## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 8 Issue 3, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Peran  Majelis  Pembina  dan  Pengawas  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  Daerah  Kabupaten  Klaten  Terhadap Peningkatan  Kepatuhan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan
Laela Dwi Cahyannia 1 , Supriyadi 2
1 Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Indonesia, laeladwi97@mail.ugm.ac.id
2 Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Abstract: This study aims to determine and analyze efforts of the Council of Trustees and Supervisors (MPPD) of the Klaten Regency Land Deed Making Official (PPAT) towards increasing PPAT compliance in carrying out the duties of the position. The type of research used is empirical legal research. This study uses secondary data obtained from library materials and primary data obtained form of interviews with respondents and resource persons. The data will then be analyzed qualitatively, then concluded deductively. This research has three conclusions. The role of the MPPD of the Klaten towards increasing PPAT compliance in carrying out the duties of the position is conduct coaching at IPPAT organizational meetings, share the latest info regarding PPAT through WA Group, conduct guidance in the form of inspections to the PPAT office in the context of periodic supervision.
Keywords: Regional Trustees and Supervisory Council, PPAT, Compliance, Position Duties, Code of Ethics
How to Site: Laela Dwi Cahyannia, Supriyadi (2022). Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan. Jurnal hukum to-ra , 8(3), pp 357-373. DOI.10.55809/tora.v8i3.163

## Introduction
Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan mengenai pendaftaran tanah, yaitu pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 1
1 Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Sususn dan Pendaftaran Tanah.
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
Maksud  dari  diharuskannya  pemegang  hak  mendaftarkan  tanahnya  agar  menjadi kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak.  Komplikasi  hukum  akan  terjadi  apabila  tidak dilakukan  pendaftaran  terhadap  pendaftaran  atas  peralihan  hak,  penghapusan  dan pembebanan hak maupun pendaftaran pertama kali atau pendaftaran yang dikarenakan konvensi atau pembebanan, karena pendaftaran merupakan suatu bukti yang kuat bagi pemegang hak. 2 Alat bukti pendaftaran tanah berupa buku tanah atau sering disebut dengan sertipikat tanah yang terdiri dari salian buku tanah dan surat ukur. Bentuk dari pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yaitu  terciptanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan Pemrintah  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. 3
Pasal 2 PP Nomor 24 tahun 1997 turut menjelaskan bahwa pendaftaran tanah didasari oleh beberapa azas, yaitu pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, azas aman, azas terjangkau, azas mutakhir dan azas terbuka. PP Nomor 24 tahun 1997 menyebutkan  bahwa  pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tugas dan pelaksanaan pendaftaran tanah dijelaskan pada  Pasal  6  ayat  (1)  PP  Nomor  24  tahun  1997  yaitu  dalam  rangka  penyelenggaraan pendaftaran  tanah  tugas  pelaksana  pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  kantor pertanahan,  kecuali  terhadap  kegiatan  tertentu  yang  oleh  kantor  pertanahan  dan perundang-undangan  ditentukan  lain  yaitu  akan  ditugaskan  kepada  pejabat  lain. Selanjutnya  Pasal  6  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  pendaftaran tanah,  kepala  kantor  pertanahan  dibantu  oleh  PPAT  dan  pejabat  lain  yang  memang ditugaskan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu  menurut  Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 4
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 2016  adalah  pejabat  umum  yang  diberikan  kewenangan  oleh  perundang-undangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  atas  Satuan  Rumah  Susun. 5 Sejalan  dengan perkembangan  hukum  dalam  masyarakat,  masyarakat  memerlukan  perlindungan hukum  yang  memadai  yang  berkaitan  dengan  PPAT,  sehingga  pemerintah  telah membentuk  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  yang  diharapkan  peraturan  tersebut  dapat  lebih  baik  daripada
2 A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 11
3 Urip Santoso, Hukum Agrarian Kajian Komprehensif, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 2-5.
4 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5 Pasal 1 angka 1 Perauran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peratruan Pemerinth Nomor 37 Tahun 1998 tenatng Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
peraturan yang sebelumya dalam hal perlindungan kepada kepentingan masyarakat dan juga perlindungan terhadap PPAT itu sendiri.
PPAT dalam menjalankan kewenangannya yaitu membuat akta-akta autentik memiliki tujuan  agar  akta  yang  dibuat  olehnya  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  kuat apabila  terjadi  suatu  perselisihan  antara  para  pihak  atau  apabila  terdapat  gugatan perdata  baik  tuntutan  pidana.  Melaksanakan  sebagian  kegiatan  Pendaftaran  Tanah dengan  cara  membuat  akta  sebagai  sebuah  bukti  bahwa  telah  dilakukannya  suatu perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dapat dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah kepada kantor pertanahan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum hal tersebut merupakan tugas pokok dari seorang PPAT. 6 Perbuatan hukum yang dimaksud yaitu Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan Kedalam Perusahaan (inbreng), Pembagian Hak Bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Pemberian Hak  Tanggungan,  Pemberian  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan. 7 Dapat disimpulkan  bahwa  PPAT  hanya  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  8  (delapan) macam  akta  tersebut,  sehingga  diluar  8  (delapan)  macam  akta  tersebut  PPAT  tidak berwenang untuk membuatnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 dapat  disimpulkan  bahwa  akta-akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  adalah  akta  autentik, sehingga  PPAT dalam  membuat  akta  yang  menjadi  kewenangannya  harus  didasarkan oleh peraturan perundang-undangan agar memenuhi syarat akta autentik. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat . 8 Pengertian autentik untuk akta PPAT  haruslah  mencakup  pada  hal-hal  tertentu  yaitu,  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  dihadapan  pegawai  umum  yaitu  dihadapan PPAT,  dibuat dan  diselesaikan  dalam daerah  kerja  PPAT, dan  untuk tanah-tanah  atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang berada atau terletak dalam daerah kerja PPAT. 9 Dengan demikian, PPAT memiliki peran penting dalam masyarakat, karena akta autentik yang diterbitkan oleh PPAT memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dan  diharapkan  akan  dapat  menetukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  para  pihak, mejamin kepastian hukum dan diharapkan untuk terhindar dari sengketa.
6 Mustofa, 2014, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Karya Media, Yogyakarta, hlm. 2
7 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
8 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9 Mustofa, Op. Cit, hlm. 8
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
Berdasarkan  Peratuan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah,  pembinaan  dan  pengawasan  dilakukan  oleh  Menteri  yang  apabila  didaerah dilakukan oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Kepala  Kantor Pertanahan. 10 Dalam  menjalankan  tugasnya  Menteri  dapat  membentuk  Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang bertugas untuk membantu Menteri Agraria dan Tata Ruang  dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  PPAT.  Majelis  Pembina  dan Pengawas PPAT, terdiri atas Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat berkedudukan di Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah berkedudukan di Kantor Pertanahan.
Pembinaan  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri terhadap PPAT dengan cara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik 11 .  Sedangkan yang dimaksud  dengan  pengawasan  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3),  yaitu  pengawasan adalah  kegiatan  administratif  yang  bersifat  preventif  dan  represif  oleh  Menteri  yang bertujuan untuk menjaga agar para PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
Pembinaan  dapat  dilakukan  oleh  Menteri  maupun  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dan Kepala Kantor Pertanahan. Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri diatur pada Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018, yaitu : 13
Pembinaan oleh Menteri dapat berupa:
1. penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
2. pemberian  arahan  pada  semua  pihak  yang  berkepentingan  terkait  dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an;
3. menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Kode Etik.
10 Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
11 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
12 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
13 Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
Sedangkan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dan  Kepala Kantor Pertanahan diatur pada Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018, yaitu : 14
Pembinaan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat berupa:
1. penyampaian  dan  penjelasan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. sosialisasi,  diseminasi  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan pertanahan;
3. pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik;
4. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai Kode Etik.
Pasal  8  Permen  ATR/BPN  Nomor  2  Tahun  2018  menjelaskan  mengenai  pengawasan terhadap PPAT, yaitu : 15
Pengawasan terhadap PPAT, dapat berupa:
1. pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT; dan
2. penegakan  aturan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang PPAT.
Pengawasan  terhadap  PPAT  yang  berupa  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  jabatan PPAT dilakukan untuk memastikan PPAT melaksanakan kewajiban dan jabatan PPAT-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16
Pasal  12  menjelaskan  mengenai  pengawasan  terhadap  PPAT  berupa  pengawasan penegakan  aturan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, dengan lebih lanjut yaitu: 17
(1) Pengawasan  berupa  penegakan  aturan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  PPAT  dilaksanakan  atas  temuan  dari Kementerian  terhadap  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  PPAT  atau  terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT;
(2) Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT yang dimaksud adalah pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT, tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan
14 Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
15 Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
16 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
17 Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
perundang-undangan,  melanggar  ketentuan  larangan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar Kode Etik;
Pengaduan tersebut dapat berasal dari masyarakat, baik perorangan atau badan hukum dan/atau IPPAT”.

## Discussion
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  kepustakaan  maupun data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  berupa  hasil  wawancara  dengan responden dan narasumber. Data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.
Pasal 1 angka 3 Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan pembinaan adalah usaha,  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Menteri  dengan  cara  efektif  dan efisien untuk mencapai kuliatas PPAT menjadi lebih baik. 18 Pembinaan dan pengawasan PPAT  dilakukan  untuk  menjaga  fungsi  dari  PPAT  dalam  pembuatan  akta  mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan  rumah  susun  yang  akan  dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran    perubahan  data pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  hukum  tertentu. 19 Menjaga kepatuhan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah melibatkan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.
Kepala  kantor  wilayah  pertanahan  BPN  dan/atau  Kepala  Kantor  Pertanahan melaksanakan  pembinaan  berupa  penyampaian  dan  penjelasan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  oleh  Menteri  terkait  pelaksanaan  tugas  PPAT  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  sosialisasi,  diseminasi  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan  pertanahan,  dan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  PPAT  sesuai dengan Kode Etik, dilaksanakan secara berkala dapat dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas  PPAT  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya. 20 Kepala  kantor  wilayah pertanahan BPN atas nama Menteri membentuk dan menetapkan MPPD. 21
Pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  oleh  MPPD  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan jumlah PPAT disuatu wilayah, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. 22 Dalam Pasal 19 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018
18 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
19 Mustofa, Op. cit., hlm 2.
20 Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
21 Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
22 Mustika Nila Dara, “Pengawasan Terhadap PPAT Oleh Majelis Pembina dan Pengawas Daerah di Kota Padang”, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2021.
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
disebutkan bahwa MPPD dapat dibentuk didaerah apabila jumlah PPATnya paling sedikit 10  (sepuluh)  orang  PPAT. 23 Pasal  19  ayat  (5)  menyebutkan  dalam  hal  didaerah Kabupaten/Kota  terdapat  jumlah  PPAT  lebih  dari  100  (seratus)  maka  kepala  kantor wilayah BPN dapat menambah jumlah anggota MPPD sesuai dengan kebutuhan. 24
Pembentukan  MPPD  di  Kabupaten  Klaten  dilakukan  pada  tahun  2018,  sehingga terhitung  proses  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  MPPD  berjalan selama  kurang  4  (empat)  tahun.  Pembentukan  MPPD  di  Kabupaten  Klaten  sudah seharusnya  dilakukan  mengingat  jumlah  PPAT  di  Kabupaten  Klaten  pada  tahun  2022 adalah 140 (seratus empat puluh) pejabat. 25 Sedangkan jumlah PPAT yang tercatat pada website resmi kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah 143  (seratus empat  puluh tiga) pejabat, dan  ditambah  9  (sembilan)  PPAT  Sementara. Keseluruhan PPAT dan PPAT Sementara berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) orang dengan keterangan aktif sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang dan sisanya 3 (tiga) orang  dengan  keterangan  meninggal  dunia,  pensiun,  dan  tanpa  keterangan.  Jumlah PPAT di Kabupaten Klaten menjadi jumlah PPAT terbanyak ke 4 di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kota Semarang dengan jumlah PPAT 193 (serratus Sembilan puluh tiga) orang, Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah PPAT 179 (serratus tujuh puluh sembilan) orang, Kabuapten  Semarang  dengan  jumlah  PPAT  157  (serratus  lima  puluh  tujuh)  orang. Keseluruhan PPAT di Provinsi Jawa Tengah sendiri berjumlah 2.384 (dua ribu tiga ratus delapan  puluh  empat)  pejabat  dan  286  (dua  ratus  delapan  puluh  enam)  PPAT Sementara. 26
Sementara  itu  jumlah  anggota MPPD  di  Kabupaten  Klaten berjumlah 7 orang  dengan komposisi 4 (empat) orang dari unsur kementerian atau Badan Pertanahan Nasional dan 3 (tiga) orang dari unsur organisasi IPPAT. Dengan susunan keanggotaan 1 (satu) orang ketua  dari  unsur  kementerian  yang  dijabat  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan,  1  (satu) orang  wakil  ketua  dari  unsur  IPPAT  yang  dijabat  oleh  Ketua  Pengurus  Daerah  IPPAT Kabupaten Klaten, dan 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur kementerian dan 2 (dua) orang dari unsur organisasi IPPAT. 27
23 Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
24 Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
25 Hasil wawancara dengan Ari Nur Winaryo, selaku narasumber, Wakil Ketua Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Kabupaten Klaten (Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Klaten), pada tanggal 26 September 2022, pukul 09.30 WIB
26 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Daftar PPAT”, https://kab - klaten.atrbpn.go.id/daftar-ppat, diakses tanggal 1 Oktober 2022, pukul 11.47 WIB.
27 Hasil wawancara dengan Ari Nur Winaryo, selaku narasumber, Wakil Ketua Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Kabupaten Klaten (Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Klaten), pada tanggal 26 September 2022, pukul 09.30 WIB
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
Sejak  pembentukan  pada  tahun  2018,  peran  MPPD  Kabupaten  Klaten  dalam menjalankan tugasnya menurut penulis belum dilaksanakan dengan maksimal, karena pada penelitian dilapangan yang telah dilakukan oleh penulis masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Klaten baik pelanggaran terhadap pelaksanaan  jabatan,  tidak  melakukan  kewajiban  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan,  melanggar  ketentuan  larangan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  pelanggar  Kode  Etik  seperti  yang  telah  disebutkan  dalam Pasal 12 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018.
Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  MPPD  Kabupaten  Klaten  untuk  meningkatkan kepatuhan  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatan  telah  dilakukan  dengan beberapa hal. Terhadap pembinaan yang telah diutarakan pada Pasal 7 ayat (2) Permen ATR/BPN  Nomor  2  Tahun  2018  berupa  penyampaian  dan  penjelasan  kebijakan  yang telah ditetapkan oleh Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  sosialisasi,  diseminasi  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan  pertanahan,  dan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  PPAT  sesuai dengan Kode Etik, dilaksanakan secara berkala.
Terhadap  pembinaan  tersebut  telah  dilakukan  beberapa  upaya  seperti  pembinaan dilakukan pada saat terdapat pertemuan yang dilakukan oleh organisasi IPPAT, disitulah pengurus  organisasi  IPPAT  meminta  anggota  MPPD  dari  unsur  BPN  memberikan pembinaan  berupa  penyampaian  dan  pejelasan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  serta  sosialisasi,  diseminasi  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan pertanahan, singkatnya memberikan sosialisasi apabila terdapat peraturan perundang- undangan baru. 28 Dengan harapan seluruh PPAT di Kabupaten Klaten dapat memahami dengan  jelas  terhadap  apa  yang  disosialisasikan  oleh  MPPD  sehingga  terhindar  dari kesalahan pada saat menjalankan tugas dan jabatannya.
Selain  itu  pembinaan  berupa  penyampaian  dan  pejelasan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  oleh  Menteri  terkait  pelaksanaan  tugas  PPAT  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  sosialisasi,  diseminasi  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan  pertanahan  juga  dilaksanakan  melalui  Ketua  Pengurus  Daerah IPPAT  Kabupaten  Klaten  dengan  cara  anggota  MPPD  dari  unsur  BPN  menyampaikan secara  langsung  kepada  Ketua  Pengurus  Daerah  IPPAT  Kabupaten  Klaten  kemudian Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Klaten meneruskan kepada seluruh PPAT yang ada di Kabupaten Klaten melalui WhatsApp (WA Group). Di Kabupaten Klaten sendiri IPPAT  memiliki  2  (dua)  WA  Group,  WA  Group  yang  diperuntukkan  sebagai  tempat
28 Hasil wawancara dengan Ari Nur Winaryo, selaku narasumber, Wakil Ketua Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Kabupaten Klaten (Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Klaten), pada tanggal 26 September 2022, pukul 09.30 WIB
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
bersilaturahmi  oleh  PPAT  di  Kabupaten  Klaten  dan  1  (satu)  WA  group  yang  dibentuk khusus  untuk  membagikan  info  terbaru  berkaitan  dengan  pelaksanaan  jabatan  PPAT, peraturan perundang-undangan dan info-info terbaru dari BPN dengan ketentuan yang dapat mengirimkan pesan hanyalah anggota MPPD Kabupaten Klaten dari unsur PPAT. Dengan dibentuknya WA Group khusus oleh anggota MPPD dari unsur PPAT ini dapat dilihat bahwa terdapat upaya untuk penyampaian pembinaan oleh MPPD agar seluruh PPAT di Kabupaten Klaten dapat mengakses dengan mudah terkait peraturan peundang- undangan terbaru, ataupun info-info terbaru dari BPN.
Pembinaan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  PPAT  sesuai  Kode  Etik  lebih dilakukan oleh organisasi IPPAT melalui ketua pengurus daerah IPPAT Kabupaten Klaten. Apabila terdapat laporan dari PPAT Kabupaten Klaten bahwa terdapat beberapa PPAT yang melakukan pelanggaran dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat Ketua Pengurus  Daerah  IPPAT  Kabupaten  Klaten  memilih  melakukan  tindakan  persuasif dengan cara memberikan arahan kepada PPAT yang bersangkutan dan mengingatkan bahwa  hal  yang  dilakukan  adalah  suatu  hal  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan dan Kode Etik. Ketua Pengurus Daerah IPPAT  Kabupaten Klaten tidak serta merta  langsung  melaporkan  kepada  MPPD  walaupun  hal  tersebut  dapat  dilakukan karena  dalam  Pasal  12  ayat  (3)  huruf  b  dikatakan  bahwa  pengaduan  atas  dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dapat berasal dari IPPAT. 29
Pasal  1  ayat  (3)  Permen  ATR/BPN  Nomor  2  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri dengan tujuan agar PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dan  Kode  Etik.    Pengawasan  yang bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu pelanggaran terjadi, sedangkan  pengawasan  yang  bersifat  preventif  adalah  pengawasan  yang  dilakukan sebelum suatu pelanggaran terjadi, seperti halnya melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota PPAT oleh majelis pembina dan pengawas PPAT. 30
Pengawasan yang dimaksud pada Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 yang menjadi tugas dan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Kepala Kantor Pertanahan berupa pengawasan terhadap PPAT disebutkan pada Pasal 8 Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun  2018,  yaitu  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  jabatan  PPAT  dan  penegakan
29 Hasil wawancara dengan Ari Nur Winaryo, selaku narasumber, Wakil Ketua Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Kabupaten Klaten (Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Klaten), pada tanggal 26 September 2022, pukul 09.30 WIB
30 Nur Hasan Abdillah, “Peran Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam Pengawasan i Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Mengirimkan Minuta Kepada Klien di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat”, Tesi s, Fakultas Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2021
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
aturan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang PPAT. 31
Pasal  9  ayat  (1)  menyebutkan  tujuan  dilakukannya  pengawasan,  yaitu  pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dilakukan dengan tujuan untuk memastikan PPAT melaksanakan  kewajiban  dan  jabatan  PPAT-nya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 32 Pasal  10  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  pengawasan  atas pelaksanaan  jabatan  PPAT  dilakukan  dengan  pemeriksaan  ke  kantor  PPAT  atau  cara pengawasan  lainnya. 33 Pasal  10  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  ke  kantor PPAT  atau  dengan  cara  lain  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN,  dilaksanakan  secara berkala  dan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan,  dilaksanakan  paling  sedikit  1  (satu)  kali dalam 1 (satu) tahun. 34 Pelaksanaan jabatan dijelaskan pada Pasal 9 ayat (2) berupa : 35
Pelaksanaan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. tempat kedudukan kantor PPAT;
b. stempel jabatan PPAT;
c. papan nama, dan kop surat PPAT;
d. penggunaan formulir akta, pembuatan akta dan penyampaian akta;
e. penyampaian laporan bulanan akta;
f. pembuatan daftar akta PPAT;
g. penjilidan akta, warkah pendukung akta, protokol atau penyimpanan bundel asli akta; dan
h. pelaksanaan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
Pengawasan lain yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 tercantum pada  Pasal  12  ayat  (1),  yaitu  pengawasan  berupa  penegakan  aturan  hukum  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  PPAT  dilaksanakan  atas temuan  dari  Kementerian  terhadap  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  PPAT  atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. 36
31 Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
32 Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
33 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
34 Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
35 Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
36 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT  yang  kemudian  dapat  dilakukan  pengawasan berupa  penegakan  aturan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang PPAT tercantum pada Pasal 12 ayat 2 Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018, yaitu merupakan: 37
a. pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT;
b. tidak  melaksanakan  kewajiban  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan;
c. melanggar  ketentuan  larangan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan;
d. melanggar Kode Etik.
Namun  terhadap  pengawasan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  apabila  terdapat pengaduan masyarakat, baik perorangan/badan hukum dan IPPAT. 38
Pada  tahun  2022  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT  di  Kabupaten  Klaten  masih terjadi  baik  pelanggaran  ringan  seperti  yang  telah  dikatakan  oleh  Kepala  Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yaitu berkaitan dengan laporan bulanan PPAT terhadap BPN yang kurang lengkap. 39 Selain itu terdapat pelanggaran kode etik seperti yang  diutarakan  Ketua  Pengurus  Daerah  IPPAT  Kabupaten  Klaten  yaitu penandatanganan  yang  dilakukan  tidak  dihadapan  PPAT. 40 Pelanggran  lain  yang diutarakan  oleh  Notaris  Primasturi  Rahayuningsih  yaitu  terdapat  PPAT  yang menggunakan jasa freelance untuk melakukan penandatanganan akta tanpa kehadiran PPAT yang bersangkutan dan saksi-saksi, pengurusan dokumen balik nama dan jual beli. 41 Pada tahun 2020 juga terdapat beberapa gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Klaten  yang  terkait  dengan  PPAT.  Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  jelas  merugikan bagi diri seorang PPAT tersebut, juga bagi masyarakat serta teman sesama PPAT.
Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Klaten diakui oleh Kepala Seksi  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Klaten bahwa  memang  masih  terjadi.  Hanya  saja  tidak  dapat  ditindak  karena  tidak  terdapat
37 Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
38 Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
39 Hasil wawancara dengan Suharlan, selaku responden, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Anggota MPPD dari unsur Kementerian/BPN Kabupaten Klaten), pada tanggal 7 September 2022, pukul 9.00 WIB
40 Hasil wawancara dengan Ari Nur Winaryo, selaku narasumber, Wakil Ketua Majelis Pembina dan Pengawas Daerah Kabupaten Klaten (Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Klaten), pada tanggal 26 September 2022, pukul 09.30 WIB
41 Hasil wawancara dengan Primastuti Rahayuningsih, selaku responden, PPAT di Kabupaten Klaten, pada tanggal 6 September 2022, pukul 13.00 WIB
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
laporan  tentang  pelanggaran  tersebut. 42 Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT Kabupaten  Klaten  yang  masih  teridentifikasi  oleh  Kepala  Seksi  Penetapan  Hak  dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu terkait laporan bulanan atas akta yang dibuat oleh PPAT yang memang wajib dilaporkan setiap bulannya kepada kantor pertanahan, yakni tidak menjilid warkah, agenda akta yang belum ditutup setiap hari dan lain sebagainya. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut adalah teguran secara lisan kepada PPAT yang bersangkutan. 43
Menurut  penulis  sanksi  yang  seharusnya  diberikan  kepada  PPAT  yang  melakukan pelanggaran  tersebut  diatas  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Lampiran  II  Permen  ATR Nomor  2  Tahun  2018  mengenai  jenis  pelanggaran  dan  sanksi,  maka  diberikan  sanksi teguran  tertulis.  Terhadap  pelanggaran  yang  masih  ditemukan  oleh  Kepala  Seksi Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah  Badan  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  terkait dengan pelaksanaan jabaatan maka seharusnya dikenakan sanksi teguran tertulis yang dimana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 Pemberian sanksi berupa teguran tertulis dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan secara langsung. 44
Meninjau dari pelanggaran-pelanggaran yang masih banyak terjadi pada PPAT terutama di Kabupaten Klaten, upaya pengawasan MPPD Kabupaten Klaten untuk meningkatkan kepatuhan  PPAT  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatan  telah  dilakukan  oleh  MPPD Kabupaten  Klaten  berupa  pemeriksaan  ke  kantor  PPAT  dalam  rangka  pengawasan secara periodik, yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018. Terhadap pembinaan tersebut telah dilaksanakan oleh MPPD Kabupaten Klaten dengan cara melakukan pemeriksaan ke kantor PPAT. Sangat disayangkan pengawasan tersebut belum dilakukan secara teratur, sejak terbentuknya MPPD di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 pelaksanaan pembinaan MPPD dalam bentuk pemeriksaan ke kantor PPAT  dalam  rangka  pengawasan  secara  periodik  dilaksanakan  sekurang-kurangnya setahun sekali tergantung dari anggaran yang ada dan dilakukan kepada kurang lebih terhadap  5  (lima)  PPAT  setiap  tahunnya  dan  PPAT  yang  dilakukan  kunjungan  kantor dipilih  secara  acak  sebagai  sampel  untuk  dilakukan  pemeriksaan  dari  jumlah keseluruhan PPAT di Kabupaten Klaten sebanyak 140 (serratus empat puluh) PPAT aktif. Penentuan  PPAT  yang  akan  dilakukan  pemeriksaan  secara  langsung  ke  kantor  PPAT dilakukan  secara  acak  dan  dilakukan  apabila  terdapat  laporan. 45 Selebihnya  MPPD
42 Hasil wawancara dengan Suharlan, selaku responden, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Anggota MPPD dari unsur Kementerian/BPN Kabupaten Klaten), pada tanggal 7 September 2022, pukul 9.00 WIB
43 Hasil wawancara dengan Suharlan, selaku responden, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Anggota MPPD dari unsur Kementerian/BPN Kabupaten Klaten), pada tanggal 7 September 2022, pukul 9.00 WIB
44 Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
45 Hasil wawancara dengan Suharlan, selaku responden, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Anggota MPPD dari unsur Kementerian/BPN Kabupaten Klaten), pada tanggal 7 September 2022, pukul 9.00 WIB
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
hanya bersikap menunggu apabila terdapat laporan yang masuk baik dari masyarakat maupun IPPAT untuk selanjutnya melakukan tindakan atas laporan tersebut. 46
Penulis  berpendapat  bahwa  pemeriksaan  ke  kantor  PPAT  dalam  rangka  pengawasan secara periodik dapat dikatakan belum memiliki suatu mekanisme yang jelas, sehingga tidak  ada  jaminan  terhadap  PPAT  di  Kabupaten  Klaten  untuk  tidak  melakukan  suatu pelanggaran. Pemeriksaan  ke  kantor  PPAT  dalam  rangka  pengawasan  secara periodik belum  maksimal  karena  setiap  tahunnya  hanya  dilakukan  pada  kurang  lebih  5  (lima) PPAT  dari  jumlah  keseluruhan  PPAT  aktif  yaitu  140  (seratus  empat  puluh)  PPAT. Dikarenakan  banyak  sekali  PPAT  yang  akhirnya  belum  dilaksanakan  pemeriksaan  ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik sehingga masih timbul banyak pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT  baik  terkait  pelaksanaan  jabatan  seperti  yang telah  disebutkan  sebelumnya.  Selain  itu  sanksi  administratif  tidak  dapat  terlaksana sebagaimana mestinya.
Akibat  dari  pemeriksaan  ke  kantor  PPAT  dalam  rangka  pengawasan  secara  periodik dapat dikatakan belum maksimal maka ditemukan pelanggaran oleh PPAT diatur dalam Pasal  10  ayat  (7)  Permen  ATR/BPN  Nomor  2  Tahun  2018,  yaitu  dalam  hal  terdapat temuan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT  akan  ditindaklanjuti  dengan pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. 47 Pasal 11 Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan : 48
(1) Hasil pemeriksaan ke kantor PPAT dilaporkan secara berkala kepada Menteri;
(2) Pelaporan dilakukan berjenjang, dengan ketentuan :
a. Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN;
b. paling lambat pada minggu pertama awal bulan, Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan pelaporan di wilayahnya dan pelaporan dari Kantor Pertanahan kepada Direktur Jenderal;
c. paling  lambat  pada  minggu  kedua  awal  bulan,  Direktur  Jenderal meneruskan  laporan  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  Kepala  Kantor Wilayah BPN kepada Menteri;
(3) Tindak lanjut pelaporan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang PPAT.
46 Hasil wawancara dengan Suharlan, selaku responden, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Anggota MPPD dari unsur Kementerian/BPN Kabupaten Klaten), pada tanggal 7 September 2022, pukul 9.00 WIB
47 Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah
48 Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
Ketentuan mengenai tindak lanjut tersebut tidak dapat terlaksana dan begitupun pada sanksi administratif yang telah tercantum pada Lampiran II Permen ATR Nomor 2 Tahun 2018.
Lampiran II Permen ATR Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ATR Nomor 2 Tahun 2018 memuat mengenai jenis pelanggaran dan  sanksi.  Pemberian  sanksi  yang  dikenakan  terhadap  PPAT  yang  melakukan pelanggaran  berdasarkan  Permen  ATR/BPN  Nomor  2  Tahun  2018,  Pasal  13  ayat  (1) dapat berupa: 49
a. Teguran tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat;
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Berdasarkan Pasal 30 Permen ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan : 50
(1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dilaksanakan mulai dari tingkat MPPD;
(2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT secara jelas terbukti  dan  nyata,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dapat  langsung  memberikan sanksi berupa surat teguran tertulis kepada PPAT yang bersangkutan tanpa melalui pemeriksaan oleh MPPD.
Berdasarkan  Pasal  35  ayat  (2)  dan  (3)  Permen  ATR/BPN  Nomor  2  Tahun  2018 menentukan terkait pemberian sanksi berdasarkan rekomendasi MPPD, yaitu: 51
(1) dalam hal hasil pemeriksaan berupa rekomendasi pemberhentian sementara, pemberhentian  dengan  hormat,  pemberhentian  dengan  tidak  hormat direkomendasikan secara langsung oleh MPPD kepada Kepala Kantor Wilayah BPN selaku ketua MPPW;
(2) Dalam  hal  hasil  pemeriksaan  berupa  tidak  adanya  indikasi  pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, maka Kepala Kantor Pertanahan  memberitahukan  kepada  PPAT  yang  bersangkutan  dengan dite mbuskan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN”.
Dengan  adanya  laporan  dari  masyarakat  dan  IPPAT  kepada  MPPD,  maka  kemudian MPPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan berupa penegakan aturan hukum  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  kepada  PPAT  yang
49 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
50 Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
51 Pasal 35 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373
bersangkutan,  sehingga  sanksi  administratif  dapat  dikenakan  kepada  PPAT  yang bersangkutan.  Praktinya  di  Kabupaten  Klaten  baik  masyarakat  maupun  IPPAT  tidak berperan  aktif  untuk  melakukan  pelaporan  terhadap  PPAT  kepada  MPPD.  Selama tahun  2022  hanya  ada  2  (dua)  laporan  yang  masuk  berasal  dari  masyarakat  kepada MPPD. Ketua Pengurus Daerah IPPAT Kabupaten Klaten menyatakan bahwa tidak akan melakukan pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan teman sesama PPAT yang diketahuinya  kepada  MPPD  bila  dirasa  masih  dapat  ditangani  dengan  tindakan persuasif.  Disamping  itu  Kepala  Seksi  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Tanah menyebutkan  bahwa  MPPD  tidak  dapat  melakukan  pengawasan  berupa  penegakan hukum tanpa adanya pengaduan dari masyarakat atau IPPAT.

## Conclusion
Upaya yang dilakukan oleh MPPD Kabupaten Klaten terhadap peningkatan kepatuhan PPAT  dalam  menjalankan  tugas  jabatan  yaitu  melaksanakan  pembinaan  yang dilaksanakan  bersamaan  dengan  diselengarakannya  pertemuan  organisasi  IPPAT, membagikan peraturan perundang-undangan dan info-info terbaru mengenai ke-PPAT- an melalui WA Group dan melakukan pembinaan berupa pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik.

## Acknowledgement
Bagi  Majelis  Pembina  dan  Pengawas  Daerah  PPAT  Kabupaten  Klaten,  diharapkan terhadap upaya peningkatan kepatuhan PPAT dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan  jabatannya  dengan  baik,  meningkatkan  kinerja  dan  mewujudkan  solusi terhadap  faktor  penghambat  yang  dialami  agar  pembinaan  dan  pengawasan  kepada PPAT  dapat  terlaksana  dengan  sebagaimana  mestinya  dan  tidak  terdapat  lagi pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Klaten sehingga PPAT di Kabupaten Klaten  dapat  menjalankan  jabatannya  dengan  profesional,  berintegritas  dan melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373

## References

## Book
Mustofa, 2014, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT, cetakan ketiga (edisi revisi), Karya Media, Yogyakarta.
Parlindungan, A.P, 1994, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
Santoso, Urip, 2012, Hukum Agrarian Kajian Komprehensif, Prenadamedia Group,
Jakarta.
Peraturan Perundang – Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peratruan Pemerinth  Nomor  37  Tahun  1998  tenatng  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah.  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan  Rumah  Sususn  dan  Pendaftaran  Tanah.  (Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6630)
Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan Jurnal Hukum tora: 8 (3): 357-373

## Jurnal
Dara, Mustika Nila, “Pengawasan Terhadap PPAT Oleh Majelis Pembina dan Pengawas Daerah di  Kota  Padang”, Tesis ,  Fakultas  Hukum  Program Pascasarjana  (S2),  Universitas  Gadjah Mada, 2021.
Hasan, Abdillah Nur, “Peran Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam Pengawasan Kode  Etik  Terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  Mengirimkan  Minuta Kepada  Klien  di  Kabupaten  Sintang  Provinsi  Kalimantan  Barat”, Tesis ,  Fakultas  Hukum Program Pascasarjana (S2), Universitas Gadjah Mada, 2021

## Internet
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  “Daftar  PPAT”, https://kab-klaten.atrbpn.go.id/daftar-ppat, diakses  tanggal  1  Oktober  2022, pukul 11.47 WIB.