al-Ihkâ V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8 D DOI 10.19105/al-ihkam.v13i1.1478 8

## Sistem Kekhalifahan dan Konstruksi Budaya Politik Arab

## Ahmad Faidi
(Fakultas Syariah IAIN Madura Jl. Raya Panglegur km. 04 Tlanakan Pamekasan 69371, Email: afaidiharis@gmail.com )

## Abstrak:
Jejak  sistem  kekhalifahan  dalam  sejarah  pemerintahan  umat  Islam, khususnya  di  Arab  muncul  pasca  wafatnya  Nabi  Muhammad.  Gelar khalifah yang  disandang  oleh  Abu  Bakar  yang  terpilih  untuk  meminpin umat  Islam  pasca  Rasulullah,  ditengarai  oleh  sebagian  kelompok  umat Islam  saat  ini  adalah  bagian  dari  doktrin  agama  dengan  sistem kekhalifahan - nya. Namun pada saat yang sama, sebagian kelompok umat Islam  yang  lain  memandang  sistem  kekhalifahan  dalam  sejarah pemerintahan Islam bukan merupakan bagian dari ajaran Islam dan tidak lebih  hanya  sekedar  tradisi  politik  bangsa  Arab  atau  konstruksi  budaya politik  masyarakat  arab  pada  saat  itu.  Atas  dasar  tersebut  artikel  ini ditulis,  untuk  melacak  sistem  kekhalifahan  yang  pernah  terjadi  dalam sejarah  pemerinthan  umat  Islam  di  Arab  pasca  kepemimpinan  Nabi Muhammad.  Tentunya,  dengan  tujuan  untuk  memahami  eksistensi sistem  kekhalifahan  dalam  sejarah  pemerintahan  umat  Islam  di  Arab, antara  doktrin  agama  atau  konstruksi  budaya  Arab.  Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif terhadap beberapa literatur pemikiran  tokoh  yang  membahas  persoalan  tersebut,  penulis berkesimpulan bahawa sejarah kekhalifahan bukanlah merupakan bagian dari  doktrin  agama,  melainkan  tak  lebih  hanya  sekedar  konstruksi budaya politik masyarakat Arab pada saat itu .

## Kata Kunci:
Kekhalifahan, Budaya Politik, Doktrin Agama

## Abstract
The  Caliphate  system  in  the  history  of  the  Muslims‟  governance,  especially  in Arabia emerged after the death of Prophet Muhammad. The Caliph title held by Abu  Bakar  who  was  elected  to  lead  the  Muslims  after  Muhammad  has  been considered  part  of  Islamic  doctrine  by  some  Muslims.  However  by  some  other Muslims,  the  title  of  Caliph  is  not  part  of  the  religious  doctrine  or  Islamic doctrine. But only the political tradition of Arab society or construction of Arab political culture. This Article was written to trace the caliphate system that had

## Ahmad Faidi
occurred  in  the  history  of  the  governance  of  Muslims  in  Arabia  after  the leadership of Mohammed. Certainly with a view to understanding the existance of  the  caliphate  system  in  the  history;  among  a  Islamic  doctrine  or  cultural construction. By using qualitative data analysis method for some literatures, the authour concluded the the caliphate system is not part of the relegious doctrine or Islamic doctrine, but rather the construction of Arab political culture .
Keywords :
The Caliphate, Political Culture, Relegious Doctrine

## Pendahuluan
Jejak  sistem  kekhalifahan  dalam  sejarah  pemerintahan  umat Islam, khususnya di Arab muncul pasca wafatnya Nabi Muhammad. 1 Gelar khalifah yang  disandang  oleh  Abu  Bakar  al--Shiddiq  yang terpilih  untuk  meminpin  umat  Islam  pasca  Rasulullah,  ditengarai oleh  sebagian  kelompok  umat  Islam  saat  ini  adalah  bagian  dari bentuk pemeraintahan dalam Islam dengan sistem kekhalifahan- nya. 2
Keyakinan  mereka  semakin  kuat,  bahwa  sistem kekhalifahan adalah  bagian  dari  ajaran  Islam,  semenjak  tradisi  ini  berlanjut  pasca Abu Bakar hingga Dinasti Turki Ustmani di Istambul. Dalam catatan mereka,  pasca  runtuhnya  dinasti  Turki  Utsmani  seakan-akan menandakan  bahwa  identitas religio-politik umat  Islam  telah  hilang, terganti  oleh  konsep nation  state yang  merupakan disign konseptual ala Barat yang dipandang tidak relevan dengan ajaran Islam.
Oleh  sebab  itu,  beberapa  tahun  terakhir,  marak  digaungkan tentang  pentingnya  kembali  memunculkan  sistem  pemerintahan khilafah . Konsep nation-state yang dianut oleh beberapa negara saat ini, termasuk negara-negara yang banyak berpenduduk muslim seperti di Indonesia  dipandang  bukan  pilihan  yang  tepat.  Konsep nation - state dengan  sistem  demokrasinya  dipandang  tidak  sepenuhnya  dapat mengakomodir  seluruh  kepentingan  umat  Islam,  seperti  penerapan hukum Islam (syarī‟ah) dalam sistem pemerintahan.
Banyaknya  persoalan  yang  menimpa  umat  Islam  di  berbagai negara,  menurut  mereka  karena  umat  Islam  saat  ini  salah
1 Abd.  Rahim,  “Khalifah  dan  Khilafah  Menurut  Alquran”, Hunafa:  Jurnal Studi Islamika, Volume 9, Nomor  1 (Juni 2012), 19
2 Ahmad Iwan Zunaih, “Khilafah: Sistem Pemerintahan yang Profan”, Jurnal Ummul Qura , Volume IV, Nomor 2  (Agustus,  2014), 3
menentukan sistem pemerintahannya. Mereka mengajak menghidupkan  kembali  sistem kekhalifahan dalam  bingkai  politik pemerintahan  umat  Islam.  Gagasan  ini  rame-rame  diusung  oleh beberpa  organisasi  yang  berafiliasi  global.  Sebenarnya,  menurut Munawir Sjadzali emberio gagasan tersebut telah muncul  menjelang abad  XX,  yakni  dengan  dipilihnya  bentuk  republik  dan  sistem demokrasi ala Barat oleh beberapa negara di dunia, seperti di Turki, Pakistan,  Mesir,  Syiria,  Irak  dan  termasuk  pula  di  Indonesia  serta beberapa negara lainnya. 3
Mereka  meyakini  bahwa  sistem  kekhlaifahan  yang  pernah terjadi dalam sejarah politik umat islam masa lalu adalah pilihan yang tepat  untuk  saat  ini. 4 Namun,  tidak  sedikit  juga  umat  Islam  yang tidak  pendapat  dengan  pemikiran  mereka,  sebab  dalam  pandangan sebagian  kelompok  umat  Islam  yang  lain,  Islam  tdak  pernah mendoktrinkan sistem kekhalifahan sebagai sistem pemerintahan yang islami.
Persoalan model atau bentuk pemerintahan dalam Islam telah menjadi  diskursus  yang  berkepanjangan.  Polemik  dan  perdebatan tentang  masalah  ini  semakin  seru  pada  saat  umat  Islam  memasuki periode  modern.  Tema-tema  yang  banyak  diusung  dalam  diskusi para  aktifis  Islam  masih  berjibaku  dalam  keputusan  wajib  tidaknya umat Islam mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang islami.
Munculnya  persoalan  di  atas  menurut  Azyumardi  Azra disebabkan  pedoman  utama  umat  Islam  yaitu  al-Qur‟an  maupun Hadis tidak memberikan penjelasan atau aturan yang tegas mengenai masalah-masalah  kenegaraan  dalam  Islam.  Tidak  ada  ayat  maupun teks  hadis  yang  menyebut  bentuk  pemerintahan  tertentu  dalam perspektif  Islam.  Hingga  wafat,  Rasulullah  tidak  meninggalkan konsep pemerintahan yang baku dan mapan kepada umatnya. 5
3 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), 30 4 Nilda Hayati, “Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living al-Qur‟an Perspektif Komunikasi”. Episteme; Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , Volume 12, Nomor  1 (Februari 2017), 19
5 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam; dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga  Post-Modernisme (Jakarta:  Paramadina,  1996),  10.  Lihat  juga  Irfan, Santoso. “Al-Khilâfah Menurut Al-Mâwardy”. Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies .  Volume 3, nomor 2 (September 2013), 121

## Ahmad Faidi
Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  akan  mencoba  melacak  sistem kekhalifahan  dalam  sejarah  pemerintahan  Umat  Islam.  Bagaimana sejarah  sistem  kekhalifahan  yang  pernah  terjadi;  apakah  benar merupakan  bagian  dari  konsepsi  doktrin  Islam  atau  hanya  sekedar konstruksi budaya politik masyarakat Arab pada saat itu. Tujuannya adalah  untuk  memahami  eksistensi  sistem  kekhalifahan  dalam sejarah pemerintahan umat Islam di Arab: antara doktrin agama atau konstruksi budaya arab.

## Definisi dan sejarah kekhalifahan
Kekhalifahan merupakan satu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Arab khilâfah. Kata khilâfah merupakan mashdar dari fi'il mâdlî: khalafa , yang memiliki arti menggantikan atau menempati tempatnya. Khalîfah secara  etimologi  adalah  pengganti  (wakil)  atau  orang  yang datang  setelah  orang  lain,  kemudian  menggantikan  tempatnya (jâ'a ba‟dlahu fa-shâra makânahu). 6 Al-Thabarî berpendapat istilah al-sulthân al-a'dzam (penguasa besar umat Islam) dapat disebut sebagai khalîfah , karena ia menggantikan penguasa sebelumnya. 7
Secara terminologi khalîfah dapat diartikan sebagai pemimpin tertinggi  pemerintahan  Islam  ( al-sulthân  al-a'dzam) ,  yang  digunakan pertama  kali  pada  saat  Abu  Bakar  terpilih  sebagai  pengganti  Nabi Muhammad, hingga beberapa dinasti-dinasti umat Islam yang pernah berkuasa. 8
Pada  awal  keberadaannya,  para khalifah (pemimpin  umat Islam)  ini  menyebut  diri  mereka  sebagai Khalifat  al-Rasulillah (yang berarti  "pengganti  Nabi  Allah"),  namun  pada  perkembangannya, sebutan ini diganti menjadi Khalifatullah (Wakil Allah) yang kemudian menjadi  sebutan  standar  untuk  menggantikan Khalifat  al-Rasulillah. Meskipun  begitu,  beberapa  akademisi  hanya  memilih  untuk menyebut “ khalîfah "  sebagai  pemimpin umat  Islam  tersebut. Khalifah
6 Ibrahim Anis, al-Mu‟jam al-Wasîth. Cet. II (Kairo: Dār al-Ma‟rifat, 1972), 251. Lihat  juga  istilah khilâfah dalam  kamus  yang  ditulis  Atabik  Ali  &  Ahmad Zuhdi Muhdar, Kamus Kontemplorer Arab Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Ma‟sum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 206
7 Al-Thabarî, Târîkh al-Umam wa al-Muluk, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 199
8 M.  Nina  Armida,  dkk. Ensiklopedi  Islam (Jakarta:  P.  T.  Ikhtiar  Baru  Van Hoeve, t. t.), 84
juga  sering  disebut  sebagai Amîr  al-Mu'minîn ( ي منررمؤملارريمأ )  atau "pemimpin  orang  yang  beriman",  atau  "pemimpin  umat  muslim", yang terkadang disingkat menjadi " emir " atau " amir ". 9
Secara historis,  istilah kekhalifahan muncul  setelah  terpilihnya Abu  Bakar  sebagai  pemimpin  umat  Islam  menggantikan kepemimpinan  Rasul  Muhammad.  Pasca  kepemimpinan  Abu  Bakar kemudian  diganti  oleh  Umar  Ibn  Khattab,  Usman  Ibn  Affan,  dan kemudian  Ali  Ibn  Abi  Thalib.  Keempat  orang khalîfah tersebut kemudian dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan al - Khalafâ al-
Râsyidûn . Kepemimpinan al - Khalafâ al-Râsyidûn ini dipandang sebagai kepemimpinan sejati oleh sebagian umat Islam dan dijadikan sebagai bentuk atau konsep pemerintahan ideal dalam pentas sejarah politik umat Islam. 10
Pengakuan al - Khalafâ  al-Râsyidûn bagi  pemerintahan  empat orang khalifah tersebut  menurut  Ibnu  Taymiyah,  melewati  proses yang  panjang  dan  bertahap. 11 Mula-mula,  kalangan  Bani  Umayah hanya  mengakui  tiga  orang khalifah pertama  saja,  yaitu  Abu  Bakar, Umar, dan Usman. Sebaliknya golongan Syi‟ah hanya mengakui Ali Ibn  Abi  Thalib  sebagai khalifah tanpa  mengakui  ketiga khalifah lainnya. 12 Kemudian  Dinasti  Umayah  di  Mahgrib  dan  Andalusia, menyebut  bahwa al - Khalafâ  al-Râsyidûn terdidiri  dari  Abu  Bakar, Umar, Usman dan Mu‟awiyah Ibn Abi Sofyan. 13
Selanjutnya  Umar  Ibn  Abdul  Aziz  dari  Bani  Umayah merehabilitasi nama Ali Ibn Abi Thalib guna mengakomodasi kaum Syi‟ah dalam pemerintahannya. Ia juga mengakhiri kebiasaan saling melaknat  dalam khutbah Jum‟at,  diganti  dengan  memanjatkan  do‟a
9 Budhi  Muawar  Rahman, Ensiklopedi  Nurcholis  Majid (Bandung:  Mizan,
2006), 1584
10 Ma‟shum,  “Islam  Dan  Pencarian  Identitas  Politik:  Ambiguitas  Sistem Khilafah  dalam  Institusi  Politik  Islam”. Asy-Syir‟ah  Jurnal  Ilmu  Syari‟ah  dan Hukum ,  Volume  47, Nomor 2 (Desember, 2013), 483
11 Ibnu  Taymiyah, Minhâj  al-Sunnah  al-Nabawiyah, (Kairo:  Maktabah  Dar  al-
„Urubat), 187
12 Kecuali Syi‟ah Zaydiyah yang mengakui terhadap kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, meskipun menganggap khalifah yang tidak afdlal .
13 Abdul Karim, Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher), 88.

## Ahmad Faidi
keselamatan dan kebahagiaan bagi khalifah serta seluruh umat Islam. Sejak itu, kebiasaan menyebut al-Khulafā al-Rāsyidūn bagi Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Usman Ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib menjadi populer di kalangan umat Islam. 14
Setelah  kepemimpinan al-Khulafā  al-Rāsyidūn tersebut  model atau  bentuk  kekhalifahan  berubah  menjadi  bentuk  dinasti  yang sistem  pergantiannya  dilaksanakan  secara  turun-temurun.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  praktek  pemerintahan  Dinasti  Umayah  di Damaskus (41-133 H/661-750 M), Dinasti Abbasiyah di Baghdad (133- 643 H/750 -1258 M), Dinasti Umayah di Andalusia (139-670 H /756 - 1031  M),  Dinasti  Fatimiyah  di  Afrika  Utara  dan  Mesir  (293-566  H/ 909-1171  M),  Dinasti  Mughal  di  India  (947-1279  H  /1526  -1858  M), Turki Usmani di Istanbul  (684-1345 H/1299-1924 M), serta beberapa dinasti  Islam  lainnya  baik  yang  ada  di  wilayah  Timur  maupun  di Barat.
Sistem khilâfah : antara Doktrin Agama atau Konstruksi Budaya Dalam  banyak  catatan  tidak  banyak  ditemukan  alasan  yang menjelaskan  secara  detail,  mengapa  Abu  Bakar  tiba-tiba menggunakan  gelar khalifah pada  saat  ia  terpilih  menjadi  pemimpin pasca  meninggalnya  Nabi  Muhammad. 15 Jika  sebagai  pengganti Rasul  SAW  memimpin  masyarakat  Arab  dalam  wilayah  politik,  hal itu  sah  saja  Abu  Bakar  menggunakan  istilah Khalifatu  Rasulillah (pengganti rasulullah). Namun, sebagai penganti nabi dalam konteks meneruskan  misi  kenabiyannya (nubuwwah) ,  hal  itu  menurut  Raziq tidak  dapat  dibenarkan,  mengingat  jabatan nubuwwah tidak  dapat diwariskan. 16
14 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999), hlm. 85.
15 Ali  Abd.  Raziq,  Ali  Abd.  Raziq, al-Islām  wa  Ushūl  al-Hukm:  Bahtsu  fi  al- Khilāfah  wa  al-Hukūmah  fi  al-Islām (Beirut:  Maktabah  al-Hayah,  1925),  hlm. 115-116
16 Ibid ,  hlm.  16.  Lihat  juga  Akbar,  Idil,  “Khilafah  Islamiyah:  antara  Konsep dan Realitas Kenegaraan”. Journal of Government and Civil Society. Volume 1, Nomor 1, (April  2017),.95
Sebagian  umat  Islam  menganggap  bahwa  gelar khalifah yang disandang  Abu  Bakar  adalah khalifah dalam  arti  yang  hakiki,  yaitu Abu  Bakar  adalah  pengganti  Nabi  Muhammad  ( khalifah Nabi Muhammad),  sedangkan  Nabi  Muhammad  adalah  pengganti  Allah ( khalifatullah ).  Dengan  kata  lain  mereka  memandang  bahwa  tugas yang diemban oleh Abu Bakar adalah sepenuhnya sama dengan yang diemban  oleh  Nabi  Muhammad  dalam  segala  aspeknya.  Anggapan semacam ini tentunya kurang tepat, sebab Abu Bakar sendiri pernah menolak  ketika  mendengar  adanya  pengakuan  semacam  ini  dari masyarakat, dengan mengatakatan, “Saya bukan khalifah Allah, tetapi hanyalah khalifah Rasulullah ”. 17
Dalam  konstruksi  budaya  masyarakat  Arab,  gelar khalifah menyimpan pesona, kekuatan dan daya tarik tersendiri pada sebagian masyarakat Arab muslim saat itu, sehingga ketundukan, kepatuhan, dan  ketaatan  terhadap  seorang khalifah ,  seperti  Abu  Bakar,  harus dilakukan  sebagaimana  tunduk  dan  patuh  terhadap  Rasul Muhammad.  Mereka  yang  tidak  mengakui  akan  kekhalifahan  Abu Bakar,  atau  mereka  yang  tidak  berkenan  menjalankan  kebijakan politik khalifah dipandang sebagai orang-orang yang telah keluar dari Islam (murtad) ,  yang  keberadaannya  wajib  diperangi . Padahal,  tidak semua memang pada saat itu umat Islam yang mengakui secara total akan kekhalifahan Abu Bakar, seperti beberapa orang dari suku Bani Tamim,  Malik  Ibn  Nuwayrah  (salah  seorang  dari  mereka)  adalah seorang  muslim  yang  teguh  meyakini  Allah  sebagai  Tuhannya  dan Muhammad  SAW  sebagai  nabinya,  namun  karena  dia  menolak membayar  pajak  kepada  Abu  Bakar  pada  akhirnya  ia  harus dipenggal,  karena  dianggap  murtad  dengan  membangkan  terhadap kebijakan  khalifah.  Menurut  Raziq,  perang  terhadap  orang-orang yang  dianggap murtad pada  masa  Khalifah  Abu  Bakar,  tidak sepenuhnya adalah perang atas nama agama melainkan lebih karena persoalan politik. 18
Jika  kita  melacak  beberapa  literatur  keislaman  yang mendiskusikan  tentang  sistem kekhalifahan dalam  Islam,  setidaknya dalam catatan penulis terdapat tiga kelompok pemikir muslim yang memaknai  sistem  pemerintahan khilāfah  (kekhalifahan) .  Pertama,
17 Abdul Karim, Sejarah Pemikiran..., 16
18 Ibid ., 118

## Ahmad Faidi
mengharuskan kembali ke masa Nabi Muhammad dan para al - Khalafā al-Rāsyidūn ,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Hasan  al-Banna,  Sayyid Qutub,  Syeikh  Rasyid  Ridha,  dan  Abul  A'la  Mududi,  mereka menghendaki  agar  sistem kekhalifahan ditegakkan  kembali,  demikian pula halnya dengan Taqiyuddin al-Nabhani. 19 Kelompok pertama ini menganggap  bahwa  menegakkan  sistem  kekhalifahan  dalam  suatu pemerintahan  umat  Islam  merupakan  bagian  dari  doktrin  yang diharuskan  dalam  Islam.  Kedua,  Islam  memiliki  nilai-nilai pemerintahan  yang  terkandung  di  dalamnya,  seperti  dikemukakan oleh  ulama  Mesir,  penulis Hayâh  Muhammad ,  Muhammad  Husein Haikal. 20 Hanya saja kelompok kedua ini lebih toleran dibandingkan dengan  kelompok  yang  pertama,  bahwa  nilai-nilai  Islam  memuat tentang  prinsip-prinsip  pemerintahan  walaupun  tidak  harus  dalam bentuk khilafah .  Kelompok  ketiga,  menolak  sama  sekali  Islam memiliki  konsep  negara  dalam  Islam,  seperti  dikemukakan  oleh Thaha Husein dan Ali Abdur Raziq dalam karyanya, al-Islām wa Ushūl al-Hukmi. 21 Teori  politiknya  disamakan  dengan  teori  politik  Barat
19 Konsep  negara khilafah menurut  Taqiyuddin  An-Nabhani  adalah berbentuk  khilafah  berdasarkan  dalil-dalil  Alquran,  hadis  dan  ijma‟.  Agar semua  hukum-hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  dapat diimplementasikan  dalam  kehidupan  keluarga,  berbangsa  dan  bernegara, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menegakkan khilafah.
20 Menurut  Haikal  bahwa  di  dalam  Islam  tidak  menerangkan  secara  rinci tentang pemerintahan, al-Qur‟an hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Menurut Haikal apakah Islam itu lebih mementingkan sistem republik atau  kerajaan,  beliau  mengatakan  bahwa  Khalifah  lebih  mendekati  kepala negara sebuah republik, sebab kepala negara dipilih setelah para tokoh ahli bermusyawarah  terlebih  dahulu,  baca:  M.  Yusuf  Musa, Politik  dan  Negara dalam Islam, Terj. M. Thalib, (Jakart: Pustaka LSI, 1991), 9 21 Menurut Thaha Husein, sebenarnya tidak ada kesulitan bagi ummat Islam untuk  mengambil  sistem  pemerintahan  demokrasi.  Hal  ini  dikarenakan bahwa dari dahulu, dari awal perkembangannya, pemerintahan masyarakat muslim  telah  berpaling  dan  tidak  menjadikan  agama  Islam  sebagai  dasar, pemerintahan  masyarakan  muslim  membangun  politiknya  atas  dasar kepentingan-kepentingan  praktis.  Selain  itu  bahwa  pemikiran  dan  tingkah laku politik Barat telah menjadi pemikiran dan tingkah laku politik ummat Islam khususnya di Mesir.
yang tidak mengakui sama sekali agama berkiprah dalam percaturan politik.
Ketiga  kelompok  pemikir  ini,  ide-idenya  dilestarikan  dan terus  diperjuangkan  oleh  para  pengikutnya  hingga  saat  ini. Merupakan  sesuatu  yang  wajar,  bila  perdebatan  mengenai  sistem kekhalifahan dalam  Islam  hingga  saat  ini  masih  belum  pupus.  Meski banyak  negara-negara  yang  mayoritas  berpenduduk  muslim  telah menggunakan  konsep nation - state dengan  sistem  demokrasi.  Pro- kontra  terhadap  dibentuknya  kembali  sistem  pemerintahan khilāfah semakin  santer  terdengar,  khususnya  di  negara-negara  yang mayoritas berpenduduk muslim.
Para pendukung dan yang kontra terbentuknya pemerintahan khilāfah menggunakan motor organisasi-organisasi politik yang cukup agresif dan massif. Bagi kelompok yang pro kekhalifahan , mendirikan sistem  pemerintahan khilāfah adalah  solusi  dari  sekian  persoalaan yang  membelit  umat  Islam  selama  berpuluh-puluh  tahun  pasca runtuhnya  kepeminpinan khilāfah yang  ada  di  Turki.  Kurang  lebih empat  belas  abad  sejarah  sistem  pemerintahan khilāfah yang dipraktekkan al-Khulafā  al-Rāsyidūn sampai  Dinasti  Utsmani  telah memberikan  kontribusi  yang  banyak  bagi  perluasan  dan perkembangan  Islam.  Karena  itu,  umat  Islam  saat  ini  wajib menegakkan  kembali khilāfah di  tengah-tengah  dunia  yang  lebih dikepung  oleh  pradaban  Barat  yang  menurut  kacamata  mereka cendrung destruktif, khususnya terhadap nilai-nilai relegi.
Namun,  menurut  kelompok  yang  kontra  -–untuk  tidak mengatakan  anti--  terhadap  dibangunnya  kembali  sistem pemerintahan khilāfah pada  saat  ini,  berpendapat  bahwa  Islam  tidak pernah memberikan patokan yang baku mengenai model atau bentuk dari sebuah institusi pemerintahan politik. Terbukti dalam sejarahnya ternyata sistem pemerintahan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi  yang  melatar  belakanginya.  Perkembangan  semacam  ini dapat  terjadi,  karena  al-Qur‟an  dan  Sunnah  Nabi  menurut  mereka tidak  pernah  memerintahkan  atau  menentukan  suatu  pola pemerintahan tertentu. Al-Qur‟an dan sunnah tidak pernah melansir secara  impilisit  tentang  prinsip-prinsip  kenegaraan,  konsepsi kekuasaan dan kedaulatan serta ide-ide tentang konstitusi. Kata-kata Arab yang mempunyai arti negara dan pemerintahan (al-daulah wa al- hukūmah) tidak  pernah  disebut  dalam  al-Qur‟an.  Istilah al - daulah

## Ahmad Faidi
merupakan  perkembangan  baru,  dan  agaknya  dimaksudkan  untuk menyebut konsep Barat tentang nation-state . Demikian  juga  dengan  kata-kata al-hukūmah yang  mungkin dapat  dirujuk  dari  asal  kata hakama-yahkumu dalam  al-Qur‟an (terutama Q.S al-Maidah 5: 44, 45 dan 47) yang menimbulkan konsep hakimiyah atau  kekuasaan  pemerintahan.  Kata hukm dan  bentuk derivativnya  yang  disebut  sebanyak  168  kali  di  dalam  al-Qur‟an, ternyata  menunjukkan  banyak  arti  dan  perlu  dipahami  dalam konteksnya  masing-masing. 22 Oleh  sebab  itu,  tuntutan  al-Qur‟an tentang  kehidupan  bernegara  nampaknya  tidak  menunjuk  kepada sebuah model tertentu tentang sebuah negara yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negara.
Menurut  Syafii  Maarif  mungkin  alasannya  tidak  terlalu  sulit untuk  dicari,  sebab: pertama ,  al-Qur‟an  pada  prinsipnya  adalah petunjuk etik bagi manusia, ia bukan sebuah kitab ilmu politik. Kedua , sudah  merupakan  kenyataan  bahwa  institusi-institusi  sosio-politik dan  organisasi  manusia  selalu  mengalami  perubahan  dari  masa  ke masa. 23 Atau  dengan  memakai  ungkapan  lain,  diamnya  al-Qur‟an untuk  masalah  ini  berarti  memberikan  suatu  jaminan  yang  sangat esensial  dan  sengaja  terhadap  kekuasaan  hukum  dan  sosial. 24 Oleh karenanya  yang  terpenting  adalah,  bahwa  prinsip-prinsip  yang terdapat  di  dalam  al-Qur‟an  secara  eksplisit  -khususnya  yang menyangkut  masalah  kenegaraan-  ditransformasikan  ke  dalam bentuk  rumusan-rumusan  kenegaraan  yang  dipandang  akan  dapat memenuhi hajat kebutuhan kaum masyarakat muslim tentang sebuah negara pada zamannya. 25

## Islam dan Sistem Pemerintahan Ideal
Berbicara tentang sistem pemerintahan yang ideal sebenarnya tidaklah tunggal dan kekal sepanjang zaman. Setiap orang (pemikir)
22 Ibid ., hlm. 3
23 Ahmad Safi‟i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan. (Jakarta: LP3ES, 1987),
16
24 Muhammad Asad, The Principles Of State and Government in Islam. (Berkely: University Of California Press, 1961), 16 25 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran (Jakarta : UI Press, 1993), 115
pada  setiap  zaman  memiliki  sistem  atau  bentuk  pemerintahan masing-masing  yang  dianggap  ideal.  Menurut  Plato,  bentuk pemerintahan  ideal  adalah  monarki,  sedangkan  yang  paling  jelek adalah  demokrasi.  Seorang  raja-filosof  ( the  philosopher  king) adalah yang paling berhak menjadi penguasa. 26
Aristoteles juga mengatakan bahwa, corak pemerintahan ideal itu adalah monarki, hanya Aristoteles lebih realistis menyadari bahwa sistem  pemerintahan  monarki  nyaris  tidak  mungkin  terwujud, menurutnya  bentuk  aristokrasi  adalah  yang  paling  mungkin  bisa terwujud. 27 Demikian pula menurut Machiavelli, sistem pemerintahan  itu  perlu  otoriter  dan  absolut,  karena  menurutnya dengan cara seperti demikian seorang raja dapat memajukan negara. 28
Di  sepanjang  sejarah  pemerintahan  umat  Islam,  corak  ke - khalifahan , dengan segala variannya, dianggap menjadi bentuk paling ideal,  paling  tidak  bagi  kepentingan  umat  Islam.  Dari  segi  luas wilayah  yang  dikuasai,  Islam  dengan  sistem  ke -khalifahan- nya dipandang telah berhasil menjadi sebuah imperium terluas sepanjang sejarah kekuasaan manusia, membentang luas mulai dari Spanyol dan Prancis,  Eropa,  Semenanjung  Arab,  sebagian  Afrika,  bahkan  hingga India. 29 Namun  kemudian  di  era  modern,  lebih-lebih  setelah digulingkannya  sistem  kekhalifahan  oleh  Atta  Turk  yang  kemudian diganti  dengan  bentuk nation-state, yakni  Turki,  corak  atau  sistem pemerintahan  yang  dianggap  ideal  adalah  sistem  demokrasi khususnya demokrasi liberal. 30
Sistem nation - state adalah  sebuah  sistem  politik  kenegaraan yang  lebih  berdasarkan  kesamaan  bangsa  bukan  berdasar  atas
26 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat I (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 44
27 Ahmad  Suhelmi, Pemekiran  Politik  Barat  Kajian  Sejarah  Perkembangan Pemikiran  Negara,  Masyarakat  dan  Kekuasaan (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2001), 46. 28 A.  Donald  Rumokoy,  “Perkembangan  Tipe  Negara  Hukum  dan  Peranan Hukum Administrasi Negara Di Dalamnya”, dalam Dimensi-Dimensi Hukum Admistrasi Negara , (Yogyakarta: UII Press, 2001), 4.
29 Ibid.
30 Francis  Fukuyama, The  End  of  History  and  The  Last  Man , Kemenangan Kapitalisme  dan  Demokrasi  Liberal, Terj.  MH.  Amrullah  (Yogyakarta:  Qalam, 2004), 1.

## Ahmad Faidi
kesamaan  agama.  Sistem nation - state juga  ditandai  dengan  batas geografis  dan  teritorial.  Inilah  yang  membedakan  dengan  sistem kekhalifahan yang tidak mengenal batas geografis dan teritorial. Sistem  kekhalifahan  dalam  bingkai  sejarah  pemerintahan umat Islam memang banyak menorehkan prestasi dan suka-cita bagi umat  Islam,  khususnya  ekspansi  Islam  ke  segala  penjuru,  namun tidak dapat dilupakan pula dari sejarah masa kekhalifahan itu, umat Islam banyak menemukan luka dan  duka. Jika lebih kritis  membaca sejarah,  yang  tampak  dari  sejarah  kekhalifahan  itu  bukan  hanya kehebatan,  keunggulan,  dan  harmoni  dalam  sejarah  pemerintahan umat Islam.
Sejarah  politik  Islam  pada  zaman  kekhalifahan  banyak  juga memperlihatkan  kelemahan,  konflik-konflik  di  antara  para pemimpinnya,  baik  itu  konflik  yang  berasal  dari  rivalitas  politik, konflik suku, pemahaman teologi dan lain sebagainya. Sejarah politik Islam tidak semulus yang kita kira, di dalamnya ada nafsu kekuasaan (intrest  of  power) ,  kudeta,  kekerasan  politik,  penghianatan,  korupsi, kolusi,  nepotisme,  serta  sekian  prilaku  menyimpang  yang  biasa  ada dalam setiap percaturan politik di mana pun, serta model atau sistem pemerintahan  politik  apapun.  Beberapa  potret  sejarah  suram kepemimpinan  umat  Islam  yang  terjadi  pada  zaman  kekhalifahan tersebut membuat pemikir-pemikir muslim mencoba mendiskusikan ulang  mengenai  bentuk  dan  sistem  pemerintahan  yang  ideal  bagi umat Islam, sebab sistem kekhalifahan bukan bagian dari ajaran Islam itu sendiri .
Ibn  Taymiyah    berpendapat  bahwa  kekuasan  politik  Nabi Muhamad bukanlah kekhalifahan dalam arti  institusi politik, negara atau  kerajaan,  sekalipun  persyaratan  itu  mungkin  ada.  Kekuasaan Nabi  beruang-lingkup  kekuasaan nubuwwah (kenabian)  atau khilâfah nubuwwah (kekhalifahan  kenabian).  Kekhalifahan sebagai  institusi politik lahir karena alasan-alasan praktis untuk memenuhi kehidupan bersama setelah Nabi wafat. 31
Mengenai institusi kekhalifahan , ` Ali `Abd al-Râziq  dalam al- lslâm wa Ushûl al-Hukm, Bahts al-Khilâfah fi al-Islâm berpendapat bahwa pemerintahan menurut Islam boleh mengambil bentuk apa saja. Nabi
31 Ibn Taymiyah, al-Siyâsah al-Syar‟iyyah fi Ishlâh al-Râ‟i wa al-Râ‟iyah, (Mesir: Dar al-Kitab al-„Arabi, 1951), 172-173
Muhammad  hanya  bertugas  mendakwahkan  agama  dan  tidak  ada kaitan  apapun  dengan  urusan  kenegaraan.  Sistem  pemerintahan Islam tidak berupa bentuk tertentu, melainkan dapat meluas dengan bermacam-macam  bentuk  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  semakin baru dan perkembangan zaman di semua ruang dan waktu. 32
Sistem  kekhalifahan  yang  mewarnai  sejarah  perjalanan  umat Islam, sebenarnya bukan merupakan sistem pemerintahan islami yang perlu dilestarikan. Bahkan kalau kita cermati dalam sejarahnya pada masa  kekhalifahan  Umayyah-Abbasiyah  banyak  yang  dijalankan secara  anarkistik.  Para  penguasanya  dalam  menjalankan  roda pemerintahan  lebih  mendahulukan  kekuatan  fisik  dan  ketajaman tombak  dalam  upaya  membantai  rakyat  atau  pengikutnya  yang dianggap  tidak  setia.  Fenomena  ini  kerap  terjadi  menurut  `Ali  `Abd al-Râziq  pasca  kepemimpinan  tiga  orang  khalifah  pertama, 33 yakni sejak  pada  masa  Ali,  Mu‟awiyah,  hingga  dinasti-dinasti  Islam  yang terakhir. 34
Pandangan `Ali `Abd al-Râziq tentang eksistensi kekhalifahan tampak terlihat cukup kontradiktif dengan penadapat sebagian ulama pada  waktu  itu. 35 Ia  tidak  sependapat  dengan  sebagian  ulama  yang menyatakan  bahwa  menegakkan  lembaga  kekhalifahan  merupakan suatu  kewajiban  bagi  umat  Islam,  yang  oleh  karenanya  berdosa  jika tidak  ditegakkan.  Raziq  tidak  merasa  menemukan  dasar-dasar hukum  yang  jelas,  baik  dalam  al-Qur‟an  maupun  Hadits,  tidak  ada yang  memerintahkan  atau  mewajibkan  ditegakkannya  kembali institusi kekhalifahan bagi umat Islam. 36
Lebih  lanjut  ia  berpendapat  bahwa  Islam  tidak  ada  kaitan sedikit  pun  dengan  sistem  kekhalifahan  dalam  pemerintahan,
termasuk pada saat pemerintahan al-Khulafã al-Rãsyidūn .
32 `Ali `Abd al-Râziq, al-Islām wa Ushūl al-Hukm...., 103
33 Abu  Bakar,  Umar  bin  Khattab,  dan  Utsman  bin  Affan  adalah  tiga  orang khalifah pertama.
34 `Ali `Abd al-Râziq, al-Islām wa Ushūl al-Hukm...., 30-31
35 Al-Mawardi dan Al-Ghazali cendrung memandang kewajiban syar‟î walau sebenarnya lebih pada wajibnya umat Islam memilih sosok peminpim yang mengatur  urasan  dunia  dan  akhiranya.  Al-Mawardi  berpendapat  bahwa imâmah dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Lihat al-Ahkâm al-Sulthâniyah… , 5
36 Raziq, al-Islām wa Ushūl al-Hukm...., 19-22

## Ahmad Faidi
Kekhalifahan  hanyalah  sistem  duniawi  yang  sepenuhnya  berbeda dengan  agama  serta  memiliki  tujuan-tujuan  yang  bercorak  duniawi untuk mempertahankan kerajaan, penaklukan dan kolonialisasi, serta bukan  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  suci  agama. 37 Lembaga kekhalifahan  sama  sekali  tidak  mempunyai  akar  dasar  dalam ajaran Islam.  Islam  dan  fungsi-fungsi  kenegaraan  sama  sekali  tidak mempunyai hubungan, karena semua itu adalah masalah politik dan masalah duniawi. 38
Terhadap  keyakinan  Rasyid  Ridha  yang  menyatakan  bahwa mendirikan  institusi  kekhalifahan  merupakan  suatu  keharusan agama, dengan mendasarkan kepada Q.S al-Nisa‟ 4: 59, 39 Raziq tidak menyepakatinya. Menurut Raziq istilah uli al-amr pada ayat tersebut tidak  dapat  dipahami  sebagai  suatu  kewajiban  mendirikan  sistem kekhalifahan.  Dengan  kata  lain,  ayat  tersebut  tidak  dapat  dijadikan dasar  untuk  memperkuat  pendapat  tentang  keharusan  mendirikan institusi  kekhalifahan  dalam  suatu  pemerintahan. 40 Dalam  hadits Nabi  juga  tidak  terdapat  ungkapan-ungkapan  yang  mendukung wajibnya sistem kekhalifahan dalam pemerintahan umat Islam. Nabi Muhammad  hanya  pernah  mengatakan  bahwa  pimpinan  (umat Islam)  agar  diambil  dari  keturunan  suku  Quraiys, 41 bahwa  barang siapa telah berbai‟at atau telah menyatakan kesetiaan kepada seorang pemimpin, hendaknya ia selalu mematuhi segala perintahnya, selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat dan sebagainya.
Dalam ijma‟ sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Quran  dan  Hadits,  juga  belum  pernah  ditemukan.  Persoalan pengangkatan  penguasa,  sejak  Khalifah  Abu  Bakar  sampai  pada
37 Ibid ., 77 38 Ibid ., 103 39 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya ”. QS al-Nisa‟ 4: 59
40 `Ali `Abd al-Râziq, al-Islām wa Ushūl al-Hukm...., 21
41 “Sesungguhnya urusan (pemerintahan/khilafah) ini ada di tangan Quraisy. Tidak seorang  pun  yang  memusuhi  mereka  melainkan  Allah  akan  membuatnya terjungkal/tersungkur ke tanah, selama mereka menegakkan agama (Islam).” (lihat Shahih Bukhari, Juz VI, 389)
zamannya  sendiri,  belum  pernah  dilakukan  dengan  berdasar  pada ijma‟ ,  yang  berarti  kesepakatan  bulat  antar  umat  Islam  yang bersangkutan.  Dalam  catatan  sejarah,  hampir  semua  khalifah  dari zaman  ke  zaman  dinobatkan  dan  dipertahankan  dengan  kekuatan fisik  dan  ketajaman  senjata,  yang  tentu  saja  dengan  beberapa pengecualian, seperti Abu Bakar, Umar, dan Usman. 42
Dari  beberapa  statemen  yang  telah  dikemukakan  di  atas, tampak  bahwa  menegakkan  kekhalifahan  bukan  suatu  keharusan, karena  di  samping  dasar-dasar  hukum  yang  mendukung  keharusan mendirikan  sistem  kekhalifahan  tersebut  memang  tidak  ditemukan, tuntutan akan adanya pemimpin untuk melindungi kelestarian Islam dan kepentingan rakyat tidak harus berbentuk institusi kekhalifahan, melainkan dapat beraneka ragam corak dan bentuknya. Pandangan- pandangan  Râziq  dalam  konteks  ini,  secara  substansial  merupakan counter terhadap  lembaga  kekhalifahan    yang  pernah  muncul  pasca Nabi;  kritik  terhadap  teori  politik  para  ulama  tentang  kekhalifahan dan imamah ;  dan  kritik  terhadap  hubungan  agama  dan  negara  yang melekat pada institusi kekhalifahan. 43
Dengan kata lain, dalam Islam tidak pernah dijelaskan secara tegas  dan  terperinci  mengenai  bagaimana  umat  Islam  mengatur urusan  negara  atau  pemerintahan.  Islam  hanya  meletakkan  prinsip- prinsip  dasar (al-mabâdi  al-asâsiyyah) ,  yang  dapat  dikembangkan melalui  rekonstruksi  pemikiran  Islam,  sehingga  tidak  terjadi kontradiksi  antara  ajaran  atau  doktrin  sebagai  prinsip  dasar  agama dan  sistem  sebagai  aplikasinya  dalam  kehidupan  sosial  budaya  dan politik  masyarakat.  Dalam  rangka  mengatur  kehidupan  manusia  di muka bumi, termasuk dalam kehidupan bernegara, al-Qur‟an hanya menggariskan  prinsip-prinsip  dasar  dan  tata  nilai  etika  untuk dijadikan  landasan  bagi  kehidupan  bernegara.  Prinsip-prinsip  dasar tersebut, adalah keadilan, persaudaraan sesama manusia, persamaan antar manusia, demikian pula kebebasan manusia.
Jika  dokumen  politik  yang  paling  awal  dalam  sejarah  Islam diteliti secara lebih cermat dan mendalam, maka akan tampak bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut telah diimplementasikan dalam Piagam
42 Faraq Fauda, Kebenaran Yang Hilang, (Bandung: Mizan, 2008), 70
43 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara...., 141

## Ahmad Faidi
Madinah. 44 Konstitusi itu mencakup di antaranya: prinsip persamaan, partisipasi  dan  keadilan.  Sebagai  bukti  bahwa  Piagam  Madinah tersebut  merupakan  dokumen  politik  yang  penting  dikuatkan  oleh pernyataan  Hitti,  yang  mengatakan  “Konstitusi  Madinah  itu  lebih bersifat  politik  daripada  agama”. 45 Sementara  menurut  kajian  yang ditemukan  oleh  Masykuri  Abdillah,  bahwa  dasar-dasar  kehidupan bernegara  itu  tidak  lain  adalah  sebagai  berikut:  keadilan (al-„adalah) , persaudaraan (al-ukhuwah) ,  permusyawaratan (al-syurâ) ,  persamaan (al-musâwah) ,  serta  menghargai  kemajemukan (al-ta‟addudiyah) ,  serta lebih mendahulukan perdamaian dari pada peperangan. 46

## Kesimpulan
Terlepas  dari  keinginan  antara  menegakkan  kembali  sistem pemerintahan  ala khilāfah atau  konsep nation-state yang  bersistem demokrasi  Barat  saat  ini  di  tengah-tengah  komunitas  muslim,  yang pasti terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua harus menjadi  cita-cita  utama  dari  sistem  pemerintahan  yang  dipilih tersebut.  Karena  hal  demikian  yang  diinginkan  oleh  agama-agama termasuk agama Islam mengenai bentuk pemerintahan negara dalam suatu masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa sistem kekhalifahan yang pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan umat  Islam  terdahulu,  adalah  bagian  dari  tradisi  berpolitik masyarakat  Arab  pada  saat  itu.  Artinya  sistem  kekhalifahan  lebih merupakan  konstruksi  budaya  politik  masyarakat  Arab,  bukanlah merupakan bagian dari ajaran atau doktrin Islam sebagai agama.
44 Piagam  Madinah  adalah  sebuah  loncatan  besar  pemikiran  modern  yang dibuat oleh Nabi Muhammad sebagai perwakilan dunia timur di saat bangsa barat berkutat dalam abad kegelapan yang berkepanjangan. Bahkan piagam ini secara argumentatif telah dapat dianggap sebagai konstitusi atau undang- undang  dasar  tertulis  pertama  di  dunia  dengan  berbagai  kelebihan  yang salah  satunya:  sebagai  naskah  tertulis  pertama  yang  mengakomodasi  hak- hak  dasar  atau  asasi  manusia  (HAM)  terutama  dalam  kebebasan  memilih agama.
45 Philip K. Hitti, The History of Arabs, (London: The Micmillan Press, 1970), 34
46 Masykuri  Abdillah, Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respon  Intlektual Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi (1966-1993) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 97-98

## Daftar Pustaka
Asad,  Muhammad.  1961. The  Principles  of  State  and  Government  in Islam. Berkely: University Of California Press. Al-Ghazali,  Abu  Hamid,  Muhammad.  1988. at-Tibr  al-Masbûk  fî Nâsihat al-Mulûk. Beirut: Dar Al-Mawardi, 1996. Al-Ahkām al-Sulthāniyah. Bairut: Maktabah Islami.
An-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. Daulah Islam. Terj. Umar Faruq, dkk. Jakarta: HTI Press.
At-Thabari, 1987. Tarikh al-Umam wa al-Mulûk , Beirut: Dar al-Fikr
.Abdillah,  Masykuri.  1999. Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respon Intlektual  Indonesia  terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993). Yogyakarta: Tiara Wacana.
Azra, Azyumardi.  et.  al.  2002. Ensiklopedi Islam. Jakarta:  Ikhtiar  Baru
Van Hoeve.
_______________,  1996. Pergolakan  Politik  Islam;  dari  Fundamentalisme,
Modernisme, Hingga Post-Modernisme. Jakarta: Paramadina.
Ansori,  Ahmad  Yani.  2008. Menuju  Khalifah  Islamiyah,  Perjuangan Ikhwanul Muslimin. Yogyakarta: Siyasat Press. __________________.  2008. Untuk  Negara  Islam  Indonesia;  Perjuangan
Darul  Islam  dan  al-Jama‟ah  al-Islamiyah. Yogyakarta:  Siyasat Press.
Anis, Ibrahim. 1972. al-Mu‟jam al-Wasīth. Kairo: Dār al-Ma‟rifat.
Armida, M. Nina, dkk. t.t. Ensiklopedi Islam. Jakarta: P. T. Ikhtiar Baru Van Hoeve
Fukuyama,  Francis.  2004. The  End  of  History  and  The  Last  Man , Kemenangan  Kapitalisme  dan  Demokrasi  Liberal. Terj,  MH. Amrullah Yogyakarta: Qalam. Hadiwijono,  Harun.  2002. Sari  Sejarah  Filsafat  Barat  I. Yogyakarta; Kanisius.
Hasan,  Ibrahim  Hasan.  1989. Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam. Terj. Djahdan Humam, Yogyakarta: Kota Kembang.
Haikal,  Muhamad  Husen,  1994. Khalifah  Abu  Bakar  Ash-Siddiq. Terj.
Abdur Kadir Mahdamy, Solo: C. V. Pustaka Mantiq.
Hitti,  Philip  K.  1970. The  History  of  Arabs. London:  The  Micmillan
Press.
Karim,  M.  Abdur.  2009. Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam , Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

## Ahmad Faidi
204
Lapidus, Ira M. 1999. Sejarah Sosial Umat Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ma‟arif,  Ahmad  Safi‟i.  1987. Islam  dan  Masalah  Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.
Raziq, Ali Abd. 1925. al-Islâm wa Ushûl al-Hukm: Bahts fi al-Khilâfah wa al-Hukûmah fi al-Islâm. Beirut: Maktabah al-Hayah. Rumokoy, A. Donald. 2001. “Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan  Hukum  Administrasi  Negara  di  Dalamnya”,  dalam Dimensi-Dimensi  Hukum  Admistrasi  Negara .  Yogyakarta:  UII
Press. Sjadzali,  Munawir.  1993. Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran. Jakarta; UI Press. Rahman, Budhi Muawar, 2006. Ensiklopedi Nurcholis Majid. Bandung: Mizan.
Ma‟shum. “Islam Dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam”. Asy-Syir‟ah Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum , Volume 47, Nomor 2 (Desember 2013).
Rahim,  Abd.  “Khalifah  dan  Khilafah  Menurut  Al-Quran”. Hunafa:
Jurnal Studi Islamika, Volume 9, Nomor 1 (Juni 2012).
Irfan,  Santoso.  “Al-Khilâfah  Menurut  Al-Mâwardi”. Jurnal
Khatulistiwa  –  Journal  of  Islamic  Studies .    Volume  3,  Nomor  2 (September 2013).
Ahmad Iwan Zunaih, Ahmad.  “Khilafah: Sistem Pemerintahan yang Profan”.  Jurnal Ummul Qura. Volume IV, Nomor 2 (Agustus
2014).
Hariyanto,  Erie.  “Gerbang  Salam:  Telaah  atas  Pelaksanaanya  Di Kabupaten Pamekasan.” KARSA: Journal of Social and Islamic Culture 15, no. 1 (25 Maret 2012).
Hayati, Nilda. “Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian  Living  al-Qur‟an  Perspektif  Komunikasi”. Episteme; Jurnal  Pengembangan  Ilmu  Keislaman ,  Volume  12,  Nomor  1
(Februari 2017).
Akbar,  Idil,  “Khilafah  Islamiyah:  antara  Konsep  dan  Realitas Kenegaraan”. Journal of Government and Civil Society. Volume 1, Nomor 1, (April  2017).