2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## POTENSI KONFLIK AGRARIA DARI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

## Ananda Failasufa Rachman, Arsin Lukman
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Universitas Indonesia, Indonesia Email:  anandafello@gmail.com, fx_arsin@yahoo.com

## Abstrak
Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum mengisyaratkan adanya keadilan  penegakan  hukum,  disamping  itu  hukum  juga  harus  ditegakkan  secara professional,  berintegritas  dan  akuntabel,  sehingga  sistem  penegakan  hukum  yang ada harus berjalan efektif agar mampu menyelesaikan segala permasalahan hukum yang  terjadi  di  masyarakat.  Akhir  tahun  2020  menjadi  masa  lahirnya  aturan perundang-undangan  baru  yakni  UU  11/2020  atau  UU  Ciptaker  yang  membawa banyak  pro  dan  kontra,  tak  terkecuali  dari  segi  bidang  pertanahan  atau  agraria. Dilakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui potensi konflik agrarian dari lahirnya UU Ciptaker, dengan metode hukum normatif dengan inventarisir hukum positif.  Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder melalui  studi  kepustakaan,  untuk  kemudian  dikumpulkan  dan  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  adanya  UU  Ciptaker memang cukup banyak membawa potensi konflik di bidang agraria, karena secara substansi  UU  Ciptaker  mempermudah  para  pengusaha  dan  pemerintah  salah satunya dengan regulasi perizinan yang dipermudah, namun disisi lain menjatuhkan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan untuk menerima keadaan khususnya para petani.  Masih  ditemukan  ketimpangan  masalah  kepemilikan  tanah,  yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.
Kata Kunci : UU ciptaker; konflik agrarian; investor

## Abstract
Indonesia  as  a  country  that  recognizes  the  rule  of  law  implies  justice  in  law enforcement,  besides  that  the  law  must  also  be  enforced  professionally,  with integrity and accountability, so that the existing law enforcement system must run effectively  in  order  to  be  able  to  resolve  all  legal  problems  that  occur  in  society. The  end  of  2020  was  the  time  for  the  birth  of  new  laws  and  regulations,  namely Law 11/2020 or the Ciptaker Law which brought many pros and cons, not least in terms  of  the  land  or  agrarian  sector.  The  purpose  of  writing  is  to  determine  the potential  for  agrarian  conflicts  from  the  birth  of  the  Ciptaker  Law,  using  the normative  legal  method  with  a  positive  legal  inventory.  The  data  used  in  this research  is  secondary  data  through  literature  study,  and  then  collected  and analyzed  descriptively  qualitatively.  The  results  of  the  study  stated  that  the existence  of  the  Ciptaker  Law  brought  quite  a  lot  of  potential  for  conflict  in  the agrarian  sector,  because  substantially  the  Ciptaker  Law  made  it  easier  for
entrepreneurs  and  the  government,  one  of  which  was  by  simplifying  licensing regulations,  but  on  the  other  hand  it  brought  down  people  who  did  not  have  the power  to  accept  the  situation,  especially  farmers.  There  are  still  gaps  in  land ownership issues, which makes it difficult for community welfare to be achieved.
Keywords: ciptaker law; agrarian conflicts; investors

## Pendahuluan
Dari  segi  hukum  atau  yuridis,  tanah  berperan  dalam  kehidupan  manusia  karena dapat  melangsungkan  hubungan  dan  juga  perbuatan  hukum  baik  secara  individu maupun  dengan  orang  lain,  sehingga  hukum  berperan  dalam  hal  pembuatan  aturan mengenai  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  agar  mencegah  atau  meminimalisir timbulnya konflik yang ada dalam masyarakat, itulah sebabnya diadakan peraturan yang disebut dengan hukum tanah. Salah satu objek hukum agraria ialah tanah. Di Indonesia, keberadaan  hukum  tanah  jauh  sebelum  lahirnya  UUPA,  terdapat  badan  perdagangan ditahun 1602 yang secara terorganisir mampu mempengaruhi sejarah hukum pertanahan yang  ada  di  Indonesia,  yakni  VOC.  Dulu,  terjadi  dualisme  hukum  agraria  bahkan pluralism  karena  disatu  sisi  peruntukan  hukum  agraria  adat  adalah  untuk  pribumi atau penduduk Indonesia asli, sementara disisi lain hukum agraria barat berlaku untuk orang- orang  yang  tunduk  pada  hukum  barat  yang  terdiri  dari  banyak  tingkatan.  Dari  situlah muncul pluralistik hak atas tanah yang terdapat di Indonesia (Usman, 2020) . Indonesia yang memiliki maysarakat dengan bercorak agraris, menentukan bahwa tanah haruslah dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat,  guna mencapai  tujuan  negara  yakni  menjadikan  masyarakat  adil  dan  makmur.  UUPA dibentuk  untuk menjamin  kepasian  hukum  dalam  hal  hak-hak  atas  tanah  di  Indonesia, sehingga  untuk  melindungi  hak  tersebut,  diperlukan  adanya  pendaftaran  tanah  dalam konsep  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Dalam  Pasal  19  ayat  1  dan  2  UUPA  diatur mengenai pendaftaran hak atas tanah, yang mana dalam pendaftaran haruslah mencakup kegiatan  pengukuran,  pemetaan  hingga  pembukuan  tanah,  kemudian  dilakukan pendaftaran  hak  atas  tanah,  dan  terakhir  kepada  pemegang  hak  diberikan  pemberian surat sebagai tanda hak, juga berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan valid. Pendaftaran tanah  ini  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Lebih  lanjut,  pengaturan  mengenai  pendaftaran tanah  ada  dalam  PP  No.  10/1961  yang  kini  memerlukan  penyempurnaan  karena ketentuan yang ada sebelumnya belum sepenuhnya dapat mendukung tercapainya hasil yang nyata dalam pembangunan nasional (Silitonga, 2017)
Terdapat dua hal penting yang akan sangat berpengaruh dalam terjadinya sengketa atau konflik agraria, yakni :
1. Faktor  hukum.  Menurut  Bernhard  Limbong,  faktor  hukum  yang  menjadi  sumber permasalahan  tanah  adalah  kurang  memadainya  regulasi  yang  ada,  kemudian  bisa juga  disebabkan  karena  peradilan  yang  tumpang  tindih.  Sejalan  dengan  hal  itu, Soerjono  Soekanto  juga  menyatakan  bahwa  kebanyakan  undang-undang diberlakukan  dengan  tidak  mendasarkan  pada  asas  hukum,  juga  banyak  pemilihan
bahasa dan kata dalam peraturan yang bersifat multitafsir sehingga membuat sulitnya penerapan  oleh  penegak  hukum.  Dalam  penelitian  terdahulu,  sebanyak  60% responden  menjawab  dan  beranggapan  bahwa  fakor  hukum  ini  cukup  berpengaruh terhadap sengketa tanah.
2. Faktor  penegak  hukum,  hal  ini  misalnya  sifat  ketidakjujuran  aparat  hingga menyebabkan  tidak  benarnya  data  administrasi,  oknum  BPN  yang  tidak  teliti  juga menjadi bagian dari faktor penegak hukum yang memicu sengketa, padahal mereka dituntut  untuk  memiliki  keterampilan,  etika  dan  juga  moral  untuk  mencegah  dan menyelesaikan  sengketa  dibidang  pertanahan.  Dalam  teori  keadilan  tedapat pemahaman yang disebut fairness yang artinya semua pihak memiliki hak yang sama untuk dipndang netral oleh hukum. (Sari, 2020)
Akhir-akhir  ini,  banyak  masyarakat  yang  dibuat  resah  dengan  hadirnya  aturan perundang-undangan  baru  yakni  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta Kerja atau biasa disebut UU Ciptaker. UU Ciptaker memang mendatangkan banyak pro dan kontra, terbukti dengan adanya pengajuan uji materi dari beberapa pihak berkaitan dengan UU Ciptaker hingga Mahkamah Konstitusi menghasilkan Putusan No. 91/PUU- XVIII/2020  yang  pada  intinya  menyebutkan  bahwa  UU  Ciptaker  bertentangan  dengan dasar  negara,  serta  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  secara  bersyarat. Putusan  tersebut  memberikan  tenggang  waktu  hingga  dua  bulan  sejak  putusan diucapkan agar UU Ciptaker diperbaiki jika ingin diakui sebagai konstitusi, sebaliknya jika  dalam  kurun  waktu  tersebut  pemerintah  tidak  mampu  menyelesaikan  perbaikan, UU  Ciptaker  dibatalkan  dan  memberlakukan  kembali  UU  yang  dicabut  atau  diubah dengan adanya UU Ciptaker, disamping itu pemerintah juga tidak diperkenankan untuk menerbitkan peraturan apapun yang berkaitan dengan UU Ciptaker. (Bbc, 2021) UU  Ciptaker  cukup  banyak  mempengaruhi  aspek  kehidupan  karena  memang banyak  hal  yang  diubah  dari  adanya  UU  Ciptaker,  salah  satunya  bidang  hukum pertanahan. Penulis ingin mengetahui seberapa besar potensi konflik yang ditimbulkan dari adanya UU Ciptaker,  khususnya dalam masalah agraria/tanah, sehingga dilakukan penelitian  dengan  judul  Potensi  Konflik  Agraria  dari  Lahirnya  Undang-Undang  Cipta Kerja.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana pokok kajian atau isu  hukumnya  adalah  berlakunya  UU  Ciptaker.  Berfokus  pada  inventarisir  hukum positif,  asas  dan  juga  doktrin  hukum,  penemuan  hukum,  sejarah  hukum  dan  juga perbandingan  hukum.  Adapun  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder melalui studi kepustakaan, untuk kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Tahun 2020 adalah masa dimana pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 11 tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Untuk  mencapai  efektivitas  pemberlakuan  UU
Ciptaker, pemerintah membuat banyak peraturan pelaksanaan yang salah satunya adalah berkaitan dengan hak pengelolaan, hak atas tanah, satua rumah susun serta pendaftaran, dalam  PP  No.  18/2021.  Kemudian  pemerintah  menetapkan  Permen  ATR/BPN  No. 16/2021 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah, hal ini cukup banyak merubah aturan yang ada dalam Permen sebelumnya yakni Permen ATR BPN No. 3/1977, salah staunya perubahan berkaitan dengan istilah Kepala Seksi Pengukuran dan Pendataran Tanah diartikan sebagai dua pilihan peran yaitu kepala seksi survey dan pemetaan sepanjang berkaitan dengan bidang fisik; dan yang kedua adalah kepala seksi (kasi)  penetapan  hak  dan  pendaftaran  sepanjang  berkaitan  dengan  bidang  yuridis. Ketentuan  UU  Ciptaker  di  bidang  agraria  berkaitan  dengan  pertanahan  yang  mana semangat  yang  dibawa  adalah  dalam  hal  perizinan  atau  persetujuan  investor  akan  hak atas tanah.
Berdasarkan  data  yang  ada,  tercatat  bahwa  pemasalahan  sengketa  tanah  dalam masyarakat  semakin  hari  semakin  meningkat.  Setiap  tahun,  terhitung  perkara pertanahan yang masuk ke MA adalah sekitar 65 hingga 70%, belum lagi perkara yang selesai  ditingkat  pertama  dan  banding.  Sengketa  pertanahan  yang  muncul  tidak  lain karena  tanah  menjadi  komoditas  utama,  dengan  harga  yang  cepat  naik  berlipat  ganda hingga  500%  dalam  waktu  sepuluh  tahun  saja.  Di  daerah,  seringkali  didapati permasalahan dalam pelayanan pertanahan yang mana seharusnya hal ini menjadi faktor yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam  pelayanan  pertanahan  di  bidang perkebunan, pembangunan dan pertanian. Pertama dibidang perkebunan, begitu banyak orang  yang  menguasai  tanah  luas  dengan  kepemilikan  hak  guna  usaha  yang  dikelola hanya  sampai  pada  pembukaan  lahan  dan  juga  saat  mengajukan  persyaratan  kredit, hingga  banyak  penyelenggara  perkebunan  yang  bertolak  belakang  dengan  tanah  hak masyarakat  setempat  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  konflik    pertanahan  yang memanjang.  Kemudian  dari  segi  pembangunan,  beberapa  tempat  yang  awalnya menjadikan  izin  lokasi  sebagai  langkah  pengendalian  pemanfaatan  anah,  banyak  yang memanfaatkannya  sebagai  alat  untuk  menekan  rakyat  pemilik  tanah  agar  mau menyerahkan  tanahnya  tersebut  kepada  perusahaan  yang  memegang  izin  lokasi  tadi, akibatnya  pemilik  tanah  asal  tidak  lagi  memiliki  hak  sebagai  pemilik  hak  atas  tanah. Kemudian yang ketiga, dibidang pertanian, begitu banyak tanah pertanian yang dikuasai tanpa  adanya  batasan  yang  memunculkan  banyaknya tuan-tuan  tanah,  sementara  disisi lain  para  petani  hanya  memiliki  tanah  yang  sempit  atau  bahkan  tidak  memiliki  tanah sama  sekali.  Selain  itu,  banyak  juga  bidang  tanah  pertanian  yang  dimiliki  oleh  orang- orang  yang  bukan  berprofesi  sebagai  petani  yang  mengalihfungsikan  lahan  pertanian. Ketiga  bidang  yang  disebutkan  tadi  menjadi  cerminan  bahwa  ketimpangan  masalah kepemilikan tanah masih ditemui ketidakadilan dan ketimpangan, yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. (Fitri, 2018)
Hadirnya  UU  Ciptaker  berpotensi  akan  memperparah  permasalahan  agraria  di Indonesia,  dikatakan  juga  sebagai alat  hukum  untuk  mengkriminalisasi  rakyat,  dimana UU  Ciptaker  memberikan  kewenangan  bagi  pemerintah  dan  juga  perusahaan  untuk menentukan  lokasi  pembangunan  infrastruktur  secara  sepihak  begitu  saja  tanpa
persetujuan masyarakat, sehingga yang akan terjadi adalah penggusuran semakin parah, serta  ketimpangan  dan  juga  konflik  agraria  yang  semakin  rumit  karena  proses perampasan  tanah  yang  lebih  mudah  dilakukan  dengan  alasan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  insfrastruktur.  Disamping  itu  UU  Ciptaker  juga  menghapus  mekanisme perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  dengan  cara  merubah  UU  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). (Sukarman & Prasetiya, 2021) Hal ini berarti terdapat  penguatan  hak  pengelolaan  yang  akan menghidupkan  kembali  prinsip domein verklaring yang  lebih  bersifat  kapitalis  yang  menentukan  hak  pengelolaan  dipegang oleh  instansi  pemerintah  pusat;  pemerintah  daerah;  badan  bank  tanah;  BUMN  dan BUMD;  atau  badan  hukum  lain  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  pusat  untuk  membuat rencana pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. (Wardhani, 2020) Dalam hal  kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,  UU  Ciptaker dianggap  sebagai  sebuah  kondisi  yang  dipaksakan  merubah  undang-undang  pertanian pangan  berkelnajutan,  perubahannya  membawa  dampak  yang  begitu  luar  biasa  pada jumlah  lahan  pertanian  yang  menyokong  kebutuhan  pangan  masyarakat  yang  bisa membawa dampak bagi petani di Indonesia.
Menurut  Julisan  Dwi  Prasetia,  konflik  agraria  di  Indonesia  setidaknya  disebabkan karena tiga hal yakni karena adanya pemberian hak guna usaha kepada korporasi yang berhadapan  dengan  masyarakat, adanya  pengembangan  industri  oleh  pemerintah,  serta sengketa  di  lahan  perhutanan  yang  dimiliki  oleh  perhutani  yang  berhadapan  dengan masyarakat.  UU  Ciptaker  yang  baru  diciptakan  dinilai  memiliki  rencana  jahat  dalam menghancurkan  mayoritas  rakyat  Indonesia  karena  tidak  menghiraukan  adanya kerusakan  lingkungan  hidup  di  atasnya.  UU  Ciptaker  lebih  menganggap  bahwa  yang paham  akan  penguasaan  tanah  adalah  apra  pemilik  modal,  karenanya  pemilik  modal menjadi semakin mudah dalam menggunakan lahan di Indonesia, ini artinya masyarakat menjadi  terpinggirkan  karena  penguasaan  tanah  diberikan  kepada  mereka  yang mendapatkan  izin  dari  pusat. (Universitas  Islam  Indonesia,  2021) Terlebih,  dengan adanya UU Ciptaker membuat pengusaha menjadi semakin mudah dalam memperoleh perizinan.  Dalam  hal  menyederhanakan  perizinan  berusaha,  UU  Ciptaker  menerapkan perizinan  berbasis  risiko,  kesesuaian  tata  ruang,  persetujuan  lingkungan,  dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi (SLF).
a. Penerapan  perizinan  berbasis  risiko,  terdiri  dari  risiko  tinggi  yang  mengharuskan adanya izin; risiko menengah yang menggantikan perizinan dengan sertifikat standar; dan  risiko  rendah  yang  mengharuskan  perizinan  dengan  berupa  pendaftaran  atau nomor induk berusaha dari OSS. (Pasal 14, 2021)
b. Kesesuaian tata ruang, hal ini dilakukan melalui kesesuaian tata ruang mulai dari RT hingga Kabupaten.
c. Persetujuan lingkungan, mengatur AMDAL tetap ada hanya bagi usaha yang berisiko tinggi, kemudian persetujuan lingkungan diintegrasikan kedalam perizinan berusaha.
d. Persetujuan  bangunan  gedung  dan  SLF,  diperuntukkan  bagi  gedung  sederhana dengan mengikuti standar.
UU Ciptaker dapat berdampak serius dan mampu menggeser spirit reforma agraria, selain itu lingkungan juga akan mudah rusak, serta keadilan sosial yang semakin jauh. Dibawah  ini  merupakan  10  permasalahan  fundamental  yang  ada  dalam  UU  Ciptaker dan bertentangan dengan reforma agraria, diantaranya :
1) UU Ciptaker bertentangan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi
2) UU Ciptaker dianggap tidak memiliki landasan filosofis, ideologis, yuridis dan juga sosiologis  hingga  menjadikan  undang-undang  terlihat  menjadi  sangat  liberal  di bidang pertanahan
3) Penghidupan kembali asas dan cara domein verklaring
4) Bank  tanah  yang  melayani  pemilik  modal  menjadi  syarat  monopoli  dan  spekulasi tanah
5) Terdapat penyesatan publik mengenai reforma agraria dalam bank tanah, dan adanya klaim  agenda  reforma  agraria  yang  menjadi  pemenuhan  aspirasi  yang  dijawab  UU Ciptaker
6) Adanya  ketimpangan  antara  penguasaan tanah  dengan  konversi  tanah  pertaian  kecil yang dilegitimasi
7) UU Ciptaker dijadikan pemerintah, aparat keamanan dan perusahaan untuk menjadi alat kriminalisasi rakyat karena secara gamblang mengatur larangan untuk petani dan juga masyarakat adat untuk berladang dengan cara membakar
8) Diskriminasi hak petani karena adanya klaim hutan Negara
9) Hak konstitusional dan kedaulatan petani atas benih lokal menjadi hilang
10) Petani  dan  nelayan  selaku  produsen  pangan  yang  utama  mengalami  diskriminasi, serta  adanya  kebijakan  yang  kontraproduktif  terhadap  janji  kedaulatan  pangan.
(CNN, 2020)
Bagi  para  petani,  dilaksanakannya  UU  Ciptaker  akan  mengancam  kesejahteraan mereka,  dimana  perusahaan  atau  investor  tidak  memiliki  syarat  kelayakan  strategis, rencana  alih  fungsi  tanah  dan  juga  kesesuaian  rencana  tata  ruang  wilayah  sehingga lanskap  tanah  pertanian  akan  lebih  cepat  berubah,  petani  juga  akan  kehilangan  hak penyediaan  tanah  pengganti.  Selain  itu,  permasalahan  lain  yang  akan  muncul  adalah lahan  pertanian  yang  semakin  menyusut, satu  rumah tangga  petani akan  hilang  karena konversi  tanah  dalam  sepuluh  tahun,  hal  ini  sejalan  dengan  laporan  dan  catatan  dari KPA  dan  juga  Kementerian  Pertanian  terkait  LP2B  yang  mana  luas  baha  baku  sawah mengalami penurunan rata-rata 650 ribu hektar pertahun, dan yang akan terjadi jika laju cepat  konversi  tanah  pertanian  tidak  dihentikan,  tanah  pertanian  masyarakat  akan semakin menyusut. (Kamil, 2020)
UU  Ciptaker  mengenal  adanya  bank  tanah  yang  berfungsi  selaku  penghimpun tanah,  pengaman  tanah  untuk  memberikan  pengamanan  dalam  penyediaan  dan peruntukan serta pemanfaatan tanah yang sejalan dengan rencana tata ruang yang telah disahkan.  Peraturan  pemerintah  yang  baru  diterbitkan  oleh  pemerintah,  ternyata substansi  dalam  bidang  agraria  masih  kurang  memenuhi  harapan  masyarakat,  masih sangat  kuatnya  kesan  sektoralisme  menimbulkan  keruwetan  baru  yang  akan menimbulkan  permasalahan  masalah  di  bidang  agraria.  Menurut  Rina  Mardiana  ketua
pusat  studi  agraria  IPB,  konsep  ekonomi  kerakyatan  yang  terkandung  dalam  UU Ciptaker  sangatlah  tidak  jelas  mengenai  subjek  dan  objek  agro-maritimnya,  selain  itu bias perkotaan sangat tinggi bahkan tidak berfokus pada pedesaan sama sekali, sehingga jauh  dari  target  kedaulatan  pangan  dan  liberalisasi  pangan  menjadi  lebih  dominan. (DPIS  IPB,  2021) Bank  tanah  memiliki  status  hukum  sebagai  badan  khusus  yang mengelola  tanah,  namun  pemerintah  belum  menjelaskan  secara  tegas  bentuk  hukum bank  tanah  apakah  selaku  BUMN,  lembaga  negara,  badan  layanan  umum  atau  bentuk lainnya, padahal status ini sangatlah penting karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta wewenang sehari-hari dan juga perlindungan hukum pihk ketiga. Adapun struktur organisasi  bank  tanah  terdiri  dari  komite,  dewan  pengawas  dan  juga  badan  pelaksana yang  kemudian  ditetapkan  dalam  peraturan  presiden  berkaitan  dengan  tiga  peran tersebut, yang mana posisi paling kuat adalah komite karena diisi oleh para menteri dan dapat  menetapkan  badan  pelaksana  yang  isinya  adalah  kepala  dan  deputi. (Arrizal  & Wulandari, 2021)
Maria  Sumardjono  seorang  guru  besar  Fakultas  Hukum  UGM,  Yogyakarta mennguraikan  kekurangan  yang  terkandung  dalam  UU  Ciptaker  terutama  berkaitan dengan pertanahan atau agrarian, yaitu :
1) Tidak  ada  tujuan  pembentukan  UU  Ciptaker  apakah  untuk  mendatangkan  investasi atau peluang kerja.
2) Tidak ada kejelasan mengenai sifat mendesaknya UU Ciptaker
3) UU  Ciptaker  tidak  memiliki  landasan  filosofis  karena  adanya  pengubahan  dan penyatuan sebanyak 79 undang-undang.
4) UU Ciptaker tidak disusun dengan memperhatikan asas keterbukaan.
5) Tidak  mampu  memenuhi  kedayagunaan,  artinya  berhasil  memberikan  kemudahan bagi investor namun tidak memudahkan hak asasi manusia dan lingkungan
6) Tidak  dapat  diraikan  asas  keadilan,  ketertiban  dan  kepastian  hukum  karena  UU Ciptaker memotong  begitu  saja  prinsip  dasar  yang  berpotensi melanggar  konstitusi.
(Ashar, 2020)
UU  Ciptaker  menjadi  ancaman  berkaitan  dengan  investasi  penggunaan  hak  atas tanah  yang  sangat  dirasakan  oleh  komunitas  masyarakat  adat  yang  keberadaannya diakui  oleh  negara.  Pemerintah  yang  mendengungkan  kesejahteraan  rakyat  atas pengggunaan  tanah  namun  tidak  berdampak  pada  kesejahteraan  ekonomi  bagi kelompok  tradisional,  yang  ada  adalah  sebaliknya  terjadi  penggusuran  lahan, kesengsaraan,  ancaman  serta  krinimalisasi  yang  tertuju  pada  masyarakat  yang  tidak memiliki  kekuatan.  Ketentuan  dalam  UU  Ciptaker  yang  mengatur  penghapusan  peran serta  masyarakat  dalam  mengelola  lingkungan  dan  sumber  daya  alam,  akan membahayakan  perlindungan  lingkungan  karena  investor  semakin  mudah  untuk menjalankan proses penggunaan hak atas tanah. (Rimbawan & Izziyana, 2020)
PP  No.  18/2021  menjadi  wujud  aturan  pengelolaan  agraria  pasca  UU  Ciptaker, yang mana menurut Prof Dr. Kurnia Warman Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas,  pengaturan  pengelolaan  pertanahan  pasca  UU  Ciptaker  terbilang  belum  taat asas  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA,  sehingga  implementasinya  menimbulkan
ketidakpastian  hukum,  padahal  setiap  aturan  perundang-undangan  haruslah  selaras dengan  asas  demokrasi  dan  konstitusi. (Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, 2021) Selain merugikan masyarakat hukum adat yang berprofesi sebagai petani karena lahirnya UU Ciptaker mengurangi regulasi birokrasi yang panjang, aturan baru tersebut juga seolah memberikan anggapan yang tidak penting bagi redistribusi lahan bagi petani dan juga penguasaan tanah ulayat oleh pengusaha perkebunan. Terdapat keraguan yang timbul  dari  diberlakukannya  UU  Ciptaker  karena  redistribusi  yang  dilakukan  bukan bertujuan  untuk  memerdekakan  rakyat  melainkan  memperkaya  pemodal  atau  investor. Pun fungsi sosial yang diamanatkan oleh Pasal 6 UUPA yakni semua hak mempunyai fungsi  sosial,  sulit  terwujud  pasca  diberlakukannya  UU  Ciptaker,  yang  terjadi  adalah UU  Ciptaker  hanya  menghasilkan  fungsi  ekonomi  yang  menyebabkan  terjadinya tumpang  tindih  pengaturan,  UU  Ciptaker  klaster  pertanahan  juga  bukan  menjadi pelengkap  dan  penyempurna  UUPA  melainkan  berpotensi  mengganti  ketentuan  yang ada dalam UUPA. (Satria, Anantha, & Ibrahim, 2021)

## Kesimpulan
UU  Ciptaker  hadir  banyak  membawa  kontroversi,  termasuk  dalam  hal  agraria karena  banyak  hal  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  dan  merembet  pada  bidang perkebunan,  pertanian,  perumahan,  kawasan  industri  serta  hal  investasi  lainnya  yang memerlukan  tanah.  Berlakunya  UU  Cipaker  dapat  mengancam  sektor  agraria  dan lingkungan  hidup,  karena  tidak  diperkenankannya  masyarakat  berperan  serta  dalam pengelolaan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam,  yang  ada  hanyalah  investor  yang semakin bebas dan mudah dalam menggunakan hak atas tanah. Pemerintah seharusnya lebih  memperhatikan  untuk  selalu  memegang  penuh  kewenangan  dalam  pengadaan tanah  sesuai  dengan  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dan  kerkeadilan,  karena  jika hal  ini  dibiarkan,  kesejahteraan  masyarakat  akan  sulit  tercapai  dan  UU  Ciptaker  yang diberlakukan  dapat  dinilai  gagal  dalam mencapai tujuan  dan  amanat  negara  Indonesia. UU Ciptaker terlihat hanya menjadi karpet merah bagi pengusaha swasta atau penanam modal  asing  agar  bisa  mendapatkan  tanah  secara  murah  bahkan  gratis,  dan  disisi  lain menyengsarakan masyarakat kecil terutama petani.

## BIBLIOGRAFI
Arrizal,  Nizam,  &  Wulandari,  Siti.  (2021).  Kajian  Kritis  Terhadap  Eksistensi  Bank Tanah  Dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Keadilan :  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Tulang  Bawang , 18 (2),  99–110. https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i2.307. Google Scholar
Ashar,  Syamsul.  (2020).  Omnibus  law  UU  Cipta  Kerja  ciptakan  masalah  baru  bidang pertanahan bernama Bank Tanah. Google Scholar
Bbc. (2021). Mahkamah Konstitusi perintahkan DPR dan pemerintah perbaiki UU Cipta Kerja karena “bertentangan dengan UUD 1945.” Google Scholar
CNN.  (2020).  KPA  Sebut  DPR  Resmi  Pangkas  Kedaulatan  Agraria  di  Omnibus  Law.

## Google Scholar
DPIS  IPB.  (2021).  Tinjauan  Kritis  UUCK  Bidang  Pertanahan  dan  Agraria. Google Scholar
Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada.  (2021).  Webinar “Quo  Vadis  Pengelolaan Peranahan Pasca UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.” Google Scholar
Fitri, Ria. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. Kanun Jurnal  Ilmu  Hukum , 20 (3),  421–438.  https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380. Google Scholar
Kamil,  Irfan.  (2020).  Ancaman  terhadap  Petani  dan  Potensi  Konflik  Agraria  dalam RUU Cipta Kerja. Google Scholar
Pasal 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 . , (2021). Google Scholar
Rimbawan,  Andhika  Yuli,  &  Izziyana,  Wafda  Vivid.  (2020).  Omnibus  Law  Dan Dampaknya  Pada  Agraria  Dan  Lingkungan  Hidup. Rechtmatig:  Jurnal  Hukum Tata Negara , 6 (2), 29–38. Google Scholar
Sari,  Dewi  Arnita.  (2020).  Sengketa  Pendaftaran  Hak  Milik  Atas  Tanah. Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam , 5 (2), 138–155. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.816. Google Scholar
Satria,  Putu,  Anantha,  Satwika,  &  Ibrahim,  R.  (2021). Kepastian  Hukum  Undang- Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring . (2), 857–868. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p14.

## Google Scholar
Silitonga,  Novi  Diana.  (2017).  “Pelaksanaan  Program  Nasional  Agraria  (Khususnya Tanah  Hak  Milik)  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Di  Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Hukum , 1–8. Google Scholar
Sukarman,  Hendra,  &  Prasetiya,  Wildan  Sany.  (2021).  Degradasi  Keadilan  Agraria Dalam Omnibus-Law. Jurnal.Unigal.Ac.Id , 9 , 17–37. Google Scholar
Universitas  Islam  Indonesia.  (2021).  UU  Cipta  Kerja  Bisa  Memperburuk  Konflik Agraria dan Lingkungan. Google Scholar
Usman, Abdul Hamid. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya  Undang-undang  Pokok  Agraria. Jurnal  Kepastian  Hukum  Dan Keadilan , 1 (2), 60–76. Google Scholar
Wardhani,  Dwi  Kusumo.  (2020).  Disharmoni  Antara  Ruu  Cipta  Kerja  Bab  Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA). Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) , 6 (2),  p  440-455.
Google Scholar

## Copyright holder:
Ananda Failasufa Rachman, Arsin Lukman (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: