DOI : 10.31539/jomb.v4i1.3719

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA

## Saiful Amrin
Universitas Flores jakaamrin799@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Balukhering Kecamatan  Lewolema  Kabupaten  Flores  Timur.  Metode  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif.  Data  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  mendalam, obervasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif  komparatif,  dengan  mengumpulkan,  menyusun,  menginterprestasikan  dan menganalisis  data  pengelolaan  Dana  Desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  desa Balukhering.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  ada  4  (Empat)  indikator  yang  belum sesuai yaitu melakukan pengeluaran sebelum APBDesa ditetapkan, Pengeluaran desa termasuk  dengan  belanja  pegawai  yang  bersifat  mengikat  dan  operasional perkantoran.  SPP  bisa  dilakukan  sebelum  barang  atau  jasa  diterima  dan  pelaksana kegiatan  tidak  membuat  pernyataan  tanggungjawab  belanja.  Pelaksanaan penatausahaan  secara  keseluruhan  telah  berjalan  baik  dan  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi memiliki keterlambatan pada pelaporan tiap bulan kepada Kepala desa. Tahap pelaporan  dan  pertanggungjawaban  telah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Simpulan,  perencanaan, piñatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  dana  desa  Balukhering  telah berjalan sesuai Undang-Undang, sementara tahap pelaksanaan belum berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Dana Desa, Pengelolaan

## ABSTRACT
This  study aims  to  determine the management  of village funds in  Balukhering  Village, Lewolema  District,  East  Flores  Regency.  This  research  method  is  descriptive qualitative.  Data  were  collected  by  using  in-depth  interviews,  observation  and documentation  techniques.  The  data  collected  was  then  analyzed  using  a  comparative descriptive  method,  by  collecting,  compiling,  interpreting  and  analyzing  Village  Fund management data based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management in Balukhering Village. The results showed that there were 4 (four) indicators that were not appropriate, namely spending before  the  Village  Budget  was  determined,  village  expenditures  including  binding personnel  expenditures  and  office  operations.  SPP  can  be  done  before  the  goods  or services  are  received  and  the  activity  implementer  does  not  make  a  statement  of expenditure  responsibility.  The  overall  administration  implementation  has  been  going well and is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014  concerning  Village  Financial  Management,  but  has  a  delay  in  reporting  each month to the village head. The reporting and accountability stage is in accordance with Permendagri  Number  113  of  2014  concerning  village  financial  management  .  The conclusions,  planning,  administration,  reporting  and  accountability  of  Balukhering
village  funds  have  been  carried  out  according  to  the  law,  while  the  implementation stage has not gone well.
Keywords : Village Fund, Management

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  unsur  terkecil  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Indonesia yang  mana  kegiatan  penyelenggaran  pemerintahannya  berdampak  langsung  pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak  tradisonal  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  desa  tersebut  menjadikan  desa  sebagai  titik  fokus  dalam pembangunan.  Pembangunan  tersebut  tidak  hanya  pada  pembangunan  fisik  tetapi  juga pembangunan  masyarakatnya  sehingga  tercapailah  masyarakat  yang  sejahtera.  Untuk melakukan  pembangunan  tersebut,  desa  diberikan  otonomi  dan  dana  dalam  mengatur dan  mengelola  sendiri  potensi  yang  dimiliki  agar  bisa  meningkatkan  ekonomi masyarakatnya.  Salah  satu  sumber  dana  yang  diberikan  kepada  desa  adalah  dana transfer.  Dana  transfer  merupakan  dana  yang  diperoleh  dari  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014). Dana transfer terdiri atas beberapa dana, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa  (ADD),  Hasil  Pajak  Daerah  Kabupaten/Kota,  Retribusi  Daerah,  Bantuan  Dari APBN Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Berbeda dengan dana  yang lain  yang bersumber dari daerah, dana desa sendiri merupakan “Dana yang diperuntukan bagi pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakatnya  yang  diperoleh  dari  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  yang  ditransfer  melalui  APBD  Kabupaten/Kota”  (Perbup Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015).
Dana desa yang sudah dipercayakan ke desa harus dikelola dengan benar dan tepat  sasaran,  sehingga  bisa  meningkatkan  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakatnya.    Ada  beberapa  tahap  dalam  pengelolaan  dana  desa  seperti  yang dijelaskan  dalam  Pasal  V  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Tahapan  dari  pengelolaan  dana  desa  terdiri  dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.
Tahpa  perencanaan  merupakan  tahapan  dimana  sekertaris  desa  menyusun rencana  peraturan  desa  tentang  APBDesa  berdasarkan  RKPDesa  tahun  berjalan  dan meyampaikan  kepada  kepala  desa,  selanjutnya  kepala  desa  membahas  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa  untuk  disepakati  bersama,  paling  lambat  bulan  Oktober  tahun berjalan.  Hasil  kesepatan  disampaikan  Kepala  Desa  kepada  Bupati  melalui  Camat. Tahap  pelaksanaan  adalah  Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  desa  dalam  rangka pelaksanaan  kewenangan  desa  dilaksanakan  melalui  rekening  kas  desa  dan  harus didukung  oleh  bukti  yang  lengkap  dan  sah.  Dalam  mengajukan  pendanaan  untuk melaksanakan  kegiatan  harus  disertai  dengan  dokumen  rencana  anggaran  biaya  yang selanjutnya harus mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa.
Tahap  penatausahaan  dilakukan  oleh  bendahara  desa,  yang  berkewajiban mencatat  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku  setiap  bulan secara tertib. Bendahara desa mempertanggungjawabkan keuangan desa kepada kepala desa  dalam  laporan  pertanggungjawaban  yang  disampaikan  setiap  bulan  dan  paling lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Tahap  pelaporan  dimana  Kepala  Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir  tahun  kepada  Bupati.  Laporan  pelaksanaan  APBDesa  semester  pertama disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan  dan  laporan  semester  akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan tahap pertanggungjawaban dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang  terdiri  atas  pendapatan, belanja  dan  pembiayaan  kepada  Bupati  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Laporan pertanggungjawaban  dilampirkan  dengan  format  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  tahun  berjalan,  format  laporan  kekayaaan,  milik  desa  per  31 Desember  tahun  anggaran  berjalan  dan  format  laporan  program  pemerintah  dan program  daerah  yang  masuk  desa.  Laporan  pertanggungjawaban  tersebut  harus diinformasikan kepada masyarakat.
Desa  Balukhering  yang  merupakan  salah  satu  desa  dari  7  (Tujuh)  desa  yang ada di Kecamatan Lewolema, Nusa Tenggara Timur. Desa ini mempunyai luas wilayah permukiman  sebesar  25  Ha  dengan  kepadatan  penduduk  berjumlah  1777  jiwa.  Desa Balukhering dibagi ke dalam 6 (Enam) dusun.Setiap tahun desa Balukhering mendapat dana desa, antra lain pada tahun 2016 sebesar Rp. 597,609,000, tahun 2017 sebesar Rp.
769,595,000 dan tahun 2018 sebesar Rp. 703,879,000.
Dana  desa  digunakan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Pemerintah desa Balukhering dituntut untuk bisa mengelola dana desa tersebut dengan baik  dan  benar  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku,  yaitu  dimulai  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  sampai  pada  tahap pertanggungjawaban  keuangan  desa,  sehingga  pengelolaan  dana  desa  berjalan  dengan baik  diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan yang  luas  tentang  prosedur  pengelolaan  dana  desa  yang  sudah  dijelaskan  secara  garis besar  di  atas.  Dalam  pengelolaannya  pemerintah  desa  tidak  bisa  bekerja  sendiri,  tetapi harus  melibatkan  masyarakat  sebagai  sasaran  dari  pembangunan  desa  sehingga pengelolaan dana desa tersebut berjalan dengan transparan dan tepat sasaran. Bersarkan latar  belakang  tersebut  maka  dilakukan  kajian  untuk  mengetahui  analisis  pengelolaan dana Desa di Desa Baluk Hering Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Tmur.

## KAJIAN TEORI
Dana  desa  menjadi  bagian  dari  keuangan  desa,  sesuai  dengan  Pasal  72 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  dijelaskan  bahwa  salah  satu sumber pendapatan desa adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan  dialokasikan  secara  merata  dan  berkeadilan,  yang  disebut  dengan  dana  desa.  Oleh karena itu pengelolaan dana desa yang telah dialokasikan ke desa menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
Pasal  93  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menjelaskan  bahwa  “Pengelolaan keuangan  desa  meliputi  beberapa  tahap  antara  lain;  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Kepala  desa  menjadi  pemegang kekuasaan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dan  dalam  melaksanakan  kekuasaan  itu, kepala desa dapat menguasakan kekuasaannya kepada perangkat desa”.
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  ”Keseluruhan  kegiatan    yang  terdiri  atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa” (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 & Peraturan Bupati  Flores  Timur  Nomor  19  Tahun  2015).  Pengelolaan  dana  desa  merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  dimana  kepala  desa  sebagai  pemegang  kekuasaan dan  dibantu  perangkat  desa  yang  lainnya  (Tikollah  &  Ngampo,  2018).  Jadi  yang dimaksud  dengan  pengelolaan  dana  desa  adalah  keseluruhan  tahap  pengelolaan keuangan  desa  yang  terdiri  atas  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  dana  desa  yang  sudah  dituang  dalam  APBDEsa. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa kepala desa menjadi  pemegang kekuasaan atau  kendali  serta  dibantu  oleh  aparat  desa  yang  lain  dan  juga  melibatkan  masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  deskriptif  kualitatif  yang  bermaksud  untuk menjelaskan  atau  menggambarkan  secara  menyeluruh  kegiatan  pengelolaan  keuangan desa  yang  terdiri  dari  5  (Lima)  tahap,  yaitu  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban,  yang  terjadi  di  desa  Balukhering. Lokasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  di  desa  Balukhering,  kecamatan Lewolema, kabupaten Flores Timur. Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam, obervasi dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian  ini  terdiri  atas  sumber  data  primer  yakni  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa, Bendahara Desa, Perwakilan BPD dan Perwakilan Masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa Balukhering.
Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deskriptif komparatif, dengan mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan dan menganalisis data pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di desa Balukhering. Hasil penelitian dipresentasikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
IKK =
Keterangan: IKK = indeks kesesuaian kasar
n = jumlah kode atau jawaban yang sama
N = banyaknya objek yang diamati
Penentuan pengelolaan Dana Desa, hasil perhitungan IKK akan dibandingkan dengan standar yang dikemukan oleh Arikunto, sebagai berikut:
Tabel 1.

## Standar hasil perhitungan IKK
Tingkat presentasi Kualifikasi 76 – 100 % Sesuai 57 – 75 % Cukup sesuai 40 – 56 % Kurang sesuai 0 – 39 % Tidak sesuai
Sumber:  Arikunto (2006:246)

## HASIL PENELITIAN
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa di desa Balukhering dalam 3 (tiga) tahun terakhir disajikan dalam tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2.
Gambaran Penggunaan Dana Desa di Desa Balukhering T.A 2016 – 2018
Tahun Dana Desa Penggunaan/pengeluaran Pembiayaan Sisa Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Penyertaan modal desa 2016 Rp. 597.609.000 Rp. 451.785.978 Rp. 145.769.728 - Rp. 53.294 2017 Rp. 760.595.000 Rp. 529.278.635 Rp. 228.103.500 - Rp. 3.212.865 2018 Rp. 703.879.000 Rp. 492.715.300 Rp. 135.159.700 Rp. 75.000.000 Rp. 1.004.000
Sumber Data: Kantor Desa Balukhering
Pengelolaan  dana  desa  yang  menjadi  satu  kesatuan  dengan  pengelolaan keuangan desa akan melewati beberapa tahapan,  seperti  yang termuat dalam  Peraturan Menteri  dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014,  mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban.  Semua  proses pengelolaan  keuangan  desa  ini  dijalankan  oleh  pemerintah  desa  didampingi  oleh  tim pendamping  dari  kecamatan.  Selain  itu,  masyarakat  juga  berperan  dalam  kegiatan pengelolaan ini.

## Tahap Perencanaan
Tahap  perencanaan berdasarkan  hasil  wawancara,  diawali  dengan pembentukan  tim  penyusun  dokumen  RKP  Desa  yang  biasa  disebut  dengan  Tim  11 (Sebelas).  Tim  11  beranggotakan  PEMDES,  BPD,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama, Tokoh  Pemuda, Tokoh Pendidik, dan  Tokoh Perempuan yang diketuai oleh Sekertaris
Desa. Tim 11 dibagi dalam 6 (Enam) kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada dan  akan  melakukan  penggalian  gagasan  (PAGAS)  untuk  menghimpun  usulan-usulan tentang  kegiatan  apa  saja  yang  menjadi  kebutuhan  di  masyarakat  dan  harus diprioritaskan.    Penggalian  gagasan  dimulai  dari  tingkat  RT,  Dusun,  dan  sampai  pada tingkat  Desa  melalui  musyawarah.  Pagas  di  tingkat  RT  dan  Dusun  dilaksanakan  pada bulan  Juni–Juli,  Musyawarah  desa  (Mudes)  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus  - September.
Hasil gagasan atau usulan tentang kegiatan yang diprioritaskan dan dibutuhkan masyarakat  yang  diperoleh  mulai  dari  Pagas  di  tingkat  RT  akan  di  bawah  ke  Mudus, dan  di  teruskan  ke  Mudes  perencanaan  yang  difasilitasi  oleh  BPD  dan  selanjutnya dibahas untuk  disepakati bersama dalam Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang).  Kegiatan-kegiatan  prioritas  yang  sudah  disepakati  bersama  dalam Musrembang dimuat dalam RKPDesa yang merupakan hasil dari kegiatan Musrembang. Dari  RKPDesa  yang  ada  dibuat  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDesa  dan disampaikan  oleh  Seksertaris  Desa  sebagai  ketua  tim  kepada  Kepala  Desa  yang selanjutnya  dibahas  bersama  dengan  BPD  dalam  musyawarah  desa  penetapan  yang diselenggarakan pada bulan Oktober.
Rancangan  peraturan  desa  tentang  APB  Desa  yang  sudah  dibahas  bersama selanjutnya  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  melalui  Camat  Lewolema  kepada  Bupati Flores  Timur  untuk  dievaluasi  paling  lambat  3  (Tiga)  hari  sejak  disepakati  untuk dievaluasi. Apabila Bupati tidak memberikan evaluasi selama 20 (Dua puluh) hari kerja maka peraturan desa tentang APBDesa akan berlaku dengan sendirinya. Tetapi apabila Bupati  memberikan  evaluasi  maka  akan  diperbaiki  dalam  3  (Tiga)  hari  kerja.  Setelah melakukan perubahan, Kepala Desa bersama Sekertari Desa menyampaikan kembali ke Kecamatan.

## Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  merupakan  tindak  lanjut  dari  perencanaan  yang  telah  dibuat secara matang dan terperinci berdasarkan APBDesa. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi,  semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui rekening  kas  desa  dan  dilengkapi  dengan  bukti  kwitansi  yang  lengkap  dan  sah. Pemerintah desa Balukhering tidak melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain
yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa.
Bendahara  Desa  menyimpan  uang  dalam  kas  desa  sebesar  Rp  2.500.000  dan tidak  boleh  lebih,  untuk  kebutuhan  operasional  pemerintah  desa  (Perbup  Flores  Timur Nomor  5  Tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan  desa).  Pemerintah  desa Balukhering pernah melakukan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa yang dikenal dengan Sistem GU (Ganti uang). Pengeluaran ini dilakukan untuk kegiatan operasional  pemerintah.  Penggunaan  biaya  tak  terduga  akan  dilakukan  apabila  ada bencana  alam,  sehingga  pemerintah  desa  Balukhering  belum  pernah  melakukan pengeluaran  yang  tak  terduga,  jika  ada  pengeluaran  biaya  tak  terduga,  akan  mengikuti peraturan yang ada dengan membuat rincian anggaran biaya yang disahkan oleh Kepala Desa.
Pelaksana  kegiatan  menyusun  Rancangan  Anggaran  Biaya  (RAB)  sebelum mengajukan  pendanaan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  yang  mereka  jalankan.  Rancangan anggaran  biaya  terlebih  dahulu  diverifikasi  oleh  Sekertaris  Desa  selanjutnya  disahkan oleh  Kepala  Desa.  Setiap  pelaksana  kegaiatan  wajib  membuat  buku  kas  pembantu kegiatan  sebagai  pertangungjawaban  pelaksana  kegiatan  di  desa.    Sesuai  dengan  RAB yang telah dibuat, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada  Kepala  Desa.  SPP  yang  diajukan  harus  terlebih  dahulu  diverifikasi  oleh Sekertaris Desa.
Sekertaris  desa  juga  melakukan  beberapa  kewajiban  dalam  pengajuan pembayaran  seperti:  meneliti  kelengkapan  permintaan  pembayaran  yang  diajukan  oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa  yang tercantum  dalam  permintaan  pembayaran,  menguji  ketersediaan  dana  untuk  kegiatan yang  dimaksud,  menolak  mengajuan  permintaan  pembayaran  oleh  pelaksana  kegiatan apabila  tidak  memenuhi  persyarata.    setelah  diverifikasi,  Kepala  Desa  menyetujui permintaan pembayaran dengan mengeluarkan surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara.  Bendahara  akan  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  SPM  yang dikeluarkan  Kepala  Desa.  Setelah  melakukan  pembayaran,  Bendahara  mencatat pengeluaran  tersebut  dalam  buku  kas  umum.    Bendahara  Desa  juga  melakukan pungutan  potongan  dan  pajak  kemudian  disetor  ke  rekening  kas  Negara  dan  dicatat dalam  buku  kas  pembantu  pajak.  Pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan  sesuai  dengan
Perbup Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

## Tahap Penatausahaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi,  penatausahaan  keuangan  di desa  Balukhering  dilakukan  oleh  Bendahara  Desa.  Sesuai  tugasnya,  Bendahara  Desa melakukan pencatatan semua transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang desa dalam satu tahun anggaran secara sistematis dengan menggunakan: (1) Buku Kas  Umum,  dengan  format:  nomor,  tanggal,  kode  rekening,  uraian,  penerimaan, pengeluaran,  nomor  bukti,  pengeluaran  kumulatif,  dan  saldo.  (2)  Buku  Bank,  dengan format: nomor, tanggal transaksi, uraian transaksi, bukti transaksi, setoran, bunga bank, penarikan  biaya  pajak,  biaya  administrasi,  dan  saldo.  (3)  Buku  Kas  Pembantu  Pajak, dengan format: nomor, tanggal, uraian, pagu anggaran, pemotongan, penyetoran, saldo.
Bendahara  desa  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan,  dan mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan  pertanggungjawaban  kepada  kepala desa setiap  tanggal 10 dalam bulan walaupun kadang setelah tidak sesuai.

## Tahap Pelaporan
Sekertaris  desa  dibantu  oleh  Bendahara  Desa  menyusun  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDesa.  Laporan  tersebut  disampaikan  kepada  Bupati  Flores  Timur melalui  Camat  Lewolema  oleh  Kepala  Desa  Balukhering.  Laporan-laporan  yang disampaikan  antara  lain:  Laporan  Realisasi  Dana  Desa  tahun  berjalan,  Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I,  Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Akhir  Tahun,  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  Akhir T.A.  dan  Laporan  Penyelenggaran  Pemerintah  Desa  (LPPD).  Laporan  realisasi APBDesa  disampaikan  setiap  semester  atau  6  (Enam)  bulan.  Laporan    Realisasi Semester  I  disampaikan  pada  bulan  Juli,  Laporan  Realisasi  Akhir  Tahun  disampaikan pada  bulan  Desember,  sedangkan  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan APBDesa  Akhir  Tahun  dan  LPPD  disampaikan  pada  bulan  Maret  tahun  anggaran berikutnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Balukhering  Karolus Keremi  Tenawahang,  ketepatan  waktu  pelaporan  tergantung  pada  situasi,  apabila  dana yang dicarikan ke desa tidak terlambat  maka proses pengelolaannya dan pelaporannya
akan tepat waktu.

## Tahap Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  di  desa  Balukhering dilakukan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  terdiri  atas  pendapatan,  belanja dan  pembiayaan.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  pembangunan tidak  terpisahkan  dari  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  (LPPD)  yang biasanya  dipertanggungjawabkan  pada  bulan  Maret  karena  keduanya  merupakan  satu kesatuan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat, melalui mimbar / kolin desa, dan dalam musyawarah desa.
Untuk  menganalisis  penerapan  pengelolaan  dana  desa  Balukhering  dilakukan wawancara dan dokumentasi menggunakan metode deskriptif komparatif yang mengacu pada pengukuran 5 (Lima) variable yang terdiri atas 63 indikator sesuai Pasal 20 sampai dengan  Pasal  43  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  214  tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan terdapat 58 kode jawaban yang sama dari 63 pertanyaan yang berikan. Hasilnya dipresentasikan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Arikunto, sebagai berikut:
IKK =
Keterangan:
IKK  = Indeks kesesuaian kasar
n = Jumlah kode atau jawaban yang sama
N = Banyaknya objek yang diamati
Berdasarkan  rumus  di  atas,  maka  diperoleh  persentase  nilai  IKK  sebagai berikut.
IKK = × 100 % =   92,06%.
Hasil  dari  perhitungan  di  atas,  berdasarkan  kualifikasi  persentase  IKK  yang dikemukakan  oleh  Arikunto  dalam  Tikollah  &  Ngampo,  tingkat  persentase  76–100  % berada  pada  kualifikasi  “Sesuai”.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan dana desa di Desa Balukhering Kecamatan Lewolema telah sesuai dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan

## Keuangan Desa

## PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  yang  sudah  dijelaskan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa secara  umum  sesuai  dengan  perhitungan  IKK  pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Balukhering  yang  terdiri  atas  5  (Lima)  tahap  yakni  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  desa walaupun masih ada 5 (Lima) indikator yang belum dilaksanakan secara maksimal pada tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana  Desa  adalah  pada  keterlambatan  Peraturan  menteri  tentang  prioritas  penggunaan dana  desa  pada  tahun  bersangkutan  dan  keterlambatan  pagu  indikatif  yang  akan berdampak  pada  adanya  Sistem  Ganti  Uang  (GU).    Keterlambatan  transfer  uang  ke rekening  desa  akan  mempengaruhi  waktu  pelaksaan  kegiatan  sehingga  laporan pertanggungjawaban  setiap  Kepala  Seksi  juga  terlambat.  Apabila  laporan  dari  Kepala seksi terlambat maka laporan realisasi juga akan terlambat.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tikollah  & Ngampo  (2018).  Hasil  analisi  data  yang  ditemukan  menunjukan  bahwa  Pelaksanaan pengelolaan  ADD    pada  lima  desa  di  Kecamatan  Mare  Kabupaten  Bone  telah  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Tetapi  masih  ada  kendala  yang  dihadapi,  seperti  masih  kurangnya kerjasama  antara  aparat  desa,  masyarakat  dan  pihak  terkait  dalam  pengelolaan  ADD, serta  masih  kurangnya  pemahaman  Bendahara  Desa  dalam  pengelolaan  ADD dikarenakan  latar  belakang  pendidikan  dan  keahliannya  sehingga  memerlukan pendampingan.
Penelitian  tentang  Pengelolaan  Dana  desa  juga  dilakukan  oleh  Shuha  & Khalida  (2018).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengelolaan  dana desa,  faktor  penghambat  pengelolaan  dana  desa    dan  upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi  hambatan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Kecamatan  Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam tahapan  pengelolaan  dana  desa,  hanya  tahap  perencanaan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,
sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Ada beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Lubuk Alung seperti sumber daya manusia, keterlambatan  pelaporan,  perubahan  APBDesa,  jaringan  internet  dan  pemahaman masyarakat  yang  masih  minim.  Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut,  ada  upaya  yang diberikan seperti pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan.
Alfasanudin  et  al.,  (2018)  melakukan  penelitian  tentang  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Penelitian  ini  terjadi  di  kecamatan  Kesesi kabupaten  Pekalongan  dengan  tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  tingkat akuntabilitas  dalam  pengelolaan  ADD  melalui  lima  tahap  pengelolaan  yaitu  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  di kecamatan  Kesesi.  Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  hanya  dua  tahap  dalam pengelolaan  keuangan  di  Kecamatan  Kesesi  Kabupaten  Pekalongan    sudah  berjalan dengan  baik,  yaitu  tahap  perencanaan  dan  tahap  pelaksanaan.  Tahap  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum berjalan dengan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Perencanaan pengelolaan  dana  desa  di  desa  Balukhering  melibatkan  BPD  beserta  masyarakat  dan telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa  belum  semuanya sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfasanudin, A. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank , 684-691.
https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/6051 Bupati  Flores  Timur.  (2015). Peraturan  Bupati  Flores  Timur  Nomor  19  Tahun  2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30558/perbup-kab-flores-timur-no-19- tahun-2015
Bupati  Flores  Timur.  (2019). Peraturan  Bupati  Flores  Timur  Nomor  5  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa . http://jdih.florestimurkab.go.id/perbup/
Pemendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun- 2014 Pemenkeu.  (2018). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/193~PMK.07~2018Per.pdf Presiden, RI. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014
Presiden,  RI.  (2014). Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf
Shuha,  K.  (2018.) Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  kasus  pada  desa-desa selingkungan  kecamatan  lubuk  along  kabupaten  padang  pariaman). Skripsi . Universitas Negeri Padang, Padang
Tikollah, M. R., & Ngampo, M. Y. A. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan  Mare  Kabupaten  Bone .  Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND),  1 (1),  87-96.  https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis- Pengelolaan-Alokasi-Dana-Desa-(ADD)-Di-Tikollah-
Ngampo/c2ce4dd3f5f2b2ae9545ff7a07ab90611c4022aa