## DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL  STUDI KASUS DINASTI KOTA BANTEN

## Winda Roselina Effendi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia winda.effendis@gmail.com

## Abstrak
Dinasti  politik  dapat  dipahami  sebagai  strategi  politik  untuk  tetap  menjaga  kekuasaan  dengan  cara mewariskan  kekuasaan  yang  telah  digenggam  kepada  orang  lain  yang  masih  merupakan  kalangan sanak  keluarga, Pertama ,  macetnya  kaderisasi  partai  politik  dalam  menjaring  calon  kepala  daerah yang  berkualitas,  sehingga  menciptakan  pragmatisme  politik  dengan  mendorong  kalangan  sanak keluarga  kepala  daerah  untuk  menjadi  pejabat  publik. Kedua ,  konteks  masyarakat  yang  menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong  kalangan  keluarga  atau  orang  dekat  kepala  daerah  menggantikan  petahanan.  Dinasti Politik merupakan ekses negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbajak (hijacked democracy) oleh sirkulasi hubungan inti genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis  genealogis  yang  memiliki  kepentingan  terhadap  pelanggengan  kekuasaan  family.  Dalam prakteknya  sendiri  aktualisasi  dinasti  politik  dilakukan  dengan  beberapa  sudut  pandang  yaitu neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik. Berkembangnya dinasti politik di tingkat lokal juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk ‘Cendanaisasi’ lokal. Istilah cendanaisasi merujuk pada Keluarga Cendana  semasa  32  tahun  kepemimpinan  Presiden  Soeharto  yang  sangat  berkuasa  dalam  ekonomi- politik  Indonesia.  Semua  pos-pos  kunci  pemerintahan  dikuasai  anak,  menantu,  kemenakan,  maupun kerabat  lainnya,  sehingga  kekuasaan  tersebut  menjadi  langgeng  selama  tiga  dekade  pemerintahan. Pola  itulah  yang  sebenarnya  sedang  berkembang  dan  dicontoh  oleh  para  keluarga  elit  lokal  bahwa proses demokrasi lokal bisa ditelikung dengan menempatkan kerabat dalam posisi strategis daerah.
Kata Kunci : Politik local, Dinasti, Pemerintahan daerah.

## Abstract
Political  dynasties  can  be understood  as  a  political  strategy  to  maintain  power by  passing  down the power that has been held by others who are still among relatives. First, the stagnation of the cadre of political parties in capturing qualified regional head candidates, thus creating political pragmatism by encouraging relatives the regional head's family to become a public official. Second, the context of the community that maintains the status quo conditions in the region that want the regional head to rule by encouraging the family or people close to the regional head to replace detention. Political dynasty is  a  negative  excess  of  regional  autonomy  that  makes  hijacked  democracy  by  the  circulation  of genealogical core relations, based on kinship relations and outside of genealogical lines that have an interest in perpetuating family power. In practice, the actualization of political dynasties is carried out with  several  perspectives,  namely  neopatrimonialism,  political  clan,  and  political  predators.    The development  of  political  dynasty  at  the  local  level  can  also  be  interpreted  as  a  form  of  local 'Cendanaisasi'. The term cendanaisasi refers to the Cendana Family during the 32 years of President Soeharto's leadership which was very powerful in Indonesia's political economy. All key government posts are controlled by children, sons-in-law, nephews, and other relatives, so that this power becomes lasting for three decades of government. This pattern is actually being developed and exemplified by local  elite  families  that  the  local  democratic  process  can  be  traced  by  placing  relatives  in  regional strategic positions.
Keywords: Local Politics, Dynasty, Regional Government.

## PENDAHULUAN
Secara  harfiah,  dinasti  politik  dapat  dipahami  sebagai  strategi  politik  untuk  tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga. Adapun berbagai gejala yang mendasari terbentuknya  suatu  dinasti  menurut  Wasisto  (2013:  203)  dapat  dianalisis  dari  dua  hal. Pertama ,  macetnya  kaderisasi  partai  politik  dalam  menjaring  calon  kepala  daerah  yang berkualitas,  sehingga  menciptakan  pragmatisme  politik  dengan  mendorong  kalangan  sanak keluarga  kepala  daerah  untuk  menjadi  pejabat  publik. Kedua ,  konteks  masyarakat  yang menjaga  adanya  kondisi  status  quo  di  daerahnya  yang  menginginkan  kepala  daerah  untuk berkuasa  dengan  cara  mendorong  kalangan  keluarga  atau  orang  dekat  kepala  daerah menggantikan petahanan.
Kedua  gejala  umum  tersebut  menimbulkan  adanya  sikap  pro  dan  kontra  dalam pemahaman  dinasti  politik  tersebut.  Sikap  pro  dan  kontra  kemudian  berkembang  menjadi perdebatan  diskursus  dalam  revisi  RUU  Pilkada.  Di  satu  sisi,  ada  pihak  menginginkan pembatasan  dinasti  politik  dengan  cara  membatasi  sanak  saudara  kepala  daerah  untuk  maju dalam Pemilukada, sementara yang lain mengusulkan dinasti politik tak perlu dilarang, hanya saja sistem kaderisasi partai politik di daerah perlu dibenahi.
Adanya  sikap  pro  dan  kontra  terhadap  kemunculan  dinasti  politik  tersebut  sangatlah erat kaitannya dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya politik sendiri berkaitan  dengan  preferensi  kekuasan  yang  dibangun  baik  dari  segi  penerimaan  publik maupun  pembangunan  rezim.  Maka  pertanyaan  yang  relevan  dalam  pembahasan  dinasti politik  adalah  bagaimana  karakteristik  preferensi  budaya  politik  berkembang  dalam pembentukan  politik  dinasti.  Adapun  preferensi  budaya  pemilih  erat  kaitannya  dengan perilaku memilih yakni kecenderungan pemilih untuk memilih berdasarkan sumber informasi yang ditangkap baik itu rasional maupun tradisional (Cesar, 2013).
Dinasti  Politik  merupakan  ekses  negatif  dari  otonomi  daerah  yang  menjadikan demokrasi  terbajak (hijacked  democracy) oleh  sirkulasi  hubungan  inti  genealogis, berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap  pelanggengan  kekuasaan  famili.  Hal  itulah  yang  kemudian  memicu  kalangan kerabat menjadi elit sebagai kata kunci pemahaman dinasti dalam praktek pemerintahan lokal (Syamsudin,  2007).  Dalam  prakteknya  sendiri  aktualisasi  dinasti  politik  dilakukan  dengan beberapa sudut pandang yaitu neopatrimonialisme, klan politik, dan predator politik.

## MASALAH PENELITIAN
Maraknya  praktik  politik  dinasti  menunjukan  akar  feodalisme  dan  tradisi  monarki ditanah  air  yang  belum  banyak  berubah.  Saat  ini,  politik  dinasti  tengah  menjadi  trendi berbagai  daerah  di  Indonesia.  Praktik  semacam  ini  harus  segera  dihentikan,  bukan  hanya bertentangan  dengan  semangat  hakiki  demokrasi,  namun  praktik  politik  dinasti  berpotensi kuat  menutup  peluang  masyarakat  untuk  menjadi  pemimpin.  Politik  Dinasti  telah  ada  dan telah  berlangsung  di  Indonesia  sejak  Bung  Karno  berkuasa.  Meskipun  Politik  Dinasti  tidak melanggar peraturan berdemokrasi, dalam praktiknya namun dinasti politik menahan adanya mobilisasi  sosial,  sebab  kekuasaan  hanya  diasosiasikan  pada  golongan  masyarakat  tertentu saja.
Fenomena  dinasti  politik  dalam  ranah  lokal  muncul  seiring  dengan  diberlakukannya Pemilukada  langsung  pertama  kali  di  Indonesia  pada  tahun  2005  maupun  implementasi otonomi daerah tahun 2001. Seiring dengan berjalannya kedua proses tersebut sebagai wujud demokratisasi  di  tingkat  lokal,  berbagai  elit  bermunculan  di  daerah  untuk  mengkooptasi kedua proses tersebut (Wasisto, 2013). Kemunculan para elit dalam demokrasi lokal tersebut lazim  dikenal  dalam  istilah  reorganisasi  kekuasaan.  Reorganisasi  ini  diartikan  sebagai kembalinya pengaruh kekuasaan politik elit lokal ke dalam era demokrasi. Selama Orde Baru berkuasa, kekuasaan para elit  ini dibatasi  oleh  pusat  yang lebih cenderung pada mekanisme pengangkatan  maupun  penunjukkan  langsung.  Hal  inilah  yang  membuat  elit  lokal  terbelah menjadi  dua, yakni sebagai  pelayan  Orde Baru sehingga mendapatkan  keistimewaan politik dan elit lokal penentang yang tidak menyukai kepemimipinan Orde Baru sehingga tersingkir dalam arena politik lokal di daerahnya.
Momentum  transisi  dari  otoritarianisme  menuju  demokrasi  yang  kemudian  ditandai dengan  kebijakan  otonomi  daerah  sangat  dimanfaatkan  oleh  kedua  kelompok  elit  untuk berkuasa secara penuh di daerahnya baik berkontestasi untuk menjadi elit pemenang maupun bersinergi  satu  sama  lain  yang  pada  umumnya  disatukan  melalui  jalur  perkawinan.  Maka tidaklah  mengherankan  kemudian  otonomi  daerah  melahirkan  adanya  raja-raja  kecil  di daerah.  Berkembangnya  dinasti  politik  di  tingkat  lokal  juga  bisa  ditafsirkan  sebagai  bentuk ‘Cendanaisasi’ lokal. Istilah cendanaisasi merujuk pada Keluarga Cendana semasa 32 tahun kepemimpinan  Presiden  Soeharto  yang  sangat  berkuasa  dalam  ekonomi-politik  Indonesia. Semua  pos-pos  kunci  pemerintahan  dikuasai  anak,  menantu,  kemenakan,  maupun  kerabat lainnya,  sehingga  kekuasaan  tersebut  menjadi  langgeng  selama  tiga  dekade  pemerintahan.
Pola  itulah  yang  sebenarnya  sedang  berkembang  dan  dicontoh  oleh  para  keluarga  elit  lokal bahwa  proses  demokrasi  lokal  bisa  ditelikung  dengan  menempatkan  kerabat  dalam  posisi strategis daerah.
Di Indonesia pada provinsi Banten, jejak-jejak dinasti politik lebih kentara. Ratu Atut Choisyah  Gubernur  Banten  2007-2012  misalnya,  keluarga  besarnya  memiliki  setidaknya  9 orang  yang  memimpin  di  masing  masing  “kerajaannya”.  Seperti  dirinya  sendiri  yang memimpin  Banten,  suami  menjadi  anggota  DPR,  anak  menjadi  anggota  DPD,  menantu menjadi anggota DPRD Kota Serang, adik menjadi anggota DPRD Banten, Adik tiri mejadi wakil  wali  kota  Serang,  ibu  tiri  menjadi  anggota  DPRD  Kabupaten  Pandeglang,  Ibu  tirinya yang satu lagi menjadi anggota DPRD kota Serang, dan adik iparnya Airin menjadi Walikota Tangerang Selatan.
Dalam  kajian  ilmu  sosial  dan  politik,  familisme  sebagai  budaya  politik  diartikan sebagai  ketergantungan  yang terlalu besar pada  ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan  keluarga  dan  ikatan  kekerabatan  pada  kedudukan  yang  lebih  tinggi    daripada kewajiban  sosial  lainnya.  Dalam  pengertian  lainnya,  familisme  juga  dipahami  sebagai new social  order, yakni  dorongan  psikologis  bagi  seseorang  untuk  dapat  berkarir  di  dalam  dua ranah  yakni  publik  sebagai  birokrat  dan  privat  sebagai  korporat-swasta  (Garzon,  2002:  56).
Dalam  hal  ini,  terdapat  tiga  varian  familisme  dalam  membincangkan  dinasti  politik dalam  konteks  ini.  Pertama adalah  familisme (familism) ,  yakni  dinasti  politik  yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan  perkawinan (marriage) dengan  klan  lainnya.  Bagi    keluarga  politik  yang  lebih lemah  posisinya  akan  menguntung  pada  keluarga  politik  yang  lebih  kuat  karena  akan menjamin  eksistensi  keluarga  politik  lemah  tersebut  (Garzon,  2002:  4).  Contoh  kasus  nyata dinasti  politik  model  familisme  ini  seperti  yang  terjadi  di  Filipina,  di  mana  terdapat  105 dinasti politik baik yang berkembang dalam ranah politik lokal maupun nasional.
Hal  yang  menarik  adalah  pengaruh  kekerabatan  tidak  hanya  berlangsung  pada  level legislatif  maupun  eksekutif,  tetapi  juga  merambah  ke  arena  yudikatif  maupun  aparat penegakan  hukum  lainnya.  Kedua  adalah quasi-familisme .  Model  ini  didasarkan  pada  sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga dalam struktur kekuasaan.
Adapun afeksi yang dimaksudkan secara harfiah tidak dimaknai sebagai kasih sayang, namun  sebagai  bentuk  orientasi  politik  keluarga  didasarkan  pada  regionalisme,  lingkungan,
maupun tribalisme sama dengan keluarga tersebut (Tong-Hee, 2009). Ketiga adalah egoisme- familisme. Model  dinasti  politik  ini  didasarkan  pada  pemenuhan  aspek  fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah  pada  dasarnya  sama  dengan  konsepsi  teori  sebelumnya  yakni  kecenderungan mendahulukan  keluarga  dari  pada  publik  dalam  pengisian  posisi  jabatan  publik  maupun suksesi pemerintahan (Tong-Hee, 2009: 126).
Tabel 1. Tipologi Perspektif Budaya Politik Familisme
Indikator Familisme Quansi-Fasilisme Ego-Familisme Dasar pembentukan Dinasti Politik Kaderisasi Sifat dinasti politik
Hubungan Darah Langsung (consanguinity) Anggota keluarga inti dan kroni
Tertutup Hubungan afeksi, solidaritas, kepercayaan, dan soliditas dalam keluarga besar maupun kroninya Sanak kerabat maupun keluarga lain melalui jalur pernikahan yang seketurunan (hereditary) Semi tertutup Dorongan publik dan faktor emosional dan pertimbangan politik fungsional Keluarga inti

## Tertutup
Sumber : Asako (2010), Park (2009), dan Garzon (2002)
Dari  pemaparan  diatas,  dinasti  politik  menjadi  sebuah  trend  yang  menarik  untuk dikaji.  Boleh jadi sebagian orang menganggap  wajar hal  tersebut  muncul,  namun  sebagaian lagi  menganggap  hal  itu  distorsi  atau  tekanan  terhadap  demokrasi.  Demokrasi  yang  pada dasarnya, menuntut transparansi dari semua proses politik tertekan oleh dinasti politik. Oleh karena itu wajar bilamana munculnya dinasti politik dianggap membahayakan kelangsungan demokrasi  di  Indonesia.  Maka,  bagaimana  kelangsungan  pemerintah  lokal  terhadap banyaknya praktek dinasti politik?

## KERANGKA TEORI
Dinasti  politik  dalam  dunia  politik  modern  dikenal  sebagai  elit  politik  yang berbasiskan  pertalian  darah  atau  perkawinan  sehingga  sebagian  pengamat  politik menyebutnya  sebagai  oligarkhi  politik.  Dalam  konteks  Indonesia,  kelompok  elit  adalah kelompok  yang  memiliki  kemampuan  untuk  yang  mempengaruhi  proses  pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau berta- rung  merperebutkan  kekuasaan.  Sebelum  munculnya  gejala  dinasti  politik,  kelompok  elit tersebut diasosiasikan elit partai politik, elit militer dan polisi, elit pengusaha atau pemodal,
elit agama, elit preman atau mafia, elit artis, serta elit Aktifis.
Menurut Pareto dalam Varma (2007 : 206) yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok  kecil  individu  yang  memiliki  kualitas-kualitas  terbaik,  yang  dapat  menjangkau pusat  kekuasaan  sosial  politik.  Elit  merupakan  orang-orang  yang  berhasil,  yang  mampu menduduki  jabatan  tinggi  dalam  lapisan  masyarakat.  Pareto  meyakini  bahwa  elit  yang tersebar  pada  sektor  pekerjaan  yang  berbeda  itu  umumnya  berasal  dari  kelas  yang  sama. Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan  atas (elite) dan  lapisan  bawah (non-elite). Lapisan  atas  atau  kelas  elit  terbagi  dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing  elite). Sementara  Gaetano  Mosca  menyebutkan  bahwa  di  setiap  masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang  diperintah.  Kelas  yang  memerintah  memiliki  jumlah  yang  sedikit,  memegang  semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan- keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadangkadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan.
Mosca  dalam  Varma  (2007:  204)  meneliti  komposisi  elit  lebih  dekat  lagi  dengan mengenali  peran  ‘kekuatan  sosial’  tertentu.  Mosca  mengenalkan  konsep  ‘sub  elite’  yang merupakan  kelas  menengah  dari  para  pegawai  negeri  sipil,  para  manajer  industri,  ilmuwan dan mahasiswa.
Adapun patronase tersebut diwujudkan dengan cara mengunci pos-pos penting dalam pemerintahan  dan  masyarakat  oleh  orang-orang  terdekat.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya meredam  demonstrasi  masyarakat  karena sadar  bahwa  jumlah  elit  tunggal  ini  sebenarnya lebih sedikit sehingga cara itu dilakukan untuk mengefektifkan kekuasaan. Sedangkan makna elit  pluralis  lebih  dinamis  dibandingkan  dengan  elit  tunggal  yang  sangat  statis.  Elit  pluralis diartikan  sebagai   jejaring  antar elit dalam konteks berbagi kekuasaan dalam ekonomidan politik  (Haryanto,  2007).  Hal  ini  sekaligus  juga  sebagai  koreksi  atas  elit  tunggal  yang jumlahnya kecil sehingga rawan terjadinya pergolakan kemasyarakatan.
Monopoli dengan mengunci pos jabatan politik formal dalam pandangan elit pluralis tidaklah  tepat  dalam  menghadapi  dinamika  masyarakat.  Akan  lebih  baik  jika  logika  elit sendiri  dijalankan  dalam  kerangka  oligopoli.  Artinya,  kontrol  atas  sumber  kekuasaan  tetap dijalankan namun juga mengundang aktor lain untuk masuk dalam jejaring elit tersebut. Elit pada  dasarnyabersifat  jamak  dan  berganti-ganti  pada  setiap  tahapan  fungsionaldalam  proses pembuatan keputusan dan perannya bisa naik turuntergantung situasinya. Artinya, status elit
ini bukanlah suatukeajegan yang didapatkan dalam  hubungan askriptif, namun  bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan mempunyai peran penting (Soelaiman 1998).
Pemahaman  lain,  dinasti  politik  sebagai  bentuk  politik  keluarga (political  clan) digunakan  Kreuzer  (2005)  dan  Cesar  (2013).  Dinasti  politik  muncul  sebagai  ekses  dari warisan feodalisme yang masihmenancap kuat di masyarakat. Feodalisme yang dimaksudkan bukan  hanya  penguasaan  sumber  daya  ekonomi  saja,  tetapi  juga  terbentuknya  jejaring loyalitas dalam masyarakat dengan melibatkan para tokoh informal.
Seperti yang  terdapat  dalam  kasus  Filipina  Selatan,  dinasti  politik  muncul  karena sistem  institusionalisasi  politik  maupun  penegakan  hukum  yang  lemah  karena  kooptasi kekuatan  klan  politik.  Bahkan,  dinasti  politikdi  sana  sudah  berkembang  layaknya  monarki politik  dengan  memilikimilisi  bersenjata  sendiri  yang  digunakan  untuk  mengintimidasi warga.
Kekuatan  negara  di  pemerintahan  lokal  melemah  karena  kontrol  klan  politikyang tersebar baik di jajaran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Maka dalam taraf ini, dinasti politik  sudah  berkembang  seperti  “negara  dalam  negara” (state  qua  state) dalam  sistem politik yang lemah. Ketiga yakni kajian dinasti politik sebagai bentuk praktik politik predator. Pemahaman politik predator sendiri merupakan pengembangan tesis Migdal (1988) mengenai local strongmen maupun Sidel (2005: 23) tentang local bossism.
Studi  pendekatan  ini  dilakukan  oleh  Asako  (2010)  dan  McCoy  (1994)  yang menganalisis  tumbuhnya  dinasti  politik  justru  terjadi  karena  adanya  kolusi  bisnis-politik ditingkat  lokal.  Dalam  hal  ini,  jejaring  keluarga  telah  menguasai  berbagai  proyek pembangunan  daerah  yang  kemudian  dibagi-bagikan  kepada  kroni-kroninya.  Dinasti  politik berperan  sebagai  patron  dalam  menjaga  stabilitas  kolusi  tersebut  dengan  menempatkan sanakfamilinya ke dalam jajaran perusahaan maupun pemerintahan. Oleh karena itu, praktik penjarahan  ekonomi  berlangsung  secara  terus-menerus  karena  praktiknya  selalu  dilakukan oleh  jejaring  elit  keluarga.  Perspektif  dinasti  politik  sebagai  bentuk  kartel local  strongmen dan local bossism yang meneliti tentang adanya pengaruh seorang elityang secara individual membangun  hubungan  patrimonialistik  dalam  masyarakat  maupun  negara.  Dalam  hal  ini, dinasti  politik  merupakan  bentuk  kolektif  dari  patronase  elit  dalam  wujud  kolektif  yang didasarkan  pada  hubungan  famili,  etnisitas,  maupun  hubungan  darah  lainnya  yang  intinya memunculkan monarki dalam demokrasi tingkat  lokal.
Namun  kemudian  bagaimana  kita  menempatkan  dinasti  politik  sebagai  bagian  dari proses input dalam  transisi  demokrasi  yang  tidak  sempurna.  Adapun  yang  dimaksudkan dengan input dalam  konteks  ini  adalah  bagaimana  sumber-sumber  kekuasaan  dinasti  politik tersebut  dibangun  melalui  kekuatan  keluarga  sehingga  dapat  berkembang  menjadi  kartel politik  yang  besar.  Dalam  hal  ini,  terdapat  tiga  karakteristik  mendasar  dalam  menganalisis dinasti politik.
Pertama ,  fungsi  partai  politik  yang  melemah  di  aras  lokal  karena  terkooptasi  oleh  para  elit daerah.  Pada  akhirnya  timbul  sikap  pragmatisme  dari  partai  politik  dengan  cenderung mengangkat elit dan keluarganya menjadi pejabat publik daerah.
Kedua, neo-feodalisme yang menguat di daerah, yakni revitalisasi kekuatan tradisional dalam arena  politik  modern  yang  berbasis  tribalisme,  regionalisme,  premanisme,  dan  lain sebagainya.
Ketiga, biaya politik yang mahal dalam setiap Pemilukada mereduksi partisipasi politik aktif dari  masyarakat.  Demokrasi  lokal  yang  esensinya  menjembatani  partisipasi  politik  aktif maupun  pasif  masyarakat  justru  terjebak  dalam  logika  demokrasi  yang  mahal  baik  dalam proses pengajuan kandidat hingga pemilihan (Harjanto 2011).

## PEMBAHASAAN

## PROSES TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK DI PEMERINTAHAN LOKAL
Secara  umum,  basis  fondasi  kekuasaan  formal  dinasti  politik  lokal  di  Indonesia dibangun  berdasarkan  hubungan  paternalistik  melalui  redistribusi  progam  populis  yang dihasilkan  melalui  skema  politik  ‘gentong  babi’ (pork  barrel  politics) maupun  politisasi siklus  anggaran (politic  budget  cycle) .  Hal  itulah  yang  kemudian  mendorong  adanya hubungan  kedekatan  maupun  romantisme  antara  pemimpin  dengan  rakyatnya  sehingga pemimpin  mudah  dalam  membentuk  politik  persuasif  melalui  gelontoran  uang  hingga  ke pelosok.
Berkaitan dengan suksesi kepemimpinan, politisasi birokrat maupun sosialisasi tokoh informal  masyarakat  menjadi  bagian  intimitas  yang  bertindak  sebagai  agen  intermediasi dalam  memenangkan  dan  melanggengkan  kekuasaan  famili  politik.  Perbincangan  mengenai dinasti  politik  dalam  ranah  politik  lokal  sangatlah  berbeda  dengan  konteks  dinasti  politik yang  terjadi  di  level  nasional.  Dalam  ranah  lokal,  romantisasi  nama  besar  familisime menjamin suatu dinasti politik dapat eksis secara terus-menerus. Familisme sendiri dibentuk
atas tiga hal, yakni figur (personalism) , klientelisme (clientelism ), dan tribalisme (tribalism), sebagai  ketiga  kunci  dalam  mengurai  basis-basis  terbentuknya  tren  familisme  kekuasaan dalam demokrasi lokal di Indonesia (Allen, 2012: 6-7).
Ketiga proses tersebut berperan besar dalam suksesi pemerintahan lokal di Indonesia yang dilakukan dalam dua jenis yakni secara by design dan by accident . Dinasti politik yang by design sudah terbentuk sejak lama dimana jejaring familisme dalam pemerintahan sendiri sudah  kuat  relasionalnya  sehingga  kerabat  yang  ingin  memasuki  kancah  pemerintahan maupun politik sudah didesain sejak awal untuk menempati pos tertentu. Adapun by accident sendiri terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk  menggantikannya  demi  menjaga  kekuasaan  “informal”  terhadap  penggantinya  kelak jika memang dalam Pemilukada.
Dalam mayoritas kasus  Pemilukada di  Indonesia sendiri, suksesi kekuasaan berbasis familisme  ada  yang  dilakukan  secara by  accident maupun by  design di  berbagai kabupaten/kota. Model by design yang dominan adalah istri yang maju menggantikan suami atau anak menggantikan bapaknya. Sementara itu, model by accident adalah kerabat sebagai calon  kepala  daerah  hanya  sebagai  bayangan  atas  kerabat  lain  yang  difavoritkan  akan memenangkan  Pemilukada.  Pola  pengajuan  kandidat  tersebut  biasanya  dilakukan  secara sporadis  untuk  menghalangi  calon  lain  maju  dalam  proses  pengajuan  kandidat.  Dapat dikatakan  bahwa  intimitas  hubungan  keluarga  kemudian  menjadi platform politik  guna mengamankan kekuasaan daerah.
Pola  suksesi  aksidental  dalam  model  dinasti  politik  seperti  ini  kerap  kali memunculkan anekdot kuasa gono-gini ataupun ‘arisan kekuasaan’ karena transisi kekuasaan daerah hanya terjadi di dalam satu rumah saja. Selain itu, tren familisme dalam dinasti politik aksidental  seperti  ini  tidak  akan  bertahan  lama.  Hal  ini  karena  regenerasi  kekuasaan  tidak dilakukan  secara  matang,  melainkan  hanya  mengejar  pragmatisme  politik  belaka.  Asumsi lainnya  dari  tren  famili  aksidental  ini  juga  kerabat  yang  dicalonkan  menjadi  kepala  daerah biasanya belum memiliki kapabilitas kuat dalam membangun daerahnya. Publik hanya akan menilai  bahwa  kerabat  yang  dicalonkan  merupakan  bayang-bayang  dari  kepala  daerah sebelumnya sehingga sangatlah sulit bagi calon kepala daerah melepas pencitraan tersebut.
Pertama-tama, yang perlu diletakkan terlebih dahulu dalam membahas perkembangan dinasti  politik  di  daerah  adalah  memerhatikan  jaringan  kekuasaan  terbentuk  dalam  ranah formal  dan  informal  yang  umumnya  terjadi  dalam  nalar  ekonomi-politik.  Hal  tersebut
dilakukan  kepala  daerah  sebelum  pada  langkah  berikutnya  mulai  menempatkan  kerabatnya sebagai  proyek  dinasti  politik.  Adapun  jejaring  kekuasaan  kepala  daerah  tersebut  dibangun atas  sinergitas  birokrasi,  kapitalis,  dan  politisi  yang  membentuk  jaringan  kuasa  formal  dan informal dalam masyarakat  aras  lokal. Secara garis besar, konteks budaya politik familisme yang  berlangsung  dalam  ranah  politik  lokal  lebih  mengarah  pada  proses  figurisasi  sebagai daya  tarik  pemilih  yang  kemudian  dikomodifikasi  menjadi  dasar  politis  seseorang  untuk menarik  kerabatnya  dalam  lingkaran  kekuasaan.  Selain  figurisasi,  faktor  lain  yang memengaruhi  pembentukan  preferensi  politik  familisme  yaitu  faktor  afeksional,  seperti kepercayaan (trust) ,  solidaritas (solidarity) maupun  soliditas (solidity) yang  secara keseluruhan turut menentukan eksistensi dinasti politik, baik antara anggota internal keluarga maupun  kroni-kroni  yang  berada  dalam  lingkar  kekuasaannya.  Dalam  hal  ini,  perspektif budaya politik familisme sudah mengafirmasi berbagai gejala umum yang berkembang dalam mendasari dinasti politik.

## BENTUK  DINASTI  POLITIK  PADA  PEMERINTAHAN  LOKAL  DAERAH BANTEN
Jejak budaya politik familisme di dalam dinasti politik lokal dapat ditelusuri melalui pemetaan  sumber-sumber  kekuasaannya.  Pemetaan  menjadi  sangat  penting  dan  signifikan dalam  menelisik  karakteristik  bangunan  dinasti  politik  yang  berbeda  di  setiap  daerah. Perbedaan tersebut didasari atas berbagai macam hal, seperti faktor lingkungan, demografis, sejarah,  dan  adat-istiadat.  Tipologi  dalam  konteks  ini  juga  untuk  memberikan  telaah mengenai  kecenderungan  politis  yang  menjadi  dominan  dalam  membentuk  pemerintahan dinasti.  Setidaknya  terdapat  empat  tipologi  preferensi  familisme  dalam  dinasti  politik  lokal yang  akan  dibahas  dalam  sub-tulisan  ini,  yakni  familisme  berbasis  populisme,  tribalisme, jejaring kuasa informal, dan feodalisme.

## Tabel 2. Tipologi Rezim Dinasti Politik di Indonesia
Tipologi Dinasti Politik Dasar Pembentukan Karakter Rezim Contoh Kasus Populism Dynasties Octopussy Dynasties Tribalism Dyanasties Feudalism Dynasties Figur merakyat dan program populis, menjaga status quo, dibentuk secara by incident Patrimonialisme, kharismatik figur, sinergi aktor formal dan informal, korporatisme masyarakat, dibentuk secara by design Reproduksi ritus-ritus budaya etnis,ikatan primodialisme, klan politik, stratifikasi sosial Kesejarahan, berstatus mantan kerajaan Semi-terbuka, populis dan kuasa- otoritarian Tertutup,oligarkis, Semi-demokrasi Tertutup dan Primodialistik Tertutup dan Patrimonalistik Bantul, Kendal,probolinggo Dan Indramayu Banten Sulawesi Utara,

## Sulawesi Selatan dan Papua
DIY dan Bali
Pada  Kasus  Banten  adalah  dinasti  politik  berbasis  jaringan  kuasa.  Model  dinasti politik  ini  nampak  dalam  kasus  Banten  pasca  otonomi  daerah.  Syarif  Hidayat  (2007) menegaskan  bahwa  dinasti  politik  Banten  ini  terbangun  atas  koalisi  klan  politik,  monopoli ekonomi,  kekerasan,  dan  sebagainya.  Kondisi  itu  sangat  mirip  dengan  klan  Ampatuan  yang berada  di  kawasan  Mindanao  Selatan,  Filipina,  di  mana  anggota  keluarganya  memegang jabatan  publik  yang  berpengaruh  dan  sudah  berakar  lebih  dari  200  tahun.  Kasus  dinasti politik  Banten  merupakan  contoh  utama  dinasti  politik  yang  dirancang by  design oleh  para kerabatnya  untuk  terjun  ke  dunia  politik.  Dinasti  politik  Banten  telah  berdiri  kokoh  seiring dengan  usia  Provinsi  Banten  sehingga  jaringan  kekuasaan  telah  tersebar  kuat  di pemerintahan. Dengan kata lain, desain dinasti politik Banten bernuansa aji mumpung dengan mendompleng kekuasaan kerabat.
Kondisi  tersebut  kontras  dengan  rezim populism  oligarchy yang  suksesi pemerintahannya  bersifat  insidental.  Dalam  konteks  ini, aji mumpung adalah  kerabat bertindak  menjadi  patron  bagi  kerabat  lainnya  ketika  memasuki  ranah  pemerintahan. Indikasinya bisa disimak dengan kerabat gubernur Banten yang bertebaran menjadi penjabat publik  di  ranah  legislatif  maupun  eksekutif.  Namun  demikian,  patron  sebenarnya  dalam dinasti politik Banten ini adalah Tubagus Chasan Sochib dengan “kelompok Rawu”-nya yang sebenarnya  merupakan  nama  kawasan  pasar  di  Kota  Serang  (Karomah,  2008).  Akan  tetapi, Rawu  dalam  pemahaman  publik  Banten  merupakan  sebutan  bagi  kelompok  bisnis  atau dinasti keluarga Chasan Sochib yang menguasai pemerintahan Banten.
Dinasti  Banten  berdiri  dalam  beberapa  ranah  yakni  ekonomi,  sosial-budaya,  religus, dan  tentu  saja  politik.  Ditinjau  dari  akar  historisnya,  sebenarnya  Chasan  Sochib  merupakan pengusaha biasa. Hanya saja, nasib baik berpihak kepadanya dengan menjalin hubungan erat dengan perwira militer dan petinggi Golkar Banten yang dulunya merupakan penguasa lokal Banten  pada  zaman  Orde  Baru.  Pasca  otoritarian  runtuh,  Chasan  Sochib  juga  merupakan aktor  utama  terbentuknya  Provinsi  Banten  dan  bertindak  sebagai  aktor  di  balik  layar  atas pemerintahan  lokal  dengan  membentuk  Persatuan  Pendekar  Persilatan  dan  Seni  Budaya Banten  Indonesia  (PPPSBBI)  sebagai  organisasi  penampung  Jawara/jagoan  Banten,  Satuan Kerja  Ulama  (Satkar  Ulama),  maupun  Satuan  Kerja  Pendekar  (Satkar  Pendekar)  sebagai organisasi  kemasyarakatan  yang  berpengaruh  besar  dalam  struktur  masyarakat  Banten (Hamid, 2010: 37). Dalam ranah ekonomi, Chasan sukses merengkuh jabatan sebagai Ketua Kadin  Banten,  Ketua  Gabungan  Pengusaha  Konstruksi  Nasional  Indonesia  (Gapensindo) Banten, dan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Banten.
Langkah  pertama  membangun  dinasti  politik  dilakukan  dengan  cara  menempatkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten selama dua periode yang kemudian diikuti oleh anak,  menantu,  dan  cucunya  yang  kemudian  menjadi  pejabat  eksekutif  maupun  legislatif  di pemerintahan lokal. Seperti yang diutarakan sebelumnya bahwa dinasti politik ini terbangun atas  logika aji  mumpung yang  sudah  didesain  untuk  ditempati  klannya.  Masuknya  keluarga dalam politik sendiri bukanlah dilakukan atas dasar sukarela (by consent) seperti yang terjadi dalam  kasus populism  dynasties di  Bantul,  Kendal,  maupun  Indramayu,  namun  lebih dimaknai  sebagai  atas  dasar  kehormatan (by  honor) menjaga  eksistensi  pengaruh  keluarga (Mc  Coy  1994).  Hal  tersebut  bisa  kita  simak  dari  anak  gubernur  yang  statusnya  masih mahasiswa pada 2009 didorong menjadi anggota DPD. Logika kehormatan belum tentu liner dengan  kapabilitas  dan  manajerial  politik  sehingga  kontribusi  kepada  masyarakat  Banten sendiri  hanya  sebatas  simbolisme  saja.  Selain  itu,  dinasti  politik  Banten  juga  sukses memanfaatkan  saluran  patrimonalisme  yang  dibangun  oleh  jawara  dan  ulama  sebagai  aktor penguasa tradisional di Banten.
Kedua  aktor  tersebut  berfungsi  sebagai  pengontrol  moral  kemasyarakatan  sekaligus juga penjaga keamanan  dan ketertiban.  Indikasinya dapat  terlihat  dari jawara yang beranjak dari  mulanya  pelindung  masyarakat  selama  era  kolonialisme  kini  menjadi  aktor  ekonomi informal  di  Banten.  Pola  sinergis  antara  jawara  dan  ulama  di  Banten  ini  kemudian mengukuhkan  kekuasan  karismatik  dan  simbolik  guna  menopang  dinasti  Banten.  Model
dinasti  Banten  ini  layaknya  tentakel  gurita  menjalar  ke  berbagai  arah  untuk  menempatkan kroni  maupun  keluarganya  masuk  dalam  berbagai  posisi  jabatan  publik  di  Propinsi  Banten yang tujuannya meningkatkan soliditas dan solidaritas masyarakat.
Gambar 1. Dinasti Politik Banten Sumber: Konstelasi (2011:3)
Keberadaan  dinasti  politik  yang  kini  bermunculan  di  daerah  nampaknya  membuat Kemendagri  mulai  memasukkan  isu  tersebut  menjadi  kajian  akademik  RUU  Pemilukada yang  kini  tengah  dibahas  bersama  Komisi  II  DPR  RI.  Pelarangan  tentang  adanya  kerabat maju bersamaan dalam pemilu daerah tertuang pada pasal 70 huruf p dan pasal 12 huruf p, di mana gubernur maupun bupati/walikota ditetapkan jika tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis  keturunan  lurus  ke  atas,  ke  bawah,  dan  ke  samping,  sama  halnya  dengan  gubernur, kecuali jika ada selang waktu dengan gubernur. Hal yang mendasari terciptanya kedua pasal tersebut  adalah  pendirian  kepala  daerah  yang  tidak  netral  jika  kerabatnya  maju  dalam Pemilukada  sehingga  rawan  terjadinya  politisasi  anggaran  oleh  kepala  daerah  demi pemenangan  kerabatnya.  Namun  demikian,  kedua  pasal  tersebut  bisa  saja  rawan  digugat karena  landasan  konstitusionalnya  belum  kuat  dan  lebih  dikarenakan  proses  reaktif  atas merebaknya  dinasti  politik  lokal  karena  mencederai  hak-hak  politik  warga  negara  dalam pemilu.  Oleh  karena  itu,  RUU  tersebut  perlu  lebih  dipertegas  makna  pelarangan  tersebut karena bahasanya masih multitafsir dan belum memiliki dasar hukum yang kuat.

## KESIMPULAN
Kehadiran  dinasti  politik  dalam  konteks  otonomi  daerah  dan  demokratisasi  memang menimbulkan  masalah  kepemimpinan  diaras  lokal.  Masalah  utama  adalah  stagnasi kepemimpinan  dan  minimnya  partisipasi  publik  karena  semua  dikuasai  elit.  Kerawanan praktik korupsi karena seluruh kerabat cenderung saling menjaga praktik tersebut. Selain itu, terjadi  kapitalisme  klientelistik  sebagai  bagian  dari  kronisme,  di  mana  pelaku  investasi ekonomi  tidak  serta  merta  bebas  melakukan  aktivitasnya  karena  senantiasa  dimintai  upeti oleh  kerabat  kepala  daerah.  Demokratisasi  yang  memberikan  kuasa  kepada  rakyat  justru dinegasikan oleh rezim oligarkis di daerah yang kian berkembang. Tidak hanya itu, otonomi daerah  memberi  ruang  besar  bagi  bangkitnya  kekuatan  lokal  untuk  menjadi  pemain  utama. Masalah  yang  timbul  kemudian  adalah  masyarakat  lokal  hanya  menjadi  penonton  dalam demokratisasi dan otonomi daerah di daerahnya.
Secara garis besar, gejala yang timbul dalam proses demokratisasi lokal adalah proses reorganisasi  kekuatan  tradisional  untuk  berkuasa  di  daerah  dalam  arena  demokrasi. Revitalisasi  kekuatan  politik  tradisional  tersebut  tumbuh  seiring  dengan  proses  otonomi daerah  sehingga  kelompok  elit  mendapat  kesempatan  untuk  mengukuhkan  pengaruhnya kembali.  Selain  adanya  revitalisasi  kelompok  politik  tradisional,  gejala  lain  yang  timbul dalam  proses  demokratisasi  lokal  adalah  fungsi  partai  politik  yang  melemah  dalam melakukan  kaderisasi  sehingga  menimbulkan  adanya  pragmatisme  politik  dengan mengangkat para kelompok elit tersebut. Hal itu juga diikuti proses demokrasi yang mahal di mana  masyarakat  memilih  pasif  dalam  proses  demokrasi  dan  lebih  cenderung  menghendaki status  quo  pemerintahan  sekarang.  Sementara  itu,  kepala  daerah  memiliki  tren  untuk mewariskan kekuasaannya kepada kerabat demi menjaga kekuasaan dan menutupi aib politik. Semua  itu  mengkondisikan  terbentuknya  dinasti  politik  di  ranah  lokal.  Dinasti  politik mengandalkan kekuatan personal, klientelisme, dan relasi patrimonial yang menempatkan elit di  atas  masyarakat.  Pada  level  ini,  familisme  kemudian  mengorganisasikan  diri  menjadi dinasti  politik  untuk  menjaga  kelanggengan  kuasa  dan  mengontrol  sepenuhnya  suara masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Wasisto, Raharjo Djati. (2013). Revivalisme kekuatan familisme : dinasti politik di aras lokal .
Jurnal Sosiologi masyarakat . 18 (2).
Cesar,  Julius.  (2013). Political  Dynasties  in  Indonesia  and  The  Philippines .  RSIS commentary.
Syamsudin,  Haris.  (2007). Pemilu  Langsung  di  tengah  Oligarki  Partai. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Garzon, Adela. (2002). “Familism.” hal. 1-4, dalam International Encyclopedia of Marriage and  Family, diedit  oleh En  J.  Ponzetti.  New  York:  MacMillan  dalam    Raharjo  Djati Warsito.
Tong-Hee,  Park.  (2009).  “The  Influence  of  Familism  and  Interpersonal  Trusts  of  Korean Public Officials”. International Review of Public Administration.
Haryanto. (2007). Kekuasaan Elite: Suatu Pengantar. Yogyakarta: PolGov Press
Sidel,  John.  (2005). “Bosisme  dan  Demokrasi  di  Filipina,  Thailand  dan  Indonesia”  in Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru , edited by John Hariss. Jakarta: Demos.
Allen, Nathan. (2012). Clientelism and the Personal Vote in Indonesia . Ottawa: CPSA.
Hidayat, Syarif. (2007). Shadow State” Bisnis dan Politik di Provinsi Banten . hal. 267-303, dalam Politik Lokal di Indonesia, diedit oleh H.S Nordholt dan G.v. Klinken. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Karomah, Atu. (2008). Jawara dan Budaya Kekerasan di Banten , Al-Qalam. 25(3):25-40.
Hamid,  Abdul.  2010.  “Memetakan  Aktor  Politik  Lokal  Banten  Pasca  Orde  Baru,” Jurnal Politika.