## MENUJU MODEL KELEMBAGAAN TRANSPORTASI TERPADU UNTUK MENDUKUNG SISTEM LOGISTIK DI INDONESIA
Oleh: Nurullah Budisiswanto Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon
E-mail: budi87.siswanto@gmail.com

## ABSTRACT
As  a  maritime  country,  Indonesia  needs  a  good  logistics  system  to  support  an  efficient  and reliable distribution system. In fact, Indonesia's logistics system is still lagging behind where the Logistic Performance Index is  in  54th  position out  of  161 countries in  2014. National  logistics costs reach 27% of GDP which causes scarcity of basic necessities stocks and price fluctuations and  even  high  price  disparities  between  regions.  The  absence  of  an  institutional  system  in national logistics is an obstacle due to the absence of permanent institutions that coordinate and strengthen national commitments to implement logistics policies. This paper aims to propose an institutional model of intermodal transportation to support a fast and efficient logistics system in Indonesia.  A  comparative  analysis  was  carried  out  through  a  literature  survey  of  institutional structuring  practices  in  the  field  of  logistics  and  transportation  from  various  developed  and developing  countries  for  reference.  Several  perspectives  on  logistics  and  transportation institutions are reviewed mainly from coordination patterns, authority outreach and institutional hierarchy.  A  literature  survey  was  conducted  to  gather  information  about  existing  institutions and policies in the logistics system in Indonesia.  Based on the analysis, the institutional pattern of transportation in Indonesia lacks coordination and the elements needed to carry out dynamic logistics. It should adopt some components that have been applied in other countries with some modifications according to the culture and character of Indonesia. This discourse is expected to enrich  understanding  and  enlightenment  in  the  institutional  arrangement  of  logistics  to  be applied in developing and maritime countries such as Indonesia.
Keywords: logistics system, institutional model, intermodal transportation, Indonesiasia

## ABSTRAK
Sebagai  negara  maritim,  Indonesia  memerlukan  sistem  logistik  yang  baik  untuk  mendukung sistem  distribusi  yang  efisien  dan  handal.  Faktanya,  sistem  logistik  Indonesia  masih  tertinggal dimana Logistic Performance Index berada di posisi 54 dari 161 negara pada tahun 2014. Biaya logistik nasional mencapai 27% dari PDB yang menyebabkan kelangkaan stok kebutuhan pokok dan  fluktuasi  harga  bahkan  disparitas  harga  yang  tinggi  antar  daerah.  Ketiadaan  sistem kelembagaan  dalam  logistik  nasional  menjadi  kendala  karena  tidak  adanya  lembaga  tetap  yang mengoordinasikan dan  memperkuat  komitmen nasional untuk  melaksanakan kebijakan logistik. Makalah  ini  bertujuan  untuk  mengusulkan  sebuah  model  kelembagaan  transportasi  antar  moda untuk  mendukung  sistem  logistik  yang  cepat  dan  efisien  di  Indonesia.  Analisis  komparatif dilakukan melalui survei literatur terhadap praktik penataan kelembagaan di bidang logistik dan transportasi  dari  berbagai  negara  maju  dan  berkembang  untuk  dijadikan  referensi.  Beberapa perspektif  tentang  logistik  dan  institusi  transportasi  diulas  terutama  dari  pola  koordinasi, jangkauan  kewenangan  dan  hirarki  kelembagaan.  Survei  literatur  dilakukan  untuk mengumpulkan informasi tentang kelembagaan dan kebijakan yang ada dalam sistem logistik di
Indonesia.  Berdasarkan  analisis,  pola  kelembagaan  transportasi  di  Indonesia  kurang  koordinasi dan  unsur-unsur  yang  dibutuhkan  untuk  menjalankan  logistik  yang  dinamis.  Ini  harus mengadopsi  beberapa  komponen  yang  telah  diterapkan  di  negara  lain  dengan  beberapa modifikasi  sesuai  dengan  budaya  dan  karakter  khas  Indonesia.  Wacana  ini  diharapkan  dapat memperkaya  pemahaman  dan  pencerahan  dalam  penataan  kelembagaan  logistik  untuk diterapkan di negara-negara berkembang dan maritim seperti Indonesia.
Kata kunci: sistem logistik, model kelembagaan, transportasi antar moda, Indonesia
1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar  di  dunia  dan  terletak  di  antara  2 benua  dan  dua  samudera.  Sebagai  negara maritim  dengan  luas  permukaan  air  7,9  juta km2  (Parikesit  et  al,  2003),  Indonesia memerlukan sistem logistik yang baik untuk mendukung  sistem  distribusi  yang  efisien dan  handal.  Sistem  logistik  nasional  di Indonesia  dinilai  masih  tertinggal  beberapa dekade  dibandingkan  dengan  negara  maju yang mengakibatkan sering terjadi kelangkaan  pangan,  disparitas  harga  yang signifikan  antara  Jawa  dan  luar  Jawa,  biaya pelabuhan yang tinggi menyebabkan keterlambatan  ekspor,  dan  produk  impor lebih  murah  daripada  dalam  negeri.  produk (Pamudji  dan  Achmadi,  2012).  Biaya logistik  secara  nasional  mencapai  27%  dari PDB  yang  menyebabkan  kelangkaan  stok kebutuhan pokok dan fluktuasi harga bahkan disparitas  harga  yang  tinggi  antar  daerah (Cetak  Biru  Sistem  Logistik  Nasional, 2012).
Berdasarkan publikasi Bank Dunia tentang  Indeks  Kinerja  Logistik  (Logistics Performance  Index),  Indonesia  sebenarnya mengalami  peningkatan  dimana  pada  tahun 2010  dari  2,76  pada  tahun  2010  dengan peringkat  ke-75  dari  155  negara,  dan  pada tahun  2014  naik  menjadi  3,08,  dengan peringkat ke-54 dari 161,sedang tahun 2018 ini Indonesia menempati posisi 46 dengan skor  3,15 .  Posisi  ini  naik  dari  peringkat sebelumnya pada tahun 2017 yaitu posisi ke 63  dengan  skor  2,98.(Bank  Dunia,  2018). Ketiadaan  sistem  kelembagaan  nasional  di bidang  logistik  dianggap  sebagai  salah  satu masalah  karena  belum  adanya  lembaga permanen  yang  mengoordinasikan  dan memperkuat  komitmen  nasional  untuk melaksanakan kebijakan logistik (Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, 2012).
Makalah ini bertujuan untuk mengusulkan  sebuah  model  kelembagaan transportasi  antar  moda  untuk  mendukung sistem  logistik  yang  cepat  dan  efisien  di Indonesia. Analisis komparatif dilakukan
melalui  survei  literatur  terhadap  praktik penataan kelembagaan di bidang logistik dan transportasi  dari  berbagai  negara  maju  dan berkembang  untuk  dijadikan  referensi. Beberapa  perspektif  tentang  logistik  dan institusi  transportasi  diulas  terutama  dari pola koordinasi, jangkauan kewenangan dan hirarki kelembagaan. Survei literatur dilakukan  untuk  mengumpulkan  informasi tentang  kelembagaan  dan  kebijakan  yang ada dalam sistem logistik di Indonesia.
Pertama, memperkenalkan masalah keterbelakangan  dan  beberapa  hambatan dalam  sistem  logistik  di  Indonesia.  Kedua, beberapa literatur akan diulas terkait dengan sistem  logistik  yang  ideal.  Bagian  ketiga akan menjelaskan pola kendala kelembagaan termasuk koordinasi transportasi di Indonesia  dan  elemen  penting  untuk menjalankan  dinamika  logistik  dengan mengadopsi  beberapa  komponen  yang  telah diterapkan  di  negara  lain  dengan  sedikit modifikasi  sesuai  dengan  budaya  dan karakter  Indonesia.  Kesimpulan  yang  akan menjadi bagian akhir dari makalah ini untuk mempromosikan  perspektif  baru  dalam pemahaman  dan  pencerahan  memperkaya pengaturan  kelembagaan  logistik  untuk aplikasi  di  negara  berkembang  dan  negara maritim seperti Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Teori Kelembagaan
Definisi  kelembagaan  akan  berbeda-beda tergantung bidang masing-masing dan aspek yang melekat pada lembaga tersebut. Ruttan dan  Hayami  (1984)  mengemukakan  bahwa kelembagaan  adalah  aturan-aturan  yang  ada dalam suatu masyarakat yang menjadi suatu koordinasi  antar  anggotanya  agar  anggota dapat  bekerja  sama  dan  terlibat  dalam mencapai tujuan. Uphoff (1986) memberikan pengertian tentang kelembagaan  atau  lembaga  yang  lebih menekankan  pada  nilai  dan  norma  perilaku, serta  budaya  dan  adat  istiadat  guna menampung  dan  melayani  tujuan  bersama dalam kurun waktu tertentu.
Menurut pendapat lain, lembaga diartikan sebagai  aturan  atau  rambu-rambu  petunjuk yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman yang  dapat  digunakan  untuk  mengatur hubungan antar anggota dan ikatan didalamnya. Sementara itu, dalam mengelola  suatu  institusi,  beberapa  elemen seperti aturan operasional dalam pemanfaatan  sumber  daya  serta  aturan kolektif lainnya ditentukan dalam menegakkan  aturan,  seperti  otoritas,  elemen yang perlu ditentukan (Ostrom, 1985).
Dengan demikian ruang lingkup kelembagaan memiliki tatanan
kelembagaan, atau (institusional arrangement)  untuk  menyelaraskan  suatu organisasi  (Williamson,  1985).  Oleh  karena itu,  kelembagaan  adalah  lembaga  yang menyusun  hubungan  antar  unit  kerja  yang mengatur  tata  cara,  baik  yang  berkaitan maupun persaingan usaha kolaboratif. Sementara  itu,  definisi  organisasi  menurut pendapat Williamson berkaitan dengan aktor yang  terikat  dalam  kontrak  atau  transaksi, yang  ditujukan  khusus  pada  konteks ekonomi  salah  satunya  adalah  untuk mengurangi biaya transaksi.
Dikaitkan  dengan  nilai,  norma,  budaya dan  adat  istiadat,  dapat  dikatakan  bahwa lembaga  terdiri  dari  batasan-batasan  yang berfungsi  dalam  pengaturan  hubungan perilaku  antar  anggota  dan  antara  satu kelompok  dengan  kelompok  lainnya  (Nabli dan  Nugent,  1989).  Pernyataan  ini  muncul secara umum karena suatu instansi memiliki aturan  yang  mengatur  hubungan  antara anggota  dengan  anggota  lain  di  luar organisasi.
Ada beberapa definisi terkait kelembagaan.  North  (1990)  menemukan tatanan kelembagaan dan hubungan- hubungan  yang  mengikat  para  anggota organisasi,  memiliki  wadah  berupa  jaringan atau  organisasi,  dari  situ  dapat  ditentukan hubungan antar manusia atau antar
organisasi. Norma, kode etik formal dan non formal  menjadi  faktor  pembatas  yang mempengaruhi  hubungan  dan  pengikat untuk mencapai tujuan.
Beberapa  ahli  berpendapat  bahwa  aspek kode  etik  dan  tata  tertib,  serta  aspek kelembagaan dilihat dari struktur dan fungsi pengelolaannya,  merupakan  dua  bagian penting  dari  definisi  kelembagaan  itu sendiri.  Namun  dalam  kondisi  sekarang, kelembagaan  umum  selalu  melekat  atau terintegrasi  antara  organisasi  dan  aturan main. Sedangkan Etzioni (1982) menyatakan kelembagaan  adalah  entitas  sosial  yang memiliki tujuan tertentu dan mengakibatkan lembaga  tunduk  pada  persyaratan  tersebut, sedangkan  Scott  (2008)  mendefinisikan institusi  sebagai:  entitas  yang  terdiri  dari aspek regulasi, normatif dan budaya kognitif menyatu  dengan  aktivitas  dan  sumber  daya, yang  memberikan  stabilitas  dan  maknake kehidupan sosial.

## Sistem Kelembagaan
Dalam  prakteknya  suatu  kelembagaan akan  dikatakan  baik  apabila  didukung  oleh kebijakan  yang  kurang  baik  cenderung memberikan  kontribusi  negatif  terhadap tujuan  pembangunan  agar  sesuai  dengan sasaran. Namun sebaliknya apabila kebijakan yang baik disertai dengan
kelembagaan  yang  kurang  baik  akan mengakibatkan proses pembangunan hasilnya  tidak  terduga.  Dikaitkan  dengan kelembagaan, kebanyakan orang mengetahui bahwa kelembagaan adalah suatu organisasi, wadah  atau  institusi.  Padahal,  pengertian kelembagaan  itu  sendiri  mempunyai  arti yang  lebih  luas,  misalnya  etika,  kode  etik, sikap  dan  perilaku  individu,  kelompok  dan sistem yang dibangun.
Pokok  utama  dari  teori  kelembagaan  ( Institutional  Theory  )  adalah  berdirinya suatu  organisasi  yang  disebabkan  oleh dorongan  lingkungan  kelembagaan  dan menyebabkan terjadinya suatu pelembagaan. Dorongan terhadap lingkungan kelembagaan berupa gagasan akan membentuk bahasa dan mampu  menjelaskan  organisasi  dan  sikap akseptabilitas  sebagai  norma  dan  konsep organisasi  itu  sendiri  (Zukler,  1987,  dalam Donaldson,1995).  Jika  demikian,  maka setiap organisasi  akan saling mempengaruhi dengan  organisasi  lainnya,  melalui  proses adopsi  atau  yang  disebut  institusionalisasi, karena  suatu  organisasi  terjadi  dalam  ruang lingkup organisasi yang sangat luas.
Sedangkan  tujuan  lembaga  itu  sendiri merupakan proses adopsi mimetik organisasi kepada  unsur-unsur  organisasi  lain,  artinya organisasi dibentuk oleh lingkungan kelembagaan  yang  ada  di  sekitar  organisasi
itu  sendiri,  dimana  gagasan  dan  gagasan saling  mempengaruhi.  ,  yang  kemudian dianut  untuk  selanjutnya  dinyatakan  sah sebagai landasan dan cara berpikir organisasi. Dalam teori kelembagaan, konfirmasi  suatu  organisasi  lebih  dikenal sebagai  simbol  dan  ritual  belaka  (Maggio dan Powell, 1983).
Dengan  kata  lain,  bahwa  organisasi terbentuk  karena  adanya  kekuatan  yang berasal  dari  luar  organisasi  yang  dilakukan melalui  proses  peniruan  (mimikri)  dan kepatuhan  (Maggio  dan  Powell,  1983). Artinya,  organisasi  akan  berada  di  bawah tekanan  dari  berbagai  kekuatan  sosial  untuk memenuhi,  melengkapi,  dan  menyelaraskan suatu  struktur,  yang  dicapai  melalui  proses kompromi  untuk  mempertahankan  struktur operasional  secara  terpisah,  karena  struktur organisasi  tidak  ditentukan  semata-mata oleh pekerjaan, tetapi lebih dipengaruhi oleh masyarakat umum. Lebih tepatnya, organisasi  dibentuk  dan  ditentukan  oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas masyarakat (Meyer, 1983).
Meyer (1983) menegaskan bahwa keberadaan  suatu  organisasi  akan  mampu menciptakan  bentuk-bentuk  sosial,  cukup dengan  mengambil  pendekatan  konformitas yang  terdiri  dari  struktur  tersendiri  pada tingkat  operasional.  Dengan  demikian,  teori
kekhususan  institusional  atau  institusional pada prinsipnya terletak pada norma-norma. ,  legitimasi,  dan  cara  berpikir  dari  semua fenomena  sosial  budaya,  yang  selanjutnya melekat  pada  perangkat  teknis  organisasi. Fokus  pada  institusi  mengacu  pada  analisis “aturan  formal,  prosedur  kepatuhan  dan pelaksanaan praktik yang mendasari hubungan  antara  individu  dalam  berbagai unit pemerintahan dan ekonomi. Pendekatan ini  bertujuan  untuk  memperluas  gagasan untuk  memasukkan  interaksi  institusional negara  dan  masyarakat.  dan  ekonomi internasional.
Kekuatan  dari  pendekatan  ini  adalah menyediakan  kerangka  kerja  untuk  analisis pengambilan keputusan dari segi historis dan komparatif  (Parsons,  2008).  Ilmu  perilaku organisasi  juga  menggunakan  pendekatan analisis kelembagaan. Seiring dengan berkembangnya penelitian di bidang antropologi,  sosiologi  dan  politik  serta praktik  dan  inovasi  atas  keberhasilan  atau
kegagalan model pembangunan hingga akhir tahun 1990-an (Piccioto dan Wiesner, 1998).
Teori
Kelembagaan Baru (Neo Institutional  Theory)  adalah  pendekatan kelembagaan baru dalam mempelajari sosiologi  organisasi.  Ada  tiga  teori  yang menjadi  landasan  teori  ini,  yaitu:  teori budaya,  teori  kognitif,  dan  fenomenologi  – etnometodologi. Terdapat pula 3 (tiga) unsur kelembagaan  yang  mendasarinya,  unsur- unsur  tersebut  bekerja  secara  gabungan, yaitu:  unsur  peraturan,  unsur  normatif  dan unsur budaya-unsur kognitif (Scott, 2008).
Teori Kelembagaan Transportasi, (Tamin (1997 ) secara umum dapat dikatakan bahwa keseluruhan  sistem  transportasi  makro adalah  interaksi  yang  saling  terkait  dan mempengaruhi  dan  saling  terkait  diantara berbagai sistem transportasi mikro, yaitu: a. Sistem jaringan prasarana transportasi
b. Sistem kegiatan
c. Sistem pergerakan lalu lintas
d. Sistem kelembagaan
Sistem Kegiatan Sistem Jaringan Sistem Pergerakan
Sistem Kelembagaan

## Gambar 1. Sistem Transportasi Makro Sumber: Tamin (1997)

## Pola Kelembagaan
Kelembagaan memiliki dua aspek kelembagaan  dan  organisasi.  Dalam  aspek kelembagaan,  diartikan  sebagai  mekanisme sekaligus  struktur  kebiasaan  individu,  yaitu norma  yang  dianut  masyarakat  secara kelembagaan. Dari aspek organisasi, kelembagaan  diartikan  sebagai  kumpulan orang-orang  dengan  tujuan  dan  struktur organisasi  yang  jelas.  Syahyuti,  (2006) menyebutkan  bahwa  upaya  untuk  mencapai tujuan  bersama,  pada  aspek  kelembagaan terdapat  komponen-komponen  yang  saling terkait  antara  lain  orang  yang  terlibat, kepentingan, aturan dan struktur.
Tekanan ekonomi, hak sosial dan budaya di  pasar  menjadi  tantangan  bagi  perusahaan untuk  bekerjasama,  baik  dengan  organisasi pemerintah maupun organisasi nirlaba lainnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  dipahami terlebih  dahulu  dimensi  hubungan  antar organisasi dalam suatu sistem yang kompleks.  Menurut  Kloth  et.al  (2001)  ada lima  jenis  hubungan  antar  organisasi,  yaitu independen, koordinasi, kerjasama, kolaborasi, dan integrasi.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang berfokus pada konteks perkembangan transportasi  intermoda  untuk  logistik  di Indonesia.  Pendekatan  studi  kasus  dapat digunakan  dalam  banyak  situasi  mengenai fenomena  yang  memiliki  hubungan  satu sama  lain.  Pendekatan  studi  kasus  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  digunakan untuk memahami masalah dan membandingkannya  dengan  literatur  teoritis untuk merumuskan rekomendasi penelitian.
Pendekatan studi kasus digunakan karena pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  dalam penelitian ini lebih kepada 'apa', yaitu upaya apa yang dilakukan untuk mengimplementasikan  konsep  kelembagaan transportasi  antarmoda  yang  tepat  untuk mendukung  sistem  logistik  di  Indonesia dimana  metode  studi  kasus  sesuai  untuk menjawab  pertanyaan  semacam  ini  karena memungkinkan untuk menggabungkan metode  kualitatif  dan  kuantitatif  untuk mendapatkan respon yang diharapkan.
Studi  kasus  ini  didasarkan  pada  literatur tentang kondisi sistem kelembagaan logistik di  Indonesia  saat  ini.  Analisis  dilakukan dengan  menggunakan  penalaran  induktif
dalam  menangani  berbagai  sumber  data. Oleh karena itu aspek kunci dari pendekatan studi kasus adalah kedalaman data kualitatif, kekhususan  setiap  kasus,  bahwa  fakta  itu terletak  dalam  suatu  konteks  dan  upaya untuk  memahami  fenomena  dari  perspektif yang berbeda.
Kajian ini membahas tantangan kelembagaan  transportasi  intermoda  dan logistik, yang mengalihkan model pengembangan  transportasi  intermoda  dari fokus tata ruang menjadi fokus kelembagaan.  Transportasi  intermoda  tidak dapat  sepenuhnya  dipahami  tanpa  analisis yang  lebih  besar  dari  isu-isu  kunci  yang timbul  dari  analisis  mendalam  karakteristik spasial dan kelembagaan transportasi intermoda dan logistik.
Sebagai  perbandingan,  berbagai  model kelembagaan  yang  ada  di  berbagai  negara akan dikaji sebagai best practice kelembagaan  transportasi  antar  moda  untuk melihat kelemahan dan kekuatan baik model kelembagaan,  strategi,  kebijakan  maupun aktor  yang  terlibat,  yang  selanjutnya  dapat menjadi  masukan  dan  rekomendasi  yang sesuai  dengan  konteks  kelembagaan  di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kinerja Logistik di Indonesia
Secara umum, sistem logistik  nasional  di Indonesia perlu diperbaiki meskipun Logistics Logistics Performance Index (LPI) tahun  2018  ini  Indonesia  menempati  posisi 46  dengan  skor  3,15.  Posisi  ini  naik  dari peringkat sebelumnya pada tahun 2017 yaitu posisi ke 63 dengan skor 2,98.(Bank Dunia, 2018).  Di  ASEAN, Indonesia  masih tertinggal  dari  Singapura  (peringkat  ke-6), Malaysia (peringkat ke-26). ), Thailand (36), dan  bahkan  Vietnam  (49)  yang  diukur  dari berbagai indikator yaitu kepabeanan, infrastruktur  proses  pengiriman  ekspor- impor (pengiriman internasional), kompetensi  logistik,  tracking  barang  dan ketepatan  waktu.  Gambar  di  atas  juga menunjukkan  kinerja  logistik  Indonesia masih  berada  di  kisaran  41  -81  peringkat dunia  dibandingkan  dengan  Singapura, Malaysia  dan  Thailand  atau  Australia  di kisaran  1-40  peringkat  dunia.  Indonesia hanya  setara  dengan  Vietnam  dan  Filipina, tetapi  lebih  baik  dari  Kamboja.  Laos  dan Myanmar.

## Gambar 2. Indeks Kinerja Logistik Indonesia
(Sumber : http:lpi.worldbank.org, 2018)
Sedangkan  untuk  kondisi  infrastruktur,
proses pengiriman ekspor-impor (international  shipship)  dan  pelacakan  dan
penelusuran  (monitoring  and  tracking), Indonesia  masih  kalah  dibanding  Vietnam. Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:

## Gambar 3. Perbandingan Kinerja Logistik Indonesia dan Vietnam 2018
(Sumber : http://lpi.worldbank.org/, 2018)
Kondisi  umum  saat  ini,  visi  sistem logistik  Indonesia  belum  terintegrasi  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat dan  meningkatkan  daya  saing  pelaku  usaha, kewenangan dan pembinaan kegiatan logistik  cenderung  bersifat  sektoral  dan sebagian  melekat  pada  masing-masing lembaga, baik kementerian maupun lembaga lainnya,  selalu  dihadapkan  pada  kondisi koordinasi  antar  lembaga  yang  kurang memadai.

## Kebijakan Logistik di Indonesia
Sektor  transportasi  merupakan  salah  satu sektor  penggerak  dan  sektor  jasa  bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Angkutan  merupakan  rangkaian  jaringan distribusi  mobilitas  penumpang  dan  barang yang berkembang sangat dinamis sebagaimana  tertuang  dalam  dokumen Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  (RPJP-N)  2005-2025.  Mengingat
kondisi  geografis  Indonesia  sebagai  negara kepulauan,  maka  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  transportasi  laut  merupakan  salah satu  sarana  transportasi  utama  untuk menjangkau  dan  menghubungkan  pulau- pulau  sehingga  tercipta  konektivitas  antar pulau di Indonesia.
Pada  Maret  2012,  cetak  biru  Sistem Logistik Nasional (Sislognas) resmi
disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor  26.  Disebutkan  pula,  pelaksanaan Cetak  Biru  tersebut  dikoordinasikan  oleh Menteri Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (KP3EI), yang  sejak  saat  itu  sedang  menyusun rencana implementasi strategi Sistem Logistik  Nasional.  Cetak  Biru  Sislognas memberikan  arahan  dan  bimbingan  kepada pemerintah dan dunia usaha dalam mengembangkan  Sistem  Logistik  Nasional yang  efektif  dan  efisien.  Cetak  Biru Sislognas  menjadi  acuan  bagi  pemerintah pusat  dan  daerah  dalam  menyusun  rencana pengembangan logistik  untuk  meningkatkan koordinasi dan transparansi antar kementerian  dan  lembaga  di  tingkat  pusat dan  daerah.  Cetak  Biru  bukan  rencana induk, tetapi lebih terfokus pada pengaturan arah pengembangan Sistem Logistik Nasional di tingkat kebijakan dan gambaran
pembagian  kerja  antar  instansi  pemerintah. Di  bidang  usaha,  keberadaan  cetak  biru pengembangan  logistik  merupakan  salah satu  cara  dalam  penciptaan  nilai  tambah melalui  peluang  investasi  pelaku  usaha mikro, kecil, dan menengah logistik nasional untuk  menjalin  kerjasama  dalam  skala global  yang  pada  akhirnya  meningkatkan daya saing.
Pembangunan  Sistem  Logistik  Nasional bahwa  pada  tahun  2025  seluruh  kegiatan logistik  di  Indonesia  akan  menjadi  sistem antar moda yang menghubungkan kota, kota, dan  antar  pulau  secara  efektif  dan  efisien menjadi  satu  kesatuan  dalam  membawa keberhasilan  pembangunan.  Visi  logistik dalam negeri dapat memajukan perekonomian  nasional  kedaulatan  dan keamanan  yang  dicirikan  oleh  pertumbuhan ekonomi  yang  inklusif,  berkeadilan  dan merata di seluruh wilayah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta  sebagai  upaya  untuk  mempersatukan seluruh  Indonesia  sebagai  negara  maritim. Sistem logistik antar moda yang menghubungkan  lokal  dan  global  secara skematis akan dapat dicapai melalui jaringan logistik  yang  terintegrasi  dan  efisien  yang terdiri  dari  transportasi,  distribusi,  dan dukungan informasi, serta jaringan keuangan bagi  pelaku  logistik  dan  penyedia  jasa.
Dengan  demikian,  keterhubungan  jaringan sistem  logistik  nasional  dengan  jaringan logistik  global  akan  menjadi  kunci  sukses dalam  persaingan  rantai  pasokan  global  dan menjadi ruang persaingan antara produk atau perusahaan,  yang  tidak  hanya  jaringan logistik dan pasokan domestik. rantai, tetapi juga  interstate.  Lebih  lanjut,  sistem  logistik
antar  moda  lokal  yang  terhubung  secara global, secara tidak langsung akan mendorong kedaulatan dan keamanan ekonomi  nasional,  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara maritim (Sislognas, 2012) Gambar 4.  Jaringan Sistem dan Penggerak Kunci Logistik Nasional Sumber: (Silognas, 2012) Merujuk pada gambar tersebut,
digariskan  misi  terkait  keberadaan  Sistem Logistik Nasional antara lain (1) memperlancar  arus  barang  dalam  menjamin pasokan bahan pokok masyarakat dan untuk promosi produk nasional agar berdaya saing di pasar dalam negeri. , regional dan global, dan (2) mengembangkan titik/simpul logistik  nasional  dan  konektivitas  baik  di perkotaan maupun pedesaan, intra dan antar pulau hingga pelabuhan hub internasional.
Tujuan  umum  pembangunan  Sistem Logistik Nasional adalah untuk mewujudkan sistem logistik  yang terintegrasi,  efektif dan
efisien  guna  meningkatkan  daya  saing nasional  di  tingkat  global  dan  regional, untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan  tujuan  khusus  Sistem  Logistik Nasional  adalah  (1)  menurunkan  biaya logistik, memperlancar pergerakan komoditas,  dan  meningkatkan  pelayanan logistik  sehingga  produk  nasional  dapat berdaya  saing  tinggi  baik  lingkup  domestik maupun  global,  (2)  menjamin  pemenuhan kebutuhan  pokok.  komoditas  dan  tersedia secara strategis dengan harga terjangkau dan merata  ke  seluruh  pelosok  Indonesia,  guna mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan
masyarakat,  serta  memperkokoh  kedaulatan dan keutuhan negara (3) mempersiapkan dan mengantisipasi  integrasi  logistik  ASEAN  di 2013  yang  merupakan  bagian  dari  Pasar Tunggal  ASEAN  2015  dan  integrasi  Pasar Global 2020.
Pembangunan  Sistem  Logistik  Nasional harus  didasarkan  pada  enam  faktor  (lihat Gambar  5):  (1)  Komoditas  Utama,  (2) Pelaku  Logistik  dan  Penyedia  Jasa,  (3) Infrastruktur  Transportasi,  (4)  TIK/TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi ), (5) Sumber Daya Manusia dan Manajemen, dan (6) peraturan/perundang-undangan. 6 (enam) penggerak utama menetapkan arah
kebijakan sebagai
berikut, yang dikoordinasikan dalam satu organisasi umbrella:  (1)  Identifikasi  Komoditas  Utama dalam  jaringan  logistik  dan  rantai  pasok, skema  pemerintahan  dan  perdagangan,  (2) Integrasi  node  dan  link  logistik  untuk memperlancar  arus  barang.  Simpul  logistik, termasuk  pelaku  dan  pengguna  logistik; sedangkan  link  logistik  meliputi  distribusi, transportasi, dan informasi keuangan, menghubungkan daerah pedesaan dan perkotaan,  pusat  pertumbuhan  ekonomi, pulau dan negara. Titik integrasi (node) dan link logistik memberikan landasan konektivitas untuk mencapai kedaulatan dan keamanan  ekonomi  lokal,  nasional  dan
global  dalam  kerangka  Indonesia  sebagai Negara  Maritim,  (3)  Pengembangan  TIK yang  andal;  (4)  Meningkatnya  pelaku  dan penyedia jasa logistik lokal; (5) Pengembangan  profesional  logistik/sumber daya manusia; (6) reformasi
regulasi/undang-undang/peraturan untuk menjamin  kepastian  hukum  dalam  bisnis logistik  dan  mensinkronisasikan  berbagai pelaku  logistik  nasional  dan  regional  serta penyedia jasa  yang memungkinkan kegiatan logistik  yang  efisien  untuk  menciptakan lingkungan  bisnis  yang  kondusif;  dan  (7) kelembagaan  dan  tata  kelola  yang  efektif dalam sistem logistik nasional (Sislognas,2012).
MP3EI adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Rencananya salah satu upaya dalam mendukung  sistem  Logistik  Nasional  salah satunya adalah dengan terciptanya konektivitas antar wilayah Indonesia, diwujudkan  menjadi;  a)  menerapkan  sistem sistem logistik nasional antar moda (Sislognas),  sistem  transportasi  nasional (Sistranas),  pengembangan  wilayah  dan pembangunan  sistem  informasi  komunikasi, b) mengidentifikasi dan memetakan berbagai  bidang  transportasi  dan  pusat distribusi, c) Memperkuat keterkaitan dalam dan  antar  koridor  serta  keterhubungannya
secara  internasional,  dan  d)  peningkatan jaringan dan teknologi komunikasi informasi (MP3EI, 2011).
Pembangunan  transportasi  di  Indonesia berdasarkan  Sistem  Transportasi  Nasional (Sistranas)  ditetapkan  oleh  Kementerian Perhubungan  melalui  Peraturan  Menteri Perhubungan  No.  49  Tahun  2005,  sebagai salah satu landasan fundamental konektivitas nasional. Fungsi sistem transportasi  nasional  adalah  sebagai  unsur pendukung dalam penyediaan jasa transportasi yang memberikan kekuatan bagi pembangunan nasional serta sebagai pencipta  nilai  tambah  industri  jasa.  Selain itu,  Sistranas  juga  dapat  menjadi  motor penggerak dalam penyediaan layanan transportasi yang efektif
untuk
menghubungkan  daerah-daerah  yang  telah berkembang dengan daerah lain yang belum berkembang.
Dalam  kebijakan  pembangunan  ekonomi nasional,  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial yang  didorong  dan  didukung  oleh  adanya pembangunan infrastruktur nasional merupakan  salah  satu  prioritas  dalam RPJMN  Tahun  2010  –  2014  yang  tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No.5  Tahun  2010.  Peningkatan kualitas  dan  banyaknya  sarana  penunjang termasuk  sektor  angkutan  laut  merupakan
salah  satu  tujuan  dalam  pembangunan ekonomi  di  bidang  infrastruktur.  Kebijakan tata  ruang  nasional  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2008 menjelaskan tentang sistem  transportasi  laut nasional.  Dalam  dokumen  kebijakan  ini, tatanan pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan umum (pelabuhan hub internasional, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan  regional,  dan  pelabuhan  lokal) dan  pelabuhan  khusus.  Sedangkan  alur pelayaran  nasional  terdiri  dari  pelabuhan- pelabuhan pelabuhan-pelabuhan internasional/pusat  hub  internasional,  jalur pelayaran antar pelabuhan nasional, pelabuhan  nasional  antar  pelabuhan  daerah dan pelabuhan daerah (RPJMN, 2010).
Logistik Sistem Kelembagaan di

## Indonesia
Indonesia  saat  ini  belum  memiliki lembaga  yang  menangani  tugas  untuk membantu  Presiden  dalam  penyusunan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pembangunan  dan  pelaksanaan  Sistem Logistik Nasional (Sesuai lampiran informasi  Perpres  No.  26  Tahun  2012 tentang  Sistem  Logistik  Nasional)  .  Oleh karena itu, perwujudan Kelembagaan Logistik Nasional sangat diperlukan.
Badan logistik pemerintah hanya menangani  pengelolaan  cadangan  pangan yaitu  Bulog  (Badan  Usaha  Milik  Negara untuk  Logistik  Beras).  Badan  tersebut  telah dirintis  sejak  tahun  1939  ketika  pemerintah kolonial  Belanda  membentuk  Voedings Middelen  Fonds  (VMF)  sebagai  badan logistik  pangan  yang  pada  masa  Jepang diubah  menjadi  Sangyobu-  Nanyo  Kohatsu Kaisha (SNKK). Setelah Indonesia merdeka, penamaan  lembaga  logistik  beras  terjadi silih  berganti  dari  Biro  Keamanan  Pangan Rakyat menjadi Komando Logistik Nasional (Kolognas)  dan  akhirnya  menjadi  Badan Urusan  Logistik  sejak  tahun  1967  yang kemudian  menjadi  Bulog  sejak  Mei  2003 (Rachman, Purwoto dan Hardono, 2005).
Untuk  pengelolaan  pelabuhan,  secara kelembagaan Indonesia menganut manajemen umum pelabuhan dimana Pemerintah  mengelola  lahan  dan  fasilitas pelabuhan  untuk  dikelola  oleh  BUMN  (PT Pelabuhan  Indonesia)  dan  diatur  oleh Otoritas Pelabuhan. Adanya peraturan berupa  PP  26  Tahun  2012  tentang  Sistem Logistik  Nasional  yang  mengamanatkan perlunya  Kelembagaan  Logistik  Nasional untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan terkait, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pelaksanaan Sislognas.
Sistem  Logistik  Kelembagaan  di  Negara Lain
Sedangkan dalam lingkup pemerintahan, Amerika Serikat memiliki lembaga tersebut. DefenseLogistics  Agency  (DLA)  di  bawah badan militer AS  yang bertugas mendukung logistik perang. Adapun kelembagaan logistik  di  pemerintahan  sampai  saat  ini belum ditetapkan dimana untuk pengangkutan barang diatur oleh Kementerian  Perhubungan  Amerika  Serikat dengan nama US Department of Transportation  (US  DOT)  dan  Transport Research  Board  (TRB)  dan  banyak  sekali pemangku  kepentingan  yang  relevan  dalam bentuk korporasi nasional (misalnya American  Trucking  Associations  Inc.), perusahaan  patungan  oleh  regional/lokal (misalnya  Port  of  Miami  Tunnel),  lembaga publik  di  negara  bagian  (misalnya  Florida Department  of  Transportation  and  Freight Mobility Badan Investasi Strategis), lembaga  publik  di  negara  bagian  atau  antar negara  bagian  (misalnya  Koalisi  Koridor Pantai  Barat),  atau  lembaga  publik  secara lokal/regional (misalnya Otoritas Transportasi  Koridor  Alameda  dan  Satuan Tugas  Dewan  Penasihat  Pengangkutan Regional  Atlanta).  Dalam  hal  ini  telah diupayakan  adanya  program  penelitian kerjasama  angkutan  barang  nasional  untuk
mewujudkan  penataan  kelembagaan  sistem angkutan barang (Hicks, 2009).
Chang (2009) menegaskan bahwa Taiwan belum  memiliki  lembaga  logistik  dan menegaskan  peran  kelembagaan  pemerintah di  Taiwan  sangat  penting  untuk  logistik antara lain karena telah mendorong kegiatan penelitian  dalam  pengembangan  logistik sehingga  diperlukan  kebijakan  Pemerintah di bidang tersebut. dari logistik terintegrasi.
Monios  (2014)  menguraikan  bahwa Pemerintah di beberapa negara menyediakan lokasi pusat logistik sebagai Inland Clearance  Depot  (memproses  dokumen impor/ekspor  di  daratan  dan  tidak  harus  di pelabuhan) seperti GVS (Jerman),
Plateformes Multimodales Logistiques
(Perancis) , Zonas de Actividades Logisticas/ZAL  (Spanyol),  Freight  Villages (UK) dan Interporti (Italia).
Beresford  et.al  (2012)  menyoroti  pola kelembagaan penerapan terminal antar moda yang menerapkan model pengelolaan pelabuhan  Bank  Dunia.  Dalam  hal  ini,  Dry Port telah menerapkan tata kelola kolaborasi pada  beberapa  pola,  seperti  public  port (pemerintah  mengelola  fasilitas  dan  lahan), pelabuhan alat (pemerintah mengelola fasilitas  pelabuhan  saja),  land-lord  port (pemerintah  mengelola  pelabuhan  darat  dan swasta yang mengelola fasilitas) dan private
port  (swasta  yang  mengelola  fasilitas  dan lahan pelabuhan lengkap).
Monios (2014) menjelaskan pola kelembagaan  pelabuhan  di  Spanyol  untuk mendukung  logistik  di  Azuqueca,  Coslada dan  Zaragoza  dimana  pelabuhan  tersebut dimiliki  oleh  Pemerintah,  dikelola  oleh lembaga  negara  (Puertos  del  Estado)  dan dioperasikan  oleh  model  otoritas  pelabuhan Landlord Port (Pemerintah mengelola fasilitas  dan  pelabuhan  darat).  Pelabuhan pedalaman  intermoda  di  Madrid  dan Andalusia  bekerja  sama  dengan  empat pelabuhan  peti  kemas  utama  dikelola  oleh badan  negara  dengan  tugas  memprakarsai koordinasi  dan  mensinergikan  kegiatan administrasi pelabuhan di berbagai wilayah.
Lemoine dan  Dagnes (2003) menyatakan bahwa pada milenium baru, peran kelembagaan  logistik  sangat  vital  dalam menentukan model organisasi serta kompetensi  dasar  yang  akan  digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan globalisasi.  Gupta  et.al  (2011)  menegaskan bahwa  beberapa  kendala  dalam  layanan logistik  membutuhkan  peran  kelembagaan pemerintah dalam membuat kebijakan.
Monios  (2014)  menjelaskan  bahwa  fakta menunjukkan kegagalan pembangunan transportasi  antar  moda  terjadi  karena urgensi  aspek  kelembagaan  pembangunan
yang belum dipahami dengan baik. Ketiadaan kelembagaan berpotensi melemahkan  dukungan  manajemen  puncak, insentif  yang  tidak  sesuai,  kepercayaan investor  rendah,  kurangnya  ketersediaan informasi,  penilaian  kinerja  tidak  konsisten dan kurangnya koordinasi dalam pengambilan keputusan (Whipple dan Frankel, 2000; Sun et.al., 2005; Simatupang dan  Sridharan,  2005;  Cruijssen  et.al.,  2007; Fawcett  et.al,  2008;  Richey  et.al,  2010; Guan dan Rehme, 2012).
Secara  umum  beberapa  permasalahan dalam  kondisi  sistem  logistik  nasional  saat ini adalah:
1. Jaringan prasarana transportasi dari aspek kuantitas  dan  kualitas  belum  memadai. Belum tersedianya pelabuhan hub, transportasi  antar  moda,  dan  belum terintegrasinya  pelabuhan,  transportasi, pergudangan  dan  daerah  pendukung (hinterland)  merupakan  faktor  penyebab permasalahan tersebut. Kompleksitas jaringan  logistik  di  Indonesia  terindikasi akibat  kondisi  infrastruktur  yang  kurang memadai (King, 2013).
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disertai dengan kurangnya Pendidikan  dan  Pelatihan  Logistik  di
Bidang Logistik berfungsi secara maksimal.  Di  sisi  lain,  keterbatasan
jaringan  dan  kemampuan  pelaku  bisnis dan penyedia logistik lokal menyebabkan rendahnya  daya  saing  sehingga  lebih dominan  aktor  multinasional.  Hambatan logistik  SDM  masih  rendah  bahkan  di tingkat  ASEAN  (Tongzon  dan  Cheon, 2014).
3. Dukungan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  pendukung  belum  optimal. Kondisi  tersebut  ditunjukkan  dengan rendahnya  ketersediaan  jaringan  dan infrastruktur yang handal, masih mengandalkan  cara  transaksi  logistik konvensional, serta terbatasnya jangkauan  jaringan  layanan  non  seluler. Kondisi  logistik  TIK  Indonesia  dinilai masih  belum  mencukupi  bahkan  untuk level  ASEAN  (Tongzhon  dan  Nguyen, 2013).
4. Fokus komoditas dan volume perdagangan ekspor impor sebagai penggerak utama yang merupakan bagian dari  komitmen  nasional,  namun  dapat dikoordinasikan secara efektif (Sislognas, 2012).
5. Rendahnya koordinasi lintas sektor secara parsial  dan  berakibat  pada  lemahnya penegakan,  strategi  dan  kebijakan  . Pemerintah  untuk  mendukung  logistik  di Indonesia masih perlu dibenahi (Banomyong, Cook dan Kent, 2008).
Kondisi  sektor  logistik  di  Indonesia masih  lemah,  meski  dianggap  sebagai elemen  pembentuk  konektivitas  daya  saing dan  kesejahteraan  nasional.  Meski  telah ditetapkan,  penerapan  Sislognas  yang  luas masih  menemui  kendala.  Tercapainya  hal- hal  yang  tercantum  dalam  Sistem  Logistik Nasional  berupa  Road  Map,  Tahapan Pelaksanaan dan Rencana Tindak menunjukkan kondisi tersebut.
Logistik  bersifat  multisektoral,  artinya bentuk  pengaturan  dan  pembinaan  yang terdapat  di  beberapa  instansi  pemerintah antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian  Perhubungan,  Kementerian Pekerjaan  Umum,  Kementerian  Keuangan (terkait kepabeanan, perpajakan, dan perbankan),  Kementerian  Badan  Usaha Milik Negara (terkait infrastruktur), Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (terkait  telekomunikasi  dan  pos).  Selain  itu, logistiknya multi wilayah, sehingga pelaksanaan Sislognas sebenarnya bertumpu pada komitmen bersama dan kerjasama yang baik  lintas  wilayah  dan  wilayah  (Bank Dunia, 2014).
Untuk kendala dan kesulitan dalam aspek koordinasi  di  bidang  logistik,  karena  salah satu  karakteristik  logistik  multisektoral  dan antar daerah, maka urusan logistik kebijakan dan  tata  kelola  yang  mencakup  beberapa
kementerian  memerlukan  kerjasama  dan koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan perencanaan. integrasi dan lebih harmonis  dan  bersatu.  Misalnya,  koordinasi antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam pelaksanaan  sistem  logistik  nasional  perlu banyak  diperkuat,  terutama  aspek  dukungan fasilitas,  pembangunan  infrastruktur,  dan regulasi.(Sislognas, 2012).
Sebagai  salah  satu  sarana  distribusi, pembangunan  Pusat  Distribusi  Daerah (PDR)  memerlukan  koordinasi  yang  baik karena  pembangunan  pemerintah  pusat diselenggarakan melalui skema Dana Alokasi Khusus.(DAK) yang  nantinya dipegang oleh manajemen pemerintah daerah.  Koordinasi  dan  kerjasama  memiliki urgensi yang besar, mulai dari pemilihan dan penyiapan lokasi, hingga penetapan spesifikasi kebutuhan PDR yang disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  komoditas  daerah termasuk proses pemindahtanganan, memenuhi  aspek  teknis  dan  administratif (MP3EI, 2011).
Permasalahan  lain  terkait  buruknya kinerja  pelabuhan  yang  dapat  merugikan pengguna jasa pelabuhan, sebagai salah satu contohnya, terjadi karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait di pelabuhan.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan Sislognas dapat dilakukan melalui
pembentukan  sistem  kelembagaan  logistik nasional  dalam  melaksanakan  tugas  pokok terkait  komitmen  dan  koordinasi  tersebut, yaitu:  Pertama,  kelembagaan  tersebut  akan berperan sebagai lembaga koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. ,  serta  antar  kementerian,  lembaga,  dan lembaga terkait. Kedua, dari aspek komitmen,  keberadaan  lembaga  tersebut dapat  berfungsi  untuk  memastikan  setiap otoritas  pemangku  kepentingan  seperti kementerian,  lembaga,  dan  lembaga  terkait, melaksanakan Sislognas dengan baik. Lembaga ini dapat berfungsi dalam mengidentifikasi  masalah  dan  hambatan, memantau pelaksanaan Sislognas, mengevaluasi dan merekomendasikan solusi kepada  semua  pihak  terkait  dan  mengontrol setiap rekomendasi yang direkomendasikan.
Cetak  Biru  Sistem  Logistik  Nasional telah  mencanangkan  sisi  kelembagaan  yang terkait dengan pembentukan lembaga logistik  nasional  yang  akan  merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan menyinkronkan  upaya  pengembangan  dan pelaksanaan Sistem Logistik Nasional dalam rangka  membantu  Presiden.  Misalnya  di negara-negara seperti Jepang, Korea, Thailand,  Australia  dan  Jerman  yang  telah mempromosikan logistic ewan kelembagaan seperti  skala  nasional.  Keberadaan  lembaga
tersebut berfungsi merumuskan dan mengeluarkan  kebijakan,  koordinator,  dan harmonisasi sistem logistik nasional. Lembaga  tetap  logistik  nasional,  seperti Badan  Urusan  Logistik  (BLN)  sebagai lembaga  yang  dapat  mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang Logistik, selanjutnya  mampu  melakukan  penyusunan dan  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  (RPJP)  terkait  dengan bidang logistik (Sislognas, 2012).
Keberadaan kelembagaan logistik, sangat perlu diperhatikan sebagai salah satu bagian penentu  keberhasilan  kinerja  logistik  suatu daerah.  Chang,  (2009)  menegaskan  bahwa peran  kelembagaan  pemerintah  di  Taiwan sangat  penting  untuk  logistik,  misalnya dalam  hal  suku  cadang  kendaraan  bermotor antara  lain  telah  mendorong  kegiatan penelitian  dalam  pengembangan  logistik sehingga  diperlukan  kebijakan  Pemerintah dalam  hal  ini.  bidang  logistik  terpadu. Lemoine  dan  Dagnaes  (2003)  menyatakan bahwa pada milenium baru peran kelembagaan sangat vital dalam menentukan model  organisasi  serta  kompetensi  dasar yang  akan  digunakan  untuk  beradaptasi dalam lingkungan globalisasi dimana konsep desentralisasi dan koordinasi kegiatan bisnis logistik  akan  memainkan  peran  penting. Gupta  et  al,  (2011)  dalam  menganalisis
tingkat  kemudahan  berusaha  di  daerah menegaskan bahwa beberapa kendala dalam pelayanan logistik memerlukan peran kelembagaan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan seperti pelaksanaan proses pertukaran  data  elektronik  (electronic  data interchange), penyederhanaan birokrasi
dalam  proses  pemeriksaan  barang  tanpa mengurangi kualitas kehati-hatian dan kewaspadaan, penerapan aturan baku kepabeanan, penerapan sertifikasi kendaraan angkutan  logistik  seta  kemudahan  bagi penanaman modal asing.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis,  pola  kelembagaan transportasi di Indonesia kurang terkoordinasi dan unsur-unsur yang diperlukan  untuk  menjalankan  dinamika urusan logistik. Harus mengadopsi beberapa komponen  yang  telah  diterapkan  di  negara lain dengan sedikit modifikasi sesuai dengan budaya  dan  karakter  khas  Indonesia. Wacana  ini  diharapkan  dapat  memperkaya pemahaman dan pencerahan dalam penataan kelembagaan logistik  di  negara berkembang dan negara maritim seperti Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Banomyong,  Ruth  danCook,  P,  Kent,  P,
2008, Formulating  regional  Logistics
Development  Policy  :  The  Case  of ASEAN , International Journal of
Logistics  Research  and  Applications  : A  Leading  Journal  of  Supply  Chain Management,  Vol.11,  No  5,  pp  359-
379
Barrera, Manuel Jr., 1980. A Method for the Assessment of Social Support Networks in  Communication  Survey  Research , International Network of Social Network  Analysis  –  INSNA,  Volume 3, Issue 1
Brugha,  Ruairí  and  Varvasovszky,  Zsuzsa,
2000. Stakeholder  Analysis:  a  Review ,
Health Policy Plan. Oxford Journal
Chang,  Chang-Hsing,  2009, A  Study  of
Global Logistic Management
Strategies  :  Based  on  The  Bicycle Manufacturing, Journal  of  Statistics dan  Management  Systems,  Volume  12 No 3, pp 543-559
Fau,  Natahlie,  2014, Maritime  Corridors, Port  System  and  Spatial  Organization in  the  Malacca  Straits ,  Transnational Dynamics  in  Southeast  Asia:  the Greater Mekong Subregion and Malacca  Straits  Economic  Corridors,
Institute  of  Southeast  Asian  Studies (ISEAS)  Publishi ng, Singapore
Fizzanty,  Trina  dan  Kusnandar,  2012.

## Pengelolaan  Logistik  dalam  Rantai
Pasok  Produk  Pangan  Segar  di Indonesia ,  Jurnal  Penelitian  Pos  dan
Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gill v. HicksdanAssociates, 2009, Institutional Arrangements for Freight TransportationSystems, Transportation Research BoardWashington, D.C.
Gupta, Sumeet; Goh, Mark; Desouza, Robert dan  Gagr  Miti,  2011, Assessing  Trade Frienliness  of  Logistic  Services  in ASEAN  , Asia  Pacisif  Journal  of
Marketing  and  Logistics,  Vol  23  No 5, pp 773 -792
Haslip,  Nancy,  1996, The  Council  of
Logistic  Management  :  A  Professional Organization  of  Individuals ,  Transport dan  Distibution  Magazine,  July  1996, Volume 37 No 7, pp 82
Healey,  P,  1998, Building  Institutional Capacity
Through Collaborative Approaches To Urban Planning ,
Journal  of  Environment  and  Planning, Volume 30 No 9, pp 1531-1546
Hsieh,  Hsiu-Fang  dan  Shannon,  Sarah  E., 2005, Three Approaches to Qualitative Content  Analysis  Qualitative .  Health Research  November  :  Vol.  15  no.  9 1277-1288
King,  Mike,  2013. Complex  Logistics Network, Indaquate Infrastructure
Hinder Indonesia’s  Growth, Journal  of
Commerce, New York, 18 Oct 2013 Kock, Ned F, 2011, Advancing Collaborative Knowledge
Environments:  New  Trends  in  E- Collaboration, ISBN  9781613504598, p 318
Light,  Steve,  Medema,  Wietske  dan Adamowski,  Jan,  2013, Exploring Collaborative  Adaptive  Management of  Water  Resources, Journal  of
Sustainable  Development,  Volume  6,  Issue
3, pp 31
Lemoine,  W.,  dan  Dagnaes,  Lars,  2003, Globalisation  Strategis  and  Business Organization  of  A  Network  Logistics Service  Providers, Volume  33,  Issue 3, pp 209-228
Lubell,  Mark,  Henry,  Adam  Douglas  dan Mc  Coy,  Mike,  2010, Collaborative Institutions  in  an  Ecology  of  Games, Volume 54, Issue 2, pp 287-300
MacArthur,  John  D.  1997. Stakeholder Roles  and  Stakeholder  Analysis  in Project  Planning:  A  Review  of Approaches In Three Agencies . World
Bank, ODA  and  NRI.  Bradford:  University of Bradford, Development and Project Planning Centre.
MacArthur,  John  D.  1997. Stakeholder Analysis in Project Planning:
Origins, Applications and Refinements  of  the  Method .  Project Appraisal 12, Bradford University
MacCracken, Rietbergendan Jennifer Narayan,  Deepa,  1997. Participatory tools  and  Techniques  :  a  resource kit  for  participation  and  social assessment .
World
Bank,
Washington, D.C.
Margerum, Richard D, 2008, A Typology of Collaboration Efforts in Environmental  Management, Journal
of Environmental Management, Volume 41, Issue 4, pp 487-500
Mayring, Philipp, 2000, Qualitative Content  Analysis ,  Forum  Qualitative
Social  Research  Volume  1,  No.  2,
Art. 20 – June
Miharja  dan  Wolther,  2010, Inter-Local
Government Collaboration And
Perceived Transaction Costs  In Indonesian Metropolitan TransportPlanning, Journal of
International  Development  Planning Review,  Volume  32,  Number  2,  pp
167-189
Monios,Jason,2014, Institutional Challenges to Intermodal Transport and Logistics Governance in Port
Regionalisation and Hinterland Integration ,Published by
AshagePublshing  Limited,  Wey  Cour East Union Road Farham surrey, GU9
7 PT England
Natawidjaya,  R,  Reardon,  T  danShetty,  S, 2007. Horticultural  Producers  and Pasar  Swalayan  Development  in
Indonesia ,  38543-ID,  The  World
Bank’s Rural Development,
Washington, D.C
Odah,  2013, Kelembagaan  Pengelolaan Klaster Industri (Studi Kasus: Kawasan Industri di Cikarang
Kabupaten  Bekasi) ,  Tesis,  Institut Teknologi Bandung
Pamudji,  Agsari  Aulia  danAchmadi,  Tri,
2012. Pengembangan Indikator Logistik  untuk  Wilayah  Kepulauan ,
Jurnal Teknik  ITS, Vol.1, September, 2012
Parikesit,  D.,  Kushari,  K.  dan  Novitarini, R., 2003. The Characteristics of Rural Water  Transport  Case  Studies  of Three  Provinces  In  Indonesia. s.l.,
Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.4, October, 2003
Peraturan  Presiden  Nomor  32  Tahun  2011 tentang  Masterplan  Percepatan  dan Perluasan  Pembangunan  Ekonomi Indonesia 2011-2025
Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2012 tentang Sistem Logistik Nasional
Roiseland,  Asbjorn,  2011, Understanding
Local  Governance  :  Institutional Forms  of  Collaboration ,  Journal  of Public Administration, Vol.89, Issue3, pp 879-893
Rachman,  Handewi  P.S;  Purwoto,  Adreng dan  Hardono,  Gatoet  S,  2005,
Kebijakan  Pengelolaan  Cadangan Pangan  pada  Era  Otonomi  Daerah dan  Perum  Bulog, Jurnal  Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 23 Nomor  2,  Desember  2005,  Halaman 73-83
Sakinah, Rininda Yuliana, 2012, Kelembagaan  Multi  Pihak  dalam Program Pembinaan dan
Pengembangan  Usaha  Kecil  dan Menengah Sebagai Salah Satu Bentuk Tanggung Jawab  Sosial, Jurnal  Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Volume12, Tahun 2012
Schmeer,  Kammi.  1999. Guidelines  for Conducting  a  Stakeholder  Analysis . November. Bethesda, MD:
Partnerships  for  Health  Reform,  Ab Associates Inc
Scott, John, 2000. Social Network Analysis: A  Handbook :  Sage  Publications  2nd Edition
Stank,  Theodore  P,  Keller,  Scott,  B,  dan Daugherty,  Patricia  J,  2001, Supply Chain  Collaboration  and  Logistical Service  Performance ,  Journal  of Business  Logistics,  Vol.22,  Issue  1, pp 29-48
Susantono,  B.,  2013. Transportasi  dan Investasi  :  Tantangan  dan  Perspektif Multidimensi. Pertama  ed.  Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Tamara,  Metze,  dan  Levelt,  Melika,  2012. Barriers  to  Credible  Innovations: Collaborative  Regional  Governance
in the Netherlands,
The InnovationJournal, Volume
17,
January 2012
Taylor,  Brian  D  dan  Schweitzer,  Lisa,
2005, Assessing  The  Experience  of
Mandated Collaborative Inter-
Jurisdictional  Transport  Planning  in
The United States, Journal of
Transport  Policy,  Vol.12,  No  6,  pp
500-511
Tongzon, Jose dan Inkyo, Cheong,
2013, The Challenges of Developing A
Competitive  Logistics  Industry  in
ASEAN Countries , International
Journal  of  Logistics  Research  and Applications  :  A  Leading  Journal  of Supply  Chain  Management,  Vol.17,
No 4, pp 323-338
Tongzon,  Jose  dan  Nguyen,  Hing-Oanh,
2013, ITC  Adoption  among  Logistics Companies  in  ASEAN  Countries ,
Transport  Reviews  :  A  Transnational Transdisciplinary Journal, Vol.33, No
5, pp 548-569
World  Bank,  2018,  Logistik  Performance
Index, http://lpi.worldbank.org