## PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KASUS SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA BRASIL DENGAN INDONESIA

## Rifkah Mufida
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jalan Cikditiro Nomor 1 Yogyakarta E-mail: mufidarifkah05@gmail.com

## Abstract
The principle of national treatment is the principle of non-discrimination which prohibits discrimination against domestic products and imported products that enter the territory of a country. Brazil considers that Indonesia violates the principle of national treatment by giving different treatment to domestic chicken products and imported chicken products from  Brazil.  Based  on  this,  the  purpose  of  this  paper  is  to  find  out  how  to  apply  the principle of national treatment in the case of a dispute over the import of chicken meat from Brazil to Indonesia. This research uses normative legal research methods and uses a statutory  approach.  The  legal  material  in  this  study  uses  primary  and  secondary  legal materials and the analysis of legal materials in this study uses the syllogism method with a  deductive  reasoning  pattern.  there  is  a  difference  in  the  understanding  of  similar products between Brazil and Indonesia which is the benchmark in determining violations of  the  principle  of  national  treatment.  Based  on  this,  Indonesia  is  proven  not  to  have violated the principle of national treatment.
Keywords : Import; Halal Labeling; National Treatment; Non-Discrimination.

## Intisari
Prinsip national treatment merupakan prinsip non-diskriminasi yang melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap produk domestik dan produk impor yang masuk ke dalam wilayah suatu negara. Brasil menilai bahwa Indonesia melanggar prinsip national treatment  dengan  memberikan  perlakuan  yang  berbeda  terhadap  produk  ayam domestik  dan  produk  ayam  impor  dari  Brasil.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tujuan penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  prinsip  national treatment dalam kasus sengketa impor daging ayam dari Brasil ke Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum  normatif dan  menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer  dan  sekunder  serta  analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  silogisme  dengan  pola  pemikiran  deduktif,  Hasil  dari  penelitian  jurnal  ini bahwa Indonesia tidak terbukti melakukan perbedaan perlakuan antara produk ayam
domestik  dan  produk  ayam  impor  dari  Brasil,  karena  terdapat  perbedaan  pengertian produk sejenis antara Brasil dan Indonesia yang menjadi tolak ukur dalam menentukan pelanggaran  prinsip  national  treatment.  Berdasarkan  hal  tersebut  Indonesia  terbukti tidak melanggar prinsip national treatment.
Kata Kunci: Impor; Pelabelan Halal; National Treatment; Non-Diskriminasi.

## A. Latar Belakang Masalah
Semakin
berkembangnya
keterbukaan  dan  kebebasan  dalam berbagai  kehidupan  ditandai  dengan munculnya globalisasi. Perubahan pada seluruh aspek kehidupan manusia yaitu keagamaan, sosial, budaya ekonomi dan keuangan,  politik  dan  keamanan,  serta pendidikan semuanya merupakan
aspek-aspek tanda terjadinya
globalisasi. 1 Global merupakan asal kata globalisasi  yang  artinya  universal, hingga  saat  ini  belum  terdapat pengertian  globalisasi  yang  tepat.
Globalisasi  adalah  suatu  proses  sosial, sejarah  atau  proses  alamiah  yang menjadi  dasar  terjalinnya  seluruh bangsa  dan  negara  yang  ada  di  dunia yang  bertujuan  menciptakan  suatu
1 Abdul  Manan,  2014, Peranan  Hukum  Dalam Pembangunan  Ekonomi ,  Prenadamedia,  Jakarta, hlm. 71.
tatanan  kehidupan  baru  atau  tatanan kehidupan  negara  yang  berdampingan satu sama lain dengan mengesampingkan batas-batas geografis,  ekonomi  dan  budaya  yang ada  dalam  masyarakat. 2 Beberapa ilmuwan  memiliki  pandangan  bahwa globalisasi  adalah  meruntuhkan  batas- batas  dan  jarak  antara  bangsa-bangsa, antar  negara  dan  negara,  antar  budaya satu  dengan  budaya  lain,  sehingga manusia dapat berhubungan erat dalam budaya  lokal,  pasar  global  dan  famili global. 3
Terbatasnya  ketersediaan  sumber daya  antara  satu  negara  dengan  negara yang  lain  tidak  memungkinkan  satu negara untuk bergantung hanya dengan sumber  daya  alam  yang  dimilikinya,
2 Ibid, hlm . 71-72.
3 Ibid, hlm . 73.
J UNI 2022
sehingga  antara  satu  negara  dengan negara  yang  lain  saling  membutuhkan untuk memenuhi sumber daya negaranya.
Pemenuhan terhadap
sumber  daya  yang  tidak  dimiliki  oleh satu negara dilakukan dengan perdagangan internasional.
Selain untuk memenuhi sumber daya di suatu
negara, perdagangan internasional juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu negara. 4 Tidak  hanya  meningkatkan pembangunan  ekonomi,  perdagangan internasional  juga  menjadi  sumber devisa negara untuk membiayai pembangunan  negara.  Perdagangan internasional  sebagai  sumber  devisa negara  melalui  kegiatan  ekspor  impor barang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga perdagangan internasional dapat meningkatkan kemakmuran suatu
4 Fahmi  Fairuzzaman,  “Dampak  Penerapan Agreement  on  The  Application  of  Sanitary  And Phytosanitary  Measures  Terhadap  Perdagangan  Di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 322.
negara. 5
Peran
perdagangan internasional dalam pembangunan
ekonomi  sangat  penting  terutama  bagi negara  berkembang.  Hal  yang  dapat menjadi tolak ukur dalam pembangunan  ekonomi  salah  satunya melalui  pertumbuhan  PDB  dari  tahun ke  tahun  yang  berasal  dari  kegiatan ekspor. 6 PDB  suatu  negara  terhadap ekspor dan impor juga dapat mengukur derajat  keterbukaan  ekonomi  suatu negara. Tahun 1970 derajat keterbukaan ekonomi Indonesia berada di angka 28 kemudian  pada  tahun  1998  meningkat menjadi  98.  Selama  kurun  waktu  28 tahun dapat disimpulkan bahwa Indonesia semakin aktif dalam kegiatan ekonomi global, karena semakin besarnya  derajat  keterbukaan  ekonomi suatu  negara  menunjukkan  bahwa perekonomian negara tersebut semakin terbuka  di  dunia  internasional.  Hal  ini
5 Nita  Anggraeni,  “Perang  Dagang  Dalam  Hukum Perdagangan Internasional”, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 2.
6 Heppy  Syofya,  “Analisis  Dampak  Perdagangan Internasional  Terhadap  Pembangunan  Ekonomi”, Jurnal Akuntansi & Ekonomika , Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 74.
tidak terlepas dari peran Indonesia sejak tahun  1985  yang  telah  melakukan kegiatan ekspor. 7
Perbedaan  kebutuhan  sumber daya antar suatu negara dengan negara lainnya  melatarbelakangi  Indonesia turut aktif dalam perdagangan internasional. Tiongkok, Jepang,
Amerika  Serikat,  Singapura,  India  dan Korea  Selatan  merupakan  beberapa negara  yang  melakukan  perdagangan internasional dengan
Indonesia. Meskipun  perkembangan  perdagangan Internasional Indonesia fluktuatif Indonesia terus aktif dalam perdagangan  Internasional.  Menurut data  dari  Badan  Pusat  Statistik  pada bulan  januari  hingga  desember  tahun 2019  Indonesia  menghasilkan  ekspor sebesar  167.  68  Milyar  di  sektor  migas dan  non  migas,  sementara  impor  pada bulan  januari  hingga  desember  tahun 2019  sebesar  171.28  Milyar.  Pada
7 Atih  Rohaeti  Dariah,  “Perdagangan  Bebas: Idealisme  dan  Realitas”, Jurnal  Mimbar ,  Vol.  1, No.1 2005, hlm. 116.
8 Luh  Made  Junita  Dwi  Jayanti  dan  Gede  Putra Ariana,  “Penyelesaian  Sengketa  Impor  Daging
Januari-Desember
2020
Ekspor
Indonesia  sebesar  163.31  Milyar  di sektor migas dan non migas sementara impor Indonesia sebesar 141.57 Milyar.
Pada  1  Januari  1995  Indonesia telah  resmi  menjadi  anggota World Trade  Organization (WTO).  Sebagai anggota  WTO  Indonesia  juga  telah meratifikasi perjanjian-perjanjian dalam  WTO  melalui  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization ( Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia ).  Hal  ini  yang  menharuskan Indonesia  untuk  mematuhi  semua kesepakatan  yang  dicapai  dalam  forum WTO. 8 Kesepakatan  tersebut  memaksa Indonesia untuk melakukan penerapan ke  dalam  peraturan  nasional  hukum Indonesia.  Dalam  melaksanakan  setiap perdagangan  internasional  tidak  bisa dipungkiri  terjadi  sengketa  antar  dua
Ayam  Antara  Brasil  Dengan  Indonesia  Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization ”, Jurnal Kerthanegara , Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 4.
J UNI 2022
negara  atau  lebih.  Salah  satu  sengketa yang masih bergulir hingga saat ini yaitu sengketa  antara  Indonesia  dengan Brasil. 9
Sengketa  tersebut  berawal  pada tahun  2014  saat  Brasil  melaporkan Indonesia kepada WTO terkait dengan kebijakan Indonesia yang melarang dan membatasi  impor  produk  ayam  dari Brasil sejak tahun 2009 karena terhalang syarat  sertifikat  halal  dan  kesehatan. Pada Oktober 2014 Brasil mengusulkan
pembentukan Panel ke Dispute
Settlement  Body (DSB) 10 WTO  dengan nomor kasus DS484: Indonesia-
Measures Concerning the Importation of Chicken  Meat  dan  Chicken  Product. 11
Brasil  mengklaim  bahwa  proteksi perdagangan yang dilakukan Indonesia tidak konsisten dengan aturan di WTO yaitu: 12
9 Cnn Indonesia, “RI Ajukan Banding Lawan Brasil Soal Impor Ayam Ke WTO”,
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210531 135253-92-648756/ri-ajukan-banding-lawan- brasil-soal-impor-ayam-ke-wto ,  diakses  tanggal  27 Oktober 2021.
10 Dispute  Settlement  Body  (DSB)  merupakan Badan  Penyelesaian  Sengketa  yang  menangani perselisihan yang terjadi antar anggota WTO, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp u_body_e.htm diakses tanggal 11 Oktober 2021
1. Pasal 2.2, 2.3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.5,
5.6, 8 dan lampiran C Agreement on  sanitary  and  phytosanitary

## Measures
2. Pasal  2.1,  2.2,  2.4,  5.1  dan  5.2
Agreement on Technical Barriers to Trade
3. Pasal  4.2  dan  14 Agreement  on

## Agliculture
4. Pasal  1.3,  3.2,  3.3 Agreement  on
Importing Licensing Procedures
5. Pasal 2.1 dan 2.15 Agreement on

## Preshipment Inspection
6. Pasal  III:4,  X:1,  X:3  dan  XI:1

## GATT 1994
Article  III  GATT  1994  mengatur mengenai  prinsip  non  diskriminasi yaitu  prinsip national  tretament .  Brasil mengajukan  tuduhan  bahwa  Indonesia telah melanggar prinsip national treatment melalui  tindakan  Indonesia
11 Kompas, “Indonesia Tidak Akad Impor Daging Ayam Dari Brasil”, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/1339 21826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam- dari-brasil?page=all , diakses tanggal 6 Juni 2021.
12 WTO,  “ Indonesia-Measures  Concerning  the Importation  of  Chicken  Meat  and  Chicken Products ”,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/case s_e/ds484_e.htm , diakses tanggal 9 Oktober 2021.
yang  menerapkan  sertifikat  halal  bagi produk  ayam  beku  impor  dari  negara lain  dan  tidak  menerapkan  sertifikat halal bagi produk ayam segar domestik yang dijual pasar tradisional.
Dengan  persoalan  sebagaimana telah  dijabarkan  di  atas,  bahwa  dalam melaksanakan perdagangan internasional  tidak  boleh  bertentangan dengan prinsip national treatment maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip national treatment dalam  kasus  sengketa  impor daging  ayam  antara  Brasil  dengan Indonesia yang sesuai dengan ketentuan GATT 1994.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  berbentuk normatif  atau  doktinal  yang  dilakukan dengan  menggunakan  bahan  hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 13 Pendekatan penelitian hukum  ini  menggunakan  pendekatan
perundang-undangan ( statue approach 14 dengan  menelaah  seluruh
13 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum , Prenada Media, JakartaMedia, hlm. 47.
undang-undang  maupun  regulasi  yang bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang sedang ditangani. Penelitian hukum ini menggunakan  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  primer  yaitu  perundang- undangan yang menyangkut isu hukum yang  ditangani.  Bahan  hukum  primer dalam  penelitian  ini  yaitu  GATT  1994, Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan, dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39 Tahun  2021  tentang  Jaminan  Produk Halal yang menjelaskan bahwa Indonesia  tidak  terbukti  melakukan perbedaan  perlakuan  antara  produk ayam domestik dan produk ayam impor dari Brasil.
Bahan hukum sekunder dari buku teks  maupun  jurnal-jurnal. 15 Analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola  pemikiran  deduktif,  yang  terdiri
14 Ibid , hlm. 181.
15 Ibid , hlm. 182.
J UNI 2022
dari  dua  premis  yaitu  Premis  mayor yang  merupakan  aturan  hukum  yang berlaku  dan  premis  minor  merupakan fakta  hukum  dalam  pelaksanaan  suatu aturan  hukum,  sehingga  dari  kedua premis tersebut dapat diambil kesimpulannya. 16

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Prinsip National  Treatment

## dalam GATT 1994
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  merupakan  perjanjian internasional yang menjadi acuan setiap
negara dalam melaksanakan
perdagangan internasional.
Pada awalnya  GATT  1947  hanya  menjadi
perjanjian  sementara  bagi  negara- negara untuk melaksanakan perdagangan  internasional  sebelum terbentuknya  organisasi  perdagangan internasional.  Namun,  faktanya  hingga saaat  ini  GATT  menjadi  kesepakatan
16 Ibid , hlm. 89-90.
17 Ari Siswanto, “ Health Issue in The WTO Dispute Concerning  Importation  Of  Chicken  Meat  and Product  Between  Indonesia  and  Brasil ”, Udayana Master Law Journal, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 2.
internasional dalam perdagangan
internasional walaupun sudah terbentuk organisasi perdagangan internasional. Pembentukan WTO sebagai organisasi perdagangan internasional pada 1994 tidak
mengakhiri berlakunya GATT dan tetap menjadi perjanjian internasional utama yang wajib ditaati setiap negara anggota WTO. 17
Sistem yuridis GATT yang berpijak pada suatu sistematika konsepsional  yang  berlandaskan  kuat perlu mempunyai prinsip-prinsip dasar. Prinsip  yang  mendasari  GATT  sebagai sistem  adalah  prisip-prinsip  yang tercantum  dalam  perjanjian  GATT. 18
Serangkaian prinsip utama yang menjadi pegangan dalam GATT diimbangi  aturan-aturan  pengecualian dari  prinsip  utama.  Jika  aturan  terlalu ketat,  ada  resiko  banyak  negara  akan melanggar  aturan  tersebut  karena
18 Syahmin AK, 2006, Hukum Dagang Internasional  (dalam  kerangka  Studi  Analitis) , Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.
kesulitan  dalam  mematuhi  aturan tersebut sehingga secara tidak langsung aturan  tersebut  tidak  dapat  dihormati. Sebaliknya, apabila prinsip dasar dalam GATT  kabur  dan  aturan-aturan  tidak jelas  maka  pengecualian  dari  prinsip- prinsip  utama  akan  menimbulkan ketidakadilan  antara  negara  yang mematuhi  aturan  dan  negara  yang menggunakan pengecualian dari prinsip utama. 19 Prinsip non-diskriminasi
merupakan istilah lain prinsip keadilan dalam  perdagangan  internasional  yang merupakan
sebuah prinsip fundamental.  Prinsip  non-diskriminasi memiliki  tujuan  politik  dan  ekonomi. Tujuan  politik  dari  prinsip  non diskriminasi dalam perdagangan internasional  yaitu  untuk  mencegah terjadinya sengketa antar negara, karena perlakuan diskriminatif akan menimbulkan  perselisihan  diantara
19 Ibid , hlm. 46.
20 Emmy  Lathifah,  “Eksistensi  Prinsip-Prinsip Keadilan  dalam  Sistem  Hukum  Perdagangan Internasional”, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  2,  No.  1, 2015, hlm. 72.
negara  dalam  menjalankan  hubungan internasional.
Sementara tujuan ekonomi dalam prinsip non- diskriminasi untuk mencegah inefisiensi dalam liberalisasi
perdagangan. 20
Prinsip-prinsip  hukum  dalam perdagangan  internasional  memiliki tujuan untuk mencapai perlakuan yang sama  antara  produk  impor  dari  negara lain  dengan  produk  dalam  negeri  yang sesuai  dengan  aturan  GATT. 21 Prinsip hukum yang dikenal dalam perdagangan internasional salah satunya  yaitu  prinsip  non  diskriminasi yang mencakup prinsip Most Favoured Nation dan Prinsip National Treatment . Kedua prinsip non diskriminasi tersebut  merupakan  landasan  bagi sistem perdagangan dunia sebagaimana sejalan  dengan  tujuan  dari  hukum WTO yang tercantum dalam pembukaan GATT 1994 yaitu
21 Muhammad  Sood,  2011, Hukum  Perdagangan Internasional , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.
J UNI 2022
menghapuskan perlakuan diskriminatif dalam  perdagangan  internasional. 22
Namun,  dalam  penelitian  ini  hanya akan  membahas  lebih  lanjut  mengenai prinsip national treatment.
Pasal  III:4  GATT  1994  yang mengatur  prinsip national  treatment

## berbunyi:
The  products  of  the  territory  of  any contracting  party  imported  into  the territory  of  any  other  contracting party  shall  be  accorded  treatment  no less  favourable than that accorded  to like  products  of  national  origin  in respect  of  all  laws,  regulations  and requirements  affecting  their  internal sale,  offering  for  sale,  purchase, transportation,  distribution  or  use. The provisions of this paragraph shall not  prevent  the  application  of differential  internal  transportation charges which are based exclusively on the  economic  operation  of  the  means
22 Christina  Tietje  dan  Andrej  Jang,  “ Community Interest  in  World  Trade  Law ”, Esil  Conference Paper Series, Vol. 10 No. 6, 2017, hlm. 14.
23 Ibid , hlm. 43.
of transport and not on the nationality of the product.
Berdasarkan  ketentuan  dalam Pasal III:4 GATT 1994, prinsip national treatment merupakan  prinsip  yang melarang  terhadap  diskriminasi  antara produk  dalam  negeri  suatu  negara  dan produk serupa dari luar negeri sehingga apabila  produk  dari  luar  negeri  yang sudah  memasuki  wilayah  suatu  negara karena  diimpor,  maka  produk  serupa dari luar negeri tersebut harus diperlakukan yang sama seperti produk dalam negeri. 23 Prinsip national treatment sebagai prinsip non diskriminasi  mensyaratkan  tindakan hukum  yang  sama  teradap  barang- barang, jasa-jasa atau modal asing yang masuk  dalam  wilayah  suatu  negara dengan hukum yang ditetapkan terhadap  produk-produk  atau  jasa dalam negeri. 24
24 Huala Adolf, 2005, Hukum Ekonomi Internasional  Suatu  Pengantar, Rajagrafindo Persada , Jakarta, hlm. 30.
2. Duduk Perkara Sengketa
Impor  Daging  Ayam  Antara

## Brasil Dengan Indonesia
Salah  satu  yang  menjadi  masalah dalam  kasus  antara  Indonesia  dengan Brasil  terhadap  impor  daging  ayam yaitu terkait penerapan syarat label halal
yang menurut Brasil merupakan tindakan  diskriminatif.  Brasil  tidak mempermasalahkan  mengenai  syarat label  halal  yang  disyaratkan  oleh Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang sebagian
besar masyarakatnya beragama islam, sehingga  makanan  yang  dikonsumsi oleh  masyarakat  muslim  tidak  hanya sehat  dan  aman,  namun  juga  harus terjamin  kehalalan. 25 Dalam  hal  ini,
Brasil  mempermasalahkan  tindakan Indonesia  yang  tidak  menerapkan persyaratan  label  halal  bagi  produk ayam dalam negeri yang menurut Brasil
merupakan tindakan diskriminatif sementara  produk  ayam  impor  harus diberi  label  halal.  Brasil  memadang bahwa  hal  ini  merupakan  perlakuan dari Indonesia yang kurang menguntungkan  bagi  produk  dari Brasil. 26
Daging  ayam  khususnya  daging  ayam ras atau daging ayam broiler merupakan salah  satu  sumber  makanan  hewani yang harganya relatif murah dan mudah diolah untuk menjadi berbagai masakan sehingga  banyak  dikonsumsi  dalam skala  rumah  tangga  dan  selain  rumah tangga  seperti  dalam  hotel,  restoran, dan  rumah  makan.  Berdasarkan  data dari  SUSENAS  BPS  Perkembangan Konsumsi  Perkapita  Daging  Ayam  Ras Di Indonesia dalam rentang waktu dari tahun  2009-2019  berfluktuatif  namun cenderung selalu mengalami peningkatan.
25 Hamzah,  Devika  Tryza  Ayodahya,  dan  MD. Shariful  Haque,  “ The  Effect  of  Halal  Certificate towards  Chicken  Meat  Import  between  Brazil  and Indonesia according to Rule of GATT-WTO ”, Jurnal Ikonomika, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 171.
26 Boris  Rigod  dan  Patricia  Tovar,  “Indonesia- Chicken: Tension Between International Trade and Domestic Food Policies”, World Trade Review, Vol. 18, Issue 2, 2019 , hlm. 12.
J UNI 2022

## Tabel 1.
Perkembangan Konsumsi Perkapita Daging Ayam Ras di Indonesia Tahun 2009-
2019 Tahun Ayam Ras (Kg/Kap/Th) Pertumbuhan 2009 3,08 -4,84 2010 3,55 15,25 2011 3,65 2,94 2012 3,49 -4,28 2013 3,65 4,48 2014 3,96 8,57 2015 4,80 21,05 2016 5,11 6,52 2017 5,68 11,23 2018 5,57 -2,02 2019 5,69 2,25 Sumber: Badan Pusat Statistik Berdasarkan  data  dari  tahun 2009-2019 konsumsi daging ayam ras akan terus mengalami peningkatan  pada  tahun  2020-
2024.  Tahun  2020  konsumsi rumah  tangga  daging  ayam  ras diperkirakan mencapai 5,814/kg/kapita/tahun menjadi 5,951  kg/kapita/tahun  pada  tahun 2021.  Tahun  2022  konsumsi
27 Ibid , hlm. 53.
rumah  tangga  daging  ayam  ras diperkirakan mencapai 6,098/kg/kapita/tahun menjadi 6,251/kg/kapita/tahun  pada  tahun 2023.  Tahun  2024  diperkirakan konsumsi  rumah  tangga  daging ayam ras mencapi 6,407 kg/kapita/tahun. 27 Konsumsi
daging ayam ras di Indonesia yang akan  terus  mengalami  kenaikan
tentunya  menjadi  daya  tarik  bagi negara-negara  eksportir  daging ayam,  karena  harga  ayam  dari
peternak lokal lebih mahal dibandingkan dengan harga ayam impor. Dilansir dari laman DPR RI bahwa  harga  produksi  daging ayam  di  Indonesia  mencapai  Rp 20.000,00  sementara  produksi daging  ayam  dari  negara  Brasil hanya Rp 14.500,00. 28 Tidak hanya konsumsi daging  ayam  ras  yang  cenderung mengalami  kenaikan  akan  tetapi produksi  daging  ayam  ras  dalam
rentang  waktu  pada  tahun  2009-
2019 juga terus mengalami kenaikan.  Menurut  Kementerian Pertanian melalui Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Produksi  ayam  ras  di  Indonesia sudah mengalami surplus dibandingkan  konsumsi  daging ayam ras di
Indonesia.
Berdasarkan  data  pada  bulan Februari  2022  bahwa  produksi ayam  ras  di  Indonesia  mencapai 272,19  juta  rupiah  sementara konsumsi  ayam  di  Indonesia 220,29 juta ekor, sehingga terdapa surplus 51,90 juta ekor. 29
28 DPR,  “Pemerintah  Harus  Antisipasi Dampak  Impor  Daging  Ayam  Terhadap Peternak Lokal”, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32 792/t/Pemerintah+Harus+Antisipasi+D ampak+Impor+Daging+Ayam+Terhad ap+Peternak+Lokal , diakses tanggal 20 Mei 2022.
29 Bisnis, “Daging Ayam Bakal Membludak  Kementan  Minta  Populasi Dikendalikan”,
https://ekonomi.bisnis.com/read/202202 12/99/1499622/daging-ayam-bakal- membeludak-kementan-minta-populasi- dikendalikan ,  diakses  tanggal  20  Mei 2022.
J UNI 2022

## Tabel 2.
Perkembangan Produksi Daging Ayam Ras di Indonesia Tahun 2009-
2019 Tahun Produksi (000 Ton) Daging Ayam Ras Pertumbuhan 2009 1.101,77 2010 1.214,34 10,22 2011 1.337,91 10,18 2012 1.400,47 4,68 2013 1.499,89 7,10 2014 1.544,38 2,97 2015 1.628,31 5,43 2016 1.905,50 17,02 2017 3.175,85 66,67 2018 3.409,56 7,36 2019 3.495,09 2,51 Sumber: Badan Pusat Statistik Produksi  daging  ayam  ras yang terus mengalami
peningkatan tidak hanya terjadi di Indonesia.  Beberapa  negara  yang menjadi produsen daging ayam ras di  dunia  seperti  Amerika  Serikat, China,  Brasil,  China  (Mainland), Rusia,  India,  Mexiko,  dan  Jepang juga terus mengalami peningkatan produksi  ayam  daging  ras.  Brasil
sebagai  negara  produsen  daging ayam ras menjadi eksportir daging ayam ras bersama dengan Amerika Serikat.
Ekspor  daging  ayam  ras negara  Brasil  mencapai  3,85  juta ton sehingga Brasil menjadi negara pengekspor  daging  ayam  terbesar di dunia meskipun dalam produksi daging  ayam  ras  berada  di  posisi

## ketiga setelah Amerika Serikat dan
China.
Berdasarkan  data  FAO  atau Food and Agriculture Organization
yang  diolah  Pusdatin  pada  tahun
2014-2018 terhadap sepuluh negara  eksportir  daging  ayam terbesar di dunia yaitu:
Tabel 3.
Sepuluh Negara Eksportir Daging Ayam Terbesar di Dunia Tahun 2014-
2018
Sumber: Food and Agriculture Organization yang diolah Pusdatin No. Negara
Volume Ekspor (Ton)
Share (%) Share Kumulat if (%) 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-Rata 1. Brasil 3.648.694 3.888.498 3.959.394 3.944.215 3.822.702 3.852.701 27,08 27,08 2. USA 3.535.699 2.973.891 3.112.266 3.191.436 3.305.143 3.223.687 22,66 49,73 3. Nederland 911.181 948.316 1.044.822 1.181.641 1.225.549 1.062.302 7,47 57,20 4. China 791.889 737.791 701.691 690.871 722.412 728.931 5,12 62,32 5. Polandia 412.575 488.075 618.388 725.320 812.485 611.369 4,30 66,62 6. China, Hongkong SAR 616.281 547.572 518.490 490.253 540.490 542.617 3,81 70,43 1. Belgia 418.103 461.134 450.240 542.999 531.847 480.865 3,38 73,81 8. Turki 397.005 334.435 314.695 405.030 455.336 381.300 2,68 76,49 9. Perancis 346.835 359.678 312.827 300.124 280.923 320.077 2,25 78,74 10. Jerman 342.877 323.528 305.527 300.561 290.396 312.578 2,20 80,94
Kasus  antara  Brasil  dan  Indonesia berawal  pada  tahun  2009  saat  Brasil mengirimkan  proposal  sertifikat  kesehatan daging unggas kepada Pemerintah Indonesia kemudian pada tahun 2010 Brasil mengirim proposal  impor  daging  kalkun  dan  bebek namun  tidak  disetujui.  Tidak  disetujui proposal sertifikat kesehatan oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  menjadi alasan  Brasil  pada  tanggal  16  Oktober  2014 meminta  konsultasi  kepada  Indonesia mengenai  impor  daging  ayam  dari  Brasil karena,  Brasil  khawatir  dikemudian  hari akan  terus  mengalami  hambatan  dalam impor  daging  ayam  ke  Indonesia.  Pada  saat itu  Indonesia  beralasan  tidak  melakukan impor daging ayam dari Brasil karena belum memenuhi syarat halal dan belum memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan karena pada saat itu ditemukan bakteri salmonella 30 pada
30 Bakteri  Salmonella  merupakan  bakteri  sebagai penyebab  diare  akut  dan  kronis  yang  dapat menyebabkan  kematian  baik  pada  hewan  atau manusia.  Bakteri  ini  pada  hewan  umumnya menginfeksi  unggas  komersial  seperti  peternakan ayam pedaging. Bakteri Salmonella dapat mencemari daging ayam yang disebabkan sanitasi yang buruk dari peternakan  maupun  dari  Rumah  Potong  Unggas, dalam  Unair  News,  “Bahaya  Bakteri  Salmonella  SP
ayam dari Brasil yang diekspor ke negara Uni Eropa. 31
Pada tanggal 15 dan 16 Desember 2014 Brasil  melakukan  konsultasi  namun  atas konsultasi tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga Brasil meminta dibentuk Panel untuk menyelesaikan masalah  antara  Indonesia  dengan  Brasil terkait impor daging ayam. Atas usulan Brasil maka pada tanggal 3 Desember 2015 Dispute Settlement  Body membentuk  Panel  sesuai dengan  keinginan  Brasil.  Panel  tersebut diketuai  oleh  Mohammad  Saeed  dan Amhhota Sufyan Al-Irhayim Claudia Orozcooz.  Negara  Argentina,  Australia, Kanada,  Chili,  Cina,  Uni  Eropa,  India, Jepang,  Republik  Korea,  Selandia  Baru, Norway,  Paraguay,  Cina  Taipei,  Thailand, Rusia,  Amerika  Serikat  dan  Vietnam  turut berpartisipasi  sebagai  pihak  ketiga  dalam panel pada kasus ini. Kemudian Oman pada
Pada
Kesehatan”,
http://news.unair.ac.id/2020/01/03/bahaya-bakteri- salmonella-sp-pada-kesehatan/ ,  diakses  tanggal  9 Oktober 2021.
31 Mohamad  D.  Revindo  dan  Devianto,  “Trade  and Industri Brief”, https://www.lpem.org/wp- content/uploads/2019/07/TIB-July-2019-Final.pdf , diakses tanggal 9 Oktober 2021.
tanggal 28 April 2016 dan Qatar pada tanggal 23 Mei 2016 ikut berpartisipasi sebagai pihak ketiga. 32
3. Penerapan Prinsip National

## Treatment
Pengawasan  penyembelihan  dan pelabelan  halal  daging  ayam  impor  dan daging ayam domestik, menjadi hal yang dipermasalahkan oleh Brasil karena Brasil menilai  Indonesia  melanggar  prinsip national  treatment .  Hal  ini  terdapat perbedaan pengertian dalam menentukan produk  sejenis  antara  Brasil  dan Indonesia,  sementara  produk  sejenis menjadi  tolak  ukur  dalam  menentukan pelanggaran  prinsip  national  treatment. Indonesia  berpendapat  bahwa  produk ayam  segar  yang  dijual  di  pasar tradisional  dengan  produk  ayam  beku yang  diimpor  dari  negara  lain  berbeda. Produk ayam beku apabila dijual di pasar
32 WTO, “ Indonesia-MeasuresConcerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products ”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_ e/ds484_e.htm, diakses 30 September 2021.
tradisional harus membutuhkan lemari es sementara dalam pasar tradisional sendiri hanya  minoritas  penjual  daging  ayam yang  mempunyai  lemari  es.  Selain  itu, Brasil  berpendapat  bahwa  terdapat perbedaan perlakuan antara ayam impor dengan ayam dalam negeri, karena ayam dalam negeri tidak membutuhkan sertifikat halal. Namun, Indonesia membantah  hal  tersebut  karena  produk ayam  segar  yang  dijual  pada  pasar tradisional  sertifikat  halal  diberikan kepada  tukang  potong  ayam  maupun rumah  potong  ayam  sehingga  sertifikat halal  tidak  tertempel  pada  produk  ayam dalam negeri seperti produk ayam impor. Sementara  karena  produk  ayam  impor dari  Brasil  berbentuk  kemasan  maka produk tersebut harus tertempel sertifikat halal. 33
Oleh  karena  itu,  Brasil  menduga bahwa Indonesia melakukan pelanggaran
33 WTO, “ Report Panel WT/DS484/R ”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_ e/ds484_e.htm , diakses tanggal 25 Agustus 2021.
terhadap Pasal III:4 GATT terkait dengan peraturan  internal  yaitu  negara  tidak boleh  melakukan  diskriminasi  dengan cara  menerapkan  peraturan  internal terhadap  produk  sejenis  impor  yang bertujuan  untuk  melindungi  produk sejenis  dalam  negeri  yang  menyebabkan perbedaan  peraturan  terhadap  produk sejenis  impor  dan  produk  sejenis  dalam negeri  berbeda  sehingga  tidak  tercapai prinsip national treatment . 34 Tujuan dari prinsip ini walaupun produk impor sudah mendapatkan  ijin  untuk  masuk  dalam wilayah suatu negara maka produk impor tersebut tidak mengalami kesulitan dalam proses pemasaran karena adanya keistimewaan  terhadap  produk  dalam negeri. 35
34 Adinda Kartika Putri, Darminto Hartono Paulus, dan FX  Djoko  Priyono,  “Konsep  Like  Product  Dalam penyelesaian  Sengketa  Oleh  Panel  World  Trade Organization  (WTO)” Jurnal  Diponegoro  Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 8.
35 Marcelino  Runtuwarow,  “Pemberlakuan  Asas National Treatment Dalam Hukum Eonomi
Internasional  Dan  Implikasinya  Bagi  Kedaulatan Indonesia  (Studi  Kasus  Impor  Daging  Ayam  Antara
Indonesia yang tidak setuju dengan dugaan  Brasil  kemudian  mengajukan klaim  bahwa  tindakan  yang  ditentang oleh  Brasil  mengenai  persyaratan  label halal  dibenarkan  menurut  artikel  XX  (a) dan (d) 1994. Pasal 20 GATT merupakan sebuah  pengecualian  dalam  GATT  1994 yang  memperbolehkan  negara  anggota WTO  untuk  menerapkan  peraturan  dan langkah-langkah untuk melindungi nilai- nilai dan kepentingan sosial yang penting meskipun peraturan tersebut bertentangan  dengan  peraturan  yang terkandung  dalam  GATT  1994. 36 Akan tetapi  WTO  bersikeras  bahwa  Pasal  XX tidak  dapat  digunakan  perlindungan sebagai diskriminasi apabila suatu negara menyamarkan  yang  sah  seperti  dengan cara melebih-lebihkan masalah kesehatan atau lingkungan. 37
Indonesia dan Brasil di WTO)”, Jurnal Lex Privatum, Vol. VIII, No. 3, 2020, hlm. 33.
36 Revy  S.  M.  Korah,  “Prinsip-Prinsip  Eksistensi General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) dan World  Trade  Organization (WTO)  Dalam  Era  Pasar Bebas”, Jurnal Hukum Unsrat , Vol. 22, No. 7, 2016, hlm. 46.
37 Ida Ferrara, Paul Missios dan Halis Murrat Yildiz, “ Product Quality, Consumption Externalities and The
Sebagaimana prinsip national treatment , yang mengatur bahwa produk sejenis  dalam  negeri  dengan  produk sejenis impor dari negara lain yang sudah memasuki suatu negara harus
mendapatkan  perlakuan  yang  sama. Produk  sejenis  menjadi  syarat  dalam menentukan apakah suatu negara melakukan pelanggaran terhadap prinsip national  treatment .  Definisi  produk sejenis  yang  menjadi  syarat  menentukan pelanggaran  terhadap  prinsip national treatment tidak  dicantumkan  dalam ketentuan GATT 1994, namun ketentuan produk  sejenis  dapat  ditemukan  melalui putusan-putusan WTO. 38 Menurut
Report  by  The  Working  Party  On  Border Tax  Adjustment bahwa  terkait  produk sejenis dalam ketentuan GATT 1994 telah didiskusikan  mengenai  istilah  produk
Role  of  National  Treatment ”, European  Economic Review, Vol. 117 (C), No. 18, 2019, hlm. 2. 38 Tashya  Nazira,  “Ketentuan  Prinsip  Non- Diskriminasi  Terkait  Produk  Sejenis  dalam  GATT- WTO”, Prosiding  Ilmu  Hukum, Vol  7,  No.  1,  2021, hlm 321.
sejenis akan tetapi hingga saat ini belum ada  interpretasi  dari  istilah  produk sejenis.  Istilah  produk  sejenis  harus diperiksa  untuk  setiap  kasus.  Hal  ini bertujuan  untuk  memberikan  perlakuan yang  adil  dari  setiap  kasus,  namun  ada kriteria yang disarankan untuk menentukan  produk  sejenis  di  setiap kasus yang diajukan ke WTO yaitu tujuan akhir  produk,  selera  dan  kebiasaan konsumen yang berubah dari satu negara dengan  negara  lainnya,  dan  sifat  dan kualitas  produk. 39 Berdasarkan  hal tersebut Panel harus menentukan penilaian terhadap Pasal III:4 GATT 1994 terkait  produk  sejenis  dalam  kasus sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia yaitu: 40
a. Menentukan terkait produk impor dari luar negeri dan produk dalam negeri yang dipermasalahkan 39 WTO,  “ Report  By  The  Working  Party  On  Border
Tax Adjustment” , https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/908 40088.pdf , diakses 26 Oktober 2021.
40 WTO, “Report Panel WT/DS484/R”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_ e/ds484_e.htm , diakses tanggal 25 Agustus 2021.
apakah merupakan produk sejenis, dalam  hal  ini  yaitu  produk  ayam potong beku dari Brasil dan ayam segar dalam negeri dari Indonesia.
b. Menentukan terkait tindakan yang dipermasalahkan apakah merupakan  hukum,  peraturan atau persyaratan yang mempengaruhi penjualan internal, penawaran untuk
dijual, pembelian,  tranposrtasi,  distribusi atau  penggunaan.  Hal  ini  terkait dengan  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  dan  Peraturan Pemerintah  Label  dan  Iklan
Pangan yang dinilai Brasil melanggar ketentuan prinsip national treatment .
c. Menentukan terkait apakah produk impor
diperlakukan berbeda  dengan  produk  dalam
41 Syubhat  adalah  perkara  yang  masih  diragukan hukumnya  halal  atau  haram,  sehingga  syubhat  lebih baik untuk ditinggalkan, dalam Rumaysho, “Meninggalkan
Perkara
Syubhat”, https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-
syubhat.html, diakses pada 11 Oktober 2021
negeri sehingga kurang menguntungkan bagi produk impor.
Agama  Islam  menjadi  pedoman hidup  bagi  umat  muslim  dan  halal merupakan  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  kehidupan  masyarakat muslim  di  seluruh  negara.  Negara Indonesia  yang  terdiri  dari  masyarakat mayoritas beragama Islam selalu berusaha  untuk  mendapatkan  makanan halal  dan  menghindari  dari  hal-hal syubhat 41 agar  terhindari  dari  zat  yang haram.  integritas  produk  halal  harus dilindungi dan semua pihak harus terlibat dalam mengambil langkah-langkah dalam rantai pasokan untuk menghindari kontaminasi  yang  menyebabkan  produk menjadi  tidak  halal. 42 Produk  makanan halal  menjadi  bagian  dari  ketentuan perdagangan internasional terutama yang
42 Zoura  Junita  Khasahab  dan  Wardah,  “ The Implementation of Halal Food Labeling Based On The Technical  Barriers  To  Trade  (TBT)  Agreement  By Indonesia ”, Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan , Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 7.
tercantum  dalam alimentarius  codex 43
yang  menjadi  bagian  dari  ketentuan rezim perdagangan internasional, artinya negara-negara dapat menggunakan masalah  halal  sebagai  bagian  dari kebijakan politik untuk mencapai kepentingan mereka. 44
Melalui  Undang-Undang  Jaminan Produk  Halal  dalam  Pasal  4  mengatur bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia wajib  bersertifikat  halal”.  Berdasarkan pasal  tersebut  maka  produk  ayam  yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia baik produk ayam dalam negeri maupun
43 Kumpulan  standar  makanan  dan  teks  terkait  yang diadopsi  secara  internasional  yang  bertujuan  untuk melindungi  kesehatan  konsumen  dan  memastikan praktik yang adil dalam perdagangan makanan. Codex Alimentarius dimaksudkan  sebagai  panduan  dan mempromosikan  elaborasi  serta  menetapkan  definisi dan  persyaratan  untuk  makanan  serta  membantu harmonisasi dalam memfasilitasi perdagangan internasional .  Codex  Alimentarius mencakup  standar makanan  baik  yang  diproses,  setengah  jadi  atau mentah yang didistribusikan kepada konsumen, dalam FAO, “FAO-WHO Codex Alimentarius”, http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ , diakses 11 Oktober 2021
44 Arin  Fithriana  dan  Jeannie  Annisa,  “Codex Alimentarius:  Indonesia’s  Halal  Food  Challenges  as Culture  Identity  in  International  Trade”, Paper , In Proceedings  of  the  International  Conference  on Contempory  Social  and  Political  Affairs  (IcoCSPA) , 2017, hlm. 21.
produk ayam impor dari luar negeri harus memiliki sertifikat halal. Menurut undang-undang  jaminan  produk  halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh  BPJPH 45 berdasarkan  fatwa  halal tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  MUI. Kemudian setelah pelaku usaha mendapatkan  sertifikat  halal  wajib mencantumkan  label  halal  pada  produk tersebut.  Label  halal  tersebut  sebagai tanda  bahwa  produk  tersebut  terjamin kehalalannya
Produk  ayam  yang  beredar  dan diperdagangkan  di  Indonesia  harus
45 Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)  merupakan  badan  dibawah  naungan Kementrian  Agama  yang  bertugas  untuk  melakukan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  termasuk  juga  mempunyai tugas untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar  dan  diperdagangkan  di  Indonesia.  BPJPH dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal memberikan layanan sesuai dengan tugas dan  fungsinya  yaitu  registrasi  halal,  sertifikasi  halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar  kehalalan  sebuah  produk,  dalam  BPJPH, “Sekilas  tentang  BPJPH”, http://halal.go.id/ ,  diakses tanggal 11 Oktober 2021.
terjamin  kehalalannya  termasuk  proses penyembelihannya  harus  sesuai  dengan ketentuan  islam  agar  dapat  dikonsumsi oleh  masyarakat  muslim,  sebagaimana diatur  dalam  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar  Sertifikasi  Penyembelihan  Halal. Bahwa  ketentuan  hukum  standar  proses penyembelihan  yang  sesuai  dengan syariat islam yaitu:
a. Penyembelihan  dilakukan  dengan niat  menyembelih  dan  menyebut asma Allah
b. Penyembelihan  dilakukan  dengan mengalirkan darah melalui pemotongan  saluran  makanan, saluran  pernafasan/tenggorokan
dan dua pembuluh darah
c. Penyembelihan  dilakukan  dengan satu kali dan secara cepat
d. Memastikan  adanya  alirah  darah dan/atau  gerakan  hewan  sebagai tanda   hidupnya hewan
e. Memastikan matinya hewan disebabkan  oleh  penyembelihan tersebut
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal dinilai Brasil melanggar Pasal III:4 GATT
1994 karena peraturan tersebut menyebabkan  tindakan  yang  kurang menguntungkan  antara  produk  dalam negeri  dan  produk  impor  khususnya produk  ayam.  Brasil  menilai  bahwa pengawasan, penerapan syarat penyembelihan  dan  pelabelan  halal produk  impor  lebih  sulit  dibandingkan dengan  produk  dalam  negeri.  Namun perlu dibuktikan apakah persyaratan label halal  di  Indonesia  benar  sesuai  tuduhan Brasil  bahwa  Indonesia  melanggar  Pasal III:4  GATT.  Brasil  mengklaim  bahwa terdapat dua alasan, pertama dalam Pasal 67  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014  mengenai  tenggang  waktu  lima tahun yang menurut Brasil membebaskan produk  ayam  domestik  dari  kewajiban
sertifikat halal. Kedua, mengenai pengecualian  terhadap  pelabelan  halal daging yang dijual dalam bentuk kecil. 46
Pasal  67  Undang-Undang  Jaminan Produk  halal  berbunyi  “Kewajiban bersertifikat  halal  bagi  Produk  yang beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  mulai  berlaku  5  (lima)  tahun terhitung  sejak  Undang-Undang  ini diundangkan”.  Pasal  4  menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 4 tersebut menjelaskan  bahwa  produk  impor  dari luar negeri juga wajib untuk bersertifikat halal,  sehingga  sertifikat  halal  tersebut mempengaruhi dalam perdagangan internasional  dan  ketentuan  dalam hukum  nasional  mengenai  jaminan produk  halal  juga  harus  disesuaikan
46 WTO, “ Report Panel WT/DS484/R ”,
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_ e/ds484_e.htm , diakses tanggal 25 Agustus   2021.
47 Ahmad  Farhan  Hadad,  Hasanudin  dan  Indra Rahmatullah,  “ Barrier  to  Entry Dalam  Kebijakan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang
dengan ketentuan hukum internasional. 47
Brasil  menilai  bahwa  Pasal  67  Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 menguntungkan  produk  ayam  dalam negeri karena dibebaskan dari persyaratan  label  halal  sehingga  Brasil menilai bahwa tindakan tersebut merupakan  termasuk  perlakuan  yang kurang  menguntungkan  antara  produk ayam  dalam  negeri  dan  produk  ayam impor  dan  melanggar  Pasal  III:4  GATT 1994.
Namun  Indonesia  berpendapat bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2014  tidak  berkaitan  dengan sertifikat  halal  namun  berkaitan  dengan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  sebagai  lembaga  yang mempunyai  kewenangan  mengeluarkan sertifikat halal. Kemudian Panel berpendapat  bahwa  Pasal  67  Undang-
Jaminan  Produk  Halal  Menurut  Putusan Dispute Settlement  Body Nomor  484  Tentang  Kasus  Impor Daging  Ayam  Dan  Olahan  Daging  Ayam  Oleh Brazil”, Jurnal  Of  Legal  Research ,  Vol.  2,  Issue  1, 2020, hlm. 67.
Undang  Nomor  33  Tahun  2014  yang merujuk  pada  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  memang  jika secara  implisit  dapat  diartikan  bahwa produk  dalam  negeri  dibebaskan  dari sertifikat  halal  selama  tenggang  waktu lima  tahun.  Namun  panel  berpendapat dengan  merujuk  Pasal  lain  dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diantara  Pasal  60  yang  menyebutkan bahwa “MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikat Halal sampai dengan BPJPH dibentuk”. Kemudian dalam Pasal 64  menyatakan  bahwa  “BPJPH  harus dibentuk  paling  lambat  3  (tiga)  tahun terhitung  sejak  Undang-Undang  ini diundangkan”.  Selain  itu  dalam  Pasal  66 menyatakan  bahwa  “Pada  saat  Undang- Undang  ini  mulai  berlaku,  semua Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur jaminan produk halal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak  bertetangan  dengan  ketentuan
dalam Undang-Undang ini.
Panel menyimpulkan bahwa kewajiban  sertifikat  halal  dalam  jangka waktu  lima  tahun  juga  berlaku  bagi produk  ayam  dalam  negeri  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60 bahwa sertifikat halal  dikeluarkan  oleh  MUI  sebelum terbentuk BPJPH. Panel juga berpendapat bahwa  Brasil  gagal  membuktikan  bahwa Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal  melanggar  kententuan  Pasal  III:4 GATT  1994  yaitu  prinsip national treatment .
Alasan  kedua  Brasil  menduga
Indonesia melakukan tindakan
diskriminatif  terhadap  produk  ayam impor  yaitu  pengecualian  terhadap persyaratan  label  halal  untuk  produk yang dijual langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Indonesia menjawab dugaan  Brasil  tersebut  melalui  Pasal  63 Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan bahwa:
Ketentuan tentang Label sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan  Pemerintah  ini  tidak berlaku bagi:
a. Pangan  yang  kemasannya  terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan      seluruh  keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;
b. Pangan  yang  dijual  dan  dikemas secara  langsung  dihadapan  pembeli dalam jumlah kecil-kecil;
c. Pangan  yang  dijual  dalam  jumlah besar (curah).
Akan  tetapi  Brasil  mempunyai pandangan  bahwa  daging  ayam  impor yang  telah  dibekukan  dapat  dicairkan kemudian dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli sehingga tidak membutuhkan label halal seperti produk ayam dalam negeri.
Pasal  38  Undang-Undang  Jaminan Produk Halal juga mengatur bahwa:
Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:
a. Kemasan Produk;
b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau
c. Tempat tertentu pada Produk.
Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa
Setiap  orang  yang  memproduksi  atau memasukkan  pangan  yang  dikemas  ke dalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan  wajib  mencantumkan Label  pada,  di  dalam,  dan  atau  di kemasan pangan.
Atas  keluhan  Brasil  tersebut  Panel memberikan  pendapat  bahwa  produk ayam  impor  yang  dikemas  dan  diberi label sebelum masuk ke pasar tradisional diatur  dalam  peraturan  perundang- undngan  Indonesia  lainnya.  Sehingga Pasal  63  (b)  PP  Nomor  69  tahum  1999 tidak  melanggar  ketentuan  Pasal  III:4 GATT  1994.  Daging  ayam  impor  yang dibekukan  juga  harus  disimpan  dalam penyimpanan dingin dalam pasar tradisional dan panel menilai persyaratan tersebut  diatur  dalam  peraturan  lainnya sehingga  karena  persyaratan  tersebut diatur dalam peraturan lain maka daging ayam  impor  tidak  boleh  untuk  dijual seperti daging ayam segar dalam negeri.
Tuduhan  Brasil  mengenai  ayam dalam negeri Indonesia tidak
membutuhkan  sertifikat  halal,  yang kemudian dibantah oleh Indonesia bahwa sertifikat  halal  di  berikan  kepada  rumah potong  hewan.  Sebagaimana  yang  diatur dalam  undang-undang  jaminan  produk halal bahwa BPJPH sebagai lembaga yang berwenang  untuk  menyelenggarakan jaminan produk halal dalam melaksanakan wewenangnya
bekerjasama  dengan  kementrian  yang menyelenggarakan  urusan  pertaninan dalam  menetapkan  persyaratan  rumah potong  hewan  yang  halal.  Selanjutnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun 2021  tentang  Jaminan  Produk  Halal mengatur  bahwa  jasa  penyembelihan seperti rumah potong hewan atau rumah potong  unggas  wajib  bersertifikat  halal. Pasal  7  PP  Nomor  39  Tahun  2021 mengatur  bahwa  Lokasi  penyembelihan wajib mememnuhi persyaratan:
a. Terpisah  secara  fisik  antara  lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi  rumah  potong  hewan  tidak halal
b. Dibatasi  dengan  pagar  tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah  lalu  lintas  orang,  alat, dan produk antar rumah potong c. Tidak  berada  di  daerah  rawan banjir,  tercemar  asap,  bau,  debu dan kontaminan lainnya
d. Memiliki  fasilitas  penanganan limbah  padat  dan  cair  yang terpisah  dengan  rumah  potong hewan tidak halal
e. Konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu
mencegah kontaminasi; dan
f. Memiliki  pintu  yang  terpusah untuk  masuknya  hewan  potong dengan  keluarnya  karkas  dan daging
Pasal  8  mengatur  bahwa  tempat penyembelihan  wajib  dipisahkan  antara yang halal dan tidak halal pada:
a. Penampungan hewan
b. Penyembelihan hewan
c. Pengulitan
d. Pengeluaran jeroan
e. Ruang pelayuan
f. Penanganan karkas
g. Ruang pendinginan
h. Sarana penanganan limbah
Pasal  9  mengatur  bahwa  alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan: a. Tidak menggunakan alat penyembelihan  secara  bergantian dengan  yang  digunakan  untuk penyembelihan hewan tidak halal b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alaat c. Menggunakan sarana yang
berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat
d. Memiliki  tempat  penyimpanan alat  sendiri  untul  yang  halal  dan tidak halal.
Berdasarkan beberapa alasan yang diatas maka panel menyimpulkan bahwa Brasil gagal untuk membuktikan bahwa persyaratan label halal di Indonesia tidak melanggar Pasal III:4 GATT.
Negara Indonesia dan Brasil sebagai anggota  WTO  harus  melaksanakan perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional  salah  satunya  bersumber pada perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian dalam perdagangan internasional harus
dilaksanakan  dengan  prinsip  itikad  baik. Prinsip  ini  penting  dan  harus  disadari oleh para pihak dalam perjanjian, karena prinsip  ini  mengandung  keadilan  dan kejujuran  dalam  melaksanakan  kegiatan
perdagangan  internasional. 48 Melalui prinsip ini para pihak yang terlibat dalam perjanjian  perdagangan  internasional harus  melaksanakan  klasula-klausula dalam perjanjian agar tercapai dari tujuan perjanjian  tersebut.  Prinsip  ini  juga menegaskan  bahwa  para  pihak  dilarang untuk  melakukan  tindakan-tindakan yang dapat menghambat untuk mencapai tujuan dari perjanjian dalam perdagangan internasional. 49 Hal ini juga sejalan  dengan  asas pacta  sunt  servanda yaitu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagi undang-undang bagi yang membuatnya.  Indonesia  dan  Brasil sebagai  negara  anggota  WTO  dalam  hal ini  harus  melaksanakan  perjanjian perdagangan internasional dengan prinsip  itikad  baik.  Prinsip national treatment sebagai  salah  satu  prinsip dalam  perdagangan  internasional  yang diatur  dalam General  Agreement  On
48 Muhammad  Rafi  Darajati,  “Ketaatan  Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 35.
Tariffs and Trade (GATT). GATT sebagai perjanjian  internasional  yang  menjadi acuan negara dalam menjalankan perdagangan internasional, sehingga negara  Indonesia  maupun  Brasil  harus mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GATT dengan prinsip itikad baik.  Hal  ini  tentunya  akan  mencapai tujuan  dari  GATT  yaitu  menghapus perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

## D. Kesimpulan
Kasus  sengketa  impor  daging  ayam beku dimana Indonesia dinilai melakukan tindakan diskriminatif
terhadap  produk  ayam  beku  dari  Brasil. Menurut  putusan  yang  dibuat  panel Brasil  dinilai  telah  gagal  membuktikan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip national  treatment ,  karena  terdapat perbedaan  pengertian  produk  sejenis antara  Indonesia  dan  Brasil.  Dalam
49 Ibid , hlm. 35.
menyelesaikan  kasus  ini  Panel  WTO menilai  dengan  melihat  apakah  produk impor yang telah masuk ke wilayah suatu negara  dengan  produk  dalam  negeri merupakan  produk  sejenis  atau  tidak, tindakan  yang  dipermasalahkan  apakah merupakan  hukum,  peraturan  atau persyaratan yang mempengaruhi penjualan  internal,  penawaran  untuk dijual, pembelian, tranposrtasi, distribusi atau  penggunaan,  dan  apakah  suatu produk  impor  mendapatkan  perlakuan yang kurang menguntungkan. Dari ketiga penilaian  yang  dilakukan  oleh  panel dalam  kasus  ini,  panel  berpendapat bahwa  Indonesia  tidak  melakukan pelanggaran  terhadap  prinsip national treatment. Oleh  karena  itu,  dalam menentukan  sebuah  negara  melanggar prinsip national  treatment atau  tidak harus melalui berbagai kriteria yang harus dipenuhi.  Sehingga  seharusnya  setiap
negara harus benar-benar teliti
menentukan apakah suatu negara
melanggar  prinsip national  treatment atau  tidak.  Selain  itu,  Pemerintah Indonesia  juga  harus  berhati-hati  dalam melaksanakan perdagangan internasional agar  tidak  melanggar  prinsip national treatment .

## Daftar Pustaka

## Buku
Adolf,  Huala,  2005, Hukum  Ekonomi
Internasional Suatu Pengantar,
Rajagrafindo Persada , Jakarta.
AK,  Syahmin,  2006, Hukum  Dagang Internasional (dalam kerangka Studi Analitis) , Rajagrafindo
Persada, Jakarta.
Manan,  Abdul,  2014, Peranan  Hukum Dalam  Pembangunan  Ekonomi ,
Prenadamedia, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian
Hukum , Prenada Media, Jakarta.
Sood, Muhammad, 2011, Hukum Perdagangan Internasional , Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal
Anggraeni, Nita, “Perang Dagang Dalam Hukum
Perdagangan

## Internasional”, Jurnal  Al-Ahkam,
Vol. 15, No. 1, 2019.
Dariah,  Atih  Rohaeti,  “Perdagangan Bebas:  Idealisme  dan  Realitas”,
Jurnal Mimbar , Vol. 1, No.1, 2005. Fairuzzaman, Fahmi, “Dampak Penerapan Agreement  on  The Application of Sanitary and Phytosanitary  Measures Terhadap
Perdagangan  di  Indonesia”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 2, 2018.
Farhan  Hadad,  Ahmad,  Hasanudin  dan Indra Rahmatullah, “ Barrier  to
Entry Dalam   Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk Halal Menurut Putusan Dispute  Settlement  Body Nomor 484 Tentang Kasus   Impor
Daging Ayam Dan   Olahan
Daging Ayam Oleh Brazil”, Jurnal of Legal Research , Vol. 2, Issue 1, 2020.
Ferrara,  Ida,  Paul  Missios  dan  Halis Murrat  Yildiz,  “ Product  Quality, Consumption  Externalities  and  The
Role of National Treatment ”,
European  Economic  Review, Vol. 117 (C), No. 18, 2019.
Hamzah,  Devika  Tryza  Ayodahya,  dan MD.  Shariful  Haque,  “ The  Effect  of
Halal  Certificate  towards  Chicken Meat  Import  between  Brazil  and
Indonesia according  to  Rule  of
GATT-WTO ”, Jurnal  Ikonomika,
Vol. 4 No. 2, 2019.
Junita, Luh Made, Dwi Jayanti, dan Gede
Putra Ariana, “Penyelesaian Sengketa  Impor  Daging  Ayam Antara  Brasil  Dengan  Indonesia
Melalui Dispute  Settlement  Body World  Trade  Organization ”, Jurnal Kerthanegara , Vol. 6, No. 4, 2018.
Kartika Putri, Adinda, Darminto Hartono Paulus,  dan  FX  Djoko  Priyono, “Konsep Like  Product Dalam penyelesaian  Sengketa  Oleh Panel World Trade Organization (WTO) ”,
Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016.
Khasahab,  Zoura  Junita  dan  Wardah,
“ The Implementation of Halal Food Labeling  Based  on  The  Technical Barriers  to  Trade  (TBT)  Agreement by Indonesia ”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan , Vol. 2, No. 3, 2018. Korah,  Revy  S.  M.,  “Prinsip-Prinsip
Eksistensi General  Agreement  on Tarrifs  and  Trade  (GATT)  dan World  Trade  Organization  (WTO) Dalam  Era  Pasar  Bebas”, Jurnal Hukum Unsrat , Vol. 22, No. 7, 2016.
Latifah,  Emmy,  “Eksistensi  Prinsip- Prinsip  Keadilan  dalam  Sistem Hukum
Perdagangan
Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 1, 2015.
Nazira, Tashya, “Ketentuan Prinsip Non- Diskriminasi Terkait Produk Sejenis dalam  GATT-WTO”, Prosiding
Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2021. Rafi  Darajati,  Muhammad,  “Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan   Internasional”, Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  5,  No.  1,
2020.
Rigod,  Boris  dan  Patricia  Tovar,
“ Indonesia-Chicken: Tension Between  International  Trade  and
Domestic  Food  Policies ”, World Trade Review, Vol. 18, Issue 2, 2019.

## Runtuwarow, Marcelino, “Pemberlakuan
Asas National  Treatment Dalam Hukum  Ekonomi  Internasional Dan Implikasinya Bagi Kedaulatan  Indonesia  (Studi  Kasus Impor Daging Ayam Antara
Indonesia  dan  Brasil  di  WTO)”,
Jurnal   Lex  Privatum, Vol.  VIII,
No. 3, 2020.
Syofya, Heppy, “Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi”, Jurnal  Akuntansi  & Ekonomika , Vol. 7, No. 1, 2017.
Siswanto, Ari, “ Health Issue in The WTO Dispute  Concerning  Importation  Of Chicken Meat and Product Between
Indonesia  and  Brasil ”, Udayana Master   Law Journal, Vol.  9,  No.  2, 2020.
Tietje  Christina,  dan  Andrej  Jang, “ Community  Interest  in  World Trade Law ”, Esil Conference Paper Series, Vol. 10, No. 6, 2017.

## Paper
Fithriana,  Arin  dan  Jeannie  Annisa,
“ Codex  Alimentarius:  Indonesia’s Halal Food  Challenges  as  Culture Identity  in  International  Trade ”,
Paper ,  In  Proceedings  of  the
International Conference on Contempory  Social  and  Political Affairs (IcoCSPA), 2017.

## Internet
Bisnis, “Daging Ayam Bakal Membludak Kementan Minta Populasi Dikendalikan”, https://ekonomi.bisnis.com/read/2022 0212/99/1499622/daging-ayam-
bakal-membeludak-kementan-minta- populasi-dikendalikan, diakses tanggal 20 Mei 2022.
Cnn  Indonesia,  “RI  Ajukan  Banding Lawan  Brasil  Soal  Impor  Ayam  Ke WTO”,
https://www.cnnindonesia.com/ek onomi/20210531135253-92- 648756/riajukan-banding-lawan-
brasil-soal-impor-ayam-ke-wto, diakses 27 Oktober 2021.
DPR,  “Pemerintah  Harus  Antisipasi Dampak Impor Daging Ayam Terhadap Peternak Lokal”, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id /32792/t/Pemerintah+Harus+Antisip asi+Dampak+Impor+Daging+Ayam
+Terhadap+Peternak+Lokal, diakses tanggal 20 Mei 2022.
FAO,  “ Codex  Alimentarius  International Food Standars ”, http://www.fao.org/fao-who- codexalimentarius/en, diakses  11
Oktober 2021. Kompas,  “Indonesia  Tidak  Akad  Impor Daging Ayam Dari Brasil”, https://ekonomi.kompas.com/read/20 18/05/09/133921826/indonesia-
tidak-ak    an-impor-daging-ayam- dari-brasil?page=all ,  diakses  6  Juni
2021.
BPJPH, “Sekilas tentang BPJPH”, http://halal.go.id/ , diakses tanggal 11
Oktober 2021. Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi Pertanian Sekretaris Jendral- Kementrian Pertanian, “Buku Outlook Komoditas Peternakan Daging Ayam”, http://epublikasi.pertanian.go.id/arsi p-outlook/70-outlook-
peternakan/737-outlook-daging- ayam-2020, diakses 8 Oktober 2021.
Revindo,  Mohamad  D.  dan  Devianto, “ Trade  and  Industri  Brief ”,  LPEM FEB UI, https://www.lpem.org/wp- content/uploads/2019/07/TIB-July- 2019-Final.pdf, diakses  tanggal  9
Oktober 2021. Rumaysho, “Meninggalkan Perkara
Syubhat”,
https://rumaysho.com/3022mening galkan-perkara-syubhat.html , diakses 11 Oktober 2021. Unair News, “Bahaya Bakteri Salmonella sp. Pada Kesehatan”, http://news.unair.ac.id/2020/01/03/b ahaya-bakteri-salmonella-sp- padakesehatan/ ,  diakses  9  Oktober 2021. WTO, “Dispute Sttelemnt Body”, https://www.wto.org/english/tratop _e/dispu_e/dispu_body_e.htm , diakses 11 Oktober 2021.
WTO,  “ Indonesia-Measures  Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken   Products ”,
https://www.wto.org/english/tratop_e /dispu_e/cases_e/ds484_e.htm ,
diakses 30 September 2021. WTO, “Report by the Working Party on Border Tax Adjustment”, https://www.wto.org/gatt_docs/Englis
h/SULPDF/90840088.pdf, diakses  26
Oktober 2021.
WTO,  “Report  Panel  WT/DS484/R”,
https://www.wto.org/english/tratop _e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm ,
diakses tanggal 25 Agustus 2021.
Peraturan Perundang-Undangan,
Perjanjian Internasional, dan
Fatwa
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor 12  Tahun  2009  tentang  Standar
Sertifikasi Penyembelihan Halal.

## General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade
1994.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran  Negara  Tahun  2021 Nomor  49,  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 6651).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun
1999  tentang  Label  dan  Iklan
Pangan  (Lembaran  Negara  Tahun 1999  Nomor  131,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal (Lembaran  Negara  Tahun  2014
Nomor  295,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5604).