## Perjanjian Gadai Tanah (Pa’pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa Je’netallasa
Rahma 1 , St. Nurjannah 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : rhmadwiynti@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian  merupakan  salah  satu  bentuk  persetujuan  baik  itu  tertulis  maupun  tidak  tertulis yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  atau  lebih.  Salah  satu  jenis  perjanjian  ialah,  perjanjian gadai tanah yang merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah  menerima  uang  gadai  dari  padanya  dan  selama  gadai  masih  berlangsung.  Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif dan Sosiologis.  Sumber  data  penelitian  adalah  kepala  Desa  Jenetallasa  Kecamatan  Pallangga Kabupaten  Gowa,  Kepala  dusun,  Tokoh  Masyarakat  serta  masyarakat  setempat.  Hasil penelitian  ini  adalah  Gadai  tanah  terhadap  masyarakat  Desa  Jene’tallasa  Kecamatan Pallangga  Kabupeten  Gowa  tidak  sejalan  dengan  perjanjian  gadai  tanah  pertanian  yang  di atur  dalam  Pasal  1320  KUHP  Perdata  serta  Undang-Undang  No.56  Thn  1960.  Implikasi penelitian  ini  adalah  sosialisasi  dari  pihak  yang  berwenang  terkait  KUHP  perdata  serta Undang-Undang No. 56 PP Thn 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah

## Kata kunci : Perjanjian, Gadai Tanah, dan Masyarakat Tani

## Abstrack
Agreement  is  one  form  of  agreement  whether  written  or  unwritten  made  by  both  parties  or more.  One type of agreement is a land pledge agreement, which is a relationship between a person and the land owned by another person who has received a pledge from him and while the pledge is still ongoing.  This research method is a field research, with research approaches are: Normative and Sociological.  The data source of the research was the head of Jenetallasa Village, Pallangga District, Gowa Regency, the Head of the hamlet, Community Leaders and the  local  community.    The  results  of  this  study  are  land  pawns  against  the  people  of Jene'tallasa  Village,  Pallangga  District,  Gowa  District,  which  are  not  in  line  with  the  pawn agreement for agricultural land which is regulated in Article 1320 of the Civil Code and the Law  No.56  of  1960.  The  implication  of  this  study  is  the  socialization  of  the  authorities related  to  the  Civil  Code  and  Law  No.    56  PP  of  1960  needs  to  be  done  to  provide understanding to the community, especially in the case of land pawning
Keywords: agreement , pledge land , farm and the community

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  suatu  objek  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  suatu masyarakat,  lebih-lebih  di  lingkungan  masyarakat  Indonesia  yang  sebagian  besar penduduknya  menggantungkan  hidupnya  dari  tanah.  Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar manusia,  sejak  lahir  menusia  membutuhkan  tanah  untuk  berbagai  kebutuhan  baik  untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian dan lain-lain. Dalamrangka pembangunan nasional untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945,  tanah  juga  merupakan  salah  satu  modal  utama,  baik  bagi  wadah pelaksanaan  pembangunan  maupun  sebagai  suatu  produksi  untuk  menghasilkan  komoditas- komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional.
Ketentuan-ketentuan  dasar  mengenai  tanah  di  Indonesia  telah  tercantum  di  dalam Undang-Undang  nomor  5  tahun  1960  tentang  peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang memuat  pokok-pokok  dari  hukum    tanah,  namun  sebagai  ketentuan  yang  bersifat  pokok banyak pengaturan yang bersifat lebih rinci yang masih perlu ditetapkan.
Perjanjian  dalam  hukum  perdata  ( private  law) menurut  pasal  1313  KUH  Perdata, perjanian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 1 Adapun sahnya suatu perjanjian antara lain: 2
1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Perjanjian tidak hanya sepihak saja bahkan antar kedua belah pihak ataupun lebih sesuai dengan isi perjanjiannya. Didalam suatu perjanjian tidak terlepas dari suatu hak kebendaan, yang dimana Hak yang melekat atas suatu benda di sebut denga “hak benda” hakatas benda lazim  di  sebut  ”hak  kebendaan”  (zakelijkrecht).  Hak  kebendaan  adalah  hak  yang memberikan  kekuasaan  langsung  atas  suatu  benda  dan  dapat  dipertahankan  terhadap siapapun. Setiap orang  harus  menghormati  hak  tersebut,  orang  yang berhak  adalah bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak). 3
Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria, penguasaan secara bebas atas hak kebendaan dapat dibatasi. Setiap orang yang mempunyai hakatas suatu benda tidak boleh  semuanya  menguasai  itu,  penguasaan  benda  disesuaikan  dengan  kepentingan  umum,
1 Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Permata pess, 2010) h. 314
2 Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . , h. 316
3 Permata pess,2010, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal.136
hak  milik  mempunyai  hak  sosial  penguasaan  dan  penggunaan  hak  kebendaan  dibatasi  oleh kepentingan orang lain. Pembatasan penguasaan dan penggunaan hak kebendaan tidak hanya pada benda tidak bergerak, tetapi juga pada benda bergerak misalnya hak sewa pada sebuah rumah,  penguasaan  rumah  berdasarkan  pada  hak  sewa  tidak  bebas  lagi  bagi  penyewa menetapkan  para  PSK  sebagai  penghuni  pelaksanaan  praktek  prostitusi.  Hak  sewa  yang seperti  ini  mengganggu  ketertiban  dan  ketenteraman  masyarakat  sekitarnya.  Karena  itu  hak sewa  sebagai  hak  kebendaan  tidak  lagi  bersifat  mutlak,  sebagaimana  hak  kebendaan  yang diatur dalam KUH Perdata. 4
Dalam  disiplin  ilmu  perdata  ada  berbagai  macam  hak  diantaranya  hak  milik,  hak pakai, hak retensi, hak sewa dan hak gadai. Dari karya penulis ini, perjanjian gadai menjadi fokus penelitian yang lebih spesifik kajiannya.
Gadai dalam Pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang  atas  suatu  barang  bergerak,  yang  diserahkan  kepadanya  oleh  seorang  yang berHutang  atau  oleh  seorang  lain  atas  namanya,  dan  yang  memberi  kekuasaan  kepada siberpiHutang  itu  untuk  mengambil  pelunasan  dari  barang  tersebut  secara  didahulukan  dari pada  orang-orang  berpiHutang  lainnya,  dengan  pengecualian  biaya  untuk  melelang  barang tersebut  dan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  menyelamatkannya  setelah  barang  itu digadaikan  biaya-biaya  mana  yang  harus  didahulukan 5 .  Dalam  al-Qur’an,  juga  telah dijelaskan  mengenai  kewajiban  debitur  untuk  membayar  hHutangnya  sebagaimana disebutkan:
َّلٱ ِ د َؤُي ۡلَف ا ٗضۡعَب مُكُضۡعَب َن ِمَأ  ۡنِإَف ٞۖٞةَضوُبۡقَّم  ٞنَٰه ِرَف اٗبِتاَك ْاوُد ِجَت ۡمَل َو  ٖرَفَس  ٰىَلَع ۡمُتنُك نِإَو۞ وُۥَّب َب َۥَّللٱ ِ َّتَيۡل َو وُۥَتَن َٰمَأ َنِنُت ۡتٱ ٱِذِي
َء ٓوُۥَّنِإَف اَه ۡنُت ۡكَي نَم َو ََۚةَد َٰهَّشلٱ ْاوُنُت ۡكَت  َلَ َو
ٞميِلَع َنوُلَنۡعَت اَنِب ُۥَّللٱ َو  وُۥُبۡلَق  ٞمِثا
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai), sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang oleh yang berpiHutang, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanahnya  (hHutangnya)  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang  yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 2: 283)
Dalam  praktiknya,  objek  yang  dapat  dijadikan  jaminan  barang  gadai  bukan  hanya benda bergerak, melainkan juga benda tidak bergerak, karena menurut hukum adat Indonesia yang dalam hal ini masih saja berlaku sebagai hukum positif, bahwa objek gadai disamping
4 Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . , h. 137
5 Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h.277
barang-barang bergerak, dapat juga gadai diberikan atas tanah tanpa atau dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut 6 .
Dalam pengadaan gadai harus memenuhi syarat-syarat  yaitu harus ada perjanjian utang- piutang  sebagai  perjanjian  pokok  dan  harus  ada  benda  bergerak  sebagai  jaminan  utang. Setelah  syarat-syarat  tersebut  dipenuhi  kemudian  di  buat  perjanjian  gadai,  yaitu  perjanjian jaminan  benda  bergerak.  Bentuk  jaminan  bebas  artinya  dapat  diadakan  secara  tertulis  dapat pula  secara  lisan.  Jika  diadakan  secara  tertulis,diadakan  dengan  akta  autentik  (onderhands acte) yang dibuat oleh pihak-pihak saja.
Setelah perjanjian gadai dibuat, kemudian benda bergerak yang dijadikan jaminan itu diserahkan kepada kreditur selaku penerima gadai (pandnemer) perjanjian gadai terjadi sejak penyerahan  benda  jaminan  itu  dilaksanakan.  Jika  benda  jaminan  tidak  diserahkan  kepada kreditur, perjanjian gadai itu tidak sah dan tidak mengikat (pasal 1152 ayat 2  KUHPerdata) perjanjian  gadai  dibuktikan  dengan  segala  alat  bukti  yang  diperbolehkan  bagi  pembuktian perjanjian pokok (pasal 1151 KUHPerdata) 7
Dalam pelaksanaannya, objek yang dapat dijadikan barang gadai tidak hanya benda bergerak,  tetapi  benda  tidak  bergerak  pun  dapat  dijadikan  sebagai  objek  dari  perjanjian gadai, sebab menurut hukum kebiasaan atau hukum adat Indonesia masih sering dianggap sebagai  hukum  nasional,bahkan  objek  gadai  tidak  hanya  benda-benda  bergerak  tetapi benda  tidak    bergerak  pun  seperti  tanah  sering  digunakan  guna  melaksanakan  perjanjian gadai. Perjanjian gadai tanah yang sering dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia tidak di terapkan  begitu  saja  sebeb  kita  berpedoman  pada  Negara  hukum  ( rechstaat ),  dalam praktiknya masyarakat seharusnya berpedoman atau mengacu pada hukum yang telah ada. Pemerintah  berharap  agara  masyarakat  dapat  mengerti  atau  melaksanakan  hukum  yang telah dibuat agar mengacu kepada hukum nasional karena bersifat memaksa dan mengikat untuk seluruh rakyat.
Dalam hal ini kita tidak dapat mengelak bahwa masih banyak problem-problem yang terjadi  di  masyarakat  terkait  masalah  perjanjian  gadai  tanah  antara  kedua  bela  pihak  yang tidak memiliki  bukti  autentik  ataupun  alat  bukti tertulis  yang  mendasari  perjanjian  tersebut, kedua bela pihak hanya mengedepankan asas kecakapan, kesepakatan maupun kekeluargaan segingga  sangat  mudah  untuk  dimanipulasi  karna  tidak  adanya  hitam  diatas  putih.  Sistem perjanjian  gadai  tanah  yang  diimplementasikan,  kenyataannya  tidak  semua  mengacu  pada aturan  hukum  nasional  yakni  KUH  Perdata,  kebanyakan  masyarakat  berpijak  pada  asas kepercayaan  dan  kekeluargaan  ataupun  kebisaaan-kebisaaan  yang  sudah  mengakar  menjadi hukum  adat  danisi  perjanjian  tersebut  sesuai  dengan  keinginan  masing-masing  kedua  belah pihak.
6 Munir Fuady, Konsep hukum perdata ( Jakarta: RajaGrafindo, 2015) h.128
7 Prof Abdulkadir Muhammad,SH Hukum perdata Indonesia (Bandar Lampung:2010)hal.172-173
Dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia, perjanjian  gadai  sudah  menjadi  jalan  pintas yang  ditempuh  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-harinya,  yang  lebih  spesifiklagi  yakni perjanjian  gadai  tanah.  Oleh  karenanya  masyarakat  Indonesia  menjadikan  tanah  sebagai ladang untuk matapencahariaannya.
Di KabupatenGowaKecamatan Pallangga yang mayoritas penduduknya adalah petani, yang mana sering terjadi perjanjian gadai tanah. Pelaksanaan gadai tanah bukan lagi menjadi hal-hal  baru  tetapi  sudah  menjadi  hal  lumrah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Gowayang terkadang  menyimpang  dari  hukum  nasional  terhusus  pada  hukum  agraria.  Sebagai percontohan bentuk penyimpangan  yang  terjadi yakni perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian sehingga isi perjanjian yang dibuat dapat berubah-ubah, dapat direkayasa, bahkan dapat dimanipulasi secara sepihak dikarenakan tidak  adanya  kekuatan  hukum  yang  tepat  sebab  tidak  tercantum  secara  tertulis  atau  secara formil,  akibat  yang  terjadi  dalam  perjanjian  gadai  tanah  tidak  memenuhi  karakteristik  dari kepastian hukum itu sendiri.
Di Kabupaten Gowa Kecamatan Pallangga Desa Jenetallasa tidak hanya menyimpang terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tetapi dalam penerapan Undang- Undang  nomor  56  PP  tahun  1960  terjadi  hal  demikian  yang  tidak  merujuk  pada  ketentuan dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Nomor  56  tahun  1960  tentangUndang-Undang  Pokok  Agraria. Ketentuan ini mewajibkan untuk penebusan gadai tanah wajib merujuk pada ketentuan yang telah  ada.  Tetapi  di  kebupaten  GowaKecamatanPallanggapemberian  gadai  tanah  wajib menebus  tanahnya  sesuai  dengan  jumlah  uang  ganai  tanah.  Tidak  terlepas  dari  hal  tersebut hak  gadai  setelah  7  tahun  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang nomor 56 tahun 1960 terkadang tidak diketahui oleh masyarakat desa.  Hal ini berimplikasi pada penerapannya  yang jarang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Gowa  Kecamatan Pallangga Desa Jenetallasa. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU no. 56 PP tahun 1960 yang bersifat mengikat berdampak pada hak gadai yang dimiliki oleh pemegang gadai terhapus ketika lebih dari  tujuh  tahun.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dalam  hal  ini  penerima  gadai  atas  gadai tanah yang telah lebih dari tujuh tahun sudah tidak ada atau gugur demi hukum.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perjanjian Gadai Tanah di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten
Gowa .
a. Perjanjian Gadai Tanah
Perjanjian adalah salah satu bentuk persetujuan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  atau  lebih.  Dalam  pasal  1313  mengatur  mengenai perjanjian yaitu ‘’ dalam sebuah perjanjian dibuat antara kedua belah oihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain’’
Bentuk  perjanjian  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Jene’tallasa  salah satunya  adalah  perjanjian  tidak  tertulis.  Perjanjian  gadai  tanah  sering  dilaksanakan  oleh masing-masing masyarakat Desa Jene’tallasa menyebut perjanjian gadai tanah dalam sebutan asijanji  yang  merupakan  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  guna  untuk  mengadakan
sebuah  perjanjian  dengan  maksud  bercocok  tanam  seperti  padi  maupun  sayuran  sebagai jaminan  atas  pinjaman  uang  yang  diberikan  dan  tanah  yang  dimamfaatkan  oleh  penerima gadai.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  bapak  Asrul  SE,  selaku  kepala  Desa  Je’netallasa mengenai  perjanjian  gadai  tanah  itu  ialah  ketika  tanah  itu  telah  digadaikan  maka  hak pengelola  saja  yang  beralih  kepada  pihak  penerima  gadai,  kemudian  tanh  dapat  kembali kepada pemilik yang sebenarnya setelah adanya tebusan yang diberikan 8 .
Menurut  Undang-Undang  No  4  Tahun  1996  tentang  hak  tanggungan  dalam  pasal  4 ayat  5  menyatakan  bahwa  “pembebanan  hak  tanggungan  atas  benda-banda  tersebut  hanya dapat  dilakukan  dengan  penandatanganan  serta  pada  akta  pemberian  hak  tanggungan  yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta autentik” dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  kepala  Desa  menyatakan  bahwa  perjanjian  yang diadakan  oleh  masyarakat  tidak  mencantumkan  alat  bukti  autentik,  sehingga  perjanjian tersebut tidak memiliki landasan yang kuat atau tidak adanya hitam diatas putih.
b. Penetapan uang gadai tanah
Dari  hasil  wawancara  terhadap  warga  setempat  dapat  diketahui  bahwa  penetapan harga atau penetapan uang gadai dalam transaksi gadai tanah di Desa Jene’tallasa ditentukan oleh pemilik tanah hal tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa pemilik tanahlah yang membutuhkan  uang  sehingga  pemilik  tanah  juga  yang  harus  menentukan  uang  gadainya dalam  hak  menentukan  uang  gadsai  hanya  salah  satu  pihak  saja  yang  menentukan  besaran uang yang akan dibutuhkan oleh sipemilik tanah.
Merujuk kepada pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian yakni adanya kesepakatan,  kecakapan,  sesuatu  hal  tertentu  dan  clausa  yang  halal  menunjukkan  bahwa perjanjian  responden  diatas  tidak  memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sebab  ketika mereka melakukan perjanjian dalam hal menentukan besaran uang gadai maka mereka hanya menentukan  suatu  perjanjian  ditujukan  pada  salah  satu  puhak  saja  yang  menentukan  hal tersebut dan tidak diperuntukkan untuk penerima gadai sehingga perjanjian yang mereka buat di luar dari ketentuan aturan hukum di dala Pasal 1320 KUH Perdata.

## B. Pelaksanaan  Gadai  Tanah  di  Desa  Jene’tallasa  Kecamatan  Pallangga Kabupaten Gowa
Hubungan  manusia  dengan  tanah  sangat  berkaitan  erat  satu  sama  lain  dikarenakan mulai  manusia  lahir  sampai  sekarang  masih  membutuhkantanah  misalnya  untuk  tempat tinggal, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, bahkan sampai gadai tanah. Begitu berharganya tanah  dalam  kehidupan  masyarakat  setempat.  Maka  wajar  ketika  manusia  mempertahankan tanahnya dan bahkan menguasai lebih banyak tanah.
Pada  prinsipnya  manusia  terkadang  akan  dipertemukan  dengan  keadaan  yang mendesak  seperti  mengalami  kesulitan  apapun  masalah  dalam  memenuhi  setiap  kebutuhan dalam  kehidupannya,  oleh  karena  itu  manusia  terkadang  membutuhkan  uluran  tangan  dari
8 Asrul, SE (41 Tahun) Kepala Desa Jene’tallasa, wawancara, Gowa, 30 Oktober 2019
orang  lain  artinya  bantuan  selalu  dibutuhkan  untuk  mengatasi  setiap  masalah-masalah  yang ada  seperti  dalam  kasus  yang  dialami  oleh  kebanyakan  warga  Jene’tallasa  yakni menggadaikan tanahnya kepada orang lain menjadi salah satu jalan keluar dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang mendesak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jene’tallasa.
Dari  hasil  hasil  penelitian terhadap  seluruh  responden  penulkis  dapat menyimpulkan faktor-faktor  masyarakat  Desa  Jene’tallasa  dalam  melakukan  transaksi  gadai  tanah  sebagai berikut :
a) Faktor Budaya Masyarakat Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jene’tallasa adalah sebuah bentuk transaksi yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat sebab masyarakat sejak zaman dahulu  hingga  sekarang  sudah  terbiasa  melakukan  transaksi  gadai  tanah  pertanian  secara berulang-ulang,  sehingga  mereka  beranggapan  bahwa  hal  tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan masyarakat yang tidak dapat dikesampingkan dari kehidupan masyarakat oleh karena itu hal yang wajar dalam keperluan mendesak seseorang menggadaikan tanah yang dimilikinya.
Seperti yang dilontarkan oleh bapak Masse (48 Tahun) selaku Kepala Dusun tombolo Desa  Jene’tallasa  bahwa  transaksi  gadai  tanah  pertanian  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Desa Jene’tallasa adalah sudah dilakukan turun-temurun sejak dahulu kala 9 .
b) Faktor  Adanya  Rasa  Saling  Tolong  Menolong  Antar  Masyarakat  Desa  Jene’tallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
Berangkat  dari  sikap  tolong-menolong  maka  penerima  gadai  memberikan  pinjaman uang kepada pemberi gadai. Karena sebagai bentuk terima kasih dan juga untuk meyakinkan penerima gadai bahwa pemilik tanah/ pemberi gadai memberikan dan merelakan tanah yang dimilikinya  diberikan  kepada  penerima  gadai  untuk  sementara  waktu  sampai  pemilik  tanah dapat menebus kembali tanahnya. 10
Undang-Undang  No  56  PP  Tahun  1960  terdapat  dalam  Pasal  7  ayat  1  yaitu  barang siapa  menguasai  tanah  pertanian  dengan  hak  gadai  pada  mulai  berlakunya  peraturan  inni sudah  berlangsung  7  tahun  atau  lebih  wajib  mengembalikan  tanah  itu  kepada  pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan  tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
Menerut pernyataan dari salah satu tokoh  masyarakat di Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga  Kabupeten  Gowa  bahwa  ketika  si  penerima  gadai  ini  menerima  gadai  ia  tidak menentukan batasan waktu yang di berikan kepada pemilik tanah . Pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat ini tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh peraturan perundang- undangan di atas. Adanya sikap saling tolong meneolong yang di anut oleh salah satu tokoh masyarakat bukan di peruntukkan untuk mengenyampingkan peraturan perundang-undangan tapi untuk di patuhi aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi hal yang menyimpang.
9 Masse (45 Tahun), Kepala Dusun  Tombolo, Wawancara, Gowa, 1 November 2019
10 Sijaya (50 Tahun), Kepala Dusun Sanrangan , Wawancara , Gowa, 1 November 2019

## Kesimpulan
Gadai tanah terhadap masyarakat Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga  Kabupeten Gowa  tidak  sejalan  dengan  perjanjian  gadai  tanah  pertanian  yang  di  atur  dalam  Pasal  1320 KUHP  Perdata  serta  Undang-Undang  No.56  Thn  1960.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dari perjanjian  gadai  tanah  serta  pelaksanaan  gadai  tanah  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat Desa  Jene’tallasa  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  belum  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
Asrul, SE (41 Tahun) Kepala Desa Jene’tallasa, wawancara, Gowa, 30 Oktober 2019
Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Permata pess, 2010)
Faudy Munir, Konsep hukum perdata ( Jakarta: RajaGrafindo, 2015)
Muhammad Abdulkadir, Hukum perdata Indonesia (Bandar Lampung:2010)
Masse (45 Tahun), Kepala Dusun  Tombolo, Wawancara, Gowa, 1 November 2019
Sijaya (50 Tahun), Kepala Dusun Sanrangan , Wawancara , Gowa, 1 November 2019