## PERAN ULAMA’ DAN INTELEKTUAL DALAM MEMBENTUK
MASYARAKAT MULTIKULTURAL
M. Dayat Universitas Yudharta Pasuruan dayat@yudharta.ac.id
Abstrak  : Ulama‟  dan  intelektual  adalah  aktor  utama  dibalik  terwujudnya masyarakat  multukultural,  meskipun  pada  kenyataannya  seringkali  terjadi tragedy  sebaliknya  yang  justru  mencedrai  makna  multikulutral  sendiri,  hal  ini adalah  wajar  sebab  nas  al  Qur‟an  sendiri  telah  menentukan  dan  mantakdirkan manusia diciptakan Allah dalam kondisi yang berbeda. Srategi dan peran ulama‟ dan  intelektual  merupakan  faktor  penting  dalam  mengimplementasikan    nilai- nilai    keberagaman    yang    insklusif    dan    moderat  (seperti  yang  disarankan masyarakat multikultural) di sekolah. Ulama‟ dan intelektual mempunyai peran penting dalam masyarakat multikultural karena dia merupakan salah satu target dari strategi pendidikan ini. Memiliki keberagaman yang insklusif dan moderat, maksudnya  ulama‟  dan  intelektual  memiliki  pemahaman  keberagaman  yang harmonis,  diologis-persuasif,      kontekstual,      substantif      dan      aktif      sosial, apabila      ulama‟  dan  intelektual  menpunyai    paradigma    tersebut,    dia    akan mampu    untuk    mengajarkan    dan  mengimplementasikan  nilai-nilai keberagamaan di sekolah.

## Kata Kunci : Peran, Ulama, Masyakarat Multikultural

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  telah  ditakdirkan  sebagai  sebuah  bangsa  dengan  corak  sebagai masyarakat yang majemuk (pluralistic society). Berbagai  macam  adat-istiadat  dengan beragam  ras,  suku  bangsa,  agama  dan  bahasa  itulah  bangsa  Indonesia.  Indonesia adalah  salah  satu  negara  multikultural  terbesar  di  dunia. 1 Kekayaan  dan keanekaragaman  agama,  etnik  dan kebudayaan,  ibarat  pisau  bermata dua.  Di  satu  sisi kekayaan  ini  merupakan  khazanah  yang  patut  dipelihara  dan  memberikan  nuansa  dan dinamika  bagi  bangsa,  dan  dapat  pula  merupakan  titik  pangkal  perselisihan,  konflik vertikal  dan  horizontal.    Keragaman  ini  diakui  atau  tidak,  banyak  menimbulkan berbagai  persoalan    sebagaimana    yang    kita    lihat    saat    ini.    Kurang  mampunya individu-individu di Indonesia untuk menerima perbedaan itu mengakibatkan hal yang negatif.
Pemahaman  keberagamaan  yang  multikultural  berarti  menerima  adanya keragaman ekspresi budaya  yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Untuk itu maka sudah selayaknya wawasan multikulturalsisme dibumikan dalam dunia pendidikan kita. Wawasan multikulturalisme sangat penting utamanya dalam memupuk rasa  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  sesuai  dengan  semangat  kemerdekaan  RI  1945 sebagai  tonggak  sejarah  berdirinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Dengan  demikian,  Indonesia  sebagaimana  dikuatkan  oleh  para  ahli  yang  memiliki
1 Ainul  Yaqin, Pendidikan  Multikultural Cross-cultural  Understanding  untuk Demokrasi  dan  Keadilan (Pilar Media, Yogyakarta: 2005),  hal. 3.
http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/ims
perhatian  besar  terhadap Pendidikan multi etnik, justru menjadikan multikulturalisme sebagai  pembelajaran  yang  berbasis  bhineka  tunggal  ika,  dominansi  kebudayaan mayoritas,  warisan  dari  persepsi  dan  pengelolaan  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  kurang tepat  di  masa  lalu  berelampak  pada  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia saat  ini.
Kurangnya    pemahaman    multicultural    yang    komprehensif  justru  menyebabkan degradasi moral masyarakat. Sikap dan perilaku yang muncul seringkali tidak simpatik, bahkan  sangat  bertolak  belakang  dengan  nilai-  nilai  budaya  luhur  nenek  moyang. Sikap-sikap seperti kebersamaan, penghargaan terhadap orang lain, kegotongroyongan    mulai    pudar.  Adanya  arogansi    akibat  dominansi  kebudayaan mayoritas  menimbulkan  kurangnya  pemahaman  dalam  berinteraksi  dengan  budaya maupun orang lain. 2
Masyarakat multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak  masyarakat  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  mengingat  masyarakat  multikultural adalah  pendidikan  yang  senantiasa  menjunjung  tinggi  nilai-nilai,  keyakinan, heterogenitas, pluralitas dan keragaman, apapun aspek dalam masyarakat. 3 Penanaman nilai-nilai  multikultur  tersebut  harus  ditanamkan  pada setiap  jenjang  pendidikan  dan harus    melibatkan    berbagai  tatanan    masyarakat  dalam  membentuk  karakter  anak didik  khususnya  dalam  memahami  dan  saling  mengormati  antara  berbagai  suku, sehingga  menjadi  kontribusi  dalam  usaha  mentransformasikan  nilai  dan  karakter budaya lokal yang berwawasan nasionalisme. 4
Pendapat    Kamanto    Sunarto,    “Pendidikan    multikultural    diartikan  sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan  sebagai pendidikan  yang  menawarkan  ragam  model  untuk  keragaman  budaya  dalam masyarkat,  dan  terkadang  juga  diartikan  sebagai  pendidikan  untuk  membina  sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat”. 5
Sementara  itu,  Calarry  Sada  dengan  mengutip  tulisan  Sleeter  dan  Grant, menjelaskan  bahwa  masyarakat  multikultural  memiliki  empat  makna  (model),  yakni, (1)  pengajaran  tentang  keragaman  budaya  sebuah  pendekatan  asimilasi  kultural,  (2) pengajaran  tentang  berbagai  pendekatan  dalam  tata  hubungan  sosial,  (3)  pengajaran untuk  memajukan  pluralisme  tanpa  membedakan  strata  sosial dalam   masyarakat, dan   (4)    pengajaran    tentang    refleksi    keragaman    untuk  meningkatkan pluralism dan kesamaan. 6
Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk kehidupan publik, selain itu  juga  diyakini  mampu  memainkan  peranan  yang  signifikan  dalam  membentuk politik  dan  kultural.  Dengan  demikian  pendidikan  sebagai  media  untuk    menyiapkan dan  membentuk  kehidupan  sosial,  sehingga  akan  menjadi basis institusi pendidikan
2 Rosita  Endang  Kusmaryani. Pendidikan  Multikultural  sebagai  Altemati'  Penanaman    Nilai Moral dalam Keberagaman . Jurnal Paradigma, edisi. 2. Tahun. 2006. hal. 50.
3 Sitti    Mania. Implementasi    Pendidikan      Multikultural    dalam      Pembelajaran.      Jurnal Lentera Pendidikan. edisi 13 . Tahun. 2010. hal. 83
4 Muh. Jaelani Al Pansori, dkk. Pendidikan Multikultural Dalam Buku Sekolah Eletronik (BSE) Mata  Pelajaran    Bahasa    Indonesia  Untuk  siswa  SMP  Di  Kota  Surakarta.    Jurnal  Pendidikan Bahasa  dan Sastra Pasca UNS, edisi 1 . Tahun. 2013. hal. 109.
5 Kamanto  Sunarto, Multicultural  Education  in  Schools,  Challenges  in  its  Implementation, dalam Jurnal Multicultural Education In Indonesia And South East Asia, edisi I , Tahun. 2004. hal. 47.
6 Clarry   Sada, Multicultural   Education    in   Kalimantan   Barat;    an    Overview,   dalam Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia , edisi I, tahun 2004, hal. 85.
yang sarat akan nilai-nilai idealisme. 7
Srategi  dan  peran  ulama‟  dan  intelektual  merupakan  faktor  penting  dalam mengimplementasikan  nilai-nilai  keberagaman  yang  insklusif  dan  moderat (seperti yang  disarankan  masyarakat  multikultural)  di  sekolah.  Ulama‟  dan  intelektual mempunyai peran penting dalam masyarakat multikultural karena dia merupakan salah satu  target  dari  strategi  pendidikan  ini.  Memiliki  keberagaman  yang  insklusif  dan moderat,  maksudnya  ulama‟  dan  intelektual  memiliki  pemahaman  keberagaman  yang harmonis, diologis-persuasif,    kontekstual,   substantif    dan   aktif   sosial,    apabila ulama‟ dan intelektual menpunyai   paradigma   tersebut,   dia   akan   mampu   untuk mengajarkan   dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan di sekolah.
Dalam  bab  I  pasal  1  (satu)  ayat  1  (satu)  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005 (UU  14/2005)  tentang  Ulama‟  dan  intelektual  dan  Dosen,  dinyatakan  bahwa  ulama‟ dan  intelektual  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai  dan  mengevaluasi  peserta  didik. 8 Sedangkan  dalam  bab  VI  pasal  28  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa:
a. Pendidik  harus  memiliki  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen pembelajaran.
b. Kualifikasi  akademik  adalah  tingkat  pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang  pendidik  yang  dibuktikan  dengan  ijazah  atau  sertifikat  keahlian  yang relevan.
c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan kompetensi sosial. 9
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagai  tenaga  profesional, ulama‟  dan  intelektual  adalah  agen  pembelajaran  dan  sebagai  agen  pembelajaran, ulama‟ dan intelektual harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional  yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran serta  kompetensi  kepribadian  dan  sosial  yang  meskipun  tidak  berhubungan  langsung dengan proses pembelajaran tetapi berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran.
Dalam  konsep  Islam,  kompetensi  merupakan  sesuatu  yang  mutlak  dan  harus diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al  Qur‟an  surat  Al  An‟am  ayat  135  dan  Hadits  Nabi  Muhammad  SAW.  yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :
”Katakanlah:"Hai  kaumku,  berbuatlah  sepenuh  kemampuanmu, sesungguhnya  Akupun  berbuat  (pula).  kelak  kamu  akan  mengetahui,  siapakah  (di antara  kita)  yang  akan  memperoleh  hasil  yang  baik  di  dunia  ini.  Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan”. 10
ْةَعا َّسلاِرِظَتْنا َف ِىِنْيَا ِ ْيَْغ َلىِا ُرْمَلاْاَدِسُو اَذِا
7 M.  Agus  Nuryatno, Mazhab  Pendidikan  Kritis  Menyingkap  Relasi  Pengetahuan,   Politik, dan Kekuasaan (Resist Book, Yogyakarta:  2008), hal. 81.
8 Sekretariat  Negara  RI, Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen (Bandung: Citra Umbara, 2005), hal. 2.
9 Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Bandung: Citra Umbara, 2005), hal. 19.
10 Departemen Agama, Al Qur‟an dan Terjemahnya (Semarang: Tanjung Mas Inti, 2000), hal. 190.
“Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”. 11
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  tanggunh  jawab menuntut    kompetensi  sesuai  keahlian,  begitu  juga  ulama‟  dan  intelektual  sebagai penanggung  jawab  kemaslahatan  umat  yang  selalu  di  anut  oelh  umatnya,  dituntut memiliki kemampuan keilmuan yang mempuni, berwawasan luas dan berkalakuan terpuji.
Namun,  pada  kenyataannya  tidak  sedikit  dijumpai  para  ulama‟  dan intelektual  yang  seharusnya  membawa  kemaslahatan  pada  umatnya  justru menyesatkan  dan  bahkan  membawa  kehancuran  bagai  perdaaban  umatnya. Berdasarkan  uraian  di  atas,  fokus  kajian  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut;  Peran Ulama‟  dan  Intelektual  dalam  mewujudkan  masyarakat  multikultural,  Upaya Ulama‟ dan Intelektual dalam mewujudkan masyarakat multikultural.

## PEMBAHASAN Multikultural
Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologi, multikulturalisme    dibentuk    dari    kata    multi    (banyak),    kultur    (budaya),    dan  isme (aliran/paham).    Secara    hakiki,    dalam    kata    itu    terkandung  pengakuan  akan martabat     manusia     yang     hidup     dalam     komunitasnya     dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. 12
Multikutural  adalah  suatu  paham  atau  situasi  kondisi  masyarakat  yang  tersusun dari banyak  kebudayaan. Multikulturalisme sering merupakan perasaan  nyaman   yang dibentuk    oleh    pengetahuan,    pengetahuan    dibangun  oleh  keterampilan  yang mendukung  suatu  proses  komunikasi  yang  efektif,  dengan  setiap  orang  dari  sikap kebudayaan yang ditemui dalam setiap situasi dengan   melibatkan   sekelompok   orang yang   berbeda-beda   latar   belakang kebudayaannya. 13
Mulikutural    adalah  kearifan    untuk    melihat    keanekaragaman  budaya  sebagai realitas  fundamental  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kearifan  itu  segera  muncul,  jika seseorang  membuka  diri  untuk  menjalani  kehidupan  bersama  dengan  melihat  realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan dirinya sendiri yang multidimensional  maupun  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  kompleks,  dan karena  muncul  kedasaran  bahwa    keanekaragaman    dalam    realitas    dinamika kehidupan    adalah    suatu  keniscayaan  yang  tidak  dapat  ditolak,  diingkari  apalagi  di musnahkan.

## Nilai-nilai mutlikultural
Pengembangan perspektif sejarah (etnohistorisitas)  yang beragam dari kelompok- kelompok  masyarakat,  memperkuat  kompetensi  interkultural  dari  budaya-budaya  yang hidup  di  masyarakat  dengan  nilai-nilai  inti  dari  multikultural  berupa  (demokratis), (humanisme),  (pluralisme).  Adapun  dalam  masyarakat  multikultural,    proses  nilai yang  ditanamkan    berupa    cara  hidup  menghormati,    tulus,    toleran    terhadap keragaman  budaya  yang  hidup  di tengah-tengah masyarakat yang plural.
Untuk  itu  lewat  upaya  mewujudkan  masyarakat  multikultural  sebagai  wadah
11 Hasyimi Beik, Hadits Syarif (Kairo: Al Azhar, 1949), hal. 19.
12 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural , (Pustaka Pelajar, Yogyakarta:  2006). hal. 75.
13 Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural ,,, hal. 103.
menanamkan  kesadaran  tentang  nilai-nilai  multikultural  dan  kesadaran  bahwa keragaman  hidup  sebagai  suatu  kenyataan  yang    harus    dihadapi    dan    disikapi dengan   penuh   kearifan,   tentu   saja, penanaman konsep seperti ini dilakukan dengan tidak  mengurangi  kemurnian masing-masing  agama  yang  diyakini  kebenarannya  oleh masyarakat.  ini  yang harus memperoleh penegasan agar tidak terjadi kesalapahaman.

## Pemahaman Ulama’ dan Intelektual
Ulama berasal dari bahasa Arab („ulama‟), bentuk jamak dari „alim, artinya orang yang  memiliki  ilmu  pengetahuan  secara  mendalam  atau  dengan  kata  lain,  orang  yang memiliki ilmu yang berkualitas dalam berbagai bidang (Gibb dan Kramers (Eds.), 1961: 599). Ensiklopedi Nasional Indonesia (1996: 25) mendefinisikan ulama sebagai bentuk jamak dari kata „alim yang berarti orang yang berilmu.
Dalam pengertian asli yang dimaksud dengan ulama adalah para ilmuwan, baik di bidang  agama,  humaniora,  sosial  maupun  kealaman.  Dalam  perkembangannya kemudian,  pengertian  ini  menyempit  dan  dipergunakan  untuk  ahli  agama  saja.  Di Indonesia ulama juga mempunyai sebutan  yang berbeda di setiap daerah, seperti Kiyai (Jawa),  Ajengan  (Sunda),  Teungku  (Aceh),  Syeikh  (Sumatera  Utara/Tapanuli),  Buya (Minangkabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara, Kalimantan).
Dalam al-Qur‟an kata ulama disebutkan pada dua tempat, yaitu: surat al-Syu„ara ‟ ayat 197 dan surat Fathir ayat 28. Surat al-Syu„ara‟ ayat 197 berbunyi:
                                                                    
197. dan  Apakah  tidak  cukup  menjadi  bukti  bagi  mereka,  bahwa  Para  ulama Bani Israil mengetahuinya?
Ulama  yang  dimaksudkan  di  situ  adalah  ulama  Bani  Israil.  Di  sini  al-Qur‟an mengkritik sikap kalangan Yahudi  yang menolak wahyu  yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW;  padahal  ulama mereka sendiri  telah mengetahui hal  tersebut  secara jelas. Adapun surat Fathir, ayat 28 berbunyi:
                                                                                   
                                                   
28.  dan  demikian  (pula)  di  antara  manusia,  binatang-binatang  melata  dan binatang-binatang  ternak  ada  yang  bermacam-macam  warnanya  (dan  jenisnya). Sesungguhnya  yang  takut  kepada  Allah  di  antara  hamba-hamba-Nya,  hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Ulama  yang  dimaksudkan  dalam  ayat  di  atas  bersifat  general.  Namun keterkaitannya  dengan  ayat-ayat  di  sekitarnya  menunjukkan  bahwa  ulama  adalah seorang yang senantiasa berpikir dan merenungi segala ihwal di sekitarnya dan bahkan alam semesta ini, lalu mengambil pelajaran darinya. Ulama adalah orang yang mampu melihat  keagungan  Allah  di  mana-mana  dan  merasa  dirinya  kecil,  sehingga  ia  selalu memiliki komitmen yang tinggi terhadap segala titah Allah. 14
14 Surya, Mohamad. Bunga rampai ulama‟ dan intelektual dan pendidikan . PT Balai Pustaka, 2004.
Dalam  kedua  ayat  tersebut,  ulama  dikaitkan  dengan  sikap  relegiusitas  dan kepedulian  keagamaan:  takut  kepada  Tuhan  dan  peduli  kepada  makhluk  Tuhan,  serta bersikap kritis (bandingkan, al-Qurthubi/Juz XIII-XIV: 341-342). Dalam ayat-ayat yang lain  terdapat  pernyataan  yang  menempatkan  orang  berilmu  lebih  tinggi  kedudukannya daripada orang yang tidak berilmu; kata ulama tidak secara langsung disebutkan. Dalam surat al-Mujadilah ayat 11:
                                                                                           
                                                                                                 
                                                
11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam  majlis",  Maka  lapangkanlah  niscaya  Allah  akan  memberi  kelapangan  untukmu. dan  apabila  dikatakan:  "Berdirilah  kamu",  Maka  berdirilah,  niscaya  Allah  akan meninggikan orang-orang  yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Dalam  ayat  tersebut  dinyatakan  bahwa  Allah  meninggikan  posisi  orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Allah juga membandingkan orang berilmu dan tidak berilmu  seperti  orang  yang  dapat  melihat  dan  orang  buta,  misalnya  dalam  surat  al- An„am ayat 50:
                                                                                      
                                                                                           

50.  Katakanlah:  aku  tidak  mengatakan  kepadamu,  bahwa  perbendaharaan  Allah ada  padaku,  dan  tidak  (pula)  aku  mengetahui  yang  ghaib  dan  tidak  (pula)  aku mengatakan kepadamu bahwa  aku  seorang  malaikat.  aku  tidak  mengikuti  kecuali apa  yang  diwahyukan  kepadaku.  Katakanlah:  "Apakah  sama  orang  yang  buta dengan yang melihat?" Maka Apakah kamu tidak memikirkan(nya)?"
Semua  ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  ulama  memang  dipandang  spesial  oleh Allah  dan  mereka  mencapai  derajat  tersebut  karena  ilmu.  Semua  ayat  tersebut  juga menerangkan  bahwa  alasan  pentingnya  ilmu  adalah  karena  ilmulah  yang  dapat menyadarkan  manusia  akan  Tuhan  dan  dirinya  sendiri.  Dengan  demikian  ilmu  dan moralitas  menyatu  secara  integral  dalam  pandangan  al-Qur‟an.  Dalam  sebuah  hadits Rasulullah saw yang terekenal ulama disebut sebagai waratsatul anbiya‟, ahli warisnya para  Nabi.  Nabi  SAW.  Memiliki  empat  sifat  keutamaan:  shiddiq:  berkata  benar, amanah:  terpercaya,  tabligh:  menyampaikan  kebenaran  dan  fathanah:  cerdas.  Empat sifat  Nabi  ini  sepatutnya  juga  tercermin  dalam  tingkah  laku  dan  kepribadian  seorang ulama.  Dalam  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  kita  dan  juga  masyarakat  Muslim umumnya, ulama cenderung mengesankan orang-orang dengan ciri-ciri tradisional atau konvensional, tidak begitu peduli dengan segala urusan dunia, memiliki simbol-simbol khusus,  seperti  jenggot,  peci,  sorban  dan  kain  sarung.  Dengan  memimpin  sebuah
pesantren  atau  mampu  membaca  kitab  kuning  seseorang  akan  dianggap  jadi  ulama. Demikian  juga,  dengan  meninggalkan  simbol-simbol  khusus  orang  tidak  lagi  dinggap ulama.  Lulusan  pesantren  biasanya  akan  langsung  dianggap  sebagai  ulama,  sedangkan lulusan  Perguruan  Tinggi  Islam,  apalagi  Perguruan  Tinggi  Umum,  tidak  dapat  atau belum tentu dapat dianggap sebagai ulama. Ulama selalu dikaitkan dengan ilmu agama dan  simbol-simbol  yang  unik.  Bahkan  peran  yang  dimainkan  simbol-simbol  tersebut kadang-kadang lebih menentukan daripada penguasaan ilmu itu sendiri.
Dalam  al-Qur‟an  tidak  demikian  halnya.  Tidak  ada  perbedaan  antara  ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Semua ilmu adalah milik Allah. Yang menjadi tekanan al- Qur‟an  adalah  apakah  ilmu  tersebut  menyadarkan  orang  akan  Tuhan  sehingga melahirkan prilaku moral yang sesuai dengan ajaran Tuhan atau tidak. Jadi penghayatan terhadap ilmu itulah yang paling penting. Ilmu-ilmu umum, seperti astronomi, biologi, kedokteran,  fisika  dan  lain-lain,  juga  dapat  meningkatkan  keimanan  dan  kesadaran moral seseorang jika dihayati secara benar dan mendalam. Begitu juga sebaliknya, ilmu- ilmu  agama  juga  dapat  diselewengkan  oleh  orang-orang  tertentu  untuk  kepentingan duniawi dan pribadinya (lihat misalnya, surat al-A‟raf ayat 175 dan Ali Imran ayat 187). Alhasil,  ulama  adalah  mereka  yang  memiliki  atau  menguasai  ilmu  apa  pun  secara mendalam  dan  ilmu  tersebut  telah  menyebabkannya  memiliki  kesadaran  Ketuhanan yang  mendalam  serta  kesadaran  moral  yang  tinggi.  Sehingga  disini  yang  dimasud ulama‟ adalah sama dengan intelektual. 15

## Keterbatasan dan Kriteria  Ulama’ dan Intelektual
Namun demikian ulama juga manusia, ia kadang-kadang juga bisa silap atau lupa. Tidak ada manusia yang ma‟shum, yang bebas dari dosa, termasuk juga ulama. Dalam Al  Quran  ada  diriwayatkan  jenis  ulama  semacam  ini  pada  zaman  Nabi  Musa  as.  yang telah  diberikan  kemampuan  untuk  “mengetahui  ayat-ayat  Tuhan”  akan  tetapi pengetahuannya  diselewengkan  untuk  kepentingan  duniawi.  Kisah  ini  terdapat  dalam Surat al-A‟raf ayat 175-176:
                                                                                                        
                                                                                           
                                                                                          
                                                                                   
175.  dan  bacakanlah  kepada  mereka  berita  orang  yang  telah  Kami  berikan kepadanya  ayat-ayat  Kami  (pengetahuan  tentang  isi  Al  Kitab),  kemudian  Dia melepaskan  diri  dari  pada  ayat-ayat  itu,  lalu  Dia  diikuti  oleh  syaitan  (sampai  Dia tergoda), Maka jadilah Dia Termasuk orang-orang yang sesat.
176. dan kalau Kami menghendaki, Sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi Dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya
15 Surya, Mohamad. Bunga rampai ulama‟ dan intelektual dan pendidikan . PT Balai Pustaka, 2004.
yang  rendah,  Maka  perumpamaannya  seperti  anjing  jika  kamu  menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya Dia mengulurkan lidahnya (juga). demikian  Itulah  perumpamaan  orang-orang  yang  mendustakan  ayat-ayat  kami.  Maka Ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.
Kandungan ayat yang senada terdapat dalam Surat Ali Imran,187 tentang adanya orang-orang  yang  telah  diberikan  kemamapuan  untuk  memahami  Ktab  Allah  namun rela “menyembunyikan kebenaran dan menjualnya dengan harga yang murah”:
                                                                                                 
                                                                         
187.  dan  (ingatlah),  ketika  Allah  mengambil  janji  dari  orang-orang  yang  telah diberi  kitab  (yaitu):  "Hendaklah  kamu  menerangkan  isi  kitab  itu  kepada  manusia,  dan jangan  kamu  menyembunyikannya,"  lalu  mereka  melemparkan  janji  itu[258]  ke belakang  punggung  mereka  dan  mereka  menukarnya  dengan  harga  yang  sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima.
Ulama  sebagai Ahl  al-Ijtihad dalam  literatur  klasik  ulama  dikenal  pula  dengan istilah ahl al-ijtihad, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk melakukan  ijtihad,  yakni  upaya  maksimal  seorang  faqih  dalam  mencari  penyelesaian suatu  masalah  hukum  syari‟at  yang  bersifat  zhanni. 16 Para  ulama  mendaftarkan beberapa persyaratan yang spesifik untuk ahl al-ijtihad, antara lain:
1. Menguasai al-Qur‟an dan Hadits.
2. Mengetahui ijma‟ sehingga ia tidak sampai mengeluarkan fatwa  yang bertentangan dengan ijma‟
3. Menguasai  bahasa  Arab  yang  memungkinkannya  menggali  hukum  dari  al-Qur‟an dan Sunnah secara baik dan benar.
4. Menguasai  ilmu  Ushul  Fiqh,  karena  melalui  ilmu  inilah  diketahui  dasar-dasar  dan cara-cara berijtihad.
5. Mengetahui nasikh (yang menghapuskan) dan mansukh (yang dihapuskan).
6. Mengetahui  permasalahan  sekitar  qiyas,  mencakup  persyaratan-  persyaratannya, illat-illat hukum dan metodologi istinbath-nya dari nash
7. Mengetahui pemahaman tentang maqashid al-syar‟iyyah dalam menetapkan hukum. Yang  dimaksud  dengan  maqashid  al-syar‟iyyah  ialah  upaya  untuk  menjaga kemaslahatan  manusia  dengan  jalan  mengambil  manfaat  serta  menolak  mudharat bagi manusia. 17
Selanjutnya,  al-Ghazali,  seperti  dikutip  al-Zuhaili,  meringkas  persyaratan- persyaratan  tersebut  menjadi  dua:  (1)  Menguasai  tujuan  syari‟at  serta  mampu menangkap arah maksud syari‟at dengan mengerahkan kemampuan nalarnya dan dapat men-taqdim-kan atau men-ta‟khir-kan sesuatu menurut seharusnya, (2) Bersifat adil dan jauh dari prilaku maksiat; sebab orang yang maksiat fatwanya tidak dapat dipegang.
Tiap persyaratan di  atas  tentu masih ada rincian  dan klasifikasi  dari  yang lebih berat  kepada  yang  lebih  ringan.  Misalnya,  pengetahuan  tentang  al-Qur‟an  ada  yang mencukupkan  dengan  pengetahuan  terhadap  ayat-ayat  hukum  saja.  Demikian  juga
16 Lihat Ibnu al-Humam, Syarh Fathul al-Qadir, Juz: II, Cet: I, mesir, alHalabi, 1389, Hlm. 250. Lihat pula Muhammad bin Ali asy-Syaukani, Nailul Authar, Jilid: 6, Mesir: Mustafa al-Halabi.
17 Wahbah al-Zuhaly, al–Fiqhu al–Islami wa Adilatih , Juz. VII, Bairut: Dar al-Fikr, 1986: 1044- 49
tentang  hadits,  ada  yang  menyebutkan  cukup  dengan  penguasaan  500  hadits,  tetapi Ahmad bin Hanbal, menurut sebuah riwayat, menghendaki penguasaan 500.000 hadits.
Berat  atau  ringannya  persyaratan  di  atas  tentu  relatif,  tetapi  yang  jelas  ini merupakan persyaratan-persyaratan objektif  yang terbuka untuk dicapai oleh siapa pun yang bekerja keras untuk menekuninya.
Kemajuan  ilmu  dan  teknologi  pada  zaman  modern  ini,  selain  mempermudah beberapa  pekerjaan  ahl  al-ijtihad  sesungguhnya  juga  melahirkan  tantangan  baru  yang tidak  kalah  besarnya  pula.  Akibatnya,  persyaratan  ijtihad  tadi  tidak  memadai  lagi sekarang.  Selain  persyaratan  tersebut  mujtahid  sekarang  harus  memahami  pula masalah2  kontemporer  yang  dihadapinya  yang  banyak  di  antaranya  merupakan  hasil dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini.
Salah  satu  jalan  keluar  untuk  mengantisipasi  hal  ini  sekarang  adalah mendahulukan  metode  ijtihad  kolektif  (al-ijtihad  al-jama‟i)  daripada  ijtihad  individual (al-ijtihad  al-fardi)  yang  merupakan  kecenderungan  masa  lalu.  Melalui  metode  seperti ini  tinjauan  suatu  permasalahan  dapat  dilakukan  dengan  lebih  komprehensif  dan peluang  berbagai  komponen  dan  keahlian  dalam  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam proses ijtihad ini menjadi lebih terbuka.

## Peran Ulama’ dan Intelektual
Secara tegas disampaikan dalam sebuah hadits Nabi terhadap posisi ulama‟:
ىينع للها لىص للها لوسر لاق هنسو : « لضفمو هلاعما على دةاعما لضفك رمقما ةنلي ردلبا على رئاس بكاوكلا ، نإ ءامنعما ةثرو ءايبهلأا ، نإ ءايبهلأا هل اوثروي اراويد لاو اميرد ، امهإ اوثرو هنعما ، نمف هذخأ ذخأ ظبح رفاو
Sehingga  secara  makro  tugas  ulama‟  adalah  melanjutkan  misi  Nabi  yaitu menyampaikan risalah Islam, meski dalam porsi dan kondisi yang berbeda.
Pada masa awal Islam ulama tidak sulit diidentifikasikan dan peran mereka juga jelas  dalam  masyarakat.  Mereka,  seperti  nabi  sendiri,  adalah  panutan  masyarakat, pemimpin  dan  tempat  mengadukan  hal  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Mereka memberikan tuntunan kepada masyarakat dan juga memutuskan perkara-perkara mereka secara  adil.  Sepanjang  masa  kekhalifahan  awal  (Abu  Bakar,  Umar,  Utsman  dan  Ali) tidak  ada  pemisahan  ulama  dan  umara/pemimpin.  Umara  adalah  ulama  itu  sendiri  dan ulama  adalah  tetap  sebagai  pemimpin  masyarakat  walaupun  bukan  sebagai  pimpinan tertinggi.
Tetapi  pasca  kekhalifahan  empat  sahabat  besar  tersebut,  perkembangan  sejarah mulai  menggeser  kedudukan  ulama  ke  posisi  yang  berorientasi  keagamaan  ritual semata.  Para  penguasa  lebih  menyibukkan  diri  dengan  urusan  kekuasaan  dan kenegaraan, dan menyerahkan urusan agama kepada ulama. Namun  demikian keadaan seperti ini ada sisi positifnya, apalagi mengingat bahwa kekuasaan Islam telah semakin luas  dan  persoalan  kehidupan  telah  semakin  kompleks  sehingga  memerlukan  kepada pembagian  kerja  secara  proporsional:  ulama  mengurus  agama  dan  umara  mengurus negara. 18 Di  sisi  lain,  ulama  yang  berdiri  di  luar  kekuasaan  dapat  dengan  leluasa memantau  dan  mengkritik  penguasa  apabila  melakukan  penyimpangan.  Bahkan  pada
18 Faisal  Ismail.  “Agama  dan  Integrasi  Nasional”. Makalah .  ( Yogyakarta:  Program  Ketahanan Nasional YGM.1999).
zaman  tersebut  kebanyakan  ulama  lebih  cenderung  menolak  melibatkan  diri  dalam jaringan kekuasaan atau pemerintahan agar dapat mengemban amanat “keagamaan” dan ilmu  pengetahuan  secara  lebih  total  dan  lebih  sempurna.  Pada  zaman  itulah  fiqh berkembang  dengan  pesat  dan  di  luar  campur  tangan  kekuasaan.  Namun,  bukan  tidak ada ulama yang mengabdi untuk kekuasaan, menggunakan ilmunya untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan kepentingan pribadi.
Tapi  yang  jelas  bahwa  kekuasaan  politik  telah  terpisah  dari  agama  sejak berakhirnya zaman Khulafa‟ al-Rasyidun, dan ulama mulai memerankan dirinya secara lebih  terbatas.  Setelah  terjadi  penjajahan  dunia  Barat  terhadap  negara-negara  Muslim, keadaan semakin menyedihkan sebab ulama benar-benar digeser dari percaturan politik untuk  kepentingan  penjajahan.  Perkembangan  keilmuan  Islam  hancur  berantakan  dan ulama justeru mulai diawasi oleh kekuasaan. Keadaan seperti inilah yang terus berlanjut sampai  sekarang,  bahkan  di  dunia  Islam  sekalipun:  ulama  diawasi,  bukan  lagi mengawasi. 19
Melihat  sosok  dan  kepribadian  Rasulullah  SAW  dari  sisi  pandang  ulama  yang memiliki  aqidah,  akhlak,  dan  syari‟ah  sehingga  mampu  menyelesaikan  berbagai persoalan  yang  timbul  dalam  masyarakat,  maka  agak  sulit  bagi  kita  hari  ini  mencari sosok  ulama  yang  seumpama  itu.  Namun  karena  pengertian  lughawinya  bermakna orang „alim atau orang yang berilmu pengetahuan, maka siapa saja yang memiliki salah satu  bidang  ilmu  pengetahuan  sudah  memenuhi  syarat  untuk  dipanggil  sebagai  ulama. Walaupun sifat dan status keulamaannya ada dalam kapasitas yang lebih terbatas. 20
Jika  demikian  halnya,  ulama  tidak  dapat  memainkan  peran  yang  signifikan  di tengah-tengah  masyarakat.  Mereka  bukan  hanya  khawatir  soal  keamanan  tetapi  juga soal  pertikaian  antara  sesama  ulama  yang  mungkin  saja  terjadi  akibat  tindakan  adu domba dan fitnah dan juga bertanggung jawab atas terciptanya peradaban manusia yang lebih baik. 21
Kalau  kita  kembali  pada  definisi  ulama  di  atas,  ulama  seharusnya  dapat memainkan  perannya  sebagai  orang-orang  yang  dapat  mengubah  jalannya  sejarah  ke arah  yang  lebih  baik  dan  tercerahkan.  Tetapi  sejarah  sendiri,  seperti  kita  lihat  di  atas, telah  mengubah  mentalitas  ulama  sehingga  tidak  lagi  mampu  melaksanakan  perannya secara optimal. 22
Fungsi  dan  peran  ulama  sebagai  penyebar  ilmu  dan  dakwah  Islam  barangkali tidaklah  sulit  dijalankan,  baik  melalui  lembaga-lembaga  pendidikan  maupun  berbagai media  massa.  Namun  perannya  sebagai  pemantau  kekuasaan  ataupun  sebagai  mitra kekuasaan  dalam  rangka  menentramkan  dan  memakmurkan  kehidupan  rakyat barangkali  akan  berhadapan  dengan  sejumlah  tantangan,  apalagi  jika  kekuasaan  itu sendiri berada di tengah-tengah pertikaian atau konflik. Termasuk dalam tugas ini juga, penegakan amar makruf dan pencegahan terhadap yang munkar. 23

## PENUTUP
19 Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata, Masyarakat  multikultural  dan  Revitalisasi  Hukum Adat  dalam  Perspektif  Sejarah (Kementerian  Kebudayaan  dan  Pariwisata Deputi  Bidang Sejarah  dan Purbakala, Jakarta: 2005).
20 Sauri, Sofyan. "Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembinaan Profesionalisme Ulama‟ dan  intelektual  Berbasis  Pendidikan  Nila i."  Makalah  Sarasehan  Nasional  “Pengembangan  Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” oleh Kopertis Wilayah 3 DKI Jakarta, 12 Januari 2010 (2010).
21 Nurcholish Madjid. Islam Doktrin dan Peradaban . (Jakarta: Paramadina.1992).
22 Ali   Maksum, Paradigma    Pendidikan   Universal .   (IRCiSoD.   Yogyakarta; 2004).
23 Nurcholish Madjid. Islam Doktrin dan Peradaban . (Jakarta: Paramadina.1992)..
Ulama‟  dan  intelktual  adalah  aktor  utama  dibalik  terwujudnya  masyarakat multukultural,  meskipun  pada kenyataannya seringkali terjadi  tragedy sebaliknya  yang justru mencedrai makna multikulutral sendiri, hal ini adalah wajar sebab nas Al Qur‟an sendiri  telah  menentukan  dan  mantakdirkan  manusia  diciptakan  Allah  dalam  kondisi yang berbeda.
Terlepas  dari  kepentingan  baik  pribadi  maupun  golongan,  Seringkali  terjadi perselisihan yang tidak jarang menimbulkan perpecahan, saling bermusuhan dan bahkan peperangan  adalah  akibat  dari  berbedanya  pola  pikir,  pola  tafsir  pola  sudut  pandang para  yang menurut mereka adalah jalan yang harus ditempuh, cara terbaik, solusi untuk mencapai  tujuan  mereka.  Sehingga  kondisi  yang  demikianlah  yang  melatarbelakangi perlu  kiranya  perhatian  khusus  dalam  setiap  ajaran  akan  pentingnya  kebersamaan, saling  pengertian,  mengedapankan  sikap  toleransi,  dan  berprinsip  bahwa  Agama diturunkan ke bumi ini untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman.
Kemajukan,  Pluralitas,  serta  multukultur  di  Indonesia  adalah  berkah  yang  tak ternilai  harganya,  hal  ini  akan  menjadi  kekayaan  yang  sangat  mahal  dan  akan  terasa indah apabila secara tepat  para  mampu memahami eksistensi diciptakannya manuisia, mampu mengaplikasikan nilai-nilai luhur ajaran agama  yang muaranya adalah bahagia dunia  akhirat,  serta  mampu  mengendalikan  hawa  nafsunya  agar  lebih  legowo,  lebih bersabar,  lebih  bijaksana  dalam  menyikapi  setiap  perselisihan.  Bukan  sebaliknya perbedaan,  kamajukan  yang  akan  memicu  serta  mendorong  timbulnya  saling  curiga, permusuhan  dan  perpecahan  hanya  gara-gara  merasa  harus  memperjuangkan  idiolgi yang  menurutnya  harus  diperjuangkan  apapun  resiko  dan  akibatnya,  sehingga  tak perduli  berapaun  korban  jatuh,  tak  peduli  seberapa  banyak  kerugian,  dan  tak  peduli seberapapun parah kerusakan yang diakibatakan akabit pemaksaaan idielogi yang keliru yang menurtnya adalah konsekwensi logis dari sebuah perjuangan dalam istilah mereka “ jihad fisabilillah ” seraya mengutip Q.S Al Baroah.
Mata  dunia,  khusunya  umat  muslim  saat  ini  mulai  melirik  “muslim  indonesia” dalam  menjalankan  ajaran  agamanya.  Islam  sebagai  agama  mayoritas  di  Indonesia hidup guyup rukun dengan berbagai macam suku, budaya, agama tanpa timbul konflik yang  berarti,  kalaupaun  timbuk  konflik  dengan  i‟tikat  baik  segera  semua  bergerak hatinya untuk menyelesaikannya. Hal ini merupakan angin segar bagi para  yang ada di Indonesia  untuk  mendapatkan  ruang  dalam  berkiprah  lebih  luas  lagi  guna memnciptakan  perdamaian  dunia  yang  memang  telah  diamanatkan  dalam  UUD  1945, tentunya bagi para ulama‟ maupun intelektual yang berpaham sama, yaitu muslim yang mengedepankan  rahmat  bagi  seluruh  alam,  mari  barsatu  padu  menjadi  mujahid perdamaian dengan berpedoman Al Qur‟an dan Sunnah, serta wawasan yang luas untuk mewujudkan  cita-cita  suci  “ hasanah  fiddarain ”.  Apapun  hasilnya  serta  apapun resikonya.  Karena  kewajiban  kita  hanyalah  berusaha  dan  berdo‟a  yang  pada  akhirnya Allah jualah penentunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Yaqin, Ainul Pendidikan Multikultural Cross-cultural  Understanding  untuk Demokrasi dan Keadilan . Pilar Media, Yogyakarta: 2005.
Maksum, Ali. Paradigma    Pendidikan   Universal .   IRCiSoD.   Yogyakarta; 2004.
Mahfud,Choirul Pendidikan Multikultural , Pustaka Pelajar, Yogyakarta:  2006.
Clarry    Sada, Multicultural      Education      in    Kalimantan    Barat;      an      Overview,
dalam   Jurnal Multicultural Education in Indonesia and South East Asia , edisi I, tahun 2004.
Departemen Agama, Al Qur‟an dan Terjemahnya Semarang: Tanjung Mas Inti, 2000. Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata, Masyarakat  multikultural  dan  Revitalisasi Hukum Adat  dalam  Perspektif  Sejarah Kementerian  Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Jakarta: 2005.
Ismail.  Faisal  “Agama  dan  Integrasi  Nasional”. Makalah .  Yogyakarta:  Program Ketahanan Nasional YGM. 1999.
Hasyimi Beik, Hadits Syarif Kairo: Al Azhar, 1949.
al-Humam, Ibnu Syarh Fathul al-Qadir, Juz: II, Cet: I, mesir, alHalabi, 1389, Hlm. 250. Lihat  pula  Muhammad  bin  Ali  asy-Syaukani,  Nailul  Authar,  Jilid:  6,  Mesir: Mustafa al-Halabi.
Sunarto,  Kamanto. Multicultural  Education  in  Schools,  Challenges  in  its Implementation,  dalam  Jurnal  Multicultural  Education  In  Indonesia  And  South East Asia, edisi I , Tahun. 2004.  M.  Agus  Nuryatno, Mazhab  Pendidikan  Kritis Menyingkap  Relasi    Pengetahuan,    Politik,  dan  Kekuasaan .  Resist  Book, Yogyakarta:  2008.
Madjid. Nurcholish Islam Doktrin dan Peradaban . Jakarta: Paramadina. 1992.
Muh. Jaelani Al Pansori, dkk. Pendidikan Multikultural Dalam Buku Sekolah Eletronik (BSE)  Mata  Pelajaran    Bahasa    Indonesia  Untuk  siswa  SMP  Di  Kota Surakarta.   Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan Sastra Pasca UNS, edisi 1 .  Tahun. 2013.
Rosita  Endang  Kusmaryani. Pendidikan  Multikultural  sebagai  Altemati'  Penanaman Nilai Moral dalam Keberagaman . Jurnal Paradigma, edisi. 2. Tahun. 2006.
Sauri,  Sofyan. "Membangun  Karakter  Bangsa  Melalui  Pembinaan  Profesionalisme Ulama‟ dan intelektual Berbasis Pendidikan Nila i." Makalah Sarasehan Nasional “Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” oleh Kopertis Wilayah 3 DKI Jakarta, 12 Januari 2010 2010.
Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bandung: Citra Umbara, 2005.
Sekretariat  Negara  RI, Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen Bandung: Citra Umbara, 2005.
Sitti    Mania. Implementasi    Pendidikan      Multikultural    dalam      Pembelajaran. Jurnal   Lentera Pendidikan. edisi 13 . Tahun. 2010. hal. 83
Surya,  Mohamad. Bunga  rampai  ulama‟  dan  intelektual  dan  pendidikan .  PT  Balai Pustaka, 2004.
Wahbah al-Zuhaly, al–Fiqhu al–Islami wa Adilatih , Juz. VII, Bairut: Dar al-Fikr, 1986:
1044-49