Vol. 4, No. 1, Maret 2023 e-ISSN 2723-0120 p-ISSN 2828-3511

## RELEVANSI FASILITAS KEPABEANAN DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI PASKA PANDEMI

## Gunadi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Indonesia triguna.gunadi@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  ngaruh  negatif  pada  kesehatan,  produktivitas  dan  daya  beli  masyarakat.  Maka pertumbuhan  ekonomi  2020  turun  dari  positif  5,02  (pada  2019)  menjadi  negatif    2,07.  Selain penyehatan  warga,  agar  kapasitas  produksi  dan  daya  beli  meningkat,  relaksasi  pemajakan,  seperti fasilitas kepabeanan perlu guna meningkatkan kesehatan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi paska pandemi.  Berdasar  Pasal  26  Undang-undang  Kepabeanan  diterbitkan  kebijakan  fasilitas  kepabeanan berupa bebas bea masuk dan pemajakan dalam rangka impor (BMPDRI) untuk penanganan pandemi dan stabilisasi serta pertumbuhan ekonomi.  Fasilitasnya berupa: (1) pembebasan bea masuk, cukai, PPN  dan  PPnBM,  serta  PPh  Pasal  22  atas  impor  barang  penanganan  pandemi,  (2)  penangguhan pungutan bea masuk, cukai, dan/atau tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat (KB), Kawasan Industri untuk Tujuan Ekspor (KITE), dan (3) penangguhan pungutan bea masuk atas tempat penimbunan barang dalam Gudang Berikat (GB) dan Pusat Logistik Berikat (PLB). Tujuan dari fasilitas kepabeanan termasuk meringankan biaya operasional  manufaktur  dan  eksportir/importir  dari  pungutan  pajak  dan  logistik  barang  sehingga meningkatkan  daya  saing  usaha  dan  investasi.  Paper  ini  bertujuan  mengeksplorasi  manfaat  fasilitas kepabeanan  dalam  penanganan  pandemi  dan  relevansi  pemberian  fasilitas  kepabeanan  dalam pemulihan ekonomi. Dari studi evaluasi kondisi perusahaan KB dan KITE, serta studi efektivitas dan dampak ekonomi GB serta PLB ternyata telah berhasil ningkatkan ekspor (34,01%), impor (7,62%), investasi  (khusus  KB  dan  KITE-83,2%),  daya  serap  tenaga  kerja  (3,98%)  dan  pertumbuhan  positif ekonomi pada 2021 (3,69%).
Kata kunci: Fasilitas Kepabeanan, Pemulihan Ekonomi, Paska Pandemi

## Abstract
Pandemic  decease  has  negative  impact  on  the  public  health,  productivity,  and  society’s  purchasing power. Therefore, the economic growth in 2020 declines from 5,02% to minus 2,07%  in  2021.  In addition to the people healthiness, so as to increase productivity and purchasing power of the people, a tax relaxation, such as custom facilities are required to keep economic stability and growth after the pandemic era. On the basis of Article 26 of Custom Law the government issued customs policy. Some facilities  offered,  include:  exemption  of  custom  duty,  excise,  Value  Added  Tax  (VAT),  Sales  Tax  on Luxury Goods, and withholding tax of Art 22 Import of goods to handle pandemic, (2) the deferment of custom duty, excise, VAT, Sales Tax and Luxury Goods, and Art 22 income tax on Import of goods deliver to KB, KITE, and (3) the deferment of custom duty on the storage of goods in GB and PLB. Custom fasclities are aimed at reducing operational expenses of manufacturer and exporter/importer from tax levies and logistic of goods so as to increase competitive power of the Indonesian business and investment climates. The objective of this article is to explore benefits  given by custom incentives in the handling of pandemic decease and the relevance thereof for the economic recovery. Two studies on evaluation of the conditions of investors in KB and KITE, and on the effectiveness of custom facilities and on 2021 economic impacts made by GB and PLB made by the Customs Facilities Department of the Directorate General Customs and Excises shows positive results. They increase export at 34,01%, import at 7,62%,  special KB and KITE’s investmet at 98,32%, employment at 3,98% and economic growth at 3,69%.
Key words: Customs Facilities, Economic Recovery, Post-Pandemic

## PENDAHULUAN
Disain dan implementasi kebijakan pajak ngaruh pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  Apalagi  dalam  masa  Covid-19  yang  mengganggu  kesehatan  warga,  produktivitas tenaga, agregat pasokan dan permintaan, kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama kebijakan  pajak  dan  lembaga  pelaksana  (Ditjen  Pajak  dan  Ditjen  Bea-Cukai)  adalah menghimpun  penerimaan  APBN  guna  menutup  belanja  pemerintahan  (penyediaan  barang publik)  dan  pembangunan  ekonomi  memakmurkan  rakyat  (Allink  &  van  Kommer,  2015). Pandemi memperburuk kesehatan dan daya beli warga sehingga mengganggu kinerja sistem pajak.  Maka  kebijakan  konvensional  menuturkan  dalam  masa  pandemi  dan  pelambatan ekonomi harus ada relaksasi pajak agar ekonomi stabil dan bertumbuh dan dimasa ekonomi booming  pemungutan  pajak  dapat  ditingkatkan.  Karena  itu,  Musgrave  &  Musgrave  (1994) menybut struktur pajak yang baik harus fasilitasi kebijakan fiskal guna stabilitas dan ekonomi tumbuh.  Kebijakan  fiskal  meliputi  kebijakan  pajak  dan  nonpajak,  seperti  kredit,  subsidi, santunan kesehatan dan kemiskina. Kebijakan perpajakan termasuk kebijakan kepabeanan. Dalam  rangka  pemulihan  kesehatan  rakyat,  agar  pulih  daya  produktivitas  tenaga,  maka kebijakan kepabeanan memberi fasilitas bebas bea masuk (BM) dan pajak-pajak dalam rangka impor  (PDRI)  barang  penanganan  Covid-19.  PDRI  seperti  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pungutan PPh Pasal 22 Impor.  Sementara itu, untuk mendorong daya saing ekspor, kebijakan kepabeanan memberi fasilitas kemudahan (bebas atau penundaan BMPDRI impor barang/bahan kepada para produsen di KB dan KITE, serta kemudahan logistik untuk meningkatkan daya saing jejaring distribusi barang dengan kemudahan BMPDRI di GB dan PLB.
Masalah dari penulisan artikel adalah bagaimana efektivitas dan relevansi dari fasilitas kepabeanan dalam mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Sementara itu, tujuan  dari  penulisan  artikel    termasuk:  (1)  eksplorasi  efektivitas  dan  inventarisasi    dan relevansi berbagai fasilitas kepabeanan tersebut dalam mendukung penangan pandemi dan pemulihan ekonomi dalam suatu artikel yang dipublikasi untuk menjadi rujukan para peneliti dan mahasiswa yang berada pada tahap penulisan karya akhir, dan (2 rekomendasi kebijakan bagi otoritas perpajakan (Pajak dan Bea-Cukai), para pengusaha dan investor  di KB, KITE, GB dan PLB.

## METODE
(Afrizal,  2014)  menyebut  metode  penelitian  sebagai  cara  yang  dipakai  peneliti memecahkan  masalah  dan  mencari  jawab  pertanyaan  penelitian.  Pada  dasarnya  metode penelitian  merupakan  cara  ilmiah  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  menjawab
pertanyaan  studi.  Studi  dalam  artikel  ini  mendasarkan  pada  pendekatan  kualitatif  dengan pengumpulan data sekunder untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan penelitian. Studi kualitatif bertujuan mengetahui, mengeksplorasi, menginventarisir, dan memahami masalah sosial  ekonomi,  menganalisa  data  dan  mendalami  kebijakan  kepabeanan  pada  suatu  waktu berdasar data runtun waktu (time series). Data runtun waktu dipakai untuk evaluasi tren kebijakan kepabeanan dari data dan fakta.  Sementara itu, studi evaluasi kondisi perusahaan KB dan KITE, dan studi evaluasi efektifitas dan impak ekonomi GB dan PLB oleh tim Ditjen Bea dan Cukai, yang hasilnya dipakai dalam artikel ini, menggunakan pendekatan kuantitatif berupa survei dan analisis data sekunder untuk evaluasi dampak ekonomi fasilitas KB, KITE, GB dan PLB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Beberapa Fasilitas Kepabeanan
Pasal 26 UU 10/1995 stdd UU17/2006 (UU Kepabeanan) menyebut beberapa fasilitas kepabeanan: (1) bebas atau keringanan BM dapat diberikan atas impor: (a) barang dan bahan pembangun dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, (b) mesin untuk mbangun  dan  mengembangkan  industry,  (c)  barang  dan  bahan  guna  mbangun  dan pengembangan  industri  dalam  waktu  tertentu,  (d)  alat  dan  bahan  pencegah  pencemaran lingkungan,  (e)  bibit  dan  benih    pembangunan  dan  pengembangin  industri    agraria, peternakan dan perikanan, (f) hasil laut tangkap berijin, (g) barang rusak karena turun mutu, musnah atau susut volum/berat karena diangkut dalam daerah pabean dengan persetujuan impor  untuk  dipakai,  (h)  barang  pemerintah  pusat  /daerah  untuk  kepentingan  umum,  (i) barang olah raga  impor induk organisasi  olah raga nasional, (j) barang proyek pemerintah dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri, dan (k) barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan dipasang,  pada  barang  dengan  tujuan  ekspor.  Sementara  itu,  Pasal  27  UU  Kepabeanan menyebut  lebih  pembayaran  bea  masuk  yang  bebas  penuh  atau  parsial  dapat  direstitusi. Subjek  pemanfaat  insentif  perpajakan  dapat  bersifat:  (1)  supply-side  policy,  berupa keringanan bagi para supplier/pemasok produk. Seperti keringanan PPh, BM impor dan PDRI, kredit  investasi/modal  kerja  bunga  murah  produsen  agar  meningkatkan  jumlah  agregat pasokan barang dengan naikkan produktivitas sehingga mencapai skala operasi optimal dan harga bersaing, atau (2) demand-side policy, berupa keringanan pajak pembeli atau subsidi peningkatan daya  beli  konsumen.  Misalnya, bebas PPN dan PPnBM  sehingga harga  barang terjangkau,  atau  kredit  konsumen  bunga  murah  guna  mendongkrak  daya  beli  warga  agar menaikkan agregat permintaan.
Sebagai  negara  hukum  demokratis,  yurisdiksi  pajak  tersurat  dalam  Pasal  23A  UUD 1945.  Suratan  ini  menjadi  legal  basis  pemajakan  yang  harus  dipatuhi  siapa  saja  tanpa penyimpangan. Memang sistem dan insentif pajak diatur dengan UU, tetapi regulasi aplikasi diatur dalam PP/PMK/PerDirjen. Misalnya: (1) PP 32/2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo PP 85/2015 diatur dalam: (a) KB dengan PMK-147/2011 tentang Kawasan Berikat jo PMK- 131/2018 jo PMK-65/2021 jo PerDJBC-19/2018 tentang Tatalaksana KB jo PerDJBC-9/2021, (b) PLB dengan PMK-272/2015 tentang Pusaat Logistik Berikat jo PMK-28/2018 jo PerDJBC- 01/2016  jo  PerDJBC-14/2019,  dan  (c)  GB  dengan  PMK-155/2019  jo  PerDJBC-18/2019,  (2) barang  penagnan  pandemic  diatur  dengan PMK-34/2020 tentang  Fasilitas Kepabeanan dan Cukai  serta  Perpajakan  atas  Barang  untuk  Penanganan  Covid-19  jo  PMK-83/2020  jo  PMK- 149/2020  jo  PMK-92/2021,  dan  (3)  insentif  tambahan  untuk  fasilitas  KB  dan  KITE  diatur dengan  PMK-31/2020  tentang  Insentif  Tambahan  untuk  Perusahaan  Penerima  Fasilitas  KB dan/atau KITE jo PMK-96/2022.

## Indek Kinerja dan Biaya Logistik, Serta Kondisi Ekonomi Indonesia Sekitar Covid- 19
Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, maka letak geografis Indonesia memerlukan bisnis jasa  rantai  pasok  (logistik)  berbiaya  mahal  yang  ngaruh  signifikan  pada  stabilitas  dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, makin efektif dan efisien pengelolaan logistic, makin murah biaya  dan  makin  stabil  ekonomi  dan  mendorong  pertumbuhan  PDB/per  capita  income. Semakin besar PDB per kapita, maka rakyat makin Makmur dan meningkat kepedulian sosial dan kepatuhan  pajaknya, sehingga penerimaaan dan rasio pajak makin tinggi. Pelambatan ekonomi global ngaruh pada  penurunan  jasa logistik  ekpor/impor  nasional,  sehingga bisnis jasa rantai pasok lebih memprioritaskan pada mata rantai pasok domestik dengan  270 juta konsumen. Data indeks performa logistik Asean 2014-2018 nampak pada tabel berikut.
Tabel 2 Peringkat Dunia Performa Indeks Logistik (LPI) Asean 2014-2018 (Bisnis Indonesia
030223) Tahun Singapura Malaysia Thailand Vietnam Indonesia Filipina Kamboja Myanmar 2014 5 25 35 48 57 53 83 145 2016 5 32 45 64 63 71 73 113 2018 7 41 32 39 46 60 98 137
Letak  geografis  negara  yang  menyebar  pada  ribuan  pulau  besar-kecil  dan  terpencil serta dengan populasi terbesar keempat dunia memerlukan bisnis mata rantai pasok efektif dan  efisien  yang  mampu  menekan  biaya  distribusi  barang  sampai  ke  tangan  konsumen sehingga harganya terjangkau. Usaha keras Pemerintah mengefisienkan mata rantai logistik telah  mendongkral  17  tingkat  dunia,namun  lebih  kecil  dari    Vietnam  yang  mampu
mendongkrak naik 25 tingkat, walaupun masih lebih besar dari Thailand yang hanya mampu mengatrol naik 13 tingkat. Porsi biaya logistik Indonesia terhadap PDB 2018, dalam Tabel 3 berikut, masih cukup tinggi dan berpotensi hambat daya saing global, maka harus diusahakan lebih mengefisienkan ekonomi nasional.
Tabel 3 Sandingan Biaya Logistik Beberapa Negara 2018 (Bisnis Indonesia 030223)
Uraian USA Uni Eropa Tiongkok Jepang Korsel Indonesia Malaysia % PDB 9 8-11 21 11 16,3 26,4 15
Sejak akhir 2019, pandemi Covid telah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.  Pandemi  memperburuk  kesehatan  rakyat  dan  meminta  banyak  korban  jiwa sehingga perlu biaya pemulihan kesehatan dan vaksin yang mahal. Untuk menekan biaya itu, diperlukan  insentif kepabeanan berupa pembebasan  BMPDRI agar terjangkau masyarakat. Hasil kerja keras pemerintah dan disiplin ketat PPMK serta kepatuhan warga maka pandemic dapat  dikendalikan.  Akibatnya,PPKM  berakhir  pada  akhir  tahun  2022  dan  ekonom  diharap segera pulih kembali. Indikator ekonomi berikut menunjukkan impak Covid-19 yang menekan pertumbuhan pada 2020.
Tabel 4 Indikator ekonomi 2017-2023 Penjelasan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* Investasi (T) 692,8 721,3 809,6 826,3 901,2 1.2 1.4 Pertumbh ekon (%) 5,17 5,02 -2,07 3,69 5,4 5,3 PDB (T) 13.588,80 14.187,96 15.832,94 15.434,15 16.970,79 17.887,21 18.835,23 Real Pnriman DJP (T) 1.147 1.316 1.332,7 1.072,1 1.278,6 1.716,8 1.718,0 RealPnriman DJBC (T) 213,5 213,9 269,2 317,8 303,1 Penrim Perpajkan 1.546,2 1.286 1.547,8 2.034,6 2.021,1
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebut Indonesia menjadi titik terang dalam kesuraman ekonomi dunia (Ryan Kiryanto, 2023, Indonesia Suluh Perekonomian Global 2023?,  Kompas  100123).  Kemampuan  mengendalikan  Pandemi  Covid-19  dengan  vaksinasi cepat dan PPKM ketat, serta menjadikan APBN sebagai peredam kejut yang efektif, booming haraga  global  komoditi unggulan,  program  infrastruktur  efektif  dan  efisien,  dan  kesuksean pelaksanaan presidensi G-20 membuat Imdomesia mampu akselerasi pretumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dapat meningkatkan kepercayaan dunia pada negara ini.

## Analisa Kinerja Fasilitas Kepabeanan
Fasilitas  kepabeanan  berupa  KB,  KITE,  GB  dan  PLB  merupakan  insentif  bertarget terarah  yang  jelas dalam  suatu kawasan  yang  dapat  terpantau  dengan  efektif  administrasi kepabeanan.  Karenannya,  efektivitas  dukungan  pemulihan  ekonomi  paska  Covid-19
diharapkan efektif.  Sebagai kebijakan publik, yaitu keputusan yang dibuat pemerintah sebagai strategi  pemulihan  ekonomi  paska  Covid-19,  fasilitas  kepabeanan  bebas  BMPDRI  tersebut diharap tepat sasaran dan efektif mendukung pemulihan kesehatan warga dan pertumbuhan ekonomi. Data kinerja kebijakan pemulihan ekonomi pra, masa, dan paska Covid-19 nampak sebagai berikut.

## Tabel 5 Indikator Kinerja Kebijakan Kepabeanan
Penjelasan Pra Covid-19 Covid-19 Pasca Covid-19 Tumbuh (%) -1 -2 -3 -4 (5=3:2) Investasi (T) 809,6 826,3 901,2 9,06 PDB (T) 15.832,94 15.434,15 16.970,79 9,95 Tumbuh ekon (%) 5,02 (2,07) 3,69 278,26 Pnrim Perpjkn 1.546,2 1.286     1.547,8 20,35
Tabel  5  di  atas  menunjukkan    kinerja  kebijakan  kepabeanan  merupakan  prestasi kebijakan yang sudah berproses meliputi kinerja organisasi (output) dan kemanfaatan publik (outcome;  Ryant  Nugorho,  2013).  Dari  data  tersebut  nampak  hasil  kebijakan  pemulihan pandemi Covid-19, tanpa memerhatikan insentif selain fasilitas kepabeanan, adalah relevan dalam  mendorong  pemulihan  ekonomi  paska  Covid-19,  dengan  hasil:  (1)  PPKM  berakhir Desember 2022, (2) pemulihan ekonomi telah tumbuh positif  3,69% pada 2021 dari (2,07%) pada 2020. Dari studi Esti Wiyandari, et al, 2022 tentang Evaluasi Kondisi Perusahaan KB dan KITE serta kontribusinya pada Perekonomian Indonesia 2021, dan Evaluasi Keefektifan dan Dampak Ekonomi GB dan PLB nampak bahwa Insentif Pajak tertarget Fasilitas Kepabeanan berupa bebas BMPDRI dalam KB, KITE, GB dan PLB, walaupun belum mampu menekan biaya logistik pada 2018 yang masih 26,4% dari PDB (lebih tinggi dari Tiongkok 21%, dan Malaysia 15%),  namun  telah  mampu  meningkatkan  ekspor  34,01%,  impor  7,62%,  investasi  dalam wilayah GB dan KITE 83,2%, dan serapan tenaga kerja 3,98%.

## PENUTUP

## Simpulan
Kesimpulan dari pembahasan artikel adalah: (1) walaupun insentif perpajakan secara umum  menjadi  unsur  kurang  dipertimbangkan  dalam  memilih  lokasi  investasi  pendorong stabilisasi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  namun  targeting  insentif  perpajakan  terarah  berupa fasilitas kepabeanan, seperti pembebasan BMPDRI pada perusahaan pengguna KB, KITE, GB dan PLB, tanpa memperhatikan insentif bukan kepabeanan, ternyata masih relevan dan efektif mendorong pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19, (2) peningkatan kondisi, jumlah unit bisnis, nilai investasi, dan indirect economic activities dari perusahaan pemanfaat KB dan KITE, dan  (3)  walau  rasio  biaya  logistik  terhadap  PDB  masih  tinggi  (26,4%),  namun  efektivitas kebijakan  fasilitas  kepabeanan    GB  dan  PLB  telah  menunjukkan  kesesuaian,  ngaruh  positif
kinerja, memberi ketahanan lebih baik dari perusahaan di luar dalam menghadapi pandemi, ngaruh positif pada kegiatan impor penerima insentif GB dan PLB.

## Saran
Rekomendasi  yang  dapat  disampaikan  artikel,  termasuk:  (1)  walaupun  untuk memeloihara  daya  saaing  iklim  Perpajakan  terhadap  bisnis  dan  investasi  sesuai  dengan lingkungan  inseentif  umum  perpajakan  masih  dibenarkan  penyediaannya,  namun  sesuai pendapat  Holland  &  Vann  (1996)  dan  sesuai  studi  Esti  Wiyandari,  et  al  (2022),  insentif Perpajakan tertarget seperti fasilitas kepabeanan memberi impak positif pada perekonomian perlu dikembangkan, dan (2) untuk menekan besaran biaya logistik dan meningkatkan efisiensi bisnis jasa rantai pasok (logistik) layanan Ditjen Bea Cukai perlu ditingkatkan sehingga mampu menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia dipasaran global.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Alink, Mathijs & Victor van Kommer, 2015, Handbook on Tax Administration, IBFD, Amsterdam Chen, Edward K.J, 1979, Hongkong Multinationals in Asia: TrendPatterns and Objectives (paper presented  for  the  Third  World  Multinationals  Corporation  Seminar,  East-West  Center Hawai
Grewlich, Klau W, 1978, Direct Investment in The OECD Countries, Sijthoff & Nordhoff, Alphen aan de Rijn, The Netherlands
Gunadi, 1991, Taxation of Inbound Investment in Indonesia, Disertasi, University of Leiden Gunadi, 2013, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, MUC, Jakarta
Hamaekers,  Hubert,  1987,  Tax  system  and  tax  administration  of  developing  countriesin  the coming  7  years  (Paper  delivered  before  the  International  Conference  on  ‘Aspects  of International Cooperation in Public Financ e’ held in West Berlin).
Holland,  David  &  Richard  J  Vann,  1996,  Income  Incentives  for  Investment,  dalam  Victor Thuronyi (ed), Tax Law Design and Drafting, IMF,New York
Musgrave,  Richard  A  &  Peggy  B  Musgrave,  1994,  Public  Finance  in  Theory  and  Practice,
McGraw-Hill Book Company, New York
Nugroho, Ryant, 2013, Metode Penelitian Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Radian,  Alex,  1980,  Resource  Mobilization  in  Poor  Countries:  Implementing  Tax  Policies,
Transaction Books, New Brunswick USA
Syah, Anwar (ed), 1995 Fiscal Incentive for Investment and Innovation, IBRD World Bank,New York
Wiyandari, Esti, et al, 2022, Evaluasi Kondisi Perusahaan KB dan KITE seta Kontribusinya pada perekonomian  Indonesia  Tahun  2021,  Direktorat  fasilitas  Kepabeanan  Ditjen  Bea  dan Cukai, Kementerian Keuangan
Wiyandari, Esti, at  al, 2022, Evaluasi Keefektifan  dan dampak Ekonomi  Gudang Berikat dan Pusat  Logistik  Berikat,  Direktorat  Fasilitas  Kepabeanan  Ditjen  Bea  dan  Cukai, Kkementerian keuangan.