## PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID TENTANG DEMOKRASI DAN NEGARA ISLAM
Oleh:
Jamhari
Universitas Islam Negeri Raden Fatah jamhari_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
Issues  about  democracy  and  the  concept  of  the  Islamic  State  still  remain  an interesting study especially in countries that are in fact the majority of Islamic religion. Such  as  Indonesia,  Malaysia,  Pakistan,  Iran,  Morocco,  and  others.  Many  problems arise  from  these  issues.  such  as  democracy,  for  example,  in  Islamic  teachings  (Al- Quran)  gives  the  concept  of  justice,  deliberation,  and  legalism  of  Islamic  law  which then brings Muslims to the concept of "Islamic State" which assumes that Islam is a complete  structure  and  Law  Group.  From  this  apologist,  some  people  forced themselves  to  uphold  Islamic  Shari'a  for  example  in  Indonesia.  So  many  of  these issues  arise  in  the  midst  of  society  from  the  beginning  of  independence  to  the present  day,  for  example:  DI/TII,  NII,  and  many  found  parties –  the  Islamic  party popping  up  post-Reformation  in  1998.  It  shows  that  there  is  a  desire  some  Islamic society wants to establish Syaria't Islam. However, this is a serious problem and can weaken  the  state  of  nationalism.  Set  off  Darisinilah  then  a  variety  of  responses sprung  up  both  pros  and  cons.  Nurcholis  Madjid  as  a  modernist  and  secular  figure provides  contradictory  thoughts  on  these  issues.  This  is  then  that  such  studies  will continue to withdraw until at any time.
Keywords: nurcholis madjid, democracy and the islamic state

## Abstrak
Isu-isu tentang demokrasi dan konsep Negara Islam masih tetap menjadi studi yang menarik  terutama di  negara-negara  yang  notabene mayoritas  agama Islam.  Seperti Indonesia,  Malaysia,  Pakistan,  Iran,  Maroko,  dan  lainnya.  Banyak  masalah  muncul dari  masalah  ini.  seperti  demokrasi,  misalnya,  dalam  ajaran  Islam  (Al-Quran) memberikan  konsep  keadilan,  musyawarah,  dan  legalisme  hukum  Islam  yang kemudian  membawa  umat  Islam  ke  konsep  "Negara  Islam"  yang  menganggap bahwa Islam adalah struktur yang lengkap dan Hukum Kelompok. Dari apologis ini, beberapa  orang memaksa  diri mereka  untuk  menegakkan  syariat  Islam misalnya  di Indonesia. Begitu banyak masalah ini muncul di tengah-tengah masyarakat dari awal kemerdekaan  hingga  hari  ini,  misalnya:  DI  /  TII,  NII,  dan  banyak  pihak  yang ditemukan  -  partai  Islam  bermunculan  pasca-Reformasi  pada  tahun  1998.  Ini menunjukkan  bahwa  ada  adalah  keinginan  beberapa  masyarakat  Islam  ingin mendirikan Syariat Islam. Namun, ini adalah masalah serius dan dapat melemahkan kondisi  nasionalisme.  Berangkatkan  Darisinilah  kemudian  berbagai  respons bermunculan baik pro maupun kontra. Nurcholis Madjid sebagai tokoh modernis dan
sekuler  memberikan  pemikiran  yang  kontradiktif  tentang  masalah  ini.  Inilah  yang kemudian studi tersebut akan terus menarik sampai kapan saja.
Kata kunci: nurcholis madjid, demokrasi dan negara islam

## A.  Pendahuluan
Suatu fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga  dasawarsa  terakhir  abad  ke-21  ini  adalah  menguatnya  tuntutan  demokrasi, khususnya  di  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  termasuk  negara  yang berpenduduk  mayoritas  Islam.  Demokrasi  telah  menjadi  diskursus  yang  melibatkan hampir  semua  komponen  masyarakat,  sehingga  diskursus-diskursus  lain  yang melawan kecenderungan ini mau tidak mau mengalami keterpinggiran.
Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi 1 tidak lain karena  adannya  anggapan  bahwa  demokrasi  merupakan  suatu  sistem  yang  bisa menjamin  keteraturan  publik  dan  sekaligus  mendorong  transformasi  masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam  arti,  manusiawi  egaliter  dan  berkeadilan.  Demokrasi  telah  diyakini  sebagai sistim  yang  paling  realistik  dan  rasional untuk  mencegah  suatu  struktur masyarakat yang dominatif, refresif dan otoritarian.
Kecenderungan  dan  minat  yang  sangat  kuat  terhadap  demokrasi  dan demokratisasi  ini  kemudian  mendorong  hampir  semua  negara-negara  berkembang untuk  melakukan  reformasi  politik  dan  penyesuaian-penyesuaian  terhadap  tuntutan yang  terus  meningkat,  kalaupun  beberapa  rezim  itu  secara  empirik  lebih mengedepankan  kemapanan  dari  pada  demokrasi,  mereka  tetap  menggunakan demokrasi  politik  untuk  mencari  legitimasi.  Karenannya  beberapa  rezim  otoritarian negara  berkembang  tetap  mengklaim  pemerintahnya  sebagai  penganut  sistim demokrasi atau sekurang-kuranngya sedang dalam proses ke arah itu. 2
Di negara-negara yang mayoritas Islam, tuntutan demokrasipun bermunculan sejak  dari  Maroko  sampai  ke  ujung  Asia  Tenggara.  Tuntutan-tuntutan  ini  selain
1 Diskursus demokrasi telah melahirkan beberapa teorisasi demokrasi. Korelasi antara diskursus dan tuntutan demokratisasi  bersifat  timbal  balik  atau  saling  mempengaruhi.  Kuatnya    tuntutan  demokrasi  menyebabkan maraknya  diskursus  demokrasi-selanjutnya  mendorong  dan  menyadarkan  komponen-komponen  masyarakat untuk mendorong gerakan pro-demokrasi. Lihat, Lenin, Selected Work , (Moscow:Foreign Languages Publishing House, 1960),Vol.1.143
2 Masykuri  Abdillah, Teological  Responses  to  Concept  of  Demokrasy  and  Human  Right:The  Case  of  the Contemporery  Indonesian  Muslim  Intelectuals ,  Studi  Islamika,  Vol.3.No.1,  1996.lihat  pula  Samsudin  Haris, Demokrasi di Indonesia:Gagasan dan Pengalaman (Jakarta:LP3ES, 1995), hlm.3
karena  faktor  ekonomi  juga  didorong  oleh  dua  faktor, 3 pertama,  secara  faktual dibeberapa  kawasan  ini,  utamanya  yang  menganut  sistim  politik  sentralistik  atau monarki  seperti  Timur  Tengah,  sistim  politik  yang  ada  cenderung  refresip  dan bahkan  korup.  Pada  saat  yang  sama,  pertumbuhan  ekonomi  berjalan  lamban  dan tingkat  pengangguran  semakin  tinggi.  Kenyataan  ini  tidak  bisa  tidak  menimbulkan tuntutan  baru,  utamannya  dikalangan  muda  yang  ingin  melihat  negarannya  lebih demokratis.  Kedua,  dibeberapa  kawasan  Islam  itu  muncul  kelas-kelas  intelektual yang  secara  serius  dan  konsisten  memperjuangkan  nilai-nilai  demokrasi  yang dianggap  sebagai  suatu  keharusan  bagi  peradaban  manusia.  Kaum  intelektual generasi  baru  itu  tumbuh  subur  terutama  di  negara  yang  sistim  politiknya  relatif memberikan  kebebasan  kepada  mereka  untuk  mengeluarkan  pikiran  dan pendapatnya.
Selain  dari  gencarnya  tuntutan  demokrasi,  juga  banyak  bermunculan  tentang isu “Negara Islam”, yang menjadi masalah adalah, apakah ada “Negara Islam Itu” ini yang kemudian akan penulis bahas lebih lanjut.

## B.  Riwayat Hidup dan Karya-Karyanya
Nurcholis  Madjid  lahir  di  Mojoanyar-Jombang  pada  tanggal  13  Maret  1939 yang  bertepatan  pada  tanggal  26  Muharram  1359  H,  dari  keluarga  kalangan pesantren. 4 Setelah  menamatkan  sekolah  rakyat  (SR  pagi)  dan  Madrasah  (sore)  di Jombang, meneruskan ke pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang selama dua tahun dan  lulus  pada  tahun  1954.  Selanjutnya  menempuh  pendidikan  di  pondok  modern Gontor, Ponorogo lulus pada tahun 1960. 5 Dan melanjutkan studinya ke IAIN Syarif Hidayatullah  Jakarta,  Fakultas  Adab,  urusan  Sastra  Arab  dan  Kebudayaan  Islam, lulus pada tahun 1968. Sejak maret 1978 mendapat tugas belajar di Chicago (AS) di University  of  Chicago  dan  meraih  gelar  Pd.D  pada  tahun  1984.  Dengan  desertasi “ Ibn Taymiyah on Kalam and Falasifa: a Problem of Reason and Relevation Individu Islam ”. 6 Sebelum  ke  Amerika  meraih  gelar  doktornya,  ia  aktif  di  organisasi kemahasiswaan,  dan  terpilih  menjadi  ketua  umum  HMI  dua  priode  (1966-1971).  Ia juga terpilih menjadi Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT)-
3 Laporan Dunia Islam, Republika, 5 oktober 1999 untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya.
4 Abdul  Sani, Lintas  Sejarah  Pemikiran  Perkembangan  Modern  Dalam  Islam ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1998), 238
5 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan , (Bandung:Mizan, 1998),hlm.5
6 Nurcholis Madjid, Khasanah Intelektual Islam , (Jakarta:Bulan Bintang, 1984) Riwayat Hidup
1967-1969.  Serta  Wakil  Sekjen  IIFSO  (internasional  Islamic  Federation  of  Student Organization). Ia juga menjadi pimpinan umum majalah Mimbar Jakarta (1971-1976), Derektur  LSIK  Jakarta  (1973-1973),  Direktur  Lembaga  Kebajikan  Islam  Samanhudi Jakarta  (1974-1992),  Fellow  dalam  Eisenhover  Felloship  (1990).  Dan  dilakukan sebagai  profesor  dan  guru  besar  IAIN  Jakarta  (1998),  serta  ahli  penelitian  Utama (APU) LIPI (1999). 7
Juga menjadi ketua umum sekaligus pendiri Yayasan Wakaf Paramadina dan Rektor  Universitas  Paramadina  Mulya,  anggota  Komnas  HAM  RI,  dan  Dosen Pascasarjana  IAIN  Jakarta.  Adapun  karya-karyanya  yang  telah  diterbitkan  antara lain: 8 Khasanah  Intektual  Islam (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1986); Islam  Kemodernan dan  Keindonesiaan (Bandung:Mizan,  1998); Islam  Doktrin  dan  Peradaban,  sebuah telaah Kritis tentang masalah keimanan dan keindonesiaan (Bandung:Mizan, 1993); Pintu-Pintu menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 1994; Agama-Agama
Kemanusiaan,  Membangun  Tradisi  Peran  dan  Fungsinya  Dalam  Pembangunan  di Indonesia (Jakarta:Paramadina, 1995):
Islam Agama
Peradaban
(Jakarta:Paramadina,  1995); Kaki  langit    Peradaban  Islam (Jakarta:Paramadina, 1997); Masyarakat  Relegius (jakarta  Paramadina,  1997);  T radisi  Islam  Peran  dan Fungsinya  dalam  Pembangunan  di  Indonesia (Jakarta:Paramadina,  1997);  Bilik Pesantren  (Jakarta  :Paramadina,  1997); Dialog  Keterbukaan  Artikulasi  Nilai  Islam dalam  Wacana  Arsial  Politik  Kontemporer (Jakarta:Paramadina,  1998); Cita-Cita Politik Islam EraReformasi (Jakarta:Paramadina,1999).
Karya  dalam  bahasa Inggris:  The  issue  of  Modernization  Among  Muslim  in Indonesia:From  a  Participants  Poin  of  View” (Dalam  Gloria  Davies,  ed) What  is Modern Indonesia Culture ? (Athens Ohio University of Ohio Southeast Asia Studies,
1979); Islam in Indonesia:Chalages and Opportunities) dalam Cyriac-ic Pullapily (ed): Islam in the Contemporery Word (Notre Dam, Indiana Cros Roads,Books, 1980).

## C.  Sekitar Demokrasi, Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid
7 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah kritis tentang Masalah Keimanan, Keamanan dan Komodernan (Jakarta: Paramadina, 2000),hlm .vi
8 Nurholis Madjid, Islam doktrin dan Peradaban , vi
Pengertian  demokrasi 9 mempunyai  varian  makna  yang  cukup  beragam, namun  dalam  dunia  modern,  pengertian  demokrasi  lebih  ditekankan  pada  makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada di tangan rakyat, karena itu  wacana  politik  modern,  demokrasi  didefenisikan  sebagai  pemerintahan  dari rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat  ( Goverment  of  People,  by  the  people,  for  the people ). 10
Semua  sistim  demokrasi,  menurut  ULF  Shundausen,  menganut  dua  prinsip, yakni  kebebasan  (keterbukaan)  dan  persamaan  (kesetaraan).  Dari  dua  prinsip  ini, rumusan  demokrasi  kemudian  dielaborasi  dalam  kontek  defenisi  yang  bersifat terbuka  terhadap  interpretasi,  utamanya  ketika  menyangkut  implementasi  prinsip kedudukan  rakyat  dalam  praktek  kedudukan  politik. 11 Senada  dengan  ini  Nurcholis Madjid  menyatakan  bahwa  demokrasi  adalah  suatu  kategori  yang  dinamis,  yang tidak diam di suatu tempat, yang kita semua dengan mudah bisa mencapainya. Akan tetapi terus berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ia menyatakan bahwa:
Demokrasi  adalah  suatu  kategori  yang  dinamis,  bukan  statis,  tidak  seperti kategori-kategori statis yang stasioner (diam di suatu tempat), suatu kategori dinamis selalu  berada  dalam  keadaan  terus  bergerak  baik  secara  negatif  (mundur)  atau positif  (maju).  Dalam  masalah  sosial,  suatu  nilai  yang  berkategori  dinamis,  seperti demokrasi  dan  keadilan,  gerak  itu  juga  mengimplementasikan  perubahan  dan perkembangan.  Karena  adanya  sifat  gerak  itu,  maka  demokrasi  dan  keadilan  tidak dapat didefenisikan “sekali untuk selamanya”(One and for all). Karena itu demokrasi adalah  dengan  “proses  demokratisasi”  terus  menerus.  Cukuplah  dikatakan  bahwa suatu masyarakat  tidak lagi demokratis kalau ia  berhenti berproses menuju  ke arah yang lebih baik, dan terus yang lebih baik lagi. Oleh karena itu faktor eksperimentasi, dengan coba dan salahnya, trial and error-nya, adalah bagian yang integral dari ide tentang  demokrasi.  Suatu  sistim  disebut  demokratis  jika  ia  membuka  kemungkinan
9 Demokrasi  adalah  pemerintahan  rakyat,  dimana  istilah  ini  muncul  dari  bahasa  Yunani  dari  kata  “demos” artinya  rakyat,  dan  kritos  artinya  pemerintah.  Jadi  demokrasi  adalah  suatu  sistim  pemerintah  dimana  rakyat diikutsertakan  dalam  pemerintahan  negara.  Lihat  Joseph  J.Esposito, The  New  Encyclopedia  Britamica ,  Vol.4 (Cambridge:Endinburg,  1994)  hlm.4.  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  demokrasi    bermakna;  pertama, sebagai  sistim  pemerintahan  yang  seluruh  rakyat  turut  serta  memerintah  dengan  Perantara  Wakil-Wakilnya, Kedua, Demokrasi Mengandung makna pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara, hal.33
10 Wiliam Ebstain, Democrasy, dalam William D.Halsey dan Bernald Johnson (ed) Colliers Encyclopedia, Vol.VVV (New York :McMillan Educational Company, 1998), 75
11 Ulf  Shundausen,  Demokrasi  dan  Kelas  Menengah:Refleksi  Mengenai  Pembangunan  Politik,  Prisma NO.2,1992,XX1
eksperimentasi  terus  menerus  dalam  kerangka  dinamika  pengawasan  dan pengimbangan (check and b alance) masyarakat. Demokrasi yang dirumuskan “sekali untuk selamanya”, sehingga tidak memberi ruang bagi adannya perkembangan dan perubahan adalah sesunggunya bukan demokrasi melainkan kediktatoran. 12
Dari  pernyataan  di  atas,  terlihat  bahwa  demokrasi  adalah  kategori  yang dinamis,  yang  tidak  hanya  diam  di  suatu  tempat,  akan  tetapi  senantiasa  bergerak dan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Karena itu, suatu negara dapat disebut demokratis  jika  padanya  terdapat  proses-proses  perkembangan  menuju  ke  arah keadaan  yang  lebih  baik  dalam  melaksanakan  nilai-nilai  kemanusiaan  asasi  dan dalam  memberi  hak  kepada  masyarakat,  baik  individu  maupun  sosial,  untuk mewujudkan  nilai- nilai  itu  diperlakukan  “check  list”  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  maju  mundurnya  demokrasi.ialah  sejauh  bertambah  atau  berkurangnya kebebasan  asasi,  seperti  kebebasan  menyatakan  pendapat,  berserikat  dan berkumpul. 13
Dari  sifat  kedinamisan  tersebut,  demokrasi  tidak  dapat  dirumuskan  “Sekali untuk  selama- lamanya”,  sehingga  tidak  memberikan  ruang  bagi  adannya perkembangan  dan  perubahan,  yang  demikian  itu  bukanlah  demokrasi  akan  tetapi ketidakotoriteran.  Oleh  karena  itu  dalam  demokrasi  diperlukan  keterbukaan, kesamaan, chack and balanc and list 14 dari masyarakat.
Dengan adanya keterbukaan maka memungkinkan semua pemeran ikut ambil bagian,  sementara  dengan  mekanisme  pengimbangan  akan  terwujud  masyarakat yang  bebas  dari  dominasi  kelompok  tertentu.  Jadi  kemajuan  demokratis  itu  sendiri akan ditentukan oleh  sejauh  mana  hal  itu  mampu  dilaksanakan  oleh  kelompok masyarakat dalam konteks tempat dan waktu. Karena pengertian demokrasi sebagai
12 Nurcholis Madjid, Kebebasan Nurani dan Kemanusiaan Universal Sebagai Pangkal Demokrasi Hak Asasi dan Keadilan,  dalam  Elza  Peldo  Taher  (ed) Demokrasi  Politik  Budaya  dan  Ekonomi ,  (Jakarta:Paramadina,  1994), hlm.134-138
13 Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi , (Jakarta:Paramadina, 1999), hlm.101-102
14 Check adalah pengawasan atau kontrol masyarakat. Hal ini diperlukan karena demokrasi adalah sistim yang terbuka  untuk  semua  pemeran-serta  (partisipan)    dan  tidak  dibenarkan  sama  sekali  diserahkan  kepada keinginan  pribadi  atau  kebijaksanaanya.  Betapapun  arifnya  orang  itu.  Dan  pengimbangan  (balance)  karena sistim  masyarakat  dapat  dikatan  demokratis  hanya  jika  terbuka  kesempatan  bagi  setiap  keompok  dalam masyarakat  untuk  berpartisifasi.apapu dan bagaimanapun carannya, dan tidak  boleh dibiakan adannya  unsur sebagian  yang  mendominasi  keseluruhan.  Lihat  Nurcholis  Madjid, Cendikiawan  dan  Relegius  Masyarakat (Jakarta:Paramadina,1999),hlm.128
“cara  dan  proses”  (sesuatu  yang  dinamis)  maka  tidaklah  mengherankan  bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi sangat beragam dari suatu negara ke negara yang lain.
Demokrasi  menganut  pandangan  dasar  dan  kesetaraan  manusia,  sehingga hak-hak individu dapat dijamin  kebebasannya.  Dalam hubungan ini tujuan kebaikan bersama  tetap  primer,  sehingga  kesepakatan  merupakan  kata  kunci.  Demokrasi hidup dalam kesepakatan dan ia akan tetap kuat bertahan, selama tersedia banyak jalan  untuk  mencapai  kesepakatan.diakui  bahwa  perbedaan    pendapat  merupakan hal wajar, sehingga bagi Nurcholis Madjid, tumbuhnya sistem yang mengenal oposisi merupakan suatu kewajaran dalam hal ini yang dibenarkan adalah apa yang disebut- sebut  oposisi  loyal,  yaitu  oposisi  yang  dilakukan  demi  tercapainya  cita-cita bersama. 15
Dari pernyataan di atas dapatlah disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu kategori  yang  dinamis  yang  tidak  diam  di  suatu  tempat,  akan  tetapi  terus berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik.  Dan  dalam  proses  perkembangan  tersebut mengedepankan  kebebasan  atau melaksanakan nilai-nilai  kemanusiaan asasi  pada individu atau masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Serta  rakyat  diberi  kesempatan  ikut  berkirah  langsung  dalam  pemerintahan  dan memberlakukan  persamaan  hak  dan  kewajiban.  Untuk  terwujudnya  demokrasi tersebut dibutuhkan check lish dan check and balance .

## D. Islam dan Demokrasi
Adakah demokrasi dalam Islam ?, Hal ini menjadi perdebatan dikalangan para pemikir  Islam.  Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  istilah  demokrasi  berasal  dari Barat,  bahkan  jauh  sebelum  itu  istilah  demokrasi  telah  dikenal  sebelum  Islam  lahir, karena  istilah  demokrasi  telah  ada  pada  masa  Plato  dan  Aristoteles  (300-400  SM), ketika  itu  al-Quran  dan  ajaran  Islam  belum  diturunkan  Allah  bagi  manusia  di  dunia ini. 16 Oleh karena itu, perkembangan dan konsep demokrasi lazim dikaitkan dengan pola  perkembangan  pandangan  sekulerisme  Barat.  Namun  jelas  bahwa  demokrasi adalah  hasil  pemikiran  manusia  yang  tidak  muncul  begitu  saja  melainkan  melalui
15 Nurcholis Madjid, Islam Tradisi, Peran dan Fungsinya dalam pembangunan Indonesia , (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm.225
16 Teuku  Mayrudy, Politik  Islam  dalam  Pemerintahan  Demokrasi ,  dalam  Abu  Zahra,  Politik    demi  Tuhan Nasionalisme Relegius di Indonesia, (Bandung:Pustaka Hidayah, 1999), hlm.361
suatu  proses.  Sedangkan  Islam  bersumber  dari  al-Quran,  legitimasi  demokrasi didasarkan  pada  kedaulatan  rakyat  yang  mereflesikan  kedaulatan  manusia, sedangkan  legitimasi  Islam  adalah  kedudukan  Illahi  yang  merefleksikan  kedudukan Tuhan atas manusia.
Ada yang berpendapat bahwa istilah demokrasi belum lama digunakan dalam khasanah pemikiran Islam, meskipun sebenarnya inheren dan sejalan dengan ajaran Islam. Di dalam al-Quran dan sunah rasul memang tidak tercantum kata “demokrasi” akan tetapi bukan berarti konsep dan prinsip semacam itu tidak dikenal dalam Islam.
Dewasa ini terdapat tiga macam pandangan serta persepsi tokoh-tokoh Islam terhadap  konsep  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  demokrasi.  Tiga  pandangan tersebut yakni: 17 pertama , berpandangan bahwa konsep ajaran Islam sejalan dengan konsepsi  paham  demokratis.  Bahwa  konsep  demokrasi  sebenarnya  melekat  dalam ajaran Islam.  Kelompok kedua, melihat  demokrasi sebagai faham dan konsep yang mulia, tetapi mengakui kenyataan bahwa demokrasi kontemporer mengandung bias pemikiran bahwa demokrasi kontemporer mengandung bias pemikiran sekuler Barat, sehingga masih perlu diisi serta perlu diberi jiwa Islami. Artinya, perlu perkembangan pola “terdemokrasi” (demokrasi yang berketuhanan), pelaksanaan kedaulatan rakyat yang  tidak  keluar  dan  tidak  menyimpang  dari  ajaran  Islam.  Kelompok  yang ketiga adalah  kelompok  yang  menentang  dan  menolak  demokrasi,  mengapa?  Menurut pandangan  kelompok  ini,  demokrasi  merupakan  pemikiran  sekuler  yang  berprinsip bahwa  hukum  dan  undang-undang  ditetapkan  oleh  perwakilan  rakyat  (DPR  dan pemerintah)  dan  bukan  oleh  Allah.  Artinya  Allah  dimata  demokrasi  hanya  zat  yang diakui  kebenaran-Nya,  tetapi  ditolak  peranan-Nya  dalam  mengatur  kehidupan manusia.  Sedangkan  dalam  konsep  ajaran  Islam,  diyakini  bahwa  tunduk  pada hukum Tuhan yang diwahyukan Allah SWT melalui al-Quran dan Rasul-Nya.
Bagi  kalangan  neo-modernis  Islam,  demokrasi  dan  agama  sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sedangkan agama diposisikan sebagai wasit moral dalam pengaplikasian demokrasi.
Menurut  Abdurrahman  Wahid,  antara  agama  dan  demokrasi  memiliki kesamaan yang kuat  dengan misi agama,  karena nilai-nilai pokok dalam demokrasi seperti  kebebasan,  keadilan  dan  musyawarah,  juga  terdapat  dalam  agama.  Lebih dari  itu  agama  pada  dasarnya  adalah  juga  untuk  menegakkan  keadilan  bagi
17 Teuku Mayrudy, Politik Islam dalam Pemerintahan Demokrasi, hlm.362
kesejahteraan  rakyat.  Karena  itu,  dengan  tegas  ia  menolak  bila  demokrasi diperlawankan dengan agama. 18
Sementara  itu  Nurcholis  Madjid  menyatakan  bahwa  demokrasi  sebagai ideologi,  tidak  hanya  pertimbangan-pertimbangan  prinsipal  yaitu  karena    nilai-nilai demokrasi  itu  dibenarkan  dan  didukung  semangan  ajaran  Islam,  tetapi  karena  juga fungsinya  sebagai  aturan  permainan  politik  terbuka. 19 Analisis  Nurcholis  Madjid mengenai seluk beluk demokrasi banyak berlandaskan pada teks al- Qur’an misalnya tentang  kebebasan  dan  tanggung  Jawab  individual  dijelaskan  dalam  (QS.6:94) tentang  sikap  kebijaksanaan  (QS.16:125),  tentang  keadilan  (Qs.5:58,4:135)  dan tentang  musyawarah  (QS.3:159,  4:38).  Nilai-nilai  fundamentalis  ini  menjadi  pesan mendasar dalam kitab suci yang menuntut kaum muslimin mampu mengoprasikannya.
Nurcholis  Madjid  sampai  pada  kesimpulan,  Islam  sepanjang  ajaran agamannya  tidak  menghendaki  sesuatu  melainkan  kebaikan  bersama,  ukuran kebaikan itu ia kemanusiaan umum sejagat dan meliputi pula semua makhluk hidup lain  dalam  lingkungan  yang  lebih  luas.  Ajaran-ajaran  universal  Islam  menyediakan bagi  kaum  muslimin  pandangan  etika  asasi  untuk  melandasi  pilihan  dan  keputusan dalam  tindakan  hidup,  termasuk  dalam  sosial  politik.  Atas  dasar  etika  asasi  itu seorang  muslim  memilih  suatu  pandangan  sosial-politik  tertentu  yang  dianggapnya paling menopang usaha mewujudkan cita-citanya, yaitu kebaikan bagi semua. 20
Ringkasnya,  bagi  Nurcholis  Madjid  terdapat  banyak  titik  temu   antara  agama dan  demokrasi  khususnya  bila  dikaitkan  dengan  tujuan  keduannya,  yaitu  cita-cita kebaikan untuk semua,  nampak jelas tidak ada pertentangan antara demokrasi dan agama,  karena  banyak  konsep-konsep  demokrasi  yang  selaras  dengan  nilai-nilai dasar  seperti  yang  tercantum  dalam  surah  di  atas.  Demokrasi  dipandang  sebagai aturan  politik  yang  paling  layak,  sedangkan agama diposisikan  sebagai  wasit  moral dalam pengaplikasian demokrasi.

## E.  Negara Islam:Telaah Kritis Nurcholis Madjid

## 1. Islam dan Negara
18 Abdurrahman  Wahid, Nilai-Nilai  Sosial    Demokras i,  dalam  M.Masyhur  Amin  dan  Moh  Najib  (ed),  Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial (Yogyakarta:LKPSM, 1993), hlm.90
19 Nurcholis  Madjid, Cita-Cita  Politik  Kita ,  dalam  Basco  Carvallo  dan  Dazrizal,  Aspirasi  Umat  Islam  Indonesia (Jakarta:Leppenas, 1983), hlm.19
20 Nurcholis Madjid, Cita-Cita Islam , hlm 36
Al- Qur’an  tidak memuat  secara  eksplisit  perintah  untuk mendirikan  negara. 21 Di  dalam  Islam  hanya  konsep  yang  berkaitan  dengan  prinsip  kehidupan bermasyarakat,  seperti  musyawarah  dan  konsultasi,  ketaatan  kepada  pemimpin, menegakkan  keadilan,  persamaan,  tolong-menolong  dan  kebebasan/toleransi beragama.  Karena  itulah,  dapat  dimaklumi  jika  sebagian  pemikir  muslim  dalam karangan  politiknya  mengembangkan teori  kemunculan  negara  tidak  selalu  berpijak dari ayat-ayat al-Quran, melainkan banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani.
Istilah  negara  Islam  seperti  Republik  Islam  memang  baru  muncul  setelah Pakistan.  Tak ada spontanitas penamaan begitu dari  umat  Islam sejak  awal.  Yang secara  spontan  ialah  negara  Umawiyah,  Abbasiyah.itu  rezim,  tetapi  Islam  itu taken for  granded sebagai  sumber  nilai  dan  etik.  Sama  seperti  tak  ada  sebutan  kerajaan Hindu  Majapahid,  tetapi  Majapahid  saja.  Walaupun  didirikan  oleh  orang  Hindu dengan  etika  Hindu.  Jadi  kalaupun  ada  sebutan  negara  Islam,  itu  lebih  dari pengertian bahwa penunjangnya masyarakat Islam.
Nurcholis  Madjid  menyatakan  bahwa  gagasan  negara  Islam  adalah  suatu bentuk  kecenderungan  apologistik.  Sikap  apologistik  itu  muncul  dari  dua  jurusan. Pertama,  kemunculannya  disebabkan  karena  menguatnya  apologi  kepada  ideologi- ideologi  barat  (modern)  seperti  demokrasi,  sosialisme,  komunisme,  dan  lain-lain. Ideologi-ideologi barat itu, karena dorongan invasi kultural mempengaruhi  berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain- lain.  Akibat  invasi  kultural  yang  dahsyat  itu,  menghancurkan  harga  diri  umat  Islam yang  justru  amat  terbelakang  dalam  bidang-bidang  tersebut.  Akibatnya  umat  Islam mengalami  komplek  rasa  rendah  diri  (inferiority  complex).  Rasa  rendah  diri  inilah yang melahirkan apresiasi ideologis yang bersiafat totaliter terhadap Islam, sehingga melahirkan  cita-cita  negara  Islam.  Kedua,  legalisme  menurut  Nurcholis,  legalisme telah  membawa  sebagian  kaum mslimin  ke  pikiran  apologis  “negara  Islam”.  Akibat dari  legalisme  adalah  tumbuhnya  apresiasi  serba  legalitas  kepada  Islam,  yang berbentuk  penghayatan  keislaman  dengan  gambaran  bahwa  Islam  adalah  struktur dan kumpulan hukum. 22
21 Walaupun terdapat sejumlah kekuasaan  politik dan pemerintahan dalam al-Quran, seperti khalifah, ulu al- amri, sulthan, mulk, dan hukm , penafsiran terhadap istilah-istilah itu tidak pernah mencapai suatu konsesnsus bahwa al-Quran secara tegas telah memerintahkan pendirian suatu negara.
22 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan , hlm.253-256
Legalisme  juga  merupakan  lanjut an  dari  “fiqh-isme”.  Fiqh-Isme  itu  sangat dominan  di  kalangan  umat  Islam,  sehingga  gerakan-gerakan  reformasi  di  kalangan umat  umumnya  lebih  memprioritaskan  sasaran  ke  arah  itu.  Melalui  konsep  negara Islam, sebagian dari hukum-hukum lainnya semata-mata dalam perspektif Fiqh.
Dari  tujuan  yang  lebih  prinsipil,  konsep  negara  Islam  adalah  suatu  distorsi hubungan  proporsional  antara  negara  dengan  agama.  Negara  adalah  suatu kehudupan    duniawi  yang  dimensinya  adalah  nasional  dan  kolektif,  sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi.
Memang  antara  agama  dan  negara  tidak  dapat  dipisahkan,  yakni  melalui individu-individu  warga  negara  terdapat  pertalian  tak  terpisahkan  antara  motivasi atau  sikap  batin  bernegara  dengan  kegiatan  atau  dengan  sikap  lahir    bernegara. Namun  antara  keduannya  itu  tetap  harus  dibedakan  dalam  dimensi  dan pendekatannya,  karena  negara  tidak  mungkin  menempuh  dimensi  spiritual  guna mengurus  dan  mengawasi  motivasi  atas  sikap  batin  warga  negaranna,  maka  tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan pada negara itu. 23 Sedangkan dalam Islam  sendiri  dinyatakan  tidak  dibenarkan  suatu  lembaga  kekuasaan  ruhani,  atau rabbiyah. Dan  setiap  tindakan  yang  mengarah  kepada  kekuasaan  ruhani  kepada orang  lain  (hal  mana  tetap  tidak  mungkin  terjadi)  adalah  tindakan  yang  mengarah kepada sifat ketuhanan. Jadi merupakan tindakan menyaiingi Tuhan, atau musyrik. 24
Khirnya Nurcholis menyatakan “umat Islam” tidak perlu menuntut negara  atau pemerintahan  ini  menjadi  negara  atau  pemerintahan  Islam,  baginya  yang  penting adalah  isi  atau  subtansinya,  bukan  bentuk  formatnya.  Bentuk  format  tidak  ada manfaatnya  kalau  isinya  tidak  berubah,  jadi  boleh  negara  itu  apapun  bentuknya tetapi  value  atau  nilai-nilai  yang  dijadikan  adalah  nilai-nilai  yang  dikehendaki  oleh Allah, yang diridhoi Allah. 25
Gagasan-gagasan  pembaharuan  yang  dilontarkan  oleh  Nurcholis  Madjid  itu segera  mendapat  berbagai  tanggapan  baik  dari  kalangan  intelektual  muda  Islam maupun para seniornya. Yang tentu saja pro dan kontra terhadap pernyataanya itu, seperti  Endang  Syaifuddin  Anshary  yang  mengkritik  Nurcholis  Madjid,  menurutnya, “Memang  benar  di  dalam  al-Quran  tidak  pernah  disebut  “Negara  Islam”  (daulah
23 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan , hlm.256
24 Nurcholis  Madjid,  dalam  Greg  Barton, Gagasan  Islam  Liberal  di  Indonesia, (Jakarta:Paramadinan,  1999), hlm.144
25 Syafi’i  Anwar, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia:Sebuah  Kajian  Politik  Tentang  Cendikiawan Baru (Jakarta:Paramadina, 1995) hlm.187
Islamiyah),  tetapi  mengingkari  bahwa  al-Quran  memberikan  kaidah-kaidah  asasi tentang  kenegaraan  dan  kemasyarakatan,  adalah  merupakan  distorsi  yang  besar. Dengan  cara  itu,  Nurcholis  Madjid  menurut  Endang  berusaha  membuktikan  bahwa setiap  usaha  umat  Islam  menuju  kekuasaan  politik  tertinggi  dalam  negara  sebagai tindakan menyaingi Tuhan,syirik,  yang merupakan dosa besar tak berampun. Kalau begitu,  lanjut  endang,”orang  yang  paling  pertama  kali  karena  cap  syirik  ialah  Nabi, karena beliaulah yang paling pertama membentuk dan memimpin negara Islam”. 26
Sikap  yang  sama  juga  dilontarkan  oleh  Rasyidi  yang  menyatakan  bahwa pandangan Nurcholis Madjid adalah wujud kekacauan pikiran, tidak percaya pada al- Qur’an,  dan  sepertinya  hanya  membaca  Injil.  Pandangan  Nurcholis  Madjid  yang melihat adanya distorsi huhungan proporsional antara agama dan negara juga dilihat oleh  Rasyidi  sebagai  sikap  orang  tidak  paham  terhadap  prinsip-prinsip  kenegaraan dalam Islam dan pantauan sikap inferiority complex . Akhirnya dengan keras Rasyidi mendakwa  bahwa  kesimpulan  Nurcholis  Madjid  menyatakan  tidak  mungkin memberikan predikat keagamaan pada negara merupakan bukti nyata bahwa,”tujuan”  Nurcholis  Madjid  dengan  gerakan  pembaharuannya  adalah sekulerisasi terhadap Islam Indonesia. 27
Namun disisi lain, seperti Abdurrahman Wahid, tidak begitu mempermasalahkan  tentang  “Negara  Islam”,  negara  nasional  ataupun  apa  saja, karena  menurutnya  tugas  Islam  yang  pertama adalah  mengembangkan  etika  sosial (soscial  ethics)  yang  memungkinkan  tercapainya  kesejahteraan  kehidupan  umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat  yang ernama negara Nasional, atau Islam atau  diluarnya.”Fungsionalisme  etika  sosial  dapat  saja  berbentuk  pengundangan melalui  hukum  formal,  maupun  sekedar  melalui    penyadaran  masyarakat  tentang pentingnya pelaksanaan ajaramn agama dalam kehidupan nyata. 28
Pernyataan pro-juga dinyatakan oleh  Dawam raharjo, berpendapat bahwa al- Qur’an pada dasarnya mengandung cita-cita kemasyarakatan, dan bukannya negara untuk mewujudkannya, memang perlu kekuasaan sebagai instrumen. Adapun bentuk kekuasaan itu adalah syura (musyawarah) dan ta’awun (kerja sama) yang didukung oleh  anggota  masyarakat  (al-ummah)  yang  memerlukan  kebebasan  dalam
26 Endang  Saefuddin  Anshary, Krtitik  atas  Faham  dan  Gerakan  pembaharuan  Drs.Nurcholis  Madjid (Bandung:Bulan Sabit, 1997), hlm.2
27 Rosyidi, Koreksi terhadap Drs.Nurcholis Madjid tentang Sekulerisme , Jakarta:Bulan Bintang,1972), hlm.15
28 Abdurrahman  Wahid, Islam  dan  Masyarakat  Bangsa,  dalam  Syafi’i  Anwar,  Pemikiran  dan  Aksi  Islam Indonesia (Jakarta:Paramadina, 1995),hlm189
mengembangkan  diri,  melalui  ibadah  kepada  Allah,  guna  mencapai  derajad  atau memilikikualitas taqwa. Atas dasar ini pula Dawam menolak teori Negara Islam dan sistim  khalif ah  dari  Abu  A’la  al-Maududi  yang  dapat  empati  dari  Amin  Rais.lebih lanjut  menurut  Dawam,  “Konsep  Negara    Islam”,  adalah  salah  satu  jenis  konstruk ideal yang bersifat totaliter dan elitis. Dalam konsep seperti itu elitnya adalah mereka yang  dinilai  paling  mengetahui  tentang  hukum-hukum  Tuhan,  seolah-olah  mereka paling  tahu  kehendak  Tuhan  terhadap  sejarah.  Mereka  yang  berkuasa  akan cenderung  bertindak  atas  nama  Tuhan,  sepertinya  mereka  mengambil  alih kekuasaan  Tuhan,  kekuasan  negara,  kekuasaan  Tuhan  untuk  memikul  kekuasan Negara,memikul tugas khalifah. 29
Menanggapi  pro  dan  kontra  atas  statemen/ide  pembaharuannya,  Nurcholis tetap berprinsip bahwa hanya Allah yang suci, dan selain Dia semua (kebenaran) itu nisbi.  Nampak jelas bahwa secara tegas Nurcholis menolak akan adannya “Negara Islam”. Dalam pemikiran Nurcholis  bahwa “Negara Islam” itu pada hakekatnya tidak ada,  yang  ada  hanyalah  mayoritas  atau  komunitas  umat  yang  mendominasi  dalam suatu Negara, misalnya Pakistan,Iran,Maroko, Malaysia dan lainnya itu semua bukan negara  Islam  hanya  saja  ia  didominasi  oleh  orang-orang  Islam.  Kemunculan  istilah “Negara  Islam”  itu  terpengaruh  oleh  ideologi-ideologi  Barat  (modern),  seperti demokrasi,sosialisme,  komunisme  yang  kemudian  mereka  berapologi  tentang “Negara Islam”.Dan  pengaruh dari legalisme hukum Islam yang memandang bahwa hukum  Islam  adalah  hukum  yang  lengkap  yang  akhirnya  mereka  jadikan  bangunan “Negara Islam”.

## 2.  Islam dan Ideologi Pancasila
Tentang  hubungan  antara  Islam  dan  Pancasila,  Delier  berpendapat  bahwa memang  Pancasila  tidak  bertentangan  dengan  Islam,  tetapi  ini  sangat  bergantung pada  tafsiran  yang  diberikan.  Pancasila  memang  diterima  oleh  kalangan  Islam, karena  mereka  memberikan  tafsiran  yang  tidak  berlawanan  dengan  Islam.  Tetapi bagaimanapun  Islam  harus  dijadikan  ukuran  terhadap  Pancasila  dan  bukan sebaliknya.  Dalam  konteks  ini,  secara  terus  terang  Delier  Noer  menyatakan  bahwa banyak  ajaran-ajaran  Islam  yang  tidak  tercakup  oleh  Pancasila  atau  dimasa bodohkan.  Ia  memberi  contoh,  Islam  mengajarkan  dalam  pengertian  ketat,
29 Abdurrahman Wahid, Islam dan Masyarakat Bangsa, hlm.190
sementara  Pancasila  walau  Ketuhanan  yang  Maha  Esa,  sekurang-kurangnya membiarkan  orang  untuk  bertrinitas  (pada  agama  Kristen),  berdewa  banyak  (pada agama  Hindu)  dan  lain-lain.  Dengan  pandangan  seperti  ini,  Pancasila  jelas  tidak sepadan jika dibandingkan dengan Islam. Maka jika ada usaha menghilangkan kata atau arti Islam bagi penganut Agama Islam dalam Hubungannya dengan Pancasila, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. 30 Lebih dari itu, Dalier juga  menentang  keras  pemberlakuan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  azas  (asas tunggal)  bagi  partai,  karena  ini  akan  menafikan  kebhinekaan  masyarakat  yang berkembang menurut  keyakinan masing-masing.  Keyakinan itu bisa  bersumber dari agama  atau  juga  pemahaman  lain.  Selain  itu,  asas  tunggal  Pancasila  juga mengandung  unsur  paksaan,  tidak  demokratis,  menafikan agama   dan politik,  yang bagi  Islam  bertentangan  dengan  ajaran  agamanya  karena  mendorong  ke  arah sekulerisasi  politik. 31
Sementara  itu  tentang  hubungan  Pancasila  dengan  Islam,  Dawam  Raharjo tanpa  ragu-ragu  berpendapat  bahwa,  sekalipun  pada  mulannya  secara  historis Pancasila itu lebih menampakkan pemikiran Barat, namun kemudian ideologi negara ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Barat, namun kemudian  ideologi negara ini juga dipengaruhi  oleh  pemikir  Islam.  Kalau  melihat  usulan  Bung  Karno  di  depan  rapat PPKI  tanggal  1  juni  1945,  Pancasila  menurut  Dawam  Raharjo  lebih  mencerminkan pemikiran  Barat,  yakni  merupakan  sintesis  antara  paham-paham  nasionalisme, demokrasi,  dan  internasionalisme,  serta  hanya  ditambah  dengan  paham  ketuhanan yang lebih mengacu pada prinsip kebangsan Yang  Maha Esa diletakkan paling atas dan  menjadi  pondasi  moral  yang  paling  fondamental  dari  Pancasila.  Sila  ini merupakan terjemahan dari prinsip tauhid dan ternyata diterima oleh semua agama, walaupun faham ketuhanan dalam agama-agama lain yang kini diakui di Indonesia, tidak  sama  dengan  tauhid.  Demikian  pula  sila-sila  yang  lainnya,  tak  satupun  ada yang bertentangan, bahkan sedikit banyak  telah dipengaruhi oleh pemikiran Islam. 32
Menurut  Abdurrahman  Wahid,  Pancasila  tidak  boleh  diidentifikasikan  secara menyeluruh,  karena  fungsi  masing-masing  saling  berbeda.Pancasila  berfungsi sebagai  landasan  hidup  berbangsa  dan  bernegara,  dengan  kata  lain  menjadi kerangka  kemasyarakatan  kita  sebagai  bangsa.  Dalam  kondisi  demikian,  Pancasila
30 Delier Noer , Islam, Pancasila dan Asas Tunggal , ( Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983), hlm 118-119
31 Delier Noer, Islam, Pancasila dan asas Tunggal , hlm. 51-61
32 Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensia, dan Prilaku Politik Bangsa , (Bandung:Mizan, 1991), hlm.217-224
harus  diwaspadai  aspirasi  agama-agama  (termasuk  Islam)  merupakan  landasan keimanan  warga  masyarakat  dan  menjadi  unsur  motifativ  yang  memberikan  warna spiritual  kepada  kegiatan  mereka,  lebih  lanjut  ia  menegaskan  bahwa  Pancasila mengatur  hidup  kita  sebagai  kolektifitas  yang  disebut  bangsa,  sedangkan  agama memberikan  kepada  kolektivitas  tersebut  tujuan  kemasyarakatan  (sosial  purpose). Agama  justru  menyatukan  kedua  unsur  mutlak  kehidupan  itu  dalam  sebuah kerangka  etis  yang  paripurna.  Jelaslah  dengan  demikian  antara  agama  dan Pancasila terdapat hubungan yang simbolik, yang satu tidak hidup di indonesia tanpa yang  lain.  Hubungan  simbolik  itulah  yang  memunculkan  Pancasila  sebagai pandangan hidup bangsa, bukannya sekedar hanya ideologi formal negara belaka. 33
Sementara  itu  Nurcholis  Madjid  berpendapat,  bahwa  kaum  muslimin Indonesia  dapat  menerima  Pancasila  dan  UUD  1945  setidak-tidaknya  dengan  dua pertimbangan.  pertama,  nilai-nilainya  dibenarkan  oleh  ajaran  Islam.  Kedua, fungsinnya  sebagai  nuktah-nuktah  kesepakatan  antara  berbagai  golongan  untuk mewujudkan  suatu  kesatuan  politik  bersama.  Menurut  Nurcholis  Madjid  lebih  lanjut, kedudukan  dan  fungsi  Pancasila  Pancasila  dan  UUD  1945  bagi  umat  Islam Indonesia  dapat  diperbandingkan,  namun  tidak  dpat  dipersamakan-dengan kedudukan serta  fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan rumusan tentang prinsip- prinsip  kesepakatan  antara  kaum  Yastrib  (Madinah)  di  bawah  pemimpin  Nabi Muhammad  dengan  berbagai  kelompok  bukan  muslim  kota  itu  untuk  membangun suatu msyarakat politik (polity) bersama.
Dalam  konstitusi  itu,  untuk  pertama  kalinya  dirumuskan  ide-ide  yang  dalam ilmu politik modern sekarang ini dikenal, misalnya kebebasan beragama, hak setiap kelompok  atau  mengatur  kehudupan    sesuai  dengan  keyakinannya,  kemerdekaan, hubungan ekonomi dan politik golongan, kewajiban untuk berpartisifasi dalam usaha mempertahankan bersama dan sebagainya. 34
Membandingkan  lebih  jauh  tentang  kedudukan  dan  fungsi  Pancasila  dengan konstitusi Madinah, Nurcholis Madjid menjelaskan:
33 Abdurrahman  Wahid, Hubungan  Pancasila  dan  Agama  harus  Berwatak  Dinamis,  Dalam  kajian  Agama dan Masyarakat , 15 tahun Badan penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992) hlm.287-289
34 Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Kita, hlm.10-11
Sebanding  dengan  sikap  kaum  muslimin  Indonesia  dalam  menerima Pancasila  dan  UUD  1945,  orang-orang  muslim  pimpinan  Rasulullah  Saw  itu menerima  konstitusi  Madinah  adalah  juga  atas  pertimbangan  nilai-nilainya  yang dibenarkan  oleh  ajaran  Islam  dan  fungsinya  sebagai  kesepakatan  antar  golongan untuk membangun masyarakat politik bersama. Demikian pula sama halnya dengan umat Islam Indonesia yang tidak memandang Pancasila dan UUD 1945nitu sebagai alternatif  terhadap  agama  Islam,  Rasulullah  Saw  dan  para  pengikut  beliau  itupun tidak  pernah  terbesit  dalam  pikiran  bahwa  konstitusi  Madinah  itu  menjadi  alternatif bagi agama baru mereka. 35
Dari  pernyataan  di  atas,  bahwa  umat  Islam  menerima  Pancasila  sebagai ideologi  negara,  karena  memang  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  tidak bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Untuk  itu  Pancasila  sebagai  ideologi  negara adalah  pilihan  yang  tepat  untuk  mempersatukan  berbagai  kelompok  keagamaan yang  ada.  Dan  sangat  tidak  mungkin  kalau  memaksakan  kehendak  untuk menegakkan  bangunan  “Negara  Islam”,  karena  Indonesia  bukan  penduduk  Islam tetapi  mayoritas  Islam,  dan  disana  ada  yang  beragama  Hindu,  Budha,  Kristen  dan Aliran  Kepercayan.  Dan  hal  ini  bila  dipaksakan  akan  berakibat    disiintegrasi Bangsa.Untuk  itu    yang  terpenting  adalah  Subtansi  dan  bukan  bentuk  formalnya, bentuk formal tidak ada manfaatnya jika isinya tidak berubah.

## F.  Penutup
Demokrasi  adalah  suatu  kategori  yang  dinamis  dan  tidak  diam  di  suatu tempat, akan tetapi terus berkembang kearah yang lebih baik, dan untuk terwujudnya demokrasi  dengan  baik  maka  diperlukan check  lists dan check  and  balance .dan terkait  dengan  masalah  Islam  dan  demokrasi  pada  hakekatnya  antara  Islam (agama)  dan  demokrasi  tidak  ada  pertentangan  karena  tujuan  dari  keduannya adalah  untuk  kebaikan  bersama.  Demokrasi  dipandang  sebagai  aturan  politik  yang paling  layak,  sedangkan  agama  diposisikan  sebagai  wasit  moral  dalam pengaplikasian demokrasi.
Mengenai  Islam  dan  Negara,  pada  hakekatnya  Islam  (al-Quran,hadits)  tidak pernah  menjelaskan  secara  eksplisit  tentang  perintah  pendirian  Negara  islam,  tapi
35 Nurcholis Madjid, Cita-Cita Politik Kita, hlm.11
Islam  bicara  tentang  konsep-konsep  yang  tekait  dengan  negara;  seperti  tentang keadilan, tentang sikap kebijaksanaan, tentang musyawarah, yang kemudian adanya legalisme dari fiqh-isme yang memberikan pengaruh terhadap legalitas hukum Islam. Dan  diperkuat  dengan  komunitas  yang  mendominasi  dalam  suatu  negara  yang akhirnya berapologi tentang Negara Islam.
Terkait  dengan  masalah  Pancasila  dan  Islam    pada  hakekatnya  tidak  ada pertentangan,  karena  kedua-duanya  bertujuan  pada  suatu  kebaikan,  dimana  pada Pancasila  memuat  ideologi  negara  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  didalamnya selaras dengan ajaran Islam. Pancasila sebagai pemersatu bangsa sedangan Islam (agama)  sebagai  penguat  moral  dalam  mendukung  dan  mengaplikasikan  nilai-nilai pancasila dalah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Masykuri,  Teological  Responses  to  Concep  of  Democracy  and  Human Rights: The Case of the Contemporery Indonesia Muslim Intelectuals , Study Islamika, Vol.3 N0.1, 1996
Anshary, Endang  Saefuddin,  Kritik  Atas  Paham  dan  Gerakan  Pembaharuan  Drs. Nurcholis Madjid , Bandung:Bulan Sabit, 1973
Anwar,  Syafi’i, Pemikiran  dan  Aksi  Islam  Indonesia:Sebuah  Kajian  Politik  Tentang Cendekiawan Baru , Jakarta:Paramadina, 1995
Ebstain,  William, Democracy,  dalam  William  D.Halsey  dan  Bernald  Johnson  (Ed) Colliers  Encyclopedia ,  Vol.VIII,  New  York:McMillan  Educational  Compani 1998.
Esposito,  Joseph, The  New  Encyclopedia  Britamica ,  Vol.4  Cambridge,  Edinburg, 1994
Haris, Samsudin, Demokrasi di Indonesia:Gagasan dan Pengalaman, Jakarta:LP3ES, 1995.
Lenin, Selected Work, Moscow: Foreign Languages Publishing House , 1960
Madjid,  Nurcholis, Cendikiawan  dan  Relegius  Masyarakat ,  Jakarta:Paramadina, 1999
----------------------, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi , Jakarta: Paramadina, 1999
----------------------, Cita-Cita Politik Kita , Dalam Basco Carvallo dan Dazrizal, Aspirasi Umat Islam di Indonesia , Jakarta: Leppenas, 1983
---------------------, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan , Bandung:Mizan, 1998
---------------------, Islam Tradisi Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia , Jakarta:Paramadina, 1997
---------------------,  Kebebasan  Nurani  dan  Kemanusiaan  Universal  Sebagai  Pangkal Demokrasi      Hak  Asasi  dan  Keadilan,  dalam  Elza  Peldo  Taher  (ed) Demokrasi Pilitik Budaya dan Ekonomi, Jakarta: Paramadina, 1994
---------------------, Khasana Intelektual Islam, Jakarta:Bulan intang, 1984
Mayrudy,  Teuku, Politik  Islam  Dalam  Pemerintahan  Demokrasi,  dalam  Abu  Zahra, Politik  demi  Tuhan    Nasionalisme  Relegius  di  Indonesia ,  Bandung:Pustaka Hidayah, 1999.
Noer,  Dalier, Islam,  Pancasila,  dan  Azas  Tunggal ,  Jakarta:Yayasan  Perkhidmatan, 1983
Raharjo, Dawam, Intelektual, Intelegensia, dan prilaku Politik Bangsa , Bandung:Mizan, 1991
Rosydi, Koreksi Terhadap Drs.Nurcholis Madjid Tentang Sekulerisme , Jakarta:Bulan Bintang 1972
Sani,  Abdul,  Lintas  Sejarah  Pemikiran  Perkembangan  Modern  dalam  Islam, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998
Shundausen, ULF, Demokrasi dan kelas Menengah:Refleksi Mengenai Pembangunan Pilitik, Prisma No.2.Th.XX1, 1992
Wahid,  Abdurrahman, Hubungan  Agma  dan  Pancasila  Harus  Berwatak  Dinamis,
Jakarta:Departemen Agama RI, 1992
---------------, Islam dan Masyarakat Bangsa, dalam Syafi’I Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia , Jakarta:Paramadina, 1995
---------------, Sosial Nilai-Nilai Demokrasi, dalam M.Mashur Amin dan Moh. Najib (ed)
Agama Demokrasi dan Transformasi sosial , Yogyakarta:LKPSM, 1993