## PEREMPUAN, KEKUASAAN, DAN KORUPSI

## Ahmad Imron Rozuli 

## Abstract
This  article  discusses  the  involvement  of  women  in  corrupt  behavior.  Corruption  can occur when women become part of authority. When women are in power, what happens is to become part of corruption. In other words, whoever is in power there is room for corruption. This is what women are practicing in the grass of power. Women lose their idealism while in power. The temptation of corruption of power through corruption is present in the public sphere. It is therefore not wrong to say that women and men are the  same  when  in  power.  The  implication  is  that  women's  charms  as  holy  beings  of corrupt behavior are crumbling.

## Keywords: women, power and corruption.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  perilaku  korupsi.  Korupsi bisa terjadi ketika kaum perempuan menjadi bagian dari kekuasaan. Ketika perempuan berada dalam kekuasaan, maka yang terjadi adalah ikut menjadi bagian dari korupsi. Dengan kata lain, siapa pun yang berkuasa ada ruang untuk melakukan korupsi. Hal inilah  yang  sedang  dipraktikkan  oleh  kaum  perempuan  dalam  panggang  kekuasaan. Perempuan  kehilangan  idealisme  ketika  sedang  berkuasa.  Godaan  penyelewengan kekuasaan melalui tindak pidana korupsi hadir di ruang publik. Karena itu tidak salah bila  dikatakan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  sama  saja  ketika  sedang  berkuasa. Implikasinya  adalah  pesona  perempuan  sebagai  mahluk  suci  dari  perilaku  korupsi menjadi runtuh.
Kata kunci: perempuan ,kekuasaan dan korupsi .
 Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang

## PENGANTAR
Entah apa sebenarnya yang sedang terjadi. Korupsi terjadi dan terjadi lagi.
Ditangkap dan ditangkap lagi. Sampai kapan akan terus terjadi?
Kompas , 1 Juli 2016
Kehidupan modern memberikan banyak kesempatan sekaligus tantangan kepada perempuan untuk memasuki dunia politik. Dikatakan kesempatan karena demokratisasi yang sedang dijalankan telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dan  menduduki  jabatan  publik  alias  berkuasa.  Semua  jabatan  politik  di  negara-negara modern dan demokratis mengakomodir kehadiran perempuan. Sedangkan tantangannya ada  dua  menurut  Rahayu  [2012;59]. Pertama ,  dalam  dunia  politik  masa  kini  masih terasa dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan. Kedua , meskipun terjadi dominasi, tidak sedikit kaum perempuan yang berhasil menjadi pemimpin politik.
Kehadiran  perempuan  dalam  dunia  politik,  sekaligus  menjadi  pemimpin  tentu perlu diwaspadai. Maklum, jabatan dan kekuasaan seringkali membutakan tidak hanya mata, tetapi bahkan hatinya. Kekuasaan itu memabukkan; membuat orang lupa segala- galanya;  lupa  asal-usulnya.  Pemimpin  hanya  memikirkan  bagaimana  mengakumulasi kekuasaan  agar  tambah  besar  [ Kompas ,  21  Januari  2018].  Ketika  kekuasaan  begitu besar,  maka  terbuka  peluang  untuk  menyalahgunakannya.  Salah  satu  bentuk penyalahgunaan  kekuasaan  yang  melibatkan  pemimpin  ataupun  politisi  perempuan melalui praktik korupsi, kolusi,  dan nepotisme (KKN). Keterlibatan perempuan dalam praktik  korupsi  politik  berimplikasi  negatif.  Bahkan,  timbul  ungkapan  bahwa perempuan  dan  laki-laki  sama  saja.  Mereka  melakukan  praktik  korupsi  ketika  sedang berkuasa.

## PEREMPUAN DAN KEKUASAAN
Perempuan  dan  kekuasaan  merupakan  produk  politik  purba  yang  sudah  lama terjadi. Sejarah kehadiran perempuan dalam politik sudah terjadi.  Bahkan, kedudukan perempuan  dalam  sejarah  lokal  telah  membentuk  peradaban  kita  masa  kini [Reid,2011;xiii].  Dalam  cerita  Mahabharata  ditampilkan  kisah  tentang  perempuan- perempuan tangguh yang berpengaruh dalam patriarki. Mereka adalah perempuan yang
Ahmad Imron Rozuli , Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi
cerdas,  terampil,  terpelajar,  menguasai  urusan  kenegaraan,  dan  jika  diperlukan diperlukan  bisa  berbalik  membangkang,  licik,  dan  kejam.  Para  lelaki  justru  peragu. Perempuan  yang  memiliki  karakter  paling  tegas  antara  lain  Kunti,  Drupadi,  dan Satyawati [Sharma, 2013;1].
Di  Tanah  Jawa,  Aan  Kumar  [2008]  pernah  menceritakan  prajurit  perempuan dalam  istana.  Di  Aceh  maupun  di  Jawa  perempuan  menjadi  prajurit  tangguh. Keikutsertaan  kaum  perempuan  bangsawan  dalam  seluruh  tindakan  politik  memiliki implikasi pada kehidupan ekonomi. Tidak hanya itu, peran perempuan juga dilukiskan dalam pertarungan kekuasaan yang tidak bergeser dari pola sejarah yang ada, sekaligus juga perjalanan membangun pengetahuan.  Lebih  jauh lagi,  perempuan memiliki  peran dan hak terhadap kekuasaan [Permanadeli,2018].
Keterlibatan  perempuan  dalam  kekuasaan  merupakan  produk  dari  sejarah. Karena itu, dengan menjadi pejabat publik, maka perempuan bisa meningkatkan gengsi sosial  dan  politiknya  [Swantoro,  2007;378].  Untuk  menjaga  agar  tetap  berkuasa diperlukan taktik dan strategi dalam merawat kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan harus direbut bagaimana pun caranya dan kemudian mempertahankannya [ Kompas , 21 Januari  2018].  Sejarah  telah  mencatat  penguasa  kerajaan  dalam  mempertahankan kekuasaan  dilakukan  melalui  dua  cara. Pertama ,  memusnakan  semua  lawan-lawan politik termasuk keluarganya. Tidak boleh ada yang tersisa dari keluarga penguasa lama sebab hal itu karena akan menimbulkan benaih-benih ancaman terhadap pemimpin yang sedang  berkuasa. Kedua ,  dengan  melakukan  kolonisasi  mendirikan  pemukiman  baru dan  menempatkan  hubungan  baik  dengan  kerajaan  di  wilayah  koloni  serta  melakukan hubungan baik dengan raja-raja tetangga [Suhelmi, 2001;133].
Di  era  kontemporer  untuk  mempertahankan  kekuasaan  tidak  lagi mengedepankan  aksi-aksi  kekerasan.  Suksesi  kepemimpinan  politik  dilakukan  dengan cara  pemilihan.  Logika  yang  dijadikan  konsensus  bersama  adalah  pemenangnya berdasarkan  suara  terbanyak.  Untuk  mendapatkan  suara  terbanyak  perempuan  harus mendekati  masyarakat,  apa  pun  caranya.  Sebab,  wajar  dan  memang  manusiawi, dominannya  motivasi  untuk  menang  di  kalangan  kontestan  dalam  pemilihan.  Karena kemenangan  bukan  saja  kepuasan  batin,  tetapi  juga  membuka  berbagai  macam kemungkinan  [Swantoro,  2007;381].  Salah  satu  kemungkinan  yang  bisa  diperoleh adalah  materi.  Kekuasaan  politik  bisa  menghasilkan  kekayaan  berlipat  ganda.  Ini  soal

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
kecerdasan  pemimpin  politik  dalam  memanfaatkan  jabatannya  [Haboddin,  2017;134]. Penyalahgunaan  kekuasaan  untuk  kepentingan  diri  dan  keluarga  merupakan  bentuk korupsi.  Karena  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  dan  keuntungan  dari  jabatan yang diembannya [Haboddin, dan Rahman, 2013;7].

## PEREMPUAN DAN KORUPSI
Perempuan  koruptor  merupakan  bahasa  vulgar  dan  mengandung  kekerasan simbolik.  Bagi  aktivis  perempuan  tentu  akan  sangat  marah.  Tetapi,  fakta  berbicara sesungguhnya. Sejak ruang demokrasi dibuka dan partisipasi perempuan dalam politik semakin meningkat. Data pemilu tahun 1955 sampai 2009 menunjuk jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR mengalami peningkatan. Hal ini bisa disimak pada tabel 1.1.
Tabel 1.1. Anggota DPR Perempuan 1955-2009 Tahun pemilu Perempuan Persentase Total DPR 1955 16 5,88 272 1971 31 6,38 460 1977 37 8,04 460 1982 42 9,13 460 1987 59 11,8 500 1992 62 12,4 500 1997 58 11,6 500 1999 44 8,8 500 2004 65 11,82 550 2009 100 17,59 560 Diolah: BPS RI, 2010
Data di atas memberikan petunjuk bahwa eksistensi perempuan dalam parlemen meningkat.  Bila  pemilu  pertama,  1955  jumlah  perempuan  yang  menjadi  DPR  16  dari total  272  orang,  maka  pemilu  1992  berhasil  menaikkan  jumlah  perempuan  di  DPR sebanyak  62  dari  total  500  orang.  Sedangkan  pada  pemilu  2009  jumlah  perempuan sebanyak 100 dari 560 anggota DPR. Dari jumlah tentu sangat membanggakan. Selain itu,  perempuan  juga  berhasil  menaikkan  statusnya  disejumlah  negara  dengan  terpilih sebagai  Presiden  dan  Perdana  Menteri.  Di  Indonesia  pernah  dipimpin  oleh  Megawati. Di  Selandia  Baru,  Jacinda  Ardern  memberikan  inspirasi  kepada  rakyat  atas
Ahmad Imron Rozuli , Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi
keberhasilannya  menduduki  jabatan  politik  sebagai  Perdana  Menteri  [ Kompas ,  21 Januari 2018].  Di Singapura presidennya dari etnis Melayu, yakni Halimah Yocob.
Kehadiran  perempuan  dalam  institusi  politik  patut  mendapat  apresiasi.  Media massa di tanah air ramai memberitakan perempuan pejabat publik pada umumnya, dan gerakan  politik  pada  khususnya.  Perempuan  bangkit  dalam  arus  emansipasi  politik. Sebagaimana ditulis, Djohan Effendi [2012;358] dalam puisi yang bertajuk:
EMANSIPASI
suatu zaman perempuan dilecehkan sekedar objek laki-laki bukan subjek mandiri bukan manusia penuh zaman baru datang perempuan muncul ke depan pegang peranan ......
Berteriak lantang Menuntut emansiapasi Tak ada lagi diskriminasi
Kebangkitan  perempuan  dalam  kekuasan  tidak  seindah  di  bayangkan.  Dalam politik,  perempuan  tidak  menampilkan  diri  dengan  karakter  sabar,  menjunjung  tinggi nilai kejujuran,  tahan dengan materi, dan tahan cobaan [ Kompas , 21 April 2003]. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan miring media massa terhadap pemimpin perempuan. Sejumlah  politisi  Senayan  terlibat  dalam  kasus  korupsi.  Anggota  DPRD  dari  Partai Hanura,  Demokrat,  PDIP,  Golkar,  dan  PAN  dinyatakan  terlibat  korupsi  dan  sekarang sedang berada dalam penjara. Untuk menguatkan penjelasan, simak tabel 1.2 Tabel 1.2  Anggota DPR Perempuan Korupsi
Nama Partai politik Jabatan Dewi Yasin Limpo Hanura DPR Angelina Sondak Demokrat DPR Damayanti Wisnu Putranti PDIP DPR Waode nurhayati PAN DPR Chaerun Nisa Golkar DPR Miryam S Haryani Hanura DPR Diolah dari Banyak Sumber
Keterlibatan  perempuan  dalam  pusaran  korupsi  menunjukkan  bahwa  praktik korupsi semakin menggurita dan menjalar begitu rupa.  Implikasinya adalah citra DPR

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
semakin  rusak  dimata  publik. Jajak  Pendapat  Kompas pada  bulan  Agustus  2016 menyebutkan hal itu. Dalam Jajak Pendapat ditanyakan setuju atau tidak  Anda dengan pernyatakan terkait dengan anggota  DPR berikut ini. Lihat tabel 1.3.
Tabel 1.3 setuju dan tidak setuju Anda dalam pernyataan
Setuju dan tidak setuju Anda dalam pernyataan Persen Setuju Tidak   Tidak tahu Lebih mengutamakan kepentingan pribadi/partai daripada kepentingan bangsa 62,8 33,4 3,8 Pasif/diam/tidak  pernah  memberikan  pendapat dalam sidang 59 36,2 4,8 Berperilaku kasar atau temperamental 59 34,8 5,8 Jarang turun ke daerah pemilihan untuk bertemu dengan para konstituten 60,6 34,3 5,1 Suka  menunjukkan  gaya  hidup  mewah  secara terbuka 58,5 34,7 6,8 Suka melanggar hukum 56,5 37,1 6,4 Kompas , 29 Agustus 2016
Data  menunjukan  bahwa  62,8  persen  jawaban  respon  mengatakan  bahwa anggota  DPR  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi/partai  daripada  kepentingan bangsa. Ironis lagi, adalah DPR yang dipilih secara langsung rakyat tetapi jarang turun menemui kontituennya. Anggota DPR menjadi mahluk etis. Ketika DPR sudah terpilih, mereka  dengan  mudah  mengatasnamakan  rakyat  dan  kepentingan  rakyat  [Ulfah, Haboddin,  dan  Setiawan,  2017;5].  Padahal  ketika  sidang  anggota  DPR  lebih  banyak diam dan pasif.
Pada  level  daerah  perempuan  juga  menjadi  bagian  dari  korupsi  itu  sendiri. Sejumlah  kepala  daerah  hasil  pemilihan  langsung  berhasil  dipenjarakan  oleh  KPK karena menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Misalnya, Walikota Tegal, Bupati Kutai  Kertanegara,  Bupati  Minahasa,  Gubernur  Banten,  Walikota  Cimahi,  dan  Bupati Klaten. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel 1.4.
Ahmad Imron Rozuli , Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi
Tabel 1.4 Perempuan Kepala Daerah Korupsi Nama Jabatan Siti Masitha Soeparno Wali kota Tegal Rita Widyasari Bupati Kutai Kartegara Vonnie Anneke Panambunan Bupati Minahasa Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten Atty Suharti Walikota Cimahi Sri Hartini Bupati Klaten Diolah dari Banyak Sumber
Kepala daerah korupsi benar-benar menjalar. Ada empat kepala daerah  korupsi di  pulau  Jawa,  satu  di  Kalimantan  dan  Sulawesi.  Dengan  demikian,  praktik  korupsi sudah  menjalar  dihampir  semua  penyelenggara  negara.  Bukan  saja  terjadi  di  tingkat pusat, melainkan juga merata ke seluruh darah.  Bahkan, sampai kepelosok desa [Osa, 2016]. Hal ini membenarkan Suseno [1992;115] bahwa:
Orang  perpolitik  demi  pamri  pribadi  saja.  Perempuan  yang  menjadi  politisi dianggap  hanya  mau  memperkaya  diri,  yang  dengan  sendirinya  akan menyalahgunakan kedudukannya dalam struktur politik dan pemerintahan demi kepentingan  pribadi.  Politik  dianggap  sebagai  bisnis  untuk  menjadi  kaya bersama keluarga. Integritas politisi perempuan hilang.
Analisis  Suseno  sulit  untuk  dibantah.  Berprofesi  sebagai  politisi  semata-mata untuk  memperkaya  diri.  Integritas  perempuan  dipertaruhkan.  Peran  perempuan protagonis  dan  jatuh  ketika  sedang  berada  dalam  kekuasaan.  Kekuasaan  memang mempersona  sekaligus  memabukkan.  Karena  itu,  kesadaran  tentang  peran  dan  hak perempuan  pada  hubungan  kekuasaan  sejatinya  ditonjolkan.  Bukankah  sejumlah perempuan  yang  berposisi  sebagai  pemimpin  negara,  seperti    Margaret  Thatcher  dari Inggris, Goldan Meir dari israel ataupun Indira Gandi dari India, dan Benazir Butto dari Pakistan,  ternyata  sanggup  membawa  negaranya  sejajar  dengan  negara-negara  lain [Sudirman, 2003].

## PERILAKU HEDONISME
Hedonisme  berasal  dari  bahasa  Yunani  ( hedene :  nikmat,  kegembiraan). Hedonisme berpijak pada anggapan bahwa manusia hendaknya hidup sedemikian rupa, sehingga ia dapat semakin bahagia. Ada juga pandangan yang mengatakan tercapainya
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
kebahagiaan mesti menjadi tujuan kehidupan manusia [Suseno, 1989;113]. Hidup untuk mencari  kesenangan,  kebahagian,  dan  kegembiraan  bisa  diperoleh  dengan  cara berkuasa. Suami korupsi, siapakah yang sebenarnya menikmati? Uang dan barang hasil perbuatan korupsi  yang  dilakukan pria ternyata lebih  banyak diperuntukkan bagi  istri. Sebaliknya, jika istri korupsi siapa yang paling banyak menikmati?
Politisi  perempuan  yang  terlibat  dalam  perilaku  korupsi  disebab  karena  dua faktor. Pertama , gaya hidup glamor. Lihatlah kehidupan Angelina Sondakh yang kenal boros  dan  bergaya  hidup  mewah  dan  kegemarannya  belanja on-line [ sidomi.com . diakses, 22/1/2018]. Ratu Atut  juga sangat  gemar mengenakan barang-barang mewah. Bila  pelisiran  ke  luar  negeri,  ia  mampir  ke  gerai  dan  berbelanja,  hingga  ratusan  juta rupiah.  Bila  semua  barang-barang  itu  dipakai  nilai  mencapai  1  miliar  [ Tempo.co.id , diakses, 22/1/2018]. Gaya hidup mewah yang diperankan Angelina dan Atut berbanding terbalik dengan gajinya sebagai pejabat negara. Karena itu, Syed Hussei Alatas [1983’9] mengatakan  nafsu  untuk  hidup  mewah  bagi  pejabat  negara.  Untuk  memenuhi  belanja kemenawaan itulah para politisi perempuan terjerumus dengan urusan korupsi.
Kedua ,  keserakahan  dalam  mengoperasionalkan  kekuasaan.  Nafsu  untuk mengumpulkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara dilakukan secara sadar dan rasional.  Berkuasa  berarti  kesempatan  memperkaya  diri.  Akibatnya  adalah  politisi perempuan memiliki rekening obesitas. Rekening obesitas adalah rekening yang terlalu banyak  sumber  pemasukan  yang  tidak  dapat  dijelaskan  asal-usulnya.  Dalam  bahasa agama disebut rekening gendut tidak dapat dijamin tingkat kehalalannya Dalam istilah Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  rekening  yang mengandung transaksi mencurigakan [Indrayana, 2011;277].
Pendapat lain mengatakan perempuan menjadi pelaku korupsi karena berada di dalam pusaran lingkungan yang tidak demokratis dan tidak mengindahkan rule of law . Lingkungan korup [Stefanus Osa] membuat perempuan menjadi bagian dari korupsi itu sendiri.  Menyalahkan lingkungan tentu ada benarnya. Tetapi, lebih bijak bila dikatakan bahwa sangat tergantung dengan politisi perempuan itu sendiri.

## PEREMPUAN TANGGUH
Keterlibatan  perempuan  dalam  perilaku  korupsi  perlu  dicarikan  solusinya. Berkarir dalam politik dan menjadi pejabat negara merupakan hak azasi manusi. Karena
Ahmad Imron Rozuli , Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi
itu,  perempuan  yang  berkarir  perlu  tahan  godaan  korupsi  ketika  sedang  berada  dalam lingkaran  pemerintahan.  Menjadi  perempuan  tangguh,  bertanggungjawab,  hidup sederhana, dan berintegritas merupakan pilihan tepat dalam praktik politik yang kasar, predator, dan kotor.
Karena  itu,  dalam  membangun  politisi  perempuan  tangguh  ada  tiga  hal  yang perlu dilakukan secara serentak. Pertama , politisi perempuan harus memiliki integritas sebagai  pemimpin.  Integritas  seorang  politisi  perempuan  terangkum  dalam  puisi berjudul:

## INTEGRASI
Dalam integritas pribadi Terletak nilai tertinggi Martabat manusia Menjelma dalam Satu kata dan perbuatan Manusia dipegang dari ucapannya Dan teruji dalam perbuatannya Solidaritas warga sumber kekuatan Untuk membentuk masyarakat yang utuh Bagaikan bangunan yang kukuh Dan tangguh Tiada dusta Saling percaya Antarsesama warga [ Effendi,2012;133] .
Kedua , politisi perempuan memiliki moralitas negarawan. Moralitas negarawan kelihatan dalam keterlibatannya  dalan semua proses politik, dan kemampuannya untuk mengembangkan  wawasan  dan  cita-citanya  sesuai  dengan  meluasnya  jangkauan tanggungjawab [Suseno, 1989;133]. Politisi perempuan memiliki tanggungjawab untuk membebaskan  bangsa  ini  dari  perilaku  korup.  Sebagai  seorang  ibu,  tentu  kita merindukan  sosok  perempuan  tangguh  bisa  digambarkan  sebagai  Drupati  karena kekuatan, keberanian, daya tahan, kemampuan untuk memusnakan bila diperlukan, dan untuk mendatangkan kemenangan hidup yang senantiasa membawa harapan dan imam bagi generasi mendatang [Sharma,2013;89].
Ketiga ,  politisi  perempuan  harus  mengimplementasikan  pertanggungjawab politik  kepada  pemilih/konstituennya.  Mereka  bisa  terpilih  sebagai  kepala  daerah
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
ataupun  legislatif  karena  masyarakat  secara  sukarela  memilih  mereka  sebagai pemimpin. Karena itu, politisi perempuan tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan akibat-akibat tindakannya terhadap semua masyarakat yang kena tindakannya [Suseno, 1989;129]. Pertanggungjawab politik semacam ini perlu di lembagakan dalam sistem politik kita.
Keempat ,  politisi  perempuan  harus  menjadi  aktor  terdepan  dalam  menyerukan sikap  anti-partai  politik,  anti-parlemen,  dan  anti  pemerintah  apabila  ada  kader  atau pejabat  publik  yang  terlibat  dalam  korupsi.  Selain  itu,  politisi  perempuan  juga  bisa mengajak  rakyat  untuk  tetap  kritis    terhadap  partai  politik  dan  pemerintah.  Sebab sampai saat  ini pemerintah dan partai  politik selalu  bersikap terus-terusan memperalat rakyat [Rendra, 2001;95].
Jadi, perempuan harus tangguh dalam menjalankan peran sebagai pejabat publik. Dengan  bersandar  pada  integritas,  memiliki  moral  kenegarawan,  memiliki tanggungjawab,  dan  mengajak  masyarakat  kritis  akan  mampu  merubah  wajah  politik lebih  humanis  dan  bermartabat.  Selain  itu,  politisi  perempuan  juga  perlu  mendorong untuk  membentuk  pemerintahan  yang  bersih,  dan  menggalang  kekuatan  nasional menjadi  satu  keseragaman,  agar  bisa  lebih  militan  dan  efisien  menjalankan pembangunan  demokrasi  dengan  memerangi  kebobrokan  [2010;47],  korupsi,  kolusi, dan nepotisme.

## PEREMPUAN MELANGKAH KE DEPAN.
Keterlibatan  perempuan  dalam  korupsi,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah diharapkan  bisa  memberikan  pelajaran.  Mengambil  pelajaran  berharga  dari  peristiwa korupsi  sangat  penting  artinya.  Keterlibatan  politisi  perempuan  dalam  korupsi merupakan  bukti  kegagalan  seseorang  tampil  sebagai  pemimpin.  Karena  itu berbahagialah  pemimpin-pemimpin  secara  diri  berusaha  melihat  petanda-petanda zaman,  sehingga  mereka  tidak  perlu  dirundung  rasa  kecewa  [Swantoro,2007;213-214] dalam meniti politik yang lebih baik dan demokratis.
Di tengah situasi  yang serba berubah. Langkah politik perempuan perlu ditata- ulang dengan mengikuti ritme waktu dan perubahan politik yang sedang terjadi. Sejarah berulang. Hanya konteks ruang, waktu, dan jalinan peristiwa serta para pelakunya yang
Ahmad Imron Rozuli , Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi
berbeda.  Karena  itu,  perlu  diresapi  puisi  indah  yang  ditulis  Djohan  Effendi  [ 2012;147]berjudul waktu ,
hidup adalah perjalanan menuju kesempurnaan perubahan adalah keniscayaan untuk meraih kemajuan waktu tak pernah berhenti hari kemarin berlalu dan tak pernah kembali hari ini singgah sekejap lalu pergi dan lenyap ....
Masih ada hari esok. Sosong dengan tekat dan keringat Diam berarti kemunduran. Bergeraklah, berubahlah Lakukan perubahan dengan tangan sendiri Jangan harap tangan orang lain. Juga tangan Tuhan Dia tidak akan mengubah kalau kita diam tak mau berubah Jadilah mitra Tuhan yang aktif, penuh gairah Menggerakkan perubahan Menciptakan kemajuan

## Membentuk masa depan
Perempuan adalah aktor yang bisa menggerak perubahan dalam struktur politik pemerintahan  yang  nir-korupsi.  Perempuan  adalah  pembentuk  masa  depan  dengan menciptakan  generasi  tangguh  dan  anti-korupsi.  Inilah  peran  hakiki  perempuan  dalam politik.

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Rahayu,  Angger  Wiji.  2012.  ‘Mitos,  Data,  dan  Fakta  Perempuan  Pemimpin’  Jurnal Perempuan, Vol 17, No 4 Desember
Reid, Anthony. 2011. Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450-1680 Jakarta, YOI.
Sharma, Kavita A. 2013. Perempuan-Perempuan Mahabrata Jakarta, KPG.
Kumar, Aan. 2008. Prajurit Perempuan Jawa Jakarta, Komunitas Bambu.
Permanadeli, Risa. 2016. ‘Cermin Retak itu Bernama Perempuan’ Kompas , 18 Juni.
Suhelmi, Ahmad. 2001. Pemikiran Politik Barat , Jakarta, Gramedia
Swantoro, P.2007. Masalah Selalu Aktual. Jakarta, Kompas.
Haboddin, Muhtar.2017. Memahami Kekuasaan Politik , Malang: UB Press
Haboddin,  Muhtar  dan  Fathur  Rahman,  2013. Gurita  Korupsi  Pemerintah  Daerah , Jogjakarta: Kaukaba.
Kompas , 21 Januari 2018
Effendi, Djohan . 2012. Pesan-pesan Al-Quran , Jakarta, Serambi.
Kompas , 21 April 2003.
Ulfah,  Irma  Fitriani,  Muhtar  Haboddin,  dan  Andi  Setiawan,  2017. Kajian  Tentang Parlemen Malang: UB Press
Osa, Stefanus. 2016 ‘Perempuan dalam Pusaran Korupsi’ Kompas, 29 Agustus Suseno, Franz Magnis, 1992. Filsafat Kebudayaan Politik , Jakarta: Gramedia
HN, Sudirman. ‘2003. Apakah Perang Hanya  ada dalam Kepala  Laki-Laki?’ Kompas ,
21 April.
Suseno, Franz Magnis, 1989. Etika Dasar. Jogjakarta: Kanisus Indrayana, Denny. 2011. Cerita Di Balik Berita. Jakarta, BIP.
Rendra, 2001. Megatruh Jogjakarta, Kepel
Ahmad Imron Rozuli , Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi