JPPNu (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara) Vol. 5 ● No. 2 ● Desember 2023
E-ISSN: 2685-3884, P-ISSN: 2685-4783 Available online at http://journal.unublitar.ac.id/jppnu

## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PENYULUHAN PEMBANGUNAN DI DESA KEDATON KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
Tony Rudi Astono¹, Suminah², Sugihardjo³
¹ ,2,3 Universitas Sebelas Maret, Indonesia
1 Email: tonyrudi@student.uns.ac.id

## ABSTRAK
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  merupakan  lembaga  perwakilan  masyarakat  di  tingkat  desa  yang  memiliki peran  penting  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  program  penyuluhan  pembangunan.  Di  Desa Kedaton, Kecamatan Kapas,  Kabupaten Bojonegoro,  BPD memiliki tanggung jawab dalam melibatkan masyarakat dalam  program-program  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  desa  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program penyuluhan  pembangunan  di  Desa  Kedaton,  Kecamatan  Kapas,  Kabupaten  Bojonegoro.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BPD  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada  program  penyuluhan  pembangunan  di  Desa  Kedaton.  Peran  BPD meliputi pengumpulan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan, penyebarluasan informasi mengenai program-program pembangunan, serta pengorganisasian kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan  masyarakat.  BPD  melakukan  rapat-rapat  dengan  masyarakat  untuk  mendengarkan  aspirasi  dan kebutuhan  mereka  terkait  program  pembangunan.  Hasil  dari  rapat-rapat  ini  kemudian  disampaikan  kepada pemerintah  desa  dan  pihak  terkait  untuk  dipertimbangkan  dalam  perencanaan  program  pembangunan.  Selain  itu, BPD  juga  berperan  dalam  menyebarkan  informasi  mengenai  program-program  pembangunan  kepada  masyarakat melalui  berbagai  media,  seperti  pengumuman  di  tempat-tempat  umum  dan  penyuluhan  melalui  pertemuan masyarakat. BPD juga mengorganisasikan  kegiatan  penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman  dan  keterlibatan masyarakat  dalam  program  pembangunan.  Kegiatan-kegiatan  ini  meliputi  penyuluhan  tentang  teknis  pelaksanaan program  pembangunan,  pelatihan  keterampilan,  dan  sosialisasi  mengenai  manfaat  dari  program-program  tersebut. Melalui  kegiatan  ini,  masyarakat  dapat  memperoleh  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk mendukung  program  pembangunan  dan  meningkatkan  partisipasi  mereka.  Dalam  hal  ini,  BPD  berperan  sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan  terkait  program  pembangunan.  Peran  BPD  yang  aktif  dan  efektif  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian masyarakat.
Kata Kunci: BPD, Masyarakat, Penyuluhan dan pembangunan

## PENDAHULUAN
Desa  menurut  UU  Desa  No.  6  tahun  2014  khususnya  pada  pasal  1  ayat  1 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (D. Huda et al., 2023). Selain itu, Azis (2006) mengemukan jika desa adalah tempat di mana sekelompok  orang  tinggal  bersama  dan  saling  mengenal  melalui  ikatan  politik,  sosial, ekonomi,  dan  keamanan.  Desa  berkembang  menjadi  komunitas  hukum  adat  di  mana setiap  penduduknya  hidup  dari  pertanian,  memiliki  hak  untuk  mengatur  diri  mereka sendiri, dan secara administratif di bawah pemerintahan kabupaten atau kota (H. M. D. Huda  et  al.,  2022).  Desa  adalah  tingkat  pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan masyarakat.  Hampir  segala  sesuatu  menunjukkan  betapa  lemahnya  posisi  Desa  dalam konstalasi  pemerintahan,  meskipun  Desalah  adalah  kepala  pemerintahan  negara.  Oleh karena  itu,  keberhasilan  kebijakan  pemerintahan  negara  ditentukan  oleh  Desalah berdasarkan  tingkat  kemajuan  kesejahteraan  masyarakatnya,  yang  akan  membawa mereka  ke  tujuan  akhir  UUD  1945.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  sebuah  desa  adalah  otonomi  asli,  bulat,  dan  utuh.  Menurut  Undang- Undang  ini,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menghormati  otonomi  asli  desa, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18B, Ayat 1.
Pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  adat  istiadat,  dan  hak  asal  usul adalah semua kewenangan desa (pasal 19 UU No. 6 tahun 2014). UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengandung asas subsdiaritas  dan rekognisi (pasal 3  (a) dan  (b) UU No.  6  tahun  2014)  untuk  menegasakan  kedudukan  desa  sebagai  konsep  desentralisasi. Namun,  rekognisi  adalah  ide  bahwa  negara  mengakui  dan  menghargai  kesatuan masyarakat  hukum  adat,  yang  tidak  lain  adalah  Desa.  Penerapan  asas  rekognisi  harus dikombinasikan  dengan  kewenangan  berskala  lokal  dan  pengambilan  keputusan  lokal untuk  kepentingan  masyarakat  desa  (Qomariah  et  al,  2018).  Menurut  Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014,  desa  diberi  empat  domain:  pemerintahan,  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Inilah  yang  mendorong gagasan bahwa desa adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan, yang berarti mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat.  Karena Desa adalah komunitas dan pemerintahan lokal yang mandiri, pemerintahan Desa harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014,  Kepala  Desa  dan  perangkat  Desa  merupakan  salah  satu  unsur  penyelenggara pemerintahan  Desa.  Selain  mereka,  ada  unsur  lain  yang  berfungsi  sebagai  lembaga legislatif  dan  penyelenggara  pemerintahan  Desa.  Badan  Desa  didirikan  di  desa  sebagai demokrasi  secara  konstitusional  dan  berdasarkan  prinsip  cek  and  blance  dalam  sistem pemerintahan  negara  republik  Indonesia.  Lembaga  Musyawarah  Desa  (LMD)  pertama kali dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah. Namun,  setelah  diubah  oleh  UU  Nomor  22  tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah, namanya berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD). Kemudian namanya diubah lagi  menjadi  Badan  Musyawarah  Desa  (BMD).  BPD  bekerja  sama  dengan  perangkat desa  untuk  membantu  masyarakat  desa  yang  terdiri  dari  anggota  masyarakat  yang dipilih.  Badan  Permusyarawatan  Desa  (BPD)  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi,
mengawasi,  dan  menyukseskan  pembangunan  desa.  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa tidak  boleh  menjadi  anggota  atau  ketua  BPD,  sehingga  mereka  tidak  memiliki  peran penting  atau  diawasi  oleh  BPD.  BPD  juga  berfungsi  sebagai  mitra  pemerintah  desa dalam melaksanakan kewenangan desa. Menurut Pasal 55 UU No.6 tahun 2014, "Badan Permusyawaratan  Desa  mempunyai  fungsi:  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat;  membahas  dan  menyepakati  rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala desa;  dan  melakukan  pengawasan  kinerja  kepala  desa."  Sebaliknya,  BPD  masih  gagal melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun berada di posisi yang sangat strategis.
Desa Kedaton sebagai lokasi yang memiliki potensi pertumbuhan: Desa Kedaton berada di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dan memiliki banyak ruang untuk berkembang.  Namun,  partisipasi  aktif  masyarakat  sangat  penting  untuk  mencapai pembangunan  yang  berkelanjutan.  BPD  memainkan  peran  penting  dalam  mendorong masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  program  penyuluhan  pembangunan  dalam  hal ini.  BPD  membuat  masyarakat  dekat  dengan  pemerintah  desa.  Sebagai  representasi masyarakat, BPD  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  bahwa  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat  tercermin  dalam  pembangunan  desa.  Program  penyuluhan  pembangunan adalah cara untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk membuat masyarakat  desa  lebih  siap  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan,  program  ini bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada mereka. Mereka juga belajar tentang hak dan kewajiban mereka, manfaat pembangunan, dan cara berpartisipasi.  Di  Desa  Kedaton,  BPD  bertanggung  jawab  atas  program  penyuluhan pembangunan.  Mereka  menentukan  kebutuhan,  membuat  rencana,  dan  memastikan program  berjalan  dengan  baik  dengan  bekerja  sama  dengan  perangkat  desa,  penyuluh pembangunan, dan masyarakat. BPD juga membantu pemerintah desa dan masyarakat berbicara  satu  sama  lain.  BPD  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat,  tetapi  ada beberapa  hambatan.  Beberapa  di  antaranya  adalah  kekurangan  sumber  daya, ketidaktahuan  masyarakat  tentang  manfaat  program  penyuluhan  pembangunan,  dan fungsi  BPD.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  BPD  harus  meningkatkan  komunikasi, sosialisasi,  dan  pelatihan  masyarakat.  Akibatnya,  diharapkan  bahwa  peran  BPD  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penyuluhan pembangunan di Desa Kedaton  akan  sangat  bermanfaat  untuk  mencapai  pembangunan  masyarakat  yang berkelanjutan dan berdaya .

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Sebagaimana ditunjukkan oleh ulasan  literatur  sebelumnya,  BPD,  sebagai  lembaga  sosial  dan  lembaga  politik  yang memiliki  wewenang  legislatif,  kontrol,  dan  penggalangan  aspirasi,  memainkan  peran penting dalam memenuhi kepentingan politik lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004,  Pasal  209,  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  adalah  badan  musyawarah  yang  berasal  dari  masyarakat  desa  dan  bertugas menetapkan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa  dan  mewakili  aspirasi  masyarakat. Dalam  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  RI  No.  72  Tahun  2005,  otoritas  BPD  adalah
membahas  peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  melaksanakan  pengawasan  pada peraturan  desa  dan  peraturan  kepala  desa,  pengangkatan  dan  pemberhentian  kepala desa,  membentuk  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa,  menggali,  menampumg, menghimpun, murumuskan dan menyalurkan aspirrasi masyarakat. dan menyusun tata tertib  BPD.  Dalam  mengalai,  menampung,  merumuskan  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat.  Menyangkut  hal  ini  mereka  tidak  menyediakan  forum  untuk  masyarakat aspirasi  mereka  untuk  ditindak  lanjuti.  BPD  dalam  mengambil  keputusan  hanya  di lakukan berdasarkan pemikiran sendiri.
Pada  karya  yang  lain  disebutkan  oleh  (Walangitan,  2015)  jika  perencanaan pembangunan  adalah  cara  atau  teknik  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  secara tepat, terarah, dan efisien sesuai  dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan dan untuk meningkatkan dan mempertahankan stabilitas selama pelaksanaannya. Tetapi tujuan umum pembangunan adalah untuk mempercepat proses menjadikan masyarakat yang maju, makmur, dan Sejahtera (Rahmaningtyas et al., 2022). Komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya terdiri dari analisis kebutuhan, pengumpulan data, penyusunan visi dan tujuan, analisis kebijakan, penentuan strateggi, penganggaran, implementasi,  monitoring  dan  evaluasi  (Kandati  et  al.,  2020).  Pada  tahap  awal perencanaan sebuah pembangunan yaitu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu  yang  dirasa  perlu  untuk  dikembangkan.  Hal  tersebut  melibatkan  aspek  seperti infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  perumahan,  lapangan  kerja,  dan  lain-lain.  Pada tahapan selanjutnya yakni pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung perencanaan. Informasi ini mencakup informasi tentang populasi, geografi, ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  lingkungan  di  wilayah  yang  akan  dibangun.  Selanjutnya adalah  penyusunan  visi  dan  tujuan.  Perencanaan  pembangunan  harus  menetapkan tujuan  dan  visi  yang  jelas  setelah  data  dikumpulkan.  Tujuan  menunjukkan  rute  yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, dan visi menunjukkan gambaran masa depan yang diinginkan. Pada analisis kebijakan melibatkan kebijakan yang relevan pada tataran lokal,  regional  dan  nasional.  Tujuannya  adalah  untuk  lebih  memahami  kebijakan  dan regulasi  yang  berlaku  sehingga  perencanaan  pembangunan  sesuai  dengan  kebijakan. Setelah  dilakukan  analisis  kebijakan  selanjutnya  penentuan  strategi.  Strategi  harus ditentukan  setelah  visi,  tujuan,  dan  analisis  kebijakan  dibuat.  "Strategi"  merujuk  pada jenis  tindakan  atau  metode  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Pengembangan  sektor  ekonomi,  infrastruktur,  pendidikan,  dan  lingkungan  merupakan contohnya (D. Huda et al., 2023).
Penganggaran  juga  perlu  direncanakan.  Langkah  selanjutnya  adalah  membuat anggaran  yang  memenuhi  kebutuhan  dan  prioritas  perencanaan  pembangunan  karena perencanaan  membutuhkan  sumber  daya  yang  memadai.  Pada  tataran  implementasi selanjutnya dilakukan ini mencakup mengelola dan menjalankan berbagai acara, proyek, dan  program  yang  telah  direncanakan.  Tahap  akhir  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi. Sangat  penting  untuk  memantau  dan  mengevaluasi  kemajuan  perencanaan pembangunan.  Ini  mencakup  pengumpulan  data,  analisis  kemajuan,  pengukuran pencapaian  tujuan,  dan  pengawasan  indikator  kinerja.  Hasil  evaluasi  dapat  digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan rencana pembangunan saat ini (Lestariningsih et
al.,  2022).  Salah  satu  tanda  bahwa  badan  pemusyawaratan  desa  berhasil  dalam perencanaan pembangunan desa adalah tingkat partisipasi Masyarakat yang tinggi dalam pembangunan  dan  pemeliharaan.  Badan  Permusyawaratan  Desa  di  desa  Kedaton, Kecamatan  Kapas,  Kabupaten  Bojonegoro,  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mendorong  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  pembangunan  desa.  BPD  desa  desa Kedaton  Kecamatan  Kapas  Kabupaten  Bojonegoro  akan  menggunakan  strategi-strategi berikut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:
1. BPD  desa  kedaton  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dengan  memperbaiki komunikasi  dan  penyampaian  informasi  efektif,  dilakukan  melalui  pertemuan- pertemuan  rutin,  penggunaan  media  sosial,  papan  pengumuman  di  tempat umum, dan distribusi selebaran.
2. Program  pendidikan  dan  pelatihan  BPD  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  peran  dan  pentingnya  partisipasi  dalam pembangunan desa, seperti pelatihan kepemimpinan, pengelolaan keuangan, dan partisipasi dalam rapat desa.
3. BPD  desa  Kedaton  adalah  pengorganisasian  dan  Pemberdayaan  Masyarakat, mengorganisir  kelompok  masyarakat,  memfasilitasi  partisipasi  aktif  masyarakat, memberdayakan  kelompok  ini  dengan  memberikan  akses  ke  sumber  daya, pelatihan, dan pendampingan.
4. BPD  desa  Kedaton  adalah  forum  musyawarah  desa  berkala  untuk  melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa, yang dapat mengemukakan  pendapat,  memberikan  masukan,  dan  partisipasi  dalam  proses pengambilan keputusan.
5. Kemitraan  dengan  Organisasi  Masyarakat  yang  BPD  desa  Kedaton  membantu membantu  memperluas  jaringan  partisipasi  dan  meningkatkan  efektivitas  upaya partisipasi masyarakat.
6. BPD desa kedaton membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan  sumber  daya  desa  dan  program  dan  proyek  desa,  membantu masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses pembangunan desa.
7. BPD  desa  Kedaton  adalah  penghargaan  dan  pengakuan  kepada  individu  dan kelompok  masyarakat  aktif  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa, yang  dapat menjadi  insentif  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  lebih  aktif  dan  memberikan kontribusi.
Menurut  wawancara  yang  dilakukan  dengan  kepala  desa,  ketua  BPD,  dan  Kasi Pemerintahan  desa  Kedaton,  Badan  Permusyawaratan  desa  telah  melaksanakan tugasnya  untuk  melindungi  dan  menyebarkan  aspirasi  masyarakat.  BPD  sendiri menggunakan fasilitas jamaah Tahlil yang tersedia di lingkungan setiap hari Jumat untuk mengidentifikasi  keinginan  masyarakat  dan  membuka  pintu  bagi  orang  lain  untuk memenuhi keinginan mereka. Namun, informasi yang diterima Badan Permusyawaratan Desa  mengenai  aspirasi  masyarakat  masih  kurang,  karena  banyak  keluhan  masyarakat yang  belum  teratasi.  Seorang  tokoh  masyarakat,  Nurhadi,  yang  menjadi  informan peneliti,  mengatakan  bahwa  BPD  desa  kedaton  belum  menyiapkan  masyarakat  untuk menyalurkan  aspirasi  mereka.  BPD  masih  menggunakan  pemikirannya  sendiri  saat membangun program.

## Hubungan Antara BPD dan Masyrakat Dalam Pembangunan Desa
Dalam  pembangunan  desa,  hubungan  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) dan masyarakat sangat penting. BPD adalah lembaga yang mewakili masyarakat desa  dan  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  bahwa  masyarakat  terlibat  secara  aktif dalam  proses  pembangunan.  Dalam  konteks  pembangunan  desa,  berikut  adalah beberapa elemen hubungan antara BPD dan masyarakat:
1. Representasi  Masyarakat:  BPD  mewakili  masyarakat  desa  selama  proses pembangunan.  Masyarakat  memilih  atau  memilih  mereka  untuk  mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. BPD membantu pemerintah desa, lembaga lain, dan masyarakat dengan melakukan tugas ini.
2. Dialog  dan  Konsultasi:  BPD  membantu  masyarakat  desa  berbicara  dan berkonsultasi.  Mereka  memfasilitasi  pertemuan,  musyawarah  desa,  atau  forum lainnya untuk mendengarkan ide, pendapat, dan masukan dari masyarakat terkait pembangunan  desa.  Ini  memungkinkan  BPD  dan  masyarakat  berkomunikasi dengan baik.
3. Informasi  dan  Pendidikan:  BPD  bertanggung  jawab  untuk  memberikan masyarakat  informasi  tentang  program  pembangunan  desa.  Mereka  dapat meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  program,  keuntungan,  dan partisipasi melalui penyuluhan, sosialisasi, atau kampanye. Hal ini penting untuk memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang informasi.
4. Pendemorong  Partisipasi:  Salah  satu  peran  utama  BPD  adalah  mendorong masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  pembangunan  desa.  Mereka dapat  berpartisipasi  dalam  kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat,  seperti pertemuan  terbuka,  grup  kerja,  atau  kegiatan  partisipatif  lainnya.  Dengan demikian,  BPD  memberi  masyarakat  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.
5. Pengawasan  dan  Akuntabilitas:  BPD  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa program pembangunan desa dilaksanakan dengan benar dan memastikan bahwa pemerintah  desa  bertanggung  jawab.  BPD  membantu  menjaga  integritas  dan transparansi  dalam  pembangunan  desa  karena  mereka  dapat  memantau penggunaan  dana  desa,  melaporkan  pelanggaran  atau  ketidaksesuaian  dengan rencana, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap diperhatikan.
6. Partisipasi  dalam  Pengambilan  Keputusan:  BPD  memiliki  peran  dalam  proses pengambilan  keputusan  terkait  program  pembangunan  desa.  Mereka  dapat memberikan  rekomendasi  atau  pendapat  masyarakat  kepada  pemerintah  desa dalam  hal  perencanaan,  alokasi  anggaran,  dan  keputusan  penting  lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, BPD memastikan bahwa  kebijakan  dan  program  pembangunan  didasarkan  pada  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat.
Hubungan  yang  baik  antara  BPD  dan  masyarakat  sangat  penting  dalam pembangunan  desa.  BPD  berperan  sebagai  perpanjangan  tangan  masyarakat  dalam proses pembangunan, sementara masyarakat berperan sebagai pendorong partisipasi dan sumber  kebijakan  yang  penting.  Dengan  kolaborasi  yang  kuat  antara  BPD  dan
masyarakat, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan  masyarakat  yang  sebenarnya.  Menurut  Kasi  Pemerintahan  Desa  Kedaton Hubungan  BPD  desa  Kedaton  dengan  Masyarakat  cukup  berjalan  harmonis  meskipun terkadang  belum  sepenuhnya  aspirasi  masyarakat  terpenuhi.  BPD  desa  kedaton  masih mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat  dalam  peran  serta  menyelenggarakan pemerintahan  dan  merencanakan  program-  program  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Desa Kedaton.

## SIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  di  peroleh  oleh  penulis  dari  penelitian  yang berjudul peran badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program penyuluhan pembagunan desa kedaton adalah sebagai berikut : (1) Badan permusyawaratan  desa  di  desa  Kedaton  belum  maksimal  melakukan  tugas  sebagai penampung,  penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari tingkat  partisipasi  msyarakat  dalam  program  penyuluhan  pembangunan.  (2)  Dalam tahapan  program  penyuluhan  pembagunan  di  desa  kedaton,  badan  permusyawaratan desa melakukan berbagai hal untuk meningkatkan partisipasi msyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain: (a)Mengambil keputusan dengan asas musyawarah dan mufakat. (b)  Mengumumkan  hasil  rapat.  (c)  Melibatkan  seluruh  tokoh  masyarakat  dalam  setiap musyawarah desa. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk  lebih  meningkatakan  mutu  dan  kualitas  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam meningkatkan  partispasi  masyarakat  pada  program  penyuluhan  pembangunan  di  desa Kedaton  adalah  (1)  Untuk  meningkatkan  partispasi  pada  program  penyuluhan pembangunan di desa Kedaton BPD harus menyediakan forum khusus bagi masyarakat yang harus diselenggarakan minimal 1 bulan sekali. (2) Badan Pemusyawatan desa harus mengumumkan  hasil  rapat  dengan  pemerintah  desa  dalam  hal  program  perencaan pembangunan dan program-program lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. (3) BPD  harus  menjaga  trasnparansi  dan  auntabilitas  dalam  pelaksanaan  program penyuluhan  pembangunan.  Harus menyediakan  informasi  yang jelas  tentang  anggaran, penggunaan dana, laporan kegiatan, dan hasil dari program yang dilaksanakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy  and  The  Effectiveness  of  Village  Funds).  Jurnal  Penelitian Politik, 13(2), 193–211.
Huda, D., Winarto, A. E., & Lestariningsih. (2023). Analysis of 2024 General Election  Digitalization  System  as  An  Effort  to  Improve  The  Quality  of Democracy in Indonesia. Journal of Development Research , 7 (2), 272–282.
Huda,  H. M. D., Winarto, A. E., & Lestariningsih, L. (2022).  Problematika Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pemilu  pada  Pemilu  Tahun  2019  di Kabupaten  Kediri. Briliant:  Jurnal  Riset  Dan  Konseptual , 7 (2),  434. https://doi.org/10.28926/briliant.v7i2.1012
Kandati, A., Sumampow, I., & Sampe, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Melalui Musrembang Di Desa Batumbalango. Jurnal Eksekutif, 2(5). Lestariningsih,  Yasin,  M.  Y.,  Abidin,  M.  K.,  Hupron,  Z.,  Fikriya,  H., Puspitasari,  R.  M.,  Qurrotul,  A.,  Fajriyah,  I.  N.,  &  Mu,  U.  (2022). Pendampingan Manajemen Pakan dan Budi Daya Itik Pedaging Berbasis Integrated Farming di Kabupaten Blitar ( Integrated Animal Husbandry-
Based Feed Management and Broiler Duck Farming Assistance in Blitar Regency ). Agrokreatif : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat , 8 (2), 182–189.
Rahmaningtyas,  A.  S.,  Putri,  P.  Y.,  Kuroma,  A.  J.  A.,  Yeiputra,  G.  C., Santika,  W.  N.,  &  Lestariningsih.  (2022).  Optimalisasi  Tingkat Pengetahuan  Pengolahan  Pupuk  Bokashi  Granule  Peternak  Mandiri Kambing  Etawa  di  Desa  Selokajang  Kabupaten  Blitar. JPPNu  (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Nusantara) , 4 (2), 191–194.
Qomariah,  D.,  Suaib,  M.  R.,  &  Purnomo,  A.  (2018).  Hubungan  Legislatif dan  Eksekutif  Daerah  Dalam  Proses  Penetapan  Peraturan  Daerah Kabupaten Sorong. Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(4), 53– 64.
Walangitan, S. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa  (suatu  Studi  di  Desa  Kanonang  II Kecamatan Kawangkoan Barat). Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2(6), 1106.