## AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION (AHRC) DALAM MENGURANGI
KASUS DISKRIMINASI RAS DI AUSTRALIA TAHUN 2015-2018
Micaella Dani Social Media Specialist micaelladani2 @gmail.com Muharjono Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta muharjono.msi@gmail.com

## Abstract
This  journal  discussing   about  the   efforts   of   the   Australian   Human   Rights Commission   (AHRC)  to   reduce  racial   discrimination  cases  in   Australia   2015-2018.   The AHRC efforts was defined into five rules and procedures for resolving racial discrimination complaints. They are socialization or early warning, collecting complaints and investigation, fulfillment,   continuation   of   legal   actions,   and   public   hearings.   The   Australia’s  moment ratified the rules of the United Nations of Human Rights Commissioner (UNHRC), namely the CERD rules concerning the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination which sparked the 1975 Racial Discrimination Act could construct the formation of the AHRC in 1986.  The  principle  of  UNHRC is an organization  known  as regime  which  adopted in Australia in the form of   AHRC. This  journal  aims to discuss, describe and  find out  the efforts of the Australian Human Rights Commission in reducing cases of racial discrimination in Australia 2015-2018. Explain the rules and procedures for resolving  racial  discrimination  complaints received  by the AHRC  through five  stages of resolution.  Afterwards  analyze  whether the five rules and procedures implemented by the AHRC  implemented  optimally  to  reduce  racial   discrimination  cases  which   happened  in Australia in 2015-2018.
Keywords : AHRC, Race Discrimination and Australia

## Abstrak
Jurnal ini membahas tentang upaya Komisi Hak Asasi Manusia Australia (AHRC) mengurangi kasus diskriminasi rasial di Australia 2015-2018. Upaya AHRC didefinisikan dalam   lima   aturan   dan   prosedur   untuk   menyelesaikan   keluhan   diskriminasi   rasial. Diantaranya yaitu sosialisasi atau peringatan awal, pengaduan dan investigasi, pemenuhan, kelanjutan   tindakan   hukum,   dan   audiensi   publik.   Momen   Australia   meratifikasi   aturan Komisi   Hak   Asasi   Manusia   Perserikatan   Bangsa-Bangsa   (UNHRC),   yaitu   aturan   CERD mengenai Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang   memicu   Undang-Undang   Diskriminasi   Rasial   tahun   1975   yang   dapat   membentuk pembentukan   AHRC   di   1986.   Pada   prinsipnya   UNHRC   adalah   organisasi   yang   dikenal sebagai rezim yang diadopsi di Australia dalam bentuk AHRC. Jurnal ini bertujuan untuk membahas, menggambarkan, dan mengetahui upaya Komisi Hak Asasi Manusia Australia dalam mengurangi kasus diskriminasi rasial di Australia 2015-2018. Menjelaskan aturan dan prosedur untuk menyelesaikan keluhan diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC melalui lima   tahap   resolusi.   Setelah   itu   menganalisis   apakah   lima   aturan   dan   prosedur   yang diterapkan oleh AHRC dilaksanakan secara optimal untuk mengurangi kasus diskriminasi rasial yang terjadi di Australia pada 2015-2018.
Kata kunci: AHRC, Diskriminasi Ras dan Australia

## Pendahuluan
Kasus diskriminasi  ras di era modern ini masih banyak ditemui  diberbagai  negara. Perbedaan warna kulit, etnis, kepercayaan, budaya, dan latar belakang individu, kelompok maupun   golongan   kerap   menjadi   unsur   utama   pemantik   diskriminasi.   Diskriminasi   ras merupakan   salah   satu   kasus   pelanggaran   hak   asasi   manusia   yang   menitikberatkan   pada pelemahan psikologi individu, kelompok, atau golongan. Perbedaan yang muncul masih sulit diterima dengan baik oleh masyarakat. Pola pertahanan diri yang mereka lakukan melalui sikap nyata tanpa disadari telah memunculkan stigma buruk terhadap perbedaan tersebut. Kasus diskriminasi ras sering terjadi pada tatanan masyarakat dalam hal ini antar individu, kelompok, maupun individu dengan kelompok. (AHRC, Racial Discrimination Know Your Rights, Sydney, 2014, hal 2.) Australia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah terhadap diskriminasi ras. Banyaknya diaspora dari beberapa etnis yang masuk ke Australia membuat  negara  ini menjadi  salah satu negara dengan keragaman  etnis.  Oleh karena itu kemudian  pemerintah   Australia   meratifikasi   aturan United   Nations   of   Human   Rights Commissioner (UNHRC),   mengenai International   Convention   on   the   Elimination   of   All Forms of Racial Discrimination (CERD) pada tahun 1975 dan menerapkannya  di Australia dengan membuat aturan The Racial Discrimination Act pada tahun 1975.
Setelah Pemerintah  Australia  meratifikasi  CERD dan RDA tersebut, fenomena atau kasus   diskriminasi   ras   masih   saja   ditemukan.   Pemerintah   Australia   menerima   keluhan- keluhan   dari   masyarakat   yang   mendapatkan   perlakuan   tidak   seharusnya   atau   merasa dibedakan. Kasus diskriminasi ras ini banyak ditemukan ditempat-tempat publik seperti halte bus, sekolah, kantor atau tempat kerja, rumah makan dan tempat perbelanjaan maupun taman kota.  Karena   banyaknya   kasus   diskriminasi   ras   tersebut,  pemerintah   Australia   kemudian membentuk   suatu   badan   yang   bernama Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC) dengan landasan aturan Australian Human Rights Commission Act tahun  1986. Semenjak dibentuknya AHRC, kasus-kasus diskriminasi ras di Australia mengalami penurunan jumlah atau nominal. (Freedom from Discrimination: Report on the 40th anniversary of the Racial Discrimination
ACT, National Consultation Report 2015”,
https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/
RDA40_report_2015_AHRC.pdf). AHRC menangani banyak kasus kemanusiaan antara lain diskriminasi   ras,   kesetaraan   gender,   imigran   dan   pencari   suaka,   diskriminasi   seksual, penyandang disabilitas, orientasi identitas seksual, perlindungan anak, dan hak kebebasan. Berikut   penjabaran   alur   mekanisme   dari   UNHRC   hingga   muncul   Strategi   Nasional   Anti

## UNHRC

## CERD

## RDA

## AHRC
Strategi Nasional Anti Rasisme
Rasisme. Berdasarkan alur mekanisme di gambar 1  AHRC  dalam hal ini  memiliki  sebuah Komisi   Diskriminasi   Ras   yang   bergerak   di   bawah Race   Discrimination   Act (RDA).
Pemerintah   Australia   bersama   dengan   Komisi   Diskriminasi   AHRC   membuat   Strategi Nasional Anti Rasisme ( National Strategy Anti Racism ). Strategi Nasional Anti Rasisme di buat   dengan   komitmen   penuh   Pemerintah   Australia   bersama   AHRC   pada   tahun   2011. Strategi ini disusun dengan mendengarkan beberapa masukan, konsultasi, serta kerjasama dari Departemen   Attorney-General’s ,   Kementerian   Departemen   Keluarga,   Perumahan, Layanan   Komunitas   dan   Urusan   Masyarakat   Adat,   Departemen   Imigrasi   dan Kewarganegaraan,   Kongres   Nasional   Penduduk   Asli   Australia,   serta   Dewan   Federasi Komunitas Etnis Australia yang ditampung oleh AHRC Komisi Diskriminasi Ras. (AHRC, National Anti Racism Strategy and Racism It Stops with Me - 2015 , Sydney, 2015, hal 13.) Berdasarkan alur mekanisme di gambar 1  AHRC  dalam hal ini  memiliki  sebuah  Komisi Diskriminasi   Ras   yang   bergerak   di   bawah Race   Discrimination   Act (RDA).   Pemerintah Australia   bersama   dengan   Komisi   Diskriminasi   AHRC   membuat   Strategi   Nasional   Anti Rasisme ( National Strategy Anti Racism ). Strategi Nasional Anti Rasisme di buat dengan komitmen penuh Pemerintah Australia bersama AHRC pada tahun 2011. Strategi ini disusun dengan   mendengarkan   beberapa   masukan,   konsultasi,   serta   kerjasama   dari Departemen Attorney-General’s , Kementerian Departemen Keluarga, Perumahan, Layanan Komunitas dan Urusan Masyarakat Adat, Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan, Kongres Nasional Penduduk Asli Australia, serta Dewan Federasi Komunitas Etnis Australia yang ditampung oleh AHRC Komisi Diskriminasi Ras. (AHRC, National Anti Racism Strategy and Racism It Stops with Me - 2015 , Sydney, 2015, hal 13.)
Gambar 1 : Mekanisme Kebijakan Penanganan Kasus Diskriminasi Ras di Australia Sumber: Data diolah dari Australian Human Rights Commission oleh penulis.

## Kajian Pustaka
Sedangkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Teoritis   Rezim   sebagai   acuan.   Ketertarikan   pada   rezim   pada   awalnya   muncul   dari ketidakpuasan dengan konsepsi yang dominan mengenai ketertiban, otoritas, serta organisasi. Hakikatnya   rezim   jika   diamati   dari   sisi  substantif   merupakan   pengaturan   tentang   norma, prinsip, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit. Rezim diharapkan   hadir   untuk   mengatur   perilaku   aktor   atas   isu-isu   tertentu   dalam   hubungan internasional.  Secara umum, rezim merupakan segala perilaku aktor-aktor dalam hubungan internasional yang mengandung prinsip, norma, dan aturan di dalamnya. Interaksi yang ada di dalam negara, pemerintahan, maupun hubungan internasional membutuhkan sebuah tatanan untuk mengatur jalannya interaksi-interaksi tersebut sehingga dapat terkelola dengan baik. Rezim juga dapat dikatakan sebagai institusi sosial, dan seperti kebanyakan institusi sosial lainnya, atasan mereka mungkin tidak diartikulasikan secara formal atau diorganisir.
Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari organisasi internasional pada aktor-aktor yang lain, terutama negara. Rezim mendapati aktor negara sebagai sumber yang   mempengaruhi   politik   internasional.   Rezim   memiliki   fokus   pada   ekspektasi   aktor. Robert   Keohane   menambahkan   hal   tentang   hubungan   antara   rezim   internasional   dengan institusi internasional, dalam editan buku Regime Theory and International Relations , dimana didalamnya lembaga internasional termasuk organisasi antar pemerintah atau transnasional formal, rezim internasional dan konvensi. Organisasi adalah entitas yang memiliki tujuan dengan struktur birokrasi dan kepemimpinan yang memungkinkan mereka untuk merespon suatu kejadian atau acara. Rezim adalah  institusi dengan aturan eksplisit, disepakati oleh pemerintah yang berkaitan dengan serangkaian masalah atau isu tertentu dalam hubungan internasional. Robert Keohane juga menyampaikan konvensi adalah institusi informal dengan aturan dan pemahaman implisit yang membentuk harapan para aktor.
Stephen   Krasner   mengatakan   bahwa   rezim   didefinisikan   sebagai   berikut:  “Rezim adalah   prinsip,   norma,   aturan,   dan   prosedur   pengambilan   keputusan   yang   tersirat   atau eksplisit   dimana   harapan   para   aktor   dapat   bertemu   dalam   area   tertentu. ” Australia meratifikasi aturan United Nations of Human Rights Commissioner (UNHRC) yaitu CERD mengenai International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination pada tahun 1975 yang kemudian membuat Racial Discrimination Act 1975 di tahun yang sama sebagai bentuk implementasi dari Rezim Internasional dalam permasalahan Hak Asasi Manusia.  Selanjutnya,   Pemerintah   Australia   membentuk  Australian Human   Rights
Commission (AHRC)   yang   merupakan   lembaga   milik   pemerintah   bersifat   nasional   dan menangani kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Australia, dalam hal ini AHRC sebagai   organisasi  yang  memiliki   prosedur   tugas   kerja   sesuai  aturan Australian   Human Rights   Commission   Act   1986 .   Pada   prinsipnya,   UNHRC   merupakan   organisasi   sekaligus rezim   yang   diadopsi   di   Australia   dalam   bentuk   AHRC   atau Australian   Human   Rights Commission .   Aturan   dan   prosedur   UNHRC   dalam   menyelesaikan   atau   mengurangi diskriminasi ras tidak jauh berbeda dengan aturan dan prosedur AHRC.

## Metode Penelitian
Penelitian   ini   menggunakan   metode   penelitian   Deskriptif,   yaitu   prosedur   penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku   yang   dapat   diamati.   Melalui   metode   ini,   data   diperoleh   dari   berbagai   literatur kemudian   dihubungkan   antarra   fakta-fakta   yang   ada   kemudian   permasalahan   yang   ada dijelaskan   dan   dianalisa   berdasarkan   fakta-fakta   dari   website   resmi   milik   Pemerintah Australia dan Australian Human Rights Commission , dan disusun dalam suatu tulisan serta ditarik suatu kesimpulan akhir dari data dan fakta yang ada.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang terdiri buku-buku literatur serta memanfaatkan data-data melalui situs-situs internet dan referensi-referensi   lainnya   yang   berkaitan   dengan   permasalahan   yang   diajukan   untuk penelitian. Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menerangkan, menguji argumen   pokok   dari   variable-variabel   penelitian.   Fokus   penelitian   ini   adalah   analisis hubungan-hubungan antara variabel.

## Hasil dan Pembahasan

## Sejarah dan Dinamika Diskriminasi Ras di Australia Tahun 2015-2018
Masyarakat   Aborigin   ialah   penghuni   pertama   yang   mendiami   benua   Australia   jauh sebelum  kedatangan   bangsa  kulit  putih  ke  benua  tersebut.  Di  samping  itu,  terdapat  pula masyarakat Kepulauan Selat Torres yang tinggal di pulau-pulau antara benua Australia dan Papua Nugini. Masyarakat Aborigin sendiri hidup dengan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda.   Misalnya   dalam   segi   bahasa,   terdapat   sekitar   700   bahasa   yang   digunakan
sebagai alat komunikasi, baik masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres. Populasi Aborigin yang hidup di Australia ketika Inggris datang ke Australia pada tahun 1788 sekitar 300.000 jiwa.  (Chapter 3: The Social, Cultural and Historical Context of Aboriginal and Torres Strait Islander Australians ”, http://www.peo.gov.au)
Namun, semua berubah ketika bangsa kulit putih mendarat di wilayah mereka. Sebelum kedatangan Inggris ke Australia, Belanda telah lebih dahulu mendarat di Australia pada 1688, yakni oleh William Dampier. Dampier berpendapat bahwa masyarakat Aborigin merupakan masyarakat yang paling menyedihkan di dunia. Dampier banyak mengemukakan argumen mengenai warga Aborigin, salah satunya ialah bahwa Aborigin tidak memiliki perubahan dari barbarisme   ke   masa   peradaban.   Tiga   pandangan   Dampier   dalam   bukunya   mengenai Australia, yaitu “disgust with the aborigine; disgust with the land; dan the hope of better things   somewhere   in   its   very   vastness. (Pengakuan   Indegenious   People   di   Australia, https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id)
Tidak hanya masyarakat Aborigin yang mengalami diskriminasi, namun imigran dari luar Australia  yang bukan berlatar  belakang Eropa juga mengalami  diskriminasi.  Hal ini berawal   dari   diberlakukan-nya   pembatasan   imigran   Tionghoa   pada   tahun   1901   melalui Immigration   Restriction   Act 1901.   Kebijakan   ini   mengharuskan   imigran   non-Eropa melakukan   test   bahasa   yang   sulit   dan   diawasi   langsung   oleh   pejabat   imigrasi   Australia. Pemerintah   Australia   pada   masa   itu   lebih   memilih   imigran   dari   negara-negara   Eropa, khususnya   Britania   Raya   untuk   mempertahankan   standar   ekonomi,   masyarakat,   dan kebudayaan  Barat.   Kebijakan  ini  kemudian  dihapuskan  secara  bertahap   pada  tahun  1949 sampai 1973. (“From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia”, Belco Consulting, Perth, Australia, 2005, hal 21.)
Kasus   diskriminasi   ras   di   Australia   berdasarkan   pada   rentang   tahun   2015-2018 memiliki   rekam  jejak   yang cukup  beragam   dan mengalami   penurunan  kasus pada  setiap tahunnya.   Hal   ini   dapat   dilihat   dari   data   statistik   yang  tersedia   di Australian   Bureau   of Statistics (ABS) dan Australian Human Rights Commission (AHRC). Selama kurun waktu tersebut terdapat banyak keluhan yang masuk berisi keluhan kasus rasial atau diskriminasi ras yang terjadi di Australia. Berikut penjelasan pemaparannya:

## 1. Dinamika Diskriminasi Ras Tahun 2015-2016
Tabel 1 Persentase Keluhan Kasus Diskriminasi di Australia Tahun 2015-2016 No. Jenis Diskriminasi Persentase
1. Diskriminasi Disabilitas 37% 2. Diskriminasi Rasial 21% 3. Diskriminasi Seksual 20% 4. Diskriminasi Hak Asasi Manusia 14% 5. Diskriminasi Usia 8% Total 100%
Sumber: Australian   Human   Rights   Commission (AHRC),   “2015-2016   Complaint   Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC%202015%20-%202016%20Complaint %20Statistics.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, hal 01.
Berdasarkan data yang telah dipaparkan tabel 1 menjelaskan tentang jumlah persentase keluhan kasus yang masuk berdasarkan jenis diskriminasi yang dikeluhkan. Dari total 2.013 keluhan, 37% keluhan diajukan  di bawah Undang-Undang Diskriminasi  Disabilitas.  Lalu diurutan  kedua,  sebanyak  21%  keluhan  diajukan   di bawah  Undang-Undang Diskriminasi Rasial. Selanjutnya 20% keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Seksual, 
14%   keluhan   diajukan   di   bawah   Undang-Undang   Komisi   Hak   Asasi   Manusia   dan   8% keluhan diajukan  berdasarkan Undang-Undang Diskriminasi  Usia. Dapat diartikan  bahwa pada rentang tahun 2015-2016 terdapat keluhan sebanyak  422, yakni 21% dari 2.013 keluhan yang masuk.
Terdapat   berbagai   macam   alasan   munculnya   keluhan   yang   diterima   oleh   AHRC sepanjang tahun 2015-2016. Dari total 743 keluhan yang diterima AHRC, ras menjadi alasan terjadinya diskriminasi rasial dengan jumlah keluhan tertinggi yang diterima sebanyak 401 keluhan atau dengan total  persentase  54% dari keseluruhan keluhan. Tentu hal ini cukup menjadi   perhatian   karena   angka   tersebut   terbilang   cukup   besar   dan   harus   mendapatkan perhatian serius oleh AHRC agar di tahun selanjutnya terjadi penurunan angka keluhan yang diterima terkait diskriminasi rasial. AHRC dalam hal ini harus menyadari bahwa memang masih banyak masyarakat Australia yang melaporkan keluhan adanya kasus diskriminasi ras yang terjadi di sekitarnya.

## 2. Dinamika Diskriminasi Ras Tahun 2016-2017

## Tabel 2
Persentase Keluhan Kasus Diskriminasi di Australia Tahun 2016-2017 No . Jenis Diskriminasi Persentase 1. Diskriminasi Disabilitas 39% 2. Diskriminasi Rasial 21% 3. Diskriminasi Seksual 24% 4. Diskriminasi Hak Asasi Manusia 8%
5. Diskriminasi Usia 8% Total 100%
Sumber:  Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC),   “2016-2017  Complaint   Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202016-2017.pdf , diakses pada tanggal 15 Februari 2020, hal 01.
Dilihat dari data yang telah dipaparkan pada tabel 2, sebanyak (39%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas, lalu sebanyak (24%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang  Diskriminasi  Seksual.  Sebanyak (21%)  keluhan  diajukan di bawah Undang-Undang Diskriminasi Rasial, (8%) keluhan diajukan dibawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia  Australia  dan (8%) lainnya  keluhan  diajukan berdasarkan Undang-Undang Diskriminasi   Usia.  Dapat  dilihat   bahwa   pada   rentang   tahun   2016-2017   keluhan   tentang Diskriminasi Rasial berjumlah 407, yakni 21% dari 1.939 keluhan yang masuk.
Terdapat   berbagai   macam   alasan   munculnya   keluhan   yang   diterima   oleh   AHRC sepanjang tahun 2016-2017. Dari total 784 keluhan yang diterima AHRC, ras masih menjadi alasan  tertinggi  terjadinya diskriminasi rasial dengan jumlah keluhan yang diterima yakni sebanyak 329 keluhan atau dengan  persentase  42% dari keseluruhan keluhan. Pada tahun 2016-2017, terdapat penurunan dengan jumlah yang signifikan dari tahun sebelumnya dalam hal alasan keluhan diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC pada lingkup Ras. Terdapat 401 keluhan pada tahun 2015-2016 yang kemudian turun menjadi 329 keluhan pada tahun 2016-2017.

## 3. Dinamika Diskriminasi Ras Tahun 2017-2018

## Tabel 3
Persentase Keluhan Kasus Diskriminasi di Australia Tahun 2017-2018 No . Jenis Diskriminasi Persentase 1. Diskriminasi Disabilitas 42% 2. Diskriminasi Rasial 14% 3. Diskriminasi Seksual 27% 4. Diskriminasi Hak Asasi Manusia 9% 5. Diskriminasi Usia 8% Total 100% Sumber: Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC) ,   “2017-2018  Complaint   Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables_2017-18.pdf , diakses pada tanggal 16 Februari 2020, hal 01.
Berdasarkan data pada tabel 3, dapat dilihat bahwa sebanyak (42%) keluhan diajukan oleh masyarakat di bawah Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas. Selanjutnya sebanyak
(14%)   keluhan   diajukan   di   bawah   Undang-Undang   Diskriminasi   Rasial,   (27%)   keluhan diajukan   di   bawah   UU   Diskriminasi   Seksual,   (8%)   keluhan   diajukan   di   bawah   Undang- Undang Diskriminasi Usia dan (9%) keluhan diajukan di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia.   Dari  penjelasan   di  atas,  dapat  dilihat   bahwa  kembali  terjadi   penurunan  jumlah keluhan   yang   masuk   kepada   AHRC   terkait   kasus   diskriminasi   rasial.   Total   373   keluhan diskriminasi rasial diterima oleh AHRC atau 14% dari 2.668 total keluhan yang masuk.
Terdapat   berbagai   macam   alasan   munculnya   keluhan   yang   diterima   oleh   AHRC sepanjang tahun 2017-2018, sama dengan data pada dua tahun sebelumnya. Perbedaan yang dapat diamati pertama kali adalah jumlah total keluhan diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC,   total   terdapat   616   keluhan   yang   diterima   AHRC.   Hal   ini   berarti   telah   terjadi penurunan dari dua tahun sebelumnya, yakni dari 743 keluhan pada tahun 2015-2016 dan 784 keluhan pada tahun 2016-2017.
Profil Australian Human Rights Commission (AHRC)
Sebelum  masuk  pada  pembahasan  mengenai  kiprah  dan  kinerja   AHRC  pada  tahun 2015-2018, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai profil dari AHRC. Sub bab ini akan menjelaskan seputar profil AHRC mulai dari sejarah berdirinya, struktur organisasi, aturan dan prosedur atau mekanisme kerja lembaga. The  Australian  Human  Rights  Commission yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  Komisi  Hak   Asasi   Manusia  dan Equal  Opportunity didirikan pada tanggal 10 Desember 1986. Tanggal 10 Desember kini dijadikan sebagai Hari
Hak Asasi Manusia Internasional. (History of the
Commission, https://www.humanrights.gov.au/about/what-are-human-rights/history- commission ) AHRC memiliki peran sebagai pengawas penegakan Hak Asasi Manusia di Australia.  Lembaga  ini  didirikan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  berlakunya   Hak Asasi   Manusia   di   Australia. Hal   ini   sangat   diperlukan   untuk menjamin   berlakunya peraturan  dan  ketetapan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia, sehingga hak-hak tersebut akan terus dihormati dan dihargai serta dijunjung tinggi keberadaannya di Australia.
Dalam   struktur   AHRC   dipimpin   oleh   seorang   Presiden   dan   dibantu   oleh   tujuh Komisaris.   Pada   tahun   kepengurusan   2017-2018,   Profesor   Emeritus   Rosalind   Croucher menjabat sebagai Presiden AHRC. Mekanisme kerja lembaga diawasi langsung oleh presiden AHRC   sendiri.   Presiden   memiliki   wewenang   untuk   melakukan   instruksi   dan   melakukan pengawasan   terhadap   Direktur   Eksekutif   yang   juga   mengepalai   Direktur   Kebijakan   dan Program   serta   Direktur   Investigasi   dan   Pelayanan   Konsiliasi.   Selain   bertanggung   jawab
kepada Presiden AHRC dan melakukan koordinasi kepada dua kepala direktur dibawahnya, Direktur Eksekutif juga secara langsung memiliki tanggung jawab dalam bidang komunikasi, pelayanan perusahaan dan hukum.
AHRC memiliki tujuan yang harus diwujudkan melalui  langkah  inovatif dan  cepat. AHRC berupaya memastikan  komunitas-komunitas atau  organisasi yang ada di Australia mendapat manfaat maksimal dari tindakan yang perlu dilakukan oleh Komisi. Kerangka kerja AHRC memiliki visi “Hak Asasi Manusia untuk siapa  pun, di  mana  pun dan kapan  pun”. Tujuan utama dari AHRC adalah untuk memenuhi fungsi hukum lembaga nasional sehingga warga   Australia   memiliki   akses   ke   dalam   penanganan   pengaduan   keluhan   dan   proses penyelidikan   publik   yang   efektif   mengenai   masalah-masalah   Hak   Asasi   Manusia   dan diskriminasi,   serta   mendapat   manfaat   dari   pendidikan   Hak   Asasi   Manusia,   advokasi, pemantauan dan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh AHRC.
Komisi   Hak   Asasi   Manusia   Australia   atau   AHRC   juga   melakukan   investigasi   dan menyelesaikan keluhan tentang diskriminasi seksual, ras, disabilitas dan diskriminasi usia yang   melanggar   hukum.   Diskriminasi   seksual   meliputi   kasus   pelecehan   seksual   dan diskriminasi berdasarkan kehamilan, status perkawinan atau hubungan, menyusui, tanggung jawab   keluarga, gender   identity ,   status   interseks   dan   orientasi   seksual.   Selanjutnya, diskriminasi disabilitas termasuk diskriminasi berdasarkan cacat fisik, intelektual, sensorik, pembelajaran, dan penyakit kejiwaan. Termasuk juga kondisi medis seperti cedera terkait pekerjaan, cacat masa lalu, sekarang dan masa depan maupun pergaulan dengan penyandang cacat.   Sedangkan   diskriminasi   ras   dalam   hal   ini   meliputi   kasus   kebencian   rasial   dan diskriminasi   berdasarkan   warna   kulit,   keturunan,   asal   kebangsaan   atau   etnis   dan   status imigran.   Terakhir  diskriminasi   usia  mencakup  diskriminasi  berdasarkan  usia  yang  terlalu muda atau terlalu tua. (Complaint Information Service, https://www.humanrights.gov.au/our- work/complaint-information-service/australian-human-rights-commissions-complaint- process, )
Oleh   karena   itu,   secara   lembaga   AHRC   bertanggung   jawab   langsung   dalam penanganan kasus diskriminasi ras di Australia kepada masyarakat dan pemerintah Australia. Selain itu secara sifat kelembagaan, AHRC yang mengadopsi sistem UNHRC dalam tubuh kelembagaannya memiliki tanggung jawab secara moral kepada badan internasional tersebut atas upayanya dalam menegakkan HAM di Australia. AHRC yang memiliki fungsi hanya sebatas   lembaga   penanggulangan   maraknya   kasus   diskriminasi   rasial,   juga   tetap
melaksanakan  peran   lanjutannya   dalam   membawa   keluhan   diskriminasi   rasial   yang  tidak dapat terselesaikan secara proses konsiliasi kepada lembaga pengadilan.
Kiprah Australian Human Rights Commission (AHRC) Tahun 2015-2018
Kiprah   AHRC   tentu   tidak   lepas   dari   beberapa   faktor,   mulai   dari   faktor   historis, pemerintahan,   hingga   dialektika   yang   terjadi   pada   masyarakat   Australia   dan   pemerintah Australia.   Perlu   diketahui   bahwa   sistem   pemerintahan   Australia   dibangun   di   atas   tradisi demokrasi liberal.  Hal tersebut didasarkan pada nilai-nilai toleransi  beragama,  kebebasan berbicara dan berserikat, supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya   yang   mencerminkan   pada   Inggris     dan     Amerika     Utara.  Hak   asasi manusia  di  Australia  telah  mengalami   perkembangan  yang   signifikan,   dimulai  dengan sejarah awal mula masuknya Hak Asasi Manusia di Australia
Kiprah AHRC sendiri sejak didirakan pada tahun 1986 memiliki pola perkembangan up and down . Akan tetapi setelah dihapusnya kebijakan Australian White Policy dan adanya Strategi Nasional Australia terkait persamaan ras, AHRC mengalami perkembangan yang cukup signifikan.  Pada tahun 2015-2016  misalnya  tercatat 84% kasus diskriminasi ras di Australia   yang  mampu   diselesaikan  oleh Australian   Human  Rights   Commission (AHRC) dalam kurun waktu satu tahun. ata yang diberikan kepada Komisi menunjukkan bahwa pada 2015-2016,   sekitar   3%   dari   keluhan   yang   diselesaikan   terkait   kasus   diskriminasi   yang melanggar   hukum   dilanjutkan   ke   pengadilan.   Pada   tahun   tersebut,   kurang   dari   setengah keluhan yang masuk diselesaikan dalam waktu 3 bulan dengan total  persentase  47%, lalu sebanyak 82% diselesaikan dalam waktu 6 bulan, 94% selanjutnya dalam waktu 9 bulan dan 98%   dalam   12   bulan.   Rata-rata   jangka   waktu   penyelesaian   pengaduan   keluhan   yang dibutuhkan dari saat penerimaan hingga penyelesaian keluhan adalah sekitar 3,8 bulan.
Kiprah AHRC pada tahun selanjutnya yakni rentang tahun 2016-2017 juga memiliki hasil   perkembangan   yang   cukup   signifikan.     AHRC   pada   tahun   tersebut   menyelesaikan keluhan yang masuk sejumlah 1.987. AHRC dalam hal ini melakukan 1.128 proses konsiliasi yang   mana   sebanyak   843   keluhan   atau   75%   diantaranya   berhasil   diselesaikan.   Hasil pencapaian penyelesaian ini merupakan penyelesaian masalah yang berhasil bagi lebih dari 1.686 orang dan organisasi yang terlibat dalam keluhan yang dihadapi oleh AHRC. Hal ini merupakan tingkat keberhasilan konsiliasi tertinggi kedua dalam catatan AHRC. (2016-2017 Complaint
Statistics,
https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables %202016-2017.pdf, )
Selanjutnya kiprah AHRC pada rentang tahun 2017-2018 memiliki hasil penyelesain kasus diskriminasi yang serupa dengan dua tahun sebelumnya. AHRC menyelesaikan total 2.111 keluhan selama tahun 2017-2018. Komisi menyelesaikan 1.262 proses konsiliasi yang mana   931   keluhan   atau   74%   diantaranya   berhasil   diselesaikan.   Hal   ini   merupakan penyelesaian kasus yang berhasil dilakukan untuk lebih dari 1.862 orang dan organisasi yang terlibat dalam keluhan yang dihadapi oleh AHRC. Informasi yang didapat terkait hasil dari keluhan di bawah Undang-Undang Anti Diskriminasi menunjukkan bahwa 31% dari hasil penyelesaian kasus tersebut memiliki manfaat bagi orang-orang di luar pengadu individu. Data   survei   AHRC   pada   tahun   ini   juga   memiliki   fokus   pada   efek   edukatif   dari   proses penyelesaian keluhan yang dilakukan oleh AHRC. Contohnya adalah dalam kaitan dengan keluhan  yang  masuk,  sekitar  77% dari   peserta   yang  di survei  oleh  AHRC menunjukkan bahwa keterlibatan dalam proses penyelesaian keluhan telah membantu mereka untuk lebih memahami   hak  dan  tanggung   jawab  di   bawah  hukum  Hak  Asasi   Manusia   dan  Undang- Undang Anti Diskriminasi.
Fakta ini memiliki corak yang sama dengan apa yang terjadi pada tahun 2015-2016 dan pada tahun 2016-2017. Data yang dipaparkan oleh AHRC menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2018, kurang dari 3% dari total keluhan yang masuk telah dilanjutkan ke pengadilan. Ini   dikarenakan   sebanyak   3%   keluhan   tersebut   merupakan   keluhan   diskriminasi   yang melanggar   hukum.   Hasil   kinerja   AHRC   dalam   menangani   dan   mengurangi   kasus diskriminasi  ras  di  Australia  pada   tahun  2015-2018  juga   membuahkan  hasil   yang  cukup positif dilihat dari Keluhan Diskriminasi Rasial Yang Diterima Oleh AHRC Berdasarkan Alasan.  Dapat dilihat bahwa data statistik laporan tahunan AHRC terkait alasan terjadinya diskriminasi rasial pada tahun 2015-2018 mengalami peningkatan grafik yang positif. Hal ini dapat ditemukan pada jumlah total keluhan diskriminasi rasial yang diterima oleh AHRC tiap tahunnya yang terus mengalami penurunan. Sebanyak 743 keluhan pada tahun 2015-2016, lalu naik sedikit dengan total 784 keluhan pada tahun 2016-2017 dan kembali turun dengan total 616 keluhan pada tahun 2017-2018.
Upaya Mengurangi Kasus Diskriminasi Ras Di Australia Oleh (AHRC) Tahun 2015- 2018
Pada   tahun   1975   Australia   meratifikasi   aturan United   Nations   of   Human   Rights Commissioner (UNHRC) yaitu aturan mengenai International Convention on the Elimination of   All   Forms   of   Racial   Discrimination (CERD)   yang   kemudian   mencetuskan Racial Discrimination Act 1975 di tahun yang sama sebagai bentuk implementasi dan kepatuhan dari   Rezim   Internasional   dalam   permasalahan   Hak   Asasi   Manusia. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=9&Lang=EN .
Selanjutnya   pemerintah   Australia   membentuk Australian   Human   Rights   Commission (AHRC)   yang   merupakan   lembaga   nasional   pemerintah   untuk   menangani   kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Australia, dalam hal ini AHRC sebagai organisasi yang memiliki prosedur tugas kerja sesuai aturan Australian Human Rights Commission Act 1986 .
Pada   prinsipnya   UNHRC   merupakan   organisasi   sekaligus   rezim   yang   dasar pelaksanaannya diadopsi di Australia dalam bentuk AHRC. Aturan dan prosedur UNHRC dalam upaya menyelesaikan atau mengurangi diskriminasi  ras tidak jauh berbeda dengan aturan dan prosedur AHRC. Aturan dan prosedur AHRC yang memiliki keterkaitan dengan aturan   dan   prosedur   UNHRC   antara   lain   adalah   sosialisasi   atau   peringatan   awal, penampungan atau akomodasi, penyelidikan atau investigasi, penyelesaian atau konsiliasi dan penerusan tindakan hukum serta mekanisme terakhir adalah audiensi publik. (AHRC Making Complaint, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/languages/
IND_AHRC_Making_a_complaint.pdf, )
Melalui   aturan   dan   prosedur   ini,   tahap   penyelesaian   kasus   diskriminasi   ras   yang dilakukan oleh AHRC hanya sampai pada batas tahap konsiliasi atau audiensi publik. Hal ini berlandaskan pada tugas Komisi AHRC yang bukan untuk melakukan proses penyelesaian di pengadilan. Penjelasan ini tertuang dalam pasal 10 A paragraf kedua. Pada aturan dasar tugas dan fungsi AHRC tersebut dipaparkan bahwa AHRC berfungsi untuk menyelidiki pengaduan dan menyelesaikannya dengan cara konsiliasi. Bukan sebagai pengadil kasus diskriminasi yang selama ini terjadi di Australia.
Aturan   dan   prosedur   AHRC   dalam   mengurangi   kasus   diskriminasi   ras   di   Australia tersebut merupakan upaya pasti dan sah di hadapan hukum. Lima tahapan upaya penanganan dan penyelesaian tersebut dapat dikatakan berhasil dalam mengurangi kasus dikriminasi ras di Australia pada kurun waktu 2015-2018 yang telah diterima keluhannya oleh AHRC. Pada tahun 2015-2018 AHRC telah menerima total keluhan diskriminasi sebanyak 2.046 keluhan pada tahun 2015-2016, 1.939 keluhan pada tahun 2016-2017 dan 2.013 keluhan pada tahun 2017-2018. Dari total  keseluruhan  keluhan diskriminasi  yang diterima  oleh AHRC, pada
tahun 2015-2016 sebanyak 21% diantaranya adalah keluhan terkait diskriminasi rasial. Pada tahun   tersebut,   AHRC   menerima   sebanyak   429   keluhan   diskriminasi   rasial   dan   berhasil menyelesaiakan sebanyak 396 keluhan diantaranya. Lalu pada tahun berikutnya yakni 2016- 2017,   sebanyak   21%   dari   total   keseluruhan   keluhan   yang   masuk   merupakan   keluhan diskriminasi   rasial.
(2017-
2018ComplaintStatistics, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/
AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables_2017-18.pdf, )
Jika dilihat dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa grafik keluhan diskriminasi rasial yang telah diterima dan diselesaikan oleh AHRC dari tahun 2015-2018 mengalami jumlah penurunan keluhan yang diterima dan peningkatan keluhan yang dapat diselesaikan. Upaya yang dilakukan oleh AHRC dalam mengurangi jumlah diskriminasi ras di Australia pada tahun 2015-2018 tersebut tentu tidak terlepas dari tahapan atau upaya penyelesaian yang dimiliki oleh AHRC. Terkait sejauh mana peran dari masing-masing upaya tersebut dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia, berikut akan dipaparkan mengenai upaya AHRC melalui aturan dan prosedur penyelesaian kasus diskriminasi ras oleh AHRC.

## Upaya Sosialisi atau Peringatan Awal Pada Masyarakat Oleh AHRC
Upaya penyelesaian kasus diskriminasi ras yang pertama adalah melalui mekanisme sosialisasi atau peringatan awal oleh AHRC. Pemerintah Australia bersama dengan Kepala Komisi Diskriminasi Ras AHRC berusaha untuk mencari langkah nyata dalam aktualisasi mekanisme   CERD   UNHRC.   Pemerintah   Australia   dan   Kepala   Komisi   Diskriminasi   Ras AHRC   menyusun   strategi   tersebut   dengan   melibatkan   Departemen Attorney/General’s , Kementerian   Departemen   Keluarga,   Perumahan,   Layanan   Komunitas,   dan   Urusan Masyarakat Adat, Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan, Kongres Nasional Penduduk Asli Australia, serta Dewan Federasi Komunitas Etnis Australia. Pemerintah Australia dan AHRC mendengarkan masukan konsultasi serta saran dari pihak-pihak tersebut di atas untuk mendapatkan evaluasi  serta solusi guna menentukan  langkah aktualisasi mekanisme yang sudah AHRC terapkan. Strategi Nasional Anti Rasisme ini memiliki fokus pada aktualisasi Early Warning atau peringatan awal saja. AHRC memilih sasaran pada bidang media layanan pemerintah,   edukasi   atau   pendidikan   dan   lingkup   masyarakat.  (National   Anti-Racism Strategy, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/National%20Anti-Racism %20Strategy.pdf, )
Pada  upaya  pertama  ini,   AHRC bertindak  lebih   kepada  langkah  pencegahan   melalui sosialisasi dan peringatan awal kepada setiap masyarakat Australia. Salah satu platform yang digunakan oleh AHRC adalah   melalui website resminya pada (www.humanrights.gov.au). Melalui website tersebut, AHRC memberikan dan menampilkan konten-konten serta artikel edukasi terkait pencegahan dan pengurangan rasisme di Australia. Selain melalui website resmi, AHRC juga memberikan sosialisasi terkait rasisme melalui platform media sosial yang dimilikinya  yakni Facebook, Twitter,  Instagram  dan YouTube. Semua akun media sosial tersebut tentunya terintegrasi dengan website resmi yang dimiliki oleh AHRC, berikut ini tampilan dari website AHRC:

## Gambar 2 Layanan Website Resmi AHRC Terkait Diskriminasi Rasial Di Australia
Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC), ”Race Discrimination”, https://www.humanrights.gov.au/our-work/race-discrimination, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
Website   resmi   AHRC   memiliki   beragam   fitur   yang   disediakan   oleh   AHRC   dalam mensosialisasikan pengurangan masalah diskriminasi rasial. Mulai dari kolom berita seputar kegiatan AHRC dalam pengurangan diskriminasi rasial berbentuk artikel dan video, publikasi kegiatan kemanusiaan, agenda AHRC dengan masyarakat publik dan peringatan awal AHRC melalui pendidikan. Selain itu, AHRC berperan aktif dalam membuat kegiatan atau projek positif terkait sosialisasi pencegahan terjadinya kasus diskriminasi ras melalui projek sosial dan kegiatan lainnya.
Selain   melalui   website,  bidang   pendidikan    AHRC   juga   memberikan   sosialisasi   terkait diskriminasi  ras dalam   platform   sosial  media  mereka.  Melalui Fb, Instagram, Twitter  maupun YouTube AHRC mempublikasikan banyak video dan artikel yang berisikan tentang ajakan atau himbauan untuk menghentikan  budaya rasisme. Salah satu bentuk contoh projeknya
adalah Racism, It Stops With Me , Colours of Australia dan Program Human Right Awards . Kampanye   rasisme   ini   bertujuan   untuk   mempromosikan   pengertian   di   dalam   komunitas Australia   tentang   apa   itu   rasisme   dan   bagaimana   cara   mencegahnya   serta   melawannya. Strategi melalui kampanye Racism It Stops With Me memiliki fokus pada kesadaran publik, keterlibatan   pemuda,   dan   dunia   pendidikan   serta   olahraga   yang   berbasis   kemitraan. Kemitraan ini terjalin bersama 364 organisasi yang tergabung dalam Komunitas Australia. Kampanye ini berupa video-video yang diambil dari pengalaman seseorang atau sekelompok orang yang pernah mengalami diskriminasi ras di Australia.

## Upaya Akomodasi dan Investigasi Atas Keluhan Masyarakat Oleh AHRC
Upaya   berikutnya   dalam   mengurangi   kasus   diskriminasi   ras   di   Australia   adalah melalui upaya penampungan atau akomodasi. Pada tahap ini Konsiliator menampung keluhan dari masyarakat atau korban rasisme yang masuk melalui Hotline Informasi Nasional Komisi ataupun   melalui   daring   online   situs   AHRC.   Kemudian   ketika   penyelidikan   berlangsung, Konsiliator menyelidiki pengaduan dari korban yang telah masuk dan melakukan peringatan kepada pelaku. Konsiliator akan menghubungi kedua belah pihak baik pelapor atau korban dan terlapor atau pelaku melalui daring online, telepon, atau tatap muka secara langsung. Aturan dan prosedur ini juga mengadopsi aturan dan prosedur UNHRC nomor dua dan tiga yaitu memeriksa keluhan atau pengaduan.
Terdapat   syarat   dan   prosedur   pengajuan   keluhan   pada   tahap   ini   diantaranya   adalah keluhan atau pertanyaan yang diajukan harus tertulis. Warga Australia dapat mengisi formulir keluhan dan mengirim kembali melalui surat atau faks kepada AHRC atau dapat mengajukan keluhan  secara daring  ( online ) di situs website AHRC melalui  www.humanrights.gov.au. Selanjutnya, warga Australia yang mengajukan pertanyaan dan keluhan dapat mengajukan keluhan   dalam   bahasa   pilihannya   dan   AHRC   juga   dapat   membantu   menuliskan   keluhan tersebut jika diperlukan. Warga Australia tidak membutuhkan pengacara untuk mengajukan keluhan. Jika nantinya AHRC tidak bisa menangani keluhan yang diajukan maka AHRC akan menjelaskan alasannya.
Pemaparan   berikutnya   adalah   tentang   berapa   banyak   pertanyaan   yang   diajukan   oleh penduduk   Australia   terkait   kasus   diskriminasi.   Berdasarkan   data   laporan   tahunan   yang dipaparkan   oleh   AHRC,   pada   tahun   2015-2016   Komisi   menerima   sebanyak   16.836 pertanyaan. Dari total pertanyaan yang diterima oleh AHRC pada tahun 2015-2016 tersebut akan diklasifikasikan sebagai berikut :

## Tabel 4

## Presentase Masalah Utama Diskriminasi Yang Diangkat Oleh Penanya Tahun 2015-
2016 No . Jenis Pertanyaan Yang Masuk Presentase 1. Diskriminasi Disabilitas 37% 2. Diskriminasi Rasial 21% 3. Diskriminasi Seksual 20% 4. Diskriminasi Pelecehan dan Penindasan 14% 5. Diskriminasi HAM dan Imigrasi 8% Total 100% Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC) , “2015-2016 Complaint Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC%202015%20-%202016%20Complaint %20Statistics.pdf, diakses pada tanggal 15 Februari 2020, hal 01.
Berdasarkan tabel 4, mayoritas pertanyaan yang diterima oleh AHRC melalui Hotline Informasi Nasional Komisi sebanyak 63% dari keseluruhan pertanyaan. Sedangkan masalah utama   yang   diangkat   oleh   para   penanya   pada   tahun   2015-2016   diantaranya   adalah diskriminasi disabilitas sebanyak 37%, masalah ketenagakerjaan umum termasuk pelecehan dan penindasan sebanyak 21%, diskriminasi seksual atau Sex Discrimination Act sebanyak 20%, diskriminasi rasial termasuk kebencian rasial sebanyak 14% dan isu-isu terkait hak asasi manusia termasuk imigrasi dan penahanan imigrasi sebanyak 8%. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pertanyaan terbanyak yang diterima oleh AHRC pada tahun 2015-2016 ada dua hal yakni diskriminasi disabilitas dan diskriminasi rasial.
Jumlah pertanyaan terkait diskriminasi rasial di tahun 2015-2016 yakni sebanyak 21% dari   16.836   pertanyaan.   Hal   ini   berarti   terdapat   3.535   pertanyaan   yang   masuk   seputar diskriminasi   rasial.   Angka   ini   tentu   masih   tergolong   tinggi   jika   dibandingan   dengan pertanyaan lain yang diterima  oleh AHRC. Selanjutnya,  masih dari data statistik laporan tahunan milik AHRC, pada tahun 2016-2017 Komisi menerima sebanyak 14.911 pertanyaan. Dari   total   pertanyaan   yang   diterima   oleh   AHRC   pada   tahun   2016-2017,   berikut   ini pengklasifikasian pertanyaan kasus diskriminasi yang masuk:

## Tabel 5

## Presentase Masalah Utama Diskriminasi Yang Diangkat Oleh Penanya Tahun 2016-
2017 No . Jenis Pertanyaan Yang Masuk Presentase 1. Diskriminasi Disabilitas 39% 2. Diskriminasi Rasial 21% 3. Diskriminasi Seksual 24%
4. Diskriminasi Pelecehan dan Penindasan 8% 5. Diskriminasi HAM dan Imigrasi 8% Total 100% Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC) , “2016-2017 Complaint Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202016- 2017.pdf , diakses pada tanggal 15 Februari 2020, hal 01.
Berdasarkan data pada tabel 5, mayoritas pertanyaan yang diterima oleh AHRC adalah melalui Hotline Informasi Nasional Komisi yakni sebanyak 53%. Sedangkan masalah utama yang   diangkat   oleh   para   penanya   pada   tahun   2016-2017   diantaranya   terkait   dengan diskriminasi disabilitas sebanyak 39%, masalah ketenagakerjaan umum termasuk pelecehan dan penindasan sebanyak 8%, diskriminasi seksual atau Sex Discrimination Act sebanyak 24%, diskriminasi rasial termasuk kebencian rasial sebanyak 21% dan isu-isu terkait hak asasi manusia termasuk imigrasi dan penahanan imigrasi sebanyak 8%. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pertanyaan terbanyak yang masuk diterima oleh AHRC pada tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya yakni diskriminasi disabilitas dan rasial. Jumlah pertanyaan diskriminasi rasial yang diterima pada tahun 2016-2017 adalah sebanyak 3.131   atau   21%   dari   14.911   pertanyaan.   Terjadi   penurunan   jumlah   pertanyaan   seputar diskriminasi rasial pada tahun ini dibandingkan dengan tahun 2015-2016 yakni sebanyak 3.535 pertanyaan.
Pada rentang tahun selanjutnya yakni tahun 2017-2018, AHRC menerima pertanyaan sebanyak 14.164. Mayoritas pertanyaan yang masuk dan diterima juga masih melalui Hotline Informasi Nasional AHRC sebanyak 55%. Berikut ini akan dipaparkan presentase masalah utama diskriminasi yang diangkat oleh para penanya dalam rentang tahun tersebut:

## Tabel 6
Presentase Masalah Utama Diskriminasi Yang Diangkat Oleh Penanya Tahun 2017-
2018 No . Jenis Diskriminasi Presentase 1. Diskriminasi Disabilitas 42% 2. Diskriminasi Rasial 14% 3. Diskriminasi Seksual 27% 4. Diskriminasi Hak Asasi Manusia 8% 5. Diskriminasi Usia 8% Total 100% Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC) , “2017-2018 Complaint Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202017- 2018.pdf, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, hal 01.
Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada tabel 6, dalam rentang tahun 2017-2018 sebanyak 42% pertanyaan diajukan dalam lingkup diskriminasi disabilitas. Sebanyak 14% pertanyaan diajukan dalam lingkup diskriminasi rasial termasuk kebencian rasial.Berikutnya pertanyaan atas kasus diskriminasi seksual sebesar 27%, pertanyaan dalam lingkup Hak Asasi Manusia   sebesar   8%.   Selanjutnya   pertanyaan   masalah   diskriminasi   usia   tercatat   diajukan sebesar 8%. Dari pemaparan di atas, dalam lingkup diskriminasi rasial terdapat 1.983 jumlah pertanyaan yang diajukan atau 14% dari total 14.164 pertanyaan. Hal ini menandakan bahwa terdapat penurunan pertanyaan seputar diskiriminasi rasial yang diterima oleh AHRC dari tahun-tahun sebelumnya.
Setelah melakukan penampungan keluhan oleh para pelapor, AHRC selanjutnya akan masuk ke dalam tahap upaya penyelidikan. Melalui upaya ini AHRC akan menghubungi pelapor untuk membicarakan keluhan yang telah diajukan dan AHRC akan meminta pelapor untuk memberikan informasi lebih lanjut. Secara umum komisi akan menghubungi orang atau organisasi yang telah diajukan sebagai keluhan, lalu memberi mereka salinan keluhan pengadu dan meminta komentar mereka dan informasi terkait lainnya. AHRC akan memberi informasi   lanjutan   kepada   pengadu   terkait   hasil   dari   apa   yang   mereka   katakan   sebagai tanggapan atas keluhan yang diajukan.
AHRC   kemudian   akan   menghubungi   orang-orang   yang   telah   pengadu   tuduh merugikan tentang keluhan yang diajukan dan memberi mereka bagian-bagian pengaduan yang   berkaitan   dengan   mereka.   Pada   beberapa   kasus,   AHRC   memutuskan   untuk   tidak melanjutkan   menangani   keluhan   yang   telah   diajukan.   Jika   ini   terjadi,   AHRC   akan menjelaskan   alasannya   kenapa   keluhan   yang   diajukan   tidak   dapat   dilanjutkan penanganannya. AHRC memiliki wewenang untuk berbicara dengan pengadu dan mencoba menyelesaikan keluhan mereka melalui konsiliasi.

## Upaya Penyelesaian atau Konsiliasi oleh AHRC
Selanjutnya upaya ketiga dalam aturan dan prosedur AHRC terkait penanganan dan pengurangan persoalan diskriminasi rasial di Australia adalah tahapan upaya penyelesaian atau konsiliasi. Dalam tahap ketiga ini Konsiliator akan mempertemukan korban dan pelaku untuk dapat bertatap muka, melakukan penyelesaian melalui pesan suara atau surat menyurat. Penyelesaian tersebut tentu ditempuh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui proses konsiliasi. Konsiliasi berarti bahwa AHRC akan berusaha membantu pengadu dan orang   atau   organisasi   yang   telah   keluhkan   serta     mencoba   menemukan   cara   untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Konsiliasi   dapat   terjadi   dalam   pertemuan   tatap   muka   yang   disebut   'konferensi konsiliasi'   atau   melalui   konferensi   telepon.   Beberapa   kasus,   keluhan   dapat   diselesaikan melalui pertukaran surat atau dengan mengirimkan pesan melalui telepon atau email melalui Konsiliator. Jika konsiliasi diselesaikan dengan sebuah pertemuan, maka Konsiliator akan mengizinkan pihak pelapor dan yang ter lapor untuk membawa satu rekan yang membantu mereka   memberi   solusi   atau   memberi   dukungan   moral.   Konsiliator   dapat   dipegang   oleh Kepala Komisi secara langsung, atau staff pembantu komisi. Konsiliasi dapat dilakukan di kantor AHRC, atau pada tempat yang telah disepakati oleh semua pihak.
Keluhan dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Misalnya dengan permintaan maaf, perubahan   kebijakan   atau   kompensasi.   Lama   waktu   dari   diterimanya   keluhan   hingga penyelesaian oleh AHRC tergantung pada tahap ketiga ini. Berikut ini pemaparan presentase lama waktu penindakan keluhan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh AHRC :

## Tabel 7
Presentase Lama Waktu Penindakan Keluhan Diskriminasi Rasial Dari Penerimaan Hingga Penyelesaian Oleh AHRC Tahun 2015-2018
Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC) , “2017-2018 Complaint Statistics”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC_Complaints_AR_Stats_Tables%202017-2018.pdf , diakses pada tanggal 16 Februari 2020, hal 01.
Berdasarkan pemaparan di tabel 7, dapat dilihat bahwa lama proses keluhan tersebut diterima hingga diselesaikan rata-rata memakan waktu 6-12 bulan. Memang dalam rentan waktu 3-6 bulan pertama sudah banyak keluhan yang sudah dapat diselesaikan perkaranya oleh   AHRC.   Akan   tetapi   persentase   penyelesaiannya   masih   berada   di   kisaran   75%. Sedangkan   dari   tahun   2015-2018   AHRC   hampir   menyelesaikan   keluhan   yang   diterima dengan   persentase   98%   keluhan   diselesaikan   pada   tahun   2015-2016,   94%   keluhan diselesaikan pada tahun 2016-2017 dan 96% keluhan diselesaikan pada tahun 2017-2018.
No Bulan 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 1. 0-3 Bulan 42% 45% 40% 2. 3-6 Bulan 78% 71% 74% 3. 6-9 Bulan 93% 83% 92% 4. 9-12 Bulan 98% 94% 96% Total Keluhan 429 Keluh an 409 Kelu han 290 Keluh an
Tentu hal ini merupakan angka yang positif bagi AHRC dalam hasil akhir kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun.
Sebagai contoh kasus yang dialami dua pekerja dengan latar belakang etnis Nigeria. Mereka   membuat   keluhan   kepada   AHRC   di   bawah   RDA   yang   menceritakan supervisor perusahaan tempat mereka bekerja telah bersikap rasis dengan membawa etnis asal mereka yaitu   Nigeria.   Konsiliator   menerima   keluhan   tersebut   dan   meminta   detail   informasi perusahaan kepada pelapor. Konsiliator kemudian melakukan investigasi dan mengarahkan semua pihak untuk menyelesaikannya dengan konsiliasi. Konsiliasi berhasil tercapai dengan beberapa   kesepakatan   antara   lain,   perusahaan   membuat   surat   permohonan   maaf   secara tertulis kepada pelapor, perusahaan memberikan kompensasi uang sejumlah 17.550 dollar kepada   setiap   pelapor,   perusahaan   menerapkan   peraturan   anti   diskriminasi   di   perusahaan tersebut, perusahaan akan menyediakan pelatihan anti diskriminasi kepada seluruh pekerja dan membawa supervisor perusahaan tersebut untuk mengikuti  bimbingan konseling dari AHRC. ( AHRC, “Freedom from Discrimination : National Consultation Report 2015”, Sydney : AHRC, hal 24. )

## Upaya Penerusan Tindakan Hukum atau Pelanjutan Peradilan
Berikutnya setelah upaya konsiliasi adalah upaya proses penerusan tindakan hukum atau pelanjutan ke peradilan oleh AHRC. Pada tahap ini AHRC tidak memiliki wewenang untuk   memberikan   sanksi   atau   tindakan   hukum   jika   proses   konsiliasi   pada   tahap   ketiga mengalami   kegagalan.   AHRC   hanya   akan   memberikan   saran   kepada   korban   untuk meneruskan   kasus   yang   telah   dikeluhkan   kepada Federal   Court Australia.   Hal   ini dikarenakan  tindakan  dan   penjatuhan   sanksi  hanya  berhak   dilakukan  oleh   FDA  tersebut. Aturan dan prosedur keempat ini juga merupakan adopsi dari aturan dan prosedur UNHRC nomor lima yaitu tentang rekomendasi umum.
Pada   tahap   upaya   ini   AHRC   tidak   memiliki   kekuatan   untuk   memutuskan   apakah diskriminasi   rasial   yang   telah   dikeluhkan   tersebut   melanggar   hukum.   Jika   keluhan   yang diajukan oleh korban tidak diselesaikan atau dihentikan karena alasan lain, pengadu atau korban   dapat   membawa   masalah   tersebut   ke   pengadilan.   Selanjutnya   pengadilan   dapat memutuskan apakah diskriminasi rasial yang telah terjadi melanggar hukum. Sebagai korban, nantinya  hanya  memiliki  waktu  selama   60 hari  semenjak   AHRC  menyelesaikan   keluhan untuk mengajukan aplikasi ke Pengadilan Federal Australia atau Pengadilan Sirkuit Federal.
Lalu   dalam   keadaan   tertentu,   korban   atau   pengadu   hanya   dapat   mengajukan permohonan   ke   pengadilan   jika   pengadilan   telah   memberikan   izin   kepada   korban   untuk melakukannya. Komisi tidak dapat membawa masalah ini ke pengadilan untuk pengadu atau membantu korban mengajukan kasus yang telah terjadi di pengadilan. Jika sudah ditahap ini, korban atau pengadu mungkin perlu berbicara dengan pengacara atau layanan hukum jika ingin   pergi   ke   pengadilan   dalam   menyelesaikan   masalah   diskriminasi   rasial   yang   telah dialaminya. AHRC bukan tidak ingin membantu ataupun lepas tangan dalam hal ini. Akan tetapi   langkah   ini   sudah   diatur   dalam   dasar   berdirinya   AHRC   terkait   peran,   fungsi   dan kedudukannya dalam menangani permasalahan diskriminasi rasial.
Sepanjang tahun 2015-2016 AHRC berhasil menyelesaikan keluhan sampai pada tahap yang beragam dengan total keluhan masuk sebanyak 396 keluhan. Sebanyak 70% atau 268 keluhan telah berhasil diselesaikan dengan cara berdamai. Lalu sebanyak 8% atau 29 keluhan dihentikan,  sebanyak   13%  atau   55  keluhan  diakhiri   dengan  alasan   tidak   dapat   mencapai konsiliasi, 8% atau 29 keluhan lainnya ditarik dari penyelesaian dan sebanyak 1% atau 15 keluhan diakhiri dengan alasan tertentu. Dari hasil pengaduan keluhan yang diselesaikan oleh AHRC terdapat sejumlah keluhan yang dilanjutkan kedalam tahap pengadilan karena sudah tidak memungkinkan mencapai tahap konsiliasi dan dihentikan kasusnya oleh AHRC dengan jumlah 63 keluhan.
Lalu, sepanjang tahun 2016-2017 AHRC berhasil melakukan finalisasi penyelesaian keluhan sampai pada tahap yang beragam dengan total keluhan masuk sebanyak 474 keluhan. Sebanyak  50% atau   237 keluhan  telah  berhasil  diselesaikan  dengan  cara   berdamai.  Lalu sebanyak 20% atau 94 keluhan dihentikan, sebanyak 10% atau 47 keluhan diakhiri dengan alasan tidak dapat mencapai konsiliasi, 6% atau 28 keluhan lainnya ditarik dari penyelesaian dan sebanyak 14% atau 66 keluhan diakhiri dengan alasan tertentu. Dari hasil pengaduan keluhan yang diselesaikan oleh AHRC terdapat sejumlah keluhan yang dilanjutkan kedalam tahap   pengadilan   karena   sudah   tidak   memungkinkan   mencapai   tahap   konsiliasi   dan dihentikan kasusnya oleh AHRC dengan jumlah 66 keluhan.
Sedangkan pada tahun 2017-2018 AHRC berhasil menyelesaikan keluhan sampai pada tahap yang beragam dengan total keluhan masuk sebanyak 364 keluhan. Sebanyak 40% atau 145 keluhan telah berhasil diselesaikan dengan cara berdamai. Lalu sebanyak 22% atau 80 keluhan   dihentikan,   sebanyak   17%   atau   61   keluhan   diakhiri   dengan   alasan   tidak   dapat mencapai konsiliasi, 13% atau 47 keluhan lainnya ditarik dari penyelesaian dan sebanyak 7%
atau   25   keluhan   diakhiri   dengan   alasan   tertentu.   Dari   hasil   pengaduan   keluhan   yang diselesaikan   oleh   AHRC,   terdapat   sejumlah   keluhan   yang   dilanjutkan   kedalam   tahap pengadilan   karena   sudah   tidak   memungkinkan   mencapai   tahap   konsiliasi   dan   dihentikan kasusnya oleh AHRC.

## Upaya Audiensi Publik atau Penyampaian Putusan AHRC
Tahap   terakhir   dari   upaya   AHRC   dalam   mengurangi   kasus   diskriminasi   ras   di Australia   adalah   melalui   tahap   audiensi   publik.   Dalam   tahap   paling   akhir   ini   AHRC memberikan  informasi kepada  korban yang  mengajukan  kasus diskriminasi  yang dialami kepada Federal Court Australia dan menunggu  hasil akhir keputusan dari Federal Court Australia.   Aturan   dan   prosedur   terakhir   AHRC   ini   merupakan   adopsi   dari   aturan   dan prosedur yang telah dilakukan oleh UNHRC dalam penanganan kasus internasional. Yakni aturan dan prosedur nomor enam tentang diskusi tematik serta konferensi.
Jika keluhan yang telah dilaporkan tidak terselesaikan atau dihentikan karena alasan tertentu,  ketua  komisi   akan  memutuskan  apakah  telah  terjadi   tindakan  diskriminasi  yang parah atau pelanggaran hak asasi manusia. Ketua komisi dapat mengadakan audiensi publik di   mana   masing-masing   pihak   dapat   menyatakan   pendapat   dan   pandangan   versi   mereka tentang kejadian tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jika ketua komisi merasa yakin bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia, maka ketua komisi akan melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung Federal. Dalam laporan tersebut, ketua komisi dapat merekomendasikan kompensasi atas kerugian atau   cedera   yang   dialami   seseorang.   Namun   laporan   tersebut   harus   diajukan   didalam Parlemen.   Contoh   keputusan   ketua   komisi   tentang   hak   asasi   manusia   dan   diskriminasi tersedia disitus web resmi milik AHRC yakni pada
( http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act. )

## Gambar 3
Laporan Keputusan AHRC Terkait HAM dan Diskriminasi Rasial Di Australia
Sumber: Australian Human Rights Commission (AHRC), ”Human Right Report”, https://www.humanrights.gov.au/our-work/legal/projects/human-rights-reports, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
Berdasarkan pemaparan gambar 3, lima tahapan upaya yang dilakukan oleh AHRC dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia tahun 2015-2018 memiliki hasil yang positif. Dari tahun ke tahun, jumlah keluhan yang diterima oleh AHRC terkait diskriminasi rasial menurun. Sedangkan kinerja AHRC dalam menyelesaikan keluhan diskriminasi rasial terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan ada banyaknya keluhan yang berhasil mencapai titik berdamai dan mencapai konsiliasi. Lalu keluhan rasial yang tidak dapat ditangani secara hukum oleh AHRC pun juga langsung diserahkan kepada FCA ( Federal Court Australia ) untuk   diadili.   Kelima   upaya   penyelesaian   keluhan   diskriminasi   ras   yang   diterapkan   oleh AHRC merupakan aturan dan prosedur yang diadopsi dari UNHRC dengan penyesuaian oleh AHRC secara fungsi dan pelaksanaan.
Selama   upaya   penyelesaian   kasus   diskriminasi   ras   yang   dilakukan   oleh   AHRC berlangsung, tentu tidak menutup kemungkinan jika terdapat kendala dan hambatan selama proses   tersebut   berjalan.   Selama   proses   penyelesaian   kasus   diskriminasi   ras   tersebut berlangsung dapat bermunculan kendala dan hambatan dari berbagai aspek. Kendala atau hambatan   yang   muncul   pertama   kali   adalah   adanya   anggapan   dari   masyarakat   Australia sendiri   bahwa   Australia   adalah   negara   yang   rasis.   (Australia   Dinilai   Makin Rasis, https://news.detik.com/abc   -australia/d-3418779/australia-dinilai-makin-rasis, )   Meski ada peningkatan persepsi atas rasisme, kebanyakan warga Australia percaya, hubungan antara masyarakat Aborijin dan non-Aborijin begitu penting dan rekonsiliasi bisa dicapai. Survei ini menemukan, 93% dari masyarakat Aborijin dan 77% dari masyarakat umum berpikir bahwa budaya Aborijin dan penduduk Selat Torres begitu penting untuk identitas nasional Australia.
Mayoritas warga Australia  juga memandang  hubungan di antara  keduanya penting. Meski demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dari survei pertama di tahun 2008. Jika demikian, masalah utama yang masih akan dihadapi oleh AHRC dalam mengurangi kasus
diskriminasi rasial di Australia adalah tentang bagaimana mengubah cara pandang, persepsi dan nilai-nilai keberagaman yang dipercayai oleh penduduk Australia terhadap keberagaman serta kemajemukan ras atau etnis di Australia.

## Alur Mekanisme Prosedur AHRC Dalam Menangani Kasus Diskriminasi Ras di Australia
Gambar 4 Sumber: Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC) ,   “AHRC   Corporate   Plan   17-18”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC%20Corporate%20Plan%202017- 18%20.pdf, diakses pada tanggal 02 Februari 2020, hal 25.

## Simpulan
Australia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah terhadap diskriminasi ras   dengan   jumlah   yang   tinggi.   Banyaknya   diaspora   dari   beberapa   etnis   yang   masuk   ke Australia membuat negara ini menjadi salah satu negara dengan keragaman etnis yang cukup beragam.   Akan   tetapi   fakta   tersebut   justru   menimbulkan   situasi   yang  berbeda-beda   pada lingkungan   dan   situasi   sosialisasi   warga   negaranya.   Adanya   kasus   diskriminasi   ras   di Australia yang kian berkembang menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Australia sudah lepas dari bayang-bayang historis kolonialisasi. Walaupun Australia juga merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai   hak   Asasi manusia,   akan   tetapi   Australia   secara   bersamaan   dapat   dikatakan   sebagai   negara   dengan angka rasisme yang tinggi.
Australian Human Rights Commission (AHRC) yang didirikan pada pada  tanggal  10 Desember 1986 hadir sebagai sebuah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memerangi tingginya   angka   diskriminasi   ras   di   Australia   dan   berusaha   dengan   keras   menekan
Sosialisasi atau Peringatan Awal
Oleh AHRC
Penyelidikan atau Investigasi Oleh AHRC Keluhan Diterima & Ditampung Oleh AHRC Audiensi Publik atau Oleh AHRC Penerusan Tindakan Hukum Oleh AHRC Penyelesaian atau Konsiliasi Oleh AHRC
kemunculan aksi rasial tersebut. Hal   ini   sangat   diperlukan   untuk menjamin   berlakunya peraturan   dan   ketatapan   mengenai    kesamaan  hak   asasi   manusia,  sehingga  hak-hak tersebut  akan  terus  dihormati  dan  dihargai  serta  dijunjung  tinggi keberadaanya di Australia tanpa pandang bulu.  AHRC selama ini telah menangani banyak kasus kemanusiaan antara lain diskriminasi ras, kesetaraan gender, imigran dan pencari suaka, diskriminasi seksual, penyandang disabilitas, orientasi identitas seksual, perlindungan anak, dan hak kebebasan.
Adanya AHRC membuat masyarakat dengan mudah melaporkan kasus diskriminasi ras yang   menimpa   mereka.   AHRC   bertindak   tidak   hanya   sebagai   wadah   penerima   keluhan, namun   juga   sebagai   badan   yang   bertanggung   jawab   melakukan   proses   konsiliasi   hingga keluhan tersebut selesai dengan damai. Upaya pasti yang telah dilakukan oleh Australian Human Rights Commission (AHRC) dalam mengurangi kasus diskriminasi ras di Australia pada   tahun   2015-2018   yaitu   melalui   pelaksanaan   aturan   dan   prosedur   sosialisasi   atau peringatan awal, penampungan, penyelidikan, penyelesaian, penerusan tindakan hukum dan audiensi   publik.   Berdasarkan   hasil   penelitian   diatas,   keberadaan   AHRC   telah   berhasil menekan dan menyelesaikan banyak keluhan terkait  kasus diskriminasi ras di Australia pada tahun 2015-2018.
Menurut   penulis   rasisme   menjadi   masalah   besar   yang   dihadapi   tidak   hanya   oleh masyarakat Australia melainkan oleh masyarakat dunia saat ini. Rasisme sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Tindakan rasis yang dilakukan tak jarang  berujung tindakan diskriminasi  sosial, perbudakan,  segregasi atau pembatasan, kekerasan rasial hingga genosida atau pemusnahan ras. Tindakan rasis memiliki beberapa alasan untuk tetap tumbuh subur hingga sekarang.
Berdasarkan  penelitian   yang telah   dipaparkan,   pelajaran   yang dapat   diambil   adalah konsistensi upaya Australia melalui AHRC dalam membela dan memperjuangkan hak-hak ras  minoritas   yang   telah   lama   tertindas   dan  terpinggirkan   serta   upaya   mengurangi   kasus diskriminasi ras di Australia yang dapat dilihat penurunannya dari 2015-2018. AHRC secara bertahap   melakukan   pendampingan   dan   membuat   perubahan   signifikan   terhadap permasalahan-permasalahan   rasial   yang   ada   di   Australia   selama   betahun-tahun   sejak   era White Australia Policy dihapuskan. Hal ini menunjukkan  bahwa sebenarnya  ada harapan tinggi dari pemerintah Australia  dan masyarakat  Australia sekarang untuk menghapuskan sekat rasial yang sudah terbangun sejak masa awal pendudukan. Keinginan untuk berbagi peran dan tempat yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membuat AHRC menjadi lembaga yang diharapkan mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan masa depan kemajemukan Australia.
Daftar Pustaka
Buku: AHRC, Racial Discrimination Know Your Rights , AHRC Licence, Sydney, 2014.
Commonwealth of Australia, “As a matter of fact: Answering the Myths and Misconceptions About Indigenous Australians ”, ATSIC, Canberra, 1998.
D. Milnes, Peter, “From myths to policy: Aboriginal legislation in Western Australia”, Belco Consulting, Perth, Australia, 2005.
E. Levey, Geoffrey Brahm, Political Theory and Australian Multiculturalism, Berghahn Books, New York, 2008.
F. Pudjiarto, Harum, Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis dan Implementasinya , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
G. Tsutsui, Kiyoteru dkk, Global Civil Society and the International Human Rights Movement: Citizen Participation in Human Rights International Nongovernmental Organization , Oxford University Press, New York, 2004.

## Jurnal dan Buletin:
Australian Human Rights Commission (AHRC) , Racism. It Stops With Me: Community Service Announcements 2017, Sydney, AHRC Fact Sheet, 2017.
Carlina, Riani, Combating Cyber Racism: Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan Council of Europe Convention on Cybercrime tentang Cyber Racism (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016 , Journal of International Relations UNDIP, Semarang, 2017, hal 44.
Irving, Heleng, Five Things to Know About the Australian Constitution, Cambridge: Cambridge University Press, 2004..
Website:
Anonim, “Australian   Human   Rights   Commission   Act   1986   No.125”,
https://www.legislation.gov.au/Details/c2019c00030/964a5f12-457c-48e3-85c0--
5e92577431fb, diakses pada tanggal 15 Juni 2019.
Anonim, “Ratification Status for Australia”,
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx? CountryID=9&Lang=EN, diakses pada tanggal 30 Juni 2019.
Australian Human Rights Commission (AHRC ), “Anti Racism in 2018 and Beyond ” , https:// www.humanrightss.gov.au/sites/default/files/document/publication/
NARPS_2018_FINAL-WEB-VERSION.PDF , diakses pada tanggal 24 Februari 2019.
Australian Human Rights Commission (AHRC ),  “Complaints Under Racial Discrimination ACT ”, https://www.humanrightss.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can- complain-about/complaints-under-racial-discrimination-act,   diakses   pada   tanggal   09 Februari 2019.
Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC ),   “Racism   It   Stops   With   Me   Community Service Announcements 2017 ”,
https://www.humnrightss.gov.au/sites/default/files/document/publication/
AHRC_RISWM_2017_CSA_Factsheet.docx, diakses pada tanggal 09 Februari 2019.
Australian Human Rights Commission (AHRC ), “Freedom from Discrimination: Report on the 40 th anniversary of the Racial Discrimination ACT, National Consultation Report 2015 ”, https://www.humanrightss.gov.au/sites/default/files/document/publication/ RDA40_report_2015_AHRC.pdf, diakses pada tanggal 09 Februari 2019
Australian Human Rights Commission (AHRC), “Commission General Publications”, https:// www.humanrights.gov.au/our-work/commission-general/publications/annual-report- 2017-2018 , diakses pada tanggal 15 Februari 2020.
Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC) ,  “History   of   the   Commission”, https://www.humanrights.gov.au/about/what-are-human-rights/history-commission , diakses pada tanggal 02 Februari 2020.
Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC ),  “Indonesian   Languages-AHRC   Making Complaint“,https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/languages/ IND_AHRC_Making_a_complaint.pdf, diakses pada tanggal 02 Februari 2020.
Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC),   ”Race   Discrimination”, https://www.humanrights.gov.au/our-work/race-discrimination, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC),   ” Human   Right   Report” , https://www.humanrights.gov.au/our-work/legal/projects/human-rights-reports, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.
Channel   News   Asia,   “Australian   PM   to   'Sweat   Blood'   for   Aboriginal   Recognition”, http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/australian-pm-tosweat/
1526628.html, diakses pada tanggal 25 Januari 2020.
Closer   Look:   The   Australian   Constitution,   “The   Parliamentary   Education   Office”, http://www.peo.gov.au , diakses pada tanggal 25 Januari 2020.
Dudgeon, Pat dkk, “Chapter 3: The Social, Cultural and Historical Context of Aboriginal and Torres Strait Islander  Australians ”, http://www.peo.gov.au , diakses pada tanggal  02 Februari 2020.
Lampiran 1:
Alur Mekanisme Prosedur AHRC Dalam Menangani

## Kasus Diskriminasi Ras di Australia
Sumber: Australian   Human   Rights   Commission   (AHRC) ,   “AHRC   Corporate   Plan   17-18”, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/AHRC%20Corporate%20Plan%202017- 18%20.pdf, diakses pada tanggal 02 Februari 2020, hal 25.
Penyelesaian atau
Konsiliasi Oleh AHRC Sosialisasi atau
Peringatan Awal Oleh AHRC Penerusan
Tindakan Hukum Oleh AHRC Penyelidikan atau Investigasi Oleh AHRC Audiensi Publik atau Oleh AHRC Keluhan Diterima & Ditampung Oleh AHRC