Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Penegakan Hukum Kepolisian dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dengan Teknik Undercover Buy (Polres Kolaka Utara)
Irabiah 1 , Beni Suswanto 2 , Muhammad As Ari. AM 3 , Riezka Eka Mayasari 4 , Muhammad Ali Alala Mafing 5 , Yahyanto 6 , Akhmad Junaedy 7
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka Jl. Pemuda No. 339 Kolaka Sulawesi Tenggara, Indonesia
Email Korespondensi: Irabiahjunus@gmail.com
Abstract--This  study  aims  to  determine  Police  Law  Enforcement  in  Disclosing  Narcotics  Crimes  Using  the Undercover Buy Technique at North Kolaka Police Station. The formulation of the problem posed is: What are the legal strengths and consequences for undercover buys made by non-Police members (informants)? and What are the obstacle factors in uncovering narcotics crimes with the Undercover Buy Technique?. The type of research used by the  author  in  the  preparation  of  this  thesis  final  project  is  research  that  uses  empirical  research  methods.  The empirical legal research method is a legal research method that functions to see the law in a real sense and research how the law works in society. Covert Purchase as stipulated in Law No. 22 of 1997 which has been changed to Law No.  35  of  2009  is  an  addition  to  the  investigator's  authority  in  efforts  to  eradicate  narcotics  trafficking.  This  is because  narcotics  crimes  are  organized,  secret  crimes,  and  in  practice  they  use  sophisticated  modus  operandi  and technology, making it difficult to collect evidence. Unlike other criminal acts, the implementation of covert purchases in narcotics crimes is not contrary to human rights if carried out in accordance with applicable regulations. However, it  will  be  different  if  it  is  not  implemented  in  accordance  with  applicable  regulations.  This  is  because  the implementation of covert purchases cannot be separated from the participation of the community, so that the rights of  the  people  who  participate  must  be  protected.  In  order  to  reduce  errors  and  the  implementation  of  covert purchases,  it  is  necessary  to  know  and  understand  clearly  by  investigators  regarding  the  implementation  of  covert purchases themselves as stipulated in Law No. 35 of 2009.
Keywords: Law Enforcement, Narcotics, Undercover Buy

## I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peredaran Narkoba di Indonesia sudah merajalela dan sangat meresahkan kita semua,  masuknya barang haram tersebut ke Indonesia, karena  dianggap pasar yang cukup menguntungan bagi para  bandar dan  pengedar  baik  dalam  dan  luar  negeri,  inilah  yang  menjadi  keprihatinan  serta  perhatian  serius  bagi Pemerintah,  Presiden  RI  Joko  Widodo  tidak  memberikan  grasi  kepada  bandar-bandar  tersebut  dan menerima  hukuman  mati,  ini  harus  dilakukan  kalau  memang  Indonesia  mau  mencegah  barang  tersebut masuk  di  Indonesia  dan  membuat  efek  jera,  Presiden  menyatakan  Indonesia  sudah  gawat  Narkoba. Program  Indonesia  Bebas  Narkoba  2015  sepertinya  sulit  tercapai.  Sebab,  hingga  kini  belum  ada  tanda- tanda penurunan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan tahun depan pengguna narkoba di Indonesia diprediksi mencapai 5 juta jiwa.
Penyalahgunaan  narkoba  semakin  meningkat  di  Indonesia  Menurut  Badan  Narkotika  Nasional (BNN),  berdasarkan  data  dari  UNODC  ( United  Nations  Office  On  Drugs  Crimes )  di  dunia  ada  315  juta orang usia produktif atau  berumur  15  sampai  65  tahun  yang  menjadi  pengguna  narkoba  dan  ada 200 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat narkoba.( http://nasional.news.viva.co.id , 2019 1
Transaksi  dan  peredaran  narkoba  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  terorganisir  ( Organized Crime )  ternyata  terus  meningkat  sehingga  perlu  diperlukan  berbagai  macam  upaya  untuk  untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba menduduki rangking
1 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang Diakses pada tanggal 3 Juli 209, Pukul 09.26 WITA
20 dunia sebagai penyebab angka  kematian dan rangking  ke 10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.  Penyalahguna  narkoba  diketahui  sangat  rentan  dan  mudah  terjangkit  HIV,  Hepatitis  dan Tubercolis, yang kemudian dapat menular ke masyarakat umum.
Atas  dasar  inilah  UNODC  ( United  Nations  Office  On  Drugs  Crimes )  menganggap penyalahgunaan  narkoba  merupakan  masalah  kesehatan.  Dalam  lingkup  Negara  Republik  Indonesia, tingkat  penyalahgunan  narkoba  memberikan  dampak  yang  luar  biasa  signifikan.  Baik  dari  sisi  sosial maupun  ekonomi.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  BNN,  dari  tingkat  pembiayaan  urusan  yang berkaitan  dengan  narkoba,  negara  mengeluarkan  anggaran  sekitar  45  triliun,  dengan  perincian  untuk membiayai  Rehabilitasi,  pengobatan  maupun  proses  hukum.  Angka  ini  sangat  fantastis  untuk  ukuran Indonesia  yang  masih  dalam  tataran  berkembang.  Oleh  karenanya  diperlukan  kepedulian  dari  setiap komponen untuk bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.
Usia  muda  (remaja)  merupakan  usia  produktif  yang  membutuhkan  perhatian  khusus,  karena pada posisi ini, taraf pencarian jatidiri dan cenderung  masih bersifat labil. Pola pikir kaum  muda kadang kala hanya bersifat  instan,  dan  mencari  yang  temudah  mana  kala  menghadapi  sesuat yang sulit. Ada beberapa faktor sebagai penyebab atau yang mempengaruhi perilaku seorang remaja, diantaranya :
a. Faktor Pertemanan
b. Perkembangan Teknologi Informasi
c. Pengaruh Budaya
d. Gaya Hidup Hedonism.
Beberapa faktor itulah sebagai pemicu dalam setiap pola hidup maupun dasar pemikiran seseorang, termasuk  dalam  hal  penyalahgunaan  narkoba.  seringkali  seorang  anak  muda  terjebak  kedalam  lembah hitam  narkoba  hanya  karena  faktor  pertemanan  sehingga  memunculkan  keinginan  coba-coba.  Kalau  kita analisa pengaruh teman sebaya menjadi metode paling ampuh untuk urusan peredaran gelap narkoba. 2
Pengertian  Narkotika  seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  1  ayat  (1) undang- undang nomor 35 tahun  2009  bahwa  narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi  yang  canggih  dan  Trend  perkembangan  kejahatan  obat-  obatan  narkotika  di  Indonesia menunjukkan  peningkatan  yang  sangat  tajam.  Hasil  analisis  POLRI  atas  tingginya  angka  kejahatan tersebut  salah  satunya disebabkan oleh  krisis ekonomi  yang  melanda  hampir  semua daerah di negara ini. Dengan  kejadian  ini,  para  produsen,  distributor  dan  konsumen  memanfaatkan  situasi  ini  untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
Hukum  Pidana  juga  menegaskan  bahwa  penyalahgunaan  obat-obatan  dan  narkotika  ini,  baik menggunakan atau memakai, merupakan suatu tindak kejahatan yang oleh karena itu tindakan tersebut bisa dikenai  sanksi  pidana.  Pencegahan  dan  pemberantasan  kejahatan  narkotika  agar  tidak  semakin  meluas, maka  sejak  tahun  1997  diberlakukan  undang-undang nomor  22  tahun  1997  tentang  narkotika.  Kemudian seiring  dengan  perkembangan  kejahatan  narkotika,  diperbaharui  dengan  undang-undang  nomor  35  tahun 2009 tentang narkotika.
Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan  prekursor  narkotika 3 .  Maka,  dengan  undang-undang  ini  dibentuk  Badan  Narkotika  Nasional  yang selanjutnya disebut BNN, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 (1) badan inilah  yang kemudian diberikan wewenang  oleh  pemerintah  bersama  dengan  POLRI  untuk  mengungkap  dan  memberantas  tindak  pidana narkotika  dan  prekursor  narkotika  yang  sebelumnya  tidak  terdapat  di  dalam  undang-undang  lama  serta didalamnya  juga  tertuang  bahwa  untuk  obat-obatan  jenis  psikotropika  golongan  I  dan  golongan  II  telah dimasukan menjadi golongan narkotika seperti tertuang dalam Pasal 153 huruf (b) yang berbunyi, lampiran mengenai  jenis  psikotropika  golongan  I  dan  II  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  undang-undang nomor  5  tahun  1997  tentang  psikotropika  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1997  nomor  10), Tambahan  Lembaga  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3671  yang  telah  dipindahkan  menjadi
2 Ibid Hlm 25
3 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
narkotika golongan I menurut undang- undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian dengan dikeluarkannya  undang-undang  tersebut,  maka  POLRI  maupun  BNN  diharapkan  mampu  melaksanakan tindakan  pencegahan  maupun  pemberantasan  tindak  pidana  narkoba.  Beberapa  teknik  penyelidikan  yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba itu mulai dari observasi (pengamatan), surveillance (pembuntutan), undercover  agen (penyamaran  petugas), Undervocer  buy (pembelian  terselubung), controlled  delivery (penyerahan  yang  dikendalikan),  dan raid  planning  execution (rencana  pelaksanaan penggerebekan).

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan judul yang telah diuraikan tersebut  di  atas,  maka  rumusan masalah  yang  akan  dibahas dalam  penelitian ini adalah
a. Bagaimana  kekuatan  dan  akibat  hukum  terhadap  pembelian  terselubung  ( Undercover  buy )  yang dilakukan bukan anggota Kepolisian (informan) ?,
b. Apakah faktor kendala dalam mengungkap tindak pidana narkotika dengan Teknik Undercover Buy?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  judul  dan  peumusan  masalah  yang  telah  penulis  kemukakan  diatas,  maka  tujuan yang hendak dicapai penulis dalam kegiatan penelitian ini adalah :
a. Bagaimana  kekuatan  dan  akibat  hukum  terhadap  pembelian  terselubung  ( Undercover  buy )  yang dilakukan bukan anggota Kepolisian (informan) ?,
b. Apakah faktor kendala dalam mengungkap tindak pidana narkotika dengan Teknik Undercover Buy?

## II LANDASAN TEORI
Sebelum    berlakunya    Undang-Undang    Nomor    22    Tahun    1997  tentang  narkotika  yang  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  narkotika,  teknik pembelian  terselubung  ( undercover buy ) telah dikenal sebagai suatu metode yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba yang sulit dalam pengungkapannya. Pembelian  terselubung  atau undercover  buy adalah  suatu  teknik  khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah  selubung), atau pejabat  lain  yang  diperbantukan  kepada  polisi  (di  bawah  selubung),  bertindak  sebagai  pembeli  dalam  suatu transaksi gelap jual-beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut,  si  penjual  atau  perantara  atau orang-orang    yang    berkaitan  dengan supply narkoba    dapat    ditangkap    beserta    barang    bukti    yang    ada padanya

## III METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penyusunan tugas akhir skripsi ini merupakan penelitian yang  menggunakan  metode  penelitian  empiris.  Metode  penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu  metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Karena  metode  penelitian  ini  menggunakan  empiris  maka  lebih menggutamakan  data  primer  yaitu  dengan  wawancara  secara  langsung  dengan  penyidik  di  Satuan  Reserse Narkoba  Polres  Kolaka  Utara,  untuk  memperoleh  informasi  mendalam  tentang  berbagai  hal  yang  berkaitan dengan  Pembelian  Terselubung  ( ndercover  Buy ).  Setelah  hasil  wawancara  dan  studi  kepustakaan  yang diperoleh,  maka  data  tersebut  kemudian  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  menghasilkan  data  yang bersifat deskriptif.

## IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kekuatan  dan  Akibat  Hukum  Terhadap  Pembelian  Terselubung  ( Undercover  Buy )  yang  dilakukan Bukan Anggota Kepolisian (Informan)
Permasalahan  yang  muncul  dalam  pengaturan  ini  adalah  di  dalam  Undang-Undang  No  35 Tahun 2009  secara  jelas  di  katakan  bahwa  pembelian  terselubung  ini  adalah  teknik  penyidikan  dan  harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan seperti apa yang tertulis dalam Pasal 79  Undang-Undang  Narkotika.  Sedangkan  seperti  apa  yang  telah  diterangkan  di  atas,  di  dalam  Surat Keputusan  No  SKep/1205/IX/2000  yang  merevisi  buku  petunjuk  lapangan  tentang  penyelidikan  diatur tentang  pelaksanaan  pembelian  terselubung.  Bila  melihat  petunjuk  lapangan  tersebut  maka  pembelian terselubung  masuk  dalam  tindakan  penyelidikan  sedangkan  berdasarkan  Undang-Undang  Narkotika,  hal
tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan. 4
Dengan  diaturnya  pelaksanaan  teknik  pembelian  terselubung  dalam  buku  petunjuk  lapangan tentang  penyelidikan  bukan  berarti  membuat  teknik  pembelian  terselubung  tersebut  menjadi  suatu teknik  penyelidikan.  Hal  ini  lebih  dikarenakan  teknik  pembelian  terselubung  adalah  merupakan teknik  yang  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan  terkait  dengan  teknik  penyelidikan  lainnya.  Pembelian terselubung  harus  dilaksanakan  oleh  penyidik.  Hal  inilah  yang  diatur  dalam  Pasal  79  Undang-Undang Narkotika. Seperti yang dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  pelaksanaan  teknik  pembelian  terselubung ini harus  dilakukan  oleh  penyidik.  Dan  setiap  hal  yang  dilakukan  oleh  penyidik  haruslah  berdasarkan perintah  tertulis  dari  pimpinan.  Dalam  hal  penyidik  melakukan  pembelian  terselubung  tanpa  surat perintah tertulis dan pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  serangkaian  kegiatan  sebelum  dan  sampai  dilakukannya pembelian  terselubung  tidak  jarang  penyelidik  ataupun  penyidik  melakukan  tindak  pidana  untuk mencapai  keberhasilan  pengungkapan  jaringan  pengedar  narkotika.  Mengenai  tindak  pidana  yang dilakukan  penyelidik  atau  penyidik  tersebut  telah  diatur  dalam  buku  petunjuk  lapangan  penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaanya harus diketahui dan disetujui pimpinan.
Di  dalam  tindak  pidana  pada  umumnya  dimana  proses  penyelidikan  dan  penyidikannya  diatur dalam  KUHAP  tindak  dikenal  dengan  adanya  istilah  informan.  Di  dalam  KUHAP  yang  dikenal  adalah adanya  laporan  dan  pengaduan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dan  ketentuan  Pasal  102  KUHAP  dan  Pasal  106 KUHAP yang masing-masing berbunyi: Pasal 102: Penyelidik yang mengetahui,  menerima laporan atau pengaduan  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana  wajib  segera melakukan  tindakan  penyelidikan  yang  diperlukan.  Pasal  106:  Penyidik  yang  mengetahui,  menerima laporan  atau  pengaduan  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  tindak  pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan. Dan bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam  tindak  pidana  pada  umumnya  yang  hukum  acara  penyelidikan  dan  penyidikannya  diatur sepenuhnya  oleh  KUHAP  hanya  dikenal  adanya  laporan  ataupun  pengaduan  dimana  antara  laporan  dan pengaduan merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah:
Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang- Undang  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  telah  atau  sedang  atau  diduga  akan  terjadi  peristiwa pidana.  Sedangkan  pengaduan  sendiri  memiliki  arti  yang  berbeda  dengan  laporan  itu  sendiri. Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
Dari  pengertian  antara  laporan  dan  pengaduan  tersebut  dapat  dilihat  dua  hal  yang  berbeda. Perbedaan  tersebut  adalah  pada  pemberitahuan  yang  merupakan  laporan  kepada  pihak  yang  berwenang hal  tersebut  merupakan  kewajiban  dan  pihak  yang  berwenang  untuk  menindak  tindak  pidana  yang dilaporkan  tersebut.  Dalam  hal  pihak  yang  melaporkan  menarik  kembali  laporannya  tidak  serta  merta dapat  menghentikan  pihak  yang  berwenan  untuk  menindak  tindak  pidana  yang  dilporkan  tersebut. Sedangkan  pada  pengaduan  dilakukan  atau  tidaknya  pemeriksaan  tergantung  pada  permintaan  dan  si pengadu.  Dalam  hal  pengadu  menghendaki  untuk  tidak  ditanganinya  tindak  pidana  yang  diadukannya tersebut  maka  pihak  yang  berwenang  dapat  menghentikan  penanganan  terhadap  kasus  yang  diadukan tersebut.  Di  dalam  tindak  pidana  narkotika  tidak  dikenal  adanya  pengaduan.  Semua  proses  penanganan tindak pidana narkotika ditangani dengan adanya laporan.
Orang  yang  memberikan  informasi  biasanya  dikenal  dengan  informan/Cepu.  Pada  kasus  dapat dilihat  Informan  memberikan  informasi  kepada  pihak  kepolisian  mengenai  adanya  penyalahgunaan narkotika.  Informan  pada  kasus  tersebut  berasal  dari  masyarakat  biasa  yang  mengetahui  adanya penyalahgunaan  narkotika  karena  pihak  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  itu  sendiri  adalah teman  sepermainannya  di  lingkungan  tempat  tinggalnya.  Tindakan  dan  Informan  disini  adalah  sudah benar  karena  telah  melaporkan  adanya  penyalahgunaan  narkotika  jenis  ganja  kepada  pihak  yang berwenang.
Tindakan  dari  informan  sudahlah  benar,  dengan  dia  melaporkan  adanya  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  di  lingkungannya  dia  telah  turut  serta  membantu  pihak  kepolisian  untuk
4 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
memberantas  narkotika.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  IPTU  SUMANTRI,  SH,  selaku  Kasat Resnarkoba  Polres  Kolaka  Utara,  ada  beberapa  jenis  informan  yang  biasanya  digunakan  oleh  pihak kepolisian.  Informan  tersebut  ada  yang  merupakan  pihak  dan  LSM,  ada  yang  merupakan  masyarakat biasa,  pengedar  lain  yang  karena  persaingan  kemudian  memberikan  informasi  kepada  pihak  kepolisian dan  pemakai  itu  sendiri yang  mau untuk  membantu  pihak  kepolisian.  Di dalam kasus ini Informan berasal dari masyarakat biasa. Informan yang digunakan kepolisian bukanlah berasal dan LSM, pemakai atau bahkan pengedar. Informan yang merupakan masyarakat biasa ini memang memiliki hak untuk turut serta membantu pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
Dimana dalam Undang-Undang ini diatur mengenai peran serta masyarakat  dalam  pemberantasan penyalahgunaan  narkotika.  Di  dalam  Pasal  104  Undang-Undang  Narkotika  dituliskan:  Masyarakat mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  berperan  serta  membantu  pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dari bunyi pasal tersebut  jelas  disebutkan  bahwa  masyarakat  memiliki  kesempatan  dalam  memberantas  tindak  pidana narkotika.
Disini  Informan  adalah  masyarakat  yang  memiliki  keinginan  untuk  memberantas  tindak  pidana narkotika. Berdasarkan ketentuan pasal di atas jelaslah bahwa Infoman memang berhak untuk melaporkan dan  memberikan  informasi  kepada  kepolisian  terkait  adanya  penyalahgunaan  narkotika.  Dalam pemberantasan tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika masyarakat diberikan  hak untuk melakukan/mewujudkan  keinginannya  tersebut  dalam  bentuk  tindakan  seperti  apa  yang  tertulis  dalam Pasal  106  Undang-Undang  Narkotika.  Di  dalam  Pasal  106  Undang-Undang  Narkotika  dengan  jelas dijabarkan  hak-hak  masyarakat  dalam  mewujudkan  pemberantasan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika,  dimana  bunyi  pasal  tersebut  adalah:  Hak  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:  a.  Mencari,  memperoleh,  dan  memberikan  informasi  adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana Nakotika  dan  Prekursor  Nakotika;  b.  Memperoleh  pelayanan  dalam  mencari,  memperoleh,  dan memberikan  informasi  tentang  adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  Narkotika  dan  Prekursor Nakotika  kepada  penegak  hukum  atau  BNN  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  narkotika  dan Prekursor  Narkotika;  c.  Menyampaikan  saran  dan  pendapat  secara  bertanggung  jawab  kepada  penegak hukum  atau  BNN  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika;  d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; e.  Memperoleh  perlindungan  hukum  pada  saat  yang  bersangkutan  melaksanakan  haknya  atau  diminta hadir dalam proses peradilan.
Akan tetapi, disini yang menjadi permasalahan adalah dengan dilibatkannya informan pada tahap penyidikan.  Bila  melihat  ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  Narkotika  maka  tindakan  yang dilakukan  Informan  adalah  tindak  pidana.  Hal  tersebut  dikarenakan  dengan  dia  melakukan  pembelian kepada  tersangka  maka  dia  dapat  menjadi  patut  diduga  sebagai  pihak  yang  melakukan  penyalahgunaan narkotika.  Di  dalam  Pasal  114  Undang-Undang Narkotika  dengan  jelas  di  tuliskan  “Setiap  orang  yang tanpa  hak  atau  melawan  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp  1,000,000,000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp10,000,000,000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Bila  melihat  ketentuan  pasal  tersebut  dapat  dilihat  dengan  jelas  tindakan  dari  Informan  dapat dikatakan  telah  melanggar  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika.  Sebab  dengan  dia  melakukan pembelian  narkotika  jenis  sabu-sabu  kepada  tersangka  maka  secara  langsung  selain  dia  melanggar ketentuan  pelarangan  untuk  melakukan  pembelian  dia  juga  secara  otomatis  telah  melanggar  ketentuan menguasai  narkotika.  IPTU  SUMANTRI,  SH,  yang  merupakan  Kasat  Resnarkoba  Polres  Kolaka  Utara menyatakan  bahwa  dalam  melakukan  penangkapan  terhadap  pihak  yang  diduga  melakukan penyalahgunaan narkotika, penangkapan dilakukan dengan melihat posisi keberadaan barang (narkotika). Menurutnya  dalam  penanganan  tindak  pidana  narkotika  pihak  yang  menguasai  narkotikalah  yang  dapat dilakukan  penangkapan.  Bila  dikaitkan  dengan  pendapat  dari  IPTU  SUMANTRI,  SH.  Tersebut,  jika informan  yang  melakukan  pembelian  narkotika  pada  pemancingan  pertama  kali  dapat  dilakukan penangkapan  dan  apabila  informan  belum  menyentuh  atau  memegang  barang  tersebut,  maka  informan
tidak  dapat  dikatakan  melakukan  tindak  pidana  .  Hal  ini  dikarenakan  pada  saat  proses  pemancingan yang pertama kali tersebut Informan belum memegang dan menguasai barang. 5
( IPTU SUMANTRI, SH. Selaku Kanit Satres Narkoba Polres Kolaka Utara, 2019)
Ketika  pembelian  selesai  dilakukan  dapat  dilihat  bahwa  barang  berupa  narkotika  jenis  sabu-sabu belum berada ditangan  Informan  , sehingga dalam hal  ini informan tidak dapat dikenakan penangkapan. Akan  tetapi,  hal  tersebut  perlu  dikaji  lagi  lebih  jauh.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  ketentuan  Pasal  114 Undang-Undang  Narkotika  terdapat  unsur  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Sehingga  perlu  diketahui apakah tindakan dari Infoman merupakan tindakan yang melawan hukum atau tidak. J.M van Bemmelen berpendapat  demikian  mengenai  pengertian  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Sekarang  tidak  hanya berkenaan  dengan  apa  yang  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  atau  bertentangan  dengan  kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya  juga  apa  yang bertentangan dengan kepatutan atau  tatasusila  dan  apa  yang  bertentangan  dengan  sikap  hati-hati  yang  sepantasnya  di  dalam  pergaulan masyarakat  atas  din  atau  barang  orang  lain.  Bila  melihat  pengertian  yang  diberikan  dari  J.M  van Bemmelen, maka tindakan yang dilakukan oleh informan tidaklah dapat dimasukkan dalam tindakan yang tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  tindakan  yang  dilakukan  Informan  adalah berdasarkan  perintah  dari  pihak  kepolisian.  Dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang  memiliki  kewenangan berdasarkan  Undang-Undang  Narkotika  untuk  melakukan  pembelian  secara  terselubung.  Oleh  karena perintah  ini  merupakan  perintah  yang  diberika  oleh  penyidik  yang  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  pembelian  terselubung,  maka  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Informan  merupakan  suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan.
Permasalahan  yang  muncul  selanjutnya  adalah  bagaimana  bisa  seorang  warga  masyarakat  yang tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan pembelian terselubung tanpa suatu surat atau hanya dilakukan secara lisan. Memang benar dalam hal ini Informan  tidak  melakukan  kesalahan,  karena  dalam  hal  ini  Informan  hanya  menjalankan  perintah  dari penyidik untuk melakukan pembelian terselubung. Akan tetapi, bagaimana halnya dengan penyidik yang memberikan  perintah  kepada  Informan  untuk  melakukan  pembelian  terselubung.  Mengenai  hal  tersebut akan dijawab dengan mengaitkan konsep diskresi pada kepolisian.
Diskresi  adalah  wewenang  yang  diberikan  hukum  untuk  bertindak  dalam  situasi  khusus  sesuai dengan  penilaian  dan  kata  hati  instansi  atau  petugas  itu  sendiri.  Dengan  digunakannya  Informan  untuk melakukan  pembelian  terselubung,  maka  kerahasian  dari  identitas  Informan  sudah  terbongkar  dan  hal tersebut dapat membahayakan jiwanya atau bahkan keluarganya.
Dalam  hal  apabila  dilakukan  penangkapan  oleh  penyidik  kepolisian  lain  ketika  proses  pembelian terselubung tersebut dilakukan ternyata barang berupa narkotika tersebut berada di tangan Informan yang menyamar,  maka  terhadap  informan  tersebut  tetap  dapat  dilakukan  penangkapan.  Menurut  IPTU SUMANTRI,  SH  dalam  hal  hanya  dengan  19  cara  informan  menyamar  sebagai  pembeli  barn  bisa mengungkap  jaringan  narkotika,  maka  informan  disini  harus  benar-benar  diawasi  ketika  melakukan transaksi  dengan  tersangka,  agar  dalam  transaksi  yang  dilakukan  sebelum  pemindahan  barang  berupa narkotika terjadi sudah dilakukan penangkapan terhadap tersangka.
Dan  ketentuan  pasal  tersebut  jelas  bahwa  yang  berwenang  melakukan  pembelian  terselubung hanyalah  penyidik  dan  berdasarkan  perintah  tertulis  dan  atasan.  Dalam  hal  Informan  digunakan  sebagai orang yang menyamar sebagai pembeli maka harus dilakukan suatu pengawasan yang ketat dan hati-hati agar sebelum dilakukan perpindahan barang dan pelaku ke Informan sudah dilakukan penangkapan.
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  dapatkan  mengenai  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika Golongan I yang terjadi  di Kabupaten Kolaka Utara, penulis dapatkan bahwa telah terjadi tindak pidana dengan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  dan  atau penyalahgunaan  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman  yang  dilakukan  oleh  tersangka  RB  (Inisial Tersangka) yang terjadi pada hari senin tanggal 11 november 2017 sekitar jam 16.00 wita, lokasi kejadian yaitu  di  Pelabuhan  Tobaku  Desa  Katoi  Kecamatan  Katoi  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Tersangka  RB ditemukan  oleh  petugas  kepolisian  Polres  Kolaka  Utara  sedang  memiliki,  menyimpan,  menguasai narkotika golongan I bukan tanaman janis sabu sebanyak 6 ( enam ) paket tersimpan dalam sachet plastik bening  seberat  bersih  2,  2849  (  dua  koma  dua  delapan  empat  sembilan  )  gram  yang  disembunyikan
5 Hasil Wawancara Dengan Bapak IPTU SUMANTRI, SH. Selaku Kanit Satres Narkoba Polres Kolaka Utara pada tanggal 20 Agustus 2019
pelaku  alam lipatan  celana  jeans  dekat  resleting  merk  lois  yang  dipakai  tersangka  RB saat ditangkap dilokasi kejadian itu.
“Keterangan dari Bapak Riantho Sarira, SH, selaku penyidik pembantu dalam  kasus ini bahwa memang benar  pada  hari  senin  tanggal  11  november  2017  sekitar  jam  16.00  wita,  lokasi  kejadian  yaitu  di Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara. Tersangka RB ditemukan oleh petugas  kepolisian  Polres  Kolaka  Utara  sedang  memiliki,  menyimpan,  menguasai  narkotika  golongan  I bukan  tanaman  janis  sabu  sebanyak  6  (  enam  )  paket  yang  dilakukan  oleh  tersangka  RB,  tersangka menyimpan  paket  narkoba  jenis  sabu  yang  tersimpan  dalam  sachet  plastik  dan  disembunyikan  pelaku dalam lipatan celana yang dirobek bedekatan dengan resleting celana tersangka, kemudian ditemukan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara” 6
Berdasarkan dari data-data analisa kasus dan analisa yuridis yang penulis dapatkan pada penelitian ini  yaitu  tersangka  RB  telah  terbukti  memiliki,  menguasai,  atau  menyediakan  seta  menyalahgunakan narkotika  golongan  I  bukan  tanaman  jenis  “Metamfetamina”.  Oleh  karena  itu  penyidik/penyidik pembantu  dalam  pengungkapan  kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang  penulis  kaji  ini  telah  memenuhi unsur  tindak  pidana  dengan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan dan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau metamfetamina.
Tersangka  RB  telah  dijerat  Pasal  112  ayat  (1)  Subs  Pasal  127 ayat (1)  huruf  a  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2009  Tentang  Narkotika yang berbunyi:
Pasal 112 Ayat (1) Berbunyi :
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  tahun  dan paling  lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 dan paling banyak Rp 8 miliar” 7 .
Pasal 127 Ayat (1) Berbunyi :
“Setiap  penyalahgunaan  narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 tahun”.
B. Faktor  Kendala  Dalam  Mengungkap  Tindak  Pidana  Narkotika  Dengan Teknik Undercover Buy
Dalam  melakukan  teknik  pembelian  terselubung  Polres  Kolaka  Utara  mengalami  kendala, diantaranya : faktor kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, kendala penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan, kendala dalam mendapatkan informan, kendala  menentukan  lokasi  pembelian  terselubung,  dan  jaringan  narkoba  yang  menggunakan  teknik ranjau.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  tersebut,  yaitu:  meningkatkan  SDM  dan melaporkan  agar  dapat  segera  dipenuhi,  mengajukan  rencana  penambahan  jumlah  anggaran  dasar, penyidik  harus  bersikap  profesional  dalam  melakukan  tugasnya,  mengoptimalkan  peran  tersangka  atau kurir yang telah tertangkap, mencari lokasi pembelian terselubung yang jauh dari masyarakat.
Kendala  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  pembelian  terselubung  ini  adalah  kurangnya  warga masyarakat yang  mau terlibat  untuk  memberantas penyalahgunaan narkotika. Masih banyak masyarakat yang  takut  untuk  melaporkan  tindak  pidana  narkotika  yang  terjadi  dilingkungannya  karena  menyangkut keamanannya.  Selain  itu  masalah  besar  lainnya  yang  dihadapi  petugas  kepolisian  adalah  masalah dana.  Tidak  dapat  dipungkiri  dalam  pelaksanaan  teknik  pembelian  terselubung  tentu  saja  memerlukan waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  besar.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  tahapan  yang  harus  dilakukan sebelum  dilakukannya  teknik  pembelian  terselubung.  Permasalahan  dana  adalah  permasalahan  yang paling sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelian terselubung. Sehingga sering sekali petugas kepolisian  yang  mengetahui  adanya penyalahgunaan  narkotika, tetapi  masih  merupakan  penyalahgunaan narkotika yang kecil tidak memprosesnya karena dana yang kurang.
Berdasarkan uraian di atas tentang proses yang harus dilakukan penyidik Kepolisian Polres Kolaka Utara dalam menangani tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan  menggunakan tehnik pembelian terselubung  ( undercoverbuy )  dapat  dipahami  dan  dicermati  bahwa  dalam  menangani  suatu  kasus  tindak
6 Hasil Wawancara dengan Bapak Riantho Sarira, SH, Selaku Penyidik Pembantu, Pada Tanggal 20 Agustus 2019
7 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika
pidana  jenis  ini  polri  mengalami  berbagai  faktor  kendala-kendala baik  berupa  kendala  internal  maupun eksternal.
Beberapa  faktor  kendala  internal  yang  muncul  saat  penyidik  polri  menangani  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika  yang  dilakukan  dengan  tehnik  pembelian  terselubung  ( undercoverbuy ) adalah sebagai berikut :

## 1. Faktor kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan
Kekurangan  peralatan  yang  digunakan  untuk  melakukan  penyelidikan  maupun  penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam  mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika.
2. Faktor terbatasnya biaya operasional
Proses  penyelidikan  dan  penyidikan  dengan  tehnik  pembelian  terselubung  ( undercoverbuy ), oleh  penyidik  dalam  kasus  narkotika  dan  prekursor  narkotika  memerlukan  biaya  operasional  yang cukup  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  penyidikan  dalam  kejahatan  konvensional.  Jika  penyidikan dalam  kejahatan  konvensional  hanya  membutuhkan  biaya  kurang  lebih  sekitar  500.000  rupiah sampai  dengan  1.000.000  rupiah,  lain  halnya  dalam  penyidikan  narkotika  dengan  menggunakan tehnik  pembelian  terselubung  ( undercoverbuy ),  yang  membutuhkan  biaya  operasional  lebih  dari  1 juta rupiah.
3. Faktor penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan
Anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong paraanggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali  dengan  mudah jaringan narkoba tersebut  karena setiap anggota kepolisian  tersebut,  setiap setelah  menangkap  maka  otomatis  anggota  tersebut  akan  menjadi  saksi  dalam  persidangan. Didalam persidangan seorang saksi tidak  mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang  penangkapan  itu,dan  itu  adalah  anggota  polisi  sendiri  Oleh  karena  itu  anggota  kepolisian penyidik  narkoba  yang  sudah  pernah  melakukan  pembelian  terselubung  itu  akan  dengan  mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan.
Faktor-faktor  kendala  eksternal  yang  muncul  saat  polri  menangani  tindak  pidana  narkotika  dan prekursor narkotika dengan tehnik pembelian terselubung ( undercover buy ), adalah sebagai berikut:

## 1. Faktor dalam mendapatkan informan/spionase
Informan  sendiri  adalah  orang  yang  memiliki  informasi  tentang  suatu  subyek  yang  ingin diketahui,  dalam  hal  ini  informan  adalah  yang  berkaitan  tentang  tindak  kejahatan  narkotika. Informan  ini  orang  yang  dapat  memberikan  penjelasan  yang  detail,  dan  akurat  menyangkut  apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa,dalam suatu kasus tindak pidana narkotika. Informan dalam  mengungkap  tindak  pidana  narkotika  menempati  kedudukan  yang  sangat  penting,  oleh karena  itu  polisi  dalam  mendapatkan  informan  ini  sangat  kesulitan.  Sesuai  dengan  namanya,  dia adalah  sumber  informasi  bagi  polisi  dalam  mengungkap  kasus  narkoba.  Tugas  seorang  informan sendiri  adalah sebagai  perantara polisi  dalam  mengungkap kasus  narkotika. Dia adalah orang  yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepada tersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkotika yang merupakan  kejahatan  jaringan  yang  terorganisasi.  Informan  ini  adalah  orang  umum  atau  bukan merupakan  anggota  kepolisian.  Dalam  beberapa  hal  seorang  informan  ini  adalah  orang  yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu apabila sudah memiliki seorang informan. Seorang informan ini juga mungkin tidak memiliki kedudukan didalam organisasi itu, namun memiliki akses yang  besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota  keluarga,  pasangan, anak  atau  keponakan,  atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.
2. Faktor menentukan lokasi pembelian terselubung.
Salah  satu  kendala yang  harus  dihadapi  para  penyidik  adalah menentukan lokasi pembelian terselubung  ( undercoverbuy )  karena  penyidik  harus  mencari  lokasi  yang  memungkinkan dilakukanya  pengawasan  terhadap  gerak-gerik  tersangka  dan  kemungkinan  dilakukanya

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
pengamanan  terhadap  pelaku undercover ,  uang  transaksi  dan  menghindari  tempat  yang  terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bias digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena  operasi  ini  adalah  operasi  yang  berbahaya.Waktu  dan  strategi  untuk  mengamati  dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkotika dan psikotropika juga haruslah cukup.

## 3. Faktor jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau.
Jaringan  narkoba  ini  juga  tidak  tinggal  diam  dengan  mencari  tehnik-tehnik  baru  agar  polisi sulit untuk menangkap jaringan mereka  salah  satunya  adalah  dengan  tehnik  ranjau.  Tehnik ranjau yang  dimaksud  dalam  hal  ini  pihak  polisi  dan  kurir  tidak  saling  bertemu  secara  langsung,  karena baik  bandar  maupun  kurir  jaringan  tersebut  tidak  ingin  bertemu  dengan  polisi  sehingga  dalam melakukan  pembelian  terselubung  polisi  sering  gagal.  Tehnik  ranjau  ini  dilakukan  dengan  cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang kerekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurirnya untuk melakukan tehnik ranjau ini. 8

## V KESIMPULAN
Kewenangan  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk  melakukan  pembelian  terselubung (Undercover  buy)  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  tentang  narkotika,  sehingga  dalam pelaksanaannya  adalah  sah.  Dalam  pelaksanaan  teknik  pembelian  terselubung  tidak  dapat  dipisahkan  dengan teknik-teknik penyelidikan. Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah observasi, surveillance, dan undercover agent.  Dalam  pelaksanaannya,  teknik  pembelian  terselubung  harus  dilakukan  oleh  penyidik  berdasarkan  surat perintah tertulis dan pimpinan. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dikenal dengan adanya informan.
Kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini adalah kurangnya warga masyarakat yang  mau  terlibat  untuk  memberantas  penyalahgunaan  narkotika.  Masih  banyak  masyarakat  yang  takut  untuk melaporkan tindak pidana narkotika yang terjadi dilingkungannya karena menyangkut keamanannya. Selain itu masalah  besar  lainnya  yang  dihadapi  petugas  kepolisian  adalah  masalah  dana.  Tidak  dapat  dipungkiri  dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tentu saja memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I  (Stelsel  Pidana,  Tindak Pidana,Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Al-Banjary,  Syaefurrahman.  2005. Hitam  Putih  Polisi  dalam  Mengungkap  Jaringan Narkoba . Jakarta:  PTIK Press.
Amir  Ilyas, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Rangkang  Education  Yogyakarta  danPukap  Indonesia,  Yogyakarta, 2012.
Anton Yosef S, Pelaksanaan Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyelidik Dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika , Artikel , Fakultas Hukum Mandiri Universitas Andalas Padang, 2012.
Erna  Dewi,  Firganefi. sistem  peradilan  pidana  indonesia  (dinamika  dan  perkembangan ).  PKKPUU  FH UNILA. 2013.
Frans Simangunsong. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika , Jurnal. Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014.
Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003.
8 Hasil Wawwancara dengan IPTU SUMANTRI, SH. Selaku Kanit Satres Narkoba Polres Kolaka Utara, Pada Tanggal 20 Agustus 2019)
Harahap,  M.  Yahya.  2005. Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta:Sinar Grafika.
Julianan Lisa  FR  dan  Mengah Sutrisna W,  Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa  (Tinjauan  Kesehatan dan  Hukum) ,  Nuha  Medika,  Yogyakarta, 2013.
Kadri  Husin,Budi  Rizki  H ,  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia. LEMBAGA  PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG.
Lukman  Santoso  Az  dan  Yahyanto. 2016, Pengantar Ilmu  Hukum ,  Setara  Press, Malang.
Lidya  Harlina  Martono,  Satya  joewana, pencegahan  dan  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
Mandagi  Jaene,  2009.  Masalah  Narkotoka  Dan  Zat  Akditif  Lainya  Serta  Penanggulanganya.Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Moh.  Taufik  Makaro,  dkk. Tindak  Pidana  Narkotika ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 2003.
P.A.F  lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1997.
Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, Penanggulangan Penyalahgunaan BahayaNarkoba, Psikologis, Medis, Religius, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2002.
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Rineka Cipta. Jakarta. 1983.
Swendlie  F.  Santi. Teknik  Penyidikan  Penyerahan  Yang  Di  Awasi  Dan  Teknik  Pembelian  Terselubung Undang-Undang Narkotika  Dan  Psikotropika. Jakarta.
Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia , Malang : Setara Press, 2014.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  Tentang Narkotika.

## WEBSITE
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-  indonesia-capai-4-2-juta-orang. Diakses pada tanggal 3 Juli 2019, Pukul 09.26   WITA