Program Magister Hukum, Fakultas Hukum

## Research Article

## Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
Abdurrakhman Alhakim Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia alhakim@uib.ac.id

## ABSTRACT
The  criminalization  experienced  by  journalists  is  often  associated  with  articles  of  defamation  (defamation), hate speech, to pornography. These “rubber” articles tend to have multiple interpretations and are used to avoid criticism from journalists. Reflecting on this phenomenon, this study aims to provide a study related to the importance of guaranteeing legal protection for critical journalists so that they are not criminalized by the article on the ITE Law. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach  to  reviewing  the  law  on  the  protection  of  journalists  through  the  revision  of  the  ITE  Law  and strengthening the Press Law by taking into account the interests of the press in providing public news. This study shows that criminalization by law enforcement officers due to misinterpretation will have an impact on isolating  the  voice  of  the  press. The  government  must  guarantee  the  protection  of  journalists  as  a responsibility that Indonesia supports press freedom and democracy. Thus, regulators must place the issue of criminalization of journalism as a priority to realize the true meaning of democracy.
Keywords: Journalist; Criminalization; Protection.

## ABSTRAK
Kriminalisasi  yang  dialami  oleh  para  jurnalis  seringkali  dikaitkan  dengan  pasal  pencemaran  nama  baik (defamasi),  ujaran  kebencian,  hingga  pornografi.  Pasal-pasal  “karet”  tersebut  cenderung  bersifat  multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis. Berkaca pada fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan  untuk  memberikan  kajian  terkait  arti  penting  dari  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  jurnalis yang kritis sehingga tidak dikriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE).  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan para jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan memperhatikan kepentingan pers dalam memberikan berita publik. Penelitian ini menunjukkan  bahwa  kriminalisasi  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  akibat  salah  tafsir  akan berdampak  pada  pengucilan  suara  pers. Pemerintah  harus  menjamin  perlindungan  jurnalis  sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator  harus  menempatkan  masalah  kriminalisasi  terhadap  bidang  jurnalistik  sebagai  prioritas  untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi.
Kata Kunci: Jurnalis; Kriminalisasi; Perlindungan.
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum

## A. PENDAHULUAN
Kecepatan  teknologi  dan  lajunya  penyebaran informasi telah mengalihkan dimensi dunia ke dalam era  digitalisasi.  Kemajuan teknologi  telah memberikan  perubahan  yang  signifikan  di  berbagai sektor  kehidupan,  namun  berimplikasi  pada maraknya kasus kejahatan mayantara (cyber crime) (Shofia, &  Iqbal,  2020).  Pelaku  kejahatan  yang memanfaatkan  media  internet  dan  alat  elektronik akan bertindak  lebih  rapi,  tersembunyi,  terstruktur, serta  mampu  menembus  waktu  dan  ruang  dengan jangkauan  wilayah  yang  sangat  luas (Al-Hadad, 2020). Oleh  sebab  itu,  Indonesia  mengesahkan “Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  19  Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE)” untuk memberikan perlindungan hukum  bagi  pengguna  digitalisasi.  Akan  tetapi, pelaksanaan  UU  ITE  sering  kali  menimbulkan kerancuan  makna  dan  kesalahan  penafsiran  oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu perkara  sehingga  mengkriminalisasikan  perbuatan yang seharusnya tidak dapat dipidana (Sidik, 2013).
Salah  satu  korban  dari  kriminalisasi  UU  ITE adalah para jurnalis dalam mengekspresikan pikiran kritisnya (Syahriar, 2021). Berdasarkan hasil laporan SAFEnet,  ada  16  upaya  kriminalisasi  terhadap  14 jurnalis  dan  7  media  dengan  menggunakan  pasal multitafsir UU ITE dari tahun 2008 hingga Desember 2018 (Indonesia  Judicial  Research  Society,  2021). Penggunaan  pasal  yang kabur  dan  subjektif  akan mengengkang  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan pers di sektor jurnalistik.
Perlindungan hak asasi jurnalis berkaitan erat dengan  kebebasan  pers  yang  merupakan  cerminan dari esensi demokrasi. Tentu saja, demokrasi harus didukung  dengan  kebebasan  pers  meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkomunikasi,  mencari  dan  memperoleh  informasi faktual,  serta  hak  untuk  mengawasi  jalannya pemerintahan (Manan, 2016). Selain itu, kebebasan pers  menjadi  pilar  penting dalam  negara  demokrasi karena  kehadiran  media  dan  pers  memberikan makna  bahwa  negara  tersebut  merdeka  dan  tidak bersifat  diktator (Suwardi,  1993) Dalam  tatanan hukum  nasional,  Indonesia  mengakui  kebebasan pers  melalui  “Undang-Undang  No.  40  Tahun  1999 Tentang  Pers”  yang  menyatakan  bahwa  kebebasan tersebut  adalah  wujud  dari  kedaulatan  rakyat  dan unsur  penting  untuk  menciptakan  kehidupan  yang demokratis  sehingga  negara  harus  menjamin kemerdekaan  mengeluarkan  pikiran  dan  pendapat sesuai  dengan  amanat  Pasal  28  Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum tidak diperkenankan  untuk  melarang  kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dari seorang jurnalis  yang  tidak  bertujuan  untuk  menghina, membenci, ataupun mencemarkan nama baik.Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  akan menjadi  dasar  bagi  terwujudnya freedom  of  speech dan freedom of press sesuai dengan substansi Pasal 19 Universal  Declaration  of  Human  Rights yang kemudian  diadopsi  ke  dalam  Pasal  14  “Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia” (Muslimin,  2018) Tidak  hanya  itu,  ada beberapa  syarat  suatu  negara  hukum  dapat
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
dikatakan  telah  menjamin  kebebasan  pers  yaitu:  1) Jurnalis  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  meminta surat  izin  penerbitan  pers  kepada  pemerintah;  2) Pemerintah  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  penyensoran  terlebih  dahulu  informasi yang  akan  dimuat  dalam  terbitan  pers;  dan  3) pemerintah secara hukum tidak dapat melarang/melakukan pemberangusan terhadap hasil penerbitan  pers  untuk  jangka  waktu  tertentu  atau selamanya (Achmadi,  1985) Walaupun,  syarat tersebut  telah  dipenuhi  oleh  pemerintah  dalam  UU Pers  dengan  berlandaskan  Pasal  28  F  UUD  NRI 1945, tetapi fakta mengatakan bahwa masih banyak intimidasi  dan  ancaman  terhadap  kebebasan  pers dan  profesi  jurnalis.  Menurut Reporters  Without Borders  (RSF)  di  tahun  2021  melaporkan  bahwa Indonesia  menduduki  posisi  113  dari  180  negara (Malau,  2021). Meskipun,  Indonesia  mengalami kenaikan peringkat dari 119 menjadi 113, tetapi RSF tetap  memposisikan  kebebasan  pers  Indonesia dalam  kondisi  yang  memprihatinkan  atau  zona merah. Kejadian tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan  represif  dari  pemerintah  terhadap penerbitan  informasi  kepada  publik  yang  bersifat penghinaan  kepada  presiden  atau pejabat pemerintah lain di tengah pandemi Covid-19.
Suatu  negara  yang  memprioritaskan kedaulatan  rakyat,  laporan  pers  berperan  penting sebagai  dasar  pertimbangan  dewan  perwakilan rakyat  dan  masyarakat  untuk  melakukan  kendali, koreksi,  dan  pengawasan  terhadap  pemerintahan. Namun,  kriminalisasi  jurnalis  telah hidup  kembali  di era  reformasi  dengan  memanfaatkan  pasal  “karet”
UU  ITE.  Pasal  “karet”  yang  seringkali  menjerat profesi  jurnalis  adalah  Pasal  27  Ayat  (3)  mengenai pencemaran  nama  baik/penghinaan  dan  Pasal  28 Ayat  (2)  tentang  ujaran  kebencian.  Profesi  jurnalis selalu  rawan  dengan  ancaman,  intimidasi,  dan serangan  dari  pihak  tertentu  yang  merasa  dirinya telah  dihina.  Oleh  karena  itu, Human  Rights Committee menegaskan  bahwa  serangan  terhadap jurnalis  perlu  diselidiki  lebih  lanjut  para  pelakunya dan  korban  kriminalisasi  harus  mendapat  upaya pemulihan  yang  layak (Handayani,  2016). Berbagai macam risiko yang menimpa bidang jurnalistik telah mengancam  demokrasi  negara.  Perasaan  tidak aman  dan  selalu  dibayangi  aksi  kekerasan  yang semakin  besar  dapat  menurunkan  hingga menghilangkan  pemikiran  kritis  dan  keberanian jurnalis  dalam  menanggapi  kekuasaan  pemerintah. Hal  ini  semata-mata  dilakukan  agar  citra  mereka  di depan publik tidak rusak dan terjauh dari kritikan para jurnalis.
Berdasarkan  data Committee  to  Protect Journalist dari  tahun  1992  hingga  2021,  ada  10 jurnalis  Indonesia  yang  telah  kehilangan  nyawanya selama  bertugas  (Committee  to  Protect Journalists, 2021). Angka  ini  memberikan  gambaran  bahwa jurnalis Indonesia tidak diberikan perlindungan yang layak oleh pemerintah. Selain itu, pola ancaman baru yang diberikan oleh pasal multitafsir UU ITE semakin mengintimidasi  para  jurnalis  untuk  menulis  isu berbahaya. Meskipun, mereka telah didiskriminasikan,  jurnalis  juga  menerima  tindakan kekerasan  fisik  dan  perilaku doxing atas  data pribadinya  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
jawab. Menurut Verlyana Hitipeuw selaku praktisi dan pengamat  pers  dengan  hasil  evaluasinya menyatakan  bahwa  kebebasan  pers  dunia  dan Indonesia tidak  sepenuhnya  terlepas  dari  ancaman, intimidasi,  kekerasan,  kriminalisasi,  pengasingan, penculikan,  vonis  penjara,  hingga  pembunuhan (Muslimin, 2018) Perilaku tidak adil tersebut dialami oleh  jurnalis  dari  peraturan  perundang-undangan, sensor,  larangan  yang  berujung  pada  perilaku kriminalisasi.  Fakta-fakta  ini  berbanding  terbalik dengan  pernyataan  negara  terkait  jaminan perlindungan  jurnalis  dan  kebebasan  pers  dalam melaksanakan  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban,  dan peranannya  sesuai  dengan  UU  Pers.  Selain  itu, ketentuan pidana dalam UU Pers juga menegaskan bahwa  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum dengan sengaja menghambat ataupun menghalangi kebebasan pers  akan  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau  denda maksimal  Rp  500.000.000,00.  Namun,  ketentuan tersebut  tidak  diamanatkan  oleh  lembaga  penegak hukum  dan  alih-alih  menvonis  pemberitaan  jurnalis sebagai pelanggaran pasal multitafsir UU ITE.
Penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  dengan tema  masalah  terkait  telah  dilakukan  oleh  Shilvi Richiyanti pada tahun 2021 mengenai “Perlindungan Hukum  Terhadap  Jurnalis  Korban  Tindak  Pidana Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers (Richiyanti, 2021); Svitlana Bevz dkk di tahun 2021  mengenai “Confidential  Information  and the Right to Freedom of Speech” (Bevz dkk, 2021). Abdul  Rohman  pada  tahun  2020  mengenai “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Jurnalis  dalam
Menjalankan  Profesinya  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers” (Rohman,  2020); Nurul  Fatihah  Manfaati dkk,  pada tahun 2020 mengenai “Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik  Menurut  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik” (Manfaati,  Setiyanto, & Lukitasari, 2020); Putri Tunjung Sari pada tahun 2020 mengenai  “The  Implementation  of  Freedom  of Speech  Principles  in  Indonesian  Press  Regulation” (Sari, 2020); Judith Bessant pada tahun 2016 tentang “Democracy  Denied,  Youth  Participation  and Criminalizing  Digital  Dissent”  (Bessant,  2016); Ari Wibowo  pada  tahun  2012  mengenai  “Kebijakan Kriminalisasi  Delik  Pencemaran  Nama  Baik  di Indonesia” (Wibowo, 2012); dan Salman Luthan pada tahun  2009  mengenai  “Asas  dan  Kriteria Kriminalisasi” (Luthan, 2009).
Oleh  sebab  itu,  kriminalisasi  akibat  salah kaprah  atas  pasal  “karet”  UU  ITE  perlu  mendapat pertanggungjawaban  pemerintah  agar  masyarakat Indonesia terutama jurnalis tidak menjadi korban dari kerancuan  makna  regulasi  tersebut.  Dengan demikian,  penelitian  ini  akan  membahas  beberapa rumusan  masalah  yakni  penjelasan  definisi  dan konsep kriminalisasi, uraian dari pasal multitafsir UU ITE,  serta  pertanggungjawaban  hukum  terhadap jaminan perlindungan jurnalis di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
untuk
mengkaji lebih lanjut terkait pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  menjamin perlindungan  jurnalis  terhadap  kriminalisasi  UU  ITE di  Indonesia.  Metode  penelitian  yuridis  normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau kepustakaan  yang  relevan (Soekanto, &  Mamudji, 1994). Kemudian,  bahan  penelitian  yang  terkumpul akan dianalisa dengan metode analisis data kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  yakni  memberikan gambaran  jaminan  perlindungan  jurnalis  yang mengalami  kriminalisasi  sekaligus  mewujudkan kebebasan  pers  dan  berekspresi  di  Indonesia. Pemaparan  deskriptif  bertujuan  untuk  memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematik. Adapun pendekatan  konseptual  dengan  memanfaatkan konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga  hukum, dan  sebagainya (Bachtiar,  2018). Pendekatan ini didukung dengan pandangan ahli dan doktrin guna membangun argumentasi hukum. Selain itu,  pendekatan  undang-undang  dalam  penelitian akan berdasarkan kepada produk hukum seperti UU ITE, UU Pers, KUHP, dan lain-lain secara konsisten, metodologi, dan sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Istilah  kriminalisasi  berasal  dari  terminologi Ilmu  Kriminologi  dan  Hukum  Pidana  yang  diartikan sebagai  penentuan  perilaku  yang  semula  tidak dipandang  sebagai  kejahatan,  tetapi  berubah menjadi  suatu  perbuatan  yang  dapat  dipidana  oleh hukum. Selain itu, kriminalisasi didefinisikan sebagai penetapan  oleh  penguasa  atau  pemerintah  yang berwenang  terhadap  perbuatan  tertentu  dalam
golongan masyarakat yang dapat dipidana (Luthan, 2009) Kriminalisasi  dalam criminal  policy bertujuan untuk  melaksanakan  upaya  preventif  tindak  pidana dan mewujudkan perihal kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Perbuatan pidana tersebut adalah hasil dari  suatu  pertimbangan  normatif  (judgement)  yang berakhir dengan  sebuah  keputusan  (decision) (Kenedi,  2017). Kriminalisasi  merupakan  salah  satu permasalahan  ketika  merumuskan  kebijakan hukum pidana  yang  terdiri  dari  rumusan  kriminalisasi  yang membahas  perbuatan  seperti  apa  yang  seharusnya disebut  delik  pidana  dan rumusan  penalisasi  yang berbicara  tentang  sanksi  pidana  apa  yang  patut dikenakan  kepada  pelaku  (Prasetyo,  2009). Walaupun,  kriminalisasi  memiliki  lingkup  yang terbatas  dengan  adanya  penetapan  dari  lembaga berwenang, namun perbuatan tersebut juga meliputi penambahan/pemberatan sanksi (AR, 2009).
Proses  kriminalisasi  harus  melewati  tahap legislasi  untuk  mengatur  perbuatan  tertentu  yang diperbolehkan  ketentuan  pidana  dalam  peraturan perundang-undangan.  Adapun  contoh  penetapan kriminalisasi yaitu kejahatan pencucian uang di tahun 2002  dan  perbuatan  menerima  hasil  kejahatan sebagai bentuk delik pidana (Kontras, 2017). Dalam konsep  kriminalisasi,  ada  beberapa  prinsip  yang berlaku  yaitu mendukung  pencapaian  tujuan nasional;  perbuatan  pidana  yang  dimaksud mengakibatkan kerugian dan korban (subsosialiteit); menerapkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle);  mampu  untuk  ditegakkan  (enforceable); menerapkan prinsip ultimum remidium atau hukuman pidana  sebagai  sarana  terakhir; menghindari
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
kehadiran rumusan yang samar dan umum (precision principle); dan perbuatan  yang  dimaksud  harus digambarkan  secara  jelas  dalam  ketentuan  pidana atau clearness principle (Luthan, 2009). Tidak hanya itu, konsep kriminalisasi sangatlah kompleks karena berkaitan  dengan  jenis  perbuatan  yang  tidak  hanya mengandung sifat jahat, tetapi juga mencakup suatu perbuatan  netral  dan  secara  substansi  tidak mengandung  sifat  jahat.  Oleh  karena  itu,  praktik kriminalisasi di Indonesia sering disalahgunakan oleh lembaga  penegak  hukum  sehingga  terjadi penyimpangan.
Perkembangan  praktik  kriminalisasi  dalam upaya  penegakan  hukum  memberikan  definisi  dan makna  baru  yang  berbeda  dengan  teori  kriminologi ataupun  ilmu  pidana.  Istilah  kriminalisasi  yang populer  di  kalangan  masyarakat  cenderung bermakna  negatif  dan  belum  terlalu  konkrit. Penggunaan kata kriminalisasi akan digunakan oleh masyarakat  untuk  menggambarkan  kondisi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat tidak ditujukan  untuk  tujuan  utama  hukum  itu  sendiri. Adanya motif tersembunyi dalam penegakan hukum bertujuan untuk  memberatkan  tersangka  atau seseorang yang ditargetkan untuk menjadi tersangka dengan  skenario  yang  dirancang  sedemikian  rupa. Itikad  buruk  yang  diperlihatkan  selama  proses kriminalisasi  seseorang  akan  mendapat  kecaman dan  penolakan  sehingga  berujung kepada pengkhiantan kepercayaan publik. Kriminalisasi yang ditujukan  untuk  kepentingan  sepihak  memiliki beberapa  karakteristik  yakni:  1)  melibatkan  aparat penegak  hukum  khusunya  para  penyidik;  2)
memanfaatkan  prosedur  hukum  acara  pidana;  3) adanya probable cause atau  kasus  tanpa  bukti permulaan  yang  cukup  dan  terkesan  mengada- ngada; serta 4) penegakan hukum dilakukan dengan itikad buruk atau improper purpose (Kontras, 2016). Perbuatan  kriminalisasi  tersebut  juga  disebabkan oleh  kenyataan  bahwa  pemerintah  kurang memberikan  batasan  kepada  aparat  penegak hukumnya  sehingga  regulasi  dipermainkan  dan terjadi overcriminalization.
Di  tahun  2015,  praktik  kriminalisasi  mulai mendapat  perhatian  publik  ketika  pimpinan  Komisi Pencegahan  Korupsi  (KPK)  yaitu  Bambang Widjojanto  dan  Abraham  Samad  ditangkap  oleh penyidik  Bareskrim  Mabes  Polri (Alim,  2015). Maraknya  kriminalisasi  dan  pemidanaan  yang direkayasa  oleh  lembaga  penegak  hukum  telah menargetkan  sejumlah  pejabat  negara  hingga masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  kriminalisasi di kalangan masyarakat cenderung berbentuk “gunung es”,  karena  mereka  tidak  mempunyai  akses  hukum yang  memadai  sehingga  berujung  pada ketidakadilan.  Adanya  praktik  semacam  ini  oleh aparat  penegak  hukum  telah  melanggar  dan mencederai  prinsip rule  of  law.  Hal  yang  perlu diketahui  bahwa  prinsip  peradilan  yang  jujur  mulai diabaikan,  serta  praktik  kriminalisasi  telah memanfaatkan  proses  hukum  yang  memaksa  dan irasionalitas.  Individu  atau  kelompok  yang dikriminalisasikan  oleh  upaya  penegakan  hukum dipengaruhi  oleh  latar  belakang  dan  profesinya, sehingga  harus  menghadapi  proses  peradilan  yang dipaksakan,  mengalami  diskriminasi,  usaha  yang
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
berlebihan, dan  kesengajaan  untuk  mengulur  waktu penanganan  perkara.  Fenomena  inilah  yang  terus dialami  oleh  profesi  jurnalis  dalam  menjalankan pekerjaannya  ketika  berekspresi  di  media  publik tanpa  ancaman  dari  pasal  “karet”  UU  ITE.  Dengan demikian,  pemerintah  harus  menjamin  perlindungan jurnalis  sebagai  pertanggungjawaban  bahwa Indonesia  mendukung  kebebasan  pers  dan demokrasi (Yusmar, & Katimin, 2021).
Perkembangan  diskursus  kriminalisasi  di Indonesia disebabkan oleh kinerja DPR yang masih sulit  untuk  memahami  prinsip  pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sehingga  berakhir  dengan  penurunan  kualitas regulasi tersebut  dan  banyak  pihak  yang  turut mengutarakan  kekecewaannya (Anggono,  2014).
Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa anggota DPR telah gagal membentuk UU ITE dengan rumusan terminologi yang tidak jelas dan  multitafsir  seperti Pasal  27  memuat  uraian kalimat  “yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan,  perjudian,  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik,  pemerasan  dan/atau pengancaman”,  serta  Pasal  28  dengan  pernyataan “menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan” (Institute for Criminal Justice Reform, 2015) . Bahkan,  tidak  ada  definisi  yang  eksplisit terkait  unsur  tersebut  sehingga  aparat  penegak hukum  dapat  dengan  mudah  untuk melakukan penafsiran  yang  salah  dan  terjadi  kriminalisasi. Indonesia  juga  cenderung  tidak  memperhatikan
dengan  seksama  isu  legitimasi  terhadap  suatu perkara dan over-kriminalisasi. Sebagai contoh, DPR di  tahun  2014  menyusun  RUU  tentang  Larangan Minuman  Beralkohol  yang  menyatakan  bahwa penjualan,  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi minuman  alkohol  yang  lebih  dari  1%  akan diperlakukan  sama  seperti  pengedar  narkoba. Substansi RUU tersebut terlalu mengkriminalisasikan pelaku dan tidak ada bukti nyata bahwa 58% tindak pidana  di  Indonesia  disebabkan  oleh  konsumsi minuman  alkohol.  Oleh  karena  itu,  konsep kriminalisasi mendapat stigma buruk di depan publik dan  selalu  dipergunakan  sebagai  alat  untuk mengkriminalkan seseorang tanpa bukti yang sah.

## 1. Kajian  Hukum Pasal  Multitafsir  UU  ITE  di Indonesia
Kehadiran UU  ITE  dari  tahun  2008  hingga perubahannya  di  tahun  2016  diharapkan  dapat menjadi  regulasi  yang  mampu  untuk  memberikan legal justice bagi warga Indonesia (Anggraini, 2020). Namun, harapan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan  bahwa  eksistensi  UU  ITE  menyediakan ruang  kriminalisasi  sehingga  menjerat  kebebasan untuk  berbicara  dan  berekspresi  di  mayantara. Berdasarkan  laporan  dari  Koalisi  Masyarakat  Sipil, sejak  tahun  2016  sampai  bulan  Februari  2020 menunjukkan  tingkat penghukuman sebesar  96,8% (744 kasus) dengan angka 88% tingkat pemenjaraan (676  kasus)  terhadap  perkara  dengan  pasal multitafsir  27,  28,  dan  29  UU  ITE (Institute  for Criminal  Justice Reform, 2021). Lebih  lanjut,  pasal- pasal “karet” ini berpotensi untuk overcriminalization dan  mengekang  kebebasan  demokrasi  masyarakat
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
terutama  profesi  jurnalis.  Pasal  multitafsir  tersebut dimulai dari Pasal 26 Ayat (3) tentang Penghapusan Informasi  Elektronik bahwa  penyelenggara  sistem elektronik  diwajibkan  untuk  menghapus  informasi yang  tidak  relevan  berdasarkan  penetapan pengadilan. Ketentuan ini berpeluang tumpang tindih dengan  sejumlah  regulasi  seperti  UU  Pers  dan  UU Keterbukaan  Informasi  Publik.  Ketidakjelasan pengertian  dari  “informasi  yang  tidak  relevan” memberikan  pertanyaan  seperti  apakah  batasan informasi  media  dikatakan  tidak  relevan  dan  dapat dikenakan tindakan penghapusan. Dalam penerapannya,  pasal  ini  dimanfaatkan  untuk melakukan  tindakan  sensor,  penghapusan,  dan penurunan  terhadap  konten  jurnalis  maupun  media pers.  Adanya  fenomena  impunitas  kejahatan  terkait kasus  pelanggaran  HAM  berat,  kekerasan  seksual, dan  korupsi  membuka  kesempatan  bagi  pelaku termasuk  pejabat  untuk  mengajukan  penghapusan informasi negatif tentang dirinya di media
Adapun Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) tentang  Pidana  Kesusilaan  yang  mengancam  hak atas  kepastian  hukum,  hak  untuk  berekspresi,  dan hak korban kekerasan seksual di media online. Jika dihubungkan  dengan  Pasal  281-303  KUHP  yang mengatur  tindak  pidana  kesusilaan  sangat bergantung kepada tempat kejadian perkara dan nilai kesusilaan  masing-masing.  Berbeda  dengan  dunia internet yang sangat luas (borderless) dan sulit untuk mengklasifikasikan  tempat  kejadian  sehingga pasal ini  sangat  rancu.  Seringkali  pasal  ini  dimaknai  oleh aparat  penegak  hukum  untuk  mengkriminalisasikan korban  kekerasan  seksual  karena  kalimat
“mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan  atau membuat  dapat  diakses”  dijadikan  sebagai  unsur alternatif untuk memilih salah satu dari ketiga unsur tersebut tanpa menghiraukan yang lain. Lalu, Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik (Defamasi) merupakan pasal yang cukup populer  untuk  digunakan  sebagai  dasar  pelaporan kasus. Motif balas dendam digunakan oleh kelompok yang  lebih  berkuasa,  tidak  hanya  menargetkan konten  individu,  tetapi  juga  melaporkan  produk jurnalistik.  Luasnya  makna  penghinaan  dalam  UU ITE  tidak  berdasarkan  Pasal  310  dan  Pasal  311 KUHP  sehingga  kriminalisasi  dapat  dilakukan  oleh perusahaan  atau  lembaga  negara.  Justru,  pasal inilah  yang  selalu  menjerat  dan  membatasi kebebasan  jurnalis  untuk  menyampaikan  informasi guna kepentingan umum.
Pasal  28  Ayat  (2)  jo  Pasal  45A  Ayat  (2) tentang  Ujaran  Kebencian juga  seringkali  menyasar masyarakat  dan  pers  yang  mengkritik  institusi dengan  ekspresi  sah  sehingga  dikriminalisasikan oleh  pejabat.  Pasal  ini  juga  membungkam  kritik aktivis dan jurnalis kepada presiden, padahal regulasi penghinaan  presiden  telah  dihapuskan  oleh Mahkamah Konstitusi yang dianggap inkonsitusional (Ramdan, 2020). Tidak jelasnya definisi terkait unsur “antargolongan”  menimbulkan  pandangan  subjektif oleh aparat penegak hukum sehingga beberapa kali mengkriminalisasikan  individu ataupun  golongan tertentu dari  agama / kelompok / kepercayaan minoritas,  serta  mereka  yang  lemah  secara  politik untuk  dipaksa  diam  tanpa  kritik.  Kasus  Diananta adalah  salah  satu  contoh  dari  penerapan  Pasal  28
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Ayat (2) terhadap berita pers. Di tanggal 9 November 2019, Jurnalis Diananta mempublikasi berita tentang konflik  lahan  di  Kalimantann  Selatan  yang  berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polsa Kalsel”. Berita tersebut diputuskan oleh Dewan Pers karena telah melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik. Namun, sengketa pers tersebut tetap diadili dengan pasal  multitafsir  UU  ITE  sehingga  pelaku  ditahan selama  3  bulan  15  hari  penjara (Budiman,  2020). Selanjutnya, Pasal 29 jo Pasal 45B tentang Ancaman Kekerasan adalah salah satu pasal “karet” dalam UU ITE  yang  melanggar  prinsip  dasar  hukum  pidana yaitu lex certa, lex scripta, dan lex stricta. Pasal ini merupakan hasil duplikasi dari Pasal 27 Ayat (4) UU ITE, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 368, dan Pasal 369 KUHP dengan rumusan yang sangat multitafsir dan luas.  Penafsiran  yang  semaunya  oleh  aparat penegak  hukum  akan  berpotensi  untuk mengkategorikan  aksi cyberbullying sebagai  tindak pidana  dengan  pasal  UU  ITE.  Kejadian  ini  juga didukung dengan belum adanya definisi baku terkait perundungan di Indonesia. Tidak hanya itu, sengketa pembicaraan  di  ruang  siber  berpotensi  untuk menggunakan jalur pidana dengan ancaman hukum dan penahanan yang tidak perlu.
Ada juga Pasal 36 jo Pasal 51 Ayat (2) terkait Kerugian  dalam  penerapannya  hanya  memberatkan ancaman  pidana  dari  kerugian  yang  bahkan  tidak didefinisikan dengan jelas oleh para regulator. Pasal ini  tidak  memberikan  gambaran  kerugian  yang dimaksud,  apakah  materil  atau  imateril.  Bahkan, korban  dari  kerugian  yang  tidak  relevan  tersebut tidak mendapatkan ganti rugi dan tambahan Pasal 51
Ayat  (2)  hanya  memberatkan  hukuman  pelaku. Padahal,  kerugian  akibat  adanya  penghinaan  telah diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata dan harusnya tidak perlu ditempuh melalui jalur pidana. Selain itu, Pasal  40  Ayat  2a  dan  2b  tentang  Kewajiban Pemerintah  Terhadap  Pencegahan  Penyebarluasan Informasi Elektronik yang Dilarang dan Kewenangan Pemerintah  untuk  Memutuskan  Akses,  membuka ruang pendefinisian yang sangat subjektif dan mudah untuk disalahgunakan. Hal yang perlu dikhawatirkan bahwa  kewenangan  sepihak  pemerintah  tanpa pedoman  yang  jelas  berpotensi  untuk  memonopoli informasi, sensor, hingga mengontrol informasi yang ada. Contoh kasus yang pernah terjadi akibat Pasal 40 Ayat (2) UU ITE yaitu pemutusan akses internet terhadap  situs  suarapapua.com (Lembaga  Bantuan Hukum Pers, 2016). Terakhir, Pasal 43 Ayat (3) dan (6) tentang Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, dan Penahanan menyediakan lingkup kewenangan  penyidik  yang  sangat  luas  sehingga aparat  polisi  sewenang-wenang  untuk  melakukan upaya  paksa.  Adanya  praktik  yang  salah  dalam penggunaan pasal UU ITE memberikan keleluasaan penuntut  umum  untuk  melakukan  penahanan terhadap  perkara  yang  sekadar  mengungkapkan pendapat dan ekspresinya.
Banyaknya  pasal  multitafsir  dalam  sebuah Undang-Undang  tidak  memberikan  keadilan  dan kepastian  hukum  yang  layak  kepada  warga  negara sehingga  perlu  dilakukan  revisi  lebih  lanjut. Fenomena  tersebut  juga  didukung  dengan  Laporan Situasi  Hak-Hak  Digital  SAFEnet  Tahun  2020  yang menyatakan  bahwa  ada  sekitar  84  kasus
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
pemidanaan  terhadap  masyarakat  dan  64  kasus diantaranya berdasarkan pasal-pasal “karet” UU ITE (Southeast  Asia  Freedom  of  Expression  Network, 2021) . Penetapan  ancaman  hukuman  hingga  enam tahun  penjara  mengancam  profesi  jurnalis  karena apabila mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama  baik  terkait  berita  yang  ditulisnya,  maka mereka dapat ditahan selama 120 hari (Nugroho, & Samsuri,  2013). Tingginya  pelaporan  jurnalis  ke pihak  kepolisian  menandakan  bahwa  prosedur ancaman  pidana  represif  dijadikan  pilihan  terhadap perkara produk jurnalistik dan pers. Kejadian tersebut tidak sesuai dengan amanat dari Nota Kesepahaman Antara  Dewan  Pers  Dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  No.  2/DP/MoU/II/2017-No. B/5/II/2017  tentang  Koordinasi  dalam  Perlindungan Kemerdekaan  Pers  dan  Penegakan  Hukum  Terkait Penyalahgunaan  Profesi  Wartawan  yang  mengatur bahwa  segala  pengaduan  masyarakat  terhadap produk jurnalistik yang diterima oleh kepolisian dapat diarahkan untuk melakukan sejumlah langkah mulai dari penggunaan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke  Dewan  Pers,  hingga  proses  perdata.  Dengan demikian,  sangat  disayangkan  bahwa  kepolisian tidak  mengamanatkan  Nota  Kesepahaman  tersebut dan terus memidana jurnalis dengan UU ITE.
Berdasarkan  situs  pendaftaran  di  Mahkamah Agung  selama  tahun  2011-2018,  ada  sekitar  508 perkara  yang  berlandaskan  pasal  “karet”  UU  ITE (Mainake, & Nola, 2020). Kasus berupa penghinaan dan  pencemaran  nama  baik  dengan  Pasal  27  Ayat (3) merupakan kasus pidana terbanyak, yang diikuti dengan  kasus  ujaran  kebencian  Pasal  28  Ayat  (2).
Kemudian,  pasal  multitafsir  tersebut  memberikan berbagai  dampak  negatif  bagi  kehidupan  warga negara  Indonesia  yakni  1)  membatasi  kebebasan berpendapat  rakyat  termasuk  beropini  dan memberikan  kritik.  Kondisi  dimana  mudahnya seseorang  ditangkap  oleh  polisi  akibat  UU  ITE memberikan shock  therapy kepada  masyarakat, sehingga  sebagian  dari  mereka  merasa  harus berhati-hati  dan  sebagiannya  lagi  memilih  untuk diam;  2)  pasal  ini  juga  menimbulkan  tindakan sewenang-wenang  dari  aparat  penegak  hukum Indonesia  dalam  menentukan  kesalahan  individu, tanpa  memilah  unsur  pasal  mana  yang  seharusnya dikenakan.  Adanya  ruang  tafsir  yang  sangat  luas memberikan  kesempatan  kepada  aparat  untuk memaknai  pasal  secara  subjektif  sehingga  tidak mencerminkan  penegakan  hukum  yang  adil;  3)  UU ITE  dijadikan  sebagai  instrumen  hukum  bermotif balas  dendam  oleh  sekelompok  dan  senjata  untuk menjerat  lawan  di  dunia  politik.  Fenomena  tersebut menjadi alasan kenapa UU ITE perlu dilakukan revisi atau judicial  review karena  penyalahgunaan  dari esensi  hukum  itu  sendiri  sehingga  dimanfaatkan untuk balas dendam semata.
Tidak  hanya  itu,  UU  ITE  juga  memberikan lebih  banyak  dampak negatif  lainnya  yaitu:  4)  tidak memberikan  wujud  dari  kepastian  hukum  karena banyaknya  variasi  putusan  pengadilan  dalam mengadili  perkara  pidana,  bahkan  ada  juga  yang bertolak  belakang.  Adanya  kesenjangan  dan disparitas antar kasus yang serupa, telah mencederai keadilan  dalam  masyarakat.  Menurut  Oemar  Seno Adji,  disparitas  dapat  dibenarkan  jika  pengadilan
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
menghadapi  delik  yang  agak  berat,  tetapi  harus disertai  dengan  alasan  pembenaran  yang  jelas  dan wajar (Zulfa,  2011). Namun,  konsep  tersebut  tidak benar-benar  diterapkan  dalam  kasus  UU  ITE;  5) menimbulkan  fenomena  perselisihan  antar masyarakat  yang  dengan  mudah  melaporkan  suatu delik pelanggaran UU ITE ke aparat penegak hukum dan  memperburuk  konflik  antara  penguasa  dengan rakyat;  6)  UU  ITE  tidak  berjalan  efektif  karena beberapa  pasal  multitafsir  adalah  hasil  duplikasi KUHP  seperti  Pasal  27  Ayat  (3)  UU  ITE  tentang defamasi,  telah  diatur  juga  dalam  Pasal  310  dan Pasal  311  KUHP.  Pada  dasarnya,  UU  ITE  adalah bentuk lex  spesialis dari lex  generalis KUHP sehingga  penafsiran  pasal  harus  dicermati  lebih dalam  lagi  dan  diberikan tolak  ukur  yang  jelas  oleh regulator  untuk  menciptakan  kepastian  hukum. Perbaikan  pasal  mutltitafsir  UU  ITE  harus  didukung dengan  kebebasan  pers  karena  sampai  saat  ini belum  ada  regulasi  yang  mampu  untuk  berpihak kepada  korban  jurnalis  yang  dikriminalisasikan  oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap
Jaminan Perlindungan Jurnalis di Indonesia
Jaminan  kebebasan  pers  memiliki  hubungan kausalitas  dengan  perlindungan  hukum  jurnalis dalam menjalankan tuntutan profesinya. Jika negara mampu memenuhi rights to information dan rights to know masyarakat,  maka  konsep  demokrasi  melalui kebebasan pers akan berjalan sesuai dengan hukum yurisdiksi.  Tidak hanya  itu,  Dewan  Pers  memiliki mandat  untuk  melindungi  kebebasan  pers  dan membuat  nota  kesepahaman  dengan  kepolisian,
kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),  dan  panglima  TNI  sehingga  mendorong Mahkamah Agung untuk mengesahkan Surat Edaran Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008 (Komala, 2018). Namun,  sejak  adanya  pandemi  Covid-19, kebebasan  pers  menjadi  permasalahan  krusial karena  belum  adanya  regulasi  legal  yang  mampu menjamin perlindungan jurnalis sekaligus mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang  semakin  pesat.  Jika  berbicara  mengenai perlindungan  jurnalis,  ada  dua  hal  yang  harus dijadikan  prioritas  oleh  pemerintah  Indonesia  yaitu pertama,  kebebasan  pers  dan  media  di  sektor jurnalistik yang harus memuat jaminan perlindungan dan  keselamatan  jurnalis.  Kedua,  pemenuhan jaminan  hak  ketenagakerjaan  jurnalis  guna menunjang kualitas informasi publik yang didapatkan oleh  masyarakat.  Dengan  demikian,  perlu  adanya upaya  progresif  yang  dilakukan  pemerintah  agar jurnalis  Indonesia  mendapatkan  posisi  dan pengakuan  yang  lebih  baik  di  tengah  krisis demokrasi.
Dalam  suatu  krisis,  perlu dipahami  hubungan antara pers dan penegakan hukum yang mencakup tiga  aspek  krusial  yakni:  1)  pers  merupakan  objek penegakan hukum karena pers sendiri adalah subjek hukum  sehingga  harus  memerhatikan  kepentingan jurnalis  dalam  menyampaikan  berita  publik  tanpa harus  dikekang  kebebasannya;  2)  pers  berperan sebagai  fasilitator  penegakan  hukum  yang  wajib mengikuti kode etik jurnalistik. Dengan peran ini, pers akan  mengolah, menyediakan,  dan  menyampaikan informasi kepada masyarakat; serta 3) pers sebagai
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
penghambat  penegakan  hukum  atau  yang diungkapkan  dengan  istilah trial  by  the press/peradilan oleh pers (Lembaga Bantuan Hukum Pers,  2016). Dengan  kedudukan  yang  dimiliki  pers, maka pemerintah mengesahkan UU Pers yang dicita- citakan  dapat  menjamin  kebebasan  untuk berekspresi  bagi  para  jurnalis,  tidak  ada  lagi perbuatan  kriminalisasi  terhadap  produk  jurnalistik, serta  menghilangkan  secara  tegas  upaya penyensoran dan pembredelan terhadap pers. Tidak hanya  itu,  apabila  kegiatan  jurnalistik  telah melanggar  batasan  hukum,  maka  tidak  mungkin lepas  pertanggungjawaban  pidananya.  Namun, permasalahannya  adalah  ketika  kasus  masuk  ke wilayah  pengadilan  seringkali  didapati  perbedaan atau  inkonsistensi  dalam  upaya  pemidanaan terdakwa. Selain itu, ada juga segolongan pihak yang melakukan tindakan kekerasan atau anarkis kepada jurnalis  sehingga  dikriminalisasikan  melalui  UU  ITE dan  dipidana  dengan  tingkat  hukuman  yang  cukup berat.  Kriminalisasi  terhadap  para  jurnalis  harus segera dihentikan melalui upaya penetapan regulasi yang  tegas  dalam  mengontrol  sengketa  pers sehingga  tidak  ada  lagi  penyalahgunaan  terkait substansi hukum.
Pertanggungjawaban  terhadap  perlindungan jurnalis  merupakan  kewajiban  mutlak  negara  yang harus  ditegakkan  oleh  aparat  penegak  hukum profesional  sesuai  dengan  UU  Pers, Universal Declaration  of  Human  Rights (UDHR),  dan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR).  Selain  itu,  Komite  Hak  Asasi  Manusia menyatakan bahwa  semua  undang-undang  dengan
ketentuan  pidana  yang  berpotensi  untuk  memidana jurnalis  harus  meliputi  pembelaan  terhadap kebenaran/fakta  (exceptionio  veritatis)  dan  tidak boleh  diterapkan  jika  bentuk  ekspresi  menurut sifatnya tidak tunduk  kepada  subjek untuk  verifikasi (Manfaati, Setiyanto & Lukitasari, 2020). Banyaknya kasus overbroad akibat  pasal  karet  UU  ITE merupakan  ancaman  serius  terhadap  kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya. Sebagai contoh  kasus,  M.  Reza  alias  Epong  Reza  selaku jurnalis di mediarelitas.com dikenakan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) dan  Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE (Lembaga Bantuan Hukum Pers,  2019). Dalam  tulisannya,  Epong  Reza mempublikasikan berita yang berjudul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak  Subsidi  Untuk  Perusahaan  Raksasa”  di tanggal  25  Agustus  2018.  Atas  pemberitaan  ini, beliau  dilaporkan  ke  pihak  kepolisian  dengan tuduhan  pencemaran  nama  baik  dan  penyebaran berita  bohong  (hoax).  Kemudian,  hakim  pengadilan dalam  putusannya  menjatuhkan  hukuman  pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa.
Berdasarkan  perkara  tersebut,  hal  yang menjadi  perhatian  bahwa  pemidanaan  terkait sengketa pers melalui proses hukum kepolisian telah melanggar  mekanisme  UU  Pers yang  meliputi  hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers. Profesi jurnalis kerap kali terjebak dalam situasi yang mengancam  keselamatannya  dengan  temuan  24% responden  yang  mengatakan  bahwa  mereka mengalami  berbagai  serangan  mulai  dari  serangan fisik,  non-fisik,  siber,  dan  hukum.  Menurut  hasil
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
monitoring Lembaga Bantuan  Hukum  Pers  di  tahun 2020,  terdapat  30  kasus  ancaman  jurnalis  yang terdiri  dari  10  kasus  kriminalisasi,  19  kasus penangkapan  sewenang-wenang,  dan  1  kasus gugatan perdata (Bayu, 2021). Data ini menunjukkan bahwa  UU  Pers  belum  melindungi  profesi  jurnalis secara  optimal  dan  selalu  rentan  dengan  ancaman pasal multitafsir UU ITE. Selain ancaman kebebasan pers dan kriminalisasi UU ITE, jurnalis Indonesia juga mengalami kesulitan akibat hak ketenagakerjaannya mulai dari risiko untuk terpapar Covid-19 jika turun ke lapangan, pemotongan dan peniadaan upah/gaji/tunjangan,  pemutusan  hubungan  kerja akibat force majeur, legalisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  memengaruhi  hak  pekerja jurnalis, tidak terpenuhinya hak atas kesehatan, bagi kaum  perempuan  tidak  mendapatkan  cuti  haid  dan melahirkan  selama  pandemi  Covid-19,  kurangnya informasi  terkait  keamanan  dan  kesehatan,  serta tidak  mendapatkan  perlengkapan  kesehatan  di tempat kerja.
Sebagai salah satu hukum yang mengatur tata kelola  dan  perilaku  di  internet,  UU  ITE  memiliki sejumlah  masalah  mulai  dari  kerancuan  makna pasal,  penafsiran  yang  melampaui  keadilan, penyalahgunaan  dengan  motif  balas  dendam,  dan pemidanaan  yang  sewenang-wenang  oleh aparat. Revisi  kedua  dari  UU  ITE  tidak  memberikan momentum  perubahan  yang  baik  dan  hanya membatasi  aktivitas  masyarakat  terutama  di  bidang jurnalistik.  Meskipun,  para  regulator  telah  melalui  2 kali rapat kerja dan 5 kali rapat panitia kerja Komisi I DPR, namun  regulasi  tersebut  masih  berpotensi
untuk  melanggar  kebebasan  berekspresi  dan  telah menurunkan  kualitas  dari  hukum  acara  pidana. Pengesahan  UU  ITE  terkesan  tergesa-gesa  karena melewati perihal substantif yang seharusnya ada dan tidak menjawab kebutuhan rakyat untuk menciptakan suatu hukum yang berpandangan kepada HAM dan jaminan  perlindungan.  Pasal  “karet”  UU  ITE berpotensi untuk mengekang kebebasan pers karena berita  seputar  kasus  korupsi,  jabatan  politik, manipulasi,  kritikan  terhadap  kinerja,  dan  sengketa dapat dinilai sebagai defamasi dan ujaran kebencian. Dengan  UU  ITE,  aparat  polisi  juga  dapat  menahan individu  termasuk  jurnalis  selama  120  hari  atas dugaan  penyebaran hoax (Samsuri,  2013). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab  terhadap  jaminan  perlindungan  jurnalis  yang dapat ditempuh melalui revisi dan judicial review UU ITE  dengan  Mahkamah  Konstitusi,  serta  penguatan UU  Pers  guna  menjamin  eksistensi  dari  sektor jurnalistik,  sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan profesi jurnalis dengan memenuhi hak ketenagakerjaannya.
Dengan berkaca kepada fenomena kriminalisasi  UU  ITE  yang  dialami  oleh  jurnalis Indonesia,  maka  ada  beberapa  pertimbangan  dan upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  dan  DPR selaku  regulator  untuk  mempertanggungjawabkan perlindungan profesi jurnalis. Upaya tersebut antara lain meninjau ulang ataupun mencabut pasal “karet” UU  ITE  yang  dijadikan  sebagai  instrumen kriminalisasi  di  sektor  jurnalistik  dan  alat  untuk membungkan  kebebasan  berekspresi;  memperkuat peran dan kedudukan Dewan Pers dalam menangani
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
kasus  pidana  yang  melibatkan  profesi  jurnalis sehingga  dapat  memperkecil  peluang  terjadinya kriminalisasi  oleh  aparat  penegak  hukum;  serta peninjauan  ulang  terkait  ketentuan  dalam  UU  Cipta Kerja yang memperlemah hak pekerja jurnalis. Selain itu, DPR dalam kinerjanya dapat menjalankan fungsi pengawasan  terhadap  proses  penegakan  hukum suatu regulasi guna menghindari terjadinya impunitas bagi  oknum  yang  menjadi  pelaku  penyerangan jurnalis, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran  hak-hak  ketenagakerjaan  jurnalis. Kemudian, aparat penegak hukum dalam kinerjanya harus memprioritaskan jaminan perlindungan jurnalis sesuai  dengan  UU  Pers  dan  Nota  Kesepahaman Dewan  Pers,  serta  menyelesaikan  semua  perkara terkait  kekerasan  jurnalis  hingga  tuntas.  Dalam upaya perlindungan profesi ini, dihimbau juga kepada masyarakat  untuk  memanfaatkan  UU  Pers  jika merasa  dirugikan  atas  pemberitaan  suatu  media. Oleh  karena  itu,  problematika  kriminalisasi  UU  ITE terhadap jurnalis dapat diselesaikan secara bertahap apabila semua aktor yang terlibat dapat menjalankan batasannya tanpa harus merugikan sektor jurnalistik sehingga  mampu  untuk  menciptakan  negara demokratis.

## D. SIMPULAN
Perkembangan  praktik  kriminalisasi  dalam upaya  penegakan  hukum  memberikan  definisi  dan makna  baru  yang  berbeda  dengan  teori  kriminologi ataupun  ilmu  pidana.  Istilah  kriminalisasi  yang populer  di  kalangan  masyarakat  cenderung bermakna  negatif  dan  tidak  cukup  konkret  terkait
definisinya.  Kata  kriminalisasi  akan  digunakan  oleh masyarakat  untuk  menggambarkan  kondisi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat tidak ditujukan untuk tujuan utama hukum itu sendiri, tetapi dimanfaatkan sebagai alat untuk membalas dendam. Salah  satu  bentuk  kriminalisasi  yang  menangkap perhatian  publik  adalah  kasus  jurnalis  yang dikriminalisasikan oleh pasal-pasal multitafsir UU ITE mulai  dari  Pasal  26  Ayat  (3)  tentang  Penghapusan Informasi  Elektronik,  Pasal  27  Ayat  (1)  jo  Pasal  45 Ayat  (1)  tentang  Pidana  Kesusilaan,  Pasal  27  Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik (Defamasi), Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) tentang Ujaran Kebencian, Pasal 29 jo Pasal 45B tentang  Ancaman Kekerasan, Pasal 36  jo  Pasal  51 Ayat  (2)  terkait  Kerugian, Pasal 40 Ayat 2a dan  2b tentang Kewajiban Pemerintah Terhadap Pencegahan  Penyebarluasan  Informasi  Elektronik yang  Dilarang  dan  Kewenangan  Pemerintah  untuk Memutuskan Akses, serta Pasal 43 Ayat (3) dan (6) tentang  Penggeledahan,  Penyitaan,  Penangkapan, dan  Penahanan.  Adanya  praktik  yang  salah  dalam penggunaan pasal UU ITE memberikan keleluasaan lembaga  penegak  hukum  untuk  melakukan penahanan  terhadap  perkara  yang  sekadar mengungkapkan  pendapat  dan  ekspresinya.  Selain itu, kompleksitas pasal multitafsir dalam UU ITE tidak memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  yang layak kepada warga negara sehingga perlu dilakukan revisi  lebih  lanjut.  Dengan  demikian,  pemerintah harus  menjamin  perlindungan  jurnalis  sebagai pertanggungjawaban  bahwa  Indonesia  mendukung kebebasan pers dan demokrasi.
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Al-Hadad, A. (2020). Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang  ITE;  untuk  Menghadapi Dampak  Revolusi  Industri  4.0. Khazanah Hukum,Vol.2,(No.2),pp.65–72. https://doi.org/
10.15575/kh.v2i2.8662.
Anggraini,  A.  (2020).  Upaya  Hukum  Penghinaan (body  Shaming)  Dikalangan  Media  Sosial Menurut  Hukum  Pidana  Dan  UU  ITE. Jurnal Lex Justitia, Vol.1,(No.2),pp.113-124. http://dx. doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2
AR,  Suhariyono.  (2009).  Penentuan  Sanksi  Pidana dalam  Satu  Undang-Undang. Legislasi
Indonesia, Vol.6 (No. 4), pp. 615-666. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/
337.
Bessant,  J.  (2016).  Democracy  Denied,  Youth
Participation and Criminalizing Digital Dissent.
Journal of Youth Studies, Vol. 19 (No. 7), pp. 921-937. https://doi.org/10.1080/13676261.
2015.1123235.
Bevz,  Svitlana.,  Tereshchuk,  Oleksandr.,  Kravchuk,
Oleksiy.,  Yehorova,  Valentyna.,  Bodnarchuk, Inna.,  &  Danevych,  Mykola.  (2021). Confidential  Information  and  the  Right  to Freedom  of  Speech. International  Journal  of Criminology and Sociology, Vol. 10 (No. 3), pp. 648-651.https://doi.org/10.6000/1929-4409. 2021.10.75 .
Handayani, Emi P. (2016) Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga. Diversi; Jurnal Hukum, Vol.
2, (No.1), pp. 239-258. https://doi.org/10.32503 /diversi.v2i1.139.
Kenedi,  J. (2017).  Kebijakan  Kriminal  (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan  Masrarakat  (Sosial  Welfare). Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  dan  Politik Islam,Vol.2,(No.1),pp.15-26.
http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026.
Komala,  R.  (2018).  Perlindungan  Terhadap Wartawan:  Pekerjaan  Rumah  Tanpa  Akhir. Jurnal  Dewan  Pers,  Vol.17,  (No.1),  pp.1-62. https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detai l/214/Jurnal_Dewan_Pers_edisi_17:_Perlindun gan_Terhadap_Wartawan_Pekerjaan_Rumah_ Tanpa_Akhir
Luthan,  S.  (2009).  Asas  dan  Kriteria  Kriminalisasi.
Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum, Vol.16  (No.1), pp.1-17. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16. iss1.art1
Mainake, Yosephus., & Nola, Luthvi Febryka. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang- Undang  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Info  Singkat,  Vol.12,  (No.16),  pp.1- 6.https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Inf o%20Singkat/id/1096.
Manfaati,  Nurul Fatihah.,  Setiyanto,  Budi.,  &
Lukitasari, Diana. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis terhadap Tindak Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Menurut Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal  Hukum  Pidana  dan Penanggulangan  Kejahatan, Vol.9, (No.3),pp.
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
220-228.https://jurnal.uns.ac.id/recidive/ article/view/47413.
Prasetyo,  T.  (2009).  Kebijakan  Kriminalisasi  dalam Peraturan  Daerah  dan  Sinkronisasi  dengan Hukum  Pidana  Kodifikasi. Jurnal  Hukum  Ius Quia  Iustum,Vol.16,(No.1),pp.18-33. https://doi. org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art2.
Ramdan,  A.  (2020).  Kontroversi  Delik  Penghinaan
Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP. Jurnal
Yudisial,Vol.13,(No.2),pp.245-266.
http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i2.421.
Richiyanti, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis  Korban  Tindak  Pidana  Menurut Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999
Tentang Pers. Kodifikasi, Vol.3,(No.2),pp.37-45. http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKAS I/article/view/1901
Rohman,  A.  (2020).  Implementasi  Perlindungan
Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Aktualita, Vol.3, (No.1), pp. 58-80. https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0. 5957.
Sari, Putri T. (2020). The Implementation of Freedom of  Speech  Principles  in  Indonesian  Press Regulation. International Journal of
Communication and Society, Vol. 2 (No. 1), pp.
20-29. https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.107.
Shofia,  Dina.,  &  Iqbal,  Muhamad.  (2020).
Kriminalisasi  Perempuan  Korban  Pelecehan Seksual Menggunakan Undang-Undang
Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (Studi Kasus  Putusan  Nomor:  574  K/Pid.
Sus/2018). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Pidana,Vol.4,(No.3),pp.590-599. http://w ww.jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16764. Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  terhadap Perubahan  Hukum  dan  Sosial  dalam Masyarakat. Jurnal  Ilmiah  Widya, Vol.1,(No.1), pp.1-7.https://e-journal.jurwidyakop3.com/ index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99
Syahriar, I. (2021). Revisi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Dimensi Politik Hukum. The Juris, Vol.5,(No.1),pp.6-14. http:// ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/
juris/article/view/183
Wibowo,  A.  (2012).  Kebijakan  Kriminalisasi  Delik Pencemaran  Nama  Baik  di  Indonesia.
Pandecta: Research Law Journal, Vol.7,(No.1), pp.1–12. https://doi.org/10.15294/pandecta. v7i1.2358.
Yusmar,  Widiya.,  &  Katimin,  Herman.  (2021). Perubahan  Delik  Intersepsi  Dalam  Undang- Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik Dengan  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  Dari  Perspektif  Teori  Hukum Pembangunan. Jurnal Ilmiah; Galuh Justisi, Vol.9,(No.1),pp.99-115.http://dx.doi.org/  10.251 57/justisi.v9i1.4878
Zulfa,  Eva A.  (2011).  Proporsionalitas  Penjatuhan Pidana. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,
Vol.41,(No.2),pp.298-315.
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245.
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum

## PROSIDING
Muslimin,  M.  (2018).  Ide  Kriminalisasi  Negara Terhadap  Pembiaran  Kejahatan  Pada Kemerdekaan  Pers. In Prosiding  Seminar Nasional Hukum UMS (pp.456-470).Surakarta:
UMS.

## BUKU
Achmadi, T. (1985). Sistem Pers Indonesia. Jakarta:
Gunung Agung.
Anggono,  Bayu  D.  (2014). Perkembangan Pembentukan  Undang-Undang  di  Indonesia.
Jakarta: Konstitusi Press.
Bachtiar.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum.
Pamulang: Unpam Press.
Manan,  B.  (2016). Pers,  Hukum,  dan  Hak  Asasi
Manusia. Jakarta: Dewan Pers.
Nugroho, Bekti., & Samsuri. (2013). Pers Berkualitas,
Masyarakat Cerdas. Jakarta: Dewan Pers.
Soekanto,  Soerdjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (1994).
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan
Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Suwardi,  H.  (1993). Peranan  Pers  dalam  Politik Indonesia.  Jakarta:  PT  Pustaka  Sinar Harapan.

## SUMBER ONLINE
Alim, H. (2015). Kriminalisasi KPK. Pusat Kajian Anti
Korupsi  (PUKAT)  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah  Mada  (UGM). Retrieved  from https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=3898
Bayu,  D.  J.  (2020).  LBH  Pers:  Ada  117  Kasus
Kekerasan  Terhadap  Jurnalis  Selama  2020.
Retrieved  from https://databoks.katadata. co.id/datapublish/2021/01/13/lbh-pers-ada-117- kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-selama- 2020.
Budiman,  A.  (2020).  Divonis  3  Bulan  Penjara,
Pengacara Jurnalis Diananta Pikirkan Banding. Tempo. Retrieved  from https://nasional.tempo. co/read/1374569/divonis-3-bulan-penjara- pengacara-jurnalis-diananta-pikirkan-banding Committee to Protect Journalists. (2021). Journalists
Attacked  in  Indonesia  Since  1992. Retrieved from https://cpj.org/asia/indonesia/
Indonesia  Judicial  Research  Society.  (2021).
Ringkasan  Eksekutif  Pandemi  Covid-19:
Kebebasan  Pers  &  Keselamatan  Jurnalis Dalam Krisis. Retrieved from http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2021/01/ Ringkasan-Eksekutif-Penelitian-ICJR-LBH- Pers-IJRS-Pandemi-Covid-19-Kebebasan- Pers-dan-Keselamatan-Jurnalis-dalam- Krisis.pdf
Institute for Criminal Justice Reform. (2015). Laporan Situasi  Reformasi  Hukum  di  Sektor  Pidana: Catatan  di  2014  dan  Rekomendasi  di  2015. Retrieved  from https://icjr.or.id/laporan-situasi- reformasi-hukum-di-sektor-pidana-catatan-di- 2014-dan-rekomendasi-di-2015/
Institute  for  Criminal  Justice  Reform.  (2021). Kertas Kebijakan:  Catatan  dan  Desakan  Masyarakat Sipil  Atas  Revisi  UU  ITE. Retrieved  from https://icjr.or.id/kertas-kebijakan-catatan-dan- desakan-masyarakat-sipil-atas-revisi-uu-ite/
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Kontras.  (2016).  Kriminalisasi:  Modus  dan  Kasus-
Kasusnya  di  Indonesia. Retrieved  from https://kontras.org/2016/09/16/kriminalisasi- modus-dan-kasus-kasusnya-di-indonesia/
Kontras.  (2017).  Kriminalisasi.  Retrieved  from https://kontras.org/2017/05/23/kriminalisasi/
Lembaga  Bantuan  Hukum  Pers.  (2016).  Catatan Kebebasan  Pers  dan  Berekspresi  2016.
Retrieved from https://lbhpers.org/wp- content/uploads/2021/01/Catahu-2016.pdf Lembaga  Bantuan  Hukum  Pers.  (2019).  Bebaskan
M. Reza Als Epong, Jurnalis Mediarealitas.Com dari  Dakwaan  Pasal  Pencemaran  Nama  Baik dan  Berita  Bohong. Retrieved  from https://lbhpers.org/bebaskan-m-reza-als-epong-
jurnalis-mediarealitas-com-dari-dakwaan-pasal- pencemaran-nama-baik-dan-berita-bohong/.
Malau, S. (2021). AJI: Kebebasan Pers Di Indonesia Masih  Buruk  Meskipun  Peringkat  IKP  Naik. Retrieved  from https://www.tribunnews.com/ nasional/2021/05/03/aji-kebebasan-pers-di- indonesia-masih-buruk-meskipun-peringkat-ikp-
naik
Southeast  Asia  Freedom  of  Expression  Network.
(2021).  Laporan  Situasi  Hak-Hak  Digital Indonesia  2020  Represi  Digital  di  Tengah
Pandemi.Retrieved  from https://id.safenet.or.id/
2021/04/laporan-situasi-hak-hak-digital-
indonesia-tahun-2020-represi-digital-di-tengah- pandemi/