuad Institut Agama Islam Ngawi

## Abstract
As  a  country  that  is  intensely  implementing  the  ideas  of  secularization,  Turkey  has radically reformed the field of family law including inheritance issues. Provisions for the distribution of inheritance based on the Hanafi madzhab in force in the previous law were practically replaced after Turkey imposed a new civil and criminal law in 1926.
This journal discusses the secularization and renewal of Islamic inheritance law in Turkey with  a  descriptive  qualitative  approach.  The  results  obtained  indicate  that  one  of  the  radical  reforms introduced in Turkey is a completely new  system of  inheritance in the form of a "copy paste" of the Swiss  civil  law  of  1912.  This  renewal  can  be  seen  in  the  provisions  of  the  portion  of  inheritance received  by  boys  and  girls  who  apply  for  the  acquisition  of  the  same  share.  This  of  course  is  a "progress"  because  as  stipulated  in  the  provisions  of  the  Qur'an  4:11  which  requires  the  division  of brothers to get two to one sister.
Keywords: Secularization, Renewal, and Inheritance Law.

## Abstrak
Sebagai  negara  yang  sangat  gencar  melaksanakan  ide-ide  sekularisasi,  Turki  secara  radikal mengadakan  pembaharuan  di  bidang  hukum  keluarga  termasuk  di  dalamnya  persoalan  waris. Ketentuan  pembagian  harta  waris  berdasarkan  madzhab  Hanafi  yang  berlaku  dalam  undang-undang sebelumnya praktis tergantikan setelah Turki memberlakukan sebuah undang-undang sipil dan hukum pidana baru pada tahun 1926.
Jurnal  ini  membahas  sekularisasi  dan  pembaharuan  hukum  waris  Islam  di  Turki  dengan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  salah  satu  pembaharuan radikal yang diperkenalkan di Turki ini adalah sebuah sistem pembagian waris yang sama sekali baru berupa  “copy  paste”  dari  undang-undang  sipil  Swiss  1912.  Pembaharuan  ini  bisa  dilihat  dalam ketentuan  besarnya  bagian  harta  warisan  yang  diterima  anak  laki-laki  dan  perempuan  yang memberlakukan perolehan bagian yang sama. Hal ini tentu saja merupakan sebuah “kemajuan” karena sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Al-Qur’an  4:11  yang  menghendaki  pembagian  saudara  laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Kata Kunci: Sekularisasi, Pembaharuan, dan Hukum Waris.

## A. PENDAHULUAN
Gelombang  pembaharuan  hukum  di  dunia  Islam  pada  zaman  modern sesungguhnya  telah  dimulai  pada  abad  19  ketika  kerajaan  Turki  Utsmani mengimportasi  hukum-hukum  perdagangan  dan  pidana  barat.  Dengan  begitu  maka
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
wilayah-wilayah  Timut  Tengah  yang  berada  di  bawah  kekuasaan  Turki  Utsmani sperti Yordania, Palestina, Syiria dan  Libanon praktis diatur dengan undang-undang tersebut.
Secara garis besar gerakan pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam pada era modern ini dapat dikategorikan ke dalam tiga fase. Pertama, fase tahun 1915-1950 yang  ditandai  dengan  usaha-usaha  pembaharuan  hukum  keluarga  yang  dilakukan Turki  tahun  1915  dan  1917.  Kedua,  fase  tahun  1950-1971,  fase  ini  ditandai  dengan munculnya  negara-negara  baru  yang  mencantumkan  Islam  sebagai  agama  resmi dalam konstitusinya yang memberikan angin segar bagi gerakan pembaharuan hukum keluarga  Islam.  Pada  periode  ini  beberapa  negara  muslim  tercatat  mengundangkan hukum  keluarga  seperti  Yordania  mengundangkan  hukum  keluarga  pada  1951, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1958 dan lain-lain.
Ketiga,  fase  tahun  1971  sampai  sekarang.  Pada  fase  ini  sejumlah  negara tercatat  melakukan  reformasi  hukum  keluarga.  Pada  tahun  1971  Afganistan  dan Kuwait masing-masing memberlakukan hukum perkawinan dan warisan. Pada tahun 1972  dan  1973  Libya  memperbaharui  hukum  perkawinan,  perceraian  dan  wakaf  . Tahun 1981 Tunisia merombak undang-undang yang dibuatnya pada tahun 1956. Irak pada  tahun  1983  memberlakukan  undang-undang  tentang  hak-hak  wanita  yang dicerai.  Tahun  1984-1985  Algeria  memberlakukan  undang-undang  yang  lebih komperehensif  lagi,  kemudian  disusul  tahun  1986  Uni  Emirat  Arab  melakukan kodifikasi  hukum  keluarga,  dan  Indonesia  sebagaimana  diketahui  memberlakukan undang-undang tentang peradilan agama pada tahun 1989. 1
Dilihat  dari  kategorinya,  negara-negara  muslim  di  dunia  ini  dalam konteksinya  dengan  pembaharuan  hukum  keluarga  pada  dasarnya  terbagi  atas  3 kategori. Pertama , Negara Islam yang sama sekali tidak melakukan pembaharuan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab- kitab fiqh. Contoh untuk kategori ini adalah Saudi Arabia. Kedua , Negara Islam yang sama sekali meninggalkan hukum keluarga Islam dan mengambil hukum sipil Eropa. Contohnya  Turki. Ketiga ,  negara-negara  yang  berusaha  memberlakukan  hukum keluarga Islam tapi setelah mengadakan pembaharuan di sana-sini. Contohnya Mesir, Pakistan, Tunisia dan Indonesia adalah negara-negara dalam kategori ini. 2
Tulisan ini mencoba membahas salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh salah  satu  negara  muslim,  yaitu  Turki,  terhadap  salah  satu  butir  hukum  keluarga, dalam hal ini adalah persoalan waris.
1 Lihat  H.M.  Atho  Mudzar, Membaca  Gelombang  Itjihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 175-176
2 H.M.  Atho  Mudzar, Membaca  Gelombang  Itjihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 174
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019
Institut Agama Islam Ngawi

## B. SEJARAH SINGKAT TURKI
Turki  (Turkiye  Cumhuriyeti,  Republik  Turki)  adalah  negara  di  Eropa Tenggara  dan  Asia  Kecil.  Negara  sekuler  ini  berbatasan  dengan  Georgia,  Armenia, Azerbaijan, dan Iran di Timur; Irak Suriah dan Laut Tengah di Selatan; Laut Hitam di Utara;  Laut  Aegea  di  barat  dan  Yunani  serta  Bulgaria  di  barat  Laut.  Negara  yang sekarang  beribu  kota  di  Ankara  ini  memiliki  luas  779.452  KM  persegi  dengan  98% penduduknya beragama Islam.
Turki  dikenal  sebagai  bangsa  yang  sangat  bersemangat  dalam  mengejar ketertinggalannya  dengan  dunia  Barat,  setelah  mengevaluasi  sebab-sebab kemunduran dan kekalahan Turki Utmani pada abad 17. Sejarah Turki modern dapat dibedakan  menjadi  dua  fase.  Fase  pertama  antara  tahun  1921-1950  merupakan  fase kediktatoran  presidensial,  reformasi  agama  dan  merupakan  tahap  awal  program industrialisasi. Fase kedua antara tahun 1950 sampai sekarang.3 Periode ini bermula dari  1921  dengan The  Law  Fundamental  Organization yang  menegaskan pemerintahan  bangsa  Turki.  Perang  kemerdekaan  pada  tahun  1919  di  bawah pimpinan  Mustafa  Kemal  bertujuan  menciptakan  sebuah  negara  Nasional  Turki. Meskipun Mustafa Kemal pada awalnya mendasarkan perjuangan pada  Islam, tetapi tujuannya  di  samping  mengusir  imperialisme  barat  juga  membangun  negara  sekuler yang modern dan bukannya membangun kembali imperium Islam. Agama dan kultur Islam  tidak  ditolak  namun  dasar  negara  dari People  Of  Turkey adalah  kesadaran nasional dan kedaulatan nasional4.
Kebijakan rezim Kemalis yang paling penting adalah revolusi kultural. Sejak diangkat  sebagai  Presiden  seumur  hidup  pada  tahun  1923  hingga  meninggalkannya pada  1938,  Mustafa  Kemal  melakukan  serangkaian  pembaharuan  yang  bersifat sekuler  dan  secara  tuntas  menciptakan  sebuah  negara  dengan  ciri  utama  pemisahan antara  domain  agama  dan  negara.  Ia  berusaha  memasukkan  massa  ke  dalam framework ideologis dan kultural, merenggangkan ketertarikan bangsa Turki dengan Islam dan mengarahkan mereka kepada pola hidup yang berkiblat  pada sekularisme barat.  Langkah  ini  pada  akhirnya  mampu  mengilas  sistem  kesultanan  yang  begitu lama menguasai kehidupan bangsa Turki yang dilakukan oleh majelis Nasional. Pada tahun  yang  sama  Institusi  Syaikh  al-Islam  beserta  departemen  Agama  dan  Wakaf dihilangkan dari struktur kelembagaan negara
Pada bulan April di tahun yang sama sistem Mahkamah Syari’ah dihapuskan dan diganti oleh sistem hukum Swiss dan Italia. Tujuan akhir dari orientasi program kemal dirumuskan dalam sebuah  amandemen konstitusional pada tahun 1928 dengan
3 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, 3, alih bahasa Ghufran A. Mas’udi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), hlm. 88
4 John L. Esposito, Islam and Politics, Secnd Edition, (Syracuse University Press, 1987), hlm. 95.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
menghapus  kalimat  “agama  resmi  dalam  negara  Turki  adalah  Islam”.  Selanjutnya konstitusi nasional menyebutkan bahwa republik Turki adalah negara sekuler.5
Usaha  sekularisasi  tersebut  bertujuan  menggantikan  Islam  Arab  yang dianggap konservatif dan sekedar berorientasi masa lalu dari pada masa kini dengan Islam  Turki  yang  modern.  Pembaharuan  dimulai  dengan  mewajibkan  penggunaan bahasa Turki secara besar-besaran dan digunakan dalam setiap kegiatan kaagamaan. Bahkan  bahasa  Turki  menggantikan  bahasa  Arab  dalam  pembacaan  Al-Qur’an, Adzan dan Khutbah Jum’at. 6

## C. SEKULARISASI DI TURKI
Ada dua pola pemikiran yang berkembang dalam Islam yakni tradisional dan modern.  Pemikiran  tradisional  menekankan  kolektivitas,  sedangkan  pemikiran modern  memberikan  kelonggaran  kepada  individu-individu  untuk  merebut kesempatan memahami aturan rasional dalam segala aspek kehidupan. Menurut Amin Abdullah,  pergumulan  kedua  pemikiran  inilah  sebenarnya  yang  mewarnai  seluruh perjalanan  historis  proses  sekularisasi  di  negeri  Turki  yang  berpenduduk  99,9% beragama Islam. 7
Sejarah dan pengalaman sekularisasi Turki sebenarnya bukan pada masa atau zaman Mustafa Kemal Ataturk. Dalam bidang politik, yang ditandai dengan penataan kembali  mekanisme  pemerintahan  dan  proses  birokratisasi  sekularisasi    sudah berjalan  sejak  zaman  Daulah  Usmaniah  (Ottonam  Empire)  ketika  Sultan  Salim  III (1789-1807)  dan  Mahmud  II  (1807-1839)  memegang    pemerintahan.  Dengan kebijakan  seperti  itu,  maka  konflik  dengan  ulama,  yang  masih  saja  menghendaki sistem lama dalam perekrutan pegawai kerajaan, yakni sistem perekrutan yang tanpa disertai  kualifiikasi pendidiikan tertenttu, tak dapat dihindari.
Dalam  tradisi  sekularisasi  di  Turki,  ulama  tidak  diidentikkan  dengan  Islam. Islam  sebagai  ajaran  dan  prinsip-prinsip  panduan  kehidupan,  dalam  banyak  hal berbeda  dengan  ulama,  pemangku  dan  pemilik  otoritas  ajaran  yang  secara  tak terelakkan  punya  konflik  kepentingan  di  dalamnya.  Dalam  konteks  sekularisasi  di Turki, ulama cenderung dilihat sebagai paradigma tatanan pola pikir umat beragama, yang  karenanya  tidak  menjamin  bisa  menanggulangi  konflik  antar  kelompok    yang ada di Turki.
Gerakan  sekularisasi,  dalam  artian  merombak  tatanan  pola  berpikir tradisional,  diteruskan  pada  periode Tanzimat (1839-1876).  Tema  sekularisasi  masa ini  masih  sama  yakni  seputar  mekanisme  sistem  kekuasaan  negara  dan  pola rekruitmen  pegawai  kerajaan  yang  dulunya  direkrut  dari  keluaran medrese (Sekolah Agama) dan beralih merekrut calon pegawai-pegawai baru yang terdidik dan terlatih
5 John L. Esposito, Islam and Politics, Secnd Edition, (Syracuse University Press, 1987), hlm. 134
6 A. Mukti Ali, Islam dan Sekulerisme di Turki, (Jakarta: Djambatan, 1994)
7 M. Amin Abdullah, Studi Islam; Normativitas atau Historisitas , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 189.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
dalam  ilmu  administrasi  pemerintahan.  Sedang  sekularisasi  dalam  biidang  lain sebenarnya  sudah  berjalan  lebih  awal,  yakni  dengan  pendirian  sekolah  kedokteran (1827) dan Akademi Militer (1834). Karena semua ilmu baru ini datang dari Eropa, maka  beberapa  tokoh  menekankan  perlunya  Turki  menerapkan  seluruh  kebudayaan Eropa.
Walaupun  sekularisasi  dalam  bidang  pemerintahan,  pendidikan  dan  militer telah terjadi dilakukan, akan tetapi itu semua belum cukup bagi masyarakat. Berbagai gagasan itu ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh kerajaan, dalam hal ini oleh para Sultan  yang  bekerja  sama  dengan  para  ulama.  Yang  karena  demikian,  cara  berfikir Sultan  menjadi  lambat  dalam  menangkap  dan  menanggapi  perubahan  tata  cara berfikir. Hal ini berakibat kepada menurun dan runtuhnnya pondasi kesultanan Islam dan meluncur terus sampai berkecamuk perang dunia pertama.
Saat  orang-orang  Eropa  mulai  memasuki  Turki  Kerajaan,  saat  demikian tuntutan  perubahan  dari  dalam  begitu  menguat,  Mustafa  Kemal  menyusun  kekuatan dari  daerah  Anatolia  untuk  mengusir  para  pendatang  yang  banyak  berasal  dari Inggris,  Perancis,  Italia,  dan  Yunani  itu.  Fakta  bahwa  kerajaan  Usmaniyah  sudah tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaannya telah menghadirkan tokoh bernama Mustafa  Kamal  sebagai  orang  yang  mampu  menyelematkan  integritas  bangsa  dan pembebasan  wilayah  Turki  sekarang  dari  ancaman  penjajah  bangsa  Eropa.  Musttafa kamal  seakan  tahu  persis  kemunduran  bangsanya  dan  kelemahan  pemerintah kesultanan setelah sekian lama larut bergelimang dalam kemegahan dan kemewahan. Saat  demikian  inilah  ia  mulai  mendobrak  tradisi  dan  tata  pola  berfikir  umat  Islam Turki  yang  karena  tersandra  kepada  tradisonalisme  kolot,  sulit  diajak  menatap  ke depan. Saat demikian itu, sekularisasi telah mulai memasuki setiap relung dan aspek kehidupan.
Secara  berkelindan  dan  “nuli-nuli”  modernisasi  dan  sekularisasi  dalam pemerintahan, pendidikan, sosial kemasyarakatan terasa bergemuruh dan cepat sekali. Perubahan  pemerintahan  dari  kekhalifahan  menuju  negara  kebangsaan  modern menjadi agenda utamanya. Nasionalisme sekuler menggantikan sistem pemerintahan Islam.  Maka  secara  berkesinambungan  tahap  demi  tahap  perubahan  terjadi. Kesultanan dihapus tahun 1922. Proklamasi Republik digaungkan 29 Oktober 1923. Menyusul  kemudian  beberapa  undang-undang  tentang  penghapusan  khalifah  dan sistemnya serta monopoli pelaksanaan pendidikan oleh pemerintah sebagai kepastian dihapuskannya medrese pada  1924  dikukuhkan.  Administrasi  wakaf  dan  urusan keagamaan  di  bawah  Direktorat  Keagamaan  (Dinayat  Isleri)  dikendalikan  langsung oleh  perdana  menteri.  Pada  tahun  1924  juga  Peradilan  Agama  dihapus.  Pada  tahun 1925,  perkumpulan  mistik  atau  tarekat  dibubarkan.  Pada  1926  hukum  dari  negeri Swis diberlakukan secara utuh atau keseluruhan.
Perubahan sistem kebudayaan ini berlangsung sampai meninggalnya Mustafa Kemal Ataturk. Menurut cacatan Amin Abdullah, bahwa dalam revolusi kebudayaan seperti itu, tidak terjadi perlawanan  yang berarti dari pihak rakyat. Ini terjadi karena ketaatan  kepada  aparatur  pemerintah  memang  sudah  terbina  dengan  baik  dan
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
terinternalisir pada saat Daulah Usmaniyah. Ini karena sebenarnya selama ini aparatur negara  telah  memberikan  keteladanan  kehidupan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Di samping itu, rakyat cukup maklum dengan keparahan situasi politik secara umum dan menghendaki  adanya  perubahan  dalam  segala  bidang.  Ini  juga  menggambarkan bahwa rakyat telah cukup demokratis dalam menyikapi dan menjalani perubahan tata kehidupan sosial dan sistem pemerintahan. 8
Semenjak  penggagas  negara  Republik  Turki,  Mustafa  Kemal  Ataturk, meninggal,  ternyata  euferia  tetang  sekularisasi  tidak  senyaring  dan  sebising  dahulu lagi,  wabilkhusus  saat  sistem  multi  partai  diberlakukan  pada  tahun  1950.  Setelah lebih  dari  30  tahun  terlatih  hidup  bernegara  secara  parlementer,  mereka  ingin menyampaikan  inspirasi  dan  aspirasi  lewat  para  wakil  yang  duduk  di  parlemen melalui mekanisme pemilihan umum. Maka bermunculanlah partai politik. Walaupun demikian,  partai  politik  yang  mengambil  agama  sebagai  landasannya  tetap  dilarang oleh Undang-undang Dasar.
Pada  masa  multi  partai  itu,  wakil-wakil  rakyat  menyampaikan  usulan pentingnya  revitalisasi  dan  diberlakukannya  pendidikan  agama  di  sekolah-sekolah. Juga  dibukanya  kembali  Faculty  of  Devinity  ( Ilahiyyat  Fakultesi )  pada  1949. Infrastruktur peribadatan semisal masjid juga didorong bertambah dan dapat tumbuh dengan  pesat.  Jamaah  haji  juga  terus  ditingkatkan  jumlahnya  dati  tahun  ke  tahun. Intelektualitas  tumbuh  dengan  semarak.  Semuanya  bisa  dikatakan  sebagai  “berkah terselubung” revolusi kebudayaan dengan mengambil nama sekularisme di Turki.
Isu  kebangkitan  Islam  banyak  mewarnai  masyarakat  Turki.  Walaupun kontribusii  sekularisasii  nampak  nyata  tetapi  selalu  ada  pertanyaan  klasiik,  ke  arah mana kebangkitan  Islam tertuju. Pertanyaan ini terus saja menggelayut sebab dalam batas ekstrimisnya, baik Islam golongan ulama dan tarekat di satu sisi dan sekuler di sisi  lainnya  sama-sama    tidak  memuaskan.  Penyatuan  dan  kompromi  mungkin  hal yang harus dicoba. Sebab, jika harus terpisah maka akan ada sesuatu yang salah dan hilang.
Walaupun  banyak  sisi-sisi  positif  dari  gerakan  reformasi  dan  sekularisasi Mustafa  Kemal  Ataturk  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  kita  juga  tidak  bisa  menutup mata adanya hal hal  yang terlewatkan. Gerakan ini ternyata tidak  dapat  memahami peranan  yang  dimainkan  oleh  Islam  bagi  bangsa  Turki,  di  dalam  pembentukan identitas  mereka.  Islam,  apapun  golongan  dan  mazhab  teologinya  sejatinya  selalu terlibat  dan  mempunyi  dimensi  ajaran  yang  langsung  mengajak  dialog  dengan manusia  tentang  hakekat  manusia  di  luar.  Dengan  demikian,  Islam  mestinya  tetap memberikan alternatif jawaban mendasar pada masyarakat Turki pada umumnya.
Gerakan  secara  TSM  (terstruktur,  sistematis,  dan  masif)  sekularisasi  Turki dalam batas tertentu telah melupakan sisi kebutuhan psikologis warga masyarakatnya. Hal  ini  merupakan  kerugian  besar  tersendiri.  Banyak  yang  menyayangkan dilupaknnya modal psikologis ini. Sebab secara teoritis, jika kebutuhan psikologis ini
8 M. Amin Abdullah, Studi Islam ... , hlm. 195.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
dapat dipenuhi dan dijadikan nilai bagi sebagian gerak ritmis perubahan sosial maka akan  menjadi  barang  berharga  dan  semakin    memantapkan  mobilitas  bangsa  Turki. Maka  tidak  mengherakan  kalau  ada  sebagian  pengamat  yang  mengatakan  bahwa generasi  Turki  pada  periode  ketiga  gelombang  sekularisasi  adalah  suatu  generasi yang menggalami value vacum . 9

## D. HUKUM ISLAM DI TURKI
Watak  dasar  yang  radikal  dari  pembaharuan  yang  dilakukan  oleh  Turki tercemin dalam hukum keluarga dan hukum yang mengatur tentang status perempuan seperti  penghapusan  praktek  poligami  dan  hak  uniteral  pihak  suami  yang menceraikan  istrinya.  Dalam  kasus  perceraian  hak  suami  secara  radikal  dibatasi dengan ketentuan bahwa seluruh perceraian harus melalui lembaga peradilan. Wanita dalam  hal  ini  memperoleh  hak  yang  setara  dengan  laki-laki  yang  berhak  pula mengajukan tuntutan perceraian terhadap suaminya.
Wanita berhak pula bersuara dalam pemilihan umum dengan hak penuh untuk menduduki  jabatan-jabatan  strategis  dalam  pemerintahan.  Pendek  kata,  kaum perempuan  Turki  diberikan  kebebasan  yang  luas  untuk  memperoleh  pendidikan  dan menjalankan  berbagai  profesi.  Ini  tentu  menggambarkan  beberapa  pemenuhan tuntutan gerakan gender yang berkembang secara masif di negara-negara Islam.
Selama  beberapa  hari  setelah  kemerdekaan  penguasa,  penguasa  Turki  tetap mempertahankan  hukum  dan  perundang-undangan  yang  berdasarkan  syari’ah  Islam dengan madzhab hanafi sebagai kekuatannya. Beberapa waktu kemudian pemerintah merasa  perlu  melakukan  sistematisasi  sekaligus  kodifikasi  hukum  sebagai  dampak perubahan  drastis  kondisi  sosial.  Hal  ini  dilakukan  pada  tahun  1839  dalam  sebuah keputusan  pemerintah  yang  dikenal  dengan Hatt-i  Sharraf yang  memeberikan landasan  bagi  rezim  pemerintah  modern  untuk  melaksanakan  program sekularisasinya.  Pada  tahun  1858  sistem  peradilan  disekulerkan  dan  peradilan  non agamis  dibentuk  untuk  mengurusi  bermacam-macam  persoalan  hukum.  Pada  1876 diundangkan  sebuah  undang-undang  pidana  baru  dengan  nama Majallah  Al-Ahkam Al-Adliyah undang-undang modern pertama di dunia Islam ini tidak mengatur hukum keluarga  dan  waris  yang  secara  keseluruhan  belum  dikodifikasikan  dan  belum diperbaharui 10 .
Pada  tahun  1915  hukum  perkawinan  yang  bermadzhab  Hanafi  dan  masih berlaku  tersebut  akhirnya  diperbaharui  oleh  dua  keputusan  pemerintahan  terutama materi  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  perempuan  untuk  mengajukan  hak  fasakh.
9 Serif Merdin, “Religion and Secularism iin Turki” dalam Ataturk Founder of a Modern State , Ali Gazancigil dan Ergun Ozbudun (ed.), (London: C. Hurst and Company, 1981) hlm. 195.
10 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islaic  Countries, (New  Delhi:  Academic  of  Law  and Relegion, 1987), hlm. 263-264
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
Ketentuan yang menjadi muatan di dalamnya diadaptasi dari sistem hukum madzhab Hanafi. Prinsip takhayyur diperkenalakan dalam hukum ini. 11
Dua  tahun  berikutnya  sebuah  undang-undang  perkawinan  dikodifikasikan dengan nama “Qanun-i Qaran Huquq Al-A’ilah” (Undang-undangan Keluarga Turki 1917)  diundangkan  oleh  pemerintah  Turki  pada  tahun  1923  melalui  sebuah  komisi pembaharuan  hukum  yang  dibentuk  secara  khusus  untuk  menyusun  sebuah draft hukum  perdata  dan  pidana  baru  yang  lenih  komperehensif  serta  berdasarkan  pada sumber-sumber  hukum  Islam.  Namun  dibawah  kepemerintahanah  Mustafal  Kemal Turki  memproklamirkan  diri  sebagai  negara  Republik  yang  membuat  Turki mengalami  perubahan  total.  Pada  tahun  1924  sebuah  konstitusi  nasional  yang  baru diberlakukan disertai dengan proses adobsi sistem hukum barat dan peradilan barat. 12
Pada tahun 1926 undang-undang sipil dan hukum pidana baru diberlakukan di Turki.  Undang-undang  ini  sesungguhnya  berasal  dari  undang-undang  kriminal  Italia tahun 1889 dan undang-undang sipil Swiss tahun 1912. Keduanya diubah dalam hal- hal  tertentu  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  Turki.  Adopsi  perundang- undangan ini merefleksikan sikap Mustafa Kemal yang cenderung mengambil posisi antagonistik  dengan  ahli-ahli  hukum  agama  yang  dianggap  telah  gagal  menyusun undang-undang  menurut  syari’ah  Islam.  Cakupan  undang-undang  sipil  Turki  ini diantaranya  meliputi  masalah  perikatan  dan  kewajiban  perkawainan,  perceraian  dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga.
Pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Sipil  Turki  1926 sebagaimana yang diamandemen sampai dengan tahun 1965 adalah sebagai berikut: 13
1. Pasal mengenai pembayaran ganti rugi karena pemutusan janji nikah.
2. Menaikkan  usia  perkawinan  karena  kedua  calon  mempelai  dalam  kondisi normal, dan hak pengadilan untuk memberi izin perkawinan di bawah umur dalam kasus yang dikecualikan
3. Pengakuan terhadap anak angkat sebagai penghalang untuk menikah karena alasan pertalian darah
4. Larangan  dan  hukuman  keras  bagi  poligami,  namun  tidak  diwajibkan pembatalan  terhadap  perkawinan  bigami  jika  perkawinan  pertama  saat  itu juga berakhir.
5. Ketentuan pembatalan perkawinan atas kehendak suami istri yang dirugikan jika suami istri tidak memberikan kebebasan secara adil.
6. Pengakuan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah
7. Pengakuan terhadap perceraian yang sah
8. Pembayaran  ganti  rugi  terhadap  pihak  yang  dirugikan  karena  cerai  dalam durasi waktu yang tidak lebih dari tanggal perceraian itu terjadi.
11 Tahir  Mahmood, Family  Law  Reform  in  Muslim  World, (Bombay:  NM  Tripathi  LTD, 1972), hlm. 263-264.
12 Tahir  Mahmood, Family  Law  Reform  in  Muslim  World, (Bombay:  NM  Tripathi  LTD, 1972), hlm. 16.
13 Family Law Reform in Muslim World, (Bombay: NM Tripathi LTD, 1972), hlm. 287-288.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
9. Pengenalaan  terhadap  keluarga  meliputi  norma  dan  hak  yang  sama  antara alaik-laki dan perempuan

## E. HUKUM WARIS ISLAM
Hukum  waris  merupakan  bagian  hukum  yang  khusus  mengatur  masalah warisan  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia.  Dalam  ilmu  fiqh  warisan  disebut dengan mirats dan ia merupakan bagian dari hukum Islam. Ilmu waris atau yang biasa dikenal  dengan  ilmu  faridl  bukan  saja  mempunyai  sangkut  paut  dengan  masyarakat namun  juga  sangat  berkaitan  dengan  hukum  keluarga,  bahkan  hukum  keluarga merupakan pangkal tolak bagi susunan ahli waris dalam Islam.
Berdasarkan  hukum  waris  kekayaan,  seseorang  yang  telah  meninggal  dibagi sedemikian rupa sehingga semua anak, istri atau suami, ayah, ibu dan saudara sebagai keluarga  terdekat  mendapat  bagiannya  terlebih  dahulu.  Demikian  pula  hukum  waris Islam  menetapkan  apa  yang  dinamakan  harta  peninggalan  si  pewaris  meletakkan dasar  pembagian  harta  peninggalan  tersebut  dan  cara  perhitungan  bagian-bagian tersebut secara tepat
Adapun ketentuan-ketentuan waris dan pembagiannya dalam Islam didasarkan pada  ayat-ayat  Al-Qur’an  yaitu  Surah  An-Nisa’  ayat  7,8,11,  12,33  dan  176.  Dalam ayat-ayat  tersebut  Al-Qur’an  antara  lain  menetapkan  bagian-bagian  tertentu  kepada orang-orang tertentu yang biasa disebut dengan istilah faraidl.
Namun  demikian  hukum  Islam  mengenai  waris  merupakan  bagian  syari’at Islam paling khas dan pelik. Karena waris merupakan bagian dari syari’at yang paling tidak  banyak  dipengaruhi  oleh  pembaharuan  kontenporer,  maka  sebagian  besar negara  muslim  kecuali  Turki,  mencoba  melakukan  penyesuaian  kecil.  Waris  juga merupakan  salah  satu  topik  yang  di  dalam  hukum  Sunni  dan  Syi’ah  berbeda  secara tajam  karena  masing-masing  didasarkan  pada  premis-premis  yang  tidak  dapat dipertemukan.
Premis  dasar  hukum  waris  Sunni  adalah  bahwa  ayat-ayat  Al-Qur’an  tentang waris  turun  untuk  memperbaharui  sistem  waris  yang  ada  di  Arab  Barat,  tempat ‘ashabah  (sanak  laki-laki  yang  berhubungan  kekeluargaannya  dengan  almarhum melalui  ikatan  laki-laki)  yang  berhak  mendapatkan  waris.  Hal  ini  mengharuskan mempertemukan  skema  porsi-porsi  tertentu  ahli  waris  yakni  dzawi  faraidl  dengan klaim-klaim  ashabah  yang  diperlakukan  sebagai  ahli  waris  sisa  harta.  Ini  adalah pekerjaan  yang  sangat  sulit  sehingga  menyebabkan  berkembangannya  ketentuan- ketentuan yang sangat kompleks dan banyak perbedaan di antara para ahli fiqh.
Berbeda  dengan  di  atas,  hukum  waris  Syi’ah  berkeyakinan  bahwa  skema waris Al-Qur’an dimaksudkan untuk menggantikan skema berbasisi ashabah. Dalam penerapannya,  hukum  waris  Syi’ah  lebih  menempatkan  warisan  dalam  keluarga  inti (suami, istri dan anak-anak) dan sering kali menempatkan anak perempuan almarhum
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
pada  posisi  yang  lebih  baik  daripada  hukum  Sunni  yang  dalam  hukum  Sunni keturunan laki-laki jauh lebih dihargai. 14
Namun  demikian,  secara  umum  hukum  waris  Islam  membawa  perubahan penting  dalam  sistem  hukum  waris  pra-Islam.  Untuk  pertama  kali  wanita  dapat mewarisi  meskipun  dalam  hampir  semua  hal  hanya  mendapat  setengah  dari  bagian ahli  waris  laki-laki  yang  sama  kedudukannya.  Dalam  waris  Islam  garis  perempuan juga  mewarisi  walaupun  ketika  sanak  seibu  berhak  mendapatkan  bagian  waris merupakan pengecualian. 15
Hukum  waris  Islam  melihat  kemungkinan  waris  mengusulkan  pola  perintah suksesi  tanpa  wasiat.  Artinya  kuasa  almarhum  untuk  mewariskan  harta  menjadi terbatas. Pemberi wasiat tidak boleh mewariskan lebih dari sepertiga hartanya melalui wasiat. Dalam hukum Sunni, pemberi wasiat tidak boleh menggunakan warisan untuk menguntungkan  orang-orang  yang  termasuk  dalam  pola  tanpa  wasiat.  Tetapi  dalam hukum  Syi’ah  hal  tersebut  diperbolehkan  .  untuk  menghindari  tidak  adanya  harta menjelang  kematian,  seseorang maradl  Al-Maut (sakit  ajal)  tidak  boleh  melepaskan hartanya.

## F. PEMBAHARUAN HUKUM WARIS DI TURKI
Sebagai  negara  yang  sangat  gencar  melaksanakan  ide-ide  sekularisasi  dapat ditebak  jika  Turki  secara  radikal  mengadakan  pembaharuan  di  bidang  hukum keluarga  termasuk  di  dalamnya  persoalan  waris.  Konsititusi  sekuler  menyebabkan perubahan radikal di hampir semua bagian hukum keluarga itu  bisa terjadi.
Ketentuan pembagian harta waris berdasarkan madzhab Hanafi  yang berlaku dalam undang-undang sebelumnya praktis tergantikan setelah Turki memberlakukan sebuah undang-undang sipil dan hukum pidana baru pada tahun 1926. Dari undang- undang tersebut nampak sekali watak radikal pembaharuan yang dilakukan.
Buku  II  dari The  Turkish  Civil  Code  1926 memperkenalkan  sebuah  sistem pembagian  yang  sama  sekali  baru  yang  dengan  apa  adanya  diadopsi  dari  undang- undang  sipil  Swiss  1912.  Pembaharuan  ini  terutama  terlihat  dalam  ketentuan besarnya bagian harta warisan yang diterima anak laki-laki dan perempuan dalam hal ini The Turkish Civil Code 1926 memberlakukan perolehan bagian yang sama antara laki-laki  dan  perempuan. 16 Hal  ini  tentu  saja  merupakan  sebuah  “kemajuan”  karena
14 John  L.  Esposito  (ed.), The  Oxford  Encyclopedia  of  The  Modern  Islamic  World, (New York,  Oxford  University  Press),  hlm  156,  lhat  pula  Asaf  A.A.  Fyzee, Ouline  of  Muhammadan  Law, (London: Oxford University Press, 1964), hlm.458.
15 Sebagaimana diketahui dalam system waris pra-Islam bahwa keturunan laki-lki garis bapak yang  terdekat  merupakan  ahli  waris.  Ia  dikenal  dengan  sebutan  ‘ashabah  sedangkan  perempuan  dan saudara  selain’  ashabah  bukanlah  ahli  waris.  System  Arab  pra  Islam  juga  mengutamakan  keturunan dari  pada  saudara-saudara  peringkat  atas.  Lihat  Abdullah  Siddiq Hukum  Waris  Islam, (Jakarta: Penerbit Wijaya Kajarta, 1984), hlm. 5.
16 Pasal 439, lihat Tahir Mahmod, Family law…, hlm.24.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Al-Qur’an  4:11  yang  menghendaki  pembagian saudara laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Persoalan menarik lainya yang dapat dilihat dari The Turkish Civil Code 1926 adalah  bahwa  sungguhpun  dalam  undang-undang  tersebut  terdapat  ketentuan  bahwa anak  angkat  tidak  boleh  mengawini  orang  tuanya  atau  sebaliknya,  tetapi  undang- undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan mengenai bagian waris anak angkat.

## G. PENUTUP
Sebagai  ditutur    di  depan,  sebagai  negara  yang  sangat  gencar  melaksanakan ide-ide sekularisasi Turki secara radikal mengadakan pembaharuan di bidang hukum keluarga  termasuk  di  dalamnya  persoalan  waris.  Posisi  mazhab  Hanafi  begitu  fital, sampai  ada  adagium  bahwa  warga  Turki  lebih  bangga  menyebut  Mazhab  ini dibanding menggaku bearagama Islam. Namun demikian, ketentuan pembagian harta waris berdasarkan madzhab Hanafi  yang berlaku dalam undang-undang sebelumnya praktis  tergantikan  setelah  Turki  memberlakukan  sebuah  undang-undang  sipil  dan hukum  pidana  baru  pada  tahun  1926.  Dari  undang-undang  tersebut  nampak  sekali watak radikal pembaharuan yang dilakukan.
Salah  satu  pembaharuan  radikal  yang  diperkenalkan  dalam  sistem  waris adalah  sebuah  sistem  pembagian  yang  sama  sekali  baru  yang  dengan  apa  adanya diadopsi  dari  undang-undang  sipil  Swiss  1912.  Pembaharuan  ini  terutama  terlihat dalam  ketentuan  besarnya  bagian  harta  warisan  yang  diterima  anak  laki-laki  dan perempuan  dalam  hal  ini  memberlakukan  perolehan  bagian  yang  sama  antara  laki- laki  dan  perempuan.  Hal  ini  tentu  saja  merupakan  sebuah  “kemajuan”  karena sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Al-Qur’an  4:11  yang  menghendaki  pembagian saudara laki-laki mendapatkan dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
Persoalan  menarik  lainya  adalah  bahwa  sungguhpun  dalam  undang-undang Turki  terdapat  ketentuan  bahwa  anak  angkat  tidak  boleh  mengawini  orang  tuanya atau  sebaliknya,  tetapi  undang-undang  tersebut  sama  sekali  tidak  menyebutkan mengenai bagian waris anak angkat.
Demikianlah  pembahasan  selintas  tentang  pembaharuan  hukum  waris  Turki. Ada banyak hal yang tidak tertuang mengenai ketentuan waris di Turki dalam situasi ini,  sehingga  (mungkin)  tidak  banyak  informasi  baru  yang  dapat  diketengahkan. Kekurangan  tersebut  teruatam  disebabkan  keterbatasan  penulis  dalam  mendapatkan sumber-sumber yang  menjelaskan persoalan waris di negara sekuler pertama di dunia Muslim ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Mukti ali, Islam dan Sekulerisme di Turki, (Jakarta: Djambatan, 1994) Asaf A.A. Fyzee, Ouline of Muhammadan Law, (London: Oxford University Press, 1964)
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 13. No.2, September 2019 Institut Agama Islam Ngawi
H.M.  Atho  Mudzar, Membaca  Gelombang  Itjihad:  Antara  Tradisi  dan  Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998)
Ira  M.  Lapidus, Sejarah  Sosial  Umat  Islam, 3,  alih  bahasa  Ghufran  A.  Mas’udi (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999)
John  L.  Esposito  (ed.), The  Oxford  Encyclopedia  of  The  Modern  Islamic  World, (New York, Oxford University Press)
John  L.  Esposito, Islam  and  Politics, Secnd  Edition,  (Syracuse  University  Press, 1987)
M.  Amin  Abdullah, Studi  Islam;  Normativitas  atau  Historisitas ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
Serif  Merdin,  “Religion  and  Secularism  iin  Turki”  dalam Ataturk  Founder  of  a Modern  State ,  Ali  Gazancigil  dan  Ergun  Ozbudun  (ed.),  (London:  C.  Hurst and Company, 1981)
Siddiq Hukum Waris Islam, (Jakarta: Penerbit Wijaya Kajarta, 1984)
Tahir  Mahmood, Family  Law  Reform  in  Muslim  World, (Bombay:  NM  Tripathi LTD, 1972)
Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islaic  Countries, (New  Delhi:  Academic  of  Law and Relegion, 1987)