## INHERITANCE SYSTEM PERFORMANCE BASED ON ADAT LAW  AT SAKAI
TRIBECOMMUNITY, MANDAU DISTRIC, BENGKALIS REGENCY,

## RIAU PROVINCE
( PANDANGAN MASYARAKAT SUKU SAKAI TERHADAP SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MANDAU, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU )
Fatma Yulia, SH, M.Kn Practitioner (Notary, PPAT, and PPAK)

## A B S T R A C T
This research aim to know properly about inheritance system performing according to with Adat Law of Sakai Tribe community, at Mandau District, Bengkalis Regency, Riau Province.
Primary data are collected by semi-structured indepth interview, while secondary data are found by  documents  material  study.  The  research  was  located  at  Mandau  District,  Bengkalis  Regency, precisely  at  Pematang  Pudu  Village,  Petani  Village  and  Kesumbo  Ampai  Village.  Sample  of respondent in the research are determined by purposive sampling. There are 30 respondents and 7 key informant in this research. The data from library and field research were analysed qualitatively.
The result of this research can be concluded, that is: performance of inheritance system in accord with Adat Law at Sakai Tribe Community, at Mandau District, Bengkalis Regency indicates to the combination between of inheritance law individually-collectively system. These matters can be seen from family or relative system that show a combined culture between Matrilineal and Parental system besides, it is also back grounded by preference a traditional community influenced of Islamic Law.
Key Words: Inheritance System, Adat Law, Sakai Tribe community

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dahulu Suku Sakai dikenal merupakan  suku  yang  hidup  dalam keterbelakangan  dan  keterasingan,  baik pendidikan,  sosial,  maupun  ekonomi. Hal  ini  dapat  dipahami  karena  secara geografis  lokasi  yang  berada  di  daerah pedalaman  dengan  dibatasi  jarak,  arus transportasi,  dan  sarana  informasi  serta komunikasi yang minim.
Dengan telah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka masyarakat adat telah berbenah diri dan
turut  serta  mengambil  bagian  dalam upaya pencapaian percepatan pembangunan  di  daerahnya.  Posisi geografis yang jauh di pedalaman saat ini bukan  lagi  sebagai  hambatan  yang berarti  tersedianya  sarana  transportasi baik itu darat, air, serta udara mempercepat  arus  orang,  barang,  dan jasa masuk dan keluar di daerah tersebut.
Dengan berbagai faktor-faktor tersebut  dan  dipengaruhi  dengan  sistem pemerintahan,  ekonomi,  sosial,  budaya, politik  serta  hukum,  dapat  membawa perubahan  sosial  kemasyarakatan  adat
setempat  yang  akan  berimbas  pada sistem dan pola kehidupan masyarakatnya, dan juga terhadap sistem kekerabatan masyarakat adat Suku Sakai yang mempunyai peranan dalam masalah  perkawinan,  kematian  dan pewarisan di dalam suatu keluarga (Riau Pos).
Proses pelaksanan pembagian  harta warisan mempunyai arti penting
terhadap  hak-hak  dan  kewajiban  dan hubungan  hukum  diantara  masing- masing  unsur-unsur  pewarisan.  Bagi masyarakat  Suku  Sakai  Hukum  Adat waris  adalah  merupakan  bagian  dari kesatuan Hukum Adat lainnya yang tidak lepas  satu  dengan  lainnnya  dan  secara khusus mempunyai tata aturan tersendiri dalam pelaksanaannya.
Sistem kekerabatan masyarakat
Suku  Sakai  memperlihatkan  gabungan antara sistem parental dan matrilineal. Di samping  itu  peranan  saudara  laki-laki dari  ibu  sangat  penting  dalam  masalah perkawinan,  warisan,  dan  hubungan tanggung jawab kesejahteraan hidup dan penghormatan  (hampir  sama  dengan hubungan  antara  mamak-kemenakan dalam kebudayaan Minangkabau)
Penulis  dalam  hal  ini  tertarik melakukan  penelitian  karena  terdapat adanya  keunikan  di  dalam  pewarisan
1 Vredenbreght Jacob, 1985, Pengantar Metodologi  Untuk  Ilmu-Ilmu  Empiris,  PT.  Gramedia,
Jakarta. Hal. 1
yang  ada  di  Suku  Sakai  Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau  tersebut  yakni  adanya  dua  sistem kekerabatan.
Dalam sistem pewarisannya  terdapat  perpaduan  dua sistem  parental  dan  matrilineal,  tentu saja dengan adanya dua sistem kekerabatan  tersebut  akan  berdampak pula terhadap pewarisannya.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan    uraian  tersebut  di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;
Bagaimana pelaksanaan sistem pewarisan  menurut  Hukum  Adat  pada masyarakat  Suku  Sakai  di  Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang berjudul “ Pelaksanaan  Sistem  Pewarisan  Menurut Hukum  Adat  Pada  Masyarakat  Suku  Sakai Di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,  Propinsi  Riau”  ini  merupakan penelitian  yuridis  empiris 1 ,  yaitu  penelitian yang  mengutamakan  penelitian  lapangan untuk  memperoleh  data  primer,  dengan mempelajari  gejala-gejala  yang  ada  dalam masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Suku Sakai,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
khususnya  dalam  bidang  pewarisan.Untuk menunjang  dan  melengkapi  data  yang diperoleh dari penelitian lapangan ini, maka dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.
Data  primer  diperoleh  melalui metode wawancara yang bersifat komprehensif (mendalam) dan dibuat secara semi terstruktur. sedangkan untuk mengumpulkan  data  sekunder  diperoleh melalui alat studi dokumen. Dalam penelitian ini pengambilan sampel responden  dipilih  menggunakan  purposive sampling,  terdapat 30 responden dan 7 nara sumber.  Data  yang  diambil  dari  penelitian pustaka  dan    lapangan  dianalisis  secara kualitatif dengan metode deskriptif. 1. Deskriptif
Metode  analisis  data  dengan  cara menggambarkan keadaan
yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Kualitatif Metode  analisis  data  dengan  cara mengelompokkan  dan  menseleksi  data yang  diperoleh  dari  penelitian  menurut kualitas  dan  kebenarannya,  kemudian dihubungkan  dengan  teori-teori  yang diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan, sehingga diperoleh Jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Metode  berpikir  yang  digunakan  dalam menganalisis data adalah metode
2 Hadikusuma, Hilman, 2003, Hukum Waris Adat,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 95
induktif,  yaitu  menyimpulkan  hasil penelitian  berdasarkan  hal-hal  yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1987, hal. 36).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses  pewarisan  atau  jalannya pewarisan  adalah  cara  bagaimana  pewaris berbuat  untuk  meneruskan  harta  kekayaan yang  akan  ditinggalkan  kepada  para  waris ketika  pewaris  itu  masih  hidup  dan bagaimana  cara  warisan  itu  diteruskan penguasaan  dan  pemakaiannya  atau  cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan  kepada  para  waris  setelah  pewaris wafat 2
Dalam Hukum Waris Adat termasuk Hukum Adat masyarakat  Suku  Sakai, harta Warisan  dapat  dibagikan  pada  saat  pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia. Di bawah  ini  akan  diuraikan  proses  pewarisan saat sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut:
a. Pembagian  warisan  sebelum  pewaris meninggal dunia
Pembagian warisan sebelum pewaris  meninggal  dunia  atau  masih hidup  dalam  adat  Suku  Sakai  biasanya dilakukan  apabila  ada  anak  yang  akan melangsungkan  perkawinan,  pada  saat
anak-anak  telah  dewasa,  orang  tua (pewaris) sakit-sakitan, atau telah lanjut usia  (uzur).  Pembagian  ini  dilakukan dengan  cara  penerusan  atau  pengalihan dengan  penunjukkan  ataupun  dengan cara berwasiat.
Hal  senada  diungkapkan  oleh pak Syamsul (Responden), beliau adalah seorang sekretaris desa di desa Kesumbo Ampai.  Hal  tersebut  diatas  dilakukan adalah semata-mata merupakan keinginan  para  pewaris  sendiri,  karena ingin memberikan bekal terhadap anaknya  yang  baru  saja  ingin  membina rumah  tangga,  agar  hidup  anaknya bahagia.
Dalam adat suku Sakai penunjukkan  mengenai  bagian  masing- masing telah dilakukan sebelum pewaris meninggal. Berdasarkan keterangan yang  didapat  dari    responden  yang bernama  pak  Mukhtar  (Responden), dimana  beliau  adalah  salah  seorang pegawai  kelurahan  di  Desa  Pematang Pudu dan  merupakan salah  satu masyarakat adat Suku Sakai.
Penunjukkan  tersebut  pernah  dialami olehnya.  Semua  anggota  keluarga  yang ada  dikumpulkan,  lalu  kedua  orang  tua beliau  (pewaris)  memberikan  masing- masing  sebidang  tanah  dengan  batas- batas  yang  telah  ditentukan  oleh  orang tua (pewaris). Penunjukkan atau penerusan ini dilakukan dengan membuka  semacam  rapat  keluarga
dengan  menghadirkan  para  ahli  waris, kerabat terdekat dan juga menghadirkan tetua  adat.  Kehadiran  tetua  adat  (pak Noik)  ini  tidak  mutlak  biasanya dihadirkan  untuk  diketahui  bahwa telah terjadi  penunjukkan  pada  saat  pewaris masih hidup untuk menjaga hal-hal yang akan  timbul  dikemudian  hari.  Hadirnya perangkat  adat  merupakan  alat  bukti yang  kuat  tentang  adanya  pembagian warisan pada saat pewaris masih hidup. b. Pembagian  Warisan  Setelah  Pewaris Meninggal Dunia
Menurut  keterangan  Informan yang bernama kalifah Abdullah (Responden),  beliau  adalah  salah  satu anak  dari  batin  pucuk,  ada  perbedaan dalam hal pembagian harta warisan dari si  mati  yang  berlaku  pada  zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia  dan  yang  berlaku  sekarang, kalau dalam zaman sebelum kemerdekaan  Republik  Indonesia  harta warisan  si  meninggal  yang  merupakan kepala  keluarga  diberikan  seluruhnya kepada  kemenakannya.  Harta  warisan yang mutlak seluruhnya harus diberikan kepada kemenakan si meninggal dinamakan  “pusako”  (harta  pusaka) yang terdiri  atas  senjata,  perhiasan,  dan peralatan berharga lainnya. Ini mungkin merupakan adaptasi dari diberlakukannya  pembagian  warisan menurut  garis  laki-laki  oleh  Orang Sakai,  yang  pada  dasarnya  menganut
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
prinsip pembagian warisan Harta Pusaka secara  matrilineal;  dimana  hubungan mamak-kemenakan  yang  pada dasarnya adalah  prinsip  hubungan  matrilineal melalui  garis  ibu  menjadi  prinsip hubungan  langsung  laki-laki  dengan laki-laki. Pada zaman sekarang bila yang meninggal  adalah  kepala  keluarga (suami)  maka  separuh  warisan  dari  si meninggal diberikan kepada kemenakan laki-laki  anak  dari  saudara  kandung perempuan, dan separuhnya lagi
diberikan kepada anak-anak kandungnya.  Warisan  yang  terutama harus  dibagi  dua  tersebut  dinamakan “pusako”.  Hal  yang  sama  juga  berlaku bagi  “pusako”  yang  dimiliki  istri  yang meninggal. Di samping itu, hak atas padi ladang  yang  sedang  dikerjakan  dan  ubi menggalo  di  kebun  adalah  hak  anak- anak kandung dan istri 3 .
Berdasarkan  hasil  penelitian  70 %  (21  responden)  mengatakan  bahwa pewarisan baru terbuka dengan meninggalnya si pewaris.  Adapun harta yang  diwariskan  hanya  terbatas  pada harta  pencaharian  pewaris  yang  akan diwaris oleh ahli waris, sedangkan harta asal  tetap  kembali  ke  asal  dan pewarisannya  menggunakan  pewarisan adat Minangkabau. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa sebagian
3 Suparlan,  Parsudi,  1995,  Orang  Sakai  di  Riau Masyarakat  Terasing  Dalam  Masyarakat  Indonesia,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal. 192-193
responden  masyarakat  Suku  Sakai  Di Kecamatan
Mandau,
Kabupaten Bengkalis  pewarisannya  telah  bergeser dari  Hukum  Waris  Adat  Minang  kabau menuju Hukum Waris Islam. Dalam hal ini  khusus  untuk  pewarisan  harta pencaharian  pewaris  saja,  sedangkan harta  asal  tetap  kembali  ke  asal  dan pewarisannya  menggunakan  pewarisan Adat Minangkabau.
Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pewarisan didalam masyarakat suku sakai Riau : 1. Pewaris
Pewaris adalah seorang peninggal  warisan  yang  pada  waktu meninggal  dunia meninggalkan  warisan atau  harta  kekayaan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  seluruh  responden 100%  (30  responden)  berpendapat bahwa  baik  ayah  maupun  ibu  adalah pewaris bagi keturunannya (anak-anak). Para  responden  berpendapat  bahwa sudah  selayaknya  hasil  jerih  payahnya dinikmati oleh keturunannya, dalam arti dapat diwariskan kepada anak-anak.
Pendapat  tersebut  sesuai  dengan hukum  waris  yang  dianut  oleh  pewaris, yaitu 80% (24 responden) menggunakan sistem  Hukum  Waris  Islam  dalam pembagian  harta  pencaharian  pewaris, sedangkan  20%  (6  responden)  lainnya menyesuaikan diri dengan Hukum Waris
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
Adat  yang  menganut  sistem  bilateral, seperti Hukum Waris Adat Jawa.
Sistem  pewarisan  dalam  hal  ini hanya  khusus  untuk  harta  pencaharian pewaris  saja,  sedangkan  100%  (30 responden)  mengatakan  mengenai  harta asal  mereka  menggunakan  Hukum Waris Adat Minangkabau karena bagaimanapun  harta  asal  kembali  ke asal.
2. Ahli Waris
Syarat untuk beralihnya pewarisan  menurut  Hukum  Adat  ada  2 (dua) yaitu adanya hubungan perkawinan  dan  adanya  hubungan darah.Menurut  wawancara dengan salah seorang  pemuka  adat  Suku  Sakai  dari Desa  petani  yang  bernama  pak  Musa bahwa (hasil wawancara dengan Narasumber):
“ahli  waris  adalah  orang-orang tertentu  yang ditetapkan  oleh adat  yaitu sekalian  anak  dan  keturunannya  dalam garis lurus ke bawah”
Definisi  di  atas  menjelaskan bahwa anak merupakan golongan paling utama  untuk  mewaris  dan  menghalangi golongan  pihak  lain  untuk  memperoleh harta warisan dari pewaris. Hal tersebut disepakati oleh Asben (Responden).
Jadi  pengertian  ahli  waris  yaitu pihak-pihak  yang  berdasarkan  Hukum
4 Wiranata,  I  Gede  A.B,  2005,  Hukum  Adat Indonesia (Perkembangan dari Masa ke Masa), PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 262
Adat yang diberikan hak secara langsung untuk  memperoleh  hak  pemilikan  dari harta waris  pewaris. Pada asasnya  yang dapat menjadi ahli waris adalah mereka yang  mempunyai  hubungan  darah dengan  pewaris.  Dalam  pewarisan Hukum  Adat  menganut  adanya  sistem pewarisan  keutamaan,  pengertiannya yaitu sejauh ahli waris keutamaan masih ada  saat  pewaris  meninggal,  maka  ahli waris lainnya tertutup sebagai ahli waris / tidak berhak mewaris.
3. Sistem Pewarisan
Sistem  kewarisan  dalam  garis besar terbagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu sistem kolektif, mayorat, dan individual. Di  antara  ketiga  sistem  itu  pada kenyataannya ada yang bersifat
campuran 4 .
Sistem pewarisan Masyarakat  Adat  Suku  Sakai  adalah merupakan  perpaduan  antara  sistem pewarisan  kolektif-individual,  hal  ini dapat  terlihat  dengan  bentuk  sistem kekerabatan/kekeluargaan yang memperlihatkan gabungan antara matrilineal dan parental.
Hal  tersebut  dilatarbelakangi oleh  kecenderungan  masyarakat  adat yang  kuat  dipengaruhi  Hukum  Islam. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian secara individual adalah dikarenakan tidak ada
lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara  bersama,  disebabkan  para  waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah  gadang)  atau  rumah  orang  tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota  waris  telah  tersebar  tempat kediamannya.
4. Harta Warisan
Harta  warisan  adalah  semua harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris baik  yang  telah  diwariskan  semasa hidupnya maupun harta yang masih ada pada waktu meninggalnya
pewaris.Undang-Undang Nomor 1
Tahun  1974  membedakan  antara  harta bersama  dengan  harta  bawaan  hal  ini diatur  di  dalam  pasal  35  UU  Nomor  1 Tahun 1974 yang berbunyi:
a. Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta  bawaan  dari  masing-masing suami  dan  isteri  dan  harta  yang diperoleh  masing-masing  sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Kekuasaan tehadap harta bersama  dan  harta  bawaan  diatur  di dalam pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
a. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
b. Mengenai  harta  bawaan  masing- masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum harta bendanya.
Berdasarkan  isi-isi pasal tersebut dapatlah  disimpulkan  bahwa  ketentuan- ketentuan  yang  termuat  di  dalamnya sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  di dalam  Hukum  Adat.  Masyarakat  Suku Sakai  mengenal  pembagian  harta  yang dimilikinya  yaitu  Harta  Pusaka  Tinggi, Harta  Pusaka  Rendah,  dan  Harta pencaharian.  Menurut  keterangan  yang didapat dari Sutan Betuah yang bernama pak Noik (Narasumber), beliau mengatakan Untuk Harta Pusako Tinggi penguasaannya  dikuasai  oleh  kepala Suku, harta tersebut berbentuk hutan dan keris.  Sedangkan  bagian  untuk  harta pusaka  rendah  dan  harta  pencaharian nantinya akan dibagikan kepada kemenakan dan anak kandung dari orang tuanya masing-masing.
5. Hak Bagian Masing-masing Ahli Waris Berdasarkan hasil penelitian yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan Nara  Sumber  dan  responden  dapatlah dinyatakan  kesimpulan  bahwa  urutan yang  berhak  mendapat  warisan  pada Masyarakat Suku Sakai adalah:
a. Anak Kandung
Anak sah sebagaimana dimaksud  pada  pengertian  tersebut dalam  hukum  adat  yaitu  anak-anak yang  dilahirkan  sebagai  akibat  atau
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
dilahirkan di dalam perkawinan sah. Hak  bagian  anak  kandung  apabila pewaris    meninggal  adalah  kepala keluarga  (suami)  maka  separuh warisan dari si meninggal  diberikan kepada anak-anak kandungnya.
Warisan yang terutama harus dibagi dua  tersebut  dinamakan  “pusako”. Hal  yang  sama  juga  berlaku  bagi “pusako”  yang  dimiliki  istri  yang meninggal. Adapun (harta
pencahariaan)  yakni  hak  atas  padi ladang  yang  sedang  dikerjakan  dan ubi  menggalo  di  kebun  adalah  hak anak-anak kandung dan istri 5 .
Selain pernyataan yang diberikan oleh pak Musa(Narasumber),
Beberapa sumber    (responden  dan  nara sumber)  mengatakan  bahwa  dalam Hukum  Adat  Suku  Sakai  pada dasarnya tidak ada perbedaan antara ahli  waris  laki-laki  atau  perempuan yaitu  kedudukannya  sama.  Menurut Hilman  Hadikusuma 6 “Hukum  adat tidak  mengenal  cara  pembagian dengan  perhitungan  matematika, tetpi selalu didasarkan atas
pertimbangan  wujud  benda  dan kebutuhan  waris  bersangkutan.  Jadi walaupun Hukum Waris Adat mengenal  asas  kesamaan  hak  tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan
5 Suparlan, Parsudi, 1995, Opcit
mendapat  bagian  warisan  dalam jumlah yang sama dengan niali harga yang sama  atau  menurut  banyaknya bagian yang sudah tertentu”
Berdasarkan keterangan tersebut  di  atas  bahwa  dapat dikatakan  untuk  ahli  waris  yang berstatus  anak  kandung  dengan sendirinya  akan  menjadi  ahli  waris yang  diutamakan  dari  ahli  waris lainnya yang nantinya akan menguasai/meneruskan harta peninggalan  orang  tua  kandung mereka.  Hal  ini  karena  didasarkan pada adanya prinsip hubungan darah. Anak  kandunglah  yang  tentunya mempunyai  hubungan  darah  yang paling  terdekat  dengan  orang  tua kandungnya.
b. Janda / Duda
Apabila yang meninggal adalah suami  dan  yang ditinggalkan adalah  janda  beserta  anak-anaknya, suasana  kekeluargaan  umumnya tidak banyak berubah. Harta warisan yang ditinggalkan akan dipergunakan oleh keluarga tersebut melalui  janda  yang  ditinggalkan untuk meneruskan penghidupan mereka.  Ketentuan  adat  untuk  hak janda yang ditinggalkan yaitu ½ dari harta  bersama  (harta  pencaharian) dan  tetap  memperoleh  /  menguasai
6 Hadikusuma, Hilman, 2003,Opcit,  Hal. 105
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
harta bawaannya sendiri yang dibawanya  kedalam  perkawinan. Harta  bersama  dan  harta  bawaan pewaris akan menjadi harta waris.
Hal ini sejalan dengan keputusan landraad bangkinang tanggal  9  oktober  1935  yang dikuatkan  Raad  van  justitie  padang tanggal  23  April  1936  (T.146-247) dikatakan bahwa menurut  ketentuan adat  di  Minangkabau  maka  harta yang  diperoleh  semasa  perkawinan disebut  harta  pasuarangan  (harta pencaharian) dan si isteri berhak atas sebagian  dari  harta  pencaharian  itu dengan ketentuan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan bila perkawinan diakhiri pada pembagian mana  suami  isteri  masing-masing memperoleh  bagian  yang  sama  dari harta  itu  setelah  dibayar  terlebih dahulu hutang bersama 7 .
Sorang  duda  tidak  mewaris dari isterinya yang wafat. Jika siduda tidak  kawin  lagi  dengan  saudara kandung isteri yang wafat, anak-anak dan  harta  warisan  tinggal  ditempat isteri  diurus  oleh  mamak  kepala waris  dari  keluarga  isteri.  Dan  jika siduda  tidak  mempunyai  anak  lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan isterinya semula ia hanya diperkenankan  membawa  bagian
7 Hadikusuma, Hilam, 2003, Ibid, Hal. 87
dari  harta  pencahariannya  saja.  Hal senada  diungkapkan  oleh  pak  Aden (Responden),  beliau  mengatakan bahwa“ bagi si suami yang ditinggal mati oleh isterinya tidak mendapatkan apa-apa,bahkan si suami tersebut yang memiliki inisiatif  untuk  ke  luar  dari  rumah, seluruh harta yang tersisa di serahkan kepada  anak-anak  mereka,  yang  di perlukan  adalah  bekal  awal  untuk menyambung hidupnya. Harta tersebut  bisa  diambil  dari  harta pencaharian  suami  isteri  (harta bersama)  karena  pada  prinsipnya laki-laki  mampu  untuk  mencari nafkah yang berlebih.
Ditinjau  dari  uraian  tersebut di  atas.  Maka  sudah  selayaknya seorang  janda  mendapatkan  bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.  Hal  ini  didasarkan  pada status  janda  itu  sendiri,  dimana seorang wanita (istri) yang dianggap sebagai  kaum  yang  lemah  jika dibandingkan  dengan  kemampuan seorang  laki-laki  (suami).  Harta tersebut  dapat  digunakan  sebagai penopang  hidup  buat  seorang  janda dan  anak-anaknya  kelak.  Dan  di samping itu masih adanya  kewajiban penuh seorang istri  (janda) terhadap
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
anak-anak yang ditinggalkan sampai kelak anak tersebut dewasa.
c. Ayah dan ibu
Pengertian ayah dan ibu yang dimaksud disini, yaitu ayah ibu yang perkawinannya sah sehingga melahirkan  pewaris.  Menurut  adat Masyarakat Suku Sakai bahwa untuk bagian  harta  waris,  (hak)  ayah  dan ibu hanya bisa diperoleh apabila ahli waris  utama  benar-benar  dapat dinyatakan  sudah  tidak  ada,  maka kesempatan  ayah  dan  ibu  barulah muncul terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
Terkecuali  apabila  pembagian  harta warisan  tersebut  dilakukan  menurut pembagian  Hukum  Islam,  maka untuk  bagian  ayah  dan  ibu  terhadap harta  warisan  mewaris  bersama golongan utama yaitu anak dan istri.
d. Saudara-saudara  dalam  keturunan saudara sedarah pewaris
Menurut  keterangan  yang diperoleh  di  daerah  penelitian,
beberapa sumber (responden)
menyatakan  bahwa  untuk  harta pusako  yang  ditinggalkan  oleh pewaris,  separuhnya  jatuh  kepada kemenakan  laki-laki  dari  saudara kandung perempuan, hal ini disebabkan karena sifat  kekerabatan Masyarakat  Adat  Suku  Sakai  yang
8 Ibid, Hal. 81
menganut prinsip pembagian warisan harta secara matrilineal.
e. Anak angkat
Anak  angkat  adalah  anak yang bukan merupakan anak kandung  dari  pasangan  suami  istri. Anak  angkat  hanya  berhak  mewaris terhadap  harta  bersama  orang  tua angkatnya. Anak angkat tidak berhak mewaris  harta  bawaan  pewaris kecuali  jika  telah  ditentukan  oleh pewaris  sebelum  ia  wafat.  Hal  ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959  No.  37  K/Sip/1959  yang menyatakan bahwa:
“Menurut Hukum Adat yang berlaku di jawa tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini  dari  orang  tua  angkatnya, jadi  tidak  terhadap  barang  pusaka (barang  asal)  anak  angkat  tidak berhak mewarisinya” 8 .
Namun ada sebagian pendapat  yang  dikemukakan  oleh Narasumber yakni  ketua adat Bapak M.  Yatim,  yang  menyatakan  bahwa anak  angkat  tidak  berhak  mewaris, latar belakang dari sebab anak angkat tersebut  tidak  berhak  mewaris  dari orang tua angkatnya karena dipengaruhi ajaran yang mereka anut selama  ini  (agama  Islam).  Menurut
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014
hukum  waris  Islam  anak  angkat bukan waris dari orang tua angkatnya. Oleh dikarenakan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat itu bukan hubungan anak  sulbi,  yaitu  bukan  anak kandung  yang  berasal  dari  tulang punggung kamu (Q. IV, 236 dan 1).
Jadi kemungkinan anak angkat  mendapatkan  bagian  dari orang tua angkatnya dapat dilakukan dengan (hibah atau wasiat) biasanya telah  ditentukan  bagiannya  oleh pewaris sebelum meninggal.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian  kepustakaan,  serta  analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan  yang  merupakan  jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:
Pelaksanaan  Sistem  Pewarisan menurut  Hukum  Adat  yang  dianut  oleh Masyarakat  Suku  Sakai  di  Kecamatan Mandau, Kabupaten
Bengkalis,
mengarah  ke  perpaduan  antara  sistem pewarisan yang bersifat kolektif- individual. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  Dalam  pembagian
harta  warisan  dari  pewaris  kepada  ahli warisnya dapat dibagi sebagai berikut: 1. Harta  asal  pewaris  yaitu  Harta Pusaka  Rendah  diwarisi  oleh  anak kandung dan kemenakan-kemenakan pewaris  (Harta  Asal  kembali  ke Asal) Sistem pewarisannya menggunakan  Hukum  Waris  Adat Minangkabau  (sistem  pewarisan kolektif).
2. Harta pencaharian atau harta bersama pewaris diwarisi oleh janda dan  anak-anak  pewaris,  sedangkan pewarisannya sebagian menggunakan  Hukum  Waris  Adat Jawa  dan  Hukum  Waris  Islam (sistem pewarisan individual).
Pembagian yang dilakukan dengan sistem pewarisan tersebut di atas dilatar belakangi oleh sifat kekeluargaan atau  kekerabatan  yang  memperlihatkan gabungan/campuran  antara  matrilineal dan  parental,  dan  di  samping  itu  juga adanya kecenderungan Masyarakat Adat yang kuat dipengaruhi Hukum Islam 4.2 Saran
Dalam  proses  pewarisan  sistem hukum  apa  saja  dipilih  pada  dasarnya yang  perlu  dijaga  adalah  keharmonisan keluarga dan kerabat agar tidak menimbulkan  konflik.  Oleh  karena  itu pilihan  hukum  dalam  pewarisan  baik Sistem  Hukum  Waris  Adat,  Hukum Waris  Islam,  dan  Hukum  Waris
KUHperdata  adalah  pilihan  hukum bersama ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Literatur
Hadikusuma, Hilman, 2003, Hukum  Waris
Adat,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Hadi, Sutrisno, 1987, Metodelogi Research, Penerbit  Fakultas  Psikologi  UGM, Yogyakarta.
Suparlan,  Parsudi,  1995,  Orang  Sakai  di Riau  Masyarakat  Terasing  Dalam Masyarakat Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

## Vredenbreght  Jacob,  1985,  Pengantar
Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris, PT. Gramedia, Jakarta
Wiranata,  I  Gede  A.B,  2005,  Hukum  Adat Indonesia (Perkembangan dari Masa ke  Masa),  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
2. Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Tentang Hak Waris Janda
3. Data Elektronik
-  Http//www.google.com
-  Http//www.riaupos.com