INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4720-4735 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Dampak Pengabaian Hukum Waris Dalam Psikologi Keluarga
Budi Tama Siahaan 1 ✉ , Faisar Ananda 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: buditamasiahaan21@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hukum  kewarisan  merujuk  pada  hukum  Islam  menjadi  bagian  dari  hukum  keluarga  ( al-Ahwalus Syakhsiyyah).  Ilmu  tersbeut  dinilai  begitu  penting  untuk  dikaji  supaya  pada  praktiknya  dapat menghindari kesalahan dan keccurangan dalam masalah pembagian harta serta mampu dijalankan dengan adil, melalui belajar tentang hukum kewarisan Islam untuk umat Islam, dapat memberikan hak-hak yang berhubungan dengan harta waris yang menjadi peninggalan dari muwarris (pewaris) serta diserahkan terhadap ahli waris yang berhak memperolehnya. Maka dari itu, seseorang dapat menghindari dosa yaitu tidak memakan harta mereka yang tidak berhak, sebab tidak diterapkannya hukum Islam kewarisan. Waris sendiri berarti harta peninggalan yang di berikan kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211, Hibah orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan. Dalam pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan ahli waris yang ada, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip  pelaksanaan  hibah  orang  tua  kepada  anak  sesuai  dengan  petunjuk  Rasulullah  Saw. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, maka harus atas musyawaroh bersama. Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  bahwa  pemberian  hibah  orang  tua  dapat  diperhitungkan sebagai warisan
Kata Kunci: Waris, Wahdatul ‘Ulum.

## Abstract
Inheritance law relating to law of Islamic becoming part of family law (al- Ahwalus Syakhsiyyah). This kind of science matters more to learn so that in the application of the inheritance division there is no mistake and it is able to be done in fair, by learning the Islamic inheritance law for muslims, it is going to fulfill the rights regarding to inheritance after getting abandoned by amauwarris (heir) and given to the heirs who have the rights of it. So one is able to not have a sin, namely not eating the property of people that are not having any rights, due to the reason that there is no fulfillment of law of Islamic inheritance. Inheritance itself means inheritance that is given to living heirs. In the Compilation of Islamic Law article 211, gifts from parents to their children can be counted as inheritance. The granting is done through deliberation and with the approval of the existing heirs, so that there is no division in the family. Indeed, the principle of implementing gifts from parents to children is in accordance with  the  instructions  of  the  Prophet Muhammad.  their  shares  should  be  equal.  Even  if  there  are differences, it must be based on mutual  deliberation. Thus, it can be emphasized  that gifts from parents can be counted as inheritance
Keyword : Inheritance, Wahdatul ‘Ulum.

## PENDAHULUAN
Hukum kewarisan Islam telah mengatur terkait permasalahan pengubahan hak atas harta dari orang yang wafat terhadap orang yang masih hidup. Aturan mengenai masalah pengubahan status harta ini mempunyai  banyak penggunaan istilah atau nama. Merujuk pada literatur hukum Islam dijumpai sejumlah istilah dalam penamaan hukum kewarisan antara lain: Fiqih Mawaris,  Faraid, serta hukmal-Waris. Perbedaan pada penggunaan nama- nama  ini  yakni  pada  arah  sebagai  titik  utama  yang  dibahas.  Tetapi  istilah  yang  kerap digunakan yakni faraid misalnya seperti digunakan oleh ahli an-Nawawi pada kitab Mihaj alThalibin. Sejatinya  waris dalam ajaran Islam dinilai begitu penting, maka dari itu, sebagai upaya  memberikan  aktualisasi  dalam  Islam,  dan  keberadananya  perlu  diungkap  dan dijelaskan  secara  faktual.  Pada  maksud  konteks  ini,  penerapan  hukum  kewarisan  perlu diterapkan dalam sistem keluarga di lingkungan kehidupan penduduk.
Dari  keseluruhan  hukum  pada  masyarakat,  hukum  perkawinan  serta  hukum kewarisan dianggap sangat merefleksikan sistem kekeluargaan an telah menjadi salah satu dari hukum secara perdata. Pada masa awal berjaya dan menyebarnya agama Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai idola yang ideal  dalam melakukan beragai penyelesaian terhadap permasalahan dalam  hukum  kewarisan  sebab  beliau  mempunyai keduudkan yang sangat istimewa, beliau melakukan penafsiran dan memberikan penejelasan hukum yang didasarkan pada wahyu yang didaparkan. Yang mana kemudian melahirkan berbagai hadits dalam bentuk ucapan, hal ihwal, pengalaman, serta ketatapan taqrir yang ditetapkan
oleh Nabi Muhammad SAW  sesudah wafat.
Realita dari sejarah dalam umat Islam dari apa yang dipikirkan oleh mereka mengenai penyelenggaraan urusan kewarisan dinilai berbeda dan juga beragam. Islam yang menjadi sistem nilai turut  berdampak pada kehidupan umat Islam dalam mempraktikkan ajaran kewarisan sebagaimana  dicantumkan  dalam lembar ayat al- Qur’an. Islam tidak sekedar mengelola berbagai urusan antara manusia dengan Tuhan, namun juga hubungan antar manusia  pada  umumnya.  Bahkan  Islam  menyuruh  umatnya  agar  senantiasa  mentaati prinsip dan aturan Islam yang menyeluruh serta memberikan larangan untuk mengikuti perintah setan.
Menurut  Islam  hibah  merupakan  pengalihan  hak  kepemilikan  atas  sesuatu  benda tanpa  adanya  ganti  rugi  dari  seseorang  kepada  orang  lain.1  Apabila  seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka  hal  tersebut  disebut  pinjaman.  Begitu  juga  jika  seseorang  memberikan  sesuatu barang, uang, jasa dll yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam  perdangan,  walaupun  di  mugkinkan  masih  mengharapkan  timbal  balik  di  sebut hadiah.  Waris  merupakan  salah  satu  ajaran  agama  yang  sudah  di  anjurkan  untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketaatan umat islam bepedoman kepada ajaran yang telah di tetapkan dalam agama islam itu sendiri.
Waris sendiri berarti harta peninggalan yang di berikan kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211, Hibah orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan  sebagai  warisan.  Dalam  pemberian  hibah  tersebut  dilakukan  secara musyawarah dan atas persetujuan ahli waris yang ada, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.  Memang  prinsip  pelaksanaan  hibah  orang  tua  kepada  anak  sesuai  dengan petunjuk  Rasulullah  Saw.  hendaknya  bagian  mereka  disamakan.  Kalaupun  dibedakan, maka  harus  atas  musyawaroh  bersama.  Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  bahwa pemberian  hibah  orang  tua  dapat  diperhitungkan  sebagai  warisan.  Boleh  jadi,  pola pembagian demikian, oleh  sementara pendapat dianggap sebagai sikap  mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.
Namun secara normatif, pembagian harta warisan dilakukan ketika muwarits sudah meninggal dunia. Seperti halnya yang dijelaskan didalam buku terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 10 karangan Prof. Dr. Wahbah Az- Zuhaili bahwasannya salah satu rukun dan syarat terjadinya pewarisan adalah orang yang mewarisi (muwarrus) merupakan orang mati  yang  meninggalkan  harta  atau  hak.  Kematian  muwarrits  merupakan  salah  satu persyaratan yang disepakati para ulama, agar harta warisan yang di tinggalkan dapat di bagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua
(calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap  hidup  dalam  persaudaraan  secara  rukun.  Untuk  memenuhi  keinginannya  ini ditempuhlah cara lain dengan sistem hibah, yaitu membagi hartanya ketika pewaris belum meninggal.
Banyak  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  berhubungan  dengan  persengetaan tanah dalam pembagian warisan. Perselisihan yang terjadi tidak hanya antar masyarakat, akan  tetapi  juga  terjadi  dalam  keluarga.  Beberapa  hal  yang  menjadi  sebab  terjadinya konflik  dalam  dalam  perebutan  harta  warisan  dalam  keluarga  adalah  pembagian  yang tidak adil maupun pembagian tanpa musyawarah bersama. Dalam pembagian waris tidak akan lepas dari yang namanya konflik dalam keluarga. Konflik yang terjadi seringkali karena dalam  pembagiannya  tidak  mementingkan  musyawarah  bersama.  Walaupun  dalam pembagiannya menggunakan sistem hibah, yang mana harta diberikan ketika orang tua masih hidup akan tetapi tidak di musyawarahkan terlebih dahulu maka yang akan terjadi ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal dunia adalah perebutan harta warisan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  empiris  yaitu  tipe  penelitian  hukum  yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum. Dalam penelitian hukum empiris ini melihat hukum sebagai suatu gejala sosial di masyarakat. Dalam penelitian ini objek utamanya adalah mengenai konflik keluarga akibat pembagian harta waris. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian seanjutnya dalam penelitian ini merupaan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu  pendekatan  dengan  melihat  sesuatu  kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat. Kemudian dalam metode pengumpulan data, artikel ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Waris
Waris ialah beragam bentuk aturan mengenai peralihan hak kepemilikan dari orang yang wafat terhadap pihak atau orang yang masih hidup sebagai ahli warisnya. Waris juga dikenal sebagai faraidh yang bermakna bagian tertentu yang dibagikan merujuk pada ajaran Islam  terhadap  pihak-pihak  yang  dirasa  berhak  untuk  menerima.  Kata  waris  dianggap sebagai jamak dari kata mirast ( wirts, irts, wiratsah serta turats, yang bermakna mauruts)
ialah suatu harta pusaka yang ditinggalkan oleh pihak yang telah mati dan menjadi warisan untuk keluarga sebagai ahli warisnya. Orang yang memberikan peninggalan harta dikenal dengan  kata muwaris.  Sementara  orang  yang  mempunyai  hak  untuk  menerimanya dinamakan waris.
Merujuk pada definisi secara terminologi, Miras dimakna dengan warisan harta yang dibagikan dari orang yang mati terhadap para ahli waris. Miras merujuk pada syariah yakni memberikan undang-undang menjadi landasan dari orang wafat serta pihak ahli waris, serta berbagai  hal  terkait  ahli  waris  tersebut.  Maka  dinamakan  hukum  waris  yakni  hukum kekeluargaan Islam terkait masalah kewarisan. Kematian seseorang memberikan dampak pada adanya peralihan hak serta kewajiban terhadap sejumlah pihak atau orang lain yang ditinggalkan, atau dinamakan waras|ah, yaitu para ahli waris serta wali.
Begitu juga Muhammad Ali ash-Shabuni memberikan definisi mawaris: Peralihan hak milik  dari  pihak  yang  wafat  terhadap  ahli  warisnya  yang  dinilai  masih  hidup,  baik  yang meninggalkan harta yang sifatnya bergerak maupun harta yang tidak  bergerak maupun terkait berbagai hak yang dilandaskan pada hukum syara’.
Merujuk  pada  istilah  syara’  para  fukaha  menyampaikan: “Sebuah  hak  yang  dapat dibagikan serta diserahkan kepada orang yang mempunyai hak sesudah wafatnya orang yang  mempunyai  hak  yang  mempunyai  ikatan  kerabat,  perkawinan  serta  bersifat memerdekakan”.  Kalangan faradhiyun  menggunakan  istilah  tirkah  dalam  hal  warisan. Adapun tirkah tersebut yakni: “Sesuatu yang menjadi peninggalan mayit yakni berbentuk harta mutlak”. Kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, serta Hanabilah menyatakan: “Dan tirkah di golongan Malikiyah, Syafi’iyah serta Hanabilah, mencakup segala yang menja di peninggalan dari  mayit  berupa  harta  maupunberbagai  hak  baik  secara  kebendaan  atau  diluar  hak tersebut”.
Sementara definisinya merujuk pada istilah Malikiyah, Syafi’iyah serta Hanabilah bahwa tirkah yakni berbagai hal yang menjadi peninggalan dari mayit  baik dalam bentuk harta atau berbagai hal disamping harta. Merujuk pada penjelasan tersebut diketahui bahwa harta warisan ialah harta yang menjadi peninggalan oleh si mayit dan akan diberikan terhadap seluruh  pihak  yang  menjadi  ahli  waris  dan  mempunyai  hak  untuk  menerima  sesudah wafatnya orang tersebut, melalui syarat biaya kebutuhan untuk si mayit atau berbagai hal yang  berhubungan  dengan  harta  tersebut  dengan  pihak  lain,  misalnya  wasiat  maupun adanya utang-piutang.
Dalam lembar kitab al-Umm, dimana ulam a Imam Syafi’i tidak menguraikan definisi warisan dengan lebih defenitif, maka definisi dari warisan yang merujuk pada pemikiran dari Imam  Syafi’i  menilai  dari  ucapan  secara  umum  dari  pembahasan  yang  ada.  Berkata  as -
Syafi’i: Allah Swt memfardhukan warisan terhadap orang tua, saudara-saudara, istri serta suami”.
Ungkapan tersebut dimaknai bahwa dari segi definitif warisan hanya ditujukan untuk orang-orang yang mempunyai hak untuk misalnya untuk pihak orang tua, saudara-saudara, istri serta suami, didasarkan pada syarat yang ada seperti yang dicantumkan pada hukum waris.
Kemudian  Imam  Syafi’i  menyatakan:  “Sunnah  Rasulullah  saw  selanjutnya  perkataan dari banyak pakar bahwa pengertian ayat Al- qur’an mengenai warisan yakni bahwa sejatinya mereka memperoleh warisan jika berada di dalam kondisi tertentu, tidak pada kondisi yang lainnya”.
Pengertian pernyataan tersebut dimaknai bahwa warisan ialah apa yang diberikan oleh satu pihak serta diterima oleh  pihak lainnya sebab adanya ketentuan yang secara syara’ untuk diperkenankan maupun tidak dalam memperoleh harta warisan yang diberikan. Maka merujuk pada  penjelasan tersebut diketahui bahwa warisan ialah bentuk kewajiban dari Allah Swt terhadap pihak-pihak yang tengah berada dalam kondisi tertentu  atau bahwa warisan  mempuyai  ketetapan  sendiri  pada  ajaran  dan  hukum  Islam,  siapa  serta  berapa bagian yang sesuai dengan kondisi dari pihak yang terlibat di dalamnya.
Macam-Macam Ahli Waris
Adapun ahli waris umumnya mencakup 2 (dua) gologan, diantaranya golongan dari pihak laki-laki serta perempuan, berikut penjelasannya:
a. Pihak Laki-laki :
- Anak Laki-laki.
Anak laki-laki yang berasal dari anak laki-laki (cucu) dari anak laki-laki ke bawah, dimana ikatannya terus laki-laki.
- Bapak .
Kakek dari pihak bapak, serta keatas hubungannya dengan pihak ayah.
- Saudara laki-laki seayah.
- Saudara laki-laki seibu seayah.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah
- Saudara laki-laki seibu.
- Saudara laki-laki ayah yang seayah.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
- Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak ayah yang seibu seayah.
- Paman yang seibu seayah.
- Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)
- Anak laki-laki saudara ayah yang laki-laki (paman) yang seayah.
- Suami.
Apabila  pihak-pihak  yang  telah  disebutkan  masih  hidup,  pihak  yang  memperoleh harta waris dari yang telah disebutkan hanyalah 3 orang antara lain : bapak, anak laki-laki, serta suami.
b. Pihak Perempuan :
- Anak perempuan.
Anak perempuan yang berasal dari anak laki-laki dan sedarah ke arah bawah, dimana hubungan pertaliannya dengan yang meninggal adalah laki-laki.
- Ibu.
- Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki
- Ibu dari bapak.
- Saudara perempuan yang seayah.
- Saudara perempuan yang seibu seayah.
- Istri.
- Saudara perempuan yang seibu.
- Perempuan yang memerdekakan si mayit.
Apabila ke-10 pihak yang sudah disebutkan masih hidup, pihak yang menjadi pewaris hanyalah 5 orang, antara lain : anak perempuan, istri, anak perempuan yang berasal dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu dan seayah. Apabila 25 yang dijelaskan, baik  dari  pihak  perempuan  dan  laki-laki  masih  hidup,  pihak  yang  memperoleh  warisan hanya satu orang dari dua suami istri, ibu serta bapak, kemudian anak laki-laki serta anak perempuan.

## Furudul Muqaddarah dan Pemiliknya
Furud al-Muqaddarah, yang mana berisi sejumlah  bagian yang  diperoleh  oleh ahli waris,  diantaranya 2/3, 1/6, 1/3, ¼,, ½,  dan 1/8. Rinciannya antara lain.

## 1. Bagian yang mendapat setengah :
a. Anak perempuan, jika dia sendiri dan tidak mempunyai saudara. Sebagaimana Q.S. An-Nisa ayat 11
فْصِ نلا اَهَلَ ف َةَدِحاَو ْتَن اَك ْنِاَو
Artinya : “apabila anak perempuan itu hanya satu orang, maka ia mendapatkan bagian berupa separoh harta..” (Q.S. An -Nisa : 11)
b. Anak  perempuan  yang  berasal  dari  anak  laki-laki,  apabila  tidak  terdapat  anak perempuan.
c. Saudara perempuan seayah dan seibu atau hanya seayah, apabila tidak ada saudara perempuan seayah seibu serta ia hanya satu orang.
d. Suami, jika istri wafat tidak mempunyai anak serta tidak terdapat anak baik laki-laki atau perempuan.
2. Bagian yang memperoleh bagian seperempat :
a. Suami, jika istri wafat mempunyai anak, baik yang laki-laki atau perempuan atau anak dari anak yang laki-laki atau anak perempuan.
b. Istri, baik hanya seorang maupun berbilang, apabila suami tidak mempunyai anak serta  tidak  ada  anak  dari  anak  laki-laki.  Maka  apabila  istri  itu  berbilang,  misalnya empat maka dibagikan secara merata antara mereka.
3. Bagian yang mendapatkan bagian seperdelapan :
Yakni istri, baik satu maupun yang berbilang. Memperoleh pusaka dari pihak suami sebanyak seperdelapan dari harta jika pihak suami yang wafat memiliki anak, atau anak yang berasal dari anak laki-laki.
4. Bagian yang memperoleh bagian dua pertiga :
a. Dua orang anak perempuan maupun banyak, syaratnya jika tidak terdapat anak laki- laki. Maka jika anak perempuan berbilang, sementara tidak memiliki anak yang laki- laki,  mereka  memperoleh  bagian  sebesar  dua  pertiga  dari  harta  warisan  bapak mereka.
b. Dua orang anak perempuan atau banyak dari anak laki-laki. Jika tidak mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan yang berasal dari anak laki-laki tersebut memperoleh pusaka dari kakek yakni dua pertiga.
c. Saudara perempuan seayah seibu jika tidak berbilang.
d. Saudara perempuan yang seayah, dua orang maupun banyak.
5. Bagian yang mendapat bagian sepertiga :
a. Ibu,  apabila  orang  yang  wafat  tidak  mempunyai  keturunan  anak  atau  cucu,  atau mempunyai dua orang saudara, baik seayah dan seibu ataupun sebapak saja, atau seibu saja.
b. Dua  orang  saudara  atau  banyak  dari  saudara  dari  pihak  ibu,  baik  laki-laki  atau perempuan.
6. Bagian yang memperoleh bagian seperenam :
a. Ibu, jika mempunyai anak, anak laki-laki atau dengan dua saudara maupun banyak, baik laki-laki atau perempuan, dari pihak ibu atau bapak, sebapak maupun seibu.
b. Bapak dari mayit, jika yang wafat mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
c. Nenek ( ibu dari ibu maupun ayah), jika tidak mempunyai ibu.
d. Cucu perempuan dari anak yang laki-laki. Mereka memperoleh bagian seperenam dari  harta,baik  satu  orang  atau  yang  berbilang,  jika  mempunyai  satu  orang  anak perempuan.  Akan tetapi anak perempuan berbilang maka cucu  perempuan  tidak memperoleh harta pusaka.
e. Kakek  (bapak  dari  bapak),  jika  mempunyai  anak  maupun  anak  dari  anak  laki-laki namun tidak mempunyai ayah.
f. Untuk satu orang saudara dari pihak ibu.
g. Saudara  perempuan  dari  pihak  bapak,  baik  satu  orang  atau  berbilang,  jika mempunyai  saudara  perempuan  yang  seayah  dan  seibu.  Apabila  saudara  yang seayah seibu berbilang maka saudara tersebut memperoleh harta pusaka atas dasar ijma’ ulama.

## Hijab
Hijab dilihat dari segi harfiyah bermakna satir, penutup maupun penghalang. Pada prinsip  fiqh  mawaris,  penggunaan  istilah hijab   bermakna  sebagai  ahli  waris  yang mempunyai hubungan yang jauh kerabatnya yang umumnya terhalang oleh pihak ahli waris yang  dekat.  Orang  yang  sebagai  penghalang  dikenal  sebagai hajib,  serta  pihak  yang dihalangi disebut juga sebagai mahjub. Kondisi yang menjadi penghalang dikenal dengan hijab.
Adapun  definisi  dari al-hujub  merujuk  pada  ulama fara’idh ialah  melakukan pengguguran hak ahli waris dalam memperoleh waris, baik yang menyeluruh atau hanya sebagian  sebab  terdapat  pihak  yang  dianggap  lebih  mempunyai  hak  untuk  menerima. Dalam praktik hukum waris Islam, hijab dibedakan kedalam 2 macam diantaranya:

## 1. Hijab Nuqshan
Yakni pihak yang menghalangi atau menjadi penghalang yang menimbulkan adanya pengurangan bagian dari pihak ahli waris, atau bagian yang diperoleh menjadi berkurang sebab adanya ahli waris lain.
Layaknya  pihak  suami,  yang  semestinya  memperoleh  bagian  ½,  namun  dengan adanya anak perempuan bagian hanya diberikan ¼. Seharusnya Ibu memperoleh sebesar 1/3, sebab adanya anak bagiannya dikurangi sebesar 1/6.

## 2. Hijab Hirman
Yakni  bentuk  penghalang  yang  menjadikan  pihak  ahli  waris  tidak  memperoleh sebagian  pun  dariharta  warisan  sebab  adanya  ahli  waris  yang  lainnya.  Contohnya,  satu orang cucu terhijab apabila mayat memiliki anak laki-laki. Ahli waris  yang dihalangiyang sifatnya menyeluruh antara lain :
a. Kakek, dihalangi oleh pihak ayah.
b. Nenek dari ibu dihalangi dari ibu.
c. Nenek dari ayah dihalangi dari adanya ayah serta ibu.
d. Cucu laki-laki dari laki-laki dihalangi adanya anak laki-laki.
e. Cucu  perempuan  dari  garis  laki-laki  dihalangi  adanya  anak  laki-laki  serta  anak perempuan dua orang maupun banyak.
f. Saudara sekandung dihalangi sebab adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, serta yah.
g. Saudara seayah (laki-laki / maupun perempuan) dihalangi oleh adanya saudara laki- laki kandung, cucu laki-laki, anak laki-laki, ayah, serta saudara sekandung perempuan dengan adanya anak maupun cucu perempuan.
h. Saudara seibu dihalangi adanya anak laki-laki serta anak perempuan, cucu, ayah serta kakek.
i. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dihalangi adanya cucu laki-laki, anak laki- laki, ayah maupun kakek, kemudian saudara sekandung yang memperoleh ashabah ma’al ghair .
j. Anak laki-laki saudara yang seayah dihalangi adanya anak atau cucu laki-laki serta ayah maupun kakek, saudara laki-laki sekandung maupun seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki yang sekandung, serta saudara perempuan sekandung atau seayah yang memperoleh ashabah ma’al ghair .
k. Paman sekandung dihalangi adanya anak laki-laki atau cucu, ayah maupun kakek, saudara laki-laki yang sekandung maupun seayah, kemudian anak laki-laki kemudian saudara  laki-laki  sekandung  ataupun  yang  seayah,  saudara  perempuan  yang sekandung atau seayah yang memperoleh ashabah ma’al ghair .
l. Paman  seayah  dihalangi  oleh  adanya  anak  maupun  cucu  laki-laki,  ayah  maupun kakek, saudara laki-laki sekandung atau yang seayah, anak laki-laki, saudara laki-laki yang sekandung atau yang seayah, saudara perempuan yang sekandung atau yang seayah yang memperoleh ashabah ma’al ghair , paman yang sekandung.
m. Anak laki-laki paman yang sekandung dihalangi adanya saudara laki-laki sekandung atau  seayah,  ayah  atau  kakek,  anak  atau  cucu  laki-laki,  kemudian  anak  laki-laki, kemudian  saudara  laki-laki  yang  sekandung  atau  juga  yang  seayah,  saudara
perempuan yang sekandung yang memperoleh ashabah ma’al ghair , paman yang sekandung atau juga yang seayah.
n. Anak laki-laki paman yang seayah dihalangi adanya ayah atau kakek, anak atau cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki yang sekandung, saudara perempuan yang sekandung yang mendapatkan ashabah ma’al ghair,  paman  yang  sekandung  atau  seayah,  anak  laki-laki  dari  paman  yang sekandung.

## Dampak Pengabaian Hukum Waris dalam Psikologis Keluarga
Praktik  pengabaian  terhadap  hukum  waris  yang  terjadi  dari  saudara  laki-laki  yang sekandung serta anak perempuan melalui konsep hibah pada masyarakat Desa Aek Loba Kec.  Aek  Kuasan  Kab.  Asahan.  Masyarakat  adat  termasuk  kelompok  masyarakat  hukum dengan adat batak sebagai mayoritas, dilihat dari pemahaman dan pengalaman hukumnya dibidang  kekeluargaan  secara  geneologis  khususnya  merupakan  masyarakat  yang menganut sistem patrilinear, yakni wujud masyarakat hukum adat dari garis keturunan dari laki-laki, oleh karenanya anak dari seorang ayah akan mewarisi marga ayahnya, dan secara hukum adat batak asalnya keseluruhan warisan diberikan untuk anak tertua yang laki-laki sementara anak perempuan tidak mendapat bagian dari warisan. Namun  saat masuknya Islam ke Indonesia, dan dianut oleh masyarakat ada tidak terkecuali dengan masyarakat di Kab. Asahan terjadilah harmonisasi hukum Islam dengan hukum adat, dimana hukum adat tetap  dipertahankan  dan  diamalkan  selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam. Sehingga kewarisan anak perempuan secara adat yang tidak memiliki hak warisan, berubah menjadi memiliki hak kewarisan sebagaimana telah diatur di dalam hukum Islam.
Status  sebagai  laki-laki,  baik  umumnya  dianggap  sebagai  pihak  yang  meneruskan tanggung jawab dari keluarganya dan wajib untuk memelihara orang tua serta saudara- saudaranya,  khususnya  mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  warisan  serta  untuk kehidupan adik-adiknya hingga mereka besar dan mempunyai rumah tangga serta mandiri dalam kekerabatan mereka. Sehingga dalam implikasi pemberian waris khususnya saat si mayit hanya mempunyai  anak perempuan, dalam hal ini saudara laki-laki mendapatkan hak waris  dari  harta  saudara  laki-lakinya  yang  meninggal  dunia,  dalam  praktik  tersebut  jika dikaitkan  dengan  hukum  Islam  (fikih  tradisional)  maka  praktik  tersebut  memiliki  aturan hukum yang berkesesuaian karena dalam hukum Islam (fikih tradisional) saudara laki-laki menempati  posisi ashabah.  Namun  dengan  berkembangnya  dinamika  hukum  waris  di tengah masyarakat khususnya terkait kedudukan paman ketika berhadapan dengan anak perempuan  tanpa  adanya  anak  laki-laki,  dianggap  bahwa  anak  perempuan  memiliki
kedudukan  setara  dengan  anak  laki-laki,  artinya  posisi  paman  akan  terhijab  ketika berhadapan dengan anak perempuan walaupun tanpa disertai anak laki-laki sebagaimana ketentuan  ini  sesuai  dengan  pendapat  hazairin  dan  berbagai  putusan  hakim  dalam menyelesaikan perkara tersebut.
Pada praktiknya dimasyarakat Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan saat  ini  dalam  praktik  pembagian  waris  disaat  saudara  laki-laki  pihak  ayah  berhadapan dengan  anak  perempuan  dengan  mengamalkan  fikih  tradisional  yang  menempatkan saudara  laki-laki  ayah  dalam  posisi  ashabah  maupun    dengan  pendapat  hazairin  yaitu saudara laki-laki dari pihak ayah yang terhalang atau terhijab oleh adanya anak perempuan, kedua pendapat tetap tersebut menyisakan perselisihan diantara keluarga sehingga produk hukum  keduanya  masih  dianggap  belum  menjawab  persoalan  hukum  oleh  masyarakat. Sehingga dengan keadaan demikian masyarakat Kab. Asahan khususnya di Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan memiliki kearifan lokal pada persoalan waris tersebut maka saudara laki- laki mendapatkan hak warisan tetapi bukan sebagai ashabah, saudara laki-laki mendapatkan warisan melalui pemberian hibah oleh anak perempuan.
Merujuk pada hasil wawancara yang dijalankan dengan bapak A. Kasim tokoh adat di Desa Aek Loba Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan, menjelaskan mengapa ketika terdapat orang yang wafat serta memiliki adanya ahli waris isteri dan anak permpuan tanpa adanya saudara laki-laki ayah, anak laki-laki, akan diberikan warisan tetapi tidak sebagai ashabah. Saudara laki-laki ayah akan diberikan harta warisan peninggalan saudara laki-lakinya yang meninggal melalui  pemberian  hibah  dari  anak  perempuan,  dengan  ukuran  yang  tidak  ditentukan besarannya. Beginilah penyelsaian persoalan kewarisan dalam kondisi tersebut di Desa Aek Loba  wilayah  Kec.  Aek  Kuasan  Kab.  Asahan  yang  sudah  kami  amalkan  bertahun-tahun sebagaimana penyelesaian dalam kasus ini dilakukan oleh orang tua kami dari terdahulu.
Merujuk pada hasil wawancara yang dijalankan dengan bapak M. Salim selaku tokoh agama di Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan bahwasannya peraturan yang terdapat dalam Desa  yakni  disaat saudara  laki-laki ayah  berhadapan dengan anak perempuan, dan saudara laki-laki ayah diberikan harta warisan melalui hibah merupakan ijtihad tokoh agama kita terdahulu, ijitihad tersebut sama dengan ijitihadnya pendapat yang menyampaikan  jika  anak  perempuan  dianggap  setara  dengan  anak  laki-laki  yang  dapat menjadi  penghalang  atau  hijab  dari  saudara  laki-laki  dari  pihak  ayah.  Karena  saat penyelesaian pembagian waris dengan menerapkan pendapat fikih waris atau hukum Islam sekarang (maksud dari informan adalah pendapat anak perempuan yang dapat menghijab saudara laki-laki dari pihak ayah), kedua belah pihak sama-sama tidak puas. Saudara laki- laki tidak menerima jika dirinya tidak diberikan warisan dari peninggalan saudara laki-lakinya
yang wafat serta anak perempuan juga tidak dapat menerima sauadara laki-laki dari pihak ayah menerima harta warisan yang jumlahnya cukup besar jika diposisikan sebagai ashabah. Sehingga  orang  tua  kita  dahulu  bersama  tokoh-tokoh  agama  dalam  menyelesaikan persoalan  ini,  saudara  laki-laki  dari  pihak  ayah  tetap  diberikan  hak  waris  namun  tidak sebagai ashabah, ia menerima harta waris melalui jalan hibah. Walaupun disebut dengan hibah,  secara  praktiknya  anak  perempuan  tersebut  sudah  menjadi  keharusan  dalam memberikan harta warisan kepada saudara laki-laki dari pihak ayahnya.
Hal yang sama juga dijelaskan oleh Rohimah masyarakat sekaligus sebagai sampel anak perempuan yang memberikan harta warisan melalui hibah kepada asaudara laki-laki pihak ayah di Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan, dia mengatakan untuk menyerahkan sebagian dari warisan untuk pihak saudara laki-laki ayahnya agar hubungan kekeluargaan  tetap  terjadi  dan  silaturrahmi  tetap  terjalin,  dan  hingga  kini  dirinya  masih mempunyai hubungan yang harmonis dan baik dengan saudara laki-laki dari pihak ayahnya.
Begitu  juga  pendapat  Marzuki  Desa  Aek  Loba  Kec.  Aek  Kuasan  Kab.  Asahan,  saat posisinya  sebagai saudara  laki-laki  dari  saudara  laki-lakinya yang meninggal dunia yang meninggalkan anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, dirinya mengaku mendapatkan perolehan warisan dari saudara laki-lakinya yang meninggal dunia, dirinya tidak mengetahui berapa persen besaran yang ia terima dari jumlah keseluruhan harta warisan saudara laki- laki, dan menurutnya pemberian tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada dirinya sebagai  saudara  laki-laki  dari  keluarga  saudara  laki-lakinya  yang  meninggal  dunia. Walaupun saat pembagian kita memanggil tokoh agama agar pembagian sesuai dengan ketentuan  agama  dirinya  masih  ingat,  di  awal  dijelaskan  bagian  saya  saat  itu  bisa mendapatkan  lebih  besar  namun  karena  budaya  dan  tradisi  kita  yang  tidak  yang  telah berubah dan peran saya juga sebagai wali nantinya tidak maksimal dan saya menyadari itu, maka  saya  memperoleh  bagian  warisan  yang  diberikan  oleh  anak  perempuan  atau keponakan saya tersebut. Dan bagi saya itu sudah cukup karena pemberian tersebut saya anggap sebagai tanda bahwa keberadaan saya sebagai saudara laki-laki dari ayahnya masih dianggap atau diakui.
Penjelasan  dari  berbagai  informan  di  atas,  bahwa  pada  proses  pembagian  harta warisan pada penduduk Desa Aek Loba wilayah Kec. Aek Kuasan Kab. Asahan disaat saudara laki-laki  pihak  ayah  berhadapan  dengan  anak  perempuan,  maka  saudara  laki-laki  yang seayah, diposisikan sebagai ahli waris hanya saja menerima harta warisan melalui jalan hibah dari anak perempuan si mayit dengan jumlah besaran yang tidak diatur ketentuannya.
Walaupun M. Salim menjelaskan dalam persoalan pembagian kewarisan antara ahli waris anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki saat berhadapan dengan saudara laki-
laki ayah, juga terdapat praktik sebagaimana ketentuan fikih waris tradisional, yaitu saudara laki-laki seayah mendapatkan ashabah terjadi walaupun tidak dominan. Dan saat saudara laki-laki pihak ayah diberi ashabah pada kebiasaan disini, saudara laki-laki tersebut biasanya yang tinggal satu domisili dengan keluarga si mayit, hal ini bertujuan agar saudara laki-lai ayah  secara  keseharian  dapat  melihat  kondisi  kehidupan  anak  perempuan  dari  anak saudaranya.  Kemudian  dengan  persyaratan  dari  harta ashabah  yang  diterima  akan dipergunakan  jika  suatu  saat  anak  perempuan  si  mayit  membutuhkan  bantuan  secara ekonomi, jika ternyata dikemudian hari kehidupan dari keluarga anak perempuan si mayit dalam  keadaan  berkecukupan,  sampai  ia  menikah.  Maka  harta ashabah  yang  diterima saudara laki-laki ayah di ikhlaskan untuk dinikmatinya. Persetujuan syarat tersebut biasanya hanya diucapkan secara lisan saja disaksikan oleh tokoh agama dan pemuka masyarakat disini, dan jika suatu saat saudara laki-laki ayah tidak menepati janjinya, saudara laki-laki ayah tersebut akan memperoleh sanksi sosial, sanksi sosial misalnya jika membuat pesta ataupun acara lain yang membutuhkan masyarakat, maka masyarakat disini akan enggan untuk  hadir  ataupun  menolongnya.  Inilah  merupakan  praktik  hukum  yang  hidup  dan dilakukan masyarakat disini terkait persoalan tersebut saat ini.
Merujuk pada hasil proses pembagian diatas tidak berlandaskan pada hukum Islam sebab  bagian  saudara  laki-laki  si  mayit  dengan  anak  perempuan  si  mayit,  berbanding terbalik  dengan  ketentuan  pembagian  harta  warisan  menurut  fiqh  fara’idh.  Seharusnya dalam pembagian tersebut saudara laki-laki si mayit mendapat 1/6 dari harta warisan dan juga ‘ash abah  jika  terdapat  sisa  dari  pembagian  warisan  tersebut.  Merujuk  pada  hasil analisis, dapat diketahui bahwa hukum dalam pembagian yang masih dijalankan secara adat yang diyakini oleh banyak anggota masyarakat Desa Aek Loba dinilai menjadi bagian dari hukum yang masih menyimpang dari syari’at Islam serta dilarang untuk dijalankan. Sebab dengan alasan mudharatnya lebih tinggi daripada manfaatnya. Pembagian waris diputuskan oleh seorang anak perempuan si mayit dan pembagian berdasarkan tanggungjawab / jasa yakni menjadi ebiasaan yang salah dan agar tidak ditemukan adanya sengketa di kemudian hari.
Hukum kewarisan yang masih menjadi keyakinan oleh sejumlah warga Desa Aek Loba dinilai sebagai hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab diberlakukan secara turun temurun serta tidak dijalankan secara musyawarah dari seluruh ahli waris. Maka dari itu, masih dibutuhkan pendidikan agama di Desa Aek Loba untuk mengajarkan hal yang benar terkait urusan pembagian harta warisan yang berlandaskan ajaran dan syari’at hukum Islam.
Ketentuan fikih mawaris dengan pemberian ashabah (sisa harta) kepada saudara laki-
laki ayah apabila mayit tidak meninggalkan anak perempuan, merupakan sebagai upaya agar  terjamin  dan  terlaksananya  kehidupan  dari  seorang  anak  yang  ayahnya  meninggal dunia  dalam  budaya  bangsa  arab.  Karena  bangsa  arab  tidak  mengenal  hukum  bahwa perempuan  yang  saat  berstatus  janda    sebagai  orang  yang  mempunyai  rasa  tanggung jawab terhadap permasalahan atau urusan rumah tangga yang dimilikinya. Dengan tradisi bangsa arab tersebut, maka disaat suami meninggal dunia, maka perempuan yang berstatus janda  ia  masih  berada  dibawah  perlindungan  keluarga  suaminya  demikian  juga  anak- anaknya, sampai ia menikah kembali dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Tradisi tersebut sebagaimana yang terjadi dengan Nabi Muhammad Saw, saat ayahnya meninggal dunia,  dimana  ibunya  dan  dirinya  tetap  berada  dibawah  perlindungan  dari  keluarga ayahnya. Sehingga kakek dan saudara laki-laki dari pihak ayah sangat berperan sebagai wali disaat terdapat salah keluarga dari saudaranya yang telah meninggal dunia.
Tradisi bangsa arab bahwa saudara laki-laki dari ayah yang memiliki peran yang sangat kuat  saat  saudara  laki-lakinya  wafat  dengan  masih  mempunyai  adanya  ahli  waris  anak perempuan dan tidak adanya anak  laki-laki, bukan hanya sebagai wali nikah saja, tetapi sebagai penanggung jawab terhadap pendidikan, dan kehidupan yang layak. Maka secara hukum  adillah  menempatkan ashabah  kepada  saudara  laki-laki  ayah  dan  memberikan sebagian  harta  yang  ditinggalkan  guna  untuk  membantunya  dalam  menjalankan kewajibannnya untuk menjaga, merawat dan membesarkan anak perempuan yang orang tuanya telah meninggal dunia.
Namun lain halnya jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, tepatnya di Desa Aek Loba wilayah Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan ketika ayah meninggal (mayit) dengan hanya mempunyai anak perempuan namun tidak mempunyai anak laki-laki secara fara’idh maka saudara laki -laki ayah mendapat hak atas warisan dari harta saudara laki-laki nya. Namun, praktiknya di masyarakat jika fara’idh ditetapkan maka akan terj adi keributan atau perselisihan karena pihak istri dan anak perempuan tidak rela harta diberikan kepada uwak bahkan jika sesuai dengan fara’idh bagian uwak tergolong dalam jumlah yang besar yang seharusnya mendapat bagian 1/6 dan ditambah ‘ashabah ketika terdapat sisa harta hanya mendapatkan Hibah atau pemberian Cuma-Cuma dari anak perempuan berdasarkan kepatutan. Maka untuk menghindari perselisihan di keluarga si mayit maka sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat uwak diberikan harta warisan melalui konsep hibah tidak secara  fiqh  fara’idh.  Hal  ini  dianggap  baik  dalam  masyarakat,  walaupun  bertentangan dengan konsep fara’idh fiqh syafi’i. Proses penyelesaian perkara waris melalui konsep hibah dilaksanakan  secara  kekeluargaan  dan  disaksikan  oleh  tokoh  agama,  Kepala  Desa  dan kerabat. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut mengadakan musyawarah dengan keseluruhan
yang menjadi ahli waris, dan pembagian dijalankan lagi berdasarkan hasil kesepakatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  terdahulu  dapat  dikemukakan  beberapa  kesimpulan  peneliti bahwasanya  praktik  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Desa  Aek  Loba  Kec.  Aek Kuasan  Kab.  Asahan  disaat  saudara  laki-laki  pihak  ayah  yang  berhadapan  dengan  anak perempuan, maka saudara laki-laki dari pihak ayah diposisikan sebagai ahli waris tidak terhijab dan tidak menempati posisi sebagai ashabah. Saudara laki-laki dari pihak ayah menerima harta warisan melalui jalan hibah dari anak perempuan si mayit dengan jumlah besaran yang tidak diatur ketentuannya. Argumentasi hukum terkait pemahaman dan pengalaman dalam praktik penyelesaian  harta  warisan  antara  anak  perempuan  dan  saudara  laki-laki  dari  pihak  ayah merupakan  ijtihad  yang  berdasarkan  pada  nilai  keadilan  dan  kemaslahatan  sebagai  upaya dalam  menjaga  hubungan  kekeluargaan  antara  keduanya  (antara  anak  perempuan  dan saudara laki-laki dari pihak ayah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Beni Saebani, Fiqh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009
Ali, Muhammad Ash-Shabuni , al-Mawarits fi asy- Syari’atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)
Baidlawi,  Ketentuan  Hak  Waris  Saudara dalam  Konteks  Hukum  Islam‛,  dan Rahmat  Syafe’i,  ‚Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Kewarisan Saudara denga n Anak Perempuan‛, Mimbar Hukum 44 (1999)
Damis,  Harijah. Memahami  Pembagian  Harta  warisan  Secara  Damai,  Cet.I,  (Jakarta:  MT.Al-Itqon, 2013)
Hasby, Muhammad Ash-Shiddieqy, Fiqih Mawaris, (Semarang: PT Pusaka Rizki Putra, 1999)
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al- qur’an dan Hadits, (Jakarta, Tinta Mas, 1982) I, Doi, Rahman. Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002).
K. Suhrawardi Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika. 1995) Kulsum, Umi. Risalah Fiqih Wanita (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007).
Muhammad bin Idris al- Syafi’i, al-Umm, (Mesir: Dar al- Syu’bi, Juz IV, t,t Ringkasan Kitab al-Umm (terj), Muhammad Yasir Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993).
Sabiq, Sayyid. Fiqh al- Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981, Jilid III).
Thalib, Sajuti. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).