Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 52-63. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pembentukan Desa yang Berimplikasi Kerugian Negara di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

## Village Formation Implicating State Losses in Konawe Regency, Southeast
Sulawesi
Jabaruddin 1 , Handrawan 2 , Idaman 3
1. Universitas Lakidende, Indonesia. E-mail: jabaabuki @gmail.com.
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: handrawansaranani84@gmail.com.
3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: idam_idea@uho.ac.id.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Village Formation; Regional Government; State Losses This study aims to analyze the forms of violations in the formation of villages in Konawe district which have implications for state losses. This research uses an empirical legal research type with a statutory approach that is supported by data. Based on the results of the research, it shows that in the formation of Uepai Village, Morehe Village and Ulu Meraka Village, which are in the two sub-districts,  do  not  meet  the  requirements  stipulated  by  the  provisions  of Article 8 paragraph (3) letter b 7. In addition, the formation of the three sub- villages did not fulfill material requirements in the absence of territory and community, so that the position of the village was fictitious and had directly caused state finances of Rp. 5,344,081,000. The research that has been carried out has obtained a legal fact that there was a village formation without going through  a  stipulation  through  regional  regulations,  such  as  Wiau  Village, Routa District, Arombu Utama Village and Napoha, Latoma District which de facto  have  territory  and  population  but  do  not  meet  the  requirements  for formation as referred to in Article 8 paragraph (3) letter b 7 of Law Number 6 Year 2014 concerning Village. Other villages were formed that did not meet the requirements through Perda No. 11 of 2017 and in 2017 received village funding allocations until 2018, Wiau Village, Routa District, Arombu Utama Village and Napoha Village, Latoma Subdistrict in 2020 have been merged again  in  the  main  village,  Wiau  Village  join  Parudonggka  Village.  Arombu Utama  Village  joined  Latoma  Jaya  Village,  while  Napoha  Village  joined Nesowi Village as an administrative measure to prevent massive state losses.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Pembentukan Desa; Pemerintah Daerah;
Kerugian Negara
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk  pelanggaran  dalam pembentukan desa di Kabupaten Konawe yang berimplikasi kerugian negara.
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris  dengan pendekatan  undang-undang  yang  didukung  oleh  data.  Berdasarkan  hasil penelitian menujukan bahwa dalam pembentukan desa Uepai, desa Morehe dan  desa  Ulu  Meraka  yang  berada  di  dua  kecamatan  tersebut  tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b ke- 7.  Selain  itu  pembentukan  ketiga  desa  tersebut  tidak  memenuhi  syarat
material dengan tidak adanya, wilayah dan masyarakat sehingga kedudukan desa tersebut adalah fiktif dan secara langsung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.344.081.000. penelitian yang telah dilakukan diperoleh sebuah  fakta  hukum  bahwa  terjadi  pembentukan  desa  tanpa  melalui penetapan melalui peraturan daerah, seperti Desa Wiau Kecamatan Routa, Desa Arombu Utama dan Napoha Kecamatan Latoma yang secara de facto memiliki  wilayah  dan  penduduk  namun  tidak  memenuhi  syarat pembentukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ke-7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 2014 tentang Desa. Terhadap desa yang  lain  dibentuk  yang  tidak  memenuhi  syarat  melalui  Perda  Nomor  11 Tahun 2017 dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi dana desa sampai tahun 2018, Desa Wiau Kecamatan Routa, Desa Arombu Utama dan Napoha Kecamatan Latoma pada tahun 2020 telah digabung lagi pada desa induk, Desa  Wiau  gabung  dengan  desa  Parudonggka.  Desa  Arombu  Utama bergabung ke Desa Latoma Jaya sedangkan desa Napoha bergabung dengan Desa  Nesowi  sebagai  langkah  administrasi  untuk  mencegah  terjadinya kerugian negara yang semakin masif.

## 1. Pendahuluan
Wajah  baru  desa  menjadi  harapan  mengiringi  UU  Desa  dengan  posisi,  peran  dan kewenangan  desa  yang  baru.  Desa  mempunyai  posisi  dan  peran  yang  lebih  berdaulat, posisi  dan  peran  yang  sangat  besar  dan  luas  dalam  mengatur  dan  mengurus  desa. 1 Pembentukan desa sebelum rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka syarat dan mekanisme pembentukan desa diatur dalam keputusan menteri dalam negeri  dan  peraturan  daerah. 2 Saat  ini  pengaturan  tentang  syarat  dan  mekanisme pembentukan desa diatur pada dalam undang-undang.
Studi tentang pembentukan desa mengerucut kepada beberapa catatan penting, antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki regulasi yang cukup ketat di dalam pembentukan desa, khususnya mekanisme pengusulan dan penetapan desa
1 Bambang  Adhi  Pamungkas,  “Pelaksanaan  Otonomi  Desa  Pasca  Undang -Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (November  20,  2019):  220, http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2271; Lihat juga Syahbudin Syahbudin, Herman Herman,  dan  La  Ode  Syukur,  “Model  Harmonisasi  Hubungan  Wewenang  Antara  Kepala  Desa  dengan Badan  Perwakilan  Desa  (BPD)  dal am  Pembentukan  Peraturan  Desa,” Halu  Oleo  Law  Review 2,  no.  2 (Agustus 26, 2018): 506, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4512; dan Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, “Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi,” Halu Oleo Law Review (2018): 452.
2 Kenyataannya, desa mengalami birokratisasi dan bahkan tidak memiliki kewenangan sebagaimana saat ini  di  dalam  mengelola  dan  mengatur  tata  pemerintahan  di  desa.  Hingga  hal  ini  berakibat  kepada melemahnya kemajuan desa untuk mengelola kantong-kanting kesejahteraan masyarakat. Lihat R. Yando Zakaria, “Pemulihan Kehidupan Desa dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999,” UNISIA 46, no. XXV/III (2002):  280 – 298;  Campur  tangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, membuat sistem pemerintahan desa yang berdasarkan atas otonomi asli  menjadi  hancur  dan  kacau.  Padahal  dengan  ketentuan  Pasal  18B  UUD  NRI  1945  seharusnya pemerintah  mengakui  dan menghormati  keberadaan  pemerintah  desa.  Campur  tangan  yang dominan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dengan  desa  membuat  pemerintah  desa  tidak mempunyai wewenang yang seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lebih  jauh  mengenai  hal  ini,  lihat,  Abdul  Fatah  Fanan i  et  al.,  “Analisis  Undang - undang  Desa,” DIALEKTIKA :  Jurnal  Ekonomi  dan  Ilmu  Sosial 4,  no.  1  (April  9,  2019):  1 – 14, http://www.ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/280.
baru lebih ketat dengan maksud jaminan efektivitas tujuan pembentukan desa, 3 dampak positif  dan  negatif  pemekaran  desa  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, 4 pembentukan desa dapat memperkuat kelembagaan pemerintahan desa, 5 dampak pasca penataan  desa  yaitu  soliditas  pemerintahan  desanya  dinilai  lebih  baik  dibandingkan sebelum terbentuknya desa baru. 6 Di antara sejumlah tulisan ini, belum ada yang secara spesifik  menyoroti  pembentukan  desa-desa  baru  yang  kemudian  berindikasi  kerugian Negara.  Tulisan  ini  merupakan  upaya  melengkapi  riset-riset  sebelumnya  berkenan dengan pembentukan desa, selanjutnya menawarkan sebuah temuan riset baru, bahwa tidak  semua  pembentukan  desa  baru  baik-baik  saja,  dalam  faktanya,  sering  kali diketemukan  motif-motif  pembentukan  desa  baru  ini  kemudian  berujung  kepada kerugian Negara yang cukup besar.
Pembentukan desa mengacu  pada Undang-Undang tentang Desa. Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa ”Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan  prakarsa  masyarakat  desa,  asal  usul,  adat  istiadat,  kondisi  sosial budaya  masyarakat  desa,  serta  kemampuan  dan  potensi  desa  dan  Pembentukan  desa dilakukan melalui Desa Persiapan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.
Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak problem yang  muncul  berkaitan  dengan  pembentukan  desa-desa  baru,  antara  lain,  munculnya desa-desa  fiktif  yang  dapat  berimplikasi  kepada  kerugian  negara.  Sehingga,  muncul asumsi bahwa desa- desa baru ini sebenarnya “ gawean ” pemerintah daerah tertentu dalam rangka  mengeruk  keuntungan  akibat  dari  digelontorkannya  dana  desa  oleh  perintah pusat.  Padahal,  menurut  Hanif  Nurcholis,  Sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  nasional,  desa  merupakan  agen  pemerintahan  terdepan  yang  dapat menjangkau  kelompok  sasaran  riil  yang  hendak  disejahterakan;  sedangkan  sebagai lembaga  pemerintahan,  desa  merupakan  lembaga  yang  dapat  memperkuat  lembaga pemerintahan  nasional  karena  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  desa  telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya dalam NKRI. Sebagai
3 M.  Zaini  Harfi,  “Politik  Huku m  Pembentukan  Desa  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa,” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan 4,  no.  3  (Desember  30,  2016):  407, http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/369.
4 Meli  Lutpiah,  Suryadi,  dan  Fuad  Faizi,  “Pemekaran  Desa  dan  Implikasinya  Terhadap  Kehidupan Masyarakat  (Studi  Kasus  di  Desa  Kramat  Jaya  Kecamatan  Malausma  Ka bupaten  Majalengka),” Jurnal Orasi 7, no. 2 (2016): 20.
5 Rahyunir Rauf, “Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan dan Pe nghapusan Desa,” Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi II, no. 1 (2016): 131 – 142.
6 Arif  Sulasdiono  dan  Ray  Septianis  Kartika,  “Implementasi  Penataan  Desa  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara, Pasaman, dan Kendal,” Jurnal Kebijakan Pembangunan 12, no. 2 (2017): 189 – 200.
kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan. 7
Pembentukan desa di kabupaten Konawe menyisakan banyak problematik hukum yang bersifat mal administrasi. Di mana terdapat 6 (enam) desa yang tersebar di kabupaten Konawe dalam pembentukannya diindikasikan menyalahi peraturan hukum yang berlaku sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  UU  tentang  desa.  Adapun  beberapa  desa  yang dibentuk oleh pemerintah yang diindikasikan telah merugikan keuangan negara adalah desa Uepai yang berstatus desa tapi dalam waktu yang bersamaan sebagai kelurahan, desa Morehe yang dibentuk tetapi tidak memiliki wilayah, desa Ulu Meraka dibentuk tapi tidak memiliki wilayah, desa Napooha terdapat wilayah namun tidak memiliki masyarakat, desa Larohoma ada wilayah namun tidak memenuhi jumlah warga masyarakatnya dan desa Wiyau  terdapat  wilayah  namun  tidak  memenuhi  jumlah  penduduk  sebagai  syarat berdirinya desa. Hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.
Pembentukan  Desa  dilakukan  melalui  Desa  persiapan.  Desa  persiapan  itu  merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa  persiapan tersebut  dapat ditingkatkan statusnya menjadi  Desa  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  sampai  3  (tiga)  tahun.  Peningkatan  status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b ke- 7  menguraikan  bahwa  wilayah  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi  Barat,  Sulawesi  Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga. Namun faktanya desa-desa pemekaran tersebut tidak memenuhi syarat  yang  ditetapkan  oleh  Pasal  8  ayat  (3)  huruf  b  ke-7.  Tidak  terpenuhinya  syarat secara administrasi menunjukkan bahwa terjadi kesalahan dalam pembentukannya hal mengakibatkan adanya berpotensi kerugian keuangan negara.
Hasil penelusuran awal penulis terdapat 56 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten  Konawe  yang  terindikasi  mal  administrasi  dalam  pembentukannya  dengan perkiraan  kerugian  negara  dari  Tahun  2017  s/d  2019  sebesar  Rp.  120.924.344.000 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah). Problem  pembentukan desa tersebut menjadi bagian penting yang perlu dikaji penelitian ini.
Pemekaran desa yang dilakukan di kabupaten Konawe diharapkan mampu menciptakan percepatan pembangunan daerah. Namun faktanya alokasi dana desa terhadap desa yang tidak  memenuhi  syarat  menurut  undang-undang  dalam  pembentukannya  tidak memberikan  dampak  yang  signifikan  baik  terhadap  pengelolaan  dana  desa  maupun terhadap  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa.  Bahkan  terdapat  desa  yang  tidak memiliki balai desa dan fasilitas umum lainnya yang seharusnya dimiliki oleh setiap desa. Olehnya sebab itu diperlukan suatu kebijakan reformulasi dalam kajian pembentukan dan atau pemekaran desa. Pembentukan tim kajian pada tingkat daerah yang terkait dengan kriteria  persyaratan  perlu  dibuat  agar  pembentukan  desa  tidak  bertentangan  dengan
7 Lihat Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 2.
undang-undang. Selain itu pembentukan tim kajian diperlukan sebagai dasar struktural untuk menetapkan desa pemekaran berdasarkan keadaan-keadaan tertentu yang secara administrasi dapat dikecualikan sebagai lex specialis .
Tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberi  solusi  hukum  berkelanjutan  berkenan  dengan pembentukan  desa-desa  baru,  baik  dalam  skala  lokal  maupun  nasional,  sehingga meminimalisasi terjadinya pelanggaran hukum yang berakibat kepada kerugian negara. Dengan demikian, desa-desa baru yang dibentuk pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  benar-benar  memenuhi  ketentuan  perundang-undangan,  syarat administratif dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

## 2. Metode
Tipe  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan didukung oleh data untuk memperkuat hasil penelitian. Sumber bahan hukum akan meliputi sumber bahan  hukum  primer  seperti  peraturan  perundang-undangan  dan  buku.  Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui wawancara, observasi yang kemudian akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif.

## 3. Pembentukan Desa yang Berimplikasi Kerugian Negara di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
Mal administrasi sangat erat kaitannya dengan norma kewenangan. 8 kewenangan adalah hak  dan  kekuasaan  yang  dipunyai  untuk  melakukan  sesuatu. 9 Dalam  tindak  pidana korupsi, kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku koruptor adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk  mengambil  tindakan  yang  diperlukan  agar  tugas  atau  pekerjaannya  dapat
8 Menurut  Gerald  Caiden  terdapat  13  bentuk  mal  administrasi  yaitu overkill  or  diseconomy (hasilnya dicapai dengan biaya tinggi yang tidak perlu); counter productivity (hasilnya bertentangan dengan yang diinginkan); inertia (tidak  ada  yang  terjadi  sebagai  respons  terhadap  stimulus); ineffectiveness (tanggapan  yang  muncul  hanya  mengatur  ulang input dan output mencapai  sedikit  atau  tidak  sama sekali); tail chasing (semakin banyak yang disediakan, semakin banyak yang dituntut); under and over organization (pita merah, penyuapan, dan korupsi); wastage (kesempatan pegawai untuk melakukan hal tidak semestinya); big stick syndrome (kontrol dan ancaman yang mengalahkan diri sendiri); negative demonstration (tindakan  memicu  respons  yang  tidak  tepat); time  lags (penundaan); reorganization (perubahan struktural sebagai respons simbolis); suboptimization (unit komponen mengalahkan tujuan keseluruhan,  tujuan  yang  saling  bertentangan,  dan  kurangnya  koordinasi);  dan  terakhir professional fragmentation (masalah  penguncian  dan  biaya  sekitar). Gerald  E.  Caiden,  “What  Really  Is  Public Maladministration?,” Public Administration Review (1991): 486 – 493; Bandingkan dengan Oheo K. Haris, “Maladministrasi  dalam  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  yang  Berimplikasi  Tindak  Pidana” (Universitas Airlangga, 2015).
9 Lihat Ateng  Syafrudin,  “Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab,” Jurnal Pro Justisia IV (2000): 22; Bandingkan dengan Indrohato, “Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik,” in Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , ed. Paulus Efendie Lotulung (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.
dilaksanakan  dengan  baik. 10 Adapun  yang  dilekati  kewenangan  tersebut  yaitu kewenangan pegawai negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e.
Pengertian kewenangan tersebut lebih luas dari pengertian kewenangan menurut konsep Hukum Administrasi Negara. Pandangan SF. Marbun 11 bahwa:
“Menurut hukum administrasi pengertian “kewenangan” (authority, gezag) adalah kekuasaan  yang  diformalkan  baik  terhadap  segolongan  orang  tertentu  maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertia n “wewenang” (competence, bevoegheid), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang- undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.”
Pengertian  mengenai  penyalahgunaan  kewenangan  dalam  hukum  administrasi  dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:
1. Penyalahgunaan  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan  kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut  adalah benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari  tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Ketiga  prinsip  wujud  penyalahgunaan  kewenangan  di  atas  telah  memenuhi  unsur  di dalam pembentukan desa yang berimplikasi pada kerugian negara. Untuk mendapatkan sebuah analisis yang komprehensif terkait dengan mal administrasi pembentukan desa yang  berimplikasi  kerugian  negara  akan  disajikan  dalam  bentuk  kebenaran korespondensi/data yang kemudian akan dideskripsikan di dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 1. Alokasi Dana Desa Tahun 2015-2019. Tahun Kecamatan Uepai Kecamatan Lambuya Desa Uepai Desa Moorehe Desa Ulu Meraka 2015 254.678.000 - 249.820.000 2016 581.805.000 - - 2017 749.698.000 744.804.000 748.149.000 2018 668.840.000 665.680.000 680.607.000 2019 - - - Total Transfer 2.255.021.000 1.410.484.000 1.678.576.000 Jumlah 5.344.081.000 10 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 47.
11 SF Marbun, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Liberty, 2006), 47.
Tabel  di  atas  menunjukkan,  bahwa  Kecamatan  Uepai  terdiri  dari  11  desa  yakni  di antaranya Desa Amaroa, Desa Ameroro, Desa Anggopiu, Desa Baruga, Desa Langgomea, Desa  Matahoalu,  Desa  Olo-Oloho,  Desa  Rawua,  Desa  Tawamelewe,  Desa  Tawarotebota, dan  Desa  Uepai.  Berdasarkan  data  tersebut  tampak  dengan  jelas  bahwa  Desa  Uepai terdaftar sebagai Desa di Kecamatan Uepai karena terdaftar di kementerian namun dari hasil temuan oleh tim pendamping dan ditindak lanjuti oleh Polda Sultra ternyata Desa Uepai  memang  terdaftar  di  Kementerian  namun  pada  kenyataannya  tidak  memiliki wilayah  dan  tidak  memiliki  penduduk.  Sedangkan  Desa  Moorehe  bukan  merupakan bagian dari Kecamatan Uepai dan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 Desa Uepai dan Desa Moorehe telah memperoleh alokasi dana desa di mana untuk Desa Uepai selama kurun waktu tersebut memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp. 2.255.021.000 dan Desa Moorehe memperoleh  alokasi dana desa sebesar Rp.  1.410.484.000 sehingga total alokasi dana desa yang diperoleh dari dua desa tersebut selama kurun waktu 2015- 2018 sebesar Rp. 3.665.505.000.
Kecamatan Lambuya merupakan kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 10 desa dan 1 kelurahan yang terdiri dari Desa Amberi, Desa  Asaki, Desa Awuliti, Desa Meraka, Desa Tanggobu, Desa Tetembomua, Desa Ulu Meraka, Desa Wanua Hoa, Desa Watarema, Desa Waworaha dan Kelurahan Lambuya. Dari data tersebut tampak dengan jelas bahwa Desa Ulu  Meraka  termasuk  dalam  bagian  Kecamatan  Lambuya  Kabupaten  Konawe.  Namun faktanya  yang  ditemukan  oleh  tim  pendamping  bahwa  laporan  keuangan  alokasi  dana desa untuk di Desa Ulu Meraka tidak ada laporan pertanggungjawaban yang kemudian hal tersebut ditindak lanjuti dengan investigasi dari pihak Polda Sultra dan hasil investigasi tersebut  menunjukkan  bahwa  Desa  Ulu  Meraka  terdaftar  sebagai  desa  di  Kementerian namun faktanya tidak memiliki wilayah dan tidak memiliki penduduk. Jika melihat data pada tabel di atas tampak dengan jelas bahwa Desa Ulu Meraka memperoleh alokasi dana desa selama kurun waktu 2015-2018 sebesar Rp. 1.678.576.000. hal tersebut didasarkan pada data kementerian di mana Desa Ulu Meraka terdaftar sebagai desa sehingga Desa Ulu Meraka bisa memperoleh dana desa. Hal tersebut justru menimbulkan kerugian keuangan negara mengingat dana tersebut tidak dialokasikan sesuai dengan fungsinya. Jika di total keseluruhan dari penelitian ini di dua kecamatan sebagaimana disebutkan di atas maka total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 5.344.081.000.
Pada  prinsipnya  kerugian  keuangan  negara  sebagaimana  disebutkan  di  atas  termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata  Tindak  Pidana  dan  Korupsi.  Sedangkan  secara  yuridis-formal  pengertian  tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12
12 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik (Bandung: Alumni, 2008), 186.
Dalam  hal  Pembentukan  Desa  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan Desa dilakukan  melalui  Desa  persiapan.  Desa  persiapan  itu  merupakan  bagian  dari  wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka  waktu  1  (satu)  sampai  3  (tiga)  tahun.  Peningkatan  status  dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa  baru  berdasarkan  kesepakatan  Desa  yang  bersangkutan  dengan  memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam UU Desa.
Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  pembentukan  desa  yang  telah  mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur. Kemudian, Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang  pembentukan  kelurahan  menjadi  Desa  berdasarkan  urgensi,  kepentingan nasional,  kepentingan  daerah,  kepentingan  masyarakat  Desa,  dan/atau  peraturan perundang-undangan. Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah paling lama 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal Gubernur  memberikan  persetujuan  atas  Rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan  Daerah  paling  lama  20  hari.  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  ini  disertai lampiran  peta  batas  wilayah  Desa.  Pembiayaan,  pembinaan  dan  pengawasan pembentukan  Desa  menjadi  tanggungjawabi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota. Pembinaan  dan  pengawasan  tersebut  dilakukan  melalui  pemberian  pedoman  umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. 13
Desa  Uepai,  Desa  Meorehe  dan  Desa  Ulu  Merakayang  selanjutnya  disebut  desa  fiktif tersebut  Tidak  memiliki  wilayah,  masyarakat  dan  organisasi  pemerintahan  sebagai mestinya desa tetapi mempunyai Kode desa. Padahal syarat mendapatkan Alokasi dana desa adalah harus memiliki kode desa yang dibiayai dari APBN. 14 sejak tahun 2015- 2017 desa  tersebut  mendapat  transfer  dari  RKUN  ke  RKUDaerah  tetapi  RKUD  ke  RKUDes pemda tidak pernah dicairkan atau disalurkan. Pemda tidak mengembalikan kekas negara. Tidak  dikembalikannya  ke  kas  negara  alokasi  dana  desa  pada  desa  fiktif  di  atas menimbulkan kerugian keuangan negara.
Istilah kerugian keuangan Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi s ebagaimana  telah  diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-undang
13 Lihat, Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) UU Desa, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Lihat juga pasal 6 ayat (1) dan ayat ( 2), pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
14 Berkaitan dengan kode desa, lihat Pasal 8 ayat (1, 2,3,4,5,6,7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Berkenan dengan  persyaratan  untuk  mendapatkan  alokasi  dana  desa,  Periksa  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan kerugian Negara sebagai unsur pidana.
Kerugian  keuangan  negara  berdasarkan  Pasal  1  Angka  22 Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan  barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai. ” Penyelesaian  kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.
Kerugian  keuangan  negara  Pasal  1  angka  15 Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006 tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan meliputi: “Kerugian Negara/Daerah  adalah kekurangan uang, surat berharga, dan  barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Bahwa kerugian keuangan Negara  menurut Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan harus  nyata  dan  pasti  jumlahnya  berpadanan  secara  sistematis  dengan pengertian sebagaimana kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor  31  tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana pertimbangan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  003/PUU-IV/2006 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Hasil  penelitian  Penulis  di  dua  kecamatan  yakni  Kecamatan  Uepai  dan  Kecamatan Lambuya yang terdiri dari tiga desa, dua desa berasal dari Kecamatan Uepai yakni Desa Uepai dan Desa Moorehe dan Desa Ulu Meraka yang berada di Kecamatan Lambuya dapat disimpulkan:
1. Desa Uepai dan Desa Moorehe di Kecamatan Uepai dan Desa Ulu Meraka yang berada di  Kecamatan  Lambuya  memiliki  kode  desa  namun  tidak  memiliki  wilayah administratif, tidak memiliki masyarakat dan tidak memiliki organisasi Pemerintahan seperti layaknya sebuah desa.
2. Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Uepai dan Desa Moorehe di Kecamatan Uepai dan Desa Ulu Meraka yang berada di Kecamatan Lambuya dikarenakan desa tersebut  memiliki  kode  desa  dan  terdaftar  di  kementerian  yang  di  mana  dengan terdaftarnya desa di kementerian dan memiliki kode desa maka sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk dapat dicairkannya dana desa.
3. Alokasi Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Uepai dan Desa Moorehe di Kecamatan Uepai  dan  Desa  Ulu  Meraka  yang  berada  di  Kecamatan  Lambuya  yang  tidak dikembalikan  ke  kas  negara  karena  desa-desa  tersebut  merupakan  desa  fiktif sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.344.081.000.
Hasil  penelitian  tersebut  memperlihatkan  sebuah  fakta  hukum,  bahwa  terjadi pembentukan desa tanpa melalui penetapan melalui peraturan daerah, seperti Desa Wiau
Kecamatan Routa, Desa Arombu Utama dan Napoha Kecamatan Latoma yang secara de facto memiliki wilayah dan penduduk namun tidak memenuhi syarat pembentukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ke-7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil wawancara yang dilakukan penulis diperoleh bahwa terhadap desa yang lain dibentuk yang tidak memenuhi syarat melalui Perda Nomor 11 Tahun 2017 dan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi dana desa sampai tahun 2018, Desa Wiau Kecamatan Routa, desa Arombu Utama dan Napoha Kecamatan Latoma pada tahun  2020  telah  digabung  lagi  pada  desa  induk,  Desa  Wiau  gabung  dengan  Desa Parudongka. Desa Arombu Utama gabung ke Desa Latoma Jaya sedangkan desa Napoha Gabung dengan Desa Nesowi.
Upaya mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dalam pembentukan desa, maka perlu dilakukan pemenuhan syarat kembali terhadap desa-desa yang secara administrasi belum memenuhi syarat pembentukan menurut UU desa. Terhadap desa-desa yang fiktif perlu  dihapus  dari  daftar  wilayah  desa  yang  telah  tercatat  dalam  kementerian  dalam negeri. Desa yang secara hukum tidak memenuhi syarat, maka desa tersebut dikembalikan kepada desa induk atau menjadikannya sebagai desa persiapan.

## 4. Kesimpulan
Pembentukan desa seyogyanya memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hal ini dapat meminimalisasi munculnya desa fiktif. Kemunculan desa-desa fiktif ini  pada  akhirnya  akan  berakibat  kepada  penyalahgunaan  wewenang  dan  mal administrasi yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian negara. Dapat dipastikan, bahwa pembentukan desa-desa baru ini dilakukan untuk kepentingan dana desa. Hal ini tampak pada pembentukan Desa Uepai, Desa Morehe dan Desa Ulu Meraka yang berada di  dua  kecamatan  tersebut  di  Kabupaten  Konawe  yang  tidak  memenuhi  syarat sebagaimana  ketentuan  Pasal  8  ayat  (3)  huruf  b  ke-7  menguraikan  bahwa  wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling  sedikit  2.000  (dua  ribu)  jiwa  atau  400  (empat  ratus)  kepala  keluarga.  Namun faktanya  desa-desa  pemekaran  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  yang  di  tetapkan  oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b ke-7. Selain itu pembentukan ketiga desa tersebut tidak memenuhi syarat material dengan tidak adanya wilayah dan masyarakat sehingga kedudukan desa tersebut adalah fiktif dan secara langsung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.344.081.000. Terhadap desa yang lain dibentuk yang tidak memenuhi syarat melalui Perda  Nomor  11  Tahun  2017  dan  pada  Tahun  2017  mendapatkan  alokasi  dana  desa sampai  tahun  2018,  Desa  Wiau  Kecamatan  Routa,  desa  Arombu  Utama  dan  Napoha Kecamatan  Latoma  pada  tahun  2020  telah  digabung  lagi  pada  desa  induk,  Desa  Wiau gabung  dengan  Desa  Parudonggka.  Desa  Arombu  Utama  gabung  ke  Desa  Latoma  Jaya sedangkan Desa Napoha Gabung dengan Desa Nesowi. Dengan demikian, maka terhadap desa-desa yang fiktif perlu dihapus sebagai dari daftar wilayah desa yang telah tercatat dalam  kementerian  dalam  negeri.  Terhadap  desa  yang  secara  hukum  tidak  memenuhi syarat maka desa tersebut dapat dikembalikan kepada desa induk atau menjadikannya sebagai desa persiapan.

## Daftar Pustaka
Bunga, Marten, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih. “Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi.” Halu Oleo Law Review (2018).
Caiden, Gerald E. “What Really Is Public Maladministration?” Public Administration Review (1991).
Fanani, Abdul Fatah, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, dan Suprapto Suprapto. “Analisis Undang- undang Desa.” DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial 4, no. 1 (April 9, 2019):
1 – 14. http://www.ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/280.
Harfi,  M.  Zaini.  “Politik  Hukum  Pembentukan  Desa  Menurut  Undang -Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 4, no. 3 (Desember 30, 2016): 407. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/369.
Haris,  Oheo  K.  “Maladministrasi  dalam  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan  yang Berimplikasi Tindak Pidana.” Universitas Airlangga, 2015.
Indrohato. “Asas -Asas Umum Pemerint ahan yang Baik.” In Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik , diedit oleh Paulus Efendie Lotulung. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Lutpiah,  Meli,  Suryadi,  dan  Fuad  Faizi.  “Pemekaran  Desa  dan  Implikasinya  Terhadap Kehidupan  Masyarakat  (Studi  Kasus  di  Desa  Kramat  Jaya  Kecamatan  Malausma Kabupaten Majalengka).” Jurnal Orasi 7, no. 2 (2016).
Marbun, SF. Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Liberty, 2006.
Mulyadi,  Lilik. Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Perspektif,  Teoritis,  dan  Praktik .  Bandung: Alumni, 2008.
Nurcholis, Hanif. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
Pamungkas, Bambang Adh i. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (November 20, 2019): 210. http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2271.
Rauf,  Rahyunir.  “Penguatan  Kelembagaan  Pemerintahan  Desa Melalui  Pembentukan, Penggabungan  dan  Penghapusan  Desa.” Wedana  Jurnal  Pemerintahan,  Politik  dan Birokrasi II, no. 1 (2016): 131 – 142.
Sulasdiono, Arif, dan Ray Septianis Kartika. “Implementasi Penataan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasaman, dan Ken dal.” Jurnal Kebijakan Pembangunan 12, no. 2 (2017).
Syafrudin,  Ateng.  “Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab.” Jurnal Pro Justisia IV (2000).
Syahbudin,  Syahbudin,  Herman  Herman,  dan  La  Ode  Syukur.  “Model  Harmonisasi Hubungan  Wewenang  Antara  Kepala  Desa  dengan  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD) dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa.” Halu  Oleo  Law  Review 2,  no.  2  (Agustus  26, 2018): 498. http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4512.
Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Zakaria,  R.  Yando.  “Pemulihan  Kehidupan  Desa  dan  Undang -Undang  Nomor  22  Tahun 1999.” UNISIA 46, no. XXV/III (2002): 280 – 298.