## PERAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM PEMBEBASAN SANDERA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH KELOMPOK TERORIS ABU SAYYAF PADA TAHUN 2016
Tholhah 1 , Anggun Dwi Panorama 2 , Winda Nur janah 3 123 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jenderal Achmad Yani
1 tholhah@lecture.unjani.ac.id

## Abstract
In  2016,  kidnappings  at  sea  globally  experienced  an  increase  in  cases compared to the previous 10 years. One of them occurred in the Sulu Sea which is between eastern Malaysia and the Philippines. A series of kidnappings for ransom have been reported since March 2016. As of 2016, there have been 17 kidnapping cases at sea and 6 failed abduction attempts at sea, of which some of  the  victims  came  from  Indonesia.  The  kidnappings  are  related  to  attacks carried out by a terrorist group operating in the Southern Philippines, namely the  Abu  Sayyaf  terrorist  group.  This  study  aims  to  analyze  the  role  of  the Indonesian Red Cross (PMI)  as  a non-state  actor  in negotiating  with  the Abu Sayyaf group to free 10 Indonesian citizens (WNI) who were taken as hostages on March 26, 2016. The author uses a sociological liberalism theory approach, the  concept  of  track  two  diplomacy  and  negotiation  according  to  Guy  Olivier Faure  which  consists  of  three  stages  of  negotiation,  namely  (1)  the  pre- negotiation stage, (2) the formula formation stage, and (3) the adjustment stage to analyze PMI's role. The results of this study indicate that PMI's role in the effort to free the 10 Indonesian citizens highlighted its role as a non-state actor who prioritized humanitarian assistance through the negotiation process so as to  facilitate  the  release  of  the  hostages  which  in  the  end  the  10  Indonesian citizens were released on May 1, 2016.
Kata Kunci: Indonesian Red Cross, Hostage Release, Abu Sayyaf Group

## PENDAHULUAN
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh ICC International Maritime Bureau’s (IMB) annual piracy report , bahwa pada tahun 2016 aksi penculikan di  laut  mengalami  kenaikan  kasus  dibandingkan  10  tahun  sebelumnya, meskipun aksi perompakan secara global menurun. Aksi penculikan di laut yang menjadi perhatian khusus terjadi di Laut Sulu yang berada di antara timur  Malaysia  dan  Filipina  (International  Chamber  of  Commerce  (ICC), 2017).  Serangkaian  aksi  penculikan  untuk  tebusan  telah  dilaporkan  sejak Maret 2016 (Koh Collin, 2017). Terhitung pada tahun 2016, telah terjadi 17 kasus penculikan di laut dan gagalnya upaya penculikan di laut sebanyak 6
kasus (Jasmine, 2017). Aksi penculikan tersebut berkaitan dengan serangan- serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris yang beroperasi di Filipina Selatan, yakni kelompok teroris Abu Sayyaf (Koh Collin, 2017). Dari peristiwa penculikan di laut tersebut membuat negara yang warga negaranya menjadi korban  menaruh  perhatian  khusus  untuk  upaya  pembebasan  warga negaranya yang disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf.
Berkaitan  dengan  aksi  penculikan  di  laut  yang  dilakukan  kelompok teroris Abu Sayyaf di sepanjang tahun 2016 ini, beberapa korban didominasi oleh  ABK  asal  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  kasus  penyanderaan  yang terjadi  pada  26  Maret  2016  terhadap  kapal  tunda  Brahma  12  dan  kapal tongkang Anand 12. Dimana kelompok teroris Abu Sayyaf menculik 10 Anak Buah  Kapal  (ABK)  kapal  tersebut  yang  berstatus  Warga  Negara  Indonesia (WNI).  Kapal  yang  mengangkut  sebanyak  7.000  ton  batu  bara  tersebut sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina (BBC Indonesia, 2016). Dalam aksinya tersebut kelompok teroris Abu Sayyaf  menuntut  uang  tebusan  sebesar  50  juta  peso  dengan  batas  waktu hingga  8  April  2016  (Wijaya  2016).  Ini  membuat  Indonesia  dalam  upaya pembebasan  sanderanya  harus  dilakukan  dengan  sangat  hati-hati  agar dapat menghindari langkah pembayaran penebusan kepada kelompok teroris tersebut serta memperhatikan keselamatan sandera.
Selang  beberapa  hari  setelah  kabar  penyanderaan  terhadap  10  ABK asal Indonesia oleh kelompok teroris Abu Sayyaf, Menlu RI, Retno Marsudi, pada 1 April 2016 mengunjungi Filipina untuk menyelamatkan WNI tersebut. Kunjungan  diagendakan  untuk  langsung  berkoordinasi  dengan  Menlu Filipina  saat  itu,  Jose  Rene  Almendras.  Meski  dalam  pertemuan  tersebut Jubir Menlu enggan mengungkap hasil pertemuan, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan ke-10 ABK tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa keselamatan dari ABK itu sendiri menjadi prioritas dalam upaya pembebasan tersebut  (Wijaya  2016).  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  langkah  awal  yang dilakukan  negara  sebagai  bentuk  perlindungan  negara  terhadap  warga negaranya di luar negeri.
Selain  itu,  dalam  upaya  pembebasan  ke-10  ABK  tersebut,  TNI  juga melakukan  kerja  sama  intelijen  antara  Indonesia  dan  Filipina  di  bawah koordinasi  Kementerian  Luar  Negeri.  Aktivitas  intelijen  tersebut  dipimpin oleh  pensiunan  Mayor  Jenderal  Kivlan  Zen.  Dalam  aksinya,  Kivlan  telah memulai  negosiasi  sehari  setelah  peristiwa  penyanderaan  terjadi  sebagai pihak  yang  mewakili  PT.  Patria  Maritime  Lines  (Hidayat,  2016)  selaku perusahaan dimana 10 ABK tersebut bekerja (Tuwo, 2016). Pengaruh Kivlan dalam pembebasan  adalah adanya hubungan baik dengan  sejumlah tokoh Moro  setelah  pernah  menjadi  anggota pasukan  penjaga  perdamaian  dalam konflik  Filipina-MNLF  pada  tahun  1995-1996.  Sehingga  dengan dimanfaatkannya pengaruh Kivlan tersebut dapat berelaborasi dengan upaya yang juga dilakukan Pemerintah Indonesia yang terus berkomunikasi dengan Pemerintah Filipina.
Kesiagaan  TNI  terhadap  kasus  penyanderaan  ke-10  ABK  tersebut menunjukkan  kesiapannya  dalam  upaya  pembebasan.  Ini  terlihat  dari siapnya Pasukan TNI dari berbagai kesatuan yang disiagakan di perbatasan Tarakan,  Kalimantan  Utara  dan  menunggu  perintah  untuk  melakukan pasukan  militer.  Hal  itu  berdasar  dari  pernyataan  Menteri  Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menegaskan bahwa pasukan TNI telah siap apabila Filipina meminta bantuan Indonesia untuk menangani kelompok teroris Abu Sayyaf  yang  menyandera  WNI  tersebut.  Sayangnya,  pasukan  TNI  tidak diperbolehkan  otoritas  Filipina  untuk  membantu  pembebasan  secara langsung,  karena  Filipina  tidak  mengizinkan  bantuan  kekuatan  militer (negara  lain).  Meski  begitu,  Pemerintah  Filipina  berkomitmen  untuk menyelesaikan  pembebasan  serta  terus  berkomunikasi  dengan  Pemerintah Indonesia  (Andwika,  2016).  Ini  merupakan  sikap  Indonesia  dalam menghormati konstitusi Filipina mengenai pelarangan penggunaan kekuatan militer Indonesia di Filipina.
Oleh  karena  itu,  Menlu  RI,  Retno  Marsudi,  menggunakan  jalur diplomasi  total  dalam  upaya  pembebasan  ke-10  ABK  tersebut  (Soepardi, 2016).  Diplomasi  total  ( track  two  diplomacy )  merupakan  diplomasi  yang dilakukan  atas  penggabungan  bentuk  diplomasi  jalur  satu  dan  diplomasi
jalur dua yang saling berkoordinasi. Dalam diplomasi jalur satu, aktor negara yang terlibat dalam strategi diplomasi ini antara lain Kemenlu, TNI dan Polri. Sedangkan dalam diplomasi jalur dua, aktor non-negara yang terlibat adalah (1)  para  profesional,  (2)  perwakilan  dari  Yayasan  Sukma  bentukan  Surya Paloh seperti pensiunan jenderal besar Supriadin, Ahmad Baedowi, Samsu Rizal Panggabean, dan jurnalis Metro TV,  Desi Fitriani, (3) melibatkan dua NGO  yakni  pemberdayaan  masyarakat  dan  anti  kekerasan  di  Mindanao, Filipina  Selatan,  serta  (4)  tim  bentukan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  yang menugaskan Hamid Awaludin, selaku Ketua Divisi Hubungan Internasional Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  (Kumala  Dewi,  2019).  Hal  tersebut menekankan koordinasi yang melibatkan sektor formal dan informal dalam upaya  pembebasan  ke-10  ABK  menggunakan soft  power ,  setelah  potensi penggunaan hard power (kekuatan militer) tidak bisa diterapkan.
Salah satu aktor non-negara yang terlibat dalam pembebasan tersebut, yakni  tim  bentukan  Jusuf  Kalla  memanfaatkan  koneksi  yang  dimilikinya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Hal tersebut dilakukan Jusuf Kalla  melalui  penugasan  terhadap  Hamid  Awaludin  dalam  mengurus pembebasan  sandera.  Hamid  Awaludin  sendiri  merupakan  Ketua  Divisi Hubungan  Luar  Negeri  Palang  Merah  Indonesia  Pusat  yang  juga  mantan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  aksinya,  Hamid menggunakan  jaringan  Palang  Merah  Internasional  serta  Palang  Merah Filipina.  Dalam  tim  tersebut  lebih  menaruh  perhatian  untuk  memantau pergerakan atau posisi para sandera hingga memastikan kondisi kesehatan para sandera selama masih berada di tangan para penyandera (Tempo, 2016). Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  diharapkan  Pemerintah  Indonesia dalam menaruh perhatian kepada keselamatan para sandera.
Kelompok  Abu  Sayyaf  sendiri  merupakan  kelompok  teroris  yang berkembang  di  Filipina  Selatan  dan  berbasis  di  Mindanao  Barat,  Filipina. Kelompok ini juga dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya yang terbentuk di tahun 1991 sebagai respon terhadap Moro National Liberation Front (MNLF) yang  mampu  bernegosiasi  dengan  otoritas  Filipina  atas  perjuangan Bangsamoro  merdeka  (Permono,  2019).  Namun  kelompok  ini  memiliki
kecenderungan yang radikal dan bersikap di luar nilai-nilai keislaman. Hal tersebut disebabkan oleh tindakan yang mengarah pada ekstrimisme. Untuk markas  persembunyian,  kelompok  teroris  ini  bermarkas  di  hutan  untuk melatih para anggotanya. Meskipun kelompok teroris Abu Sayyaf merupakan kelompok teroris terkecil di Filipina (Ghofur 2016), namun kemampuan serta ancaman  dari  kelompok  tersebut  penting  untuk  menjadi  perhatian Indonesia,  terutama  dalam  aksi  penculikan  di  laut  dengan  tujuan  uang tebusan di perbatasan perairan Indonesia-Filipina.
Dominasi  anggota  dan  pengikut  kelompok  teroris  Abu  Sayyaf merupakan  keluarga  Muslim  yang  memiliki  tradisi  pelayaran  yang  kuat selama  berabad-abad.  Hal  tersebut  mempengaruhi  pengetahuan  mereka secara  mendalam  mengenai  ranah  maritim.  Sehingga  mampu  mendukung kemampuan  yang  cukup  untuk  melakukan  kejahatan  maritim.  Disisi  lain, kelompok Abu Sayyaf juga memiliki peralatan yang dapat digunakan untuk melancarkan operasi maritimnya, salah satunya adalah penggunaan perahu berkecepatan  tinggi  (Rommel  C.  Banlaoi,  2005).  Hal  tersebut  membuat kelompok Abu Sayyaf dapat melancarkan aksi kriminal di laut dengan modus penculikan  atau  penyanderaan  untuk  tujuan  uang  tebusan,  walau  tak mengesampingkan  posisinya  sebagai  kelompok  teroris  dengan  kehendak separatis  (Permono,  2019).  Aksi  yang  dilakukan  di  perairan  perbatasan, menjadikannya  sebagai  kelompok  teroris  yang  telah  mengembangkan kemampuan untuk melancarkan terorisme maritim di Asia Tenggara.
Sebelum  terjadi  banyaknya  aksi  penculikan  di  laut  oleh  kelompok teroris Abu Sayyaf di sepanjang tahun 2016 terhadap WNI, telah terjadi pula peristiwa  serupa  di  masa  lalu.  Pada  tahun  2002,  kelompok  Abu  Sayyaf melancarkan  aksi  penculikan  terhadap  WNI  dengan  meminta  tebusan. Penculikan tersebut dilakukan ketika kapal berbendera Indonesia dengan 4 Anak Buah Kapal (ABK), Lebroy 179 dibajak (Sekarwangi, 2019). Lalu pada 5 Oktober 2003, penculikan terjadi pada 3 ABK yang diculik di Borneo Paradise Eco Resort Farm (Tim Antara, 2019). Tahun berikutnya, terjadi kembali dua kasus penyanderaan. Pertama terjadi penyanderaan terhadap kapal tugboat East Ocean (Walter Sampel) pada 11 April 2004 dan menculik satu ABK asal
Indonesia (Dhono, 2019). Lalu, penyanderaan terhadap 9 ABK asal Indonesia dari  kapal  tunda  Christian  terjadi  pada  penghujung  tahun  2004. Selanjutnya, pada 30 Maret 2005 terjadi kembali penyanderaan terhadap 3 ABK dari kapal berbendera Malaysia (Kompas, 2016). Kasus yang terjadi pada tahun  2005  itulah  terjadi  jeda  selama  11  tahun  lamanya  hingga  pada  26 Maret  2016  aksi  penyanderaan  di  laut  oleh  kelompok  teroris  Abu  Sayyaf terjadi kembali menimpa WNI.

## PEMBAHASAN
Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  merupakan  organisasi  yang  berada dibawah  cakupan  gerakan  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Internasional. Gerakan  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Internasional  ini  mencakup  tiga komponen utama, yakni (1) International Committee of the Red Cross (ICRC), (2) International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), dan  (3)  lebih  dari  190  Perhimpunan-perhimpunan  Nasional  Palang  Merah dan Bulan Sabit Merah. Meski berada dalam cakupan gerakan yang sama, ketiga  organisasi  tersebut  masing-masing  berdiri  sendiri  yang  memiliki statusnya sendiri serta tak ada wewenang atas yang lainnya (Oktaviani, Sari, &  Akbar,  2019).  Secara  Internasional  pada  15  Juni  1950,  keberadaan  PMI diakui oleh Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross) atau disingkat ICRC. Setelah itu, PMI diterima sebagai menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah pada  16  Oktober  1950  (Munandar,  2008).  Selain  itu,  kesemua  organisasi dalam Gerakan Palang Merdan Bulan Sabit termasuk kedalam International Non-Governmental Organization (INGO) (Klabbers, 2017). Sebagai salah satu aktor non-negara, PMI pernah terlibat dalam pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf pada 26 Maret 2016,  melalui  tim  bentukan  Jusuf  Kalla  ini  memanfaatkan  koneksi  yang dimilikinya  sebagai  Ketua  Umum  Palang  Merah  Indonesia.  Untuk menganalisis  peran  PMI  tersebut,  penulis  selanjutnya  akan  menggunakan tiga tahapan proses negosiasi yang mencakup (1) tahapan pra-negosiasi, (2) tahapan  pembentukan  formula,  dan  (3)  tahapan  penyesuaian,  dimana
ketiganya  akan  menjadi  instrumen  dalam  melakukan  analisis  pada Pembahasan ini.

## Tahapan Pra-Negosiasi
Tahapan  pra-negosiasi  secara  umum  memerlukan  pendekatan diplomatis  sebab  pada  jam-jam  pertama  penyanderaan  kemungkinan pembunuhan  bisa  saja  terjadi.  Keadaan  ketidakpastian  dari  aksi penyanderaan  membuat  situasi  tersebut  mesti  distabilkan  dengan membangun saluran komunikasi, membentuk kelompok manajemen krisis, hingga  memilih  tim  negosiasi.  Selanjutnya,  kondisi  para  sandera  harus otoritas  hukum  pastikan  bahwa  mereka  benar-benar  hidup.  Selagi  secara aktif  berkomunikasi  pada  tahapan  ini,  intelijen  pun  akan  dikumpulkan dengan  tujuan  untuk  mempersiapkan  negosiasi  yang  selanjutnya  akan dilakukan  (Faure,  2011).  Dalam  kata  lain  pada  tahapan  pra-negosiasi  ini diskusi apa pun mengenai substansi dari negosiasi tidak diperlukan namun hanya mengupayakan penetapan kondisi pelaksanaan negosiasi itu sendiri.
Seperti  informasi  yang  tertuang  sebelumnya,  ketika  informasi penyanderaan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12  serta  penculikan  terhadap  10  Anak  Buah  Kapal  (ABK)  tersebut  yang merupakan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  pada  26  Maret  2016  oleh kelompok  teroris  Abu  Sayyaf  diwartakan,  pemerintah  Indonesia  sudah mengambil tindakan melalui diplomasi yang melibatkan Kemenlu, TNI, serta Polri. Oleh karena dilarangnya penggunaan kekuatan militer dari luar oleh pemerintah  Filipina  dalam  penyelesaian  pembebasan  para  sandera  WNI, maka Menlu RI, Retno Marsudi menyampaikan penggunaan jalur diplomasi total  atau track  two  diplomacy yang  melibatkan  aktor  non-negara,  salah satunya  yakni  tim  bentukan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  saat  itu  yang menugaskan Hamid Awaludin, selaku Ketua Divisi Hubungan Internasional Palang  Merah  Indonesia  (PMI).  Peran  yang  dijalankan  PMI  dalam melaksanakan  diplomasi  tersebut  yakni  melalui  proses  negosiasi  dengan kelompok teroris Abu Sayyaf. Negosiasi yang dilakukan PMI juga termasuk kedalam tiga jalur negosiasi yang melibatkan dua tim negosiasi lainnya yang masing-masing tim tersebut mempunyai jaringan berbeda untuk sampai ke
kelompok  teroris  Abu  Sayyaf  (Tempo,  2016).  Pada  halaman  berikutnya terlampir  ilustrasi  tiga  jalur  negosiasi  yang  dilaksanakan  tiga  tim  tersebut yang penulis dapatkan dari majalah Tempo: Berebut Panggung Pembebasan Sandera dengan judul berita “Mahar Paman Selepas Sandera”.
Dalam tahapan pra-negosiasi ini, Jusuf Kalla memanfaatkan koneksi yang  dimilikinya  sebagai  Ketua  Umum  Palang  Merah  Indonesia  dalam membentuk tim yang disebut sebagai tim Jusuf Kalla. Pembentukan tim oleh Jusuf  Kalla  ini  dilakukan  melalui  penugasan  terhadap  Hamid  Awaludin dalam mengurus pembebasan sandera. Hamid Awaludin sendiri merupakan Ketua Divisi Hubungan Luar Negeri Palang Merah Indonesia Pusat yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu. Penetapan kondisi pelaksanaan negosiasi dari tim Jusuf Kalla ini, Hamid menggunakan jaringan Palang  Merah  Internasional  serta  Palang  Merah  Filipina.  Selanjutnya  tim tersebut akan menaruh perhatian untuk memantau pergerakan atau posisi para  sandera  hingga  memastikan  kondisi  kesehatan  para  sandera  selama masih berada di tangan para penyandera. Keterlibatan tim bentukan Jusuf Kalla yang dipimpin Hamid Awaludin ini merupakan representatif atas peran Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  dalam  pembebasan  WNI  tersebut  yang dikoordinasi  oleh  Lalu  Muhammad  Iqbal  selaku  Direktur  Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Tempo, 2016).
Proses negosiasi yang dilakukan tim Jusuf Kalla ini selaras dengan visi PMI yang berbunyi “ Palang Merah Indonesia (PMI) mampu dan siap menyediakan dan memberikan pelayanan kepalangmerahan dengan cepat dan tepat dengan berpegang  teguh  pada  Prinsip-prinsip  Dasar  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit Merah Internasional ”. Sedangkan misi PMI berisi empat poin misi, yaitu (1) Menyebarluaskan dan mendorong aplikasi secara konsisten Prinsip-prinsip Dasar  Gerakan  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah  Internasional,  (2) Melaksanakan  kesiapsiagaan  dalam  menangani  bencana  dan  konflik  yang berbasis pada masyarakat, (3) Memberikan bantuan dalam bidang kesehatan yang berbasis masyarakat, (4) Mengelola transfusi darah secara professional, serta  (5)  Berperan  aktif  dalam  menangani  bahaya  HIV/AIDS  dan penyalahgunaan  NAPZA.  Sebelumnya,  ICRC  pernah  berkoordinasi  dengan
PMI  berkenaan  dengan  bantuan  kemanusiaan  pada  operasi  pembebasan sandera di Aceh dalam konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (RAFIKA 2006), yang  menunjukkan  penerapan  prinsip-prinsip  dasar  Palang  Merah  dan Bulan Sabit Merah Internasional. Sehingga pada proses pra-negosiasi yang dilakukan  tim  Jusuf  Kalla  akan  berperan  sebagai  tim  yang  memfokuskan terlebih  dahulu  terhadap  kondisi  kesehatan  dan  keselamatan  para  korban sandera.

## Tahapan Pembentukan Formula
Pada  tahapan  kedua  atau  pembentukan  formula  ini  mencakup disepakatinya  permasalahan-permasalahan  apa  saja  yang  bisa  dilakukan untuk  negosiasi.  Seringkali  tahapan  ini  cukup  berlarut  sebab  beberapa tuntutan  dari  kelompok  teroris  tidak  semuanya  bisa  pemerintah  penuhi, seperti  halnya  menyediakan  senjata  ataupun  pembuatan  permintaan  maaf kepada  publik.  Peranan  penting  terhadap  penggunaan  waktu  yang digunakan  dengan  baik  bisa  membantu  menekan  opini  publik  maupun tekanan  dari  keluarga  para  sandera,  sebab  kedua  hal  tersebut  bisa mempengaruhi  tujuan  awal  untuk  melawan  teroris  menjadi  memenuhi keinginan  mereka.  Tidak  jarang  teroris  meningkatkan  tuntutan  yang merumitkan  interaksi  negosiasi  dengan  kelompok  tersebut  sebab  mereka berpikiran bahwa pemerintah akan membebaskan warga negaranya dengan menebus  sejumlah  uang  (Faure,  2011).  Maka  dari  itu,  penting  untuk dibutuhkan kreativitas, kredibilitas, hingga komitmen dalam melaksanakan tahapan ini.
Terdapat  tuntutan  yang  diajukan  oleh  kelompok  teroris  Abu  Sayyaf terkait  penyanderaan  ini  yakni  dipenuhinya  uang  tebusan  sebesar  50  juta peso  dengan  batas  waktu  hingga  8  April  2016  (Wijaya,  2016).  Tuntutan tersebut  menjadi  satu  permasalahan  yang  disepakati  untuk  dilakukan negosiasi oleh ketiga tim negosiasi, termasuk tim Jusuf Kalla. Disepakatinya negosiasi  tersebut,  selain  menggunakan  jaringan  Palang  Merah  secara formal,  tim  Jusuf  Kalla  juga  secara  informal  menunjuk  seseorang  yang memiliki jaringan dengan kelompok Moro. Selain itu, tim Jusuf Kalla akan menempuh negosiasi melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada
keluarga kelompok teroris Abu Sayyaf (Tempo, 2016) tersebut serta negosiasi agar  dapat  memastikan  kondisi  kesehatan  para  korban  sandera  baik-baik saja. Melalui negosiasi menggunakan soft power dari tim Jusuf Kalla saat itu diharapkan  bisa  memberi  pengaruh  terhadap  keputusan  kelompok  Abu Sayyaf  terhadap  pembebasan  para  sandera  serta  terhindarnya  dari ditebusnya  uang  tebusan  yang  mereka  tuntut.  Hal  tersebut  juga  sejalan dengan  apa  yang  diharapkan  Pemerintah  Indonesia  dalam  menaruh perhatian kepada keselamatan para sandera dan terlaksananya pembebasan secara aman tanpa adanya kekerasan.

## Tahapan Penyesuaian
Tahapan  terakhir  atau  tahapan  penyesuaian  ini  terkait  penyesuaian terhadap tiap-tiap masalah yang diterima kedua belah pihak. Zero-sum game umumnya digunakan pada tahapan ini dengan segala cara dapat digunakan kedua  belah  pihak  seperti  menipu  satu  sama  lain,  pengurangan  uang tebusan,  hingga  risiko  penangkapan.  Salah  satu  contoh  yang  dilakukan pihak aparat misalnya dengan membayar uang tebusan menggunakan uang palsu, sedangkan pihak penculik melakukan pembunuhan terhadap sandera untuk menghindari ditemukannya persembunyian kelompok teroris tersebut karena sandera yang terbebas. Kejadian tak terduga pada tahapan ini bisa menjadi sebuah rangkaian “ fait accomplish ” daripada negosiasi (Faure, 2011). Maka  keterampilan  negosiasi  pada  tahapan  ini  diperlukan  agar  rangkaian “ fait accomplish ” tersebut tidak terjadi dan tujuan negosiasi tercapai.
Penyesuaian  tiap-tiap  masalah  yang  diterima  kedua  belah  pihak didapati bahwa pihak tim negosiasi, salah satu nya tim Jusuf Kalla menerima negosiasi  perihal  tuntutan  uang  tebusan  untuk  membebaskan  10  sandera WNI,  sedangkan  pihak  kelompok  Abu  Sayyaf  menerima  negosiasi pembebasan  10  sandera  WNI  demi  tercapainya  tuntutan  uang  tebusan. Untuk  menjalankan  negosiasi  tersebut,  secara  informal,  tim  Jusuf  Kalla melalui  Hamid  Awaludin  pada  6  April  2016  menunjuk  seseorang  yang memiliki jaringan dengan kelompok Moro untuk membantu proses negosiasi pembebasan sandera tersebut. Meski tidak secara gamblang disebutkan oleh Hamid,  seorang  yang  ditunjuk  tersebut  merupakan  mantan  narapidana
terorisme  di  Filipina,  Agus  Dwikarna.  Agus  pernah  mendekam  di  penjara selama 11 tahun lamanya atas kasus terorisme, hingga akhirnya pada awal Januari 2014 ia bebas (Tempo, 2016).  Melalui penunjukkan Agus tersebut membantu  menambah  jaringan  tim  Jusuf  Kalla  agar  bisa  sampai  ke kelompok Abu Sayyaf.
Selain  itu,  tim  Jusuf  Kalla  melakukan  pemberian  bantuan  sosial kepada  keluarga  kelompok  Abu  Sayyaf  yang  dilakukan  atas  dasar kemanusiaan.  Bantuan  sosial  tersebut  berupa  penyediaan  makanan  dan pakaian  ini  disokong  oleh  Jusuf  Kalla  selaku  Ketua  Umum  PMI  Pusat. Dikiriminya  uang  dari  Jakarta  (Jusuf  Kalla)  melalui  penghubung  ke kelompok  sempolan  Abu  Sayyaf,  Al-Habsyi  Misaya,  ini  bertujuan  untuk kebutuhan  kedua  sandera  yang  sakit.  Namun  uang  tersebut  ditegaskan bukan sebagai uang tebusan, melainkan hanya untuk sekedar membeli obat untuk menjamin keselamatan sandera (Tempo, 2016).
Di sisi lain tim bentukan Jusuf Kalla memberi bantuan sosial kepada keluarga kelompok Abu Sayyaf untuk membantu pula melancarkan proses negosiasi bersama tim negosiasi lainnya untuk membebaskan para sandera. Posisi  dan  kekuasaan  yang  dimiliki  Jusuf  Kalla  yang  saat  itu  merupakan Wakil Presiden serta Ketua Umum Palang Merah Indonesia, telah menyokong tim bentukannya dalam proses upaya pembebasan ke-10 sandera WNI ini. Namun,  bantuan  sosial  tersebut  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan perwakilan politik Indonesia. Ini dikarenakan bantuan sosial tersebut murni atas  dasar  kemanusiaan.  Melalui  bantuan  sosial  ini,  mereka  berupa menyediakan  kebutuhan  dasar  seperti  makanan  serta  pakaian  yang disalurkan  kepada  keluarga  kelompok  Abu  Sayyaf  (Utomo,  Basith  Dir,  & Purnama, 2020). Dari proses negosiasi tim Jusuf Kalla bersama tim negosiasi lainnya  tersebut  menumbuhkan  kepercayaan  kelompok  Abu  Sayyaf  untuk membebaskan para sandera WNI.
Negosiasi  yang  dilakukan  melalui  tiga  jalur  negosiasi  dari  tiga  tim negosiasi  tersebut  pun  pada  akhirnya  mencapai  keberhasilan  yang  juga menjadi kabar gembira terkait pembebasan para korban sandera asal WNI ini.  Keberhasilan  negosiasi  tersebut  pada  akhirnya  pemerintah  Indonesia
harus  membayar  5  juta  peso  kepada  kelompok  Abu  Sayyaf  dari  tuntutan uang  tebusan  sebesar  50  juta  peso  (Joshua  &  Sidik,  2021).  Meski  begitu, negosiasi tetap berhasil karena kedua belah pihak mendapatkan hasil yang masing-masing pihak harapkan. Disisi lain, pembebasan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2016 juga melibatkan pasukan tentara Indonesia dan Filipina untuk  mengawal  keselamatan  evakuasi  korban  sandera.  Sehingga  10  WNI korban  sandera  kelompok  Abu  Sayyaf  secara  resmi  dibebaskan  di  daerah Sulu.  Pada  hari  terbebasnya  para  korban  sandera  tersebut,  10  WNI dilepaskan  di  depan  rumah  Gubernur  Sulu,  Abdusakur  Toto  Tan  II  dan dijamu oleh Gubernur tersebut  (Bata, 2016). Setelah proses pembebasan di Filipina usai, pada akhirnya 10 WNI tersebut bisa dipulangkan ke Indonesia untuk kembali kepada keluarga mereka masing-masing.

## KESIMPULAN
Peran  PMI  dalam  pembebasan  ke-10  WNI  yang  disandera  kelompok teroris Abu Sayyaf pada tahun 2016 didasarkan pada proses negosiasi yang dilakukan.  Proses  negosiasi  tersebut  mencakup  tiga  tahapan  proses negosiasi.  Tahapan  pertama  yakni  tahapan  pra-negosiasi  yang  dilakukan untuk mengupayakan penetapan kondisi pelaksanaan negosiasi dimana PMI melalui  Jusuf  Kalla  memanfaatkan  koneksinya  sebagai  Ketua  Umum  PMI membentuk  tim  Jusuf  Kalla  yang  menugaskan  Hamid  Awaludin  untuk menaruh  perhatian  dan  memantau  pergerakan  atau  posisi  para  sandera hingga memastikan kondisi kesehatan para sandera selama masih berada di tangan para penyandera.
Pada  tahapan  kedua  yakni  pembentukan  formula,  tuntutan  oleh kelompok  teroris  Abu  Sayyaf  terkait  uang  tebusan  sebesar  50  juta  peso menjadi satu permasalahan yang disepakati untuk dilakukan negosiasi. Pada tahapan ketiga yakni penyesuaian, dimana negosiasi tim Jusuf Kalla dengan Abu  Sayyaf  tersebut  terdiri  dari  ditunjuknya  seseorang  yang  memiliki jaringan dengan kelompok Moro untuk bisa sampai ke kelompok Abu Sayyaf, memberi  bantuan  sosial  kepada  keluarga  kelompok  Abu  Sayyaf,  serta pemberian uang untuk biaya obat sandera yang sakit. Hingga pada akhirnya negosiasi  pembebasan  tersebut  membuahkan  hasil,  dimana  ke-10  WNI
korban  sandera  Abu  Sayyaf  telah  dibebaskan  pada  1  Mei  2016,  dengan membayar  5  juta  peso  kepada  kelompok  Abu  Sayyaf  dari  tuntutan  uang tebusan sebesar 50 juta peso.

## DAFTAR PUSTAKA
Andwika,  Rizky.  (2016).  “Ini  Sebab  TNI  Tak  Bisa  Masuk  Filipina  Bebaskan WNI Dari
Abu Sayyaf | Merdeka.Com.” merdeka.com . https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sebab-tni-tak-bisa-masuk- filipina-bebaskan-wni-dari-abu-sayyaf.html (April 30, 2023).
Bata,  Anselmus.  (2016).  “Sebelum  Dipulangkan,  10  Sandera  Dijamu Gubernur Sulu.” Berita Satu . https://www.beritasatu.com/dunia/362858/sebelum-dipulangkan-10- sandera-dijamu-gubernur-sulu (April 30, 2023).
BBC  Indonesia.  (2016).  “Dua  Kapal  Indonesia  Dibajak  Di  Filipina,  10  WNI Disandera.” BBC Indonesia . http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_in donesi a_kapal_dibajak_filipina (April 30, 2023).
Dhono, Yudho. (2019). “Sejak 2003, 37 WNI Berhasil Dibebaskan Dari Abu Sayyaf.” Berita Satu . https://www.beritasatu.com/dunia/592496/sejak- 2003-37-wni-berhasil-dibebaskan-dari-abu-sayyaf (April 30, 2023).
Faure, Guy Olivier. (2011). Negotiating with Political, Ideological, and Criminal Terrorists .
Ghofur,  Abd.  (2016).  “Dinamika  Muslim  Moro  Di  Filipina  Selatan  Dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf.” Sosial Budaya 13(2): 175–88.
Hidayat, Faiq. (2016). “Kivlan Zein Tegaskan 10 WNI Dibebaskan Abu Sayyaf Tanpa Uang Tebusan | Merdeka.Com.” merdeka.com . https://www.merdeka.com/peristiwa/kivlan-zein-tegaskan-10-wni- dibebaskan-abu-sayyaf-tanpa-uang-tebusan.html (April 30, 2023).
International  Chamber  of  Commerce  (ICC).  (2017).  “IMB  Report:  Sea Kidnappings  Rise  in  2016  despite  Plummeting  Global  Piracy.” International Chamber of Commerce (ICC) : 1. https://iccwbo.org/media- wall/news-speeches/imb-report-sea-kidnappings-rise-2016-despite- plummeting-global-piracy/ (April 30, 2023).
Jasmine,  Rossiana.  (2017).  “Analisis  Peningkatan  Frekuensi  Penculikan  Di Laut  Oleh  Abu  Sayyaf  Group  (Asg)  Pada  Tahun  2016.” Journal  of International Relations 3(4): 214–21. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id.
Joshua, Joshua & Hasan Sidik. (2021). “Diplomasi Yayasan Sukma Dalam Proses  Negosiasi  Pembebasan  Sandera  Warga  Negara  Indonesia  Di Filipina Selatan.” Padjadjaran Journal of International Relations 3(1): 1.
Klabbers, Jan. (2017). International Organizations International Organizations . 3rd ed. New York: Routledge.
Koh Collin, Lean Swee. (2017). “Is This the Most Dangerous Backwater in the World?  -  BBC  News.” BBC .  https://www.bbc.com/news/world-asia- 39252503 (April 30, 2023).
Kompas.com.  (2016).  “Sejarah  Sandera  WNI  Di  Filipina  Selatan.” Nasional.Kompas.com .
https://nasional.kompas.com/read/2016/07/04/05200061/Sejarah.S andera.WNI.di.Filipina.Selatan?page=all (April 30, 2023).
Kumala Dewi, Putu Ratih. (2019). “The Use of Multitrack Diplomacy in The Liberation  Of  10  Indonesian  Ship  Crew  From  The  Abu  Sayyaf  Group 2016.” Andalas Journal of International Studies (AJIS) 8(2): 188.
Ma’ruf,  T.  (2020).  STRATEGI  POLITIK  IKHWANUL  MUSLIMIN  TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MESIR PASCA DIGULINGKANNYA
MURSI. Dinamika  Global  :  Jurnal  Ilmu  Hubungan  Internasional , 5 (02), 219-237. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.239
Munandar,  H.  (2008). Mengenal  PMI  Dan  BaSARnas,  Dua  Garda  Terdepan Menghadapi  Bencana:  Misi,  Peranan,  Serta  Arti  Penting  PMI  Dan BaSARnas Bagi Masyarakat Luas. Jakarta: Airlangga. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=581zCQAAQBAJ&oi=fn d&pg=PA1&dq=kelompok+perang+checnya+di+rusia&ots=3cTD4LmjUo &sig=t41Xw3IPNf2f1l2-Vq7gINWYA80.
Oktaviani,  Jusmalia,  Suwarti  Sari,  &  Taufan  Herdansyah  Akbar.  (2019). “Mekanisme  Penanggulangan  Bencana  Alam  Oleh  Palang  Merah Indonesia (Pmi) Kabupaten Bandung.” Jurnal Academia Praja 2(02).
Permono,  Prakoso.  (2019).  “Abu  Sayyaf  Group  Di  Filipina  Selatan  Setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.” Jurnal Global & Strategis 13(2): 109.
RAFIKA, HANY. (2006). “Peran International Committee of the Red Cross (Icrc) Dalam  Mengatasi  Masalah  Kemanusiaan  Di  Aceh  Tahun  2004-200.” Jurusan  Ilmu  Hubungan  Internasional  ±  Prodi  Hubungan  Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2(2): 1–7.
Rommel C. Banlaoi. (2005). “Maritime Terrorism in Southeast Asia-- The Abu Sayyaf Threat.” Maritime Terrorism in Southeast Asia 58(4): 63–82.
Sekarwangi, Hach Dhini. (2019). “Perlindungan Negara Atas Pelaut Di Luar Negeri  (Studi  Kasus  Pelaut  Indonesia  Yang  Disandera  Kelompok  Abu Sayyaf).” Jurist-Diction 2(5): 1723.
Soepardi,  Hanni.  (2016).  “Retno  Marsudi  Nyatakan  Pembebasan  WNI Disandera  Sukses  Berkat  Diplomasi  Total  -  ANTARA  News.” Antara . https://www.antaranews.com/berita/558339/retno-marsudi-nyatakan- pembebasan-wni-disandera-sukses-berkat-diplomasi-total  (April  30, 2023).
Tempo,  Tim.  (2016). Mahar  Paman  Selepas  Sandera,”  Tempo:  Berebut Panggung Pembebasan Sandera .
Tim Antara. (2019). “Daftar WNI Korban Penculikan Abu Sayyaf Di Sabah -
Infografik ANTARA News.”
Antara . https://www.antaranews.com/infografik/1225888/daftar-wni-korban- penculikan-abu-sayyaf-di-sabah (April 30, 2023).
Tuwo,  Andeas  Garry.  (2016).  “Patria  Maritime  Line:  Kami  Dikontak  Abu Sayyaf Setiap Hari - News Liputan6.Com.” Liputan6.com . https://www.liputan6.com/news/read/2498143/patria-maritime-line- kami-dikontak-abu-sayyaf-setiap-hari (April 30, 2023).
Utomo,  Tri,  Andi  Basith  Dir,  &  Indhi  Purnama.  (2020).  “The  Role  of Government of Indonesia in Providing Aid and Protection to Indonesian Citizens Living Overseas.” In ICIPSE ,.
Wijaya,  Pandasurya.  (2016).  “Empat  Strategi  Pemerintah  Selamatkan  WNI Disandera Abu Sayyaf | Merdeka.Com.” merdeka.com . https://www.merdeka.com/dunia/empat-strategi-pemerintah- selamatkan-wni-disandera-abu-sayyaf.html (April 30, 2023).