## Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Bumdesa Madaparama Jaya Di Kabupaten Dompu
Wawan Erdian Wansyah 1 , Adji Suradji Muhammad 2 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta E-mail: wawanerdian21@gmail.com Article History: Received: 18 Juni 2024 Revised: 28 Juni 2024 Accepted: 30 Juni 2024
Abstract: The strategy process for developing Village-Owned Enterprises (BUMDesa) is an important step to advance and develop village economic potential. As stated in the function of BUMDesa according to Law Number 06 of 2014 concerning Villages, it is as a driver of the village economy, as a business institution that generates original village income (PADesa) and as a means to encourage accelerated improvement in village welfare. With the presence of BUMDesa, it is hoped that the Village will become more independent and able to improve the community's economy and be able to contribute to increasing Village income and meeting the Village's basic needs. The Village Government's strategy in developing BUMDesa Madaparama Jaya, the Village Government must identify and analyze the various approaches taken by the village government to advance BUMDesa Madaparama. in accordance with the objective conditions of the existing environment in implementing the strategy to develop BUMDesa Madaparama, but in fact the lack of competent human resources and community involvement is an obstacle in implementing the village government's strategy for developing BUMDesa Madaparama. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research are that researchers found that the village government's strategy in developing BUMDesa has been carried out well, even though there are still shortcomings and obstacles such as lack of human resource competency, minimal budget funds provided and low community participation in supporting the Village Government's strategy in Madaparama BUMDesa development will be even better in the future.
Keywords: Strategy; Village Government; BUMDesa Development.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2372
PENDAHULUAN Desa secara filosofi memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa selalu identik dengan lingkungannya yang dimana di dalamnya terdapat dinamika yang dilakukan oleh masyarakat desa. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan diwilayah kabupaten daerah. Secara epistomologi kata desa berasal dari bahsa sansekerta yaitu deca, yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Adapun secara administratif, desa adalah daerah yang terdiri atas satu atau lebih dukuh atau dusun yang di gabungkan, sehingga menjadi suatu daerah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
Desa dalam istilah di Negara Indonesia adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten kecil dalam pemerintahan provinsi atau kota yang dikepalai oleh kepala desa. Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, desa memiliki hak untuk mengatur kewenangan yang bersifat asli, peraturan desa diserahkan pada kabupaten karena desa merupakan sub sistem dari pemerintah daerah. Desa memiliki arti suatu tempat tinggal yang berada jauh dari kota dan kebanyakan penduduk mengandalkan bercocok tanam untuk mata pencaharian mereka atau pertanian, walapun jumlah masyarakat desa tergolong kecil dibandingkan dengan perkotaan namun kenyataannya tidak mudah untuk membangun desa maju yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai upaya direalisasikan oleh pemerintah untuk memastikam masyarakat yang ada di desa juga merasakan kesejahteraan.
Pembangunan tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk usaha dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa, pembangunan tersebut memiliki tujuan agar menghilangkan adanya kesenjangan sosial antara kota dan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Indonesia ada beberapa kota dan kabupaten yang berjumlah 416 Kabupaten dan 98 Kota merupakan salah satu Kabupaten Dompu, menurut data yang diambil dari Dinas Sosial Kabupaten Dompu (Dinsos), Kabupaten Dompu memiliki 8 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan 57 buah, 9 Kelurahan, 44 Desa difinitif, 4 Desa persiapan. Kabupaten Dompu pada Maret 2022 tingkat kemiskinan sebesar 12.60 persen yang berarti mencakup 33.26 ribu jiwa. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat tinggal di desa sehingga di sebuah desa sangatlah diperlukan dan bermanfaat bila adanya BUMDesa untuk menunjangi angka pengangguran yang ada. Desa yang ada di Kabupaten Dompu sebenarnya saling berlomba untuk menjadi yang terbaik dalam mensejahterakan masyarakatnya. Maka dari itu tidak heran bahwa setiap desa pasti memiliki program-program untuk meningkatkan kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat, untuk mencapai tahap kesejahteraan diperlukan proses dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat Kabupaten Dompu. Strategi pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perdesaan, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang mandiri. Pendirian BUMDesa telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 87,88,89 dan 90. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan BUMDesa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka menigkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis di luar pemerintahan desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan Masyarakat desa salah satunya adalah LBM yang bermitra dengan BUMDesa Madaparama Jaya dalam mengembangkan BUMDesa guna untuk meningkatkan ekonomi serta partisipasi Masyarakat. Dalam rangka penguatan ekonomi pedesaan dalam hal ini adalah BUMDes menjadi bagian penting dan juga bisa menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya-upaya strategi dan sistematis dalam rangka mendorong BUMDes agar mampu mengelola aset ekonomi desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 88 ayat (1) pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa, ayat (2) pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa. Lanjut pada Pasal 89 mengatur hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk sebagai berikut:
a. Pengembangan usaha;
b. pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 90 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan (a) memberikan hiba dan/atau akses pemodalan; (b) melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar; dan (c) memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDM) di Desa. Pasal 90 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BUMDesa merupakan salah satu sumber desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termaksud usaha dari desa, dan untuk desa, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. Sebagai lembaga perekonomian di desa, BUMDesa harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya supaya dengan keberadaan serta kinerja BUMDesa dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa, selain itu juga untuk mencegah adanya usaha yang memiliki sistem kapitalis diperdesaan yang dapat menganggu tatanan kehidupan dimasyarakat. Fungsi BUMDesa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan desa. Dengan kehadiran BUMDesa ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Keberadaan BUMDesa memiliki kontribusi untuk peningkatan pendapatan desa dan memenuhi kebutuhan pokok desa.
Eksistensi BUMDesa terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diketahui hingga tahun 2020 awal sudah sebanyak 46 ribu atau lebih dari 60% desa diIndonesia sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Namun jika melihat dilapangan masih banyak
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
yang belum berkembang atau hanya jalan ditempat dikarenakan badan hukum BUMDesa yang belum jelas, dan Sumber Daya Manusia (SDM), yang rendah dalam pengelolaannya. Eksistensi BUMDesa juga banyak di gemari/disoroti oleh desa-desa yang ada di inonesia karena BUMDesa itu sendiri memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat desa dalam mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan ekonomi masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Eksistensi BUMDesa sekarang sudah cukup menarik diceritakan oleh pemerintah desa karena dari BUMDesa, pemerintah desa dapat mengasilkan serta menambah pendapatan Pemerintah desa untuk di kelola dan di manfaatkan untuk pembangunan desa maupun kegiatan yang berkaitan dengan rencana kerja yang dirancang oleh pemerintah desa, BUMDesa juga sekarang sudah cukup banyak diminati oleh pemerintah desa dengan alasan banyaknya mafaat yang di hasilkan oleh pemerintah desa maupun untuk masyarakat desa.
Sehingga eksistensi BUMDesa di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi maupun pelayanan umum yang didalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDesa menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang di pandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa), menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global. Upaya desa untuk mendapatkan sumber PADesa adalah pemerintah membuat kebijakan sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satu yang harus dilakukan oleh desa adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Keberadaan BUMDesa di maksud untuk mengelola Usaha Milik Desa yang dapat digunakan sebagai pendapatan ekonomi produktif masyarakat desa yang disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan masing-masing yang ada di desa. Upaya desa untuk mendapatkan sumber PADesa juga adalah mengelola kekayan alam yang dimiliki oleh desa dengan baik dan mampu melihat peluang untuk mengembangkan potensi yang ada, supaya PADesa semakin lama semakin meningkat dan juga pemerintah desa harus bisa melihat peluang serta menjalin relasi dengan instansi lain guna untuk mendapatkan anggaran tambahan untuk pengelolaan BUMDesa, sehingga pemerintah desa mendapatkan sumber PADesa tambahan.
Lahirnya badan usaha milik desa atau di singkat BUMDesa merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDesa di bentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang terpenting adalah BUMdes didalam pengolaannya harus dilakukan secara profesinal dan mandiri. BUMDes dalam hal ini merupakan pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa dengan fungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, dan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumber daya local atau barang dan jasa kepasar, untuk itu dalam menjalankan usahanya prinsip efektifitas dan efisiensi betul-betul ditekankan.
Selanjutnya BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, perlu didukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya sendiri dengan melahiran semangat desa membagun, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.
Pembangunan BUMDesa sebagai basis ekonomi warga desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain ketidak pahaman warga akan BUMDesa, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingna (stakeholders), regulasi, dukungan desa dan supra desa.
Kendala tersebut menghambat cita-cita BUMDesa sebagai roda perekonomian ditingkat desa yang di harapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan warga desa dengan harga murah, mendukung pengembangan usaha warga dengan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses produksi dan pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan renternir, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Keunikan BUMDesa memiliki beberapa ciri khas. Pertama BUMDesa merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antar pemerintah desa dan masyarakat. Kedua BUMDesa lebih inklusif dibandingkan dengan koperasi, usaha pribadi maupun usaha kelompok masyarakat yang bekerja diranah desa.
Salah satu desa yang ada di kabupaten Dompu yang mempunyai BUMDesa adalah Desa Madaparama yang mengelolah tiga unit usaha di antaranya yaitu jual beli kambing, simpan pinjam dan penyewaan gedung serba guna. Terkait dengan hal tersebut BUMDesa madaparama jaya mempunyai banyak kendala dalam pengelolaannya, kendala tersebut kerap kali membuat BUMDesa madaparama jaya sulit untuk berkembang. Adapun kendala yang dihadapi oleh BUMDesa madaparama yaitu pengelolaan gedung, jual beli kambing dan simpan pinjam yang kurang sistematis dalam pelaksanaannya. Penelitian terhadap BUMDesa ini layak untuk di teliti karna banyaknya masalah yang ada pada BUMDesa Madaparama Jaya Kabupaten Dompu yang menghambat serta tidak adanya kemajuan BUMDesa Madaparama dalam Pengelolaannya selama ini. Koperasi memang inklusif baik anggotanya baik dilevel Desa maupun pada skala yang lebih luas, namun koperasi tetap inklusif karena hanya untuk anggotanya (Sutoro Eko, 2014).
Keberhasilan BUMDesa dapat dilihat dari pengelolaannya, jika dilakukan dengan baik maka Pendapatan Asli (PADesa) akan meningkatkan pendapatan BUMDesa, maka proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan. Namun untuk mewujudkannya diperlukan perhatian serta pemahaman tentang pengelolaan BUMDesa yang ideal dan profesional baik itu dari pengawasan serta pemberian pemahan oleh pemerintah desa maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa Madaparama Jaya. Situasi BUMDesa Madaparama Jaya sekarang masih melakukan dan mengaktifkan pengelolaan tiga unit usaha yang di lakukan oleh pengurus BUMDesa Madaparama jaya, yang dimana dalam tiga unit usaha tersebut terdari (a) Perternak Kambing, (b) pengelolaan gedung serba guna, dan (c) simpan pinjam. Dari ketiga unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa Madaparama Jaya masih banyak kendala yang di hadapi di anataranya adalah masalah yang dihadapi kuraangnya pemasukan barang (Kambing ) yang akan diperjual belikan oleh pengurus BUMDesa Desa Madaparama Jaya dari seperti biasanya, selain itu masih banyak kekurangan kesadaran Masyarakat untuk mengembalikan uang yang di pinjamkan oleh pengurus BUMDesa secara tepat waktu dan masih tidak adanya kesadaran antara sesama pengurus untuk kerja kolektif untuk mengelolah gedung serba guna yang ada di Desa Madaparama, sehingga kendala tersebut membuat salah pengurus BUMDesa Madaparama Jaya kesulitan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh wilayah Desa Madaparama.
BUMDesa Madaparama Jaya yang berada di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu desa yang membentuk BUMDesa didirikan pada tanggal 10 Maret 2010 dan diberi nama Badan Usaha Milik Desa Madaparama Jaya disingkat “BUMDesa Madaparama Jaya”. Desa Madaparama memiliki banyak potensi yang mendorong
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kemandirian Desa, dari sudut ekonomi dan mata pencaharian hampir setengah luas wilayah Desa Madaparama Jaya merupakan daerah pertanian. Potensi pertanian yang ada di Desa Madaparama didominasi oleh tanaman pangan dan holitikultural yaitu, padi, jagung, kacang tanah, cabe, dll. Sebagian disektor peternakan sebagian masyarakat berternak ayam kampung, ayam negri dan peternak sapi, selain itu sektor ekonomi dan bisnis terdapat banyak pertokoan milik masyarakat disepanjang jalan lintas Desa Madaparama jaya, pertokoan ini didomisili oleh toko perlengkapan harian, toko bangunan, toko baju dan fashion dll. Potensi dan situasi yang melimpah tersebut menjadi peluang bagi BUMDesa Madaparama Jaya untuk menggali potensi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Madaparama. Akan tetapi BUMDesa Madaparama Jaya belum mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak bekerja, dengan adanya potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia seharusnya BUMDesa mampu menciptakan inovasi-inovasi yang baru bersama masyarakat desa Madaparama Jaya. Selain itu jenis usaha yang dimiliki BUMDesa Madaparama Jaya masih sangat sedikit sehingga minat masyarakat untuk bergabung dengan BUMDesa masih sangat rendah. Hal ini dilihat dari jenis usaha yang dimilki BUMDesa Madaparama Jaya yaitu (Simpan Pinjam, Ternak Kambing, dan Pengelolaan Gedung Serba Guna Madaparama), dapat diketahui mengenai jenis usaha yang ada di BUMDesa Madaparama masih sangat sedikit dengan 3 jenis usaha. Meskipun BUMDesa Madaparama Jaya memiliki usaha dibidang perekonomian akan tetapi permasalahan yang terjadi di BUMDesa Madaparama belum dikelola dengan baik karena kebanyakan pengurus BUMDesa Madaparama sendiri memiliki pekerjaan di luar dan untuk mencapai fungsi BUMDesa yang akan sulit untuk dicapai jika pengurusnya hanya menjadikan BUMDesa sebagai pekerjaan sampingan, seharusnya pengurus BUMDesa merupakan SDM yang profesional dalam menjalankan fungsi BUMDesa. Sisi lain dalam pelaksanaan BUMDesa Madaparama masih kurang sosilisasi tentang manfaat dan tujuan BUMDesa kepada masyarakat sehingga mengakibatkan BUMDesa belum dikenal secara mendalam oleh masyarakat setempat. Masyarakat desa bahkan masih banyak yang belum paham akan tujuan dan fungsi adanya BUMDesa serta manfaatnya. Sehingga dalam pelaksanaan BUMDesa madaparama masih kurang efektif dan efisien dikarena masih kurangnya ide-ide kreatif dan inovatif dari pengurus BUMDesa itu sendiri.
Kondisi BUMDesa Madaparama Jaya sekarang adalah BUMDesa yang sedang kurang aktif dalam mengelola dan menggali potensi yang dimiliki oleh Desa Madaparama sehingga dalam pengelolaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Desa madaparama masih kurang masih untuk menambah pendapatan BUMDesa. Masih banyaknya kekurangan yang ada dalam pengelolaan BUMDesa Madaparama Jaya yang ada, kekurang dianatara adalah kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BUMDesa Madaparama kepada sesasama pengurus dan kepada Masyarakat Desa Madaparama pada umumnya, kurangnya kesadaran Masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDesa Madaparama dan Masih kurangnya unit-unti usaha yang berpotensi untuk menuju BUMDesa Madaparama jaya yang mandiri dan lebih baik lagi. Adapun sumber anggaran dari BUMDesa Madaparama Jaya yaitu dari anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.50.000.000, setiap tahunnya. Yang dimana anggaran tersebut di bagi dalam tiga jenis Usaha yang dikelola oleh BUMDesa Madaparama Jaya tersebut. Dari sumber anggaran tersebut. Adapun penghasilan/keuntungan yang dihasilkan oleh BUMDesa Madaparama setiap bulannya adalah sebesar Rp. 350.000.-Rp. 400.000. itupun rata-rata penghasilannya dari tiga unit usaha yang di kelolah oleh BUMDesa Madaparama Jaya. Selanjutnya peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDesa Madaparama Jaya yang mandiri selama ini masih kurang, karena keterbatasan dari komunikasi yang dilakukan oleh
pemerintah desa madaparama dan pengurus BUMDesa madaparama jaya. Selain itu peran pemerintah dalam pengembangan BUMDesa sangatlah penting karena keterlibatan pemerintah desa sebagai penasehat di dalam pengelolaan BUMDesa sangatlah di perlukan untuk mencapai tujuan yang di inginkan oleh pengurus BUMDesa dan masyarakat desa. Selanjutnya keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mempengaruhui masyarakat desa yang masih belum sadar akan manfaat dan keuntungan dari BUMDesa yang dibuat.
Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDesa Madaparama Jaya. Dengan adanya penelitian ini di harapkan nantinya Pemerintah Desa Madaparama dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah secara baik, sehingga program-program tersebut memberikan dampak yang baik bagi ekonomi dan sosial masyarakat khususnya di Desa Madaparama Jaya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukakn penelitian dengan berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDESA Madaparama Jaya”.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penelitian ini berusaha menggambarkan dan melukiskan keadaan yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan yang ditemukan peneliti saat berada di lapangan (Mohamad Nazir, 2005). Data- data yang diperoleh adalah kata-kata, gambar dan mungkin juga angka-angka, dilaporkan dan disajikan secara deskriptif.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu “data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung” (Sutrisno Hadi, 2015). Sementara itu (Muhadjir, 1998), menambahkan bahwa data kualitatif yaitu “Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka”. Jadi data kualitatif adalah data yang dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain (Lofland, 2013). Selain itu menurut (Arikunto, 2010) “sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Jadi sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.
1. Sumber Data Primer
Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari orang yang menjadi informan dalam penelitian mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDesa Madaparama Jaya. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Madaparama, pengurus BUMDesa Madaparama jaya, BPD Desa Madaparama dan masyarakat Desa Madaparama 2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian sebelumnya mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDesa. Sumber data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah dari RPJMDesa, RKPDesa dan dokumen lainnya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:
1. Observasi
Menurut Creswell yang dalam sugiyono, observasi yaitu Ketika peneliti langsung terjun kelapangan untuk mengamati aktivitas dan perilaku individu-individu dilokasi penelitian.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2378
Kemudian melakukan pengamatan dengan merakam atau mencatat, baik dengan terstruktur maupun semi struktur. (Sugiyono, 2020). Peneliti juga mencatat hal-hal, perilaku serta dampak yang terjadi dilapangan tentang studi kasus yang diteliti yakni, Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan BUMDesa Madaparama Jaya.
2. Dokumentasi
Menurut Creswell yang dikutip dalam sugiyono dokumen dalam kualitatif dapat berupa dokumen public maupun pribadi (Sugiyono, 2020), proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, misalnya dokumen, profil desa, Peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian. Dokumentasi yang dimaksud berupa foto narasumber.
Dalam penelitian ini menggunakan dokumen berbentuk tulisan maupun gambar seperti Profil Desa RPJM Desa Madaparama yang berisi tentang gambaran umum Desa Madaparama, Sejarah Desa, Pemerintahan dan Lembaga yang ada di Desa Madaparama, Kondisi Geografis, Keadaan Demografis, Kondisi Sosia, Kondisi Ekonomi, Visi Misi Kepala Desa, Struktur Organisasi Desa dan Undang-Undang yang berkaitan dengan BUMDesa.
3. Wawancara
Menurut Creswell yang dikutip dalam Sugiyono, wawancara merupakan pengumpulan data yang dapat diajukan peneliti berupa pertanyaan kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang valid (Sugiyono, 2020). Informan terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUMDesa Madaparama Jaya, dan pihak pengelola. Wawancara merupakan Upaya memperoleh data pokok dan data pendukung. Dasar pemilihan informan ini adalah merujuk dari tertelibatan dari pengelolaan BUMDesa Madaparama Jaya.
Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian yaitu wawancara mendalam, dalam proses wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab dengan informan secara langsung agar setiap informasi yang diperoleh peneliti lebih rinci dan maksimal, dalam melakukan wawancara peneliti mengunakan perekam audio untuk merekam setiap percakapan anatara penliti dan informan. Selanjutnya informasi yang telah didapat peneliti kemudian merangkum dan ditulis dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDesa Madaparama di Kabupaten Dompu. Sterategi adalah rencana atau konsep jangka panjang, yang diikuti dengan pelaksanaanya untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu, yang pada umumnya merupakan suatu “kemenangan” yang berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni strategos. Menurut Glueck dan Jauch dalam (Sedarmayanti, 2016), rencana yang luas disatukan, dan berintegrasi dalam menciptakan keunggulan strategi suatu instansi yang dirancang agar tujuan utama dari organisasi atau instansi dapat tercapai melalui penerapan-penerapan yang tepat yang dilakukan organisasi dengan tetap memperhitungkan tantangan lingkungan yang ada. Menurut Kasmir dalam (Fadillah Bayu, 2013), Strategi merupakan langkah langkah yang harus dihadapi untuk mencapai suatu tujuan. Kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berlika-liku, namun ada juga langkah yang relatif mudah dihadapi. Selain itu, banyak tantangan maupun cobaan yang harus dihadapi dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu setiap langkah yang dijalankan harus dengan hati-hati dan terarah. Oleh karena itu Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDesa:
1. Perumusan strategi Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola secara
efektif peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan (Wheelen dan Hunger, 2004:10). Sebelum merumuskan strategi, maka manajer harus melakukan analisis secara seksama terhadap lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal . Perumusan dilakukan dengan proses penyusunan langkah kemajuan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan startegis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan dalam menyediakan customer value terbaik. Teknik perumusan strategi yang penting dapat dipadukan menjadi kerangka kerja yaitu: Pertama tahap input, pada tahap ini meringkas informasi sebagai masukan awal, dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Kedua tahap pencocokan proses yang dilakukan adalah memfokuskan pada hasil strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor eksternal dan internal.
2. Perencanaan strategi Perencanaan strategi memegang peranan penting dalam ruang lingkup karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Perencanaan strategis adalah instrument kepemimpinan dan suatu proses. Ia menentukan apa yang dikehendaki organisasi dimasa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Bahkan perencanaan strategis adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategis atau menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukung unit kerja dan tingkatan dalam organisasi. Makna perencanaan tidak dapat berdiri sendiri dan terbatas pada satu pengertian. Hal itu disebabkan beragamnya makna perencanaan dalam berbagai bidang ilmu. Berbagai makna perencanaan bergantung pada sudut pandang serta latar belakang yang mempengaruhi seseorang. 3. Implementasi strategi
Implementasi strategi adalah sebuah proses yang mana strategi dan kebijakan diarahkan kedalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses ini memerlukan perubahan dalam budaya, struktur, dan sistem manajemen pada seluruh organisasi atau perusahaan (Wheelen and Hunger, 2012:69).
4. Indikator strategi
Menurut Michacl E Porter dengan Indicator demi terwujudnya suatu stategi adalah sebagi berikut:
a. Strategi keunggulan biaya atau biaya rendah merupakan salah satu strategi keunggulan bersaing yang lebih memperhitungkan keberadaan pesaing yang dihadapi daripada pelanggan dengan menfokuskan pada harga yang lebih murah kepada para pembeli.
b. Strategi diferensiasi merupakan rangkaian tindakan integratif, dirancang untuk memproduksi dan menawarkan barang dan jasa yang dianggap oleh para pelanggan secara berbeda dalam hal-hal penting dan dianggap unik bagi para konsumen.
c. Strategi fokus adalah memusatkan perhatian pada kelompok pelanggan, lini produk, atau pasar geografis tertentu dengan tepat. Ini bukan hanya tentang menjadi pemain lain di pasar; ini tentang menjadi pemimpin di bidang tertentu. Pendekatan ini semakin relevan dalam bisnis modern, di mana konsumen menghargai solusi khusus dan pengalaman yang dipersonalisasi.
d. Evaluasi strategi adalah cara pemasar menilai posisi perusahaan untuk mencapai tujuan strategi. Penilaian ini memberikan metode objektif untuk menguji efektivitas dan efisiensi strategi perusahaan dan cara untuk menentukan apakah strategi yang diterapkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2380
menggerakkan organisasi menuju sasaran strategi yang dimaksudkan atau yang ditargetkan. e. Implikasi strategi menurut Andrew Constable adalah hubungan antara strategi jangka panjang perusahaan dan taktik jangka pendeknya. Tanpa implikasi strategis, sebuah perusahaan akan beroperasi tanpa strategi, perusahaan akan sepenuhnya bergantung pada keinginan manajer sehari-hari untuk memandu aktivitasnya. Melalui analisis dan pengukuran yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap terhadap unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa maka Pemerintah Desa akan dapat mengetahui implikasinya terhadap strategi BUMDesa ke depan dalam menghadapi tingkat persaingan dan tetap unggul dalam persaingan tersebut. Implikasinya pada strategi pemasaran perusahaan adalah strategi yang bertujuan untuk mempertahankan, memelihara dan selalu untuk meningkatkan brand loyalty.
Proses strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan Langkah- langkah penting untuk memajukan dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Sebagaimana dalam fungsi BUMDesa menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai Lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli Desa (PADesa) serta sebagai sarana untuk mendorong pencepatan peningkatan kesejahteraan desa. Dengan kehadiran BUMDesa diharapkan Desa menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian Masyarakat serta mampu memberikan kontrubusi untuk peningkatan pendapatan Desa dan memenuhui kebutuhan pokok Desa. Strategi Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDesa madaparama jaya, Pemerintah Desa harus Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pendekatan yang diambil oleh pemerintah desa untuk memajukan BUMDesa Madaparama hal tersebut yang akan mempengaruhui keberhasilan strategi pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDesa madaparama, selain itu juga Pemerintah Desa harus bisa mengatur strategi yang sesuai dengan kondisi objektif dari lingkungan yang ada dalam penerapan strategi untuk mengembangan BUMDesa Madaparama, namun nyatanya kekurangan SDM yang berkompeten dan keterlibatan Masyarakat yang menjadi hambatan dalam penerapan strategi pemerintah desa untuk pengembangan BUMDesa Madaparama

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDesa Madaparama Jaya yaitu: Pemerintah Desa Madaparama dalam melakukan Strategi pengembangan BUMDesa Madaparama Jaya melalui perumusan Strategi sudah melakukan pemetaan unit usaha BUMDesa Madaparama terlebih dahulu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan pengembangan BUMDesa Madaparama jaya yang lebik baik lagi kedepannya. Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa Madaparama dalam melakukan perencanaan dan implementasi strategi untuk pengembangan BUMDesa Madaparama Jaya sudah cukup baik dalam pengembangan usaha yang dijalankan oleh BUMDesa Madaparama sekarang sewalaupun didalam penerapannya masih ada kekurangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Madaparama.
Indikator-indikator Strategi dalam pengembangan BUMDesa Madaparama Jaya, Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa Madaparama sudah sangat baik dalam penerapannya untuk keuntungan BUMDesa Madaparama maupun untuk kepuasan Masyarakat Desa Madaparama. Evaluasi dan implikasi strategi Pemerintah Desa dalam pengmebangan BUMDesa Madaparama jaya sudah cukup baik sewalupun didalamnya masih ada kekurangan yang dilakukan. Strategi Pemerintah Desa Madaparama dalam Pengembangan BUMDesa Madaparama sudah cukup baik yang dilihat dari kesiapan fisik dan mental dan Pengurus BUMDesa
Madaparama yang sudah berkerja keras untuk pengembangan BUMDesa yang lebih maju lagi kedepannya. Strategi Pemerintah Desa Madaparama dalam pengembangan BUMDesa Madaparama jaya masih kurang memberikan pelatihan seperti, pelatihan manajemen dan kewirausahaan kepada Pengurus BUMDesa Madaparama jaya yang membuat Penguatan SDM menjadi lemah.

## DAFTAR REFERENSI
Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta. Corista Berlian Ramadana & Heru Ribawanto. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”. Jurnal Administrasi Publik . Malang., 1(6), 1068-1076. Eva Yunita. (2021). Strategi Optimalisasi Peran BUMDesa Dalam Mendorong Pemerataan Ekonomi Desa”. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Bandung, 1(2).
Fadillah Bayu, H. D. D. A. B. (2013). Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan Produksi Bagian Jamu Tradisional Unit Kaligawe PT. Njonja Meneer Semarang. Diponegoro Journal of Social and Politic , 6 (2), 1–9.
Lofland. (2013). Metode penelitian Kualitatif. Rosadakarya.
Makmur. (2019). Peran BUMDesa Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kematan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai” Makasar 4 November 2019.
Mohamad Nazir. (2005). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Muhadjir, N. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif . Rake Sarasin.
Mulyana, A. U. & S. S. H. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Di Kecematan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung.
Peraturan (2021). Menteri Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan, pembinaan, pengembangan dan pengadaan barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Pemerintah RI. (2021). PP RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Permendes. (2015). Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015.
Porter, M. E. (1991). Towards a Dynamic Theory of strategy. Strategic Management Journal, 12, 95-1 I7.
Pradnyani, S. P. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara.
Retha Nabila Yunita. (2020). “Fungsi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
Sedarmayanti. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PT. Refika Aditama.
Sofyani. (2019). “Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study”. 20(2).
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Sugiyono. (2021). Statistika untuk Penelitian . Cv Alfabeta. Sutoro Eko, D. (2014). Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (Fppd).
Sutrisno Hadi, M. (2015). Metodologi Riset. Pustaka Pelajar.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Tripomo, T. & U. (2005 ). Manajemen Strategi . Rekayasa Sains. Undang-Undang. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. wahyu. (2019). The Analysis of Putukrejo Village Government Readiness in Forming BUMDES as A Development Efforts of Rural Communities Based on Creative Economy. 3(03).
Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David “Strategic Management and Business Policy”, thirteenth edition, New York: Pearson, 2012