Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur  Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia
Ari Annisa Fitri; ariannisaf@gmail.com
Sasmiar; sasmiar@unja.ac.id
Firya Oktaviarni firyaoktaviarni@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia
Article History: Submitted : 18 April 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 18 Juni 2022

## Abstract
Cooperatives  are  one  or  part  of  the  wheels  of  the  economy  in  Indonesia,  with  the principle  of  kinship  arranged  as  a  cooperative  effort  as  stipulated  in  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Article  33  paragraph  1  states  that  the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. This study aims to  identify  and  analyze  the  Loan  Agreement  at  the  Pasar  Makmur  Tabek  Patah Cooperative in terms of the Law of Engagement, then also to identify and analyze the legal consequences of the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative Loan Agreement. The  type  of  research  used  is  a  juridical  normative  research.  This  study  uses  data analysis techniques with deductive logic, deductive logic or processing legal materials in  a deductive  way,  namely explaining something  general  and  then  drawing it into more specific conclusions. From the results of the study, it was concluded that there were deficiencies in the structure and anatomy of the agreement as well as the legal consequences that arose in the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative.
Keywords : loan agreement, cooperative

## Abstrak
Koperasi  menjadi  salah  satu  ataupun  bagian  dalam  roda  perekonomian  di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  Pasal  33  ayat  1 menyatakan  bahwa  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan asas  kekeluargaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 327 - 340 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
Perikatan,  kemudian  juga  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  akibat hukum  dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis.  Penelitian ini  menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu  hal yang bersifat umum kemudian menariknya  menjadi  kesimpulan  yang  lebih  khusus.  Dari  hasil  penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.
Kata kunci: Perjanjian pinjam uang, koperasi

## A. PENDAHULUAN
Perubahan  ekonomi  di  Indonesia  kian  berkembang  dan  semakin  meningkat  pula permintaan masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Baik itu kebutuhan hidup yang berupa kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier yang tidak pernah habis ataupun  keinginan  dari  masyarakat  dalam  membangun  suatu  usaha  guna  menambah penghasilan.  Namun,  dengan  adanya  masalah  mengenai  kesulitan  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  menimbulkan  ketidakseimbangan  antara  penghasilan  dan pengeluaran di kehidupan masyarakat.
Koperasi menjadi salah satu  ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan  asas  kekeluargaan  yang  disusun  sebagai  usaha  kerjasama  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  Pasal  33  ayat  1  menyebutkan  bahwa perekonomian  dibentuk  sebagai  usaha  bersama  berlandaskan  asas  kekeluargaan. 1 Cooperation (bahasa Inggris) atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai koperasi, yang bermakna secara harfiah sebagai bentuk kerjasama antar anggotanya. 2 Koperasi dapat juga dimaknai sebagai badan usaha bersama yang beroperasi pada bidang perekonomian, dan memiliki anggota yang tergabung atas persamaan hak dan kewajiban serta sukarela dalam melakukan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan para anggota lainnya. 3
Salah satu koperasi yang bernama Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah menyediakan sistem simpan pinjam. Berdasarkan perjanjian pinjam uang pada Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah telah memenuhi unsur-unsur perjanjian serta syarat-syarat yang diatur atau tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada Pasal 1320 KUHPerdata hanya menyebutkan
1 Ni Made Intan P., dkk. Pengaruh Ukuran Koperasi, Jenis Koperasi Serta Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan . Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol. 3 No. 1 , Oktober 2018, hlm 143.  jaa.unram.ac.id. 2 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Cetakan Pertama,. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm132
3 A.G. Kartasapoetra, dkk. Koperasi Indonesia . Jakarta: PT. Rineka Citra. 2017, hlm. 3
mengenai syarat sahnya perjanjian yang apabila dibagi angka 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dan pada angka 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Sedangkan menurut beberapa para ahli hukum dalam studi pustakanya menyebutkan bahwa sebuah perjanjian sekurang- kurangnya  harus  memuat  mengenai  judul,  pembukaan,  komparisi,  premis,  isi  perjanjian (berupa  pasal-pasal),  penutup  serta  tanda  tangan  agar  sebuah  perjanjian  dapat dikategorikan lengkap.  Namun pada Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ini, ditemukan adanya beberapa kekurangan dalam struktur dan anatomi perjanjian, seperti  penulisan  judul  yang  tidak  menggambarkan isi,  tidak  terdapat  pembukaan,  tidak lengkapnya komparisi yang seharusnya berisi mengenai identitas kedua belah pihak dan beberapa hal lainnya. Sehingga hal ini mengartikan adanya kekaburan atau ketidakjelasan atas suatu norma.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  analisis  Perjanjian  Pinjam  Uang  di  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah ditinjau dari hukum perikatan?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian ini  menggunakan yuridis normatif,  yang  dimaksud  dengan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 4 Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:
a. Pendekatan  Perundang-undangan  ( statue  approach )  yaitu  dengan  mempelajari peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan yang sedang diteliti yang ada hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
b. Pendekatan  Konsep  ( Conceptual  approach )  yaitu  dengan  dan  meneliti  definisi, klasifikasi, dan asas-asas hukum.

## D. ANALISA DAN PEMBAHASAN
4 Peter 4 Mahmud 4 Marzuki. Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Kencana 4 Prenada  Media  Group,  2005, hlm 35.

## 1. Analisis Perjanjian Pinjam Uang Di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Ditinjau dari Hukum Perikatan
Pada Buku III Bab III KUHPerdata mengatur mengenai perikatan-perikatan yang lahir  dari  undang-undang.  Sifat  yang  terdapat  dalam  perikatan  merupakan  sifat terbuka,  yang  artinya  subjek  hukum  diberikan  kebebasan  untuk  mengadakan perjanjian dengan siapa saja namun tetap harus menyesuaikan berdasarkan apa yang telah  diatur  dalam  undang-undang.  Dalam  membuat  sebuah  perjanjian  yang  baik, seharusnya perjanjian dibuat berdasarkan unsur-unsur, dan struktur serta anatomi dari perjanjian. Jika diuraikan, unsur-unsur, syarat sahnya perjanjian serta struktur dan anatomi perjanjian dapat dibagi seperti berikut:
1. Unsur Essensialia
Unsur  ini  merupakan  unsur  yang  keberadaannya  tidak  dapat  diabaikan keberadaannya.  Pada  suatu  perjanjian  apabila  unsur  ini  tidak  dimuat  di  dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak mungkin ada. Yang menjadi bagian pada unsur  ini  adalah  mengenai  syarat-syarat  sahnya  perjanjian.  Seperti  terdapat kesepakatan  atau  kausa  yang  halal  dalam  perjanjian.  Berdasarkan  Perjanjian Koperasi  Pasar Makmur Tabek Patah yang penulis analisis sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
Syarat  ini  menyinggung  mengenai  kesepakatan  kedua  pihak.  Jika diperhatikan  dalam  Perjanjian  Pinjam  Uang  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek Patah  telah terpenuhi karena telah terdapat tanda tangan dari para-pihak yang membuat perjanjian.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Syarat ini bermaksud untuk melihat apakah seorang atau para-pihak yang mengadakan perjanjian dapat dikatakan cakap atau tidak. Salah satu syarat di Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah  ketika  hendak  menjadi  anggota,  harus menyertakan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
c. Suatu hal tertentu;
Syarat  ini  terpenuhi  karena  objek  di  dalam  perjanjian  yang  dimaksud adalah uang.
d. Kausa yang halal.
Syarat ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah isi dan tujuan yang ada di dalam perjanjian merupakan suatu sebab yang halal atau tidak. Jika dilihat pada Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, syarat ini
telah terpenuhi karena suatu sebab yang terdapat di dalam perjanjian ini tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan-  dan  undang-undang. Sehingga perjanjian ini menjadi sah.
2. Unsur Naturalia
Bagian ini merupakan bagian dari perjanjian yang pada peraturan perundang- undangan telah mengaturnya, namun oleh berdasarkan kesepakatan para pihak yang  mengadakan  perjanjian  menyetujui  untuk  disingkirkan  atau  tidak  dipakai atau  mungkin  juga  diganti.  Dalam  Pasal  1767  KUHPerdata  telah  menentukan besaran  bunga  yaitu  sebesar  6%  (bunga  ini  diatur  menurut  undang-undang berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22). Tetapi mengenai bunga ini para pihak menyepakati untuk menggantikannya dan menggunakan ketentuan yang  telah  ada  di  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pihak  Koperasi,  menyebutkan  bahwa  besaran  bunga  yang digunakan pada perjanjian adalah sebesar 12% per tahun.
3. Unsur Aksidentalia
Unsur ini merupakan unsur pelengkap dan merupakan unsur yang disetujui para pihak untuk dapat diatur atau tidak pada dalam suatu perjanjian. Meskipun unsur ini dikatakan sebagai pelengkap, unsur ini mempunyai sifat yang melekat pada  perjanjian  dalam  secara  tegas  diperjanjikan  oleh  para  pihak,  seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak. 5 Berdasarkan pada perjanjian Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah,  apabila  peminjam  lalai  dalam  memenuhi kewajibannya  maka  pihak  koperasi  berhak  mengambil  tindakan  yang  telah disepakati oleh keduanya. Unsur ini mengacu pada penyelesaian sengketa.
4. Struktur dan Anatomi Perjanjian
Hal ini dapat diuraikan berdasarkan anatomi dan struktur perjanjian:
1) Judul
Mengenai judul perjanjian seharusnya menggambarkan isi dari perjanjian yang diadakan. Seperti “Surat Perjanjian Jual Beli” atau “Surat Perjanjian Pinjam Uang”. Namun pada Perjanjian di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah hanya menyebutkan  “Surat  Perjanjian”,  artinya  pada  bagian  judul  belum  terpenuhi karena  terdapat  kekurangan  dalam  menggambarkan  isi  perjanjian  melalui judul.
5 Mariam Darus Badrulzaman, dkk. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2016. Hlm 75.
2) Bagian Pendahuluan
a) Subbagian Pembuka ( description of the instrument )
Pada  bagian  pembukaan  perjanjian  biasanya  dapat  disebut  sebagai pendahuluan  perjanjian  seharusnya  disebutkan  tanggal  dan  tempat perjanjian  tersebut  diadakan.  Namun  pada  Perjanjian  Koperasi  Pasar Makmur Tabek Patah ini tidak terdapat pembukaan.
b) Subbagian Pencantuman Identitas Para Pihak ( caption )
Bagian dari perjanjian yang memuat tentang identitas para pihak yang mengikatkan  diri  dengan  mengadakan  perjanjian  dikenal  dengan komparisi..  Keberadaan  komparisi  yang  sebagai  informasi  mengenai identitas  para  pihak  berguna  untuk  memperjelas  kedudukan  antar  pihak yang  mengadakan  perjanjian.  Komparisi  ini  memberikan  kejelasan mengenai  nama-nama  para  pihak,  kedudukannya  sebagai  apa  di  dalam perjanjian,  mengetahui  kecakapan  dan  kewenangan  kedua  pihak  dalam hukum dan menerangkan bahwa para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang patut dipenuhi di dalam perjanjian.
Setelah  dibaca  dan  analisis  perjanjian  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek Patah  hanya  ditemukan  identitas  dari  satu  pihak  yang  berperan  sebagai peminjam. Dalam Perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah terdapat identitas sebagai berikut:
“Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama                                            : XXXXXX Tempat dan Tanggal Lahir     : Batusangkar, XXXX Alamat                                          : Jorong Malana Ponco No. KTP                                        : XXXXXXXX No. HP                                          : XXXXXXXX
Dari  uraian komparisi yang dituliskan di atas tidak ditemukan adanya pernyataan tegas atas identitas yang dituliskan selaku pihak pertama atau kedua, yang mana seharusnya disebutkan mengenai peran dan posisi para pihak  dalam perjanjian.  Kemudian  identitas  dari pihak  yang memberikan pinjaman,  yaitu  Pihak  dari  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah  yang berposisi  sebagai  pihak  yang  meminjamkan  uang  tidak  ditemukan  dan hanya  terdapat  tanda  tangan  dari  Bapak  Syofian  selaku  Ketua  Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Seharusnya Pihak lain yang terlibat di dalam perjanjiannya  juga  dijabarkan  dan  dijelaskan  kedudukan  atas  dirinya
sebagai siapa di dalam perjanjian tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan  di  hadapan  hukum  di  kemudian  hari.  Serta  juga harus  menyatakan  secara  tegas  bahwa  dirinya  bertindak  untuk  dan  atas nama Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah pada bagian akhir identitas.
c) Subbagian Penjelasan
Pada  bagian  ini  merupakan  pengantar  perjanjian  yang  menjelaskan maksud dan tujuan dari diadakannya perjanjian. Biasanya berisi alasan atau dasar  pertimbangan  diadakannya  perjanjian.  Keberadaan  resital  ini berperan  sebagai  alasan  mengapa  perjanjian  itu  dibuat,  dengan  adanya resital ini akan membantu para pihak dalam menafsirkan isi kontrak  dan bagaimana  pelaksanaannya.  Latar  belakang  kontrak  biasanya  berisi pernyataan-pernyataan  para  pihak  yang  menjelaskan  keadaan  sebelum perjanjian  dibuat,  biasanya  diawali  dengan  kata  ‘bahwa’.  Pada  Perjanjian Pinjam  Uang  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah  awalan  kata  ‘Bahwa’ menyebutkan  isi  mengenai  ketersediaan  atau  kewajiban  serta  tanggung jawab dari pihak peminjam dalam pemenuhan prestasi.
3) Bagian Isi
a) Klausula Definisi
Bagian  ini  berisi  berbagai  definisi  untuk  kata-kata  yang  umum digunakan  dalam  kontrak.  Intinya  adalah  untuk  memperjelas  kata-kata kunci  perjanjian  agar  tidak  mengarah  pada  interpretasi  lain  yang  tidak terduga.  Serta  juga  terdapat  pasal-pasal  yang  bertujuan  untuk mempersingkat  perumusan  perjanjian.  Namun  pada  Perjanjian  Koperasi Pasar  Makmur  Tabek  Patah  tidak  ditemukan  adanya  definisi  yang dimaksudkan.
b) Klausula Transaksi ( operative language )
Bagian  ini  berisi  mengenai  keinginan  dari  kedua  pihak  yang berkepentingan  berisi  mengenai  isi  perjanjian,  hak  dan  kewajiban  para pihak dan lain-lain. Dalam pengadaan perjanjian, kedua pihak mempunyai kebebasan  dalam  menyusun  isi  perjanjian.  Tetapi  isi  perjanjian  tersebut harus mencantumkan segala hal pokok yang berkaitan dengan pernyataan maksud  dan  keinginan    para  pihak  yang  dituangkan  dalam  pernyataan tertulis, menjelaskan secara rinci mengenai objek perjanjian, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pada pihak dalam bentuk pasal-pasal.
Pada  perjanjian  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah  ditemukannya kekurangan  dalam  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak baik itu  pihak  pertama  maupun  pihak  kedua  harus  dituangkan  secara  tegas dalam  bentuk  pasal-pasal  tersendiri  pada  Perjanjian  Koperasi  Pasar Makmur Tabek Patah. Berikut merupakan isi perjanjian yang dituliskan di Surat perjanjian:
“Bahwa saya bersedia untuk:
1. Membayar  cicilan  pinjaman  saya  setiap  bulan  sesuai  dengan tanggal yang telah saya sepakati dengan Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.
2. Apabila  saya  terlambat  membayar  cicilan  pinjaman  maka  saya bersedia  membayar  denda  keterlambatan  dan  uang  penagihan sesuai dengan ketentuan Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.
3. Segala  Resiko  yang  timbul  dari  peminjaman  ini  akan  menjadi tanggung jawab saya pribadi dan keluarga saya.
4. Apabila  saya  tidak  melunasi  kewajiban  saya  sebagaimana  yang telah saya  sepakati dengan Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah maka saya bersedia Agunan saya menjadi Hak Milik Koperasi Pasar Makmur.
5. Jika  saya  melanggar  surat  pernyataan  ini  maka  saya  bersedia diproses dan diberi sanksi  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan yang berlaku di Nagari.
Demikianlah  surat  perjanjian ini  saya  buat dengan sesungguhnya  dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.”
Adapun wawancara hasil wawancara dengan Ibu Popi Ingriani, selaku bendahara di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah mengatakan:
“Apabila  hendak  melakukan  peminjaman,  yang  meminjam  harus menjadi  anggota  terlebih  dahulu,  kemudian  melakukan  pembayaran atas simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 dan simpanan wajib sebesar Rp.  25.000.  Dan  harus  menabung  dahulu  selama  4  bulan  baru  dapat melakukan peminjaman. Kemudian untuk Jasa koperasi 12% per tahun, jadi  per  bulannya  1% dan  pembayaran  dibayar  perbulan.  Lalu  untuk peminjaman  dibawah  6  bulan,  biasanya  3  bulan.  Namanya  pinjaman
insidentil,  jasanya  beda,  kalau  ini  2%  per  bulan.  Pinjam  sekarang bayarnya 3 bulan yg akan datang (jasa sekalian pokok pinjaman)” 6
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pada perjanjian tidak mencantumkan secara jelas dan rinci mengenai hak  dan  kewajiban  para  pihak  terkait  serta  tidak  menguraikan  pasal demi pasal mengenai prestasi seperti: 1) Tidak adanya pasal mengenai limit angsuran yang harus dibayarkan oleh peminjam dalam kewajibannya untuk memenuhi prestasi.
2) Tidak  terdapat  pasal  mengenai  sistem  pembayaran  angsuran mengenai  durasi  pembayaran.  Seperti  yang  disebutkan  dalam wawancara jika durasi pembayarannya dapat dilakukan selama 12
bulan atau 3 bulan. 3) Tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai nominal persentase denda bagi peminjam apabila tidak dapat  membayar angsuran tepat waktu (terlambat).
4) Tidak  terdapat  pasal mengenai  persentase  bunga  yang  diterapkan pada  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah,  seperti  yang  telah disebutkan pada wawancara bahwa bunga yang digunakan sebesar 12% setahun dan 6% selama 3 bulan.
Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah  ini  menggunakan  sistem  bunga moratoir, sistem bunga moratoir merupakan merupakan salah satu sistem bunga yang mengharuskan peminjam melakukan ganti rugi dalam bentuk sejumlah  uang  apabila  peminjam  terlambat  melakukan  pembayaran. Simpulan dari bunga moratoir adalah bunga yang diharapkan dapat menjadi laba atas kealpaan debitur dalam melaksanakan suatu prestasi, hal ini dapat menjadi kompensatoir andaikata bunga ini sebagai pengganti atas kerugian.
Dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang
Penyelenggaraan  Usaha  Lembaga  Keuangan  Mikro  Pasal  4  menyebutkan bahwa  “Dalam  menjalankan  kegiatan  penyaluran  Pinjaman  atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga pinjaman  atau  imbal  hasil  pembiayaan.”  Pengaturan  secara  khusus
6 Hasil wawancara dengan Ibu Popi Ingriani, selaku bendahara di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah, pada 2 Desember 2021.
mengenai standar untuk suku bunga pada Koperasi Simpan Pinjam belum ada.
Sebuah  studi  kepustakaan  menyebutkan  bahwa  undang-undang  telah menentukan  bunga  sebesar  6%  pertahun,  kemudian  menurut Staatsblad Nomor 239 Tahun 1976, undang-undang menetapkan bunga berkisar antara 8%  sampai  dengan  10%  per  tahun. 7 Jika  melihat  dari  dari  uraian  diatas, berdasarkan  kesepakatan  antara  para  pihak  maka  suku  bunga  dalam perjanjian boleh melampaui suku bunga yang diatur oleh undang-undang. Dikarenakan Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah menggunakan perjanjian standar,  maka  suku  bunga  yang  ada  di  dalam  perjanjian  ditentukan  oleh pihak koperasi.
b. Isi kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Koperasi Pasar Makmur
Tabek Patah mempunyai kekurangan, yaitu:
1) Mengenai  jaminan  seharusnya  mempunyai  pasal  tersendiri  yang mengaturnya.
2) Dalam  perjanjian  menyebutkan  mengenai  jaminan,  namun  jaminan seperti apa yang dapat digunakan tidak dijelaskan.
c) Klausula Umum
a. Domisili
Domisili merupakan tempat atau wilayah dimana tempat seseorang dianggap  selalu  ada  dalam  melakukan  hak  serta  kewajibannya.  Pada perjanjian  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah  sudah  ada menyebutkan  mengenai  domisili,  yaitu  “Jika  saya  melanggar  surat pernyataan  ini  maka  saya  bersedia  diproses  dan  diberi  sanksi  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan yang berlaku di Nagari.”  Penunjukan atau penulisan domisili di dalam sebuah perjanjian bertujuan  untuk  menentukan  tempat  penyelesaian  sengketa  yang muncul akibat kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian.
b. Keadaan Memaksa ( force majeure )
Keadaan  memaksa  merupakan  suatu  situasi  yang  tidak  terduga, terjadi  secara  tiba-tiba  sehingga  menyebabkan  tidak  terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak, misalnya seperti terjadinya bencana alam,
7 Salim  H.S. Hukum  Kontrak  (Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak) .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2003. Hlm 79.
kecelakaan,  kebakaran,  munculnya  pandemi  yang  mengakibatkan perekonomian tidak stabil dan lain hal yang berada diluar kemampuan manusia. Pada perjanjian Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah tidak ada pasal yang mengatur mengenai keadaan memaksa ini.
c. Kelalaian dan Pengakhiran perjanjian
Kelalaian  merupakan  tidak  terlaksananya  suatu  kewajiban  oleh satu pihak dengan baik atau tepat waktu. Di dalam Perjanjian Koperasi Pasar  Makmur  Tabek  Patah  tidak  ada  pengaturan  atau  menuliskan mengenai  kelalaian  dan  kapan  berakhirnya  suatu  perjanjian.  Tidak disebutkan apabila terjadi kelalaian pihak koperasi akan memberikan surat peringatan atau tidak.
4) Bagian Penutup
a) Subbagian Kata Penutup ( closing)
Penutup  biasanya  berupa  pernyataan  mengenai  perjanjian  tersebut disusun  atau  dibentuk  secara  sadar  tanpa  paksaan,  dibuat  rangkap  dan bermaterai  cukup.  Jika  pada  pembukaan  tanggal  dan  tempat  tidak dicantumkan,  maka  di  bagian  penutup  ini  dapat  dituliskan.  Penutupan dalam  Perjanjian  Koperasi  Pasar  Makmur  Nagari  Tabek  Patah  tertulis sebagai berikut:
“Demikianlah surat perjanjian ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.”
Pada penutupan tersebut tidak dituliskan tanggal dan tempat di mana perjanjian diadakan atau dibuat.
b) Subbagian Ruang Penempatan Tanda tangan
Terdiri dari tanda tangan para pihak yang terlibat atau perwakilan dari pihak  yang  terlibat  serta  tanda  tangan  para  saksi  yang  ada.  Di  dalam Perjanjian  Koperasi  Pasar  Makmur  Nagari  Tabek  Patah  telah  memenuhi bagian ini karena telah dibubuhkannya materai dan tandatangan para pihak yang bersangkutan serta adanya saksi di dalamnya.

## 2. Akibat Hukum yang Timbul dari Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah
Akibat  hukum  merupakan  suatu  akibat  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh seseorang untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain,
akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum. 8 Subjek dari tindakan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang serta badan hukum. Maka  daripada  itu  semua  orang  dan  badan  hukum  dapat  melakukan  perjanjian, dengan  syarat  orang  dan  badan  hukum tersebut sudah  dinyatakan  cakap menurut hukum.
Berdasarkan Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah akibat hukum yang timbul dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut.  Seperti  pihak  koperasi  berhak  menerima  uang  pengembalian  beserta bunga  dari  peminjam  berdasarkan  isi  perjanjian  dan  koperasi  berkewajiban setelah  penandatanganan  perjanjian  pinjam  uang  memberikan  sejumlah  uang yang disepakati kepada peminjam serta pihak peminjam berhak menerima uang yang  diberikan  oleh  koperasi  dan  berkewajiban  untuk  membayar  atau mengembalikan uang pinjaman beserta bunga sesuai dengan kesepakatan.
2. Apabila komparisi pada perjanjian tidak lengkap hal ini akan membawa pengaruh terhadap perjanjian, salah satunya adalah terhadap kekuatan perjanjian dimana nilai  kekuatan  perjanjian  itu  menjadi  tidak  sempurna,  sehingga  tidak  dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika  suatu  saat  terjadi  perselisihan  antara  para  pihak  atau  adanya  gugatan  dari pihak lain. Hal ini dikarenakan komparisi mengandung beberapa fungsi, yaitu:
a. menerangkan Identitas para pihak yang membuat perjanjian;
b. menjelaskan dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak;
c. menerangkan berdasarkan apa kedudukannya tersebut;
d. mengetahui  bahwa  para  pihak  mempunyai  kecakapan  dan  kewenangan melakukan tindakan hukum yang dituangkan di dalam isi perjanjian;
e. yang  bersangkutan  mempunyai  hak  untuk  melakukan  tindakan  yang dinyatakan dalam penulisan perjanjian.
3. Jika  di  dalam  perjanjian  tidak  menyebutkan  tempat  dan  waktu  pembuatannya, dapat  menimbulkan  adanya  ketidakpastian  hukum  terhadap  perjanjian. Pembukaan pada perjanjian menjadi penting dikarenakan hal tersebut merupakan upaya terhadap suatu kepastian kapan dan di mana perjanjian tersebut diadakan.
4. Apabila  tanggal  pembayaran  tidak  dicantumkan  di  dalam  perjanjian  tersebut, maka  perjanjian  ini  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Akan  timbul
8 R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 259.
perbedaan  pendapat  tentang  kapan  waktu  pembayaran  dilakukan,  sehingga berpotensi menimbulkan sengketa .
5. Apabila istilah-istilah di dalam kontrak tidak diberikan penjelasan (definisi) dapat memungkinkan  adanya  kekeliruan  yang  timbul  ketika  mengartikan  istilah tersebut.
E. PENUTUP
1. Simpulan
Berdasarkan dari analisis yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Pada  Perjanjian  Pinjam  Uang  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah  ditemukan adanya  beberapa  kekurangan  sehingga  tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  dalam perjanjian  sehingga  mengurangi  kesesuaian  yang  tepat  pada  struktur  dan anatomi  perjanjiannya,  seperti  pada  judul,  pembukaan,  recital  dan  lain sebagainya.
2. Akibat  hukum  dari  Perjanjian  Pinjam  Uang  di  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek Patah,  yaitu  yang  pertama  menimbulkan  adanya  hak  dan  kewajiban  dari  para pihak  yang  terlibat  di  dalam  perjanjian  tersebut,  kedua  jika  komparisi  tidak lengkap  dapat  menyebabkan nilai  perjanjian  menjadi  kurang  sempurna,  ketiga apabila tidak terdapat keterangan tempat dan waktu perjanjian diadakan serta tanggal  pembayaran  maka  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  dan terakhir  apabila  istilah  dalam  perjanjian  tidak  diberikan  penjelasan  dapat menimbulkan kekeliruan dalam mengartikan istilah tersebut.
2. Saran
1. Sebaiknya  Koperasi  Pasar  Makmur  Tabek  Patah  juga  harus  mengetahui bagaimana  bentuk  perjanjian  yang  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  yang  telah ditentukan  dan  memahami  seberapa  penting  unsur-unsur  yang  terdapat  di dalam  perjanjian.  Kemudian  harus  melakukan  pembaharuan  terhadap  Surat Perjanjian  Pinjam  Uang  agar  dapat  mengakomodir  kepentingan  dari  semua pihak. Sehingga Pihak Koperasi tidak perlu melampirkan Surat Pernyataan lagi, karena telah terdapat Surat Perjanjian.
2. Sebaiknya pemerintah juga melakukan pengawasan dan penyuluhan mengenai bagaimana  bentuk  perjanjian  yang  baik  dan  jelas  kepada  kantor-kantor Koperasi  yang  melakukan  kegiatan  simpan  pinjam.  Sebagaimana  yang tercantum  dalam  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian.
3. Perlu  adanya  Undang-Undang  tentang  Perikatan  yang  mengatur  jenis  atau macam, bentuk, syarat sah hingga struktur dan anatomi dari suatu perjanjian termasuk di dalamnya mengatur hal-hal berkaitan tentang pinjam meminjam uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.G. Kartasapoetra, dkk. Koperasi Indonesia . Jakarta: PT. Rineka Citra. 2017.
Mariam Darus Badrulzaman, dkk. Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2016.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Salim H.S. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak) . Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## Jurnal
Ni  Made  Intan  P.,  dkk.  Pengaruh  Ukuran  Koperasi,  Jenis  Koperasi  Serta  Pengalaman Kepengurusan Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi Di Kabupaten Tabanan . Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol. 3 No. 1 , Oktober 2018