## Framing dalam Advokasi Media Isu Transparansi Anggaran oleh Organisasi Masyarakat Sipil
Framing in Media Advocacy of Budget Transparency by Civil Society Organization
Agung Hawari Hadi 1 ,  Sarwititi Sarwoprasodjo 2 , Ivanovich Agusta 2
1 Konten strategis Seknas FITRA;
2 Dosen Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB E-mail:age.hadi@gmail.com

## ABSTRACT
Civil society organizations deliver frames in a press release as a way of communication that voicing  ideology through media advocacy to approach policy makers or the public as well as  to  stimulate  debate  and  construct  a  meaning.  FITRA  selected  as  research  subject  by considering their activeness in the media. This research puspose is to comprehend how FITRA consider  Indonesia  budget  transparency  issues  and  their  Frame  development  process  through press releases. The press releases colected from 2010 until 2014, analyzed using Bendford and Snow  Framing  concept:  collective  action  frame.  Result  shows  FITRA  frames  their  press releases by raising unaccountable state budget planning, the welfare of lame, bad examples of leadership,  budget  politicization,  poor  government  performance  and    lack  of  budget transparency  and  public  participation.    FITRA  blames  leadership,  executive,  legislative  and political functions. Identification shows people and the country as victims. Solutions carried by FITRA  are  improved  regulation,  affirmative  action  and  incentives,  budget  rationalization  and relocation,  improving  state  revenues  and  reduce  the  country's  debt,  budgets  monitoring  and evaluation, transparency and public participation, PNS rationalization and improvement of the standard used for the state budget. FITRA’s Framing react to the government's solution. FITRA also urge people to be critical to the budget policy and invites the public to participate in the budgeting process, especially the supervision of budgeting and realization.
Keywords: collective action frame, media advocacy, pers release, social movement

## Pendahuluan
Temuan  Open  Budget  Survey tahun  2006  dan  2010  menemukan buruknya kondisi  transparansi  anggaran negara-negara  di  dunia  (Masud,  2011). Temuan tersebut menyarankan implementasi transparansi anggaran yang  menjamin  akses  publik  pada informasi  adalah  penting  (Otiso,  2012). Penelitian  yang  dilakukan  Robinson, (2006  dan  2008),  de  Renzio  dan Krafchik,  (2006)  serta  Carlitz et  al. (2009)  membuktikan  bahwa  aktivitas OMS  pada  pengawasan  dan  advokasi anggaran dapat meningkatkan transparansi  anggaran,  kesadaran  dan partisipasi  masyarakat  serta  berdampak pada  kebijakan  anggaran.  Hal  ini didukung  oleh  Otiso  (2012)  yang
mengatakan keterbukaan informasi anggaran lebih bergantung pada permintaan rakyat dan advokasi Organisasi Mayarakat Sipil (OMS) akan informasi ketimbang pejabat pemerintah yang  taat  pada  ketentuan  hukum.  Salah satu cara OMS untuk mendapat perhatian pemerintah adalah mengangkat isu melalui advokasi media.  Advokasi  media  menyuarakan ideologi  untuk  mendekati  pembuat kebijakan atau masyarakat, menstimulus debat  dan  membuat  gambaran  yang sesuai  (Wallack  1994,  Waisbord  2001, Atkin  dan  Rice  2013).  Dalam  advokasi media OMS melakukan framing terhadap  suatu  permasalahan. Framing dikemas  dalam  siaran  pers,  kemudian diharapkan  dapat  dimuat  di  media- media massa.
Advokasi  media  berserta  frame didalamnya  merupakan  suatu  bentuk komunikasi.  Bagaimana  OMS  dapat mendorong  transparansi  anggaran  di Indonesia  melalui  siaran  pers  menarik untuk  dikaji  lebih  lanjut.  Penelitian  ini berusaha  melihat  bagaimana  konstruksi realitas  dalam  framing  siaran  pers  yang dilakukan  OMS  akan  permasalahan transparansi anggaran
Indonesia. Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat menjadi penguatan bagi masyarakat dan pemerintah bagaimana OMS
mengkonstruks  makna  terutama  pada permasalahan  penganggaran  Indonesia, serta  menjadi  acuan  bagi  OMS  dalam penerapan advokasi media. Hal ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan  keilmuan  komunikasi pembangunan  sebagai  suatu  bentuk komunikasi masyarakat untuk
meyakinkan pemerintah.

## Metode Penelitian
Penentuan Kasus dan Waktu Penelitian
FITRA  dipilih  sebagai  kasus penelitian  dengan  empat  kriteria,  yaitu OMS yang bergerak di bidang advokasi transparansi anggaran, berkegiatan cakupan  nasional,  aktif  di  media,    dan kaya  akan  informasi  ketersediaan  data siaran pers (Denzin dan Lincoln, 2009). Penelitian  dilaksanakan  terhadap  siaran pers  dalam  advokasi  media  yang dilakukan FITRA di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk
Transparansi  Anggaran,  Jakarta  Selatan pada bulan Januari 2015 sampai dengan
Mei 2015.

## Data Penelitian dan Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  adalah siaran  pers.  Walaupun  data  yang  biasa digunakan  dalam  analis    is frame , adalah  berita  (Sleurs et  al .  2003), penggunaan  siaran  pers  dipilih  karena OMS  bukan gatekeeper melainkan peserta  yang  aktif  dalam  membingkai isu  dan  menciptakan  dialog  Ferree, et al. (2002),  serta  untuk  mengetahui pesan  aslinya,    -bukan  versi  media- sebagaimana yang diniatkan oleh OMS. Siaran  pers  didapat  langsung  dari Seknas  FITRA  yang  juga  terdapat  pada situs  web  mereka.  Terdapat  46  siaran pers  pada  rentang  tahun  2010  sampai dengan 2014. Rentang ini dipilih karena tahun  2010  merupakan  tahun  awal FITRA  menggunakan  siaran  pers. Sedangkan  tahun  2014  adalah  tahun terakhir dimana penelitan ini dimulai.

## Teknik Analisis Data
Teori framing yang  digunakan adalah collective  action  frame ,  dengan alasan  penelitian  ini  melihat  aktor  dari frame yang dibangkitkan dalam pergerakan  sosial  (Benford  dan  Snow, 2000).  Pengkodean  dilakukan  dengan berdasarkan  teori  tersebut  melalui  dua tahap,  yaitu open  coding dan focused coding . Open  coding merekam  kategori atau tema  yang muncul, focused coding mempersempit tema yang teridentifikasi pada  tahap open  coding (Blackstone,
2012).  Pengkodean  menjadi dasar penyajian core  framing  task dengan mengelompokkan pengkodean pada isu- isu utama yang diangkat oleh OMS.

## Hasil Dan Pembahasanan
Keberadaan Masalah Sosial Hasil  analisis frame diagnostik menunjukkan FITRA menganggap banyak  permasalahan  penganggaran Indonesia  dimana  anggaran  belum disusun sepenuhnya untuk kesejahteraan  rakyat.  Permasalahan- permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan  ke  dalam  6  kelompok, yaitu  1)  perencanaan  APBN  tidak akuntabel, 2) kesejahteraan yang timpang, 3) contoh buruk
kepemimpinan,  4)  maraknya  politisasi anggaran,  5)  kinerja  pemerintah  yang buruk  serta  6)  rendahnya  transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat. Penggunaan isu perencanaan angaran  yang  buruk  adalah  yang terbanyak dari seluruh frame diagnostik yang  digunakan.  FITRA  berusaha mempengaruhi interpretasi realitas masyarakat  akan buruknya  perencanaan anggaran negara secara umum.
Didalamnya membahas
tentang kurangnya pendapatan negara, buruknya
perencanaan,  belanja  pegawai  yang lebih besar dari belanja modal, permasalah  dana  perimbangan,  hutang negara dan kebijakan subsidi.
Gambaran bagaimana
FITRA
mengutarakan  permasalahan  terdapat pada frame-frame yang digunakannya.
Pendapatan negara dianggap  yang paling penting dalam penganggaran dan mengungkap  buruknya  perencanaan anggaran Indonesia. FITRA memangkat isu  minimnya  alokasi  belanja  modal dibandingkan  dengan  belanja  pegawai, dimana  alokasi  belanja  modal  sebagian besar malah ditujukan pada infrastruktur. Isu kesejahteraan menawarkan  pandangan  permasalahan kesejahteraan rakyat yang tidak direspon dengan baik melalui penganggaran  dengan  menekankan  rasa ketidakadilan  sosial.  FITRA  menga- takan  APBN  2013  tidak  responsif gender  dan  program-program  yang bersifat  pemberdayaan  perempuan  dan anak,  serta  pelayanan  sosial  selalu mendapatkan prosentase kecil.
Dalam politisasi anggaran, FITRA mengatakan  politik  anggaran  yang buruk  menguntungkan  para  elit  politik. FITRA  menyorot  penambahan  program kegiatan  baru  pada  APBN-P  dan pembintangan anggaran dapat membuka ruang  korupsi  karena  persetujuannya cukup dengan ketua komisi dan anggota banggar  dari  komisi  tersebut.  FITRA juga  membahas  permasalahan  Badan Anggaran dengan mengatakan. “Kewenangan  DPR  untuk  membahas
APBN  secara  rinci,  hingga  satuan  3, adalah kewenangan yang berlebihan dan berpotensi  terjadinya  kongkalingkong dan  pencaloan  anggaran”  (FITRA, 2013-4-15).  Kinerja  pemerintah  yang buruk  dibahas  FITRA  salah  satunya dengan melihat buruknya kinerja penyerapan  anggaran  oleh  kementerian dengan  mengkritik  bahwa  kementrian malas  dalam  merealisasikan  program kegiatan. FITRA menggambarkan lemah  dan  tidak  tegas-nya  Presiden dalam memimpin pemerintahan. Pemborosan  belanja  perjalanan  dinas yang  dilakukan  pemerintah  menjadi sorotan  utama  dengan  menyatakan “Hampir setiap tahun belanja perjalanan dinas  mengalami  peningkatan  begitu pula  dengan  penyimpangan  belanja perjalanan  dinas.  89,5  miliar  belanja perjalanan dinas menjadi ajang bancakan  birokrasi”  (FITRA,  2011-10- 23).  Selain  pemborosan,  hutang  juga dianggap sebagai produk ketidaktegasan presiden.  FITRA  menuliskan  “Selama SBY memegang jabatan presiden, utang negara  bertambah  sebanyak  Rp1.045 triliun”  (FITRA,  2014-1-9).  Menurut FITRA,  pemerintah  percaya  bahwa keterbukaan  informasi  anggaran    masih dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tabu yang  hanya  berhak  diketahui  segelintir orang  saja.  Hal  ini  dilihat  dari minimnya  pemerintah  daerah  yang mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran  melalui  situs  web  mereka. FITRA mengatakan “Tertutupnya
informasi anggaran berpotensi membuat
keuangan  daerah  dirugikan  karena rendahnya pengawasan publik” (FITRA,  2013-9-29).  FITRA  juga mengkritik  bahwa  pemerintah  tidak mengikutsertakan masyrakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan terutama proses penganggaran. Keterlibatan publik dalam proses perencanaan penganggaran  terbatas  pada  forum Musrenbang yang menyebabkan implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dapat dikontrol.
Framing diagnostik  dikonstruksi- kan  dalam  sebuah  gerakan  sosial  guna memberikan pemahaman mengenai situasi  dan  kondisi  yang  sifatnya problematik. (Benford dan Snow, 2000). Terlihat bahwa FITRA mengutarakan  permasalahan  anggaran Indonesia  dari  sisi  ideologi  sampai  sisi teknis. Penganggaran yang buruk menjadi  dasar  kausalitas  yang  diangkat untuk  memudahkan  audiens  mengenali permasalahan.  Pengunaan frame dalam siaran  pers  FITRA  terlihat  pada  simbol yang  kuat  dan  berusaha  mengundang audiens mengenali permasalahan (Kitzinger,  2007).  Dengan frame nya, FITRA  memusatkan  perhatian  pada kejadian tertentu, penyebab dan dampaknya serta mengarahkan perhatian menjauh dari hal lainnya. Hal ini  sesuai  dengan  Benford  (1997)  yang mengatakan bahwa pembangunan makna  sangat  penting  untuk  isu-isu keluhan, interpretasi dan atribusi kausalitas. Bersamaan dengan itu, frame FITRA memperjelas serangkaian simbol,  gambaran  dan  argumen,  serta menghubungkan ide dasar yang memberi  tahu  apa  yang  yang  sedang terjadi.  (Ferree et  al., 2002).  FITRA mengunakan frame diagnostik  yang kerap berisi frame ketidakadilan ( injustice )  untuk  mengutarakan  bahwa terdapat permasalahan dalam penganggaran  Indonesia  dan  berusaha meyakinkan  masyarakat  bahwa  hal  ini
berdampak  besar  pada  keseharian. Secara  sederhana  FITRA  berusaha mengungkap  apa  yang  salah  dang mengapa  (Noakes  &  Johnson,  2005). Hal  ini  sesuai  dengan  Benford  (2000) yang  menyatakan  aktor  gerakan  sosial mencari  cara  untuk  mempengaruhi interpretasi  realitas.  Baik  itu  benar  atau salah, bagi gerakan sosial makna adalah awal  dari  aksi.    Dengan  menyentuh struktur  nilai  yang  telah  dimiliki audiens  target  (Gillan,  2008),  FITRA membingkai isu-isu buruknya
penganggaran Indonesia dengan baik.

## Pelabelan Agen Kausal
Framing diagnostik juga
menunjuk  sumber  kausalitas  dan  agen yang  dianggap  bersalah  (Benford  dan Snow,  2000) . Untuk  mengidentifikasi agen  klausal,  peneliti  mengidentifikasi frasa  atau  kalimat  yang  mengandung menyalahkan  atau  mencela  keadaan atau  sumber  penyebab.  Hasil  analisis memunculkan  beberapa  fungsi  yang diangap  sebagai  sumber  penyebab permasalahan, yaitu 1) fungsi kepemimpinan,  2)  fungsi  eksekutif,  3)
fungsi  legislatif  dan  4)  fungsi  birokrat dan  politik.  FITRA  menyalahkan  dari separuh  agen  klausal  permasalahan anggaran  pada  fungsi-fungsi  eksekutif dimana  anggaran  diamatkan.  Fungsi kepemimpinan  dan  fungsi  legislatif berposisi  dengan  jumlah  yang  hampir sama,  yaitu  sekitar  seperlima  dari keseluruhan.  Kemudian  sebagian  kecil sisanya  merupakan  pelabelan  pada fungsi-fungsi politik dan birokrasi.
Pada fungsi eksekutif, kebanyakan    agen  klausal  dicantumkan pada pemerintah. Pada fungsi kepemimpinan,
FITRA dengan
gamblang menyalahkan presiden dimana yang menjabat ketika itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan yang dipimpinnya termasuk  Istana.  Pada  fungsi  legislatif, pelabelan  agen  klausal  dititik  beratkan pada Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR). Pelabelan  fungsi  birokrat  dan  politik terdiri  dari  agen  klausal  yang  bersifat politis dan berpotensi menyalahgunakan anggaran.
Identifikasi Korban Terdapat 4 kelompok pada pemposisian korban dalam frame diagnostik  yang  digunakan  FITRA, yaitu  1)  rakyat  secara  umum,  2)  rakyat miskin,  3)  perempuan  dan  anak-anak, dan  4)  negara.  Secara  umum,  kata rakyat dan masyarakat sering digunakan untuk  mewakilkan  korban.  FITRA mengangkat  kemiskinan  sebagai  salah satu dampak dari buruknya penganggaran.  Hal  bisa  dilihat  dari
identifikasi  korban  yang  mengarah secara spesifik pada kemiskinan dimana kata  miskin  sering  digunakan  sebagai sandingan kata rakyat/masyarakat/ orang.  FITRA  juga  membingkai  isu gender  dengan  mengangkat  perempuan dan  anak-anak  sebagai  korban  dari ketidakadilan. Dalam porsi kecil, FITRA  juga  mengganggap  pemerintah sebagai korban ketidakadilan
penganggaran.

## Artikulasi Solusi FITRA
Hasil  analisis frame prognostik menunjukkan  artikulasi  solusi  yang digunakan  FITRA  merupakan    1) perbaikan  regulasi,  tindakan  tegas  dan insentif  2)  rasionalisasi  dan  relokasi anggaran,  3)  perbaikan  penerimaan negara  dan  mengurangi  hutang  negara, 4)  pengawasan  dan  evaluasi  anggaran,
5) peningkatan transparansi dan partisipasi  masyarakat,  6)  rasionalisai PNS  dan  7)  perbaikan  standar  yang digunakan  untuk  APBN.  Artikulasi solusi disini termasuk frame-frame yang mengandung  apa  saja  yang  harus dilakukan,  strategi  yang  mendukung rencana  dan  solusi  yang  masuk  akal (Benford, 2000).
Untuk  penganggaran  yang  lebih baik, FITRA membahas bahwa terdapat
regulasi-regulasi  yang  perlu  diperbaiki dan  diperlukan  tindakan  tegas  untuk mendukung  regulasi  tersebut.  Akan ketegasan tersebut, insentif dan disinsentif harus diberlakukan. Menurut FITRA  rasionalisasi  anggaran  harus dilakukan  untuk  menyesuaikan  angaran dan  kebutuhan.  Untuk  alokasi  anggaran yang  dianggap  tidak  tepat,  FITRA menganjurkan relokasi anggaran.
Penerimaan negara menjadi titik penting dalam  penganggaran.  Meningkatkan pendapatan  terutama  dilihat  dari  rasio pajak  dan  laba  BUMN  yang  tertahan. FITRA berusaha menyakinkan pemerintah  dan  masyarakat  untuk mengurangi hutang Negara dan mensiasati  pembayarannya  agar  tidak menjadi beban APBN. FITRA
mendorong
pemerintah untuk
mempublikasikan  informasi  anggaran kepada  publik  melalui  media  informasi yang  dapat  diakses  publik  secara  luas. Menurut  FITRA  Pemerintah  harus membuka akses publik terhadap pengawasan  penerimaan  negara,  mulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan dan  pertanggung  jawaban.  Menurut FITRA  partisipasi  publik  pada  tahap pelaksanaan  anggaran  diperlukan  untuk memastikan  anggaran  sesuai  dengan rencana  dan  memastikan  tidak  ada mafia anggaran.
K/L perlu melaksanakan  konsultasi  publik  selama proses penyusunan RKA dan pembahasannya  di  DPR  melibatkan unsur  masyarakat  yang  luas.  Artikulasi solusi FITRA mengajukan beberapa hal yang  dapat  memperbaiki  APBN  seperti memasukkan  rasio  gini  dalam  indkator makro  APBN,  pertumbuhan  ekonomi yang  bersandar  pada  sektor  riil  dan pendekatan  pengukuran  rakyat  miskin dan  pengangguran  terbuka.  Selain  itu, FITRA mengajukan standar rasio pegawai tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga memasukkan  kondisi  geografis  dan kemampuan  fiskal  daerah.  Sedangkan untuk  mengurangi  beban  anggaran karena belanja pegawai, FITRA menyarankan untuk meneruskan moratorium  PNSD  dan  pembatasan jumlah organisasi pemerintah di kabupaten dan kota.
Umumnya  siaran  pers  FITRA terdiri  dari  paragraf  pembuka,  uraian permasalahan  dan  tuntutan  sebagai solusi.  Uraian  permasalahan  terdiri  dari beberapa  paragraf  sedangkan  tututan
berupa  daftar  dengan  kalimat  pendek. Hasil  analisis  menunjukkan  dalam keseluruhan  siaran  pers  fitra, frame diagnostik  yang  digunakan  berjumlah berjumlah  lebih  dari  dua  kali  lebih banyak  dari  pada frame prognostiknya. Frame diagnostik  seharusnya  seimbang denganz frame diagnostik yang digunakan.  Jika  salah  satunya  terlalu banyak  akan  menghasilkan  kurangnya resonansi  suatu frame pada  simpatisan gerakan.  Jika  OMS  terlalu  fokus membingkai permasalahan tanpa mengutarakan solusi maka frame menjadi  tidak  efektif  karena  masalah terlihat  tidak  terpecahkan.  Sebaliknya penekanan  yang  terlalu  banyak  pada solusi  kemungkinan  beras  akan  gagal memotivasi individu. (Snow dan Corrigall-Brown,  2005).  Akan  tetapi frame prognostik yang digunakan FITRA menyediakan solusi spesifik dan dapat  dikerjakan  untuk  memecahkan masalah  yang  dihadapi  pada  setiap siaran  persnya.  Maka  soslusinya  tidak samar, frame prognostik menjadi influensial  dalam  memotivasi  individu untuk beraksi. (Benford 2005).
Refutasi Solusi Pemerintah Seperti  kegiatan framing lainnya, framing prognostik  terjadi  pada  multi- organisasi  yang  terdiri  dari  berbagai OMS yang membentuk industri gerakan, lawan mereka, target pengaruh,  media,  dan  para  pengamat (Evans  1997,  Klandermans  1992). Kegiatan  Framing  prognostik  sebuah FITRA  mencakup  sanggahan  (refutasi) dari  logika  atau  kemanjuran  (efikasi) solusi  yang  dianjurkan  oleh  lawan
(Benford,
2000). FITRA kerap menggunakan rufutasi solusi pemerintah  dalam  mengutarakan frame prognostiknya. Framing FITRA bereaksi  terhadap  solusi  pemerintah.
Sesuai  dengan  Benford  (2000)  bahwa aktivitas framing lawan dapat mempengaruhi framing sebuah gerakan, hal  ini  berguna  sebagai  tindakan defensif dan mengembangkan prognosis menjadi  lebih  jelas.  Contoh  refutasi FITRA  akan  solusi  pemerintah  adalah sebagai berikut.
“Dengan SAL (Sisa Anggaran Lalu) 2012 senilai Rp 56,1 trilyun, maka sebenarnya Pemerintah tidak perlu mengajukan APBN Perubahan. SAL tersebut mampu mengcover pembengkakan subsidi BBM Rp 16 trilyun dan kompensasinya Rp 30 trilyun. Sehingga tidak diperlukan justifikasi menambah utang baru sebesar Rp 63,4 trilyun” (FITRA, 2013-6-2).

## Ajakan dan Motivasi
Frame diagnostik  dan  prognostik tidak mencukupi untuk mengajak massa untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif. Untuk  itu  FITRA  juag  membutuhkan frame motivasional  (Bendford  dan Snow,  2000).  Hal  ini  lebih  fokus  pada panggilan  aksi  dibandingkan frame diagnostik dan prognostik yang mengarah  pada  mobilisasi  konsensus. Dengan  kata  lain, frame motivasional kurang  lebih  merupakan  panggilan  aksi simbolik.  Konsep  ini  terdiri  dari beberapa strategi,  yang sering dikaitkan pada penciptaan identitas kolektif (Porta &  Diani,  2006).  Konstruksi  kosakata
sering kali diperlukan untuk masyarakat menyelaraskan motivasi individual pada keseluruhan frame suatu  gerakan  yang dibangun melalui retorika tertentu, kosa kata dan diskursi. Akan tetapi penelitian ini tidak menemukan konstruksi kosakata  dominan  tertentu  yang  dapat digunakan  sebagai  identitas  kolektif untuk  panggilan  melawan  (misalnya revolusi, class war dan ganyang). Hasil analisis menunjukkan Frame - frame motivasional  dalam  siaran  pers  FITRA ditujukan  untuk  memobilisasi  aksi kolektif dari korban untuk berpartisipasi dalam  gerakan  dan  menggerakkan sumber penyebab melakukan prognostik yang  diutarakan.  (Johnston,  1995). FITRA  mengajak  masyarakat  untuk kritis  terhadap  kebijakan  anggaran  dan berpartisipasi dalam proses penganggaran  terutama  pengawasan penganggaran  dan  realisasinya. Frame motivasional  FITRA  berupa  kalimat yang  mengajak  masyarakat  ikut  dalam aksi gerakan.
Melihat data-data ini, apakah kita akan nyaman untuk tidur di rumah masing-masing di saat ribuan anak- anak busung lapar menangis kesakitan melawan maut? Apakah kita akan nyaman mengendarai kendaraan dinas mewah yang dibeli dari hasil perasan keringat rakyat? (FITRA, 2012-10-21) … FITRA mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan … Kesemuanya itu patut dipertanyakan,
dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada public (FITRA, 2012- 12-13).” Pada siaran pers FITRA,
konstruksi kosakata lebih banyak mengarah  ke  kalimat  yang  memotivasi masyarakat untuk mengetahui
penganggaran  Indonesia.  Selanjutnya, masyarakat  diharapkan  dapat  bersikap kritis terhadap anggaran untuk
berpartisipasi  dalam  perencanaan  dan
pengawasannya.  Maka  bias  dikatakan frame motivasional FITRA menyediakan  alasan  pelaksanaan  aksi prognostik dan harus meningkatkan partisipasi  gerakan  (Snow  dan  Benford,
2000).
“Mari kita lihat, sudah berapa sih anggaran yang dibelanjakan presiden
SBY ketika melakukan kunjungan wisata plesiran ke luar negeri …
Coba, kalau dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2010 untuk
asuransi kesehatan masyarakat miskin, pemerintah melalui kementerian kesehatan hanya mengalokasi sebesar Rp. 1 Triliun untuk 32,53 juta rakyat miskin (FITRA, 2010-7-3)”.

## Simpulan dan Saran

## Simpulan
FITRA mengutarakan permasalahan penganggaran yang buruk sebagai  dasar  kausalitas  yang  diangkat untuk  memudahkan  audiens  mengenali permasalahan  dari  sisi  ideologi  sampai sisi  teknis.  Pengunaan frame dalam siaran  pers  FITRA  terlihat  pada  simbol yang  kuat  dan  berusaha  mengundang audiens mengenali permasalahan. Framing  FITRA  bereaksi  terhadap solusi  pemerintah. Frame prognostik yang  digunakan  FITRA  menyediakan solusi  spesifik  dan  dapat  dikerjakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada setiap siaran persnya dan dapat menjadi influensial dalam memotivasi
individu untuk
beraksi.Tidak terdapat konstruksi kosakata  dominan  tertentu  yang  dapat digunakan  sebagai  identitas  kolektif untuk panggilan melawan. Frame - frame motivasional  dalam  siaran  pers  FITRA ditujukan  untuk  memobilisasi  aksi kolektif dari korban untuk berpartisipasi dalam  gerakan  dan  menggerakkan sumber penyebab melakukan prognostik yang diutarakan.

## Saran
Penelitian  ini  berdasarkan  siaran pers  pada  periode  presiden  yang  sama. Dengan  pergantian  presiden  di  tahun 2015 diharapkan penelitian ini dilanjutkan  untuk  dapat  memperkaya hasil.  Perlu  dilakukan  penelitan  lanjut untuk  mengetahui  proses  pembangunan frame terutama  pada  proses  strategis sehingga  dapat  menjadi  pembelajaran bagi  perencana  advokasi dan kampanye pada organisasi pergerakan sosial lainnya  untuk  memperbaiki  kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Atkin  CK,  Rice  RE.  2013.  Theory  and Principles  of  Public  Communication Campaigns, Fourth Edition. Sage.
Blackstone,  AA.  2012.  Principles  of Sociological Inquiry: Qualitative and Quantitative  Methods.  Nyak,  NY: Flat World Knowledge.
Benford RD. 2005. The Half-Life of the
Environmental Justice Frame:
Innovation,
Diffusion, and Stagnation. hlm. 37-54 dalam Power, Justice  and  the  Environment:  A Critical
Appraisal of the
Environmental  Justice  Movement ,
Cambridge, MA: The MIT Press. Benford  RD.  1997.  An  Insider’s Critique  of  the  Social  Movement Framing  Perspective.  Sociological Inquiry,  Vol.  67,  No.  4.  hlm.  409- 430
Benford RD, Snow DA. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview  and  Assessment.  Annual Review  of  Sociology,  Vol.  26  2000, hlm. 611-639
Carlitz R, de Renzio P, Krafchik W dan
Ramkumar V. 2009. Budget
Transparency  Around  the  World:
Results From The 2008 Open Budget Survey. OECD Journal on Budgeting. Vol. 2009/2. hlm. 1-17.
de Renzio P, Krafchik W. 2006. Budget Monitoring  and  Policy  Influence, Briefing Paper 16, Overseas Development Institute. Denzin NK, Lincoln YS. 1998. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Sage. Efroymson  D.  2006.  Using  Media  and Research  for  Advocacy:  Low  Cost Ways to Increase Success. HealthBridge.
Ferree  MM,  Gamson  WA,  Gerhards  J, Rucht  D.  2002.  Shaping  Abortion Discourse: Democracy and the Public  Sphere  in  Germany  and  the
United States.  Cambridge University Press.
Gillan K. 2008. Understanding Meaning in  Movements:  A  Hermeneutic Approach  to  Frames  and  Ideologies. Social  Movement  Studies, 7(3). hlm.247- 263
Johnston  H.  1995.  A  methodology  for Frame  analysis:  from  discourse  to cognitive schemata. In: Johnston, H., Klan-  dermans,  B.  (Eds.),  Social Movements  and  Culture.  University of  Minnesota  Press,  Minneapolis, MN, hlm. 217–246.
Johnston,  H.  (  2009). Culture,  social movements,  and  protest.  Aldershot: Ashgate.
Kitzinger  J.  2007.  Framing  and  Frame analysis.  In  E.  Devereux  (Ed.), Media  Studies:  Key Issues and Debates . Los Angeles, CA: SAGE. Noakes  J,  dan  Johnston  H.  (2005).
Frames  of  protest:  A  road  map  to  a perspective.  In  H.  Johnston  &  J.A. Noakes  (Eds.), Frames  of  Protest: Social  Movements  and  the  Framing .
Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Masud  H.  2011.  Is  there  Hope  for
Budget  Transparency?  :  Findings from  the  Open  Budget  Survey  2010. International Journal of Governmental Financial Management. Volume XI, Number 1, hlm. 43-52. Otiso  WN.  2012.  Existing  Budget Transparency  Mechanisms  and  the
Effect  of  the  New  Constitution  in Kenya.  International  Journal  of Governmental Financial
Management. Vol. 2 No. 3. hlm. 37- 44.
Robinson  M.  2006.  Budget  Analysis and  Policy  Advocacy:  The  Role  of Non-Governmental  Public  Action, IDS  Working  Paper  279,  Institute  of Development Studies, Brighton,
United Kingdom. Robinson M (ed.).  2008. Budgeting for the Poor, Palgrave MacMillan,
Basingstoke, United Kingdom. Sleurs K, Jacobs G, Van Waes L. 2003. Constructing press releases: quotations as preformulation. Journal of sociolinguistics, 7(2), hlm. 192-212. Snow,  DA  dan  Corrigall-Brown  C.
2005. Falling on Deaf Ears: Confronting the Prospect of Nonresonant  Frames.  hlm.  222-238 in Rhyming  Hope  and  History: Activists,  Academics,  and  Social Movement  Scholarship, edited  by David Croteau, William Hoynes, and Ryan  Charlotte.  Minneapolis  MN: University of Minnesota Press. Wallack  L.1994.  Media  Advocacy:  A Strategy for Empowering People and Communities.  Journal  of  Public Health,  Vol.  15,  No.  4,  1994.  Hlm. 420-436
Waisbord,  S.    2001.  Family  Tree  of
Theories, Methodologies and Strategies in Development
Communication.  Prepared  for  The Rockefeller  Foundation.  Tersedia dari http://www.communicationforsocialc hange.org/pdf/familytree.pdf  (diacu 20 Desember 2014)