## THE IMPLEMENTATION OF THE ZERO BURNING POLICY CONCEPT IN THE AGREEMENT OF TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION IN LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA IS ASSOCIATED WITH A RESTORATIVE APPROACH IN EFFORTS TO RECOVER THE ECONOMY

## (IMPLEMENTASI KONSEP ZERO BURNING POLICY DALAM AGREEMENT OF TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIF DALAM UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI)
Irfan Hanafi
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang hanafiirfan62@gmail.com

## Teuku Syahrul Ansari
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa

## Karawang

## ABSTRACT
This paper analyzes how the Indonesian government implements its laws and regulations related to the  Zero  Burning  Policy  concept  that  has  been  mandated  by  the  ASEAN  Agreement  On Transboundary Haze Pollution towards ASEAN member countries including Indonesia. The concept of the Zero Burning Policy mandated by the ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution requires all countries that ratify it not to clear land using the burning method where forest fires are very disruptive to the economy, both for the company's economic activities and for the community. This  paper  will  explain  more  about  how  the  laws  and  regulations  in  Indonesia  accommodate  the concept of Zero Burning Policy against the provisions of the legislation, whether it is in accordance with  what  is  mandated  or  vice  versa  and  what  the  concept  of  solving  forest  fire  problems  is  for economic and environmental recovery.
Keywords : Forest Fires, Zero Burning Policy, Economic Recovery.

## ABSTRAK
Paper ini menganalisis yentang seperti apakah implementasi pemerintah Indonesia terhadap peraturan perundang-undngannya  terkait  dengan  konsep  Zero  Burning  Policy  yang  telah  diamanatkan  oleh ASEAN  Agreement  On  Transboundary  Haze  Pollution terhadap  negara-negara  anggota  ASEAN termasuk  Indonesia.  Konsep  Zero  Burning  Policy  yang  diamanatkan  oleh ASEAN  Agreement  On Transboundary Haze Pollution ini mewajibkan kepada seluruh negara yang merativikasinya untuk tidak membuka lahan dengan metode membakar yang mana kebakaran hutan itu sangat mengganggu perekonomian, baik itu untuk  kegiatan perekonomian  perusahaan maupun untuk masyarakat,  Oleh karenanya,  penulisan  paper  ini  akan  lebih  menjelaskan  tentang  bagaimana  peraturan  perundang- undangan di Indonesia mengakomodir konsep Zero Burning Policy terhadap ketentuan perundang- undangannya,  apakah  sudah  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  atau  malah  sebaliknya  serta  seperti apakah  konsep  penyelesaian  permasalahan  kebakaran  hutan  untuk  pemulihan  perekonomian  dan lingkungan hidup.
Kata kunci: Kebakaran Hutan, Zero Burning Policy , Pemulihan Perekonomian

## I. PENDAHULUAN
Pencemaran udara yang disebabkan oleh asap yang bersumber dari kebakaran hutan di
Indonesia telah terjadi selama bertahun-tahun. Pencemaran  udara  tersebut  telah  menjadi ancaman  yang  sangat  membahayakan  bagi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
warga negara Indonesia, yang mana mulai dari aktifitas  warga  sampai  dengan  dampak  pada lingkungan yang sangat signifikan akibat dari pencemaran udara tersebut sehingga pencemaran udara akibat asap juga perdampak pada  pergerakan  dan  pertumbuhan  ekonomi baik secara regional maupun secara Nasional.
Kebakaran  hutan  yang  sering  terjadi  di Indonesia disebabkan oleh dua penyebeb yaitu factor cuaca dan juga factor kelalaian manusia, namun  kelalaian  manusia  lebih  dominan sebagai penyebab kebakaran hutan. Pembukanaan lahan dengan metode membakar menjadi  cara  yang  paling  efisien  dan  murah bagi  para  ngengusaha  karena  itu  pembukaan lahan  dengan  metode  membakar  menjadi langkah  yang  paling  sering  pengusaha lakukan.  Namuan  langkah  ini  jyga  secara langsung  berdampak  pada  pencemaran  udara yang  mana  ketika  kebakaran  hutan  ini  tidak dapat terkendali maka akan menimbulkan asap yang  mencemari  udara,  bahkan  pencemaran udara  yang  ditimbulkan  bukan  hanya  lintas nasional akan tetapi transnasional,  yang mana negara-negara  serunpun  seperti  Malaysia  dan Singapura  menjadi  negara  serumpun  yang paling  sering  terkena  imbas  dari  pencemaran udara  akibat  kebakaran  hutan  di  Indonesia.
Tidak hanya pencemaran udara saja, kebakaran hutan juga sangan berdampak bagi pergerakan ekonomi, baik itu untuk perusahaan maupun untuk masyarakat. Karena asap  yang  ditimbulkan  oleh  kebakaran  hutan tersebut  dapat  mengganggu  segala  bentuk kegiatan  perekonomian  seperti  produksi  dan
distribusinya,  sehingga  ini  menjadi  hal  yang sangat  serius  untuk  ditindak  lanjuti  upaya penyelesaiannya  masalah  kebakaran  hutan tersebut.
Pada tahun 1997 terjadi kebakaran hutan di  wilayah  Sumatera  dan  Kalimantan  yang sangat besar yang memicu negara-negara yang tergabung dalam Asean untuk membuat suatu kerjasama  untuk  menanggulangi  pencemaran asap  lintas  batas  negara.  Kemudian  lahirlan ASEAN  Agreement  Of  Transboundary  Haze Pollution, namun lahirnya perjanjian internasional  ini  tidak  serta  merta  berjalan dengan  maksima  sesuai  dengan  amanat  dari perjanjian  internasional  tersebut.  Negara- negara  yang  meratifikasi  perjanjian  tersebut pun  masih  ada  yang  belum  menjalankan amanat  dari  AATHP  pada  regulasi  national negaranya  yang  mana  penyelesaian  masalah kebakaran hutan dari sisi hukum lingkungan, baik  administrasi,  perdata  maupun  pidana tidak  sekedar  untuk  mencari  kesalahan  atau pemidanaan  tetapi  untuk  mengembalikan keseimbangan  kehidupan  masyarakat  dalam hal kegitan ekonominya, sehingga perekonomian Negara dapat segera dipulihkan kembali akibat dari dampak kebakaran hutan .

## II. METODE PENELITIAN
Penulisan penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Sejarah  terbentuknya  AATHP  dan
Implementasi  konsep  Zero  Burning Policy  di  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia
Berdasarkan  AATHP  merupakan  salah satu bentuk perjanjian internasional di bidang lingkungan  hidup  yang  mana  perjanjian  ini menjadi  suatu  sumber  hukum  internasional, 1 pada umumnya Perjanjian internasional mencantumkan  suatu  ketentua  mengenai bagaiana langkah-langkah untuk mengikatkan diri  dalam  naskah  perjanjian  itusendiri. 2 awal mula  ASEAN  menunjukkan  perhatiannya terkait  dengan  pencemaran  udara  lintas  batas diawali  pada  tahun  1985,  yaitu  dengan mengadopsi  Perjanjian  Konversi  Alam  dan Sumber  Daya  Alam  terkait  polusi  udara  dan efek  lingkungan  yang  melintas  batas  negara. Kemudian setelah itu dibuatlah kembali suatu perjanjian  dengan  referensi  dari  Perjanjian Konservasi  Alam  dan  Sumber  Daya  Alam tersebut,  seperti Kuala  Lumpur  Accord  of Environment and Development di tahun 1990 dan Singapore Resolution of Environment and Development di tahun 1992. Kemudian setelah itu  dimunculkan  suatu Workshop pertama mengenai Transboundary Pollution and Haze di  negara-negara  ASEAN  yang  pada  saat  itu
1 J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional : Edisi Kesepuluh, terjemahan oleh Bambang Irianan Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.
2 Andreas Pramudianto, Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional , (Malang: Setara Pers,
2014), hlm. 2.
3 Yahya,N.,2000. “Transboundary Air Pollution: Haze pollution in South-east Asia and ist significance”,
diadakan di Balikpapan pada tahun 1992. Pada acara  tersebut  secara  khusus  membahas mengenai  kabut  asap  yang  menjadi  masalah individu  di  wilayah  tersebut,  kemudian  lebih lanjut  diadakan  pertemuan  Menteri  Informal ASEAN  tentang  lingkungan  di  Kuching, Sarawak di tahun 1994 yang mengawali upaya yang lebih khusus oleh negara-negara ASEAN untuk  menanggulangi  persoalan  asap  yang terus-menerus.  Pada  pertemuan  tersebut, para Menteri  sepakat  untuk  mengupayakan  kerja sama  dalam  hal  penanggulangan  untuk mengelola sumber daya alam dan mengeontrol polusi udara lintas batas di wilayah ASEAN. 3
Menurut  W.J.Evans  dalam  bukunya yang  berjudul Fire,  Smoke  and  Haze:  The ASEAN  response  strategy, Negara-negera anggota ASEAN bersepakat untuk menerapkan ASEAN  Cooperation  Plan  on Transboundary  Pollution di  tahun  1995. 4
Rencana ini mengakomodir sejumlah langkah- langkah  konkret  pencegahan  serta  menaggapi kebakaran dan kabut asap. seperti konsep nol kebakaran  hutan  atau  yang  dikenal  dengan Zero  Burning  Policy serta  pembentukan National  Focal  Points guna  memperkuat koordinasi  regional. 5 Kemudian  bedasarkan saran ketua ASEAN untuk urusan lingkungan hidup di tahun 1997 maka diadakan pertemuan
Journal of Diplomacy and Foreign Relations, 2(2). 41- 45.
4 Evans, J.W., 2001. Fire, smoke and haze: The ASEAN response strategy (executive summary). Philipines: Asian Development Bank.
5 Nguitragol, P.,2011. “Negotiating the haze treaty”, Asian Survey, 51(2), 356-378.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
Menteri ASEAN dalam menanggulangi kabut asap,  dalam  rapat  ini  dirumuskan  suatu rencana penanganan yaitu Regional Haze Plan (RHAP)  dibawah  HTTF  untuk  memberikan rincian dan juga komitmen lebih lanjut dalam rencana kerjasama.
Tahun  1998  diadakan  KTT  ASEAN  di Vietnam  yang  melahirkan  Rencana  Aksi Hanoi  yang  menyerukan  implementasi  penuh dari RHAP pada tahun 2001. Setelah itu pada tahun  yang  sama  pula  dirumuskan  suatu perjanjian  Bersama ASEAN  Agreement  on Transboundary  Haze  Pollution sebagai  suatu perjanjian  internasional  yang  mengikat  untuk mendukung berjalannya Regional Haze Action Plan .  Perjanjian  ini  ditanda  tangani  oleh sepuluh negara anggota ASEAN di tahun 2002 di  Kuala  Lumpur,  Malaysia.  Akan  tetapi rativikasi  perjanjian  tersebut memakan  waktu yang tidak sebentar. Negara Malaysia menjadi satu-satunya negara yang merativikasi perjanjian  tersebut  ditahun  yang  sama, selanjutnya disusul oleh Singapura, Myanmar, Brunei  Darussalam,  Vietnam  dan  Thailand pada  tahun  2003.  Kemudian  berlanjut  oleh Laos, Kamboja dan Filipin di tahun 2004, 2006 dan  2010.  Namun  yang  menjadi  sorotan juga mengcewakan dalam hal ini adalah Indonesia baru merativikasi perjanjian ini di tahun 2014. 6
Melihat keadaan Indonesia sebagai negara asal atau penyumbang kabut asap terbesar di Asia Tenggara,  12  tahun  merupakan  waktu  yang
6 D.S., Jones. 2006 “Asean and Transboundary Haze Pollution in South-east Asia”, Asia Eropa Journal, 4(1).
sangat  lama  hanya  untuk  merativikasi perjanjian  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersbut dapat  kita  katakana  bahwa  negara-negara anggota  ASEAN  tidak  cukup  responsive dalam  upaya  yang  dialkuakan  oleh  ASEAN untuk menaggulangi masalah kabut asap yang melanda negara-negaranya.
Indonesia  merupakan  negara  terakhir yang  meratifikasi  AATHP  kedalam  peraturan Nasionalnya yaitu pada tanggal 16 September 2014  dengan  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2014  tentang  Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution sebagai  bentuk  keseriusan  Indonesia  untuk menangani  pencemaran  asap  lintas  batas negara.
Indonesia memiliki kecenderungan menerapkan pendakatan dualism, maka dari itu upaya  selanjutnya  yang  musti  dilakukan setelah  meratifikasi  AATHP  adalah  dengan melakukan implementasi perjanjian internasional  terebut kedalam peraturan regional daerah agar perjanjian tersebut dapat mengikat seluruh warga negara. Maka dari itu AATHP  harus  ditranformasikan  kedalam bentuk  perundang-undangan  khusus  yang mengakomodir tentang langkah-langkah kegiatan  penanggulangan  pencemaran  asap lintas  batas.  Karena  undang-undang  yang mengesahkan perjanjian internasional bukanlah  undang-undang  yang  normanya dapat secara langsung ditujukan dan mengikat
kepada setiap orang. 7
Konsep pembukaan lahan tanpa membakar  atau  disebut  juga  dengan  konsep Zero  Burnig  Policy ialah  suatu  konsep kebijakan yang melarang pembakaran terbuka, konsep  kebijakan  ini  termuat  dalam ASEAN
Agreement On Transboundary Haze Pollution. 8 Dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  terdapat  beberapa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan  hutan  dan  lahan  akan  tetapi sampai  saat  ini  tidak  ada  satupun  undang- undang  khusus  yang  mengatur  tentang  upaya penanggulangan pencemaran asap lintas batas. Adapun undang-undang itu antara lain: 9
1. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  yang  dirubah  dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
2. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2004 tentang Perkebunan
3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4. Undang-undang  Nomor  18  tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan, secara spesifik undangundang  ini  tidak  mengatur  tentang pembakaran hutan, tetapi mengatur tentang tindak pidana perusakan hutan.
7 Sicilia Mardian Yo’el, Efektivitas ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION dalam penanggulangan pencemaran asap lintas batas di ASEAN, Jurnal Arena Hukum Universitas Islam Kediri. Vol9, No.3, 2016.(328-348).
8 Muhammad Fadli dan Fatmawati
Rahmat, Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan
Didalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan  diatas  memang  terdapat  beberapa ketentuan pasal yang memuat tentang larangan pembukaan lahan dengan cara embakar seperti contoh  dalam  UU  No.32  tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Penglolaan  Lingkungan Hidup  Pasal  69  Ayat  (1)  huruf  h  yang menyatakan  bahwa: “Setiap  orang  dilarang melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar” dan  didalam  UU  No.41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  Pasal  50  Ayat  (3) dimana  disebutkan  bahwa: “Setiap  orang dilarang melakukan pembakaran hutan” . Juga dalam  UU  no.  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan  Pasal  (56)  yang  menyebutkan bahwa: “Setiap  pelaku  usaha  perkebunan dilarang membukan dan/atau mengolah lahan dengan  cara  membakar” .  Namun,  terlepas dari beberapa ketentuan yang memuat konsep Zero  Burning  Policy diatas  masih  terdapat celah  bagi  masyarakat  atau  pengusaha  untuk membuka lahan  dengan  cara  membakar  yang terdapat dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  yaitu  dalam  Pasal  69  Ayat  (2)  dimana dijelaskan bahwa pembakaran lahan diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan local di daerah masing-masing.
Dan  yang  terbaru  yaitu  Perda  Daerah Provinsi  Riau  No  1  Tahun  2019  Tentang
Lahan di Indonesia” , Jurnal Legislasi Indonesia, vol.13 no.01.2016 (85-96).
9 Lihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
Pedoman  Teknis  Penanggulangan  Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Dalam Perda ini belum mengatur  mekanisme  terkait  denga  konsep Zero  Burning  Policy yang  diamatkan  oleh AATHP,  dalam  perda  ini  pembukaan  lahan dengan metode pembakaran masih diperbolehkan  dengan  catatan  memperoleh izin    dari  pejabat  yang  berwenang.  Hal  ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (2)  angka  2  yang  menjelaskan  bahwa “Pembakaran  hutan  dan/atau  lahan  untuk tujuan  khusus,  wajib  memperoleh  ijin  dari pejabat  yang  berwenang”. Berdasarkan  hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang- undang dan  Peraturan turunanya di  Indonesia dalam  hal  penanggulangan  kebakaran  hutan senyatanya sudah memenuhi atau mengimplementasikan amanat AATHP dalam hal Zero  Burning  Policy ,  akan  tetapi  masih terdapat  celah  yang  memungkinkan  untuk terjadinya  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar  yang  mana  hal  ini  dapat  kita  lihat dari  muatan  ketentuan  Undang-Undang  yang masih  memperbolehkan  pembukaan  lahan dengan metode pembakaran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi dari pemerintah  Indonesia  dalam  melaksanakan amanat ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution terkait pelaksaan konsep Zero Burning  Policy yang  telah  dirativikasi  oleh Indonesia.
3.2 Konsep Penyelesaian Masalah
Kebakaran Hutan di Indonesia
Penyelesian  masalah  kebakaran  hutan atau pembukaan hutan dengan cara membakar ini tidak hanya berbicara terkait penyelesaian masalah  dalam  hokum  lingkungan  hidup, hukum  administrasi,  pidana  maupun  perdata yang  mana  hanya  mencari  unsur  kesalahan atau  pemidanaan  saja,  akan  tetapi  bagaimana kitadalam upaya penyelesaian masalah terkait kebakaran  hutan  ini  dapat  diupayakan  untuk mengembalikan  keseimbangan  masyarakat dalam  kegiatan  ekonominya,  pun  juga pengembalian  ekosistem  lingkungan  yang telah  dirusak  akibat  dari  kebakarah  hutan  itu sendiri.
Dalam system peradilan pidana terdapat suatu  konsep  penyelesaian  masalah  yaitu konsep pendekatan restorative sebagai alternatif  pilihan  dalam  penanggulangan tindak pidana korporasi di Indones. himbauan PBB  dalam  Deklarasi  Bangkok  tahun  2005 yang  menganjurkan  agar  setiap  negara menggunakan konsep-konsep pendekatan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana,  sehingga  setiap  penyelesaian  tindak pidana  dapat  ditempuh  melalui  konsep  yang lebih  menghargai  hak-hak  korban  dan  lebih mudah  untuk  melakukan  proses  rehabilitasi pelaku tindak pidana sambil mencari alternatif dari  penuntutan  dengan  cara  menghindari efek-efek pemenjaraan yang selama ini masih dipergunakan  dalam  sistem  peradilan  pidana
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
pada  umumnya. 10 Jika  kita  kaitkan  dengan permasalahan kebakaran hutan ini pendekatan restorative ini menjadi salah satu pilihan utama yang dapat kita jadikan acuan atau dasar dari penyelesaian    pemasalah  terkait  kebakaran hutan.
Konsep  pendekatan  restoratif,  tujuan penyelesaian  tindak  pidana  adalah  untuk memulihkan  keadaan  kepada  kondisi  semula. Prinsip  utama  penyelesaian  tindak  pidana melalui pendekatan restoratif adalah bagaimana  mencari  upaya  yang  dapat mengatasi  berbagai  konflik  secara  etis  dan layak,  mendorong  seseorang  untuk  dapat melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan  dari  nilai-nilai  kompromi  yang dapat  menciptakan  komunikasi  yang  bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan  dan  kerugian  yang  terjadi  akibat terjadinya suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula.
Prinsip  utama  penyelesaian  tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan  suatu  penyelesaian  yang  bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap  terciptanya  kesepakatan,  tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus  ruang  hati  dan  pikiran  para  pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan ber tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang
10 Teuku Sahrul Ansari, Tindak Pidana Korporasi Sektor Lingkungan Hidup, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2020, hlm.92-93
ditetapkan  adalah  sanksi  yang  memulihkan dan bersifat mencegah.
Pandangan  umum  tentang  pendekatan restoratif atara lain sebagai berikut 11 :
1. Tujuan  keadilan  harus  dimaknai  sebagai pemulihan keadaan dan penggantian kerugian yang diderita oleh korban.
2. Tujuan  pemulihan  dan  ganti  rugi  adalah bagian  dari  proses  perbaikan  menyeluruh terhadap  seluruh  hubungan  yang  teah dirusak  termasuk  untuk  mencegah  agar tindak  pidana  serupa  tidak  terulang kembali.
3. Pengertian  tindak  pidana  bukan  hanya sekedar  pelanggaran  hukum  terhadap negara,  tetapi  juga  dimaknai  sebagai perbuatan  yang  merusak  hubungan  antar individu,  individu,  dan  masyarakat  serta individu.
4. Tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan yang  menimbulkan  kerugian  bagi  korban yang harus dipulihkan
5. Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana  bukan  semata-mata  beban  dari negara,  tetapi  merupakan  beban  individu dan masyarakat.
6. Penyelesaian tindak pidana harus diselesaikan  secara  adil  dan  seimbang melalui suatu forum diskusi dan dialog yang bersifat  membangun  bagi  para  pihak  yang terlibat di dalamnya. Khususnya korban dan pelaku  yang  telah  menyatakan  rasa
11 Ibid, Hlm.95
penyesalan atau masing-masing keluarganya
7. Proses pemulihan bertujuan untuk menyelesaikan  konflik  dan  mencegah tindak pidana yang dapat dilakukan mealui serangkaian  pilihan  pertemuan  antara keluarga  atau  masyarakat  dan  wakil pemerintah  yang  disesuaikan  dengan kompleksitas masalah serta proses penyelesaian  praktis  lainnya.  Pertemuan tersebut diperlukan untuk dapat mengambil keputusan Bersama dan memastikan bahwa proses  tersebut  berjalan  dengan  aman, saling menghormati, dan dapat membimbing  para  pihak  menghadapi  hal- hal  yang  kritis.  Pertemuan  tersebut  juga dimaksud untuk mencari pemecahan bagaimana  menghadapi  kejadian  setelah timbulnya  tindak  pidana,  termasuk  untuk memastikan  kesejahteraaan  atau  kepuasan materiil dari si korban, penegasan kembali bahwa  mereka  tidak  akan  dipersalahkan, adanya perhatian kepada kebutuhan emosional  korban,  pemecahan  terhadap setiap konflik anatara korban dengan pelaku (baik  karena  kejahatan  itu  sendiri  maupun yang  sudah  ada  sebelumnya),  pemecahan pertentangan  yang  terjadi  diantara  para anggota  keluarga  atau  dengan  masyarakat, memecahkan  kesulitan-kesulitan  anatara pelaku  dengan  keluarganya  serta  teman- teman lainnya sebagai akibat dari kejahatan tersebut (misalnya, malu untuk membebaskan rasa bersalah melalui permintaan maaf dan penggantian kerugian.
8. Proses  dalam  hal  pemulihan  juga  meliputi tindakan mengatasi alasan- alasan/penyebab dari kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi,  perjanjian  anatara  anggota keluarga  dengan  masyarakat  yang  hadir berdasarkan  suatu  sistem  dukungan  bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut.
9. Peran  pemerintah  adalah  memilihara ketertiban  umum,  sedangkan  peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.
Pendekatan  restoratif  memaknai  bahwa keadilan  itu  dapat  tercapai  bila  proses penyelesaian  tindak  pidana  dapat  melibatkan seluruh pihak yang terlibat dapat menentukan konsep  penyelesaian  dan  pemberian  sanksi. Pemaknaan  ini  telah  membawa  pengeseran paradigma  dalam  memahami  konsep  pemberi keadilan  yang  ada  dalam  sistem  peradilan pidana.  Dikatakan  demikian  karena  dalam konsep sistem peradilan pidana pada umumnya,  keadilan  dianggap  telah  mencapai bila pelaku dapat diberi sanksi oleh negara dan korban  tidak  mendapat  tempat  dalam  proses penyelesaiannya,  sedangkan  dalam  konsep kerangka  kerja  keadilan  restoratif,  pelaku tindak  pidana,  korban  dan  keseluruhan masyarakat  dilibatkan  dalam  menyelesaikan tindak  pidana  secara  langsung  dan  berfokus kepada  pemulihan  yang  diderita  korban ( victim-centred ),  sedangkan  negara  berfungsi sebagai  pemberi  fasilitas  dalam  proses
penyelesaian tindak pidana. 12
Berdasarkan uraian pendekatan restoratif yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  jika  kita kaitkan dengan permasalahan terkait kebakaran hutan pendenkatan ini mejadi suatu alternative  yang  bias  kita  akses  dalam  upaya penyelesaian masalah kebakaran hutan tersebut, mengingat focus utama dalam konsep pendekatan  restoratif  ini  adalah  bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik  secara  etis  dan  layak,  mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai  bentuk  penegasan  dari  nilai-nilai kompromi  yang  dapat  mewujudkan  suatu komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga  segala  bentuk  kerusakan  dan kerugian  yang  timbul  akibat  terjadinya  suatu permasalahan dapat dipulihkan kepada kondisi semula. Sehingga segala kegiatan perekonomian  masyarakat  serta  ekosistem lingkungan  hidup  yang  terganggu  akibat  dari kebakaran  hutan  dapat  dipulihkan  kembali seperti semula.

## IV. KESIMPULAN
Asean  Agreement  on  Transboundary Haze  Pollution merupakan  salah  satu  tobak utama  penanganan  pencemaran  asap  lintas batas,  yang  mana  sebelum-sebelumnya  juga telah  dilahirkan  beberapa  rencana  kerja  oleh negara  anggota  ASEAN  seperti ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution (ACPTP), Regional  Haze  Plan (RHP)  yang
12 Op.Cit, Hlm.97
mana  pada  akhirnya  disempurnakan  oleh Asean  Agreement  on  Transboundary  Haze Pollution  ini .  Konsep Zero  Burning  Policy sebenarnya telah terakomodir dalam beberapa ketentuan  perundang-undangan  di  Indonesia, akan tetapi masih terdapat lubang akses untuk dilakukannya  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar  yang  termuat  dalam  beberapa ketentuan  perundang-undangan  itu  sendiri sehingga  dapat  kita  simpulkan  bahwa pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  tidak konsisten  dalam  menerapkan  konsep Zero Burning Policy yang diamanatkan oleh Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution kepada  negara-negara  anggota  ASEAN  yang merativikasinya  dimana  Indonesia  menjadi bagian didalammnya.
Konsep  pendekatan  restoratif  menjadi salah  satu  alternatif  yang  dapat  kita  tempuh untuk  menanggulangi  permasalahan  terkait kebakaran hutan, mengingat konsep pendekatan  restoratif  ini  berfokus  kepada mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik  secara  etis  dan  layak,  mendorong seseorang untuk dapat melakukan kesepakatan sebagai  bentuk  penegasan  dari  nilai-nilai kompromi  yang  dapat  mewujudkan  suatu komunikasi yang bersifat memulihkan, Sehingga  segala  kegiatan  perekonomian masyarakat  serta ekosistem  lingkungan  hidup yang  terganggu  akibat  dari  kebakaran  hutan dapat dipulihkan kembali seperti semula.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Andreas  Pramudianto, Hukum  Perjanjian Lingkungan  Internasional ,  (Malang: Setara Pers, 2014).
Evans, J.W., 2001. Fire, smoke and haze: The ASEAN response strategy (executive summary) . Philipines: Asian Development Bank.
J.G  Starke, Pengantar  Hukum  Internasional :
Edisi Kesepuluh, terjemahan oleh Bambang Irianan Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Teuku Sahrul Ansari, Tindak Pidana
Korporasi  Sektor  Lingkungan  Hidup,
Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2020

## 2. Peraturan Perundangan
Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2014 tentang Pengesahan  ASEAN  Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.
Perda Daerah Provinsi Riau No 1 Tahun 2019
Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan
dan/atau Lahan
Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2014 tentang Pengesahan  ASEAN  Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH).
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.
Perda Daerah Provinsi Riau No 1 Tahun 2019
Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan
dan/atau Lahan

## 3. Jurnal
N.,2000. “Transboundary Air Pollution: Haze pollution  in  South-east  Asia  and  ist significance” , Journal of Diplomacy and Foreign Relations,2(2). 41-45.
Nguitragol,  P.,2011 .  “Negotiating  the  haze treaty” , Asian Survey, 51(2), 356-378.
D.S., Jones. 2006 “Asean and Transboundary Haze Pollution in South-east Asia”, Asia Eropa Journal, 4(1).
Sicilia  Mardian  Yo’el, Efektivitas  ASEAN
AGREEMENT  ON  TRANSBOUNDARY
HAZE POLLUTION dalam penanggulangan pencemaran asap lintas  batas  di  ASEAN,  Jurnal  Arena Hukum  Universitas  Islam  Kediri. Vol9, No.3, 2016.(328-348). Muhammad Fadli dan Fatmawati Rahmat, Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan di Indonesia” , Jurnal Legislasi Indonesia, vol.13
no.01.2016 (85-96).