## MANAJEMEN, POLITIK DAN KEBIJAKAN

## PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

## Siti Rahayu NM
sitirahayunm@gmail.com
Abstract: This paper presents a condition in which management, politics and  policies  in  Islamic  religious  education.  The  trio  is  a  unity  that  can not  be  separated  from  one  another.  Because  they  relate  it  takes  good management,  from  planning,  organizing,  directing,  monitoring  and evaluation.  In  terms  of  education  policy  have  a  different  phase  when  in the  hands  of  a  different  leader,  demonstrating  the  close  relationship between political  dominance in shaping policy in  the implementation  of the policy, especially education, especially Islamic education.
Keywords: Management, Politics, Policy, Islamic Religious Education

## PENDAHULUAN
Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat terkait erat dengan kegiatan dakwah Islam. Pendidikan Islam berperan sebagai mediator dimana ajaran Islam dapat disosialisasikan  kepada  masyarakat  dalam  berbagai  tingkatanya. 1 Pendidikan  Islam  di Indonesia paling tidak telah mengambil bentuknya tersendiri pada tiga macam. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga dengan diakuinya pendidikan Islam oleh pemerintah. Kedua,  pendidikan  Islam  sebagai  mata  pelajaran  dengan  diberlakukannya  pendidikan Islam  sebagai  mata  pelajaran  yang  wajib  diberikan  mulai  dari  sekolah  tingkat  dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan  Islam  sebagai  nilai  dengan  ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. 2
Tiga  bentuk  pendidikan  Islam  tersebut  tidak  terbentuk  saja.  Ia  mengalami berbagai dialektika dengan serentetan kebijakan politik pendidikan di Indonesia. Begitu Islam  masuk  ke  Indonesia,  ia  secara  langsung  atau  tidak  telah  bersentuhan  dengan kebijakan pemerintah atau penguasa  Indonesia. Kebijakan tersebut  sedikit  atau banyak telah  mempengaruhi  pertumbuhan,  perkembangan  dan  kemajuan  pendidikan  Islam  di Indonesia. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap Negara. 3
1 Abudin Nata. Manajemen Pendidikan ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 1
2 Abudin Nata. Manajemen. ,hlm. 4
3 M. Sirozi. Politik Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo.2005),hlm. 1
Pendidikan agama islam memiliki korelasi yang sangat erat dengan manajemen, politik  dan  kebijakan.  Ketiga  hal  tersebut  saling  keterkaitan  antara  satu  dengan  yang lain,  dan  akan  mengalami  kepincangan  jika  satu  dari  ketiganya  tidak  berjalan.  Oleh sebab  itu,  pendidikan  kita  tidak  mengabaikan  harus  berupaya  menyeimbangkan hubungan dari ketiganya tersebut.

## PEMBAHASAN

## 1. Manajemen
Kata manajemen berasal dari bahasa inggris dari kata kerja ” to hand” berarti mengurus,  ” to  control” berarti  memeriksa,  ” to  guide ”  berarti  memimpin.  Jadi apabila  hanya  dilihat  dari  asal  katanya  manajemen  berarti  pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing. 4 Dalam manajemen mengandung dua makna, ialah Mind (pikir) dan Action (tindakan), secara terminologis, manajemen berarti :
a. Kemampuan  atau  keterampilan  untuk  memperoleh  suatu  hasil  dalam      rangka mencari tujuan
b. Segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang untuk mengerahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan.
c. Bekerja dengan menggunakan atau meminjam tangan orang lain. 5
Tiga  pengertian  ini  memberikan  isyarat  adanya  dua  jenis  pekerjaan, pekerjaan    manajerial  di  satu  pihak  dan  pekerjaan  yang  proses  penyelesaianya menggunakan  tangan  orang  lain,  menggunakan  tangan  sendiri.  George  Terry menyatakan  bahwa  definisi  manajemen  adalah  suatu  tindakan  perbuatan  seseorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, sedangkan tanggung jawab tetap di tangan yang memerintah. Menurut Koonzt C.O. Donnell manajemen adalah usaha  pertambatan  fungsi-fungsi  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan.  Dari  ketiga pengertian  tersebut  mengenai  masalah  tanggung  jawab,  pembagian  kerja,  efisiensi. dikehendaki  oleh  sarjana  yang  mengemukakanya  sesuai  dengan  pergertian  yang
4 Ek.  Mochtar  Effendy, Manajemen  Suatu  Pendekatan  Berdasrkan  Ajaran  Islam ,Jakarta:  (PT  Bhratara Karya Aksara), hlm 9
5 Imron,  dkk. Manajemen  Pendidikan  Analisis  dan  Aplikasinya  dalam  Institusi  Pendidikan ,  (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003) hlm. 4
terdapat  ajaran  islam.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al- Zalzalah:7-8 yang berbunyi;
                                                                                   
Artinya:  Barangsiapa  yang  mengerjakan  kebaikan  seberat  dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.  dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula . 6
Manajemen  didefinisikan  oleh  Nanang  Fattah  bahwa  manajemen  sebagai proses  merencanakan,  mengorganisasikan,  memimpin  dan  mengendalikan  upaya organisasi  dan  segala  aspeknya  agar  tujuan  organisasi  dan  segala  aspeknya  agar tujuan  organisasi  tercapai  secara  efektif  dan  efisien. 7 Sebagaimana  Firman  Allah QS.As-Sajdah ayat 5
                                                                                                          
       

Artinya:  Dia  mengatur  urusan  dari  langit  ke  bumi,  kemudian  (urusan)  itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. 8
Q.S As-Shaff ayat 4
                                                                             
Artnya;  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang  yang  berperang  dijalan-Nya dalam  barisan  yang  teratur  seakan-akan  mereka  seperti  suatu  bangunan yang tersusun kokoh. 9
Manajemen merupakan seni mengatur atau mengelola seseorang dalam suatu organisasi  atau  lembaga.  Untuk  mengatur  atau  mengelola  dibutuhkan  tahapan sehingga  tujuan  manajemen  disini  terlihat  secara  sistematis.  Adapun  tujuan manajmen ada tiga yakni sebagai motivasi, sebagai pengingkatan produktivitas dan
6 Al-qur’an Al-karim dan terjemah Bahasa Indonesia jus 30 (Semarang: Menara Kudus, 2006), hlm. 599
7 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan Islam , (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet VII,2004) hlm 1
8 Alqur’an Al- Karim dan Terjemah..,hlm 473
9 Alqur’an Al- Karim dan Terjemah..,hlm. 654
sebagai  kepuasan  pengguna.  Manajemen  sebagai  motivasi  disini  dimaknai  bahwa seorang  manajer  (pemimpin)  hendaknya  bisa  memberikan  sebuah  semangat, harapan,  cita-cita  pada  karyawanya  agar  memiliki  loyalitas  dan  keinginan  kuat untuk memajukan lembaga dimana dia bekerja.
Manajemen  sebagai  peningkatan  produktivitas,  setiap  orang  memiliki kemampuan  dan  keahlian  masing-masing.  Kemampuan  dan  keahlian  itu  perlu dimaksimalkan dan diberikan ruang untuk beraktualisasi sehingga lembaga terbantu dengan  keberadaan  mereka,  selain  itu  karyawan  juga  diberikan  sebuah  pelatihan untuk  peningkatan  kapasitasnya  sehingga  kemampuan  dalam  kinerjanya  akan meningkat  sesuai  dengan  tujuan  lembaga  tersebut.  Manajemen  sebagai  kepuasan pengguna, dimaksudkan  profil lulusan dari lembaga pendidikan ini bisa  memenuhi dari  kebutuhan  pengguna.  Pengguna  disini  bisa  masyarakat,  dunia  kerja  dan  lain sebagainya.
Menejer  (pimpinan)  harus  memahami  fungsi  pokok  menejemen  yang  terdiri dari;  Perencanaan (planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Actuating), Pengawasan (Controling) dan  Evaluasi (evaluating). Fungsi  ini merupakan tahapan seorang pimpinan dalam memulai mengelola sebuah lembaga. 10
Perencanaan  merupakan  tahap  awal  yang  dilakukan  pimpinan  untuk  menyusun program  kerja  yang  akan  dilakukan  dalam  satu  periode  kepemimpinannya. Pengorganisasian  merupakan  proses  yang  dilakukan  pimpinan  dalam  mengatur karyawan  dengan  menentukan  kerja  masing-masing  karyawan  sesuai  dengan keahliannya. Pengarahan disini dimaknai sebagai pemberian motivasi dan pelatihan kepada  karyawan  untuk  meningkatkan  produktivitas.  Pengawasan  dilakukan  untuk mengawal  kerja  karyawan  agar  sesuai  dengan  perencanaan  yang  dibuat  diawal. Evaluasi  merupakan  tahap  akhir  untuk  melakukan  penilaian  terhadap  perencanaan yang  dibuat  oleh  pimpinan  sudah  berhasil  atau  belum.  Ketika  hasilnya  jauh  dari harapan  pimpinan,  maka  perlu  direkomendasi  untuk  perubahan  perencanaan  dan strategi yang baru.
10 Nanang Fattah. Landasan Manajemen. .,hlm 1

## 2. Politik Pendidikan
Kata  Politik  berasal  dari  bahasa  Inggris, Politics yang  berarti  permainan politik. 11 Sedangkan dalam bahasa Indonesia, politik diartikan pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tatacara pemerintahan dan sebagainya, dan dapat berarti pula segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan sebagainya, mengenai  pemerintahan  suatu  negara  atau  terhadap  negara  lain. 12 Dalam  bahasa Arab  kata  politik  dikenal  dengan  istilah siyasah yang  berarti  cipta,  upaya-upaya strategis dan pengaturan tentang sesuatu. 13
Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awal pen- dan  akhiran  –an,  dan  berarti  perbuatan,  hal,  cara,  dan  sebagainya  mendidik, pengetahuan  tentang  mendidik,  pengetahuan  tentang  mendidik,  dan  berarti  pula pemeliharaan,  latihan-latihan  dan  sebagainya  yang  meliputi  badan,  batin,  dan sebagainya. 14 Kata  pendidikan  dalam  bahasa  Yunani,  dikenal  dengan paedagogos yang  berarti  menuntun  anak.  Dalam  bahasa  Arab  kata  pendidikan  diwakili  oleh beberapa kata tarbiyah, ta’dib, ta’lim, tadris, tadzkiyah , dan tadzkirah yang secara keseluruh  menghimpun  kegiatan  yang  terdapat  dalam  pendidikan  yaitu  membina, memelihara,  mengajarkan,  menyucikan  jiwa  dan  mengingatkan  manusia  terhadap hal-hal yang baik. 15
Politik  pendidikan  adalah  segala  usaha,  kebijakan  dan  siasat  yang  berkaitan dengan  masalah  pendidikan.Dalam  perkembangan  sejarahnya  politik  pendidikan adalah  penjelasan  atau  pemahaman  umum  yang  ditentukan  oleh  penguasa pendidikan  tertinggi  untuk  mengarahkan  pemikiran  dan  menentukan  tindakan dengan  perangkat  pendidikan  dalam  berbagai  kesamaan  yang  beraneka  ragam beserta tujuan dan program untuk merealisasikanya. 16
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  menurut  Nata 17 politik  pendidikan mengandung lima hal sebagai berikut:
11 John M. Echols Shadily, Kamus Bahasa Inggris Indonesia .  (Jakarta : Gramedia, 1980), cet. VIII, hlm 437
12 W.J.S. Poerdarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia . (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet. VII, hlm 763
13 Jamil Saliba. Mu’jam al- falsafi .(Mesir: dar al-fikr, 1978) cet. VII, hlm. 45
14 W.J.S. Poerdarminta, Kamus Umum. .hlm 250
15 Abudin Nata. Manajemen.. ,hlm 9
16 Abudin Nata. Manajemen. ,hlm 9
17 Abudin Nata. Manajemen. ,hlm. 9-11
a. Politik  pendidikan  mengandung  kebijakan  pemerintah  suatu  negara.  Sebuah pemerintah  Negara  dalam  berkomunikasi  dengan  rakyatnya  biasanya menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh  seluruh  abdi  Negara  dan  masyarakat  sesuai  dengan  bidangnya  termasuk pendidikan.
b. Politik  pendidikan  bukan  hanya  berupa  peraturan  perundangan  yang    tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan lainnya. Misalnya situasi dan kondisi sosial politik,  budaya,  keamanan  dan  hubungan  pemerintah  dengan  dunia internasional.  Meskipun  kondisi  tersebut  tidak  berkaitan  secara  langsung  akan tetapi  cukup  berpengaruh  terhadap  proses  penyelenggaraan  pendidikan  suatu Negara.
c. Politik  pendidikan  ditujukan  untuk  mensukseskan  penyelenggaraan  pendidikan karena  pemerintah  memiliki  infrastruktur  dan  suprastruktur  yang  lebih  kuat dalam  memikul  tugas  dan  tanggung  jawab  terselenggaranya  pendidikan, walaupun swasta juga ikut berperan di dalamnya.
d. Politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan Negara
e. Politik pendidikan merupakan sebuah system penyelenggaraan pendidikan suatu Negara.

## 3. Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  merupakan  suatu  kearifan  yang  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin kepada  bawahan  atau  masyarakatnya.  Pemimpin  yang  arif  dapat  saja mengecualikan  aturan  yang  baku  kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang  atau sekelompok  orang  tersebut  tidak  dapat  dan  tidak  mungkin  memenuhi  aturan  yang umum  tadi. 18 Kebijakan  juga  berarti  suatu  keputusan  yang  luas  untuk  menjadi patokan  dasar  bagi  pelaksanaan  manajemen.Keputusan  yang  dimaksud  telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan  yang  berulang  dan  rutin  yang  terprogram  atau  terkait  dengan aturan-aturan keputusan.
Kebijakan  ketika  digunakan  dalam  dunia  pendidikan  memiliki  arti  sebagai upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan
18 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia , (Jakarta: Bumi Aksara.2002)hlm 15
dan  pelaksanaan  pendidikan  serta  menghilangkan  praktik-praktik  pendidikan  di masa lalu  yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa. 19 Tujuan dari kebijakana bukan hanya membantu membuat sebuah keputusan yang efisien, tetapi juga menyumbang perbaikan praktek demokrasi yang ada dalam organisasi  atau  lembaga.  Yang  mana  pada  gilirannya  akan  membantu  dalam merealisasikan  sepenuhnya  harga  diri  manusia. 20 Dari  kebijakan  yang  dibuat  ini akan  menjadi  sebuah  alat  untuk  meningkatkan  kemajuan  sekaligus  komitmen  dari karyawan untuk mengembangakan organisasi atau lembaga.
Kebijakan  yang  dibuat  oleh  seorang  pemimpin  dalam  rangkah  untuk merealisasikan  kebutuhan  manusia  dan  orang  lain  pengguna  kebijakan  tersebut. Adapun langkah dalam merealisasikan kebijakan antara lain dengan;
a. Kekuasaan (power) yaitu keikutsertaan dalam pengambilan keputusan
b. Pencerahan  dari  kebodohan (enlightenment) yaitu  pemahaman,  pengetahuan informasi,
c. Kekayaan (wealth) yaitu penghasilan dan hak milik
d. Kesejahteraan (well-being) yaitu  kesehatan,  rasa  aman,  kenyamanan  dan keselamatan
e. Keterampilan (skill) yaitu kemahiran dalam melaksanakan tugas
f. Perasaan  kasih  sayang (affection) yaitu  cinta,  persahabatan,  kesetiaan  dan solidaritas
g. Penghargaan (respect) yaitu kehormatan, status, reputasi dan nondiskrimasi h. Kejujuran (rectitude) yaitu kecocokan dengan standar etik dan keagamaan.
Kebijakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan  program.  Kebijakan  merupakan  landasan  operasional  yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Cara memandang masalah kebijakan bersifat komprehensif,  artinya  bagian-bagian  dilihat  sebagai  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan dan satu dengan yang lain saling mempengaruhi.
19 Ali Imron, Kebijaksanaan..,hlm 15
20 W.N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction . (New York: Prentice-Hall, 1981).
4. Manajemen, politik dan Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia
a. Kebijakan Potitik Pendidikan Islam Pemerintahan Indonesia
Kebijakan  politik  pemerintahan  di  Indonesia  secara  umum  dapat  dibagi ke dalam empat periode:
1) Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Pra-kemerdekaan
Kebijakan politik pemerintahan Indonesia berada di tangan Belanda. Pada  masa  itu  Belanda  menerapkan  politik  deskriminatif  terhadap  rakyat jajahanya terutama terhadap umat Islam,yaitu pelit memberikan pendidikan. Belanda  sengaja  membiarkan  rakyat  jajahanya  berada  dalam  kebodohanya, sehingga mudah dijajah. Hal itu berubah setelah Belanda mendapat tekanan dari  dunia  Internasional,  Belanda  memberikan  kesempatan  secara  terbatas kepada  bangsa  Indonesia  untuk  mendapatkan  pendidikan.  Namun,  tujuan dari pendidikan tersebut adalah untuk tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pemerintahan  Belanda,  pada  tahap  selanjutnya  dapat  memperkokoh Belanda. 21
Belanda  sangat  mencurigai  dan  tidak  suka  pada  keberadaan pendidikan  Islam  yang  diselenggarakan  di  Pesantren,  Madrasah,  karena dianggap pemberontak.  Dalam keadaan demikian, maka politik yakni tidak mau  bekerja  sama  dengan  Belanda  dan  mengusir  Belanda  dengan mendorong  para  pelajar  untuk  berjuang  melawan  Belanda.  Sejalan  dengan itu,  bangsa  Indonesia,  khususnya  umat  Islam  menyelengarakan  kegiatan pendidikan sekolah sebagaimana dengan Belanda. Kegiatan ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi  Islam seperti Muhammadiyah, Nadhdatul Ulama, Persatuan  Islam  dan  sebagainya.  Di  lembaga-lembaga  Islam  tersebut  selain diberikan  ilmu  agama  juga  diberikan  pengetahuan  umum,  rasa  cinta  tanah air.
Dengan demikian politik pendidikan Islam yang dilakukan pada masa pra  kemerdekaan  sangat  dipengaruhi  oleh  politik  dan  kebijakan pemerintahan  pada  masa  itu,  yakni  pemerintah  kolonialis  Belanda.  Politik pendidikan  Islam  yang  diterapkan  tokoh-tokoh  pendidik  pada  masa  itu, selain  menyadarkan  umat  Islam  tentang  perlunya  melakukan  pembaharuan
21 Abudin Nata. Manajemen. ,hlm 11
pendidikan  Islam,  juga  ternyata  berjasa  dalam  melahirkan  kader-kader pemimpin  bangsa  yang  berjiwa  nasionalis,  patriotis,  dan  kepribadian Indonesia. 22
2) Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama
Pada  masa  ini  politik  pendidikan  Islam  lebih  diarahkan  pada  upaya memperbaharui  dan  memperbanyak  lembaga  pendidikan  Islam  yang  lebih bermutu  sejalan  dengan  tuntutan.  Namun  keinginan  ini  belum  terlaksana sepenuhnya,  karena  Indonesia  baru  saja  merdeka.  Kekuatan  ideologis  yang mempengaruhi  situasi  politik  dan  kebijakan  pemerintah  juga  ikut  serta mempengaruhi politik pendidikan Islam pada itu.
Pemerintah  dalam  hal  ini  mengeluarkan  ketetapan  MPRS  II/1960 tentang  Garis-garis  Besar  Pola  Pembangunan  Semesta  Berencana.  Pada tahapan  pertama  tahun  1961-1969.  Ketetapan  yang  barkaitan  dengan pendidikan  nasional  menyebutkan  bahwa  pada  pendidikan  agama  menjadi mata  pelajaran  di  sekolah-sekolah  mulai  dari  Sekolah  Rakyat  (SR)  sampai dengan Universitas, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/ murid menyatakan keberatan. 23
Pada Pemerintah Orde Lama terdapat tiga kekuatan, yaitu  nasionalis, sekularis komunis, dan Islamis. Ke tiga kekuatan ini seringkali benturan dan saling  mengalahkan.  Menjelang  ahir  60-an  Soekarno  terjebak  ke  dalam perangkap kaum sekuler-komunis. Soekarno dituduh berada di belakang G30 S-PKI.  Dalam  keadaan  demikian  perhatian  Soekarno  terhadap  pendidikan Islam  amat  kurang,  bahkan  umat  Islam  terpinggirkan,  dan  banyak  sekali tokoh-tokoh  Muslim  yang  dipenjarakan.  Dengan  demikian  politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya membendung paham komunis.
3) Kebijakan politik pemerintah pada masa Orde Baru
Dimulai  dari  tahun  1966,  masyarakatnya  memiliki  karakter  sebagai berikut:
a) Lemah jika berhadapan dengan kekuasaan pemerintah
22 Abudin Nata. Manajemen. ,hlm. 12
23 Ali Hasan. Kapita Selekta Pendidikan Islam . (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 2003),hlm. 52
b) Tidak  mampu  mengakulturasikan  dirinya  ke  dalam  kekuatan  politik, ekonomi, hukum,sehingga terlibat bersama-sama
c) Mengalami fragmentasi baik kultural maupun struktural
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  fenomena  terjadinya  perbedaan  yang mencolok  antar  kebijakan  politik  pemerintah  bersifat  refresifdominatif. Kebijakan  politik  pemerintah  yang  berupa  peraturan  perundingan  selama masa  Orde  Baru  bukanya  meningkatkan,  akan  tetapi  sebaliknya mengkerdilkan aktivitas politik masyarakat, sehingga menjadi tidak berdaya sama sekali. 24
Berdasarkan  pada  konsep  politik  yang  diterapkan  itu,  maka  politik pendidikan  pada  pemerintahan  Orde  Baru  mengacu  kepada  Garis-garis Haluan  mulai  diberlakukan  sejak  1973-1988.  Sedangkan  awal  Orde  baru berdasarkan  ketetapan  MPRS/  No.  XXVII/MPRS/1966  yang  secara  umum tujuan  pendidikan  pada  masa  Orde  Baru  adalah  untuk  membentuk  manusia yang  berjiwa  pancasila,  cerdas,  terampil,  dan  berbudi  pekerti  luhur  serta berkepribadian  Indonesia  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan pembangunan. 25 Permasalahan yang dihadapi Orde dalam bidang pendidikan diantaranya adalah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, afektifitas dan efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional. Keempat masalah  ini  oleh  pemerintah  Orde  Baru  ditangani  dan  diselesaikan  dengan berbagai upaya yang selanjutnya dikenal dengan kebijakan pendidikan.
Kebijakan tersebut adalah:
a) Melanjutkan  program  pemberantasan  buta  huruf,  kemudian  pada  tahun 1972 dikembangkan memberikan keterampilan tertentu.
b) Melaksanakan  pendidikan  agar  masyarakat  memiliki  kemampuan mental, spiritual.
c) Mengenalkan  pendidikan  luar  sekolah  yang  berorientasi  kepada  ha-hal uang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya.
d) Mengenalkan inovasi pendidikan, misalnya Kuliah Kerja Nyata (KKN)
e) Pembinaan generasi muda melalui Organisasi Intra Sekolah
24 Ali Hasan. Kapita Selekta.., hlm 17
25 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985),hlm. 81- 82
f) Dilaksanakanya program orang tua asuh mulai 1984
Ketetapan  yang  dieluarkan  terkait  pendidikan  islam  pemerintah memberi  status  bahwa  pendidikan  agama  Islam  menjadi  mata  pelajaran wajib  yang  harus  diikuti  semua  siswa  dan  mahasiswa  serta  menjadi  syarat kelulusan  ujian  ahir.  Hal  ini  sebagaimana  yang  tercantum  pada  ketetapan MPRS  No.  XXVII/1966.  Dan  pada  berikutnya  tahun  1967  Menteri  Agama mengeluarkan  kebijakan  untuk  menegerikan  sejumlah  Madrasah  dalam semua  tingkat  dari  tingkat  ibtidaiyah  sampai  Aliyah. 26 Upaya-upaya  di  atas merupakan  kebijakan  pendidikan  pemerintah  Orde  Baru  yang  dicanangkan secara Nasional.  Alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan  Belanja Negara (APBN)  yang  sangat  minim  dalam  bidang  pendidikan  menjadikan pendidikan  sebagai  sektor  yang  lemah  dan  terasa  sulit  untuk  mengatasi permasalahan yang dihadapi. 27
Pada sekitar tahun 1970-an baru mulai  adanya perhatian pemerintah yang ditujukan untuk pembinaan madrasah, misalnya dengan lahirnya SKB 3 Menteri  tahun  1975  antara  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Agama  dan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentang  peningkatan  mutu  pendidikan pada  madrasah,  yang  disusul  dengan  SKB  antara  Menteri  Agama  dan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tahun  1984  tentang  pengaturan pembakuan  kurikulum  sekolah  umum  dan  kurikulum  madrasah.  Sejak  saat itu madrasah memasuki mainstream pendidikan nasional. 28
Sehubungan  dengan  hal  di  atas  pemerintah  Orde  Baru  menggiring politik pendidikanya pada sistem sentralistik. 29 Jadi politik pendidikan Orde Baru  tidak  jauh  berbeda  dengan  kebijakan  politiknya.  Bila  kebijakan  di bidang  politik  ini  sangat  melemahkan  umat  Islam,  dengan  demikian  bahwa kebijakan politik suatu Negara sangat mempengaruhi politik pendidikanya. 30 Meskipun  secara  politik  kurang  memberikan  tempat  pada pengembangan  agama,  akan  tetapi  pada  Orde  Baru  ini  sangat
26 Ali Hasan. Kapita Selekta.., hlm 53
27 Abudin Nata. Manajemen. ,hlm 18
28 Abudin Nata. Manajemen. ,hlm. 155
29 Mashutu. Pendidikan  Indoneia  Menyongsong  Indonesia  Baru  Pasca  Orde  Baru ”  dalam  Gema  Jurnal Pendidikan, Edisi 1 Agustus, 1999, hlm 17-18
30 Abudin Nata. Manajemen. ,hlm 18
mempertimbangkan  pentingnya  agama  sebagai  kekuatan  moral  dan spiritual. 31
4) Kebijakan politik pemerintah Indonesia pada masa   Reformasi
Pemerintahan  reformasi  ini  ditandai  oleh  semakin  berkembangnya wacana demokrasi.  Namun berbagai  kebijakan  yang ada di  Orde Baru baru belum  seluruhnya  dihapus.  Sentralisasi  pendidikan  seperti  dalam  hal kurikulum,  ujian,  akreditasi,  anggaran  dan  berbagai  aturan  belum  jauh berbeda   dengan masa Orde Baru. Berbagai kondisi perpolitikan pemerintah sebagaimana  tersebut  di  atas,  tampak  bahwa  pendidikan  Islam  dalam perjalananya  mengalami  hambatan,  tantangan,  dan  harapan.  Sepanjang Sejarahnya  pendidikan  Islam  mengawal  dan  mengiringi  perjalanan pendidikan nasional. Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional,  yang  mengatur  penyelenggaraan  satu  sistem pendidikan  nasional  sebagaimana  dikehendaki  UUD  1945.  UU  tersebut mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. 32
b. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
Sejak  kedatanganya  ke  Indonesia,  para  penyiar  Islam  awal  di  Indonesia telah  menggunakan  media  dakwah  dan  pendidikan  sebagai  sarana penyebarannya.Dalam  proses  sosialisasi  mengenai  Islam  melalui  pendidikan tersebut,  selain  dilakukan  oleh  masyarakat,  juga  dilakukan  oleh  pemerintah. Pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  itu  akhirnya  terjadi  saling mempengaruhi.Di  satu  sisi,  pemerintah  dipengaruhi  oleh  corak  dari  lulusan pendidikan tersebut dan disisi  yang lain, pemerintah juga mempengaruhi.Corak pendidikan, arah dan tujuannya selanjutnya ditentukan oleh pemerintah.  Dalam kaitan  dengan  ini  maka  muncullah  apa  yang  dimaksud  dengan  politik pendidikan. 33
Sistem  politik  yang  berlaku  dalam  suatu  Negara  senantiasa  terkait dengan  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat    Negara  termasuk  kebijakan
31 Ali Hasan. Kapita Selekta.., hlm 53
32 Hasbullah, Sejarah Pendidikan ., hlm. 81-82
33 Abuddin Nata, Manajemen. , hlm. 7
pendidikannya. 34 Politik    pendidikan    yang  diterapkan  pemerintah  akan  sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan akan selalu berdasar dan mengacu pada rel  politik  yang  telah  ditetapkan.  Kebijakan  tersebut  meliputi  ke  arah  mana pendidikan  akan  dibawa  dan  untuk  tujuan  apa  pendidikan  itu  dilaksanakan. Dengan  kenyataan  seperti  ini  maka  manajemen  yang  dilaksanakan  di  sebuah satuan  pendidikan  harus  tetap  mengacu  pada  kebijakan  pendidikan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  mengacu  pada  politik  pemerintah  dalam bidang pendidikan tadi.
Tentu saja politik pemerintah terhadap pendidikan di  Indonesia berubah seiring  perubahan  kekuasaan  atau  orde  yang  memerintah  maupun  kebutuhan sosiologis  masyarakat  pendidikan  Indonesia.Oleh  karena  itu  dalam  realitasnya tak ada Negara yang tidak ikut campur urusan pendidikan warga negaranya.Oleh karena  itu  tak  jarang  dalam  dunia  pendidikan  kemudian  timbul  konflik kepentingan  antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Di  satu  sisi,  masyarakat bertekad  untuk mewariskan  kepentingan-kepentingannya  sendiri pada generasinya,  sementara  disisi  lain,  pemerintah  juga  berkepentingan  untuk mendidik rakyatnya sesuai dengan kepentingan pemerintah.
Pendidikan Islam merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di  Indonesia  sebelum  pemerintah  kolonial  memperkenalkan  sekolah.  Setelah Indonesia  merdeka,  pendidikan  Islam  tidak  serta  merta  dimasukkan  di  dalam sistem  pendidikan  nasional.  Organisasi  pendidikan  Islam  memang  terus  hidup dan  berkembang  namun  tidak  memperoleh  perhatian  sepenuhnya  dari pemerintah.  Lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  dibiarkan  hidup  meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana. 35
Pada sekitar  tahun 1946, Departemen Agama telah meletakkan cita-cita pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pendidikan nasional,  khususnya pendidikan  keagamaan. 36 Pada  tahun  1970-an  baru  mulai  adanya  perhatian pemerintah  yang  ditujukan  untuk  pembinaan  kepada  madrasah.  Kemudian
34 Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia Proses, Produk Dan Masa Depannya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 20
35 Hasbulllah, Otonomi  Pendidikan  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya  terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 153-154
36 Hasbulllah, Otonomi Pendidikan.., hlm. 154
lahirnya  SKB  3  Menteri  tahun  1975  antara  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri Agama  dan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentang  peningkatan  mutu pendidikan  pada  madrasah.  Pada  tahun  1984,  SKB  antara  Menteri  Agama  dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengaturan pembakuan kurikulum sekolah  umum  dan  kurikulum  madrasah.  Sejak  saat  itu  madrasah  memasuki mainstream pendidikan nasional. 37
Pendidikan  islam  mendapat  pengakuan  secara  yuridis  dengan  ciri khasnya  baru  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  2  Tahun  1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut, pendidikan madrasah diakui  sebagai  sub  sistem  pendidikan  nasional  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Pemerintah   (PP) No. 28 Tahun 1990  tentang Pendidikan Dasar, dan PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. 38 Puncak dari pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan Islam terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan  satu  sistem  pendidikan  nasional  sebagaimana  dikehendaki UUD  1945.  UU  tersebut  mengintegrasikan  pendidikan  Islam  ke  dalam  sistem pendidikan nasional. 39
Pasal 15 UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan keagamaan secara beruntun  dengan  pendidikan  umum,  pendidikan  agama  sejajar  dengan pendidikan  lainya.  Sehingga,  peserta  didik  memiliki  status  sederajat  dengan lulusan pendidikan umum formal. 40
37 Hasbulllah, Otonomi Pendidikan.., hlm. 155
38 Hasbulllah, Otonomi Pendidikan.., hlm. 156
39 Hasbulllah, Otonomi Pendidikan.., hlm. 157
40 Departemen Agama RI. Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional . Jakarta: Departemen Agama.,hlm 7-8
Ragam Pendidikan Islam sesuai UU SISDIKNAS NOMOR 20/2003
Pendidikan Keagamaan (Diniyah ) Madrasah Sekolah Islam Pendidikan Agama di Sekolah Umum
Lingkup pendidikan agama Islam :
1) Pendidikan agama di sekolah
2) Pendidikan  umum  berciri  Islam,  yang  terdiri  dari:  Madrasah  dan  Sekolah Islam
3) Pendidikan keagamaan (diniyah dan pesantren), baik jalur formal, non formal maupun informal.
c. Hubungan manajemen, politik dan pendidikan Islam di Indonesia
Dalam  kenyataan  hidup  organisasi  dan  atau  kelembagaan,  tampaknya tidak lepas dari aspek politis. Dalam tataran birokrasi negara, implementasi teori manajemen yang penuh idealitas telah terwarnai  oleh kehidupan politis. Hal ini berlaku  pula  dalam  dunia  pendidikan.  Nata  mengemukakan  bahwa,  sebuah pemerintah  Negara  dalam  berkomunikasi  dengan  rakyatnya  biasanya menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh  seluruh  abdi  Negara  dan  masyarakat  sesuai  dengan  bidangnya  termasuk pendidikan. 41
Pemimpin  atau  pemegang  kebijakan  yang  ada  di  Negara  ini  dalam menggambil  kebijakan  melihat  beberapa  aspek  yang  di  antaranya;    sejarah, sosiologis,  budaya,  politis  dan  aspek-aspek  lainnya  yang  lebih  luas.  Selama  ini sekalipun  terdapat  kementerian  tersendiri  yang  mengurus  pendidikan,  tetapi beberapa kementerian juga menyelenggarakan pendidikan. Sehingga, pengelolaan  pendidikan  tidak  hanya  diurus  oleh  Kementerian  Pendidikan Nasional,  melainkan  juga  kementerian  lain.  Tidak  kurang  dari  20  %  lembaga pendidikan  di  Tanah  Air  ini  diurus  oleh  Kementerian  Agama.  Demikian  pula kementerian  lainnya,  seperti  Kementerian  Keuangan,  Kementerian  Kesehatan, Kementerian  Pertahanan  dan  Keamanan,  sekalipun  tidak  sebanyak  yang  diurus oleh  Kementerian  Agama,  juga  menyelenggarakan  pendidikan  sendiri. Kenyataan itu ada tidak lepas dari persoalan sejarah dan mungkin juga politik. 42
Penyelenggaraan  pendidikan  semakin  lebih  kompleks  sehubungan adanya partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya dalam mengelola pendidikan. Sebagai  akibat pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan  sesuai
41 Abuddin Nata, Manajemen. , hlm 10
42 Imam Suprayogo. Kebijakan dan Politik Pendidikan .Artikel. Diakses 10 Oktober 2017
dengan kebutuhan, maka masyarakat  pun menyelenggarakan pendidikan,  mulai penyelenggaraan  pendidikan  tingkat  dasar,  bahkan  PAUD,  hingga  pendidikan tinggi.Atas dasar kenyataan itu, maka muncul pendidikan yang berstatus negeri dan pendidikan swasta.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara manajemen, politik dan kebijakan pendidikan khususnya pada pendidikan Islam saling terkait antara satu  dengan  yang  lain.  Setiap  kebijakan  mengenai  pendidikan  pasti  ada  unsur politik  yang  mengiringinya.Demikian  pula  kebijakan  yang  di  ambil  oleh pemerintah  membutuhkan  manajemen  yang  komprehensif  agar  kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

## SIMPULAN
Menejemen,  politik  dan  kebijakan  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kerena berhubungan itu dibutukan Manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam hal politik pendidikan memili fase yang berbeda ketika ada ditangan pemimpin yang  berbeda,  hal  ini  menunjukkan  dominasi  eratnya  hubungan  politik  dalam menentukan  kebijakan  terutama  kebijakan  dalam  penerapan  pendidikan  khususnya pendidikan islam.

## DAFTAR RUJUKAN
Al-qur’an  Al-karim  dan  terjemah  Bahasa  Indonesia  jus  30.  (2006)  Semarang:  Menara Kudus.
Departemen  Agama  RI. Pendidikan  Islam  dan  Pendidikan  Nasional .  Jakarta:
Departemen Agama.
Effendy,  Ek.  Mochtar.  (t.th). Manajemen  Suatu  Pendekatan  Berdasrkan  Ajaran  Islam . Jakarta: PT Bhratara Karya Aksara.
Fattah,  Nanang.  (2004). Landasan  Manajemen  Pendidikan  Islam .  Bandung:  Remaja Rosdakarya. Cet VII.
Hasan, Ali. (2003). Kapita Selekta Pendidikan Islam . Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
Hasbullah,  (1985). Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Hasbulllah, Otonomi  Pendidikan  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya terhadap  Penyelenggaraan  Pendidikan, (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2006), hlm. 153-154
Imron, Ali. (2002). Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara.
Imron,  dkk.  (2003). Manajemen  Pendidikan  Analisis  dan  Aplikasinya  dalam  Institusi Pendidikan . Malang: Universitas Negeri Malang.
Mashutu. Pendidikan Indoneia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru ” dalam Gema Jurnal Pendidikan, Edisi 1 Agustus, 1999.
Muhadjir,  Noeng.  (1993). Ilmu  Pendidikan  dan  Perubahan  Sosial .  Yogyakarta:  Rake Sarasin.
Nata, Abudin. (2007). Manajemen Pendidikan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Poerdarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. cet. VII. Saliba, Jamil Mu’jam al- falsafi . Mesir: dar al-fikr. cet. VII.
Shadily, John M. Echols. (1980). Kamus Bahasa Inggris Indonesia .  Jakarta : Gramedia cet. VIII.
Sirozi, M. (2005). Politik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo.
Suprayogo, Imam. Kebijakan dan Politik Pendidikan .Artikel. Diakses 10 Oktober 2017