## Journal of Political Issues
Volume 2, Nomor 1, Juli 2020, pp. 34-46 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif
Ramlan Darmansyah 1 , Siti Desma Syahrani 1 , Zulfa Harirah MS 1*
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekan Baru 28293, Indonesia
Info Artikel Dikirim: Apr 30, 2020 Diterima: Jul 27, 2020 Dipublikasi: Jul 30, 2020
Kata Kunci: Daerah; Dinasti Politik; Jabatan; Pemerintahan.
Koresponden: Zulfa Harirah MS, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau
Email: zulfaharirahms@lecturer.u nri.ac.id
Cantuman Sitasi : Darmansyah,  Ramlan,  Siti Desma  Syahran  dan  Zulfa Harirah  MS . 2020.  Potret
Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Adminitratif. Journal of Political  Issues.  2(1);    34-46. Doi: https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.28

## DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.28

## Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract Constitutional  political  dynasties  can  be  regulated  in  such  a  way,  but  in  the context of a democratic country it is considered bad because it prevents the freedom of the people  from  participating  in  contesting  political  positions  and  bureaucratic  positions within the Regional Government. The author discusses the practice of political dynasties that had been established by the elected regional heads over the power they had. The aim of  this  research  is  to  find  a  portrait  of  a  political  dynasty  in  Riau  Province  and  their impact on local democracy. Data collection in this research was carried out by studying literature  by  collecting  related  documents  both  journals,  books  and  news  in  the  mass media.  The  results  of  this  study  indicate  that  in  the  regional  government  environment  in Riau  Province  whether  the  Governor,  Regent  and  Mayor  are  considered  to  have  built political dynasties by inaugurating families namely children, wives, brothers and sisters to fill strategic positions in Provinces, Regencies and Cities. Finally, the practice of political dynasties has an adverse effect on governance because the practice of political dynasties is an early form of abuse of power. Among them is the flourishing of corrupt and collusive practices and hindering freedom of people who have the competence to compete in filling strategic positions within the Regional Government..
Abstrak Dinasti politik secara konstitusi dapat diatur  sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks  negara  demokrasi  dinilai  buruk  sebab  menghalangi  kebebasan  masyarakat  untuk ikut  berkontestasi    memperebutkan    jabatan  politik  dan  jabatan    birokrasi  dilingkungan Pemerintahan Daerah.  Penulis membahas praktik dinasti politik yang telah dibangun oleh kepala  daerah  terpilih  atas  kekuasaan  yang  telah  mereka  miliki.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk menemukan potret dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau. Pengambilan data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  studi  literatur  dengan  mengumpulkan dokumen-dokumen  terkait  baik  jurnal,  buku  maupun  kabar  berita  di  media  massa.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Riau  baik  itu  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  dinilai  telah  membangun  dinasti  politik dengan melantik keluarga yaitu anak, istri, kakak dan adik untuk mengisi jabatan-jabatan strategis  di  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota.  Akhirnya,  praktik  dinasti  politik  ini  memiliki dampak  yang    tidak  baik  bagi  tata  kelola  pemerintahan    karena  praktik  dinasti  politik adalah  bentuk  awal  dari  penyelewengan  kekuasaan.  Diantaranya  yakni  tumbuh  suburnya praktik  korupsi  dan  kolusi  serta  menghalangi    kebebasan    masyarakat  yang  memiliki kompetensi  untuk  berlomba-lomba    mengisi  jabatan  strategis  dilingkungan Pemerintahan Daerah.

## Tentang Penulis:
Ramlan Damansyah, merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan yang tertarik pada kajian politik lokal.
Siti Desma Syahrani , merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan yang tertarik pada kajian politik lokal.
Zulfa Harirah. MS , menyelesaikan studi S2 pada jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  merupakan  suatu  wujud  dari  otonomi  daerah  dimana  diberikannya kewenangan kepada daerah oleh pusat untuk membentuk pemerintahan di tingkat lokal atau ditingkat  daerah  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga  ditingkat  lokal  secara demokratis  dan  didasarkan  pada  tujuan  nasional,  yaitu  pembangunan    nasional  dan kesejahterakan  masyarakat.    Asas  desentralisasi  merupakan  wujud  dari  adanya  otonomi daerah  yang  diharapkan  melahirkan  pemerintahan  di  tingkat  lokal  yang  demokratis,  bersih, transparan dan akuntabel ( Habibi, 2015 ).
Pada  dasarnya,  otonomi  daerah  dilakukan  untuk  memajukan  demokrasi  dalam  arti otonomi  daerah  menjadikan  pemerintah  lebih  dekat  dengan  masyarakat,  menjadikan dukungan lebih nyata menyediakan kesempatan yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses  politik,  dan  membantu  terbangunnya  kebijakan-kebijakan  dan  pelayanan-pelayanan jasa  yang  lebis  responsif  ( Said,  2008;  Djuyandi,  Riadi,  Ulhaq  dan  Drajat,  2019 ).  Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan  rumah  tangga  sendiri,  dengan  dibentuknya  pemerintahan  ditingkat  daerah.  Otonomi daerah  juga  dapat  dimaknai  dengan  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah, dengan demikian kebutuhan ditingkat daerah dapat dipenuhi berdasarkan kebutuhan dan hak asal usul daerah tersebut.
Namun,  harapan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  lokal  yang  baik  dan  demokratis bukan  merupakan  suatu  hal  yang  mudah.  Lahirnya  raja-raja  kecil  ditingkat  lokal,  kekuatan dari  beberapa  kelompok  mayoritas  yang  memegang  kekuasaan,  praktik  dinasti  politik,  serta praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang, merupakan tantangan bagi  desentralisasi atau otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang baik dan demokratis. Salah satu yang  ingin  diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah  dinasti  politik,  sebab  dinasti  politik  yang  kian mewabah  di  Indonesia  merupakan  sebuah  ancaman    ( Hidayati,  2014 ).  Dikatakan  demikian karena  dianggap  dapat  menutup  peluang  lahirnya  pemimpin  berkualitas,  juga  dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru yaitu memberikan posisi kepada anggota keluarga dalam struktur kekuasaan.
Kesejahteraan masyarakat  dan peningkatan pembangunan daerah diyakini  tidak akan tercipta  jika  hubungan  kekekuargaan  menjadi  sumber  sebuah  kekuasaan.  Sebab,  kekuasaan yang bersumber dari hubungan kekeluargaan akan menghasilkan dinasti politik yang mampu menutup  demokratisasi  yang  baik  sehingga  mereka  akan  selalu  menang  disetiap  pemilihan kepala  daerah.  Dinasti  politik  ini  juga  membuka  celah  bagi  terbentuknya  kerajaan  baru dengan menempatkan anak dan keluarga lainnya  ( Muliansyah, 2015 ). Bukan tidak mungkin akan terjadi pelanggengan kekuasaan yang telah dimiliki ( Rahmat, 2015 ).
Dalam  demokrasi  yang  ideal,  seharusnya  rakyat  memiliki  peluang  yang  lebih  besar untuk  terlibat  dalam  proses  politik.  Artinya  sangat  terbuka  ruang  partisipasi  bagi  seluruh masyarakat  untuk  ikut  berkontribusi  memperebutkan  jabatanjabatan  politik  maupun  jabatan administrative mulai dari level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  ( Susanti,  2017 ).  Tetapi  kenyataannya,  masyarakat  masih  terhalang oleh  status  atau  hak-hak  sosialnya  sebagai  akibat  dari  fenomena  politik  dinasti.  Sering  kali dalam  pengisian  jabatan  pemerintahan  tidak  di  praktik  kan  secara  proposional  kedekatan politik menjadi syarat yang sangat menentukan dalam setiap pengisian jabatan ( closed career system ) ( Prasojo, 2014 ).  Unsur senioritas, kekerabatan dan politik masih mendominasi dalam setiap pengisian jabatan.
Praktik  dinasti  politik  merupakan  salah  satu  masalah  yang  sering  terjadi  pada pemerintahan  tingkat  lokal.  Praktik  dinasti  politik  juga  terjadi  pada  ruang  lingkup Pemerintahan  Daerah  di  Provinsi  Riau,  hal  tersebut  disampaikan  oleh  Direktur  Forum Masyarakat  Bersih  (FOERMASI)  Muhammad    Nurul  Huda  yang  mengatakan  bahwa  ada beberapa  daerah  yang  diduga  membentuk  dinasti  politik  pada  pemilihan  kepala  daerah ( medialokal.co,  2019 ).  Daerah  tersebut  diantarannya  yaitu  Kota  Dumai,  Kabupaten
Kepulauan  Meranti,  Indragiri  Hulu,  Bengkalis,  Pelalawan,  Rokan  Hulu,  Kuantan  Singingi, Rokan  Hilir  Dan  Siak.  Paparan  ini  dapat  diartikan  bahwa  praktik  dinasti  politik  dilakukan hampir seluruh kabuapten/Kota di Provinsi Riau.
Bukan  hanya  itu,  tercatat  beberapa  kepala  daerah  Provinsi  Riau  yang  terdahulu  juga pernah  melakukan  praktik  dinasti  politik.  Seperti  Gubernur  Rusli  Zainal  yang  membawa kerabatnya  dalam  jabatan  strategis,  sehingga  berdampak  pada  tindakan  penyelewengan kekuasaan  yaitu  kasus    korupsi  ( Saeni,  2014 ).  Praktik  dinasti  politik  kemudian  dilanjutkan dengan  Gubernur  berikutnya  yaitu  Annas  Maamun  yang  diduga  telah  membentuk  politik kekeluargaan atau dinasti politik dengan melantik anaknya untuk menduduki jabatan startegis ( Hermanto, 2014 ).
Hal  ini  tentu  saja  mengindikasikan  bahwa  dinasti  politik  sebagai  penyakit  yang selama  ini  menggerogoti  demokrasi  belum  dapat  diselesaikan.  Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini berhasrat  untuk  mengulas  lebih  dalam  praktik  dinasti  politik  Provinsi  Riau  yang  dilakukan selama  beberapa  masa  kepemimpinan.  Tulisan  ini  akan  fokus  pada  pemerintahan  Daerah Provinsi Riau, dimana terdapat beberapa kepala daerah yang tercatat dan dikritik karena telah melakukan  praktik  dinasti  politik  dengan  memberikan  jabatan-jabatan  strategis  kepada pejabat  negara  dan  birokrasi  berdasarkan  status  kekeluargaan.  Berdasarkan  latar  belakang yang  telah  penulis  uraikan  diatas  maka  penelitian  ini  akan  fokus  menyoroti  peta  dinasti politik yang terjadi di Provinsi Riau termasuk dampak yang ditimbulkannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif.  Dimana  penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  kata-kata  dan  mengumpulkan  informasi secara  terperinci.  Pemilihan  penelitian  kualitatif  deskriptif  bertujuan  untuk  menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, penelitian deskriptif dapat dilakukan  di  pustaka  atau  di  lapangan.  Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  dimana sumber  data  diperoleh  dari  berbagai  sumber.  Penulis  memanfaatkan  sumber-sumber  dari buku ataupun jurnal,  dokumen-dokumen berbagai  peraturan perundangan  yang relevan,serta sumber-sumber  berita  terkini  dan  terpecaya  dengan  melakukan  penelusuran  dan  pencarian yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  sehingga  menjadi  bahan  penelitian.  Lokasi penelitian adalah di Provinsi Riau.  Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan analisis data sesuai teori yang digunakan hingga diperoleh jawaban penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dinasti Politik
Dinasti  dalam  arti  politik  tradisional,  dimana  penguasa  berupaya  meletakkan  keluarga, saudara dan kekerabatannya pada jabatan-jabatan strategis  dengan tujuan  membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan nasional maupun lokal ( Agustino, 2014 ). Upaya ini dilakukan  dengan  tujuan  mereka  yang  menjadi  anggota  dinasti  politik  akan  selalu  menjaga agar kekal dalam kekuasaan disamping itu agar mampu mengendalikan departemen dan dinas sesuai dengan keinginan dinasti politik yang sedang dibangun. Agustino mengatakan bahwa praktik  dinasti  politik  memberi  pengaruh  buruk  pada  pembangunan  sosiopolitik  dan sosioekonomi  karena  peluang  politik  dan  ekonomi  menjadi  amat  terbatas  bagi  setiap warganegara,  bahkan  diasumsikan  akan  terjadi  monopoli  oleh  penguasa  dan  kelompok- kelompok (keluarga, saudara dan kerabat) yang dekat dengan pemegang kekuasaan.
Dinasti  politik  berkembang  di  semua  lini  yang  disebut  sebagai  Pemerintah  daerah yang  terdiri  dari  Gubernur,  Bupati  atau  Walikota,  dan  perangkat  daerah    ( Rahayu,  2018 ). Disepakati  bahwa  kualitas  demokrasi  dipengaruhi  oleh  proses  rekrutmen  para  wakil  dan pimpinan-pimpinan  rakyat    ( Agustino,  2009 ).    Penelitian    ( Iskandar,  2015 )  mengatakan
bahwa musuh pertama republik adalah absolutism dalam praktik pemerintahan raja-raja dan sejatinya dinasti politik yang diturunkan dalam sistem politik. Hal ini jelas bertolak belakang dengan  nilai-nilai  demokrasi,  bahwa  kekuasaan  seharusnya  diproduksi  melalui  sebuah mekanisme demokrasi bukan hanya diberikan karena alasan biologis.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, Pasal 57 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota  terdiri  dari  kepala  daerah  dan  DPRD  dan  dibantu  oleh  perangkat  daerah,  berdasarkan Pasal 209, yang dimaksud dengan perangkat daerah terdiri dari: Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,  Inspektorat,  Dinas  dan  Badan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  bahwasanya  pengisian  jabatan  pada  instansi  pemerintahan menggunakan sistem merit, dimana sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil  Negara  yang  berdasarkan  kualifikasi,  kompetensi,  dan  kinerja  secara  adil  dan  wajar dengan  tanpa  membedakan  latar  belakang  politik,  ras,  warna  kulit,  agama,  asal  usul,  jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.
Dalam  konteks  daerah,  oligarki  politik  terjadi  dengan  munculnya  dinasti  politik  yang memunculkan  raja-raja  kecil  di  daerah  ( Halim,  2018 ).  Dinasti  politik  dalam  dunia  politik modern  dikenal  sebagai  elite  politik  yang  berbasiskan  pertalian  darah  atau  perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Oligarkhi politik sendiri dalam bahasa Yunani  adalah bentuk  pemerintahan  yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluargaan,  atau  militer.  Salah  satu  bentuk  dinasti  dan  oligarki  politik  yang  sekarang  ini muncul sebagai kasus politik lokal adalah dinasti politik banten.
Robert  Michels  melihat  bahwa  oligarki  mempunyai  kecenderungan  dibangun berdasarkan ikatan keluarga dalam tubuh partai politik, ikatan kekeluargaan tersebut bahkan dibawa kedalam pemerintahan ( Michels, 1962 ). Senada dengan Michels,  Ernesto Dal  Bo, et all juga berpendapat bahwa “ when a person holds more power it becomes likely that person will  start, or  continue,  a  political  dynasty ”.  Aktor  politik  yang  berkuasa  cenderung  untuk mendorong keluarganya  menguasai  jabatan  politik.  Semakin  banyak  posisi  strategis  yang dikuasai, memudahkan aktor dalam melakukan kontrol politik terhadap kebijakan publik dan sumber daya material ( material resource ). Agenda kerakyatan dalam tataran kebijakan politik akan semakin  kabur,  yang  mengemuka  adalah  agenda-agenda  yang  menguntungkan  aktor yang berkuasa.  Kekuasaan  politik  hanyalah  alat  untuk  melanggengkan  kekuasaan  dan mempertahankan  keunggulan  sumber  daya  material  bukan  untuk  melayani  publik  ( Dal  Bó, Dal  Bó  &  Snyder,  2009 ) . Senada  dengan  Michels  dan  Dal  Bo,  Gaetano  Mosca  dalam The Rulling  Class (2011) menulis  tentang  gejala  dinasti  politik.  Gaetano  Mosca  melihat  bahwa “setiap kelas menunjukkan  tendensi  untuk  membangun  suatu  tradisi  turun-menurun”. Aktor yang berkuasa  akan  memperkuat  kekuasaannya  dengan  mendorong  dan  menempatkan keluarganya untuk  mengisi  jabatan  politik.  Aktor  tersebut  enggan  untuk  melepaskan kekuasaannya sehingga mewariskan kepada sanak familinya ( Mosca, 2011 ).

## Politik Kekerabatan
Berbicara  mengenai  dinasti  politik  tentu  akan  berkaitan  dengan  politik  kekerabatan.  Politik kekerabatan  dapat  dimaknai  sebagai  proses  rekrutmen  politik  yang  menempatkan  keluarga pada  jabatan  politik/  pemerintahan  namun  tidak  dilakukan  berdasarkan  kemampuan ( Purwaningsih,  2015 ).  Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  potret  anggota keluarga yang memiliki jabatan politik sebagai politik kekerabatan. Jika rekrutmen dilakukan melalui  mekanisme  demokrasi  dan  tercukupi  kualifikasinya  maka  tidak  dapat  dikatakan sebagai  politik kekerabatan. Namun,  hubungan kekeluargaan dengan pemimpin  daerah jelas dapat  dikatakan  sebagai  tindakan  nepotisme  yang  mampu  menghasilkan  pemusatan kekuasaan pada ikatan keluarga ( Yusoff, 2010 ).
Jaringan kekerabatan dapat  menjadi  daya tarik  yang kuat  untuk  memenangkan calon kepala daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan seseorang akan lebih tinggi kepada keluarga sendiri dibandingkan dengan orang lain  ( Aspinal & Sukmajati, 2015 ).  Ada  beberapa  tipe  politik  kekerabatan.  Pertama,  munculnya  keinginan  dari  petahana untuk  membentuk  keluarga  politik  di  tingkat  lokal  sehingga  mampu  mempertahankan kekuasaanya.  Kedua,  pembentukan  politik  kekerabatan  berkaitan  erat  dengan  dukungan partai  besar dilembaga perwakilan. Hal  ini tentu saja akan berimplikasi pada dukungan dari para elite politik .

## Kekuasaan Politik dan Korupsi
Robert Klitgaard mengemukakan bahwa faktor penyebab korupsi ada 3 hal, yaitu kekuasaan ekslusif  pada  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  diskresi.  Jika  dibentuk  sebuah  rumus,  maka akan  didapati  Korupsi=  Monopoli  +  Diskresi  -  Akuntabilitas.  Walaupun  didalam  peraturan perundang-undangan tidak adanya dalil yang melarang Kepala Daerah melantik keluarganya sendiri di posisi strategis, tetapi tindakan ini berkaitan dengan etika kepantasan.
Dalam demokrasi seharusnya yang disebut dinasti politik itu tidak ada karena konstitusi kita  menjunjung  tinggi  setiap  warga  negara  untuk  memilih  dan  dipilih.  Negara  ini  milik semua pihak, jadi tidak benar kalau atas nama demokrasi dan konstitusi kehidupan politik di dominasi oleh suatu keluarga. Selama ini proses pengawasan dan pembatasan praktek politik dinasti hanya diserahkan kepada landasan etik terkait kepatutan dan kepantasan. Namun yang terjadi  adalah  politik  dinasti  justru  berkembang  dan  terus  eksis  di  kehidupan  politik  di Indonesia.  Sistem  politik  dinasti  lebih  banyak  melibatkan  kedekatan  personal  tanpa  melihat kemampuanya, sehingga merusak tatanan demokrasi yang hendak dibangun. Tidak hanya itu, dinasti  politik  juga  menutup  peluang  lahirnya  pemimpin  yang  berkualitas,  politik  dinasti, tidak hanya merugikan secara politik, tetapi  juga secara  ekonomi dapat  merusak persaingan yang  sehat,  fakta  membuktikan,  bahwa  setiap  pemerintahan  cenderung  melibatkan  orang dekat dalam menopang kebijakan ekonominya ( Hidayati, 2014 ).
Harus  diakui  bahwa  kajian  mengenai  dinasti  politik  sudah  banyak  dilakukan sebelumnya.  Misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mahyuni    dalam  jurnalnya  yang berjudul  “Politik  Dinasti  dalam  Perspektif  Etika  Pemerintahan  pada  Pemilihan  Bupati  dan Wakil  Bupati  Di  Kabupaten  Barito  Kuala  Tahun  2017.  Dalam  penelitiannya  Mahyuni menjelaskan bahwa adanya dinasti politik pada pemilihan kepala daerah dikarenakan terdapat beberapa  calon  yang  memiliki  hubungan  kekeluargaan.  Hal  ini  dinilai  menodai  pemilihan kepala daerah dan mengecewakan masyarakat karena ketidak melihat prospektif kesempatan, persamaan  dan  keadilan.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  melihat  dari  segi  etika  pemerintahan bahwa praktik dinasti politik tidak sesuai dengan etika pemerintahan ( Mahyuni, 2016 ).
Pada  penelitian  lain  Suharto,  Astuti,  Hapsari  dan  Wicaksana  menjelaskan  bahwa konsekuensi strategis dari implementasi kebijakan desentralisasi adalah berlakukanya model pemilihan  pejabat  politik  (Kepala  Daerah)  yang  demokratis,  akan  tetapi  Pilkada  secara langsung  juga  akan  memunculkan  fenomena  dinasti  politik  ( Suharto,  Astuti,  Hapsari,  & Wicaksana, 2017 ), dimana sekelompok orang yang ingin berkuasa secara terus menerus dan tidak  terputus.  Dalam  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Muksin,  Purwaningsih  dan Nurmandi   menjelaskan fenomena dinasti politik di aras lokal, bahwa praktik dinasti politik pada  Maluku  Utara  terjadi  seiring  dengan  pelaksanaan  reformasi,  otonomi  daerah,  dan desentralisasi. Praktik dinasti politik di Maluku Utara di legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa  modalitas  ekonomi,  politik,  sosial  dan  kultur.  Dinasti  politik  terjadi  melalui  politik dominasi atas partai politik  ( Muksin, Purwaningsih dan Nurmandi, 2019 ).
Penelitian  tentang  dinasti  politik,  juga  terjadi    pada  pemilihan  presiden  di  Filipina tahun  2001-2011.  Secara  konstitusi  negara  Filipina  melrang  adanya  politik  dinasti  karena tidak  sesuai  dengan  nilai  demokrasi,  bahwa  negara  harus  menjamin  akses  yang  sama  bagi
setiap  warga  negara  terhadap  kesempatan  untuk  pelayanan  publik,  masyarakat  menolak politik dinasti yang beranggapan bahwa politik dinasti mempersempit ruang bagi masyarakat lain  untuk  terpilih  karena  adanya  dominasi  dari  dinasti  keluarga  penguasa,  disisi  lain kelompok  masyarakat  ada  yang  menerima  politik  dinasti  karena  dinilai  wajar  yaitu  jaminan yang  sama  bagi  semua  warga  negara  ( Pasan,  2013 ). Winda  Roselina  Effendi menjelaskan dalam  penelitiannya  mengenai  dinasti  politik  dalam  pemerintahan  lokal.  Dinasti  politik merupakan  akses  negatif  dari  otonomi  daerah,  macetnya  kaderisasi  partai  politik  dalam mengirim  calon  kepala  daerah  yang  berkualitas  sehingga  mendorong  kalangan  keluarga kepala daerah untuk menjabat publik dan konteks masyarakat  yang menjaga adanya kondisi status  quo  di  daerahnya  yang  menginginkan  kepala  daerah  untuk  berkuasa  dengan  cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk menggantikan petahanan ( Effendi, 2018 ).
Hal  senada  juga  pernah  dilakukan  oleh  Handoyo,  dalam  penelitiannya  menjelaksan bahwa  dinasti  politik  dibangun  berdasarkan  kekuasaan  politik  yang  diperoleh  elit  yang kemudian dikonversi menjadi kekayaan pribadi dan kelompok, bahwa politisi dinasti adalah mereka  yang  mewarisi  jabatan  publik  yang  sama  dari  angota  keluarga  mereka  yang memegangnya  sebelum  mereka,  peraktik  dinasti  politik  dinilai  menghambat  pembangunan ekonomi  dan  terjadinya  peraktik  korupsi (Handoyo,  2018 ).  Penelitian    Robinson Sembiring and  Muba  Simanihuruk membahas  mengenai  politik  dinasti  dan  desentralisasi,  dalam tulisannya dijelaskan bahwa desentralisasi dianggap telah melahirkan raja-raja kecil di daerah atau tingkat lokal, kebijakan desentralisasi dikhawatirkan akan memicu kebangkitan identitas kelompok (etnis dan agama) yang akan membuka ruang politik dinasti berdasarakn identitas kelompok, secara konstitusi, politik dinasti tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilukada mensyarakatkan bahwa seorang  calon  kepala daerah tidak boleh  mempunyai  konflik  kepentingan  dengan  petahana  dan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( Sembiring & Simanihuruk, 2018 ). Penelitian Martien Herna Susanti mengenai dinasti politik dalam pilkada di Indonesia menjelaskan  bahwa  kehadiran  dinasti  politik  melingkupi  perebutan  kekuasaan  di  level regional hingga nasional, tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada, dalam  konteks  masyarakat  sering  sekali  mendorong  kalangan  keluarga  atau  orang  terdekat kepala  daerah  untuk  menggantikan  petahana,  kehadiran  politik  dinasti  dalam  negara demokrasi  dinilai  merusak  nilai-nilai  demokrasi,  seharusnya  rakyat  memiliki  peluang  besar untuk  terlibat  dalam proses  politik dan berkontestasi  memperebutkan jabatan-jabatan politik ( Susanti, 2018 ). Dalam studi lain Alim Bathoro menjelaskan bahwa dinasti politik berbahaya jika  telah  menjadi  budaya  politik.  Yang  mana  akan  menguatkan  sebagian  kecil  warga masyarakat  dan  menjadikan  sebagian  besar  yang  lain  menjadi  kaum  marjinal  dikarenakan tidak memiliki bargaining position dalam pengambilan keputusan politik ( Bathoro, 2011 ). Sudut  padang  dari  hasil  kajian-kajian  penelitian  diatas  yang  telah  dilakukan  oleh beberapa  peneliti,  menjelaskan  bahwa  dinasti  politik  secara  konstitusi  dapat  diatur sedemikian  rupa.  Akan  tetapi  dalam  konteks  negara  demokrasi  dinilai  buruk  sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan-jabatan politik  dan  bertentangan  dengan  etika  pemerintahan.    Penelitian  Adelia  Fitri  menjelaskan bahwa  praktik  dinasti  politik  merupakan  fenomena  politik  lokal  dalam  penyelenggaraan kekuasaan.    Fitri  melakukan  kajian  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dimana  masih  terdapat fenomena  keluarga  menjadi  politisi    dalam  pemilihan  umum  tahun  2019.  Praktik  dinasti politik terjadi disebabkan oleh prilaku interaksi antara pemerintah dan masyarakat dan  tidak adanya  pembatasan  periodesasi  kandidat  ( Fitri,  2019 ).  Dalam  penelitian  lain  Agus  Sutisna menyatakan  bahwa  kehidupan  politik  di  Banten  ditandai  oleh    menguatnya  gejala  dinasti politik  atau  politik  kekerabatan,  baik  pada  tingkat  provinsi  maupuan  kabupaten/kota. Keberhasilan dinasti politik itu didukung melalui beberapa strategi yaitu mengkonsolidasikan dan  memperluas  jejaringan  kekuasaan  yang  didukung  oleh  berbagai  strategi  politik  yaitu
loyalitas  terhadap  pendukung,  melalui  berbagai  bentuk  pemerian  fasilitas  bantuan,  proyek dan  lain-lain  ( Sutisna,  2017 ).  Dari  beberapa  hasil  studi  terdahulu  yang  telah  penulis  bahas diatas  tentang  praktik  dinasti  politik  pada  pemilihan  kepala  daerah,  jelas  terlihat  bahwa dinasti  politik  dilakukan  di  banyak  kabupaten/kota  di  Indonesia  dalam  perspektif  yang berbeda-beda.

## Melacak Praktik Dinasti Politik di Provinsi Riau
Daerah Provinsi Riau memiliki kurang lebih 12 Kabupaten/Kota, dimana 12 Kabupaten/Kota tersebut  dipimpin  oleh  setiap  kepala  daerah  yaitu  Bupati  dan  Walikota,  sedangkan  Provinsi Riau  dipimpin  oleh  seorang  Gubernur  sebagai  kepala  daerah  Provinsi.  Selain  kepala  daerah susunan  pemerintahan pada daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota juga terdapat Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota.  Terdapat  65  anggota  DPRD  Provinsi Riau  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU  Riau  priode  tahun  2019-2024    ( Ratna,  2019 ). Pada  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Riau  baik  Pemerintah    Provinsi  maupaun Kabupaten/Kota,  tercatat  menjalankan  praktik  dinasti  politik  yang  diduga  terjadi  karena pengisian jabatan melalui hubungan kekerabatan.
Praktik  dinasti  politik  di  Provinsi  Riau  memang  sudah  lama  terjadi,  bahkan  dimulai sejak  kepemimpinan  dari  Gubernur  Rusli  Zainal  yang  membangun  dinasti  politik  untuk keluarga dan kroninya   ( Hermanto, 2014 ). Gubernur Riau setelahnya  yaitu Gubernur  Annas Maamun  mulai  membangun  dinasti  politik  melalui  menempatkan  anak  dan  menantunya  di posisi  strategis    ( Saeni,  2014 ).  Tidak  hanya  pemimpin  terdahulu  yang  membangun  dinasti politik,  akan  tetapi  pemimpin  yang  kini  duduk  menjabat  sebagai  kepala  daerah  Provinsi Kabupaten/Kota  juga  dianggap  telah  membangun  dinasti  politik  dengan  melantik  dan meletakkan jabatan strategis kepada sanak-famili atau berdasarkan kekeluargaan.
Pada tahun 2019, di tubuh Pemerintahan Provinsi Riau dinasti politik telah mengakar. Fenomena  yang  terlihat  nyata  adalah  tindakan  gubernur  melantik  menantunya  untuk menduduki  jabatan  Kepala  Sub  Bagian  Retribusi  di  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda), Tidak hanya itu terdapat juga istri Sekretris Daerah Riau yang dilantik sebagai Kepala Bidang Pengembangan  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Riau,  Kakak  kandung  Sekretaris Daerah Riau yang dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau, dan Adik Sekretaris Daerah Riau yang dilantik sebagai Kepala Bidang Ops Satpol PP Riau ( Nurita, 2020 ) Tidak  hanya  ditingkat  Pemerintah  Provinsi,  dinasti  politik  juga  terjadi  pada  tingkat Pemerintah    Kabupaten/Kota  Provinsi  Riau.  Walikota  Pekanbaru  dinilai  telah  membangun dinasti  politik  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  dilihat  dari  dilantiknya  anak  dan menantu  Walikota  Pekanbaru  pada  jabatan  starategis  dimana  menantu    Walikota  Pekanbaru dilantik  sebagai  Kepala  Sub  Bidang  Pajak  Reklame  dan  Air  Tanah  di  Badan  Pendapatan (Bapenda)  Kota  Pekanbaru  dan  anak  walikota  pekanbaru  mendapat  jabatan  sebagai  Kepala Akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ( Assifa, 2020 ). Dinasti politik  juga  terjadi  pada  lingkungan  Kabuaten  Pelalawan  Provinsi  Riau,  dimana  terjadi pengisian  jabatan  strategis  yaitu  bapak  sebagai  Bupati  dan  anak  dilantik  sebagai  Ketua DPRD.  Terjadi  pengisian  jabatan  eksekutif  dan  legislatif  dinilai  sebagai  dinasti  keluarga ( TribunPelalawan.com, 2019 ).
Dalam upaya untuk memilah anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik sebagai bentuk dinasti politik atau bukan, maka dipengaruhi oleh dua aspek yaitu rekrutmen politik dan kualitas kandidat. Pelantikan sejumlah pejabat dari keluarga Gubernur dan Sekda Riau  bertolak  belakang  terhadap  dua  hal.  Pertama,  terkait  aspek  administrasi  pemerintahan, kelayakan  profesionalisme  dan  kompetensi.  Kedua,  terkait  aspek  etika,  moral,  birokrasi, pelayanan publik, dan penyelengaraan birokrasi. Dua sisi ini di nilai sangat dilematis karena sulit  rasanya  melepaskan  diri  para  pejabat  publik  itu  dari  kebenturan  kepentingan  dan  juga
pelantikan  ini  akan  membuat  para  pengambil  kebijakan  tidak  akan  lincah  dalam  mencapai target pemerintahan.

## Figure 1 Jabatan Dinasti pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2019

## Sumber: Olahan Penulis 2020
Berdasarkan  bagan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  praktik  dinasti  politik  yang  dilakukan pada  lingkungan  Pemerintahan  Daerah  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Gubernur  Riau  sebagai kepala  daerah    Provinsi,  akan  tetapi  juga  dilakukan  oleh  beberapa  kepala  daerah  seperti Walikota  Pekanbaru  dan  Bupati  Pelalawan  Provinsi  Riau  dengan  menempatkan  jabatan- jabatan  strategis  kepada  keluarga,  anak,  kakak,  adik,  istiri  dan  menantu.  Praktik  dinasti politik  yang  dilakukan  oleh  kepala  daerah  baik  Provinsi,  Kabupaten/Kota  yaitu  Gubernur, Bupati/Walikota,    adalah  dengan  melantik  anak,  menantu,  istri,  kakak  dan  adik  kedalam jabatan strategis baik birokrasi maupaun jabatan politik.
Dari  beberapa  kasus  diatas  bahwa  telah  terjadi  praktek  dinasti  politik  pada lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  baik  itu  di  tingkat  Provinsi,  maupaun Kabupaten/Kota.  Praktek  dinasti  politik  dilakukan  oleh  kepala  daerah  dengan  mengisi jabatan-jabatan  yang  strategis  berdasarkan  hubungan  kekeluargaan  dan  kedekatan.  Melantik sanak-famili  dan  kelurga  untuk  mengisi  jabatan-jabatan  merupakan  hal  yang  buruk  dalam negara  demokrasi  karena  menghambat  kebebasan  masyarakat  atau  sumber  daya  manusia untuk  ikut  berkompetisi  dalam  mengisi  kursi  jabatan-jabatan  strategis  tersebut.  Tindakan Pemerintah  Provinsi  Riau  yaitu  Gubernur  Riau  dan  Sekretaris  Daerah  Riau  tindakan keduanya  adalah  upaya  membangun  dinasti  keluarga  dalam  struktur  birokrasi  alias  dinasti politik.  Praktek  dinasti  politik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah    merupakan    sebuah fenomena  dalam  merusak  nilai  demokrasi  lokal,  dimana  terdapat  pemerintahan  lokal  yang
masih  melihat  tradisi  politik  lama  yaitu  dengan  memberikan  atau  mengisi  jabatan  strategis dengan melihat hubungan kedekatan  atau kekerabatan. Dalam demokrasi diinginkan adanya kebebasan dan kesamaan hak untuk  ikut  berpartisipasi  dan mengisi jabatan-jabatan strategis didalam pemerintahan.

## Korupsi dalam Pusaran Dinasti Politik
Kasus politik dinasti di Provinsi Riau sangat berpengaruh negatif karena dapat menyebabkan penyalagunaan  kekuasaan  dan  mengarah  pada  tindakan  korupsi.  Fenomena  politik  dinasti merupakan  salah  satu  gejala  yang  dapat  menimbulkan  proses  pengambilan  keputusan  di daerah  menjadi  tidak  efisien  dan  efektif.  Sumber  daya  yang  cakap  cenderung  tidak  mampu mendapatkan  tempat  untuk  mengelola  keuangan  daerah  yang  baik  (Adzani  &  Martani). Ketika  suatu  pemimpin  pemerintahan  berasal  dari  dinasti  politik,  hal  itu  akan  memicu penempatanpenempatan  individu  yang  memiliki  hubungan  istimewa  pada  posisi-posisi strategis  dalam  pemerintahan.  Pada  seharusnya,  penempatan  tersebut  harus  didasarkan  pada kualifikasi yang tepat untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan di dalamnya. Adanya sikap- sikap tidak independen dari hubungan istimewa tersebut dapat menurunkan pengawasan pada pelaksanaan tugas-tugas dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan
Penelitian Indonesia  Corruption Watch  (ICW)  Donal  Fariz  ( Kumparan.com,  2020 ) mengatakan bahwa “langkah gubernur dan sekretaris daerah merupakan bentuk dari praktik dinasti  politik  dalam  membangun  dinasti  struktur  birokrasi,  yang  dilakukan  oleh  Gubernur dan  Sekretaris  Daerah  Provinsi  merupakan  tindakan  yang  jauh  melenceng  dari  prinsip meritokrasi  dalam  jabatan  birokrasi,  elite  politik  di  Riau  juga  tidak  belajar  dari  para pendahulu  dimana  sudah  tiga  Gubernur  Riau  yang  terjerat  korupsi  dan  telah  membangun dinasti politik. Praktik dinasti politik di lingkungan pemerintahan daerah akan mengakibatkan adanya  praktik-praktik  penyelewengan  kekuasaan,  salah  satunya  adalah  nepotisme  dan korupsi yang telah dilakukan oleh kepala daerah terdahulu di Provinsi Riau.
Salah satu contoh nyata adalah kepemimpinan Annas Maamun, yang belum genap dua bulan  menjadi  Gubernur  Riau,  menempatkan  beberapa  kerabat  dekatnya  di  posisi  strategis dalam  Pemerintah  Provinsi  Riau.  Ia  memutasi  sejumlah  pejabat  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi Riau dengan menempatkan anak dan menantunya di posisi starategis serta sejumlah kerabat dekatnya juga menempati posisi penting di Provinsi Riau. Begitu juga halnya dengan Gubernur Riau Syamsuar, ia melantik menantunya Tika Rahmi Syafitri sebagai  Kepala Sub Bagian  (Kasubag)  Retribusi  di  Badan  Pendapatn  Daerah  (Bapenda)  Provinsi  Riau. Selanjutnya  istri  Yan  Prana  Jaya  yakni  Fariza  juga  dilantik  sebagai  Kepala  Bidang  (Kabid) Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau.
Pelantikan  yang dilakukan pada 07 Januari 2020 itu dianggap sebagai tindakan  yang memangkas  demokrasi,  Pasalnya  karena  banyak  dari  mereka  yang  telah  lama  mengabdi namun  harus  menerima  putusan  dari  Gubernur  Riau  yang  melantik  keluarganya.  Politik dinasti  Provinsi  Riau  lebih  kepada  point  kedua  model  lintas  kamar.  Untuk  model  Lintas Kamar  ditunjukkan  dengan  penguasaan  cabang  kekuasaan  baik  di  tingkat  eksekutif  dan legislatif  yang  mana  ditunjukkan  oleh  keluarga  politik  Mantan  Gubernur  Riau  Annas Maamun  dengan  menempatkan  beberapa  Kerabat  dekatnya  di  posisi  strategis  dalam Pemerintahan  Provinsi  Riau  dan  Gubernur  Riau  Saat  ini  Syamsuar  yang  baru-baru  ini melantik menantunya serta keluarga dari Sekda Provinsi  Riau Yan Prana  Jaya  Indra Rasyid yaitu istri, kakak kandung dan adik dari Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang menduduki posisi- posisi strategis pada jabatan administratif di Provinsi Riau.
Dalam negara demokrasi praktik dinasti politik atau politik kekeluargaan dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai demokratisasi. Praktik dinasti politik seringkali dianggap buruk bagi tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  karena  membuka  peluang  terjadinya  korupsi  dan nepotisme  dalam  kekuasaan.  Menurut  peneliti  ICW,  terbukti  bahwa  Gubernur  Riau  yang pernah berkasus di komisi pemberantasan korupsi, bahwa langkah membangun dinasti politik
merupakan praktik nepotisme yang rentan berujung pada terjadinya tindakan pidana korupsi ( Nurita,  2020 ).  Tindakan  ini  jelas  dinilai  merupakan  bentuk  nepotisme  yang  dilarang  oleh undang-undang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN.
Kasus  lain  misalnya  dinasti  politik  di  Kabupaten  Pelalawan  ternyata  juga menimbulkan masalah serius sebab dinasti politik dilakoni oleh bapak sebagai eksekutif dan anak sebagai  legislatif  ( Suaraburuhnews.com,  2019 ). Hal  ini ditanggapi  oleh  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia bahwa dinasti politik akan berdampak lebih banyak dampak negatif, karena  dinasti  politik  akan  mengaburkan  atau  bahkan  meniadakan  fungsi checks  and balances dalam pemerintahan. Tidak hanya itu  praktik dinasti politik juga memiliki dampak buruk  bagi  tata  kelola  pemerintahan.  Menurut  wakil  ketua  GNPK-RI  Provinsi  Riau mengatakan  bahwa  “tujuan  dibangunnya  dinasti  politik  adalah  agar  praktik-praktik  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme  tetap  subur  dalam  tingkat  lokal,  beberapa  kasus  kepala  daerah  yang terbukti melakukan tindakan korupsi biasanya dibarengi dengan upaya penguatan rezim atau politik  dinasti,  dimana  dukungan  penuh  pasti  diberikan,  termasuk  pengerahan  logistik” ( wawasanriau.com, 2019 ).
Dinasti  politik  yang  dibangun  di  Provinsi  Riau  menunjukkan  praktik  yang  telah berakar.  Selama  puluhan  tahun,  dinasti  politik  tetap  mampu  tubuh  sesuai  dengan  masanya. Meskipun  sebuah  rezim  dinasti  politik  berakhir,  namun  ternyata  mampu  tumbuh  kembali dengan aktor  yang berbeda. Implikasinya tentunya pada prilaku korup  yang menjadi hal tak terpisahkan.  Ini menunjukkan bahwa dinasti politik belum mampu disembuhkan. Sebab, tak ada keseriusan untuk menemukan obat yang tepat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  diatas,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diperoleh adalah  bahwa  praktik  dinasti  politik  di  Provinsi  Riau  terjadi  di  tingkat  Provinsi  hingga Kabupaten/ Kota. Gubernur Riau, Bupati Pelalawan dan Walikota Pekanbaru diketahui telah membangun  dinasti  politik  dengan  melantik  beberapa  keluarga  untuk  menduduki  jabatan strategis  dilingkungan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  masing-masing. Tumbuhnya  dinasti  Politik  di  Provinsi  Riau  bukan  hal  yang  baru,  melainkan  juga  sudah terjadi sejak kepemimpinan Gubernur sebelumnya.
Dinasti  politik  yang  telah    dilakukan  oleh  kepala  daerah  jelas  tidak  baik  bagi keberlangsungan  demokrasi  lokal,  karena  akan  melahirkan  citra  buruk  dalam  kehidupan masyarakat  yang  dinilai  membangun  kekuasaan  berdasarakan  kekeluargaan  dan    kedekatan, tidak  hanya  itu  praktik  dinasti  politik  juga  dinilai  tidak  baik  bagi  tata  kelola  pemerintahan lokal    karena  praktik  dinasti  politik  merupakan  bentuk  awal  dari  penyelewengan  kekuasaan adanya praktik korupsi dan kolusi, serta menghalangi  kebebasan  masyarakat yang memiliki kompetensi  untuk  berlomba-lomba  mengisi  jabatan  strategis  dilingkungan  pemerintahan daerah.  Potret  dinasti  politik  yang  dibangun  di  Provinsi  Riau  memperlihatkan  bahwa  tidak adanya  penanganan  yang  serius  untuk  mengobati  penyakit  di  tubuh  demokrasi  ini.  Hal  itu terlihat  bahwa  dinasti  politik  dibiarkan  dibangun  secara  terus  menerus  dengan  aktor  yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2009). Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Agustino, L. (2014). Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bandung: Alfabet.
Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia. Yogyakarta: Polgov.
Assifa  F.  (2020,  Januari 12). Anak  dan  Menantu  Wali  Kota  Pekanbaru  Juga  Diangkat  Jadi Pejabat. Retrieved Maret 12, 2020, from
Kompas.com:
https://regional.kompas.com/read/2020/01/12/06382451/anak-dan-menantu-wali- kota-pekanbaru-juga-diangkat-jadi-pejabat?page=all
Bathoro,  A.  (2011).  Perangkap  dinasti  politik  dalam  konsolidasi  demokrasi. Jurnal  Fisip Umrah , 2 (2), 115-125.
Dal  Bó,  E.,  Dal  Bó,  P.,  &  Snyder,  J.  (2009).  Political  dynasties. The  Review  of  Economic Studies , 76 (1), 115-142. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00519.x
Djuyandi,  Y.,  Riadi,  B.,  Ulhaq,  M.,  &  Drajat,  D.  (2019).  Strategi  Kampanye  Sudrajat- Syaikhu  Mendapat  Dukungan  Masa  Populisme  Islam  Dalam  Pilgub  Jawa  Barat 2018. Journal of Political Issues , 1 (1), 23-34. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.4
Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal  Studi Kasus Dinasti Kota Bante. Jurnal Trias Politika , 2(2), 233. doi: https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471
Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1) , 91–111. doi: https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333
Habibi,  M.  M.  (2015).  Analisis  Pelaksanaan  Desentralisasi  dalam  Otonomi  Daerah  Kota/ Kabupaten. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 28 (2) .
Halim,  A.  (2018). Politik  Lokal:  Aktor,  Problem,  dan  Konflik  dalam  Arus  Demokratisasi . Intrans Publishing.
Handoyo,  H.  (2018).  Politics  Of  A  Dynasty  And  The  Crisis  Of  Natural  Resources:  Power Practices  In  Banten  Province,  Indonesia. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi Kehutanan , 15(2), 107–128. doi: https://doi.org/10.20886/jpsek.2018.15.2
Hermanto.  (2014,  April  19). Soal  Dinasti  Politik,RZ  dan  Annas  Sama  Saja,  RZ  Berhasil, Annas  Gagal,  Ini  Penyebabnya. Retrieved  Maret  9,  2020,  from  m.goriau.com: https://www.goriau.com/berita/baca/soal-dinasti-politik-rz-dan-annas-sama-saja-rz- berhasil-annas-gagal-ini-penyebabnya.html
Hidayati,  N.  (2014).  Dinasti  Politik  dan  Demokrasi  Indonesia. Orbith:  Majalah  Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial , 10 (1).
Iskandar,  D. J. (2015).  Demokrasi,  Otonomi  dan Fenomena Politik Dinasti Pada  Pilkada Di Era  Reformasi. Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  dan  Praktek Administrasi , 12 (3), 529-548.
Kumparan.com.  (2020,  Januari  11). Dinasti  di  Pemprov  Riau,  ICW  :  Pintu  Masuk  Korupsi .
Retrieved Maret 20, 2020, from Kumparan.com:
https://kumparan.com/selasarriau/dinasti-di-pemprov-riau-icw-pintu-masuk-korupsi- 1sceFA0pRIz
Mahyuni,  L.  N.  U.  (2016).  Politik  Dinasti  Dalam  Perspektif  Etika  Pemerintahan  Pada Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Barito  Kuala  Tahun  2017. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi , 4 (2).
Medialokal.co.  (2019,  Agustus  31). Diduga  Ada  4  Daerah  di  Riau  Yang  Akan  Membuat Dinasti Politik . Retrieved Maret 9, 2020, from medialokal.co: https://medialokal.co/news/detail/9657/politik/diduga-ada-4-daerah-di-riau-yang- akan-membuat-dinasti-politik
Michels, R. (1962). Political Parties: A Sociological Study Of The Oligarchic Tendencies Of Modern Democracies . Nueva York: Crowel-Collier.
Mosca, G. (2011). The Ruling Class . Nabu Press.
Muksin, D., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2019). Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca  Reformasi:  Studi  Kasus  Abdul  Gani  Kasuba  Dan  Ahmad  Hidayat  Mus  Pada
Pilkada  Provinsi  Maluku  Utara. JWP  (Jurnal  Wacana  Politik) , 4 (2),  133-144.  Doi: https://doi.org/10.24198/jwp.v4i2.25336
Muliansyah,  W.  A.  (2015). Political:  Ilmu  Politik,  Demokrasi,  Partai  Politik,  dan  Welfare State. Yogyakarta: Buku Litera.
Nurita, Dewi. (2020, Januari 1). ICW Tuding Gubernur Riau sedang Bangun Dinasti Politik . Retrieved Maret 9, 2020, from Tempo.co:
https://nasional.tempo.co/read/1293792/icw-tuding-gubernur-riau-sedang-bangun- dinasti-politik
Pasan,  E.  (2018).  Politik  Dinasti  Dalam  Pemilihan  Presiden  Di  Filipina  Tahun  2001– 2011. Jurnal Hubungan Internasional Interdependence , 1 (3)..
Prasojo,  E.,  &  Rudita,  L.  (2014).  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara:  Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS , 8 (1), 13-29.
Purwaningsih,  T.  (2015).  Politik  Kekerabatan  dan  Kualitas  Kandidat  di  Sulawesi  Selatan. Jurnal Politik, 1(1), 97-213. doi: https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.10
Rahayu,  A.  S.  (2018). Pengantar  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Teori,  Hukum  dan Aplikasinya. Rawamangun: Sinar Grafik.
Rahmat, H. (2015). Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna. Jakarta: Penerbit Lestari.
Ratna.  (2019,  Agustus  10). KPU  Riau  Tetapkan  65  Anggota  DPRD  Terpilih  Priode  2019- 2024.ini  nama-namanya. Retrieved  Maret  21,  2020,  from  M.Goriau.com: https://m.goriau.com/berita/baca/kpu-riau/tetapkan-65-anggota-dprd-terpilih-priode- 2019-2024-ini-namanya
Saeni, Eni. (2014, April 10). Gubernur Riau Mulai Bangun Dinasti Politik . Retrieved Maret
21, 2020,
from Tempo.Co:
https://nasional-tempo- co.cdn.ampproject.org/nasional.tempo.co/gubernur-riau-mulai-bangun-dinasti-politik ? Said, M. (2008). Arah Otonomi Daerah di Indonesia. Malang: UMM Press.
Sembiring,  R.,  &  Simanihuruk,  M.  (2018).  Politik  Dinasti  dan  Desentralisasi. Talenta Conference  Series:  Local  Wisdom,  Social,  and  Arts  (LWSA) ,  1(1),  092–098.  doi: https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148
Suaraburuhnews.com.  (2019,  September  23). Fenomena  Dinasti  Politik  Pelalawan  Dua Putra Bupati Daftar Pemilukada . Retrieved Maret 20, 2020, from www.suaraburuhnews.com: https://www.suaraburuhnews.com/fenomena-dinasti- politik-pelalawan-dua-putra-bupati-daftar-pemilukada/
Suharto, D. G., Nurhaeni,  I. D. A., Hapsari, M. I., & Wicaksana, L. (2017). Pilkada, politik dinasti, dan korupsi. In Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia .
Susanti,  M.  H.  (2018).  Dinasti  Politik  dalam  Pilkada  di  Indonesia. Journal  of  Government and Civil Society , 1(2), 111. doi: https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440
Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten  Era Kepemimpinan Gubernur Ratu  Atut  Chosiyah. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science  Review ,  2(2), 100. doi: https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329
TribunPelalawan.com. ( 2019, September 23). Bapak Bupati Anak Dilantik Jadi Ketua DPRD Pelalawan  Riau,  Isu  Politik  Dinasti  Menyuak .  Retrieved  Maret  21,  2020,  from TribunPelalawan.com: https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/09/23/bapak-bupati- anak-dilantik-jadi-ketua-dprd-pelalawan-riau-isu-politik-dinasti-menyeruak
wawasanriau.com. (2019, Agustus 30). diduga membangun dinasti politik melalui kontestasi pemilu  di  riau,  siapa  dia? Retrieved  Maret  21,  2020,  from  wawasanriau.com: https://wawasanriau.com/news/detail/4840/diduga-membangun-dinasti-politik- melalui-kontestan-pemilu-di-riau-siapa-dia
Yusoff,  M.  A.  (2010).  Pilkada  dan  pemekaran  daerah  dalam  demokrasi  local  di  Indonesia: local strongmen dan roving bandits. Jebat , 37 , 86.