DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 18 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pengaturan Hukum Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Pengaruhnya Terhadap Pelarangan Lagu oleh Pencipta
Rico Yulio Yaman 1 , Bilqis Fetmy Kiren 2 , Tina Marlina 3 , Raden Handiriono 4
1 Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia, ricoyulio426@gmail.com 2 Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia, bilqiskiren100@gmail.com 3 Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia, tinamarlina64@gmail.com 4 Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia, raden.handiriono@ugj.ac.id
Corresponding Author: ricoyulio426@gmail.com
Abstract: Authorship  is  an  exclusive  right  guaranteed  by  the  government.  With  the  current development of copyright, of course copyright has also transformed as an economic resource. One  of  the  economic  benefits  of  copyright  is  the  distribution  of  royalties.  The  problem  of distribution of copyright royalties in Indonesia has made several songwriters prohibit certain parties from making use of his creation. This research was carried out by paying attention to the nature of regulations regarding copyright, especially in the field of royalties, using legal theory as an analytical tool  and combining them to  obtain  research results.  The purpose of writing  this  journal  is  to  research  and  understand  the  rules  for  distributing  royalties  based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Apart from that, writing this journal is to research and understand the legal regulations regarding the prohibition of the use of songs by  creators.  The  research  method  in  this  writing  is  a  normative  juridical  method  to  review differences  regarding  regulations  and  problems.  This  involves  statutory  regulations  to analyze  the  formulation  of  problems  that  exist  in  the  distribution  of  transparency  royalties and  elements  of  justice  in  these  activities.  This  research  found  that  there  was  an  unclear distribution  of  royalties  between  songwriters  and  musicians  who  performed  the  song,  this resulted  in  dissatisfaction  for  songwriters  and  then  gave  rise  to  several  problems,  one  of which  was  the  emergence  of  prohibitions  on  songs  as  creations,  by  the  songwriter,  which were related to The economic rights obtained by the creator cause the creator of the song to prohibit certain parties from the economic interests obtained by the creator.
Keyword: Inventio; Copyright; Royalty.
Abstrak: Pencipta  Merupakan  Hak  Eksklusif  Yang  Dijamin  Oleh  Pemerintah,  dengan berkembangnya hak cipta saat ini, tentunya hak cipta juga bertransformasi sebagai salah satu sumber  ekonomi,  salah  satu  manfaat  ekonomi  dari  hak  cipta  ialah  adanya  pendistribusian royalti,  permasalahan  distribusi  royalti  hak  cipta  di  Indonesia  membuat  beberapa  pencipta lagu  melarang  pihak-pihak  tertentu  untuk  memanfatkan  ciptaanya  tersebut.  Penelitian  ini dilakukan dengan memperhatikan hakikat adanya peraturan mengnenai hak cipta khususnya dibidang  royalti,  penggunaan  teori  hukum  sebgai  pisau  analisis  dan  menggabungkannya
untuk  memperoleh  hasil  penelitian.  Tujuan  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  meneliti  dan mengetahui  aturan  pendistribusian  royalti  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 Tentang Hak cipta, selain itu penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti dan mengetahui aturan hukum terhadap pelarangan pemanfaatan lagu oleh pencipta. Metode penelitian dalam penulisan  ini  adalah  metode  yuridis  normative  untuk  meninjau  adanya  perbedaan  mengenai peraturan  dan  permasalahannya,  hal  ini  melibatkan  peraturan  perundang-undangan  untuk menganalisis rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni, Bagaimanakah pengaturan hukum pendistribusian royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta? Dan Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi pelarangan lagu oleh pencipta kepada pihak lain?pendistrubusian royalti  transparansi  dan  unsur  keadilan  dalam  kegiatan  tersebut.  Penelitian  ini  menemukan bahwa  adanya  ketidakjelasan  pembagian  royalti  terhadap  pencipta  lagu  dan  Musisi  yang membawakan lagu tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpuasan bagi pencipta lagu dan  kemudian  menimbulkan  beberapa  permasalahn  salah  satunya  adalah  munculnya pelarangan-pelarangan  lagu  sebagai  ciptaan,  oleh  pencipta  lagu  tersebut,  yang  berhubungan dengan hak ekonomi yang diperoleh pencipta menyebabkan pencipta lagu tersebut  melarang pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi yang diperoleh pencipta.
Kata Kunci: Ciptaan, Hak Cipta, Royalti.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  global  yang  sangat  pesat  membawa  dampak terhadap  beberapa  disiplin  ilmu,  salah  satunya  adalah  bidang  hukum,  aturan  hukum  yang dahulu  bisa  saja  tidak  bersifat  futuristik,  lama  kelamaan  akan  terlihat  sebagai  aturan  yang usang, terlihat sebagai aturan yang tidak mempunyai tujuan hukum yang jelas, dengan adanya perkembangan  teknologi  informasi,  kata  adaptasi  merupakan  hal  utama  yang  setiap  disiplin ilmu  wajib  mempunyainya,  tanpa  adanya  kemampuan  beradaptasi,  maka  sudah  dipastikan displin  ilmu  tersebut  akan  punah,  akan  tertinggal  oleh  perkembangan  teknologi  informasi yang tidak pandang bulu terhadap mana saja disiplin ilmu yang mungkin saja akan musnah. Bidang  Hak  atas  kekayaan  Intelektual  (HAKI),  merupakan  salah  satu  disiplin  ilmu  hukum yang terdampak dari adanya perkembangan teknologi informasi. 1
HAKI  merupakan  hak  yang  diberikan  atas  hasil  kekayaan  intelektual  yang  berasal dari  pola  pikir  seseorang,  yang  telah  diterbitkan  dalam  bentuk  nyata.  Perkembangan  HAKI otomatis juga mempengaruhi perkembangan beberapa jenis HAKI yang dikenal di Indonesia, seperti Hak Cipta, Merek, Paten dan lain – lain. 2 HAKI muncul untuk melindungi hasil dari pemikiran atau kreativitas seseorang yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia hal ini memungkinkan ekonomisasi dari kreativitas intelektual. Perkembangan hukum  seputar  HAKI,  yang  sering  disebut  juga  sebagai  Hak  Milik  Intelektual  (Intellectual Property),  semakin  menarik  perhatian  masyarakat.  Semakin  banyak  orang  yang  mulai menghargai  karya  dan  penemuan  orang  lain,  sehingga  HAKI  dianggap  sebagai  bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hasil kerja orang lain.
HAKI memiliki beberapa cabang pembahasan, salah satunya adalah Hak Cipta. Hak cipta  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  kepada  pencipta  untuk  mengumumkan  dan memperbanyak  ciptaannya  dalam  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra.  Hak cipta  yang  merupakan  bagian  dari  HKI  mempunyai  kekhususan  yaitu  hak  cipta  memiliki prinsip  deklaratif  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.    Ini  juga  mencakup  hak-hak  lain
1 Raden  Handiriono,” Tinjauan  yuridis  pemanfaatan  hak  cipta  sebagai  objek  kebedaan  yang  dapat  dijaminkan dalam suatu perjanjian ” Hukum Responsif, VOL 14 2 agustus 2023
2 Ibid, hlm. 93
yang  terkait  dengan  hak  cipta,  seperti  hak  untuk  mengadaptasi,  menerjemahkan,  dan menyewakan  karya.  Hak  cipta  melindungi  karya-karya  yang  berwujud  nyata  dalam  bidang ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra,  menunjukkan  orisinalitas  karya  tersebut,  serta menunjukkan kekhasan ciptaan yang bersifat pribadi. Ini berarti bahwa hak cipta melindungi ekspresi  konkret  dari  ide-ide,  bukan  hanya  ide-ide  itu  sendiri.  Hak  cipta  melekat  pada pencipta  berbeda  dengan  hak  intelektual  lainya.  Hak  cipta  memiliki  dua  hak,  hak  ekonomi dan  moral.  Hak  ekonomi  dalam  hak  cipta  merupakanhak  eksklusif  bagi  pencipta  untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta yang pada dasarnya dilakukan untuk menghormati kreativitas pencipta dengan mencantumkan namanya dalam hasil karya cipta.
Perkembangan  ekonomi  kreatif  yang  menjadi  salah  satu  andalan  Indonesia  dan berbagai  negara,  serta  berkembang  sejalan  dengan  pesatnya  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  menjadi  salah  satu  variabel  dalam  Undang-Undang  tentang  Hak  Cipta, mengingat teknologi tersebut di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. 3 Salah satu dampak pesatnya  perkembangan ilmu  pengetahuan dan teknologi  bagi  kehidupan  manusia ialah    kemudahan    untuk  melakukan  segala    hal.  Kemudahan    ini    terjadi  karena    adanya perubahan    dari    industri  yang  awalnya      menggunakan  sistem      konvensional  menjadi industri    digital    yaitu    menggunakan  sistem  online.  Dampak  dari    perubahan  tersebut  juga dirasakan  pada    bidang    industri  musik,  tepatnya  oleh  para  pencipta  dan  penyanyi,    dimana karya    mereka    yang    berupa  lagu    dan/atau      musik      dapat      tersebar      dan  diakses    oleh masyarakat    dengan    mudahnya  secara  online  melalui    media    seperti  youtube,  spotify,  dan apple music.
Hak  cipta  dapat  berlaku  guna  melindungi  hasil  karya  seseorang,  seperti  halnya  lagu dan/atau  music,  lagu  dan  musik  adalah  cara  bagi  seseorang  untuk  menyampaikan  pikiran mereka melalui seni dan ada penikmat, yaitu orang-orang yang mendengarkan lagu dan/atau musik  sebagai  cara  untuk  melepaskan  diri,  karena  percaya  bahwa  mendengarkannya  dapat menghilangkan  kejenuhan  karena  aktivitasnya.  Banyak  genre  musik  yang  berbeda,  seperti musik klasik, musik populer, jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut, dan lainnya. Lagu dan musik  tidak  pernah  berhenti  berubah  dan  berkembang  seiring  dengan  zaman,  dan  mereka menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan  sehari-hari.  Untuk  membuat  lagu  dan  musik  dapat didengarkan dan didistribusikan secara luas, penciptanya harus melalui banyak proses materi dan  fisik.  Maka  dari  itu lagu  dan/  atau  music  masuk  kedalam  suatu    karya    yang    memiliki hak  cipta,  karena  bersumber  dari  pemikiran  intelektual  manusia  yang  biasanya  digunakan oleh  masyarakat  baik  untuk  fungsi  hiburan  maupun  fungsi    komersial.  Akan  tetapi,  karya cipta    ini  seringkali        memicu  terjadinya    polemik  permasalahan  seperti  pemilik  lagu melaramg pihak untuk membawakan lagunya karena alasan komersial.
Dengan  adanya  hak  cipta,  maka  pemilik  hak  cipta  bisa  dengan  bebas  untuk melakukan  apapun  dengan  ciptaannya.  Selain  adanya  penarikan  royalti  untuk  memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan  dengan  ciptaannya.  Menurut  undang-undang  hak  cipta,  royalti  adalah  imbalan atas  pemanfaatan  hak  ekonomi  suatu  ciptaan  atau  produk  hak  terkait  yang  diterima  oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti memiliki hak ekonomi yang bisa dijadikan sebagai pegangan  hidup.  Maka  dari  itu  Hak  Cipta  adalah  suatu  hak  yang  harus  dilindungi  karena, apabila  tidak  dilindungi  akan  merugikan  orang  yang  telah  bersusah  payah  berpikir  untuk menciptakan  sesuatu.  Pendistribusian  royalti  seharusnya  menerapkan  prinsip  transparansi dalam pembagiannya.memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah setiap bulannya. Kenyataan dilapangan adalah pembagian royalti yang tidak memiliki transparansi dan nominal yang bisa
3 Sudjana, “ Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia ,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14 (2020): 183–200.
berubah  setiap  bulannya  menyebabkan  terjadinya  ketidakpuasan  bagi  pencipta  lagu  dan memunculkan  berbagai  masalah  salah  satunya  adalah  permasalahan  mengenai  maraknya pelarangan dan atau pemanfaatan lagu oleh pihak lain.
Memang  sebelumnya  sudah  ada  pembahasan  terdahulu  mengenai  tema  yang  telah diteliti  yaitu  mengenai  hak  cipta  khususnya  dalam  bidang  pemenuhan  dan  distribusi  royalti seperti  contohnya,  seperti  jurnal  yang  ditulis  oleh  Raihana,  Mangaratua  samosir,  Bambang, fauzan  rhemon  dari  jurusan  hukum,    fakultas  hukum,  universitas  lancing  kuning  yang berjudul “Analisis yuridis dalam hak cipta (studi penciptaan lagu)”, jurnal yang ditulis oleh Afifah  Husnun  U.A,  Muhammad  Hafiz,  Rachmalia  Ramadhani,  Wuri  Handayani  Balerina yang  di  terbitkan  oleh  Padjadjaran  Law  Review  Volume  9,  Nomor  1,  2021  yang  berjudul “Mekanisme  Pengelolaan  Hak  Royalti  Musik  Oleh  Lmk  &  Lmkn  Ditinjau  Dari  Peraturan Pemerintah  No  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  Dan/Atau Musik”, dan jurnal  yang ditulis oleh Tanu iswantono dan Abraham ferry Rosando, fakultas hukum.  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya.  Yang  berjudul  “Tinjauan  Yuridis Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagudan/Atau  Musik  Menurut  Peraturan  Perundang- undangan Yang Berlaku Di Indonesia”.
Akan  tetapi  penelitian  kami  berbeda  dan  mengambil  fokus  sudut  pandang  yang khusus mengenai permasalahan yang terjadi akibat adanya pendistribusian royalti yang belum berjalan dengan baik serta munculnya permasalahan-permasalahan lanjutan yang diakibatkan oleh distribusi royalti tersebut yang belum berjalan dengan baik, salah satunya adalah seperti yang  sudah  diterangkan  sebelumnya  permasalahan  pelarangan-pelarangan  lagu  pelarangan ciptaan  oleh  pencipta  lagu  kepada  pihak  pihak  tertentu.  Adapun  jurnal  ini  menitik  beratkan kepada  beberapa  permasalahan  seperti  Pendistribusian  royalti  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  tahun  2014  tentang  hak  cipta  dan  adanya  pelarangan  lagu  sebagai  ciptaan  oleh pencipta  lagu  tersebut  yang  berhubungan  dengan  hak  ekonomi  yang  diperoleh  pencipta menyebabkan  pencipta  lagu  tersebut  melarang  pihak  tertentu  untuk  membawakan  lagu ciptaannya.

## METODE
Di  dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis normatif, berdasarkan penelitian hukum yang meliputi norma atau peraturan, literatur, secara umum di bidang hak atas kekayaan intelektual dengan bidang studi hak cipta secara khusus, yang bersifat deskriptif analitis dalam sudut pandang pengertian dan tata cara pendistribusian royalti  kepada  pencipta  lagu  dan  atau  musik  di  Indonesia,  baik  dalam  bentuk  peraturan maupun  permasalahan  dan  implikasi  terhadap  Undang  –  Undang  Hak  Cipta,  yang  pada kenyataannya  mengakibatkan  munculnya  pelarangan-  pelarangan  yang  dilakukan  oleh pencipta  lagu  dan  atau  musik  kepada  pihak  lain  secara  ekonomi  untuk  memanfaatkan ciptaanya tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk      hak  terkait  yang  diterima  oleh  pencipta  atau  pemilik  hak  terkait  tersebut,  dimana royalti      memiliki      peran      yang      besar  dalam  industri  musik.  Frith  dan  Marshall  telah menyebutkan  didalam  Norgard  bahwa  inti  dari  dunia  industri  musik  dari  masa  ke  masa terletak  pada  royaltinya. 4 Pengaturan  mengenai  Royalti  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (UUHC).  Dalam  Pasal  1  angka  21,  dijelaskan
4 Afifah  Husnun  U.A,  Muhammad  Hafiz,  Rachmalia  Ramadhani,  Wuri  Handayani  Balerina,  “ Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik . Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021. Hlm 9
bahwa  Royalti  adalah  imbalan  atas  pemanfaatan  Hak  Ekonomi  suatu  Ciptaan  atau  Produk Hak  Terkait  yang  diterima  oleh  pencipta  atau  pemilik  hak  terkait.  Selain  dalam  UUHC ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial diatur dengan  PP  No.  56/2021  Pendistribusian  royalti  yang  dihimpun  secara  kolektif  oleh  LMKN diatur sesuai Pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021.
Royalti  yang  telah  dikumpulkan  oleh  LMKN  akan  didistribusikan  kepada  pencipta musik  dan/atau  lagu,  pemegang  hak  cipta,  dan  pemilik  hak  terkait.  Ada  dua  pos pendistribusian,  yaitu  pertama  bagi  anggota  LMK,  royalti  akan  didistribusikan  langsung kepada  yang  bersangkutan.  Kedua,  bagi  non-anggota  LMK,  royalti  yang  dihimpun  akan dialihkan ke pos dana cadangan. PP ini juga menjamin transparansi pengelolaan royalti oleh LMKN  dengan  mewajibkan  dilakukannya  audit  keuangan  dan  audit  kinerja  setidaknya  satu tahun  sekali  oleh  akuntan  publik.  Hasil  audit  ini  harus  dipublikasikan  kepada  masyarakat melalui  media  cetak  elektronik  dan  media  cetak  nasional,  menunjukkan  komitmen pemerintah  dalam  menciptakan  transparansi  dalam  pengelolaan  royalti  hak  cipta  musik dan/atau lagu oleh LMKN.
Distibusi  Royalti  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah  penyaluran  hasil  atas penggunaan  ciptaan  lagu  yang  diterima  oleh  pencipta  atau  pemilik  hak  terkait  Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di  Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC, yang dimaksud  bahwa  LMK  merupakan  institusi  yang  berbentuk  badan  hukum  nirlaba  yang diberikan  kuasa  oleh  pencipta,  pemegang  hak  cipta,  dan/atau  pemilik  hak  terkait  guna mengelola  hak  ekonominya  dalam  bentuk  mendistribusikan  royalty  .Pihak  yang mendistribusikan  royalti  ialah;  Lembaga  Manajemen  Kolektif  seperti  yang  sudah  diatur dalam  Pasal  1  angka  22  UUHC  tentang  Hak  Cipta  adalah  institusi  yang  berbentuk  badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait  guna  mengelola  hak  ekonominya  dalam  bentuk  menghimpun  dan  mendistribusikan royalti.
PP  NO  56  Tahun  2021  mencakup  Bab  II  tentang  Pusat  Data  Lagu  dan/atau  Musik bertujuan  untuk  memaksimalkan  pembayaran  dan  pendistribusian  royalti  melalui pembangunan pusat data musik dan/atau lagu. Pusat data tersebut akan diakses oleh berbagai pihak  yang berkepentingan, termasuk  LMKN, pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta,  pengguna  komersil,  serta  pemilik  hak  terkait.  Informasi  seperti  nama  pencipta  musik dan/atau  lagu,  nama  penyanyi,  dan  produser  rekaman  yang  tercatat  dalam  Pusat  Data  Lagu dan/atau  Musik  akan  dikelola  oleh  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Dirjen  KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui e-Hak Cipta. 5 Teknis Pendistribusian  royalti  pendistribusin  royalti  yang  dilakukan  oleh  LMK  merupakan  sebuah bukti  nyata  bahwa  menjadi  anggota  LMK  penggunaan  karya  lagu  pencipta  atau  pemegang hak  cipta  mendapatkan  perlindungan  atas  karyanya  serta  merupakan  bukti  nyata  bahwa penerapan  Pasal  9  yang  berkenaan  dengan  pendistribusian 6 ,  serta  pasal  8  merupakan keberhasilan atas peraturan yang telah ada. Sehingga memang perlu adanya penerapan  yang tepat  atas  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  guna  melindungi  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta.  Dari  hasil  penerimaan  royalti  tersebut  dapat  dipergunakan  oleh Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk  mensejahterahkan  kehidupan  serta  keluarganya menjadi lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Dengan  sendirinya,  pembayaran  royalti  menjadi  satu  elemen  yang  turut  dilindungi pula  oleh  hukum.  UUHC  memang  tidak  menyebutkan  secara  khusus  mengenai  mekanisme pemungutan royalti, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti  kepada  pemegang  hak  cipta  oleh  penerima  lisensi  sebagaimana  ketentuan  Pasal  80
5 Wandra Wardiansha Purnama “ Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik ”.VOL12 NO 1 TAHUN 2022 hlm 5
6 ASIRI, Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia , 2000, hlm. 20.
ayat (1) UUHC. Adapun ketentuan  yang terdapat dalam Pasal 80 UUHC, yaitu: (1) Kecuali diperjanjikan  lain,  pemegang  hak  cipta  atau  pemilik  hak  terkait  berhak  memberikan  lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). (2)  Perjanjian  lisensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  selama  jangka  waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. (3) Kecuali diperjanjikan lain,  pelaksanaan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disertai  kewajiban penerima  lisensi  untuk  memberikan  royalti  kepada  pemegang  hak  cipta  atau  pemilik  hak terkait  selama  jangka  waktu  lisensi.  (4)  Penentuan  besaran  royalti  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. (5) Besaran royalti dalam perjanjian  lisensi  harus  ditetapkan  berdasarkan  kelaziman  praktik  yang  berlaku  dan memenuhi unsur keadilan. 7
Distribusi  royalti  di  Indonesia  ada  dalam  pasal  80  Undang-Undang  Hak  Cipta,  akan tetapi  pada  kenyataannya  ada  permasalahan  yang  muncul  yaitu  peraturan  tersebut  tidak transparan,  fultuatif  setiap  bulan,  tidak  ada  hitungan  pasti,  kemudian  dalam  mengatasi masalah  pendistribusian  royalt  tersebut  SILM  (Sistem  Informasi  Lagu  dan  Musik)  sebagai database  lagu  yang  dapat  mencatat  semua  karya  musik  di  Indonesia  sampai  saat  ini  belum direalisasikan  oleh  pemerintah,  Padahal  jika  merujuk  pada  pasal  22  poin  (B)  PP  Nomor  56 Tahun 2021 sudah tertulis bahwa “LMKN akan membangun SILM paling lama 2 (dua) tahun sejak  PP  ini  diundangkan”  tapi  pada  kenyataanya  sudah  3  (tiga)  tahun  setelah  PP  ini diundangkan SILM masih belum terealisasikan oleh pemerintah, hal ini menyebabkan semua distribusi  yang ada di Undang-Undang tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencipta lagu:  contohnya  band  Dewa-19,  kurang  mendapat  apresiasi  padahal  sudah  jelas  aturan distribusi  royalti  sudah  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang  distribusi  royalti  tersebut. Seharusnya  kontribusi  dilapangan  yang  dilakukan  oleh  LMK  harus  bersifat  adil  seperti contohnya adalah pengertian keadilan menurut John Rawls, bahwa keadilan  sebagai  fairness maksudnya adalah  keadilan   akan   tercapai   jika   seseorang   dapat   terjamin   memiliki kebebasan    yang    sama    tanpa    menyimpang    ekonomi    dan    sosial    yang  harusnya    sudah diatur  yang  diharapkan  saling  bermanfaat  bagi  orang yang  kurang  beruntung.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  keadilan  yang  diutarakan  oleh  John  Rawls  yang mengatakan bahwa keadaan dikatakan adil apabila  Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas skema paling luas dari kebebasan dasar yang setara yang kompatibel dengan skema kebebasan serupa untuk  orang lain. Kedua, ketidaksetaraan sosial  dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya  diharapkan secara wajar menguntungkan semua orang, dan terikat  pada posisi  dan jabatan  yang terbuka  untuk  semua. Merujuk pada teori  keadilan klasik  sampai  dengan  teori  keadilan  kontemporer  yang  diwakili  oleh  Aristoteles  dan  John Rawls tersebut, Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapatnya terutama yang sesuai dengan teori keadilan John Rawls sebagai berikut.
Doktrin  keadilan  sosial  memuat  prinsip  pokok  bahwa  setiap  orang  dipandang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dan menikmati totalitas sistem kebebasan dasar yang  setara  dan  berlaku  sama  bagi  semua  orang;  dan  bahwa  ketidaksamaan  (inequalities), baik  sosial  maupun  ekonomi,  harus  diatur  agar  keduanya  memberi  manfaat  terbesar  bagi warga  yang  paling  tidak  beruntung  dalam  kehidupan  bersama  dan  membuka  peluang  yang sama  untuk  bekerja  dan  mendapatkan  posisi-posisi  yang  terbuka  dengan  syarat-syarat kesamaan kesempatan yang adil bagi mereka. 8 Bila dikaitkan dengan distribusi (pembagian)
7 A. Rizqy Syahnur op.cit hlm 33
8 Sigit  Nugroho  Fakultas  Hukum  Universitas  Bangka  Belitung, Pembatasan  Hak  Eksklusif  Pemegang  Hak Kekayaan  Intelektual  (Perspektif  Keadilan  Sosial) ,  Al’  Adl  :  Jurnal  Hukum,  Volume  15  Nomor  2,  Juli 2023,hlm 411
hak  dan  wajib  (kewajiban)  dalam  penguasaan  hak  atas  kekayaan  intelektual,  maka pemenuhan  hak  dan  wajib  harus  mengutamakan  kepentingan  bersama  (umum),  agar  dapat terpenuhinya  hal  tersebut  harus  diatur  sedemikian  rupa  agar  pengaturan  distribusi  tersebut memberi  manfaat  terbesar  bagi  masyarakat  luas  terutama  bagi  yang  paling  tidak  beruntung dalam  kehidupan  bersama  secara  proporsional  yang  paling  tidak  dengan  memperhatikan kriteria    menurut  kemampuan,  prestasi  atau  pencapaian,  menurut  usaha  atau  ikhtiar  dan pengorbanan,  dan  menurut  persyaratan  kebaikan  umum,  untuk  kepentingan  publik,  untuk kesejahteraan  harkat  manusia,  atau  untuk  kebaikan  yang  lebih  besar  dari  jumlah  yang  lebih banyak. 9
Berkaitan  dengan  adanya  pelarangan  –  pelarangan  lagu  tidak  lepas  dari  perjanjian lisensi, lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian Tindakan atau perbuatan,  yang  diberikan  oleh  mereka  yang  berwenang  dalam  bentuk  izin.  Tanpa  adanya izin  tersebut,  maka  tindakan  atau  perbuatan  tersebut  merupakan  suatu  tindakan  yang terlarang,  yang  tidak  sah,  yang  merupakan  perbuatan  melawan  hukum. 10 Bentuk-  bentuk pelanggaran  hak  cipta  pelanggaran  hak  cipta  mencakup  berbagai  tindakan  seperti pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh karya  orang  lain  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  yang  bertentangan  dengan undang-undang  atau  melanggar  perjanjian.  Pelanggaran  semacam  itu  dapat  dikenai  sanksi pidana sesuai dengan undang-undang hak cipta.
Pelarangan  oleh  undang-undang  berarti  bahwa  undang-undang  hak  cipta  tidak mengizinkan atau melarang keras tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Ini  disebabkan,  untuk  melindungi  kepentingan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  dan mencegah tindakan tersebut karena dapat merugikan pemiik hak cipta. Pelarangan lagu oleh pencipta lagu kepada musisi menjadi polemik bagi pencipta lagu dan musisi belakangan ini, dikarenakan banyak pencipta lagu tiba-tiba bersuara, melarang penyanyi atau mantan rekan- rekan  bandnya  menyanyikan  lagu  yang  ia  ciptakan  karena  beragam  alasan,  atau  meminta setiap  penggunaan  lagu  harus  seizin  pencipta,  contohnya  Ahmad  Dhani  melarang  Once Mekel, polemik Badai dan Kerispatih, Piyu “Padi” melarang Ari Lasso, keluarga Koes Plus melarang T Koes, Ipay melarang penggunaan lagu “Cinderella”, Rieke Roslan melarang The Groove. Sebenarnya konteks pelarangan lagu oleh pencipta lagu kepada musisi ini berada di luar konteks hukum positif.
Permasalahan  yang  terjadi  antara  Ahmad  Dhani  dengan  Once  Mekel  ini  apabila dilihat  dari  sisi  hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  tentang  Hak  Cipta  maka  Once  Mekel dengan membawakan Lagu-Lagu dari Dewa 19 tanpa seizin dari pemilik Hak Cipta atas lagu- lagu  tersebut  maka  dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  hak  ekonomi  dalam  rezim  hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Ahmad Dhani tentang Once Mekel  yang  tidak  membayarkan  Royalti  sejak  tahun  2010  dapat  disebut  sebagai  suatu pelanggaran  hak  ekonomi,  karena  saat  saat  menyanyikan  lagi  dari  grup  band  Dewa  19 tersebut Once Mekel melakukannya dengan tujuan komersial. Maka berdasarkan konsep dari Hak  Cipta  itu  sendiri  sudah  selayak  dan  sepatutnya  Ahmad  Dhani  sebagai  pemilik  hak merasa di rugikan. Penggunaan lagu yang dilakukan secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta atau pencipta dari lagu tersebut, jelas hal ini merupakan suatu perbuatan pelanggaran  terhadap  Hak  Cipta.  Namun  apabila  penyanyi  mendapatkan  sebuah  izin  atau biasa disebut dengan lisensi, maka pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut harus  mendapatkan  royalti  atas  publikasi  lagu  yang  dinyanyikan  oleh  penyanyi  tersebut melalui  skema  lisensi.  Konsep  ini  merupakan  suatu  regulasi  yang  telah  diatur  secara  tegas dalam  peraturan  yang  selain  hadirnya  peraturan  ini  sebagai  bentuk  regulasi  atas  hak  cipta juga sebagai suatu apresiasi terhadap pencipta lagu, maka pencipta tersebut dapat merasakan
9 ibid hlm 413
10 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.1
hak  ekonomi  atas  hasil  karya  ciptaanya  tersebut,  dan  hal  inilah  yang  dapat  memenuhi konsepsi akan kebutuhan dalam perlindungan hukum atas Hak Cipta tersebut.
Pandangan  Satjipto  Rahardjo  mengenai  perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum.  Dalam  hal  ini  hak  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang mana apabila dirugikan oleh orang lain dapat  diberikan  pengayoman  dengan  adanya  UUHC  yang  dapat  memberikan  perlindungan kepada  pemegang  hak  cipta  untuk  dapat  menikmati  hak  moral  dan  hak  ekonominya  yang telah diberikan oleh hukum. Adanya publikasi tanpa izin merupakan kerugian bagi pencipta maupun  pemegang  hak  cipta  dikarenakan  pencipta  dan/atau  pemegang  hak  cipta  berakibat hukum  kehilangan  hak  ekonominya  berupa  royalti,  serta  kerugian  pada  hak  moral  yang dimiliki  pencipta,  dengan  adanya  pelanggaran  hak  cipta  tersebut  dibutuhkan  adanya perlindungan hukum yang mumpuni sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
Akibat  hukum  dari  publikasi  tanpa  izin  pencipta  lagu  adalah  timbulnya  gugatan perdata yang dapat diajukan melalui pengadilan niaga maupun tuntutan pidana. Gugatan ganti rugi  atas  pelanggaran  hak  cipta  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  UUHC  bagi  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta.  Pemegang  hak  cipta diperbolehkan  untuk  meminta  ke  pengadilan  niaga  untuk  menyita  barang-barang  yang melanggar  hak  cipta  untuk  dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam  proses  hukum,  meminta pengadilan  niaga  untuk  menghentikan  pelanggaran  hak  cipta  yang  sedang  terjadi  misalnya menghentikan  penggunaan  tanpa  izin  dari  karya  cipta  tersebut,  serta  meminta  pengadilan untuk memerintahkan penarikan produk atau materi yang melanggar hak cipta dari peredaran.
Pencipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam gugatan ini pencipta dapat menuntut kompensasi atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  adanya  pelanggaran  hak  cipta  tersebut,  misalnya kerugian  finansial  akibat  penggunaan  tanpa  izin  atau  royalti  yang  tidak  dibayarkan.  Tujuan dari  gugatan  perdata  ini  adalah  untuk  mendapatkan  penggantian  atas  kerugian  yang diakibatkan  oleh  pelanggaran.  Kemudian  UUHC  juga  memberikan  upaya  hukum  pidana terhadap  pelanggaran  hak  cipta  sebagai  bentuk  hukuman  yang  serius  bagi  para  pelanggar. Pelanggaran  hak  cipta  dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana  dan  pengadilan  dapat memberikan  hukuman  pidana  yang  melibatkan  denda  atau  hukuman  penjara  yang  nilai hukumannya  dihitung  dari  tingkat  seriusnya  pelanggaran  yang  terjadi.  Tindak  pidana  ini merupakan delik aduan, hal ini berarti tindak pidana tersebut hanya akan diusut dan diselidiki apabila ada laporan atau aduan dari pencipta yang merasa hak eksklusifnya dilanggar dengan mengajukan aduan untuk memulai proses hukum terhadap pelanggaran tersebut.
Perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi atas hak cipta karya atas lagu dengan  cara  menyanyikan  ulang  lagu  tersebut  di  konser  atau  pentas  musik  yang  melanggar hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak  Cipta  yang  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  wajib meminta  izin  kepada  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta”.  Kegiatan  yang  dilakukan  dengan menyanyikan lagu yang dilakukan oleh seorang penyanyi tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau pencipta seperti yang dilakukan dalam kasus antara Once Mekel dan Ahmad Dhani yang mewakili Dewa 19 yang dianggap melanggar hak ekonomi dimana Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa seizin  Ahmad Dhani  sebagai  pemegang hak cipta  atas  lagu-lagu tersebut. Permasalahan ini mencuat akibat sejak 2010 Once Mekel tidak pernah memberikan royalti  kepada  Ahmad  Dhani  atau  grup  Dewa  19  atas  lagu-lagu  Dewa  19  yang  sering dibawakan  oleh  Once  Mekel  tersebut  yang  mana  walaupun  sebelumnya  Once  Mekel
merupakan vokalis dari Dewa 19 tersebut akan tetapi keluar dari Grup Dewa 19 dan memilih untuk menjadi Soloist.
Karena tidak ada aturan hukum yang memungkinkan seorang pencipta lagu melarang orang lain untuk membawakan lagunya dan mewajibkan penyanyi menampilkan lagu dengan seizin pencipta lagu. Merujuk pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak  cipta,  Pasal  ini  menjelaskan  apa-apa  saja  yang  bisa  dilakukan  dan  menjadi  hak  bagi penyanyi  atau  pelaku  pertunjukan.  Poin  kelima  dari  Pasal  23  UU  Hak  Cipta  menyebutkan, setiap  orang  dapat  membawakan  atau  menampilkan  suatu  lagu  untuk  kegiatan  komerisal tanpa  harus  meminta  izin  terlebuh  dahulu  kepada  pencipta,  sejauh  kewajiban  royalti dijalankan lewat mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Fenomena pelarangan atau kewajiban izin yang disuarakan banyak pencipta berdasar pada  interpretasi  atas  pasal  9  UU  Hak  Cipta.  Pasal  tersebut  memuat  9  poin  hak  pencipta, yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian atau pengaransemenan,  pendistribusian,  pertunjukan,  pengumuman,  komunikasi  dan  penyewaan ciptaan.  Semua  tindakan  di  atas,  harus  dengan  seizin  pencipta.  Jika  merujuk  pada  pasal  itu semata, maka benar pelaku pertunjukan harus meminta izin pencipta. Namun ada pasal lebih spesifik  yang mengecualikan kewajiban izin tersebut, sebagaimana  yang dimaksudkan pasal 23.
Esensi  UU  Hak  Cipta  adalah  konsep  LMKN  sebagai  mekanisme  royalty,  izin penggunaan lagu pada pertunjukan dikecualikan, asal royalti dibayarkan. Adapun mekanisme pembayaran royalti  yakni  dari penyelenggara event  ke  LMKN, kemudian  didistribusikan ke LMK-LMK  yang  menaungi  para  pencipta.  Akan  tetapi  masih  banyak  pencipta  lagu  atau musik di Indonesia enggan bergabung dengan LMK. Sehingga, mereka pada dasarnya berada di  luar  sistem  atau  kerangka  hukum  yang  sudah  ada.  Oleh  karenanya,  berdasarkan  regulasi yang ada bahwa sepanjang seorang penyanyi telah membayar kepada LMK, maka pengguna penyanyi  tersebut  tidak  dapat  dianggap  melanggar  hukum  yang  berlaku.  Pelanggaran  hak cipta dapat dibagi menjadi dua jenis  yaitu: pertama, plagiarisme, adalah bentuk pelanggaran dengan  cara  mengutip  sebagian  karya  orang  lain  dan  menyajikannya  sebagai  karya  sendiri tanpa memberikan pengakuan kepada pencipta aslinya, yang sering terjadi dalam buku, lagu, dan notasi musik; kedua, pembajakan,  yaitu mengambil karya orang lain untuk diperbanyak dan  disebarkan  tanpa  izin,  tanpa  mengubah  konten  atau  memberikan  pengakuan  kepada pencipta  dan  penerbit  aslinya.  Pembajakan  sering  terjadi  dalam  buku,  rekaman  audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), terutama dalam skala komersial.
Membahas  tentang  hal  tersebut  yang  harus  oleh  pemerintah  ialah  dengan  adanya distribusi  royalti,  agar  royalti  ini  bisa  menjadi  hak  ekonomi  dan  hak  moral  bagi  pencipta, akhirnya  tujuan  perlindungan  royalti  dan  hak  cipta  tercapai  dengan  adanya  pendistribusian royalti yang sesuai dan berkeadilan. Kemudian mengenai masalah pelarangan lagu peraturan bagi  pencipta  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  terbaru  adalah  bahwa  setiap pemanfaatan  lagu  harus  memiliki  izin  lisensi  dari  pencipta  lagu  tersebut,  dalam  hal  ini contohnya apabila ada band Dewa-19 harus memilik izin lisensi dari pencipta lagu. Maka dari itu  setiap  pemanfaatan  lagu  harus  memperoleh  izin  akan  tetapi  pelarangan  yang  dilakukan memang didalam hukum menjadi ambigu karena Bahasa di di Undang-Undang adalah harus meminta izin lalu pencipta lagu memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, maka dari itu harusnya para pencipta lagu dan Musisi harus lebih bijak dalam menyikapi adanya perbedaan pelaksanaan didalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut.

## KESIMPULAN
Bahwa  distribusi  royalti  di  Indonesia  masih  terkendala  beberapa  permasalahan  salah satunya  adalah  transparansi,  ketdiakpercayaan,  ditambah  lagi  dengan  aturan  hukum  yang kurang  mumpuni  atau  pengetahuan  umum  Musisi  yang  masih  rendah  tentang  hukum  itu
sendiri. Dalam mengatasi masalah pendistribusian royalti SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) sebagai database lagu dan musik yang tercantum di PP Nomor 56 Tahun 2021 belum terealisasikan oleh pemerintah. Kemudian mugkin kurang seringnya pemahaman-pemahaman dan  banyak  berita  tidak  relevan  di  media  tentang  adanya  perkembangan  teknologi  itu  juga membuat  pemahaman  pencipta  lagu  dan  Musisi  menjadi  sulit  untuk  menemukan  titik tengahnya.
Mengenai pelarangan lagu tentu tidak bisa lepas dengan istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan tertentu terkait karya tersebut. Pelanggaran  hak  cipta  mencakup  berbagai  tindakan  seperti  pengambilan,  pengutipan, perekaman,  perbanyakan,  dan  pengumuman  karya  tanpa  izin.  Implementasi  undang-undang terkait  dengan  pengaturan  lagu  dan  musik  masih  belum  jelas  karena  kurangnya  dukungan hukum  yang  spesifik,  ketidaktransparanan  dalam  peraturan,  serta  minimnya  pengetahuan umum  musisi  tentang  hukum,  menyebabkan  masalah  dalam  pelaksanaan  dan  realisasi database lagu dan musik yang diatur dalam peraturan pemerintah, dengan nilai nominal yang tidak  konsisten.  Oleh  karenanya  Setiap  pemanfaatan  lagu  harus  memiliki  izin  lisensi  dari pencipta  lagu,  namun,  pelarangan  yang  dilakukan  oleh  pencipta  lagu  memang  menjadi ambigu  dalam  hukum,  sehingga  para  pencipta  lagu  dan  musisi  harus  lebih  bijak  dalam menyikapi  perbedaan  pelaksanaan  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Dengan  demikian  Peran Pemerintah dalam Distribusi  Royalti  dan regulasi  pelarangan lagu oleh pencipta harus lebih aktif lagi harapannya ialah agar pemerintah dapat mengatur distribusi royalti supaya adil bagi para  pencipta,  untuk  mencapai  tujuan  perlindungan  royalti  dan  hak  cipta  yang  sesuai  dan berkeadilan.

## REFERENSI
Afifah, H. U. A., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Handayani Balerina, W. (2021). Mekanisme Pengolahan  Hak  Royalti  Musik  Oleh  LMK  &  LMKN  Ditinjau  Dari  Peraturan Pemerintah  No  56  Tahun  2021  Tentang  Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu Dan/Atau Musik. Padjadjaran Law Review, 9 (1). Asiri. (2000). Pedoman Perjanjian . Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Gunawan, W. (2003). Seri Hukum Bisnis Lisensi . RajaGrafindo Persada.
Handiriono,  R.  (2023).  Tinjauan  yuridis  pemanfaatan  hak  cipta  sebagai  objek  kebendaan yang  dapat  dijaminkan  dalam  suatu  perjanjian. Hukum  Responsif,  14 (2),  2  Agustus 2023.
Nugroho,  S.  (2023).  Pembatasan  Hak  Eksklusif  Pemegang  Hak  Kekayaan  Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial). Al’ Adl: Jurnal Hukum, 15 (2), Juli 2023. Rizqy,  S.  (2023). Distribusi  Royalti  Hak  Cipta  Atas  Lagu  Dalam  Kasus  Band  Kotak  Dan Posan Tobing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 . Sudjana.  (2020).  Progresivitas  Pelindungan  Terhadap  Pencipta  Dalam  Mendorong  Ekonomi Kreatif Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14 , 183-200.
Wandra,  W.  P.  (2022).  Implementasi  Pendistribusian  Royalti:  Strategi  Inovatif  Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik. Al’ Adl: Jurnal Hukum, 12 (1). Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik.