## Gerakan Sosial Petani Pagar Batu
Yuni Puspitasari 1 , Rilus A Kinseng 2 , Saharuddin 3 1,2,3 Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor, 16680. Email: yunipuspitasari@apps.ipb.ac.id
Diterima: 18/03/2023. Direview: 14/07/2023. Diterbitkan: 30/12/2023.
Hak Cipta © 2023  oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

## Subject Area:  sociology Abstract
The emergence of the Pagar Batu peasant social movement can be attributed to  the  expression  of  dissent  towards  companies  involved  in  oil  palm plantations.  The  conversion  of  agricultural  land  into  these  plantations  has posed a myriad of challenges for the peasants. The primary objective of this study was to investigate the underlying issues between the oil palm plantation company  and  the  Pagar  Batu  Peasant  community,  while  also  seeking  to comprehend  the  social  movement  instigated  by  the  peasants  to  address  the impact of these plantations. The research was conducted using a qualitative method, adopting a case study approach, and gathering primary data through observations,  in-depth  interviews,  and  focus  group  discussions,  while secondary  data  was  obtained  from  documents  and  profiles.  The  research findings  revealed  that  the  emergence  of  the  social  movements  primarily resulted  from  concerns  pertaining  to  conflicting  land  ownership, monopolization  of  palm  oil,  alterations  in  land  utilization,  and transformations  in  people's  means  of  livelihood.  The  Pagar  Batu  Peasants openly  conducted  their  social  movements  to  raise  awareness  and  gain attention,  employing  various  strategies  such  as  demonstrations,  land reclamation, and, on certain occasions, resorting to physical confrontation . Keywords: Social Movement; Peasant; Oil Palm; Land Function Changes.

## Latar Belakang
Kelapa  sawit  merupakan  komoditas  perkebunan  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung perekonomian Indonesia. Kelapa sawit sebagai penghasil minyak makanan, minyak industri atau bahan bakar nabati (biodiesel) sehingga perlunya pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk mencukupi permintaan pasar global terhadap komoditas kelapa sawit. Ekspor komoditas perkebunan melonjak pada Tahun 2022 paling besar berasal dari komoditas kelapa sawit dengan nilai 468,64 trilyun rupiah (75,30%) (Kementerian Pertanian, 2023). Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  peluang  ekspor  komoditas  kelapa  sawit  sebagai  salah  satu  sumber  devisa negara  masih  terus  meningkat.  Selain  itu,  perkebunan  kelapa  sawit  juga  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat, mempercepat pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan (Ishak et al., 2017). Pengembangan perkebunan  kelapa  sawit  yang masif membutuhkan  tanah  dalam  skala  besar  sebagai  areal  perkebunan  kelapa
sawit 1 . Perkebunan besar milik negara (PBN) dan perkebunan besar milik swasta (PBS) merupakan pihak yang berperan sebagai pemilik kapital, mengelola, dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.
Namun,  pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit  menghadapi  tantangan  ketika  berhadapan  dengan struktur agraria lokal, seperti overlapping izin penggunaan tanah, klaim pembangunan perkebunan inti plasma, sengketa tanah ulayat, ganti rugi dan pendudukan tanah oleh petani di areal perkebunan. Perkebunan kelapa sawit yang  didirikan  pada  tanah  yang  telah  dikuasai  masyarakat  lokal  secara  fisik  dapat  menimbulkan  perebutan sumber  daya  tanah  antara  masyarakat  dengan  perkebunan  swasta  atau  perkebunan  negara  karena  perbedaan sistem kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan kepemilikan tradisional  yaitu  berdasarkan  pewarisan  secara  turun-temurun,  sedangkan  perkebunan  milik  negara  dan perkebunan swasta melakukan pengembangan perkebunan berdasarkan hak menguasai negara yaitu melalui hak guna usaha (HGU). Hak guna usaha (HGU) adalah sebuah hak untuk mengusahakan tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara untuk perusahaan pertanian, perkebunan, dan peternakan. HGU mengizinkan pemegang hak tersebut  untuk  mengolah  suatu  bidang  tanah  tertentu,  selama  jangka  waktu  tertentu,  dengan  tujuan  yang dimaksudkan dalam ketetapan pemberian hak tersebut  (Rachman, 2017). Perebutan sumber daya tanah antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan tipologi konflik yang masih mewarnai kondisi dan tata kelola agraria di Indonesia.
Pihak yang berkonflik didominasi oleh perkebunan swasta dengan masyarakat sekitar areal perkebunan kelapa sawit (Abraham, 2017; Amalia, 2016; Fahrimal & Safpuriyadi, 2018; Mustofa & Bakce, 2019; Nugraha & Suteki, 2018; Romolda et al., 2022).  Konflik pada sektor perkebunan kelapa sawit yang melibatkan masyarakat dengan  perkebunan  besar  swasta  (PBS)  terjadi  karena  cara  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  dalam mendapatkan  lahan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  seperti  dengan  menyogok  dan  merampas  tanah masyarakat  (Sabar  et  al.,  2017).  Tanah  merupakan  sumber  daya  yang  penting  bagi  masyarakat  desa  yang berprofesi  sebagai  petani  dan  memanfaatkan  tanah  sebagai  sumber  mata  pencaharian  sehingga  ketika  terjadi perebutan  sumber  daya tanah  dengan  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit,  petani melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan tanahnya.
Gerakan  sosial  menjadi  alternatif  yang  dipilih  petani  karena  dianggap  lebih  efektif  dalam  mendesak perubahan  jika  mekanisme  dan  protes  melalui  jalur  formal  sangat  rumit,  minim  akses  dan  terkesan  tertutup (Manulu,  2016).  Gerakan  sosial  adalah  tindakan  yang  dilakukan  secara  kolektif,  terorganisir,  tanpa  cara terlembaga untuk menghasilkan atau menentang perubahan dalam masyarakat (Hapsari et al., 2020). Lebih lanjut Nasution dan kawan-kawan (2019) berpendapat bahwa gerakan sosial dipilih petani karena perjuangan petani perlu  didukung  dengan  strategi  gerakan  yang  mampu  mengedepankan  tekanan  agar  narasi  dan  tuntutan  yang disampaikan  lebih  didengarkan  oleh  para  pembuat  kebijakan.  Gerakan  sosial  terjadi  karena  didasari  oleh
1 Perkebunan  (korporasi atau badan hukum) skala besar berekspansi di atas  luasan 25 Ha, sedangkan perorangan ketika  luasan  di  atas  25  Ha  dan  wajib  menjadi  badan  hukum  koperasi  atau  perusahaan.  Berdasarkan  Surat  Keputusan Menteri Pertanian No.357/KMS/HK.350/5/2020 bahwa perkebunan skala besar adalah kegiatan usaha perkebunan yang luasan lahannya  di atas 25 ha, wajib berbadan hukum usaha dan memiliki izin usaha perkebunan.
pertimbangan  petani  terhadap  perubahan  yang  dianggap  akan  merugikan  dan  mengancam  taraf  hidup  petani (Mustain, 2017), adanya perubahan struktur agraria yang menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup petani dan keluarga petani (Sari, 2017) atau adanya faktor ekonomi dan politik yang menjadi penyebab ketertindasan petani sehingga mengakumulasi aksi kolektif dari petani (Purwandari et al., 2014).
Beberapa  kasus gerakan  sosial petani yang pernah terjadi seperti  gerakan sosial petani di Yogyakarta dengan mendirikan organisasi (Izudin, 2019), gerakan sosial petani secara online (Pratiwi, 2019),  aksi protes atau demonstrasi, perusakan properti, dan kekerasan fisik (Barreiro et al., 2018), pemberontakan yang dilakukan secara individu dan kolektif, skala lokal hingga regional, spontan hingga terorganisir (Rachman, 2017), gerakan sosial  terbuka  (Hidayah  et  al.,  2016),  gerakan  sosial  terselubung  seperti  menunda  hasil  panen,  pencurian, menurunkan  kualitas  hasil  panen  (Dzulkarnain  et  al.,  2020),  membentuk  organisasi  baru  atau  menggunakan organisasi  yang  telah  ada,  lobi,  okupasi  lahan,  dan  penggunaan  pihak  ketiga  (Afrizal,  2018),  dengan  cara bertahan, aksi, birokrasi, pengadilan, reklaiming (Syawaludin, 2014), perlawanan tersamar (Purwandari et al., 2014), mogok, dan protes (Hapsari et al., 2020).
Gerakan sosial lainnya juga terjadi di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Petani Desa Pagar Batu melakukan gerakan sosial agar pemerintah meredistribusikan kembali tanah yang berada di wilayah Desa Pagar Batu kepada petani. Tanah seluas 180,36 Ha masuk dalam HGU PT AP dan diperuntukan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Gerakan sosial terjadi setelah PT AP melakukan replanting tanaman kelapa sawit pada areal  perkebunan.  Petani  mengklaim  HGU  perusahaan  telah  habis  pada  Tahun  2018,  sementara  perusahaan mengklaim  bahwa  HGU  perusahaan  masih  berlaku  hingga  2041.  Maka  dari  itu  berdasarkan  latar  belakang permasalahan  tersebut  sehingga  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  sumber  masalah  agraria yang terjadi di Desa Pagar Batu dan untuk memahami gerakan sosial yang dilakukan oleh petani.

## Tinjauan Pustaka

## Petani
Petani  dibedakan  antara farmer dan peasant . Farmer adalah  petani  yang  menguasai  faktor  produksi secara memadai dengan tanah pertanian yang relatif luas, mengakumulasi surplus usaha pertaniannya sehingga mempunyai modal yang relatif kuat dan mempunyai jaringan dengan elit (politik, agama, dan ekonomi). Peasant adalah  petani  yang  menguasai  sangat  sedikit  faktor  produksi  seperti  tanah,  yang  hasilnya  untuk  kebutuhan subsistensi, hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, dikenal sebagai petani gurem atau tidak memiliki tanah dan menggantungkan hidupnya pada bagi hasil dan pengerjaan usaha pertanian, dikenal sebagai  buruh  tani.  Perbedaan  antara farmer dan peasant adalah  jiwa enterpreneur dan  jiwa subsisten. Jiwa enterpreneur dikaitkan  dengan farmer .  Jika  ada  petani  yang  memiliki  tanah  memadai,  tetapi  tidak  ditujukan untuk mengakumulasi surplus, maka dia dikategorikan peasant . Sebab peasant dikaitkan dengan jiwa subsisten (Damsar & Indrayani, 2016). Dalam kenyatannya peasant yang hidup secara subsisten tidak berarti hidup sekadar mengkonsumsi apa yang ditanam, barter hasil apa yang diproduksi dengan barang yang dibutuhkan, tetap juga sudah  menggunakan  uang  untuk  transaksi,  namun  dasar  dari  aktivitas  tersebut  bukan  untuk  mengakumulasi modal, tetapi untuk bertahan hidup. Petani di Indonesia (Rahma DA & Soetarto, 2014) jika digolongkan menurut
jumlah lahan yang dikuasai maka dapat digolongkan menjadi empat yaitu petani besar, petani kecil, petani gurem, dan buruh tani. Petani besar umumnya menggambarkan petani memiliki lahan sawah di atas 1 Ha. Petani kecil menggambarkan  petani  yang  memiliki  lahan  antara  0,5  -1  Ha.  Petani  gurem  memiliki  lahan  antara  0,1-0.5 Ha.Terakhir buruh tani adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan sawah. Sementara petani dalam penelitian  ini  merujuk  pada  istilah peasant yang  memiliki  pengertian  sebagai  buruh  tani,  petani  yang  tidak memiliki lahan, jika memiliki lahan maka lahan tersebut dikelola sendiri atau dengan bantuan anggota keluarga sehingga tidak memiliki pekerja,  petani yang hasil produksinya hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, bukan untuk diperdagangkan atau untuk pemenuhan kebutuhan tersier.

## Gerakan Sosial
Gerakan sosial merupakan bentuk perilaku kolektif, memiliki tujuan untuk membuat perubahan sosial atau mempertahankan suatu kondisi, tidak identik dengan gerakan politik, dan merupakan gejala yang lahir dalam kondisi masyarakat yang konfliktual, menerima atau menolak perubahan dalam beberapa aspek struktur sosial secara sadar, terus-menerus, dan secara kolektif  (Roviana, 2014). Lebih lanjut (Hapsari et al., 2020) berpendapat bahwa  gerakan  sosial  adalah  tindakan  kolektif  yang  diorganisir  secara  longgar,  tanpa  cara  terlembaga  untuk menghasilkan atau menentang perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi dalam masyarakat atau keinginan agar adanya perubahan kebijakan karena dianggap kebijakan saat ini tidak adil (Syawaludin, 2014). Gerakan sosial dicirikan dengan adanya orang-orang untuk mengorganisir diri dengan tujuan untuk membuat perubahan dalam masyarakat (Purwandari et al., 2014), kolektivitas orang yang bertindak bersama, perubahan sebagai tujuan  bersama, kolektivitas tersebar, memiliki spontanitas yang relatif tinggi (Sztompka, 1994). Setiap gerakan sosial harus mampu mengelola sumber daya dalam  gerakan  seperti  pekerjaan,  penghasilan,  tabungan,  komitmen  moral,  wewenang,  persahabatan,  dan kepercayaan (Sukmana, 2013). Selanjutnya Scott (Scott, 1993) membagi pola gerakan sosial petani menjadi dua jenis yaitu gerakan asli dan gerakan terselubung. Gerakan sosial asli memiliki beberapa karakteristik seperti lebih terorganisir, sistematis, dan kooperatif, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, memiliki konsekuensi revoluasioner,  dan  bertujuan  untuk  menghilangkan  dominasi  dari  pihak  lain.  Sementara  gerakan  sosial terselubung  memiliki  karakteristik  seperti  tidak  terorganisir,  tidak  sistemik,  dan  individual,  mementingkan kepentingan pribadi, dan tidak memiliki efek revolusioner.
Perlawanan petani merupakan bagian dari gerakan sosial yaitu tiap aksi yang dilakukan oleh seseorang atau  lebih  petani  untuk  mengurangi  atau  menolak  berbagai  tuntutan  (Scott,  1993).  Sama  halnya  dengan (Rusmanto, 2017) berpendapat bahwa perlawanan sebagai bagian dari studi gerakan sosial merupakan sebuah model  yang  mengungkapkan  suatu  tipe  aksi  sosial  yang  dilakukan  dengan  ekspresi  dan  cara-cara  yang  lebih terselubung.  Terdapat  beberapa  aspek  mendasar  yang  berhubungan  dengan  perlawanan  yaitu  adanya  reaksi terhadap perubahan yang dianggap akan mengancam kelangsungan hidup para petani yang berada dalam kondisi subsisten, faktor mendasar dalam melakukan perlawanan diantaranya unsur kepemimpinan biasanya berasal dari tokoh atau figur elit desa. Tanpa adanya pemimpin dalam gerakan maka perlawanan tidak mungkin terjadi dalam masyarakat,  protes  dan  perlawanan  bahkan  revolusi  petani  sebagai  suatu  tindakan  defensif  melawan  dampak
sistem kapitalisme global yang secara tidak langsung memberikan efek dan ancaman terhadap keamanan dan kemapanan subsistensi kehidupan sosial dan tradisi kultural masyarakat petani di Desa.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  kualitatif merupakan kajian untuk memahami secara khusus permasalahan manusia dan sosial dimana peneliti membangun informasi  secara  kompleks,  holistik,  mengatalisasi  teks,  dan  informasi  tentang  informan  secara  rinci  serta melakukan  kajiannya  dalam  kondisi  natural,  sedangkan  studi  kasus  merupakan  strategi  penelitian  yang menyelidiki  secara  cermat  suatu  program,  peristiwa,  aktivitas,  proses  atau  sekelompok  individu  (Creswell  & Creswell,  2018).  Studi  kasus  yang  dilakukan  karena  peneliti  ingin  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih mendalam tentang suatu hal ihwal khusus sehingga pemilihan kasus bukan karena alasan keterwakilan melainkan karena  kasus  tersebut  menggambarkan  suatu  sifat  atau  memiliki  masalah  tertentu  yang  perlu  dideskripsikan dengan  lengkap.  Dalam  penelitian  ini  mengambil  data  kasus  di  Desa  Pagar  Batu  Kecamatan  Pulau  Pinang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan karena terdapat gerakan sosial yang dilakukan oleh petani Pagar Batu.

## Gambar 1.

## Peta Desa Pagar Batu
Peneliti  bertindak  sebagai participant  observer untuk  mengetahui  segala  bentuk  perstiwa  atau  gejala yang  sedang  diamati.  Peneliti  membaurkan  diri  dan  terlibat  secara  langsung  dalam  aktivitas  petani  untuk memperoleh  informasi  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan focus group discussion , sementara pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang dikaji dalam
penelitian. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jalur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Desa Pagar Batu Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat berjarak 222 Km dari kota Palembang. Pada masa  kesultanan  Palembang  (sekitar  Tahun  1.830),  Kecamatan  Pulau  Pinang  merupakan  kecamatan  yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lahat yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lahat. Secara administrasi kecamatan ini dibagi menjadi 10 wilayah yang mencakup 25 dusun dengan luas wiayah sebesar  111,67 Km 2 . Desa-Desa tersebut meliputi Desa Tanjung Mulak, Desa Pulau Pinang, Desa Lubuk Sepang, Desa Tanjung Sirih, Desa Perigi, Desa Karang Dalam,  Desa Pagar Batu, Desa Kuba,  Desa Jati, Desa Muara Siban. Desa yang terjauh dari ibu kota kecamatan adalah Desa Tanjung Mulak yaitu dengan jarak sekitar 12 Km dan Desa  yang  terdekat adalah  Desa  Jati  dengan  jarak  tempuh  0,5  Km.  Sebelah  Utara  Kecamatan  Pulau Pinang berbatasan dengan Kecamatan  Lahat,  sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Pagar  Gunung,  sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lahat Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan  Gumay Talang dan Gumay Ulu. Sementara Desa Pagar Batu terletak di Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat dengan luas wilayah menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada Tahun 2022 seluas  689 Ha dengan ketinggian 158 Mdpl. Jarak tempuh Desa Pagar Batu dari ibu kota Kecamatan  adalah 3,5  Km dan jarak tempuh dari ibu kota  Kabupaten  adalah 11,5 Km. Sementara waktu tempuh ke Desa Pagar Batu dari kota Palembang kira-kira 6-7 Jam perjalanan darat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, 2023).
Masyarakat Desa Pagar Batu merupakan masyarakat adat yang hinga kini mendiami Desa Pagar Batu dan semua anggota masyarakatnya masih memiliki hubungan pertalian darah. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial masyarakat masih bersifat gotong royong, tolong menolong, dan memiliki. Penduduk Desa Pagar Batu memiliki  188  Kepala  Keluarga  (KK)  dengan  jumlah  penduduk  536  Jiwa  yang  terdiri  dari  262  penduduk perempuan dan 274 penduduk laki-laki (Pemerintah Desa Pagar Batu, 2022). Pemerintahan di Desa Pagar Batu dipimpin oleh ketua adat dan kepala Desa untuk mengatur kehidupan bermasayarakat penduduk Desa Pagar Batu. Mata  pencaharian  masyarakat  Desa  Pagar  Batu  terdiri  dari  sektor  pertanian,  perkebunan,  dan  peternakan. Pertanian di Desa Pagar Batu merupakan pertanian tadah hujan dan irigasi dari sungai. Komoditas yang di tanam di  Desa  Pagar  Batu  meliputi  padi,  kopi,  kelapa  dan  karet.  Pada  sektor  peternakan  hewan  ternak  yang dikembangbiakkan  masyarakat  Desa  Pagar  Batu  adalah  kerbau,  ayam,  sapi,  dan  kambing.  Mata  pencaharian masyarakat di luar sektor pertanian, perkebunan, dan perternakan  meliputi buruh bangunan, penambang pasir dan batu di sungai, wiraswasta, dan pedagang di pasar.
Petani Desa Pagar Batu merupakan petani peasant yaitu petani yang mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan  keluarga  dari  pada  menjual  hasil  panen.  Baik  pertanian  padi,  perkebunan  kopi  maupun  karet dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dikelola sendiri bersama anggota keluarga. Jika hasil panen dijual, tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan untuk tujuan komersil yang bersifat kapitalistik. Hasil panen di jual dengan sesama masyarakat Desa Pagar Batu, di jual melalui pengepul yang juga bagian dari
masyarakat Desa Pagar Batu itu sendiri, atau  melakukan barter komoditas hasil panen dengan petani lainnya misalnya padi ditukarkan dengan kopi.

## Sejarah Penguasaan Tanah
Tanah  sebagai  sumber  daya  yang  jumlahnya  bersifat  tetap  namun  diperuntukan  untuk  berbagai kepentingan  manusia.  Pengakuan  kepemilikan tanah  yang sah  begitu  penting  untuk menghindari  pihak-pihak lain melakukan klaim terhadap tanah tersebut. Berdasarkan pandangan hukum secara formal yaitu kepemilikan hak  atas  tanah    didasarkan  akte  kepemilikan  dan  penguasaan  terhadap  akte  tanah,  sehingga  siapa  pun  yang memiliki akte kepemilikan tanah (sertifikat tanah) atas nama pemilik tanah maka orang tersebut adalah pemilik yang sah atas tanah secara hukum (Ipso Jure) . Sebagian pandangan masyarakat memandang bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah didasarkan  pada sejarah turun-temurun penguasaan tanah dan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, siapapun yang secara turun-temurun memiliki hak atas tanah dan menguasai tanah secara fisik maka  orang  tersebut  pemilik  sah  atas  tanah (Ipso  Facto). Sementara  Fenny  (1983)  membagi  kategori kepemilikan sumber daya menjadi empat kategori kepemilikan seperti tabel ini bawah ini:
Tabel 1. Kategori Kepemilikan Sumber Daya No Kategori Kepemilikan Penjelasan 1 Open Acces Tidak ada kepemilikan sumber daya sehingga sumber daya bebas dapat diakses oleh siapa pun 2 Private Property Sumber daya dimiliki oleh individu atau swasta sehingga pemilik berhak melarang pihak lain untuk memanfaatkan sumber daya 3 Common Property Sumber  daya  dimiliki  sekelompok  masyarakat  atau  komunitas sehingga  pihak  lain  yang  bukan  anggota  tidak  boleh memanfaatkan sumber daya 4 State Property Sumber daya dimiliki dan dikuasai oleh negara sehingga negara dalam hal ini pemerintah berhak menentukan siapa dan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.
Petani Desa Pagar Batu merupakan bagian dari masyarakat adat sehingga kepemilikan tanah berdasarkan pewarisan  turun-temurun,  kepemilikan  komunal,  dikelola  berdasarkan  aturan  adat.  Peruntukan  tanah  untuk pemukiman penduduk menggunakan batas berupa pagar kayu atau tanaman buah sebagai pembatas antar rumah penduduk,  tanah  1  Ha  diperuntukan  untuk  pemakaman,  5  Ha  digunakan  sebagai  hutan  desa  yang  berfungsi sebagai sumber kayu dan perluasan pemukiman penduduk. Aturan  adat untuk tanah perkebunan jika masyarakat sudah menanam di tanah dengan minimal dua jenis tanaman dan  minimal 10-15 pohon maka tanah tersebut tidak boleh ditanami lagi oleh masyarakat lainnya.  Komoditas perkebunan yang ditanam di Desa Pagar Batu adalah karet, kopi, dan kelapa. Khusus untuk perkebunan kelapa menggunakan tanah Desa 2 seluas 4 Ha yang dibagi per KK (Kepala Keluarga). Setiap kepala keluarga mendapat bagian 4 lubang tanah untuk menanam pohon kelapa, sementara pohon kelapa adalah milik masing-masing masyarakat. Jika masyarakat tidak lagi menanam kelapa maka pemanfaatannya akan dikembalikan ke desa. Selanjutnya peruntukan tanah pertanian juga termasuk
2 Aturan adat menyebut tanah desa sebagai tanah yang diperuntukan untuk kepentingan bersama dan statusnya milik desa bukan  milik  masyarakat.  Tanah  desa  ini  terdiri  dari  tanah  untuk  perkebunan  kelapa,  persawahan  padi,  pemakaman,  dan hutan desa.
ke dalam tanah desa sehingga digunakan dan dikelola secara bersama-sama. Persawahan padi tersebut digarap secara  bergantian  setiap  tahun  dengan  sistem  bagi  hasil.  Lahan  garapan  petani  berkurang  ketika  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  menggunakan  tanah  seluas  180,36  Ha  di  wilayah  Desa  Pagar  Batu  sebagai  areal perkebunan  kelapa  sawit.  Sebelumnya  tanah  tersebut  sebagai  lahan  perkebunan  karet  dan  kelapa  kemudian beralih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, saat ini petani hanya mengelola tanah yang berada di luar HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit.

## Sumber Konflik Tanah
PT  AP  merupakan  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  beroperasi  di  Kabupaten  Lahat  dengan HGU  seluas  2.075  Ha  yang  mencakup  14  wilayah  seperti  Desa  Padang  Lengkuas,  Karang  Endah,  Tanjung Pinang, Gunung Agung, Pagar Batu, Nantal, Merapi Selatan, Desa Tanjung Payang, Desa Kerung, Desa Perigi, Desa Talang Sawah, Desa Talang Sejumput, Muara Cawang dan Pulau Pinang. Konflik terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani Desa Pagar Batu. Tanah yang berada di wilayah Desa Pagar Batu seluas 180,36  Ha  masuk  dalam  HGU  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit.  HGU  sebagai  izin  konsesi  untuk  dapat menggunakan lahan sebagai areal perkebunan. Namun, persoalannya tanah di Desa Pagar Batu merupakan tanah adat yang dikelola berdasarkan aturan adat Desa Pagar batu sehingga terjadi tumpang tindih penguasaan lahan antara pihak perusahaan dengan petani. Perusahaan menggunakan tanah di Desa Pagar batu sejak Tahun 1993 hingga saat ini. Sebelumnya sering terjadi konflik antara perusahaan dengan petani seperti pada Tahun 1993 saat pembebasan lahan, Tahun 2001-2003 ketika petani melakukan reklaiming (Forum Pemuda Pemudi Pagar Batu, 2022).
Konflik  tersebut  masih  dapat  diredam  dengan  negosiasi  dan  secara  damai.  Konflik  kembali  terjadi berawal ketika perusahaan melakukan replanting pada Tahun 2017. Replanting merupakan aktivitas mengganti pohon  kelapa  sawit  yang  sudah  tua  dan  tidak  produktif  dengan  pohon  kelapa  sawit  yang  baru  dengan  tujuan untuk mempertahankan produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, petani mempertanyakan HGU perusahaan karena petani berpendapat bahwa HGU habis masanya pada Tahun 2018 sedangkan perusahaan melakukan replanting tanaman  kelapa  sawit.  Petani menolak  jika  HGU  perusahaan  diperpanjang  karena  petani  langsung  yang  akan menggarap, mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut. Perusahaan mengklaim bahwa HGU perusahaan masih berlaku hingga Tahun 2041. Oleh karena itu, petani melakukan berbagai upaya protes kepada pemerintah agar kembali memperoleh hak atas tanah. Petani menilai bahwa keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar areal perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi lahan perkebunan kopi dan karet menjadi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan berkurangnya lahan garapan petani, terjadinya transformasi mata pencaharian di luar sektor agraris seperti penambang pasir dan batu karena sektor argaris tidak bisa  lagi  mencukupi  kebutuhan  masyarakat,  pengingkaran  hak  tradisional  petani  terhadap  lahan  karena sebelumnya lahan dikelola berdasarkan aturan adat setempat namun beralih pada pengaturan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

## Gerakan Sosial Petani Pagar Batu
Mustain  (2017)  menyatakan  bahwa  terdapat  dua  tipe  organisasi  petani  dalam  melakukan  gerakan perlawanan yaitu organisasi yang muncul dari dalam kelompok petani itu sendiri untuk mengatur diri sendiri dan organisasi  yang  muncul    dari  luar.  Petani  Desa  Pagar  Batu  membentuk  organisasi  lokal  yang  merupakan kumpulan individu yang berasal dari Desa Pagar Batu. Organisasi lokal dibentuk petani Desa Pagar Batu pada Tahun 2018 yang diberi nama Forum Pemuda Pemudi Pagar Batu dan Gerakan Tani Pagar Batu. Forum Pemuda Pemudi  Pagar  Batu  dibentuk  karena  peduli  terhadap  persoalan  ekonomi  warga  desa  Pagar  Batu.  Kemudian organisasi  ini  membentuk  Gerakan  Tani  Pagar  Batu  sebagai  wadah  pergerakan  bagi  petani  Desa  Pagar  Batu sebagai kelompok petani yang dipersiapkan untuk menggarap lahan ketika kembali memperoleh hak atas tanah. Gerakan sosial dari bawah ini dicirikan oleh bersatunya petani yang mengorganisir diri dalam tujuannya membuat perubahan, menolak kondisi yang mempengaruhi kehidupan petani secara subsisten, dan mengembalikan akses petani terhadap tanah. Organisasi gerakan sosial mengajak petani untuk mengupayakan agar memperoleh akses terhadap tanah, mengorganisir dan mengarahkan gerakan sosial petani dan menghimpun dukungan baik secara internal maupun eksternal Desa Pagar Batu.
Gerakan  sosial  perlawanan  petani  menimbulkan  simpati  dari  berbagai  pihak  eksternal  petani.  Bentuk simpati pihak eksternal terhadap gerakan petani seperti pendampingan, perlindungan hukum, arahan strategis, berpartisipasi  dalam  aksi  demontrasi.  Petani  Desa  Pagar  Batu  beraliansi  dengan  Komite  Reforma  Agraria Sumatera  Selatan  (KRASS)  dan  Wahana  Lingkungan  Hidup  Sumatera  Selatan  (Walhi  Sumsel)  untuk mendampingi dan membimbing petani Pagar Batu dalam hal mengambil keputusan dan strategi untuk melakukan perlawanan petani Desa Pagar Batu dalam menghadapi PT AP. Dukungan dari pihak eksternal petani juga datang dari kalangan mahasiswa di Kabupaten Lahat terutama saat melakukan aksi demonstrasi dalam menyampaikan penolakan  petani  terhadap  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit.  Selain  itu,  peran  media  massa  juga  penting dalam  gerakan  perlawanan  petani  Pagar  Batu.  Media  massa  membantu  dalam  mempublikasikan  informasi- informasi mengenai permasalahan yang dihadapi petani Pagar Batu sehingga menimbulkan reaksi dukungan dari publik terhadap gerakan perlawanan petani Pagar Batu.
Gerakan sosial petani Pagar Batu pada masa Orde Baru dilakukan secara tertutup hanya sebatas berpura- pura  menyetujui  keberadaan  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  dan  tidak  ada  gerakan  perlawanan  yang dilakukan petani secara terbuka seperti melakukan aksi demonstrasi karena jika petani melakukan perlawanan dianggap menentang pemerintah. Oleh karena itu, petani berpura-pura menyetujui tanah digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit padahal tanah tersebut digarap petani sebagai lahan perkebunan karet dan kopi. Model perlawanan tertutup (Scott, 1993) masih relevan untuk menjelaskan perlawanan petani Desa Pagar Batu pada masa Orde Baru. Pada era tersebut petani tidak dapat melakukan perlawanan secara terbuka seperti melakukan demonstrasi karena kuatnya pengaruh negara dalam perluasan perkebunan kelapa sawit melalui izin-izin konsesi untuk kepentingan pembangunan.
”Kami membiarkan lahan kebun karet dan kopi digunakan untuk areal perkebunan kelapa sawit karena pada saat kami tidak bisa menolak. Kami pikir dengan adanya perusahaan besar perkebunan kelapa sawit akan membuat keadaan lebih baik, ada lapangan pekerjaan, pembangunan untuk desa kami. Namun, kami justru tidak bisa menggarap tanah kami lagi sementara sekarang kami kekurangan lahan garapan karena
penduduk desa semakin bertambah. Oleh karena itu, kami menginginkan agar kembali bisa menggarap tanah tersebut”. (Wawancara SHD, 2022)
Berbeda dengan era Orde Baru petani memiliki kesempatan lebih luas untuk mengekspresikan gerakan perlawanan  terhadap  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit,  seperti  melakukan  reklaiming,  demonstrasi, menggelar deklarasi reforma agraria, audiensi, mediasi, dan menggunakan kekerasan. Reklaiming adalah sebuah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, serta alat-alat produksi secara adil demi terciptanya kemakmuran rakyat (Hapsari et al., 2020). Reklaiming pertama dilakukan oleh petani Pagar Batu pada Tahun 2001-2003 dan reklaiming kedua dilakukan pada Tahun 2019 dengan membuat portal dan pondok jaga di lahan yang diperebutkan. Selanjutnya Petani Pagar Batu melakukan demonstrasi pada 4 Maret 2019 ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan  tuntutan  meminta  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Selatan  mendesak  Bupati  Kabupaten  Lahat  agar menyelesaikan  konflik  lahan  antara  petani  Desa  Pagar  Batu  dengan  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 mengeluarkan surat yang selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kabupaten Lahat yang berisi agar Pemerintah Kabupaten Lahat segera menyelesaikan persoalan konflik antara petani Desa Pagar Batu dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, petani menilai belum ada upaya pergerakan untuk menyelesaikan konflik oleh pemerintah Kabupaten Lahat sehingga tanggal 11 Maret 2019  petani  kembali  melakukan  demonstrasi  di  kantor  pemerintah  Kabupaten  Lahat.  Demonstrasi  tersebut menghasilkan  keputusan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Lahat  akan  memanggil  pihak  perusahaan  perkebunan kelapa sawit untuk bermusyawarah menyelesaikan konflik.
Gerakan sosial lainnya yang dilakukan oleh Petani Pagar Batu dengan cara menggelar deklarasi lahan prioritas reforma agraria pada 9 Juli 2019 di Desa Pagar Batu. Deklarasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak eksternal dan sebagai usulan kepada Bupati Kabupaten Lahat bahwa tanah di Desa Pagar Batu menjadi lahan prioritas reforma agraria, serta menambah semangat petani Desa Pagar Batu dalam memperjuangkan hak terhadap tanah. Setelah melaksanakan deklarasi lahan prioritas reforma agraria, petani Desa Pagar Batu kembali melakukan demonstrasi ke pemerintah Kabupaten Lahat Pada Tanggal 10 Juli 2019  dan  menghasilkan  keputusan  untuk  melaksanakan  audiensi  penanganan  konflik  bersama  dengan  petani Desa Pagar Batu. Audiensi antara petani Desa Pagar Batu dengan pemerintah Kabupaten Lahat dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019. Pemerintah Kabupaten Lahat memutuskan akan membentuk tim penanganan konflik yang  bertugas  untuk  menetapkan  langkah  penyelesaian  sengketa  tanah.  Melalui  Tim  penanganan  konflik diketahui bahwa HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan perkebunan kelapa sawit berlaku sejak Tahun 2006 hingga Tahun  2041  dengan  jangka  waktu  35  Tahun.  Terdapat  perbedaan  persepsi  antara  petani  dengan  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  mengenai  masa  berlaku  HGU.  Petani  menghitung  masa  berlakunya  HGU  sejak masuknya  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  pada  Tahun  1993  untuk  jangka  25  Tahun  sehingga  HGU dianggap habis pada Tahun 2018, sedangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit berpedoman pada HGU yang terbit  pada  Tahun  2006  dan  berlaku  hingga  Tahun  2041.  Perbedaan persepsi ini disebabkan  karena tidak ada keterbukaan  informasi  mengenai  perizinan  perkebunan  kelapa  sawit  sejak  pembebasan  lahan  hingga beroperasinya  perkebunan  kelapa  sawit.  Dengan  demikian  petani  mempersoalkan  beroperasinya  perusahaan
perkebunan kelapa sawit sejak Tahun 1993 hingga Tahun 2006 yang belum memiliki perizinan (de jure) tetapi telah menggunakan tanah di Desa Pagar Batu sebagai areal perkebunan kelapa sawit (de facto).
Petani kembali melakukan reklaiming pada lahan yang sengketa sehingga menutup akses pihak PT AP menuju perkebunan kelapa sawit. Mediasi antara korporasi perkebunan kelapa sawit dan Petani Desa Pagar Batu dilakukan  sebanyak  tiga  kali  yaitu  mediasi  pertama  pada  Tanggal  28  November  2019  yang  difasilitasi  oleh pemerintah Kabupaten Lahat dan mediasi kedua dilakukan pada Tanggal 9 Januari 2020 yang difasilitasi oleh pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Kedua  mediasi  tersebut  menghasilkan  keputusan  bahwa  korporasi perkebunan kelapa sawit meminta agar penyelesaian konflik diselesaikan melalui jalur hukum dengan disertai bukti-bukti  kepemilikan  tanah  oleh  petani  Desa  Pagar  Batu,  sementara  selama  ini  kepemilikan  tanah  hanya berdasarkan kepemilikan secara turun-temurun (de facto) sehingga petani menolak untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum. Mediasi ketiga dilakukan pada Tanggal 26 Februari 2020 yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten  Lahat.  Mediasi  ini  tidak  dihadiri  oleh  PT  AP.  Dalam  mediasi  tersebut  dipimpin  oleh  Bupati Kabupaten Lahat dan memperoleh rekomendasi bahwa pemerintah Kabupaten Lahat akan memanggil PT AP untuk  menyarankan  agar  perusahaan  membangun  perkebunan  inti  plasma  bagi  petani  Desa  Pagar  Batu. Perkebunan  inti  plasma  merupakan  pola  pelaksanaan,  pengembangan  perkebunan  dengan  menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerja sama yang saling menguntungkan,  utuh,  dan  berkesinambungan  (Suryadi et al., 2020) . Namun, sebelum hasil mediasi ketiga disepakati antara PT AP dan petani Desa Pagar Batu terjadi bentrok pada 21 Maret 2020.
Bentrok terjadi ketika petani mendatangi perkebunan kelapa sawit saat pihak perusahaaan melakukan aktivitas perawatan tanaman. Kedatangan petani tersebut karena pihak PTAP yang dibantu oleh aparat keamanan membongkar portal yang dibuat pada lahan perkebunan kelapa sawit padahal status tanah masih dalam sengketa sehingga  baik  petani  dan  perusahaan  sama-sama  tidak  boleh  mengakses  lahan  sebelum  ada  keputusan penyelesaian sengketa tanah tersebut. Dalam bentrok ini menimbulkan dua orang korban jiwa dari pihak petani dan dua orang petani lainnya mengalami luka (Mongabay Berita Lingkungan, 2020) . Petani kembali melakukan demonstrasi yang mencakup dua titik lokasi demonstrasi yaitu di kantor pemerintah Kabupaten Lahat dan Polres Kabupaten Lahat. Demonstrasi yang dilakukan di kantor pemerintah Kabupaten Lahat menghasilkan keputusan bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Lahat  akan  menemui  menteri  ATR/BPN  untuk  pengambilan  kebijakan  dalam penyelesaian  konflik.  Setelah  demonstrasi  di  Polres  Kabupaten,  selanjutnya  pihak  perusahaan  yang  terlibat bentrok  diproses  dan  satu  orang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  satu  orang  lainnya  masuk  dalam  daftar pencarian orang (DPO).
Hingga saat ini tidak ada kejelasan penyelesaian konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani Desa Pagar Batu. Perlawanan masa kini dengan cara terbuka dan terorganisir memberi kesempatan yang lebih luas bagi petani untuk membongkar persoalan antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dukungan dapat diperoleh melalui organisasi lokal, media, maupun pihak eksternal yang dapat mendampingi petani  dalam  menuntut  haknya  terhadap  tanah.  Perubahan  strategi  gerakan  perlawanan  petani  ini  membawa progres  bagi  perjuangan  petani  dalam  upaya  memperoleh  hak  atas  tanah  yang  digunakan  sebagai  areal
perkebunan  kelapa  sawit.  Meskipun  petani  Desa  Pagar  Batu  belum  berhasil  memperoleh  kembali  hak kepemilikan dan akses terhadap tanah tetapi melalui strategi gerakan perlawanan terbuka dan dilakukan secara terorganisir memiliki beberapa capaian yang menjadi catatan dalam gerakan sosial petani Desa Pagar Batu yaitu mampu menarik lebih banyak massa yang bergabung dalam gerakan sosial petani dan muncul kesadaran pada petani untuk berjuang bersama dalam memperoleh hak atas tanah.

## Pemetaan Konflik
Pemetaan konflik dilakukan untuk melihat jenis konflik yang terjadi yaitu konflik terbuka atau konflik tertutup, luasan konflik, intensitas konflik, dan kedalaman konflik. Konflik terbuka jika pihak yang berkonflik mengekspresikan  dalam  bentuk  tindakan,  sedangkan  konflik  tertutup  jika  pihak  yang  berkonflik  belum mengekspresikan dalam bentuk tindakan namun benturan kepentingan antara kedua belah pihak sudah terlihat. Luasan  konflik  dikatakan  konflik  sempit  jika  radius  konflik  hanya  melibatkan  individu  atau  kelompok  kecil, konflik sedang jika  radius konflik melibatkan mayoritas masyarakat  desa,  konflik  luas jika  radius  konfliknya melibatkan  masyarakat  hingga  di  luar  desa.  Intensitas  konflik  dilihat  berdasarkan  kuantitas  konflik  terjadi, dikatakan jarang jika konflik terjadi hanya sekali terjadi, dikatakan sedang jika konflik tersebut berulang hingga dua kali, intensitas konflik dikatakan sering jika konflik tersebut terjadi lebih dari dua kali. Kedalaman konflik dikategorikan dangkal jika konflik sebatas isu atau desas-desus, sedang jika konflik berupa aksi terbuka seperti demo dan pemalangan, dalam jika konflik sudah timbul kekerasan atau konflik telah berlanjut hingga berupa gugutan hukum (Sumardjo et al., 2014).
No. Pemetaan Konflik Temuan Penelitian Keterangan 1 Jenis konflik Terbuka Diekspresikan dalam bentuk tindakan 2 Luasan konflik Luas Melibatkan masyarakat hingga di luar desa 3 Intensitas konflik Sering Konflik terjadi lebih dari dua kali 4 Kedalaman konflik Dalam Terjadi  kekerasan  dan  berlanjut  pada  gugatan hukum Sumber : diolah oleh peneliti
Konflik yang terjadi di Desa Pagar Batu antara petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit termasuk ke dalam konflik terbuka karena  konflik diekspresikan dalam bentuk gerakan perlawanan, luasan konflik dapat dikategorikan konflik luas karena melibatkan banyak aspek masyarakat baik internal masyarakat Desa Pagar Batu, pemerintah, media massa, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, dan pihak-pihak lain. Sementara intensitas konflik termasuk konflik yang memiliki intensitas sering karena bentrok terjadi lebih dari dua kali sejak perusahaan perkebunan kelapa sawit masuk pada Tahun 1993 hingga dengan saat ini. Kedalaman konflik  termasuk  dalam  karena  terjadi  kekerasan  dan  berlanjut  pada  gugutan  hukum  karena  menimbulkan korban jiwa dan korban luka.
Tabel 2. Pemetaan Konflik

## Kesimpulan
Gerakan sosial petani yang terjadi di Desa Pagar Batu muncul karena adanya tumpang tindih dalam kepemilikan  dan  penguasaan  tanah.  Kepemilikan  tanah  oleh  petani  berdasarkan  sistem  tradisional  yaitu pewarisan secara turun-temurun dan dikelola berdasarkan aturan adat setempat (kepemilikan secara de facto ), sementara perusahaan berlandaskan pada kepemilikan secara de jure melalui hak guna usaha. Pemerintah telah mengatur bahwa tanah adat dan tanah masyarakat setempat yang tidak bersedia melakukan pembebasan lahan dapat dikeluarkan dari hak guna usaha. Hak guna usaha dikeluarkan ketika proses pembebasan lahan telah selesai  dengan  masyarakat  sekitar.  Pembebasan  lahan  dapat  dilakukan  melalui  ganti  rugi,  sewa,  atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Namun, pada praktiknya tetap terdapat persoalan saling klaim terhadap sumber daya tanah. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan sistem kepemilikan tanah antara kepemilikan secara formal (de jure) dan kepemilikan secara tradisional (de facto).
Kondisi  diperparah  saat  petani  merasa  terjadi  eksklusifitas  perkebunan  kelapa  sawit  yang  berarti bahwa  manfaat  adanya  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  hanya  dapat  dirasakan  oleh  pihak  perusahaan perkebunan kelapa sawit, sementara masyarakat yang tinggal di areal perkebunan kelapa sawit dan telah lebih dulu  mengelola  tanah  secara  fisik  tidak  memperoleh  manfaat  adanya  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit sehingga berkurangnya lahan garapan dan terjadi transformasi mata pencaharian petani pada sektor lain. Petani melakukan gerakan sosial agar tuntutan dan protes petani lebih didengarkan. Gerakan sosial petani Pagar Batu pada periode Orde Baru dilakukan melalui  reklaiming, membentuk organisasi gerakan, aliansi dengan LSM, mediasi, audiensi, deklarasi lahan prioritas reforma agraria, demonstrasi dan menggunakan kekerasan fisik.
Perlu  adanya  pelaksanaan  reforma  agraria  yaitu  penataan  kembali  struktur  penguasaan,  pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan penataan akses untuk kemakmuran  rakyat.  Penataan  asset  melalui  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, sedangkan penataan akses melalui pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

## Daftar Pustaka
Abraham,  M.  (2017).  Oil  palm–  community  conflict  mapping  in  Indonesia:  A  case  for  better  community liaison in planning for development initiatives. Applied Geography , 78 , 33–34.
Afrizal. (2018). Sosiologi Konflik Pola Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural Di Indonesia (1st ed.). Indomedia Pustaka.
Amalia, R. (2016). Perubahan Lanskap Ekologi, Kerentanan, dan Resiliensi Nafkah Rumah Tangga Petani Di Sekitar Hutan Di Kalimantan Timur . Institut Pertanian Bogor.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. (2023). Kabupaten Lahat Dalam Angka 2023 .
Barreiro, V., Iqbal, M., Limberg, G., Prasodjo, R., Sileuw, A., & Schweithelm, J. (2018). The cost of conflict in  oil  palm  in  Indonesia;  PDF  copied  from  the  Internet  by  Library  of  Congress  Jakarta  Office  on 11/28/2017 .
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE Publications, Inc. Damsar, & Indrayani. (2016). Pengantar Sosiologi Pedesaan . Kencana.
Dzulkarnain,  I.,  Soetarto,  E.,  Kinseng,  R.  A.,  &  Sjaf,  S.  (2020).  Disguised  Resistance  of  Madurese  Salt Farming Community. Agriekonomika , 9 (Perlawanan
petani), 100–113.
https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v9i1.6221
Fahrimal, & Safpuriyadi. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia.
Jurnal Riset Komunikasi , 1 (1), 109–127.
Fenny, D. (1983). The Moral or Rational Peasant? Competing Hypotheses of  Collective Action. Journal of Asian Studies , 42 (4), 769–789.
Hapsari,  D.  R.,  Kinseng,  R.  A.,  Sarwoprasodjo,  S.,  Putri  Simanjuntak,  A.,  Anam,  K.,  Sarifuddin,  A.,  & Sulistiyowati, I. (2020). Fishermen Social Movements in West Sumatra: Issues, Actors, and Tactics of the Movement. Sodality:
Jurnal Sosiologi Pedesaan , 8 (1), 14–29. https://doi.org/10.22500/8202028692
Hidayah, N., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2016). Ekspansi Perubahan Kelapa Sawit Dan Perubahan Sosial
Ekologi Pedesaan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 4 (3). https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14434
Ishak, A., Kinseng, R. A., Sunito, S., & Damanhuri, D. S. (2017). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang Palm Oil Expansion and Requirement Spatial Planning Policy Improvement. Jurnal Perspektif , 16 (1), 13–23. https://doi.org/10.21082/psp.v16n1.2016
Izudin, A. (2019). Menyuarakan Hak Tanpa Sekat  Sebuah Ekspresi Gerakan Sosial Petani . Jurnal Walisongo , 2 (2), 211–224.
Kementerian Pertanian. (2023). Kementan Jaga Resiliensi Perkebunan Indonesia 2023 demi Akselerasi PSR . Https://Ditjenbun.Pertanian.Go.Id/Kementan-Jaga-Resiliensi-Perkebunan-Indonesia-2023-Demi- Akselerasi-Psr/.
Manulu, D. (2016). Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak Vs PT Indorayon Utama . Populasi , 18 (1), 27–50.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldaña,  Johnny.  (2014).  Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. In Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications .
Mongabay Berita Lingkungan. (2020). Sengketa Lahan, Walhi Sumsel: Dua Warga Lahat Tewas Diserang Sekuriti  Perusahaan  Sawit .  Https://Www.Mongabay.Co.Id/2020/03/25/Sengketa-Lahan-Walhi- Sumsel-Dua-Warga-Lahat-Tewas-Diserang-Sekuriti-Perusahaan-Sawit/.
Mustain. (2017). Petani VS Negara (A. Safa, Ed.; 1st ed.). Ar Ruzz Media.
Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security , 1 , 58–66. https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8
Nasution,  C.  N.,  Kinseng,  R.  A.,  &  Adiwibowo,  S.  (2019).  Analysis  of  Strategies  and  Success  Factors  of Fishers Social Movement. JURNAL ILMU SOSIAL , 18 (1). https://doi.org/10.14710/jis.18.1.2019.62- 80
Nugraha,  &  Suteki.  (2018).  Politik  Hukum  Penanganan  Konflik  Perkebunan  Oleh  Pemerintah  Yang Berkeadilan Sosial. Ilmu Hukum , 20 (1), 103–122.
Pemerintah Desa Pagar Batu. (2022). Profil Desa Pagar Batu .
Pratiwi,  Aprilyanti.  sarwititi  Sarwoprasodjo.  E.  S.  N.  P.  (2019).  Strategi  Komunikasi  Gerakan  Perlawanan Petani. Jurnal Pekommas , 4 (2).
Purwandari,  H.,  Kolopaking,  L. M., &  Tonny,  F.  (2014).  Perlawanan  Tersamar Organisasi   Petani:  Sinergi Antara  Kepentingan  Pembangunan  Dan  Abstrak  Kepentingan  Gerakan  Sosial. Sodality:  Jurnal Sosiologi Pedesaan , 6 (3). https://doi.org/10.22500/sodality.v6i3.8019
Putri Widya Sari. (2017). Perampasan Lahan Dan Gerakan Perlawanan Petani . IPB University.
Rachman, F. (2017). Rantai Penjelas Konflik Konflik Agraria .
Rahma DA, & Soetarto. (2014). Gerakan Paguyuban Petani Versus Negara  dan Dampaknya  Pada Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukamulya. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 2 (1), 1–16.
Romolda,  Norsidi,  &  Wiwik  Cahyaningrum.  (2022).  Dampak  Berdirinya  Perusahaan  Kelapa  Sawit Terhadap   Kesejahteraan  Sosial  Masyarakat  Di  Desa  Entabuk  Kecamatan  Belitang  Hilir  Kabupaten Sekada. Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata , 2 (1), 12–20.
Roviana,  S.  (2014).  Gerakan  Perempuan  Nahdlatul  Ulama  Dalam  Transformasi  Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam , 3 (2), 403–424.
Rusmanto,  J.  (2017). Sosiologi  Poilitik  Gerakan  Sosial  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Studi  Perlawanan . Pustaka Saga.
Sabar, D., yanti, L., & Zubir, Z. (2017). Jalan Terjal Membentuk Karakter Bangsa: Dialektika Petani Versus Pengusaha  Dan  Penguasa Di  Sumatera  Barat,  Riau Dan  Jambi  1970-2010. Jurnal  Analisis  Sejarah , 6 (2).
Scott, J. C. (1993). Perlawanan Kaum Tani. In Jelajah Budaya .
Sukmana,  O.  (2013).  “Konvergensi  Antara  Resource  Mobilization  Theory  Dan  Identity  Oriented  Theory
Dalam Studi Gerakan Sosial Baru. Jurnal Sosiologi Reflektif , 18 (1), 39–62.
Sumardjo,  D.,  Riyanto,  S.,  Saleh,  A.,  &  Firmansyah,  A.  (2014).  Tipologi  Konflik  Berbasis  Sumber  Daya Pangan Di Wilayah Perkebunan Sawit. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia , 19 (3), 189–196.
Suryadi, S., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial,
Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau). Jurnal Ilmu Lingkungan , 18 (2), 367–374. https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374
Syawaludin, M. (2014). Perlawanan Petani Rengas Terhadap PTPN VII Di Ogan Ilir Sumatera Selatan. Jurnal Sosiologi Reflektif , 9 (1), 113–129.
Sztompka. (1994). The Sociology of Social Change . Backwell Publisher.