## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PRAKTEK LARANGAN PERKAWINAN DI ANTARA DUA HARI RAYA (1 SYAWAL-10 ZULHIJAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## PRACTICE OF PROHIBITION OF MARRIAGE BETWEEN TWO HOLYDAYS (1 SHAWWAL-10 DHU AL-HIJJAH) ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

## Mustafid
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Email: mustafid@uinsyahada.ac.id
Keywords : ABSTRACT Prohibition  of  Marriage,  Two Holydays, Islamic Law This research examines Islamic law's view regarding the prohibition of marriage between two holidays (1 Shawwal-10 Dhu al-Hijjah) in Sungai Apit Village and the nature of the prohibition on marriage in Islam. The method  in  this  research  is  normative  with  a  sociological  and phenomenological approach. The results of this research data show that the  reasons  behind  the  emergence  of  a  ban  on  marriage  between  two holidays (1 Syawal-10 Dhu al-Hijjah) are first, the majority of Sungai Apit people have migrated to Malaysia and will only return home when the  Eid  al-Adha  holiday  approaches.  Second,  traditional  leaders understand  that  the  prohibition  on  marriage  is  surrounded  by  two holidays  considered  sacred  by  the  community  and  are  not  allowed  to disturb  their  sacredness.  Third,  the  people  of  Sungai  Apit  from  1 Shawwal to 10 Zulhijah focus on increasing the amount of worship that can only be done at that time. Fourth: customs created for the good of society.  As  for  the  review  of  Islamic  law,  the  prohibition  of  marriage between  two  holidays  (1  Shawwal-10  Dhu  al-Hijjah)  is  contrary  to Islamic  law  because  custom  has  prohibited  something  permitted  in Islam;  even  the  month  of  Shawwal  is  the  recommended  time  for marriage.  So,  for  people  who  marry  between  two  holidays,  the  law  is permissible. Kata kunci : ABSTRAK Larangan Perkawinan, Dua Hari Raya, Hukum Islam Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pandangan  hukum  Islam terhadap  larangan  perkawinan  di  antara  dua  hari  raya  (1  Syawal-10 Zulhijah)  di  Kelurahan  Sungai  Apit  dan  hakikat  larangan  perkawinan dalam  Islam.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  Normatif  dengan pendekatan Sosiologis dan Fenomenologis. Adapun hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa  yang  melatar  belakangi  munculnya  larangan perkawinan  di  antara  dua  hari  raya  (1  Syawal-10  Zulhijah)  adalah pertama:  mayoritas  masyarakat  sungai  apit  merantau  ke  Malaysia  dan baru  akan  pulang  ketika  mendekati  hari  raya  idul  Adha.  Kedua: pemahaman  pemuka  adat  bahwa  larangan  perkawinan  tersebut  diapit oleh  dua  hari  raya  yang  sangat  dianggap  sakral  oleh  masyarakat  dan tidak  diperbolehkan  mengganggu  kesakralannya.  Ketiga:  masyarakat Sungai  Apit  pada  tanggal  1  Syawal  sampai  dengan  10  Zulhijah  fokus memperbanyak ibadah yang hanya bisa dilakukan pada waktu tersebut. Keempat:  adat  yang  dibuat  untuk  kebaikan  masyarakat.  Adapun  yang menjadi tinjauan hukum Islam bahwa larangan perkawinan di antara dua hari  raya  (1  Syawal-10  Zulhijah)  bertentangan  dengan  hukum  Islam, karena adat telah mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam,  bahkan  pada  bulan  Syawal  merupakan  waktu  yang  dianjurkan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
untuk menikah. Sehingga bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di antara dua hari raya hukumnya mubah.
Diterima :  25  September  2023; Direvisi :  16  Oktober  2023; Disetujui :  18  Oktober  2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How to cite: Mustafid, “Praktek Larangan Perkawinan di Antara Dua Hari Raya (1 Syawal-10 Zulhijah) Perspektif Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 411-423. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1087.

## PENDAHULUAN
Makhluk  sosial  selalu  dikaitkan  dengan  manusia,  karena  manusia  memerlukan orang  lain  dalam  menjalankan  kehidupan  di  dunia  ini.  Makhluk  sosial  yang  dikaitkan kepada manusia akan memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan hubungan dengan  manusia  lainnya,  ini  disebut  sebagai  dorongan  sosial. 1 Manusia  memiliki keterbatasan  dalam  melakukan  sesuatu,  walaupun  di  sisi  lain  secara  individu  bisa memenuhi  kehidupannya,  namun  masih  terbatas  dan  memerlukan  orang  lain.  Allah menciptakan  manusia  untuk  cenderung  kepada  libido  seksualitas. 2 Dengan  demikian untuk  keberlangsungan  kehidupan  seseorang  membutuhkan  keluarga,  dengan  tujuan memberikan  perhatian  lahir  dan  batin  antara  keduanya  dengan  tujuan  bahagia  dan kerukunan dalam perkawinan. 3
Perkawinan  adalah  kesatuan  fisik  dan  emosional  antara  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bertujuan mencapai kebahagiaan  berdasarkan  keyakinan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 4 Seseorang  yang telah sampai ketahap balig dan terpenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan maka dianjurkan  untuk  menikah.  Perkawinan  merupakan  jenjang  atau  fase  baru  dalam kehidupan dan menjadi tanda fase kehidupan yang penting untuk keberlangsungan hidup pada masa yang akan datang. 5 adapun tujuan dari perkawinan itu tergantung pada setiap individu,  karena  perkawinan  bersifat  subyektif,  tetapi  perkawinan  pada  umumnya memiliki tujuan, yaitu dengan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 6 Islam  memiliki  aturan  mengenai  perkawinan,  baik  yang  berkaitan  dengan perkawinan yang dibolehkan dan juga perkawinan yang terlarang. Mengenai perkawinan
1 Umi Habibahi, Nurhidayani Aisyiyah, dan Lela Iman Ningrum, “Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa  Reguler  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  Tegal  Hubungannya  Dengan  Prestasi  Akademik,” Journal of Elemtary
Education 1, no. 1 (2012): hlm. 2.,
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/307.
2 Fahrul  Fauzi,  “Larangan  Perkawinan  Sepersusuan  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Medis,” Tahkim  (Jurnal  Peradaban  dan  Hukum  Islam) 3,  no.  2  (5  Oktober  2020):  hlm.  40., https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6352.
3 Rendra  Havid  Pranata  dan  Umi  Hartati,  “Interaksi  Sosial  Suku  Sunda  Dengan  Suku  Jawa,” SwarnaDwipa: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya dan Pembelajarannya 1, no. 3 (2017): hlm. 179., https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/swarnadwipa/article/view/620.
4 Soemiyati  Soemiyati, Hukum  Perkawinan  dan  UU  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun  1974) (Yogyakarta: PT Liberty, 1986), hlm. 9.
5 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya? (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 1.
6 Slamet  Abidin  dan  Aminuddin  Aminuddin, Fiqh  Munakahat  I (Bandung:  Pustaka  Setia,  1999), hlm. 7.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  terlarang  atau  disebut  juga  Maḥram  ,  yaitu  ada  dua,  Pertama:  “ Maḥram Mu'abbad” (Maḥram    selama-lamanya),  yaitu  keharaman  untuk  menikahi  seseorang selamanya,  misalnya  saja  karena  ada  hubungan  darah,  sesusuan  dan  persemendaan. 7 Kedua:  “ Maḥram   Muaqqat” (Maḥram   sementara waktu),  adalah Maḥram   yang tidak diperbolehkan menikah dalam waktu tertentu. Namun, ketika adanya perubahan waktu dan  keadaan  maka  larangan  ini  akan  hilang  juga,  misalnya  larangan  menikahi  pezina, mengumpulkan  dua  orang  bersaudara,  orang  non  muslim,  dalam  keadaan  ihram  dan ketika masa Idah. 8
Setiap  daerah  memiliki  adat  istiadat  dalam  perkawinan,  sehingga  masyarakat mengikuti adat yang mereka terima turun temurun tersebut dan dijadikan sebagai hukum. 9 Begitu juga dengan masyarakat Kelurahan Sungai Apit, memiliki adat perkawinan, yaitu larangan  perkawinan  pernikahan  di  antara  dua  hari  raya,  yaitu  larangan  melakukan perkawinan dimulai dari hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal sampai dengan Idul Adha tanggal  10  Zulhijah,  dengan  demikian  larangan  perkawinan  ini  berjumlah  70  hari. Larangan perkawinan ini masih dijalankan oleh masyarakat melayu sungai apit. Maka ini menarik  untuk  diteliti  sehingga  penulis  melihat  dari  perspektif  hukum  Islam,  karena mayoritas masyarakat melayu Sungai Apit beragama Islam.
Penelitian ini adalah studi lapangan, yang dilaksanakan di Kelurahan Sungai Apit, yang  terletak  di  Kecamatan  Sungai  Apit  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau.  Adapun pendekatan  yang  dipakai  adalah  sosiologis  dan  fenomenologis,  karena  penulis  ingin meneliti fenomena dan pengetahuan sosial dengan tujuan memperoleh data deskriptif dan berkaitan  juga  dengan  prilaku  masyarakat. 10 Sumber  data  pokok/primer  penelitian  ini adalah wawancara terhadap pemuka adat, tokoh masyarakat, alim ulama dan masyarakat kelurahan Sungai Apit. Sedangkan data pendukung/sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal  dan lain sebagainya. Adapun  teknik  pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Selanjutnya  data  yang  didapat  dianalisa  dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  antara  lain sebagai berikut:
1. Penelitian  dengan  judul  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Larangan  Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau” oleh Vidya Nurchaliza ditulis pada tahun 2020.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  praktek  larangan perkawinan sesuku, adapun hasilnya bahwa larangan perkawinan sesuku itu telah betul karena kalau menikah sesuku akan membuat keturunan menjadi lemah dan itu tidak sesuai dengan tujuan syariat yaitu memelihara keturunan. 11
2. Penelitian dengan judul Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam ditulis oleh Erni Djun’astuti. Muhammad
7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998), hlm. 122.
8 Ibnu Rusyd, Ringkasan Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 77.
9 Chalwan  Syafingi,  “Larangan  Perkawinan  Ngalor-Ngulon  dalam  Adat  Jawa  di  Desa  Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah,” MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah 5, no. 2 (25 Desember 2020): hlm. 101., https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114.
10 Lexy Meleong J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 43.
11 Vidya  Nurchaliza,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Larangan  Kawin  Sasuku  Di  Masyarakat Minangkabau,” Journal
Of Islamic Studies
3,
no. 1 (2020): hlm. 1., https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5/.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tahir  dan  Marnitapada  tahun  2022.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui larangan  perkawinan  dalam  hukum  Islam,  adat  dan  perdata,  adapun  hasilnya menjelaskan  bahwa  hukum  perundangan  hanya  mengharamkan  perkawinan sedarah,  hukum  Islam  yang  ada  pertalian  dan  hukum  adat  mengharamkan perkawinan yang ada ikatan keluarga, persemendaan. 12
3. Penelitian dengan judul “Larangan Perkawinan Bulan  Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah” ditulis oleh Mustafid pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk  menggambarkan  pandangan  Maqashid  Syariah  terhadap  larangan perkawinan pada bulan Tuwun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan perkawinan  ini  berpotensi  mendatangkan  kerugian  dan  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  Maqashid  Syariah  yang  menekankan  pencapaian  kemaslahatan umat. 13
Penelitian  di  atas  semuanya  meneliti  tentang  larangan  perkawinan  di  beberapa daerah di Indonesia, penelitian mereka menyangkut tentang larangan perkawinan sesuku, larangan perkawinan bulan tuwun dan larangan perkawinan  dalam hukum  Islam, adat dan perdata di Indonesia yang secara umum saja. Adapun yang menjadi pembeda dalam tulisan penulis adalah lokasi penelitian yang berbeda, karena setiap daerah memiliki adat istiadat larangan perkawinan yang berbeda, begitu juga dengan daerah yang penulis teliti. Selanjutnya  penelitian  ini  berkaitan  dengan  larangan  perkawinan  yang  berfokus  pada larangan perkawinan di antara dua hari raya.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan
Nikah berasal dari kata nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan yang bermakna kawin/mengumpulkan. 14 Secara  etimologi  nikah  adalah  sebuah  istilah  atas  sebuah hubungan yang berawal dari akad dan intim, dalam  Islam di kenal dengan istilah akad nikah. Dalam pengertian lain nikah dimaknai dengan hubungan badan dan ada juga yang menyebutkan pencampuran badan. 15
Sedangkan secara terminologi perkawinan adalah akad yang kuat untuk mentaati Allah  Swt.  dan  melakukannya  dianggap  ibadah. 16 Sedangkan  di  dalam  undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  dan  istri  yang bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. 17
12 Erni  Djun’astuti,  Muhammad  Tahir,  dan  Marnita  Marnita,  “Studi  Komparatif  Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (22 Juli 2022): hlm. 119., https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574.
13 Mustafid Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah,” TERAJU 3, no. 02 (27 September 2021): hlm. 61., https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.289.
14 Fendi  Bintang  Mustopa  dan  Shelia  Fakhria,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen,” Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2019): hlm. 41.
15 Wahbah al-Zuhailiy, Fiqih al-Islam Adillatuh Terjemahan (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 38.
16 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm. 114.
17 Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  TAhun  1974  Cet  ke-2 (Surabaya:  Pustaka  Tinta  Emas, 1990), hlm. 7.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Al-Qur’an menjelaskan perkawinan pada surat al-Nūr/24: 32, bahwa untuk segera menikahkan orang-orang sendirian, ketika ada ketakutan karena tidak adanya harta, maka Allah akan memberikan kebutuhan orang yang menikah, sehingga dengan ayat ini tidak ada lagi ketakutan manusia untuk menikah.
Sifat  sosial  yang  ada  di  dalam  diri  manusia  tidak  memungkinkan  manusia  itu untuk  hidup  sendiri.  Manusia  hidup  cenderung  bersama-sama  atau  berkelompok  dan bermasyarakat.  Naluri  persaudaraan  di  dalam  diri  manusia  akan  memberikan  dampak hubungan yang harmonis antar sesama manusia, walaupun berbeda ras, agama, bangsa, adat,  dan  bahasa  sekalipun.  firman  Allah  dalam  surat  al-Ḥujurāt/49:  13,  menjelaskan tentang  Allah  menciptakan  pria  dan  wanita,  dengan  tujuan  untuk  berpasang-pasangan. Manusia  diberikan  fitrah  untuk  kasih  dan  sayang,  cinta  untuk  membentuk  sebuah keluarga yang diikat dengan perkawinan. Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah bahwa makhluk lain hidup bebas dan hanya mengikuti naluri dan hubungan antara jantan dan  betina  tidak  ada  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan.  Inilah  membuat  kehormatan manusia  terjaga  dan  mulia  di  hadapan  Allah  untuk  mewujudkan  hukum  yang  sesuai dengan martabat dan fitrah dari manusia tersebut.
Hubungan yang penuh kehormatan antara laki-laki dan wanita telah diatur oleh Allah  dengan  dasar  saling  rida.  Ini  diwujudkan  melalui  ucapan  ijab  dan  kabul  yang diucapkan oleh wali dan calon pengantin pria, dihadiri oleh saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah dan menjadi ikatan yang kuat  serta  patuh  kepada  Allah.  Hal  ini  diakui  sebagai  sebuah  ibadah  dalam  Kompilasi Hukum Islam. 18
Dalam hadis nabi Muhammad saw.:
ِجْرافْلِل ُناصْحاأاو ،ِراصابْلِل ُّضاغاأ ُهَّنِإاف ،ْجَّوازا تا يْلا ف اةاءاابْلا مُكنم اعااطاتْسا نام  ِباابَّشلا اراشْعام ايَ Artinya:
Wahai  sekalian  pemuda,  barangsiapa  yang  di  antara  kalian  sudah  mempunyai kemampuan, maka segerahlah menikah, karena dapat  menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.(HR. Bukhārī dan Muslim). 19
Hadis  di  atas  menganjurkan  untuk  para  pemuda  agar  menikah,  dengan  syarat sanggup  dalam  menjalankan  perkawinan  tersebut.  Dengan  perkawinan  terlihat  jelas perbedaan  antara  hubungan  suami  istri  yang  dihalalkan  Allah  dengan  perbuatan  yang diharamkan  Allah,  yaitu  zina. 20 Perkawinan  menjadi  disyariatkan  di  dalam  Islam  dan mubah menjadi  hukum  asal  dari  perkawinan , sedangkan  kalau  dilihat  dari  sifatnya perkawinan merupakan sunatullah. 21
Dilihat  dari  tingkat  kemampuan  orang  yang  akan  melaksanakan  perkawinan, maka hukum perkawinan itu ada 5 bagian:
1. Wajib,  Seseorang  diwajibkan  untuk  menikah  jika  sudah  memiliki  kemampuan untuk  melakukannya  dan  ada  kekhawatiran  bahwa  dia  bisa  terjerumus  dalam
18 Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 2.
19 Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Islamil  al-Bukhori, Shahih  Bukhori (Beirut:  Bait  al  Afkar  ad- Dauliyah, 2002), hlm. 1292.
20 Asy-Syaikh Abu Munir Abdullah bin Muhammad ’Usmaniaz Zammari, Terjemahan Fathul Mujib (Yogyakarta: At-Tuqa, 2009), hlm. 5.
21 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perbuatan zina. 22 Hal ini dikarenakan kewajiban menjaga diri agar tetap menjauhi hal-hal yang dilarang.
2. Sunah,  seseorang  sunah  hukumnya  untuk  menikah  apabila  dia  memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi dia tidak dikhawatirkan akan berzina. 23 Dengan kata lain ia tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada istrinya.
3. Haram,  Situasi  ini  berlaku  untuk  pria  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk menikah, yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab perkawinan, dan juga bagi individu dengan niat buruk terkait pernikahan. Selain itu, juga untuk orang yang menderita penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan mereka. 24
4. Makruh, untuk  orang yang mampu menikah dan juga mampu menahan diri dari maksiat,  atau  keadaan  dimana  ia  belum  memiliki  penghasilan  sehingga dikhawatirkan membawa kesengsaraan kepada istri dan anaknya nanti. 25
5. Mubah,  untuk  orang  yang  mampu  menikah  dan  tidak  dikhawatirkan  berzina apabila tidak menikah dan apabila menikah dia akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. 26

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan
Perkawinan  dalam  Islam  bukan  hanya  untuk  mengumpulkan  dua  insan  yang bertujuan  untuk  bahagia,  tetapi  jauh  dari  itu  perkawinan  merupakan  ibadah  terpanjang selama  hidup.  KHI  menjelaskan  bahwa  perkawinan  adalah  sebuah  ikatan  yang  kokoh untuk mempraktikkan ajaran Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. 27
Rukun perkawinan adalah elemen-elemen yang menjadi dasar penentuan apakah suatu perjanjian perkawinan sah atau tidak, termasuk dalam akad perkawinan itu sendiri. Sementara itu, syarat adalah komponen yang harus ada untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau perjanjian sah atau tidak, meskipun syarat tersebut tidak menjadi bagian dari perbuatan atau perjanjian itu sendiri. 28 Adapun yang menjadi perbedaan antara rukun dan syarat, rukun wajib berada satu majelis ketika akad sedangkan rukun diperbolehkan tidak dalam satu majlis.
Rukun perkawinan ada 5:
a. Calon  Suami, Syarat  :  Bukan  Maḥram  ,  kemauan sendiri, jelas oranhnya,  tidak sedang Ihram.
b. Calon  Istri,  syarat:  belum  memiliki  suami/suami  sebelumnya,  bukan  kerabat
22 Mustafid Mustafid, Satri Muliadi, dan Ahmad Iffan, “Praktik Perkawinan Sapowik (Study Kasus di Desa Tanjung) Dalam Tinjauan Hukum Islam,” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 4, no. 1 (13 April 2022): hlm. 6., https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5286.
23 Muhamad  Ziad  Mubarok, Tradisi  Larangan  Perkawinan  Adat  Jawa  Dalam  Perspektif  Hukum Islam  (Studi  Kasus  Kebo  Balik  Kandang  Pada  masyarakat  Desa  Sugihwaras  Kecamatan  Prambon Kabupaten  Nganjuk  Jawa  Timur (Jakarta:  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah, 2017), hlm. 25.
24 Said bin Abdullah bin Thalib al –Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.
8.
25 Mardani, Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 12.
26 al –Hamdani, Risalah Nikah , hlm. 8.
27 Dirjen  Pembinaan  Kelembagaan  Islam  Departemen  Agama,  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 23.
28 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat ( Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 45.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dekat,  tidak dalam masa  Idah, keinginan sendiri, identitas yang jelas, dan tidak dalam keadaan ihram.
c. Wali, Syarat: Pria, Balik, Waras, kemauan sendiri, Adil, tidak Ihram.
d. Saksi,  Syarat:  Laki-laki yang sudah mencapai  usia  balig, berpikiran sehat, adil, tidak tuli dan tidak buta, tidak dalam tekanan atau paksaan, tidak dalam keadaan ihram, dan memahami bahasa ijab kabul. 29
e. Ijab  dan  Kabul,  Syarat:  Ada  Ijab  dari  wali  perempuan,  dalam  pernikahan,  ada persetujuan  dari  calon  suami  yang  diungkapkan  dengan  kata  "nikah",  dan  ini diikuti oleh kesepakatan dari calon istri yang disebut sebagai "kabul". Keduanya harus  dilakukan  dengan  jelas  dan  berlanjut  tanpa  gangguan.  Selain  itu,  penting bahwa pihak yang mengucapkan ijab dan kabul tidak dalam keadaan ihram, dan saat peristiwa ijab dan kabul terjadi, harus disaksikan oleh empat orang, dua dari calon mempelai atau wakil mereka, dan dua orang saksi. 30

## 3. Perkawinan yang dilarang.
Larangan perkawinan dalam Islam disebut juga dengan Maḥram , Maḥram  ada dua:
a. Maḥram  Muabbad ,  Ini  adalah  larangan  perkawinan  yang  bersifat  permanen, seperti dalam kasus hubungan keluarga, yang mencakup hubungan darah seperti “ibu”, “anak perempuan”, “saudara perempuan”, “bibi dari saudara perempuan”, “bibi dari pihak ibu”, “anak perempuan saudara laki-laki”, dan “anak perempuan saudara perempuan”. 31 Dalam konteks persusuan, terdapat larangan perkawinan yang  tetap  berlaku,  termasuk  hubungan  dengan  ibu  susuan,  anak  perempuan susuan,  saudara  perempuan  dari  ibu  susuan,  saudara  perempuan  dari  bapak susuan, cucu perempuan dari ibu susuan, dan “saudara perempuan susuan”, baik yang memiliki hubungan darah, saudara tiri, atau saudara tiri seibu. 32 Ketentuan ini berlaku karena hubungan yang bersifat tercela, seperti antara ibu istri, anak tiri perempuan yang ibunya telah digauli, istri anak kandung, dan ibu tiri. 33
b. Maḥram    Muaqqat ,  adalam  larangan  perkawinan  untuk  sementara  waktu. Haramnya perkawinan karena keadaan tertentu, ketika keadaaanya berubah maka hukumnya  boleh.  Misalnya  menghimpun  dua  orang  bersaudara, 34 perempuan bersuami,  wanita  Talak  3,  wanita  kafir,  wanita  pezina,  wanita  sedang  ihram, wanita yang sedang di Lian. 35
29 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (Jakarta:  Rajawali Pers, 2014), hlm.13.
30 Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri,” Jurnal Isti’da;Jurnal tudi Hukum Islam 1, no. 1 (2014): hlm. 23., https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.312.
31 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ( Jakarta: Bulan Bintang), 1993), cet ke-3. h. 45-46.
32 Abdul Ranhman al-Ghazali, Fiqih Munakahat, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), cet ke-3. h. 106-107.
33 Mahmud Yunus, Tafsir Qurän Karim , (Jakarta: Hidakarya Agung 1982) Cet-22, h. 110
34 Agus  Hermanto,  “Larangan  Perkawinan  Perspektif  Fikih  dan  Relevansinya  Dengan  Hukum Perkawinan  Di  indonesia,” Muslim  Heritage 2,  no.  1  (16  Agustus  2017):  hlm.  139., https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049.
35 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat ( Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 111.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Selain  larangan-larangan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  terdapat  juga larangan-larangan  dalam  perkawinan  yang  tidak  dibenarkan  menurut  hukum  agama (syarak). Salah satunya adalah larangan nikah syighar , yang terjadi ketika seorang pria menikahkan putrinya dengan seorang pria lain dengan syarat bahwa putri pria tersebut akan  dinikahkan  dengan  putra  pria  tersebut  tanpa  adanya  mahar  di  antara  keduanya. 36 Kedua, terdapat juga larangan nikah muḥallil , yang terjadi ketika pernikahan dilakukan dengan niatan untuk menghalalkan kembali seorang istri yang telah diceraikan tiga kali oleh  suaminya. 37 Ketiga, Nikah Mut’ah ,  yaitu  pernikahan  yang  dilakukan  dengan sementara waktu atau sering disebut dengan nikah kontrak. Pernikahan ini berakhir ketika kontrak sudah selesai. 38

## 4. Praktek Larangan Perkawinan di Antara Dua Hari Raya (1 Syawal-10 Zulhijah) Perspektif Hukum Islam
Larangan perkawinan di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah), merupakan larangan perkawinan dimulai pada tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijah. Maka ada sekitar 70 hari tidak boleh melangsungkan perkawinan. Jika ada pasangan yang mau menikah  di  waktu  yang  dilarang,  maka  pemuka  adat  akan  menegur  mereka  sampai mereka merubah waktu perkawinannya. Latar belakang munculnya larangan menikah di antara  dua  hari  raya  (1  Syawal-10  Zulhijah)  di  Kelurahan  Sungai  Apit,  yaitu  sebagai berikut:
a. Pada  dasarnya  pada  tanggal  1  Syawal  sampai  dengan  10  Zulhijah,  mayoritas masyarakat  kelurahan  Sungai  Apit  merantau  ke  Malaysia  untuk  bekerja  atau menjadi  TKI  (Tenaga  Kerja  Indonesia),  menurut  kebiasaan  mereka  akan berangkat setelah hari raya Idul Fitri, diperkirakan tanggal 2,3 dan 4 Syawal dan mereka baru akan pulang pada tanggal 7,8 atau 9 Zulhijah. Sehingga di antara dua hari  raya  Idul  Fitri  dan  Idul  Adha  sedikit  yang  tinggal  di  Kelurahan  tersebut. Apabila ada pernikahan di antara dua hari raya, maka tidak akan diketahui oleh orang  yang  merantau,  sehingga  dikhawatirnya  adanya  fitnah  yang  terjadi  di masyarakat. 39
b. Pemahaman  pemuka  adat  bahwa  larangan  perkawinan  tersebut  dilarang  karena diapit  oleh  dua  hari  raya  yang  sangat  sakral,  sehingga  menjaga  kesakralan  hari raya dengan cara tidak membuat acara yang bisa menghilangkan kesakralan dua hari raya.
c. Masyarakat  Sungai  Apit  pada  waktu  1  Syawal  sampai  dengan  10  Zulhijah memperbanyak  Ibadah  yang  hanya  bisa  dilakukan  di  bulan  tersebut.  Misalnya puasa 6 hari pada bulan Syawal dan hanya bulan syawallah bisa melakukannya, maka pada bulan syawal akan dianggap bahwa masyarakat bisa melakukan puasa 6 hari, dan puasa tersebut tidaklah dituntut untuk dikerjakan di awal bulan, tetapi selama  berada  di  bulan  Syawal.  Pada  bulan  Zulkaidah  biasanya  masyarakat
36 Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah Terjemahan Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2011), cet ke-3 h. 539.
37 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Jilid. Ke-2, h.531.
38 Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah Terjemahan Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2011), cet ke-3 h. 523.
39 Adi Hulu Balang (Pemuka Adat), wawancara pada tanggal 22 Mei 2023

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
melakukan doa bersama di rumah orang-orang yang akan berangkat haji, sehingga setiap minggu ada acara doa orang yang ingin berangkat haji.
d. Adat dibuat untuk kebaikan masyarakat adat. Itu sebabnya, para pemimpin adat di masa lampau mengeluarkan larangan untuk tidak melakukan pernikahan antara dua hari raya. (1 Syawal-10 Zulhijah) karena mereka menganggap sesuatu yang tidak  baik  atau  sering  disebut  sebagai  langkah  kiri.  Sehingga  tujuan  dari perkawinan  tidak  akan  didapatkan  karena  tidak  tentramnya  orang  yang  akan melangsungkan perkawinan. 40
Ketika masyarakat Sungai Apit melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh adat, seperti  larangan  menikah  di  antara  dua  hari  raya  (1  Syawal-10  Zulhijah),  maka  akan mendapatkan  sanksi  dari  pemuka  adat,  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku,  adalah sebagai  berikut: pertama: ketika  ada  acara  adat  tidak  akan  diundang  pelaku  larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah). Alasannya mereka sudah tidak taat kepada aturan yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka. 41 Kedua: denda untuk menyembelih  satu  ekor  kerbau  atau  kambing  sesuai  kesepakatan  pemuka  adat,  tokoh agama.  Kesepakatan  yang  mereka  lakukan  biasanya  juga  akan  mempertimbangkan ekonomi  dari  pelaku  pelanggar  aturan  adat. 42 Ketiga: apapun  kegiatan  yang  dilakukan oleh pelanggar larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah), maka tidak akan dihadiri oleh pemuka adat, tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang ada, dan yang hadir hanya saudara dekat dari pelanggar saja. 43
Islam sangat sempurna untuk mengatur kehidupan umat manusia. Sehingga adat istiadat yang ada di dalam Masyarakat yang bisa diterimah oleh Islam haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Harus ada kemashalatan di dalam ‘Urf tersebut dan akal sehat bisa emenrimahnya. Ini merupakan syarat supaya adat bisa diterimah secara umum, dan nantinya akan menajdi ‘Urf Sahih .
b. Kebiasaan / ‘Urf berlaku merata dilingkungan orang yang berada dikalangan adat tersebut, atau disebagian besar masyarakatnya.
c. Kebiasaan/ ‘Urf dijadikan bijakan atau sandaran sudah ada sejak lama dan bukan kebiasaan yang baru muncul ketika adanya penggalian hukum.
d. ‘Urf tidak bertentangan dengan dalil syara’. 44
Istilah tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah " Urf ." Abdul Wahhāb Khallāf memberikan  definisi  tentang Urf sebagai  sesuatu  yang  secara  kolektif  diakui  dan diamalkan oleh masyarakat, termasuk tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menjadi bagian  dari  adat  atau  kebiasaan. 45 Menurut  ilmu  usul ‘Urf dimaknai  dengan  kebiasaan yang  dipatuhi  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  membawa  kepada  ketentraman.
40 Dombin( tokoh Masyarakat) wawancara pada tanggal 23 Mei 2023.
41 Andi Putra (Ketua Pemuka Adat) wawancara pada tanggal 24 Mei 2023.
42 Bakdi (tokoh masyarakat) wawancara pada tanggal 25 Mei 2023.
43 Hasan (pemuka adat) wawancara pada tanggal 23 Mei 2023.
44 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 402.
45 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikh,. Terjemahan Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 105.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kebiasaan  tersebut  sudah  berlangsung  lama,  beruapa  perbuatan,  ucapan  mulai  dari bersifat umum sampai khusus. Dan ‘Urf disamakan juga dengan adat istiadat. 46
Dalam hal penilaian ‘Urf , terdapat dua jenis kategori, yaitu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk, 47 sebagai berikut:
a. ‘Urf Sahih,  Urf  adalah  sebuah  kebiasaan  yang  berulang  kali  dilakukan  oleh masyarakat,  diterima  oleh  banyak  orang,  dan  yang  terpenting,  tidak  melanggar ketentuan syariat Islam.
b. ‘Urf Fasid, merupakan kebiasaan yang berlaku disuatu tempat yang pelaksanaan berlaku  umum  tetapi  bertentangan  dengan  nilai  agama,  aturan  negara  dan  nilai kesopanan. 48
Para ulama Fikih sepakat bahwa ‘Urf yang sahihlah yang bisa diterima di dalam Islam. 49 ‘Urf Sahih bisa  dijadikan  hujjah  dalam  menetapkan  hukum  syarak.  Kemudian kehujjahan ‘Urf Sahih ditetapkan oleh para ulama ushul dengan sebuah kaidah:
ةامَّكاُمُ ُةادااعْلاا
Artinya:
“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.
Adat istiadat dianggap sah di aturan agama apabila adat istiadat tersebut terdapat unsur maslahat  di  dalamnya dan terhindar dari unsur kemudaratan. Sebaliknya sesuatu yang di anggap tidak baik dalam Islam adalah sesuatu yang mengandung kemudaratan. Oleh karena itu yang menjadi pertimbangan adat  istiadat adalah adanya unsur manfaat dan mudarat dalam penyelesaian adat istiadat.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka larangan menikah di antara dua hari raya (1  Syawal-10  Zulhijah),  tidaklah  sesuai  dengan  hukum  Islam,  karena  pada  dasarnya diperbolehkan menikah pada waktu itu, bahwa pada bulan syawal merupakan waktu yang dianjurkan untuk menikah, berdasarkan Hadis Nabi Muhammad saw.:
اناباو ،ٍلاَّواش  ِفِ امَّلاساو ِهْيالاع ُالله ىَّلاص ِالله ُلوُسار  ِنِاجَّوازا ت :ْتالااق ااهْ ناع ُالله ايِضار اةاشِئااع ْناع ٍلاَّواش  ِفِ  ِبِ Artinya: Dari  Aisyah  RA  berkata:  “Rasulullah  menikahiku  pada  bulan  Syawal  dan menggauliku pada bulan Syawal. (HR. Bukhārī dan Muslim). 50
Selanjutnya aturan adat istiadat yang melarang menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah), telah mengharamkan sesuatu yang secara syariat Islam dihalalkan, maka  tentu  ini  tidak  diperbolehkan  dan  haruslah  memegang  teguh  aturan  dari  syariat Islam,  berdasarkan  firman  Allah  dalam  surat  al-Mā’idah/5:  87,  menjelaskan  tidak bolehnya mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan.
Ayat tersebut menekankan bahwa tidak seharusnya mengharamkan sesuatu yang telah  diperbolehkan  oleh  Islam,  termasuk  larangan  menikah  di  antara  dua  hari  raya  (1 Syawal-10  Zulhijah).  Dalam  masyarakat  Kelurahan  Sungai  Apit,  pernikahan  di  antara
46 Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 96.
47 Khallaf, Ilmu Ushul Fikh,. Terjemahan Halimuddin , hlm. 105.
48 Mustofa, “Hukum Adat Implikasi dan Aplikasi Dalam Istinbath Hukum di Indonesia Perspektif Universal dan Lokalitas,” Varia Hukum 1, no. 2 (2019): hlm. 271., https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188.
49 Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , hlm. 402.
50 Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, Shahih Muslim (Riyad: Dar al- Mughni, 1998), hlm. 739.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dua  hari  raya  dianggap  sah  dan  tidak  ada  hambatan  hukum  terhadapnya.  Selain  itu, pernikahan di antara dua hari raya juga tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang dilarang dalam Islam, seperti pernikahan Mut'ah, Syighar, Muhallil , dan jenis pernikahan terlarang lainnya.
Sejauh  ini,  tidak  ada  larangan  menikah  di  antara  dua  hari  raya  (1  Syawal-10 Zulhijah). Adapun sanksi yang ditetapkan kepada pelanggar larangan menikah di antara dua  hari  raya  (1  Syawal-10  Zulhijah)  tidak  bisa  dibenarkan  karena  berselisih  dengan hukum  Islam,  larangan  tersebut  mencerminkan  permusuhan  dan  memutuskan  tali silaturrahmi antara pemuka adat, tokoh  adat dan masyarakat  adat di kelurahan Sungai Apit, yang di dalam syariat Islam itu dilarang.
Selain di atas, larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) memberikan kesulitan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan di waktu tersebut,  sehingga  membatasi  waktu  perkawinan.  Di  antara  masyarakat  yang  merantau jauh  ada  yang  kembali  ke  kempung  halaman  setelah  lebaran  idul  Fitri  dan  tidak diperbolehkan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  padahal  di  dalam  kaidah  fikih dijelaskan bahwa kesulitan itu harus dihilangkan, berikut kaidahnya:
ُﻝﺍازُ ﻳ  ُﺭارَّﻀل اﺍ
Artinya:
“kemudaratan harus dihilangkan” 51
Selanjutnya larangan menikah di antara dua hari raya (1 Syawal-10 Zulhijah) pada masyarakat  kelurahan  Sungai  Apit  tergolong  kepada ‘Urf  Fāsid ,  karena  adat  tersebut tidak  sesuai  dengan  ajaran  Islam  yang  menginginkan  kemudahan  bukan  kemudaratan. Kemudian larangan perkawinan tersebut tidaklah dibangun atas dasar hujah yang sesuai dengan  syariat  Islam,  akan  tetapi  berdasarkan  adat  istiadat  yang  diterima  dari  nenek moyang mereka saja.

## KESIMPULAN
Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini bahwa dari sudut pandang hukum Islam, larangan perkawinan di antara dua hari raya, yaitu antara tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijah, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini karena adat telah mengharamkan suatu yang sebenarnya diperbolehkan dalam Islam, bahkan di bulan Syawal,  yang  sebaliknya  sangat  dianjurkan  untuk  melakukan  pernikahan.  Oleh  karena itu,  bagi  masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  di  antara  dua  hari  raya,  hukumnya adalah mubah, atau dengan kata lain, diperbolehkan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Indonesia . Jakarta: Akademi Pressindo, 1992. Abidin, Slamet, dan Aminuddin Aminuddin. Fiqh Munakahat I . Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Bukhori, Abu Abdullah Muhammad bin Islamil al-. Sahih Bukhori . Beirut: Bait al Afkar ad-Dauliyah, 2002.
51 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah, Cet Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1999), hlm. 132.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Djun’astuti, Erni, Muhammad Tahir, dan Marnita Marnita. “Studi Komparatif Larangan Perkawinan  Antara  Hukum  Adat,  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam.” AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (22 Juli 2022): 119– 28. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574.
Faizah,  Siti.  “Dualisme  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Tentang  Nikah  Siri.” Jurnal Isti’da;Jurnal tudi Hukum Islam 1, no. 1 (2014). https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.312.
Fauzi, Fahrul. “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis.” Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 3, no. 2 (5 Oktober 2020): 39–58. https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6352.
Firdaus. Ushul Fiqh . Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.
Habibahi, Umi, Nurhidayani Aisyiyah, dan Lela Iman Ningrum. “Studi Tentang Status Perkawinan  Mahasiswa  Reguler  Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik.” Journal of Elemtary Education 1, no. 1 (2012). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jee/article/view/307.
–Hamdani,  Said  bin  Abdullah  bin  Thalib  al. Risalah  Nikah .  Jakarta:  Pustaka  Amani, 2002.
Hermanto,  Agus.  “Larangan  Perkawinan  Perspektif  Fikih  dan  Relevansinya  Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia.” Muslim Heritage 2, no. 1 (16 Agustus 2017): 125. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049.
Khallaf,  Abdul  Wahab. Ilmu  Ushul  Fikh,.  Terjemahan  Halimuddin .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2005.
Mardani. Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Meleong J, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. Mubarok, Muhamad Ziad. Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Kebo  Balik  Kandang  Pada  masyarakat  Desa Sugihwaras  Kecamatan  Prambon  Kabupaten  Nganjuk  Jawa  Timur .  Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
Mustafid, Mustafid. “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid
Syariah.” TERAJU 3, no. 02 (27 September 2021): 61–70.
https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.289.
Mustafid,  Mustafid,  Satri  Muliadi,  dan  Ahmad  Iffan.  “Praktik  Perkawinan  Sapowik (Study  Kasus  di  Desa  Tanjung)  Dalam  Tinjauan  Hukum  Islam.” Al-Manhaj: Journal  of  Indonesian  Islamic  Family  Law 4,  no.  1  (13  April  2022):  1–24. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5286.
Mustofa.  “Hukum  Adat  Implikasi  dan  Aplikasi  Dalam  Istinbath  Hukum  di  Indonesia Perspektif  Universal  dan  Lokalitas.” Varia  Hukum 1,  no.  2  (2019). https://doi.org/10.15575/vh.v1i2.5188.
Mustopa, Fendi Bintang, dan Shelia Fakhria. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan  Adat  Jawa  Jilu  Studi  kasus  di  Desa  Tanggan  Kecamatan  Gesi Kabupaten Sragen.” Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2019).
Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-. Sahih Muslim . Riyad:
Dar al-Mughni, 1998.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 411-423 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Nurchaliza,  Vidya.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Larangan  Kawin  Sasuku  Di Masyarakat  Minangkabau.” Journal  Of  Islamic  Studies 3,  no.  1  (2020). https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5/.
Pranata,  Rendra  Havid,  dan  Umi  Hartati.  “Interaksi  Sosial  Suku  Sunda  Dengan  Suku
Jawa.” SwarnaDwipa:  Jurnal  Kajian  Sejarah,  Sosial,  Budaya  dan Pembelajarannya 1, no. 3 (2017). https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/swarnadwipa/article/view/620. Redaksi, Tim. Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998. Rusyd, Ibnu. Ringkasan Bidayatul Mujtahid . Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Soemiyati, Soemiyati. Hukum Perkawinan dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) . Yogyakarta: PT Liberty, 1986.
Susanto, Happy. Nikah Siri Apa Untungnya? Jakarta: Visimedia, 2007. Syafingi,  Chalwan.  “Larangan  Perkawinan  Ngalor-Ngulon  dalam  Adat  Jawa  di  Desa Leses  Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-dzariah.” MISYKAT: Jurnal Ilmu- ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah 5, no. 2 (25 Desember 2020): 99. https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.99-114.
Syarifuddin, Amir. Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan . Jakarta: Kencana, 2006.
———. Ushul Fiqh Jilid 2 . Jakarta: Kencana, 2009.
Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  TAhun  1974  Cet  ke-2 .  Surabaya:  Pustaka  Tinta Emas, 1990.
Usman, Muchlis. Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah, Cet Ke-3 . Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1999.
Zammari,  Asy-Syaikh  Abu  Munir  Abdullah  bin  Muhammad  ’Usmaniaz. Terjemahan Fathul Mujib . Yogyakarta: At-Tuqa, 2009.
Zuhailiy, Wahbah al-. Fikih al-Islam Adillatuh Terjemahan . Jakarta: Gema Isnani, 2011.