ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.110-120                                 Diana Safitri, Katerina Bataha DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## MENYELAMATKAN HARMONI KELUARGA: Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga di Klampis Ngasem Kota Surabaya
Diana Safitri 1 , Katerina Bataha 2
Universitas Pembangunan Nasional ‘’ Veteran ’’ Jawa Timur Correspondet author : katerina.bataha.adneg@upnjatim.ac.id Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
Domestic violence is a complex phenomenon that causes violence to harm family members. Domestic violence refers to behaviour involving physical, psychological, and sexual abuse by one  family  member  against  another.  It  often  occurs  in  the  context  of  a  close  relationship, such as between a married couple or between a parent and child. PUSPAGA Balai RW is a program  created  by  the  Surabaya  Government  that  aims  to  provide  prevention  and handling  services  in  overcoming  family  problems  and  providing  protection  to  women  and children  in  Surabaya.  This  research  uses  qualitative  research  methods  with  a  descriptive approach. The result of this research is the implementation of the PUSPAGA Program in efforts to  prevent  and  handle  domestic  violence  in  Klampis  Ngasem  Surabaya.  From  the  results  of the  study,  it  was  found  that  PUSPAGA  can  implement  the  prevention  and  handling  of domestic violence in Klampis Ngasem Surabaya in accordance with the directions. Even so in the resource variable, there are still several obstacles that are often faced, such as the lack of PUSPAGA facilitators at Balai RW.

## Keywords: Domestic violence; Implementation; Family Learning Center (PUSPAGA); Policy

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  fenomena  kompleks  yang  menimbulkan kekerasan  sehingga  merugikan  antar  anggota  keluarga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga merujuk  pada  perilaku  yang  melibatkan  kekerasan  fisik,  psikologis,  dan  kekerasan  seksual oleh  salah  satu  anggota  keluarga  terhadap  anggota  keluarga  lainnya.  Ini  sering  terjadi dalam konteks hubungan yang dekat, seperti antara pasangan suami istri atau antara orang tua dan anak. PUSPAGA Balai RW merupakan sebuah program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk memberikan layanan pencegahan serta penanganan dalam  menanggulangi  permasalahan  keluarga  dan  memberi  perlindungan  kepada perempuan dan anak di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  ingin  mengetahui  bagaimana implementasi  program  PUSPAGA  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kelurahan  Klampis  Ngasem  Kota  Surabaya.  Dari  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  dalam  pelaksanaannya  PUSPAGA  dapat  melakukan  implementasi pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kelurahan  Klampis Ngasem Kota Surabaya sesuai dengan arahan. Meskipun begitu pada variabel sumber daya masih  terdapat  beberapa  kendala  yang  sering  dihadapi  seperti  kurangnya  fasilitator PUSPAGA Balai RW.

## Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.110-120 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326

## PENDAHULUAN
Menurut  Thomas  R  Dye  (dalam  Wayne  Parsons,  2005:  xi)  yang  dilkutip  dari  (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan  kebijakan  publik  karena  merupakan  upaya  mencapai  tujuan  tertentu  dan keduanya  memiliki  dampak  terhadap  masyarakat  (Supriadin  et  al.,  2020).  Sehingga  pada posisi ini, Jones (1991) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan  konseptual,  namun  tidak senantiasa  demikian  dalam  bentuknya  yang  kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020).
Permasalahan  keluarga  merupakan  sebuah  persoalan  yang  kerap kali  terjadi  pada kehidupan  sehari-hari,  dimana  persoalan  tersebut  mencakup  beberapa  dinamika  yaitu dinamika  kehidupan,  pola  hidup  serta  perilaku  yang  dapat  menganggu  keharmonisan rumah tangga maupun keluarga (Mochammad et al., 2023). Pasang-surut dalam hubungan keluarga  tidak  dapat  dihindari  sehingga  seringkali  menimbulkan  pertengkaran  dalam keluarga  atau  seringkali  disebut  KDRT  atau  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dan  tidak jarang pula pihak istri dan anak yang menjadi korban dari pertengkaran di lingkup keluarga. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  adalah  masalah  kesejahteraan  sosial  yang  serius (Husso  et  al.,  2021).  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  semakin  diakui  sebagai  pelanggaran hak  asasi  manusia  dan  masalah  kesejahteraan  di  berbagai  negara  (Virkki,  2017).    Studi mencatat,  istri  dan  anak  lebih  rentan  mengalami  masalah  KDRT,  hal  ini  dipicu  karena adanya ketidakadilan gender, serta tidak adanya daya dan upaya untuk melawan (Amalia, 2011).  Akibatnya,  kekerasan  yang  dilakukan  terhadapnya  secara  terus-menerus mengakibatkan  situasi  yang  menekan  batin  dan  menyakitkan  yang  berdampak  pada psikologisnya (Fauzi & Rosnawati, 2023).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  termasuk  dalam  pelanggaran  HAM  sekaligus kejahatan yang dilakukan kepada manusia dengan bentuk diskriminasi yang patut dihapus. KDRT  tidak hanya  dianggap sebagai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh suami  terhadap  istrinya,  akan  tetapi  tidak  dapat  kita  pungkiri  bahwa  KDRT  juga  dapat dilakukan oleh istri kepada suaminya (Fadel et al., 2023). Akan tetapi korban dari KDRT kerap kali ialah perempuan serta anak dan seharusnya mereka mendapatkan perlingkungan dari keluarga, perlindungan dari negara serta dari masyarakat agar mereka dapat terhindar dari kekerasan  maupun  perlakuan  yang  merendahkan  martabat  dan  derajat  manusia.  Pada hakikatnya  istri  serta  anak  dapat  hidup  bersama  dan  berdampingan  dalam  menjalani kehidupan  rumah  tangga,  akan  tetapi  mereka  malah  mendapatkan  kekerasan  psikis,  fisik,
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.110-120                                 Diana Safitri, Katerina Bataha DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga dari suami maupun ayah. Dan hadirnya budaya  patriarki  dan  budaya  tersebut  berkembang  di  kalangan  masyarakat  sehingga memberikan pengaruh terhadap masyarakat dalam memandang hubungan keluarga yang terjadi sehingga menghasilkan ketimpangan dan beranggapan bahwa suami memiliki kuasa sepenuhnya  terhadap  istri  dan  anak  (Ainin  &  Yanti,  2021).  Jika  kejadian  tersebut  kerap  kali terjadi dan nyaris tidak didengar oleh warga sekitar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa kasus KDRT ini sebagai masalah maupun  persoalan  pribadi  yang  masyarakat  tidak  boleh  ikut  campur  dalam  hal  tersebut. Bahkan  sebagian  besar perempuan  serta  anak yang  menjadi  korban  dari KDRT  ini  memiliki anggapan bahwa perbuatan tersebut bukanlah sebagai tindak kekerasan dalam keluarga melainkan  mereka  menganggap  hal  tersebut  sebagai  cara  berkomunikasi  serta  cara mendidik yang tegas sehingga dapat terciptanya presepsi yang salah bagi mereka dan hal tersebut  seringkali  dinormalisasikan.  Pola  asuh  juga  merupakan  sebuah  tanggung  jawab dalam  hal  mendidik  anak  agarmasa  depan  mereka  bisa  menjadi  individu  yang  memiliki tanggung jawab tinggi. Sama halnya yang terjadi kepada anak korban KDRT dari orang tua, terkadang  mereka  menganggap  bahwa  peran  perempuan  dalam  keluarga  seringkali dipandang sebelah mata dan kurang memiliki hak untuk memberikan pendapat atau peran di  keluarga.  (Rahmawati  &  Alya,  2023).  KDRT  tidak  hanya  mencakup  kekerasan  langsung terhadap anak, tetapi menyaksikan kekerasan terhadap anggota keluarga mereka itu juga termasuk  dalam  KDRT  karena  hal  tersebut  dapat  merusak  mental  anak  dan  hal  ini  dapat menyebabkan  terbentuknya  hubungan  yang  penuh  dengan  kekerasan  di  masa  dewasa (Kourti et al., 2023).
Beberapa  faktor  pemicu  terjadinya  KDRT  yaitu  antara  lain  yaitu  terdapat penyimpangan  psikologis,  konflik  dalam  pernikahan,  kesenjangan  ekonomi,  kesenjangan gender,  kemiskinan,  dan  melekatnya  budaya  yang  mendukung  kekerasan  (Fridalni  et  al., 2020).  Kepala  DP3APPKB  Kota  Surabaya,  Ida  Widayati  menyebutkan  dari  173  kasus  yang terjadi pada bulan Januari hingga bulan Agustus 2023 antara lain yaitu terjadinya 122 kasus kekerasan  yang  menimpa  anak,  dan  51  kasus  kekerasan  yang  menimpa  orang  dewasa. Pada 173 kasus tersebut, Ida Widayati mengatakan bahwan kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu sejumlah 27, kekerasan pada  anak  yang  disebabkan  oleh  KDRT  sejumlah  26,  serta  non-KDRT  sejumlah  69.  Adapun kekerasan yang terjadi kepada orang dewasa di antaranya adalah 39 korban KDRT dan 12 korban  kekerasan  non-KDRT.  Kemudian  pada  bulan  September  hingga  Desember  2023 terdapat  empat  korban  kasus  KDRT  yang  ditangani  oleh  PUSPAGA  Balai  RW  di  Kelurahan Klampis  Ngasem,  Kota  Surabaya.  Tak  hanya  itu,permasalahan  lain  seperti  banyaknya masyarakat  yang  masih  awam  dengan  penyebab  terjadinya  KDRT  seperti  pola  asuh  yang salah,  kurangnya  komunikasi  dan  persoalan  yang  dapat  menimbulkan  KDRT  juga  menjadi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.110-120 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326
penyebab  masih  terjadinya  KDR.  Kemudian  ketidaktahuan  masyarakat  terkait  cara  untuk melaporkan  kasus  KDRT  sehingga  korban  atau  saksi  takut  dan  tidak  tahu  untuk  melapor kejadian  tersebut  kepada  siapa,  sehingga  korban  mengharapkan  adanya  perlindungan yang dapat memberikan rasa aman serta adil bagi para korban untuk melapor (Wardhani, 2021).
Pelanggaran  hak  pada  perempuan  dan  anak  sangat  rawan  terjadi  (Fitriati  et  al., 2023), sehingga guna mencegah terjadinya pelanggaran hak pada perempuan dan anak terutama  kasus  KDRT  di  Kota  Surabaya,  Pemerintah  Kota  Surabaya  memiliki  berbagai organisasi yang menawarkan konseling atau yang berfungsi sebagai platform untuk belajar mengenai  masalah  keluarga,  salah  satunya  ialah  PUSPAGA.  Program  tersebut  merupakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan program ini berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Anak  dan  Keluarga  Berencana.  Pusat  Pembelajaran  Keluarga (PUSPAGA) dapat kita pahami sebagai layanan satu pintu yang mempunyai upaya preventif sekaligus  promotif  tentang  keluarga  guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  keluarga menuju  keluarga  sejahtera  dengan  cara  meningkatkan  pengetahuan  orang  tua  terkait parenting ,  kemudian  menjadikan  orang  tua  menjadi  lebih  bertanggung  jawab  terhadap anak serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai istri serta ibu dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga  terpenuhi  kebutuhan  kasih  sayang,  keselamatan,  serta  kesejahteraan  yang berkelanjutan  demi  kepentingan  terbaik  pada  anak  dan  perempuan.  Program  PUSPAGA hadir  guna  mencegah  terjadinya  berbagai  kasus      pelanggaran  terhadap  hak  anak  serta perempuan agar tidak menjadi sebuah paradoks yang berulang kali terjadi (Syahputri, 2022). PUSPAGA Balai RW sendiri adalah sebuah layanan konseling/konsultasi sosialisasi,  parenting, bimbingan  masyarakat,  promosi  dan  pengadministrasian  serta  pendokumentasian pelaksanaan layanan PUSPAGA. PUSPAGA Balai RW berada di 96 Balai RW di Kota Surabaya. Dengan  dibentuknya  PUSPAGA  pada  tingkat  Balai  RW  maka  diharapkan  dapat mewujudkan perannya sebagai unit layanan yang diwajibkan oleh UU Pemerintahan Daerah No.  23  Tahun  2014  tentang  urusan  pemberdayaan  perempuan  serta  perlindungan  anak sebagaimana  yang  disebutkan  pada  pasal  11  ayat  2  yang  dimana  meliputi  sub  urusan pemenuhan  hak  anak  serta  berperan  sebagai  lembaga  penyedia  layanan  dalam meningkatkan kualitas hidup serta ketahanan keluarga pada tingkat Balai RW.
Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berkaitan dengan implementasi kebijakan mengenai  layanan  PUSPAGA,  seperti  milik  (Rahmawati  &  Alya,  2023)  yang  menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pengimplementasian  layanan  PUSPAGA  di Surabaya  yaitu  berupa  sumber  daya  yang  terbatas  dan  kurangnya  kesadaran  serta pengetahuan  masyarakat  tentang  keseriusan  kasus  kekerasan  seksual  dan  perlunya
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.110-120                                 Diana Safitri, Katerina Bataha DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
intervensi  profesional.  Lalu  dalam  penelitian  (Khakhimah  et  al.,  2023)  menunjukkan  bahwa pengimplementasian  PUSPAGA  di  Al  Inayah  Tangerang  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan teori,  akan  tetapi  terdapat  hambatan  yaitu  berupa  kurangnya  tenaga  psikolog,  tidak adanya pembinaan terhadap pengurus PUSPAGA AlnInayah, tidak ada kaderisasi, tidak ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang mempunyai program studi Psikologi.
Kelurahan  Klampis  Ngasem  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  terletak  di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dan Kelurahan Klampis Ngasem ini termasuk salah satu kelurahan yang dimana memiliki cukup banyak Fasilitator PUSPAGA yang aktif dan salah satu balai RW yang menjadi penggerak Program PUSPAGA Balai RW di Kota Surabaya. Dengan demikian,  maka  adanya  program  PUSPAGA  Balai  RW  ini  dapat  mencegah  dan menanggulangi  terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  memberikan  edukasi,  serta menangani  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  terjadi  di  Kelurahan  Klampis Ngasem.
Bedasarkan penjelasan diatas terkait kasus KDRT di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  “Bagaimana  Implementasi program  PUSPAGA  dalam  upaya  mencegah  serta  menangani  KDRT  di  Kelurahan  Klampis Ngasem  Kota  Surabaya  menurut  George  C.  Edward  III.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi program PUSPAGA dalam mencegah serta  menangani  KDRT  di  Klampis  Ngasem  Surabaya  sesuai  dengan  teori  implementasi menurut George C. Edward III .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus  dalam  mendeskripsikan  proses  implementasi  program  PUSPAGA  dalam  upaya pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kelurahan  Klampis Ngasem dengan pisau analisis teori implementasi dari George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun lokus penelitian ini adalah di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya.
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Dimana data primer pada penelitian ini diperoleh menggunakan beberapa  cara  yang  terdiri  dari  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  dengan narasumber yang terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan seperti Masyarakat Klampis Ngasem, Pengurus RW dan Lurah dari Kelurahan Klampis Ngasem. Sedangkan data sekunder diperoleh  menggunakan  data dari penelitian  terdahulu  yang  memiliki  fokus  yang sama, serta data dari situs - situs pengelola data di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu empat bulan yakni pada bulan September hingga bulan Desember. Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.110-120 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326
reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Meskipun PUSPAGA di Surabaya telah berdiri sejak tahun 2017, akan tetapi kasus KDRT di  Kota  Surabaya  masih  saja  tinggi.  KDRT  sendiri  termasuk  dalam  pelanggaran  HAM  serta kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  termasuk  dalam  bentuk  diskriminasi (Santoso,  2019).  Timbulnya  KDRT  dapat  disebabkan  berbagai  faktor  contohnya  seperti adanya perselingkuhan, budaya patriarki, masalah finansial, intervensi dari pihak ketiga serta adanya  perbedaan  dalam  keyakinan  maupun  prinsip.  Kekerasan  yang  akan  dialami  oleh korban  KDRT  seringkali  yaitu  kekerasan  fisik  seperti  dijambak,  ditampar,  diinjak-injak  dan terdapat pula kekerasan psikis seperti cacian maupun makian yang dilontarkan oleh pelaku kepada  korban.  Dalam  kasus  ersebut  korban  seringkali  memilih  untuk  diam  dan  kemudian mereka  akan  berfikir  untuk  memendam  saja  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  pelaku kekerasan  karena  korban  tidak  ingin  hal  yang  lebih  parah  akan  terjadi  sehingga  dapat memperburuk  keadaan.  Dalam  kasus  KDRT  seringkali  anak  juga  menjadi  korban  dari peristiwa tersebut walaupun tidak disakiti secara langsung (Rahmawati & Alya, 2023).
Pusat  Pembelajaran  Keluarga  atau  PUSPAGA  Balai  RW  merupakan  salah  satu trobosan  baru  atau  sebuah  upaya  preventif  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya, program  ini  dibuat  guna  memberikan  layanan  pencegahan  serta  penanganan  dalam menanggulangi  permasalahan  keluarga  dan  memberikan  perlindungan  kepada perempuan dan anak di Surabaya. Program ini juga berisi tentang cara edukasi  orang tua mengenai cara parenting kepada anak, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anak- anak terkait  kenakalan  remaja,  serta  pada  program  ini  juga  terdapat  pelayanan  konseling terkait  permasalahan  keluarga  dan  anak.  Tindak  kejahatan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga merupakan kejahatan yang banyak terjadi saat ini, pada kasus KDRT tidak hanya istri yang  menjadi  korban  akan  tetapi  anak  juga  sering  menjadi  korban  dari  kejahatan  KDRT. Dalam  menanggulangi  permasalahan  KDRT  yang  kian  marak  terjadi,  PUSPAGA  Balai  RW hadir  untuk  memberikan  pelayanan  pencegahan  serta  penanggulangan  KDRT  secara langsung di masyarakat.
Pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  PUSPAGA  Balai  RW  di  Kelurahan  Klampis  Ngasem dilaksanakan seminggu sebanyak dua kali, yaitu setiap hari selasa dan kamis pukul 15.00 WIB
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.110-120                                 Diana Safitri, Katerina Bataha DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
hingga pukul 17.00 WIB. Program ini terdapat di empat titik pelayanan di Kelurahan Klampis Ngasem,  diantaranya  adalah  di  Balai  RW  01,  Balai  RW  03,  Balai  RW  04,  dan  Balai  RW  06. Pelayanan  PUSPAGA  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat  tanpa  terkecuali  dan  tanpa persyaratan tertentu.
Untuk  dalam  memahami  implementasi  kebijakan,  beberapa  referensi  terkadang digunakan sebagai perbandingan pada intsrumen mana sebuah kebijakan itu cocok unutk diadopsi  sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan  terlihat  secara  umum  bagaimana  implementasi  kebijakan  yang  dikaji  menjawab pertanyaan  “apa  yang  terjadi”  dan  “bagaimana”.  Grindle  mengatakan,  proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab  pertanyaan  “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi dengan  hal-hal  yang  secara  umum  menurut  Grindle  menentukan  keberhasilan  kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle akan diuraikan  dengan  kajian  implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter dan  Van  Horn  (Markulis,  1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi kebijakan,  yaitu:  (1)  standar  kebijakan  dan  tujuan;  (2)  sumber  daya;  (3)  karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Namun untuk kasus penelitian ini, Pengukuran implementasi program PUSPAGA dalam upaya pencegahan serta penanganan KDRT di Klampis Ngasem pada penelitian ini mengunakan teori implementasi menurut George C. Edward III. George C. Edward III mengatakan bahwa implementasi  berawal  dari  kondisi  abstrak  serta  dari  sebuah  pertanyaan  terkait  dengan syarat  agar  suatu  implementasi  kebijakan  dapat  tercapai  keberhasilannya,  dan implementasi menurut George C. Edward III terdiri dari empat variable yaitu yang pertama komunikasi,  komunikasi  adalah  tingkat  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  yang membuat  implementor  agar  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  seperti  tujuan  serta sasaran  kebijakan  harus  dijalankan  dengan  tepat  sasaran,  sehingga  akan  mengurangi distorsi  implementasi.  Kemudian  yang  kedua  Sumber  daya,  meskipun  kebijakan  telah disosialisasikan  secara  jelas,  implementasi  tidak  akan  efektif  apabila  terdapat  kekurangan sumberdaya  manusianya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  tersebut.  Sumber  daya yang  dibutuhkan  yaitu  sumber  daya  manusia  serta  sumber  daya  finansial.  Ketiga  disposisi, merupakan  karakteristik  yang  implementor  miliki,  seperti  sebuah  komitmen,  kejujuran,  serta sifat  demokratis  dan  jika  mplementor  mempunyai  disposisi  yang  baik,  maka  implementor dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif. Dan yang keempat struktur birokrasi, aspek  dari  struktur  organisasi  yaitu Standard  Operating  Procedure (SOP)  dan  fragmentasi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.110-120 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326
Struktur  organisasi  yang  terlalu  berbelit  cenderung  dapat  melemahkan  pengawasan  serta menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit yang membuat kinerja organisasi menjadi  tidak  fleksibel.  George  C.  Edward  III  menyatakan  bahwa  implementasi  sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila keempat variabel tersebut saling menyesuaikan dan saling melengkapi satu sama lain
Berdasarkan  pada  penelitian  yang  telah  dijalankan,  maka  terdapat  hasil  dari pengimplementasian  program  PUSPAGA  dalam  upaya  pencegahan  serta  penanganan KDRT  di  Klampis  Ngasem  sesuai  dengan  teori  yang  digunakan  oleh  penulis  yaitu implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, antara lain sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Dilihat  dari  variabel  komunikasi,  implementasi  kebijakan  PUSPAGA  dalam  upaya pencegahan  dan  penanganan  KDRT  di  Kelurahan  Klampis  Ngasem  Kota  Surabaya  sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan rancangan awal. Basarkan hasil penelitian, hampir seluruh masyarakat Klampis Ngasem mengetahui tentang program PUSPAGA Balai RW, baik dari jadwal pelayanan ataupun layanan apa saja yang diberikan oleh PUSPAGA Balai RW. Masyarakat  Klampis  Ngasem  juga  sangat  aktif  dalam  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  serta edukasi yang diberikan oleh Fasilitator PUSPAGA di tiap Balai RW yang terdapat pelayanan PUSPAGA, tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi saja namun Masyarakat juga aktif  dalam  mengakses  layanan  PUSPAGA  Balai  RW  lainnya  seperti  konseling  dan  kelas parenting.  Dengan  didukungnya  keaktifan  Masyarakat  ini  dapat  membantu  penyebaran serta penyerapan informasi terkait pencegahan KDRT secara tepat dan cepat, masyarakat juga dapat mengetahui hal apa yang harus mereka lakukan apabila di lingkungan mereka terdapat  tindakan  KDRT.  Komunikasi  termasuk  dalam  strategi  pencegahan  KDRT,  dengan dilakukannya  komunikasi  melalui  sosialisasi,  edukasi,  penyebaran  KIE,  serta  adanya  kelas parenting  maka  diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya  KDRT  di  Klampis  Ngasem  dan dapat menghasilkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

## 2. Sumber Daya
Sumber  daya  memberikan  peranan  yang  penting  pada  pengimplementasian  kebijakan. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan efektif apabila para pelaksana kebijakan tidak melaksanakan  tanggung  jawab  mereka  dengan  benar.  Sumber  daya  yang  dimaksudkan dalam  pengimplementasian  ini  adalah  segala  hal  yang  saling  terkait  akan  segala  sesuatu yang mendukung tercapainya implementasi kebijakan. Sumber daya dalam implementasi ini mencakup beberapa hal antara lain sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
Dilihat  dari  variabel  sumber  daya,  implementasi  kebijakan  PUSPAGA  dalam  upaya pencegahan  dan  penanganan  KDRT  di  Kelurahan  Klampis  Ngasem  Kota  Surabaya  kurang terlaksana  dengan  baik,  karena  berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti  menyebutkan  bahwa
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.110-120                                 Diana Safitri, Katerina Bataha DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Fasilitator PUSPAGA Balai RW masih kurang sumber daya manusianya, sehingga program ini berjalan dengan cukup lambat dan kurang luasnya penyebaran pelayanan PUSPAGA Balai RW  dalam  beberapa  bulan  terakhir.  Sehingga  pada  saat  pelayanan  masih  kurang  efektif, karena  hanya  ada  satu  Fasilitator  di  setiap  Balai  RW  dan  ini  membuat  pelayanan  menjadi lambat  dan  tidak  efisien.  Kemudian  untuk  sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  sudah cukup lengkap dan memadai untuk dilaksanakannya pelayanan PUSPAGA Balai RW, sarana dan prasarana yang terdapat di tiap balai RW adalah antara lain wifi, computer, meja, kursi, lcd projector, screen projector, banner, KIE, printer dan lainnya. Dengan adanya sarana dan prasaranan  yang  lengkap  maka  dapat  mendukung  terlaksananya  implementasi  kebijakan dengan baik dan berjalan dengan maksimal.

## 3. Disposisi
Karakteristik  atau  perilaku  pelaksana  kebijakan  mempunyai  peran  yang  sangat  penting dalam  terwujudnya  keberhasilan  implementasi  kebijakan  tersebut.  Karakteristik  yang  paling utama  dari  pelaksana  adalah  memiliki  tingkat  kejujuran  serta  komitmen  yang  tinggi  pada saat pengimplementasian kebijakan Para pelaksana program PUSPAGA di Klampis Ngasem harus  memiliki  kejujuran  serta  komitmen  yang  tinggi  kepada  Masyarakat,  karena  dengan sikap  jujur  dan  komitmen  para  Fasilitator  PUSPAGA  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan tersebut maka dapat membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi tinggi, sehingga  mereka  dengan  suka  rela  akan  melaporkan  atau  melakukan  konseling  terkait permasalahan keluarga kepada para Fasilitator PUSPAGA Balai RW.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  hal  penting  yang  terdapat  dalam  pengimplementasian kebijakan.  Struktur  birokrasi  serta  pelaksanaan  SOP Standard  Operating  Procedure pada program PUSPAGA Balai RW Klampis Ngasem pada saat penelitian menggunakan SOP yang telah ditentukan oleh PUSPAGA Kota Surabaya dan terdapat SOP tambahan, hal ini terjadi dikarenakan terdapat penyesuaian terhadap situasi kondisi yang terjadi di lapangan. Pada pelaksanaannya  para  fasilitator  melayani  masyarakat  menggunakan  SOP  yang  berlaku, antara lain yaitu; Pada saat pelayanan pengaduan, korban bisa datang langsung ke Balai RW  terdekat  untuk  melakukan  pengaduan  kepada  Fasilitator  PUSPAGA  yang  sedang bertugas  dan  hal  ini  adalah  langkah  awal  yang  dilakukan  karena  dari  sini  akan ditemukannya  akar dari permasalahan  tersebut,  kemudian  Fasilitator akan  melakukan  olah kasus  agar  dapat  dilakukannya  penjangkauan  kebutuhan  korban  apakah  kasus  ini  bisa diselesaikan  oleh  Fasilitator  PUSPAGA  Balai  RW  atau  memerlukan  bantuan  serta  rujukan  ke psikolog  dari  pusat  yaitu  psikolog  dari  DP3APPKB  dan  memerlukan  bantuan  hukum  dari DP3APPKB.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.110-120 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  masalah  sosial  yang  sering terjadi  di  Indonesia,  yang  mengancam  kesejahteraan  perempuan  dan  anak.  Edukasi  dan kesadaran  masyarakat  penting  untuk  mencegah  dan  menangani  kasus  KDRT.  Program PUSPAGA Balai RW di Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya, merupakan upaya pemerintah dalam  menangani  masalah  ini.  Saran  untuk  program  tersebut  mencakup  sosialisasi menyeluruh tentang KDRT, kunjungan door to door, penambahan jumlah Fasilitator PUSPAGA Balai RW, untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  M.  (2011).  Kekerasan  Perempuan  dalam  Perspektif  Hukum  dan  Sosiokultural. Jurnal Wawasan Yuridika , 25 (2), 399-411.
Ardito,  M.  M.  R.,  &  Puspaningtyas,  A.  (2023).  Efektivitas  Program  Puspaga  dalam Meningkatkan  Kehidupan  dan  Ketahan  Keluarga  di  Tingkat  Balai  RW. Jurnal  Media Administrasi , 8 (2), 53-60.
Fauzi,  L.,  &  Rosnawati,  E.  (2023).  Analisis  Putusan  Hakim  No.  180/Pid.  Sus/2020/PN  Sda terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Researchjet Journal of Analysis and Inventions , 2 (4).
Fadel, M., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Qolamuna: Jurnal Studi Islam , 8 (2), 49-65.
Fitriati,  C.  A.,  Safrida,  S.,  Pratama,  A.,  &  Marefanda,  N.  (2023).  Implementasi  Pusat Pembelajaran  Keluarga  (PUSPAGA)  dalam  Merealisasikan  Lingkungan  Ramah Perempuan  dan  Peduli  Anak  Kabupaten  Nagan  Raya. Dialogue:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 5 (2).
Fridalni,  N.,  Sapardi,  V.  S.,  &  Minropa,  A.  (2020).  Ketidakberdayaan  akibat  KDRT  dan  cara mengatasinya dengan tekhnik afirmasi. Jurnal Abdimas Saintika , 2 (1), 8-11.
Husso,  M.,  Notko,  M.,  Virkki,  T.,  Holma,  J.,  Laitila,  A.,  &  Siltala,  H.  (2021).  Domestic  violence interventions in social and health care settings: Challenges of temporary projects and short-term solutions. Journal of Interpersonal Violence , 36 (23-24), 11461-11482.
Khakhimah,  N.,  Sutrisno, E.,  &  Asropi,  A.  (2023).  Implementasi  Kebijakan Pusat  Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus). Journal of Public Policy and Applied Administration , 51-72.
Kourti, A., Stavridou, A., Panagouli, E., Psaltopoulou, T., Spiliopoulou, C., Tsolia, M., ... & Tsitsika, A.  (2023).  Domestic  violence  during  the  Covid-19  pandemic:  a  systematic review. Trauma, violence, & abuse , 24 (2), 719-745.
La  Ode  Muhammad  Elwan,  Muhammad  Yusuf,  &  La  Ode  Herman  Halika.  (2022).  MINING POLICY  CONFLICT:  Recruitment  of  Local  Workers  in  Morosi  Industrial  Estate,  Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.110-120                                 Diana Safitri, Katerina Bataha DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.326 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Ode,  L.,  Elwan,  M.,  Kadir,  A.,  Rezkiawaty,  S.  U.,  &  Qomariyah,  E.  (2023).  Implementation  of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation  of  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budgets  2020  ). Journal  of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252.
https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108
Rahmawati,  D.,  &  Alya,  A.  S.  (2023,  November).  Implementasi  Puspaga  untuk  Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya. In Seminar Nasional dan Call for Paper  2023  dengan  tema"  Penguatan  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP (Vol. 10, No. 1, pp. 210-219).
Syahputri,  F.  B.  (2022).  Peran  PUSPAGA  dalam  Pencegahan  Kekerasan  Pada  Anak. JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan) , 9 (02), 177-187.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Santoso,  A.  B.  (2019).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Terhadap  Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. Komunitas , 10 (1), 39-57.
Virkki,  T.  (2017).  At  the  interface  of  national  and  transnational:  The  development  of  Finnish policies  against  domestic  violence  in  terms  of  gender equality. Social  Sciences , 6 (1),
31.
Wardhani,  K.  A.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Perempuan  Korban  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum , 1 (1), 21 – 31.
Yanti, V. A. S. (2021). Analisis Kasus KDRT yang Di Alami Ibu Karsiwen dalam Perspektif Hukum dan Ham Serta Pemenuhan Dan Perlindungan Atas Hak-Haknya.