N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## KAJIAN YURIDIS DUALISME KEWARGANEGARAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
(STUDI PADA KASUS GLORIA NATAPRAJA HAMEL) DR. YOYON M. DARUSMAN., S.H., M.M DOSEN PASCASARJANA UNIVERSITAS PAMULANG yoyon.darusman@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Perkembangan  hukum  Indonesia  khususnya  setelah  dilakukannya amandeman  UUD  Tahun  1945  telah  terjadi  perubahan  yang  signifikan diberbagai  bidang  hukum  termasuk  di  bidang  hukum  kewarganegaraan Indonesia.  UU  No.  62/1958  tentang  Kewarganegaraan  adalah  UU  yang pertama  yang  mengatur  secara  komprehensif  tentang  kewarganegaraan di  Indonesia  UU  ini  pada  dasarnya  telah  mengatur  berbagai  hal  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang warganegara, termasuk kewarganegaraan  yang  diakibatkan  oleh  perkawinan  antara  suami dan/atau isteri yang salah satunya adalah WNA. Namun UU No. 62/1958 belum memberikan kepastian hukum atas anak-anak Indonesia yang lahir dari  akibat  perkawinan  campuran  dimaksud,  termasuk  di  dalamnya kepada  Gloria  Natapraja  Hamel.  Akhirnya  dengan  UU  No.  12/2006 tentang  Kewarganegaraan,  dapat  dipastikan  suatu  perlindungan  hukum bagi  anak-anak  Indonesia  sebagai  akibat  dari  perkawinan  campuran. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  kualitatif  dan  sifat  penelitian analisis  deskrif.  Data  yang  dipergunakan  adalah  data  sekunder  yang terdiri  bahan  hukum  dan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder yang  terdiri  dari  referensi  doktrin  hukum.  Hasilnya  bahwa  Indonesia adalah  negara  hukum  yang  menegaskan  bahwa  satu-satunya  ketentuan yang  mengatur  tentang  kewarganegaraan  Indonesia  adalah  UU  No. 12/2006 sebagai hukum positif Indonesia. Sebagai kesimpulannya bahwa UU  No.  12/2006  mengatur  tentang  dwi  kewarganegaraan  yang  bersifat terbatas,  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  antara  WNI  dan  WNA  telah diberikan  perlindungan  serta  kepastian  hukum,  Gloria  Natapraja  Hamel dinyatakan  bukan  sebagai  WNI,  karena  itu  tidak  berhak  untuk  menjadi anggota PASKIBRAKA RI.
Kata kunci : Dwi Kewarganegaraan, WNI, WNA, Kepastian dan Gloria .

## ABSTRACT
The  development  of  Indonesia  law,  especially,  after  carried  out  the amendment  the  Constitution  of  the  Year  19945,  was  happened  the significancy changes in the respective fields of the law, including in the law of citizenship of Indonesia. The rule no. 62 /1958 subject to the Citizenship is  the  first  regulation  which  comprehensive  regulating  subject  to  the citizenship of Indonesia. This rule basicly was regulated all aspects which related  with  the  rights  and  obligation  the  citizen  (people),  include  the citizenship  which  is  caused  by  mix  married  between  wife  or  husband, some  of  them  is  foregner.  But  in  the  rule  no.  62/1958  is  not  giving  the certainty  yet,  of  the  Indonesia  children  which  is  born  as  caused  of  mix
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 married as above.  Including Gloria Natapraja Hamel. Lastly,  with the rule no.  12/2006  subject  to  the  citizenship,  could  be  certaintied  the  law protection  to  Indonesia  children  as  exes  of  mix  married.  The  research using  the  qualitative  model  and  the  research  character  is  the  descriptive analisys. the data which used is secondary data. as content : all rule in the respective  citizenship  regulation,  law  experts  doctrinal  and  amother supporting  data.  The  result,  that  Indonesia  is  the  state  law,  which confirmed that the rule no. 12/2006 is the law positivism of Indonesia. The conclusion  that  the  rule  no.  12/2006  is  regulating  the  limited  two citizenship,  the  children  which  is  born  its  caused  by  mix  married  is  given the protection and certainty law. Gloria Natapraja Hamel regard to the rule of  no.  12/2006  is  not  Indonesia  citizen,  therefore,  she  is  not  appropriate becoming member of PAKIBRAKA RI.
Key  words  : Two  Citizenship,  Indonesia  Citizen  (WNI),  Foreigner Citizen (WNA), Certainty and Gloria.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## I.  Pendahuluan.
Negara  adalah  suatu  organisasi  kekuasaan  atau  organisasi kewibawaan  yang  harus  memenuhi  unsur-unsur  tertentu,  yaitu  harus ada,  pemerintah  yang  berdaulat,  wilayah  tertentu  dan  rakyat  yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa ( nation ). 1 The state is a territorial association in which  social and individual forces of every  kinds  struggle  in  all  their  great  variety  to  control  its  government vested  with  supreme  legitimate  power . 2 Dari  uraian  di  atas  bahwa terbentuknya negara harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu wilayah negara
( territorial ),  pemerintah  yang  berdaulat  ( government )  dan  penduduk  / rakyat ( citizen/people ). Dalam perkembangan selanjutnya para sarjana hukum berpendapat bahwa unsur-unsur negara selain harus ada yang telah  disebutkan  atas  (wilayah,pemerintah,rakyat),  juga  harus  ada unsur lain yaitu tujuan ( goal ) membangun negara.
Negara  Republik  Indonesia  yang  diproklamirkan  pada  pukul
10.00 WIB,  hari  Jum’at,  Tanggal  17  Agustus  1945  di  Jl.  Pegangsaan Jakarta  Pusat,  adalah  merupakan  suatu  negara  yang  berdaulat ( souvereign ),  setidaknya  pada  saat  diproklamirkan  telah  memiliki  3
(tiga)  unsur  pokok  sebagai  negara.  Yaitu  yang  pertama,  wilayah Indonesia  yang  saat  itu  masih  menjadi  wilayah  jajahan  Belanda maupun  Jepang.  yang  kedua,  pemerintahan  yaitu  pemerintahan sementara  yang  dibentuk  oleh  penjajah  Jepang  dalam  bentuk  Badan Penyelidik Upaya-Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
1 G. Pringgodigdo, dalam C.S.T. Kansil. Et.All. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). Pradya Paramita Jakarta 2001. Hlm 9
2 Hermal Finer, dalam C.S.T. Kansil Et.All. Ibid
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 /  Zokuritsu  Bin  Tsusakai  yang  di  dalamnya  terdiri  dari  para  tokoh pejuang  kemerdekaan  Indonesia.  Dan  penduduk  atau  rakyat  yang sudah tentu seluruh rakyat Indonesia yang selama itu berjuang secara terus menerus untuk mencapai kemerdekaannya.
Pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17  Agustus  1945,  dan  untuk  memperoleh  ligitimasi  secara  nasional maupun  internasional,  maka  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (PPKI)  melakukan  sidang  pada  tanggal  18  Agustus  1945 yang  agenda  utamanya  adalah  merumuskan  dan  atau  menetapkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara, yang akan
dipergunakan  sebagai  pedoman  dasar  di  dalam    berinteraksi  bangsa dan  negara  Indonesia.  Makna  inti  dari  UUD  1945  adalah  bahwa Indonesia  adalah  negara  kesatuan  dengan  bentuk  republik 3 ,  negara demokrasi 4 , negara hukum bukan negara kekuasaan 5 dan sudah tentu mengatur pula hak dan kewajiban seorang warga negara.
Berkenaan dengan status kewarganegaraan Indonesia, sebagai perbandingan    dapat  dilihat  ketentuan  dalam  pasal  26  ayat  1  dan  2 Tahun UUD 1945 ( naskah asli ) menjelaskan bahwa : Ayat (1).  Yang menjadi  warga  negara  ialah  orang-orang  bangsa  Indonesia  asli,  dan orang-orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan  undang-undang sebagai  warga  negara.    Ayat  (2).  Syarat-syarat  yang  mengenai kewarganegaraan  ditetapkan  dengan  undang-undang,  ketentuan
3 Pasal 1 Aya1 1 UUD 1945 (naskan asli).
4 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (naskah asli).
5 Penjelasan UUD 1945 (naskah asli).
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 tersebut  secara  umum  mengatur  yang  berhubungan  dengan kewarganegaraan seseorang warga negara.
Selanjutnya  dala  ketentuan  pasal  27  ayat  1  dan  2  Tahun  UUD 1945  ( naskah  asli )  menjelaskan  bahwa  :  Ayat  (1).  Segala  warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.    Ayat  (2).  Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  ketentuan  tersebut secara umum mengatur yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara.
Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia pasca
proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus  1945,  terdapat  catatan-catatan penting yang perlu dicermati berkaitan dengan perjalanan bangsa dan negara  Indonesia  yaitu  :  sulitnya  untuk  mendapat  pengakuan internasional,  konflik  kepentingan  nasional/gejolak/  sparatisme  yang tidak  berakhir,  krisis  constitusional  yang  berdampak  kepada penegakan  hukum  ( law  enforcement )  dengan  bergantinya  konstitusi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) pada tahun 1949, Undang-Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)  tahun  1950  sampai dengan kembalinya ke UUD 1945 (naskah asli) melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sampai dengan terjadinya krisis politik pada tahun 1965 dengan meletusnya G30 S PKI.
Jedah  waktu  yang  cukup  lama  terjadinya  kekosongan  hukum sejak  UUD  Tahun  1945  berkaitan  dengan  ketentuan  yang  mengatur tentang  kewarganegaraan  Indonesia,  akhirnya  pada  tahun  1958
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 diterbitkan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 6 diubah dengan  UU  No.  3 Tahun 1976  tentang  Perubahan atas  UU  No.  62  Tahun  1958  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia.  Selanjutnya  dengan  bergulirnya  era  reformasi  dengan diamandemennya  UUD  Tahun  1945  sampai  dengan  4(empat)  kali, telah  merubah  paradigm  hukum  dengan  berkembangnya  zaman, khususnya  di  bidang  kewarganegaraan,  maka  lahirnya  UU  No.  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan,  menggantikan  UU  No.  62 Tahun  1958  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dan  UU No.  3  Tahun  1976  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  62  Tahun  1958 tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  yang  sudah  dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Berkenaan dengan status kewarganegaraan Indonesia, sebagai bahan  perbandingan  dapat  lihat  dalam  ketentuan  pasal  26  ayat  1,  2 dan  3  Tahun  UUD  1945  ( satu  naskah  pasca  amandemen ) menjelaskan  bahwa  :  Ayat  (1).  Yang  menjadi  warga  negara  ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan  dengan  undang-undang  sebagai  warga  negara.Ayat  (2). Penduduk  ialah  warga  negara  Indonesia  dan  orang  asing  yang bertempat  tinggal  di  Indonesia.Ayat  (3).Hal-hal  mengenai  warga negara  dan  penduduk  diatur  dengan  undang-undang,  secara  umum ketentuan  tersebut  mengatur  tentang  pewarganegaraan  seorang warga negara.
6 Pasal Pasal 1 UU No. 62 1958
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Selanjutnya  dala  pasal  27  ayat  1,2  dan  3  Tahun  UUD  1945
( satu  naskah  pasca  amandemen )  menjelaskan  bahwa  :  Ayat  (1).
Segala  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  kecualinya.Ayat  (2).  Tiap-tiap  warga  negara  berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Ayat (3).  Setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya pembelaan  negara,  secara  umum  ketentuan  tersebut  mengatur tentang hak dan kewajiban seorang warga negara.
Kehadiran  UU  No.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan menggantikan  UU  No.  62  Tahun  1958  dan  UU  No.  3  Tahun  1976, sebagai  akibat  hukum  dari  pelaksanaan  amandemen  UUD  Tahun 1945,  khususnya  tentang  aturan  kewarganegaraan,  telah  merubah paradigm  hukum  yang  tadinya  tertutup  ( exclusive )  menjadi  lebih terbuka  (inclusive)  di  mana  telah  dibuka  ruang  bagi  orang-orang bangsa lain yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia, misalnya : dalam hal ini berkaitan program naturalisasi atlit khususnya di  bidang  sepak  bola  seperti  :  Cristian  Gonzales  (Uruguay),  Greg Kwonkolo  (Nigeria),  Irfan  Bachdim  (Belanda)    dll.  Termasuk  di dalamnya  orang-orang  yang  lahir  dari  perkawinan  campuran  antara wanita Indonesia dengan pria warga negara asing (dwi
kewarganegaraan),  misalnya  :  dalam  hal  ini  Cinta  Laura  (Amerika Serikat) dan Gloria Natapraja Hamel (Perancis). Dll
Permasalahan  dua  kewarganegaraan  yang  dimiliki  oleh  Gloria Natapraja  Hamel  mencuat  ke  permukaan  berhubungan  dengan  tidak
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 dilantiknya  Gloria  Natapraja  Hamel  oleh  Presiden  Joko  Widodo sebagai  anggota  tim  praskibraka  pada  HUT  RI  yang  ke  71  di  Istana Negara.  Alasan  yang  dijadikan  dasar  gagalnya  pelantikan  dimaksud dikarenakan  Gloria  Natapraja  Hamel  bukan  warga  negara  Indonesia karena  memiliki  paspor  negara  Perancis.  Padahal  Gloria  telah mengikuti  proses  seleksi  anggota  paskibraka  dari  mulai  tingkat  Kota Depok,  Provinsi  Jawa  Barat  bahkan  sampai  lolos  ke  Jakarta  pada tingkat nasional.
Gloria  Natapraja  Hamel  lahir  di  Jakarta,  Indonesia  tanggal  1
Januari 2000. Ia adalah anak dari ibunya Ira Natapraja (warga negara Indonesia)  dengan  ayahnya  yang  bernama  Didier  Hamel  (warga negara  Perancis).  Pendidikan  dari  TK,  SMP,  dan  SMA  di  Indonesia. Sekolah  Menengah  Atasnya  di  SMA  Islam  Dian  Didaktika  Cinere Depok. Maka dengan memperhatikan alur empirisme Gloria,  timbullah pertanyaan  di  masyarakat  siapakah  yang  salah  jika  dilihat  secara hukum dan ada di mana rasa keadilan ?

## Review Pustaka.
1. Negara Kesejahteraan .
Welfare  state ,  adalah  suatu  system  yang  memberi  peran  lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Welfare state meyakini bahwa negara memiliki kewajiban  untuk  menyediaakan  warga  negaranya  akan  standar hidup  yang  layak.  Karena  setiap  negara  memiliki  standar  yang berbeda-beda,  berhubungan  langsung  dengan  batas  kemampuan
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 negara. 7 Padmo  Wahyono  menelaah  konsep  negara  hukum
Pancasila  dengan bertitik pangkal kepada azas kekeluargaan yang tercantum  dalam  UUD  1945.  Dalam  azas  kekeluargaan  yang diutamakan  adalah  rakyat  banyak,  namun  harkat  dan  martabat manusia  tetap  dihargai.  Bahwa  yang  penting  adalah  kemakmuran masyarakat  dan  bukan  kemakmuran  orang  seorang,  namun  orang seorang  berusaha  sejauh  tidak  mengenai  hajat  hidup  orang banyak. . 8

## 2.  Keadilan.
Hans  Kelsen  menjelaskan  bahwa  “adil”    adalah  tatanan  yang memberikan  kebahagiaan  kepada  setiap  orang.  Sementara menurut pengertian aslinya yang sempit “kebahagiaan perorangan” diartikan  sebagai  apa  yang  menurutnya  memang  demikian. 9
Walaupun  pada  suatu  saat  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa kebahagiaan  seseorang,  akan  bertentangan  secara  langsung dengan  kebahagiaan  orang  lain.  Jadi,  tidak  mungkin  ada  suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang perorang , melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu. 10 Keadilan  di  dalam  referensi  hukum  pada  umumnya dibagi  ke  dalam  dua  bagian  pengertian  yaitu  :  (1)  keadilan  hukum
7 Astrid Arsyana Dewi , Perubahan  Paradigma Pengelolaan Negara  Dari Konsep Negara  Penjaga  Malam  Menuju  Negara  Kesejahteraan  dan  Pengaruhnya  Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam makalah hukum acara tata usaha negara , Fakultas Hukum Undip Semarang. 2015 Hlm 7
8 Tahir Azhari. Op.Cit. Hlm 95
9 Hans Kelsen. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media Jakarta 2006. Hlm 7
10 Hans Kelsen. Ibid
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
( legal  justice )  yaitu  keadilan  yang  ukuran  serta  batasannya  telah
ditetapkan  oleh  pembuat  undang-undang;  dan  (2)  keadilan masyarakat  ( social  justice )  yaitu  keadilan  yang  ukuran  serta batasannya diputuskan oleh masyarakat.

## 3.  Legisme Hukum.
Aliran  legisme  ( wettelyk  positivisme )  yang  timbul  dari terbentuknya  Code  Civil  Perancis,  yang  dipelopori  oleh  Freiderich (German)  dan  Van  Swinderen  (Belanda)  yang  berkembang  di negara  Eropa  seperti  :  Belanda,  Belgia,  German,  Swiss.  Aliran  ini berpendapat bahwa : satu-satunya hukum adalah undang-undang. Di  luar  undang-undang  tidak  ada  hukum.  Dalam  aliran  legisme hakim  hanya  merupakan subsumtie  authomaat dan  pemutusan perkara  pada  undang-undang  saja.  Karena  aliran  tersebut dianggap  suatu  usaha  yang  baik  sekali  dengan  menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum. 11

## 4.  Kepastian Hukum.
Secara etimologi (tata bahasa) kepastian berasal dari bahasa
Inggris  “ c ertain” yang  berarti  pasti,  atau  “ certainty ”  yang  berarti kepastian. 12 Dalam  referensi  hukum  berkaitan  derngan  istilah
kepastian  hukum  sering  digunakan  dengan  istilah  “ certainty  law ”.
Certainty is something that certain : a fact about there is no doubt . 13
Kepastian  adalah  suatu  hal  yang  sangat  dinantikan  oleh  semua orang  entah  itu  kepastian  apa  yang  orang-orang  maksud,  tetapi
11 R. Soeroso . Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika Jakarta 2007. Hlm 87
12 12 John M. Echols, Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia (An English- Indonesian Dictionary) . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005. Hlm 105
13 www.merriam.webster.com /03/09/2016
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 tidak  dipungkiri  oleh  semua  orang  kepastian  sangat  ditunggu- tunggu  untuk  menentukan  suatu  hal  akan  dilakukan  atau  hanya sekedar omongan belaka. 14
Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di  dalam  konsep  negara  hukum  selain  adanya  tujuan  lain  yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat. 15 Negara Indonesia adalah negara hukum
sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  1  Ayat  3  Undang- Undang  Dasar  1945  artinya  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  Indonesia  harus  didasarkan  kepada  hukum,  bukan kepada kekuasaan.
Untuk  terciptanya  dimaksud  kepastian  hukum  sebagai bagian dari  negara  hukum,  pemerintah  telah  merumuskan  suatu  tatanan hukum dan perundang-undangan sebagai bagian dari tertib hukum dan  perundang-undangan,  yang  dituangkan  ke  dalam  hirarki perundang-undangan sebagai berikut :
Tap MPRS No. XX/MPRS/1966. Tap MPR No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011 a.  UUD 1945 b.  TAP MPR c.  UU/PERPPU d.  PP
e.  KEPRES
f.  KEPMEN g.  Peraturan Pelaksanaan nya. a.  UUD 1945 b.  TAP MPR c.  UU/PERPPU d.  PP
e.  KEPPRES f.  PERDA
a. UUD 1945 b. UU/PERPPU c. PP
d. PERPRES e. PERDA
a.  UUD 1945
b.  TAP MPR c.  UU/PERPPU d.  PP
e.  PERPRES f.  PERDA PROVINSI g.  PERDA KAB/KOTA
14 www.puputpurnama11.blogspot.co.id 03/09/2016
15 Immanuel  Kant.,  Lihat  dalam Jimly  Ashidiqie.  Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia. Konpress Jakarta 2006. Hlm 25
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## 5.  Azas Kewarganegaraan.
Asas-asas kewarganegaraan secara umum terdiri dari : 16
a.  Ius Sangunis ( law of the blood ), adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang  bersangkutan,  bukan  berdasarkan  negara  tempat kelahiran.  Misalnya,  Seseorang  dilahirkan  di  negara  A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia  adalah  warga  negara  B.  Jadi  berdasarkan  asas  ini, kewarganegaraan  anak  selalu  mengikuti  kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
b.  Ius  Soli  ( law  of  the  soil ),  adalah  azas  yang  menentukan kewarganegaraan  seseorang  berdasarkan  negara  tempat kelahiran  (ke  daerahan),  Misalnya,  Seseorang  dilahirkan  di negare  B,  sedangkan  orang  tuanya  berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut azas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraanya  orang  tuanya,  karena  yang  menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.
Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan
dibeberapa  negara,  baik  yang  menerapkan  azas  ius  soli  maupun ius  sanguinis,  dapat  menimbulkan  dua  kemungkinan  status kewarganegaraan seseorang penduduk, yaitu : 17
a.  Apatride.
16 www.coretan_berkelas.blogspot.com /08/09/2016
17 www.coretan_berkelas.blogspot.com . Ibid/08/09/2016.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Yaitu  adanya  seorang  penduduk  yang  sama  sekali  tidak mempunyai  kewarganegaraan,  Misalnya,  seorang  keturunan bangsa  B  yang  menganut  azas ius  soli lahir  di  negara  B  yang menganut  azas ius  sanguinis .  Maka  orang  tersebut  tidak menjadi  warga  negara  A  dan  juga  tidak  dapat  menjadi  warga negara  B.  Dengan  demikian  orang  tersebut  tidak  mempunyai kewarganegaraan.
b.  Bipatride.
Yaitu adanya seseorang pendudukan yang memiliki dua macam
kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).
Misalnya,  seseorang keturunan bangsa B yang menganut azas ius  sanguinis  lahir  di  negara  A  yang  menganut  azas  ius  soli. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga  negara  B.  Akan  tetapi,  negara  A  juga  menganggap  dia warga negaranya, karena berdasarkan tempat kelahirannya
Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang,
pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu : 18 a.  Stelsel aktif.
Yaitu seseorang melakukan tindakan hukum tertentu (hak opsi), misalnya dengan cara “naturalisasi”.
b.  Setelsel pasif.
18 www.coretan_berkelas.blogspot.com . Ibid/08/09/2016.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Yaitu  seseorang  dengan  sendirinya  dianggap  menjadi  warga negara  tanpa  melakukan  tindakan  hukum  tertentu  (repudiasi), misalnya dengan c ara “naturalisasi istimewa”.
Metodologi.
1. Jenis Penelitian .
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat deskriptif  dengan  menekankan  pada  data  sekunder  berupa  studi kepustakaan serta perundang-undangan terkait. Deskriptif bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,
keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lain dalam masyarakat. 19

## 2.  Model Penelitian.
Model  penelitian  ini  adalah  model  kualitatif  yaitu  penelitian  yang bersifat  pembobotan.  Pembobotan  dimaksudkan  bahwa  data  yang dipergunakan adalah merupakan bahan-bahan, informasi-informasi, referensi-referensi  maupun  instrument-instrumen  yang  bersifat bobot ( quality ) yang dapat mendukung kesahihan penelitian

## 3.  Jenis Data.
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder yaitu  data  yang  mencakup  dokumen-dokumen,  buku,  hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan,  dan  sebagainya. 20 Data sekunder  dalam  penelitian  normatif  di  dalamnya  terdiri  dari  bahan
19 Amirudin, Zaenal Asikin , Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada Jakarta 2014. Hlm 25
20 Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid. Hlm 30
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  seperti perundang-undangan  dari  hirarki  yang  tertinggi  sampai  kepada hirarki yang terrendah, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder, seperti : kamus, internet, majalah dll. 21

## 4.  Metode Pengumpulan Data.
Pengumpulan  data  sekunder  dari  data  kepustakaan  dilakukan dengan  menggunakan  bahan-bahan  hukum  yang  meliputi peraturan  perundang-undangan  terkait  dari  hirarki  tertinggi  sampai ke  hirarki  yang  terbawah,  literature-literatur dari  para  pakar hukum dan dokumen-dokumen serta bahan-bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan. 22
5. Metode Analisis Data .
Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif yang  kemudian  hasil  analisisnya  digambarkan  untuk  mengamati apakah  antara  fakta  yang  terjadi  dalam  praktek  dikaitkan  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  maupun dirujukan dengan kajian-kajian teoritis agar memperkuat pendapat- pendapat untuk mendukung keabsahan masalah. 23
21 Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid. Hlm 31
22 Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid.
23 Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 II.  Pembahasan.
1. Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan .
Politik  hukum  adalah  “ legal  policy atau  garis  (kebijakan)  resmi tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan,  baik  dengan  pembuatan hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama,  dalam rangka mencapai tujuan negara”. Politik hukum merupakan pilihan tentang  hukum-hukum  yang  akan  diberlakukan  sekaligus  pilihan tentang  hukum-hukum  yang  akan  dicabut  atau  diberlakukan  yang kesemuanya  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  negara  seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. 24
Politik  hukum  di  bidang  hukum  kewarganegaraan  dimulai  dengan diterbitkannya  UU  No.  62  Tahun  1958  tentang  Kewarganegaraan, selanjutnya  diubah  dengan  UU  No.  3  Tahun  1976  tentang Perubahan atas UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, yang  secara  khsus  mengatur  tentang  penyempurnaan  ketentuan yang berhubungan dengan kehilangan kewarganegaraan.
Kebijakan  ini  tentunya  diambil  pada  saat  itu  berkaitan  dengan munculnya  masalah  kewarganegaraan  akibat  konflik-konflik  politik pasca  proklamasi  kemerdekaan  maupun  konflik-konflik  politik lainnya dalam pemerintahan pada saat itu.
Berjalannya  waktu  dengan  hadirnya  perubahan  peradaban  dunia dengan  berakhirnya  konfrontasi  antara  negara-negara  timur  dan barat,  yang  diikuti  dengan  lahirnya  gerakan  reformasi  di  Indonesia
24 Moh. Mahfud., M.D., Politik Hukum di Indonesia . Rajawali Press. Jakarta 2011. Hlm 1
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 yang  dimulai  pada  tahun  1998,  muncul  tuntutan-tuntutan masyarakat  agar  segera  dilakukannya  amandemen  terhadap  UUD Tahun 1945, dan akhirnya Majlis Permusyawaratan Rakyat RI telah menyelesaikan  amandemen  UUD  Tahun  1945  sampai  4(empat) perubahan.  Akibat  dari  amandemen  tersebut  berdampak  terhadap perlunya  dilakukan  penyelarasan  seluruh  struktur  hukum  dan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU tentang
Kewarganegaraan.  Yang  pada  akhirnya  UU  No.  62  Tahun  1958 tentang  Kewarganegaraan  sudah  dianggap  tidak  sesuai  lagi dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, dan ditetapkanlah UU baru yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
2.  Kedudukan Hukum Warga Negara Dalam UUD Tahun 1945.
Sebelum Amandemen (naskah sli) Setelah Amandemen (satu naskah) Pasal 26 Pasal 26 Ayat  (1).    Yang  menjadi  warga negara ialah orang-orang
bangsa  Indonesia  asli,  dan orang-orang  bangsa  lain  yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara.
Ayat  (1).  Yang  menjadi  warga negara ialah orang-orang bangsa  Indonesia  asli  dan orang-orang  bangsa  lain  yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara. Ayat  (2).  Syarat-syarat  yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-
undang.
Ayat (2). Penduduk ialah warga negara  Indonesia  dan  orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat (3).Hal-hal mengenai
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
warga  negara  dan  penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 Pasal 27
Ayat  (1).  Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum dan pemerintahan dan  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya. Ayat (1). Segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak ada kecualinya. Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. Ayat (2). Tiap-tiap warga negara  berhak  atas  pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan.
Ayat  (3).  Setiap  warga  negara berhak  dan  wajib  ikut  serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Kedudukan Hukum Warga Negara .
UU No. 62 Tahun 1958 UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 1,  Warganegaraan RI ialah : Pasal 4, Warganegara RI ialah : a.  orang-orang yang berdasarkan  perundang2an dan/atau perjanjian2 dan/atau peraturan yang
berlaku  sejak  proklamasi  17 a. setiap orang yang berdasarkan perturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah  RI  dengan  negara
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI. lain  sebelum  UU  ini  berlaku sudah menjadi WNI b.  orang  yang  pada  waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara RI, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan RI tersebut dimulai sejak adanya  hubungan  hukum kekeluargaan termaksud,
dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan  ini  diadakan sebelum  orang  itu  berumur 18  tahun  atau  sebelum  ia kawin pada usia di bawah 18 tahun.
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI. c.  anak  yang  lahir  dalam  300 hari setelah ayahnya meninggal  dunia,  apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara RI. c. anak yang lahir dari perkawinan  yang  sah  dari seorang  ayah  WNI  dan  ibu warga negara asing.
d.  orang  yang  pada  waktu lahirnya ibunya warganegara RI  ,apabila  ia  pada  waktu tidak  mempunyai  hubungan hukum kekeluargaan dengan
d. anak yang lahir dari perkawinan  yang  sah  dari seorang  ayah  warga  negara asing dan ibu WNI.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 ayahnya.
e.  orang  yang  pada  waktu
lahirnya ibunya warganegara RI, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraanya.
e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan  atau  hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan
kepada anak tersebut
f.  orang  yang  lahir  di  dalam wilayah  RI  selama  kedua orang tuanya tidak diketahui. f. anak yang lahir dalam tenggang  waktu  300  (tiga  ratus) hari  setelah  ayahnya  meninggal dunia  dari  perkawinan  yang  sah dan ayahnya WNI g.  seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah  RI  selama  tidak diketahui kedua orang tuanya. g.  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
h.  orang  yang  lahir  di  dalam wilayah  RI,  jika  kedua  orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua  orang  tuanya  tidak diketahui.
h. anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  yang  sah  dari seorang  ibu  warga  negara asing yang diakui oleh seorang  ayah  WNI  sebagai anaknya  dan  pengakuan  itu dilakukan sebelum anak
tersebut  berusia  18  (delapan belas) tahun atau belum kawin.
i.  orang  yang  lahir  di  wilayah  i.  Anak  yang  lahir  di  wilayah
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan  ayah  atau ibunya,  dan  selama  ia  tidak mendapat  kewarganegaraan ayah atau ibunya itu negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. j.  orang memperoleh kewarganegaraan RI menurut  aturan-aturan  UU ini. j.  anak  yang  baru  lahir  yang ditemukan  di  wilayah  negara  RI selama  ayah  dan  ibunya  tidak
diketahui.
k.  Anak  yang  lahir  di  wilayah negara  RI  apabila  ayah  dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak ketahui keberadaannya.
l. Anak  yang  dilahirkan  di  luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan  dari  negara  tempat anak tersebut dilahirkan memberikan  kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. m.  Anak  dari  seorang  ayah  atau ibu yang telah dikabulkan
permohonan
kewarganegaraannya,  kemudian ayah  atau  ibunya  meninggal dunia  sebelum  mengucapkan sumpah  atau  menyatakan  janji setia.
Pasal 5, menyatakan bahwa :
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 (1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun  dan  belum kawin  diakui  secara  sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan  asing tetap diakui sebagai WNI . (2) Anak  WNI yang  belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai  anak  oleh  warga negara  asing  berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.
Ketentuan yang berkaitan dengan Gloria Natapraja Hamel.
Pasal 6, menyatakan bahwa : (1) Dalam hal status Kewarganegaraan RI terhadap  anak  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4 huruf  c,  huruf  d,  huruf  h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak kewarganegaraan ganda,
setelah  berusia  18  (delapan belas)  tahun  atau  sudah kawin  anak  tersebut  harus menyatakan  memilih  salah satu kewarganegaraanya.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 (2) Pernyataan  untuk  memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dibuat  secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen
sebagaimana  ditentukan  di dalam peraturan perundang-
undangan .
(3) Pernyataan  untuk  memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  disampaikan dalam  waktu  paling  lambat 3(tiga)  tahun  setelah  anak berusia  18  (delapan  belas) tahun.
4.  Kedudukan Hukum Gloria Natapraja Hamel Sesuai UU No. 12
Tahun 2006.
a.  Identitas.
Nama :  Gloria Natapraja Hamel Lahir :  Jakarta Indonesia, 1 Januari 2000 Pendidikan :  Siswi SMA Islam Dian Didaktika Cinere Depok Nama Ayah :  Didier Hamel Nama Ibu :  Ira Natapraja Alamat :  Jl. Sulawesi Blok G. No. 96 A, Cinere Megapolitan Estate Depok
Jawa Barat.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 b.  Ketentuan Pasal 6 :
Ayat (1). Dalam hal status Kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf  1,  dan  Pasal  5  berakibat  anak  kewarganegaraan  ganda, setelah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  kawin anak  tersebut  harus  menyatakan  memilih  salah  satu kewarganegaraanya.
Ayat (2). Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan  kepada  Pejabat  dengan  melampirkan  dokumen sebagaimana  ditentukan  di  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Ayat (3). Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling  lambat  3  (tiga)  tahun  setelah  anak  berusia  18  (delapan belas) tahun.
c.  Ketentuan  Peraturan  Meneri  Pemuda  dan  Olah  Raga  No.  65
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Paskibraka.
Syarat-syarat menjadi anggota PASKIBRAKA, antara lain :
1.  Warga Negara Indonesia;
2.  Sehat jasmani dan rohani;
3.  Tidak buta warna;
4.  Memiliki  tinggi  dan  berat  badan  yang  ideal  (lihat  juklak seleksi).
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
5.  Pada  waktu  seleksi  di  tingkat  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi,
peserta  seleksi  masih  kelas  X  (kelas  satu  SLTA/sederajat).
Pada  waktu  penugasan  (17  Agustus)  duduk  di  kelas  atau
kelas XI SLTA atau sederajat;
6.  Lulus seleksi sesuai dengan jenjang tingkat seleksi;
7.  Bersedia mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan;
8.  Memiliki surat ijin dari kepala sekolah dan orang tua/wali;
9.  Memiliki prestasi akademik yang baik.
d.  Kedudukan permasalahan.
Gloria Natapraja Hamel, tidak dilantik bersama-sama dengan 67 anggota lainnya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara 4 (tiga)  hari  sebelum  hari  pengibaran  bendera  pusaka  pada tanggal  17  Agustus  2016.  Dengan  alasan  bahwa  Gloria Natapraja  Hamel  diduga  bukan  warga  negara  Indonesia melainkan  warga  negara  Perancis  karena  memiliki  paspor Perancis.
e.  Opini pemerintah, masyarakat termasuk pakar hukum.
Menpora  Imam  Nahrowi  mengatakan  bahwa  Peraturan  Menteri Pemuda  dan  Olah  Raga  menyatakan  seleksi  Paskibraka dilakukan  di  tingkat  kabupaten/kota  oleh  Dinas  Olahraga.
Pemerintah  Pusat  itu  sudah  terima  matang”. 25 Yusril  Ihza Mahendra  berpendapat  “Apa  izin  ini  sebagai  bentuk  rasa bersalah  Presiden  untuk  menghindari  gugatan  keluarga  Gloria yang merasa telah dipermalukan di hadapan public? tapi, disisi
25 www.tempo.com . /08/09/2016
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 lain,  justru  berisiko  terhadap  adanya  pelanggaran  hukum”.
Yusril menuturkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraha  No.  65  Tahun  2015,  syarat  menjadi  anggota Paskibraka  adalah  berstatus  sebagai  warga  negara  Indonesia (WNI),  sedangkan  status  Gloria  bukan  WIN  dan  bukan  pemilik
dwikewarganegaraan. “Mustahil Gloria punya status
dwikewarganegaraan  karena  UU  yang  mengatur  adanya dwikewarganegaraan  (UU  No.  12/2006)  baru  disahkan  pada 2006,  6  tahun  setelah  Gloria  lahir.  UU  tersebut  tidak  berlaku surut. 26
f.  Statement Gloria Natapraja Hamel.
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :  Gloria Natapraja Hamel Lahir :  Jakarta Indonesia, 1 Januari 2000 Pendidikan :  Siswi SMA Islam Dian Didaktika Cinere Depok Nama Ayah :  Didier Hamel Nama Ibu :  Ira Natapraja Alamat :  Jl. Sulawesi Blok G. No. 96 A, Cinere Megapolitan Estate Depok  Jawa Barat.
Saya  ditakdirkan  terlahir  dari  perkawinan  antara  ibu  saya bernama Ira Natapradja (WNI) dengan ayah saya yang bernama Didier  Hamel  (warga  negara  Perancis).  Bahwa  saya  sejak  lahir sampai  saat  ini  tinggal  di  Indonesia  dan  mengikuti  pendidikan sejak TK, SMP dan SMA di Indonesia. Bahwa saya tidak pernah memilih kewarganegaraan Perancis, karena dari dan nafas saya
26 www.tempo.com . /08/09/2016 . Ibid.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 untuk Indonesia tercinta Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, saya adalah WNI serta sesuai dengan Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2006, maka saya adalah WNI.
Maka dengan ini saya menyatakan kepada Yang Mulia Presiden RI Bapak. Ir. H. Joko Widodo, saya warga negara Indonesia dan memilih  kewarganegaraan  Indonesia  serta  akan  tetap  menjadi warga  negara  Indonesia,  karena  Indonesia  adalah  tanah tumpah darah saya.
Demikian  pernyataan  ini  dibuat  dengan  sebenar-benarnya  dan mengangkat atas sumpah atas kebenarannya.
Dibuat di Cibubur 13 Agustus 2016
Yang membuat pernyataan
Gloria Natapraja Hamel
Menyetujui/turut menyatakan Ira Natapraja Ibu Kandung.
5.  Analisa.
Indonesia  adalah  negara  hukum  sebagaimana  yang  disebutkan dalam  pasal  1  ayat  3  UUD  Tahun  1945  (satu  naskah  pasca amandemen). Artinya interaksi di dalam berbangsa dan bernegara di  Indonesia  didasarkan  kepada hukum  bukan  kepada  kekuasaan. Hukum Indonesia adalah hukum yang merupakan warisan kolonial Belanda  dengan  mengacu  kepada  azas  korkordansi  sebagaimana yang disebutkan di dalam Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 Pasal II seluruh hukum dan perundang-undangan yang ada pada saat itu
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 masih tetap dinyakan berlaku, sampai diadakannya ketentuan yang baru.
Dengan tetap diberlakukannya semua ketentuan yang ada saat itu ini  berarti  semua  hukum  kolonial  Belanda  yang  ada  dipergunakan sebagai  hukum  positif  Indonesia.  Hukum  kolonial  Belanda  adalah hukum yang termasuk ke dalam mazhab hukum Eropa Kontinental yang  salah  satu  ciri  yang  paling  fundamental  dari  mazhab  Eropa Kontinental adalah menggunakan aliran “Legisme Hukum”. Adapun ciri secara umum adalah bahwa : (i) hukum identik dengan undang- undang,  di luar undang-undang tidak ada hukum;  (ii) hukum harus selalu  terbukukan  dalam  suatu  bentuk  buku  undang-undang (kodofikasi),  kodifikasi  dimaksudkan  untuk  terciptanya  kepastian hukum  serta  keadilan  hukum;  (iii)  para  penegak  hukum  (polisi, jaksa,  hakim,  termasuk  pengacara)  merupakan  corong  ( subsumtie
authomaat )  dari  undang-undang.  (iv)  hukum  harus  terbebas  dari unsur-unsur  non  yuridis  (sosial,  politik,  ekonomi,etika,  moral,  dll).
Kalau negara sudah menetapkan rakyat seharusnya ikuti saja.
Perubahan ketentuan
umum yang berkaitan dengan
kewarganegaraan  dari  ketentuan  26  dan  27  UUD  Tahun  1945 dalam  naskah  asli  sebelum  amandemen  maupun  dalam  satu naskah  pasca  amandemen,  tidak  terdapat  perubahan  yang fundamental, hanya terdapat penambahan satu ayat yang berkaitan dengan  kewajiban  warga  negara  dalam  melakukan  bela  negara. Sementara  terdapat  perbedaan  yang  bersifat  fundamental  dalam implementasi  ke  dalam  UU,  khususnya  perubahan  berkaitan
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 dengan  ketentuan  yang  mengatur  status  kewarganegaraan  yang diatur  dalam  UU  No.  62  Tahun  1958  tentang  Kewarganegaraan dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 1 UU No. 62 Tahun 1958 mengatur tentang apa itu yang dinamakan warganegara  Indonesia.  Pasal  4  UU  No.  12  Tahun  2006  juga mengatur tentang apa itu yang dinamakan warganegara Indonesia, walaupun dalam pasal 4 terdapat perluasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan warganegara Indonesia.
Perbedaan fundamental baru terlihat  dari adanya ketentaun dalam pasal  6  UU  No.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan,  yang tidak  terdapat  dalam  ketentuan  UU  No.  62  Tahun  1956  tentang Kewarganegaraan.  Ketentuan  mana  menegaskan  :  adanya ketentuan  yang  mengatur  dua  kewarganegaraan  yang  bersifat terbatas  (anak-anak  di  bawah  18  Tahun,  yang  diakibatkan terjadinya  perkawinan  campuran  antara  seorang  ibu  WNI  dengan ayah  WNA,  dan  sebaliknya.  Termasuk  di  dalamnya  mengatur proses  pewarganegaraan  selanjutnya.  UU  No.  12  Tahun  2006 sendiri  berkaitan  dengan  azas-azas  kewarganegaraan  menganut azas : Ius Sanguinis (law of the blood ), Ius Soli (law of the soil) , dan kewarganegaraan tungal (uni-citizenship).
Undang-undang  No.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan ditetapkan  pada  tanggal  1  Agustus  2006  pada  era  pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Gloria Natapraja Hamel lahir di  Jakarta  pada  tanggal  1  Januari  Tahun  2000.  6  tahun  sebelum UU  No.  12  Tahun  2006  ditetapkan.  Untuk  Gloria  tidak  dapat
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 diberlakukan  ketentuan  pasal  6  UU  No.  12  Tahun  2006  sistem hukum  Indonesia  tidak  mengenal  hukum  yang  berlaku  surut (retroactive  system).  Namun  demikian  untuk  Gloria  berlaku ketentuan  Peralihan  dalam  pasal  41 “bahwa  anak  yang  lahir sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  4  dan  5  UU  No.  12  Tahun 2006 pada saat diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun  atau  belum  kawin  memperoleh  Kewarganegaraan  RI berdasarkan  UU  ini  dengan  mendaftarkan  diri  kepada  Menteri melalui  Pejabat  atau  Perwakilan  RI  paling  lambat  4  (empat)  tahun setelah UU ini diundangkan.  Dan sampai saat  ini ibu Gloria belum mendaftarkannya untuk menjadi WNI.
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  syarat-syarat  untuk  menjadi seorang  anggota  PASKIBRAKA  telah  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Olah  Raga  RI  No.  65  Tahun  2015.  Syarat  yang  utama untuk  menjadi  anggota  PASKIBRAKA  adalah  WNI.  Karena  itu seseorang  berstatus  WNA  tidak  ikut  serta  dalam  peleksanaan PASKIBRAKA    RI.  Hiporia  pro  dan  kontra  yang  berkaitan  dengan kasusnya  Gloria  Natapraja  Hamel  adalah  merupakan  dinamika masyarakat  pada  era  keterbukaan  informasi  dan  globalisasi.  yang terpenting  apapun  opini  yang  berkembang  di  masyarakat, Indonesia sebagai negara hukum selesaikan semua permasalahan melalui jalur hukum.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 III.  Kesimpulan.
1.  Indonesia  adalah  negara  hukum,  yaitu  legisme  hukum  dengan
menegaskan  hukum  itu  adalah  UU  yang  dibuat  oleh  pemerintah bersama-sama  dengan  DPR,  di  luar  itu  tidak  hukum.  Karena  itu yang  berkaitan  dengan  kewarganegaraan  Indonesia  wajib berpedoman  kepada  ketentuan  UU  No.  12  tahun  2006.  Berkaitan dengan  dwi  kewarganegaraan  UU  ini  mengaturnya  yang  bersifat terbatas, yaitu anak-anak yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
2.  Dalam  konsep  positivisme  hukum  yang  dianut  oleh  hukum
Indonesia,  bahwa  hukum  adalah  perintah  negara  yang  harus dipatuhi.  Dan  begitu  suatu  UU  telah  ditetapkan  sejak  itu  juga masyarakat  sudah  dianggap  tau.  Karena  itu  tidak  alasan  kepada kedua orang tua Gloria untuk tidak segera melaporkan permohona kewarganegaraannya.
3.  Gloria  adalah  warga  negara  asing  (WNA)  karena  itu  Gloria  tidak berhak  untuk  menjadi  anggota  PASKIBRAKA  RI,  namun  demikian kebijakan  yang  diambil  oleh  Presiden  Jokowi  dengan  mengijinkan untuk bergabung anggota PASKIBRAKA dalam penurunan bendera pusaka  adalah  merupakan  keputusan  yang  bijaksana.  Yang dilakukan  oleh  Gloria  dan  keluarganya  adalah  merupakan pelanggaran administrasi bukan merupakan suatu kejahatan.
4.  Gloria  harus  segera  ditetapkan  sebagai  WNI,  selain  karena prestasinya  yang  luar  biasa  untuk  bangsa,  juga  memiliki  rasa nasionalisme yang tinggi untuk Indonesia. Karena rasa
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7 nasionalisme tidak tumbuh begitu saja melainkan sudah mendarah daging  pada  Gloria.  Tidak  sedikit  masyarakat  bangsa  Indonesia yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di Indonesia, berkeluarga, berusaha,  menikmati  kemakmuran  di  Indonesia,  tetapi  hatinya masih mendua dengan negara lain.
N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin,  Zaenal  Asikin ,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Raja Grafindo Persada Jakarta 2014
Astrid  Arsyana  Dewi ,  Perubahan  Paradigma  Pengelolaan  Negara  Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya  Terhadap  Eksistensi  Pengadilan  Tata  Usaha  di Indonesia,  dalam  makalah  hukum  acara  tata  usaha  negara , Fakultas Hukum Undip Semarang. 2015
G.  Pringgodigdo,  dalam  C.S.T.  Kansil.  Et.All. Ilmu  Negara  (Umum  dan Indonesia). Pradya Paramita Jakarta 2001.
Herman  Finer,  dalam  C.S.T.  Kansil.  Et.All. Ilmu  Negara  (Umum  dan Indonesia). Pradya Paramita Jakarta 2001
Hans Kelsen. Teori Umum tentang Hukum dan Negara (terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media Jakarta 2006
Immanuel  Kant.,  Lihat  dalam Jimly  Ashidiqie.  Pengantar  Hukum  Tata Negara Indonesia. Konpress Jakarta 2006
John  M.  Echols,  Hassan  Shadily. Kamus  Inggris  Indonesia  (An  English- Indonesian Dictionary) . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005
Jimly  Asshiddiqie. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Konpress Jakarta 2006.
Moh.  Mahfud.,  M.D., Politik  Hukum  di  Indonesia .  Rajawali  Press.  Jakarta 2011
R. Soeroso . Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika Jakarta 2007.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar  Tahun 1945
Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olah Raga Nomor 65 Tahun 2015.

## SUMBER LAIN
www.merriam.webster.com /03/09/2016 www.puputpurnama11.blogspot.co.id 03/09/2016 www.tempo.com . /08/09/2016