## Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia
( The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)

## Imam Sukadi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang email: imam.sukadi@gmail.com

## ABSTRAKSI
Matinya  hukum  bukan  berarti  bahwa  tidak  ada  hukum,  matinya  hukum  adalah  hukum dipaksakan  untuk  berlaku.  Undang-undang  menjadi  pembenar  sebuah  kejahatan  dan pelaksanaan  undang-undang  berubah  menjadi  mayat  hidup,  robot  dan  mesin  dengan pengendali  jarak  jauh.  Hukum  harusnya  tidak  semata-mata  mengandaikan  legalitas  formal yang sarat dengan proses proseduralnya yang selalu mengejar kepastian hukum. Akan tetapi juga  harus  mampu  melihat  secara  holistik  terhadap  berbagai  persoalan-persoalan  yang muncul  di  tengah-tengah  kehidupan.  Artinya,  bahwa  hukum  tidak  hanya  sebatas  sebagai suatu  sistem  aturan  tetapi  juga  hukum  sebagai  suatu  sistem  nilai.  Sehingga  di  samping adanya kepastian hukum, juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan  dan  keadilan.  Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan ide-ide  tentang  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.
Kata Kunci: hukum dan penegakan hukum

## ABSTRACT ABSTRACT
The powerless of law doesn’t mean that there is no law, the powerless of law is law that is forced to be prevail. The Ordinance becomes a justifier of a crime and the implementation of ordinance has transformed in to nothing but words on a paper, zombies, robot and machine equipped  with  the  remote  control.  Law  shouldn’t  be  emphasize  on  formal  legitimate  act which is so loaded with the procedural process and always looking for the certainty of law, yet, also must be able to see holistically through the problems which show up  in center of life. Meaning, that, the law is not only as a system yet also law is as the system of value so that beside the existence of law certainty, law is also have the value of justice which exist and  grow in  society.  To reinforce the law, there are  3 aspects which must be  watch over, they are the certainty of law, the usage of law, and the justice of law. Law enforcement is as one  of  many  efforts  to  materialize  the  ideas  of  justice,  law  certainty,  and  social  usage become tangible. The process of materialization itself is the essence of law enforcement
Key Words: law and law enforcement

## Pendahuluan
Makna “matinya hukum” adalah sebuah makna yang sangat filosofis. Matinya hukum  bukan  berarti  bahwa  tidak  ada  hukum,  matinya  hukum  adalah  hukum dipaksakan untuk berlaku. Undang-undang menjadi pembenar sebuah kejahatan dan pelaksanaan undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan remote  control.  Akhirnya  realitas  undang-undang  menopengi  kebenaran.  Bukankah hukum telah mati, apabila hukum tercerabut dalam realitasnya. 1
Ilmu  itu  berakhir  bukan  berarti  bahwa  ilmu  sudah  tidak  ada  atau  tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, akan tetapi ilmu itu dikatakan telah mati karena aspek kehidupan telah didominasi oleh ilmu, menurut Stent, ilmu tidak  lagi  bergerak  maju. 2 Ilmu  saat  ini  hanya  berputar-putar  saja  namun  tidak bergerak  maju.  Penemuan  baru  hanya  mengokohkan  dan  mengeksiskan  teori-teori besar yang sudah ditemukan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu sudah mati apabila progresivitasnya dicabut.
Dengan realitas hukum di Indonesia yang sangat yuridis formal dan banyak di domonasi  oleh  hukum  peninggalan  kolonial  Belanda  yang  sangat  positivistik, sehingga  hukum  dipahami  sebatas  aturan-aturan  tertulis  dengan  tetap mengedepankan  kebenaran  dan  keadilan  formal  prosedural.  Kondisi  seperti  itulah bagi penulis menganggap bahwa telah mati dari akar substansinya yang sebenarnya.
Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang  sangat  penting  karena  apa  yang  menjadi  tujuan  hukum  justru  terletak  pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam  kenyataan  kalau  hukum  dilaksanakan.  Memang  hukum  hukum  dibuat  untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya.
Dalam  menegakkan  hukum  ini  ada  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 3 Hukum dan keadilan merupakan dua kata  kunci  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Dua  hal  ini  bukan  masalah  baru  dalam kehidupaan  kita,  tetapi  sangat  dirasakan  disaat  kritis  yang  melanda  bangsa  kita sehingga  merupakan  suatu  kebutuhan  dan  tuntutan  yang  sangat  mendesak. Pengadilan  bukan  tempat  mencari  uang,  akan  tetapi  merupakan  tempat  untuk mencari  keadilan. 4 Oleh  karena  itu,  Satjipto  Rahardjo  dalam  bukunya  “Masalah Penegakan Hukum”, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk  mewujudkan  ide-ide  tentang  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. 5
Suasana berkurangnya kepercayaan pada hukum tampak jelas dalam karya- karya tulis belakangan ini. Kritik atas hukum selalu ditujukan pada tidak memadainya sebagai  alat  perubahan  dan  sebagai  alat  mencapai  keadilan  substantif.  Saat  ini kegelisahan  tersebut  menyangkut  dengan  krisis  legitimasi.  Keberpihakan  hukum yang hanya menguntungkan golongan kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin.
1 H.R.  Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto,  2004, Teori  Hukum:  Mengingat,  Mengumpulkan,  dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, hlm. 137.
2 Ibid., hlm. 136.
3 Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm. 130.
4 Barda  Nawawi,  2001, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan,  Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.
5 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.
Kondisi  hukum  di  Indonesia  yang  sarat  dengan  nuansa  hukum  positivistis yang merupakan peninggalan kaum kolonial Belanda yang menganut sistem hukum “ civil law” sehingga kita terkungkung dalam bingkai hukum yang formalistik. Artinya, hukum adalah apa yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang diproduk  oleh  penguasa  yang  memiliki  otoritas  atasnya.  Karena  pengaruh  dari pemikiran  yang  legilitas  formil,  maka  sangat  besar  dampaknya  terhadap  produk suatu  undang-undang  yang  dicetuskan  dan  juga  terhadap  penegakan  hukumnya oleh para aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, dan lain-lain).
Sudah seharusnya hukum dibicarakan dalam konteks manusia. Membicarakan hukum  yang  hanya  berkutat  pada  teks  dan  peraturan,  bukanlah  membicarakan hukum secara benar dan utuh. Sosok hukum menjadi kering karena dilepaskan dari konteks  dan  dimensi  manusia.  Hukum  formal  adalah  hukumnya  para  profesional hukum. Yang mereka bicarakan adalah ide yang sudah direduksi menjadi teks. Para profesional memang memerlukan pegangan hukum formal itu sebagai modal untuk bekerja. Di tangan mereka hukum “bisa” ditekuk-tekuk untuk keperluan profesi.
Masih  segar  dalam  ingatan  kita  tentang  kasus yang  menimpa  pencuri  3  biji kakao, biji kapuk, semangka dan yang terakhir kasus Prita yang mengharuskannya bak  pengemis  karena  harus  memenuhi  tuntutan  jaksa.  Ternyata,  peradilan  kita belum bisa mencerminkan rasa keadilan. Padahal mereka orang pintar, akan tetapi tidak  memiliki  kebijaksanaan.  Dan  ini  berbanding  terbalik  bila  melihat  nasib  para pengemplang  dana bail  out  Century,  atau  upaya  penegakan  hukum  yang  mereka lakukan  terhadap  dugaan  penyuapan  Anggodo  dkk.  Padahal  menurut  orang  bijak, bila  ada  orang  miskin  dan  bodoh  melakukan  kesalahan,  maka  fungsi  pemimpinnya yang  harus  dipertanyakan.  Mungkin  begini  model  penegakan  hukum  di  negeri  ini. Mungkin benar juga bila  beberapa orang  ada yang  berpendapat  bahwa keadilan  di negeri  ini  hanya  untuk  orang-orang  yang  berduit.  Kemanakah  hukum  kita?  Atau hukum di negeri tercinta ini memang sudah mati?
Hukum  harusnya  tidak  semata-mata  mengandaikan  legalitas  formal  yang sarat  dengan  proses  proseduralnya  yang  selalu  mengejar  kepastian  hukum.  Akan tetapi  juga  harus  mampu  melihat  secara  holistik  terhadap  berbagai  persoalan- persoalan  yang  muncul  di  tengah-tengah  kehidupan.  Artinya,  bahwa  hukum  tidak hanya sebatas sebagai suatu sistem aturan tetapi juga hukum sebagai suatu sistem nilai.  Sehingga  di  samping  adasnya  kepastian  hukum,  juga  tidak  terlepas  dari  nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkan  hukum  terhadap  peristiwa  konkrit  yang  terjadi.  Tetapi  perlu  di  ingat bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan sebagai suatu sistem. Segala aktifitas bila  dilaksanakan  dalam  suatu sistem  dan  tidak  keluar dari sistem  itu sendiri maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian juga dengan hukum, harus  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem,  hal  ini  berpengaruh  besar  pada pelaksanaannya yaitu proses penegakan hukumnya.
Jika  kita  ingin  melihat  hukum  secara  lebih  utuh,  maka  hendaknya  hukum tidak sekedar dipandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya  kita  memandang  hukum  dalam  wujudnya  sebagai  tatanan  yang  utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai tatanan politik yaitu hukum  positif,  hukum  negara  yang  oleh  Roberto  M.Unger  di  istilahkan  sebagai
hukum birokrat. Kalangan hukum positivis mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum. 6
Karakter Hukum di Indonesia
Perkembangan pemikiran hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum  Eropa  Kontinental  atau Civil  Law  yang  masuk  melalui  kolonial  Belanda  dan berkembang  di  bawah  bayang-bayang  paradigma  positivisme.  Masuknya  aliran pemikiran  hukum  berbasis  positivisme  ke  Indonesia,  selain  karena  kolonisasi Belanda,  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peranan  kaum Academic  Jurist  Belanda yang  menggawali  tonggak  pengajaran  dan  kajian  hukum.  Sebagai  negara  yang mewarisi tradisi civil law, perkembangan ilmu hukum di Indonesia sangat ditentukan oleh  kaum Academic Jurists. Dalam hal ini, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan yang kokoh dan rasional menjadi obsesi aliran positivisme. 7
Model  pemimikiran  setelah  kemerdekaan  menunjukkan  suatu  model pemikiran  yang  mengutamakan  komitmen  pada  hukum  adat.  Soekanto mengemukakan  bahwa  kita  orang  Indonesia  dan  hidup  dalam  suasana  adat  kita sendiri. Memang, kita sesungguhnya tidah usah menemukan adat kita sendiri. Akan tetapi, adat harus diungkapkan untuk diketahui, dimengerti, untuk menyadari hukum adat kita adalah hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. 8
Berbicara mengenai pemikiran hukum pada era kemerdekaan, maka kita tidak dapat  lepas  dari  pemikiran-pemikiran  Soepomo.  Soepomo  memiliki  pandangan bahwa  harus  ada  hukum  nasional  yang  berkepribadian  Indonesia  dan  karena  itu haruslah  dilandasakan  kepada  hukum  adat,  tanpa  menutup  mata  terhadap pengambilan  hukum  dari  masyarakat  dunia  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Pancasila dan UUD 1945. 9
Sejak berdirinya berdirinya Republik Indonesia, maka tatanan hukum kolonial secara  revolusioner  telah  diganti  dengan  tatanan  hukum  baru.  Namun,  ironisnya sebagian  besar  hukum  peninggalan  kolonial  Belanda  masih  diberlakukan.  Hal  ini berakibat  bangsa  Indonesia  akan  menjadi  konsumen  hukum-hukum  barat.  Hal  ini nampak  misalnya  ketika  disadari  bahwa  tata  hukum  dalam  lapangan  hukum  sipil masih  tetap  sebagaimana  pada  zaman  Hindia  Belanda.  Pluralisme  pada  lapangan hukum  sipil  masih  tetap  ada.  Untuk  bangsa  Belanda  dan  Tionghoa  masih  tetap berlaku Burgerlijk  Wetboek  dan  Wetboek  van  Koophandel  Hindia  Belanda. Sedangkan untuk golongan bumi putra pada umumnya masih dikuasai oleh hukum Adat dan hukum Islam.
Dalam keadaan yang demikian, maka diperlukan pembaharuan sistem hukum yang  berbasis  pada  hukum  adat.  Kondisi  demikian  telah  mengobarkan  semangat nasionalisme  dan  memunculkan  resistensi  terhadap  dominasi  hukum  kolonial  yang dianggap melemahkan hukum nasional.
Mr. Soepomo yakin bahwa dengan melepaskan diri dari kungkungan hukum barat,  maka  Indonesia  mampu  melakukan  perbaikan  internal  melalui  peneguhan budaya  hukum  Indonesia.  Selanjutnya  beliau  mengatakan  bahwa  untuk memodernisir negara dan masyarakat Indonesia dibutuhkan tata hukum baru yang memenuhi  segala  kebutuhan  hukum  yang  timbul  dari  kehidupan  modern  itu.  Oleh
6 Achmad  Ali,  2002, Keterpurukan  Hukum  Di  Indonesia  (Penyebab  dan  Solusinya),  Ghalia  Indonesia, Jakarta, hlm. 36.
7 Khudzaifah  Dimyati,  2004, Teorisasi  Hukum:  Studi  Tentang  Perkembangan  Pemikiran  Hukum  Di Indonesia 1945-1940, Cet.II, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 36.
8 Ibid., hlm. 139.
9 Ibid., hlm. 140.
karena itu, Soepomo mempersoalkan bagaimana kedudukan hukum adat, seberapa jauh  hukum  tersebut,  dipakai  untuk  kebutuhan  hukum  modern  dikemudian  hari. 10 Sehingga  Prof.  Soekanto  memiliki  tipologi  pemikiran  yang  memposisikan  posisi hukum adat sebagai kerangka acuan untuk penyusunan hukum nasional. 11
Pada  periode  ini  tipologi  pemikiran  hukum  pasca  kemerdekaan  ini menunjukkan  suatu  model  pemikiran  yang  mengutamakan  komitmen  pada  hukum adat. Pemikiran yang formalistik memperlihatkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cendrung untuk menopang sebuah tatanan hukum yang dibayangkan, seperti terwujudnya  suatu  sistem  hukum  nasional,  ekspresi  dan  idiom-idiom  hukum entitasnya menuju hukum adat sebagai karateristik hukum nasional. 12
Model pemikiran hukum pada masa transisi sekitar tahun 1960-1970 adalah Sebuah  Tipologi  Pemikiran  Hukum  Formalistik    yang  memperlihatkan  karakteristik pemikiran  yang  mengutamakan  peneguhan  pada  asas  yang  ketat  pada  format- format postulat hukum.
Pemikiran hukum pada orde baru sangat dipengaruhi olah suasana fenomena hukum yang melingkupinya. Tipologi pemikiran hukum pada era ini lebih cenderung pada pemikiran yang bersifat transformatif. Transformatif di sini berarti bahwa para pemikir  tersebut  tidak  hanya  berpikir  secara  normatif  dan  doktrinal  semata, melainkan  mentransformasikan  fenomena  hukum  dari  aras  empirik  yang  mengkaji tentang  hukum  dalam  konteks  masyarakat.  Hal yang  mengganggu  para  pemikir ini adalah  belum  mampunya  bangsa  Indonesia  untuk  mengajukan  suatu gambar  yang lengkap  tentang  hukum  di  Indonesia.  Para  pemikir  transformis  yang  berorientasi pada  aras  teoritis,  pemikirannya  didasarkan  pada  tradisi  intelektual  barat,  bahkan dalam  beberapa  hal  mencari  alternatif  pemikiran  melalui  konseptualisasi  normatif maupun empirik yang memiliki karakteristik ke-Indonesiaan.
Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda, hingga menjelang tahun 1970  mengambil  aliran  sebagai  penganut  berlandaskan  pada  pemikiran  positivisme hukum.  Di  dalam  pengaruh  paradigma  positivisme,  para  pelaku  hukum menempatkan  diri  dengan  cara  berpikir  dan  pemahaman  hukum  secara  legalistik positivis  dan  berbasis  peraturan  ( rule  bound)  sehingga  tidak  mampu  menangkap kebenaran,  karena  memang  tidak  mau  melihat  atau  mengakui  hal  itu.  Dalam  ilmu hukum yang legalitis positivistis, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang  kompleks  telah  direduksi  menjadi  sesuatu yang  sederhana,  linier,  mekanistik, dan  deterministik,  terutama  untuk  kepentingan  profesi.  Dalam  konteks  hukum Indonesia,  doktrin  dan  ajaran  hukum  demikian  yang  masih  dominan,  termasuk kategori  “legisme”nya  Schuyt.  Hal  ini  dikarenakan  “legisme”  melihat  dunia  hukum dari  teleskop  perundang-undangan  belaka  untuk  kemudian  menghakimi  peristiwa- peristiwa yang terjadi. 13
Oleh  karena  itu,  ketika  teori  positivistis  dalam  perjalanannya  tidak  mampu menjelaskan  keadaan  hukum  secara  holistik  yang  disebabkan  keterbatasan  teori tersebut, maka Satjipto Rahardjo menggunakan sosiologi hukum sebagai alat bantu untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Masalah-masalah  yang  muncul  tersebut  kemudian  membuat  Satjipto Rahardjo  mengemukakan  suatu  gagasan  serta  pandangan.  Gagasan  maupun pandangan itu antara lain adalah perlunya perubahan secara radikal dalam pemikiran hukum  yang  selama  ini  berkembang  menuju  ke  arah  pemikiran  yang  berorientasi “Negara  Berdasarkan  Hukum”.  Menurut  Satjipto  Rahardjo  pembangunan  hukum
10 Ibid., hlm. 142.
11 Ibid., hlm. 153.
12 Ibid., hlm. 139.
13 Ibid., hlm. 168.
haruslah bersifat mendasar. Karena ingin membongkar sampai ke akar nilai tatanan hukum, maka pembangunan hukum nasional bukan hanya sekedar suatu pembaruan terhadap hukum, melainkan menyangkut implementasi dari berbagai konsep. Untuk itulah  perlu  suatu  tipe  penegakan  hukum  progresif,  yakni  dengan  memanfaatkan sosiologi hukum sebagai dasar penegakan hukum progresif.
Penegakan  hukum  progresif  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  meliputi dimensi-dimensi  yang  melibatkan  manusia  dan  penegak  hukum  yang  terdiri  dari generasi  baru  profesional  hukum  yang  memiliki  visi  kepentingan  dan  kebutuhan bangsa.  Kemudian  kebutuhan  akan  semacam  kebangunan  di  kalangan  akademisi, intelektual  dan  ilmuwan  serta  teoretisi  hukum  Indonesia  untuk  memperhatikan kebutuhan  penderitaan  bangsanya  dan  untuk  berani  membebaskan  diri  dari  ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan. Maka dari itu, sebaiknya hukum yang ada di Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai serta tradisi yang khas ke-Indonesia- an, yang kemudian menjadi cermin dari apa, bagaimana, dan kemana tujuan hukum Indonesia itu.

## Penegakan Hukum di Indonesia
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja  karena  kompleksitas  sistem  hukum  itu  sendiri,  tetapi  juga  rumitnya  jalinan hubungan  antara  sistem  hukum  dengan  sistem sosial,  politik,  ekonomi dan  budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan variabel  yang  mempunyai  korelasi  dan  interdepedensi  dengan  faktor-faktor  lain. Faktor  yang  terkait  yang  menentukan  proses  penegakan  hukum  sebagaimana diungkapkan  oleh  Lawrence  M.  Friedman,  yaitu  komponen  subtansi,  struktur  dan kultur.  Beberapa  komponen  tersebut  termasuk  ruang  lingkup  bekerjanya  hukum sebagai  suatu  sistem.  Kesemua  faktor  tersebut  akan  sangat  menentukan  proses penegakan  hukum  dalam  masyarakat  dan  tidak  dapat  dinafikan  satu  dengan  yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.
Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (searching of justice). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai trade mark-nya selama ini. Keadilan telah  mati  secara  dramatis  di  lembaga-lembaga  peradilan  di  bawah  rezim  hukum modern.  Tidak  hanya  itu,  hukum  kemudian  dipahami  semata  sebagai  produk  dari negara  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Lembaga  peradilan  yang semula sebagai house of justice harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.
Indonesia,  setelah  beberapa  kali  pergantian  presiden  justru  penegakan hukumnya  semakin  terpuruk.  Sehingga  suka  atau  tidak,  keterpurukan  hukum  akan membawa  dampak  negatif  terhadap  kehidupan  lain,  terutama  di  bidang perekonomian  bangsa.  Karena  hal  ini  merupakan  jantung  kehidupan  suatu  bangsa dalam  melakukan  aktifitasnya.  Semaksimal  apapun  yang  dilakukan  dalam  bidang ekonomi  oleh  para  pakar  ekonomi kita,  tetapi  sepanjang  bangsa  ini  belum  mampu solusi dan jalan keluar dari keterpurukan hukumnya, hanya merupakan angan-angan belaka.
Hal  yang  sangat  disayangkan,  sistem  hukum  Indonesia  mengalami keterpurukan  yang  luar  biasa.  Karena  setelah  sepuluh  tahun,  masyarakat mandambakan  adanya  supremasi  hukum  dan  keadilan  dapat  ditegakkan  dengan baik,  tetapi  hal  itu  hanya  merupakan  sebuah  wacana  yang  tak  kunjung  datang bahkan keterpurukan hukum di Indonesia semakin semrawut.
Indonesia adalah salah salah satu negara yang paling korup di dunia, tetapi dalam  realitasnya  belum  banyak  koruptornya.  Oleh  karena  dalam  pandangan legistik-normatif,  seseorang  barulah  dianggap  dapat  dianggap  sebagai  seorang koruptor kalau  sudah  ada keputusan  dari pengadilan  yang  berkekuatan tetap  yang dinyatakan  terbukti  bersalah.  Kemudian  dalam  realitasnya  juga  “para  koruptor” ramai-ramai di SP3-kan, dituntut bebas, divonis bebas atau dikabulkan permohonan PK-nya oleh MA.
Kaitannya dengan komponen sistem hukum, maka dapat dikemukakan salah satu  kendala  yang  bersumber  dari  hukum  substansi  (undang-undang)  yakni pemberantasan  korupsi  menjadi  menjadi  efek  belum  tegasnya  undang-undang pemberantasan  korupsi  dalam  memberlakukan  “asas  pembuktian  terbalik”  yang menurut  Ahmad  Ali 14 adalah  merupakan  salah  satu  syarat  utama  agar pemberantasan  korupsi  menjadi  efektif.  Termasuk  dengan  peraturan  tentang “kerahasiaan  bank”  agar  tidak  diberlakukan  selama  proses  hukum  masih berlangsung.  Karena  hal  itu  menjadi  perisai  dan  senjata  yang  ampuh  bagi  para koruptor.
Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dapat dikatakan aneh di dunia, karena ia termasuk diantara beberapa negara terkorup di dunia, tetapi justru mereka yang  paling  banyak  menggunakan  uang  negara  atau  rakyat  untuk  kepentingan pribadinya (koruptor) sangat sedikit jumlahnya yang sempat dijebloskan ke penjara dan bahkan mereka yang sementara diproses kasus korupsinya adalah mereka yang hanya para koruptor yang berada di level kelas teri (penggunaan uang negara hanya miliaran rupiah) sementara yang triliunan tidak dapat diungkap dan diproses dengam atura  hukum  yang  ada.  Salah  satu sebab sulitnya  kasus  korupsi sulit  diberantas di Indonesia  adalah  karena  berbagai  putusan  hakim  yang  menangani  dan  mengadili berbagai  kasus  korupsi  adalah  jauh  dari  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakatnya.  Fenomena law  enforcement  kita  seperti  itu  adalah  karena  kita terpenjara oleh paradigm legalistic, formalistic,  dan procedural semata. Citra  pengadilan  dan  hakim  kita  di  mata  rakyat  sudah  sangat  buruk.  Suap- menyuap  masih  tetap  jalan  dengan  model  dan  cara  yang  bervariasi  di  lingkungan peradilan  (sebagai  institusi  hukum),  apalagi  jajaran  birokrasi  pemerintahan  baik pusat maupun daerah. Buktinya sekarang banyak pejabat daerah baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif yang terkena kasus korupsi.
Efektif  atau  tidaknya  suatu  ketentuan  hukum,  tidak  hanya  tergantung  pada substansi hukumnya,  tetapi  juga ditentukan  oleh  unsur struktur dan  kultur hukum. Oleh karena itu dibutuhkan hakim-hakim non karier, sehingga mereka yang terlibat di  dalamnya  adalah  para  pakar hukum  yang  diakui kejujurannya dan  komitmennya untuk  memberantas  korupsi  serta  berbagai  kasus  lainnya  dan  juga  tidak mengabaikan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  memerintahkan  hakim-hakim  untuk  menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga hakim tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan. Para hakim  kita  harus  berwawasan  luas,  memiliki  kedalaman  ilmu  hukum,  mempunyai kedekatan pada rasa keadilan rakyat banyak dan tidak berkiblat kepada kepentingan politik atau golongan tertentu.
Keterpuruan  hukum  adalah  sudah  sangat  mengerikan  bagi  mereka  yang peduli  dengan  krisis  yang  kita  alami  bersama  selama  ini.  Kendala  utama  untuk membebaskan  bangsa  ini  dari  keterpurukan  hukum  justru  terletak  pada  pemikiran hukum yang masih legistik-positivistik. Sehingga dari pemahaman dan pengetahuan
14 Achmad Ali, Op.cit., hlm.12.
dari seperti itulah yang dijadikan sebagai modal untuk menyelesaikan solusi terhadap kondisi hukum kita, hanyalah merupakan ilmu hukum positif yang sangat sempit dan tentunya sangat sulit untuk mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan tersebut.
Fenomena  dari  kasus  tersebut  di  atas,  memperlihatkan  pada  kita  bahwa  di Indonesia  menganut  paham  positivis  sempit  daripada  rasa  keadilan.  Prinsip-prinsip persamaan hukum dalam tataran praktis telah dinafikan. Sehingga dengan demikian, hal tersebut merupakan potret buramnya penegakan hukum yang sering mencoreng muka Indonesia  di  kancah  internasional.  Untuk  itu para  ahli filsafat enligthtenment menyadari  bahwa  di  dalam  ketidak  peduliannya  kepada  substansi  hukum,  teori formal  membuka  secara  luas  kemungkinan  ketidakadilan  “menyamar”  sebagai keadilan. Para ahli filsafat enligthtenment menyatakan pentingnya substansi hukum melalui  argumen  sebagai  berikut:  Pertama,  bahwa  hukum  tidak  boleh  hanya merupakan alat bantu untuk mencapai rasionalitas, tetapi hukum itu harus rasional. Hukum  yang  rasional  adalah  hukum  yang  benar-benar  mampu  mewujudkan kehadirannya. Kedua,  untuk  menjamin  agar  karya  hukum  yang  rasional  dapat mewujudkan  tujuannya,  maka  harus  didukung  oleh  tindakan  yang  efisien  dari perangkat pelaksanaan hukum. Ketiga, pentingnya memasukkan substansi ke dalam bentuk-bentuk  hukum  berkaitan  dengan  pengaruh  struktur  sosial  masyarakat, dimana hukum harus mewujukan tujuan-tujuannya.
Dengan kondisi bangsa yang carut marut seperti sekarang ini, maka menurut Satjipto  Rahardjo  Indonesia  membutuhkan  suatu  tipe  penegakan  hukum  progresif, Ada  beberapa  dimensi  penegakan  hukum  progresif,  antara  lain;  pertama,  dimensi dan  faktor  manusia  sebagai  pelaku  dalam  penegakan  hukum  progresif.  Idealnya mereka  adalah  generasi  baru  profesional  hukum  (hakim,  jaksa,  advokat,  dan  lain- lain)  yang  memiliki  visi  dari  filsafat  yang  mendasari  penegakan  hukum  progresif, kepentingan  dan  kebutuhan  bangsa  lebih  diperhatikan  daripada  “bermain-main” dengan pasal, doktrin, dan prosedur. Kedua, kebutuhan akan teorisasi Indonesia.
Berfikir  secara  progresif,  menurut  Satjipto  Raharjo 15 berarti  harus  berani keluar  dari mainstream  pemikiran  absolutisme  hukum,  kemudian  menempatkan hukum  dalam  posisi  yang  relatif.  Dalam  hal  ini,  hukum  harus  diletakkan  dalam keseluruhan persoalan kemanusian. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum  modern  akan  menciderai  posisi  kemanusiaan  dan  kebenaran.  Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), barang tentu  berbeda  dengan  paradigma  hukum  positivistis-praktis  yang  selama  ini diajarkan  di  perguruan  tinggi.  Paradigma  hukum  progresif  melihat  faktor  utama dalam  hukum  adalah  manusia  itu  sendiri.  Sebaliknya  paradigma  hukum  positivistis meyakini  kebenaran  hukum  di  atas  manusia.  Manusia  boleh  dimarjinalkan  asal hukum  tetap  tegak.  Sebaliknya  paradigma  hukum  progresif  berpikir  bahwa  justru hukum  bolehlah  dimarjinalkan  untuk  mendukung  eksistensialitas  kemanusian, kebenaran dan keadilan.
Peristiwa  lain  yang  ada  dapat  kita  lihat  kalahnya  supremasi  hukum  dengan kekuasaan, sebagaimana dikatakan Mukthie Fadjar: 16
“Penegakan  Hukum  dan  Hegemoni  Kekuasaan”  atas  dasar  pertimbangan  untuk penyamaan  persepsi  teoritis  bahwa  antara  keinginan  untuk  menegakkan
15 Baca  lebih  lanjut  di  Satjipto  Raharjo,  2007, Membedah  Hukum  Progresif,  PT  Kompas  Media Nusantara, Jakarta.
16 A.  Mukthie  Fadjar, Keprihatinan  Memudarnya  Penegakan  Hukum  dan  Kewibawaan  Hukum  di Indonesia  (Suatu  Refleksi  Kritis  Provokatif),  Buletin  Forum  Doktor  Alumni  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya, Edisi Ke-2, Juli 2011, hlm. 5.
supremasi  hukum  dan  dominannya  supremasi  kekuasaan  sering  terjadi ketegangan  dan  tarik  menarik  yang  berkecenderungan  kalahnya  supremasi hukum. Lebih-lebih pada masyarakat yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi  yang  kemudian  memunculkan  gagasan-gagasan  tentang  keadilan transisional ( transitional justice).
Masih  dalam  penegakan  hukum,  Mukthie  Fadjar 17 menambahkan  kondisi hukum  dan  penegakan  hukum  kita  memang  sudah  dalam  keadaan  gawat  darurat yang  sudah  harus  masuk  ICCU  seperti  kondisi  pada  menjelang  reformasi  1998 sebagaimana  hasil  studi  diagnosis  Bappenas  –  Bank  Dunia  1996  dengan  ungkapan bahwa kondisi hukum Indonesia “ desperate but not hopeless”, namun tidak mampu merawatnya, bahkan lebih memperparahnya. Beberapa indikator dapat dikemukakan antara lain:
a. Hasil  reformasi  konstitusi  dampak  atau  belum  mampu  untuk  melahirkan  suatu sistem  ketatanegaraan  yang  demokratis,  mengedepankan  supremasi  hukum, menghormati HAM, dan berkeadilan sosial.
b. Pembentukan hukum, baik melalui proses legislasi maupun melalui yurisprudensi belum mampu menghasilkan hukum yang berparadima Indonesia.
c. Institusi-institusi  penegak  hukum,  seperti  lembaga  peradilan,  kejaksaan, kepolisian,  dan  organisasi  advokat  kehilangan  kredibilitasnya.  Bahkan  institusi- institusi  baru  yang  tadinya  sangat  diandalkan  seperti  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dilanda penyakit degeneratif.
d. Masyarakat  penggapai  keadilan  mulai  frustasi,  sehingga  lebih  suka mengembangkan budaya kekerasan dan main hakim sendiri.
e. Manajemen  penegakan  hukum  kacau  balau  karena  arogansi  sektoral  yang melahirkan konflik kelembagaan.
f. Lembaga-lembaga  pendidikan  tinggi  hukum  yang  menjadi  pemasok  utama sumber  daya  manusia  (SDM)  penegak  hukum  memang  produktif  dari  sudut kuantitas, tetapi belum dari segi kualitas dan integritas.
g. Pengaruh kekuatan dan kekuasaan politik masih sangat kental dalam penegakan hukum, sehingga sering membuat mandul hukum dan penegakannya. Dalam  sejarah  perkembangan  penegakkan  hukum  di  Indonesia  mengalami pasang  surut  yang  kecenderungannya  justru  mengalami  kemerosotan  sehingga berakibat  memudarnya  kewibawaan  hukum.  Akibatnya  kejahatan  berkembang progresif dan adaptif terhadap moda penegakkan hukum tersebut baik yang terjadi di dalam  keluarga, masyarakat, dan pemerintahan  atau yang dilakukan oleh warga masyarakat bahkan oleh aparat maupun birokrat, sehingga mengancam ketentraman masyarakat  dan  semakin  menenggelamkan  wajah  penegakan  hukum  maupun kewibawaan hukum. Dengan demikian, untuk mengurai kondisi tersebut, semestinya tidak boleh hanya penjahatnya yang disalahkan tetapi juga karena lingkungan sosial, kondisi dinamika sosial, dan budaya masyarakat serta birokrasi pemerintahan. 18 Banyak faktor yang menyebabkan memudarnya penegakkan dan kewibawaan hukum,  pertama ,  karena  merosotnya  keinsafan  dan  kesadaran  terhadap  peraturan yang  berlaku,  merupakan  “langkah  mati”  dalam  upaya  membersihkan penyelewengan  terhadap  peraturan.  Dengan  kata  lain  kemajuan  umat  beragama dalam  menjalankan  ibadah  belum  mampu  membonceng  “budaya  lambat”  dalam melaksanakan  hakekat  ibadah  dan  ketaatan  pada  hukum.  Kedua,  keburukan  dan
17 Ibid., hlm. 15.
18 Sebab  musabab  yang  paling  utama  ialah  lingkungan  sosial,  terutama  lingkungan  yang  tidak  baik dapat  membuat  kelakuan  seseorang  menjadi  jahat.  Termasuk  juga  lingkungan  kerja  serta  budaya yang  berkembang  di  masyarakat  dapat  pula  mempengaruhi  seseorang  untuk  ikut  melakukan kejahatan. Dalam Robert Kligart, 2001, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
label  cacat  terhadap  aparatur  negara  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya,  merupakan  gejala  kekakuan  yang  harus  dicairkan  sedini  mungkin, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi semakin berkurang. Ketiga, karena aspek pengawasan  formal  yang  masih  lemah  dan  belum  optimal  dalam  menjalankan tugasnya. 19

## Upaya Penegakan Hukum di Indonesia
Berbicara  tentang  pengaruh  hukum  sebagai  suatu  sistem  terhadap  proses penegakan  hukum  hukum  kiranya  kita  perlu  melihat  pula  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum.  Dalam  usaha  untuk  menjawab  mengapa  upaya penegakan  hukum  di  Indonesia  selalu  mengalami  hambatan  dalam  pelaksanaanya. Ada baiknya kita melihat masalah ini dengan menggunakan teori Sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman 20 , antara lain:
1. Legal  Substance  (Substansi  Hukum),  yang  mana  sistem  ini  adalah  peraturan- peraturan  yang  di  pakai  oleh  para  pakar  pelaku  hukum  pada  waktu  melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.
2. Legal  Structure  (Struktur  Hukum),  yang  mana  sistem  ini  adalah  pola  yang memperlihatkan  tentang  bagaimana  hukum  itu  dijalankan  menurut  ketentuan- ketentuan formalnya oleh apara penegak hukum.
3. Legal Culture (Budaya Hukum), yang mana sistem ini merupakan suasana pikiran sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan, dihindari  atau  disalahgunakan.  Keadaan  budaya  hukum  ini  tercermin  pada masyarakat  kita  yang  biasanya  enggan  untuk  berurusan  dalam  suatu  perkara dengan aparat penegak hukum.
Achmad  Ali  selain  mengutip  pendapatnya  Lawrence  M.  Friedman  tentang  3 unsur  dalam  sistem  hukum  di  atas  juga  memberikan  penambahan  sehingga berjumlah 5 dalam unsur sistem hukum yaitu: 21
1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain sebagainya;
2. Subtansi,  yaitu  keseluruhan  atauran  hukum,  norma  hukum  dan  asas  hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
3. Kultur  hukum,  yaitu  opini-opini,  kepercayaan-kepercayaan  (keyakinan- keyakinan),  kebiasaan-kebiasaan,  cara  berpikir,  dan  cara  bertindak,  baik  dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum;
4. Profesionalisme,  yang  merupakan  unsur  kemampuan  dan  keterampilan  secara person dari sosok penegak hukum;
5. Kepemimpinan,  juga  merupakan  unsur  kemampuan  dan  keterampilan  secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum. Kepemimpinan  sangat  erat  hubungannya  dengan  kemampuan  pemimpin untuk melakukan komunikasi yang optimal, sehingga dia mampu membangun trust dan kepercayaan. Komunikasi hukum dan sosialisasi hukum adalah sub-elemen dari elemen  kepemimpinan  dalam  suatu  sistem  hukum.  Dengan  kata  lain,  komunikasi
19 Koesno  Adi, Quo Vadis: Penegakkan  Hukum Dan Kewibawaan  Hukum Di Indonesia, Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit.
20 Baca  lebih  lanjut  Lawrence  M.  Friedman,  1975, The  Legal  System  A  Social  Science  Perspective, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 14.
21 Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence),  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, hlm. 203.
hukum dan sosialisasi hukum merupakan faktor yang sangat esensial bagi efektifitas hukum.  Secara  umum  dikatakan  bahwa  melalui  komunikasi,  seorang  pemimpin ataupun penegak hukum, membangun trust dari masyarakatnya 22 . Dalam kaitannya dengan trust dan hukum, masyarakat dapat dibedakan ke dalam good trust society dan bad trust society.
Soerjono  Soekanto  menjelaskan  tentang  bagaimana  efektifitas  penegakan hukum  yang  terbagi  dalam  5  faktor  yang  berkaitan  dengan  eratnya  satu  sama lainnya, yaitu: faktor hukumnya dalam hal ini adalah undang-undang, faktor penegak hukumnya dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan sebagai  hasil karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam pergaulan hidup 23 .
Abdul  Manan  mengutip  tentang  sistem  hukumnya  Lawrence  M.  Friedman menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang sangat dominan dalam hukum, yaitu: 24
1. Struktur  hukum  adalah  pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum  itu dijalankan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,  pembuat  hukum  dan  lain-lain  badan  proses  hukum  berjalan  dan dijalankan;
2. Substansi  hukum  adalah  peraturan-peraturan  yang  dipakai  oleh  para  pelaku hukum  pada  waktu  melaksanakan  perbuatan-perbuatan  serta  hubungan- hubungan hukum;
3. Kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan  dan  jika  masyarakat  dalam  menyelesaikan  kasus  yang  terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, maka masyarakat itu mempunyai persepsi  positif  tentang  pengadilan.  Kultur  masyarakat  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  rangka  pembaharuan  hukum  dan  pembaharuan masyarakat.
Lebih  lanjut  Abdul  Manan  memberikan  gambaran  tentang  aspek-aspek  apa saja yang akan mempengaruhi atas perubahan hukum itu sendiri, yaitu: 25
1. Globalisasi sebagai aspek pengubah hukum;
2. Aspek pengubah hukum dalam perspektif sosial budaya;
3. Aspek pengubah hukum ditinjau dari segi politik;
4. Perubahan hukum ditinjau dari aspek ekonomi;
5. Perubahan hukum ditinjau dari aspek pendidikan;
6. Ilmu pengetahuan dan tekonologi sebagai aspek pengubah hukum;
7. Supremasi hukum sebagai salah satu aspek pengubah hukum Dari  berbagai  kajian  yang  awalnya  berangkat  dari  konsepnya  teori  sistem hukumnya  Lawrence  M.  Friedman  dan  berbagai  kritik  pembangun  dari  ahli  yang lainnya  dapat  kita  simpulkan  bahwa  pembaharuan  hukum  itu  senantiasa  berjalan sesuai  proses  dialektika  dan  berangkat  dari  masalah-masalah  nyata  di  dalam masyarakat.
Satjipto  Rahardjo  dalam  bukunya  “Penegakan  Hukum  (Sebuah  Tinjauan Sosiologis)”  mengatakan  penegakan  hukum  sebagai  proses  sosial,  yang  bukan
22 Ibid.
23 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
24 Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 10.
25 Lihat  lebih  jelas  dan  lengkapnya  dalam  bukunya  Abdul  Manan,  2005, Aspek-Aspek  Pengubah Hukum, Kencana Predana Media, Jakarta.
merupakan  proses  yang  tertutup,  melainkan  proses  yang  mempengaruhi lingkungannya.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  akan  bertukar  aksi  dengan lingkungannya,  yang  bisa  sisebut  sebagai  peraturan  aksi  dengan  unsur-unsur manusia,  sosial,  budaya,  politik,  dan  sebagainya. 26 Pada  hakekatnya  berbicara tentang penegakan hukum juga berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep- konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. 27
Membangun  hukum  agar  sesuai  dengan  nilai  dan  struktur  sosial  Indonesia. Membutuhkan sikap kritis dan berpikir terbuka. Karena banyak nilai-nilai yang tidak mudah ditampung dalam sistem hukum Pancasila yang menurut istilah Muladi adalah sistem  hukum  kekeluargaan.  Kondisi  Indonesia  saat  ini  menunjukkan  adanya missinkronisasi  antara  nilai-nilai  dengan  norma  yang  berlaku.  Nilai-nilai  yang  ingin dimunculkan adalah nilai budaya Indonesia, tetapi norma yang muncul justru norma- norma Eropa yang menganut paham liberal-kapitalis (lihat PP Nomor 20 Tahun 1994) yakni kuatnya konglomerasi, monopoli dan UMR di bawah standar. 28
Paling  urgen  dan  utama  dalam  pembangunan  hukum  Indonesia  adalah melakukan  perubahan  paradigma  hukum.  Hal  ini  sangat  mempengaruhi  adanya model  dan  karakter  suatu  peraturan  hukum.  Kalau  tidak  merubah  paradigma dimaksud maka hukum yang ada masih seperti yang aslinya (perbedaan hanya dari bahasa Belanda ke Indonesia serta mengganti pasal-pasalnya), tetapi paradigmanya tetap. Sehingga membangun hukum haruslah dimulai dari dasar, karena seperti yang kita  ketahui  bahwa  peraturan  peninggalan  Belanda  adalah  berjiwa  liberal-kapitalis. Sangatlah  diharapkan  sehingga  kita  akan  memulai  pembangunan  hukum  dari “pondasinya” dan jiwa (paradigma) bangsa Indonesia.
Setelah  Indonesia  merdeka  banyak  peraturan  dan  hukum  yang  sudah ketinggalan  jamannya,  banyak  yang  tidak  ada  peraturan  pelaksanaannya,  tidak sinkron  baik  secara  vertical  maupun  secara  horizontal.  Kondisi  ini  tentunya berdampak  dalam  berbagai  aspek,  yaitu:  Pertama;  adanya  hukum  yang  mati, maksudnya  peraturan  hukumnya  ada  tetapi  tidak  pernah  dilaksanakan,  Kedua; timbulnya  penegakan  hukum  yang  ragu-ragu;  Ketiga;  timbulnya  budaya  diskresi yakni pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan selera penegak hukumnya; Keempat; timbulnya budaya pragmatisme yang merupakan pengambilan keputusan yang  hanya  didasarkan  pada  pertimbangan  praktis  dan  sifatnya  hanya  sesaat  dan berjangka pendek.
Satjipto  Rahardjo mengatakan  bahwa  salah  satu  paradigma  hukum  adalah; pertama,  nilai  sehingga  hukum  dapat  dilihat  sebagai  sosok  nilai  pula.  Kehadiran hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kedua. Hukum sebagai ideologi yang merupakan suatu pernyataan dalam  bentuk  suatu  pemihakan  kepada  nilai-nilai  tertentu  mengenai  pernyataan yang dipegang oleh suatu golongan yang berkuasa. Ketiga, hukum sebagai institusi yakni  hukum  diwujudkan  melalui  aktivitas  atau  bekerjanya  berbagi  badan,  seperti pengadilan,  kepolisian  dan  lain-lain.  Sehingga  cita-cita  hukum,  gagasan,  doktrin diusahakan  menjadi  kenyataan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Keempat,  hukum
26 Satjipto  Rahardjo,  2009, Penegakan  Hukum  (Sebuah  Tinjauan  Sosiologis),  Genta  Publishing, Yogyakarta, hlm. 11.
27 Ibid., hlm. 12.
28 Zudan Arif Fakrullah, “Membangun Hukum Yang berstruktur Sosial Indonesia Dalam Kancah Trends Globaliasi”  dalam Wajah  Hukum  Di  Era  Reformasi  (Kumpulan  Karya  Ilmiah  Menyambut  70  Tahun Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.
sebagai rekayasa sosial yakni penggunaan hukum sebagai sarana sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukum itu merupakan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. 29
Penggunaan  alat  bantu  sosiologi  hukum  dalam  melakukan  dekonstruksi pemikiran hukum semakin mengkristal, karena sosiologi hukum yang empiris. Pikiran hukum  harus  bertolak  dari  kenyataan-kenyataan.  Indonesia  untuk  menyerap perubahan-perubahan yang ada, seperti gagasan nilai, tradisi dan cita-cita. Sehingga Mochtar  Kusumaatmadja  yakin  bahwa  hukum  merupakan  salah  satu  “alat pembaharuan  masyarakat”.  Artinya  bahwa  hukum  itu  harus  peka  terhadap perkembangan  masyarakat  dan  hukum  juga  harus  disesuaikan  atau  menyesuaikan dengan keadaan yang telah berubah. 30
Terdegradasinya  hukum  ke  dalam  situasi  yang  disebut  dengan  kehancuran, kekacauan merupakan titik berangkat untuk menata, memperbaiki dan membangun kembali  puing-puing  hukum  yang  hancur.  sehingga  dengan  jelas  dapat  ditentukan misi  apa  yang  hendak  dilakukan  dalam  pembangunan  hukum  ke  depan,  hukum seperti apa yang didambakan. Konflik harus disikapi dengan positif, bukan dipahami sebagai  sesuatu  yang  menghalangi.  Pembangunan  hukum  harus  memiliki  konotasi positif terhadap perkembangan budaya masyarakat. Untuk itu pembangunan hukum juga  harus  merupakan  kebijakan  semesta  yang  disusun  berdasarkan  kebutuhan masyarakat sendiri.
Buruknya  kondisi  hukum  di  Indonesia  ditandai  dengan  berbagai  kondisi faktual  sebagai  berikut:  1)  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  tidak mencerminkan  aspirasi  rakyat,  dan  tidak  berpegang  pada  prinsip  harmonisasi hukum.  Seringkali  peraturan  yang  dibuat  bertentangan  dengan  kepentingan  orang banyak,  dan  bertabrakan  antara  satu  peraturan  dan  peraturan  lainnya.  2)  putusan pengadilan  masih  banyak  yang  didasarkan  pada  berapa  besar  imbalan  yang diberikan oleh pencari keadilan; 3) aparatur penegak hukum polisi dan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih sarat dipengaruhi oleh imbalan dan belum berorientasi pada pelayanan publik.
Faktor utama yang menyebabkan Indonesia belum mampu dalam penegakan hukum  adalah  sosok  penegak  hukumnya  yang  dimulai  dari  orang  pertama  yang berada  pada  institusi  hukum  yang  ada,  baik  di  Kejaksaan  Agung,  Kepolisian, Mahkamah  Agung,  Pengadilan  maupun  institusi-institusi  lainnya.  Pentingnya  aspek pendukung  utama  terhadap  baik  buruknya  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Harus disadari  bahwa  uang  adalah  raja  yang  bisa  membantu  atau  menyelamatkan  orang dan juga bisa menjerumuskan orang pada jurang kehancuran.
Uraian  dan  penjelasan  tersebut  di  atas  terhadap  kondisi  keterpurukan  dan kemandekan hukum di Indonesia baik pada tataran konsep maupun solusinya, maka menurut  penulis ada beberapa hal yang perlu  menjadi acuan  pemikiran  perubahan menuju  pada  hukum  yang  berkarakter  ke-Indonesia-an  adalah:  pertama, meninggalkan  pemikiran  yang  positivis yang  senantiasa  mengekang  pola pemikiran kita  terhadap  hukum,  sehingga  hukum  tidak  hanya  dipahami  sebagai  undang- undang  semata  tetapi  hukum  juga  tidak  terlepas  dari  realitas  kehidupan  sosial, artinya hukum harus mampu mengkoordinir nilai-niali dan budaya yang muncul dan ada dalam masyarakat; kedua, harus melakukan perubahan paradigma hukum yang penuh dengan nuansa kolonial Belanda ke paradigma hukum yang berkarakter pada budaya  masyarakat  Indonesia  dengan  tetap  mengacu  pada  cita  hukum  bangsa
29 Satjipto  Rahardjo,  2002, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 60.
30 Khudzaifah Dimyati, op cit., hlm. 176.
Indonesia;  ketiga, para  penegak  hukum  adalah  mereka  yang  punya  kemampuan yang  profesional  dan  pemahaman  terhadap  hukum  secara  holistik  dan  juga  punya integritas  moral  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  sehingga  hukum  tidak dipermainkan  sesuai  dengan  selera  dan  kepentingan  individu  penegak  hukum  itu sendiri;  keempat, penanganan  terhadap  berbagai  persoalan  hukum  harus  disikapi dengan  cara-cara  yang  responsif  dan  tetap  tidak  mengabaikan  nilai-nilai  yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Upaya perbaikan hukum selain pada strukturnya (institusi hukum) juga tidak terlepas  pada  substansi  dan  kultur  hukum  itu  sendiri.  Karena  penegakan  hukum dapat dijalankan dengan baik juga apabila didukung oleh suatu produk hukum yang benar-benar  telah  mempertimbangkan  berbagai  aspek  baik  yuridis  maupun  non yuridis  yang  tidak  mengabaikan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat. Karena hukum itu muncul dari masayarakat yang merupakan faktor pendukung bagi efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan  suatu  aturan  hukum.  Sehingga  Friedman 31 mengatakan bahwa pelaksanaan struktur dan substansi hukum tanpa didukung oleh kultur  hukum,  maka  ia  akan  menjadi  sebuah  “  foto  mati”  yang  tidak  punya  peran dan fungsinya dalam kehidupan di masyarakat.

## Penutup
Model dan karakter hukum di Indonesia harus mampu mengakomodasi nilai- nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat dan tetap mengacu pada cita hukum  Indonesia  serta  pemahaman  tentang  kepastian  hukum  hendaknya  tidak sekedar  dipahami  sebagai  kepastian  undang-undang  melainkan  dipahami  juga sebagai kepastian rasa keadilan dalam masyarakat yang tidak diabaikan dalam setiap kebijakan  dan  keputusan  para  penegak  hukum.  Di  dalam  penegakan  hukum,  tidak boleh  memandang  pasal-pasal  dalam  undang-undang  sebagai  pasal  yang  berdiri sendiri,  terpisah  dari  sistem  hukumnya,  asas  hukumnya  dan  rasa  keadilan  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  harus  memandang  hukum  sebagai  suatu  sistem  yang utuh.
Mengenai hal di atas, hukum di Indonesia harus bisa mencerminkan hukum yang  sesuai  dengan  kultur  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia dan  perlu  adanya  perubahan  karakter  hukum  dari  kolonial  menjadi  Hukum  yang berkarakter keIndonesiaan.
Penegak  hukum  harus  mempunyai  jiwa  yang  bersih  dan  berwibawa,  serta mempunyai dedikasi yang tinggi dengan landasan moral, etika dan profesi yang baik dan  bersikap  profesional  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  aparat  penegak hukum.

## Daftar Pustaka
A.Mukthie Fadjar , Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum di Indonesia (Suatu Refleksi Kritis Provokatif), Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi Ke-2, Juli 2011. Abdul  Manan ,  2005, Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum,  Kencana  Predana  Media,
Jakarta.
Achmad  Ali ,  2002, Keterpurukan  Hukum  Di  Indonesia  (Penyebab  dan  Solusinya), Ghalia Indonesia, Jakarta.
31 Lawrence M. Friedman, op.cit., hlm. 15.
________ ,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Barda  Nawawi  Arief ,  2001, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Friedman,  Lawrence  M., 1975, The  Legal  System  A  Social  Science  Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
H.R.  Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto ,  2004, Teori  Hukum:  Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung.
Khudzaifah  Dimyati ,  2004, Teorisasi  Hukum:  Studi  Tentang  Perkembangan Pemikiran  Hukum  Di  Indonesia  1945-1940,  Muhammadiyah  University  Press Cet II, Surakarta
Kligart, Robert , 2001, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Koesno Adi , Quo Vadis: Penegakkan Hukum Dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia,
Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit.
Satjipto Rahardjo , 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
_________ _____, 2002, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
_________ _____,  2007, Membedah  Hukum  Progresif,  PT  Kompas  Media Nusantara, Jakarta.
_______ _______,  2009, Penegakan  Hukum  (Sebuah  Tinjauan  Sosiologis),  Genta Publishing, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto , 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo , 1986, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
Zudan  Arif  Fakrullah ,  “Membangun  Hukum  Yang  berstruktur  Sosial  Indonesia Dalam  Kancah  Trends  Globalisasi”  dalam Wajah  Hukum  Di  Era  Reformasi (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Citra Aditya Bakti, Bandung.