## PILIHAN ETIKAL DALAM MEMERANGI KEJAHATAN DI INDONESIA
ETHICAL CHOICES IN FIGHTING CRIME IN INDONESIA
Balthasar Watunglawar 1

## A BSTRACT
This study aims to find and explain efforts to embattle crime. The research was conducted with qualitative methods. Data obtained through interview and documentation techniques were collected for further condensation and conclusion. The results of the study inform that efforts to embattle crime are carried out in two ways, namely the way of evil and the way of goodness. The way of evil is the punishment that equals or burdens the perpetrators of crimes so that they are not sufficient in moral value, such as the death penalty for narcotics crimes, murder, and corruption. The second is the path of goodness. Evil must always be rewarded with good, as the moral imperative of Thomas Aquinas, "Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum". Some of the tools that are considered well in embattle crime, such as: sea execution, triviality, ethical destruction, and readjustment
Keywords : evil, good, embattle, triviality, ethical destruction, readjustment

## 1. PENDAHULUAN
Kejahatan terjadi kian tidak terbendung. Setiap saat terdengar dan terbaca di setiap media perihal kejahatan  dari  yang  ringan  sampai  yang  berat,  yang  mengakibatkan  kematian.  Ada  kejahatan penculikan,  perampokan,  penipuan,  korupsi,  narkotika,  dan  pembunuhan.  Negara  setiap  saat menyerukan supremasi hukum bagi warganya. Walaupun demikian kejahatan seakan- akan tidak bisa berkurang apalagi lenyap dari muka bumi ini. Belum lagi masalah penerapan hukum yang dinilai tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Orang  yang  berkedudukan  tinggi,  memiliki  banyak  uang  dapat  dengan  mudah  menyelesaikan permasalahan dengan uang. Hukum terkesan lemah dan karena itu mudah dipermainkan dengan uang. Ada  uang  habis  perkara.    Tidak  ada  cukup  pertimbangan  moral  di  balik  sebuah  kejahatan  yang berdampak positif bagi warga masyarakat.
Dari pihak korban pun selalu menghendaki hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan harus setimpal atau lebih berat dari yang dialami. Tidak hanya itu, produk hukum seperti hukuman mati yang masih  diterapkan  di  Indonesia  dinilai  bertentangan  dengan  dasar  moral  bangsa  Indonesia  pada  sila “Ketuhanan  yang  Mahaesa”  dan  “Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”,  serta  pelanggaran  terhadap UUD 1945 pasal 28 A dan pasal 28 B [1] . Pasal tersebut menyinggung hak hidup, bahwa setiap orang berhak  atas  hidup  dan  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya;  serta  berhak  untuk  terlindung  dari kekerasan dan diskriminasi.
Demikian, sangat tidak dibenarkan bila pelaku kejahatan seperti pembunuhan tidak mesti diganjar dengan  hukuman  mati,  demikin  juga  kejahatan  korupsi  dan  narkotika.  Produk  hukum  harus mengedepankan prinsip moral dalam pertimbangan dan pilihan.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisis  dan menemukan  upaya  apa  yang harus  dilakukan  untuk  memerangi  kejahatan,  jika  dipandang  perlu  supremasi  hukum.  Bagaimana memerangi kejahatan? Adakah jalan atau sarana yang cukup bermoral dalam memerangi kejahatan?
1 Politeknik Katolik Saint Paul Sorong Jl. RA Kartini No 1, Kampung Baru, Sorong watungballa@gmail.com

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## Kejahatan
Secara  hukum  kejahatan  dikaitkan dengan  setiap  tingkah  laku  manusia  yang  melanggar  aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam  aturan  hukum  pidana.  Pengertian  kejahatan  bersifat  tekstual-formal.  Setiap  subjek  hukum diarahkan untuk tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan, diatur oleh negara dalam kebijakan hukum pidana.  Oleh karena  itu  kesadaran  hukum  di  satu sisi melekat  erat  pada  pihak-pihak  penegak  hukum tetapi  di  pihak  lain  seperti  masyarakat  dinilai  lemah.  Kelemahan  itu  terjadi  karena  tidak  semua masyarakat disadarkan dengan aturan formal. Dalam hal ini sangatlah dibutuhkan sosialisasi sampai ke semua lapisan masyarakat.
Menurut  Sutherland,  kejahatan  adalah  perilaku  yang  melanggar  ketentuan  hukum  pidana. Baginya, kejahatan dimengerti terkait dengan ketidakpedulian terhadap tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan. Kejahatan terkait dengan apa yang dilarang oleh hukum pidana.
Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu: (1) Secara yuridis ,  kejahatan  adalah  suatu  perbatan  yang  tingkah  lakunya  bertentangan  dengan  kaidah-kaidah dalam UU. (2) Secara sosiologis , kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si  penderita  juga  merugikan  masyarakat,  yaitu  berupa  hilangnya  keseimbangan,  ketentraman  dan ketertiban. [2]
Kejahatan  merupakan  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  dan  merupakan  peristiwa  sehari-hari. Seorang  Filsuf  bernama  Cicero  mengatakan Ubi  Societas,  Ibi  Ius,  Ibi  Crime yang  artinya  ada masyarakat,  ada  hukum  dan  ada  kejahatan.  Masyarakat  saling  menilai,  berkomunikasi  dan  menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai  dengan  perilaku  kelompoknya.  Perilaku menyimpang  ini seringkali  dianggap  sebagai  perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.
Menurut Howard Becker, seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya. Perilaku seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh  pandangan  dari  orang  lain,  apabila  dilingkungan  sekitarnya  orang tersebut dianggap sebagai penjahat, maka dengan sendirinya cap tersebut melekat pada dirinya, sehingga ia melakukan kejahatan karena cap yang menempel kepadanya. [3]
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  dimengerti  terkait  unsur-unsur  kejahatan,  selain  unsur kejahatan  berikut,  antara  lain: Pertama ,  ada  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain. Kedua , kejahatan itu harus diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana. Ketiga , harus ada maksud jahat atau niat jahat. Keempat , ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat. Kelima , ada  perbauran  antara  kerugian  yang  diatur  di  dalam  kitab  UU  Hukum  Pidana  dengan  perbuatan. Keenam, ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.
Kejahatan secara filosofis dipertentangkan dengan kebaikan. Menurut Joko Siswanto  kejahatan mengandung pengertian tidak ada kebaikan. [4] Kejahatan adalah entitas aktual dalam penyatuan dengan penderitaan. Penderitaan disebabkan oleh degradasi, destruksi, destorsi. Dan berseberangan tujuan. Dari hasil  penelitian,  Siswanto  (2000)  menginformasikan  pengetahuan  terkait  kejahatan,  antara  lain:  1) Kejahatan  bukanlah  "res"  atau  entitas  primordial  (berdiri  sendiri).  Kejahatan  merupakan  parasitisme terhadap kebaikan. Kejahatan melekat dan mengerogoti kebaikan. Kejahatan berarti tidak ada kebaikan. 2)  Kejahatan  tidak  bersifat  subjektif  (berasal  dari  subjek)  atau  objektif  (bersumber  dari  luar  subjek), tetapi  bersifat  relatif  dan  inter-relasi.  Sesuatu  dapat  dikatakan  jahat  atau  tidak  jahat  tergantung  pada pola­pola pengalaman ( patterns of experience ) yang berada dalam sosialitas entitas aktual. 3) Kejahatan terjadi  jikalau  entitas  aktual  dalam  menuju  unifikasi  (penyatuan)  mengalami  suatu  penderitaan.
Penderitaan disebabkan karena: degradasi, destruksi, distorsi, dan cross purpose (menuju tujuan dengan jalan pintas) yang menyebabkan terjadinya disorder (ketidakteraturan). 4. Kejahatan bukanlah kualitas subjektif atau obyektif, tetapi itu relatif dan, saling berhubungan kualitas. Sesuatu dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak, tergantung pada pola pengalaman masyarakat. Jadi kejahatan terkait entitas aktual.  5)  Kejahatan  eksis  jika  entitas  actual  berada  dalam  unifikasi  yang  menemukan  penderitaan. Penderitaan disebabkan oleh, degradasi, destruksi, destorsi, dan penyimpangan tujuan.
Kejahatan  terkait  peristiwa  destruktif.  Artinya,  sebuah  entitas  bergeser  keutuhannya;  nilai  dan bentuk yang diakibatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau diperhatikan lebih mendalam, masalah  kejahatan  bukanlah  semata­mata masalah  realitas  fenomenal,  tetapi  juga  realitas  konseptual, sehingga kajian kefilsafatan yang lebih berfokus pada masalah-masalah konseptual sangat memberikan sumbangan yang penting.
Pertimbangan dari sudut pandang kefilsafatan perihal mengapa kejahatan menjadi objek penting untuk  dikaji,  tentu  karena  empat  persoalan  filosofis  mendasar.  Pertama  persoalan  tentang  eksistensi Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Karena Tuhan diyakini sebagai asal segala sesuatu atau pencipta segala  sesuatu  maka  orang  bias  dengan  muda  menilai  bahwa  kejahatan  berasal  dari  Tuhan.  Kedua, persoalan  tentang  eksistensi  kejahatan  sebagai  tragedi  realitas.  Ketiga,  persoalan  tentang  eksistensi manusia yang bebas dan sebagai agen tanggung jawab. Bahwasanya manusia memiliki kehendak dan kebebasan sehingga dapat mennciptakan kejahatan. Keempat, persoalan tentang eksistensi alam yang dinamis dengan hukum-hukum dan perkembangannya sendiri.

## Kejahatan Karena Kuasa Manusia
Kejahatan yang bersumber dari kesengajaan mengandung pemahaman akan adanya keterlibatan akal  budi  dan  kehendak  manusia  untuk  melakukan  pergeseran  substansial-teknikal  terhadap  sebuah entitas  actual.  Kejahatan  karena  kuasa  manusia  atau  keterlibatan  manusia,  dikategorikan  sebagai kejahatan moral. Kejahatan moral berupa kejahatan yang muncul dari seseorang atau beberapa pelaku yang  secara  sadar  dan  bebas  melakukan  tindakan  yang  salah  secara  moral  sehingga  menimbulkan penderitaan bagi orang lain. [5] Manusia atau pelalu telah sadar akan dampak negative seperti penderitaan atau  pengorbanan  yang  akan  menimpa  orang  lain  sebagai  akibat  putusan  dan  tindakannya.  Pelaku kejahatan  (penjahat  moral)  menggunakan  “menyakiti”  atau  “membunuh”  sebagai  sarana  untuk memenuhi  keinginan  dan  kebutuhannya.  Kuhusus  terkait  kejahatan  yang  ditangani  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  sejak  tahun  2018  telah  tercatat  kejahatan  perspektif  ini  yang  telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht )  berjumlah 106  (seratus  enam)  perkara.  Artinya,  kejahatan tersebut mengakibatkan pihak lain termasuk Negara mengalami kerugian atau penderitaan.
Manusia  sebagai  pelaku  kejahatan  bertindak  secara  tidak  adil  dan  tidak  jujur  sehingga menyebabkan penderitaan bagi pihak lain ( evil by commision ). Kejahatan akibat perilaku ketidakadilan dan  ketidakjujuran  tersebut,  antara  lain:  pembunuhan,  pemerkosaaan,  pencurian,  perampasan, penjarahan, pemukulan, dan korupsi pemukulan. Selain itu ada jenis kejahatan lain yakni membiarkan orang lain mengalami penderitaan atau menjadi korban kejahatan, meskipun ia dapat menolong ( evil by omision ). Pelaku kejahatan secara sengaja tidak menolong, berlaku apatis dan asocial terhadap orang yang menderita. Perspektif ini secara logis kontradiksi dengan sila Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan  beradab”.  Artinya,  sesama  manusia  harus  saling  menolong.  Sengaja  membiarkan  penderitaan dialami orang lain walaupun dapat menolong merupahkan evil by omission .
Demikian,  pelaku  kejahatan  pada  perspektif evil  by  commission dan evil  by  omission disebut sebagai  penjahat  moral,  karena  secara  sadar,  tahu  dan  mau  melakukan  ketidakadilan  dan  kontra kemanusiaan. Jika penjahat moral tersebut termasuk sadar akan amanat sila pancasila,  “Kemanusiaan
yang adil dan beradab”, tetapi tetap melakukan kejahatan, sengaja membiarkan penderitaan orang lain maka ia pun melakukan kejahatan terhadap dasar Negara.

## Kejahatan Kosmik
Berbeda  dengan  kejahatan  moral,  kejahatan  kosmik  merupakan  kejahatan  yang  terjadi  secara tidak sengaja, atau di luar kuasa manusia. Manusia tidak melakukan kejahatan secara sadar, tahu dan mau.  Peristiwa  destruktif  yang  dipandang  merupakan  kejahatan  secara  logis  merujuk  langsung  pada kejahatan kosmik. Kejahatan alamiah mengacu pada peristiwa destruktif atau penderitaan yang muncul dari determinasi alamiah. Sebuah kejahatan yang berkaitan dengan penderitaan yang menimpa manusia tanpa  dikehendaki  dan  berada  secara  bawaan  seperti  cacat  mental  atau  cacat  fisik;  termasuk  juga penyakit turunan. Seseorang terlahir dalam keadaan menderita akibat penyakit turunan seperti albino, hemophilia, buta warna, dan sakit mental. Selain itu, ciri kejahatan yang inheren terkonstruksi dalam struktur biologis alamiah yakni tubuh, baik manusia maupun binatang secara alamiah berproses menuju ketuaan,  kehancuran,  dan  kematian,  sebagaimana  secara  alamiah  binatang  menjadi  korban  atau mangsaan bagi hewan lainnya.
Ada juga peristiwa destruktif lain yang merupakan kejahatan alamiah yang bersinggungan dengan kehidupan  manusia tanpa  dikehendaki  manusia seperti  kejahatan  kosmik,  yakni: banjir,  gempa  bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, angin puting beliung, dan lain-lain. Kejahatan kosmis menimpa seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana (BNPB), Raditya Jati menginformasikan bahwa pada tahun ini, Juli 2020 telah tercatat sebanyak 1549 bencana, menurun  30,5  persen  dari  satu  tahun  sebelumnya,  sebanyak  2.229  kejadian.  Korban  akibat  bencana bermacam-macam;  ada  korban  yang  hilang,  meninggal  dunia,  menderita,  luka-luka  dan  mengungsi, kerusakan rumah. Korban yang meninggal dunia dan hilang hingga akhir bulan Juni tercatat 206 jiwa. Dari total 1549 kejadian, lebih dari 99 persen merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Rincian jumlah kejadian bencana pada kurun waktu tersebut yakni banjir 620 kejadian, puting beliung 425, tanah longsor 330, kebakaran hutan dan lahan 139, gelombang pasang atau abrasi 21, gempa bumi 10, erupsi gunung api 3, dan kekeringan 1. [6]
Kejahatan kosmik ini memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia, bahkan menghilangkan nyawa manusia secara intoleran dan memaksa. Orang baik maupun orang jahat, kecil atau besar, kaya atau  miskin,  pimpinan  atau  bawahan  mati  semuanya.  Hal  ini  menjadi  problem  tersendiri  terkait eksistenti Tuhan dan problem kejahatan sepanjang masa.

## Pilihan Etikal
Hukum  perlu  ditegakkan.  Hal  ini  menjadi  prinsip,  bukan  hanya  karena  Indonesia  dikenal merupakan  Negara  hukum,  tetapi  karena  tujuaannya  adalah  keadilan,  kebenaran,  ketentraman  dan kesejahteraan umum. Penegakan hukum pidana, merupakan proses penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan norma hukum acara pidana untuk mencapai tujuan, yakni menegakkan hukum, kebenaran dan  keadilan.  Dalam  pelaksanaan, tujuan  dan  harapan  tersebut  sering  tidak  tercapai  karena  terhalang oleh  interaksi  berbagai  kepentingan.  Ada  berbagai  factor  internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, etika sebagai ilmu yang dapat membantu manusia mencari orientasi, dibutuhkan untuk membantu seorang penegak hukum agar secara kritis mengambil tindakan penegakan hukum yang secara etis dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mewujudkan keadilan. [7]
Perspektif  etikal  yang  dijadikan  dasar  kritikan  terhadap  pertimbangan  pilihan  tidak  difokuskan pada teori-teori etikal seperti Deontologis, Teleologis, Eksistensialisme, Utilitarisme, Teori Kewajiban, dan Perspektif Kontekstual, tetapi pada pilihan kebaikan atau kejahatan sebuah sarana yang digunakan dalam upaya supremasi hukum. [8] Teori-teori etikal tersebut memang menjadi dasar pertimbangan bagi
para  penegak  hukum  (penyidik,  jaksa,  dan  hakim)  dalam  menilai  secara  positif  dan  membangun keputusan  untuk  penyelesaian  tindak  pidana,  termasuk  di  dalamnya  penasihat  hukum  yang  tampil membela  hak-hak  tersangka  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Perspektif  pilihan  etis  pada  tulisan  ini diharapkan bermanfaat bagi regulator dalam menghasilkan sebuah kebijakan termasuk berupa sebuah produk hukum.
Pilihan  mengandung  pengertian  jalan  dan  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  pertimbangan terbaik  (Bdk.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia).  Terkait  pilihan  etikal  maka  seseorang  dituntut  untuk memilih mana yang baik untuk dilaksanakan dan mana yang buruk atau jahat sehingga harus dihindari. Pilihan  etikal  menjadikan  perspektif moral  sebagai  dasar  pertimbangan  pilihan.  Walaupun  perspektif moral  terpaut  asas  relativitas  namun komitmen  awal  pada  moralitas  mengaharuskan  dan  mewajibkan pilihan  kebaikan  daripada  kejahatan.  Thomas  Aquinas  dalam  etikanya  menyebutkan  “ Bonun  est facendum et prosequendum , et malum vitandum” .  Artinya, lakukanlah yang baik, jangan melakukan yang jahat.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. [9] Data-data yang dikumpulakan terkait dengan pilihan etikal dan persepsi tentang kejahatan. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik  observasi,  dokumentasi.  Setelah  data  terkumpul, maka  segera  dilakukan  analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil  analisis  berupa kondisi riil di lapangan yang diperoleh dari pendapat-pendapat berbagai unsur yang terlibat langsung. Selanjutnya  ditarik  kesimpulan  sebagai  laporan  akhir  penelitian  ini  setelah  melalui  pentahapan kondensasi data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  memerangi  kejahatan  selalu  dikaitkan  dengan  supremasi  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa hukum dipandang sebagai sarana untuk membebani pelaku kejahatan agar menyadari dirinya, bertobat dan  berperilaku  baik.  Walaupun  demikian  ditemukan  bahwa  sering  sarana  yang  digunakan  dalam memberantas kejahatan kurang bernilai moral.  Gambar 1 berikut memperlihatkan pilihan etikal dalam memberantas kejahatan, sebagai berikut:
Gambar 1 . Pilihan Etikal
Demikian,  bagian  ini  memuat  penjelasan  perihal  supremasi  hukum  sebagai  upaya  memerangi kejahatan. Pilihan etikal terfokus pada sarana memerangi kejahatan dalam pertimbangan baik atau jahat pada dirinya.

## Supremasi Hukum
Supremasi  hukum  mengandung  pengertian  yang  berasal  dari  dua  kata  yakni  supremasi  dan hukum.  Dalam  bahasa  inggris  lazimnya  diartikan  dengan supremacy  of  law .  Secara  etimologis,  kata “supremasi” berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme , yang berarti “ Higest in  degree  or  higest  rank ”  artinya  berada  pada  tingkatan  tertinggi  atau  peringkat  tertinggi. Sedangkan supremacy berarti “ Higest of authority ” artinya kekuasaan tertinggi. Kata hukum dalam bahasa Inggeris diartikan  dengan  kata  “ law ”,  dan  dalam  bahasa  Belanda  berarti  “ recht ”,  atau  dalam  bahasa  Perancis “ droit ”. Semuanya mengandung pengertian yang merujuk pada aturan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang wajib ditaati.
Secara  terminologi  supremasi  hukum,  merupakan  upaya  untuk  menegakkan  dan  menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh  dan  dari  pihak  manapun  termasuk  oleh  penyelenggara  Negara. [10] Supremasi  merujuk  pada pemahaman akan penegakkan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi tanpa intervensi dari pihak luar dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berarti sebagai upaya atau kiat dalam memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima. [11]
Supremasi hukum atau penegakkan hukum tentu memiliki kegunaan dan manfaat bagi ketertiban dan  keamana  warga,  selain  untuk  memberantas  kejahatan  warga  yang  mengancam  implementasi kesejahteraan bersama. Demikian hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara; alat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu hukum selalu didesain dalam pertimbangan nilai- nilai moral. Perspektif etikal hukum menjadi factor penting produk kualitas hukum. Kolaborasi hak dan kewajiban  antara  masyarakat,  pemerintah,  dan  negara  untuk  perwujudan  kesejahteraan [12] perlu didukung dengan kualitas kebijakan termasuk humum yang bernilai baik pada dirinya.

## Perangi Kejahatan
Salah  satu  tujuan  supremasi  hukum  adalah  memerangi  kejahatan.  Jika  hukum  dilakukan  dan ditegakkan  untuk  memerangi  kejahatan,  maka  hukum  pada  dasarnya  kontra  kejahatan  karena mengandung  nilai-nilai  moral.  Memerangi  kejahatan  dapat  dipahami  dari  dua  pilihan  yakni  janan kejahatan dan jalan kebaikan.

## Jalan Kejahatan
Keadilan dapat dimengerti sebagai sebuah tanggapan hukum bagi pelaku kejahatan; bahwa adil jika  orang  yang  bersalah  harus  dihukum.  Walaupun  demikian  sanksi  hukum  atau  hukuman  tersebut harus baik pada dirinya. Artinya sebuah sanksi hukum tersebut adalah sarana yang baik; bertujuan baik untuk  perbaikan  perilaku  pelaku  kejahatan  dan  berefek  positif  pula  bagi  para  korban  dan  warga masyarakan secara luas.
Kesadaran moral akan kualitas produk kebijakan atau hukum sering hilang. Hal yang sama terjadi juga  secara  nonformal  atau  inprosedural.  Pihak  korban,  baik  secara  individual  maupun  kolektif menghendaki hukuman yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan sama dalam isi dan bentuk.
Pihak korban menuntut dan menghendaki hukuman bagi pelaku kejahatan sama bahkan seberat- beratnya apalagi terkait dengan kejahatan yang berefek pada kematian.  Jika pelaku kejahatan terkait narkotika,  korupsi,  terorisme  diberlakukan  ancama  hukuman  mati  apalagi  pelaku  kejahatan  terbukti melakukan  kejahatan  pembunuhan.  Ia  pun  dibunuh  dengan  cara  ditembak  mati  sebagai  bagian  dari penerapan hukuman mati yang sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia. [13]
Pemberlakukan  hukuman  mati  bagi  kejahatan  narkotika,  korupsi,  terorisme,  dan  pembunuhan juga merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap moralitas. Perspektif “gigi ganti gigi”, pada sudut ini mereduksi  nilai  moral.  Keadilan  tidak  dapat  dimengerti  sempit  terkait  balas-membalas  secara
proporsional. Sebab jika demikian maka dapat dimengerti bahwa sebuah kejahatan mesti dibalas dengan kejahatan.  Kejahatan  sebagai  alat  hukum  tidak  cukup  baik  untuk  memerangi  kejahatan.  Bukan  tidak mungkin transformasi diri ke arah yang baik dapat tercapai melalui kebaikan.

## Jalan Kebaikan
Yang  dimaksudkan  dengan  jalan  kebaikan  adalah  sarana  efektif  dalam  memerangi  kejahatan. Selain  hasil  akhir  dari  penerapannya,  sarana  tersebut  bernilai  lebih  secara  moral  pada  dirinya  jika dibandingkan dengan sarana-sarana yang lain.
Memukul atau membiarkan sama sekali tidak cukup baik dan bernilai moral ketimbang menegur dan  menasehati.  Membunuh  dengan  cara  menembak  mati  sebagai  hukuman  bagi  tindak  pidana norkotika, pembunuhan, korupsi, dan terorisme daripada penjara sumur hidup.
Oleh karena itu solusi akan kontradiksi hukuman mati kebanyakan pada penjara seumur hidup. Watunglawar  at  al  menawarkan  eksekusi  laut  sebagai  alternative  solutif  penghapusan  hukuman  mati karena menjunjung HAM dan pancasila serta UUD 1945.
Thomas  Aquinas  mengetengahkan  prinsip  moral  yang  harus  dipegang  setiap  orang  dalam membuat  sebuah  pilihan,  yakni  “ Bonum  est  faciensum  et  prosequendum,  et  malum  vitandum ”  yang mengandung pengertian, good is to be done and persued, and evil is to be avoided . [14] Sebuah imperative, yakni lakukanlah yang baik, dan jangan melakukan yang jahat. Maka pilihan moral tentu tertuju pada yang baik. Penolakan selalu berkaitan dengan yang jahat.
Ada  beberapa  jalan  dalam  mengatasi  kejahatan  menurut  Watunglawar  et  al,  antara  lain:  1) Eksekusi  Laut.  Eksekusi  laut  merupakan  sebuah  potensialitas  strategis  dalam  mengatasi  kejahatan. Eksekusi laut memiliki kekuatan jerah bagi penjahat potensial. Oleh karena itu hukuman eksekusi laut menjadi  jalan  yang  ampuh  bagi  pengatasian  kejahatan.  2)  Trivialitas.  Trivialitas  merupakan  suatu tindakan  dimana  seseorang  harus  melakukan  oposisi  terhadap  incompatibilitas  dengan  cara mengeliminasi penderitaan tanpa menimbulkan konflik pengalaman. 3) Destruksi Etis. Destruksi estetis dimengerti  sebagai  pembongkaran  dengan  cara  yang  estetis.  Artinya,  dalam  menangani inkompatibilitas,  oposisi  tetap  ada  atau  dipertahankan,  tetapi  tidak  dipertentangkan  atau  direlasikan secara  tidak  estetis.  4) Readjusment . Rejusment muncul  apabila  bentrokan  yang  bersifat  affektif. Maksudnya, bentrokan atas intensitas, dan secara logis bukan merupakan ketidakcocokan akan kualitas. Di sini incompatibility bukan antara feeling this or “ that ”, tetapi antaran “ feeling this as much as that ” atau “ feeling that as much as this ”. [15]

## 5. KESIMPULAN
Pilihan etis dalam memerangi kejahatan di Indonesia terdiri dari dua pilihan yakni, jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Jalan kejahatan, berarti sanksi hukum atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak cukup bernilai moral pada dirinya. Orang atau lembaga, termasuk pihak korban lebih memilih  hukuman  setimpal  atau  lebih  berat  dari  yang  telah  dilakukan  pelaku  kejahatan,  seperti penerapan hukuman mati bagi kejahatan narkotika atau pembunuhan.
Pilihan kedua adalah jalan kebaikan. Jalan ini menuntut sikap konsistensi terhadap prinsip moral, lakukanlah yang baik dan jangan melakukan yang jahat. Beberapa sarana yang dinilai baik, antara lain: eksekusi laut, trivialitas, destruksi etis, dan readjustment .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Watunglawar,  B.,  Leba,  K.,  &  Watunglawar,  M.  N.  (2021). Eksekusi  Laut:  Berfilsafat  Tentang Hukuman  Legal  di  Indonesia,  Alternatif  Solutif  Penghapusan  Hukuman  Mati  dan  Minimalisasi Kejahatan. Yogyakarta: Griya Pustaka Utama.
[2]  Alam, A. (2010). Pengantar Kriminologi. Makasar: Pustaka Refleksi.
[3]   Rukmini, M. (2006). Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: PT Alumni.
[4]  Siswanto, J. (2000). Kejahatan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. Jurnal Filsafat, Seri ke-31 , 167-178
[5]  Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatandalam Sekam Filsafat Ketuhanan. Intizar , 23-34.
[6]  Liputan  6.  (2020,  Juli  1).  Retrieved  Nopember  4,  2020.  From  Liputan  6  Website https://www.liputan6.com/news/read/4293122/bnpb-1549-bencana-alam-terjadi-di-indonesia- hingga-juni-2020
[7]  Suseno, F. M. (1987). Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
[8]  Bernard, L. T. (2011). Penegakan Hukum dalam Terang Etika. Yogyakarta: Genta Publishing.
[9]  Sugiono. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati dan R&D. Bandung: ALFABETA.
[10] Wignjosoebroto,  S.  (2002). Hukum  (Paradigma,  Metode,  dan  Masalahnya). Jakarta:  ELSAM  & HUMA.
[11] Hermawan, C. (2003). Hukum Sebagai Panglima. Jakarta: Kompas.
[12] Watunglawar, B., & Leba, K. (2020). Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis. JPPKN , 10-24.
[13] Watunglawar,  B.,  Leba,  K.,  &  Watunglawar,  M.  N.  (2021). Eksekusi  Laut:  Berfilsafat  Tentang Hukuman  Legal  di  Indonesia,  Alternatif  Solutif  Penghapusan  Hukuman  Mati  dan  Minimalisasi Kejahatan. Yogyakarta: Griya Pustaka Utama.
[14] Giuseppe,  B.  (2007).  The  Moral  Status  of  the  First  Principle  of  Practical  Reason  in  Thomas’s Natural-Law Theory . The Thomist: A Speculative Quarterly Review, The Catholic University of America Press, Vol.71 , 609-631
[15] Siswanto, J. (2000). Kejahatan dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead. Jurnal Filsafat , 167- 178.