## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 No. 2, Desember 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK SIPIL DAN POLITIK DI INDONESIA

## Muhammad Jailani*, Dewi Sartika, Mualipah, dan Muhammad Zainuddin
Universitas Mataram Corresponding email : muhjailani@unram.ac.id

## Abstrak
Semenjak tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang saat itu dianggap sebagai sistem pemerintahan yang diktator, maka dengan lahirnya Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 era repormasi ini sering disebut sebagai angin segar  bagi  jaminan  perlindungan hak asasi manusia  di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan   perlindungan   hak  asasi  manusia.   Undang- Undang Nomor  39  Tahun  1999  ini  memberi  pengaturan   yang  lebih  rinci  tentang pemajuan dan perlindungan  hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia  yang universal seperti tertuang  dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang  ini memberikan  jaminan perlindungan  dan  pelaksanaan  hak  asasi manusia  bagi  setiap  warga  negara.
Kata kunci : tanggungjawab negara; jaminan perlindungan; hak sipil dan politik

## A.  PENDAHULUAN
Asas-asas yang terkandung dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM di antaranya; pertama, Undang-Undang  ini menegaskan  komitmen bangsa Indonesia untuk  menjunjung  tinggi hak asasi manusia  dan kebebasan  manusia  (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia  mengakui dan  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia  dan  kewajiban  manusia  sebagai hak  kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus  dilindungi,  dihormati  dan  ditingkatkan demi  peningkatan  martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal  3  dan  Pasal  5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan  dan perlakuan yang sama  di  hadapan  hukum.
Ketiga, jaminan perlindungan atas  hak-hak  yang tidak dapat  dikurangi dalam situasi apapun  (Pasal 4). Hak yang termasuk  ke dalam kategori ini adalah hak untuk  hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas  kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan  hak untuk  tidak dituntut  atas dasar hukum  yang berlaku surut (retroactive).
Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut: Apakah Urgensi Penegakan Hak-hak Sipil dan Politik bagi suatu negara, bagaimanakah bentuk pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam Kovenan Internasional, dan Faktor-faktor apakah yang menentukan tegaknya Hak Sipil dan Politik dalam suatu negara ?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu: 1.  Pendekatan perundang-undangan (statute aproach ) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum hak azasi manusia ( HAM ) dan hak warga Negara dalam pemenuhan hak sipil dan politik yang meliputi; UUD 1945, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999.
2. Pendekatan konseptual ( conceptual aproach ) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, serta mengkaji  literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

## C. PEMBAHASAN
1. Bentuk Jaminan Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) di Indonesia.
Pengakuan terhadap  nilai-nilai hak asasi manusia  diatur  lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan  unsur-unsur  tindak pidana seperti dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC), tetapi  Undang-Undang  ini mengatur  mengenai hak-hak mendasar yang wajib  mendapat  perlindungan  di antaranya yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik serta yang termasuk dalam hak-hak  ekonomi, sosial dan budaya.

## a. Asas-Asas  Perlindungan Hak Asasi Manusia  dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999
(a) Persamaan  di Hadapan  Hukum  dan Imparsialitas  (Pasal  5) Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan pelindungan  yang sama di depan  hukum.  Setiap orang   tanpa  kecuali, termasuk  mereka yang tergolong kelompok rentan, berhak  mendapat bantuan dan perlindungan  yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak .
(b) Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6)
Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki hukum adat yang juga merupakan  bagian dari hukum  Indonesia  ikut melatarbelakangi jaminan perlindungan   hak  asasi  manusia   bagi  hak-hak  masyarakat  adat. Dalam  rangka
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 96~106
penegakan  hak  asasi  manusia,  perbedaaan  dan  kebutuhan dalam    masyarakat hukum   adat   harus   diperhatikan   dan   dilindungi   oleh hukum,    masyarakat dan  pemerintah.   Idenitas  budaya  masyarakat  hukum adat, termasuk hak atas tanah, harus dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.
Perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  masyarakat  adat  diakui  secara internasional di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya (KIHESB)  atau International Covenant on Economic  Social and Cultural Rights (ICESCR). Keragaman  budaya  yang dimiliki masyarakat  adat Indonesia merupakan salah satu hal yang wajib dilindungi, namun hal ini terbatas pada masyarakat adat yang masih secara nyata memegang teguh hukum adatnya secara kuat, di mana hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum  yang berintikan keadilan dan  kesejahteraan rakyat. Perlindungan atas hak ulayat masyarakat adat sebelumnya telah diatur dan dijamin dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
(c) Upaya Hukum  Nasional  dan Internasional (Pasal  7) Setiap orang berhak  untuk  menggunakan  semua upaya hukum  nasional dan forum  internasional atas  semua pelanggaran hak  asasi  manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia  yang telah  diterima  oleh Indonesia.  Yang dimaksud  dengan  upaya hukum  adalah jalan yang dapat  ditempuh  oleh setiap orang atau kelompok orang  untuk  membela dan  memulihkan  hak-haknya  yang  disediakan  oleh hukum Indonesia. Berkaitan dengan forum internasional, Undang-Undang  ini pun tidak menentang adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional  dalam rangka  perlindungan hak  asasi manusia  bilamana  upaya  yang dilakukan  di  forum nasional tidak mendapat  tanggapan. Maksudnya bahwa mereka yang ingin menegakkan  hak asasi manusia  dan  kebebasan  dasarnya  diwajibkan untuk menempuh    semua upaya  hukum  Indonesia   terlebih  dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum di tingkat regional maupun internasional.
(d) Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8) Pemajuan, perlindungan, penegakan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang –undang Dasar RI Tahun 1945 telah menyeburtkan hal demikian. Pada kenyataannya pemerintah Indonesia telah membuat Rencana Aksi Nasional hak Asasi Manusia (RANHAM) yang diantaranya adalah berisi tentang perlindungan dan penegakan HAM mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Namun sayangnya  meskipun  telah  banyak  instrumen   hukum  internasional  yang diratifikasi oleh  Indonesia,  namun  peraturan-peraturan tersebut  seolah seperti “hiasan” belaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya (implementing legislation) sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia  tidak berjalan efektif.
b. Hak-Hak yang Diatur  dan Dijamin  dalam  Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999
(a) Hak  untuk Hidup
(b) Hak  Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
(d) Hak  untuk Memperoleh Keadilan
(e) Hak atas Kebebasan Pribadi
(f ) Hak atas Rasa Aman
(g) Hak atas Kesejahteraan
(h) Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan
(i) Hak Perempuan
(j) Hak  Anak

## c. Hak-Hak yang Diatur  dan Dijamin  dalam  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik
Hak‐hak yang Dijamin dan Dilindungi UU No. 12/2005 adalah sebagai berikut:
1.  Pasal 6 : Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya bagi anak di bawah 18 tahun)
2.  Pasal 7: Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa)
3.  Pasal 8 Hak untuk tidak diperbudak (larangan segela bentuk perbudakan, perdagangan orang, dan kerja paksa,)
4.  Pasal 9 Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (tidak ditangkap atau di‐tahan dengan sewenang‐wenang, didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana)
5. Pasal 10 Hak sebagai tersangka dan terdakwa (diperlakukan manusiawi, anak dipisahkan dari orang dewasa, sistem penjara bertujuan reformasi dan rehabilitasi)
6.  Pasal 11 Hak untuk tidak dipenjara atas kegagalan memenuhi kewajiban kon‐traktual (utang atau perjanjian lainnya)
7. Pasal 12 Hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili (termasuk meninggalkan dan kembali ke negerinya sendiri)
8. Pasal 13 Hak sebagai orang asing (dapat diusir hanya sesuai hukum atau alasan yang meyakinkan mengenai kepentingan keamanan nasional)
9.  Pasal  14  Hak  atas  kedudukan  yang  sama  di  muka  hukum  (dibuktikan  kesalah‐ annya oleh pengadilan yang berwenang dan tidak memihak, jaminan minimal, dapat ditinjau kembali, tidak diadili dua kali dalam perkara yang sama)
10.  Pasal 15 Hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut (jika keluar ketentuan hukum sebelum tindak pidana, si pelaku harus menda‐patkan keringanannya)

## 98~106
11.  Pasal 16 Hak sebagai subyek hukum (hak perdata setiap orang seperti kewarga‐ negaraan)
12.  Pasal 17 Hak pribadi (tidak dicampuri atau diganggu urusan pribadi seperti kera‐ hasiaan, keluarga atau rumah tangga, kehormatan, surat‐menyurat atau komunikasi pribadi)
13.  Pasal 18 Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan (menganut ideologi atau orientasi politik, memeluk agama dan kepercayaan)
14. Pasal 19 Hak atas kebebasan berpendapat (termasuk mencari, menerima dan menyebarkan  informasi,  dalam  bentuk  karya  seni/ekspresi  atau  melalui  sarana lainnya)
15.  Pasal 20 Hak untuk bebas dari propaganda perang dan hasutan rasial (kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama atau golongan)
16.  Pasal 21 Hak atas kebebasan berkumpul (mengadakan pertemuan, arak‐arakan atau keramaian)
17.  Pasal 22 Hak atas kebebasan berserikat (bergabung dalam perkumpulan, partai politik atau serikat buruh)
18.  Pasal 23 Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (tidak dipaksa, termasuk tanggung jawab atas anak)
19.  Pasal 24 Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan (setiap kela‐ hiran anak didaftarkan dan memperoleh kewarganegaraan tanpa dis‐kriminasi)
20.  Pasal 25 Hak untuk berpartisipasi dalam politik (termasuk memilih, dipilih dan tidak memilih)
21.  Pasal 26 Hak untuk bebas dari diskriminasi dalam hukum (semua orang dilin‐ dungi hukum tanpa diskriminasi)
22. Pasal 27 Hak kelompok minoritas (perlu mendapatkan perlindungan khusus) Mengenai implementasi antara kedua kategori hak, baik yang non‐derogable maupun yang derogable. juga memiliki batas‐batasnya, yaitu pada batas mana negara tak melakukan intervensi dan pada batas mana pula intervensi harus dilakukan. Negara  tak  boleh  melakukan  intervensi  dalam  rangka  menghormati  hak‐hak setiap orang, terutama hak‐ hak yang tak dapat ditangguhkan. Karena campur tangan negara justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak‐hak individu/kelompok. Sebaliknya, intervensi dapat dilakukan atas dua hal; pertama, dalam situasi atau alasan khusus untuk membatasi atau mengekang hak‐hak atau kebebasan berdasarkan UU; kedua, dalam rangka untuk menegakkan hukum atau keadilan bagi korban tindak pidana. Karena itu, dalam menghormati dan melindungi hak‐hak sipil dan politik, ada dua jenis pelanggaran yang bertalian dengan kewajiban Negara;
Pertama ; seharusnya menghormati hak‐hak manusia, tapi negara justru melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan ICCPR melalui campur‐tangannya dan disebut pelanggaran melalui tindakan ( violation by action ).
Kedua, seharusnya aktif secara terbatas untuk melindungi hak‐hak – melalui tindakannya – negara justru tak melakukan apa‐apa baik karena lalai dan lupa maupun absen, disebut pelanggaran melalui pembiaran (violation by omission). Jenis pelanggaran lainnya adalah tetap memberlakukan ketentuan hukum yang bertentangan dengan ICCPR yang disebut pelanggaran melalui hukum ( violation by judicial ).

## 2.  Kovenan  Internasional  tentang   Hak  Sipil  dan  Politik (KIHSP)
Pada umumnya  hak sipil dan politik diangap sebagai hak generasi pertama, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak generasi kedua,  sedangkan hak generasi ketiga adalah hak kolektif atau hak kelompok. Jadi  dua kovenan kembar tersebut secara tradisional dibagi menjadi hak generasi pertama dan kedua, dan keduanya juga menetapkan  hak kolektif yang sangat penting,  yakni hak  untuk  menentukan  nasib sendiri (self determination) . 1
1.  Cakupan   Kovenan   Internasional  tentang   Hak   Sipil   dan Politik  (KIHSP)
Pada intinya Kovenan  Internasional tentang Hak  Sipil dan Poitik (KIHSP) memberikan  dampak  hukum  kepada Pasal 3-21 DUHAM. Kebanyakan hak dalam Kovenan tersebut  dapat  juga ditemukan  dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia  dan Konvensi Inter  Amerika. Piagam Afrika tentang  Hak Asasi  Manusia dan  Rakyat mencakup  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban tambahan.  Semua hak dalam  Kovenan merupakan  hak untuk  semua  orang. Namun  demikian ada beberapa batasan-batasan  praktis, misalnya, anak-anak yang masih belia, pada umumnya  tidak dapat  berpartisipasi  dalam  proses pemilihan umum dan mereka mungkin mempunyai kebebasan yang terbatas dalam  mengungkapkan  pendapat  dan  beragama,  karena masih  berada  di  bawah pengendalian orangtua. Namun  demikian, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang  Hak Anak, anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa.
2. Sifat  Hak dalam  Kovenan  Internasional tentang  Hak Sipil dan Politik (KIHSP) Hak sipil dan politik harus  segera diwujudkan. Ini merupakan  sifat hak sipil dan politik yang paling mendasar.  Pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) memuat  ketentuan  yang relevan sebagai berikut:
”Dalam  hal  belum  ditentukan   oleh  langkah  legislatif  atau   langkah lainnya    yang sudah   ada,   setiap   Negara   Pihak   pada   Kovenan   ini berupaya mengambil langkah- langkah yang perlu, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan  Kovenan ini, untuk  menetapkan  hukum atau  langkah  lainnya  yang  mungkin  diperlukan untuk   memberikan dampak  hukum  kepada hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini”. Kemudian  ditambahkan   pada  ayat  (3):  ”Setiap  Negara  Pihak  pada
Kovenan ini berupaya untuk:
1 Philip alston ibid, hlm. 91

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 100~106
(a) Memastikan  bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar akan mendapatkan pemulihan  yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak  dalam kapasitas resmi;
(b) Memastikan  bahwa  bagi setiap  orang  yang menuntut  pemulihan  semacam itu,  hak  atas  perbaikan  tersebut  akan  ditetapkan  oleh  lembaga peradilan, administratif,  atau  legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan  yang bersifat hukum;
(c)  Memastikan  bahwa  pejabat  yang berwenang  akan  melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.”
Kovenan Internasional  tentang  Hak Sipil dan  Politik (KIHSP) mengandung hak-hak  demokratis yang esensial, kebanyakan  terkait  dengan berfungsinya suatu negara dan   hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan  hal yang harus  dihormati oleh  negara.  Kebebasan  individu  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  dan menggambarkan  hubungan  antara  negara  dengan tiap individu. Partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi  dan konsep  kebebasan politik dalam suatu negara. Namun  demikian, semua hak asasi manusia  mencerminkan pembatasan pada  level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk warganegaranya. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan jarang sekali dapat bersifat absolut, mereka biasanya dapat dikualifikasikan. Jadi sebuah negara boleh, misalnya, membatasi  hak seseorang atas privasi absolut ketika negara perlu masuk ke dalam rumah orang tersebut untuk melakukan investigasi tindak  pidana.
3. Contoh  Hak
Akan lebih mudah  untuk  memahami  dampak  dari  Kovenan tersebut dengan melihat beberapa contoh hak. Untuk menunjukkan lingkup dan  penerapan tiap hak atau kebebasan, adalah penting untuk mempertimbangkan kerja badan-badan pemanta perjanjian  internasional   dan  regional.  Juga tidak  dapat  dihindari harus  ditelitinya  hukum-hukum  nasional yang  ada sekarang  untuk memfasilitasi pemahaman yang tepat tentang  pendekatan dari  badan  pengawas  perjanjian  yang relevan.  Namun   karena  terbatasnya ruangan,  hal  tersebut   tidak  dapat  diuraikan di  sini. 2 Jadi  beberapa  hak akan diidentifikasikan untuk  dibahas yaitu kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak untuk  menentukan nasib   sendiri,   hak   untuk hidup   dan kebebasan beragama, kesemuanya akan digunakan sebagai contoh. Tiap- tiap hak dan  kebebasan  tersebut  akan digambarkan  dengan  indikasi lingkup hak yang bersangkutan  serta wilayah-wilayah yang memiliki potensi  kotroversial serta kesulitan bagi negara. Situs Komite Hak Asasi Manusia  dan berbagai badan regional dapat diakses untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  lingkup dari hak melalui laporan negara atau komunikasi individu. Komentar Umum  juga dapat  menjadi
2 Ibid, hlm 94.
suatu  sumber  petunjuk  yang sangat berharga  bagi negara tentang  lingkup dari hak yang bersangkutan.  Hal tersebut  juga dapat  diperoleh melalui situs Komite tersebut. 3 (a) Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri
(b) Hak untuk Hidup
(c) Kebebasan Menyampaikan  Pendapat
(d) Hak Beragama dan Berkeyakinan
3. Pentingnya Hak Sipil dan Politik bagi Suatu Negara.
a. Mewujudkan Hak Sipil dan Politik.
Hak-hak yang tercantum  dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil  dan Politik  adalah hak-hak tersebut haruslah diwujudkan dengan segera.  Teori ini berarti bahwa negara  tidak mempunyai pilihan untuk  secara berangsur-angsur menerapkan hak-hak tersebut atau mengulur waktu agar dapat membuat  kerangka hukum  (atau konstitusional)  yang layak bagi penerapan  hak sipil dan  politik. Hal ini diungkapkan oleh Komite Hak Asasi Manusia   sebagai berikut; Kewajiban-kewajiban  menurut Kovenan ini umumnya dan  Pasal 2 khususnya, mengikat  setiap Negara  Pihak secara keseluruhan. Semua cabang pemerintahan  (eksekutif, legislatif dan yudikatif ),  dan pejabat-pejabat publik  atau pemerintah lainnya,  pada  tingkat  apapun regional atau lokal berada di dalam posisi untuk  melaksanakan kewajiban Negara Pihak.
Cabang eksekutif yang biasanya mewakili Negara Pihak secara  internasional, termasuk di dalam komite ini, tidak boleh menunjuk pada fakta bahwa suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan  Kovenan ini telah dilaksanakan oleh cabang pemerintah lainnya sebagai jalan untuk  berusaha  membebaskan  Negara Pihak tersebut  dari tanggungjawabnya atas tindakan dan ketidaksesuaian yang diakibatkannya. Walaupun Pasal 2, ayat 2, membolehkan  Negara Pihak untuk  memberlakukan  hak-hak yang tercantum  dalam Kovenan ini sesuai dengan proses konstitusional domestik, prinsip yang sama berlaku untuk   mencegah Negara Pihak dari menggunakan ketentuan- ketentuan dalam hukum konstitusional atau aspek-aspek lain dari hukum domestik yang membenarkan  tidak dilakukan atau diterapkannya perjanjian.” 4
Pasal 2 ayat (2), mewajibkan Negara Pihak untuk  mengambil  langkah- langkah yang diperlukan untuk  mewujudkan hak-hak dalam Kovenan ini di ranah domestik. Sebagai konsekuensinya, kecuali bila hak-hak dalam Kovenan ini telah dilindungi oleh hukum atau praktik domestik, Negara Pihak diwajibkan,  pada  waktu  meratifikasi  Kovenan ini, untuk  membuat  perubahan-perubahan terhadap  hukum  dan  praktik  domestik yang diperlukan  untuk memastikan  kesesuaianya dengan Kovenan ini. Bila ada ketidaksesuaian  antara  hukum domestik dengan Kovenan ini, Pasal 2 menentukan bahwa hukum atau praktik domestik itu harus diubah agar dapat memenuhi standar
3 Ibid.
4 Ibid, hlm. 110.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 102~106
yang ditetapkan  oleh jaminan-jaminan  substantif Kovenan ini. Pasal 2 membolehkan Negara Pihak untuk melakukan ini sesuai dengan struktur konstitusional domestiknya sendiri dan, dengan demikian, tidak  mengharuskan Kovenan ini secara langsung diterapkan ke  pengadilan,  dengan  memasukkan   kovenan  ini  ke dalam hukum nasional.” 5
Namun, kenyataannya tidaklah seketat  itu. Memang ada beberapa negara yang pelanggaran-pelanggaran  hak asasi manusianya  lebih banyak dan lebih parah, namun tidak satu pun negara di dunia ini memiliki catatan  hak asasi manusia  yang sempurna. Komite Hak Asasi Manusia  menghubungkan hal ini sebagian pada kurang efektifnya pemulihan-pemulihan (remedy) yang diciptakan  oleh negara untuk  pelanggaran- pelanggaran  hak asasi manusia. 6
b. Pentingnya Penegakan Hak-hak Sipil dan Politik
Inti dari penegakan hak-hak sipil dan politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (welfare state). Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga negara. Pada prinsipnya setiap negara demokratis memuat jaminan hak-hak asasi termasuk hak- hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat tergantung pada political will penguasa untuk memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut.
Pada tataran ini diperlukan upaya kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak- tindak penindasan ataupun pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara tersebut. Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah dimulai jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan Internasional. Pada awal abad ke-13 di Inggris yang pada waktu itu terjadinya perlawanan para bangsawan terhadap tindakan sewenang-wenang Raja John sehingga memaksa putra Raja Henry I itu mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan Magna Charta 1215. Peristiwa yang terjadi di padang rumput pinggiran sungai Thames tersebut akhirnya menjadi inspirasi dasar bagi perjuangan kebebasan manusia di berbagai negara lainnya seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Deklarasi HAM dan hak warga negara Perancis pada 1789.
Dengan terwujudnya DUHAM, pada tanggal 10 Desember 1948 memberikan peluang bagi perjuangan hak-hak sipil dan politik secara universal. Langkah awal dilakukan dengan membentuk Komisi HAM tahun 1952 bagi penyusunan Konvenan Sipil dan Politik yang mengacu ke pasal 1-22 DUHAM. Draf naskah kovenan akhirnya selesai
6 Ibid, hlm. 112.
E-ISSN : 2775-362X
tahun 1954 dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Baru tahun 1976 kovenan ini berlaku setelah memenuhi persyaratan diratifikasi oleh 35 negara. Negara-negara yang telah meratifikasi konvenan ini terikat pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite HAM ( Human rights Committee ). Komite ini diatur secara khusus dalam bagian tersendiri Konvenan, yang meliputi pasal 28 hingga 45.
c. Faktor-faktor yang Menentukan Tegaknya Hak Sipil dan Politik dalam Suatu Negara Pada prinsipnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tegaknya hak sipil dan politik dalam suatu negara. Anja Jetschke sebagaimana dikutip Risse, et al, menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang saling berintraksi dalam menentukan penegakan sekaligus penghormatan HAM yaitu negara, masyarakat dan masyarakat internasional (Risse, 1999). Jika dielaborasi lebih lanjut pendapat tersebut bisa dikembangkan kedalam empat faktor sebagai berikut : 7
1. Karakteristik suatu rezim
Demokratis atau tidaknya suatu rezim merupakan salah satu faktor penentu tegaknya hak sipil dan politik warga negara. Pemahaman demokrasi secara mendasar adalah persamaan dan kebebasan serta adanya kontrol yang efektif dari masyarakat terhadap kekuasaan (Eep Saefulloh Fatah, 2000). Nilai-nilai dasar demokrasi ini pada hakekatnya paralel bagi penegakan hak-hak sipil dan politik. Di negara-negara yang demokratis hak sipil dan politik mendapat perlindungan yang paling kuat. Harold Crouch sebagaimana dikutip haris Munandar (1993) menyatakan bahwa; ada hak-hak tertentu yang memang baru dapat dinikmati kalau proses demokratisasi telah dimulai seperti hak untuk mengkritik pemerintah seperti apa adanya, hak membentuk organisasi, hak untuk dipilih secara langsung dalam pemilu. Dengan kata lain hanya pada Negara-negara yang menganut sistem politik demokratis yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Hal ini disebabkan hak sipil dan politik tergolong kepada hak-hak negatif, artinya hak- hak dan kebebasan tersebut akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. 8
2. Penyertaan hak sipil dan politik pada konstitusi dan turunannya. Nardulli menyebutkan bahwa prasyarat sebuah konstitusi yang dianggap baik yaitu;
(1) memberdayakan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah ;
(2) menggambarkan (atau merumuskan) kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan antara masyarakat dengan negara ;
(3) menyediakan ruang publik yang memadai ; dan
(4) mekanisme kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan (Imawan, 1999).
7 Dikutif dari Riswandha Imawan. Upaya Menghindari Presiden RI Bertindak Sebagai Raja. Makalah disampaikan pada Forum Seminar dalam rangka Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta, 1999.
8 Haris Munandar, (eds.). Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 1994.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 104~106
Eko Sutoro menyatakan bahwa terdapat tiga pola hubungan negara dengan masyarakat yaitu; 9
(1) zero-sum game ; (2) positivesum game ; dan (3) negative-sum game.
Zero-sum game menunjukkan kekuatan negara berbanding terbalik dengan kekuatan masyarakat. Sementara itu positive-sum game menunjukkan hubungan timbal balik antara kedua aktor tersebut memberikan peningkatan pada keduanya. Sedangkan negative-sum game memberi petunjuk bahwa negara memiliki kemampuan yang menurun dan masyarakat berada dalam keadaan terpecah dan tidak mampu melakukan bargaining dengan negara. Dari ketiga pola hubungan tersebut, pola hubungan negara dan masyarakat yang berada pada wilayah ³ yang dapat dipercaya menumbuhkembangkan budaya politik partisipan.

## D. KESIMPULAN
1. Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1999  ini  memberi  pengaturan   yang  lebih  rinci tentang pemajuan dan perlindungan  hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas- asas hak asasi manusia  yang universal seperti tertuang  dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan  jaminan  perlindungan dan pelaksanaan hak  asasi  manusia  bagi  setiap  warga  negara.
2. Kovenan Internasional  tentang  Hak Sipil dan  Politik (KIHSP) mengandung  hak- hak  demokratis yang esensial, kebanyakan  terkait  dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan  hal yang harus  dihormati  oleh  negara.  Kebebasan  individu  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  dan  menggambarkan  hubungan  antara  negara dengan tiap individu.
3. pentingnya penegakan hak-hak sipil dan politik bagi suatu negara adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (welfare state).
Kesadaran akan konsep HAM termasuk dalam hak sipil dan politik timbul justru karena hak-hak tersebut sering dilanggar. Oleh karena itu perlu upaya serius dari semua pihak, baik negara maupun masyarakat beserta elemen-elemenya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mengidentifikasikan kebutuhan- kebutuhan HAM-nya serta sekaligus menemukan cara bagaimana memenuhi kebutuhan- kebutuhan tersebut.
9 Eko Sutoro, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : APMD Press. 2004.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukm Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta.
Eep Saefulloh Fatah. (2000). Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru : Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Eko, Sutoro. (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : APMD Press.
Haris Munandar, (eds.).(1994). Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hartono, Sunaryati, 2006, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 , Alumni, Bandung.
Ignatius Haryanto, dkk.(2000). Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik : Panduan Bagi Jurnalis. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
Istanto, Sugeng, 2007, Penelitian Hukum , Ganda, Yogyakarta.
Marpaung, Leden, 1997, Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Nasution, Bahder Johan, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung.
Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Riswandha Imawan. (1999). Upaya Menghindari Presiden RI Bertindak Sebagai Raja. Makalah disampaikan pada Forum Seminar dalam rangka Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta.
Samuel P. Huntington. (1991). Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta : Rajawali Press.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafinda Persada, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 2015, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta.
Sumarwani, Sri, 2012, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum , UPT UNDIP Press, Semarang.
Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum , RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Perundang-undangan
International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR )
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant On
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 106~106
Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

## Internet
https://masalahukum.wordpress.com/213/10/05/teori-penegakan- hukum /diakses tanggal 2 Pebruari 2015.
http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/diakses tanggal 15 Januari 2015.