## PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI (FINTECH) DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Wulandani, Tatang Odjo Suardja Universitas Wiralodra
Email : wulandani1198@gmail.com , tosuardja60@gmail.com

## ABSTRACT
Nowdays  in  the  era  of  technology,  electronic  financial  credit  through  the  Financial Technology company Peer 2 Peer (P2P) Lending has become an alternative to lending funds quickly. Although it provides convenience, online loans also have many problems and risks to  the  public  or  prospective  borrowers  who  make  loan  transactions.  The  fast  rate  of development is not accompanied by good socialization and understanding so that the impact will only be felt when there are many  post-transaction problems.  In this study, the  method used in this case is the Normative Juridical approach method with data collection techniques by  means  of  literature  studies  on  legal  materials,  both  primary  legal  materials,  secondary legal  materials  and  tertiary  legal  materials  and  field  studies  as  a  complement.  From  the legal  research  that  has  been  done,  it  can  be  concluded  that  the  form  of  agreement  that occurs between the parties is when the lender and the loan recipient agree or agree to the terms and conditions provided by the organizing platform which is followed by a statement of  will.  The  statement  of  intention  is  carried  out  by  pressing  the  agreement  button  (click agreement)  in  the  form  of  clicking  a  tick  on  the  platform.  In  the  event  of  default  due  to default of debtor, the debtor will still receive protection for his / her rights. The lender can make efforts to obtain his rights as a creditor represented by the organizer in his dealings with the loan recipient. Dispute resolution can be done through non-litigation or litigation as agreed .
Keywords: Fintech agreement, agreement, legal protection.

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  dalam  perekonomian  nasional  ditingkatkan  untuk  mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas  dari  bantuan  teknologi.  Begitu  pula  pada  sektor  keuangan  yang  kini  mulai terintegrasi  dengan  platform  sistem  elektronik.  Salah  satu  kemajuan  dalam  bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Tekfin (Teknologi Finansial). Tekfin itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology yang selanjutnya disebut Fintech . Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan Fintech
dapat  mendatangkan  proses  transaksi  keuangan  yang  lebih  praktis dan  aman (Chrismastianto, 2017) 1 .
Penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  yang selanjutnya  disebut  Penyelenggara  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang  menyediakan, mengelola,  dan  mengoperasikan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi (perusahaan fintech) . Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh penyelenggara usaha fintech adalah pinjaman kredit daring (Dalam Jaringan/ online ). Praktik bisnis pinjaman daring (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara daring. E ra teknologi saat ini, kredit keuangan elektronik melalui perusahaan Financial  Technology yang Peer  2  Peer (P2P )  Lending telah  menjadi  salah satu alternatif peminjaman dana dengan cepat. Walaupun memberi kemudahan, akan tetapi pinjaman  daring  juga  memiliki  banyak  masalah  dan  risiko  kepada  masyarakat  atau  calon peminjam yang melakukan transaksi pinjaman. Cepatnya laju perkembangan tersebut tidak dibarengi  dengan  sosialisasi  dan  pemahaman  yang  baik  sehingga  dampaknya  baru  terasa ketika terjadi banyak masalah pasca transaksi. 2
Risiko-risiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (Lender) atau  peminjam (Borrower) .  Dalam  bisnis Peer  To  Peer (P2P)  Lending seperti  : Risiko bunga tinggi bagi borrower , Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu  pelunasan  pendek  maksimal  12  bulan,  Limit  kredit  pinjaman  yang  rendah,  Risiko bocornya  data.  Perikatan  adalah  suatu  perhubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu dimana pihak yang berhak menuntut  sesuatu  dinamakan  kreditur  atau  si  ber-piutang,  sedangkan  pihak  yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si ber-utang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka kreditur dapat menuntutnya di depan pengadilan. 3
Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Bab III KUH  Perdata.  Ketentuan  umum  dalam  pinjam-mengganti  dalam  KUH  Perdata  dapat dipergunakan  untuk  perjanjian  kredit  seperti  yang  dimaksudkan  oleh  Undang-undang
1 Raden  Ani  Eko  Wahyuni,  Bambang  Eko  Turisno, Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis, Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 380.
2 Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, Ibid, hlm 7
3 Subekti , Hukum Perjanjian , Jakarta: PT Intermasa, 2009, hlm. 25.
Pokok  Perbankan 4 .  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1754  KUH  Perdata  “Pinjam- meminjam  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  memberikan  kepada pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian, dengan  syarat  bahwa  pihak  yang  terakhir  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. Kriteria perjanjian pinjam-meminjam adalah ketika barang  yang  dipinjamkan  itu  menghabis  karena  pemakaian.  Pasal  1755  KUH  Perdata menyebutkan  “Berdasarkan  perjanjian  pinjam-meminjam  itu,  pihak  yang  menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”. Contohnya peminjaman uang,  utang  yang  terdiri  karenanya  hanyalah  terdiri  atas  jumlah  utang  yang  disebutkan dalam  perjanjian.  Jika,  belum  saat  pelunasan,  terjadi  suatu  kenaikan  atau  kemunduran harga  (nilai)  atau  ada  perubahan  mengenai  berlakunya  mata  uang,  maka  pengembalian jumlah  yang  dipinjam  harus  dilakukan  dalam  mata  uang  yang  berlaku  pada  waktu pelunasan.  Dalam  hal  tersebut,  maka  asas  itikad  baik  yang  harus  diindahkan  dalam  hal pelaksanaan suatu perjanjian, seperti terkandung dalam Pasal 1338 (3) KUH Perdata 5 .
Hal  yang  sama  dikemukakan  pula  oleh Mariam  Darus  Badrulzaman yang menyatakan bahwa:
“Dari rumusan yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian  pinjam-meminjam  di  dalam  kitab  Undang-Undamg  Hukum Perdata  Pasal  1754.  Perjanjian  pinjam-meminjam  ini  juga  mengandung makna  yang  luas  yaitu  obyeknya  adalah  benda  yang  menghabis  jika verbruiklening  termasuk  di  dalamnya  uang.  Berdasarkan  perjanjian pinjam-meminjam  ini,  pihak  penerima  pinjaman  menjadi  pemilik  yang dipinjam  dan  kemudian  harus  dikembalikan  dengan  jenis  yang  sama kepada  pihak  yang  meninjamkan.  Karenanya  perjanjian  kredit  ini merupakan perjanjian yang bersifat rill, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah” 6 .
Meninjamkan  dengan  bunga  dalam  Pasal  1765  menyatakan  bahwa  “adalah diperbolehkan memperjanjikan dengan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis  karena  perjanjian”.  Jika  telah  diperjanjikan  bunga,  maka  bunga  ini  harus dibayar sampai saat pengembalian atau “penitipan” uang-pokoknya 7 .
4 Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia” , Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 155.
5 Subekti, Aneka Perjanjian , Alumni, Bandung, 1985, hlm. 125.
6 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 2004, hlm. 110-111.
7 Subekti, Aneka Perjanjian , op cit., hlm. 128-129.
Perjanjian  pinjaman/kredit  daring  merupakan  perjanjian  baku.  Adapun  ciri-ciri perjanjian baku adalah:
1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) kuat;
2. Masyarakat  (debitur)  sama  sekali  tidak  ikut  bersama-sama  menentukan  isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4.   Bentuk tertentu (tertulis); dan
5.   Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif. 8
Ciri-ciri  yang  demikian,  Mariam  Darus  Badrulzaman  menerangkan  bahwa “Perjanjian baku meniadakan asas konsensual, serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitur, karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 juncto 1338  KUH  Perdata.  Asas  konsensualisme  ini  mempunyai  hubungan  erat  dengan  asas kebebasan  berkontrak  ( contractvrijheid )  dan  asas  kekuatan  mengikat.  Dalam  konteks perjanjian  baku,  ketentuan  inilah  yang  ingin  disimpangi  dengan  menyatakan  meniadakan asas  konsensual  serta  tidak  membedakan  kondisi  dari  pihak  debitur 9 .  Sebagaimana lazimnya  pada  setiap  pembuatan  perjanjian  yang  semata-mata  berlandaskan  asas kebebasan  berkontrak,  maka  juga  pada  pembuatan  kontrak  elektronik  pada  perjanjian kredit  daring,  masing-  masing  pihak  merebut  atau  menciptakan  dominasi  terhadap  pihak lainya.  Dalam  hal  perjanjian  kredit  daring  kedudukan  perusahaan fintech dan  penerima pinjaman  tidak  pernah  seimbang 10 .  Disamping  banyaknya  masalah  dan  risiko  yang  kerap timbul  dalam  praktiknya  minat  masyarakat  akan  kemudahan  pinjaman  daring  terus mengalami  peningkatan  setiap  bulan  di  berbagai  wilayah  Indonesia.  Dalam  Pasal  1320 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak.
Pasal 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian sah jika:
1. Dibuat  berdasarkan  kata  sepakat  dari  para  pihak;  tanpa  adanya  paksaan, kekhilafan maupun penipuan;
2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3. Memiliki objek perjanjian yang jelas;
8 Sutan Remy Sjahdeini, Loc.Cit hlm 78.
9 R.  Jossi  Belgradoputra,  Slamet  Supriatna,  Hartono  Widodo, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Uang  Secara  Online ,  Jurnal  Krisna  Law,  Universitas  Krisnadwipayana, Vol.1, No. 3, 2019, hlm. 91, diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 11.32 WIB.
10 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit , hlm. 2.

## 4. Didasarkan pada satu klausula yang halal. 11
Diharapkan  perjanjian  kredit  daring  yang  dibuat  dengan  klausul-klausul  tertentu dapat  memberikan  keamanan  bagi  pihak  kreditur sebagai  penyelenggara  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan debitur sebagai penerima pinjaman yang dalam  batas-batas  tertentu  sering  berada  pada  posisi  lemah  bila  berhadapan  dengan perusaahan fintech. Untuk  mengatasi  keadaan  tersebut,  yaitu  untuk  memberikan perlindungan  kepada  pihak  yang  lemah,  negara  hendaknya  melakukan  campur  tangan dalam  berbagai  macam  perjanjian  dengan  menetukan  klausul-klausul  tertentu  yang dilarang atau wajib dicantumkan dalam suatu perjanjian 12 .
Melihat  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata,  salah  satu  syarat  sah  dari  kontrak/ perjanjian  adalah  didasarkan  pada  kata  sepakat  antara  para  pihak  yang  melakukan perjanjian.  Bila  melihat  akan  hal  tersebut  tentu  debitur  dalam  transaksi fintech pinjaman kredit daring patut untuk ditijau lebih lanjut terutama terkait dengan kapan terjadinya kata sepakat  anatara  para  pihak  pada  pembuatan  kontrak  elektronik  dalam  transaksi Fintech, Sehingga  dapat  dikatakan  memenuhi  syarat  sah  perjanjian.  Berdasarkan  uraian  latar belakang  dan  pemaparan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam  dan mengadakan penelitian  yang berjudul “Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech)  Dihubungkan  Dengan  Kuhperdata  Dan  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik”.

## II. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif,  atau  penelitian  hukum  kepustakaan,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 13 . Dalam hal ini dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-undang ITE serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

## III. LANDASAN TEORITIS
Menurut  Prof.  Subekti,  S.H  suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana seseorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  di  mana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dinamakan suatu persetujuan karena
11 R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, Loc.Cit, hlm 51.
12 Sutan Remy Sjahdeini, op.cit , hlm. 5.
13 Soerjono  Seokanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat, cet.  9, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 23.
dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua kata (perjanjian dan  persetujuan)  memiliki  arti  yang  sama,  kata  kontrak  lebih  sempit  karena  ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis 14 .
Dalam  sebuah  transaksi  Fintech  para  pihak  terikat  dalam  sebuah  perjanjian  yang disebut  dengan  kontrak  elektronik.  Menurut  Pasal  1  butir  17  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  dengan  Undang-undang  ITE) menyebutkan bahwa “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik”.
Dalam  hukum  kontrak  (perjanjian)  dikenal  beberapa  asas  yang  saling  berkaitan  1 (satu) sama lain, yakni :
a. Asas konsensualisme ( the principle of consensualism ); dan
b. Asas kebebasan berkontrak ( principle of freedom on contract ). 15
Asas  konsensualisme  berkaitan  dengan  lahirnya  kontrak.  Kontrak  lahir  pada  saat tercapainya kesepakatan  mengenai  hal  pokok atau unsur esensialia dalam  kontrak. Tetapi terkait  asas  konsensulisme  yang  menjadi  masalah  jika  para  pihak  berada  di  tempat  atau wilayah  hukum  yang  berbeda  karena  para  pihak  tidak  berhadapan  langsung  untuk menyampaikan kesepakatannya. Menurut Uitings Theorie (teori saat melahirkan kemauan) perjanjian  terjadi  apabila  atas  penawaran  telah  dilahirkan  kemauan  menerimanya  dari pihak  lain.  Kemauan  ini  dapat  dikatakan  telah  dilahirkan  pada  waktu  pihak  lain  mulai menulis surat penerimaan 16 .
Dalam asas kebebasan berkontrak, orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan  dalam  suatu  perjanjian.”menyatakan Pasal 1338 KUH Perdata “Semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang  bagi  mereka  yangcmembuatnya”.  Penerapan  asas  ini  memberikan  tempat  yang penting bagicberlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbanganckepentingan,  keseimbangan  dalam  pembagian  beban  risiko,  dan keseimbangan posisi tawar (bargaining position).
14 Op.Cit. Subekti , Hukum Perjanjian , hlm. 1.
15 Lihat Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
16 Ahmadi Miru, Hukum Kontrakdan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 32-37.
Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini  kebebasan  berkontrak  hanya  dapat  mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika bargaining power tidak  seimbang  maka  suatu  kontrak  dapat  menjurus  atau  menjadi  unconscionable. Selanjutnya  Sutan  Remy  Sjahdeini  menjelaskan  bahwa  bargaining  power  yang  tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah,  hingga  pihak  yang  lemah  mengikuti  saja  syarat-syarat  kontrak  yang  diajukan kepadanya. Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. 17
Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum  sebagai  memberikan pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang diberikan  oleh  hukum 18 .  Dengan  demikian  perlindungan  hukum  dapat  diartikan  bahwa segala upaya pemerintah yang dilakukan untuk melindungi hak-hak warga negaranya agar terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya sanksi bagi yang melanggar aturan.
Philipus  M.  Hadjon  memaparkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  adalah sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif 19 .  Perlindungan  hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa, yakni suatu bentuk perlindungan hukum di mana  rakyat  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum suatu  pemerintah  mengambil  keputusan  yang  bersifat  final.  Sedangkan  perlindungan represif  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  dimana  lebih  ditujukan  dalam  penyelesaian, termasuk cara penanganannya di lembaga peradilan 20 .
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  semakin  pesat  di  era  digital saat  ini  telah  mempengaruhi  pola  perilaku  manusia  dalam  mengakses  beragam  informasi dan  berbagai  fitur  layanan  elektronik.  Salah  satu  perkembangan  teknologi  yang  menjadi bahan  kajian  terkini  di  Indonesia  adalah  teknologi  finansial  atau  financial  technology (fintech) dalam lembaga keuangan 21 .
Financial technology (fintech) di  Indonesia dikenal  dengan istilah layanan pinjam meminjam  uang berbasis teknologi  informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Pasal  1
17 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo. dkk , hlm. 81.
18 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.
19 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hlm. 2.
20 Maria  Alfons,  Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas  Produk-Produk  Masyarakat  Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 8.
21 Immanuel  Aditya  Wulanata  Chrismastianto,  Analis  SWOT  Implementasi  Teknologi  Finansial  Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 20, Edisi 1. 2017.
angka  3  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  menyebutkan  bahwa  “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah ”secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”. 22
Pembuatan perjanjian (kontrak) elektronik sama halnya dengan pembuatan kontrak biasa,  yaitu  diperlukanya  tanda  tangan  sebagai  bukti  otentik  persetujuan  antara  para pihak.Menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang ITE “Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan  yang  terdiri  atas  informasi  elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait dengan  Informasi  Elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi”.
Alasan adanya financial technology menurut Otoritas Jasa Keuangan yakni: 23
1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industry keuangan tradisional  dikarenakan  ketatnya  peraturan  perbankan  dan  adanya  keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
2. Menjadi  alternatif  pendanaan  selain  jasa  industri  keuangan  tradisional  dimana masyarakat  memerlukan  alternatif  pembiayaan  yang  lebih  demokratis  dan transparan.
Adapun  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  dilaksanakan dengan tujuan: 24
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan  perdagangan  dan  perekonomian  nasional  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap  orang  untuk  memajukan pikiran  dan  kemampuan  di  bidang  penggunaan  dan  pemanfaatan  teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
22 Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
23 Mualiman D Hadad, Peluang dan Tantangan Fintech Dalam Memperluas Akses Keuangan, 2016, 02 Maret https://www.ojk.go.id 20 , diakses pada tanggal 20, Pukul 20.42 WIB.
24 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan penyelenggara teknologi informasi.
Pasal  29  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  Bab  VII  mengenai Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi  menyebutkan  bahwa  penyelenggara  wajib  menerapkan  prinsip  dasar  dari pengguna yaitu:
1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;
4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. 25
Lahirnya  penggunaan  teknologi  informasi  sebagai  salah  satu  solusi  kebutuhan sehari-hari masyarakat memerlukan kesiapan pemerintah dan regulator di Indonesia dalam mengatur  dan  mengawasinya.  Pengaturan  dan  pengawasan  menjadi  sangat  penting  bagi keberlangsungan  fintech  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  legalitas  dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaanya pengembangan fintech memiliki potensi risiko  yakni  berkaitan  dengan  perlindungan  para  pelaku  fintech,  stabilitas  system keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. 26
Fungsinya sebagai sebagai regulator OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi.  POJK  ini  mengatur  mengenai  salah  satu  jenis  fintech  yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu peer to peer lending . Hal tersebut dikarenakan OJK melihat  urgensi  hadirnya  ketentuan  yang  mengatur  fintech  pinjam  meminjam, memperhatikan  masih  kuatnya  budaya  pinjam  meminjam  (utang)  dengan  cara  kredit  di masyarakat Indonesia. 27
Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagaimana  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi
25 Lihat  Pasal  29  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
26 Immanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, Loc.Cit, hlm23.
27 Lihat  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  berintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan.  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  berikut  peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan  (PMK),  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sebagaimana  diubah  oleh  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata. Penulis menggabungkan dalam kerangka teori dan konsep ini dari beberapa aspek hukum perdata  terkait  kata  sepakat  para  pihak  serta  upaya  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pelaku fintech.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Terjadinya Kesepakatan Untuk Mengikatkan Diri
Kesepakatan adalah satu hal diantara empat syarat penting untuk terciptanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan dalam perjanjian online tidaklah diberikan dalam wujud tulisan maupun tidak, akan tetapi melalui  komunikasi  yang  dilakukan  dengan  media  elektronik.  Hal  ini  termasuk  satu  hal yang membedakan perjanjian/kontrak online dengan kontrak-kontrak lain pada umumnya. Pada dasarnya kesepakatan selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain 28 .
Kesepakatan adalah pernyataan kehendak semua pihak yang dibentuk oleh dua hal yakni  penawaran  dan  penerimaan.  Penawaran  ( offer )  disebut  jua  sebagai  pernyataan kehendak  yang  didalamnya  terdapat  usul  untuk  membuat  suatu  perjanjian,  penerimaan ( acceptance ) adalah pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari 29 .
Pada prinsipnya kata sepakat terjadi ketika terjadinya kesesuaian antara penawaran dan  penerimaan.  Istilah  sepakat  merupakan  bertemunya  antara  dua  kehendak.  Pernyataan kehendak tersebut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain sehingga kehendak itu bisa dimengerti  oleh  pihak  lain  tersebut.  Jika  kehendak  diterima  atau  disetujui  maka  telah terjadi  kata  sepakat 30 .  Kontrak offline atau  manual,  pihak  yang  bersangkutan  bertemu
28 Niniek Suparni, Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya , Sinar Grafika, 2009, hlm. 67.
29 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian-Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak  Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014,  hlm. 163.
30 J. Satrio, Hukum Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 174-175.
secara  langsung,  bertatap  muka  dan  berhadapan,  saat  penawaran  dan  penerimaan  terjadi secara langsung dan singkat.  Sehingga kesepakatan terjadi dalam waktu  dan tempat  yang sama. Kadangkala juga penawaran dan penerimaan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.
Pada  kontrak online, penawaran  dan  penerimaan  dilakukan  secara online. Para pihak  dalam  proses  penawaran  dan  penerimaan  secara online tidaklah  saling  berhadapan. Para pihak dalam kontrak online tidak bertemu dan tidak dalam satu tempat atau ditempat yang berbeda bahkan lintas negara.
Persoalan  yang  kemudian  timbul  dalam  kontrak online adalah  “ kapan  kontrak  itu lahir? ”.  Penentuan  lahirnya  kontrak online menjadi  hambatan,  utamanya  karena  dalam melakukan  penawaran  dan  penerimaan  adalah  melalui  surat  elektronik,  sehingga  hal tersebut memiliki implikasi dalam hal: 31
a. menentukan resiko;
b. dapat menarik kembali penawaran;
c. ketika mulai dihitung jangka waktu kadaluarsa; dan
d. penentuan tempat terjadi nya kontrak
Untuk  memecahkan  permasalahan  tersebut,  ada  empat  teori  yang  dapat memberikan solusi penyelesaiannya, yaitu: 32
a. Teori Pernyataan ( Uitingstheorie ), menegaskan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan  atas  suatu  penawaran  ditulis  (dinyatakan)  oleh  pihak  yang  ditawari. Dalam  hal  ini,  tulisan  termasuk  kedalam  surat  elektronik  ( electronik  mail  atau  e- mail). Pada  teori  ini  terdapat  kelemahan  yaitu  mengenai  kapan  kontrak  itu  lahir tidak dapat ditentukan secara pasti.
b. Teori  Pengiriman  ( Verzendingstheorie ),  menegaskan  bahwa  kontrak  telah  lahir pada  saat  penerimaan  atas  penawaran  itu  dikirimkan  oleh  pihak  yang  ditawari kepada  pihak  yang  memberikan  penawaran.  Dalam  teori  ini  terdapat  kelemahan yaitu  pihak  yang  memberikan  penawaran  tidak  tahu  bahwa  pihak  tersebut  telah terikat  dengan  penawaran  pihak  itu  sendiri.  Dalam  pengiriman  jawaban  melalui surat  elektronik  ( electronik  mail  atau  e-mail )  bisa  ketahuan  dari  laporan  telah
31 Agus Yudha Hernoko, Op.cit , hlm. 168.
32 Agus Yudha Hernoko, Op.cit , hlm. 168-169.
terkirim  nya  dokumen  kepada  pihak  yang  dimaksud.  Teori  pernyataan  dan  teori pengiriman dapat diterima atas dasar kepatutan.
c. Teori  Mengetahui  ( Vermingstheorie ),  menegaskan  bahwa  kontrak  lahir  apabila pihak  yang  melakukan  penawaran  telah  mengetahui  isi  dari  surat  jawaban mengenai penerimaan itu. Permasalahan yang kemudian timbul adalah apabila surat yang telah dikirim itu tidak dibuka oleh penerima. Dalam hal ini, jawaban dikirim melalui e-mail ,  lalu  sengaja  tidak  dibuka.  Pada  teori  ini  terdapat  kelemahan  yaitu jika surat penerimaan itu telah sampai tetapi belum dibaca.
d. Teori  Penerimaan  ( Ontanstheorie ),  menegaskan  bahwa  kontrak  itu  lahir  pada  saat surat  penerimaan  telah  sampai  ditempat  pihak  yang  menawarkan,  tak  perduli apakah pihak tersebut mengetahui atau membaca penerimaan itu atau tidak. 33
Kesepakatan  merupakan  bertemunya  dua  kehendak  yang  saling  bersesuaian.  Para pihak  dalam  hal  ini  memiliki  kehendak  yang  bebas  untuk  saling  mengikatkan  dirinya. Bebas yang dimaksud adalah terbebas dari kekhilafan ( dwaling, mistake ), paksaan ( dwang, dures ), dan penipuan ( bedrog, fraud ). Sehingga dapat dikatakan berdasar pada Pasal 1321 BW, jika terjadinya kesepakatan dikarenakan terdapatnya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau  pun  penipuan  maka  perjanjian  menjadi  tidak  sah.  Selama  ketentuan  yang  tercantum dalam Psl 1320 KUHPerdata dan Psl 1321 KUHPerdata tidak dilanggar maka kesepakatan melalu online dianggap sah. 34
Perjanjian utang piutang secara online terlahir karena pertemuan dua unsur pokok yakni  penawaran  dan  penerimaan.  Melalui  teori  penawaran  dan  penerimaan,  dilihat  dari cara  terjadinya  kesepakatan  adalah  melalui  website  atau  aplikasi  dan  juga  melalui  surat elektronik (electronik mail atau e-mail) maka bisa dikatakan syah dilakukan secara tulisan meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam diatas putih.

## 4.2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Fintech Dalam Hal Terjadi Wanprestasi
Menurut  Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum,
33 J. Satrio, Loc.Cit, hlm 21.
34 Agus Yudha Hernoko, Op,Cit, hlm 43.
sedangkan  Menurut  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  Perlindungan  Hukum  adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan.  Ada  4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu : 35
1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum.  Dalam Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 Pasal  28 D Ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan  yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.
Dalam  pelaksanaan  finansial  teknologi  berbasis peer  to  peer  lending kerap  kali melahirkan  masalah  hukum  baru  yaitu  apabila  si  penerima  pinjaman  melakukan  suatu wanprestasi  (risiko  gagal  bayar)  maka  dana  yang  dipinjamkan  pihak  pemberi  pinjaman tidak  akan  kembali.  Risiko  gagal  bayar  tersebut  sangatlah  merugikan  satu  pihak  yaitu pihak  pemberi  pinjaman  (Kreditur).  Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  pihak  penerima pinjaman  (Debitur),  jika  terjadi  telat  bayar  atau  lalai  dalam  melakukan  kewajiban pembayaran hutangnya pihak penyeleggara dalam melakukan upaya penagihan sering kali dengan  cara  mengancam,  terror,  dan  penyalahgunaan  data  pribadi  debitur,  hal  tersebut tentu sangat merugikan dan meresahkan bagi pihak yang lemah. 36
Antara penyelenggara layanan, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman timbulah suatu  akibat  hukum,  dimana  pemberi  pinjaman  disini  tidak  bisa  mengajukan  tuntutan hukum  terhadap  penerima  pinjaman  maupun  penyelenggara  akibat  dari  kesalahan  atau kelalaian  pihak  penyelenggara  layanan  yang  memberikan  akses  terhadap  penerima pinjaman yang tidak memiliki itikad baik dalam rangka pinjam meminjam uang berbasisi peer to peer lending. Pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap penyelenggara  layanan  apabila  pihak  pemberi  pinjaman  mengalami  kerugian  akibat perbuatan penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis peer to peer lending,  kerugian  yang  dimaksudkan  disini  adalah  kerugian  yang  diakibatkan  oleh
35 Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima  dari https://www.slideshare.net/ Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-danpenegakkan-hukum diakses pada 10 Juni 2019
36 Pengertian  Perlindungan  Hukum  Menurut  Para  Ahli, diterima  dari https://tesishukum.com/ pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada 4 Juni 2019
penerima  pinjaman  melakukan  wanprestasi  atau  gagal  bayar,  disini  penyelenggara  wajib malakukan  penyeleksian  terhadap  calon  penerima  pinjaman  apakah  dia  memenuhi  syarat sebagai penerima pinjaman atau tidak 37 .
Seseorang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  berhak  mendapatkan  suatu perlindungan dan kepastian hukum, tidak terkecuali kepada pengguna layanan fintech peer to  peer  landing .  Adapun  yang  dimaksud  dengan  pengguna  dalam  layanan  P2PL  yakni pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara wajib untuk menerapkan prinsip- prinsip dasar dari perlindungan pengguna berupa transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan  data,  perlakuan  yang  adil,  dan  penyelesaian  sengketa  pengguna  secara sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau.  Penyelenggara  layanan  P2PL  wajib  untuk memberikan  informasi  terkini  yang  akurat,  jujur,  jelas  dan  tidak  menyesatkan.  Jika  ada penerimaan,  penundaan,  atau  penolakan  permohonan  peminjaman  maka  penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

## V. PENUTUP

## 5.1. Simpulan
Uraian pembahasan diatas dapatlah dikemukakan bahwa dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:
1. Perjanjian fintech berbasis peer  to  peer  lending melahirkan  suatu  hubungan  hukum bagi  pihak  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman.  Para  pihak  tersebut dihubungkan  melalui  hubungan  kontraktual  yang  dibuat  oleh  para  pihak  sesuai dengan asas  kebebasan  berkontrak.  Bentuk  kesepakatan  yang terjadi  antara pemberi pinjaman  dengan  penyelenggara,  dan  penerima  pinjaman  dengan  pemberi  pinjaman adalah pada saat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sepakat atau menyetujui terhadap syarat maupun ketentuan yang diberikan oleh platform penyelenggara yang diikuti dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara  menekan  tombol  persetujuan  ( klik  agreement )  berupa  mengklik  centang  pada platform .
2. Permasalahan  yang mungkin terjadi adalah terjadinya hal gagal bayar akibat debitur wanprestasi,  debitur  tetap  mendapat  perlindungan  atas  hak-haknya.  Pemberi
37 Arief  Syaifudin,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam  Layanan  Financial  Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending, Dinamika, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020, vol.26, no.4, hlm. 414-415, diakses pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.
pinjaman dapat melakukan upaya-upaya untuk memperoleh haknya sebagai kreditor yang  diwakilkan  oleh  penyelenggara  dalam  urusannya  dengan  penerima  pinjaman. Apabila  sengketa  tidak  dapat  dihindari,  maka  penyelesaian  sengketa  dapat  melalui non-litigasi maupun litigasi sesuai dengan yang diperjanjikan.

## 5.2. Saran
1. Masyarakat  Indonesia  diharapkan  dapat  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  sebuah bisnis  terutama  yang  berbasis  elektronik,  agar  mampu  memperhatikan  aturan  yang berlaku didalam  suatu  bisnis khususnya di  bidang jasa keuangan. Memahami syarat dan  ketentuan  pengguna  serta  perjanjian  pinjaman  yang  telah  disepakati.  Pemberi pinjaman  juga  harus  memahami  bahwa  risiko  gagal  bayar  maupun  keterlambatan yang  bukan  disebabkan  oleh  kegagalan  sistem  penyelenggara  Fintech  Lending, sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  dari  pemberi  pinjaman.  Bagi  perusahaan penyelenggara  pinjaman fintech diharapkan  secara  berkala  memperbaharui  sistem dan  mekanisme platform pinjaman fintech agar  menjamin  kenyamanan  dan keamanan data pribadi penggunanya.
2. Pemerintah  atau  lembaga  keuangan,  khususnya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) diharapkan selalu hadir dalam bentuk apapun untuk memberikan perlindungan  yang dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi  perjanjian  pinjam  meminjam  berbasis financial  technology .  Serta memperbaharui  aturan  berkaitan  dengan financial  technology agar  relevan  dengan kondisi  di  era  saat  ini.  Peran  pemerintah  dalam  merespon  pesatnya  perkembangan teknologi  juga  diharapkan  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  secara maksimal  agar  mampu  meminimalisir  terjadinya  sengketa  dalam  dunia  bisnis  yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat sebagai nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
J. Satrio, Hukum Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya , Citra Aditya Bakti, Bandung,
1992.
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni, Bandung, 2004.
Niniek Suparni, Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya , Sinar Grafika, 2009.
Subekti , Hukum Perjanjian , Jakarta: PT Intermasa, 2009.
Subekti, Aneka Perjanjian , Alumni, Bandung, 1985.
Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasan Berkontak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia” , Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.
Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet. 9, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

## B. Jurnal Nasional & Jurnal Internasional
Arief Syaifudin, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology  Berbasis  Peer  to  Peer  (P2P)  Lending ,  Dinamika,  Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020, vol.26, no.4.
Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, diterima dari
https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan- danpenegakkan-hukum
Pengertian  Perlindungan  Hukum  Menurut  Para  Ahli, diterima  dari https://tesishukum .com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/
Raden  Ani  Eko  Wahyuni,  Bambang  Eko  Turisno  , Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online  Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis, Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Universitas  Diponegoro,  Vol.  1,  No.  3, 2019, hlm. 380.
R.  Jossi  Belgradoputra,  Slamet  Supriatna,  Hartono  Widodo, Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online , Jurnal Krisna Law, Universitas Krisnadwipayana ,Vol.1, No.3, 2019.