## PERAN KELEMBAGAAN PANGLIMA LAOT DI KOTA SABANG DALAM MEWUJUDKAN PERIKANAN TANGKAP YANG BERKELANJUTAN

## ROLE OF PANGLIMA LAOT INSTITUTION ON ACHIEVING SUSTAINABLE CAPTURE FISHERIES IN SABANG
Baskoro Pakusadewo a* , Akhmad Solihin ab , Ernani Lubis a a Departemen Pemanfatan Sumberdaya Perikanan, FPIK- Institut Pertanian Bogor b Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB E-mail: baskoropakusadewo@gmail.com

## ABSTRACT
The  objectives  of  this  study  was  to  analyze  the  regulation  system  and  to  recommend  the  management  of empowerment strategy for Panglima Laot Lhok Iboih, Sabang. This study used qualitative approach with a triangulation method. Data were collected by means of purposive and snowball sampling. Analysis used in this study  were normative juridical, describtive, and SWOT analysis. The results obtained from this study were Panglima Laot Lhok Iboih has implemented several roles: (1) Closed area system in the waters area of Lhok Iboih  as  conservation  and  marine  tourism  area,  then  the  prohibitation  of  the  use  of  destructive  tools  and methods  of  fishing,  prohibition  day  for  fishing,  prohibition  to  harvest  ornamental  fish,  and  prohibition  all activities that damage the environment in the Lhok Iboih. (2) Implement sanction for anyone who break the rules, that is: consisting of payment penalty in the form of money, livestock, fishing gears seizure, reconducted the Khanduri Laot; Enpowerment strategies of Panglima Laot were conducted by benefiting the strengths and opportunities (SO), which were: the increase of communities role on socializing sea customary law to tourists, collaborative  cooperation  between  Panglima  Laot  and  tourism  operators  on  operational  monitoring  of SATGAS,  the  increase  of  institutional  capacity  building  of  Panglima  Laot  for  monitoring  and  managing fisheries  through  coaching  and  training  in  collaboration  with  government  and  NGOs,  the  providing  of infrastructure and facilities coordinated with goverment.
Keywords : panglima laot, fisheries management, reinforcement of institution institution system.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pengaturan dan merumuskan strategi penguatan kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih, Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan metode purpossive sampling dan snowball sampling. Analisis yang  digunakan  adalah  analisis  yuridis  normatif  dan  analisis  SWOT.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Panglima Laot Lhok Iboih telah menerapkan beberapa aturan, di antaranya: (1) Sistem closed area di kawasan Lhok Iboih sebagai kawasan konservasi dan wisata bahari, kemudian larangan penggunaan alat dan metode penangkapan yang merusak, hari pantang melaut, larangan mengambil ikan hias, dan larangan melakukan kegiatan yang merusak lingkungan di seluruh wilayah Lhok Iboih. (2) Penerapan sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan, yaitu: Pembayaran denda dalam bentuk uang ataupun hewan ternak, penyitaan seluruh sarana penangkapan, dan melakukan kenduri ulang. (3) Panglima Laot memberikan hak pemanfaatan sumberdaya selama tidak melanggar peraturan yang ada. (4) Pengawasan dan evaluasi secara umum melibatkan seluruh masyarakat nelayan di Iboih dan secara khusus dilakukan oleh POKMASWAS. Strategi  penguatan  Panglima  Laot  dilakukan  dengan  memanfaatkan  kekuatan  dan  peluang  (SO),  yaitu: meningkatkan  peran  masyarakat  dalam  mensosialisasikan  hukom  adat  laot  kepada  para  wisatawan, penguatan kerja sama kolaboratif antara Panglima Laot dan pelaku wisata dalam mendukung operasional pengawasan  SATGAS,  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  dalam  hal  pengawasan  dan  pengelolaan perikanan  melalui  pembimbingan  dan  pelatihan  berkolaborasi  dengan  pemerintah  dan  LSM,  penyedian sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah.
Kata Kunci: Panglima Laot, pengelolaan perikanan, penguatan kelembagaan, sistem kelembagaan

## Coastal and Ocean Journal
e-ISSN: 2549-8223
Journal home page: http://coj.pksplipb.or.id/; email: journal@pksplipb.or.id

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan pengelolaan perikanan  menjadi  perhatian  berbagai pihak,  karena  hal  ini  terkait  dengan keberlanjutan sumberdaya ikan. Salah satu aspek  penting  yang  menjadi  kajian pengelolaan perikanan adalah para pelaku yang  terlibat  dalam  proses  pengelolaan tersebut.  Menurut  Satria  (2015),  pelaku tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu: pemerintah (government- based management), masyarakat (community-based management), dan kerjasama keduanya (co-management). Menurut  Solihin  (2010)  dalam mewujudkan  perikanan  tangkap  yang bertanggung  jawab  perlu  dilakukan rekonstruksi  dan  revitalisasi  terhadap kearifan-kearifan  lokal  yang  ada  dengan menerapkan  model  pengelolaan  bersama (co-management).  Salah  satu  pengelolaan perikanan berbasis masyarakat lokal yang menerapkan  model  co-management  di Indonesia adalah Panglima Laot.
Panglima
Laot merupakan kelembagaan  adat  yang  berfungsi  sebagai pemimpin masyarakat adat nelayan dalam melakukan  pengelolaan  perikanan  di pesisir  Aceh.  Panglima  Laot  memiliki wewenang secara de jure untuk menentukan  hak  dalam  mengakses  area penangkapan  dan  penggunaan  alat tangkap,  larangan  menangkap  pada  hari keagamaan,  inisiatif  pencarian  terhadap nelayan yang hilang, menentukan tuntutan ganti  rugi  dalam  kecelakaan  kapal penangkapan,  dan  penengah  apabila terjadi perselisihan antara nelayan (Cinner et  al.  2012).  Sistem  pengelolaan  yang dilakukan  oleh  Panglima  Laot  meliputi kawasan perlindungan laut (Kusumawati & Huang 2014), pelaksanaan hukom adat laot (Sulaiman 2013), dan mendukung perikanan  tangkap  yang  berkelanjutan berbasis  masyarakat  (Chaliluddin  et  al. 2014).
Menurut Wiryawan & Solihin (2015) pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
dapat dicapai dengan melakukan pendekatan terhadap komunitas masyarakat pesisir. Lebih lanjut, penerapan  ini  dapat  dilakukan  pada komunitas  perikanan  tradisional  yang terbukti  mampu  melakukan  self-control (pengendalian diri) terhadap hasil tangkapan,  penggunaan  teknologi  yang sesuai,  tingkat  kolektivitas  yang  tinggi antara  anggota  komunitas  perikanan,  dan adanya traditional knowledge (pengetahuan  lokal)  yang  mencerminkan upaya  ketahanan  perikanan  dalam  jangka panjang.  Panglima  Laot  merupakan  salah satu  kelembagaan  lokal  yang  dinilai mampu menerapkan pengendalian tersebut.  Sistem  pengelolaan  perikanan yang  dilakukan  oleh  Panglima  Laot merupakan hal yang menarik untuk diteliti, khususnya di Desa Iboih, Kota Sabang.
Desa  Iboih  merupakan  salah  satu desa  yang  menjadi  objek  wisata  bahari, karena  keindahan  ekosistem  laut  dan terumbu  karangnya.  Kawasan  tersebut dikelola  oleh  masyarakat  lokal  yang diwakili  oleh  Panglima  Laot  bersama dengan pemerintah lokal. Selama 10 tahun terakhir,  sektor  pariwisata  di  Iboih semakin  berkembang  sehingga  Panglima Laot  tidak  hanya  mengatur  perikanan tangkap,  tetapi  juga  ikut  mengelola kegiatan  pariwisata  di  sana.  Hal  ini bertujuan  menghidari  konflik  antara kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan para  nelayan  dan  kegiatan  pariwisata  di Desa Iboih. Perkembangan sektor pariwisata  menjadi  tantangan  bagi Panglima Laot dalam menerapkan pengelolaan  perikanan  tangkap  yang berkelanjutan di Desa Iboih. Menurut data BAPPEDA Kota Sabang (2014), pada tahun 2013  jumlah  turis  mancanegara  yang datang  untuk  berwisata  di  Sabang mencapai  410  orang,  hal  ini  belum termasuk  masyarakat  lokal  yang  datang dari luar Kota Sabang. Banyak masyarakat dari luar Sabang yang datang ke Desa Iboih, akan  tetapi  belum  memahami  tentang peraturan hukom adat laot yang berlaku di
sana. Penguatan terhadap kelembagaan ini perlu  dilakukan  untuk  menghadapi tantangan  tersebut,  oleh  sebab  itu penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  sistem pengelolaan  perikanan  dan  strategi penguatan  kelembagaan  Panglima  Laot Lhok Iboih.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada tanggal  30  September  2015  sampai  3 Oktober  2015  di  Desa  Iboih,  Kecamatan Sukakarya,  Kota  Sabang.  Penelitian  ini merupakan bentuk penelitian studi kasus, didahului dengan pra survei pada bulan Juli 2015 di Desa Iboih, Kecamatan Sukakarya, Kota  Sabang.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dalam  menganalisis fenomena  sosial  yang  terjadi  pada masyarakat  secara  mendalam  dengan metode  triangulasi.  Metode  triangulasi adalah kombinasi antara metode pengamatan,  wawancara,  dan  analisis dokumen.  Pengumpulan  data  penelitian menggunakan  metode  purposive  sampling dan snowball sampling. Informan ditentukan  sebelum  mengumpulkan  data, selanjutnya  informan  tersebut  akan menunjuk  kepada  informan  lain  yang berpotensi  memiliki  informasi  kepada peneliti.  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui  wawancara  dengan  3  orang informan, yaitu Panglima Laot Lhok Iboih, Kepala  Bidang  Perikanan  Dinas  Kelautan Perikanan  Kota  Sabang,  dan  Ketua Kelompok  Nelayan  Udeep  Makmu  Iboih. Data  yang  diambil  dari  hasil  wawancara tersebut  adalah  sistem  hukom  adat  laot yang  berjalan  di  Lhok  Iboih,  peran Panglima  Laot  Lhok  Iboih  di  masyarakat nelayan dan pemerintah, dan peluang serta tantangan  yang  dihadapi  oleh  Panglima Laot  selama  menjalankan  tugasnya. Informasi  tersebut  kemudian  dijadikan sebagai  acuan  dalam  perumusan  Strategi
SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats).  Perumusan  strategi  penguatan kelembagaan  dilakukan  dengan  cara mengisi  kuesioner  oleh  3  orang  informan dan 4 orang responden dari masing-masing kepala  bidang  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  (DKP)  Kota  Sabang,  selain Kepala  Bidang  Perikanan.  Data  sekunder diperoleh  dari  Laporan  Pertanggung Jawaban (LPJ) Panglima Laot Iboih periode 2009-2014,  peraturan  tertulis  tentang hukom  adat  laot,  peraturan  perundang- undangan,  buku  teks,  hasil  penelitian sebelumnya  serta  literatur  lain  yang berkaitan dengan topik penelitian.
Analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah analisis yuridis  normatif,  dan  analisis  SWOT. Sistem  pengaturan  Panglima  Laot  Lhok Iboih  dianalisis  secara  yuridis  normatif. Menurut  Soekanto  &  Mamudji  (2014) pendekatan  yuridis  normatif  adalah pendekatan  masalah  dengan  melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan  sejarah  hukum.  Lebih  lanjut, pendekatan  ini  dapat  diterapkan  dalam penelitian hukum adat dengan syarat data yang dianalisis adalah bentuk hukum adat tercatat  atau  yang  didokumentasikan. Strategi penguatan kelembagaan Panglima Laot  Lhok  Iboih  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  SWOT  (Strengths Weaknesses Opportunities Threats).

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1. Sistem Pengaturan Panglima Laot Lhok
Iboih 3.1.1. Batas wilayah kelola
Panglima  Laot  Lhok  Iboih  memiliki batas wilayah yaitu di darat dan laut. Batas wilayah  darat  adalah  batas  administratif satu  desa/kelurahan,  ditandai  dengan patok  yang  dibuat  oleh  masing-masing Panglima  Laot  Lhok  (Wiryawan  &  Solihin
2015).  Batas  wilayah  laut  ditentukan sejauh  2  mil  ke  arah  laut  sebagai  batas berlakunya  hukom  adat  laot.  Sebagai contoh,  bila  wilayah  Lhok  Iboih  sedang mengadakan  khanduri  laot,  akan  berlaku pantangan melaut selama beberapa hari di wilayah  Lhok  Iboih,  sehingga  semua kegiatan  penangkapan  ikan  tidak  boleh dilakukan  dalam  jarak  tersebut.  Batas tersebut  ditentukan  secara  imajiner, karena  tidak  terdapat  patok  batas  yang bisa dilihat di laut. Gambar 1 menunjukkan wilayah kelola Panglima Laot.
Pada  Gambar  1  menunjukkan kawasan  berwarna  biru  yang  merupakan zona  larang  tangkap.  Panglima  Laot menjadikan  kawasan  tersebut  sebagai kawasan  tertutup  atau  closed  area. Kawasan  ditetapkan  sebagai  kawasan konservasi dan wisata bahari dengan luas ± 2.400  ha.  Kusumawati  &  Huang  (2015) menjelaskan  tujuan  dibentuknya  kawasan tersebut adalah untuk memelihara keberlanjutan  sumberdaya  dan  ekosistem laut  di  dalam  kawasan  konservasi  dan membangun pusat wisata bahari.
Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Panglima Laot Lhok Iboih membagi wilayahnya  menjadi  dua  wilayah,  yaitu wilayah  kelola  Panglima  Laot  Lhok  Iboih yang merupakan kawasan yang diperbolehkan  untuk  melakukan  kegiatan penangkapan  dan  kawasan  zona  larang tangkap  yang  ditujukan  sebagai  kawasan konservasi  dan  wisata  bahari.  Kedua kawasan tersebut dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat setempat.
3.1.2. Sistem aturan Panglima  Laot  Lhok  memiliki wewenang  tertinggi  dalam  menetapkan
peraturan di wilayahnya. Peraturan hukum adat  yang  berlaku  di  setiap  lhok berbeda- beda didasarkan pada karakteristik lokasi perairan,  pemahaman  tentang  alat-alat tangkap,  dan  kesepakatan  di  setiap  lhok (BAPPEDA  Kota  Sabang  2013).  Peraturan Panglima Laot yang berlaku di Lhok Iboih dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Pada prinsipnya masyarakat nelayan sabang,
khususnya di Iboih,
memperbolehkan segala kegiatan penangkapan  ikan  di  laut.  Hal  tersebut selama  bermanfaat  bagi  kehidupan nelayan dan tidak merusak ekosistem laut, serta  tidak  melanggar  hukum  adat. Pelanggaran  terhadap  peraturan  tersebut akan mendapat sanksi tegas dari Panglima Laot.

## 3.2.3. Sistem sanksi
Sanksi hukom adat laot yang berlaku di  Kota  Sabang  berbeda  sesuai  dengan kesepakatan Panglima Laot di setiap  lhok. Tabel  2  berikut  menunjukkan  sanksi  adat yang berlaku di Lhok Iboih.
Sanksi-sanksi tersebut dibuat berdasarkan  hasil  musyawarah  desa  yang dihadiri  oleh  masyarakat  dan  para  tokoh adat.  Pemberian  sanksi  adat  bagi  para pelanggar  dilakukan  oleh  Panglima  Laot melalui  mekanisme  sidang  pelanggaran adat. Panglima Laot dalam menyelesaikan permasalahan adat tersebut selalu menerapkan  sistem  musyawarah  mufakat dan bersifat kekeluargaan.

## 3.1.4. Sistem hak
Hukom  adat  laot  memberikan  hak individual  kepada  masyarakat  dalam melakukan  pemanfaatan  perikanan dan
Gambar 1. Peta wilayah kelola Panglima Laot Lhok Iboih dan zona larang tangkap. (Panglima Laot Lhok Iboih, 2015).
Tabel 1.  Hukom adat laot yang berlaku di Lhok Iboih.
No. Jenis aturan Jenis larangan 1  Larangan penangkapan ikan di seluruh  wilayah kelola Panglima Laot Lhok Iboih  Penangkapan menggunakan bom/bahan peledak
 Penangkapan menggunakan Potassium/bahan beracun lain
 Penangkapan ikan hias dan pengambilan terumbu karang
 Pukat malam (purse seine) dilarang beroperasi dalam jarak 4 (empat) mil dari garis pantai  Pukat jepang (jaring muroami)  Menembak ikan (spear guns) dengan alat kompresor dan alat selam di area diving 2  Larangan penangkapan dan pengambilan biota laut di zona larang tangkap  Pukat siang (purse seine) dilarang berlabuh dalam jarak 200 meter dari garis pantai  Dilarang membuang jangkar pada kedalaman 0-15 meter  Dilarang mengambil segala jenis biota laut (kecuali jenis ikan karang konsumsi) pada siang dan malam hari  Dilarang menangkap ikan dengan cara menembak (spear guns)
No. Jenis aturan Jenis larangan  Dilarang melakukan mancing ngintip (memancing sambil berenang/snorkel fishing)  Dilarang menangkap ikan menggunakan jaring ikan pisang-pisang (jaring insang)  Batas kecepatan boat/kapal yang melintasi kawasan Pulau Rubiah tidak boleh lebih dari 2 knot  Dilarang memancing berdiri di atas karang/menginjak karang  Dilarang melakukan semua kegiatan yang merusak ekosistem laut dan terumbu karang 3  Hari pantang melaut  Khanduri Laot selama 3 hari (tiga kali 24 jam)  Hari Raya Idul Fitri selama 2 hari (dua kali 24 jam)  Hari Raya Idul Adha selama 1 hari (satu kali 24 jam)  Peringatan Tsunami Aceh mulai dari malam hari tanggal 25 Desember pukul 20.30 WIB s/d sore hari tanggal 26 Desember pukul 18.00 WIB  Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus mulai dari pagi s/d selesai upacara pukul 12.00 WIB  Malam jum’at mulai dari pukul 19.00 WIB s/d selesai shalat jum’at pukul 14.00 WIB  Kemalangan (warga meninggal) seluruh kegiatan di laut dan darat harus dihentikan dari setelah mendengar pengumuman/ informasi s/d selesai dikebumikan. Sumber: Panglima Laot Lhok Iboih, 2015
Tabel 2.  Sanksi adat yang berlaku di Lhok Iboih.
No. Jenis pelanggaran Sanksi 1  Pelanggaran terhadap aturan larangan penangkapan ikan/ biota laut di seluruh wilayah perairan laut Iboih.
 Seluruh sarana penangkapan disita dan pelaku pelanggaran (kapten dan awak boat) diserahkan kepada pihak yang berwajib. 2  Pelanggaran terhadap aturan larangan penangkapan biota laut dalam zona larang tangkap.  Jaring ikan pisang atau sejenisnya didenda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan seluruh sarana penangkapan ditahan selama seminggu.  Senjata tembak ikan, mancing ngintip, dan penangkapan biota laut pada malam dan siang hari didenda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan alat tangkap disita. 3  Pelanggaran terhadap aturan hari pantang melaut.  Pelanggaran dua hari raya dikenakan denda satu ekor kambing.
No. Jenis pelanggaran Sanksi  Pelanggaran Khanduri Laot dikenakan sanksi harus mengadakan kenduri ulang.  Pelanggaran peringatan Hari Tsunami dan HUT RI dikenakan denda satu ekor kambing.  Pelanggaran Hari Jum’at/malam jum’at dikenakan sanksi penahanan boat/peralatan melaut selama satu minggu.
Sumber: Panglima Laot Lhok Iboih, 2015
wisata  bahari  di  Lhok  Iboih.  Hak tersebut berlaku bagi seluruh nelayan maupun para pelaku  wisata,  baik  yang  ada  di  dalam maupun di luar Kota Sabang. Nelayan dan wisatawan harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan Panglima Laot. Ketentuan tersebut bersifat mengikat bagi siapa  saja  yang  melakukan  kegiatan penangkapan  dan  pariwisata  di  kawasan perairan  Iboih.  Ketentuan  tersebut  yaitu tidak boleh menggunakan alat tangkap dan metode  penangkapan  yang  merusak, kegiatan  wisata  bahari  tidak  boleh merusak  ekosistem  laut,  dan  larangan pengambilan ikan hias dan terumbu karang di seluruh kawasan perairan iboih.
Hukom  adat  laot  juga  memberikan hak komunitas dalam melakukan pengelolaan  perikanan  di  Lhok  Iboh. Panglima  Laot  Lhok  memiliki  wewenang dalam  mengatur  hak  komunitas  di  lhok masing-masing  (Wiryawan  &  Solihin 2015).  Hak  komunitas  yang  berlaku  di Lhok  Iboih,  yaitu  larangan  melakukan
penangkapan semua jenis biota laut di zona larang  tangkap,  dan  menetapkan  hari pantang melaut. Panglima Laot Lhok Iboih memberikan  hak  individual  sepanjang mematuhi  aturan  larangan  yang  berlaku dan  Panglima  Laot  Lhok  berwenang menetapkan hak komunitas di wilayahnya. Menurut  Witanto  (2007),  masyarakat hukum  adat  akan  melaksanakan  dan mematuhi peraturan tersebut, dan apabila mereka  memasuki  wilayah  hukum  adat lain,  mereka  memiliki  kewajiban  untuk menghormati  kekuasaan  hukum  adat  di mana mereka berada.

## 3.1.5. Sistem otoritas
Panglima  Laot  memiliki  otoritas tertinggi dalam mengatur hukom adat laot. Kelembagaan  hukom  adat  laot  juga memiliki  struktur  pembagian  kerja meskipun  dalam  bentuk  yang  masih sederhana. Tabel 3 menunjukkan struktur Panglima Laot Lhok Iboih.
Tabel 3.  Struktur kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih priode 2014-2019.
No. Struktur Panglima Laot Lhok Iboih Nama tokoh Tugas 1  Panglima Laot Muhammad AG  Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukom adat laot.  Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukom adat laot.
No. Struktur Panglima Laot Lhok Iboih Nama tokoh Tugas  Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut.  Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan.  Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal. 2  Wakil Panglima Laot Anwar ABD  Membantu tugas-tugas Panglima Laot dan menggantikan peran Panglima Laot ketika Panglima Laot berhalangan sementara maupun berhalangan tetap. 3  Penasihat (unsur pemerintah) Keuchik Iboih  Memberi saran kepada Panglima Laot, baik saran yang bersifat adat istiadat, hukum adat, dan hukum nasional. Penasihat (unsur tokoh adat) Ishak Idris
Penasihat (unsur tokoh agama) Tgk. Usman AB 4  Sekretaris Husnun  Mengelola administrasi sekaligus sebagai juru tulis pada saat rapat atau musyawarah di lingkungan masyarakat adat. 5  Bendahara Burhan Sufi  Bertanggung jawab terhadap keuangan lembaga adat. 6  Petugas keamanan adat:
 Bidang Penangkapan
 Bidang Pokmaswas
 Bidang Tim SAR Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)  Menjaga dan memelihara kehidupan adat dalam masyarakat adat nelayan
 Melakukan pengamanan dalam pelaksanaan persidangan adat
 Mengamankan pelaksanaan penangkapan ikan di laut dalam wilayah hukum adat masing-masing  Menjaga dan melihara sarana transportasi perikanan dan barang- barang lain yang dalam penahaan lembaga adat  Menjaga ketertiban dan keamanan bersama dengan pertugas keamanan laut yang berwenang.
Sumber: Witanto, 2007
Pada  Tabel  3  di  atas  menunjukkan beberapa  tugas  Panglima  Laot,  di antaranya sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan  program  perikanan  dan kelautan (co-management fisheries), mewujudkan  pengelolaan  perikanan  yang
berkelanjutan (sustainable fisheries), menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi antara  nelayan,  menjalin  koordinasi  yang baik antara lembaga adat maupun lembaga di  luar  adat.  Panglima  Laot  dalam menjalankan  tugas  pengawasan  dibantu
oleh  petugas  keamanan  adat,  untuk masalah  keuangan  dan  administrasi dibantu oleh bendahara dan sekretaris, dan dalam  hal  penyelesaian  masalah  adat dibantu  oleh  para  tokoh  adat  dan  wakil Panglima Laot.

## 3.1.6. Sistem monitoring dan evaluasi
Sistem pengawasan  hukom adat laot pada  dasarnya  dilakukan  oleh  seluruh masyarakat nelayan dan bersifat komunitas.  Masyarakat  berkewajiban memberikan  informasi  kepada  Panglima Laot jika terjadi sesuatu yang mecurigakan di  laut,  baik  berupa  musibah  maupun pelanggaran adat.
Secara  khusus,  Panglima  Laot  dalam melakukan  pengawasan  dibantu  oleh beberapa  petugas  keamanan  adat  seperti yang  telah  dijelaskan  pada  Tabel  3 sebelumnya.  Petugas  keamanan  adat melakukan pengawasan dengan membentuk  Tim  SATGAS  (Satuan  Tugas).
Tim  SATGAS  memiliki  wewenang  selama melakukan  pengawasan  di  laut,  di antaranya:  melakukan  pengejaran  dan penangkapan
terhadap pelaku pelanggaran  hukom  adat  laot,  melakukan penahanan  terhadap  seluruh  sarana penangkapan  ikan  untuk  kepentingan persidangan  adat,  melakukan  penyitaan hasil tangkapan ikan berdasarkan keputusan
sidang pelanggaran, menyerahkan  pelaku  pelanggaran  dan segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  tersebut  kepada  pihak berwajib jika pelanggaran tersebut bersifat pidana.
Secara  formal,  petugas  keamanan adat  ini  lebih  dikenal  dengan  sebutan POKMASWAS  (Kelompok  Masyarakat Pengawas). POKMASWAS ini dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang berdasarkan  SK  Kepala  DKP  Kota  Sabang Nomor 523/370/2015.

## Tabel 4.  Hasil matriks IFAS
No. Faktor-faktor internal Bobot  Skala  Skor Kekuatan (Strengths) 1  Kemampuan Panglima Laot dalam memimpin dan menyelesaikan permasalahan nelayan. 0,115  3,800  0,436 2  Kekuatan  hukom  adat  laot  yang  mengikat  dalam kehidupan  masyarakat  nelayan  dan  peraturan  yang dibuat dalam bentuk tertulis. 0,108  3,600  0,389 3  Sistem  musyawarah  sebagai  sarana  dalam  setiap pengambilan  keputusan  dan  penyelesaian  konflik nelayan. 0,121  4,000  0,484 4  Peran  penasihat  adat  dalam  membantu  Panglima  Laot dalam menyelesaikan masalah. 0,121  4,000  0,484 5  Memiliki  batas  wilayah  dan  zona  larang  tangkap  yang telah dipetakan. 0,108  3,600  0,390 6  Sistem  pembagian  kerja  pada  struktur  Panglima  Laot sudah lebih terspesialisasi. 0,108  3,600  0,389 7  Sistem koordinasi yang baik antara Panglima Laot Lhok Iboih dan seluruh Panglima Laot di Kota Sabang. 0,102  3,400  0,347 Kelemahan (Weakness) 1  Keterbatasan anggaran dana untuk menjalankan program kerja Panglima Laot. 0,108  3,600 - 0,390 2  Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS. 0,108  3,600 - 0,390 Total 1 2,138
@COASTAL AND OCEAN JOURNAL (COJ) 2017 PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN – IPB (PKSPL-IPB)

## Tabel 6.  Hasil analisis matriks SWOT
EFAS IFAS Kekuatan (Strengths) S1. Kemampuan Panglima Laot dalam memimpin dan menyelesaikan permasalahan nelayan. S2. Kekuatan hukom adat laot yang mengikat dalam kehidupan masyarakat nelayan dan peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis. S3. Sistem musyawarah sebagai sarana dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik nelayan. S4. Peran penasihat adat dalam membantu Panglima Laot dalam menyelesaikan masalah. S5. Memiliki batas wilayah kelola Panglima Laot dan zona larang tangkap yang telah dipetakan. S6. Sistem pembagian kerja pada struktur Panglima Laot sudah lebih terspe-sialisasi. S7. Sistem koordinasi yang baik antara Panglima Laot Lhok Iboih dan seluruh Panglima Laot di Kota Sabang. Kelemahan (Weaknesses) W1. Keterbatasan anggaran dana untuk menjalankan program kerja Panglima Laot. W2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh SATGAS. Peluang (Opportunities) O1. Adanya pengakuan dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. O2. Dibentuknya POKMASWAS sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan. O3. Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan LSM dalam mengelola wilayah pesisir. O4. Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan pelaku wisata untuk membiayai operasional pengawasan Taman Laut Lhok Iboih. O5. Adanya kegiatan Duek Pakat Panglima Laot seluruh Kota Sabang.
SO SO1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan aturan hukom adat laot kepada wisatawan (S1, S2, S3, S4, S7, O5, O7) SO2. Penguatan kerja sama kolaboratif antara Panglima Laot dan pelaku wisata dalam mendukung operasional pengawasan SATGAS (S1, S3, S5, S6, O5) SO3. Peningkatan kapasitas kelembagaan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM (S1, S2, S3, S4,  S6, O1, O2, O3, O5) WO WO1. Meningkatkan kerja sama dengan pelaku wisata dalam menjalankan kegiatan pengawasan (W1, O1, O2, O4, O5, O6, O7) WO2. Perlu diadakan koordinasi dengan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pengawasan (W2, O1, O2, O6)
Pakusadewo et al., 2017 / Peran Kelembagaan Panglima Laot di Kota Sabang...                                                             109
O6. Adanya peran serta seluruh masyarakat nelayan sabang dalam menegakkan hukom adat laot. SO4. Penyedian sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah (S1, S2, S4, S5, O1, O2) Ancaman (Threats) T1. Para wisatawan yang belum mengetahui peraturan hukom adat laot di Iboih. T2. Masih adanya oknum masyarakat yang secara sengaja melanggar aturan hukum adat di Iboih. T3. Terhambatnya sosialisasi peraturan hukum adat karena rusaknya seluruh papan himbauan Panglima Laot Lhok Iboih. ST ST1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan dan mengawasai aturan hukom adat laot di Iboih (S1, S2, S3, S5, S6, S7, T1, T2, T3) WT WT1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mensosialisasikan aturan hukom adat laot di Iboih (W1, W2, T1, T3) WT2. Meningkatkan pengawasan hukom adat laot melalui peran masyarakat di Iboih (W1, W2, T2)
Tabel 5. Hasil matriks EFAS No. Faktor-faktor eksternal Bobot  Skala  Skor Peluang (Opportunities) 1  Adanya pengakuan dari Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan. 0,113  3,600  0,408 2  Dibentuknya POKMASWAS sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan. 0,114  3,600  0,412 3  Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan LSM dalam mengelola wilayah pesisir. 0,115  3,000  0,344 4  Adanya kerja sama antara Panglima Laot dan pelaku wisata untuk membiayai operasional pengawasan Taman Laut Lhok Iboih. 0,113  3,600  0,407 5  Adanya kegiatan Duek Pakat Panglima Laot seluruh Kota Sabang. 0,113  3,200  0,362 6  Adanya peran serta seluruh masyarakat nelayan sabang dalam menegakkan hukom adat laot. 0,107  3,400  0,364 Ancaman (Threats) 1  Para wisatawan yang belum mengetahui peraturan hukom adat laot Lhok Iboih. 0,106  3,400 - 0,360 2  Masih adanya oknum masyarakat yang secara sengaja melanggar aturan hukum adat di Iboih. 0,106  3,400 - 0,360 3  Terhambatnya sosialisasi peraturan  hukum adat karena rusaknya seluruh papan himbauan Panglima Laot Lhok Iboih. 0,113  3,600 - 0,407 Total 1 1,170 3.3.  Strategi  penguatan  kelembagaan Panglima Laot Lhok Iboih
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan penelusuran data terkait, terdapat beberapa  faktor  internal  dan  eksternal yang  mempengaruhi  peran  kelembagaan Panglima  Laot  Lhok  Iboih  dalam melakukan pengelolaan perikanan di Lhok Iboih.  Hasil  matriks  Internal  Strategic Factors  Analysis  Summary  (IFAS)  dan External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS) dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 di bawah ini.
Berdasarkan  Tabel  4  di  atas  nilai- nilai  yang  diolah  dibuat  untuk  dijadikan grafik hasil analisis SWOT. Total nilai IFAS yang  merupakan  selisih  antara  kekuatan dan kelemahan yaitu sebesar 2,138. Total nilai EFAS yang merupakan selisih antara peluang  dan  ancaman  bernilai  1,170.  Hal tersebut  menandakan  bahwa  nilai  IFAS
positif  yang  berarti  faktor  kekuatan  lebih besar  dari  faktor  kelemahan.  Nilai  EFAS positif  artinya  faktor  peluang  lebih  besar dari faktor ancaman. Rekomendasi strategi yang  dapat  digunakan  adalah  SO (Strenghts-Opportunities), yaitu: meningkatkan  peran  masyarakat  dalam mensosialisasikan hukom adat laot kepada para  wisatawan,  penguatan  kerja  sama kolaboratif  antara  Panglima  Laot  dan pelaku wisata dalam mendukung operasional
pengawasan SATGAS,
peningkatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengawasan dan pengelolaan perikanan  melalui  pembimbingan  dan pelatihan berkolaborasi dengan pemerintah  dan  LSM,  penyedian  sarana dan prasarana pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah.

## 4. KESIMPULAN
Pengelolaan  perikanan  berbasis masyarakat  lokal  merupakan  upaya penting  dalam  menjaga  keseimbangan sumberdaya. Salah satu bentuk pengelolaan perikanan berbasis masyarakat  di  Indonesia  adalah Panglima Laot Lhok Iboih di Kota Sabang. Panglima Laot  Lhok  Iboih  mengelola  2  sektor kelautan,  yaitu  sektor  perikanan  dan wisata  bahari.  Panglima  Laot  membagi wilayahnya  menjadi  2  bagian,  yaitu wilayah  kelola  Panglima  Laot  Lhok  Iboih yang  merupakan  kawasan  penangkapan ikan  dan  Taman  Laut  Lhok  Iboih  yang merupakan  zona  larang  tangkap  dan ditujukan sebagai kawasan konservasi dan wisata  bahari.  Pada  kedua  kawasan tersebut  berlaku  hukom  adat  laot,  yaitu berkaitan  dengan  larangan  penangkapan biota  laut,  pembatasan  alat  tangkap, larangan menggunakan metode penangkapan yang merusak, pembentukan zona larang tangkap, hari pantang melaut, dan  larangan  melakukan  kegiatan  yang dapat  merusak  ekosistem  laut  dan terumbu  karang.  Bagi  yang  melanggar akan dikenakan sanksi yaitu berupa denda uang  atau  hewan  ternak,  penyitaan  alat tangkap  dan  kapal,  serta  hasil  tangkapan. Peraturan  tersebut  bertujuan  untuk menjaga  kelestarian  ekosistem  laut, menghindari  konflik  sosial  masyarakat nelayan,  dan  pemanfaatan  sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab.
Semakin  berkembangnya  sektor wisata  bahari  di  Iboih  menjadi  tantangan besar  bagi  Panglima  Laot  dalam  menjaga tegaknya hukum adat di wilayah tersebut. Oleh  karena  itu,  diperlukan  strategi penguatan kelembagaan untuk menghadapi tantang tersebut, di antaranya:  (1)  Meningkatkan  peran masyarakat dalam mensosialisasikan hukom  adat  laot  kepada  para  wisatawan, (2)  Penguatan  kerja  sama  kolaboratif
antara  Panglima  Laot  dan  pelaku  wisata dalam mendukung operasional pengawasan  SATGAS,  (3)  Peningkatan kapasitas  kelembagaan  Panglima  Laot dalam  hal  pengawasan  dan  pengelolaan perikanan berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM,  dan (4) Penyediaan sarana  dan  prasarana  pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kepada Akhmad Solikhin, S.Pi, M.H dan Dr. Ir. Ernali Lubis, DEA selaku pembimbing dalam penelitian ini.  Apresiasi  yang  tinggi  juga  diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, dan Panglima Laot Lhok Iboih atas bantuannya selama penelitian berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
[BAPPEDAKS] Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kota  Sabang.
2014.  Sabang  dalam  angka  2014. Sabang (ID): BAPPEDA Kota Sabang. [BAPPEDAKS] Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kota  Sabang. 2013.  Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Kota Sabang  2012-2032.  Sabang  (ID): BAPPEDA Kota Sabang.
[PLLI]  Panglima  Laot  Lhok  Iboih.  2015. Laporan pertanggung jawaban Panglima  Laot  Lhok  Iboih  periode 2009-2014.  Sabang  (ID):  Panglima Laot Lhok Iboih.
Chaliluddin,  Purbayanto  A,  Monintja  DR, Imron M, Santoso J. 2014. Institution of  panglima  laot  in  supporting sustainable  capture  fisheries  based on local wisdom in aceh jaya district.
IJSBAR. 16(2):147-163.
Cinner JE, Basurto X, Fidelman P, Kuange J, Lahari  R,  Mukminin  A.  2012. Institutional  design  of  customary
fisheries management arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico.  Mar  Policy.  36(2012):  278- 285.doi:10.1016/j.marpol.2011.06.0 05 Kusumawati  I,  Huang  H-W.  2014.  Key Factors  for  Successful  Management of  Marine  Protected  Areas:  A Comparison of Stakeholders’ Perception  of  Two  MPAs  in  Weh Island, Sabang, Aceh, Indonesia. Mar Policy. 51(2015): 465-475.
Satria  A.  2015.  Pengantar  Sosiologi
Masyarakat  Pesisir.  Jakarta  (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Soekanto  S,  Mamudji  S.  2014.  Penelitian hukum  normatif  suatu  tinjauan singkat. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
Solihin  A.  2010.  Politik  hukum  kelautan  & perikanan:  isu,  permasalahan,  dan telaah kritis kebijakan. Bandung (ID): Nuansa Aulia.
Sulaiman. 2013. Prospek hukum adat laut dalam  pengelolaan  perikanan  di Kabupaten  Pidie  Jaya  Provinsi  Aceh. Yustisia. (87): 15-22.
Witanto  DY.  2007.  Hukum  adat  laut sabang: kearifan-kearifan yang terlupakan. Banda Aceh (ID): Yayasan Pemberdayaan  Masyarakat  Daerah Aceh (PEMADA).
Wiryawan  B,  Solikhin  A.  2015.  Derah penangkapan  ikan:  dalam  prespektif pengelolaan  perikanan  indonesia. Bandung (ID): Nuansa Aulia.