## Journal of Civil Engineering and Planning
Analisis Uji Laik Fungsi Jalan Aspek Teknis Pada Ruas Jalan Nasional Tambu – Tompe Provinsi Sulawesi Tengah
Andria Fitra 1*
1 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
* andria.mf@gmail.com

## Abstract
Road safety is defined as physical fulfillment of road elements according to its technical requirements and roadside  conditions  so  that  the  road  does  not  contribute  to  traffic  accidents.  The  condition  of  roads  that  meet technical requirements is also called roadworthiness . This paper aims to review safety aspects of road worthiness tests. The study was conducted using qualitative approach based on procedures for roadworthiness test according to  Minister  of  Public  Works  Regulation  No.  11/PRT/M/2010.  Data  from field  test  results  and  surveys  are  then processed  to  obtain  roadworthiness  categories  by  referring  to  six  technical  components,  namely  geometric, pavement structures, bridges, right of way, traffic management and road equipment. The Tambu-Tompe National Road section in Central Sulawesi was chosen as the case study. The results indicated that the segment is categorized as “ Conditional ” where the proportion of “ Eligible ” and “ Conditional ” is 44% and 56%. The results of the study can be used by road authorities to determine priority of fulfillment of road function category.
Keywords: roadworthiness, road safety analysis, road physical inspection, road technical requirements

## Abstrak
Keselamatan jalan merupakan pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan  jalan  sehingga  tidak  menjadi  penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Kondisi  ruas  jalan  yang memenuhi persyaratan teknis disebut juga dengan laik fungsi jalan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek keselamatan dari hasil uji laik fungsi jalan. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif berdasarkan tata cara pelaksanaan uji laik fungsi jalan sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2010. Data hasil uji dan survei lapangan  kemudian  diolah  untuk  mendapatkan  kategori  kelaikan  jalan  dengan  mengacu  pada  enam  komponen teknis, yaitu geometrik, struktur perkerasan, bangunan pelengkap, bagian jalan, manajemen rekasaya lalu lintas dan  perlengkapan  jalan.  Lokasi  yang  ditinjau  adalah  ruas  jalan  nasional  Tambu-Tompe  di  Provinsi  Sulawesi Tengah.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan bahwa  ruas  tersebut  dikategorikan  Laik  Bersyarat  dimana  proporsi Laik Fungsi dan Laik Bersyarat sebesar 44% dan 56%. Hasil penelitian dapat digunakan oleh penyelenggara jalan untuk menentukan prioritas penanganan dalam melakukan pemenuhan kategori kelaikan fungsi jalan.
Kata kunci :  laik fungsi jalan, analisis keselamatan jalan, pemeriksaan fisik jalan, persyaratan teknis jalan.

## 1. Pendahuluan
Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan mengamanatkan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan jalan adalah keselamatan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan bahwa penyelenggara  jalan  wajib  menjaga  keselamatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  jalan  juga  telah  memasukkan  aspek  keselamatan sebagai prinsip dasar dalam kebijakan perencanaan jalan.
Keselamatan jalan merupakan pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan sehingga tidak menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.  Berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2013  tentang  Program  Dekade  Aksi Keselamatan  Jalan,  terdapat  5  pilar  keselamatan  jalan,  yaitu  manajemen  keselamatan  jalan, jalan  yang  berkeselamatan,  kendaraan  yang  berkeselamatan,  perilaku  pengguna  jalan  yang berkeselamatan  dan  penanganan  pasca  kecelakaan  [1].  Penelitian  ini  fokus  pada  pilar  kedua yaitu jalan yang berkeselamatan.
Terdapat dua pendekatan dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan, yaitu pendekatan reaktif dan pendekatan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan apabila pada ruas jalan tersebut sudah terjadi kecelakaan lalu lintas. Melalui pendekatan ini, data kecelakan yang dicatat oleh Korps  Lalu  Lintas  Kepolisian  Republik  Indonesia  diolah  kembali  oleh  penyelenggara  jalan untuk  melihat  aspek  apa  saja  yang  menjadi  penyebab  utama  kecelakaan  lalu  lintas  di  lokasi tersebut. Pendekatan reaktif dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kecelakaan atau tingkat keparahan korban di masa yang akan datang. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menentukan  lokasi  rawan  kecelakaan.  Salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan  metode Angka  Ekivalensi  Kecelakaan  [2].    Namun  demikian,  penelitian  terkait blackspot sangat bergantung  pada  ketersediaan  data  kecelakaan  dari  kepolisian  [3].  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  penelitian  dengan  pendekatan  lain  tanpa  memanfaatkan  data  kecelakaan,  yang disebut dengan pendekatan proaktif.
Pendekatan  proaktif  dilakukan  sebelum  kecelakaan  lalu  lintas  terjadi.  Tujuan pendekatan proaktif adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di suatu ruas jalan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada suatu ruas jalan dan membandingkannya dengan peraturan dan/atau panduan di bidang keselamatan jalan. Terdapat dua metode utama dalam pendekatan proaktif, yaitu audit keselamatan jalan dan uji laik fungsi jalan. Penelitian terkait audit keselamatan juga telah dilaksanakan di berbagai lokasi, antara lain dengan menerapkan formulir audit keselamatan jalan pada lokasi rawan kecelakaan [4].
Metode  lainnya  adalah  dengan  pelaksanaan  uji  laik  fungsi  jalan  dengan  tujuan  untuk memastikan  suatu  ruas  jalan  memenuhi  persyaratan  teknis  jalan.  Uji  laik  fungsi  juga  dapat dilaksanakan untuk menekan terjadinya resiko kecelakaan di jalan [5]. Defisiensi fisik jalan dan tidak memadainya fasilitas jalan merupakan salah satu penyebab kecelakaan yang perlu dicegah dengan  menyediakan  jalan  dan  fasilitas  jalan  yang  layak.  [6]  Namun  demikian,  penelitian terkait uji laik fungsi selama ini hanya terbatas pada penerapan  formulir  uji pada suatu ruas jalan tanpa menjelaskan aspek apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keselamatan pada ruas tersebut.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  aspek  teknis,  sehingga  selain  diketahui  apa kategori  laik  fungsi  ruas  tersebut,  juga  akan  ditinjau  aspek  apa  yang  perlu  diperbaiki  untuk melaksanakan pemenuhan kategori laik fungsi. Penelitian dilakukan pada Ruas Jalan Nasional Tambu – Tompe di Provinsi Sulawesi Tengah. Ruas ini dipilih karena merupakan salah satu ruas yang diprioritaskan untuk dilakukan pemenuhan rekomendasi kelaikan fungsi jalan.

## 2. Tinjauan Pustaka
Bab ini memuat landasan teori dan peraturan perundangan terkait keselamatan jalan dan laik fungsi jalan

## 2.1 Laik Fungsi Jalan
Laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan  persyaratan  administratif.  Pemenuhan  persyaratan  teknis  bertujuan  untuk  memberikan keselamatan  bagi  para  pengguna  jalan  sedangkan  pemenuhan  persyaratan  administratif dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  penyelenggara  jalan  sehingga  jalan tersebut  dapat  dioperasikan  untuk  umum.  Persyaratan  laik  fungsi  jalan  diperlukan  untuk memaksimalkan peran jalan sebagai prasarana transportasi  yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dengan mengurangi tingkat resiko terjadinya kecelakaan di jalan. [7]. Uji laik fungsi jalan juga dilaksanakan untuk memastikan suatu jalan memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis dan ramah lingkungan. [8]
Laik fungsi jalan merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana dinyatakan  bahwa  jalan  umum  hanya  dapat  dioperasikan  setelah  jalan  tersebut  dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif [19]. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan menjabarkan pelaksanaan laik fungsi secara lebih rinci, yaitu uji laik fungsi dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi untuk jalan baru,  dan  dilakukan  secara  berkala  dalam  10  (sepuluh)  tahun  pada  ruas  jalan  yang  sudah beroperasi. [21]
Terdapat tiga kategori kelaikan fungsi suatu ruas jalan, yaitu: (1) laik fungsi, (2) laik fungsi bersyarat, dan (3) tidak laik fungsi. [23]
Suatu  ruas  jalan  dinyatakan  laik  fungsi  secara  teknis  apabila  memenuhi  6  (enam) persyaratan teknis, yaitu struktur perkerasan jalan, bangunan pelengkap jalan, geometri jalan, pemanfaatan  bagian-bagian  jalan,  penyelenggaraan  manajemen  dan  rekayasa  lalu  lintas  dan perlengkapan jalan. Pemenuhan persyaratan komponen jalan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keselamatan jalan. [9]
Suatu  ruas  jalan dinyatakan laik fungsi secara administratif  apabila memenuhi  6 (enam) persyaratan, yaitu administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan.
Dengan demikian, suatu ruas jalan dinyatakan laik fungsi apabila memenuhi 12 (dua belas) persyaratan, yaitu 6 (enam) persyaratan teknis dan 6 (enam) persyaratan administratif. Apabila terdapat  1  (satu)  syarat  yang  tidak  dipenuhi,  baik  syarat  teknis  maupun  syarat  administratif, maka ruas tersebut dinyatakan sebagai ruas laik bersyarat. Kategori laik fungsi berlaku sampai suatu keadaan dimana jalan tersebut dipandang perlu untuk dievaluasi kembali, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  11/PRT/M/2010,  kategori  laik fungsi bersyarat  adalah kondisi  suatu  ruas jalan yang memenuhi  sebagian persyaratan teknis sebagaimana disebutkan di atas, namun masih mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan, dan memiliki paling tidak dokumen penetapan status jalan. Khusus untuk jalan baru, ruas jalan dengan kategori laik fungsi beryarat dapat  dioperasikan untuk umum setelah dilakukan perbaikan teknis sesuai rekomendasi tim uji laik fungsi jalan. Untuk jalan eksisting, ruas jalan dengan kategori laik bersyarat dapat dioperasikan bersamaan dengan perbaikan teknis sesuai rekomendasi tim uji laik fungsi jalan.
Kategori  tidak  laik  fungsi  merupakan  suatu  kondisi  suatu  ruas  jalan  yang  sebagian komponen  jalannya  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  sebagaimana  disebutkan  di  atas sehingga  ruas  jalan  tersebut  tidak  mampu  memberikan  keselamatan  bagi  pengguna  jalan dan/atau  tidak  memiliki  dokumen  jalan  sama  sekali.  Ruas  jalan  dengan  kategori  tidak  laik

## Journal of Civil Engineering and Planning
fungsi  tidak  dapat  dioperasikan  untuk  umum.  Ketidaklaikan  fungsi  suatu  ruas  jalan  berlaku sampai jalan tersebut diperbaiki dan dievaluasi kembali kelaikannya.
Syarat teknis di dalam laik fungsi jalan sejalan dengan komponen yang diperiksa dalam pelaksanaan audit keselamatan jalan, yaitu: alinemen jalan, potongan melintang, persimpangan, rambu lalu lintas dan penerangan, marka jalan dan delineasi, serta fasilitas pejalan kaki. [10] Kelaikan suatu jalan juga dapat diartikan bahwa jalan tersebut telah memenuhi Norma, Standar, Pedoman, dan Manual  (NSPM) Bidang Jalan yang meliputi (a) pekerjaan tanah, (b) pondasi jalan, (c) perkerasan aspal, (d) perkerasan beton, (e) bahu jalan dan drainase, dan (f) fasilitas perlengkapan  jalan.  [11]  Komponen  jalan  seperti  geometri  jalan,  kondisi  permukaan  jalan, hazard sisi jalan, bangunan pelengkap jalan, dan perlengkapan jalan memiliki dampak penting terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas di suatu ruas jalan. [12]
Untuk meningkatkan keselamatan infrastruktur jalan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, antara lain memperbaiki bentuk jalan seperti lebar jalan dan kemiringan, serta menerapkan  teknologi  lalu  lintas  seperti  pemasangan  kamera  kecepatan  kendaraan  ( speed camera ). [13] Perbaikan kondisi infrastruktur jalan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan juga  dapat  mengendalikan  faktor  resiko  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas.  [14]  Hasil  uji  laik fungsi  dapat  digunakan  sebagai  dasar  penentuan  rekomendasi  apa  yang  tepat  untuk meningkatkan kondisi keselamatan pada suatu ruas jalan.

## 2.2 Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan
Pelaksanaan  Uji  Laik  Fungsi  Jalan  meliputi  pemeriksaan  fisik  jalan  dan  pemeriksaan dokumen  penyelenggaran  jalan  dengan  membandingkan  kondisi  suatu  ruas  jalan  dengan persyaratan  teknis  maupun  administratif  sesuai  peraturan  perundangan  di  bidang  jalan.  [24] Tata  Cara  dan  Persyaratan  Laik  Fungsi  Jalan  diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor  11/PRT/M/2010.  Pemeriksaan  dilakukan  oleh  tim  uji  laik  fungsi  jalan  yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
Tim Uji Laik Fungsi Jalan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, unsur penyelenggara lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  serta  unsur  Kepolisian.  Tim  Uji  Laik  Fungsi  terdiri  dari  para  ahli jalan  yang  meliputi  bidang  teknik  jalan,  geoteknik  jalan,  teknik  jembatan,  teknik  lalu lintas/transportasi,  lingkungan  jalan  dan  administrasi  jalan.  Jika  dibutuhkan,  Tim  Uji  Laik Fungsi dapat terdiri dari unsur lembaga penelitian jalan, perguruan tinggi, asosiasi ahli jalan, dan atau unsur lain yang memenuhi kriteria.
Secara  umum,  terdapat  lima  tahap  pelaksanaan  kelaikan  fungsi  jalan,  yaitu:  tahap persiapan, tahap pengujian dan penyusunan berita acara, tahap sertifikasi, tahap publikasi, dan tahap pengawasan yang meliputi evaluasi dan pencapaian kelaikan fungsi [26]. Tahap persiapan meliputi  pembentukan  dan  penetapan  tim,  pembagian  tugas  antar  anggota  tim,  penyiapan formulir  dan  alat  uji  di  lapangan,  penetapan  metode  uji,  penyediaan  dokumen  teknis  jalan seperti  desain  teknis  rinci  ( detailed  engineering  design ),  gambar  teknis  terbangun  ( as  built drawing ), dan dokumen lainnya.
Tahap pengujian merupakan pelaksanaan penilaian terhadap komponen yang diuji sesuai persyaratan  teknis  dan  administrasi  sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Tahap  ini  juga  memuat pengolahan  data  hasil  uji  untuk  menarik  kesimpulan  mengenai  kategori  kelaikan  serta penyusunan  rekomendasi  untuk  pemenuhan  persyaratan  serta  jangka  waktu  yang  diberikan. Penilaian  dilaksanakan  melalui  survei  lapangan  untuk  melakukan  pengamatan/pemeriksaaan langsung  dan  membandingkan  kondisi  aktual  di  lapangan  dengan  peryaratan  teknis  sesuai peraturan  yang  berlaku.  Setelah  pengujian  dilakukan,  dilaksanakan  penyusunan  berita  acara yang menentukan status kelaikan fungsi jalan, rekomendasi pemenuhan, dan waktu pemenuhan rekomendasi.

## Journal of Civil Engineering and Planning
Uji laik fungsi jalan dilakukan dengan pemeriksaan fisik jalan serta pengisian formulir dan pengumpulan  data  secara  manual.  Inspeksi  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat keselamatan suatu jalan. [15] Dalam pelaksanannya, hasil uji laik fungsi sangat ditentukan oleh waktu, cuaca dan ketelitian tim uji. [16] Alat yang digunakan dalam pelaksanaan pengujian laik fungsi jalan antara lain GPS (Global Positioning System), alat ukur panjang dorong, alat ukur panjang gulung dengan panjang 50 (lima puluh) meter, dan alat dokumentasi. [17] Pengujian dilaksanakan dengan mengukur penyimpangan kondisi lapangan terhadap standar teknis. [18]
Makalah  ini  membahas  hasil  pelaksanaan  tahap  kedua,  yaitu  tahap  pengujian  kelaikan fungsi jalan, dan tidak menjabarkan tahap lainnya seperti tahap persiapan, sertifikasi, publikasi dan pengawasan.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif berdasarkan tata cara pelaksanaan uji laik fungsi jalan sesuai Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2010. Penulisan diawali dengan tinjauan pustaka bidang jalan, pengumpulan data sekunder, dan survei lapangan. Data hasil uji dan  survei  lapangan  kemudian  diolah  untuk  mendapatkan  kategori  kelaikan  jalan  dengan mengacu kepada enam komponen teknis laik fungsi jalan.

## 3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  terdapat  pada  Ruas  Jalan  Nasional  Tambu  –  Tompe,  Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.  Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 [25], Ruas Tambu -Tompe memiliki nomor ruas 015  dan  memiliki  panjang  21,83  km.  Ruas  ini  berjarak  89  km  dari  Kota  Palu,  yaitu  di  KM 89+000 s.d KM 110+883. Ruas Jalan Tambu –  Tompe merupakan bagian dari Lintas Pantai Barat Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Gorontalo. Ruas  jalan  ini  dilewati  oleh  lalu  lintas  dari  Kota  Palu  menuju  Kota  Tolitoli.  Peta  lokasi penelitian sebagaimana tergambar di bawah ini:
Gambar 1. Lokasi Penelitian Sumber : Google Earth

## Journal of Civil Engineering and Planning
Vol. 1, No. 2 | 2020

## 3.2 Data Teknis
Data teknis  diambil dari hasil pengujian  yang  dilakukan oleh Tim  Uji  Laik  Fungsi Jalan yang terdiri  dari unsur Balai  Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu, Balai Pengelola Transportasi  Darat  (BPTD) Wilayah XX Provinsi  Sulawesi  Tengah, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Uji laik fungsi  jalan  dilaksanakan  pada  Bulan  September  Tahun  2019.  Data  Ruas  Jalan  yang  diuji sebagai berikut:
Nama Ruas Jalan : Tambu – Tompe Nomor Ruas : 015 Panjang Ruas : 21,83 km Lokasi Ruas : Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah Sistem Jaringan Jalan : Primer (Antar Kota) Status : Nasional Fungsi : Kolektor Kelas Prasarana : Jalan Sedang Kelas Penggunaan : Kelas III Medan Jalan : Datar

## 3.3 Prosedur Penelitian
Penelitian  dimulai  dengan  kajian  literatur,  pengumpulan  data,  survei  lapangan,  dan pengolahan data sebagaimana ditampilkan dalam bagan alir di bawah ini.
Gambar 2. Bagan Alir Tahapan Kegiatan. Sumber: Hasil Analisa, 2020
Prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data hasil uji laik fungsi jalan nasional ini terdiri dari 4 (empat) tahapan:
1. Tahap pertama adalah pengumpulan hasil uji laik fungsi jalan nasional pada Ruas Jalan Tambu – Tompe yang diperoleh melalui Tim Uji Laik Fungsi Jalan BPJN XIV Palu
2. Tahap  kedua  adalah  pengumpulan  data  jalan  nasional  yang  terdiri  dari  data  rencana penanganan pemeliharaan jalan, data geometrik jalan, data bangunan pelengkap jalan, dan data lalu lintas.
3. Tahap  ketiga  adalah  pelaksanaan  survei  lapangan  untuk  memvalidasi  data  sekunder yang telah dikumpulkan
4. Tahap  keempat  adalah  pengolahan  dana  hasil  uji  laik  fungsi  jalan  dan  hasil  survei lapangan serta analisis data keselamatan jalan berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan.
Data yang digunakan adalah formulir uji laik fungsi jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran  Peraturan  Menteri  PU  Nomor  11/PRT/M/2010  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan Laik Fungsi Jalan. Formulir sebagaimana dimaksud terdiri dari 6 (enam) syarat teknis, 38 (tiga puluh delapan) komponen, dan 14 (empat belas) sub-komponen.
Formulir  persyaratan  administrasi  tidak  dinilai  dalam  penelitian  ini,  karena  lingkup penelitian  terbatas  pada  aspek  keselamatan  jalan  yang  diwakili  oleh  persyaratan  teknis,  dan tidak membahas isu terkait kepastian hukum.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Bab ini memuat hasil uji laik fungsi jalan untuk setiap persyaratan teknis, analisis data, dan interpretasi terhadap temuan yang terdapat di lapangan.

## 4.1. Hasil Uji Laik Fungsi Jalan
Berdasarkan formulir uji laik fungsi jalan yang telah diisi oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan diketahui  bahwa  dari  total  38  komponen,  terdapat  12  komponen  yang  masuk  kategori “ laik fungsi ” ,  15  komponen  yang  masuk  kategori “ laik  bersyarat ” ,  dan  11  komponen  yang  tidak dinilai sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

## Tabel 4.1 Hasil Uji Laik Fungsi Jalan Tambu - Tompe
No Persyaratan Teknis Jumlah Komponen Laik Fungsi Laik Bersyarat Tidak Dinilai 1 Geometrik Jalan 4 3 1 0 2 Struktur Perkerasan Jalan 3 1 2 0 3 Struktur Bangunan Pelengkap Jalan 6 1 4 2 4 Pemanfatan Bagian-Bagian Jalan 3 2 1 0 5 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 7 1 3 3 6a Perlengkapan Jalan yang Terkait Langsung 7 2 2 3 6b Perlengkapan Jalan yang Tidak Terkait Langsung 8 2 3 3 Total                                   38 12                      15                     11

## Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  dari  27  komponen  yang  dinilai,  44% merupakan  kategori  laik  fungsi  dan  56%  merupakan  kategori  laik  bersyarat.  Adapun  11 komponen yang tidak dinilai dikarenakan komponen tersebut tidak terdapat di lapangan, seperti ponton, tempat parkir, separator, pulau jalan, trotoar, patok batas seksi, pagar jalan dan tempat istirahat.
Pembahasan lebih lanjut untuk masing-masing peryaratan teknis dijelaskan dalam sub- bab di bawah ini.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 1, No. 2 | 2020

## 4.2. Geometrik Jalan
Komponen geometrik jalan terdiri dari 4 (empat) sub-komponen dan 14 (empat belas) fokus  pengujian.  Sub-komponen  yang  diuji  antara  lain  potongan  melintang  badan  jalan, alinemen  horizontal,  alinemen  vertikal,  dan  koordinasi  alinemen  horizontal  dan  vertikal. Terdapat  2 fokus pengujian yang dinyatakan laik  bersyarat,  yaitu potongan melintang badan jalan, lajur lalu lintas dan bahu jalan. Pada KM 89+000 s.d. 90+400 sering terjadi banjir rob yang menutupi lajur lintas dan terdapat kemiringan bahu jalan yang kurang dari 6% sehingga tidak dapat mengalirkan air ke drainase.
Walaupun  12  fokus  pengujian  lainnya  termasuk  kategori  laik  fungsi,  namun dikarenakan terdapat 2 fokus pengujian yang laik bersyarat, maka komponen geometrik jalan dinyatakan laik bersyarat (LS).
Gambar 3. Pengujian Komponen Geometrik Jalan. Sumber: BPJN XIV Palu, 2019

## 4.3. Struktur Perkerasan Jalan
Komponen  struktur  perkerasan  jalan  terdiri  dari  tiga  sub-komponen,  yaitu  jenis perkerasan jalan, kondisi perkerasan jalan, dan kekuatan konstruksi jalan. Kondisi perkerasan jalan dibagi menjadi beberapa fokus pengujian, antara lain kerataan jalan, kedalaman lubang, intensitas  lubang,  lebar  retak,  intensitas  retak,  kedalaman  alur,  intensitas  alur,  tekstur perkerasan dan aspal yang meleleh. Fokus pengujian yang dinilai laik antara lain kerataan jalan, dengan nilai International Roughness Index (IRI) 4,41 m/km masih memenuhi standar yaitu di bawah 8 m/km. Pada ruas tersebut terdapat beberapa lubang dengan intensitas 25 m 2 /km, masih sesuai dengan standar yaitu di bawah 40 m 2 /km.
Fokus pengujian yang dinilai laik bersyarat antara lain intensitas retak, dengan nilai 120 m 2 /km, melebihi standar 100 m 2 /km. Pada jalan tersebut juga terdapat retak dengan lebar 15 mm  yang  melebihi  standar  6  mm.  Sebagian  tekstur  permukaan  jalan  tidak  rata  pada  KM 90+200, dan terdapat kerusakan struktural pada beberapa titik dari KM 89+000 sampai dengan KM 111+000.
Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen Struktur Perkerasan Jalan dinyatakan laik bersyarat (LS).
Gambar 4. Kerusakan permukaan jalan pada KM 90+200.
Sumber: BPJN XIV Palu, 2019

## 4.4. Struktur Bangunan Pelengkap Jalan
Bangunan  Pelengkap  Jalan  terdiri  dari  jembatan,  lintas  atas,  lintas  bawah,  ponton, gorong-gorong, tempat parkir, tembok penahan tanah, dan saluran tepi jalan. Ponton dan tempat parkir tidak dinilai karena tidak terdapat di lapangan. Ruas Jalan Tambu – Tompe memiliki 5 (lima) jembatan beton bertulang dan 1 (satu) jembatan rangka baja. Lebar lajur lalu lintas di jalan sama dengan di jembatan, oleh karena itu fokus pengujian jalur lalu lintas dinyatakan laik fungsi.  Namun  demikian,  pada  KM  90+450  dan  KM  92+000  terdapat  kerusakan  pada  oprit jembatan, sehingga fokus pengujian pada kerusakan jembatan dinyatakan laik bersyarat.
Pada sub-komponen gorong-gorong, terdapat gorong-gorong di KM 90+200 yang tidak berfungsi  mengalirkan  air  secara  optimal.  Selain  itu  terdapat  kepala  gorong-gorong  di  KM 108+400  dan  KM  109+500  yang  terletak  di  ruang  manfaat  jalan.  Dengan  demikian,  sub- komponen ini dinyatakan laik bersyarat.
Pada sub-komponen tembok penahan tanah  (TPT), seluruh TPT eksisting dinyatakan laik  fungsi,  namun  dikarenakan  pada  KM  94+300  s.d.  KM  98+200  terdapat  lokasi  dengan potensi  longsor  tinggi  dimana  dibutuhkan  pemasangan  TPT  baru,  oleh  karena  itu  sub- komponen ini dinyatakan laik bersyarat. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian pada seluruh sub-komponen, maka komponen struktur bangunan pelengkap jalan dinyatakan Laik Bersyarat (LS).
Gambar 5. Kerusakan pada oprit jembatan. Sumber: BPJN XIV Palu, 2019

## 4.5. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan
Komponen ini terdiri dari ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja). Berdasarkan pengukuran di lapangan, lebar rumaja adalah 10 m, lebih kecil dari persyaratan teknis untuk kelas jalan sedang selebar 13 m. Tinggi rumaja 5 m di atas permukaan jalan dan 1,5 m di bawah permukaan jalan memenuhi persyaratan teknis.
Pada KM 101+000 terdapat gangguan rumaja berupa bangunan liar pada pasar. Untuk itu, pada sub-komponen rumaja dinyatakan laik bersyarat.
Berdasarkan  pengukuran  di  lapangan,  lebar  rumija  13  m,  belum  memenuhi  standar minimal  lebar  rumija  jalan  sedang  sebesar  15  m.  Pemanfaatan  rumija  digunakan  untuk pengamanan tanah milik jalan dan penempatan utilitas berupa tiang listrik dan kabel telepon pada sisi luar rumija dan tidak berpotensi membahayakan pengguna jalan. Untuk itu, kategori pada sub-komponen ini dinyatakan laik fungsi.
Lebar ruwasja sesuai hasil ukur adalah 2 m, belum sesuai dengan standar minimal lebar ruwasja  jalan  kolektor  primer  sebesar  10  m.  Namun  demikian  kondisi  ruwasja  dinilai  tetap berkeselamatan  karena  tidak  mengganggu  jarak  pandang  pengguna  jalan  dan  pengamanan fungsi  jalan.  Oleh  karena  itu  sub-komponen  ini dinyatakan  laik  fungsi.  Berdasarkan  analisis ketiga  sub-komponen  di  atas,  komponen  pemanfaatan  bagian-bagian  jalan  dinyatakan  laik bersyarat, utamanya dikarenakan adanya gangguan pada rumaja seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.
Gambar 6. Gangguan pada Rumaja.
Sumber: BPJN XIV Palu, 2019

## 4.6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Komponen ini terdiri dari 7 (tujuh) sub-komponen yaitu marka, rambu, separator, pulau jalan, trotoar, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan tempat penyeberangan. Tiga sub- komponen yang tidak dinilai karena tidak dibutuhkan di lapangan adalah separator, pulau jalan dan  trotoar.  Sub-komponen  marka  jalan  dinilai  laik  bersyarat  karena  pada  beberapa  lokasi seperti di KM 92+600, KM 98+360, dan KM 107+000 belum dilengkapi dengan marka.
Sub-komponen  rambu  dinilai  laik  bersyarat  dikarenakan  tidak  lengkapnya  rambu larangan, rambu peringatan, dan rambu petunjuk, antara lain pada KM 94+300 s.d KM 98+200. Alat  Pemberi  Isyarat  Lalu  Lintas  (APILL)  berupa  lampu  kuning  berkedip  dinyatakan  laik karena  ditempatkan  sebelum  pertigaan  dengan  tujuan  mengurangi  kecelakaan  lalu  lintas  di persimpangan.  Tempat  penyeberangan  dinilai  laik  bersyarat  karena  tidak  terdapatnya  zebra cross pada KM 92+600 dan KM 107+700 serta tempat penyeberangan yang ada (di KM 98+700 dan 103+300) belum dilengkapi dengan rambu dan lampu penerangan yang memadai.
Berdasarkan  hasil  survei  di  atas,  disimpulkan  bahwa  komponen  manajemen  dan rekayasa lalu lintas mendapat kategori laik bersyarat (LS).
Gambar 7. APILL di Ruas Tambu - Tompe.
Sumber: BPJN XIV Palu, 2019

## 4.7. Perlengkapan Jalan yang Terkait Langsung dengan Pengguna Jalan
Perbedaan  utama  komponen  ini  dengan  komponen  sebelumnya  adalah  komponen sebelumnya fokusnya pada ada atau tidaknya fasilitas, sedangkan pada komponen ini fokusnya pada ukuran dimensi fasilitas yang ada. Komponen ini terdiri dari sub-komponen yang hampir sama dengan sub-komponen sebelumnya, yaitu marka, rambu, separator, pulau jalan, trotoar, APILL, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
Sub-komponen  marka  dinilai  sebagai  laik  bersyarat,  dikarenakan  marka  tengah berwarna  putih,  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  67  Tahun 2018 yang menyatakan bahwa marka tengah untuk jalan nasional harus berwarna kuning.  Sub- komponen rambu dinilai laik karena ukuran daun rambu yang terpasang sudah sesuai dengan standar  yaitu  750  mm,  tinggi  daun  rambu  1,8  m  dari  permukaan  jalan  sudah  sesuai  dengan standar, dan jarak tiang rambu 1,5 m dari tepi lajur lalu lintas sudah sesuai dengan standar yang berlaku.
Sub-komponen fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dinilai laik bersyarat, karena  pada  tempat  penyeberangan  di  KM  98+700,  KM  103+300  dan  KM  107+300  tidak terdapat lampu penerangan jalan.
Dengan  demikian,  maka  komponen  perlengkapan  jalan  yang  terkait  langsung dinyatakan sebagai laik bersyarat (LS).
Gambar 8. Pengukuran dimensi daun rambu. Sumber: BPJN XIV Palu, 2019
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 1, No. 2 | 2020

## 4.8. Perlengkapan Jalan yang Tidak Terkait Langsung dengan Pengguna Jalan
Komponen  ini  terdiri  dari  sub-komponen  patok  pengarah,  patok  kilometer,  patok hectometer,  patok  rumija,  patok  batas  seksi,  pagar  jalan,  tempat  istirahat,  dan  fasilitas perlengkapan  keamanan  bagi  pengguna  jalan.  Sub-komponen  patok  batas  seksi,  pagar  jalan, dan tempat istirahat tidak dinilai karena tidak dibutuhkan di lapangan.
Sub-komponen patok pengarah dinilai laik fungsi karena letak, bentuk, dan warna patok telah  sesuai  dengan  standar,  serta  penempatannya  di  sisi  luar  badan  jalan  yang  tidak membahayakan  pengguna  jalan.  Patok  kilometer  dinilai  laik  fungsi  karena  patok  tersebut terpasang setiap kilometer, dimulai dari KM 89+000 s.d KM 111+000. Dimensi, bentuk, dan letak patok km sudah sesuai dengan standar.
Patok hektometer yang seharusnya dipasang setiap 100 m tidak ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, sub-komponen ini dikategorikan laik bersyarat. Patok rumija hanya tersedia pada beberapa lokasi. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang menyatakan bahwa patok rumija harus terpasang sepanjang ruas dengan interval 50 m. Untuk itu, sub-komponen ini dinyatakan laik bersyarat.
Sub-komponen  fasilitas  perlengkapan  keamanan  bagi  pengguna  jalan  terdiri  dari  rel pengaman  dan  pos  polisi  di  badan  jalan.  Rel  pengaman  belum  terpasang  pada  semua  lokasi yang membutuhkan, oleh karena itu sub-komponen ini dinyatakan sebagai laik bersyarat. Pos polisi di badan jalan tidak dibutuhkan.
Dengan  demikian,  berdasarkan  analisis  di  atas,  disimpulkan  bahwa  komponen perlengkapan jalan yang tidak terkait langsung dengan pengguna jalan dinyatakan laik bersyarat (LS).
Gambar 9. Patok pengarah sebelum jembatan.
Sumber: BPJN XIV Palu, 2019

## 5. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  penelitian  tersebut,  diketahui  bahwa  salah  satu  cara  menilai  aspek keselamatan  jalan  adalah  dengan  melakukan  uji  laik  fungsi  jalan.  Makalah  disusun  untuk menilai sejauh mana Ruas Jalan Tambu-Tompe memenuhi kategori kelaikan fungsi jalan. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Ruas  Jalan  Tambu-Tompe  masuk  ke  dalam  kategori  ‘Laik Bersyarat’ dikarenakan proporsi laik fungsi dan laik bersyarat adalah 44% dan 56%. Penelitian ini  dapat  digunakan  untuk  membantu  penyelenggara  jalan  dalam  menentukan  prioritas penanganan kelaikan fungsi jalan.

## 6. Ucapan Terimakasih
Terimakasih  diucapkan  kepada  Tim  Uji  Laik  Fungsi  Jalan  Balai  Pelaksanaan  Jalan Nasional XIV Palu yang telah memberikan data hasil pengujian.

## Daftar Pustaka

## Jurnal
[1] N.L.P.Shinta, et al., “Cipularang toll road safety audit of traffic signs and road markings,” TICATE, IOP Conf Series: Materials Science and Engineering 508, 2019.
[2] A. Darmawan, Z. N. Arifin, “Analisis Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot) di Jalan Tol Jagorawi,” Construction and Material Journal, vol. 2 no. 1, 2020, pp.40-45.
[3] N. Wanto, et.al. “Analisis Kecelakaan Lalulintas pada Area Blackspot Ruas Jalan Lintas Sumatra Duri-Pekanbatu Kabupaten Bengkalis”, Jurnal Teknik vol. 14, no. 1, 2020, pp.9-15.
[4] G. H. Perdana, et.al. “Identifikasi Blackspot pada Ruas Jalan Nasional di Jember,” Universitas Jember, vol. 9, no. 12020, pp.51-60.
[5] D. Riad, R. Anggraini, S.M. Saleh, “Analisis Laik Fungsi Jalan Dalam Mewujudkan Jalan yang Berkeselamatan,” Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala,vol. 6, no 3, pp 261-270, 2017.
[6] T. Tjahjono, “Upaya Peningkatan Keselamatan Pada Jalan Nasional Indonesia,” Jurnal Transportasi,vol. 16, no 2, pp 143-150, 2017.
[7] O. Firdauz, “Evaluasi Standar Laik Fungsi Jalan Sebagai Upaya Mewujudkan Jalan Berkeselamatan Pada Ruas Jalan Nasional di Pulau Bangka”, Universitas Bangka Belitung, 2018.
[8] J. Syifaul, et al., “Kajian Laik Fungsi Jalan: Studi Kasus pada Jalan Provinsi nomor Ruas 171 Pare - Kediri KM 8-KM 22”, Universitas Brawijaya, 2016.
[9] L. Hakim, “Analisis Pengaruh Komponen Jalan Terhadap Capaian Laik Fungsi Jalan Tol: Studi Kasus Ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi”, Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, vol. 8, no. 2, 2017.
[10] S. SanMithra, N. Naveen, M.S. Renuka, “Road Safety Audit of the Noida-Greater Noida Expressway,” ijrar, vol.6 issue 1, 2019.
[11] A.C.Sutandi, A.T.Mulyono, “Application of Road Engineering NSPM Action Programs on Sub-National Roads in Indonesia,” International Journal on Advances Science Engineering Information Technology, vol.9, no. 1,  2019.
[12] A. Pembuain, S. Priyanto, L.B.Suparma, “The effect on Road Infrastructure on Traffic Accidents,” Advances in Engineering Research, vol. 186, 2018.
[13] B. Wang, C. Wu, “Using an evidence-based safety approach to develop China's road safety strategies,” Journal of Global Health, vol.9 no.2, 2019.
[14] S. Martinez, R. Sanchez, P. Y. Pagans, “Road Safety: challenges and opportunities in Latin America and the Caribbean,” Latin America Economic Review, 28:17, 2019.
[15] N. Tanan, W. Putranto, A. Solihin. "Pemanfaatan Kendaraan Survei Jaringan Jalan Untuk Mengumpulkan Data Uji Laik Fungsi Jalan,” Jurnal Jalan Jembatan , vol. 36, no. 2, pp. 103– 116, 2019.
[16] J. Adwang, “Analisa Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Tumora (Bts. Kab. Parimo) - Tambrana Nomor Ruas 31 Km. 157+800 s.d. KM 168+000 Provinsi Sulawesi Tengah,” Tekno. , vol. 17, no. 74, 2020.
[17] E. Ansori, K.H. Putra, “Analisis Laik Fungsi Jalan pada Ruas Jalan Gresik Kota Surabaya Guna Mewujudkan Jalan Berkeselamatan,” 2019.
[18] A. Aswat, S. Tou, K. Umami, N. San, “Studi Layak Fungsi Jalan Kolektor di Kota Ternate Tengah,” Journal of Science and Engineering, unkhair, 2019, pp.34-40.

## Undang-Undang
[19] Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan,” Sekretaruat Negara Republik Indonesia, 2004.
[20] Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Sekretaruat Negara Republik Indonesia, 2009.
[21] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan,” Sekretaruat Negara Republik Indonesia, 2006.
[22] Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan,” Sekretaruat Negara Republik Indonesia, 2013.

## Journal of Civil Engineering and Planning
Vol. 1, No. 2 | 2020
[23] Republik Indonesia, “Peraturan Menteri No 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan,” Kementerian Pekerjaan Umum, 2010.
[24] Republik Indonesia, “Peraturan Menteri No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan,” Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.
[25] Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional”, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015.

## Buku
[26] Direktorat Jenderal Bina Marga, Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Fungsi Jalan , Kementerian Pekerjaan Umum, 2014