## KEPEMIMPINAN UNTUK MENDUKUNG KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Tjahjo Tri Hartono
Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159 Diterima 2 Februari 2011 - Disetujui 11 Mei 2011

## ABSTRAK
Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mentargetkan 20 juta hektar perairan (laut  dan  umum  daratan)  dapat  ditetapkan  sebagai  kawasan  konservasi  perairan  dan  dikelola  secara  efektif.  Pencapaian  salah satu target pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan dan perikanan ini perlu diperhatikan mengingat panjangnya sejarah konflik pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di dalam kawasan konservasi. Untuk itu, dialog antar aktor, pihak- pihak yang berpotensi untuk berkonflik, perlu dibangun bersama sejak sebuah wilayah dicadangkan dan selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Efektivitas dialog, yang diindikasikan oleh berbagai hal spesifik di lapangan, membutuhkan sosok-sosok aktor yang memiliki jiwa kepemimpinan. Melalui pemenuhan 5 (lima) faktor kepemimpinan, individu tersebut akan mengupayakan kelompoknya untuk menjadi organisasi pembelajar, yaitu organisasi yang senantiasa mampu melakukan perbaikan ( continuous improvement ) dalam rangka mereduksi dan mengelola konflik yang mungkin timbul karena diberlakukannya pengaturan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis pada prinsip-prinsip konservasi di suatu wilayah.
Kata Kunci: kepemimpinan, konservasi, sumberdaya kelautan dan perikanan

## Pendahuluan
Pembangunan  berkelanjutan  sejak  tahun  1982 telah  menjadi  komitmen  masyarakat  dunia  untuk dikedepankan  dalam  melaksanakan  pembangunan. Melalui konsep ini pembangunan dilakukan berdasarkan pemenuhan tiga aspek, yaitu: kelestarian sumber daya alam  dan  lingkungannya  (aspek  ekologi),  pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang memperhitungan kapasitas daya dukungnya (aspek ekonomi) dan adanya sistem  distribusi  manfaat  pengelolaan  sumber  daya alam intra generasi dan antar-generasi (aspek sosial).
Sebagai  bagian  dari  komitmen  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  tersebut,  sejak  tahun 1990  pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan dan  mengimplementasikan  kebijakan  konservasi 2 . Berdasarkan  kebijakan  konservasi  yang  berlaku  saat ini,  konservasi  dilakukan  melalui  penetapan  dan kemudian  pengelolaan  sebuah  kawasan  konservasi untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  sumber  daya alam  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  konservasi 1 . Sebagai contoh, terkait dengan kebijakan ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  telah  menargetkan  penetapan  dan  terkelolanya
kawasan konservasi untuk pelestarian sumber daya ikan secara  efektif  seluas  0,9  juta  hektar  pada  tahun  2010 dan terus bertambah hingga 20 juta hektar pada tahun 2020 (Dit.KKJI 2010).
Optimisme  atas  terwujudnya  pengelolaan kawasan  konservasi  di  Indonesia  secara  efektif sebagaimana  yang  diharapkan  tersebut  di  atas  kiranya perlu  dikaji  kembali.  Hal  ini  didasari  pada  fakta bahwa hingga kini di banyak bagian dunia masih terjadi konflik atas pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya  di  dalam  kawasan  konservasi,  khususnya  antara pihak  pemerintah  sebagai  pengambil  dan  pelaksana kebijakan  konservasi  dengan  masyarakat  lokal  yang secara  tradisional  merupakan  pengguna  sumber  daya (user  groups) di  dalam  kawasan  konservasi  (Abarkeli 2001).
Tulisan  ini  bertujuan  memaparkan  sebuah bangunan  konsep  kepemimpinan  dalam  mendukung keberhasilan implementasi kebijakan konservasi sumber daya  alam.  Bangunan  konsep  yang  dimaksud  disusun menggunakan  beberapa  teori,  meliputi:  teori  konflik, teori rejim pengelolaan sumber daya alam, teori sumber daya milik bersama dan teori kepemimpinan.
1 Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
2 Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk: a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Konflik dan Dinamika Rejim Pengelolaan Sumber Daya Alam
Konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan  manusia,  karena  manusia  adalah  makhluk yang  selalu  terlibat  dalam  perbedaan,  pertentangan dan  persaingan  baik  sukarela  maupun  terpaksa (Susan  2009).  Konflik  berarti  pertentangan  atau percekcokan.  Pertentangan  sendiri  bisa  muncul  ke dalam  bentuk  pertentangan  ide  maupun  fisik  antara dua  belah  pihak  berseberangan  (Poerwadarminta 1976).  Francis  menambahkan  unsur  persinggungan dan  pergerakan  sebagai  aspek  tindakan  sosialnya (Francis  2006).  Sehingga  secara  sederhana,  konflik adalah  pertentangan  yang  ditandai  oleh  pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.
Pengertian konflik di atas sesuai dengan apa yang pernyataan  Pruit  dan  Rubin  dengan  mengutip  Weber bahwa  “konflik  berarti  persepsi  mengenai  perbedaan kepentingan  ( perceived  divergence  of  interest ),  atau suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang berkonflik  tidak  dicapai  secara  simultan  (Pruit  dan Rubin  2004  dalam  Susan  2009).  Jika  memahami konflik  pada  dimensi  ini,  maka  unsur-unsur  yang ada  di  dalam  konflik  adalah  persepsi,  aspirasi  dan aktor  yang  terlibat  di  dalamnya  (Susan  2009). Tidak mengherankan jika minimnya upaya mempertemukan  dan  mengharmonisasikan  persepsi dan  aspirasi  antar  pihak,  sebagai  sebuah  bentuk resolusi  konflik,  berujung  pada  ketidakefektifan pengelolaan  kawasan  konservasi,  yang  berdampak pada  terus  berlanjutnya  penurunan  keanekaragaman hayati dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan (Gerber et al 2009).
Terjadinya  situasi  tersebut  di  atas  menunjukkan kurangnya pemahaman pemerintah terhadap pengelolaan kawasan konservasi sebagai sebuah arena politik  besar  dalam  pengelolaan  sumber  daya  milik bersama 3 (Ostrom  1990).  Borrini-Feyebarend  (2000) memaparkan masyarakat tradisional di masa lalu banyak terbentuk oleh sistem yang relatif tertutup, dan sumber daya  alam  dikelola  melalui  hubungan  timbal-balik dan  solidaritas  yang  kompleks.  Sistem  ini  sepenuhnya tertanam  dalam  budaya  lokal  dan  disesuaikan  untuk perbedaan kekuasan dan peran, termasuk pengambilan keputusan  dalam  sebuah  sistem  yang  holistik  yang mencerminkan  realitas  dan  makna.  Dialog  dan  diskusi di  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan  menjadi sebuah  kebiasaan  di  masyarakat,  dilandasi  oleh  nilai- nilai sosial yang terkait dengan pengambilan keputusan pengelolaan  sumber daya alam berdasarkan biaya dan manfaat  yang  ditimbulkannya.  Dengan  kata  lain,  unit pengelolaan sumber daya alam dan unit kehidupan sosial
dalam masyarakat tradisional cenderung berdampingan secara harmonis.
Sejarah  menunjukkan  munculnya  kekuasaan kolonial  dan  negara-bangsa  yang  disertai  dengan kekuasaan  dan  kewenangan  mereka  terhadap  sumber daya  alam  telah  menyebabkan  matinya  sistem pengelolaan  sumber  daya  alam  tradisional  (Borrini- Feyerabend  2000).  Sistem  ekonomi  yang  dibangun pada rejim ini cenderung melemahkan sistem ekonomi tradisional  yang  berbasis  pada  hubungan  timbal  balik dan  solidaritas,  yang  pada  hakikatnya  berdasarkan kepada  keharmonisan  hubungan  antara  masyarakat dengan alam (Pomeroy 1995).
Kondisi tersebut di atas diperburuk dengan invasi pengetahuan  “modern”  yang  lambat  laun  menjadikan pengetahuan  dan  keterampilan  lokal  menghilang  dan menyebabkan  semakin  meningkatnya  ketergantungan masyarakat  lokal  terhadap  sistem  ekonomi  dan teknologi  modern  (Pomeroy  1995;  Borrini-Feyerabend 2000).  Lambat  laun,  ketergantungan  atas  sistem  dan teknologi pengelolaan sumber daya alam pada rejim ini memicu  terjadinya  situasi  ketidakberdayaan  sekaligus ketidakbertanggungjawaban masyarakat lokal terhadap kelestarian  sumber  daya  alam  (Borrini-Feyerabend 2000).
Ketidakpahaman  terhadap  akar  permasalahan dari  ketidakefektifan  pengelolaan  sumber  daya  alam ini  memicu  berkembangnya  pendekatan “top-down” terhadap  pengelolaan  kawasan  konservasi.  Keyakinan atas pendekatan ini menuntun pada dominasi intervensi pemerintah  berupa  tindakan  mengklaim  sumber  daya alam  sebagai  hak  milik  negara (state  property) dan pengaturan pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan oleh  pemerintah  (Abarkeli  2001;  Hardin  1968  dalam Regmi 2007).
Pada umumnya, implementasi kebijakan konservasi  berlandaskan  pendekatan  “top-down” ternyata lebih didasarkan pada pengelolaan aspek biologi semata dan cenderung mengabaikan pengetahuan dan sistem informasi informal (Abarkeli 2001; Pomeroy 2005). Ditambah  dengan  lemahnya  perangkat  pengawasan atas  pelaksanaan  aturan  pengelolaan  sumber  daya alam  di  dalam  kawasan  konservasi,  pendekatan  ini ternyata  justru  tidak  dapat  menunjang  tercapainya tujuan konservasi. Sebaliknya, pendekatan ini di banyak wilayah terbukti menyebabkan hilang atau terbatasnya sumber  penghidupan,  berubahnya  relasi  sosial  dan fungsi  ekologis  kawasan  konservasi  bagi  masyarakat lokal, yang berujung pada konflik antara mereka dengan pihak  di  luar  mereka  (pemerintah  dan/atau  organisasi non-pemerintah) (Dick and Mwangi 2008).
3 Sumber daya milik bersama adalah komoditas (barang bernilai ekonomi) yang memiliki karakter sulit sekali atau perlu biaya besar untuk dapat mencegah pihak lain turut menikmati manfaatnya ( non-excludability ) dan jika dimanfaatkan akan mengurangi kesempatan pihak lain untuk dapat menikmati manfaatnya (rivalry) (Ostrom 1990).  Pengelolaannya akan berkelanjutan hanya jika kelompok pengguna dapat teridentifikasi dengan baik atau mereka dapat mengeluarkan pihak lain diluar mereka yang juga berupaya menikmati manfaat dari pengelolaan sumber daya milik bersama tersebut (Ostrom 1990).
4 Institusi dapat diartikan sebagai aturan ( formal dan informal) yang dipahami dan dilaksanakan oleh sebuah masyarakat (Hess and Ostrom 2007). Aturan  tersebut  diberlakukan  di  masyarakat  untuk  membatasi  terjadinya  penyimpangan  atau  tindakan  yang  tidak  diinginkan.  Oleh  karena  itu, efektivitas institusi diindikasikan oleh adanya pihak-pihak yang mampu mengatur besarnya hak para pihak dan memberikan sanksi pada mereka yang tidak patuh terhadap implementasi pengaturan hak tersebut (Jepperson 1991 dalam Bandaragoda 2000; North 1990; Crawford dan Ostrom 2005).
5 Proses ini dikenal sebagai pencapaian ideal tahapan co-management, dimana pengelolaan sumber daya alam diatur sendiri oleh masyarakat dan pemerintah hanya mendapat informasi perkembangan institusi tersebut (Berkes et al 2001; Jentoft 2005; Pomeroy et al 2005).
Pada  periode  yang  sama,  hasil  penelitian  di berbagai  belahan  dunia  menunjukkan  kelompok masyarakat  dapat  mengatur  sendiri  ( self  governing ) sumber  daya  alam  dan  lingkungannya  dan  hasilnya lebih  baik  dibandingkan  pengaturan  oleh  pemerintah (Ostrom  1990).  Bukti-bukti  inilah  yang  selanjutnya memunculkan  kembali  ( re-emerged )  pendekatan pengembangan  institusi 4 pengelolaan  sumber  daya berbasis  masyarakat  ( Community  based-resource management ) (Pomeroy et al 2001).
Community-based  resource  management (CBM) merupakan  sebuah  pendekatan “bottom  up” ,  yang pada hakikatnya merupakan sebuah upaya mewujudkan kembali  pemenuhan  keadilan  sosial,  pemanfaatan sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan  yang  berasal dari  inisiatif  masyarakat  (Borrini-Feyerabend  2000). Melalui pendekatan ini, keterlibatan masyarakat sebagai pihak  pengguna  sumber  daya  alam  dan  penggunaan institusi lokal dalam implementasi kebijakan pengelolaan sumber  daya  alam  menjadi  sebuah  kondisi  mutlak (Pomeroy  1995).  Pilihan  pendekatan  ini  didasari pada  premis  bahwa  masyarakat  lokal  seharusnya menjadi  pihak  yang  paling  banyak  menikmati dan  sekaligus  menanggung  dampak  negatif  atas diimplementasikannya  sebuah  kebijakan;  Oleh  karena itu,  sudah  sepatutnya  masyarakat  lokal  memiliki peran  dan  porsi  yang  besar  di  dalam  pengambilan keputusan,  bahkan  hingga  dapat  mengatur  sendiri pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan (Tadjudin 2000).

## Dialog  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  yang Berkelanjutan
Beberapa  penelitian  yang  mengevaluasi  dan kemudian  mengkomparasi  institusi  pengelolaan kawasan  konservasi  laut  negara-negara  di  Asia dan Kepulauan Karibia, telah menyepakati beberapa    faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan masyarakat  dalam  proses  mengatur  dirinya  sendiri 5 untuk  mewujudkan  pengelolaan  kawasan  konservasi secara  berkelanjutan  (Pomeroy et  al. 1997;  Pomeroy et  al. 2001).    Diperlukannya  pemenuhan  prinsip- prinsip  tersebut  dilandasi  oleh  pentingnya  pengaturan kewenangan  para  pihak  yang  berkepentingan ( stakeholder ),  melalui  sebuah  proses  dialog  untuk pengambilan  keputusan  yang  berkeadilan  dalam rangka  membangun  aksi  kolektif  ( collective  action ). Aksi  kolektif  yang  dimaksud  adalah  kesamaan perilaku  yang  berhubungan  dengan  pencapaian tujuan  pengelolaan  kawasan  konservasi  itu  sendiri
(Pomeroy  et  al.  2001;  Pomeroy et  al. 2004; Gerber et al 2009).
Pada  hakikatnya,  pembentukan  dan  pengelolaan kawasan  konservasi  secara  efektif  merupakan  sebuah upaya  mewujudkan  institusi  pengelolaan  sumber  daya milik  bersama  yang  mapan  atau  berkelanjutan.  Untuk dapat  mencapai  hal  tersebut,  pengelolaannya  harus dapat mempertahankan akses dan manfaat yang selama ini telah dimiliki oleh masyarakat lokal terhadap sumber daya di dalam kawasan konservasi. Tentunya, sepanjang kedua hal tersebut masih selaras dengan kapasitas daya dukung lingkungan kawasan konservasi itu sendiri.
Situasi  tersebut  di  atas  membutuhkan  dialog antar  pihak  yang  berkepentingan  dengan  masyarakat lokal  atau  di  sekitar  kawasan  konservasi.  Tujuannya adalah  terwujudnya  aksi  kolektif  pengelolaan  kawasan konservasi  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip konservasi.  Aksi  kolektif  yang  dimaksud  hanya  akan terwujud  jika  terbangun  kejelasan  atas  kewenangan ( authority )  dan  pengaturannya  di  antara  para  pihak dimaksud.  Jika  tidak,  institusi  yang  ada  hanya  akan mengarahkan  pengelolaan  sumber  daya  kawasan konservasi kepada situasi open access (Abarkeli 2001).
Dari  hasil  kajian  terhadap  berbagai  literatur yang terkait (Bodin and Crona 2009; Gerber et al 2008; Ostrom 2002; Pomeroy et al 2001), dapat dikemukakan bahwa  para  pihak  harus  berdialog  atau  terlibat  dalam rangka  menentukan  kewenangan  dan  pengaturannya atas sumber daya milik bersama. Hal ini selaras dengan pernyataan  beberapa  peneliti  lainnya  bahwa  kebijakan publik  yang  menjadi  produk  wacana  ( discourses ) kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  milik  bersama  - umumnya dihasilkan oleh pengetahuan kolektif sebuah jaringan  ( networks )  yang  didalamnya  terdiri  atas berbagai  aktor  yang  saling  terkait  ( interrelated  actors ) melalui suatu hubungan sistematis (Klijn 1997).
Mengacu  pada  tulisan  Pomeroy et  al (2001), diketahui  bahwa  jaringan  yang  dimaksud  terdiri  atas  4 (empat)  kelompok  aktor,  yaitu:  kelompok  pemerintah, kelompok di luar masyarakat (agen eksternal), kelompok masyarakat pengguna sumber daya dan individu-individu anggotanya. Dari sudut pandang konflik, perlunya dialog dibangun  di  dalam  maupun  antar  keempat  kelompok aktor  ini  karena  konflik  bisa  muncul  pada  skala  yang berbeda  seperti  konflik  antar  orang  ( interpersonal conflict ),  konflik  antar  kelompok  ( intergroup  conflict ), konflik antar kelompok dengan negara ( vertical conflict ) bahkan konflik antar negara ( interstate conflict ) (Susan 2009).
Lebih  lanjut,  Pomeroy et  al (2001)  menjelaskan dialog antar aktor ditujukan untuk menyediakan sebuah atau seperangkat regulasi yang didalamnya mengandung beberapa  ketentuan  sebagai  berikut:  (1)  kejelasan dan  legitimasi  kewenangan  berbagai  pihak  untuk menentukan  hak  kepemilikan  ( property  rights )  atas sumber daya milik bersama; (2) kejelasan dan legitimasi hak  pemilikan  berbagai  pihak  terhadap  sumber  daya milik bersama; (3) kejelasan tanggung jawab kelompok masyarakat  lokal  terhadap  kewenangan  yang  dimiliki mereka  atas  pengelolaan  sumber  daya  milik  bersama; (4) hak dan tanggung jawab mitra masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya milik bersama; (5) dukungan terhadap  transparansi  penetapan  dan  penegakan institusi lokal; dan (6) legitimasi kewenangan kelompok masyarakat lokal untuk menyelenggarakan institusi yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka.
Pomeroy et  al (2001)  juga  menjelaskan  dialog antar  para  pihak  memerlukan  kehadiran  aktor- aktor  kelompok  di  luar  masyarakat  non  pemerintah (lembaga  penelitian,  lembaga  pendidikan  maupun lembaga  swadaya  masyarakat).  Kehadiran  aktor-aktor kelompok  ini  diharapkan  mengakselerasi  terwujudnya institusi  pengelolaan  sumber  daya  milik  bersama  yang mapan  terkait  dengan  beberapa  hal  sebagai  berikut: (1) membantu masyarakat lokal untuk mengidentifikasi permasalahan  (konflik  kepentingan)  sebagai  diskursus (wacana) penetapan institusi pengelolaan sumber daya milik  bersama  yang  dibutuhkan;  (2)  memberi  saran, gagasan  untuk  penyelesaian  masalah  pengembangan institusi  pengelolaan  sumber  daya  milik  bersama; dan  (3)  memberi  asistensi,  pelatihan  dan  bimbingan teknis  terkait  peningkatan  kapasitas  masyarakat  untuk penyelesaian  masalah  dan  pengembangan  kemitraan dalam  rangka  penerapan  institusi  pengelolaan  sumber daya milik bersama sebagaimana dibutuhkan.
Di tingkat kelompok masyarakat, hasil rangkuman pernyataan  beberapa  ahli  disimpulkan  bahwa  dialog yang  terjadi  terkait  upaya  mewujudkan  beberapa  hal sebagai  berikut  (Folke et  al 2005):  (1)  pengetahuan kolektif  ( common  knowledge )  terhadap  jenis  dan besaran  sumber  daya  milik  bersama  serta  ukuran kelompok (anggota) yang dibolehkan untuk mewujudkan kewenangan  dalam  pemanfaatan  dan  pengelolaan sumber daya milik bersama dengan baik; (2) kelompok masyarakat  yang  homogen  (etnis,  kekerabatan,  religi dan/atau  teknologi  pemanfaatan  sumber  daya)  dan dengan jumlah anggota yang relatif kecil terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya milik bersama; (3) Pengurangan stratifikasi sosial dan kesamaan (equal ) akses  dengan  pihak  elite  lokal  terhadap  pemanfaatan
dan  pengelolaan  sumber  daya  alam;  (4)  Organisasi kelompok  masyarakat  pengguna  yang  terlegitimasi kewenangannya  oleh  seluruh  pihak  untuk  mengatur pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam; (5) Kerja sama antara kelompok dengan pemerintahan dan  tokoh  masyarakat  lokal  untuk  mendukung pengembangan institusi pengelolaan sumber daya alam berbasis  masyarakat;  (6)  Mitra  dan  kemitraan  untuk mewujudkan  institusi  pengelolaan  sumber  daya  milik bersama; (7) Komitmen semua pihak untuk bertanggung jawab  dalam  penegakan  institusi  pengelolaan  sumber daya milik bersama; (8) Mekanisme pengelolaan konflik terkait dengan penentuan kewenangan dan pengaturan kewenangan  terkait  dengan  pengelolaan  sumber  daya milik bersama;
Di  tingkat  individu  yang  menjadi  anggota kelompok, dialog antar aktor terkait dengan beberapa hal sebagai berikut: (1) Insentif ekonomi berupa pendapatan dan  kecukupan  pangan;  (2)  Kelestarian  sumber  daya milik  bersama  yang  menjadi  sumber  penghidupan  dan kesejahteraan setiap individu pengguna dan keluarganya di masa depan; dan (3) Insentif sosial berupa pengakuan dan  legitimasi  dari  berbagai  pihak  (khususnya pemerintah)  terhadap  akses  dan  hak  milik  setiap individu  terkait  dengan  pemanfaatan  dan  pengelolaan sumber daya di sekitarnya.

## Penutup: Kepemimpinan dan Dialog Antar Aktor
Hal-hal  yang  menjadi  bahan  dialog  antar  aktor di  masing-masing  tingkatan  tersebut  di  atas  pada hakikatnya  menggambarkan  serangkaian  kegiatan sebuah organisasi pengelolaan sumber daya alam yang spesifik,  yang  dirancang  untuk  pencapaian  sebuah tujuan  yang  diketahui  dengan  jelas  di  dalam  sebuah organisasi.  Di  dalam  organisasi  terbangun  jaringan antar aktor yang saling tergantung berdasarkan adanya pemahaman  atas  kesamaan nilai 6 dan  persepsi 7 yang merupakan dasar penggerak aktivitas mereka.
Dunia  pada  era  globalisasi  adalah  kompleks dan  berubah  terus  menerus.  Oleh  karena  itu,  suatu organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan ( managing change ), khususnya pengetahuan ( knowledge )  mengenai  situasi  lingkungan  dan  aktor- aktor  yang  berkepentingan  dengannya  (Clegg et  al . 2005).  Tanpa  kemampuan  tersebut,  suatu  organisasi akan senantiasa dihadapkan pada kondisi ketidakpastian yang  pada  akhirnya  berakibat  fatal  bagi  pencapaian tujuan maupun keberlangsungan organisasi itu sendiri.
Sebuah  organisasi  akan  memiliki  keunggulan komparatif  dibandingkan  organisasi  lainnya  apabila
6 Nilai adalah arahan perilaku aktor dan menjadi motivasi untuk mencapai sebuah tujuan. (Hermans LM, WAH Thiessen. 2009. Actor Analysis Methods and Their Use for Public Policy Analysts. European Journal for Operational Research 196: 809.
7 Persepsi adalah pandangan, kepercayaan, pengetahuan atau referensi (acuan) para aktor terkait dengan lingkungannya, baik dengan aktor lainnya, jaringan sosial lainnya maupun substansi permasalahan yang dihadapinya. Ibid.
sang  manajer  dapat  mengantisipasi  setiap  perubahan lingkungan  tanpa  harus  senantiasa  melakukan perubahan  struktur  atau reframing organisasi (Clegg  2003).  Disinilah  sang  manajer  dituntut untuk  melakukan  sebuah  inovasi  dalam reframing organisasi.  Inovasi  yang  dimaksud  adalah  membentuk organisasinya  menjadi  sebuah  organisasi  pembelajar ( learning  organization ). Learning  organization dapat diartikan  sebagai  suatu  organisasi  yang  memfasilitasi pembelajaran  bagi  setiap  anggotanya  untuk  secara sadar  dan  bersama-sama  dengan  anggota  lainnya untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk menciptakan  hasil  yang  diinginkan  (Pedler et  al. 1997; Senge 1990).
Sebagai seorang manajer, diperlukan kepemimpinannya ( leadership ) dalam serangkaian upaya untuk  mewujudkan  organisasinya  sebagai  organisasi pembelajar.  Senge  (1990)  memberi  lima  faktor  yang perlu dipenuhi untuk itu, mencakup:
a) Personal mastery , belajar untuk memperluas kapasitas personal  dalam  mencapai  hasil  kerja  yang  paling diinginkan,  dan  menciptakan  lingkungan  organisasi yang  menumbuhkan  seluruh  anggotanya  untuk mengembangkan  diri  mereka  menuju  pencapaian sasaran  dan  makna  bekerja  sesuai  dengan  harapan yang mereka pilih;
b) Mental  models ,  proses  bercermin,  sinambung memperjelas  dan  meningkatkan  gambaran  diri  kita tentang  dunia  luar,  dan  melihat  bagaimana  mereka membentuk keputusan dan tindakan kita;
c) Shared  vision ,  membangun  rasa  komitmen  dalam suatu kelompok, dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, prinsip  dan  praktek  yang  menuntun  cara  kita mencapai tujuan masa depan tersebut;
d) Team  learning ,  mentransformasikan  pembicaraan dan keahlian berpikir ( thinking skills ), sehingga suatu kelompok  dapat  secara  sah  mengembangkan  otak dan kemampuan yang lebih besar disbanding ketika masing-masing anggota kelompok bekerja sendiri;
e) System  thinking ,  cara  pandang,  cara  berbahasa untuk  menggambarkan  dan  memahami  kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dari suatu sistem.  Faktor  disiplin  kelima  ini  membantu  untuk melihat  bagaimana  mengubah  sistem  secara  lebih efektif  dan  untuk  mengambil  tindakan  yang  lebih pas sesuai dengan proses interaksi antara komponen suatu sistem dengan lingkungan alamnya.

## Daftar Pustaka
Abarkeli  S.  2001.  A  Critique  of  Development  and Conservation  Policies  in  Environmentally Sensitive  Regions  in  Brazil. Geoforum  32:  551- 565.
Bodin  O,  BI  Crona.  2009.  The  role  of  social  networks in  natural  resources  governance:  What relational  patterns  make  a  difference? Gobal Environmental Change 19: 366-374.
Borrini-Feyerabend  G.  2000. Co-management  of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning by Doing . Yaoundé: IUCN.
Bromley, DW. Editor. 1992. Making the Commons Work .
San  Francisco:  Institute  for  Contemporary Studies.
Bromley  DW  &  MM  Cernea.  1989. The  management of common property natural  resources:  some conceptual  and    operational    fallacies .  World Bank  Discussion    Paper  57.  Washington  DC.: World Bank.
Clegg  S,  M.  Komberger,  T.  Pitsis.  2005. Managing  and Organizations:  An  Introduction  to  Theory  and Practice . London: Sage Publications.
Clegg S. 2003. Theorizing “Globalization” Sociologically For Management. Gestão.Org , 1(1):5-26.
Dick-Meinzen R and Mwangi E. 2008. Cutting the web of interests: Pitfalls of formalizing property rights. Land Use Policy 26: 36–43.
[Dit. KKJI] Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. 2010.  Rencana  Strategis  Direktorat  Konservasi Kawasan  dan  Jenis  Ikan  Tahun  2010-2014. Jakarta:  Direktorat  Konservasi  Kawasan  dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil,  Kementerian  Kelautan dan Perikanan.
Folke  C,  T  Hahn,  P  Olsson,  J  Norberg.  2005.  Adaptive governance of social-ecological systems. Annual review of Environment and Resources 30: 441- 473.
Francis D. 2006. Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial. Yogyakarta: Penerbit Quills.
Gerber  JD,  P  Knoepfel,  S  Nahrath,  F  Varone.  2009.
Institutional  Resources  Regimes:  Towards sustainability  trough  the  combination  of property  rights  theory  and  policy  analysis. Ecological Economics 698: 798-809.
Klijn EH. 1997. Policy networks: An overview. In: Kickert, WJM. EH Klijn, JFM Koppenjan (Eds.). Managing Complex Networks . London: Sage. pp. 14–34.
Ostrom  E.  2002. Type  of  Good  and  Collective  Action . Paper  presented  on  February  22,  2002  at Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Bloomington, Indiana University.
________. 1990. Governing the Commons. The Evolution of institutions for Collective Action . Cambridge: Cambridge University Press.
Pedler  M.,  Burgogyne  J.  and  Boydell  T.  1997. The Learning  Company:  A  strategy  for  sustainable development . 2nd Ed. London; McGraw-Hill.
Poerwadarminta  WJS.  1976.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Pomeroy  RS.  1995.  Community-based  and  co- management institutions for sustainable coastal fisheries management in Southeast Asia. Ocean & Coastal Management Vol.27 (3): 143-162.
Pomeroy  RS,  RB  Polnac,  BM  Katon,  CD  Predo.  1997.
Evaluating  factors  contributing  to  the  success of community-based coastal resource management:  the  Central  Visayas  Regional Project-1,  Philippines. Ocean  &  Coastal Management. Vol.36: 97-120.
Pomeroy  RS,  Brenda  MK,  Ingvild  H.  2001.  Conditions affecting  the  success  of  fisheries  co- management: lessons from Asia. Marine Policy 25: 197-208.
Pomeroy RS, P McConney, R Mahon. 2004. Comparative analysis of coastal resource co-management in the  Carribean. Ocean  &  Coastal  Management 47: 429-447.
Regmi AR. 2007. The Role of Heterogeneity In Collective Action: A Look at the Intertie between Irrigation and Forests, Case Studies From Chitwan, Nepal . Indiana:  School  of  Public  and  Environmental Affairs, Indiana University.
Senge  PM.  1990. The  Fifth  Discipline .  London:  Century Bussiness.
Susan  M.  2009.  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-isu  Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Media Group.
Tadjudin  D.  2000.  Manajemen  Kolaborasi.  Bogor: Pustaka Latin.