## PENYELESAIAN CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
Muhammad Azani Email: mhd.azani@unilak.ac.id
Hasan Basri Email: hasan.basri@unilak.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

## Abstrak
Cerai  gugat  adalah perceraian yang  diajukan  oleh  pihak istri  yang menghendaki perceraian.    Gugatan  perceraian  yang  terjadi  adalah  adanya  pernikahan  yang pernah  dilaksanakan  hanya  beberapa  bulan,  setelah  itu  pihak  istri  mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di Kecamatan Tualang  Kabupaten Siak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum  sosiologis  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  yang dipadukan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penyelesaian  cerai  gugat  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan setelah  pengadilan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak  baik  yang diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  maupun  KHI.  Penyelesaian cerai  gugat  bagi  masyarakat  Kecamatan  Tualang  Kabupaten  Siak  adalah  di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Kedua, cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada PA Bengkalis   karena kedua belah pihak merasa  bahwa  sejak  awal  mereka  sama-sama  tidak  ada  kecocokan,  meskipun salah satu pihak masih tidak ingin bercerai dengan pasangannya.
Kata Kunci: Cerai Gugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam

## Abstract
Divorce is a divorce filed by the wife who wants a divorce. Divorce lawsuit that occurred  was  the  existence  of  a  marriage  that  had  been  held  for  only  a  few months, after which the wife filed a petition for divorce in the Religious Court of Bengkalis. The purpose of the research is to analyze the settlement of a claim for divorce  based  on Law  of  Number  1  of  1974  and  Compilation  of  Islamic  Law in Tualang  District,  Siak  Regency. The  research  method  uses  sociological  legal research  with  data  collection  techniques  through  interviews  combined  with library data. The results of the study stated that first, the settlement of the claim for  divorce  can  only  be  done  before  a  court  hearing  after  the  court  has  not succeeded in reconciling the two parties either regulated by Law of Number 1 of 1974 or  Compilation  of Islamic Law.  The settlement  of  the claim for  divorce for the  people  of  Tualang  District,  Siak  Regency  is  in  the  Religious  Court  (PA)  of Bengkalis.  Second,  the  marriage  claim  divorce  on  the  will  of  parents  in  the Tualang Subdistrict To Religious Court of Bengkalis because both parties felt that
from the beginning they had no match, even though one party still did not want to divorce their partner.
Keywords: Divorce, Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law
A. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Nomor 1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan merupakan  aturan  hukum  ikatan perkawinan  yang berlaku bagi warga  beragama dan  masyarakat  di Indonesia,  sedangkan    Kompilasi Hukum    Islam    (KHI)  diberlakukan bagi  yang  beragama  Islam.  Pada kedua  aturan  tersebut  menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  laki-laki dan  perempuan  untuk  membentuk keluarga yang bahagia.  Dalam KHI lebih ditekankan lagi bahwa perkawinan  adalah  akad  yang sangat kuat  atau miitsaaqan  ghaliizhan untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya
merupakan
ibadah. 1 Tujuan perkawinan untuk membentuk  keluarga  bahagia  dan
1 Akad    tersebut    memiliki  makna  bahwa akad  perkawinan  itu  bukanlah  semata perjanjian  yang  bersifat  keperdataan.  Abdul Manan,  “Problematika  Perceraian  Karena Zina  dalam  Proses  Penyelesaian  Perkara  di Lingkungan  Peradilan  Agama”, Mimbar Hukum , No. 52 Th XII Mei-Juni, 2001, hlm. 112.
sakinah, mawaddah , dan warahmah 2 tidak  selamanya  berakhir  dengan baik.  Terdapat  beberapa  kasus  yang mengalami perceraian, yaitu putusnya  suatu  hubungan  suami  dan istri karena tidak lagi memungkinkan  tercapainya  tujuan perkawinan.  Perceraian  dilakukan oleh setiap pasangan suami  dan istri, karena  adanya  perselisihan  antara suami dan istri.
Berdasarkan data perceraian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam  2  (dua)  tahun  terakhir  terjadi peningkatan  kasus  perceraian  ke Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. 3
Data  cerai  gugat  dan  cerai  talak  dari Kecamatan Tualang pada tahun 2016 adalah  cerai  gugat  sebanyak  37  (tiga puluh  tujuh)  gugatan  dan  cerai  talak sebanyak  30  (tiga  puluh)  gugatan.
2 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3 Penulis harus menegaskan bahwa Pengadilan  Agama  (PA)  Bengkalis  masih membawahi  sidang-sidang  di  Kabupaten Siak,  sehingga  masyarakat  di  Kecamatan Tualang yang mengajukan gugatan perceraian  berada  di  bawah  PA  Bengkalis. Kabupaten  Siak  hanya  tempat  bersidang bagi  PA  Bengkalis  setiap  hari  Kamis  bila ada perkara yang disidangkan.
Pada  tahun  2017,  kasus  cerai  gugat sebanyak  41  (empat  puluh  satu) gugatan, sedangkan cerai talak sebanyak  32  (tiga  puluh  dua) gugatan. 4
Cerai  gugat  adalah  perceraian yang  diajukan  oleh  pihak  istri  yang menghendaki perceraian.  Pasal  132 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam
(KHI) menyatakan “Gugatan perceraian  diajukan  oleh  istri  atau kuasanya  pada    Pengadilan    Agama yang  daerah  hukumnya  mewilayahi tempat  tinggal  penggugat  kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya  tanpa  izin”. 5 Pada
Pasal  132  ayat  (2) KHI menyatakan “Gugatan  perceraian  ini  dapat
diterima apabila
tergugat menyatakan atau  menunjukkan sikap tidak  ingin  kembali  ke  rumah
4 Data  sekunder  yang  diperoleh  di  PA Bengkalis.
5 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  memberikan  hak  kepada perempuan  untuk  mengajukan  gugatan perceraian  (cerai  gugat)  kepada  hakim, sehingga  posisi  perempuan  tidak  semena- mena  yang  ditalak  oleh  suami.  Baik  suami atau  istri  sama-sama  memiliki  hak  untuk mengajukan  gugatan  perceraian  kepada hakim  dengan  alasan  yang  dibenarkan menurut  kedua  aturan  di  atas.  Moh.  Afandi, “Hukum  Perceraian  di  Indonesia: Studi Komparatif  antara Fikih  Konvensional,  UU Kontemporer  di  Indonesia  dan  Negara- negara  Muslim  Perspektif    HAM    dan CEDAW”, Al-Ahwal , Vol.  7,  No.  2,  2014, hlm. 200.
kediaman bersama”.
Gugatan perceraian yang terjadi  adalah  adanya  pernikahan yang  pernah  dilaksanakan  hanya beberapa bulan, setelah itu pihak istri mengajukan permohonan cerai  gugat di Pengadilan Agama (PA)
Bengkalis. Alasan cerai gugat karena istri  merasa  sudah  tidak  cocok  lagi, tetapi  orang  tua  pihak  istri  masih mendukung  agar    pernikahan  tetap dipertahankan. 6 Di sisi lain, terdapat beberapa  kasus  cerai  gugat  yang tidak diajukan ke Pengadilan Agama (PA) karena merasa dapat diselesaikan di luar pengadilan.
Berdasarkan  permasalahan  di atas,  penulis    menganalisis    cerai gugat    berdasarkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  di  Kecamatan  Tualang Kabupaten
Siak. Rumusan
permasalahan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
6 Pengakuan    pelaku  cerai  gugat    di Kecamatan Tualang pada Pengadilan Agama (PA) Bengkalis pada Tahun 2017.
Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak? 2. Apakah  alasan  cerai  gugat
pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang  Kepada  Pengadilan
Agama (PA) Bengkalis?
3. Bagaimanakah  putusan  hakim terhadap pengajuan cerai gugat di  kecamatan  tualang  kepada Pengadilan Agama (PA) Bengkalis?

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian adalah
penelitian  hukum  sosiologis  yang membahas  berlakunya hukum  positif tentang    cerai    gugat    berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di Kecamatan  Tualang    Kabupaten Siak.  Lokasi  penelitian  ini  di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
Alasan  dipilihnya  lokasi  ini  karena berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan  Agama  (PA)  Bengkalis menunjukkan  bahwa  cerai  gugat  di Kecamatan  Tualang  termasuk  tinggi dibandingkan kecamatan lain.
Subjek penelitian adalah Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) Kecamatan Tualang Kabupaten  Siak,  Ketua  Panitera Pengadilan  Agama  (PA)  Bengkalis, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tokoh masyarakat di Kecamatan  Tualang  Kabupaten  Siak dan pelaku cerai gugat yang mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Agama (PA) Bengkalis maupun yang tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan  Agama  (PA).  Dalam penetapan sampel atas subjek penelitian tersebut digunakan metode purposive dan snowball. 7 Objek penelitian  ini  adalah  cerai    gugat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) di  Kecamatan  Tualang    Kabupaten Siak.
7 Metode Purposive dalam  penelitian  ini untuk  menentukan  sampel  yang  dipilih secara acak terhadap responden pada pelaku cerai  gugat,  sedangkan  Metode Snowball dalam  penelitian    ini  adalah  menggunakan sejumlah  kasus  gugatan  cerai  gugat  melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang  lain,  kemudian  mencari  hubungan melalui  proses  yang  sama.  Nina  Nurdiani,
“Teknik Sampling
Snowball dalam
Penelitian  Lapangan”, Comtech, Vol. 5. No.
2, Desember 2014, hlm. 1113.
Sumber  data  terdiri  atas  data primer,  data  sekunder,  dan  data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh  dari  responden  dengan wawancara,  data  sekunder  adalah data  yang  berasal  dari  berbagai referensi  seperti  buku,  jurnal,  dan hasil-hasil  penelitian  yang  terkait dengan  penelitian,  dan    data  tertier adalah  data  yang  bersumber  dari ensiklopedi  dan  kamus  hukum  yang mendukung  data  primer    dan  data sekunder.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,  wawancara, dan kajian pustaka. Observasi dengan melakukan pengamatan
terhadap  cerai  gugat  di  Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara  secara  struktural  dengan menggunakan daftar pertanyaan.
Responden yang diwawancarai dapat menjawab pertanyaan secara
langsung  pada  saat  tanya  jawab melalui tatap muka, responden dapat juga menuliskan jawaban pada lembar  yang  disediakan  dengan menandatangani  pada  kolom  nama responden  sebagai  bukti  bahwa responden  yang  bersangkutan  telah diwawancarai. Responden yang tidak
dapat  diwawancarai  secara  langsung diwawancarai  dengan  telepon  atau mengirimkan jawaban dengan menggunakan e-mail. Kajian pustaka dilakukan  untuk  mengkaji  berbagai referensi  tentang  cerai  gugat    yang terdapat  pada  buku-buku,  jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
Analisis  data  menggunakan metode deskriptif kualitatif,
sedangkan menarik kesimpulan menggunakan metode induktif, yakni menarik  kesimpulan  dari  pernyataan yang  bersifat  khusus  ke  dalam pernyataan  yang  bersifat  umum. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan melakukan pemilahan  data-data  dari  wawancara dan dihubungkan dengan hasil kajian pustaka  untuk  mencari  solusi  atas permasalahan.  Hasil  analisis  dapat berbeda  dengan  analisis    yang  telah ada  sebelumnya  karena  data-data perbedaan  penafsiran  data  dalam analisis data.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Penyelesaian  Kasus  Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Pasal 3 Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa perkawinan  dapat putus karena  1)  kematian,  2)  perceraian, dan  3)  atas  keputusan  pengadilan. Masyarakat  di  Kecamatan  Tualang memahami  bahwa  perceraian  harus melalui pengadilan, sedangkan sebagian  yang  lain  menyatakan bahwa mereka cukup bercerai di luar pengadilan. 8 Pasal 39 Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974
menyebutkan pada ayat (1) perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan tidak berhasil
mendamaikan  kedua  belah  pihak, sedangkan ayat (2) Untuk melakukan perceraian  harus  ada  cukup  alasan
8 Hasil  wawancara  dengan  Farida  Hanim, Staf Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan  Tualang  pada  10    April  2018  di Kantor KUA Kota Perawang.
bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak akan  dapat  rukun  sebagai  suami isteri.
Pasal  114  Kompilasi  Hukum
Islam (KHI) lebih tegas menyebutkan bahwa putusnya perkawinan  yang  disebabkan  karena perceraian  dapat  terjadi  karena  talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal  115  menyatakan  perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan sidang  Pengadilan  Agama  setelah tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak.
Pasal  116  KHI  menyatakan tentang  perceraian  dapat  terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
1. salah  satu  pihak  berbuat zina  atau  menjadi  pemabuk, pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. salah satu pihak meninggalkan  pihak  lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak  lain dan tanpa alasan yang  sah  atau  karena  hal lain diluar kemampuannya;
3. salah  satu  pihak  mendapat hukuman  penjara  5  (lima) tahun  atau  hukuman  yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah  satu  pihak  melakukan
kekejaman atau
penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain;
5. salah  satu  pihak  mendapat cacat  badan  atau  penyakit dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya sebagai suami atau istri; 6. antara  suami  dan  istri  terus menerus  terjadi  perselisihan dan  pertengkaran  dan  tidak ada  harapan  akan  hidup rukun  lagi  dalam  rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan  agama  tau  murtad
yang menyebabkan
terjadinya  ketidak  rukunan dalam rumah tangga. Berdasarkan data di PA Bengkalis
menyatakan bahwa perceraian dalam konteks cerai gugat semakin  tinggi  dalam  2  (dua)  tahun terakhir.  Perbandingan  cerai  gugat dan  cerai  talak  di  Kecamatan Tualang    dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tahun Cerai Gugat Cerai Talak Jumlah 2016 37 30 67 2017 41 32 73 78 62 140
Data  cerai  gugat  pada  tahun 2016 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) gugatan,  sedangkan  pada  2017  cerai gugat  berjumlah  41  (empat  puluh satu)  gugatan.  Jumlah  cerai  gugat dalam 2 (dua) tahun adalah 78 (tujuh puluh  delapan)  gugatan.  Cerai  talak pada 2016 berjumlah 30 (tiga puluh) gugatan, sedangkan pada 2017 sebanyak  32  (tiga  puluh  dua) gugatan.  Jumlah  cerai  talak  dalam  2 (dua) tahun terakhir adalah 62 (enam puluh  dua)  gugatan.  Cerai  gugat  dan cerai  talak  sama-sama  mengalami peningkatan  gugatan  pada  2016  dan 2017,  sehingga  jumlah  keseluruhan adalah  140  (seratus  empat  puluh) gugatan. 9
Temuan  penelitian  Fachrina dan  Rinaldi  Eka  Putra  menyatakan bahwa  ketidakcocokan  prinsip  dan perilaku dapat mengakibatkan
9 Data  olahan  dari  hasil  wawancara  dengan Zulkifli,  Ketua  Panitera  Pengadilan  Agama (PA)  Bengkalis  di  Bengkalis  pada  15  Mei 2018.
ketidakstabilan  keluarga.    Penelitian
ini menyimpulkan bahwa keseluruhan    informan  menyatakan adanya berbagai masalah perkawinan merupakan  faktor  penyebab    mereka mengajukan  perceraian. 10 Beberapa permasalahan  yang  sering  muncul adalah  kekerasan  dalam rumah tangga,  ekonomi,  dan  pernikahan atas bukan kehendak sendiri. 11 Seorang
responden menyatakan  bahwa  permasalahan ekonomi  dan  ketidakeharmonisan menjadi  faktor  dominan  sebagai penyebab  terjadinya  perceraian. 12
Pada saat yang sama, mediasi  belum berfungsi secara optimal, baik karena kurang kooperatif pihak yang mengajukan perceraian maupun berbagai  pihak  yang  berkecimpung
10 Fachrina  dan  Rinaldi  Eka  Putra,  “Upaya Pencegahan  Perceraian  Berbasis  Keluarga Luas  dan  Institusi  Lokal  dalam  Masyarakat
Minangkabau di Sumatera Barat”,
Antropologi Indonesia , Vol. 34 No. 2, 2013, hlm. 101.
11 Sudifrman  L,  “Dominasi  Cerai  Gugat  di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrab:
Polemik  dan  Isu  Gender  dalam  Kasus Perceraian  di  PA  Sidrab”, Jurnal  Hukum Diktum, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, hlm. 194.
12 Hasil  wawancara  dengan  Farida  Hanim, Staf Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan  Tualang  pada  10    April  2018  di Kantor KUA Kota Perawang.
di  dalamnya. 13 Keberadaan  Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  (BP4)  di  Kecamatan Tualang    belum  berfungsi  secara optimal. Selain itu, pergeseran budaya  di  masyarakat  Kecamatan Tualang  lebih  memilih  mengurus langsung ke pengadilan dan mengabaikan mediasi di  tingkat  BP4 kecamatan. 14
Ketua  Kantor  Urusan  Agama (KUA) Kecamatan Tualang menyatakan bahwa pergeseran makna  atas  konsep  keluarga  yang ada di lingkungan masyarakat. Status perkawinan  yang  dinilai  sebagai sebuah ikatan yang sakral dan penuh
13 Angga  Marzuki,  “Fenomena  Perceraian dan  Penyebabnya:  Studi  Kasus  Kota Cilegon”, Jurnal  Bimas  Islam ,    Vol.9.  No.
IV 2016, hlm. 686.
14 Hasil  wawancara  dengan  Farida  Hanim, Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Tualang  pada  10  April  2018  di Kantor  KUA  Kota  Perawang.  Terkait dengan  peran  BP4,  tulisan  Yenni  Sri  Utami dan Siti Fatonah menjelaskan bahwa strategi Komunikasi yang dilakukan BP4 di KUA di Kecamatan  Mergangsan  Yogyakarta  dalam melaksanakan  peran  dan  fungsinya  tidak dapat  dijalankan  secara  optimal  karena konselor  BP4  dalam  mediasi  dan  mencegah terjadinya  perceraian  bukan  orang  yang berkompeten  di  bidangnya.  Optimalisasi program  kerja  ini,  maka  peran  BP4  akan dapat  dilakukan  secara  optimal  sehingga membawa  kemaslahatan  bagi  masyarakat, bangsa  dan  Negara.  Lihat  Yenni  Sri  Utami dan Siti Fatonah, “Evaluasi  Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian  (Studi  Kasus  di  BP4  Kecamatan Mergangsan  Kota  Yogyakarta)”, Channel, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, hlm. 89-99.
dengan  sifat  keridhaan,  saat  ini sedikit demi sedikit berubah menjadi satu  ikatan  yang  pragmatis  dan profan.  Simbol  kewibawaan  dan kesakralan yang melekat pada lembaga  perkawinan  secara  bertahap semakin  memudar, 15 karena  semakin memudarnya fungsi-fungsi  struktural yang dapat menaungi lembaga perkawinan, seperti kehadiran pemuka-pemuka agama atau lembaga-lembaga adat. 16 2. Cerai Gugat Akibat Pernikahan  Atas  Kehendak Orang  Tua  di  Kecamatan
Tualang  Kepada  Pengadilan Agama (PA) Bengkalis
Kehidupan rumah tangga harus dibina dalam suasana damai, tenteram,  dan  rasa  kasih  sayang antara  suami  dan  istri. 17 Dalam hukum Islam terdapat prinsip hukum
15 Hasil  wawancara  dengan  Zulkarnain Rasul,  Ketua  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan  Tualang  pada  10    April  2018  di Kantor KUA Kota Perawang.
16 Syafaat  Muhammad,  “Fenomena  Cerai Gugat  di  Kabupaten  Kuningan:  Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam  Masyarakat dan  Keluarga”, Jurnal  Bimas  Islam ,  Vol.9. No. IV 2016, hlm. 600.
17 Ahmad  Azahar  Basyir,  1999, Hukum Perkawinan  Islam ,  UII  Press,  Yogyakarta, hlm. 1.
yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu perkawinan. 18 Tujuan  perkawinan dalam  KHI  adalah  agar  laki-laki  dan wanita dapat saling mencintai, menghasilkan  keturunan  dan  hidup berdampingan  secara  damai  dan sejahtera (sakinah,  mawaddah, dan rahmah) . 19
Dalam  praktiknya,  terdapat pernikahan  atas  kehendak  orang  tua yang menjodohkan anak–anak mereka tanpa menanyakan persetujuan  anak  ingin  menikah  atau tidak. Perjodohan dapat terjadi karena  kepemilikan  harta  agar  harta ini  tidak  jatuh  ke  tangan  orang  lain atau  calon  menantu  memiliki  harta harta  yang  dapat  dibanggakan  di hadapan kerabat. 20
Cerai  gugat  karena  pernikahan atas kehendak orang tua di Pengadilan  Agama  (PA)  Bengkalis bahwa  pernikahan  tersebut  terjadi karena  teman-teman  tergugat  sudah menikah  semua.  Orang  tua  tergugat 18 Kamal, Mukhtar,  1993, Asas-asas Hukum Islam  tentang  Perkawinan ,  Bulan  Bintang, Jakarta, hlm. 18.
19 Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
20 Hasil wawancara dengan  Responden 1 di Kota  Perawang,  pelaku  cerai  gugat  pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 15 Maret 2018.
merasa bahwa anak perempuan harus segera  dinikahkan  dengan  laki-laki pilihan  orang  tua. 21 Pola  pernikahan ini dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan  dengan  kehendak orang tua dapat berkibat keharmonisan  dan  keutuhan  rumah tangga  tidak  dapat  dipertahankan. 22
Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan atas persetujuan  kedua  calon  mempelai,
sedangkan Pasal 16 KHI
menyebutkan bahwa perkawinan
harus  dengan  persetujuan  calon mempelai.  Dalam  konteks  ini,  calon pasangan  pengantin  harus  saling mencintai  atau saling menerima, dan
tidak terpaksa melakukan
perkawinan, sehingga kehendak orang  tua  tidak  dapat  dijadikan alasan untuk melangsungkan
pernikahan.
Cerai  gugat  dengan  alasan pernikahan  dengan  kehendak  orang
21 Hasil  wawancara  dengan  Zulkifli,  Ketua Panitera  Pengadilan  Agama  Bengkalis  di Bengkalis pada 15 Mei 2018.
22 Hasil wawancara dengan  Responden 1 di Kota  Perawang,  pelaku  cerai  gugat  pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 15 Maret 2018.
tua  di  PA  Bengkalis  adalah  tidak adanya saling mencintai pada pasangan.   Pernikahan terjadi  karena rasa  hormat  kepada  orang  tua  yang telah  menjodohkan  sejak  lama, sehingga  pernikahan  tidak  dapat dijalankan  sebagaimana  layaknya suami  istri. 23 Seorang  responden menyatakan:
“ Sebagai rasa hormat terhadap orang  tua  terkadang  seorang anak  yang  telah  dibesarkan oleh  orang  tua  memiliki  rasa patuh kepada orang tua, sehingga membuat anak seolah-olah  harus  mengikuti semua  keinginan  orang  tua yang  telah mendidik dari kecil hingga dewasa, termasuk keinginan  untuk  menikahkan anak. Padahal anak juga mempunyai pilihan untuk menentukan
jodohnya sendiri”. 24
Pernikahan  untuk  memenuhi kewajiban  anak  terhadap  orang  tua
23 Hasil wawancara dengan  Responden 2 di Kota  Perawang,  pelaku  cerai  gugat  pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 Maret 2018.
24 Hasil wawancara dengan  Responden 1 di Kota  Perawang,  pelaku  cerai  gugat  pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 15 Maret 2018.
dan  tidak  adanya  saling  cinta meskipun  penggugat  sudah  berulang kali  menolak  untuk  dinikahkan dengan  tergugat.  Pada  waktu  di rumah orang tua penggugat, penggugat  dan  tergugat  tidur  secara terpisah,  namun  ketika  di  rumah orang  tua  tergugat  tidur  satu  kamar, tapi  penggugat  mengancam  tergugat, jika  tergugat  mengauli  penggugat, penggugat  akan  menjerit  sehingga tergugat  tidak  dapat  berbuat  apa- apa. 25
Selain  tidak  adanya  rasa  saling mencintai,  yang  terjadi  juga  karena tidak ada komunikasi antara keduanya.  Keduanya  atau  salah satunya  tidak  menerima  perjodohan, sehingga  yang  terjadi  adalah  saling menyalahkan antara keduanya  ketika ingin  melakukan  hubungan  layaknya suami istri. Istri tidak mau melakukan  karena  tidak  mencintai, sedangkan suami menganggap bahwa  dia  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  pelayanan  hubungan suami  istri  sehingga  yang  terjadi
25 Hasil wawancara dengan  Responden 2 di Kota  Perawang,  pelaku  cerai  gugat  pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 Maret 2018.
adalah  ancaman  ketika  hubungan suami istri itu dilakukan. 26
Seorang responden menuturkan bahwa  tidak  ada  komunikasi  yang baik  karena  tidak  saling  mengenal pasangan  dengan  baik.  Bahkan penuturan  responden  tanpa  ada komunikasi memaksa keduanya harus  berpisah,  sehingga  keduanya sulit disatukan kembali sesuai dengan  tujuan  pernikahan  dalam undang-undang perkawinan dan KHI.  Tidak  ada  komunikasi    yang baik  dimulai    sejak  16  Maret  2016 (Minggu  pertama  dalam  pernikahan) penggugat  diantarkan  oleh  tergugat diserahkan kepada orang tua penggugat. Selama itu pula penggugat  dan  tergugat  tidak  pernah berkomunikasi, hingga sekarang telah  berpisah  selama  3  (tiga)  tahun 10 (sepuluh) bulan. 27
Suami  atau  istri  tidak  ingin permasalahan rumah tangga berlarut- larut,  sehingga  mengambil  suatu keputusan dengan mengajukan
26 Hasil wawancara dengan  Responden 2 di Kota  Perawang,  pelaku  cerai  gugat  pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 Maret 2018.
27 Hasil wawancara dengan  Responden 1 di Kota  Perawang,  pelaku  cerai  gugat  pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 15 Maret 2017.
gugatan  cerai.    Orang  tua  masing- masing sebetulnya harus ikut bertanggung jawab
karena pernikahan  terjadi  karena  kehendak orang  tua. 28 Perselisihan  antara kedua  pihak  karena  tidak  didasarkan cinta tetapi keinginan orang tua yang mengganggu  eksistensi  pernikahan.
Padahal  hakikat  pernikahan  adalah penyatuan  kedua  belah  antara  laki- laki  dan  wanita  yang  didasari  oleh cinta. 29 Tujuannya pernikahan untuk melangsungkan keberlangsungan kehidupan  kedua  belah  pihak  agar bahagia lahir dan batin. 30 Dalam
Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 pada  Pasal  6  ayat  (1)  menentukan bahwa  salah  satu  syarat  perkawinan adalah  persetujuan  kedua  calon mempelai,  sedangkan  dalam  KHI diatur  pada    Pasal  17  ayat  (1) berbunyi  sebelum  berlangsungnya perkawinan,  pegawai  pencatat  nikah
28 Hasil wawancara dengan Irismawati, Staff Panitera  Pengadilan  Agama  Bengkalis  di Bengkalis pada 15 Mei 2018.
29 Hasil wawancara dengan  Responden 2 di Kota  Perawang,  pelaku  cerai  gugat  pada Pengadilan Agama Bengkalis pada 17 Maret 2018.
30 Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) yang  menyatakan:  Mewujudkan  rumah tangga  yang sakinah,  mawaddah ,    dan warahmah.
menanyakan terlebih dahulu persetujuan  kedua  calon  mempelai dihadapkan dua orang saksi. Ayat (2) berbunyi  bila  perkawinan  tidak disetujui  oleh  salah  seorang  calon mempelai  maka  perkawinan  tidak dapat dilangsungkan.

## 3. Putusan  Hakim  Terhadap
Pengajuan  Cerai  Gugat  di Kecamatan  Tualang  Kepada Pengadilan Agama (PA) Bengkalis Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3
Tahun  1974  tentang  perkawinan,
Mahkamah Agung memberikan himbauan    kepada  para  hakim  (baik di  lingkungan  Peradilan  Umum maupun  di  lingkungan  Peradilan Agama)  tentang  keharusan  suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan  atau  alasan  secara tepat  sebagaimana  adanya  Pasal  23 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1970. 31 Mahkamah  Agung menyatakan  bahwa  putusan  yang tidak memberikan pertimbangan serta  alasan  secara  tepat  dapat
31 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.
Putusan  PA  Bengkalis  tentang cerai gugat pernikahan atas kehendak orang  tua  di  dalamnya  memuat pertimbangan hukum yang digunakan  oleh  Majelis  Hakim. Pertimbangan hukum
yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan  perkara  menggunakan pertimbangan  Pasal  19  huruf  (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  dan    Pasal  116  huruf  (f) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Alasan  yang  dijadikan  pertimbangan suatu putusan adalah memuat pertimbangan  hakim  yang  merupa- kan  alasan  pemutus  perkara,  yang ditimbang secara kronologis, korelasi terhadap  segala  macam  dalil  atau keterangan  yang  diberikan  oleh pihak-pihak,  kesaksian  para  saksi, serta  alat  bukti.  Majelis  hakim berpendapat  bahwa  pernikahan  atas kehendak  orang  tua  sulit  diharapkan untuk hidup rukun kembali.
Penggunaan  Pasal  19  huruf  (f) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 di atas dapat dibenarkan, sebab  perselisihan  dan  pertengkaran yang  terjadi  antara  suami  istri dilatarbelakangi oleh rasa
keterpaksaan.  Pihak  yang  dibebani biaya  perkara  oleh  PA  Bengkalis berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  menyatakan    “  Biaya  perkara dalam  bidang  perkawinan  dibeban- kan kepada Penggugat atau Pemohon.” 32 Penggunaan  Pasal  89 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  ini  cukup  beralasan karena  perkara  permohonan  cerai gugat  ini  merupakan  salah  satu  dari perkara dalam bidang perkawinan. 33
Putusan  cerai  gugat  harus memenuhi  salah  satu  alasan  sebagai berikut:
1) Salah  satu  pihak  berbuat  zina atau pemabuk, pemadat,
penjudi  dan  lain  sebagainya yang sukar disembuhkan, suami  atau  istri  mempunyai kebiasaan  yang  bertentangan dengan agama.
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut  turut  tanpa  izin  pihak lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah atau  karena  hal  lain  di  luar
32 Hasil wawancara dengan Irismawati, Staff Panitera  Pengadilan  Agama  Bengkalis  di Bengkalis pada 15 Mei 2018.
33 Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
kemampuannya.  Suami  atau istei  pergi  tanpa izin  dan tanpa
memberikan  alasan  serta  tidak memberi kabar selama kepergiannya itu.
3) Salah  satu  pihak  mendapat hukuman  penjara  5  (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  Suami  atau  istri itu  dipenjara  5  (lima)  tahun atau  mendapat  hukuman  yang sangat berat.
4) Salah  satu  pihak  melakukan kekejaman  atau  penganiayaan berat yang membahayakan pihak  lain.  Suami  atau  istri sering  melakukan  kekerasan secara fisik yang dapat mengganggu  ketenteraman  dan kedamaian dalam rumah
tangga.
5) Salah  satu  pihak  mendapat cacat  badan  atau  penyakit
dengan  akibat  tidak  dapat
menjalankan
kewajibannya
sebagai suami atau istri. Suami atau  istri  mempunyai  kelainan dalam  melakukan  hubungan suami istri atau memiliki penyakit  yang  parah  dan  sulit
disembuhkan sehingga
kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
6) Antara  suami  dan  istri  terus menerus  terjadi  perselisihan dan  tidak  ada  harapan  akan hidup  rukun  lagi  dalam  rumah tangga.
Pertimbangan hukum yang digunakan  majelis  hakim  itu  telah sesuai  dengan  perundangan  yang berlaku.  Hanya  saja  seharusnya majelis hakim harus memper- timbangkan  Pasal  17  Ayat  (1),  (2), dan (3) KHI. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak mengatur perceraian tentang pernikahan  atas  kehendak  orang  tua, seharusnya  tidak  boleh  diputuskan karena  pernikahan  tersebut  lebih tepat dalam ranah pembatalan perkawinan.  Majelis  Hakim  seharus- nya  menggunakan  Pasal  71  huruf  (f) Kompilasi  Hukum  Islam  tentang perkawinan  yang  dipaksakan  dapat dibatalkan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dalam  pembahasan,  penelitian  ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyelesaian cerai gugat berdasarkan  pada  Pasal  39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan pada ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang pengadilan  setelah  pengadilan tidak  berhasil  mendamaikan kedua  belah  pihak,  sedangkan ayat  (2)  untuk  melakukan perceraian  harus  ada  cukup alasan bahwa antara suami istri itu  tidak  akan  dapat  rukun sebagai  suami  istri.  Pasal  114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan  bahwa  putusnya perkawinan  yang  disebabkan karena  perceraian  dapat  terjadi karena  talak  atau  berdasarkan gugatan  perceraian,  sedangkan Pasal 115 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan Agama setelah tidak  berhasil  mendamaikan kedua  belah  pihak.  Dalam konteks  ini,  penyelesaian  cerai gugat bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak  adalah  di  Pengadilan
Agama (PA) Bengkalis.
2. Cerai  gugat  pernikahan  atas kehendak orang tua di Kecamatan  Tualang  Kepada PA  Bengkalis  karena  kedua belah  pihak  merasa  bahwa sejak  awal  mereka  sama-sama tidak ada kecocokan, meskipun salah  satu  pihak  masih  tidak ingin bercerai dengan pasangannya.  Penyebab  ter- jadinya pernikahan adalah kehendak  orang  tua  untuk saling menjodohkan anak–anak mereka.  Perjodohan  ini  terjadi karena kepemilikan harta, sehingga  harta  tetap  dikuasai oleh  keluarga  atau  karena orang  tua  menganggap  calon menantu  memiliki  harta  harta yang dapat dibanggakan.
Pernikahan pola ini bertentangan  dengan  Pasal  6 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam.
3. Pertimbangan hukum yang digunakan  Majelis  Hakim  itu telah sesuai dengan per- undangan  yang  berlaku.  Hanya saja seharusnya Majelis Hakim harus memper-timbangkan
Pasal  17  Ayat  (1),  (2),  dan  (3) KHI.  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  dan  KHI  tidak
mengatur  perceraian  tentang pernikahan atas kehendak
orang  tua,  seharusnya  tidak boleh diputuskan karena pernikahan  tersebut  lebih  tepat dalam ranah pembatalan perkawinan.  Majelis  Hakim seharusnya menggunakan Pasal 71  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam tentang perkawinan yang dipaksakan dapat dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Basyir, Ahmad Azahar, 1999,
Hukum  Perkawinan  Islam ,  UII Press, 1999, Yogyakarta.
Mukhtar,  Kamal,  1993, Asas-asas Hukum Islam tentang
Perkawinan ,  Bulan  Bintang,
Jakarta.

## B. Jurnal
Afandi, Moh., “Hukum Perceraian di
Indonesia: Studi  Komparatif
antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer  di  Indonesia  dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW”, Al-Ahwal , Vol.  7, No. 2, 2014.
Fachrina  dan  Rinaldi  Eka  Putra, “Upaya Pencegahan Perceraian
Berbasis  Keluarga  Luas  dan Institusi Lokal dalam
Masyarakat  Minangkabau  di Sumatera  Barat”, Antropologi Indonesia ,  Vol.  34,  No.  2, 2013.
Khumas,  Asniar ,  “ Model  Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim  di  Sulawesi  Selatan”, Jurnal  Psikologi, Vol.  42,  No.
3, Desember 2015.
Manan, Abdul, “Problematika Perceraian  Karena  Zina  dalam
Proses  Penyelesaian  Perkara  di Lingkungan Peradilan Agama”,
Mimbar Hukum , No. 52 Th XII
Mei-Juni, 2001.
Marzuki, Angga, “Fenomena Perceraian  dan  Penyebabnya: Studi  Kasus  Kota  Cilegon”, Jurnal Bimas Islam , Vol.9. No. IV, 2016.
Muhammad,  Syafaat,  “Fenomena Cerai  Gugat  di  Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat  dan  Keluarga”, Jurnal  Bimas  Islam ,  Vol.  9,
No. IV, 2016.
Nurdiani,  Nina,  “Teknik  Sampling
Snowball Dalam Penelitian
Lapangan”, Comtech, Vol.  5,
No. 2, Desember 2014.
Sudifrman L, “Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten  Sidrab:  Polemik dan  Isu  Gender  dalam  Kasus Perceraian  di  PA  Sidrab”,
Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 2, Juli 2013.
Utami,  Yenni  Sri  dan    Siti  Fatonah,
“Evaluasi  Strategi  Komunikasi Konselor BP4 dalam
Mencegah  Perceraian  (Studi Kasus  di  BP4  Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”, Channel, Vol. 3,
No. 2, Oktober 2015.
C. Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tentang Perkawinan .