## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
KEDUDUKAN JAKSA AGUNG DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN
Oleh:
Rio Aldino Yosevan Silalahi
Rioaldino217@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## ABSTRAK
Kejaksaan  adalah  lembaga  negara  yang  menjalankan  kewenangannya  sebagai penuntutan di Indonesia. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab  kepada  Presiden.  Sebagai  lembaga  negara  kejaksaan  harus  menjalankan kewenangannya secara merdeka tidak bisa dipengaruhi oleh penguasa apapun itu. Independensi  dalam  sebuah  lembaga  negara  merupakan  sebuah  keharusan  yang harus  dilakukan  karena  sudah  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (1)  UU  NRI  1945. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yang  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  yang  lainnya.  Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  kejaksaan  saat  ini  merupakan  lembaga pemerintahan yang berada dibawah eksekutif, sehingga kedudukan kejaksaan saat ini  masih  belum  dilakukan  secara  merdeka  karena  masih  berada  dibawah  ranah eksekutif.  Hal  tersebut  yang  membuat  bahwa  kejaksaan  tidak  bisa  menjalankan kewenangannya  secara  merdeka  dan  mandiri  karena  masih  banyak  mendapatkan intervensi dari penguasa lainnya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bisa dilakukan secara merdeka.
Kata Kunci : Kedudukan, Independensi, Kejaksaan

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  yang  sudah  diamanatkan  di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Menurut Jimly Asshiddiqie negara hukum adalah menggunakan  istilah  nomocracy  sebagai  padanan  negara  hokum.  Berdasarkan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
pendapat tersebut, secara sederhana negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum (rule of law) bukan oleh manusia (rule of man) 1 .
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  secara  normatif  telah  mengatur penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Hal  tersebut  telah ditentukan  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  berbunyi “Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan”. Ketentuan tersebut  secara  tegas  telah  menentukan  bahwa  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka  guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut  Pasal  24 ayat  (2) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan oleh MA dan peradilan di bawahnya dan oleh MK.  Tentu,  secara  sistematis  pelaksanaan  fungsi  badan  tersebut  juga  harus dilaksanakan secara independen.
Kekuasaan  Yudikatif  merdeka  itu  dapat  diartikan  secara  umum  dengan adanya  Peradilan,  Kepolisian,  Kejaksaan  KPK  dan  lain  sebagainya.  Kejaksaan sendiri  bergerak  dibidang  penuntutan,  bahkan  dalam  perkara  tertentu  kejaksaan sebagai penyidik dan disamping itu juga kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Disisi  lain  apabila  kekuasaan  kehakiman  berada  didalam  ranah  kekuasaan eksekutif,  maka  akan  menimbulkan  jaksa  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya akan selalu bertindak dengan sewenang-wenangnya dan menindas.
Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsinya, maka kejaksaan harus mendapatkan jaminan independensi dari pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penuntutan  dan  penegakan  hukum.  Sebab  jika  kejaksaan  tidak  mendapatkan jaminan independen dalam  melaksanakan tugasnya, akan mustahil keadilan akan ditegakkan  atau  diwujudkan  dan  juga  jika  tidak  dilakukan  secara  merdeka  maka ketentuan  dari  UU  NRI  yang  telah  tegas  menyatakan  bahwa  kejaksaan  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dilakukan  secara  merdeka  akan  susah terwujudnya  supremasi  hukum,  padahal  hal  tersebut  mempunyai  pengaruh  yang kuat terhadap kehidupan bernegara didalam negara hukum.
1 Jimly. Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” Majalah Hukum Nasional No.1 Tahun (2012).

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Berdasarkan uraian diatas, mempunyai permasalahan terhadap independensi kejaksaan dalam menjalankan tupoksi dan wewenangnya. Padahal pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan 2004 sudah menegaskan bahwa kejaksaan menjalankan tupoksi dan wewenangnya  harus  merdeka  tanpa  ada  intervensi  dari  pemerintah.  Untuk  itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian hakikat dari independensi kejaksaan.

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Apakah  pengaturan  kedudukan  jaksa  agung  sudah  sesuai  dengan  prinsip independensi dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar?

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan  kedudukan  jaksa  agung  sudah  sesuai  dengan  prinsip independensi dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1.1 Hakikat  Independensi  Badan  Peradilan  Dalam  Pasal  24  Undang- Undang NRI
Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukannya. Penerapan hukum yakni unsur yang penting bagi sebuah  negara  demokrasi.  Ada  beberapa  syarat  untuk  mewujudkan  negara demokrasi  yaitu  terdapat  perlindungan  konstitusional,  peradilan  yang  merdeka, pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan pendidikan kewarganegaraan.  Dari  syarat  diatas  bahwa  independensi  badan  peradilan merupakan  hal  yang  penting,  jadi  jika  ada  dari  beberapa  syarat  tersebut  tidak terpenuhi maka tidak bisa negara tersebut menjadi negara hukum 2 .
Keberadaan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dilihat  dari  perspektif  konsep negara  hukum  Indonesia  yaitu  diterapkan  dan  dilakukan  menggunakan  konsep pembagian  kekuasan.  Hadirnya  Kejaksaan  RI  didalam  peradilan  yaitu  untuk membatasi, mengurangi, dan mencegah kekuasaan pemerintah yang di duga dapat merugikan baik pemerintah dan rakyat itu sendiri untuk mencegah adanya Kolusi,
2 Paulus E Lotulung, “Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan,” Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri (Denpasar, 2003).

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Korupsi  dan  nepotisme  dan  seharusnya  kejaksaan  tidak  dibawah  eksekutif  agar melakukan kewenangannya dilakukan secara merdeka dan guna menjaga hubungan antara pemerintah dan rakyat melalui tugas penuntutan dalam proses peradilan.
Dengan  demikian,  penempatan  kedudukan  Kejaksaan  RI  dalam  konsep pembagian  kekuasaan  negara  menjadi  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan  jika Kejaksaan  RI  dituntut  untuk  mampu  berperan  aktif  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia  untuk  membawa  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  bagi seluruh  rakyat.  Untuk  melihat  kedudukan  kejaksaan  saat  ini  berada  diwilayah eksekutif namun jika dilihat dari teori negara hukum dan juga dari teori pembagian kekuasaan  sudah  sepantasnya  kejaksaan  tidak  dibawah  eksekutif  melainkan kejaksaan menjadi badan sendiri yang independen.
karena  institusi  Kejaksaan  RI  dalam  melakukan  penegakan  hukum  di  Indonesia tidak  kalah  beratnya  dengan  fungsi  lembaga  penegak  hukum  lainnya,  misalnya badan peradilan dan Kepolisian RI.
Pemisahan  kedudukan  Kejaksaan  RI  dimaksudkan  untuk  menghindari kesewenang-wenangan  penguasa  karena  kekuasaan  cenderung  disalahgunakan. Kejaksaan dalam melakukan tupoksinya sangat penting dalam melakukan hukum in  concreto.  Menurut  Bagir  Manan  jika  ingin  melaksanakan  hukum  in  concreto bukan  hanya  sebagai  pajangan  saja  dipengadilan  dan  hakim,  tetapi  juga  masuk sebagai  pejabat  administrasi  dalam  pelayanan  hukum  dan  penegak  hukum. Kejaksaan  merupakan  langkah  awal  dari  suatu  proses  peradilan,  maka  dari  itu sebagai  lembaga  negara  kejaksaan  dalam  melakukan  tugas  dan  fungsinya  harus dilakukan secara mandiri dan independen.  Hal tersebut akan sulit dilakukan oleh Kejaksaan  RI  jika  kedudukannya  masih  berada  dibawah  Presiden,  yaitu  didalam lingkungan eksekutif 3 .

## 1.2 Kedudukan Jaksa Agung Dilihat Dari Prinsip Independensi
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  sudah  ditegaskan  di  dalam konstitusi.  Oleh  karena  itu,  semua  kekuasaan  harus  berdasarkan  dengan  hukum. Hubungan  antara  kekuasaan  pemerintah  dengan  masyarakat  harus  dilandaskan
3 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Bandung: LPPM Unisba, 1995).

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dengan keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum. Jika dilihat dengan prinsip independensi Kejaksaan harus dikaitkan dengan konsep negara hukum (rechstaat). Salah satu  syarat  dalam  negara hukum  adalah adanya jaminan  akan kemandirian kejaksaan. Ada beberapa unsur dari negara hukum yang pertama hak dasar manusia, pemerintahan,  peradilan  dan  pembagian  kekuasaan  sedangkan  ada  juga  pakar hukum yang mengatakan bahwa unsur negara hukum harus ada supremasi hukum, terjaminnya hak manusia dipengadilan dan kesamaan di depan hukum 4 .
Pengertian independensi  dari Black’s Law  Dictionary,  “not  subject  to  the control or influence of another.” Arti dari kalimat tersebut yaitu independen tidak patuh  kepada  kekuasaan  yang  lain  atau  dari  pengaruh  kekuasaan  tertinggi. Independensi tidak bisa bergandeng dengan lembaga negara yang lain, maksudnya independesi  harus  tidak  boleh  berkaitan  dengan  lembaga  apapun  yang  berada  di internal,  sehingga  independensi  lembaga  harus  berjalan  secara  mandiri  dan merdeka 5 .
Kejaksaan di Indonesia jika dilihat dari Prinsip Independensi bisa dibilang cukup jauh dari kata merdeka jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan, dengan  ini  penjelasan  tersebut  sudah  sangat  jelas  bahwa  kejaksaan  menjalankan tugasnya  wajib  dilakukan  secara  merdeka.  Akan  tetapi  dalam  hal  praktiknya Kejaksaan masih susah melakukan Independensinya, hal tersebut bisa dilihat dari contoh  kasus  bibit  dan  chandra  dan  masih  banyak  contoh  kasus  yang memperlihatkan kejaksaan tidak independensi. Penulis menilai dari paparan diatas bahwa kejaksaan tidak sesuai dengan independensi karena masih ada intervensi dari pihak lain.
Pada  saat  ini  independensi  kejaksaan  perlu  dibutuhkan  karena  lembaga negara harus dilaksanakan secara merdeka dan juga membalikan rasa kepercayaan masyarakat. Independen mempunyai makna yaitu merdeka tanpa ada intervensi dari apapun  itu.  Kejaksaan  sebagai  lembaga  pemerintahan  seperti  yang  ada  pada  UU kejaksaan akan tetapi menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan harus diluar
4 B Kaeng, “Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan,” 2022.
5 Black Henry Campbell and Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , ed. Bryan A. Garner, 9th ed (New York : West, 2009).

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
pemerintahan. Maka dari itu sesuai pemaparan diatas bahwa kedudukan kejaksaan tidak  sesuai  dengan  prinsip  independensi.  Penyebab  tidak  independensinya kejaksaan adalah kejaksaan adalah :
1. Kejaksaan masih berada dibawah pemerintahan, hal tersebut juga tercantum dalam  UU  kejaksaan  bahwa  kejaksaan  adalah  lembaga  pemerintahn.  Hal tersebut  yang  membuat  kejaksaan  tidak  merdeka  dalam  melakukan  tugas dan wewenangnya.
2. Jaksa agung diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden, hal ini  juga  sangat  mempengaruhi  ketidak  independensinya  kejaksaan  karena bagaimanapun  juga  Jaksa  Agung  harus  tunduk  kepada  atasannya  yaitu Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  eksekutif.  Akan  dengan mudah pemerintah melakukan intervensi politik terhadap Jaksa Agung dan itu  sudah  sering  terjadi  dalam  beberapa  kasus  yang  lalu  kejaksaan  tidak diberikan kekuasaan yang mutlak dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kejaksaan  tidak  mampu  mencegah  intervensi  dari  pemerintahan,  karena kejaksaan  dibawah  pemerintahan.  Hal  tersebut  akan  mempengaruhi praktiknya  yang  akan  dengan  mudah  mendapatkan  intervensi  dari pemerintahan padahal ketika melakukan tugas dan wewenangnya kejaksaan haruslah merdeka.
Lembaga kejaksaan saat ini perlu adanya perubahan karena kejaksaan tidak sesuai  dengan  prinsip  independensi  maka  dari  itu  perlu  adanya  rekontruksi kejaksaan,  jaksa  dalam  melakukan  upaya  penegakan  hukum  pada  saat  sekarang dimata  masyarakat  sangat  negatif  karena  banyaknya  kasus  yang  dialami  jaksa dalam  menjalankan  upaya  penegakan  hukum  sangat  mudah  di  intervensi. Kedudukan  tersebut  sangat  mempengaruhi  kejaksaan,  faktanya  dengan  kondisi seperti  ini  kejaksaan  tidak  bisa  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  dilakukan secara merdeka.

## Kesimpulan
1. Bahwa  Kedudukan  Jaksa  Agung  sebelum  dan  sesudah  perubahan  dapat disimpulkan  bahwa  kejaksaan  merupakan  lembaga  pemerintah  yang

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
melakukan  kewenangannya  berdasarkan  UU.  Di  dalam  UU  Kejaksaan, menyebutkan  bahwa  “Kejaksaan  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  serta kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang”.  Dari  bunyi  pasal  tersebut dapat kita simpulkan bahwa kedudukan kejaksaan berada diranah eksekutif serta  dipertegas  dengan  “Jaksa  Agung  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden”. Hal ini secara langsung bahwa Jaksa agung bertanggung jawab kepada Presiden, otomatis hal tersebut membuat kedudukan kejaksaan tidak independen karena Jaksa Agung menjadi bagian dari eksekutif.
2. Melihat  ketentuan  UUD  1945  Pasal  24  ayat  (3)  yang  berbunyi  “Badan- badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur dalam Undang-undang”. Kejaksaan tidak independen karena ada beberapa hal  yang  membuat  kejaksaan  tidak  mandiri  yaitu  (1)  Kejaksaan  masih berada dibawah eksekutif. (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Kejaksaan tidak mampu mencegah intervensi dari pemerintah. Maka dari itu jaksa akan tidak bisa mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan akan berakibat kepada penegakan hukum di Indonesia.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## Daftar pustaka
Alkostar, Artidjo. “Menjaga Keselarasan Antara Moral Dan Hukum; Reformasi Peradilan Di Indonesia,” 2011.
Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Majalah Hukum
Nasional No.1 Tahun (2012).
———. Konstitusi Dan Konstitusionalisme . Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.
Baringbang, RE. Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum . Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001.
Hartati, E. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Henry Campbell, Black, and Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary . Edited by Bryan A. Garner. 9th ed. New York : West, 2009.
K.Harman, Benny. Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia . Jakarta: ELSAM, 1997.
Kaeng, B. “Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan
Pengadilan,” 2022.
Lotulung, Paulus E. “Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan.” Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri . Denpasar, 2003.
Lubis, Todung Mulya. Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini? Jakarta: Buku Kompas, 2007.
Mahfud MD, Moh. Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi . Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia . Bandung: LPPM Unisba, 1995.
Muhammad, R. “Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum
Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 2009.
Muhammad, Thalhah. “Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Dalam Paradigma Hukum Progresif” 1 (2005).
Nawawi Arief, Barda. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Dalam Penanggulangan Kejahatan . Edited by Gustiara Azmi. Jakarta: kencana, 2007.
Sirajuddin. “Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis,” 2007, hlm. 11.
Wicaksana, Dio A. “Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia” No. 1 (2013).