## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958

## STRATEGI PEMECAHAN MASALAH KONFLIK SOSIAL AKIBAT PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE
82
Studi pada Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede
Elmina Arofah Nasrullah Nazsir Pipin Hanapiah
e-mail : elmina.arofah@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses  penyelesaian  konflik  sosial  yang  dilakukan  oleh  SAMSAT  Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antara Pemerintah dan Orang Terkena Dampak (OTD) Pembangunan Waduk Jatigede akibat adanya pembangunan Waduk Jatigede. Permasalahan utama yang menjadi pemicu konflik sosial ini adalah masalah ganti rugi pembebasan lahan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  SAMSAT  menyelesaikan  konflik  sosial  dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. SAMSAT melakukan upaya penciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan upaya penciptaan Perceived Common Ground (PCG)  di  antara  Pemerintah  dan  OTD  pembangunan  Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi.
Kata­kunci: Konflik Sosial, Strategi Pemecahan Masalah, Penyelesaian Konflik Sosial.
82   Judul dan topik Skripsi atas nama Elmina Arofah pada Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## ABSTRACT
This research was done to provide an overview of the social conflict resolution process conducted by “SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede” in resolving social conflicts between Government and people affected by Waduk Jatigede development which caused by the presence of development of Waduk Jatigede. The source of the problems that trigger social conflict, are the issue of land acquisition compensation, relocation of residents, and relocation of cultural sites. The research used descriptive method with qualitative approach. The result indicates that SAMSAT resolve social conflicts by using the problem-solving strategy. SAMSAT doing the effort to create cooperation, a balance of power, and perceived common ground between Government and people affected by Waduk Jatigede development in resolving social conflict.
Keywords: Social Conflict, Problem-Solving Strategy, Social Conflict Resolution.

## Pendahuluan
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kabupaten yang sedang mengalami proyek  pembangunan  infrastruktur. Kabupaten Sumedang menjadi tempat pembangunan Waduk Jatigede yang sudah berlangsung sangat lama kurang lebih 51 tahun. Proyek ini dimulai pada tahun 1963 dan hingga saat ini belum  dapat  difungsikan 83 . Selama kurun waktu 51 tahun itu, tahap demi tahap pembangunan proyek seperti pembebasan lahan, pembuatan desain konstruksi  dan  pembangunan  fisik bendungan telah dilaksanakan. Tahun 2013 direncanakan menjadi tahap terakhir dari pembangunan Waduk
Jatigede, yaitu tahapan pengairan. Namun tahap akhir dari pembangunan waduk ini justru terhambat, sebab muncul konflik antara Orang Terkena Dampak (OTD) pembangunan Waduk Jatigede dengan Pemerintah Pusat, konflik tersebut muncul akibat adanya dampak sosial dari pembangunan Waduk Jatigede.
Pembangunan Waduk Jatigede direncanakan  memiliki  fungsi  untuk mengairi areal irigasi seluas 90.000 hektar; menyediakan air bersih bagi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indra- mayu, dan kawasan di sekitarnya dengan kapasitas 3.500 liter/detik; serta menyuplai air untuk PLTA yang mampu menghasilkan listrik sebesar 690 GWH/tahun dengan kapasitas terpasang 110 MW. 84 Sedangkan, untuk Kabupaten Sumedang sen-
83  Hasil    wawancara  dengan  Penasihat  SAMSAT  Lapangan  Jatigede  tanggal  10 April  2014  di Kantor  Sekretariat  SAMSAT  Penanganan  Dampak  Sosial  dan  Lingkungan  Pembangunan Waduk Jatigede.
84   http://www.tempo.co/read /news/2012/04/05/058394945/

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 diri mendapat keuntungan saat pembangunan Waduk Jatigede selesai sebagai objek wisata.
Lokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede didirikan di atas lahan seluas 4.973 hektar, yang meliputi 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cisitu, meliputi Desa Cisitu, Desa Cigintung, Desa Pajagan, dan Desa Situmekar; Kecamatan Darmaraja, meliputi Desa Cikeusi,  Desa  Tarunajaya,  Desa Cipaku, Desa Pakualam, Desa Karang- pakuan, Desa Jatibungur, Desa Neglasari, Desa Sukamenak, Desa Leuwihideung, Desa Darmaraja, Desa Sukaratu, dan Desa Cibogo; Kecamatan Wado, meliputi Desa Padajaya, Desa Cisurat, dan Desa Wado; Kecamatan Jatigede, meliputi Desa Cijeungjing, Desa Jemah, Desa Sukakersa, Desa Mekarasih, dan Desa Ciranggem; serta Kecamatan Jatinunggal, meliputi Desa Sirnasari dan Desa Pawenang 85 .
Dalam pelaksanaannya, pem- bangunan Waduk Jatigede memicu munculnya  konflik  antara  Orang Terkena Dampak (OTD) pembangunan Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat. Konflik  ini  muncul  karena  adanya masalah sosial yang mengakibatkan perbedaan  kepentingan  antara  OTD Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat
mengenai keinginan masing-masing pihak dalam pembangunan Waduk Jatigede. Pemerintah Pusat mengingin- kan pembangunan Waduk Jatigede dapat segera diselesaikan dan diairi sedangkan OTD Waduk Jatigede justru sebaliknya, mereka tidak mau pem- bangunan Waduk Jatigede dilanjutkan sebelum masalah-masalah sosial dan lingkungan yang terjadi dapat dise- lesaikan.
Masalah sosial yang menjadi sumber  utama  munculnya  konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede adalah masalah relokasi penduduk, relokasi situs budaya, dan masalah ganti rugi lahan dan bangunan 86 .
Lamanya waktu pembangunan Waduk Jatigede juga diduga menjadi penyebab  lain  munculnya  konflik. Selama 51 tahun proses pembangunan Waduk Jatigede, setidaknya sudah ada tiga dasar hukum yang menjadi acuan dalam  penyelesaian  konflik  sosial pembanguan Waduk Jatigede terutama bagi penyelesaian masalah ganti rugi pembebasan tanah dan relokasi penduduk. Ketiga dasar hukum tersebut adalah:
1.  Tahun  1982-1986  (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun  1975  tentang  Ketentuan-
85  Hasil  wawancara  dengan  Penasihat  SAMSAT  Lapangan  Jatigede  tanggal  10 April  2014  di Kantor  Sekretariat  SAMSAT  Penanganan  Dampak  Sosial  dan  Lingkungan  Pembangunan Waduk Jatigede.
86  Hasil  wawancara  dengan  Penasihat  SAMSAT  Lapangan  Jatigede  tanggal  10 April  2014  di Kantor  Sekretariat  SAMSAT  Penanganan  Dampak  Sosial  dan  Lingkungan  Pembangunan Waduk Jatigede.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Ketentuan  Mengenai  Tata  Cara Pembebasan Tanah).
2.  Tahun  1994-1997  (Keputusan Presiden  No.  55  Tahun  1993 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

## 3.  Tahun  2005-sekarang  (Peraturan
Presiden  No.  36  Tahun  2005 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum) 87 .
Selain ketiga dasar hukum di atas, saat ini sudah keluar peraturan baru mengenai pembebasan tanah, yakni Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sehingga sampai dengan saat ini sudah ada lima dasar hukum.
Banyaknya pergantian dasar hukum dalam upaya penyelesaian masalah pembangunan Waduk Jatigede ini menimbulkan perbedaan dalam  proses  penyelesaian  konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede, terutama antara Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.  15  Tahun  1975 dengan dasar hukum yang lain. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15  Tahun  1975  dikatakan  bahwa
pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat penampungan pemukiman baru, sedangkan hal tersebut tidak tercantum dalam dasar hukum yang lainnya.
Proyek pembangunan Waduk Jatigede merupakan proyek Pemerintah Pusat, segala sesuatunya mulai dari tahap perencanaan sampai penanganan konflik  yang  muncul  akibat  pem- bangunan proyek menjadi tanggung- jawab Pemerintah Pusat, sebab dalam proyek pembangunan pusat, Peme- rintah Pusatlah yang menjadi motor utamanya. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, Pemerintah Pusat cende- rung mengabaikan konflik yang mun- cul dan tidak tanggap dalam menye- lesaikannya.
Lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam  menyelesaikan  konflik  pem- bangunan Waduk Jatigede ini, kemu- dian memunculkan tuntutan dari masya  rakat  terhadap  keseriusan  peme- rintah  dalam  menyelesaikan  konflik yang terjadi. Maka, kemudian Peme- rintah Provinsi Jawa Barat membentuk Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede sebagai bentuk keseriusan  pemerintah dalam me- nangani konflik ini.
87  Hasil  wawancara  dengan  Penasihat  SAMSAT  Lapangan  Jatigede  tanggal  10  April  2014  di Kantor Sekretariat SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Meskipun  konflik  yang  terjadi diakibatkan oleh adanya pembangunan proyek Pusat di Daerah, namun konflik yang terjadi merupakan konflik dengan skala Provinsi, sehingga dalam kasus ini Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk melakukan penanganan konflik. Hal ini sesuai dengan isi UU No. 7 Tahun  2012  tentang  Penanganan Konflik Sosial, dalam Pasal 24 Ayat (1 dan 2) tertulis bahwa:
“(1) Dalam status keadaan konflik skala Provinsi, gubernur bertanggung jawab  atas  penanganan  konflik Provinsi.”
“(2)  dalam  penanganan  konflik skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib mela- porkan perkembangan penang anan konflik  kepada  Presiden  melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait dengan tembusan kepada DPRD Provinsi.”
Awalnya  SAMSAT  ini  bernama Satuan  Tugas  (SATGAS)  Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede yang dibentuk pada tahun 2010. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Guber- nur Jawa Barat Nomor: 611.1/ Kep.1086-Admerk/2012,  SATGAS tersebut  diubah  menjadi  SAMSAT Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. SAMSAT ini memiliki tugas untuk memperlancar dan memfasilitasi penyelesaiaan  konflik  pembangunan Waduk Jatigede. Fasilitasi yang dimaksud adalah SAMSAT melakukan
penghimpunan  dan  memfasilitasi aspirasi  OTD  Waduk  Jatigede mengenai keinginan masyarakat dalam pembangunan  fasilitas  pemukiman pengganti, melaksanakan sosialisasi kepada OTD Waduk Jatigede mengenai relokasi penduduk sebagai upaya meng koor dinasikan  masyarakat  untuk mendukung pembangunan Waduk Jatigede, melaksanakan sosialisasi kepada OTD Waduk Jatigede mengenai pelaksanaan penanganan budaya, mela kukan sosialisasi mengenai kesa- daran  hukum  kepada  OTD  Waduk Jatidege, menginventarisasi permasa- lahan yang timbul akibat pembangunan Waduk Jatigede, dan sebagainya.
Dalam melaksanakan tugasnya untuk  memfasilitasi  proses  penye- lesaian  konflik  Pembangunan  Waduk Jatigede,  SAMSAT  melakukan  ber- bagai upaya untuk menyelesaikan konflik  sosial  tersebut.  Strategi problem solving (persuasif)  dianggap sebagai strategi yang cocok untuk menyelesaikan  konflik  yang  meng- alami kemandekan . Problem solving digu nakan untuk mendapatkan ke- luaran  konflik  yang  adil,  yakni menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik.
Untuk  menyelesaikan  konflik sosial  yang  terjadi,  SAMSAT melakukan upaya agar masing-masing pihak yang berkonflik mau melakukan kerjasama. SAMSAT juga melakukan upaya untuk memecah kemandekan yang terjadi dengan cara menciptakan
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 keseimbangan  kekuatan  antara  OTD Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat. Selain itu, SAMSAT juga melakukan usaha untuk membangun Perceived Common Ground (PCG) di antara Pemerintah Pusat dan OTD pembangunan Waduk Jatigede, yaitu kondisi dimana masing-masing pihak yang  berkonflik  memiliki  aspirasi yang tidak terlalu tinggi dan tidak kaku. Upaya ini dilakukan agar solusi yang integratif dapat dihasilkan.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai strategi  SAMSAT  dalam  menyele- saikan  konflik  sosial  yang  terjadi  di antara  OTD  Waduk  Jatigede  dan Pemerintah Pusat yang saat ini sedang mengalami kemandekan.

## Tinjauan Pustaka
Konflik  sosial  dalam  Undang- undang  No.  7  Tahun  2012  tentang Penanganan  Konflik  Sosial,  diartikan sebagai:
“perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih
yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”
Menurut Suparlan (2004), konflik terjadi antara dua kelompok atau lebih, yang  terwujud  dalam  bentuk  konflik fisik  antara  mereka  yang  tergolong sebagai anggota-anggota dari kelom- pok-kelompok yang berlawanan. Dalam konflik sosial, jatidiri dan orang perorangan yang terlibat dalam konflik tersebut tidak lagi diakui keber adaannya. Jatidiri orang perorangan tersebut diganti oleh jatidiri golongan atau kelompok. 88
Dalam bukunya, Bebbington (1997) 89 , mengungkapkan bahwa konflik sosial dapat terjadi dalam tiga ruang kekuasaan, yakni kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial, dan sektor swasta. Hal ini juga sejalan dengan teori good governance yang menyatakan bahwa terdapat tiga ruang kekuasaan dalam sebuah negara, yakni kekuasaan negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta.
88  Dalam  Tesis  Radhitya  Wicaksono  dengan  judul  “Peranan  Polri  Dalam  Penyelesaian  Konflik Sosial (Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok). Jakarta: 2011.
89  Dikutip  dalam  Jurnal  Seminar  PERAGI  Pontianak  10-11  Januari  2006  “Konflik-Sosial  dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat) Oleh: Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, MSc. Agr. Halaman 2.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958

## TIGA RUANG KEKUASAAN BEBBINGTO

## Tiga Ruang Kekuasaan Konflik
Sosial Dapat Berlangsung
(diadopsi dengan modifikasi dari Bebbington, 1997)
Pendapat Bebington ini sesuai dengan  pemikiran  Ralf  Dahrendrof 90 mengenai masyarakat apabila dilihat dari  sudut  pandang  teori  konflik. Dahrendrof  bertitik  tolak  dari kenyataan bahwa anggota masyarakat dapat dikelompokan ke dalam dua kategori, yaitu orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai. Adanya dua kategori masyarakat ini, termasuk struktur dan hakikat kehidupan bersama yang ada di dalamnya meng- akibatkan munculnya kepentingan- kepentingan yang berbeda dan berlawanan. Pada akhirnya perbedaan kepentingan yang terjadi sangat memungkinkan lahirnya kelompok- kelompok yang berbenturan dan menciptakan  sebuah  konflik  sosial. Inti  dari  teori  Dahrendrof  sendiri adalah bahwa konflik atau pertentangan terjadi ketika terdapat perbedaan
pembagian kekuasaan dan wewenang dalam sebuah struktur sosial sehingga menciptakan apa yang disebut oleh
Max Weber sebagai pertentangan kelas. Dari pendapat di atas maka kita dapat  melihat  konflik  yang  terjadi antara  Pemerintah  dan  OTD  Waduk Jatigede sebagai konflik sosial.
Ketika konflik yang terjadi masih dalam skala yang kecil, kemungkinan besar  konflik  tersebut  masih  dapat diselesaikan oleh para internal aktor yang  terlibat  konflik.  Namun  ketika konflik terjadi dalam skala besar, maka dibutuhkan campur tangan dari Negara dalam hal ini pemerintah untuk menye- lesaikannya 91 .
Adanya campur tangan peme- rintah dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam upaya penyelesaian konflik,  dapat  didorong  oleh  tiga faktor 92 , yaitu: responsibility, obliga- tion, dan accountability. Responsibility, adalah suatu keadaan dimana peme- rintah melakukan perannya atas dasar tanggungjawab moral yang dimiliki. Obligation, adalah keadaan dimana pemerintah melakukan perannya karena adanya kewajiban yang tertera dalam peraturan perundang-undangan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan accountability, adalah kedaaan dimana pemerintah bertindak ketika muncul tuntutan dari masyarakat.
90   Lihat dalam Veeger, 1985:214).
91   Lihat Rozi, 2006:2.
92   Lihat Spiro, 1969:14-20.
Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
Untuk  menyelesaikan  konflik yang terjadi dibutuhkan manajemen konflik  sebagai  proses  pihak  yang terlibat  konflik  atau  pihak  ketiga menyusun strategi konflik dan mene- rap kannya untuk mengendalikan konflik  agar  menghasilkan  resolusi yang diinginkan 93 .
Sedangkan startegi konflik sendiri merupakan upaya-upaya yang dilaku- kan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengidentifikasi sumber konflik dan mencari solusinya. Strategi konflik  ini  pun  bermacan  jenisnya tergantung  dari  situasi  konflik  yang dihadapi dan akan diselesaikan. Pruitt dan Rubin 94 menyatakan terdapat lima strategi yang dapat digunakan untuk mengelola  konflik,  yaitu Contending (Bertanding), Yielding (Mengalah), Problem Solving (Pemecahan Masalah), Withdrawing (Menarik Diri), Inaction (Diam).
Dari  kelima  strategi  konflik  di atas, problem solving merupakan strategi konflik yang dianggap paling cocok  untuk  menyelesaikan  konflik yang mengalami kemandekan. Kemandekan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi dimana masing- masing  pihak  yang  terlibat  konflik tetap memiliki aspirasi yang tinggi
sehingga solusi yang dikehendaki bersama sulit didapatkan. Secara singkat strategi problem solving dapat didefinisikan  sebagai  “segala  macam usaha yang dilakukan untuk melo- kasikan suatu solusi bagi kontroversi yang terjadi, yang dapat diterima oleh semua pihak 95 . Terlaksananya strategi problem solving dapat dilihat dari beberapa indikator. Dengan demikian, indikator dari terlaksananya strategi pemecahan masalah ( problem solving ) adalah terciptanya kerjasama antar- pihak  yang  berkonflik,  terciptanya keseimbangan kekuatan, dan ter- ciptanya Perceived Common Ground (PCG) 96 .
Lebih lanjut, Pruitt dan Rubin menyatakan bahwa strategi pemecahan masalah ( problem solving ) yang sukses dapat melahirkan tiga macam hasil, yaitu kompromi, kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang, atau solusi  integratif.  Dari  ketiga  hasil strategi problem solving yang telah disebutkan, solusi integratif merupakan solusi yang dianggap paling dapat merekonsiliasikan (mengintegrasikan) kepentingan kedua belah pihak. Solusi integratif  melahirkan  hasil  bersama tertinggi di antara ketiga macam kesepakatan. Solusi yang benar-benar integratif  adalah  solusi  yang  benar-
93   Lihat Wirawan, 2000:129.
94   Lihat Pruitt dan Rubin, 2004:57-59. 95   Ibid,  2004:311. 96   Ibid, 2004:295-297.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 benar memuaskan kedua belah pihak, namun solusi integratif biasanya tidak sesukses  itu.  Solusi  integratif  mere- konsiliasi kepentingan pihak-pihak yang  berkonflik  secara  parsial, sehingga solusi yang didapat biasanya cukup membuat mereka merasa puas tetapi tidak sebahagia bila mereka mendapatkan semuanya. Solusi integ- ratif  dapat  tercapai  bila  aspirasi  ma- sing-masing pihak tinggi, tekanan waktu rendah, ketakutan terhadap konflik rendah, dan pihak-pihak yang berkonflik tidak terlalu terobsesi oleh pentingnya keadilan 97 .
Lebih lanjut, Pruitt dan Rubin 98 mengidentifikasi  lima  macam  solusi integratif, yaitu:
1.  Memperbesar Kue ( Expanding the Pie )
Solusi  integratif  ini  dilakukan dengan menambah ketersediaan sumber daya. Expanding the Pie merupakan  formula  yang bermanfaat  bila  pihak-pihak yang  berkonflik  menganggap bahwa proposal masing-masing sebenarnya dapat diterima tetapi sengaja mereka tolak karena mempertimbangkan nilai kesempatan ( opportunity cost ). Informasi yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan tentang tuntutan masing-masing pihak.

## 2.  Kompensasi Nonspesifik
Dalam  kompensasi  nonspesifik, suatu pihak yang terlibat kontroversi mendapatkan yang diinginkannya, sementara pihak lain mendapatkan pembayaran- pengganti ( repayment ) dalam bentuk yang sama sekali tidak terkait dengan isu kontroversinya. Kompensasi disebut “nonspe- sifik”  bila  kompensasi  itu  tidak terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan pihak lain. Kompensasi biasanya datang dari pihak yang tuntutannya terpenuhi, dari pihak ketiga atau bahkan dari pihak yang diberi kompensasi. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang satu hal atau lebih yang dianggap berharga oleh pihak lain dan tentang seburuk apa rasa sakit yang dirasakan pihak lain bila ia harus membuat konsensi.
3.  Balas Jasa ( Logrolling ) Dalam logrolling , satu pihak menyerahkan isu-isu yang tingkat prioritasnya rendah kepada dirinya sendiri dan isu-isu yang tingkat prioritasnya tinggi kepada pihak lain. Sehingga, msing- masing mendapatkan sebagian tuntutannya yang dianggap paling penting  bagi  dirinya.  Informasi yang dibutuhkan adalah tentang prioritas masing-masing pihak
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 atas berbagai isu, sehingga konsensi dapat disesuaikan.
4. Pengurangan Biaya ( Cost Cutting )
Dalam cost cutting , suatu pi- hak mendapatkan apa yang diinginkannya sementara biaya (uang, pengorbanan, atau beban dengan berbagai bentuknya) yang harus dikeluarkan oleh pihak lain dikurangi atau ditiadakan. Hasilnya adalah keuntungan bersama yang tinggi, bukan karena suatu pihak telah mengubah posisinya, tetapi karena pihak lain berkurang  bebannya.  Informasi yang dibutuhkan adalah tentang apa saja biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak lain.
5.  Menjembatani ( Bridging )
Dalam bridging , tidak satu pihak pun mendapatkan tuntutan aslinya, tetapi sebuah opsi baru dirancang sedemikian rupa sehingga da- pat memuaskan keinginan- keinginan terpentingnya yang melatarbelakangi tuntutan ter- sebut. Bridging biasanya muncul dari  reformulasi  isu  yang  dibuat berdasarkan analisis terhadap ke pen tingan yang mendasari isu tersebut.  Informasi  yang  dibu- tuhkan adalah tentang prioritas berbagai kepentingan kedua belah pihak dan prioritas atas masing- masing kepentingan tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh SAMSAT dalam  menyelesaikan  konflik  pem- bangunan Waduk Jatigede.
Metode dan Pendekatan
Pendekatan penelitian yang digu- nakan adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk memahami lebih mendalam mengenai strategi pemecahan masalah yang dilakukan oleh  SAMSAT  Penanganan  Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dengan cara mem- bangun gambaran yang menyeluruh (holistik) yang bersumber dari kete- rangan-keterangan, tanggapan-tang- gapan, dan informasi dari narasumber secara rinci dan dalam setting yang alamiah.
Metode yang digunakan adalah metode  penelitian  deskriptif.  Metode ini dipilih agar penulis dapat mengamati dan sekaligus meng- gambarkan secara lebih khusus permasalahan yang terjadi. Sehingga dapat menggambarkan secara jelas strategi  pemecahan  masalah  konflik pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan oleh SAMSAT.
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku mengenai  konflik  sosial,  manajemen konflik, problem solving, pemerintahan ataupun literatur lainnya yang

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 berhubungan dengan permasalahan, konsep, dan teori penelitian. Selanjutnya adalah melalui teknik observasi, yaitu peneliti turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian dengan berbagai cara, seperti mengikuti dan memantau perkembangan strategi pemecahan masalah  dalam  penyelesaian  konflik yang  dilakukan  oleh  SAMSAT  baik melalui media sosial maupun pe- ngamatan langsung. Kemudian melalui teknik wawancara, yaitu peneliti menyusun sebuah pedoman wawancara yang kemudian diberikan kepada  informan  untuk  mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede. Terakhir  adalah  melalui  teknik  doku- men tasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen seperti buku- buku, arsip, artikel, dasar hukum, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede.
Dalam penelitian ini penentuan informan  dilakukan  dengan  teknik purposive. , yaitu didasarkan pada pertimbangan, bahwa informan-infor- man yang dipilih merupakan informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang strategi pemecahan masalah yang dilakukan untuk menyelesaikan  konflik  sosial  yang terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua SAMSAT, Tim SAMSAT Lapangan,  Penasehat  SAMSAT  La- pangan,  Masyarakat  OTD  Waduk
Jatigede, Ketua LSM PERKOT DAM JATIBER  (Perhimpunan  Komunikasi Orang  Terkena  Dampak  Waduk Jatigede Bersatu), dan Forum Kepala Desa setempat.
Teknik  validasi  data  yang  digu- nakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti melakukan triangulasi sumber data kepada nara- sumber. Kemudian peneliti melakukan triangulasi  teknik,  yaitu  data,  fakta, dan informasi mengenai strategi peme- cahan  masalah  konflik  pembangunan Waduk Jatigede yang diperoleh dari narasumber dicek, diricek, dan dikros- cek melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi terakhir yang dilakukan adalah triangulasi waktu, peneliti melakukan pengecekan kembali  data,  fakta,  dan  informasi mengenai strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede yang diperoleh dari narasumber dengan menggunakan teknik obser- vasi, wawancara, dan dokumentasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.
Teknik  analisis  data  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum data-data,  fakta-fakta,  dan  informasi- informasi  mengenai  strategi  peme- cahan  masalah  konflik  pembangunan Waduk Jatigede yang diperoleh dari narasumber kemudian dipilih hal-hal pokok yang fokus pada permasalahan
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 yang diteliti kemudian disusun dan dicari polanya. Selanjutnya penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan data-data,  fakta-fakta,  dan  informasi- informasi  mengenai  strategi  peme- cahan  masalah  konflik  pembangunan Waduk Jatigede yang telah direduksi dalam bentuk uraian singkat dan bagan, untuk memudahkan peneliti lebih memahami strategi pemecahan masalah yang dilakukan serta untuk merencanakan kerja selanjutnya. Terakhir adalah penarikan kesimpulan, kumpulan  data,  fakta  dan  informasi mengenai strategi pemecahan masalah konflik pembangunan Waduk Jatigede yang telah direduksi dan disajikan kemudian diambil kesimpulannya. Karena penelitian yang dilakukan merupakan  penelitian  kualiatif,  maka kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara.

## Hasil dan Pembahasan
Sebelumnya telah digambarkan bahwa  konflik  sosial  antara  OTD Pembangunan Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat muncul akibat adanya masalah sosial yang ditimbul- kan oleh adanya pembangunan Waduk Jatigede. Masalah utama yang menjadi penyebab  konflik  sosial  ini  adalah adanya masalah yang terkait dengan pembebasan lahan dan bangunan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya yang belum dapat terselesaikan.
Untuk  menyelesaikan  konflik sosial yang terjadi, Pemerintah

## membentuk  SAMSAT  Penanganan
Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam  menyelesaikan  konflik  yang terjadi ( accountability ). Namun selain untuk memenuhi tuntutan OTD Waduk Jatigede agar segera diselesaikannya konflik  sosial  yang  terjadi,  pem- bentukan SAMSAT ini juga dilakukan karena adanya kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang- undungan tentang hal-hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ( obligation in goverment ).
Dalam upaya menyelesaikan konfilk  sosial  yang  terjadi  karena adanya masalah ganti rugi pembebasan lahan  dan  bangunan,  SAMSAT melakukannya dengan cara merespon komplain masyarakat Jatigede terkait masalah ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan dengan melakukan pendataan ulang terhadap tanah-tanah yang terlewat dan belum dibebaskan yang kemudian dilakukan penyesuaian dan pengecekan dengan data yang dimiliki oleh Panitia Pembebasan Tanah  (P2T).  Apabila  diketahui  ada tanah yang memang bermasalah, maka SAMSAT  berkerjasama  dengan  yang anggotanya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk melakukan pengukuran ulang lahan dan bangunan tersebut, untuk kemudian akan diproses masalah pemberian ganti ruginya. Sementara untuk tanah-tanah yang telah mendapat ganti rugi namun ternyata meminta

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 ganti rugi ulang maka Pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi ulang, sebab tidak ada aturannya. Begitu pula dengan tanah-tanah yang menginginkan penyesuaian harga, SAMSAT  belum  dapat  berbuat  apa- apa sebab masih belum ada aturan yang mengaturnya.
Selanjutnya adalah mengenai masalah relokasi penduduk, sering terjadinya pergantian aturan dalam pembangunan Waduk Jatigede pada akhirnya  membuat  SAMSAT  harus membagi  OTD  pembangunan Waduk Jatigede kedalam dua kategori, yaitu Kategori-I merupakan masyarakat yang menerima pembebasan tanah tahun 1982-1986 yang berdasarkan aturan pada saat itu, Permendagri No.15  Tahun  1975  mendapatkan  hak relokasi. Selanjutnya Kategori-II, yaitu masyarakat yang pembebasan tanahnya dilakukan berdasarkan Keppres  No.  55  Tahun  1993  dan Perpres  36  Tahun  2005  dan  tidak mendapatkan hak relokasi, termasuk masyarakat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tetapi mendiami  area  waduk.  SAMSAT menyelesaikan masalah ini degan cara melakukan musyawarah dengan OTD Waduk Jatigede dan menampung aspirasi masyarakat terkait keinginan mereka dalam proses relokasi penduduk,  sehingga  SAMSAT  tidak bertindak sendiri dalam menyelesaikan konflik, tetapi ia bekerjasama dengan memperhatikan aspirasi OTD.
Sampai dengan saat ini sebenarnya Pemerintah telah membebaskan lahan
di beberapa tempat untuk dijadikan tempat  relokasi  penduduk.  Tempat tujuan relokasi penduduk ini pun disediakan berdasarkan keinginan masyarakat. Pembebasan lahan tersebut di antaranya dilakukan di daerah Pasir Padang seluas 43 Ha, daerah Conggeang seluas 30 Ha, dan daerah Ujung Jaya seluas 34 Ha. Telah dibangun pula rumah tipe 36 dengan tanah seluas 400 meter 2 untuk masyarakat yang terkena pembebasan tanah melalui Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.  15  Tahun  1975 (Kategori-I). Sementara itu, untuk masyarakat yang pembebasan tanahnya dilakukan melalui Keputusan Presiden  No.  55  Tahun  1993  tentang Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Kategori-II), yang tidak memiliki hak atas relokasi tetapi menuntut untuk diberikan hak yang sama dengan masyarakat yang memiliki hak atas relokasi, Pemerintah tidak dapat memberikan hak relokasi tersebut sebab akan berbenturan dengan aturan yang berlaku.
Namun demikian dalam menyi- kapi  hal  ini  SAMSAT  memberikan usulan untuk memberikan uang kerohiman atau santunan. Usulan ini tidak muncul begitu saja dari pihak SAMSAT,  tetapi  hal  ini  berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat yang menginginkan hak atas relokasi tersebut. Adanya usulan ini pun tidak
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 serta-merta disetujui oleh semua pihak, muncul pro dan kontra terhadap usulan tersebut terutama dari para Kepala Desa yang khawatir apabila uang santunan yang diberikan tidak digunakan  dengan  tepat  oleh  OTD Waduk Jatigede, sebab apabila melihat cara hidup masyarakatnya, dikha- watirkan uang santunan tersebut malah digunakan untuk membeli kebutuhan sekunder masyarakat, bukannya ke- butuhan primer mereka seperti kebu- tuhan akan rumah atau tempat tinggal yang baru. Begitupun dengan masyarakat yang kontra dengan usulan pemberian uang kerohiman ini, mereka khawatir apabila uang kerohiman atau santunan ini besarannya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mendapat pemukiman atau rumah baru di daerah lain.
Selanjutnya adalah mengenai relokasi situs atau cagar budaya. Waduk Jatigede dibangun di atas lahan seluas 4.973 Ha yang meliputi 5 Kecamatan yang terdiri atas 30 Desa, yaitu 22 Desa yang akan tergenangi dan 18 Desa yang tidak tergenangi. Dari 30 Desa tersebut terdapat sebanyak 48 situs yang akan tergenangi dan memerlukan upaya penanganan. Situs-situs tersebut umumnya berupa makam dari tokoh-tokoh yang dikeramatkan. Berdasarkan data relokasi situs pada tahun 2014 yang didapat dari SAMSAT, sampai dengan saat ini diketahui bahwa dari 48 situs budaya yang ada di wilayah genangan Waduk Jatigede, sebanyak 32 situs telah selesai dipindahkan, 10 situs
sedang ditangani, dan 5 situs sedang dinegosiasikan.
Konflik sosial yang muncul akibat adanya relokasi situs atau cagar budaya ini pada awalnya bermula dari adanya penolakan masyarakat terutama para juru kunci situs terhadap relokasi situs dan cagar budaya. Masyarakat berpendapat bahwa apabila situs atau cagar budaya yang ada direlokasikan, maka akan mengurangi nilai historis dari situs atau cagar budaya tersebut, serta adanya anggapan masyarakat bahwa mereka menjadi dijauhkan dari leluhur dan sejarah asal mereka. Namun setelah dilakukan penghim- punan aspirasi masyarakat serta musyawarah antara masyarakat dan pemerintah  yang  difasilitasi  oleh SAMSAT,  didapatkan  hasil  bahwa Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan berkewajiban untuk melestarikan situs budaya akan memfasilitasi pembiayaan pemindahan serta perawatan situs bagi situs yang bersedia dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Walaupun terdapat banyak penolakan terhadap relokasi situs budaya terutama untuk situs yang berhubungan langsung dengan sejarah Kabupaten Sumedang, namun sampai dengan saat ini sudah banyak juga situs-situs dengan kelas yang biasa yang sudah berhasil direlokasikan.
Selain melakukan musyawarah, penghimpunan aspirasi, dan merespon tuntutan OTD seperti di atas, SAMSAT juga menjaga agar konflik yang terjadi

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 tidak semakin memanas dengan menjauhkan hal-hal yang dapat menyebabkan konflik berjalan kearah konflik yang anarkis. SAMSAT tidak melakukan tindakan kekerasan, an- caman, atau paksaan. Sebab bercermin dari pengalaman di masa lalu (1982— 1986) pada saat Pemerintah melakukan pembebasan tanah dengan cara keke- rasan dan pemaksaan melalui inti- midasi terhadap masyarakat, ternyata sampai dengan saat ini hasilnya adalah munculnya permasalahan yang ber- larut-larut dan mengakibatkan muncul- nya konflik yang semakin bereskalasi dan memanas.
Adanya pembentukan Forum Kepala Desa (FKD) pun disambut dengan sangat baik oleh pihak SAMSAT. Sebab adanya FKD ternyata telah mampu meminimalisir adanya campur tangan dari LSM-LSM yang tidak bertanggung-jawab yang dapat membuat  konflik  sosial  yang  terjadi semakin memanas dan berujung anarkis. Dengan adanya FKD, masya- rakat menyampaikan tun tutannya langsung kepada para Kepala Desa bersangkutan selaku aparatur Peme- rintah, sebab FKD sendiri memang dibuat atas keinginan masyarakat dan sepersetujuan para Kepala Desa untuk dapat membuat sebuah Forum yang dapat menghimpun aspirasi dan tun- tutan masyarakat serta meminimalisir campur tangan LSM.
Selanjutnya SAMSAT pun mela- ku kan sosialisasi-sosialisasi dan musya warah terkait masalah pem-
bebasan tanah, relokasi penduduk, relokasi situs, serta sosialisasi terkait manfaat dan keuntungan pembangunan Waduk Jatigede bagi OTD. Sosialisasi yang  dilakukan  SAMSAT  dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai peluang-peluang apa saja yang  dapat  dilakukan  oleh  OTD pembangunan Waduk Jatigede apabila waduk telah selesai digenangi dan setelah waduk menjadi objek wisata agar dapat dimanfaatkan oleh masya- rakat untuk meningkatkan ekonomi mereka sehingga kesejahteraan masya- rakat juga dapat meningkat dengan adanya Waduk ini.
Sosialisasi mengenai pem- bangunan Waduk Jatigede ini merupakan hal yang sangat penting, sebab apabila ditelaah lebih dalam, bahkan kita dapat melihat bahwa dalam  penyelesaian  konflik  sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede kurang ada koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang yang wilayah- nya digunakan sebagai tempat dibangunnya Waduk Jatigede terlihat belum dapat menerima pembangunan Waduk Jatigede dengan baik. Seperti yang telah diketahui, meskipun Pem- bangunan Waduk Jatigede dilakukan di wilayah Kabupaten Sumedang, namun sebenarnya pembangunan Waduk ini memang tidak memberikan manfaat  langsung  bagi  Kabupaten Sumedang, sebab Waduk Jatigede ini memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air serta listrik untuk
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 wilayah Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya.
Meskipun Waduk Jatigede tidak memberikan  manfaat  langsung  bagi Kabupaten Sumedang, tetapi bukan berarti Kabupaten Sumedang ini dirugikan oleh adanya Pembangunan Waduk Jatigede. Justru akan banyak manfaat  yang  bisa  didapatkan  oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan adanya Waduk Jatigede ini. Salah satunya adalah peningkatan dalam bidang ekonomi melalui pariwisata, setelah waduk selesai diairi.  Adanya  pemanfaatan  Waduk Jatigede sebagai objek wisata oleh Kabupaten Sumedang akan sejalan dengan misi kedua Kabupaten Sumedang yakni “Mewujudkan Per- ekonomian Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan yang Berbasis pada Agribisnis, Pariwisata, dan Industri”. Sehingga  adanya  manfaat  Waduk Jatigede sebagai objek wisata ini dapat dimanfaatkan  sebaik  mungkin  oleh Kabupaten Sumedang sebagai aset daerah Kabupaten Sumedang yang pengelolaannya melibatkan masya- rakat Kabupaten Sumedang terutama masyarakat-masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan Waduk Jatigede. Adanya pemahaman bahwa pembangunan Waduk Jatigede hanya akan merugikan Kabupaten Sumedang ini jugalah yang membuat kurang terbukanya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menerima pembangunan Waduk Jatigede. Selain itu terlihat masih ada keraguan dan ketakutan dari pihak-pihak yang
terlibat  dalam  penyelesaian  konflik. Hal ini kemudian berpengaruh pula pada proses penyelesaian konflik yang terjadi.
Sebagai penutup penulis melihat bahwa  dalam  menyelesaikan  konflik sosial yang terjadi, SAMSAT menye- lenggarakan musyawarah dan rapat- rapat dengan wakil OTD pembangunan Waduk Jatigede. Musyawarah dan rapat ini bertujuan untuk menampung aspirasi  dan  keinginan  OTD  pem- bangunan Waduk Jatigede terkait masalah ganti rugi pembebasan tanah, relokasi penduduk, maupun relokasi situs. Apabila kita analisis lebih dalam, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh  SAMSAT  untuk  melibatkan masyarakat dengan cara menampung aspirasi dan keinginan mereka terkait penyelesaian  konflik  sosial  yang terjadi merupakan upaya penciptaan kerjasama, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk dapat menerima ‘lawan’ sebagai pasangan interde- penden untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan pembangunan, permasalahan sosial budaya, dan permasalahan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari adanya pembangunan Waduk Jatigede.
Selanjutnya penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede juga dilakukan oleh SAMSAT dengan cara menjaga agar konflik yang terjadi tidak  mengarah  pada  konflik  yang anarkis dengan tidak melakukan tindakan pemaksaan, ancaman, dan kekerasan dalam penyelesaian konflik.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## | ISSN 2442-5958
SAMSAT  juga  mendukung  dan menyam but dengan baik adanya pem- bentukan FKD yang mampu memi- nimalisir keterlibatan LSM yang tidak bertanggung-jawab dalam konflik ini.
Apabila kita melakukan analisis lebih dalam, maka upaya-upaya yang dilakukan  SAMSAT  untuk  menjaga agar  konflik  yang  terjadi  tidak mengarah  pada  konflik  yang  anarkis merupakan upaya penciptaan keseim- bangan kekuatan, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang tidak memungkinkan lagi masing-masing pihak yang terlibat konflik  untuk  memperlakukan  pihak lain dengan kasar.
Penyelesaian konflik sosial pembangunan Waduk Jatigede ini juga dilakukan  oleh  SAMSAT  dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ter- kait pembangunan Waduk Jatigede, baik itu sosialisasi mengenai pem- bebasan lahan, relokasi penduduk, relokasi situs, dan mengenai ke- untungan pembangunan Waduk Jatigede  bagi  OTD  pembangunan Waduk Jatigede. Apabila kita analisis lebih dalam, maka sosialisasi- sosialisasi yang dilakukan oleh SAMSAT  merupakan  upaya  pen- ciptaan Perceived Common Ground (PCG), yaitu suatu upaya untuk menciptakan kondisi yang membuat aspirasi masing-masing pihak yang terlibat konflik tidak terlalu tinggi atau terlalu kaku, sehingga potensi untuk mengembangkan alternatif solusi yang integratif dapat tercipta.
Upaya-upaya penyelesaian konflik—dalam  hal  ini  penciptaan kerjasama, penciptaan keseimbangan kekuatan, dan penciptaan Perceived Common Ground (PCG)—di  antara Pemerintah  dan  OTD  Pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan oleh SAMSAT  di  atas  ternyata  cukup efektif  dalam  menghasilkan  penye- lesaian  konflik  sosial  pembangunan Waduk  Jatigede.  Konflik  sosial  yang diakibatkan oleh masalah pembebasan lahan  diselesaikan  oleh  SAMSAT dengan cara memberikan hal yang diinginkan oleh salah satu pihak. Sementara itu, pihak lain mendapatkan pembayaran-pengganti dalam bentuk yang tidak terkait dengan isu konfliknya. Dalam hal ini pihak Peme- rintah mendapatkan tanah untuk pem- bangunan Waduk Jatigede, sementara pihak  OTD  pembangunan  Waduk Jatigede diberikan uang ganti rugi terkait tanah-tanah yang terlewat dan belum dibebaskan, sebab mereka tidak mendapat  manfaat  langsung  dari pembangunan Waduk. Apabila kita analisis lebih mendalam, maka penye- lesaian  konflik  sosial  akibat  pembe- basan lahan ini dilakukan melalui metode  solusi  integratif  dengan  cara memberikan kompensasi nonspesifik.
Sementara itu konflik sosial yang diakibatkan oleh relokasi penduduk, diselesaikan  oleh  SAMSAT  dengan cara memberikan tuntutan yang dianggap paling penting oleh pihak- pihak yang terlibat konflik, dalam hal ini  OTD  pembangunan  Waduk Jatigede mendapatkan tempat dan
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 fasilitas  untuk  relokasi  penduduk, sedangkan Pemerintah mendapatkan lahan untuk pembangunan waduk. Apabila kita analisis lebih dalam, maka  penyelesaian  konflik  sosial akibat relokasi penduduk ini dilakukan melalui metode solusi integratif dalam bentuk balas jasa ( logrolling ).
Begitupun  dengan  konflik  sosial yang diakibatkan oleh relokasi situs. SAMSAT  menyelesaikannya  dengan cara memberikan salah satu pihak yang terlibat konflik sesuai dengan apa yang diinginkan; sementara itu pihak lain dihilangkan bebannya—dalam hal ini Pemerintah mendapatkan lahan untuk pembangunan Waduk, sementara itu  pihak  OTD  pembangunan  Waduk Jatigede tidak perlu lagi mengeluarkan biaya perawatan situs sebab telah ditanggung oleh Pemerintah. Apabila kita analisis lebih dalam, maka penye- lesaian  konflik  sosial  akibat  relokasi situs ini dilakukan dengan cara solusi integratif melalui pengurangan biaya.
Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa secara garis besar, SAMSAT  melakukan  upaya  penye- lesaian  konflik  sosial  yang  terjadi antara  OTD  pembangunan  Waduk Jatigede dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan strategi pemecahan masalah ( problem solving ).

## Simpulan
Dalam  menyelesaikan  konflik sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede,  SAMSAT  melakukan  pen-
ciptaan kerjasama, penciptaan kes- eimbangan kekuatan, dan penciptaan Perceived Common Ground (PCG) di antara  Pemerintah  dan  OTD  Pem- bangunan Waduk Jatigede. Penciptaan kerjasama  dilakukan  oleh  SAMSAT dengan cara menjalin kedekatan antara Pemerintah  dan  OTD  pembangunan Waduk Jatigede, melakukan musya- warah, serta mela kukan rapat-rapat dengan  wakil  OTD  pembangunan Waduk Jatigede, sehingga dalam menyelesaikan  konflik  sosial  yang terjadi,  SAMSAT  tidak  bertindak semaunya sendiri tetapi memperhatikan aspirasi masyarakat.
Penciptaan keseimbangan ke- kuatan  dilakukan  oleh  SAMSAT dengan  cara  menjaga  agar  konflik yang terjadi tidak berujung dengan anarkis,  SAMSAT  pun  menyambut baik adanya pembentukan FKD karena dapat meminimalisir adanya campur tangan dari LSM-LSM yang tidak bertanggung-jawab yang dapat membuat  konflik  semakin  memanas dan berujung anarkis.
Terakhir adalah penciptaan Perceived Common Ground (PCG) oleh  SAMSAT  melalui  sosialisasi terkait pembangunan Waduk Jatigede mulai dari sosialisasi mengenai pembebasan tanah dan tindak lanjutnya, sosialisasi mengenai relokasi penduduk, sosialisasi mengenai relokasi situs, dan sosialisasi tentang manfaat pembangunan Waduk Jatigede  bagi  OTD  pembangunan Waduk Jatigede. Dengan demikian

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 kita  dapat  melihat  bahwa  SAMSAT menyelesaikan  konflik  sosial  akibat pembangunan Waduk strategi pemecahan masalah.
Selain ketiga upaya yang telah dilakukan  oleh  SAMSAT,  dalam penyelesaian  konflik  sosial  akibat pembangunan Waduk Jatigede juga kurang ada koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabu paten Sumedang sebagai Kabu- paten yang wilayahnya digunakan sebagai tempat dibangunnya Waduk Jatigede belum dapat secara terbuka untuk benar-benar menerima adanya pembangunan Waduk Jatigede sebagai pembangunan yang menguntungkan bagi Kabupaten Sumedang. Selain itu masih ada keraguan dan kurangnya inisiatif dari pihak-pihak yang terlibat dalam  penyelesaian  konflik  sosial pembangunan Waduk Jatigede dalam mencari solusi bagi permasalahan sosial yang terjadi. Hal inilah yang juga menghambat segera terselesaikan- nya  konflik  pembangunan  Waduk Jatigede.

## Rekomendasi
Dalam  menyelesaikan  konflik sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede,  SAMSAT  harus  segera menindaklanjuti hasil-hasil musya- warah dan rapat yang dilakukan dengan  OTD  pembangunan  Waduk Jatigede agar musyawarah dan rapat yang dilakukan tidak hanya terbatas
pada penghimpunan aspirasi saja dan penciptaan kerjasama yang dilakukan dapat bertahan lama dan berjalan dengan baik.
Selanjutnya, dalam penciptaan keseimbangan  kekuatan,  SAMSAT harus segera menjalin kerjasama dengan FKD untuk lebih meminimalisir adanya campur tangan dari LSM-LSM yang tidak bertanggung-jawab yang dapat  menyebabkan  konflik  semakin memanas dan berujung anarkis.
Kemudian dalam penciptaan Perceived Common Ground pun SAMSAT harus melakukan sosialisasi- sosialisasi terkait pembangunan Waduk Jatigede langsung kepada OTD pembangunan Waduk Jatigede bukan hanya kepada wakil-wakilnya saja. Sebab, sampai dengan saat ini—ter- utama menjelang rencana pengge- nangan Waduk Jatigede secara resmi oleh Presiden pada tanggal 31 Agustus ini—banyak sekali isu-isu yang tidak jelas yang beredar di masyarakat akibat  informasi  yang  diterima  oleh masyarakat tidak langsung diperoleh dari pihak SAMSAT.
Selanjutnya, harus ada sikap yang terbuka dari Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menerima pem- bangunan Waduk Jatigede sebagai pembangunan yang akan meng- untungkan bagi Kabupaten Sumedang. Keterbukaan untuk menerima pembangunan Waduk Jatigede ini harus dimulai dengan adanya kesa- daran dari Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sumedang bahwa Pem-
Jurnal Ilmu Pemerintahan
| ISSN 2442-5958 bangunan Waduk Jatigede ini bukanlah sesuatu yang merugikan bagi Kabupaten Sumedang. Justru setelah Waduk Jatigede diairi, Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sumedang harus cerdik dalam mengelola dan memanfaatkan  Waduk  Jatigede  ini sebagai objek wisata yang dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Sumedang. Adanya Waduk Jatigede sebagai objek wisata, nantinya akan pula berimbas pada bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang serta mening- katnya sumber penghidupan dan perekonomian masyarakat di sekitar Waduk Jatigede; dengan catatan bahwa pengelolaan Waduk Jatigede sebagai objek wisata harus melibatkan masyarakat Kabupaten Sumedang terutama masyarakat yang terkena dampak (OTD) pembangunan Waduk Jatigede.  Sehingga  dengan  fokus melihat pada keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya pembangunan Waduk Jatigede ini, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang alih-alih merasa dirugikan tetapi justru harus dapat menjadikan Waduk Jatigede ini sebagai Aset Daerah yang sangat berharga.  Di  sinilah  fungsi  dari dilakukannya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Peneliti juga menyarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian  konflik  sosial  pem- bangunan Waduk Jatigede ini tidak perlu merasa ragu atau takut untuk menggali lebih dalam lagi peraturan-
peraturan terkait penyelesaian masalah sosial yang terjadi. Sebab, apabila dicermati dalam peraturan-peraturan terbaru mengenai tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu sudah diatur secara lebih rinci mengenai cara pelaksanaan pem- bangunan untuk kepentingan umum. Apalagi saat ini sudah ada undang- undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai masalah ini, yaitu Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  untuk Kepentingan Umum. Terakhir peneliti juga merekomendasikan agar Peme- rintah segera mengeluarkan Perpres mengenai penanganan masalah sosial Waduk Jatigede sebab saat ini masih ada masalah yang belum dapat diselesaikan  oleh  SAMSAT—yaitu terutama hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ganti rugi ulang terhadap tanah-tanah masyarakat yang sebenarnya sudah dibebaskan, tetapi pemiliknya saat ini merasa belum mendapatkan uang pembebasan tanah. Serta masalah penyesuaian harga atas tanah masyarakat yang telah dibebaskan, sebab masih ada masyarakat yang merasa bahwa harga yang dulu mereka terima untuk pembebasan tanah jauh di bawah harga pasaran tanah pada masa itu. Selain itu juga adanya masalah tuntutan dari masyarakat Kategori -II yang sebenarnya tidak memiliki hak atas relokasi tetapi menuntut untuk diberikan hak yang sama dengan masyarakat yang memiliki hak atas relokasi—karena terhambat oleh tidak adanya peraturan.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Daftar Pustaka

## Buku
Pruit, Dean G dan Jeffry Z. Rubin. 2004 Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rozi,  Syafuan  dkk.  2006. Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Spiro, Herbert J. 1969. Responsibility In Government: Theory and Practice . Van Nostrand Reinhold Company.
Veeger, K.J. 1985. Realitas Sosial: Refleksi  Filsafat  Sosial  atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi . Jakarta: PT. Gramedia. Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta:
Salemba Humanika.

## Dokumen
Dharmawan, Arya Hadi. 2006. Jurnal Seminar PERAGI Pontianak “ Konflik-Sosial  dan  Resolusi Konflik:  Analisis  Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat.
Wicaksono, Radhitya. 2011. Tesis  dengan  judul  “ Peran POLRI Dalam Penyelesaian Konflik  Sosial  (Studi  Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok)” . Jakarta.

## Peraturan Perundangan
UU  No.  2  Tahun  2012  tentang
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. UU  No.  7  Tahun  2012  tentang
Penanganan Konflik Sosial.
Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepantingan Umum.

## Peraturan Presiden Republik
Indonesia  No.  36  Tahun  2005 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

## Keputusan Presiden Republik
Indonesia  No.  55  Tahun  1993 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  15  Tahun  1975  tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 611.1/Kep.1086- Admerk/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/KEP.269. ADMERK/2012 tentang Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap  (SAMSAT)  Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.

## Situs Internet
http://www.tempo.co/read / news/2012/04/05/058394945/ diakses tanggal 3 Maret 2014.