DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.276
Keadilan Distributif dalam Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engginer (Distributive Justice in Zakat and Alleviation of Poverty in the View of Asghar Ali Engineer)
Wahyu Saputra

## Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: wahyusaputra@iainponorogo.ac.id
Abstract: Asghar Ali Engineer is known as a Contemporary Islamic thinker. One of his thoughts also discusses Islamic economics, including the issue of Zakat. Asghar's thoughts on Zakat are based on a critique of the function of Zakat  as  a  solution  to  the  current  poverty  alleviation  problem.  In  this research, the writer wants to describe the concept of distributive justice in Zakat. The author also wants to see how Asghar's process is formulating the idea.  This  research  includes  library  research,  which  uses  a  qualitative approach. This study finds that distributive justice is the basis for building Islamic  economics,  and  al-adl,  al-ihsan,  and  al-qist  are  the  keywords  in distributive  justice  as  universal  values.  Then  Asghar's  criticism  of  the problem of Zakat is related to the size of Zakat and how it is distributed. This thinking is based on his analysis of the current context, concluding that Asghar's process of understanding the text engages in a dialogue between the text and reality. Therefore, in this case, Asghar is a very contextual thinker.
Keywords: Distributive Justice, Islamic Contemporary, Poverty, Zakat.

## PENDAHULUAN
Zakat merupakan salah satu ajaran pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam, zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Pembentukan keshalihan pribadi dan keshalihan dalam sistem masyarakat inilah  salah  satu  tujuan  diturunkannya  Risalah  Islam  sebagai  agama  rahmatallil  ‘alamin (Wijaya, 2009, p. 230) oleh Allah SWT kepada manusia.
Dengan  zakat,  Allah  SWT  menghendaki  kebaikan  kehidupan  manusia  agar  manusia hidup  saling  tolong  menolong,  gotong  royong  dan  selalu  menjalin  persaudaraan.  Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak mungkin  dihilangkan.  Bahkan  karena  adanya  perbedaan  status  sosial  itulah  manusia membutuhkan  antara  satu  dengan  lainnya,  dan  zakat  adalah  salah  satu  instrumen  paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya di dunia, untuk menggapai kebaikan di akhirat .
Menurut  Yusuf  Qardhawi,  ketika  Islam  datang  dan  memerintahkan  umatnya mengeluarkan zakat untuk mensucikan diri dari para pemilik harta dan menyelamatkan pihak yang  membutuhkan  dari  derita  kemiskinan  (sebagaimana  pemerintah  memungut  pajak), maka solidaritas dan keadilan pun dijunjung tinggi (Qardhawi, 2010, p. 138) .
Wujud dari kepedulian Islam terhadap problematika ekonomi tertuang dalam sebuah ajaran tentang sistem ekonomi yang didasari atas spirit Islam, yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dalam rangka memperoleh ridlo- Nya. Disisi lain pada hakikatnya ekonomi Islam merupakan sebuah jalan untuk mewujudkan
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
tatanan  masyarakat  yang  makmur,  sejahtera,  dan  terbebas  dari  ketidakadilan  ekonomi, kemiskinan, perbudakan, dan lain sebagainya.
Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi Islam mempunyai cara pandang yang berbeda dengan  sistem  ekonomi  lainnya  dalam  mengurai  problematika  ekonomi,  termasuk kemiskinan,  perbudakan,  ketidakadilan  ekonomi,  dan  lain  sebagainya.  Cara  pandang tersebut merujuk pada nilai-nilai universal dalam al- Qur’an ( ta’awun, ta’adul, dan al -Ihsan ), yang dirumuskan dalam sebuah sistem ajaran tentang hak dan kewajiban dalam hubungan sosial kemanusiaan, diantaranya adalah zakat dan shadaqah.
Namun  dalam  perkembangannya  saat  ini,  menurut  Asghar  Ali  Engineer  zakat mengalami pergeseran dari makna dan tujuannya diwajibkannya zakat. Zakat yang awalnya berfungsi  sebagai  instrumen  paling  efektif  untuk  menyetarakan  ekonomi  masyarakat, menghapus  kemiskinan,  serta  memberdayakan  masyarakat,  kini  hanya  dimaknai  sebagai kewajiban  untuk  menyucikan  harta  dan  jiwa  setiap  individu  saja  tanpa  ada  nilai-nilai humanis  dan  sosialnya.  Zakat  tidak  dimaknai  sebagai  anjuran  moral  yang  berdampak signifikan terhadap bangunan sistem ekonomi dan sosial yang memihak kepada kaum miskin dan kelas menengah ke bawah secara umum.
Menurut  Asghar,  pembagian  zakat  2,5%  dalam  pemahamannya  juga  kurang  tepat. Karena dalam masyarakat industri kapitalis, perbedaan penghasilan antara pekerja kasar dan para pemodal cenderung sangat besar, dan pembayaran zakat 2,5% secara substansial tidak memperkecil jarak tersebut (Engineer, 2007a, p. 72).
Dari  berbagai  telaah  terhadap  penelitian  sebelumnya,  kebanyakan  artikel  yang membahas tentang pemikiran Asghar lebih fokus pada masalah teologi pembebasan, gender, poligami, dan kemiskinan. Namun ada salah satu penelitian yang membahas tentang keadilan distributif yang direlevansikan dengan konteks perkembangan ekonomi di Indonesia. Artikel tersebut fokus pada pembahasan tentang pandangan Asghar tentang penimbunan ekonomi dan eksploitasi, keadilan distibutif sebagai cara untuk menghilangkan penimbunan ekonomi dan  eksploitasi,  dan  bagaimana  relevansinya  dengan  konteks  perkembangan  ekonomi Indonesia. Selebihnya dalam beberapa artikel yang meneliti tentang pemikiran Asghar belum ada yang fokus membahas tentang keadilan distributif dalam zakat.
Menurut hemat penulis, bentuk pemahaman kritis terhadap masalah zakat melalui perangkat  analisis  kritis  sesungguhnya  dimaksudkan  bukan  hanya  berorientasi  ingin memperoleh sebuah hasil yang tepat secara hukum, melainkan analisis kritis yang dilakukan oleh Asghar sebagai suatu proses kreatif inovatif suatu pemahaman baru demi terpenuhinya konsep yang tepat dari upaya merumuskan konsep zakat yang ideal. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman dan pemaknaan baru terkait dengan konsep zakat agar mampu menjadi sistem  yang  dapat  memberdayakan  manusia,  dan  menjadi  spirit  pembebasan  dari problematika ekonomi.
Atas  dasar  argumentasi  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  tentang gagasan kritis Asghar dalam melakukan kritik terhadap konsep dan zakat dan merumuskan menjadi  sebuah  konsep  baru  dengan  tujuan  agar  zakat  bukan  hanya  sebagai  alat  untuk
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16

## ASCARYA
Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
penyucian jiwa manusia akan tetapi juga menjadi sebuah solusi bagi penyelesaian problem kemiskinan manusia, khususnya umat Islam .

## METODE
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka ( library research ), yang menggunakan pendekatan kualitatif.  Dalam  pengolahan  data  penulis  menggunakan  metode editing dan organizing untuk mengumpulkan dan mengolah data tentang gagasan-gagasan Asghar khususnya yang berkaitan dengan masalah zakat. Selanjutnya setelah pengumpulan data, penulis melakukan analisis data dengan metode content analysis (analisis isi) tentang pemikiran Asghar yang membahas masalah tentang zakat menggunakan perspektif teori Hermeneutika Teoritis.

## PEMBAHASAN

## 1.1 Konsep Keadilan Distributif Menurut Asghar Ali Engineer
Sebelum  lebih  dalam  menyelami  pemikiran  Asghar  tentang  keadilan  distributive  untuk memahami  latar  belakang  intelektual  bagaimana  Asghar  membangun  basis  keilmuannya maka  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  biografi  intelektual  Asghar.  Ashgar  Ali  Engineer dilahirkan di Rajastan, dekat Udaipur, India pada tanggal 10 Maret 1940 dalam culture Syi’ah Ismai’liyyah (Esha,  2006,  p.  74).  Ayahnya  bernama  Sheikh  Qurban  Husain,  dan  ibunya bernama  Maryam.  Ayahnya  merupakan  seorang  pemuka  agama  yang  mengabdi  kepada pemimpin  keagamaan  Bohra.  Melalui  ayahnya,  Asghar  mempelajari  ilmu-ilmu  ke-Islaman seperti teologi, tafsir, hadits dan fiqh (Nuryatno, 2001, pp. 7 – 8).
Asghar  adalah  seorang  cendekiawan  yang  sukses  dengan  kapabilitas  keilmuannya  ia sanggup  mengubah  aspek  negatif  tantangan  realitas  menjadi  positif  dan  memanfaatkan perubahan yang ada demi kemaslahatan social (Hanafi, 2007, p. VII).
Oleh  sebab  itu,  mengetahui  basis  keilmuan  Islam  Asghar  Ali  Engineer  sangatlah penting,  karena  identifikasi  ini  akan  mengetahui  lebih  dalam  ideologi  yang  mewarnai pemikiran  Asghar  (Sarbini,  2005,  pp.  3 – 4).  Tentunya  ideologi  di  sini  adalah  ideologi  yang berbasis agama sebagai spiritnya.
Perhatian Asghar terhadap perkembangan keilmuan Islam sangat serius, ini terbukti dari  berbagai  analisisnya  tentang  Islam  sebagai  agama  yang  mampu  menyelesaikan problematika  sosial.  Bagi  Asghar,  Islam  adalah  agama  perubahan  yang  membawa  misi terciptanya  sebuah  masyarakat  adil,  agama  yang  membawa  spirit  pembebasan  dari penindasan, pemerasan, dan diskriminasi sehingga tercipta tatanan masyarakat yang sama rata, masyarakat yang bebas dari tirani, ketidakadilan, dan kebohongan (Sarbini, 2005).
Pemikiran ke-Islam-an Asghar yang sering diperbincangkan di berbagai forum ilmiah adalah  proyeknya  tentang  teologi  pembebasan.  Proyek  teologi  pembebasan  Asghar  lebih menitikberatkan pada aspek praktis dari pada teoritisasi metafisik-teologis yang tidak jelas, mencakup hal-hal yang abstrak dan konsep-konsep yang ambigu (Saenong, 2002, pp. 8 – 9).
Praktis  yang  dimaksud  adalah  sifat  liberative  dan  menyangkut  interaksi  dialektis antara “apa yang ada” dan “apa yang seharusnya”. Islam bersifat liberative, karena menjadi
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
ancaman  yang  membahayakan  bagi  status  quo  atau  segala  bentuk  kemapanan  yang mengeksploitasi kaum lemah.
Dalam  pandangan  Asghar,  jika  agama  dijadikan  sebagai  spirit  perubahan  untuk membebaskan umat dari penindasan dan kemiskinan, maka perlu ada pemahaman ulang dari agama yang cenderung hanya berkutat pada aspek-aspek teologis yang bersifat filosofis dan dogmatis, yang pada akhirnya pemahaman tersebut berujung pada pemahaman agama yang mendukung  kelompok-kelompok  penindas.  Kritik  terhadap  pemahaman  teologis  ini dilakukan  untuk  mengembangkan  sebuah  teologi  pembebasan.  Teologi  pada  masa  ini cenderung ritualistik, dogmatis, dan bersifat metafisik yang membingungkan dan dikuasai oleh orang-orang yang memegang status quo, sehingga agama yang demikian itu disamakan Asghar dengan mistik dan menghipnotis masyarakat (Abror, 2006, pp. 302 – 303).
Selain  gagasannya  tentang  konsep  teologi  pembebasan,  Asghar  juga  mengkritik penerapan  dan  pemahaman  syari’ah  yang  statis.  Menurut  Asghar,  al - Qur’an  itu  bersifat normatif  sekaligus  pragmatis.  Ajarannya  memiliki  relevansi  dengan  zaman  sekarang. Seharusnya ajaran-ajaran tersebut tidak diperlakukan sebagai ajaran normatif, sebaliknya harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut diterapkan (Abror, 2006).
Berdasarkan pemikiran Asghar tersebut, bisa diqiyaskan, bahwa hukum Islam pun tidak berlaku secara statis, tetapi hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi sesuai dengan perubahan waktu dan zaman. Pemahaman yang statis terhadap hukum Islam, justru akan mereduksi nilai-nilai universal dalam hukum Islam, sehingga hukum Islam tidak mampu menjawab problematika zaman.
Banyak umat Islam ortodoks dan ulama berpendapat tidak ada perubahan yang bisa dibuat dalam hukum karena hukum adalah suci, dan oleh karenanya, tidak dapat diubah. Para modernis Muslim di sisi yang lain, merasa ada kebutuhan untuk mengaji ulang masalah- masalah  ini,  meskipun  masih  ada  dalam  framework  Islam  (Engineer,  2007b,  pp.  19 – 20). Debat dan kontroversi antara dua kelompok Muslim tersebut terus berlangsung, banyak juga umat non-muslim sering kali ingin menunjukkan pendapat mereka terhadap masalah ini.
Oleh sebab itu, Asghar ingin menggugat syari’ah (Engineer, 2007b) statis yang dianggap para ulama konservatif bersifat ilahiyyah dan tidak dapat diubah. Dalam pandangan Asghar: (1) syari’ah itu berevolusi, ia tidak terbentuk dalam sekali jadi, tetapi berkembang melalui proses  evolusi  yang  berliku-liku  selama  berabad- abad;  dan  (2)  syari’ah  tidak  pernah berhenti, statis, dan karena itu dapat berubah sebagaimana anggapan banyak orang. Setelah mempunyai  bentuknya  yang  dapat  dikenali,  para  fuqaha  harus  mengakui  prinsip  ijtihad, yakni penafsiran dan penerapan fiqh (yurisprudensi Islam) secara kreatif dalam berhadapan dengan berbagai keadaan baru. Prinsip ijtihad, sejauh yang diterapkan, merupakan unsur dinamis dalam hukum Islam.
Bagi  Asghar,  syari’ah  lebih  dianggap  sebagai  pende katan  kepada  Islam  dari  pada sebagai  hukum.  Pendekatan  ini  sangat  memperluas  ruang  lingkup  rumusan-rumusan syari’ah. Jika syari’ah merupakan soal pendekatan, mengapa kaum Muslim harus membatasi
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
diri  kepada  teks-teks  yang  melingkupi  metode-metode  pendekatan  tradisional  dan  tidak berfikir ulang dengan tuntutan zaman dan realitasnya sekarang (Abror, 2006).
Umat Islam memandang agama sebagai cara hidup manusia di muka bumi. Di dalamnya termasuk  cara  mengorganisasi  aktivitas  ekonomi  untuk  kesejahteraan  dan  keadilan masyarakat. Di samping memberi prioritas utama pada kebutuhan spiritual manusia, Islam juga menekankan pentingnya dimensi ekonomi dan materi. Gagasan tentang kekayaan dan kesejahteraan  diungkapkan  dalam  istilah-istilah  positif,  misalnya fadl  Allah,  rahmah,  zi>nah Allah, rizq, tayyibah, khiza>nah, ma’ayis, mulk, barakah, dan sebagainya. Istilah-istilah seperti ini mencerminkan bahwa rahmat dan berkah Allah selalu melimpah bagi manusia.
Shah Wali Allah, seorang ulama Muslim besar abad 18, menunjukkan signifikansi faktor- faktor  ekonomi  dalam  tatanan  sosial  dan  politik  masyarakat.  Ia  menekankan  organisasi ekonomi  harus  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  ( ‘ada>lah ).  Keadilan  ekonomi  tidak dapat  dipisahkan  dari  tatanan  sosial  politik.  Hal  ini  bukan  berarti  bahwa  manusia  dan aktivitasnya  di  dunia  ini  hanya  diperhatikan  dari  kepentingan  ekonominya,  melainkan mendidik  manusia.  Dengan  demikian,  hal  itu  menempatkan  faktor  ekonomi  pada  suatu tempat yang layak dalam urusan manusia (Bhaidhawy, 2007, p. 2).
Di antara sistem nilai yang memberikan perhatian  khusus  pada masalah kemiskinan dan  mengajarkan  pentingnya  perlindungan  terhadap  orang  miskin  dan  mereka  yang terpinggirkan adalah agama. Bila dikatakan, semua agama hadir sebagai bentuk pembelaan terhadap mereka yang miskin dan lemah. Seperti yang dikatakan Asghar Ali Engineer, Islam adalah agama yang membebaskan masyarakat (a liberating religion) dari struktur tidak adil yang menyebabkan orang-orang miskin terpinggirkan. Nabi Muhammad SAW datang di tengah masyarakat Arab yang struktur sosialnya mencerminkan ketidakadilan dan penindasan yang kuat terhadap yang lemah.
Dengan inspirasi Wahyu Ilahiyyah, Nabi Muhammad SAW mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang adil dan tidak eksploitatif serta menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang (oligarki). Oleh karena itu, para penguasa Mekah lebih terusik oleh implikasi-implikasi revolusioner teologi Muhammad ketimbang dakwahnya yang menentang penyembahan berhala (Engineer, 1999a, pp. 67 – 69).
Al- Qur’an  memberikan  kepada  kita  konsep  masyarakat  yang  adil  dan  bebas  dari eksploitasi.  Dari  sini  tampak  aspek  transendental  ajaran  Islam  sepanjang  menyangkut prinsip-prinsip  ekonomi  (Engineer,  2007a).  Seperti  yang  dijelaskan  di  awal  tadi,  bahwa, dimensi  ekonomi  memperoleh  posisi  khusus  dalam  kerangka  sosial  Islam,  karena  Islam mengakui  stabilitas  individu  dan  kehidupan  sosial  bergantung  pada  kesejahteraan  materi dan spiritual (agama) (Jurdi, 2008, pp. 187 – 188). Islam mendekati dua aspek secara integral dalam  setiap  tindakan  dan  kebutuhan  manusia.  Hal  ini  bertentangan  dengan  ideologi- ideologi sekuler.
Pembahasan tentang keadilan dalam konteks Islam sangat beragam, dari suatu mazhab pemikiran ke mazhab pemikiran lain, dari suatu pakar ke pakar lain meskipun dalam mazhab pemikiran  yang  sama.  Oleh  karena  itu,  penting  kiranya  dilacak  pergulatan  teoritis  Islam
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
tentang keadilan dan bagaimana standar keadilan itu didefinisikan sesuai dengan tatanan sosial dan nilai-nilai yang pada akhirnya akan menentukan kesadaran publik.
Dalam Islam, tujuan kehidupan bermasyarakat adalah keadilan, maka syari’ah secara sosial adalah segala tatanan kehidupan bermasyarakat; ekonomi, politik, dan sebagainya, yang  menuju  kepada  t erciptanya  masyarakat  yang  adil.  Dalam  hal  ini  Imam  ‘Izz  al -Din menegaskan, “ Fa aynama tujad al- ‘adalah fa thamma shar’ Allah} ”, dimana ada jaminan keadilan, dalam  sistem  apapun,  sistem  tatanan  apapun  yang  dapat  menjamin  keadilan,  di  sanalah terdapat syari ’ah Allah.
Keadilan menjadi nilai moral dalam Islam, yang menjadi spirit dalam seluruh tatanan kehidupan. Seluruh aspek kehidupan dibangun atas dasar perjuangan yang bermuara pada nilai  keadilan  (Bhaidhawy,  2007),  baik  di  dalam  aspek  politik,  keagamaan,  pendidikan, budaya,  sosial,  dan  ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  keadilan  sangat  dijunjung  tinggi  dan diperjuangkan sebagai implementasi dari ajaran-ajaran Islam yang mulia.
Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam  telah melaksanakan nilai-nilai keadilan secara utuh, total, dan konsisten (Engineer, 1999b, pp. 44 – 45). Gagasan tentang keadilan  menjadi  perhatian  khusus,  dan  ia  menghadapi  masalah-masalah  kesehariannya dengan penuh kelurusan, keseimbangan, dan kejujuran. Keadilan adalah bagian kehidupan yang tidak terpisahkan, bahkan kehidupan itu sendiri adalah keadilan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sendiri kemudian diteladani oleh keempat khalifah sesudahnya (Mulyadi, 2008, p. 41).
Dalam  konteks  keadilan  pula,  al- Qur’an  menyebutkan  perbedaan  antara  individu sebagai  sesuatu  yang  alamiah,  dan  bukan  untuk  dipertentangkan  namun  untuk  saling kerjasama. Karena itu perbedaan derajat kehidupan ekonomi adalah pangkal untuk saling mengambil  manfaat  satu  dengan  yang  lainnya.  Perbedaan  juga  menjadi  titik  tolak kompetisi, sehingga setiap orang mempunyai peluang yang sama dan diperkenankan untuk kompetisi  guna  memperoleh  hadiah,  janji,  atau  balasan  sesuai  dengan  usahanya (Bhaidhawy, 2007).
Maksud dari pentingnya menegakkan keadilan dalam sendi-sendi kehidupan itu bukan untuk mempersamakan semua masyarakat, namun mempersamakan mereka untuk mengukir peluang kesejahteraan ekonomi. Untuk meraih tujuan ini dapat dimulai dengan mewujudkan dan  menumbuhsuburkan  aspek-aspek  akidah  dan  etika  pada  tingkat  individu  dan masyarakat.
Dalam  bukunya  Asghar  menegaskan  bahwa  pembelaan  al- Qur’an  terhadap  golongan lemah sangatlah besar, selain itu keadilan juga menjadi perihal pokok yang ditegaskan al- Qur’an dalam ajarannya. Demikian pernyataan Asghar: “Bagi orang yang memperhatikan al - Qur’an secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran Islam. Al- Qur’an mengajarkan kepada umat Islam untuk berlaku adil dan ber buat kebaikan. Lebih lanjut, bahwa kebencian terhadap suatu kaum atau masyarakat tidak menjadikan orang yang beriman berbuat tidak adil, “Hai orang -orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan sebagai
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
saksi karena Allah dan janganlah rasa benci mendorong kamu  berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa...” (Engineer, 1999b).
Asghar  Ali  Engineer  lebih  menekankan  pada  prinsip  umum  yang  harus  ada  dalam ekonomi  Islam.  Prinsip  tersebut  menjadi  landasan  universal  bagi  pelaksanaan  sistem ekonomi Islam sebagai praktis untuk membebaskan manusia dari eksploitasi, monopoli, dan penindasan. Menurutnya, nilai-nilai universal yang harus ada dalam ekonomi Islam adalah ‘adl wa ihsan (keadilan dan kebajikan). Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan kebajikan. Apapun bentuk produksi atau perdagangan, konsep keadilan harus berlaku dan ikut serta dalam mengurangi ketegangan sosial, dan karena itulah ajaran-ajaran ini tetap transenden (Engineer, 2007a).
Yang  perlu  digarisbawahi  adalah  bahwa  al- Qur’an  menempatkan  keadilan  sebagai bagian integral dari taqwa. Dengan kata lain, taqwa di dalam Islam bukan hanya sekedar konsep ritualistik, namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi (Engineer,  1999b).  Ini  menunjukkan  bahwa  komitmen  Islam  dalam  menegakkan  keadilan sangat serius (Mulyadi, 2008).
Dalam prinsip-prinsip keadilan distribusi, persoalan distribusi erat dengan pertanyaan: 1)  untuk  ‘siapa’  keadilan  distribusi  dilakukan?,  2)  bagaimana  mengatasi  problem “ketidaksamaan” (ketidakadilan) sebagai akibat dari distribusi?. Untuk menjawab persoalan tersebut,  yang  pertama  akan  dibahas  adalah  tentang  keadilan  distributif  dalam  ekonomi Islam, termasuk didalamnya argumen keadilan distributif.
Keadilan distributif dalam ekonomi Islam merupakan nilai yang sangat fundamental. Islam  mengajarkan  pentingnya  keadilan  dalam  seluruh  tindakan  ekonomi  dalam  bentuk apapun. Oleh sebab itu, tanpa adanya nilai keadilan yang dijadikan prinsip dalam sistem ekonomi  Islam,  maka  sistem  ekonomi  Islam  akan  rapuh,  sama  seperti  sistem  ekonomi lainnya. Karena prinsip keadilan lah yang menjadikan ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya.
Islam  diturunkan  bukan  hanya  sebagai  agama  formal  yang  mengajarkan  tentang ritualistik individu saja, akan tetapi Islam juga merupakan gerakan ekonomi. Islam dalam kitab sucinya al- Qur’an sangat menentang s truktur sosial yang tidak adil dan menindas yang secara umum melingkupi kota  Makkah saat itu sebagai tempat asal mula Islam, dan juga kota  lainnya  di  dunia.  Dari  Makkah  lantas  Islam  menyebar  ke  daerah  lain  yang  dulunya merupakan daerah penyebaran agama Yahudi, namun Islam tidak merasa dibatasi olehnya (Engineer, 1999b).
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya,  al- Qur’an  sangat menekankan  keadilan  distributif.  Keadilan  ini  seratus  persen  berseberangan  dengan penumpukan  dan  penimbunan  harta  kekayaan.  Al- Qur’an  juga  menganjurkan  agar  orang - orang  kaya  mendermakan  hartanya  untuk  anak  yatim,  janda-janda,  fakir,  dan  miskin (Engineer, 1999b).
Asghar dalam bukunya menjelaskan secara gamblang bahwa keadilan menjadi sumber nilai dalam keseimbangan sosial : “Keadilan di dalam al - Qur’an bukan hanya berarti norma
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
hukum (rule of law), namun juga berarti keadilan yang distributif (karena hukum, menurut Socrates, sering kali menguntungkan orang yang kaya dan kuat). Keseimbangan sosial hanya dapat  dijaga,  bila  kekayaan  sosial  (sosial  wealth)  dimanfaatkan  secara  merata  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  cara  yang  wajar.  Penumpukan  kekayaan  dan penggunaan  yang  tidak  sebagaimana  mestinya  tidak  akan  dapat  menjaga  keseimbangan tersebut. Itu hanya akan mengarah pada kehancuran masyarakat secara total. Sebagaimana telah  disebutkan  di  dalam  al- Qur’an,  kehancuran  ini  merupakan  suatu  keniscayaan” (Engineer, 1999b).
Kehancuran  masyarakat  akan  terjadi  jika,  tindakan  ekonomi  masyarakat  tidak berlandaskan pada nilai-nilai dalam Islam. Nilai Islam dalam hal aktifitas ekonomi (produksi, konsumsi,  dan  distribusi),  seperti  yang  dalam  al- Qur’an  menyebutkan  larangan  memakan harta  dengan  cara  “batil”,  dan  perlunya  peredaran  kekayaan  sec ara  adil.  Islam  juga melarang  akumulasi  (Labibah,  2004,  p.  94)  atau  penumpukan  harta  kekayaan  (Labibah, 2004) . Kata “batil” menggambarkan segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan  nilai,  dan  distribusi  kekayaan  yang  adil  melukiskan  kepatuhan  kepada  nilai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial.
Semua  aktivitas  ekonomi  produksi,  konsumsi,  dan  distribusi  itu  berlandaskan  pada nilai-nilai  keadilan.  Sedemikian  pentingnya  penegakan  keadilan,  sehingga  kehadiran  para rasul  pun  ditegaskan  dalam  al- Qur’an  adalah  untuk  menegakkan  sistem  yang  adil (Bhaidhawy,  2007). Keadilan  juga  menjadi  tanggung  jawab  kepemimpinan  yang  bukan sekedar  dipandang  sebagai  kontrak  sosial  tetapi  juga  kontrak  kepada  Allah  dan  sang pemimpin untuk menegakkannya.
Dengan demikian, upaya merealisasikan prinsip-prinsip keadilan dalam al- Qur’an dalam  aktivitas  ekonomi  dilakukan  dengan  menolak  kompartementalisasi  sekular  dan sakral.  Spiritualisasi  dan  moralisasi  aktivitas  ekonomi  individu  dan  kolektif  akan mempromosikan keadilan ekonomi yang dicita-citakan (Bhaidhawy, 2007).
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Asghar, dalam masalah keadilan, kata kunci yang digunakan dalam al- Qur’an adalah ‘adl dan qist (Engineer, 2007a). Demikian penjelasan  Asghar:  “‘Adl  dalam  bahasa  Arab  bukan  berarti  keadilan,  tetapi mengandung pengertian  yang  identik  dengan  sawiyyah.  Kata  ini  juga  mengandung  makna “penyamarataan” ( equalizing ) dan “kesamaan” ( levelling ). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm dan jaur (kejahatan dan penindasan). Qist mengandung makna  distribusi,  angsuran,  jarak  yang  mereta,  dan  juga  keadilan,  kejujuran,  dan kewajaran. Tsaqassata salah satu kata turunannya, juga bermakna “distribusi yang merata bagi masyarakat”. Dan qistas, kata turunan lainnya berarti “keseimbangan berat”. Sehingga kedua kata dalam al- Qur’an yang digunakan untuk menyatakan keadilan, yakni ‘adl dan qist, mengandung makna “distribusi yang merata”, termasuk distribusi materi, dan dalam kasus tertentu,  penimbunan  harta  diperbolehkan  asal  untuk  kepentingan  social” (Engineer, 1999b).
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
“Penyamarataan” dan “kesamaan” dalam pemikirannya Asghar erat kaitannya dengan “distribusi”,  karena  untuk  mewujudkannya,  distribusi  menjadi  jalan  utama  yang  harus ditempuh. Oleh sebab itu, penting kiranya pembahasan distribusi dalam konteks ekonomi Islam.
Secara  definisi,  distribusi  adalah  suatu  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  melakukan pemindahan atau transfer sesuatu. Dalam kata “distribusi” sekaligus tercakup pengertian ‘redistribusi’ (Bhaidhawy, 2007). Dalam istilah lain ditribusi juga sering dibahasakan dengan alokasi. Distribusi dalam konteks ekonomi berkaitan dengan pendapatan dan kekayaan. Lalu untuk siapa distribusi dilakukan?.
Dalam konteks keadilan ekonomi, bahwa “penyamarataan” dan “kesamaan” menjadi prinsip utama yang harus dijalankan. Kedua hal tersebut menjadi prinsip dalam penegakan ekonomi untuk menghilangkan ketidakadilan, penindasan, monopoli, termasuk yang paling penting adalah kemiskinan. Aspek yang paling utama dalam keadilan distribusi adalah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
Nabi Muhammad SAW p un juga membenci kemiskinan, beliau berdo’a kepada Allah, “Ya Tuhan, aku berlidung kepadaMu dari kemiskinan, kekurangan, dan kehinaan, dan aku berlindung kepada- Mu dari keadaan teraniaya dan perilaku aniaya terhadap orang lain.” Ini merupakan  hadits  Nabi  y ang  sangat  perlu  diperhatikan.  Nabi  dengan  mengucapkan  do’a tersebut berarti mewajibkan semua umat Islam untuk memerangi kemiskinan.
Nabi  Muhammad  mewajibkan  umat  Islam  untuk  menyatakan  perang  terhadap kemiskinan.  Kemiskinan  itu  sama  celanya  dengan  kekafiran,  dan  seorang  muslim  harus memerangi  kufr  (Bhaidhawy,  2007),  berarti  ia  juga  harus  memerangi  kemiskinan (Bhaidhawy,  2007).  Membiarkan  kemiskinan  sama  halnya  dengan  memelihara  kekafiran. Sehingga  perang  melawan  kemiskinan  merupakan  bagian  integral  dalam  keyakinan  Islam (Bhaidhawy, 2007) . Di sinilah letak siginifikansi “penyamarataan” dan “kesamaan” sebagai prinsip ekonomi Islam. Karena hanya dengan dua prinsip tersebut problem kemiskinan bisa diselesaikan.
Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah Islam dan perang melawan kemiskinan. Sejumlah pertanyaan telah menjadi perdebatan yang hangat dan mengundang kontroversi. Salah satu pertanyaan mendasar berkenaan dengan hak milik, dan pertanyaan mendasar  yang  lain  berkenaan  dengan  riba.  Kita  perlu  membahas  kedua  pertanyaan  ini dengan berlandaskan pada ideologi Islam, jika ingin menyelesaikan masalah kemiskinan dan memeranginya (Bhaidhawy, 2007). Al- Qur’an setidaknya menyebutkan tiga macam tindakan yang  berkaitan  dengan  keadilan  distributif  dan  tindakan  yang  mencegah  tercapainya keadilan distributif. Meliputi; anjuran mendistribusikan harta,  larangan  menimbun  harta, dan larangan bermegah-megahan yang melalaikan (pemborosan).

## 1.2 Model Kritik Asghar Ali Engineer Terhadap Konsep Zakat
Isu  pertama  dalam  prinsip  keadilan  ekonomi  dan  juga  merupakan  salah  satu  persoalan penting dalam masalah ekonomi adalah tentang kepemilikan. Kepemilikan merupakan subjek penting  dalam  kerangka  keadilan  ekonomi.  Kepemilikan  dalam  al- Qur’an  disebut  dengan
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
istilah yaitu al-milk . Allah sebagai sumber segala kepemilikan disebut al-Malik . Ayat-ayat al- Qur’an  yang  menerangkan  tenta ng  ini  cukup  banyak.  Secara  umum  ayat  itu  menyatakan beberapa hal mendasar; pertama, Allah maha memiliki segalanya, langit, bumi, dan berserta isinya.  Kedua,  Allah  adalah  pemilik  manfaat  dan  mudarat,  kehidupan,  kematian,  dan kebangkitan. Ketiga, Allah juga memiliki rezeki untuk semua makhluk (Bhaidhawy, 2007).
Logika negatif (mafhum mukhalafah) dari pernyataan di atas adalah bahwa selain Allah Sang  Pencipta  dan  Pemilik  segala  hal,  termasuk  di  dalamnya  manusia,  maka  sama  sekali tidak ada suatu pun yang memiliki apapun bahkan terhadap dirinya.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  manusia  tidak  mempunyai  hak  mutlak  atas  segala yang dimilikinya, karena pada hakekatnya apapun yang dimiliki oleh manusia itu hanyalah amanat  dari  Allah.  Seperti  yang  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya,  oleh  karena manusia tidak mempunyai hak sepenuhnya atas harta yang dimilikinya, manusia diwajibkan untuk  mendistribusikan  harta  kekayaannya  yang  melimpah  untuk  orang-orang  yang mempunyai hak atasnya. Salah satu bentuk cara untuk menafkahkan harta tersebut adalah Zakat.
Zakat  adalah kewajiban berdasarkan syari’ah. Zakat  adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara rukun-rukun Islam lainnya,  sebab  di  dalam  zakat  terdapat  hak  orang  banyak  yang  terpikul  pada  pundak individu.
Dinamakan zakat, karena ia mensucikan jiwa dan masyarakat. Seperti Firman Allah SWT Q.S. at- Taubah: 103: “Ambilah Zakat dari sebagaian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka”.
Zakat  membersihkan  atau  menyucikan  jiwa  dari  sifat  kikir  dan  bakhil.  Ketika mengeluarkan  zakat  dan  merelakan  hartanya,  tatkala  itulah  seseorang  memenangkan nafsunya, menang atas kikir dan bakhilnya sehingga menyucikan dan membersihkan jiwanya.
Zakat  juga  membersihkan  dan  menyucikan  masyarakat  dari  saling  mendendam  dan mendengki, dari kegoncangan dan fitnah. Pada saat masyarakat saling membantu menutupi mereka yang sangat berkebutuhan, ketika itulah mereka mengikis habis merajalelanya huru- hara dan kegoncangan yang terwujud dari rasa dendam kaum melarat terhadap mereka yang hidup berlebihan.
Zakat sebagai perintah Islam, pen- syari’ah -anya telah terjadi sejak Nabi Muhammad berada di Makkah, perintahnya bersamaan dengan perintah mendirikan Shalat. Di dalam al- Qur’an terdapat tidak kura ng dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat. Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problem kemiskinan dan orang-orang yang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di  kota  Makkah (Al-Arif, 2010, p. 183) (saat  umat Islam baru beberapa orang dan hidup tertekan) sudah mempunyai kitab suci yang memberikan ajaran penuh dan terus menerus pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut (Al-Arif, 2010).
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
Dalam perintah zakat, al- Qur’an menegaskan bahwa seba gian dari harta kekayaan ada hak-hak bagi orang lain yang membutuhkannya. Pada awal Islam turun dan memerintahkan untuk berzakat, mustahik zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Karena pada mas itu zakat hanya diarahkan sebagai suatu instrumen fiskal yang berfungsi sebagai  suatu  instrumen  pemerataan  atas  ketimpangan  dan  ketidakmerataan  distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat.
Setelah turunnya surat at-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru kelompok yang berhak mendapatkan zakat tidak hanya terbatas fakir dan miskin;
“Sesungguhnya  zakat -zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  yang  fakir,  orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutan untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  oleh  Allah,  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha

## Bijaksana.”
Berdasarkan  ayat  tersebut,  Nabi  membagi  harta  zakat  kepada  delapan  kelompok tersebut.  Nabi  membagi  sesuai  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  masing-masing  kelompok tersebut (Al-Arif, 2010).
Dalam perkembangannya, zakat  terdiri dalam  dua hal;  yaitu zakat  fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah membersihkan jiwa atau diri dengan cara mengeluarkan harta dan diberikan  pada  mereka  yang  sangat  memerlukan  harta  tersebut.  Tujuan  disyari’a tkannya zakat fitrah adalah; pertama, menyempurnakan puasa Ramadhan jika di dalamnya ternodai oleh  hal-hal  maksiat.  Kedua,  menunjukkan  kepada  fakir  miskin  akan  perhatian  saudara mereka di hari raya ‘Idul Fitr untuk ikut bergembira bersama mereka (Qardhawi, 2010).
Zakat fitrah tidak hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya saja, tetapi zakat fitrah diwajibkan  kepada  seluruh  muslim,  yang  merdeka  atau  hamba  sahaya,  lelaki  atau perempuan, kaya atau miskin, selama yang miskin ini mempunyai jatah lebih dari makanan pokok hari Id dan malam Id bagi dirinya dan keluarganya.
Adapun  berkaitan  dengan  ukuran  zakat,  Islam  sengaja  memperkecil  ukuran  zakat fitrah  agar  mayoritas  muslim  mampu  melaksanakannya.  Ukuran  sebanyak  1  sha  kurma, kismis, atau terigu, juga disamakan ukuran ini untuk semua makanan pokok di suatu negara. 1  sha  sama  dengan  4  genggam  dua  tangan  orang  biasa.  Jika  disesuaikan  dengan  berat timbangan sekarang, sekitar 2, 176 kg terigu (Qardhawi, 2010).
Sedangkan  menurut  pengertian  lainnya,  ukuran  mengeluarkan  zakat  fitrah  adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok + 1 sha (atau setara dengan 2,5 kg), atau nilainya  yang  sepadan  dengan  jumlah  tersebut,  dan  didistribusikan  kepada  mereka  yang memerlukannya (Al-Arif, 2010).
Sedangkan  zakat  maal,  adalah  zakat  harta  benda  atau  kekayaan  yang  harus dikeluarkan  sesuai  dengan  ketentuan  syari’ah  Islam.  Zakat  maal  berbed a  dengan  zakat fitrah, karena dalam zakat maal ada ketentuan berapa harta yang harus dikeluarkan dari setiap harta kekayaan (perkebunan, pertanian, hasil industri, peternakan, perdagangan, dan gaji, serta yang lainnya).
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
Adapun ukuran tentang zakat maal sangat variatif, zakat maal tentang harta pertanian berupa  biji-bijian,  buah-buahan,  dan  sayur-mayur  menurut  pendapat  yang  paling  unggul sekitar 10% atau 5%, juga berdasarkan sabda Rasul SAW, secara umum; “Pada tanaman yang diairi hujan itu sepersepuluh (10%). Sedang tanaman yang diairi peralatan itu setengah dari sepersepuluh (5%). Diqiyaskan pula kepada tanah pertanian di atas, yaitu (zaman sekarang) pabrik  dan  sarana  produksi  lainnya  yang  menghasilkan  pemasukan  secara  teratur  dan menjadi modal pokok besar sejumlah orang (Qardhawi, 2010).
Demikian  pula  zakat  sepersepuluh  (10%)  dari  madu  dan  lebah.  Madu  dan  lebah  ini diqiyaskan pula sejumlah penghasilan hewan ternak lainnya, seperti ulat sutra, peternakan ayam, susu sapi, dan lain-lain. Zakat juga harus dikeluarkan seperempat dari sepersepuluh (2,5%), dari uang dan harta perniagaan muslim yang sudah mencapai nisab secara syari’ah. Demikian pula 2,5% untuk binatang ternak yang menghasilkan keturunan, seperti unta, sapi, dan domba. Sedangkan dalam harta temuan peninggalan orang terdahulu juga ada zakatnya, yakni  seperlima  (20%).  Demikian  pula  harta  tambang,  meskipun  para  ulama  berbeda pendapat terkait dengan ukurannya (Qardhawi, 2010).
Sebagai  pilar  ketiga  dari  rukun  Islam,  zakat  merupakan  kriteria  keadilan  distributif dengan dampak yang sangat luas. Pada hakikatnya zakat adalah sejumlah ketetapan/ukuran yang manfaat dan keuntungannya mempunyai beberapa karakteristik ekonomis. Gambaran yang paling penting mengenai zakat sebagai kewajiban finansial yang bersifat keagamaan adalah  bahwa  ia  dapat  mentransfer  sebagian  pendapatan  dan  kekayaan  dari  orang  kaya kepada orang miskin dan kelompok lainnya yang berhak menerima (Bhaidhawy, 2007).
Pungutan  zakat,  menurut  al- Qur’an,  dapat  dibenarkan  berdasarkan  prinsip kepemilikan  terbatas.  Atas  dasar  prinsip  ini,  zakat  adalah  upaya  mengeluarkan  apa  yang menjadi hak orang lain dari pendapatan atau kekayaan seseorang. Di samping itu, motivasi zakat  bukan  semata-mata  menjalankan  kewajiban  agama,  bahkan  menyucikan  dan membersihkan harta/kekayaan dengan jalan memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. Di sisi  lain,  tampak  jelas  bahwa  praktek  zakat  merupakan  bantahan  atas  prinsip  berbasis balasan tentang “kontribusi aktual”. Pengeluaran zakat dari kepemilikan pribadi adalah sah dan penerima zakat juga sah memperoleh sekaligus memiliki bagian itu tanpa memandang pada kontribusi aktualnya. Pada saat yang sama, zakat mencerminkan tanggung jawab dan fungsi sosial dari kekayaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Sesuatu yang tidak dapat dijumpai dalam prinsip keadilan.
Berangkat  dari  pemahaman  tentang  konsep  zakat  secara  umum  dari  para  pakar keilmuan fiqh dan ulama Islam, ada beberapa hal menarik untuk dikaji tentang pemahaman ulang  yang  ditawarkan  oleh  Asghar  Ali  Engineer  tentang  konsep  zakat.  Sebagai  seorang pemikir  revolusioner  yang  dikenal  dengan  wacana  Islam  Pembebasannya,  Asghar menawarkan konsep yang berbeda dari para ulama fiqh maupun pemikir Islam sebelumnya, perbedaan  pemikirannya  ini  merupakan  kritik  Asghar  terhadap  pemahaman  klasik  para ulama tentang konsep zakat.
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
Sebagai  sebuah  risalah  tentang  tanggung  jawab  sosial  yang  tidak  hanya  ritualistik formal  dibuktikan  dengan,  penekanan  Islam  terhadap  masalah  shalat  dan  zakat.  Hal  ini menunjukkan bahwa Islam lebih dari sekedar agama formal, tetapi risalah yang agung bagi transformasi sosial dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi. Dalam kebanyakan ayat  al- Qur’an,  shalat  tidak  pernah  disebut  tanpa  diiringi  dengan  zakat.  Zakat  seperti digariskan al- Qur’an, dimaksudkan untuk distribusi kekayaan kepada fakir dan miskin, untuk membebaskan  budak-budak,  membayar  utang  mereka  yang  berutang  dan  memberikan kemudahan bagi ibnu sabil (yang secara harfiah diartikan sebagai infrastruktur bagi orang- orang yang berpergian). Di Arab ketika itu, langkah-langkah seperti itu dirasakan sebagai hal  baru  yang  sangat  revolusioner,  karena  itu,  masyarakat  bisnis  Mekkah,  yang  merasa kepentingannya terancam, melakukan perlawanan terhadap Nabi (Engineer, 2007a).
Dalam  analisisnya  tentang  konsep  zakat,  Asghar  berusaha  untuk  merekonstruksi konsep  zakat  sesuai  dengan  apa  yang  telah  dipraktikkan  Nabi  Muhammad  saat  berada  di Mekkah  waktu  pertama  kali  Islam  datang.  Di  Mekkah,  zakat  berarti  pembersihan  harta seseorang  dengan  memberikan  sebagian  dari  kekayaannya  sebagai  amal.  Zakat,  pada periode Mekkah tidak diwajibkan. Zakat adalah derma atau amal yang oleh Nabi dianggap penting untuk melenyapkan ketegangan sosial (social tension) (Engineer, 1999a).
Sebenarnya zakat, menurut Tabari, diwajibkan pada tahun kedelapan setelah hijrah ke Madinah, pada tahun ke sepuluh beberapa sahabat diutus ke beberapa wilayah Arabia untuk mengundangkan kewajiban zakat tersebut. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan fungsi zakat pada sekitar tahun 8 hijriah.
Kiranya  perlu  dijelaskan  berbagai  fungsi  zakat  yang  terdapat  dalam  al- Qur’an. Pertama ,  zakat  diperuntukkan  bagi  jalan  Allah.  Ini  agak  mengherankan,  namun  bisa ditafsirkan setiap pembiayaan yang diambil melalui keputusan Nabi yang waktu itu menjadi kepala  negara. Kedua ,  tebusan  para  tawanan  dan  orang-orang  yang  mempunyai  hutang. Dalam  pertemuannya  dengan  musuh  atau  dalam  berbagai  peperangan  melawan  kaum Makkah, banyak orang yang ditawan. Kebanyakan dari tawanan itu adalah tokoh terkemuka Makkah  dan  keluarga  dekat  kaum  Muslim  (Engineer,  1999a).  Oleh  sebab  itu,  untuk mengeluarkan mereka, harus ada uang tebusan yang diambilkan dari zakat.
Di  samping  itu,  perlu  juga  memperhatikan  nasib  kaum  tertindas  dan  kaum  miskin dalam  masyarakat,  karena  mengabaikan  nasib  kaum  lemah  tersebut  akan  menambah ketegangan  di  Mekkah.  Selain  itu,  sebagian  zakat  juga  diperuntukkan  bagi  mereka  yang mengumpulkan dan mengurus zakat. Hal ini jelas menunjukkan permulaan adanya birokrasi negara, meskipun tidak lantas berarti pegawai resmi pemerintah. Bagian terakhir dari zakat diberikan kepada mereka yang memeluk agama Islam. Dalam jargon Islam mereka disebut mu’allafat al -qulub, mereka yang hatinya didamaikan (Engineer, 1999a).
Setelah  saat  itu,  zakat  bukan  lagi  menjadi  sumbangan  sukarela,  tetapi  merupakan kewajiban orang-orang yang beriman. Nabi mendirikan bayt al-ma>l untuk mengumpulkan dan mendistribusikan  zakat  untuk  orang-orang  yang  membutuhkan,  fakir-miskin,  yatim  piatu,
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
janda, dan untuk melunasi hutang orang yang tidak bisa membayarnya, serta membebaskan budak (Engineer, 1999b).
Dengan mempertimbangkan bahwa zakat adalah harta yang harus dibayarkan secara tunai dalam bentuk kekayaan, kondisi ekonomi dan struktur pemerintahan yang ada memiliki pengaruh penting dalam menentukan jumlah dan tatacara bagaimana zakat dikumpulkan. Nabi telah membuat batasan bahwa zakat nominal zakat adalah 1/40 atau 2,5%. Batas ini merupakan batas minimal sedekah dalam bentuk zakat, bukan sebagai batas maksimal.
Pada saat ini, yang menjadi problem utama penerapan zakat adalah masalah besaran ukuran  zakat  yang  harus  dikeluarkan.  Sering  kali  dijelaskan  bahwa  setiap  Muslim  harus membayar zakat 2,5% dari penghasilan dalam distribusi kekayaan yang sama. Penjelasan ini sama  sekali  tidak  tepat.  Orang  yang  mengemukakan  hal  ini  tidak  mengerti  kompleksitas ekonomi  modern.  Di  dalam  masyarakat  industri  kapitalis,  perbedaan  penghasilan  antara pekerja kasar dan para pemodal cenderung sangat besar, dan pembayaran zakat 2,5% secara substansial tidak bisa memperkecil jarak ini (Engineer, 2007a). Zakat dibayar dari jumlah pemasukan  dan  kekayaan  setiap  tahun.  Jadi,  dengan  2,5%,  perbedaan  penghasilan  akan meningkat dengan prosentase yang cepat, dan akan menggiring ke penimbunan kekayaan yang besar dan lebih mengakibatkan ketidakadilan sosial. Al- Qur’an sendiri sebenarnya sama sekali tidak menerapkan tarif khusus zakat.
Prinsip infaq, justru kebalikannya, menetapkan agar seseorang harus menafkahkan apa saja yang lebih. “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahk an, katakanlah: yang  lebih  dari  keperluan.”  Dengan  demikian,  setiap  waktu  harus  ada  keputusan  baru tentang  berapa  besar  kekayaan  yang  harus  dibayar  untuk  menghasilkan  pemindahan  dari mereka  yang  kaya  kepada  yang  miskin.  Ini  adalah  suatu  prinsip  revolusioner  yang  bisa membawa ke arah redistribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Dengan demikian, yang penting bukanlah kuantitas zakat, tetapi prinsip distribusinya.
Dana  zakat  harus  digunakan  untuk  memberikan  pinjaman  bebas  bunga  kepada golongan  masyarakat  lemah  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  mereka,  seperti perumahan, pembebasan hutang, jaminan kesehatan, tunjangan pengangguran, pengadaan dan rehabilitasi barak buruh, dan langkah-langkah peningkatan kesejahteraan sosial lainnya juga  harus  menjadi  sasaran  pengelolaan  dana  zakat.  Dengan  meningkatnya  keperluan masyarakat industri, sangat diperlukan suatu jaringan kerja lembaga-lembaga baru untuk pendayagunaan  dana  zakat  secara  efektif,  khususnya  di  negara-negara  berkembang (Engineer, 2007a).

## 1.3  Analisis  Hermenutika  Teoritis  Pemikiran  Asghar  Ali  Engineer  tentang  Keadialan Distributif dalam Zakat.
Untuk  mengungkap  tentang  pemikiran  Asghar  penulis  hanya  memakai  teori  hermeneutika teoritis sebagai perangkat analisis yang dianggap tepat untuk mengungkap pemikiran Asghar. Signifikansi  dan  kegunaan  hermenuetika  teoritis  sebagai  kerangka  teori  untuk  membaca pemikiran  Asghar  di  sini,  bukan  sebagai  teori  yang  digunakan  untuk  ‘membedah’  dan ‘menilai’  (menganalisis)  pemikirannya  Asghar,  akan  teta pi  signifikansi  penggunaan  teori
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
ASCARYA Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies TEKS PEMBACA MAKNA PENGGAGAS
hermeneutika  di  sini,  berfungsi  sebagai  pendekatan  teori  untuk  ‘mengungkap’ (mendeskripsikan) pemikiran Asghar Ali Engineer.
Untuk  mempermudah  penggunaan  hermeneutika  teoritis  sebagai  pendekatan  teori untuk mendeskripsikan pemikiran Asghar Ali Engineer, penulis menggambar dengan skema unsur dalam hermeneutika, sebagai berikut:
Keterangan gambar:
• Penggagas; Dalam penelitian ini adalah Asghar Ali Engineer sebagai subyeknya
• Teks; Karya-karya Asghar Ali Engineer
• Pembaca;  Karya-karya  orang  lain  yang  mengomentari  tentang  karya  Asghar  atau penulis sendiri sebagai subyek pembaca pemikirannya Asghar.
Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelu mnya, Asghar peduli terhadap ‘kerancuan’ dalam  konsep  zakat,  yang  pada  akhirnya  Asghar  memunculkan  gagasan  sebagai  kritik terhadap konsep zakat. Kritik Asghar terhadap masalah zakat, didasarkan pada analisisnya terkait  dengan  konteks  saat  ini.  Berkaitan  dengan  zakat,  menurutnya,  harus  ada  sebuah pemahaman  ulang  terkait  dengan  konsep  zakat  jika  dikaitkan  dengan  konteks  saat  ini. Menurut  Asghar;  “Pada  saat  ini,  yang  menjadi  problem  utama  penerapan  zakat  adalah masalah besaran ukuran zakat yang harus dikeluarkan. Sering kali dijelaskan bahwa setiap Muslim harus membayar zakat 2,5% dari penghasilan dalam distribusi kekayaan yang sama. Penjelasan ini sama sekali tidak tepat. Orang yang mengemukakan hal ini tidak mengerti kompleksitas  ekonomi  modern.  Di  dalam  masyarakat  industri  kapitalis,  perbedaan penghasilan  antara  pekerja  kasar  dan  para  pemodal  cenderung  sangat  besar,  dan pembayaran zakat 2,5% secara substansial tidak bisa memperkecil jarak ini. Zakat dibayar dari  jumlah  pemasukan  dan  kekayaan  setiap  tahun.  Jadi,  dengan  2,5%,  perbedaan penghasilan  akan  meningkat  dengan  prosentase  yang  cepat,  dan  akan  menggiring  ke penimbunan kekayaan yang besar dan lebih mengakibatkan ketidakadilan sosial. Al- Qur’an sendiri sebenarnya sama sekali ti dak menerapkan tarif khusus zakat” (Engineer, 2007a).
Untuk  menjelaskan  tentang  pemikiran  Asghar  dalam  masalah  zakat,  sistematika analisis  ini  akan  diawali  dengan  menganalisis  teks  yang  merupakan  karya  Asghar  untuk menuangkan  gagasannya. Kedua ;  penulis  akan  menganalisis setting sejarah  yang
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
melatarbelakangi  Asghar  dalam  menyusun  gagasannya.  Kemudian ketiga ,  penulis  akan menganalisis maksud dari Asghar dalam sebuah gagasannya.
Sama seperti gagasan-gagasan lainnya, kritik yang dilontarkan Asghar terkait masalah zakat sebenarnya tidak terlepas dari pemahamannya tentang al- Qur’an yang dikontekskan pada  kondisi  saat  ini.  Kritiknya,  merupakan  salah  satu  bentuk  pemahaman  ulang  yang dikaitkan  dengan  konteks  saat  ini.  Berbeda  dengan  para  pemikir  Islam  lainnya,  dalam memahami ayat-ayat terkait dengan zakat, Asghar berani melakukan tafsir ulang yang keluar dari  teks  secara qath’I yang  ada  dalam  al- Qur’an.  Oleh  sebab  itu,  banyak  yang menggolongkan Asghar sebagai pemikir liberal.
Dalam menafsirkan teks, Asghar mempertimbangkan fakta bahwa sebuah teks muncul pada masa lalu dan pada masanya. Sebuah teks masa lalu menyampaikan sebuah makna atau serangkaian makna dalam konteks masa lalu. Asghar menganalisis dinamika teks di masanya berbeda  dengan  dinamika  teks  di  masa  lalu  atau  masa  sebelumnya.  Fakta  empiris  yang terjadi pada masa Asghar, bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat merajalela dan tumbuh subur di belahan dunia manapun. Sistem ekonomi kapitalisme modern sangat eksploitatif, sehingga menimbulkan struktur sosial ekonomi yang tidak adil. Di tambah lagi, masyarakat barat yang kapitalis, menjaga kemakmurannya dengan menguras kekayaan masyarakat lain yang miskin. Secara otomatis, dalam kondisi seperti itu jika akumulasi kekayaan berada di tangan  segelintir  orang,  maka  pasti  sebagian  anggota  masyarakat  akan  menderita kemiskinan.
Berangkat dari problem di atas, wajar jika Asghar melakukan kritik dan pemahaman ulang  terkait  dengan  konsep  zakat,  khususnya  pada  ukurannya.  Karena  menurut  Asghar, kondisi saat ini berbeda dengan kondisi dulu ketika ukuran zakat itu ditetapkan. Oleh sebab itu,  ayat  al- Qur’an  yang  berbicara  tentang  masalah  zakat  perlu  ditafsirkan  ulang  sesuai dengan  konteks  saat  ini  agar  al- Qur’an  bisa  menjawab  problematika  zaman  yang  terus berubah, walaupun apa yang dilakukan Asghar sedikit keluar dari nash tetapnya.
Menurut  pemahaman  penulis,  apa  yang  dilontarkan  Asghar  terkait  masalah  zakat menyimpulkan bahwa berkaitan dengan masalah ukuran zakat adalah relative, jadi tingkat ukurannya bisa disesuaikan dengan kondisi tertentu. Sedangkan untuk kondisi saat ini, perlu ada prosentase yang lebih tinggi terkait ukuran zakat. Jadi jika fungsi zakat sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan bisa lebih mudah tercapai.
Metode yang digunakan Asghar dalam memahami perihal zakat dan riba dalam konteks saat  ini  jika  dilihat  dari  kacamata  hermeneutika  teoritis  merupakan  salah  satu  bentuk metode  untuk  melihat  ayat  al- Qur’an  dalam  setting  sejarahnya  saat  diturunkan,  baru kemudian  melakukan  pemahaman  ulang  dalam  konteks  saat  ini.  Walaupun  metode  yang dilakukan Asghar tersebut juga digunakan oleh para mufassir, fuqoha, maupun para pemikir Islam, tapi ada perbedaan yang mendasar dari paradigma yang digunakan. Untuk melihat perbedaan itu, penulis akan menggunakan teori hermeneutika teoritisnya Delthey berkaitan dengan penggunaan ilmu humaniora dalam kerangka analisisnya. Sejarah dalam pemikiran Delthey  dibagi  menjadi  dua,  yaitu;  fenomena  aktual  dan  fenomena  faktual.  Fenomena
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16

## Vol. 1 No. 2 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
aktual merupakan fenomena nyata dimana secara kronologis suatu kejadian terjadi dalam waktu, tempat, dan kondisi tertentu, contoh; tabrakan motor. Sedangkan fenomena faktual, merupakan fenomena nyata yang tidak terjadi secara kronologis dalam waktu, tempat, dan kondisi  tertentu.  Dan  fenomena  aktual  bisa  melatarbelakangi  fenomena  aktual,  contoh budaya atau sistem tertentu dalam sebuah masyarakat.
Asghar dalam memahami zakat dan riba menggunakan fenomena faktual sebagai latar belakang analisis historisnya. Asghar berusaha menekankan pada aspek yang lebih penting dan kompleks untuk dipahami dan dipecahkan problemnya. Dari sinilah yang membuat hasil dari pemikiran Asghar berbeda dengan para mufassir dan pemikir lainnya.
Sampailah  kita  pada  analisis  yang  terakhir,  yaitu  maksud  Asghar  dalam  teks  dan gagasan-gagasannya.  Dalam  hal  ini,  apa  yang  dilakukan  Asghar  adalah  salah  bentuk pemahaman dan penegakan nilai-nilai universal dari Islam yang melandasi bangunan hukum Islam.  Dalam  perihal  zakat,  keadilan  merupakan  nilai  universal  yang  menjadi  azas  dan tujuan  hukumnya.  Sehingga  merubah  ukuran  zakat  yang  merupakan  produk  hukum  yang sifatny a  juz’iyah  ‘boleh’,  jika  tujuannya  adalah  untuk  mencapai  sebuah  keadilan  yang merupakan  prinsip  kulliyahnya.  Demikian  juga  dalam  masalah  riba/bunga  bank,  prinsip keadilan ekonomi dan kebaikan juga dijadikan sebagai landasan pemahamannya. Apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Asghar adalah berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi Islam  yang  berbasis  teologis  sebagai  landasannya,  yaitu  sistem  ekonomi  yang  bisa mengapuskan,  kemiskinan,  ketidakadilan,  penindasan,  ekspolitasi,  monopoli,  dan menciptakan  kesataraan  ekonomi,  kesejahteraan,  serta  kemakmuran  bagi  seluruh  umat manusia, tidak hanya golongan dan segelintir orang saja.

## KESIMPULAN
Konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam menurut Asghar Ali Engineer adalah ‘adl, al-ihsan , dan qist yang merupakan prinsip dasar keadilan distribusi dalam ekonomi islam.
Prinsip  ini  harus  diwujudkan  dalam  hubungan-hubungan  dasar  produksi,  distribusi,  dan konsumsi,  sehingga  tercapailah  keadilan  distribusi  dalam  ekonomi  Islam  menuju  dan tercapainya kesejahteraan serta kemakmuran.
Kritik Asghar tentang masalah zakat berkaitan dengan pemahamannya tentang ukuran zakat dalam konteks saat ini. Baginya, ukuran zakat 2,5% dalam kondisi saat tidak relevan jika  tujuannya  untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Oleh  sebab  itu,  solusinya  perlu  ada pemahaman baru tentang ukuran zakat, dan harus ditingkatkan prosentasenya sesuai kondisi saat  ini.  Sedangkan  metode  Asghar  Ali  Engineer  dalam  memahami  pesan  al- Qur’an menggunakan metode kontekstualisasi dengan melibat teks dan realitas. Asghar mencoba menggali pesan universalnya dan kemudian dijadikan dasar untuk memahami teks dengan realitasnya.

## BIBLIOGRAFI
Abror, R. H. (2006). Epistemologi Kiri (L. Santoso (ed.)). Al-Arif, N. R. (2010). Teori Makroekonomi Islam, Konsep, Teori, dan Analisis . Alfabeta. Bhaidhawy, Z. (2007). Islam Melawan Kapitalisme . Resist Book.
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-09-16
Engineer, A. A. (1999a). Asal Usul dan Perkembangan Islam (I. Baehaqi (ed.)). Pustaka Pelajar. Engineer, A. A. (1999b). Islam dan Teologi Pembebasan (A. Prihantoro (ed.)). Pustaka Pelajar. Engineer, A. A. (2007a). Islam dan Pembebasan . LKiS. Engineer, A. A. (2007b). Pembebasan Perempuan (A. Nuryanto (ed.)). LKiS. Esha, M. I. (2006). Rethinking Kalam, Sejarah Sosial Pengetahuan Islam . eLSAQ Press. Hanafi, H. (2007). Islamologi 1 (M. Faqih (ed.)). LKiS. Jurdi, S. (2008). Elaborasi Pemikiran Sosial Ibnu Khaldun . Bidang Akademik UIN Yogyakarta. Labibah, U. (2004). Wahyu Pembebasan, Relasi Buruh Majikan . Pustaka Alif.
Mulyadi. (2008). Hukum Islam dan Keadilan. Justicia , 5 (1). Nuryatno, M. A. (2001). Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender . UII Press. Qardhawi, Y. (2010). Sadhaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan . Remaja Rosdakarya. Saenong, I. B. (2002). Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Alquran Menurut Hasan Hanafi . Teraju.
Sarbini. (2005). Islam di Tepian Revolusi . Pilar Media. Wijaya, A. (2009). Arah Baru Studi Ulum al- Qur’an; Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya . Pustaka Pelajar.

## Copyright (c) 2021 Wahyu Saputra
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License .