Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6 No. 1 Februari 2017 ISSN : 2503-4413, Hal 56 - 71

## EVALUASI  KEBIJAKAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Oleh: Laher Ali. SE., M.Si dan Dr. A. Masrich., M.Si

## Abstract
The  authors  are  interested  in  taking  the  title  Evaluation  of  Policy  Implementation  of  the Integrated  Administrative  Service  District  in  Central  Halmahera,  North  Maluku.  This  study aims  to  determine  how  the  policy  evaluation  and  implementation  PATEN  enabling  and inhibiting factors PATEN policy implementation. The location of this research is in the district of South Weda Central Halmahera in North Maluku province.
This  study uses  the  theory  Waynes  Parson  in  Palumbo and  the  size  of  the  policy  evaluation  is based  on  the  theory  that  the  evaluation  process,  the  evaluation  of  formative  and  summative evaluation.  policy  resources,  communication  among  organizations,  characteristic  of  the implementing  agencies,  economic,  social  and  political  conditions  and  the  tendencies  of implementation.
This  research  uses  descriptive  method  with  qualitative  approach.  Data  collection  techniques are  interviews,  document  analysis  and  observation.  The  data  obtained  were  processed  with qualitative data analysis. Informants in this study were 1) the Regent of Halmahera, 2) Regional Secretary,  3)  Assistant  for  Public  Administration,  Law  and  Authority,  4)  Head  of  Governance Regional Secretariat of Central Halmahera, 5) Head of Integrated Licensing Service Agency, 6) Head Weda South 7) The community served
Based  on  the  research  results  we  concluded  that  the  implementation  of  the  PATEN  in  the district  of  South  Central  Halmahera  Weda  considered  not  running  optimally.  This  is  due  not been reflected in the elaboration of management commitment to the programs and activities of the OPD related, yet the drafting SOP to realize the translation of the vision - the mission of the organization,  there  are  no  guidelines  for  minimum  service  standards,  unclear  tasks  and functions  of  the  technical  team  so  that  the  conduct  of  licensing  has  not  been  fully  included effective, institutional structure did not reflect the needs and interests of improving the service function  to  society,  Inkonsisiten  and  lack  of  support  of  stakeholders  in  the  implementation  of technical  policy  administration  services  licensing,  not  optimal  formulation  of  technical  policy administration  services  licensing,  weak  coordination  between  leaders  and  subordinates  in  the implementation  of  integrated  license  service  with  the  technical  team  in  its  OPD  and  has  not implemented  the  promotion  and  development  of  quality  apparatus  BPPT,  facilities  and infrastructure  not  meet  minimum  service  standards  have  not  yet  optimal  application  of  ICT- based information system

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  merupakan  fungsi  yang harus  diemban  pemerintah  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  sebagai  tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan  yang  yang  baik.  Sejak ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  yang  kemudian  disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma dari sentralisasi  menuju  desentralisasi  yang  pada hakekatnya diikuti dengan perubahan konsep  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Tujuan  desentralisasi  tidak  saja  mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi pada tingkat  lokal,  tetapi  juga  dalam  aspek administratif  yaitu  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  pelayanan  publik  (Labolo, 2012,  217-218).
Posisi  kecamatan  menjadi  sangat penting  mengingat  banyak  pihak  berharap agar  kecamatan  mampu  berperan  sebagai pusat  pelayanan  bagi  masyaratak  sekaligus mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat.
Mendekatkan pelayanan berarti mempersempit  jarak  penyedia  layanan terhadap penerima pelayanan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, birokrat  ditempatkan  sebagai  penyedia layanan dan publik atau masyarakat ditempatkan  sebagai  penerima  layanan (Sinambela, 2011, 33-34).
Saat ini, pemahaman akan pentingnya
aspek pelayanan dan mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat memang  sudah  merasuk  ke  dalam  sistem pemerintahan  Indonesia,  tidak  hanya  di pusat,  tetapi  utamanya  di  daerah  khususnya kecamatan  sebagai  aparatur  yang  paling dekat  dengan  masyarakat,  akan  tetapi  masih ditemukan  berbagai  permasalahan  dalam tahap  implementasi  sehingga  istilah  kalau bisa  dipersulit,  mengapa  dipermudah  belum benar-benar hilang dari mindset masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaiki pola penyelenggaraan seraya meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  di  daerahnya. Paling  tidak,  ada  dua  alasan  yang  secara implisit dapat menjelaskan mengapa pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas
pelayanan  publik.  Pertama,  pelayanan  dasar seperti  kesehatan,  pendidikan,  sanitasi  dan
air  bersih  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  daerah  untuk  menyediakannya. Kedua,  pelayanan  tersebut  dinikmati  pada tingkat  lokal  yang  secara  historis  pun disediakan  secara  lokal  (Ahmad,  Devarajan, Khemani, dan Shah, 2005).
Berbagai permasalahan yang dihadapi  oleh  Kabupaten    Halmahera Tengah dalam Evaluasi
kebijakan pelaksanaan  PATEN  tersebut.  diantaranya adalah kapasitas dan kuantitas personil yang belum  sesuai  harapan,  koordinasi  antar instansi  terkait  penyelenggaraan  pelayanan, serta  berbagai  permasalahan  yang  berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  PATEN  di  kecamatan,  hal tersebut  dapat  dilihat  pada  data  jenis  izin yang  paling  sering  diterbitkan  oleh  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)

## Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
Kebijakan  merupakan  suatu  proses yang  perlu  ditempuh  oleh  unsur  penguasa atau  pemerintah  dalam  mengatasi  isu-isu yang berkembang dalam kalangan masyarakat,  di  mana  proses  itu  dianggap sebagai  sebuah  tujuan  umum  yang  hendak dilakukan  dalam  menyikapi  permasalahan dan  isu-isu  tersebut.  Nugroho  (2012:56) mengemukakan  bahwa,  “kebijakan  publik Indonesia sejak kemerdekaan hingga hari ini masih  banyak  diwarnai  kepentingan  publik terbatas dari masyarakat secara luas”.
Evaluasi  biasanya  ditujukan  untuk menilai  sejauh  mana  keefektivan  kebijakan publik  guna  dipertanggungjawabkan  kepada konstituennya.  Sejauh  mana  tujuan  dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara  harapan  dengan  kenyataan.  Menurut Palumbo dalam Waynes Parsons (2001:549) “dimensi  kajian  pada  studi  evaluasi mencakup  keseluruhan  siklus  di  dalam proses  kebijakan,  dari  saat  penyusunan desain  kebijakan,  saat  implementasi  hingga saat selesai implementasi”
Menurut  Waynes  Parsons  dalam  Palumbo (2001:549)  “  kajian  dalam  studi  evaluasi kebijakan meliputy dimensi-dimensi
a. Evaluasi  proses pembuatan  kebijakan atau  sebelum  kebijkan  dilaksanakan. Pada  tahap  ini  diperlukan  dua  kali evaluasi,  pertama,  evaluasi  desain kebijakan, untuk menilai apakan alternatif-altenatif  yang  dipilih  sudah merupakan  altenatif  yang  paling  hemat
dengan  mengukur  hubungan  antara biaya  dengan  manfaat  ( cost-benefit analysis ),  yang  bersifat  rasional  dan terukur.  Kedua,  Evaluasi  legitimasi kebijakan untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau prgram oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran  yang  dituju  oleh  kebijakan tersebut.  Metode  evaluasi  diperoleh melalui jajak pendapat ( pooling ), survey.
b. Evaluasi Formatif
Yang  dilakukan  pada  saat  proses implementasi
kebijakan sedang berlangsung.  Tujuan  evaluasi  formatif ini  utamanya  adalah  untuk  mengetahui seberapa jauh sebuah program dimplementasikan  dan  kondisi-kondisi apa  yang  dapat  diupayakan  untuk meningkatkan  keberhasilannya.  Dalam istilah  manajemen,  evaluasi  formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif  banyak  melibatkan  ukuran- ukuran  kuantitatif  sebagai  pengukur kinerja implementasi
c. Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat evaluasi telah diimplementasikan  dan  memberikan dampak.  Tujuan  evaluasi  sumatif  ini adalah  untuk  mengukur  bagaimana efektifitas  kebijakan/program  tersebut memberi  dampak  yang  nyata  pada problem yang ditangani.
.
Winarno  (2008  :  229)  membagi evaluasi  kebijakan  dalam  tiga  tipe,  masing- masing  tipe  evaluasi  yang  diperkenalkan  ini didasarkan  pada  pemahaman  para  evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:
a. Tipe pertama
Evaluasi  kebijakan  dipahami  sebagai kegiatan  fungsional.  Bila  evaluasi kebijakan  dipahami  sebagai  kegiatan fungsional,
evaluasi kebijakan dipandang  sebagai  kegiatan  yang  sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. b. Tipe kedua
Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan  diri  pada  bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. c. Tipe ketiga Tipe  evaluasi  kebijakan  sistematis,  tipe kebijakan  ini  melihat  secara  obyektif program-program kebijakan yang dijalankan  untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana  tujuan-tujuan  yang  telah dinyatakan tersebut tercapai. Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)  merupakan    inovasi  manajemen dalam rangka meningkatkan , mempermudah  dan  mempercepat  pelayanan administrasi  perijinan  dan  non  perijinan  di tingkat kecamatan.
Utamanya bagi kecamatan  yang    letaknya  jauh  dari  kantor kabupaten/kota  dan  sulit  dijangkau  karena faktor  kondisi  geografis  dan  infrastuktur jalan  yang  belum  memadai.  Merespon  hal tersebut  maka  pemerintah  pusat  melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu
Kecamatan. Ketika warga masyarakat datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan pelayanan
administrasi,  tidak  perlu  lagi  mendatangi setiap  petugas  yang  berkepentingan,  seperti kepala  seksi,  sekretaris  kecamatan  dan camat. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas  meja  atau  loket  pelayanan,  duduk menunggu  sejenak,  kemudian  dipanggil untuk  menerima  dokumen  yang  sudah selesai.
PATEN diselenggarakaan
dengan maksud    untuk    mewujudkan  kecamatan sebagai  pusat  pelayanan  masyarakat  dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP)  di kabupaten/kota  bagi  kecamatan  yang  secara kondisi  geografis  daerah  akan  lebih  efektif dan  efisien  dilayanai  melalui  kecamatan. Untuk  mewujudkan  kecamatan  sebagai pusat  pelayanan  tersebut  maka  syarat  yang harus  dipenuhi  adalah  adanya  pelimpahan sebagian    wewenang    perizinan  dan  non perizinan  sesuai  skala  dan  kriteria  dari bupati/walikota  kepada  camat  (Permendagri Nomor 4 Tahun 2010).
PATEN  diselenggarakan  dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan  dan  mendekatkan  pelayanan kepada  masyarakat.  Peningkatan  kualitas
pelayanan  ini  terlihat  dari  aspek  waktu  dan biaya  pelayanan.  Melalui  penyelenggaran PATEN warga
masyarakat dapat menerima  pelayanan  yang  lebih  cepat  dan terukur  dengan  jelas.    Tujuan  mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berarti masyarakat  dapat  menerima  pelayanan publik  yang  lebih  dekat  baik  secara  jarak maupun waktu. Lokasi kecamatan jelas lebih dekat dan relatif mudah dijangkau masyarakat bila dibandingkan dengan ibukota  kabupaten/kota  dan  waktu  yang diperlukan  juga  menjadi  lebih  sedikit. Karena  itu  untuk  pelayanan  masyarakat sesuai  skala  dan  kriteria  kecamatan  yang selama  ini  dijalankan  oleh  lembaga  di tingkat
kabupaten/kota hendaknya
dilimpahkan  pelaksanaannya  di  kecamatan melalui pendelegasian kewenangan.
Evaluasi  kebijakan  adalah  kegiatan  untuk menilai  sejauh  mana  keefektifan  sebuah kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan  pada  konstituennya dan  sejauh  mana  tujuan  tercapai.  Menurut Jones (1984: 115)  bahwa  “evaluasi kebijakan  bertujuan  menilai  manfaat  suatu kebijakan”.
Menurut  Jones  (1987:  57)  bahwa “ evaluasi  an  activitydisigned  to  judges  the merits  of  goverment  programs  which  varies significancy  in  the  spesificationof  objects, the technigues measurement and methods of analysis”  ( evaluasi  adalah  suatu  aktivitas yang  dirancang  untuk  menilai  keberhasilan program-program yang berbeda secara tajam
dan spesifikasi obyeknya, tehnik pengukurannya serta metode analisisnya) Dengan makin kompleksanya
tuntutan masyarakat di daerah yang membutuhkan  pelayanan  yang  serba  cepat, tepat,  akurat  dan  transparan  maka  sudah sepatutnya kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di daerah perlu ditingkatkan  ke  arah  yang  lebih  baik. Terbitnya    Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2008  tentang  Kecamatan  sepatutnya meningkatkan  semangat  camat  dan  aparat kecamatan  untuk  melaksanakan  tugasnya secara  optimal.  Camat  diharapkan  mampu melakukan  inovasi  untuk  meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks pelayanan kepada  masyarakat  maka  inovasi  dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan  pelayanan  yang  dihasilkan melalui  pendekatan,  metode  atau  alat  baru
dalam  pelayanan  publik,  inovasi  yang dijalankan adalah sistem pelayanan administrasi  terpadu  kecamatan  (PATEN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan.  PATEN  wajib  dilaksanakan oleh  daerah  selambat-lambatnya  lima  tahun terhitung  sejak  kebijakan  tersebut  di keluarkan  (Pasal  29  Permendagri  Nomor  4 Tahun  2010)  namun  hingga  saat  ini  di Kabupaten    Halmahera    Tengah  baru melakukan  tahap  uji  coba  di  salah  satu kecamatan  yaitu  kecamatan  Weda  Selatan. Maka  penulis  merrasa  Evaluasi  kebijakan  ini menarik untuk diteliti
terkait pelaksanaannya,  dan  apa  saja  faktor  yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya.

## Kerangka  Pemikiran

## Desain Penelitian
Definisi  penelitian  menurut  Fathoni (2006:10)  adalah  “suatu  proses  atau rangkaian langkah-langkah secara  sistematis dan terencana guna mendapatkan pemecahan  masalah  atau  mendapatkan jawaban  terhadap  pertanyaan-pertanyaan tertentu”.  Langkah-langkah  yang  dilakukan harus  serasi  dan  saling  mendukung  satu sama  lain  agar  penelitian  yang  dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan. Penelitian  tentang  Evaluasi  Kebijakan Pelaksanaan PATEN di Kabupaten
Halmahera  Tengah  ini  dilakukan  dengan menggunakan  penelitian  kualitatif.  Sebagai penelitian  kualitatif  tentu  berbeda  dengan
Permendagri No. 4 Tahun 2010 Kepmendagri No. 138-270 Tahun 2010 Evaluasi Kebijakan PATEN 1) Evaluasi proses
2) Evaluasi Formatif 3) Evaluasi Sumatif Palumbo dalam Waynes Parsons  (2001:549) PERWUJUDAN PELAKSAAN PATEN Faktor pendukung Dan penghambat EVALUASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PATEN PELAKSANAAN PATEN
penelitian  kuantitatif  walaupun  mungkin pada sisi tertentu memiliki unsur kesamaannya. Dengan
menggunakan
pendekatan  kualitatif,  peneliti  bermaksud memperoleh  gambaran  yang  mendalam  dari proses penentuan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan PATEN. Suatu penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang benar, dan maksimal,  sangat  diperlukan  adanya  desain penelitian  yang  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi  serta  sesuai pula dengan objek  yang akan diteliti sehingga desain penelitian yang ada  harus  disesuaikan  dengan  objek  yang akan  diteliti.  Menurut  Arikunto  (2006:51) menyatakan  desain (design) penelitian adalah “rencana  atau  rancangan yang dibuat oleh  peneliti,  sebagai  ancar-ancar  kegiatan yang akan  dilaksanakan.”  Penyusunan desain ini dilakukan setelah kita menetapkan topik (judul) penelitian yang akan dilaksanakan.

## Hasi Penelitian dan Pembahasan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  tentang
Kecamatan mempertegas kembali kewenangan  camat.  Kewenanagan  camat bersifat atributif tetap ada sebagai pendamping kewenangan yang didelegasikan bupati/walikota. Dalam
hubungan  nya,  camat  dipertegas  menerima kewenanagan  dari bupati/walikota.
Prinsip  utama  dalam  pelimpahan wewenang  adalah  wewenang  yang  dapat didelegasikan yaitu  wewenang  yang bersifat atributif, sedangkan wewenang yang bersifat delegatif  tidak  dapat  didelegasikan    kepada pihak  lain,  karena  akan  mempersulit  dalam hal pembiayaan dan
pertanggungjawabannya.
Dapat  di  kemukakan  bahwa  prinsip dalam  memberikan  pelimpahan  wewenang harus  memberikan  perhatian  pada  isi kebijakan  dan  konteks  pelaksanaannya.  Isi kebijakan menyangkut
pengaruh kepentingan yang ada, keuntungn– keuntungan yang diperoleh, kejelasan tujuan,  program  pelaksanaan  dan  dukungan sumber daya baik finansial maupun personil, sedangkan  dalam  konteks  pelaksanaan kebijakan  menyangkut  bentuk  dan  indikator wewenang, kepentingan dan strategi,
karakter rezim pimpinan dan organisasi serta tanggung jawab.
Sikap  politik  bupati  dan  DPRD  terkait PATEN  di  kabupaten  Halmahera  Tengah merupakan suatu bentuk pelimpahan wewenang  dari  bupati  kepada  camat  serta keinginan DPRD untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Pelimpahan sebagian wewenang  dari  bupati  kepada  camat merupakan  faktor  yang  strategis  untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat.  Pelimpahan sebagian wewenang bukan berarti mimindahkan kekuasan kepada camat, tetapi lebih  kepada  pendistribusian    wewenang bupati/walikota yang dimanifestasikan sebagai  kewenangan  dinas/lembaga  teknis daerah dalam skala dan kriteria yang relevan dengan kecamatan. Manfaat utama pelimpahan  wewenang  adalah  mendekatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat,  sehingga  pelayanan  menjadi lebih berkualitas, dan mempersempit rentang kendali dari bupati/walikota kepada masayrakat.
Sedangkan  sikap  politik  DPRD berhubung  dengan  kebijakan  anggran  yang dialokasikan  kepada  kecamatan  sebagai akibat  dari  adanya  pelimpahan  sebagian wewenang    dari  bupati/walikota  kepada camat.  Kemauan  politik  bupati  dan  DPRD diperlukan  untuk  menjadikan  kecamtan sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama  untuk  pelayanan  yang  bersifat, seketika,  mudah  dan  murah  serta  berdaya lingkup setempat.

## Evaluasi Proses
Evaluasi proses ialah pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan di laksanakan

## a. Desain Kebijakan
Desain  Kebijakan,  ialah  untuk menilai  apakah  alternative-alternatif  yang dipilih  sudah  merupakan  alternative  yang paling  hemat  dengan  mengukur  hubungan antara  biaya  dengan  manfaat  ( cost-benefit analysis) ,  dan  lain  lain    yang  bersifat rasional  dan  terukur  (Wayne  Parsons  (2001, h.  549)  yang  diadaptasi  dari  Palumbo). Terkait  dengan  teori  tersebut  di  atas  maka, sekretaris  Daerah  Kabupaten  Halmahera Tengah  Bapak  Ir.  Basri  Amal,  MM.  Pada
hari Selasa tanggal 16 juni 2015 mengatakan bahwa :
“Tidak  ada  alternatif  lain  kecuali  dengan sistem pelayanan administarsi terpadu kecamatan  ini  lah  yang  bisa  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  biaya murah  serta  waktu  yang  sangat  singkat sehingga  tercipta  kepuasan  masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan,  sekalipun  di  Kabupaten  Halmahera Tengah  baru  melakukan  tahap  uji  coba  di kecamatan  weda  selatan  dari  10  kecamatan yang  ada  di  Halteng  ini,hal  bisa  di kembangkan  di  kecamatan  lain  namun  kita akan  lihat  hasil  uji  coba  di  kecamatan  weda selatan    satu  tahun  kedepan  dan  model kebijakan  seperti  inilah  bisa  memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terukur dan  rasional.  Dan  akan  kami  melakukan evaluasi  secara  berkala  untuk  terus  melihat perkembangannya”
Asisten  bidang  pemerintahan  dan kepamongprajaan  Kabupaten  Halmahera Tengah Bapak Drs. Saiful Samad, M.Si pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 mengatakan bahwa:
“Dengan adanya   sebuah sistem pendekatan melalui  paten  ini  maka  kebutuhan  dan kepentinga masyarakat di tingkat kecamatan dan  seluruh  pelosok  desa  bisa  melakukan pengurusan dengan mudah dan cepat dengan biaya  murah.  Tanpa  adanya  diskriminasi terhadap masyarakat
Begitu  pula  hal  yang  sama  di sampaikan oleh kepala Bagian Tata pemerintahan  Setda  Kabupaten  Halmahera Tengah  bapak  Bahri  Sudirman,  SH.  MH pada  hari  Kamis  tanggal  18  Juni  2015 mengatakan  bahwa  :  “Penerapan  paten  ini perlu  di  pantau  penyelenggarannya  apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta  manfaat  yang  di  terima  masyarakat, sehingga  apa  yang  menjadi  sasaran  serta tujuan  dari  kebijakan  paten  ini  bisa terpenuhi”
Hal  serupa  juga  di  sampaikan  oleh Bapak  Drs.  Abdurrahim  Yau  kepala  Badan pelayanan  perizinan  terpadu    Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Jumat Tanggal 19 Juni 2015 mengatakan bahwa : “Solusi  yang  paling  tepat  melalui  pola pendekatan PATEN ini sehingga  pelayanan kepada  masyarakat  semakin  mudah  cepat dan terjangkau, namun pada tingkat kecamatan  semuanya  harus  di  persiapkan mulai  dari  sarana  prasarana  sampai  tenaga atau pegawai sudah siap dari sisi
ketrampilan  maupun  kemampuan  serta pemahaman   tentang pelayanan itu sendiri”
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa  pelaksanan kebijakan  paten  ini  memang  solusi  yang tepat  dalam  mendekatkan  pelayanan  kepada masayarakat sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan. Namun  perlu  adanya  pengawasan  dan pemantauan  sehingga  optimalisasi  bisa tercipta dan bisa mengukur proses keberlangsungan kebijakan tersebut.
Namun  di  tempat  terpisah  bapak  Abd  Kadir Jamaludin    S.STP  Camat  Weda  Selatan mengatakan  melalui  wawancara  dengan peneliti  pada  hari  Senin  tanggal  22  Juni 2015 sebagai berikut :
“Dengan  adanya  pelaksananaan  kebijakan PATEN di kabupaten Halmahera Tengah ini merupaka alternatif yang tepat bagi pelayanan  masyarakat  sekalipun  baru  tahap uji coba dan di lihat dari sisi biaya mungkin lebih hemat di bandingkan dengan pelayanan  yang  di  lakukan  satu  pintu  yang di  laksanakan  oleh  dinas  di  Kabupaten  atau pelayanan  secara  konvensional  yang  di lakukan oleh kecamatan, maka sasaran yang di rencanakan bisa tercapai dengan mudah”

## b. Legitimasi Kebijakan
Legitimasi  kebijakan , untuk  menilai derajad  penerimaan  suatu  kebijakan  atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang  dituju  oleh  kebijakan  tersebut.  Metode evaluasi  diperoleh  melalui  jajak  pendapat (pooling), survery, dan lain lain.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas maka Sekretaris Daerah kabupaten Halmahera  Tengah  Bapak  Ir.  Basri  Amal, MM. Pada hari  Selasa  tanggal 16 Juni 2015 Mengatakan bahwa:
“Tentunya  kita  dari  tim  teknis  dari kabupaten akan memantau atau
memonitoring  secara  berkala  entah  melalui laporan  yang  masuk  maupun  kita  akan mengecek  ke  lapangan  secara  langsung untuk bisa milihat sejauh mana penyelenggaran  paten  ini  bisa  di  rasakan oleh masyarakat”
Pada  tempat  terpisah  hal  yang  sama pula  di  sampaikan  oleh  Kepala  Bagian  Tata Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah Bapak  Bahri  Sudirman,  SH.  M.H  pada  hari
Kamis  tanggal  18  Juni  2015  mengatakan bahwa:
“saya  selaku  anggota  tim    teknis  paten kabupaten    maupun  selaku  kordinator kecamatan  tentunya      kami  selalu  melaukan evaluasi  secara  berkala  untuk  bisa  melihat apakah  kebijakan  paten  ini  bisa  di  rasakan oleh  masyarakat  secara  langsung  atau  tidak karena  selama  ini  pelayanan  publik  di tingkat kecamatan masih belum maksimal di laksanakan  bahkan  di  kabupaten  Halmahera tengah  sendiri  baru  melaksanakan  tahap  uji coba  paten  ini,  jadi  pada  prinsipnya  kami akan memantau secara sunguh sungguh”
Hal  senada  juga  di  sampaikan  oleh  bapak Abdul  kadir  jamaludin  S.STP  camat  weda selatan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 mengatakan bahwa:
“Kami  dari  pihak  kecamatan  selaku penerima  mandat  atau  delegasi  dari  Bupati untuk  melaksanakan  paten  ini  memang benar benar di laksanakan berdasrkan aturan yang  berlaku,  Artinya  apa  yang  di perintahkan  dalam  aturan  secara  otomatis kita  laksanakan  sesuai  dengan  SOP  nya sehingga masayarakat bisa menerima manfaatnya”

## c. Metode Evaluasi
Secara umum, metode evaluasi yang digunakan adalah metode deskriptif- kualitatif.  Dengan  menggunakan  metode deskriptif  maka  berdasarkan  data  dan informasi  yang  diperoleh  akan  dapat digambarkan (describe) bagaimana  capaian atau  kinerja  kebijakan  atau  program,  apa kendala-kendala atau masalah yang dihadapi,  serta  kekuataan  apa  yang  dimiliki oleh suatu kebijakan atau
program.Sementara  itu,  metode  kualitatif lebih  dimaknai  sebagai  proses  untuk membuat  data  yang  dikumpulkan  sebagai hasil  dari  wawancara,  observasi  lapangan, telaah dokumen dan sebagainya.
Menurut  Bapak  Ir.  Basri  Amal, MM  selaku  Sekertaris  Daerah  Kabupaten Halmahera Tengah menurut hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 mengatakan bahwa:
“Di  lihat  dari  segi  konteks  aturan  dalam pelaksanaan  kebijakan  paten  ini  sudah memenuhi  syarat  berdasarkan  SOP  nya namun evaluasi tetap di laksanakan tentunya berdasarkan  laporan  dari  pihak  kecamatan mau  dari  pihak  pihak  tertentu  yang
mempunyai kewenangan seperti LSM, tokoh masayarakat,dan bahkan pers yang berkompeten di bidang ini, dan tak lupa pula apa  bila  ada  laporan  dari    masyarakat  maka kami  akan  tindak  lanjuti sehingga  bisa mengetahui  apakah  kebijakan  ini  benar benar di rasakan oleh masyarakat atau tidak”
Asisten  bidang  pemerintahan  dan kepamongprajaan  bapak  Drs.  Saiful  Samad M.Si. di ruang kerja pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 mengatakan bahwa:
“Kami  dari  tim  teknis  kabupaten  akan melakukan  monitoring  ke  kecamatan  yang bersangkutan  tentunya  masyarakat  akan  di libatkan  dalam  supaya  bisa  kita  mengukur sejauhmana  pelayanan  di  berikan  kepada masyarakat  dan  kendala  kendala  apa  saja yang  di  alami  oleh  pihak  kecamatan sehingga  dari  tim  bisa  dengan  cepat mengambil  langka  langkah  untuk  bisa mengatasinya”
Kepala  bagian  Tata  pemerintahan setda  Kabupaten  Halmahera  Tengah  bapak Bahri  Sudirm  SH,  MH    pada  hari  Kamis tanggal 18 Juni 2015 mengatakan  bahwa:
“Melalui  kebijakan  pelaksanaan  paten  ini akan  lebih  mudah  di  kontrol  atau  di monitoring  bahkan  di  evaluasi  berdasrkan laopran laporan secara administrasi dari dari pihak  kecamatan  namun  bisa  kami  pantau langsung  ke  masyarakat  sehingga  terjadi balance  antara  pemberi  pelayanan  maupun bagi  penerima  pelayanan,  sehingga  kendala kendala  yang  terjadi  segera  di  selesaikan sehingga masyarakat jangan di korbankan”
Evaluasi Formatif
Evaluasi  formatif  ialah  evaluasi yang dilakukan pada saat proses implementasi  kebijakan  sedang  berlangsung tujuan  evaluasi  formatif  ini  utamanya adalah  untuk  mengetahui  seberapa  jauh sebuah  program  diimplementasikan  dan kondisi-kondisi  apa  yang  dapat  diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam  istilah  manajemen,  evaluasi  formatif adalah  monitoring  terhadap  pengaplikasian kebijakan. evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai  pengukuran  kinerja  implementasi. Menurut    Wayne  Parson  dalam  Palumbo (1937 : 40).
Sehingga  di  kaitkan  dengan  pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)    di  Weda  selatan  Kabupaten
Halmahera  Tengah  berjalan  sesuai  atau tidak, dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## a. Monitoring evaluasi kebijakan
“secara  umum”  Monitoring  adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi  dari  penerapan  suatu  program termasuk  mengecek  secara  reguler  untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan  sesuai  rencana  sehingga  masalah yang dilihat /ditemui dapat diatasi.
Sedangkan  evaluasi  adalah  untuk  melihat sebab  sebab  kegagalan  suatu  kebijakan  atau untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  publik telah  di  jalankan  meraih  dampak  yang  di ingikan.    Wayne  Parson  dalam  Palumbo (2001 :549).
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera  Tengah  bapak  Ir.  Basri  Amal MM.  dalam  wawancara  pada  hari  Selasa tanggal 16 Juni 2015 mengatakan bahwa: “Evaluasi  setiap  triwulan  berjalan  untuk menilai  kebijakan  yang  di  gulirkan  oleh pemerintah  dengan  tentunya  mempunyai maksud  dan  tujuan  tertentu  sala  satunya ialah  bisa  mengetahui  sejauh  mana  program itu berjalan sesuai atau tidak dengan yang di rencanakan  sebelumnya  dan  dapat  pula melihat  kondisi  rill  artinya  capaian  hasil pelayanan  yang  terjadi  sehingga  kami  dari tim  teknis  dari  kabupaten  dapat  mengambil langkah  –  langkah  strategis  untuk  lebih meningkatkan mutu pelayanannya”
Hal  yang  sama  pula  di  sampaikan oleh  Asisten  bidang  pemerintahan  dan kepamongprajaan  bapak  Drs.  Saiful  Samad M.Si.  pada  hari  Rabu  tanggal  17Juni  2015 mengatakan bahwa :
“Keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  paten di kabupaten Halmahera Tengah ini harus di dukung  oleh  semua  pihak  hal  ini  di  mulai dengan  dilakukannya  sosialisasi  tentang paten  ini  kepada  masyarakat  dan  semua steakholder, dan tentunya melakukan monitoring  yang  di  lakukan  secara  bertahap untuk kita bisa melihat kekurangan kekurangan untuk dapat memastikan masalah  yang  sedang  terjadi  dalam  proses penyelengaraan paten ini sehingga kami bisa mengambil langkah langkah penyelesaiannya dengan demikian pengukuran  kinerja  bisa  di  lihat  melalui kuantitas pelayanan” Menurut Bapak Abdul kadir Jamaludin  S.STP  selaku  Camat  Weda Selatan yang di wawancarai pada hari Senin tanggal  22  Juni  2015  yang  bertempat diruang kerja beliau mengatakan bahwa : “Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan  yang  dilakukan  tahap  uji  coba ini  tentunya  belum  sepenuhnya  berjalan sesuai  dengan    ketentuan    yang  ada dikarenakan  sumber  daya  manusia,  serta anggaran yang belum memadai, pemahaman pegawai  kecamatan  terhadap  tugas  pokok masih  terbatas  mengingat  dari  sumber  daya manusia  yang  berbeda  beda  latar  belakng pendidikannya yang masih banyak berpenididkn tingkat SLTA. Dimana mereka tidak  ada  kepedulian  untuk  berinovasi  diri dalam  rangka    melaksanakan  tugas  yang diembankan.ini  semua  tergantung  hasil evaluasi  melalui  monitoring  dari  pihak kabupaten secara  berkala untuk  bisa menetukan  langka  langkah  berikut,  untuk mendorong  kebijakan  ini  agar  bisa  lebih maju  tentunya  melalui  pengembnagn  dan penguatan sumber daya manusia di kecamatan, maka dengan sendirinya peningkatan  kinerja  akan  lebih  baik  dan menghasilakan pelayanan yang baik pula ”
Hal ini juga di benarkan oleh kepala Bagian  Tata  Pemerintahan  Setda  Kabupaten Halmahera  Tengah  bapak  Bahri  Sudirman SH,  MH.  diruangan  kerjanya  pada  hari kamis  tanggal  18  Juni  2015  mengatakan bahwa :
“Kami  dari  bagian  tata  pemerinthan  setda
Kabupaten Halmahera Tengah akan melakukan  evaluasi  terkait  dengan  program paten  ini  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi  kami  sebagai  koodinator  kecamatan dan  sekaligus  sebagai  sekretaris  tim  teknis paten  ini    untuk  selalu  berkoordinir  dan memonitor  dengan  pihak  kecamatan  untuk mengikuti perkembangn program  ini supaya tingkat  keberhasilan  bisa  tercapai  walaupun masih  ada  kekurangannya,  dan  upaya peningkatan  sumber  daya  manusia  juga menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam menetukan suksesnya kebijakan ini sehingga nanti  output  bisa  di  ukur  melalui  seberapa jauh tingkat pelayanannya terhadap masyarakat” Terkait  penjelasana  di  atas  maka keberadaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di kabupaten Halmahera Tengah merupakan inovasi manajemen dalam rangka  meningkatkan,  mempermudah  dan
mempercepat pelayanan administrasi
perizinan  dan  non  perizinan    di  tingkat kecamatan,  Utamanya  bagi  kecamatan  yang letaknya jauh dari kantor kabupaten/kota dan sulit  dijangkau  karena  faktor  kondisi geografis  dan  infrastruktur  pemerintah  yang belum memadai. Adapun aturan-aturan yang mengatur  tentang  pelaksanaan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) dalam  tahap  uji  coba  ini    di  Kabupaten Halmahera  Tengah  ialah  Surat  Keputusan (SK) Bupati Nomor 50.05/KEP/91/2014
Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan    pelayanan    publik  di kecamatan    yang  proses  pengelolaannya, mulai  dari  permohonan  sampai  ke  tahap terbitnya  dokumen  dilakukan  dalam  satu tempat.  Artinya  bahwa,  cukup  melalui  satu meja  atau  loket  pelayanan.  Sistem  ini memposisikan    warga  masyarakat  hanya berhubungan  dengan  petugas  meja/loket pelayanan di kecamatan.
Menurut Bapak Abdul kadir
Jamaludin  S.STP  selaku  Camat  Weda Selatan yang di wawancarai pada hari Senin tanggal  22  Juni  2015  yang  bertempat diruang kerja beliau mengatakan bahwa,
“Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan  belum  sepenuhnya  berjalan sesuai  dengan    ketentuan    yang  ada dikarenakan  sumber  daya  manusia,  serta anggaran yang belum memadai, pemahaman pegawai  kecamatan  terhadap  tugas  pokok masih  terbatas  mengingat  dari  sumber  daya manusia yang berbeda beda latar pendidikannya yang masih banyak
berpenididkn  SLTA.  Dimana  mereka  tidak mau  belajar  akhirnya  ketinggalan  informasi yang ada.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketika masyarakat  datang  ke  kantor,  masyarakat masih  mendatangi  setiap  petugas  yang berkepentingan
untuk memperoleh pelayanan. Warga  masyarakat  yang  datang  ke kantor  kecamatan  untuk    melakukan pengurusan pelayanan
administrasi,
seharusnya  tidak  perlu  mendatangi  petugas yang berkepentingan tetapi cukup menyerahkan  berkas  ke  petugas  pada  loket pelayanan dan menunggu sejenak, kemudian dipanggil  untuk  menerima  dokumen  yang sudah  selesai.  Setelah  itu,  warga  tersebut melakukan  pembayaran  (jika  ada  tarif  yang
perlu dibayar) dan dicatat secara transparan.
Adapun  yang  menjadi  keluhan warga  masyarakat  yang  di  ungkapkan  oleh bapak Iksan  abbas adalah warga masyarakat SP4  Desa  kluting  jaya    Kecamatan  Weda Selatan pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015 bertempat  di  kediaman  beliau,  mengatakan bahwa  :  pelayanan    PATEN  di  Kecamatan Weda Selatan belum berjalan seperti yang di harapkan, Contohnya, pengurusan ijin mendirikan  bangunan  (IMB)  dengan  waktu pengurusan  lebih  dari  1  minggu.  Hal  ini tentunya  dapat  merugikan  kami  selaku warga  yang membutuhkan ijin dalam waktu cepat.
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  yang  telah dilaksanakan  di  Kecamatan  Weda  Selatan Kabupaten    Halmahera  Tengah,  dimana yang  menjadi  sasaran  dari  kebijakan    ini adalah masyarakat Kecamatan Weda Selatan. Tujuan dari Pelayanan Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  adalah  untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat  khususnya  di  Weda  selatan artinya masyarakat dapat menerima pelayanan  publik  yang  lebih  dekat  baik secara  jarak  maupun    waktu.  Namun  pada kenyataannya  masih  ada  masyarakat  yang berada  di  wilayah  kecamatan  Weda  selatan pun  belum  dapat  merasakan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) diakibatkan oleh jarak tempuh serta lamanya waktu  tempuh  menimbulkan  keengganan bagi masyarakat untuk memenuhi administrasinya dibidang perizinan. Menurut salah  satu  warga  Desa    Loleo  kecamatan Weda Selatan  yaitu bapak Laisana pada hari Rabu  tanggal  24  Juni  2015  mengatakan bahwa  :  “untuk  mengurus  IMB  saja  biaya yang    di  keluarkan    masih  cukup  besar belum  lagi    biaya    transportasi      yang  di keluarkan  serta biaya makan minum  selama pengurusan  serta  waktu  terbit  dokumennya masih sampai 1 minggu”.
Dalam mewujudkan Kecamatan Weda  Selatan  sebagai  pusat  pelayanan PATEN,  tentunya    perlu  didukung  dengan sumber  daya    yang    memadai.  Adapun sumber  daya  yang    mendukung  dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan    Weda Selatan  yaitu    sumber  daya    manusia, personil,  fasilitas  dan  anggaran.  Hal  ini sesuai dengan pernyataan  yang disampaikan oleh  Bapak  Kader  Jamaludin  S.STP    selaku
Camat    pada    hari  Senin  tanggal  22  Juni 2015  bertempat  di  Kantor    mengatakan bahwa  :  sumber  daya  yang    mendukung pelaksanaan  Pelayanan  Admistrasi  Terpadu (PATEN)  di  Kecamatan    Weda  Selatan yaitu  fasilitas,  anggaran,  personil,  dan sumber daya manusia”
Jumlah Pegawai  pada kantor Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah berjumlah  15  (lima  belas)  orang  Pegawai Negeri  Sipil.  Adapun  tingkat  pendidikan terakhir  dari  para  pegawai  adalah  3  (tiga) orang  Sarjana,  12  (dua  belas)  orang SMA/SMK.  Jumlah  personil  dan  sumber daya Manusia (tingkat pendidikan) merupakan  suatu  modal  penting  dalam penyelenggaraan  pelayanan.  Dalam  konteks Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),  di  butuhkan  personil  kecamatan yang  profesional  dalam  segi  kualitas maupun  kuantitas.  Pada  kenyataannya, kondisi  personil  menurut  hasil  observasi  di kantor  Kecamatan  Weda  Selatan  pada  hari Rabu  tanggal    24    Juni  2015  “masih  sangat kurang  dalam  segi  kualitas  dan  kuantitas sehingga keprofesionalismenya masih dipertanyakan”.

## Evaluasi Sumatif
Evaluasi  sumatif dilakukan  pada saat    implementasi    sudah  selesai  dilakukan dan    berfokus  pada  penilaian  tentang  sejauh mana  hasil  dan  dampak  pelaksanaan kebijakan yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan. Kriteria penilaian  yang  digunakan  dalam  (Wayne Parsons  (2001,  h.  549)  yang  diadaptasi  dari Palumbo).  evaluasi  sumatif  antara  lain adalah sebagai berikut :

## a. Ukuran Efektifitas Evaluasi
1. Efisiensi,  suatu  kebijakan  harus mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya secara optimal
2. Adil, bobot kebijakan harus ditempatkan secara adil yakni kepentingan publik tidak terabaikan
3. Mengarah  kepada  insentif,  suatu kebijakan  harus  mengarah  kepada atau  merangsang  tindakan  dalam perbaikan  dan  peningkatan  sasaran yang ditetapkan
4. Diterima  oleh  publik,  oleh  karena diperuntukkan bagi kepentingan publik  maka  kebijakan  yang  baik harus diterima oleh publik 5. Moral, suatu kebijakan harus dilandasi oleh moral yang baik Tujuan pokok evaluasi untuk melihat  seberapa  besar  kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik.

## b. Dampak Evaluasi kebijakan
Dampak  evaluasi  kebijakan    adalah akibat-akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi yang  ditimbulkan  dengan  dilaksanakannya kebijkan –kebijakan  tersebut
c. Dukungan dalam pelaksanaan Evaluasi kebijakan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di  Kecamatan  Weda  Selatan  Kabupaten Halmahera  Tengah  Provinsi  Maluku  Utara dinilai  dari  segi  efektifitasnya,  belum berjalan  secara  efektif.  Hal  ini  diukur  dari pemberian pelayanan yang belum memenuhi  standar  ditinjau  dari  jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur  pelayanan,  pejabat  yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu  pelayanan  dan  biaya  pelayanan. Standar  pelayanan  merupakan    tolok  ukur yang  dipergunakan    sebagai  pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas  Pelayanan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai janji penyelenggaraan/pemberi layanan yang berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau  dan terukur.
Dokumen  standar  pelayanan  sangat penting  untuk  dirumuskan  sebagai  bagian dari  transparansi  dan  kepastian  pelayanan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dengan  adanya  standar  pelayanan  ini  maka masyarakat  pencari  pelayanan  dan  juga aparatur  selaku  pemberi  pelayanan  sama- sama mempunyai pedoman yang jelas secara normatif  dalam  proses  pelayanan  yang dilaksanakan.
Terkait
dengan pelaksanaan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Weda  Selatan  telah diberlakukan  standar  pelayanan  namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesua i dengan  ketentuan  yang  ada.  Hal  ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dengan Bupati  Halmahera  Tengah  bapak    M.  AL YASIN ALI pada hari senin tanggal 15 Juni 2015 di ruang kerja mengatakan bahwa :
“Penyelenggaraan  PATEN  di  Kabupaten Halmahera Tengah ini masih dalam tahap uji coba  selama  dua    tahun,  ini  berdasarkan pertimbangkan terkait dengan kondisi secara keseluruhan  yakni,  anggarannya,  jumlah personil di lapangannya, sarana dan prasarana  dan  yang  paling  penting  adalah SDM yang belum siap, namun  kami merasa bahwa  dalam  tahap  uij  coba  ini  dievaluasi nyatanya  semua  komponen  yang  ada  benar benar  siap  melaksanakan  tugas  dengan penuh  tanggung  jawab  dan  tentu  juga  saya selaku  pimpinan  daerah  dan  DPRD  secara politik      mendukung  dengan  sepenuh  untuk bisa memajukan daerah ini sehingga sasaran pembangunan  terutama  di  bidang  pelayanan publik  di  daerah  ini  bisa  berjalan  seperti daerah  lain,      dan  faktor  dukunga  eksternal saya rasa semuanya mendukung program ini karena    tujuan  dari  kebijakan  yang  di keluarka oleh pemerintah itu tentunya untuk kepentinga  semua  orang  atau  masyrakat. Dalam  setiap  kebijaka  yang  di  ambil  oleh pemerintah  atau  di  tetapkan  pemerintah tentunya  mengalami  hambatan  hambtan entah  dari  internal  maupun  dari  eksternal dan  itu  tidak  bisa  di  pungkiri,  maka  secara teori  setiap  kebijakan  yang  akan  di keluarkan  itu  harus  melalalui  suatu  kajian secara    teknis  yang  mendalam  sehingga terbangun  kesamaan  makna  atau  persepsi  di antara  para  pelaksana  kebijakan  itu.    Dan dalam  tahap  uji  coba  ini  tapi  bagi  saya memang masih banyak kekurangan kekurangan sesuai hasil pantauan berdasarkan laporan di lapangan menunjukan bahwa Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di  Kabupaten Halmahera  Tengah  Provinsi  Maluku Utara. Mengevaluasi kebijakan pelaksananaan pelayanan administrasi terpadu  kecamatan  di  Kecamatan  Weda
Selatan  Kabupaten  Halmahera  Tengah tentunya  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yang  mana  bersifat  mendorong  kebijakan atau menghambat kebijakan tersebut.
Berikut  adalah  hasil  identifikasi  faktor- faktor yang mendorong pelaksanaan kebijakan PATEN.
Faktor-faktor Pendorong.
Berdasarkan hasil waancara dan observasi  dapat  disimpulkan  ada  beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong Kebijakan  pelaksanaan  PATEN  tersebut yaitu : 1. Komitmen dan kemauan politik pimpinan daerah dan pusat
2. Visi dan misi yang jelas
3. Kelembagaan setingkat Esolon IIa
4. Kewenangan  melaksanakan  koordinasi dan penyelengarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan
5. Kewenangan  penetapan  kebijakan  teknis bidang  pelayanan  administrasi  perizinan terpadu
6. Jumlah SDM aparatur yang melaksanakan  pelayanan  administrasi perizinan terpadu
7. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang mendukungpelaksanan penyelengaraan pelayanan  administrasi  perizinan  serta tersedianya  sistem  informasi  pelayanan administrasi perizinan

## Faktor-Faktor Penghambat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  dapat  disimpulan  ada  beberapa faktor  yang  dapat  menghambat  kebijakan pelaksanaan PATEN tersebut  yaitu:
1. Belum tercerminnya penjabaran komitmen  pimpinan  dalam  program  dan kegiatan pada OPD terkait 2. Belum tersusunnya SOP untuk mewujudkan  penjabaran  dari  visi  –  misi organisasi 3. Belum adanya pedoman standar pelayanan minimal.
4. Belum jelas tugas dan fungsi Tim teknis sehingga  pelaksanan  perizinan  belum sepenunya efektif
5. Struktur kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi
pelayanan kepada masyarakat.
6. Inkonsisiten  dan  kurangnya  dukungan pemangku  kepentingan dalam penerapan kebijakan  teknis  pelayanan  administrasi perizinan
7. Belum  optimalnya  perumusan  kebijakan teknis pelayanan  administrasi perizinan
8. Masih lemahnya pelaksanaan  koordinasi dalam pelaksananaan pelayanan perizinan  terpadu  dengan  tim  teknis    di OPD dan belum terlaksana nya pembinaan  dan  pengembangan  kualitas aparatur BPPT
9. Sarana  dan  Prasarana  belum  memenuhi standar  pelayanan  minimal  diantaranya belum  optimalnya  penerapan  sistem informasi yang berbasis TIK. Strategi  Yang  Dapat    dilakukan  Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera  Tengah  dalam  pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan. Guna  merumuskan  strategi  evaluasi kebijakan pelaksanaan PATEN di
Kecamatan  Weda  Selatan  maka  dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.
Analisis  SWOT  yaitu  analisis  yang mengidentifikasikan  berbagai  faktor  untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada  logika  yang  memaksimalkan  kekuatan (Strength)  dan  peluang  (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan  kelemahan  (weakness)  dan ancaman  (threats).  Empat  unsur  yang  selalu dihadapi  dan  dimiliki  oleh  suatu  organisasi, secara internal memiliki kekuatan (Strength)  dan  kelemahan  (weakness)  serta secara  eksternal  peluang  (opportunities)  dan ancaman  (threats)  akan  menghasilkan  ide- ide serta tujuan yang membantu mengidentifikasi kondisi permasalahan. 1. Kekuatan Dari penelitian ditemukan faktor internal  berupa  kekuatan  (strengths) dalam mengevaluasi kebijakan pelaksanaan Paten antara lain :
a. Komitmen  dan  kemauan  politik pimpinan daerah dan pusat
b. Visi dan misi yang jelas
c. Kelembagaan setingkat Esolon IIa
d. Kewenangan
melaksanakan
koordinasi dan penyelengarakan pelayanan  administrasi  di  bidang perizinan
e. Kewenangan  penetapan  kebijakan teknis bidang pelayanan administrasi perizinan terpadu
f. Jumlah SDM aparatur yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan terpadu g. Tersedianya  sarana  dan  prasarana yang mendukung pelaksanan penyelengaraan pelayanan administrasi perizinan serta tersedianya sistem informasi pelayanan administrasi perizinan 2. Kelemahan (Weaknesses)
Melalui  faktor  internal  organisasi dalam  proses  pencapaian  tujuan  yang diinginkan  disadari  adanya  kelemahan yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan  pencapaian  tujuan,  dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Belum tercerminnya penjabaran komitmen  pimpinan  dalam  program dan kegiatan pada OPD terkait
b. Belum  tersusunnya  SOP    untuk mewujudkan  penjabaran  dari  visi  – misi organisasi
c. Belum  adanya  pedoman  standar pelayanan minimal.
d. Belum  jelas  tugas  dan  fungsi  Tim teknis sehingga pelaksanan perizinan belum sepenunya efektif e. Struktur  kelembagaan  yang  belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat. f. Inkonsisiten dan kurangnya dukungan  pemangku  kepentingan dalam  penerapan  kebijakan  teknis pelayanan administrasi perizinan g. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan h. Masih lemahnya pelaksanaan koordinasi dalam pelaksananaan pelayanan  perizinan  terpadu  dengan tim  teknis    di  OPD  dan  belum terlaksana nya pembinaan dan pengembangan kualitas aparatur BPPT
i. Sarana dan Prasarana belum memenuhi    standar  pelayanan minimal diantaranya belum optimalnya penerapan sistem informasi yang berbasis TIK. 3. Peluang (Opportunities) Melalui hasil analisis dapat diidentifikasikan  peluang (Opportunities) berupa Mewujudkan  komitmen  pemerintah dalam  usaha  perbaikan  iklim  berusaha  di
kecamatan  Weda  selatan  Kab.  HALTENG melalui  peningkata  pelayanan  administrasi perizinan yang Totality Quality Managemant  (TQM),  akuntabel  ,dan  bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

## 4. Ancaman (Threats)
Melalui  faktor  eksternal  selain  ada peluang  juga  terdapat  ancaman  yang  dapat diidentifikasikan sebagai berikut : Hambatan dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  badan pelayanan  perizinan  Terpadu  kecamatan Weda Selatan adalah :
a. Masih  adanya  dualisme  kebijakan mengenai  PTSP  yang  dikeluarkan oleh permerintah  pusat, yaitu PTSP bidang investasi sebagaimana dimaksud    perpres  No.  27  tahun 2009 dan PPTSP di bidang pelayanan  publik  non  investasi sebgaimana  dimaksud    prespres  No. 24  Tahun  2006,  sehingga  menjadi kendala bagi daerah untuk mengembangkan kelembagaan PTSP yang efektif dan efesien b. Belum terbitnya peraturan pelaksanan  dari  pada  UU    No.  25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
c. Belum tersosialisasinya  administrasi pelayanan perizinan
Komunikasi  dan  sosialisasi  yang  kurang terjalin  dengan  intens  dan  belum  adanya pemahaman yang sama antara BPPT dengan stakeholder  terkait  (0PD  provinsi  dan publik)  dalam  mewujudkan  optimalisasi pelayanan administrasi perizinan

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan    maka penulis  dapat  membuat  kesimpulan  sebagai berikut : 10. Evaluasi kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan  di  Kecamatan  Weda  Selatan Kabupaten  Halmahera  Tengah  dinilai belum berjalan maksimal dalam menjalankan fungsi pelayanan perizinan,
yang dinilai berdasarkan evaluasi proses, evaluasi formatif, dan sumatif.
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Evaluasi kebijakan pelaksanaan pelayan administrasi terpadu
kecamatan  di  Kecamatan  Weda  Selatan Kabupaten Halmahera Tengah ini yaitu :
a. Faktor pendukung antara lain : adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan  daerah  dan  pusat,  Visi  dan misi yang jelas, kelembagaan setingkat  Esolon  IIa,  kewenangan melaksanakan koordinasi dan penyelengarakan pelayanan administrasi  di  bidang  perizinan, kewenangan penetapan kebijakan teknis  bidang  pelayanan  administrasi perizinan terpadu, jumlah SDM aparatur yang melaksanakan pelayanan administrasi perizinan terpadu, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukungpelaksanan penyelengaraan pelayanan administrasi perizinan serta tersedianya sistem informasi pelayanan administrasi perizinan.
b. Penghambat  antara  lain  :  belum tercerminnya  penjabaran  komitmen pimpinan dalam program dan kegiatan pada  OPD  terkait,  belum  tersusunnya SOP    untuk  mewujudkan  penjabaran dari  visi  –  misi  organisasi,  belum adanya  pedoman  standar  pelayanan minimal, belum jelas tugas dan fungsi Tim  teknis    sehingga  pelaksanan perizinan  belum  sepenunya  efektif, struktur  kelembagaan  yang  belum mencerminkan kebutuhan dan kepentingan peningkatan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Inkonsisiten dan kurangnya dukungan pemangku kepentingan dalam penerapan  kebijakan  teknis  pelayanan administrasi perizinan, belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan, masih lemahnya pelaksanaan koordinasi dalam pelaksananaan  pelayanan  perizinan terpadu  dengan  tim  teknis    di  OPD dan  belum  terlaksana  nya  pembinaan dan  pengembangan  kualitas  aparatur BPPT,  sarana  dan  Prasarana  belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya belum optimalnya penerapan sistem informasi yang berbasis TIK.
3. Terdapat  11  (sebelas)    langkah- langkah strategi yaitu :
a. Manfaatkan Komitmen Pimpinan daerah untuk mengembangkan pelayanan prima; b. Peningkatan kapasitas aparatur daerah (kualitas dan kuantitas) sangat diperlukan karena ketimpangan jumlah  SDM  dan  beban  kerja  yang ditanggung masih belum ideal.
c. Menciptakan  Peraturan  Daerah  / Bupati tentang SOP
d. Mekanisme  kerja  pelayanan  perizinan (biaya,  syarat  administrasi,  reward and  punishment,  pengawasan  internal dan eksternal, serta prosedur pengaduan)  harus  dibuat  dengan  jelas untuk memaksimalkan fungsi
pelayanan publik.,
e. Tingkatkan SDM pelayanan
f. Prosedur  pelayanan  yang  dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan perizinan  agar  standarisasi  yang  bisa dimonitoring  dan  dievaluasi  untuk menghindari  kesalahan  baik  dalam penyelenggaraan  maupun  ketentuan dasar pemberian izin dalam pemanfaatan lahan yang tidak berdasar kesesuaian lahan
g. Partisipasi pihak swasta dalam mendukung  penyediaan  sarana  dan prasarana patut didorong dan dikembangkan
h. Diperlukan integrasi dalam memformulasikan  peraturan  perizinan usaha dan turunan peraturan lainnya
i. Perlu dibentuk koordinasi baik vertikal  maupun  horizontal  antar instansi dan kesinambungan pembinaan dinas teknis terkait.
j. Tingkatkan kualitas SDM aparat pengelola untuk melaksanakan reformasi di bidang perizinan
k. Melaksanakan sosialisai untuk meningkatkan pemahaman antara instansi terkait maupun masyarakat dalam pengurusan perizinan
Saran. Adapun  saran  atau  rekomendasi
yang dapat penulis sampaikan dan diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi dalam  mengimplementasikan  kebijakan  ini adalah sebagai  berikut :
1. Agar  kebijakan  pelaksanaan  Pelayanan
Terpadu  Kecamatan  dapat  berjalan maksimal, maka hendaknya pemerintah Kabupaten  Halmahera  Tengah  agar
melaksanakan pelayanan perizinan yang  dinilai  berdasarkan  indiktator evaluasi  proses,  evaluasi  formatif  dan evaluasi sumatif.
2. Agar  dalam  melaksanakan  kebijakan ini,  perlu  memperhatikan  faktor-faktor yang  mendukung  dan  menghambat pelaksanaan Pelayanan Terpadu kecamatan  yakni    perjelas  tugas  dan fungsi  Tim  teknis  sehingga  pelaksanan perizinan bisa berjalan efektif,
peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  dalam  hal  kebutuhan  dan kepentingan  fungsi  pelayanan  kepada masyarakat, melakukan koordinasi dalam pelaksananaan pelayanan perizinan terpadu dengan  tim teknis  di OPD  serta  pelaksanaan  pembinaan  dan pengembangan kualitas aparatur BPPT
3. Penulis  berharap  agar  pemerintah Halmahera Tengah dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategis sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kebijakan Pelayanan terpadu Kecamatan melalui Manfaatkan Komitmen  Pimpinan  daerah  untuk mengembangkan pelayanan prima, peningkatan  kapasitas  aparatur  daerah (kualitas dan kuantitas) sangat diperlukan  karena  ketimpangan  jumlah
SDM dan beban kerja  yang ditanggung masih belum ideal, menciptakan Peraturan Daerah / Bupati tentang SOP, mekanisme  kerja  pelayanan  perizinan (biaya,  syarat  administrasi,  reward  and punishment,  pengawasan  internal  dan eksternal,  serta  prosedur  pengaduan) harus  dibuat  dengan  jelas  untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik,  tingkatkan  SDM  pelayanan, prosedur  pelayanan  yang  dibakukan bagi  pemberi  dan  penerima  pelayanan perizinan  agar  standarisasi  yang  bisa dimonitoring  dan  dievaluasi  untuk menghindari  kesalahan  baik  dalam penyelenggaraan  maupun  ketentuan dasar pemberian izin dalam
pemanfaatan  lahan  yang  tidak  berdasar kesesuaian  lahan,  partisipasi  pihak swasta  dalam  mendukung  penyediaan sarana  dan  prasarana  patut  didorong dan dikembangkan, diperlukan integrasi dalam memformulasikan peraturan perizinan  usaha  dan  turunan  peraturan lainnya,  perlu  dibentuk  koordinasi  baik vertikal maupun horizontal antar instansi dan kesinambungan pembinaan dinas teknis terkait.

## Daftar Pustaka
Akmal,  Roni.  2010. Analisis  Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Tenaga Kerja  di  Indonesia .  Universitas  Andalas. Sumatra Barat
Abdurrahmat  Fathoni,  2006, Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  Rineka  Cipta, Bandung.
Arikunto,  2006, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktis , Rineka Cipta, Jakarta.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, CV.Alfabeta, Bandung Bryson  M,  John.  2007 Perencanaan
Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial .  Pustaka Patton, Jogjakarta
Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed . Pustaka Pelajar, Jogjakarta
Dunn, William, N, 1992, Analisis Kebijakan Publik,  diterjemahkan  oleh  Muhajir PT. Hanindita, Jogjakarta.
Dunn, William, N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan  Publik  :  edisi  ke  2, Gajahmada University Press, Jogjakarta.
Heene,  A.,  Desmidt,  S.,  Afiff,  F.,  & Abdullah,  I.  2010. Manajemen  Strategik Keorganisasian Publik. Bandung: PT Refika Aditama.
Hamdi,  Muchlis,  1999, Jurnal  Administrasi
Pemerintah  Daerah  :  Kebijakan  Publik dalam  Konteks  Otonomi  Daerah  (Strategis Implementasi  dalam  Prespektif
Provinsi Kepulauan ), IIP, Jakarta
Hamdi,  Muchlis,  2014, Kebijakan  Publik Proses,  Analisis  dan  Partisispasi , Ghalia Indonesia, Bogor
Hardiyansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik ,  Gafamedia, Jogjakarta
Jaweng,  2012, Kualiats  Pelayanan  Publik , Gava Media, Jogjakarta.
Muhadam Labolo, 2012, Dinamika Demokrasi,  Polotik  dan  Pemerintahan
Daerah, Raja Grafindo Persada,
Nugroho Riant Dr. 2012, Public Policy , PT Elex Media Komputindo,Jakarta
Nawawi,  2009, Public  Policy,  Analisis, Starateg,  Advokas,  teori  dan  praktek , PMN, Surabaya.
Ndarha,  Taliziduhu,  2008, Kybernologi Sebuah  Metamorphossis ,  Sirao  Credentia Center, Tangerang.
Nasir,  Moh,  2005, Metode  Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Narbuko,  Cholid  dan  Achmadi  H.  Abu, 2010, Metedologi  Penelitian ,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Nugroho,  R.  2011. Dinamika  Kebijakan, Analisis  Kebijakan,  Manajemen  Kebijakan. PT Elex Media Komputindo, Jakarta
Parsosn,  Wayne,  2001, Public  Policy , Prenada Media, Jakarta
Purwandari,  1998, Pendekatan  Kualitatif dalam  Penelitian  Psikologis. Universitas Indonesia, Jakarta
Patton,Quinn,Michael,
2002,” Qualitative
Research  &  Evaluation  Methods ,  Sage Publications Inc.,California.
Satori,  Djam’an  dan  Aan  Komariah,  2010, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif ,  Alfabeta, Bandung.
Sinambela,  2011, Solusi  Bisnis  dari Seberang , Afton Asia, Jakarta.
Sinambela,  dkk,  2006. Reformasi  Pelayanan Publik:  Teori,  Kebijakan,  dan  Impelentasi , PT. Bumi Aksara, Jakarta
Sugiyono,  2012, Memahami  Penelitian Kualitatif , Alfabeta, Bandung.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . CV.Alfabeta: Bandung.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . CV.Alfabeta: Bandung.
Solihin,  Ismail,  2012, Manajemen  Strategis , Erlangga, Jakarta.
Tohirin.  2012, Metode  Penelitian  Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Wasistiono. 2009, Perkembangan Organisasi Kecamatan  Dari  Masa  ke  Masa ,  Fokus Media, Bandung.
Winarno, 2012, Kebijakan Publik : Teory, Proses dan Study Kasus (Edisi Revisi), CAPS , Jakarta
Winarno,  Budi.  2008. Kebijakan  Publik Teori dan Proses. PT Buku Kita, Jakarta Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo, Jogyakarta

## A. PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/7/2003
tentang Pedoman  Umum    Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Keputusan  Menteri  Dalam  Negari  Nomor 138-270  Tahun  2010  tentang  pelaksanaan teknik  Pelayanan  Administarsi  Terpadu Kecamatan

## B. SUMBER-SUMBER LAIN.
www.kemendagri.co.id