JIGE 5 (2) (2024) 1391-1399

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2832
Organisasi dan Manajemen Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah
Ridwan Wijayanto Said 1* , Andhika Saputra 1 , Faria Ruhana 1
1 Pasca  Sarjana  Magister  Terapan  Studi  Pemerintahan,  Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri,  Sumedang, Indonesia * Corresponding author email: mtsp.40.3496@ipdn.ac.id

## Article Info
Article history:
Received May 11, 2024
Approved June 15, 2024

## ABSTRACT
Organization  and  government  management  are  two  things  that  are interconnected  in facilitating government governance.  To  achieve all  the forms  that  are  aspired  to  in  the  implementation  of  government, government  management  is  the  main  factor,  including  the  organization and  available  resources.  In  achieving  the  goals  it  wishes  to  achieve,  the government  also  requires  accountability  and  transparency  which functions  as  supervision  in  government  governance.  So,  to  ensure  that accountability is implemented, a good management system is needed. The research  specifications  used  in  this  paper  are  descriptive-analytical. Descriptive-analytical.  So  this  research  shows  that government  functions consist of service, empowerment and development functions. Meanwhile, the functions of management itself include planning, organizing, directing and controlling.

## ABSTRAK
Organisasi  dan  manajemen  pemerintah  merupakan  dua  hal  yang  saling keterkaitan  dalam  mewadahi  tata  kelola  pemerintahan.  Untuk  mencapai segala  bentuk  yang  dicita-citakan  dalam  terselenggaranya  pemerintahan, manajemen  pemerintah  adalah  faktor  utama,  termasuk  didalamnya organsiasi  dan  sumber  daya  yang  tersedia.  Dalam  mencapai  tujuan  yang hendak di capainya, pemerintah juga memerlukan adanya akuntailits serta transparansi  yang  berfungsi  sebagai  pengawasan  dalam  tata  kekola pemerintahan.  Sehingga  untuk  menjamin  terlaksanakan  akuntabilitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang baik. Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis.  Sehingga  dari  penelitian  ini  menghasilkan  bahwa Fungsi  pemerintahan  terdiri  dari  fungsi-fungsi  pelayanan  ( service), pemberdayaan  ( empowerment),  dan  pembangunan  (development).
Sedangkan fungsi dari manajemen sendiri antara lain adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.
Keywords: Organization,  Government Management, Strategic Functions
Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Said et al. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)
How to cite: Said, R. W., Saputra, A., & Ruhana, F. (2024). Organisasi dan Manajemen Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam  Tata  Kelola  Penyelenggaraan  Pemerintah. Jurnal  Ilmiah  Global  Education , 5 (2),  1391–1399. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2832

## PENDAHULUAN
Organisasi  dan  manajemen  pemerintah  merupakan  wadah  dalam  pelaksanaan  proses kegiatan  tatakelola  pemerintahan.  Sehingga  dengan  adanya  tatakelola  tersebut  diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Dalam  hal  terselenggaranya  manajemen  pemerintahan  yang  baik  maka  akan  mencerminkan elit  politik  yang  memiliki  pemahaman  akan  kemampuannya  dalam  melaksanakan  nilai-nilai demokrasi sebagaimana mestinya.
Pemerintah dalam bentuk kata kerjanya berasal dari kata lain gubernare atau yang dalam bahasa  Yunani kybernan yang  memiliki  arti  mengemudikan.  Dalam  bahas  inggris  diartikan sebagai govern yang  berarti  memerintah.  Sehinggga  memerintah  disini  bisa  diartikan mengemudikan.  Kecenderungan  untuk  mengembalikan  makna  pemerintahan  dari government ke governance menghidupkan governance di samping dari government itu sendiri (Siregar, 2020).
Untuk  menjalankan  rodanya  antara  organsiasi  dan  manajemen  dalam  pemerintahan keduanya  memiliki  kaitan  yang  berhubungan  satu  sama  lainnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari beberapa  hal  antara  lain,  dalam  melaksanakan  sistem  administrasinya,  seorang  administraur dibantu  oleh  orang-orang  yang  bekerjasama  dalam  menjalankan  tugasnya  sehingga  harus dipadukan agar mengarah pada tujuan yang hendak dicapai demikian. Kerjasama setiap orang dalam  rangka  mencapai  tujuannya  tersebut  perlu  di  susun  dan  diatur  yang  mana  tentunya membutuhkan  adanya  organisasi  yang  mewadahinya.  Oleh  karena  dalam  administrasi  yang dihadapkan  adalah  orang  yang  bekerjasama  dengan  akal  dan  perasaannya  maka  dengan demikian dalam hal menggunakan alat-alat dan materi lainnya sehingga setiap orang tersebut memerlukan  adanya  penggerak  menuju  sasaran  yang  akan  dicapai  yaitu  dalam  hal  ini merupakan  bagian  daripada  fungsi  manajemen  (Goraph,  2020).  Sumber  Daya  Manusia  juga memiliki peranan penting sebagai penentu keberhasilan dalam memberikan nilai tambah bagi keunggulan kompetitif organisasi (Rifai et al., 2021).
Menurut pendapat Guru Besar dan Pakar Ilmu Administrasi Negara Universitas Laiden Belanda, A.Van Braam menyatakan bahwa “suatu pemerintah akan menjalankan hakikatnya pemerintah  jika  pemerintah  itu  memandang  kepentingan-kepentingan  para  warga  negaranya dalam  jangka  panjang,  dan  dengan  demikian  menciptakan  kerangka  hukum,  ketertiban  dan keamanan,  dimana  warga  negara  diberikan  peluang  untuk  mengatur  hidupnya  dalam kebebasan yang hanya dibatasi kebebasan orang-orang lain dan oleh berbagai undang-undang yang mengamankan kebiasaan itu (Budi, 2009).
Dalam mencapai tujuan yang hendak di capainya, pemerintah juga memerlukan adanya akuntailits  serta  transparansi  yang  berfungsi  sebagai  pengawasan  dalam  tata  kekola pemerintahan. Sehingga untuk menjamin terlaksanakan akuntabilitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang baik (Jitmau et al., 2017).
Secara  umumnya  fungsi  dari  sistem  organisasi  pemerintahan  mencakup  beberapa  hal yaitu, planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), motivating (pemberian  motivasi) dan controlling (pengendalian).  Keempat  poin  utama  tersebut  merupakan  hal  yang  penting dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Sehingga  dari  uraian  tersebut  diatas  maka  penulis
tertarik  untuk  melakukan  penulisan  dengan  judul  “Organisasi  Dan  Manajemen  Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan”.

## METODE
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis  menurut  Soerjono  Soekanto  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  tertentu,  hal  ini  bertujuan  untuk mempertegas  hipotesa,  agar  dapat  memperluas  teori-teori  lama,  atau  di  dalam  kerangka menyusun  teori-teori  baru  (Sukanto,  S.H.,  M.A,  Prof.  Dr.  Soerjono,  Mamudji,  S.H;M.L.L, 2015). Spesifikasi ini pun dirasa tepat untuk digunakan karena para peneliti menyajikan hakikat hubungan antara para peneliti dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang  memiliki arti menyeluruh melakukan sesuatu sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan suatu bentuk kekuasaan yang memerintah  suatu  negara  (Syarifin,  2005).  Sedangkan  secara  terminology  pemerintah  dapat diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  secara  terus  menerus  atau  merupakan  suatu  bentuk kebijaksanaan  yang  menggunakan  suatu  rencana  maupun  akal  dan  tata  cara  tertentu  untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak dicapai (Utrecht, 1963).
Setiap  lembaga  pemerintahan  tentunya  menginginkan  memiliki  sistem  pemerintahan yang  baik.  Pemerintahan  yang  baik  ini  merupakan  suatu  proses  penyelenggaraan  kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance . Sehingga agar good  governance dapat  terwujud  dan  berjalan  sesuai  yang  diharapkan  maka  membutuhkan adanya suatu komitmen dan ketertiban dalam menjalankannya (Astomo et al., 2014).
Manajemen  adalah  proses  dimana kita  memulai  untuk  mengkoordinasi  sesuatu.  Faktor penting dalam manajemen adalah bagaimana kita dapat mencapai suatu tujuan, bagaimana kita menyeimbangkan  tujuan-  tujuan  yang  sekiranya  bertentangan,  dengan  manajemen  pula, bagaimana kita membuat pekerjaan menjadi efektif dan tentunya efisien (Hamid, 2020).
Manajemen  merupakan  suatu  ilmu  dan  seni.  Ada  wadah  pengetahuan  tentang manajemen  yang  terorganisir,  ada  ilmu  pengetahuan  yang  menjelaskan  bahwa  manajemen dapat  dibuktikan  kebenarannya  secara  umum.  Seni  merupakan  pengetahuan  untuk  mencapai hasil  yang  diinginkan.  Kemahiran  timbul  melalui  pengalaman,  pengamatan  dan  studi,  serta kewajiban  untuk  menerapkan  pengetahuan  manajemen.  Seni  manajemen  menuntut  adanya kreativitas  yang  didasarkan  pada  kondisi  pemahaman  ilmu  manajemen.  Dengan  demikian, ilmu dan seni manajemen saling mengisi. Jika salah satu meningkat, maka yang lain juga harus meningkat, dibutuhkan suatu keseimbangan diantara kedua aspek tersebut. Manajemen sudah sama tuanya dengan peradaban manusia (Terry, 2009).
Untuk mencapai segala bentuk yang dicita-citakan dalam terselenggaranya pemerintahan, manajemen pemerintah adalah faktor utama, termasuk didalamnya organsiasi dan sumber daya yang tersedia. Manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya  tersebut  diwujudkan  dalam  berbagai  kegiatan  pemerintah  yang  mencakup  berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakatnya.
Salah  satu  pendapat  yang  berhubungan  dengan  peran  pemerintah  di  antaranya dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa peran pemerintah terutama ditujukan dalam dua bidang, yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat itu sendiri.
Menurutnya,  peran  serta  fungsi  pemerintah  terhadap  perkembangan  masyarakat tergantung  pada  beberapa  hal,  antara  lain  filsafat  hidup  masyarakat  dan  filsafat  politik masyarakat  tersebut.  Ada  negara  yang  memberikan  kebebasan  cukup  besar  kepada anggotaanggota  masyarakat  untuk  menumbuhkan  perkembangan  masyarakat  sehingga pemerintah  diharapkan  tidak  terlalu  banyak  campur  tangan  dalam  kegiatan  masyarakat  itu sendiri. Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi semacam itu. Hal tersebut berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk  mengusahakan  kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan  harus  mengusahakan  pula keadilan.  Hal  ini  perlu  dinyatakan  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan  golongan  yang lemah  (kedudukan  ekonominya).  Mengenai  cara  pelaksanaan  peran  pemerintah  tersebut, Awaludin Djamin mengungkapkan bahwa terdapat klasifikasi cara pelaksanaannya, yaitu:
1. Fungsi pengaturan yang terbagi kedalam penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan dan pengawasan;
2. Pemilikan  sendiri  dari  usaha-usaha  ekonomi  atau  sosial  yang  penyelenggaraannya  dapat dilakukan oleh swasta.
Fungsi  pemerintahan  terdiri  dari  fungsi-fungsi  pelayanan  ( service ),  pemberdayaan ( empowerment ),  dan  pembangunan  ( development ).  Fungsi  pemerintah  dalam  pelayanan  publik tidak  lepas  dari  hakikat  tujuan  negara  pada  mulanya,  yaitu  mengatur  berbagai  kepentingan masyarakat  agar  tidak  terjadi  benturan  antara  masyarakat  itu  sendiri.  Kemudian  seiring semakin  kompleksnya  kebutuhan  masyarakat  maka  negara  memerlukan  suatu  institusi  yang mengatur  kepentingan  itu.  Pemerintah  merupakan  personifikasi  negara,  sedangkan  birokrasi dan  aparaturnya  merupakan  personifikasi  pemerintah.  Ungkapan  tersebut  mungkin  terlalu sederhana  dan  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pihak  yang  paling  aktif  dalam  kegiatan pengelolaan  kekuasaan  negara  sehari-hari  adalah  birokrasi  yang  berperan  sebagai  pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik.
Berkaitan  dengan  fungsi  pemberdayaan,  Taliziduhu  Ndraha  mengungkapkan  bahwa pemberdayaan  dapat  ditinjau  dalam  arti empowering dan  dalam  arti  enabling.  Dalam  arti empowering ,  pemberdayaan,  yaitu  pemberian  hak  atau  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk menyampaikan  dan  memperjuangkan  aspirasinya  atau  menentukan  masa  depannya,  jadi bersifat  politik.  Dalam  arti enabling ,  pemberdayaan,  yaitu  proses  belajar  untuk  meningkatkan ability, capacity , dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.
Sedangkan  fungsi  pembangunan  ( development ),  Taliziduhu  Ndraha  berpendapat  bahwa fungsi  pembangunan  bukanlah  fungsi  hakiki  pemerintahan,  melainkan  fungsi  ad  interim, sementara  masyarakat  belum  mampu  membangun  diri  sendiri.  Konsep development hanya dikenakan  pada  “Dunia  Ketiga”,  dikelola  menurut development administration  yang  diajarkan oleh  negara-negara  donor  (negara  maju)  kepada  kliennya  di  seluruh  dunia.  Tanpa  pinjaman (hutang), tidak ada pembangunan. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau  fungsi  pelayanan  dan  fungsi  sekunder  atau  fungsi  pemberdayaan.  Fungsi  primer,  yaitu fungsi  pemerintah  sebagai provider (penyedia)  jasa-jasa  publik  yang  tidak  diprivatisasikan termasuk  jasa  hankam,  layanan civil dan  layanan  birokrasi.  Fungsi  sekunder,  yaitu  sebagai
provider kebutuhan  dan  tuntutan  yang  diperintah  akan  barang  dan  jasa  yang  mereka  tidak mampu penuhi sendiri.
Sedangkan  fungsi  manajemen  sendiri  menurut  pendapat  Ricky  W.Griffin  terdapat macam-macam bentuk fungsi yang antara lain:
1. Fungsi Perencanaan
Dalam  hal  ini  perencanaan  didefinisikan  sebagai  tujuan  dari  organisasi  yaitu  untuk membuat  strategi  agar  tercapainya  suatu  tujuan.  Selain  daripada  itu  juga  berfungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sehingga bisa berjalan.
2. Fungsi Pengorganisasian
Fungsi  ini  kaitannya  dengan  bagaimana  strategi  dan  taktik  yang  telah  direncanakan kemudian di desain dalam suatu bentuk struktur organsiasi yang tepat juga tangguh, sistem dan  lingkungan  organisasi  yang  kondusif  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  semua  pihak dalam organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif guna tercapainya tujuan dari organsiasi itu sendiri.
3. Fungsi Pengarahan dan Implementasi
Proses  implementasi  ini  merupakan  suatu  bentuk  program  yang  dapat  dijalankan  oleh seluruh pihak sehingga dalam proses organisasi dapat memotivasi agar semua pihak tersebut mampu  menjalankan  tanggungjawabnya  dengan  penuh  kesadaran  dan  produktivitas  yang tinggi.
4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
Proses  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  agar  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  telah direncanakan  mampu  berjalan  sesuai  dengan  target  yang  diharapkan,  meskipun  berbagai perubahan memungkinkan terjadi dalam pengimplementasiannya.
Henry  Fayol  memililki  pendapat  lain  dalam  hal  fungsi  manajemen  antara  lain  yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan dan mengendalikan. 1. Perencanaan
Dapat diartikan sebagai proses agar mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan selain daripada  itu  juga  merupakan  suatu  bentuk  pengambilan  langkah  strategis  demi  mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian  ini  proses  dalam  pemberian  perintah,  pengalokasian  sumber  daya tertentu  serta  pengaturan  kegiatan  yang  secara  terkoordinir  kepada  setiap  individu  agar menerapkan  rencana.  Kegiatan-kegiatan  yang  terlibat  dalam  pengorganisasian  mencakup tiga  kegiatan  yaitu  (1)  membagai  komponen-komponen  kegiatan  yang  dibutuhkan  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  dalam  kelompok-kelompok,  (2)  membagai  tugas  kepada manajer  dan  bawahan  untuk  mengadakan  pengelompokkan  tersebut,  (3)  menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.
3. Pengarahan
Pengarahan  adalah  proses  untuk  menumbuhkan  semangat  (motivation)  pada  karyawan agar dapat bekerja keras  dan giat serta membimbing mereka  dalam melaksanakan rencana untuk  mencapai  tujuan  yang  efektif  dan  efisien.  Melalui  pengarahan,  seorang  manajer menciptakan komitemen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan.

## 4. Pengendalian
Bagian  terakhir  dari  proses  manajemen  adalah  pengendalian  ( controlling ).  Pengendalian dimaksudkan  untuk  melihat  apakah  kegiatan  organisasi  sudah  sesuai  dengan  rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup empat kegiatan, yaitu (1) menentukan standar prestasi;  (2)  mengukur  prestasi  yang  telah  dicapai  selama  ini;  (3)  membandingkan  prestasi yang  telah  dicapai  dengan  standar  prestasi;  dan  (4)  melakukan  perbaikan  jika  terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.
Adapun penjelasan fungsi manajemen lebih lanjutnya sendiri antara lain sebagai berikut : 1. Planning (perencanaan), menurut Usman merupakan proses pengambilan dimasa yang akan datang  guna  mencapai  tujuan  yang  dikehendaki  serta  pemantauan  dan  penilaiannya  atas hasil  pelaksanaannya,  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  berkesinambungan.  Pendapat yang  sama  dari  Terry  &  Roe  mengemukakan  planning  sebagai  penentuan  tujuan-tujuan yang  hendak  dicapai  selama  suatu  masa  yang  akan  datang  dan  apa  yang  harus  diperbuat agar  dapat  mencapai  tujuan-tujuan  itu. Planning (perencanaan),  berarti  menentukan  suatu cara bertindak yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.
2. Organizing (pengorganisasian), berarti memobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dari organisasi untuk mewujudkan rencana menjadi suatu hasil.
3. Motivating (pemberian  motivasi),  pemberian  inspirasi,  semangat  dan  dorongan  kepada bawahan agar melakukan kegiatan secara suka rela sesuai dengan tugas-tugasnya.
4. Controlling (pengawasan),  berarti  pemantauan  ( monitoring )  rencana  untuk  menjamin  agar dikemudikan dengan tepat (Siswanto, 2009).
Segala macam uraian fungsi yang telah di jelaskan diatas tiada lain untuk mencapainya suatu sistem tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan. Tidak banyak suatu konsep ataupun teori  yang  memberikan  penjelasan mengenai  tata  kelola.  Namun  merujuk  pada  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  menyebutkan  bahwa  tata  kelola  diartikan  sebagai  tata  cara  mengelola. Sedangkan  ‘tata’  itusendiri  memiliki  arti  sebagai  aturan,  kaidah,  dan  susunan.  Dan  ‘cara’ merupakan jaan aturan melakukan sesuatu, atau gaya, ragam, ata kebiasaan. Sehingga apabila secara bebas dan lengkap ‘tata kelola’ dapat di definisikan sebagai kaidah, aturan, susunan, atau sistem  sebagai  jalan  yang  harus  ditempuh  agar  melakuukan  perbuatan  yang  sudah  menjadi kebiasaan  dengan  usaha  dan  ikhtiar.  Sehingga  tata  kelola  ini  memiliki  kaitannya  dengan manajemen dan organisasi. Sehingga ketika ingin memahami mengenai tata kelola berarti sma dengan mendalami konsep serta teori mengenai manajemen dan organisasi (Hamdi, 2021).
Disamping daripada pentingnya tata keolola dan fungsi, konsep akuntabilitas juga perlu diperhatikan.  Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  atau menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang,  badan  hukum,  pimpinan  suatu organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta  keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian  tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan  dan  lembaga  negara  di  pusat  dan  daerah,  sesuai  dengan  tugas  pokok  masing-masing, harus  memahami  lingkup  akuntabilitasnya  masing-masing,  karena  akuntabilitas  yang  diminta meliputi  keberhasilan  dan  juga  kegagalan  pelaksanaan  misi  instansi  yang  bersangkutan (Adisasmita, 2011).
Dalam  administrasi  publik  pertanggungjawaban  mengandung  tiga  konotasi  berikut  ini, yaitu:
1. Pertangunggjawaban Sebagai Akuntabilitas
Akuntabilitas  di  sini  berperan  jika  suatu  lembaga  ( agency )  harus  bertanggungjawab  atas kebijakan-kebijakan  ( policies ) tertentu.  Dengan  demikian terdapat dua  bentuk  akuntabilitas, yaitu  akuntabilitas  eksplisit  ( answerability )  dan akuntabilitas  implisit.  Akuntabilitas  eksplisit merupakan  pertanggungjawaban  seorang  pejabat  negara  manakala  ia  diharuskan  untuk menjawab  atau  memikul  konsekuensi  atas  caracaranya  dalam  melaksanakan  tugas-tugas kedinasan.  Sementara  itu,  akuntabilitas  implisit  berarti  bahwa  segenap  aparatur  negara secara  implisit  bertanggungjawab  atas  setiap  pengaruh  yang  tak  terduga  dari  akibat-akibat keputusan yang dibuat.
2. Pertanggungjawaban Sebagai Sebab-Akibat ( Cause )
Jenis  pertanggungjawaban  ini  muncul  bila  orang  mengatakan  bahwa  suatu  lembaga diharuskan  untuk  mempertanggungjawabkan  jalannya  suatu  urusan  ( the  conduct  of  some affairs ).  Pertanggungjawaban  kausal  yang  eksplisit  terdiri  dari  empat  unsur,  yaitu:  sumber ( resource ), pengetahuan, pilihan dan maksud ( purpose ). Keempat unsur ini harus ada di dalam mempertanggungjawabkan  urusan  publik.  Jika  salah  satu  unsur  hilang,  maka pertanggungjawaban itu menjadi cacat.  Sementara itu, pertanggungjawaban kausal implisit merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan, misalnya kebajikan ( virtue ) atau kesejahteraan ( welfare ) buat sesama.
3. Pertanggungjawaban Sebagai Kewajiban ( Obligation )
Apabila seseorang bertanggungjawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu, itu berarti bahwa:
a. Dia harus menggunakan kapasitas untuk melakukan pertanggung jawaban kausal kepada orang  yang  memberinya  delegasi,  dalam  rangka  menyempurnakan  hal-hal  yang dipertanggungjawabkan tersebut.
b. Dia harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit. Oleh  karena  itu,  secara  luas  pertanggungjawaban  mengandung  arti  yang  bermacam- macam,  tergantung  dari  aspek  mana  kita  melihatnya.  Pertanggungjawaban  etis  tentunya berbeda  dengan  pertanggungjawaban  rasional.  Jika  pertanggungjawaban  rasional  dapat diangkat dari tindakantindakan nyata dan sanksi-sanksi yang diterapkan dapat dipaksakan oleh orang  lain,  sebaliknya  pertanggungjawaban  etis  sifatnya lebih  abstrak,  dan  sanksi-sanksi  yang mengiringi hendak menyentuh langsung nurani manusia yang mewujudkan sikap, tindakan dan keputusan  tertentu.  Kecuali  itu,  pertanggungjawaban  juga  dapat  dibedakan  menurut jenjangnya.
Untuk  menjamin  terselenggaranya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  komunkasi organisasi  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dilakukan,  terkadang  dalam  prosesnya komunikasi  ini  dianggap  hal  yang  sepele,  namun  apabila  tidak  di  indahkan  maka  akan  sulit menciptakan  pengkoordinasian  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Terjadinya  berbagai permasalahan  terhadap  iklim  komunikasi  organisasi  efektif  dan  efisien  ini  dikarenakan  oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor tersebut bisa berupa faktor pendukung dan faktor  penghambat,  sehingga  iklim  komunikasi  organisasi  mudah  diterapkan  atau  sulit diterapkan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor pimpinan, tingkah laku SDM atau karyawan, kelompok kerja dan eksternal organisasi (Purnomo, 2018). Selain daripada itu komitmen dalam organsisasi  juga  perlu  di  implementasikan,  yang  mana  kaitannya  dengan  keyakinan
keberterimaan,  keinginan  bekerjasama  serta  upaya  untuk  tetap  berada  dalam  organsisasi (Komalasari et al., 2009).

## KESIMPULAN
Faktor penting dalam manajemen adalah bagaimana kita dapat mencapai suatu tujuan, bagaimana  kita  menyeimbangkan  tujuan-  tujuan  yang  sekiranya  bertentangan,  dengan manajemen  pula,  bagaimana  kita  membuat  pekerjaan  menjadi  efektif  dan  tentunya  efisien. Secara  umumnya  fungsi  dari  sistem  organisasi  pemerintahan  mencakup  beberapa  hal  yaitu pelayanan  ( service ),  pemberdayaan  ( empowerment ),  dan  pembangunan  ( development ).  Seni manajemen  menuntut  adanya  kreativitas  yang  didasarkan  pada  kondisi  pemahaman  ilmu manajemen.  Dengan  demikian,  ilmu  dan  seni  manajemen  saling  mengisi.  Jika  salah  satu meningkat,  maka  yang  lain  juga  harus  meningkat,  dibutuhkan  suatu  keseimbangan  diantara kedua  aspek  tersebut.  Untuk  mencapai  segala  bentuk  yang  dicita-citakan  dalam terselenggaranya  pemerintahan,  manajemen  pemerintah  adalah  faktor  utama,  termasuk didalamnya organsiasi dan sumber daya yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah . Graha Ilmu.
Astomo,  P.,  Akhmaddhian,  S.,  Bloom,  N.,  &  Reenen,  J.  Van.  (2014).  Penerapan  Prinsip- prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 09 (1), 30–38. http://www.nber.org/papers/w16019%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/
article/download/2198/1604
Goraph. (2020). Organisasi dan Manajemen Pemerintahan . Cv Pilar Nusantara. Hamdi, M. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa (1 ed.) . Sinar Grafika Offset.
Hamid, H. (2020). Manajemen Pemerintah Daerah . Garis Khatulistiwa.
Holik, Abd. (2014). Good Governance dalam Membangun Masa Depan Indonesia. Tafaqquh, 2 (1), 108-145.
Horner, M. 1997. Leadership Theory: Past, Present and Future. Team Performance Management, 3 (4), 270-287
Indrawati.  (2012).  PRINSIP  GOOD  FINANCIAL  GOVERNANCE  DALAM
PENGELOLAAN  KEUANGAN  NEGARA  DALAM  RANGKA  MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNANCE. Perspektif, 17 (3), 201-211. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.109
Jitmau,  F.,  Kalangi,  L.,  &  Lambey,  L.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Fungsi  Pemeriksaan  Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Di Kabupaten  Sorong). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill”,  8 (1),  276–285. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036
Komalasari,  P. T.  T., Nasih,  M., & Prasetio, T. (2009). Pengaruh  Public  Service  Motivation Dan  Organizational  Citizenship  Behavior  Terhadap  Kinerja  Organisasi  Pemerintahan. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management, 2 (2),  128– 141. https://doi.org/10.20473/jmtt.v2i2.2380
Purnomo,  A.  (2018).  Pelaksanaan  Kebijakan  Komunikasi  Organisasi  Pemerintahan  Di Indonesia. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 3 (2), 11. https://doi.org/10.33506/jn.v3i2.111
Rifai, A., Maarif, M. S., & Sukmawati, A. (2021). Persepsi Pegawai Terhadap Implementasi Manajemen  Talenta  Di  Organisasi  Pemerintahan. Jurnal  Aplikasi  Bisnis  dan  Manajemen,
7 (2), 366–378. https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.366
Siregar, T. R. (2020). Manajemen Pemerintahan (1 ed.) . Ideas Publishing. Siswanto. (2009). Pengantar Manajemen . Bumi Aksara.
Sukanto,  S.H.,  M.A,  Prof.  Dr.  Soerjono,  Mamudji,  S.H;M.L.L,  S.  (2015). Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat (17 ed.) . Rajawali Pers. Syarifin, P. (2005). Hukum Pemerintahan Daerah . Pustaka Bani Quraisy.
Taryono,  Anggraeni,  R.  R.  D.,  Yunus,  N.  R.,  Rezki,  A.  (2021).  Good  Governance  and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8 (2), 649-662.
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20253
Terry. (2009). Guide To Management (terjemahan) . Bumi Aksara.