INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8126-8138 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
Winda Pertiwi 1 ✉ , Firdaus 2 , Nurahim Rasudin 3
Universitas Riau
Email: winda.pertiwi005@student.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemanfaatan  lagu  dan  musik  secara  komersial  di  kafe  tanpa  membayar  royalti  kepada pemegang hak cipta merupakan permasalahan yang banyak terjadi, termasuk di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan/atau musik oleh pelaku usaha kafe di wilayah tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melibatkan wawancara dan studi kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  pembayaran  royalti belum terlaksana dengan baik karena minimnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha kafe  tentang  perlindungan hak cipta dan kewajiban membayar royalti.  Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta serta memberikan dukungan  bagi  para  musisi  dalam  mengelola  hak  cipta  atas  ciptaan.  Kesimpulannya, diperlukan  komitmen  dan  sinergi  dari  berbagai  pihak  untuk  mewujudkan  kepatuhan pembayaran  royalti  demi  menghormati  karya  intelektual  dan  mendukung  keberlanjutan industri musik.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Hak Cipta, Royalti, Pelaku Usaha Kafe.

## Abstract
Commercial use of songs and music in cafes without paying royalties to copyright holders is a frequent problem, including in Sail Sub-district, Pekanbaru City. This research aims to examine the responsibility of royalty payments to copyright holders of songs and/or music by café businesses in the area as well as efforts that can be made to improve compliance. The research method used is empirical juridical with  interview  method  and  literature  study.  The  results  showed  that  the  responsibility  of  royalty payments has not been implemented properly due to lack of understanding and awareness of café business actors about copyright protection and the obligation to pay royalties. Efforts that can be made are to increase socialization and education about copyright and provide support for musicians in managing copyright for their creations. In conclusion, commitment and synergy from various parties are needed to realize royalty payment compliance in order to respect intellectual work and support the sustainability of the music industry.
Keyword: Responsibility, Copyright, Royalties, Copyright Holders, Café Busimess Owners

## PENDAHULUAN
Lagu dan/atau musik merupakan seni yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari We Are Social, Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara  dengan  jumlah  pengguna  streaming  musik  tertinggi  di  dunia,  dengan  50,3% pengguna internet di dalam negeri secara rutin mendengarkan lagu setiap minggunya pada kuartal  III/2022  (Sadya,  2023).  Mayoritas  penduduk  Indonesia,  yaitu  sebanyak  88% responden, mengaku sering mendengarkan lagu dalam negeri melalui platform streaming musik menurut survei Jakpat yang dirilis pada 27 Januari 2023 (Sadya, 2023).
Sebagai  suatu  bentuk  seni,  lagu  dan/atau  musik  dilindungi  secara  hukum  sebagai ciptaan atau hasil karya cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait pembayaran royalti atas penggunaan  lagu  dan/atau  musik  terhadap  layanan  publik  bersifat  komersial  melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun sayangnya, telah terjadi pengabaian atas aturan pemerintah ini oleh sekelompok pelaku usaha kafe, salah satunya di Kota Pekanbaru (Prawira, 2020).
Kafe merupakan salah satu bentuk layanan publik bersifat komersial yang mengalami peningkatan  jumlah  di  Kota  Pekanbaru  setiap  tahunnya.  Menurut  Ibu  Ade  Inggriani,  ST selaku Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kota Pekanbaru, dalam kurun 2020- 2023 terjadi penambahan sebanyak 122 kafe (A. Inggriani, komunikasi pribadi, 5 Februari 2024).  Pertumbuhan  kafe  paling  signifikan  terjadi  di  Kecamatan  Sail  yang  dekat  dengan pusat kota, karena merupakan kawasan strategis untuk berjualan (Heru, 2023).
Melalui pra-riset yang dilakukan penulis terhadap 3 kafe di Kecamatan Sail pada 22
Juni 2023, ditemukan bahwa ketiga kafe tersebut tidak membayar royalti atas pemutaran lagu maupun pertunjukan live music. Alasan yang dikemukakan antara lain karena merasa telah berjasa mempopulerkan lagu yang diputar sehingga dianggap sebagai tindakan timbal balik (I. Nugraha, komunikasi pribadi, 22 Juni 2023; T.M. Putri, komunikasi pribadi, 22 Juni 2023), serta adanya royalti dianggap memberikan kerugian bagi pihak kafe (D. Pemilik Kafe S, komunikasi pribadi, 22 Juni 2023).
Fenomena serupa juga ditemui pada penyanyi kafe reguler di Pekanbaru. Berdasarkan keterangan Syasha Mellya, sebagai talent, ia tidak pernah membayar royalti karena urusan tersebut dianggap merupakan tanggung jawab pihak kafe yang mengundangnya tampil (S. Mellya,  komunikasi  pribadi,  5  April  2023).  Padahal  menurut  Direktur  Jenderal  Kekayaan Intelektual  Freddy  Haris,  penampilan  band  atau live  music  seharusnya  tetap  dikenakan royalti sesuai ketentuan yang berlaku (Wardani & Fernandez, 2023).
Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain skripsi oleh Shofa Rizkina Pratiwi.A  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau  tahun  2023  yang  berjudul  "Pelaksanaan Pembayaran  Royalti  Pada  Lagu  yang  di  Gunakan  Oleh  Radio  di  Pekanbaru  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan  Musik"  (Pratiwi.A,  2023).  Penelitian  tersebut  membahas  implementasi  PP  tentang Pengelolaan  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  dan  Musik  yang  digunakan  oleh  radio  dengan menggunakan  teori  natural  right  dan  teori  kebermanfaatan.  Perbedaannya  dengan penelitian ini adalah pada fokus objek penelitian yaitu kafe sebagai layanan publik bersifat komersial, serta penggunaan teori natural right dan teori tanggung jawab hukum.
Penelitian  lain  yang  terkait  adalah  skripsi  oleh  Sri  Wulandari  dari  Fakultas  Hukum Universitas  Riau  tahun  2022  dengan  judul  "Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Lagu  yang  di Nyanyikan Ulang (Cover) untuk Kepentingan Komersial Berasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta". Penelitian tersebut membahas bagaimana pengaturan terhadap lagu yang dinyanyikan ulang untuk kepentingan komersial dengan menggunakan jenis  penelitian  hukum  normatif  (Wulandari,  2022).  Perbedaannya  dengan  penelitian  ini terletak pada aspek yuridis empiris yang digunakan serta fokus pada tanggung jawab dan upaya yang dapat dilakukan, sehingga fakta yang ditemukan nantinya akan berbeda.
Berdasarkan  fenomena  dan  kajian  penelitian  terdahulu  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  tanggung  jawab  pembayaran  royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan/atau musik oleh pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  melibatkan wawancara,  dan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum hak cipta serta menjadi masukan bagi instansi terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan pembayaran royalti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau yang dikenal juga sebagai  penelitian  hukum  non-doktrinal,  karena  dalam  penelitian  ini  penulis  langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti (Soekanto, 2019). Penelitian hukum sosiologis  bertujuan  untuk  melihat  korelasi  antara  hukum  dengan  masyarakat  sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat (Benuf et al., 2020).
Penelitian dilakukan di kafe yang terletak di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
Populasi  adalah  keseluruhan  atau  himpunan  objek  dengan  ciri  yang  sama,  dapat berupa orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama (Sunggono, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Kekayaan Intelektual Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Wilayah  Riau,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, serta Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dianggap mewakili keseluruhan populasi  (Sunggono, 2006). Metode  pemilihan sampel menggunakan  teknik non-probability  sampling  dengan  tipe  purposive  sampling,  yaitu  pemilihan  sekelompok subjek  atas  ciri-ciri  tertentu  dipandang  memiliki  sangkut  paut  yang  erat  dengan  ciri-ciri populasi yang diketahui sebelumnya (Lenaini, 2021). Sampel penelitian ini adalah 1 (satu) orang dari Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, 1 (satu) orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, serta 10 (sepuluh) orang pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data yaitu:
a. Data  Primer,  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dengan  narasumber  dan responden.
b. Data  Sekunder,  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, buku, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia).
c. Data Tersier, sebagai data pendukung yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara, pelaksanaannya menggunakan wawancara tidak berencana (non-struktur) dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan yang ketat.
b. Studi  Kepustakaan,  dengan  menelaah  bahan-bahan  pustaka  yang  relevan  dengan penelitian.
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, artinya data dianalisis dalam bentuk uraian dengan menggunakan kata-kata tanpa menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya. Analisis kualitatif  dilakukan dengan cara mengeksplorasi dan memahami setiap uraian  kalimat  yang  dinyatakan  oleh  narasumber  dan  responden  secara  tertulis  tanpa menggunakan teknik statistik (Soekanto, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tanggung  Jawab  Pembayaran  Royalti  Kepada  Pemegang  Hak  Cipta  Lagu  Dan/Atau Musik oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
1. Pengetahuan Pelaku Usaha Kafe Tentang Kekayaan Intelektual
Lagu  dan/atau  musik  merupakan  seni.  Sebagai  suatu  seni,  lagu  dan/atau  musik dilindungi  secara  hukum  sebagai  suatu  ciptaan  atau  hasil  karya  cipta.  Perlindungan hukum  terhadap  lagu  dan/atau  musik  diartikan  sebagai  upaya  melindungi  seseorang yang melalui keahlian, daya pikir, dan kecekatannnya mampu menghasilkan dan/atau menciptakan  suatu  karya  salah  satunya  dalam  bidang  lagu  dan/atau  musik.  Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap lagu dan/atau musik di Indonesia telah ditegaskan terkait  lingkup ciptaan yang  dilindungi dalam Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UUHC):
"Pasal 40
(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas: lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;"
Menyikapi  banyaknya  penggunaan  lagu  dan/atau  musik  dalam  layanan  publik bersifat  komerisal  guna  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  atas  hak ekonomi pencipta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Adapun layanan publik bersifat komersial yang diwajibnkan membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain;
“Pasal 3
(2) Bentuk layanan publik bersifat komerisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Seminar dan konferensi komerisal;
b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
c. Konser musik;
d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
e. Pameran dan bazar;
f. Bioskop;”
Terhadap 10 kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, diketahui bahwa seluruh kafe atau 100% (seratus persen) tidak memiliki lisensi khusus untuk dapat menggunakan lagu dan  musik  secara  komersial  di  tempat  usaha  mereka.  Sebagaian  besar  kafe  belum menunjukkan kesadaran dan komitmen yang memadai dalam pencegahan pelanggaran hak  cipta,  hal  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya  kafe  yang  mengaku  belum  pernah membayar  royalti  bahkan  ada  yang  sengaja  menggunakan  musik  ilegal.  Penggunaan musik  ilegal  adalah  musik  yang  diperoleh  melalui  pengunduhan  musik  gratis  MP3  di internet  (Dari  et  al.,  2013).  Pemakaian  lagu  dan/atau  musik  tanpa  lisensi  resmi  ini mengindikasi rendahnya kepatuhan kafe dalam memenuhi ketentuan hukum hak cipta, rendahnya kesadaran pemilik hak atas ciptaannya dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

## 2. Pengetahuan Pelaku Usaha Kafe Tentang Royalti
Pembayaran royalti atas karya cipta merupakan kewajiban bagi setiap pihak yang memanfaatkan ciptaan orang lain untuk tujuan komersial hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu;
“Pasal 9
(1) Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”
Royalti  diperlukan  sebagai  bentuk  penghargaan  dan  imbalan  atas  hasil  karya pencipta yang telah memberi manfaat ekonomi bagi pihak lain. Royalti adalah yang yang diperoleh bagi pencipta sebab ia telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu. Royalti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 UUHC didefinisikan sebagai;
“Pasal 21
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”
Di  Kecamatan  Sail  Kota  Pekanbaru,  penggunaan  lagu  dan/atau  musik  sebagai hiburan kafe telah menjadi tren yang umum di kalangan pelaku usaha. Namun, belum
banyak  yang  menyadari  pentingnya  pemenuhan  kewajiban  pembayaran  royalti  dari bisnis  tersebut.  Menurut  pandangan  Levi  dan  Weitz,  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  keputusan  pelanggan  adalah  suasana  di  dalam  kafe  yang  mencakup aspek atmosfer di dalamnya. Salah satu elemen atmosfer ini terkait dengan suara yang melibatkan penggunaan beragam alunan suara dalam ruangan untuk menciptaan kesan rileks yang dapat mencakup live music yang dipentaskan atau alunan musik dari sistem suara.  Musik  dapat  mempengaruhi  suasana  hati  dan  emosi  orang,  sehingga  dapat menciptakan  pengalaman  pelanggan  yang  menyenangkan  dan  berkesan  (Sari  & Suryoko, 2016).
Insight yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha kafe di Kecamatan  Sail  Kota  Pekanbaru  diperoleh  bahwa  penggunaan  lagu  dan/atau  musik didominasi oleh pemutaran melalui aplikasi pemutaran musik yaitu spotify dibandingkan pertunjukan live music, terhadap 10 (sepuluh) pelaku usaha 7 (tujuh) diantaranya memilih untuk memutar lagu dan/atau musik melalui platform streaming music  yaitu spotify, joox dan youtube,  1  (satu)  dari  10  (sepuluh)  kafe  menghadirkan  live  music  dalam  bentuk pertunjukan band atau musisi solo beberapa kali dalam seminggu atau sebulan dan 2 (dua)  kafe  memilih  menggabungkan  pemutaran  rekaman  dan live  music  secara bergantian  untuk  memberikan  variasi  hiburan  musik  bagi  pengunjung. Live  music dipandang  sebagai  selingan  hiburan  khusus  pada  waktu-waktu  tertentu,  tidak  secara kontinu setiap hari.
Pelaku  usaha  kafe  di  Kecamatan  Sail  Kota  Pekanbaru  masih  sangat  minim pengetahuan terhadap royalti, sebagaimana data yang penulis peroleh antara lain
a. hanya 2 (dua) kafe atau 20% (dua puluh persen) saja yang benar-benar memahami arti royalti sebagai  pembayaran terhadap penggunaan lagu dan/atau musik kepada pencipta,  pemegang  hak  cipta  atau  pemilik  hak  terkait.  Mereka  mengetahui  dan paham tentang royalti namun memilih tetap tidak mau membayar royalti.  Pandangan dan sikap dari pelaku usaha kafe mengenai penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin  dan  tidak  membayar  royalti  didasarkan  atas  keyakinan  bahwa  mereka  sudah memiliki hak untuk menggunakan lagu dan/atau musik setelah membeli kuota dan membeli premium  aplikasi  musik.  Pada  dasarnya  tidak  ada  upaya  alternatif  untuk menghindari pembayaran royalti dengan menggunakan lagu dan/atau musik tanpa berbayar, karena penyelenggara aplikasi membatasi akses untuk yang non-premium. Lazimnya dalam syarat dan ketentuan telah ditentukan dengan membayar suatu biaya aplikasi hanya dapat digunakan untuk dinikmati secara pribadi dan bukan digunakan secara komerisial atau dalam hal ini memutarnya dilayanan publik komersial seperti
kafe (Permatasari, 2021).  Sehingga dapat disimpulkan, membayar biaya aplikasi bukan termasuk membayar royalti dan pelaku usaha kafe tetap wajib membayar royalti.
b. 8 (delapan) kafe  atau 80% (delapan puluh persen) lainnya tidak memahami secara utuh mengenai konsep royalti dan kewajiban pembayarannya. Alasannya antara lain karena  belum  mengetahui  regulasi,  belum  memahami  royalti,  menganggap  royalti sebagai beban finansial, belum mengerti lisensi dan tidak paham perhitungan royalti. Secara  umum,  tanggung  jawab  pembayaran  royalti  oleh  pelaku  usaha  kafe  di Kecamatan  Sail  kepada  pemegang  hak  cipta  lagu  dan/atau  musik  belum  terlaksana dengan baik. Masih diperlukan upaya  serius dari  berbagai  pihak untuk meningkatkan pemahaman  dan  kepatuhan  mereka  dalam  menghargai  karya  intelektual  orang  lain sesuai regulasi yang berlaku.
B. Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Memenuhi Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
1. Pentingnya Peningkatan Kesadaran, Edukasi dan Sosialisasi Hak Cipta Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat tidak hanya sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk menghilangkan segala permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam  masyarakat  (Jaya,  2020).  Berdasarkan informasi  yang  penulis  temukan,  LMKN  secara  rutin  melakukan  sosialisasi  terkait kewajiban kafe dan tempat umum lainnya untuk membayar royalti jika memutar musik secara komersial.
Kegiatan  yang  dilaksanakan  LMKN  masih  berpusat  dikota  besar  sebagaimana sosialisasi seminar hak cipta untuk musisi dan pelaku usaha industri yang dilakukan LMKN di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, LMKN melakukan pelatihan serupa di beberapa kampus di luar Jakarta seperti di Univeritas Brawijaya Malang, Universitas Diponegoro Semarang,  LMKN  melakukan  kerjasama  dengan  beberapa  pemerintah  daerah  untuk sosialisasi UUHC dan lisensi komersial serta melakukan pendekatan ke asosiasi industri kreatif dan pelaku usaha di daerah (Permatasari, 2021)
Berdasarkan  telaah  penulis,  belum  ditemukan  informasi  LMKN  pernah menyelenggarakan  seminar  atau  sosialisasi  secara  spesifik  mengenai  sosialisasi  di Pekanbaru, Provinsi Riau. Dari data survei yang telah dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, diperoleh data bahwa keseluruhan pemilik kafe yang disurvei 100% (seratus persen) menyatakan sama sekali tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun penjelasan resmi dari pemerintah baik pusat maupun
daerah mengenai regulasi kewajiban pembayaran royalti bagi penggunaan musik di kafe. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan penyebaran informasi terkait royalti dari stakeholder terkait selama ini belum menyentuh pelaku usaha kafe diberbagai kota lainnya salah satunya Pekanbaru.
Hasil  yang  diperoleh  penulis  dari  sesi  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Hak Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau, Bapak Mirsyawal, diperoleh keterangan  bahwa  secara  struktural,  Kanwil  Kemenkumham  tidak  memiliki  hubungan hierarkis langsung dengan LMKN. Namun, Kanwil Kemenkumham Riau tetap memiliki peran  pengawasan  dan  pencegahan  pelanggaran  hukum  di  bidang  hak  kekayaan intelektual termasuk pelanggaran hak cipta.
Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  (LMKN)  menghadapi  tantangan  dalam melakukan sosialisasi menyeluruh ke  seluruh Indonesia terkait kewajiban royalti musik bagi  kafe,  restoran,  tempat  hiburan,  dan  tempat  umum  lainnya  yang  memanfaatkan karya  cipta  musik  secara  komersial.  Beberapa  kendala  utama  meliputi  keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia di LMKN untuk fokus pada isu royalti musik, kegiatan LMKN yang masih terkonsentrasi di Jakarta, serta masih rendahnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap royalti musik (LMKN, 2024).
Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum, sebagaimana yang diketahui LMKN merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan hanya terdapat di ibukota Jakarta. Peran  pemerintah  dalam  pelaksanannya  masih  kurang  hal  ini  terlihat  dari  minimnya wadah yang dapat mengakses LMKN. Untuk itu dalam pelaksanannya diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Seluruh langkah strategi komunikasi yang dilakukan memberikan proses yang terstruktur sehingga hasil yang didapatkan menjadi tercapai dengan  baik  walaupun  diantara  semua  langkah  yang  sudah  ditempuh  tidak  pernah terlepas dari hambatan yang terjadi pada setiap langkah strategi. Pentingnya sosialisasi ini  adalah  agar  pemerintah  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  yaitu meningkatkan kepatuhan pembayaran royalti.
2. Perlunya Dukungan Bagi Para Musisi untuk Mengelola Hak Cipta Ditengah  maraknya  industri  musik  yang  semakin  berkembang,  ironisnya  masih banyak pemilik ciptaan, khusunya para seniman yang bergaung pada industri musik yang tampaknya  belum  sepenuhnya  peduli  atau  mungkin  belum  sepenuhnya  sadar  akan pentingnya  melindungi  dan  memanfaatkan  hak  cipta  atas  karya  mereka.  Fakta  ini mungkin  terdengar  mengejutkan,  mengingat  era  digital  saat  ini  seharusnya memudahkan para pencipta untuk mengelola dan memaksimalkan potensi ekonomi dari karya mereka. Namun, realitas yang ada seringkali jauh dari ideal (Ruddin et al., 2022).
Fenomena  kurangnya  perhatian  para  musisi terhadap  pengelolaan hak cipta atas karya mereka merupakan persoalan paradoks di tengah maraknya industri musik digital saat  ini.  Secara  teoretis,  kemajuan  teknologi  informasi  telah  menyediakan  berbagai fasilitas untuk memudahkan proses perlindungan hak cipta dan distribusi karya secara efektif.  Namun  dalam  implementasinya,  banyak  musisi  justru  belum  memanfaatkan peluang tersebut secara optimal (Dharma & Mahadewi, 2023).
Terdapat sejumlah faktor intrinsik yang menyebabkan para musisi cenderung abai terhadap  aspek  legalitas  karya  cipta  mereka.  Pertama,  motivasi  awal  mereka  dalam berkarya  adalah  untuk  mengekspresikan  gagasan  dan  emosi  tanpa  embel-embel komersial.  Kedua,  kompleksitas  mekanisme  perlindungan  hak  cipta  dianggap mengintimidasi bagi sebagian musisi. Ketiga, pemahaman mengenai manfaat ekonomi dari perlindungan hak cipta masih minim (Nasirun, 2015). Selain faktor intrinsik, beberapa kondisi eksternal turut memperumit permasalahan. Pertama, maraknya pelanggaran hak cipta di era digital yang semakin sulit dikendalikan. Kedua, terbatasnya akses terhadap informasi dan sumber daya pengelolaan hak cipta bagi musisi. Ketiga, belum optimalnya peran  pemangku  kepentingan  terkait  untuk  memberikan  edukasi  dan  pendampingan kepada para musisi (Krisna et al., 2023).
Berdasarkan berbagai permasalahan yang dikemukakan, tampak bahwa diperlukan strategi  multidimensi  guna  mengatasi  paradoks  rendahnya  perhatian  musisi  dalam pengelolaan hak cipta.  Upaya yang dapat dilakukan  antara lain intensifikasi  sosialisasi oleh  berbagai  stakeholder  terkait,  penyediaan  akses  informasi  dan  sumber  daya pengelolaan hak cipta, hingga formulasi kebijakan insentif yang mendorong partisipasi aktif musisi dalam perlindungan karya intelektual mereka.
Diharapkan  para  musisi  dapat  meningkatkan  kesadaran  serta  memanfaatkan  hak ekonomi atas karya cipta sebagai bagian dari pengembangan karir dan kesejahteraan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan akan tercipta ekosistem industri musik yang lebih sehat dan kondusif, di mana hak cipta para pencipta lagu dan/atau musik dihargai dan  dihormati  sebagaimana  mestinya.  Kepatuhan  terhadap  pembayaran  royalti  oleh pengguna komersial seperti kafe, restoran, dan tempat umum lainnya menjadi hal yang krusial dalam menjaga sustainability industri kreatif ini.
Pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap jerih payah para pencipta dalam berkarya. Ini selaras dengan perspektif teori natural right yang dikemukakan oleh John Locke, bahwa setiap manusia memiliki hak alami atas buah pikiran  dan  karyanya  (Kishardian  et  al.,  2023).  Oleh  karena  itu,  pelaku  usaha  yang memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersial seharusnya membayar royalti
sebagai kompensasi atas penggunaan hak milik intelektual tersebut. Jika tidak, maka ini merupakan  pelanggaran  terhadap  prinsip  keadilan  yang  menjadi  landasan  teori  hak alami Locke.
Dalam  perspektif  hukum,  kewajiban  pembayaran  royalti  juga  merupakan implementasi dari teori tanggung jawab hukum yang diuraikan oleh Hans Kelsen (Kelsen, 2008). Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi ketentuan UU Hak Cipta dan PP tentang pengelolaan royalti musik. Jika mereka abai dan tetap bersikukuh tidak membayar royalti, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pencipta atau pemegang hak  cipta.  Atas  pelanggaran  tersebut,  pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab  secara hukum atas kerugian yang ditimbulkannya.
Dengan  demikian,  penegakan  hukum  hak  cipta  dan  peningkatan  kepatuhan pembayaran  royalti  menjadi  kebutuhan  mendesak  guna  menjamin  terpenuhinya  hak ekonomi para pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, LMKN, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum. Hanya dengan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, cita-cita untuk mewujudkan iklim berkesenian yang lebih apresiatif dan berkeadilan di industri musik nasional dapat terealisasi di masa mendatang.

## SIMPULAN
1. Tanggung jawab pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan/atau musik oleh  pelaku usaha kafe  di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik.  Masih  diperlukan  upaya  serius  dari  berbagai  pihak  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  kepatuhan  mereka  dalam  menghargai  karya  intelektual  orang  lain sesuai regulasi yang berlaku.
2. Upaya yang dapat dilakukan agar pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru memenuhi  tanggung  jawab  pembayaran  royalti  kepada  pemegang  hak  cipta  lagu dan/atau musik adalah dengan meningkatkan  kesadaran, edukasi dan sosialisasi hak cipta serta memberikan dukungan bagi para musisi untuk mengelola hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1),
145 – 160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160
Dari, S., Cipta, H. A. K., Valentine, O., & Kaunang, F. (2013). Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta. Lex Privatum, 1(2), 153737.
Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. Studi, Program Hukum, Ilmu Nasional, Universitas Pendidikan Denpasar, 7(1).
Heru, R. (2023). Ini alasannya semakin banyak tempat ngopi di Gobah Pekanbaru. Media Center Riau. https://mediacenter.riau.go.id/read/76975/ini-alasannya-semakin- banyak-tempat-ngopi-di-html
Jaya, B. P. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Anak Hebat Indonesia.
Kelsen,  H.  (2008). Pure  Theory  of  Law,  Terjemah,  Raisul  Muttaqien,  Teori  Hukum  Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, (Cetakan Ke). Penerbit Nusa Media.
Kishardian, M. I., Arfiandi, M. A., & Aldiansyah, M. R. (2023). Teori Alamiah dalam Pandangan John  Locke. Jurnal  Pendidikan,  Seni,  Sains  Dan  Sosial  Humaniora,  1(1),  1 – 10. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx
Krisna, I. P. Y. W., Amalo, H., & Leo, R. P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak  Cipta  yang  Dilakukan  oleh  Penyanyi  (Cover)  di  Media  Sosial  (Youtube)  yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 1(4).
Lenaini,  I.  (2021).  Teknik  Pengambilan  Sampel  Purposive  Dan  Snowball  Sampling. Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1), 33 – 39.
LMKN. (2024). LMKN. https://www.lmkn.id/
Nasirun, I. (2015). kajian hukum terhadap perlindungan royalti atas karya cipta lagu atau musik  dari  aspek  uu  no.  19  tahun  2002. Lex  et  Societatis, 2(https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/issue/view/830).
Permatasari,  E.  (2021). Haruskah  Restoran  Bayar  Royalti  Jika  Putar  Lagu  Orang  Lain? Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-restoran-bayar- royalti-jika-putar-lagu-orang-lain-lt5539b37fd20f8/
Pratiwi.A, S. R. (2023). Pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang di gunakan oleh radio di Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Universitas Riau.
Prawira, M. A. (2020). Pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha cafe di Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
Ruddin,  I.,  Santoso,  H.,  &  Indrajit,  R.  E.  (2022).  Digitalisasi  Musik  Industri :  Bagaimana Teknologi  Informasi  Mempengaruhi  Industri  Musik  di  Indonesia  Jurnal  Pendidikan Sains dan Komputer. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 2(1).
Sadya,  S.  (2023). Daftar  negara  paling  banyak  streaming  musik  Indonesia  teratas.  Data
Indonesia. https://dataindonesia.id/digital/detail/daftar-negara-paling-banyak- streaming-musik-indonesia-teratas
Sari, L. P., & Suryoko, S. (2016). Pengaruh Store Image , Store Atmospherics , dan Store Theatrics Terhadap Keputusan Pembelian pada Kedai Amarta Semarang. Jurnal Imu Administrasi Bisnis, 024.
Soekanto, S. (2019). Pengantar Peneitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia.
Sunggono, B. (2006). Metodologi Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada.
Wardani, D. A., & Fernandez, W. (2023). Live music di kafe juga bakal kena royalti lagu. VOI. https://voi.id/berita/43424/i-live-music-i-di-kafe-juga-bakal-kena-royalti-lagu Wulandari, S. (2022). Tinjauan yuridis terhadap lagu yang di nyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial berasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta. Universitas Riau.