## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

## Agreeing to An Agreement BAsed on the Civil Code lAw
Book

## I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai E-mail: dwratnaningsih168@gmail.com
Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai E-mail: cokdild@gmail.com

## Abstrak
Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari sebuah perbuatan hukum. Manusia sebagai subjek hukum sering melakukan pengikatan diri dengan orang lain, yang salah satunya bisa saja dengan sebuah transaksi. Pengikatan diri dalam sebuah transaksi ini merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara para pihak di dalam sebuah perjanjian untuk dapat mencapai tujuan tertentu, yang disebut dengan perjanjian. Tapi pada umumnya masyarakat luas tidak terlalu paham akan arti pentingnya sebuah perjanjian. Perjanjian sangat penting adanya dalam sebuah transaksi apapun, dimana dalam pembuatan sebuah perjanjian tersebut perlu juga diperhatikan akan syarat- syarat bagaimana sahnya sebuah perjanjian.

## Kata Kunci: Perjanjian; Syarat Sahnya Perjanjian; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Abstract
in daily community life, humans cannot escape from legal actions. humans, as legal subjects, often bind themselves to others, which can include transactions. this self-binding in a transaction is an agreement that occurs between the parties involved in order to achieve certain goals, known as an agreement. however, in general, the general public does not fully understand the importance of an agreement. Agreements are extremely important in any transaction, where the creation of an agreement also needs to consider the conditions for the validity of such an agreement.
Keywords: Agreement; Conditions for Validity of an Agreement; Civil Code Law.

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan antarindividu maupun antarlembaga. Perjanjian merupakan dasar dari banyak transaksi hukum yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, dan hak secara sah dan teratur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perjanjian dan syarat- syarat sahnya menjadi sangat relevan dan krusial untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 12~18
secara mendalam tentang perjanjian dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini mengeksplorasi definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih dengan orang lain, serta menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian yang akan dibahas meliputi adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat, kemampuan para pihak untuk melakukan tindakan hukum, adanya kemauan yang bebas tanpa ada paksaan, ketentuan yang jelas dan mungkin untuk dipenuhi, serta tidak adanya hal- hal yang dilarang oleh hukum. Penelitian ini juga akan menyoroti konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi, yang dapat mengakibatkan perjanjian dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan.
Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam KUHPerdata telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPerdata. Dimana dalam pasal 1313 KUHPerdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

## B. METoDE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas data sekunder. Dimana metode tersebut merupakan metode penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini menekankan pada studi dokumen dan kajian pustaka yang berkaitan dengan perjanjian dan syarat-syarat sahnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penelitian hukum normatif, data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang- undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang terkait dengan perjanjian dan hukum kontrak. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, artikel jurnal, dan literatur lain yang membahas tentang perjanjian, syarat-syarat sahnya, dan implikasi hukum dari perjanjian yang tidak sah. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap yurisprudensi atau putusan pengadilan yang relevan dengan masalah perjanjian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam kasus nyata. Pendekatan ini membantu dalam memahami interpretasi hukum dan penerapannya oleh pengadilan dalam konteks perjanjian yang sah atau tidak sah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami dan
menjelaskan makna dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perjanjian. Interpretasi ini dilakukan dengan cara gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap syarat-syarat sah perjanjian adalah akurat dan sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Dalam rangka memperkaya analisis, penelitian
Menurut pandangan Sudikno Mertokusomo menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma. 1 Menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Bugerlijkwetboek ), bahan hukum sekunder meliputi pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum (text book), dan artikel dari perkembangan informasi internet dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang berhasil diinventarisir kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan serta dilakukan pencatatan secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. 2 Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara komprehensif berdasarkan interpretasi hukum. Komprehensif artinya analisa dilakukan secara mendalam yang meliputi berbagai aspek sesuai dengan luas lingkup penelitian. Kemudian interpretasi hukum sendiri merupakan suatu penafsiran yang dimana salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya. 3

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Analisis Penelitian
Analisis dari penelitian yang dijelaskan dalam kutipan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:
a. Konteks Penelitian: Penelitian ini berfokus pada perjanjian dalam konteks hukum perdata, khususnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini penting karena perjanjian merupakan dasar dari banyak transaksi hukum dalam masyarakat dan memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan antar pihak yang terlibat.
b. Syarat Sah Perjanjian: Penelitian ini mengidentifikasi syarat-syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian dianggap valid menurut hukum perdata, yaitu:
c.  Kesepakatan antara para pihak: Ini adalah inti dari perjanjian, di mana semua pihak harus menyetujui syarat dan ketentuan yang sama.
1 Mertokusumo, S. (2014). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 37.
2 Soerjono Soekanto. (1985). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali, hlm. 147. 3 Kartini  Kartono.  (1995). Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu  Hukum. Dalam Hilman Adikusuma. Bandung: Penerbit Mandar Maju,  hlm. 58.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 14~18
d.  Kemampuan untuk berbuat hukum: Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, seperti usia yang cukup dan tidak ada hambatan mental.
e.  Kemauan bebas tanpa paksaan: Perjanjian harus dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak lain.
f.  Ketentuan yang jelas dan mungkin untuk dipenuhi: Syarat-syarat dalam perjanjian harus spesifik, jelas, dan dapat dilaksanakan.
g.  Tidak bertentangan dengan hukum: Perjanjian tidak boleh melanggar hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip umum keadilan.
h.  Konsekuensi Ketidakpemenuhan Syarat: Jika salah satu atau lebih syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan. Ini menunjukkan pentingnya memastikan semua syarat terpenuhi sebelum perjanjian dianggap mengika

## 2. Pengertian Perjanjian Berdasarkan dari KUH Perdata
Perjanjian adalah salah satu upaya dari Masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak Masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.
Perjanjian, dalam konteks hukum perdata Indonesia, diatur oleh Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat, dengan atau tanpa mengikatkan diri secara langsung. Berikut adalah pengertian perjanjian berdasarkan KUH Perdata:
1. Pasal 1313 KUH Perdata: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”
2.  Pasal 1314 KUH Perdata: “Perjanjian terjadi karena adanya persetujuan yang dibuat dengan sengaja oleh satu pihak atau lebih yang berkeinginan untuk terikat, yang ditujukan kepada satu pihak atau lebih yang berkeinginan untuk menerima.”
Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini haruslah dilakukan dengan sengaja (dengan kemauan bebas) dan ditujukan kepada pihak yang juga memiliki kemauan bebas untuk menerimanya. Perjanjian dapat dibuat untuk berbagai tujuan dan dapat mencakup berbagai hal, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Adanya perjanjian memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak yang terlibat untuk
saling mengikatkan diri dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di hadapan pengadilan untuk menuntut pemenuhan hak-haknya.

## 3. Syarat-syarat Sahnya Sebuah Perjanjian Berdasarkan dari KUHPerdata
Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia, terdapat beberapa syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat. Berikut adalah beberapa syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUH Perdata:
1.  Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan 4 (empat) syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatan sah, yaitu: a.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: Para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjikan tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan.
b. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan: Dimana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum diantara sudah dewasa dan dalam keadaan sehat.
c.  Suatu hal tertentu : Dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan.
d. Suatu sebab yang halal : Dimana dalam perjanjian ini harus didasari dengan hal- hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Unsur pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan unsur ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan.4Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak sah. Mayarakat pada umumnya harus menyadari bahwa sebuah perjanjian harus dibuat secara sadar, tanpa paksaan atau khilaf. Dalam hal ini paksaan yang dimaksud ialah tekanan bathin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dalam menyepakati sebuah perjanjian yang dibuatnya. 4
2. Kemampuan untuk Berbuat Hukum (Pasal 1338 KUH Perdata): Para pihak yang membuat perjanjian haruslah memiliki kemampuan untuk berbuat hukum. Artinya, mereka harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berbuat hukum, seperti anak di bawah umur atau orang yang dinyatakan tidak sadar (gila), tidak dapat membuat perjanjian yang sah.
3.  Kemauan Bebas (Pasal 1338 KUH Perdata): Perjanjian harus dibuat atas dasar kemauan bebas dari setiap pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan ketidaksahean perjanjian.
4 Subekti. (1992).  Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.16

## 16~18
4. Ketentuan Hukum yang Tertentu (Pasal 1339 KUH Perdata): Isi perjanjian harus jelas dan pasti. Perjanjian harus menunjukkan suatu perjanjian yang nyata dan tegas, bukan sekadar janji-janji yang umum atau tidak jelas.
5.  Kemungkinan Pemenuhan (Pasal 1342 KUH Perdata): Perjanjian harus memungkinkan untuk dilaksanakan. Jika suatu perjanjian fisik atau hukumnya tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
6.  Penyebutan Hal-hal yang Dilarang (Pasal 1341 KUH Perdata): Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika suatu perjanjian melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat imperatif (wajib), perjanjian tersebut dianggap tidak sah.
7. Konsensus (Pasal 1338 KUH Perdata): Para pihak harus mencapai kesepakatan atau konsensus mengenai isi perjanjian. Kesepakatan ini harus mencakup semua unsur yang menjadi pokok perjanjian.
Penting untuk dicatat bahwa tidak adanya salah satu syarat di atas dapat mengakibatkan ketidaksahean perjanjian. Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan lain dalam KUH Perdata yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perjanjian, tergantung pada konteks dan materi perjanjian tersebut.

## 4. Implikasi Penelitian
Implikasi dari penelitian yang membahas syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat diuraikan sebagai berikut:
a.  Implikasi Teoretis:
a) Pemahaman Hukum yang Lebih Mendalam: Penelitian ini memberikan kon- tribusi pada literatur hukum dengan memperjelas syarat-syarat sah perjanjian, yang membantu akademisi dan praktisi hukum memahami aspek-aspek kunci yang membuat perjanjian berlaku secara hukum. Pengembangan
b) Teori Hukum Perdata: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengem- bangkan teori hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan teori perjan- jian dan kontrak.
b.  Implikasi Praktis
a) Kepastian Hukum: Dengan memahami syarat-syarat sah perjanjian, para pi- hak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan bahwa per- janjian mereka memenuhi standar hukum yang berlaku, sehingga mengurangi risiko sengketa hukum di masa depan.
b) Panduan bagi Praktisi Hukum: Penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi pengacara, notaris, dan praktisi hukum lainnya dalam menyiapkan dan me- ninjau dokumen perjanjian untuk memastikan keabsahan dan kekuatan huk- umnya.
c) Perlindungan Konsumen dan Bisnis: Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai syarat sah perjanjian, konsumen dan bisnis dapat melindungi hak- hak mereka dan memastikan bahwa mereka tidak terikat dalam perjanjian yang tidak adil atau ilegal.
c.  Implikasi Sosial:
Peningkatan Kepercayaan dalam Transaksi: Pengetahuan tentang syarat sah perjanjian dapat meningkatkan kepercayaan antar pihak dalam transaksi sosial dan ekonomi, karena setiap pihak tahu kepada pihak lain bahwa mereka terikat oleh syarat-syarat yang telah disepakati secara sah dan adil, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan efisiensi transaksi . Implikasi ini juga menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka dapat membuat perjanjian yang sah dan menghindari kerugian yang mungkin timbul dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum.
d.  Implikasi Pendidikan:
Edukasi Hukum: Penelitian ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum yang lebih luas bagi masyarakat umum mengenai pentingnya syarat sah perjanjian, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam transaksi hokum
e.  Implikasi untuk Pembuat Kebijakan:
Reformasi Regulasi: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mereformasi atau memperbarui peraturan yang berkaitan dengan perjanjian, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat luas.
f.  Implikasi untuk Pembuat Kebijakan:
Implikasi untuk Penelitian Lanjutan: Penelitian Lanjutan: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk studi lebih lanjut mengenai implementasi syarat sah perjanjian dalam praktik hukum sehari-hari dan bagaimana hal ini mempengaruhi keadilan sosial dan ekonomi
Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dalam konteks hukum tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan teratur.

## D. KESIMPULAN
Perjanjian memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai perbuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Agar perjanjian dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kemampuan para pihak untuk melakukan tindakan hukum, keberadaan kemauan bebas tanpa paksaan, ketentuan yang jelas dan mungkin untuk dipenuhi, serta tidak adanya hal-hal yang dilarang oleh hukum. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan bisa dibatalkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengandalkan bahan hukum primer serta sekunder. Adapun 2 (dua) point penting yang dapat dirumuskan: a. Perjanjian   adalah   bagian   dari   sebuahperikatan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 18~18
yang   mana   sebuah perikatan   itu   dapat   timbul   setelah   terciptanya   sebuah perjanjian. Perjanjian  adalah  salah  satu  upaya  dari  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhannya dengan mengikatkan dirinya dengan orang lain. b. Dalam      sebuah perjanjian   diperlukan   pemahaman   tentang   bagaimana perjanjian  tersebut  dapat dilaksanakan  dengan  sempurna.  Dimana  perlu diperhatikan  beberapa  syarat  dalam membuat  sebuah  perjanjian  agar dapat dikatakan sah.

## DAfTAR PUSTAKA
Kartini  Kartono. 1995. Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu  Hukum. Dalam Hilman Adikusuma. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Mertokusumo, S. 2014. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi. Yogyakarta:

## Cahaya Atma Pustaka
Soerjono Soekanto. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:
Rajawali.
Subekti. 1992. Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional. Citra Aditya Bakti. Bandung.