## PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN
Afif Juniar  , Anna Erliyana 
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

## Abstract
Public Information Disputes are conflicts that occur between Public Bodies and  Public  Information  Users  relating  to  the  right  to  obtain  and  use information  according  to  provisions  stipulated  in  Law  Number  14  of  2008 concerning  Public  Information  Disclosure,  parties  who  are  not  satisfied with  the  Information  Commission  Decision  can  file  a  lawsuit  to  the  State Administrative  Court  (PTUN).  This  article  discusses  two  research questions, firstly, how is the resolution of public information disputes in the PTUN  Indonesia  with  the  case  study  of  the  Jakarta  State  Administrative Court  Decision  Number  3/G/KI/201/TUN.  Next  research  question,  what kind  of  resolving  public  information  disputes  model  that  occurred  in  the South  Korean  PTUN?  The  research  method  used  is  a  normative  legal research with a statute approach and a comparative approach. The results show  that  PTUN  Indonesia  has  absolute  authority  in  resolving  public information  disputes  if  it  has  been  decided  through  non-litigation adjudication  by  the  Information  Commission.  Thus,  the  public  information dispute  settlement  process  at  PTUN  is  a  simple  solution  because  the examination is only carried out on the Decision of the Central Information Commission,  case  files  and  requests  objections  and  answers  or  written objections  from  the  parties  without  mediation.  Meanwhile,  in  South  Korea PTUN,  applicants  for  information  can  directly  file  an  objection  against  a public  body  that  decides  to  refuse  to  submit  information  through administrative appeal or administrative litigation.
Keywords : Public  Information  Disputes;  The  Jakarta  Administrative Court Decision Number 3/G/KI/2016/TUN; Administrative Appeal.

## Abstrak
Sengketa  Informasi  Publik  merupakan  sengketa  yang  terjadi  antara  Badan Publik  dan  Pengguna  Informasi  Publik  berkaitan  dengan  hak  memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Komisi Informasi dapat melakukan gugatan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Artikel  ini membahas  dua  permasalahan  utama,  pertama  bagaimanakah  penyelesaian sengketa  informasi  publik  di  PTUN  Indonesia  dengan  studi  kasus  Putusan PTUN  Jakarta  Nomor  3/G/KI/2016/TUN,  Kedua,  bagaimana  model
 Alamat korespondensi: afif.juniar@gmail.com
 Alamat korespondensi: annaerliyana@gmail.com
penyelesaian  sengketa  informasi  publik  di  PTUN  Korea  Selatan?  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  nomatif  dengan pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  komparasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  PTUN  Indonesia  mempunyai  kewenangan  absolut  dalam penyelesaian sengketa informasi publik apabila telah terlebih dahulu diputus melalui  ajudikasi  non  litigasi  oleh  Komisi  Informasi  dan  proses penyelesaian  sengketa  informasi  publik  di  PTUN  merupakan  penyelesaian sederhana  karena  pemeriksaan  hanya  dilakukan  terhadap  Putusan  Komisi Informasi  Pusat,  berkas  perkara  serta  permohonan  keberatan  dan  jawaban atau  keberatan  tertulis  dari  para  pihak  tanpa  mediasi.  Sedangkan  di  PTUN Korea  Selatan  pemohon  infomasi  dapat  langsung  mengajukan  keberatan terhadap  badan  publik  yang  memutuskan  untuk  menolak  menyampaikan informasi melalui banding administratif atau litigasi administratif.
Kata  Kunci : Sengketa  Informasi  Publik;  Putusan  PTUN  Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/TUN; Banding Administratif.

## A. Latar Belakang Masalah
Jaminan  dan  perlindungan  hukum  atas  hak  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  publik,  secara  konstitusional,  telah  diatur  dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
“Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk  mencari,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 1
Konstitusi  Indonesia  tersebut  telah  menempatkan  hak  setiap  orang untuk memperoleh informasi publik sebagai bagian atau komponen dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 14  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM.  Dalam konsep  negara  hukum  yang  demokratis ( democratische  rechtsstaat )  atau negara  demokrasi  berdasar  atas  hukum,  menurut  Jimly  Asshidiqie,  salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 2 Ini  mengandung  makna  hak  atas  kebebasan  memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari HAM.
Hak  dan  akses  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  semakin mendapatkan momentum sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (selanjutnya  disebut  sebagai UU  KIP).  UU  KIP  merupakan  aturan  yang  diharapkan  dapat  menjadi jawaban kebutuhan masyarakat  akan informasi-informasi yang sebelumnya sulit  untuk  diakses  dikarenakan  tiadanya  kewajiban  bagi  lembaga/badan publik  negara  untuk  membuka  informasi-informasi  yang  dimiliki. 3 Pasal  1
1 Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 F.
2 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia ,  (Jakarta:  Konstitusi  Press, Jakarta, 2006).
3 Kartika  Widya  Utama  dan  Yudhitiya  Dyah  Sukmadewi,  “Dualisme  Penyelesaian  Sengketa Permohonan  Informasi Publik”, Adminitrative Law & Governance  Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019: 673.
angka  2  UU  KIP  menyatakan  bahwa  “Informasi  publik  adalah  informasi yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu badan  publik yang  berkaitan  dengan penyelenggara  dan  penyelenggaraan negara  dan/atau  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  badan  publik lainnya.” 4 Pasal  1  angka  3  UU  KIP  kemudian  mempertegas  mengenai Badan Publik yaitu “ lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan negara.” 5
Akses  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  yang  dimiliki  oleh badan  publik  tidak  selalu  berjalan  dengan  lancar.  Oleh  karenanya, pemerintah  pusat  membentuk  lembaga  independen/mandiri  yang  disebut dengan  Komisi  Informasi  (KI).  Pasal  23  UU  KIP  menyatakan  bahwa “Komisi  Informasi  adalah  lembaga  mandiri  yang  berfungsi  menjalankan Undang-Undang  ini  dan  peraturan  pelaksanaannya  menetapkan  petunjuk teknis  standar  layanan  Informasi  Publik  dan  menyelesaikan  Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi  nonlitigasi.” 6 Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara, Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang masing-masing berkedudukan  di  Ibukota  Kabupaten  dan  Kota. 7 Salah  satu  tugas  Komisi Informasi  yang  utama  adalah  untuk  menerima,  memeriksa,  dan  memutus permohonan  penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  yang  diajukan  oleh setiap Pemohon Informasi.
Sengketa  Informasi  Publik  (SIP)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 1  angka  5  UU  KIP  merupakan  “sengketa  yang  terjadi  antara  badan  publik dan pengguna infomasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan  informasi  berdasarkan  perundang-undangan.” 8 Penyelesaian SIP  melalui  Komisi  Informasi  dilakukan  apabila  tanggapan  atasan  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam proses keberatan tidak memuaskan  Pemohon  Informasi  Publik,  maka  dapat  melakukan  upaya keberatan  kepada  Komisi  Informasi.  Permohonan  dapat  diajukan  kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Publik (PERKIP)  No.  1  Tahun  2010  tentang  Standar  Layanan  Informasi  Publik. Pengaturan  mengenai  penyelesaian  sengketa  melalui  KI  juga  diatur  dalam PERKIP  Nomor  2  Tahun  2010  tentang  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa Informasi  Publik  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  PERMA  No.  2  Tahun 2011  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  di Pengadilan.
4 Indonesia, Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik , UU Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4846, Pasal 1 angka 2.
5 Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 …, Pasal 1 angka 3.
6 Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 …, Pasal 23.
7 Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 …, Pasal 24.
8 Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 …, Pasal 1 ayat 5.
Komisi  Informasi  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  diberi kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  informasi  publik.    Tidak  ada lembaga  atau  badan  lain  yang  memiliki  kewenangan  untuk  itu,  hal  ini merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh Komisi Informasi dalam menangani  sengketa  informasi  publik. 9 UU  KIP  mengatur  model penyelesaian SIP yang terbagi melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, Adapun pembagiannya sebagai berikut:
1. Penyelesaian melalui jalur non litigasi:
a. Penyelesaian SIP melalui jalur mediasi
b. Penyelesaian SIP melalui ajudikasi nonlitigasi
2. Penyelesaian melalui jalur litigasi
a. Melalui PTUN apabila yang digugat Badan Publik Negara.
b. Melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat Badan Publik selain Badan Publik Negara.
Sebagai  perbandingan,  di  negara-negara  transisi  menuju  demokrasi seperti  contoh  Korea  Selatan,  hak  atas  informasi  juga  dimuat  secara  tegas dalam  konstitusinya.  Terkait  hal-hal  yang  lebih  rinci,  seperti  prosedur mendapatkan  informasi,  jangka  waktu,  informasi  yang  dikecualikan, penyelesaian  sengketa,  dan  hal-hal  teknis  lainnya  diatur  lebih  lanjut  dalam South  Korea Information  Disclosure  Act  No.  11991,  2013 .  Korea  Selatan juga  merupakan  salah  satu  negara  yang  membentuk  Pengadilan Administratif,  oleh  karenanya  terkait  penyelesaian  sengketa  informasi publik  diatur  melalui  banding  administratif  berdasarkan Administrative Appeal  Act  No.  15025,  2017 atau  litigasi  administratif  berdasarkan Administrative Litigation Act No. 14839, 2017. Dalam kaitannya dengan hal tersebut,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  penyelesaian sengketa  informasi  publik  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia dan  perbandingannya  dengan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Korea Selatan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  terdapat  dua  masalah  yang menjadi fokus tulisan ini, yaitu:
1.  Bagaimanakah  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  di  PTUN Indonesia  ( Studi  Putusan  PTUN  Jakarta  Nomor  3/G/KI/2016/PTUN- JKT )?
2.  Bagaimana  Model  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  di  PTUN Korea Selatan?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  artikel  ini.  Metode  penelitian  hukum  normatif  merupakan
9 Angretta  Lolita  dan  Muhammad  Abudan,  “Kewenangan  Komisi  Informasi  Dalam  Mengadili Sengketa Informasi Publik”, Jurnal Hukum Adigama , (2018): 4.
suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan logika ilmiah hukum dari segi normatif. 10 Dalam penelitian hukum terdapat beberapa  pendekatan  yaitu  pendekatan statutory (undang-undang), pendekatan  kasus,  pendekatan  historis,  pendekatan  komparatif,  dan pendekatan konseptual. 11
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan statutory dan  pendekatan  komparatif.  Pendekatan statutory dilakukan dengan  mempelajari  dan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  Sengketa  Informasi  Publik  dan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara di Indonesia. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan regulasi Korea Selatan terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN Indonesia
a. Kompetensi  (Kewenangan)  PTUN  dalam  Sengketa  Informasi
Publik Hukum  acara  di  Indonesia  mengenal  2  (dua)  macam kekuasaan  mengadili  yang  disebut  yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang  mengadili  sengketa  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan yang  digariskan  peraturan  perundang-undangan. 12 Ada  2  (dua)
macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak (absolute competentie) dan  kewenangan  relatif (relative  competentie) . 13
Absolute  competentie adalah  wewenang  badan  pengadilan  dalam memeriksa  jenis  perkara  tertentu  yang  secara  mutlak  tidak  bisa diperiksa oleh badan pengadilan lain. Dengan kata lain kompetensi absolut  berbicara  mengenai  Badan  Peradilan  macam  apa  yang berwenang  untuk  mengadili  suatu  perkara,  dalam  hal  ini  apakah Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  terhadap sengketa  Informasi  Publik. Sedangkan relative competentie adalah pembagian  kekuasaan  kehakiman  yang  berkaitan  dengan  wilayah hukum suatu peradilan. Dengan kata lain Kompetensi relatif adalah berbicara  mengenai  Pengadilan  Negeri  yang  mana  berwenang untuk mengadili suatu perkara. 14
Pasal  3  huruf  b  Peraturan  Mahkamah  Agung  Repulik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
10 J.  L.  K.  Valerine, Metode  Penelitian  Hukum  (Bagian  I), (Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 57.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.
12 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalah  dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan Penuntutan . (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 41.
13 R.  Soenarto  Soerodibroto, KUHP  dan  KUHAP  Indonesia ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2003).
14 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana , (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 71.

## Sengketa  Informasi  Publik  mengatur:  “Pengadilan  Tata  Usaha
Negara  berwenang  mengadili  sengketa  yang  diajukan  oleh  Badan Publik  Negara  dan/atau  Pemohon  Informasi  yang  meminta informasi  kepada  Badan  Publik  Negara”. 15 PTUN  baru  memiliki kewenangan  bilamana  sengketa  informasi  publik  itu  telah  terlebih dahulu  diputus  melalui  ajudikasi  non  litigasi  oleh  Komisi Informasi.  Hal  ini  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  48  ayat  (1)  UU
KIP 16
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di  atas,  maka  dapat dipahami  bahwa  kompetensi  PTUN  dalam  penyelesaian  sengketa informasi publik adalah dalam hal:
1) Sengketa  informasi  publik  itu  telah  terlebih  dahulu  diputus melalui ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi. 2) Keberatan atas putusan Komisi Informasi diajukan oleh Badan Publik  Negara  dan/atau  oleh  Pemohon  Informasi  yang meminta  informasi  kepada  Badan  Publik  Negara,  yang  mana baik  Badan  Publik  Negara  maupun  Pemohon  Informasi tersebut, sebelumnya menjadi pihak dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Hal  di  atas  tersebut  merupakan  kompetensi  absolut,  artinya kewenangan  yang  dimiliki  PTUN  dalam  penyelesaian  sengketa informasi  publik  sebagai  batas  atau  yang  membedakan  dengan kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang dimiliki lingkungan peradilan lain, khususnya Pengadilan Negeri. 17
Adapun mengenai kompetensi relatif, yaitu mengenai PTUN mana  yang  berwenang  menyelesaikan  sengketa  informasi  publik, diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Perma  No.  2  Tahun  2011  sebagai berikut:  “Setiap  keberatan,  baik  yang  diajukan  oleh  Pemohon Informasi  maupun  Badan  Publik  diajukan  ke  Pengadilan  yang wilayah  hukumnya  meliputi  tempat  kedudukan  Badan  Publik”. Artinya,  PTUN  yang  berwenang  secara  relatif  untuk  penyelesaian sengketa  informasi  publik  adalah  PTUN  yang  wilayah  hukumnya meliputi kedudukan Badan Publik Negara.
b. Karakteristik Sengketa Informasi Publik di PTUN Penyelesaian  sengketa  informasi  publik  di  PTUN  memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemeriksaan sengketa tata usaha negara  menurut  Undang-Undang  PTUN.  Perbedaan  dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Subjek  yang  Bersengketa,  Objek  Keberatan,  dan  Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan
15 Mahkamah  Agung, Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Informasi Publik di Pengadilan , Perma Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 3 huruf b.
16 Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 …, Pasal 48 ayat 1.
17 Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU KIP jo . Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011.
Komisi  Informasi  tidak  dapat  didudukan  sebagai  pihak (subjek) yang bersengketa. Merujuk ketentuan Pasal 48 ayat (1)
UU KIP jo.  Pasal  1 angka 10 dan Pasal  3 huruf a Perma No. 2 Tahun  211,  subjek  yang  bersengketa  dalam  penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN adalah: ▪ Bila  Pemohon  Informasi  berkedudukan  sebagai  Pemohon Keberatan,  maka  Badan  Publik  Negara  berkedudukan sebagai Termohon Keberatan.
▪ Badan Publik Negara dapat berkedudukan sebagai Pemohon Keberatan  dengan  Pemohon  Informasi  berkedudukan sebagai Termohon Keberatan. Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat  (1)  Perma  No.  2  Tahun  2011,  mengatur  mengenai  objek keberatan yaitu Putusan Ajudikasi Komisi Informasi. Sedangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan ke PTUN diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2 Tahun  2011,  diajukan  dalam  tenggang  waktu  14  (empat  belas) hari  (kerja)  setelah  diterimanya  Putusan  (salinan  Putusan) Ajudikasi Komisi Informasi. 2) Proses Pemeriksaan Pemeriksaan  sengketa  informasi  publik  di  PTUN dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a) Panitera  PTUN,  paling  lambat  14  (empat  belas  hari  kerja) sejak  keberatan  diregister  di  kepaniteraan,  harus  meminta Komisi Informasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang disengketakan  beserta  seluruh  berkas  perkaranya.  Komisi Informasi  wajib  mengirimkan  putusan  dan  berkas perkaranya  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak permintaan diajukan. Termohon keberatan dapat mengajukan jawaban atas keberatan kepada Panitera dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diregister. 18 b) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah tenggang waktu 30
(tiga  puluh)  hari  kerja  kesempatan  Termohon  Keberatan mengajukan  Jawaban,  Ketua  PTUN  menunjuk  Majelis Hakim untuk mengadili perkara. 19 c) Tata Cara  Pemeriksaan: 20 Pemeriksaan  dilakukan  secara  sederhana  hanya  terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan  keberatan  dan  jawaban  atas  keberatan  tertulis dari  para  pihak,  dengan  tanpa  mediasi.  Pemeriksaan  bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama  dipandang
18 Mahkamah Agung, Perma Nomor 2 Tahun 2011 …, Pasal 6 ayat (1) sampai (3).
19 Mahkamah Agung, Perma Nomor 2 Tahun 2011 …, Pasal 6 ayat (4).
20 Mahkamah Agung, Perma Nomor 2 Tahun 2011 …, Pasal 7 dan Pasal 8.
perlu  oleh  Majelis  Hakim.  Untuk  terangnya  suatu  perkara,
Majelis  Hakim  dapat  memanggil  Komisi  Informasi  untuk memberikan keterangan apabila diperlukan.
Maksud dari pemeriksaan yang bersifat sederhana tersebut adalah  tidak  terdapat  metode  pemeriksaan  yang  bersifat  rumit atau  sulit,  sehingga  sesuai  dengan  akar  masalah  dan  persoalan yang  menjadi  perbedaan  dan  pertentangan  antar  pemohon  dan termohon. 21 Dengan  demikian  mampu  memberikan  solusi alternatif  jalan  keluar  yang  baik  dan  sama-sama  memberikan kepuasan terhadap para pihak. 22
3) Pengadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Majelis Hakim ditetapkan. 23 Putusan PTUN terhadap sengketa informasi publik adalah: a) Membatalkan  Putusan  Komisi  Informasi,  dalam  hal  terjadi Pembatalan  terhadap  Putusan  Komisi  Informasi  maka terdapat  2  (dua)  kemungkinan,  yakni  diikuti  oleh  perintah untuk  memberikan  sebagian  atau  keseluruhan  informasi kepada  pemohon  informasi,  atau  yang  kedua  adalah menolak  memberikan  sebagian  atau  keseluruhan  terhadap pemohon informasi. b) Menguatkan Putusan Komisi Informasi, penguatan terhadap Putusan  Komisi  Informasi  maka  kemungkinan  terdapat  2 (dua)  pilihan,  Pertama  memerintahkan  badan  publik  untuk memberikan  sebagian  atau  keseluruhan  informasi  yang diminta oleh Pemohon informasi publik, atau Kedua adalah menolak  memberikan  sebagian  atau  keseluruhan  informasi yang diminta oleh Pemohon informasi publik. 4) Upaya  hukum  dilakukan  dengan  mengajukan  kasasi  ke Mahkamah  Agung  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak diterimanya  Putusan 24 ,  dan  Mahkamah  Agung  wajib memutus  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak Majelis Hakim ditetapkan. 25
c. Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  di  PTUN  pasca  terbitnya UU  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan
Permohonan  informasi  kepada  badan  publik  termasuk kedalam  pengertian  permohonan  administrasi  negara, 26 dengan
21 Siti  Soetami, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  (Bandung:  Aditama, 2005), hlm. 32.
22 Ketut   Artadi,  “ Kumpulan Peraturan  Perundang  Undangan  Hukum  Acara  Perdata,”    Diktat Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar 2008, hlm. 52.
23 Mahkamah Agung, Perma Nomor 2 Tahun 2011 …, Pasal 9 ayat (1).
24 Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 2008 …, Pasal 50.
25 Mahkamah Agung, Perma Nomor 2 Tahun 2011 …, Pasal 9 ayat (3).
26 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2942-undang-undang-administrasi- pemerintahanterhadap- peradilan-tata-usaha-negara.html
demikian masuk kedalam obyek aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (selanjutnya disebut  sebagai  UU  AP).  Dalam  UU  AP,  obyek  gugatan  tidak hanya  mencakup  pada  sebuah  keputusan  tata  usaha  negara  namun juga  termasuk  didalamnya  adalah  tindakan  faktual  pejabat/badan tata  usaha  negara.  Selain  itu,  diatur  pula  bahwa  dalam  hal  pejabat atau  badan  tata  usaha  negara  tidak  merespon  sebuah  permohonan maka dianggap dikabulkan menurut UU AP.
Pada tahap inilah titik singgung diantara UU KIP dan UU AP berada,  ketika  pejabat/badan  publik  tidak  merespon  permohonan pejabat  dimungkinkan  terjadi  dua  skenario,  yang  pertama  akibat dari  tidak  ditanggapinya  suatu  permohonan  pemohon  informasi menggunakan  prosedur  keberatan  dan  permohonan  penyelesaian sengketa  kepada  Komisi  Informasi  Publik.  Skenario  kedua  adalah akibat  dari  frasa  “berhak  mengajukan  keberatan,”  pemohon  dapat langsung  menggunakan  ketentuan  fiktif  positif  sebagaimana dimaksud dalam UU AP. 27
Berdasarkan  uraian  tersebut,  karena  tindakan  faktual  dapat digugat  di  PTUN,  dan  pengabaian  atas  sebuah  permohonan berdasarkan  ketentuan  Pasal  53  ayat  2  dan  3  UU  AP  sangat dimungkinkan  bagi  pemohon  informasi  publik  untuk  dapat langsung  mengajukan  permohonan  penetapan  di  PTUN  melalui mekanisme  yang  diatur  dalam  Perma  No  5  Tahun  2015  tentang Pedoman  Beracara  untuk  memperoleh  Putusan  Atas  Permintaan Permohonan  guna  mendapatkan  dan/atau  tindakan  badan  atau pejabat  pemerintah.  Dapat  ditarik  suatu  simpulan  bahwa ketidaktegasan  UU  KIP  untuk  menyatakan  bahwa  keberatan merupakan kewajiban bagi pemohon informasi publik, penyelesaian sengketa informasi publik dimungkinkan melalui dua prosedur  yaitu  melalui  permohonan  atas  informasi  itu  sendiri  dan yang kedua melalui permohonan atas pelaksanaan fiktif positif. d. Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  dalam  Putusan  PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/PTUN-JKT 1) Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 a) Resume Putusan Amar  Putusan  KIP  Nomor  025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016: (1) Menyatakan  bahwa  informasi  yang  dimohonkan  oleh Pemohon berupa: ▪ Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan  secara  resmi  hasil  penyelidikan  Tim Pencari  Fakta  Kasus  Meninggalnya  Munir  kepada Masyarakat;
27 Kartika  Widya  Utama,  “Surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat  Fiktif  Positif,” NOTARIUS Edisi 8 No. 2 , (September 2015): 148.
▪ Alasan  Pemerintah  Republik  Indonesia  belum mengumumkan hasil penyelidikan TPFKMM sebagaimana  tercantum  dalam  penetapan  Kesembilan Keppres  No.111  Tahun  2004  tentang  Pembentukan TPFKMM. adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik. (2) Memerintahkan kepada Termohon (Kemensetneg) untuk mengumumkan informasi berupa pernyataan sebagaimana  yang  tertuang  dalam  tanggapan  atas Keberatan  Permohonan  Informasi  Publik  melalui  media elektronik  dan  nonelektronik  yang  dikelola  oleh Termohon. (3) Memerintahkan  kepada  Termohon  untuk  menjalankan kewajibannya  sesuai  dengan  UU  KIP  sejak  putusan  ini berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). b) Analisis terhadap amar putusan: (1) Amar pertama dalam putusan KIP tidak jelas dan ambigu karena  tidak  ada  perintah  kepada  Termohon  untuk mengumumkan  hanya  menyatakan  hal  yang  menjadi permohonan merupakan informasi yang wajib diumumkan untuk publik. Hal ini menimbulkan dampak, di  sisi  Pemohon,  amar  putusan  pertama  tersebut dipersepsikan bahwa Kemensetneg berkewajiban mengumumkan  hasil  penyelidikan  TPFKMM.  Di  sisi lain  Termohon,  amar  pertama  putusan  tersebut    dapat menjadi  preseden  buruk  bagi  Kemensetneg  karena menggambarkan  tugas  dan  kewenangan  Kemensetneg selalu  dianggap  tahu  dalam  setiap  kegiatan  yang dilakukan oleh Presiden. (2) Dalam  amar  putusan  kedua  majelis  hakim  hanya memerintahkan kepada Kemensetneg untuk menyampaikan  bahwa  Kemensetneg  tidak  memiliki  dan menguasa  informasi  melalui  media  elektronik  dan nonelektronik yang dikelola oleh Termohon. Putusan ini dapat  dimaknai  tidak  ada  perintah  kepada  Kemensetneg untuk mengumumkan Laporan TPFKMM. 2) Analisis  Putusan  PTUN  Jakarta  Nomor  3/G/KI/2016/PTUN- JKT a) Resume Putusan Amar Putusan PTUN Jakarta Nomor 3/G/KI/2016/PTUN.JKT tanggal 9 Februari 2017: (1) Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi. (2) Menyatakan  bahwa  informasi  yang  dimohonkan  oleh Termohon      Keberatan/dahulu  Pemohon  Informasi berupa  1).  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  segera
mengumumkan  secara  resmi  hasil  penyelidikan  Tim Pencari  Fakta  Kasus  Meninggalnya  Munir  kepada masyarakat,  dan  2).  Alasan  Pemerintah  Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari  Fakta  Kasus  Meninggalnya  Munir  sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kesembilan Keppres Nomor: 111  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Tim  Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, tidak ada pada Pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi. (3) Menyatakan  batal  Putusan  Komisi  Informasi  Pusat Republik  Indonesia  Nomor:  025/IV/KIP-PS-A/2016, tanggal  10 Oktober 2016, yang  dimohonkan  keberatan tersebut. (4) Menghukum  Termohon  Keberatan/dahulu  Pemohon Informasi  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar    Rp. 225.000- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). b) Analisis terhadap pertimbangan Majelis Hakim: (1) Yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah  “apakah informasi  yang  dimohonkan  oleh  KontraS  terkait  untuk mengumumkan  hasil  penyelidikan  TPFKMM  adalah informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim dan/atau diterima oleh Kemensetneg? (2) Fakta  hukum,  informasi  tersebut  tidak  dihasilkan, disimpan,  dikelola,  dikirim  dan/atau  diterima  oleh Kemensetneg, dalam arti informasi tersebut tidak berada dibawah penguasaan Kemensetneg. Hal ini dilihat dalam pembuktian di sidang KIP bahwa setelah memeriksa asli Buku  Agenda  Kemensetneg  tidak  menemukan  catatan adanya surat masuk daru TPFKMM. (3) Saksi  Usman  Hamid  penyerahan  dilakukan  secara langsung  kepada  Presiden,  namun  tidak  ada  fakta hukum/bukti bahwa dokumen tersebut diserahkan kepada Kemensetneg  dan  diperintahkan  untuk  disimpan, diarsipkan atau dikelola Kemensetneg. (4) Berdasarkan fakta tersebut hakim menyatakan informasi yang dimohonkan tidak berada pada pemohon keberatan. 3) Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 241K/TUN/KI/2017 a) Resume Putusan (1) Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi: Komisi  Untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak Kekerasan (KONTRAS) tersebut; (2) Menghukum  Pemohon  Kasasi  untuk  membayar  biaya perkara  dalam  semua  tingkat  pengadilan,  yang  dalam kasasi  ditetapkan  sebesar  Rp500.000,-  (lima  ratus  ribu rupiah).
b) Analisis pertimbangan majelis hakim (1) Perpres  Nomor  24  Tahun  2015  tentang  organisasi Kementerian  Sekretariat  Negara  tidak  mengatur  secara eksplisit tugas Kemensetneg untuk menyimpan, mengelola, dan menerima informasi yang bersumber dari hasil  pencari  fakta  di  bidang  tertentu,  misalnya  Hasil Pencari Fakta Kasus Kematian Munir. (2) Sesuai Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Perma No. 2 Tahun 2011, informasi  yang  dapat  dimohonkan  oleh  Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan kepada Termohon Kasasi/Pemohon  Keberatan  adalah  informasi  yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola  dan/atau  diterima  oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan, sedangkan dalam kasus  sengketa  ini  informasi  yang  dimohonkan  oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan kepada Termohon Kasasi/Pemohon  Keberatan  adalah  Hasil  Penyelidikan Pencari  Fakta  Kasus  Munir,  sehingga  tidak  ada kewajiban bagi Kemensetneg untuk memenuhi permintaan Kontras.
2. Model  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  di  PTUN  Korea Selatan
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  juga  dikenal  di  berbagai  negara lain  yang  menganut  sistem  hukum civil  law ,  salah  satunya  Korea Selatan. Korea Selatan memiliki Undang-Undang Nomor 3992 Tahun 1987  tentang  Undang-Undang  Organisasi  Pengadilan  sebagaimana yang  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  13522  Tahun 2015,  pada  tanggal  1  Desember  2015.  Undang-undang  ini  mengatur tentang  penyelenggaraan  pengadilan  yang  menjalankan  kekuasaan kehakiman  sebagaimana  ditentukan  oleh  Konstitusi. 28 Pengadilan  di Korea  Selatan  diklasifikasikan  ke  dalam  enam  kategori  yaitu Mahkamah  Agung,  Pengadilan  Tinggi,  Pengadilan  Paten,  Pengadilan Negeri, Pengadilan Keluarga, Pengadilan Administratif. 29
Pengadilan Administratif, yang baru didirikan pada tahun 1994, telah  secara  aktif  memeriksa  penyalahgunaan  kebijaksanaan administratif. 30 Pengadilan  administratif  akan  mengadili  pada  tingkat pertama  kasus-kasus  administratif  seperti  yang  ditentukan  oleh Undang-Undang  Litigasi  Administratif  dan  yang  berada  di  bawah kewenangan  pengadilan  administratif  berdasarkan  Undang-undang lainnya. 31 Pengadilan  administrasi  memberikan  dua  kesempatan  naik
28 Korea Selatan , UU Nomor 13522 Tahun 2015 tentang Organisasi Pengadilan , Pasal 1.
29 Korea Selatan , UU Nomor 13522 Tahun 2015 tentang Organisasi Pengadilan , Pasal 3.
30 Kuk Cho, Litigation in Korea , (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc., 2010), hlm. viii
31 Korea Selatan , UU Nomor 13522 Tahun 2015 tentang Organisasi Pengadilan , Pasal 40.
banding  berikutnya dari  keputusannya kepada Pengadilan Tinggi dan kemudian ke Mahkamah Agung 32 .
Sebagian besar kasus administratif berkaitan dengan pencabutan atau  penegasan  dari  pembatalan  keputusan  badan  administratif (Disposisi).  Tindakan  penegakan  status  sebagai  PNS  dan  tindakan kontraktual  dalam  hukum  publik  merupakan  contoh  tindakan  yang melibatkan  hubungan  hukum  dalam  hukum  publik.  Selain  itu, tindakan  penegasan  tindakan  tidak  sah  diizinkan  jika  entitas administratif gagal menanggapi aplikasi oleh publik. 33
Terkait  dengan  sengketa  informasi  publik,  model  penyelesaian terhadap  keberatan  yang  diajukan  oleh  pemohon  infomasi  kepada badan  publik  yang  memutuskan  untuk  menolak  menyampaikan informasi, pemohon informasi dapat mengajukan banding administratif berdasarkan Administrative Appeal Act 2017 atau litigasi administratif  berdasarkan Administrative  Litigation  Act  2017 . 34
Perbandingan penyelesaian SIP di PTUN Indonesia dan PTUN Korsel dapat dilihat pada 2 matriks perbandingan sebagai berikut:
Tabel 1. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Indonesia dan Korea Selatan Aspek Pembanding Indonesia Korea Selatan Dasar  Hukum Pengaturan ▪ UU No. 14 Tahun 2008 ▪ PERKIP No. 1 Tahun 2010 ▪ PERKIP No .2 Tahun 2010 ▪ PERMA No. 2 Tahun 2011 ▪ Information Disclosure Act 2013 ▪ Administrative Appeal Act 2017 ▪ ............................................................................................................................. A dministrative Litigation Act 2017 Informasi Publik Informasi yang dihasilkan, disimpan,  dikelola, dikirim, dan/atau diterima  oleh  suatu badan  publik  yang berkaitan dengan penyelenggara  dan penyelenggaraan negara  dan/  atau penyelenggara  dan Hal-hal yang ada dalam dokumen (termasuk  dokumen  elektronik), gambar,  film,  kaset,  slide,  dan media lain yang dibuat, disimpan, dan  dikelola  oleh  lembaga  publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
32 Hee-Jung  Lee,  "The  structures  and  roles  in  judicial  review  of  administrative  litigation  in Korea", Journal of Korean Law, vol. 6, no. 1 , (2006): 47.
33 Supreme Court of Korea, The Judiciary Administrative, https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/proceedings/administrative.jsp ,  di  akses  tanggal  30 Oktober 2020
34 Korea Selatan, UU Keterbukaan Informasi Tahun 2013 , Pasal 18.
penyelenggaraan badan publik lainnya. Badan Publik ▪ Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ▪ Badan  lain  yang fungsi  dan  tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara ▪ Badan-badan negara bagian. ▪ Pemerintah daerah.
▪ Lembaga publik.
▪ Lembaga lain berdasarkan Keputusan Presiden. Komisi/Badan Informasi ▪ KIP  Pusat,  KIP provinsi, KIP kab/kota. ▪ KIP Pusat beranggotaan  7 orang ▪ Komite Keterbukaan Informasi ▪ Beranggotakan 9 orang ▪ Dibentuk oleh Menteri Keamanan  dan  Administrasi Umum ▪ Berfungsi menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik ▪ Tidak mempunyai fungsi menyelesaikan perselisihan informasi Sengketa Informasi Publik (SIP) ▪ Sengketa yang terjadi antara badan  publik  dan pengguna informasi  publik yang berkaitan dengan hak memperoleh  dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan. ▪ Pengajuan keberatan  kepada Lembaga  publik dalam jangka waktu 14 hari. ▪ Keberatan oleh pemohon karena tidak puas atas keputusan lembaga publik yang  tidak  mengungkapkan informasi atau sebagian informasi.
▪ Pengajuan  keberatan  kepada Lembaga  publik  dilakukan secara  tertulis  dalam  jangka waktu 30 hari. Penyelesaian SIP ▪ Penyelesaian melalui jalur non litigasi: − Penyelesaian SIP melalui jalur mediasi Bila  lembaga  publik  memutuskan untuk  menolak  atau  menolak keberatan,  pemohon  informasi dapat mengajukan banding administratif atau litigasi administratif
− Penyelesaian SIP melalui ajudikasi nonlitigasi 3. Penyelesaia n melalui jalur litigasi − Melalui PTUN apabila  yang digugat Badan  Publik Negara. − Melalui Pengadilan Negeri apabila  yang digugat Badan  Publik Negara. ▪ Banding administratif, diajukan atas keberatan informasi yang wajib disediakan dan tidak dikecualikan oleh badan publik.
▪ Litigasi administratif, diajukan atas  keberatan  informasi  yang tidak  boleh  diungkap  seperti informasi  terkait  keamanan nasional,  pertahanan  nasional unifikasi dan hubungan diplomatikk yang akan merusak kepentingan nasional Tabel 2. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di PTUN Indonesia dan PTUN Korea Selatan Aspek Pemband ing PTUN Indonesia Banding Administratif Korea Selatan (Administrative Appeals Act 2017) Litigasi Administratif Korea Selatan (Administrative Litigation Act 2017) Objek Sengketa Keberatan diajukan secara tertulis terhadap “Putusan Ajudikasi Komisi Informasi” Diajukan oleh pemohon/sengketa  atas informasi  yang  wajib disediakan  dan  tidak dikecualikan  oleh  badan publik Diajukan atas keberatan informasi yang tidak boleh diungkap seperti informasi terkait keamanan nasional, pertahanan nasional,  unifikasi, dan hubungan diplomatik yang akan merusak kepentingan nasional Pihak yang bersengke Pihak-pihak yang semula ▪ Pemohon informasi ▪ Termohon  Informasi dalam  hal  ini  Badan ▪ Pemohon informasi ▪ Termohon
ta bersengketa di Komisi Informasi (ajudikasi non litigasi). Publik yang mempunyai informasi yang wajib disediakan  dan  tidak dikecualikan oleh badan publik Informasi dalam  hal  ini Badan Publik yang tidak boleh  diungkap seperti informasi terkait keamanan nasional, pertahanan nasional, unifikasi, dan hubungan diplomatik yang akan merusak kepentingan nasional Waktu Pengajuan 14 (empat belas)  hari (kerja) setelah diterimanya Putusan (salinan Putusan) Ajudikasi Komisi Informasi waktu  90  hari  sejak tanggal pemohon banding mengetahui bahwa  keputusan  badan administratif telah dibuat Gugatan atas pencabutan disposisi  dilakukan dalam  waktu  90 hari  sejak  tanggal disposisi diketahui Proses Pemeriksa an ▪ Dilakuk an secara sederha na, pemerik saan hanya dilakuka n terhadap Putusan KIP, berkas perkara serta permoh onan keberata n dan ▪ Penyelesaian SIP termasuk dalam Banding untuk pelaksanaan kewajiban, karena adanya tindakan ilegal  atau  tidak  adil atas keputusan penolakan atau kelalalaian yang diberikan oleh badan administratif ▪ Apabila dipandang perlu, komisi banding  adminstrasi dapat meminta badan  administratif untuk menyajikan dokumen terkait, atau bahan lain yang ▪ Pengadilan tingkat  pertama yang berwenang mengadili gugatan pencabutan adalah administratif pengadilan yang  memiliki yurisdiksi  atas pemohon keberatan informasi ▪ Jika  pengadilan menganggap perlu untuk mengizinkan badan
jawaban atau keberata n tertulis dari para pihak tanpa mediasi ▪ . diperlukan untuk pemeriksaan atau jika  perlu  pimpinan badan administrasi dapat menyatakan pendapatnya  secara langsung. ▪ Komisi banding adminsitrasi dapat melakukan proses mediasi untuk penyelesaian yang cepat dan adil dengan  persetujuan para pihak. administratif lain untuk campur  tangan dalam  gugatan, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukannya, atas  permintaan pihak atau badan administratif terkait  atau  ex officio. Putusan Pengadila n ▪ Membat alkan Putusan Komisi Informa si ▪ Mengua tkan Putusan Komisi Infomas i ▪ Jika pengajuan banding tidak berdasar, komisi banding akan membatalkan gugatan. ▪ Jika  komisi  banding menemukan  bahwa pencabutan keputusan badan administrasi beralasan, akan diperintahkan  untuk mencabut  disposisi, atau merubah disposisi, atau mengganti dengan disposisi yang baru. ▪ Keputusan PTUN yang mencabut disposisi mengikat  para pihak, badan administratif dan lembaga administratif lainnya yang terlibat.

## E. Kesimpulan
Sengketa  Informasi  Publik  (SIP)  merupakan  sengketa  yang  terjadi antara  Badan  Publik  dan  Pengguna  Informasi  Publik  berkaitan  dengan  hak memperoleh  dan  menggunakan  informasi.  PTUN  mempunyai  kewenangan absolut  dalam  penyelesaian  SIP,  bilamana  SIP  itu  telah  terlebih  dahulu diputus  melalui  ajudikasi  non  litigasi  oleh  Komisi  Informasi.  Penyelesaian SIP  di  PTUN  Indonesia  merupakan  penyelesaian  sederhana  karena pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Putusan KIP.
Putusan  PTUN  Jakarta  Nomor  3/G/KI/2016/TUN  merupakan  contoh putusan  yang  membatalkan  Putusan  Komisi  Informasi  terkait  permohonan Kontras  kepada  KemenSetneg  agar  pemerintah  RI  pengumuman  hasil penyelidikan  TPF  Kasus  Meninggalnya  Munir  kepada  masyarakat. berdasarkan  fakta  hukum,  informasi  tersebut  tidak  dihasilkan,  disimpan,
dikelola,  dikirim  dan/atau  diterima  oleh  Kemensetneg,  dalam  arti  tidak berada dibawah penguasaan Kemensetneg.
Model penyelesaian SIP di PTUN Indonesia dan PTUN Korea Selatan sangat  berbeda,  PTUN  Indonesia  akan  menyelesaikan  proses  SIP  jika perkara tersebut  sudah diputus oleh Komisi  Informasi, sedangkan di  Korea Selatan  pemohon  infomasi  dapat  langsung  mengajukan  keberatan  terhadap badan  publik  yang  memutuskan  untuk  menolak  menyampaikan  informasi melalui  banding  administratif  berdasarkan South  Korea Administrative Appeal  Act  2017 atau  litigasi  administratif  berdasarkan South  Korea Administrative Litigation Act 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Artadi,  Ketut.   “ Kumpulan  Peraturan  Perundang  Undangan  Hukum  Acara Perdata,” Diktat Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar , 2008. Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Azhari,  “Negara  Hukum  Indonesia  Suatu  Analisis  Yuridis  Normatif  tentang Unsur-Unsurnya”, Disertasi FH UI, Jakarta, 1993. Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2008.
Cho, Kuk. Litigation in Korea . Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc., 2010. Hadjon,  Philipus  M, et.al.,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Introduction  to  the  Indonesian  Admnistrative  Law ).  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 1999.
Hadjon,  Philipus    M. Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia .  Surabaya: Peradaban, 2007.
Harahap,Yahya. Pembahasan  Permasalah  dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan dan Penuntutan . Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Lopa,  Baharuddin  dan  Andi  Hamzah. Mengenal  Peradilan  Tata  Usaha  Negara . Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
Marbun,  S.  F. Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administrasi  di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2011), hlm. 11. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2014.
Sasangka,  Hari  dan  Lily  Rosita. Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara  Pidana . Bandung: Mandar Maju, 2003.
Soerodibroto, R. Soenarto. KUHP dan KUHAP Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Soetami,  Siti. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Bandung:  Aditama, 2005.
Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Valerine,  J.  L.  K. Metode  Penelitian  Hukum  (Bagian  I). Jakarta:  Program  Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
Zuhro,  R.  Siti et.al ,. Demokrasi  Lokal;  Perubahan  dan  Kesinambungan  Nilai- Nilai Budaya Politik Lokal . Yogyakarta: Ombak, 2009.

## Artikel
Lee,  Hee-Jung.  "The  structures  and  roles  in  judicial  review  of  administrative litigation in Korea", Journal of Korean Law, vol. 6, no. 1 , 2006. Lolita, Angretta dan Muhammad Abudan. “Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik”, Jurnal Hukum Adigama , 2018. Lotulung,  Paulus  Efendi. Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Kekuasaan .  Jakarta: Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
Manan,  Bagir.  “Tantangan  terhadap  Perkembangan  Administrasi  Negara‟. Majalah Varia Peradilan Tahun XXIV, No. 284, Juli 2009. Naelufar,  Rizqan.  “Perluasan  Kompetensi  PTUN  dalam  Mengadili  Sengketa Informasi Publik”, Unnes Law Journal Vol. 2 No. 1 , 2013. Situmorang, Victor dan Soedibyo. “Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara”, dalam  “Perbandingan  Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan Verwatungsgerecht  sebagai  Perlindungan  Hukum  Rakyat”,  Dani  Habibi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21 No.1 , April 2019.
Tjandra,  W.  Riawan,  “Perbandingan  Sistem  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan Conseil  d’etat  sebagai  Institusi  Pengawas  Tindakan  Hukum  Tata  Usaha Negara, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 20 , Juli 2013
Tarochi,  Juwita et.al .  “Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin”. Jurnal Notarius Vol. 3 No. 2 , (2020): 803-818.
Utama, Kartika Widya dan Yudhitiya Dyah Sukmadewi. “Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik”, Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019.
Utama, Kartika Widya “Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif,” NOTARIUS Edisi 8 No. 2 , September 2015

## Internet
Supreme Court of Korea, The Judiciary Administrative, https://eng.scourt.go.kr/eng/judiciary/proceedings/administrative.jsp, di
akses tanggal 30 Oktober 2020
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2942-undang-undang- administrasi-pemerintahanterhadap-peradilan-tata-usaha-negara.html