## MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA (Tinjauan Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat,
Filipina dan Sudan)
Oleh :
Dewi Mulyanti, S.H., M.H. * ) dewimulyantiunigal@gmail.com

## ABSTRACT
The  mechanism  for  the  dismissal  of  the  President  in  a  term  of  office  in  the amendment  to  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  in  1945  is  regulated  in Article  3  paragraph  (3),  Article  7A,  Article  7B  and  Article  24C  paragraph  (2)  of  the 1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  involving  three  State  institutions, namely  the  House  of  Representatives,  the  Constitutional  Court  and  the  People's Consultative  Assembly.  The  House  of  Representatives  submitted  an  opinion  to  the Constitutional Court that the President violated the law, then the Constitutional Court examined  the  veracity  of  the  opinion  in  a  juridical  manner  and  the  results  of  the examination were returned to the DPR which subsequently submitted to the MPR to dismiss the President through the Plenary Session .
Keywords: Dismissal of the President, Indonesian Presidential Government System

## ABSTRAK
Mekanisme  pemberhentian  Presiden  dalam  masa  jabatan  pada  perubahan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  normatif diatur dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal  7A, Pasal 7B dan Pasal 24C ayat (2)  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan  melibatkan  tiga  lembaga negara  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Mahkamah  Konstitusi  dan  Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan pendapat kepada Mahkamah  Konstitusi  bahwa  Presiden  melakukan  pelanggaran  hukum,  kemudian Mahkamah  Konstitusi  memeriksa  kebenaran  pendapat  tersebut  secara  yuridis  dan hasil pemeriksaan tersebut  dikembalikan kepada DPR yang selanjutnya mengajukan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden melalui Sidang Paripurna.
Kata Kunci: Pemberhentian Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

## I. PENDAHULUAN
Salah satu agenda penting dan mendasar dari reformasi hukum adalah perubahan  naskah  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Hasilnya telah membawa perubahan fundamental terhadap sistem
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  terutama  berkaitan  dengan  pengaturan alasan dan tatacara pemberhentian Presiden dalam masa jabatan.
Hal  yang  secara  teoritis  merupakan  konsekuensi  logis  dari  adanya kemauan  politik  ( political  will) untuk  mempertegas  sistem  pemerintahan presidensial  yang  merupakan  salah  satu  kesepakatan  dasar  Panitia  Ad  Hoc  I Badan  Pekerja  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Penegasan  system pemerintahan presidensial  mensyaratkan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai  legitimasi  yang  kuat  dengan  bercirikan  antara  lain  adanya  masa jabatan Presiden  yang bersifat tetap ( fixed term ), Presiden disamping sebagai Kepala  Negara  sekaligus  Kepala  Pemerintahan,  adanya  mekanisme  saling mengawasi  dan  saling  mengimbangi  ( checks  and  balances )  dan  adanya mekanisme impeachment. Selain  sebagai  konsekuensi  logis  dari  dianutnya system  pemerintahan  presidensial,  pengaturan  tentang  pemberhentian Presiden  dalam  masa  jabatan  juga  merupakan  konsekuensi  dianutnya  ajaran pemisahan kekuasaan dengan mekanisme checks and balances system dalam perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahunn  1945  (Zoelva, 2005 ; 65).
Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, tercatat telah empat kali  terjadi  Presiden  berhenti  sebelum  masa  jabatan  berakhir,  yaitu  :  Pertama, Presiden Soekarno diberhentikan melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967  tentang  Pencabutan  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara Presiden  Soekarno;  Kedua,  Presiden  Soeharto  ‘berhenti’  setelah  Ketua MPR/DPR mengumumkan permintaan MPR, agar Soeharto mengundurkan diri menyusul  desakan  demonstrasi  mahasiswa  dan  elemen  masyarakat  lainnya pada tanggal 21 Mei 1998; Ketiga, Presiden B.J. Habibie berhenti setelah MPR menolak  pertanggungjawaban  pada  Sidang  Istimewa  MPR  tahun  1999,  dan keempat,  Presiden  K.H.  Abdurrahman  Wahid  diberhentikan  oleh  MPR  melalui Ketetapan  MPR  Nomor  II/MPR/2001  tentang  Pertanggungjawaban  Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, karena tidak hadir dan  menolak memberikan  pertanggungjawaban  dalam  sidang  istimewa  MPR  tahun  2001, dinilai  terlibat  dalam  kasus  penyelewengan  dana  bulog  ( Bulogate )  dan  dana bantuan  dari  Sultan  Brunei  Darussalam  ( Bruneigate )  serta  menerbitkan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli Tahun 2001 (Nazriyah, 2007 : 165-166).
Berdasarkan  pengalaman praktik pemberhentian Presiden Indonesia di atas,  diketahui  bahwa  pemberhentian  Presiden  dalam  masa  jabatan  sebelum perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  lebih didasarkan  pada  pertimbangan  politik,  karena  tidak  melibatkan  lembaga peradilan  untuk  menguji  secara  yuridis  kebenaran  atas  perbuatan  yang dituduhkan tersebut.
Dalam  konteks  Negara  berdasarkan  atas  hukum,  baik rechtsstaat,  rule of law maupun Negara hukum Pancasila, pemberhentian Presiden seharusnya dapat  dipertanggungjawabkan  secara  yuridis  konstitusional  yang  melibatkan lembaga  peradilan  yang  merdeka  dan  tidak  memihak  ( independent  and impartial tribunal ), guna membuktikan secara yuridis kebenaran atas perbuatan yang dituduhkan kepada Presiden (Hufron, 2018; 4-5).
Berkaitan  dengan  tata  cara  atau  mekanisme  Pemberhentian  Presiden dalam masa jabatan, pada Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 7B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) sebagai berikut : Pasal 7B berbunyi :
(1) Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR  kepada  MPR  hanya  dengan  terlebih  dahulu  mengajukan  permintaan kepada  Mahkamah  Konstitusi    untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  Negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela  dan/atau pendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
(2) Pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan pelanggaran  hukum  tersebut  ataupun  telah  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  dalam  rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR;
(3) Mengajukan  permintaan  DPR  kepada  Mahkamah  Konstitusi  hanya  dapat dilakukan dengan dukungan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR  yang  hadir  dalam  siding  paripurna  yang  dihadiri  oleh  sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR;
(4) Mahkamah  Konstitusi  wajib  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap  Negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya  atau perbuatan  tercela  dan/atau  terbukti  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
(6) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  wajib  menyelenggarakan  sidang  untuk memutuskan  usul  DPR  tersebut  paling  lambat  tiga  puluh  hari  sejak  MPR menerima usul tersebut;
(7) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dapat rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾  dari  jumlah  anggota  dan  disetujui  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah anggota  yang  hadir,  setelah  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.
Dari  analisis  mengenai  tata  cara  pemberhentian  Presiden  dalam  masa jabatan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  7B  di  atas,  dikemukakan suatu  kelemahan  yuridis,  yaitu  tidak  adanya  batas  waktu  berapa  lama  DPR harus  mengadakan  Sidang  Paripurna  untuk  meneruskan  usul  pemberhentian Presiden  kepada  MPR,  setelah  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa Presiden  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum,  dan/atau  terbukti  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk Sidang  Paripurna  DPR  dalam  rangka  meneruskan  usul  pemberhentian Presiden kepada MPR ?
Mengingat  tidak  adanya  limitasi  atau  pembatasan  waktu  sebagaimana dikemukakan  di  atas,  maka  DPR  dapat  saja  mengulur-ulur  waktu  untuk  tidak mengadakan  Sidang  Paripurna  guna  meneruskan  usul  pemberhentian Presiden,  atau  sebaliknya  mempercepat  pelaksanaan  Sidang  Paripurna tersebut.  Sehingga  pelaksanaan  Sidang  Paripurna  sangat  bergantung  kepada kehendak  atau  kepentingan  suara  mayoritas  anggota  DPR.  Dengan  demikian, secara  yuridis,  tidak  ada  kepastian  hukum  ‘perihal  batas  waktu’
penyelenggaraan Sidang Paripurna DPR untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR.
Jika  terjadi  dugaan  pelanggaran,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki kewajiban  yaitu  memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai  dugaan pelanggaran  hukum  oleh  Presiden.  Akan  tetapi,  dalam  hal  MK  menjalankan kewajiban  untuk  memberikan  putusan  atas  Pendapat  DPR  mengenai  dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945,  tidak  disebutkan  atau  dijelaskan  apakah  gradasi  pemeriksaan merupakan  tingkat  pertama  sekaligus  yang  terakhir  dan  apakah  juga putusannya bersifat final atau tidak ?

## II. PEMBAHASAN
2.1.  Mekanisme  Pemberhentian  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan Presidensial
1.  Beberapa Pengertian Dasar Terkait Pemberhentian Presiden
Istilah ‘pemberhentian’ menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia memiliki  makna  memecat  atau  melepas  dari  jabatan  atau  pekerjaan. Istilah  ‘pemakzulan’,  berasal  dari  kata  ’makzul’  yang  memiliki  arti berhenti dari memegang jabatan atau turun tahta. Memakzulkan berarti menurunkan  dari  tahta,  memberhentikan  dari  jabatan.  Dengan demikian  pemakzulan  Presiden/Wakil  Presiden  sama  artinya  dengan pemberhentian    Presiden/Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatan.  Dalam terminologi  hukum  dan  politik  asing,  istilah  pemakzulan  biasa disinonimkan dengan istilah Impeachment . ‘ Impeachment’ berasal dari kata  kerja to  impeach artinya  memanggil  atau  mendakwa  untuk meminta  pertanggungjawaban.  Dalam  hubungan  dengan  kedudukan Kepala Negara atau Pemerintahan, Impeachment berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan  pelanggaran  hukum  yang  dilakukannya  dalam  masa jabatan.  Jika  tuntutannya  terbukti,  maka  hukumannya  adalah removal from  office (pemberhentian  dari  jabatan).  Dalam  konteks  ini Impeachment diartikan  sebagai  proses  pendakwaan  Presiden/Wakil Presiden di hadapan Parlemen atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam masa jabatan (Sumbu, 2010 ;  252).
Dalam  hukum  tata  negara,  terdapat  tiga  model  pemberhentian Presiden  sebelum  masa  jabatan  berakhir  yaitu forum  privilegiatum , Impeachment ,  dan  proses  parlementer    biasa  karena  mosi  tidak percaya  terhadap  Presiden. Forum  privilegiatum adalah  model pemberhentian  pejabat  tinggi  Negara,  termasuk  Presiden  melalui mekanisme  peradilan  khusus  (special  legal  proceeding)  artinya Presiden  yang  dianggap  melanggar  hukum  diberhentikan  melalui mekanisme  pengadilan  dipercepat  tanpa  melalui  jenjang  pemeriksaan pengadilan  konvensional  dari  tingkat  bawah.  Pemeriksaannya  bersifat tingkat pertama dan tingkat terakhir dan putusannya bersifat final.
Model  Pemberhentian  Presiden  Indonesia  menganut  sistem campuran  antara  model Impeachment dan  model forum  priveligiatum yaitu proses penjatuhan Presiden dimulai dari penilaian dan keputusan politik di DPR RI ( impeachment ) kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan dan  putusan  hukum  oleh  Mahkamah  Konstitusi  ( forum  priveligiatum ) lalu dikembalikan lagi ke prosedur impeachment (DPR meneruskan ke MPR)  untuk  diputuskan  secara  politik  apakah  putusan  Mahkamah Konstitusi  itu  perlu  ditindaklanjuti  dengan  pemberhentian  Presiden ataukah tidak (Mahfud, 2007 ; 139).
1.  Sistem Pemerintahan Presidensial ( Presidential System )
Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan  yang terpusat pada jabatan  presiden sebagai kepala pemerintahan  ( head  of  government )  sekaligus  sebagai  kepala Negara  ( head  of  state ).  Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial tidak  dipisahkan  antara  jabatan  Presiden  sebagai  kepala  Negara ( head of state ) dan kepala pemerintahan ( head of government ).
Ada  beberapa  prinsip  pokok  yang  bersifat  universal  dari karakteristik sistem pemerintahan presidensial adalah :
1. Terdapat  pemisahan  yang  jelas  antara  cabang  kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden  merupakan  eksekutif  tunggal.  Kekuasaan  eksekutif presiden  tidak  terbagi  dan  yang  ada  hanya  presiden  dan  wakil presiden;
3. Kepala  pemerintahan  adalah  sekaligus  kepala  Negara  atau sebaliknya,  kepala  negara  adalah  sekaligus  merupakan  kepala pemerintahan;
4. Presiden  mengangkat  para  menteri  sebagai  pembantu  atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
5. Anggota  parlemen  tidak  boleh  menduduki  jabatan  eksekutif  dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
7. Jika  dalam  sistem  parlementer  berlaku  prinsip  supremasi parlemen,  maka  dalam  sistem  presidensial  berlaku  prinsip supremasi  konstitusi.  Karena  itu  pemerintahan  eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif  bertanggung  jawab  langsung  kepada  rakyat  yang berdaulat;
9. Kekuasaan  tersebar  secara  tidak  terpusat  seperti  dalam  sistem parlementer  yang  terpusat  pada  parlemen  (Asshiddiqie,  2008  ; 316).
Selama  empat  kali  perubahan  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  (1999-2002),  pemurnian  sistem pemerintahan  presidensial  dilakukan  dalam  bentuk  :  (i)  mengubah proses  pemilihan  Presiden/Wakil  Presiden  dan  pemilihan  dengan sistem  perwakilan  (mekanisme  pemilihan  di  MPR)  menjadi pemilihan secara langsung; (ii) membatasi periodisasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden; (iii)  memperjelas  mekanisme  pemakzulan ( impeachment ) Presiden/Wakil Presiden; (iv) larangan bagi presiden untuk  membubarkan  DPR;  (v)  memperbarui  atau  menata  ulang eksistensi  MPR;  dan  (vi)  melembagakan  mekanisme  pengujian undang-undang ( judicial review ).
Salah satu upaya pemurnian sistem pemerintahan presidensial  pasca  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  adalah  memperjelas  syarat  dan  mekanisme pemberhentian  Presiden  di  tengah  masa  jabatan.  Meskipun  masa jabatan  yang  tetap  ( fix  term )  adalah  salah  satu  karakter  utama sistem  pemerintahan  presidensial,  tidak  berarti  presiden  tidak  bisa
diberhentikan  di  dalam  masa  jabatannya.  Dalam  teori  hukum  tata negara  ( constitutional  law  theory ),  pemberhentian  presiden  di tengah  masa  jabatannya  disebut impeachment (pemakzulan)  yang secara  hukum  merupakan a  legal  process  of  removing  an undersirable  person  from  public  office (Isra,  2010  ;  63).    Tindakan pemberhentian  presiden  tersebut  akan  dikatakan  sebagai  upaya luar  biasa  untuk  menerobos  karakter  fixed-term  dalam  sistem pemerintahan presidensial.

## a.  Alasan-Alasan Pemberhentian Presiden
Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk memberhentikan  presiden  dalam  masa  jabatan  setelah  perubahan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945    yaitu sebagai berikut :
1)  Pengkhianatan tehadap negara
Salah  satu  alasan  pemberhentian  presiden  dalam  masa jabatannya adalah telah terbukti melakukan tindakan pengkhianatan  terhadap  negara  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal  7A  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Pengkhianatan  terhadap  negara  diatur  dalam  Pasal  10 ayat  (3)  huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dalam ketentuan tersebut yang dimaksud
dengan”pengkhianatan  terhadap  negara”  adalah  tindak  pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang- undang.
2)  Korupsi dan Penyuapan
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30  (tiga  puluh)  bentuk  atau  jenis  tindak  pidana  korupsi.  Dari ketiga  puluh  jenis  tindak  pidana  korupsi  tersebut,  dapat dikelompokan  menjadi  delapan  yaitu  (1)  tindak  pidana  korupsi yang  terkait  dengan  kerugian  keuangan  negara;  (2)  suap
menyuap;  (3)  penggelapan  dalam  jabatan;  (4)  pemerasan;  (5) perbuatan  curang;  (6)  benturan  kepentingan  dalam  pengadaan; (7) gratifikasi dan tindak perbuatan curang; (8) pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
3)  Tindak Pidana Berat lainnya
Pasal  10  ayat  (3)  huruf  c    Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi (MK)  menjelaskan  bahwa tindak  pidana  berat lainnya adalah tindak pidana  yang diancam penjara 5 (lima) tahun  atau lebih.  Cakupannya  sangat  luas  karena  dapat  meliputi  semua jenis  tindak  pidana,  sepanjang  ancaman  pidananya  adalah penjara lima tahun atau lebih.
4)  Melakukan Perbuatan Tercela
Pasal  7A  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945   menyebutkan bahwa  presiden  dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  melakukan  perbuatan tercela.  Selanjutnya  Pasal  10  ayat  (3)  huruf  d  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  dimaksud  dengan perbuatan  tercela  adalah  perbuatan  presiden  yang  dapat merendahkan  martabat  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden. “perbuatan  tercela”  memiliki  pengertian  yang  luas  tidak  hanya terbatas  pada  pelanggaran  hukum  semata-mata,  akan  tetapi termasuk  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama, norma kesusilaan serta norma adat.
5)  Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Presiden
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden yaitu : (a) pindah  kewarganegaraan  lain  karena  kehendaknya  sendiri;  (b) mengkhianati  negara,  dan  (c)  tidak  mampu  secara  rohani  dan jasmani  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai presiden.

## b.  Mekanisme Pemberhentian Presiden
Berdasarkan  Pasal  20A  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945    ditetapkan  bahwa  DPR  memiliki tiga  fungsi  yaitu  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi pengawasan.  Atas  dasar  pelaksanaan  fungsi  pengawasan,  DPR dapat  mengajukan  usul  pemberhentian  Presiden  kepada  MPR  RI, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  akan  memeriksa,  mengadili  dan memutus  pendapat  DPR  tersebut,  apakah  Presiden  terbukti  telah melakukan  pelanggaran  hukum  atau  tidak.  Ketentuan  tersebut diatur  dalam  Pasal  7B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945 yang  menyatakan  :”usul  pemberhentian Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  Negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya  atau  perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden.
Pengajuan  pendapat  DPR  kepada  Mahkamah  Konstitusi
hanya dapat dilakukan dalam Sidang Paripurna yang didukung/disetujui  sekurang  kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota DPR dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak  menyatakan  pendapat  diusulkan  oleh  paling  sedikit  25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan bukti yang sah  atas dugaan adanya  tindakan  pelanggaran  atau  atas  dugaan  tidak  dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Usulan  hak  menyatakan  pendapat  menjadi  hak  menyatakan pendapat  DPR  terpenuhi,  apabila  mendapatkan  persetujuan  dari rapat  paripurna  DPR  yang  dihadiri  paling  sedikit  2/3  (dua  per  tiga) dari  jumlah  anggota  DPR  dan  keputusan  diambil  dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir.
Mahkamah  Konstitusi  wajib  memeriksa,  mengadili  dan memutus  dengan  seadil-adilnya  terhadap  pendapat  DPR  tersebut paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  setelah  permintaan  DPR  itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan Presiden terbukti melakukan  pelanggaran  hukum  dan/atau  terbukti  bahwa  Presiden tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden,  maka  DPR  akan menyelenggarakan  sidang  paripurna  untuk  meneruskan  usul pemberhentian  Presiden  kepada  MPR.  Tetapi  Pasal  7B  ayat  (5) Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945    tidak mengatur  mengenai  batas  waktu  berapa  lama  DPR  sudah  harus mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian  Presiden  kepada  MPR,  setelah  Mahkamah Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  terbukti  melakukan pelanggaran  hukum  dan/atau  terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden.
Tidak  adanya  limitasi  atau  pembatasan  waktu,  maka  DPR dapat  saja  mengulur-ulur  waktu  untuk  tidak  mengadakan  Sidang Paripurna  atau  sebaliknya  mempercepat  pelaksanaan  sidang paripurna,  sangat  tergantung  kehendak  atau  kepentingan  suara mayoritas  anggota  DPR.  Dengan  demikian  secara  yuridis  tidak  ada kepastian  hukum  perihal  batas  waktu  penyelenggaraan  sidang paripurna  DPR  untuk  meneruskan  usul  pemberhentian  Presiden kepada MPR.
2.2.  Pemberhentian Presiden Di Berbagai Negara
1. Impeachment Presiden Amerika Serikat
Amerika  Serikat  ( United  States  of  Amerika )  adalah  sebuah republik  federal  yang  terdiri  dari  50  negara  bagian  dari  sebuah  distrik federal. Kecuali Alaska (utara Kanada) dan  Hawaii (lautan pasifik), 48
negara  bagian  lainnya  serta  distrik  federalnya  terletak  di  Amerika Utara.
Konstitusi  Amerika  Serikat  mengatur  mengenai  alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Pada Pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan : “ the President, Vice President and a all civil officers of the united states, shall be removed from the office on impeachment for and  conviction  of  treason,  Bribery,  or  the  High  Crime  and Misdemeanors” .
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  seorang  Presiden,  Wakil Presiden  dan  seluruh  Pejabat  Sipil  Amerika  Serikat  dapat diberhentikan  dari  jabatannya  atas  tuntutan,  karena  melakukan pengkhianatan terhadap Negara, penyuapan, melakukan tindak pidana berat serta melakukan perbuatan tercela.
Dalam  praktek  ketatanegaraan impeachment di  Amerika Serikat, alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bervariasi  sejak House  of  Representative melakukan impeachment terhadap Presiden Andrew Johnson pada tahun 1874 karena kelakuan buruk  ( misbehavior )  yang  menunjukan  ketidakmampuan  memegang dan  melaksanakan  jabatan, impeachment Presiden  Nixon  pada  tahun 1974 dan Presiden William J. Clinton pada tahun 1998.
Berkaitan  dengan  prosedur  atau  mekanisme  pemberhentian Presiden/Wakil  Presiden  berdasarkan  konstitusi  Amerika  Serikat bahwa House  of  Representatives memiliki  “ the  sole  power  of impeachment ”  yaitu  kewenangan  untuk  mendakwa  Presiden/Wakil Presiden  dengan  pasal –  pasal impeachment atau  dakwaan impeachment yang  dimulai  dengan  voting  mayoritas  sederhana  dari anggota House of  Representatives dilanjutkan  dengan persidangan  di Senat yang memeriksa dakwaan dan memutuskan berdasarkan bukti – bukti  yang  dihadirkan.  Setiap  pasal  yang  didakwakan  diperiksa  satu persatu.  Akhirnya  persetujuan  2/3  dari  senator  yang  hadir  menjadi prasyarat  untuk removal  of  the  President  from  the  office atau pemakzulan Presiden.

## 2. Impeachment Presiden Filipina
Filipina  adalah  sebuah  Negara  Republik  di  Asia  Tenggara sebelah  utara  Indonesia  dan  Malaysia.  Filipina  merupakan  sebuah Negara kepulauan dan negara ini terdiri dari 7.107 pulau.
Konstitusi Filipina menentukan bahwa presiden dapat dimakzulkan dari jabatannya karena dakwaan yang terbukti menyalahi konstitusi  ( culpable  of  the  Constitution ),  pengkhianatan  ( treason ), penyuapan  ( bribery ),  gratifikasi  ( graft )  dan  korupsi  ( corruption ),  tindak pidana  berat  lainnya  ( other  high  crimes )  atau  pengkhianatan  atas kepercayaan publik ( betrayal of public trust ). Jika dibandingkan dengan konstitusi  Amerika  Serikat,  pengkhianatan  atas  kepercayaan  publik adalah alasan tambahan untuk memakzulkan Presiden Filipina.
Untuk  mengajukan  artikel  impeachment  harus  didukung sekurang-kurangnya  diperlukan  2/3  suara  dari  anggota House  of Representative .  Setiap  anggota House  of  Representative harus dicatat.  Selanjutnya  Senat  adalah  lembaga  negara  yang  memiliki kekuasaan untuk mengadili dan memutus semua perkara impeachment di  Filipina.  Ketika  bersidang  untuk  tujuan  itu,  Senator harus  bersumpah  atau  berjanji  dan  Presiden  Filipina  disidangkan melalui  mekanisme impeachment di  Senat,  Ketua  Mahkamah  Agung akan  memimpin  sidang impeachment ,  akan  tetapi  Ketua  Mahkamah Agung tidak memiliki hak suara. Dan tidak seorangpun, dapat dihukum tanpa persetujuan dari 2/3 anggota senat.
3. Impeachment Presiden Republik Sudan
Sudan  ( Republic  of  Sudan )  adalah  negara  yang  terletak  di Timur  Laut  benua  Afrika.  Sebelum  referendum  yang  memisahkan Sudan  menjadi    dua  bagian,  Sudan  merupakan  Negara  terluas  di Afrika dan di daerah Arab, serta terluas kesepuluh di dunia. Negara ini berbatasan  dengan  Mesir  di  Utara,  Laut  Merah  di  Timur  Laut,  Kongo, dan  Afrika  Tengah  di  Barat  Daya,  Chad  di  Barat  dan  Libya  di  Barat Laut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat 2 Konstitusi Sudan Tahun 2005 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Sudan dapat  dimakzulkan  (di impeachment )  karena  didakwa  melakukan
pengkhianatan  terhadap  negara  ( high  treason ),  pelanggaran  berat terhadap  konstitusi  ( gross  violation  of  this  constitutions )  dan pelanggaran jabatan ( gross misconduct in relation to state affairs ).
Presiden  dapat  dituntut  ( to  impeach )  di  hadapan  Mahkamah Konstitusi berdasarkan resolusi parlemen nasional yang didukung oleh 2/3  dari  anggota.  Selanjutnya  Presiden  diberhentikan  dari  jabatannya apabila disetujui ¾ dari anggota perlemen nasional.

## III. KESIMPULAN
Setiap negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dalam konstitusinya masing- masing telah diatur mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya melalui instrument impeachment , baik alasan maupun prosedurnya.  Tetapi  yang  berbeda  adalah  jenis  sebab  atau  alasan impeachment  nya,  ada  yang  termasuk  dalam  alasan  pidana  (korupsi, pengkhianatan  terhadap  negara,  tindak  pidana  berat,  pelanggaran  jabatan, perbuatan tercela dan pelanggaran Hak Asasi Manusia) dan alasan hukum tata negara  (pelanggaran  konstitusi,  tidak  mampu  menjalankan  kewajibannnya, melanggar  kepercayaan  publik)  maupun  alasan  hukum  administrasi  (tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden).
Secara umum prosedur pemberhentian Presiden pada negara – negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial  dilakukan oleh dua lembaga yaitu The  House  of  Representatives sebagai  lembaga  yang  memiliki kewenangan  untuk  melakukan impeachment (pendakwaan/penuntutan)  dan The  Senate /MPR  sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk  memakzulkan Presiden  dengan  atau  tanpa  melibatkan  lembaga  yudikatif,  baik  mahkamah Agung  maupun  Mahkamah  Konstitusi.  Seperti  di  Amerika  Serikat  dan  Filipina, Ketua  sidang  pengadilan  senat  guna  memakzulkan  Presiden  adalah  Ketua Mahkamah  Agung,  sedangkan  untuk  Negara  Republik  Sudan  dan  Republik Indonesia melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presidennya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie.  Jimly,  2008, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi, Jakarta. Bhuana Ilmu Populer.
Hufron,  2018, Pemberhentian  Presiden  di  Indonesia  antara  Teori  dan  Praktik , Yogyakarta, LaksBang Pressindo.
Isra.  Saldi,  2010,  Pergeseran  Fungsi  Kekuasaan  Legislasi  Menguatnya  Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Mahfud  MD,  2007, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi , Jakarta, LP3ES.
Nazriyah. Riri, 2007, MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek Di Masa Depan, Yogyakarta, FH UII Press, Cetakan Pertama.
Sumbu. Telly dkk, 2010, Kamus Umum, Politik dan Hukum, Permata Aksara, Jakarta.
Zoelva.  Hamdan,  2005,  Impeachment  Presiden,  Alasan  Tindak  Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945 , Jakarta, Konstitusi Press.