## UANG PANAI SEBAGAI HARGA DIRI PEREMPUAN SUKU BUGIS BONE: ANTARA ADAT DAN AGAMA
1 Rinaldi, 2 Agus Bambang Nugara, 3 Lukman Ismail
1 Pendidikan Sosiologi, 2 PPKn, 3 Pendidikan Sosiologi
1 Universitas Muhammadiyah Makassar, 2 Universitas Kristen Satya Wacana, 3 Universitas Muhammadiyah Makassar e-mail: 1 rinaldi@unismuh.ac.id , 2 agus.nugraha@uksw.edu , 3 lukmanismail@unismuh.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk memahami makna uang panai dari segi adat dan agama, uang panai secara adat  merupakan  suatu  kewajiban,  sedangkan  dalam  agama  islam  merupakan  sesuatu  yang  sunnah dan yang wajib adalah pemberian mahar. Uang panai dan mahar pada masyarakat Bugis merupakan sesuatu  yang  berbeda.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan  metode Meta-Sintesis  untuk  memetakan  hasil  penelitian  dari  beberapa  literatur.  Data  kemudian  dianalisis dengan  melihat  tradisi  pemberian  uang panai kepada  perempuan  baik  secara  hukum  adat  maupun menurut hukum syariat islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pemberian uang panai secara adat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki, tanpa uang panai maka tidak ada pernikahan. 2). Pemberian uang panai menurut syariat islam adalah sesuatu yang sunnah, tanpa uang panai pernikahan  tetap  sah.  3).  Harga  diri  perempuan  ditentukan  oleh  besaran  uang panai yang diberikan pihak laki-laki dengan melihat status sosial perempuan dalam masyarakat.
Kata Kunci: Uang Panai, Status Sosial, Adat, Agama

## Abstract
This  article  aims  to  understand  the  meaning  of  pennies  in  terms  of  customs  and  religion,  traditional pennies  are  an  obligation,  while  in Islam it is  something  that  is  sunnah  and  what  is  obligatory  is  the giving of a dowry. Panai and dowry in Bugis society is something different. This study uses a qualitative research  approach  with  the Meta-Synthesis method  to map research  results from  several literatures. The  data  is  then  analyzed  by  looking  at  the  tradition  of  giving  panai  money  to  women  both  under customary  law  and  according  to  Islamic  sharia  law.  The  results  showed  that:  1).  The  provision  of traditional  pennies  is  an  obligation  that  must  be  fulfilled  by  the  men,  without panai there  can  be  no marriage. 2). Giving pennies according to Islamic law is something that is sunnah, without pennies the marriage is still valid. 3). Women's self-esteem is determined by the amount of money given by men by looking at women's social status in society.
Keywords: Panai Money, Social Status, Customs, Religion

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  masyarakat  multikultural  dengan ragam  budaya  dan  adat  istiadat  yang tersebar dari pelosok desa sampai kepusat kota  yang  mencerminkan  identitas  lokal disetiap  daerah  yang  membedakannya dengan  daerah  lain.  Keragaman  budaya setiap  daerah  berbeda-beda  dan  memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tradisi adat  istiadat  dalam  suatu  masyarakat. Dalam  kehidupan  masyarakat  suku  bugis,
nilai  tradisi  yang  masih  kental  dan membudaya sampai sekarang menggambbarkan  bagaimana  identititas lokal  dan  watak  masyarakat  suku  Bugis Bone  (Soekanto,  2010.  hlm.  38),  seperti budaya siri’ na pacce, siri yang bermakna: rasa malu (harga diri), harga diri berkaitan dengan kehormatan seseorang yang tidak bisa  dibeli  dengan  uang,  harga  diri berkaitan  dengan  kehormatan  seseorang dan setiap orang harus saling menghargai. Sedangkan pacce atau  disebut pesse dalam  bahasa  Bugis yang  bermakna:
(keras  atau  memiliki  pendirian  kokoh). Pacce bermakna  tentang  bagaimana seseorang memiliki integritas atau pendirian  yang  keras  dan  tegas  terhadap suatu persoalan.
Budaya  yang  berkaitan  erat  dengan budaya siri  na  pacce yaitu  budaya pernikahan  pada  masyarakat  suku  bugis tentang  pemberian  uang panai olek  pihak laki-laki  kepada  pihak  perempuan.  Uang panai merupakan  tradisi  yang  melahirkan gengsi  dalam  masyarakat  suku  bugis. Sedangkan uang panai menurut Koentjaraningrat  (1967)  yaitu  uang panai yang diberikan keluarga mempelai laki-laki kepada  keluarga  mempelai  perempuan untuk  memenuhi  kebutuhan  pada  saat melaksanakan  pernikahan,  dalam  hal  ini uang panai juga bisa disebut sebagai uang belanja.  Pemberian  uang panai melihat kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan seorang perempuan, semakin tinggi martabat perempuan maka semakin dihormati dengan memberikan uang panai yang  banyak.  Jumlah  pemberian  uang panai melihat  kondisi  dan  status  pada keluarga  pihak  mempelai  perempuan, semakin tinggi status keluarga perempuan maka uang panai yang diminta akan cukup besar  sebagai  bentuk  penghormatan  dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika uang panai yang  diminta  dapat  dipenuhi keluarga  mempelai  laki-laki.  Uang panai juga  terkadang  menimbulkan  berbagai permasalahan  sosial  dalam  masyarakat diantaranya silariang (kawin lari) dan hamil diluar  nikah.  Tingginya  permintaan  uang panai dijadikan  sebagai  gengsi  untuk menunjukkan status sosial dalam masyarakat  (Yansa  &  Perkasa,  2017). Besarnya permintaan uang panai mempelai perempuan terkadang membuat mempelai  laki-laki  akhirnya  membatalkan lamarannya  dan  terkadang  membuat keputusan yang melenceng dari budaya siri (rasa  malu),  seperti  kawin  lari  dan  hamil diluar  nikah.  Permintaan  uang panai yang tinggi  juga  sebagai  bentuk  penolakan secara halus kepada laki-laki dengan dalih bahwa  mempelai  laki-laki  tidak  akan sanggup memenuhi uang panai nya.
Pada  dasarnya  uang panai menurut masyarakat  Bugis  Bone  memiliki  tujuh makna  yang  terkandung  didalamnya,
diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai  utama  yang  harus  dijaga,  harga  diri keluarga, jenjang Pendidikan, kesanggupan  materi,  pesta  pernikahan, tanggungjawab  dan  komitmen  (Erlangga, 2016),  Pada  perkembangan  sekarang  ini, masyarakat  suku  bugis  memandang  uang panai sebagai gengsi yang menjadi tradisi dan  membudaya,  sehingga  setiap  tahun uang panai mengalami  peningkatan  dan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mematok  anak  perempuan  dangan  uang panai yang tinggi, dengan pemberian uang panai yang  tinggi  merupakan  suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga
perempuan. Pembahasan pertama  pada  saat  proses  lamaran berlangsung  adalah  besaran  uang panai . Tradisi  pemberian  uang panai kepada perempuan  terkadang  menjadi  beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan suku bugis apalagi perempuan tersebuat memiliki strata sosial yang tinggi dalam  masyarakat,  maka  membuat  pihak laki-laki berpikir panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangan sampai lamarannya berujung pada penolakan.  Makna  uang panai telah bergeser,  di  mana  pemberian  uang panai dijadikan  sebagai  gengsi  yang  menjadi tradisi  masyarakat  suku  Bugis  yang kemudian memberatkan keluarga
mempelai laki-laki (Artasia, 2018). Salah  satu  kabupaten  yang  ada  di provinsi Sulawesi
Selatan memilik persfektif  yang  berbeda  dalam  memaknai uang panai dan menuai banyak pandangan tentang  pemberian  uang panai yaitu  di Kabupaten Bone, ketika melihat pemberian uang panai kepada  pihak  mempelai keluarga perempuan yang ada di kabupaten  ini  yang  di  mana  memiliki patokan  uang panai yang  cukup  besar dibandingkan  kabupaten  lain  yang  ada  di provinsi  Sulawesi  Selatan.  Perempuan  di Kabupaten Bone ini memasang uang panai yang tergolong tinggi, berkisar Rp.50.000.000,00-100.000.000,00  bahkan lebih dari itu. Melihat fenomena yang terjadi tentang pemberian uang panai yang begitu tinggi  terkadang  dijadikan  sebagai  gengsi dan  menimbulkan  banyak  persepsi  di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat suku Bugis Bone.

## METODE
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan metode  Meta-Sintesis  untuk  memetakan hasil  penelitian  dari  beberapa  literatur dengan  melakukan  pencarian  beberapa literatut  terkait  dan  melakukan skrining beberapa  artikel  yang  sesuai  kemudian dilakukan  analisis  dan  sintesis  terhadap temuan-temuan kualitatif. Dalam penelitian ini, di mana teknik pengumpulan datanya  yaitu  dengan  menelaah  artikel atau jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan  judul  penelitian.  Setelah  semua data  terkumpul  selanjutnya  melakukan analisis  mendalam  terkait  data  yang didapatkan  dari  beberapa  artikel  atau jurnal hasil penelitian kemujian dikaji untuk memberikan gagasan baru dalam menunjang hasil penelitian.
Titik  fokus  dalam  Penelitian  yaitu makna  uang panai sebagai  harga  diri perempuan  suku  Bugis  Bone  dengan melihat  sudut  pandang  adat  dan  agama islam. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai permasalahan tersebut,  peneliti  akan  mengidentifikasi permasalahan  dan  makna  pemberian uang panai kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, dalam menjawab pertanyaan di mana penelitian ini menggunakan  penelitian  kualitatif  melalui penelitian Meta-Sintesis.
Penelitian  kualitatif  yaitu  desain  yang tepat  dalam  penelitian  ini  karena  melalui data  dapat  diperoleh  secara  mendalam dan  menyeluruh,  tidak  sekadar  data dipermukaan, dengan penelitian kualitatif, peneliti akan mengeksplorasi serta menggali  makna  pemberian  uang panai kepada  calon  mempelai  laki-laki  kepada calon  mempelai  perempuan.  Dengan demikian,  makna  tersirat  uang panai sebagai  harga  diri  perempuan  dapat tergambarkan  secara  spesifik  melalui penelitian kualitatif. Pemberian uang panai yaitu suatu hal yang harus dipenuhi pihak mempelai  laki-laki.  Tingginya  permintaan uang panai dari  mempelai  perempuan terkadang dijadikan gengsi dalam masyarakat. Budaya uang panai kemudian dijadikan gengsi dalam
mengangkat  martabat  perempuan  suku Bugis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1.  Konsep Uang Panai
Uang panai dalalm masyarakat Suku Bugis biasa juga disebut uang belanja, hal ini dikarenakan pemberian uang panai dari pihak mempelai laki-laki digunakan sebagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan  pada  saat  acara  pernikahan. Uang panai merupakan  sesuatu  yang sangat  penting  tanpa  uang panai maka pernikahan juga tidakl ada, proses penentuan besaran uang panai merupakan bembahasan  awal  antar  kedua  belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan  permasalahan  besaran  uang panai yang  diminta  keluarga  mempelai perempuan.  Tingginya  permintaan  uang panai erat  kaitannya  dengan  budaya siri atau  dikenal  dengan  rasa  malu,  ketika pemberian uang panai tidak sesuai dengan tingkat  pendidikan  perempuan.  Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka uang panai yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa  malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang panai terkadang  dijadikan  sebuah gengsi  dalam  masyarakat  yang  kemudian menjadi  tradisi  sehingga  nilai-nilai  adat istiadat tentang  uang panai melenceng,  di mana  bukan  lagi  dijadikan  sebagai  tradisi tetapi  dijadikan  sebagai  gengsi  dalam masyarakat (Harmita, dkk, 2019, hlm. 77). Hubungan  antara  uang panai dan nilai  dalam  masyarakat  merupakan  suatu citra  diri  perempuan  dan  keluarganya, (George & Douglas, 2016, hlm. 189) hal ini dikarenakan  semakin  tinggi  uang panai yang  diminta  keluarga  perempuan  maka semakin  tinggi  harga  diri  perempuan tersebut  baik  dari  segi  status  sosial misalnya  keluarga  bangsawan,  kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan perempuan. Uang panai merupakan pemberian  sejumlah  uang  dari  pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan,  pemberian  uang  merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi pihak laki-laki sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan
kepada keluarga perempuan  dan  akan  digunakan  sebagai uang belanja dalam memenuhi kebutuhan
pernikahan  (Huda  &  Eyanti,  2019), Pemberian  uang panai dalam  pandangan islam  merupakan  sesuatu  yang  biasa apalagi  berkaitan  dengan  adat  istiadat dalam  masyarakat,  selama  uang panai tidak  memberatkan  salah  satu  pihak keluarga dan adanya kesepakatan bersama  antar  kedua  belah  pihak  antara keluarga mempelai  laki-laki dan mempelai perempuan.  Uang panai dalam  proses pernikahan  masyarakat  suku  Bugis  Bone merupakan  simbol  penghargaan  dan penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan,  semakin  tinggi  uang panai yang  diberikan  menunjukkan  kedudukan dan  status  sosial  keluarga  laki-laki  dan perempuan  (Alimuddin,  2020;  Asfahany, 2020).
Tujuan  dari  pemberian  uang panai merupakan  suatu  penghormatan  kepada keluarga  mempelai  perempuan,  adapun besaran  jumlah  uang panai dipengaruhi beberapa faktor seperti keluarga
bangsawan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan,  dan  fisik  atau  kecantikan  dari pihak calon mempelai perempuan, besaran uang panai yang  dipatok  pihak  keluarga perempuan  terkadang  menjadi  motivasi bagi  pihak  laki-laki  yang  ingin  melamar perempuan  yang  disukai,  disisi  lain tingginya  permintaan  uang panai sering mengakibatkan  kandasnya  harapan  pihak laki-laki,  ini  menimbulkan  dampak  negatif seperti  hamil  diluar  nikah  dan  kawin  lari bahkan  ada  yang  sampai  bunuh  diri  jika pernikahannya  tidak  direstui  (Daeng  & Damis, 2019; Nadiyah, 2021).
Besaran  permintaan  uang panai dalam  masyarakat  suku  Bugis  Bone kisaran angkat 40 juta, 50 juta, 70 juta, 90 juta, bahkan  ada yang  lebih dari  100 juta. Besaran uang panai ditentukan  pada saat negosiasi  antara  dua  belah  pihak  yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, di  mana  keluarga  perempuan  mematok basaran  uang panai terlebih  dahulu sehingga keluarga laki-laki diberikan kesempatan apakah bisa dipenuhi ataukah tidak  bisa  dipenuhi  sehingga  proses negosiasi berlangsung dan sampai kepada keputusan  akhir  apakah  diterima  atau tidak.  Budaya  uang panai merupakan suatu  proses  penetapan  besaran  jumlah uang  belanja  yang  diminta  pihak  keluarga
perempuan,  jika  terlalu  besar  uang panai yang  diminta  terkadang  menimbulkan berbagai persoalan baik dari pihak laki-laki maupun  dari  pihak  perempuan,  dari  pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari keluarga perempuan sehingga terpaksa  meminjam  hutang  kepada  orang lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  uang panai yang  diminta  keluarga  perempuan dan  banyak  juga  laki-laki  yang  terpaksa mundur sehingga pernikahan tidak dilaksanakan,  disisi  lain  persoalan  yang dihadapi perempuan ketika mematok uang panai yang tinggi yaitu laki-laki tidak dapat menyanggupi sehingga perempuan khawatir  akan  hal  itu,  dalam  hal  ini perempuan tersebut akan menjadi “perawan  tua”  yang  merupakan  sebuah istilah bagi perempuan yang sudah dewasa atau  lanjut  usia  tapi  belum  menikah (Arifuddin, 2013).
2.  Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone
Menurut  Elzahroo,  (2021)  setiap daerah  Indonesia  memiliki  budaya  dan tradisi  yang  berbeda  dengan  daerah  lain yang  mencerminkan  ciri  khas  daerah tersebut, misalnya pada tradisi pernikahan yang  berbeda-beda  mulai  dari  prosesi sebelum pernikahan sampai kepada selesainya  pernikahan.  Seperti  halnya tradiri  dalam  pernikahan  masyarakat  suku Bugis Bone tentang pemberian uang panai yang  berbeda  dengan  tradisi  daerah  lain yang ada di Indonesia (Djabbar & W inaudri, 2020).  Proses  pernikahan  masyarakat suku  Bugis  Bone  secara  adat  memiliki syarat  yang  harus  dipenuhi,  syarat  ini kemudian dikenal dengan pemberian uang panai dari mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, uang panai dijadikan  sebagai  syarat  adat  untuk menjaga  harkat  dan  martabat  perempuan suku  Bugis  Bone  (Ardhani,  2017;  Hamid, 2020). Dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone  di mana  uang panai dijadikan syarat  utama  sebelum  melangsungkan pernikahan karena tanpa uang panai maka pernikahan tidak ada (Diah, 2020).
Awal  mula  pernikahan  masyarakat suku  Bugis  berasal  dari  leluhur  dalam  hal ini  kalangan  bangsawan  dan  kemudian diikuti secara umum oleh masyarakat suku Bugis.  Ketika  laki-laki  ingin  menikah
dengan perempuan maka hal utama yang harus dilakukan yaitu ma,balocici
(melakukan pendekatan kepada perempuan),
setelah melakukan pendekatan  selanjutnya mammanu-manu (mengutus  pihak  dari  laki-laki  untuk menemui  keluarga  perempuan)  proses  ini membicarakan  tentang  uang panai, pesta pernikahan dan tanggal pernikahan, selanjutnya  acara madduta (memanggil keluarga  laki-laki  dan  menyerahkan  uang panai yang  telah  disepakati)  selanjutnya acara  resepsi  pernikahan  digelar  kedua bela pihak (Suaedi, 2019).
Pernikahan merupakan
fitrah manusia dalam melangsungkan
kehidupan, dalam islam pernikahan merupakan suatu hal yang bernilai ibadah, islam  melarang  mempersulit  niat  baik  dari pihak  laki-laki  yang  ingin  menikah  tetapi berbanding  terbalik  dengan  realitas  yang terjadi dalam masyarakat suku Bugis Bone di mana  permintaan uang panai tergolong tinggi  sehingga  memberatkan  pihak  laki- laki,  tradisi  pemberian  uang panai pada pernikahan masyarakat Suku Bugis merupakan  sesuatu  yang  harus  diberikan dari pihak mempelai laki-laki kepada piham mempelai  perempuan  sebagai  bentuk komitmen  dan  tanggungjawab  sebelum melaksanakan  pernikahan  (Iqbal  &  Sudi; Basri,  Ritonga  &  Nur,  2017),  tingginya permintaan  uang panai dalam  tradisi pernikahan  masyarakat  suku  Bugis  Bone ditentukan  oleh  status  sosial,  kekayaan, tingkat pendidikan dan kecantikan seorang perempuan (Basri & Fikri, 2018).
Nilai falsafah hidup masyarakat suku Bugis Bone yaitu budaya siri yang dikenal dengan budaya malu sehingga membentuk kepribadian dan karakter masyarakat suku Bugis
Bone.
Sistem pernikahan masyarakat suku Bugis Bone sangat kental dengan  budaya siri karena  pernikahan merupakan  sesuatu  yang  sakral  dalam menunjukkan harkat dan martabat sebuah keluarga (Daeng & Damis, 2019). Pernikahan  masyarakat  suku  Bugis  Bone menjunjung  tinggi  kedudukan  uang panai sebagai  suatu  kewajiban  pihak  mempelai laki-laki  kepada  mempelai  perempuan, adanya  kewajiban  tersebut  merupakan tanggungjawab  pihak  laki-laki  ketika  ingin melamar  perempuan.  Semakin  tinggi
pemberian uang panai pihak laki-laki maka semakin  besar  pula  pesta  yang  akan digelar  keluarga  perempuan,  hal  ini dikarenakan kebutuhan pada saat pernikahan  dapat  dipenuhi  (Rahim,  dkk . 2020). Pernikahan masyarakat suku Bugis Bone  pada  tradisi  pemberian  uang panai berkaitan erat dengan komitmen pernikahan dimasa lampau, adanya budaya siri yang dipegang teguh masyarakat  suku  Bugis  Bone  merupakan faktor  utama  pemberian  uang panai (Yurinugraha, 2020).
Menurut Van Dijk sebagaimana yang dikutip  Tolib  Setiadi  (Harmita , dkk , 2019, hlm.  41),  pernikahan  dalam  hukum  adat sangat  berkaitan  dengan  martabat  dan urusan keluarga dan masyarakat, berbeda halnya  pernikahan  menurut  masyarakat Barat  yang  di  mana  penikahannya  hanya menjadi  urusan  antara  laki-laki  dan perempuan. Pernikahan dalam masyarakat Bugis  sangat  menjunjung  tinggi  adat istiadat  dengan  saling  menghargai  satu sama  lain  antara  keluarga  mempelai  laki- laki  dan  keluarga  mempelai  perempuan serta  tidak  melupakan  nilai  dan  syariat dalam islam.
Dalam  pernikahan  masyarakat  suku Bugis Bone ada juga dikenal dengan istilah silariang atau kawin  lari  hal  ini melenceng dan bertentangan dengan adat dan agama. Kawin lari merupakan suatu penyimpangan dari  budaya siri, hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  faktor  diatntaranya,  tidak  ada restu  dari  orang  tua  baik  pihak  laki-laki maupun pihak perempuan, faktor ekonomi dan  ini  erat  kaitannya  dengan  faktor tingginya permintaan uang panai (Nurmarhama, 2018; Anwar, 2020). Kawin lari  terkadang  ditempuh  oleh  laki-laki  dan perempuan  yang  saling  suka  tetapi  tidak memiliki  restu  dari  keluarganya,  hal  ini dapat  memberikan  citra  yang  kurang  baik dalam masyarakat apalagi ketika keluarga tersebut merupakan keluarga yang dipandang  dalam  masyarakat,  fenomena seperti  inilah  yang  sering  terjadi  pada masyarakat  suku  Bugis  Bone  ditengah tingginya  permintaan  uang panai yang kemudian dijadikan gengsi dalam masyarakat ( Ramdhani, Tamar & Sudirman, 2018). 3.  Status Sosial Perempuan
Status  sosial  menurut  Ralph  Linton merupakan  kedudukan  seseorang  dalam masyarakat  yang  memiliki  serangkaian hak dan kewajiban, di mana orang dengan status  tinggi  menempati  tempat  dan struktur tertinggi dalam masyarakat (Cahya, 2020). Dalam karya Ralph Linton The Study of Man: An Introduction (1936), dijelaskan  mengenai  jenis-jenis  status sosial  dalam  masyarakat,  diantaranya ascribed  status,  achived  status dan assigned status.
Ascribed status merupakan  kedudukan  yang  dipengaruhi faktor  keluarga,  misalnya  keturunan. Achived  status merupakan  kedudukan yang  didapatkan  dari  hasil  pengorbanan dan  perjuangan,  misalnya  pendidikan. Assigned  status merupakan  kedudukan dari penghargaan yang diberikan atas jas dan pengorbanan, misalnya pahlawan.
Menurut  Mayor  Polak  (1979),  status sosial  merupakan  kedudukan  seseorang dalam masyarakat. Pada masyarakat suku Bugis Bone status sosial  perempuan  erat kaitannya  dengan  besaran  uang panai yang  diberikan,  hal  ini  dilatar  belakangi status  sosial  perempuan  baik  dalam  hal ascribed status atau keturunan bangsawan misalnya ( andi, karaeng, opu) gelar keturunan  bangsawan  masyarakat Bugis, maupun achived status atau tingkat pendidikan  perempuan  misalnya  S1,  S2 dan  S3.  Status  sosial  perempuan  suku Bugis Bone  berkaitan dengan  budaya siri (harga  diri)  sehingga  perempuan  Bugis Bone dituntut untuk malebbi (anggun) dan mangkalinga ada to
matoa (mendengarkan  perkataan  orang  tua), (Halil,  2019).  Harga  diri  perempuan  suku Bugis  Bone  tidak  dapat  dibeli  dengan uang, uang panai hanya dijadikan sebagai syarat  adat  pernikahan  untuk  memenuhi kebutuhan  pada  saat  acara  pernikahan perempuan, pemberian uang panai sangat penting untuk tetap menjaga  adat  istiadat warisan leluhur sehingga pemberian uang panai merupakan  sesuatu  yang  wajib dipenuhi pihak mempelai laki-laki sebagai bentuk  tanggungjawab  dan  menjaga harga diri perempuan (Wahyuni, 2017).
Pada  masyarakat  Bugis  perempuan memiliki kedudukan yang tinggi dan patut untuk dihormati dengan memberikan uang panai sesuai  dengan  status  perempuan
dalam masyarakat (Kadir, Nonci & Halim, 2021). Pada pernikahan masyarakat suku Bugis Bone perempuan dipandang sebagai sesuatu yang mahal, hal ini dapat dilihat  dengan  pemberian  uang panai dalam  tradisi  pernikahan  menurut  adat istiadat yang harus dijaga dan dilestarikan, sehingga pemberian uang panai tergolong tinggi  demi menjaga citra keluarga  dalam masyarakat (Sanra, 2021).
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa  status  sosial  adalah  keberadaan seseorang  dalam  masyarakat  tentang bagaimana kedudukan atau prestise yang diakui  keberadaannya  serta  memiliki  hak dan kewajiban dalan masyarakat. Sedangkan  Pitirin  Sorokin,  status  sosial seseorang dapat dilihat dan diukur melalui pekerjaan,  tingkat  pendidikan,  kekayaan, agama, dan keturunan. Pada masyarakat suku Bugis Bone hal utama yang dijadikan dasar  penentuan  uang panai pihak keluarga  perempuan  yaitu  didasari  pada pencapaian perempuan dalam
masyarakat misalnya pada tingkat pendidikan,  pekerjaan  dan  kekayaan, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan  maka  semakin  tinggi  status sosial  dalam  masyarakat  apalagi  ketika perempuan  tersebut  memiliki  pekerjaan dan  harta yang  banyak maka uang panai yang  diminta  pasti  lebih  tinggi  pula  atas dasar  menjaga  citra  diri  dalam  keluarga dan masyarakat.
Status sosial perempuan suku Bugis Bone  dalam  penentuan  uang panai terkadang  dipengaruhi  gengsi,  sehingga nilai  tradisi  kemudian  bergeser  seiring perjalanan  waktu  di  mana  perempuan suku  Bugis  Bone  lebih  mengutamakan gengsi  dibandingkan  tradisi  yang  ada dalam  masyarakat,  dengan  dasar  gengsi banyak kemudian yang batal melangsungkan  pernikahannya  sebab pihak  laki-laki  tidak  mampu  memenuhi permintaan  uang panai dari  keluarga perempuan  (Rahayu  &  Yudi,  2015). Kedudukan perempuan dalam masyarakat Bugis merupakan gambaran kondisi kultur adat dalam pernikahan di mana perempuan memiliki hak dan
kewajibanyang  harus  dipenuhi  pihak  laki- laki ketika ingin menikahi perempuan suku Bugis Bone (Mustari, 2016).
Hajra,  dkk , (2016) melihat  sudut pandang  perempuan  dalam  menentukan pemberian  uang panai ,  semakin  tinggi status  sosial  perempuan  maka  semakin tinggi  pula  uang panai yang  diminta. Besarnya  uang panai yang  diminta terkadang  membuat  laki-laki  merasa minder karena takut tidak dapat memenuhi permintaan  tersebut.  Tinggi  rendahnya pemberian  uang panai berkaitan  dengan harga  diri  perempuan  dan  keluarganya, sehingga tingginya permintaan uang panai dijadikan patokan sebuah keluarga.
Adapun  nilai  yang  terkandung  dari pemberian  uang panai yaitu  nilai  sosial, nilai  kepribadian,  nilai  pengetahuan  dan nilai  religious.  Pemberian  uang panai merupakan  suatu  kewajiban  laki-laki kepada  perempuan  karena  laki-laki  lah yang  bertanggungjawab  dalam  sebuah keluarga.  Pemberian  uang panai terkada dijadikan  gengsi  bagi  keluarga  yang memiliki  status  yang  lebih  tinggi  dalam masyarakat misalnya
keluarga bangsawan, semakin tinggi status keluarga  perempuan  maka  uang panai yang  diminta  akan  lebih besar, begitupun juga ketika pihak mempelai keluarga  laki- laki memiliki status yang tinggi maka akan memberikan  uang panai yang  besar meskipun tidak diminta mempelai perempuan, hal ini sebagai penghormatan atau penghargaan bagi keluarga perempuan  yang  memiliki  status  yang lebih tinggi dalam masyarakat.
Keberadaan  uang panai sebagai tradisi dalam suatu masyarakat suku Bugis Bome. Dalam tradisi pernikahan masyarakat  bugis  pemberian  uang panai merupakan  penghargaan  yang  diberikan kepada  perempuan.  Pemberian  uang panai dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan  pernikahan  perempuan  dan sebagai  harga  diri  perempuan  sehingga menimbulkan  gengsi  sosial.  Status  sosial sangat  berpengaruh  dalam  menentukan pemberian  uang panai baik  sosial  status laki-laki maupun status sosial perempuan, semakin tinggi status sosial laki-laki maka akan memberikan uang panai yang tinggi pula  meskipun  status  perempuannya dibawah (Nasrawati, 2019).
Pemberian  uang panai merupakan keharusan  bagi  laki-laki  sebagai  bentuk
tanggungjawab  yang  diberikan  kepada mempelai  perempuan  sehingga  dapat melangsungkan  pernikahan,  uang panai yang diberikan digunakan keluarga perempuan  untuk  memenuhi  kebutuhan pada saat pernikahan, mahalnya kebutuhan pernikahan membuat keluarga pihak  perempuan  meminta  uang panai yang  besar  pula  hal  ini  selaras  dengan nainya  semua  biaya  hidup  apalagi  ketika keluarga perempuan menginginkan pesta yang  besar  maka  akan  mempengaruhi permintaan uang panai.
4.   Uang Panai dalam Pandangan Adat Menurut  Harmita,  dkk.  (2019);  uang panai dalam  pernikahan  suku  Bugis  Bone merupakan  adat  istiadat  yang  diwarisi secara  turun  temurun  dari  nenek  moyang yang memiliki makna pemberian sejumlah uang  dari  keluarga  mempelai  laki-laki kepada  keluarga  mempelai  perempuan dengan  maksud  sebagai  biaya  pada  saat melangsungkan  acara  pernikahan  untuk keperluan  belanja  kebutuhan  pada  saat resepsi  pernikahan  dan  uang panai juga dijadikan  sebagai  suatu  persyaratan  yang harus  dipenuhi  sebelum  melangsungkan pernikahan,  (Marini,  2018)  uang panai pada awal mulanya dimasa kerajaan Bone, Gowa  dan  Tallo,  di  mana  pihak  laki-laki memiliki  kewajiban  untuk  memberikan uang panai kepada  pihak  perempuan dengan  jumlah  yang  tinggi,  pada  tradisi pernikahan suku Bugis Bone ada dua jenis yang  diserahkan  yaitu  uang panai dan mahar,  perlu  kita  pahami  bahwa  dalam masyarakat suku Bugis Bone di mana uang panai berbeda dengan mahar, uang panai merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi dalam  adat  sedangkan  mahar  merupakan syarat  wajib  yang  harus  ada  dalam pernikahan islam.
Masyarakat  suku  Bugis  khususunya masyarakat Kabupaten Bone menganggap bahwa  pemberian  uang panai merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak mempelai laki-laki. Jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan uang panai keluarga  perempuan  maka  pernikahan tidak jadi atau dibatalkan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis yang  ada  di  Kabupaten  Bone  sejak  dulu hingga sekarang  dan menjadi tradisi yang menimbulkan gengsi. Uang panai
merupakan  suatu  hal  yang  wajib  dipenuhi pihak  laki-laki  sebelum  melangsungkan pesta  pernikahan,  hal  ini  diartikan  suatu pemberian  berupa  sejumlah  uang  kepada calon  mempelai  perempuan,  faktor  yang mempengaruhi tingginya permintaan uang panai diantaranya, status sosial perempuan misalnya keluarga bangsawan, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi fisik  perempuan,  dan  pekerjaan  (Alfariz, 2020).

## 5.  Uang Panai dalam Pandangan Agama Islam
Pada  dasarnya  sebagai  masyarakat yang berlatarbelakang islam lebih mengutamakan  syariat  islam  dari  pada kewajiban menurut adat. Uang panai dalam syariat  islam  merupakan  sesuatu  yang tidak  wajib,  tanpa  uang panai pernikahan tetap sah, sedangkan uang panai menurut adat  merupakan  sesuatu  yang  harus dipenuhi tanpa uang panai maka tidak ada pernikahan,  terutama  seberapa  besar jumlah uang panai yang diberikan keluarga mempelai  laki-laki  ( Ikbal,  &  Enrekang, 2016; Kamal, 2017, hlm. 6). Dalam syariat islam tidak ada dalil yang mengatur tentang uang panai , islam hanya mengatur tentang pemberian  mahar  dari  mempelai  laki-laki kepada  mempelai  perempuan,  islam  juga tidak mengatur besaran jumlah mahar dan sebaik-baiknya mahar yaitu tidak membebani pihak laki-laki dengan pemberian  mahar  yang  berlebihan  (Putri, dkk . 2021)
Kedudukan  dan  hukum  pemberian uang panai kepada  mempelai  perempuan di  suku  Bugis  Makassar,  di  mana pemberian uang panai merupakan sesuatu yang  tidak  diharuskan  dalam  artian  tanpa pemberian  uang panai pernikahan  tetap bisa  dilaksanakan  ketika  keluarga  laki-laki dan  perempuan  bersepakat.  Pemberian uang panai tidak diatur dalam syariat islam karena  terkadang  menimbulkan  banyak permasalahan  yang  berujung  kepada batalnya  perkawinan.  Hukum  islam  hanya mewabajibkan  pemberian  mahar  kepada mempelai  perempuan  itupun  dianjurkan kepada  pihak  perempuan  supaya  tidak meminta  mahar  berlebihan.  (Iqbal,  M. 2016)
Pemberian  uang panai dalam  agama islam tidak diwajibkan oleh pihak
mempelai laki-laki, tetapi yang diwajibkan hanya  mahar  atau  maskawin  yang  tidak memberatkan salah satu pihak mempelai. Uang panai juga tidak diatur dalam syariat islam  hanya  saja  masyarakat  di  suku Bugis Makassar menjadikan patokan dan syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum melangsungkan  pernikahan.  Terkadang uang panai menjadi  kendala  sebelum melaksanakan perkawinan karena
banyaknya  uang panai yang  diminta keluarga perempuan secara tidak langsung memberikan beban bagi mempelai  laki-laki  yang  mau  tidak  mau kalau ingin melangsungkan perkawinanya harus  memenuhi  permintaan  tersebut. Sehingga  penelitian  ini  menggambarkan bagaimana kondisi uang panai yang sudah melengceng  dari  syariat  islam  karena dengan  kendala  uang panai terkadang menjadi  faktor  yang  bisa  membatalkan perkawinan.
Pada  dasarnya,  syariat  hukum  Islam melihat  tidak  ada  kewajiban  pemberian uang panai yang  harus  dipenuhi  pihak keluarga laki-laki untuk memberikan uang panai kepada keluarga mempelai perempuan , kewajiban  dalam  pernikahan sesuai  syariat  Islam  yaitu  memberikan mahar atau maskawin kepada perempuan. Mahar yang diberikan merupakan syarat pernikahan dan sebaik- baiknya  mahar  yaitu  tidak  memberatkan pihak  mempelai  laki-laki,  (Jafar,  2020) besaran pemberian uang panai tidak diatur dalam islam, dan hukum pemberian uang panai kepada  mempelai  perempuan hukumnya  mubah  karena  tidak  ada  dalil yang menjelaskan hal tersebut dan dalam islam tidak ada larangan tentang pemberian  uang panai selama  tidak bertentangan  dengan  syariat  islam,  tidak ada  unsur  paksaan,  dan  sesuai  dengan kesanggupan  dan  kemampuan  pihak mempelai laki-laki.
Mahar  dan  uang panai merupakan sesuatu  hal  yang  berbeda,  harus  kita pahami  bersama  bahwa  uang panai dan mahar itu berbeda dalam masyarakat suku Bugis  Bone,  di  mana  uang panai sebenarnya sesuatu yang tidak diharuskan dalam  syariat  islam,  jika  tidak  ada pemberian  uang panai dalam  perkawinan maka  perkawinan  itu  tetap  sah,  hal  ini
tergantung dari kesepakatan pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Berbeda  halnya  dengan  mahar  yang merupakan suatu kewajiban dan merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi, tanpa  mahar  maka  pernikahan  itu  tidak sah.  Mahar  merupakan  suatu  pemberian yang wajib dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai  perempuan  baik  berupa  uang atau  berupa  barang,  sedangkan  uang panai merupakan  uang  yang  diberikan pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan untuk keperluan pada saat pesta pernikahan (Lakara, 2019).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dalam  masyarakat  Bugis  Bone, uang panai bukanlah  mahar,  uang panai merupakan  uang  belanja  yang  diberikan dari  keluarga  pihak  mempelai  laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan  yang  jumlahnya  tergantung kesepakatan  antar  keluarga,  sedangkan mahar  merupakan  syarat  yang  wajib dipenuhi
pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi panai adalah  tradisi  turun temurun  dari  nenek  moyang  Suku  Bugis yang ingin mengajarkan bahwa perempuan memiliki harga diri yang tinggi, sehingga  layak  dihormati  dan  dihargai. Tinggi  rendahnya  uang  panai  tergantung nilai  yang  melekat  dalam  diri  perempuan seperti  keturunan  bangsawan,  tingkat pendidikan,  status  ekonomi,  kondisi  fisik, dan pekerjaan.
Status  sosial  perempuan  suku Bugis Bone dalam penentuan uang panai terkadang  dipengaruhi  gengsi,  sehingga nilai  tradisi  kemudian  bergeser  seiring perjalanan  waktu  di  mana  perempuan suku  Bugis  Bone  lebih  mengutamakan gengsi  dibandingkan  tradisi  yang  ada dalam masyarakat.
Masyarakat yang berlatarbelakang islam  lebih  mengutamakan  syariat  islam dari  pada  kewajiban  menurut  adat.  Uang panai dalam  syariat  islam  merupakan sesuatu  yang  tidak  wajib,  tanpa  uang panai pernikahan  tetap  sah,  sedangkan uang panai menurut  adat  merupakan
sesuatu  yang  harus  dipenuhi  tanpa  uang panai maka  tidak  ada  pernikahan, terutama  seberapa  besar  jumlah  uang panai yang  diberikan  keluarga  mempelai laki-laki.

## Saran
1. Bagi  masyarakat,  tokoh  agama  dan tokoh  adat  hendaknya  memberikan pemahaman  yang  mendalam  kepada masyarakat suku Bugis tentang makna uang panai yang  sudah  melenceng menjadi gengsi masyarakat. Sehingga pemberian uang panai tidak menganggap sebagai pemberian wajib yang  mutlak  untuk  perempuan  yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan.
2. Pemberian  uang panai merupakan tradisi  yang  jangan  dijadikan  gengsi dan  seharusnya  tidak  ada  batas nominalnya  dalam  artian  tergantung kesepakatan keluarga pihak mempelai laki-laki  dan  perempuan . Intinya  adat dan  agama  tetap  bisa  sejalan,  jadi Islam  datang  tidak  menghancurkan tradisi budaya yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfariz,  F.  (2020).  Tradisi  Panai  dalam
Perspektif Filsafat Nilai. Jurnal Filsafat Indonesia , 3 (2), 35-39.
Alimuddin,  A.  (2020).  Makna  Simbolik Uang  Panai’pada  Perkawinan  Adat Suku  Bugis  Makassar  Di  Kota Makassar. Al  Qisthi:  Jurnal  Sosial dan Politik , 10 (2), 117-132.
Anwar,  W.  A.  (2020).  Silariang  Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap). Ash- Shahabah , 6 (2), 108-120.
Ardhani,  T.  V.  (2017).  Kekuatan  Materiil Berlakunya  Kewajiban  Pemberian Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar (Studi di Kecamatan Sumba  Opu,  Kabupaten  Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum .
Artasia,  I.  (2018). Hubungan  Persepsi Uang  Panai’(Doi’menre’)  Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar). Asfahany,  D.  F.  (2020). Tinjauan  Hukum
Islam  tentang  Uang  Panai'dalam perkawinan adat Suku Bugis: Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Avita,  N.  (2019). Mahar  dan  uang  panaik dalam  persfektif  hukum  Islam  (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta).
Basri,  M.,  Ritonga,  J.,  &  Nur,  M.
(2017). Makna  Dan  Nilai  Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan Sadu  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur) (Doctoral  dissertation,  UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
Basri, R., & Fikri, F. (2018). Sompa dan Dui Menre  dalam  Tradisi  Pernikahan
Masyarakat Bugis. IBDA: Jurnal
Kajian Islam dan Budaya , 16 (1).
Campbell,  T.  (1994). Tujuh  Teori  Sosial.
Yogyakarta: Kanisius.
Creswell,  W.J.  (2012). Research  Design Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan  Mixed .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Daeng,  R.,  Rumampuk,  S.,  &  Damis,  M. (2019).  Tradisi  Uang  Panai’sebagai
Budaya  Bugis  (Studi  Kasus  Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). Holistik, Journal of Social and Culture .
Damis, M. (2020). Makna Tradisi Dui’menre’/Uang Panai’di Kota
Manado  (Studi  Kasus  Perkawinan Eksogami  Perantau  Pria  Bugis-
Makassar  di  Manado). HOLISTIK, Journal of Social and Culture .
Diah,  N.  M.  (2020).  The  Attitudes  and Perceptions of South Sulawesi Youth on  Uang  Panai  And  Its  Impacts  On Them. Jurnal Al-Sirat , 1 (19), 96-106.
Djabbar,  M.  E.  A.,  &  Winaudri,  W.  (2020, January). Buginese Women’s
Attitude  Toward  Uang  Panai’as  One of the W edding Cultures in Buginese. In 5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling,
and
Humanities (ACPCH 2019) (pp. 296- 299). Atlantis Press.
Ekawati, E. (2019). Tradisi Dui Menre Pada Suku  Bugis  di  Kabupaten  W ajo:
Kajian Hukum Islam. Jurnal Iqtisaduna , 5 (2), 215-228.
Elzahroo,  A.  (2021).  Tradisi  Pemberian
Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah. Erlangga,  S.  F.  (2016). Makna  Uang
Panai’:  Studi  Indigenous  Pada
Masyarakat Bugis Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
Halil,  C.  B.  (2019). Perempuan  Bugis Makassar dalam Film Uang Panai'Maha  (r)  l:  Analisis  Wacana Kritis Sara Mills (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Hamid, N. (2020). Eksistensi Uang
Panai’terhadap  Status  Sosial  Laki- Laki  Dan  Perempuan  Dalam  Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis: Studi Kasus  di  Desa  Tompo  Kecamatan Barru  Sulawesi  Selatan (Doctoral dissertation,  Universitas  Pendidikan Indonesia).
Hikmah, N., & IBSIK, S. (2015). Problematika  Uang  Belanja  Pada Masyarakat Di Desa Balangpesoang Kecamatan  Bulukumpa  Kabupaten Bulukumba. Jurnal  Tomalebbi , 2 (3), 61-69.
Huda, M., & Evanti, N. (2019). Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif  ‘Urf  (Studi  Kasus  Di Kelurahan  Batu  Besar  Kecamatan
Nongsa  Kota  Batam). Jurnal  Hukum Keluarga Islam , 3 (2), 133-158.
Idrus,  M.  (2009).  Metode  penelitian  Ilmu Sosial.  Yogyakarta:  PT.  Gelora Akasara Pratama.
Idrus,  M.  I.,  &  Sukirman,  A.  S.  Panai Payment: Marriage Accounting Practices. Ikbal  Moh.  (2016). “Uang  Panaik”  Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis
Makasar. The Indonesian Journal Of Islamic  Family  Law ,  Volume  06, Nomor 01; Issn:2089-7480, 192-215
Ikbal,  M.,  &  Enrekang,  P.  P.  M.  R.  A.  M. (2016). Uang panaik” dalam
perkawinan adat suku Bugis
Makassar. The Indonesian Journal of Islamic Family Law , 6 (01), 192.
Iqbal, M., & Sudirman, L. Mahar Dan Uang Panaik  Perkawinan  Pada  Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum  Islam  (Studi  Kasus  di Kelurahan  Limpomajang  Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng). Jurnal Inspiratif Pendidikan , 9 (2), 128-148.
Jafar,  A.  R.  (2017).  Uang  Panai’dalam Sistem  Perkawinan  Adat  Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam.
Jamaluddin,
J. (2021). Perancangan Ilustrasi Sejarah Uang Panai’ (Doctoral dissertation,
Fakultas Seni dan Desain).
Kadir,  I.,  Nonci,  N.,  &  Halim,  H.  (2021).
Uang  Panai  Dalam  Budaya  Bugis- Makassar:  Studi  Kasus  Sosiologi  Di Kabupaten  Pangkep. Jurnal  Ilmiah Ecosystem , 21 (2), 428-434.
Kapojos,  S.  M.,  &  Wijaya,  H.  (2018).
Mengenal Budaya Suku Bugis. Jurnal Lembaga STAKN Kupang| Matheteuo Vol , 6 (2), 153.
Lakara,  N.  R.  (2019).  Mahar  dan  Uang Panai’menurut tafsir Al-Misbah (Studi Kritis  terhadap  Adat  Pernikahan Masyarakat Suku Bugis).
Laksana,  D.  P.,  Rato,  D.,  &  Zulaikha,  E.
(2020).  The  Cost  of  Panai'as  the Marriage Requirement for the Migrant Bugis Tribe under Adat Law. Indonesian Journal of Law and Society , 1 (1), 57-74.
Linton,  Ralph.  (1936). The  Study  Of  Man: An  Introduction. New  York:  D. Appleton-Century Company
Mappigau, P., Nursyamsi, I., Ambodalle, J.,
&  Machmud,  A.  (2017).  Inhibiting Factors of Early W omen Marriage: An Empirical  Study  in  South  Sulawesi, Indonesia. J Womens Health, Issues Care 6 , 6 , 2.
Marini, N. (2018). Uang P anai’dalam Tradisi  Pernikahan  Suku  Bugis  Di Desa  Sumber  Jaya  Kecamatan Sumber  Marga  Telang  Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral  dissertation,  UIN
Raden Fatah Palembang).
Mustari,  A.  (2016).  Perempuan  Dalam Struktur  Sosial  Dan  Kultur  Hukum Bugis  Makassar. Al-'Adl , 9 (1),  127- 146.
Nadiyah,  L.  (2021).  Tradisi  Uang  Panai dalam  Adat  Pernikahan  Suku  Bugis di  Kota  Bontang  Kalimantan  Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.
Nasrawati. (2019). Eksistensi Uang Panai’ Terhadap  Status  Sosial  Laki-Laki Dan  Perempuan  Dalam  Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Kasus  Di  Desa  Tompo  Kecamatan Barru Sulawesi Selatan).
Nur  Asia,  T.  The  Identity  Of  Bugis- Makassar Culture In Marriage- Discourse Analysis Of Uang
Panai’film.
Nurmarhama, P. (2018). Eksistensi Perkawinan Silariang Dalam
PerspektifHukum  Adat  Di  Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila,
K.  (2021).  Kedudukan  Uang  Panaik Sebagai  Syarat  Perkawinan  Dalam
Adat  Suku  Bugis  Menurut  Hukum Islam. Bhirawa  Law  Journal , 2 (1), 130-140.
Rahayu, S., & Yudi, Y. (2015). Uang  Nai': Antara  Cinta  dan  Gengsi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (2), 224- 236.
Rahim,  A.,  Susono,  J.,  Habibah,  S.,  & Markuna, M. (2020). Uang Panai dan
Investasi (studi pada nilai-nilai kearifan  lokal  dalam  perkawinan Suku Bugis Makassar). Al- Ulum , 20 (2), 512-522.
Rahmat,  E.  (2020). Uang  Pannai’dalam Perspektif  Syariat  Islam (Doctoral
Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo). Rahmayanti,  A. Tinjauan  Yuridis  Tentang Silariang Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Takalar) (Doctoral dissertation, Tadulako University). Raho, Bernard. (2016). Sosiologi . Maumere: Ledalero
Ramdhani, A., Tamar, M., & Sudirman, S. (2018).  The  Decision  Making  of Silariang.
Rinaldi,  R.,  Hufad,  A.,  Komariah,  S.,  & Masdar,  M.  (2022).  Uang  Panai
Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis  Bone  (Antara  Tradisi  dan
Gengsi). Equilibrium: Jurnal
Pendidikan , 10 (3), 361-373.
Rinaldi, S. P. (2022). Uang Panai sebagai Harga  Diri  Perempuan  Suku  Bugis (Tinjauan  Sosiologis  Teori  Status Sosial,  Teori  Perubahan  Sosial  dan
Teori  Pertukaran  Sosial) .  Haura Utama.
Rinaldi,  R.,  Azis,  F.,  &  Arifin,  J.  (2023).
Problematika  Uang  Panai  Dalam Pernikahan  Masyarakat  Suku  Bugis Bone. PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi) , 5 (01), 1-11.
Ritzer,  George  &  Douglas  J.  Goodman.
(2008). Teori  Sosiologi. Bantul: Kreasi W acana
Sandra,  M.  S.  (2021). This  is  Not  Only  a Power Game: Studi Kasus Dinamika Pelaksanaan  Ritus  Uang  Panai dalam Perkawinan Bugis di Kabupaten Bone (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah
Mada).
Santi,  N.  (2017). Identitas  Sosial  Dan
Materialisme  Dalam  Tradisi  Uang Panai’ (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar). Saputra, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Uang Pannai’(Naik) Dan Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Lembah  Subur.  (Studi  Kasus  Desa Lembah  Subur  Kec.  Dangia  Kab. Kolaka Timur Prov. Sulawesi
Tenggara). Jurnal  Syariah  Hukum Islam , 2 (2), 82-98.
Sari,  Harmita.  dkk.  (2019). Uang  Panai. Palopo: LPPI UM Palopo Sari,  J.  N.,  Ham,  M.,  &  Habibullah,  H.
(2020). Uang Panai Bagi Masyarakat Suku  Bugis  di  Desa  Alang-Alng Kecamatan  Muara  Sabak  Timur Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi).
Soekanto,  Soerjono.  (2010). Sosiologi Suatu  Pengantar. Jakarta:  Raja Grafindo
ST  Aisyah,  B.  M.  (2019).  Strategy  of Communication  and  Da’wah  in Reducing Uang Panai’of Marriage in
Bulukumba. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of
Communication , 35 (3).
Sudirman, S., Samin, S., Aidid, H., & Talli, A. H. T. (2019). Maslahah Review of The  Dowry  (Marriage  Cost)  Bugis- Makassar  Community. Jurnal  Ilmiah Al-Syir'ah , 17 (2), 164-179.
Syukrana, S., Tasruddin, R., & Sakaruddin, S.  Persepsi  Masyarakat  Tentang Doi’menre  Dalam  Pernikahan  Suku Bugis Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan  W onomulyo  Kabupaten Polewali  Mandar. Washiyah:  Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi , 1 (4).
Wahyuni  N,  R.  A.  (2017). Nilai  Harga  Diri Suku  Bugis  Makassar  (Analisis Semiotika  Budaya  dalam  Film  Uang Panai) (Doctoral
dissertation,
Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar).
Yansa  Hajra,  Yayuk  Basuki,  M.  Yusuf  K,
Wawan  Ananda  Perkasa.  (2016). Uang  Panai  Dan  Status  Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya  Siri  Pada  Perkawinan  Suku Bugis  Makassar  Sulawesi  Selatan.
Jurnal Pena , Volume 3 Nomor 2, Issn 2355-3766|524
Yansa,  H.,  Basuki,  Y.,  &  Perkasa,  W.  A.
(2017). Uang  Panai'  dan  Status Sosial  Perempuan  dalam  Perspektif Budaya  Siri'pada  Perkawinan  Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Muhammadiyah University Makassar). Yurinugraha,  Z.  (2020). Makna  Uang Panai'dan  Komitmen  Perkawinan pada Pasangan Generasi Milenial (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Zuliyanti,  I.  A.  (2020). Ketentuan  Mahar
Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Dalam Perspektif Asas-Asas Hukum Islam  (Studi  Kasus  di  Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara) (Doctoral dissertation,
Universitas  Islam  Sultan  Agung Semarang).