## K e l o l a

## Jurnal Manajemen Pendidikan
Magister Manajemen Pendidikan
FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com

## Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan
Chatarina Sitoresmi Triwiniastuti
Universitas Kristen Satya Wacana chatarina.sitoresmi@gmail.com
Bambang Suteng Sulasmono Universitas Kristen Satya Wacana bambang.sulasmono@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
The admission of new students (PPDB) is a school agenda that is held every year. The purpose of  the  study  is  to  evaluate  the  zoning-based  PPDB  Program  in  SMP  Negeri  2  Pabelan, Semarang Regency. Program evaluation is done by assessing any discrepancies/gaps between the program standards from the central government and the actual conditions of the PPDB program  that  occurred  in  SMP  Negeri  2  Pabelan.  This  type  of  research  is  a  program evaluation  research  using  Discrepancy  Model  developed  by  Malcolm  Provus.  The Discrepancy Model consists of 5 stages: the design stage, the installation stage, the process stage, the product stage, and the cost-benefit analysis stage. However, this research only used 4 stages, namely the design stage, the installation stage, the process stage, and the product stage. Data collection used in this study were, interview, observation, and documentation. The results  showed  that  the  design  of  the  category  program  was  sufficient  (conformity  score 73.3%), the installation of the good category program (100% suitability score), the process of the good category program (suitability score 92.86%), and the program product category was good (the suitability score 87.5%).
Keywords : Zoning, Admission of New Students, PPDB, Discrepancy Model, Program Evaluation
Article Info Received date: 9 April 2020 Revised date: 5 Mei 2020 Accepted date: 20 Juni 2020

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  pada  intinya  menjelaskan  bahwa jaminan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada  setiap  warga  negaranya  adalah pendidikan yang bermutu dan tidak memberikan  perlakuan  yang  berbeda  antara warga negara yang  satu dengan yang lain. Hal ini  berarti  sistem  penjaminan  mutu  ( q uality assurance ) sangat  diperlukan  dalam  bidang pendidikan,  khususnya pada tahap proses.
Pada tahap proses pendidikan diharapkan berlangsung  sesuai  dengan standar yang telah ditentukan, sehingga akan menghasilkan sebuah output atau lulusan yang memuaskan  bagi  pengguna  jasa  pendidikan. Salis  (2010:  30)  mengatakan  bahwa  mutu pendidikan  ( Q uality  assurance ) menjadi  sebuah masalah pokok yang dapat menjamin perkembangan sekolah  dalam meraih  status  di tengah  persaingan  dunia  pendidikan  saat  ini yang begitu sangat ketat.
Agar jaminan serta perlindungan pendidikan  terhadap  semua  warga  negara  bisa terlaksana  baik,  maka  sebaiknya  pemerintah bisa  memberikan  pelayanan  yang  sama  bagi setiap  lembaga  pendidikan,  baik  dalam penyediaan  sarana  prasarana,  kualitas  tenaga pendidik  dan  kependidikan,  serta  penjaminan mutu  pendidikan.  Dengan  demikian  terjadi peningkatan  dan  pemerataan  mutu  pendidikan pada semua lembaga pendidikan.
Peningkatan  dan  pemerataan  mutu pendidikan  merupakan  salah  satu  tuntutan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan.  Namun  demikian  letak  geografis dan  kondisi  daerah  yang  berbada-beda menyebabkan sulitnya proses pemerataan mutu pendidikan.  Sehingga  Kemendikbud  terus berupaya  untuk  mewujudkan  pendidikan  yang merata  dan  berkuaitas  melalui  bermacam- macam program dan kebijakan sebagai sasaran prioritas nasional.

## Sumber: LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

## Gambar 1. Grafik Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP
Dari  gambar  di  atas  menunjukkan bahwa baik pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK,  berada  pada  level  menuju  SNP  4,  dan belum  pada  level  SNP.  Harapannya  adalah dengan  adanya  SNP  maka  setiap  lembaga sekolah  memiliki  standar  kualitas  yang  sama. Sehingga  peserta  didik  dapat  dengan  bebas memilih  sekolah  yang  dekat  dengan  tempat tinggalnya, tanpa ada perbedaan status sekolah favorit dan non-favorit.
Salah  satu  cara  untuk  menghilangkan status  sekolah  favorit  dan  non-favorit,  maka pemerintah  membuat  sebuah  kebijakan  yaitu
sistem  zonasi  dalam  PPDB.  Salah  satu  tujuan dari  sistem  zonasi  sendiri  adalah  pemetakan peserta  didik  pada  saat  pendaftaran  sekolah, disamping bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan,  menghilangkan  predikat  sekolah favorit,  peningkatan  kualitas  guru,  dan mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas.
PPDB  berbasis  zonasi  bisa  menjadi salah  satu  alternatif  untuk  pemerataan  peserta didik.  PPDB  dengan  menggunakan  sistem zonasi  sudah  dilaksanakan  sejak  tahun pelajaran 2017/2018 dengan adanya Permendikbud  No.  17  Tahun  2017.  Namun
0 5000 10000 15000 20000 1 2 3 4 5 Jenjang SD 1 2 3 4 5 0 200 400 600 800 1000 1200 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 100 200 300 400 500 600 700 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 200 400 600 800 1000 1200 1 2 3 4 5 Jenjang SMK 1 2 3
4 5
demikian  sejak  digulirkannya  sistem  zonasi PPDB  tersebut  dalam  pelaksanaannya  belum benar-benar  berbasis  zonasi.  Perbaikan  terus menerus  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk pelaksanaan program  yang lebih baik. Dengan demikian  pada  saat  PPDB,  peserta  didik  yang berada  pada  wilayah  zonasi  atau  bertempat tinggal  dekat  dengan  sekolah  itulah  yang diterima.
PPDB  merupakan  langkah  awal  dari sebuah manajemen untuk mendapatkan peserta didik,  karena  PPDB  merupakan  sebuah program yang mempunyai keterkaitan langsung dengan  keberlangsungan  lembaga  sekolah. Penerimaan  siswa  baru  pada  hakekatnya memiliki makna sebagai peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena sebagai tonggak penentu keberhasilan sekolah Suharsimi dan Lia (2012: 32).  Sedangkan  Rugaiyah  dan  Sismiati (2011:54)  menyatakan  bahwa  penerimaan siswa  baru  merupakan  suatu  kegiatan  sekolah untuk  dapat  menampung  peserta  didik  dengan menyesuaikan  kuota  yang  telah  ditentukan, fasilitas  sekolah,  tenaga  pendidikan  dan kependidikan,  serta  kemampuan  peserta  didik dalam  mengikuti  pembelajaran  di  sekolah tujuan.
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa program PPDB merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dimana dilaksanakan pada awal sebelum  proses  pembelajara  guna  menyeleksi calon  calon  peserta  didik  baru  sesuai  dengan analisa  kebutuhan  sekolah  seperti,  daya tampung,  sarana  dan  prasarana,  jumlah  guru dan staf.
Salah satu yang menjadi sekolah favorit di  wilayah  kecamatan  Pabelan  adalah  SMP Negeri  2  Pabelan.  Lokasinya  berada  pada pemukiman  penduduk  sehingga  menjadikan sekolah  yang  strategis,  mudah  untuk  akses kendaraan,  dan  sekolah  pilihan.  Dengan banyaknya  peminat  yang  mendaftar,  maka sekolah  bebas  dalam  memilih  calon  peserta didik,  khususnya  dalam  prioritas  pencapaian nilai  UN.  Nilai  peserta  didik  yang  tidak
memenuhi  kriteria  meskipun  jarak  rumahnya dekat dengan sekolah tetap tidak bisa diterima.
Hal ini menimbulkan sebuah permasalahan, dimana tidak adanya pemerataan peserta  didik  antara  sekolah  yang  satu  dengan yang  lain.  Disamping  itu  masyarakat  sekitar sekolah merasakan ketidak adilan dalam proses penerimaan  peserta  didik.  Karena  mereka tinggal lebih dekat dengan sekolah.
Hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa ada beberapa permasalahan yang  terjadi  di  SMP  N  2  Pabelan  selama menjalankan  PPDB.  Permasalahan  tersebut adalah, bahwa sekolah selama ini belum pernah benar-benar  mengadakan  evaluasi  secara menyeluruh  terhadap  input,  proses  dan  output dari  program  PPDB.  Sekolah  hanya  melihat kualifikasi  dan  prestasi  peserta  didik  saja. Disamping  itu  sekolah  belum  mengadakan evaluasi  secara  maksimal  karena  alasan keterbatasan waktu dan belum adanya panduan yang  jelas  untuk  mengevaluasi  program tersebut.
Penelitian  yang  memiliki  keterkaitan dengan  PPDB  berbasis  zonasi  antara  lain penelitian yang dilakukan oleh Bintoro (2018) yang  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  PPDB dengan  sistem  zonasi  yang  terjadi  kota Samarainda  menimbulkan  pertentangan  di masyarakat  karena  pada  saat  pelaksanaan PPDB masyarakat belum mendapatkan sosialisasi  secara  jelas.  Dan  adanya  anggapan bahwa belum semua lembaga sekolah mempunyai standar pendidikan yang sama.
Penelitian  yang  lain  dilakukan  oleh Badau  dan  Yahya  (2017)  untuk  menilai keberhasilan  sistem  zonasi  sekolah  klaster  di negara bagian Adamawa, Nigeria. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai keberhasilan ekonomi,  pedagogik,  administratif  dan  politik sistem  zonasi  klaster  di  Sekolah  Menengah Atas  di  Negara  Bagian  Adamawa.  Hasil  dari penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  tujuan ekonomi,  pedagogik,  administratif  dan  politik dari sistem zonasi kaster di Sekolah Menengah
Atas  di  Negara  Bagian  Adamawa  tidak tercapai.
Adanya  gejolak  dimasyarakat  tidak hanya  ditunjukkan  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh Bintoro. Tetapi juga ditunjukkan  dari  hasil  penelitian  Mahyani, Wahyunengseh  dan  Haryanti  (2019),  yaitu adanya  kekawatiran  bagi  siswa  berprestasi untuk diterima di sekolah favorit.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  dari beberapa penelitian menyatakan bahwa sistem zonasi  khususnya  dalam  penerimaan  peserta didik, masih ditemukan beberapa permasalahan.  Sebagai  acuan  pelaksanaan PPDB tahun 2019 adalah Permendikbud    No. 51  Tahun  2018.  Untuk  PPDB  jalur  zonasi minimal 90%, jalur prestasi maksimal 5%, dan jalur  perpindahan  tugas  orang  tua  maksimal 5%. Sehingga peneliti tertarik untuk mengevaluasi  program  PPDB  berbasis  zonasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Pabelan mulai dari  desain  yang  digunakan  sampai  dengan produk yang dihasilkan dari program tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  evaluasi program  dengan Discrepancy Model menurut Malcom  Provus  dengan  empat  tahap,  yaitu disain, instalasi, proses, dan produk. Sedangkan tahap yang kelima yaitu analisis biaya-manfaat tidak dievaluasi karena lembaga sekolah dalam menjalankan program PPDB semua pembiayaan  bersumber  dari  dana  pemerintah (BOS).  Lokasi  yang  penelitian  adalah  SMP Negeri  2  Pabelan,  yang  berada  di  Desa Jembrak,  Kecamatan  Pabelan,  Kabupaten Semarang.
Penelitian  dilaksanakan  dalam  kurun waktu  dari  bulan  November  2019  sampai dengan  bulan  Februari  2020.  Subyek  yang diteliti  pada  penelitian  ini  adalah  Kepala Sekolah,  Panitia  PPDB,  Operator  PPDB. Subyek  dalam  penelitian  ini  dipandang  cocok untuk  memberikan  informasi-informasi  yang dibutuhkan peneliti secara akurat dan obyektif.
Teknik  yang digunakan dalam mengumpulkan data,  adalah  studi  dokumentasi,  observasi terhadap kegiatan yang diamati, dan wawancara  mendalam  dengan  nara  sumber yang terlibat dalam penelitian. Untuk memvalidasi data digunakan teknik triangulasi sumber  data  dan  triangulasi  teknik/metode. Dan  sebagai  analisis  data  digunakan  tahapan reduksi  data,  kemudian  menyajikan  data,  dan terakhir penarikan kesimpulam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian

## Tahap Disain
Lima belas (15) disain yang dibuat oleh sekolah  dapat dievaluasi tingkat kesesuaiannya dengan  disain  yang  dibuat  oleh  pemerintah pusat. Dari hasil studi dokumen (Permendikbud No.  51  Tahun  2018)  dan  berdasarkan wawancara  dengan  kepala  sekolah,  panitia PPDB,  dan  Operator  PPDB  menunjukkan bahwa  ada  4  (empat)  aspek  yang  diterapkan oleh  sekolah  tidak  sesuai  dengan  disain pemerintah  pusat.  Sedangkan  11  (sebelas) aspek telah sesuai.
Aspek  disain  yang  telah  sesuai  adalah, (1)  dasar  hukum,  (2)  tujuan  PPDB  zonasi,  (3) prinsip PPDB zonasi, (4) tata cara pelaksanaan PPDB,  (5)  ketentuan  jumlah  rombongan belajar,  (6)  Domisisli  calon  peserta  didik,  (7) prosedur  pendaftaran,  (8)  seleksi  PPDB,  (9) daftar  ulang,  (10)  pelaporan  dan  pengawasan, serta  (11)  sanksi.  Hal  ini  artinya  antara  disain yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  dengan realisasi di sekolah tidak terdapat kesenjangan.
Keempat  aspek  yang  tidak  sesuai adalah,  (1)  persyaratan  peserta  PPDB,  (2) ketentuan  jumlah  peserta  didik,  (3)  jalur pendaftaran,  dan  (4)  biaya  PPDB.  Pada persyaratan peserta PPDB kesenjangan disebabkan oleh penggunaan ijazah atau STTB sebagai syarat pendaftaran calon peserta didik. Jika  pada  disain  yang  dibuat  oleh  pemerintah pusat  menyebutkan bahwa persyaratan peserta
PPDB  harus  menggunakan  ijazah  atau  STTB SD/sederajat,  maka  pada  disain  program  di sekolah  tidak  mempersyaratkan  penggunaan ijazah atau STTB SD/sederajat bagi pendaftar. Hal ini disebabkan karena pada saat pelaksanaan  PPDB  belum  diadakan  UN, sehingga  dapat  menyulitkan  calon  pendaftar jika  ijasah/STTB  dipersyaratkan  dalam  proses pendaftaran.
Kesenjangan  ketentuan  jumlah  peserta didik  adalah  penambahan  daya  tampung maksimal peserta didik untuk setiap rombel/kelas.  Jika  menurut  disain  pemerintah pusat untuk jenjang SMP daya tampung setiap rombel/kelas  adalah  paling  sedikit  20  (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh  dua)  peserta  didik,  maka  pada  disain program sekolah daya tampung tiap rombel/kelas  adalah  34  (tiga  puluh  empat) peserta didik. Hal ini karena untuk mengantisipasi  jika  ada  peserta  didik  yang keluar/pindah sekolah.
Kesenjangan  jalur  pendaftaran  yaitu adanya  penambahan  satu  jalur  dari  tiga  jalur yang  sudah  ditetapkan  pemerintah.  Jadi  pada disain  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat terdapat  3  (tiga)  jalur  saja  yaitu,  jalur  zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua,  maka  pada  disain  program  di  sekolah terdapat 4 (empat) jalur yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur  pesantren  atau  asrama  di  sekitar  SMP Negeri 2 Pabelan. Hal ini karena pada wilayah zonasi SMP Negeri 2 Pabelan terdapat pondok pesantren  dan  asrama  atlet  yang  peserta didiknya  bukan  berasal  dari  daerah  setempat. Dengan  demikian  maksud  penembahan  satu jalur  tersebut  supaya  para  santri/atlet  tersebut bisa masuk di SMP Negeri 2 Pabelan.
Kesenjangan biaya PPDB yaitu adanya pungutan  pembelian  seragam  sekolah.  Jika menurut  disain  yang  dibuat  oleh  pemerintah pusat  menyebutkan  bahwa  sekolah  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah dilarang  melakukan  pungutan  untuk  membeli
seragam  atau  buku  tertentu  yang  dikaitkan dengan PPDB, maka dalam disain yang dibuat oleh  sekolah  adalah  bagi  peserta  didik  yang dinyatakan  diterima  dan  sudah  melakukan daftar  ulang  diwajibkan  membeli  seragam sekolah.  Hal  ini  karena  pembelian  seragam sekolah  sudah  menjadi  tradisi  dari  tahun  ke tahun, dan sudah menjadi kesepakatan bersama antara  pihak  orang  tua  peserta  didik  dengan komite sekolah.

## Tahap Instalasi
Tahap instalasi terhadap keempat aspek yang  dievaluasi  menunjukkan  bahwa  antara instalasi  yang  tersedia  di  sekolah  dengan instalasi  kebutuhan  yang  diatur  pada  desain sekolah  ataupun  pemerintah  telah  terdapat kesesuaian.
Keempat indikator tersebut, adalah: (1) sumber  daya  manusia,  (2)  Sarana  dan prasarana,  (3)  pembiayaan,  dan  (4)  jadwal pelaksanaan  program.  Hal  ini  artinya  dari keempat  indikator  instalasi  tidak  terdapat kesenjangan.
Sumber  daya  manusia  yang  terlibat dalam program PPDB berbasis zonasi meliputi guru, tata usaha, komite sekolah, masyarakat/orang  tua  peserta  didik,  dan  dinas pendidikan  setempat.  Untuk  kepanitiaan  di sekolah  melibatkan  guru  dan  staf  tata  usaha dengan  dasar  kualifikasi  pengusaan  teknologi informasi dan pergiliran tugas. Namun kadang karena  keterbatasan  orang  yang  benar-benar menguasai  IT,  kepanitiaan  PPDB  sering  kali menggunakan orang yang sebagian besar sama dengan  tahun  sebelumnya.  Komite  sekolah membantu dalam hal informasi ke luar atau ke masyarakat  dan  terlibat  dalam  pemantauan pelaksanaan  PPDB.  Sedangkan  masyarakat /orang  tua  peserta  didik  turut  mendukung keberhasilan program dengan mematuhi aturan yang  berlaku.  Meskipun  tidak  menutup kemungkinan  adanya  penilaian  negatif  dari adanya  sistem  zonasi.  Khususnya  bagi  orang tua yang tidak bisa mendaftar di sekolahan yang dikehendaki.  Dan  panitia  dinas  biasanya
terlibat  dalam  proses  seleksi,  pengumuman. Karena semua sudah menggunakan sistem yang terintegrasi.
Sarana dan prasarana untuk mendukung program PPDB diusahakan dan dirancang oleh sekolahan  dengan  pembiayaan  dari  BOS. Sarpras  dapat  menggunakan  yang  sudah dimiliki  sekolah  sebelumnya  maupun  dengan pengadaan/belanja  khusus  pada  saat  akan PPDB.  Kecuali  untuk  aplikasi    website  PPDB telah  disediakan  oleh  pemerintah  daerah melalui dinas pendidikan setempat.
Jadwal  pelaksanaan  PPDB  sekolah mengikuti  jadwal  yang  sudah  ditetapkan  oleh dinas pendidikan setempat. Baik PPDB online, seleksi, pengumuman dan daftar ulang.

## Tahap Proses
Hasil  evaluasi  pada  tahap  proses terhadap  3  (tiga)  aspek  yang  diamati  yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program PPDB. Aspek perencanaan terdiri dari tujuh  indikator  yaitu  pembentukan  panitia, sosialisasi, promosi, koordinasi awal, pendataan dan inventaris sarana dan prasarana, pelatihan  proktor,  dan  sosialisasi  proktor. Aspek  pelaksanaan  terdiri  dari  lima  indikator yaitu:  pengumuman  pendaftaran,  pendaftaran, seleksi,  pengumuman  penerimaan,  dan  daftar ulang.  Dan  aspek  evaluasi  terdiri  dari  dua indikator  yaitu:  evaluasi  sekolah  dan  evaluasi tingkat kabupaten/kota.
Setiap indikator pada aspek perencanaan tidak terdapat kesenjangan. Demikian  juga  indikator  pada  aspek  evaluasi juga  tidak  terdapat  kesenjangan.  Namun  pada aspek pelaksanaan terdapat kesenjangan hanya pada indikator pendaftaran. Dimana  kebijakan yang telah  dibuat  oleh SMP Negeri  2 Pabelan dengan  menambahkan  satu  jalur  PPDB  pada akhirnya tidak digunakan. Hal ini karena tidak ada  anak  pondok/asrama  yang  mendaftar melalui  jalur  tersebut.  Pondok  telah  memiliki boarding school sendiri.
Tahap Produk
Hasil  penelitian  pada  tahap  produk terbagi  dalam  3  aspek,  yaitu  hasil  program, ketercapaian  tujuan  dan  dampak  program. Khusus  untuk  hasil  program  terdapat  6 indikator, yaitu ketercapaian kuota jalur zonasi, kuota  jalur  prestasi,  kuota  jalur  perpindahan tugas  orang  tua,  jalur  pondok/asrama,  jumlah rombel,  dan  jumlah  peserta  didik  dalam  tiap rombel.
Aspek  ketercapaian  tujuan  dan  aspek dampak  program  tidak  terdapat  kesenjangan. PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan telah mencapai tujuan akhir yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hampir sebagian besar (163)  peserta  didik  yang  diterima  di  SMP Negeri  2  Pabelan  berasal  dari  lingkungan sekitar  yang  menjadi  zonasi  SMP  Negeri  2 Pabelan.  Sedangkan  4  (empat)  peserta  didik menggunakan  jalur  prestasi  yang  berasal  dari wilayah  di  luar  zonasi.  Ketentuan  tempat tinggal peserta didik berada pada radius kurang dari  10  (sepuluh)  kilo  meter  berdasarkan  titik koordinat  yang  telah  ditetapkan.  Pemerataan peserta  didik  benar-benar  telah  dirasakan karena pada saat pendaftaran hanya mempersyaratkan jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah. Hal ini memberikan dampak bahwa komposisi  tingkat  keberagaman  peserta  didik yang  diterima  sangat  tinggi,  baik  dari  latar belakang sosial, ekonomi, dan kompetensi yang dimiliki.
Hasil  program  PPDB  berbasis  zonasi kesenjangan terjadi pada aspek jumlah peserta didik dalam tiap rombel. Jika dalam aturannya maksimal  adalah  32  peserta  didik  per  rombel, maka  faktanya  sekolah  membuka  kesempatan maksimal 34 peserta didik per rombel. Hal ini sebagai  antisipasi  jika  terdapat  peserta  didk yang keluar/pindah sekolah. Untuk jalur zonasi hanya  terisi  4  peserta  didik  saja  yang seharusnya  memiliki  kuota  8  peserta  didik. Sedangkang  untuk  jalur  perpindahan  tugas orang  tua  dan  jalur  tinggal  di  pondok  sekitar SMP  negeri  2  Pabelan  pada  akhirnya  tidak terisi.

## Pembahasan

## Evaluasi Tahap Disain
Wirawan  (2011:7)  yang  mengatakan bahwa  evaluasi  merupakan  sebuah  riset  guna mengumpulkan  data,  menganalisis  data,  dan menyajikannya  dalam  bentuk  informasi  yang bermanfaat  tentang  obyek  evaluasi,  serta menilai  dengan  cara  membandingkan  antara indikator  evaluasi  dengan  hasil  yang  dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang obyek evaluasi. Sehingga  dalam  melakukan  evaluasi,  peneliti juga membandingkan antara disain yang dibuat oleh pemerintah dengan realita yang dilaksanakan di sekolah
Tahap  disain,  kesenjangan  terjadi  pada disain  persyaratan  PPDB,  disain  ketentuan jumlah  peserta  didik,  disain  jalur  pendaftaran, dan disain biaya pelaksanaan PPDB. Keempat disain tersebut jelas berbeda dengan disain yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Alasan sekolah  membuat  4  (empat)  disain  yang berbeda  dari  disain  pemerintah  adalah  karena melihat  kondisi  senyatanya  dilapangan  yang tidak  memungkinkan  untuk  mengikuti  disain pemerintah  maka  sekolah  membuat  disain sendiri.  Namun  demikian  disain  yang  dibuat memiliki  dasar  yang  kuat  untuk  bisa dipertanggungjawabkan. Untuk disain persyaratan  PPDB  merupakan  kasus  nasional dimana  PPDB  dilaksanakan  sebelum  UN. Perbedaan  pada  disain  persyaratan  PPDB bukan semata-mata dibuat sendiri oleh sekolah. Melainkan  kebijakan  dari  pemerintah  daerah yang  menyebabkan  adanya  kesenjangan. Aturan dari pemerintah pusat telah ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  daerah  dalam menjawab  kebutuhan  di  lapangan.  Supaya aturan pusat bisa dilaksanakan di daerah dengan baik  maka  pemerintah  daerah  telah  merevisi pada  bagian-bagian  tertentu  yang  dianggap perlu  sebagai  pedoman  pelaksanaan  di lapangan.  Sebagai  akibatnya  disain  yang dilaksanakan di sekolah berbeda dengan disain yang  dikeluarkan  oleh  pusat,  karena  sekolah
mengikuti  disain  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Nur,  Eka,  P.,  (2018)  dalam Design-Reality  Gap  Penerapan  E-Goverment, bahwa dari aspek information: dalam pembuatan  disain  PPDB  kurang  adanya koordinasi  sehingga  disain  yang  dibuat  untuk penggunaan  ijasah/SKHU  pada  kenyataannya tidak  dapat  dilaksanakan.    Hasil  penelitian tersebut  sama  halnya  dengan  yang  terjadi  di SMP  Negeri  2  Pabelan,  bahwa  disain  yang dibuat  oleh  pemerintah  pusat  dalam  hal penggunaan  ijasah  atau  STTB  tidak  dapat terlaksana  karena  pada  saat  PPDB  belum  ada Ujian.  Sehingga  calon  peserta  didik  belum mempunyai ijasah/STTB.
Disain  ketentuan  jumlah  peserta  didik, disain  jalur  pendaftaran  dan  disain  biaya pelaksanaan  PPDB  merupakan  disain  yang dibuat  oleh  sekolah  sebagai  bentuk  antisipasi dari  permasalahan  yang  bakal  muncul  di lapangan.  Berdasarkan  aturan  yang  ditetapkan pada Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan
Menengah, dan berdasarkan Permendikbud No. 51  Tahun  2018  tentang  aturan  PPDB  2019 disebutkan  bahwa  jumlah  peserta  didik  dalam tiap rombongan belajar untuk jenjang SMP/MTs tidak kurang dari 20 dan tidak lebih dari  32  peserta  didik.  Akan  tetapi,  pada kenyataannya SMP Negeri 2 Pabelan membuka peluang  pendaftaran  untuk  tiap  rombelnya  34 peserta  didik.  Kebijakan  ini  diambil  sebagai bentuk  antisipasi  jika  pada  perjalanan  peserta didik  selama  3  (tiga)  tahun  tidak  bisa menyelesaikan masa studinya karena keluar/pindah sekolah. Meskipun dalam praktiknya  daya  tampung yang  dibuka sebanyak  5  (lima)  rombel  dengan  34  peserta didik  per  rombel  hanya  terpenuhi  pada  saat tahap  seleksi  saja.  Setelah  proses  daftar  ulang hanya 167 peserta didik yang melakukan daftar ulang.
Meskipun  kebijakan  yang  diambil sekolah  dalam  hal  jumlah  maksimal  peserta didik  dalam  tiap  rombel  tidak  sesuai  dengan aturan yang berlaku, tetapi sekolah masih tetap memilih  cara  tersebut.  Dalam  hal  ini  sistem Dapodikdasmen masih bisa menerima kelebihan  jumlah  peserta  didik  per  rombel dengan menggunakan perhitungan rasio jumlah peserta  didik.  Jika  jumlah  peserta  didik  yang diterima  di  SMP  Negeri  2  Pabelan  sebanyak 170  peserta  didik,  maka  rasio  rombel  adalah 170 : 32 = 5,31 (pembulatan 6). Dalam hal ini sekolah  boleh  membuka  rombel  maksimal  6 (enam)  rombel.  Akan  tetapi  karena  sekolah hanya  membuka  5  (lima)  rombel,  maka  ada peluang  untuk  menambah  jumlah  peserta didiknya  dalam  tiap  rombel.  Hanya  saja  akan berpengaruh  sedikit  pada  saat  akreditasi  atau penilaian evaluasi diri sekolah (EDS), (Dapodikdasmen  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan).
Disain  jalur  pendaftaran,  terdapat kesenjangan.  Sesuai  dengan  Permendikbud Nomor  51  Tahun  2018  tentang  aturan  PPDB 2019 terdapat 3 (tiga) jalur pendafataran. Yaitu jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas  orang  tua.  Namun  pada  disain  yang dilaksanakan  di  SMP  Negeri  2  Pabelan ditambah 1 (satu) jalur lagi  yaitu, jalur tinggal di  pesantren,  asrama  di  sekitar  wilayah  SMP Negeri 2 Pabelan.
Penambahan jalur PPDB boleh dilakukan selama tetap menggunaan  Peraturan Menteri yang berlaku sebagai acuannya. Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih, yang  mengatakan  bahwa  pemerintah  daerah akan  diberikan  otoritas  yang  cukup  untuk membuat  petunjuk  teknis  tentang  PPDB. Dalam  pembuatan  juknis  harus  disesuaikan dengan  kondisi  daerah  atau  wilayah  setempat. Sehingga daerah mempunyai ruang gerak yang lebih  leluasa  untuk  membuat  kebijakan  yang sesuai.  (Republika.co.id,  Rabu  16  Januari 2019).
Disamping itu penambahan jalur PPDB bukan  berarti  menambahkan  kuota  tersendiri. Penambahan  ini  masuk  ke  dalam  jalur  zonasi sehingga  sering  disebut  dengan  jalur  zonasi kombinasi.  Dimana  total  daya  tampungnya tetap  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  yaitu minimal 90%.
Nurlailiyah (2019) dalam penelitiannya menyebutkan  bahwa,  peraturan  tentang  PPDB dari  pemerintah  pusat  diturunkan  kepada pemerintah  daerah  untuk  dirancang  sesuai tujuan PPDB di daerah serta melibatkan peran serta  pemda  dan  musyawarah  kelompok  kerja kepala sekolah (MKKS) dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri tentang PPDB.
Dengan  melihat  kondisi  wilayah  maka sekolah  mengambil  kebijakan  tersebut  untuk memberikan kesempatan kepada siapapun yang berusia  tidak  lebih  dari  15  tahun  untuk bersekolah.  Juga  sebagai  bentuk  upaya  dalam mendukung  wajib  belajar  9  (sembilan)  tahun. Sesuai  dengan  Undang-undang  Pendidikan Nasional  No.  2/1989.  Pemerintah  berusaha meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  dengan mewajibkan  semua  warga  negara  Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6  tahun  di  SD  dan  3  tahun  di  SLTP  secara merata. Keduanya tidak terintegrasi secara fisik melainkan  tetap  menjadi  dua  lembaga  yang terpisah,  dengan  kelompok  belajar  kelas  I sampai dengan Kelas VI untuk jenjang SD dan Kelas I sampai Kelas III untuk SLTP (Nawawi, 1994: 351).
Sama  halnya  dengan  disain  biaya pelaksanaan PPDB juga mengalami kesenjangan.  Masalah  pembiayaan  adalah masalah  yang  paling  rawan.  Terlebih  lagi  jika tujuan  dan  penggunaan  dana  tersebut  tidak transparan. Dalam Permendikbud No 51 Tahun 2018  tentang  aturan  PPDB  tahun  2019 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan PPDB pada sekolah  yang  menerima  dana  BOS  tidak dipungut  biaya  (gratis)”.  Pasal  33  ayat  3b menyebutkan  pula  bahwa,  “Sekolah  yang
diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah dilarang melakukan pungutan untuk pembelian seragam  atau  buku  tertentu  yang  dikaitkan dengan PPDB”.
Ketika peserta didik dinyatakan diterima  kemudian  melakukan  daftar  ulang, pada  saat  itu  juga  peserta  didik  diwajibkan untuk membeli seragam sekolah yang menjadi ketentuan  di  SMP  Negeri  2  Pabelan.  Sekolah mengambil kebijakan yang berbeda dari aturan Menteri tersebut khususnya pada pasal 33 ayat 3b.  Hal  ini  karena  sekolah  mempunyai  dasar yang kuat
untuk dapat mempertanggungjawabkan  keputusan  yang diambil.
Berdasarkan  hasil  kajian  literasi  dari Permendikbud  Nomor  75  Tahun  2016  tentang Komite Sekolah. Pasal 10 Ayat (1) menjelaskan bahwa
“Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.  Selanjutnya  pasal  10  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  “Penggalangan  dana  dan sumber  daya  pendidikan  lainnya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berbentuk  bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. “Sumbangan  Pendidikan  adalah  pemberian berupa  uang/barang/jasa/  oleh  peserta  didik, orang  tua/walinya,  baik  perseorangan  maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga sevara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan”.  Artinya  pembelian  seragam  itu sudah  menjadi  kesepakatan  bersama  antara orang tua peserta didik dengan komite sekolah yang berbentuk sumbangan.
Demikian  juga  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014  tentang  Pakaian  Seragam  Sekolah  Bagi Peserta  Didik  Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah,  mendukung  jika  perlu  adanya keseragaman  dalam  berpakian  di  sekolah. Karena dengan berseragam dapat menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme,
kebersamaan, serta memperkuat  persaudaraan, semangat  kesatuan  dan  persatuan  di  kalangan peserta  didik;  meningkatkan  rasa  kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orangtua/wali  peserta  didik;  meningkatkan disiplin dan tanggungjawab peserta didik serta kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku; serta  sebagai  acuan  bagi  sekolah  dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik khususnya  yang  mengatur  pakaian  seragam sekolah.  Dengan  pertimbangan  tersebut,  maka sekolah sangat mendukung untuk diberlakukannya seragam sekolah.
Hal  ini  sejalan  pula  dengan  Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional  pendidikan.  Dalam  bab  IX  pasal  62 disebutkan  bahwa,  “Standar  pembiayaan sekolah meliputi pembiayaan pendidikan yang berupa  biaya  investasi,  biaya  operasional,  dan biaya personal”. Yang dimaksud biaya personal adalah biaya pendidian yang harus dikeluarkan oleh peserta didik/orang tua agar bisa mengikuti proses  pembelajaran  secara  teratur  dan berkelanjutan. Dengan demikian apabila sekolah  mewajibkan  membeli  seragam  yang menjadi  ketentuan  sekoloh,  bukan  berarti sekolah melakukan pelanggaran karena memungut  biaya  dari  peserta  didik.  Meskipun ada  kebijakan  sekolah  gratis,  bukan  berarti semua tanpa biaya. Sekolah bisa bekerja sama dengan komite sekolah dalam hal  pembiayaan sekolah  yang  belum  bisa  terpenuhi  dari  dana BOS.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bauman  dan  Krskova  (2016),  menyebutkan juga  bahwa  seragam  berkontribusi  pada kedisiplinan  yang  lebih  baik  dalam  kegiatan sekolah sehari-hari. Sehingga dengan menggunakan seragam sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan dan memungkinkan untuk pembelajaran yang lebih baik.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa kebijakan untuk menggunakan seragam sekolah  memberikan  dampak  yang  lebih  baik terhadap  peserta  didik.  Sehingga  apabila
sekolah  mewajibkan  penggunaan  seragam dengan  membeli  seragam  melalui  komite sekolah,  bukan  berarti  sekolah  melakukan pelanggaran.

## Evaluasi Tahap Instalasi
Meskipun  pada  tahap  instalasi  tidak terdapat kesenjangan pada keempat aspek yang diteliti, bukan berarti pada aspek sumber daya manusia,  sarana  dan  prasarana,  pembiayaan tidak  terdapat  masalah.  Namun  demikian permasalahan pada ketiga aspek tersebut dapat teratasi  dengan  baik  pada  saat  pelaksanaan. Sedangkan pada aspek penjadwalan pelaksanaan PPDB tidak terdapat masalah sama sekali,  karena  sekolah  telah  mengikuti  dan melaksanakan sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan.
Aspek sumber daya manusia permasalahan  yang  terjadi  karena  kurangnya sosialisasi dan informasi tentang PPDB zonasi dan  keterbatasan  SDM  yang  benar-benar menguasai  IT.  Sedangkan  pada  aspek  sarana dan prasarana munculnya permasalahan karena keterbatasan  beberapa  alat  dan  barang  yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan PPDB  berbasis  zonasi  tersebut.  Kendala  pada jaringan internet sekolah karena lokasi sekolah yang  berada  di  pedesaan  sehingga  sinyal internet  kurang  bagus.  Meskipun  dengan sarpras yang terbatas bukan berarti tidak dapat melaksanakan program tersebut. Program tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasana pada beberapa sarana dan prasarana yang digunakan.
Namun  demikian  dalam  pelaksanaan program  PPDB  berbasis  zonasi  permasalahan yang  muncul  pada  kedua  aspek  tersebut  tidak memberikan  dampak  yang  besar  dan  dapat teratasi dengan baik.
Sedangkan  dalam  aspek  pendanaan program  PPDB  permasalahan  muncul  karena adanya perbedaan alokasi pendanaan dari BOS. Dimana  untuk  BOS  PPDB  hanya  bisa digunakan  untuk  pengadaan  alat  tulis  kantor, penggandaan  formulir,  penyediaan  konsumsi,
transportasi  untuk  koordinasi  dengan  dinas pendidikan kota/kabupaten, publikasi/ pengumuman, biaya layanan daring PPDB dan juga biaya untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Artinya kebutuhan  di  luar  tersebut  di  atas  meskipun untuk  mendukung  pelaksanaan  PPDB  tetap tidak  bisa  diambilkan  dari  dana  BOS  PPDB. Seperti pembelian komputer, pembelian printer,  maka  pendanaan  berasal  dari  BOS dengan alokasi pembeliaan dan perawatan alat multi  media  pembelajaran.  Aturan  seperti  ini diberlakukan  agar  tidak  ada  penyalahgunaan anggaran karena anggaran ganda.
Aprilia & Rosdiana (2017) mengatakan bahwa implementasi kebijakan PPDB di SMA Negeri  4  Kota  Madiun  untuk  sumber  daya manusia,  penyediaan  sarana  dan  fasilitas, finansial,  dan  waktu  tidak  terdapat  hambatan. Demikian juga penelitian  yang dilakukan oleh Sularto,  Wahyudi  dan  Sukmawati  (2018) memberikan  gambaran  tentang  perencanaan calon siswa berbasis online, mengatur penerimaan  siswa  secara  online,  pelaksanaan calon  siswa  secara  online,  pengawasan penerimaan siswa secara online,  dan evaluasi secara online terhadap calon siswa di SMA N 2 Singkawang.  Sehingga  untuk  mendukung program tersebut perlu adanya kesiapan SDM, pengawasan, dan fasilats jaringan internet  dan listrik  yang  memadai  dan  kedua  fasilitas  ini harus dipastikan dalam kondisi baik.
Melihat  kedua  penelitian  terdahulu  di atas  mempunyai  kesamaam  dengan  yang peneliti  lakukan  saat  ini  bahwa,  perlu  adanya kesiapan  sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana,  finansial/pembiayaan  dan  waktu pelaksanaan.  Hanya  saja  pada  penelitian  yang dilakukan oleh Aprilia menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, sedangkan yang peneliti lakukan  saat  ini  menggunakan  teori  model kesenjangan  ( Discrepancy  Model ).  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan    oleh  Sularto, Wahyudi  &  Sukmawati  hanya  menekankan pada    aspek  SDM,  pengawasan,  dan  fasilats
jaringan  internet  dan  listrik.  Namun  demikian pada  hakikatnya  beberapa  penelitian  ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengevaluasi kesiapan pada tahap instalasi.

## Evaluasi Tahap Proses
Tahap ketiga atau tahap proses, dimana untuk  melaksanakan  program  PPDB  berbasis zonasi  membutuhkan  proses  yang  panjang mulai dari persiapan awal sampai dengan hasil akhir program. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukardi  (2014:  4)  yang  mengatakan  bahwa salah  satu  hasil  dari  sebuah  kebijakan  adalah program, dimana untuk menetapkannya melewati  proses  yang  panjang,  serta  dalam pelaksanaannya  telah  disepakati  bersama  oleh para pengelolanya.
Pada  tahap  proses  program  PPDB berbasis  zonasi,  terdapat  3  (tiga)  aspek  yang dievaluasi  yaitu  aspek  perencanaan,  aspek pelaksanaan  dan  aspek  evaluasi.  Pada  aspek perencanaan  semua  jenis  kegiatan  persiapan PPDB telah berjalan dengan baik sesuai dengan juknis yang ada. Terdapat sedikit permasalahan dalam  tahap  perencanaan  ini,  yaitu  kurangnya persiapan  dari  sekolah  dalam  hal  promosi  dan sosialisai.
Bintoro (2018), kurangnya sosialisasi ke masyarakat  tentang  PPDB  dengan  sistem zonasi  menyebabkan  gejolak  di  masyarakat dalam pelaksanaan program PPDB zonasi. Hal ini  sama  halnya  dengan  permasalahan  yang dihadapi  SMP  Negeri  2  Pabelan,  meskipun masyarakat pada akhirnya tetap bersedia untuk mengikuti aturan yang berlaku.
Sedangkan  pada  tahap  pelaksanaan, sudah  sebagian  besar  pelaksanaannya  sesuai dengan  disain  dan  instalasi  program  sekolah. Akan  tetapi,  pada  indikator  pendaftaran  saja yang muncul kesenjangan. Sehingga kebijakan penambahan  jalur  yang  sudah  dibuat  oleh sekolah sebagai respon dari kondisi masyarakat sekitar sekolah pada akhirnya tidak digunakan. Hal ini karena pada saat PPDB tahun 2019 tidak terdapat siswa dari pondok yang masuk/mendaftar  ke  SMP  Negeri  2  Pabelan
sebagai akibat telah dibukanya boarding school di pondok tersebut.
Ardhi  M.I.  (2015)  mengatakan  juga bahwa  manajemen  program  PPDB  di  Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meliputi: perencanaan  PPDB,  implementasi  PPDB, pengorganisasian  PPDB  (kepanitiaan),  dan pengendalian  dan  evaluasi.  Dari  penelitian  di atas  secara  garis  besar  memiliki  kesamaan dengan  prosedur  PPDB  yang  dilaksanakan  di SMP  Negeri  2  Pabelan.  Hanya  saja  dalam penelitian  tersebut  tidak  ada  pembagian  lagi dari tiap-tiap tahapan yang ada.
Pramachintya & Sutrisno (2015) mengatakan pula bahwa dalam rangka kegiatan penerimaan  peserta  didik  baru  dimulai  dari persiapan yang matang yang meliputi promosi, pembentukan  panitia,  perencanaan  waktu, persiapan  administrasi,  persiapan  sarpras. Kemudian  proses  pelaksanaan  penerimaan peserta  didik  baru  yang  meliputi  pengambilan formulir,  pengisian  formulir,  pelaksanaan  tes, seleksi,  pengumuman,  dan  daftar  ulang. Relevansi  penelitian  di  atas  dengan  penelitian di  SMP  Negeri  2  Pabelan  adalah  adanya tahapan  persiapan  dan  pelaksanaan  program PPDB,  tetapi  pada  penelitian  tersebut  tidak dilakukan  tahap  evaluasi  setelah  pelaksanaan seperi di SMP Negeri 2 Pabelan.

## Evaluasi Tahap Produk
Tahap  keempat  dalam discrepancy model adalah tahap produk. Pada tahap produk program  PPDB  berbasis  zonasi  terdapat  tiga aspek  yang  dievaluasi,  yaitu  aspek  hasil program,  ketercapaian  tujuan,  dan  dampak program.  Pada  ketiga  aspek  tersebut  pada dasarnya  sudah  sebagian  besar  terlaksana sesuai  dengan  stadar  yang  diharapkan.  Hanya saja pada aspek hasil program  terdapat  sedikit kesenjangan  khususnya  pada  jumlah  peserta didik  per  rombel.  Dimana  sekolah  mengambil kebijakan  jumlah  maskimalnya  adalah  34 peserta  didik  dalam  tiap  rombel.  Meskipun setelah  proses daftar ulang harapan 34 peserta didik  per  rombel  tidak  seleuruhnya  terpenuhi.
Karena saat proses seleksi sudah menerima 170 peserta  didik,  tetapi  pada  saat  daftar  ulang hanya 167 peserta didik. Sehingga ada rombel yang  berisi  33  peserta  didik,  dan  ada  rombel yang berisi 34 peserta didik.
Hal  ini  menyebabkan  kesenjangan antara  standar  yang  ditetapkan  pemerintah dengan fakta di sekolah. Kebijakan ini diambil dengan  alasan  untuk  mengantisipasi  jika  ada peserta  didik  yang  keluar/pindah  sekolah. sehingga  tidak  mengurangi  dari  jumlah  yang ditentutan.  Disamping  itu  sekolah  berani mengambil kebijakan ini karena saat singkronisasi  dengan  Dapodikdasmen  masih tidak bermasalah dengan hitungan rasio jumlah rombel kelas VII.
Tujuan  program  juga  telah  tercapai dengan  baik,  yaitu  memberikan  akses  dan keadilan  terhadap  pendidikan  bagi  semua kalangan  masyarakat  dengan  memberikan prioritas lebih kepada calon peserta didik untuk masuk  sekolah  yang  dekat  dengan  zonasi tempat tinggalnya.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ihlanfeldt (2019) yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu  masalah utama  dalam  sistem  pendidikan  di  US,  adalah bahwa siswa berkulit hitam dan Hispanik akan terpusat pada sekolah-sekolah yang berkualitas rendah  dimana  sebagian  besar  siswa  berasal dari keluarga miskin. Namun demikian terdapat bukti  bahwa  kaum  minoritas  akan  berprestasi lebih  baik  dalam  ujian  standar  jika  mereka bersekolah  di  sekolah  yang  tidak  miskin. Sebagai  salah  satu  strategi  untuk  mengurangi kaum  minoritas  di  sekolah  miskin  dan berkualitas  rendah  adalah  dengan  membuka perumahan  yang  terjangkau  di  zona  sekolah yang lebih baik (SAZs). Dari penelitian diatas jelas  bahwa  ada  keadilan  dalam  bidang pendidikan  untuk  semua  masyarakat  baik  dari latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Demikian  juga  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Pratama  &  Bagadjati  (2019), yang  menyatakan  bahwa  penetapan  kebijakan
zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri telah berhasil  dilaksanakan.  Demikian  juga  dengan yang peneliti lakukan di SMP Negeri 2 Pabelan telah terlaksana dengan  baik  meskipun terapat sedikit  permasalahn  di  lapangan,  namun  tetap bisa teratasi dengan baik.
Dampak  program  juga  tidak  terdapat kesenjangan  karena  dampak  yang  dirasakan sekolah  telah  sesuai  dengan  disain  tentang dampak  program.  Dimana  jarak  antara  rumah dengan  sekolah  menjadi  dekat.  Selain  itu sekolah  akan  menerima  peserta  didik  dengan komposisi  yang  sangat  heterogen  dari  aspek sosial, ekonomi, dan kompetensi yang dimiliki.
Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  melihat  adanya  kesenjangan dalam  pelaksanaan  program  PPDB  berbasis zonasi  mulai  dari  pembuatan  disain  sampai dengan  produk  program  yang  dihasilkan. Widoyoko  (2010:  50)  mengatakan  bahwa evaluasi kesenjangan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standard yang sudah ditentukan dalam program  dengan penampilan aktual dari program tersebut.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Hasil penelitian program PPDB berbasis  zonasi  di  SMP  Negeri  2  Pabelan dengan  model  kesenjangan  atau discrepancy model , dapat disimpulkan bahwa:
1. Desain Program  PPDB  Berbasis  Zonasi  di SMP  Negeri  2  Pabelan,  termasuk  kategori cukup  (mendapat  skor  kesesuaian  73,3%) karena  dari  15  aspek  yang  dievaluasi terdapat 4 aspek yang memiliki kesenjangan  dengan  desain  PPDB  yang ditetepkan pemerintah.
2. Instalasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP  Negeri  2  Pabelan,  termasuk  kategori baik  (mendapat  skor  kesesuaian  100%) karena  dari  4  aspek  yang  dievaluasi  tidak terdapat kesenjangan dengan desain instalasi  yang  ditetapkan  oleh  sekolah ataupun pemerintah.
3. Proses  Program  PPDB  Berbasis  Zonasi  di SMP  Negeri  2  Pabelan,  termasuk  kategori baik  (mendapat  skor  kesesuaian  92,86%) karena  dari  14  indikator  yang  dievaluasi hanya  terdapat  1  indikator  yang  memiliki kesenjangan  dengan  rencana  dalam  desain dan instalasi program sekolah.
4. Produk Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP  Negeri  2  Pabelan,  termasuk  kategori baik  (mendapat  skor  kesesuaian  87,5%) karena  dari  8  indikator  yang  dievaluasi hanya  terdapat  1  indikator  yang  memiki kesenjangan  dengan  desain  produk  yang ditetapkan sekolah.
Saran Berdasarkan hasil simpulan dari program  PPDB  yang  telah  diuraikan,  maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:
Bagi  kepala  sekolah  SMP  Negeri  2 Pabelan    dalam  melaksanakan  program  PPDB berbasis  zonasi  perlu  adanya  manajemen pengorganisasian  yang  lebih  baik,  mulai  dari perencanaan  sampai  evaluasi  sehingga  proses pelaksanaan  PPDB  berbasis  zonasi  bisa berjalan lebih baik lagi. Selain itu jika dengan sangat  terpaksa  sekolah  harus  membuat kebijakan  lokal  yang  dapat  mengakibatkan kesenjangan,  sebaiknya  tetap  memperhatikan tujuan PPDB berbasis zonasi.  Kebijakan lokal yang berdampak negatif dapat membuka celah yang  bisa  disalahgunakan,  seperti  penerimaan peserta  didik  titipan,  pungutan  sekolah,  dan lain-lain.  Apalagi  sampai  membuat  kebijakan lokal yang pada akhirnya tidak berfungsi karena tidak  ada  peserta  didik  yang  mendaftar menggunakan jalur tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhi,  M.I.,  (2015),  Evaluasi  Manajemen Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Sistem Real  Time  Online  Dinas  Pendidikan Kota  Yogyakarta, Jurnal  Penelitian Ilmu Pendidikan, 8 (1), 80-94.
Arikunto,  Suharsimi,  Yuliana,  L.,  2012,
Manajemen  Pendidikan .  Yogyakarta Aditya Media Yogyakarta
Badau  dan  Yahya,  (2017),  Assessing  the Success  of  School  Cluster  Zoning System in Senior Secondary Schools of Adamawa  State,  Nigeria, Journal  of Middle East and North Africa Sciences 2017 ; 3(4).
Baumann, C. dan Krskova, H., (2016), School
Discipline, School Uniforms and Academic  Performance, International Journal  of  Educational  Management, 30 (6), 1003-1029
Ihlanfeldt,  Keith,  (2019) , The  deconcentration of  minority  students  attending  bad schools: The role of housing affordability  within  school  attendance zones containing good schools, Journal of Housing Economics, 43,  83-10.
Nawawi, H., dan Martini, M., 1994, Kebijakan Pendidikan  di  Indonesia  Ditinjau  Dari Sudut  Hukum, Yogyakarta  :  UGM Press.
Lestari  H.A.,  dan  Rosdiana,  W.,  (2017),
Implementasi  Kebijakan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Di  SMA Negeri  4  Kota  Madiun  Tahun  2017, Jurnal Publika, 6 (5), 1-7.
Mahyani, Wahyunengseh dan Haryanti, (2019),
Public  Perception  of  Zoning  School Policy in Surakarta Public Senior High Schools, Atlantis Press, 343, 274-278.
Marhaeni,  AAIN,  2007, Evaluasi  Program Pendidikan, Singaraja, Undiksha.
Nur, Eka Purnama, (2018), Design-Reality Gap
Penerapan  E-Goverment  (Studi  Kasus Program  PPDB  Online  di  Dinas Pendidikan Kota Mojokerto , Repository , Universitas Airlangga,
Surabaya
Nurlailiyah,  Aris,  2019,  Analisis  Kebijakan
Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta , Jurnal Realita, 17
(1), 13-21.
Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .

## Permendikbud  No.  45  Tahun  2014  tentang
Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik  Jenjang  Pendidikan  Dasar  dan Menengah

## Permendikbud  No.  22  Tahun  2016  tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah

## Permendikbud  No.  75  Tahun  2016  tentang Komite Sekolah

## Permendikbud  No.  17  Tahun  2017  Tentang PPDB
Permendikbud  No.  51  Tahun  2018  tentang A turan PPDB 2019
Pramachintya,  D.R.,  dan  Sutrisno,  Budi,
(2015),  Strategi  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  di  SD  Muhammadiyah
Program  Khusus  Boyolali, Jurnal Varidika, Kajian Penelitian Pendidikan, 27 (1), 55-61 . Ratih  Fenty  A.  Bintoro,    2018,  Public Perception Regarding Policy Implementation  On  School  Zoning Policy  In  The  Acceptance  Of  High
School  New  Students  Year  2017/2018
In Samarinda, Jurnal Riset Pembangunan, 1 (1), 48-57. Republika.co.id, Rabu 16 Januari 2019 Rugaiyah, Sismiati, A., 2011, Profesi Kependidikan , Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 54 Sallis,  E.  2010. Total  Quality  Management  In Education: Manajemen Mutu Pendidikan .  Terjemahan  Riyadi,  A.A. Yogyakarta: IRCiSoD. Sukardi, 2014, Evaluasi Program Kependidikan dan Kepelatihan , Jakarta:
Bumi Aksara
Sularto,  Wahyudi,  Sukmawati,  2018,  The Admission  of  New  Students  Based  on Online System at SMAN 2 Singkawang, Journal  of  Education,  Teaching  and Learning 3 (2), 336-341.
UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU  Pendidikan  Nasional  No.  2/1989  tentang Wajib Belajar 9 Tahun .
Wirawan, 2011, Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi  dan  Profesi , Contoh  Aplikasi Evaluasi  Program:  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia,  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan,  dan  Buku  Tes, Jakarta:
Raja Grafindo Persada.