## Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan di Indonesia
Ezravania Rahmat, Gunardi Lie
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jl. Letjen S. Parman No. 1, Tomang, Kec. Grogol Pertamburan, Kota Jakarta Barat DKI Jakarta – Indonesia ezra_vania@yahoo.com

## ABSTRACT
Social security is an important system in providing adequate protection and access to health services for the community. The most important social security is health insurance. Health insurance  is  regulated  through  specific  laws  and  regulations.  The  implementation  of  Health Insurance involves the Health Insurance Administering Agency (BPJS) as the one that manages the health insurance program. BPJS is responsible for managing funds, paying claims, setting service  rates,  monitoring  service  quality  and  providing  information  and  education  to participants.  With  the  collaboration  between  BPJS  Health  and  health  facilities  (Hospitals) through cooperation agreements to ensure access and quality of health services in accordance with established standards. In its implementation related to law enforcement, the effectiveness of the law, public awareness and compliance  must  be  evaluated through several variables of target accuracy, program socialization, achievement of program objectives and implementation monitoring that affect health insurance. The research method used is normative legal research which  is  descriptive  analytical  in  nature  which  describes  precisely  the  characteristics  of  an individual, situation, symptom or particular group and to determine whether or not there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. The type of data used is from literature, official documents. The data collection technique  used  was a literature study with additional  interviews  from  the  Health  Social  Security  Administration  (BPJS)  and  one  at  the hospital. With this health insurance program, some people have registered, but for those who have  not  registered,  BPJS  should  provide  outreach  to  its  participants.  In  the  event  that  the complaint process is carried out in less days than specified in the regulations.
Keywords: Legal Protection, Health Insurance, Health Insurance Administering Agency

## ABSTRAK.
Jaminan sosial adalah  sistem  penting dalam menyediakan perlindungan  dan akses layanan kesehatan yang layak bagi Masyarakat. Jaminan sosial yang terpenting adalah jaminan kesehatan.  Jaminan  kesehatan  diatur  melalui  Undang-undang  dan  Peraturan  yang  spesifik. Pelaksanaan  Jaminan  Kesehatan  ini  melibatkan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan (BPJS)  sebagai  yang  mengelola  program  jaminan  kesehatan.  BPJS  bertanggungjawab  atas pengelolaan dana, pembayaran klaim, pengaturan tarif layanan, pemantauan kualitas layanan dan penyediaan informasi serta edukasi kepada peserta. Dengan adanya kerja sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) melalui perjanjian kerja sama untuk memastikan akses dan mutu layanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam implementasinya terkait dengan penegakan hukum, efektivitas hukum, kesadaran dan kepatuhan  masyarakat  harus  dievaluasi  melalui  beberapa  variabel  ketepatan  sasaran, sosialisasi  program,  pencapaian  tujuan  program  dan  pemantauan  pelaksanaan  yang mempengaruhi  jaminan  kesehatan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  penelitian  hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu
individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu  dan  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dari  literatur,  dokumen-dokumen  resmi.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  studi kepustakaan dengan tambahan wawancara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dan salah satu di Rumah Sakit. Dengan adanya program jaminan kesehatan ini sebagian masyarakat sudah terdaftar, namun bagi yang belum terdaftar seharusnya BPJS melakukan sosialisasi kepada pesertanya. Dalam hal proses pengaduan dilakukan dengan bisa dilakukan kurang harinya dari yang ditentukan dalam peraturan.
Kata  kunci: Perlindungan  Hukum,  Jaminan  Kesehatan,  Badan  Penyelenggara  Jaminan Kesehatan

## PENDAHULUAN
Manusia memiliki  hak  yang  ditanggung  oleh  negara  salah  satunya  jaminan sosial. Tujuan asal jaminan sosial ini mendukung dan memenuhi kesejahteraan bagi masyarakat.  Jaminan  sosial  ini  diatur  oleh  pemerintah  melalui  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU  SJSN).  Jaminan  sosial  ini  dituangkan  dalam  Pasal  1  Ayat  1  UU  SJSN  artinya perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar  hidupnya  yang  layak.  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  bertujuan  untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau  anggota  keluarganya.  Jaminan  kesehatan  yang  ditujukan  kepada  peserta melalui  iuran  yang  dibayarkan  dan  adanya  subsidi  dari  pemerintah.  Setiap  warga negara  memiliki  hak  terkait  dengan  penerimaan  jaminan  kesehatan.  Jaminan kesehatan diatur oleh  Pemerintah  diaplikasikan melalui peraturan-peraturan yang merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  yang  diberikan  negara.  Adanya perlindungan  hukum  dalam  jaminan  kesehatan  untuk  mencapai  tujuan.  Dalam melaksanakan  perlindungan  hukum  pada  pelaksanaannya  yang  disebut  dengan sarana  perlindungan  hukum.  Sarana  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi perlindungan  preventif  dan  perlindungan  represif.  Bentuk  perlindungan  hukum preventif  adanya  infrastruktur  yang  salah  satunya  Badan  Penyelenggara  Jaminan Kesehatan (BPJS).
Agar  jaminan  kesehatan  efektif,  BPJS  dalam  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan  terutama  kesehatan  bekerja  sama  dengan  fasilitas  kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut salah satunya Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dengan dasar perjanjian kerja sama yang mengatur beberapa hal terkait  dengan  jaminan  kesehatan  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat. Ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  71  Tahun  2013  Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional bahwa kerja sama fasilitas kesehatan  dengan  BPJS  Kesehatan  dilakukan  melalui  perjanjian  kerja  sama  yang dilakukan antara pimpinan atau pemilik fasilitas kesehatan atau pejabat berwenang mewakili dengan BPJS Kesehatan. Perjanjian ini dapat berlaku sekurang-kurangnya 1 tahun  dan  dapat  diperpanjang  kembali  atas  kesepakatan  bersama.  Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:
1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien masyarakat;
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit;
4. Memberikan  kepastian  hukum  kepada  pasien,  masyarakat,  sumber  daya manusia Rumah Sakit, dan Rumah Sakit.
Dengan  adanya  pengaturan,  infrastruktur  dan  fasilitas  kesehatan  yang menjadi  pendukung  agar  terwujudnya  tujuan  dalam  jaminan  kesehatan.  Ada perlindungan  represif  yang  menyelesaikan  suatu sengketa  atau  masalah.  BPJS  dan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) melaksanakan secara mediasi dan pengadilan yang dituangkan dalam peraturan. Perlindungan jaminan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat dapat dilihat dari segi efektivitas, kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Efektivitas  dilihat  dari  segi  peraturan  yang  diterapkan  dalam  pelaksanaannya, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan jaminan ksehatan ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menentukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  ini  disertai  dengan penelitian  empiris  yang  mendapatkan  data  primer  dan  menemukan  kebenaran dengan  menggunakan  metode  berpikir  induktif  dan  kriterium  kebenaran koresponden  serta  fakta  yang  digunakan  untuk  melakukan  proses  induksi  dari pengujian kebenaran secara koresponden.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis,  penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
Metode  penelitian  hukum  normatif,  jenis  data  yang  dipakai  adalah  data sekunder dan bahan-bahan yang dipakai terdiri dari:
Bahan  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat,  yakni meliputi:
1. Norma atau kaidah dasar, pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Dasar, batang tubuh Undang-undang Dasar 1945;
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Bahan yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat;
5. Yurisprudensi
6. Traktat
7. Bahan Peninggalan Kolonial, KUHP
Bahan  primer  yang  digunakan  oleh  Penulis  ialah  Peraturan  Perundang- undangan yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan, ialah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24
Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi.  Publikasi  tentang  hukum  meliputi buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum  dan  komentar- komentar atas putusan pengadilan.
- Bahan-bahan  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan,  membaca,  melihat  bahan-bahan  yaitu  undang-undang,  literatur, jurnal  hukum  dan  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  yaitu  pihak  Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Cabang Tangerang dan Rumah Sakit di Tangerang.
Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi 5 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang ( statute approach), pendekatan  kasus  ( case  approach), pendekatan  historis  ( historical  approach), pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach). Penulis  menggunakan  pendekatan undang-undang,  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  undang-undang  merupakan pendekatan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  semua  undang-undang  dan pengaturan  yang  tersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  diteliti.  Penulis menggunakan  pendekatan  undang-undang  yaitu  ialah  Undang-undang  Nomor  40 Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang Nomor 17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan.  Menurut  Soetandyo  Wignjosoebroto mengemukakan keragaman dalam konseptualisme hukum sebagai pandangan dalam kegiatan mewacanakan hukum dan mencari jawaban yang benar mengenai masalah- masalah  dalam  kehidupan  hukum.  Pendekatan  Konseptual  digunakan  untuk melakukan  penelitian  mengenai  konsep  hukum  yang  terkait  dengan  jaminan kesehatan  di  Indonesia.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  kualitatif dikarenakan  data  yang  terkumpul  berupa  kalimat-kalimat  pernyataan,  data  yang terkumpul umumnya berupa informasi, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Tujuan implementasi  jaminan  sosial  dapat  terwujud  berbagai  metode,  seperti  program universal  coverage ,  asuransi  sosial  yang  didanai  oleh  iuran  proporsional  terhadap pendapatan,  iuran  tetap  untuk  semua  tingkat  penghasilan  bantuan  sosial  atau kombinasi  dari  beberapa  pendekatan  tersebut.  Salah  satu  prinsip-prinsip
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1506 - 1516  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6904
penyelenggaraan sosial adalah penyelenggaraan melibatkan tri parti untuk menjamin terselenggaranya dialog antara Pemerintah, Pekerja dan Pemberi Kerja.
Salah satu jenis jaminan sosial yang sangat penting bagi masyarakat adalah jaminan  kesehatan.  Instrumen  negara  yang  digunakan  untuk  mengatur  jaminan kesehatan adalah Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan yang spesifik mengenai  jaminan  kesehatan.  Beberapa  instrumen  hukum  yang  umum  digunakan dalam jaminan kesehatan ini adalah Undang-undang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah,  Pedoman  Teknis  dan  Kebijakan,  Keputusan  Administratif  dan Perjanjian/Kontrak bagi pihak yang terlibat. Jenis-jenis jaminan kesehatan yang ada yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Jakarta Sehat (KJS).  Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dalam pasal 2 peserta jaminan kesehatan meliputi:
1. PBI  Jaminan  Kesehatan  (ditetapkan  oleh  Menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial)
2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan:
a. PPU dan anggota keluarganya terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa,  Pegawai  Swasta,  Pekerja  /  Pegawai yang tidak termasuk yang menerima gaji;
b. PBPU  dan  anggota  keluarganya  terdiri  atas  pekerja  di  luar  hubungan kerja  atau  pekerja  mandiri,  pekerja  yang  tidak  termasuk  yang  bukan penerima gaji atau upah;
c. BP  dan  anggota  keluarganya  terdiri  atas  investor,  pemberi  kerja, penerima  pensiun,  veteran,  perintis  kemerdekaan,  janda,  duda  atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, BP yang tidak termasuk yang mampu membayar iuran.
Dalam  pelaksanaan  jaminan  kesehatan  terdapat  Badan  Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan merupakan badan yang menjamin kesehatan masyarakat.  BPJS  adalah  badan  hukum  publik  yang  bertanggungjawab  kepada Presiden  dan  berfungsi  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan.  Fungsi utama dari BPJS mencakup pengelolaan peserta, pengumpulan dan pengelolaan dana jaminan  kesehatan,  pembayaran  klaim,  pengaturan  tarif  layanan  kesehatan, pemantauan  kualitas  layanan,  serta  penyediaan  informasi  dan  edukasi  kepada peserta. BPJS ini juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa program jaminan kesehatan  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan untuk  mencapai  tujuan  kesehatan  masyarakat  Untuk  meningkatkan  kualitas penyelenggaraan jaminan sosial, BPJS bekerja sama dengan Lembaga Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan. Fasilitas kesehatan yang salah satunya bekerja sama dengan BPJS adalah Rumah Sakit. Rumah sakit ini berperan sebagai penyedia layanan medis dan pelayanan kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga  terbagi  ke  dalam  beberapa  macam  bentuk  dan  jenis  yang  berbeda  tingkat
pelayanan  dan  juga  kemampuan  dalam  melayani,  macam-macam  dari  pelayanan kesehatan:
a. Pelayanan kesehatan primer Pelayanan  kesehatan  primer  merupakan  pelayanan  yang  bersifat  dasar, merupakan  rujukan  pertama  pelayanan  kesehatan  yang  mudah  terjangkau oleh masyarakat di lingkungannya dan dilakukan bersama masyarakat.
b. Pelayanan kesehatan sekunder Pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan  bahkan  kadang  kala  pelayanan  sub  spesialis,  tetapi  masih  terbatas. Pelayanan  kesehatan  sekunder  dan  tersier  adalah  rumah  sakit,  tempat masyarakat  memerlukan  perawatan  lebih  lanjut  (rujukan).  Di  Indonesia terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari rumah sakit tipe D sampai dengan rumah sakit kelas A.
c. Pelayanan Kesehatan Tersier
Pelayanan  kesehatan  tersier  adalah  pelayanan  yang  lebih  mengutamakan pelayanan sub spesialis serta sub spesialis luas.
Peran  Rumah  Sakit  ini  sangat  penting  bagi  jaminan  kesehatan,  seperti pelayanan primer dan sekunder, akses terhadap layanan medis, kualitas pelayanan, regulasi  dan  pengawasan,  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dan  peningkatan aksesibilitas.  Pelaksanaan  antara  BPJS  dan  Rumah  Sakit  adanya  Perjanjian  Kerja sama.  Perjanjian  Kerja  sama  ini  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  peserta jaminan kesehatan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau sesuai dengan program yang diatur oleh BPJS Kesehatan. Perjanjian Kerja sama ini akan mengatur substansi di dalamnya, seperti ketersediaan layanan, tarif  pelayanan,  prosedur  klaim,  pengelolaan  data,  kualitas  layanan,  audit  dan pengawasan,  kerja  sama  pengembangan.  Dengan  adanya  BPJS  dan  Fasilitas Kesehatan  (Rumah  Sakit)  akan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  peserta jaminan  kesehatan.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  perlindungan  hukum  adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam perlindungan hukum terdapatnya undang-undang, sistem hukum, dan hasil penerapan atau penegakannya. Hukum  yang  mengatur  dan  melindungi  kepentingan  setiap  masyarakat  diciptakan oleh  hubungan  antar  masyarakat.  Karena  hubungan  hukum  yang  beragam, masyarakat  membutuhkan  aturan  untuk  menjaga  agar  hubungan  tetap  teratur. Menurut Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:
a. Perlindungan preventif Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan  rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam  melakukan  suatu kewajiban
Volume 6 Nomor 3 (2024)   1506 - 1516  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.6904
b. Perlindungan represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Perlindungan  preventif  dilihat  dari  segi  peraturan,  infrastruktur.  Untuk jaminan kesehatan dalam hal ini meliputi dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan  BPJS  dan  peraturan  yang  terkait.  Untuk  infrastruktur  dalam  jaminan kesehatan salah satunya BPJS dan fasilitas kesehatan yang berupa Rumah Sakit.
Perlindungan Represif dapat dilihat dari penegakan hukum, efektivitas hukum dan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam jaminan kesehatan ini. Penegakan hukum dalam jaminan kesehatan dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan untuk menegakkan aturan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di dalamnya. Penegakan hukum dalam jaminan kesehatan ini dilihat dari:
a. Penindakan  terhadap  penipuan  dan  penyalahgunaan  dalam  hal mengidentifikasi,  menyelidiki  dan  menindak  kasus-kasus  penipuan  atau penyalahgunaan yang terjadi. Di pelaksanaannya terdapat penipuan yang mengatasnamakan Badan atau fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan jaminan  kesehatan  dilihat  dari  aspek  kesehatannya.  Misalnya  telepon kepada peserta jaminan kesehatan yang mengatakan bahwa kartu peserta telah melebihi batas pemakaian obat-obatan yang mengatasnamakan BPJS.
b. Audit  dan  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  penyelenggara  layanan kesehatan,  termasuk  rumah  sakit  dan  praktisi  medis  bahwa  mereka mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan jaminan kesehatan.  Audit  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  memeriksa  kepatuhan terhadap tarif, standar pelayanan dan penggunaan dana yang benar. Dalam hal ini BPJS akan memeriksa pelayanan kesehatan salah satu Rumah Sakit yang akan mempengaruhi perjanjian kerja sama.
c. Sanksi dan Penegakan Disiplin ini dilakukan apabila  terjadi pelanggaran dan bisa berupa denda, penangguhan atau pencabutan lisensi praktik atau penghentian  kerja  sama  dengan  penyedia  layanan  kesehatan  yang melanggar.
d. Pengadilan dan prosedur hukum apabila terjadi perselisihan atau tindakan hukum  terhadap  pihak-pihak  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau kebijakan yang berlaku. Misalnya BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu  dalam  menangani  pengaduan  peserta  terhadap  layanan  kesehatan yang  diterimanya,  penyelesaian  dapat  dilakukan  melalui  mediasi,  dan dalam hal pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta melalui mekanisme mediasi  tidak  dapat  terlaksana,  penyelesaiannya  dapat  diajukan  ke Pengadilan Negeri di Wilayah tempat tinggal Pemohon.
e. Menurut Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2007:3) bahwa untuk mengukur  efektivitas  program  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan
variabel-variabel sebagai berikut Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana  peserta  program  tepat  dengan  sasaran  yang  sudah  ditentukan sebelumnya.  Menurut  Makmur  (2011:8)  ketepatan  sasaran  lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik diterapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan  sesungguhnya  sangat  menentukan  keberhasilan  aktivitas organisasi.  Demikian  pula  sebaliknya,  jika  sasaran  yang  diterapkan  itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan program kegiatan itu sendiri.
f. Sosialisasi  program,  yaitu  kemampuan  penyelenggaraan  program  dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program  dapat  tersampaikan  kepada  masyarakat  pada  umumnya  dan sasaran peserta program pada khususnya.
g. Tujuan  program  yaitu  sejauh  mana  kesesuaian  antara  hasil  program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
h. Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program  sebagai  bentuk  perhatian  kepada  peserta  program.  Menurut Winardi  dalam  Yuliani  (2017:30),  pengawasan  meliputi  tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai menyimpang dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.
Dalam penerapannya efektivitas dalam program jaminan kesehatan:
a. Ketetapan  sasaran  program:  Pemerintah  dan  BPJS  Kesehatan  bekerja  sama dalam  menjamin  warga  negara  atau  masyarakatnya  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dasar  yang  layak.  Dengan  adanya  Program  Jaminan Kesehatan ini sudah banyak warga negara yang terdaftar program ini melalui website yang  tercantum dalam  BPJS  Kesehatan,  Jumlah  Peserta  yang  sudah terdaftar per April 2024 sebanyak 269.665.007 orang. Yang terdiri dari jenis Peserta PBI APBN, PBI APBD, PPU-PN, PPU-BU, PBPU- Pekerja Mandiri, dan Bukan  Pekerja.  Program  jaminan  kesehatan  sudah  digunakan  oleh  Peserta yang  mempunyai  profesi-profesi  yang  berbeda-beda.  Contohnya,  dari  Yono yang  merupakan  peserta  dari  bukan  pekerja  yang  merasakan  program  ini sangat  membantu  dalam  menyembuhkan  penyakitnya  yang  harus check  up rutin 1x dalam sebulan.
b. Sosialisasi  program  yang  diberikan  oleh  BPJS  Kesehatan  dengan  cara mengunjungi  berbagai  tempat  di  daerah  yang  warga  negara  kurang mendapatkan  pengetahuan  terkait  dengan  jaminan  kesehatan  yang  dikenal dengan  BPJS  Keliling.  BPJS  Kesehatan  juga  memberikan  sosialisasi  kepada Perusahaan  dari  segi  regulasi  dan  teknis  dalam  penerapan  program  ini. Dikarenakan masih banyak perusahaan yang tidak memahami dari program ini  secara  teknis  sehingga  apabila  dilakukan  pemeriksaan  oleh  BPJS, Perusahaan  akan  memberikan  pertanyaan  terkait  dengan  program  ini. (berdasarkan wawancara dengan BPJS Kesehatan.
c. Tujuan  program  ini  harus  mampu  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  pasien peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan dan lembaga lain akan bekerja sama agar program ini dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPJS Kesehatan dalam mencapai tujuan program ini salah  satu  bekerja sama dengan pihak lain. Contohnya BPJS Kesehatan dan Fasilitas  Kesehatan  yang  dituangkan  dalam  Perjanjian  kerja  sama.  Dalam pelaksanaan  BPJS  akan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelayanan kesehatan  yang  diberikan  oleh  fasilitas  kesehatan  terkait  dengan  jaminan kesehatan.
d. Pemantauan  program  dilakukan  agar  dapat  diketahui  apakah  pelaksanaan dilakukan  dengan  baik.  Dari  hasil  wawancara  BPJS  Kesehatan,  salah  satu pemantauan yang dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari Peserta yang  disampaikan.  Pengaduan  dapat  berupa  dari  segi  pelayanan,  dan pengobatan  yang  terkait  dengan  program  ini.  Dari  segi  fasilitas  kesehatan pemantauan jaminan kesehatan dilakukan dengan cara audit dan akreditasi dilihat dari segi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan.
Kesadaran  dan  kepatuhan  dalam  jaminan  kesehatan  merujuk  pada  tingkat pemahaman  dan  ketaatan  masyarakat  terhadap  aturan,  regulasi,  serta  kontribusi yang diperlukan dalam memanfaatkan dan memelihara program jaminan kesehatan. Dalam penerapannya, kesadaran hukum terdiri dari beberapa indikator yang berguna sebagai  petunjuk  tentang  taraf  dari  kesadaran  hukum,  berikut  empat  indikator kesadaran hukum:
1. Pengetahuan hukum
2. Pemahaman hukum
3. Sikap hukum
4. Perilaku hukum
Indikator  pertama  yang merupakan  pengetahuan  hukum  adalah informasi- informasi hukum yang telah dikolaborasikan dengan pemahaman tentang hukum dan kemudian  terwujud  dalam  perilaku  hukum  (Bo’a  2017).  Dalam  hal  ini  wawancara dengan BPJS Kesehatan sudah memahami secara regulasi namun untuk perlindungan yang  diberikan  oleh  Peserta  belum  dapat  dikatakan  sempurna  karena  masih terkendala  dengan  iuran  yang  dibayarkan  sehingga  mempengaruhi  jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta. Untuk peserta sudah mengetahui secara pengetahuan namun belum secara menyeluruh memahaminya dari segi regulasinya karena masih ada masyarakat yang menanyakan kepada BPJS Kesehatan.
Indikator kedua yaitu pemahaman hukum dengan isi dan tujuan dari regulasi yang dibuatnya. Dari hasil wawancara dengan BPJS bahwa secara pemahaman hukum sudah  memahami  namun  ada  beberapa  Peserta  ataupun  Perusahaan  yang  belum sepenuhnya memahaminya. Hal itu perlu ditingkatkan agar dapat memahami tujuan dari  program  jaminan  kesehatan  sehingga  warga  negara  dapat  terjamin  dari  segi kesehatannya.
Indikator  ketiga  sikap  hukum  dipengaruhi  dengan  berbagai  hal  nilai,  kebiasaan, ekonomi.  Sebagian  dari  masyarakat  masih  belum  terdaftar  dalam  program  ini dikarenakan  ada  beberapa  faktor  yang  salah  satunya  membayarkan  iuran  dari program ini. Namun, ada beberapa peserta yang telah menggunakan dari program jaminan kesehatan ini sangat membantu dalam menyembuhkan penyakitnya. Indikator keempat yaitu  perilaku  yang dipengaruhi oleh  hak dan kewajiban dalam memanfaatkan  fasilitas  kesehatan,  pembayaran  kontribusi  serta  tindakan  hukum terkait  klaim  atau  perselisihan.  Dalam  hal  ini  masyarakat  sebagian  besar  sudah mengikuti  program  ini  dan  menggunakan  fasilitas  kesehatan  yang  dirujuk  dari program kesehatan ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan dari masalah ini, maka penulis berkesimpulan:
a. Perlindungan hukum dalam jaminan kesehatan berupa preventif dan represif ini  sangat  membantu  bagi  Peserta.  BPJS  salah  satu  penyelenggara  yang melaksanakan jaminan kesehatan ini dari segi perlindungan preventif dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Peserta melalui BPJS Keliling dan media sosial yang tercantum dalam website BPJS Kesehatan. Dalam hal perlindungan represif ini diadakan pengaduan yang diterima oleh masyarakat terkait  dengan  jaminan  kesehatan  dimulai  dari  hak-hak  yang  didapatkan, iuran dan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh Peserta.
b. BPJS  Kesehatan  sudah  bekerja  sama  dengan  bekerja  sama  dengan  fasilitas kesehatan  dan  lembaga  yang  terkait  dalam  mencapai  tujuan  dari  jaminan kesehatan ini. Berdasarkan perjanjian kerja sama yang diterapkan dari kedua belah  pihak  sehingga  jaminan  kesehatan  akan  diberikan  oleh  masyarakat terjamin dengan baik.
c. Untuk  fasilitas  kesehatan  (Rumah  Sakit)  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS Kesehatan terkait dengan layanan kesehatan dinilai sangat membantu dalam kesehatan bagi masyarakat.
Saran:
Untuk  BPJS  Kesehatan  seharusnya  lebih  meningkatkan  sosialisasi  jaminan kesehatan  dikarenakan  masih  ada  beberapa  warga  negara  yang  masih  belum terdaftar.  BPJS  harus  memastikan  perlindungan  kepada  Peserta  dengan  cara melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memantau fasilitas kesehatan dengan cara  bertahap  agar  layanan  kesehatan  dapat  dijalankan  dengan  baik  serta  selalu tanggap dalam hal pengaduan peserta dengan jangka waktu 1x24 jam. Untuk proses pengaduan  dalam  hal  penanganan  yang  tertulis  dalam  peraturan  5  hari  kerja seharusnya bisa kurang dari itu.

## DAFTAR PUSTAKA
Dr.  Marjes  N.  Tumurang,  S.Pd.,SKM.,M.Kes, Kebijakan  Kesehatan  Nasional (Sidaorjo: Indomedia Pustaka, 2019). Fajar  ND,  Mukti.  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010)
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2016).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
Kristiawanto, Memahami Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Prenada, 2022). Moh. Asikin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Kencana, 2023), Hadjon,  Philipus  M. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia. (Surabaya: Perabadan, 2007).
CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009).
Hutomo, Irfan Rizky dan Arifatus Shofiyah. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Bagi  Peserta  BPJS  di  PUSKESMAS  Gunungpati  Kota  Semarang ”.  Jurnal Penelitian Hukum Indonesia – JpeHI . Volume 4 No. 01 Tahun 2023.
Listiyono, Rizky Agustin. “Studi Deskriptif Tentang Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Pasca Menjadi Rumah Sakit Tipe B”. Kebijakan dan Manajemen Publik . Volume 1 Nomor 1 Februari 2015. Fatmala, Reski. “Efektivitas Program Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone”. Birokrat: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Volume 8 Nomor 2 Agustus 2019. Romadhon,  Fahrizal  dan  Eny  Sulistyowati.  “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar”. Novum: Jurnal Hukum , Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020.
Indonesia.  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional ( Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 ).