E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 5, Mei 2024
OPTIMALISASI MAQASHID  SYARIAH PADA  PERBANKAN  SYARIAH MELALUI ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL

## DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
Odjie Samroji Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia Email: masodjie123@gmail.com

## Abstrak
Peran  perbankan  syariah  dalam  perekonomian  Indonesia  memiliki  potensi  besar  untuk memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  pembangunan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat.  Namun,  market  share  perbankan  syariah  masih  mengalami  tantangan  yang menghambat  pertumbuhannya,  memunculkan  kebutuhan  akan  konsep  yang  dapat meningkatkan  kinerjanya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  konsep  Islamic Corporate  Governance  (ICG)  dan  Islamic  Intellectual  Capital  (IIC)  dalam  meningkatkan kinerja  perbankan  syariah  melalui  pendekatan  Maqashid  Syariah.  Dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  melakukan  analisis  literatur,  hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  ICG  dan  pemanfaatan  IIC  memiliki  potensi  untuk meningkatkan  kinerja  perbankan  syariah  dengan  memperhatikan  Maqashid  Syariah. Prinsip-prinsip  ICG  seperti  Shiddiq,  Tablih,  Amanah,  dan  Fathanah  dapat  meningkatkan kualitas  kinerja  karyawan,  sedangkan  pemanfaatan  IIC  dapat  memperkuat  modal intelektual  perbankan  syariah,  yang  menjadi  aset  strategis  dalam  menciptakan  nilai  dan menjaga keunggulan kompetitif. Dengan demikian, konsep Islamic Corporate Governance (ICG)  dan  Islamic  Intellectual  Capital  (IIC)  memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan kinerja  perbankan  syariah  untuk  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  dan  mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Kata kunci: Maqashid Syariah, Islamic Intellectual Capital, Corporate Governance

## Abstract
The  role  of  Islamic  banking  in  Indonesia's  economy  has  the  potential  to  significantly contribute  to  economic  development  and  societal  welfare.  However,  the  market  share  of Islamic  banking  still  faces  challenges  hindering  its  growth,  highlighting  the  need  for concepts to enhance its performance. This research aims to analyze the concepts of Islamic Corporate  Governance  (ICG)  and  Islamic  Intellectual  Capital  (IIC)  in  improving  the performance of Islamic banking through the Maqashid Sharia approach. By employing a qualitative  approach  and  conducting  literature  analysis,  the  findings  conclude  that  the application of ICG principles and the utilization of IIC have the potential to enhance the performance of Islamic banking while considering Maqashid Sharia. ICG principles such as  Shiddiq,  Tablih,  Amanah,  and  Fathanah  can  improve  the  quality  of  employee performance, while the utilization of IIC can strengthen the intellectual capital of Islamic banking,  serving  as  a  strategic  asset  in  creating  value  and  maintaining  competitive advantage.  Thus,  the  concepts  of  Islamic  Corporate  Governance  (ICG)  and  Islamic Intellectual  Capital  (IIC)  play  a  crucial  role  in  enhancing  the  performance  of  Islamic banking to benefit society and achieve sustainable economic development.
Keywords: Maqashid Sharia, Islamic Intellectual Capital, Corporate Governance

## Pendahuluan
Lembaga  perbankan  merupakan  suatu  lembaga  keuangan  yang  cukup  berperan penting  untuk  kehidupan  perekonomian.  Hampir  semua  aktivitas  perekonomian menggunakan  perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  untuk  membantu  jalannya  usaha tersebut.  Hal  tersebut  dikarenakan  bank  memiliki  peran  untuk  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  disalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk lainnya, dalam rangka  meningkatkan taraf hidup.
Perbankan  di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  bank  syariah  dan  bank konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pe FGrbankan Syariah  dalam  pasal  1  menjelaskan  bahwa  Bank  Konvensional  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usaha hanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Bank Syariah adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah.
Tidak dapat dipungkuri saat ini masih ada stigma dalam memahami Islam secara parsial yang diwujudkan dalam bentuk ritualisme ubudiyah semata dan mengasumsikan Islam  tidak  ada  kaitannya  dengan  dunia  perbankan,  pasar  modal,  asuransi,  deposito, giro,  transaksi  export  import,  dan  sebagainya,  bahkan  ada  anggapan  Islam  dengan sistem  nilai  dan  tatanan  normatifnya  penghambat  laju  pertumbuhan  ekonomi, sebaliknya kegiatan ekonomi dan keuangan akan meningkat dan berkembang jika free dari nilai-nilai normatif dan ketentuan syariah. Ini bentuk padangan sempit karena tidak memahami Islam secara kaffah.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  beragama  Islam  terbesar  di dunia perlu mengoptimalkan kekuatan ekonomi perbankan syariah. Maka keberhasilan tata  kelola  perbankan  syariah  dalam  mencapai  tujuannya  harus    diiringi  dengan pengelolaan yang mengedepankan intelectual capital dan tata kelola yang berbasis pada nilai-nilai Islam.  Dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini maka dirasa  penting  meningkatkan  peran  perbankan  syariah    dengan  sumberdaya  yang mendukung  dalam  memberikan  kontribusi  bagi  kebutuhan  keuangan  masyarakat  dan juga bagi pembangunan ekonomi nasional.
Kalau  kita  lihat  data  perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  saat  ini  terkesan masih agak lambat karena kurang dikelola secara profesional. Kurang berkembangnya bank syariah terletak pada umatnya sendiri, karena masih ada umat Islam belum paham ekonomi Islam ataupun tidak mempraktekkanya dalam bertransaksi bisnis dan keuangan sehari-hari, merasa takut menjadi miskin karenanya.
Perkembangan  bisnis  perbankan  syariah  yang  semakin  kompetitif  menyebabkan perubahan yang besar dalam persaingan, pemasaran, pengelolaan sumberdaya manusia dan  penanganan  transaksi  antara  perusahaan  dan  nasabah,  serta  perusahaan  dengan perusahaan lain. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan yang mampu memuaskan  atau  memenuhi  kebutuhan  konsumen,  mampu  menghasilkan  produk  yang bermutu,  dan  cost  eective.  Keadaan  ini  memaksa  manajemen  untuk  berupaya menyiapkan, menyempurnakan ataupun mencari strategi-strategi baru yang menjadikan perusahaan  mampu  bertahan  dan  berkembang  dalam  persaingan.  Oleh  karena  itu, perusahaan dalam hal ini manajemen harus mengkaji ulang prinsip-prinsip yang selama ini digunakan agar dapat bertahan dan bertumbuh dalam persaingan yang semakin ketat untuk dapat menghasilkan produk dan jasa bagi masyarakat.
a) Pangsa Pasar Perbankan Syariah
Pangsa pasar ( market share ) perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kecil bila  dibandingkan  dengan  negara  mayoritas  Muslim  lainnya.  Pada  September  2023 perbankan  syariah  mencatat  total  aset  Rp831,95  triliun,  tumbuh  10,94%  secara tahunan dan berkontribusi pada pangsa pasar sebesar 7,27%.
Selain  angka market  share yang  masih  terus  berfluktuasi  dan  belum  mampu mencapai  angka  2  digit,  maka  dengan  melihat  latar  belakang  sosio  kultural masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam  dan  relatif  religius,  pangsa pasar ini tergolong sangat kecil.
Bank syariah melakukan kegiatannya sesuai prinsip syariah dengan perbedaan mendasar yang membedakannya dengan bank konvensional yaitu tidak adanya bunga yang merupakan kegiatan riba. Karena sudah dijelas tertulis pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 bunga dalam perbankan konvensional adalah haram hukumnya. Maka, bank  syariah  terlepas  dari  beberapa  kekurangannya  tentunya  lebih  baik  dibanding bank  konvensional  bagi  umat  muslim  di  Indonesia.  Ditambah  banyaknya  umat muslim  di  Indonesia  bank  syariah  seharusnya  dapat  memberikan  kontribusi  besar bagi perekonomian Indonesia.
Namun,  setelah  31  tahun  berdirinya  bank  syariah  di  Indonesia,  bank  syariah masih Jauh tertinggal pangsanya dibandingkan bank konvensional. Dapat dilihat dari market share perbankan syariah hingga September 2023  yaitu hanya sebesar 7,27% dari  perbankan  nasional.  Dengan  93%  sisanya  hasil  kontribusi  oleh  perbankan konvensional.
b) Sistem Bank Syariah yang Kurang di Ketahui Masyarakat Luas
Salah satu alasan kenapa bank ini kalah dari bank konvensional adalah karena sistem pada bank ini kurang dikenal oleh masyarakat luas.  Pada sistem bank ini ada sistem  bagi  hasil.  Ada  beberapa  sistem  lain  pada  bank  syariah Al- Wadiah (Simpanan)  yang  berarti  uang  nasabah  yang  dijaga  dan  di  kembalikan kapanpun  yang  di  inginkan  nasabah  tanpa  bunga.  Dan  tentu  bank  ini  akan menjelaskan syariah Islam yang tanpa riba.
Dari  dulu  masyarakat  Indonesia  jauh  lebih  mengenal  sistem  bank  yang berbentuk suku bunga ketimbang sistem bank bagi hasil.
c) Sumber Daya Manusia Belum Memadai
Untuk alasan lain kenapa bank ini kalah dari bank konvensional adalah karena sumber  daya  manusia  yang  tidak  memadai.  Akademis  yang  ada  di  Indonesia kebanyakan adalah memilih ilmu perekonomian konvensional. Dengan alasan karena lebih  mudah  dan  dianggap  lebih  baik.  Inilah  yang  membuat  perkembangan  bank syariah itu sendiri jadi lambat di Indonesia.
d) Pelayanan Khusus Bagi Nasabah
Menurut  Statistik  Perbankan  Syariah  (SPS)  Tingkat  pertumbuhan  nasabah memang lebih banyak kepada bank syariah di 3 sampai 5 tahun terakhir. Akan tetapi, dari  segi  jumlah  nasabah  masih  dikuasai  oleh  bank  konvensional  walaupun persentase pertumbuhannya dapat dibilang tidak stabil.
Alasan mengapa bank konvensional lebih unggul jumlah nasabah-nya daripada bank syariah adalah; (1) Bank Konvensional setiap tahun mengadakan undian untuk nasabah-nya dengan nilai fantastis. Ini salah satu cara marketing bank konvensional untuk  memikat  nasabah-nya,  (2)  sering  naiknya  suku  bunga  tabungan  (simpanan) setiap  tahunnya.  Hal  ini  sangat  menguntungkan  untuk  pengusaha-pengusaha  yang memiliki jumlah uang tabungan di atas 1 M. Karena, dapat menambah uang mereka tanpa  harus  di  investasi-kan,  (3)  sering  menjadi  sponsor.  Hal  ini  bukan  menjadi
rahasia  lagi  jika  bank  konvensional  sering  berkontribusi  dalam  beberapa  event besar,untuk  sekedar  memamerkan  nama,  (4)  adanya  mobil  transaksi  berjalan,  yang memudahkan masyarakat di kampung bisa menabung di mobil tersebut tanpa harus ke bank yang jaraknya kemungkinan jauh.
e) Maqashid  Syariah  melalui  Islamic  Intelectual  Capital    dan  Islamic  Corporate Governance  sebagai solusi terbaik bagi perbankan syariah.
Dari  uraian  pendahuluan  diatas,  maka  perlu  sebuah  upaya  bagi  bank  syariah untuk meningkatkan masaqhid syariah sebagai upaya peningkatan kinerja perbankan syariah.    Maka  untuk  mendukung  hal  tersebut,  harus  ada  upaya  yang  serius  agar market  share bank  syariah  semakin  luas  dimasyarakat.  Pelayanan  nasabah  ataupun kepuasan nasabah dapat dilakukan dengan meningkatkan maqashid syariah . Maka konsep peningkatan maqashid syariah yang kami usulkan adalah dengan cara  memadukan  Islamic  Intelektual  capital  dengan  dukungan  Islamic  Corporate Governance.
Sumber  daya  insan  yang  mempunyai  pengetahuan  tinggi  sangat  berpengaruh terhadap  keberhasilan  kinerja  perusahaan.  Sehingga,  peningkatan  kualitas  human capital & kemampuan manajemen buat mengelola asset yang tidak berwujud sebagai agunan atas prospek kinerja perbankan syariah pada masa depan.
Mengungkapkan dan mengelola intellectual capitalnya perlu dalam perbankan syariah  agar  dapat  mengembangkan  bisnisnya  dalam  bersaing,  menjadi  salah  satu indikator pencapaian kinerja perbankan syariah yang baik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Islamic Corporate Governance (ICG)  dan  Islamic  Intellectual  Capital  (IIC)  dalam  meningkatkan  kinerja  perbankan syariah melalui pendekatan Maqashid Syariah.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  kualitatif  yang  di  digunakan  dalam  permasalahan  yang diuraikan  dalam  pendahuluan  ini  adalah  studi  kasus  dan  analisis  isi.  Pertama,  studi kasus  dapat  dilakukan  dengan  memilih  beberapa  bank  syariah  yang  telah  berhasil meningkatkan  pangsa  pasarnya  atau  menghadapi  tantangan  dalam  pengembangan bisnisnya.  Dalam  studi  kasus  ini,  peneliti  dapat  melakukan  wawancara  mendalam dengan  manajer  bank,  staf,  dan  nasabah  untuk  memahami  secara  lebih  detail  faktor- faktor  yang  memengaruhi  kinerja  dan  penerimaan  masyarakat  terhadap  bank  syariah. Selain itu, observasi langsung di lokasi bank juga dapat memberikan wawasan tentang praktik operasional dan pelayanan yang disediakan.
Kedua, analisis isi dapat dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait perbankan syariah,  termasuk  laporan  keuangan,  dokumen  kebijakan,  dan  literatur  akademis. Analisis ini akan membantu untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Selain  itu,  analisis  isi  juga  dapat dilakukan terhadap media massa dan publikasi industri untuk memahami persepsi dan pandangan masyarakat terhadap bank syariah.
Dengan kombinasi studi kasus dan analisis isi, penelitian kualitatif ini diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  faktor-faktor  yang memengaruhi  kinerja  dan  penerimaan  masyarakat  terhadap  bank  syariah,  serta memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan peran dan kinerja perbankan syariah dalam perekonomian nasional.

## Hasil dan Pembahasan
Tata  kelola  perbankan  syariah  merupakan  suatu  sistem  yang  meliputi  input, proses,  dan  output  dan  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara stakeholder  terutama  dalam  arti  sempit  hubungan  antara  pemegang  saham,  dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola tersebut dimaksudkan  untuk  mengatur  hubungan  hubungan  tersebut  dan  mencegah  terjadinya penyimpangan  dalam  menerapkan  strategi  perusahaan.  Selain  itu  untuk  memastikan apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera.
Penerapan  konsep  peningkatan maqashid  syariah melalui  Islamic  Intelectual capital  dan  Islamic  Corporate  Governance  adalah  salah  satu  solusi  yang  ingin ditawarkan agar kinerja perbankan syariah meningkat.  Upaya tersebut dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

## Penerapan maqashid syariah secara umum
Maqashid  al-syariah  sendiri  tidak   menjadi  faktor  yang  utama  dalam menghasilkan peran berlipat sebagai penentu dan mewujudkan produk ekonomi syariah yaitu  alat  kontrol  sosial  dan  penerapan  sesio-ekonomi  dalam  menciptakan  faedah  dan kegunaan  manusia,  namun  peran  lebih  dari  maqashid  syariah  memberi  aspek  filosofi serta rasional pada aktivitas ijtihad perekonomian syariah kontemporer yang melahirkan produk hukum ekonomi islam.
Pada  dasarnya,  tujuan  maqashid  Al-Syari’ah  ialah  memperoleh  faedah.  Sesuai sistem  ekonomi  masa  kini  banyak  lembaga  keuangan  yang  memegang  prinsip  syariah dan memiliki penerapan Maqashid Al-Syariah, antara lain :
Dengan  tidak  adanya  Maqashid  Al-Syariah,  maka  dapat  terjadi  kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan (moneter  dan  fiscal),  dan  produk.  Dengan  tidak  adanya  Maqashid  Al-Syariah  tersebut dapat dipastikan pengembangan serta regulasi fiqh muamalah disesuaikan pada rumusan perbankan dan keuangan, yang menjadi diam dan tetap. Dampaknya ialah kelembagaan keuangan  dan  perbankan  syariah  menghasilkan  kesulitan  dan  keterlambatan perkembangan.  Searah  dengan  peningkatan  keuangan  dan  bank  syariah  yang  semakin pesat  memunculkan  berbagai  permasalahan  yang  tentunya  diharuskan  untuk  diubah secara bertingkat. Maka, kewajiban dari pengawas perbankan syariah berdasarkan Bank Indonesia  di  banyak  tempat  harus  mempunyai  kemampuan  ilmu  syariah  sesuai standarisasi diantaranya ilmu ushul fiqh dan Maqashid Al-Syari’ah yang hingga saat ini diabaikan oleh kelembagaan otoritas tersebut.
Berdasarkan  pernyataan  Abdul  Wahab  Khalaf,  menerangkan  bahwa mempelajaran  dan  mengetahui  mengrnai  al-maqashid  al-syari’ah  mampu  menjadi  alat bantu untuk mengerti suatu redaksi Alqur’an dan Sunnah, berperan dalam menuntaskan dalil  yang  berlawanan  serta  menjadi  bagian  utama  dalam  menentukan  aturan  hukum pada suatu kasus yang ketetapan hukum tidak dicantumkan pada Alqur’an dan Sunnah apabila memanfaatkan kajian kebahasaan. Ini menunjukkan bahwa maqashid al-syari’ah menjadi bagian penting dalam implementasi keuangan dan perekonomian terbaru yang tidak sama dengan implementasi bank syariah di beberapa Negara. Penerapan teori yang dikemukakan al-syatibi pada perbankan syariah adalah sebagai berikut :
1) Perlindungan  agama,  yaitu  diciptakan  dengan  penerapan  Alqur’an,  hadits,  serta hukum Islam lain yang menjadi acuan dalam melakukan seluruh sistem kinerja dan produk.  Hadirnya  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Dewan  Pengawas  Syariah menjadikan  sahnya  suatu  perbankan  sesuai  prinsip  dan  nilai  keislaman  yang
semakin terbukti dan juga menghasilkan kepercayaan dari umat muslim hingga non muslim.
2) Perlindungan  kejiwaan,  yaitu  diciptakan  dengan  penerapan  pada  masing-masing transaksi  di  suatu  bank  syariah.  Secara  sosiologis  dan  psikologis,  berbagai  akad yang diterapkan dari pihak mengarahkan manusia sehingga memiliki kepercayaan yang  diberikan  dan  menghargai  satu  sama  lain.  Selanjutnya,  yaitu  diwujudkan melalui  pihak  yang  memiliki  kepentingan  baik  pengguna  dan  perbankan  dalam menemui  pengguna  yang  ditekankan  untuk  memiliki  sikap,  pakaian,  dan komunikasi dengan santun dan sesuai ajaran Islam dan diterapkan pada nasabah.
3) Perlindungan akal, yaitu terhadap pengguna dan pihak perbankan yang diwujudkan karena  diharuskan  untuk  senantiasa  mengungkap  seluruh  rincian  tentang  sistem produk  dari  pihak  perbankan  dan  tidak  diperbolehkan  untuk  menutupi  barang apapun.  Disini  dapat  dilihat  bahwasanya  nasabah  diarahkan  untuk  memahami bersama  pada  saat  menjalankan  transaksi  di  perbankan  dengan  tidak  adanya perbuatan  dzalim  dari  pihak  perbankan,  dimana  bank  tersebut  juga  berperan memberi  pemahaman  pada  nasabah  dengan  memberi  edukasi  di  tiap-tiap  produk yang diberi pada nasabah.
4) Perlindungan  harta,  yaitu  diwujudkan  secara  pasti  pada  masing-masing  produk yang dibuat perbankan sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan menempatkan dana  pengguna  dengan  efektif  serta  halal  dan  juga  dibolehkan  dalam  mengambil profit  secara  adil.  Dan  juga  dilihat  berdasarkan  implementasi  sistem  zakat  yang memiliki tujuan dalam membenahi harta nasabah dengan terbuka dam bersamaan.
5) Perlindungan turunan, yaitu diwujudkan degan menjaga 4 komponen diatas, maka jaminan dana nasabah dipastikan halal dan menghasilkan dampak untuk keluarga, kerabat, dan lainnya dalam memberi nafkah dari hasil dana tabungan tersebut.

## Penerapan maqasid Al-Syari’ah secara spesifik
Selain itu pembahasan tentang Maqashid Al-Syari’ah secara spesifik juga dibahas pada akad/produk perbankan syariah diantaranya[15] sebagai berikut:
1) Maqashid  Al-Syari’ah  Pada  Investasi  dengan  Akad  Mudharabah  dalam  hal  ini ditinjau berdasarkan dua hal antara lain: Apabila seseorang mempunyai nilai lebih terhadap  harta  dan  mempunyai  keterampilan  dalam  mengelola  hartanya,  maka diharuskan  untuk  melakukan  serta  mengelola  secara  pribadi.  Dan  apabila  usaha sesuai  sasaran  (berhasil),  maka  semua  nilai  untung  yang  didapat  menjadi  haknya. Sejalan  dengan  maqashid  al-syari’ah  bahwasanya  nilai  untung  dari  harta  sebagai hak  pemilik,  apabila  tanpa  bantuan  serta  hak  orang  lain  dalam  dana  tersebut disesuaikan  pada  firman  Allah  berikut:  “Barang  siapa  melakukan  kebaikan  maka pahala  baginya  dan  barang  siapa  yang  mengerjakan  perbuatan  buruk  maka  dosa baginya sebagai tanggungannya sendiri.
Dan Tuhanmu tidak mendzalimi hamba-Nya sama sekali. (Fushilat [41]: 46)”
“Allah  tidak  memberi  beban  pada  seseorang  kecuali  disesuaikan  pada kesanggupan yang dimilikinya. Dia memperoleh pahala melalui kebaikan yang dilakukan  serta  dia  memperoleh  siksaan  dari  keburukan  yang  dilakukannya. Mereka  berdoa:  Ya  Tuhan  kami,  jangan  Engkau  beri  hukuman  pada  kami apabila  kami  lupa  ataupun  berbuat  kesalahan.  Ya  Tuhan  kami,  jangan  Englah berikan beban pada kami seberat beban yang telah didapatkan sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan pada kami sesuatu yang tidak dapat kami pikul.  Berilah  maaf  pada  kami,  ampunkan  perbuatan  kami,  dan  berilah  rahmat
untuk  kami.  Engkaulah  yang  melindungi  kami,  maka  berilah  pertolongan  pada kami menghadapi orang-orang kafir. (QS. Al-Baqarah [2]: 286)”
Yang kedua, apabila seseorang mempunyai harta namun tidak dapat atau tidak mempunyai  keahlian  dalam  mengelola  100  sendirian,  maka  ia  dapat menyerahkan  pada  pihak  lainnya  dalam  melakukan  pengelolaan.  Ini  menjadi satu dari berbagai tujuan.
2) Maqashid Al-Syari’ah.
Maqashid  Al-Syari’ah  pada  Jaminan  dalam  Akad  Mudharabah  dan MusyarakahPada prinsip pembiayaan mudharabah tanpa jaminan dimana sesuai definisi dari akad mudharanh dan musyarakah sesuai fatwa DSN MUI Nomor 08 Tahun  2000.  Tetapi  guna  mudharib  tidak  melakukan  kesalahan,  maka  LKS mampu  mendapatkan  jaminan  melalui  mudharib  ataupun  pihak  ketiga.  Jamin dapat  diterima  jika  mudharib  dibuktikan  telah  melakukan  penyimpangan  pada berbagai  hal  yang  disetujui  seluruh  pihak.  Maka  dadi  itu,  sesuai  prinsip pembiayaan  musyarakah  tanpa  jaminan,  akan  tetapi  dalam  mencegah  adanya kesalahan, maka LKS dapat mendaptkan jaminan. Pada prinsip akad rahn bahwa diperbolehkan  karena  hutang  yang  muncul  dikarenakan  akad  qardh,  transaksi tanpa  tunai,  ataupun  akad  sewa  menyewa  atau  ijarah  yang  biaya  ujrahnya dibayar tanpa tunai; Pada prinsip akad amanah tidak dapat menjamin barang atau marhun,  tetapi  guna  pemilik  amanah  tidak  melakukan  kesalahan  perilaku  atau moral  hazard.  Kelembagaan  Keuangan  Syariah  dibolehkan  mendapatkan jaminan  barang  karena  ini  dituangkan  terhadap  fatwa  DSN  Nomor  92  Tahun 2014 mengenai biaya yang diberikan dengan rahn atau Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn. Adapun ketetapan hukum disesuaikan pada maqashid sesuai syariat berbagai akad amanah yang dijelaskan di atas, diantaranya karena nilai untung yang  ada  dan  muncul  bersamaan  dengan  resiko  atau  alghunmu  bi  alghurmi. Apabila  nilai  untung  tersebut  terjamin,  maka  karakter  pokok  akad  dapat dihilangkan dan tidak diubah seperti pinjaman yang berbunga.
3) Maqashid Al-Syari’ah Pada Transaksi Multi Akad Transaksi  multi  akad  termasuk  al-‘uqud  ghairu  al-musamah  yaitu  akad-akad kontemporer  yang  tidak  ada  bahkan  tidak  dapat  dijelaskan  pada  kitab-kitab turats. Multi akad sendiri dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar, memperbesar keuntungan, meminimalisir resiko, dan lainnya.Multi akad sebenarnya boleh saja diterapkan asalkan tidak ada dalil yang melarang, maqashidnya pun harus jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terzalimi, agar multi akad menjadi sah maka harus memenuhi unsur yang sesuai syariat. Dalam fiqh sendiri akad-akad pelengkap  diberikan  dispensasi  berbeda  dengan  akan  inti,  artinya  hal-hal  yang harusnya  dilarang  pada  akad  tetapi  diperbolehkan  pada  akad  pelengkap  hal  ini sesuai  urf  dan  keterangan  para  ahli  yang  mendapat  pengesahan  oleh  dewan pengawas syariah atas dasar kaidah yaitu sesuai prinsip akad yang melengkapi diberikan  tolerir  berbagai  hal  yang  dilarang  dan  tiadk  dapat  diberikan  tolerir pada saat berdiri sendiri.
Berikut multi akad yang ada pada bank syariah:
a) Akad  ijarah  muntahiya  bi  al-tamlik  (IMBT)  yang  terbagi  atas  akad  ijarah, wa`d, dan akad tamlik atau bai` atau hibah.
b) Akad  musyarakah  mutanaqishah  yaitu  kombinasi  antara  akad  musyarakah atau syirkah `inan, wa`d untuk bai`, dan akad bai` ataupun akad ijarah.
c) Akad murabahah li al-amir bi al-syira’ yaitu kombinasi wa`d, wakalah, dan jual beli.
d) Produk gadai emas yaitu kombinasi dari akad qardh, rahn, serta ijarah.
e) Tabungan haji yaitu kombinasi akad qardh serta rahn.
f) Istishna’ parallel yaitu kombinasi akad istishna’ serta wakalah.
g) Mudharabah  muqayyadah  yaitu  kombinasi  akad  mudharabah  serta  akad sebagai objek mudharabah.
h) Produk  multi  level  marketing  yaitu  kombinasi  akad  bai`,  ju`alah,  serta samsarah.
Berdasarkan  akad  tersebut,  ditekankan  bahwa  kewajiban  serta  hak berbagai pihak akad untuk memperoleh haknya dengan tidak adanya kedzaliman apapun.  Berdasarkan  nash  Alqur’an  dan  Hadits  menerangkan  bahwa  adanya beberapa akad antara lain transaksi, rhan, dan lainnya yang diterangkan rukun, syarat,  serta  ketetapan  hukum  akad  tersebut.  Akad  yang  dijelaskan  tersebut termasuk pada nash serta kitab turats yang menjadi jual beli karena sesuai pada keinginan  masyarakat.  Akad  yang  disebutkan  dalam  nash  dan  kitab  turats  itu yang menjadi jual beli karena disesuaikan pada keinginan masyarakat pada saat itu.  Apabila  masyarakat  sekarang  memerlukan  akad  terbaru  dalam  mencukupi keperluan  hajatnya,  maka  ini  artinya  diperbolehkan  tetapi  tidak  menyimpang dari berbagi hal sesuai prinsipnya atau tsaqabit dalam permasalahan muamalah antara  lain  jelas  yaitu  wudhuh,  adil,  serta  tanpa  melakukan  kesalahan  dari ketetapan fiqh.[17]
4) Maqashid  Al-Syari’ah  Pada  Rahn  dan  Pemanfaatan  Marhun  (Barang Gadai)Berdasarkan  fatwa  DSN  mengenai  rahn  diterangkan  bahwasanya pinjaman dilakukan dengan menggadai suatu barang untuk jaminan piutang atau rahn  yang  diizinkan.  Dan  jaminan  uang  menggunakan  suatu  barang  penting (berharga)  seperti  emas  yang  diizinkan  sesuai  nash  Alqur’an,  hadits,  serta faedah. Sesuai dengan firman Allah SWT:
“Dan  jika  dirimu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  mendapat  seorang penulis,  maka  diharuskan  untukmu  menjamin  dengan  suatu  barang  yang dipegang. Namun, jika beberapa darimu meyakini beberapa lainnya, diharuskan dirinya  bertakwa  pada  Allah  sebagai  Tuhan-Nya,  serta  juga  jangan  dirimu menyembunyikan kesaksian, ini dikarenakan barang siapa yang melakukan itu, sungguh memiliki hati kotor dan berdosa. Allah Maha Mengatuhi seluruh yang dirimu lakukan (QS. Al-Baqarah [2]: 283)”
Adapun  mengenai  barang  gadai  yang  dimanfaatkan,  sesuai  fatwa  DSN  MUI Nomor  25  Tahun  2002  mengenai  rahn  diterangkan  bahwa  “Barang  gadai  yang disebut  marhun  dan  pemanfaatannya  tetap  sebagai  milik  pihak  penggadai  atau rahun.  Barang  gadai  tidak  dapat  digunakan  bagi  penerima  gadai  (murtahin) terkecuali diberi izin oleh penggadai, dan tanpa dikurangi nilai barang gadai, dan manfaatnya  hanya  untuk  mengganti  pembiayaan  menjaga  dan  merawatnya. Penerima  gadai  memiliki  hak  dalam  menjaga  barang  hingga  seluruh  piutang dilunaskan  rahn  dan  diberlakukan  dalam  akad  mu’awadhah  yaitu  jual  beli dikarenakan rahn sebagai barang yang ditanggng dan diadakan apabila satu sama lainnya  tidak  saling  meyakini.  Tidak  dapat  dilakukan  terhadap  akad  amanah yaitu  mudharabah  serta  musyarakah  terkecuali  apabila  syarat  dipergunakan menjadi bukti tetap yang dikelola serta syarik pada syarat yang ditetapkan.
5) Maqashid Al-Syari’ah Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai (angsuran).  Menurut  mayoritas  fuqaha  (mazhab  Hanafi,  Maliki,  Syafi`i  dan Hanbali)  bahwa  jual  beli  emas  secara  angsuran  itu  tidak  boleh.Sedangkan menurut  Ibnu  Taimiyah,  Ibnu  Qayyim  dan  beberapa  ulama  kontemporer,  jual beli emas secara angsuran itu hukumnya boleh. Namun dari beberapa perselihan ini  disimpulkan  berdasarkan  pendapat  terkuat  bahwa  boleh  jual  beli  emas dengan  angsuran  karena  emas  adalah  barang,  bukan  harga  (uang).  Ini  untuk memudahkan urusan masyarakat dan menghilangkan kesulitan, Fatwa DSN juga sangat  memperhatikan  maqshad  (tujuan  atau  maksud)  dari  keharaman  jual  beli emas. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah  itu  hukumnya  boleh  (mubah/jaiz)  selama  emas  tidak  menjadi  alat tukar yang resmi (uang) dengan ketentuan.

## Penerapan Islamic Konsep Intelectual Capital
Sebagai  sebuah  konsep,  islamic  intellectual  capital  merujuk  pada  modal-modal non fisik atau yang tidak berwujud (intangible asets) atau tidak kasat mata (invisible). Intellectual capital terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang  digunakan.  Intellectual  capital  memiliki  potensi  memajukan  organisasi  dan masyarakat.  Secara  ringkas  Smedlund  &  Pöyhönen,  (2005)  mewacanakan  Intellectual capitall  sebagai  kapabilitas  organisasi  untuk  menciptakan,  melakukan  transfer,  dan mengimplementasikan pengetahuan.
(Nahapiet  &  Ghoshal,  1998)  merujuknya  sebagai  knowledge  dan  knowing capability yang dimiliki oleh sebuah kolektivitas sosial. Definisi ini digunakan mereka dengan  pertimbangan  kedekatannya  dengan  konsep  modal  manusia,  salah  satu  unsur modal  intelektual  yang  oleh  Fitz-Enz,  (2000)  disebut  sebagai  katalisator  yang  mampu mengaktifkan  intangibles,  komponen  lain  yang  inactive.  Secara  eksplisit,  definisi  ini terkesan  tidak  cukup  memadai  untuk  menjelaskan  secara  empiris  sampai  sejauh  mana cakupan  makna  intellectual  capital,  dalam  kedua  komponen  tersebut,  knowledge  dan knowing  capability.  Namun,  dalam  penjelasannya,  mereka  membedakan  dua  jenis pengetahuan,  yakni  pengetahuan  individual,  baik  yang  eksplisit  (disebut  conscious knowledge oleh Spender) maupun yang tacit (automatic knowledge), serta pengetahuan sosial  yang  juga  terdiri  atas  yang  eksplisit  (objectified  knowledge)  dan  yang  tacit (collective knowledge)
Bentuk nyata intellectual capital seperti desain produk yang kreatif dan unik yang tidak  dimiliki  oleh  pesaing  bisnis,  teknologi  yang  lebih  canggih,  dan  lain  sebagainya. Oleh  karena  itu,  yang  perlu  disadari  oleh  top  management  dan  pemilik  perusahaan adalah aset yang sebenarnya adalah manusia bukan aset fisik yang dapat dilihat. Oleh karena  itu,  program-program  pelatihan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  staf  sangat diperlukan demi untuk memupuk aset yang nantinya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intangible asets masuk dalam kategori goodwill.
Bollen,  Vergauwen,  &  Schnieders,  (2005)  menjelaskan  bahwa  modal  intelektual telah dipandang sebagai bagian integral dari perusahaan dalam proses penciptaan nilai, dan semakin memainkan peran penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Modal intelektual didefinisikan sebagai aset tidak berwujud yang mencakup teknologi,  informasi  pelanggan,  nama  merek,  reputasi,  dan  budaya  perusahaan  yang sangat berharga untuk daya saing perusahaan. Dalam lingkungan bisnis modern, modal intelektual  dianggap  sebagai  aset  strategis  terpenting  bagi  kesuksesan  perusahaan (Rezaei et al., 2014)
Menurut Pulic (1998) tujuan utama dalam ekonomi berbasis pengetahuan adalah menciptakan  nilai  tambah  (VA). Untuk  dapat  menciptakan  VA  membutuhkan  ukuran modal  fisik  dan  potensi  intelektual  yang  tepat. Studi  tentang  modal  intelektual  pada awalnya  dilakukan  oleh  Bontis,  Keow,  &  Richardson,  (2000)  yang  meneliti  dampak modal  intelektual  pada  kinerja  industri  jasa  dan  industri  non-jasa  di  Malaysia. Hasil pengujian diperoleh bahwa terdapat dampak positif SC yang signifikan terhadap kinerja bisnis. Puspitosari,  (2016)  melakukan  penelitian  untuk  membuat  ukuran  modal intelektual  pada  bank  syariah,  dan  hasil  penelitiannya  yang  dikenal  dengan  modal intelektual syariah.
Tata kelola perusahaan dan modal intelektual juga diindikasikan sebagai variabel yang dapat berdampak terhadap keberlanjutan perusahaan (Hashim et al., 2015) (Akhtar et  al.,  2015). GCG  diperlukan  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  perusahaan  melalui manajemen  berdasarkan  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, independensi dan kewajaran (Cadbury Committee, 1992).
Meningkatnya  pemahaman  atas  pentingnya  pengungkapan  intellectual  capital terhadap kinerja perusahaan berbanding lurus dengan penelitian atas pengukurannya.Banyak  metode  pengukuran  intellectual  capital  yang  telah dikembangkan,  salah  satunya  yaitu  metode  The  Value  Added  Intellectual  Coefficient (VAIC)  yang  dikembangkan  oleh  Pulic  (1998).  VAIC  merupakan  suatu  metode  yang digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  perusahaan  menciptakan  nilai  secara  efisien dengan memanfaatkan keberadaan modal fisik (physical capital) dan modal intelektual (intellectual capital) untuk memberikan nilai tambah (value added).
Perusahaan  yang  memiliki  nilai  VAIC  tinggi  menunjukkan  bahwa  perusahaan tersebut  dapat  mengombinasikan  keberadaan  sumber  daya  yang  dimiliki,  mulai  dari dana-dana  keuangan,  human  capital,  structural  capital  hingga  customer  capital.  Dan dengan adanya pengelolaan yang baik, maka kinerja perusahaan pasti akan mengalami peningkatan  pula.  Sebuah  perusahaan  dikatakan  mempunyai  keunggulan  kompetitif apabila  dapat  menciptakan  nilai  ekonomis  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  perusahaan lain  dalam  industrinya.  Namun  lebih  lanjut  dikatakan  hal  yang  paling  penting  adalah menjaga  keberlanjutan  dari  keunggulan  kompe-titif  tersebut  atau  yang  biasa  disebut sebagai  sustained  competitive  advantage  (Hafidhah,  2021).  Keunggulan  kompetitif dalam  RBT  merupakan  penciptaan  abnormal  profit  (Peteraf  1993)  atau  tingkat kembalian  di  atas  ratarata  (above  average  returns)  dengan  memanfaatkan  fitur-fitur khusus  yang  dimiliki  perusahaan  (Huang  et  al.,  2011).  Keunggulan  kompetitif  dapat dibedakan  menjadi  2,  yaitu  keunggulan  kompetitif  berbasis  logistik  (Porter  1985)  dan keunggulan kompetitif berbasis sumber daya (Purnomo, 2013).
Untuk  memiliki  kekuatan  sebagai  nilai  tambah  (value  added),  perusahaan  harus memperbaiki  kondisi  internal  perusahaan  itu  sendiri.  Banyak  faktor  yang  dapat membuat perusahaan menjadi lebih kokoh di mata pasar yang ditunjukkan bukan hanya dari aset fisik yang dimiliki, walaupun sangat penting tapi juga ditunjukkan dengan aset tak  berwujud  yang  dimiliki  perusahaan.  aset  yang  tidak  berwujud  tersebut  seperti jumlah  stockholder  equity  yang  positif,  kekuatan  pada  financial  performance, kemampuan  intelektual  perusahaan  dalam  efisiensi  biaya  yang  ditemukan  dapat meningkatkan  kinerja  keuangan  perusahaan  dan  kekuatan  dalam  persaingan,  hingga inovasi  yang  terus  menerus  yang  dalam  hal  ini  disebut  intellectual  capital  atau  modal intangible yang dapat meningkatkan financial performance dan competitive perusahaan (Hartati, 2014).
Pengungkapan  intellectual  akuntansi  dapat  dilihat  dalam  laporan  keuangan perusahaan di dalam program pelatihan dan belanja SDM untuk selanjutnya dampaknya dapat  dilihat  pada  free  cash  flow  (FCF).  Pengungkapan  dianggap  oleh  teori  agensi sebagai  mekanisme  yang  dapat  mengurangi  biaya  yang  dihasilkan  dan  konflik  serta mengontrol  kinerja  manajer,  sehingga  manajer  didorong  untuk  mengungkap  voluntary information seperti intellectual capital disclosure (Erdianthy & Djakman, 2014).

## Bagaimana Metode Pengukurannya
Metode pengukuran intellectual capital dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu pengukuran yang tidak menggunakan penilaian moneter pada intellectual capital dan pengukuran yang menggunakan penilaian moneter.
Berikut ini adalah pengukuran intellectual capital yang berbasis non moneter :

## 1) The Balanced Scorecard
Dikembangkan  oleh  (Kaplan,  2009).BSC  menerjemahkan  misi  organisasi  dan strategi  kedalam  sistem  pengukuran  kinerja  yang  komprehensif  yang  menyediakan kerangka untuk pengukuran strategi dan sistem manajemen. Dalam BSC tidak hanya menekankan pencapaian kinerja keuangan tetapi hubungan sebab akibat kinerja non keuangan  dan  kinerja  keuangan.  BSC  digunakan  sebagai  pengukuran  IC  dengan memonitor  kemajuan  kapabilitas  dan  pertumbuhan  pengakuisisan  aset  tidak berwujud  (van,  berg).  Berikut  4  perspektif  Balance  score  Card.  a.  Perspektif keuangan,  Bagaimana  perusahaan  melihat  pemegang  saham,  seperti  bagaiman  cash flow  dan  profitabilitas  perusahaan  b.  Perspektif  pelanggan,  Bagaimana  customer melihat perusahaan. Seperti harga dibandingkan dengan harga competitor dan rating produk.  c.  perspektif  bisnis  internal,  Terkait  bagaimana  kita  harus  unggul  dalam siklus  produksi.  d.  perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran.  Bagaimana  kita meningkatkan  dan  menciptakan  nilai  sebagai  contoh  percentase  penjualan  dari produk baru.
2) Brooking`s Technology Broker Method (1996).
(Brooking et al., 1998) dalam mendesain model intellectual capital perusahaan yang terdiri  dari  :  Market  asset,  human  centered  assets,  Intellectual  property  assets, Infrastuctural assets. Market assets terdiri dari merek, customer, jalur distribusi dan kolaborasi bisnis. Intellectual property assets termasuk diantaranya paten, hak cipta. Human  centered  assets  diantaranya  termasuk  pendidikan,  pengetahuan  dan kompetensi.  Asset  infrastructure  termasuk  diantanya  proses  manajemen,  sistem informasi teknologi, kerja sama dan sistem keuangan.
Brooking dalam vanberg melakukan survey untuk menganalisis indicator IC dengan menggunakan  20  pertanyaan  yang  meliputi  human  centered  asset,  infrastructure asset,  intellectual  property  asset  dan  market  asset.  Untuk  menganalisis  lebih  dalam setiap  bagian  dianalisis  melalui  158  pertanyaan  tambahan  dan  jawaban  dari pertanyaan menggunakan skala likert.
3) The  Skandia  IC  Report  Method  oleh  Edvinsson  dan  Malone  (1997) adalah kumpulan dari suatu metode untuk mengukur Intangibles, yang dipelopori oleh Leif Edvinsson dari Skandia.
Navigator  tersebut  terdiri  dari  atas  suatu  pandangan  menyeluruh  dari  pencapaian hasil  dan  prestasi.  Susunan  dari  Skandia  Navigator  adalah  sangat  simple  tetapi canggih. Lima fokus area atau perspektif tersebut, mencakup area kepentingan yang berbeda-beda.  Setiap  area  menggambarkan  proses  dari  penciptaan  nilai.  Skandia
Navigator  memfasilitasi  pengertian  yang  menyeluruh  dari  organisasi  dan  nilai tersebut dibuat meliputi 5 fokus area :
a) Financial  focus,  dari  Skandia  Navigator  menggambarkan  tentang  outcome keuangan  dari  aktifitas  kita.  Beberapa  tampak  terlihat  sebagai  penerimaan. Disini  suatu  tempat  dimana  kita  telah  menentukan  tujuan  jangka  panjang  dan juga  suatu  bagian  yang  dengan  kondisi  lebih  luas  untuk  cara  pandang  yang lain.Hal  ini  mungkin  menghasilkan  keuntungan  dan  perkembangan  yang diharapkan para pemilik modal dari kita.
b) Customer focus, memberikan suatu tanda mengenai sebagus apa suatu organisasi memenuhi  kebutuhan  yang  diharapkan  dari  customer  melalui  produk  dan  jasa. Sebagai contoh , berapa banyak penurunan dari penjualan untuk pelanggan baru ? Kapan waktunya hal tersebut dibandingkan dengan pelanggan yang telah ada ? atau seberapa loyal pelanggan kita ? hal itu menunjukkan suatu gambaran dari luar  hingga  kedalam  perusahaan  .  Sehingga  sangat  penting  bagi  kita  untuk mengetahui kebutuhan para pelanggan.
c) Process focus, dari Skandia Navigator didapat gambaran mengenai proses aktual dalam  menciptakan  barang  dan  pelayanan  yang  menjadi  keinginan  para pelanggan. Sebagaimana pertanyaan tertutup seperti bagaimana kita menangani bagian  customer  support  ?  Bagian  focus  area  juga  memiliki  hubungan  dengan proses  internal.  Apakah  kita  bekerja  dengan  cara  yang  efektif  ?  Apakah  kita bekerja dengan perilaku yang tepat ? Menghubungkan hal itu dapat menjadikan penting dari structural capital.
d) Renewal  dan  development  focus  berguna  untuk  menenangkan  situasi  dalam peremajaan  suatu  organisasi  dan  menjadi  bagian  dari  ketahanan.  Apakah langkah-langkah  dan  tindakan-tindakan  yang  harus  kita  ambil  pada  saat  ini untuk  memastikan  keuntungan  serta  pertumbuhan  jangka  panjang  ?  Apakah yang  dibutuhkan  yang  menjadikan  suatu  perusahaan  dapat  mencapai  dan mengembangkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memenuhi rasa puas dari kebutuhan  para  pelanggan  ?  e.  Human  focus  dari  Skandia  Navigator  adalah jantung  dari  suatu  organisasi  dan  hal  itu  sangat  penting  didalam  menciptakan nilai-nilai suatu organisasi.
Proses dalam penciptaan pengetahuan digambarkan dalam suatu tempat tertentu. Hal ini juga penting bagi karyawan merasa gembira dengan lingkungan kerjanya, dengan karyawan  yang  merasa  puas  akan  mendorong  mereka  untuk  memuaskan  para pelanggan, menciptakan perbaikan bagi perusahaan untuk hasil penjualan.

## Pengaruh  Langsung  Islamic  Intelectual  Capital  terhadap  Kinerja  Keuangan Syariah
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  oleh  Ulum,  (2013)  menyatakan bahwa intellectual capital memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan di masa depan. Penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  penelitian  oleh  (Firer  &  Mitchell  Williams, 2003)  yang  menyatakan  intellectual  capital  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian  ini  didukung  oleh  hasil  wawancara  dengan  praktisi  bank  syariah  "B" yang  mengatakan  bahwa  modal  intelektual  yang  terdiri  dari  HC,  SC  dan  modal  yang digunakan telah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah.

## Penerapan Islami Corporate Governance
Menurut Haya, Indrawati, & Djasuli, (2022) Perusahaan harus menerapkan lima prinsip  Good  Corporate  Governance  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, indepedensi  serta  kewajaran.  Kelima  prinsip  tersebut  dibutuhkan  untuk  membantu perusahan  mencapai  tujuannya.  Prinsipprinsip  Good  Corporate  Governance  dalam perspektif islam atau Islamic Corporate Governance (ICG) antara lain:
1) Shiddiq,  yaitu  memastikan  bahwa  pengelolaan  yang  dilakukan  menjunjung  tinggi nilai kejujuran;
2) Tabligh,  yaitu  secara  berkesinambungan  mensosialisasikan  dan  mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip, produk dan jasa;
3) Amanah,  yaitu  Mengikuti  prinsip  kehati-hatian  dan  kejujuran  dalam  mengelola dana secara ketat untuk menciptakan rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana;
4) Fathanah, artinya memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara profesional dan kompetitif, termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan  kesatuan  serta  penuh  rasa  tanggungjawab.  Menurut  Hartono,  (2018)  terdapat dua sifat dari Islamic Corporate Governance ICG.
Pertama,  semua  aspek  kehidupan,  etika,  dan  sosial  perusahaan  harus  relevan dengan hukum Islam. Kedua, ICG harus terkait dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam termasuk yang terkait dengan perintah zakat, pelarangan riba,  larangan  spekulasi,  dan  perintah  untuk  mengembangkan  sistem  ekonomi berdasarkan  profit  and  loss  sharing.  Solusi  dari  permasalahan  tersebut  adalah  konsep tata  kelola  perusahaan  dalam  perspektif  Islam  atau  adanya  Islamic  Corporate Governance (ICG).
Sementara  konsep  tata  kelola  perusahaan  secara  tradisional  bisa  memecahkan masalah pemerintah secara umum, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah pemerintah yang  terkait  dengan  hukum  Syariah.  Dalam  penerapan  konsep  tata  kelola  perusahaan tidak  terlepas  dari  kinerja  karyawan.  Dalam  hal  ini,  karyawan  dirasa  harus  memiliki kemampuan dalam memahami jenis perusahaan dan strategi dalam perusahaan tersebut. Istilah kinerja atau yang dikenal dengan performance, adalah tolak ukur suatu karyawan dalam  menjalankan  seluruh  tugas  yang  ditargetkan  pada  karyawan,  sehingga  kinerja adalah  upaya  untuk  mengadakan  penilaian  terhadap  kinerja  disuatu  perusahaan perupakan hal yang penting untuk dilakukan (Dehotman, 2016)

## Kesimpulan
Dari  analisis  literatur  yang  dilakukan  didapatkan  bahwa  Islamic  Corporate Governance  dan  Islamic  Intelectual  Capital  yang  diterapkan  pada  perbankan  syariah memiliki  potensi  pengaruh  terhadap Maqashid  Syariah .  Dengan  menerapkan  prinsip- prinsip Good Corporate Governance menurut pandangan Islam atau Islamic Corporate Governance  (ICG)  diantaranya  Shiddiq,  Tablih,  Amanah,  dan  Fathanah  dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan yang ditandai dengan hasil pekerjaan karyawan yang baik seperti pelayanan dan produktivitas sehingga dapat menarik masyarakat untuk memberikan  sponsor.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  perbankan  syariah  akan mampu meningkatkan layanan dan kinerjanya melalui maqashid syariah dengan konsep Islamic  Corporate  dan  Islamic  Intelectual  Capital  yang  diterapkan.    Modal  intelektual dipandang  sebagai  bagian  integral  dari  perusahaan  dalam  proses  penciptaan  nilai,  dan semakin  memainkan  peran  penting  dalam  mempertahankan  keunggulan  kompetitif perusahaan. Modal intelektual didefinisikan sebagai aset tidak berwujud yang mencakup
teknologi,  informasi  pelanggan,  nama  merek,  reputasi,  dan  budaya  perusahaan  yang sangat berharga untuk daya saing perusahaan. Dalam lingkungan bisnis modern, modal intelektual dianggap sebagai aset strategis terpenting bagi kesuksesan perusahaan.

## BIBLIOGRAFI
Akhtar,  R.,  Boustani,  L.,  Tsivrikos,  D.,  &  Chamorro-Premuzic,  T.  (2015).  The engageable personality: Personality and trait EI as predictors of work engagement.
Personality and Individual Differences , 73 , 44–49.
Bollen,  L.,  Vergauwen,  P.,  &  Schnieders,  S.  (2005).  Linking  intellectual  capital  and intellectual  property  to  company  performance. Management  Decision , 43 (9), 1161–1185.
Bontis, N., Keow, W. C. C., & Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Journal of Intellectual Capital , 1 (1), 85–100. Brooking,  A.,  Board,  P.,  &  Jones,  S.  (1998).  The  predictive  potential  of  intellectual capital. International Journal of Technology Management , 16 (1–3), 115–125.
Dehotman, K. (2016). Pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan Baitul Mal Wat- Tamwil di provinsi Riau. JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) , 1 (2), 217–234. Erdianthy,  D.,  &  Djakman,  C.  D.  (2014).  Pengungkapan  Modal  Intelektual,  Proporsi Komisaris  Independen  dan  Kinerja  Bank  di  Indonesia. Simposium  Nasional Akuntansi XVII. Mataram , 24–27.
Firer, S., & Mitchell Williams, S. (2003). Intellectual capital and traditional measures of corporate performance. Journal of Intellectual Capital , 4 (3), 348–360. Fitz-Enz,  J.  (2000). The  ROI  of  human  capital:  Measuring  the  economic  value  of employee performance . AMACOM Div American Mgmt Assn.
Hafidhah,  Q.  (2021). Perluasan  Pemasaran  Selada  Menggunakan  E-commerce  pada CV Casa Farm Bandung .
Hartati,  N.  (2014).  Intellectual  Capital  Dalam  Meningkatkan  Daya  Saing:  Sebuah Telaah Literatur. Jurnal Etikonomi , 13 (1).
Hartono,  N.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Islamic  Corporate  Governance  (ICG)  Dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah , 10 (2),
259–282.
Hashim,  K.  F.,  Tan,  F.  B.,  &  Rashid,  A.  (2015).  Adult  learners’  intention  to  adopt mobile  learning:  A  motivational  perspective. British  Journal  of  Educational Technology , 46 (2), 381–390.
Haya,  A.  F.,  Indrawati,  S.,  &  Djasuli,  M.  (2022).  Analisis  Islamic  Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis , 2 (1), 879–882.
Huang,  P.,  Xiao,  A.,  Zhou,  M.,  Zhu,  Z.,  Lin,  S.,  &  Zhang,  B.  (2011).  Heritable  gene targeting  in  zebrafish  using  customized  TALENs. Nature  Biotechnology , 29 (8), 699–700.
Kaplan, R. S. (2009). Conceptual foundations of the balanced scorecard. Handbooks of Management Accounting Research , 3 , 1253–1269.
Nahapiet,  J.,  &  Ghoshal,  S.  (1998).  Social  capital,  intellectual  capital,  and  the organizational advantage. Academy of Management Review , 23 (2), 242–266. Purnomo,  R.  (2013).  Resource-Based  View  dan  Keunggulan  Bersaing  Berkelanjutan:
Sebuah  Telaah  Kritis  Terhadap  Pemikiran  Jay  Barney  (1991). Proceeding  of
International Conference Sustainable Competitive Advantage , 1 (1).
Puspitosari,  I.  (2016).  Pengaruh  modal  intelektual  terhadap  kinerja  keuangan  pada sektor perbankan. EBBANK , 7 (1), 43–53.
Rezaei,  P.  S.,  Shafaghat,  H.,  &  Daud,  W.  M.  A.  W.  (2014).  Production  of  green aromatics and olefins by catalytic cracking of oxygenate compounds derived from biomass pyrolysis: A review. Applied Catalysis A: General , 469 , 490–511. Smedlund,  A.,  &  Pöyhönen,  A.  (2005). Intellectual  Capital  Creation  in  Regions:  A Knowledge  System  Approach,[in]  Bounfour  A.,  Edvinsson  L.,  eds,“Intellectual Capital  for  Communities,  Nations,  Regions  and  Cities.” Elsevier  Butterworth- Heinemann, Oxford.
Ulum,  M.  C.  (2013).  Governance  dan  capacity  building  dalam  manajemen  bencana banjir di Indonesia. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana , 4 (2), 69–76.
Copyright holder: Odjie Samroji (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: