JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.149-166 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143

## REKONSTRUKSI PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KPPS (KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA) PASCA PEMILU TAHUN 2019

## Riki Rahmad
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas rikirahmad@gmail.com
Khairul Fahmi Fakultas Hukum Universitas Andalas fahmi@pusako.or.id
DOI: 10.23917/jjr.v9i2.8143
Submission Track:
Received:
18 Mei 2019 Final Revision: 13 Desember 2019 Available online: 17 Januari 2020 Corresponding Author:
Riki Rahmad rikirahmad@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan :Tujuan dari tulisan ini adalah menganalisa permasalahan  struktur  kerja  KPPS  (Kelompok  Penyelenggara Pemungutan  Suara)  pada  Pemilu  Tahun  2019  dan  kaitannya dengan    standar  hukum  yang  berlaku  serta  mencari  solusi aplikatif  yaitu  berupa  rekonstruksi  ulang  terhadap  stuktur  kerja KPPS.
Metodologi:Jenis  penelitian  ini  dalam  tulisan  ini  adalah  yuridis empiris  yang  dengan  kata  lain  adalah  jenis  penelitian  hukum sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan, yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang terjadi  setelah  ketentuan  hukum  tersebut  berlaku.  dalam  tulisan ini penyelesaian masalahnya yaitu menghasilkan suatu rekonstruksi tugas dan wewenang KPPS berdasarkan aturan yang berlaku
Temuan:Meningkatnya  antusias  pemilih  dalam  menyalurkan  hak pilih  dalam  Pemilu  Tahun  2019  tidak  dapat  diantisipasi  oleh petugas  KPPS.  Tingginya  partisipasi  pemilih  dapat  dilihat  pada panjangnya antrian pemilih pada TPS(Tempat Pemungutan Suara) sehingga  ada  beberapa  pemilih  yang  tidak  dapat  terlayanani dengan maksimal. Dalam penelitian ini yang membahas mengenai pembagian  tugas  KPPS    selama  proses  pemungutan  dan rekapitulasi yang dilakukan di TPS  pada Pemilu Serentak Tahun 2019 didapati bahwa masih banyak ditemuinya kelemahan, seperti pada  saat  pemungutan  suara  yaitu  masih    panjangnya  antrian pemilih dalam TPS dan permasalahan lainnya yaitu berdasarkan buku  panduan  KPPS  yang  diterbitkan  oleh  KPU  didapati  bahwa masih  adanya  pembagian  kerja  yang  tidak  merata  antar  petugas
KPPS.  Permasalahan  pada  saat  rekapitulasi  suara  yaitu  masih diperlukan  waktu  yang  panjang  bahkan  sampai  larut  malam mengakibatkan  proses    tersebut  menjadi  tidak  efektif  dan  efisien dan berakibat pada permasalahan hukum nantinya
Kegunaan:Diharapkan  dengan  adanya  rekonstruksi  ulang tersebut  maka  proses  pemungutan  dan  rekapitulasi  surat  suara bisa  sesuai  dengan  standar  hukum  yang  ada  sehingga  hasil  dari rekapitulasi  ditingkat  TPS  dapat  diuji  tingkat  validitas  dan keakurantannya.
Kebaruan/Orisinalitas:Beberapa  penelitan  yang  membahas mengenai  pembagian  tugas  KPPS  masih  banyak  kekurangannya dan juga masalah yang dibahas hanyalah pembagian tugas KPPS pada  pemilu  tahun  2014    yang  mana  beban  tugas  KPPS  antara Pemilu  Tahun  2014  dan  Pemilu  Tahun  2019  tentu  saja  berbeda yang menggunakan 5 (lima) surat suara berbeda.
Keywords :  Rekonstruksi  KPPS,  Evaluasi  KPPS,  Penyelenggara Pemilu 2019

## ABSTRACT
Purpose of the study :The purpose of this paper is to analyze the problem  of  the  work  structure  of  the  KPPS  (Voting  Organizers Group)  in  the  2019  Elections  in  Indonesia  and  the  relation  to applicable legal standards and to find applicative solutions in the form of reconstruction of the KPPS work structure.
Methodology:This  type  of  research  in  this  paper  is  empirical juridical  which  in  other  words  is  a  type  of  sociological  legal research  and  can  also  be  referred  to  as  field  research,  which examines  the  applicable  legal  provisions  and  what  happens  after the  legal  provisions  apply.  in  this  paper,  the  solution  to  the problem  is  to  produce  a  reconstruction  of  the  KPPS  duties  and authority based on the applicable rules.
Results:The  increasing  enthusiasm  of  voters  in  distributing  their voting  rights  in  the  2019  Elections  could  not  be  anticipated  by KPPS officers. The high turnout of voters can be seen in the length of  the  queue  of  voters  at  the  TPS  (polling  stations)  so  that  there are some voters who cannot be served optimally. In this research that discusses the division of tasks of the KPPS during the polling and  recapitulation  carried  out  at  the  TPS  in  the  2019 Simultaneous  Elections,  it  was  found  that  there  were  still  many weaknesses  found,  such  as  during  the  voting  namely  the  long queue of voters in the polling station and other problems namely
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.149-166 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143
based on the KPPS handbook published by KPU found that there was  still  an  unequal  division  of  work  among  KPPS  officers.  The problem at the time of the vote recapitulation is that it still takes a long  time  even  until  late  at  night  resulting  in  the  process  being ineffective and inefficient and resulting in legal problems later
Applications  of  this  study:It  is  expected  that  with  the  re- reconstruction the ballot collection and recapitulation process can be in accordance with  existing legal standards  so that the results of  the  recapitulation  at  the  TPS  level  can  be  tested  for  their validity and accuracy.
Novelty/  Orginalty  of  this  study:Some  researches  discussing  the division of tasks of the KPPS are still many shortcomings and also the  problem  discussed  is  the  division  of  tasks  of  the  KPPS  in  the 2014 elections where the burden of KPPS tasks between the 2014 and 2019 elections is of course different which uses 5 (five) ballots are different.
Keywords:  :  Reconstruction  of  KPPS,  Evaluation  of  KPPS,  2019 Election Organizer

## PENDAHULUAN
KPPS  (Kelompok  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara)  merupakan  ujung  tombak dari  pelaksanaan  Pemilu  ditingkat  yang  paling  bawah,  kunci  suksesnya  suatu  Pemilu  ada ditangan  KPPS.  Hasil  kerja  KPU  Kabupaten/Kota,  KPU  Provinsi  dan  KPU  sepenuhnya bergantung pada kualitas hasil kerja KPPS, PPS, dan PPK karena tugas KPU Kabupaten/Kota, KPU  Provinsi,  dan  KPU  hanya  menjumlahkan  hasil  pemungutan  suara  di  bawahnya.  Oleh karena  itu,  kualitas  anggota  dan  ketua  KPPS,  PPS,  dan  PPK  harus  memadai  sesuai  dengan bidang  tugasnya,  dan  proses  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  mereka  harus  pula  sesuai dengan  asas-asas  pemilihan  umum  yang  demokratik  (Surbakti  &  Nugroho,  2015).  Pemilu Tahun  2019  adalah  pemilu  serentak  yang  menggabungkan antara  pemilihan  Anggota Legislatif dari tingkat pusat sampai daerah dan juga Pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Metode semacam ini belum pernah dilakukan sebelumnya baik di Indonesia maupun belahan dunia lainnya, oleh karena itu banyak pemerhati Pemilu menganggap Pemilu Tahun 2019 ini merupakan  Pemilu  Terumit  di  Dunia.  Salah  satu  konsekuensinya  dari  Pemilu  serentak  ini
adalah  surat  suara  yang  digunakan  menjadi  lebih  banyak.  Berdasarkan  aturan  yang  berlaku untuk Pemilu Tahun 2019 ini saja membutuhkan lima jenis surat suara. KPPS dituntut untuk bisa  memahami  alur  kerja  dan  sistem  pemungutan  suara  secara  singkat  karena  waktu  antara Perekrutan  KPPS  dilanjutkan  dengan  Bimbingan  dilanjutkan  dengan  proses  pelaksanaan pemungutan suara dilakukan terlalu singkat.
Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 ini setelah proses rekapitulasi suara di TPS, KPU dihadapkan  dengan  kenyataan  bahwa  banyak  sekali  petugas  KPPS  yang  meninggal  dunia akibat  kelelahan  saat  bertugas,  bahkan  ada  yang  bunuh  diri  akibat  stres.  Berdasarkan  fakta dilapangan dan rumitnya proses pemungutan dan rekapitulasi pada pemilihan umum tahun ini, maka  tidak  kaget  adanya  berita  petugas  KPPS  yang  meninggal  dunia  bahkan  bunuh  diri.
Karena  memang  sistem  pemilu  kita  sangat  melelahkan  bagi  penyelenggara  khususnya  bagi KPPS  yang  berada  di  tataran  operasional.  Berdasarkan  sumber  dari  KPU  jumlah  anggota KPPS  yang  meninggal  pertanggal  16  Mei  2019  berjumlah  486  orang  dan  sakit  berjumlah 4.849  orang,  belum  lagi  ditambah  korban  meninggal  dari  pihak  kepolisian  dan  Bawaslu  dan mungkin jumlah dari korban pesta demokrasi ini akan semakin meningkat.(detiknews, 2019)
Proses  Rekapitulasi  yang  membutuhkan  banyak  tenaga,  dengan  banyaknya  formulir yang harus diisi oleh KPPS seperti 60 halaman C1 Plano, 28 halaman formulir C1 hologram ditambah  46 rangkap salinan C1 dikali 28 halaman. Melihat banyaknya formulir yang harus diisi  oleh  KPPS  maka  dibutuhkan  KPPS  yang  mampu  bekerja  sama  satu  dengan  yang  lain sesuai  yang  disampaikan  oleh  (Sugihariyadi  &  Rahardjo,  2015)  tentang  indikasi  seorang penyelenggara  pemilu  layak  dianggap  profesional  harus  memiliki  ciri-ciri:  (a)  memiliki kemampuan  atau  keterampilan  dalam  menggunakan  peralatan  yang  berhubungan  dengan bidang  pekerjaan;  (b)  memiliki  ilmu  dan  pengalaman  dalam  menganalisis;  (c)  bekerja  di bawah disiplin kerja; (d) mampu melakukan pendekatan disipliner; (e) mampu bekerja sama; dan (f) cepat tanggap terhadap masalah.
Pembagian  tugas  yang  adil  dan  merata  antar  anggota  KPPS  khususnya  dalam pengisian  formulir  sehingga  proses  dari  rekapitulasi  surat  suara  bisa  cepat  terselesaikan  dan tidak makan waktu hingga 24 jam bahkan lebih. Penulis melihat lamanya proses rekapitulasi salah  satunya  dikarenakan  pada  proses  penyalinan  hasil  C1  Plano  kepada  formulir  C1  yang berjumlah  total  84  lembar  tersebut  jika  semua  diisi  dan  semua  saksi  hadir  membutuhkan waktu  lama.  Diperlukan  kajian  yang  lebih  mendalam  tentang  alur  kerja  dan  struktur  kerja anggota  KPPS  yang  ada  pada  buku  panduan  KPPS  dan  melakukan  perubahan  terhadap
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143
pembagian  kerja  sehingga  membuat  proses  pemungutan  dan  rekapitulasi  bisa  berjalan  cepat dan tepat waktu.
Permasalahan  lainnya  dalam  proses  pemungutan  dan  rekapitulasi  surat  suara  yang dilakukan  oleh  KPPS  masih  banyak  petugas  Ketertiban  TPS  yang  diperbantukan  untuk membantu  tugas  dari  KPPS,  ini  merupakan  dampak  dari  banyak  dan  rumitnya  tugas  KPPS sehingga  harus  dibantu  oleh  Petugas  Ketertiban  TPS  yang  merupakan  diluar  tugas  mereka. Sesuai dengan buku pedoman KPPS yang diterbitkan oleh KPU Petugas Ketertiban memiliki tugas  yaitu  menjaga  ketentraman,  ketertiban  dan  kemanan  di  pintu  masuk  dan  keluar  TPS, tetapi  dilapangan    masih  banyak  petugas  Ketertiban  TPS  yang  ditambahi  tugas  membantu tugas KPPS lainnya.
Penelitian  sebelumnya  mengenai  pengaturan  ulang  tata  kerja  KPPS  pada  saat pemungutan dan rekapitulasi surat suarat di TPS telah banyak dilakukan seperti penelitian yag dilakukan oleh (Susanto, 2014) yang mengangkat tema Disproporsionalitas beban tugas KPPS Studi  Integritas  Pemilu.  Dalam  penelitian  tersebut  lebih  menekankan  kepada  mencari kelemahan  desain  pembagian  tugas  KPPS  pemilu  legislatif  tahun  2014,  dan  menawarkan solusi terbaik yang mampu mencegah dan mengurangi irregularity dan electoral malpractice.
Penelitian yang penulis  lakukan hampir sama dengan penelitian diatas, akan tetapi penelitan diatas masih banyak kekurangan dalam hal pembagian tugas KPPS. Oleh karena itu, penulis mencoba  untuk  lebih  memberikan  solusi  yang  aplikatif  mengenai  pembagian  kerja  KPPS apalagi  dihubungkan  dengan  momen  Pemilu  Seretak  Tahun  2019  yang  merupakan  Pemilu Terumit  Didunia.  Diharapkan  penelitian  ini  bisa  nantinya  bisa  dijadikan  referensi  untuk pengaturan  atau pembagian beban tugas dan tanggung jawab KPPS selama Pemungutan dan Rekapitulasi suara di TPS untuk Pemilu yang akan datang.

## METODELOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  dalam  tulisan  ini  adalah  yuridis  empiris  yang  dengan  kata  lain adalah  jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat  disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi setelah ketentuan hukum tersebut  berlaku.  Maksudnya  adalah  suatu  penelitian  yan  dilakukan  terhadap  keadaan sebenarnya  tau  keadaan  nyata  yang  terjadi  dimasyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan
terkumpul  kemudian  menuju  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian  masalah  dalam  tulisan  ini  penyelesaian  masalahnya  yaitu  menghasilkan  suatu rekonstruksi tugas dan wewenang KPPS berdasarkan aturan yang berlaku.
Penelitian  sosiologi  hukum  juga  membutuhkan  kombinasi  yang  integral  dalam pengambilan  kesimpulan  dari  berbagai  disiplin  ilmu.  Penelitian  seperti  ini  biasa  dikenal dengan penelitian multidisipliner atau penelitian interdisipliner atau penelitian transdisipliner.Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis  yaitu menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui persoalan ketidak sesuaian antara beban  kerja  KPPS  dilapangan  dengan  standar  pedoman  kerja  KPPS  yang  ada  pada  buku panduan KPPS.

## PEMBAHASAN
KPPS  yang  berjumlah  tujuh  orang  disetiap  TPS  harus  memiliki  pemahaman  yang sama  terhadap  proses  pemungutan  dan  rekapitulasi  suara,  mereka  mempunyai  beban  dan tekanan yang tinggi baik dari pihak penyelenggara diatasnya seperti PPS, PPK dan KPU, dan juga  dari  pihak  Bawaslu  yang  mengawasi  gerak-gerik  mereka  selama  proses  Pemungutan Suara didalam TPS belum lagi tekanan dari pihak luar seperti para peserta Pemilu dan saksi- saksi mereka.
Kurangnya  pemahaman  antaraanggota  KPPS  berakibat  kepada  terjadi  Pemungutan Suara  Ulang  (PSU)  seperti  yang  terjadi  di  Sumatera  Barat  adanya  sejumlah  temuan  oleh pengawas pemilu dan memiliki konsekuensi PSU. Rata-rata persoalannya, ada sejumlah pemilih yang menggunakan KTP, tapi tidak berdomisili di daerah tersebut. Selain itu, juga terjadi salah kaprah  panitia  atau  pemahaman  cara  penghitungan  suara,  namun  begitu  secara  keseluruhan hanya persoalan administrasi yang terjadi. Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota Bawaslu Padang  Firdaus  Yusri,  setelah  terjadi  proses  pemilihan  baru  panitia  mengetahui  bahwa  ada pemilih yang bukan KTP Padang. Setelah pemungutan suara, dan dihitung, baru diketahui ada daftar pemilih di luar KTP setempat (klikpositif.com, 2019).
Proses  Pemungutan  dan  rekapitulasi  yang  terlalu  rumit  dan  melelahkan  karena pemilihan Presiden dan Legislatif yang dilakukan secara serentak menambah beban kerja KPPS sehingga dikhawatirkan mengurangi validitas dan akurasi hasil pemilu itu sendiri seperti yang disampaikan  (Nasaruddin,  Mone,  &  Hamrun,  2017)  Penyelenggara  pemilu  berpeluang
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.149-166 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143
melakukan kesalahan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau bahkan karena kelalaian. Begitu juga dengan peserta, pemaknaan pemilu sebagai kompetisi justru akan menjebak mereka pada ruang pertarungan bebas antar kandidat. Anggota KPPS yang mendapat beban pekerjaan besar adalah ketua, anggota kedua, dan ketiga. Tugas ketua KPPS paling banyak diantara yang lain, memimpin proses penghitungan  suara,  mengisi  formulir, serta  mengumumkan  sah/tidak  tanda coblos  pada  surat  suara  dengan  suara  keras  dan  jelas.  Tugas  anggota  KPPS  kedua  dan  KPPS ketiga juga berat karena harus mengisi formulir C1 (sertifikat hasil penghitungan suara) dengan proses pengisian  yang rumit  sejumlah  17  rangkap. Anggota KPPS  keempat dan KPPS kelima hanya  mengisi  formulir  C1  plano,  serta  anggota  KPPS  keenam  dan  KPPS  ketujuh  hanya mengelompokkan suara sah/tidak sah (Susanto, 2014). Beranjak dari permasalahan diatas perlu dianalisa  dan  identifikasi    faktor-faktor  yang  mengakibatkan  proses  pemungutan  dan rekapitulasi surat suara menjadi terkendala ditinjau dari struktur kerja KPPS sehingga nantinya didapatkan  struktur pembagian kerja yang efektif dan efisien.

## Permasalahan Pada Proses Pemungutan Suara
KPPS  dibekali  oleh  buku  panduan  KPPS  yang  diterbitkan  oleh  (KPU,  2019)yang digunakan sebagai standar atau pedoman dalam  melaksanakan Tugas di TPS.  Buku Pedoman Tersebut  menyebutkan  bahwa  tugas  KPPS  salah  satunya  adalah  dalam  rangka  mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada Pemilih disabilitas  dalam  memberikan  hak pilihnya.  Dasar hukum  dari buku  pedoman KPPS  tersebut  adalah  Peraturan  KPU  No.3  Tahun  2019  mengenai  pemungutan  dan penghitungan  suara  Pemilahan  Umum.    Struktur  kerja    KPPS  yang  ada  dalam  buku  panduan KPPS  tersebut  perlu  dikaji  lebih  dalam  apakah  sesuai  dengan  standar  hukum  secara internasional  mengenai  pelaksanaan  pemungutan  suara  yang  diterbitkan  oleh  (IDEA,  2002) Kerangka  hukum  harus  secara  jelas  menetapkan  tugas  dan  fungsi  badan  pelaksana  pemilu terutama KPPS. Tugas dan fungsi ini harus secara khusus mencakup hal berikut :
a) Apakah  kerangka  hukum  menjamin  bahwa  suara  diberikan  dengan  kertas  suara  yang rahasia?
b) Apakah ada larangan terhadap “pemberian suara secara berkelompok”?
c) Apakah  kerangka  hukum  pemilu  mengharuskan  para  pemilih  diidentifikasi  secara memadai sebelum menerima kertas suara?
d) Apakah  kerangka  hukum  memuat  ketentuan  yang  memadai  untuk  keamanan  semua kertas  suara  dan  materi  pemungutan  suara  sebelum,  selama  dan  setelah  pemungutan suara?
e) Apakah kerangka hukum memberikan metode pemungutan suara alternatif untuk orang- orang tertentu atau orang-orang dengan kategori tertentu?
f) Apakah  kerangka  hukum  memuat  pencegahan  terhadap  kecurangan  atau  pemberian suara ganda?
g) Apakah  kerangka  hukum  mencegah  seseorang  menggunakan  metode  alternatif  atau proses biasa untuk memberikan suara dua kali dalam pemilu yang sama?
h) Apakah  kerangka  hukum  melarang  masuknya  polisi  atau  angkatan  bersenjata  secara rutin ke dalam tempat pemungutan suara kecuali untuk memberikan suara atau apabila mereka  secara  khusus  diberikan  wewenang  oleh  orang  yang  bertanggung  jawab  atas tempat pemungutan suara untuk memulihkan ketertiban?
Rincian  standar  hukum  pelaksanaan  pemungutan  suara  yang  diterbitkan  oleh  IDEA tersebut menjadi salah satu patokan bagi KPPS untuk melaksanakan proses pemungutan suara, jika ada KPPS yang melanggar atau tidak melaksanakan rincian standar hukum tersebut maka bisa  dikatakan  proses  pemungutan  suara  di  TPS  tersebut  menjadi  tidak  profesional  dan berintegritas.  Disisi  lain  dengan  banyaknya  standar  hukum  yang  ada  dan  harus  dipatuhi  oleh KPPS mengharuskan KPPS harus teliti dan cermat, apalagi proses tersebut diawasi oleh Panwas TPS  dan    para  saksi.  Banyaknya  standar  hukum  yang  harus  dipatuhi  oleh  KPPS  dalam menjalankan tugas maka juga berdampak pada pembagian tugas yang harus proporsional antar petugas KPS. Dikhawatirkan  jika  tidak  dilakukan  pembagian  tugas  antar KPPS  bisa  membuat proses  pemungutan  suara  tersebut  hanya  bertumpu  pada  satu  atau  dua  orang  saja  sedangkan petugas lain tidak memaksimalkan kinerja, kejadian tersebut masih banyak terjadi pada Pemilu Tahun 2019 ini.
Permasalahan  pada  tahapan  pemungutan  suara  yang  terjadi  di  lapangan  adalah  seiring dengan  Pemilu  Serentak    Tahun  2019  apalagi  dihadapkan  dengan  Pemilihan  Capres  dan Cawapres yang berhadapan antara dua pasangan calon maka berefek kepada antusiasme pemilih dalam    memberikan haksuara  mereka  menjadi  meningkat, sehingga  antrian pemilih  pada  TPS menjadi  panjang.  Kejadian  tersebut  tidak  bisa  diantisipai  oleh  pihak  KPPS  sehingga  banyak
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143
pemilih  yang  mengeluh    antri  selama  satu  atau  dua  jam  hanya  untuk  menyalurkan  hak  pilih mereka, padahal kejadian tersebut tidak pernah terjadi pada Pemilu atau Pilkada sebelumnya.
Pembagian  tugas  yang  hanya  bertumpu  pada  satu  atau  dua  orang  saja  maka  berakibat kepada  terlantarnya  pemilih  dalam  TPS  sehingga  ruangan  TPS  tidak  bisa  lagi  menampung antrian pemilih, ada beberapa pemilih yang memilih pulang atau melanjutkan pekerjaan lainnya padahal  sebelumnya  mereka  sudah  mengisi  daftar  hadir.  Kenyataan  dilapangan  bahwa  ketua KPPS  terlalu  sibuk  untuk  mengurus  administrasi  dalam  KPPS  seperti  menandatangani  surat suara dan lainnya sehingga ketua KPPS menjadi lupa untuk melihat bahwa ada bilik suara yang kosong yang bisa digunakan pemilih yang sudah lama antri. Pembagian tugas lain ada beberapa anggota KPPS yang belum dimaksimalkan kinerjanya seperti pada anggota KPPS 7 yang hanya duduk untuk mengarahkan pemilih mencelupkan jarinya ketinta. Seharusnya tugas KPPS 7 ini dapat  dialihkan  untuk  membantu ketua KPPS dalam  hal  memberikan  kode  atau  tanda  kepada ketua  KPPS  bahwasanya  ada  bilik  suara  yang  kosong  yang  bisa  digunakan  pemilih  sehingga perputaran dari proses penghitungan suara cepat selesai sesuai waktu yang ditentukan.

## Permasalahan Pada Proses Rekapitulasi Surat Suara
Proses  rekapitulasi  suara  memerlukan  tingkat  konsentrasi  dan  ketelitian  oleh  KPPS, karena  melalui  proses  rekapitulasi  inilah  penentuan  jumlah  suara  yang  didapat  oleh  peserta Pemilu  dan  jangan  sampai  salah  input  ataupun  memanipulasi  data  yang  ada  dan  akan berdampak  hukum  nantinya.  Menurut  (Surbakti  &  Karim,  2014)  bahwa  pelanggaran  pidana pemilu  pada  saat  penghitungan  dan  rekapitulasi  suara  menjadi  terbuka  jika  petugas  pemilu tidak memiliki integritas.
Dalam  standar  hukum  yang  mengatur  tentang  Rekapitulasi  salah  satunya  (IDEA, 2002) yang telah memberikan daftar periksa yang bisa menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu dalam proses rekapitulasi surat suara antara lain :
a) Apakah kerangka hukum memastikan seluruh proses penghitungan dan pentabulasian suara dilakukan dengan kehadiran perwakilan partai dan kandidat serta pemantau dan perwakilan dari media?
b) Saat  perhitungan  suara  dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  manual,  apakah  kerangka hukum  menentukan  verifikasi  independen  dari  semua  perangkat  keras,  perangkat lunak, dan unsur-unsur lain dalam proses penghitungan dan pentabulasian?
c) Apakah  undang-undang  mengharuskan  semua  tabulasi  dibuat  dalam  bentuk  yang memungkinkan  perwakilan  partai  dan  kandidat  serta  pemantau  untuk  melacak penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara sampai ke atas, sampai ke hasil konsolidasi final?
d) Apakah undang-undang mengharuskan agar tabulasi hasil memuat informasi terperinci tentang  hasil  untuk  semua  metode  pemungutan  suara  tanpa  mengancam  kerahasiaan kertas suara?
e) Apakah  undang-undang  mengharuskan  pengumuman  dan  publikasi  di  media  cetak atas hasil-hasil terperinci dari tingkat tempat pemungutan suara sampai dengan badan pelaksana pemilu pusat?
f) Apakah  undang-undang  menjelaskan  proses  pengesahan  final  dari  hasil  pemilu  dan pemberitahuan kepada para kandidat, serta masa kerja para kandidat terpilih?
g) Apakah semua persyaratan dan prosedur penghitungan ulang kertas suara dijelaskan?
h) Apakah semua persyaratan dan prosedur pemilihan baru dijelaskan?
Pedoman  hukum  yang  diterbitkan  oleh  (IDEA,  2002)  tersebut  jika  dihubungkan dengan  pedoman  tata  cara  rekapitulasi  suara  yang  ada  pada  buku  pedoman  KPPS  masih banyak yang perlu perbaikan untuk kesempurnaan tugas KPPS di Pemilu yang akan datang. Permasalahan  di  lapangan  adalah  masih  banyaknya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  proses rekapitulasi ini bahkan ada yang melewati batas 24 jam untuk semua proses di TPS tersebut. Penyebab  utamanya  adalah  tidak  semua  sumber  daya  anggota  KPPS  yang  dilibatkan  dalam proses  rekapitulasi  tersebut.  Contohnya  adalah  untuk  penyalinan  kembali  isi  dari  model  C1 plano kedalam 28 halaman formulir C1 hologram ditambah  46 rangkap salinan C1 dikali 28 halaman  berdasarkan  buku  pedoman  KPPS  itu  dibutuhkan  waktu  khusus  untuk  mengisi formulir tersebut. Pengisian formulir tersebut dilakukan setelah model C1 Plano disetujui oleh Panwas  TPS  dan  para  saksi  dan  formulir  yang  banyak  tersebut    disalin  oleh  ketua  KPPS dibantu  anggota  KPPS  2,  KPPS  3,  KPPS  4,  dan  KPPS  5  kedalam  masing-masing  formulir Model  C1  hologram  beserta  salinannya  sesuai  jenis  Pemilu  dan  ditandatangani  oleh  Ketua KPPS, anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
Permasalahan  tersebut  banyak  dikeluhkan  oleh  KPPS  sehingga  ada  beberapa  ketua KPPS  berinisiatif  dengan  persetujuan  panwas  TPS  dan  para  saksi  mengubah  susunan  tata kerja rekapitulasi dengan menugaskan satu  atau dua orang KPPS terutama perempuan untuk
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143
langsung menyalin isi C1 Plano ketika model C1 Plano tersebut diisi pada papan yang tersedia di TPS kedalam formulir C1beserta lampirannya, Sehingga ketika C1 Plano selesai dikerjakan begitu  juga  formulir  C1  dapat  diselesaikan  juga  dan  dilanjutkan  dengan  ditandatangi  secara beriringan antara model C1 Plano dengan formulir C1 sehingga bisa menghemat waktu tidak perlu waktu hingga 24 jam menyelesaikan rekapitulasi tersebut.

## Rekomendasi Pembagian Tugas KPPS
Pembagian tugas KPPS  yang ada Indonesia pada saat Pemilu 2019  berdasarkan buku pedoman  KPPS  yang  diterbitkan  oleh  KPU  ketika  proses  Pemungutan  suara  di  TPS  ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan pada tulisan ini terutama pada tugas KPPS 6 dan KPPS  7.  Pembagian  tugas  ini  bertujuan  agar  nantinya  semua  pemilih  dapat  tersalurkan  hak pilihnya dan juga sesuai dengan standar hukumpelaksanaan pemungutan suarayang diterbitkan oleh (IDEA,  2002).  Pembagian  tugasnya  yaitu  mengalihkan  tugas  dari  KPPS  7  yang  semula duduk mengarahkan pemilih mencelupkan jari ke tinta ke posisi disebelah KPPS 6 membantu mengarahkan  pemilih  memasukkan  surat  suara  ke  kotak  suara  sesuai  jenis  pemilihan  dan memberikan  isyarat  atau  pertanda  kepada  ketua  KPPS  bahwasanya  ada  bilik  yang  kosong yang  bisa  digunakan  Pemilih.  Rincian  Rekomendasi  pada  Proses  Pemungutan  suara  dapat dilihat pada tabel 1 :
Tabel 1. Tabel Rekomendasi Pembagian tugas KPPS Pada Proses Pemungutan Suara
Jabatan Tugas Rekomendasi Ketua (KPPS 1) a) Memimpin rapat pemungutan suara. b) Memberikan  penjelasan  kepada  Pemilih tentang tata cara pemberian suara.
c) Menandatangani  Surat  Suara  yang  akan digunakan.
d) Memberikan Surat Suara kepada Pemilih.
e) Mengarahkan Pemilih ke bilik suara Tidak ada KPPS 2 a) Menerima dari anggota KPPS 5: 1) Model C6-KPU untuk Pemilih DPT.
2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM  untuk
Pemilih  DPT  yang  tidak  membawa formulir Model C6-KPU. 3) Model  A.5-KPU/A.5  LN-KPU  untuk
Pemilih DPTb.
4) KTP-el untuk Pemilih DPK. b) Mengisi nama Kecamatan, Tidak ada
Kelurahan/Desa,  dan    nomor  TPS  pada Surat Suara.
c) Membantu tugas Ketua KPPS. KPPS 3 a) Mengumpulkan:
1) Model C6-KPU Pemilih DPT.
2) Model  A.5-KPU/A.5  LN-KPU  Pemilih DPTb. b) Mengisi nama Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan         nomor TPS pada Surat Suara. c) Membantu tugas Ketua KPPS. Tidak ada KPPS 4 a) Memeriksa seluruh jari tangan pemilih. b) Menerima dan memeriksa KTP- el/Suket/KK/Paspor/SIM  dengan  formulir Model  C6-KPU  untuk  Pemilih  DPT  dan model  A5  bagi  Pemilih  DPTb  dan  hanya KTP-el bagi Pemilih DPK. c) Memeriksa kesesuain nama Pemilih bersangkutan  dengan  Nama  Pemilih  yang tercantum  dalam            formulir  Model  A.3- KPU/Model A.4-KPU.
d) Mencatat:
1) nama  Pemilih  DPTb  ke  dalam  formulir Model  A.4-KPU  sesuai  nomor  urut berikutnya, apabila          nama pemilih DPTb  bersangkutan  belum  sempat melapor ke PPS tujuan. 2) nama  Pemilih  DPK  ke  dalam  formulir Model  A.DPK-KPU  sesuai  nomor  urut berikutnya,                                    apabila  nama Pemilih  tersebut  belum  terdaftar  dalam DPT dan DPTb.
e) Menyerahkan kepada anggota KPPS 5:
1) formulir  Model  C6-KPU  untuk  Pemilih
DPT. 2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT          yang tidak membawa formulir Model C6-KPU. 3) formulir  Model  A.5-KPU/A.5  LN-KPU untuk Pemilih DPTb. 4) KTP-el untuk Pemilih DPK. Tidak ada KPPS 5 a) Meminta  kepada  Pemilih  untuk  mengisi dan menandatangani sesuai identitas
Pemilih ke dalam formulir:
1) Model C7.DPT-KPU untuk Pemilih DPT.
2) Model  C7.DPTb-KPU  untuk  Pemilih DPTb.
3) Model  C7.DPK-KPU  untuk  Pemilih
DPK. b) Mempersilahkan Pemilih menempati Tidak ada
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.149-166 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143
tempat duduk yang telah disediakan.
c) Menyerahkan kepada anggota KPPS 2:
1) formulir  Model  C6-KPU  untuk  Pemilih
DPT. 2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih  DPT  yang                tidak  membawa formulir Model C6-KPU. 3) formulir  Model  A.5-KPU/A.5  LN-KPU
untuk Pemilih DPTb.
4) KTP-el untuk Pemilih DPK. KPPS 6 Mengarahkan/memandu  Pemilih  memasukkan Surat Suara sesuai dengan kotak suara masing- masing jenis Pemilu. 1. Memberi  isyarat  atau  tanda  kepada Ketua KPPS bahwa adanya bilik suara yang  kosong  dan  bisa  digunakan Pemilih 2. Memandu Pemilih untuk Memasukkan surat  suara  sesuai  jenis  kotak  suara dan  selanjutnya  memandu  pemilih kearah  meja  tempat  tinta  untuk mencelupkan  salah  satu  jari  dan mengarahkan pemilih ke  pintu keluar KPPS 7 Meminta  pemilih  untuk  mencelupkan  salah satu jari Pemilih ke dalam tempat tinta. 1. Memberi  isyarat  atau  tanda  kepada Ketua KPPS bahwa adanya bilik suara yang  kosong  dan  bisa  digunakan Pemilih 2. Memandu Pemilih untuk Memasukkan surat  suara  sesuai  jenis  kotak  suara dan  selanjutnya  memandu  pemilih kearah  meja  tempat  tinta  untuk mencelupkan  salah  satu  jari  dan mengarahkan  pemilih  ke  pintu  keluar TPS. 3. Tugas  Tersebut  dilakukan  secara bergantian  dengan  KPPS  6  sehingga mengurangi  pemilih  yang  antri  dalam TPS
Proses rekapitulasi suara yang  telah dilakukan  ada  beberapa usulan atau rekomendasi yang  dapat  diberikan.  Rekomendasi  yang  diberikan  ada  berupa  perubahan  posisi  KPPSdan juga perubahan pembagian tugas antar KPPS, tujuan pembagian tugas tersebut adalah adanya keseimbangan  kerja  antar  KPPSsehingga  waktu  yang  diperkirakan  untuk  proses  rekapitulasi surat  suara  tersebut  bisa  lebih  cepat  dari  waktu  yang  telah  ditetapkan,  rincian  rekomendari dari proses rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 2 :
Tabel 2. Tabel Rekomendasi Pembagian tugas KPPS Pada Proses Pemungutan Suara
Jabatan Tugas Rekomendasi Ketua KPPS 1 a) memimpin rapat penghitungan suara; dan b) meneliti
dan mengumumkan hasil penelitian  Surat  Suara  sah  atau  tidak  sah kepada  Saksi,  Pengawas  TPS,  Pemantau Pemilu,      Pemilih/Masyarakat yang hadir. Tidak ada KPPS 2 a) Membuka  setiap  Surat  Suara  untuk  diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS.
Membuka setiap surat suara dan membantu ketua KPPS dalam mengarahkan ke titik pencoblosan di surat suara tersebut KPPS 3 a) mencatat  hasil  penelitian  tiap  lembar  Surat Suara  yang  sudah            diumumkan  oleh Ketua  KPPS  ke  dalam  formulir  Model C1.Plano-KPU sesuai jenis Pemilu; dan
b) memeriksa dan memastikan hasil pencatatan  sesuai  dengan            hasil  yang diumumkan oleh Ketua KPPS a) Menyalin data masing-masing
formulir  Model  C1.Plano  ke  dalam masing-masing  formulir  Model  C1 hologram  beserta  salinannya  sesuai jenis Pemilu beriringan dengan pencatatan  pada  C1  Plano  oleh  KPPS 5 dan 6. b) membuat  Berita  Acara  Pemungutan dan  Penghitungan  Suara  di  TPS menggunakan  formulir  Model  C-KPU Hologram beserta Salinannya KPPS 4 Tugas sama dengan KPPS 3 a) Menyalin data masing-masing formulir  Model  C1.Plano  ke  dalam masing-masing  formulir  Model  C1 hologram  beserta  salinannya  sesuai jenis Pemilu beriringan dengan pencatatan  pada  C1  Plano  oleh  KPPS 5 dan 6. b) membuat  Berita  Acara  Pemungutan dan  Penghitungan  Suara  di  TPS menggunakan  formulir  Model  C-KPU Hologram beserta Salinannya KPPS 5 a) Melipat  Surat  Suara  yang  telah  diteliti  dan diumumkan  oleh  Ketua               KPPS  untuk masing-masing jenis Pemilu. a) mencatat  hasil  penelitian  tiap  lembar Surat Suara yang sudah diumumkan  oleh  Ketua  KPPS  ke dalam  formulir  Model          C1.Plano- KPU sesuai jenis Pemilu b) memeriksa  dan  memastikan  hasil pencatatan  sesuai  dengan            hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS KPPS 6 a) Menyusun,  mengelompokan  dan  mengikat dengan  karet  Surat  Suara  yang  sudah diteliti dan diumumkan:
1) Surat  Suara  yang  dinyatakan  sah  untuk masing-masing     Peserta Pemilu; dan
2) Surat Suara yang dinyatakan tidak sah a) mencatat  hasil  penelitian  tiap  lembar Surat Suara yang sudah
diumumkan  oleh  Ketua  KPPS  ke dalam  formulir  Model          C1.Plano- KPU sesuai jenis Pemilu
b) memeriksa  dan  memastikan  hasil pencatatan  sesuai  dengan            hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 2, 2019, pp.149-166 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143
KPPS 7 Tugas sama dengan KPPS 6 a) Menyusun, mengelompokan dan mengikat  dengan  karet  Surat  Suara yang sudah diteliti dan diumumkan: 1) Surat  Suara  yang  dinyatakan  sah untuk  masing-masing          Peserta Pemilu; dan 2) Surat  Suara  yang  dinyatakan  tidak sah
Untuk  lebih  jelasnya  rekonstuksi  pembagian  tugas  KPPS  yang  ada  Indonesia  untuk Pemilu  selanjutnya  pada  saat  pemungutan  dan  rekapitulasi  berdasarkan  hasil  evaluasi  yang telah dilakukan, maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 1. Rekomendasi Denah Pemungutan Suara
Gambar 2. Rekomendasi Denah Rekapitulasi Suara

## PENUTUP
Perubahan sistem pelaksanaan pemilihan umum di  Indonesia secara fundamental dan komprehensif perlu dilakukan. Sistem pelaksanaan pemilu saat ini yang masih sangat manual dan  sangat  rumit  membuat  sulit  para  petugas  penyelenggara  pemilu  (KPPS).  Dampak  dari kerumitan pembagian tugas KPPS yang tidak merata mengakibatkan banyaknya permasalahan yang  dialami  oleh  KPPS  pada  Pemilu  serentak  Tahun  2019,  sehingga  akan  berefek  kepada hasil  dari  Pemilu  itu  sendiri  menjadi  diragukan  dan  juga  akan  berdampak  kepermasalahan hukum. Baru kali ini dalam pelaksanaan pemilu yang banyak menjadi korban (meninggal atau bunuh  diri)  bukan  pendukung  calon  yang  kalah,  namun  malah  Petugas  KPPS  yang  menjadi korban.
Rekomendasi  pada  pembagian  tugas  dan  wewenang  terhadap  KPPS  berdasarkan standar  hukum  yang  berlaku  secara  internasional  yang  menjamin  hak  pemilih  dalam menyalurkan  suaranya  pada  tulisan  ini  diharapkan  merupakan  suatu  solusi  efektif  dalam  hal efesiensi baik segi waktu  maupun pembagian kerja  yang merata.  Diharapkan dengan  adanya rekomendasi ini pertama, pada saat proses pemungutan suara dengan adanya perubahan tugas KPPS 6 dan KPPS 7 maka berakibat kepada perputaran yang dinamis pada saat pencoblosan karena bilik suara selalu diisi oleh pemilih yang akan mencoblos surat suara, sehingga antrian
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8143
yang  panjang  pada  saat  pemungutan  suara  dapat  dikurangi.  Kedua,  pada  saat  proses rekapitulasi  suara  diharapkan  dengan  pembagian  tugas  yang  merata  dan  rekonstuksi  ulang tugas  KPPS  maka  waktu  yang  diperlukan  dalam  proses  tersebut  dapat  lebih  dipercepat, sehingga semua KPPS sama-sama saling bekerja  dan berakibat kepada hasil kerja KPPS yang berkualitas  dan tidak  perlu  lagi  sampai  larut  malam  bahkan  sampai  24  jam  dalah  hal rekapitulasi tersebut.

## REFERENCES
Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. Iqra , 08 (01), 68–73.
IDEA. (2002). Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum . Stockholm: Author . KPU.  (2019). Panduan  KPPS:  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  Pemilu  2019 . Jakarta:Author.
Nasaruddin,  N.,  Mone,  A.,  &  Hamrun,  H.  (2017).    Pengawasan  Masyarakat  Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Pangkep. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan . https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.107
Pandiangan,  A.  (2019).  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  Pemilu  2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. The Journal of Society & Media , 3 (1), 17.
Sugihariyadi,  M.,  &  Rahardjo,  J.  (2015).  Menakar  Profesionalisme  Penyelenggaraan  Pemilu 2014 Di Kota Garam : ADDIN , 9 (1), 107–128
Sugihariyadi,  M.,  &  Rahardjo,  J.  (2015).  Menakar  Profesionalisme  Penyelenggaraan  Pemilu 2014 Di Kota Garam : ADDIN , 9 (1), 107–128.
Surbakti,  R.,  &  Karim,  A.  G.  (2014). Integritas  Pemilu  2014:  Kajian  Pelanggaran, Kekerasan,  dan  Penyalahgunaan  Uang  pada  Pemilu  2014 .  Jakarta:  Kemitraan  bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Surbakti,  R.,  &  Nugroho,  K.  (2015). “Studi  Tentang  Desain  Kelembagaan  Pemilu  yang Efektif.” Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Susanto,  A.  (2014).  Disporprosionalitas  Beban  Tugas  KPPS  Studi  Integritas  Pemilu. Jurnal Politik Indonesia , 2 (1), 9–19.
KPU RI (2017). Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta:Author.

## Website
detiknews.  (2019).  KPU:  Petugas  KPPS  yang  Meninggal  Bertambah  Jadi  486  Orang. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4552632/kpu-petugas-kpps-yang- meninggal-bertambah-jadi-486-orang
klikpositif.com.  (2019).  Bawaslu  Sebut  Puluhan  TPS  Berpotensi  PSU  di  Sumbar.  Retrieved from http://news.klikpositif.com/baca/49569/bawaslu-sebut-puluhan-tps-berpotensi- psu-di-sumbar
republika.co.id.  (2019).  JPPR  Nilai  Pemahaman  KPPS  Masih  Minim.  Retrieved from https://republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/n41x5w/jppr-nilai- pemahaman-kpps-masih-minim