## MUNDARDJITO, CAGAR BUDAYA DAN IDENTITAS BANGSA
Gutomo Bayu Aji* 1 , Sucoro Setrodiharjo 2
Peneliti pada Pusat Riset Kependudukan, IPSH-BRIN 1 ; Budayawan, Pengasuh Ruwat Riwat Borobudur 2 E-mail: gutomoba@gmail.com

## ABSTRAK
Arkeologi  lingkungan  terutama  pada  hubungan  antara  cagar  budaya, lingkungan  dan  kebudayaan.  Tesis  itu  ia  kembangkan  dalam  diskursus akademik yang beroperasi di lingkungan akademis, birokrat dan komunitas masyarakat. Sikap intelektualnya sangat jelas dimana ia berdiri tegak diantara keroposnya  bangunan  karakter  bangsa  Indonesia.  Pandangannya  tentang pembangunan  berwawasan  pelestarian  cagar  budaya  paralalel  dengan beberapa  pandangan  akademisi,  antara  lain  Cagmani  yang  mengemukakan pendekatan  endogen  serta  Tanudirjo  yang  melihat  cagar  budaya  tidak terlepas dari dinamika budaya kontemporer dan lanskap sosialnya.
Kata Kunci: Mundardjito, Arkeologi lingkungan, cagar budaya, lingkungan, kebudayaan, pelestarian, pembangunan

## ABSTRACT
This  paper  presents  Mundardjito's  role  as  an  academic-cum-intellectual in  the  field  of  Archeology. His role in the development of the discipline of Archeology can be traced from  his  dissertation  related  to  space-archeology which  is  influential  in  environmental  archeology,  especially  on  the relationship  between  cultural  heritage,  environment  and  culture.  He developed  the  thesis  in  an  academic  discourse  that  operates  in  academia, bureaucrats and the community. His intellectual outlook is very clear where he  stands  tall  among  the  porous  buildings  of  the  Indonesian  nation's character.  His  views  on  development  with  the  perspective  of  preserving cultural  heritage  are  parallel  to  those  of  several  academics,  including Cagmani  who  put  forward  an  endogenous  approach  and  Tanudirjo  who saw  cultural  heritage  as  inseparable  from  the  dynamics  of  contemporary culture and its social landscape.
Keywords:  Mundardjito,  environmental  archeology,  cultural  heritage, environment, culture, preservation, development

## PENDAHULUAN
Pada 2 Juli 2021 lalu, di saat pandemi Covid-19 masih memenjara dunia, seorang  Arkeolog  terkemuka  di  Indonesia  meninggal  dunia.  Dia  adalah Mundardjito,  seorang  akademisi  UI,  Arkeolog  senior,  sebagian  menjuluki “bapak Arkeologi”, tetapi  juga  seorang  intelektual  yang  dekat  dengan masyarakat khususnya di  sekitar  cagar  budaya.  Dalam  sebuah  renungan  yang digelar  secara  online  tidak  lama  setelah  kepergiannya itu, tampak tidak hanya para  Arkeolog  baik  kolega  maupun  murid-muridnya,  tetapi  juga  kalangan Sejarawan,  Antropolog,  Arsitek  serta  wartawan.  Renungan  itu  setidaknya menunjukkan  luasnya  interaksi  Mundardjito di  dunia  akademis yang ia geluti, yang tidak tersekat pada batas-batas disiplin.
Mundardjito,  setelah  gurunya,  Sukmono,  mungkin  sosok-sosok Arkeolog yang sulit dicari kualitas serta karakter pribadinya sekarang ini. Selain meraih  jabatan  tertinggi  di  dunia  akademis,  yang  tentu  profesor  dengan  gaya lama:  otoritatif  sekaligus  kebapakan,  tetapi  juga  advokat  cagar  budaya  yang gigih. Ia  hampir selalu berdiri paling  depan,  dengan  nada  yang  lembut  tetapi tegas,  ketika  harus  berhadapan  dengan  kasus-kasus  penyalahgunaan  cagar budaya. Tidak jarang pula ia harus berhadapan langsung  dengan para penguasa pemerintahan, para birokrat ataupun orang di lingkaran istana.
Tidak hanya terjun di gelanggang kebijakan, ia juga paling sering terlihat “turun gunung”. Pribadinya yang sederhana, berpenampilan seperti rakyat biasa, memudahkan  ia  bergaul  dengan  berbagai  lapisan  masyarakat  termasuk masyarakat bawah khususnya  di  kawasan  cagar  budaya.  Ia  memperkenalkan diskursus  baru  dalam  dunia  Arkeologi  yang  bernuansa  kerakyatan  yaitu Arkeologi publik. Diskursus itu beroperasi, setidaknya  di kawasan cagar budaya Muara Jambi, melalui peran komunitas Rumah Menapo. 1 Melalui  diskursus  itu, ruang  partisipasi  masyarakat  dalam  pelestarian  cagar  budaya  terbuka lebar.
Dengan  gambaran  sosok  akademisi  yang  utuh  seperti  itu,  Mundardjito sesungguhnya  adalah  seorang  akademisi- cum-intelektual.  Ia  sering  menyebut Arkeolog  sebagai  detektif  masa  lalu,  yang  oleh  karenanya  agak  sepi  dari popularitas.  Tetapi  yang  tidak  banyak  disadari  oleh  publik  adalah  bahwa artefak atau  benda-benda  purbakala  yang menjadi obyek detektif itu memiliki arena  yang  terkait  dengan  identitas  bangsa.  Sebagai seorang intelektual, arena ini  dimaknai  atau  bahkan  dikonstruksi  secara  sadar  oleh  Mundardjito  melalui berbagai  peran  di  berbagai  lapisan  diatas.  Dengan  kata  lain,  perhatian Mundardjito  sebagai  seorang  intelektual  sesungguhnya  tidak  berbeda  dengan
1 Catatan mengenai hal ini disampaikan oleh Elizabeth Inandiak dalam suatu diskusi di PSHN- UKSW
perhatian kalangan intelektual yang lain dalam mencapai jalan kemanusiaan di dalam  konteks negara-bangsa Indonesia.
Makalah  singkat  ini  berupaya  mengetengahkan  peranan  Mundardjito sebagai  seorang  akademisi- cum-intelektual  yang  berdiri  tegak  diantara keroposnya bangunan karakter bangsa itu. Jejak akademis dan intelektualitasnya  mungkin  bisa  dirunut  sebagai  bukti  kegigihannya  dalam memaknai  dan  merekonstruksi  identitas  bangsa  dan  mungkin  menjadi  satu- satunya  jalan  yang  masih  bisa  disebut  otentik  dalam  menegakkan bangunan karakter bangsa itu. Tiga pilar bangunan karakter bangsa yaitu  politik, ekonomi dan  budaya  bukanlah  benda  padat  yang  tidak  pudar  ataupun  terakulturasi dengan identitas budaya lain di era global. Tetapi cagar budaya khususnya  artefak atau benda-benda purbakala merupakan  bukti otentik dari  identitas bangsa ini yang  mungkin  hanya  akan  tergerus  oleh  peristiwa  alam,  bencana  atau  tangan manusia.

## CAGAR BUDAYA DAN LINGKUNGANNYA
Warisan  akademis  Mundardjito  mungkin  bisa  ditelusur  dari  disertasinya di  Universitas  Indonesia  yang  berjudul, “Pertimbangan Ekologi  dalam Penempatan  Situs Masa Hindu-Budha di Daerah Yogyakarta: Kajian Arkeologi- ruang  Skala Makro” (Mundardjito,  1993).  Melalui  disertasi  itu,  ia berpandangan  bahwa  masyarakat  yang  meletakkan,  mendirikan  atau membangun  suatu  artefak  memiliki  rasionalitas  kebudayaan  tertentu,  yang digunakan  sebagai  dasar  perhitungan  dalam  proses  pembuatannya.  Terutama artefak  yang  dibuat  dari  bahan  dasar  batu  dan  tanah  (bata  merah), dibangun atas dasar perhitungan yang matang seperti dalam perhitungan  kepadatan tanah, tingkat kemiringan permukaan tanah, serta jarak artefak itu dari  sumber air.
Hasil  penelitiannya  itu  memiliki  arti  penting  dalam  sejarah perkembangan  Arkeologi,  setidaknya  dalam  dua  konsep  berikut  ini.  Pertama, istilah  artefak  tidak  bisa  lagi  dipahami  sebagai  benda-benda  purbakala  yang berdiri  sendiri  atau  otonom  yang  seolah-olah terpisah dari kondisi lingkungan di  sekitarnya.  Artefak  harus  dipahami  bersama-sama  dengan  lingkungannya, setidaknya dengan unsur-unsur lingkungan yang  diteliti oleh Mundadjito diatas. Dengan melekatkan artefak pada lingkungannya maka  benda-benda purbakala itu,  baik  dalam  satuan  maupun  kelompok,  kemudian  bisa  dipahami di dalam konteks  suatu  kawasan  lingkungan  tertentu  yang  di  dalam  Arkeologi  dikenal sebagai cagar budaya.
Konsep  cagar  budaya  yang  menggeser  artefak  sebagai  benda-benda purbakala  yang  bersifat  otonom,  telah  menggeser  pendekatan  keilmuan  di dalam  Arkeologi.  Pertanyaan  penting  yang  mengemuka  disini  adalah  sejauh mana kawasan  cagar  budaya  itu didefinisikan dan pada batas-batas seperti apa ditentukan?  Jawaban  atas  pertanyaan  ini  sudah  tentu  relatif  sehingga membutuhkan  penelitian  di  setiap  artefak  dan  cagar  budayanya  untuk memahami  konteks  lingkungan  di  sekitarnya.  Kawasan  candi  Borobudur misalnya,  memiliki  batas-batas  yang  berbeda  dengan  kawasan  Majapahit  di Trowulan,  begitupun  di  kawasan  candi  Muaro  Jambi.  Deangn  kata  lain, Arkeologi  memiliki tantangan yang lebih besar dari pergeseran pendekatan ini.
Selain  itu,  pergeseran  pendekatan  keilmuan  juga  berimplikasi  terhadap kebijakan  pemerintah  terutama  dalam  pelestarian  artefak  di  suatu  cagar budaya.  Apabila  kebijakan  sebelumnya  hanya  berlaku  pada  artefak  atau sekumpulan artefak,  tetapi implikasi dari pergeseran pendekatan ini mengubah kebijakan  pada  suatu  kawasan cagar budaya. Implikasi bisa berdampak  serius apabila  kawasan  yang  ditentukan  secara  keilmuan  oleh  para  ahli  Arkeologi meliputi properti milik pihak lain seperti  tanah  milik  individu  ataupun  tanah negara  dalam  kawasan  hutan,  misalnya.  Persoalan  ini  kemudian  menjadi kompleks  karena  melibatkan  banyak  pihak  di  dalam  pelestarian cagar budaya.
Lebih jauh, pendekatan ini juga berimplikasi pada konep pengelolaan yang tidak  bisa  hanya  ditangani  oleh  pemerintah  melainkan  juga  oleh  pihak-pihak lain  yang  berhubungan  dengan  kawasan  cagar  budaya  itu,  baik  masyarakat setempat  maupun  lembaga  pemeritah  serta  badan-badan  usaha  lainnya. Pengelolaan kawasan candi  Borobudur bisa dilihat sebagai contoh kompleksitas pengelolaan  yang  melibatkan  banyak pihak itu, ketika candi tidak lagi dilihat sebagai artefak melainkan sebagai cagar  budaya.  Konsep  pengelolaan  kawasan candi  Borobudur  juga  memperlihatkan  dua  paradigma  yaitu  pelestarian  dan pembangunan, yang menurut Mundardjito tidak saling  bertentangan.
Kedua,  disertasi  Mundardjito  juga  berkontribusi  dalam  perkembangan cabang  disiplin  Arkeologi  yaitu  Arkeologi  lingkungan  atau  disiplin  Arkeologi yang  mengkaji  cagar  budaya  bersama-sama  dengan  lingkungan  pendukung disekitarnya.  Disini,  cagar  budaya  hampir  dipahami  seperti  sebuah  konsep ekosistem. Oleh karena cagar budaya  bukan diletakkan di dalam ruang kosong, melainkan  di  dalam  suatu  ekosistem  dan  di  dalam suatu kebudayaan tertentu, maka  perlu  dipahami  bersama-sama  dengan  unsur-unsur  yang  mendukung lingkungannya.  Unsur-unsur  itu  antara  lain  tanah,  lanskap  dan  atmosfer serta sumber air yang secara keseluruhan melekat bersama-sama dengan cagar budaya. Sumber air juga memiliki arti penting dalam ritual kebudayaan  masyarakatnya karena bersifat menyucikan.
Dengan kata lain, memahami artefak dan cagar budaya sama pentingnya dengan  memahami  lingkungannya,  bahkan  kebudayaannya.  Keduanya  harus dipahami  bersama-sama  secara  utuh  sehingga  diperoleh  pemahaman kebudayaan  suatu  masyarakat,  setidaknya  dari  sudut  pandang  Arkeologi lingkungan.  Bagaimanapun,  lingkungan  dan  kebudayaan  dari  masyarakat pendukungnya  merupakan  aspek  penting  dalam  pembangunan  benda-benda purbakala  yang  monumental,  religius,  memiliki  fungsi  ritual  dan  pada umumnya dibuat dengan visi lintas generasi atau bahkan lintas  peradaban.
Upaya  Mundardjito  yang  melampaui  Arkeologi  sebagai  disiplin  ilmu yang  mempelajari benda-benda purbakala itu  telah membuka sekat Arkeologi dari kotak  yang sempit ke susunan kotak yang luas tetapi juga rumit, yang harus ditemukan  relasi-relasinya  bersama-sama  dengan  disiplin  ilmu  lain.  Di  sini, Mundardjito  telah  membawa  Arkeologi  dari  pendekatan  disiplin  ke  pasca- disiplin. Langkah pertama yang ia lakukan  adalah menjalankan prinsip detektif masa  lalu,  meletakkan  cagar  budaya di  dalam  konsep  kebudayaan  masyarakat aslinya.  Apabila  suatu  artefak  ditemukan  telah  bergeser  dari  tempat  asalnya atau  hancur  dan  tidak  diketahui  lokasi  asalnya,  maka  perlu  memahami kebudayaan  masyarakat  aslinya  itu  sehingga  Arkeolog  bisa  mengembalikan artefak  itu  ke  tempat  asalnya,  di  dalam  konteks  lingkungan  dan kebudayaannya.
Upaya  yang  sesungguhnya  tidak  mudah  karena  membutuhkan  bukti- bukti  material  otentik  untuk  memaknai  lingkungan  dan  kebudayaan  di  masa lalu,  yang  bisa  jadi ribuan atau jutaan tahun silam. Dalam konsep kebudayaan seperti  itu,  Mundardjito  tampak  terpengaruh  oleh  pandangan  Antropologi terutama  dari  tradisi  Boasian  dan  Kroeberian, dimana keduanya mengaitkan kebudayaan  dengan  geografi  (lihat  misalnya  Mikesell,  1967),  hanya  saja digunakan  untuk  menjelaskan  rentang  masa  silam  hingga  masa  kini.  Dengan konsep kebudayaan itu, kebudayaan bukan hanya perlu dipahami unsur-  unsur material  dari  lingkunganya,  melainkan  juga  perlu  diletakkan  di  dalam  suatu wilayah  tertentu  sehingga  kebudayaan  itu  bersifat  relatif.  Dengan  kata  lain, suatu  artefak atau cagar  budaya akan memiliki kebudayaan tertentu yang  bisa jadi  berbeda-  beda  dari  satu  artefak  atau  cagar  budaya  satu  dengan  lainnya disebabkan karena  perbedaan letak geografisnya.
Meskipun demikian, Mundardjito tampaknya tidak menolak  teori difusi, yang  antara lain terlihat dari asumsi yang dibangun di dalam disertasinya yang menggunakan  model  candi  Hindu  India  untuk  menjelaskan  teorinya  tentang artefak atau benda-benda  purbakala yang ia teliti di sekitar Borobudur. Hal itu menunjukkan bahwa kebudayaan yang bersifat relatif itu juga terpengaruh oleh persebaran budaya dari satu tempat ke  tempat lain sehingga sifat relativitasnya
bisa  pudar  karena  peniruan  di  dalam  proses  akulturasi.  Namun  demikian, diskusi  mengenai  hal  ini  mungkin  terlalu  dalam  dan  bisa  dianggap  keluar (terlalu  jauh)  dari  batasan  disertasinya  serta  disiplin  Arkeologi  secara umum, sehingga  yang  paling  menonjol  sebenarnya  adalah  pengaruh  hubungan  antara kebudayaan dan geografi dalam konsepsi Arkeologi lingkungan itu.
Apabila  artefak  atau  cagar  budaya  diletakkan  dalam  konsepsi  itu,  maka tantangan lain – kalau bukan dari teori difusi di atas – adalah dari pengalaman praktis  yaitu  pembangunan  di masa  kini.  Pertanyaan  yang mengemuka adalah bagaimana  melestarikan  cagar  budaya  yang  harus  diletakkan  di  dalam lingkungan  dan  kebudayaan  otentiknya  apabila  pembangunan  masa  kini memiliki  kecenderungan mengubahnya?  Pembangunan yang bukan lagi dalam semangat  nasionalisme  melainkan  neoliberalisme,  memiliki  kecenderungan mengesktraksi  ekosistem  yang  merupakan  aspek  penting  dalam  Arkeologi lingkungan  diatas.  Model  pembangunan  ini  bisa  dengan  mudah  mengupas lanskap  bentang  alam  suatu  kawasan  cagar  budaya,  membongkar  tanahnya, membelokkan  sumber  airnya  atau  bahkan  menghancurkan  artefak  dan  cagar budayanya.
Sejumlah  persoalan  itu  mungkin  sudah  diluar  cakupan  disertasinya. Tetapi  sesudah tesis disertasinya itu, Mundardjito tampak ingin menghadirkan tesis  baru  dari  persoalan  itu,  di  dalam  diskursus  yang  lebih  praktis  yaitu pelestarian  cagar  budaya  dalam  pembangunan.  Menurutnya,  pelestarian  cagar budaya  dan  pembangunan  tidak  saling  kontradiksi  melainkan  konvergen. Sebagaimana  yang  ia  sampaikan  dalam  pidato  singkat  ketika  ia  menerima penghargaan Achmad Bakrie XII 2014 di bidang pemikir  sosial, ia mengatakan bahwa pelestarian cagar budaya dan pembangunan bukanlah  sesuatu yang saling bertentangan. 2 Keduanya  bisa  saling  mendukung  atau  bersinergi  dalam pendekatan pembangunan berwawasan pelestarian cagar budaya.
Pandangan  ini  setidaknya  ia  buktikan  dalam  pelestarian  cagar  budaya di  kawasan  candi  Borobudur,  kawasan  Majapahit  di  Trowulan  dan  kawasan candi  Muara  Jambi. Intensitas keterlibatannya di ketiga kawasan cagar budaya itu  mungkin  menunjukkan  peranannya  dalam  menyeimbangkan  diskursus antara  pelestarian  cagar  budaya  dan  pembangunan.   Diskursus  itu  bekerja melalui  pandangan  intelektualnya,  beroperasi  di  berbagai  lapisan  baik  di
2 https://www.youtube.com/watch?v=cvc4Fjz9JXI . Lihat juga https://www.viva.co.id/ berita/nasional/566767-enam-tokoh-pemenang-achmad-bakrie-award-xii?page=4 , dimana disebut- kan  bahwa, “Mundardjito (pemikir  sosial),  dia  adalah  orang  paling  terdepan  dalam memajukan, memperkokoh, dan memasyarakatkan  arkeologi  di  Indonesia.  Ia  bukan  hanya ilmuwan  yang  memperbaharui  metodologi  penelitian  di  bidangnya,  tetapi  juga  menjadikan arkeologi  sebagai  sarana  untuk  menghidupkan  identitas  kebudayaan Indonesia”.
lingkungan  akademis,  birokrat,  wartawan,  aktivis maupun  komunitas- komunitas  pelestarian  cagar  budaya.  Persebaran  pandangan  intelekualitasnya yang  luas  itu  mungkin  juga  menunjukkan  bekerjanya  suara  hatinya  yang ingin  mengatakan  bahwa  pembangunan  berwawasan  pelestarian  cagar  budaya merupakan jalan otentik untuk menunjukkan sejarah awal identitas bangsa ini.

## IDENTITAS BANGSA
Mungkin  ini  yang  membedakan  Mundardjito  dengan  kalangan akademisi  lain  yang mengembangkan debat akademik antara pelestarian cagar budaya dengan  pembangunan.  Perdebatan  itu  sendiri  sudah  dimulai  sejak UNESCO  menetapkan  konvensi tentang Warisan Budaya dan Daftar Warisan Dunia pada tahun 1972.
Perdebatan  semakin  berkembang  ketika  diselenggarakan  konferensi  di Nara  tahun  1994  yang  menyatakan  bahwa “perlindungan dan  peningkatan keragaman budaya dan  warisan di dunia harus secara aktif dipromosikan sebagai aspek penting dari  pembangunan manusia” (Musteata,  2020).  Tegangan  antara keduanya  semakin  menguat,  antara  lain  di  Indonesia  yang  sedang menghadapi  tekanan  penduduk, persaingan  global  untuk  mencapai pertumbuhan dan meningkatnya peran swasta  dalam pengelolaan cagar budaya.
Beberapa  perdebatan,  sekedar  sebagai  contoh,  antara  lain  dikemukakan oleh  Brockwell, et.al. (2013), termasuk didalamnya Tanudirjo (2013) pada kasus candi  Borobudur, Masanori (2016) pada kasus yang sama, dan Musteata (2020) serta  Camagni  (2020)  secara  umum.  Brockwell,  et.al.,  (2013)  menyoroti pengaruh  konvensi  itu  terhadap  cagar  budaya  di  dunia  non-Barat,  yang menurutnya menjadi cengkeraman 'kawasan konservasi global'.
Operasionalisasi konvensi  itu,  dalam  banyak  kasus,  masih  memisahkan antara budaya dan alam, yang berakibat pada tidak diautentifikasinya  budaya lokal. Hal ini  berakibat  serius  pada  budaya  lokal  yang  oleh  para  petugas  kawasan bisa dianggap sebagai “penyakit” dalam pengelolaan kawasan cagar budaya.
Di  bagian  enam  dari  buku  itu,  Tanudirjo  (2013)  menjelaskan  implikasi konvensi  itu  di  kawasan  candi  Borobudur.  Selama  empat  dekade  terakhir, implementasi konvensi  itu  berakibat  pada  marjinaliasi  masyarakat  di  sekitar kawasan candi Borobudur serta  mengeluarkan    situs    warisan    budaya    dunia itu    dari    budaya    kontemporernya.
Menanggapi  hal  itu,  masyarakat  mengembangkan  gerakan  perlawanan yang  inovatif  untuk menghubungkan kembali monumen dengan lanskap sosial di  sekitarnya.  Sementara  itu,  Masanori  (2016)  melihat  gerakan  perlawanan
di kawasan  candi  Borobudur  itu  sebagai  konter  diskursus  terhadap  konsep warisan  budaya  Eropa  sehingga  pengalaman  Asia  dalam  wacana  warisan budaya mulai berdampak signifikan  pada standar Eropa.
Secara  umum,  menguatnya  perdebatan  itu  juga  dipengaruhi  beberapa faktor  yaitu  pariwisata  yang  intensif,  pekerjaan  restorasi  yang  berlebihan, dan investasi  baru  yang  tidak  tepat  atau  intervensi  swasta  yang  tidak  berkorelasi (Musteata,  2020).  Sedangkan  Camagni  (2020),  melihat  perdebatan  itu  terjadi di antara  mereka yang  melihat  kebijakan  pelestarian  sebagai  kewajiban  moral dan  mereka  yang  melihatnya  sebagai  bagian  dari  strategi  berwawasan  ke depan  yang  lebih  luas  untuk  mendukung  evolusi  dan  kinerja  ekonomi. Menurutnya, daripada gagasan tradisional pariwisata yang  sejauh  ini  dianggap sebagai  konvergensi  antara  pelestarian  dan  pembangunan,  akan  lebih kreatif mengedepankan  gagasan  cagar  budaya  sebagai  seperangkat  aset  -  materi  dan immaterial,  publik  dan  privat,  kognitif  dan  relasional -  yang  menghasilkan perkembangan endogen.
Mundardjito, meskipun menyeburkan dirinya  di dalam perdebatan itu  di berbagai  ranah  baik  akademik,  kebijakan  maupun  praktik  komunitas,  tampak melampaui  konvergensi  itu.  Ia  tampak  mengkritik  konsep  pariwisata  massal sebagaimana  yang  dipromosikan  oleh  pemerintah  di  kawasan  candi Borobudur  dan  dalam  beberapa  hal  juga  terlihat  di  kawasan  Majapahit  di Trowulan;  sebaliknya, ia  mendekati  dengan  apa  yang  disebut  oleh  Cagmani diatas  sebagai  aset  kreatif.  Kepada  Sucoro  misalnya,  salah  seorang  penduduk di  sekitar  kawasan  candi  Borobudur  yang  dipindahkan  karena  restorasi  tahun 1980-an,  tetapi  yang  saat  ini  menjadi  penggagas “Ruwat Rawat Borobudur” - -  suatu  ritus  yang  dalam  istilah  Tanudirjo  diatas  disebut  sebagai upaya untuk mengembalikan monumen di dalam lanskap sosialnya --,  Mundardjito berkata, “apa yang dilakukan oleh Mas Coro ini sudah benar”. 3
Perdebatan  antara  pelestarian  cagar  budaya  dan  pembangunan  bukan hanya  terjadi  di  negara-negara  Asia  atau  non-Barat  umumnya.  Di  Amerika Serikat  misalnya,  sebagaimana ditulis oleh Chaban (2015), sebuah jalan paling terkenal  di  dunia  dan  yang  menjadi  tulang  punggung  Kota  New  York  yaitu Broadway; rumah bagi Canyon of Heroes,  Trinity  Church,  City  Hall,  Macy's, MTV,  Great  White  Way,  Lincoln  Center,  Columbia,  juga  menghadapi persoalan  serupa. 4 Pemerintah  kota  dihadapkan  pada  persoalan  antara pelestarian bangunan-bangunan bersejarah dan tuntutan perubahan yang sangat cepat  di jantung ekonomi dunia itu. Bukan hanya pariwisata, namun juga sektor
3 Wawancara dengan Sucoro Setrodiharjo mengenai pengalamannya di kawasan candi Borobudur
4 Matt A.V. Chaban June 30. 2015. The New York Times
bisnis lainnya  yang  digerakkan  oleh  korporasi-korporasi  multi-nasional  yang kini mengendalikan  model pembangunan neoliberalisme.
Pandangan  Mundardjito  tentang  pembangunan  berwawasan  pelestarian cagar  budaya  diatas  mungkin  bisa dilihat  sebagai konter  diskursus  dari  model Barat  itu.  Pandangannya  yang  tampak  parallel  dengan  Cagmani  mungkin menunjukkan maksud  dari tesis barunya tentang konvergensi antara pelestarian dan  pembangunan  itu.  Bukan  pariwisata  massal,  bukan  pula  koorporasi- koorporasi  besar  yang  mengendalikan  kawasan cagar budaya untuk mengeruk keuntungan  bisnisnya,  melainkan  seperti  yang  terlihat  di  Kawasan  candi Borobudur  dan  disampaikan  oleh  Tanudirjo  di  atas  sebagai  upaya mengembalikan  monument  itu  ke  dalam  lanskap  sosialnya,  di  dalam  budaya kontenporernya.  Model  ini  memungkinkan  pendekatan  pembangunan berwawasan  peletarian  cagar  budaya  itu  tidak  bersifat  eksklusif  melainkan sebaliknya lebih bersifat  inklusif.
Melalui  model  pembangunan  berwawasan  pelestarian  cagar  budaya seperti  ini,  Mundardjito  lebih  bisa  meletakkan  suara  hatinya  yang menyuarakan  bahwa  artefak  atau benda-benda purbakala dalam konsepsi cagar budayanya  ini  bukan  sekedar  bukti  material  dari  pembentukan  negara  awal, sebagaimana  yang  hal  ini  disampaikan  oleh  Tjoa-Bonatz,  et.  al.  (2012), melainkan juga bukti otentik dari jati diri bangsa Indonesia.  Kebudayaan  yang ia maknai dan ia rekonstruksi dari berbagai kawasan cagar budaya  itu, terlepas dari  perdebatan  teori  tentang  kebudayaan  yang  menyertainya,  merupakan fragmen  identitas  bangsa  yang  perlu  disusun  menjadi  dasar  dari  nasionalisme kita  hari  ini.  Bukti  material  yang  otentik  ini,  mungkin  menjadi  satu-satunya materi yang dimiliki  bangsa Indonesia di tengah keroposnya bangunan karakter bangsa yang diterjang arus  deras globalisasi.

## KESIMPULAN
Sebagai  seorang  akademisi- cum-intelektual,  tesis  di  dalam  disertasinya tentang Arkeologi-ruang  yang  mengilhami  perkembangan  Arkeologi lingkungan, tampak  konsisten dengan praktik diskursus yang ia jalani diantara pelestarian  cagar  budaya  dan  pembangunan.  Di  dalam  perdebatan  diskursus itu,  Mundardjito  memperlihatkan  sikap  yang  jelas  yang  tidak  ingin memisahkan  antara  warisan  budaya  dan  alam  lingkungannya.  Di  mata Mundardjito,  dinamika  budaya  komunitas  lokal  menjadi  elemen  penting  di dalam pelestarian,  melalui  pendekatan  yang  ia  perkenalkan  sebagai  Arkeologi publik,  yang  dari  sudut  pandang  Tanudirjo  bisa  mengembalikan  monument
yang dijauhkan oleh konvensi warisan budaya dan daftar warisan dunia ke dalam lanskap sosialnya.
Pengelolaan kawasan cagar budaya yang lebih bersifat endogen seperti itu akan  mencapai  suatu  konvergensi  di  dalam  pendekatan  pembangunan berwawasan  pelestarian cagar budaya, sebagaimana yang ia maksudkan. Dengan kata lain,  Mundarjito  ingin  menyuarakan  model  pembangunan  nasional  yang didasarkan  pada  fragmen-fragmen kebudayaan otentik yang bisa menjadi ciri identitas bangsa Indonesia.

## REFERENSI
Brockwell,  Sally,  Sue  O'Connor,  and  Denis  Byrne.  2013.  Transcending  the  Culture – Nature Divide in Cultural Heritage, Views from the Asia – Pacific region ANU Press
Chaban, Matt A.V. 2015. June, 30. The New York Times
Cagmani,  Roberto,  Roberto  Capello,  Silvia  Cerisola,  Elisa  Panzera.  2020.  The  Cultural Heritage – Territorial  Capital  Nexus:  Theory  and  Empirics.  Il  Capitale:  Studies on the  Value  of  Cultual  Heritage,  Vol  0,  ISS  11,  pp  33-59. https://doi.org/10.13138/2039-2362/2547
Marvin  W.  Mikesell.  1967. “Geographic perspective  in Anthropology”. Annals  of  the Association  of  American  Geographers . Vol.  57,  No.  3  (Sep.,  1967) ,  pp.  617-634
(18  pages). Taylor & Francis, Ltd. https://www.jstor.org/stable/2561655 Masanori, Nagaoka. 2016. Cultural Landscape Management at Borobudur, Indonesia. Springer.
Mundardjito.  1993. Pertimbangan  Ekologi  dalam  Penempatan  Situs  Masa  Hindu-Buda di  Daerah  Yogyakarta:  Kajian  Arkeologi-ruang  Skala  Makro .  Disertasi  Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Musteata, Sergiu. 2020. The State of Conservation and Periodic Reporting – A Way for Better Preservation and Sustainable Development of the World Heritage Sites, Journal Plural: History,  Culture,  Society,  Vol  8,  Iss  1,  Pp  227-242,  Editura  ARC, https://doi.org/10.37710/plural.v8i1_11
Tjoa-Bonatz,  Mai  Lin , Reinecke,  Andreas , Bonatz,  Dominik .  2012.  Connecting Empires  and  States:  Selected  Papers  from  the  13th  International  Conference of the  European  Association  of  Southeast  Asian  Archaeologists.  SINGAPORE: NUS  Press.
Tanudirjo,  Daud.  2013. “Changing perspectives  on  the  relationship  between  heritage, landscape  and  local  communities:  A  lesson  from Borobudur”, dalam  Brockwell, Sally, Sue  O'Connor,  and  Denis  Byrne. 2013. Transcending  the Culture – Nature Divide in Cultural Heritage, Views from the Asia – Pacific region ANU Press