PAD  merupakan  aspek  penting  pemerintah daerah  dalam  rangka  menjalankan  urusan pemerintahnya,  urusan  pemerintahan  yang dulunya sentralisasi berubah menjadi terdesentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah untuk mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya. Hal  ini  didasari  oleh  semakin  besar  dan beragamnya  kebutuhan  dan  persoalan  di masyarakat sehingga kebutuhan desentralisasi semakin diperlukan. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan,  antara  lain  pengelolaan  keuangan yang  dilakukan  oleh  daerah  otonom  akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi  fiskal  membuka  peluang  bagi pemerintah  daerah  untuk  memaksimalkan PAD (putriani, 2016).
Pengertian  dan  konsep  desentralisasi fiskal  menurut  Machfud  sidik  (2001)  yaitu “suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan
pelayanan  public  yang  lebih  baik  dan menciptakan proses pengambilan keputusan public  yang  lebih  demokratis”.  Dengan desentralisasi  fiskal  ini,  pemerintah  daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan  terhadap  bantuan  dari pemerintah  pusat.  Kemandirian  ini  dapat dicapai dengan mengoptimalkan PAD yang bersumber  dari  pajak  daerah  terutama Pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah yang  diatur  dalan  Undang-undang  Nomor 33 Tahun 2004.
Jawa  Barat  merupakan  Provinsi  yang sangat potensial baik dari segi sumber daya alam, ekonomi, sumber daya manusia, seni, budaya,  dan  pariwisata  yang  merupakan bagian  dari  potensi  daerah.  Dalam  sistem pemerintahan yang terdesentralisasi potensi daerah  merupakan  komponen  yang  sangat penting  bagi  PAD,  pasalnya  ketika  potensi daerah  dikelola  dengan  optimal  dan
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021
MELIA WIDA RAHMAYANI 1 ; ENGKUN KURNADI 2
Universitas Majalengka Jl. Raya K H Abdul Halim No.103, Majalengka 45418 E-mail : meliawidar@unma.ac.id (korespondensi) Submit : 2022-06-08 Review : 2022-06-10 Publish :  2022-06-15
Abstract :  Regional  Financial  Independence  in  regional  autonomy  is  the  ability  of  local governments to finance government activities themselves, provide services to the community and  manage  regional  finances,  especially  Regional  Original  Income  and  Economic  Growth Rates without relying on most of the assistance from the central government. This study aims to determine the effect of regional taxes and regional levies on the financial independence of districts/cities in West Java Province for the 2018-2021 period. The analytical method used is descriptive  and  verification  analysis  method.  The  sample  selection  in  this  study  used  the census  sampling  method,  and  the  samples  from  this  study  were  all  regencies/cities  in  West Java province, totaling 135 regencies/cities in the period 2018-2021. The analytical tool used in this research is multiple regression analysis. The test results obtained in this study indicate that  local  taxes  have  a  significant  effect  on  regional  financial  independence,  levies  have  no significant effect on regional development independence.
Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, and Regional Financial Independence
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021
(Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
225
diberdayakan  secara  maksimal,  maka  akan menyumbangkan  pundi-pundi  rupiah  dalam skala  besar  dan  pendapatan  suatu  daerah akan meningkat.
PAD merupakan ceriminan dari pendapatan masyarakat, untuk itu pemerintah daerah  diharapkan  mampu  meningkatkan potensi  masyarakat  dalam  pengelolaaan sumber-sumber pendaptan masyarakat. Menigkatnya  PAD  jelas  mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahtraaan masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan  dana  yang  tidak  sedikit  yang dibutuhkan  setiap  daerah,  peningkatan  PAD bisa  di  gali  dengan  cara  pengoptimalan penerimaan pajak daerah. Karena penerimaan pajak  daerah  yang  efisien  sangat  diperlukan agar mencapat hasil yang memuaskan.
Kemandirian keuangan daerah menunjukan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan Halim (2018). Kemandirian keuangan pemerintah  setiap  daerah  berbeda-beda tergantung  bagai  mana  pengoptimalan  PAD daerah tersebut.
Kemandirian  Daerah  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  yaitu,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  PAD  sendiri  berasal  dari beberapa  pemasukan    yaitu  Pajak  Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Negara  yang  Dipisahkan  dan  Lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  sah. Selain dari PAD, faktor  yang mempengaruhi Kemandirian  daerah  yaitu  Belanja  Daerah, Penerimaan  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  dan Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi.  (Orrocoma, 2017).
Kemandirian  keuangan  dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Menurut Undang-undang Nomor  28  Tahun  2009  pasal  1 ayat  10  yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  menyatakan  bahwa,  Pajak  Daerah adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang- undang  dan  tidak  mendapat  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah sebersar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak  atau  Kontribusi  wajib  yang diberikan oleh penduduk kepada pemerintah  daerah  ini  digunakan  untuk kepentingan  pemerintah  dan  kepentingan umumsuatu  daerah.  contohnya  seperti pembangunan  jalan,  jembatan  pembukaan lapangan  pekerjaan  baru,  dan  kepentingan pembangunan serta kepentingan pemerintah lainnya.  Selain  pembangunan  suatu  daerah penerimaan  pajak  daerah  merupakan  salah satu  sumber  APBD  yang  digunakan pemerintah  untuk  menjalankan  program- program kerjanya.
Kemandirian  keuangan  dipengaruhi oleh Retribusi Daerah,Retribusi daerah juga mempunyai  peran  yang  tak  kalah  penting sebagai  sumber  PAD.  Menurut  Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1  ayat 64  tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi Daerah  yang  dimaksud  dengan  retribusi daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagi pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan  /atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan. Kemampuan  memungut  retribusi  daerah yang  dimiliki  setiap  daerah  merupakan merupakan  salah  satu  indikator  kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah  harus  ditingkatkan  karena  akan berimbas pada peningkatan PAD yang akan digunakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan program-program kerjanya  yang  sudah  direncakan.  Dalam Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang PajakDan Retribusi Daerah, retribusi  dikelola  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  objek-obek retribusi  daerah  yang  telah  ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan .
J awa  Barat  merupakan  salah  satu daerah  dengan  pertumbuhan  ekonominya berbasis industri, yang kontribusinya mampu  mendekati  40%.  Kalau  kita kembangkan  lagi  di  koridor  timur,  potensi pembangunannya akan lebih bisa ditingkatkan,  Jawa  Barat  memiliki  potensi besar dalam pengembangan kawasan
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021 (Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
226
industri  baru,  terutama  wilayah  Majalengka, Cirebon  dan  Subang  atau  disebut  “Segitiga Rebana”.  Peluang  ini  muncul  karena  adanya infrastruktur  yang  strategis,  yakni  Bandara Internasional  Jawa  Barat  (BIJB) di  Kertajati Majalengka,
Pelabuhan Cirebon dan
Pelabuhan
Patimban di Subang. (sumber:www.Marketeers.com)
Sebagai  jantung  industri  nasional, provinsi Jawa Barat memang banyak dipadati oleh  kawasan  industri.  Berdasarkan  data yang diperoleh dari
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
(Kemenperin), setidaknya terdapat 24 kawasan  industri  yang  terletak  di  daerah Jawa  Barat.  Rata-rata  luas  lahan  masing- masing kawasan  industri  Jawa  Barat pun tergolong  lebih  luas  bila  dibandingkan kawasan  industri  di  daerah  lainnya.  Tidak heran  pula  bila  provinsi  Jawa  Barat  menjadi penyumbang  produk  domestik  bruto  (PDB) ketiga terbesar bagi negara.
Pertumbuhan  daerah  industri  di  Jawa Barat  ini  tentunya  harus  diimbangi  dengan persiapan untuk menghadapi berbagai kebutuhan  yang  ikut  meningkat.  Salah satunya  adalah  kebutuhan  akan  lahan  untuk kawasan  industri.  Dalam  menentukan  suatu kawasan industri, tentunya terdapat beberapa pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  para investor.  Salah  satu  faktor  yang  menjadi pertimbangan  adalah  kestrategisan  lokasi. Karawang misalnya, adalah salah satu daerah kawasan industri strategis di Jawa Barat.(sumber: www.aih.co.id )
Melihat  banyak  potensi  yang  dimiliki oleh  pemerintah  daerah  Jawa  Barat  dengan jumlah Kabupaten/kota yang memiliki banyak  kawasan  industry,  destinasi  wisata, perhotelan  dan  pusat  perbelanjaan  yang menjadi  sasaran  empuk  para  investor,  tren pertumbuhan  PAD  seharusnya  mengalami tren pertumbuhan.
Pendapaan  pajak  daerah  pada  tahun 2020  menjadi  faktor  penyumbang  terbesar pada  pemasukan  PAD  yaitu  mencapai Rp.18,15  Triliun,  kemudian  faktor  kedua penyumbang  pada  PAD  yaitu  lain-lain  PAD yang  sah  sebesar  Rp.1,09  Triliun,faktor ketiga  yang  menyumbanag  PAD  yaitu  hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  sebesar  Rp.348,53  Miliar,  dan faktor terakhir yang menyumbang pemasukan  PAD  adalah  Retribusi  daerah yaitu sebesar Rp.49,17 Miliar.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizka Lutfita  Novalistia  (2016)  yang  berjudul Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah  Yang Sah  Dan  Bagi  Hasil  Pajak  Terhadap Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah Pada  Pemerintahan  Kabupaten  Atau  Kota Di  Provinsi  Jawa  Tengah  menyebutkan bahwa  Variabel  Pajak  Daerah  berpengaruh terhadap  tingkat  Kemandirian  Daerah.  Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang  merupakan  salah  satu  komponen dari  PAD  yang  paling  dominan  sebagai penerimaan  daerah,  Hal  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  Aditya  Ramadhan  (2015) yang berjudul Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah  Pada  Tingkat  Efektivitas  Dan Kemandirian  Keuangan  Daerah,  dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Variabel Pendapatan  daerah    berpengaruh  terhadap kemandirian  keuangan  daerah,  berbeda  hal dengan  hasil  penelitian  oleh  Manasep Orocomna (2015) yang menyatakan bahwa, Pajak  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap kemandirian  Daerah  karena  pengelolaan pajak  masih  di  lakukan  oleh  pemerintah pusat dan dan tidak di gali secara maksimal.
Kemudian    Menurut  Rizka  Lutfita Novalistia  (2016)  untuk  Variabel  Retribusi Daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Daerah. Hal ini terjadi karena kontribusi  penerimaan  dari  retribusi  daerah sangat kecil jumlahnya dibandingan dengan penerimaan  pajak  daerah  yang  memang merupakan  pendapatan  asli  daerah  yang paling  dominan.Hal  ini  pun  sejalan  dengan penelitian  menurut  Aditya  Ramadhan (2015)  yang  menyatakan  bahwa  Retribusi daerah  berpengaruh  terhadap  Kemandirian Keuangn  Daerah.  Berbeda  dengan  hasil penelitian  Manasep Orocomna (2015) yang menyatakan bahwa, Retribusi Daerah Tidak Berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah karena  pengelolaan  retribusi  masih  di lakukan oleh pemerintah pusat dan tidak di
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021
(Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
gali secara maksimal.
Menurut Fadly Nggilu (2016), dengan judul penelitian Pengaruh PAjak  Daerah dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Kemandirian Keuangan Daerah Pada pemerintah
Kabupaten/Kota  Di  provinsi  Gorontalo menyebutkan
Bawa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah,  Retribusi  daerah  juga  berpenggaruh terhadap  Kemandirian  keuangan  daerah,  dan secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian  daerah,  Sedangkan,  menurut Manasep Orocomna (2015),Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah karena sumber pendapatan  daerah,  dasar  pengenaan  biaya, dan PAD yang kurang digali dan belum dapat diandalkan.

## Otonomi Daerah
Otonomi secara sempit diartikan
sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luas adalah “berdaya”.  Jadi  otonomi  daerah  yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan  pemerintahan  kepada  daerah untuk  secara  mandiri  atau  berdaya  membuat keputusan  mengenai  kepentingan  daerahnya sendiri.Jadi  otonomi  daerah  dapat  diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah.  Dalam  pola  pikir  demikian,  otonomi daerah  adalah  suatu    instrumen    politik    dan instrumen    administrasi/manajemen    yang digunakanuntuk  mengoptimalkan  sumber daya  lokal,  sehingga  dapat  dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemajuan masyarakat di  daerah,  terutama  menghadapi  tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan mengembangkan  demokrasi  (R.  Pasaribu, 2013:304).
Pengertian  otonomi  daerah  menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Pasal  1  ayat  6  adalah  “hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya  menurut  Pasal  1  ayat  12
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 menyatakan bahwa daerah otonom selanjutya disebut daerah adalah : “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas-batas  wilayah yang berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa otonomi  daerah  adalah  kewenangan  daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  secara  berdaya  serta mandiri  dan  mengurus  kepentingan  rakyat setempat  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dengan  mengacu  pada  undang-undang untuk menghasilkan keputusan yang demokratis bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Daerah Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo  (2016:1)  menyatakan  bahwa  : “Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  undang-undang  (yang dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Sedangkan  pengertian  pajak  menurut Prof.  Dr.  P.J.A.  Andriani  dalam  Modul Chartered Accountant Manajemen Perpajakan  yang  di  terbitkan  oleh  IAI (2015:2)  menyatakan  bahwa  :  “Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan  dan  terhutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturan,  dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum  berhubungan  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  Pasal  1  ayat  10  menyatakan bahwa  :  “Pajak  daerah  adalah  kontribusi wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021 (Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
228
memaksa berdasarkan
undang-undang dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah  bagi  sebesar  besarnya  kemakmuran rakyat.”
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  pajak daerah adalah penggalian dana dari masyarakat  daerah  setempat  yang  dilakukan oleh daerah yang kontribusinya bersifat wajib dan  memaksa  dengan  berdasarkan  undang- undang dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung ketika membayarnya  dan  dana  yang  dipungut tersebut  digunakan  untuk  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat.

## Retribusi Daerah
Definisi atau pengertian retribusi daerah  menurut  Munawir  dalam  Adisasmita (2011:85)  menyatakan  bahwa  :  “Retribusi ialah  iuran  kepada  Pemerintah  yang  dapat dipaksakan  dan  jasa  balik  secara  langsung dapat ditunjukan.Paksaan ini bersifat ekonomis  karena  siapa  saja  yang  tidak merasakan  jasa  balik  dari  pemerintah,  dia tidak dikenakan iuran itu.”
Lain  halnya  menurut  Siahaan  (2016:5) yang  menyatakan  bahwa  pengertian  retribusi adalah  sebagai  berikut  :  “Retribusi  yaitu pembayaran  wajib  dari  penduduk  kepada negara  karena  adanya  jasa  tertentu  yang diberikan  oleh  negara  bagi  penduduknya secara perorangan.Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar  retribusi  yang  menikmati  balas jasa dari negara.”
Sedangkan  menurut  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  1  ayat  64 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah menyatakan  bahwa  :  “Retribusi  daerah adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.”
Jadi, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah  adalah  pungutan  yang  dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas  balas  jasa  dan  pemberian  izin  tertentu yang didapatkanya dan mendapatkan imbalan
secara langsung.

## Kemandirian Keuangan Daerah
Pembangunan  adalah  suatu  proses yang  menyebabkan  kenaikan  pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan  sistem  kelembagaan  seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya atau kelembagaan dalam aspek perbaikan di bidang  organisasi  dan  perbaikan  di  bidang regulasi  (Arsyad,  dalam  Rudy  Badrudin  : 2017).  Pembangunan  suatu  daerah  dapat meningkatkan  kemandirian  suatu  daerah karena  dengan  adanya  pembangunan  dapat meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, untuk  mengukur  kemandirian  biasanya menggunakan rasio kemandirian.
Undang-undang  Nomor  32  tahun 2004  menyebutkan  bahwa,  kemandirian keuangan  daerah  berarti  pemerintah  dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri,
melaksanakan  sendiri  dalam  rangka  asas desentralisasi. Kemandirian adalah kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  sendiri  urusan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat  yang  telah  membayar  Pajak daerah  dan  Retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Abdul Halim (2018) Wahid Ahyani (2016) mengemukakan  bahwa  terdapat  faktor- faktor  yang  memengaruhi  kemandirian keuangan  daerah,  antara  lain:  Pendapatan; Kepadatan penduduk; Distribusi pendapatan; dan UMK
Mengukur kemandirian daerah adalah dengan  melihat  seberapa  besar  jumlah bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat  ke  daerah,  jadi  daerah  yang  mandiri adalah  daerah  yang  mendapat  bantuan  dari pusat seminimal mungkin.Salah satu sumber  penerimaan  yang  penting  dan menunjukkan taxing  power daerah  yang sesungguhnya  adalah  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021
(Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
229
membiayai pengeluaran daerah adalah dengan  melihat  lebih  jauh  seberapa  besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah,  diharapkan  adanya  peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah guna memberdayakan  masyarakat,  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan  yang  demokrasi,  pemerataan keadilan  serta  memelihara  hubungan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah serta antar Pemerintah Daerah. PAD diharapkan  menjadi  penyangga  utama  dalam membiayai program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena semakin  banyak  kebutuhan  daerah  yang dapat  dibiayai  oleh  PAD  maka  semakin tinggi  pula  kualitas  otonominya  yang mengindikasikan  bahwa  semakin  mandiri bidang keuangan daerahnya.
Menurut  Halim  (2001)  menjelaskan bahwa  ciri  utama  suatu  daerah  yang  mampu melaksanakan  otonomi  daerah  yaitu  :  1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk  menggali  sumber-sumber  keuangan, mengelola  dan  menggunakan  keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya; 2). Ketergantungan kepada bantuan  Pemerintah  Pusat  harus  seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi  bagian  sumber  keuangan  terbesar sehingga peranan Pemerintah Daerah menjadi lebih besar.
Perkembangan  pembangunan  suatu daerah  sangat  ditentukan  oleh  sumber Pendapatan Daerah terutama untuk menutupi pembiayaan  yang  diperlukan  Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatur perekonomian daerahnya untuk membiayai seluruh kebutuhan dana pembangunan yang diperlukan.  Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dimana dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga daerahnya  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dan  diberikan  kewenangan  untuk  menggali dan memanfaatkan sumber keuangan daerah  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Salah  satu  sumber pembiayaan  tersebut  adalah  Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi  diukur  dari  besarnya  kontribusi yang  diberikan  oleh  PAD  terhadap  total Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  semakin  besar  kontribusi  yang dapat diberikan oleh PAD terhadap bantuan APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah
terhadap bantuan Pemerintah Pusat sehingga  otonomi  daerah  terwujud  dan terlaksana  dengan  baik.Semakin  tinggi peranan  PAD  dalam  Pendapatan  daerah merupakan  cerminan  keberhasilan  usaha atau  tingkat  kemampuan  daerah  dalam pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan.
Peningkatan  PAD  akan  memberikan keleluasaan  untuk  men design kebijakan yang  dapat  memberikan  dorongan  pada pertumbuhan  ekonomi.  Alokasi  anggaran daerah  untuk  investasi  akan  meningkatkan capital  stock daerah  dan  memperluas kesempatan kerja, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  iniakan berdampak terhadap konsumsi dan tabungan  (investasi)  yang  meningkat  di masyarakat  sehingga  akan  memperbesar basis  pajak  daerah.  Dampak  selanjutnya yaitu  terjadi  peningkatan  penerimaan  pajak dan  retribusi  daerah,  sehingga  penerimaan daerah akan meningkat.
Pajak  daerah  merupakan  aspek  yang relevan apabila dikaitkan dengan kemandirian  daerah,  karena  Pajak  daerah merupakan  suatu  komponen  Pendapatan
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021 (Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
230
Asli  Daerah  (PAD)  yang  memberikan kontribusi  cukup  besar,  terutama  pada Kemandirian  daerah.  Apabila  Pendapatan Pajak  daerah  meningkat  dengan  kata  lain akan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), sehingga akan menimbulkan kemandirian  pada  suatu  daerah,  hal  ini  akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah  terhadap  pemerintah  pusat,  sehingga terdapat  hubungan  yang  positif  antara  Pajak daerah  dan  kemandirian  daerah.  Maka  dari itu  dengan  melihat  adanya  hubungan  positif antara  Pajak  daerah  dengan  kemandirian daerah, hal tersebut sesuai dengan tujuan dari otonomi  daerah  dan  teori  kemandirian daerah.Selain  itu  Retribusi  daerah  yang merupakan bagian dari faktor yang mendukung  kenaikan  atau  penurunan  Pajak daerah  juga  memiliki  keterkaitan  dengan kemandirian daerah.
Retribusi  daerah  adalah  pemungutan jasa sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu  yang  disediakan  oleh  pemerintah (Rizka,  2016).Sama  hal  nya  dengan  pajak daerah  namun  yang  membedakan  Pajak daerah  dengan  Retribusi  daerah  yaitu  dilihat dari objeknya.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode survey dengan  pendekatan analisis  deskriftif  dan  verifikatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder.  Populasi yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah Data  Realisasi  APBD  Kabupaten/kota  yang ada  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  berjumlah adalah  27  Kabupaten/Kota,  yang  terdiri  dari 18 Kabupaten dan 9 Kota periode 2018-2021.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian ini menggunakan sesnsus sampling atau  sampel  jenuh  yaitu  teknik  penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017:126).
Analisis  data  pada  penelitian  ini  yaitu uji  instrumen  penelitian  yaitu  uji  validitas dan reliabilitas, transformasi data, uji asumsi klasik  (uji  normalitas,  uji  multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda,  koefisien  determinasi  dan  uji
hipotesis  dengan  menggunakan  aplikasi SPSS.

## HASIL
Tabel.1. Hasil Analisis Regresi Berganda
Sumber:  Output  SPSS  21,  Data  Diolah sendiri 2022.
Y = 9,888 + 0,891 X 1 + 0,596 X 2 + e
Rumus  persamaan  regresi  berganda diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  Y merupakan  Kemandirian  KeuanganDaerah, X 1 merupakan  Pajak  Daerah,  dan  X 2 merupakan Retribusi Daerah, dari persamaan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa :
a. Nilai  konstanta  sebesar  9,888  bernilai positif.  Artinya  jika  variabel  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  bernilai 0 (nol),  maka  Kemandirian  Keuangan Daerah  akan  bernilai  sesuai  dengan nilai  konstanta  dalam  persamaan  yaitu sebesar  9,888.  Nilai  ini  di  pengaruhi oleh faktor lain selain dari pajak daerah dan Retribusi Daerah.
b. Nilai  koefisien  regresi  Pajak  Daerah sebesar  0,891bernilai  positif  yang artinya  bahwa  setiap  penambahan  1 satuan  pada  variabel  Pajak  Daerah maka  akan  meningkatkan  Kemandirian Keuangan  Daerah  sebesar  0,891satuan. Sebaliknya setiap pengurangan 1 satuan

## Coefficients a
Model Unstandardiz ed Coefficients Standardiz ed Coefficient s Correlations B Std. Error Beta Zero - orde r Parti al Par t
1 (Constan
t) 9.88 8 .763 Pajak Daerah .891 .066 .810 .851 .763  .61 8 Retribusi Daerah .596 .566 .063 .587 .091  .04 8 a.  Dependent  Variable:  Kemandirian  Keuangan Daerah
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021
(Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
231
pada variabel Pajak Daerah  akan menurunkan Kemandirian Keuangan
Daerah  sebesar  0,891  satuan  dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
c. Nilai  koefisien  regresi  Retribusi  sebesar 0,596bernilai  positif  yang  artinya  bahwa setiap  penambahan  1  satuan  pada variabel  Retribusi  maka  akan  menaikan Kemandirian  Keuangan  Daerah  sebesar 0,596 satuan. Sebaliknya setiap pengurangan  1  satuan  pada  variabel Retribusi akan menurunkan Kemandirian Keuangan  Daerah  sebesar  0,596  satuan dengan  asumsi  variabel  lain  dianggap konstan.
Tabel 2. Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.888 .763
12.952  .000 Pajak Daerah .891 .066 .810  13.569  .000 Retribusi Daerah .596 .566 .063 1.051  .295
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah
Sumber: Output SPSS 21, data diolah sendiri 2022
Berdasarkan table 2
dapat disimpulkan  mengenai  uji  hipotesis  secara parsial dari masing-masing variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Hasil uji t adalah sebagai berikut :
a. T hitung sebesar  13.569  sedangkan untuk  F tabel 1.97796  maka  Ho  ditolak dan Ha diterima. Artinya ada pengaruh  yang  signifikan  antara
Pajak
Daerah terhadap dan
Kemandirian Keuangan Daerah.
b. T hitung sebesar 1.051 sedangkan untuk F tabel 1.97796  maka  Ho  diterima  dan
Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh  yang  signifikan  antara Retribusi Daerah terhadap dan
Kemandirian Keuangan Daerah.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa Pajak Daerah
berpengaruh
signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat periode  2018-2021  dikarenakan  pajak daerah  merupakan  komponen  yang  sangat penting  bagi  peningkatan  Kemandirian Keuangan Daerah. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota
diberikan  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat di masing-masing  daerahnya  sendiri.  Adanya peningkatan  pada  basis  pajak  daerah  ini akan berimplikasi pada peningkatan Kemandirian  Keuangan  Daerah  suatu daerah,  realisasi  penerimaan  Pajak  Daerah akan  digunakan  oleh  pemerintah  daerah setempat untuk kepentingan biaya pembangunan daerah yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Rizka (2016) dan Fadly Nggilu (2016) yang menyatakan  bahwa  Pajak  Daerah  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Sejalan  dengan  teori  upaya  pajak daerah  menunjukan  upaya  pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi  yang  dimiliki.  Yang  dimaksud dengan  potensi  daerah  yang  dimiliki  yaitu seberapa  besar  target  yang  ditetapkan pemerintah  daerah  yang  dapat  dicapai dalam  tahun  anggaran  daerah  tersebut. Aapabila  Pajak  Daerah  meningkat  maka akan  meningkatkan  jumlah  penerimaan pendapatan daerah, sehingga ketika Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  meningkat maka  akan  mengurangi  ketergantungan daerah  kepada  pemerintah  pusat.  Kondisi seperti ini akan mengakibatkan
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021 (Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
232
mengingkatnya kemandirian daerah terutama Kemandirian  Keuangan  Daerah.  Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Manasep orocomna (2017) yang menyatakan Pajak  Daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Dapat  disimpulkan  bahwa  Pajak daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap Kemandirian Keuangan Daerahdi
Kabupaten/kota  provinsi  Jawa  Barat  periode 2018-2021. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan pajak daerah berpengaruh signifikan  terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah dapat dibuktikan kebenarannya.

## Pengaruh Retibusi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa
Retribusi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan  Daerah.  Kemampuan  memungut retribusi  daerah  yang  dimiliki  setiap  daerah merupakan  salah  satu  indikator  kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Dikarenakan  porsi  retribusi  daerah  sangat kecil jumlahnya dibandingan dengan penerimaan  pajak  daerah  yang  memang merupakan  pendapatan  asli  daerah  yang paling dominan.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh penelitian  Rizka  Lutfita  Novalistia  (2016) dan Manasep orocomna (2017) yang menyatakan  Pajak  Daerah  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah.
Secara  teori  hal  ini  tidak  sejalan dikarenakan  Retribusi  daerah  merupakan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  digali atau  yang  diperoleh  dari  masing-masing daerah,  yang  memberikan  kontribusi  paling kecil terhadap PAD, sehingga tidak memperlihatkan kemampuan keuangan sebenarnya  dari  suatu  daerah.  Akan  Tetapi hasil  pungutan  retribusi  dipergunakan  untuk membiayai  pengeluaran  umum,  namun  bisa dinikmati  secara  langsung  oleh  masyarakat yang telah membayar retribusi dan menggunakan  fasilitas  dari  pemerintah. Sebagai  contoh  yaitu  telah  menggunakan
fasilitas  rumah  sakit,  bandara,  sekolah, pasar,  dan  lain  sebagainya.  Penelitian  ini bertentangan  dengan  Fadly  Nggilu  (2016) yang menyatakan bahwa Retribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah.
Retribusi  Kab/Kota  di  ProvinsiJawa Barat tidak berpengaruh terhadap Kemandirian  Keuangan  Daerah  disebabkan karena  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  menggali  potensi Retribusi yang ada kurang efektif. Efektifitas  suatu  daerah  dalam  menggali sumber  keuangan,  akan  sangat  tergantung pada kebijakan atau peraturan yang diambil oleh  pemerintah  itu  sendiri.  Di  satu  sisi, mobilitas  sumber  daya  keuangan  untuk membiayai  berbagai  aktivitas  daerah  ini dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah dalam  menjalankan  fungsinya.  Sedangkan di  sisi  lain  kurang  efektifnya  pemerintah dalam  mengembangkan  potensi  retribusi sebagai  akibat  dari  faktor  penanganan Retribusi  yang  ada  di  Kabupaten/Kota  Di Provinsi  Jawa  Barat,  seperti  pengendalian sistem  internal  pemerintah  daerah  masih belum  berjalan  dengan  baik,  fasilitas penunjang  retribusi  dan  sarana  prasarana yang disediakan masih minim.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan pembahasan  mengenai  pengaruh  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  terhadap Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap Kemandirian Keuangan
Daerah.  Artinya  bahwa  Pajak  Daerah di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Barat  sangat  berpengaruh  dalam memberikan kontribusi pada kemandirian Keuangan Daerah.
2. Retribusi  Daerah  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian
Keuangan  Daerah.  Artinya  beberapa Kab/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Barat tidak optimal dalam menggali potensi dari  retribusi  tersebut,  Besar  kecilnya
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021
(Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
Retribusi  Daerah  tidak  mempengaruhi terhadap kemandirian daerah.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul  Halim  dan  Iqbal  Muhammad.  2012.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Seri  Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan  Daerah .  Edisi  3.  UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Abdul  Halim  dan  Muhammad  Syam  Kusufi.
2018. Akuntansi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
Adrian  Sutedi.  2008. Hukum  Pajak  dan Retribusi Daerah . Cetakan Pertama, PT Ghalia Indonesia. Jakarta.
Aih.co.id  pusat  kawasan  industry  di  jawa barat http://aih.co.id/id/umum/pusat- kawasan-industri-di-jawa-barat/ Diakses  :  Selasa  8  Maret  2022  pkl 15.29
Fadly  Nggilu,  Harijanto  Sabijono  dan
Victorina  Tirayoh.  2016.  Pengaruh Pajak  Daerah  dan  Retriusi  Daerah Terhadap  Kemandirian  Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi
Gorontalo. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi. Volume  16  No.  04.
Universitas Sam Ratulangi. Manado.
Manasep  Orocomna,  B.  Elita  Bharanti  dan
Paulus K. Allo Layuk. 2017. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk  Bintuni  Tahun  2010-2015. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan  Daerah. Vol.  2  No.  3,
ISSN 2477-7838.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik .
CV Andi. Yogyakarta.
Mardiasmo.  2016. Perpajakan .    Edisi Terbaru 2016. CV Andi. Yogyakarta.
Nasional  Tempo  PAD  jawa  barat  lampaui target
https://nasional.tempo.co/read/121 8949/ridwan-kamil-pad-jawa-
baratlampaui-target di  akses:  9 Maret 2022 pukul: 06.52
Nasional.tempo.co PAD jawa barat lampaui target https://nasional.tempo.co/read/121 8949/ridwan-kamil-pad-jawa- baratlampaui-target/full&view=ok Diakses  :  Selasa  26  November 2019 pukul 16.05
Pasaribu,  Rowland  Bismark  Fernando. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan . Universitas Gunadarma. Depok. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Rizka  Lutfita  Novalistia.  2016.    Pengaruh Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
Yang  Sah  dan  Bagi  Hasil  Pajak Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau
Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah.
Jurnal  Akuntansi .Volume  2  No.2 Maret 2016.
Siahaan,  Marihot  Paha.  2016. Pajak Daerah dan Retribsi Daerah . Edisi Revisi.  PT  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi . CV Alfabeta.
Bandung.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif . CV Alfabeta.
Bandung.
Undang-Undang    Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021
(Melia Wida Rahmayani; Engkun Kurnadi)
234
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1950 tentang  Pembentukan  Provinsi  Jawa Barat
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah