Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 No. 1 April  2016
ISSN : 2503-4413, Hal 63 - 79

## SYIRKAH DAN APLIKASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Oleh: Udin Saripudin Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung

## ABSTRAK
Syirkah atau syarikah adalah  bentuk  percampuran  (perseroan)  dalam  Islam  yang pola  operasionalnya  melekat  prinsip  kemitraan  usaha  dan  bagi  hasil.  S yirkah merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Syirkah sangat  penting  peranannya  dalam  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat. Terjadinya kemandekan ekonomi sering terjadi  karena pemilik modal tidak mampu mengelola  modalnya  sendiri  atau  sebaliknya  mempunyai  kemampuan  mengelola modal  tetapi  tidak  memiliki  modal  tersebut,  hal  tersebut  dapat  terpecahkan  dalam syirkah yang  dibenarkan  dalam syariah Islam.  Tulisan  ini  berusaha  mengungkap mengenai syirkah dari sisi teoritis dan praktis melalui kajian beberapa literature serta observasi terhadap beberapa lembaga keuangan syariah.
Kata Kunci: Syirkah , Aplikasi, Lembaga Keuangan Syariah.

## PENDAHULUAN
Syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat  prinsip  kemitraan  usaha  dan bagi  hasil.  Pada  prinsipnya syirkah berbeda  dengan  model  perseroan dalam  sistim  ekonomi  kapitalisme. Perbedaaan-perbedaan  yang  ada  tidak hanya  terletak  pada  tidak  adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi
pembentukannya, operasionalnya
maupun  pembentukan  keuntungan dan  tanggungjawab  kerugian  (An-
Nabahan,  2000).  S yirkah merupakan
konsep  yang  secara  tepat  dapat memecahkan permasalahan permodalan. Prinsip Islam menyatakan  bahwa  segala  setuatu yang  dimanfaatkan  oleh  orang  lain berhak  memperoleh  kompensasi  yang menguntungkan, baik terhadap
barang  modal,  tenaga  atau  barang sewa,  di  sisi  lain  Islam  menolak dengan  tegas  kompensasi  atas  barang modal berupa bunga (Chapra, 1999). Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya
kemandekan  ekonomi  sering  terjadi karena  pemilik  modal  tidak  mampu mengelola  modalnya  sendiri  atau sebaliknya  mempunyai  kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki  modal  tersebut,  hal  tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan  dalam syariah Islam (Qardawi,  1997).  Islam  memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba dalam masalah keterbatasan  modal  bagi  para  pelaku usaha.  Pembiayaan  tanpa  riba  yang dimaksud salah satunya adalah syirkah .  Berdasarkan  karakteristiknya syirkah menjadi  alternatif  lain  dalam
umat  Islam  melakukan  usaha  yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan (Yusanto dan Yunus, 2009). Era  ekonomi  modern  seperti sekarang  ini,  di  mana  perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan sudah merupakan kebutuhan masyarakat, syrkah merupakan salah satu solusi yang bisa diaplikasikan pada perbankan syariah.
Namun  kajian  mengenai syirkah ini belumlah  begitu  banyak,  bahkan masih banyak masyarakat Islam  yang belum  mengetahui  dan  memahami syirkah Islami,  hal  ini  tentu  sangat
riskan mengingat perkembangan ekonomi  baik    dari    sisi    operasional maupun  transaksinya    terjadi    setiap detik    dalam  kehidupan  masyarakat Islam itu sendiri.

## KAJIAN PUSTAKA
Percampuran dalam Ekonomi Islam
Defenisi Syirkah Syirkah menurut  bahasa  berarti al-ikhtilath yang  artinya  campur  atau percampuran.  Maksud  percampuran disini  adalah  seseorang  mencampurkan hartanya  dengan  harta  orang  lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.  Menurut  defenisi syariah , syirkah adalah  transaksi  antara  dua orang  atau  lebih  yang  bersepakat untuk melakukan suatu usaha finanssial dengan  tujuan  mencari  keuntungan (An-Nabhani, 1996).
Para
fuqaha memberikan
penekanan yang berbeda ketika memberikan devinisi mengenai syirkah . Abdurrahman al-Jaziri merangkum pendapat-pendapat tersebut antara  lain,  menurut  Sayyid  Sabiq syirkah ialah  akad  antara  dua  orang berserikat  pada  pokok  harta  (modal) dan  keuntungan.  Menurut  Muhammad al-Syarbini  al-  Khatib  yang  dimaksud dengan  Syirkah  ialah  ketetapan  hak pada  suatu  untuk  dua  orang  atau  lebih dengan  cara  yang masyhur atau diketahui.  Menurut  Syihab  al-Din  al- Qalyubi  wa  Umaira  yang  dimaksud dengan syirkah adalah  penetapan  hak
pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
Imam  Taqiyuddin  Abi  Bakr  Ibn Muhammad al- Husaini pula mengatakan  bahwa syirkah ibarat penetapan  suatu  hak  pada  sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara  yang  diketahui.  Pendapat  Imam Hasbie  Ash-Shidieqie bahwa  yang dimaksud  dengan syirkah ialah  akad yang  berlaku  antara  dua  orang  atau lebih  untuk ta’awun dalam  bekerja pada  suatu usaha  dan  membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan  syarikat  dagang  yakni  dua orang  atau  lebih  sama-sama  berjanji akan  bekerja  sama  dalam  dagang dengan  menyerahkan  modal  masing- masing  di  mana  keuntungan  dan kerugiannya  diperhitungkan  menurut besar  kecilnya  modal  masing-masing (Suhendi, 2011).
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan  dan  usaha  terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain  melalui  pembiayaan musyarakah yaitu  pembiayaan  berdasarkan  akad kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk  suatu  usaha  tertentu,  masing- masing  pihak  memberikan  kontrbusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama  sesuai  dengan  kesepakatan (Haroen, 2007). Sedangkan dalam Surat Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No. 32/34/Kep/Dir  tanggal  12  Mei  1999, pasal  28  butir  b.2.b.  sebagaimana
dijabarkan  dalam  lampiran  6  bahwa penyaluran  dana  masyarakat  dapat dilakukan  dalam  bentuk musyarakah yaitu  akad  kerjasama  usaha  patungan antara  dua  pihak  atau  lebih  pemilik modal  untuk  membiayai  suatu  jenis usaha  yang  halal  dan  produktif. Pendapatan  atau  keuntungan  dibagi sesuai  dengan  nisbah yang  disepakati (Luqman, 2006).
Jadi  secara  istilah  musyarakah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu  di  mana  masing-masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  (atau amal/ expertise )  dengan  kesepakatan bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan (Antonio, 200 dan
Pasaribu  dan  Lubis,  1994).  Skim musyarakah  berbeda  dengan  sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional,  bank  membiayai  proyek dengan  sistem  bunga.  Hubungan  bank dengan  resiko  yang  mungkin  akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada  nasabah.  Artinya  jika  proyek tidak  memperoleh  keuntungan,  para peminjam  tetap  berkewajiban  untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut  bunga  kepada  pihak  bank. Sedangkan  dalam  musyarakah,  semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian  dibagi  secara  adil  kepada bank,  investor  dan  para  penabung sejalan dengan kaidah fiqh; keuntungan dan  kerugian  didistribusikan  sesuai dengan  jumlah  modal  yang  disertakan (Asmuni, tt).
Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Syirkah Dasar Hukum Hukum syirkah  pada  dasarnya adalah mubah atau  boleh,  hal  ini ditunjukkan  oleh  dibiarkannya  praktik syirkah oleh  nabi  Muhammad  SAW. yang  dilakukan  masyarakat  Islam  saat itu  (Majid,  1986).  Beberapa  dalil  Al- Quran  dan  hadist  yang  menerangkan tentang syirkah antara lain:
“Sesungguhnya      kebanyakan      dari orang-orang      ber-syirkah      itu, sebahagian  mereka    berbuat    zalim terhadap    sebagahian    yang    lain, kecuali    orang    yang  beriman  dan mengerjakan  amal  salih.”  (QS  Shad
38:24) Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan: “Aku  dan  syirkah  ku  pernah  membeli sesuatu  secara  tunai  dan  hutang. Kemudian  kami  didatanggi  oleh  Barra‟ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya.  Ia  menjawab,  “Aku  dan Zaid  bin  Arqam  juga  mempraktikkan hal  yang  demikian.  Selanjutnya  kami bertanya    kepada    Nabi    saw    tentang tindakan    kami    tersebut.  Beliau menjawab,  “Barang  yang  diperoleh secara  tunai,  silahkan  kalian  ambil, sedangakan  yang  diperoleh  secara
hutang  silahkan  kalian  kembalikan.” (HR al- Bukhari)
Sebuah hadits yang diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  dari
Abu  Hurairah  dari  Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya  Allah  SWT  telah berfirman  ,  “Aku  jadi  yang  ketiga antara  dua  orang  yang  berserikat selama  yang  satu  tidak  khianat  kepada yang  lainnya,  apabila  yang  satu berkhianat  kepada  pihak  yang  lain, maka  keluarlah  aku  darinnya.”  (HR
Abu Dawud) Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari
Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa syirkah  boleh  dilakukan  antara  sesama Muslim,  antara  sesama  kafir  dzimmi atau antara  seorang  Muslim  dan  kafir dzimmi. Maka dari itu,  seorang Muslim  juga  boleh  melakukan  syirkah dengan  orang  yang  beda  agama  seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi  yang lainnya selagi apa-apa  yang di-syirkah- kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. “Rasulullah saw pernah mempekerjakan  penduduk  Khaibar- mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan  bagian  hasil  panen  buah dan tanaman.” (HR Muslim) Rukun Syirkah Para ulama  berselisih pendapat mengenai  rukun  syirkah,  menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah adalah  ijab  (ungkapan  penawaran melakukan  perserikatan)  dan  qabul (ungkapan  penerimaan  perserikatan  ). Adapun  mengenai  dua  orang  yang berakad  dan  harta  berada  diluar pembahasan  akad  seperti  dalam  akad
jual  beli.  Jumhur  ulama  menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang  harus  dilakukan  dalam  syirkah. Adapun  rukun  syirkah  menurut  para ulama  meliputi:
a. Sighat (Ijab dan Qabul) Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat  akad  hendaklah  mengandung
arti  izin  buat  membelanjakan  barang syirkah dari peseronya (Rasyid, 1992). b. Al „Aqidain (subjek perikatan) Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu; orang yang berakal,  baligh,  dan  merdeka  atau tidak  dalam  paksaan.  Disyaratkan pula  bahwa  seorang  mitra  diharuskan berkompeten  dalam  memberikan  atau memberikan  kekuasaan  perwakilan, dikarenakan  dalam  musyarakah  mitra kerja  juga  berarti  mewakilkan  harta untuk diusahakan (Tim Pengembangan  Perbankan  Syariah, 2001). c. Mahallul Aqd (objek perikatan)
Objek  perikatan  bisa  dilihat meliputi  modal  maupun  kerjanya. Mengenai  modal  yang  disertakan dalam  suatu  perserikatan  hendaklah berupa;  modal  yang  diberikan  harus uang  tunai,  emas,  perak,  atau  yang nilainya  sama;  modal  yang  dapat terdiri  dari  aset  perdagangan;  dan modal  yang  disertakan  oleh  masing- masing  pesero  dijadikan  satu,  yaitu menjadi  harta  perseroan,  dan  tidak dipersoalkan  lagi  dari  mana  asal-usul modal itu (pasaribu dan Lubis, 1996).
Syarat Syirkah Syarat-syarat yang berhubungan    dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:
a. Sesuatu    yang    bertalian    dengan semua  bentuk syirkah baik dengan    harta  maupun  dengan yang  lainnya.  Dalam  hal  ini terdapat  dua  syarat  yaitu  a)  yang berkenaan  dengan  benda  yang diakadkan  adalah  harus  dapat diterima  sebagai  perwakilan,  b) yang berkenaan dengan keuntungan yaitu  pembagian  keuntungan  harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya  setengah,  sepertiga  dan yang lainnya.
b. Sesuatu  yang  bertalian  dengan syirkah  mal (harta).  Dalam  hal  ini terdapat  dua  perkara  yang  harus dipenuhi  a)  bahwa  modal  yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari  alat  pembayaran  ( nuqud ) seperti  Riyal,  dan  Rupiah  b)  yang dijadikan  modal  (harta  pokok)  ada ketika  akad syirkah dilakukan  baik
jumlahnya sama maupun berbeda. c. Sesuatu  yang  bertalian  dengan syirkah  mufawadhah, disyaratkan
a)  modal  (pokok  harta)  dalam
syirkah  mufawadhah harus    sama
b)    bagi    yang    ber syirkah ahli untuk kafalah c)    bagi    yang dijadikan  objek  akad  disyaratkan syirkah umum,  yakni  pada  semua macam jual beli atas perdagangan.
d. Adapun    syarat-syarat    yang bertalian    dengan syirkah    inan sama    dengan  syarat-syarat syirkah mufawadhah . Menurut ulama mazhab Malikiyah  syarat-syarat  bertalian  yang bertalian dengan orang yang melakukan akad  ialah  merdeka,  baligh  dan  pintar. Syafi‟iyah  berpendapat  bahwa syirkah yang  sah  hukumnya  hanyalah syirkah inan sedangkan syirkah yang  lainnya batal (Ridwan, 2007).
Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Achmad berikut ini : a. Mengeluarkan    kata-kata    yang menunjukkan   izin   masing-masing
anggota  serikat  kepada  pihak  yang akan mengendalikan harta itu.
b. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya. c. Mencampurkan    harta  sehingga tidak    dapat    dibedakan    hak masing-masing  baik  berupa  mata uang  maupun  bentuk  yang  lainnya (Ridwan, 2007). Ketentuan Syirkah Berdasarkan Fatwa DSN Fatwa  DSN  No.  08/DSN- MUI/IV/2000 mengatur mengenai pembiayaan musyarakah
dengan ketentuan-ketentuan  sebagai  berikut
(DSN MUI, 2009):
a) Ijab Kabul.
Ijab  Kabul  yang  dinyatakan oleh  para  pihak  harus  memperhatikan hal-hal  berikut  ini;  penawaran  dan penerimaan  harus  secara  eksplisit menunjukkan  tujuan  kontrak  (akad), penerimaan  dari  penawaran  dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara  tertulis,  melalui  korespondensi, atau  dengan  menggunakan  cara-cara komunikasi modern.
b) Subjek Hukum Para  pihak  yang  berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal  berikut  ini;  kompeten  dalam memberikan  atau  diberikan  kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan  dana  dan  pekerjaan,  dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil,  setiap  mitra  memiliki  hak  untuk mengatur  asset  musyarakah  dalam proses  bisnis  normal,  setiap  mitra memberi  wewenang  kepada  mitra  yang lain untuk mengelola asset dan masing- masing dianggap telah diberi wewenang untuk  melakukan  aktivitas  musyarakah dengan  memperhatikan  kepentingan mitranya,  tanpa  melakukan  kelalaian dan  kesalahan  yang  disengaja,  dan seorang  mitra  tidak  diijinkan  untuk
mencairkan atau menginvestasikan
dana untuk kepentingannya sendiri. c) Obyek akad Objek  akad  pada  musyarakah terdiri  dari  modal,  kerja,  keuntungan dan kerugian. Masing-masing
ditentukan hal-hal sebagai berikut ini: (1)  Modal;  a.  modal  yang  diberikan harus  uang  tunai,  emas,  perak,  atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari  aset  perdagangan,  seperti  barang- barang,  property,  dan  sebagainya.  Jika modal  berbentuk  asset,  harus  terlebih dahulu  dinilai  dengan  tunai  dan disepakati oleh para mitra. b. para pihak tidak  boleh  meminjam,  meminjamkan, menyumbangkan  atau  menghadiahkan modal  musyarakah  kepada  pihak  lain, kecuali  atas  dasar  kesepakatan,  dan  c. pada  prinsipnya,  dalam  pembiayaan musyarakah  tidak  ada  jaminan,  namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan,  Bank  (LKS)  dapat meminta jaminan. (2)  Kerja;  a.  partisipasi  para  mitra dalam  pekerjaan  merupakan  dasar pelaksanaan  musyarakah,  akan  tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan  syarat.  Seseorang  mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari  yang  lainnya,  dan  dalam  hal  ini  ia boleh  menuntut  bagian  keuntungan tambahan  bagi  dirinya,  b.  setiap  mitra melaksanakan  kerja  dalam  musyarakah atas  nama  pribadi  dan  wakil  dari mitranya.  Kedudukan  masing-masing
data  organisasi  kerja  harus  dijelaskan dalam kontrak.
(3)  Keuntungan.  Keuntungan  harus dikuantifikasi dengan jelas untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada  waktu  alokasi  keuntungan  atau ketika  penghentian  musyarakah.  a.
setiap keuntungan mitra harus dibagikan  secara  proporsional  atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah  yang  ditentukan  di  awal  yang ditetapkan  bagi  seorang  mitra,  b. seorang  mitra  boleh  mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu,  kelebihan  atau  presentasi  itu diberikan  kepadanya,    c.  sistem pembagian  keuntungan  harus  tertuang
dengan  jelas  dalam  akad,  dan  d. Kerugian, kerugian harus dibagi diantara  para  mitra  secara  proporsional menurut  saham  masing-masing  dalam modal. d) Biaya Operasional dan persengketaan (1)  Biaya  operasional  dibebankan  pada modal bersama. (2)  Jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika terjadi  perselisihan  diantara  para  pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah. Macam dan Jenis Syirkah Syirkah secara garis besar
terbagi  atas  dua  jenis  yaitu syirkah hak  milik  ( syirkah  al-amlak )    dan syirkah  transaksi  ( syirkah  al-uqud ). a. Syirkah Amlak ( milik).
Syirkah Amlak ialah
persekutuan antara dua orang atau lebih untuk  memiliki  harta  bersama  tanpa melalui  akad  syirkah.  Syirkah  dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu;  1)  Syirkah  Ikhtiyariyah,  adalah syirkah  yang  terjadi  atas  perbuatan  dan kehendak  pihak-pihak  yang  berserikat, dan 2) Syirkah Ijbariyah, adalah syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang  bersangkutan,  seperti  persekutuan ahli waris.
b. Syirkah Uqud ( akad ). Syirkah Uqud ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan  modal  dan  keuntungan. Mengenai pembagian  Syirkah Uqud ini para  Ulama‟  Fiqh  berbeda  pendapat. Ulama‟ Madzhab Hambali membaginya
dalam  lima  bentuk  yaitu;  Syirkah  Inan, Mufawadhah,  Abdan,  Wujuh,  dan Mudharabah.  Ulama‟  Madzhab  Maliki membaginya  menjadi  empat  yaitu; Syirkah  Inan, Mufawadhah, Abdan  dan Mudharabah.  Ulama‟  Madzhab  Syafi‟i hanya  membenarkan  syirkah  inan  dan Mudharabah.  Ulama‟  Madzhab  Hanafi membaginya menjadi tiga yaitu; Syirkah  Al-Amwal  (perserikatan  dalam modal  atau  harta),  Syirkah  Al-A‟mal  ( perserikatan dalam  kerja  ), dan  Syirkah Al-Wujuh  (perserikatan  tanpa  modal) (Haroen, 2007).
Beberapa  pengertian  mengenai macam-macam syirkah  uqud adalah sebagai berikut: a) Syirkah Al-amwal, yaitu persekutuan  antara  dua  pihak pemodal  atau  lebih  dalam  usaha tertentu  dengan  mengumpulkan modal  bersama  dan  membagi keuntungan  dan  resiko  kerugian berdasarkan kesepakatan.
b) Syirkah  Al-A‟mal  atau  Syirkah
Abdan,  yaitu  persekutuan  dua
pihak  pekerja  atau  lebih  untuk mengerjakan  suatu  pekerjaan. Hasil  atau  upah  dari  pekerjaan tersebut  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan mereka. c) Syirkah Al-Wujuh, yaitu persekutuan  antara  dua  pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing- masing  pihak  sama  sekali  tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan  kepercayaan  pihak ketiga. d) Syirkah  Al-Inan,  yaitu  sebuah persekutuan  dimana  posisi  dan komposisi pihak-pihak yang terlibat  di  dalamnya  adalah  tidak sama  baik  dalam  hal  modal, pekerjaan,  maupun  dalam  hal keuntungan dan resiko kerugian. e) Syirkah  Al-Mufawadhah,  yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang  terlibat  didalamnya  adalah sama,  baik  dalam  hal  modal, pekerjaan,  maupun  dalam  hal keuntungan dan resiko kerugian. f) Syirkah  Al-Mudharabah,  yaitu persekutuan antara pihak pemilik modal  dengan  pihak  yang  ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain perserikatan  antara  modal  pada satu  pihak,  dan  pekerjaan  pada pihak  lain.  Keuntungan  dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan  kerugian  ditanggung oleh  pihak  pemodal  (Masadi, 2002). Pembagian Keuntungan dalam Musyarakah
Keuntungan  dalam  musyarakah akan  dibagi  di  kalangan  rekanan  dalam usaha  berdasarkan  bagian-bagian  yang telah  mereka  tetapkan  sebelumnya. Bagian  keuntungan  setiap  pihak  harus ditetapkan sesuai bagian atau
prosentasi. Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fiqh islam untuk  perjanjian  mudharabah.    Juga adanya  kesepakatan  yang  menunjukan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat  ditetapkan  bagi  pihak  manapun baik itu dalam syirkah maupun mudharabah. Pendapat
tersebut menunjukan  bahwa  dalam  pembagian keuntungan,  pihak-pihak  dalam  usaha tersebut  bisa  menetapkan  berapapun bagian  tersebut  melalui  perjanjian bersama,  sebagaimana  yang  disepakati
dalam  perjanjian  mudharabah,  akan tetapi dalam syirkah pendapat ini hanya didukung  oleh  ahli-ahli  fiqh  penganut mazhab hambali dan Hanafi.
Menurut para fuqaha dari mazhab  Maliki  dan  Syafi‟i,  pembagian keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan  jumlah  modal  yang ditanamkannya.  Menurut  para  ahli  fiqh pengikut Hanafi, dalam syirkah keuntungan  yang  dibagikan  kepada setiap  rekanan  harus  ditetapkan  sesuai total  keuntungan,  bukan  berdasarkan jumlah  uang  tertentu.  Juga  wajib membagi  keuntungan  kepada  pihak yang memperoleh modal melalui mudharabah dan  kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan  yang  sederhana,  misalnya; seperdua,  sepertiga,  atau  seperempat. Sebagaimana  dalam  perjanjian  syirkah,
ahli-ahli  fiqh  pengikut  Syafi‟i  dan Maliki  berpendapat  bahwa  keuntungan akan  dibagikan  sesuai  jumlah  bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung  menunjukkan  bahwa  suatu jumlah uang tertentu
sebagai keuntungan  tidak  dapat  dibagi  kepada pihak manapun.
Pendapat  dari  pengikut  Hambali sama  dengan  pengikut  hanafi,  yaitu bahwa  keuntungan  harus  dibagikan diantara (para rekanan) sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk mudharabah  atau  musyarakah  utu dianggap  sederhana,  maka  tidak  ada perbedaan  pendapat  dalam  masalah tersebut.  Dan  tidak  boleh  ditetapkan untuk  menambah  jumlah  dirham  lebih dari  modal  yang  diinvestasikan  kepada satu  pihak  tertentu.  Jika  ada  salah  satu dari  kedua  pihak  menetapkan  satu jumlah  dirham  tertentu  dalam  syirkah atau  mudharabah,  maka  itu  tidak  dapat disahkan (Siddiqie, 1996).

## Mengakhiri Syirkah
Menurut    Ahmad    Azhar
Basyir    terdapat    enam    penyebab utama    berakhirnya syirkah yang  telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah , yaitu :
1) Syirkah akan  berakhir  apabila terjadi  hal-hal  dimana  jika  salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak  yang  lainnya.  Hal  ini disebabkan syirkah adalah  akad yang  terjadi  atas  dasar  rela  sama rela   dari   kedua    belah   pihak yang      tidak      ada      kemestian untuk  dilaksanakan  apabila  salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. 2) Salah  satu  pihak  kehilangan kecakapan  untuk  ber tasharruf (keahlian  mengelola  harta)  baik karena gila ataupun karena alasan lainnya. 3) Salah  satu  pihak  meninggal dunia.  Tetapi  apabila  anggota syirkah lebih  dari  dua  orang yang batal hanyalah yang meninggal  saja. Syirkah berjalan terus  pada  anggota-anggota  yang masih  hidup.  Apabila  ahli  waris anggota yang meninggal menghendaki  turut  serta  dalam syirkah tersebut  maka  dilakukan perjanjian  baru  bagi  ahli  waris yang bersangkutan. 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan  yang  dimaksud  di sini  baik  karena  boros  yang terjadi  pada  waktu  perjanjian syirkah tengah  berjalan  maupun sebab yang lainnya. 5) Salah  satu  pihak  jatuh  bangkrut yang  berakibat  tidak  berkuasa lagi  atas  harta  yang  menjadi saham syirkah .  Pendapat  ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki,  Syafi‟i  dan  Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan  perjanjian  yang dilakukan oleh yang bersangkutan. 6) Modal  para  anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas  nama Syirkah .  Bila  modal tersebut  lenyap  sebelum  terjadi percampuran  harta  hingga  tidak
dapat  dipisah-pisahkan  lagi  yang menanggung  resiko  adalah  para pemilikya  sendiri.  Apabila  harta lenyap setelah terjadi percampuran  yang  tidak  bisa dipisah-pisahkan  lagi  menjadi resiko  bersama.  Kerusakan  yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi  resiko  bersama.  Apabila masih  ada  sisa  harta Syirkah masih  dapat  berlangsung  dengan kekayaan yang masih ada (Setiawan, 2013). Aplikasi Akad Musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah Aplikasi akad musyarakah dalam  lembaga  keuangan  syariah  yaitu dalam bentuk pembiayaan muayarakah. Transaksi  tersebut  dilandasi  adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk  meningkatkan  nilai  aset  yang mereka  miliki  secara  bersama-sama. Termasuk  dalam  golongan  ini  adalah semua  bentuk  usaha  yang  melibatkan dua  pihak  atau  lebih  di  mana  mereka secara bersama-sama memadukan seluruh  bentuk  sumber  daya  baik  yang berwujud  maupun  tidak  berwujud. Bentuk  kontribusi  dari  pihak  yang bekerjasama  bisa  berupa  dana,  barang perdagangan, kewiraswastaan,
kepandaian,  kepemilikan,  peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dalam  Musyarakah,  bank  dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha.
Pembagian  keuntungan/  hasil  atau kerugian  sesuai  dengan  kaidah  ushul: “Ar-ribhu  bimat  tafaqa,  wal  khasaratu biqadri  malihi”.  (Keuntungan  dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi  kerugian dibagi menurut porsi  modal  masing-masing).  Selaku syarik,  bank  berhak  ikut  serta  dalam pengaturan  manajemen,  sesuai  kaidah musyarakah
.
Skema Pembiayaan Musyarakah
Semua  modal  yang  terkumpul dalam  proyek  musyarakah  disatukan dan  dikelola  bersama,  setiap  pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan  kebijakan  usaha  yang dijalankan  oleh  pelaksana  proyek.
Ketentuan umum dalam proyek
musyarakah  di  perbankan syariah adalah sebagai berikut: 1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
2. Menjalakan  proyek  musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
3. Memberi  pinjaman  kepada  pihak
lain. 4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. 5. Setiap  pemilik  modal  dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik  diri  dari  perserikatan, meninggal  dunia,  atau  menjadi tidak cakap hukum. 6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan  proyek  dan  jangka waktu  proyek  harus  diketahui bersama.  Keuntungan  dibagi  sesuai dengan kesepakatan sedangkan
kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal. 7. Proyek  yang  akan  dilaksanakan harus  disebutkan  dalam  akad.
Setelah  proyek  selesai  nasabah
mengembalikan dana tersebut bersama  bagi  hasil  yang  telah disepakati (PKES, 2008).
Implementasi musyarakah
dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah dapat  dijumpai  pada  pembiayaan- pembiayaan berikut: 1. Pembiayaan Proyek. Musyarakah biasanya
diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana  nasabah  dan  bank  sama-sama menyediakan  dana  untuk  membiayai proyek  tersebut,  dan  setelah  proyek  itu selesai  nasabah  mengembalikan  dana tersebut  bersama  bagi  hasil  yang  telah disepakati untuk bank.
2. Modal Ventura.
Pada  lembaga  keuangan  khusus yang  dibolehkan  melakukan  investasi dalam kepemilikan
perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal  ventura.  Penanaman  modal dilakukan  untuk  jangka  waktu  tertentu dan  setelah  itu  bank  melakukan divestasi atau menjual bagian
sahamnya,  baik  secara  singkat  maupun bertahap (Syahroni, 2011). 3. Musyarakah   Mutanaqisah. Musyarakah Mutanaqisah adalah    Musyarakah    atau    Syirkah yang  kepemilikan   asset  (barang)  atau modal salah satu pihak  ( syarik ) berkurang disebabkan pembelian secara  bertahap  oleh  pihak  lainnya, hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/  Syirkah  dan  Bai‟  (jual- beli). Dalam Musyarakah Mutanaqisah,  para  mitranya  memiliki hak  dan  kewajiban,  di  antaranya;  a. Memberikan modal
dan kerja
berdasarkan  kesepakatan  pada  saat akad, b. Memperoleh  keuntungan berdasarkan  nisbah    yang  disepakati pada  saat  akad,  dan  c.  Menanggung kerugian  sesuai  proporsi  modal. Dalam akad  Musyarakah  Mutanaqisah,  pihak pertama  (syarik)  wajib  berjanji  untuk menjual  seluruh hishshah- nya  secara bertahap  dan  pihak  kedua  (syarik) wajib membelinya. Jual beli sebagaimana  dimaksud  dilaksanakan sesuai  kesepakatan.  Setelah  selesai pelunasan  penjualan,  seluruh hishshah LKS  beralih  kepada  syarik  lainnya (nasabah).
Selain  ketentuan  di  atas,  dalam Musyarakah Mutanaqisah terdapat ketentuan-ketentuan  khusus  sebagai berikut; 1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di- ijarah- kan kepada  syarik  atau  pihak  lain,  2. Apabila  aset  Musyarakah  menjadi obyek  Ijarah,  maka  syarik  (nasabah) dapat  menyewa  aset  tersebut  dengan nilai ujrah yang disepakati, 3. Keuntungan  yang  diperoleh  dari  ujrah tersebut    dibagi  sesuai  dengan  nisbah yang  telah  disepakati  dalam  akad, sedangkan  kerugian  harus  berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan  para  syarik,  4.  Kadar/ Ukuran bagian/ porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang    akibat  pembayaran  oleh syarik  (nasabah),  harus  jelas  dan disepakati  dalam  akad,  dan  5.  Biaya perolehan  aset  Musyarakah  menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan  kepemilikan  menjadi  beban pembel (DSN MUI, 2000). 4.
Sukuk Musyarakah .
Salah  satu    produk  syariah  di pasar  modal  Indonesia  yang  masih terbatas namun berpotensi untuk dikembangkan  baik  dari  sisi  jumlah maupun jenis akad adalah sukuk. Sukuk yang  diterbitkan  di  Indonesia  saat  ini baru  menggunakan  2  (dua)  akad,  yaitu akad  mudharabah  dan  akad  ijarah. Sedangkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, Asia dan Eropa, struktur penerbitan  sukuk  telah  menggunakan akad  yang  lebih  beragam  antara  lain akad  ijarah,  mudharabah,  musyarakah, istishna,  murabahah,  salam,  dan  hybrid sukuk.  Di  Indonesia  sukuk  dengan menggunakan akad musyarakah,
berpotensi untuk diterapkan oleh perusahaan  di  berbagai  sektor  bidang usaha, sedangkan sukuk dengan menggunakan  akad  istishna  untuk perusahaan  di  sektor  infrastruktur. Konsep  ini  sesuai  diterapkan  dalam kegiatan  investasi,  di  mana  dalam kegiatan tersebut masih terdapat hal-hal yang  belum  dapat  diprediksikan  antara lain  berapa  keuntungan  yang  akan diperoleh.  Hal  ini  dapat  dikatakan bahwa  sukuk  musyarakah  merupakan bentuk pembiayaan syariah yang paling ideal karena dalam struktur ini terkandung dengan jelas konsep syariah yaitu untung muncul bersama risiko ( al ghunmu  bil  ghurmi )  dan  hasil  usaha muncul  bersama  biaya  ( al  kharaj  bi dhaman )  (Tim  Kajian  Pengembangan
Produk Syariah, 2009).
1) Sukuk Musyarakah Tanpa SPV Penerbitan sukuk didahului dengan  adanya  proyek  (yang  akan dijadikan underlying asset ) atau rencana proyek tertentu yang memerlukan pendanaan lewat penerbitan  sukuk  musyarakah.  Emiten kemudian  menghitung  nilai  proyek tersebut  dan  menawarkan  persentase tertentu  dalam  kepemilikan  proyek kepada  investor.  Bukti  kepemilikan tersebut  dibuat  dalam  bentuk  sertifikat sukuk musyarakah. Emiten akan berkontribusi  sejumlah  X%  dari  modal yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan proyek, sedangkan Y% sisanya ditawarkan  kepada  investor,  dengan cara  menerbitkan  sukuk.  Dana  yang dihasilkan  dari  penerbitan  sukuk  dan penyertaan  Emiten  digunakan  untuk membiayai  pelaksanaan  proyek.  Laba yang  dihasilkan  dari  proyek  tersebut akan didistribusikan kepada Emiten dan pemegang  sukuk  berdasarkan  rasio yang  telah  diperjanjikan  dalam  kontrak penerbitan      sukuk,  atau  dapat menggunakan  rasio  kontrbusi  modal secara pro rata. Sedangkan jika pelaksanaan  proyek  terebut  mengalami kerugian,  maka  kerugian  tersebut  harus ditanggung  secara  prorata  berdasarkan kontribusi  Emiten  dan  pemgang  sukuk dalam permodalan (Tim Kajian Pengembangan  Produk  Syariah,  2009).
2) Sukuk Musyarakah dengan Menggunakan SPV
Dalam  struktur  yang  lebih kompleks,  Emiten  dapat  membentuk perusahaan khusus
SPV untuk pengelola  aset/proyek  dan  sukuk  yang diterbitkan  terkait  dengan  aset  tersebut. Emiten sebagai originator, menjual aset atau  proyek  yang  akan  didanai  dengan sukuk  kepada  SPV,  kemudian  SPV menerbitkan sukuk
dan
menawarkannya  kepada  investor,  dan menerima  dana  hasil  penjualan  sukuk. Hasil    penjualan    sukuk  tersebut digunakan    untuk    membiayai    proyek yang menjadi underlying asset ,
kemudian  laba  atau  penghasilan  yang diperoleh  dari  pelaksanaan  proyek diterima  oleh  SPV,  dan  distribusikan kepada  pemegang  sukuk    berdasarkan nisbah yang telah diperjanjikan sebelumnya,  atau  berdasarkan  rasio kontribusi  permodalan  yang  dilakukan (Tim  Kajian  Pengembangan  Produk Syariah, 2009)
.

## KESIMPULAN
Syirkah atau syarikah adalah bentuk  percampuran  (perseroan)  dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip  kemitraan  usaha  dan  bagi  hasil. Prinsip syirkah berbeda  dengan  model perseroan dalam sistim ekonomi
kapitalisme. Perbedaaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya  praktik  bunga,  melainkan  juga berbeda dalam
hal transaksi
pembentukannya,
operasionalnya maupun  pembentukan  keuntungan  dan tanggungjawab  kerugian. Syirkah sangat  penting  peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kemandekan  ekonomi  sering  terjadi karena  pemilik  modal  tidak  mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya  mempunyai  kemampuan mengelola  modal  tetapi  tidak  memiliki modal  tersebut.  Semua  hal  tersebut dapat  terpecahkan  dalam syirkah yang dibenarkan dalam syariah Islam. Implementasi musyarakah dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah dapat  dijumpai  pada  pembiayaan- pembiayaan  proyek,  modal  ventura,
pembiayaan  musyarakah  mutanaqisah, serta obligasi syariah/ sukuk. Pembiayaan Proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan  proyek  dimana  nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk  membiayai  proyek  tersebut,  dan setelah  proyek  itu  selesai  nasabah mengembalikan  dana  tersebut  bersama bagi  hasil  yang  telah  disepakati  untuk bank.  Modal  Ventura.  Pada  lembaga keuangan  khusus  yang  dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman  modal  dilakukan  untuk jangka  waktu  tertentu  dan  setelah  itu bank  melakukan  divestasi  atau  menjual bagian  sahamnya,  baik  secara  singkat maupun bertahap. Musyarakah mutanaqisah atau syirkah yang kepemilikan    asset  (barang) atau modal salah satu pihak  ( syarik ) berkurang disebabkan pembelian secara  bertahap  oleh  pihak  lainnya, akad  musyarakah  mutanaqisah  terdiri dari  akad  Musyarakah/  Syirkah  dan Bai‟  (jual-beli).  Sukuk  musyarakah merupakan  bentuk  pembiayaan  syariah
yang paling ideal karena dalam struktur ini  terkandung  dengan  jelas  konsep syariah  yaitu  untung  muncul  bersama risiko ( al ghunmu bil ghurmi ) dan hasil usaha muncul bersama biaya ( al kharaj bi dhaman ).

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Masadi,  Ghufron.  2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta:    PT.  Raja  Grafindo Persada. An-Nabahan, Faruq.  2000. Sistim Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistim Kapitalis dan Sosialis , terjemahan. Yogyakarta: UII Press. An-Nabhani, Taqiyyudin. 1996. Membangun  Sistim  Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terjemahan.  Surabaya:  Risalah Gusti.
Antonio,  Muhammad  Syafi‟i.  1994.
Bank  Syariah:  dari  Teori  ke Praktik , cetakan keempat belas. Jakarta: Tazkia Cendekia. Asmuni. Tt. Aplikasi Produk Musyarakah Ditinjau dari Aspek  Fiqh  dan  Tantangannya. tulisan bebas yang tidak diterbitkan. Chapra,  Muhammad  Umer.  1999. Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer, terjemahan . Surabaya: Risalah Gusti. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Haroen,  Nasrun.2007. Fiqh  Muamalah .
Jakarta: Gaya Media Pratama.
Himpunan Undang-undang & peraturan pemerintah  tentang  Ekonomi Syariah  dilengkapi  44  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  MUI tentang Produk Perbankan Syariah.  2009.  Yogyakarta  : Pustaka Zaedny. Luqman.  2006. Sistem  Pembiayaan Musyarakah  dan  Pengaruhnya
Terhadap  Pertumbuhan  Usaha , Tesis  Magister  Studi  Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Majid,  Abdul.  1986. Pokok-pokok Fiqih   Muamalah   dan   Hukum Kebendaan dalam Islam . Bandung:  IAIN  Sunan  Gunung Djati. Pasaribu,    Chairuman  dan  Suhrawardi K. Lubis. 1996. Hukum Perjanjian dalam Islam . Jakarta: Sinar Grafika Offset.
PKES.  2008. Perbankan  Syariah. Jakarta: PKES Publishing. Qardawi,  Yusuf.  1997. Norma  dan Etika Ekonomi Islam , terjemahan. Jakarta:  GIB. Rasyid,    Sulaiman. Fiqih  Islam.
Bandung: Sinar Baru.
Ridwan,  Muhammad.  2007. Kontruksi Bank Syari’ah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka SM. Setiawan,  Deny  .  2013.  “Kerja  Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam” . Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 3 . Siddiqie, M. Nejatullah. 1996. Partnership  and  Profit  Sharing in  Islamic  Law ,  terjemahan. Fakhriyah Mumtihani, Kemitraan  Usaha  dan  Bagi Hasil  Dalam  Hukum  Islam. Jakarta:  Dana  Bhakti  Prima Yasa. Suhendi, Hendi. 2011. Fiqh
Muamalah, cetakan  ke  tujuh.
Jakarta: Rajawali Press.
Syahroni,  M.  Irfan.  2015. Mudharabah dan Musyarakah serta Implementasinya dalam Perbankan Islam . pada https://ayahaca.wordpress.com/ 2011/06/06/34/  diakses  tanggal 27 April 2015.
Tim  Kajian  Pengembangan  Produk Syariah.  2009. Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk  Musyarakah  Dan  Sukuk
Istishna) .  Jakarta:  Bapepam- LK. Tim Pengembangan Perbankan Syariah.2001. Konsep  Produk dan  Implementasi  Operasional Bank Syariah . Jakarta: Djambatan. Yusanto,  Muhammad Ismail  dan Muhammad Arif Yunus. 2009. Pengantar Ekonomi Islam . Bogor: Al-Azhar Press.