KONFLIK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDI PENETAPAN HAKIM NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)
[Adella Yuana] 1
[Ilka Sandela] 2
1 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
1 [adellayuana@utu.ac.id]
2 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
2 [ilkasandela@utu.ac.id]

## Abstract
Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter referred to as the Marriage Law) which states "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman  as  husband  and  wife  with  the  aim  of  forming  a  happy  and  eternal  family (household)  based  on  the  One  Godhead.  Almighty". Creating  physical  and  spiritual bonds  in  forming  a  marriage  must meet  the  terms  and  conditions.  Fulfillment  of  these terms and conditions aims to ensure that a marriage is considered valid both religiously and stately. Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law states that "Marriage is legal, if it is carried out according to the laws of each religion and belief". In particular, Article 40 letter c of the Compilation of Islamic Law prohibits interfaith marriages in Islam. In the case  with  the  Judge's  Determination  Number:  12/Pdt.P/2022/PN  Ptk,  the  request  was granted  by  the  judge  to  be  recorded  at  the  Population  and  Civil  Registry  Office.  This incident created legal conflicts  and uncertainty over  the norms  of interfaith marriages. The purpose of this study is to identify and analyze legal conflicts and legal certainty of interfaith marriages in Indonesia through case studies. The research method used in this research is normative juridical. The result of this research is invalid based on Article 40 letter  c  of  the  Compilation  of  Islamic  Law.  Indonesian  Positive  Law  regulates  a  legal marriage if it is in accordance with Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. Based on religion  and  belief,  Islam  clearly  prohibits  interfaith  marriages.  The  judge  in  this  case handed down the determination based on the norms of Article 35 of Law Number 23 of 2006  concerning  Population  Administration  which  opens  the  opportunity  for  interfaith marriages to be recorded at the Population and Civil Registry Office. The occurrence of conflicting  norms  for  interfaith  marriages  in  Indonesia  results  in  the  uncertainty  of marriage law in its regulations.
Keywords : Interfaith Marriage, Marriage Law Conflicts, Marriage Law Uncertainty.
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
Received: 18 September 2022     Revised: 20 Oktober 2022    Available Online: 14 November 2022

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik.  Perkawinan merupakan salah satu  dimensi  kehidupan  yang  sifatnya  penting.  Pentingnya  sifat  perkawinan tersebut membuat negara mengatur masalah perkawinan dengan membentuk norma Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya  disebut  dengan  UU  Perkawinan).  Berjalannya  waktu  dan perkembangan  zaman,  norma  perkawinan  mengalami  perubahan  menjadi Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  20019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yang  di  dalamnya  hanya memuat  satu  perubahan  pasal,  yaitu  Pasal  7  mengenai  minimal  umur diperbolehkannya melakukan perkawinan.
Secara  etimologis,  perkawinan  adalah  percampuran,  penyelarasan,  atau ikatan.  Pengertian  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  1  UU  Perkawinan  yang menyebutkan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lebih lanjut,  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah. 1 Ikatan  perjanjian  di  dalam  suatu perkawinan  memberikan  akibat  hukum  antar  pribadi  yang  membentuk hubungan  kekerabatan  didalamnya.  Menurut  Ahmad  Nuryani,  perkawinan merupakan suatu lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. 2
Menciptakan ikatan lahir dan batin dalam membentuk suatu perkawinan harus  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  UU Perkawinan.  Pemenuhan  syarat  dan  ketentuan  ini  bertujuan  agar  suatu perkawinan  tersebut  di  anggap  sah  baik  secara  agama  maupun  negara. Perkawinan  dianggap  sah  apabila  sudah  memenuhi  syarat  materil  dan  formil yang  diatur  dalam  UU  Perkawinan.  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan menyebutkan  bahwa  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sejalan dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang sama dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan”. Norma ini mengatur perkawinan yang dianggap sah oleh negara
1 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
2 Ahmad Nuryani, 2010, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia , Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, Bandung.
adalah  perkawinan  yang  sudah  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan kepercayaannya  masing-masing. Lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU Perkawinan mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.”  Artinya,  negara  melegalkan  suatu perkawinan  apabila  hal  tersebut  sudah  sah  menurut  agamanya  dan kepercayaannya masing-masing calon pengantin serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang untuk dapat dicatat perkawinannya.
Pemerintah  Indonesia  mengakui  enam  agama,  yaitu  Islam,  Kristen, Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu.  Pengakuan  ini  dilandasi  oleh  Pasal  29 ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyebutkan  bahwa  “Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu“.  Banyaknya  agama  yang  diakui  oleh pemerintah Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia.
Berdasarkan  data  dari Indonesian  Conference  On  Religion  and  Peace (ICRP) ,  mulai  tahun  2005  sampai  Maret  2022  terdapat  1.425  pasangan  beda agama  yang  menikah  di  Indonesia. 3 Berdasarkan  data  tersebut  di  atas, menunjukkan  adanya  ketidaksesuaian  antara  aturan  dengan  kenyataan  yang terjadi.  Salah  satu  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  di  Pontianak  pada Maret  2022,  pada  Penetapan  Hakim  Nomor:  12/Pdt.P/2022/PN  Ptk  yang mengizinkan  pencatatan  perkawinan  beda  agama  Islam  dengan  Kristen  yang dilansir website Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  pada  tanggal  17  Maret 2022  sesuai  Akta  Perkawinan  Nomor  003/AP/BBP/IX/2021  tertanggal  19 September 2021. 4
Berdasarkan contoh kasus di atas, perkawinan beda agama antara agama Islam  dan  Kristen  yang  dikabulkan  oleh  hakim  atas  permohonan  pencatatan perkawinannya yang berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor Pasal 35 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan. Ketentuan  dari  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  dan  Pasal  4  Kompilasi Hukum  Islam  bersifat  multitafsir  dan  tidak  secara  eksplisit  mengatur perkawinan beda  agama.  Ketentuan  ini  hanya  mengatur  secara umum  sahnya suatu  perkawinan  bagi  negara  ialah  apabila  telah  sah  menurut  agama  dan kepercayaannya  masing-masing  bagi  mereka  yang  akan  melangsungkan perkawinan,  sehingga  banyak  hakim  yang  memiliki  berbagai  pandangan  dan pemahamannya masing-masing dalam merumuskan norma ini.
Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan perkawinan beda  agama,  yaitu  dalam  Pasal  40  huruf  c  menyebutkan  “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena
3 Populis,  Jumlah  Pasangan  Beda  Agama  Di  Indonesia, https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah- pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia, diakses pada 08 September 2022 pukul 21.57 Wib.
4 Andi  Saputra,  Pasangan  Beda  Agama  Islam  Kristen  Disahkan  PN  Pontianak,  https://news.detik.com/berita/d- 5987171/pasangan-nikah-beda-agama-islam-kristen-inidisahkan-pn-pontianak, diakses pada 09 September 2022 pukul 0.37 Wib.
keadaan  tertentu  :  seorang  wanita  yang  tidak  beragama  islam  “.  Penetapan perkawinan  beda  agama  yang  telah  disahkan  oleh  hakim  tunggal  Yamti Agustina,  S.H.,.  Penetapan  perkawinan  beda  agama  tersebut  menimbulkan konflik norma antara UU Perkawinan dengan KHI yang menjadi sumber hukum di  Indonesia  dan  memberikan  akibat  ketidakpastian  hukum  perkawinan  beda agama dalam regulasinya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian  dengan  judul  Konflik  Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk) menjadi penting untuk di teliti dalam bentuk jurnal ilmiah.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu meneliti  bahan  kepustakaan  atau  penelitian  terhadap  data  sekunder. 5 Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  hukum  dikonsepkan  sebagai  norma,  kaidah, asas,  prinsip  atau dogma-dogma.  Penelitian  yuridis  normatif difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. Pada  jurnal  ini norma  yang  dikaji  ialah norma Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pada kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Pontianak antara agama Islam dan Kristen.
Data  penelitian  hukum  normatif  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta didukung oleh data premier di lapangan. 6 Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui pendekatan analitis ( analytical approach ). Artinya penelitian ini mengkaji kasus pernikahan  beda  agama  yang  dikaitkan  dengan UU  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan melalui  penelaahan  data  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  dalam  hal  ini  ialah  UU  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam serta Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. Bahan  hukum  sekunder  ialah  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan dokumen resmi yang sifatnya sebagai pendukung bahan hukum primer berupa jurnal-jurnal,  buku-buku  teks  dan  hasil-hasil  penelitian.  Bahan  hukum  tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  dalam  kajian  ini  diperoleh  dari  sumber internet.  Teknik  ini  dapat  dilakukan  melalui  pengklasifikasian  dan  pencatatan yang  rinci  (dianggap  lengkap),  sistematis  dan  terarah  mengenai  dokumen/ kepustakaan.
Analisis data dalam penelitian yuridis normatif dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis berupa uraian terhadap data yang terkumpul berdasarkan pandangan para ahli hukm, literatur hukum, hasil- hasil  penelitian,  aturan  perundang-undangan  serta  Penetapan  Hakim
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, Penelitian Hukum Normatif , PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.
6 Ibid .
Mahkamah  Agung  sehingga  dapat  diperoleh  analisis  yang  objektif  untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penetapan  yang  dilakukan  oleh  hakim  tunggal  Yamti  Agustina,  S.H.  yang memutuskan  untuk  mengabulkan  permohonan  pencatatan  perkawinan  beda agama antara Islam dan Kristen di Pontianak pada 20 Januari 2022, menimbulkan multitafsir  hukum  positif  Indonesia  dalam  Hukum  Perkawinan  beda  agama. Pencatatan  ini  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  yang dalam  kasus  ini  menolak  pencatatan  tersebut  dengan  alasan  perkawinan  beda agama dengan alasan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Perkawinan  Junto  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Hakim  Yamti  Agustina,  S.H.  memberi  pertimbangan  bahwa  perkawinan mereka layak untuk dikabulkan permohonan pencatatan perkawinannya karena peristiwa  tersebut  dilakukan  pada  tanggal  19  September  2021  di  Pontianak dengan  Peneguhan  dan  Pemberkatan  pemuka  agama  Kristen  yaitu  Pdp.  Yahya Stefanus di Greja Bethany Indonesia secara adat Dayak. Peristiwa ini dihadiri oleh kedua saksi dalam perkara ini yaitu kakak dari pada pemohon yang menyaksikan secara langsung pernikahan ini.
Pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  norma  UU  Perkawinan  melihat daripada  Pasal  1  UU  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  “Perkawinan  ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa“.  Unsur  daripada  suatu  peristiwa perkawinan dalam kasus ini telah terpenuhi.
Ikatan antara pria (Islam) dan wanita (Kristen) yang pada saat dan sesudah perkawinan masih dalam agamanya masing-masing tanpa paksaan mengikatkan dirinya antara satu dengan yang lain. Lebih lanjut hakim dalam pertimbangannya tersebut  melihat  daripada  norma  pada  penjelasan  Pasal  35  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  yang menyebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antar-umat  yang  berbeda agama”,  dengan  demikian  perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat  beragama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada  Register  Perkawinan  dan  menerbitkan  Kutipan  Akta  Perkawinan.  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan peluang  untuk  melegalisasikan  perkawinan  beda  agama.  Tersedianya  opsi mengajukan  permohonan  pencatatan  perkawinan  beda  agama  ke  Pengadilan Negeri  untuk  mengeluarkan  penetapan  hakim  yang  memberikan  izin  agar perkawinan  beda  agama  tersebut  untuk  di  catat  kedalam  Register  Pencatatan Perkawinan.
Pada putusannya Hakim menetapkan : 1). Mengabulkan permohonan Para Pemohon  untuk  seluruhnya;  2).  Memberikan  izin  kepada  Para  Pemohon  untuk mencatatkan  perkawinan  beda  agama  tersebut  di  Kantor  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pontianak;  3).  Memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Pontianak  untuk  melakukan pencatatan  tentang  perkawinan  beda  agama  para  Pemohon  tersebut  di  atas dalam  Register  Pencatatan  Perkawinan  yang  digunakan  untuk  itu;  4). Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada para Pemohon sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
Setelah ditinjau lebih mendalam, perkawinan beda agama memiliki banyak kekosongan  pemikiran  maupun  kekosongan  hukum. 7 Pada  dasarnya,  peraturan hukum  di  Indonesia  tidak  mengatur  secara  khusus  terkait  dengan  perkawinan beda  agama,  sah  atau  tidaknya  perkawinan  beda  agama  tersebut  dalam  UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran agama masing-masing pihak. Pada norma Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menyatakan  perkawinan  dikatakan  sah  apabila dilakukan menurut agama masing-masing pihak, dalam hal ini berarti ketika pada kemudian  hari  terjadi  perkawinan  oleh  pasangan  yang  memiliki  keyakinan berbeda,  maka  para  pihak  harus  memperhatikan  hukum  agamanya  masing- masing  apakah  hal  tersebut  diperbolehkan  atau  tidak  terkait  perkawinan  beda agama.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  perkawinan  mutlak  harus dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. 8
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan  menyebutkan  bahwa “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”.  Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan perkawinannya  menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk. 9 Lebih  lanjut,  pencatatan  perkawinan  dari menurut  agama  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  Islam,  dilalkukan  oleh Pegawai Pencatata Perkawinan pada kantor catatan sipil. 10
Pada kasus di atas perkawinan dilakukan berdasarkan agama Kristen. Pada prinsipnya  perkawinan  beda  agama  menurut  agama  Kristen  sangat  tidak dibolehkan. Sebabnya, tujuan daripada perkawinan di dalam agama Kristen ialah untuk  mencapai  kebahagiaan  antara  suami,  istri  dan  anak-anak  dalam  lingkup rumah  tangga  yang  abadi  dan  kekal,  sehingga  apabila  terjadi  perkawinan  beda agama maka rumah tangganya akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. 11 Sejalan dengan hal tersebut terdapat di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus
7 Ahmadi Hasanuddin Dardiri, dkk. 2013, Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM, Jurnal Mahasiswa, Khazanah, hlm. 101.
8 Wajik K Shaleh, 1982, Hukum Perkawinan di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.
9 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
10 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
11 Jane  Marlen  Makalew,  2013,  Akibat  Hukum  Dari  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia, Lex  Privatum , Vol.I/ No.2/ Apr-Jun/ 2013
Pasal  (6)  ayatnya  ke-14  yang  menyebutkan  “Janganlah  kamu  merupakan pasangan  yang  tidak  seimbang  dengan  orang-orang  yang  tak  percaya.  Sebab persamaan  apakah  terdapat  antara  kebenaran  dan  kedurhakaan?  Atau bagaimanakah  terang  dapat  bersatu  dengan  gelap?”. 12 Berdasarkan  isi  dari Alkitab  tersebut  perkawinan  beda  agama  dalam  agama  Kristen  menyebabkan perkawinan  tersebut  tidak  seimbang.  Keseimbangan  dalam  perkawinan  pada agam  Kristen  merupakan  salah  satu  syarat  tercapainya  tujuan  perkawinan  di dalamnya.
Menurut  agama  Islam, perkawinan  beda  agama  dilarang  di dalamnya, hal ini  di  atur  dalam  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kompilasi  Hukum  Islam adalah himpunan bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang  hukum  materil  bagi  para  hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama.  Bahan- bahan tersebut berasal dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim. Larangan perkawinan  beda  agama  dalam  hukum  islam  diatur  dalam  Pasal  40  huruf  c Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyebutkan  bahwa  “Dilarang  melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :  seorang  wanita  yang  tidak  beragama  islam“.  Berdasarkan  ketentuan  ini  jelas aturan dalam agama islam melarang adanya perkawinan beda agama. Menurut ahli  Euis  Nurlaelawati  dalam  siding  lanjutan  uji  materil  UU  Perkawinan sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan atas  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  memberikan  pandangan mengenai  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  Pasal  40  huruf  C  tentang larangan  pernikahan  beda  agama  dalam  Islam.  Pendapatnya  bahwa  kesamaan agama  merupakan  unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam  kafaah  (kesejajaran  / keserasian). 13
Agama Islam dalam aturan perkawinan beda agama diatur dalam Al-Quran, yaitu surah al-Baqarah (2): 221 menenai larangan orang muslim menikah dengan orang  musyrik,  surah  al-Mumtahanah  (60):10  mengenai  larangan  orang  Islam menikah  dengan  orang  kafir,  dan  surah  al-Maidah  (5):  5  mengenai  larangan wanita muslimat menikah denganlaki-laki Ahl al-Kitab . Orang-orang musyrik yang diidentifikasi di dalam Al-Quran ialah orang yang mempersekutukan Allah Ta’ala, orang  yang  tidak  mempunyai  atau  mempercayai  salah  satu  dari  kitab-kitab samawi baik yang masih asli maupun telah terdapat penyimpangan, orang yang tidak  seorang  Nabipun  yang  mereka  percayai. 14 Lebih  lanjut,  yang  dimaksud dengan orang muslim adalah orang yang mengakui dan mempercayai risalah dan kerasulan  Nabi  Muhammad  s.a.w.,  baik  mereka  lahir  dalam  Islam  maupun kemudia memluk Islam. 15
12 AlKitab 13 Sri Pujianti, Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2#:~:text=11%2F08).,Foto%20Humas%2FIfa.,Hind% 2C%20Budha%2C%20dan%20Konghucu., diakses tgl 17 septe,ber 2022, pkl. 11.34 wib.
14 Nurcholis Madjid dkk , 2005, Fiqih Lintas Agama , Yayasan wakaf paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, hlm. 159
15 Ibid, hlm 159.
Mendalami  makna  pengertian  perkawinan  menurut  Pasal  1  UU Perkawinan,  ikatan  yang  muncul  akibat  perkawinan  tersebut  sifatnya  batiniah dan  lahiriah.  Dalam  ikatan  tersebut  terkandung  niat  yang  sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan. Kedua unsur ini  harus  ada  dan  menjadi  syarat  dalam  setiap  perkawinan.  Menurut  Prof.  R. Sardjono,  S.H.,  “ikatan  lahir”  berarti  para  pihak  yang  bersangkutan  karena perkawinan  secara  formil  merupakan  suani  istri  baik  bagi  mereka  dalam hubungan  satu  sama  lain  maupun  bagi  mereka  denan  masyarakat  luas. 16 Pengertian “ikatan lahir batin” dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  dan  membina  keluarga  bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan. 17
Norma  perkawinan  beda  agama  di  diatur  secara  implisit  di  Indonesia. Hukum  positif  Indonesia  tentang  perkawinan  beda  agama  tidak  secara  tegas diatur di dalamnya. Berdasarkan kasus yang terjadi di Pontianak, apabila dirujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan maka perkawinan mereka tidak sah secara  agama  dan  negara.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  secara eksplisit larangan perkawinan beda agama, begitu juga hukum positif Indonesia mengikuti  hukum  agama  dalam  hal  perkawinan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2 ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Peristiwa  hukum  seperti  ini  seharusnya  dapat mengakibatkan  perkawinan  itu  dimintakan  pembatalan  perkawinan  yang mengakibatkan  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada.  Pada ketentuannya  dalam  Pasal  22  UU  Perkawinan  menjelaskan  “Perkawinan  dapat dibatalkan,  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan”.
Secara  yuridis,  perkawinan  beda  agama  menimbulkan  persoalan  hukum berkaitan  dengan  keabsahan  pada  pencatatan  perkawinan,  status  anak  yang dilahirkan,  termasuk  pula  di  dalamnya  tentang  perwalian  dan  kewarisan,  dan kewarisan  antar  pasangan.  Apabila  melihat  daripada  status  perkawinan  dari kasus  ini  tentu  tidak  sah  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  dalam  hukum islam,  karena  jelas  dilarang  berdasarkan  ketentuan  Pasal  40  huruf  c  Kompilasi Hukum  Islam  secara  khusus  dan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  secara  umum yang mengikutinya.
Status  anak  dan  kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dari  kasus  ini  akan memberikan  akibat  yang  tidak  baik  dan  kerugian  bagi  anak.  Sejalan  dengan norma  Pasal  42  UU  Perkawinan  mengenai  Kedudukan  Anak  yang  menyatakan bahwa  “Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang  sah”.  Norma  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatur status dan kedudukan anak diatur dalam Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam
16 R.Sardjono,  2013,  Berbagai  Masalah  Hukum  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan. Diedarkan  dikalangan  mahasiswa  fakultas  Hukum  dan  Pengetahuan  Kemasyarakatan  Universitas Trisakti , Jakarta, hlm 6
17 Ibid.
yang  menyebutkan  bahwa  “Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam atau  akibat  perkawinan  yang  sah”.  Berdasarkan  ketentuan  khusus  perkawinan beda  agama  dalam  kasus  ini  tidak  sah  secara  agama,  dan  hal  ini  memberikan dampak buruk untuk anak mereka kedepannya dalam hal status dan kedudukan seorang anak secara administratif.
Akibat  hukum  lainnya  yaitu  diatur  dalam  norma  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Lebih lanjut secara khusus diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Secara  psikologis  perkawinan  beda  agama  akan  berdampak  tidak  baik  di masa yang akan datang. Perbedaan yang tercipta di dalam sebuah keluarga yang awal  mulanya  dapat  diterima  karena  rasa  cinta,  sewaktu-waktu  akan  berubah, seperti  pemilihan  agama  untuk  anaknya.  Anak  dalam  perkawinan  beda  agama harus memilih agama mana yang akan menjadi pedoman dalam hidupnya. Pada dasarnya seorang anak harus berbakti dan menuruti orang tuanya, namun dalam kondisi  keluarga  yang  memiliki  dua  agama  akan  sulit  bagi  anak  untuk  bida berbakti  dan  menuruti  keinginan  kedua  orang  tuanya.  Kondisi  ini  akan memberikan  efek  psikologis  bagi  anak  yang  harus  memilih  salah  satu  agama orang tuanya. Kecemburuan sosial di dalam keluarga akan tercipta, seperti dalam kasus  ini,  sewaktu  saat  anak  memilih  agama  ibu  yaitu  Kristen,  ayah  yang beragama  Islam  akan  merasa  bersedih  saat  anak  ikut  ibunya  ibadah,  dan  pada saat  ayah  melakukan  shalat  anak  tidak  bisa  menjadi  jamaah  ayahnya. Kekhawatiran  akan  muncul  disaat  orang  tua  yang  beragama  Islam  meninggal dunia,  apabila  anak  memilih  agama  Kristen  maka  disaat  ayah  meninggal  dunia tidak ada anak yang sholeh yang bisa mendoakanya.
Melihat  dari  perspaktif  hak  asasi  manusia,  hal  ini  bukanlah  salah  satu pelanggaran  hak  asasi  manusia,  karena  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  di Indonesia  sifatnya  bukan  liberal,  tetapi  mengakui  adanya  batasan  praktek  hak asasi  manusia  dalam  rangka  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain,  salah satunya dalam hal menikah yang mempertimbangkan nilai-nilai agama. Hak asasi manusia  merupakan  hak  kodrati  yang  diberikan  Tuhan  kepada  manusia. Penyimpangan hak kodrati tersebut dari aturan dan ketentuan Tuhan seharusnya tidak  terjadi.  Perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  dalam  kasus  ini  secara  hak asasi  manusia  tidak  memandang  adanya  batasan  agama,  kedua  pihak menganggap  hal  ini  merupakan  hak  asasi  manusia  mereka  yang  berhak  untuk dapat dipenuhi oleh negara.
Penetapan hakim dalam kasus ini tidak mempertimbangkan norma-norma dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  secara  khusus  mengatur perkawinan  dalam agama  Islam.  Hakim  tunggal  dalam  kasus  ini  hanya  mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan.  Norma  dalam  UU  Perkawinan  yang
ada  sejak  tahun  1974  tidak  dapat  bergerak  mengikuti  perkembangan  zaman, sehingga terjadinya ketidakpastian dan konflik hukum pada peristiwa perkawinan beda agama dalam kasus ini. Perlunya penyempurnaan norma perkawinan beda agama  dalam  UU  Perkawinan.  Konflik  norma  perkawinan  beda  agama disebabkan  tidak  secara  konkrit  diatur  larangan  tersebut  dalam  hukum  positif Indonesia,  sehingga  menimbulkan  multitafsir  terhadap  UU  Perkawinan  dan  UU Administrasi Kependudukan. UU Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Perkawinan  beda  agama  dalam  hukum  islam  tidak  sah  hukumnya.  Sama halnya dengan hukum positif Indonesia yang dalam hal perkawinan sah apabila sudah  berdasarkan  agamanya  dan  kepercayaannya.  Kasus  perkawinan  beda agama yang terjadi di Pontianak ini adalah tidak sah, karena salah satu pihaknya beragama  islam  yang  jelas  dalam  Pasal  40  huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam melarang secara jelas perkawinan beda agama. Artinya berdasarkan Pasal 2 ayat (1)  UU  Perkawinan  mengikuti  aturan  ini.  Terbukanya  peluang  dalam  pelegalan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan  memberikan  kesan  ketidakpastian  hukum dalam aturan perkawinan beda agama.
Pencatatan perkawinan berbeda agama sesuai aturan di atas memberikan kesan  memperbolehkan dilakukannya perkawinan  berbeda  agama  di  Indonesia. Aturan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan  diperjelas  dengan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Perlunya pembaharuan UU Perkawinan pada masa ini merupakan pilihan yang ditempuh agar tidak terjadinya kasus perkawinan beda agama di Pontianak yang dalam penetapan hakim status pernikahan mereka sah secara negara tetapi tidak  secara  agama  Islam.  Tentunya  hal  ini  memberikan  kebingungan  terhadap keabsahan dari pernikahan berda agama tersebut. Tujuan pembaharuan tersebut ialah  agar  kepastian  hukum  dan  menghidari  terjadinya  konflik  hukum  dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

## 5. REFERENSI
Buku : Ahmad  N,  2010, Dasar  Hukum  Pencatatan  Pernikahan  di  Indonesia ,  Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, Bandung.
Nurcholis  M  dkk  ,  2005, Fiqih  Lintas  Agama ,  Yayasan  wakaf  paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta
Soerjono S dan Mamudji S, 1986, Penelitian Hukum Normatif , PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Shaleh W K, 1982, Hukum Perkawinan di Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta
Jurnal : Dardiri  A  H,  dkk.  2013, Pernikahan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Islam dan HAM, Jurnal Mahasiswa, Khazanah.
Amri  A,  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam, Jurnal Media Syari’ah , Vol. 22, No. 1, 2020
Makalew  J  M,  2013,  Akibat  Hukum  Dari  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia, Lex Privatum , Vol.I/ No.2/ Apr-Jun/ 2013
Sardjono  R,  2013,  Berbagai  Masalah  Hukum  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  No  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Diedarkan  dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti , Jakarta
Bahri S, 2022, Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Banten , Vol.23 No.1 Edisi Januari-Juni

## Sumber Internet:
Andi  Saputra,  Pasangan  Beda  Agama  Islam  Kristen  Disahkan  PN  Pontianak, https://news.detik.com/berita/d-5987171/pasangan-nikah-beda-agama- islam-kristen-inidisahkan-pn-pontianak,  diakses  pada  09  September  2022 pukul 0.37 Wib Populis, Jumlah Pasangan Beda Agama Di Indonesia, https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah- beda-agama-di-indonesia,  diakses  pada  08  September  2022  pukul  21.57 Wib Sri Pujianti, Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2#:~:t ext=11%2F08).,Foto%20Humas%2FIfa.,Hind%2C%20Budha%2C%20dan%20
Konghucu.,diakses tgl 17 septe,ber 2022, pkl. 11.34 wib

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kompilasi Hukum Islam Al Quran Al Kitab