Vol 7, No 2, Desember 2022
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen

## EFEKTIVITAS PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI  DI BADAN KEPEGAWAIAN,  PENDIDIKAN, DAN
PELATIHAN KABUPATEN KUDUS
a Dina Khilmi Nabilah, b Muhammad Qoes Atieq
a,b Fakultas Ekonomi dan Bisnsi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus muhammadqoesatieq@iainkudus.ac.id
Received: 2022  September 10 Accepted: 2022 December  19 Published: 2022  December  25

## ABSTRACT
In  the  current  era  of globalization, some governments have carried out work processes online. One of them is by carrying out bureaucratic reform, namely the birth  of  the  E-Kinerja  policy  in  the  Personnel,  Education  and  Training  Agency  of Kudus Regency. This study aims to determine and analyze the Effectiveness of the Implementation  of  E-Kinerja  in  Improving  Discipline  and  Employee  Performance in the Personnel, Education and Training Agency of Kudus Regency. Then to find out the  inhibiting  factors  in  the  implementation  of  E-Kinerja,  as  well  as  to  find  out  the solutions  given  in  overcoming  these  inhibiting  factors  in  improving  employee discipline  and  performance.  Performance  appraisal  is  an  assessment  of  the performance or work ability of employees in carrying out their duties in accordance with work targets, job requirements, job workloads and workloads of Organizational Work Units as the basis for Calculation of Work Performance and Provision of Work Intensive with the guidelines of Permendagri Number 4 of 2005. Method used in this research  is  descriptive  qualitative  research  method,  with  the  use  of  primary  data and  secondary  data  obtained  through  interviews,  observation,  and documentation. The  results obtained from this study indicate that the implementation of e-Kinerja in the  Personnel,  Education  and  Training  Agency  of  Kudus  Regency  has  been effective  in  improving  employee  discipline  and  performance  in  accordance  with what has been expected.
Keywords: Effectiveness, E-Performance, Employee Discipline and Performance, Education and Training Personel Agency.

## ABSTRAK
Di  era  globalisasi  seperti  saat  ini,  sebagian  pemerintahan  sudah  melakukan proses  kerja  secara  online.  Salah  satunya  dengan  dilakukannya  reformasi birokrasi yaitu lahirnya kebijakan e-Kinerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan  Kabupaten  Kudus.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  Efektivitas  Penerapan  E-Kinerja  dalam  Meningkatkan  Disiplin  dan Kinerja  Pegawai  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Kabupaten Kudus.  Kemudian  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dalam  penerapan  E- Kinerja,  serta  untuk  mengetahui  solusi  yang  diberikan  dalam  mengatasi  faktor penghambat  tersebut  dalam  meningkatkan  disiplin  dan  kinerja  pegawai.  Penilaian kinerja  merupakan  penilaian  atas  prestasi  atau  kemampuan  kerja  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  target  kerja,  kebutuhan  jabatan,  beban  kerja jabatan  dan  beban  kerja  Unit  atau  Satuan  Kerja  Organisasi  sebagai  dasar Perhitungan  Prestasi  Kerja  dan  Pemberian  Intensif  Kerja  dengan  pedoman Permendagri  Nomor  4  Tahun  2005.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dengan  penggunaan  data  primer  dan data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  proses  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
penerapan  e-Kinerja  di  Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kudus  sudah  efektif  dalam  meningkatkan  disiplin dan kinerja pegawai yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan.
Kata  Kunci:  Efektivitas,  E-Kinerja,  Disiplin  dan  Kinerja  Pegawai,  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Perwujudan reformasi birokrasi di Indonesia khususnya reformasi sumber daya manusia mewajibkan  adanya  perubahan  tata  kelola  manajemen  kepegawaian  yang  sinkron  dengan perkembangan  zaman  saat  ini  seperti  pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya mencakup  pemerintahan  berbasis  elektronik  atau  teknologi (e-government) (Rozal,  2022). Program  Pemerintah  Kabupaten  Kudus  yang  berbasis e-government salah  satunya  yaitu sistem  e-Kinerja.  Sistem  e-Kinerja  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  Aparatur  Sipil Negara  (ASN),  dan  Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten  (SKPK),  serta  dapat  menjadi instrumen  penilaian  kinerja  atau  memberikan  reward  kepada  pegawai  dalam  penetapan jumlah  tunjangan  kinerja  (Tukin),  dan  tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan  aparatur.
Kinerja  pegawai  berkaitan  erat  dengan  penilaian  kinerja,  penilaian  kinerja  diperlukan hasil  atau  tingkat  keberhasilan  pegawai  di  suatu  organisasi.  Hasil  dari  penilaian  kinerja dapat  digunakan  untuk  tujuan  pengambilan  keputusan  sumber  daya manusia dan evaluasi. Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  sumber  daya  manusia  dalam  suatu  organisasi pemerintahan  yang  dihimbau  untuk  dapat  selalu  memberikan  contoh  budaya  kerja  yang professional,  disiplin  dan  penuh dengan tanggung jawab, merupakan hal yang harus dimiliki oleh  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sedangkan  tujuan  dari  penilaian  kinerja  yang  paling  mendasar adalah  untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  secara  individu  sehingga  menyebabkan peningkatan  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan  (Indra  R.,  dkk,  2020).  Peraturan- peraturan yang mencakup disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,  yang  didalamnya  memuat  tentang  disiplin  PNS,  larangan  dan  sanksi  apabila peraturan  tersebut  dilanggar.  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  disiplin  yang  tinggi  tentu  akan menghasilkan  kinerja  yang  baik  bagi  suatu  organisasi.  Kinerja  pegawai  juga  menjadi  hal yang  sangat  menentukan  bagi  organisasi,  karena  keberhasilan  suatu  organisasi  terletak pada kinerja pegawainya.
Dalam  meningkatkan  kinerja  pegawai,  penilaian  kinerja  juga  perlu  dilakukan  dengan tujuan  mempermudah  melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  terhadap  kinerja  pegawai  yang dinilai  kurang.  Penilaian  kinerja  merupakan  sistem  yang  digunakan  untuk  menilai  dan mengetahui  sejauh  mana  seorang  karyawan  telah  melaksanakan  pekerjaannya  secara keseluruhan  (Fadila  &  Harry,  2020).  Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2011  tentang  Penilaian  Prestasi  Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil pasal  1  ayat  2,  menyatakan  bahwa  penilaian  prestasi  kerja  PNS  merupakan  suatu  proses penilaian  secara  sistematis  yang  dilakukan  oleh  pejabat  penilai  yang  merupakan  pimpinan langsung  Pegawai  Negeri  Sipil  bersangkutan  terhadap  sasaran  kerja  pegawai  dan  perilaku kerja  Pegawai  Negeri  Sipil.  Dalam  penelitian  Muhammad  Justiawal  (2020)  menunjukkan bahwa  program  e-kinerja  berdampak  positif  terhadap peningkatan kinerja pegawai di Dinas Bina  Marga,  Cipta  Karya,  Jasa  Konstruksi,  dan  Penataan  Ruang  Kab.  Wajo.  Dan  pada penelitian  oleh  Indra  Rukmana,  Rita  Rahmawati,  dan  E.  Salbiah  (2020)  menyatakan  hasil yang  sama  positif  yaitu  bahwa  penilaian  kinerja  berbasis  e-Kinerja  di  Pusat  Pelatihan Manajemen  dan  Kepemimpinan  Pertanian  memperoleh  skor  rata-rata  sebesar  4,14  dan masuk dalam kategori baik.
Untuk  meningkatkan  disipilin  dan  kinerja  pegawai  dalam  rangka  pemberian  tunjangan kinerja daerah maka Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan sistem elektronik kinerja (e- Kinerja).  Mekanisme  pemberian  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)  di  Badan
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Kabupaten  Kudus  ini  berdasarkan  dari rekap nilai e-kinerja  pegawai  dengan  range  8-8000  poin,  dan  diatur dalam Perbup No. 10 Tahun 2022 dengan perubahan atas Perbup No. 21 Tahun 2022.
E-Kinerja  merupakan  suatu  aplikasi  berbasis  digital  yang  membantu  pegawai  dalam melaporkan kegiatan harian yang sudah dikerjakan atau rencana kerja pegawai dalam kurun waktu  satu  tahun  anggaran  (Lembong,  dkk,  2021).  Seorang  atasan  dapat  memantau  dan mengawasi  secara  langsung  apa  saja  yang  telah  dikerjakan  seorang  pegawai  sehingga penilaian  yang  diberikan  sesuai  dengan  kinerja  pegawai  tersebut.  E-Kinerja  mengharuskan pegawai  untuk mengisi laporan kegiatan hariannya untuk mencapai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  bulanan  maupun  tahunan  agar  meningkatkan  kinerja  dan  kedisiplinan  pegawai. Dalam  menerapkan  e-Kinerja  tersebut,  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  diwajibkan  melaporkan aktivitas harian di aplikasi e-Kinerja yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten.
Berdasarkan  penelitian  oleh  R.  Gusty,  Harapan  Tua  R.F.S.,  dan  Adianto  (2020)  dapat disimpulkan  bahwa  program  e-Kinerja  yang  diterapkan  di  BKPP  Kabupaten  Kuantan Singingi  belum  berjalan  dengan  baik  karena  terdapat  faktor  penghambat  yaitu  kurangnya kemampuan,  keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi serta evaluasi yang belum baik. Sedangkan  pada  penelitian  ini,  faktor  yang  menghambat  penerapan  e-Kinerja  yang berkaitan  dengan  peningkatan  kinerja  pegawai  di  BKPP Kabupaten Kudus yaitu kurangnya kemampuan  pegawai  dalam  beradaptasi  dari  peralihan  yang  sebelumnya  hanya menggunakan sistem manual menjadi sistem elektronik. Namun dalam hal ini, upaya Badan Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Kabupaten  Kudus  dalam  mengatasinya  adalah dengan  melaksanakan  pelatihan,  dan  sosialisasi  tentang  tata  cara mengoperasikan aplikasi e-Kinerja kepada seluruh pegawai BKPP Kabupaten Kudus.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui efektivitas  penerapan  e-Kinerja  dalam  meningkatkan  disiplin  dan  kinerja  pegawai  Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan  Kabupaten Kudus.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A.  Efektivitas
Menurut  Sondang  P.  Siagian,  efektivitas  adalah  suatu  pemanfaatan  sarana  prasarana, sumber  daya  dalam  jmlah  tertentu  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan  untuk  menghasilkan sejumlah  barang  atau  jasa  kegiatan  yang  akan  dijalankan  oleh  organisasi.  Menurut  Mamik dan  Syarif,  efektivitas  berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan  (Mamik  &  Syarif,  2016). Efektivitas  kerja  berarti penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan (Mukhtar dkk, 2016). Menurut Makmur dalam Sawir 2020 menjelaskan bahwa apabila dilihat dari segi kriteria  efektivitas,  unsur-unsurnya  antara  lain  yaitu  1)  Ketepatan  penentuan  waktu,  2) Ketepatan  perhitungan  biaya,  3)  Ketepatan  dalam  pengukuran  keberhasilan,  4)  Ketepatan dalam  menentukan  pilihan,  5)  Ketepatan  berpikir,  6)  Ketepatan  dalam melakukan perintah, 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan, 8) Ketepatan sasaran.

## B.  E-Kinerja
E-Kinerja  adalah  salah  satu  aplikasi  berbasis  web  yang  digunakan  oleh  Pemerintah untuk  mengelola  atau  menilai  kinerja  pegawai  (Jerry  dkk,  2021).  Tujuan  e-Kinerja  adalah untuk meningkatkan kinerja PNS dan organisasi, melakukan penataan dan penyempurnaan organisasi,  melakukan  penilaian  atas  prestasi  kerja  PNS  dan  organisasi,  memberikan  rasa keadilan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  PNS,  mendorong  terciptanya  kompetisi  kerja yang  sehat  di  antara  PNS,  meningkatkan kompetensi SDM dan jabatan yang dimiliki PNS, dan  menumbuhkan  kreativitas  dan  inovasi kerja PNS. Tujuan dari e-Kinerja adalah sebagai berikut:  1)  Untuk  peningkatan  kinerja  PNS  dan  organisasi,  2)  Melakukan  penataan  dan penyempurnaan  organisasi,  3) Melakukan penilaian atas prestasi kerja PNS dan organisasi, 4)  Memberikan  rasa  keadilan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  PNS,  5)  Mendorong terciptanya  kompetisi  kerja  yang  sehat  di  antara  PNS,  6)  Meningkatkan  kompetensi  SDM dan  jabatan  yang  dimiliki  PNS,  dan  7)  Menumbuhkan  kreativitas  dan  inovasi  kerja  PNS (Waliulu dkk, 2020).
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
Konsep  aplikasi  e-Kinerja  terdiri  dari  beberapa  proses  utama  yaitu  penginputan  data informasi  kinerja  untuk  kemudian  di  inventarisir  kedalam  sistem  informasi  yang  nantinya data  tersebut  dapat  dilihat  dan  divalidasi  oleh  pimpinan  di  setiap  dinas  terkait.  Adapun manfaat  adanya  aplikasi  e-Kinerja  yaitu:  1)  Alat  untuk  mengontrol  kehadiran  pegawai,  2) Memudahkan  manejemen  birokrasi,  dan  3)  Sebagai  indikator  pemberian  tambahan penghasilan  pegawai (TPP). (Hadi S. dkk, 2022)

## C.  Disiplin
Menurut  I.G.  Wursanto  (dalam  Padmaningrum,  2021)  menjelaskan  bahwa  disiplin adalah  keadaan  yang  menyebabkan  atau  memberikan  dorongan  kepada  pegawai  untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang telah ditetapkan  (Padmaningrum,  2021).  Secara  umum,  disiplin  menunjukkan  suatu  kondisi atau sikap  hormat  pada  diri  karyawan  terhadap  peraturan  dan  ketetapan  perusahaan.  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  kesanggupan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  menaati  kewajiban dan  menghindari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan dan/atau peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi  hukuman  disiplin. Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil dimana  merupakan  salah  satu  peraturan  yang  diharapkan  menjadikan  PNS  lebih  mengerti tugas  mereka  sebagai  abdi  negara  yang  bekerja  untuk  kepentingan  umum  masyarakat. Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.53  Tahun  2010  Bab  II  Kewajiban  dan  Larangan Pasal  3  Angka  11,  yang  berbunnyi  “Setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  wajib  masuk  kerja  dan menaati  peraturan  jam  kerja”,  apabila  kewajiban  tersebut  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi berupa Hukuman Disiplin, antara lain:

## Sumber: BKPP Kabupaten Bengkalis

## D.  Penilaian Kinerja
Di  dalam buku Djoko S.W 2020 dengan judul “Manajemen Kinerja” menyatakan bahwa, penilaian  kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  penilaian  secara  periodik  pelaksanaan pekerjaan  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil.  Tujuan  dari  penilaian  kinerja  ini  adalah  untuk mengetahui  keberhasilan  atau  tidaknya  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  untuk mengetahui  kekurangan  dan  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil dari penilaian kinerja digunakan sebagai bahan  pertimbangan  dalam  pembinaan  Pegawai  Negeri  Sipil,  antara  lain  untuk pengangkatan,  kenaikan  pangkat,  pengangkatan  dalam  jabatan,  pendidikan  dan  pelatihan, serta pemberian reward atau penghargaan.

## E.  Pemerintahan Daerah
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1 ayat  2  dijelaskan  bahwa  “Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan
Vol 7, No 2, Desember 2022
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 (Waliulu dkk, 2020).

## F.  Penelitian Terdahulu
Penelitian  ini  tercipta  berkat  ide  dan  gagasan  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  yang berhubungan dengan efektivitas e-Kinerja dalam meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai, yakni:  Penelitian  Wailulu  dan  Lukman tahun  2020  yang  berjudul  “Efektivitas  Penerapan  e- Kinerja  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Badan  Kepegawaian Daerah  Provinsi  Maluku”.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  bahwa efektivitas penerapan e- Kinerja dalam meningkatkan kinerja ASN di BKD Provinsi Maluku belum efektif dikarenakan masih  ada  beberapa  faktor  penghambat  yang  ditemukan,  seperti  kemampuan  adaptasi, belum adanya aturan khusus yang mengatur, dan kurangnya sarana dan prasarana.
Penelitian  kedua  oleh  Indra  Rukmana,  Rita  Rahmawati,  dan  E.  Salbiah  tahun  2020 dengan judul “Efektivitas Penilaian Kinerja Berbasis e-Kinerja di Pusat Pelatihan Manajemen Dan  Kepemimpinan  Pertanian”.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  bahwa  penilaian  kinerja berbasis  e-Kinerja  di  Pusat  Pelatihan  Manajemen  dan  Kepemimpinan  Pertanian memperoleh  skor  rata-rata  sebesar  4,14  dan  masuk  dalam  kategori  baik.  Penelitian ketiga oleh  R.  Lembong,  S.  Lukman,  dan  U.  Madjid  tahun  2021  dengan  judul  “Efektivitas Penerapan  e-Kinerja  Dalam  Meningkatkan  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Sulawesi Utara”, menghasilkan bahwa efektivitas penerapan e-Kinerja  pada  BKD  Provinsi  Sulawesi  Utara  memberikan  kontribusi  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  dan dukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang  handal.  Penelitian  keempat  oleh  R.  Gusty,  Harapan  Tua  R.F.S.,  dan  Adianto  tahun 2020  dengan  judul  “Penerapan  Sistem  Informasi  Sumber  Daya Manusia Pada Program  E- Kinerja  Di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  Dan  Pelatihan  (BKPP)  Kabupaten  Kuantan Singingi”.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  bahwa,  penerapan  sistem  informasi  sumber daya manusia pada program e-kinerja di BKPP Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik karena terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya kemampuan, keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi  serta evaluasi yang belum baik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif yaitu  peneliti  mengumpulkan  informai  dari  fakta-fakta  yang  terjadi  di organisasi kemuadian mengolahnya.  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  penggunaan  data primer  yang  diperoleh  dengan  melakukan wawancara langsung kepada inform an, dan data sekunder  yang  diperoleh  melalui  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  pembahasan, dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  melalui  wawancara  dan  observasi.  Wawancara  dilakukan  dengan berkomunikasi  secara  verbal  dan  langsung  dengan  informan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  sejumlah  informasi  terkait  dengan  penerapan  aplikasi  e-KInerja  di  Badan Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Kabupaten  Kudus.  Proses  kedua  adalah observasi,  yang  bertujuan  untuk mengamati pada objek penelitian. Hal ini bermaksud untuk melihat perbandingan  dari hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Kabupaten Kudus.  dan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  mempunyai  tugas  untuk  membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan,  dan  pelatihan  yang  menjadi  kewenangan  daerah.  Sesuai  dengan  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa:
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
1.  Setiap  pegawai  pemerintah  diharapkan  membuat  SKP sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kantor.
2.  PNS  yang  tidak  menyusun  SKP  akan  ditolak  sesuai  denan  ketentuan  peraturan  dan pedoman yang mengatur tentang disiplin  PNS.
3.  Pejabat  Penilai  diharapkan  dapat  memimpin  evaluasi  pelaksanaan  kerja  setiap pegawai negeri sipil di lingkungan  unit kerjanya.
4.  Pejabat  Penilai  yang  tidak  melakukan  penilaian  pelaksanaan  kerja  diberikan  sanksi disiplin  sesuai  dengan  peraturan  dan  pedoman  yang  mengatur  tata  tertib  pegawai negeri.
5.  Pejabat  Penilai  berkomitmen  untuk  menyampaikan  hasil  pemeriksaan  pelaksanaan pekerjaan  kepada  Atasan  Pejabat  Penilai  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari sejak tanggal  diterimanya evaluasi pelaksanaan  pekerjaan.
Penerapan  e-Kinerja  ini  mendukung  pelaksanaan  sistem  pemerintahan  di  dalam instansi  yang  semakin  efektif  dan  efisien  sehingga  diharapkan  akan  mendapatkan  output yang  semakin  bagus.  Aplikasi  e-Kinerja  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Badan Kepegawaian  Negara  pada  tahun  2016  sesuai  aturan  yang  tertuang  dalam  Peraturan Kepala  BKN  Nomor  12  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pemberian,  Pemotongan,  dan Penghentian  Pembayaran  Tunjangan  Kerja  Pegawai  (TPP)  di  lingkungan  BKN.  Kemudian, e-Kinerja  juga  mulai  diberlakukan  di  masing-masing  Badan  Kepegawaian  tiap  daerah. Adapun  aplikasi  e-Kinerja  ini  sendiri  mulai  efektif  berlaku  di  Badan  Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan  Kabupaten Kudus pada awal tahun 2022.
Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian  pada  BKPP  Kabupaten  Kudus,  penerapan aplikasi  e-Kinerja di lingkungan Kabupaten Kudus belum sampai satu tahun sehingga belum ada  laporan  penilaiannya,  namun  sudah  bisa  dikatakan  efektif  karena  aplikasi  e-Kinerja  ini dapat  meningkatkan  kedisiplinan  dan  kinerja  pegawai  BKPP  Kabupaten  Kudus  ini  sendiri. Adapun  untuk  penilaian  pada  aplikasi  e-Kinerja  terhadap  pegawai  BKPP  Kabupaten Kudus ini mengharuskan pegawai menyelesaikan bobot sebesar 8000 poin yang merupakan syarat utama dalam memenuhi pembayaran Tunjangan  Penghasilan Tambahan (TPP).
Adapun  hambatan  atau  kendala  yang  dialami  dalam  penerapan  aplikasi  e-Kinerja sebagaimana yang diungkapkan oleh informan penelitian  adalah sebagai  berikut:
a.  Harus  ada jaringan internet, karena aplikasi e-Kinerja ini hanya bisa digunakan secara online.
b.  Memakan banyak waktu apabila  penginputan  dilakukan pada jam kerja. Berikut  perbandingan  sebelum  dan  sesdudah  diterapkannya  e-Kinerja  di  lingkungan Kabupaten Kudus menurut pendapat para pegawai BKPP Kabupaten Kudus:
Tabel 1. Perbandingan Sebelum dan Sesudah di Terapkannya E-Kinerja
Sebelum Sesudah Rekap absensi  masih berupa manual Rekap  absensi  mudah  karena  laporan kehadiran  menggunakan Si  Hadir yang  di rekap melalui aplikasi e-Kinerja
Pengurusan  adminitrasi  maupun  data  pribadi harus melalui aparatur yang bersangkutan Pengurusan  administrasi  maupun  data pribadi  sudah  dapat  dilakukan  sendiri melalui aplikasi e-Kinerja Tidak  ada penambahan ataupun pemotongan
Tambahan Penghasilan  Pegawai (TPP)
Penambahan dan pemotongan TPP berdasarkan  rekap  nilai  e-Kinerja  mulai kedisiplinan  pegawai Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP)  masih berbentuk dokumen fisik Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP)  sudah dapat  dilihat  secara  bebas  melalui  aplikasi e-Kinerja Sumber: Wawancara oleh informan
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
Pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  variabel-variabel  yang  berhubungan dengan  efektivitas  penerapan  aplikasi  e-Kinerja  dalam  meningkatkan  disiplin  dan  kinerja pegawai  di  kantor  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Kabupaten  Kudus guna memperoleh  gambaran  di  lapangan  terkait  efektivitas  penggunaan  aplikasi  e-Kinerja tersebut.  Pemecahan  masalah  dari  penelitian  ini  dirumuskan  oleh  penulis  dari  data  yang diperoleh  dari  lapangan  dan  memadukannya  dengan  teori  efektivitas  yang  dikemukakan oleh  P.  Siagian  (2019)  yaitu: Sumber Daya, Sarana dan Prasarana, Kualitas dan Kuantitas, dan Waktu.
1.  Sumber Daya
Menurut  teori  Hasibuan  2019  dalam  penelitian  Masdar,  dkk  (2019)  yang  berjudul “Kemampuan  Sumber  Daya  Aparatur  Dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Fungsi  Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”, mengemukakan bahwa  manajemen sumber  daya  manusia  adalah  ilmu  dan  seni  mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar  efektif  dan  efisien  dalam  membantu  mewujudkan  tujuan  organisasi,  pegawai,  dan masyarakat. Dan Panggabean (2002) juga mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia  merupakan  suatu  proses  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pemimpin  dan  pengendalian  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  analisis  pekerjaan, evaluasi  pekerjaan,  pengadaan,  pengembangan,  kompensasi,  promosi,  dan  pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  dari  definisi-definisi  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  pakar,  maka pegawai  negeri  sebagai  sumber  daya  manusia  yang  berada  di  sektor  pemerintahan  yang berperan  penting atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan  nasional,  sehingga  kedudukan  dan  peranan  Pegawai  Negeri  Sipil  sangat penting  sebagai  pelaksana  dari  usaha  kegiatan  pemerintah.  Dalam  bidang  pemerintahan, pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  akan  berjalan  dengan  baik  dan efektif  apabila  SDM  nya  mempunyai  kualifikasi  yang  baik,  integritas,  taggung  jawab  dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  dalam  penelitian  ini,  sumber  daya  manusia  yang dimaksud adalah PNS atau  aparatur  di  lingkungan  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Kudus. Sesuai dengan visi BKPP Kabupaten Kudus yaitu:
“Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang Profesional dan Berintegritas”.
Vol 7, No 2, Desember 2022
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen

## Dan dengan misi: “Meningkatkan  Kompetensi  Sumberdaya  Apratur  dan  Meningkatkan  Integritas Sumberdaya Aparatur”.
BKPP  Kabupaten  Kudus  memiliki  43  orang  pegawai  yang  terdiri  dari  42  ASN  dan  1 Non ASN bersangkutan dengan formasi sebagai  berikut:

## Sumber: BKPP Kabupaten Kudus
Kemudahan  penggunaan  sangat  memengaruhi  bagaimana  sistem  e-Kinerja dijalankan.  Namun  dari  hasil  pengamatan  oleh  peneliti  tidak  menemukan  kesulitan pemahaman  dalam  mengoperasikan  aplikasi  e-Kinerja  ini  meskipun  pada  pegawai  yang sudah  berusia  40  tahun  keatas.  Meski  demikian  dari  BKPP  sendiri  telah  merancang  dan melakukan sosialisasi serta pelatihan bagi para pegawai. Hal ini perlu dilakukan agar semua pegawai  yang  akan  menggunakan  aplikasi  e-Kinerja  memiliki  kemampuan  yang  sama sehingga  dapat  menunjang  ketika  menyelesaikan  tugas  yang  akan  di  input  sesuai  target yang ingin di capai.

## 2.  Sarana dan Prasarana
Sarana  merupakan  alat  yang  bergerak  sebagai  salah  satu  penunjang  untuk melaksanakan kegiatan perkantoran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 menjelaskan bahwa:
“Sarana  kerja  kantor  adalah  suatu  fasilitas  yang  secara  langsung  berfungsi  sebagai penunjang  proses  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dalam  pencapaian  sarana  yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas”.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sarana  kantor merupakan  fasilitas  berupa  benda  bergerak  yang  dapat  digunakan  untuk  memudahkan pelaksanaan  kegiatan  di  kantor  dalam  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Contoh  sarana kantor  yang  telah  di  sediakan  BKPP  Kabupaten  Kudus  untuk  menunjang  kinerja  pegawai seperti  meja  dan  kursi,  jaringan  internet,  tempat  penyimpanan  dokumen,  mesin-mesin kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan sebagainya.
Sedangkan  prasarana  merupakan  tempat  untuk  melaksanakan  kegiatan  organisasi yang  bersifat  terstruktur.  Di  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2006 tentang  Standarisasi  Sarana  dan  Prasarana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Pasal  1  juga menjelaskan bahwa:
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
“Prasarana  kantor  adalah  fasilitas  yang  secara  tidak  langsung  berfungsi  menunjang terselenggaranya  suatu  proses  kerja  aparatur  dalam  meningkatkan  kinerja  sesuai  dengan tugas  dan  tanggung  jawabnya,  seperti  gedung  kantor,  rumah  jabatan  dan  rumah  instansi. Prasarana  ini  merupakan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan  sifatnya permanen  atau  tetap  seperti  gedung,  lapangan,  aula  dan  sebagainya  dalam  suatu organisasi  atau perusahaan”
Berdasarkan  hal  diatas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  prasarana  kantor merupakan  penunjang  pelaksanaan  kegiatan  kantor  yang  bersifat  permanen  atau  tetap. Adapun  contoh  prasarana  yang  telah  disediakan  BKPP  Kabupaten  Kudus  seperti  gedung dan ruangan kantor.
Adapun  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  untuk  menunjang  kelancaran berjalannya  aplikasi  e-Kinerja,  BKPP  Kabupaten  Kudus  menyediakan  sarana  berupa jaringan  internet  dan  laptop.  Selain  itu,  aplikasi  e-Kinerja  ini  sudah  berdiri  sendiri  dan masing-masing  pegawai  bisa  menginput  kinerja  mereka  masing-masing.  Berdasarkan hasil pengamatan  peneliti  pada  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Kabupaten Kudus  sebagai  lokus  penelitian,  dapat  dikatakan  bahwa  dari  perangkat  internet  dan  laptop sudah  memadai  dan  aplikasi  e-Kinerja  nya  sendiri  juga  sudah  efektif  digunakan  para sumberdaya  aparatur  yang  berada  di  lingkungan  Kabupaten  Kudus.  Namun  pada  jaringan internet  nya  masih  dikatakan belum bisa stabil karena apabila pegawai menginput e-Kinerja pada jam kerja akan sedikit lambat atau down.
Data  pegawai  sendiri  sangat  terjaga  kerahasiaannya  sehingga  pihak  lain  tidak  dapat mengakses secara bebas. Kemanan dari aplikasi e-Kinerja pada BKPP Kabupaten Kudus ini sendiri  sudah dapat dikatakan baik, karena dibuktikan dengan tidak adanya kebocoran data pribadi  dari  ASN.  Secara  sistem,  aplikasi  e-Kinerja  sudah  dirancang  dengan  sistem keamanan  yang  cukup  tinggi,  sehingga  kebijakan  keamanan  data  pada  aplikasi  e-Kinerja yang  diterapkan  oleh  BKPP  Kabupaten  Kudus  ini  tepat  guna  dan  mampu  mengantisipasi terjadinya  kelalaian,  maupun  ketidaksengajaan  yang  berakibat  pada  kebocoran  data pegawai. Halaman e-Kinerja ini sendiri hanya bisa diakses dengan irang yang bersangkutan, karena setiap pegawai memiliki ID dan Password yang berbeda-beda.

## 3.  Kualitas dan Kuantitas
Kualitas  pegawai  dapat  dilihat  dari  kedisiplinan,  tanggung  jawab,  dan  hasil  kinerja pegawai  dalam  mencapai  keberhasilan  suatu  organisasi atau perusahaan. Terkhusus untuk Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  bagian  dari  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  memberikan pelayanan publik untuk selalu siap menjalankan tugas yang telah menjadi tangung jawabnya dan  harus  mampu  menjadi image  building yang  positif  dimata  masyarakat  guna meningkatkan kinerja dan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan negara.
Setelah diterapkannya aplikasi e- Kinerja  di  lingkungan  pemerintahan  Kabupaten Kudus  tentunya  membawa  banyak  perubahan  yang  positif  dari  sisi  disiplin  dan  kinerja pegawai.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rekapitulasi  absensi  pegawai  yang semakin hari semakin membaik.  Aplikasi  e-Kinerja  merekam  hasil  absensi  pegawai  melalui  e-absensi  yang bernama Si  Hadir dengan  sistem face  print yang  membuat  pegawai  dituntut  harus lebih disiplin  agar tidak mendapatkan punishment berupa pemotongan TPP.

## 4.  Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  berkaitan  dengan  sesuai  tidaknya  waktu  penyelesaian  pekerjaan dengan  target  waktu  yang  telah  ditentukan  suatu  oranisasi  atau  perusahaan.  Ketepatan waktu  yang  dibahas  di  penelitian  ini  yaitu  berupa  ketepatan  waktu  pegawai  Badan Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Kudus  dalam  melakukan  absensi  dan ketepatan waktu penilaian  kinerja melalui aplikasi e-Kinerja.
Ketepatan  waktu  penginputan  dan  penilaian  kinerja  diatur  untuk  meminimalkan keluhan  dan  mengoptimalkan  kinerja  pegawai  untuk  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan sasaran  kinerja  pegawai.  Perpanjangan  waktu  penginputan  dan  penilaian  membantu pegawai  dengan  berbagai  keluhan  untuk  tetap  bisa  menginput  kinerja  dengan  diberikan waktu  tambahan.  Namun  akibat  dari  perpanjangan  waktu dalam penginputan dan penilaian
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
kinerja  ini  menjadikan  pemberian  tunjangan  kinerja  menjadi  mundur.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Kabid  Pembinaan  dan  Dokumentasi  Pegawai BKPP Kabupaten Kudus dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  keterlambatan  penginputan  maupun  keterlambatan penilaian  kinerja per bulan juli 2022.

## PENUTUP

## A.  KESIMPULAN
Hasil penelitian  yang telah diperoleh  peneliti melalui strategi wawancara, observasi, dan dokumentasi di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kudus, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
a.  Aplikasi  e-Kinerja  merupakan  situs  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Kota  Kudus sebagai  wadah  untuk  menilai  produktivitas  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  secara  eksplisit.  Diterapkannya  e- Kinerja  di  BKPP  Kabupten  Kudus  ini  sejak  tahun  2022  dan  belum  genap  satu  tahun jadi  belum  ada  laporan  penilaiannya,  namun  sudah  bisa  dikatakan  efektif  karena aplikasi  e-kinerja  ini  dapat  meningkatkan  kedisiplinan  dan  kinerja  pegawai  BKPP Kabupaten Kudus ini sendiri.
b.  Sejak  diterapkannya  e-Kinerja  di  lingkungan  BKPP  Kabupaten  Kudus,  disiplin  dan kinerja  pegawai  semakin  meningkat  dikarenakan  berbagai  pekerjaan  bahkan  sampai pekerjaan yang terkecil pun dapat diinput dan akan menambah bobot nilai yang dapat digunakan  sebagai  bobot  penilaian  untuk  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)  di BKPP  Kabupaten  Kudus.  Adapun  bobot  yang harus dibuat oleh pagawai adalah 8000 poin.  Jika  tidak  mencakupi  standar  poin,maka  TPP  pegawai  akan  dikurangi  dengan jumlah bobot poin yang diperoleh.
c.  Efektivitas  penerapan  aplikasi  e-Kinerja  dalam  meningkatkan  disiplin  daan  kinerja pegawai  di BKPP Kabupaten Kudus sudah bisa dikatakan efektif. Dari analisis peneliti terhadap  kriteria  pengukuran  efektivitas  berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh Siagian, terdapat satu dari empat dimensi siukur yang pelaksanaannya belum berjalan efektif  yaitu  sumber  daya  manusia  (permasalahan  adaptasi  pegawai  dari  manual  ke elektronik).  Sedangkan  tiga  dimensi  lainnya  yaitu  sarana  dan  prasarana  (sarana  dan prasarana  penunjang  aplikasi  e-Kinerja  sudah  lengkap),  Kualitas  dan  Kuantitas (jumlah  pegawai  yang  berdisiplin baik bertambah), dan Waktu (disiplin waktu pegawai yang meningkat).

## B.  SARAN
Penerapan  E-Kinerja  dalam  meningkatkan  disiplin  dan  kinerja  pegawai  pada  Badan Kepegawaian,  Pendidikan,  dan  Pelatihan  Kabupaten  Kudus  merupakan  suatu  inovasi kebijakan  yang  baik,  dan sebagai saran dari peneliti diharapkan dapat dilakukan peninjauan ulang  terhadap  sumber  daya  manusia  beserta  kualitas  dan  kuantitasnya  dan  sarana  dan prasarana  yang  dibutuhkan,  dan  tetap  konsisten  terhadap  disiplin  waktu  kerja  yang  tinggi agar penerapan  e-Kinerja dapat berjalan  dengan maksimal.
Peneliti  juga  meminta  maaf  karena  adanya  keterbatasan  penelitian  dan  pengetahuan dan  peneliti  menyadari  masih  awalnya  temuan  penelitian,  oleh  karena  itu  diharapkan  agar dapat  dilakukan  penelitian  lanjutan  pada  lokasi  serupa  untuk  menambah  rekomendasi, mengatasi masalah yang ada serta mencegah permasalahan baru muncul.

## DAFTAR PUSTAKA
Fadila  &  Harry.  (2020).  Panduan  Pembuatan  Aplikasi  Monitoring  dan  Penilaian  Kinerja Pengembangan Talent Pada Perusahaan. Bandung: Kreatif Industri Nusantara. Justiawal,  M.  (2020).  ANALISIS  TINGKAT  KINERJA  PEGAWAI  BERBASIS  APLIKASI E- KINERJA  PADA  KANTOR  DINAS  BINA  MARGA,  CIPTA  KARYA,  JASA KONSTRUKSI,  DAN  PENATAAN  RUANG  KABUPATEN  WAJO. Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik dan Bisnis . 2(1). 82-91.
https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen
Lembong,  R.  C.  &  Madjid,  U.  (2021).  EFEKTIVITAS  PENERAPAN  E-KINERJA  DALAM MENINGKATKAN  KINERJA  APARATUR  SIPIL  NEGARA  PADA  BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH

## PROVINSI
SULAWESI UTARA. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa . 6(2). 131-139. Mamik,  dan  U  Syarif.  (2016). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Zifatama  Publisher. Sidoarjo.
Masdar,  M.  Madani,  dan  Fatmawati.  (2019).    Kemampuan  Sumber  Daya  Aparatur  Dalam Mendukung  Pelaksanaan  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan. Journal of Public Policy and Management .  1(2). 58. Mukhtar,  Hapzi  A,  dan  Mardalena.  (2016). Efektivitas  Pimpinan:  Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi . Deepublish.  Yogyakarta. Nawafil, Rozal. (2022). PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS E-KINERJA OLEH BADAN  KEPEGAWAIAN  DAN  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  MANUSIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. Diss. IPDN.
Padmaningrum.  (2021). Pengembangan  Karier  dan  Disiplin  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara . Samudra Biru. Yogyakarta.
Purba,  Hadi  S.H.,  dkk.  (2022).  Peranan  Aplikasi  E-Kinerja  Dalam  Meningkatkan Produktivitas  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  di  Kota  Medan  (Studi  Kasus  Pada Badan Kepegawaian  Daerah  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Pemko  Medan). Jurnal Publik Reform . 9(1). 26-33.
Rukmana, I., Rahmawati, R., & Salbiah, E. (2020). Efektivitas Penilaian Kinerja Berbasis E- Kinerja  di  Pusat  Pelatihan  Manajemen  dan  Kepemimpinan  Pertanian. Jurnal Governansi , 6 (1), 51-56. Sawir, M. (2020 ). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi . Deepublish.  Yogyakarta.
Siagian, S.P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta. 20-21. Waliulu,  M.,  &  Lukman,  S.  (2020).  EFEKTIVITAS  PENERAPAN  E-KINERJA  DALAM MENINGKATKAN  KINERJA  APARATUR  SIPIL  NEGARA  PADA  BADAN KEPEGAWAIAN  DAERAH  PROVINSI  MALUKU. VISIONER:  Jurnal  Pemerintahan Daerah  di  Indonesia , 12 (4),  817-826.  Widodo,  Djoko  S.  (2020). Manajemen  Kinerja Kunci Sukses Evaluasi Kerja . Cipta Media Nusantara (CMN).
W,  Jerry,  dkk. (2021). Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya Pada Daerah Terinovatif. Bina Praja Press. Jakarta.

## Sumber Lainnya
“Implemantasi  Kebijakan  Disiplin  PNS  sebagai  Upaya  Peningkatan  Kinerja”. BKPP Kabupaten Begkalis, diakses 12 Agustus 2022,
https://bkpp.bengkaliskab.go.id/artikel/implementasi-kebijakan-disiplin-pns-sebagai- upaya-peningkatan-kinerja.
Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Penilaian Prestasi  Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2006  Tentang  Standarisasi  Sarana  dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2011  Tentang  Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.