## IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENYEDIAAN WADAH SAMPAH DI RUANG TERBUKA PUBLIK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Silm Oktapani *) silm@unilak.ac.id
Ardiansah *)
Ardiansah@unilak.ac.id
(Diterima 29 Oktober 2021, disetujui 08 November 2021)

## ABSTRACT
Green  open  space  as  the  lungs  of  the  city  is  an  area  that  must  be provided  by  the city government. In addition to being the lungs of the city, green open space is also a place  for  community  members  to  interact,  green  open  space  is  an  alternative recreation  area for  the  community.  So  that  it  becomes  an  important  concern  for the city  government  in  facilitating  green  open  space  so  that  it  becomes  a  public  space that  is  comfortable  for  the  community  and  beautiful  for  urban  planning.  This  study uses  a  sociological  research  method  with  the  final  result  to  be  achieved  with  this method  is  whether  the  implementation  has  been  carried  out  correctly  based  on applicable  legal  norms  and  to  find  obstacles  and  efforts  made  in  implementing  the legal  norms  that  have  been  determined.  Data  collection  techniques  by  means  of observation, questionnaires, interviews and literature review. The results of the study concluded that the number of trash bins provided was incompatible with the area of green open space and in the maintenance of the facilities provided, most of the trash bins  were  damaged  or  lost.  Insufficient  budget  allocation  is  one  of  the  obstacles  in providing waste containers.
Keywords : container, garbage, open space
*) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
*) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

## ABSTRAK
Ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota merupakan area yang wajib disediakan oleh  pemerintah  kota.  Selain  menjadi  paru-paru  kota  ruang  terbuka  hijau  juga menjadi  tempat  berinteraksinya  warga  masyarakat,  ruang  terbuka  hijau  menjadi salah  satu  alternative  tempat  rekreasi  bagi  warga  masyarakat.  Sehingga  menjadi perhatian penting bagi pemerintah kota dalam memfasilitasi ruang terbuka hijau agar menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat dan indah bagi penataan kota. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  sosiologis  dengan  hasil  akhir  yang hendak  dicapai  dengan  metode  ini  adalah  apakah  implementasi  telah  dilakukan secara  benar  berdasarkan  norma  hukum  yang  berlaku  dan  untuk  menemukan hambatan  dan  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengimplementasikan  norma  hukum yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuisioner, wawancara  dan  kajian  pustaka.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  tidak  sesuainya jumlah  wadah  sampah  yang  disediakan  dengan  luasnya  ruang  terbuka  hijau  serta dalam  hal  pemeliharaan  fasilitas  sehingga  wadah  sampah  yang  disediakan kebanyakan  rusak  atau  hilang.  Alokasi  anggaran  yang  kurang  menjadi  salah  satu kendala dalam penyediaan wadah sampah.
Kata kunci : wadah, sampah, ruang terbuka

## I. Pendahuluan
Perkembangan  suatu  kota  tidakakan  lepas  dari  proses  pembangunan yang  berkelanjutan.  Setiap  kota  ingin  menjadikan  kotanya  layak  bagi masyarakatnya,  pembangunan  yang  dilakukan  tentunya  menghasilkan  suatu perubahan  yang  baik  dan  bermanfaat.  Dalam  teori  hukum  pembangunan  yang dikemukakan oleh Mochtar bahwa semua masyarakat yang sedang membangun selalu  dicirikan  dengan  suatu  perubahan  dan  hukum  yang  berfungsi  sebagai penjamin  terhadap  perubahan  yang  terjadi  secara  teratur,  dapat  dibantu  oleh suatu  sarana  (bukan  sebagai  alat)  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  proses pembangunan.
Sampah  adalah  masalah  yang  aktual  sejak  lama  bagi  Negara  Indonesia, terutama  bagi  daerah  Perkotaan  yang  dipengaruhi  dari  kondisi  sosial,  budaya serta ekonomi masyarakat setempat, hal ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk,  peningkatan  aktivitas  serta  perubahan  pola  konsumsi  masyarakat yang secara langsung menimbulkan pertambahan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah (Ade Fia Rahmawati dkk, 2021:1). Sampah perkotaan atau pemukiman merupakan  salah  satu  masalah  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius dikarenakan  sampah  perkotaan  atau  pemukiman  dari  tahun  ke  tahun  terus menunjukkan  peningkatan  seiring  dengan  lajunya  pertumbuhan  jumlah
penduduk  (Joy  Ramos  dkk,  2017:2).  Pengelolaan  persampahan  menjadi permasalahan  yang  sangat  serius  terutama  di  perkotaan  akibat  dari  banyaknya permasalahan yang dihadapi dimana salah satunya adalah kepadatan penduduk yang  tinggi,  sehingga  menyebabkan  pengelolaan  persampahan  lebih diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan (Ashabul Kahfi, 2017:17).
Menurut  Undang-Undang  No  18  tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh,  dan  berkesinambungan  yang  meliputi  pengurangan  dan penanganan  sampah.  Pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan  adalah  suatu upaya  pengelolaan  sampah  yang  menggunakan  dasar  pemanfaatan  sampah untuk menjadi sesuatu yang berguna dalam  pemenuhan kebutuhan masyarakat dari  segi  perekonomian  dan  menjaga  kelestarian  lingkungan  melalui  proses pengumpulan  sampah,  pengolahan,  konservasi  sumber  daya  dan  daur  ulang yang efektif (Balebat Buana Puspa, 2017:820).
Untuk  mengelola  permasalahan  sampah  yang  semakin  mengganggu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggi (Elga Andina, 2019:120). Suatu upaya untuk  menangani  masalah  sampah,  perlu  dikembangkan  metode-metode pengelolaan  sampah  yang  lebih  bermasyarakat,  tidak  lagi  menitikberatkan kepada  membuang  sampah  akan  tetapi  lebih  pada  bagaimana  mengelola sampah  (Irienda  Rielasari,  2018:4).  Di  Indonesia  dikenal  adanya  dua  model pengelolaan  sampah  yaitu  tumpukan  dan  urugan.  Model  tumpukan  cenderung sudah  maju  yang  sudah  menerapkan  persyaratan  lingkungan  dan  biasanya dilakukan  dikota-kota  besar,  namun  sayangnya  cara  ini  tidak  lengkap  yang bisanya  terkendala  masalah  keuangan  dan  kurangnya  kepedulian  dari pemerintah.  Model  urugan  biasanya  dilakukan  oleh  daerah-daerah  yang  tidak menghasilkan  sampah  dengan  jumlah  yang  besar,  urugan  dilakukan  dengan cara membuang sampah pada cekukan atau lembah dan dibiarkan begitu saja.
Kota  Pekanbaru  merupakan  salah  satu  kota  yang  menunjukkan perkembangan  yang  sangat  pesat  menuju  kota  metropolitan  dengan  jumlah penduduk  yang  tinggi  mengakibatkan  besarnya  timbunan  sampah  yang  ada. Dengan  terjadinya  peningkatan  pembangunan  yang  sangat  pesat  di  Kota Pekanbaru  beberapa  tahun  belakangan  ini  sangat  dikhawatirkan  banyaknya
kawasan  ruang  terbuka  hijau  yang  dikorbankan  demi  pembangunan. Tersedianya  Ruang  Terbuka  Publik  ( public  open  space )  merupakan  salah  satu kebutuhan  masyarakat  perkotaan,  secara  umum  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) dan  Ruang  Terbuka  Non  Hijau  (RTNH)  merupakan  ruang  terbuka  publik  di perkotaan (Muhammad Ridha Azzaki, 2013:232). Ruang terbuka publik dipahami sebagai  ruang  kota  yang  diakses  secara  umum  oleh  masyarakat  dari  berbagai lapisan  dan  tentunya  secara  cuma-Cuma  (Moh.P.  Riski  Saleh  dkk,  2013:40). Ruang  terbuka  publik  merupakan  tempat  dimana  masyarakat  dapat  saling berinteraksi  dan  melakukan  berbagai  aktivitas,  misalkan  berolahraga  atau bermain bersama dengan keluarga.
Ruang publik juga diartikan sebagai suatu elemen perkotaan baik itu alami maupun buatan yang didalamnya terdapat berbagai fasilitas umum yang menjadi ruang  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  berbagai  aktivitas  social  (August Johannes Ricolat Ufie, 2021:12). Dalam Perkembangannya saat ini ruang publik khususnya  ruang  terbuka  hijau  memiliki  fungsi  yang  lebih  banyak  yaitu  fungsi rekreasi, edukasi, interaksi, kesehatan, dan perekonomian. Ruang terbuka hijau merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  sebuah  tatanan  perkotaan  yang berfungsi  mempercantik  daerah  perkotaan  dan  juga  berfungsi  menjaga  kualitas udara.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (31)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat  tumbuh  tanaman,  baik  yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Untuk menjaga kualitas lingkungan  keberadaan  ruang  terbuka  hijau  tetap  harus  dipertahankan. Berdasarkan  Permen  PU  No  05/PRT/M/2008,  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik adalah  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  dimiliki  dan  dikelola  pemerintah  daerah  kota atau  kabupaten  yang  digunakan  secara  umum  untuk  kepentingan  masyarakat (Sri  Wulandari  dkk,  2018:73).  Berdasarkan  fungsinya  ruang  terbuka  hijau memiliki  dua  fungsi  yakni  fungsi  intrinsik  dan  ekstrinsik,  Fungsi  intrinsik  yang terdiri  atas  fungsi  ekologis,  sedangkan  fungsi  ektrinsik  adalah  fungsi  sosial  dan budaya,  ekonomi,  serta  estetika  (Nadia  Imansari  dan  Parfi  Khadiyanta, 2015:104).
Terdapat  48  (empat  puluh  delapan)  lokasi  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Pekanbaru,  dengan  sebaran  terbanyak  terdapat  di  Kecamatan  Senapelan  dan
Ruang  Terbuka  Hijau  Publik  terluas  adalah  Taman  raya  Sultan  Syarif  Hasim  di Kecamatan  Rumbai  (Syifa  Nashella  Rahman  Astaman  dkk,  2019:53).  Dalam Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  08  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Sampah  pada  Pasal  10  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  setiap  pengelola  fasilitas umum  wajib  menyediakan  fasilitas  pewadahan  dan  pemilahan  sampah berdasarkan sifat/jenis sampah.
Di  tahun  2017  Pemerintah  Provinsi  Riau  telah  membuka  Dua  lokasi Ruang  Terbuka  Hijau,  namun  sayang  banyaknya  pedagang  asongan  serta sampah  yang  berserakan  sehingga  kondisi  Ruang  Terbuka  Hijau  terlihat  jorok. Berdasarkan fakta dan data menjadi penting dan menarik untuk diteliti mengenai “Implementasi  Kewajiban  Pemerintah  Kota  Dalam  Penyediaan Wadah  Sampah Di  Ruang Terbuka  Publik  Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ”.

## II.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Pekanbaru,  pemilihan  Kota  Pekanbaru sebagai  lokasi  dalam  penelitian  ini  dikarenakan  Kota  Pekanbaru  dengan perkembanganya yang sangat maju memiliki ruang terbuka hijau sebagai sarana publik  dan  memiliki  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang  kewajiban menyediakan wadah sampah di ruang publik.
Jenis  penelitian  hukum  sosiologis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  sesuatu  bermula  dari  masyarakat  dan  prilaku  individu  di  dalam masyarakat  terhadap  hukum.  Dalam  penelitian  sosiologis  ini  biasanya  melihat bagaimana  efektifitas  hukum  dalam  prilaku  tertentu,  efek  dari  peraturan perundang-undangan  dari  suatu  keadaan  tertentu,  pelaksanaan  dari  peraturan perundang-undangan  terhadap  sesuatu  atau  kepatuhan  individu  terhadap peraturan  perundang-undangan.  Hasil  akhir  yang  hendak  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  apa  yang  menjadi  penghambat  serta  upaya  dan  apakah norma  hukum  yang  berlaku  sudah  dapat  diimplementasikan  (Peter  Mahmud Marzuki, 2014:10).
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  observasi, wawancara,  dan  kajian  pustaka.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisa data  kualitatif,  yaitu  suatu  cara  analisis  yang  menghasilkan  data  deskriptif analitis,  yaitu  apa  yang  dipaparkan  oleh  responden  secara  lisan  atau  tulisan,
perilaku  obyek  yang  diteliti,  dan  dipelajari  secara  utuh  (Soerjono  Soekamto, 2008:154).
Penelitian ini menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif dimana menggambarkan  keadaan  sebenarnya  yang  terjadi  dimasyarakat  dari  hasil pengamatan  dan  wawancara  yang  dilakukan.    Untuk  memperoleh  data  dalam penelitian  ini,  maka  para  responden  yang  diperlukan  informasinya  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  Ketua  Komisi  IV  DPRD  Kota  pekanbaru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pembangunan  Daerah  Kota  Pekanbaru  dan  Kepala  Dinas  Polisi  Pamong  Praja Kota Pekanbaru,

## III.  Hasil dan Pembahasan
Dapat  diartikan  bahwasanya  sampah  merupakan  materi,  bahan  ataupun segala  sesuatu  yang  tidak  diperlukankan,  baik  itu  merupakan  sisa  atau  hasil buangan.  Sampah  adalah  sisa  kegiatan  yang  berasal  dari  proses  alam  yang berbentuk  padat,  ini  merupakan  pengertian  sampah  menurut  Undang-Undang No 18 Tahun 2008. Akan tetapi hal ini berbeda dari bendapat yang disampaikan oleh Rudi Hartono memandang bahwasanya sampah tidaklah muncul dari akibat proses alam, dikarenakan materi-materi yang muncul akibat proses alam tidaklah dinamakan  sampah,  sebab  yang  ada  hanyalah  produk-produk  yang  tidak bergerak. Asas pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008  ini  iyalah  Pengelolaan  sampah  yang  diselenggarakan  berdasarkan  asas tanggung  jawab,  berkelanjutan,  manfaat,  keadilan,  kesadaran,  kebersamaan, keselamatan,  asas  keamanan,  dan  asas  nilai  ekonomi.  Permasalahan  sampah menjadi  lebih  serius  diakibatkan  dari  peningkatan  jumlah  sampah  yang  tidak diikuti  oleh  perbaikan  dan  peningkatan  sarana  dan  prasarana  pengelolaan sampah, pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.
Berdasarkan  wawancara  langsung  terhadap  para  responden  yang menjadi  sampel  dari  penelitian  ini,  tim  peneliti  telah  mendapatkan  jawaban  dari beberapa  responden  yang  berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  kami  teliti. Menurut  anggota  Dewan  Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru  Roni  Pasla bahwasanya  di  fasilitas  umum  khususnya  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  telah disediakan  pewadahan  sampah  dengan  pemilahan  sampah  berdasarkan
sifat/jenis  sampah,  dengan  menyediakan  wadah  sampah  yang  disebut  dengan wadah sampah gandeng yaitu wadah sampah organic dan anorganik.
Soerjono mengatakan bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat  penting  bdalam  penegakan  hukum,  tanpa  adanya  sarana  dan  fasilitas tidak mungkin penegak hukum dapat dilakukan (Mhd. Luthfi dan Fuadi, 2014:42). Sampah  organik  merupakan  sampah  yang  ramah  lingkungan  dikarenakan sampah  ini  adalah  merupakan  sampah  yang  dihasilkan  dari  dari  mahluk  hidup, manusia, hewan dan tumbuhan yang mengalami pembusukan ataupun pelapuka (Puspa Nindria, 2019:5). Sampah yang dihasilkan dari sisa pemakaian manusia yang  sangat  sulit  dan  tidak  bisa  diurai  sekalipun  oleh  bakteri  inidisebut  dengan sampah  anorganik,  proses  penguraian  dari  sampah  ini  membutuhkan  waktu yang sangat lama.
Anggota  Dewan  Komisi  IV  DPRD  Kota  Pekanbaru  Roni  Pasla  juga mengatakan  dalam  hal penyediaan  wadah  sampah  ini  seharusnya  di  sesuaikan dengan luas RTH dan jumlah pengunjung, sehinga wadah sampah yang berada pada RTH dapat menampung semua sampah yang dihasilkan dari pengunjung.
Kendala  yang  dihadapi  pemerintah  kota  pekanbaru  adalah  sulitnya merubah  kebiasaan  dari  masyarakat  yang  dimana  mereka  berkegiatan  disitulah sampah ditinggalkan, tidak dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan apalagi  untuk  dipilah  sesuai  dengan  jenisnya.  Kurang  dan  tidak  berlanjutnya petugas  (satgas)  yang  mengawasi  di  lapangan  terutama  pada  saat  ramainya pengunjung. Namun yang menjadi kendala terbesar itu adalah masih kurangnya kesadaran  masyarakat  dalam  memilah  sampah  berdasarkan  jenis  wadah sampah  yang  telah  disediakan.  Pendanaan  dalam  hal  pemeliharaan  wadah sampah  juga  menjadi  kendala,  apalagi  dimasa  pandemi  seperti  saat  ini, anggaran lebih diutamakan untuk kesehatan, biaya hidup (gaji) selama pandemi.
Kasum  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Pekanbaru Achyar  mengungkapkan  bahwasanya  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  akan berupaya  untuk  lebih  giat  lagi  dalam  mewujudkan  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  dengan  sering melakukan  sosilasi  kepada  masyarakat.  Sosialisasi  yang  diberikan  kepada masyarakat  dimaksudkan  untuk  memberikan  pengertian  kepada  masyarakat tentang pentingnya membuang sampah berdasarkan jenis sampah pada wadah yang  telah  disediakan.  Dengan  sosialisasi  diharapkan  masyarakat  dapat
mengerti  dan  memahami  tentang  pentingnya  membuang  sampah  berdasarkan jenisnya. Sehingga sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Sampah  ini  dapat  secara  otomatis meningkatkan  kepatuhan  masyarakat.  Kurangnya  sosialisasi  akan  berdampak pada  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  membuang sampah  dipilah  berdasarkan  jenisnya,  yang  tentunya  juga  menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat.
Kasi Pembinaan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memberikan  saran  untuk  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  berkaitan dengan  membiasakan  masyarakat  dalam  hal  membuang  sampah  berdasarkan jenis  dari  sampah  dapat  melakukan  edukasi  terkait  pemilahan  sampah  yang kebanyakan  pengunjung  adalah  anak-anak.  Edukasi  dilakukan  semisal  dengan memberikan  gambar  animasi  lucu-lucu  yang  menarik  perhatian  anak-anak tentang  membuang  sampah  berdasarkan  wadah  sampah  yang tersedia.Kepada pihak-pihak  yang  berkaitan  langsung  terhadap  sampah,  sudah  sepatutnya melakukan pengawasan agar pengunjung RTH membuang sampah pada wadah yang  telah  disediakan,  dan  dirasa  perlu  melakukan  aksi  turun  lapangan  untuk mengajak  masyarakat  membuang  sampah  berasarkan  sifat/jenis  sampah sehingga pada saat pengangkutan akan lebih mudah memilahnya untuk nantinya sampah  tersebut  bisa  diolah  dan  memiliki  nilai  jual  kembali.  Langsung memberikan  sanksi  kepada  pengunjung  RTH  yang  tidak  membuang  sampah berdasarkan  jenis  sampah  pada  wadah  yang  telah  disiapkan  merupakan  salah satu  upaya  untuk  membisakan  masyarakat  membuang  sampah  berdasarkan wadah sampah yang tersedia.

## IV.  Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
Sudah  tersedianya  wadah  sampah  gandeng  tiga  dengan  jenis sampah  yang  berbeda  di  Ruang  Terbuka  Hijau  Kota  Pekanbaru  namun jumlah wadah sampah yang tersedia terkadang belum sesuai dengan luas Ruang Terbuka Hijau yang ada.  Masih kurangnya kesadaran masyarakat membuang  sampah  berdasarkan  jenis  sampah.  Kurangnya  anggaran guna pemeliharaan wadah sampah yang ada. Dengan menegur langsung masyarakat  yang  membuang  sampah  tidak  sesuai  dengan  jenis  sampah
merupakan  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  guna  membiasakan masyarakat  untuk  dapat  memebuang  sampah  pada  tempatnya  dan disesuaikan berdasarkan jenis sampah. Memberikan edukasi dengan cara memberikan gambar animasi yang menarik pada wadah sampah.

## 4.2. Saran
Dapat melakukan sosialisasi dengan lebih maksimal, terutama lebih diutamakan  dalam  hal  pembungan  sampah  dengan  cara  pemilahan sampah  sesuai  dengan  jenisnya.  Menyesuaikan  jumlah  wadah  sampah dengan  luas  Ruang  Terbuka  Hijau.  Membuat  wadah  sampah  yang  lebih menarik  agar  masyarakat  terutama  anak-anak  tertarik  untuk  membuang sampah  dan  akan  membiasakan  anak-anak  membuang  sampah  sesuai dengan jenisnya.

## Daftar Pustaka
Andewi,  Keni.  2019. Pertumbuhan  Badan  Usaha  di  Indonesia. Semarang: Alprin.
Andina,  Elga.  2019.  Analisis  Perilaku  Pemilihan  Sampah  Di  Kota  Surabaya. Jurnal Masalah-Masalah Sosial . Vol. 10 No. 2.
Astaman,  Syifa  Nashella  Rahman,  dkk.  2019.  Identifikasi  Sebaran  dan Karakteristik  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik  di  Kota  Pekanbaru. Jurnal Penataan Ruang. Vol. 14 No. 1.
Azzaki,  Muhammad  Ridha  Dan  Djoko  Suwandono.  2013.  Persepsi  Masyarakat Terhadap  Aktivitas  Ruang  Terbuka  Publik  Di  Lapangan  Pancasila Simpang Lima Semarang. Jurnal Ruang . Vol. 1No. 2.
Imansari, Nadia dan Parfi Khadiyanta. 2015. Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota  Sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  Publik  Menurut  Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. Jurnal Ruang. Vol. 1 No. 3.
Kahfi,  Ashabul.  2017. Tinjauan  Terhadap  Pengelolaan  Sampah’, Jurnal Jurisprudentie . Vol. 4 No. 1.
Puspa,  Balebat  Buana.  2017.  Life  Cycle  Inventory  Untuk  Pengelolaan  Sampah Yang  Berkelanjutan  di  Kota  Pekanbaru, Jurnal  Planologi  Unpas .  Vol.  4 No. 3.
Rielasari,  Irienda.  2018.  Pengelolaan  Sampah  Kota  Pekanbaru,  J urnal  JOM FISIP , Vol. 5 No. 1.
Rumasondi,  Joy  Ramos  Ika  Bagus  Priyambada  dan  Dwi  Siwi  Handayani.  2017.
Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Studi Kasus RW 1,2 dan  Kelurahan  Bandar  Harjo  Kecamatan  Semarang  Utara  Kota Semarang. Jurnal Teknik Lingkungan , Vol. 6 No. 1.
Saleh, Moh. P. Riski dkk. 2013. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Kota Manado (Studi Kasus Lapangan Spartatikala). Jurnal Sabua. Vol. 5 No. 1.
Ufie,  August  Johannes  Ricolat.  2021. ‘Ruang  Publik  Sebagai  Tempat  Wisata Kaum Milenial Kota Ambon’, Jurnal Media Wisata . Vol. 19 No. 1.
Widyawati dkk. 2011. Peran Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat Solidaritas dan  Kepedulian  Penghuni  Kawasan  Perumahan  di  Jakarta. Jurnal  Ilmiah Faktor Exacta. Vol. 4. No. 3.
Wuladari,  Sri  dkk.  2018.  Status  Keberlanjutan  Ruang  Terbuka  Hijau  Sebagai Cadangan  Karbon  di  Kota  Pekanbaru  (Sustainability  Status  of  Green Open  Space  As  Carbon  Stock  In  Pekanbaru  City). Jurnal  Manusia  dan Lingkungan. Vol. 25 No. 2.

## Sumber Lain
Chaidir Anwar tanjung,
https://travel.detik.com/domestic-destination/d-
3551248/duh- sampah-berserakan-di-ruang-terbuka-hijau- pekanbaru.