## Pertanggungjawaban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Taris Luthfansyah tluthfansyah@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The phenomenon of globalization creates many serious crime problems,  one  of  which  is  the  crime  of  trafficking  in  persons.  The crime of trafficking in persons is a contemporary slavery and violation of human rights. The crime of trafficking in persons is closely related to narcotics crimes, this can be seen in the free circulation of narcotics Victims of trafficking in persons are exploited to distribute narcotics to  various  regions  and  countries.  Narcotics  dealers  use  victims  of trafficking in persons to be free from punishment in the event of an arrest in the delivery of the narcotics. That way the victims of the crime of trafficking in persons will receive the legal consequences of their actions. Whereas in Article 18 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it is stated that victims of the crime of trafficking in persons cannot be punished. Keywords: Human Trafficking; Narcotics; Article 18 of the PTPPO Law.

## Abstrak
Fenomena globalisasi membuat banyak permasalahan kejahatan yang cukup serius, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbudakan masa kini dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang sangat berkaitan dengan tindak pidana narkotika, hal tersebut dapat dilihat pada peredaran bebas narkotika. Pelaku bandar narkotika menggunakan tindak pidana perdagangan orang untuk mengedarkan narkotika. Para korban tindak pidana perdagangan orang dieksploitasi unutuk mendistribusikan narkotika ke berbagai daerah dan negara. Pelaku bandar narkotika menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang agar terbebas dari hukuman apabila terjadi penangkapan dalam pengiriman narkotika tersebut. Dengan begitu para korban tindak pidana perdagangan orang yang akan menerima akibat hukum dari perbuatanya. Padahal dalam pasal 18 Undang- Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa korban dari tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipidana.
Kata Kunci: Perdagangan Orang; Narkotika; Pasal 18 UU PTPPO.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022
How to cite: Taris Luthfansyah, ‘Pertanggungjawaban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 26 Agustus 2022; Diterima 15 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i5.38560 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2022 Taris Luthfansyah

## 1970 Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...

## Pendahuluan
Di Indonesia tindak pidana perdagangan orang diatur didalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dapat disebut UU PTPPO. Didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 1 Ramainya kasus tindak pidana perdagangan orang didasari oleh meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan ditemukan juga anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri.
Terdapat dua faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yaitu kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Dari kedua faktor tersebut terdapat juga bentuk- bentuk dari perdagangan orang. Ada banyak bentuk perdagangan orang yang dilakuan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, salah satu bentuknya adalah perdagangan orang berdasarkan eksploitasi. Bentuk eksploitasi perdagangan orang dapat dibedakan menjadi eksploitasi seksual dan eksploitasi non seksual. Eksploitasi seksual dapat dikategorikan sebagai pelacuran, kawin paksa dan kawin melalui perantara, sedangkan eksploitasi non-seksual dapat dikategorikan sebagai kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. 2 Eksploitasi seksual dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan seksual yang menjurus kepada pornografi dan bertujuan untuk prostitusi. Sedangkan Eksploitasi non seksual dapat diartikan sebagai
1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).
2 Syamsuddin, ‘Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban’ (2020) Vo.6 No.1 Sosio Informa.[23].
penyalahgunaan tenaga kerja untuk dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan yang ilegal atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
Banyak pelaku perdagangan orang yang mengekspoitasi korbannya untuk menjadikan korbannya sebagai pengedar atau kurir obat-obatan terlarang seperti narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainya. Melihat salah satu bentuk perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut, narkotika merupakan obat-obatan yang dilarang beredar bebas di Indonesia. Narkotika merupakan obat-obatan yang berbahaya jika beredar bebas karena narkotika dalam ilmu kesehatan merupakan obat-obatan yang dipergunakan untuk menunjang kesehatan seseorang. Jika narkotika digunakan tidak sesuai penggunaanya atau disalahgunakan maka akan mengakibatkan kerugian bagi penggunanya.
Pada dasarnya Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang Narkotika yaitu Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Dengan adanya Undang - Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak menutup kemungkinan adanya peredaran narkotika secara ilegal. Di dalam Undang - Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan tentang definisi pengedar narkotika. Secara sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. 3 Dalam peredaran narkotika, para bandar narkotika mempunyai banyak macam cara untuk mendistribusikan narkotika. Salah satunya adalah dengan menggunakan tindak pidana perdagangan orang untuk mendistribusikan narkotika. Bandar narkotika menggunakan korban dari perdagangan orang untuk dijadikan pengedar yang mendistribusikan narkotika ke berbagai daerah dan negara. Bandar narkotika menggunakan korban perdagangan orang agar terbebas dari hukum apabila terjadi penangkapan dalam pengiriman narkotika tersebut. Karena dengan begitu para
3 Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Apakah bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar?’, (hukumon- line,2016)https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-nar- kotika-sama-dengan-pengedar/, dikunjungi pada tanggal 20 mei 2021.
Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
korban perdagangan orang yang akan menerima akibat hukum dari perbuatanya. Daerah yang mudah terjadi peredaran narkotika terutama yang sering melibatkan warga negara asing (WNA) adalah daerah yang banyak memiliki tempat pariwisata yang menjadi tujuan utama bagi turis Internasional atau warga negara asing maupun turis dalam negeri untuk berlibur. Terdapat banyak kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat yang bersangkutan dengan narkotika termasuk warga negara asing (WNA). Salah satu kasus yang menarik untuk dibahas adalah kasus Mary Jane Fiesta Veloso. Mary Jane Fiesta Veloso merupakan terpidana mati kasus narkotika asal negara Filipina, atas kasus penyelundupan narkotika berjenis heroin dengan berat 2.611 gram (2,611 Kg) di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada tahun 2010.
Dengan ditemukan barang bukti tersebut, Mary Jane Fiesta Veloso dituntut vonis pidana penjara selama seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso.

## Peniadaan Pidana Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan yang buruk terhadap harkat dan martabat manusia. Di dalam KUHP, perdagangan orang diartikan sebagai perbuatan pidana yang diatur secara eksplisit dalam pasal 297. Dalam pasal 297 menyebutkan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. 4
Sedangkan menurut UU PTPPO, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Jo. Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perubahan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958).
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Yang dimaksud penyalahgunaan kekuasaan disini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para penyalur tenaga kerja ketika mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Para penyalur tenaga kerja tersebut memanfaatkan para tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri untuk keuntunganya sendiri. Jadi penyalah gunaan kekuasaan dilakukan oleh seseorang yang posisi kedudukannya lebih tinggi daripada si korban. Sedangkan posisi rentan sendiri adalah dimana seseorang tersebut dalam posisi yang sangat berpeluang untuk diperdagangkan oleh para penyalur tenaga kerja. Dalam posisi tersebut seseorang dapat dengan mudah diekploitasi untuk dipekerjakan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Perempuan dan anak-anak merupakan kalangan yang berada di dalam posisi rentan untuk diperdagangkan oleh para pelaku tindak pidana perdagngan orang. Perdagangan orang dapat terkait dengan siapa pun dan usia berapa pun, tetapi perdagangan orang sering kali disebut dengan perdagangan perempuan dan anak dibawah umur. Sering disebut dengan perdagangan perempuan dan anak dibawah umur dikarenakan korban yang menjadi perdagangan orang banyak yang terdiri dari perempuan dan anak dibawah umur.
Tindak pidana perdagangan orang memiliki modus yang berbeda-beda di setiap negara di dunia, bergantung pada para pelaku yang melakukan perdagangan orang. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi:
1. Sebagai Buruh Imigran;
2.  Sebagai Pekerja Seks;
3.  Sebagai Buruh Anak;
4.  Sebagai Pengedar Narkotika.
Dari bentuk diatas, disini penulis lebih terpaku kepada korban perdagangan orang sebagai pengedar narkotika, karena disini korban sering di eksploitasi untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika (pengedar/kurir) oleh bandar narkotika. Hal ini bandar tindak pidana narkotika menggunakan korban tersebut bertujuan agar bandar narkotika tersebut tidak terdampak langsung jika terjadinya penangkapan oleh petugas.

## 1974 Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
Pengertian korban terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa korban adalah orang yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 5 Pengertian korban ( victims ) menurut Muladi yaitu orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara termasuk penyalah guna kekuasaam. 6 Selain pengertian korban dari pendapat para ahli dan UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian korban menurut UU PTPPO pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. 7
Sifat umum yang terdapat didalam Undang-undang pidana mengandung kemungkinan dijatuhkannya pidana secara tidak adil. Dengan kata lain terdapat kemungkinan terjadinya bahwa seseorang yang tidak bersalah dipidana, dikarenakan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi seseorang tersebut tidak sama sekali memiliki maksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana tersebut.
Perbuatan pidana tersebut dilakukanya karena terdapat suatu keadaan terpaksa dari faktor internal dari seseorang tersebut atau faktor eksternal. Faktor internal merupakan keadaan-keadaan yang melekat pada pribadi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sehingga seseorang tersebut dikecualikan dikecualikan dalam
5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 293).
6 Muladi, Hak Asasi Manusi: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prepektif Hukum Dan Masyarakat (Refika Aditama 2005).[108].
7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).
dijatuhkan pidana. Hal tersebut terdapat didalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: 8
1.  Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2.  Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3.  Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.
Dari Pasal 44 KUHP di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang tidak mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidananya karena gila atau mental disolder , tidak dapat dibebankan pidana atas perbuatan pidananya.
Sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang didapat dari adanya daya paksa ( Overmacht ) dari luar seseorang tersebut. Didalam Pasal 48 KUHP mengatakan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. 9 Daya paksa (Overmacht) merupakan suatu keadaan dimana seseorang tersebut karena ancaman atau dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Paksaan (dwang) dapat berupa fisik maupun psikis yang ditujukan kepada seseorang tersebut. Secara umum daya paksa ( overmacht ) dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:
1.  Daya paksa absolut;
2.  Daya paksa relatif;
3.  Keadaan darurat.
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perubahan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958).
9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Jo. Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perubahan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958).

## 1976 Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
Melihat dari pasal 48 KUHP tersebut perbuatan yang dilakukan oleh korban perdagangan orang yang dijadikan pengedar narkotika karena paksaan dari pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dipidana. Pasal 48 KUHP merupakan dasar untuk alasan penghapus pidana bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang melakukan perbuatan tindak pidana.
Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana”. 10 Terdapat penjelasan tentang pasal tersebut yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri”. Dapat ditentukan bahwa unsur “dipaksa” tersebut sudah memenuhi atau tidak di pidananya korban tindak pidana perdagangan orang yang juga melakukan tindak pidana narkotika. Kriteria unsur dipaksa dalam pasal UU PTPPO terdiri dari:
1.  Keadaan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri diartikan sebagai ketidaksamaan antara kehendaknya sendiri dengan keadaan, dalam hal ini korban berada di dalam paksaan untuk disuruh melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.
2.  Suatu peristiwa yang terdapat paksaan secara psikis atau batin memiliki arti paksaan yang dimaksud dalam pasal 18 UU PTPPO.
3.  Korban tindak pidana perdagangan orang dijadikan sebagai perantara untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.
Berdasarkan bunyi Pasal 18 dan penjelasnya, terdapat alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf yang membuat korban tindak pidana perdagangan orang tidak dipidana jika melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Alasan Pembenar merupakan
10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).
alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. 11 Alasan Pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. 12 Berdasarkan pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf, dapat diketahui bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk alasan pemaaf. Alasan pemaaf tersebut digunakan dalam menghapus pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Alasan pemaaf tersebut berdasarkan hapusnya unsur kesalahan dari seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Korban tindak pidana perdagangan orang melakukan perbuatan pidana akan tetapi dalam melakukanya mendapat paksaan dari pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## Mekanisme Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang yang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. 13 Didalam ilmu hukum mengenal empat sistem pembuktian sebagaimana berikut:
1.  Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ( Positief Wettelijke Bewijstheorie );
2.  Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ( Conviction Intime );
11 Moeljiatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2002).[137].
12 ibid .
13 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Mandar Maju 2003).[11].
Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
3.  Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis ( La Conviction Raisonne );
4.  Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ( Negatief Wettelijk ).
Di Indonesia sistem pembuktian di dalam KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, jika melihat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang rumusannya sebagai berikut, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. 14 Di dalam rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dilihat bahwa pembuktian harus didasarkan pada sedikitnya ada dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim yang didapat dari alat - alat bukti tersebut
Menngenai alat bukti yang sah, didalam KUHAP telah mengatur jenis-jenis alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu: 15
a.  Keterangan Saksi; b.  Keterangan Ahli;
c.  Surat;
d.  Petunjuk;
e.  Keterangan Terdakwa.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mengatur secara khusus tentang alat bukti yang tidak diatur didalam KUHAP. Berkaitan dengan karakteristik tindak pidana perdagangan orang, jika menggunakan pengaturan alat bukti dalam KUHAP saja tidak akan mencukupi. Seperti alat bukti keterangan saksi yang sulit didapatkan selain pada saksi korban, selain itu tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan proses perekrutan yang tidak hanya secara lokal tetapi juga lintas negara, sehingga dokumen-dokumen perjalanan termasuk dalam salah satu alat bukti penting. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 29 mengatur tentang alat bukti tersebut yang berbunyi: 16
Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
a.  Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b.  Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
1)  tulisan, suara, atau gambar;
2)  peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
3)  huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Selain alat bukti dokumen dan informasi yang merupakan alat bukti diluar KUHAP, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Perdagangan Orang juga menerangkan tentang pengecualian asas unus testis nullus testis pada alat bukti keterangan saksi. Pengecualian tersebut terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang berbunyi “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainya. 17 Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya berupa penegasan dan mengatur lebih sempit daripada KUHAP yang mengatur lebih umum dan berlaku pada seluruh saksi tanpa adanya pembelaan terhadap saksi korban.
16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58).
17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).

## 1980 Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
Mary Jane Fiesta Veloso yang merupakan terpidana mati kasus narkotika asal negara Philipina, atas kasus penyelundupan narkotika berjenis heroin dengan berat 2.611 gram di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada tahun 2010. Sebagaimana yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Pid.Sus/2015. Pada kasus ini Mary Jane sebagai mana berdasarkan dakwaan terbukti telah membawa narkotika golongan I yang dikenal denga sebutan heroin dengan seberat 2.611gram.
Kejadian tersebut di temukan saat petugas bea cukai Bandara Adisucipto, Yogyakarta memeriksa travel bag yang dimiliki Marry Jane, petugas menemukan bungkusan yang didalamnya terdapat serbuk coklat. Kemudian berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 441/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST menerangkan bahwa serbuk coklat tersebut di atas adalah mengandung Heroin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 19 Lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pembuktian tersebut Mary Jane didakwa dengan dakwaan sesuai pasal 114 ayat (2), 113 ayat (2), 112 ayat (2), 115 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim membuktikan dakwaan kesatu yang diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Unsur Setiap Orang: Dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Mary Jane Fiesta Veloso selaku terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya.
2.  Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menakar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman: Dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang disimpulkan bahwa terjadi transaksi Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Heroin seberat 2.611gram berskala Internasional. Yang dimana sdr I.K dan Cristine di Kualalumpur merupakan pemilik heroin tersebut, sedangkan sdr Jhon (Prince Fatu) di Indonesia adalah orang yang akan menerima heroin tersebut melalui terdakwa.
Untuk mewujudkan transaksi itu sdri Cristine telah menyuruh terdakwa untuk membawanya dari Kualalumpur ke Yogyakarta dengan janji akan dicarikan pekerjaan dan juga diberikan akomodasi berupa tiket Kualalumpur - Yogyakarta pulang pergi dan juga diberikan uang sebesar US 500 Dollar untuk keperluan di Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Terdakwa dalam membawa Heroin seberat 2.611gram tersebut dari Kualalumpur ke Yogyakarta tanpa disertai dokumen resmi dari aparat yang berwenang, oleh karenannya perbuatan  terdakwa  tersebut  dapat  dikwalifisir  telah  dilakukan  secara  tanpa hak atau melawan hukum.
3.  Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram: Berdasarkan fakta hukum setelah Aparat Bea Cukai Yogyakarta menimbang Heroin yang dibawa oleh Terdakwa berat seluruhnya adalah 2.611gram, yang kemudian oleh petugas bea dan cukai Yogyakarta dibagi menjadi 4 (empat bagian) dan dimasukkan ke dalam plastik putih dengan berat masing-masing plastic I seberat 559gram, plastic II seberat 695gram, plastic III seberat 581gram dan plastic IV seberat 776gram. Bahwa oleh karenanya berat yang melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi sehingga unsur ketiga ini dinyatakan telah terbukti secara sah.
Dari seluruh unsur dari pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu. Dalam pertimbangan unsur kesatu tersebut yang selama pemeriksaan di dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengahpus tanggungjawab pidana.
Kemudian dalam putusan Nomor 385/Pid. B/2010/PN.SLMN tanggal 11 Oktober 2010 di tingkat pertama hakim menyatakan bahwa, MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang

## 1982
Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Menjatukan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan “Pidana Mati”.
Dalam tingkat banding dalam putusan nomor 131/PID/2010/PTY tanggal 23 Desember 2010 pada pengadilan Tinggi Yogyakarta, majelis hakim memutuskan bahwa, Menerima permintaan banding dari TerdakwaI Pembanding; Menguatkan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/PID. B/2010/PN. Slmn tanggal 11 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut dan membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara.
Kemudian dalam tingkat kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/Pid.Sus/2015 tanggal 31 Mei 2011, hakim memutus bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARY JANE FIESTA VELOSO, di tolak dan membebankan biaya perkara kepada Negara.
Berdasarkan putusan diatas terpidana mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 16 Januari 2015. Dalam peninjauan kembali tersebut terdapat novum berupa:
1.  Novum PK-1 : Bukti Surat Keterangan dikeluarkan Sekolah Tinggi Bahasa Asing, STBA LIA No. 015/KSTBALIA-YK/I/15 tanggal 16 Januari 2015 perihal mengenai status Sdri. nuraini;
2.  Novum PK-2 : Bukti Ijazah Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta atas nama Nuraini, Sarjana Sastra (S.S.) tanggal 28 Februari 2011;
3.  Novum PK-3 : Bukti Surat Tugas No. 021/ST/KSTBALIA/V/10 tertanggal 25 April 2010 yang menunjukkan bahwa juru bahasa pada saat proses perkara tersebut (nuraini) masih berstatus sebagai Mahasiswa pada STBA LIA Yogyakarta.
Ketiga Novum tersebut sebagai bukti tentang kapasitas Sdri. Nuraini sebagai penerjemah pada proses pemeriksaan Perkara Pidana No. 385/Pid.B/2010/PN.Slmn. Novum tersebut menjadi penguat bukti bahwa Sdri. Nuraini sebagai penerjemah tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan proses persidangan secara benar dan tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan untuk mengambil manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasehat hukum tersebut untuk kepentingan pembelaannya secara pribadi.
Tetapi oleh Mahkamah Agung Novum tersebut ditolak dengan alasan bahwa surat bukti PK-I, PK-II, PK-III tidak memiliki nilai sebagai Novum yang menentukan atau terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai alasan dari pemohon peninjau kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c KUHAP. Majelis Hakim tetap menetapkan putusan yang dimohonkan oleh pihak peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.
Dari putusan tersebut, disini penulis berpendapat bahwa Mary Jane merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang yang diekspoitasi untuk mengirimkan narkotika dengan janji akan dicarikan pekerjaan. Karena di dalam pengakuannya Mary Jane tidak mengetahui di dalam travel bag tersebut terdapat Heroin. Menurut Supreme Court Republic of the Philippines bahwa Mahkamah Agung Philipina mengizinkan pengambilan kesaksian terpidana pengedar narkoba Mary Jane Veloso terhadap perekrutnya yaitu Maria Cristina P. Sergio dan Julius L. dalam kasus perdagangan manusia. 18 Pengambilan kesaksian tersebut dengan cara deposisi melalui introgasi tertulis mengingat kondisi penangguhan hukuman Mary Jane dan pemenjaraannya di Indonesia. Mary Jane adalah saksi terakhir dalam kasus perdagangan manusia yang memenuhi syarat perekrutan ilegal terhadap khasus Maria Cristina P. Sergio dan Julius L yang perkaranya di gelar di Pengadilan Regional Cabang 88 di Sto. Domingo, Nueva Ecija. 19 Kemudian diperkuat dari pada Supreme Court Republic of the Philippines bahwa Mary Jane ternyata memang korban tindak pidana perdagangan orang dimana di Indonesia dia sebagai terpidana tindak pidana Narkotika.
18 Supreme Court of the Philippines, SC Allows Deposition of Mary Jane Veloso Abroad (sc. judiciary, 2019), https://sc.judiciary.gov.ph/7622/ , diakses pada 29 September 2021.
19 Vince  Nonato, After Five Years, Mary Jane Veloso Finally Allowed To Tell Side Of Her Story,But.. , (onenews, 2020), https://www.onenews.ph/articles/after-five-years-mary-jane-veloso- finally-allowed-to-tell-side-of-her-story-but , diakses pada 29 September 2021.

## 1984 Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
Di dalam proses pembuktian korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus Mary Jane Veloso terdapat 2 (dua) alat bukti yang dapat memiliki nilai kekuatan sebagai alasan pengahpus pidannya. Alat bukti tersebut berupa keterangan terdakwa dan petunjuk. Keterangan terdakwa sendiri sudah dinyatakan dalam persidangan pada tingkat pertama. Sedangkan petunjuk sendiri merupakan bukti baru yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus Mary Jane Veloso.
Petunjuk baru tersebut terdapat dalam Supreme Court Republic Of the Philippines yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung Philippina mengizinkan pengambilan kesaksian Mary Jane dengan cara deposisi atas kasus perdagangan orang yang dilakukan Maria Cristina P. Sergio. Didalam proses pengambilan kesaksian tersebut terdapat hambatan yang membuat proses tersebut ditunda dan membuat proses peradilan kasus tersebut juga ikut tertunda. Jadi dapat disimpulkan dalam suatu proses pembuktian korban tindak pidana perdagangan orang harus memenuhi setidaknya 2 (dua) alat bukti yang saling mendukung dan memiliki nilai kekuatan dalam pembuktian agar bisa dijadikan alasan untuk mengahapuskan pidananya. Mengenai alat bukti yang sah telah diatur didalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.
Pengertian korban sendiri menurut pasal 1 angka 3 UU PTPPO merupakan seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/ atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Jika kasus Mary Jane dikaitkan dengan unsur-unsur korban dalam UU PTPPO sebagai berikut:
1.  Setiap Orang: disini setiap orang yang dimaksud adalah Mary Jane sebagai subyek dari korban perdagangan orang;
2. Mengalami  penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual,  ekonomi:  disini  Mary Jane mengalami penderitaan psikis dan mental karena ia disuruh ke Yogyakarta dengan janji akan dicarikan pekerjaan tetapi malah tertangkap mebawa narkotika jenis heroin dan akhirnya dipidana dengan hukuman mati, sedangkan penderitaan ekonomi karena selama dia di tangkap sampai diputus dia tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan anaknya;
3.  Penderitaan sosial: disini Mary Jane mengalami penderitaan sosial karena ia dikenal sebagai terpidana mati tindak pidana narkotika karena putusan
pengadilan megeri sleman No. 385/PID.B/2010/PN.SLMN yang diperkuat putusan pengadilan tinggi No. 131/PID/2010/PTY, putusan Mahkamah Agung No. 987K/Pid.Sus/2011 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/Pid. Sus/2015 yakni sebagai pengedar narkotika jenis heroin;
4.  Akibat dari tindak pidana perdagangan orang: disini Mary Jane mendapatkan akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang membuatnya diputus pidana mati karena membawa narkotika jenis heroin yang sebenarnya dia tidak mengetahui narkotika tersebut.
Mary Jane dapat dikatakan sebagai korban tindak pidana perdagangan karena memenuhi unsur-unsur diatas. Karena Mary Jane mengalami penderitaan akbibat perdagangan orang dengan janji akan dicarikan pekerjaan. Dia hanya ingin mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya tetapi dia malah dieksploitasi untuk mengirimkan narkotika jenis heroin yang terdapat dalam travel bag yang dia bawa.

## Kesimpulan
Dalam pemidanaan korban tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana narkotika, pemidanaannya dapat ditiadakan karena terdapat pasal 18 UU PTPPO yang mengatur tentang korban tindak pidana perdagangan orang. Pasal 18 UU PTPPO tersebut merupakan alasan pemaaf yang digunakan untuk menghapus pidana terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Alasan pemaaf tersebut berdasar pada hapusnya unsur kesalahan dari seseorang korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam mekanisme pembuktian terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, pembuktiannya diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang cukup dalam tindak pidana narkotika yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Untuk membuktikan bahwa seseorang korban tindak pidana perdagangan orang dalam pembuktian di persidangan menyatakan bahwa seseorang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan korban

## 1986
Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
dari tindak pidana perdagangan orang yang sebagaimana memenuhi unsur pasal 18 UU PTPPO.

## Daftar Bacaan

## Buku
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2008).
Didik Hendro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
Farhan, Aspek  Hukum  Korban  Perdagangan  Orang  di  Indonesia (Sinar  Grafika 2010).
Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Mandar Maju 2003).
Moeljiatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2002).
Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prepektif Hukum Dan Masyarakat (Refika Aditama 2005).
Warjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Refika Aditama 2009).

## Jurnal
Syamsuddin, ‘Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban’ (2020) Vol.6 No.1, Sosio Informa.

## Laman
Supreme Court of the Philippines, ‘SC Allows Deposition of Mary Jane Veloso Abroad’,  https://sc.judiciary.gov.ph/7622/, dikunjungi pada tanggal 29 September 2021.
Tri Jata Ayu Pramesti, ‘Apakah bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar?’, https:// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah- bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar/, dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2021.
Vince Nonato, ‘After Five Years, Mary Jane Veloso Finally Allowed To Tell Side Of Her Story,But..’, https://www.onenews.ph/articles/after-five-years-mary- jane-veloso-finally-allowed-to-tell-side-of-her-story-but ,dikunjungi pada
tanggal 29 september 2021.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perubahan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).

## Taris Luthfansyah: Pertanggungjawaban Korban Tindak...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--