## IMPLEMENTASI PERANAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  (STUDI DI KANTOR NOTARIS DESY ERINA, S.H., M.Kn.)
Oleh:
Putu Pran Sanjana 1 , I Nyoman Surata 2 , I Komang Kawi Arta 3 (prans.sanjaya@gmail.com) (nyoman. surata@unipas.ac.id) (kawi.arta22@gmail.com)
Abstrak :  Notaris  merupakan  pihak  pelapor  dalam  pencegahan  tindak  pidana pencucian  uang,  karena  itu  wajib  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa. Penelitian  ini  meneliti  implementasi  peranan  notaris  dalam  pencegahan  tindak pidana  pencucian  uang  pada  Kantor  Notaris  Desy  Erina,  S.H.,  M.Kn.,  kendala- kendala  yang  dihadapi  dan  upaya  mengatasinya.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Data  bersumber  dari kepustakaan  dan  lapangan,  berupa  data  sekunder  dan  primer.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Implementasi  peranan  notaris  dalam  pencegahan  tindak  pidana pencucian  uang  pada  Kantor  Notaris  Desy  Erina,  S.H.,  M.Kn.  berjalan  dengan baik, dalam hal ini notaris sebagai pihak pelapor,  menerapkan prinsip  mengenali pengguna  jasa.    Kendala-Kendala    yang  dihadapi:  masih  adanya  perbedaan pandangan  di  antara  para  notaris  mengenai  Pasal  2    Ayat  (3)  dan  ayat  (4) Permenkumham    Nomor  9  Tahun  2017  ,  pada  umumnya  pengguna  jasa berkeberatan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  sumber  dana.  Upaya mengatasi  kendala-kendala:  melakukan  konsultasi  dengan  berbagai  pihak, memberikan  penjelasan  yang  mudah  dipahami  oleh  pengguna  jasa,  notaris menyelenggarakan,  mengikuti,  atau  mengikutsertakan  pegawai  dalam  sosialisasi, pelatihan,  atau  forum  diskusi  yang  berkesinambungan,  melakukan  prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru.
Kata Kunci: Implementasi, Notaris, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

## PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah: “Melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dan  keadilan  sosial”.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  segenap  bangsa  dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bagi negara.
Tujuan  hukum  di  Indonesia  harus  sejalan  dengan  tujuan  bernegara  tersebut, menciptakan  kesejahteraan,  dan  keadilan.  Kesejahteraan  dan  keadilan  hanya mungkin  diwujudkan jika ketertiban di masyarakat terjaga. Ketiga hal inilah yang umumnya  dianggap  sebagai  tujuan  hukum.    Profesi  yang  berhubungan  langsung dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan adalah profesi hukum  wajar  jika  banyak  kalangan  menganggap  profesi  hukum  sebagai  profesi mulia.
Secara historis pada  zaman Romawi, ada para bangsawan yang tampil dengan orasi  dan  pledoinya  membela  orang-orang  miskin  dan  buta  hukum  yang menghadapi  masalah  hukum,  yang  disebut preator . Preator ini  merupaan  kaum bangsawan  yang  sebenarnya  punya  status  sosial  yang  tinggi  namun  menaruh perhatian    pada  rakyat  kecil. Preator membela  semata-mata  karena  panggilan nurani  dan  rasa  tanggung  jawab  terhadap  nasib  orang  yang  lemah  di  hadapan penguasa.    Profesi  hukum  yang  awalnya  bernama preator ini  amat  dihargai,  dan dimuliakan orang sehingga dinamakan officium nobilium atau profesi  yang mulia Boris  Tambupolon,  “Mengingat  Kembali  Tujuan  dan  Perjuangan  Muliamu, Advokat”,  melalui https://www.hukumonline.com .,  diakses  tanggal  23  Desember 2023).
Notaris  merupakan  bagian  dari  profesi  hukum,  profesi  yang  mulia  karena tugas  dan  wewenangnya  berhubungan  langsung  dengan  tujuan  hukum  untuk menciptakan  ketertiban,  kemanfaatan,  dan  juga  keadilan.  Penjelasan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  dalam penelitian  ini  disebut  UU  No.  2  Tahun  2014)  menyatakan    bahwa  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  menuntut,  antara  lain,  bahwa  lalu  lintas hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  memerlukan  adanya  alat  bukti  yang menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subjek  hukum dalam  masyarakat.  Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh
mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat.  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  sejauh  pembuatan  akta  otentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat umum  lainnya.  Pembuatan  akta  otentik  ada  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan hukum.
Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau  oleh  yang  berkepentingan,  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta autentik.  Sebagai  pejabat  umum  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan  pekerjaannya  secara  professional,  bermoral  dengan  motivasi  dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis (Budi Untung, 2015: 39).
Profesi  Notaris  timbul  karena  adanya  kebutuhan  masyarakat  di  dalam mengatur  pergaulan  hidup  sesama  individu  yang  membutuhkan  suatu  alat  bukti mengenai  hubungan  keperdataannya.  Oleh  karenanya  kekuasaan  umum berdasarkan  perundang-undangan  memberikan  tugas  kepada  notaris  utnuk membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik (Wiratni Ahmadi, 2000: 1).
Notaris  dan  produk  aktanya  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  negara  untuk menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  anggota  masyarakat. Mengingat  dalam  wilayah  hukum  privat/perdata,  negara  menempatkan  notaris sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  pembuatan  akta  otentik,  untuk kepentingan pembuktian alat/bukti (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013: 2.)
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh pemerintah.  Notaris  bekerja  untuk  kepentingan  negara,  namun  notaris  bukanlah pegawai, sebab notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, tetapi berupa honorarium dari  klien  (Habib  Adjie,  2014:  108). Notaris  berperan  memberi  pelayanan  kepada masyarakat,  peranan  notaris  demikian  penting,  karena  berdasarkan  kewenangan yang  dimiliki,  notaris  merupakan  pejabat  umum  satu-satunya  yang  berwenang
untuk  membuat  akta  autentik.  Pasal  15  ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2014 menyatakan:
Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Sebagai  pejabat  umum    notaris  berwenang  membuat  akta  otentik,    dengan kewenangannya  tersebut  notaris  dibebani  tanggung  jawab  dalam  membuat  akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat  umum meliputi tanggung jawab profesi notaris berhubungan dengan akta, antara lain (Kunni Afifah, 2017: 151):
1. Tanggung  jawab  notaris  secara  perdata  atas  akta  yang  dibuatnya.Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya.
Masyarakat  Indonesia sudah tidak asing  lagi mengenai  istilah money laundry (pencucian  uang).  Secara  umum,  tindakan  pencucian  uang  dipahami  masyarakat sebagai  cara  yang  dilakukan  untuk  membersihkan  uang  panas  atau  uang  kotor. Uang “kotor” yang di istilahkan dirty money , dapat berupa uang yang berasal dari tindak  pidana  seperti  korupsi,  penyelundupan,  penjualan  obat-obat  terlarang, penyuapan,  dan  tindak  pidana  lainnya  ( predicate  crime )  (Yonathan  Sebastian Laowo, 2022: 72).
Tindak pidana pencucian uang merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa)  sehingga  diperlukan  penanggulangan  yang  bersifat  luar  biasa ( extraordinary enforcement ) dan tindakan-tindakan luar biasa pula ( extraordinary measures ).  Penanggulangan  yang  bersifat  luar  biasa  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  UU  No.  8  Tahun  2010)    membolehkan penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tanpa  terlebih dahulu  membuktikan  tindak  pidana  asalnya  merupakan  perwujudan  dalam penanggulangan yang luar biasa Yonathan Sebastian Laowo, 2022: 73).
Tindak  Pidana  Pencucian  uang  merupakan  kejahatan  yang  mempunyai  ciri khas  yakni,  kejahatan  ini  bukan  merupakan  kejahatan  tunggal  akan  tetapi merupakan  kejahatan  ganda.  Kejahatan  ini  ditandai  dengan  bentuk  pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan  kejahatan  utamanya  atau  kejahatan  asalnya  disebut  sebagai predicate offense atau core  crime atau  ada  negara  yang  merumuskannya  sebagai unlawful actifity yaitu  kejahatan  asal  yang  menghasilkan  uang  yang  kemudian  dilakukan proses pencucian (Hasanal Mulkan, 2022: 27).
Berkaitan  dengan  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang,  informasi  tentang  dugaan  adanya  tindak  pidana  pencucian  uang kepada petugas, dalam hal ini petugas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK)    yang  merupakan    lembaga  independen  yang  dibentuk  dalam  rangka mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang,  sangat  penting.  Ada pihak-pihak yang diwajibkan untuk memberi laporan kepada PPATK, pihak-pihak ini  disebut  pelapor.  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2021  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak Pelapor  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  PP  No.  43  Tahun  2015)  menyatakan: “Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK”.
Pasal 2 PP No. 43 Tahun 2015  menyatakan:
(1) Pihak Pelapor meliputi:
a. penyedia jasa keuangan:
1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan  berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang.
(2) Pihak  Pelapor  penyedia  jasa  keuangan  selain  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup juga:
a. perusahaan modal ventura;
b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
c. lembaga keuangan mikro;
d. lembaga pembiayaan ekspor;
e. penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi;
f. penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi; dan
g. penyelenggara  layanan  Transaksi  Keuangan  berbasis  teknologi informasi
Selain  pihak-pihak  pelapor  tersebut,  notaris  juga  merupakan  pihak  pelapor, yang  wajib  melaporkan  indikasi  adanya  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hal  ini dinyatakan dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015, yang menyatakan:
Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:
a. advokat;
b. notaris;
c. pejabat pembuat akta tanah;
d. akuntan;
e. akuntan publik; dan
f. perencana keuangan.
Kewajiban  notaris  untuk  menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pengguna  Jasa  Bagi  Notaris  (selanjutnya  disebut  Permenkumham    Nomor  9 Tahun 2017). Pasal 2 menyatakan:
(1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
(2) Prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) paling sedikit memuat:
a. identifikasi Pengguna Jasa;
b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
(3) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  berlaku  bagi  Notaris  dalam  memberikan  jasa  berupa mempersiapkan  dan  melakukan  transaksi  untuk  kepentingan  atau  untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengelolaan  terhadap  uang,  efek,  dan/atau  produk  jasa  keuangan lainnya;
c. pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening  deposito, dan/atau rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
(4) Kewajiban  menerapkan  prinsip  mengenali  Pengguna  Jasa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat:
a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang  asing  yang  nilainya  paling  sedikit  atau  setara  dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. terdapat  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  yang  terkait  tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
d. Notaris  meragukan  kebenaran  informasi  yang  dilaporkan  Pengguna Jasa.
Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  implementasi  peranan  notaris  dalam  pencegahan  tindak  pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.?
2. Apa kendala-kendala  dalam   implementasi peranan notaris untuk mencegah
tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.?
3. Apa  upaya  mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi peranan notaris untuk mencegah  tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yang  bersifat  deskriptif yang  menggambarkan  pelaksanaan  norma  hukum  mengenai  kenotariatan. Penelitian  ini  meneliti  peranan  notaris  sebagai  pihak  pelapor  dalam  pencegahan tindak pidana pencucian uang.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Notaris  Desy  Erina,  S.H.,  M.Kn., Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  kesesuaiannya  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian  juga  dilakukan  pada  Majelis  Pengawas Daerah  Notaris  (MPDN)  Kabupaten  Buleleng,  yang  merupakan  lembaga  yang memeiliki  tugas  dan  fungsi  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  notaris  yang ada  di  Kabupaten  Buleleng  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris maupun Kode Etik Notaris.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.
Data  sekunder  di  bidang  hukum,  dibedakan  lagi  menjadi  3  (tiga)  jenis berdasarkan  kekuatan  mengikatnya  yaitu;  Pertama  Bahan  hukum  Primer  yaitu aturan  tertulis  yang  ditegakkan  oleh  negara,  semua  itu  dapat  ditemukan  dalam putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  Undang-undang  yang ditetapkan  oleh  parlemen,  dan  keputusan  agen-agen  administrasi  (I  Made  Pasek Diantha, 2016: 142).
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, bahan pustaka  yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
b. Teknik  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara bebas  terpimpin  yang  merupakan  kombinasi  antara  wawancara  bebas  dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis- garis  besar  yang  akan  dipertanyakan  kepada  responden/informan  secara tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya  jawab  terjadi  pengembangan- pengembangan  pertanyaan  yang  masih  ada  kaitannya  dengan  permasalahan yang  diteliti.  Teknik  wawancara  bebas  terpimpin,  memungkinkan  diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal,    2018:  110).  Wawancara merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  keterangan  secara  lisan guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan  Ashofa,  2013:  95) . Wawancara direncanakan  dilakukan  dengan  informan  dari  Kantor  Notaris  Notaris  Desy Erina,  S.H.,  M.Kn.,  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  (MPDN) Kabupaten Buleleng.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif.  Analisis  data kualitatif  diterapkan  dalam  suatu  penelitian  yang  sifatnya  eksploratif  dan deskriptif.  Dalam  hal  ini,  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  naturalistik  yang terdiri  atas  kata-kata  yang  tidak  diolah  menjadi  angka-angka,  data  sukar  diukur dengan  angka,  hubungan  antar  variabel  tidak  jelas,  sampel  lebih  bersifat non- probabilitas ,  dan  pengumpulan  data  menggunakan  pedoman  wawancara  dan observasi (Burhan Ashofa, 2013: 27).
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam  pola, kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian (Moleong, L., 2017: 103). Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya  sehingga  semuanya  selalu  dikembalikan  langsung  pada  data  yang diperoleh, sehingga ditarik simpulan sesuai dengan penelitian yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Peranan  Notaris  dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana Pencucian Uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn
Di  Kabupaten  Buleleng  keberadaan  notaris  dan  PPAT  banyak  diperlukan berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Hal ini karena  tanah merupakan  salah  satu  modal  pokok  bagi  bangsa  Indonesia  dan  suatu  unsur  yang utama  dalam  pembangunan  menuju  terbentuknya  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (Mariadi,  Ni  Ny.,  2017:  52).  Tidak  mengherankan  jika  nilai  tanah selalu  mengalami  kemajuan  Tanah  telah  menjadi    komoditas  ekonomi,  dijadikan objek  transaksi,  baik  yang  dikehendaki  menjadi  tempat  hunian,  maupun  menjadi lahan  akomodasi  pariwisata  seperti  tempat  rekreasi, villa ,  hotel,  sebagai  fungsi tanah  dari social  asset menjadi capital  asset .    Tanah  juga  digunakan  untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti swalayan dan yang lain, yang pada dasarnya menjadi status simbol kemajuan masyarakat (Surata, Gede, 2020: 2).
Untuk  melakukan  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang,  notaris  sebagai  pihak  pelapor    wajib  menerapkan  prinsip  mengenali pengguna jasa sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  sehingga dengan demikian, notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  wajib  menerapkan  prinsip mengenali pengguna jasa notaris (PMPJN).
Kontribusi  notaris  sebagai  pihak  pelapor  dalam  mencegah  tindak  pidana pencucian uang, dengan menerapkan prinsip  mengenali pengguna jasa, dilakukan dengan:
1. Pengisian form customer due diligence (CDD), jika transaksi yang dilakukan oleh  pengguna  jasa  termasuk  berisiko  rendah  dan  pengisian  form enhanced due  diligence (EDD),  jika  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pengguna  jasa termasuk berisiko sedang atau tinggi.
2. Penyampaian  transaksi  keuangan  mencurigakan  melalui  aplikasi goAML . Aplikasi goAML merupakan  sistem  informasi  yang  secara  khusus
dikembangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime untuk lembaga intelijen keuangan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Jika  notaris  menemukan  adanya  transaksi  keuangan  mencurigakan,  maka wajib melakukan menyampaikan kepada Pusat  Pelaporan dan  Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK)  melalui  aplikasi goAML .  Kewajiban  profesi  notaris melaporkan  transaksi  yang  mencurigakan  kepada  PPATK,  lebih  lanjut  diatur dalam  Peraturan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor  3 Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Profesi.
Penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  (PMPJ)  dilakukan  notaris  dalam hal:
1. memberikan  jasa  berupa  mempersiapkan  dan  melakukan  transaksi  untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai:
a. Pembelian dan penjualan properti;
b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
2. penerapan PMPJ dilakukan pada saat:
a. melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing  yang  nilainya  paling  sedikit  atau  setara  dengan  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. Terdapat  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  yang  terkait  tindak  pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
Pemberian  jasa  di  luar  hal-hal  tersebut,  tidak  disertai  dengan  penerapan  prinsip mengenal pengguna jasa.
Penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  (PMPJ)  secara  singkat  sebagai berikut:
1. Notaris menerima pengguna jasa, dan melakukan identifikasi jasa notaris yang diminta oleh pengguna jasa.
2. Apabila jasa yang diminta di luar apa yang diatur Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Permenkumham  Nomor 9 Tahun 2017, transaksi dilanjutkan tanpa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ).
3. Apabila jasa yang diminta termasuk  apa yang dimaksud  Pasal  2  ayat  (3) dan ayat  (4)  Permenkumham    Nomor  9  Tahun  2017,  notaris  mengkomunikasikan penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  (PMPJ)  dengan  pengguna  jasa. Jika pengguna jasa tidak setuju notaris melakukan  pemutusan hubungan kerja dan melaporkan hal tersebut kepada PPATK melalui aplikasi go AML. Apabila pengguna  saja  setuju,  notaris  melakukan  analisis  resiko  pengguna  jasa  untuk menentukan termasuk berisiko rendah, berisiko sedang, atau berisiko tinggi.
4. Jika  transaksi  pengguna  jasa  termasuk  berisiko  rendah,  notaris  melakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) sederhana, sesuai Pasal 16 Permenkumham  Nomor 9 Tahun 2017. Jika transaksi pengguna jasa termasuk berisiko sedang, notaris melakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ)  sesuai  Pasal  7  Permenkumham    Nomor  9  Tahun  2017.  Jika  transaksi pengguna  jasa  termasuk  berisiko  tinggi,  notaris  melakukan  penerapan  prinsip mengenali  pengguna  jasa  (PMPJ)  mendalam,  sesuai  Pasal  17  Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.
5. Setelah  itu,  notaris  melakukan  identifikasi  dan  verifikasi,  yang  dilanjutkan dengan  melakukan  pemantauan  atas  transaksi  yang  dilakukan.  Jika  notaris meragukan  kebenaran  informasi  yang  diberikan  oleh  pengguna  jasa,  notaris menyampaikan  sebagai  transaksi  keuangan  yang  meragukan  kepada  PPATK melalui aplikasi goAML .
Jika  terhadap  calon  pengguna  jasa/yang  mewakili  pengguna  jasa  dan  atau pemilik  manfaat  ( beneficial  owner )  termasuk  dalam  tingkat  risiko  rendah  maka dapat menerapkan prinsip PMPJ sederhana dengan langkah sebagai berikut:
1. Untuk  calon  pengguna  jasa/  yang  mewakili  pengguna  jasa  dan/  atau  pemilik manfaat ( beneficial owner ) berupa Orang Perseorangan, Petugas meminta:
a. Mengisi  formulir  CDD  yang  sekurang  kurangnya  memuat  Informasi berupa  nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir  dan  nomor  identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dan alamat kedudukan.
b. Dokumen  Pendukung  berupa  Dokumen  yang  memuat  informasi sebagaimana dimaksud di atas.
2. Untuk  calon  pengguna  jasa/  yang  mewakili  pengguna  jasa  dan/  atau  pemilik manfaat (beneficial owner ) berupa korporasi, petugas meminta:
a. Mengisi  formulir  CDD  yang  sekurang  kurangnya  memuat  Informasi berupa nama korporasi, alamat kedudukan korporasi, identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
b. Dokumen  pendukung  berupa  dokumen  yang  memuat  informasi sebagaimana dimaksud di atas.
3. Untuk  calon  pengguna  jasa/  yang  mewakili  pengguna  jasa  dan/  atau  pemilik manfaat  ( beneficial  owner )  berupa  perikatan  lain  ( legal  arrangements ),
Petugas meminta:
a. Mengisi  formulir  CDD  yang  sekurang  kurangnya  memuat  Informasi berupa:  jenis  perikatan  lainnya  ( Legal  Arrangements ),  alamat  pihak  yang melakukan pengelolaan harta kekayaan, dan identitas pihak yang ditunjuk mempunyai  wewenang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  pemilik  harta kekayaan.
b. Dokumen  pendukung  berupa  dokumen  yang  memuat  informasi sebagaimana dimaksud di atas.
4. Melakukan verifikasi  terhadap identitas calon  pengguna jasa dengan meneliti kesesuaian  informasi  dan  dokumen  yang  disampaikan  dengan  pertemuan langsung, antara lain sebagai berikut:
a. Memperhatikan  masa  berlaku  dan  instansi  yang  yang  berwenang  yang mengeluarkan bukti identitas calon pengguna jasa;
b. mencocokan tanda tangan calon pengguna Jasa pada formulir CDD dengan tanda tangan yang terdapat pada dokumen identitas;
c. Mencocokan  kesesuaian  wajah  calon  pengguna  jasa/yang  mewakili pengguna  jasa  dengan  foto  yang  terdapat  pada  dokumen  identitas;  dan sebagainya.
5. Apabila terdapat keraguan pada dokumen identitas yang diberikan maka agar dimintakan dokumen identitas lainnya untuk dilakukan pengecekan silang.
6. Memastikan  bahwa  calon  pengguna  jasa/yang  mewakili  pengguna  jasa  dan/ atau  pemilik  manfaat  ( beneficial  owner )  tidak  memiliki  rekam  jejak  negatif dengan  melakukan  verifikasi  identitas  calon  pengguna  jasa/  yang  mewakili pengguna  jasa  menggunakan database negara  berisiko  tinggi  daftar  terduga teroris  dan  organisasi  teroris,  dan  daftar targeted  financial  sanction lainnya yang  dipublikasikan  oleh  pemerintah  atau  organisasi  internasional.  Apabila terdapat  kesamaan  maka  wajib  dilaporkan  ke  pimpinan  kantor/pejabat  yang ditunjuk  untuk  dilakukan  pelaporan  ke  PPATK  sebagai  transaksi  keuangan mencurigakan.
7. Apabila  berdasarkan  identifikasi  calon  pengguna  jasa/yang  mewakili pengguna  jasa  dan  pemilik  manfaat  ( beneficial  owner )  memenuhi  kriteria berisiko  tinggi  (termasuk politically  exposed  person /PEP  atau  berasal  dari negara berisiko tinggi), maka wajib dilakukan identifikasi lebih mendalam.
8. Identifikasi  lebih  mendalam  dilakukan  dengan  meminta  tambahan  informasi mengenai  sumber  dana,  sumber  kekayaan,  tujuan  transaksi,  dan  tujuan hubungan  usaha  dengan  pihak  yang  terkait  pengguna  jasa,  setiap  orang  yang bewenang  mewakili  pengguna  jasa  dan/  atau  pemilik  manfaat  ( beneficial owner )  dan  melakukan  verifikasi  yang  didasarkan  pada  kebenaran  informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait.
Dalam  hal  terdapat  pengguna  jasa  atau  pemilik  manfaat  ( beneficial  owner ) yang  memiliki  tingkat  risiko  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  atau pendanaan  terorisme  tergolong  berisiko  tinggi  yaitu  merupakan  PEP  dan/atau bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke negara yang berisiko tinggi, notaris wajib melakukan identifikasi lebih mendalam, meliputi:
1. Meminta  tambahan  informasi  mengenai  pengguna  jasa  dan  pemilik  manfaat ( beneficial owner ) dan melakukan verifikasi yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait.
2. Meminta  tambahan  informasi  mengenai  sumber  dana,  sumber  kekayaan, tujuan  transaksi,  dan  tujuan  hubungan  usaha  dengan  pihak  yang  terkait Pengguna  Jasa  dan  Pemilik  Manfaat  (Beneficial  Owner)  dan  melakukan verifikasi  yang  didasarkan  pada  kebenaran  informasi,  kebenaran  sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait.
3. Pengawasan lebih lanjut atas hubungan usaha melalui peningkatan jumlah dan frekuensi  pengawasan  dan  pemilihan  pola  transaksi  yang  memerlukan penelaahan lebih lanjut.
Notaris  setelah  notaris  melakukan  indentifikasi  dan  verifikasi,  dilakukan pemantauan.  Notaris  wajib  melakukan  pemantauan  terhadap  transaksi  pengguna jasa  atau  yang  mewakili.  pemantauan  transaksi  pengguna  jasa  sebagaimana termasuk untuk meneliti kesesuaian antara transaksi pengguna jasa dengan profil pengguna  jasa,  jenis  usaha  pengguna  jasa,  tingkat  risiko  pengguna  jasa,  dan sumber  dana.  Prosedur  pemantauan  transaksi  pengguna  jasa  dilakukan  dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Petugas  pemantauan  melakukan  penelitian  terhadap  transaksi  apakah  sesuai dengan  profil  pengguna  jasa,  jenis  usaha  pengguna  jasa,  tingkat  risiko pengguna  jasa  dan  sumber  dana,  tata  cara  pembayaran  transaksi,  pelaku transaksi, nominal transaksi, dan/atau tanggal transaksi.
2. Jika terdapat ketidaksesuaian maka petugas melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung jika terdapat perubahan.
3. Pemantauan  dilakukan  terhadap  transaksi  yang  masih  terikat  hak  dan kewajiban dengan notaris.
4. Dalam hal transaksi telah selesai, maka kegiatan pemantauan berakhir.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  PMPJ  notaris  diawasi  oleh  Majelis  Pengawas Daerah  Notaris.  Pada  dasarnya  pengawasan  terhadap  notaris  dilakukan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dalam  melaksanakan  pengawasan  ini Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas,  yang  terdiri  dari  Majelis  Pengawas
Notaris Pusat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.
Notaris  dalam  melaksanakan  jabatannya,  tidak  boleh  melanggar  ketentuan- ketentuan  mengenai  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris  sebagaimana  yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  agar  terhindar  dari  tindakan notaris  yang  merugikan.  Sanksi  tersebut  juga  memiliki  fungsi  untuk  menjaga martabat  lembaga  notaris  sebagai  lembaga  kepercayaan,  karena  karena kepercayaan  masyarakat  dapat  turun  apabila  notaris  tersebut  melakukan pelanggaran.
Peranan  Notaris  dalam  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  pada umunya  berjalan  dengan  baik,  dalam  hal  ini  notaris  sebagai  pihak  pelapor, menerapkan prinsip  mengenali pengguna jasa yang  dilakukan dengan:
a. Pengisian form customer due diligence (CDD), jika transaksi yang dilakukan oleh  pengguna  jasa  termasuk  berisiko  rendah  dan  pengisian  form enhanced due  diligence (EDD),  jika  transaksi  yang  dilakukan  oleh  pengguna  jasa termasuk berisiko sedang atau tinggi.
b. Penyampaian transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML .
2. Kendala-Kendala    dalam      Implementasi  Peranan  Notaris  untuk Mencegah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  pada  Kantor  Notaris  Desy Erina, S.H., M.Kn.
Sehubungan dengan implementasi prinsip mengenali pengguna jasa di tempat penelitian, ada kendala-kendala yang masih menghambat, yaitu:
1. Masih  adanya  perbedaan  pandangan  di  antara  para  notaris  mengenai  Pasal  2 Ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Permenkumham    Nomor  9  Tahun  2017  yang  menjadi dasar  penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  bagi  notaris.  Pandangan- pandangan ini sebagai berikut:
a. Pandangan  pertama  berpendapat  bahwa  notaris  hanya  wajib  menerapkan prinsip  mengenali  pengguna  jasa  hanya  apabila  memberikan  jasa  di  luar yang  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  2004,  berupa  mempersiapkan  dan
melakukan  transaksi  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama pengguna jasa, mengenai:
1) pembelian dan penjualan properti;
2) pengelolaan  terhadap  uang,  efek,  dan/atau  produk  jasa  keuangan lainnya;
3) pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening  deposito, dan/atau rekening efek;
4) pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
5) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Di  luar  jasa-jasa  tersebut  notaris  tidak  wajib  menerapkan  prinsip mengenali pengguna jasa.
b. Pandangan  kedua,  berpendapat  bahwa  notaris  wajib  menerapkan  prinsip mengenali  pengguna  jasa,  meskipun  jasa  yang  diberikan  tidak  termasuk yang dimaksud Pasal 2 ayat (3) ) Permenkumham  Nomor 9 Tahun 2017, sepanjang notaris melakukan hubungan usaha dengan notaris atau terdapat transaksi  keuangan  dengan  mata  uang  rupiah  dan/atau  mata  uang  asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta  rupiah),  atau  terdapat  transaksi  keuangan  mencurigakan  yang  terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, atau notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.
c. Pandangan  ketiga,  berpendapat  notaris  wajib  menerapkan  prinsip mengenali pengguna jasa apabila memberikan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), dan dilakukan pada saat terpenuhinya apa yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) Permenkumham  Nomor 9 Tahun 2017  .
Dari  penjelasan  yang  disampaikan  informan,  dapat  dinyatakan  bahwa  yang bersangkutan  berpegang  pada  pendapat  ketiga,  notaris  wajib  menerapkan prinsip  mengenali  pengguna  jasa  jika  memberikan  jasa  pembelian  dan penjualan  properti;    pengelolaan  terhadap  uang,  efek,  dan/atau  produk  jasa keuangan  lainnya;  pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;  pendirian,  pembelian,  dan  penjualan  badan  hukum,  dan  salah  satu
kondisi  sebagaimana  dimaksud  Pasal  2  ayat  4  Permenkumham    Nomor  9 Tahun 2017 terpenuhi.
2. Pada  umumnya  pengguna  jasa  berkeberatan  untuk  memberikan  informasi mengenai sumber dana, penghasilan, tujuan trnasaksi, dan informasi-informasi lain, yang oleh pengguna jasa dianggap sebagai rahasia keuangan atau rahasia perusahaan. Dalam keadaan seperti ini notaris tidak dapat memaksa pengguna jasa  untuk  memberikan  informasi,  dan  bagi  notarism  pilihannya  adalah melakukan pemutusan hubungan kerja.
3. Upaya  Mengatasi  Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Implementasi Peranan Notaris untuk Mencegah  Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn.
Pasal  30  ayat  (1)  Permenkumham  No.  9  Tahun  2017  menyatakan  bahwa notaris  yang  tidak  melaksanakan  PMPJ  dapat  dikenai  sanksi  administratif. Selanjutnya  Pasal  30  ayat  (2)  Permenkumham  No.  9  Tahun  2017  menyatakan bahwa  jenis  dan  tata  cara  pengenaan  sanksi  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan yang ada pada UU No. 30 Tahun 2004. Sanksi administrasi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 dapat berupa peringatan secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian  dengan  hormat,  dan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.  Akibat hukum bagi notaris yang tidak menjalankan prinsip mengenali pengguna jasanya adalah  notaris  tersebut  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  administrasi yang  berupa  sanksi  administrasi  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  maupun  pemberhentian  dengan  tidak hormat.
Kewajiban  notaris  untuk  menerapkan  prinsip  mengenal  pengguna  jasa, menjadi  keharusan  bagi  notaris,  bukan  hanya  karena  adanya  unsur  sanksi  jika tidak melaksanakannya, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk ikut berperan dalam  mencegah  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  pembiayaan  terorisme  yang sangat  merugikan  bangsa  dan  negara.  Upaya  mengatasi  kendala-kendala  yang dihadapi  dalam  menerapkan  prinsip  mengenal  pengguna  jasa,  merupakan  bagian dari upaya meningkatkan peran tersebut.
Sehubungan  dengan  kendala-kendala  yang  dihadapi,  informan  menjelaskan upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  ada, yaitu:
1. Melakukan konsultasi mengenai hal-hal yang belum dipahami, baik berkaitan dengan materi peraturan yang terkait, tata cara penyampaian laporan, aplikasi goAML dan  hal-hal  lain,  dengan  notaris-notaris  lain  yang  lebih  senior, Pengurus  Daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia  Kabupaten  Buleleng,  dan  Majleis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng.
2. Memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh pengguna jasa, mengenai kewajiban  penerapan  prinsip  mengenal  pengguna  jasa,  yang  merupakan kewajiban  yang  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas.  Dijelaskan  juga  jaminan bahwa  notaris  sebagai  pejabat  umum,  wajib  merahasiakan  informasi  yang disampaikan oleh penggun jasa.
3. Sesuai  Pasal  29  Permenkumham  No.  9  Tahun  2017,  dalam  rangka peningkatan  pengetahuan,  notaris  menyelenggarakan,  mengikuti,  atau mengikutsertakan  pegawai  dalam  sosialisasi,  pelatihan,  atau  forum  diskusi yang berkesinambungan mengenai:
a. penerapan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  prinsip mengenali pengguna jasa;
b. teknik,  metode,  dan  tipologi  pencucian  uang  dan/atau  pendanaan terorisme; dan/atau
c. kebijakan  dan  prosedur  penerapan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa  serta peran  dan  tanggung  jawab  pegawai  dalam  mencegah  dan  memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
4. Sesuai  Pasal  28  Permenkumham  No.  9  Tahun  2017,  untuk  mencegah digunakannya  notaris  sebagai  media  atau  tujuan  pencucian  uang  atau pendanaan  terorisme  yang  melibatkan  pihak  internal  notaris,  notaris  wajib melakukan  prosedur  penyaringan  untuk  penerimaan  karyawan  baru  ( pre- employee  screening );  dan  pengenalan  dan  pemantauan  terhadap  profil karyawan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Implementasi  peranan  notaris  dalam  pencegahan  tindak  pidana  pencucian uang  pada  Kantor  Notaris  Desy  Erina,  S.H.,  M.Kn.  berjalan  dengan  baik, dalam hal ini notaris sebagai pihak pelapor,  menerapkan prinsip  mengenali pengguna jasa yang  dilakukan dengan:
a. Pengisian  form customer  due  diligence (CDD),  jika  transaksi  yang dilakukan  oleh  pengguna  jasa  termasuk  berisiko  rendah  dan  pengisian form enhanced  due diligence (EDD), jika transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa termasuk berisiko sedang atau tinggi.
b. Penyampaian transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML .
2. Kendala-Kendala    dalam      implementasi  peranan  notaris  untuk  mencegah tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn, yaitu:
a. Masih adanya perbedaan pandangan di antara para notaris mengenai Pasal 2    Ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Permenkumham    Nomor  9  Tahun  2017  yang menjadi dasar penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris.
b. Pada umumnya pengguna jasa berkeberatan untuk memberikan informasi mengenai  sumber  dana,  penghasilan,  tujuan  trnasaksi,  dan  informasi- informasi  lain,  yang  oleh  pengguna  jasa  dianggap  sebagai  rahasia keuangan  atau  rahasia  perusahaan.  Dalam  keadaan  seperti  ini  notaris tidak  dapat  memaksa  pengguna  jasa  untuk  memberikan  informasi,  dan bagi notarism pilihannya adalah melakukan pemutusan hubungan kerja.
3. Upaya  mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi peranan notaris untuk mencegah  tindak pidana pencucian uang pada Kantor Notaris Desy Erina, S.H., M.Kn:
a. Melakukan  konsultasi  mengenai  hal-hal  yang  belum  dipahami,  baik berkaitan  dengan  materi  peraturan  yang  terkait,  tata  cara  penyampaian laporan, aplikasi goAML dan hal-hal lain, dengan notaris-notaris lain yang
lebih  senior,  Pengurus  Daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia  Kabupaten Buleleng, dan Majleis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng.
b. Memberikan  penjelasan  yang  mudah  dipahami  oleh  pengguna  jasa, mengenai  kewajiban  penerapan  prinsip  mengenal  pengguna  jasa,  yang merupakan kewajiban yang memiliki dasar hukum yang jelas. Dijelaskan juga  jaminan  bahwa  notaris  sebagai  pejabat  umum,  wajib  merahasiakan informasi yang disampaikan oleh penggun jasa.
c. Dalam  rangka  peningkatan  pengetahuan,  notaris  menyelenggarakan, mengikuti,  atau  mengikutsertakan  pegawai  dalam  sosialisasi,  pelatihan, atau forum diskusi yang berkesinambungan.
d. Untuk  mencegah  digunakannya  notaris  sebagai  media  atau  tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal notaris, notaris wajib melakukan prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan  baru  ( pre-employee  screening );  dan  pengenalan  dan pemantauan terhadap profil karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2018. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Cetakan 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Budi  Untung.  2015. Karakter  Pejabat  Umum  (Notaris  Dan  ppat)  Kunci  Sukses Melayani , Yogyakarta : Cv. Andi Offset.
Burhan Ashofa. 2013 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Habib  Adjie.  2014. Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir  Tematik  Terhadap  UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.
Hartanti  Sulihandari  dan  Nisya  Rifiani.  2013. Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi Notaris . Jakarta:  Dunia Cerdas.
Hasanal Mulkan. 2022. Tindak Pidana Khusus . Palembang: CV. Amanah.
I  Made  Pasek  Diantha.  2016. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta:  Prenada Media.
Kunni  Afifah.  2017.  “Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. Lex Renaissance. No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
Mariadi,  Ni  Ny.  2017.  “Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Bentuk  Akta Hibah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)”. Kertha Widya . Vol 5 No. 2.
Moleong,  L.  2017. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Surata,  Gede.  2020.  “Akibat  Hukum  Dari  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  Terhadap  Penguasaan  Dan  Pemilikan  Tanah  Pertanian  Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya . Vol. 8 No. 1.
Wiratni  Ahmadi.  2000. Pendidikan  Magister  Kenotariatan, Jurnal  Pendidikan Magister Kenotarian Universitas Padjajaran. Bandung.
Yonathan  Sebastian  Laowo . 2022. “Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  ( Money  Loundring )”. Jurnal  Panah  Keadilan .  Vol.  1,  Nomor  1, Februari 2022.