## ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY BUMDES FAMOHOUNI IN VILLAGE MADULA KECMATAN GUNUNGSITOLI GUNUNGSITOLI CITY

## NORTH SUMATRA
Sahala Purba 1 , Arison Nainggolan 2 , Alfanita Gratia Telaumbanua 3 1,2,&3 Universitas Methodist Indonesia Email : sahala824@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to analyze the Financial Management Accountability of Village Owned Enterprises  in Madula Village, Gunungsitoli District, Gunungsitoli City, North Sumatra, whether it is in accordance with the financial management  of  BUMDes  according  to  www.layananbimtek.com.  The  research  method  used  is  a  qualitative method.  Data  collection  techniques  used  in  this  study  were  interviews  and  documentation.  Respondents  in  this study amounted to 10 people, namely: 1 village head, 1 village treasurer, 1 representative of the BPD (Village Consultative  Body),  3  BUMDes  Famohouni  administrators,  and  4  community  members  who  participate  in  the management  of  BUMDes  and  who  are  around  the  location.  BUMDes.  The  object  of  this  research  is  the accountability of BUMDes financial management in the form of budgeting flow, administration flow, reporting and  internal  control.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  financial  management  of  BUMDes  Famohouni still has many shortcomings and is not in accordance with the financial management of BUMDes, but internal controls,  regulations  in  the  budgeting  cycle  stage  and  implementation  of  the  administration  stage  are appropriate, and reporting on BUMDes Famohouni is mostly appropriate according to www.layananbimtek.com.

## Keywords: Bumdes; Financial Management; Accountability

## ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES FAMOHOUNI DI DESA MADULA KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI SUMATERA UTARA

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Desa  Madula  Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli  Sumatera  Utara  apakah  sudah  sesuai  dengan pengelolaan  keuangan  BUMDes  menurut  www.layananbimtek.com.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode    kulitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu: 1 orang Kepala Desa, 1 orang bendahara desa, 1 orang perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 3 orang pengurus BUMDes Famohouni, dan 4 orang Masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes dan yang berada disekitar lokasi BUMDes. Objek penelitian  ini  adalah  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  BUMDes  berupa  Alur  penganggaran,  Alur penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pengendalian  Internal.   Hasil  penelitian  ini  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa pengelolaan  keuangan  BUMDes  Famohouni  masih  banyak  kekurangan  dan  belum  sesuai  dengan  pengelolaan keuangan  BUMDes,  tetapi  pengendalian  internal,  peraturan  dalam  tahap  siklus  penganggaran  dan  pelaksanaan tahap  penatausahaan  sudah  sesuai,  serta  pelaporan  pada  BUMDes  Famohouni  sebagian  besar  sudah  sesuai menurut www.layananbimtek.com.
Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan; Bumdes

## PENDAHULUAN
Dalam pengelolaan keuangan BUMDes, masih banyak ditemukannya masalah dalam mempertanggungjawabkan laporan  keuangan  kegiatan  yang  dilakukan  pada  pengelolaan  keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  indonesia. Seperti  pada  fakta  empirik  yang  bisa  di  dapatkan  terjadi  pada  berbagai  desa  yang  ada  di  Indonesia.  Salah satunya,  terjadi  di  daerah  Gunungsitoli  yang  diduga  melakukan  kecurangan  seperti  dugaan  korupsi  yang dilakukan oleh Bendahara dan Direktris, dimana pengurus BUMDes melakukan penarikan dana BUMDes tanpa ada  menyampaikan  laporan  kepada  penasihat  (Kepala  Desa)  (mediadunianews.com).  Selain  itu,  terdapat  juga pada  Desa  Kala  yang  diduga  membuat  laporan  fiktif  tentang  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  BUMDes yang dilakukan oleh kepala desa dan para pengurus BUMDes (katada.id). Adapun BUMDes pada Pulau Morotai yang  mempertanyakan  anggaran  pada  rekening  BUMDes  yang  tidak  dicairkan,  tetapi  ada  juga  yang  dicarikan namun, kebanyakan BUMDes tidak jalan dan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban (beritamalut.co). Pada Desa  Margayaja  telah  mendapatkan  penyertaan  modal  dari  Dana  Desa  tetapi  tidak  pernah  membuat  laporan pertanggungjawaban  setiap  akhir  tahun  (cyber88.co.id).  Dan  pada  BUMDes  Rensing  Bat  juga  mengalami hambatan  pada  pengelolaannya,  hambatan  yang  di  hadapi  kurangnya  pendapatan  yang  didapatkan  dari pendapatan usaha BUMDes terutama pada pengelolaan usaha yang dijalankan (rensingbat.desa.id).
Permasalahan yang biasa terjadi pada Akuntabilitas di BUMDes pada pengelolaan keuangan BUMDes- nya. Pengelolaan keuangan BUMDes masih banyak yang belum bisa memberikan laporan pertanggungjawabannya  terhadap  pihak-pihak  yang  membutuhkan,  seperti  masyarakat  dan  beberapa  pihak terkait  lainnya.  Ada  juga  pengelolaan  keuangan  BUMDes  yang  belum  bisa  membuat  laporan  keuangan BUMDes-nya sesuai dengan Standar Akuntansi- Entitas Tanpa Akuntabilita Publik (SAK-ETAP) yang berlaku dan juga laporan keuangan Bumdes yang seharusnya.
Pada  penelitian  pengelolaan keuangan  BUMDes  ini  melakukan pengukuran menggunakan  tahap-tahap pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com dimana terdiri dari Alur penganggaran, Alur penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pengendalian  internal.  Adapun  dari  beberapa  peneliti  terdahulu  yang  telah melakukan penelitian terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Bumdes, yaitu:
Mahmudah  (2018)  metode  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  metode  Kualitatif.  Dari  Hasil penelitian Laporan keuangan yang dihasilkan masih berupa laporan pemasukan dan pengeluaran sederhana yang belum  dikonsolidasikan,  sehingga  pihak  yang  bertanggung  jawab  pada  BUMDes  belum  bisa  memperoleh laporan  keuangan  secara  utuh,  Unit  usaha  BUMDes  desa  Sungon  legowo  masih  ada  BUMDes  baru,  dan  juga Sistem pengendalian intern masih teralalu lemah karena pengurus juga seorang pekerja.
Irawati dan Martanti (2017), metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan fenomenologi. Dari haril  penelitian  selama  ini  pihak  kantor  desa  kurang  melakukan  publikasi  tentang  jumlah  aset  apa  saja  yang dimiliki  oleh  kantor  atau  aparatur  desa,  sehingga  sebelumnya  pada  laporan  keuangan  BUMDes  belum mencantumkan  aset-aset  dari  BUMDes  tersebut  dengan  mengorganisasikan  data,  menjabarkan,  melakukan sintesa, menyusun pola, dan membuat kesimpulan.

## TINJAUAN PUSTAKA BUMDes
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Desa  adalah  badan  hukum  dengan  batas  wilayah  yang  diatur  dan berdasarkan urusan pemerintahan, masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah unit usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa  melalui  kepemilikan  langsung  atas  barang  milik  desa,  yang  mengelola  penanaman  modal  dan  pelayanan jasa.  tersendiri,  dan  pelayanan  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  BUMDes  juga disebut  sebagai  badan  usaha  yang  didirikan  untuk  memajukan  peningkatan  kesejahteraan  desa,  termasuk semuanya, dengan memanfaatkan aset dan potensi desa secara maksimal.

## Akuntabilitas
Menurut Bastian (2010), istilah akuntabilitas dapat ditempatkan sebagai salah satu untuk mempertanggungjawabkan,  menjelaskan  hasil  dan  tindakan  seseorang/badan  hukum/perguruan  tinggi Akuntabilitas  Publik,  mempertanggungjawabkan  dan  mempertanggungjawabkan  kinerja  seseorang,  suatu organisasi  kepada  pihak  lain.  orang  lain  yang  memiliki  hak  dan  keistimewaan  ordonansi  (Halim,  2012).  Dari tujuan  akuntabilitas  di  atas, maka  perencanaan dapat mewujudkan  indikator-indikator tanggung  jawab  menurut Permendagri Nomor 113 tentang pasal 20 - 38 keuangan desa, meliputi: Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan.
Pengelolaan Keuangan .
Pengelolaan  keuangan  merupakan  bagian  penting  dalam  mengatasi  masalah  ekonomi,  baik  masalah  ekonomi bagi  individu,  keluarga  maupun  perusahaan.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Keuangan  Daerah  adalah segala  hak  dan  kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  segala  sesuatu  yang  berupa  uang  dan
barang  yang  dapat  dijadikan  barang  milik  daerah  yang  berkaitan  dengan  hak  tersebut.  ditinjau  dari  indikator pengelolaan  keuangan  BUMDes  menurut  (www.layananbimtek.com),  yaitu:  Alur  Penganggaran,  Alur Administrasi, Pelaporan dan Pengendalian Intern.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

## Populasi dan Sampel
Subjek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Desa,  Perwakilan  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa), pengurus BUMDes yang terdiri dari pengawas, pelaksana operasional, bendahara (BUMDes dan unit usaha) dan pengawas  BUMDes  serta  beberapa  komunitas  (berada  di  sekitar  lokasi  BUMDes  dan  ikut  serta  dalam pengelolaan BUMDes) di Desa Madula, Kecamatan Gunungsitoli. Dengan rincian keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu: 1 orang Kepala Desa, 1 orang bendahara desa, 1 orang perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 3 orang pengurus BUMDes Famohouni, dan 4 orang Masyarakat yang ikut serta dalam  pengelolaan  BUMDes  dan  yang  berada  disekitar  lokasi  BUMDes.  Objek  penelitian  ini  adalah pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  BUMDes  berupa  penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan  dan pengendalian intern di Desa Madula Kecamatan Gununungsitoli Kota Gunuingsitoli Sumatera Utara.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat  Penelitian  ini  di  BUMDes  Famohouni  Desa  Madula  Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli Sumatera  Utara  tepatnya  di  gedung  serbaguna  milik  Kepala  Desa.  Sedangkan  waktu  penelitian  ini  dilakukan pada bulan Januari sampai Agustus 20201.

## ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES
FAMOHOUNI DI DESA MADULA KECAMATAN GUNUNGSITOLI

## KOTA GUNUNGSITOLI SUMATERA UTARA
Tahap-Tahap Pengelolaan Keuangan BUMDes (www.layananbimtek.com)
1.
Alur Penganggaran
2. Alur Penatausahaan
3. Pelaporan, dan
4. Pengendalian Internal
Fakta Empirik: 1. pengurus BUMdes belum bisa mem pertanggungjawabkan dana hingga diduga melakukan korupsi ( http://www.mediadunianews.com
)2020/05
2. dari penelitian terdahulu masih banyak BUMDes yang belum bisa mengeluarkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes sehingga banyak yang menyalahgunakan dana dan tidak berjalan.
Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa Famohouni Di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Sumatera Utara?
Kesimpulan

## Data Sekunder
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data  berupa  laporan  keuangan  BUMDes  dan  masing-masing  unit kegiatan BUMDes, selama tahun 2017 sampai 2019, data pembentukan masing-masing unit kegiatan BUMDes, pertanggungjawaban  hasil  usaha  BUMDes  dan  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  BUMDes  serta  struktur organisasi BUMDes Famohouni

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Mengolah dan Mempersiapkan Data untuk Dianalisis
Data  penelitian  ini  dapat  diperoleh  dengan  dokumentasi  dan  wawancara.  Yang  menjadi  narasumber  pada wawancara  tersebut  yaitu    kepala  desa,  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa),  pengurus  BUMDes  yang  terdiri atas ketua BUMDes, bendahara BUMDes, dan pengawas, serta masyarakat Desa Madula (yang berada disekitar lokasi  BUMDes  dan  yang  ikut  serta  dalam  pengelolaan  BUMDes).  Hasil  dari  dokumentasi  pada  penelitian  ini merupakan  data-data  pada  Pengelolaan  Keuangan  BUMDes  mulai  dari  alur  penganggaran,  alur  penatausahaan, pelaporan,  dan  pengendalian  indternal  di  Desa  Madula  Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli    untuk periode yang tidak ditentukan.

## Membaca Keseluruhan Data
Peneliti  akan  membaca  keseluruhan  hasil  dari  transkip  wawancara  dengan  narasumber  agar  dapat  memperoleh gagasan mengenai data dalam penelitian.

## Menganalisis Lebih Detail dengan Meng-CodingData
Proses  coding  dalam  penelitian  ini  dengan  cara  melabeli  data  tulisan  dari  transkrip  menjadi  empat  kategori, sesuai  dengan  tahapan  pada  pengelolaan  keuangan  BUMDes  menurut  www.layananbimtek.com.  Kategori tersebut yakni, Alur penganggaran, Alur penatausahaan, Pelaporan, dan Pengendalian internal.
Menerapkan  Proses  Coding  untuk  mendeskripsikan  Setting,  Orang-Orang,  Kategori-Kategori,  dan Tema-Tema yang akan Dianalisis.
Medeskripsikan  proses  pengelolaan  keuangan  BUMDes  di  Desa  Madula  mulai  dari  Alur  penganggaran,  Alur Penatausahaan, Pelaporan, dan Pengendalian Internal sesuai dengan www.layananbimtek.com, yaitu :

## Pendeskripsian Proses Alur Penganggaran di BUMDes Famohouni Desa Madula.
Penganggaran  pada  BUMDes  Famohouni  hanya  dilakukan pada  saat  awal  pembentukan BUMDes    pada  tahun 2016  hingga  2019  yang    dianggarkan  pada  dana  desa.  Untuk  anggaran  BUMDes  dimusyawarahkan  bersama- sama  oleh  pengurus  internal.  Setelah  itu,  bapak  kepala  desa    menganjurkan  penganggaran  pada  desa.  Dari anggaran tahun 2016  hingga 2019 yang telah diberikan dana desa, BUMDes dapat mendirikan 4 unit usaha yaitu unit usaha simpan pijam, unit usaha jasa yang terdiri dari pemanfaatan lapangan futsal, pemanfaatan teratak dan panggung,  pemanfaatan  becak  mesin  pengantaran  barang,  dan  pemanfaatan  molen,  unit  usaha  lahan  pertanian, dan  unit  peternakan  dan  perikanan  tetapi  unit  ini  tidak  berjalan  lagi.  Dalam  membuat  anggaran  BUMDes Famohouni sudah sesuai dengan tahap-tahap anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan  anggaran  serta  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  anggaran.  Pada  BUMDes  Famohouni  di  Desa Madula  untuk  setiap  unit  usaha  tidak  membuat  penganggaran  yang  akan  diberikan  kepada  bendahara  secara tertulis.

## Pendeskripsian Proses Alur Penatausahaan Di Bumdes Famohouni Desa Madula
Di BUMDes Famohouni baik bendahara umum maupun bendahara unit membuat buku kas. Bendahara unit akan memberikan  laporan  pencataan  keuangan  selama  sebulan  yang  terdiri  dari  pemasukan  atau  pendapatan  yang mereka terima dan dikurangi dengan pengeluaran unit usaha selama sebulan

## Pendeskripsian Proses Pelaporan di BUMDes Famohouni Desa Madula
Bendahara melakukan pelaporan kepada kepala desa sekali sebulan. Selain kepada kepala desa, Bendahara juga memberikan laporan keuangan kepada pengawas, BPD, dan pengurus BUMDes lainnya.

## Pendeskripsian Proses Pengendalian Internal di BUMDes Famohouni Desa Madula
Sejak adanya BUMDes ini respon masyarakat ada yang antusias dan ada juga yang kurang mendukung kegiatan tersebut.  Tetapi,  dari  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  yang  didapatkan  BUMDes  hingga  saat  ini  dapat membuktikan  bagaimana  BUMDes  ini  berjalan    sesuai  dengan  yang  diinginkan  dan  sangat  membantu masyarakat setempat. Perkembangan BUMDes selama 4 tahun ini dapat berjalan bisa dilihat dari bertambahnya unit  usaha.  Pada  kepungurusan  BUMDes  ini,  kepala  desa  sangat  tegas  dalam  mengawasi  baik  itu  pengurus BUMDes maupun laporan keuangan BUMDes. Kepala desa akan selalu memantau dan mengevaluasi bagaimana
keseriusan para pengurus dalam mengelola BUMDes tersebut. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam BUMDes kepala desa bersama-sama dengan pengawas serta BPD tidak membiarkan pengurus untuk mengelola BUMDes sendirian atau tanpa arahan dari kepala desa.
Membandingkan  kententuan  setiap  ayat  dalam  www.layananbimtek.com.  mengenai  pengelolaan keuangan  BUMDes  dengan  yang  ada  di  Desa  Madula.  Berikut  perbandingan  dari  pengelolaan  keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com dengan hasil penelitian pada BUMdes Famohouni di Desa Madula sebagai berikut :

## Perbandingan Proses Alur penganggaran di desa Madula dengan pengelolaan keuangan BUMDes
Tahapan awal pada proses alur penganggaran pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com yang pertama pada BUMDes Famohouni di Desa Madula masih belum sesuai dengan alur  penganggaran  tahap  pertama  yang  menyatakan  kepala  desa  membuat  kebijakan    terlebih  dahulu  sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.

## Perbandingan Proses Alur Penatausahaan di Desa Madula dengan pengelolaan keuangan BUMDes
Tahapan  awal  pada  proses  alur  penatausahaan  pada  pengelolaan  keuangan  BUMDes  menurut www.layananbimtek.com  yang  pertama  pada  BUMDes  Famohouni  di  Desa  Madula  sudah  sesuai  dengan  alur penatausahaan  tahap  pertama  yang  menyatakan  bahwa  Pelaksanaan  tahap  penatausahaan  dalam  Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

## Perbandingan Proses Pelaporan di Desa Madula dengan pengelolaan keuangan BUMDes
Tahapan awal pada proses alur pelaporan pada pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com  yang  pertama  pada  BUMDes  Famohouni  di  Desa  Madula  sudah  sesuai  dengan pelaporan  tahap  pertama  yang  menyatakan  bahwa  Pelaporan  buku  kas  umum  Bendahara  dan  unit  usaha BUMDes.
Perbandingan  Proses  pengendalian  Internal  di  Desa  Madula  dengan  pengelolaan  keuangan  BUMDes Tahapan  awal  pada  proses  alur  proses  pengendalian  internal  pada  pengelolaan  keuangan  BUMDes  menurut www.layananbimtek.com  yang  pertama  pada  BUMDes  Famohouni  di  Desa  Madula  sudah  sesuai  dengan  alur penganggaran  tahap  kedua  yang  menyatakan  bahwa  Sub-komponen  lingkungan  pengendalian  mencakup integritas dan nilai etika yang dianut organisasi, parameter-parameter yang menjadikan dewan pengawas mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola; struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab.

## Pembahasan

## Proses Alur Penganggaran pada pengelolaan Keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli
Secara  keseluruhan,  proses  alur  penganggaran  di  BUMDes  Famohouni  masih  belum  sesuai  dengan  alur penganggaran  dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes  menurut  www.jasabimtek.com.  Alur  penganggaran  ini menggambarkan rencana alokasi anggaran yang akan ditentukan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Di desa ini alur penganggaran masih belum sesuai karena anggaran untuk unit usaha disiapkan oleh kepala desa, bukan bendahara unit usaha, hasil anggaran gabungan tidak dibahas dan dilaporkan oleh kepala desa dalam rapat desa  dan  tidak  ada  penyusunan  RKAT  BUMDes  setelah  anggaran  BUMDes  disetujui.  Pada  tahapan  siklus penganggaran jelas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyampaian anggaran kepada bendahara. Anggaran dari  kepala  desa  yang  diberikan  kepada  bendahara  digabungkan  menjadi  pagu  indikatif,  hal  ini  dikarenakan anggaran  yang  diberikan  oleh  kepala  desa,  bendahara  akan  menyatukannya  dalam  laporan  keuangan,  bukan dalam  satu  dokumen  anggaran.  Setelah  menyiapkan  pagu  indikatif  dan  disepakati  bersama,  dokumen  tersebut dibuat  menjadi  pagu  anggaran  tetapi  hal  ini  juga  tidak  dilakukan.  Sehingga  dari  penelitian  ini  masih  terdapat beberapa implementasi alur penganggaran di BUMDes Famohouni yang tidak sesuai dengan alur penganggaran dalam pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com.

## Proses  Alur  Penatausahaan  pada  pengelolaan  Keuangan  BUMDes  Famohouni  di  Desa  Madula Kecamatan Gunungsitoli
secara  keseluruhan,  proses  alur  administrasi  di  BUMDes  Famohouni  sudah  sesuai  dengan  alur  administrasi dalam  pengelolaan  keuangan  BUMDes  menurut  www.layananbimtek.com,  tetapi  masih  terdapat  hal-hal  yang kurang  tepat  terutama  dalam  administrasi  pengeluaran,  dimana  dalam  administrasi  pengeluaran  tidak  ada  kas kecil  atau  anggaran  yang  telah  disiapkan  oleh  bendahara  unit  usaha  untuk  diserahkan  kepada  bendahara  unit bisnis.  Dengan  tidak  adanya  anggaran  yang  disiapkan  oleh  bendahara  unit  usaha,  maka  tidak  ada  kas  kecil. Pelaksanaan tahapan administrasi di BUMDes Famohouni sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun
2014.  Dalam  proses  administrasi  sebagian  besar  pendapatan  sudah  sesuai,  yang  belum  dilaksanakan  adalah kebijakan kepala desa untuk membuat kas kecil dan menyetor pendapatan ke bank. Awalnya ada rekening bank di  BUMDes  tetapi  dana  langsung  digunakan,  sehingga  dana  ditangan  bendahara  berkurang  dan  rekening  bank tidak lagi digunakan

## Proses  Pelaporan  pada  pengelolaan  Keuangan  BUMDes  Famohouni  di  Desa  Madula  Kecamatan Gunungsitoli
Secara  keseluruhan  dari  proses  pelaporan  di  BUMDes  Famohouni  sudah  sesuai  dengan  pelaporan  pada pengelolaan  keuangan  BUMDes  menurut  www.layananbimtek.com.  Namun  masih  ada  hal  yang  belum dilaporkan  oleh  bendahara  sesuai  dengan  data dokumen  yang  saya dapatkan.  Hal  ini dikarenakan  tidak  adanya laporan realisasi anggaran (bulanan) yang dibuat oleh BUMDes. Bendahara melapor dengan membuat buku kas umum dan bendahara unit usaha, dimana bendahara melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi. Bendahara  unit  usaha  melaporkan  buku  kas  kepada  bendahara  umum  setiap  bulannya.  Dalam  laporan pertanggungjawaban BUMDes Famohouni  ada tersedia, tetapi dalam penelitin ini tidak dapat diberikan, karena untuk kepentingan internal pengurus dan kepala desa.

## Proses  Pengendalian  Internal  pada  pengelolaan  Keuangan  BUMDes  Famohouni  di  Desa  Madula Kecamatan Gunungsitoli
Secara kesuluruhan dari proses Pengendalian Internl di BUMDes Famohouni sudah sesuai dengan Pengendalian Internal pada pengelolaan keuangan BUMDes menurut www.layananbimtek.com. Masyarakat sangat senang dan bangga atas pembentukkannya BUMDes Famohouni ini.

## PENUTUP
Secara  keseluruhan  Alur  penganggaran  pada  pengelolaan  keuangan  BUMDes  Famohouni  di  Desa  Madula Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli  Sumatera  Utara  tidak  dapat  dikatakan  sesuai  dengan www.layananbimtek.com.  Karena  ketentuan  pada  alur  penganggaran  masih  ada  yang  belum  dilaksanakan  oleh Pengurus BUMDes serta Kepala Desa yaitu tidak adanya kebijakan terhadap anggaran unit usaha, tidak dokumen pagu indikatif, tidak dilaporkan dan dimusyawarahkannya anggaran secara bersama-sama, tidak dibuatnya pagu anggaran, dan tidak adanya RKAT desa.
Secara  umum  proses  alur  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  BUMDes  Famohouni  di  Desa  Madula Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli  Sumatera  Utara  dapat  dikatakan  sebagian  sudah  sesuai  dengan www.layananbimtek.com.  Hal  tersebut  karena  pada  proses  penatausahaan  penerimaan  masih  ada  yang  belum dilakukan  oleh  Bndahara  Umum,  Kepala  Desa  dan  Bendahara  unit  usaha  yaitu  mengenai  tidak  dibuatnya ketentuan kas kecil unit usaha yang gunanya agar penggunaan kas unit usaha terkontol dan tidak adanya rekening bank BUMDes yang harusnya digunakan untuk menyimpan dana kas dari BUMDes. Pada proses penatausahaan pengeluaran juga semua belum ada dilakukan hal tersebut yaitu tidak adanya kebijakan minimal dari kas kesil, belanja dari unit usaha digunakan bukan dari kas kecil yang disediakan, tidak adanya nominal belanja unit usaha, dan  apabila  terjadi  kekurangan  dana  maka  tidak  ada  prosedur  tertentu.  Tetapi  untuk  tahap  pelaksanaannya semuanya sudah sesuai.
Sebagian  besar  pelaporan  pada  proses  pelaporan  pengelolaan  keuangan  BUMDes  Famohouni  di  Desa Madula  Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli  Sumatera  Utara  sudah  dapat  dikatakan  sebagian  sesuai dengan  www.layananbimtek.com.  Namun  pada  Laporan  Realisasi  Anggaran  dari  BUMDes  ini  tidak  dibuat karena  anggaran  pendapatan  dan  belanja  tidak  dibuat  pada  awal  periode,  sehingga  tidak  dapat  mengevaluasi kinerja pengurus BUMDes setiap tahunnya.
Secara umum proses pengendalian internal pengelolaan keuangan BUMDes Famohouni di Desa Madula Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli  Sumatera  Utara  sudah  sesuai  dengan  www.layananbimtek.com. Mulai  dari  lingkungan  pengendalian  dimana  masyarakat  menerima  BUMDes  dan  pengurus  mengayomi masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  mengelola  BUMDes,  penilaian  risiko  dari  tujuan  dibuatnya  BUMDes hingga manfaat BUMDes yang meminimalisir ketidaksesuaian dengan masyarakat, aktivitas pengendalian pada BUMDes  yang  mengalami  perkembangan  setiap  tahunnya  dan  dapat  menghasilkan  melebihi  modal  awal, pemantauan  yang  dilakukan  kepala  desa  dan  pengawas  membuat  terkontrolnya  pengurus  BUMDes  dan  kepala desa mengevaluasi kinerja pengurus, hingga informasi dan komunikasi dari para pengurus dan kepala desa dapat sampai  kepada  masyarakat  dan  diterima  oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  semua  sudah  sesuai  dengan  ketentuan yang ada.

## DAFTAR RUJAKAN
Bastian Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga Halim, kusyufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat .
e-ISSN 2527-8215
Irawati  dan  Martanti,  2017,  Transparansi  Pengelolaan  Laporan  Keuangan  Bumdes  Terhadap  Pelaporan  Aset Desa  (Studi  Fenomenologi  Pada  BUMDes  Desa  Karangbendo  Kec  Ponggok  Kab  Blitar),  Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER EBIS 2017)
Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). Jurnal Ecopreneurvolume 1, No. 2 , 52-56.
Repubik  Indonesia  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa. (2014).
Repubik Indonesia, Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Saryono. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika. http://www.mediadunianews.com/2020/05/dugaan-korupsi-dan-penyalahgunaan.html https://katada.id/dana-bumdes-kala-diduga-bermasalah-gpdeska-adukan-ke-inspektorat-bima/ http://rensingbat.desa.id/musyawarah-laporan-pertanggungjawaban-bumdes-rensing-bat/ http://beritamalut.co/2020/07/14/terungkap-ternyata-ini-penyebab-sisa-anggaran-bumdes-belum-dicairkan/ https://www.cyber88.co.id/berita/9885/anggaran-bumdes-tunas-jaya-dianggap-mainan-3-tahun-tanpa-laporan- pertanggungjawaban.html https://www.layananbimtek.com/bimtek-pengelolaan-keuangan-bumdes/