## PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA BANK SULAWESI UTARA
(Studi Putusan Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO)
Oleh
Ahmad Yunus, S.H.

## Abstract
The  birth  of  new  forms  of  crime  are  so  complex  as  non-conventional  crime  is  corruption, banking, money laundering, corporate crime, cybercrime and others is a consequence of the development  of  science  and  technology  that  can  generate  positive  and  negative  impacts. Relating to corruption cases in Indonesia, legally Manado District Court Decision No. 383 / Pid.B  /  2011  /  PN.MND  interesting  to  study,  especially  from  the  aspect  of  suitability  public prosecutor  charges  that  apply  Law  No.  31  of  1999  as  amended  by  Law  No.  20  of  2001  on Corruption  Eradication  by  defendant  Anivolvia  Damal,  SH  who  commit  criminal  acts  of corruption  at  the  bank  where  he  works  and  suitability  considerations  judges  in  imposing criminal defendant by Article 14 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on  Corruption  Eradication.  The  problems  discussed  in  this  paper  there  are  two:  the  first related  to  the  suitability  of  the  prosecution  charges  that  apply  Law  No.  31  of  1999  as amended  by  Law  No.  20  Year  2001  on  Eradication  of  Corruption  with  the  actions  of  the defendant  who  committed  the  crime  of  banking  and  related  conformity  second  rationale judges  in  imposing  criminal  defendant  by  Article  14  of  Law  No.  31  of  1999  as  amended  by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication.
Keywords: Criminal  acts  of  corruption,  banking  criminal  acts,  the  indictment  prosecutors, judges consideration

## I. PENDAHULUAN

## A.   Latar Belakang
Seiring
berjalannya waktu kehidupan  manusia  mengalami  banyak perkembangan  dalam  segala  bidang,  salah satunya adalah perkembangan dalam bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Perkembangan  ilmu pengetahuan  dan teknologi  tersebut  telah  membawa  dampak yang  positif  dalam  pembangunan.  Namun di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  tersebut  ternyata  juga  sangat mudah disalahgunakan oleh sebagian manusia yang memiliki kepentingan- kepentingan  tidak  baik,  yaitu  dengan  cara- cara  yang  tercela,  yang  sepintas  cara-cara tersebut  benar  tapi  ternyata  cara  tersebut tidak  benar  dan  melanggar  peraturan perundang-undangan.  Kejahatan  bukanlah sesuatu  yang  berdiri  sendiri  atau  dengan sendirinya jatuh dari langit. 1 Semakin maju dan  berkembang  peradaban  umat  manusia, akan  semakin  maju  pula  bentuk  kejahatan yang  akan  muncul  dalam  kehidupan manusia tersebut, dengan kata lain kejahatan  merupakan  salah  satu  dari perilaku  menyimpang  yang  selalu  ada  dan melekat  pada  tiap  bentuk  masyarakat  dan tidak  akan  ada  masyarakat  yang  sepi  dari kejahatan. Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan  baru  yang  begitu  kompleks seperti  kejahatan  nonkonvensional  yaitu
1  Agus  Budianto, Delik  Suap  Korporasi  Di  Indonesia ,  Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.hlm.1
korupsi, perbankan, pencucian uang, kejahatan  korporasi,  kejahatan  dunia  maya dan  lain-lain  merupakan  konsekuensi  dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. 2
Beberapa  tahun  terakhir  ini  para penegak hukum disulitkan dengan penyelesaian perkara kejahatan yang sifatnya  nonkonvensional.  Sesuai  dengan namanya,  nonkonvensional,  sebagaimana diketahui  bahwa  pelaku  kejahatan  ini bukanlah  orang  sembarangan  sebagaimana kejahatan  konvensional.  Pelaku  kejahatan nonkonvensional  ini  mayoritas  adalah mereka  yang  memiliki  pendidikan  tinggi, memiliki  jabatan,  dan  lain  sejenisnya sehingga  hal  ini  membuat  aparat  penegak hukum  sangat  kewalahan  menghadapi mereka,  bahkan  tidak  jarang  para  pelaku kejahatan  nonkonvensional  ini  menang dalam peperangan melawan aparat penegak hukum  negara  ini  dengan  kata  lain  aparat penegak  hukum  kalah  pintar,  kalah  cerdas, kalah  strategi  dengan  pelaku  kajahatan nonkonvensional.
Salah satu kejahatan nonkonvensional  terpopuler  di  Indonesia saat  ini  adalah  kejahatan  korupsi.  Hampir semua orang di negara ini mengerti dengan yang namanya korupsi, bahkan tidak jarang dari  mereka  yang  bukan  hanya  mengerti tentang korupsi tapi perilaku kesehariannya
2 Tandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi , Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm.1
juga  mendekati  perilaku  korupsi.  Saat  ini korupsi  dinegara  ini  bak  gurita  besar  yang mampu  mengeluarkan  racunnya  sehingga bukan  hanya  satu  dua  orang  yang  teracuni, bahkan bisa jadi seluruh orang di negara ini teracuni  oleh  gurita  besar  yang  bernama korupsi.
Pada  tataran  realitanya  pembuktian dalam  tindak  pidana  korupsi  memiliki spesialisasi  tersendiri  dalam  proses  di persidangan, akan tetapi di dalam prakteknya  tidak  jarang  aparat  penegak hukum  menemui  hambatan  seperti  kurang cermatnya dakwaan penuntut umum, kurang  tepatnya  peraturan  perundang- undangan  yang  digunakan  dalam  dakwaan, kurang  kuatnya  bukti  yang  diajukan dipersidangan,  adanya  indikasi  suap  yang ditujukan  kepada  aparat  penegak  hukum dalam  tindak  pidana  korupsi  di  peradilan umum,  khususnya  dari  segi  pembuktian dipersidangan  sulit  untuk  diungkap  dan seringkali terdakwa dinyatakan tidak terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi yang  pada  akhirnya  terdakwa  dibebaskan dari  pemidanaan  dan  selain  itu  meskipun terdakwa  dijatuhi  hukuman  pemidanaan maka  akan  dijatuhi  hukuman  yang  sangat ringan.
Berkenaan dengan
betapa
pentingnya  surat  dakwaan  yang  disusun oleh  penuntut  umum  dan  kecermatan seorang  hakim  dalam  memutus  perkara pidana,  maka  penulis  akan  lebih  fokus untuk mengkaji  dari  sudut  pandang
kesesuaian  dakwaan  penuntut  umum  yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dengan perbuatan terdakwa yang melakukan  tindak  pidana  perbankan  dan kesesuaian  dasar  pertimbangan  majelis hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa  dengan  Pasal  14  Undang-undang No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Manado  nomor  383/PID.B/2011/PN.MDO atas nama terdakwa Anivolvia Damal, S. H.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut,  maka  penulis  merasa  perlu  untuk membahas  lebih lanjut  dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Putusan  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi
Utara (Studi
Putusan Nomor : 383/PID.B/2011/PN.MDO)”.

## B.    Rumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan di atas penulis  mengangkat  permasalahan  sebagai berikut:
1. Apakah  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum  yang  menerapkan  Undang- undang No. 31 Tahun 1999
sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan perbuatan  Terdakwa  yang  melakukan tindak pidana perbankan ?
2. Apakah  dasar  pertimbangan  majelis hakim  dalam  menjatuhkan  pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan Pasal  14  Undang-undang  No.  31 Tahun  1999  sebagaimana  diubah dengan Undang-undang No. 20
Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ?

## II. PEMBAHASAN
A. Kesesuaian Antara Dakwaan Penuntut  Umum  Yang  Menerapkan Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Dengan  Perbuatan Terdakwa  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Perbankan
Surat  dakwaan  adalah  surat  yang dibuat penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya  dari  penyidik  yang  memuat uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap tentang  rumusan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa orang. 3 Surat  dakwaan  merupakan  senjata yang  hanya  bisa  digunakan  oleh  penuntut umum  berdasarkan  atas  asas  oportunitas yang  memberikan  hak  kepada  penuntut umum  sebagai  wakil  dari  negara  untuk
3 Adami Chazawi, Op. Cit . Hlm 29
melakukan  penuntutan  kepada  terdakwa pelaku  tindak  pidana.  Demi  keabsahannya, maka  surat  dakwaan  harus  dibuat  dengan sebaik-baiknya.  Seorang  jaksa  menyusun surat  dakwaan  setelah  ia  meneliti  secara seksama  hasil  penyidikan  dan  dari  hasil penelitian  itu  ia  yakin  bahwa  segala  syarat dan  alasan  penuntut  umum  telah  terpenuhi oleh  perbuatan  oleh  perbuatan  terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan.
Kesalahan yang seringkali dilakukan  oleh  penuntut  umum  dalam  hal membuat  surat  dakwaan  adalah  mengenai kesesuaian antara dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa dan  kesalahan  tersebut  nantinya  akan mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Sebagaimana  diketahui  bahwa  dakwaan merupakan  dasar  penting  hukum  acara pidana karena berdasarkan hal  yang dimuat dalam  surat  itu,  hakim  akan  memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat  dakwaan  dan  menurut  Nederburg, pemeriksaan  tidak  batal  jika  batas-batas dilampaui,  namun  putusan  hakim  hanya boleh  mengenai  peristiwa-peristiwa  yang terletak dalam batas itu. 4
Berdasarkan  perkara  yang  diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, perkara yang terdapat  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Manado  Nomor  383/PID.B/2011/PN.MDO
4 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 167
merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  Anivolvia  Damal,  S.  H.  Selaku pegawai pada  PT. Bank Sulut (berdasarkan Surat  Perjanjian  Ikatan  Kerja  (SPIK). Nomor  :127/A/D IR /2002 tanggal 2 April 2002),  melakukan  tindak  pidana  korupsi dengan cara-cara sebagai berikut:
Terdakwa  yang  bernama  Anivolvia Damal,  S.  H.,  tempat  lahir  di  Kendahe, umur 32 Tahun, tanggal lahir 6 Maret 1979, jenis  kelamin  perempuan,  kebangsaan Indonesia,  tempat  tinggal  di  Perum  Rindu Cagar  Alam  Blok  H  No.  1  Kelurahan Sumompo,  agama  Islam,  pekerjaan  sebagai pegawai  Bank  Sulut  (Sulawesi  Utara) pendidikan  S-1,  melakukan  tindak  pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut:
Bahwa    pada    Tahun    2002 terdakwa    diangkat    sebagai  pegawai  pada PT. Bank Sulut berdasarkan Surat Perjanjian  Ikatan  Kerja  (SPIK).  Nomor :127/A/D  IR  /2002  tanggal  2  April  2002 dan  ditempatkan  pada  PT.  Bank  Sulut selanjutnya  pada  tahun  2009  terdakwa diperbantukan  pada divisi  SDM  (Sumber Daya    Manusia)    Kantor    Bank  Sulut berdasarkan    Nota    Dinas    PT.Bank    Sulut Nomor: 050/ND/SDM/DIR/I
V/2009
Tanggal  15  April  2009  ;  Bahwa  PT.  Bank Sulut tempat terdakwa bekerja adalah Bank Daerah Sulawesi Utara, yang awal berdirinya  bernama  Bank  Pembangunan Daerah  adalah  merupakan  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Surat Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  :
584-51-174  tanggal  11  Maret  1999  dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C-  8296.HT.01.01  Tahun  1999,  yang kemudian menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  :
AHU -50588.AH.01.02.Tahun 2008
Tentang  Persetujuan  Akta    Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;  PT. Bank Sulut adalah  merupakan  Badan      Usaha  Milik Daerah  (BUMD)  bahkan  sampai  dengan saat  terdakwa  melakukan    perbuatannya yaitu    sejak  bulan  Januari  tahun  2009 sampai dengan tahun 2011 ;
Bahwa  terdakwa  setelah  mendapat tugas dan tanggung jawab tersebut  ternyata dalam melaksanakan tugasnya telah mempergunakan  kesempatan  pada    Bagian Pengarsipan  Surat  yaitu  sejak  tanggal  28 Desember 2009 s/d tanggal 17 Januari 2011 dengan  cara:  terdakwa    mengambil    surat- surat    yang    berada    dalam    lemari  arsip berupa : Arsip biaya perjalanan dinas, yang terdiri dari kwitansi Bank Sulut yang sudah dicairkan dan telah dipergunakan oleh nama yang  tercantum  dalam  kwitansi  biaya pendidikan  /  pelatihan,  biaya  hutang  lancar /  insentif,  setelah  mengambil  arsip–arsip tersebut  selanjutnya  terdakwa  membuat kembali    perincian    arsip-arsip  tersebut dengan  cara  mengetik    satu-persatu  biaya perjalanan    dinas,  biaya  pendidikan  / pelatihan,  hutang  lancar  /  insentif  yang sudah pernah dicairkan.
Berdasarkan  temuan  TIM  SKAI
(Satuan  Kerja  Audit  Internal)  maka diketahui jumlah uang PT. Bank Sulut yang telah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan  memperkaya  diri  sendiri  yang mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara atau  kerugian  keuangan  daerah  dalam  hal ini  merugikan  PT.  Bank  Sulut  milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.  2.247.649.825.  (dua  milyar  dua  ratus empat  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  empat puluh  sembilan  ribu  delapan  ratus  dua puluh lima rupiah)
Kasus  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  pegawai  Bank  Sulut (Sulawesi  Utara)  dengan  nomor  perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO  penuntut  umum mendakwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa dengan UU Tipikor dan memformulasikan perbuatan terdakwa dalam  bentuk  dakwaan  kumulatif,  yakni: Kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  Jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  Dan Kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .
Penuntut  umum  untuk  mendukung dakwaannya  tersebut  di  muka  sidang mengajukan  alat  bukti  keterangan  saksi sebanyak 27 (dua puluh  tujuh) orang saksi, beberapa alat bukti surat, barang bukti, dan
alat bukti keterangan terdakwa. Dari semua keterangan  saksi  yang  berjumlah  27  orang yang diajukan oleh penuntut umum dimuka sidang    terdakwa  membenarkan  semuanya dan  dari  beberapa  alat  bukti  surat  yang diajukan  penuntut  umum  terdakwa  juga membenarkan semuanya dan dalam keterangannya  dimuka  sidang  terdakwa pada pokoknya mengakui seluruh perbuatannya  dan  membenarkan  surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dan menyatakan  bahwa  isi  surat  dakwaan tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  terdakwa buat.
Bahwa berdasarkan fakta persidangan  berupa  keterangan  saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 5
1. bahwa  terdakwa  adalah  pegawai  PT. Bank  Sulut  berdasarkan  surat  perjanjian ikatan kerja (SPIK) Nomor  :127/A/D IR /2002  tanggal  2  April  2002  dan ditempatkan  pada  PT.  Bank  Sulut selanjutnya  pada  tahun  2009  terdakwa diperbantukan    pada  divisi    SDM (Sumber  Daya  Manusia)  Kantor  Bank Sulut    berdasarkan    Nota    Dinas    PT.
Bank Sulut Nomor: 050/ND/SDM/DIR/I V/2009 Tanggal 15
April 2009 yang mempunya tugas :
a.  Membantu    pembayaran  gaji  direksi dan  pegawai,  remunerasi  komisaris
5 Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO
dan  direksi  dan  insentif  komisaris, direksi, dan pegawai ;
b.  Perhitungan  dan  pembayaran  pajak
PPh 21 (Pajak Penghasilan)
komisaris, direksi dan pegawai;
c. Membuat  slip biaya penarikan  SPPD
(surat  perintah  perjalanan  dinas) sampai  pencairan  dan  biaya  lainnya seperti kesehatan opname yang menyangkut kesejahteraan;
2.    Bahwa  terdakwa  diberi  upah/gaji  Rp.  5 juta lebih oleh PT. Bank Sulut;
Berdasarkan fakta persidangan nomor 1 dan 2 tersebut di atas membuktikan  bahwa  terdakwa  adalah seorang pegawai  bank pada PT Bank Sulut dan  jika  dikaitkan dengan  dakwaan penuntut umum adalah kurang tepat dimana penuntut umum dalam dakwaannya menerapkan UU Tipikor padahal seharusnya penuntut umum dalam dakwaannya  menerapkan  UU  Perbankan mengingat terdakwa adalah seorang pegawai  bank  yang  melakukan  tindak pidana pada bank dimana terdakwa bekerja. Dalam  hal  ini  penuntut  umum  kurang memahami  norma-norma  yang  ada  dalam UU Tipikor dan UU Perbankan.
Berdasarkan  perkara  tindak  pidana korupsi  yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut  (Sulawesi  Utara)  dengan  nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut  umum  mendakwa  perbuatan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  UU Tipikor  dan  memformulasikan  perbuatan
terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: Kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 Undang- undang  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-undang  No.  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP  Dan  Kedua: Pasal  9  jo  Pasal  18 Undang-undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah dengan  Undang- undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .
Menurut  penulis  pasal-pasal  yang diterapkan  oleh  penuntut  umum  dalam dakwaan  tersebut  kurang  tepat  dan  tidak sesuai  dengan  perbuatan  terdakwa  karena dalam  hal  ini  penuntut  umum  kurang memahami norma  yang terdapat dalam UU Tipikor  dan  UU  perbankan.  Hal  ini mengingat bahwa subjek tindak pidana/terdakwa  dalam  hal  ini  adalah seorang  pegawai  bank  yang  bekerja  pada PT.  Bank  Sulut.  Seharusnya  dalam  perkara ini  penuntut  umum  menggunakan  pasal- pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-undang No.  7  Tahun  1992  sebagaimana  diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang  Perbankan  karena  sudah  ada  UU tersendiri yang mengatur tentang Perbankan dan  perbuatan  terdakwa  bukanlah  tindak pidana  korupsi  melainkan  tindak  pidana perbankan  dan  mencocoki  norma-norma yang  diatur  didalam  UU  Perbankan tepatnya  norma  dalam  Pasal  41  ayat  1  dan 2.  Selain  itu  mengingat  bahwa  didalam
Pasal  14    Undang-undang  No.  31  Tahun
1999 Sebagaimana
Diubah Dengan Undang-undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dinyatakan  bahwa:  “Setiap  orang yang  melanggar  ketentuan  Undang-undang yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang- undang  tersebut  sebagai  tindak  pidana korupsi  berlaku  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-undang ini.”
Penjelasan  Pasal  14  UU  Tipikor disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan “ketentuan  yang  berlaku  dalam  Undang- undang  ini”  adalah  baik  hukum  pidana materiil  maupun  hukum  pidana  formiil. Sedangkan  apabila  dilakukan  penafsiran dengan menggunakan penafsiran a contrario maka  muncul  penjelasan  bahwa jika  dalam  undang-undang  lain,  selain  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, tidak  dinyatakan  secara  tegas  bahwa pelanggaran  atas  ketentuan  pidana  dalam UU  tersebut  bukan  merupakan  tindak pidana  korupsi  maka  yang  diberlakukan adalah UU tersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6
Selain  alasan  tersebut  di  atas seorang  ahli  hukum  keuangan  publik, Arifin  Suriaatmadja  berpendapat  bahwa kerugian  yang  terjadi  pada  BUMN/BUMD yang  dalam  hal  ini  adalah  Bank  SULUT
6  Romli  Atmasasmita.  2013. Buku  1  Kapita  Selekta  Kejahatan Bisnis  dan  Hukum  Pidana. Jakarta:  PT.  Fikahati  Aneska. Hlm.131
tidak  bisa  diidentikkan  dengan  kerugian pada  badan  hukum  publik  karena  ketika negara menyerahkan sebagian kekayaannya (penyertaan  modal)  sebagai  saham  pada badan  hukum  BUMN/BUMD  (PERSERO) berlaku  UU  RI  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas maka pemerintah  ikut  menanggung  resiko  dan bertanggungjawab  atas  kerugian  usaha tersebut, kedudukan pemerintah tidak dapat diposisikan  sebagai  badan  hukum  publik. Alasan  kedua,  ketika  pemerintah  sebagai badan hukum privat menyertakan modalnya berbentuk  saham  dalam  perseroan  terbatas, 51%  atau  seluruhnya,  maka  pada  saat  itu juga imunitas publik dari negara hilang dan terputus hubungan hukum publiknya dengan keuangan yang telah berubah dalam bentuk  saham  dan  otomatis  berlaku  UU  RI Nomor 40 Tahun 2007.
Pendapat Arifin Suryaatmadja tersebut  menjelaskan  bagaimana  status hukum  negara  sebagai  entitas  publik  dan entitas  privat  dan  kapan  terjadi  perubahan status  pada  negara  menjadi  entitas  privat serta bagaimana implikasi perubahan status dimaksud  dilihat  dari  pembedaan  hukum publik  dan  hukum  privat.  Perubahan  status entitas  negara  ini  yang  disebut  Arifin Suryaatmadja  sebagai  transformasi  hukum publik  kepada  hukum  privat  dengan  segala konsekuensi hukum dan sosialnya. 7
Berdasarkan pandapat Arifin
Suryaatmadja  tersebut  di  atas  dapat  ditarik
7 Ibid . hlm. 127
kesimpulan bahwasannya dakwaan penuntut  umum  yang  menggunakan  UU Tipikor  tidak  tepat  karena  salah  satu  unsur perbuatan  Korupsi  itu  harus  ada  kerugian negara.  Sedangkan  kerugian  yang  terjadi pada  BUMN/BUMD  yang  dalam  hal  ini adalah Bank SULUT tidak bisa diidentikkan  dengan  kerugian  negara  lagi sebagaimana penjelasan di atas.
Menurut  penulis  penuntut  umum lebih  tepat  menggunakan  pasal-pasal  yang terdapat  dalam  UU  perbankan  yaitu  Pasal 49  ayat  (1)  dan  (2)  karena  sebagaimana pembahasan  diatas  bahwa  subjek  atau pelaku  tindak  pidana  dalam  perkara  ini adalah  pegawai  bank  dan  perbuatan terdakwa  juga  mencocoki  norma-norma yang  ada  di  dalam  UU  Perbankan.  Selain itu sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 Undang-undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah dengan  Undang- undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dikatakan  bahwa “setiap  orang  yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang- undang  tersebut  sebagai  tindak  pidana korupsi  berlaku  ketentuan  yang  diatur dalam  Undang-undang  ini” sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana  diubah dengan  Undang- undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan  tidak  ada  pembagian  atau penyebutan bahwa suatu pelenggaran
tertentu  adalah  merupakan  tindak  pidana korupsi ataukah tindak pidana perbankan.
Berdasarkan analisis penulis di atas, menurut  penulis  penuntut  umum  kurang memahami  norma-norma  yang  terdapat dalam  UU  Tipikor  dan  UU  Perbankan  dan penuntut  umum  kurang  tepat  apabila didalam  dakwaannya  menerapkan  Pasal  8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP . karena perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan hal  ini  didasarkan  pada,  pertama:  status terdakwa adalah seorang pegawai bank dan melakukan kejahatan pada Bank dimana dia bekerja  dan  kedua:  didasarkan  pada  Pasal 14 UU Tipikor yang sudah penulis jelaskan pada  pembahasan  di  atas.  Menurut  penulis penuntut  umum  akan  lebih  tepat  jika didalam  dakwaannya  menerapkan  pasal yang  terdapat  dalam  UU  Perbankan  dalam hal  ini  pasal  yang  unsur-unsurnya  sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 49 ayat (1)  dan  (2)  UU  Perbankan.  Implikasi yuridis  terkait  dengan  penerapan  pasal dalam  dakwaan  yang  dibuat  penuntut umum  sangat  signifikan  sekali  terhadap penjatuhan  vonis  oleh  majelis  hakim,  yaitu terdakwa  seharusnya  divonis  lepas  karena dalam  hal  ini  terdakwa  tidak  melakukan tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang didakwakan  oleh  penuntut  umum  dalam dakwaannya melainkan terdakwa
melakukan  tindak  pidana  perbankan  yang sama sekali tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya.

## B.  Kesesuaian  Dasar  Pertimbangan
Majelis  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Pidana  Kepada  Terdakwa  Dengan Pasal  14  Undang-Undang  No.  31 Tahun  1999  Sebagaimana  Diubah Dengan  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pertimbagan hakim adalah pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara dipengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhammad  pertimbangan  majelis  hakim dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbagan  hakim  yang  bersifat  yuridis dan  pertimbagan  hakim  yang  bersifat nonyuridis.
1. Pertimbangan  Hakim  Yang  Bersifat Yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang terungkap  dipersidangan  dan  oleh  undang- undang  ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, hal- hal  yang  dimaksudkan  tersebut  diantaranya adalah: dakwaan penuntut umum, keterangan  terdakwa  dan  saksi,  barang- barang  bukti,  pasal-pasal  dalam  peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.
Berdasarkan  perkara  tindak  pidana korupsi  yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut  (Sulawesi  Utara)  dengan  nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut  umum  mendakwa  perbuatan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  UU Tipikor  dan  memformulasikan  perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: Kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 Undang- undang  No.  31  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-undang  No.  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP  Dan  Kedua: Pasal  9  jo  Pasal  18 Undang-undang  No.  31  Tahun  1999 sebagaimana  diubah dengan  Undang- undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo Pasal  64  ayat  (1)  KUHP . Status  terdakwa dalam hal ini adalah seorang pegawai Bank yang  melakukan  kejahatan  pada  bank dimana  terdakwa  bekerja.  Harusnya  dalam hal  ini  penuntut  umum  menerapkan  UU Perbankan dalam dakwaannya bukan menerapkan UU Tipikor, padahal Sebagaimana  diketahui  bahwa  dakwaan merupakan  dasar  penting  hukum  acara pidana karena berdasarkan hal  yang dimuat dalam  surat  itu,  hakim  akan  memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat  dakwaan  dan  menurut  Nederburg, pemeriksaan  tidak  batal  jika  batas-batas dilampaui,  namun  putusan  hakim  hanya boleh  mengenai  peristiwa-peristiwa  yang
terletak dalam batas itu. 8
2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis
Dalam  hal  ini,  keadaan-keadaan yang  digolongkan  sebagai  pertimbagan yang  bersifat  non  yuridis  yaitu;  latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana,  akibat-akibat  yang  ditimbulkan, kondisi  diri  terdakwa,  keadaan  sosial ekonomi,  lingkungan  keluarga  terdakwa, serta faktor agama.
Keseluruhan dari pertimbangan tersebut  diatas  baik  pertimbangan  yuridis maupun  pertimbagan  non  yuridis  secara definitif  tidak  ditemukan  dalam  berbagai peraturan hukum acara.
Berdasarkan  perkara  yang  diangkat oleh  penulis,  pertimbangan  hakim  yang bersifat yuridis dalam putusan No. 383/PID.B/2011/PN.MDO meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, barang  bukti  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  dilanggar  oleh  terdakwa. Dakwaan  penuntut  umum  menjadi  dasar pertimbangan  hakim,  dimana  penuntut umum dalam persidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif.
Penuntut  umum  dalam  perkara korupsi No. 383/PID.B/2011/PN.MDO sebagaimana  dalam  dakwaan  mendakwa terdakwa  dengan  dakwaan  kumulatif  yaitu,
8 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika.
Jakarta. Hlm 167
kesatu:  Pasal  8  jo  Pasal  18  UU  Tipikor  Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan penuntut umum merupakan  dasar  pemeriksaan  disidang pengadilan.  Penuntut  umum  berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa  wajib  membuktikan  kesalahan terdakwa  dalam  persidangan.  Penuntut umum  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa dalam dakwaannya maka penuntut  umum  mengajukan  alat  bukti dipersidangan.  Alat  bukti  yang  diajukan oleh  penuntut  umum  dalam  persidangan perkara  korupsi  No.  383/PID.B/2011/ PN.MDO  yaitu  keterangan  saksi,  surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti.
Adapun pertimbangan majelis hakim  dalam  perkara  diatas  terhadap dakwaan  penuntut  umum  dalam  dakwaan kesatu:  Pasal  8  jo  Pasal  18  UU  Tipikor  Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:
1. Unsur    Pertama    :    “  Pegawai    Negeri Atau    Orang    Lain  Selain  Pegawai Negeri    Yang  Ditugaskan    Menjalankan Jabatan  Umum  Secara  Terus  Menerus Atau  Untuk Sementara Waktu “;
2. Unsur Kedua : “Dengan Sengaja”;
3. Unsur  Ketiga:  “Menggelapkan  Uang Atau  Surat  Berharga    Yang    Disimpan Karena    Jabatannya,    Atau  Membiarkan Orang  Lain  Mengambil  Uang  Atau Barang  Berharga,  Atau  Digelapkan,

## Membantu  Dalam Melakukan Perbuatan
Itu ”;
4. Unsur  Keempat:  “Merupakan  Perbuatan
Perbuatan Berlanjut Atau Diteruskan”;
Menimbang bahwa sebagaiman terungkap  dipersidangan  keterangan  saksi terutama  yang  bertugas  pada  teller  cabang utama  Bank  Sulut  yang  berkantor  pada kantor  Pusat  Bank  Sulut,  diakui  juga  oleh terdakwa  serta  dihubungkan  dengan    slip merah  berupa  kwitansi  penarikan  yang dipergunakan  sebagai  barang  bukti    surat dalam  perkara  ini  perbuatan  terdakwa tersebut  dilakukan  secara  berulang-  ulang kali  dan  berlanjut  setidaknya  82  (delapan puluh  dua)  kali  transaksi  yaitu  sejak  23 Desember  2009  sampai  dengan  akhir Desember  2010,  hal  ini  terungkap  oleh saksi  Fransisca  Dompas.  SE  pada  tanggal 17  Januari  2011  atas  laporan  dari    saksi Yolanda  Manaoppo  yang  belum  menerima pencairan uang perjalanan dinas, sementara uangnya  sudah  cair,  atas  hal  tersebut  pada mulanya ditemukan ceker  dan signer  yang discan  dari  computer  hal  ini  diakui  oleh terdakwa  dan  akhirnya  dilakukanlah  audit internal  Bank  Sulut  yang  dikenal  dengan nama  SKAI  (satuan    kerja  audit  internal) dan  diperolehlah  kerugian  seperti  tersebut diatas;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan  tersebut  unsur  keempat: “Merupakan Perbuatan Perbuatan Berlanjut Atau Diteruskan” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;
Menimbang  bahwa  terdakwa  selain didakwa dengan dakwaan pertama melanggar    pasal  tersebut  diatas  juga didakwa dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun  1999  jo  Undang-  Undang  No  20 Tahun  2001  Tentang    Pemberantasan Tindak   Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur  pertama:  “Pegawai  negeri, atau  orang  selain  pegawai  negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum sementara waktu atau terus menerus”;
2. Unsur kedua: “Dengan sengaja”;
3. Unsur ketiga: “Memalsu buku-buku atau  daftar-daftar  yang  khusus untuk pemeriksaan administrasi”;
4. Unsur keempat: “Merupakan perbuatan berlanjut”;
Menimbang  bahwa  memperhatikan unsur  Pasal  9  jo  Pasal  18  Undang-undang No.31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No. 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Dalam  dakwaan  kedua  ini  pada pokoknya jika dibandingkan dengan dakwaan  pertama  melanggar  Pasal  8  jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sama  kecuali  unsur  ketiga  dari  dakwaan kedua “Memalsukan buku-buku atau daftar
yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terserbut maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan  merupakan  satu  kesatuan  dengan pertimbangan  dalam  dakwaan  pertama, yang  akan  dipertimbangkankan  hanyalah unsur  ketiga  dari  dakwaan  kedua  yaitu: “Memalsu  buku-buku  atau  daftar  daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan  saksi-saksi  dan  dibenarkan  oleh terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  hasil labkrim  atas  slip  setoran  tersebut  berupa slip  P1  yang  telah  digandakan  oleh terdakwa dengan cara menduplikasi (SCAN)  paraf  cheker  dan  tanda  tangan signer  tersebut  sehingga  slip  P1  dapat dipergunakan  oleh  terdakwa  seolah-olah slip  tersebut  asli  telah  ditanda  tangani  oleh petugas yang  tercantum  dalam  slip. Selanjutnya  terdakwa  menuju  teller  unutk mencairkan slip-slip yang telah dibuat  oleh terdakwa sesuai dengan rincian nama dalam surat perjalanan dinas dan biaya pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah cair, serta biaya  hutang  lancar  berupa  dana  titipan divisi  SDM  PT.  Bank  Sulut  yang  dapat diambil  secara  tunai  atau  pindah  buku untuk  pembayaran,  serta  insentif  yang sebelum  dibagikan  keseluruh  karyawan Bank  Sulut  dititip  sementara  dihutang
lancar  SDM,  dicairkan  oleh  terdakwa melalui teller;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa yang menjalankan jabatan sementara  yang diperbantukan Divisi  SDM Bank Sulut dengan sengaja telah mencairkan  biaya  perjalanan  dinas,  biaya pendidikan  dan  pelatihan  serta  hutang lancar SDM dengan cara menduplikasi  slip P1  yang  telah  di  scanner  terlebih  dahulu setiap  paraf  dan  tanda  tangan  petugas maker, ceker dan signer;
Menimbang  bahwa  dipersidangan barang bukti slip penarikan tersebut  secara kasat  mata  juga  adalah  palsu  karena  tidak ada tindasan/tekanan sama sekali, sebagaimana layaknya tanda tangan ataupun paraf yang normal, dan hal  ini juga telah  dinyatakan  oleh  saksi-saksi  yang berwenang  menandatangani  dan  memaraf slip  penarikan  tersebut  serta  diakui  benar tanda  tangan  dan  paraf    tersebut  tidak  asli tapi  hasil  scan  yang  dilakukan  oleh terdakwa;
Menimbang bahwa berdasarkan hasil  pemeriksaan  Laboratorium  Forensik Polri Cabang Makassar No R/621/IV/2011/Labfor  tanggal  15  April 2011.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan  tersebut  unsur  ketiga  dari pasal  dakwaan  kedua  yaitu  “memalsukan buku-buku  atau  daftar  yang  khusus  untuk pemeriksaan administrasi” haruslah
dinyatakan telah terpenuhi;
Menimbang  bahwa  karena  unsur dari pasal dakwaan pertama dan unsur pasal dari  dakwaan  kedua  telah  terpenuhi  semua maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan  perbuatan pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999  jo  Undang-undang  No.  20  Tahun 2001  Tentang    Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Menimbang bahwa karena terdakwa telah  dinyatakan  bersalah  maka    haruslah dijatuhi  pidana  yang  setimpal  dengan perbuatanya;
Menimbang bahwa dalam tuntutanya  penuntut  umum  telah  menuntut agar    Terdakwa  dipidana  dengan  pidana penjara selama 05 (lima) tahun;
Menimbang  bahwa  atas  tuntutan tersebut  penasehat  hukum  terdakwa  dan terdakwa  telah  mengajukan  pledoi  yang pada  pokoknya  mohon  pidana  yang seringanringanya  karena  terdakwa  telah mengaku  bersalah  menyesali  perbuatanya dan  mempunyai  tanggungan  seorang  anak yang  mengalami  keterbelakangan    mental yang sangat membutuhkan asuhan/ pemeliharan terdakwa;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan  tersebut  terhadap  terdakwa haruslah  tetap  dijatuhi  pidana  namun janganlah  seberat  tuntutan  penuntut  umum, yang  lamanya  pidana  akan  ditentukan dalam diktum putusan;
Menimbang bahwa dalam tuntutannya  penuntut  umum  juga  menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.150.000.000,-  (seratus  lima  puluh  juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
Menimbang  bahwa  karena  tuntutan denda  tersebut  adalah  sebesar  minimal pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak    Pidana    Korupsi    maka    tuntutan Jaksa    agar    Terdakwa    dijatuhi  pidana denda  sebesar    Rp.150.  000.  000,-  (seratus lima  puluh  juta  rupiah)  dapatlah  disetujui namun  jika  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana kurungan selama  1(satu) bulan;
Menimbang bahwa dalam tuntutanya  terdakwa  juga  oleh  penuntut umum  dituntut  membayar  uang  pengganti sebesar  sebesar  Rp.2.247.649.825,-  (dua milyar  dua  ratus  empat  puluh  tujuh  juta enam  ratus  empat  puluh  sembilan  ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan/dinikmati terdakwa, apabila terdakwa  tidak  memiliki  harta  benda  yang cukup  untuk  membayar  uang  pengganti, maka  dipidana  dengan  pidana  penjara
selama 1 (satu) tahun;
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang-undang No.  31  tahun  1999  jo  Undang-undang  No. 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  perkara korupsi  terdakwa  juga  dipidana  dengan pidana  tambahan  berupa  membayar  uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
Menimbang bahwa sebagai terungkap  dipersidangan  keterangan  saksi- saksi  dibenarkan  oleh  terdakwa  dan  hasil audit  internal  Bank  Sulut  SKAI  (Satuan Kerja  Audit  Internal)  akibat  perbuatan terdakwa tersebut Bank Sulut telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.247.649.825,-  (dua  milyar  dua  ratus empat  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  empat puluh  sembilan  ribu  delapan  ratus  dua puluh    lima  rupiah),  yang  keseluruhanya dinikmati/dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;
Menimbang  bahwa  karena  tuntutan pidana tambahan berupa membayar pengganti  tersebut  sudah  sesuai  dengan pasal tersebut maka tuntutan agar terdakwa dijatuhi  pidana  tambahan  membayar  uang pengganti sebesar Rp. 2.247.649.825,- (dua milyar  dua  ratus  empat  puluh  tujuh  juta enam  ratus  empat  puluh  sembilan  ribu delapan  ratus  dua  puluh  lima  rupiah) dapatlah  disetujui  namun  jika  terdakwa tidak  memiliki  harta  benda  yang  tidak
cukup  untuk  membayar  uang  pengganti maka  terdakwa  dipidana  dengan  pidana penjara  selama  06  (enam)  bulan  setengah dari tuntutan penuntut umum agar dipidana penjara selama 01 (satu) tahun;
Berdasarkan  pertimbangan  majelis hakim  diatas  yang  menyatakan  bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan    perbuatan  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  jo  Pasal  18 Undang-undang  No.  31  tahun  1999  jo Undang-undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang    Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;  menurut  penulis  kurang  tepat karena  majelis  hakim  tidak  memasukkan peraturan  perundang-undangan  yang  lain dalam  pertimbangannya  dan  majelis  hakim kurang  memahami  norma-norma  yang  ada dalam  UU  Perbankan  dan  UU  Tipikor Khususnya  norma  yang  terdapat  dalam Pasal 14 UU Tipikor.
Hal  ini  mengingat  bahwa  didalam Pasal  14    Undang-undang  No.  31  Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dinyatakan  bahwa:  “Setiap  orang yang  melanggar  ketentuan  Undang-undang yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa
pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang- undang  tersebut  sebagai  tindak  pidana korupsi  berlaku  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-undang ini.”
Di  dalam  penjelasan  Pasal  14  UU Tipikor  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “ketentuan  yang  berlaku  dalam Undang-undang  ini”  adalah  baik  hukum pidana  materiil  maupun  hukum  pidana formiil.  Sedangkan apabila  dilakukan penafsiran dengan menggunakan penafsiran a contrario maka muncul penjelasan bahwa jika  dalam  undang-undang  lain,  selain  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, tidak  dinyatakan  secara  tegas  bahwa pelanggaran  atas  ketentuan  pidana  dalam UU  tersebut  bukan  merupakan  tindak pidana  korupsi  maka  yang  diberlakukan adalah UU tersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 9
Selain  itu  sebagaimana  diketahui bahwasannya  UU  Perbankan  merupakan Undang-undang administratif yang didalamnya  mengandung  sanksi  pidana dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  atau melaksanakan Undang-undang administratif  tersebut.  Hal  ini  berbeda dengan  UU  Tipikor  dimana  UU  Tipikor tersebut merupakan Undang-undang khusus yang  didalamnya  mengandung  hukum pidana  khusus dan  menurut penulis terdakwa  lebih  tepat  divonis  dengan
9  Romli  Atmasasmita.  2013. Buku  1  Kapita  Selekta  Kejahatan Bisnis  dan  Hukum  Pidana. Jakarta:  PT.  Fikahati  Aneska. Hlm.131
menggunakan  UU  Perbankan  bukan  UU Tipikor karena perbuatan terdakwa mencocoki norma-norma yang ada didalam UU Perbankan lebih tepatnya pasal 49 ayat (1) dan (2).
Menurut  penulis  majelis  hakim lebih tepat jika memvonis terdakwa dengan vonis lepas, karena sebagaimana pembahasan  diatas  bahwa  subjek  atau pelaku  tindak  pidana  dalam  perkara  ini adalah  pegawai  bank  dan  sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 Undang-undang No.  31  Tahun  1999  sebagaimana  diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dikatakan  bahwa “setiap  orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang- undang  tersebut  sebagai  tindak  pidana korupsi  berlaku  ketentuan  yang  diatur dalam  Undang-undang  ini” sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana  diubah dengan  Undang- undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan  tidak  ada  pembagian  atau penyebutan bahwa suatu pelenggaran tertentu  adalah  merupakan  tindak  pidana korupsi ataukah tindak pidana perbankan.

## III. PENUTUP

## A.   Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Dakwaan  penuntut  umum  (Nomor Putusan 383/PID.B/2011/PN.MDO) yang  menerapkan  Pasal  8  jo  Pasal  18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  tidak  sesuai dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh terdakwa.  Perbuatan  yang  dilakukan oleh  terdakwa  bukanlah  tindak  pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan,  karena  subjek  atau  pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah pegawai  bank  yang  melakukan  tindak pidana  pada  bank  dimana  dia  bekerja. Dalam  Undang-undang  No.  7  Tahun 1992  sebagaimana  diubah  dengan Undang-undang  No.  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian  atau  penyebutan  bahwa suatu  pelanggaran  tertentu  adalah merupakan  tindak  pidana  korupsi ataukah  tindak  pidana  perbankan  dan selain  itu  unsur  merugikan  keuangan negara  dalam  perkara  tipikor  ini  tidak terpenuhi karena kekayaan milik BUMN/BUMD  bukan  lagi  kekayaan negara  sebagaimana  penjelasan  pada bab sebelumnya.
2. Pertimbagan majelis hakim yang menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa bertentangan  dengan  Pasal  14  UU Tipikor. Karena sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 UU Tipikor,
sedangkan  didalam  Undang-undang
No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan  Undang-undang  No.  10  Tahun 1998  Tentang  Perbankan  tidak  ada pembagian  atau  penyebutan  bahwa suatu  pelenggaran  tertentu  adalah merupakan  tindak  pidana  korupsi ataukah tindak pidana perbankan.

## B.    Saran
1. Penuntut  umum  dalam  membuat surat  dakwaan  perlu  kejelian  dan ketelitian  dalam  memahami  setiap peraturan  atau  norma-norma  yang terdapat dalam tiap peraturan perundang-undangan sehingga nantinya  penuntut  umum  tidak mengalami kesalahan ketika menerapkan  peraturan  perundang- undangan  dalam  dakwaan  yang telah dibuatnya.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara  haruslah  objektif  tidak memihak  dari  salah  satu  pihak  baik terdakwa  maupun  penuntut  umum.
Majelis hakim dalam mempertimbagkan unsur-unsur pasal  yang  akan  dibuktikan  harus benar-benar  teliti  dan  juga  harus memahami norma-norma yang terdapat  pada  peraturan  perundang- undangan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Andi Hamzah. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
____________.1991. Korupsi  di  Indonesia Masalah dan Pemecahannya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
____________.1986. Kamus Hukum . Jakarta. Ghalia Indonesia.
Adami  Chazawi.  2011. Hukum  Pidana
Materiil  dan  Formil  Korupsi  Di
Indonesia . Malang: Banyumedia Publishing.
____________.2006. Hukum Pidana Materiil  dan  Formil  Korupsi  Di Indonesia . Malang: Bayumedia Publishing.
____________.2006. Hukum  Pembuktian Tindak  Pidana  Korupsi .  Malang: banyumedia.
Agus Budianto.2012. Delik Suap Korporasi Di  Indonesia .  Bandung:  Karya  Putra Darwati
Chaerudin.2008. Strategi  Pencegahan  dan Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi . Bandung: Refika Aditama
Multazaam  Muntahaa,  dkk . 2013. Modul Pembelajaran  2  Penerapan  Hukum Acara  Pidana  (positif)  Dalam  Proses
Penuntutan  dan  Pemeriksaan  Di Sidang Pengadilan . Universitas Jember Fakultas Hukum.
Hari  Sasangka.  2000. Hukum  Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk
Mahasiswa  dan  Praktisi. Bandung: Mandar Maju
Hartono  Sunaryati.2006. Penelitian  Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 . Bandung: PT.Alumni
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2006. Memahami Untuk Membasmi .Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
Lilik  Mulyadi.1996. Hukum  Acara  Pidana (suatu  tijauan  khusus  terhadap  surat dakwaan, eksepsi. dan putusan peradilan) .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti
Moeljatno.2008. Asas-asas  Hukum  Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
M  Arief  Amrullah.  2007. Politik  Hukum Pidana, Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Dibidang Perbankan . Malang: Banyumedia M.  Yahya  Harahap.2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang
Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan
Peninjauan  Kembali .  Jakarta:  Sinar
Grafik M  .  Muhjad  Hadin  dan  Nuswardani Nunuk.2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer .Bantul:
Genta Publishing.
Peter  Mahmud  Marzuki.2008. Penelitian Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media
Romli  Atmasasmita.  2013. Buku  1  Kapita Selekta  Kejahatan  Bisnis  dan  Hukum Pidana . Jakarta: PT. Fikahati Aneska
Rusli Muhammad. 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan  \Kontroversial .  Yogyakarta:
UII Press.
Tjandra Sridjaja Pradjonggo.2010. Sifat Melawan  Hukum  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi. Surabaya:  Indonesia Lawyer Club

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  1946  Tentang Hukum Pidana Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1982 Nomor  76,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3209);
Undang-undang  No.  31  Tahun  1999
sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan;
Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO;
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  SE- 004/.A/11/1993/  Tentang  Pembuatan Surat Dakwaan

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Ahmad Yunus, S.H. menyelesaikan pendidikan  Sajana  Hukum  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Jember  tahun  2015. Pada saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan  master  dengan  konsentrasi hukum pidana pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Jember.