Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8938-8947 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana
Mohd. Yusuf Daeng M 1 ✉ , Indra Lamhot Sihombing 2 , Hans R. Hutapea 3 , Rachman Ma'ruf 4 ,
Fradhil Mensa 5 , Musa Sahat Tobing 6 , Richardo Nezar M 7
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peran dan besarnya pengaruh  kepolisian dalam sistem peradilan pidana akan dipertimbangkan pada tahap penyidikan hingga pembukaan penyidikan, yang setelah itu berkasnya akan diteruskan ke kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) adalah suatu lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan peradilan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta lembaga lain yang dimilikinya selain penegakan hukum. Salah satu hak yang dimaksud adalah hak penyidikan. Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal 284 ayat (2) bersama dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP, jaksa berhak melakukan penyidikan terhadap sejumlah tindak pidana. Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua pilar lembaga  penegak  hukum  dalam  menjalankan  fungsi  penyidikan  dan  penuntutan,  khususnya  fungsi kejaksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan analitis. Penelitian ini akan mengkaji  kewenangan  penyidikan baik kepolisian maupun kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kata Kunci: Kepolisian, Kejaksaan, Sistem Peradilan Pidana.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M

## Abstract
The police is a law enforcement agency that has a very important role in the criminal justice system in Indonesia. The role and extent of influence of the police in the criminal justice system will be considered from the investigation stage until the opening of the investigation, after which the file will be forwarded to  the  prosecutor's  office.  The  Prosecutor's  Office  of  the  Republic  of  Indonesia  (Kejaksaan)  is  a government institution whose functions are related to the judiciary which exercises state power in the field of prosecution as well as other institutions it has apart from law enforcement. One of the rights in question is the right to investigation. As confirmed in Article 284 paragraph (2) together with Article 17 of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, prosecutors have the right to carry out investigations into a number of criminal acts. The police and prosecutor's office are the two pillars of law enforcement agencies in carrying out investigative and prosecution functions, especially the prosecutor's function. The type of research used is normative legal research  with  case,  statutory  and  analytical  approaches.  This  research  will  examine  the  investigative authority of both the police and prosecutors in the criminal justice system in Indonesia.
Keywords: Police, Prosecutor's Office, Criminal Justice System.

## PENDAHULUAN
Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai peranan penting  dan sentral dalam sistem  peradilan  pidana di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  pada  BAB  XII  UUD  1945,    kedudukan  dan  peranan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  telah disebutkan dengan jelas. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama- sama dengan Tentara Nasional Indonesia  dan didukung oleh  kekuatan pendukung, yaitu rakyat. Kemudian, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik  Indonesia  berkedudukan  sebagai  alat  negara  yang  menjagaa  keamanan  dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menengakkan  hukum.  Dalam  pelitian  ini,  pembahasan  akan  difokuskan  pada  fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum (law enforcement). Kepolisian sebagai salah satu pilar penting penegakan hukum memiliki peranan yang besar. Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan  janji-janji  tersebut  menjadi  kenyataan  (Satjipto  Rahardjo,  2000).  Meskipun masyarakat  masih  menginginkan  keadilan,  salah  satu  faktor  utama  yang  akan mempengaruhinya adalah penegakan hukum. Lembaga penegak  hukum sendiri bergantung langsung pada polisi, menurut hukum. Dalam perkembangannya, kepolisian telah berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Indonesia
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
dalam sistem peradilan pidana(Konar Zuber, 2017).

## METODE PENELITIAN
Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis  penelitian  normatif  adalah  suatu  proses  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020) . Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi  (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data  sekunder  yang  peneliti  gunakan  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan  pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1. Kedudukan Kepolisian Di Indonesia
Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara konstitusional ditegaskan di dalam BAB XII UUD 1945. Di dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa dalam usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  system  pertahanan  dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Lebih lanjut mengenai beberapa landasan mengenai kedudukan Kepolisian dalam ketatanegaraan Indonesia  ditegaskan  di  dalam  Ketetapan  MPR  RI  No.  VII/MPR/2000,  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
serta Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, Instrumen hukum yang dimaksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan kepolisian yang ideal (Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018b). Pada dasarnya, kedudukan Lembaga Kepolisian Negara Indonesia saat ini berada langsung dibawah Presiden.
Jika  diperhatikan,  fungsi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  fungsi pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  lembaga negara yang berkedudukan dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, pemeliharaan ketertiban, perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi Kepolisian adalah salah  satu  fungsi  pemerintahan  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  penganyoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Abdulssalam membagi fungsi kepolisian ke dalam tiga dimensi yaitu sebagai berikut:
a. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:
1) Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung;
2) Fungsi represif, baik non yustisial mauun yustisial.
b. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis:
1) Fungsi  kepolisian  umum  dalam  lingkup  soal-soal,  orang  tempat  dan  waktu,  serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok POLRI dan fungsi penyelesaian perselisihan;
2) Fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai apparat penegak hukum dalam system peradilan pidana.
c. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis:
1) Fungsi  pembinaan  dan  bimbingan  masyarakat  dengan  menggunakan  metode preemptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan Faktof Korelatif Kromonogen (FKK);
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
2) Fungsi  samapta  dan  lalu  lintas  POLRI  dengan  menerapkan  metode  preventif  dan metode represif nonyustisial untuk meniadakan dan mengurangi Police Hazard (PH) dan pelaku-pelaku Tindakan criminal (anarkis);
3) Fungsi  brimob  POLRI  dengan  menerapkan  metode  represif  nonyustisal  untuk melakukan  penindakan  kepolisian  terhadap  pelaku-pelaku  Tindakan  anarkis, Tindakan-tindakan teroris-teroris;
4) Fungsi reserse POLRI dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman factual kriminal;
5) Fungsi  inteligen  POLRI  dengan  menerapkan  metode under  cover,  penyamaran, pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi inteligen yang  dapat  menimbulkan  sumber  ancaman  potensial,  factor  korelatif  kriminogen, Police Hazard (PH), ancaman faktual noncriminal, dan ancaman faktual kiminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi inteligen tersebut dapat digunakan oleh semua satuan fungsi (satfung) POLRI (Abdulssalam, 2009).
Jadi, dapat dikatakan  Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan suatu instansi pemerintah  yang  dapat  dikatakan  mempunyai  peranan  yang  problematis  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan fungsi dan peranannya, untuk melaksanakannya haruslah mandir.(Jean Daryn Hendar Iskandar, 2018a).

## 2. Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan  negaradi  bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang- undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin  oleh  Jaksa  Agung  yang  dipilih  oleh  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden (Imman  Yusuf  Sitinjak,  2018).  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi  dan  Kejaksaan  Negeri merupakan  kekuasaan  negara  khususnya  di  bidang  penuntutan,  dimana  semuanya merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  ( en  een  ondelbaar).  Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut  ditegaskan  bahwa  Kejaksaan  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang melaksanakan  kekuasaan  Negara  di  bidang  Penuntutan  serta  kewenangan  lainnya  yang diatur berdasarkan undang-undang (Audi H. Pondaag & Donna O. Setiabudhi, 2023) .
Jika  kejaksaan  independen  terhadap  pemerintah,  maka  Jaksa  Agung  sebagai  pimpinan tertinggi  kejaksaan  tidak  akan  melapor  kepada  presiden.  Jika  ya,  kepada  siapa  jaksa
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
bertanggung jawab? Apabila Kejaksaan berada di bawah jurisdiksi pengadilan atau menjadi bagian  dari  lembaga  peradilan,  hal  ini  tentu  saja  akan  menyebabkan  jaksa  tidak  lagi independen  melainkan  bergantung  pada  pengadilan.  Dalam  bidang  penegakan  hukum, Jaksa mempunyai kedudukan sentral dan berperan strategis dalam  proses penyidikan dan peninjauan  kembali  di  persidangan  serta  merupakan  pelaksana  putusan  dan  putusan Pengadilan (Ali Imron, 2016). Jaksa menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia.
Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana .(Marwan Effendy, 2005) Kejaksaan Negara Republik Indonesia pada  dasarnya  memiliki  peranan  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia. Diantara  beberapa  subsistem  sistem  peradilan  pidana,  instituisi  Jaksa  (Penuntut  Umum) memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  penanganan  suatu  perkara  pidana,  oleh karenanya  Kejaksaan  memiliki  kewenangan  untuk  menguji  suatu  perkara  dalam  proses persidangan  dihadapan  majelis  hakim  dalam  melaksanakan  kegiatan  penegakan  hukum (Djunaedi,  2014).  Kejaksaan  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh  kekuasaan  pihak  manapun,  yakni  dilaksanakan  secara  merdeka  terlepas  dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya  (Josua D. W. Hutapea, 2017).  Pada  dasarnya,  secara  substansial  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut  umum.  Berdasarkan  Pasal  6  huruf  a  KUHAP,  Jaksa  adalah  pejabat  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  serta melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHAP, Penuntut umum didefenisikan sebagai jaksa yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penuntutan  dan melaksanakan penetapan hakim.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Penutut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa  berkorelasi  dengan  aspek  jabatan  atau  pejabat  fungsional,  sedangkan  pengertian penuntut  umum  berkorelasi  dengan  aspek  fungsi  dalam  melakukan  penuntutan  dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek  jabatan  dan  pejabat  fungsional  yang  berkenaan  dengan  yang  telah  ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:
a. Melakukan  permintaan  pemeriksaan  kembali  perkara  pidana  karena  surat  catatan pemeriksaan  perkara  tersebut  hilang  sedangkan  Keputusan  Pengadilan  harus  terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan  dari  keputusan  asli  timbul  keragu-raguan  perihal  macam,  jumlah  dan  waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terhukum setelah mengadakan pemeriksaan  dapat  mengadakan  penetapan  resmi  tentang  macam,  jumlah  waktu berakhirnya  hukuman  tersebut  (Pasal  3  dan  4  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat- Surat Pemeriksaan Pengadilan;
b. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda  sampai  derajat  ketiga,  atau  hubungan  suami  atau  istri  meskipun  telah  bercerai dengan  terdakwa  (Pasal  29  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman);
c. Melaksanakan  penetapan  dan  putusan  Hakim  dalam  perkara  pidana  (Pasal  30  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
d. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya  (Pasal  27,  Pasal  31  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979  Tentang Ekstradisi);
e. Melakukan penyidikan menurut ketentutan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  atau  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  dan  melakukan  permintaan  secara  tertulis terhadap  pengeluaran  barang  rampasan  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
f. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
g. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan  perangkatnya  dalam  jajaran  departemen  dalam  negeri  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  khusus  seperti  korupsi,  penyeludukan  dan  subversi  setelah  terlebih  dahulu
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;
h. Melakukan  penyeldidikan  dan/atau  penyidikan  atau  hasil  temuan  BPKP  dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.
Jaksa memiliki kewenangan dalam hal penyadapan sebagai bagian dari kewenangan Jaksa di  bidang  intelijen.  Adapun  pemberian  peranan  penyadapan  tersebut  memiliki  beberapa tujuan yaitu sebagai berikut (Debby Jayanti et al., 2022):
1) Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2) Untuk kepentingan intelijen negara;
3) Untuk kepentingan peradilan pidana.
Selain itu, peranan Jaksa sebagai penegak hukum di bidang intelijen ditegaskan di dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapaun peranan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Berwenang  menyelenggarakan  fungsi  penyelidikan,  pengamanan  dan  penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
c. Melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri;
d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
e. Melaksanakan pengawasan multimedia.
Sama  dengan  Kepolisian,  Jaksa  juga  merupakan  pranata  publik  penegak  hukum  yang  di dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan (M. Yuhdi, 2014). Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan  dalam  menegakkan  supremasi  hukum,  perlindungan  kepentingan  umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Yohana EA  Aritonang  et  al.,  2022).  Dengan  demikian,  Kejaksaan  merupakan  salah  satu  penegak hukum yang memiliki peranan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia.

## 3. Perbandingan Kewenangan Penyidikan Kepolisian Dan Kejaksaan
Dalam pembahasan ini akan  dikaji mengenai  kewenangan  penyidikan yang  dimiliki oleh  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Kepolisian  sebagai  bagian  dari  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menegaskan  bahwa  terdapat  dua  peranan penting Kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Penyelidik dan Penyidik. Hal  ini  juga  dipertegas  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  Tentang
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf  g  dinyatakan  bahwa  Polisi  berwenang  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik (Pudi Rahardi, 2007).

## SIMPULAN
Pada dasarnya dalam sistem peradilan pidana, banyak aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana, salah satunya adalah polisi. Polisi dapat dianggap sebagai  langkah awal dalam berjalannya sistem peradilan pidana karena langkah  pertama  dalam  proses    yang  akan  berlangsung  dalam  sistem  peradilan  pidana adalah kepolisian, yang meliputi penyidikan, penyidikan yang pada akhirnya berujung pada pengalihan kekuasaan. kasusnya kepada penuntut sebelum dimulainya persidangan. Pada dasarnya kepolisian mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bahkan dapat dianggap sebagai langkah awal berfungsinya sistem peradilan pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulssalam. (2009). Hukum Kepolisian Sebaga hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi. Restu Agung.
Ali Imron. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6(1), 96.
Audi H. Pondaag, & Donna O. Setiabudhi. (2023). KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. Lex Administratum , 11(2), 3.
Debby Jayanti, Usman, & Elly Sudarti. (2022). Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1), 673.
Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
Djunaedi. (2014). Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(1), 84.
Imman Yusuf Sitinjak. (2018). Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Maksitek, 3(3), 99.
Jean Daryn Hendar Iskandar. (2018a). Keduduan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Lex Administratum , VI(4), 46.
Jean Daryn Hendar Iskandar. (2018b). KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  INDONESIA DALAM SISTEM  KETATANEGARAAN INDONESIA. Lex Administratum, VI(4), 53.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Indra Lamhot Sihombing, Hans R. Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, Richardo Nezar M
Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, VI(2), 60.
Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga POLRI Dalam Penegakan Hukum. Jurnal UNPAL, 15(3), 383. Lilik Mulyadi. (2012). Hukum Acara Pidana . PT Alumni.
M. Yuhdi. (2014). Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(2), 94.
Marwan Effendy. (2005). Kejaksaan RI,  Posisi dan Fungsinya dari  Perspektif Hukum. PT Gramedia Pustaka  Utama.
Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group. Pudi Rahardi. (2007). Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Laksbang Mediatama.
Satjipto Rahardjo. (2000). Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Kompas.
Yohana EA Aritonang, July Ester, & Herlina Manullang. (2022). Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai). Nommensen Law Review, 1(1), 25.