## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PEMBATASAN  KEGIATAN  UNJUK RASA OLEH MAJELIS DESA ADAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  (KEPUTUSAN  MAJELIS  DESA  ADAT  PROVINSI  BALI NOMOR: 08/SK/MDA-PBali/X/2020)

## A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra E-mail : agungmasadi@gmail.com
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022
Keywords:
Restrictions,
Demonstrations, Traditional Village Council, Human Rights. The purpose of writing this thesis is for these matters: (1) to find out and analyze the legal force of Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 against traditional villages  in  Bali  in  relation  to  restrictions  on demonstrations  at  the  traditional  village  of Wewidangan;  (2)  to  find  out  and  analyze  the existence  of  Kep.  MDA.  08/SK/MDA-PBali/X/2020 which is viewed from the perspective of human rights. This thesis is classified as a normative research which uses  2  types  of  approaches,  namely  the  statutory approach  and  the  conceptual  approach.  The  legal materials  in  this  thesis  were  collected  using document  study  techniques  and  then  analyzed qualitatively.  Based  on  the  research  results,  it  is known that Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 has binding legal force against traditional villages in Bali. This opinion is based on 3 considerations, namely: (1) the  arrangement  of  Kep.  MDA  08/SK/MDA- PBali/X/2020  is  in  accordance  with  the  theory  of Catur Praja and in line with the concept of the rule of law;  (2)  according  to  the  considerations  from  Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020, it is known that the a quo decree was born after the traditional village in Bali  stipulates  and  enforces  Pararem  for  the Prevention  and  Control  of  Gering  Agung  Covid-19; and  (3)  Kep.  MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020  is  an implementation  of  the  Bali  Mawacara  principle  as referred to in Regional Regulation Number 4 of 2019.
Furthermore,  Kep.  MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020 could not be qualified as a violation of human rights.
Based on the principle of siracausa, the International Covenant On Civil And Political Rights 1966, and the provisions of Article 28 J of the 1945 Constitution of the  Republic  of  Indonesia,  the  a  quo  decision  can actually be used as a means to respect, protect, and fulfill  human  rights  for  every  Balinese  citizen, especially karma desa, krama tamiu, and guests who are in the traditional village of wewidangan. Abstrak Kata kunci:
Pembatasan,  Unjuk  Rasa, Majelis  Desa  Adat,  Hak Asasi Manusia.
Corresponding Author: A.A. Mas Adi Trinaya Dewi, e- mail : agungmasadi@gmail.com
Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini, anatara lain sebagai  berikut:  (1)  untuk  mengetahui  dan menganalisis  tentang  kekuatan  hukum  dari  Kep.
MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020  terhadap  desa adat  di  Bali  dalam  kaitannya  dengan  pembatasan aksi unjuk rasa di wewidangan desa adat; (2) untuk mengetahui  dan  menganalisis  tentang  keberadaan Kep. MDA. 08/SK/MDA-PBali/X/2020 yang ditinjau dari  perspektif  hak  asasi  manusia.  Artikel  ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Seluruh bahan  hukum  dalam  artikel  ini  dikumpulkan dengan  teknik  studi  dokumen  dan  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil penelitian, diketahui bahwa Kep. MDA 08/SK/MDA- PBali/X/2020 memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap desa adat di Bali. Pendapat ini didasarkan atas  3  pertimbangan,  yaitu:  (1)  penyusunan  Kep. MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020  telah  sesuai dengan teori catur Praja dan sejalan konsep negara hukum; (2) sesuai konsideran menimbang dari Kep. MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020,  maka  diketahui bahwa surat keputusan a quo lahir pasca desa adat di  Bali  menetapkan  dan  memberlakukan  Pararem Pencegahan  dan  Penanggulangan  Gering  Agung Covid-19;  dan  (3)  Kep.  MDA  08/SK/MDA- PBali/X/2020  merupakan  implementasi  dari prinsip  Bali  Mawacara  sebagaimana  dimaksud dalam  Perda  Nomor  4  Tahun  2019.  Selanjutnya, Kep.  MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020  tidak  dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak  asasi  manusia.  Berdasarkan  asas  siracausa ,
International Convenant On Civil And Political Rights
1966, dan ketentuan Pasal 28 J UUD NRI 1945, maka
Keputusan a  quo justru  dapat  dijadikan  sarana untuk  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi HAM bagi setiap warga masyarakat Bali, khususnya krama  desa , krama  tamiu ,dan tamiu yang  ada  di wewidangan desa adat.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Unjuk rasa merupakan salah satu cara penyampaian pendapat. Secara hukum, unjuk rasa juga merupakan tindakan yang sah untuk dilakukan oleh setiap warga negara. Negara menjamin hak dari setiap individu untuk terlibat dalam aksi unjuk rasa  sebagai  wujud  implementasi  dari  kemerdekaan  penyampaian  pendapat  di muka umum. Namun pelaksanaan unjuk rasa tentu menimbulkan wacana pro dan kontra selama pandemi covid-19 berlangsung di Indonesia. Di satu sisi, aksi unjuk rasa adalah bagian dari hak asasi manusia, di sisi lain unjuk rasa juga berpotensi sebagai  kluster  penularan  virus  covid-19.  Sebagai  contoh  di  Bali,  dalam  rangka memutus penularan virus covid-19. Majelis Desa adat sebagai Pasikian Desa Adat yang  diakui  kedudukan  hukumnya  dalam  peraturan  daerah,  kemudian mengeluarkan keputusan tentang pembatasan terhadap aksi unjuk rasa. Keputusan sebagaimana  dimaksud,  pada  akhirnya  kembali  menuai  polemik  di  kalangan masyarakat Bali.
Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  bahwa  sebagai  wujud  implementasi dari  kemerdekaan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum,  negara  sejatinya mengatur  prihal  unjuk  rasa  di  dalam  beberapa  produk  undang-undang,  seperti Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  negara  sejatinya  memberikan perlindungan  dan  menjamin  kebebasan  kepada  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  sebagai  salah  satu  perwujudan  dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. namun demikian, aksi menyampaikan pendapat di muka umum juga ada batasannya. Mereka yang terlibat dalam aksi menyampaikan pendapat  di  muka  umum  wajib  memperhatikan  aspek  keamanan,  ketertiban. Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid-19, maka aksi menyampaikan pendapat di  muka  umum  juga  wajib  memperhatikan  kesehatan  publik.  Dengan  demikian, suasana dalam berdemokrasi tetap berjalan kondusif. 1 . Dikaitkan dengan isu kesehatan publik di era pandemic Covid-19. Majelis Desa Adat (MDA) di Bali juga berupaya untuk menjaga kesehatan publik di Bali,  salah satunya dengan jalan mengeluarkan keputusan terkait pembatasan aksi unjuk rasa di area publik di Wewidangan Desa Adat, dengan jumlah peserta aksi lebih dari 100 orang. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan nomenklatur
1 Ony Rosifany, 2013, Aspek Yuridis Terhadap Aksi Massa dalam Upaya  Penyampaian Pendapat Menurut Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia ,  Jurnal  Program  Studi  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda , hlm. 16.
Keputusan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Unjuk Rasa di Wewidangan Desa Adat di Bali Selama Gering  Agung  Covid-19  (selanjutnya  disebut  Kep.  MDA.  08/SK/MDA- PBali/X/2020). Sebelum ditetapkannya Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020, MDA juga  telah  mengeluarkan  beberapa  keputusan  lainnya  yang  bertujuan  untuk mengurangi  jumlah  kerumunan  untuk  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19, misalnya keputusan tentang pembatasan kegiatan Panca Yadnya dan Keramaian di Bali yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali.
Bertolak  dari  keberadaan  Kep.  MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020  ini,  maka timbul  suatu  permasalahan  hukum  baru,  yakni  bagaimana  kekuatan  hukum  dari Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 terhadap desa adat di Bali dalam kaitannya dengan  pembatasan  aksi  unjuk  rasa?  Mengingat  unjuk  rasa  merupakan  bentuk upaya penyampaian pendapat di muka umum yang dilindungi oleh Undang-Undang. Selain  itu,  apakah  Kep.  MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020  selanjutnya  dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Berdasarkan isu hukum yang muncul pasca ditetapkannya Kep. MDA 08/SK/MDA-PBali/X/2020 tersebut,  maka  peneliti  merasa  tertarik  untuk  mengangkat  polemik  seputar  Kep. MDA  08/SK/MDA-PBali/X/2020  dalam  kaitannya  dengan  upaya  penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

## METODE
Artikel  ilmiah  ini  tergolong  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka yang artinya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti norma, asas, falsafah ataupun doktrin dan prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Adapun aspek normatif yang dimaksud adalah melakukan kajian terhadap konflik antara  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1998  Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020.
Artikel  ini  menggunakan  dua  jenis  pendekatan,  yakni  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum di dalam artikel terdiri  atas  3  jenis,  yaitu  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang seluruhnya  dikumpulkan  melalui  teknik  studi  dokumen.  Bahan  hukum  yang terkumpul  kemudian  disajikan  dalam  bentuk-bentuk  tulisan  ilmiah  secara deskriptif yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek- aspek tertentu yang bersangkut paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenarannya. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 sebagai Wujud Komitmen Seluruh Desa Adat di Bali
Bahwa  Keputusan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  Nomor:  08/SK/MDA- PBali/X/2020  dibuat  untuk  mendukung  dan  memperkuat  usaha  pencegahan  dan
2 Putu Dyatmikawati, S.H., 2017. Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta. Kerta Dyatmika , 14 (2).
penanggulangan Gering Agung Covid-19 yang telah dilaksanakan oleh Desa Adat di Bali. Keputusan a quo murni bertujuan untuk menjamin hak atas kesehatan krama desa adat di Bali, tanpa ada maksud mengesampingkan hak untuk menyampaikan pendapat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya seluruh desa adat di Bali berkomitmen untuk  mendukung  implementasi  dari  Keputusan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 guna kasukertan desa adat. Bahwa  desa  adat  merupakan  salah  satu  jenis  kesatuan  masyarakat  hukum adat (KMHA) yang terbentuk karena faktor territorial. KMHA yang terbentuk karena alasa teritorial, ternyata dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: (1) persekutuan desa; (2) persekutuan daerah; dan (3) perserikatan desa. Persekutuan desa adalah apabila suatu tempat kediaman bersama mengikat suatu persekutuan manusia di atas  daerahnya  sendiri.  Persekutuan  daerah  adalah  apabila  terdapat  beberapa tempat  kediaman  bersama  dalam  suatu  daerah  tertentu  dan  senantiasa  dengan kebebasan  dalam  taraf  yang  tertentu  dan  masing-masing  dikepalai  oleh  pejabat, dimana  tempat-tempat  kediaman  tersebut  merupakan  bagian-bagian  dari  suatu persekutuan  yang  mempunyai  batas-batas  dan  pemerintahan  sendiri,  serta  hak wilayah  sendiri.  Perserikatan  desa  adalah apabila  persekutuan-persekutuan  desa masing-masing  lengkap  dengan  pemerintahan  dan  daerah  sendiri  dan  terletak berdekatan  dan  mengadakan  perjanjian  untuk  memelihara  kepentingan  bersama dengan mengadakan perjanjian untuk memelihara kepentingan bersama derngan mengadakan  suatu  pemerintahan  yang  bersifat  kerjasama  antara  pemerintah- pemerintah tersebut, dimana kepala-kepala desa yang tergabung itu tidak diberikan wilayah tersendiri. 3
Di Bali, ke-3 jenis KMHA sebagaimana disebutkan di atas benar-benar dapat dibuktikan  keberadaanya.  Misalnya,  persekutuan  desa.  Bertolak  dari  definisi persekutuan  desa.yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  maka  banjar  adat  di  Bali adalah perwujuan riil dari persekutuan desa. Selanjutnya, mengarah pada definisi persekutuan  daerah.  Desa  adat  adalah  subyek  yang  dirasa  tepat  untuk  dijadikan contoh  untuk  memberikan  gambaran  nyata  tentang  keberadaan  persekuruan daerah  yang  ada  di  Bali.  Terakhir,  menunjuk  eksistensi  subak  untuk  mewakili keberadaan  dari  perserikatan  desa  yang  ada  di  Bali.  Adapun  unsur  kepentingan bersama yang ada di dalam lmbaga subak adalah berkaitan dengan isu irigasi.
Jika  dilihat  dari  konsep  negara  hukum,  maka  setiap  KMHA  (termasuk  desa adat di Bali), diakui keberaadaannya oleh negara melalui konstitusi. Tidak hanya pengakuan,  negara  bahkan  berkomitmen  untuk  memberikan  pemenuhan  dan perlindungan  terhadap  hak  konstitusional  dari  KMHA.  Secara  normatif,  upaya pengakuan,  pemenuhan,  dan  perlindungan  sebagaimana  dimaksud  telah  dimuat secara  tegas  dalam ketentuan  Pasal  18  B  ayat  2  dan  Pasal  28  I  ayat  (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 18 B
(2)  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
3 Muin, Fatkhul, and Rully Syahrul Mucharom, 2016, Desa dan Hukum Adat: Persepektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan . Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 , hlm.466-467.

## Pasal 28 I
(3)   Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Beranjak dari  kedua  ketentuan  Pasal  di  atas,  maka  KMHA  (termasuk  desa adat) disebutkan memiliki hak tradisional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur bahwa hak-hak tradisional memiliki  makna  tentang  kewenangan  Pemerintahan  Desa  dalam  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul, adat istiadat  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  terdapat  pada  masyarakat  setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi, pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena di dunia  ini  tidak  ada  yang  kekal,  karena  hidup  dan  kehidupan  ini  merupakan serangkaian keadaan yang selalu mengandung  perubahan. 4
Bahwa hak tradisional dari KMHA (termasuk desa adat) berasal dari hak asal usul. Makna dari hak asal-usul menunjukan pada urusan yang lahir karena hak dan kewajiban  asal-usul  dan/atau  prakarsa  KMHA  setempat.  Jika  dikaitkan  dengan keberadaan desa adat di Bali, gambaran riil tentang kewenangan dari desa adat di Bali yang bersumber dari hak asal-usul telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 24 Perda Nomor 4 Tahun 2019.

## Pasal 24
Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
a. pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya;
b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
e. pengelolaan Wewidangan dan tanah Padruwen Desa Adat;
f. pengelolaan Padruwen Desa Adat;
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali Mawacara dan Desa Mawacara;
h. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
i. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di Wewidangan Desa Adat;
j. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban Krama di Desa Adat;
k. penyelenggaraan  sidang  perdamaian  perkara  adat/wicara  Adat  yang  bersifat keperdataan; dan
l. penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat. Sebagai tambahan, di luar daripada kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
Perda Nomor 4 Tahun 2019 juga mengakomodir kewenangan berskala desa adat sebagaimana diatur dalam kententuan Pasal 25. Hal ini dapat dimaknai bahwa Desa Adat memilki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan segala hal yang ada di wewidangan  desa adat  (termasuk padruwen  desa )  berdasarkan  pada  nilai  adat,
4 Suparman, Asep, 2014, "Desa dan Hak-Hak Tradisional." Jurnal Wawasan Yuridika 26, no. 1, hlm. 464-470.
agama,  tradisi,  seni  dan  budaya  serta  kearifan  lokal  yang  dalam  pelaksanaanya melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat. 5 Pasal 25
(1) Kewenangan lokal berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengelolaan:
a. tempat suci dan kawasan suci;
b. hutan adat;
c. sumber-sumber air;
d. pasisi dan sagara;
e. padruwen desa adat/wilayah ulayat adat;
f. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
g. industri pangan dan kerajinan rakyat;
h. pasar Desa Adat atau tenten;
i. tambatan perahu;
j. tempat pemandian umum;
k. sanggar seni, budaya, dan pasraman;
l. kapustakaan dan taman bacaan;
m. destinasi dan/atau atraksi wisata;
n. lingkungan permukiman Krama;
(2) Kewenangan  lokal  berskala  Desa  Adat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) sepanjang yang menjadi kewenangan desa adat.
Oleh  seorang  van  Vollen  Hoven,  seluruh  kewenangan  dari  desa  adat sebagaimana disebutkan dalam rangkaian pasal tersebut di atas, telah dirumuskan sebelumnya melalui teori catur praja atau teori residu. Pada prinsipnya, teori catur praja  atau  reori  residu  merupakan  suatu  bentuk  penyederhanaan  tentang  ragam kewenangan dari desa adat. Menurut teori ini, desa adat sebagai KMHA memiliki 4 fungsi,  antara  lain:  ketataprajaan  ( bestUndang-Undangr ),  pengaturan  ( regeling ), keamanan/  kepolisian  ( politie ),  dan  peradilan  ( rechtspraak )  dimana  fungsi  yang terakhir  ini  kemudian  dipisahkan  karena  adanya  wawasan  negara  berdasar  atas hukum ( Rechtsstaat ). 6
Implementasi dari teori catur praja atau teori residu di desa adat di Bali, boleh jadi berjalan dengan baik. Misalnya, fungsi peradilan desa di Bali secara nyata masih dilaksankaan oleh kertha desa; fungsi ketatatprajaan juga berjalan dengan segala keanekaragamannya,  baik  di  desa  adat Baliage maupun  desad  adat Apanage . Adapun  fungsi  pengaturan  dan/atau  fungsi  keamanaan/kepolisian  yang  dimiliki oleh  desa  adat  sebagai  KMHA  juga  turut  tergambar  di  dalam  Surat  Keputusan Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020.  Di  dalam  konsideran  dan/atau  norma  yang termuat dalam surat keputusan a quo secara tegas menunjukan implementasi dari fungsi pengaturan oleh desa adat di Bali melalui redaksi kalimat sebagai berikut: “Bahwa Desa Adat di Bali telah menentapkan dan memberlakukan Pararem Desa Adat terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Gering Agung Covid- 19” . Di  samping  itu,  fungsi  keamanan/  kepolisian  oleh  desa  adat  juga  turut dijelaskan melalui penggalan redaksi sebagai berikut: “. . . yang di koordinasikan dan
5 Yanti, A.I.E.K., 2019. Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Kerta Dyatmika , 16 (2), Pp.59-68.
6 Indrati,  Maria  Farida,  and  Maria  Farida,  2007, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi Muatan . Yogyakarta: Kanisius.
dikendalikan oleh Pacalang Desa Adat masing-masing dengan penuh disiplin, tertib, dan  bertanggung  jawab”.  Bahwa  pacalang  desa  adat atau  Jaga  Bhaya  Desa  Adat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Perda Nomor 4 Tahun 2019 diartikan sebagai satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat. Definisi mengenai pacalang yang diatur dalam Perda a quo pun sejalan dengan maksud dari fungsi keamanan/kepolisian yang ada dalam teori  catur  praja  atau  teori  residu.  Selain  teori  residu,  eksistensi  pecalang  juga sejalan  dengan  berkembangnya  masyarakat  sipil  ( civil  society ) yang menekankan pentingnya  pemberdayaan  masyarakat,maka  dalam  Undang-undang  tersebut diatur  tentang  partisipasi  masyarakat  guna  membantu  tugas-tugas  kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Utamanya membahas mengenai fungsi pengaturan ( regeling ) oleh desa adat di Bali.  Bersesuaian  dengan  konsideran  dari  Surat  Keputusan  Nomor:  08/SK/MDA- PBali/X/2020,  diketahui  bahwa  desa  adat  di  Bali  telah  menetapkan  dan memberlakukan Pararem Pencegahan dan Penanggulangan Gering Agung Covid-19. Pararem  sebagaimana  dimaksud  adalah  perwujudan  dari Desa  Mawacara atau hukum  adat  dalam  bentuk  tertulis,  yang  berlaku  hanya  di  desa  adat  setempat. Pararem  semacam  ini  tentu  memiliki  kekuatan  hukum,  namun  dengan  ruang lingkup yang terbatas. Di samping itu, dapat diyakini bahwa setiap desa adat juga mengatur  penjatuhan  sanksi  adat  yang  berbeda-beda  terhadap krama yang berupaya melanggar atau bertindak di luar dari apa yang telah ditentukan dalam Pararem Pencegahan dan Penanggulangan Gering Agung Covid-19. Meskipun  aturan  mengenai  penjatuhan  sanksinya  berbeda  dan/atau  ruang lingkup keberlakuan dari pada aturan (pararem) itu terbatas, namun pada akhirnya dapat  dipastikan  terdapat  kesamaan  maksud  dari  setiap  desa  adat  di  Bali  untuk merumuskan  dan  memberlakukan  Pararem  Pencegahan  dan  Penanggulangan Gering Agung Covid-19, yakni kasukertan desa adat. Maksud inilah yang kemudian berupaya diakamodir dan dirumsukan oleh MDA ke dalam beragam bentuk, salah satunya melalui Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020. Bertolak dari surat  keputusan a  quo ,  maka  berlaku  yang  disebut  prinsip  Bali  Mawacara  dalam konteks pengembangan kehidupan hukum adat.
Berdasarkan penjelasan Pasal 24 huruf H Perda Nomor 4 Tahun 2019, bahwa Desa Mawacara merupakan hukum adat yang berlaku hanya di Desa Adat setempat, baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Bertolak  dari  hasil  penelusuran  secara kepustakaan, diketahui bahwa frase “Desa Mawacara” merupakan penggalan dari istilah “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata” yang merupakan pepatah atau petuah Jawa  yang  meniscayakan  bahwa  setiap  tempat,  masyarakat,  kaum  atau  desa memiliki  cara-cara  tersendiri  dalam  melakukan  segala  hal. 7 Petuah  “Desa Mawacara”  bukan  hanya  memberikan  pesan  tentang  multikulturalisme  seperti halnya pepatah “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, Desa Mawacara (desa dengan  c ara) membuahkan  frasa  “cara  desa” yang  bermakna  desa  memiliki  cara, adat, kebiasaan, kearifan lokal dan prakarsa lokal. 8
7 Basuki,  Udiyo,  2017, Desa  Mawa  Cara  Negara  Mawa  Tata:  Dinamika  Pengaturan  Desa  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Jurnal Cakrawala Hukum 13, no. 2, hlm. 60.
8 Ibid.
Beranjak  dari  penjelasan  atas  prinsip  Desa  Mawacara  sebagaimana disebutkan  pada  alinea  sebelumnya,  maka  desa  adat  berwenang  membentuk hukumnya  sendiri  menurut  kondisi  dan/atau  kebutuhan.  Melalui  hukum  yang dibentuk, maka diharapkan terwujudunya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di lingkungan krama adatnya. Desa Mawacara di desa adat juga berpegang teguh pada prinsip desa (ruang) , kala (waktu), patra (kondisi riil). Ditinjau dari perpektif kebudayaan,  konsep  desa,  kala,  patra  ini  menyebabkan  kebudayaan  Bali  bersifat fleksibel  dan  selektif  dalam  menerima  dan  mengadopsi  pengaruh  budaya  luar. 9 Adapun  jika  konsep desa,  kala, patra dikaitkan  dengan  isu  Pandemi,  maka  sudah sepatutnya  desa  adat  secara  cepat  merespon  upaya  pencegahan  dan penanggulangan pandemi. Desa adat tidak boleh pasif dalam menghadapi pandemi, melainkan  harus  tanggap  dan  bahkan  sedapat  mungkin  bersinergi  bersama pemerintah  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  pandemic,  utamanya Covid-19.
Sumber  lain  menyebutkan,  bahwa  konsep desa,  kala,  patra adalah adaptabilitas  terhadap  tempat,  waktu  dan  situasi.  Kehidupan  akan  selalu bergantung  pada  tempat/waktu/situasi,  sehingga  tak  ada  satu  standar  solusi. 10 Dengan demikian, keberadaan Pararem Desa Adat terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Gering  Agung Covid-19  dapat  ditafsirkan  sebagai  bentuk adaptabilitas dari desa adat guna mengantisipasi lonjakan jumlah kasus penyebaran Covid-19  di  wilayah  desa  adatnya  masing-masing.  Melalui  Pararem  Desa  Adat terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Gering Agung Covid-19, sejatinya desa adat sedang berupaya untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh krama desa adat di wewidangan -nya masing-masing.
Kemampuan  adatabilitas  dari  desa  adat  yang  ada  di  wilayah  Provinsi  Bali tersebutlah yang akhirnya diakomodir oleh MDA dengan jalan menetapkan Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 dengan tujuan mengurangi jumlah kerumunan masa selama masa pandemi Covid-19 di seluruh wewidangan desa adat di Bali. Terlepas dari isu pro dan kontra, bahwa konsekuensi dari aksi unjuk rasa adalah kerumunan masa. Adapun kerumanan adalah hal yang sepatutnya dihindari guna mencegah meningkatnya laju penularan Covid-19 itu sendiri. Oleh karenanya, Surat  Keputusan  Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020  secara  tidak  langsung  dapat ditafsirkan  sebagai  aksi  tanggap  dari  MDA  untuk  memperkuat  usaha  desa  adat dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di wewidangan desa adatnya masing- masing.
Jika dikaitkan dengan muatan prinsip yang terkandung di dalam Perda Nomor 4  Tahun  2019,  maka  penetapan  Surat  Keputusan  Nomor:  08/SK/MDA- PBali/X/2020 dapat dikatakan sebagai implementasi dari prinsip Bali Mawacara. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Huruf i Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan Penjelasan Pasal 24 Huruf h, dijelaskan bahwa Bali mawacara/kesatuan Bali adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis.  Pemikiran ini sangat  masuk  akal.  Mengingat  hal  yang  dikehendaki  oleh  desa  adat    yang  ada  di wilayah Provinsi Bali melalui Pararem Desa Adat terkait dengan Pencegahan dan
9 Suwardani, Ni Putu, 2015, Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali dari Dampak Negatif Globalisasi . Jurnal Kajian Bali 5, no. 2, hlm. 251.
10 Suryono,  Alwin,  and  Laurentia  Carrisa,  2015, Pelestarian  Kearifan  Lokal  Dalam  Arsitektur  Pada  Resort Royal Pita Maha di Ubud-Bali. Research Report-Engineering Science 2, hlm. 78.
Penanggulangan Gering  Agung Covid-19,  sejalan  dengan  maksud  dari  Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 yang ditetapkan oleh MDA. Disamping itu, sesuai dengan uraian pada alinea terdahulu, bahwa MDA juga merupakan  representasi  dari    seluruh  desa  adat  di  Bali.  Oleh  karenanya,  segala sesuatu  yang  diputuskan  MDA  tentu  tidak  luput  dari  pengetahuan  desa  adat. Utamanya mengenai Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020, dimana secara  tegas  telah  disebutkan  di  dalam  konsideran  menimbang,  bahwa  surat keputusan a quo ditetapkan pasca seluruh desa adat yang ada di wilayah Provinsi Bali sebelumnya telah menetapkan dan memberlakukan Pararem Desa Adat terkait dengan  Pencegahan  dan  Penanggulangan Gering  Agung Covid-19.  Melalui  Surat Keputusan  Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020,  sejatinya  MDA  tengah  berupaya mendukung  dan  menjaga  komitmen  daripada  desa  adat  untuk  konsisten melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dengan demikian, desa adat di Bali sudah sepatutnya eling pada upaya sebagaimana dimaksud, salah satunya dengan jalan disiplin melaksanakan maksud dari Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020.
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 memiliki hukum mengikat terhadap desa adat di Bali. Pendapat ini didasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu:           (1) penyusunan  Keputusan  Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020  telah  sesuai  dengan teori  catur  Praja  dan  sejalan  konsep  negara  hukum;  (2)  sesuai  konsideran menimbang  dari  Surat  Keputusan  Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020,  maka diketahui bahwa surat keputusan a quo lahir pasca desa adat di Bali menetapkan dan  memberlakukan  Pararem  Pencegahan  dan  Penanggulangan Gering  Agung Covid-19; dan (3) Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 merupakan implementasi  dari  prinsip  Bali  Mawacara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Perda Nomor 4 Tahun 2019.
Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 sebagai  Salah  Satu  Bentuk  Upaya  Penghormatan,  Perlindungan,  dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Krama Desa Adat di Bali Bersesuaian  dengan  uraian  sebelumnya,  bahwa  MDA  dan  desa  adat  di  Bali tengah bersinergi bersama pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi virus Covid-19  di  wilayah  Provinsi  Bali.  Melalui  sinergi  tersebut,  diharapakan  kasus penularan  Covid-19  dapat  menurun  dan  angka  kesembuhan  meningkat.  Dengan demikian, makna kasukertan akan benar-benar dapat terealisasi di seluruh wilayah Bali, tidak terkecuali di wewidangan desa adat.
Bahwa  mewujudkan kasukertan dalam  suasana  pandemi  tidaklah  mudah. Mengingat luasnya makna dari konsep kasukertan , maka dibutuhkan adanya upaya- upaya  yang  bersifat sekala (nyata) dan  bersifat niskala (religius).  Secara sekala , upaya yang paling sederhana data dilaksanakan adalah dengan taat pada protokol kesehatan  (Prokes).  Sesuai  dengan  hasil  secara  kepustakaan,  diketahui  saat  ini terdapat  Instruksi  Menteri  Agama  Nomor:  01  Tahun  2021  Tentang  Gerakan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (5M), yakni memakai masker, mencuci tangan,  menjaga  jarak,  membatasi  mobilitas  dan  interaksi,  serta  menjauhi kerumunan.  Secara  normatif,  tentu  instruksi  tersebut    hanya  ditujukan  kepada kalangan terbatas, antara lain: (1) Pejabat Pimpinan Madya dan Pratama pusat; (2)
Rektor/Ketua  Perguruang  Tinggi  Keagamaan  Negeri;  (3)  Kepala  Kantor  Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Agama; (4) Kepala Madrasah; (5) Kepala KUA; (6) Penyuluh  Agama,  dan  (7)  Seluruh  Aparatura  Sipil  Negara  Kementerian  Agama. Namun  demikian,  tentu  tidak  ada  larangan  bagi  masyarakat  umum  untuk  turut mendukung dan bahkan taat pada Penerapan Protokol Kesehatan (5M).
Guna  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  tentu  maksud  baik  dari Penerapan  Protokol  Kesehatan  (5M)  harus  disosialisasikan  secara  baik  kepada khalayak publik. Sosialisasi tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan  juga  wajib  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  di  luar  pemerintah.  Upaya sosialisasi  akan  dapat  berjalan  efektif,  jika  upaya  sosialisasi  melibatkan  segenap unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  konsep  Penta  Helix.  Kolaborasi  Penta  Helix yang  merupakan  kegiatan  kerja  sama  antar  lini/bidang academic,  business, community,  government, dan media ,  atau  dikenal  sebagai  ABCGM. 11 Unsur  Penta Helix ini semula berupa Triple Helix dengan unsur-unsur academics, business sector, government, yang  kemudian  ditambahkan  dengan  satu  unsur, civil  society (atau communities dalam penelitian ini), menjadi Quadruple Helix, untuk mengakomodasi perspektif masyarakat, dalam hal ini merupakan “masyarakat berbasis media dan budaya” yang juga telah menjadi bagian menyeluruh dari inovasi di Abad -21 kini. Lebih jauh lagi, unsur communities membuka peluang konfigurasi dan jejaring lintas disiplin,  serta  membebaskan  konsep  “inovasi”  dari  sekedar  pertimbangan  dan tujuan ekonomi, melainkan juga melibatkan kreativitas sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan dan inovasi. 12
Adapun yang dimaksud sebagai communities dalam penelitian ini adalah desa adat.  Mengingat  tugas  dan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  desa  adat  yang  diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019, maka dirasa sangat masuk akal jika pemerintah menggandeng desa adat untuk ikut terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dan/atau upaya-upaya sejenis yang bertujuan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Di Bali, keterlibatan desa adat dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19  bukan  hanya  sebatas wacana,  melainkan  terbukti  secara  empiris.  Pemerintah  Provinsi  Bali  melakukan tindak  lanjut  pembentukan  gugus  tugas  Covid-19  di  tingkat  Provinsi  dengan menggandeng  komunitas  masyarakat  adat.  Pelibatan  desa  adat  ini  kemudian dituangkan dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa adat (MDA) Provinsi  Bali  tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Pencegahan Covid-19  berbasis  Desa  Adat  di  Bali.  Keputusan  Bersama  dengan  Nomor 472/1571/PPDA/DPMA  dan  Nomor  05/SK/-MDA-Prov  Bali/III/2020  ini ditetapkan tangga 28 Maret 2020. 13
Melalui  Satuan  Tugas  Gotong  Royong  Pencegahan  Covid-19  berbasis  Desa Adat  di  Bali,    diharapkan  dapat  memperkuat  dasar  bagi  desa  adat  untuk  dapat
11 Yunas, Novy Setia, 2019, Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan 3, no. 1, hlm. 37- 46.
12 Muhyi, Herwan Abdul, Arianis Chan, Iwan Sukoco, and Tetty Herawaty, 2017, The Penta Helix collaboration model  in  developing  centers  of  flagship  industry  in  Bandung  city . Review  of  Integrative  Business  and  Economics Research 6, no. 1, hlm. 412-417.
13 Somawati, Ayu Veronika, Komang Surya Adnyana, I. Putu Ariyasa Darmawan, Ni Putu Dian Utami Dewi, I. Made Gami Sandi Untara, Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, Ida Bagus Gede Paramita et al, 2020, Bali vs COVID-19: Book Chapters . Nilacakra.
melaksanakan  tugas  pembantuan  baik  kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota maupun  Pemerintah Provinsi  dalam mengatasi  segala  permasalahan yang  timbul dari merebaknya wabah Covid-19 ini. Desa adat memiliki struktur penunjang dari generasi  muda  hingga pararem  desa  adat yang  dapat  dilibatkan.  Belum  lagi organisasi internal desa adat seperti pecalang/jaga baya, LPD, dan/atau pasar desa yang  juga  bisa  dilibatkan  untuk  bersama-sama  bergotong  royong  mengatasi dampak wabah Covid-19 di Bali. 14
Sebagai  contoh,  misalnya  pecalang.  Berdasarkan  teori  catur  praja,  pecalang adalah organ dari desa adat yang melaksanakan fungsi polisi. Memperhatikan fungsi tersebut, maka pecalang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan dan observasi  sembari  memberikan  dukungan  kepada  mereka  yang  menjalankan karantina mandiri. Begitu juga dalam konteks pembatasan jam operasional tempat usaha, pecalang juga turut dilibatkan untuk melakukan pengawasan tentang disiplin pelaksanaan  pembatasan  jam  buka  tempat  usaha  yang  dirasa  dapat  menekan sebaran Covid-19.
Pelaksanaan  penjagaan  di  pintu  masuk  atau  perbatasan  masing  masing wilayah  selain  melibatkan  aparatur  pemerintah  dinas  terkait  seperti  Dinas Perhubungan,  Dinas  Kesehatan/Puskesmas,  dan  kepolisian,  juga  melibatkan Pecalang. Penjagaan ini ditujukan agar memperkecil resiko penyebaran covid 19 di masing masing wilayah di Bali. penjagaan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang akan memasuki wilayah tertentu dengan hal hal yang diperiksa antara lain, pemeriksaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan yang  akan  memasuki  wilayahnya,  yang  pengecekan  dilakukan  secara  kerjasama antara aparat pemerintah dengan Desa Adat di Bali. 15
Contoh  lainnya,  ialah  LPD.  Peran  LPD  sebagai  lembaga  keuangan  desa  adat diharpakan bisa terlibat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat adat, baik dalam  bentuk  relaksasi  kredit  bagi  debitur  dan/atau  jika  memungkinkan memberikan bantuan kepada masyarakat desa adat yang terdampak wabah Covid- 19.  Beberapa  pasar  desa  adat  juga  turut  membantu  upaya  pencegahan  dan penanggulangan Covid-19 yang  diprogramkan oleh pemerintah, misalnya dengan memodifikasi pasar melalui rekayasa teknis, sepert pembatasan jarak antar lapak, pembatasan jam operasional, dan pembatasan jarak pengunjung. 16
Mengenai  pararem  desa  adat.  Berdasakran  hasil  riset  secara  kepustakaan, bahwa  Desa  Adat  Tanggahan  Peken,  Desa  Sulahan-Kecamatan  Susust,  Kabupaten Bangli  telah  menetapkan  pararem  pencegahan  dan  penaggulangan  Covid-19. 17 Pararem  tersebut  pada  prinsipnya  memuat  tindaklanjut  himbauan  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  engan  tambahan-tambahan  aturan  yang  bersifat khusus seusai desa, kala, patra di Desa Adat Tanggahan Peken, seperti: masyarakat diwajibkan  menggunakan  masker,  menjaga  jarak  fisik  ( physical  distancing ),
14 Ibid .
15 Udytama, I. Wayan Wahyu Wira, and I. Nengah Susrama, 2020, Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas Dalam Pencegahan  Dan  Upaya  Percepatan  Penanganan  Covid-19  Di  Bali. Prosiding  Webinar  Nasional  Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 123-127.
16 Somawati, Ayu Veronika, Komang Surya Adnyana, I. Putu Ariyasa Darmawan, Ni Putu Dian Utami Dewi, I. Made Gami Sandi Untara, Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, Ida Bagus Gede Paramita et al., Loc.cit .
17 I  Gede  Januariawan.  Perspektif,  Tanggahan  Peken,  and  Hukum  Adat,  2020, Pencegahan  Covid  19 Berbasis.COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan , hlm. 63.
menghindari  kerumunan  dan  membuat  kerumunan.  Adapun  mengenai social distancing dalam  parartem  ditegaskan  untuk  kegiatan-kegiatan  social  maupun keagamaan dibatasi jumlah peserta hanya 25 orang dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan.
Adapun  materi  lainnya  yang  turutt  dimuat  dalam  pararem  Desa  Adat Tanggahan  Peken,  yaitu:  larangan  menerima  tamu  dari  luar  desa  adat  guna menghindari  terjadinya  transmisi  lokal  Covid-19, krama  tamiu yang  terlanjut pulang kampung dilarang masuk kemabali ke Desa Adat Tanggahan Peken selama pandemi  ini,  dan  setiap  rumah,  warung,  toko  harus  menyediakan  paralatan  cuci tangan.  Pareram  juga  mewajibkan  dan  memastikan  serta  senantiasa  mengawasi setiap krama yang  berstatus  sebagai  pekerja  migran.  Mengingat  setiap  pekerja migran yang akan pulang ke Desa Adat Tanggahan Peken wajib melalui prosedur rapid test dan swab, kemudian dilanjutkan dengan masa isolasi diri. 18 Rangkaian ini bukan  sebagai  bentuk  diskriminasi,  melainkan  lebih  pada  usaha  untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 di Desa Adat Tanggahan Peken.
Keberadaan  Pararem  Desa  Adat  Tanggahan  Peken  sebagaimana  telah diuraikan di atas merupakan contoh riil yang dapat menunjukan bahwa desa adat di  Bali  memang  benar  telah  membuat  dan  melaksanakan  isi  pararem  desa  adat terkait  dengan  pencegahan  dan  penanggulangan gering  agung covid-19.  Inisiatif dari setiap desa adat inilah yang selanjutnya direspon oleh MDA ( pasikian desa adat di Bali) sebagai landasan untuk menetapkan surat keputusan yang bertujuan untuk mencegah  penularan  virus  Covid-19  di  seluruh wewidangan desa  adat  di  Bali, utamanya dalam situasi polemik akibat ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang berujung pada pelaksanaan aksi unjuk rasa.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bab  terdahulu,  bahwa  unjuk  rasa  adalah bagian dari hak atas kebebasan berpendapat. Unjuk rasa tidak hanya dijamin dalam komteks hukum nasional (konstitusi negara, undang-undang organik), melainkan juga  dalam  konteks  hukum  internasional  (International  Convenant  On  Civil  Aad Political Rights 1966). Terlebih lagi, Indonesia adalah negara yang demokratis. Oleh karenanya, unjuk rasa menjadi cerminan kebebasan dan partisipasi publik. Namun demikian, unjuk rasa bukanlah sesuatu yang  mutlak menurut hukum. Unjuk rasa boleh  jadi  suatu  hak,  namun  menurut  hukum  setiap  hak  tetap  ada  batasannya. Utamanya dalam situasi Covid-19, maka aksi unjuk rasa sudah sepatutnya dibatasi.
Berdasarkan  konstitusi,  bahwa  hak  berpendapat  menjadi  salah  satu  varian dari  ragam  hak  asasi  manusia  yng  ada  di  Indonesia.  Namun  demikian,  hak berpendapat sudah sepatutnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini yang  merupakan  wujud  dari  pembatasan  HAM  sebagaimana  dimaksud  dalam International  Convenant  On  Civil  Aad  Political  Rights  1966 ,  melalui  redaksional sebagai berikut:
Pelaksanaan  hak-hak  yang  dijamin  dalam  ayat  2  Pasal  ini  membawa kewajiban-kewajiban  dan  tanggung  jawab-tanggung  jawab  tersendiri.  Karenanya hal  ini  tunduk  pada  pembatasan-pembatasan  tertentu,  tetapi  ini  hanya  boleh dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan:
a. Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain;
18 Ibid .
b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau    kesehatan atau kesusilaan umum.
Hal yang senada juga ditekankan dalam ketentuan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945:
Pasal 28J
(1) Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.
Apabila  dikaitkan  dalam  suasana  pandemi  Covid-19,  maka  secara  normatif penggalan  redaksional International  Convenant  On  Civil  Aad  Political  Rights  1966 dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945 redaksional Pasal sangat logis digunakan sebagai dasar hukum untuk membatasi pelaksanaan unjuk rasa.
Di  luar  daripada  peraturan  perundang-undangan,  pembatasan  HAM  juga diakomodir dalam sebuah asas hukum, yakni asas siracusa . Menurut asas tersebut, pembatasan HAM dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan, salah  satunya public  health (untuk  melindungi  kesehatan  publik).  Pasca memperhatikan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  selanjutnya  asas siracusa membenarkan adanya tindakan pembatasan dan/atau pengurangan terhadap HAM. Khususnya  dalam  konteks  pendaemi  Covid-19,  negara  dapat  melakukan pembatasan  unjuk  rasa  akibat  penetapan  darurat  kesehatan  yang  sejatinya  juga dihimbau oleh WHO. 19
Sejalan  dengan  isu  hukum  yang  tengah  dibahas  dalam  penelitian  ini,  yakni Keputusan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020. Bahwa keputusan a quo lahir bukan hanya dilatarbelakangi karena kewenangan MDA dan/atau otonomi asli desa adat, melainkan di dalam konsideran keputusan a quo juga memperhatikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan  Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  sebagai  Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era  Baru.  Oleh  karenanya,  dapat  diketahui  bahwa  MDA  dalam  rangka  menyusun Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 juga turut berpedoman pada aturan negara.
Memperhatikan  analisis  yuridis  di  atas,  maka  Keputusan  Majelis  Desa  Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 sejatinya tidak bersifat melanggar HAM. Keputusan a quo justru merupakan wujud komitmen daripada MDA sebagai pasikian desa adat di Bali guna menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi Krama Desa Adat di Bali, utamanya hak atas public health . Oleh karenanya, setiap desa adat dan/atau krama desa , krama tamiu , dan tamiu yang ada di wewidangan desa  adat  sudah  sepatutnya  menghormati  dan  taat  pada  isi  muatan  dalam Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020.
19 Faiq Tobroni , Loc.cit .
Berdasarkan  seluruh  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 tidak dapat  dikualifikasi  sebagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia. Bertolak dari asas siracausa, International Convenant On Civil Aad Political Rights 1966 , dan ketentuan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Keputusan a quo justru dapat dijadikan sarana untuk menghormati, melindungi,  dan  memenuhi  HAM  bagi  setiap  warga  masyarakat  Bali,  khususnya krama desa , krama tamiu ,dan tamiu yang ada di wewidangan desa adat.

## PENUTUP
Simpulan
1. Kekuatan  Hukum  dari  Keputusan  Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020  ini memiliki hukum mengikat terhadap desa adat di Bali. Pendapat ini didasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu: (1) penyusunan Keputusan Nomor: 08/SK/MDA- PBali/X/2020 telah sesuai dengan teori catur Praja dan sejalan konsep negara hukum;  (2)  sesuai  konsideran  menimbang  dari  Surat  Keputusan  Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020, maka diketahui bahwa surat keputusan a quo lahir pasca desa adat di Bali menetapkan dan memberlakukan Pararem Pencegahan dan Penanggulangan Gering Agung Covid-19; dan (3) Surat Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020  merupakan  implementasi  dari  prinsip  Bali Mawacara sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019.
2. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 tidak  dapat  dikualifikasi  sebagai  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia.  Bertolak  dari  asas siracausa,  International  Convenant  On  Civil  And Political Rights 1966 , dan ketentuan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945, maka Keputusan a quo justru dapat dijadikan sarana untuk  menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  HAM  bagi  setiap  warga masyarakat  Bali,  khususnya krama  desa , krama  tamiu ,dan tamiu yang  ada  di wewidangan desa adat.
Saran
1. Diharapakan agar MDA dapat membangun komunikai yang baik dan senantiasa berkoordinasi dengan desa adat dan/atau seluruh elemen masyarakat Bali guna menjamin efektivitas dari implementasi dari Keputusan Nomor: 08/SK/MDA- PBali/X/2020 guna mewujudkan kasukertan desa adat di Bali.
2. Hendaknya  seluruh  elemen  masyarakat  Bali  dapat  menumbuhkan  pemikiran yang logis terhadap keberadaan Keputusan Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020. Melalui pemikiran yang logis, diharapkan timbul kesadaran hukum dari pada masyarakat  untuk  menerima  dan  taat  dalam  melaksanakan  isi  muatan  dari keputusan a quo .

## DAFTAR PUSTAKA Buku
I  Gede  Januariawan.  Perspektif,  Tanggahan  Peken,  and  Hukum  Adat,  2020, Pencegahan  Covid  19  Berbasis.COVID-19:  Perspektif  Hukum  dan  Sosial Kemasyarakatan . Bali.
Indrati,  Maria  Farida,  and  Maria  Farida,  2007, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis, Fungsi dan Materi Muatan . : Kanisius. Yogyakarta. Somawati,  Ayu  Veronika,  Komang  Surya  Adnyana,  I.  Putu  Ariyasa  Darmawan,  Ni Putu  Dian  Utami  Dewi,  I.  Made  Gami  Sandi  Untara,  Ida  Bagus  Putu  Eka Suadnyana,  Ida  Bagus  Gede  Paramita  et  al,  2020, Bali  vs  COVID-19:  Book Chapters . Nilacakra. Bali.
Jurnal Basuki,  Udiyo,  2017, Desa  Mawa  Cara  Negara  Mawa  Tata:  Dinamika  Pengaturan Desa  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia . Jurnal  Cakrawala  Hukum 13, no. 2, 60.
Muhyi, Herwan Abdul, Arianis Chan, Iwan Sukoco, and Tetty Herawaty, 2017, The Penta  Helix  collaboration  model  in  developing  centers  of  flagship  industry  in Bandung city . Review of Integrative Business and Economics Research 6, no. 1, 412-417.
Muin,  Fatkhul,  and  Rully  Syahrul  Mucharom,  2016, Desa  dan  Hukum  Adat: Persepektif  Normativitas  dan  Sosiologis  Keindonesiaan .  Prosiding  Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 , 466- 467.
Ony Rosifany, 2013, Aspek Yuridis Terhadap Aksi Massa dalam Upaya Penyampaian Pendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda , 16.
Putu Dyatmikawati, S.H., 2017, Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang  Dilakukan  Oleh  Orang  Asing  Di  Wilayah  Kepolisian  Sektor  Kuta. Kerta Dyatmika , 14(2).
Suparman, Asep, 2014, Desa dan Hak-Hak Tradisional . Jurnal Wawasan Yuridika 26, no. 1, 464-470.
Suryono,  Alwin,  and  Laurentia  Carrisa,  2015, Pelestarian  Kearifan  Lokal  Dalam Arsitektur  Pada  Resort  Royal  Pita  Maha  di  Ubud-Bali .  Research  Report- Engineering Science 2, 78.
Suwardani, Ni Putu, 2015, Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat  Bali  dari  Dampak  Negatif  Globalisasi . Jurnal  Kajian  Bali 5,  no.  2,
251.
Udytama, I. Wayan Wahyu Wira, and I. Nengah Susrama, 2020, Sinergi Desa Adat dan Desa Dinas Dalam Pencegahan Dan Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 Di Bali . Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar , 123- 127.
Yanti,  A.I.E.K.,  2019, Kewenangan  Pengelolaan  Desa  Wisata  Dalam  Perspektif Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  4  Tahun  2019  Tentang  Desa  Adat  Di Bali. Kerta Dyatmika , 16 (2), 59-68.
Yunas,  Novy  Setia,  2019, Implementasi  Konsep  Penta  Helix  dalam  Pengembangan Potensi  Desa  melalui  Model  Lumbung  Ekonomi  Desa  di  Provinsi  Jawa  Timur. Matra Pembaruan. Jurnal Inovasi Kebijakan 3, no. 1, 37-46.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Keputusan  Majelis  Desa  Adat  Provinsi  Bali  Nomor:  08/SK/MDA-PBali/X/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Unjuk Rasa di Wewidangan Desa Adat di Bali Selama Gering Agung Covid-19.