KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

## Bakhrul Amal
Universitas Nahdatul Ulama Indonesia Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta Pusat bakhrul@unusia.ac.id

## Abstract
Every election law enforcement is taken by state institutions depending on the type carried out. Bawaslu  is  one  of  the  institutions  that  obtains  attribution  of  authority  to  enforce  election  law related  to  the  election  regulation  process.  Based  on  the  agreement  given  by  the  Election Supervisory  Body  (Bawaslu)  which  was  agreed  to  take  actions  that  exceeded  what  was  done, such as exceeding what was under the authority of the Supreme Court. To find an answer to this problem, the writer conducted a research on the socio-legal method. The research of this author is  focused  on  the  Decision  of  Dispute  Settlement  Process  of  DKI  Jakarta  Bawaslu  Election Process Number 004 / REG.LG / DPRD / 12.00 / VIII / 2018. In the verdict it is known that on the other hand Bawaslu has arguments for its decisions which can be legally justified. There is a legal court that can be compiled by the Election Supervisory Body to become a judge, namely the transition assigning legal antinomy and transition that is in accordance with the principles in the court.
Keywords: Bawaslu; Determination of KPU Minutes; Election Process Disputes

## Abstrak
Setiap  penegakan  hukum  Pemilu  ditangani  oleh  lembaga  negara  tergantung  dari  jenis pelanggaran  yang  dilakukan.  Bawaslu  adalah  salah  satu  lembaga  yang  memperoleh  atribusi kewenangan  untuk  menegakan  hukum  Pemilu  terkait  dengan  sengketa  proses  Pemilu.  Pada pelaksanaan  kewenangannya  tersebut  Bawaslu  dinilai  seringkali  melakukan  tindakan  yang melampaui  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  seperti  melampui  apa  yang  menjadi  kewenangan Mahkamah  Agung.  Untuk  menemukan  jawaban  atas  persolan  itu  maka  penulis  melakukan penelitian  dengan  metode  sosio-legal.  Penelitian  penulis  ini  difokuskan  pada  Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018. Pada putusan tersebut diketahui bahwadi sisi lain Bawaslu memiliki  argumentasi  atas  putusannya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Argumentasi  tersebut  berupa  putusan  Bawaslu  atas  Penetapan  Berita  Acara  itu  tidak  bisa diejawantahkan  dengan  Bawaslu  menafsirkan  PKPU.  Ada  mekanisme  hukum  yang  bisa dilakukan  Bawaslu  ketika  menjadi  hakim  yaitu  mekanisme  menafsirkan  antinomi  hukum  dan mekanisme itu sesuai dengan asas-asas di dalam peradilan.
Kata Kunci : Bawaslu; Penetapan Berita Acara KPU; Sengketa Proses Pemilu

## A. Pendahuluan
Penegakan  hukum  Pemilihan  Umum (Pemilu)  terdiri  dari  dua  hal.  Pertama  adalah penegakan  hukum  Pemilu  terkait  dengan pelanggaran  Pemilu.  Pelanggaran  Pemilu  ini terdiri  pelanggaran  administrasi,  pelanggaran yang  bersifat  pidana,  dan  pelanggaran  atas kode  etik  penyelenggara  Pemilu.  Kedua, terkait dengan hasil dan sengketanya, penegakan  hukum  Pemilu  atas  hasil  dan sengketa  dalam  proses  Pemilu.  Penegakan hukum  Pemilu  ini  diatur  oleh  beberapa  aturan salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Masing-masing  penegakan  hukum  atas pelanggaran  Pemilu  tersebut  ditangani  oleh beberapa lembaga tergantung jenis pelanggaran  yang  dilakukan.  Pelanggaran pidana  Pemilu  tentunya  ditangani  oleh Pengadilan Negeri. Pelanggaran yang dilakukan  oleh  penyelenggara  Pemilu  yang berkaitan  dengan  kode  etik  akan  diadili  oleh Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu (DKPP). Penegakan Pemilu yang mempersoalkan  hasil  dilakukan  di  Mahkamah Konstitusi  sesuai  dengan  amanat  Pasal  24C Undang-Undang  Dasar  1945.  Dan  terakhir, yang terbaru dan muncul dalamPasal 461 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017, penegakan  hukum  Pemilu  terkait  dengan sengketa  proses  Pemilu  ditangani  oleh Lembaga  Negara  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu).
Pemberian amanat  baru  bagi Bawaslu ini, seperti  disebutkan  di  atas,  artinya  menambah satu  struktur  dan  prosedur  di  dalam  proses penegakan  hukum  di  Indonesia.  Menurut Friedman,  struktur  dalam  penegakan  hukum dapat  dimaknai  sebagai  organisasi  pengadilan dan badan administrative (Amal, 2018, p. 21). Posisi Bawaslu dalam strukur hukum Indonesia  ini,  meskipun  dengan  jangkauan yang  berbeda,  bisa  dikatakan  memiliki  fungsi yang  serupa  dengan  struktur  hukum  lain semisal Kejaksaan, Kepolisian, dan
Mahkamah Agung. Cara menyelesaikan sengketa  dengan  melewati  prosedur  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dalam  hal penanganan  sengketa  proses  Pemilu  oleh
Bawaslu,  adalah  konsekuensi  yang  kemudian timbul akibat kehadiran struktur baru.
Mutatis  mutandis, oleh  karena  telah masuk  menjadi  bagian  dari  struktur  dan prosedur  hukum  di  Indonesia,  sifat  putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus dimaknai  sebagai  putusan  yang  dikeluarkan oleh  lembaga quasi  yudisial yang  harus langsung  dilaksanakan.  Hal  itu  terlepas  dari posisi  Bawaslu  sendiri  yang  masih  menjadi lembaga  yang  pengawas  Pemilu(Junaidi, 2017).  Sepintas  peranan  Bawaslu  ini  menjadi serupa  dengan  peranan  Komisi  Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelesaiakan  gugatan  persaingan  usaha tidak  sehat.  Yang  membedakan  keduanya adalah  terkait  dengan  produk  keputusan Bawaslu yang tentu berkaitan dengan kepentingan  politik  dan  dapat  mengubah dinamika politik di Indonesia.
Persoalan  yang  timbul  kemudian  adalah persoalan perihal batasan kewenangan Bawaslu  dalam  menerima  dan  memutus gugatan.Kewenangan  mengadili  itu  sendiri  di dalam  istilah  hukum  acara  terbagi  menjadi dua.  Kewenangan  mengadili  relatif  atau kewenangan mengadili  yang berkaitan dengan kewenangan menerima,  memeriksa, mengadili dan  menyelesaikan  perkara  dalam  pengadilan serupa  terkait  dengan  dimanakah  seharusnya permohonan itu diajukan ( actor sequitur forum rei ).  Dan  kewenangan  mutlak  menyangkut pembagian  kekuasaan  antar  badan-badan peradilan,  dilihat  dari  macamnya  pengadilan menyangkut  pemberian  kekuasaan  untuk mengadili  ( attributie  van  rechts  macht ) (Memi, 2017).
Pada  beberapa  keadaan  Bawaslu  dinilai sering terjebak dalam kewenangan kompetensi absolut terkait kewenangan yang diatribusikan atas  dasar  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  kepadanya.  Sebagai  contohnya  adalah ketika  Bawaslu  akhirnya  meloloskan  mantan napi  koruptor  sebagai  bakal  calon  anggota DPR  dan  DPRD  yang  dinilai  melanggar Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Tindakan Bawaslu ini dianggap  mengambil  alih  kewenangan  uji materi  Mahkamah  Agung  atas  PKPU,  dimana disebutkan  dalam  Pasal  76  Undang-Undang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 306-311
Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  bahwa  dalam  hal  Peraturan  KPU diduga bertentangan undang-undang ini, pengujiannya  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung.
Absurditas kewenangan Bawaslu itu dapat dilihat  dalam  pertimbangan  putusan  perkara Nomor  004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018 penyelesaian  sengketa  oleh  Bawaslu  Provinsi DKI  Jakarta  antaraPEMOHON  Mohammad Taufik terhadap TERMOHON KPUD Provinsi DKI Jakarta. Pertimbangan keputusan Bawaslu  Provinsi  DKI  Jakarta  menilai,  pada poin  43  sub  dalam  pokok  permohonan, penetapan  KPUD  Provinsi  DKI  Jakarta  itu bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017 serta bertentangan juga dengan semangat putusan MK Nomor 42/PUU-XII/2015 51/PUU-XIV/2016  adalah  tindakan  yang melampaui  batas.  Di  sisi  lain,  Bawaslu berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan atas tafsir  terhadap  Penetapan  Berita  Acara  KPU DKI  Jakarta  bukan  atas  pengujian  PKPU. Tafsir  tersebut  menjadi  kewenangan  Bawaslu sebagai  pengadil  yang  wajib  memperhatikan pula ciri khusus negara melalui prinsip-prinsip rule  of  law (Adji,  1987,  p.  46),  yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi  yang  mengandung  pengertian  perlakuan yang  sama  di  bidang  politik,  hukum,  sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Atas  persoalan  itu  maka  permasalahan yang  timbul  adalah  sejauh  mana  batasan kewenangan Bawaslu dalam menangani perkara  permohonan  penyelesaian  sengketa proses  Pemilu  yang  diatur  dalam  PKPU? Penulis pun tertarik melalukan penelitian yang diberi  judul  “Kewenangan  Mengadili  Oleh Bawaslu  Atas  Sengketa  Proses  Pemilu  Yang Diatur  Dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  (Studi  Atas  Putusan  Penyelesaian Sengketa  Proses  Pemilu  Bawaslu  Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018)”. Adapun  maksud  dan  tujuan  penelitian  ini adalah  agar  memperoleh  kepastian  hukum terkait kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan  mekanisme quasi  yudisial agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode sosio-legal . Fakta-fakta di dalam penelitian ini tidak  hanya  dilihat  secara  normatif  tetapi  juga secara  empiris.  Identifikasi  yang  dilakukan dalam  kajian  sosio-legal  tidak  sebatas  teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang  mencakup  segala  proses,  misal  sedari ‘law  making’ (pembentukan  hukum)  hingga ‘implementation  of  law’ (bekerjanya  hukum) (Wiratraman,  2016).  Penelitian  ini  berbentuk penelitian evaluatif atau  penelitian  berupa penilaian terhadap sesuatu yang telah dijalankan (Soekanto, 2014, p. 10).
Penelitian  ini  pun  dilakukan  dengan pendekatan perbandingan ( comparative approach ).  Studi  perbandingan  ini  dilakukan utamanya  dengan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konsepsi  ( conceptual  approach )  (Mirzana, 2006).  Data  yang  dikaji  oleh  penelitian  ini terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  berupa  perundang-undangan  yang berlaku,  utamanya  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum. Sedangkan  data  sekunder  diambil  dari  teori- teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
Secara  definisi  objek  dari  sengketa  yang ditangani oleh Bawaslu adalah sengketa terkait dengan  sengketa  proses  Pemilu.  Berdasarkan Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilu  (Perbawaslu)  Nomor  18  Tahun  2018 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum,  yang dimaksud  objek  sengketa  proses  Pemilu  yang ditangani oleh Bawaslu ini meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan yang dimaksud  tersebut  adalah  berbentuk  Surat Keputusan  dan  atau  Berita  Acara.  Perbawaslu ini  menjadi  batasan  yang  memperjelas kewenangan  kompetensi  absolut  Bawaslu dalam proses quasi yudisial.
Selain mengatur mengenai objek sengketa,  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu (Perbawaslu)  Nomor  18  Tahun  2018  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2017 Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Proses  Pemilihan  Umum,  mengatur  pula pihak-pihak  yang  memiliki legal  standing untuk  melakukan  permohonan/laporan  di Bawaslu.  Pihak-pihak  tersebut,  sesuai  rincian pada Pasal 7 ayat (1), terdiri dari partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri  sebagai  Peserta  Pemilu  di  KPU,  Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD  yang  tercantum  dalam  DCT,  bakal calon  Anggota  DPD  yang  telah  mendaftarkan diri  kepada  KPU,  calon  anggota  DPD,  bakal Pasangan Calon,  dan Pasangan Calon.  Pasal  7 ayat (2) menyebutkan bahwa terdapat kekhususan  bagi  partai  politik  calon  Peserta Pemilu  yang  telah  mendaftarkan  diri  sebagai Peserta  Pemilu  di  KPU,  calon  anggota  DPD, dan  bakal  Pasangan  Calon  yang  mana ketiganya  dapat  mengajukan  Permohonan penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  sampai dengan  tahapan  penetapan  Partai  Politik Peserta  Pemilu,  penetapan  DCT  anggota  DPR dan  DPRD,  penetapan  daftar  calon  anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.
Selain  aturan  khusus  yang  termaktub  di dalam  Perbawaslu,  Bawaslu  sendiri  secara prinsip,  dalam  menangani  sebuah  perkara, Bawaslu  bertindak  pasif  ( stelsel  pasif ). Penanganan  perkara  yang  dilakukan  oleh Bawaslu  adalah  perkara  yang  dihadirkan kepadanya.  Sebagai  lembaga  yang  memiliki double  power, atau  kewenangan  ganda  yakni pengawasan dan quasi peradilan, Bawaslu pun melakukan  penilaian,  sebelum  memutuskan, dengan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan posita atau fundamentum  petendi dan  melihat permohonan  putusan  penggugat  ( petitum ). Selama  perkara  tersebut  tidak  menyalahi aturan kewenangan, baik absolute bevoegdheid maupun relative  bevoegdheid, maka  Bawaslu  harus  menindaklanjuti  perkara tersebut. Kenyataan ini menggugurkan anggapan  bahwa  Bawaslu  telah  bertindak melampaui kewenangannya.
Merujuk  pada  ketentuan  dan  regulasi  di atas, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara sah dan  patut  memiliki  kewenangan  untuk  tetap mengadili  permohonan  yang  diajukan  oleh
mantan napi korupsi, dalam hal ini Muhammad  Taufik.  Permohonan  tersebut berkaitan dengan munculnya Penetapan Berita Acara  KPUD  Provinsi  DKI  Jakarta  pada tanggal  06  Agustus  2018  yang  menyatakan Tidak  Memenuhi  Syarat  (TMS)  bakal  calon anggota  legislatif  karena  tidak  menenuhi syarat  yang  ditentukan  oleh  PKPU  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota Legislatif. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 4  perihal  pelarangan  terhadap  Partai  Politik untuk  mengajukan  mantan  terpidana  kasus narkoba,  kejahatan  seksual  anak,  dan  korupsi menjadi calon legislatif.
Menanggapi  keputusan  Bawaslu  Provinsi DKI  Jakarta  tersebut  Direktur  Eksekutif Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi (Perludem)  (Sadikin,  2018),  Titi  Anggraini, menilai  bahwa  keputusan  Bawaslu  Provinsi DKI  Jakarta  untuk  membatalkan  Penetapan Berita  Acara  KPUD  Provinsi  DKI  Jakarta tersebut  sebagai  tindakan  yang  melampaui kewenangannya.  Kewenangan  yang  dimaksud adalah  kewenangan  untuk  mengadili  dan bahkan  menafsirkan  hal-hal  yang  telah  diatur oleh PKPU. Padahal menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  dijelaskan  bahwa  pengujian atas  PKPUadalah  kewenangan  Mahkamah Agung.Waktu  pengujiannya  pun  dibatasi yakni30  (tiga  puluh  hari)  semenjak  PKPU  itu diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  oleh Kementerian Hukum dan
HAM (Kemenkumham).
Abhan,  ketua  Bawaslu  RI,  memberikan pendapat  atas  opini  pelampauan  kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu bahwa yang diadili  oleh  Bawaslu  bukanlah  PKPU  akan tetapi  Penetapan  Berita  AcaraKPUD  Provinsi DKI  Jakarta.  Tindakan  tersebut  sesuai  dengan kewenangan  atribusi  yang  diberikan  oleh Bawaslu.  Ketentuan  yang  dimaksud  terdapat dalam  Pasal  461  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  bahwa  Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Diperkuat  dengan  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan Badan  Pengawas  Pemilu  (Perbawaslu)  Nomor 18  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 306-311
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan Umum (Abhan, 2018).
Bawaslu  Provinsi  DKI  Jakarta  sendiri mempertimbangkan  bahwa  Penetapan  Berita Acara  KPUD  Provinsi  DKI  Jakarta  itu bertentangan dengan hak asasi manusia terkait dengan  hak  manusia  di  dalam  proses  Pemilu untuk  dipilih  dan  memilih.  Di  sisi  lain, seseorang  yang  telah  menjalani  hukuman dianggap  telah  mengakui  segala  kesalahannya dan wajib diterima sebagai manusia yang baru. Bawaslu juga berupaya melindungi hak warga negara  yang  diatur  dalam  Pasal  28  D  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945  yakni  setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum (Abhan, 2018).
Secara  faktual,  peran  Bawaslu  terhadap perkara
Nomor
004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018 penyelesaian  sengketa  antara  Mohammad Taufik  terhadap  KPUD  Provinsi  DKI  Jakarta adalah menguji Penetapan Berita Acara KPUD Provinsi  DKI  Jakarta.Pada  tahapan  pengujian Penetapan  Berita  Acara  tersebut  Bawaslu Provinsi  DKI  Jakarta  menemukan  fakta adanya  dua  aturan  yang  saling  bertentangan dalam Penetapan Berita Acara KPUD Provinsi DKI  Jakarta.  Bertentangannya  dua  aturan hukum  dalam  hukum  acara  dikenal  dengan istilah  antinomi.  Antinomi  diartikan  oleh Fockema  sebagai  pertentangan  antara  dua aturan  atau  lebih  yang  pemecahannya  harus dicari  dengan  jalan  tafsir  (Butarbutar,  2012). Pada  dasarnya  antinomi  merupakan  dua  hal yang  berbeda  namun  saling  melengkapi,  oleh karena  itu,  di  dalam  menghadapi  antinomi, Bawaslu dituntut untuk menciptakan keseimbangan  atau  keselarasan  antara  kedua asas tersebut.
Sebagai seorang hakim, pada kapasitasnya ketika  mengadili,  Bawaslu  Provinsi  DKI Jakarta tentunya patuh pada nilai-nilai peradilan  yang  independen,  tidak  bersifat memihak  dan  bebas  dari  segala  pengaruh kekuasaan lain (Adji, 1987, p. 46). Kebebasan dan  ketidakberpihakan  Bawaslu  Provinsi  DKI
Jakarta  itu  dilakukan  dengan  melakukan penafsiran  atas  posisi  antinomi  Penetapan Berita  Acara  KPUD  Provinsi  DKI  Jakarta tidak sebatas melihat PKPU an sinch. Bawaslu Provinsi  DKI  Jakarta  juga  melihat  aturan- aturan  di  atas  PKPU,  sesuai  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hasil  penafsiran  tersebut,  Bawaslu  Provinsi DKI  Jakarta  memutuskan  bahwa  Muhammad Taufik  telah  Memenuhi  Syarat  (MS)  dan secara otomatis membatalkan Penetapan Berita Acara KPUD Provinsi DKI Jakarta.Keputusan Bawaslu  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  bagian dari produk hakim maka harus dianggap benar ( res judicata pro veritate habetur ).
Keputusan  Bawaslu  Provinsi  DKI  Jakarta tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan. Bawaslu Provinsi  DKI  Jakarta  pun,  dilihat  dari  produk keputusannya,  telah  mempertimbangkan  hal- hal  yang  perlu  diperhatikan  ketika  melakukan tafsir.  Tafsir  tersebut  setidaknya  ditinjau  dari apabila  terjadi  konflik  antara  undang-undang dengan  undang-undang  maka  harus  mengacu pada  asas lex  posteriori  derogat  legi  priori (kalau  terjadi  konflik  antara  undang-undang yang  lama  dengan  yang  baru,  maka  yang berlaku  adalah  undang-undang  yang  baru), atau lex  superior  derogat  legi  inferiori (kalau terjadi  konflik  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  berbeda  tingkatnya  yang berlaku  adalah  perundang-undangan  yang tertinggi tingkatnya).

## D. Simpulan
Pada  dasarnya  kewenangan  Bawaslu dalam proses quasi yudisial adalah kewenangan  menerima,  memeriksa,  mengkaji, dan  memutuskan  pelanggaran  administrasi Pemilu.  Objek  dari  kewenangan  Bawaslu  itu terdiri  dari  keputusan  KPU  dimana  keputusan yang  dimaksud  tersebut  adalah  berbentuk Surat  Keputusan  dan  atau  Berita  Acara. Bawaslu,  dengan  aturan  yang  dibuatnya sendiri yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas  Pemilu  (Perbawaslu)  Nomor  18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor 18 Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum,  tidak diperkenankan  untuk  melakukan  hal  lain  di luar itu.
Di  sisi  lain  ketika  ditemukan,  baik  dari permohonan  pihak  maupun  dari  fakta  di persidangan,  bahwa  Surat  Keputusan  atau Berita  Acara  bertentangan  dengan  Undang- Undang  di  atasnya,  Bawaslu  diberikan  hak atas  kewenangan  atribusi  untuk  melakukan tafsir.  Kewenangan  melakukan  tafsir  tersebut tidak  lain  untuk  kepentingan  menciptakan keseimbangan  atau  keselarasan  antara  kedua asas  atau  aturan  yang  saling  bertentangan tersebut. Tafsir itu juga hanya dapat dilakukan apabila  Bawaslu  dapat  membuktikan  bahwa Surat  Keputusan  atau  Penetapan  Berita  Acara itu  mengandung  unsur  adanya  pertentangan antar undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abhan, A. (2018). Wawancara Ketua Bawaslu. Adji,  O.  S.  (1987). Peradilan  Bebas  Negara Hukum . Jakarta: Erlangga.
Amal,  B.  (2018). Hukum  dan  Masyarakat . Jakarta: Thafa Media.
Butarbutar,  E.  N.  (2012).  Antinomi  Dalam Penerapan  Asas  Legalitas  Dalam  Proses Penemuan  Hukum. Jurnal  Yustisia , 1 (1), 148.
Junaidi,  V.  (2017).  Mekanisme  Penanganan Pelanggaran  Administrasi  Pemilu  Dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017. Jurnal Bawaslu , 3 (1), 55.
Memi,  C.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa Kompetensi  Absolut  Antara  Arbitrase Dan  Pengadilan. Jurnal  Yudisial , 10 (2), 119.
Mirzana, H. A. (2006). Kebijakan Kriminalisasi Pers Dalam Undang- Undang  Pers  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Law Reform , 2 (1), 66.
Sadikin,  U.  H.  (2018).  Loloskan  Koruptor Nyaleg,  Bawaslu  Lampaui  Kewenangan. Retrieved  December  1,  2019,  from https://rumahpemilu.org/loloskan- koruptor-nyaleg-bawaslu-lampaui- kewenangan/
Soekanto,  S.  (2014). Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Wiratraman,  H.  P.  (2016). Penelitian  Sosio- Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya .