## PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI BERBASIS MULTIKULTURAL
Thoyyib Mas’udi thoyyib61@yahoo.com

## Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

## Abstract
Artikel ini mengupas mengenai pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis multikulturalisme.  Kajian  ini  menemukan  sejumlah  prinsip-prinsip  di  balik  model pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  berbasis  multikulturalisme.  Ciri pendidikan  agama  Islam  yang  berbasis  multikulturalisme  adalah  belajar  hidup  dalam perbedaan, membangun rasa saling percaya, saling memahami dan menjaga rasa saling menghormati,  konflik  dan  rekonsiliasi  tanpa  kekerasan.  Pengembangan  kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis multikulturalisme dapat dilakukan melalui materi al- Qur’an,  fiqih,  akhlak,  dan  sejarah  Islam.  Dalam  pengembangan  tersebut,  kurikulum perlu  disusun  dengan  prinsip  materi  yang  terintegrasi,  proses  konstruksi  pengetahuan, kesetaraan pendidikan, dan prejudice reduction.
Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Multikultural

## A. Pendahuluan
Isu  pendidikan  agama,  dalam  konteks  bangsa  Indonesia  yang  plural, multikultur, multietnis, dan multireligius menjadi isu yang krusial. Oleh karena itu, diperlukan  perhatian  yang  serius  dari  semua  pihak  untuk  tidak  memungkinkan terjadinya  perpecahan  persatuan  dan  kesatuan  negara,  yang  tidak  kondusif  bagi proses demokratisasi di dalam negeri dan pertumbuhan kehidupan negara setelah negara mulai berkembang setelah Reformasi 1998. Karena dalam beberapa kasus, pada  tataran  pelaksanaan,  Pasal  13A  UU  Sisdiknas  tidak  dilaksanakan  dengan benar.
Banyak umat Islam yang menyesalkan bahwa sekolah swasta Kristen masih belum menyediakan pendidikan agama Islam untuk siswa Muslim. Padahal siswa Muslim  sebenarnya  adalah  mayoritas  siswa  di  sekolah  tersebut.  Tentu  saja, masalah  pendidikan  agama  yang  tersisa  dalam  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional dapat  menjadi  potensi  bahaya,  yang  tidak  hanya  mengancam  kelangsungan
pendidikan  etnis  di  masa  depan,  tetapi  juga  hubungan  antara  umat  Islam  dan Kristen Indonesia kontemporer.
Secara teori, menurut Atho’ Mudzhar, prinsip-prinsip yang terkandung dalam klausul agama dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk menghormati  hak-hak  pribadi  setiap  warga  negara  secara  adil  dan  menghindari kerancuan  dalam  beragama,  dan  menghindari  kemungkinan  pemeluk  agama dalam menegasikan pendidikan agama lainnya, bahkan mengajarinya menjalankan agama lain. Konversi keyakinan agama juga merupakan hak pribadi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya, konversi ini hanya sah jika yang bersangkutan sudah  dewasa.  Sebelum  mencapai  usia  dewasa,  keyakinan  agama  anak  harus disamakan  dengan  orang  tuanya.  Mencoba  memperlakukan  anak  dengan  agama orang  tuanya  adalah  penghormatan  sejati  terhadap  keragaman  dan  keragaman agama.
Dari sisi peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 20 tentang sistem pendidikan  nasional,  mencerminkan  dan  memuat  prinsip  dan  sudut  pandang pendidikan multikultural. Pada prinsipnya peraturan tersebut memiliki dua tujuan khusus: pertama , untuk mencegah penyimpangan atau salah tafsir terhadap norma agama  yang  diajarkan  oleh  pendidik  yang  berbeda  keyakinan  agama; kedua ,  di hadapan  pendidik  yang  memiliki  keyakinan  agama  yang  sama  dengan  peserta didik,  dapat  dijaga  kerukunan  umat  beragama  antar  peserta  didik  yang  berbeda keyakinan  agama  yang  belajar  di  satuan  pendidikan  yang  sama;  dan ketiga , menjamin  profesionalisme  dalam  pelaksanaan  proses  pembelajaran  dan pendidikan agama.
Menyikapi  keadaan  di  atas,  salah  satu  solusi  yang  dapat  diberikan  adalah merumuskan  kebijakan  dan  konsep  pendidikan  agama,  mengelola  dengan semangat  multikultural  daripada  semangat  doktrinal  dipihak  lain,  atau menanamkan  kebencian  pada  pemeluk  agama  lain,  atau  menumbuhkan  rasa ketidakpedulian terhadap agama, atau melalui upaya mengubah keyakinan agama
siswa.  Oleh  sebab  itu,  kajian  yang  berkaitan  dengan  upaya  menemukan  konsep pendidikan  agama  berbasis  multikultural  perlu  dilakukan.  Hal  tersebut  dapat dimulai dengan merumuskan teori dan konsep  Pendidikan Agama Islam (PAI) di komunitas  Muslim  dan  lembaga  pendidikan  nasional  di  bawah  koordinasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengembangan prinsip paradigma pendidikan  agama  Islam  (PAI)  yang  berbasis  multikulturalisme,  sehingga penelitian  ini  dapat  menemukan  model  pengembangan  prinsip  paradigma pendidikan  agama  Islam  (PAI)  berbasis  multikulturalisme.  Agenda  pentingnya adalah  berkontribusi  secara  teoritis  dan  praktis  pada  prinsip  paradigma  model pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural.

## B. Hasil dan Pembahasan

## Kurikulum Berbasis Multikultural
Pengembangan  kurikulum  dapat  didefinisikan  sebagai the  planning  of learning  opportunities  intended  to  bring  about  certain  desired  in  pupils  and assessment of the extent to which these changes have taken place . 1 Pengembangan kurikulum adalah rencana yang bertujuan untuk membawa siswa pada perubahan yang diinginkan dalam kesempatan belajar, dan evaluasi sejauh mana perubahan terjadi di kalangan siswa.  Adapun makna kesempatan belajar  pada  pengertian  di atas adalah hubungan antara siswa, guru, bahan peralatan, dan lingkungan belajar yang sudah direncanakan dan dikontrol agar belajar yang diinginkan dapat terjadi. Dengan  demikian,  semua  perencanaan  kesempatan  belajar  yang  telah  dirancang oleh guru bagi siswa merupakan kurikulum itu sendiri. Meskipun demikian, dalam pengembangan kurikulum seorang guru seyogyanya tetap memperhatikan dasar- dasar  pengembangan  kurikulum,  yaitu  berorientasi  pada perwujudan  sistem
1 Audrey  Nicholls  dan  S.  Howard  Nichools  dalam  Oemar  Hamolo, Manajemen  Pengembangan Kurikulum , (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006) 96.
pendidikan  nasional,  dikembangakan  dengan  pendekatan  kemampuan,    sesuai dengan  ciri  khas  satuan  pendidikan  pada  masing-masing  jenjang  pendidikan, sesuai  dengan  dasar  standar  nasional  pendidikan,  dikembangkan  secara berdiversifikasi,  dan  mencakup  aspek  spiritual,  intelektual,  konsep  diri, keterampilan  belajar,  kewirausahaan,  keterampilan  hidup,  pola  hidup  sehat, estetik dan rasa kebangsaan.
Secara umum, sasaran pengembangan kurikulum adalah untuk mewujudkan harapan  pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  GBHN,  dan relevan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 45. Meski demikian, faktanya banyak lembaga  pendidikan  di  Indonesia  yang  mengembangkan  kurikulumnya  dengan mengikuti prinsip yang berbeda meskipun  sasarannya sama sebagaimana di atas. Disamping itu, meskipun penggunaan prinsip pengembangan kurikulum berbeda, namun hasil yang hendak dicapai oleh sekolah adalah sama, yakni memperlancar pelaksanaan  proses  pendidikan  guna  mewujudkan  pendidikan  nasional  melalui pengembangan kurikulum yang relevan dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa maupun kebutuhan daerah.
Secara  umum  prinsip  pengembangan  kurikulum  adalah  sebagai  berikut: pertama, prinsip relevansi. Artinya pendidikan dipandang sebagai invested of men power  resources .  Lulusan  pendidikan,  seyogyanya  mempunyai  nilai  relevansi dengan  tuntutan  masyarakat  dan  dunia  kerja.  Dengan  demikian,  diperlukan kurikulum  yang  bisa  memproyeksikan  tuntutan  masa  depan.  Jika  kualifikasi lulusan  pendidikan  relevan  dengan  tuntutan  masyarakat,  maka  lulusan  tersebut mempunyai nilai relevansi yang cukup memadai.
Kedua, prinsip  efektifitas.  Efektifitas  berhubungan  dengan  sejauh  mana perencanaan  pendidikan  dapat  terlaksana.  Jika  ada  13  macam  rencana  kegiatan, namun hanya 7 kegiatan yang bisa dilaksanakan, maka efektifitas kegiatan belum cukup  memadai.  Demikian  juga  jika  terdapat  8  tujuan  yang  diinginkan,  namun
faktanya  hanya  3  tujuan  yang  tercapai,  maka  upaya  dalam  mencapai  tujuan tersebut kurang efektif.
Ketiga, Efisiensi.  Efisiensi  adalah  keseimbangan  antara  pengeluaran  dengan hasil  yang  dicapai.  Sebab  untuk  menuntaskan  suatu  program  diperlukan  waktu, tenaga,  dan  biaya  yang  terkadang  tidak  sedikit  jumlahnya  yang  bergantung  pada jumlah  program  yang  akan  dituntaskan.  Dalam  konteks  pelaksanaan  kurikulum atau proses belajar mengajar, dapat dikatakan efisien apabila pengeluaran (upaya, biaya,  dan  waktu)  yang  dipakai  dalam  menyelesaikan  program  pengajaran menghasilkan hasil yang optimal.
Keempat, Prinsip  Kesinambungan  ( Continuitas ).  Kurikulum  sebagai instrumen  belajar,  seyogyanya  dikembangkan  secara  terus-menerus  dan berkesinambungan.  Artinya,  terdapat  ketersaling  hubungan  antara  berbagai tingkat  dan  jenis  program  pendidikan  atau  bidang  studi  dalam  pengembangan kurikulum.
Kelima, Prinsip Fleksibilitas. Prinsip ini merujuk pada makna ketidak-kakuan. Artinya  terdapat  ruang  gerak  dengan  sedikit  kebebasan  dalam  menentukan tindakan.  Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  harus  memperhatikan  perbedaan kondisi  yang  ada  dalam  diri  peserta  didik.  Karenanya,  pemilihan  program pendidikan  yang  relevan  dengan  bakat,  minat,  kebutuhan,  dan  lingkungannya harus diberikan kebebasan.
Keenam, Prinsip  Berorientasi  Pada  Tujuan.  Prinsip  mengandaikan  bahwa langkah  pertama  yang  dijalankan  oleh  seorang  guru  sebelum  bahan  belajar ditentukan  adalah  menentukan  tujuan  terlebih  dahulu.  Tujuannya  adalah  supaya tujuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  tersebut  dapat  tercapai  melalui  semua kegiatan  pembelajaran  yang  diikuti  oleh  peserta  didik  maupun  guru.  Dengan begitu,  metode  mengajar,  alat  pengajaran  dan  evaluasi  dapat  ditentukan  secara tepat oleh guru.
Ketujuh, Prinsip Pendidikan Seumur Hidup. Prinsip ini mengandaikan bahwa pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dibutuhkan  oleh  peserta  didik  dapat diberikan  oleh  lembaga  pendidikan  ketika  tamat  dari  sekolah.  Selain  itu,  bekal kemampuan  untuk  dapat  mengembangkan  diri  secara  mandiri  juga  harus diberikan oleh lembaga pendidikan.
Sementara  itu,  Multikultural  secara  sederhana  bermakna  keberagaman budaya. 2 Dalam konteks makna keberagaman, terdapat tiga istilah yang memiliki kemiripan  makna  untuk  melukiskan  keberagaman  masyarakat,  yaitu plurality, diversity dan multicultural .  Ketiga  istilah  ini  sama-sama  mengacu  pada  adanya ketidaktunggalan, tetapi tidak selalu mempresentasikan makna yang sama. Istilah plurality mengandaikan arti adanya sesuatu yang lebih dari satu. Adapun diversity merujuk pada arti eksistensi sesuatu yang lebih dari satu tersebut itu hakikatnya berbeda-beda,  heterogen,  dan  tidak  dapat  disamakan.  Dibandingkan  dengan  dua konsep  tersebut, multicultural merupakan  istilah  yang  relatif  baru.  Secara konseptual  ada  perbedaan  antara plurality , diversity ,  dan multicultural .  Inti  dari multikulturalisme  sesungguhnya  adalah  kesediaan  untuk  menerima  kelompok yang lain sebagai suatu kesatuan, tanpa perduli dengan berbagai perbedaan, baik budaya, tradisi, etnis, gender, bahasa, kepercayaan maupun agama.
Jika plurality hanya  merujuk  pada  adanya  kemajemukan,  maka multikulturalisme merujuk pada penegasan bahwa mereka di dalam ruang publik adalah  sama  dengan  segala  perbedaannya.  Implikasinya,  multikultural  menjadi tanggapan  kebijakan  baru  terhadap  keragaman  dengan  menunjukkan  bahwa keberadaan  komunitas yang berbeda tidaklah cukup,  namun yang paling  penting adalah komunitas-komunitas itu dapat diperlakukan oleh negara dengan sama dan setara  dengan  komunitas  lainnya.  Oleh  karena  itu  multikulturalisme  adalah
2 Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), Recognition And Difference: Politics, Identity, Multiculture , (London: Sage Publication, 2002), 2-6.
gerakan  yang  membutuhkan  pengakuan  ( politics  of  recognition ), 3 semua perbedaan dalam masyarakat harus diterima, dihormati, dilindungi dan dijamin.
Diversity dalam  masyarakat  modern  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk, termasuk  perbedaan  yang  diterima  secara  alamiah  oleh  individu  atau  kelompok yang dibentuk secara bersama sehingga menjadi sebuah common sense . Perbedaan ini  menurut  Parekh  bisa  klasifikasikan  ke  dalam  tiga  hal,  yaitu: pertama, perbedaan  subkultur  ( subculture  diversity ),  yakni  individu  atau  kelompok masyarakat yang memiliki pandangan hidup dan kebiasaan yang berbeda dengan sistem  nilai  atau  budaya  yang  berlaku  komunitas  yang  lebih  besar. Kedua , perbedaan dalam perpektif ( perspectival diversity ), yakni individu atau kelompok dengan sudut pandang yang kritis terhadap sistem nilai atau budaya mainstream yang  diikuti  oleh  mayoritas  masyarakat  di  sekitarnya. Ketiga ,  perbedaan komunalitas  ( communal  diversity ),  yakni  individu  atau  kelompok  memiliki  gaya hidup yang orisinil sesuai dengan identitas komunalnya ( indigeneous people way of life ). 4
Menurut Parekh, gerakan multikulturalis tidak muncul sampai tahun 1970-an, pertama  di  Kanada  dan  Australia,  dan  kemudian  di  Amerika  Serikat,  Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Sejak itu, perkembangan multikulturalisme begitu pesat  sehingga  dalam  tiga  puluh  tahun  sejak  diperkenalkan,  multikulturalisme telah  mengembangkan  dua  gelombang  penting.  Gelombang  pertama, multikulturalisme adalah perjuangan untuk mengenali budaya yang berbeda. Oleh
3 Politics  of  recognition dikemukan  oleh  Charles  Taylor  pada  1992  di  depan  kuliah  terbuka  di Princenton  University.  Mulanya  gagasanya  adalah  gagasan  politik yang  kemudian  berkembang  di kajian  lain,  flsafat,  sosiologi,  budaya  dan  lainnya.  Gagasanya  dipengaruhi  oleh  padangan  Jean- Jacques  Rousseau  dalam  Discourse  Inequality  dan  kesamaan  martabat  ( equal  dignity  of  human rights )  yang  dicetuskan  Immanuel  Kant.  Gagasan  Taylor  bersumber  pada  pertama,  bahwa sesungguhnya  harkat  dan  martabat  manusia  adalah  sama.  Kedua,  pada  dasarnya  budaya  dalam masyarakat adalah berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan hal yang ketiga, yaitu pengakuan atas  bentuk  perbedaan  budaya  oleh  semua  element  sosial-budaya,  termasuk  juga  negara.  Charles Taylor. “The Politics of Recognation” dalam Amy Gutman, Multiculturalism, Examining the Politics of Recognation , (Princenton: Princenton University Press, 1994),18.
4 Ibid ., 3-4.
karena itu, masalah mengidentifikasi kebutuhan ( needs of recognition ) merupakan ciri  utama  gelombang  pertama.  Sedangkan  gelombang  kedua  merupakan multikulturalisme  yang  mengabsahkan  berbagai  keragaman  budaya.  Gelombang kedua ini, datang dengan mengalami beberapa tahapan gerakan, yaitu: 5 kebutuhan akan  pengakuan,  keterlibatan  keilmuan  interdisipliner,  pembebasan  atas imperialisme  dan  kolonialisme,  pembebasan  atas  kelompok  identitas  dan masyarakat adat ( indigeneous people ), postkolonialisme, globalisasi, postnasionalisme, postmodenisme dan post-strukturalisme yang mendekonstruksi stuktur kemapanan dalam masyarakat. 6
Tujuan penting atas kurikulum multikultural salah satunya adalah mendorong semua  siswa  untuk  mendapatkan  pengetahuan,  sikap  dan  ketrampilan  yang dibutuhkan untuk menjalankan peran-peran mereka pada masyarakat demokratis dan  pluralistik  secara  efektif.  Selain  itu,  kurikulum  multikultural  juga  diperukan bagi  siswa  untuk  dapat  berinteraksi,  bernegosiasi,  dan  berkomunikasi  dengan anggota  dari  kelompok  yang  beragam  sehingga  dapat  tercipta  tatanan  sosial masyarakat yang bermoral untuk kebaikan satu sama lain.
Dalam  pengembangan  kruikulum  dengan  menggunakan  pendekatan multikultural,  Ngainun  Naim  dan  Ahmad  Sauqi, 7 menyarankan  untuk  mengikuti sejumlah  prinsip  penting  yang  diantaranya  adalah: pertama, penentukan  filsafat, teori,  model,  dan  hubungan  antara  sekolah  dengan  budaya  setempat  sebaiknya didasarkan pada keragaman budaya yang ada. Kedua, pengembangkan komponen kurikulum  sebaiknya  juga  didasarkan  pada  keragaman  budaya  yang  ada. Ketiga, sumber dan objek belajar merupakan budaya dalam dunia pendidikan, dan harus menjadi  bagian  dari  kegiatan  belajar  peserta  didik. Keempat, peran  kurikulum adalah menjadi media dalam pengembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan
5 H.A.R.  Tilaar, Multikulturalisme;  Tantangan-Tantangan  Global  Masa  Depan  dalam  Transformasi Pendidikan Nasional , (Jakarta: Grasindo, 2002), 83.
6 Gregory  Jay.  “Critical  Contexts  For  Multiculturalism”  dalam  http://www.uwm. edu/~gjay/Multicult/contextsmulticult.htm.
7 Ngainun Naim & Achmad  Sauqi, Pendidikan Multikultural , (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 198.
nasional.  Secara  praktis  pelaksanaan  kurikulum  multikultural  di  sekolah  pada kuncinya  adalah  tidak  ada  kebijakan  sekolah  yang  menghambat  toleransi, menfasilitasi untuk menumbuhkan kepekaan siswa terhadap berbagai keragaman budaya,  membiarkan  siswa  merayakan  hari  raya  keagamaan  dengan  bebas  dan memperkuat  sikap  mereka  untuk  merasakan  kebutuhan  untuk  berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang demokratis.

## Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural
Pendidikan  agama  Islam  berbasis  multikultural  merupakan  proses transformasi  sekaligus  internalisasi  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang  menekankan aspek keragaman dan keterbatasan manusia sebagai suatu sunnatullah yang harus diterima  secara  bijaksana  di  tengah  realitas  kemanusiaan  yang  plural  dalam berbagai  dimensinya  untuk  mewujudkan  tatanan  kehidupan  manusia  yang berkeadilan.  Oleh  karena  itu,  premis  pendidikan  Islam  multikultural  adalah melakukan  inovasi  dan  reformasi  pendidikan  dalam  proses  pendidikan  agama Islam,  mengenal  dan  identifikasi  keberagaman,  pertemuan  lintas  batas,  saling ketergantungan  dan  kerjasama,  serta  proses  pembelajaran  dan  interaktif  yang efektif.
Untuk  mewujudkan  pendidikan  agama  Islam  multikultural,  Zakiyuddin Baidhawy  merumuskan  sejumlah  ciri-ciri  khusus  pendidikan  agama  Islam berwawasan  multikultural  yang  perlu  disediakan,  yaitu: 8 belajar  hidup  dalam perbedaan,  membangun  rasa  saling  percaya,  menjaga  saling  pengertian,  menjaga rasa saling menghormati, konflik dan rekonsiliasi tanpa kekerasan.
Dari  segi  materi,  pendidikan  agama  Islam  multikultural  membutuhkan pengembangan materi pembelajaran yang bernuansa multikultural. Pertama , perlu ditentukan kitab suci pada materi al-Qur’an. Selain ayat-ayat tentang Akidah, perlu
8 Zakiyuddin  Baidhawy  dalam  Edi  Susanto,  Edi  Susanto,  “Pemikiran  Nurcholish  Madjid  Tentang Pendidikan  Agama  Islam  Multikultural  Pluralistik  (Perspektif  Sosiologi  Pengetahuan);  Disertasi, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel,  2011)
juga  ditambahkan  ayat-ayat  yang  bisa  membawa  pemahaman  sekaligus internalisasi sikap terbuka ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Hal ini diperlukan  agar  tertanam  sikap  toleran,  dan  inklusif  pada  siswa  sejak  dini. Beberapa  materi  al-Qur’an  yang  berkaitan  dengan  hal  ini,  yaitu:  a)  materi  yang berkaitan dengan pengakuan al-Qur’an terhadap keragaman dan berlomba-lomba dalam kebaikan seperti QS. al-Baqarah ayat 148; b) materi yang berkaitan dengan pengakuan atas koeksistensi dalam interaksi antar umat beragama, seperti QS. al- Mumtahanah ayat 8-9); c) materi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan seperti  QS.  an-Nisa’  :135. Kedua, materi  fiqih.  Materi  ini  dapat  diperluas  dengan materi  fikih siyasah .  Sebab  melalui  fikih siyasah, memuat  konsep  tentang kebangsaan sebagaimana yang dicontohkan rasulullah, sahabat, maupun perilaku khalifah  sesudahnya. Ketiga, materi  akhlak.  Materi  ini  baiknya  menfokuskan kajian  tentang hablun  min Allah ,  Rasul,  sesama  manusia,  dan  diri  sendiri,  serta lingkungan sekitar. Materi ini menjadi penting sebab berkaitan erat dengan dasar- dasar  kebangsaan.  Karena  pembangunan  suatu  bangsa  tergantung  pada  Akhlak masyarakatnya. Artinya jika  suatu bangsa  tidak memiliki akhlak  yang baik,  maka punahlah sudah bangsa tersebut sebagaimana cerita kehancuran kaum Nabi Luth. Keempat, materi sejarah Islam. Materi ini merupakan kajian yang bersumber dari realitas  historis  yang  diambil  dari  praktik-praktik  interaksi  sosial  rasulullah tatkala  membangun  masyarakat  di  Madinah.  Sebab  secara  historis,  proses pembangunan  tersebut  melibatkan  aktivitas  dan  sikap  pengakuan  dan penghargaan atas nilai keragaman sekaligus toleransi. 9
Program  pendidikan  agama  Islam  multikultural  yang  akan  dikembangkan merupakan program pendidikan yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang
9 Bukti empiris sejarah peradaban Islam di masa lalu, menunjukkan Islam tampil secara inklusif dan sangat menghargai non-muslim. Sikap inklusif ini ada karena al-Qur'an mengajarkan paham religius plurality .  Bagi  orang  Islam,  dianut  suatu  keyakinan  bahwa  sampai  hari  ini  pun  di  dunia  ini  akan terdapat keragaman agama. Meskipun kebenaran agama ada pada Islam (lihat: QS. Ali Imran: 13), namun dalam al-Qur'an juga disebutkan adanya hak orang lain untuk beragama. Dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain (lihat: QS. al-Baqarah : 256). Sikap inilah yang menjadi prinsip pada masa kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama.
sesuai dengan kebutuhan dasar akademik dan sosial. Program pendidikan agama Islam  dapat  memperoleh  dan  mewujudkan  potensi  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  sipil.  Oleh  karena  itu,  perlu  dirumuskan  rencana  pendidikan  agama Islam  dengan  cara  sebagai  berikut: pertama ,  integrasi  konten,  yaitu  integrasi berbagai  budaya  kelompok  masyarakat  untuk  diilustrasikan  dalam  tema; kedua , proses  konstruksi  pengetahuan  memungkinkan  siswa  memahami  makna  budaya suatu  mata  pelajaran; ketiga ,  metode  pengajaran  yang  adil,  yaitu  menyesuaikan metode  pengajaran  dengan  gaya  belajar  siswa  untuk  meningkatkan  prestasi belajar  siswa  berdasarkan  ras,  budaya,  atau  sosial;  dan keempat ,  untuk mengurangi  prasangka,  dapat  mengidentifikasi  karakteristik  siswa  dan menentukan metode pengajaran mereka.

## C. Simpulan
Dari    paparan    di    atas,    dapat    ditarik    beberapa  kesimpulan  bahwa ciri pendidikan  agama  Islam  yang  berbasis  multikulturalisme  adalah  belajar  hidup dalam  perbedaan,  membangun  rasa  saling  percaya,  saling  pengertian,  dan menuntut  sikap  saling  menghormati,  konflik  dan  rekonsiliasi  tanpa  kekerasan. Kurikulum  pendidikan  agama  Islam  multikultural  dapat  dikembangkan  melalui materi  al-Qur’an,  fiqih,  akhlaq  dan  sejarah  Islam.  Dalam  perkembangannya, kurikulum  perlu  didasarkan  pada  prinsip  integrasi  konten,  proses  konstruksi pengetahuan, metode pengajaran yang adil dan pengurangan prasangka.

## Daftar Rujukan
Atho’ Mudzhar, Pendidikan Agama dengan Wawasan Multikultural, Makalah dalam Workshop  Pendidikan  Agama  dalam  Perspektif  Multikultural  (Bali,  20-21 Agustus 2004)
Audrey  Nicholls  dan  S.  Howard  Nichools  dalam  Oemar  Hamolo,  Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006)
Scott  Lash  dan  Mike  Featherstone  (ed.),  Recognition  And  Difference:  Politics, Identity, Multiculture, (London: Sage Publication, 2002)
Charles Taylor. “The Politics of Recognation” dalam Amy Gutman, Multiculturalism, Examining  the  Politics  of  Recognation,  (Princenton:  Princenton  University Press, 1994)
H.A.R.  Tilaar,  Multikulturalisme;  Tantangan-Tantangan  Global  Masa  Depan  dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grasindo, 2002)
Gregory  Jay.  “Critical  Contexts  For  Multiculturalism”  dalam  http://www.uwm. edu/~gjay/Multicult/contextsmulticult.htm.
Ngainun  Naim  &  Achmad    Sauqi,  Pendidikan  Multikultural,  (Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media, 2011)
Zakiyuddin  Baidhawy  dalam  Edi  Susanto,  Edi  Susanto,  “Pemikiran  Nurcholish Madjid Tentang Pendidikan Agama Islam Multikultural Pluralistik (Perspektif Sosiologi Pengetahuan); Disertasi, (Surabaya; IAIN Sunan Ampel, 2011)