DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 29 Maret 2024, Revised: 14 April 2024, Publish: 7 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Penerapan Sistem Penggajian dan Remunirasi Secara
Transparan Berbasis Masa Depan di Tubuh TNI Guna Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit yang Berkeadilan
Rendi Susiswo Ismail 1* , Syawaludin Abuhasan 2 , Muhammad Nadzir 3
1 Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia, rendi@uniba-bpn.ac.id 2 Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia, syawaludin-a@gmail.com 3 Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia, nadzir.m@uniba-bpn.ac.id
* Corresponding Author: rendi@uniba-bpn.ac.id
Abstract: Professionalism  is  something  that  is  absolutely  owned  by  a  soldier  or  anyone  in occupying a position, as a soldier at the level of the position and duties assigned to him must be well mastered. This juridical-empirical legal approach uses secondary data as the initial data, which is then continued with primary data. This method is carried out based on facts in the  field  regarding  legal  steps  that  must  be  taken  to  revise  the  payroll  and  remuneration system  transparently  based  on  the  future  in  the  TNI.  The  law  to  be  revised  is  also  oriented towards  the  future  of  soldiers  and  is  regulated  in  detail  and  transparently,  so  that  soldiers who are  currently  serving until  they  retire have  their  future  organized,  both  in  the fields  of food,  clothing  and  shelter.  Thus  the  concentration  in  the  service  is  truly  serving  the  nation and  state  can  run  well,  right  and  devoted  to  the  whole  soul  and  body.  Indonesian  soldiers who  have  an  eastern  nature  by  still  being  oriented  towards  family  life  have  a  very  big influence where the social spirit is to help relatives. This must be supported by a good state management  concept  to  regulate  it,  so  that  all  interests,  both  family  success  and  soldier success, can be obtained properly and regularly.

## Keyword: Professionalism, Welfare, Revision
Abstrak: Profesionalisme merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang prajurit maupun siapa saja dalam menduduki sebuah jabatan,sebagai seorang prajurit pada tataran jabatan dan tugas  yang  diembankan  kepadanya  harus  dikuasai  dengan  baik.  Pendekatan  hukum  yuridis- empiris  ini  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  awalnya,  yang  kemudian  dilanjut dengan  data  primer.  Metode  ini  dilakukan  berdasarkan  fakta-fakta  di  lapangan  mengenai langkah-langkah  hukum  yang  harus  dilakukan  untuk  merevisi  sistem  penggajian  dan remunirasi  secara  transparan  berbasis  aasa  depan  ditubuh  TNI.  Undang-undang  yang  akan direvisi  ini  juga  berorientasi  pada  masa  depan  prajurit  dan  diatur  secara  terperinci  serta transparan,  sehingga  prajurit  yang  saat  ini  berdinas  sampai  menempuh  masa  pensiun  sudah tertata  masa depannya  secara  teratur,  baik  itu  pada  bidang  pangan,  sandang  maupun  papan.
Dengan  demikian  konsentrasi  dalam  berdinas  itu  betul-betul  mengabdi  pada  bangsa  dan negara dapat berjalan dengan baik, benar dan tercurahkan secara utuh jiwa raganya. Prajurit Indonesia yang memilki sifat ketimuran dengan masih berorientasi pada kehidupan keluarga mempunya  pengaruh  yang  sangat  besar  dimana  jiwa  sosial  untuk  membantu  sanak  famili. Hal  ini  harus  didukung  dengan  konsep  manejemen  negara  yang  baik  untuk  mengaturnya, sehingga  semua  kepentingan  baik  itu  keberhasilan  keluarga  maupun  kesuksesan  prajurit dapat diperoleh dengan baik dan teratur.
Kata Kunci: Profesionalisme, Kesejahteraan, Revisi

## PENDAHULUAN
Profesionalisme    seorang  prajurit  selalu  dituntut    dan  harus  tetap  eksis  sesuai perkembangan jaman dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Bangsa demi tegaknya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Seseorang  yang  memiliki  jiwa  profesionalisme senantiasa  mendorong  dirinya  untuk  mewujudkan  kerja  secara  proporsional.  Dalam menjalankan  tugas  pengabdian  kepada  bangsa  dan  negara,  profesionalisme  prajurit  harus senantiasa  didukung  oleh  kesejahteraan  prajurit  yang  memadai,  sehingga  tugas  yang diembankan  dapat  tercapai  dengan  baik,  demi  pengabdian  kepada  bangsa  dan  negara. Pengabdian  adalah  perbuatan  baik  yang  berupa  pikiran,  pendapat,  ataupun  tenaga  sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan dan semua itu dilakukan dengan  ikhlas.  Untuk  mencapai  pengabdian  kepada  bangsa  dan  negara  secara  baik, dibutuhkan para prajurit yang profesional dengan kesejahteraan yang memadai didukung dari kemampuan sistem penggajian dan remunirasi yang transparan berbasis masa depan.
Secara ideal  pemahaman penulis  bahwa  untuk  gaji dan remunirasi bagi para  prajurit harus  diatur  dalam  sebuah  undang-undang  yang  telah  disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  bukan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas  atas  peraturan  pemerintah  nomor  7  tahun  1977  tentang  peraturan  gaji  pegawai  negeri sipil.  Pentingnya  sistem  penggajian  dan  remunirasi  prajurit  mendapat  perhatian  dari  negara secara tersendiri guna menghindari eksitensi prajurit pada pelaksanaan suksesi kepemimpinan presiden setiap lima tahun. Prajurit yang tidak memiliki hak suara dalam pemilihan presiden mempunyai  nilai  tersendiri  dalam  penataan  sistem  pemerintahan.    Hal  ini  didasari  karena Politik  Tentara adalah  Politik  Negara,  bukan politik  Pemerintah, jadi  negara yang  mengatur proses penggajian dengan sistem yang betul-betul trasparan demi kesejahteraan prajurit, baik saat menjalankan tugas atau berdinas maupun  memasuki masa pensiun.
Prajurit  mempunyai  hak  secara  utuh  dari  perlindungan  negara  atau  perhatian  dari negara.   Dengan diatur  dalam  undang-undang yang permanen,  maka  seorang Presiden tidak memiliki  kesewenang-wenagan  untuk  mengatur  gaji  tentara  dan  presiden  dipermudahkan oleh  sistem  yang  telah  dibuat  dalam  undang-undang.    Dengan  kata  lain  setiap  pergantian presiden tidak lagi memikirkan kenaikan gaji para prajurit, karena proses kenaikan gaji sudah diatur  oleh  undang-undang  secara  terperinci,  terstruktur  dan  sistimatik.  Seperti  halnya undang-udang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia. Dimana dengan diatur seperti ini  maka  tidak  ada  lagi  perubahan-perubahan  yang  membuat  prajurit  menjadi  tidak  konsen pada  kedinasan,  namun  terus  mengharapkan  kenaikan  gaji  saat  pidato  kenegaraan  pada tanggal enam belas agustus tiap tahun dan pada pergantian presiden yang diharapkan prajurit adalah  kenaikan  gaji.  Secara  politik    presiden  terpilih  mampu  menaikan  gaji  prajurit.  Bila sudah  ada  undang-undang  yang  mengatur,  maka  kepastian  hukum  akan  diberikan  dengan jelas dan kesejahteraan prajurit semakin diperhatikan dengan baik.
Fakta  yang  terjadi  saat  ini  adalah  masih  terdapat  prajurit  TNI  sejak  dilantik  sampai dengan pensiun masih belum memiliki rumah pribadi atau hunian yang memadai seperti saat
berdinas.  Tabungan  perumahan  yang  telah  disimpan  sejak  awal  menjadi  prajurit  sampai prajurit  tersebut  pensiun  belum  dapat  membantu  membeli  atau  membangun  rumah.  Masih terdapat   prajurit  yang    pensiun   menempati rumah  dinas,  bahkan  saat  diminta  untuk  keluar dari  rumah  dinas  agar  mau  ditempati  oleh  prajurit  yang  aktif,  prajurit  yang  sudah  pensiun tersebut  marah.  Hal  ini  terlihat  dari  berita  Tempo.  Co;  Rumah  berpenghuni  ilegal  di Kompleks Kostrad, Jakarta Selatan dikosongkan. "Sampai saat ini sudah empat rumah yang dikosongkan,  "kata  Kolonel  Infanteri  Husni,  Kepala  Penerangan  Kostrad,  Kamis  (28/4). Husni  menjelaskan,  tindakan  pengosongan  rumah  ini  merupakan  pemurnian  rumah  sesuai peruntukkan.  Dia  menyebutkan,  dari  648  rumah  di  kompleks  Kostrad,  ada  475  rumahng penghuninya tidak sesuai dengan ketentuan "Hanya 183 unit rumah yang ditempati anggota yang  masih  aktif,"  kata  dia.  Menurut  dia,  pemurnian  diprioritaskan  pada  rumah  dinas  yang dihuni anak prajurit yang orang tuanya sudah meninggal, dikontrakan kepada orang lain atau kosong.

## METODE

## Pendekatan Penelitian.
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah pendekatan yuridis- empiris.  Pendekatan  hukum  yuridis-empiris  ini  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data awalnya,  yang  kemudian  dilanjut  dengan  data  primer.  Metode  ini  dilakukan  berdasarkan fakta-fakta  di  lapangan  mengenai  langkah-langkah  hukum  yang  harus  dilakukan  untuk merevisi  sistem  penggajian  dan  remunirasi  secara  transparan  berbasis  masa  depan  ditubuh TNI.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada 3 macam, yang pertama; jenis  data  primer  yaitu  data  yang  bersumber  dari  tangan  pertama  diperoleh  dari  wawancara langsung  dengan  prajurit  TNI.  Kedua;  jenis  data  sekunder  yaitu  data  yang  bersumber  dari data  yang  sudah  ada,  pertama  diambil  dari  bahan  hukum  primer  yaitu;  undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang ertahanan Negara, Undang-Undang undang- undang  Republik  Indonesia  nomor  34  tahun  2004  tentang  TNI,  undang-undang  Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa, undang-undang Republik Indonesia nomor  5  tahun  2014  tentang  Aparatur  sipil  Negara.  Dan  Sumber  lain  yang  masih  relevan dengan  pembahasan  penelitian  ini.  Ketiga;  jenis  data  tersier  yaitu  bahan  data  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  data  primer  dan  data  sekunder,  sumber data tersier ini diambil  dari kamus (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Proses  pengumpulan  data  ini  dilakukan  dengan  cara  menjumpai  para  prajurit  dan langsung  berinteraksi  (diwawancarai)  guna  mendengarkan  keterangan  yang  ada  dengan berpedoman pada konsep pertanyaan yang telah dibuat.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  akan  peneliti  gunakan  pada  penelitian  hukum  yuridis-empiris bersifat  pembenaran  kualitatif,  baik  data  primer  dan  sekunder  serta  data  lainnya  yang dikumpulkan  disusun  secara  sistematis  dan  teroganisir.  Data  primer  baik  itu  lisan  maupun tertulis  yang  diperoleh  dilapangan  kemudian  diklarifikasikan  dengan  menyeleksi  data tersebut  secara  sistematis  dikaitkan  dengan  teori-teori,  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum yang  diperoleh  dari  data  sekunder.  Kemudian  hasil  yang  diperoleh  dapat  menggambarkan dengan  jelas  dan  terarah  serta  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai
langkah-langkah Hukum Yang Harus Dilakukan Untuk   Merevisi  Sistem Penggajian   Dan Remunirasi  Secara    Transparan        Berbasis  Masa  Depan  prajurit  dan  Faktor-faktor  apa  saja yang  menjadi  Pendukung  dalam  Menata  sistem  Penggajian  dan  remunirasi  yang  transparan berbasis masa depan ditinjau dari kaca mata hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa  Dan  Pembahasan  Faktor-faktor  yang  menjadi  Pendukung  dalam  Menata sistem Penggajian dan remunirasi yang transparan  berbasis masa depan ditinjau dari Kaca Mata Hukum.

## Analisa
Sistem penggaji dan remunirasi sebaiknya diatur dalam sebuah Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Hal ini didasari karena Politik Tentara adalah Politik Negara, bukan politik Pemerintah, jadi dengan diatur dalam Undang-Undang yang permanen, maka seorang Presiden  Tidak  memiliki  keseweng-wenagan  untuk  mengatur  gaji  tentara  (seperti  halnya Undang-Undang Pendidikan). Gaji dan remunirasi walaupun pisah, namun ditempatkan pada satu  bank,  sehingga  mudah  terkontrol.  Konsep  yang  dimiliki  oleh  penulis  adalah  Gaji  dan remunirasi  ditotalkan  menjadi    satu  dan  dibagi  menjadi  dua  bagian  besar  yakni;  lima  puluh persen  diterima  oleh  prajurit  dan  lima  puluh  persen  didepositokan  pada  bank  pemerintah, dengan  ketentuan;  periode  lima  tahun  pertama  dapat  dijadikan  rumah  pribadi,  lima  tahun kedua diambil dan disimpan di deposito pribadi sampai dengan lima tahun ketujuh (Deposito pribadi  tidak  boleh  diambi  sampai masa  pensiun). Perhitungan   masa dinas  seorang prajurit dari dilantik sampai dengan pensiun adalah enam puluh tahun dan estimasi total standart gaji dan remunirasi saat ini adalah sepuluh juta. (Perhitungan kasar penulis; bila seorang prajurit dilantik  usia  dua puluh  lima tahun, maka  lima tahun pertama  dapat  membeli  rumah dengan harga tiga ratus juta dan saat pensiun, negara sudah membekali prajurit deposito satu milyar delapan ratus juta untuk menciptakan lapangan kerja). Jadi prajurit memasuki masa persiapan pensiun  (MPP)  akan  dibekali  semacam  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  yang  lebih  bersifat manajerial,  sehingga  mampu  membuka  lapangan  kerja  dengan  baik.  Proses  untuk mendapatkan  pengetahuan  dan    pembekalan  prajurit  tentang  konsep  hidup  dan  penataan rumah  masa  depan  sudah  diberikan    pada  saat  berada  di  lembaga  pendidikan.    Saat  dalam pendidikan sebagai    seorang calon  prajurit,  maka yang bersangkutan  sudah  dibekali tentang konsep  hidup  yang  baik  dan  menata  keluarga  serta  rumah  masa  depan.  Dengan  pola  pikir masa  depan  yang  didapat  pada  lembaga  pendidikan,  maka  saat  dilantik  dan  ditempatkan  di satuan  serta  berorientasi  dan  beradaptasi  selama  kurang  lebih  satu  tahun,  prajurit  tersebut sudah mempunyai gambaran. Sehingga apabila ditanyakan tentang pensiun, karena berkaitan dengan  pembangunan  rumah  yang  dikoordinir  langsung  oleh  negara  mulai  dari  Sabang sampai  Marauke,  maka  prajurit  tersebut  sudah  mempunyai  konsep  yang  terarah  dan  jelas untuk menentukan sikap pilihan tempat yang menjadi akhir persinggahan pensiunnya.

## Strategi
Adapun  strategi  utama  yang  harus  dilakukan  untuk  menata  sistem  penggajian  dan remunirasi  yang  transparan  berbasis  masa  depan  ditubuh  TNI  guna  mendukung profesionalisme  dan  kesejahteraan  prajurit  dalam  rangka  pengabdian  kepada  bangsa  dan negara  adalah  membuat  dan  atau  merevisi  undang-undang  dimana  sistem  penggajian  yang semula  diatur  oleh  peraturan  presiden  (saat  ini  besaran  gaji  pokok  para  aparatur  negara  itu mengacu  pada  PP  nomor  30  tahun  2015)  maka  harus  diganti  dengan    undang-undang  yang mengatur  langsung,  baik  besarannya  maupun  kenaikan  setiap  tahun,  sehingga  tidak terpengaruh oleh keadaan dan situasi terutama suksesi kepemimpinan nasional. Sistem penggajian dan remunirasi ini harus dipadukan dalam satu instansi Bank Pemerintah (Tidak boleh  pisah  Bank),  sehingga  membuat  kemudahan  dalam  bertransaksi.  Dan    sistem
penggajian  dan  remunirasi  ini  juga  mendukung  kesejahteraan  prajurit  baik  saat  berdinas maupun memasuki masa pensiun nantinya.

## Subyek
Dalam  rangka  mewujudkan  sistem  gaji  dan  remunirasi  yang  trasparan  dan  berbasisi masa  depan  guna  mendukung  profesionalisme  dan  kesejahteraan  prajurit  dalam  rangka pengabdian kepada bangsa dan negara, maka diperlukan subyek untuk menghasilkan undang- undang yang mengatur dan mengikat semua unsur yang terkait. Yang dimaksud subyek disini adalah :
Supra Struktur
Yaitu  terdiri  dari  Presiden  selaku  kepala  negara,  DPR  selaku    Lembaga    pembuat Undang-Undang,    Kementrian  Pertahanan,  Kementrian  Keuangan,Panglima  TNI,  KASAD, KASAL,  KASAU,Kementrian  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (BAPPENAS), Kementrian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi-Birokrasi,    yang  semua  ini berperan  sebagai  subyek  dalam  implementasi  kebijakan  dalam  pembuatan  undang-undang ini.

## Infra Struktur
Yang terdiri dari beberapa unsur antara lain;
Partai politik.  Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik sebagai sebuah organisasi masyarakat memiliki kekuatan  yang  cukup  kuat  dalam  hal  mengendalikan  kekuasaan.  Oleh  sebab  itulah,  partai politik  termasuk  dalam  unsur  infrastruktur  politik.  Bagi  negara  penganut  sistem  demokrasi seperti Indonesia, partai politikmerupakan  salah  satu  atribut  negara  demokrasi.Adapun fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi  politik,  sarana  rekrutmen  politik,  dan  sarana  pengatur  konflik.  Oleh  karena  itu anggota  dewan  yang  menjadi  perwakilan  partai  potik  harus  mempunyai  andil  dalam menentukan  semua  keputusan  berkaitan  dengan  kesejahteraan  prajurit  dimasa  yang  akan dating.  Prajurit  yang  berada  di  garda  terdepan,  terluar  yang  berhadapan  langsung  dengan perbatasan  Negara  lain  telah  berjuang  untuk  tetap  tegaknya  neraga  kesatuan  republik Indonesia,  harus  mendapat  perhatian  yang  seimbang  dan  mempunyai  masa  depan  terutama saat berdinas dan pensiun. Kesejahteraan yang dimiliki oleh para prajurit terutama berkaitan dengan papanperumahan harus mendapat prioritas, sehingga saat mengakhiri masa kedinasan prajurit  tersebut  mampu  hadir  ditengah-tengah  masyarakat  dengan  penuh  percara  diri  dan mempunyai  kebanggaan  yang  tinggi.  Hal  ini  terjadi  karena  Negara  hadir  menjamin  masa depan prajurit secara baik, benar, teratur serta terorganisir dengan jujur dan transparan.
Kelompok  kepentingan.    Hadirnya  kelompok  kepentingan  ini  mempunyai  pengaruh yang  cukup  baik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Untuk  itu    prajurit  khususnya para petinggi yang ada ditingkatan atas harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Kelompok  kepentingan  guna  untuk  memengaruhi  dan  meyakinkan  keputusan  politik  para pejabat publik  agar  bertindak sesuai  dengan kepentingan  anggota kelompoknya dan mampu menggolkan  kepentingan  prajurit  secara  umum  terutama  menyangkut  kesejahteraan  prajurit dimasa dinas maupun saat purna tugas (pension). Kelompok kepentingan ini bisa   berbentuk lembaga swadaya masyarakat. Kelompok kepentingan dianggap sebagai infrastruktur politik karena  mereka  memberikan  masukan  yang  digunakan  pemerintah  untuk  memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Jadi, kelompok kepentingan lebih fokus terhadap proses perumusan kebijakan umum yang dibuat   oleh pemerintah. Sementara kelompok penekan lebih   fokus  pada  usaha  memengaruhi  atau  menekan  para
pejabat  pemerintah  untuk  menyetujui  tuntutan  mereka.  Jadi,  perbedaan  antara  kelompok kepentingan  dengan  kelompok  penekan  terletak  pada  cara  dan  sasarannya.  Dengan memanfaatkan  kelompok  kepentingan  dan  kelompok  penekan  secara  baik  dan  benar  serta bertanggung jawab, maka proses untuk mendapatkan keputusan tentang kesejahteraan prajurit dapat terwujud.
Media  massa.  Tidak  bisa    dipungkiri  bahwa  media  massa  dalam  negara  demokrasi memiliki  peran  yang  sangat  vital.  Bahkan  media  massadianggap  sebagai  pilar  keempat demokrasi  karena  perannya  sebagai  pengawas  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  para  petinggi atau  pimpinan  prajurit  harus  menjalin  kerja  sama  dengan  semua  media  massa  secara  baik, memberikan  penjelasan  secara  benar  tentang  kondisi  nyata  kesejahteraan  prajurit  yang dimiliki saat ini, serta mengajak diskusi untuk mencari solusi tentang kesejahteraan prajurit. Peneliti  berkeyakinan  bahwa  para  media  massa  mampu  menjadi  salah  satu  pionir  terdepan dalam  mencertuskan  proses  untuk  mendapatkan  kesejahteraan  prajurit  dengan  baik.  Media massa dalam negara demokrasi juga  berfungsi  ntuk  menjembatani  kepentingan  masyarakat terhadap pemerintah. Mengingat peran media massa begitu  penting dalam proses pemerintahan, tidak mengherankan apabila ia dimasukkan dalam unsur infrastruktur politik. Tokoh  politik.  Perkembangan  situasi  dewasa    ini  menunjukkan  bahwa  para  purnawirawan TNI  telah  berada  disemua  lini  kehidupan  perpolitikan  di  Negara  kita.  Mereka  hadir  dengan warna  dan  bendera  beragam.  Kehadiran  para  purnawirawan  sangat  diperhitungkan.  Oleh karena  itu  perlu  suatu  pembahasan  yang  melibatkan  para  purnawirawan  dalam memperhatikan para kesejahteraan prajurit. Hilangkan pemikiran kesengsaraan yang terbiasa mewariskan  pada  para  yunior.  Bangunlah  jiwa  patriotism  untuk  hadir  memperjuangkan kesejahteraan parajurit secara sistematis, terstruktur dan masih dengan tetap mengedepankan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Lakukan kontrol secara baik, benar,    bermoral,  beretika  terhadap  proses  penataan  bangsa  dan  Negara,  sehingga  menekan angka korupsi, dengan demikian akan terwujud kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan  didalamnya  tercapai  juga  kesejahteraan  prajurit.  Hadirnya  tokoh  politik  terutama  dari para purnawirawan untuk membantu  dalam  mengkomunikasikan  dengan  para  unsur terkait, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai yakni  adanya undang-undang yang mengatur system  penggajian danremunirasi secara trasparan yang berbasis masa depan   di tubuh TNI, guna mendukung profesionalisme dan   kesejahteraan  parajurit.  Kotoh  politik yang diarapkan disini  adalah orang yang betul-betul memahami kondisi prajurit   TNI dan berusaha secara sekuat tenaga untuk menciptakan   kesejahteraan TNI secara mandiri dimasa mendatang.
Obyek.
Dalam  penulisan  ini  yang  menjadi  obyek  pembahasan  penulis  ada  beberapa  poin antara lain:
a. Sistem  Penggajian  dan  Remunirasi.  Kondisi  saat  ini  masih  terdapat  penggajian  dan remunirasi  beratap  bukan  pada  satu  bank  pemerintah,  melainkan  beda  bank.  Hal  ini menghambat proses  sistem yang akan dikonsepkan. Untuk itu penggajian dan remunirasi harus berada pada satu bank sehingga memudahkan terjadi transaksi.
b. Transparansi.  Penggajian  dan  remunirasi  yang  dijalankan  sekarang  ini  memang  sudah bagus  dan  transparan,  namun  apabila  dikaitkan  dengan  proses  pembangunan  perumahan, maka  tabungan  perumahan  yang  telah  dipotong  dari  gaji  setiap  bulah  itu  harus disampaikan.  Namun  kenyataan  uang  tabungan  wajib  perumahan  tersebut  belum  terlihat secara  transparan  penggunaanya.  Terlebih  lagi  bila  kita  kalkulasi  secara  normal  dengan pemotongan tiap bulan seratus lima puluh ribu rupiah dan terhitung masa kerja selama tiga puluh  tahun,  maka  dana  yang  terkumpul  tersebut  menjadi  lima  puluh  empat  juta  rupiah. Dengan  jumlah  dana  seperti  ini,  maka  sangat  tidak  mungkin  untuk  prajurit  dapat
memperoleh perumahan pribadi saat memasuki masa pensiun. Dan perlu diketahui bahwa dana perumahan yang dikelola saat ini juga belum disampaikan secara transparan kepada para prajurit, sehingga penuh timbul tanda tanya. Memang adanya penyalah gunaan dana ASABRI  itu  merupakan  bagian  dari  kesalahan  oknum-oknum  tertentu,  namun  hadirnya suatu  trasparansi  penggunaan  anggaran  kepada  prajurit,  terlebih  pada  unsur  pimpinan sehingga dapat diinformasikan kepada seluruh prajurit.
c. Berbasis Masa Depan. Penggajian dan remunirasi yang ada saat ini masih berfungsi pada saat  sekarang  saja,  belum  berorientasi  untuk  penataan  prajurit  yang  berkembang  maju kedepan  hingga  pensiun.  Bila      individu  prajurit  yang  mempunyai  kemampuan  penataan gaji  dan  remunirasi  secara  baik,  maka  pada  usia  kerja  sepuluh  tahun,  prajurit  tersebut mempunyai fasilitas, antara lain sepeda motor dan perumahan pribadi yang dicicil, itupun pada jumlah yang terbatas. Harapan yang kembangkan oleh konsep  berbasis masa depana adalah saat prajurit  masa dinas dan masa pensiun sudah mempunyai rumah pribadi yang berada di wilayah yang telah diprediksi  akan maju dan berkembang secara baik. Contoh nyata yang penulis angkat adalah Komplek Pusat Pendidikan Kavaleri yang ada di wilayah Padalarang.  Saat  penulis  masih  berpangkat  Letnan  Dua,  wilayah  itu  belum  berkembang bagus, banyak orang yang tidak melirik untuk membelinya. Namun saat ini telah menjadi Komplek  Perumahan  Kota  Baru  yang  sangat  bagus.  Hal  ini  menunjukan  bahwa perkembangan  pembangunan  tidak  akan  terlepas  dari  komplek  militer.  Pemahaman  dan pandangan  untuk  pembangunan  disetiap  wilayah  bisa  dikoordinasikan  dengan  baik  pada tataran  kewenangan  pimpinan,  maka  saat  menjelang  pensiun  prajurit  sudah  berada  pada kondisi yang cukup berkembang bagus di wilayah masing-masing.

## Langkah-Langkah  Yang  Harus  Dilakukan  Untuk  Merevisi  Sistem  Penggajian  Dan Remunirasi Yang Transparan Dan Berbasis Masa Depan.
AnalisaUntuk  merevisi  sistem  penggajian  dan  remunirasi  maka  diperlukan  berbagai langkah.  Karena  dengan  langkah-langkah  yang  diambil  mampu  memberi  penataan  bagi kemajuan  dan  kesejahteraan  prajurit  dimasa  yang  akan  datang.  Langkah-langkah  yang  ada perlu  dipersiapkan  dengan  matang  guna  menjadikan  konsep  ini  semakin  baik  demi  masa depan  prajurit  yang  lebih  baik.  Langkah  yang  akan  dilakukan  atau  diambil  sudah dipertimbangkan dengang matang dan benar, sehingga tujuan dapat tercapai. Untuk itu perlu dilakukan    analisis  identifikasiterhadap  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  tersebut  dan menentukan  solusinya.  Analisa  juga berfungsi sebagai acuan  bagi  penulis  untuk  mengambil keputusan tentang langkah-langkah yang tepat. Keputusan ini didasari oleh hasil analisa dan data yang menunjukkan resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari.
Selain  itu,  analisis  ini  akan  menunjukkan  kelebihan  yang  menjadi  kekuatan  dalam langkah-langkah, serta, hasil analisis juga menampilkan kekurangan yang dapat diminimalisir dengan mempersiapkan solusi dari kelemahan  tersebut. Kekuatan yang dimiliki oleh prajurit kita  yakni  Jiwa sosial  dan  rasa solidaritas  sebagai  tentara  ketimuran sangat tinggi,  sehingga terpanggil  untuk  membantu  famili/keluarga,  baik  itu  diminta  maupun  tidak  diminta.  Dan lebih  ironisnya  lagi  adalah  bila  belum  mempunyai  dana  atau  kemampuan  yang  mencukupi, prajurit  tersebut  akan  berusaha  untuk  utang  atau  pinjam  pada  pihak  ketiga  demi  untuk membantu keluarga. Hal ini telah tertanam sejak jaman dahulu kala.  Disisi lain Prajurit ingin tampil  mewah  dengan  tidak  memperhitungkan  kemampuan  gaji,  sehingga  besar  pasak daripada  tiang,  pengeluaran  lebih  besar  dengan  mengikuti  keinginan  dibandingkan  dengan kebutuhan  yang  dimiliki,  menjadikan  prajurit  kurang  atau  lupa  kontrol  diri,  terutama  pada bagian  mana  yang  menjadi  keinginan  dan  pada  bagian  mana  yang  menjadi  kebutuhannya. Untuk  mengarahkan  sehingga  prajurit  menjadi  lebih  memperhatikan  pada  bagian kebutuhannya  sebagai  prajurit,  maka  diperlukan  suatu  proses  dan  pendekatan  yang berkelanjutan  terhadap  diri  prajurit.  Dalam    menjaga  dan  memupuk  rasa  kebersamaan  pada
diri  prajurit    perlu  diperhatikan  rasa  kemanusiaan,  karena  dengan  rasa  kemanusiaan  ini, sebagai  prajurit  akan  mudah  untuk  penataan  kebutuhan,  dengan  demikian  keinginan- keinginan yang bersifat pemborosan dapat dibendung dengan baik. Dengan demikian mental prajurit  akan  tertata  dan  terbentuk  secara  baik  sehingga  semua  bagian  baik  itu  kepentingan keluarga  maupun  pribadi  prajurit  dapat  terwujud  dengan  baik.  Kelemahan  yang  dimiliki prajurit adalah masih ada segelintir prajurit yang saat masuk mendaftar sebagai calon prajurit, berusaha untuk menggadaikan tanah atau barang yang dianggap bisa menghasilkan uang. Dan bila menjadi prajurit, dia berusaha untuk utang di BRI demi melunasinya. Disisi lain prajurit saat  usia  muda  berdinas  belum  memiliki  pola  pikir  yang  tertata  dengan  baik  tentang  hidup masa  depan,  masih  dipengaruhi  oleh  kesenangan  sesaat  dengan  prinsip  sempit  yakni menikmati masa muda dengan foya-foya, karena masa muda tidak terulang kembali. Peluang yang  ada  adalah  perlu  adanya  pengetahuan  di  Lembaga  Pendidikan  tentang  pola pengembangan diri sebagai prajurit yang mampu menata gaji secara baik dan benar, sehingga saat  awal  berdinas  dan  memasuki  masa  pensiun  prajurit  terkesan  belum  memiliki  konsep hidup.  Adanya  pengaruh  lingkungan  sosial  serta  perkembangan  teknologi  khususnya  alat transportasi  dan  alat  komunikasi.  Hal  ini  sangat  berdampak  pada  penampilan,  bila  prajurit tersebut bisa mengendalikan diri dengan baik, maka akan berdampak positif, bila tidak maka terjerumus dalam hal yang negatif. Kendala. Adanya tuntutan keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung yang mana dimintai untuk membiayai kehidupan keluarga (Walaupun hanya  segelintir  orang).  Belum  ada  sistem  yang  mengatur  secara  menyeluruh  terhadap  gaji dan  remunirasi  yang  diterima,  yang  membuat  prajurit  dapat  hidup  layak,  baik  saat  berdinas maupun setelah berdinas (pensiun).

## KESIMPULAN
Pasal  2  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  TNI  pada    berbunyi  bahwa Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: a. Tentara Rakyat,  b. Tentara pejuang, c. Tentara Nasional,    dan  d.  Tentara  Profesional,  yaitu  tentara  yang  terlatih,  terdidik,  diperlengkapi secara  baik,  tidak  berpolitik  praktis,  tidak  berbisnis,  dan  dijamin  kesejahteraannya,  serta mengikuti  kebijakan  politik  negara  yang  menganut  prinsip  demokrasi,  supremasi  sipil,  hak asasi  manusia,  ketentuan  hukum  nasional,  dan  hukum  internasional  yang  telah  diratifikasi. Tesis ini akan memberikan penjelasan tentang langkah-langkah  hukum yang harus dilakukan, sehingga   sistem penggajian dan remunirasi yang transparan berbasis masa depan pada tubuh TNI dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit cepat terwujud.
Konsep  yang  penulis  ingin  sampaikan  adalah  prajurit  saat  berdinas  sudah  memiliki rumah  pribadi  dan  memasuki  masa  pensiun  memiliki  deposito  untuk  menciptakan  lapangan kerja.Uang Tabungan Wajib Perumahan (TWP) saat ini dipotong dan dikelola secara sepihak oleh  PT  ASABRI  dan  pengelolaan  belum  terlalu  transparan  kepada  prajurit,  bahkan  bila dikalkulasi  secara  normal  saat  berdinas  sampai  pensiun,  maka  tabungan  itu  belum  dapat terjangkau  untuk  membeli  rumah  tempat  tinggal  pribadi  prajurit.  (asumsi  1  bulan  dipotong 150.000  X  30  Tahun  =  54  juta).  dengan  jumlah  uang  seperti  ini,  belum  bisa  menghasilkan rumah  standart  yang  ditempati  seorang  prajurit.  Saat  hendak  pindah  satuan,  maka  yang dipertimbangkan utama adalah kehidupan rumah tangga dan keluarga prajurit, karena sangat berdampak  pada  proses  mendukung  kedinasan  prajurit.  Bila  ditempatkan  pada  satuan  yang jauh dari keluarga, maka akan membuat konsentarsi kerja prajurit terhambat.
Landasan konstitusional dalam hal ini UUD 1945 pasal 30 ayat 3 menyebutkan bahwa Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  bertugas  mempertahankan,  melindungi,  dan  memelihara keutuhan  dan  kedaulatan  negara.  Pasal  34.  (3)  Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas    pelayanan   kesehatan   dan   fasilitas   pelayanan   umum yang layak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Landasan konsepsional dalam hal ini Wawasan Nusantara  memiliki konsep nasional
dari  geopolitik  Indonesia  mengenai  cara  pandang  dan  sikap  bangsaIndonesia  mengenal  diri dan  lingkungannya.TNI  merupakan  bagian  dari  komponen  bangsa  yang  memiliki  politik negara harus mendapat perhatian secara sistematis berkenaan dengan gaji dan remunirasinya, sehingga  saat  melaksanakan  kedinasan  maupun  memasuki  masa  pensiun  negara  mampu menyiapkan dengan baik.
Landasan  Operasional  yang  terdiri  dari;  Peraturan  Pemerintah  Repiblik  Indonesia nomor  44  tahun  2020  tentang  pemberian  gaji,  pensiun,  tunjangan,  atau  penghasilan  ketiga belas  tahun  2020  kepada  pegawai  negeri  sipil,  prajurit  tentara  nasional  indonesia,  anggota kepolisian negara republik indonesia, pegawai nonpegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau  tunjangan.  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2017 tentang  penghasilan  prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  di  lingkungan  Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  prajurit  antara  lain;  Faktor Internal  meliputi;Jiwa  sosial  dan  rasa  solidaritas  sebagai  tentara  ketimuran  sangat  tinggi, sehingga terpanggil untuk membantu famili/keluarga, baik itu diminta maupun tidak diminta. Dan  lebih  ironisnya  adalah  bila  belum  mempunyai  dana  yang  mencukupi,  akan  berusaha untuk  utang  demi  keluarga.  Prajurit  ingin  tampil  mewah  dengan  tidak  memperhitungkan kemampuan  gaji,  sehingga  besar  pasak    daripadatiang,  pengeluaran  lebih  besar  terhadap keinginan  dibandingkan dengan kebutuhan yang dimiliki.   Masih ada segelintir prajurit yang saat masuk mendaftar sebagai calon prajurit, berusaha untuk menggadaikan tanah atau barang yang dianggap bisa menghasilkan uang. Dan bila menjadi prajurit, dia berusaha untuk utang di  BRI  demi  melunasinya.  Prajurit  saat  usia  muda  berdinas  belum  memiliki  pola  pikir  yang tertata  dengan  baik  tentang  hidup  masa  depan,  masih  dipengaruhi  oleh  kesenangan  sesaat dengan  prinsip  sempit  yakni  menikmati  masa  muda  dengan  foya-foya,  karena  masa  muda tidak terulang kembali. Faktor Eksternal; meliputi’  Belum  adanya  pengetahuan  di  lembaga pendidikan tentang pola pengembangan diri sebagai prajurit yang   mampu menata gaji secara baik dan benar, sehingga saat awal berdinas dan memasuki  masa  pensiun  prajurit  terkesan belum  memiliki  konsep  hidup.  Adanya  pengaruh  lingkungan  sosial  serta  perkembangan teknologi  khususnya  alat  transportasi  dan  alat  komunikasi.  Hal  ini  sangat  berdampak  pada penampilan, bila prajurit tersebut bisa mengendalikan diri dengan baik, maka akan berdampak positif, bila tidak maka terjerumus dalam hal yang negatif. Adanya tuntutan keluarga baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  mana  dimintai  untuk  membiayai  kehidupan keluarga  (Walaupun  hanya  segelintir  orang).  Belum  ada  sistem  yang  mengatur  secara menyeluruh terhadap gaji dan remunirasi yang diterima, yang membuat   prajurit dapat hidup layak, baik saat berdinas maupun setelah berdinas (pensiun).
Analisis Yuridis Langkah-Langkah Hukum Yang Harus Dilakukan Untuk   Merevisi Sistem Penggajian   Dan Remunirasi Secara  Transparan  Dan  Berbasis Masa Depan . Dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Pada bab VII: tentang  PRAJURIT. Pada  bagian  kelima  tentang  kesejahteraan;  Pasal  49  menyatakan  bahwa  Setiap  prajurit  TNI berhak  memperoleh  penghasilan  yang  layak  dan  dibiayai  seluruhnya  dari  anggaran pertahanan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Adanya  semboyang  dari  Bapak  Panglima  Besar  Jendral  Sudirman(Pelihara TNI, pelihara  angkatan  perang  kita,  jangan  sampai  TNI  dikuasai  oleh  partai  politik  manapun juga.  Ingatlah,  bahwa  prajurit  kita  bukan  prajurit  sewaan,  bukan  prajurit  yang  mudah dibelokkan  haluannya,  kita  masuk  dalam  tentara,  karena  keinsyafan  jiwa  dan  sedia berkorban  bagi  bangsa  dan  negara). Semboyan  ini  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  tertentu yang terkesan bahwa TNI itu sekalipun memiliki gaji kecil tetap saja bekerja, karena memilki Jiwa  Merah Putih.  Hal ini sangat  benar  sekali,  namun  disisi  lain  ada  oknum-oknum  tertentu memanfaatkan  anggaran  negara  untuk  korupsi  (Dana  Asabri  di  Korupsi)  Sementara  kita sebagai  Prajurit  tetap  berjiwa  besar.    Bila  memungkinkan  kita  sebagai  prajurit  mempunyai
nilai  perhatian  tersendiri  terhadap  anggaran  negara  agar  bisa  memprioritaskan  kesejahteraan prajurit terutama saat menjelang pensiun.
Analisa  Dan  Pembahasan  Faktor-faktor  yang  menjadi  Pendukung  dalam  Menata sistem  Penggajian  dan  remunirasi  yang  transparan    berbasis  masa  depan  ditinjau  dari  Kaca Mata  Hukum.  a.  Analisa.Sistem  penggaji  dan  remunirasi  sebaiknya  diatur  dalam  sebuah Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR. Hal ini didasari karena Politik Tentara adalah Politik  Negara,  bukan  politik  Pemerintah,  jadi  dengan  diatur  dalam  Undang-Undang  yang permanen,  maka  seorang  Presiden  Tidak  memiliki  keseweng-wenagan  untuk  mengatur  gaji tentara  (seperti  halnya  Undang-Undang  Pendidikan).  Gaji  dan  remunirasi  walaupun  pisah, namun  ditempatkan  pada  satu  bank,  sehingga  mudah  terkontrol.  Konsep  yang  dimiliki  oleh penulis  adalah  Gaji  dan  remunirasi  ditotalkan  menjadi    satu  dan  dibagi  menjadi  dua  bagian besar  yakni;  lima  puluh  persen  diterima  oleh  prajurit  dan  lima  puluh  persen  didepositokan pada bank pemerintah, dengan ketentuan; periode lima tahun pertama dapat dijadikan rumah pribadi, lima tahun kedua diambil dan disimpan di deposito pribadi sampai dengan lima tahun ketujuh (Deposito pribadi tidak boleh diambi sampai masa pensiun). Perhitungan  masa dinas seorang  prajurit  dari  dilantik  sampai  dengan  pensiun  adalah  enam  puluh  tahun  dan  estimasi total standart gaji dan remunirasi saat ini adalah sepuluh juta. (Perhitungan kasar penulis; bila seorang prajurit dilantik usia dua puluh lima tahun, maka lima tahun pertama dapat membeli rumah  dengan  harga  tiga  ratus  juta  dan  saat  pensiun,  negara  sudah  membekali  prajurit deposito  satu  milyar  delapan  ratus  juta  untuk  menciptakan  lapangan  kerja).  Jadi  prajurit memasuki masa persiapan pensiun (MPP) akan dibekali semacam Balai Latihan Kerja (BLK) yang  lebih  bersifat  manajerial,  sehingga  mampu  membuka  lapangan  kerja  dengan  baik. Proses  untuk  mendapatkan pengetahuan  dan   pembekalan prajurit  tentang konsep  hidup  dan penataan rumah masa depan sudah diberikan  pada saat berada di lembaga pendidikan.  Saat dalam  pendidikan  sebagai    seorang  calon  prajurit,  maka  yang  bersangkutan  sudah  dibekali tentang konsep hidup yang baik dan menata keluarga serta rumah masa depan. Dengan pola pikir masa depan yang didapat pada lembaga pendidikan, maka saat dilantik dan ditempatkan di  satuan  serta  berorientasi dan beradaptasi selama kurang lebih  satu tahun,  prajurit  tersebut sudah mempunyai gambaran. Sehingga apabila ditanyakan tentang pensiun, karena berkaitan dengan  pembangunan  rumah  yang  dikoordinir  langsung  oleh  negara  mulai  dari  Sabang sampai  Marauke,  maka  prajurit  tersebut  sudah  mempunyai  konsep  yang  terarah  dan  jelas untuk  menentukan  sikap  pilihan  tempat  yang  menjadi  akhir  persinggahan  pensiunnya.  b. Strategi. Adapun  strategi  utama  yang  harus  dilakukan  untuk  menata  sistem  penggajian  dan remunirasi  yang  transparan  berbasis  masa  depan  ditubuh  TNI  guna  mendukung profesionalisme  dan  kesejahteraan  prajurit  dalam  rangka  pengabdian  kepada  bangsa  dan negara  adalah  membuat  dan  atau  merevisi  undang-undang  dimana  sistem  penggajian  yang semula  diatur  oleh  peraturan  presiden  (saat  ini  besaran  gaji  pokok  para  aparatur  negara  itu mengacu  pada  PP  nomor  30  tahun  2015)  maka  harus  diganti  dengan    undang-undang  yang mengatur  langsung,  baik  besarannya  maupun  kenaikan  setiap  tahun,  sehingga  tidak terpengaruh oleh pengaruh dari mana saja.   Sistem  penggajian  dan  remunirasi  ini  harus dipadukan dalam satu instansi Bank Pemerintah (Tidak boleh pisah Bank), sehingga membuat kemudahan  dalam  bertransaksi. Dan    sistem  penggajian dan  remunirasi  ini  juga  mendukung kesejahteraan  prajurit  baik  saat  berdinas  maupun  memasuki  masa  pensiun  nantinya.    Dalam rangka mewujudkan sistem gaji dan remunirasi yang trasparan dan berbasisi masa depan guna mendukung  profesionalisme  dan  kesejahteraan  prajurit  dalam  rangka  pengabdian  kepada bangsa  dan  negara,  maka  diperlukan  subyek  untuk  menghasilkan  undang-undang  yang mengatur dan mengikat semua unsur yang terkait. Yang dimaksud subyek disini adalah:Supra Struktur.    Yaitu  terdiri  dari  Presiden selaku  kepala  negara,  DPR  selaku    Lembaga    pembuat Undang-Undang,    Kementrian  Pertahanan,  Kementrian  Keuangan,Panglima  TNI,  KASAD, KASAL,  KASAU,  Kementrian  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional    (BAPPENAS),
Kementrian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi-Birokrasi,    yang  semua  ini berperan sebagai subyek dalam implementasi kebijakan dalam pembuatan undang-undang ini.
Infra Struktur.   Meliputi Partai politik, Kelompok kepentingan, Media massa, Tokoh politik. Langkah-langkah  konkrit  untuk  merevisi  sistem  penggajian  dan  remunirasi  yang transparan  dan  berbasis  masa  depan  antara  lain:  Pembentukan  Pokja,  Uji  Teori,  Konsep- konsep lain dan Gagasan Inovasi.

## REFERENSI
Achams Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta,
Penerbit Toko Gunung Agung.
Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Plandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta : Jala Permata Aksara. Dominikus Rato, 2010,
Filsafat  Hukum  Mencari  :  Memahami  dan  Memahami  hukum,  Yogyakarta,  Laksbang Pressindo.
Muladi  (editor),  2007,  Hak  Asasi  Manusia  (Hakekat,  Konsep  danImplikasinya  dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat), RefikaAditama, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana. Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKIPress. Sudikno Mertokusumo,edisi revisi, 2016, Mengenal HukumSuatuPengantar, Yogyakarta Cahaya  Atma  Pustaka  2010,  MengenalHukum,  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,
Yogyakarta.
Darmawan Triwibowo – Sugeng Bahagijo, 2006, Mimpi  Negara  Kesejahteraan,  Jakarta, Pustaka LP3ES
Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Peter Beilharz, 2016, Teori-teori sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/pmk.02/2016; Tentang Pengelolaan  Akumulasi  Iuran  Pensiun  Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia,  Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Dan  Pegawai  Aparatur  Sipil  NegaraDi Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2009 Tentang  Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang  Tentara  Nasional Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang Badan Usaha  Milik Negara
Salinan    Presiden    Republik      Indonesia      Peraturan      Pemerintah      Republik    Indonesia Nomor  44    Tahun    2020    Tentang    Pemberian  Gaji,  Pensiun,  Tunjangan,  Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020  Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit  Tentara Nasional  Indonesia,    Anggota    Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
Peraturan  Menter    Keuangan    Republik    Indonesia    Nomor    53/Pmk.02/2016  Tentang Pengelolaan  Akumulasi  Iuran  Pensiun  Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia,  Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Dan  Pegawai  Aparatur    Sipil  Negara      Di Lingkungan  Kementerian  Pertahanan  Dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Sistem  Kompensasi  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Indonesia(Suatu  Analisis  Kompensasi    Dan
Pilihan Strategi Kompensasi PegawaiNegeri Sipil Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PemerintahProvinsi DKI Jakarta, Pemerintah  Kabupaten Gunung  Kidul, danPemerintah Kota Depok) Disertasi, Janry Haposan Uli Panusunan Simanungkalit Hubungan  Antara  Penilaian  Remunerasi  Dengan Kepuasan   Kerja    Pada   Prajurit    TNI    Ad SkripsiDiajukan  Untuk  Memenuhi  Salah  Satu  Syarat  Memperoleh  Gelar  Sarjana Sikologi    Program   Studi   Psikologi.  Aponarry;   Program  Studi  Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta2016
Pengaruh    Lingkungan    Kerja,    Kesejahteraan,    Dan    Kepemimpinan    Komandan    KRI Terhadap  Motivasi  Kerja  PrajuritPengawakKRI  Di  Satkor  Koarmatim  Nurul  Muchlis, Fakultas  Strategi  Pertahanan,Program  Studi  Strategi  Pertahanan  LautUniversitas Pertahanan  Indonesia.  Jurnal  Prodi  Strategi  Pertahanan  Laut  April  2017,  Volume  3, Nomor 1
Pelaksanaan   Penggajian  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Pemerintah   Kota  Surakarta  (Tinjauan Yuridis  Pelaksanaan  Pp  No.9  Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Kesembilan  Atas  Pp No.7  Tahun  1977  Tentang  Peraturan  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil)  Oleh:  Meynar  Intan Hapsari.  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008
Sistem  Pengendalian  Internal  Gaji  Dan  Upah  Pada  Dinas  Perhubungan  Kota  Medan  Putra Eka  Pratama.Program  Studi  Diploma    IIIAkuntansi  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan 2018 DiJurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 25, Februari  2017.  Ferry  Irawan  Febriansyah1Keadilan  Berdasarkan  Pancasila  Sebagai DasarFilosofis Dan Ideologis Bangsa
Ferry Irawan FebriansyahSekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah  Tulungagung, Jalan Pahlawan GG III No. 27. Tulungagung, Indonesia Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan YetniwatiBagian Hukum
Keperdataan,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Jambi,  Mendalo  Darat,  Jambi  Luar  Kota,  Kota Jambi,  Upah    Berkeadilan    Ditinjau  Dari    Perspektif  Islam,  Armansyah        Waliam, Febi UIN Raden FatahBISNIS, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
Jurnal  Bisnis  Dan
Manajemen Islam