## JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
ISSN: 2549-7146 https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi

## Kebijakan Perlindungan Profesi Guru PAI Terhadap Tindak Kriminalisasi
Khaerudin 1 , Silfiya Agustina 2 , Shinta Ledia 3 , Monik Andriani 4 , Nur Rahma Setyaningrum 5 , Zahra Syifarani 6 , Merza Azanni 7
1234567 Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan
*Email Korespodensi : khaerudin1900031304@webmail.uad.ac.id

## ARTICLE INFO

## A B S T R A K
Article history Received : 22 Mei 2022 Accepted : 27 Mei 2022 Published : 31 Mei 2022 Penelitan  ini  mengkaji  serta  menganalisis  problem  (studi  khasus)  yang  sering terjadi  di  dalam  dunia  pendidikan.  Tingkat  tindak  kriminalisasi  terhadap pendidik (guru) sering sekali terjadi akhir-akhir ini. Kurangnya sikap tegas dari pemerintah membuat problem tersebut sering terjadi di berbagai daerah. Hal ini menjadi  tugas  untuk  pemerintah  untuk  meminimalisir  terjadinya  tindak kriminalisasi terhadap guru. Upaya yang bisa di lakukan saat ini adalah perlu nya penegasan  terkait  peraturan  pemerintah  dengan  mengembangkan  kebijakan- kebijakan terkait perlindungan hukum bagi profesi guru serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait kebijakan tersebut. Seorang guru merupakan seorang  pendidik  yang  berada  dalam  ruang  lingkup  lembaga  pendidikan,  yang memiliki  tugas  serta  tanggung  jawab  dalam  mendidik,  mengarahkan, membimbing,  mendorong  dan  membantu  siswa-siswi  agar  menjadi  manusia yang  cerdas,  tangguh,  aktif,  kreatif,  bertanggung  jawab  dan  mampu  bersaing. Menjadi profesi sebagai seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia, yang sudah sewajarnya diberikan suatu perlindungan atau payung hukum dalam menajalankan  profesinya  sebagai  guru.  Pemerintah  membuat  suatu  kebijakan untuk  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  seorang  guru  dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Hal itu tercetus dalam Undang- Undang  pasal  39  nomor  14  tahun  2005  yang  menyatakan  bahwa  satuan pendidikan  wajib  memberikan  perlindungan  kepada  guru  saat  melaksanakan tugas. Kemudian ayat keduan pasal 39 antara lain meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Salain itu guru  juga  berhak  mendapatkan  suatu  paying  hukum  dalam  menjalankan  tugas dan  tanggung  jawabnya  serta  hak-hak  intelektual  yang  tertulis  dalam  Undang- Undang pasal 14 ini. Perlindungan hukum bagi seorang guru dalam menjalankan profesinya  mencakup  tindak  kekerasan,  kemudian  ancaman,  perlakuan diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  peserta  didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pihak lainnya.
Kata kunci: Guru PAI
Kebijakan Kriminalisasi Perlindungan Profesi

## A B S T R A C T
Keyword:
PAI Teacher Policy Criminalization Protection Profession This research examines and analyzes problems (specific studies) that often occur in  the  world  of  education.  The  level  of  criminalization  of  educators  (teachers) often occurs recently. The lack of a firm attitude from the government makes this problem  often  occur  in  various  regions.  It  is  the  duty  of  the  government  to minimize  the  occurrence  of  criminal  acts  against  teachers.  Efforts  that  can  be done  at  this  time  are  the  need  for  confirmation  regarding  government regulations  by  developing  policies  related  to  legal  protection  for  the  teaching profession  and  disseminating  information  to  the  entire  community  regarding these policies. A teacher is an educator who is within the scope of an educational institution, who  has duties  and responsibilities  in  educating,  directing,  guiding, encouraging  and  helping students  to  become  intelligent,  tough,  active,  creative, responsible and competitive human beings. Becoming a profession as a teacher is  a  very  noble  job,  which  is  naturally  given  a  protection  or  legal  umbrella  in carrying  out  his  profession  as  a  teacher.  The  government  makes  a  policy  to provide legal protection for a teacher in carrying out his duties as an educator. This  is  stated  in  Article  39  of  Law  Number  14  of  2005  which  states  that education units are obliged to provide protection to teachers when carrying out their  duties. Then  the  second  paragraph of article  39  includes  legal protection, professional protection, protection of occupational safety and health. In addition, teachers  are  also  entitled  to  a  legal  umbrella  in  carrying  out  their  duties  and responsibilities  as well  as  intellectual  rights  as  stated  in  Article  14  of  this  Law. Legal  protection  for  a  teacher  in  carrying  out  his  profession  includes  acts  of violence,  then  threats,  discriminatory  treatment,  intimidation,  or  unfair treatment on the part of students, parents of students, the community and other parties.

## Pendahuluan
Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas sebagai suatu panduan dan dasar planning untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan  dan  cara  bertindak.  Kebijakan  sangat  tidak  sinkron menggunakan  aturan,  apabila  aturan  dapat  melakukan  atau  melarang  sesuatu,  sedangkan  kebijakan  hanya sebagai panduan buat tindakan yg mungkin memperoleh output yang diinginkan. Kebijakan pendidikan adalah suatu kebijakan yang berkaitan menggunakan bidang pendidikan pada proses uraian visi & misi pendidikan yg bermanfaat  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  melalui  langkah-langkah  strategis  pada  penyelenggaraan pendidikan. Terdapat lima komponen kebijakan pendidikan diantaranya, tujuan, planning, program, keputusan dan dampak. Kebijakan pendidikan bisa juga diartikan menjadi suatu pertimbangan yang berdasarkan dalam sistem  nilai  menurut  beberapa  evaluasi  diatas  faktor  yg  bersifat  situasional.  Pertimbangan  diatas  akan dijadikan menjadi dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat kelembagaan (Abdul Rozak, 2021).
Guru adalah salah satu faktor primer yg membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, bukan hanya menurut sisi intelektualitas saja, melainkan dari sisi berperilaku pada masyarakat. pendidik bisa digolongkan menjadi sebuah profesi karena, menjadi sebagai pendidik dituntut memiliki keahlian yang dimana keahlian itu didapat melalui pendidikan dan latihan. Profesi guru merupakan jabatan yang tidak mudah dan memerlukan keahlian spesifik buat menjalankannya, dan juga belum tentu bisa dilakukan sang sebagian orang diluar sana. Oleh karena itu, sebagai seseorang guru tentu saja tidak mudah, dan wajib memenuhi syarat - syarat dibidang spesialis  ilmu  dan  tentunya  juga mempunyai  kode  etik  yang  telah  ditetapkan. Dalam  Undang  Undang  No.  14 Tahun 2005, dikatakan bahwa guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengarahkan,  mengajar,  membimbing,  melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didiknya.  Dalam melaksanakan  profesinya,  seseorang  pendidik  wajib  mempunyai  hak  yang  wajib  dihasilkan  sesudah  mereka melaksanakan kewajibannya menjadi seorang pengajar (Hasanah et al., 2021). Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)  merupakan  salah  satu  pendidik  profesional  yang  memiliki  tugas  memberi  pemahaman  materi  tentang agama  islam  kepada  peserta  didik  dan  masyarakat.  Guru  PAI  setidaknya  memiliki  2  tugas  yaitu  tugas
melaksanakan  pekerjaan  sebagai  pendidik  dan  pengajar  disekolah,  serta  memiliki  tugas  memberikan pemahaman  materi  tentang  agama  islam  kepada  peserta  didik  dan  masyarakat  agar  memiliki  cara  pandang atau  pemahamaan  terhadap  agama  secara  tepat  dan  ditandai  dengan  sikap  perilaku  yang santun, damai  dan anti kekerasan (Muchith, 2016).
Kriminalisasi  menurut  sudarto,  bisa  diartikan  suatu  proses  penetapan  perbuatan  seseorang  sebagai perbuatan yang bisa dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya UU, yang mana perbuatan itu diancam dengan hukuman yang berupa pidana. Guru yang merupakan sebuah profesi mulia dilapangan tak jarang kali menerima  masalah  yang  menimpa  guru  saat  sedang  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  pada  saat mendidik siswanya. Guru menerapkan disiplin dan tata aturan disekolah kerap terjadi kriminalisasi terhadap guru ataupun berita mengenai pengajar yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua atau wali siswa menggunakan alasan pengajar tadi melakukan tindakan yang dianggap “kriminal” yai tu berupa kekerasan ataupun melanggar UU Perlindungan anak. (Ahmad, 2012)
Mengenai  aturan  perlindungan  terhadap  pengajar  dari  tindak  kriminal  yang  dianggap  sanggup menjadi payung aturan untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan subordinat antara pengajar negeri dan swasta.  Guru  menjadi  pendidik  semestinya  menerima  proteksi  menurut  kriminalisasi.  Hukum  di  Indonesia untung  saja  sudah  memberikan  proteksi  terhadap  pengajar  pada  saat  melaksanakan  tugasnya.  Usaha  yang rasional  tadi  adalah  sebuah  konsekuensi  sebagaimana  perkara  yang  termasuk  perkara  kebijakan,  maka menurut  itu  penggunaan  aturan  pidana  sebenarnya  tidaklah  sebuah  keharusan  (Sugiarto,  2014).  Secara normatif guru, memang telah menerima proteksi, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan Dosen. Namun kenyataan guru yang memiliki wibawa dan karisma itu,  sekarang  semakin  usang  mulai  menurun  semakin  lama  memudar.  Bersamaan  dengan  fenomena  anak zaman sekarang yang seakan mengalami kemerosotan nilai dan moral karena perkembangan globalisasi yang seakan tidak terkendali (J Nawawi).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dalam  bentuk  analisis  data (liberary rescarch), dalam  proses  pengumpulannya  di  lakukan  dengan  menelusuri  literatur-literatur  ilmiah  secara sistematis  di  artikel,  jurnal,  buku  ataupun  sumber  lain  yang  membahas  secara  komperhensif  dan  relevan dengan penelitian ini. Konteks yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah suatu kejadian yang terjadi di Indonesia (studi khasus), maka data-data yang dielaborasikan itu berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan perlindungan  profesi  guru  terhadap  tindak  kriminalisasi  yang  bisa  dianalisis  secara  komperhensif  dan mendalam.  Kegunaan  dalam  penggunaan  metode  kualitatif  ini  memudahkan  dalam  proses  pengambilan informasi  atau  data  yang  terkait.  Teknik  penggunaannya  dengan  menelusuri  literatur-literatur  tersebut sehingga  mudah  mendapatkan  akses  data  dan  informasi  yang  tepat  dan  akurat.  Studi  pustaka  ini  meliputi teori yang relevan dengan masalah dalam penelitian.  Setelah selesainya proses pengumpulan data dan proses menganalisis  data,  maka  penelitian  ini  menyimpulkan  suatu  kongklusi  akhir  terkait  bagaimana  kebijakan perlindungan profesi guru terhadap tindak kriminalisasi.
Studi pustaka sendiri merupakan suatu  kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka yaitu  membaca,  mencatat  dan  mengolah  data  dari  suatu  penelitian.  (Mirzaqon  &  Purwoko,  2017) Kepustakaan sendiri merupakan jenis penelitian dengan menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan penelitian, bisa  berupa  artikel  jurnal,  buku,  penelitian  terhadahulu  ataupun  sumber  data  lainnya.(Rahmadi, 2011)  Alasan  peneliti  memilih  menggunakan  metode  ini  karena  data  pustaka  andal  dan  dapat  menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitia terkait berbagai pertanyaan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Pada bagian ini peneliti melakukan pengakajian mengenai konsep dan juga teori yang berkaitan berdasarkan literatur yang sudah ada, salah satunya penelitian terdahulu yang releva dengan penelitian.

## Hasil
Kode Etik Guru
Guru  adalah  seorang  pendidik  yang  berada  dalam  ruang  lingkup  lembaga  pendidikan,  yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengarahkan, membimbing, mendorong dan membantu siswa-siswi agar menjadi manusia yang cerdas, tangguh, aktif, kreatif, bertanggung jawab dan mampu bersaing. Adapun pengertian guru dalam bahasa jawa ialah seorang guru adalah contoh yang pertama kali akan diikuti oleh peserta didik, artinya seorang guru ialah digugu dan ditiru oleh peserta didik. Apapun yang dilakukan dan di sampaikan serta dilihat oleh peserta didik yang dilakukan oleh guru itu akan diikuti oleh peserta didik. Seorang  guru  dituntut  untuk  dapat  menjadi  panutan  dan  contoh  yang  baik bagi  peserta  didiknya.    Ketika berbicara tentang dunia pendidikan maka akan terlitas dipikiran adalah guru dan siswa, maka antara guru dan  siswa  sangat  berkaitan  antara  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  pendidikan.  Tidak  dapat  dipungkiri bahwa guru merupakan seorang pemimpin yang dipercayai oleh orang tua dan masyakarat dapat mampu mencerdaskan anak bangsa.
Sedangkan  guru  PAI  adalah  seorang  guru  yang  mengampu  mata  pelajaran  yang  berbasis  agama atau  seorang  guru  yang  di  amanahi  dalam  mata  pelajaran  bernaung  dalam  dunia  pendidikan  Islam.  Pada dasarnya  guru  PAI  dan  guru  secara  umum  memiliki  pengertian    sama  namun  yang  membedakan  hanya dalam  kegiatan  belajar  mengajar  saja.  Guru  PAI  adalah  seorang  guru  yang  menerangkan  mata  pelajaran berbasis  agama  dan  mentransfer  ilmu  pengetahuan  yang  bukan  hanya  dunia  namun  ilmu  pengetahuan tentang akhirat. Guru PAI di tuntut untuk dapat mengajarkan kepada peserta didik mengenai ilmu agama dan  menambahi  ajaran  Islam  agar  dapat  di  terapkan  oleh  peserta  didik  di  dalam  kehidupan  sehari-hari serta  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat.  Guru  Agama  mempunyai  tanggung  jawab dalam  membentuk  akhlak  dan  kepribadian  peserta  didik  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Tujuan  pendidikan agama itu sendiri memiliki tujuan dalam membentuk akhlak anak Agar menjadi seorang muslim yang baik, berkarakter islami, berjiwa tangguh, berkhlak Qur'ani dan dapat berguna bagi masyarakat di dunia maupun di akhirat
Kehadiran seorang guru di dalam lembaga pendidikan adalah sebuah kunci kesuksesan seseorang, guru adalah sosok yang tidak dapat digantikan dengan apapun meskipun pada saat dunia modern saat ini semua  dapat  diakses  melalui  benda  elektronik  namun  posisi  guru  tidak  akan  pernah  tergantikan.  Jasa seorang  guru sangat  di  harapkan  oleh  bangsa,  Negara,  dan  masyarakat  dapat  mampu  megantarkan  masa depan  yang  bergemilang.  Guru  adalah  pribadi  yang  mulia  memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang  besar terhadap masa depan bangsa, oleh karena itu guru dituntut memiliki kepribadian yang frofesional. Dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  seoarng  guru  dituntut  untuk  dapat  memiliki  metode  dan  model  yang kreatif  agar  peserta  didik  tidak  bosan  dalam  mengikuti  kegiatan  belajar  mengajar  (Roqib  and  Nurfuadi 2020).  Menjadi  seorang  guru  adalah  pekerjaan  yang  professional.  Oleh  karena  itu  dalam  melaksanakan tugasnya memiliki kode etik. Dalam kode etik inilah memberikan penjelasan bagaimana tata cara seorang guru berintaksi kepada muridnya, rekan kerja, masyakarat dan orang tua siswa. Dengan hadirnya kode etik ini  membuat  seorang  guru  memiliki  kepribadian  yang  terarah,  penampilan  yang  baik  dan  akan  terus menjadi lebih baik. Namun, banyak kali kita jumpai bahwasannya seorang guru menyimpang dari norma, aturan  dari  profesinya  menjadi  seorang  guru.  Banyak  guru  yang  hanya  menjalankan  tugasnya  hanya sekedar  untuk  dapat  menerima  gaji  bukan  berasal  dari  hati  yang  mendalam  untuk  dapat  mendidik, membimbing, mengayomi anak didiknya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hal inilah yang menjadi penyebab  implementasi  dari  kode  etik  guru  belum  tereleasisaikan  dengan  baik  dan  merata  (Jufni  et  al 2020.).

## 1. Pengertian kode etik guru
Secara  Bahasa  kode  etik  berasal  dari  kata  “ethos”  yang  memiliki  arti  wa tak.  Sedangkan  secara istilah etik disebut dengan eticha yang berarti nilai-nilai yang menjadi dasar prilaku umat manusia. Namun etik juga dapat dipahami selaras dengan sebuah moral, adab dan juga akhlak yang dimiliki seseorang. Jadi dapat  disimpulkan  kode  etik  adalah  tata  cara,  aturan,  tanda,  serta  pedoman  seseorang  yang  etis  dalam melakukan  sesuatu  pekerjaan    sesuai  dengan  nilai  dan  norma  yang  dijalankan  oleh  sesorang  ataupun masyarakat  luas.  Adapun  kaitannya  dengan  profesi  ialah  tata  aturan  ataupun  norma  yang  berlaku  yang menjadi pedoman stndar kegiatan yang dilakukan anggota dalam suatu profesi. Berbeda dengan kode etik guru Indonesia kode etik adalah asas dan aturan yang telah disetujui dan dapat diterima oleh semua tenaga
pendidik  di  Indonesia,  yang  telah  menjadi  dasar  nya  dalam  bersikap  dan  bertingkah  laku  selama menjalankan  tugas  profesinya  menjadi  seorang  guru  baik  didalam  masyakart  atupun  suatu  Negara  dan bangsa.  Kode  etik  adalah  sebuah  symbol  dan  tanda  baik  berupa  tulisan,  kata-kata  atau  benda  yang  telah disetuji  secara  bersama  oleh  sekelompok  orang.  Kode  artinya  sebuah  kumpulan  aturan  yang  secara  jelas dan menjadi dasae seseorang dalam melaksanakan pekerjaanya.
Sedangkan kode etik adalah suatu asas dan norma yang telah disetujui secara bersama dan  dapat diterima dengan baik oleh seluruh kalangan profesi guru yang ada di Indonesia yang merupakan menjadi acuan bagi seoarang guru dalam  bersikap, tingkah laku, koral, dan aklah yang sesuai dengan kode etik guru dalam menjalankan tugas dan profesinya. Adapun kode etik guru  yang ada di inonesia ialah : guru memiliki nilai  kejujuran  yang  tinggi  dalam  menjalankan  keprofesionalisme  dalam  menerapkan  ilmu  sesuai  dengan kebutuhan  peserta  didik,  guru  mengadakan  intraksi  yang  baik  kepada  peserta  didik,  guru  wajib menciptakan  suasana  belajar  mengajar  yang  nyaman  bagi  peserta  didik,  guru  secara  bersama-sama memiliki  tujuan  untuk  dapat  mengembangkan  kemampuan  peserta  didik  dengan  baik,  guru  secara bersama-sama menumbuhkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan organisasi yang diembannya. Dan juga  guru  melaksankaan  tanggung  jawab  sesuia  kebijakkan  lembaga  pendidikan  dan  pemerintah  dalam bidang pendidikan (Abdul Aziz Hasibuan 2019).
Kode  etik  guru  adalah  sebuah  aturan  guru  ataupun  norma-norma  yang  wajib  diikuti  oleh  guru dalam  melaksanakan  tugasnya,  atau  dapat  juga  diartikan  peraturan-peraturan  ataupun  tata  cara  tentang guru  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya.  Aturan-  aturan  ini  yang  harus  diikuti  oleh  seseorang  yang berprofesi sebagai guru sesuai yang telah tertera dalam  kode etik guru dan apabila tidak mentaati aturan yang tertera dalam kode etik guru maka seorang guru  akan mendapatkan sanksi (Syaifi 2015).
Adapun tujuan dibuatnya kode etik guru ialah sebagai berikut :
a) Lebih meningkatkan mutu profesi guru
Didalam  meningkatkan  mutu maka  dalam  kode  etik  guru  terdapat  norma  dan  aturan  yang  dapat memuat dalam meningkatkan mut dari sebuah profesi terutama guru.
b) Meningkatkan kemampuan organisasi profesi guru
Untuk  dapat  meningkatkan  kemampuan  organisasi  frofesi  guru  maka  didalam  kode  etik  guru memiliki  aturan  bahwasannya  seorang  guru  harus  dapat  mengikuti  kegiatan-kegiatan  yang  telah  dibuat oleh organisasi.
c) Meningkatkan pengabdian profesi guru
Dalam  kode  etik  guru  ialah  dapat  mampu  meningkatkan  pengabdian  profesinya,  sehingga  dalam melakukan tugas dan fungsinya seorang guru sudah memahami tanggung jawab yang diembannya. Dalam kode etik guru sudah memuat tentang meningkatkan pengabdian profesi guru.
2. Penetapan kode etik guru
Kongres  organisasi  profesi  adalah  proses  penetapan  kode  etik  yang  lazim  dilakukan,  kode  etik dalam organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Dalam penetapan kode etik dihadiri oleh sejumlah ratusan tenaga pegawai PGRI seindonesia dan sepakati secara bersama-sama. Kode etik guru adalah  sesuatu  yang  harus  berdiri  tegak  agar  guru  memiliki  aturan  kedispilinan  yang  tinggi  dalam melaksanakan  tugasnya.  Dalam  melaksankan  tanggung  jawabnya  seorang  guru  menyadari  penuh  perlu adanya  kode  etik  guru  yang  berisi  tata  cara,  aturan  dan  norma-norma  yang  akan  menjadi  pdoman  dan petunjuk dalam melaksanakan tugasnya seseuai profesinya yang telah termuat didalam kode etik guru, agar peserta didik dapat mampu bersaing secara global dalam memajukan peradaban suatu bangsa  (Pengurus Besar PGRI 2017).
Adanya kode etik membuat penetapan  bahwasannya kode etik guru berfungsi mewujudkan nilai moral yang baik dan membentuk karakter pribadi seseorang secara terarah dan lebih baik sesuai dengan pedoman hidup seseorang. Didalam kode etik inilah yang termuat nilai-nilai dan juga cita-cita secara baik oleh  profesi  yang  telah  melekat  kepada  diri  seorang  profesi  dan  menjadi  landasan  harapan  untuk  dapat dilakukan  secara  baik  dan  benar.  Kode  etik  profesi  yang  merupakan    yang  lebih  memperjelas  dan memberikan  penegasan  secara  terperinci  mengenai  norma  dan  asas  yang  berlaku  kedalam  bentuk  yang
lebih baik dan sempurna. Dapat disimpulkan bahwasannya kode etik guru adalah suatu system norma dan juga aturan yang tertulis secara jelas, tegas dan padat mengenai tentang sesuatu yang baik dan kurang baik, sesuatu  yang  benar  dan  juga  salah,  serta  perlakuan  apa  yang  harus  dilakukan  dengan  baik  yang  telah termuat dalam kode etik guru yang wajib di taati oleh semua profesi dan anggotanya (Marjuni 2020).

## A. Faktor-Faktor Penyebab Kriminalisasi Terhadap Guru
Dunia pendidikan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa oleh perundang-undangan, mulai dari pelaksanaannya  atau  kurikulum  sampai  dengan  perlidungan  pendidik,  tenaga  pendidik  maupun  pelajar. Pemerintah  dalam  melindungi  pendidik  dan  tenaga  kendidikan  telah  tercantum  dalam  UU  salah  satunya adalah  peraturan  pemerintah  no.74  tahun  2008  mengenai  guru  dan  peraturan  pendidikan  kebudayaan no.10  tahun  2017(Hasima,  2020).  Namun  perlindungan  terhadap  pendidik  dan  tenaga  pendidik  tersebut kini telah lemah, ada beberapa faktor penyebab kriminalisasi terhadap pendidik antara lain:
1. Faktor Keluarga
a. Tingkat pemahaman wali murid yang rendah terhadap pola pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah ataupun  peraturan  yang  ada  disekolah.  Kasus  ini  terjadi  karena  wali  murid  yang  kurang  peduli  dengan perkembangan pendidikan anak dan hanya ingin anaknya terlihat sempurna.
b. Terdapat  kesalah  parahaman  antara  guru  dan  murid  ataupun  antara  guru  dan  wali  murid.  Murid  yang kurang disiplin terhadap peraturan sekolah atau peraturan yang telah guru rancang seringkali melanggar dan ketika guru melakukan ketegasan terhadap murid tersebut menjadikan perkelahian diantara keduanya. Adapun  pemberian  hukuman  yang  guru  berikan  mempunyai  tujuan  dan  landasan  yang  sudah  sesuai peraturan pendidikan.
c. Komunikasi yang kurang antara wali murid dan guru. Murid yang mengadu kepada orang tuanya terhadap apa  yang  mereka  alami  di  sekolah  kadang  tidak  dikomunikasikan  terlebih  dahulu  antara  wali  murid  dan guru, wali murid tidak mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sekolah dan mereka kadangkala tidak tahu peraturan yang ada.
d. Hubungan antara murid dan wali murid yang kurang harmonis atau kurang baik. Pada dasarnya anak atau remaja masih menggantungkan diri kepada orang tua, ketika orang tua tidak mengajarkan hal positif atau bahkan  tidak  berlaku  baik  kepada  anak  maka  anak  tersebut  akan  menjadi  anak  yang  berakhlak  buruk. (Abdul Aziz Hasibuan, 2019)
Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita katakan bahwa seorang anak tumbuh dan berkembang dalam  lingkungan  keluarga.  Ia  akan  memperhatikan  dan  mencontoh  kebiasaan  atau  perilaku  yang dilakukan  oleh  orang-orang  di  sekitarnya.  Kondisi  keluarga  yang  baik  dan  harmonis  dapat  menciptakan karakter  yang  baik  pada  anak.  Namun  sebaliknya,  keluarga  yang  kurang  harmonis,  sering  melakukan kekerasan, orang tua yang sakit baik fisik maupun psikis, kematian orang tua, atau kesulitan ekonomi dapat menumbuhkan karakter negatif pula pada anak tersebut.
2. Faktor dari dalam diri anak
a. Akhlak yang kurang baik, ketika anak bertumbuh dan berkembang tidak dibiasakan dalam kebaikan maka akan menghasilkan akhlak yang buruk.
b. Lingkungan yang negatif. Manusia adalah makhluk sosial sama halnya anak-anak yang tidak mampu untuk beradaptasi atau memilah-milih sesuatu yang buruk maka menjadikan mereka terpengaruh keburukan dari lingkungannya.
c. Emosional  yang  tidak  terkendali.  Seringkali  anak  yang  dari  kecilnya  tidak  diajarkan  dalam  mengontrol emosinya  maka  ketika  terjadi  sebuah  masalah  dia  akan  susah  untuk  mengontol  emosi,  melawan memberontal atau bahkan melakukan sesuatu yang buruk.
d. Gangguan fisik atau psikis. Anak yang mempunyai gangguan jiwa atau psikis akan sulit dikendalikan oleh guru, dia harus ditangani oleh pihak yang profesional. (Torres, 2017)
Bersadarkan  uraian  diatas  maka  bisa  kita  katakan  bahwa  sifat  seseorang  dapat  dilihat  dari lingkungan  tempat  ia  berada.  Namun  lingkungan  tidak  sepenuhnya  membentuk  karakter  orang  tersebut.
Ada beberapa kasus dimana seseorang tinggal di lingkungan yang begitu baik dan dikelilingi orang-orang yang positif namun sifat yang ia miliki tidaklah sama dengan orang-orang disekitarnya. Ada beberapa faktor yang  dapat  menyebabkan  fenomena  tersebut,  diantaranya  kurangnya  pembentukan  hati  nurani,  tidak mampu  beradaptasi  dengan  lingkungan,  tidak  mampu  mengendalikan  emosi,  salah  memilih  pergaulan, serta adanya gangguang fisik atau psikis.
Kenakalan  remaja  merupakan  masalah  yang  sangat  mendasar  dan  menjadi  secara  khusus, perhatian  utama  orang  tua  dan  seluruh  pemerintah,  di  dinamika  sosial  remaja  sebagai  generasi  penerus bangsa  harus  dididik  dan  dihindarkan  dari  segala  bentuk  kejahatan  mempengaruhinya.  Para  ahli pendidikan percaya bahwa remaja adalah mereka yang 13-18 tahun. Pada usia itu, seseorang berada di luar masa kanak-kanak, namun tidak cukup dewasa untuk dianggap dewasa, dia dalam transisi. Belakangan ini kenakalan remaja semakin marak terjadi sudah lama terjadi. Tenaga ahli tersebut antara lain ahli hukum, psikolog, kriminolog, ahli Agama dan lainnya selalu mengeksplorasi pertanyaan yang tidak pernah berakhir ini. Kenakalan  remaja,  seperti  lingkaran  hitam  yang  tak  berujung,  dari  waktu  ke  waktu,  masalah  kenalan remaja  adalah  isu  kompleks  muncul  di  berbagai  kota  di  Indonesia.  Sebagai  guru  Agama  di  sekolah mempunyai  peran  besar  terhadap  pengajaran  akhlak,  dimana  peserta  didik  tidak  hanya  mempelajari tentang agama tetapi diharapkan mampu mengaplikasikan dalam keseharian mereka.(J, 2017)

## B. Perlindungan Hukum Bagi Guru
Menjadi  seorang  guru  adalah  pekerjaan  yang  sangat  mulia,  memang  sudah  selayaknya memperoleh  perlindungan.  Perlindungan  bagi  guru  dalm  menjalankan  profesinya  merupakan  perintah Undang-undang.    Dapat  diketahui  dalam  pasal  39  Undang-undang  Nomor  14  tahun  2005  ayat  1 Pemerintah,  Pemerintah  daerah,  masyarakat,  organisasi  profesi,  dan  atau  satuan  pendidikan  wajib memberikan  perlindungan  kepada  guru  saat  melaksanakan  tugas.  Disamping  itu  juga  guru  berhak mendapatkan  perlindungan  dalm  menjalankan  tugas  dan  hak  kekayaan  intelektual  sebagiaman  di  atur dalam  Pasal  14  Undang-undang  ini.    Perlindungan  hukum  bagi  guru  dalam  menjalankan  profesinya mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, inyimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pihak lainnya. Guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya memiliki perlindungan yang memuat norma hukum dalam peraturan perundangan di bidang pendidikan. (Harisman , 2020)
Semangat  dan  kekuatan  para  pendidik  semakin  bertambah  karena  adanya  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  guru  dan  dosen.  Karena  adanya  Undang-undang  ini dianggap tidak adanya perbedaan antar guru suwasta dan negri dalam memperoleh perlindungan hukum. Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008 perlindunan  guru  sudah  diakui.  Dalam  PP  itu guru  adalah pendidik  profesional  yang  tugasnya  mendidik,  membimbing,  melatih,  mengajar,  mengarahkan,menilai  , danmengevaluasi peserta didik. Ada juga peraturan mentri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik da n tenaga keppendidikan, pada Pasal 1 berbunyi “Perlindungan adalah  upaya  melindungi  pendidik  maupun  tenaga  kependidikan  yang  menglami  kendala  terkait pelaksanaan tugas”. (Harisman , 2020)
Menurut  Fizgerald  menjelaskan  dalm  teori  hukum  salmond    hukum  memiliki  tujuan mengkoordinasikan  serta  mengintegrasikan  berbagai  kepentingan  masyarakat  dilakukan  dengan  cara membatasi  kepentingan  pada  lain  pihak  sehingga  dapat  memperoleh  terhadap  kepentingan  tertentu. Adapun menurut Sajupto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan lindungan hak asasi manusia yang  telah  dirugikan  oleh  pihak  lain  agar  dapat  memiliki  hak  yang  dibrikan  hukum.  Dibutuhkn  untuk mereka  yang  kurang  mampu  dalam  segi  sosial,  ekonomi  danpolitik  agar  mendapatkan  rasa  adil.  Sesuai dengan  hal  tersebut  sudah  semstinya  pendidik  memperoleh  perlindungan  dari  tindak  pidana.  Tapi  pada kenyataanya,  seorang  guru  yang  memiliki  wibawa  dan  karisma  pun  sekarang  mulai  menurun  dan memudar sedikit demi sedikit. Berdasarkan dengan sikap dan perilaku anak zaman sekarang yang seakan mengalami kemerosotan moral karena perkembangan globalisasi yang tidak terkendali. (Nawawi , 2019)
Perlindungan  terhadap  profesi  pendidik  walupun  sudah  diatur  dalam  Undang-undang  tetapi masih  seringkali  jauh  dari  sempurna  bagi  pendidik  yang  menjalankan  tugas  keprofesiannya  dalam  hal
perlindungan. Selain  itu,  guru  tidak  hanya  berwenang  memberikan  penghargaan  kepada  siwanya,  tetapi juga  memberikan  punishment  kepada  siswa  yang  tidak  menaati  peraturan.  Seorang  guru  memiliki kebebasan  untuk  memberikan  sanksi  kepada  siswa/  peserta  didiknya  yang  melanggar  norma  atau  tata tertib  sekolah,  guru  dapat  memberikan  sanksi  berupa  teguran  baik  secara  tulisan  maupun  lisan  yang sifatnya mendidik, Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 PP Nomor 74 Tahunn 2008. (Sidik, 2021)
Menyangkut perlindungan hukum bagi guru yang memberikan sanksi atau mendisiplinkan siwa ketika  melanggar  tata  tertib  yang  ada  di  sekolah,  seringkali  disalah  artikan  oleh  orang  tua  siswa  yang dianggap merupakan perbuatan yang melanggar perlindungan siswa. Hal ini yang membuat permasalahan dalam  pemberlakuan  kedisiplinan  dan  pembelajaran  perilaku  bagi  siswa  menjadi  terhambat.  Serta menjadikan guru menjadi lebih dekat dengan kasus hukum yang sewaktu-waktu dapat menjeratnya. Untuk itu  profesi  guru  tidak  dapat  dilakukan  oleh  sembarang  orang,  karena  pekerjaan  guru  sangat  mudah terkena  permasalahan  hukum  karena  berhadapan  dengan  Undang-undang  perlindungan  anak.  Namun terkadang  sebagai  profesi  guru  atau  pendidik  dalam  menjalankan  tugas  keprofesiannya  seringakali mengalami  dilematis.  Pada  satu  sisi  mereka  dituntut  utuk  siswa  dapat  mencapai  tujuan  dalam  proses pembelajarannya,  tetapi  disisi  lain  diamana  pengajar  atau  pendidk  akan  beripaya  menegakkan kedisiplinan, mereka dihadang dengan Undang-undang perlindungan anak serta Komisi perlindungan anak Indonesia.  Bila  pendidk  gagal  mengantarkan  peserta  didiknya  mencapai  tujuan  pembelajaran  dan    gagal dalam  menegakkan  kedisiplinan,  menjadi  pendidik  tak  jarang  dituding  menjadi  penyebab  atas kegagalannya  tadi.  persoalan  yg  paling  penting  dihadapi  ialah  tatkala  mereka  harus  menyampaikan hukuman  pada  siswa  yg  melanggar  tata  tertib  serta  aturan  sekolah  dalam  rangka  menegakkan kedisiplinan, tak jarang orang tua dan  masyarakat menduga menjadi tindakan  yang melanggar hak asasi manusia  serta  UU  proteksi  anak,  bahkan  mudahnya  mereka  melaporkan  tindakan  pengajar  tadi  kepada penegak hukum. (Sidik, 2021)

## C. Upaya Pelindungan Bagi Guru
Pendidik  (guru)  adalah  sumber  daya  yang  harus  dilindungi  agar  tenaga  kependidikan  yang melayani  pendidikan  yang  berkualitas  dapat  beroperasi/  berjalan  dengan  nyaman  dan  aman.  Pasca reformasi  1998  di  Indonesia,  salah  satu  agenda  kesejahteraan  sosial  khususnya  di  bidang  penegakan hukum masih belum jelas . Fokus penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah  Kepolisian, pengadilan, kejaksaan  dan  lembaga  bantuan  hukum  lainnya  baik  lembaga  bantuan  hukum  masyarakat  ataupun pengacara  yang  masih  belum  efektif.  Penegakan  negara  menemukan  jalan  buntu.  Disisi lain,  penegaakan hukum dan keadilan sosial membutuhkan kerukunan ,terutama hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tanpa  membedakan  agama,  ras  dan  golongan  (Akhmaddhian  &  Yuhandra,  2018).  Perlindungan  hukum terhadap  profesi  guru  tentunya  akan  memberikan    kenyamanan  dan  keamanan  bagi  guru  dalam melakukan  profesinya  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  1  undang-  undang  Nomor  14  Tahun 2005  dimana  guru  adalah  seorang  pendidik  professional,  pendidik  yang  memiliki    tugas  utama membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi siswa pada proses pendidikan (Matnuh, 2017).
Meningkatnya kasus kekerasan terhadap guru yang diakibatkan oleh peserta didik dan orang tua peserta didik seharusnya bisa menjadi pelajaran yang sangat  penting bagi lembaga pendidikan, lembaga profesi  guru  dan  pemerintah  serta  masyarakat  luas  untuk  melakukan  berbagai  upaya  untuk  bisa memberikan  perlindungan  yang  baik  bagi  guru  dan  lembaga  pendidikan  lainnya,  tentunya  tanpa membiarkan    hak-  hak  warga  Negara  lainnya  (Saihu,  2019).  Penganiayaan  Pendidik  (guru) oleh  peserta didik  tentu  bukan  proses  yang  singkat.  Tidak  adanya  wibawa  pendidik  (guru) dimata  peserta  didik  dan terbentuknya orang- orang yang tidak menghargai pendidik (guru) karena hanya fokus pada pembelajaran mengarah  pada  terbentuknya  akal  semata  yang  akan  menyebabkan  peserta  didik  tidak  memiliki  rasa hormat terhadap gurunya. Khususnya disaat peserta didik melihat perilaku guru yang tidak terpuji akan menambah  rasa  benci  peserta  didik  terhadap  guru  tersebut.  Meskipun  tanggung  jawab  pendidikan  ada ditangan  pendidik  (guru)  namun  orang  tua  memiliki  peran  penting  dalam  pendidikan  anak  mereka  di rumah,  karena  interaksi  antara  anak  dengan  orang  tua  di  rumah  akan  lebih  cenderung  sering  terjadi (Nurmala, 2018).
Serangkaian kasus yang sudah terjadi bisa dijadikan sebagai contoh peristiwa yang buruk di dalam dunia pendidikan, seperti Nurmayani di Bentaeng, Sulawesi selatan, Samhudi di Sidoharjo dan Judi Santoso di Blitar, Jawa tengah, mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian Karena mereka dilaporkan oleh orang tua peserta didiknya karena tidak terima anaknya dikenakan “Penerbitan”. Tidak hanya berhadapan dengan  pihak  kepolisian  guru  juga  sering  dijadikan  sasaran  penganiayaan  oleh  orang  tua  peserta  didik hanya dikarenakan masalah kecil (Rasdi & Masyhar, 2018).
Ada beberapa yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan bagi pendidik (guru) diantaranya yaitu :
1. Perlu diterapkan peraturan pemerintah dengan mengembangkan undang- undang yang lebih jelas dan rinci  tentang  perlindungan  hukum  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan,  agar  ada  kepastian  hukum yang  bertanggung  jawab  melindungi  pendidik  (guru)  dan  tenaga  kependidikan  lainnya  dalam melaksanakan tugasnya.
2. Membentuk  organisasi  atau  lembaga  perlindungan  hukum  bagi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan baik  pemerintah  maupun  lembaga  pengawas  pendidikan.  Fasilitas  ini  akan  mengsosialisasikan pentingnya pemahaman hukum tau gerakan kesadaran hukum sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
3. Menciptakan sinergi antara sekolah, orang tua, LSM, aparat penegak hukum dan pemerintah. Hal ini dapat  dilakukan  dengan  menjalin  komunikasi  yang  baik  antara  pihak  sekolah,  orang  tua  dan pemerintah.  Komunikasi  diartikan  juga  sebagai  proses  pemindahan  makna  berupa  gagasan  atau informasi dari satu orang ke orang lain melalui media tertentu (Saihu, 2019).

## D. Mencitakan Pendidikan Tanpa Kekerasan
Pendidikan  menurut  Ki  Hajar  Dewantara  yaitu  panutan  untuk  masa  pertumbuhan  anak-anak, yang  berarti  yaitu  menuntut  segala  kemampuan  kodrat  yang  dimiliki  peserta  didik yang memiliki  artian peserta didik dapat sebagai umat dan masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kesenangan setinggi mungkin.  Makadari  itu  Pendidikan  dapat  menganut  tiga  prinsip  yang  utama  yaitu  ingarso,  sung  tolodo yang  berarti  di  depan  dan  memberikan  panutan,  ing  madya  mangunkarsa  adalah  keadaan  di  sekeliling antara  orang  orang  yang  dapat  menciptakan  Prakarsa,  gagasan  dan  ide,  dan  tut  wuri  handayani  yang memiliki arti dibalik seorang pendidik harus dapat memberikan support dan semangat.
Menurut  seorang  ahli  Pendidikan  yang  Bernama  Langeveld  yang  berbangsa  belanda  ini mengartikan  Pendidikan  dalam  artian  yaitu “  Pen didikan  merupakan  suatu  tuntunan  atau  bantuan  yang disampaikan dari orangtua untuk perkembangan anak agar tercapainya kedewasaan yang bertujuan agar anak dapat menjalankan tugas untuk masadepan nya dengan mandiri tanpa bantuan siapapun. Pendidikan juga dapat dikatakan hal yang sangat penting untuk seluruh warga, baik untuk anak, orantua, Wanita dan peria,  hal  tersebut  dikarenakan  adanya  Pendidikan  dapat  melengkapi  eksistensi  kemanusiaannya, kepentingan  terhadap  Pendidikan  itu  sendiri  sangat  menyeluruh  bagi  masyarakat  hingga  mencapai menembus batasan status ekonomi, sosial, politik, agama dan budaya, maka dari itu pendidikan adalah hal yang  sangat  berperan  penting  hingga  seterusnya  sampai  menuju  suatu  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Di dunia  ini  tidak  ada  yang  menginginkan  terjadinya  sebuah  kekerasan,  tetapi  kenyataan  nya  yang  terjadi pada  saat  ini  kekerasan  terjadi  dimana  mana.  Kenyataan  nya  kekerasan  tidak  hanya  tentang  bagian monopoli  terhadap  perang  dan  kasual  bersamaan,  tetapi    dampak  nya  hingga  lingkungan  pendidikan. Pendidikan juga menjadi aspek yang terpenting dalam kehidupan masyarakat yang tak dapat dipisahkan dari  lingkungan  warga,  karena  pendidikan  tersebut  bisa  memfasilitasi  segala  kebutuhan  yang  ada  di masyarakat, baik dari segi ilmu pengetahuan, pengalaman, kreatifitas, pengalaman, skill, dan hal lain nya yang  tidak  dapat  diraih  dluar  dari  dunia  Pendidikan.  Paling  utama  yaitu  pendidikan  agama  islam  yang dapat menyampaikan nilai yang unggul bagi masyarakat baik itu tentang religious, spiritual dan moralitas masyarakat itu sendiri. (Raharjo 2010)
Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, kekerasan dapat didevinisikan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok yang berdampak tidak baik bagi siapapun yang mengakibatkan  cedera  fisik  maupun  barang  orang  lain.  Adapun  pendapat  lain  tentang  kekerasan  yaitu dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang agresif yang mana pelaku menggunakan tubuhnya sendiri ataupun sebuah alat ataupun senjata yang digunakan untuk melukai seseorang yang menimbulkan cedera
yang  tidak  bercanda  sehingga  menyebabkan  ketidak  nyamanan  bagi  oranglain.  Dua  Batasan  tersebut sangat  longgar  dimana  cambuk  dan  sanksi  fisik  lainnya  yang  dapat  dilakukan  para  pendidik  kepada peserta  didik  hal  ini  juga  disebut  juga  dengan  kekerasan  karena  tidak  menimbulkan  cedera  fisik. Sedangkan  menurut  WHO  kekerasan  yaitu  alat  yang  dugunakan  untuk  daya  kekerasan  fisik,  seperti ancaman ataupun perbuatan, terhadap diri sendiri maupun oranglain, baik itu kelompok maupun individu yang akan mengakibatkan dan terdapat kemungkinan akan menyebabkan cedera, kematian, bahaya fisik dan kematian.
Salah  satu  factor  kunci  yang  sangat  esensial  dalam  pemecahan  masalah  ini  yaitu  Pendidikan, mengapa  pendidikan,  karena  dapat  mengembangkan  harkat  dan  martabat  manusia.  Pendidikan  juga sangat  berpengaruh  dalam  meningkatkan  dan  menjadikan  aspek  kehidupan  manusia  lebih  maju. Kesempurnaan  nya  pendidika  tersebut  dapat  penciptakan  masyarakat  yang  lebih  maju  dan  lebih manusiawi, dan berpengaruh dalam masyarakat seperti dapat memberikan tanggung jawab atas hidupnya sendiri  dan  orang-orang  disekitarnya  dan  di  iringi  dengan  sikap  dan  watak  yang  mencerminkan masyarakat  yang  berpendidikan.  Untuk  menciptakan  manusia  yang  berpendidikan  maka  harus  terdapat pula guru yang memiliki martabat dan berpendidikan pula. Karena jika pendidik nya todak berpendidikan dan bermartabat bagaimana beliau akan menjadikan generesi-generasi yang bermartabat pula.
Tidak  hanya  itu  kita  juga  harus  memberantas  kasus-kasus  kekerasan  tersebut  karena  jika  ksus tersebut masi marak dikalangan Pendidikan tidak akan terjadu Pendidikan yang bermartabat. Karena pada dasarnya  yang  dibutuhkanoleh  siswa  yaitu  kasis  syang  yang  tulus  dan  rasa  aman  dalam  dirinya  serta bantuan  fasilitas  saat  belajar.  Tidak  hanya  itu  sebagai  pendidik  juga  harus  memperhatikan  lingkungan yang  mempunyai  keadaan  yang  aman  dan  mempunyai  tanggung  jawab  karna  hal  tersebut  sangat dibutuhkan siswa gar siswa merasa aman dan focus dalam belajar, sehingga fikiran nya bisa berkembang, dan minat belajarnya juga tinggi. (Rato 2021)
Dari  beberapa  paparan  pengertian  diatas  tentang  kekerasan  yang  ditemukan  oleh  Olweus  dan menurut  WHO,  dapat  kita  lihat  bahwa  kekerasan  bisa  saja  terjadi  dalam  sekolah,  diantaranya  sebagai berikut :
1. Kekerasan  fisik,  yaitu  sebuah  bentuk  kekerasan  yang  dilakukan  yang  dapat  menyebabkan  rasa  sakt dan kerugian secara fisik seperti luka memar bahkan hingga cacat fisik.
2. Kekerasan  verbal  kekerasa  ini  yaitu,  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru  yang  tidak  melukai  fisik melainkan  melalui  kalimat  atau  kata  yang  bisa  menyebabkan  sakit  hati,  rasa  gelisah  malu  dan tersinggung, bahkan hingga siswa mweasa tidak nyaman.
3. Kekerasan  mental,  kekerasan  ini  dilakukan  oleh  guru  kepada  siswa  bukan  dengan  fisik  melainkan dengan  menggunakan  ancaman  yang  mengganggu  fikiran  anak,  sehingga  membuat  anak  menjadi gelisah dan tidak tenang  sehingga dapat merusak mental anak.
4. Kekerasan  itu  sendiri  terjadi  karena  beberapa  pendapat  mengatakan  bahwa  kekerasan  ini  hanyalah sebagai  punishment  puncak  karena  segala  macam  bentuk  ide  yang  sudah  dilalui  tidak  lagi mendatangkan perubahan kearah yang baik lagi. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kekerasan bukan  hanya  sekedar  punishment  atau  hukuman  tetapi  melainkan  sebuah  bagian  dari  prndidikan tersebut.  Tetapi  setelah  menkaji  beberapa  bentuk  kekerasan  yang  terjadi  di  sekolah,  hemat berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena guru belum memahami paradigma Pendidikan ramah anak dan para pendidik tersebut belum terlatih secara baik dan benar untuk dapat mengelola berbagai pelanggaran dan ketidak tertiban siswanya secara kreatif dan edukatif.  Tidak hanya itu saja melainkan guru  juga  belum  bisa  memahami  bahwa  tidak  semua  anak  ter;ahir  sama  tetapi  masing-masing memiliki keunikan masing-masing dan perbedaan dari setiap siswa. (Pramuji 2018)
Kekerasan tidak hanya merupakan dua entitas yang tidak hanya bisa disandingi tetapi seharusnya menjadi  dua  entitas  yang  mempunyai  hubungan  yang  tidak  terjadi  atau  wksklusif.  Mengapa  dikatakan demikian  karena  bisa  dilihat  dari  pengertian  Pendidikan  menurut  N.  Driyarkara,  SJ.  adalah  segala  upaya dan usaha dengan kegiatan yang dilaksanakan agar memanusiakan manusia muda. Dari penjelasan singkat diatas terlihat bahwa Pendidikan bukan hanya dari usaha untuk membuat manusia agar menjadi manusia yang  beradab,  maka  dari  itu  Pendidikan  seharusnya  dilaksanakan  dalam  koridor  keberadapan    yang dilarang  menggunakan  bentuk-bentuk  kekerasan  karena  kekerasan  dan  peradaban  sejatinya  tidak  dapat
disatukan. Maka dari itu harus dilakukan upaya untuk menghapuskan unsur kekerasan dalam Pendidikan. Maka terdapat beberapa cara dan strategi diantaranya sebagai berikut :
1. Membiasakan tidak adanya kekerasan dalam sekolah yang tadinya dilakukan oleh warga sekolah atau warga sekolah dan komunitas sekolah termasuk guru, harus ada kesepakatan  antara orangtua siswa tenaga pendidik dan siswa dalam menghilangkan adanya kekerasan disekolah dan selalu diutamakan pendekatan  yang  bersifat  ramah  anak.  Jika  seluruh  warga  sekolah  dan  masyarakat  menyepakatinya maka kesepakatan tersebut hanyalah menjadi dokumen bisu yang tak bermakna tetapi tetap harus di hayatipola komunikasi dan intraksi antara kekeluargaan yang dibangun di sekolah.
2. Harus  diadakan  nya  program  sosialisasi  dan  pelatihan  tentang  paradigma  Pendidikan  ramah  anak yang  di  himbau  kepada  semua  nanak  dan  pendidik  yang  direncanakan  oleh  dinas  Pendidikan kabupaten.  Dan  harus  menerpkan  dan  menggunakan  metode  strategi  yang  tepat  untuk  menghadapi masalah mengenai siswa yang bermasalah dengan cara arif dan edukatif (Rubini 2018).
Pada dasarnya pendidikan kekerasan bukanlah pendidikan yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya maka dari itu para orang tua siswa perlu menghindari pendidikan anak dengan cara  kekerasan  karena  tidak  sesuai  dengan  fitrah  anak  dan  hak  yang  dibutuhkan  oleh  anak  dalam menciptakan  kasih  sayang  dan  cinta  dari  orang  tuanya  konsep  pendidikan  anak  yang  tidak menggunakan kekerasan dalam perspektif Islam dapat dilakukan dengan cara memahami makna dari anak  harus  dicintai  karena  Allah  subhanahu  wa  ta'ala  yaitu  dengan  cara  bersikap  adil  kepada  anak, pendidikan yang demokratis menggunakan disiplin yang positif, dan memahami berbagai reward dan hukuman yang tepat supaya berjalan dengan efektif, yang mana akan diberikan kepada anak. Adapun bentuk pendidikan anak tanpa kekerasan dalam bentuk Islam yaitu mendidik anak dengan cara lemah lembut  keteladanan  penuh  nasehat  reward  dan  konsekuensi  yang  perlu  diperhatikan  dalam prinsipnya  supaya  tidak  terjadi  kekerasan  dalam  proses  mendidik  anak  mengapa  demikian  karena kekerasan  yang  terjadi  dalam  proses  mendidik  anak  berakibat  bagi  anak  dan  membahayakan  anak tidak hanya itu hal tersebut juga akan berdampak buruk secara fisik maupun mental anak.
Adapun ajaran  agama mengenai pendidikan anak tanpa  kekerasan yaitu : dengan cara mendidik anak  dengan  lemah  lembut  yang,  mendidik  anak  dengan  nasehat  yang,  mendidik  anak  dengan hukuman atau punishment yang ramah yang. Karena kekerasan terhadap anak dapat memiliki dampak yang buruk yaitu secara mental maupun fisik secara fisik meliputi mengakibatkan bagian tubuh anak mengalami  kerusakan  seperti  memerlukan  dan  lain-lain  jika  dampak  mental  atau  psikisnya  adalah terjadinya  trauma  rasa  takut  dan  dendam  dalam  diri  anak  tidak  hanya  itu  hal  ini  juga  dapat menurunkan  semangat  belajar  dan  kreativitas  daya  konsentrasi  pada  anak  dalam  lingkungan  sosial anak  yang  mengalami  tindakan  kekerasan  akan  menjadikan  dirinya  menarik  diri  dari  lingkungan karena  merasa  takut  tidak  nyaman  lebih  menjadi  pendiam  atau  introvert  dan  susah  berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya.
Dari  beberapa  penjelasan  diatas  memiliki  kesimpulan  bahwa  pendidikan  anti  kekerasan  yaitu salah satu usaha sadar yang dilakukan  agar dapat mewujudkan sebuah susunan rancangan belajar tanpa harus  menimbulkan  kesusahan  dan  keusakan  maupun  secara  fisik,  sikologis,  seksual,  finansial,  dan spiritual. Tidak hanya itu hal tersebut juga dengan penanganan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang disusun untuk menerapkan poin dari anti kekerasan pada siswa agar dapat dijadikan prinsip untuk tidak menanggapi segala bentuk tindak kekerasan untuk dilakukan sebagai pedoman hidup, sikap hidup, dan ketrampilan hidup dalam setiap bentuk apapun itu.

## Kesimpulan
Guru merupakan seorang pendidik yang berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan, yang memiliki tugas serta  tanggung  jawab  dalam  mendidik,  mengarahkan,  membimbing,  mendorong  dan  membantu  siswa-siswi agar  menjadi  manusia  yang  cerdas,  tangguh,  aktif,  kreatif,  bertanggung  jawab  dan  mampu  bersaing.  Menjadi profesi sebagai seorang guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia, yang sudah sewajarnya diberikan suatu perlindungan atau payung hukum dalam menajalankan profesinya sebagai guru. Pemerintah  membuat suatu kebijakan  untuk  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  seorang  guru  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  seorang  pendidik.  Hal  itu  tercetus  dalam  Undang-Undang  pasal  39  nomor  14  tahun  2005  yang menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru saat melaksanakan tugas. Kemudian ayat keduan pasal 39 antara lain meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Salain  itu  guru  juga  berhak  mendapatkan  suatu  paying  hukum  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta hak-hak intelektual yang tertulis dalam Undang-Undang pasal 14  ini.  Perlindungan  hukum  bagi  seorang  guru  dalam  menjalankan  profesinya  mencakup  tindak  kekerasan, kemudian  ancaman,  perlakuan  diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  dari  pihak  peserta  didik, orang tua peserta didik, masyarakat dan pihak lainnya.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan dana pada penelitian ini sehingga berlangsung lancar dan juga ucapan terima kasih banyak kepada segenap guru dan siswa SMP Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah yang ikut terlibat aktif dan semangat dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Hasibuan. (2019). Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam P-ISSN: 2088-7981 E-ISSN: 2685- 1148. Al Amin:Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam , 2 (02), 23 – 37.
Ahmad. (2012). Guru Sebagai Korban Kriminalisasi. Jurnal Pendidikan Islam , 2 (1), 34 – 46.
Akhmaddhian,  S.,  &  Yuhandra,  E.  (2018).  Bantuan  Hukum  Bagi  Tenaga  Pendidik  dan  Kependidikan  di  Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (02), 72 – 78. https://doi.org/10.25134/empowerment.v1i02.1578
Hasima, R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan  di Kota Kendari. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau , 9 (2), 190 – 209.
J, M. I. (2017). Tinjauan Kriminologi Atas Penganiayaan Siswa Terhadap Guru Prespektif Islam . Skrip , 111.
Jufni,  M.,  Saputra,  S.,  &  Azwir.  (2020).  Kode  Etik  Guru  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan. Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora , 8 (4), 575.
Marjuni, A. (2020). Kepribadian Guru dalam Pengembangan. Pendidikan Kreatif , I (1), 1 – 8.
Matnuh, H. (2017). Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 7 (2), 46 – 50.
Mirzaqon,  A.  T.,  &  Purwoko,  B.  (2017).  Studi  Kepustakaan  Mengenai  Landasan  Teori  dan  Praktik  Konseling Expressive Writing Library. Jurnal BK UNESA , 4 (1), 1 – 8.
Muchith, M. S. (2016). Guru PAI Yang Profesional. Quality , 4 (2), 217 – 235.
Nurmala,  L.  D.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Pendidik. Gorontalo  Law  Review , 1 (1),  67. https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98
Pengurus Besar PGRI. (2017). Kode Etik Profesi Guru Indonesia. Pgri.or.Id , 1 (1), 1 – 8.
Rahmadi, S. A. . M. P. I. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian Antasari Press Banjarmasin 2011 .
Rasdi, R., & Masyhar, A. (2018). Perlindungan Hukum Guru dalam Kedinasan (Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru-Guru MGMP PKn Kabupaten Rembang). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia , 93 – 100.
Roqib, M., & Nurfuadi. (2020). Kepribadian Guru Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan .
Syaifi, A. (2015). Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasi. In Samudra Biru (Vol. 1, Issue 2).
Saihu, T. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Guru. Al Amin:Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam , 2 (02), 23 – 37.