JAM (Jurnal Abdi Masyarakat) Volume 4, Number 1, 2024 pp. 39-52 ISSN: 2776-2262 Open Access: https://jam.ipb-intl.ac.id/

## Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sanggar Budaya Desa Kolowa: Pendampingan Pendirian Badan Hukum dan Penyusunan Kontrak Kerja
La Ode Dedi Abdullah 1 *, Endang Tri Pratiwi 2 , Jamil 3 , Asmaul Soepardy Mela 4
1,3,4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendampingi  SDM  Sanggar  Budaya  Desa Kolowa  dalam  proses  pendirian  sanggar  berbadan  hukum  dan  penyusunan kontrak kerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi.  Program  pendampingan  dilakukan  melalui  workshop, pelatihan,  dan  konsultasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses pendirian  lembaga  berbadan  hukum  dimulai  dengan  pembuatan  akta pendirian di hadapan notaris, dilanjutkan dengan pengesahan oleh Menteri, pendaftaran,  dan  pengumuman  dalam  Tambahan  Berita  Negara.  Dalam penyusunan kontrak kerja, tahapan yang perlu dipahami meliputi pengertian kontrak,  unsur-unsur  perjanjian,  jenis  kontrak,  isi  kontrak,  serta  hak  dan tanggung jawab para pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah peningkatan kapasitas kelembagaan Sanggar Budaya Desa Kolowa yang diharapkan dapat mendukung pelestarian dan pengembangan kesenian lokal.

## A B S T R A C T
This study aims to assist the human resources of the Kolowa Village Cultural Studio in the process of establishing a  legal  entity  and  drafting  a  work  contract.  The  method  used  is  a  qualitative  approach  with  data  collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The mentoring program is carried out through workshops, training, and consultations. The results of the study indicate that the process of establishing a legal entity begins with the preparation of a deed of establishment before a notary, followed by ratification by the Minister, registration, and announcement in the State Gazette Supplement. In drafting a work contract, the stages that  need  to  be  understood  include  the  definition  of  a  contract,  elements  of  an  agreement,  types  of  contracts, contents  of  the  contract,  and the  rights  and  responsibilities  of  the  parties.  The  implication  of  this  study  is  the increase  in  the  institutional  capacity  of  the  Kolowa  Village  Cultural  Studio  which  is  expected  to  support  the preservation and development of local arts.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © Author. All rights reserved.

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received: 21 Januari 2024 Revised: 15 Februari 2024 Accepted: 18 Februari 2024 Available  online  28  Februari 2024
Kata Kunci: Sanggar Budaya; Berbadan Hukum; Kontrak Kerja.

## Keywords:
Cultural Studio; Legal Entity; Work Contract.
DOI: https://doi.org/10.22334/jam.v4i 1.74

## 1. PENDAHULUAN
Indonesai  adalah  negara  yang  sangat  kaya  akan  seni  dan  budaya.  Kekayaan  seni  dan budaya bukan hanya berada di perkotaan saja, akan tetapi jga berada di daerah terpencil dan atau  pelosok  di  indonesia.  Banyak  metode  yang  digunakan  dalam  rangka  melindungi  dan mempertahankan  budaya  agar  tetap  lestari.  Hal  ini  tentu  sangat  sejalan  dengan  konstitusi Negara Republik indonesia. Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesai Tahun 1945 mengatakan bahwa “negara memajukan kesenian nasional di indonesia di  tenga  peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan nilai-nilai seninya”. Pasal 32 Ayat (2) berbunyi “negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
Pendapat para ahli terkait kebudayaan yakni diantaranya :
1. Kebudayaan  sebagai  sistem  yang  rumit  yang  terdiri  dari  pengetahuan,  kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, kemampuan, dan kebiasaan yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat (Edward Burnett Tylor, 1832).
2. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang merupakan hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang luas (Ki Sarmidi Mangunsaskoro, 1947)
3. Budaya  sebagai  kumpulan  ide  dan  perasaan,  tindakan,  dan  karya  yang  dibuat  oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Koentjaraningrat, 2007)
4. Budaya mencakup semua yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat (Soerjono sekanto, 2002)
5. Kebudayaan  sebagai  budi  manusia  yang  dihasilkan  dari  perjuangan  manusia  melawan dua kekuatan besar, zaman dan alam (Ki Hajar Dewantara, 1967)
6. Kebudayaan adalah ekspresi dari cara berpikir (Sutan Takdir Alisyahbana, 1984)
Negara dalam menjaga dan melestarikan Kebudayaan dan Kesenian tidak hanya berhenti pada undang-undang  dasar  yang  sifatnya  universal,  namun  juga  menyusun  dan  menetapkan undang-undang  khusus  untuk  mengatur  guna mempertahankan  dan  meletarikan  kebudayaan dan kesenian di indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 4 undang-undang ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya  bangsa,  memperkaya  keragaman,  memperkuat  jati  diri,  memperkuat  persatuan  dan kesatuan,  mencerdaskan  kehidupan,  meningkatkan  citra  bangsa,  mewujudkan  masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban global.
Berdasarkan landasan yuridis diatas, maka sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat ikut bersama-sama menjaga dan melestarikan kebudayaan dan kesenian yang ada di darah, atau di  tempat  dimana  masyarakat  tersebut  tinggal.  Dengan  adanya  dasar  hukum  di  atas,  maka banyak daerah mendirikan yang memiliki kebudayaan dan kesenian mendirikan wadah khusus untuk mengasah atau melatih serta memperkenalkan kepada anak-anak generasi mudah tentang kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah mereka tinggali.
Keberadan sebuah wadah yang berupa sanggar budaya di dalam masyarakat tentu sangat membantu masyarakat dalam melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah yang ada. Dengan adanya  wadah  khusus  seperti  sanggar  budaya,  maka  generasi  muda  akan  lebih  mudah  di arahkan dan dibina dalam mempelajari, mengembangkan, melestarikan dan mempromosikan kebudayaan  dan  kesenian  yang  ada  di  setiap  daerah.  Sama  halnya  dengan  Desa  Kolowa
Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, di Desa Kolowa ini terdapat beragam kesenian dan kebudayaan yang tentunya harus atau wajib untuk dilestarikan. Berikut adalah foto kegiatan Pertunjukan  kebudayaan  dan  kesenian  yang  dilaksanakan  turuntemurun  sampai  hari  ini (Hamsa, 2023).

## Gambar 1: Tarian Kopau
Tarian Kopau adalah tarian yang menurut dari cerita orang tua yang berkebun di desa kolowa  yaitu  proses  menanam  jagung  sampai  pada  panen  di  mana  hasil  panennya  jagung tersebut dikumpul atau ditaruh di dalam kopao yang artinya tempat untuk menyimpan bahan- bahan makanan dan hasil panen kebun. Kini Tarian Kopau ini selain digunakan untuk ritual menanam jagung juga dipertunjukan untuk menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Desa Kolowa (Hamsa, 2023).

## Gambar 2: Tarian Mangaru
Tarian mangaru adalah tarian yang diambil dari kisah pejuang-pejuang dari Desa Kolowa pada zaman dulu, pada masa itu untuk melawan kelompok-kelompok kejahatan yang datang di tanah kolowa. Dan kini Tarian Mangaru ini banyak di pertunjukan pada Penyambutan Tamu- Tamu yang berkunjung ke Desa Kolowa. Tarian Mangaru juga sering di pertunjukan di tingkat daerah kabupaten kota dan provinsi sulawesi tenggara (Hamsa, 2023).
Kondisi  permasalahan  yang  di  hadapi  oleh  mitra  adalah  diantaranya  masyarakat  desa kolowa  dalam  hal  ini  pengurus  Sanggar  Budaya  dalam  pelestarian  kebudayaan  dan keseniannya,  masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  mitra  adalah  yakni  mitra  belum  memiliki sanggar budaya yang berbadan hukum dan belum memiliki format kontrak kerja jika jasa atau kebudayaan mereka di pentaskan atau dipertunjukan di daerah lain. Wadah yang yang memadai baik dari legalitas dan sarana prasarana tentu akan menjadi salah satu faktor pendorong majunya sebuah sanggar budaya dan tentutnya akan berimbas pada pendapatan masyarakat yang menjadi pengelolah/pengurus sanggar budaya tersebut. Masalah legalitas dan kurangnya pemahaman SDM  yang  mengerti  tentang  proses  pengurusan  Legalitas  sebuah  lembaga  dan  tata  cara pembuatan kontrak kerja yang benar menjadi hambatan utama dari mitra (Rismawati, S.Pd, 2023)
Berdasarkan  situasi  yang  telah  dijelaskan  diatas  maka,  kami  sangat  tertarik  untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama-sama mitra dalam memberikan solusi dan menyelesaikan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh  mitra.  Adapun  judul  dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Pendampingan SDM Sanggar Budaya Desa Kolowa Dalam Mendirikan Sanggar Berbadan Hukum Dan Penyusunan Kontrak Kerja”.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  khususnya  situasi  yang  sedang  dihadapi oleh  mitra,  maka  permasalahan  prioritas  dalam  Pengabdian  ini  khususnya  pada  bidang sosial,  budaya,  ekonomi,  pendidikan  dan  hukum.  Sehingga  berdasarkan  situasi  yang sedang di hadapi oleh mitra di Desa Kolowa, permasalah prioritasnya adalah:
1. Mitra  belum  memiliki  wadah  berupa  sanggar  budaya  yang  memiliki  legalitas secara hukum. (belum memiliki Akta Pendirian);
Berdasarkan  permasalahan  prioritas  ini,  dalam  PkM  ini  tujuanya  adalah  Tim bersama  mitra  akan  memberikan  edukasi  tentang  pengurusan  Akta  pendirian Sanggar Budaya dan diskusi sehingga dapat menemukan solusi tentang pengurusan legalitas Sanggar Budaya dan ikut bersama-sama dan mendampingi mitra dalam pengurusan Akta Pendirian Sanggar Budaya.
2. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengurusan sanggar budaya yang berbadan hukum;
Berdasarkan  permasalahan  prorotas  yang  kedua  ini,  fokus  Tim  adalah  akan melakukan atau melaksakan workshop terkait pengurusan akta pendirian kepada mitra, sehingga masyarakat khususnya pengurus Sanggar Budaya (mitra), memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pengurusan legalitas sebuah lembaga yang ada, baik di wilayah mitra yang menjadi mitra PkM ataupun wilayah-wilayah yang lain yang ingin mengurus legalitas sebuah lembaga.
3. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki kemampuan dan pemahaman tentang penyusunan kontrak kerja yang benar;
Permasalahan prioritas berikutnya adalah keterbatasan kemampuan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan kontrak kerja. Menurut Tim pemberian edukasi  tentang  penyusunan  kotrak kerja ini  sangatlah  penting  bagi  mitra. Hal ini  kami jadikan  permasalahan  prioritas  karena  hasil  diskusi  bersama  mitra,  mitra ketika  diminta oleh  pihak  lain  untuk  mempertunjukan/menampilkan  seni  budaya  yang  dimiliki,  mitra tidak memiliki dokumen baku terkait proses pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan, padahal  Mitra  dalam  mempertunjukan  kesenian  yang  mereka  miliki  tentu  ada  fee  yang harus  di  sepakati  oleh  mitra  dan  pengguna.  Berdasarkan  pengalaman  mitra  selama  ini, ketika  ada  pengguna  yang  meminta  kepada  mitra  untuk  mempertunjukan  keseniannya, mitra hanya mengkonfirmasi secara lisan tampa di buatkan dokumen khusus terkait kontrak pertunjukan  yang  memuat  berpa  lama  pertujukan  dilaksanakan  dan  berapa  pendapatan yang akan didapatkan oleh mitra. Dengan adanya kontra kerja tentu akan membantu mitra dalam  hal  penetapan  besaran  biaya  jasa  kepada  pengguna  yang  tentunya  tidak  asal  di tentukan dalam bentuk lisan .
Sanggar budaya di Desa Kolowa memiliki peran penting dalam melestarikan kesenian dan budaya lokal, seperti Tarian Kopau dan Tarian Mangaru. Namun, sanggar ini menghadapi tantangan dalam hal legalitas dan profesionalisme manajemen. Penelitian ini penting dilakukan untuk membantu sanggar budaya di Desa Kolowa dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan  kemampuan  pengelolaan,  sehingga  dapat  lebih  efektif  dalam  melestarikan  dan mengembangkan  kesenian  lokal,  serta  meningkatkan  potensi  ekonomi  kreatif  di  daerah tersebut.

## 2. METODE
Pengabdian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) observasi awal dan identifikasi  masalah,  (2)  perancangan  program  pendampingan,  (3)  pelaksanaan  workshop dan pelatihan, (4) pendampingan proses pendirian badan hukum, dan (5) evaluasi program. Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  pengurus  sanggar,  observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengukur efektivitas program pendampingan.
Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra secara sistematis dan sesuai dengan
prioritas masalah, metode pelaksanaan dan solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :
1. Tim bersama mitra akan memberikan edukasi tentang pengurusan Akta pendirian Sanggar  Budaya  dan  diskusi  sehingga  dapat  menemukan  solusi  tentang pengurusan  legalitas  Sanggar  Budaya dan ikut bersama-sama  dan  mendampingi mitra dalam pengurusan Akta Pendirian Sanggar Budaya;
2. Tim akan melakukan atau melaksakan workshop terkait pengurusan akta pendirian kepada mitra, sehingga masyarakat khususnya pengurus Sanggar Budaya (mitra), memiliki  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  pengurusan  legalitas  sebuah lembaga  yang  ada,  baik  di  wilayah  mitra  yang  menjadi  mitra  PkM  ataupun wilayah-wilayah yang lain yang ingin mengurus legalitas sebuah lembaga;
3. Tim  akan  memberikan  edukasi  dalam  bentuk  workshop  kepada  mitra  dalam penyusunan  Kontrak  kerja  yang  tentunya  dapat  digunakan  oleh  mitra  dalam kegiatan mitra dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah.
Pemahaman Pendirian Lembaga Berbadan Hukum (0%)
Pemahaman Terkait Pengurusan
Badan Hukum & Kontrak Kerja (0%)
Ketersedian Kontrak Kerja
Pemahaman Terkait  Pendirian Lembaga Berbadan Hukum 100%
Pemahaman Terkait Pengurusan Badan Hukum & Kontrak Kerja (100%) Ketersedian Kontrak Kerja (100%)
Kondisi Sebelum Program
Kondisi Sesudah Program
Penerapan Metode

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  SDM  Sanggar  Budaya  Dalam  Proses  Pendirian  Sanggar  Budaya  Berbadan Hukum
Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan dalam Bentuk Worshop dengan materi sebagai berikut:

## 1.  Pembuatan Akta Pendirian Di Muka Notaris
Untuk  mendirikan  Lembaga  Berbadan  Hukum,  perlu  ada  kesepakatan  antara  para pendiri. Hal ini relevan dengan dasar hukum menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang  perseroan  terbatas.  para  pendiri  harus  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  untuk mencapai  tujuan  pendirian  Lembaga  Berbadan  Hukum  .  Selain  itu,  tujuan  terbentuknya Lembaga Berbadan Hukum  sebagai badan hukum harus tercapai melalui kerja sama yang efektif dari para pendiri.
Perjanjian  adalah  dasar  Lembaga  Berbadan  Hukum  karena  itu,  sebuah  Lembaga Berbadan  Hukum    harus  didirikan  oleh  minimal  dua  orang  yang  berjanji  satu  sama  lain. Jumlah  maksimum  orang  atau  pihak  yang  dapat  mendirikan  Lembaga  Berbadan  Hukum tidak dibatasi oleh Undang-Undang Lembaga Berbadan Hukum. Pihak-pihak yang membuat kesepakatan  memiliki  kendali  penuh  atas  jumlah  paling  banyak  orang  (pihak)  yang diperlukan untuk mendirikan Lembaga Berbadan Hukum (Binoto Nadapdap,  2014:23)
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jumlah pihak yang diperlukan untuk membentuk  lembaga  berbadan  hukum  tidak  boleh  melebihi  jumlah  maksimal.  Perjanjian dapat  digunakan  untuk  mendirikan  perusahaan  terbatas;  namun,  perjanjian  harus  dibuat dalam format tertentu atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk mendirikan Lembaga Berbadan Hukum, akta notaris harus dibuat selain persetujuan para pihak.

## 2. Pengesahan oleh Menteri
Setelah itu, Anda harus mengajukan permohonan untuk pengesahan. Akta pendirian perusahaan harus dibuat di muka notaris dan diminta secara tertulis oleh Menteri MenHuk & HAM untuk disetujui. Ini penting karena status badan hukum perusahaan hanya dapat disetujui oleh Menteri.
Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang pendirian Perseroan terbatas juga menjelaskan bahwa: “Pendiri PT harus meminta pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan  HAM,  seperti  lembaga  berbadan  hukum  lainnya.  Semua  permohonan  harus  dikirim melalui format isian komputer elektronik yang dikenal sebagai Sisminbakum, atau sistem
administrasi  badan  hukum.  Permohonan  tersebut  akan  diubah  menjadi  SABH  setelah diterima”.

## 3. Pendaftaran Lembaga Berbadan Hukum (contoh PT)
Langkah  ketiga  adalah  mendaftarkan  bisnis.  Pasal  29  ayat  (1)  UUPT  menetapkan bahwa  Menteri  bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  daftar  perusahaan.  Direksi perusahaan  harus  mendaftarkan  akta  pendirian  perusahaan  bersama  dengan  surat  yang disetujui oleh Menteri untuk melakukannya. Setelah persetujuan atau pengesahan diberikan, pendaftaran harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
Daftar perusahaan, termasuk badan hukum, dibuat oleh undang-undang atau peraturan yang  berlaku.  Ini  mencakup  semua  yang  perlu  didaftarkan  oleh  setiap  perusahaan  dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pandaftaran perusahaan. Undang-undang wajib daftar perusahaan mendaftarkan perusahaan dalam daftar. Daftar perusahaan sangat penting  bagi  dunia  bisnis  untuk  mencegah  praktik  bisnis  yang  tidak  jujur,  seperti penyelundupan dan persaingan curang. Salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan secara jujur dilindungi. Daftar perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan bisnis mereka. Untuk pihak ketiga yang memerlukan informasi ini.
Daftar perusahaan sangat penting bagi pemerintah karena akan memungkinkan mereka untuk  mengikuti  keadaan  dan  perkembangan  bisnis  di  Indonesia  dan  di  luar  negeri. Pemerintah dapat memperoleh informasi menyeluruh tentang keadaan dan perkembangan bisnis  di  Republik  Indonesia,  yang  sangat  berguna  untuk  membuat  dan  menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan.

## 4. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
Langkah keempat adalah pengumuman dipublikasikan dalam berita tambahan negara. Pasal 30 UUPT menetapkan bahwa perusahaan yang telah didaftar harus dilaporkan dalam Berita Negara Tambahan.Menteri harus membuat pengumuman dalam waktu paling lama empat  belas  hari  terhitung  sejak  tanggal  Keputusan  Menteri  diterbitkan.  Pengumuman tersebut diterbitkan dalam surat kabar nasional Republik Indonesia.

## 5.  Tahapan Dalam Proses Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Sanggar Budaya
Kontrak kerja untuk sanggar budaya disusun dalam beberapa langkah, yaitu:
1. Pengertian Kontrak
Perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang mewajibkan masing- masing pihak untuk melakukan sesuatu disebut kontrak.

## 2. Unsur-unsur Perjanjian/Kontrak
a. Ada pihak,
b. Ada persetujuan antara pihak,
c. Tujuan yang akan dicapai,
d. Prestasi yang akan dicapai, dan
e. Ada bentuk tertentu (kontrak) dan syarat-syarat tertentu.

## 3. Jenis Kontrak
a. Berdasarkan bentuk pembayaran
1) Kontrak  Lumpsum  melibatkan  biaya  yang  sudah  pasti  dan  tetap,  batas  waktu  dan penyedia pekerjaan sepenuhnya bertanggung jawab atas semua resiko yang mungkin terjadi selama pekerjaan dilakukan.
2) Dalam kontrak harga satuan, ada batas waktu tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan, dan biaya satuan yang pasti  dan tetap. Untuk spesifikasi  teknis tertentu,  jumlah  pekerjaan  masih  merupakan  perkiraan  sementara,  dan  pembayaran didasarkan  pada  pengukuran  bersama  dari  jumlah  pekerjaan  yang  benar-benar dilakukan.
3) Kontrak  untuk  rehabilitasi  dan  operasi  jaringan  irigasi  dengan  harga  satuan  dan kontrak untuk pemeliharaan dan operasi dengan harga satuan.
4) Kontrak terima jadi, juga disebut sebagai "kunci utama", mencakup hal-hal berikut: pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu tertentu; jumlah biaya yang pasti dan tetap; bangunan  telah  dibangun  dan  berfungsi  dengan  baik;  dan  pembayaran  dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian.
5) Kontrak prosentase mencakup konsultasi konstruksi atau pembangunan, dan imbalan jasa dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari nilai fisik konstruksi.
b. Berdasarkan durasi pelaksanaan
1) Kontrak tahunan: Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran selama satu tahun anggaran.
2) Kontrak tahun jamak: Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana selama lebih dari satu tahun anggaran. Menteri untuk pengadaan yang dibiayai APBN, gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, dan bupati dan walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan persetujuan.
c. berdasarkan jumlah individu yang menggunakan barang atau jasa tersebut.
1.  Kontrak  pengadaan  tunggal  adalah  kontrak  yang  dibuat  antara  satu  unit  kerja  atau proyek dengan penyedia barang atau jasa tertentu, tugas tertentu, dan waktu tertentu untuk diselesaikan.
2.  Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak yang dibuat antara beberapa unit kerja atau proyek dengan penyedia barang atau jasa tertentu, pekerjaan tertentu, dan waktu
pelaksanaan  tertentu,  yang  disesuaikan  dengan  kegiatan  bersama  yang  jelas  dari masing-masing unit kerja atau proyek. Kontrak ini didanai secara bersama.
4. Isi kontrak
a. Kontrak setidaknya mengandung ketentuan sebagai berikut:
syarat-syarat berikut harus dipenuhi dalam kontrak: nama, jabatan, dan alamat dari pihak yang menandatangani; jenis dan jumlah barang atau jasa yang diperjanjikan; hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; nilai kontrak atau harga pekerjaan serta  syarat-syarat  pembayaran;  persyaratan  dan  spesifikasi  teknis  yang  jelas  dan terperinci; dan lokasi pekerjaan; Waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan pekerjaan dan jadwal yang jelas untuk menyelesaikannya; Syarat umum dan syarat— syarat khusus untuk kontrak; Spesifikasi umum dan khusus untuk pekerjan; Jaminan— jaminan; dan Ketentuan khusus mengenai: a) Ketentuan tentang pemutusan kontrak secara  sepihak;  b)  Ketentuan  tentang  keadaan  memaksa;  c)  Ketentuan  tentang tanggung jawab para pihak jika pekerjaan tidak dilakukan dengan benar; d) Ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja (keselamatan kerja bidang konstruksi/K-3, ASTEK, dll.); e) Bentuk dan tanggung jawab atas gangguan lingkungan; f) Ketentuan tentang kontrak kritis; dan g) Ketentuan tentang penyelesaian sengketa.
b.  Peraturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  untuk  kontrak  konstruksi  adalah  sebagai berikut:
1. Undang-undang  No.18/1999  tentang  jasa  konstruksi;  2.  PP  No.  29/2000  tentang Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi;  3.  Perpres  RI  No.42/2002  tentang  Pedoman Pelaksanaan APBN; 4. Perpres RI No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  dan  Perbahanannya;  5.  Permen  PUPR  No.  31/PRT/M/2015  tentang Standar Dokumen Pengadaan; dan 6. Kontrak atau Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
5. Penandatanganan Kontrak:
a. Kedua belah pihak menandatangani kontrak setelah surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa  (SPPBJ)  diterbitkan.  Selain  itu,  penyedia  telah  memberikan  jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang/jasa dan penerbit jaminan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
b. Pekerjaan jasa konsultasi tidak memerlukan jaminan pelaksanaan.
c. Kontrak  untuk  pengadaan  hingga  Rp50.000.000,-  harus  dibuat  dengan  kwitansi pembayaran dan meterai yang cukup.
d. Kontrak  SPK  untuk  pengadaan  hingga  Rp50.000.000,-  harus  dibuat  tanpa  jaminan pelaksanaan.
e. Kontrak  pengadaan  barang  atau  jasa  dengan  jaminan  pelaksanaan  harus  dibuat  untuk pengadaan hingga Rp200.000.000,00.
f. Pengguna barang atau jasa harus menandatangani kontrak pengadaan barang atau jasa yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,- (100 milyar rupiah) setelah mendapatkan pendapat ahli hukum kontrak yang berpengalaman.
g. Saat melakukan perikatan, pihak dapat menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi atau yang dibutuhkan oleh instansi lainnya.
6. Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak:
a.  Setelah  kontrak  ditandatangani,  kedua  pihak  harus  melakukan  pemeriksaan  lapangan bersama-sama:  1.  Mereka  harus  membuat  berita  acara  pemeriksaan  lapangan  dan  2. mereka harus membuat surat penyerahan lapangan.
b. Penyedia dapat menerima uang muka: 1) Untuk bisnis kecil, setidaknya tiga puluh persen dari nilai kontrak, dan untuk bisnis lain dua puluh persen; 2) Ini harus dilakukan setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai setidaknya sama dengan uang muka yang diberikan; 3) Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau asuransi yang memiliki program asuransi kerugian (surety bond) dan harus direasuransik. 4) Pengembalian uang muka dihitung secara bertahap secara proporsional pada  setiap  pembayaran  untuk  prestasi  pekerjaan,  dan  harus  lunas  pada  saat  prestasi pekerjaan mencapai seratus persen. 5) Nilai jaminan uang muka untuk kontrak tahunan atau multi tahun dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan pencapaian pekerjaan.
c.  Penyedia  barang/jasa  dapat  menggunakan  sertifikat  bulanan  (monthly  certificate)  atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak untuk membayar pekerjaan yang dilakukan.
d. Penyedia barang/jasa tidak boleh mensubkontrakan pekerjaan utama kepada pihak lain dengan cara apa pun, kecuali subkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
e. Pelanggaran yang melanggar persyaratan "d" akan bentuk dan besarnya sesuai dengan yang ditetapkan.
7. Perubahan kontrak:
a. Perubahan pada kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
b.  Jika  ada  perubahan  pada  lingkup  pekerjaan,  prosedur  kerja,  atau  waktu  pelaksanaan, perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Penghentian dan pemutusan kontrak:
a.  Jika salah satu pihak tidak dapat melakukan apa yang ditetapkan dalam kontrak, kontrak dihentikan..
b.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh:  perang,  perang  saudara,  pemberontakan,  kekacauan, bencana  alam  yang  dinyatakan  resmi  oleh  pemerintah,  atau  kondisi  yang  ditetapkan dalam kontrak.
c.  Ketika  salah  satu  pihak  melanggar  perjanjian  atau  tidak  memenuhi  kewajiban  dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam kontrak, kontrak diputuskan.
d.  Jika penyedia barang atau jasa tidak memenuhi janjinya, mereka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam kontrak, seperti: Penyedia barang atau jasa harus membayar sisa uang muka, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, dan terdaftar dalam daftar hitam.  Pelanggan  dapat  memutuskan  secara  sepihak  apabila  denda  keterlambatan pelaksanaan  pekerjaan  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  penyedia  lebih  besar  daripada besarnya jaminan pelaksanaan.
e. Pemutusan kontrak karena kesalahan pengguna barang atau jasa melibatkan sanksi berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami penyedia barang atau jasa. Kewajiban ini akan diatur oleh ketentuan kontrak dan peraturan hukum yang berlaku.
f.  Jika  para  pihak  terbukti  melakukan  KKN,  kecurangan,  atau  pemalsuan  selama  proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak, kontrak dibatalkan.
9. Serah Terima Pekerjaan:
a.  Setelah  pekerjaan  selesai  sepenuhnya  sesuai  dengan  kontrak,  penyedia  mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna untuk menyelesaikannya.
b.  Pengguna harus memeriksa hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik sebagian atau seluruhnya, dan diberi wewenang untuk memperbaiki atau melengkapi kesalahan yang mungkin terjadi dalam permintaan penyerahan ini.
c.  Setelah  semua  pekerjaan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam kontrak, penguna barang atau jasa menerima pekerjaan.
d.  Selama masa pemeliharaan yang ditetapkan dalam kontrak, penyedia barang atau jasa harus  menjaga  hasil  pekerjaan  tetap  seperti  saat  penyerahan  pertama  pekerjaan (PHO=Provisional Hand Over).
e.  Penyedia barang/jasa dapat memberikan jaminan pemeliharaan untuk mendapatkan uang retensi.
f.  Waktu pemeliharaan yakni: Pekerjaan permanen membutuhkan enam bulan, pekerjaan semi permanen membutuhkan tiga bulan, dan waktu pemeliharaan dapat melebihi tahun anggaran.
g.  Pengguna menerima penyerahan kedua pekerjaan (FHO = Final Hand Over) setelah masa pemeliharaan berakhir dan kondisi tetap seperti pada waktu PHO. Selain itu, penyedia barang atau jasa menerima kembali jaminan pemeliharaan.
10. Sanksi:
a.  Jika  penyedia  barang  atau  jasa  tidak  menyelesaikan  tugasnya  dengan  cepat  karena kelalaian mereka, penyedia dikenakan denda sebesar 1% per hari dari nilai kontrak.
b.  Pengguna  harus  membayar  penyedia  untuk  kerugian  yang  ditetapkan  dalam  kontrak dalam  kasus  di  mana  pekerjaan  atau  pembayaran  tidak  selesai  karena  kesalahan  atau kelalaian pengguna. Besar kerugian yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 11. Penyelesaian Perselisihan
a.  Jika terjadi perselisihan antara pengguna barang atau jasa dan penyedia barang atau jasa, kedua belah pihak memiliki opsi untuk menyelesaikannya dengan salah satu dari metode berikut: musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan. sesuai dengan ketentuan kontrak menurut hukum Indonesia yang berlakuxx.
b.  Keputusan penyelesaian perselisihan: 1. Hasil penyelesaian perselisihan melalui salah satu metode di atas adalah mengikat. 2. Para pihak bertanggung jawab sesuai dengan kontrak atas semua biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelesaian perselisihan.
Program  pendampingan  ini  telah  memberikan  dampak  positif  bagi  sanggar  budaya  Desa Kolowa. Pengurus sanggar kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses pendirian badan  hukum  dan  penyusunan  kontrak  kerja.  Namun,  beberapa  tantangan  masih  dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya finansial untuk proses legalisasi dan kurangnya pengalaman dalam  manajemen  organisasi  formal.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  diperlukan  pendampingan lanjutan dan kolaborasi dengan pihak pemerintah daerah serta lembaga keuangan mikro untuk mendukung pengembangan sanggar budaya ini.

## 4. SIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Proses pendirian sanggar budaya berbadan hukum meliputi pembuatan akta pendirian, pengesahan oleh Menteri, pendaftaran, dan pengumuman dalam  Tambahan  Berita  Negara.  2)  Tahapan  penyusunan  kontrak  kerja  sanggar  budaya mencakup pemahaman tentang definisi kontrak, komponen, jenis, isi, serta hak dan tanggung jawab  para  pihak.  Penguatan  kapasitas  kelembagaan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan profesionalisme dan daya saing Sanggar Budaya Desa Kolowa. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan evaluasi dampak jangka panjang dari program pendampingan ini terhadap perkembangan kesenian dan ekonomi kreatif di Desa Kolowa. Selain itu, diperlukan dukungan  berkelanjutan  dari  pemerintah  daerah  dan  lembaga  terkait  untuk  memastikan keberlanjutan sanggar budaya yang telah berbadan hukum."

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Binoto Nadapdap. 2014. Hukum Perseroan terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penerbit Aksara. Jakarta.
Edward Burnett Tylor. (1832) Primitive Culture, London Inggris.
Hamsa. 2023. Pengurus Sanggar Budaya Desa Kolowa Kec. Gu Kab. Buton Tengah.
Ki Hajar Dewantara (1967). Kebudayaan.Yogyakarta:Majelis Luhur Persatuan. Taman Siswa.
Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1947) Pendidikan baru di Indonesia. Yogyakarta: Anonim.
Koentjaraningrat (2007). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta; Djambatan.
Peter Mahmud Marzuki. (2005) Penelitian Hukum, Pranada Media Group, Jakarta.
Rismawati, S.Pd. (2023) Pengurus Sanggar Budaya Desa Kolowa Kec. Gu Kab. Buton Tengah.
Soerjono Soekanto (2002) Sosiologi Suatu Pengantar. PT Grafindo Persada.
Sutan Takdir Alisyahbana (1984). Perjuangan Tanggungjawab dalam Kesusasteraan. Pustaka Jaya:Jakarta.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesai Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.