## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM SISTEM TESANG DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
Satriyo Malik Fajar 1 , Hartini Tahir 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: satriomalikfajar123@gmail.com

## Abstrak
Peneliti mengkaji tentang  tinjauan hukum  Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam sistem Tesang, yang dimaksud dengan sistem Tesang adalah suatu sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat kecamtan Pallangga kabupaten Gowa untuk mengelolah suatu lahan dimana hasil pengelolahan lahan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pengelolah  dan  pihak  pemilik  lahan  dengan  perbandingan  yaitu  satu  banding  satu  apabila pemilik  lahan  menyediakan  semua  kebutuhan  pengelolah  dan  dua  banding  satu  apabila pemilik  lahan  hanya  menunggu  hasilnya  saja.  Sistem  ini  juga  telah  lama  dikenalkan  dan diterapkan oleh masyarakat didaerah Pallangga secara turun temurun oleh para pendahulunya. Kemudian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  syar’i,  yurudis  dan  sosiologi  dengan  sumber  data  ialah masyarakat  di  kecamatan  Pallangga  kabupaten  Gowa  dan  salah  satu  pemilik  lahan  dan pengelolah  lahan.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  jurnal tersebut  adalah  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  penulusuran  referensi.  Kemudian teknik pengelolan data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  menerut  hukum  Islam dalam sistem bagi hasil Tesang ini merupakan sistem yang diperbolehkan sesuai dengan akad Muzara’ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad Muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak.
Kata Kunci : Bagi hasil, Sistem Tesang , Hukum Islam
Satriyo Malik Fajar, Hartini Tahir

## Asbtract
The researcher examines the Islamic Law Review Against Application of Profit Sharing in the Tesang system, what is meant by the Tesang system is a revenue sharing system used by the Pallangga  District  Gowa  Regency  to  manage  a  land  where  the  results  of  the  land management must be in accordance with the agreed agreement, namely the party determined according  to  certain  comparisons,  namely  one  to  one  if  the  capital  owner  provides  all  the needs of managers and two to one if the land owner is just waiting for the results.  This system has also been introduced and applied by the people in the Pallangga area for generations by its predecessors.  Then in this study using a qualitative method with the approach used is the Syar'i,  Judicial  and  Sociological  approaches  with  the  data  source  is  the  community  in  the District  of  Pallangga,  Gowa  Regency  and  one  of  the  land  owners  and  land  managers. Furthermore,  the  data  collection  methods  used  in  the  journal  are  interviews,  observation, documentation  and  reference tracking.   Then  the  data  management technique  is carried  out through several stages namely data reduction, data presentation, drawing conclusions.  The results of this study indicate that following Islamic law in the Tesang profit sharing system is a  system  that  is  allowed  according  to  the  Muzara'ah  contract  and  scholars  believe  that  the Muzara'ah contract is permissible as long as it is important not to harm either party.
Keyword: Profit sharing, System Tesang, Islamic law
Satriyo Malik  Fajar, Hartini Tahir

## A. Latar Belakang
Masyarakat diperuntukkan dalam mengelolah sumberdaya baik sumber daya manusia atau  sumber  daya  alam  untuk  kesejahteraan  hidup  masyarakat  sekitarnya,  oleh  sebab itu  masyarakat  memiliki  hak  untuk  berkerja  dan  hak  untuk  memperoleh  kehidupan yang layak untuk kesejahteraannya karena itu didalam ajaran Islam pun mengajarkan untuk  selalu  berkerja  keras  karena  menurut  ajaran  Islam  bekerja  adalah  salah  satu ibadah  yang  memiliki  nilai  lebih  disisi  Allah  swt  dengan  niat  yang  tulus  karena mengejar  ridhonya 1 .  Dimana  setiap  manusia  yang  ada  didunia  dijanjikan  pahala  bagi mereka  yang  berkerja  untuk  ridhonya  dan  untuk  menafkahi  keluarganya.  Hal  ini seperti firman Allah swt. Dalam QS at-Taubah/9:105
دَ ُتَُسَو ََۖنوُنِنۡؤُه ۡ لٱَو ۥُ ُ لُوُسَرَو ۡمُكَلَهَع ُ هللَّٱ ىَ َيَ َسَف ْ اوُلَهۡعٱ ِل ُقَو
مُكُئِّتَنُيَف ِةَدٰ َه هشلٱَو  ِبۡيَغ ۡ لٱ ِمِلٰ َع  ٰ َ لَِإ َنو

## َنوُلَهۡعَت ۡمُتنُك اَهِة
Terjamahan:
Dan  Katakanlah:  "Bekerjalah  kamu,  Maka  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang- orang  mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan  dikembalikan kepada  (Allah)  yang  mengetahui  akan  yang  ghaib  dan  yang  nyata,  lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan 2 .
Semua  manusia  itu  mahkluk  sosial,  yaitu  ditakdirkan  hidup  bermasyarakat,  dalam hidup manusia bergantung pada manusia lain untuk melangsungkan kehidupan mereka oleh karena itu manusia saling berhubungan antara satu sama lain yang didasari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 3 .
1 Abubakar, Fiqh Islam (Surabaya: Karya Abitama, 2000), hlm. 56
2 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Jabal, 2010), hlm.107
3 M. Sulthon Abu Ali, Problematik Ekonomi Modern Dan Solusi Islam (Malik Abdul Aziz, Universitas Jeddah, 1401), hlm. 65.
Satriyo Malik Fajar, Hartini Tahir
Dikalangan  masyarakat  Kecamtan  Pallangga  kabupaten  Gowa  Sulawesi  Selatan memiliki berbagai macam mata pencarian  yang ada didaerah tersebut, sebagian besar diaerah  pedesaan  memilih  untuk  bertani,  berternak  dan  mengolah  lahan-lahan  yang ada  pada  daerah  tempat  mereka  memukim  untuk  pada  berlangsungan  hidupnya, sehingga  dari  hasil  lahan  yang  mereka  kelola  sebagian  untuk  dijual  sebagian  pula untuk  dikomsumsi  sehari-hari  hasil  dari  pengelolaan  lahan  diperuntukkan  untuk tercapainya  kebutuhan  pangan  sehingga  dapat  mendorong  peningkatan  taraf  hidup masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk menghasilan dan bahkan akan menjadi sumber  perdagangan  yang  dapat  mendorong  penghasilan  yang  selama  ini  digunakan untuk bertahan hidup.
Sistem  bagi  hasil  didasari  oleh  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang menyangkut  asas  kebesan  berkontrak  sebagaimana  pasal  1338  menjelaskan  tentang kontrak  atau  perjanjian  yang  telah  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  perundang- undang  yang  diperuntukan  bagi  pelaksanaannya,  makna  dari  dasar  hukum  tersebut adalah  sebagai  dasar  para  pihak  boleh  memilih  hal-hal  yang  mereka  sepakati  dengan pembatasaan  publik  yang  berlaku  oleh  karena  itu  para  pihak  juga  harus memperlakukan  perhitungan  pajak  terhadap  bagi  hasil  yang  diterima  karena  hal  ini tidak dipoerbolehkan oleh hukum perpajakan yang merupakan ketentuan publik yang tidak dapat dikesampingkan 4 .
Yang dimaksud didalam perjanjian bagi hasil menurut pasal 3 UU No.2 Tahun 1960, semua  perjanjian  bagi  hasil  harus  dibuat  oleh  pemilik  dan  pengelolah  sendiri  secara tertulis dihadapan kepala desa atau petinggi yang bersangkutan dengan saksi minimal dua orang dari masing-masing pihak 5 .
4 Hadikumusa, Hukum Perjanjian (Jakarta: Gaya MediaPratama, 2000), hlm. 34.
5 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Satriyo Malik  Fajar, Hartini Tahir
Berdasarkan  penjelasan  diatas  tentang  landasan  hukum  nasional  tentang  sistem  bagi hasil  yang  menjamin  akan  bagi  hasil  yang  adil  antara  kedua  belah  pihak  dengan dilandaskan  hukum  yang  kuat.  Tetapi  perlu  pemahaman  masyarakat  tentang  aturan tersebut  sehingga  aturan  tentang  perjanjian  bagi  hasil  dapat  efektif  dimasyarakat terkhusus dimasyarakat Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa.
Begitu  juga  pandangan  hukum  islam  yang  dijelaskan  dengan  berbagai  pandangan ulama  tentang  bagi  hasil  dalam  bidang  pengelolaan  sumber  daya  yang  ada membolehkan akad musaqah, muzara’ah, dan mukhabarah karena selain berdasarkan sunnah  rasul  dan  ajaran  para  sahabat  rasul  tentang  akad  begi  hasil  serta  memberikan pula keuntungan kepada kedua belah pihak 6 . Adapun persamaan dan perbedaan antara musaqah,  muzara’ah dan mukhabarah yaitu  persamaan  dari  ketigan-tiganya merupakan akad (perjanjian), sedangkan perbedaanya adalah didalam musaqah adalah memiliki  tanaman  namun  membutuhkan  tenaga  kerja  untuk  merawatnya.  Sedangkan muzara’ah tidak  memiliki  tanaman  dan  lahanya  masih  harus  disuburkan  dulu  oleh pengelolah  lahan,  tetapi  penangguan  benih  dari  petani  (orang  yang  mengelolah) sedangkan  didalam mukhabarah tidak  memiliki  tanaman  yang  ditanaman  serta lahannya  masih  perlu  disuburkan  dulu  oleh  penggarapanya  tetapi  penangguan  benih ditanggung oleh pemilik lahan 7 .
Kebiasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  didaerah  Kecamatan  Pallangga  dalam pemahaman tentang sistem bagi hasil dikenal sebagai sistem Tesang, sistem bagi hasil tersebut sangat dikenal dan sering digunakan didalam transaksi atau perjanjian apapun dikalangan  masyarakat  baik  dibidang  pertanian,  perdagangan  serta  dalam  bagi  hasil dalam  pengelolan  tanah.  Pemahaman  bagi  hasil  atau  sistem  bagi  hasil Tesang ini
6 M. Abdul, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1997), hlm. 47
7 Abdul Gazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78
Satriyo Malik Fajar, Hartini Tahir
memiliki  kelemahan  dalam  mengikat  perjanjian  untuk  mengikat  antara  kedua  belah pihak  maka  dari  itu  sistem Tesang sering  menimbulkan  pertikaian  antara  pihak pertama dan pihak lainnya.

## B.  Metode Penelitian
Metode  untuk  mengumpulkan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  yang  pertama, metode  wawancara  yaitu  dilakukan  peneliti  dengan  cara  tanya  jawab  lisan  antara peneliti  dan  beberapa  pihak-pihak    berwenang  untuk  memperoleh  informasi  yang dapat  dilaukan  melalui  tatap  muka (face  to  Face) dengan  mengacu  pada  pedoman wawancara.  Kemudian  ,  metode  observasi  yaitu  dilakukan  oleh  peneliti  untuk mengamati  langsung  obyek  yang  akan  diteliti  dan  mengumpulkan  data.  Ketiga, dokumen  yaitu  sejumlah  dokumen  data  tertentu  yang  berbentuk  laporan,  foto,  file, surat, dan lain lain. Keempat, Peneliti mengambil beberapa data yang bersumber dari buku,  artikel  hukum,  jurnal,  dukumen,  dan  sumber  lain  yang  berkaitan  dengan permasalah yang diteliti.

## C.  Hasil dan Pembahasan

## 1. Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang.
Masyarakat  yang  bermukin  didaerah  tempat  pertanian  yang  terkhususnya  berada pada  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa,  bentuk  perjanjian  bagi  hasil  yang biasanya  diistilahkan  dengan  sistem Taseng walaupun  banyak  penyebutan  yang sama  tetapi  metode  dan  penggunaan  perjanjian  ini  memliki  ciri  khas  masing- masing.  Didalam  bentuk  perjanjian  yang  dilakukan  secara  tertulis  maupun  lisan dalam sistem bagi hasil ini harus selalu terkait dari pemahaman dan kebiasaan yang berlaku  pada  masyarakat  setempat.  Hasil  wawancara  dari  Bapak  Sulaiman  atau yang dikenal dengan Dg. Tobo mengatakan:
Taseng merupakan  perjanjian  yang  dilakukan  antara  pemilik  lahan  dengan pengelola, dengan perjanjian pemilik akan memberikan izin kepada pengelola untuk  dikelolah  lahannya  dengan  imbalan  hasilnya  dibagi  sesuai  dengan
Satriyo Malik  Fajar, Hartini Tahir
perjanjian.  Sebgai  contoh  saya  mempunyai  lahan  tapi  tidak  memiliki kemampuan  untuk  mengelolahnya  sendiri  sampai  ada  hasilnya  yang  bagus, walaupun begitu saya harus memanfaatkan lahan tersebut, maka dari itu saya harus  membuat  perjanjian  dengan  orang  yang  ahli  dibidangnya  supaya  ia dapat pekerjaan dan mampu menghasilkan lahan ku tersebut 8 .
Begitu  pula  sistem  bagi  hasil  atau  dikenal  dengan  istilah Tesang yang  ada  di Kecamtan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  yang  pada  dasarnya  masih  memegang  erat adat  yang  berlaku  yang  sudah  lama  digunakan  oleh  masyakat  Kecamatan Pallangga. Dimana adat ini dijadikan sebagai dasar hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarak Kecamatan Pallangga walaupun tidak tertulis.
Di  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  sendiri  biasanya  terjadi  suatu  bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal yang biasa disebut sistem tesang inilah  yang  menjadi  faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  bagi  hasil dalam sistem Tesang di Kecamatan Pallangga, sebagai berikut:
a. Pemilik  lahan  atau  pemilik  modal  tidak  memiliki  waktu  yang  banyak  untuk mengelolah  atau  mengurus  lahan  sehingga  melakukan  sebuah  perjanjian  antara pihak  Pemilik  lahan  dengan  Pengelola  lahan  tersebut  sehingga  terjadi  sistem Tesang tersebut.
b. Pemilik lahan atau modal tidak memiliki keahlian dalam mengelolah  lahan atau modalnya yang dimiliki sehingga melakukan perjanjian kepada Pengelola lahan.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadi  bagi  hasil  dalam  sistem tesang Jika pemilik  modal  dan  pengelolah  modal  masing-masing  sudah  bersedia  dimana pengelolah  modal  sudah  bersedia  menawarkan  waktu  dan  tenaganya  dalam mengelola  suatu  jenis  tanaman  atau  juga  hewan  ternak  tertentu  dan  pengelolah modal  juga  sudah  bersedia  memberikan  modalnya  maka  perjanjian  ini  sudah  bisa
8 Sumber Data: Hasil Wawancara Dari Bapak Sulaiman.
Satriyo Malik Fajar, Hartini Tahir
disepakati antara keduanya. Namun dalam perjanjian ini kita harus memperhatikan dalam  segi  positifnya  yaitu  lahan  atau  tanah  itu  tidak  menjadi  lahan  yang  tidak produktif  dengan  adanya  sistem tesang ini  memiliki  ciri-ciri  yang  harus diperhatikan sebagai berikut:
a. Dalam  perjanjian  ini  tidak  dilakukan  dengan  cara  tertulis,  namun  dilakukan dengan cara lisan saja tanpa dilandasi dengan akte perjanjian.
b. Masyarakat tidak bergantung pada bantuan Kepala Desa atau Lurah.
c. Dalam  hak  ulayat  tidak  digunakan  dalam  sistem  tersebut,  Kemudian  yang dimaksutkan  dalam  hak  ulayat  yakni  petua  adat  tidak  mendapatkan  bagian apabila tidak berkontribusi di dalam perjanjian tersebut.
d. Jangka waktu tidak dapat ditentukan pada umumnya namun dapat saja berakhir setalah cukup dengan hasilnya.
e. Pengelolah  dapat  dianggap  pemilik  modal  namun  dengan  kewajiaban menyerahkan sebgaian dari pengelolaan modal.
f. Pembagian  hasil  masing-masing  yaitu  pihak  ditentukan  dengan  menurut perbandingan  tertentu  yaitu  1:1  apabila  pemilik  modal  menyediakan  semua kebutuhan  pengelolah  dan  2:1  apabila  pemilik  lahan  hanya  menunggu  saja hasilnya.
Dengan  ciri-ciri  diatas  maka  sistem  tersebut  merupakan  sistem  yang  sangat  adil sehingga  kerap  diterapkan  masyarakat  didalam  melakukan  bagi  hasil.  Sehingga sistem  ini  mampu  mensejahterakan  masyarakat  terkhusus  kepada  petani  dalam menaikan kualitas hidup mereka. Masyarakat di Kecamatan Pallangga dalam sistem tesang memiliki  cara  untuk  membagi  hasil  yang  diperoleh  atau  hasil  yang didapatkan oleh pekerja baik dari sektor pertania.
Satriyo Malik  Fajar, Hartini Tahir
Dalam  sektor  pertanian  memiliki  cara  pembagian  secara  umum  yang  sering diterpakan  dalam  sistem tesang dengan  pembagian  yang  tertentu  seperti  yang dilakukan  oleh  mereka  penggarap  dan  pemilik  lahan  adalah  merupakan  suatu pengelolan  yang  akan  ditanggung  oleh  pemilik  lahan  oleh  sebab  itu  seluruh pengeluaran untuk pertanian mulai dari pengadaan bibit tanaman, pupuk yang akan digunakan  dan  obat  penghilang  hama  sedangkan  pembiyaan  tentang  operasional ditanggung  oleh  penggarap.  Dari  hasil  panen  yang  diperoleh  dibagi  menjdi  dua yaitu pemilik lahan dan pengarap dengan bagian yang dibagi 1 untuk pemilik lahan dan  1  untuk  penggarap  adapun  juga  penggarap  memberikan  hasil  panen  kepada pemilik    lahan  untuk  membagi  dengan  bagian  tertentu  tergantung  pada  pemilik lahan.
Dalam  pengelolahan  lahan  ini  jika  terjadi  gagal  panen  atau  kerugian  yang  tidak dikarenakan oleh kelalaian penggarap dalam mengelolah lahan oleh sebab itu pihak sama-sama  mengalami  kerugian.  Sedangkan  pemilik  lahan  menanggung  kurugian dalam  hal  materi  dan  penggarap  menanggung  rugi  dalam  hal  waktu  dan  tenaga. Namun  jika  kegagalan  panen  itu  diakibatkan  oleh  kelalaian  penggarap  maka  akan diberikan sansi berupa diputuskannya perjanjian bagi hasil ini 9 .
Ada  pula  pembagian  sistem  ini  dalam  perjanjian  dengan  kesepakatan  anatara pemilik  lahan  dan  penggarap  dengan  segala  pembiayaan  dalam  melakukan penanaman  akan  ditanggung  bersama,  dari  mulai  pengadaan  tanaman,  biaya oprasional, dan biaya-biaya lainnya maka dari itu pemilik lahan hanya menanggung pupuk  dan  obat  penghilang  hama.  Dari  hasil  yang  diperoleh  maka  pembagiannya antara  pemilik  lahan  dan  penggarap,  melalui  perbandingan  1  untuk  pemilik  lahan
9 Pasaribu, dkk, Hukum Adat Dalam Bagi Hasil (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 34
Satriyo Malik Fajar, Hartini Tahir
dan  2  untuk  penggarap.  Namun  jika  perjanjian  tersebut  melibatkan  dan  ada konstribusi  dari  petua  adat  dalam  perjanjian  mereka  maka  bagian  yang  diterima petua  adat  adalah  10%  dari  hasil  panen  mereka  berdua  yang  dikeluarkan  masing- masing dari hasil yang didapatkan 10 .
2. Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem  Tesang di Tinjau Hukum Islam.
Sistem tesang adalah suatu jenis perjanjian kerja dengan melibatkan dua orang atau lebih antar pengelolah lahan dan pemilik lahan. Biasanya penggarap seorang  yang memiliki  bakat  dalam  pemanfaatan  lahan  atau  seorang  yang  memiliki  keahlian khusus  didalam  bidang  pertanian  atau  memanfaatkan  lahan  yang  tidak  memiliki lahan. Maka dari itu akad yang  digunakan dalam lakukan bagi hasil dalam sistem tesang menurut  hukum  Islam  tentang  muamalah  adalah  akad muzara’ah dimana akad  ini  menjelaskan  tentang  kerja  sama  bagi  hasil  antara  penggarap  dan  juga pemilik  lahan.  Maka  dari  itu  penulis  akan  menjelaskan  tentang  akad muzhara’ah sebagai berikut:
Menurut bahasa, al-muzara’ah memiliki dua arti, yang pertama al- muzara’ah yang berarti thart  al-zur’ah (melemparkan  tanaman),  maksudnya  adalah  modal  ( al- hadzar ). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Menurut istilah muzara’ah adalah perjanjian kerja dalam mengelolah lahan antara  pemilik  lahan  dengan  penggarap  lahan  dengan  imbalan  bagi  hasil  yang diberikan  menurut  kesepakatan  bersama,  namun  umumnya  pembagian  setengah- setengah untuk pemilik lahan dan penggarap lahan 11 .
10 H. Hamzah, Kode Etik Dagang (Bandung: Sinar Dunia Pratama, 2002), hlm. 23.
11 Anwar dan Syamsul, Hukum Perjanjian Syari’ah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 34.
Satriyo Malik  Fajar, Hartini Tahir
Memiliki  sebagai  sumber  hukum  dari  akad muzhara’ah terdapat  dalam  hadits, diantaranya  yaitu  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Bukhori  Muslim  dari  Ibnu  Abbar r.a
(ه          ) ه
Terjemahan:
Sesungguhnya  Nabi  saw.  menyatakan:  tidak  mengharamkan  bermuzara’ah, bahkan  beliau  menyuruhnya,  supaya  sebagian  menyayangi  sebagian  yang lain,  dengan  katanya:  barang  siapa  yang  memiliki  tanah,  maka  hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR. Bukhari)
Penjelasan  diatas  adalah  dasar  hukum  dari  hadits  yang  diperintahkan  oleh  Nabi Muhammad  saw.  tentang  sistem  bagi  hasil muzara’ah dimana  diperintahkan  agar semua  orang  yang  memiliki  lahan  agar  bisa  dimanfaatkan  sebaik-baik  mungkin agar tanah atau lahan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan 12 . Namun menurut pemikiran ini dikuatkan oleh landasan kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Ada pun rukun yang harus dipenuh ketika melaksanakan akad muzhara’ah sebagai berikut:  pemikiran  yang  dikemukakan  oleh  Jumhur  ulama  yang  memperbolehkan akad muzara’ah yang harus memiliki rukun dan syarat terpenuhi, sehingga ini akad dianggap sah. Rukun muzara’ah menurut mereka adalah sebagai berikut:
a. Orang yang memiliki lahan,
b. Orang yang mampu mengelolah lahan,
c. Objek muzara’ah , yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
12 Sabiq dan Sayyid, Fiqh Sunnah (Jakarta: PT. Pundi Aksara, 2009), hlm. 34
Satriyo Malik Fajar, Hartini Tahir
Ijab (ungkapan  penyerahan  lahan  dari  pemilik  lahan)  dan  qabul  (pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani) 13 .
Dari  keterangan  diatas  rukun-rukun  yang  menjadi  pengesah  dalam  lakuakan  akad muzara’ah begitu  pula  dengan  bagi  hasil  dalam  sistem tesang memilikin  rukun yang  sama  dengan  akad  ini.  Sedangkan  adapula  persyaratan  yang  harus  terpenuhi untuk  menjalankan  perjanjian  bagi  hasil  dalam  akad muzara’ah menurut  jumhur ulama’  adanya  orang  yang  berakad,  benih  yang  akan  ditanam,  lahan  yang  akan dikerjakan,  harus  ada  hasil  panen,  dan  menyangkut  jangka  waktu  berlakunya akad 14 .
Syarat  yang  menyangkut  benih  yang  ditanam  harus  jelas,  sehingga  sesuai  dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan adapun syarat- syarat yang menyangkut dengan lahan pertanian sebagai berikut:
a. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
b. Batas-batas lahan itu jelas.
c. Lahan  itu  diserahkan  kepada  petani  untuk  diolah.  Apabila  disyaratkan  pemilik lahan ikut mengolah lahan pertanian itu, maka akad muzara’ah tidak sah.
Syarat-syarat yang harus terpenuhi dari hasil panen adalah sebagi beriku:
a. Kejelasan dalam menentukan bagian hasil panen.
b. Tidak adanya pengkhususan dalam hasil panen.
c. Dalam membagi hasil panen maka ditentukannya lebih dulu akad sesuai dengan pengeluaran masing-masing kedua belah pihak 15 .
13 Hasrun  Masroen, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,2006), hlm. 127
14 Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40.
15 Andi Arwini, Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) Pada Masyarakat Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tonjongan Kec. Turatea Kab. Jeneponto Menurut Hukum Islam, ( Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2014), hlm. 76
Satriyo Malik  Fajar, Hartini Tahir
Penjelasan tentang syarat-syarat yang diharuskan dalam menentukan waktu harus di ada  dalam  akad  dari  pembutan  akad  tersebut,  karna  akad  ini muzara’ah memiliki makna  akad  ijar’ah  atau  yang  disebut  akad  upah  mengupah  atau  sewa  menyewa dengan hasil yang diperoleh sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas.
Maka  dari  kesimpulan  diatas  tentang  pembagian  yang  dilakukan  dari  beberapa penggarap  masing  memiliki  pembagian  yang  beda-beda  dilihat  dari  sumbangsi yang  dilakukan  pemilik  lahan  dengan  hitungan  yang  adil  dan  tampa  adanya manipulasi hasil yang diperoleh dari penanam lahan.
Penerapan  bagi  hasil  dari  pengelolahan  lahan  masing-masing  pihak  harus melakukan presentase tertentu untuk menetukan jumlah yang adil. Menurut aliaran Madzhab  Hanafi  dan  Hanbali,  pembagian  presentses  keuntungan  dari  hasil pengelolahan  lahan  harus  ditentukan  dalam  perjanjian  tertentu.  Menetukan  hasil yang  pasti  bagi  setiap  pihak  tidak  diperbolehkan,  dikarenakan  seluruh  hasil keuntungan  tidak  boleh  direalisasikan  melampaui  jumlah  yang  ditentukan,  yang dapat menyebabkan pihak lain tidak mendapatkan hasil pembagian yang adil.
Dari penjelasan di atas, penulis memukakan pemikiran bahwa syarat sistem tesang atau yang sama dengan akad muzara’ah adalah keuntungan dari pengelolaan hasil bersama  dari  seorang  yang  malkukan  akad  tanpa  ada  pembagian  terlebih  dahulu dalam melakukan  perjanjian  oleh  masyarakat  atau  pelaku  sistim tesang atau  sama dengan akad muzara’ah yang berada pada Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
Namun  demikian  tata  cara  pembagian  hasil  dari  pengelolaan  tersebut  menurut masyarakat  di  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  ini  sudah  menjadi  tradisi setempat  yang  sudah  seharusnya  tanaman  yang  akan  ditanam  dari  pemilik  lahan dan  juga  penggarap  lahan  maka  sebelum  hasil  dari  pene  tersebut  dibagi  terlebih
Satriyo Malik Fajar, Hartini Tahir
dahulu  karana  melakukan  pengurangan  benih  dan  biaya-biaya  lainnya  selama dalam  penggarapan  dan  sisanya  baru  dibagi  antara  pihak  pemilik  lahan  dan penggarap  dengan  ketentuan  yang  disepakati.  dimana  dalam  syara’  dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum 16 .

## D.  Penutup
Masyarakat  yang  berada  pada  Kecamatan  Pallangga  Kabuapten  Gowa  ini menggunakan sistem bagi hasil dengan istilah Tesang, sistem ini telah lama dikenal dan  diterapkan  oleh  masyarakat  Pallangga  secara  turun-temurun  oleh  para pendahulu meraka dan dilakukan secara lisan tanpa akta yang mengikatnya didalam bagi hasil tersebut. Kemudian didalam perjanjian yang telah mereka sepakati yaitu pihak  ditentukan  dengan  menurut  perbandingan  tertentu,  yaitu  satu  banding  satu apabila pemilik modal menyediakan semua kebutuhan pengelolah dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja.
Pelaksanaan  bagi  hasil  dalam  sistem Tesang tinjauan  dari  hukum  Islam  yang diterapkan  oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa,  sistem tersebut  menggunakan  akad muzara’ah dikarenakan  sistem tesang menerapkan pembagian hasil yakni satu berbanding satu. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat dikalangan  ulama  mengenai  akad muzara’ah, mayoritas  dikalangan  ulama  yang memperbolehkan akad muzara’ah memiliki landasan bahwasanya akad muzara’ah boleh  dilakukan  apabila  tidak  merugikan  satu  sama  lainnya  dan  sebagian  ulama berpendapat  bahwa  akad muzara’ah merupakan  akad  yang  tidak  adil  untuk dilakukan  oleh  para  pihak  didalam  perjanjian.  Adapun  implikasi  dari  penelitian
16 Hadikusuma dan Hilman, Hukum Perjanjian Adat (Bandung: Penerbit Alumni,1979), hlm. 93.
Satriyo Malik  Fajar, Hartini Tahir
tersebut  dapat  memberikan  saran  baik  penggunaan  dan  pelaksanaan  dalam penerapan bagi hasil dalam sistem Tesang adalah sebagai berikut:
1. Penerepan  bagi  hasil  dalam  sistem tesang ini  diharap  tetap  dilestarikan  dimana sistem  tersebut  merupakan  suatu  warisan  budaya  yang  berada  di  Kecamatan Pallangga,  dengan  adanya  sistem tesang tersebut  mampu  memperkuat  ikatan silahturahmi  yang  terjaling  dikalangan  masyarakat  serta  mampu  membantu pertumbuhan perekonomian dikalangan masyarakat.
2. Diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  terkait  tentang  perjanjian  di  tinjau  dari  hukum  Islam  dan  hukum positif sehingga mampu menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian kepada  masyarakat  sehingga  tetap  melaksanakan  suatu  sistem  bagi  hasil  atau sistem tesang tersebut.
Satriyo Malik Fajar, Hartini Tahir

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur’an.
Abubakar, Fiqh Islam. Surabaya: Karya Abitama, 2000.
Abdul. M, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti, 1997.
Anwar dan Syamsul, Hukum Perjanjian Syari’ah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalah Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
Gazaly Abdul, Fiqh Muamalat . Jakarta: Kencana, 2010.
Hadikumusa, Hukum Perjanjian. Jakarta: Gaya MediaPratama, 2000.
Hilman, Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Penerbit Alumni,1979.
Hamzah .H, Kode Etik Dagang. Bandung: Sinar Dunia Pratama, 2002.
Hasrun Masroen  , Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
Pasaribu, dkk, Hukum Adat Dalam Bagi Hasil . Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Sabiq dan Sayyid, Fiqh Sunnah. Jakarta: PT. Pundi Aksara, 2009.
Suhendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Sumber Data: Hasil Wawancara Dari Bapak Sulaiman

## Skripsi
Arwini  Andi, Sistem  Bagi  Hasil  (muzara’ah)  Pada  Masyarakat  Penggarap  Dan  Pemilik Lahan  Di  Desa  Tonjongan  Kec.  Turatea  Kab.  Jeneponto  Menurut  Hukum  Islam.

## Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2014
Sulthon  Abu  Ali  .M, Problematik  Ekonomi  Modern  Dan  Solusi  Islam. Skripsi,  Universitas Jeddah, 1401.