## KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA
Prisilla Viviane Merung email: prisillaviviane@gmail.com

## Abstract
Domestic violence had been and is still underreported.  Inhibiting factor is the widely held perception that  outside  intervention  in  cases  of  domestic  violence  is  unwelcome  and  asking  outside  help  will bring shame to the family. It is and should be treated by family members among themselves. To make matter  worse,  there  is  the  general  tendency  to  shift  the  blame  to  the  victim.  This  article  discusses domestic  violence,  especially  those  directed  against  women,  from  the  legal  (normative)  as  well  as criminological perspective.  It is telling that after its recognition as a special crime by virtue of the Penal Code (in general terms) and by Law no. 23 of 2004 re. abolition of domestic violence, the public perception shifted for the better. Consequently, more and more victims of domestic violence, with the support of their families, report their case to the police.
Keywords: Criminology, Violence against women, Domestic violence.

## Abstrak
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  umumnya  sulit  untuk  terungkap  dan  jarang  dilaporkan  dan diperiksa  sebagai  tindak  pidana.    Selain  dianggap  urusan  internal  dan  pelaporan  membuat  malu keluarga, masyarakat cenderung pula menyalahkan korban. Tulisan ini akan menyoroti fenomena kekerasan  dalam  rumah  tangga,  khususnya  terhadap  perempuan,  baik  dari  sudut  pandang pengaturannya  di  dalam  hukum  maupun  dari  perspektif  kriminologis.  Dapat  dicermati  bahwa sejak  pengaturannya  sebagai  kejahatan  baik  secara  umum  di  dalam  KUHPidana  dan  kemudian secara  khusus  di  dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  persepsi  umum  masyarakat  tentang  KDRT  mengalami  perubahan..  Hal  ini terbukti dari meningkatnya laporan tentang laporan KDRT.
Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan terhadap perempuan, KDRT.

## Pengantar
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  yang  bahagia,  aman,  dan  damai merupakan  dambaan  setiap  orang  dalam  rumah  tangga.  Untuk  mewujudkan keutuhan  dan  kerukunan   tersebut  sangat  tergantung  pada  setiap  orang  dalam lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar  kualitas  perilaku  dan  pengendalian  diri setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Keutuhan  dan  kerukunan
keluarga  dapat  terganggu  jika  kualitas  dan  pengendalian  diri  tidak  dapat dikontrol,  yang  pada  akhirnya  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sehingga timbul  ketidakamanan  atau  ketidakadilan  terhadap  orang  yang  berada  dalam lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Untuk  menegakkan  hukum  terhadap  pelaku kekerasan dalam rumah tangga,  negara dan masyarakat harus memahami dengan benar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga,  sehingga  memudahkan  melakukan  pencegahan,  perlindungan  dan penindakan  pelaku  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pada  dasarnya  pernikahan  yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal serta membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai di samping untuk memperoleh keturunan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa:
“Perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  khususnya  terhadap  isteri yang  terjadi  pada  saat  ini  mengalami  peningkatan  baik  dari  segi  kuantitasnya maupun  dari  segi  kualitasnya.  Hal  ini tentunya  mendapat  perhatian  dari  semua pihak  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  kekerasan,  faktor-faktor  penyebabnya dan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  isteri  yang  menjadi  korban  kekerasan suami.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dapat  kita  lihat  melalui  kekerasan terhadap  isteri  bervariasi,  seperti  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  dan  kekerasan berupa  penelantaran,  hal  ini  diancam  dengan  ketentuan  pidana   yang  terdapat pada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  penghapusan  kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  maupun  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang
Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Rumah  tangga.  Dalam  Penjelasan  Umum Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tujuan  perkawinan  yaitu  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling  membantu dan  melengkapi,  agar  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya membantu  dan  mencapai  kesejahteraan  spritual  dan  material.  Kemudian  dalam pasal  33  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dapat  kita lihat dengan adanya ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban suami isteri, yaitu  wajib  saling  mencintai,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
Kedua  pasal  di  atas  menggambarkan  adanya  larangan  kekerasan  dalam rumah  tangga  termasuk  kekerasan  oleh  suami  terhadap  isteri.  Apalagi  menurut pandangan  bangsa  Indonesia  bahwa  Lembaga  Perkawinan  adalah  lembaga  yang sakral.  Namun  kenyataan  membuktikan,  bahwa  telah  terjadi  kekerasan  yang  di alami  oleh  perempuan,  khususnya  isteri,  yang  dilakukan  suami  terhadap  isteri. Berbagai  bentuk  kekerasan  fisik  kepada  isteri  tidak  hanya  bersifat  fisik  seperti melempar  sesuatu,  memukul,  menampar,  sampai  membunuh.  Namun  juga bersifat  non  fisik  seperti  menghina,  berbicara  kasar  dan  ancaman.  Kekerasan seperti ini  adalah termasuk dalam bentuk kekerasan psikologi/kejiwaan. Kasus- kasus  seperti  di  atas  masih banyak  yang  tidak  dilaporkan  dengan  alasan  bahwa, hal ini merupakan urusan intern keluarga.
Masalah  utama  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  perlindungan hukum bagi perempuan khususnya isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Walaupun  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  ada  beberapa  pasal  yang mampu  menjerat  perlakuan  kekerasan  ini,  namun  tindak  kekerasan  suami terhadap  isteri  masih  sering  terjadi.  Upaya  untuk  menemukan  indikasi-indikasi yang  berkaitan  dengan  kekerasan  terhadap  isteri  oleh  suami  perlu  mendapat perhatian  serius.  Dengan  ditemukan  indikasi-indikasi  tersebut,  dapat  diketahui faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan  terhadap  isteri  dan  dapat dilakukan pencegahan dengan penanganan serta penanggulangannya.
Michel  Victory dalam  Teori  Siklus  Kekerasan (Cycle  of  Violence) menerangkan dan membagi 5 fase kekerasan dalam rumah tangga yaitu: 1
1. Fase Permulaan (Build – Up Phase)
Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan. Jika suami – istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak.
2. Fase Kekerasan (Stand – Over Phase)
Laki-Laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (Fisik, psikologi, dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya.
3. Fase Penyesalan ( Remorse Phase)
Pelaku  sering  mersasa  bersalah  atas  perbuatannya  atau  takut  terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba menolak serius perbuatannya.
4. Fase Penebusan ( Pursuit or buy – Back Phase)
Pelaku mencoba menebus perbuatannya dngan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila gagal, KDRT tetap berlanjut.
5. Fase Bulan Madu (Honeymoon Phase)
Setelah KDRT terjadi kedua pasangan kembali rujuk.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah tangga  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri  disebabkan  karena  faktor ekonomi  lemah,  suami  pengangguran  dan  mempunyai  sifat  temperamental. Sehingga  KDRT  bukan  terletak  pada  apa  kriterianya,  tetapi  lebih  pada  alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa sebuah keluarga.

## Pembahasan
Pertama-tama  perlu  digariskan  bahwa  kajian  ini  merupakan  kajian Kriminologi.  Karena  merupakan  kajian  kriminologi,  maka  kriminologi  akan mendominasi  pemaparan  selanjutnya.  Ini  dimaksudkan  agar  ada  batasan  yang
1 Miranda Davies, (Ed.) women and violence: Realities and Responses World Wide , 2nd ed, London and new York; zed books Ltd., 1997.
jelas  mengenai  kajian  tersebut.  Menurut  Romli  Atmasasmita 2 ,  jika  kekerasan dikaitkan  dengan  kejahatan,  maka  kekerasan  sering  merupakan  pelengkap  dari kejahatan itu sendiri, bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang  studi  kejahatan.  Semakin  menggejala  dan  menyebar  luas  frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. 3
Kriminologi  adalah  ilmu  pengetahuan  tentang  kejahatan.  Secara etimologis  kriminologi  berasal  dari  kata crimen berarti  kejahatan  dan logos yang artinya  pengetahuan  atau  ilmu  pengetahuan.  Istilah  kriminologi  pertama  kali digunakan  oleh  P.  Topinard,  seorang  ahli  antropologi  Perancis.  Terjadinya kejahatan  dan  penyebabnya  telah  menjadi  subyek  yang  banyak  mengundang perdebatan,  dengan  spekulasi,  teoritisasi,  penelitian  di  antara  para  ahli  maupun masyarakat.  Banyaknya  teori  yang  berusaha  menjelaskan  tentang  masalah kejahatan  walaupun  teori-teori  tersebut  banyak  dipengaruhi  oleh  agama, ekonomi, filsafat dan politik.
Menurut  E.H.  Sutherland ,  kriminologi adalah  seperangkat  pengetahuan yang  mempelajari  kejahatan  sebagai  fenomena  sosial,  termasuk  di  dalamnya proses  pembuatan  Undang-Undang,  pelanggaran  Undang-Undang,  dan  reaksi terhadap  pelanggaran  Undang-Undang.  Para  filosof  Yunani  kuno  seperti Aristoteles  dan  Plato  sudah  menjelaskan  studi  tentang  kejahatan  ini  di  jaman mereka,  khususnya  usaha  untuk  menjelaskan  sebab-sebab  kejahatan.  Walaupun studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad 19, yaitu dengan ditandai lahirnya statistik kriminal di Perancis pada tahun 1826 atau  dengan  diterbitkannya  buku L'Uomo  Delinguente tahun  1876  oleh Cesare Lombroso .  Pemahaman  dan  analisa  kriminologi  dapat  didayagunakan  untuk
2 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 63
3 Id., hlm., 66.
kepentingan  tercapainya  tujuan-tujuan  pembangunan  nasional  sesuai  dengan tuntutan rakyat indonesia. 4 Menurut Sanford, definisi dari kekerasan adalah:
“All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the  damage  or  destruction  of  property  or  in  the  injury  or  death  of  an individual ” (semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan  secara  nyata  atau  menghancurkan  harta  benda  atau fisik atau menyebabkan kematian).”
Menurut Douglas dan Waksler istilah  kekerasan  sebenarnya  digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka ( overt ) atau tertutup ( covert ), baik  yang  bersifat  menyerang  ( offensive )  atau  yang  bertahan  ( defensive ),  yang disertai  penggunaan  kekuatan  kepada  orang  lain.  Oleh  karena  itu  secara  umum ada empat jenis kekerasan:
1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan  tertutup,  kekerasan  yang  tersembunyi  atau  tidak  dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan  agresif,  kekerasan  yang  dilakukan  tidak  untuk  perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensive , kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.
Baik  kekerasan  agresif  maupun  defensif  bisa  bersifat  terbuka  atau tertutup.  Perspektif  definisi  kekerasan  di  atas  lebih  menekankan  pada  sifat  dari sebuah  kekerasan.  Bagaimana  sebuah  kekerasan  itu  disebut  terbuka,  tertutup, agresif dan ofensif. Kiranya ini akan dapat dihubungkan dengan kekerasan macam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.
Menurut Sally E. Merry, 5 Kekerasan adalah:
“Suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas  dan  kekuasaan.  Kekerasan  muncul,  dalam  analisa  tersebut, sebagai  sensitivitas  gender  dan  jenis  kelamin”.  Sangat  filosofis pendapat Sally ini, namun dapat ditangkap maknanya bahwa perilaku kekerasan  sangat  berkorelasi  dengan  kehausan  akan  bagaimana mengekspresikan  dirinya,  bahwa  dialah  yang  memiliki  kekuatan
4 http://pipi-megawati.blogspot.com/2011/10/kriminologi.html, Diakses tanggal 15 Januari 2016.
5 Blog Jurnal Hukum, perlindungan terhadap perempuan melalui undang-undang kekerasan dalam rumah tangga: analisa perbandingan antara Indonesia dan India, Diakses tanggal 28 Januari 2016.
(power) dan  karenanya  dia  pun  patut  melakukan  apa  saja  termasuk kekerasan baik terhadap isterinya bahkan anak-anaknya.”
Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT, adalah sebagai berikut:
“Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 6
Bila  rumusan  Undang-Undang  PKDRT  dikoneksikan  dengan  konsepsi kekerasan  sebelumnya,  maka  dapat  ditemukan  benang  merah  yang  sangat  erat antara  kejahatan  dengan  kekerasan.  Karenanya  kekerasan  sebagai  bagian  dari kejahatan, perlu dinormakan secara positif agar memiliki  kepastian hukum yang jelas. Karena salah satu fungsi Undang-Undang adalah memagari masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain. 7
Di  samping  itu  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  dianggap  persoalan privat,  karena  merupakan  persoalan  pribadi maka  masalah-masalah  KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Selama ini KDRT diidentifikasikan dengan delik  aduan.  Padahal  kalau  dilihat  dari  Pasal  351  KUHP  (tentang  penganiayaan) dan  Pasal  356  (tentang  Pemberatan,  ternyata  tidak  diisyaratkan  adanya  aduan). Hanya  saja  khususnya  penegak  hukum,  jika  suatu  kejahatan  yang  berhubungan dengan  keluarga,  maka  dilihat  sebagai  delik  aduan  padahal  itu  adalah  kasus kriminal  murni  yang  merupakan  delik  biasa.  Sehingga  jika  meskipun  kemudian korban  menarik  aduannya,  maka  hendaknya  penegak  hukum  dapat
6 Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
7 www.pemantauperadilan.com, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diakses tanggal 29 Januari 2016.
meneruskannya  ke  pengadilan.  Penelitian  ini  dimulai  dengan  meneliti  dan mencermati  perundang-undangan  baik  yang  terkait  dengan  faktor-faktor kriminologis dalam data sekunder. 8

## Fenomena  KDRT  yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat  ditinjau  dari  aspek Kriminologi
Secara  umum  kriminologi  bertujuan  mempelajari  kejahatan  dari  berbagai aspek,  sehingga  pemahaman  tentang  fenomena  kejahatan  akan  bisa  diperoleh dengan  baik.    Dalam  sejarah  intelektual,  terhadap  masalah  penjelasan  secara umum  dapat  dibedakan  dua  cara  pendekatan  yang  mendasar  yaitu  pendekatan spiritistik  atau  demonologik  dan  pendekatan  naturalistik,  kedua-duanya merupakan  pendekatan  pada  masa  kuno  maupun  modern.  Dalam  proses pembangunan  tak  jarang  ditemui  hambatan-hambatan  yang  terwujud  sebagai bentuk-bentuk  kejahatan,  mulai  dari  kejahatan  individual  dan  konvensional sampai pada kejahatan-kejahatan inkonvensional.
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  jika  ditinjau  dari  aspek kriminologis,  dapat  digambarkan  bahwa  KDRT  terjadi  oleh  faktor-faktor sebagaimana  yang  dikaji  dari  sudut  etiologi  kriminal.  Sehingga  berdasarkan pendapat Sutherland fenomena  KDRT  itu  dapat  ditemukan  sebab-sebabnya sebagai berikut:
a)  Ekonomi
Ekonomi  sebagai  faktor  penyebab  terjadinya  KDRT,  berhubungan dengan income (penghasilan)  keluarga.  Kebutuhan  yang  besar  dengan penghasilan  yang  kecil  memicu  terjadinya  KDRT.  Ketika  kebutuhan  anggota keluarga  tidak  dapat  diakomodir,  maka  kekerasan  akan  mulai menggeliat/merupakan  senjata  ( ultimum  remedium )  untuk  meredam permintaan para anggota keluarga.
8 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Cet. ke13, 2014.
b)  Cemburu
Cemburu selalu menghiasi kehidupan keluarga. Kecemburuan telah menjadi  beban  yang  berat  tatkala  relasi  di  antara  suami  dan  istri  mulai mengendur. Apalagi jika ada PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain)  mulai  menggeser  cinta  di  antara  suami-istri.  Padahal  sesungguhnya kecemburuan  itu  terjadi  bisa  saja  terjadi  karena  “komunikasi”  yang  kurang antara  suami-istri.  Kecemburuan  bisa  diatasi  jika  suami-istri  selalu berkomunikasi  secara  baik  dan  terbuka,  jika  dalam  pekerjaan  ataupun  relasi sosial ada teman/sahabat dan bukan PIL/WIL.
c)   Miras (Minuman Keras)
Miras  telah  menjadi  sebab  terjadinya  KDRT  karena  miras  telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tertentu sehingga dapat dinikmati setiap  waktu.  Miraslah  menjadi  pemicu  adanya  KDRT  karena  ketika suami/istri  meneguk  miras,  istri/suami/  dan  atau  anak  bisa  menjadi  korban kekerasan.  Dengan  miras  peminumnya  akan  terimajinasi  oleh  hal-hal  yang negatif,  bisa  memperkosa,  memaki,  dan  bahkan  membunuh.  Itulah  sebabnya miras memicu terjadinya KDRT.
Menurut  pasal  9  UU  No  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  diatur  tentang  kekerasan  ekonomi  atau penelantaran  ekonomi.  Penelantaran  Ekonomi,  yaitu  Perbuatan  seseorang  yang menurut  hukum  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan,  perawatan,  atau  pemeliharaan  kepada  orang  tersebut  yang mengakibatkan  ketergantungan  ekonomi  dengan  cara  membatasi  dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada  di  bawah  kendali  orang  tersebut.  Sebenarnya,  kekerasan  ekonomi  tidak hanya  terbatas  pada  penelantaran  ekonomi  semata.  Kekerasan  ekonomi  bisa terbagi  dalam  kekerasan  ekonomi  berat  dan  ringan.  Kekerasan  ekonomi  berat pada  dasarnya  adalah  tindakan  yang  mengekploitasi  secara  ekonomi,
memanipulasi  dan  mengendalikan  korban  lewat  sarana  ekonomi.  Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:
a) memaksa korban bekerja;
b) melarang  korban  bekerja  namun  tidak  memenuhi  haknya  dan menelantarkannya;
c) mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
Kekerasan Ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya  sengaja  yang  menjadikan  korban  tergantung  atau  tidak  berdaya secara ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat seringkali kita jumpai perempuan yang  bekerja  ketika  menikah  keluar  dari  pekerjaannya.  Perempuan  diharapkan lebih  fokus  mengurusi  urusan  rumah  tangga,  mempersiapkan  kehamilan, kelahiran,  memberikan  ASI  hingga  2  tahun,  dan  pengasuhan pertama  bagi  anak- anak.  Karena  kondisi  inilah,  maka  menjadi  alasan  penting  mengapa  laki-laki bertanggung jawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Banyak  sekali  perempuan  yang  meninggalkan  pekerjaan  publiknya  dan menyerahkan  dirinya  untuk  keluarga.  Namun,  ada  banyak  kasus  suami  yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, ternyata tidak melakukan hal itu. Beberapa contoh kasus misalnya:
a) Ibu  A  menikah  dengan  seorang  pejabat  desa,  tetapi  untuk  kebutuhan  sehari- hari  diberi  uang  yang  sangat  terbatas.   Pernah  mengatakan  kurang  dan meminta tambahan untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari namun malah dimarahi. Sejak saat itu ibu A tidak pernah meminta nafkah, hanya menerima bila  diberi.  Meski  istri  pejabat  desa  namun  ibu  A  merasa  tertekan  karena benar-benar sangat tergantung secara ekonomi pada suami, sementara suami hanya  memberikan  uang  dengan  sangat  terbatas  bahkan  sebenarnya  tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
b) Ibu B diberi semua sisa penghasilan suami yang setiap beberapa bulan pulang dari  bekerja  di  luar  kota,  setelah  dikurangi  dengan  biaya  hidup  suami  saat
merantau. Namun, setiap akan kembali ke tempat dia merantau, suami selalu meminta  uang  kepada  istri  dengan  jumlah  yang  tidak  jauh  besarnya  dengan saat  memberikan.  Sementara  ibu  B  harus  menyediakan  semua  kebutuhan suami  yang  bila  dinilai  dengan  uang  jumlahnya  juga  tidak  sedikit.  Ibu  B terpaksa kerja serabutan untuk menutup kebutuhan rumah tangga.
c) Kasus  ibu  C  tidak  jauh  berbeda  dengan  ibu  A.  Ibu  C  menikah  dengan  suami yang  mempunyai  pekerjaan  baik  dengan  gaji  cukup.  Ibu  C  selalu  mendapat jatah  uang  bulanan  dari  suami.  Namun  seiring  berjalannya  waktu  ternyata jatah uang bulanan berkurang bahkan akhirnya sering tidak diberikan. Suami malah mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan tidak peduli terhadap anak dan  istrinya.  Terpaksa  ibu  C  pontang  panting  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari,  bahkan  anak-anaknya  juga  terpaksa  putus  sekolah  dan  membantu mencari  nafkah.  Harta  benda  juga  banyak  diambil  suami  dan  dijual  tanpa sepengetahuan  ibu  C,  termasuk  barang-barang  yang  dibeli  sendiri  dari  hasil kerja keras ibu C. Suamipun pergi meninggalkan keluarga, padahal ibu C masih harus  menutup  pinjaman  bank  yang  digunakan  oleh  suami  karena menggunakan namanya atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 9
Persoalan  seperti  ini  banyak  sekali  terjadi.  Biasanya  suami  mempunyai uang namun hanya sebagian kecil yang diberikan pada istri untuk menutup semua kebutuhan  keluarga.  Sebagian  masyarakat  mengenal  istilah  ‘ duwit  lanang,  duwit wedhok (uang  laki-laki, uang perempuan)  artinya  uang yang  diperuntukkan  bagi suami dan uang bagian istri. Biasanya, uang untuk suami adalah untuk pemenuhan kebutuhan  sekunder  dan  tertier,  sedangkan  uang  bagian  istri  untuk  pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengantur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga, dan seringkali  mengorbankan  kebutuhan-kebutuhan  pribadi.   Hal  semacam  ini
9 http://solider.or.id/2014/07/14/panduan-hukum-memahami-kekerasan-dan-penelantaran- ekonom i . Diakses tanggal 12 April 2016.
biasanya tidak dianggap sebagai persoalan bila tidak dibarengi dengan persoalan- persoalan  lain  seperti  perselingkuhan,  kekerasan  fisik  atau  berbagai  bentuk kekerasan lainnya.
Kasus  lainnya,  adalah  suami  yang  tega  menjual  istrinya  demi  meraup rupiah.  Seperti  kisah  ibu  D  di  mana  martabatnya  sebagai  perempuan,  istri,  dan seorang ibu ditukar televisi dan beberapa barang lain oleh suaminya. Ibu D yang tinggal di sebuah desa pernah kaget bukan kepalang. Karena suami yang selama ini  dipercaya  ternyata  tega  membawa  ibu  D  kepada  mandor  suaminya  untuk disetubuhi.  Awalnya  ibu  D  tidak  tahu  bahwa  perkosaan  yang  dilakukan  mandor suaminya  tersebut  atas  rencana  suami  dengan  perjanjian  akan  mendapatkan sejumlah  uang.  Ibu D hanya  tahu  suami  membeli  beberapa  perabot baru  seperti televisi. Ternyata uang untuk membeli perabot tersebut dari si Mandor.
Anak-anak juga tidak luput menjadi korban kekerasan ekonomi dari orang- orang yang seharusnya bertanggung jawab atas dirinya. Kasus penelantaran anak, pemaksaan  anak-anak  untuk  bekerja,  bahkan  menjual  anak  dan  menjual kegadisan  anak  untuk  mendapatkan  sejumlah  uang  tertentu  pernah  terjadi. Kekerasan ekonomi juga banyak terjadi pada difabel. 10 Banyak kasus difabel yang digunakan  sebagai  alat  mencari  belas  kasihan.  Difabel  juga  rentan  mengalami penelantaran  ekonomi,  tidak  dirawat  dengan  baik  sehingga  asupan  makannya terbatas, bahkan ada yang dibiarkan saja oleh keluarganya saat mengalami sakit. Adapun  Kekerasan  ekonomi  dalam  rumah  tangga  tercantum  dalam  UU  PKDRT yang  menyebutkan bahwa: 11
‘Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  tahun  atau  denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
1. Menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).’
10 Difabel (difable) atau  yang  sering  disebut  juga  sebagai  ”kaum  difabel”  adalah  orang  yang memiliki   keterbatasan fisik atau penyandang cacat fisik dan mental.
11 Pasal 49, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  tindak  kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam,  yaitu:

## 1.) Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit  atau  luka  berat.  Perilaku  kekerasan  yang  termasuk  dalam  golongan  ini antara  lain  adalah  menampar,  memukul,  meludahi,  menarik  rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata  dan  sebagainya.  Biasanya  perlakuan  ini  akan  nampak  seperti  bilur- bilur,  muka  lebam,  gigi  patah  atau  bekas  lainnya.  Kekerasan  fisik  sangat bervariasi atau bermacam-macam bentuknya, baik yang dialami oleh isteri dan atau  anak  sebagai  korban.  Kekerasan  fisik  yang  dimaksudkan  disini  tidak semata-mata  berkaitan  dengan  fisik  dalam  pengertian  tubuh  korban,  seperti melakukan  kekerasan  fisik  (penganiayaan)  seperti:  ditampar,  dipukul menggunakan  alat,  ditinju,  ditendang,  membanting  ke  lantai,  membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga  yang  mengancam  dengan  menggunakan  parang  tetapi  juga  yang berhubungan  dengan  material/ property yang  dimiliki  keluarga.  Hal  mana dapat  disebutkan  bahwa  pelaku  melakukan  tindakan  menghancurkan, memecahkan atau merusak barang–barang yang ada.

## 2.) Kekerasan Psikologis
Kekerasan  psikologis  atau  emosional  adalah  perbuatan  yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir isteri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai  sarana  memaksakan  kehendak.  Kekerasan  psikologis  ini  lebih berdampak  pada  kejiwaan  dan  umumnya  pemulihannya  tidaklah  mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama.

## 3.) Kekerasan Seksual
Kekerasan  jenis  ini  meliputi  pengisolasian  (menjauhkan)  isteri  dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri.

## 4.) Kekerasan Ekonomi
Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan  kepada  orang  tersebut.  Contoh  dari  kekerasan  jenis  ini  adalah tidak memberi nafkah isteri, bahkan menghabiskan uang isteri.
Upaya  Hukum  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga berdasarkan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Sebelum  ada  Undang-Undang  KDRT  jika  terjadi  tindak  kekerasan  dalam lingkup keluarga atau rumah tangga selalu ditangani berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Petugas yang menangani adalah Polisi baik laki- laki maupun perempuan (Polwan). Penanganan kasus yang menimpa perempuan seringkali  tidak  memuaskan  bahkan  cenderung  menambah  penderitaan  korban. Hal  ini  disebabkan  karena  korban  sering menjadi  korban  ganda,  artinya,  korban harus selalu mengulang-ulang menceritakan perbuatan yang tidak mengenakkan yang  pernah  menimpa  dirinya.  Ruang  Pelayanan  Khusus  yang  terdapat  di Polres/Polresta sangat membantu menangani kasus-kasus khusus yang menimpa perempuan dan anak, misalnya tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga  dan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Akan  tetapi,  tindak  pidana umum tetap ditangani oleh aparat kepolisian yang lain. Masing-masing kasus baik yang  khusus  menimpa  perempuan  dan  anak  maupun  masyarakat  umum,  tetap ditangani  berdasar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Saat  ini  sebagian  dari korban  semakin  terbuka  dan  berani  melaporkan  tindak  kekerasan  yang  dahulu selalu ditutup-tutupi.
Adapun  bagi  pelaku  dan  masyarakat  diharapkan  lebih  tanggap  dan mengerti bahwa tindak kekerasan terhadap istri atau anak dan pembantu adalah suatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum.  Rumah  tangga  merupakan  bentuk masyarakat  yang  paling  kecil  yang  biasanya  terdiri  atas  ayah,  ibu,  dan  anak. Sebuah  rumah  tangga  diharapkan  memancarkan  kebahagiaan  dan  kehangatan penuh  cinta  kasih.  Namun  seringkali  terjadi  kegoncangan  dalam  rumah  tangga tersebut  berupa  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami  pada  istri. Perbuatan  tersebut  oleh  masyarakat  dan  bahkan  oleh  korban  (istri)  dianggap merupakan masalah internal atau masalah pribadi antara suami istri.
Kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum  pidana,  tetapi  terdapat  beberapa  perkembangan  dari  delik  yang  sudah ada. 12 Perkembangan  tersebut  sebagai  akibat  atau  dampak  adanya  suatu kebutuhan.  Karena  kalau  kita  kaji  sebetulnya  tindak  kekerasan  yang  terdapat dalam  rumah  tangga  sudah  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya ada undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana atau perbuatan pidana, mengingat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan  adanya  perkembangan  dalam  hukum  pidana  dan  munculnya  delik-delik baru,  maka  dibentuklah  peraturan  yang  lebih  spesifik  walaupun  secara  umum dalam  kitab  undang-undang,  pengaturan  tentang  hal  tersebut  sudah  ada.  Dalam Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran  orang  yang  perlu  diberi  nafkah.  Undang-Undang  nomor  23  Tahun 2004  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  Kitab  undang-undang  Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang berkaitan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  adalah  Pasal  10  KUHP
12 Andi,  Hamzah.,  Delik-Delik  tertentu (Special  delicten) di  dalam  KUHP,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2011, hlm. 18.
tentang jenis-jenis pidana. Pasal 10 KUHP ini masih relevan diterapkan pada kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pidana  yang  dijatuhkan  pada  pelaku  Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah pidana penjara atau denda. Kecuali pidana tambahan yang  berbeda.  Ada  beberapa  pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang mengandung pengertian kekerasan, yakni:

## Pasal 170 KUHP
Penyerangan  dengan  tenaga  bersama  menggunakan  kekerasan terhadap  orang  atau  barang,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  6  (enam)  bulan.  Jika  menghancurkan  barang  atau  jika mengakibatkan luka-luka, pidana penjara paling Iama 7 (tujuh) tahun. Jika  luka  berat,  pidana  penjara  paling  lama  9  (sembilan)  tahun.  Jika mengakibatkan maut, pidana paling lama 12 (dua betas) tahun;

## Pasal 211 KUHP
Kekerasan  memaksa  seorang  pegawai  negeri  untuk  melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

## Pasal 212 KUHP
Dengan  kekerasan  melawan  seorang  pegawai  negeri  yang  sedang melaksanakan  kewajibannya  yang  sah,  dipidana  penjara  1  (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500, 00;

## Pasal 285 KUHP
Dengan kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 289 KUHP Kekerasan  memaksa  seorang  anak  melakukan  perbuatan  cabul, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

## Pasal 300 KUHP
Memaksa  seseorang  dengan  kekerasan  untuk  minum-minuman  yang memabukkan, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000,00;

## Pasal 330 KUHP
Kekerasan  menarik  anak  yang  belum  cukup  umur  dari  orang  tua dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

## Pasal 332 KUHP
Melarikan  perempuan  dengan  menggunakan  kekerasan,  diancam penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

## Pasal 333 KUHP
Perampasan  kemerdekaan  orang  lain  dengan  kekerasan  dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;

## Pasal 335 KUHP
Kekerasan  memperlakukan  orang  lain  dengan  tidak  menyenangkan diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau denda paling banyak Rp. 4.500,00;

## Pasal 336 KUHP
Mengancam  dengan  kekerasan  terhadap  twang  atau  barang  secara terang-terangan  dengan  tenaga  bersama,  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

## Pasal 351 KUHP
Penganiayaan  diancam  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  8 (delapan)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.  300,  00.  jika  korban luka begat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika  korban  mati,  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh) tahun.

## Pasal 353 KUHP
Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika korban luka berat, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh)  tahun.  Jika  korban  mati,  dipidana  penjara  paling  lama  9 (sembilan) tahun;

## Pasal 354 KUHP
Penganiayaan berat, diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.  Jika  mengakibatkan  kematian,  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun;

## Pasal 355 KUHP
Penganiayaan berat dengan rencana, dipidana penjara paling lama 12 (dua  belas)  tahun.  Jika  mengakibatkan  kematian,  pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Dari  beberapa  contoh  pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang mengatur tentang kekerasan dapat dilihat bahwa kekerasan yang dimaksud
dalam  pasal-pasal  tersebut  bersifat  umum,  tidak  hanya  terfokus  dalam  lingkup rumah  tangga  tetapi  bisa  di  tempat  umum, 13 dan  juga  bisa  menimpa  siapa  saja baik  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau  tidak  mempunyai  hubungan  darah bahkan  tidak  saling  mengenal,  maka  untuk  mengatasi  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  perlu  adanya  suatu  produk  hukum  yang  khusus  mengatur kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  momen  sejarah  bagi  bangsa Indonesia,  khususnya  bagi  kaum  perempuan  dan  kelompok  masyarakat  lainnya yang  memiliki  kepedulian  terhadap  masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Lahirnya  undang-undang  ini  merupakan  bagian  dari  penegakan  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Gagasan  mengenai  pentingnya  sebuah  Undang-Undang Kekerasan  Dalam  Rumah  tangga  didasarkan  atas  pengalaman  para  perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Para korban tidak saja menggali  tentang kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, maupun ekonomi.
Lahirnya Undang-Undang ini dilandasi berbagai pertimbangan antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Tindak kekerasan  terhadap  perempuan  ibarat  gunung  es.  Karena  yang  muncul  ke permukaan  hanya  sebagian  kecil,  sedangkan  bagian  yang  lebih  besar  masih tenggelam  atau  tidak  dapat  diketahui.  Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh  adanya anggapan  dalam  masyarakat  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam lingkungan  keluarga  adalah  masalah  internal  keluarga  dan  tidak  sepatutnya dipublikasikan. Sebagian masyarakat masih  menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan  status  sosial  bagi  keluarganya.  Sama  halnya  dengan  bentuk kejahatan  biasa  pelaku  tindak  kekerasan  dalam  lingkungan  keluarga  atau  dalam rumah  tangga  (KDRT)  adalah  mereka  yang  berasal  dari  berbagai  status  sosial.
13 Arief Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.
Salah  satu  terobosan  hukum  yang  dilakukan  melalui  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2004  tentang  Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  Tangga  adalah mengenai  peran-peran  Aparat  Penegak  Hukum  khususnya  kepolisian,  advokat, dan  pengadilan  dalam  memberikan  perlindungan  dan  pelayanan  bagi  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  terutama  sekali  dengan  diaturnya  mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.
Berikut  ini  adalah peran  mereka  dalam  melindungi  dan  melayani  korban, yang  diatur  dalam  Undang-undang  nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga:

## 1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20)
Saat  kepolisian  menerima  laporan  mengenai  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga,  mereka  harus  segera  menerangkan  mengenai  hak-hak  korban untuk  mendapatkan  pelayanan  dan  pendampingan.  Selain  itu,  sangat  penting pula  bagi  pihak  kepolisian  untuk  memperkenalkan  identitas  mereka  serta menegaskan  bahwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  adalah sebuah kejahatan terhadap  kemanusiaan  sehingga  sudah  menjadi  kewajiban  dari  kepolisian untuk  melindungi  korban.  Setelah  menerima  laporan  tersebut,  langkah- langkah yang harus diambil kepolisian adalah:
a. Memberikan perlindungan sementara pada korban,
b. Meminta  surat  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan,  dan melakukan penyidikan.
2. Peran Advokat (Pasal 25)
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:
a) Memberikan  konsultasi  hukum  yang  mencakup  informasi  mengenai  hak- hak  korban dan proses peradilan,
b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan  pemeriksaan dalam  sidang  pengadilan  dan  membantu  korban  untuk  secara  lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, dan
c) Melakukan  koordinasi  dengan  sesama  penegak  hukum,  relawan pendamping,  dan  pekerja  sosial  agar  proses  peradilan  berjalan sebagaimana mestinya.

## 3. Peran Pengadilan
Sementara  itu,  undang-undang  juga  mengatur  tentang  peran pengadilan  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  korban,  khususnya mengenai  pelaksanaan  mekanisme  perintah  perlindungan.  Kepolisian harusmeminta  surat  penetapan  perintah  perlindungan  dari  pengadilan. Setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus:
a) Mengeluarkan  surat  penetapan  yang  berisi  perintah  perlindungan  bagi korban dan anggota keluarga lain.
b) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan  untuk  menetapkan  suatu  kondisi  khusus  yakni pembatasan  gerak  pelaku,  larangan  memasuki  tempat  tinggal  bersama, larangan  membuntuti,  mengawasi  atau  mengintimidasi  korban.  Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan maka korban dapat melaporkan hal  ini  kepada  kepolisian,  kemudian  secara  bersama-sama  menyusun laporan  yang  ditujukan  kepada  pengadilan.  Setelah  itu,  pengadilan  wajib memanggil  pelaku  untuk  mengadakan  penyelidikan  dan  meminta  pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi  perintah  perlindungan.  Apabila  pelaku  tetap  melanggar  surat pernyataan  itu,  maka  pengadilan  dapat  menahan  pelaku  sampai  30  hari lamanya.  Dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  ini,  aparat penegak  hukum  dapat  bekerja  sama  dengan  tenaga  kesehatan,  pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

## 4. Peran Tenaga Kesehatan
Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maka petugas  kesehatan  berkewajiban  untuk  memeriksa  kesehatankorban, kemudian  membuat  laporan  tertulis  mengenai  hasil  pemeriksaan  serta membuat visum  et  repertum atau  surat  keterangan  medis  lain  yang  memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.
5. Peran Pekerja Sosial
Dalam  melayani  korban  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:
a. Melakukan konseling untuk menguatkan korban,
b. Menginformasikan mengenai hak-hak korban,
c. Mengantarkan korban ke rumah aman, dan
d. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

## 6. Peran Pembimbing Rohani
Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## 7. Peran Relawan Pendamping
Sementara  itu,  salah  satu  terobosan  hukum  lain  dari  Undang-undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  rumah  Tangga  adalah  tugas  dari  relawan pendamping, yakni:
a) Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping,
b) Mendampingi  korban  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan  atau  tingkat pemeriksaan  pengadilan  dengan  membimbing  korban  agar  dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
c) Mendengarkan segala penuturan korban, dan
d) Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.
Sebagian  masyarakat  masih  menganggap  kekerasan  dalam  rumah  tangga bukan  perbuatan  pidana,  tetapi  merupakan  aib  yang  harus  ditutupi.  Dengan demikian,  baik  korban  sendiri  maupun  keluarga  cenderung  membiarkan  tindak kekerasan  tersebut  terjadi.  Beberapa  orang  istri  yang  sudah  tidak  tahan  dengan keadaan  tersebut  memilih  untuk  bercerai,  tetapi  masih  banyak  istri  yang  tetap bertahan meskipun selalu mengalami kekerasan. 14 Jadi, ini merupakan kejahatan yang  tersembunyi.  Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  alasan  istri  tetap  bertahan meskipun setiap kali mengalami tindakan kekerasan, yaitu:
1. Perceraian dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan yang tidak baik;
2. Khawatir anak;
3. Anaknya terlantar;
4. Ada ketergantungan ekonomi terutama bagi istri yang tidak bekerja;
5. Tidak ingin bercerai karena mempertahankan status di masyarakat; dan
6. Masih terdapat anggapan masyarakat bahwa status janda cerai sebagai individu yang bermasalah.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menjadikan  payung  hukum  bagi  para  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pandangan  mereka  sudah  mulai  berubah sehingga  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sudah  mulai  banyak  yang dilaporkan  ke  pihak  yang  berwenang.  Dengan  demikian,  sebagian  masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang tindak kekerasan yang dialami atau  yang  dilihat.  Hal  ini  didukung  oleh  karena  adanya  sosialisasi  dari  undang- undang tersebut yang membuat korban mengerti bahwa kekerasan dalam rumah tangga  merupakan  tindak  pidana  sehingga  para  korban  sudah  lebih  berani melapor.  Pada  satu  tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana  terdapat  2  (dua) komponen  pokok  yaitu  pelaku  dan  korban  tindak  pidana.  Pada  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  faktor  pemicu  terjadinya  kekerasan  tidak  dapat  diperinci satu  persatu,  karena  timbulnya  tindakan  kekerasan  tersebut  dipengaruhi  dan
14 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1974, hlm. 57.
tergantung  pada  faktor  tertentu  antara  pelaku  dan  korban.  Pihak  korban  dapat berperan secara langsung atau tidak langsung tergantung dari situasi dan kondisi Faktor  pencentus  terjadinya  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  sama antara  satu  kasus  dengan  kasus  yang  lain.  Penanganan  terhadap  kasus  tersebut tergantung  pada  korban.  Karena  ada  korban  yang  tidak  mau  melapor  dan membiarkan dirinya sendiri menjadi korban karena alasan tertentu.
Namun  ada  juga  korban  yang  mempunyai  tekad  yang  kuat  untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial di mana setiap  orang  yang  mengetahui  terjadinya  kekerasan  bisa  melapor  sepenuhnya masih  tergantung  pada  kehendak  korban,  karena  dalam  kenyataannya  masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mencabut laporannya kepada polisi.  Tindakan  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  mempunyai  sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku  dan  korban.  Pada  kasus-kasus  tindak  pidana  yang  lain  kadang-kadang pelaku  tidak  mengenal  korban  sama  sekali  dan  seringkali  tidak  mempunyai hubungan.  Tetapi,  pada  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pelaku  dan  korban mempunyai  hubungan  khusus  yaitu  hubungan  perkawinan  (suami  istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku. 15
Perlindungan  korban  dalam  proses  peradilan  pidana  tidak  terlepas  dari perlindungan  korban  menurut  ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku. Perlindungan  bagi  korban  tindak  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan undang-undang ini dapatmelindungi para korban, karena dalam undang-undang diatur tentang sanksi bagi  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sanksi  tersebut  berupa  pidana penjara  atau  pidana  denda.  Di  samping  itu,  masih  ditambah  adanya  pidana
15 Shanty, Dellyana, Wanita dan Anak-Anak di mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm., 20.
ambahan  bagi  pelaku.  Selain  itu  dalam  undang-undang  tersebut  juga  mengatur tentang  hak-hak  para  korban.  Misalnya  perlindungan  agar  bebas  dari  ancaman pelaku,  mendapat  perawatan  medis,  penempatan  di  rumah  aman,  atau  korban dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi.  Ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII, yakni:

## Pasal 44 untuk kekerasan fisik:
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, 00. jika korban sakit atau luka berat, pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 30.000.000, 00. Jika korban mati, pidana penjara paling lama 15 (lima betas) tahun, atau denda paling banyak Rp.45.000.000, 00.

## Pasal 45 untuk kekerasan psikis,
Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000, 00.
Pasal 46 untuk kekerasan seksual, Pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  betas)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp. 36.000.000, 00.

## Pasal 49 untuk penelantaran rumah tangga,
Pidana  penjara  paling lama  3  (tiga) tahun  atau  denda  paling banyak Rp 15.000.000.
Dengan  adanya  produk  hukum  baru  ini  maka  usaha  penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa terakomodir lebih baik jika dibandingkan  dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Selain itu  dengan  adanya  sosialisasi  dari  undang-undang  ini,  maka  laporan  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  semakin  meningkat  dan  itu  berarti  bahwa masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya  masalah  yang  sepele  saja  atau  hanya  masalah  keluarga  biasa  yang harus ditutupi tetapi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 16
16 Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 207.
Telah diuraikan bahwa tindak kekerasan dapat berakibat fatal bagi korban, sehingga  penanganan  yang  tepat  merupakan  solusi  yang  harus  dilakukan  pada korban  agar  reaksi  fatal  tersebut  tidak  berlarut-larut  dan  dapat  menimbulkan gangguan  fungsional  yang  lebih  parah,  baik  dari  segi  fisik,  mental  personal, maupun sosial. Selama ini penanganan dititik beratkan pada korban. Penanganan korban  melibatkan  pula  penanganan  pada  keluarga  korban,  karena  pada umumnya mereka menjadi apa yang disebut sebagai second victims . Penanganan ini  tidak  dapat  hanya  dilakukan  oleh  satu  dua  pihak,  namun  sebaiknya  terkait dalam hubungan kerjasama antar beberapa pihak. 17
Bentuk  penanganan  bagi  korban  pada  umumnya  adalah  pemeriksaan visum  oleh  Rumah  Sakit  yang  ditunjuk  untuk  itu  atas  permintaan  Kepolisian, untuk  kemudian  korban  mendapat  dampingan  dan  advokasi  serta  ditangani secara  personal  melalui  konsultasi  medis  dan  psikologis. 18 Penanganan  hukum merupakan  tindakan  yang  juga  dilakukan  untuk  melindungi  perempuan  korban kekerasan akan hak pemulihannya.

## Penutup
Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:  berkembangnya  Kriminologi  dan  semakin  maraknya  pemikiran-pemikiran kritis  yang  mengarah  pada  studi  untuk  mempelajari  proses-proses  pembuatan undang-undang, maka penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi,  agar  dapat  diperoleh  pemahaman  yang  baik  tentang  fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya.  Kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih sangat umum, dimana terjadi bukan hanya  di  lingkup  rumah  tangga  dan  bisa  menimpa  siapa  saja.  Sehingga  upaya hukum  pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berdasarkan  KUHP  belum maksimal,  karena  banyak  kasus  KDRT  yang  masih  tersembunyi  dan  tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.
17 M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah, Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam berbagai Disiplin   Ilmu & Kasus Kekerasan, Refika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 71.
18 Id.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang harus dilaporkan  ke  kepolisian  dan  bukan  hanya  masalah  keluarga  saja.    Upaya  untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pasca berlakunya Undang-Undang  ini  sudah  efektif.  Dengan  adanya  peran  aparat  penegak  hukum baik  kepolisian,  advokat,  dan  pengadilan  serta  bekerja  sama  dengan  tenaga kesehatan,  pekerja  sosial,  pembimbing  rohani,  dan  relawan  pendamping.  Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari masyarakat untuk melapor ke kepolisian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

## Daftar Pustaka
Buku Atmasasmita  Romli.  H,  Teori  dan  Kapita  Selekta  Krimonologi,  Refika  Aditama, Bandung, 2007.
Davies Miranda,(Ed.) women and violence: Realities and Responses World Wide, 2nd ed, London and new York ; zed books Ltd.,1997.
Dellyana  Shanty,  Wanita  dan  Anak-Anak  di  mata  Hukum,  (Liberty, Yogyakarta,1988).
Hamzah Andi, Delik-Delik Tertentu (Special delicten), Sinar Grafika,Jakarta, 2011. Manan Bagir, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di  di Indonesia, Alumni, Bandung, 2000.
Nawawi  Barda  Arief,  Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Prodjodikoro  Wirjono,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  Eresco,
Jakarta, 1974.
Soekanto  Soerjono, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Cet.ke-13, 2014.
Sulaeman Munandar M & Homzah Siti, Kekerasan terhadap Perempuan, Tinjauan dalam berbagai Disiplin   Ilmu & Kasus Kekerasan , Refika Aditama. Bandung, 2010.
Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

## Jurnal & Website
Blog  Jurnal  Hukum,  perlindungan  terhadap  perempuan  melalui  undang-undang kekerasan  dalam  rumah  tangga:  analisa  perbandingan  antara  Indonesia dan India, diakses tanggal 28 Januari 2016.
Jurnal  Hukum,  perlindungan  terhadap  perempuan  melalui  undang-undang kekerasan  dalam  rumah  tangga:  analisa  perbandingan  antara  Indonesia dan India, diakses tanggal 28 Januari 2016.
http://pipi-megawati.blogspot.com/2011/10/kriminologi.html,  Diakses  tanggal 15 Januari 2016.
http://solider.or.id/2014/07/14/panduan-hukum-memahami-kekerasan-dan- penelantaran-ekonom i . Diakses tanggal 12 April 2016. www.pemantauperadilan.com, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Diakses tanggal 29 Januari 2016.

## Undang-Undang
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga