p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 4, No. 7, Juli 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

## FUNGSI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT DALAM MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Aderytho Djulyanz MC Ratukore 1 *, Kotan Y. Stefanus 2 , Rafael R. Tupen 3
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Email: aderythodjulyanz222@gmail.com
*Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 24-06-2023 Direvisi : 12-07-2023 Disetujui  : 13-07-2023 Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Fungsi  Biro  Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1  Tahun  2022  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan
Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekertariat  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  dan  peraturan  daerah  lainnya,  yakni:  penyiapan  perumusan kebijakan,  pengorganiasian,  pemantauan  dan  evaluasi,  kebijakan  di bidang peraturan perundang-undangan provinsi dan kabupaten/kota. Fungsi  tersebut  belum  spesifik  dengan  pengaturan  fungsi  yang  sejalan dengan  asas  pembentukan  peraturan  daerah  serta  pengaturan  fungsi sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., 2) Implikasi pengaturan terhadap  fungsi  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  dalam menyusun  rancangan  peraturan  Daerah,  yakni  mampu  terwujud pengaturan  yang  mempedomani  pelaksana  atauran  berimplikasi lanjutan  secara  yuridis  pada  kualitas  dan  kuantitas  Perda  yang dihasilkan untuk memberikan pelayanan publik dan pemerintahan yang optimal.

## ABSTRACT
The research results show that : 1) The function of the Legal Bureau of the  Regional  Secretariat  of  the  Province  of  NTT  in  drafting  regional regulations  is  regulated  in  East  Nusa  Tenggara  Governor  Regulation Number 1 of 2022 concernin Position, Organizational Structure, Duties and  Functions  and  Work  Procedures  of  the  Regional  Secretariat  of East Nusa Tenggara Province and other regional regulations, namely: preparation  of  formulation  policies,  organizing,  monitoring  and evaluation, policies in the field of provincial and district/city laws and regulations. This function is not yet specific with function arrangements that are in line with the principles of forming regional regulations and function arrangements in line with Law Number 12 of 2011 concerning Formation  of  Legislation.  2)  The  regulatory  implications  for  the function  of  the  Legal  Bureau  of  the  Regional  Secretariat  of  the Province of NTT in drafting regional regulations, namely the ability to realize regulations that guide the implementers of the regulations have further implications legally on the quality and quantity of the regional regulations  produced  to  provide  optimal  public  and  government services.
Kata kunci : Biro Hukum Setda NTT;  Fungsi;  Pembentukan Perundang-Undangan.
Keywords:. Legal Bureau of the Regional Secretariat of NTT; Function; Formation of Legislation

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Konstitusi  Indonesia,  yang  dikenal  sebagai  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  (UUD  RI)  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  Indonesia  berstatus
sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945, Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip hukum. Hal ini menegaskan  kewajiban  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia  untuk  patuh  dan  tunduk terhadap  aturan  yang  berlaku  (Ishak,  2017).  Semua  bidang  kehidupan  dalam masyarakat,  negara,  dan  pemerintahan  harus  bersandar  pada  hukum  (Pahlevi,  2016). Negara hukum, juga dikenal sebagai rechtsstaat atau rule of law, adalah negara di mana semua tindakan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hukum yang berlaku (Busthami,  2017).  Untuk  menerapkan  prinsip  negara  hukum  di  Indonesia,  diperlukan pembentukan  regulasi  yang  mengatur  semua  tindakan  pemerintah  dan  masyarakat. Regulasi  tersebut  harus  didasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta disusun secara hierarkis mulai dari tingkat pusat hingga  daerah  (Anggistya  &  Abdillah,  2023).  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah mengesahkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagai  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  akan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dan  proses pembuatannya yang jelas dan mengikat. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Mokoginta, 2017).
Termuat  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  tentang  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan di Indonesia terdiri atas:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-undang  (UU)  atau  peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Derah (Perda) Provinsi
7. Peraturan  Daerah  Kabupaten  /  Kota.  Berdasarkan  pengaturan  jenis  dan  hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut,  maka  peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
Peraturan  Daerah,  yang  juga  dikenal  sebagai  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPRD).  dengan  persetujuan  bersama  dari Kepala  Daerah  (Rustandi,  2017).  Jenis  Peraturan  Daerah  termasuk  dalam  jenis  dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (Tamin, 2018). Peraturan Daerah terdiri atas:
1. Peraturan Daerah Provinsi berlaku di provinsi tersebut.
2. Peraturan  Daerah  Provinsi  dibentuk  oleh  DPRD  Provinsi  dengan  persetujuan bersama Gubernur.
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  yang  berlaku  di  kabupaten/kota  dan  peraturan ini dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan  bersama Bupati/Walikota.
4. Perda Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Perda Provinsi.
Pemerintahan  daerah  adalah  salah  satu  komponen  dalam  sistem  pelaksanaan pemerintahan.  Ini  merujuk  pada  wewenang  administratif  di  suatu  wilayah  yang  lebih kecil  dari  suatu  negara,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  (Barlian, 2016).
Dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah  provinsi  (Ahas,  Monteiro,  &  Udju,  2023).  Pasal  1  ayat  (2)  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menjelaskan  bahwa  Pemerintahan  Daerah  merujuk  pada  pelaksanaan  tugas pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  sesuai  dengan  prinsip  otonomi  dan tugas  pembantuan,  dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Riora,  Kencana,  &  Budianto, 2020).
Setiap  pemerintah  daerah  memiliki  kepala  daerah  yang  dipilih  melalui  proses demokratis.  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  berfungsi  sebagai pemimpin  pemerintahan  di  tingkat  Daerah  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  (Isma, Simanjuntak, & Pieris, 2023). Kepala daerah memiliki pendamping yang disebut wakil kepala  daerah.  Wakil  kepala  daerah  tersebut  dikenal  sebagai  wakil  gubernur  untuk provinsi, wakil bupati untuk kabupaten, dan wakil walikota untuk kota. Kedua posisi ini memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  laporan  kepada  masyarakat  mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah (Stefanus, 2010).
Gubernur, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah),  memiliki  kedudukan sebagai  wakil  pemerintahan  pusat  di  wilayah  provinsi  yang  mereka  pimpin.  Tugas mereka  meliputi  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah  kabupaten/kota,  serta  tugas pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, gubernur memberikan  dukungan  kepada  Presiden  sebagai  wakil  dari  Pemerintah  Pusat  (Moi, 2021).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  NTT  Nomor  9  Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT (yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah  Provinsi  NTT  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat Daerah Provinsi NTT), Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTT didirikan.  Detail  lebih  lanjut  tentang  tugas  dan  fungsi  Biro  Hukum  tersebut  dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Biro  Hukum  bertugas  mendukung  Asisten  Pemerintahan  dan Kesejahteraan  Rakyat  dalam  menyusun  kebijakan  daerah,  mengoordinasikan pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah,  memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan kebijakan  di  bidang  peraturan  perundang-undangan  provinsi  dan  peraturan  perundang- undangan  kabupaten/kota,  serta  memberikan  bantuan  hukum.  Pelaksanaan  tugas  biro hukum juga diikuti dengan fungsi dalam menyelenggarakan:
1. Penyiapan  perumusan  kebijakan  Daerah  di  bidang  peraturan  perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
2. Penyiapan  pengoordinasian  perumusan  kebijakan  di  bidang  peraturan  perundang- undangan  provinsi,  peraturan  perundang-  undangan  kabupaten/kota  dan  bantuan hukum;
3. Penyiapan  pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah  di  bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum
4. Penyiapan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan
5. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten  pemerintahan  dan kesejahteraan rakyat.
Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir,  mulai  dari  tahun  2020  hingga  2022, terdapat  43  rancangan  peraturan  daerah  yang  direncanakan  dalam  Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, hanya 15 rancangan peraturan daerah yang berhasil diundangkan (Rudy, 2022).
Kesenjangan  antara  target  dan  realisasi  Perda  NTT  menunjukkan  adanya permasalahan  dalam  Biro  Hukum  provinsi  NTT  terkait  kualitas  dan  kuantitas implementasi fungsi yang kurang memadai (ALI, 2023). Dampak kesenjangan tersebut menunjukkan adanya permasalahan hukum yang bersifat normatif dalam hal kelemahan pengaturan  fungsi  biro  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  yang  pada gilirannya mempengaruhi pembentukan peraturan daerah  yang kurang optimal di Nusa Tenggara Timur (NTT).

## Metode Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoretis melalui studi kepustakaan atau studi dokumen karena sepenuhnya menggunakan data sekunder.

## Hasil dan Pembahasan

## a. Fungsi  Biro  Hukum  Sekertariat  Daerah  Provinsi  NTT  dalam  Menyusun rancangan Peraturan Daerah
Biro  Hukum  di  Setda  Provinsi  NTT  memiliki  peran  aktif  dalam  kebijakan pembentukan  Rancangan  Peraturan  Daerah,  yang  didasarkan  pada  prinsip  otonomi daerah  dan  sistem  desentralisasi.  Prinsip  ini  memberikan  kewenangan  luas  kepada daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan,  termasuk  dalam pembentukan  peraturan  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  beberapa regulasi  yang  mengatur  tentang  Fungsi  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT yakni:
1. Peraturan  Daerah  Provinsi  NTT  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Daerah  Provinsi  NTT  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.
2. Peraturan  Gubernur  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.
3. Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Regulasi tersebut di atas mengatur fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT.  Materi  muatan  Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  1  Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekertariat  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  sesuai  Pasal  11  ayat  (2), menyatakan bahwa:
“Dalam  melaksanakan  tugas  sebgaimana  dimaksud  dalam  (1),  biro  hukum meyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan  perumusan  kebijakan  Daerah  di  bidang  peraturan  perundang-undangan provinsi,  peraturan  perundang-undangan  provinsi,  peraturan  perundang-  undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
2. Penyiapan  pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan  Provinsi,  peraturan  perundang-  undangan  kabupaten/  kota  dan  batuan hukum;
3. Penyiapan pengoordinasian  pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah  di  bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/ kota dan batuan hukum;
4. Penyiapan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang- undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan
5. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Asisten  pemerintahan  dan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan  Pasal  11  ayat  1  dalam  Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur, Biro Hukum memiliki tugas untuk mendukung Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat  dalam  merumuskan  kebijakan  daerah,  mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas
perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan terkait peraturan perundang-undangan  provinsi  dan  kabupaten/kota,  serta  memberikan  bantuan  hukum. Namun,  pengaturan  mengenai  fungsi  Biro  Hukum  provinsi  NTT  dalam  pembentukan peraturan  daerah  memiliki  kelemahan  dalam  aspek  regulatif  karena  kurangnya ketentuan yang spesifik mengenai pelaksanaan fungsi tersebut secara konkret.
Pengaturan tersebut hanya memuat aspek perumusan kebijakan, pengorganisiran, pemantauan,  dan  evaluasi  terkait  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  perlu diperhatikan bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1  Tahun  2022  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata Kerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  harus  konsisten  dan  sesuai dengan  regulasi  yang  berada  di  tingkat  hierarki  di  atasnya,  seperti  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah.
Walaupun  Biro  Hukum  provinsi  NTT  memiliki  peran  penting  dalam  menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebelum menjadi Peraturan Daerah yang disahkan, namun secara normatif pengaturan mengenai  fungsi  penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam  berbagai  produk  hukum  di  provinsi  NTT  masih  belum  secara  spesifik menguraikan konsepsi pelaksanaan fungsi tersebut seperti yang terdapat dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pengaturan pelaksanaan fungsi biro hukum provinsi NTT baru terlihat  spesifik  setah  dijabarkan  di  dalam  rencana  strategis  Biro  Hukum  Tahun  2018- 2023, meliputi:
a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Hukum
b. pengumpulan  bahan  perumusan  peraturan  daerah,  peraturan  gubernur  dan keputusan gubernur
c. pembuatan telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan.
d. pengumpulan bahan koordinasi penegakan HAM
e. penyiapan  bahan  pertimbangan  dan  bantuan  hukum  serta  HAM  kepada  semua unsur pemerintah daerah
f. pengumpulan  bahan  penanganan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  dan bebas KKN
g. pendokumentasian hukum dan publikasi produk hukum
h. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan produk hukum
Kabupaten/Kotapemantauan dan evalua
i. si pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum
j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro
k. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Gubernur  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi.
Lebih  rinci  lagi,  pengaturan  mengenai  penyusunan  peraturan  daerah  meliputi proses  pengumpulan  bahan  untuk  merumuskan  peraturan  daerah,  peraturan  gubernur,
dan  keputusan  gubernur,  serta  pelaksanaan  pembuatan  telaahan  dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  dalam  muatan  point  a  pada rencana  strategis  tersebut,  penyusunan  kebijakan  pemerintah  daerah  di  bidang  hukum hanya  diuraikan  secara  abstrak.  Hal  ini  terkait  dengan  isi  Pasal  11  ayat  (2)  Peraturan Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur yang mengatur tentang fungsi Biro Hukum dalam menyusun kebijakan daerah  di  bidang  peraturan  perundang-undangan  provinsi,  peraturan  perundang- undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum.
Kebijakan  hukum  yang  di  atur  di  dalam  Perda  tersebut  berhubungan  secara konseptual dengan Renstra karena Renstra memuat indikator kinerja Biro Hukum yang secara  langsung  menunjukan  kinerja  yang  akan  dicapai  Biro  Hukum  dalam  5  tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan. Idealnya berbagai regulasi dalam bentuk Perda NTT yang mengatur tentang fungsi biro hukum provinsi NTT, harus telah secara terperinci mengatur tentang fungsi biro  hukum  provinsi  NTT  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  yang  lebih  terperinci sama halnya dengan pengaturan di dalam rencana strategis (renstra). Hal ini didasarkan pada  prinsip  hierarkisitas  bahwa  aturan  yang  berada  jenjang  di  bawah  harus  memiliki derajat  abstaksi  yang  rendah  agar  mudah  diimplementasikan  dan  berimplikasi  pada kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi NTT yang optimal.
Berikut  ini  penulis  akan  membahas  pengaturan  fungsi  biro  hukum  sekertariat daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan daerah dilihat meliputi :
1. Pengaturan  Fungsi  Sejalan  dengan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Melalui Pendelegasian Kewenangan Membentuk Kebijakan Daerah
Dalam  aspek  regulatif,  pembentukan  kebijakan  daerah  dalam  bentuk  produk hukum  seperti  Peraturan  Daerah  (Perda)  oleh  pemerintah  daerah  diberikan  legitimasi oleh  Pasal  18  Ayat  (6)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (amandemen). Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan  daerah  dan  peraturan  lainnya  guna  melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Dalam  konteks  ini,  dapat  dipahami  bahwa  penetapan  kebijakan  daerah bukanlah  sebuah  kewajiban,  tetapi  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah.  Sebagai  hak  hukum,  pelaksanaannya  tergantung  pada  keputusan  yang  diambil oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengatur tentang fungsi Biro Hukum provinsi NTT secara  rinci  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  yang  dipimpin  oleh  kepala daerah bersama DPRD. Hal ini diatur dalam paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  mengatur  tentang  tugas,  wewenang, dan  kewajiban  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah.  Pasal  65  ayat  (1)  menjelaskan bahwa  kepala  daerah  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  merupakan  kewenangan  daerah,  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang diperkenalkan  secara  futuristik,  telah  menghasilkan  perubahan  yang  substansial  dalam hal  desentralisasi  di  Indonesia  dengan  memberikan  pendelegasian  kewenangan  yang lebih  luas.  Suatu  perubahan  yang  belum  pernah  diatur  dalam  Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah hak bagi Daerah untuk menetapkan kebijakan Daerah  dalam  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang  merupakan  kewenangannya. Namun,  dalam  kenyataannya,  sejak  lama  Daerah  telah  membuat  berbagai  kebijakan daerah.  Namun  undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah  yang  pertama  kali memberi  penegasan  hak  daerah  untuk  menetapkan  kebijakan  daerah  adalah  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  memiliki  pendekatan  yang  lebih terperinci  dan  tegas  dalam  delegasi  kewenangan  antara  Pusat  dan  Daerah  jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  pembagian  urusan  pemerintahan  antara  Pusat  dan  daerah  secara  eksplisit  diatur dalam  lampiran  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Sebelumnya,  dalam undang-undang  sebelumnya,  pembagian  tersebut  diatur  secara  terpisah  melalui Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Selain itu, dalam  undang-undang  sebelumnya,  urusan  konkuren  antara  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Provinsi,  dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga diatur, namun tidak sejelas dan  serinci  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren dijelaskan melalui Norma, Standar, Prosedur, dan  Kriteria  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Ketentuan  ini  harus  diterbitkan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan  konkuren  diumumkan.  Perubahan  signifikan  yang  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Darah  tentunya  berdampak terhadap  ruang  lingkup  kewenangan  daerah  dalam  pembentukan  kebijakan  daerah. Rincian  pembagian  urusan  pemerintahan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah menunjukkan garis yang tegas dalam pembentukan kebijakan daerah.
2. Pengaturan Fungsi Sejalan dengan Asas Pembentukan Peraturan Daerah
Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) harus mempertimbangkan prinsip- prinsip  dasar  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Hal  ini mencakup  kejelasan  tujuan,  partisipasi  lembaga  atau  pejabat  yang  relevan,  kesesuaian antara jenis dan materi yang diatur, implementasi yang dapat dilaksanakan, manfaat dan hasil  yang  dapat  dicapai,  kejelasan  dalam  penulisan,  serta  keterbukaan  proses  secara transparan. Selain itu, dalam pembentukan Perda, juga perlu memperhatikan konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi, serta  konsistensi  antara  Perda  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Selain  itu,  juga  perlu mempertimbangkan  kelestarian  alam  dan  kearifan  lokal.  Pembahasan  mengenai  asas pembentukan peraturan daerah meliputi :
a. Kejelasan Tujuan
Kejelasan  tujuan  adalah  bahwa  setiap  pembentukan  Peraturan  Daerah  harus mempunyai tujuan  yang jelas  yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pengaturan fungsi
Biro Hukum Sekretariat  Daerah Provinsi  NTT harus mampu memenuhi  asas kejelasan tujuan dari suatu proses pembentukan peraturan daerah.
b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Kelembagaan  atau  organ  pembentuk  yang  tepat  adalah  setiap  jenis  peraturan perundang-undangan  harus  dibuat  oleh  lembaga/pejabat  pembentuk  peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
Mengingat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT merupakan bagian dari kelembagaan  pemerintah  daerah  yang  membentuk  peraturan  daerah,  maka  pengaturan fungsi  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  harus  mampu  memenuhi  asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dari suatu proses pembentukan peraturan daerah.
c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan
Kesesuaian antara jenis dan materi muatan merupakan aspek yang sangat penting dalam  pembentukan  peraturan  daerah,  di  mana  perlu  memperhatikan  dengan  cermat hubungan antara materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang  sesuai.  Dengan  mempertimbangkan  hal  ini,  penting  bagi  pengaturan  fungsi  Biro Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  untuk  memastikan  keterlibatan  yang  tepat dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan  jenis  dan  materi muatannya.
d. Dapat Dilaksanakan
Asas  ini  mengharuskan  bahwa  setiap  pembentukan  peraturan  daerah  harus memperhatikan efektivitas  peraturan perundang-undangan tersebut  di  masyarakat,  baik dari  segi  filosofis,  yuridis,  maupun  sosiologis.  Dengan  mempertimbangkan  hal  ini, penting  bagi  pengaturan  fungsi  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  untuk memastikan keterlibatan yang tepat dalam proses pembentukan peraturan daerah.
e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Kedayagunaan  dan  kehasilgunaan  mengacu  pada  kebutuhan  nyata  dan  manfaat yang  dihasilkan  oleh  setiap  peraturan  daerah  dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Dengan  memperhatikan  asas  ini,  penting  bagi  pengaturan fungsi  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  untuk  memastikan  keterlibatan yang  tepat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  daerah  yang  memiliki  manfaat  dan hasil yang bermanfaat.
f. Kejelasan Rumusan
Kejelasan  rumusan  adalah  setiap  peraturan  Daerah  harus  memenuhi  persyaratan teknis  penyusunan,  sistematika  dan  pilihan  kata  atau  terminologi,  serta  bahasa hukumnya  jelas  dan  mudah  dimengerti  sehingga  tidak  menimbulkan  berbagai  macam interpretasi  dalam  pelaksanaannya.  Memperhatikan  asas  tersebut,  maka  pengaturan fungsi  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  harus  mampu  memposisikan keterlibatan  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  dalam  kejelasan  rumusan suatu peraturan daerah yang akan dibentuk.
g. Keterbukaan
Asas keterbukaan mewajibkan agar seluruh proses pembentukan peraturan daerah, mulai  dari  perencanaan,  persiapan,  penyusunan,  hingga  pembahasan,  dilakukan  secara transparan  dan  terbuka.  Dengan  mempertimbangkan  asas  ini,  penting  bagi  pengaturan fungsi  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  untuk  memastikan  keterlibatan yang tepat dalam penyusunan substansi keterbukaan dalam peraturan daerah yang akan dibentuk.
3. Pengaturan  fungsi  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Dalam  konseptualnya,  jumlah  produk  hukum  daerah  Provinsi  NTT  dapat mencapai optimalitas ketika pengaturan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT  dalam  menyusun  rancangan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Pembentukan  peraturan  daerah  melibatkan  tahapan  perencanaan,  penyusunan, pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  pengundangan,  dan  penyebarluasan.  Penting bagi  pengaturan  fungsi  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  untuk memperhatikan tahapan-tahapan ini dalam menyusun rancangan peraturan daerah.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  target  dan  hasil yang  tercapai  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  (Perda)  di  Nusa  Tenggara  Timur (NTT), yang mengindikasikan adanya masalah hukum yang terkait dengan Biro Hukum provinsi NTT. Kesenjangan ini menyoroti adanya masalah hukum secara normatif yang perlu  diperbaiki.  Secara  normatif  dan  konseptual,  pembangunan  hukum  di  NTT, terutama  dalam  hal  produk  peraturan  daerah,  sangat  bergantung  pada  pengaturan  dan regulasi  yang  ada.  Ketidaksempurnaan  dalam  pengaturan  fungsi  biro  hukum  secara langsung  berdampak  pada  kelemahan  dalam  pelaksanaan  pembentukan  peraturan daerah.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengakui  dan  memperbaiki  masalah  ini  guna meningkatkan  efektivitas  dan  kualitas  proses  pembentukan  peraturan  daerah. Pentingnya  pengaturan  fungsi  biro  hukum  provinsi  NTT  perlu  ditekankan  dalam Peraturan Daerah (Perda) NTT, serupa dengan pengaturan yang ada dalam Restra, agar norma hukum dalam regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal oleh staf biro  hukum.  Hal  ini  menjadi  penting  mengingat  Renstra  Biro  Hukum  2018-2023 mencatat  bahwa  jumlah  staf  pelaksana  bagian  perundang-undangan  Provinsi  maupun kabupaten/kota hanya terdiri dari satu orang pada tahun 2019-2020. Kurangnya sumber daya  manusia  (SDM)  dalam  pelaksanaan  aturan  di  biro  hukum  provinsi  NTT  perlu diakui  dan  diimbangi  dengan  pengaturan  yang  komprehensif  dalam  pembentukan peraturan  daerah  di  daerah  tersebut.  Dengan  demikian,  fungsi  biro  hukum  dapat diimplementasikan  secara  konsisten,  terarah,  efektif,  dan  efisien  oleh  SDM  yang terbatas  tersebut.  Dalam  konteks  pembentukan  Perda,  Pasal  239  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  menegaskan  bahwa penyusunan  Perda  dilakukan  melalui  program  pembentukan  Perda.  Program Pembentukan  Peraturan  Daerah/Program  Legislasi  Daerah  adalah  rencana  program
pembentukan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Hal tersebut secara jelas menegaskan  bahwa  mekanisme  pembentukan  peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
Berikut  ini  dibahas  implikasi  pengaturan  fungsi  biro  hukum  provinsi  NTT  bagi pelayanan publik dan pemerintahan, yaitu:
a. Implikasi Bagi Pelayaan Publik
Pengaturan  yang  ideal  terhadap  fungsi  yang  ideal  memiliki  implikasi  penting terhadap  kehidupan  dan  pelaksanaan  hukum  secara  optimal  dalam  masyarakat.  Dalam konteks nyata, pelayanan publik dapat berjalan dengan baik karena pemerintah sebagai penyelenggara  memiliki  dasar  hukum  yang  berkualitas  melalui  norma  hukum  yang memberikan pengaturan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memastikan  penyediaan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  umum pemerintahan  yang  baik  serta  memberikan  perlindungan  kepada  setiap  warga  negara dan  penduduk  dari  penyalahgunaan  wewenang  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik.
b. Implikasi bagi Pemerintahan
Pengaturan  fungsi  biro  hukum  provinsi  NTT  memiliki  implikasi  yang  signifikan bagi  pemerintahan,  yaitu  memastikan  fungsi  pemerintahan  berjalan  secara  konsisten sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar  terbentuknya  pemerintahan  tersebut. Pemerintahan  awalnya  didirikan  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  masyarakat  sehingga masyarakat  dapat  menjalani  kehidupan  secara  normal.  Namun,  seiring  dengan perkembangan  masyarakat  modern  dan  meningkatnya  kebutuhan,  peran  pemerintah juga  berubah  menjadi  melayani  masyarakat.  Pemerintah  modern  pada  intinya  adalah pelayanan  kepada  masyarakat.  Pemerintah  bukanlah  untuk  melayani  kepentingan  diri sendiri,  melainkan  untuk  melayani  masyarakat  dan  menciptakan  kondisi  yang memungkinkan  setiap  individu  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
Pemerintah  dibentuk  pada  awalnya  untuk  tujuan  utama  melindungi  sistem ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum, sehingga semua anggota masyarakat dapat  menjalankan  kegiatan  mereka  dengan  damai  dan  lancar.  Seiring  perubahan zaman,  peran  pemerintah  berkembang  dan  meluas  untuk  melibatkan  tugas  dan  fungsi yang  lebih  luas,  termasuk  pelayanan  kepada  masyarakat.  Masyarakat  tidak  lagi diharapkan  menjadi  pelayan  pemerintah  seperti  pada  zaman  kerajaan  atau  masa penjajahan,  tetapi  sebaliknya,  pemerintahlah  yang  bertugas  melayani,  melindungi, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  implikasi  dari  pengaturan  fungsi  Biro  Hukum dapat dirasakan secara langsung dari sisi fungsi pemerintah yaitu:
1) Fungsi Primer
Pemerintahan  dibentuk  dengan  tujuan  utama  untuk  melayani  masyarakat  dan menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  individu  dalam  masyarakat  untuk mengembangkan  kemampuan  dan  kreativitas  mereka  guna  mencapai  kemajuan bersama.  Untuk  melaksanakan  tugas  ini,  birokrasi  didirikan  sebagai  sistem pemerintahan  yang  terdiri  dari  berbagai  lembaga  yang  diangkat  oleh  pemegang kekuasaan,  seperti  pemerintah  atau  atasan  dalam  sebuah  organisasi  formal,  baik  itu instansi  pemerintah  maupun  swasta.  Fungsi  primer  merujuk  pada  fungsi  pemerintah yang terus-menerus berjalan dan memiliki dampak positif terhadap kondisi masyarakat yang  diperintah.  Artinya,  fungsi  primer  pemerintah  dijalankan  secara  konsisten  oleh pemerintah tanpa terpengaruh oleh kondisi-kondisi tertentu.
2) Fungsi Sekunder
Fungsi sekunder melibatkan tugas dan peran pemerintah dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat posisi tawar masyarakat. Namun, ketika masyarakat semakin  terintegrasi,  peran  pemerintah  dalam  fungsi  tersebut  akan  menjadi  kurang signifikan.  Fungsi  sekunder  pemerintah  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.
Pengaturan yang optimal terhadap fungsi Biro Hukum Provinsi NTT memberikan dampak positif kepada  masyarakat  NTT dalam  mencapai  daya saing  dan kemandirian. Melalui  peran  Biro  Hukum  dalam  pembentukan  Perda,  masyarakat  NTT  akan terstimulasi  dan  mendapat  panduan  untuk  mencapai  kemandirian.  Implikasinya  adalah peningkatan  kualitas  dan  kompetitivitas  masyarakat  NTT.  Pengaturan  yang  optimal terkait  fungsi  Biro  Hukum  Provinsi  NTT  memberikan  dampak  yang  signifikan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang  lebih  efektif,  meskipun  pemerintah  NTT dihadapkan pada tugas dan fungsi yang kompleks. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan  sumber  daya  yang  memadai  dan  dukungan  dari  lingkungan  sekitar.  Selain itu,  keberadaan  institusi  yang  kuat  dan  aparat  yang  mengikuti  nilai  dan  norma  yang berlaku  di  masyarakat  dan  pemerintahan  sangat  penting,  terutama  dalam  proses pembentukan  hukum  di  daerah.  Langkah-langkah  ini  harus  diambil  oleh  pemerintah, mengingat  masyarakat  yang  semakin  peka  terhadap  aktivitas  pemerintah  daerah  dan pelayanan  yang  diberikan  kepada  mereka  di  masa  depan,  karena  tingkat  pengetahuan mereka semakin meningkat.
Dampak  dari  fungsi  Biro  Hukum  Provinsi  NTT  terhadap  pemerintahan  daerah dapat  diamati  dalam  tiga  aspek  utama,  yaitu  sistem  administrasi  formal,  sistem administrasi materiil, dan sistem administrasi nyata atau riil.

## Kesimpulan
Berdasarkan informasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fungsi Biro Hukum Sekretariat  Daerah  Provinsi  NTT  dalam  menyusun  rancangan  peraturan  Daerah  diatur dalam  Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  1  Tahun  2022.  Namun, pengaturan tersebut belum cukup spesifik sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan.  Implikasi  dari  pengaturan  ini  terhadap  fungsi  Biro  Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan Daerah adalah pentingnya  pengaturan  yang  mengikuti  prinsip-prinsip  pelaksanaan  aturan,  sehingga dapat  memberikan  dampak  positif  pada  kualitas  dan  jumlah  peraturan  daerah  yang dihasilkan,  untuk  memberikan  pelayanan  publik  dan  pemerintahan  yang  optimal. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah seperti kurangnya prioritas dalam penyusunan  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  dan  kurangnya  kajian  yang mendalam  yang  mencakup  penjelasan,  keterangan,  dan  naskah  akademik  rancangan peraturan daerah.

## Biblaiografi
Ahas,  Petrus  Realino,  Monteiro,  Josef  Mario,  &  Udju,  Hernimus  Ratu.  (2023). Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Provinsi  (Studi Pembentukan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  7  Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan). Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia ,
3 (6), 567–578. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i06.607
ALI,  YOHANES.  (2023). Budaya  Birokrasi,  Perilaku  Kerja  dan  Kompetensi  Kinerja Aparatur Kediklatan . Penerbit P4I.
Anggistya,  Divani  Khaira,  &  Abdillah,  Alisya  Afifah  Maulidina  Putri.  (2023).  Negara Hukum  Pancasila  Dalam  Konsepsi  Prismatik. Jurnal  Hukum  Dan  Sosial  Politik ,
1 (1), 48–60. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236
Barlian,  Aristo  Evandy  A.  (2016).  Konsistensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah Berdasarkan  Hierarki  Perundang-undangan  dalam  Prespektif  Politik  Hukum. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (4), 605–622.
Busthami, Dachran. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , 46 (4), 336–342.
https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342
Ishak,  Deding.  (2017).  Analisis  Penataan  Kecamatan  Di  Kabupaten  Sumba  Barat Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. TRANSFORMASI:  Jurnal  Manajemen Pemerintahan , 183–198.
Isma,  Ivo  Arzia,  Simanjuntak,  Nelson,  &  Pieris,  John.  (2023). Optimalisasi Penyelesaian  Permasalahan  Regulasi  dalam  Indeks  Kebutuhan  Peraturan Daerah .
Moi,  Veneranda.  (2021).  Determinasi  Penghambat  Kualitas  Penyusunan  Lppd  Biro Pemeritahan  Sekertariat  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Cendekia  Jaya , 3 (2), 95–115.
Mokoginta,  Zico  Armanto.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Atas  Desain  Industri Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  Tentang  Desain  Industri.
Lex Privatum , 5 (5).
Pahlevi,  Farida  Sekti.  (2016).  Revitalisasi  Pancasila  Dalam  Penegakan  Hukum  Yang Berkeadilan  Di  Indonesia. Justicia  Islamica:  Jurnal  Kajian  Hukum  Dan  Sosial , 13 (2), 173–198. https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585
Riora,  Muhammad,  Kencana,  Ulya,  &  Budianto,  Kun.  (2020).  Netralitas  Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Wajah Hukum , 4 (2), 355–368. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.189
Rudy, Rudy. (2022). Hukum pemerintahan desa . CV. Anugrah Utama Raharja.
Rustandi,  Roni.  (2017).  Kajian  Teoritis  Fungsi  Pemerintah  Daerah  Dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  Menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014Tentang  Pemerintahan  Daerah Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 4 (1).
Stefanus, Kotan Y. (2010). Pengembangan Sistem Hukum dalam Era Otonomi (Strategi Pembangunan  Hukum  dan  Substansi  Sistem  Hukum  Daerah). Masalah-Masalah Hukum , 39 (3), 238–244.
Tamin, Budianto Eldist Daud. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah  Agung  (Perma)  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Lex Administratum , 6 (3).