al-Ihkâ V o l . 1 2   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 7 DOI 10.19105/al-ihkam.v12i2.1232

## Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal
Asep Saepudin Jahar
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda Jakarta, Email: asepjahar@uinjkt.ac.id)

## Thalhah
( Fakultas Syariah IAIN Ambon, Jl.Dr.H. Tarmizi Tahir Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, Email: thalhah1@yahoo.com )

## Abstrak:
Proses  pembentukkan  Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal  telah melalui  proses  yang  panjang.  Berbagai  kelompok  terlibat  dalam pembentukan  ini,  baik  dari  unsur  pemerintah,  legislatif  dan masyarakat  sipil.  Perdebatan  di  dalam  dan  luar  legaslatif  tentang substansi  hukum  ini  memperlihatkan  adanya  perhatian  dan kepentingan  berbagai  pihak.  Perebutan  pengaruh  ini  bukan  saja antara  pihak  penguasa  yaitu  antara  DPR  dan  Pemerintah,  namun juga masyarakat sipil ( civil society ) yang dalam kasus ini adalah MUI dan kelompok organisasi masyarakat lainnya. Keterlibatan langsung mereka dalam proses pembentukan UU ini baik dalam forum resmi dan  tidak  resmi  menunjukkan  adanya  negosiasi  dan  partisipasi penting  dalam  pembentukan  UU.  Ini  menunjukkan  bahwa  masalah sertifikasi  produk  halal  bukan  masalah  agama  semata,  atau kepentingan  konsumen,  tetapi  juga  kepentingan  ekonomi.  Ada  tiga isu  penting  yang  mengemuka  ketika  proses  pengesahan  UU  ini berlangsung.  Pertama,  isu  ekonomi  menjadi  alasan  bagaimana masalah  sertifikasi  ini.  Kedua,  sensitifitas  agama  juga  menjadi perhatian,  yang  dianggap  lebih  mementingkan  umat  Islam.  Ketiga, politik  kepentingan  para  fihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan dalam  hal  ini  kementrian  agama  (pemerintah)  dan  masyarakat  sipil (MUI).
Kata Kunci: Produk Halal, Isu Ekonomi, Umat Islam, Kepentingan Konsumen

## Abstract:
The  process  of  formation  of  Insurance  Act  Halal  products  has  gone through  a  long  process.  The  various  groups  involved  in  this formation,  both  from  the  government,  legislature  and  civil  society.

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
386
The  debate  inside  and  outside  legislative  about  this  legal  substance showed  their  concerns  and  interests  of  all  parties.  It  is  not  only  a struggle  for  influence  between  the  authorities,  namely  between  the Parliament  and  the  Government  but  also  the  civil  society  which  in this  case  is  the  MUI  and  other  civil  society  groups.  Their  direct involvement in the process of establishing this law both in formal and informal  forums  show  their  negotiation  and  participation  are important in the formation of the Act. This shows that the problem of certification  of  halal  products  is  not  religious  issues  per  se,  or  the interests  of  consumers,  but  also  economic  interests.  There  are  three important issues which arise when the process of ratification  of this law  took  place.  First,  the  economic  issue  is  the  reason  how  this certification  issue.  Second,  religious  sensitivity  is  also  a  concern, which is considered to be  more concerned with Muslims. Third, the political  interests  of  the  parties  involved  in  the  management  of religious in this ministry (government) and civil society (MUI)
Keywords:
Halal Products, Economic Issues, Muslims, Consumer Interests

## Pendahuluan
Rancangan  Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal  telah disahkan sebagai undang-undang oleh DPR. 1 Kehadiran UU 2 ini hasil negosiasi politik antar fraksi DPR dan Pemerintah. 3 Perdebatan yang muncul  yaitu  terkait  dengan  faktor  kepentingan-kepentingan  politik pemerintah terhadap RUU JPH serta fraksi  partai  politik di DPR RI. Di  sinilah  produk  hukum  tidak  lepas  dari  dinamika  konfigurasi politik. 4
1 UU  ini  disahkan  pada  tanggal  25  September  2014  menjadi  UU  Jaminan  Produk Halal No. 33 tahun 2014.
2 Asep  Syarifuddin  Hidayat  dan  Mustholih  Siraj,”Sertifikasi  Halal  dan  Sertifikasi Produk Non-Halal pada Produk Pangan Industri,” dalam Ahkam: Jurnal Ilmu Syarih , Vol.  XV,  No.  2,  Juli  2015.  Sertifikasi  halal  merupakan  hak  dan  jaminan  konsumen dalam menjalankan keyakinannya.
3 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta , Rajawali Press, 2011) .373. Lihat  juga  Moh  Mahfud  MD, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi , (Jakarta, Rajawali Press, 2010), 37.
4 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  373.  Perubahan  konfigurasi  politik pada  setiap  periode  memunculkan  hukum  yang  juga  berubah  berdasarkan “perjuangan Politik”  penguasa (Lembaga eksekutif dan Legislatif) pada saat itu.
Rancangan  Undang-undang  Jaminan  Produk  Halal  telah melalui  perjalanan yang cukup panjang, dari  periode DPR RI  2004- 2009 hingga DPR RI periode tahun 2014. Perjalanan panjang produk UU  ini  menunjukkan  adanya  vested  interest  dari  kelompok  agama, politisi  dan  pelaku  bisnis. 5 Perdebatan  di  kalangan  politisi  DPR tentang  UU  ini  pada  dasarnya  lebih  bersifat  formalistis  procedural, bukan  pada  aspek  social  kebutuhan  masyarakat  yang  harus  dijamin oleh negara dalam mendapatkan perlindungan produk. 6

## Peran MUI dalam Sertifikasi Halal
Praktek  sertifikasi  produk  halal  selama  ini  telah  dilakukan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia membentuk Lembaga  Pengkajian  Pangan  Obat  obatan  dan  kosmetika  Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan LP POM MUI pada tanggal pada  6  Januari  1989  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  memberikan jaminan  bagi  umat  Islam  terutama  dalam  mengkonsumsi  pangan, obat-obatan  dan  kosmetika 7 .  Peran  MUI  dapat  disimak  dalam  kasus
5 Lihat  http://news.liputan6.com,  tanggal  22  Januari  2013,  RUU  Jaminan  Halal Ditarget Selesai Februari 2013, diakses 10 Mei 2013. Selain itu tanggal 23 Januari 2013, Rubrik  Nasional dengan    Kontributor:  Tim  Dakwatuna  meng-online-kan  berita  dari salah satu anggota Komisi VIII DPR Nasir Djamil berdasarkan sumber dari detikcom, Selasa (22/1/2013), menyatakan bahwa  Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk  Halal  (JPH)  kini  sudah  sampai  pada  babak  akhir  pembahasan  di  DPR  RI. RUU tersebut ditargetkan selesai dibahas Februari 2013. Namun masih ada dua poin yang  krusial,  yaitu  tentang  Badan  atau  Lembaga  Penjamin  Produk  Halal  dan  sifat dari  pendaftaran  produk  halal.  Apakah  bersifat  mandatory  (wajib)  atau  bersifat voluntary (sukarela). Lihat juga  http://www.dakwatuna.com, diakses tanggal 3 Mei 2013. Lihat juga Raphie Hayat, Frank Den Butter dan Udo Kock, “Halal Certification for Financial Products: A Transaction Cost Perspective,” in Journal of Business Ethics ,
Vol.  117,  No.  3  (Oktober  2013),  601-613.  Disebutkan  bahwa  sertifikasi  menambah biaya produksi dan terjadi masa tunggu yang lama (2-3 bulan) untuk mendapatkan hasil sertifikatnya.
6 Lihat http://www.halalmui.org, diakses tanggal 11 Mei 2013
7 tugas LP POM MUI: a. membuat dan mengembangkan standar system pemeriksaan halal,  b.melakukan  sertifikasi  halal  untuk  produk-produk  halal  yang  beredar  dan dikonsumsi masyarakat c. mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi  produk  halal.  d.  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat mengenai  kehalalan  produk  dari  berbagai  aspek.  Lihat  http://www.halalmui.org diakses tanggal 10 Mei 2013. Lihat juga Azmi Siradjuddin, “Regulasi Makanan Halal di Indonesia,” dalam Jurnal Penelitian Ilmiah , Vol. 13 No. 1 (2013). Menjadi hak umat

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
dugaan kandungan babi dalam suatu produk. Hasil penelitian Dr. Ir. Trisusanto  menemukan  adanya  unsur  lemak  babi  dalam  beberapa jenis makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Penelitian ini  sebagaimana  dikutip  dari  Sopa,  dimuat  dalam  bulletin Canopy Edisi  Januari  1998. 8 Berita  ini  menggemparkan  masyarakat  muslim Indonesia  yang  umumnya  peduli  terhadap  makanan  yang dikonsumsinya,  terutama  ketika  yang  disebut  adalah  babi.  Keadaan ini  berpengaruh  terhadap  perekonomian  dengan  menurunnya  daya beli masyarakat terhadap makanan dan minuman yang diindikasikan terdapat  unsur  lemak  babi.  Kenyataan  ini  mendorong  MUI membentuk LP POM MUI dan sejak saat itu dibuat prosedur dan tata cara  memberikan  ketetapan  halal  bagi  setiap  produk  pangan,  obat- obatan  dan  kosmetika.  Selain  itu,  MUI  juga  mendorong  untuk melakukan  penelitian  terhadap  perkembangan  produk  olahan  yang semakin hari semakin beragam bentuknya.
Peristiwa  lain  yang  terkait  dengan  hal  ini  adalah,  perubahan fatwa  halal  yang  mulanya  telah  diberikan  oleh  MUI  kepada Ajinomoto  pada  tanggal  30  September  1998  berubah  menjadi  fatwa haram  pada  16  Desember  2000.  Perubahan  ini  berhubungan  dengan perubahan penggunaan bahan yang dilakukan oleh pihak menejemen Ajinomoto. Proses produksinya yang baru menggunakan Bactosoytone sebagai katalisator. Bactosoytone ini berasal dari penkreas babi. 9 Pihak Ajinomoto  selanjutnya  mengikuti  saran  MUI  untuk  mengganti Bactosoytone tersebut,  sehingga  pada  tanggal    19  Februari  2001 sertifikat halal diberikan kembali kepada Ajinomoto yang sampai saat ini tetap berlaku. 10
Islam untuk mendapatkan perlindungan kehalalan produk yang dikonsumsi mereka. MUI masih dilihat sebagai lembaga penting dalam proses ini.
8 Sopa, Sertifikasi  Halal  Mejelis  Ulama  Indonesia:  Studi  atas  Fatwa  Halal  MUI  terhadap Produk  Makanan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika ,  Disertasi  Pascasarjana  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008, 5
9 Lihat  masalah  ini  di  http://arsip.gatra.com,  Kasus  Ajinomoto  Heboh  Ajinomoto, Serahkan Pada Hukum, Jakarta,8 Januari 2001 00:52 diakses tanggal 11 Mei 2013 10 Masa  sertifikat  berdasarkan  prosedur  sertifikasi  MUI  selama  2  tahun,  PT Ajonomoto  berusaha    menjaga  kesinambungan  proses  produksi  halal  ini sebagaimana ketentuan LPPOM MUI, Ajinomoto menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)    sejak  2005  dengan  membentuk  Komite  Halal  internal  untuk  mengawasi  dan mengontrol  terlaksananya  system  jaminan  halal  ini,  baik  di  kantor  pusat  Jakarta
Dua peristiwa di atas menjadi bagian penting proses sertifikasi dan labelisasi produk halal dilakukan oleh MUI. 11 Terbentuknya UU JPH  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  MUI  yang  menekankan adanya  kepastian  hukum  tentang  produk  halal.  Sampai  saat  ini,  LP POM  MUI  telah  mengeluarkan  sedikitnya  5896  sertifikat  halal, dengan  jumlah  produk  mencapai  97.794  item  dari  3561  perusahaan sejak tahun 2005 hingga Desember 2011. 12 Angka tersebut tentu akan meningkat  jika  ditambah  dengan  sertifikat  halal  yang  dikeluarkan oleh  LPPPOM  MUI  daerah  yang  kini  tersebar  di  33  provinsi  di Indonesia. 13
Peran  dan  pengalaman  MUI  lebih  dari  20  tahun  dalam mengeluarkan sertifikat halal ini menempatkan MUI sebagai lembaga yang  layak  untuk  melakukan  sertifikasi  halal.  UU  JPH  diharapkan memberikan  legitimasi  kepada  MUI. 14 bukan  merubah  atau mengalihkan tugas ini ke lembaga lain di luar MUI.  Keinginan dan harapan MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal ini dinyatakan secara langsung  oleh  Ketua  MUI    kepada  Ketua  Fraksi  Partai  Keadilan Sejahtera,  Hidayat  Nur  Wahid  di  Gedung  DPR,  Rabu  13  Februari 2013,  saat  bersilaturahmi  dengan  Ketua  Fraksi Partai  Keadilan Sejahtera tersebut. Lebih lanjut, Ketua MUI, Amidhan mengungkapkan,  kedatangannya  ke  DPR  dalam  rangka  meminta dukungan Fraksi PKS untuk mengawal  Rancangan Undang-Undang
maupun  di  paberik  Mojokerto.    Lihat    http://id.wikipedia.org    diakses  tanggal  11 Mei 2013 11 Supardi Mursalin, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal (Upaya Melindungi Konsumen Muslim),”  dalam  Jurnal Madania ,  Vol.  17  No.  2  (2013).  Dijelaskan  bahwa  sertifikasi adalah  hak  umat  Islam  disamping  sebagai  hak  warga  dalam  perlindungan konsumen.
12 Pada  Risalah  Resmi  Rapat  Paripurna  ke  13  tahun  2011  disebutkan  jumlah  yang berbeda oleh salah satu anggota Fraksi dari Partai Demokrat, bahwa jumlah produk yang ditangani MUI sebanyak 21.865.  http://www.dpr.go.id, diakses tanggal 2 Mei 2013 13 Lihat  Lembaga  Pengkajian  Pangan,Obat-obatan  ,dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia, diakses tanggal  5 Februari 2013.
14 Pernyataan Ketua MUI dalam audiensi dengan Fraksi PDI Perjuangan yang duduk di  Komisi  VIII  DPR. Dukungan  F-PDI-P  disambut  MUI.  Ketua  MUI  Ma’ruf mengungkapkan  MUI  sudah  lebih  20  tahun  mengurusi  sertifikasi  halal.  Dengan demikian,  sudah  sewajarnya  jika  MUI  ingin  mempertahankan  kewenangan  itu. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/201515-pdi-p-dukung-mui-pegang- sertifikasi-halal, diakses tanggal 12 Mei 2013

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
Jaminan Produk  Halal (RUU  JPH),  dengan  menjadikan  MUI  sebagai pihak  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  proses sertifikasi halal. "MUI dengan LPPOM sudah melangkah jauh. Proses permohonan sertifikasi halal sudah bisa online. 15 Pemohon tinggal isi formulir  online,  lalu  LPPOM  MUI  mengirim  auditor,"  tutur Amidhan. 16 MUI  menjadikan  PKS  sebagai  tumpuan  harapan memperjuangkan  kewenangan  kehalalan  produk  tetap  berada  di tangan  MUI  dengan  argument  adaya  kelompok  kepentingan  untuk terlibat dan mengambil peran dalam sertifikasi halal.  Berikut adalah respon partai-partai politik dalam RUU JPH.

## Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Terhadap RUU JPH
Berdasarkan  data-data  yang  ditemukan,  PKS  sebagai  partai beraliran  Islam  secara  tegas  mendorong  RUU  JPH  ini  agar  dapat menjadi  Undang-undang.  Ada  beberapa  pernyataan  yang menunjukkan  hal  itu  seperti: Pertama, pernyaatan  anggota  Partai  ini pada diskusi tentang RUU JPH dengan pimpinan MU dan LPOMMUI di  Senayan  tanggal  19  Mei  2011  Ahmad  Zainuddin:  “RUU  JPH merupakan  tonggak  penting  bagi  konsumen 17 Indonesia  yang mayorits  Muslim  agar  tidak  tersesat  mengkonsumsi  yang  haram”; dan, Kedua, pernyataan  Jazuli  Juwaini  bahwa  “pengaturan  produk halal  bukan  diskriminasi  melainkan  hak  konsumen  Muslim.” 18 Pernyataannya  juga  tentang  ini  memperkuat  jaminan  negara  atas
15 .  Saat  ini  LPPOM  MUI  sudah  mengaktifkan  program  Online  untuk  pendaftaran sertifikasi  dan  Labelisasi  halal  melalui certification  online (CEROL-SS  23000)  baik untuk registrasi baru,pengembangan dan perpanjangan. Persyaratan sertifikasi halal dijelaskan pada dokumen HAS 23000 dan dokumen turunannya. Prosedur sertifikasi halal  dijelaskan  pada  dokumen  User  Manual  Cerol.  Untuk  proses  sertifikasi  halal hanya  dapat  dilaksanakan  melalui  sistem  sertifikasi  online  (CEROL-SS  23000). Pemberlakuan  Program  On  Line  ini  berdasarkan  Surat  Keputusan  Nomor: SK39/Dir/LPPOM MUUV/l2 tanggal 11 Mei 2012.
16 Lihat    http://nasional.news.viva.co.id    tanggal  13  Februari  2013  PKS  Bantu  MUI Pertahankan Label Halal "PKS jadi tumpuan harapan kami dalam memperjuangkan kehalalan produk.diakses  tanggal 12 Mei 2013
17 Selamet  Mujiono,”Perlindungan  Konsumen:  Regulasi  Bisnis  Label  Halal,”  dalam Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,  Vol.  1,  No.  1,  2016.  Dijelaskan  bahwa  masalah labelisasi  halal  produk  menunjukkan  upaya  perlindungan  konsumen  dan pemberlakuan hukum dan etika di masyarakat.
18 Lihat  http://halalmui.org, tanggal 19 Mei 2011, Jazuli Juwaini, Fraksi PKS”RUU JPH bukan Diskriminasi” diakses tanggal 11 Mei 2013.
berbagai  produk  yang  dikonsumsi  masyarakat  agar  terjamin kehalalan dan kesehatannya. Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa “ini adalah  bentuk  jaminan  dalam  kerangka  perlindungan  konsumen, bahwa  umat  Islam  mayoritas,  itu  adalah  realitas,  dan  Negara  tentu saja  berkewajiban  untuk  melindungi  warga  negara  mayoritas  ini dalam  mengkonsumsi  produk-produk  halal  sebagaimana  syariat Islam mengaturnya. 19
Selain  itu,  ia  juga  menanggapi  dua  hal  krusial  dalam pembahasan RUU JPH yaitu tentang Badan atau Lembaga Penjamin Produk  Halal  dan  sifat  dari  pendaftaran  produk  halal.  Konsistensi Fraksi PKS dari sisi agama dan kewajiban negara dalam melindungi hak  warganya  yaitu  terlihat  dalam  konteks  keharusan  pendaftaran produk  halal  yang  bersifat mandatory ,  bukan  sukarela  dengan  masa transisi  5  tahun.  Sementara  untuk  Badan  atau  Lembaga  Penjamin Produk Halal, Fraksi PKS berpendapat bahwa kelembagaan ini harus langsung berada di bawah Presiden. 20
Fraksi PKS juga menempatkan MUI sebagai lembaga penting sebagai  Lembaga  Penjamin  Produk  halal  ini.  Dukungan  kuat  ini difahami  bahwa  otoritas  yang  bisa  menjelaskan  dan  memberikan rekomendasi  tentang  kehalalan  suatu  produk  adalah  MUI.  Di samping  itu  MUI  selama  ini  juga  dianggap  sebagai  lembaga  yang kompeten  dan  berpengalaman  dalam  memberikan  label  kehalalan bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  lain  yang  bisa  menguji  sisi kehalalannya. 21
Sikap  Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI-P)  Terhadap RUU JPH
Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam masalah ini  terlihat  “rasional  nasionalis.”  Argument  partai  ini  terkesan mengabaikan  kepentingan  hak  konsumen,  tetapi  dibiarkan  pada kemampuan  setiap  individu  untuk  mengidentifasi  sendiri  tentang kehalalan produk. Disebutkan, kehalalan dilihat secara lokalitas yang
19 Lihat    http://halalmui.org,  tanggal  9  April  2012    RUU  JPH  untuk  Memperkuat Jaminan Negara, diakses tanggal 11 Mei 2013 20 Lihat http://www.dakwatuna.com,  tanggal 23 Januari 2013, RUU Jaminan Produk Halal Ditarget Selesai Dibahas Februari 2013, diakses tanggal 3 Mei 2013 21 Lihat  http://nasional.news.viva.co.id/, tanggal  13 Februari 2013, PKS Bantu MUI Pertahankan Label Halal, diakses tanggal 12 Mei 2013.

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
bisa  diidentifikasi  terhadap  produk-produk  tertentu  sementara barang-barang  yang  sudah  jelas  ketidakhalalannya  dibiarkan  tanpa perlu  diberi  label  halal.  Sikap  ini  bisa  di  lihat  dalam  penjelasan berikut.
Ketua  Poksi  Badan  Legislasi  FPDI,  Arif  Wibowo,  dalam pendapat akhir yang dibacakan tanggal 26 September 2011 yang  juga ditanda-tangani  Irvansyah,  Sekretaris,  menyatakan   secara  eksplisit bahwa:  “RUU  tentang  Jaminan  Produk  Halal  ini  berpotensi mengalami over-lapping (tumpang-tindih)  atau  bahkan  saling bertentangan.” 22 Alasan  itu  antara  lain: pertama penerapan  prinsip Mandatory bagi semua pelaku usaha tidak tepat karena tidak semua pelaku  usaha  memproduksi  produk  halal.  Ada  pelaku  usaha  yang memproduksi  produk  non-halal  yang  memang  diperuntukkan  bagi konsumen  non-muslim. Kedua pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan menengah,  pada  umumnya  belum  siap  untuk  melaksanakan ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  RUU  ini  disebabkan keterbatasan modal, kemampuan sumber daya manusia, penguasaan dan pemanfaatan teknologi; Ketiga pembentukan badan dan lembaga baru  juga  perlu  dipertimbangkan  lebih  mendalam. 23 Keempat secara substansi,  pengaturan  “Produk  Halal”  telah  mendapatkan  tempat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang lain. 24 PDIP  terlihat  memposisikan  diri  lebih  pada  pihak  pelaku usaha  dan  lembaga-lembaga  yang  berwenang.  Ini  artinya,  PDIP belum  melihat  tentang  tujuan  produk  halal  sebagai  jaminan  bagi masyarakat  yang  menjadi  tanggung  jawab  negara.  Sebab  itu,  bisa difahami substansi  tentang produk halal  ini  dihindari PDIP  dari  sisi ideologis  yang  mungkin  bisa  menimbulkan  kontraproduktif  bagi kelompok  Muslim.  Karena  itu,  logika  yuridis  dan  filosofis  UU  ini ditempatkan  di  bagian  utama.  Sementara  aspek  sosiologis
22 Misalnya dalam UU tentang Pangan sertifikasi halal bersifat sukarela, tetapi dalam RUU  JPH  yang  dibahas  ini,  sertifikasi  halal  sifatnya  menjadi mandatory ,  atau  wajib.
Lihat http://www.halalmui.org, diakses tanggal 11 Mei 2013 23 Lihat http://www.halalmui.org, diakses tanggal 11 Mei 2013 24 Ketentuan-ketentuan  mengenai  produk  halal  sudah  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU  No.  7  tahun  1996  tentang  Pangan,  UU  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  serta  berbagai  peraturan  pemerintah  dan  juga  SK  Badan  POM.  Lihat http://www.halalmui.org, diakses tanggal 11 Mei 2013
(masyarakat  yang  berkepentingan)  dalam  produk  ini  tidak  menjadi perhatian penting.
Namun  menarik  bahwa  PDI  Perjuangan  masih  menaruh kepercayaan  pada  MUI  dalam  melakukan  sertifikasi  ini,  dibanding lembaga  negara  seperti  kementrian  agama.  Ia  bersama  F-PAN mendukung MUI berperan dalam sertifikasi produk halal. Sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dipandang tidak tepat terlibat dalam sertifikasi peroduk halal karena sudah sibuk mengurus masalah Haji, 25 dibanding MUI yang sudah berpengalaman.
Sikap Partai Golongan Karya (Golkar) Terhadap RUU JPH Berbeda  dengan  fraksi  lainnya,  Fraksi  Partai  Golkar menekankan pada aspek kewajiban atau sukarela bagi para produsen dalam melakukan sertifikasi kehalalan produk. Seperti halnya PDI-P, perhatian  ini  hanya  lebih  terlihat  pada  satu  sisi  yaitu  produsen produk, sementara perlindungan konsumen masih diabaikan. Artinya logika  dan  negosiasi  politisi  dan  pelaku  bisnis  untuk  memberikan perlindungan kepada mereka jauh lebih kuat dibanding perlindungan konsumen yang harus juga diperhatikan.
Kategori  kewajiban  ( mandatory) ataupun  sukarela (voluntary ) menjadi  titik  sentral  diskusi  para  politisi  fraksi  Golkar.  Fraksi  ini cenderung untuk menempatkan masalah sertifikasi sebagai sukarela. Karena  sifatnya  sukarela  UU  yang  dibentuk  adalah  sesuatu  yang tidak  berarti  apa-apa  di  mata  masyarakat,  kecuali  kepentingan melindungi produsen. Artinya, produsen tidak ada kewajiban untuk melakukan  sertifikasi  produknya.  Sikap  ini  sangat  ambivalen  jika dilihat  dari  sisi  kepentingan  masyarakat  banyak,  bukan  aspek ekonomi  pada  pengusaha  semata.  Aspek  ekonomi  menjadi pertimbangan, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah. Alasan- alasan ekonomi ini bisa dibaca dari logika berikut. Jumlah pengusaha kecil yang banyak serta kondisi daerah dengan kepulauannya cukup memberatkan  dari  segi  biaya.  Usaha  kecil  dan  menengah  juga
25 Lihat  http://nasional.news.viva.co.id  /news/read/201515-pdi-p-dukung-mui- pegang-sertifikasi-halal. Tanggal 26 Januari 2011. Secara tegas  dalam jumpa  pers di gedung  DPR,  Jakarta,  Rabu  26  Januari  2011,  Fraksi  PDI  Perjuangan    menilai kewenangan sertifikasi halal ini harus tetap dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), bukan lembaga lain seperti Kementerian Agama. Diakses tanggal 12 Mei 2013

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
biasanya mendapatkan keuntungan yang kurang memadai. Kalaupun subsidi  hendak  diberikan,  sementara  jumlah  mereka  sangat  banyak, tentu saja akan membutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga jika dipaksakan  sifat  mandatory  maka  dibutuhkan  dana  yang  sangat besar, dan dikhawatirkan undang-undang ini tidak bisa dilaksanakan secara efektif.

## Sikap DPD dan Partai Amanat Nasional terhadap RUU JPH
Posisi  DPD  dalam  merespon  masalah  ini  menempatkan lembaga  MUI  sebagai  lembaga  penting  dalam  pemberian  sertifikasi kehalalan  produk.  DPD  melihat  bahhwa  masalah  penjamin  halal dalam  konteks  Badan  Nasional  Penjamin  Produk  Halal  terletak  di MUI, seperti disampaikan oleh Muhammad Syibli Sahabuddin. MUI, menurutnya, beserta LP POM berwenang untuk memberikan jaminan halal. Ini artinya, LP POM MUI bertindak sebagai lembaga pemeriksa kehalalan. 26
Pendirian  yang  sama  tentang  pososi  MUI  disuarakan  oleh Fraksi  Partai  Amanat  Nasional.  Fraksi  ini  menjelaskan  bahwa  MUI perlu ditempatkan sebagai badan atau lembaga yang menyelenggarakan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal.  Keberpihakan kepada MUI ini dapat dilihat dari silang pendapat Rapat kerja Komisi VIII pada tanggal  15 Maret 2012 lalu. Pada waktu itu, F-PAN masih meletakkan  MUI 27 sebagai  bagian  dari  Badan  Nasional  Penjamin Produk  Halal  (BNP2H).  Konsep  BPNP2H  bagi  PAN  saat  itu,  tidak hanya MUI an sich, melainkan MUI menjadi anggota Badan tersebut. Prinsip  pelayanan  satu  atap  pada  proses  penerbitan  sertifikasi  halal ini diharapkan dapat memudahkan produsen. 28
Dalam  perjalanan  Pembahasannya,  Fraksi  Partai  Amanat Nasional  (F-PAN)  sedikit  merubah  konsep  sebelumnya  dengan
26 Pemberian  wewenang    kepada  MUI  ini  secara    otomatis    menghilangkan  konsep keberadaan  Badan  nasional  Penjamin  Produk  Halal  (BNP2H)  yang  terdapat  dalam RUU JPH.  Lihat, www.halal.mui.org, 8 Maret 2012  dan tanggal 15Maret 2012 27 Walid Jumblatt Abdullah, “Religious Representation in Secular Singapore: A Case Study  of  MUIS  and  Pergas,”  in  Asian  Survey,  vol.  53,  No.  6  (Nov/Dec  2013),  182- 1204.  Di  negara  secular  seperti  Singapura  lembaga  agama  MUIS  menempati  posisi penting dalam urusan social terkait agama.
28 Lihat  http://www.halalmui.org,, tanggal 15 Maret 2012, FPAN dan DPD dukung MUI dalam RUU JPH, diakses tanggal 11 Mei 2013
menegaskan  bahwa  Rancangan  Undang-undang  (RUU)  tentang Jaminan Produk Halal (JPH) harus memperkuat kewenangan Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  selama  ini  memang  sudah menyelenggarakan sertifikasi halal. 29 Sebelumnya F-PAN juga sudah menyatakan  tidak  menyetujui  adanya  lembaga  baru  baik  di  bawah presiden ataupun kementerian. 30
Namun  PAN  menambahkan  bahwa  kelemahannya  terletak pada  masalah  pengawasan.  Untuk  bagian  ini,  termasuk  dalam  hal pembinaan  dan  penindakan,  perlu  ditangani  oleh  pemerintah,. Menurut anggota Fraksi ini, pembentukkan Badan Nasional Penjamin Produk  Halal  (BNP2H)  akan  berpengaruh  pada  pembiayaan sementara APBN anggarannya terbatas. 31
Problem Sertifikasi dan Labelisasi Halal Kontroversi  dalam  sertifikasi  dan  labelisasi  ini  terletak  pada aspek  keharusan  (mandatory)  dan  sukarela  bagi  produsen  untuk melakukan  sertikasi  produknya.  Bagi  produsen  terlihat  masalahnya lebih pada biaya yang mungkin dikenakan pada produk yang dibuat. Berikut adalah perdebatan partai-partai di DPR.
Fraksi PKS menyatakan sikap bahwa sertifikasi dan labelisasi halal  bersifat  mandatory  atau  wajib  dengan  msa  transisi  5  tahun. Sedangkan  sisanya  Fraksi  PDI,  Golkar,  PAN,  PPP,  PKB,  Demokrat, Gerindra dan Hanura lebih memilih voluntary atau sukarela. Dilihat dari  pelaku  usaha  dan  produk  yang  dihasilkan,  tidak  semua pengusaha memproduksi halal. Ada yang non  halal  khususnya bagi non  muslim.  Aspek  ekonomi  menjadi  perhatian  Golkar  sehingga memilih sertifikasi bersifat sukarela. Sampai RUU JPH ini ditetapkan sebagai  RUU  inisiatif  DPR  RI  pada  sidang  paripurna  akhir  tahun 2011,  sifat  sukarela  dalam  sertifikasi  produk  kembali  mengemuka, walaupun pandangan yang mewajibkan tetap juga ada. 32
29 Lihat    http://www.jurnalparlemen.com/  tanggal  1  Maret  2013,  RUU  JPH  harus memperkuat kewenangan MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013 30 Lihat    http://www.jurnalparlemen.com/  tanggal  18  Februari  2013,  F-PAN  ingin Sertifikasi Halal tetap dipegang MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013 31 Lihat    http://www.jurnalparlemen.com/  tanggal  1  Maret  2013,  RUU  JPH  harus memperkuat kewenangan MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013 32 Dalam  UU  yang  disahkan  pada  tahun  2014,  masalah  sertifikasi  menjadi  wajib (mandatory). Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
Fraksi  yang  mewajibkan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal melihat  dari  kepastian  dan  jaminan  terwujudnya  pelaksanaan sertifikasi  bagi  semua  pengusaha/produsen.  Kewajiban  melahirkan konsekuensi  dan  saknsi,  sehingga  produsen  yang  tidak  mematuhi dikenakan sanksi. RUU JPH sesungguhnya telah menjelaskan hal ini sebagaimana pada pasal 31-35. 33 Aspek  biaya  menjadi  pertimbangan  fraksi  yang  menyatakan sertifikasi dan labelisasi bersifat sukarela. Memaksakan pengusaha/produsen untuk mematuhinya hanya akan memberatkan mereka.  Sementara  itu,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana implementasinya pun masih perlu disiapkan sehingga tidak mungkin untuk mewajibkannya. Alasan ini dapat dikatakan merupakan alasan normative  dan  logika  ekonomi  semata,  tanpa  melihat  perlindungan kepentingan konsumen secara umum.
Aspek politik dari masing-masing fraksi yang dapat dianalisa sebagai  berikut.  F-PKS  yang  mewajibkan  sertifiksai  memiliki  alasan ideologis  yang  menghendaki  implementasi  hukum  Islam  berjalan dengan cepat. Namun jika dilihat secara sosiologis, hak warga negara secara  mendasar  perlu  mendapat  perlindungan  baik  berdasar  atas kebutuhan  agama  ataupun  non  agama.  Sedangkan  fraksi  lain, dimungkinkan  lebih  pragmatis  dan  sedikit  “khawatir”  dengan implementasi hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian masalah sertifikasi halal ini saling terkait masalah politik agama dan ekonomi.
Pemerintah  yang  dalam  hal  ini,  Kementerian  Agama nampaknya  sangat  menyadari  kondisinya  yang  belum  sepenuhnya siap dalam realisasi RUU ini, jika sifatnya wajib. Pemerintah termasuk yang setuju sifatnya sukarela agar mereka tidak menjadi  “tertuduh” ataupun  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam  melayani pelaksanaan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  segera  setelah diundangkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  keinginan  besar  pemerintah bahwa  lembaga  penjamin  produk  halal  ini  berada  di  bawah kewenangannya, yaitu kementrian agama.
33 Lihat  Rancangan  Undang-Undang  Republik  Inodnesia  Tentang  Jaminan  Produk Halal. http://www.dpr.go.id, diakses tanggal 2 Mei 2013

## Status Lembaga Penjamin Produk Halal
Posisi  Lembaga  Penjamin  Produk  Halal  kemudian diperdebatkan, apakah di bawah presiden atau berdiri sendiri. Fraksi PKS berpendapat bahwa Lembaga Penjaminan Produk Halal  berada di  bawah  Presiden.  Sedangkan  sisa  Fraksi  yang  ada  seperti  Fraksi PDI,  Golkar,  PAN,  PPP,  PKB,  Demokrat,  Gerindra,  dan  Hanura memilih  tidak  mengomentari  secara  khusus  tentang  lembaga penjaminan produk halal apakah di bawah presiden atau Kementrian Agama (pemerintah).
Pasal  5  RUU  JPH  menyatakan  bahwa  Badan  Nasional Penjamin  Produk  Halal  berkedudukan  di  bawah  presiden  dan bertanggung  jawab  kepada  presiden  melalui  menteri.  F  PKS nampaknya  mempertahankan  pasal  ini  dengan  memberikan  status yang cukup tinggi  kepada lembaga yang penjamin produk halal  ini. Selain FPKS, Fraksi lain tidak begitu mempersoalkan status lembaga ini. Sehingga sependapat dengan F PKS.

## Pembentukkan Lembaga Penjamin Produk Halal
Dalam perdebatan kemudian yaitu lembaga penjamin produk halal. Pada pasal 4 ayat 2 RUU JPH dinyatakan akan dibentuk sebuah lembaga  yang  disebut  sebagai  Lembaga  Penjamin  Produk  Halal (BNP2H). 34 MUI  termasuk  dalam  bagian  lembaga  ini  yang  saling bekerja sama. Pasal tentang MUI terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 dan 3 menyatakan hal itu.  Bentuk kerjasama antara keduanya dalam hal: a) standarisasi  halal;  b)  penyelenggaraan  system  jaminan  halal;  c) penetapan  fatwa;  d)  akreditasi  lembaga  pemeriksa  halal;  dan  e) sertifikasi  auditor  halal.  Dengan  kata  lain,  RUU  JPH  telah mengakomodir  MUI  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  bekerja  sama dengan  badan  lembaga  nasional  penjamin  produk  halal  (BNP2H), namun  dengan  kewenangan  yang  sedikit  berkurang  dari  yang  telah MUI miliki selama ini. 35
34 Pasal  4  UU  No.  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  sekarang  menjadi “produk  yang  masuk,  beredar  dan  diperdagangkan  di  Wilayah  Indonesia  Wajib Bersertifikat Halal.
35 Pasal  yang  dibuat  dari  hasil  perdebatan  di  Dewan,  MUI  masuk  sebagai  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bersama dengan Kementrian terkait dan LPH. Lihat pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 UU No. 33 tahun 2014.

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
Fraksi yang mendukung MUI atau Lembaga Baru yaitu Fraksi PKS. Fraksi PAN pada awalnya mendukung MUI sebagai bagian dari Badan Nasional Produk Halal, namun kemudian mendukung penuh MUI  dengan  alasan  ekonomi.  Sementara  fraksi  PDI-P  lebih mendukung MUI, sedangkan fraksi-fraksi lainnya tidak memberikan komentar secara terbuka tentang dukungannya kepada MUI sebagai lembaga penjamin produk halal.
Pada  sisi  pemerintah,  Lembaga  Penjamin  Produk  Halal diharapkan  berada  di  bawah  kewenangannya.  MUI  tetap  akan diakomodir  sebagai  bagian  dari  lembaga  baru  ini.  Keinginan pemerintah  untuk  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  lembaga cukup jelas terutama melibatkan kementrian agama dalam sertifikasi produk  halal. 36 Alasan  kemampuan  atau  kapasitas  MUI  dalam melayani  sertifikasi  halal  adalah  argument  yang  disampaikan. Namun  bisa  difahami  bahwa  aspek  “pendapatan”  dalam  proses sertifikasi  terlihat  menjadi  daya  tarik  juga,  walaupun  tidak disampaikan secara eksplisit.

## Sensitifitas Agama dan Kepentingan Pemerintah
RUU JPH yang diperuntukkan untuk umat Islam ini sensitive bagi  kalangan  non  muslim,  terutama  masalah  makanan  yang  tidak halal  bagi  umat  Islam.  Adanya  sensitifitas  ini  sempat  menguat  saat rapat paripurna yang mengagendakan RUU JPH menjadi RUU Usul Inisiatif  DPR.  “Ketersinggungan  Agama”  ini  terungkap  melalui ungkapan  yang  disampaikan  oleh  Ketua  Baleg  dengan  menyatakan keberatannya  untuk  menyetujui  RUU  JPH  ini  ditetapkan  sebagai RUU Inisiatif DPR. 37
Pada  sisi  lain,  sertifikasi  halal  atas  produk  produksi  juga dianggap  sebagai  kepentingan  umat  Islam  secara  eksklusif,  bukan
36 Lihat  Risalah  Resmi  Rapat  Paripurna  ke  13  Masa  Sidang  ke  II  Tahun  2011-2012 tanggal 13 Desember 2011. http://www.dpr.go.id, diakses tanggal 2 Mei 2013 37 Lihat Risalah Rapat Paripurna Ketiga Belas tanggal 13 Desember 2011. Kutipan dari salah  satu  dialog  antar  anggota  rapat  yaitu  Ketua  Baleg  dari  F-PD  Bapak  Ignatius Mulyono sebagai berikut: Hal ini sebetulnya kami hanya terpanggil kepada kekuatan yang ada di dalam apa yang disubstansikan pada RUU yang diajukan ini. Memang kami  sangat  sependapat  kita sesuai  dengan aturan  yang  ada.  Karena  ini  panggilan, menurut saya. Saya sangat betul-betul sangat risau. Karena keterlibatan Pemerintah terhadap pengaturan soal masalah halal itu masalah agama.
hak konsumen secara umum. Salah seorang anggota Fraksi dari salah satu  Partai  Islam  dalam  satu  pertemuan  menyatakan  bahwa pengaturan  produk  halal  hukan  merupakan  diskriminasi  dan masalah  agama  semata. 38 Argumentasi  yang  dibangun  yaitu  bahwa pengaturan  produk  halal  merupakan  hak  konsumen  Muslim  untuk memperoleh  informasi  yang  jelas  dan  pasti  tentang  halal-tidaknya sebuah  produk  yang  akan  dikonsumsi  namun  dalam  prosesnya dilakukan secara hati-hati. 39
Di  luar  perdebatan  ideologis,  bagi  pemerintah  keterlibatan Kementerian  Agama  adalah  penting  sebagai  Badan  Nasional Penjamin Produk Halal (BNPH) dalam RUU JPH ini. MUI, sementara itu,  relative  dibatasi  kewenangannya  dalam  hal  menetapkan  fatwa halal. Ini terungkap dalam sebuah Rapat pembacaan dan pembahasan DIM  (Daftar  Isian  Masalah)  dengan  DPR  RI,  bahwa  pemerintah meminta  kewenangan  secara  penuh  (tunggal)  dalam  pengurusan sertifikat  halal  dengan  bekerja  sama  dengan  MUI  dalam  hal menetapkan  fatwa  halal. 40 Posisi  pemerintah  dalam  hal  ini  juga banyak berseberangan dengan fraksi-fraksi lainnya seperti PDI-P.

## Persaingan Kekuatan dalam UU JPH
Tarik  menarik  antara  pemerintah  dengan  DPR  tentang  RUU JPH  sesungguhnya  juga  menggambarkan  apa  yang  disebut singgungan  dua  kepentingan  politik  yang  saling  berinteraski  dan bersaing. Pada sisi yang lain, MUI juga memainkan peran politiknya dalam  mempertahankan  kewenangan  yang  selama  ini  dimilikinya. Upaya untuk mewujudkan itu dilakukan oleh MUI melalui beberapa dialog  dan  dengar  pendapat  dengan  fraksi  partai-partai  tertentu. Selain  itu,  dalam  pertemuan-pertemuan  di  luar  gedung  DPR  pun, MUI  beberapa  kali  memberikan  pandangan  tentang  kelayakannya sebagai  lembaga  sertifikasi  halal  sebagaimana  yang  telah
38 Lihat  http://www.halalmui.org  tanggal 19 Mei 2011, Jazuli Juwaini, Fraksi PKS “RUU JPH Bukan Diskriminasi”, diakses tanggal 11 Mei 2013.
39 Lihat pernyataan wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat dengan komisi VIII DPR pada hari Rabu Tanggal 5 Jani 2011 pada berita baleg DPR RI, http://www.dpr.go.id , tanggal 16 Juni 2011, Badan Legislasi, Pembahasan RUU IPH perlu Kehati-hatian, diakses tanggal 9 Mei 2013 40 Lihat http://halalmui.org  tanggal 29 Maret 2012, Pemerintah Minta Kewenangan Tunggal Sertifikasi Halal, diakses tanggal 11 Mei 2013

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
dilaksanakan  selama  ini.  Tentu  saja  kepentingan  MUI  ini  dapat dilatarbelakangi  oleh  banyak  hal,  seperti  a)  eksistensi  kedudukan selama ini: b) prestigious dan image yang selama ini telah dimiliki; c) keluasan dan keterbukaan relasi dalam aspek sosial ekonomi dan d) latar  belakang  ideology  keagamaan  dalam  implementasi  hukum Islam di Indonesia.
Jika  dilihat  dalam  konteks  politik,  irisan  politik,  hukum  dan ideolog  dalam  pembahasan  dan  penetapan  sebuah  undang-undang atau  hukum  di  Negara  Indonesia,  bukan  sebuah  hal  yang  baru. Demikian  juga  MUI  yang  perannya  bukan  saja  sebagai  lembaga “Agama” melainkan juga memiliki peran politik yang cukup penting. Politik dan hukum akan selalu saling tarik menarik. Substansi hukum biasanya  menempati  posisi  yang  lebih  lemah.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  RUU  JPH,  sebuah  rancangan  undang-undang  yang  akan melegitimasi  secara  yuridis  tentang  adanya  jaminan  produk  halal. Ada  partai  yang  mendukung,  dan  ada  yang  mengulur.  Subsistem politik yang tergambar dalam DPR RI dan Pemerintah terlihat begitu kuat.  Inilah  yang  dimaksud  oleh  Lev,  sebagaimana  dikutip  dari Mahfud  MD,  untuk  memahami  system  hukum  di  tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik  apa  yang  diberikan  kepadanya.  Karena  lebih  kuatnya konsentrasi  energi  politik,  maka  beralasan  dugaan  kontestasi bahwa kerapkali  otonomi  hukum  di  Indoensia  diintervensi  oleh  politik, bukan  hanya  dalam  proses  pembuatannya,  akan  tetapi  juga  dalam implementasinya. 41
Abd  Latif  dan  Hasbi  Ali  dalam  buku  Ilmu  Politik,  juga menyatakan  bahwa  untuk  kasus  Indonesia,  menonjolnya  fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dibandingkan dengan  fungsi-fungsi  lainnya,  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan pranata  hukum,  nilai  dan  prosedur  perundang-undangan    dan birokrasi  penegak  hukum.  Hal  ini  bukan  hanya  mencerminkan hukum  sebagai  kondisi  dari  proses  pembangunan  melainkan  juga menjadi penopang tangguh struktur politik, ekonomi dan sosial. 42
41 Lihat Moh. Mahfud MD, Politik Hukum ..., 20, dalam catatan kakinya mengutip dari Daniel.S.Lev, Islamic  Courts  in  Indonesia ,  (Berkeley:  University  of  California  Press, 1972)  2.
42 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 34.
Mencermati  proses  pembentukan  UU  JPH  sesungguhnya merupakan hukum dan aturan yang memiliki muatan pembangunan ekonomi  secara  nasional  dalam  bentuk  persaingan  merebut  pasar nasional  dan  internasional.  Apalagi halal  food ini  sudah  mendunia. Beberapa  Negara  yang  mayorits  penduduknya  bukan  muslim  saja sudah menjalankan halal food yang diakui secara internasional. 43
Memperkuat  pendapat  Lev  di  atas,  Mahfud  MD  mengutip juga  ungkapan  bahwa  “Hukum  tanpa  kekuasaan  adalah  angan- angan,  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah  kelaliman”,  saat  ini  hanya menjadi semacam utopi belaka. 44 Keadaan ini, menurut Mahfud MD, karena  dalam  praktiknya  hukum  sering  kali  menjadi  cermin  dari kehendak  pemegang  kekuasaan  politik  sehingga  tidak  sedikit  orang yang memandang hukum sama dengan kekuasaan. 45
Dengan demikian, UU JPH yang mengalami proses negosiasi dan  perdebatan  di  kalangan  kelompok-kelompok  kepentingan bersinggungan  dan  bahkan  beraras  pada  kepentingan  politik  dari pemilik otoritas kekuasaan, baik dari kalangan negara, partai politik, pengusaha,  kelompok  agama  dan  masyarakat.  Namun  dari perdebatan  yang  muncul  secara  umum,  aspek  perhatian  pada kepentingan  dan  jaminan  masyarakat  sebagai  bagian  penting  yang harus dilindungi oleh negara tanpa melihat kepentingan tertentu dari agama, suku atau golongan kurang menjadi basis perdebatan dalam UU  ini.  Yang  lebih  menonjol  lebih  kepada  kepentingan  negara, kekuasaan dan pelaku bisnis. Ini menunjukkan bahwa idealisme UU yang  dibuat  oleh  pemerintah  dan  DPR  masih  kuat  factor
43 Pazim  Othman,  Irfan  Sungkar  dan  Wan  Sabri  Wan  Hussin,  “Malaysia  as  an International  Halal  Food  Hub:  Competetiveness  and  Potential  of  Meat-based Industries,” in ASEAN Economic Bulletin , Vol. 26, No. 3 (December 2009), 306-320. Di negara jiran Malaysia masalah sertifikasi halal menjadi orientasi bisnis bukan semata perdebatan ideologis and juridis.
44 Lihat Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, 2011, 21, yang meletakkan catatan kaki pada ungkapan ini dari Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam  Pembanguan  Nasional ,  Lembaga  Penelitian Hukum  dan  Kriminologi  Fakultas  Hukum  Unpad,  Bandung,  t.t.h.4-5.  Lihat  juga dalam  Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta: Liberty,  1986),  19-20.  Istilah  kekuasaan  di  sini  dapat  diartikan  sebagai  politik  atau (tepatnya) kekuasaan politik.
45 Lihat Moh, Mahfud MD, Politik Hukum ..., .21 yang pada catatan kakinya mengutip dari LJ.Van Apeldoren,  68-81

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pada kepentingan keadilan dan kemanusiaan. Dengan kata lain produk UU yang dibuat masih  lemah  dari  aspek  filosofisnya.  Khususnya  perlindungan  hak- hak kemanusiaan yang lebih luas.

## Penutup
Pembentukkan  Undang-undang  akan  selalu  melewati kontestasi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengannya.  UU  JPH juga  mengalami  hal  yang  sama.  Perebutan  pengaruh  ini  bukan  saja antara pihak penguasa yaitu antara DPR dan Pemerintah, namun juga masyarakat sipil ( civil society ) yang dalam kasus ini adalah MUI dan kelompok  organisasi  masyarakat  lainnya.  Keterlibatan  langsung mereka  dalam  proses  pembentukan UU ini  baik  dalam  forum  resmi dan  tidak  resmi  menunjukkan  adanya  negosiasi  dan  partisipasi penting dalam pembentukan UU. Kondisi seperti ini sangat menarik dalam konteks negara demokrasi, dimana kebijakan dibuat hasil dari diskusi, negosiasi dan musyawarah dari berbagai kepentingan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Walid  Jumblatt,  “Religious  Representation  in  Secular Singapore:  A  Case  Study  of  MUIS  and  Pergas,”  in  Asian Survey, vol. 53, No. 6 Nov/Dec 2013.
Hayat, Raphie, Frank Den Butter dan Udo Kock, “Halal Certification for  Financial  Products:  A  Transaction  Cost  Perspective,”  in
Journal of Business Ethics , Vol. 117, No. 3 Oktober 2013.
Hidayat,  Asep  Syarifuddin,  Mustholih  Siraj,”Sertifikasi  Halal  dan Sertifikasi  Produk  Non-Halal  pada Produk  Pangan  Industri,” dalam Ahkam: Jurnal Ilmu Syarih , vol. XV, no. 2, Juli 2015.
Latif, Abdul, Hasbi Ali, Politik Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 34.
Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  ,dan  Kosmetika  Majelis Ulama Indonesia, diakses tanggal  5 Februari 2013.
Mahfud  MD,  Moh. Membangun  Politik  Hukum ,  Menegakkan
Konstitusi, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
----------------------------- Politik  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta,  Rajawali Press, 2011.
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1986.
Mujiono,  Selamet,”Perlindungan  Konsumen:  Regulasi  Bisnis  Label Halal,” dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2016.
Othman, Pazim, Irfan Sungkar dan Wan Sabri Wan Hussin, “Malaysia as  an  International  Halal  Food  Hub:  Competetiveness  and Potential  of  Meat-based  Industries,”  in ASEAN  Economic Bulletin , Vol. 26, No. 3 December 2009.
Siradjuddin,  Azmi,  “Regulasi  Makanan  Halal  di  Indonesia,”  dalam Jurnal Penelitian Ilmiah , Vol. 13 No. 1 (2013).
Sopa, Sertifikasi Halal Mejelis Ulama Indonesia studi atas fatwa Halal MUI terhadap produk makanan, Obat-obatan dan Kosmetika, Disertasi Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.
Supardi  Mursalin,  “Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  (Upaya
Melindungi Konsumen Muslim),” dalam Jurnal Madania, Vol.
17 No. 2 Tahun 2013.
UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal http://arsip.gatra.com,  Kasus  Ajinomoto  Heboh  Ajinomoto,
Serahkan  Pada  Hukum,  Jakarta,8  Januari  2001  00:52  diakses tanggal 11 Mei 2013 http://halalmui.org  ,  tanggal  19  Mei  2011,  Jazuli  Juwaini,  Fraksi
PKS”RUU  JPH  bukan  Diskriminasi”  diakses  tanggal  11  Mei
2013.
http://halalmui.org  ,  tanggal  9  April  2012    RUU  JPH  untuk Memperkuat Jaminan Negara, diakses tanggal 11 Mei 2013. http://id.wikipedia.org  diakses tanggal 11 Mei 2013 http://nasional.news.viva.co.id  tanggal 13 Februari 2013 PKS Bantu MUI  Pertahankan  Label  Halal  "PKS  jadi  tumpuan  harapan kami  dalam  memperjuangkan  kehalalan  produk.diakses tanggal 12 Mei 2013 http://nasional.news.viva.co.id  /news/read/201515-pdi-p-dukung- mui-pegang-sertifikasi-halal. Tanggal 26 Januari 2011. http://nasional.news.viva.co.id/,  tanggal    13  Februari  2013,  PKS Bantu  MUI  Pertahankan  Label  Halal,  diakses  tanggal  12  Mei 2013.
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/201515-pdi-p-dukung-
mui-pegang-sertifikasi-halal, diakses tanggal 12 Mei 2013

## Asep Saepudin Jahar dan Thalhah
http://news.liputan6.com    ,  tanggal  22  Januari  2013,  RUU  Jaminan Halal  Ditarget  Selesai  Februari  2013,  diakses  10  Mei  2013. Selain  itu  tanggal  23  Januari  2013,  Rubrik  Nasional  dengan Kontributor:  Tim  dakwatuna  meng-online-kan  berita  dari salah satu anggota Komisi VIII DPR Nasir Djamil berdasarkan sumber dari detikcom , Selasa (22/1/2013 http://www.dakwatuna.com,  tanggal 23 Januari 2013, RUU Jaminan Produk Halal Ditarget Selesai Dibahas Februari 2013, diakses tanggal 3 Mei 2013 http://www.dakwatuna.com, diakses tanggal 3 Mei 2013. http://www.dpr.go.id, diakses tanggal 2 Mei 2013 http://www.dpr.go.id, diakses tanggal 2 Mei 2013 http://www.halalmui.org  tanggal 19 Mei 2011, Jazuli Juwaini, Fraksi PKS “RUU JPH Bukan Diskriminasi”, diakses tanggal 11 Mei 2013. http://www.halalmui.org diakses tanggal 10 Mei 2013. http://www.halalmui.org, diakses tanggal 11 Mei 2013 http://www.halalmui.org, diakses tanggal 11 Mei 2013 http://www.halalmui.org,,  tanggal  15  Maret  2012,  FPAN  dan  DPD dukung MUI dalam RUU JPH, diakses tanggal 11 Mei 2013 http://www.jurnalparlemen.com/  tanggal  1  Maret  2013,  RUU  JPH
harus memperkuat kewenangan MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013
http://www.jurnalparlemen.com/  tanggal  1  Maret  2013,  RUU  JPH harus memperkuat kewenangan MUI, diakses tanggal 12 Mei
2013 http://www.jurnalparlemen.com/  tanggal  18  Februari  2013,  F-PAN ingin Sertifikasi Halal tetap dipegang MUI, diakses tanggal 12 Mei 2013.