## Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan
Awaliah Musgamy Azhar Arsyad Arifuddin Siraj Muh. Wayong
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
ABSTRACT: The quality assurance system at the State Islamic Higher Education in  South  Sulawesi  is  already  running  by  using  a  variety  of  credible  quality documents  through  a  determination.  These  various  quality  documents  are  then carried out as a normative-academic reference in the quality assurance system for further  evaluation.  The  evaluation  results  are  then  controlled  by  trying  to  find alternative  solutions  to  various  arising  problems  that  are  accompanied  by  efforts to improve the quality itself. The constraint of the quality assurance system is the maximum  dissemination  of  various  quality  documents  so  that  it  triggers  a refresive  attitude  among  some  of  the  academic  community  and  their  lack  of attention to the applied quality assurance system. Another constraint faced is that the Islamic education paradigm has not been maximally accommodated in various quality  policies  with  all  its  derivatives  as  well  as  the  incomplete  fulfillment  of each  standard.  These  various  constraints  tend  to  emerge  beginning  with  the determination  to  then  have  implications  for  other  Islamic  education  quality assurance  cycles  which  in  this  case  are  the  implementation,  evaluation,  control and improvement. Even on a macro scale, the Islamic education quality assurance system  still  dwells  on  the  establishment,  implementation,  and  evaluation  and  is still not maximal on control and improvement because there is an impression that quality  assurance  is  carried  out  for  pragmatic  purposes,  especially  accreditation. The  efforts  made  by  the  State  Islamic  Higher  Education  in  South  Sulawesi  in overcoming  various  constraints  to  the  quality  assurance  system  are  maximizing the  socialization  of  the  quality  assurance  system  that  is  applied  in  each  cycle starting  from  the  establishment,  implementation,  evaluation,  control  and improvement.  In  addition,  there  is  a  need  to  adjust  the  quality  assurance  system policy  with  all  its  derivatives  with  the  paradigm  developed  by  the  institution which is then accompanied by maximum fulfillment of each standard.
Keywords : Quality Assurance System, State Islamic Higher Education

## I. PENDAHULUAN
Pengembangan  mutu  merupakan  sebuah  isu  strategis  yang  mendapatkan perhatian  yang  cukup  besar  dari  berbagai  kalangan.  Dalam  implementasinya, pengembangan  mutu  pendidikan  Islam  tidak  bisa  dipisahkan  dari  manajemen  sebagai kerangka aksiomatik, prosedural, dan operasionalnya.  Berkaca pada realitas empiris di lapangan  khususnya  dalam  konteks  perkembangan  global  pendidikan,  fakta  yang menyedihkan  tergambar  pada  data Quacquarelli  Symonds ( QS )  sebagai  lembaga pemeringkat  perguruan  tinggi  dunia  yang  kembali  merilis  hasil  peringkat  sekitar  400 perguruan tinggi terbaik dari 17 negara di Asia pada penghujung 2017 dimana Indonesia
hanya mampu menempatkan 23 wakilnya dan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi dengan mutu terbaik dari Indonesia hanya mampu berada pada peringkat 54 dari 400 perguruan tinggi terbaik di Asia versi Quacquarelli Symonds ( QS ). 1
Fakta di atas berbanding lurus dengan survei tentang Human Development Index (HDI) oleh United Nation Development Program (UNDP) menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat 113 dari 177 negara didunia. 2 Data tersebut tentunya memberikan sebuah  bukti  bahwa  memang  ada  suatu  kendala  dalam  sistem  pendidikan  kita  yang segera  membutuhkan  pembenahan  agar  hadirnya  pendidikan  bermutu  yang  mampu memberikan  output  berupa  sumber  daya  manusia  yang  handal  dapat  terwujud  pada masa-masa  mendatang  khususnya  pada  lingkup  pendidikan  tinggi.  Mutu  pembelajaran merupakan suatu syarat yang harus melekat dalam suatu sistem pembelajaran pendidikn Islam  karena  dari  mutu  tersebut  proses  transformasi  peningkatan  input  menjadi  output dapat terukur dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Jarome S. Arcaro  bahwa  mutu  bisa  digambarkan  sebagai  sebuah  proses  terstruktur  dalam memperbaiki keluaran yang dihasilkan. 3
Merujuk  pada  upaya  penjaminan  pada  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Negeri (PTKIN) di Sulawesi Selatan yang dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, terlihat bahwa  fenomena  penjaminan  mutu  pada  perguruan  tinggi  keagamaan  Islam  masih menyisakan  beberapa  pekerjaan  rumah  bagi  semua  pengambil  kebijakan  demi terwujudnya  budaya  mutu  dalam  upaya  tersebut.  Hal  yang  menarik  kemudian  untuk dicermati  dalam  kaitannya  dengan  upaya  penjaminan  mutu  pembelajaran  pendidikan Islam pada perguruan tinggi  keagamaan  Islam,  baik  yang negeri ataupun  yang swasta, digambarkan oleh M. Amin Abdullah yang menegaskan bahwa pendidikan Islam  yang dilaksanakan di bawah Kementerian Agama masih dalokasikan di bawah mata anggaran sektor agama yang relatif kecil dibandingkan apabila dialokasikan dari alokasi anggaran pendidikan. Adanya Perguruan Tinggi  Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia dengan kewenangan lebih ( wider mandate ) yang dimilikinya tetap menyisakan beberapa pertanyaan  terkait  dengan  banyak  hal  seperti  anggaran,  sumber  daya  manusia,  infra struktur, dan semacamnya. 4
Secara  kronologi,  penjaminan  mutu  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya siklus keterkaitan yang erat di antara kampus- kampus  berplat  merah  tersebut  khususnya  dari  sisi  sistem.  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Alauddin  Makassar  dalam  hal  ini  menjadi  lokomotif  pelaksanaannya.  Oleh karena  itu,  peneliti  tertarik  meneliti  lebih  jauh  tentang  sistem  penjaminan  mutu    pada PTKIN  di  Sulawesi  dengan  merujuk  pada  transformasi  sistem  penjaminan  mutu berdasarkan  Pedoman  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi  dari  Direktorat
1 Budi Sam Law Malau, UI Duduki Peringkat 54 Perguruan Tinggi Terbaik di Asia Meningkat dari Sebelumnya, http://wartakota.tribunnews.com.
2 Abdul Hadis  & Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 2
3 Jarome  S.  Arcaro,  terj.  Yosai  Triantara, Pendidikan  Berbasis  Mutu:  Prinsip-Prinsip  Perumusan dan Tata Langkah Penerapan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 75
4 Amin  Abdullah,  “Etika  Tauhidik  sebagai  Dasar  Kesatuan  Epistemologi  Keilmuan  Umum  dan Agama:  Dari  Paradigma  Positivistik-Sekularistik  ke  Arah  Teoantroposentrik-Integralistik,”  Jarot Wahyudi dkk., Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epsitemologi Islam dan Umum (Yogyakarta: SUKA Press, 2003), h. 17
Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti yang dalam hal ini adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,  Pengendalian,  serta  Peningkatan  (PPEPP).  Hal  ini  semakin  menarik  apabila dua  kampus  di  antaranya  yang  dalam  hal  ini  adalah  IAIN  Bone  dan  IAIN  Parepare merupakan dua kampus yang baru saja beralih bentuk menjadi institut sehingga sistem penjaminan  mutu  di  dalamnya  menarik  untuk  dicermati  dan  dibandingkan  dengan  dua kampus lainnya yang sudah dari dulu berstatus institut ataupun universitas.

## II. TINJAUAN TEORITIS
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.  Hal tersebut tidak terlepas dari posisi pendidikan yang memiliki tempat yang strategis  dalam  mengakselerasi  pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia  suatu bangsa. Perguruan tinggi dalam posisinya sebagai lembaga pendidikan tertinggi dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan keilmuan demi  terwujudnya  cita-cita  pembangunan  nasional  sebagaimana  termaktub  dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menegaskan:
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  an  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangngnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, maniri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 5
Amahan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal  3  di  atas  menegaskan  perlunya  perguruan  tinggi  memposisikan  diri sebagai  wahana  pembinaan  peserta  didik  menuju  pribadi  yang  lebih  baik  baik  secara kognitif,  psikomotorik,  ataupun  afektif  yang  bermutu.  Hal  ini  juga  dipertegas  oleh Nana  Sudjana  bahwa  pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  upaya  terstruktur oleh  pendidik  dalam  mengarahkan  peserta  didik  untuk  belajar  dalam  ranah  kognitif, psikomotorik, dan afektif secara optimal. 6
Dalam skala mikro sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi, manajemen tidak  bisa  dipisahkan  dari  sebuah  sistem  penjaminan  mutu  yang  kerangka  yuridis- operasionalnya  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi.  Hanya  saja  dalam  kerangka  praktisnya,  standar  nasional  pendidikan  tinggi disusun  oleh  pihak  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  sebagai standar  minimal  sehingga  perguruan  tinggi  dituntut  untuk  menetapkan  standar  yang lebih tinggi di atas standar minimal tersebut. Dalam konteks tersebut, mutu pendidikan tinggi  data  dipahami  sebagai  tingkat  kesesuaian  antara  penyelenggaraan  pendidikan tinggi dengan standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas standar Nasional Pendidikan Tinggi  dan  Standar  Pendidikan  Tinggi  yang  ditetapkan  oleh  perguruan  tinggi. 7 Kebijakan ini ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 50 ayat 6 dimana perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam
5 Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, (ttp: Pustaka Hidayat Widyatama, tt.), h. 9
6 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 160
7 Direktorat  Penjaminan  Mutu, Pedoman  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi ,  (Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016), h. 4
mengelola  pendidikan  di  lembaganya.  Hal  didasarkan  pada  realitas  dimana penghapusan kendali mutu secara bertahap oleh pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan  semakin  mengokohkan  otonomi  perguruan  tinggi  dalam  mengelola  mutu pada lembaga perguruan tinggi masing-masing.
Dalam  mengakselerasi  hirarki  sistem  penjaminan  mutu  tersebut,  sistem penjaminan  mutu  tergambar  dalam  hirarki  PPEPP  (Penetapan,  Pelaksanaan,  Evaluasi, Pengendalian, serta Peningkatan) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Penetapan  (P)  merupakan  kegiatan  sistem  penjaminan  mutu  berupa  penetapan standar yang terdiri dari standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.
2. Pelaksanaan  (P)  merupakan  kegiatan  sistem  penjaminan  mutu  berupa pemenuhan  standar  yang  terdiri  dari  standar  nasional  Dikti  dan  standar  Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.
3. Evaluasi (E) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu berupa pembandingan antara  luaran  kegiatan  pemenuhan  standar  yang  terdiri  dari  standar  nasional Dikti  dan  standar  Dikti  yang  ditetapkan  perguruan  tinggi  berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.
4. Pengendalian  (P)  merupakan  kegiatan  sistem  penjaminan  mutu  berupa  analisis penyebab standar yang terdiri dari standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 yang tidak tercapai untuk selanjutnya dikoreksi dan diperbaiki.
5. Peningkatan (P) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu berupa perbaikan standar yang terdiri dari standar nasional Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 agar lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada sebelumnya. 8
Stephen  Murgatroyd  dan  Colin  Morgan  mendefinisikan  mutu  sebagai  jaminan kualitas  ( quality  assurance ),  kesesuaian  kontrak  ( contract  conformance )  dan  harapan pelanggan  ( customer  driven ). 9 Senaa  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Stephen Murgatroyd  dan  Colin  Morgan  tersebut,  Uhar  Suharsaputra  mengemukakan  bahwa mutu  memiliki  lima  dimensi  yaitu  1)  rancangan  ( design )  sebagai  spesifikasi  produk ataupun  jasa,  2)  kesesuaian  ( conformance )  yakni  kesesuaian  antara  maksud  desain dengan  produk  ataupun  jasa  actual,  3)  kesediaan  ( availability )  mencakup  aspek kepercayaan  serta  ketahanandiaman  produk  atau  jasa  tersebut  tersedia  bagi  konsumen untuk digunakan, 4) keamanan ( safety ) yang berarti bahwa produk ataupun jasa tersebut tidak  membahayakan  bagi  konsumen,  5)  serta  guna  praktis  ( field  use )  yang  berarti bahwa kegunaan praktis yang dapat dimaksimalkan penggunaannya bagi konsumen. 10 Sebagai kerangka normatif dari penjaminan mutu, Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Bab  XV  Pasal  91  dan  92  yang kemudian  mengalami  perubahan  pada  mengalami  perubahan  seiring  dengan  terbitnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Standar Nasional Pendidikan.
8 Direktorat Penjaminan Mutu, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , h. 12-13
9 Stephen Murgatroyd dan Colin Morgan, Total Quality Management and the School (Philadelphia: Open University Press, 1994), h. 45
10 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), h. 227

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  teologis,  yuridis,  psikologis,  serta  sosiologis.  Subyek penelitian adalah unsur pimpinan, dosen, dan staf dalam lingkungan PTKIN di Sulawesi Selatan  yang  kemudian  dipilih  beberapa  orang  sebagai  informan  yang  terdiri  atas  20 orang  dengan  sampel  bertujuan.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi, dokumentasi  dan  penelusuran  referensi  yang  kemudian  diolah  melalui  reduksi  data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan
Sistem  penjaminan  mutu    pada  empat  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Negeri  di  Sulawesi  Selatan  dapat  dilihat  berdasarkan  berdasarkan  Pedoman  Sistem Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi  dari  Direktorat  Penjaminan  Mutu  Kemenristek Dikti yang dalam hal ini adalah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, serta Peningkatan (PPEPP).
Dalam  hal  penetapan,  terlihat  bahwa  sistem  penjaminan  mutu  telah  didukung oleh  berbagai  dokumen-dokumen  mutu  yang  cukup  lengkap  melalui  koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu ataupun Pusat Penjaminan Mutu. Berbagai dokumen mutu yang dimaksud adalah Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, Standar Mutu, dan semacamnya. Hal  ini  digambarkan  oleh  A.  Intan  Cahyani  yang  mengemukakan  bahwa  Lembaga Penjaminan  Mutu  (LPM)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Alauddin  Makassar  terus menunjukkan  komitmennya  sebagai  pusat  penjaminan  mutu  yang  kredibel  yang dibuktikan  dengan  adanya  penetapan  berbagai  dokumen  mutu  pada  setiap  kiprah lembaga  dalam  implementasi  tri  dharma  perguruan  tinggi. 11 Sebagai  wujud  komitmen institusi  dalam  penjabarannya,  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Alauddin  telah menetapkan  standar  pendidikan  tinggi  di  atas  standar  minimal  yang  telah  ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Dalam observasi penulis, penetapan dalam sistem  penjaminan mutu pada Islam pada  empat  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  di  Sulawesi  Selatan  selalu menjadikan  unsur  tri  dharma  perguruan  tinggi  yang  pertama  yaitu  pendidikan  dan pengajaran  sebagai  pilar  dalam  sistem  penjaminan  mutu  untuk  selanjutnya  diperkuat oleh  dua  unsur  tri  dharma  perguruan  tinggi  yang  lainnya  yaitu  penelitian  serta pengabdian pada masyarakat. Dalam pendidikan dan pengajaran,  standar kompetensi lulusan,  standar  isi  pembelajaran,  standar  proses  pembelajaran,  standar penilaian  pembelajaran, standar dosen dan tenaga  kependidikan, standar sarana dan  prasarana  pembelajaran,  standar  pengelolaan  pembelajaran,  dan  standar pembiayaan  pembelajaran  menjadi  standar  sesuai  dengan  standar  nasional  Dikti dan standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015.
Adapun  dalam  kaitannya  dengan,  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat,  juga terdapat  beberapa  standar  yang  saling  terkait  satu  sama  lain  dalam  sistem  penjaminan mutu.  Menyikapi  hal  tersebut,  Muhammad  Hajarul  Aswad  mengemukakan  bahwa penetapan  sistem  Penjaminan  Mutu    yang  dilaksanakan  di  lingkungan  IAIN  Palopo diupayakan  untuk  selalu  merujuk  pada  visi  kelembagaan  yang  salah  satunya  adalah
11 A. Intan Cahyani, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
bagaimana  kemudian  nilai-nilai  lokal  selalu  diangkat  dalam  penjabarannya. 12 Hal  ini merupakan    fenomena  penetapan  standar  mutu  pendidikan  Islam  pada  pada  empat Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  di  Sulawesi  Selatan  yang  selalu  merujuk pada paradigma pengembangan kelembagaan yang dikembangkan.
Dalam hal pelaksanaan, terlihat bahwa empat Perguruan Tinggi Keagaman Islam Negeri  di  Sulawesi  Selatan  berupaya  untuk  melaksanakan  sistem  penjaminan    mutu pendiidkan  Islam  yang  telah  ditetapkan  secara  professional.    Menyikap  hal  tersebut, Muhammad  Rusydi  mengemukakan  bahwa  pelaksanaan  penjaminan  mutu  di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone sudah mulai menunjukkan geliat dari  dulu  sejak  pembentukan  Pusat  Penjaminan  Mutu  (P2M)  meskipun  kemudian mendapatkan momentum saat tim Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin berkunjung dan menginisiasi lahirnya Auditor Mutu Akademik Internal (AMAI).  Dengan  adanya  auditor  internal,  dosen-dosen  sudah  dituntut  untuk menjalankan  pendidikan  Islam  sesuai  dengan  standar-standar  mutu  yang  telah ditetapkan. 13
Dalam  hal  evaluasi,  sistem  Penjaminan  Mutu    pada  empat  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam  Negeri di Sulawesi Selatan dilaksanakan secara berkelanjutan seperti digambarkan  oleh  Kaharuddin  Ramli  yang  menggambarkan  bahwa  evaluasi  dalam sistem  Penjaminan Mutu    di  lingkungan  Institut Agama  Islam  Negeri (IAIN) Parepare merupakan  suatu  proses  yang  berkelanjutan  mulai  dari  proses  perencanaan pembelajaran  sampai  pada  evaluasinya  dimana  salah  satu  wujud  evaluasi  yang dilakukan  adalah Evaluasi  dosen  oleh  Mahasiswa  (EDOM) .  Hasil  dari  penilaian tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai  refleksi  konstruktif  dalam  melakukan  perbaikan- perbaikan. 14
Dalam  hal  pengendalian,  Sistem  Penjaminan  Mutu    di  lingkungan  Universitas Islam  Negeri  (UIN)  Makassar  bisa  menjadi  ilustrasi  dimana  pengendalian dilakukan  secara  sistematis  seperti  pada  hasil  evaluasi  seperti Course Evaluation  Survey (CES)  yang  menunjukkan  hasil  survey  kompetensi performansi  dosen  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  kelas-kelas  yang datanya  diberikan  oleh  mahasiswa,  maka  hasil  dari Course  Evaluation  Survey (CES)  tersebut  diberikan  Lembaga  Penjaminan  Mutu  (LPM)  sebagai  unit penyelenggara  dari  kegiatan  tersebut  kepada  pimpinan  universitas  khususnya Rektor  serta  Wakil  Rektor  Bidang  Akademik  dan  Pengembangan  Lembaga serta pimpinan fakultas masing-masing di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN)  Makassar  dimana  mereka  yang  cenderung  hasil  evaluasinya  belum maksimal  sebagai  tindak  lanjut  diikutkan  pada  pelatihan  PEKERTI  bagi  dosen muda dan pelatihan AA bagi dosen senior . Model evaluasi yang seperti ini juga terlihat  pada  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  yang  lainnya  dengan melakukan  upaya  yang  sama  seperti  dalam  bentuk Course  Evaluation  Survey (CES), Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDoM), dan semacamnya.
Sementara  langkah-langkah  peningkatan  sebagai  bagian  terakhir  dari konsep  PPEPP  sistem  Penjaminan  Mutu,  terlihat  bahwa  Perguruan  Tinggi
12 Muhammad Hajarul Aswad, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
13 Muhammad Rusydi, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
14 Kaharuddin Ramli, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Keagamaan  Islam  Negeri  di  Sulawesi  Selatan  mengandandalkan  pola  Kaizen seperti yang ada di IAIN Palopo sebagai berikut: 15

## Gambar 1. Siklus Peningkatan SPMI IAIN Palopo
Beberapa  langkah  yang  dapat  ditempuh  dalam  hal  peningkatan  standar penjaminan mutu di lingkungan  IAIN Bone misalnya tergambar dalam manual dengan beberapa langkah sebagai berikut:
1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut,   dengan   mengundang   pejabat   struktural   yang terkait.
3) Mengevaluasi isi standar.
4) Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
5) Menempuh  langkah  atau  prosedur  yang  berlaku  dalam  penetapan standar. 16

## 2. Kendala-Kendala  Sistem  Penjaminan  Mutu  pada  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan
Kendala-kendala  penjaminan  mutu    pada  empat  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam  Negeri  di  Sulawesi  Selatan  yang  terdiri  atas  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Alauddin Makassar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
1. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Sistem  penjaminan  mutu    di  lingkungan  Universitas  Islam  Negeri  (UIN) Alauddin Makassar tidak lepas dari berbagai kendala seperti yang digambarkan oleh A. Intan  Cahyani  bahwa  konsep  Penjaminan  Mutu    masih  banyak  kurang  dipahami  oleh dosen  pendidikan  Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dua  hal  yaitu  berbagai  standar  mutu pendidikan  Islam  yang  meliputi  standar  kompetensi  lulusan,  standar  isi pembelajaran,  standar  proses  pembelajaran,  standar  penilaian  pembelajaran, standar  dosen  dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana pembelajaran,  standar  pengelolaan  pembelajaran,  dan  standar  pembiayaan pembelajaran  belum  tersosialisasi  secara  komprehensif  sementara  penyebab yang kedua adalah masih kurangnya perhatian dosen terhadap sistem penjaminan mutu  di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 17
Minimnya  perhatian  dosen  terhadap  sistem  Penjaminan  Mutu    yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  lembaga  merupakan  suatu  kendala  tersendiri  mengingat  mereka
15 Tim Penyusun, Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (Palopo: Bagian Akademik, 2016), h. 3
16 Tim  P2M  IAIN  Bone, Manual  Mutu  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Bone (Watampone: P2M IAIN Bone, 2018), h. 18-19
17 A. Intan Cahyani, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
PDCA PDCA PDCA PDCA PDCA Kaizen/Continuous Improvement
merupakan pion terdepan dalam interaksi pembelajaran pendidikan Islam tersebut. Hal ini dipertegas oleh Abd. Syukur Abu Bakar yang mengatakan bahwa sistem penjaminan mutu  cenderung masih  sulit  dipahami oleh dosen sebagai sebuah konsep  yang bersifat holistik  terhadap  semua  rangkaian  pembelajaran  pendidikan  Islam  mulai  dari perencanaan  sampai  evaluasi.  Ada  kecenderungan  bahwa  berbagai  konsep  dari  sistem penjaminan mutu  tersebut hanya dipahami oleh orang-orang tertentu seperti pimpinan atau  mereka  yang  mendapatkan  kesempatan  untuk  dapat  mengikuti  pelatihan  sistem Penjaminan Mutu  tersebut. 18
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo mendapatkan kendala dalam sistem penjaminan  mutu  mengingat  yang  sistem  yang  digunakan  masih  model  PDCA  yang dalam  hal  ini  adalah Plan,  Do,  Control ,  dan Act .  Meskipun  sebenarnya  model  PDCA tersebut  masih  relevan  dengan  sistem  Penjaminan  Mutu  tapi  model  PPEPP  yang dikembangkan  oleh  Kementeristek  Dikti  terlihat  lebih  relevan  dengan  karakteristik sistem  penjaminan  mutu  sebagai  sebuah  proses  pendidikan  di  sebuah  lembaga pendidikan  tinggi  sementara  model  PDCA  menjadi  model  pengembangan  mutu  secara umum  pada  berbagai  lembaga  dengan  segala  kekhasannya.  Menyikapi  hal  tersebut, Muhammad  Hajarul  Aswad  mengemukakan  bahwa  model  PDCA  yang  digunakan  di lingkungan  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Palopo  saat  ini  sedang  diupayakan pentransformasiannya ke model PPEPP. 19
Di  samping  kendala  tersebut,  kendala  lain  yang  dihadapi  oleh  pihak  lembaga dalam sistem Penjaminan Mutu terkait dengan sosialisasi berbagai dokumen mutu yang cenderung  kurang  maksimal.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  Muhaimin  bahwa  berbagai dokumen  mutu  yang  ada  seperti  kebijakan,  standar  mutu,  manual  mutu,  dan semacamnya masih membutuhkan beberapa revisi sehingga sosialisasi belum dilakukan secara  masif. 20 Dalam  konteks  ini,  sistem  penjaminan  mutu  terbonsai  hanya  pada wilayah siklus  penetapan sementara pada siklus sistem penjaminan mutu lainnya  yang dalam hal ini mencakup pelaksanaan, evaluasi, pengendalian sampai pada peningkatan belum terlalu maksimal.
Dalam observasi peneliti, kendala  yang digambarkan bahwa sistem penjaminan mutu belum terlalu maksimal selain pada siklus penetapan lebih berkaitan dengan posisi berbagai  dokumen  mutu  yang  seharusnya  dapat  dipahami  secara  keseluruhan  oleh civitas  akademik.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Kartini  bahwa  dokumen  mutu  di  lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada dasarnya cukup lengkap yang ditandai dengan  pedoman  SPMI  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  Penjaminan  Mutu.  Hanya  saja yang  menjadi  kendala  adalah  kurang  tersosialisasikannya  berbagai  dokumen  mutu tersebut pada semua pihak baik internal ataupun eksternal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. 21 Dengan kendala tersebut, siklus sistem  Penjaminan Mutu  berikutnya yang  terdiri  atas  pelaksanaan,  evaluasi,  pengendalian,  serta  peningkatan  belum terlaksana secara maksimal.
3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Bone  dalam  posisinya  sebagai  lembaga pendidikan  Islam  yang  mengusung  konsep  unggul  dan  humanis  terus  berupaya  untuk mendudukkan pendidikan Islam dalam lokus keunggulan dan humanisme sebagaimana
18 Abd. Syukur Abu Bakar, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
19 Muhammad Hajarul Aswad, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
20 Muhaimin, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
21 Kartini, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
yang  telah  diamanatkan  dalam  visi  dan  misi  kelembagaan.  Kendala  terbesar  yang dihadapi  dalam  upaya  tersebut  adalah  masih  adanya  sikap  refresif  yang  ditunjukkan oleh  sebagai  civitas  akademika  yang  merasa  bahwa  sistem  Penjaminan  Mutu  yang diterapkan  terkesan  menyulitkan  mereka.  Hal  ini  dibenarkan  oleh  Idrus  Latif  yang merupakan  salah  seorang  staf  pada  Pusat  Penjaminan  Mutu  (P2M)  perguruan  tinggi keagamaan Islam terbesar di pesisir timut Sulawesi Selatan tersebut bahwa ada di antara beberapa  dosen  yang  merasa  zona  nyaman  yang  selama  ini  dirasakan  menjadi  terusik dengan  adanya    sistem  Penjaminan  Mutu  .  Hal  tampak  dalam  proses  pelaksanaan Evaluasi  Dosen  oleh  Mahasiswa  (EDOM)  yang  dianggap  menjatuhkan  wibawa  dosen karena dinilai oleh mahasiswa yang notabene merupakan anak didiknya. 22
Dalam  kaitannya  dengan  penetapan,  tergambar  bahwa  proses  transisi  dari sekolah  tinggi  menuju  institut  menuntut  konstruk  paradigma  pendidikan  Islam  yang sesuai  dengan  status  kelembagaan  yang  ada  sekarang.  Hal  ini  bisa  dipahami  bahwa dengan  alih  status  tersebut  yang  didalamnya  imanen  apa  yang  disebut wider  mandate menuntut  adanya  suatu  pengembangan  paradigma  pendidikan  islam  yang  lebih  sesuai. Hal ini digambarkan oleh Nursyirwan bahwa filosofi unggul dan humanis menjadi suatu karakteristik pelaksanaan Penjaminan Mutu di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Bone.  Yang  menjadi  kendala  kemudian  adalah  penjabaran  paradigma  unggul dan  humanis  seperti  yang  diamanahkan  dalam  visi  misi  kelembagaan  kampus  belum terakomodasi secara maksimal dalam sistem Penjaminan Mutu . 23
Apa  yang  digambarkan  oleh  Nursyirwan  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  hal penetapan sistem Penjaminan Mutu  di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone sudah tampak  kendala  dimana  belum  terintegrasinya  paradigma  pendidikan  Islam  secara maksimal  pada  berbagai  dokumen  mutu  yang  masih  terlihat  sangat  umum.  Adapun dalam  hal  pelaksanaan,  pihak  kampus  masih  terus  berupaya  dalam  melaksanakan berbagai standar mutu meskipun masih belum maksimal karena masih kurang dipahami oleh seluruh civitas akedemik. Hal yang sama juga terlihat pada evaluasi, pengendalian serta peningkatan yang belum berjalan secara maksimal karena masih minim sosialisasi.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Sebagai  kampus  yang  baru  saja  beralih  dari  status  sekolah  tinggi  ke  institut, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tidak terlepas dari berbagai kendala dalam kaitannya  dengan  sistem  Penjaminan  Mutu.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  adalah masih  kurangnya  perhatian  dosen  sebagai  pion  terdepan  dalam  pengelolaan  aktvitas pendidikan  Islam  di  dalam  kelas. Hal  ini digambarkan oleh Musdalifah  Muhammadun yang  menyatakan  bahwa  standar  mutu  pendidikan  sebagai  asas  dalam    pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk  menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan  mutu  lulusannya  yang  terdiri  atas  beberapa  standar  seperti  standar  kompetensi lulusan;  standar  isi  pembelajaran;  standar  proses  pembelajaran;  standar  penilaian pembelajaran; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar  pengelolaan;  serta  standar  pembiayaan  kurang  mendapatkan  perhatian  dari dosen-dosen  pendidikan  Islam.  Konsekuensinya,  banyak  yang  kemudian  melakukan aktivitas pembelajaran dalam pendidikan Islam yang kurang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. 24
Apa yang digambarkan oleh Musdalifah Muhammadun di atas merupakan suatu fenomena kendala akademik yang banyak menghambat sistem Penjaminan Mutu  pada
22 Idrus Latif, Staf Pusat Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
23 Nursyirwan, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
24 Musdalifah Muhammadun, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
berbagai lembaga pendidikan  Islam. Minimnya  perhatian dosen terhadap standar mutu pendidikan Islam biasanya disebabkan oleh efek keterbatasan dari standar lainnya. Hal ini  bisa  tergambar  dari  adanya  keterbatasan  dalam  hal  sarana  dan  prasarana  maka  hal tersebut  secara  tidak  langsung  berimplikasi  pada  tidak  terpenuhinya  standar  proses pembelajaran pendidikan Islam.
Di samping kendala tersebut, baik yang sifatnya akademik ataupun administratif, kendala  lain  yang  dihadapi  adalah  belum  maksimalnya  kinerja  auditor  mutu  internal yang telah dibentuk. Hal ini digambarkan oleh Kaharuddin Ramli yang juga merupakan salah  seorang  auditor  dalam  pernyataannya  bahwa  sistem  mutu  akademik  yang dijabarkan  dalam  bentuk  audit  internal  belum  berjalan  secara  maksimal.  Ada  kesan bahwa tim audit yang berasal dari kalangan internal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare kurang mendapatkan respon keseriusan  dari pihak  yang audit dan tidak sama apabila yang melakukan audit adalah eksternal yang disambut dengan penuh keseriusan. 25
3. Upaya-Upaya  yang  Dilakukan  oleh  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Negeri  di  Sulawesi  Selatan  dalam  Mengatasi  Berbagai  Kendala  Sistem Penjaminan Mutu
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh    empat  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Negeri  di Sulawesi  Selatan  yang terdiri  atas Universitas  Islam  Negeri (UIN) Alauddin Makassar,  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Palopo,  Institut  Agama  Islam  Negeri (IAIN)  Bone,  serta  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Parepare    dalam  mengatasi berbagai kendala sistem Penjaminan Mutu  dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam sistem Penjaminan Mutu  di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, hal yang yang pertama kali dilakukan adalah dengan menyusun berbagai dokumen mutu yang menjadi acuan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  Islam  dalam menerapkan sistem Penjaminan Mutu  yang kredibel. Hal ini dipertegas oleh  Zulfahmi Alwi  bahwa  dokumen-dokumen  mutu  yang  dikoordinir  oleh  Lembaga  Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar telah lengkap sebagai suatu rangkaian dokumen yang saling terkait satu sama lain. 26
Dalam  observasi  peneliti,  berbagai  dokumen  tersebut  tinggal  disosialisasikan secara masif oleh pihak lembaga karena masih adanya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan  pendidikan  Islam  yang  belum  mendapatkan  akses  pada  berbagai dokumen tersebut. Salah satu langkah antisipatif yang perlu kemudian dilakukan adalah dengan  menerbitkan  dokumen-dokumen  tersebut  melalui  website  kampus.  Dengan penggunaan  website  kampus  dalam  upaya  sosialisasi  berbagai  dokumen  mutu  yang telah disusun diharapkan semua pihak yang terlibat dalam sistem Penjaminan Mutu data memiliki  akses  yang  lebih  luas  untuk  membaca  dan  memahami  berbagai  dokumen tersebut.
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Adanya sistem Penjaminan Mutu  yang menggunakan model PDCA PDCA yang dalam hal ini adalah Plan, Do, Control , dan Act mendorong pihak Institut Agama Islam Negeri  (IAIN)  Palopo  untuk  beralih  ke  model  PPEPP  seperti  yang  telah direkomendasikan  oleh  sistem  penjaminan  mutu  Kemenristek  Dikti.  Menyikapi  hal
25 Kaharuddin Ramli, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
26 Zulfahmi Alwi, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
tersebut, Muhaimin menggambarkan bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo memiliki komitmen  yang kuat  terkait sistem  Penjaminan Mutu   mengingat kampus ini memiliki  budaya  akademik  dengan  nilai-nilai  dasar  seperti  kejujuran  dan  integrita (lempu),  keadilan  (adele’),    ketangguhan  (getteng),  kepedulian  (ininnawa),  serta kecendikiaan (acca). 27
Mengacu  ada  nilai  dasar  tersebut,  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Palopo terus  berupaya  melakukan  berbagai  langkah  konstruktif  mengatasi  kendala  yang  ada. Nilai dasar berupa integritas yang telah tertanam dalam benak selutuh civitas akademik mulai  dari  pimpinan,  dosen,  staf,  serta  mahasiswa  menjadi  suatu  kekuatan  tersendiri dalam mengatasi kendala dari sistem Penjaminan Mutu.
3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  salah  satu  kendala  yang dihadapi oleh pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dalam upaya menerapkan budaya mutu melalui sistem Penjaminan Mutu  adalah masih adanya sikap refresif yang ditunjukkan  oleh  sebagai  civitas  akademika  yang  merasa  bahwa  sistem  Penjaminan Mutu    yang diterapkan terkesan menyulitkan dan membatasi kreativitas  mereka dalam implementasi  tri  dharma  perguruan  tinggi.  Menyikapi  hal  tersebut,  M.  Ridhwan mengemukakan  bahwa  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  pimpinan  dalam meminimalisir  sikap  refresif  tersebut  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dokumen- dokumen  mutu  pada  seluruh  civitas  akademik  disertai  dengan  landasan  hukum  yang menjadi  pijakan  yuridisnya  seperti  yang  termaktub  dalam  Peraturan  Menteri  Riset, Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  tentang Standar  Nasional  Perguruan  Tinggi  serta  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun  2016  tentang  Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi . 28
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagai kampus yang mengusung motto “ Diminati, Dinanti, Diberkati ” dalam hal pengembangan kelembagaannya, terus berupaya  melakukan  berbagai  upaya  dalam  mengatasi  berbagai  kendala  yang  muncul sistem  Penjaminan  Mutu.  Menyikapi  hal  tersebut,  Nurhikmah  yang  merupakan  salah seorang  dosen  pada  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Parepare  menggambarkan bahwa  motto  tersebut  memiliki  makna  filosofis  yang  mendalam  dan  relevan  dengan paradigma  pendidikan  Islam.  Dengan  kata  lain,  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Parepare dapat menjadi lembaga pendidikan Islam seperti yang ada dalam motto apabila didukung oleh pendidikan Islam yang bermutu dengan menghadirkan perpaduan antara dimensi teosentris dan antroposentris Islam sebagai agama dan social value. 29
Dalam kaitannya dengan kendala sistem Penjaminan Mutu dimana auditor mutu internal  yang  kurang  mendapatkan  sambutan  serius  dari  pihak  yang  diaudit  harus upayakan  pemecahannya  dengan  melibatkan  auditor  mutu  eksternal  dalam  pelaporan dari  hasil  audit  sehingga  ada  keseriusan  dari  pihak  yang  diaudit  dalam  menerapkan standar mutu sistem Penjaminan Mutu.
27 Muhaimin, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
28 M. Ridhwan, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
29 Nurhikmah, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

## V. PENUTUP
Berdasarkan  paparan  data  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  sistem Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan sudah  berjalan  dengan  menggunakan  berbagai  dokumen  mutu  yang  kredibel  melalui sebuah  penetapan.  Berbagai  dokumen  mutu  tersebut  kemudian  dilaksanakan  sebagai sebuah  acuan  normatif-akademis  dalam  sistem  Penjaminan  Mutu  untuk  selanjutnya dievaluasi secara berkelanjutan. Hasil evaluasi kemudian dikendalikan dengan berupaya mencarikan  alternatif  pemecahan  atas  berbagai  permasalahan  yang  timbul  yang dibarengi  dengan  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  Islam  itu  sendiri. Kendala-kendala  sistem  Penjaminan  Mutu  adalah  belum  tersosialisasinya  berbagai dokumen  mutu  secara  maksimal  sehingga  hal  tersebut  memicu  sikap  refresif  di  antara sebagian  civitas  akademik  serta  kurang  perhatian  mereka  terhadap  sistem  Penjaminan Mutu  yang  diterapkan.  Kendala  lain  yang  dihadapi  adalah  belum  terakomodirnya paradigma  pendidikan  Islam  secara  maksimal  dalam  berbagai  kebijakan  mutu  dengan segala  turunannya  serta  belum  padunya  pemenuhan  setiap  standar.  Berbagai  kendala tersebut  cenderung  muncul  diawali  dari  penetapan  untuk  kemudian  berimplikasi  pada siklus  Penjaminan  Mutu  lainnya  yang  dalam  hal  ini  adalah  pelaksanaan,  evaluasi, pengendalian  serta  peningkatan.  Bahkan  dalam  skala  makro,  sistem  Penjaminan  Mutu masih berkutat pada penetapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan masih belum maksimal pada pengendalian dan peningkatan karena ada kesan penjaminan mutu dilakukan untuk tujuan  yang  sifatnya  pragmatis  khususnya  akreditasi.  Upaya-upaya  yang  dilakukan dalam  mengatasi  berbagai  kendala  sistem  Penjaminan  Mutu  adalah  memaksimalkan sosialisasi  sistem  Penjaminan  Mutu  yang  diterapkan  pada  setiap  siklusnya  mulai  dari penetapan,  pelaksanaan,  evaluasi,  pengendalian  serta  peningkatan.  Di  samping  itu perlunya  menyesuaikan  kebijakan  sistem  penjaminan  mutu  dengan  segala  turunannya dengan paradigma pendidikan Islam yang dikembangkan oleh lembaga yang kemudian dibarengi dengan pemenuhan setiap standar secara maksimal.

## REFERENSI
Abdullah,  Amin,  “Etika  Tauhidik  sebagai  Dasar  Kesatuan  Epistemologi  Keilmuan Umum  dan  Agama:  Dari  Paradigma  Positivistik-Sekularistik  ke  Arah Teoantroposentrik-Integralistik,”  Jarot  Wahyudi  dkk., Menyatukan  Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan  Umum: Upaya  Mempertemukan Epsitemologi  Islam dan Umum , Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
Arcaro,  Jarome  S.,  terj.  Yosai  Triantara, Pendidikan  Berbasis  Mutu:  Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Direktorat  Penjaminan  Mutu, Pedoman  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi , Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016.
Hadis,  Abdul  &  Nurhayati  B, Manajemen  Mutu  Pendidikan ,  Bandung:  Penerbit AlfaBeta, 2010.
Malau,  Budi  Sam  Law, UI  Duduki  Peringkat  54  Perguruan  Tinggi  Terbaik  di  Asia Meningkat  dari  Sebelumnya, http://wartakota.tribunnews.com.  (diakses  20 Desember 2017)
Murgatroyd,  Stephen  dan  Colin  Morgan, Total  Quality  Management  and  the  School ,
Philadelphia: Open University Press, 1994.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional, ttp: Pustaka Hidayat Widyatama, tt.
Sudjana,  Nana, Dasar-Dasar  Proses  Belajar  Mengajar ,  Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 2004.
Suharsaputra, Uhar, Administrasi Pendidikan , Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
Tim  P2M  IAIN  Bone, Manual  Mutu  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Bone , Watampone: P2M IAIN Bone, 2018.
Tim  Penyusun, Pedoman  Akademik Institut  Agama Islam  Negeri  (IAIN)  Palopo,
Palopo: Bagian Akademik, 2016.