PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI INTERNET

## Priyastiwi
STIE Widya Wiwaha Nunung Saputra Pemda Kabupaten Bantul Abstract

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the effect of local government financial performance and their characteristic on the degree of their voluntary reporting of financial statements on the internet. Local government financial performance are measured by intergovernmental revenue, local government expenditure, local government assets, and leverage. While the local government characteristic is income per capita. The samples are financial statement of local government in DIY and Central Java. A total of 40 financial statements are 5 from financial statements form DIY and 35 financial statements form Central Java. The research analysis used multiple regression analysis. The results of this study show the performance financial are intergovernmental revenue, local government expenditure, local government assets have significant positive effect on degree of their voluntary reporting of financial information on the internet, while leverage have significant negative effect. On the otherhand income per capita has no effect on degree of their voluntary reporting of financial information on the internet.
Keywords: Internet financial reporting, local government.

## Abstrak
Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan karakteristik daerah terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dari besarnya pendapatan asli daerah, belanja daerah, kekayaan daerah dan leverage. Sedangkan karakteristik daerah dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat di daerah. Sampel laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dari website laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang berjumlah 40 website pada tahun 2017. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri dari 5 laporan keuangan kabupaten/kota di Provinsi DIY dan 35 laporan keuangan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda,  hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Sedangkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Dalam penelitian ini karakteristik daerah tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet.
Kata kunci: Laporan keuangan internet, Pemerintah daerah.

## JURNAL RISET MANAJEMEN
1. Latar Belakang Masalah
Reformasi keuangan dan otonomi daerah telah mengubah iklim pelaksanaan pemerintahan daerah. Akuntabilitas dan transparansi mulai diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang mengharuskan informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan pemda seharusnya disampaikan kepada publik melalui berbagai media publikasi, sehingga dapat  diakses oleh masyarakat (Zulhilmi & Dwi, 2011). Reformasi keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa presiden, gubernur, bupati, dan  walikota wajib menyampaikan laporan pertanggjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyediaan informasi dalam laporan keuangan adalah untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.
Kebijakan governance menyatakan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan dan penyediaan informasi menjadi unsur yang penting dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengungkapkan berbagai informasi dalam laporan keuangan sebagai bentuk
akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Transparansi informasi pemerintah mulai menjadi perhatian sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Pemerintah daerah yang transparan harus mampu menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pengguna lainnya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan derajat transparansi dan mengurangi asimetri informasi antara pejabat publik dengan masyarakat adalah melalui pemanfaatan media internet (e-government) terkait dengan penyusunan dan penggunaan anggaran atau publikasi laporan keuangan pemda (Halim dan Abdullah, 2006).
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di semua organisasi disebabkan oleh biaya  yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi dalam menyampaikan suatu informasi. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan konvensional. Terkait dengan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah menggunakan saran ini dengan cara memiliki website resmi. Website tersebut digunakan untuk memberikan informasi umum tentang daerah, informasi kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan, dan sarana berkomunikasi interaktif dengan masyarakat (Bonson & Escobar, 2005).
Publikasi laporan keuangan melalui internet (website) merupakan salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela (voluntary disclosure) dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan derajat transparansi. Penggunaan internet (website) membuat publikasi laporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun (Scott, 2009). Namun penelitian Rahman et al. (2013) menunjukkan bahwa website pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemda terbukti lebih rendah dari rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan.
Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah melalui media internet (website), di antaranya adalah faktor kinerja keuangan yaitu belanja daerah (Ratmono, 2013),  kekayaan daerah (Hudoyo & Mahmud, 2012; Afryansyah & Haryanto, 2011), pendapatan per kapita, leverage (Hudoyo & Mahmud, 2012), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Trisnawati & Komarudin, 2014).  Selain itu, penelitian yang dilakukan Rosita & Johan (2017) juga bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja daerah, umur administratif, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, leverage dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam webiste pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan umur administratif terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, pendapatan per kapita dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh positif
signifikan. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mempertimbangkan dalam membuat aturan tingkat internal maupun eksternal agar kualitas pengungkapan laporan keungan dalam website pemerintah daerah menjadi lebih baik.
Penelitian lain masih menunjukkan hasil yang ambigu tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet. Sebagaimana penelitian Istikomah & Kurniawati (2016) yang menguji pengaruh leverage, kekayaan pemerintah daerah, opini auditor, dan rasio tingkat ketergantungan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Sedangkan rasio tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Namun,  leverage tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.
Penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) menemukan bahwa kekayaan pemerintah daerah dan pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, namun aset pemerintah daerah memiliki pengaruh yang negatif. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan bahwa diferensiasi fungsional, debt, dan intergovernmental revenue pemerintah daerah terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian lain yang dilakukan Prabowo (2016) berfokus pada penerapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui website resmi pemerintah daerah (IFLGR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi setelah muncul undang- undang keterbukaan informasi publik dan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ tahun 2012, di mana kesemuanya merupakan upaya perwujudan Good Goverment. Faktor-faktor (variabel independen) yang dipilih adalah kompetisi politik, kekayaan daerah, leverage, tingkat kemandirian, tingkat PDRB, dan opini BPK. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh dalam penerapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui website (internet) resmi pemerintah daerah (IFLGR), sedangkan yang lain tidak berpengaruh.
Berdasarkan masalah di atas tujuan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah melalui internet. Dalam penelitian ini, penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah melalui internet dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, leverage, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam menguji teori agensi dalam organisasi pemerintah khususnya dalam memitigasi asimetri informasi dengan cara penyajian laporan keuangan melalui internet. Penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemda dengan mempertimbangkan laporan keuangan yang disampaikan melalui internet.

## 2. Kerangka Teori Dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1. Teori Agensi dalam Pemerintahan
Dalam agency theory terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent (Jehnsen & Meckling, 1976).
Agency problem muncul ketika principal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agent (Zimmerman 1977). Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Asymmetric information menimbulkan menimbulkan permasalahan bagi prinsipal untuk memonitor dan mengendalikan tindakan- tindakan agen. Dalam pemerintahan pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost. Dalam konsepsi pemberian informasi melalui internet kepada publik dapat dijadikan alat untuk mengurangi konflik keagenan.
Zimmerman (1977) mengatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada semua organisasi. Pada perusahaan, agency problem terjadi antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai  agent. Pada sektor pemerintahan, agency problem terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai principal dan para pemilih (masyarakat) sebagai agent. Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis
2.2.1. Belanja Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja daerah, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah (Pratama et al., 2015). Pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tiap tahunnya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tingginya belanja daerah, pemerintah daerah seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat (Puspita & Dwi, 2012; Ratmono, 2013). Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

## 2.2.2. Kekayaan Daerah
Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut. Kekayaan daerah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku prinsipal menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut
transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dan memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang murah sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Sinaga, 2011).
Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan yang besar akan menunjukkan kinerjanya yang baik atas pengelolaan sumberdaya dan potensi daerahnya, serta semakin banyak informasi yang harus diungkapkan atas pertanggungjawaban kekayaan daerahnya yang besar. Oleh karena itu, pemda akan semakin banyak mempublikasikan laporan keuangannya di internet. Kekayaan daerah dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut karena mampu memakmurkan daerahnya secara mandiri sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kelangsungan usahanya. Pengaruh ini juga akan bersimultan dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut sehingga makin menggeliatkan perekonomian daerah tersebut. Semakin tinggi kekayaan daerah semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan (Afryansyah & Haryanto, 2011). Hal ini dimaksudkan dengan kekayaan yang tinggi pemerintah akan cenderung ingin memperlihatkan atau menginformasikannya. Rahman et al., (2013) membuktikan kekayaan pemda berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD melalui internet. Kekayaan pemerintah merupakan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin besar rasio pengelolaan belanja pemerintah daerah, maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya di internet pun
juga semakin tinggi, dan juga sebaliknya. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H2: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

## 2.2.3. Pendapatan Per Kapita
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah. Banyak sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu daerah. Level ekonomi dalam masyarakat daerah dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Perekonomian masyarakat setempat dapat mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat dan juga dapat mempengaruhi teknologi yang diadaptasi oleh masyarakat tersebut. Perkembangan teknologi informasi pun semakin pesat, sehingga mendorong pemerintah ikut berperan aktif dalam teknologi tersebut salah satu contohnya yaitu dengan pelaporan keuangan daerah melalui internet. Pemerintah daerah (agen) harus menyesuaikan perkembangan teknologi yang terjadi di lingkungan masyarakat (prinsipal). Oleh karena penggunaan Internet yang sangat besar kemungkinan besar pemerintah daerah akan melaporkan keuangan daerah melalui website pemerintah setempat sehingga transparansi laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat. Semakin tingginya pendapatan per kapita tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemerintah daerah maka dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat (Hudoyo & Mahmud, 2014). Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, maka masyarakat lebih memanfaatkan teknologi sehingga kemungkinan pemerintah daerah lebih transparansi dalam melaporkan keuangan. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H3:  Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

## 2.2.4. Leverage
Leverage dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru, sehingga dapat membantu perkembangan daerahnya dan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. Leverage berhubungan dengan aktiva atau dana dimana pengguna aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Di organisasi sektor publik, rasio utang atau leverage sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya dan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Teori Agency memprediksi bahwa pemerintah daerah dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Leverage atau pinjaman dari luar dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru. Tuntutan untuk mewujudkan good corporate governance dalam pemerintahan menjadikan pemerintah daerah lebih terbuka dengan pelaporan.
Leverage mengindikasikan sejauh mana pemda menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki. Kreditor akan selalu mengawasi kinerja pemda dalam menggunakan dana yang dipinjam dan menilai kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya. Leverage yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor semakin besar, sehingga pemda menanggung biaya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pengawasan oleh kreditor. Internet merupakan media yang paling cost effective bagi Pemda dalam mempublikasikan informasi keuangannya. Melalui publikasi laporan

## PRIYASTIWI & NUNUNG SAPUTRA
keuangan di internet, pemda dapat memberikan informasi pemerintahan secara lebih rinci dengan biaya yang ringan, sehingga dapat memfasilitasi kreditor dalam mengawasi kinerja pemda (Trisnawati & Komarudin, 2014). Semakin tingginya leverage tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemerintah daerah semakin menurun. Hal ini berarti bahwa pemerintah membatasi informasi mengenai modal yang didapat dengan maksud ingin membuat masyarakat lebih mandiri. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H4: Leverage berpengaruh negatif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

## 2.2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun, 2007). Pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi akan menunjukkan kepada para stakeholders- nya bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Bila disesuaikan dengan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat) dalam konteks pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan
menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya pendapatan asli daerah akan menigkatkan tingkat pengungkapan dan kualitas informasi pada website pemerintah daerah (Puspita & Dwi, 2012). Hal ini dimaksudkan bahwa semakin tingginya pendapatan asli daerah membuat pemerintah ingin memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, karena tingginya pendapatan asli daerah menunjukan kinerja pemerintahan. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H5:  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh  positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1. Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah semua website laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang berjumlah 40 website. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah semua website laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY yang berjumlah 5 dan Jawa Tengah yang berjumlah 35, sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 40 website.

## 3.2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder ini berupa data mengenai belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, leverage, PAD , dan penyajian laporan keuangan
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah melalui internet.
Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei data pada website Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah dan dapat dilengkapi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

## 3.3. Definisi Operasional Variabel
Penyajian laporan keuangan melalui internet adalah kualitas informasi dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah dearah  melalui website yang merupakan salah satu bentuk layanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menggunakan bantuan internet (PP No.6 Tahun 2008). Data penyajian laporan keuangan melalui internet adalah data tahun 2017 dalam satuan dummy yang kemudian dijumlahkan menjadi skor total dan dikalikan 100%. Variabel ini diukur dengan menghitung daftar skor indeks pengungkapan sukarela pada website pemerintahan daerah.
Indeks konten merupakan indeks yang mengukur informasi-informasi yang diungkapkan pemerintahan daerah pada website pemerintah daerah yang terbagi menjadi 10 sub-indeks. Item 10 sub-indeks website pemerintah daerah yaitu; pembangunan, profil daerah, pelayanan daerah, lokasi wilayah, pariwisata, kependudukan, keuangan, presentasi, detail informasi kontak, dan timeliness.
Delapan (8) item merupakan olahan item apa saja yang paling umum ada pada website pemerintahan daerah, sedangkan detail informasi kontak dan timeliness merupakan sub-indeks olahan dari penelitian Marston & Polei (2005). Indeks presentasi merupakan representasi dari navigasi, tools internet, kualitas dan fitur yang dimiliki oleh website. Indeks presentasi terdiri dari dua sub-indeks, yaitu: tools presentasi website dan kualitas website. Tools presentasi merupakan
gambaran berbagai macam perangkat internet yang dapat dioperasikan pengelolaan website pemerintah daerah sehingga website menjadi lebih menarik dan lebih mudah diakses. Daftar sub-indeks tools presentasi diolah dari penelitian Xiao et al., (2004) dan Marston & Polei (2005). Total presentasi merupakan penjumlahan rata-rata dari indeks pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan website pemerintah daerah.
Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1). Belanja daerah diukur dengan realisasi belanja daerah. Data belanja daerah adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah.
Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan daerah diukur dengan total aset. Data kekayaan daerah adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah (Mahsun, 2007).
Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah pendapatan per kapita diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Data pendapatan per kapita adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah (Hudoyo & Mahmud, 2014). Leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Leverage dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru, sehingga dapat membantu perkembangan daerahnya dan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. Leverage diukur dengan debt to equity ratio. Debt to equity ratio diperoleh dari total debt (hutang) dibagi dengan equity (modal). Data leverage adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah (Hudoyo & Mahmud, 2014).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun, 2007). Data PAD adalah data tahun 2017 dalam satuan rupiah.

## 3.4. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel belanja daerah,  kekayaan daerah, pendapatan per kapita, leverage, dan PAD terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY dan Jawa Tengah melalui internet. Analisis regresi linier berganda dengan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut (Gujarati, 2009):
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ei
Dimana:
Y =  Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet
X1   = Belanja Daerah X2   = Kekayaan Daerah X3   = Pendapatan Per Kapita X4   = Leverage X5   = Pendapatan Asli Daerah (PAD) b0 = Konstanta b1-5   = Koefisien Regresi
ei = Error Term

## 4. Hasil Analisis Dan Pembahasan

## 4.1. Analisis Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dengan menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel N  Min Maks  Mean SD Penyajian Laporan Keuangan  Melalui Internet (Y) 40  50 100 78,25 16,154 Belanja Daerah (X1) 40  21,11 22,12 21,7863 0,23424 Kekayaan Daerah (X2) 40  21,08 22,08 21,7435 0,23387 Pendapatan Per Kapita (X3) 40  2,48 4,37 3,1403 0,50712 Leverage (X4) 40  0,1381  0,9590  0,668049  0,318797 Pendapatan Asli Daerah (X5) 40  20,75 21,78 21,3155 0,30675
Sumber: Data diolah, 2018.
Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan beberapa hal berikut: rata-rata penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet sebesar 78,25, nilai minimum sebesar 50, nilai maksimum sebesar 100, dan standar deviasi sebesar 16,154 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata- rata penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 16,154, dengan demikian penyimpangan data penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet cukup rendah.
Rata-rata belanja daerah sebesar 21,7863, nilai minimum sebesar 21,11, nilai maksimum sebesar 22,12, dan standar deviasi sebesar 0,23424 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata belanja daerah cukup cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,23424, dengan demikian penyimpangan data belanja daerah cukup rendah. Rata-rata kekayaan daerah sebesar 21,7435, nilai minimum sebesar 21,08, nilai maksimum sebesar
22,08, dan standar deviasi sebesar 0,23387 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata kekayaan daerah cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,23387, dengan demikian penyimpangan data kekayaan daerah cukup rendah.
Rata-rata pendapatan per kapita sebesar 3,1403, nilai minimum sebesar 2,48, nilai maksimum sebesar 4,37, dan standar deviasi sebesar 0,50712 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata- rata pendapatan per kapita mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,50712, dengan demikian penyimpangan data pendapatan per kapita rendah. Rata-rata leverage sebesar 0,6680494, nilai minimum sebesar 0,13818, nilai maksimum sebesar 0,95902, dan standar deviasi sebesar 0,31879782 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata-rata leverage mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,31879782, dengan demikian penyimpangan data leverage rendah.
Rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 21,3155, nilai minimum sebesar 20,75, nilai maksimum sebesar 21,78, dan standar deviasi sebesar 0,30675 dengan jumlah observasi (n) sebesar 40. Nilai rata- rata pendapatan asli daerah cukup mendekati nilai standar deviasi sebesar 0,30675, dengan demikian penyimpangan data pendapatan asli daerah cukup rendah.
4.2. Pengujian Asumsi Klasik
Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik sebleum malakukan anaisis regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multicolinereitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen bedistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 401). Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas (Sig.) > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test  di atas terlihat bahwa nilai probabilitas = 0,104 > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas adalah  suatu keadaan dimana salah satu atau  lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (no perfect multikolinearitas). Suatu model regresi dikatakan terkena multikolenearitas apabila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact diantara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Madalla, 1999). Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10, artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak membiaskan interprestasi hasil analisis regresi.
Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varian (σ2) variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai akibat dari meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi),  maka varian dari Yi tidak sama (Insukindro, 2003). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Glejser. Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena  heteroskedastisitas (Ghozali, 2001). Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser terlihat bahwa nilai probabilitas > 0,05. Hal ini berarti model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas.

## 4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, leverage, dan pendapatan asli daerah terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet.  Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi berganda terdapat pada tabel 2.
Tabel 2
Hasil Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Regresi Standart Error t- statistik Sig. Konstanta  -1938,445 249,981 -7,754 0,000 X 1 40,894 11,260 3,632 0,001 X 2 37,909 8,650 4,383 0,000 X 3 3,955 5,403 0,732 0,469 X 4 -15,377 6,815 -2,256 0,031 X 5 14,044 6,237 2,252 0,031 R 2 :    0,950
Adj. R 2 :    0,942 F- statistik                   : 128,659, Sig = 0,020. DW- statistik            : 1,921 N                       :    40 Variabel Dependen (Y): Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Melalui Internet
Sumber: Data diolah, 2018.
Hipotesis 1 menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hasil olah data diperoleh p value = 0,001, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara belanja daerah terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet, mendukung H1. Sedangkan hipotesis 2 menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hasil pengujian diperoleh p value = 0,000, H2 didukung.
Untuk hipotesis 3, dari hasil olah data diperoleh p value = 0,469, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh positif, tetapi tidak signifikan antara pendapatan per kapita terhadap penyajian laporan
keuangan pemerintah melalui internet, maka H3 tidak didukung. Namun, untuk hipotesis 4, hasil olah data diperoleh p value = 0,031, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara leverage terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet, maka H4 didukung. Sedangkan untuk hipotesis 5 diperoleh p value = 0,031, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet, maka H5 didukung.
Hasil dari regresi diperoleh R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,950, artinya variabel dependen dalam model yaitu penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan per kapita, leverage, dan pendapatan asli daerah sebesar 95,0%, sedangkan sisanya sebesar 5,0% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hal ini berarti, jika belanja daerah mengalami peningkatan, maka penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet juga akan mengalami peningkatan. Menurut Undang-Undang No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terbagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja daerah, karena masyarakat telah
memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah (Pratama dkk., 2015). Pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana tersebut dibiayai dari alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tiap tahunnya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tingginya belanja daerah, pemerintah daerah seharusnya memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat (Puspita & Dwi, 2012; Ratmono, 2013).
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hal ini berarti, jika kekayaan daerah mengalami peningkatan, maka penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet akan mengalami peningkatan. Tingkat kemakmuran suatu daerah dapat tergambarkan dari kekayaan daerah tersebut. Kekayaan daerah yang tinggi merupakan indikator kesuksesan suatu pemerintahan dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya, serta kesuksesan dalam hal mengelola keuangan. Kekayaan daerah adalah sumber daya yang mendukung dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku prinsipal menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi  atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dan memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara
lebih lengkap dengan biaya yang murah sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Pemerintah daerah yang mempunyai kekayaan yang besar, akan menunjukkan kinerjanya yang baik atas pengelolaan sumberdaya dan potensi daerahnya, serta semakin banyak informasi yang harus diungkapkan atas pertanggungjawaban kekayaan daerahnya yang besar. Sehingga pemda akan semakin banyak mempublikasikan laporan keuangannya di internet. Kekayaan daerah dapat menjadi salah satu daya tarik bagi investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut karena mampu memakmurkan daerahnya secara mandiri sehingga mereka tidak perlu khawatir akan kelangsungan usahanya. Pengaruh ini juga akan bersimultan dengan pendapatan masyarakat di daerah tersebut sehingga makin menggeliatkan perekonomian daerah tersebut. Semakin tinggi kekayaan daerah semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan (Afryansyah & Haryanto, 2011). Hal ini dimaksudkan dengan kekayaan yang tinggi pemerintah akan cenderung ingin memperlihatkan atau menginformasikannya. Rahman et al.
(2013) membuktikan kekayaan pemda berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD melalui internet. Kekayaan pemerintah merupakan  bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar rasio pengelolaan belanja pemerintah daerah, maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya di internet pun juga semakin tinggi, dan juga sebaliknya.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah. Banyak
sedikitnya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah pendapatan per kapita suatu daerah. Level ekonomi dalam masyarakat daerah dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan oleh pemerintah daerah. Perekonomian masyarakat setempat dapat mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat dan juga dapat mempengaruhi teknologi yang di adaptasi oleh masyarakat tersebut. Perkembangan teknologi informasi pun semakin pesat, sehingga mendorong pemerintah ikut berperan aktif dalam teknologi tersebut salah satu contohnya yaitu dengan pelaporan keuangan daerah melalui internet. Pemerintah daerah (agen) harus menyesuaikan perkembangan teknologi yang terjadi di lingkungan masyarakat (prinsipal). Dengan penggunaan Internet yang sangat besar kemungkinan besar pemerintah daerah akan melaporkan keuangan daerah melalui website pemerintah setempat sehingga transparansi laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat. Semakin tingginya pendapatan per kapita tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemerintah daerah maka dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat (Hudoyo & Mahmud, 2014). Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, maka masyarakat lebih memanfaatkan teknologi sehingga kemungkinan pemerintah daerah lebih transparansi dalam melaporkan keuangan.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hal ini berarti, jika leverage mengalami penurunan, maka penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet juga akan mengalami peningkatan. Leverage dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru, sehingga dapat membantu perkembangan daerahnya dan dapat mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat. Leverage berhubungan dengan aktiva atau dana dimana pengguna
aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Didalam sektor publik, rasio utang atau leverage sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya dan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Teori agency memprediksi bahwa pemerintah daerah dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Leverage atau pinjaman dari luar dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru. Tuntutan untuk mewujudkan good corporate governance dalam pemerintahan menjadikan pemerintah daerah lebih terbuka dengan pelaporan. Leverage mengindikasikan sejauh mana pemda menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki. Kreditor akan selalu mengawasi kinerja pemda  dalam menggunakan dana yang dipinjam dan menilai kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya. Leverage yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan oleh kreditor semakin besar, sehingga pemda menanggung biaya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan pengawasan oleh kreditor. Internet merupakan media yang paling cost effective bagi Pemda dalam mempublikasikan informasi keuangannya. Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemda dapat memberikan informasi pemerintahan secara lebih rinci dengan biaya yang ringan, sehingga dapat memfasilitasi kreditor dalam mengawasi kinerja pemda (Trisnawati & Komarudin, 2014). Semakin tingginya leverage tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemerintah daerah semakin menurun. Hal ini berarti bahwa pemerintah membatasi informasi mengenai modal yang didapat dengan maksud ingin membuat masyarakat lebih mandiri.
Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian  laporan keuangan pemerintah melalui internet. hal ini berarti, jika pendapatan asli daerah  mengalami peningkatan, maka penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet juga akan mengalami peningkatan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain. Pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Mahsun, 2007). Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para stakeholders-nya bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Bila disesuaikan dengan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat) dalam konteks pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin tingginya pendapatan asli daerah akan menigkatkan tingkat pengungkapan dan kualitas informasi pada website pemerintah daerah (Puspita & Dwi, 2012). Hal ini dimaksudkan bahwa semakin tingginya pendapatan asli daerah membuat pemerintah ingin memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, karena
tingginya pendapatan asli daerah menunjukan kinerja pemerintahan.

## Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi
Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah, kekayaan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekayaan daerah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hal ini berarti, jika leverage mengalami penurunan, maka penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet akan mengalami peningkatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet. Hal ini berarti, karakteristik penduduk di daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan melalui internet.
Penelitian ini hanya meneliti dengan objek laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota  di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, untuk peneliti selanjutnya disarankan ditambah laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga memungkinkan penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet akan mengalami peningkatan. Penelitian tidak mempertimbangkan pendapat auditor BPK terhadap laporan keuangan. Pendapat auditor BPK mungkin juga berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan melalui internet.
Penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet dapat mencerminkan semakin tinggi integritas keuangan pemerintah kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah
kabupaten/kota membuat isu positif perbaikan manajemen pemerintahan, yang membuat website laporan keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten/kota.

## Daftar Pustaka
Afryansyah, RD., & Haryanto. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 2(3): 1-11.
Bonson, E dan Escobar, T. (2005). A Survey on Voluntary Disclosure on the Internet:
Empirical Evidence from European Union companies. The International Journal of Digital Accounting Research. 2: 27-51.
Cormier, D., Ledoux, MJ., & Magnan, M.
(2009). The Use of Websites as a Disclosure  Platform for Corporate Performance. International of
Accounting Information System. 10(1): 1-24.
Halim, A & S. Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daeah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol.2 (1), hlm. 53-64.
Hudoyo, YT., & Mahmud A. (2014). Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal. 3(4): 485- 492.
Hilmi, AZ., & D. Martani. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV. Banjarmasin. 20-23 September.
Istikomah & Kurniawati Mutmainah. (2016). Determinan Publikasi Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Naskah Publikasi Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al- Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976).
Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4): 303-360.
Khasanah, Nur Lailatul & Shiddiq Nur Rahardjo. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal Of Accounting 3 (3): 1-11.
Mahsun.  2007. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Marston, C., & Polei, A. 2005. Corporate Reporting on The Internet by German Companies. International Journal of Accounting Information Systems. 5(3):
285-311.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyajian Laporan Keuangan Melalui Internet.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Prabowo, Daniel Wicaksono  Adhi. (2016).
Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD114) Melalui
Internet (IFLGR) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI. Volume XVI, No.1.
Pratama, KAD., Werastuti, DNS., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah. 3(1): 1-12.
Puspita, Rora & Dwi Martani. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.
Rahman, P. Aditya, Sutaryo & Agus
Budiatmanto. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI.
Ratmono, D. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. Media Ilmiah Akuntansi. 1(2): 28-48.
Rosita, S. Ladya Risqa Ayu & Johan Arifin. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan  Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember.
Scott, WR. 2009. Financial Accounting Theory. Toronto: Pearson Prentice Hall.
Setyowati, Lilis. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Esensi: Jurnal Bisnis dan
Manajemen. Volume 6 (1): 45-62.
Trisnawati, Mya Dewi & Komarudin Achmad. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Naskah Publikasi Penelitian. Universitas Brawijaya.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Xiao, JZ., Yang, H., & Chouw, CW. 2004.
The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese Companies. Journal of Accounting and Public Policy. 23(3): 191-225.
Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal
Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research.
Zulhilmi, Amiruddin & Dwi Martani. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Universitas Indonesia.
.