JIGE 3 (2) (2022) 216-219

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## KAJIAN  PENGAWASAN  KONSTRUKSI  PADA  KEGAGALAN BANGUNAN  DALAM  PEMBANGUNAN  GEDUNG  BERTINGKAT TINGGI
Maiko Lesmana Dewa 1 , Kiki Maria 2 , Syamsu Marlin 3 , Keti Andayani⁴ 1,2,3,4 Fakultas Teknik Universitas Bung Karno Jakarta

## History Article

## Article history:
Received December  8, 2022
Approved December 18, 2022 ABSTRACT The essence of the research problem is how to obtain answers to research  results  related  to  construction  supervision  studies  on building  failures  in  construction  work  by  obtaining  answers  to the following questions: development in general? Second, how is the  legal  protection  for  the  community  for  building  failure  in construction  work  which  causes  harm  to  the  community  in connection  with  construction  supervision  responsibilities? Third,  how  is  the  settlement  of  legal  disputes  over  building failures  in  construction  work  in  Indonesia  when  linked  to construction  supervision  rights?  The  research  approach  used and the development of the framework of thought in this study are  based  on  a  normative  juridical  approach  by  conducting  an assessment of laws and regulations on building construction and construction,  while  the  research  method  is  a  comparative method of various legal policies in several countries that regulate the pattern of interaction of development activities starting from the development stage. Preparation /planning to the stage of use. The findings in this study found that there is a role for legislation relating  to  construction  supervision  services  in  preventing building failures in building work. ABSTRAK Inti  permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  memperoleh jawaban  hasil  penelitian  terkait  dengan  kajian  pengawasan konstruksi pada kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi dengan diperolehnya jawaban atas beberapa pertanyaan berikut ini:  Pertama,  bagaimanakah  pengaturan  jasa  pengawasan konstruksi  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia sehubungan  dengan  kegagalan  bangunan  pada  pekerjaan pembangunan secara umum? Kedua, bagaimanakah perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  atas  kegagalan  bangunan pada pekerjaan pembangunan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat  sehubungan  dengan  tanggungjawab  pengawasan Keywords: Construction, Building failures supervision
konstruksi?  Ketiga,  bagaimanakah  penyelesaian  masalah sengketa  hukum  kegagalan  bangunan  pada  pekerjaan pembangunan  di  Indonesia  bila  dihubungkan  dengan  hak pengawasan  konstruksi?  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan serta  pengembangan  kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini berpijak  pada  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan tentang pembangunan  gedung  dan  konstruksi,  sedangkan  metode penelitiannya  adalah  metode  perbandingan  berbagai  kebijakan hukum  di  beberapa  negara  yang  mengatur  pola  interaksi kegiatan pembangunan mulai dari tahap persiapan/perencanaan hingga  tahap  penggunaannya.  Temuan  dalam  penelitian  ini ditemukan  bahwa  adanya  peranan  perundang  undangan  yang berkaitan dengan  jasa pengawasan konstruksi dalam mencegah terjadinyakegagalan bangunan pada pekerjaan bangunan.
© 2022 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: maikolesmanadewa@gmail.com

## PENDAHULUAN
Salah  satu  yang  paling  penting  dalam  pelaksanaan  pembangunan  adalah pengawasan  terhadap  kualitas  bangunannya.  Begitu  pentingnya  peran  pengawas  dalam menjaga kualitas konstruksi sehingga perlu dijaga agar pengawas dapat kewenangan yang cukup  kuat  untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik.  Kualitas  bangunan  yang kurang  baik  adalah  penyebab  utama  terjadinya kegagalan  bangunan  (Barrie  1981). Peran pengawas  konstruksi  sangat  diharapkan  dapat  mencegah  dan  dapat  melakukan  tindakan antisipatif  agar  pengawasan  kualitas  dapat  berjalan  baik,  sehingga  setidaknya  dapat terantisipasinya kehandalan bangunan dan mencegah kegagalan  bangunan. Semakin baik dan  tegas  pengaturan  hukum  yang  memberi  keluasaan  bagi  pengawasan  konstruksi  akan berdampak  pada  kepastian  dan  kejelasan  pelaksanaan  pengawasan  konstruksi  sehingga sempurna dan efektif, dan dapat menjamin tujuan perencana teknis berjalan dengan sebaik- baiknya dan terhindari kesalahan hasil konstruksi yang tidak diinginkan (Barrie& Paulson 1992).
Dasar pertimbangannya adalah karena betapa pentingnya posisi pengawas tersebut, sehubungan dengan peran pengawas yang merupakan kunci pintu masuk bagi pengawasan terhadap  prosedur  dan  pelaksanaan  teknis  yang  baik,  dan  atau  penyelidikan  lebih  jauh sehubungan  dengan  upaya  penelusuran  dan  atau  dapat  menemukan  pembuktian  yang menjadi  penyebab  terjadinya  kegagalan  bangunan  dikemudian  hari.  Potensi  untuk menjamin  agar  pengawas  konstruksi  dapat  memiliki  kewenangan  dalam  melaksanakan tugasnya, sebenarnya telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, pada Pasal 26 dan Pasal 43 Ayat (3).
Pengaturan  bangunan  gedung  melalui  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002 Tentang  Bangunan  Gedung  bertujuan  untuk  mewujudkan  bangunan  gedung  yang fungsional  dan  sesuai  dengan  tata  bangunan  gedung  yang  serasi  dan  selaras  dengan lingkungannya,  mewujudkan  tertib  penyelenggaraan  bangunan  gedung  yang  menjamin keandalan  teknis  bangunan  gedung  dari  segi    keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan kemudahan,  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  bangunan  gedung. Undang-undang  ini  dimaksudkan  mengatur  ketentuan  tentang  bangunan  gedung  yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan.
Pengertian  tentang  lingkup  pembinaan  termasuk  kegiatan  pengaturan, pemberdayaan,  dan  pengawasan.  Dengan  memperhatikan  penyelenggaraan  kegiatan pembangunan  gedung  di  Inggris  dapat  peneliti  garis  bawahi,  bahwa  John  Uff  di  dalam bukunya construction law ,  mengenai istilahnya "hukum konstruksi" saat ini dipahami secara
umum  untuk  mencakup  seluruh  bidang  hukum  yang  secara  langsung  mempengaruhi bidang  industri  konstruksi  dan  instrumen-instrumen  hukum  yang  digunakan  dalam pengoperasiannya.  Namun  hukum  konstruksi  berkembang  jauh  melampaui  pemahaman hukum  tersebut.  Kontrak  konstruksi  yang  efisien  dan  dapat  diterapkan  dalam  kebutuhan proses konstruksi mengharuskan adanya penerapan prinsip-prinsip manajemen. Selain itu kontrak  konstruksi  harus  juga  memperhatikan  perselisihan  dan  cara  pemecahannya Dengan demikian Hukum konstruksi adalah subjek interaktif dimana baik para pengacara maupun pelaku profesional konstruksi, termasuk manajer, memiliki peran penting di dalam pelaksanaannya.
Atas dasar hal tersebut maka di dalam mencermati Hukum Konstruksi dan Kontrak Konstruksi,  istilah  "kontrak  konstruksi"  ( construction  contract )  saat  ini  memiliki  definisi hukum yang mencakup sebagian besar namun tidak semua jenis pekerjaan konstruksi, dan termasuk  pada  bangunan  dan  pekerjaan  rekayasa  teknik.  Sedangkan,  hukum  konstruksi, mencakup  semua  kontrak  konstruksi,  baik  yang  termasuk  atau  tidak  termasuk  dalam peraturan perundang-undangan ( Nazarkan 2013).

## METODE PENELITIAN
Analisis  data  dilaksanakan  secara  yuridis  normatif  melalui  pengkajian  peraturan perundang-undangan  tentang  pembangunan  gedung  dan  konstruksi.  Data  primer  jika diperlukan  dan  dimungkinkan  diperoleh  dengan  teknik  wawancara.  Untuk  teknik pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  terhadap  peraturan perundang-undangan,  literatur,  dokumen,  serta  bahan  pustaka  lainnya.  Untuk  teknik pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  terhadap  peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, serta bahan pustaka lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  terhadap  kegagalan  bangunan  pada  gedung  bertingkat  tinggi bila  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  usaha  jasa  pengawasan  konstruksi  pada gedung  bertingkat  tinggi  memiliki  identifikasi  peluang  resiko  yang  tinggi.  Ketentuan rumusan  mengenai  kegagalan  bangunan  menurut  Pasal  1  Angka  7  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa  Konstruksi,  yang  pada  pokoknya  menyebutkan bahwa,
“Kegagalan  bangunan  adalah  keadaan  bangunan,  yang  setelah  diserahterimakan  oleh penyedia  jasa  kepada  pengguna  jasa,  menjadi  tidak  berfungsi  baik  secara  keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja  konstruksi  atau  pemanfaatannya  yang  menyimpang  sebagai  akibat  kesalahan penyedia jas dan/atau pengguna jasa.”
Simpulan  temuan  penelitian  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur ketentuan  pengawasan  konstruksi  pada  kegagalan  bangunan  pekerjaan  pembangunan, pada  saat  ini  belum  cukup  bagi  pengawasan  konstruksi  untuk  dapat  melindungi kepentingan  masyarakat  pada  kasus  kegagalan  bangunan  di  kemudian  hari  yang  dapat menimbulkan  kerugian  masyarakat  melalui  upaya  mitigasi  secara  dini  terhadap  resiko kegagalan bangunan, sedangkan penyelesaian sengketa hukum  pada kegagalan bangunan pun  belum  memungkinkan  bagi  terciptanya  pengawasan  konstruksi  yang  dapat merekomendasikan tindakan-tindakan teknis untuk pencegahan dalam rangka mitigasi ke depan bila diasumsikan terjadi kondisi kegagalan bangunan di kemudian hari.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  analisis  mengenai  aspek  hukum  bagi  pengawas  konstruksi pada kegagalan bangunan dalam pembangunan gedung, maka pada bab ini penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan  usaha  jasa  konstruksi  di  Indonesia  khususnya  usaha  jasa  pengawas konstruksi secara umum dapat dikatakan “kurang memadai” bagi pelaku usaha jasa pengawasan  konstruksi  untuk  dapat  secara  leluasa  menjalankan  tugasnya  dan memperkuat dirinya agar dapat menegakkan pengawasan bangunan secara optimal, layak dan sempurna.
2. Dengan demikian ke depan tampaknya diperlukan penguatan ketentuan hukum dan penegakkan budaya hukum yang lebih kuat agar pemilik bangunan lebih mematuhi ketentuan  standar  yang  mendukung  kriteria profesionalisme  pengawasan  bangunan sebagaimana  yang  diharapkan  bersama  oleh  para  pemangku  kepentingan  dunia professional pengawasan bangunan.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Laporan ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, dan dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Yayasan Bung Karno.
2. Rektor Universitas Bung Karno
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Karno. Semoga  laporan  ini  dapat  memberi  manfaat  dan    konstribusi  pada  pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pembaca pada khususnya.

## DAFTAR REFERENSI
Barrie, D.S., Direction in Managing Construction, John Willey and Sons, New York, 1981. Barrie, D.S., dan Paulson, B.C., Professional Construction Management, Mc. Graw-Hill, New York, 1992. Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, http://mgscilegon.wordpress.com/2011/07/07/kontrak-kostruksi-1/ , diakses  tgl.  12-12-
2013.
HAKI, Hasil  Wawancara  dengan  beberapa  anggota  Himpunan  Ahli  Konstruksi  Indonesia , Jakarta, 15 Mei 2013.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002