## Dinamika Kepentingan dan Interaksi Sosial Pedesaan: Studi Implikasi Alih Fungsi Lahan
Dhina Yuliana 1 , Faris Rahmadian 1 , Nana Kristiawan 1 , Selvy Anggriani Syarif 1
1 Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana  Institut Pertanian Bogor Jl. Raya Darmaga, Gedung Sekolah Pascasarjana IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 - Jawa Barat, Indonesia E-mail:
d3n1bah@gmail.com
Abstrak: Land-use changes or land conversion issues not only poses a threat of ecological or environmental, but also trigger a variety of dynamics and complexity of social relations in it. West  Cilebut  Villages  has  been  the  target  of  investors  and  developers  of  housing  since  the 1990s,  and  now  the  West  Cilebut  Villages    has  changed  from  an  area  full  of  green “romantic” village, into the region filled with concrete. Therefore, this study was conducted to  answer  fundamental  issues  related  to  the  issue  of  land  conversion  in  the  West  Cilebut Village, first is to see the map and interests between actors in relation to land conversion in the West Cilebut Village, and second to know the social interactions dynamics that occur in West  Cilebut  community,  following  the  land  conversion  from  the  farm  into  housing  estates. The results showed that there are three main actors in relation to issues of land use change in West  Cilebut  Village:  (1)  The  Housing  Developer;  (2)  Village  Apparatus  /  Government;  (3) Society;  where  the  three  actors  have  a  role  and  importance  of  different  orientations. Meanwhile,  social  interaction  between  housing  and  rural  communities  basically  shows  a relationship of mutual need. Construction of housing community that luxurious and exclusive slowly turns into inclusive and reflect a resiprocity of the two communities.
Key  words :  Land-use  change,  actors,  social  interactions,  rural  community,  housing community
Alih  fungsi  lahan  menurut  Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2009  dapat  diartikan  sebagai berubahnya  fungsi  sebagian  atau  seluruh kawasan  dari  fungsinya  semula  (seperti  yang direncanakan)  menjadi  fungsi  lain  baik  secara tetap  maupun  sementara,  dan  kondisi  tersebut memiliki implikasi-implikasi baik umum maupun  khusus.  Seperti  yang  disebutkan  oleh Kepala  Studi  Bencana  IPB  Euis  Sunarti (Ratomo  2015),  konversi  lahan  terlebih  lahan pertanian  tidak  hanya  menimbulkan  dinamika dalam  masyarakat  dan  ancaman  instabilitas pangan,  tetapi  juga  memicu  berbagai  potensi bencana  alam  karena  terdegradasinya  kawasan resapan air.
Lahan  yang  sejatinya  adalah  komponen krusial penopang kehidupan manusia, pada saat ini  seolah  dimaknai  lebih  secara  pragmatis ekonomis.  Seperti  contoh  kasus  di  kawasan Buleleng Bali, pada tahun 2014 saja setidaknya terdapat  149  hektare  lahan  pertanian  beralih fungsi  menjadi  kawasan  non-pertanian,  dan  70 persen di antaranya untuk perumahan (Anonim, 2015).  Beberapa  contoh  kasus  lainnya  juga menunjukkan  pola  yang  kurang  lebih  sama, dimana  di  suatu  kawasan  yang  dianggap
strategis  dan  telah  di  konversi,  maka  dalam waktu  yang tidak lama lahan di  sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Kondisi tersebut setidaknya  disebabkan  oleh  dua  faktor  (Irawan dalam  Maulana,  2010):  (1)  Pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi akan  menyebabkan  aksesibilitas  di  lokasi tersebut  menjadi  semakin  kondusif  untuk pengembangan  industri  dan  pemukiman  yang akhirnya  mendorong  meningkatnya  permintaan lahan  oleh  investor  lain  atau  spekulan  tanah sehingga  harga  lahan  di  sekitarnya  meningkat; (2)  Peningkatan  harga  lahan  selanjutnya  dapat merangsang  petani  (masyarakat  lokal)  di sekitarnya  untuk  menjual  lahan,  ada  alasan ekonomis  namun  pragmatis  yang  melandasi alasan ini.
Ekspansi  properti  dan  perumahan  di Kabupaten
Bogor pada tahun 2015
menunjukkan  gejala  peningkatan  yang  sangat pesat,  terlebih  dalam  lima  tahun  terakhir  ini. Badan  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (BPMPTSP)  Kabupaten Bogor  setidaknya  menyebutkan  dalam  lima tahun belakangan ini telah menerbitkan 382 izin untuk  perumahan,  jika  dirata-ratakan  ada  77
perumahan dibangun setiap tahun di Kabupaten Bogor (Gunawan, 2015). Atau dengan kata lain, sudah  bisa  dipastikan  setidaknya  terdapat  enam atau  tujuh  perumahan  setiap  bulan  dibangun  di Kabupaten  Bogor.  Kabupaten  Bogor  sebagai bagian  dari  sistem  perkotaan  Nasional  yang berdekatan  dengan  Jakarta  menjadi  tempat investasi  sektor  properti  yang  sangat  menarik dan  paling  diminati  oleh  investor.  Senada dengan  orientasi  pembangunan  pemerintah Kabupaten Bogor, Asosiasi Pengembang Perumahan  dan  Permukiman  Seluruh  Indonesia (APERSI)  juga  menyebutkan  siap  untuk membangun  6.000  unit  hunian  murah  di  Bogor sebagai  upaya  mendukung  pembangunan  di kawasan  Bogor  (Dinisari,  2015).  APERSI menyebutkan,  kebutuhan  harga  rumah  murah nantinya  akan  disesuaikan  dengan  harga  bahan baku  bangunan,  pajak,  biaya  perizinan  dan margin  laba,  namun  prediksi  harga  properti yang ditawarkan tersebut berkisar antara Rp115 juta sampai Rp. 130 juta.
Dikotomi dan transisi ideal masyarakat ala Tonnies (gemeinscahft ke gesselschaft) sepertinya  tidak  akan  dapat  berjalan  seperti proyeksi utopisnya apabila memang masyarakat pedesaan  justru  harus  kehilangan  berbagai modalnya  (social  and  economic  capital)  dalam upaya  transisi  menuju  “kemodernan”.  Seperti halnya  yang  disebutkan  Andre  Gunder  Frank (dalam  Rahardjo,  2010),  bahwa  paradigma modernisasi  justru  mengarah  pada  pemusatan “kekuasaan”  (dalam  arti  luas)  yang  justru menyebabkan  perkembangan  dan  kemajuan kawasan  pinggiran  menjadi  macet,  maka  bukan kemajuan yang terjadi di pinggiran sebagaimana bayangan ideal pembangunan, melainkan keterbelakangan. Menggunakan kacamata Sorokin  (dalam  Rahardjo  2010),  disebutkan bahwa  jika  berbicara  perubahan  sosial  atau komunitas maka harus dipahami juga bagaimana  perubahan  yang  terjadi  pada  tingkat budaya.  Dengan  menekankan  arti,  nilai,  norma, dan  simbol  sebagai  kunci  untuk  memahami masyarakat, maka ilmu sosial dapat merefleksikan pola-pola dalam masyarakat yang selalu  dinamis  dan  bertransformasi.  Konversi lahan  menjadi  kawasan  perumahan  tidak  hanya sebatas  pada  isu  dampak  ekonomi,  namun  juga bagiamana  perubahan  dapat  terjadi  hingga implikasi ikatan sosial di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat, sejauh mana alih
fungsi lahan (pembangunan perumahan) berpengaruh terhadap dinamika sosial masyarakat di Desa Cilebut Barat.
Konsep  perubahan  sosial. Konsep perubahan  sosial    pada  dasarnya  merujuk  pada ruang perubahan struktur dan sistem yang ada di masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  perubahan merujuk  dimensi  struktural,  kultural,  dan interaksional  (Martono  2011).  Berdasarkan pernyataan  tersebut,  berarti  diketahui  bahwa perubahan  sosial  juga  berarti  menyangkut perubahan  kebudayaan  dan  berbagai  pola-pola di  dalamnya.  Perubahan  sosial  dalam  suatu masyarakat  akan  meliputi  perubahan  holistik, dari  aspek  stuktur  sosial,  sistem  hingga  nilai norma  di  dalamnya.  Kondisi  tersebut  pada akhirnya  akan  berimplikasi  terhadap  individu dalam  masyarakat  tersebut,  perubahan  dapat bernilai negatif (ketika mengandung pertentangan  yang  merugikan),  atau  mungkin positif  (ketika  membawa  perubahan  yang meningkatkan  nilai  sosial  ekonomi).  Perubahan juga  identik  dengan  transisi  masyarakat  yang “guyub”  menjadi  masyarkat  “patembayan”, gejala  tersebut  nampaknya  sangat  relevan apabila  ditinjau  pada  masyarakat  yang  berada pada  kawasan  pedesaan  dan  dekat  dengan perkotaan.  Tonnies  (dalam  Sztompka  2011) mengembangkan  konsep  dikotomi  masyarakat dengan  gemeiscahaft  ke  gemeinschaft  juga untuk menandakan bahwa perubahan masyarakat  yang  guyub  dan  tradisional  sudah mengarah  pada  masyarakat  modern.  Lebih lanjut  Tonnies  menyebutkan  bahwa  masyarakat gemeinschaft lahir  dan  berkembang  pada kesamaan  nilai  dan  norma,  dan  interaksi  sosial yang  bermakna  positif  dengan  intensitas  tinggi (terdapat  memiliki  keeratan  emosional  antar satu  dengan  lainnya).  Sedangkan  masyarakat gesselchaft,  lebih  merujuk  pada  masyarakat yang  tidak  memiliki  ikatan  sosial  kuat,  bahkan kadangkala  tidak  mengenal  nilai-norma  budaya yang  spesifik.  Perubahan  tersebut  dapat  terjadi karena berbagai faktor, dalam banyak kasus alih fungsi  lahan  dapat  menjadi  pemicu  utama perubahan sosial di pedesaan secara komperhensif. Menurut Widjanarko et al (2006) dampak  negatif  akibat  alih  fungsi  lahan  antara lain:  (1)  Berkurangnya  luas  sawah  yang mengakibatkan  turunnya  produksi  padi,  yang mengganggu  tercapainya  swasembada  pangan. (2) Berkurangnya luas sawah yang
mangakibatkan  bergesernya  lapangan  kerja  dari sektor  pertanian  ke  non-pertanian,  yang  apabila tenaga  kerja  lokal  yang  ada  tidak  terserap seluruhnya  justru  akan  meninggikan  angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap  pendatang  yang  pada  gilirannya berpotensi  meningkatkan  konflik  sosial  (3) Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana  dan  sarana  pengairan  menjadi  tidak optimal pemanfaatannya (4) Kegagalan investor dalam  melaksanakan  pembangunan  perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan  tidak  termanfaatkannya  tanah yang  telah  diperoleh  sehingga  meningkatkan luas  lahan  tidur  yang  pada  gilirannya  akan menimbulkan  konflik  sosial  seperti  penjarahan tanah  (5)  Berkurangnya  ekosistem  sawah terutama  di  jalur  pantai  utara  Pulau  Jawa  yang terbaik  dan  telah  terbentuk  puluhan  tahun, sedangkan  pencetakan  sawah  baru  yang  sangat besar  biayanya  di  luar  Pulau  Jawa  seperti  di Kalimantan  Tengah  tidak  memuaskan  hasilnya. Berdasarkan kelima poin tersebut, dapat terlihat bahwa  tidak  hanya  terkait  dengan  aspek ekologis  dan  pangan,  namun  kembali  isu  alih fungsi  lahan  erat  kaitannya  dengan  konflik  dan segeregasi sosial.
Pemerintah,  swasta  ataupun  masyarakat tidak  jarang  seolah  saling  berkompetisi  dalam memperoleh  akses  dan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  dalam  rangka  pemanfaatan  objek sumber  daya  alam,  termasuk  lahan-lahan  di berbagai  kawasan  yang  tidak  pernah  luput  dari kata  “kepentingan”.  Era  demokrasi  Indonesia pada  saat  ini  yang  mengusung  sistem  otonomi daerah  tidak  jarang  justru  menimbulkan dinamika  dalam  pengelolaan  atau  pemanfaatan sumber  daya  alam  (termasuk  di  dalamnya pemanfaatan  lahan),  yang  justru  dapat  semakin membuka lebar jurang kesenjangan antara pihak penguasa  dan  pihak  masyarakat  yang  dapat berimplikasi  pada  menurunnya  kualitas  dan kondisi hidup mereka.
Pada satu sisi, pemerintah dan/atau swasta memandang  lingkungan  dan  sumber  daya  alam sebagai aspek ekonomis, sedangkan masyarakat lebih  memandang  sebagai  aspek  mutualistis yang  berkaitan  pula  dengan  kondisi  hidup mereka  (Antoro  2010).  Namun,  ketika  terdapat
tekanan-tekanan  tertentu  dari  pihak  luar,  maka tidak jarang masyarakat  juga harus memandang objek  tersebut  sebatas  makna  ekonomis.  Pihak pemerintah  sebagai  representasi  negara  yang seharusnya menjadi aktor netral dan seharusnya memihak kepentingan masyarakat, malah terkesan  turut  berpartisipasi  dalam  kontestasi antar  aktor  dalam  sumber  daya  alam.  Bahkan, dengan  mudah  kita  dapat  memperoleh  literatur dan  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  pihak pemerintah  tidak  berbeda  jauh  dengan  orientasi dan pandangan kapitalis perusahaan-perusahaan swasta  yang  cenderung  mengabaikan  pihak masyarakat. Tania Li (2012) juga menyebutkan, bahwa dalam kaitannya dengan aktor, masyarakat kerap berada pada posisi “subordinat”  dan  cenderung  dijadikan  sebatas “objek”  dalam  pembangunan  dan  regulasi. Masyarakat tidak hanya berada posisi subordinat  akibat  pemerintah,  namun  juga kekuasaan korporasi (swasta) dan termasuk juga pengusaha-pengusaha  skala  kecil-menengah yang  menguatkan  “penyimpangan”  dalam istilah kedok “bisnis” atau bahkan “pembangunan” (Li 2012).
Sitorus  dan  Wiradi  (dalam  Antoro  2010) mengungkapkan, bahwa dalam kaitannya dengan hubungan antar aktor, masyarakat kerap menempati posisi yang lebih lemah.

## Gambar 1. Pola Hubungan Antar Aktor (Antoro 2010)
Gambar  di  atas  menjelaskan  hubungan interaksi  negara dengan  pasar  yang mutualistik, hubungan interaksi negara-pasar terhadap masyarakat  yang  bersifat  hegemonik  (kuat mempengaruhi),  hubungan  antara  negara-pasar dengan  SDA  yang  berorientasi  pasar,  serta hubungan  antara  produksi.  masyarakat  dengan SDA  yang  lemah  dan  terus  tergerus  akibat dominasi  aktor-aktor  diatasnya.  Perbedaan kepemilikan  akses  akan  sumber  daya  alam  dan cara pandang terhadap sumber daya tidak jarang justru  menyebabkan  berbagai  permasalahan krusial  yang  tidak  hanya  menyangkut  aspek lingkungan,  namun  juga  sosial  dan  ekonomi masyarakat.  Keraf  (2010)  juga  secara  tidak langsung menyatakan dalam berbagai
permasalahan  ekologi  hingga  ancaman  krisis yang  terjadi  pada  dewasa  ini  tidak  hanya disebabkan oleh faktor alam, namun juga faktor internal  dari  manusia  sebagai  pihak  yang  terus menerus berinteraksi dengan lingkungannya
Konsep  Interaksi  Sosial. Interaksi  sosial dapat  dipahami  sebagai  hubungan-hubungan sosial  yang  terbangun  secara  dinamis  antar individu,  antar  kelompok,  maupun  antara individu dan kelompok (Soekanto 2010). Istilah interaksi sosial secara harfiah juga menunjukkan identitas  hingga  nilai-norma  suatu  kelompok. Interaksi tersebut kerap berbeda antara komunitas  yang  satu  dengan  yang  lainnya  atau antar  masyarakat,  konsep  interaksi  ini  dapat bermakna  sangat  beragam.  Interaksi  antar komunitas  atau  masyarakat  yang  berbeda  tidak akan  lepas  dari  perbedaan  penangkapan  makna bersama  ( shared  meaning ),  dan  tidak  jarang kondisi  tersebut  akan  menimbulkan  berbagai dinamika hingga konflik di dalamnya. Beberapa  bentuk  interaksi  sosial  yang terdapat  dalam  masyarakat  (Soekanto,  2010) sebagai  berikut:  (1)  Interaksi  Sosial  Asosiatif, pada  dasarnya  merupakan  interaksi  sosial  yang bermakna membangun atau saling menunjukkan peran  dan  kontribusi  yang  positif  antar  pihak yang  berinteraksi.    Interaksi  asosiatif  dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah  kerjasama,  yang  dimaksudkan  tersebut dapat  berlangsung  apabila  individu  dapat bergerak  bersama  lainnya  untuk  mencapai sebuah  tujuan  dan  memiliki  kesadaran  bahwa tujuan  tersebut  memiliki  manfaat  bagi  semua. Kerjasama  dapat  terjadi  dalam  bentuk  tolong- menolong,  gotong-royong,  dan  musyawarah. Bentuk  lainnya  adalah  asimilasi,  atau  sebuah proses  yang  ditandai  dengan  adanya  usaha mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental  untuk  mengurangi  perbedaan  yang terdapat antara orang perorang, antar kelompok. 2)  Interaksi  Sosial  Disosiatif,  pada  dasarnya merupakan  interaksi  sosial  yang  bermakna destruktif  atau  saling  menunjukkan  peran  dan kontribusi  yang  negatif  antar  pihak  yang berinteraksi.  Interaksi  disosiafif  erat  kaitannya dengan  persaingan,  perselisihan  halus  akibat perbedaan  pendapat  atau  dapat  juga  berbentuk pertikaian  yang  konfrontatif.  Persaingan  terjadi karena usaha untuk mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian umum. Sebuah persaingan berkaitan erat dengan
kepribadian  seseorang,  kemajuan  masyarakat, solidaritas kelompok, dan disorganisasi. Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses sosial  dimana individu  atau kelompok berusaha memenuhi  tujuannya  dengan  jalan  menentang pihak  lawan  dengan  ancaman  atau  tindak kekerasan.
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui peta  dan  kepentingan  antar  aktor  dalam kaitannya  dengan  alih  fungsi  lahan  dan dinamika  interaksi  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat Desa Cilebut Barat pasca terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi perumahan.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
Survei, yaitu  pengambilan  langsung  data dari responden-responden yang telah ditentukan berdasarkan kerangka sampling.
In  depth  interview atau  wawancara mendalam ,  yaitu  komunikasi  secara  lisan  yang terstruktur  untuk  menggali  informasi  tentang aktor serta interaksi-interaksi sosial yang terjadi di  lokasi  penelitan  berdasarkan  sudut  pandang pelaku  (baik  yang  berkaitan  langsung  ataupun tidak langsung) .
Observasi
Lapangan , merupakan kegiatan  pengamatan  lapang  untuk  melihat gejala  perubahan  dan  pola-pola  yang  secara eksplisit  maupun  implisit  dapat  dijadikan sebagai sumber informansi yang valid.
Populasinya  adalah  seluruh  masyarakat Kampung  Babakan,  Desa  Cilebut  Barat, Kecamatan  Sukaraja,  Kabupaten  Bogor  dengan jumlah  total  644  Kepala  Keluarga.  Sedangkan unit  analisis  yang  diambil  adalah  Kepala Keluarga  di  Kampung  Babakan,  Desa  Cilebut Barat.  Hal  ini  dilakukan  secara  sengaja  karena unit  analisis  tersebut  dianggap  paling  mampu merepresentasikan kondisi dan tujuan penelitian yang telah disusun.
Responden  berjumlah  40  orang  dipilih secara acak, yaitu pihak pengembang perumahan,  baik  tokoh  masyarakat  (aparat tingkat  RT  –  RW,  tokoh  pemuda),  masyarakat yang  tinggal  di  sekitar  lokasi  perumahan, masyarakat  yang  pernah  bekerja  atau  sedang
bekerja di lokasi perumahan, maupun masyarakat  lainnta  yang  memiliki  informasi relevan dengan kasus yang diteliti.

## HASIL
Kondisi Fisik Lokasi Penelitian. Desa Cilebut adalah  sebuah  wilayah  yang  terbentuk  pada tahun  1950  dan  pada  tahun  1982  dimekarkan menjadi  dua  desa,  yaitu:  Desa  Cilebut  Timur dan  Desa  Cilebut  Barat,  kedua  desa  tersebut berada  di  Kecamatan  Sukaraja,  Kabupaten Bogor,  Provinsi  Jawa  Barat,  Indonesia.  Fokus lokasi  penelitian  kami  terletak  di  Desa  Cilebut Barat,  lokasinya  tidak  jauh  dari  Stasiun  Kereta Api  Cilebut  yang  telah  beroperasi  sejak  awal abad  ke-20.  Dalam  konteks  sejarah,  kawasan Cilebut  merupakan  kawasan  yang  luas  dengan lahan  pertanian  (perkebunan),  dan  sering  kali disebut sebagai wilayah sentra penghasil Jambu di Jawa Barat. Sejak era 1990-an kawasan Desa Cilebut  Barat  dengan  komoditas  jambu  bijinya, bahkan  hasil  produksinya  sampai  hingga  luar kota dan masuk pada pabrik minuman kemasan berskala  besar.  Meskipun  saat  ini,  lahan pertanian  di  desa  yang  berada  di  wilayah Kecamatan  Sukaraja  ini  semakin  menyusut namun  hasil  panen  Jambu  (menurut  klaim pemerintah)  masih  mencapai  lebih  dari  100  ton sekali  panen  pada  rentang  tahun  2012.  Tahun- tahun  sebelumnya  bahkan  hasil  panen  jambu lebih dari  yang dipanen  tersebut.  Sebab saat  ini luas  lahan  pertanian  yang  ada  di  Desa  Cileubut Barat  semakin  berkurang,  karena  beralih  fungsi menjadi  perumahan.  Diperkirakan  hanya  20 persen  lahan  pertanian  yang  tersisa  ditanami jambu.  Pihak  Pemerintah  Desa  Cilebut  juga menyatakan,  bahwa  seiring  meningkatnya pembangunan  perumahan  kini  lahan  pertanian yang dulu mencapai 80 persen dari luas wilayah desa  sejumlah  440  hektar,  semakin  menyusut. Setidaknya  sekitar  30  hektar  lahan  pertanian jambu kini berubah menjadi perumahan.
Kawasan  Cilebut  padahal  sejak  dulu dikenal dengan lokasinya yang subur dan indah, diperkuat dari beberapa cerita sesepuh kampung yang mengatakan bahwa banyak orang kompeni (Belanda)  yang  datang  dan  membeli  hasil  alam yaitu  berupa  bahan  pokok  seperti  Gabah  atau bahan  bahan  mentah  beras  karena  dahulu terdapat lumbung padi, yang sekarang berada di Desa Cilebut Barat.
Pemerintah  menyebutkan,  lahan  pertanian jambu di Desa Cilebut Barat yang masih tersisa hanya  sekitar  20  persennya  saja,  demikian dengan  lahan  pertanian  dengan  komoditas lainnya  yang  semakin  kritis.  Sebagian  warga yang  masih  bertahan  sebagai  petani  jambu hanya ada di beberapa wilayah seperti di RW 6 Kampung  Bojong  Sempu,  RW  6  Kampung Petaunan  dan  di  RW  2  Kampung  Babakan. Ketiga  lokasi  tersebutlah  yang  masih  bertahan diantara  pembangunan  dan  alih  fungsi  lahan yang  marak  terjadi  di  Desa  Cilebut  Barat. Ketiga  lokasi  tersebut  pada  dasarnya  sudah “terkurung”  oleh  perumahan-perumahan  yang jumlahnya terus meningkat pesat tiap tahunnya.
Peta  Dan  Dinamika  Aktor. Alih  fungsi lahan  merupakan  salah  satu  isu  yang  sarat kepentingan di dalamnya. Penelitian di Kampung  Babakan,  Desa  Cilebut  Barat  juga menunjukkan  secara  garis  besar  aktor  yang dapat  teridentifikasi  terbagi  menjadi  tiga  pihak, yakni:  (1)  Pengembang  Perumahan,  dalam  hal ini  adalah  pihak  pengembang  perumahan  yakni masyarakat  yang  melakukan  penolakan  dan masyarakat  yang  mendukung  terjadinya  alih fungsi  lahan;  (3)  Aparat  Desa  /  Pemerintah, termasuk  di  dalamnya  perangkat  desa  seperti pengurus.
Pengembang
Perumahan. Pihak pengembang  perumahan  merupakan  seseorang atau perusahan yang bergerak di bisnis property sebagai  pengembang  (pembangun  dan  pemasar property )  baik  itu  berupa  perumahan  dalam skala  besar  maupun  kecil.  Kawasan  Cilebut sendiri  sudah  mengenal  baik  istilah  pihak pengembang perumahan sejak sekitar dua puluh tahun  lalu  atau  sekitar  tahun  1995,  kala  itu perumahan  di  kawasan  Cilebut  dikenal  dengan harganya yang sangat terjangkau dam lokasinya yang  cukup  stategis  karena  stasiun  keretanya. Salah seorang informan bahkan pernah menyebutkan,  bahwa  sebelum  perumahan  kelas menengah  menjamur  dan  dikenal  seperti  saat ini,  sudah  banyak  rumah  warga  asli  Desa Cilebut  yang  dijual  dan  dibeli  oleh  pendatang atau pekerja yang umumnya bekerja di kawasan Depok  atau  Jakarta.  Harga  tanah  di  kawasan Cilebut  kala  itu  lebih  murah  dibandingkan dengan harga tanah di daerah Bojong Gede atau Citayam, yang notabenenya terletak bersebelahan  dengan  wilayah  Cilebut  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  sebetulnya  faktor
lokasi  dan  harga  menjadi  alasan  utama pengembang perumahan melakukan investasi di kawasan  ini.  Pengembang  perumahan  memang telah  melihat  potensi  kawasan  Cilebut  sejak lama, sehingga sampai dengan saat ini pihaknya terus melakukan investasi.
Proses jual beli lahan menemui permasalahan, yakni: (1) Legalitas lahan, hal ini dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  Desa Cilebut  yang  tidak  memiliki  sertifikat  tanah yang  resmi,  beberapa  informan  kami  bahkan menyebutkan  hanya  memiliki  bukti  fisik  yang merupakan  warisan  dari  zaman  orang  tuanya dulu  ( letter c,  girik,  dsj.)  (2)  Penolakan  warga, hampir  dalam  setiap  pembangunan  kawasan perumahan  di  Desa  Cilebut  selalu  menemui penolakan  warga,  namun  tidak  pernah  terjadi penolakan  yang  ditunjukkan  secara  radikal  dan dengan jalur kekerasan.
Aparat  Desa  /  Pemerintah. Peran  pihak aparat desa / pemerintah sebetulnya lebih berada pada  titik  hulu  dalam  kaitannya  dengan  alih fungsi  lahan  di  kawasan  Desa  Cilebut  Barat. Pemerintah  Desa  Cilebut  memang  menyatakan bahwa  membuka  peluang  investasi  kawasan perumahan  sejak  tahun  1990-an.  Pemerintah Desa  ini  Bagian  Pembangunan  menyebutkan, bahwa  peluang  investasi  perumahan  menjadi salah  satu  kontributor  utama  perekonomian  , itulah  salah  satu  alasan  mengapa  pihak pemerintah  desa  juga  gencar  “mengundang” investor.  Hingga  saat  ini,  setidaknya  sudah terdapat  belasan  perumahan  dengan  segmentasi pasar kelas menengah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  bahwa RTRW  mempertimbangkan  perubahan  fungsi ruang  kawasan  pertanian  menjadi  kawasan pertambangan,  pemukiman,  kawasan    industri, dan  sebagainya,  dan  memerlukan  kajian  dan penilaian  atas  perubahan  fungsi  ruang  tersebut secara  lintas  sektor,  lintas  daerah,  dan  terpusat. Namun  berdasarkan  fakta  dilapangan,  tidak jarang  pihak  pengembang  perumahan  dan pemerintah desa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah desa cenderung hanya berkomunikasi  dengan  pihak  atas,  atau  pihak kecamatan dan daerah untuk investasi perumahan  yang  berskala  menengah  –  besar  . Pihak pemerintah bahkan mengklaim bahwa apa yang  telah  dilakukannya  berhak  dan  sah  secara undang-undang,  apalagi  jika  merujuk  pada
berbagai kebijakan yang berasal dari pemerintah daerah:
Kebijakan  pemerintah  terkait  dengan perumahan murah sebagai strategi pembangunan,  ditambah  Asosiasi  Pengembang Perumahan  dan  Permukiman  Seluruh  Indonesia (APERSI)  yang  menyebutkan  siap  untuk membangun  6.000  unit  hunian  murah  di  Bogor sebagai  upaya  mendukung  pembangunan  di kawasan  Bogor.  Akibat  penerapan  kebijakan, ialah  alih  fungsi  lahan  menjadi  kawasan perumahan  dianggap  memiliki legal  standing dan  diterapkan  dalam  kondisi  apapun,  padahal diatas  rekomendasi  pemerintah  daerah  tersebut masih terdapat Undang-Undang tentang Perlindungan  Pangan  dan  Undang-Undang Pokok  Agraria  yang  jelas  membatas  dan merasionalkan hasrat ekspansi kapitalisme.
Pemerintah  merujuk  pada  kebijakan penanaman    modal  dan  perizinan  sesuai  Paket Kebijaksanaan  Oktober  Nomor  23  Tahun  1993 yang  pada  dasarnya  memberikan  kemudahan dan penyederhanaan dalam pemrosesan perizinan  lokasi.  Akibat  kebijakan  ini  ialah terjadi  peningkatan  sangat  nyata  dalam  hal permohonan  izin  lokasi  baik  untuk  kawasan industri,  permukiman  skala  besar,  maupun kawasan pariwisata.
Pihak pemerintah Desa Cilebut nampaknya  sepakat  bahwa  pembangunan  yang ideal  hanya  dapat  dicapai  melalui  mengubah pola-pola  yang  lama,  atau  dalam  hal  ini  adalah memasukkan investor sebanyak-banyaknya dalam  berbagai  hal.  Hal  ini  tidak  lepas  dari perbaikan  faktor  transportasi  kereta  api,  sejak tahun  2007  pihak  pemerintah  desa  sudah mengetahui bahwa akan terjadi perbaikan besar- besaran  moda  transportasi  tersebut.  Jika  dilihat dari  logika  yang  mendasari  pihak  pemerintah dalam  pembangunan,  maka  kehendak  untuk “memperbaiki”  tersebut  juga  muncul  akibat modernisasi  transportasi  dan  kapitalisasi  lahan di  kawasan  perkotaan  besar.  Dalam  hal  ini, pihak  pemerintah  juga  memiliki  “strategi” ekonomi  dengan  menjadikan  kawasan  Cilebut sebagai  kawasan  yang  ramah  “pekerja”, diantaranya  dengan  memposisikan  kawaasan perumahan dekat dengan stasiun kereta api.
Masyarakat Desa. Isu  alih  fungsi lahan  dimata  masyarakat  telah  menjadi  dilema tersendiri yang membingungkan. Seperti seorang  informan  kami  (KI  50  Tahun)  yang
merupakan  seorang  petani  jambu  dan  masih berkegiatan sampai  saat  ini, menyatakan bahwa alih  fungsi  lahan  pada  dasarnya  bukanlah  suatu opsi  pembangunan,  apalagi  jika  dikatakan  akan “memperbaiki” kesejahteraan masyarakat. Beliau  memiliki  lahan  seluas  1  hektar  yang hampir  seluruhnya  ditanami  jambu,  dan  setiap panennya  ia  mengatakan  pada  saat  ini  masih bisa  memperoleh  hasil  2.5  s.d  3  ton.  Padahal dalam  satu  tahun,  jambu  bisa  2  sampai  3  kali panen  besar,  dan  harga  Hasil  panen  jambunya relatif  stabil  diantara  Rp.  1.500  –  2.500  /  kg. Hasil  panen  tersebut  juga  biasanya  langsung ditampung  oleh  pedagang  pengumpul  yang datang  saat  panen  jambu.  Ketika  masa kejayaannya, pedagang pengumpul atau tengkulak  tersebut  adalah  masyarakat  Desa Cilebut  Barat  itu  sendiri,  namun  pada  saat  ini banyak justru yang datang dari luar, selanjutnya pedagang pengumpul tersebutlah yang memasarkan  jambu  ke  luar  daerah.  Hal  senada juga  disebutkan  oleh  seorang  informan  yang merupakan  mantan  seorang  petani  (HY  46 tahun), bahwa masyarakat dihadapi pada pilihan yang  tidak  menguntungkan  sama  sekali, masyarakat  tidak  diberi  opsi  lain  selain  harus menjual  lahan  milik  mereka.  Masyarakat  pada dasarnya  masih  banyak  yang  menaggap  bahwa sektor  pertanian  tetap  memiliki  potensi  yang luar  biasa  di  masa  mendatang,  namun  juga berada pada posisi yang membingungkan karena isu  yang  kuat  beredar  tentang  krisis  air  yang juga akan melanda dimasa mendatang.
Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat desa  di  kawasan  Desa  Cilebut  Barat  pada dasarnya  terbagi  menjadi  dua  pihak  dalam kaitannya  dengan  isu  alih  fungsi  lahan,  pada satu  sisi  masyarakat  mendukung  terjadinya  alih fungsi  lahan,  namun  pada  sisi  lainnya masyarakat  juga  menolak  alih  fungsi  lahan, seperti disebutkan sebagai berikut:
Masyarakat Pendorong Alih Fungsi Lahan,  masyarakat  yang  tergolong  dalam masyarakat  ini  umumnya  adalah  masyarakat yang  tidak  memiliki  lahan  sama  sekali, masyarakat  yang  memiliki  lahan  yang  sangat luas, masyarakat  yang tidak memiliki pekerjaan tetap di desa dan masyarakat yang diberi “upah” oleh pihak pengembang perumahan. Masyarakat pendorong  alih  fungsi  lahan  pada  dasarnya banyak  yang  berharap  banyak  pada  kehadiran
sektor  perumahan  untuk  membawa  lapangan pekerjaan baru.
Masyarakat  Penolak  Alih  Fungi  Lahan, masyarakat  yang  tergolong  dalam  masyarakat ini umumnya adalah masyarakat  yang memiliki pekerjaan  utama  sebagai  petani  dengan  lahan sedang,  masyarakat  ini  menolak  alih  fungsi lahan  karena  merasa  sektor  pertanian  dan/atau perkebunan  masih  menjanjikan  pendapatan yang  berkelanjutan  dan  keamanan  penghidupan (prinsip subsistensi).
Interaksi Sosial dalam Kerangka Asosiatif. Masyarakat  Desa Cilebut  Barat  sejak dahulu  dikenal  sebagai  masyarakat  yang  penuh dengan  kawasan  sawah  yang  hijau,  masyarakat yang guyub dan sederhana dan bahkan memiliki lembaga  adat  yang  menjunjung  tinggi  budaya adat.  Walaupun  lembaga  sunda  tersebut  pada dasarnya  tidak  pernah  melembaga  secara formal, tetapi eksistensinya menunjukkan bahwa  nilai  dan  norma  “sunda”  melekat  pada masyarakat  Desa  Cilebut  Barat.  Berdasarkan kondisi  tersebut,  salah  satu  karakaterisktik utama masyarakat Desa Cilebut Barat sebetulnya  adalah  menghindari  konfrontasi. Pada  masa  lalu  masyarakat  Desa  Cilebut  Barat dikenal  kuat  dengan  sifat  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  bersama-sama  atau  gotong royong..  Karena  dalam  konteks  pertanian  di Desa  Cilebut  Barat,  hubungan  antar  petani didasari pada landasan kepentingan resiprositas. Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  bagaima  sistem gotong royong dalam kaitannya dengan perkebunan  jambu,  atau  tanaman  buah  yang menjadi  komoditas  utama  sejak  belasan  tahun lalu.  Setidaknya  keberadaan  tanaman  jambu menghasilkan  relasi  dan  interaksi  sosial  yang harmonis dan konstruktif, seperti:
Pada  masa  Pra-Panen  Jambu,  masyarakat Desa  Cilebut  Barat  umumnya  memanfaatkan masa  ini  untuk  bersama-sama  mengatasi persoalan  produktifitas  jambu  antar  petani, kendala-kendala  yang  dihadapi,  membersihkan lahan bersama-sama hingga sebatas memanfaatkan  kawasan  asri  di  perkebunan jambu mereka untuk berdiskusi santai. Walaupun  memang  terdapat  kelompok  tani, namun kelompok tani tersebut menurut informan  kami  tidaklah  aktif,  dan  justru kegiatan  spontan  yang  berlandaskan  pada kekerabatan  dan  gotong  royong  menjadi
gambaran  khas  masyarakat  Desa  Cilebut  Barat ketika pra-panen.
Pada  masa  Panen  Jambu,  masyarakat Desa  Cilebut  Barat  umumnya  memanfaatkan masa  ini  untuk  memperkerjakan  kaum  muda atau  bahkan  ibu-ibu  untuk  membantu  di  lahan perkebunan. Salah seorang informan kami yang seorang Ibu Rumah Tangga bahkan menyatakan,  ketika  masa  panen  memang muncul seperti hubungan “patron-klien”, namun tidak  terlihat  adanya  kesenjangan  atau  perilaku yang kaku.. Masa panen bahkan kerap dianggap sebagai  “masa-masa  senang  bersama”,  dimana walaupun lahan perkebunan hanya dimiliki oleh segelintir  orang,  distribusi  jambu  tersebut  (baik dalam bentuk buah jambu itu sendiri atau uang) mengalir  hingga  anak  kecil  di  ujung-ujung kampung.
Pernyataan  diatas  menunjukkan  tahun 1990  –  2000  menunjukkan  masyrarakat  desa yang  penuh  dengan  romantisme.  Sampai  pada akhirnya pasca tahun 2000 mulai marak isu alih fungsi  lahan  di  kawasan  Desa  Cilebut  Barat. Kehadiran  perumahan  pasca  tahun  2000 semakin menjadikan masyarakat desa “mengubah”  pola-pola  dan  kegiatan  positif (dalam  bentuk  gotong  royong)  yang  terkait dengan perkebunan jambu mereka. Pada saat ini hanya  sedikit  pihak  yang  memiliki  lahan  jamu dengan  luas  lebih  dari  0.8  ha,  kalaupun  ada kegiatan  gotong  royong  atau  bersih-bersih bersama  tidak  seerat  ketika  masih  masif perkebunan jambu.
Gambar  3. Interaksi Sosial dalam hal Kerjasama pada Responden di Kampung Babakan, Masyarakat Desa Cilebut Barat, Tahun 2015
Poin  selanjutnya  yang  masih  berada  dalam kerangka  positif  atau  asosiatif,  adalah  upaya antara  dua  pihak  (masyarakat  desa  dan perumahan) saling melebur, baik dalam kehidupan  sehari-hari  dengan  ditunjukkan bertegur  sapa,  berkumpul  bersama,  hingga saling  mengunjungi.  Sepeti  ditunjukkan  pada Gambar 4.
Gambar  4. Interaksi Sosial dalam hal upaya Asimilasi pada Responden di Kampung Babakan, Masyarakat Desa Cilebut  Barat, Tahun 2015
Data  di atas,  menunjukkan  bahwa interaksi  sosial  dalam  hal  upaya  asimilasi dominan  pada  pernyataan  jarang  Asimilasi. Interaksi sosial dalam asimilasi ini antara orang kompleks  dengan  warga  desa  Cilebut  Barat dapat  dilihat  dari  intensitas  bertegur  sapa, berkumpul  bersama  dan  saling  mengunjungi. Dari  ketiga  kegiatan  tersebut,  intensitas  yang dilakukan  sering,  jarang  dan  tidak  pernah. Berdasarkan  data  di  atas,  intensitas  bertegur sapa  responden  menyatakan  sering  sebanyak 21.6%. Sedangkan untuk bertegur sapa intensitas jarang sebesar 41.2% dan tidak pernah sebesr  13.7%.  sementara  dilihat  dari  inensitas berkumpul  antara  orang  kompleks  dengan warga  desa  Cilebut  Barat,  dari  40  Responden menyatakan  sering  berkumpul  sebesar15.7%. sedangkan  untuk  intensitas  berkumpul  kategori
jarang  sebesar  31.4%  dan  intensitas  berkumpul kategori tidak pernah sebesar 29.4%. Selain itu, jika  dilihat  dari  intensitas  saling  mengunjungi antara  orang  kompleks  dengan  warga  desa Cilebut  Barat,  dari  40  responden  yang menyatakan orang kompleks saling mengunjungi dengan orang desa sebesar 17.6%.
Sementara responden menyatakan jarang 39.2%.  Sedangkan  untuk  responden  yang menyatakan  tidak  pernah  saling  mengujungi antarkeduanya  sebesar  19.6%.  Dari  pernyataan responden,  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata interaksi  sosial  bentuk  asimilasi  menunjukkan kategori  jarang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari intensitas  bertegur  sapa,  intensitas  berkumpul bersama  dan  saling  mengunjungi  antara  orang kompleks  dengan  warga  desa  Cilebut  Barat.
Interaksi  Sosial  dalam  Kerangka Disosiatif. Selain  perilaku  atau  interaksi  yang kontruktif,  terdapat  pula  interaksi  sosial  atau perilaku  yang  mengarah  pada  hal  yang  negatif. Penggunaan istilah negatif disini dapat memiliki arti  sebagai  perselisihan  pendapat,  hingga konfrontasi  secara  fisik.  Salah  satu  potensi konflik  yang  terjadi  pada  masyarakat  Desa Cilebut  Barat  atau  adalah  antara  masyarakat kampung dengan masyarakat perumahan adalah fenonema  “eksklusifitas”  yang  dimiliki  oleh masyarakat  perumahan.  Kontruksi  “pagar” sebetulnya  juga  menunjukkan  simbol  segregasi sosial  antara  masyarakat  “dalam  perumahan” dengan  “luar  perumahan”.  Dinamika  yang
terjadi  di  Indonesia  menunjukkan  fenomena masyarakat  perumahan    kerap  berkembang  ke arah yang negatif tersebut. Perumahan dibangun dengan  tujuan  untuk  membatasi  diri  dari persoalan sosial  maupun keamanan lingkungan. Komunitas  berpagar  di  Indonesia  dihuni  oleh mereka  yang  bukan  mewakili  golongan  kaya raya semata. Mereka juga berasal dari “kalangan menengah pekerja” yang mempunyai kecenderungan  konsumsi  dan  gaya  hidup mewah.  Hal  ini  seperti  ditunjukkan  dalam  dua kasus  yang  terlihat  di  kawasan  Desa  Cilebut Barat:
Gambar 5. Interaksi Sosial dalam hal Disosiatif pada Responden di
Gambar 5. Interaksi Sosial dalam hal Disosiatif pada Responden di Kampung Babakan, Masyarakat Desa Cilebut Barat, Tahun 2015
Perselisihan dalam Membangun Jembatan, masyarakat  desa  dan  salah  satu  perumaha  di sebelah  timur  Kampung  Babakan  pada  sekitar tahun  2010  mempersoalkan  pembangunan jembatan yang rencananya akan menghubungkan  langsung  antara  RT  03  /  RW 03  Desa  Cilebut  Barat  dengan  bagian  selatan perumahan  tersebut.  Persoalan  muncul  ketika sebagian masyarakat perumahan enggan “melubangi”  tembok  di  sekitar  perumahan karena  khawatir  dengan  maling,  rampok,  dan lain  sebagainya.  Secara  tidak  langsung  hal  ini menunjukkan bagaimana sebetulnya masyarakat perumahan  ditawarkan  dengan  eksklusifitas individual, yang seolah terpisah dari masyarakat desa di sekitarnya.
Perselisihan  dalam  Membiarkan  Anak- Anak  Bermain,  masyarakat  perumahan  pada awalnya  terlihat  memproteksi  anak-anaknya untuk  bermain  di  kawasan  sekitar  perumahan, atau  kawasan  yang  sudah  masuk  ke  wilayah Desa  Cilebut  Barat.  Hal  ini  menurut  salah seorang informan kami dikarenakan kekhawatiran  mereka  terhadap  penculikan hingga  melakukan  aktivitas  yang  kurang higienis.
Kedua hal tersebut menunjukkan “masyarakat  desa”  beserta  pemukimannya dikonstuksikan  secara  berbeda  oleh  masyarakat perumahan.  Walaupun  sebetulnya  masyarakat desa  sempat  tersinggung,  namun  pada  akhirnya kedua permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Jembatan pada akhirnya dibangun walaupun  harus  mencari  berbagai  donatur,  dan anak-anak  pun  lambat  laun  dapat  bermain  ke kawasan  “belakang”  (atau  istilah  orang perumahan  menyebut  kawasan  desa  sekitarnya) untuk  jajan  ke  warung  atau  bahkan  turut bermain  di  lapangan.  Adapun  bentuk  interaksi sosial  dissosiatif  yang  kemungkinan  terjadi dapat  dijelaskan  dalam  gambar  5  tentang Interaksi Sosial Disosiatif.
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  interaksi sosial  dissosiatif  dapat  dilihat  dari  perselisihan secara  lisan  dan  perselisihan  secara  fisik. Adapun  tingkat  perselisihan  antara  orang kompleks dengan warga Desa Cilebut Barat dari 40 responden menyatakan tidak pernah berselisih  dengan  wargaDesa  Cilebut  Barat sebesar  74.5%.  Sementara  responden  yang menyatakan  tingkat  perselisihan  jarang  sebesar
2%  dan  responden  menyatakan  tidak  pernah sebesar  0.1%.  Sedangkan  untuk  perselisihan secara  lisan,  orang  kompleks  dengan  warga perumahan  menyatakan  tidak  pernah  berselisih secara  lisan  dengan  warga  desa  Cilebut  Barat sebesar 68.6%. Sementara responden menyatakan  jarang  berselisih  secara  lisan sebesar  7.8%  dan  menyatakan  sering  sebesar 0.1%.  Selain  itu,  jika  dilihat  dari  perselisihan secara fisik, responden menyatakan tidak pernah berselisih  secara  fisik  antara  orang  kompleks dengan  warga  desa  Cilebut  Barat  sebesar 39.2%.  Sedangkan  responden  menyatakan jarang berselisih secara fisik sebesar 33.3% dan menyatakan  sering  berselisih  sebesar  3.9%. Berdasarkan penjelasan tersebut, warga perumahan  dengan  warga  desa  Cilebut  Barat tidak pernah melakukan perselisihan baik secara lisan maupun secara fisik

## PEMBAHASAN
Terkait  dengan  dua  permasalahan  utama tersebut,  khususnya  terkait  poin  dua  atau penolakan warga, pihak pengembang perusahaan  telah  memiliki  “solusi”  yang sifatnya  jangka  panjang  dan  jangka  pendek. Solusi jangka panjang dilakukan dengan stategi pembelian  lahan  langsung  dan  konversi  lahan belakangan  ketika  dirasa  situasi  sudah  aman. Strategi  tersebut  memang  nampaknya  umum diterapkan  oleh  berbagai  pihak  pengembang perumahan, seperti berikut:
Proses  Tahap  I ,  pada  tahap  ini  pihak pengembang perusahaan melakukan pendekatan terhadap aparatur desa dan tokoh-tokoh masyarakat (Tahun 2004 – 2010). Proses diskusi bersama-sama  seluruh  masyarakat  minim  pada tahap  ini,  proses  diskusi  mungkin  hanya  terjadi di kalangan terbatas.
Proses Tahap II , tahap ini umumnya terjadi menjelang  tenggat  waktu  pembangunan  kawasan perumahan,  atau  dalam  kasus  di  lokasi  penelitian kami  terjadi  sekitar  2010  –  2013.  Pada  tahap  ini pihak  pengembang  perumahan  lebih  menggunaka upaya  yang  persuasif  intensif  dan  masih  terdapat juga upaya-upaya dialogis untuk membujuk masyarakat  yang  masih  menolak  dalam  upaya  alih fungsi  lahan.  Namun  berdasarkan  informan  kami, pada  tahap  ini  pihak  perusahaan  lebih  gencar diantaranya  dengan  menawarkan  “tukar  guling” lahan, atau harga yang bahkan lebih tinggi.
Kondisi  tersebut  pada  dasarnya  telah meunjukkan  bagaimana  orientasi  kepentingan  dari pihak  pengembang  perumahan  yang berada  pada landasan  kepentingan  ekonomi  ekspansional. Prinsip utama pihak pengembang adalah jelas sesuai dengan  tesis  kapitalis  klasik,  memperoleh  untung sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil- kecilnya.  Mereka  bahkan  tidak  memposisikan masyarkat sebagai subjek utama dalam pertimbangan  pembangunan,  hal  ini  dapat  terlihat dari  upaya  dialogis  yang  bersifat  inklusif  dan menyeluruh yang sangat minim.
Orientasi  kepentingan  pihak  pemerintah  jelas berlandaskan pada logika kepentingan “memperbaiki”  dengan  investasi  ( trickle  down effect ) dalam kaitannya upaya alih fungsi lahan dari pertanian  dan  perkebunan.  Namun  kondisi  tersebut juga  diiringi  dengan  kehendak  untuk  memperbaiki wilayahnya dari “tidak modern” menuju “modernitas” dengan memasukkan investor-investor secara  masif.  Pihak  pemerintah  juga  cenderung memposisikan  diri  sebagai  “pemegang  otoritas” sentral  dalam  kaitannya  dengan  pemilihan  investor, hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  minimnya  ruang diskusi  dan  musyawarah  antara  masyarakat  dengan pihak pemerintah dan juga pengembang perumahan. Pemerintah terlihat masih memposisikan masyarakatnya  sebagai  objek  pembangunan,  seperti halnya disebutkan oleh Keraf (2010) bahwa berbagai macam  krisis  (dari  sosial  hingga  ekologi)  yang  saat ini  muncul  disebabkan  oleh  ketidakmampuan pemerintah  memposisikan  masyarakat  sebagai “subjek”.  Pemerintah  bahkan  dengan  “kasar” menganggap  sektor  pertanian  sebagai  sektor  yang tidak  menjanjikan,  dan  membiarkan  masyarakat pedesaan terlepas dari sektor pertanian untuk secara mandiri bersaing dalam kompetisi lapangan pekerjaan yang sangat bebas dan luas.
Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sebetulnya  tidak  seluruh  masyarakat  Desa  Cilebut Barat  menjual  lahannya  atas  nama  kepentingan ekonomi,  namun  juga  ternyata  motif  sosial.  Hal  ini seperti  disebutkan  oleh  beberapa  informan  kami yang pada awalnya memposisikan diri menolak alih fungsi lahan, namun ketika mereka dipengaruhi oleh kerabat atau tetangga dekat mereka sendiri akhirnya mereka  menjual  lahan  mereka.  Indikasi  tersebut pada  dasarnya  menunjukkan orientasi  sosial  untuk menjaga  solidaritas menjadi  salah  landasan masyarakat  pada  akhrirnya  menjual  lahan  mereka. Beberapa  informan  menyebutkan,  bahwa  mereka jauh  lebih  mempercayai  dan  mendengarkan  saran dari  kerabat  atau  tetangga  dekat  mereka  terkait dengan  jual  beli  lahan,  walaupun  pada  dasarnya saran tersebut memiliki substansi yang sama seperti yang  disebutkan  oleh  masyarakat    lain  atau  pihak pemerintah  atau  pihak  pengembang  itu  sendiri.
Kerabat atau tetangga dekat mereka pada umumnya mengingatkan  jika  lahan  tidak  dijual,  maka dikhawatirkan  akan  muncul  persoalan-persoalan baru,  diantaranya  seperti:  (1)  Perasaan  tidak  suka antar  tetangga;  (2)  Dikucilkan  dari  tetangga;  (3) Ancaman  penggusuran.  Tiga  alasan  utama  tersebut pada  akhirnya  mampu  mempengaruhi  masyarakat yang  pada  awalnya  menolak  alih  fungsi  lahan, menjadi  bersedia  dan  bahkan  mendukung  (dengan kembali  mempengaruhi  kerabat  atau  tetangga  yang menolak)  untuk  menjual  lahan  mereka.  Kerabat  / tetangga  dekat  mereka  tidak  memiliki  motif ekonomi  di  balik  upaya  “mempengaruhi”  tersebut, seorang informan bahkan menyatakan bahwa tujuan kerabat  atau  tetangga  mereka  itu  adalah  baik, sehingga  jauh  lebih  layak  dipercaya  dibandingkan dengan iming-iming atau upaya mempengaruhi yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak dekat dengan mereka atau pemerintah.
Kondisi  tersebut  secara  tidak  langsung  juga telah menunjukkan “paradoks solidaritas”, diantaranya  dengan  kerabat  atau  tetangga  yang disatu  sisi  ingin  “menolong”  orang  atau  keluarga yang  dianggap  “terancam”  karena  menolak  alih fungsi  lahan,  dan  alasan  tersebut  dilakukan  agar relasi  sosial  tetap  terjaga  dan  harmonis.  Namun  di sisi  lain,  mereka  secara  tidak  langsung  juga membiarkan  orang  atau  keluarga  yang  dianggap “terancam”  karena  menolak  alih  fungsi  lahan tersebut terlepas dari sektor subsisten penghidupannya,  yakni  sektor  pertanian  dan  harus menghadapi  berbagai  implikasi  alih  fungsi  lahan yang jauh lebih luas khususnya terkait dengan aspek ekonomi mereka.
Berdasarkan  Gambar  3  interaksi  sosial antara masyarakat desa dan masyarakat perumahan dalam bentuk kerjasama menunjukkan  bahwa  tingkat  kerjasama  dilihat dari  gotong-royong  memperbaiki  jalan,  gotong- royong memperbaiki saluran air dan bermusyawarah menyiapakan hari besar nasional atau keagamaan. Orang kompleks tidak pernah  melakukan  gotong  royong  memperbaiki jalan  sebesar  47.1%.  Sementara  responden menyatakan jarang gotong-royong memperbaiki jalan  sebesar  15.7%  dan  sering  gotong  royong memperbaiki  jalan  sebesar  13.7%.  Sementara dilihat  gotong-royong  memperbaiki  saluran  air dari  40  responden  menyatakan  tidak  pernah sebesar  37.3%.  Sedangkan  yang  menyatakan jarang  bergotong-royong  sebesar  19.6%  serta menyatakan sering bergotong royong memperbaiki  saluran  air  sebesar  19.6%. Sedangkan dilihat dari kegiatan bermusyawarah menyiapkan hari besar nasional atau keagamaan
menyatakan tidak pernah bermusyawarah sebesar 37.3%. Sementara responden menyatakan  jarang  bermusyawarah  sebesar 23.5% serta responden  yang menyatakan sering bermusyawarah  antara  orang  kompleks  dengan warga  desa  Cilebut  Barat  sebesar  13.7%. Dengan  demikian  dapat  ditunjukkan  bawah interaksi  sosial  dalam  bentuk  kerjasama  berada pada dominan pada pernyataan tidak pernah.
Pada  dasarnya  interaksi  sosial  dalam kerangka  asosiatif  ini  masih  dominan  pada pernyataan  tidak  pernah,  atau  dengan  kata  lain masyarakat desa dan perumahan belum sepenuhnya menunjukkan kegiatan yang dilakukan  secara  bersama-sama  atau  upaya “membaur”  yang  lebih  dalam.  Walaupun demikian,  kami  melihat  bahwa  kontruksi  orang perumahan  yang  serba  mewah,  berpendidikan tinggi,  memiliki  pakaian  yang  lebih  bagus  dan lain sebagainya tidak menjadi penghalang utama dalam  landasan  interaksi  antara  masyarakat pedesaan dan perumahan. Bahkan kami melihat terdapat  potensi  kontruksi  nilai-norma  baru ( localize )  yang  dibangun  oleh  masyarakat  desa dan  perumahaan,  diataranya  dengan  sudah  ada upaya  membangun  jalan  bahkan  memperbaiki saluran air secara bersama-sama, saling bertegur sapa  ketika  bertemu  dan  bahkan  membiarkan anak-anak perumahan juga bermain  di  kawasan Desa Cilebut Barat.

## SIMPULAN
S ecara garis besar terdapat tiga aktor yang mendorong  terjadinya  alih  fungsi  lahan  di kawasan  Desa  Cilebut  Barat.  Masing-masing aktor  tersebut  memiliki  kepentingan  serta orientasi  terhadap  alih  fungsi  lahannya  masing- masing.  Ketiga  aktor  tersebut  adalah:  (1) Pengembang  Perumahan:  dengan  kepentingan ekonomi  ekspansional;  (2)  Aparat  Desa  / Pemerintah: dengan kepentingan “memperbaiki”  masyarakat  (dengan  investasi dan berharap terjadinya trickle down effect ); (3) Masyarakat: dengan kepentingan untuk menjaga relasi  sosial,  namun  disatu  sisi  kondisi  tersebut memunculkan  paradoks  solidaritas  ( solidarity paradox ).
Interaksi  antara  masyarakat  perumahan dan  masyarakat  pedesaan  pada  dasarnya menunjukkan hubungan yang saling membutuhkan  (resiprokal).  Dalam  hal  interaksi
yang  sifatnya  asosiatif,  walapun  data  interaksi sosial  dalam  kerangka  asosiatif  ini  masih dominan  pada  pernyataan  tidak  pernah,  atau dengan  kata  lain  masyarakat  desa  dan perumahan  belum  sepenuhnya  menunjukkan kegiatan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama atau  upaya  “membaur”  yang  lebih  dalam. Kondisi  tersebut  juga  senada  dengan  dalam  hal interaksi  yang  bersifat  disosiatif  dimana  data tidak  menunjukkan  sebagian  besar  responden menyatakan “tidak pernah” terhadap perselisihan  atau  konflik  yang  bersifat  laten maupun manifes.
Konstruksi “orang perumahan” yang mewah, eksklusif lambat laun berubah  menjadi  cair  dan  inklusif.  Mereka menjadi  pihak  yang  saling  membutuhkan  dan menjalankan  hubungan  yang  resiprokal  dalam berbagai hal, dari pekerjaan hingga keagamaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada seluruh  pihak  yang  telah  membantu  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Antoro KS. 2010. Konflik-konflik sumberdaya alam di  kawasan  pertambangan  pasir  besi:  studi implikasi  otonomi  daerah  (studi  kasus  di kabupaten  Kulon  Progo  provinsi  daerah istimewa  Yogyakarta).  [tesis].  Bogor  [ID]: Institut Pertanian Bogor. 149 hal.
Catur TB, Joko Purwanto, Rhina Uchyani F dan Susi Wuri  Ani.  2010.  Dampak  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian  Ke  Sektor  Non  Pertanian  Terhadap Ketersediaan  Beras  Di  Kabupaten  Klaten Provinsi  Jawa  Tengah.  Jurnal  Caraka  Tani. [internet].  [dikutip  16  Januari  2016).  Dapat diunduh dari: fp.uns.ac.id/jurnal/caraka%20XXV_1-38-
42.pdf Ever  H.  1994. The  Moral  Economy  of  Trade: Ethnicity  and  Developing  Market. English [UK]: Routledge
Keraf  AS.  2010.  Etika  lingkungan  hidup. Jakarta [ID]: Kompas. 408 hal.
Koentjaraningrat.  1977.  Masyarakat  Desa  Masa Kini.  Jakarta  [ID]:  Universitas  Indonesia Press.
Li TM. 2012. The Will to Improve : perencanaan, kekuasaan  dan  pembangunan.  Jakarta [ID]: Marjin Kiri.
Martono  N.  2011.  Sosiologi  Perubahan    Sosial. Jakarta [ID]: Rajawali Press.
Soekanto,  S.  2010.  Sosiologi  Suatu  Pengantar. Jakarta [ID]: Rajawali Press.
Soemardjan  S.  2009.  Perubahan  Sosial  di
Yogyakarta. Jakarta [ID]: Penerbit
Komunitas Bambu
Tulak  P.  2009.  Analisis  tingkat  kesejahteraan dan  strategi  nafkah  rumahtangga  petani transmigran (studi sosio-ekonomi
perbandingan  di  tiga  kampung  di  Distrik Masni  Kabupaten  Manokwari  Provinsi
Papua Barat). [tesis]. Bogor (ID): IPB
Rahardjo.  2010.  Pengantar  Sosiologi  Pedesaan dan  Pertanian.  Yogyakarta  [ID]:  UGM Press.
Wirawan,  IB.  2012.  Teori-Teori  Sosial  Dalam Tiga  Paradigma  (Fakta  Sosial,  Definisi Sosial,  dan  Perilaku  Sosial).  Jakarta  [ID]: Prenadamedia Group.
Widjanarko.  2006.  Aspek  Pertanahan  Dalam
Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian (Sawah). Prosiding seminar Nasional
Multifungsi  Lahan  Sawah.  Pusat  Penelitian dan Pengembangan BPN, Jakarta.