## PERAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN ISIS DI JAWA TENGAH

## IRFAN S.P. MARPAUNG

## Abstrack
Terrorism  started  at  fundamental  thoughts  towards  meaning  and interpretation  of  religion  concept  or  law  that  defined  by  religion  in  this  case  Islam. Related  to  terrorism,  one  of  terrorism  organization  in  the  earlier  of  this  year    that threatening  public  discipline  is  ISIS.  ISIS  is    international  terrorism  organization which has track record so harmful if this organization freely doing activity in region or country.  The  ISIS  influences  considered  has  been  access  in  Indonesia  especially Central  Java  so  those  things  rely  on  the  role  of  Polda  Jateng  as  police  institutions that has responsibility against public discipline and security. And it will appear some question  in  this  research  that  is  how  the  role  of  Polda  Jateng  in  prevention  ISIS influences.
In this research used qualitative research method by doing interview to some informant. Sampling techniques that used to choose informant is purposive sample, with purposive  techniques  so  informant  had been  choosed  by  researchers  is  Kasat Brimob  Polda  Jateng,  Kasubdit  IV  Intelkam  Polda  Jateng,  Kasubdit  Bintibluh Ditbinmas  Polda  Jateng,  Kapolres  Sukoharjo  and  Polda  Jateng  corps.  Then  the result of interview analyzed to know the role decription of Polda Jateng in prevention ISIS influences.
Keywords : role, terrorism, prevention ISIS influences, Polda Jateng.

## A.  PENDAHULUAN
Masih  sangat  teringat  dibenak  kita  semua  mengenai  bom  Bali  atau runtuhnya  menara  WTC  di  Amerika  pada  11  September  2000.  Aksi  teror  yang dilakukan  oleh  jaringan  Al  Qaeda  tersebut  telah  menimbulkan  korban  dari masyarakat  sipil.  Dengan  adanya  aksi  teror  tersebut,  umat  Islam  di  seluruh  dunia menjadi  pusat  perhatian,  baik  itu  aktifitas,  pola  hidup  maupun  pemikiran-pemikiran menjadi perhatian seluruh dunia. Terorisme berawal pada pemikiran-pemikiran yang fundamental  terhadap pemaknaan atau  penafsiran dari  konsep agama  atau hukum yang ditetapkan oleh agama.
Dampak  dari  penafsiran  yang  fundamental  tersebut  melahirkan  sebuah tindakan  yang  radikal  dengan  asumsi  untuk  menegakan  ajaran  dan  aturan  dari hukum  Islam  itu  sendiri.  Tindakan  tersebut  akan  diikuti  dengan  imajinasi  dan membayangkan  mengenai  penciptaan  negara  Islam  dengan  hukum  Islam  yang menjadi  dasar  negaranya.  Hal  ini  tentu  saja  sangat  bertentangan  dengan kemajemukan  di  bidang  agama  karena  hukum  Islam  hanya  berlaku  untuk  Umat Islam  saja,  sedangkan  masyarakat  yang  beragama  lain  tentu  mempunyai  hukum yang ada di agamanya sendiri.
Perkembangan  tindakan  radikal  sendiri  di  Indonesia  sudah  dimulai  pada masa kemerdekaan. Yaitu adanya kelompok separatisme  yang menamakan dirinya sebagai DI/TII yang dipimpin oleh Kartosoewiryo yang dipoklamirkan pada tanggal 7 Agustus  1949  (Firmansyah,  2009:11).  Munculnya  NII  yang  sempat  menjadi perhatian  oleh  pemerintah  pada  waktu  yang  lalu  tidak  bisa  dipisahkan  dari  DI/TII pasukan berbasis muslim Indonesia yang diciptakan untuk mengadakan perlawanan terhadap kolonial. Jika kita telisik lebih dalam, pemberontahan DI/TII mempunyai titik persamaan  dengan  gerakan  terorisme  yang  muncul  belakangan  ini,  yaitu  sama-
sama  mengatasnamakan  Islam.  Bahkan  menurut  pengakuan  Sukanto,  mantan aktivis  NII  KW  9,  gerakan  terorisme  di  Indonesia  yang  diwakili  oleh  Jamaah Islamiyah  (JI)  merupakan  transformasi  NII  fundamentalis  versi  Abdullah  Sungkar. Namun  akan  sangat  berbeda  jika  keduanya  dilihat  dari  segi  teritori  maupun  tujuan akhirnya.  DI/TII  merupakan  gerakan  lokal  dalam  suatu  negara  untuk  membentuk negara  Islam,  sedangkan  gerakan  terorisme  JI  merupakan  gerakan  transnasional, bertujuan membentuk Khilafah Islamiah di muka bumi (Sukanto, 2011:17).
Selain JI dan NII yang berkembang pada tahun lalu, kelompok teroris lainya juga  beredar  di  Indonesia  dan  berusaha  menginfiltrasi  Indonesia  menjadi  negara Islam  dengan  sistem  kekhalifahan  yang  pernah  berkembang  pada  jaman  Persia, mereka  menamakan  dirinya  sebagai Islamic  State  Of  Iraq  and  Al  Syam atau disingkat  ISIS.  Organisasi  ISIS  ini  mempunyai  ideologi  yang  anti  terhadap  aliran Islam Syiah,  mempunyai kepercayaan yang beraliran Wahabisme dan Jihad Salafi. Serta  menganut  sistem  pemerintahan  Kekhalifahan  Dunia.  Tindakan-tindakan  ISIS yang menjadi dasar gerakan-gerakanya adalah 1 : 1.  Garis keras dengan prinsip Jihad global
2.  Anti barat
3.  Menggunakan kekerasan sektarian
4.  Organisasi atau kelompok yang tidak sejalan dianggap kafir dan murtad
5.  Perang  terhadap  pihak  yang  dianggap  bertentangan  dan  yang  menentang berdirinya negara Islam.
6.  Menindas kaum minoritas
7.  Pencarian dana dengan rampasan, pemerasan dan perampokan.
Berdasarkan uraian tersebut menunjukan bahwa ISIS merupakan organisasi terorisme  karena  ingin  mengubah  tatanan  suatu  negara  dengan  cara  melakukan aksi  teror  dan  menimbulkan  kekacauan  masyarakat.  Apabila  ISIS  masuk  di Indonesia  sudah  tentu  akan  merusak  tatanan  struktur  di  Indonesia  baik  itu  hukum maupun tatanan sosial yang sudah lama terbentuk sejak lama mengingat Indonesia merupakan  negara  dengan  tingkat  kemajemukan  yang  sangat  tinggi,  baik  secara kultural, etnis maupun agama.

## Metode Penelitian
Permasalahan  yang  akan  dikaji  oleh    peneliti  merupakan  masalah  yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis  data  hasil  penelitian  tersebut.  Adapun  yang  dimaksud  dengan penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik,  dan  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).
1 Disampaikan dalam kegiatan FGD yang bertema “Hukum dan Hak Asasi manusia” di Unwahas semarang pada tanggal 18 september 2014

## B.  PEMBAHASAN Pendekatan Polda Jateng Dalam Penanggulangan Terorisme
Sebuah pendekatan adalah berkaitan dengan cara seseorang secara teoritis untuk  melakukan  sesuatu  atau  memecahkan  masalah.  Berkaitan  dengan pendekatan  Polda  Jateng  dalam  menanggulangi  terorisme  selama  ini  selalu menggunakan kekuatan represif yang mengedepankan kekuatan militer atau taktis. Pendekatan  semacam  itu  tentu  saja  akan membuat  pelaku  terorisme  menjadi  lebih masif  gerakanya,  sebab  para  pelaku  terorisme  tersebut  mempunyai  doktrin  jihad yang  diyakininya  sebagai  perang.  Sehingga  para  pelaku  terorisme  sudah  terlatih untuk melakukan gerakan-gerakan militer.
Berkaitan  dengan  pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  Polda  Jateng dalam  penanggulangan  terorisme  di  Jawa  Tengah  terdapat  beberapa  pendekatan yang di pakai. Hal ini diungkapkan oleh Drs. Mohamad Toha. MM, Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.
“...penanggulangan  teorisme  yang  selama  ini  dilakukan  oleh Polri  adalah  melaksanakan  deradikalisasi  terhadap  keluarga teroris dan narapidana teroris, melakukan pembinaan terhadap simpatisan,  penegakan  hukum  kepada  para  pelaku  teroris...” (wawancara 4 Mei 2015)
Penanggulangan  terorisme  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  kepolisian  lebih mengarah  pada  rehabilitasi  terhadap  keluarga  pelaku  teroris  dan  narapidana  itu sendiri.  Kegiatan  tersebut  pada  dasarnya  sangat  efektif  karena  intensitas  dalam memberikan  pembinaan  terhadap  pelaku  teror  dan  keluarga  sehingga  secara berangsur-angsur  akan  mengubah  pola  pikir  dari  narapidana  pelaku  teror  tersebut. Akan  tetapi  perlu  di  waspadai  bahwa  keluarga  pelaku  teror  bisa  saja  dicurigai terpengaruh  oleh  radikalisme,  akan  tetapi  tidak  semua  keluarga  narapidana  pelaku teror  mempunyai  pandangan  dan  pola  pikir  yang  sama  dengan  para  nara  pidana tersebut.
Hal  ini  akan  memberikan  stigma  kepada  keluarga  narapidana  pelaku  teror bahwa  mereka  adalah  keluarga  terorisme.  Karena  proses  pelabelan  tersebut, keluarga  yang  mulanya  tidak  memiliki  keyakinan  yang  radikal  maka  mereka  bisa berpotensi untuk  mengidentifikasikan diri  mereka  dengan  kelompok-kelompok  yang memiliki  pemikiran  yang  radikal.  Selain  menggunakan  cara  pembinaan  dengan sasaran adalah narapidana pelaku teror dengan keluarga pelaku teror, pendekatan lain  juga  digunakan  oleh  Polda  Jateng  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Drs.  Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.
“...dengan  melakukan  deteksi  dini  terhadap  gerakan-gerakan kelompok  teroris  yang  berada  di  wilayah  Jawa  Tengah  dan memantau
perkembangan terorisme internasional...”
(wawancara 11 Mei 2015)
Pendekatan  yang  lain  adalah  dengan  melakukan  deteksi  dini  terhadap gerakan-gerakan  terorisme  di  Jawa  Tengah  dengan  berkoordinasi  dengan  seluruh kesatuan  di  wilayah  Jawa  Tengah  serta  dengan  mengoptimalkan  fungsi  intelegen guna  memantau  pergerakan  yang  ada.  Pendekatan  ini  lebih  disebut  sebagai pendekatan  sebelum  melakukan  tindakan  militer,  karena  kembali  lagi  dijelaskan bahwa dengan melakukan deteksi dini, dalam hal ini adalah cara dari Polda Jateng untuk  membidik  sasaran  kelompok-kelompok  yang  berpotensi  melakukan  aksi terornya  lalu  dicegah  dengan  penahanan  atau  penindakan  tegas  berdasarkan hukum.
Cara  lain  yaitu  dengan  mengamati  pergerakan  atau  perkembangan terorisme  dunia.  Dengan  mengamati  terorisme  internasional  maka  akan  diketahui ritme  pergerakan  dari  para  teroris  di  Indonesia,  sebab  pergerakan  teroris  bersifat satu  komando  karena  teroris  merupakan  kejahatan  transnasional  yang  jaringanya tersebar  ke  berbagai  negara.  Pendekatan  lain  yang  digunakan  dalam penanggulangan  adalah  dengan  melakukan  tindakan-tindakan  tegas  seperti  yang diungkapkan oleh  Suparno, Kasat Intelkam Polres Sukoharjo.
“...dengan melakukan monitoring giat, koordinasi dengan pihak terkait,  melakukan  pendekatan  dan  penggalangan,  apabila kegiatan  terorisme  semakin  mengkhawatirkan  laksanakan tindakan yang dianggap perlu...” (wawancara 14 Mei 2015)
Dengan  pendekatan  tersebut  merupakan  pendekatan  yang  lebih  militeris karena  menggunakan  sistem  penanganan  yang  cenderung  represif  dengan menimbulkan efek teror kepada para pelaku teroris. Akan tetapi pendekatan tersebut dirasa  bisa  efektif  untuk  menangani  terorisme  khususnya  ISIS  di  Jawa  Tengah apabila kondisinya memang dalam keadaan darurat militer, dalam arti kondisi yang ada sudah mengarah pada stabilitas  keamanan masyarakat.

## Kewenangan Polda Jateng Dalam Penanggulangan ISIS
Dalam ilmu sosiologi pelapisan sosial seseorang ditentukan oleh kedudukan dan  peran  yang  melekat  pada  diri  seseorang.  Kedudukan  dan  peran  tersebut merupakan  dua  unsur  yang  saling  membentuk.  Ketika  sesorang  menjadi  seorang pemimpin  tentu  saja  memiliki  peran  yang  berbeda  dengan  anggota  biasa.  Apabila kita masukan konsep tersebut kedalam bentuk lembaga, kepolisian merupakan alat negara dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu saja kedudukan lembaga kepolisian secara sosiologis lebih tinggi dari  lembaga  lain  dalam  hal  pengawasan  dan  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat.
Peran  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  status  lembaga  kepolisian sebagai  alat  negara.  Apabila  dilihat  lebih  komprehensif,  status  dan  peran  tersebut membentuk  konsekuensi  lain  yang  berupa  kewenangan,  karena  kewenangan merupakan  suatu  unsur  yang  melekat  pada  kedudukan  seseorang  atau  lembaga. Sehingga  kewenangan  secara  otomatis  akan  melekat  pada  kedudukan  yang  di tempatinya.
Berkaitan  dengan  kewenangan  dari  Polda  Jateng  sebagai  salah  satu lembaga  kepolisian  di  tingkat  provinsi  Jawa  Tengah  dalam  penanggulangan pengaruh ISIS, secara umum Polda Jateng tentu saja melakukan tindakan-tindakan yang  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Karena  status  Polda  Jateng sebagai  penegak  hukum.  Hal  ini  akan  lebih  dijelaskan  oleh  Drs.  Moch.  Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.
“...kewenangan  Polda  Jateng  adalah  memberikan  tindakan pencegahan dengan memberikanya kewenangan ijin penyelenggaraan organisasi/kegiatan serta melakukan tindakan  upaya  hukum  kepada  pelaku  terorisme.  Serta melakukan  pemberdayaan  peran  Babinkamtibmas  sebagai ujung  tombak  pendekatan  kepada  masyarakat...”  (wawancara 11 Mei 2015)
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan dari kepolisian salah satunya  adalah  Polda Jateng  adalah  mempunyai  kewenangan  terhadap  pemberian
ijin terhadap pendirian suatu organisasi atau kegiatan yang bentuknya masal. Hal ini dilakukan  untuk  mentertibkan  ormas-ormas  di  masyarakat  agar  searah  dengan pembangunan  negara.  Sehingga  dalam  melakukan  tindakan  deradikalisasi, kepolisian  melalui  pemberian  ijin  tersebut  dapat  mencegah  pendirian  suatu  ormas apabila  arah  pergerakan  ormas  tersebut  merugikan  masyarakat  dan  negara.  Akan tetapi  kewenangan  tersebut  hanya  kewenangan  administratif  yang  bentuknya berupa pelaporan saja agar ormas-ormas di Jawa Tengah terdata dan bisa di kontrol perkembanganya.  Kewenangan  tersebut  bisa  menjadi  deteksi  dini  terhadap penanggulangan pengaruh ISIS masuk di masyarakat.
Secara  yuridis  formal,  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  kepolisian  sudah  diatur didalam  undang-undang,  tupoksi  tersebut  tentu  saja  menjadi  dasar  dari  Polda Jateng untuk menjalankan kewenanganya.  Akan tetapi terkadang kewenangan dari Polda Jateng tersebut bertentangan dengan kewenangan dari lembaga lain.  Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Drs. Moch Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.
“...secara  peraturan  yang  ada  tidak  berbenturan,  tetapi  pada implementasinya,  seringkali  berbenturan  dengan  tupoksi  dari TNI  sebagai  lembaga  yang  mengampu  urusan  pertahanan negara...” (wawancara 11 Mei 2015)
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan  dalam  bentuk  kontra  radikal,  Polda  Jateng  sering  berbenturan dengan  tupoksi  dari  TNI.  Namun  posisi TNI  menjadi  garda  depan  untuk mencegah masuknya  pengaruh  radikalisme  ke  Indonesia.  Sehingga  secara  teritorial,  apabila sudah berhubungan dengan masyarakat maka pihak kepolisian lah yang mengurusi dan  mengkondisikan  keadaan  tersebut.  Sebenarnya  perlu  adanya  pembenahan terhadap  peraturan  perundangan  mengenai  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  masing- masing  aparat  negara  tersebut.  Harus  ada  pembaruan  terhadap  produk-produk hukum  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  TNI  Polri  khususnya  dalam  hal penanggulangan kasus terorisme di Indonesia.
Apabila  dilihat  dari  posisi  Polda  Jateng  di  masyarakat,  sebenarnya  posisi Polda Jateng sangat strategis. Karena pada dasarnya kepolisian dalam hal ini Polda Jateng  dapat  mentransformasi  pola  tindakan  dalam  menangani  terorisme.  Akan tetapi  posisi  Polda  Jateng  sebagai  lembaga  kepolisian  tidak  bisa  lepas  dari  status penegak  hukum  yang  bertindak  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Hal  ini  seperti  disampaikan  oleh  AKBP  Amad  Sukandar,  Kasubdit  IV  Dit Intelkam Polda Jateng.
“...posisi  Polda  Jateng  bisa  sebagai  motivator  dalam menggerakan tokoh agama, tokoh masyarakat  untuk berperan aktif dalam penanggulangan faham ISIS...” (wawancara 10 Mei 2015)
Menurut  pernyataan  tersebut  bahwa  Polda  Jateng  bisa  melakukan transformasi  diri  untuk  memotivasi  para  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  untuk bersama-sama menanggulangi pengaruh ISIS di Jawa Tengah. Pernyataan ini juga didukung  dan  disempurnakan  dengan  pernyataan  dari  Drs.  Moch  Badrus.  Kasat Brimob Polda Jateng.
“...posisi  Polda  Jateng  adalah  sebagai  aprat  penegak  hukum yang melindungi masyarakat dari ancaman teror dan menolong masyarakat  untuk  tidak  terjerumus  dalam  lingkaran  ideologi terorisme  dan  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku kriminal...” (wawancara 11 Mei 2015)
Pernyataan  tersebut  kembali  memunculkan  bahwa  kepolisian  dalam  hal  ini Polda  Jateng  sebagai  penegak  hukum  dan  menindak  semua  pelaku  kriminal berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Status  kepolisian  sebagai  penegak  hukum seolah-olah menunjukan  bahwa  institusi  kepolisian  bergerak  dan bertindak  sebagai bentuk respon terhadap suatu fenomena masyarakat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
Akan tetapi hal ini sangat berlawanan dengan kondisi dari pelaku terorisme khususnya ISIS yang belum ada aturan baku dalam menindaknya. Sehingga status penegak  hukum  akan  mempersulit  kepolisian  dalam  hal  ini  Polda  Jateng  dalam melakukan pencegahan terhadap pengaruh terorisme di Jawa Tengah. Apalagi pola pergerakan  ISIS  yang  melakukan  penyebaran  faham-faham  radikalisme  yang tergolong  halus  dan  tidak  bisa  dikategorikan  dalam  tindak  kriminal  akan menghambat  pencegahan  pengaruh  ISIS  masuk  ke  Jawa  Tengah.  Selain pernyataan tersebut terdapat pernyataan dari Sukimin anggota Polres Sukoharjo.
“...kewenangan Polda Jateng tidak maksimal karena peran anti ter or diambil alih oleh Densus 88 Anti Teror...” (wawancara 21 Mei 2015)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  secara  tegas  menunjukkan  bahwa kewenangan dari Polda Jateng dalam menanggulangi pengaruh ISIS di Jateng tidak maksimal dan dapat diartikan sebagai pernyataan yang kurang karena kewenangan pemberantasan terorisme diambil alih oleh Densus 88. Akan tetapi pelibatan Densus 88  bisa  efektif  apabila  digunakan  dalam  mengatasi  permasalahan  terorisme  yang sudah  dalam  kondisi  kronis  atau  mengkhawatirkan  sehingga  Densus  88  dapat menggunakan  tindakan  militer  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Namun dalam  hal  deradikalisasi,  Polda  Jateng  seharusnya  mempunyai  wewenang  yang lebih  banyak  karena  institusi  kepolisian  yang  dekat  dengan  masyarakat  adalah Polda Jateng dan struktur di bawahnya sampai pada Polsek.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan kepolisian  dalam  hal  ini  Polda  Jateng  berkaitan  dengan  pencegahan  terorisme sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Namun kewenangan tersebut tidaklah  cukup,  sebab  pola  tindakan  kepolisiam  terhadap  pelaki  terorisme  masih bersifat  represif  dengan  mengacu  pada  produk  hukum  yang  ada.  Sehingga kepolisian  tidak  bisa  leluasa  dalam  menanggulangi  pengaruh  ISIS  masuk  ke  Jawa Tengah.  Kewenangan  kepolisian  tersebut  juga  berbenturan  dengan  TNI  yang mempunyai fungsi pertahanan karena dualisme kewenangan tersebut perlu adanya pembaruan  tentang  peraturan-peraturan  tentang  tupoksi  TNI  dan  Polri  yang berkaitan  dengan  penanggulangan  tindakan  terorisme  dan  faham  radikalisme  yang masuk di Indonesia.

## Tugas POLDA Jawa Tengah Dalam Penanganan Pengaruh ISIS
Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentu saja memiliki tugas  dan  fungsi  yang  sudah  diatur  didalam  Undang-Undang.  Tugas  dan  fungsi tersebut  merupakan  salah  satu  unsur  pembentuk  peran  dari  kepolisian  terkait dengan penanggulangan ISIS di Jawa Tengah. Tugas yang melekat  didalam tubuh kepolisian  sendiri  merupakan  pembentuk  pola  aktifitas  tertentu  yang  berdampak pada kinerja serta menumbuhkan penilaian dari masyarakat mengenai pelaksanaan dri tugas dan fungsi tersebut.
Dalam  kaitanya  dengan  terorisme,  kepolisian  dalam  hal  ini  Polda  Jateng telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  mengatasi  pengaruh  dari  terorisme khususnya ISIS di Jawa Tengah mulai dari bentuk  deradikalisasi sampai ke bentuk
represif  yang  berupa  penangkapan  dan  pencegahan  secara  fisik.  Hal  ini disampaikan oleh AKBP. Amad Sukandar, Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Jateng.
“...Tugas  Kepolisian  disamping  melakukan  penegakan  hukum terhadap  ISIS  (Simpatisan,  Pendukung  dll)  yang  sampai  saat ini  belum  jelas  payung  hukumnya,  juga  melakukan  upaya kontra  radikal  dan  deradikalisasi  bersama  instansi  terkait lainya...” (wawancara 10 Mei 2015)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  Polda  Jateng telah melakukan upaya mengenai pengaruh ISIS tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut  bahwa  kepolisian  mempunyai  tugas  yang  sangat  melekat  didalamnya adalah  sebagai  penegak  hukum.  Apabila  dimaknai,  tugas  sebagai  penegak  hukum tentu  segala  aktifitasnya  didasari  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  akan  tetapi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang organisasi  teroris  ISIS  belum  muncul,  sehingga  kepolisian  tidak  bisa  memproses lebih lanjut mengenai organisasi ISIS tersebut.
Akan tetapi nampaknya Polda Jateng tetap menyatakan secara tegas untuk melawan terorisme dengan memberi ketegasan terhadap diri sendiri mengenai tugas mereka. Hal ini dinyatakan oleh Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.
“...Tugas  kepolisian  dalam  penanggulangan  terorisme khususnya  penanganan  ISIS  adalah  melakukan  pendataan, penggalangan  terhadap  kelompok  atau  keluarga  yang  diduga sudah  masuk  ke  dalam  propaganda  ISIS.  Melakukan pencegahan  masyarakat  yang  melakukan  eksodus  ke  luar negeri  untuk  bergabung  dengan  kelompok  ISIS,  melakukan penangkapan  kepada  pelaku  kriminal  yang  dilakukan  anggota atau partisipan ISIS...” (wawancara 11 Mei 2015)
Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mungkin secara tegas Polda Jateng menyatakan bahwa tugas dan fungsi mereka  dalam penanggulangan pengaruh ISIS adalah  seperti  yang  disampaikan  pada  pernyataan tersebut.  Secara eksplisit  mungkin  pernyataan  tersebut  bertolak  belakang  dengan  pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa organisasi teroris ISIS belum memiliki payung hukum yang kuat untuk ditindak secara hukum, akan tetapi pernyataan diatas secara tegas  menyampaikan  bahwa  tugas  kepolisian  adalah  melakukan  pencegahan, penangkapan  terhadap  partisipan  ISIS.  Akan  tetapi  secara  implisit,  pernyataan diatas  menjelaskan  bahwa  kaitanya  dengan  penanggulangan  pengaruh  ISIS, kepolisian  memiliki  tugas  yang  masih  dibilang  kurang.  Menurut  keterangan  diatas kepolisian  dalam  hal  ini  Polda  Jateng  akan  menindak  partisipan  ISIS  apabila melakukan tindakan kriminal.
Hal tersebut menunjukan bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jateng masih mengalami  keterbatasan  peran  berkaitan  dengan  penanggulangan  pengaruh  ISIS. Karena belum ada peraturan perundang-undangan, Polda Jateng tidak leluasa untuk menangkap  para  partisipan  ISIS  di  Jawa  Tengah.  Hanya  sebatas  penangkapan apabila  partisipan  ISIS  melakukan  tindak  kriminal.  Apabila  tidak  melakukan  tindak kriminal  maka  tentu  saja  pihak  Polda  Jateng  tidak  bisa  menangkap  para partisipan ISIS  tersebut.  Akan  tetapi  berbeda  dengan  pernyataan  dari  Tri  Wahyono,  seorang anggota Polres Sukoharjo.
“...berkaitan  dengan  ISIS,  tugas  Polda  Jateng  adalah  melakukan pencegahan  terhadap  gerak  ISIS  melalui  penyuluhan...”  (wawancara  22  Mei 2015)
Salah  satu  tugas  kepolisian  memang  memberikan  informasi  kepada masyarakat  mengenai  kondisi  kantibmas  masyarakat  dan  mengenai  unsur-unsur yang  mempengaruhi  kamtibmas  tersebut.  Namun  penyuluhan  bukan  merupakan satu-satunya  tugas  yang  diemban  oleh  Polda  Jateng  dalam  hal  penanggulangan pengaruh  ISIS  di  Jawa  Tengah.  Penyuluhan  untuk  saat  ini  memang  merupakan langkah pertama yang harus digunakan Polda Jateng untuk membentuk opini publik mengenai bahaya pengaruh ISIS. Namun perlu langkah tegas secara hukum untuk melarang  pengaruh  ISIS  masuk  ke  Indonesia  khususnya  Jawa  Tengah  seperti pelarangan pengaruh komunisme, marxisme, lenimisme dam sejenisnya.
Dalam menjalankan tugasnya, pihak kepolisian dinilai belum maksimal. Akan tetapi ketidak maksimalan tersebut bukan berdasarkan faktor kapabilitas internal dari Polda  Jateng  melainkan  alat  kelengkapan  dalam  menengakan  hukum  yang  masih kurang. Hal ini diakui oleh Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng “...tugas kepolisian oleh Polda Jateng sudah dilakukan secara maksimal,  namun  hasil  yang  sudah  dicapainya  belum optimal...” (wawancara 11 mei 2015)
Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa  Polda  Jateng  sudah  melakukan tugas-tugas  kepolisian  secara  runtut  dan  tertib  dan  sesuai  dengan jalur  hukumnya, namun  hasil  yang  dicapai  belum  optimal  karena  kembali  lagi  disampaikan  bahwa ketidak optimalan dari Polda Jateng ini karena alat kelengkapan penegakan hukum tidak  lengkap  seperti  peraturan  perundang-undangan  mengenai  ISIS  tersebut. Namun  nampaknya  pernyataan  dari  Drs.  Mohamad  Toha,  MM,  Kasubdit  Bintibluh. Dit.  Binmas  Polda  Jateng  berbeda  dengan  pernyataan  sebelumnya.  Pernyataan tersebut sebagai berikut
“...Tugas  Polda  Jateng  cukup  maksimal  terutama  dalam pembinaan (Deradikalisasi)...”(wawancara 4 Mei 2015)
Apabila  kita  menengok  sebelumnya  bahwa  tugas  deradikalisasi  ini,  secara peraturan perundang-undangan berbenturan dengan tupoksi dari BNPT. Belum lagi berbenturan  dengan  tupoksi  dari  TNI  yang  mempunyai  wewenang  penuh  terhadap ancaman yang datang dari luar. Maka dari itu apabila melihat kondisi yang timpang mengenai tugas dari ketiga aparat negara tersebut tentu saja sangat tidak maksimal dalam  melakukan  tugas-tugasnya  sebab,  dengan  adanya  ketimpangan  tugas  dan wewenang tersebut tentu saja mengalami penurunan peran dari Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan ISIS di Jawa Tengah.
Dalam sub bab ini dapan disimpulkan bahwa kepolisian dalam hal ini Polda jateng  memiliki  peran  dan  tugas  yang  sangat  penting.  Namun  karena  posisi  Polda jateng  sebagai  penegak  hukum,  maka  segala  aktifitasnya  harus  sesuai  dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi Undang-Undang yang mengatur tentang organisasi terorisme  ISIS  belum  terbentuk,  sehingga  Polda  Jateng  tidak  bisa  leluasa  dalam melakukan tindakan hukum terhadap para partisipan ISIS, kecuali bagi mereka yang melakukan  tindakan  kriminal  makaakan  dikenakan  Undang-Undang  tentang  tindak pidana kriminal. Dari segi pelaksaan tugas juga belum maksimal mengingat aturanya mengenai ISIS belum terbentuk.

## Cara Polda Jateng Dalam Penanggulangan Pengaruh ISIS di Jawa Tengah
Cara  merupakan  preferensi  dari  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  yang diwujudkan  melalui  tindakan  nyata  yang  berdampak  pada  terciptanya  tujuan  yang
akan  di  capai.  Dalam  penanggulangan  pengaruh  ISIS,  Polda  Jateng  mencoba melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  dengan  pendekatan  sosial.  Karena mengingat  tindak  kriminal  dari  para  anggota  ISIS  di  Indonesia  belum  mengarah kepada  tindakan  kriminal  yang  menyalahi  hukum  di  Indonesia.  Cara  dari  Polda jateng  tersebut  disampaikan  oleh  AKBP  Amad  Sukandar,  Kasubdit  Dit  Intelkam Polda Jateng.
“...yang  pertama  dalam  penanggulangan  pengaruh  ISIS  di Jateng,  cara  yang  efektif  adalah  dengan  melihat  akar munculnya  paham  radikalisme  dan  mengklasifikasikanya kedalam  bebrapa  kategori  menurut  bidang  kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme  dalam  bentuk  agama,  radikalisme  dalam  bentuk ekonomi  dan  radikalisme  dalam  bentuk  sparatis.  Masing- masing kategori tersebut tentu memiliki pola penanganan yang berbeda- beda...” (wawancara 10 Mei 2015)
Polda Jateng dalam penanggulangan pengaruh ISIS tentu akan lebih mudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan mengetahui terlebih  dahulu  akar permasalahan  tersebut  muncul.  Secara  lebih  spesifik,  harus  memahami  terlebih dahulu  bentuk radikalisme serta sumber munculnya radikalisme tersebut. Sehingga arah  penangananya  menjadi  lebih  mudah  dan  efektif.  Pernyataan  tersebut dilengkapi dengan pernyataan dari Drs. Mohamad Toha, MM, Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.
“...cara yang efektif adalah dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh  agama  dan  tokoh  adat,  guru,  dosen  dan  instansi  terkait  untuk bertanggungjawab mencegah masyarakat melalui pembinaan...” (wawancara 4 Mei 2015)
Dengan  melibatkan  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  adat merupakan  strategi  dalam  pencegahan  pengaruh  ISIS  untuk  memanfaatkan  tokoh panutan  lokal  agar  mampu  memberikan  sugesti  kepada  masyarakat  dengan harapan  masyarakat  tidak  mudah  mendapat  hasutan  dari  pihak-pihak  lain  yang membawa  paham  radikal.  Cara  tersebut  dinilai  lebih  efektif,  disamping menumbuhkan  fungsi  advokasi  dari  dalam  masyarakat  sendiri  melalui  tokoh-tokoh lokal, lingkup kerja dari Polda Jateng pun menjadi lebih sempit sehingga waktu dan capaiannya  pun  akan  lebih  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan dari Toyib Tri Hartanto, anggota Polres Sukoharjo.
“...cara  yang efektif untuk menanggulangi ISIS adalah dengan melakukan  penyuluhan  dan  pembinaan  di  masyarakat...” (wawancara 19 Mei 2015)
Pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa  memang  pada  saat  ini  langkah yang  tepat  untuk  menanggulangi  ISIS  di  Jawa  Tengah  adalah  dengan  melakukan penyuluhan  dan  pembinaan  pada  masyarakat  untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat  mengenai  bahaya  ISIS.  Namun  pada  dasarnya  langkah  atau  cara tersebut  belum  cukup  untuk  mengatasi  permasalahan  mengenai  masuknya pengaruh ISIS di Jawa Tengah.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan  pengaruh  ISIS  di  Jawa  Tengah,  selama  ini  Polda  Jateng  telah melakukan  berbagai  cara.  Cara  yang  menonjol  dalam  penanggulangan  pengaruh ISIS  tersebut  dengan  cara  bekerja  sama  dengan  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, dan tokoh adat serta tokoh-tokoh lokal yang menjadi panutan masyarakat setempat untuk  melakukan  pembinaan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  dengan  harapan
mampu  membendung  pengaruh  ISIS  di  masyarakat  khususnya  masyarakat  Jawa Tengah.

## Kendala Yang Dihadapi Polda Jateng Dalam Penanggulangan ISIS
Dalam  melaksanakan  tugas  serta  peran  yang  melekat  pada  Polda  Jateng sebagai  institusi  yang  menjalankan  fungsi  kepolisian,  tentu  mengalami  hambatan. Khususnya  dalam  menangani  kasus  yang  berkaitan  dengan  teorisme.  Dalam penanganan  kasus  terorisme  tentu  tidak  sama  dengan  kasus-kasus  yang  lain. Mengingat  pola  infiltrasi  dari  terorisme  yang  cenderung  masifdan  laten  sehingga pola  pergerakanya  pun  sangat  cepat  dan  memerlukan  kejelian  dalam  mengamati dan memahami modus pergerakanya.
Secara umum kendala yang dihadapi Polda Jateng dalam penanggulangan pengaruh  ISIS  adalah  terkendala  pada  sinergisitas  kerjasama  lintas  sektoral  yaitu antara kepolisian, pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait lainya. Mengingat terorisme  ini  mampu  mempengaruhi  masyarakat  dengan  menggunakan  bahasa- bahasa  yang  merakyat  sehingga  dengan  mundah  diterima  oleh  masyarakat,  maka pihak Polda Jateng tentu saja membutuhkan pihak-pihak atau instansi dan lembaga yang familiar dengan kehidupan sosiologis masyarakat.
Dengan  kata  lain,  berkaitan  dengan  peran  Polda  Jateng  dalam penanggulangan  pengaruh  ISIS  bersifat  parsial,  karena  kepolisian  memiliki  tugas dan  fungsi  yang  berbeda  dengan  lembaga  pemerintah  lainya.  Namun  selama  ini, kerjasama tersebut belum maksimal terjalin. Hal ini diungkapkan oleh AKBP. Amad Sukandar, Kasubdit IV Dit. Intelkam. Polda Jateng.
“...kendala pertama adalah masalah anggaran lalu yang kedua adalah  masalah  sinergisitas  dengan  instansi  terkait  lainya seperti  Kemenag  dan  Pemda  yang  selama  ini  belum  bisa sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan...”(wawancara 10 Mei 2015)
Penanggulangan terorisme, apabila melihat pernyataan tersebut menunjukan  bahwa  terjadi  parsialisasi  dalam  penanggulangan  pengaruh  ISIS  di Jawa  Tengah.  Secara  umum  baik  pemerintah  pusan  dan  daerah,  kepolisian,  TNI sudah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi pengaruh ISIS tersebut, akan tetapi  upaya  tersebut  masih  terpisah-pisah  dan  berjalan  sendiri-sendiri.  Maka dampak  atau  hasil  yang  dirasakan  masyarakat  pun  juga  berbeda-beda.  Sehingga dalam  membendung  pengaruh  ISIS  tersebut  tidak  terlalu  efektif  karena  masing- masing pihak berjalan secara terpisah.
Pernyataan  tersebut  juga  didukung  dengan  pernyataan  dari  Drs.  Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng
“...hambatan yang nyata adalah belum adanya sinergitas antar sektoral  dan  lintas  sektoral,  baik  dukungan  nyata  dari  pihak pemerintah  maupun  lembaga-lembaga  intelegent  lain,  begitu pula  dengan  data-data  yang  ada  di  Densus  88.  Faktor  sosial budaya masyarakat Jawa Tengah yang rentan dengan paham- paham  agama  sekuler  serta  hasutan  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan  sosial  yang  selama  ini  diupayakan  oleh negara...” (wawancara 11 Mei 2015)
Kendala yang terjadi dalam penanggulangan pengaruh ISIS di Jawa Tengah tidak  hanya  disebabkan  karena  penanganan  pengaruh  ISIS  yang  sifatnya  masih bersifat  parsial  saja,  akan  tetapi  sinkronisasi  di  kubu  kepolisian  pun  juga  menjadi
penyebab kurang maksimalnya penanganan dan penanggulangan pengaruh ISIS di Jawa Tengah.
Secara sosiologis, karakteristik sosial budaya di Jawa Tengah juga menjadi penyebab  kurang  maksimalnya  peran  Polda  Jateng  dalam  penanggulangan  ISIS, sebab  karakteristik  masyarakat  Jawa  yang  mudah  terhasut  oleh  ajaran-ajaran agama, minimnya tokoh-tokoh panutan yang bisa mengarahkan masyarakat di Jawa Tengah  ke  arah  yang  baik  juga  menjadi  penyebabnya.  Hal  ini  terjadi  karena  kaum Nahdiyin  yang  notabenenya  adalah  masyarakat  Islam  yang  tradisional  pun  sudah memiliki  wawasan  yang  mandiri  yang  otonom,  sehingga  pengaruh-pengaruh  yang berasal  dari  luar  kelompoknya  menjadi  sayang  mudah  untuk  menginfiltrasi masyarakat Nahdiyin.
Selain  kendala  internal  yang  dialami  Polda  Jateng  dalam  menanggulangi pengaruh  ISIS  di  Jawa  Tengah,  juga  terdapat  kendala  dari  luar  sistem  keamanan Polda  Jateng.  Kendala  tersebut  berasal  dari  pergerakan  organisasi  teroris  ISIS sendiri. Pergerakan ISIS yang sangat tenang dan senyap terkadang membuat Polda Jateng  kewalahan  dalam  mendeteksi  dini  pengaruh-pengaruh  yang  masuk.  Selain itu  isu  yang  di  bawa  ISIS  masuk  ke  Indonesia  sangat  mudah  diterima  oleh masyarakat  Indonesia.  Mereka  menggunakan  agama  sebagai  bahan  propaganda untuk  mempengaruhi  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Drs. Mohamad Toha, MM, Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.
“...Kendala yang dihadapi, karena kelompok radikalisme dalam menyebarkan  misinya  merekrut  anggota  baru  dengan  bahasa agama...”(wawancara 4 Mei 2015)
Menurut  pernyataan  tersebut,  kepolisian  dalam  hal  ini  Polda  Jateng mengalami  kesulitan  dalam  melawan  infiltrasi  ISIS  ke  masyarakat  karena  mereka menggunakan  agama  sebagai  alasan  mereka  melakukan  tindakan  radikal.  Hal  ini disebabkan  karena  msyarakat  mengalami  krisis  kebenaran  atas  keyakinan  mereka terhadap  sesuatu  yang  sifatnya  mendasar.  Satu  agama  mempunyai  banyak  aliran dan mazhab sehingga masyarakat menjadi anomi. Dalam posisi tersebut, masyrakat sangat mudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran, aliran-aliran agama yang hadir dalam  bentuk  tindakan  nyata  terhadap  penegakan  hukum  agama  tertentu. Fenomena ini ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang cenderung tidak puas dengan kinerja dari pemerintah.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  yang dihadapi Polda Jateng dalam menangani dan menanggulangi pengaruh ISIS di Jawa Tengah  masih  sangat  kompleks.  Mulai  dari  tidak  sinerginya  kerjasama  instansi sektoral maupun lintas sektoral, tidak sinkronya data dari Polda Jateng dengan data dari Densus 88, sampai pada ksulitan yang dialami Polda Jateng dalam memberikan counter isu terhadap tema-tema infiltrasi yang dibawa oleh ISIS.

## Analisis Peran Polda Jateng dalam Penanggulangan Terorisme
Peran  merupakan  sebuah  konsepsi  yang  menunjukan  kedudukan  dan memunculkan  konsekuensi  berupa  tindakan  yang  terkonstruksi  berdasarkan kedudukan  yang  disandangnya.  Berkaitan  dengan  peran,  Polda  Jateng  tentu  saja bisa  dilihat  peranya  dalam  penanggulangan  terorisme  di  Jawa  Tengah.  Secara konseptual,  Wirutomo  dalam  David  Berry  (1983  :  99-101)  menyatakan  bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban- kewajibanya  yang  berhubungan  dengan  peranan  yang  dipegangnya  ”. Apabila  dikaitkan  dengan  peran  Polda  Jateng  dalam  penanggulangan  terorisme, Polda  Jateng  telah  melakukan  perannya  sebagai  penegak  hukum  yang  bekerja
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga  secara  tidak langsung  peran  dari  Polda  Jateng  dalam  penanggulangan  terorisme  terbatas dengan peraturan yang berlaku.
Alvin L. Bertran menyebutkan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan  dari  orang  yang  memangku  status  atau  kedudukan  tertentu.  Polda Jateng  sebagai  penegak  hukum  sudah  mempunyai  pola  tingkah  laku  yang diharapkan  oleh  masyarakat  sebagai  penegak  hukum,  atau  sebagai  pengawas masyarakat.  Namun  apabila  dikaitkan  dengan  penanggulangan  terorisme  secara yuridis  formal,  Polda  Jateng  telah  melakukan  cara  dan  memiliki  tindakan  yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi penyelesaian masalah terorisme tidak  cukup  diselesaikan  hanya  dengan  pelaksanaan  peraturan  yang  ada,  karena permasalahan  terorisme  lebih  mengarah  pada  permasalahan  sosial  yang memerlukan  penyelesaian  dengan  pendekatan  kultural,  bukan  struktural.  Sebab, tindakan  kepolisian  dalam  hal  ini  Polda  Jateng  sebagai  penegak  hukum  sering menggunakan tindakan represif terhadap para pelaku terorisme, sehingga pengaruh terorisme akan berkembang lebih masif dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pola  perilaku  kepolisian  hanya  menimbulkan  rasa  takut  tanpa  memunculkan  rasa kesadaran  diri  dari  masyarakat  khususnya  yang  menjadi  anggota  teroris  mengenai bahaya aksi terorisme dan paham radikalisme.
Selain  itu,  Glen  Elder  dalam  pendekatan  “life-course”  memaknakan  bahwa setiap  masyarakat  mempunyai  harapan  kepada  setiap  anggotanya  untuk mempunyai  perilaku  tertentu  sesuai  dengan  kategori-kategori  usia  yang  berlaku dalam  masyarakat  tersebut.  Konsep  ini  lebih  mengedepankan  pada  faktor  usia sebagai unsur pembeda terhadap suatu perilaku tertentu.  Institusi kepolisian dalam hal  ini  Polda  Jateng  merupakan  bagian  dari  masyarakat  yang  tidak  bisa  lepas dengan  pola  perilaku  yang  berlaku  di  masyarakat.  Secara  tidak  langsung  dapat dikatakan bahwa Polda Jateng harus menyesuaikan diri terhadap pola-pola perilaku yang  berlaku.  Akan  tetapi  status  Polda  Jateng  yang  merupakan  salah  satu  bagian dari  masyarakat  berbenturan  dengan  status  kepolisian  dalam  hal  ini  Polda  Jateng sebagai  alat  negara  yang  cenderung  taat  dan  patuh  terhadap  konstitusi  yang berlaku.  Konflik  peranan  tersebut  menyebabkan  tindakan  dari  kepolisian  dalam  hal ini  Polda  Jateng  dalam  penanggulangan  terorisme  tidak  efektif  karena  status  yang disandang oleh Polda Jateng saling bertolak belakang.

## Strategi Polda Jateng Dalam Penanggulangan Radikalisme 1.  Kelompok-kelompok yang rentan terhadap pengaruh Radikalisme
Paham  radikalisme  muncul  melalui  berbagai  media  salah  satunya  adalah melalui  media  agama.  Tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  paham-paham radikalisme  muncul  dari  sikap  ketidakpuasan  dari  beberapa  kelompok  terhadap kondisi  dan  situasi  yang  mereka  hadapi  atau  yang  mereka  rasakan.  Akan  tetapi, radikalisme  muncul  dari  fanatisme  agama  sehingga  kelompok-kelompok  yang dicurigai  atau kelompok-kelompok yang rentan terpengaruh oleh paham radikalisme adalah  mereka  yang  mendasarkan  pandangan  organisasinya  pada  pemahaman agama  tertentu.  Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  dari  AKBP  Amad  Sukandar, Kasubdit IV DIT Intelkam Polda Jateng.
“...kelompok  yang  rentan  terhadap  pengaruh  radikalisme ialah  FPI,  HTI,  LDII,  serta  kelompok/aliran  yang  cenderung eksklusif...” (wawancara 10 Mei 2015)
Kelompok-kelompok  yang  dinyatakan  tersebut  merupakan  kelompok- kelompok  yang  memiliki  ideologi  agama  dalam  hal  ini  Islam,  maka  pengaruh  ISIS
akan  sangat  mudah  masuk  dan  menginfiltrasi  di  dalam  organisasi  tersebut,  sebab isu  yang  dibawa  oleh  ISIS  adalah  isu  mengenai  keunggulan  model  kepemimpinan khilafah sebagai model yang paling baik diterapkan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kacau.
Dengan kata lain, isu agama sangat kuat dan mudah diserap oleh kelompok- kelompok  yang  berhaluan  agama.  Selain  kelompok-kelompok  tersebut,  kelompok- kelompok yang bersifat eksklusif juga rentan terhadap radikalisme dalam hal ini ISI. Kelompok-kelompok  eksklusif  apabila  dilihat  dari  kacamat  sosiologi  merupakan kelompok  yang  tertutup  dari  pengaruh  luar  namun  mudah  terhasut  oleh  pengarih- pengaruh yang baru mereka pahami. Terkadang kelompok eksklusif ini berkembang anggapan  atau  paham  yang  menilai  kelompoknya  lebih  baik  bahkan  lebih  tinggi kedudukannya  dari  kelompok  lain,  sehingga  kelompok  eksklusif  ini  cenderung mempunyai kehendak untuk mendominasi kelompok lain.
Selain kelompok-kelompok yang memiliki ideologi agama dalam hal ini Islam ada kelompok-kelompok lain yang rentan terhadap pengaruh ISIS yang disampaikan oleh Drs. Moch Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.
“...  kelompok  yang  rentan  terhadap  pengaruh  radikalisme adalah  kelompok  premanisme,  kelompok  penganut  ajaran agama  tertentu  yang  sangat  fanatik,  kelompok  pelajar  atau mahasiswa yang berlatarbelakang
pertumbuhan ekonomi...”(wawancara 11 Mei 2015)
Menurut  pernyataan  tersebut,  menampikkan  pendapat  bahwa  paham radikalisme hanya berkembang di kelompok-kelompok yang berideologi agama saja. Pernyataan  tersebut  membuktikan  bahwa  kelompok-kelompok  preman,  mahasiswa juga  rentan terhadap pengaruh  radikalisme dalam  hal  ini  pengaruh  ISIS.  Kelompok preman  dan  mahasiswa  pada  dasarnya  memungkinkan  untuk  mudah  terpengaruh oleh  ISIS  karena  mereka  adalah  kelompok-kelompok  pragmatis  yang  tidak mengedepankan  ideologi  agama  namun  mereka  mempunyai  kepentingan- kepentingan tertentu yang menurut mereka kepentingan tersebut dapat terakomodir bahkan terwujud melalui tindakan-tindakan radikalisme atau terorisme.
Kelompok  preman  cenderung  bertindak  keras  dan  beringas  dalam melakukan  aksi-aksi  terornya  karena  secara  basic  mereka  adalah  kelompok- kelompok  yang  mengedepankan  kekerasan.  Sedangkan  kelompok  mahasiswa, sikap  radikal  mereka  dipengaruhi  oleh  sikap  kritis  dan  ketidakpuasan  mereka terhadap  pemerintah  atau  masyarakat.  Sehingga  mereka  mudah  terpengaruh  oleh radikalisme.
Selain kelompok preman dan mahasiswa, masyarakat umum pun yang tidak memiliki  pengetahuan  agama  yang  kuat  juga  dapat  terpengaruh  oleh  ISIS.  Seperti yang  disampaikan  oleh  Drs.  Mohamad  Toha,  MM,  Kasubdit  Bintibluh  Dit  Binmas Polda Jateng.
“...kelompok  yang  rentan  terhadap  pengaruh  radikalisme adalah  orang-orang  miskin  yang  mudah  dipengaruhi  dan orang-orang yang baru mulai sadar untuk bertobat dan ingin segera  mendapat  pengampunan  dosanya...”  (wawancara  4 Mei 2015 )
Pernyataan  tersebut  membuktikan  bahwa  masyarakat  umum  juga berpotensi  terpengaruh  oleh  radikalisme.  Masyarakat  yang  rentan  terhadap radikalisme  tersebut  memiliki  latar  belakang  ekonomi  yang  kurang  mampu,  hal  ini disebabkan  karena  masyarakt  yang  kurang  mampu  cenderung  terhasut  oleh tawaran  dari  oknum-oknum  teroris  yang  berupa  diberikannya  sejumlah  uang.  Perlu
diketahui bahwa organisasi ISIS memberikan gaji atau upah pada setiap anggotanya sebesar 10-20 juta rupiah per bulan.
Dengan  jumlah  gaji  yang  fantastik  tersebut  tentu  saja  masyarakat  yang mempunyai latar belakang ekonomi lemah sangat tertarik dengan tawaran tersebut, sehingga  tidak  heran  banyak  orang-orang  yang  masuk  menjadi  anggota  ISIS memiliki  latar  belakang  ekonomi  lemah.  Sedangkan  kelompok  lainnya  adalah kelompok yang baru menekuni agama atau biasa disebut islam abangan . Kelompok ini  juga  rentan  terhadap  pengaruh  ISIS  karena  mereka  tidak  memiliki  pengetahuan agama  yang  kuat,  serta  mempunyai  anggapan  bahwa  cara  bertaubat  yang  paling efektif dan cepat adalah dengan mengorbankan diri dengan alasan jihad.

## 2.  Strategi Polda Jateng Dalam Penanggulangan Radikalisme
Polda  Jateng  tentu  saja  tidak  bisa  tinggal  diam  mengenai  perkembangan paham radikalisme ini. Karena mereka merupakan penegak hukum yang menindak serta  mencegah  segala  bentuk  tindakan-tindakan  yang  berpeluang  untuk  merusak tatanan  masyarakat  yang  sekian  lama  terbentuk.  Strategi  Polda  jateng  dalam menanggulangi  paham  radikalisme  sudah sangat  banyak.  Hal  ini  disampaikan  oleh Drs. Mohamad Toha, MM. Kasubdit Bintibluh Dit Binmas Polda Jateng.
“...strategi Polda Jateng dalam penanggulangan radikalisme adalah  :  Memberdayakan  peran  Babinkamtibmas  dalam pembinaan  di  setiap  desa,  memberdayakan  para  tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam berpartisipasi untuk pembinaan, menyelenggarakan workshop atau sarasehan dan penyuluhan dalam mencegah radikalisme,  menindak  tegas  kelompok  radikalisme  yang anarkis...” (wawancara 4 Mei 2015)
Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa  pola  strategi  penanggulangan pengaruh  ISIS  oleh  Polda  Jateng  pada  dasarnya  memanfaatkan  tokoh  masyarakat akan tetapi, pola represif yang dilakukan Polda Jateng tidak bisa dilepaskan karena kedudukan Polda Jateng sebagai penegak hukum yang tidak bisa lepas dari struktur baik organisasi maupun peraturan perundang-undangannya.
Optimalisasi Babinkamtibmas merupakan salah satu contoh pola-pola represif yang  digunakan  oleh  Polda  Jateng  karena  aparat  langsung  terjun  ke  lini  desa. Contoh  lain  adalah  pemberian  tindakan  tegas  terhadap  kelompok  radikalisme, kembali  dibahas  bahwa  organisasi  teroris  ISIS  belum  mengarah  kepada  tindakan- tindakan  kriminal,  sehingga  organisasi  tersebut  tidak  bisa  ditindak  secara  hukum walaupun  pengaruhdari  organisasi  tersebut  mengarah  pada  pola-pola  separatisme. Pola  represif  tersebut  semakin  terlihat  dengan  pernyataan  dari  Drs.  Moch  Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.
“...  strategi  yang  diterapkan  saat  ini  adalah  berpedoman pada  kebijakan  pimpinan  Polri  yang  mengedepankan akselerasi  terhadap  pelayanan  publik,  mengedepankan peran Binmas sebagai pemberi dan penggalang masyarakat, mengedepankan fungsi Intelkam dalam melakukan  deteksi –deteksi  dini  gangguan  ancaman  yang akan  terjadi,  mengedepankan  peran  Reskrimum  dalam penindakan  pelaku  kejahatan  kriminal,  mengedepankan peran  Sabhara/Brimob  sebagai  penegakan  hukum  anti kerusuhan  massa,  serta  mengedepankan  peran  Humas dalam penyampaian berita...” (wawancara 11 Mei 2015)
Pernyataan tersebut lebih mengarah pada penguatan kelembagaan di tubuh Polda Jateng dan digunakan untuk menanggulangi pengaruh ISIS di Jawa Tengah. Pola  strategi  tersebut  lebih  mengacu  pada  aturan  dan  komando  dari  atasan  serta kurang menggunakan teknik dengan pendekatan sosiologis dalam menangani kasus tersebut. Tindakan ini akan menjadikan kondisi masyarakat semakin mencekam dan terkadang  pihak-pihak  tertentu  akan  merasa  tertuduh  sebagai  teroris  walaupun mereka hanya ditanyai perihal tentang terorisme atau aktivitas teroris di lingkungan masing-masing.
Namun,  strategi  ini  akan  berhasil  apabila  diterapkan  pada  kondisi  dimana tindakan terorisme sudah terbentuk secara nyata,  dalam arti sudah terjadi tindakan kerusuhan.  Apabila  strategi  ini  diterapkan  pada  kondisi  dimana  belum  ada kerusuhan  terorisme  maka  akan  memunculkan  kecurigaan-kecurigaan  publik  yang akhirnya akan berdampak pada stabilitas sosial masyarakat.
Strategi  yang  diuraikan  diatas  tentu  saja  harus  dilihat  dari  segi pelaksanaanya.  Pelaksanaan  dari  strategi  tersebut  berupa  langkah-langkah  nyata yang dilakukan oleh Polda Jateng dalam bentuk pendataan, dan pemetaan  daerah- daerah  yang  rawan  konflik  serta  meningkatkan  intensitas  penyuluhan  kepada masyarakat.  hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  dari  AKBP  Amad  Sukandar, Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Jateng.
“...pelaksanaan strategi tersebut yaitu berupa pemetaan dan pendataan kelompok-kelompok radikal, melakukan pembinaan  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat,  berusaha bersinergi  dengan  instansi- instansi  lain  yang  terkait...”
(wawancara 10 Mei 2015)
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan dari strategi tersebut sudah diwujudkan dengan melakukan aksi nyata berupa tindakan-tindakan preventif untuk  mencegah  agar  pengaruh  radikalisme  dalam  hal  ini  pengaruh  ISIS  tidak berkembang. Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Drs. Moch. Badrus, Kasat Brimob Polda Jateng.
“...dengan melakukan pendataan dan penggolongan kepada masyarakat  dan  melakukan  pemetaan  wilayah  yang  rawan konflik...” (wawancara 11 Mei 2015)
Dengan  melakukan  pemetaan  wilayah  rawan  konflik  tersebut  akan mempermudah Polda Jateng dalam mengkondisikan wilayah-wilayah yang berpotesi terjadinya  konflik.  Dengan  melakukan  pemetaan  wilayah,  Polda  Jateng  dapat memberlakukan  hukum-hukum  yang  sudah  ada  disesuaikan  dengan  kondisi  dan situasi  masing-masing  wilayah  sehingga  metode  atau  pendekatan  yang  digunakan lebih tepat sasaran dan efektif.

## Analisis Strategi Polda Jateng dalam Penanggulangan Terorisme
Dalam penanggulangan terorisme ada empat langkah yang dilakukan yaitu : 1.  Mengatasi ideologi terorisme/kekerasan
2.  Membatasi ruang gerak teroris dalam melakukan serangan teroris
3.  Membatasi ruang gerak dalam melakukan perekrutan atau kaderisasi
4.  Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat
Keempat  konsep  tersebut  merupakan  langkah-langkah  yang  sring digunakan oleh berbagai negara dalam menangani permasalahan terorisme. Apabila dikaitkan  dengan  penanggulangan  terorisme  di  Jawa  Tengah,  maka  sudah  barang tentu Polda Jateng melakukan tindakan atau langkah-langkah tersebut. Sebab pihak kepolisian telah bertindak ansipatif terhadap perkembangan terorisme khususnya di
Jawa  Tengah.  Apbila  di  analisa  berdasarkan  langkah-langkah  tersebut  maka  yang pertama berkaitan dengan mengatasi ideologi terorisme.
Dalam  mengatasi  ideologi  terorisme  sendiri  dimulai  dari  kegiatan deradikalisasi.  Karena  paham  radikal  sendiri  adalah  embrio  yang  selanjutnya  akan menjadi dasar dalam aksi-aksi terorisme. Selama ini Polda Jateng sudah melakukan tindakan-tindakan  yang  memotong  ideologi  terorisme  tersebut  yaitu  dengan  cara bekerjasama dengan  tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat  lainya  serta  pihak- pihak yang ahli terhadap permasalahan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Sukimin, Kasat Intelkam Polres Sukoharjo.
“...dengan  merubah  ideologi  mereka  menjadi  ideologi  yang tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  serta  dengan  cara  membentuk  satgas  dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat serta mendatangkan tim ahli...” (wawancara 21 Mei 2015)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  menunjukan  bahwa  jajaran  Polda  Jateng telah  melakukan  tindakan  untuk  memotong  ideologi  terorisme  tersebut  dengan melibatkan  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat.  Pendekatan  ini  dipandang  lebih efektif  karena  akan  menimbulkan  efek  advokasi  dari  masyarakat  sebagai  bentuk perlawanan  dari  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Namun  hal  tersebut  dirasa  belum cukup  karena  ideologi  berkembang  apabila  proses  masuknya  ideologi  tersebut disertai  dengan  membawa  isu-isu  publik  yang  berupa  kondisi  dan  situasi masayarakat  yang  sedang  berkembang  saat  ini,  karena  sebuah  ideologi  akan mudah berkembang jika isi dari ideologi tersebut sejalan dengan protes masyarakat terhadap permasalahan dan kondisi yang mereka hadapi.
Yang  kedua,  dalam  hal  membatasi  ruang  teroris  dalam  melakukan  aksi terornya,  pihak  Polda  Jateng  tentu  saja  sudah  melakukan  tindakan  tersebut. Berkaitan  dengan  membatasi  ruang  gerak  terorisme  tersebut  tentu  saja  tindakan militer perludigunakan apabila dalam kondisi yang sangat mendesak. Namun tidakan militer  tersebut  tidak  bisa  serta  merta  digunakan  karena  harus  mempertimbangkan dampak yang ditimbulkanya.
Untuk membatasi ruang gerak para teroris dalam melakukan aksinya, Polda Jateng  melakukan  operasi  secara  rutin  di  perbatasan  wilayah,  karena  perbatasan merupakan akses masuk.  Lalu dengan mengajak  masyarakat untuk bersama-sama menolak pengaruh ISIS di wilayah masing-masing, sehingga para anggota ISIS yang menyebarkan paham radikalisme dapat ditampik secara mandiri oleh masyarakat.
Ketiga,  berkaitan  dengan  membatasi  ruang  gerak  terorisme  dalam melakukan  perekrutan  atau  kaderisasi,  pihak  Polda  Jateng  sudah  melakukan pencegahan  dalam  mengatasi  hal  tersebut.  Polda  Jateng  melakukan  pencegahan tersebut  dengan  cara  memberikan  pembinaan  mental  dan  pelurusan  ideologi terhadap  para  narapidana  tersangka  kasus  terorisme  beserta  keluarganya.  Hal  ini dilakukan guna memotong jalur kaderisasi dari para teroris agar tidak berkembang. Cara  ini  sangat  efektif  digunakan  untuk  mencegah  kaderisasi  dari  para  teroris tersebut.  Untuk  mencegah  terjadinya  rekruitmen  baru,  pihak  Polda  Jateng  selalu mengontrol  kelompok-kelompok  ormas,  pengajian  yang  ada  di  lingkungan  Jawa Tengah  untuk  terus  memantau  pihak-pihak  yang  menyebarkan  pengaruh radikalisme tersebut.
Langkah  yang  terakhir  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat.  Sosialisasi  ini  dilakukan  guna  memberikan  informasi  kepada masyarakat  perihal  bahaya  pengaruh  ISIS  di  Jawa  Tengah.  Sosialisasi  ini  juga sudah  sering  dilakukan  oleh  Polda  Jateng  melalui  acara-acara  FGD,  seminar  di
kampus  dan  sekolah,  serta  diadakan  sosialisasi  di  masyarakat  melalui  acara sarasehan.  Kegiatan  sosialisasi  ini  mungkin  kurang  efektif  karena  sifatnya  yang umum,  sehingga  penerimaan  kolektif  oleh  masyarakat  mengenai  ISIS  tersebut masih bisa di konstruksi oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan keamanan NKRI. Sehingga  sosialisasi  ini  kurang  bisa  berdampak  signifikan  dan  masih  bersifat himbauan saja yang terkadang sebuah himbauan dapat tak dihiraukan oleh publik.

## Simpulan
Berdasarkan  penelitian  ini  ditemukan  sebuah  hasil  bahwa  kepolisian  dalam hal  ini  Polda  Jateng  memiliki  peran  sentral  dalam  penegakan  keamanan  dalam negeri  dari  pengaruh  terorisme.  Pada  dasarnya  kepolisian  dalam  hal  ini  Polda Jateng memiliki peran yang sangat strategis. Dari segi peran, Polda Jateng memiliki kewenangan  yang  masih  terbatas  dalam  penanggulangan  pengaruh  ISIS.  Karena negara belum mempunyai Undang-Undang yang berkaitan dengan organisasi teroris ISIS.  Sehingga  Polda  Jateng  sangat  kesulitan  untuk  menindak  secara  hukum  para partisipan ISIS tersebut.
Selain  tidak  adanya  UU  yang  mengatur  tentang  ISIS,  hambatan  lain  yang menjadi  kendala  pihak  kepolisian  dalam  hal  ini  Polda  Jateng  adalah  kurangnya sinergitas antara Polda Jateng dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan teroris dalam hal ini ISIS sehingga penanggulangan pengaruh ISIS masih bersifat parsial atau terpisah. Selain itu terjadi perbedaan persepsi mengenai data teroris antara Polda Jateng dengan Densus 88.
BUKU : Abdulsyani. (2007). Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan . Jakarta : Bumi Aksara.
Abdul, Wahid. (2004). Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung : Refika Aditama.
Abu , Ahmadi . ( 1982 ). Psikologi Sosial . Surabaya : Bina Ilmu. Bakrie, Syamsul. Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer . DINIKA Vol. 3 No. 1, Januari 2004 Berry, David. (1983). Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi . Jakarta : Rajawali. Biddle, B.J., & Thomas, E. J. (1996). Role theory: Concept and research . New York : Willey. Buku Putih Pertahanan Indonesia . (2008). Jakarta : Departemen Pertahanan Bungin, Burhan. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif . Jakarta : Kencana Cohen, Bruce. J. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : Renika Cipta. Darmono, Bambang dkk. (2010). Keamanan Nasional : Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Indonesia . Jakarta : Sekjen Dewan Ketahanan Nasional.
Elder, Glen H. (1974). Children of the Great Depression : Social Change in Life Experience . Chicago : The University of Chicago Press. Hardiman,  Budi.  (2003). Pustaka  Filsafat  Melampaui  Positivisme  dan  Modernitas .  Yogyakarta  : Kanisius.
Kabalmay. (2002). Designing Qualitatitative Research London: Sage Publication Koentjaraningrat. (1986). Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta : Aksara Baru. Lubis, S.B, Hari, Martani Huseini. (1987). Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro . Jakarta : PAU Ilmu Ilmu Sosial UI. Madjid, Nurcholis. (1997). Bilik-Bilik Pesantren. Jakarta: Paramadina. ------- . (1995). Islam Agama Peradaban, Mencari Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina
------- . (1995). Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Jakarta: Paramadina Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung : Remaja Rosdakarya. Nasution, Harun. (1995). Islam Rasional. Bandung : Mizan. Mohamad,  Simela  Victor.  (2002). Terorisme  dan  Tata  Dunia  Baru .  Jakarta  :  Pusat  Pengkajian  dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI. Muladi. (2002). Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia . Jakarta : The Habibie Center.
Prasetyo,  Bambang  dan  Lina  Miftahul  Jannah.  (2010).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Teori  dan Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Rahman, Mujibur. (2008). Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar Suseno, Franz Magnis. (2001). Kuasa dan Moral . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Syafaat, Muhamad Ali. (2003). Terorisme, Definis, Aksi dan Regulasi. Jakarta : Imparsial. Soekanto, Soekanto. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : Raja Grafindo Persada. Taneko,  Soleman  B.  (1986). Konsepsi  Sistem  Sosial  dan  Sistem  Sosial  Indonesia .  Jakarta  :  Fajar Agung.
Wahyudi,  Gafna  Raiza  dkk  (penerj.).  (2001). Antonio  Gramsci:  Catatan-Catatan  Politik  (terj.) . Surabaya : Pustaka Promethean Wilkinson, Paul. (2005). New Facists. Yogyakarta: Resist Book.
JURNAL DAN TESIS : Hutasoit,  Hendra  Lion. Peran Polri  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme .  Program  Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, USU. Medan. 2011 Wasono, Sutjahjo Padmo. Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme .  Program  Studi  Ilmu  Hukum. UNDIP. Semarang. 2008.
Yogi.R.  Alam  Prima. Peran  Polri  Dalam  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia . Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Mataram. 2013
INTERNET : http://www.tempo.co/read/news/2014/12/28/078631345/Jejak-Aktivitas-ISIS-di-Indonesia diunduh tanggal 1 Maret 2015 Pukul 22.30 WIB http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam di  unduh  pada  tanggal  1  Maret 2015  pukul 20.00 WIB
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/572212-isis-mulai-tebar-teror-ke-aparat-indonesia diunduh pada tanggal 2 maret 2015 pukul 17.15 WIB