## DEMOKRASI DALAM PARADOKS: ISLAM, PANCASILA, DAN NEGARA
Oleh: Tin Amalia Fitri 1

## ABSTRAK
Demokrasi  adalah  sebuah  politik  konsensus  atau  demokrasi  konsensus,  yang mensyaratkan  adanya  kapabilitas  kelembagaan  demokrasi  dalam  melakukan transendensi  kultural  untuk  mencapai  tataran  rasionalitas  lebih  tinggi 2 .    Namun, pencapaian  tataran  rasionalitas  tertinggi  pada  demokrasi  konsensus  adalah  terlalu idealistis, karena pada kenyataannya politik adalah keadaan kompleksitas yang tidak memberikan peluang dan kesempatan menuju idealisasi. Dengan demikian, demokrasi konsensus orientasi metodisnya pada dasarnya lebih bertumpu pada upaya dan kerja keras untuk mencapai kesepakatan  aktual dengan cara memaksimalkan jumlah orang atau  individu  yang  menyetujui  tindakan  atau  kebijakan  yang  akan  ditempuh 3 . Demokrasi konsensus dapat pula dipahami sebagai politik konsensus.
Dinamika hubungan antara Islam dan negara adalah gambaran paradoksal demokrasi sebagai  suatu  politik  konsensus  dan  politik  disensus,  bahwa  jumlah  mayoritas dibutuhkan  untuk  dukungan  konstitutif  suatu  agenda  politik,  namun  sebagai  bentuk antagonisme  dari  demokrasi  itu  sendiri,  suara  mayoritas  menjadi  penghalang  bagi agenda kebangsaan bagi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Bahwa sebagai negara, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai agama.  Dengan  kenyataan  itu,  maka  keberagaman  haruslah  diterima  sebagai  wujud terhadap  pelaksanaan  demokrasi.  Relasi  antara  Islam,  Pancasila,  dan  Negara  adalah suatu paradoksal demokrasi.
Kata Kunci: Paradoks, Demokrasi, Islam, Pancasila….

## Pendahuluan
Tocquivelle  mendefinisikan  demokrasi  sebagai:  Pertama,  demokrasi  sebagai bentuk  pemerintahan  yaitu  adanya  pelibatan  masyarakat  oleh  rezim  secara  terbuka dalam  pemerintahan  mereka.  Kedua,demokrasi  sebagai  kebebasan  politik.  Ketiga,
1 Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung
2 Mouffe,Chantal,The Democratic Paradox dalam Budiarto Danujaya, Demokrasi Disensus,
3 Rescher, Nicholas: Pluralism: Against the Demand for Consensus, dalam Budiarto Danujaya

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
demokrasi  tipe  masyarakat  yang  ditentukan  dengan  ada  tidaknya  pranata-pranata demokrasi di dalam masyarakat.
Dalam  definisi  yang  pertama  demokrasi  juga  adalah  suatu  gerakan  politik, karena  penciptaan  pemerintahan  demokratis  yaitu    dengan  membangun  masyarakat yang terbuka dan aktif telah melahirkan aturan-aturan sosial yang baru. Gerakan politik semacam ini telah memberikan keuntungan utama kepada mayoritas dan merangsang perkembangan perdagan industri atau industri manufacturing. Melalui penggabungan demokrasi  dan  nilai-nilai  masyarakat  kelas  menengah  agraris  dan  industri perkembangan  industri  manufacturing  dalam  suatu  masyarakat  demokratis  akan menimbulkan  adanya  pembagian  kelas  yang  baru.  Kondisi  ini  menunjukkan  adanya hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik.
Dengan demikian Tocquivelle mempunyai kesamaan dengan Karl Marx, bahwa terdapat  hubungan  antara  kekuatan  ekonomi  dan  politik  dalam  pembagian  kelas  di masyarakat.    Secara  mendalam  Karl  Marx  menjelaskan  pembagian  kelas  dalam masyarakat  kapitalis  maupun  melalui  teori  kelas  –  kelas  sosial,  yang  paling  penting dalam teori Marx adalah perjuangan kelas ploletar atau kelas buruh dalam perjuangan untuk  persamaan  kehidupan  dengan  kelas  borguis.  Maka  dalam  teori  pertentangan kelas ini  demokrasi menjadi syarat yang penting.
Namun  meskipun  demokrasi  didefinisikan  sebagai  keikutsertaan  masyarakat dalam  pemerintahan,  berbagai  fakta  sejarah  menunjukkan  bahwa  terdapat  kekerasan yang  dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan  atau  oleh  elite  dalam  masyarakat  untuk menghalau  keterlibatan  langsung  masyarakat  dalam  pemerintahan.  Terkait  dengan antipati  terhadapketerlibatan  langsung  masyarakat  ini  Terdapat  dua  tipe  teori  politik yang menjelaskan tentang demokrasi.
Tipe yang pertama dapat diidentifikasi melalui ulasan Marx Weber. Bahwa demokrasi  menurut  Marx  Weber  hanyalah  sarana  untuk  memilih  pemimpin  politik. Dalam  masyarakat  yang  lebih,luas,kompleks  dan  beragam  tidak  memungkinkan adanya pemerintahan langsung oleh rakyat, maka kemudian pemerintahan langsung itu digantikan dengan demokrasi perwakilan. Namun menurut Weber pengawasan nyata dari  rakyat  terhadap  keputusan-keputusan  politik  yang  diambil  dalam  lembaga perwakilan,  karena  keputusan-keputusan  politik  pada  lembaga  perwakilan  pada akhirnya  menjadi  hak  prerogatif  bagi  administrasi    birokrasi  dan  pemimpin  partai politik.  Bagi  Max  Weber  “Demokrasi  Perwakilan”  adalah  demokrasi  yang memungkinkan  pemilihan  pemimpin  secara  efektif.  Pada  masyarakat  industri  tipe demokrasi  yang  dapat  hidup  adalah  demokrasi  yang  menghasilkan  pemimpin kharismatic yang merumuskan tujuan-tujuan  yang kemudian ditawarkan kepada rakyat melalui  mesin  partai,  dan  kemudian  diterapkan  dengan  bantuan  birokrasi pemerintahan.
Schumpeter  mendeskripsikan  demokrasi  sebagai  suatu  metode  peraturan kelembagaan  menuju  pada  keputusan-keputusan  politik,yaitu  kekuasaan  individu untuk mengambil keputusan-keputusan politik melalui sarana perjuangan persaingan merebut suara rakyat. Dasar teori dari Schumpeter adalah,bahwa partai politik adalah

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
seperti  perusahaan  kapitalis.  Tujuan  utama  partai  politik  adalah  sama  dengan perusahaan kapitalis yaitu pergulatan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan di satu pihak,dan secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan di pihak lainnya. Secara garis  besar  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  partai  politik  adalah  untuk  meningkatkan sahamnya dipasar, dalam hal ini pasar partai politik adalah konstituen atau masyarakat pemilihnya.Pembatasan konsepsi demokrasi hanya sebatas konsepsi pemilihan inilah yang  kemudian  menyebabkan  konsep  demokrasi  dipandang  kurang  sempurna  dan rentan terhadap perubahan-perubahan walaupun hanya perubahan tekhnis yang kecil. Tipe teori politik yang kedua adalah yang disebut dengan “Stable demokrasi”, bahwa  eksistensi  demokrasi  tergantung  kepada  adanya  konsensus    atau  sistem  nilai bersama,hal  ini  di  sebut  Schumpeter  sebagai  suatu  doktrin  klasik.  Dengan menggunakan  doktrin  ini  maka  demokrasi  dapat  dipandang  sebagai  gerakan  sejarah yang  secar  konstan  bertujuan  untuk  memperluas  daerah  partisipasi  penuh  dan  bebas bagi anggota-anggota suatu masyarakat dalam pengaturan kehidupan bersama mereka. Dengan  demikian  maka  demokrasi  dapat  dipandang  sebagai  gerakan  kelas,yaitu gerakan kelas borguis untuk merdeka dari kelas feodal dan kekuasaan aristokrasi. Dan juga gerakan buruh untuk merdeka dari dominasi kelas borguis. Kedua gerakan sejarah tersebut kemudian dapat dibedakan dalam dua tahap demokrasi,yang pertama adalah demokrasi liberal yaitu ketika sistem politik yang kompetitf diperkenalkan dalam pasar bebas.  Kedua  adalah  demokrasi  sosial  yaitu  ketika  diungkapkannya  ide  mengenai dominasi kelas mayoritas atau kelas buruh, dan juga ide transformasi pasar kedalam ekonomi  sosialis.  Menggunakan  kedua  tipe  teori  demokrasi  yang  telah  diuraikan tersebut  untuk  melihat  hubungan  antara  Pancasila,  Islam,  dan  negara  maka  dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.
Negara  Indonesia  juga  menggunakan  demokrasi  dalam  sistem  politiknya,dan disebut Demokrasi Pancasila. Seperti yang diungkapkan oleh Schumpeter, Demokrasi Pancasila adalah  konsensus  atau sistem nilai bersama  yang dapat  dipandang sebagai gerakan  sejarah  yang  secara  konstan  bertujuan  untuk  memperluas  ruang  partisipasi penuh bagi seluruh warga negaranya. Dalam pengertiannya ini, sebagai gerakan sejarah maka Demokrasi Pancasila  dapat dipandang sebagai gerakan partisipasi dengan tidak memisahkan  agama  dan  politik,  dan  disisi  lainnya  adalah  gerakan  untuk  tidak melibatkan agama dalam urusan-urusan politik, atau  memisahkan antara agama dan politik.  Gerakan  yang    pertama  adalah  menggunakan  unsur-unsur  agama  dalam aktivitas  politik  seperti  lembaga  agama,  tujuan,  azas,  doktrin,  dan  sebagainya. Sedangkan gerakan yang kedua adalah pembebasan aktivitas politik dari unsur-unsur agama.  Sebelum  dan  setelah  Indonesia  merdeka,  bahkan  sampai  sekarang  gerakan- gerakan politik tersebut mewarnai kehidupan politik di Negara Indonesia dan menjadi bagian dari Demokrasi Pancasila. Dinamika gerakan-gerakan tersebut dalam konteks kehidupan politik Negara Indonesia adalah fenomena paradok Demokrasi Pancasila.

## Rumusan Masalah

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
“Bagaimanakah fenomena paradoksal politik dalam konteks hubungan Islam, Pancasila, dan Negara?”

## Pembahasan

## Pancasila Sebagai Pembentuk Negara Indonesia
Pada pembukaan UUD 1945 Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat. Dalam hal ini dasar filsafat mempunyai fungsi teoritis dan fungsi praktis. Fungsi teoritisnya adalah  sebagai  pedoman  untuk  menemukan  kebenaran  yang  sedalam-dalamnya,dan fungsi  praktisnya  adalah  sebagai  pedoman  untuk  bertindak  atau  melangkah.  Hal  ini sesuai dengan kenyataan bahwa sebelum memperoleh kedudukan sebagai dasar negara, Pancasila dalam arti material adalah pandangan hidup bangsa yang sudah berabad-abad lamanya diamalkan dalam adat kebudayaan dan di dalam agama-agama di Indonesia. Setelah UUD 1945 disahkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila  dikukuhkan  sebagai  dasar  negara.  Dengan  demikian      sebagaimana  letak Pancasila dalam pembukaan sebagai  pusat  dan inti  dari pembukaan  UUD 1945  atau dengan kata lain empat pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah cerminan daripada Pancasila 4 .
Jika  empat  pokok  pikiran  dalam  UUD  1945  adalah  cerminan  dari  Pancasila, sebaliknya  pengaruh  pembukaan  UUD  1945  terhadap  Pancasila  adalah  terhadap kedudukan  hukum  Pancasila  yang  kokoh  dan  abadi  sebagaimana  kedudukan pembukaan UUD 1945 yang lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945, dalam hal ini pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum yang paling tinggi dibanding aturan hukum lainnya yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu  sebagai  sumber  hukum  bagi  semua  aturan  tersebut,    tetapi  kedudukan  Batang Tubuh  UUD  1945  tersebut  tetap  lebih  rendah  dibanding  pembukaan,  karena  batang tubuh  adalah  cerminan  dari  pembukaan  UUD  1945,  demikianlah  maka  Pancasila karena termaktub dalam Pembukaan UUD 1945  mempunyai kedudukan hukum yang kokoh  dan  abadi,  mengubah  atau  menghilangkan  Pancasila  bertentangan  dengan hukum,  dan  dengan  demikian  dapat  dikenakan  sanksi  hukum.    Pada  dasarnya  yang mempunyai  kewenangan  untuk  mengubah  Pancasila  adalah  pembentuk  Negara Indonesia,namun  karena  pembentuk  Negara  Indonesia  telah  hilang  karena  telah menjadi alat perlengkapan dan warga di dalam negara yang dibentuknya, atau dengan kata  lain  begitu  suatu  negara  berdiri  maka  pembentuknya  hilang,  dengan  demikian tidak ada penguasa ataupun siapa saja yang secara hukum berwenang mengubah atau meniadakan pembukaan UUD 1945 termasuk Pancasila 5 .
4 Sunarjo Wreksosuharjo: Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila, Andi Yogyakarta, 2005: h.7
5 Ibid. h.9

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
Pancasila dengan kedudukannya yang kuat dan abadi tersebut adalah ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara (arti  luas)  dan  sebagai  basis  teori  dan  basis  praktik  penyelenggaraan  negara  (arti sempit),  dengan  kata  lain  Pancasila  sebagai  ideologi    negara  adalah  cita-cita  negara Republik Indonesia yang menjadi basis bagi teori dan praktik penyelenggaraan Negara Republik  Indonesia.    Maka  tidak  boleh  ada  ideologi  lain  yang  mendasari  praktik penyelenggaraan  Negara  Republik  Indonesia  selain  Pancasila.  Konsep  inilah  yang menjadi  dasar  kebijakan  bagi  penyeragaman  azas  organisasi  kemasyarakatan  di Indonesia 6 .

## Demokrasi Konsensus dan Demokrasi Disensus
Dimulai pada dasawarsa kedua abad XXI demokrasi dapat dikatakan sebagai jargon  keberadaban  sistem  dan  perilaku  politik  yaitu  sebagai  suatu  prasyarat  untuk meraih legitimasi dalam kancah politik. Pada perkembangannya demokrasi dipahami sebagai  tata-kelola  pemerintahan  dan  bentuk  dari  sistem  politik  yang  di  dalamnya kekuasaan  dikelola  oleh  sebuah  mayoritas  (senantiasa  temporer)  sejalan  dengan prosedur  tertentu  bahwasannya  pemangku  kuasa  politik  harus  sedapat  mungkin menghargai  kebebasan  dan  penentuan  diri  sendiri  dari  para  warga,  demikianlah, pengertian  umum  demokrasi  yang  beredar  luas  dewasa  ini  yaitu  perpaduan  antara gagasan mengenai kuasa dari rakyat dan gagasan mengenai hak-hak individual  yang dijamin secara hukum.
Demokrasi  dapat  dijalankan  dengan  adanya  konsep  negara  hukum ( reshsstaat )  yaitu  suatu  konsep  mengenai  otoritas  politik  dalam  tradisi  liberalisme politik. Keniscayaan legal hak-hak individu sebagai saripati dari negara hukum tidak sepenuhnya  tumbuh  dari  tradisi  demokrasi,  melainkan  keberlanjutan  sejarah  dari persenggolan artikulatif dengan wacana liberal. Oleh karena itu, dalam konsep negara hukum  negara  harus  menjalankan  kuasanya  berdasarkan  hukum  dan  kekuasaannya dibatasi oleh hak-hak individual para warganya sebagai konstitutivitas yang membuat atau  mengadakan  hukum  tersebut.  Maka,  sebagai  akibat  keberlanjutan  historis  dari artikulatif wacana liberal, dalam demokrasi hak-hak individu tersebut berdaulat secara legal politik dalam wilayah tertentu dan memiliki kekuatan yang bersifat pamungkas. Meskipun  demikian,  sesuai  dengan  pengertian  demokrasi  secara  etimologis  (Bahasa Yunani)  maka  demokrasi  adalah  pemerintahan  yang  kekuasaannya  ada  pada  orang banyak atau rakyat mayoritas. Pada perkembangannya, yang ditandai pada berakhirnya perang dingin  yaitu berakhirnya beberapa ideologi besar, demokrasi dipercaya dapat mengatasi  perbedaan  akibat  keragaman  kepentingan  yang  timbul  dari  keragaman
6 Ibid. h.10

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
agama,  ideology,  maupun  doktrin  komprehensif  lainnya  dalam  masyarakat penerapnya.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  dipercaya  sebagai  sebuah  jalan  pada pengambilan  keputusan  konsensus,  pada  sebuah  kesepakatan  poliitik  yang  secara artikulatif dapat disepakati bersama 7 .
Dengan  demikian  demokrasi  adalah  sebuah  politik  konsensus  atau  demokrasi konsensus,  yang  mensyaratkan  adanya  kapabilitas  kelembagaan  demokrasi  dalam melakukan  transendensi  kultural  untuk  mencapai  tataran  rasionalitas  lebih  tinggi 8 . Namun,  pencapaian  tataran  rasionalitas  tertinggi  pada  demokrasi  konsensus  adalah terlalu idealistis, karena pada kenyataannya politik adalah keadaan kompleksitas yang tidak  memberikan  peluang  dan  kesempatan  menuju  idealisasi.  Dengan  demikian, demokrasi konsensus orientasi metodisnya pada dasarnya lebih bertumpu pada upaya dan  kerja  keras  untuk  mencapai  kesepakatan    aktual  dengan  cara  memaksimalkan jumlah  orang  atau  individu  yang  menyetujui  tindakan  atau  kebijakan  yang  akan ditempuh 9 . Demokrasi konsensus dapat pula dipahami sebagai politik konsensus.
Pada  persfektif  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  Ernesto  Laclau  dan  Cantal Mouffe 10 , yaitu politik disensus yang tidak mempercayai bahwa tidak satupun sistem politik  yang mampu menggalang konsensus. Dengan kata lain, tidak ada sistem politik yang  mampu  mewadahi  aspirasi  sebagian  besar  masyarakatnya  dan  kemudian menjadikannya  sebagai  landasan  bersama  untuk  menjembatani    segenap  perbedaan kepentingan,  ideologi,  dan  konsensus  lainnya.  Persfektif  ini  menunjukkan  tentang “ketidak mungkinan masyarakat”, bahwa masyarakat tidak mungkin mewujud sebagai identitas  penuh-padu  yang  identik  dengan  dirinya  sendiri,  karena  masyarakat  akan selalu  dirembasi  oleh  batas-batas  realitas  objektif  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam objektivitas sosial tersebut medan politik akan selalu dikonstitusikan dengan tindakan- tindakan kuasa yang berupaya mengartikulasikan kepentingan pada tertib “politikal” yang  terbentuk.  Politikal  adalah  penyebutan  kepada  antagonisme  relasi  manusia. Secara epitemologis politik disensus ini menunjukkan ketidakmungkinan keutuhan dan keterpaduan mufakat politik, sehingga orientasi metodisnya bertumpu pada upaya dan kerja  keras  untuk  meminimalisir  ketaksetujuan  pada  kebijakan  yang  ditempuh,  atau mengkoridorkan keberagaman, perbedaan-perbedaan, atau mengkoridorkan “politikal” yaitu antagonisme dalam relasi antar manusia, agar selaras dengan azas-azas demokrasi pluralistis.
Uraian  epistemologi  demokrasi  konsensus  dan  demokrasi  disensus  tersebut diatas, menunjukkan bahwa demokrasi dalam praktik politiknya akan mewujud sebagai politik  konsensus  karena  kesetujuan  orang  banyak  dibutuhkan  sebagai  landasan
7 Budiarto Danujaya, Demokrasi Disensus
8 Mouffe,Chantal,The Democratic Paradox dalam Budiarto Danujaya, Demokrasi Disensus,
9 Rescher, Nicholas: Pluralism: Against the Demand for Consensus, dalam Budiarto Danujaya
10 Ibid.

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
konstitutif  bagi  pelaksanaan  kebijakan  yang  dijalankan,  namun  pada  saat  yang bersamaan keberagaman atau disebut sebagai antagonisme dalam relasi antar manusia adalah keniscayaan yang hadir dalam kekuasaan pemerintahan  di tangan orang banyak sebagai objektivitas sosial, dalam kondisi ini memaksakan  konsensus adalah sesuatu yang membahayakan bagi demokrasi itu sendiri,  pada kenyataan ini maka demokrasi adalah suatu politik disensus yaitu penerimaan terhadap keberagaman, meskipun pada praktik  politiknya  konsensus  tetap  dibutuhkan  sebagai  tahapan  parsial  dalam  medan politik.

## Islam dan Pancasila
Pancasila  sebagai  ideologi  Negara  Republik  Indonesia  adalah  dasar  bagi keseluruhan  penyelenggaraan  Negara,  dalam  konteks  keberagaman  Indonesia Pancasila  adalah  suatu  ideologi  yang  dianggap  dan  diharapkan  mampu  menjadi pemersatu  beragam  suku  bangsa  menjadi  Bangsa  Indonesia.  Kesaktian  Pancasila adalah  kemampuan  Pancasila  untuk  menjaga  persatuan  sebagai  Bangsa  Indonesia dalam keberagaman atau kebhinekaan. Maka,  tidak ada agama yang dapat dijadikan sebagai azas dalam penyelenggaraan negara, karena azas lain diluar Pancasila diartikan sebagai  anti  keberagaman  atau  kebhinekaan.      Namun,  disisi  lain  agama  Islam mengajarkan  kepada  pemeluknya  bahwa  Islam  tidak  hanya  berhubungan  dengan kehidupan spiritual belaka, Islam adalah agama yang secara utuh memberikan tuntunan terkait kehidupan social,ekonomi,dan politik, dengan kata lain Islam meliputi semua aspek  kehidupan  manusia.  Meski  yang  menuntut  Islam  dijadikan  dasar  bagi penyelenggaraan  negara  berkeyakinan  bahwa  Islam  tidak  bertentangan  dengan Pancasila  sebagai  Ideologi  negara,  di  pihak  lain,  tuntutan  tersebut  dianggap  sebagai perusak kemurnian Pancasila, maka ketegangan  beberapa kali terjadi dalam perjalan sejarah  Bangsa  Indonesia.    Ketegangan  antara  Negara  dan  Islam  dimulai  sejak menjelang  kemerdekaan  Indonesia,kemudian  era  pemerintahan  Presiden  soekarno dilanjutkan era pemerintahan Soeharto.

## Piagam Jakarta: Awal Ketegangan
Masa-masa  mempersiapkan  kemerdekaan  Indonesia  dimulai  pada  masa penjajahan  Jepang.  Kekalahan  Jepang  oleh  sekutu,  memberikan  keuntungan  kepada Indonesia.  Pada  Tanggal  7  September  1944  Perdana  Mentri  Jepang  Koiso,  berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini merupakan strategi Jepang untuk  menarik  simpati  masyarakat  Indonesia,  agar  masyarakat  Indonesia  membantu melawan sekutu untuk membela Jepang. Kesungguhan terhadap janji itu ditunjukkan oleh Jepang dengan membentuk Dokuritsu Zjunbi Tjaosakai (Badan Penyelidik Usaha- usaha  persiapan  Kemerdekaan  Indonesia-BPUPKI)  pada  tanggal  1  Maret  1945.

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
BPUPKI  yang  mengubah  namanya  menjadi  PPKI  pada  7  Agustus  1945,  berfungsi untuk  merumuskan  dasar  filsafat  negara  atau  merumuskan  jati  diri  negara.  Dalam pelaksanaan kerjanya dibentuk Panitia Sembilan, yaitu Sembilan orang yang dianggap mencerminkan  aspirasi  rakyat  62  orang  anggota  BPUPKI.  Panitia  Sembilan  ini kemudian  pada  Tanggal  22  Juni  1945  merumuskan  yang  dikenal  dengan  sebutan Jakarta  Charter atau  piagam  Jakarta,  yang  disebutkan  dalam  piagam  Jakarta  dan Pancasila  yang  kita  ketahui  saat  ini  sebagai  falsafah  negara  adalah  sebuah  hasil kompromi yang menunjukkan hubungan antara Islam dan Negara. Bahwa konstelasi politik saat itu yaitu adanya tuntutan terhadap  bunyi sila pertama “berdasar kepada ke- Tuhanan,dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, atau alternatif lainnya untuk mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Tuntutan itu atas dasar bahwa mayoritas rakyat Indonesia yang akan merdeka pada saat itu adalah umat Islam ditambah anggota PPKI sebagian besar merupakan tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama    besar  Islam 11 ,  meskipun  pada  akhirnya  Pancasila  yang  digunakan sekarang  adalah  Pancasila  dengan  pahamkebangsaan 12 .  Dengan  demikian,  sejak mempersiapkan  kemerdekaan  Negara  Indonesia,  Islam  dan  Pancasila  di  Negara Indonesia, merupakan paradoksal demokrasi; demokrasi sebagai politik konsensus dan disensus.

## Orde Lama dan Orde Baru: Pengekangan terhadap Islam
Keinginan untuk diakuinya Islam sebagai agama resmi, atau keinginan untuk kejelasan mekanisme politik untuk mengagregasikan kepentingan-kepentingan sosial politik  umat  Islam    menimbulkan  gairah  pemberontakan  di  beberapa  daerah  pasca kemerdekaan Indonesia, diantaranya; didirikannya Negara Islam  Indonesia (NII) yang di  pimpin  oleh  Kartosuwiryo  di  Jawa  Barat  pada  Tahun1949,  Kartosuwiryo  mampu membangkitkan  semangat  Tentara  Islam  Indonesia  (TII)  dengan  seruan jihadn ya.
Selain  itu,  perjuangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  aceh  untuk  mendapatkan otonomi secara regional dalam hal keagamaan, adat, dan pendidikan, dan pada Tahun 1950 Masyarakat Aceh mendapatkan pengakuan Negara sebagai daerah istimewa yang otonom dalam hal keagamaan,adat, dan pendidikan, dengan syarat tidak bertentangan dengan  konstitusi,  demikianlah  beberapa  pemberontakan-pemberontakan  regional yang dikibarkan di bawah bendera Islam, namun demikian tidak pernah ada tuntutan untuk mengganti Pancasila sebagai ideology negara 13 . Meskipun demikian, ketegangan antara penguasa orde lama dan politisi Islam dimulai dan terus berlanjut setelah konflik
11 Anwar Harjono, Perjalanan Pol itik Bangsa ,Gema Insani Press, Jakarta, 1997,h. 36-56
12 Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Paramadina,Jakarta,1998.h.104-109
13 Ibid. h.95-110

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
antara pendukung Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta dan pendukung Pancasila paham kebangsaan, konflik semakin tajam menjelang pemilu pertama Indonesia pada Tahun 1951, ketakutan terhadap kemenangan umat Islam dalam Pemilu. Ketegangan tersebut  terus  menerus  terjadi  sepanjang  kepemimpinan  Presiden  Soekarno,  maka ketegangan  tersebut  mempengaruhi  kebijakan  negara  terhadap  kiprah  politik  tokoh Islam,  arah  kebijakannya  adalah  kontrol  negara  yang  sangat  kuat  terhadap  gerakan Islam, termasuk juga perpecahan dikalangan umat Islam sendiri 14 .
Pada Tahun 1967  dimulai peralihan dari orde lama ke orde baru, yaitu dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno, dan dimulainya kekuasaan Soeharto. Relasi antara Islam dan Negara pada masa Orde Baru tidak jauh berbeda kondisinya dengan masa Orde Lama. Dalam proses menggagalkan kudeta   PKI di Tahun 1965 dan mengakhiri kepemimpinan  Soekarno,gerakan-gerakan  Umat  Islam  kembali  menguat,  di  pimpin oleh pemimpin – pemimpin umat Islam yang menjadi penggerak di masa Orde Lama, sehingga  gerakan  Islam  politik  mempunyai  hubungan  yang  harmonis  dengan pemerintah  sebagai  representasi  negara,  namun  hal  ini  tidak  berlangsung  lama, Pemerintah segera membatasi gerakan Islam politik dengan adanya keinginan tokoh- tokoh  Islam politik untuk kembali kepada Pancasila yang ada dalam Piagam Jakarta atau  keinginan  mempermasalahkan  ideology  negara.  Pada  akhirnya  dilakukan penjinakan terhadap ideology aktivis-aktivis Islam, yaitu dengan menyatukan seluruh gerakan Islam politik ke dalam satu partai politik (PPP), menerapkan Pancasila sebagai azas  tunggal      merupakan  suatu  kebijakan  penjinakan  gerakan  yang  efektif.  Maka, oposisi utama pemerintah pada saat itu adalah aktivis-aktivis Islam politik 15 . Hubungan tidak  harmonis  ini  terjadi  sampai  di  pertengahan  Tahun  1980-an,  selanjutnya kemunculan intelektual-intelektual muda muslim yang melakukan pembaruan teologi dan reaktualisasi Islam politik, dan berperan aktif di lembaga-lembaga pemerintahan, mulai merubah hubungan antara Islam dan Negara, karena tidak ada lagi tuntutan untuk kembali kepada Pancasila Piagam Jakarta atau tidak lagi mempermasalahkan ideologi negara 16 .

## Reformasi: Konsolidasi kekuatan dan dimulainya Dekonsolidasi
Kekuasaan rezim Orde Baru benar-benar berakhir pada Tanggal 21 Mei 1998, yaitu setelah Soeharto mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie sebagai wakil presiden pada saat itu. Sebagaimana masa-masa sebelumnya gelombang reformasi pun dikomandani oleh banyak tokoh-tokoh Islam, aktivis-aktivis mahasiswa dengan  membawa  bendera  organisasi  Islam  juga  merupakan  faktor  penentu
14 Ibid.
15 Ibid.h. 111- 123
16 Ibid.

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
keberhasilan  peralihan  dari  orde  baru  ke  reformasi.  Islam  politik  benar-benar  hadir dalam  kehidupan  negara  untuk  menentukan  masa  depan  negara.  Ketika  Orde  Baru benar-benar  berakhir,  salah  satu  euphoria  reformasi  adalah  mengganti  azas  tunggal Pancasila, partai politik Islam  yang semula menggunakan Pancasila sebagai azasnya kemudian menggantinya dengan azas Islam. Selanjutnya Islam Politik meraih tempat yang  baik  dalam  kehidupan  bernegara.  Namun,  relasi  antara  Islam,  Pancasila,  dan Negara  mulai  mengalami  perubahan,yaitu  Islam  menjadi  oposisi  utama  dari  negara atau pemerintah sebagai perwujudan kekuasaannya. Perubahan ini diawali dari anjuran kepada umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non-muslim sesuai dengan Firman Allah,  Al-Qur’an:  Surat  An-Nisa  ayat  51,  dan  dengan  aktivitas  ormas-ormas  Islam yang gigih suara mayoritas umat Islam ini menunjukkan kekuatannya, gubernur terpilih untuk  wilayah  DKI  Jakarta  adalah  muslim,  dan  lawannya  yang  kalah    adalah  non muslim.  Diawali  kejadian  ini  kebijakan  dan  program  pemerintah  yang  bernuansa reduksi terhadap aktivitas Islam politik tampaknya mulai dilakukan.

## Kesimpulan
Dinamika  hubungan  antara  Islam  dan  negara  adalah  gambaran  paradoksal demokrasi  sebagai  suatu  politik  konsensus  dan  politik  disensus,  bahwa  jumlah mayoritas dibutuhkan untuk dukungan konstitutif suatu agenda politik, namun sebagai bentuk  antagonisme dari demokrasi  itu sendiri, suara mayoritas menjadi  penghalang bagi  agenda  kebangsaan  bagi  Pancasila  sebagai  Ideologi  Negara  Indonesia.  Bahwa sebagai  negara,  Indonesia  adalah  negara  yang  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa  dan berbagai agama. Dengan kenyataan itu, maka keberagaman haruslah diterima sebagai wujud  terhadap  pelaksanaan  demokrasi.  Relasi  antara  Islam,  Pancasila,  dan  Negara adalah suatu paradoksal demokrasi.

## Daftar Pustaka
Bottomore, Tom, terjemah: Rahat Simamora: Sosiologi Politik , Rineka Cipta, Jakarta, 1992
Danujaya, Budiarto, Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks, Gramedia, Jakarta, 2002
Effendi,  Bahtiar, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Paramadina, Jakarta, 1998
Harjono, Anwar, Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan, Gema Insani Press, Jakarta, 1998

## Tin Amalia: Demokrasi dalam Paradoks………………………
Wreksosuhardjo, Sunarjo, Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Ilmu Filsafat Pancasila , Andi, Yogyakarta, 2001