## NILAI PANCASILA DALAM METODE PENEMUAN HUKUM: ORIENTASI DAN KONSTRUKSI NILAI PANCASILA DALAM RECHTSVINDING

## Fakhry Amin
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Correspondent email : fakhry.amin2@gmail.com
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
10  Oktober 2023 14  November 2023 21  November 2023
28  November 2023

## Abstract
This  study  examines  the  role  of  Pancasila  values  in  the  process  of  legal  discovery  or rechtsvinding  in  Indonesia.  Pancasila,  as  the  foundational  philosophy  of  the  Republic  of Indonesia,  holds  a  crucial  position  in  shaping  the  nation's  identity,  character,  and developmental  direction.  Beyond  being  a  philosophical  underpinning  of  the  state, Pancasila's values serve as guiding  principles in the life of the nation, state, and society. Within  the legal context, Pancasila is highly relevant in  the rechtsvinding process, which involves  searching  for  laws  related  to  specific  cases  or  situations.The  research  utilizes normative methods with a philosophical and analytical approach. Data is gathered through literature  studies,  analyzing  legal  norms,  regulations,  and  relevant  legal  works.  The primary  goal  is  to  analyze  how  Pancasila  values  manifest  in  the  rechtsvinding  approach and  their  impact  on  legal  stability  and  justice  in  the  Indonesian  legal  system.The  study findings reveal that Pancasila values play a central role in the rechtsvinding process. These values  influence  the  interpretation  and  application  of  the  law  by  judges  and  legal practitioners. The 1945 Constitution reflects Pancasila values in its principles that form the basis of state law and policy. Articles within the constitution embody Pancasila values like social  justice,  balance  of  rights  and  responsibilities,  and  human  rights  protection. Furthermore, Pancasila values significantly contribute to legal stability, fostering certainty and harmony in the Indonesian legal system. The integration of Pancasila principles in the rechtsvinding process guides decision-making with a focus on justice, unity, and equality. Keywords: Pancasila; Rechtsvinding; Orientation; Construction.

## Fakhry Amin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 299-314 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Merealisasikan  tujuan  menciptakan  negara  yang  adil  dan  sejahtera  menjadi salah  satu  aspirasi  utama  Indonesia. 1 Pancasila  sebagai  dasar  negara  Republik Indonesia  memiliki  relevansi  yang  tinggi  dalam  metode  penemuan  hukum  atau rechtsvinding . 2 Rechtsvinding merupakan  proses  menemukan  hukum  yang  berkaitan dengan suatu kasus atau situasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menjelajahi orientasi dan konstruksi nilai-nilai Pancasila dalam konteks rechtsvinding .
Peran nilai-nilai Pancasila dalam rechtsvinding bukanlah suatu hal yang dapat diabaikan. Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber hukum nasional yang diakui dan dihormati oleh sistem hukum Indonesia. 3,4 Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengutamakan  persatuan,  gotong  royong,  dan  menghormati  hak  asasi  manusia. 5 Nilai-nilai ini tercermin dalam prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam hukum acara  dan  substansi.  Hukum  acara  menghadirkan  akses  yang  adil  dan  setara  dalam sistem  peradilan,  sementara  regulasi  di  bidang  ekonomi  dan  sosial  bertujuan meratakan  kesempatan  dan  melindungi  hak-hak  masyarakat.  Dalam rechtsvinding , metode hermeneutika digunakan untuk memahami hukum dengan mempertimbangkan  konteks  sosial,  budaya,  dan  nilai-nilai  luhur  bangsa. 6 Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945)  menjadi  pijakan utama,  di  mana  sila-sila  Pancasila  tercermin  dalam  nilai-nilai  yang  mendasari pembentukan  hukum  dan  kebijakan  negara.  Pasal-pasal  dalam  UUD  NRI 1945mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam proses rechtsvinding , pengintegrasian  nilai-nilai  Pancasila  dalam  penemuan  hukum  menjadi  suatu
1 Yasser  Arafat  and  Fakhry  Amin,  ‘Strategi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nelayan  dalam  Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap Universitas Borneo Tarakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari’, 11.1 (2023), 1–14.
2 Taufiqurrahman, Pendidikan Pancasila , 2018.
3 Fais Yonas Bo’a, ‘Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional’, Jurnal Konstitusi , 15.1 (2018), 21 <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
4 Anik  Iftitah,  ‘Pancasila  versus  Globalisasi:  Antara  Konfrontasi  dan  Harmonisasi?’,  in Pancasila  dalam Pusaran Globalisasi , ed. by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKiS, 2017), p. 35.
5 Fakhry Amin, “Kewarganegaraan Indonesia,” in Hukum Tata Negara , ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
6 Adwi  Mulyana  Hadi,  Anik  Iftitah,  and  Syahrul  Alamsyah  ‘Restorative  Justice  Through  Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity’, Mulawarman Law Review , 8.1 (2023) <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
keharusan. 7 Konstruksi  nilai-nilai  Pancasila  dalam rechtsvinding melibatkan pemahaman  mendalam  tentang  substansi  dan  implikasi  praktis  dari  setiap  sila Pancasila.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman juga  memberikan  landasan  penting  terkait  penegakan  hukum  dan  peradilan  yang berkeadilan.  Dalam  situasi  di  mana  terdapat  kesenjangan  atau  kekosongan  hukum, pengadilan dapat melakukan penemuan hukum untuk mencapai keadilan berdasarkan nilai-nilai  Pancasila.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  dalam  rangka menggali  orientasi  dan  konstruksi  nilai-nilai  Pancasila  dalam rechtsvinding .  Metode penemuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  dan  para  ahli  hukum  akan dianalisis  untuk  melihat  sejauh  mana  nilai-nilai  Pancasila  tercermin  dalam  proses tersebut. Selain itu, implikasi dari konstruksi nilai-nilai Pancasila dalam rechtsvinding terhadap stabilitas hukum dan keadilan akan diperhatikan secara mendalam.
Berdasarkan  konteks  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  perumusan  isu dalam  studi  ini  adalah  penelitian  mengenai  orientasi  nilai-nilai  Pancasila  yang tercermin  dalam  metode  penemuan  hukum,  khususnya  dalam  konteks rechtsvinding di Indonesia dan  konstruksi nilai-nilai Pancasila mempengaruhi proses rechtsvinding dan  dampaknya  terhadap  stabilitas  hukum  serta  pencapaian  keadilan  dalam  sistem hukum Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam proses hukum, dapat diharapkan bahwa pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia akan semakin kokoh berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai luhur bangsa.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  hukum  ini,  menggunakan  metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang difokuskan  pada  analisis  norma-norma  hukum,  peraturan-peraturan,  kasus-kasus hukum,  serta  literatur  hukum  guna  mengembangkan  argumen-argumen  hukum. 8 Penelitian  ini  tidak  melibatkan  proses  pengumpulan  data  empiris,  melainkan  lebih menitikberatkan  pada  analisis  teks  dan  sumber-sumber  hukum  yang  tersedia. 9 Berbagai pendekatan yang bisa diterapkan mencakup pendekatan filosofis dan analitis. Filosofis  digunakan  untuk  memahami  dasar  filosofis  nilai-nilai  Pancasila  dan
7 Aristo  Evandy  A.Barlian  and  Annisa  D.  Permata  Herista,  “Pembangunan  Sistem  Hukum  Indonesia Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Politik  Bangsa,” Jurnal  Lemhannas  RI 9,  no.  1  (March 2021): 88–98, https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379.
8 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
9 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publising, 2011).

## Fakhry Amin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 299-314 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
hubungannya  dengan  penemuan  hukum.  Pendekatan  analitis  digunakan  untuk mengurai konsep dan teori yang terkait dengan metode penemuan hukum dan nilai- nilai Pancasila.
Sumber-sumber  bahan  penelitian  yang  digunakan  meliputi  beberapa  elemen penting.  Pertama,  dilakukan  analisis  normatif  dengan  mengkaji  undang-undang  dan peraturan-peraturan  yang  mengandung  nilai-nilai  Pancasila.  Selanjutnya,  dokumen- dokumen  hukum  untuk  mendapatkan  pandangan  yang  komprehensif  tentang penemuan  hukum dan bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin di dalamnya. Selain itu,  riset  juga  akan  dilakukan  pada  literatur  hukum  yang  relevan,  termasuk  buku- buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan hukum yang secara khusus membahas tentang konsep  nilai-nilai  Pancasila  dan  penerapannya  dalam  metode  penemuan  hukum. Melalui kerangka kerja ini, penelitian ini akan menggabungkan berbagai sumber yang mendalam  untuk  mengembangkan  pemahaman  yang  komprehensif  mengenai  peran nilai-nilai Pancasila dalam konteks metode penemuan hukum.
Teknik  pengambilan  data  dalam  penelitian  hukum  ini  melibatkan  pencarian, seleksi, dan analisis terhadap teks-teks hukum dan dokumen-dokumen lainnya. Bahan hukum  dikumpulkan melalui proses identifikasi, pengumpulan, dan analisis berbagai peraturan  hukum  yang  relevan  dan  juga  sumber-sumber  literatur  yang  terkait. Dengan  teknik  pengambilan  bahan  hukum  yang  digunakan  yakni  studi  kepustakaan ( literature  review )  untuk  mengumpulkan  teks-teks  yang  relevan,  serta  melakukan analisis  kritis  terhadap  mereka.  Sedangkan  analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian hukum  normatif  melibatkan  penafsiran,  perbandingan,  dan  sintesis  informasi  yang ditemukan  dari  sumber-sumber  hukum.    Bahan  hukum  diperoleh  melalui  studi dokumen  dan  analisis  terhadap  teks-teks  hukum  yang  berkaitan,  serta  literatur- literatur yang mendukung. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. 10

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Orientasi  Nilai-Nilai  Pancasila  yang  Tercermin  dalam  Metode  Penemuan Hukum Khususnya dalam Konteks Rechtsvinding di Indonesia
Orientasi  nilai-nilai  Pancasila  tercermin  dalam  metode  penemuan  hukum, terutama  dalam  konteks rechtsvinding di  Indonesia,  melalui  pendekatan  yang
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  16th  ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan sosial. 11 Prinsip- prinsip  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  tercermin  dalam  implementasi  hukum acara dan substansi, di mana asas persamaan dihadirkan melalui hukum acara yang memberikan  akses  yang  adil  dan  setara  bagi  semua  pihak  dalam  sistem  peradilan. Prinsip  keadilan  sosial  juga  tercermin  dalam  upaya  menciptakan  regulasi  yang meratakan  kesempatan  dan  manfaat  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  serta memastikan  perlindungan  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Sehingga  terkait dengan  konteks  rechtsvinding  di  Indonesia,  nilai-nilai  Pancasila  menjadi  panduan moral  dalam  memutuskan  kasus-kasus  yang  kompleks,  mengedepankan  keadilan dan persatuan. 12
Dalam hal metode penemuan hukum, orientasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam  penggunaan  metode  hermeneutika  yang  cermat,  yaitu  menafsirkan  hukum dengan  mempertimbangkan  konteks  sosial,  budaya,  dan  nilai-nilai  luhur  bangsa. 13 Ketika terdapat ketidakjelasan atau konflik norma dalam peraturan hukum, metode ini  memungkinkan  hakim  atau  penegak  hukum  untuk  mencari  solusi  yang  sejalan dengan  semangat  Pancasila. 14 Dalam  Pasal  21  UUD  NRI  1945  mewakili  konkritisasi dari  nilai-nilai  Pancasila,  terutama  prinsip  persatuan,  keadilan  sosial,  dan kemanusiaan.  Ayat  pertama  menegaskan  hak  setiap  warga  negara  untuk berpartisipasi  dalam  pemerintahan,  mencerminkan  semangat  gotong  royong  yang terdapat dalam Pancasila. Ayat kedua menggariskan hak setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak, menggambarkan komitmen  terhadap prinsip keadilan  sosial  yang  meratakan  peluang  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.
Dalam  konteks rechtsvinding ,  Pasal  21  ini  memiliki  implikasi  penting.  Nilai- nilai  Pancasila  yang  tercermin  dalam  pasal  ini  dapat  menjadi  panduan  dalam mengartikan  dan  menerapkan  hukum  terkait  situasi  konkret  yang  dihadapi. Contohnya  yakni  Pasal-pasal  yang  mengamankan  hak-hak  fundamental  dalam Konstitusi  Indonesia  seperti  Pasal  29,  Pasal  28,  dan  Pasal  33,  secara  jelas
11 Abdul  Waidl  and  others, Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (Jakarta:  Pusat  Kurikulum  dan Perbukuan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  dan  Perbukuan  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).
12 Siti  Amaroh,  ‘Prinsip  Keadilan  Sosial  dan  Altruisme  dalam  Penerapan  Sistem  Perbankan  Syariah’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 5.2 (2014), 87–106 <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771>.
13 Hwian Christianto, ‘Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana’, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 23.3 (2012), 479 <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>.
14 Nurfaqih  Irfani,  ‘Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Pesterior:  Pemaknaan,  Problematika,  dan Penggunaannya  dalam  Penalaran  dan  Argumentasi  Hukum’, Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  17.3  (2020),  305 <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

## Fakhry Amin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 299-314 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
mencerminkan prinsip-prinsip mendasar dari nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Pasal  29  mengakui  dan  melindungi  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan, menghormati  keragaman  spiritual  masyarakat.  Ini  menegaskan  pentingnya menghargai  hak  setiap  individu  untuk  memilih  dan  menjalankan  agama  atau keyakinannya tanpa tekanan atau diskriminasi. Pasal 28 juga mendukung nilai-nilai kemanusiaan  dengan  menjamin  kebebasan  berserikat  dan  mengeluarkan  pendapat. Ini  menggarisbawahi  pentingnya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  dan  ekspresi diri tanpa rasa takut. Sementara  itu, Pasal 33 menekankan prinsip-prinsip  keadilan  sosial  dengan  mengamanatkan  pemerintah  untuk memastikan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  melalui  distribusi yang  adil  dan  merata  dari  sumber  daya  ekonomi.  Ini  menggambarkan  komitmen untuk  menciptakan  struktur  sosial  yang  adil,  di  mana  kesempatan  dan  manfaat ekonomi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Dalam  praktek rechtsvinding di  Indonesia,  hakim-hakim  seringkali mengadopsi  pendekatan  holistik  yang  mencakup  pertimbangan  terhadap  nilai-nilai Pancasila  dalam  proses  menafsirkan  dan  menerapkan  hukum. 15 Dalam  konteks  ini, hakim  dapat  mengacu  pada  nilai  ketuhanan  untuk  memastikan  bahwa  keputusan hukum  yang  diambil  mempertimbangkan  hak  setiap  individu  untuk  menjalankan keyakinan  agama  mereka  tanpa  melanggar  semangat  persatuan  bangsa.  Prinsip "Persatuan  Indonesia"  juga  memiliki  dampak  penting  dalam  proses rechtsvinding .
Dalam  menangani  kasus  yang  berkaitan  dengan  persatuan  bangsa,  hakim  dapat merujuk  pada  nilai  persatuan  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  yang  diambil tidak hanya berlandaskan pada aspek legal, tetapi juga pada tujuan menjaga harmoni dan kesatuan dalam masyarakat. 16 Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, hakim  dapat  mengambil  keputusan  yang  mencerminkan  semangat  toleransi  dan kebinekaan, sehingga mampu meminimalkan potensi konflik dan perpecahan.
Penggunaan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses rechtsvinding mengilustrasikan  pendekatan  yang  lebih  komprehensif  dan  bersifat  sosial  dalam mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, peran hakim tidak hanya terbatas sebagai pelaksana  hukum,  melainkan  juga  sebagai  pelindung  masyarakat  yang  memiliki tanggung jawab untuk memelihara keseimbangan antara hak individu dan persatuan
15 Arif Hidayat, ‘Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan’, Pandecta: Research Law Journal , 8 (2013).
16 Bayu Dwi Anggono, ‘Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila’, Jurnal Konstitusi , 16.4 (2020), 695 <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
bersama. 17 Oleh  karena  itu,  penerapan  pendekatan  holistik  yang  menggabungkan prinsip-prinsip  Pancasila  dengan  efektif  memungkinkan  pengambilan  keputusan hukum  yang  tidak  hanya  legal  secara  yuridis,  tetapi  juga  sejalan  dengan  nilai-nilai mendasar negara untuk mencapai kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. 18
Prinsip  keadilan  dalam  Pancasila  menunjukkan  pentingnya  mengupayakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa hukum tidak boleh hanya berfokus pada aspek formal  atau  prosedural  semata,  tetapi  juga  harus  mampu  mengakomodasi  aspek substansial  dalam  rangka  memastikan  bahwa  setiap  individu  dan  kelompok mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. 19
Perkembangan  sistem  hukum  yang  berasaskan  prinsip  "Keadilan  Sosial"  ini melibatkan jaminan bahwa hukum tidak hanya berlaku bagi kelompok tertentu atau menguntungkan sebagian kecil,, tanpa memandang asal usul sosial, situasi ekonomi, atau  budaya  mereka.  Aspek  ini  menuntut  agar  hukum  dapat  merespons  berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat secara inklusif dan adil 20 . Dalam  konteks  ini,  hukum  harus  mampu  menangani  isu-isu  seperti  kesenjangan ekonomi,  akses  terhadap  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan,  perlindungan lingkungan,  serta  partisipasi  aktif  dalam  proses  pembuatan  keputusan  yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini memerlukan upaya untuk mendorong adanya  reformasi  hukum  yang  mengarah  pada  peningkatan  kualitas  hidup  semua warga negara, tanpa diskriminasi atau pengecualian. 21
Dengan  mengunggulkan  prinsip  Keadilan,  diharapkan  bahwa  sistem  hukum Indonesia  akan  bergerak  menuju  arah  yang  lebih  inklusif,  merata,  dan  berpihak kepada  rakyat.  Ini  bukan  hanya  tentang  menghukum  pelanggaran,  tetapi  juga tentang  menciptakan  kerangka  hukum  yang  memfasilitasi  pertumbuhan  sosial  dan
17 Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, ‘Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2.3 (2020), 359–72
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
18 S.  S.  M.  Samosir,  ‘Penerapan  Penggunaan  Irah-Irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha Esa” dalam Konteks Pencapaian
Keadilan’, Jurnal Supremasi , 9.2 (2019) <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790>.
19 Julianti  Ratnasari  Ningsih  and  Fayla  Lakmi  Dara,  ‘Pancasila  Sebagai  Dasar  Hukum  dalam  Mewujudkan Keadilan Sosial’, 1.4 (2023), 462–70.
20 Purwanto  Purwanto,  ‘Perwujudan  Keadilan  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Negara  Hukum  Indonesia: Perjuangan  yang  Tidak  Mudah  Dioperasionalkan’, Jurnal  Hukum  Media  Bhakti ,  1.1  (2020) <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>.
21 M.  Riyanto  and  Vitalina  Kovalenko,  ‘Partisipasi  Masyarakat  Menuju  Negara  Kesejahteraan:  Memahami Pentingnya  Peran  Aktif  Masyarakat  dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Bersama’, Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 5.2 (2023), 374–88.

## Fakhry Amin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 299-314 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ekonomi  yang  adil  bagi  seluruh  warga  negara. 22 Oleh  karena  itu,  penting  bagi pemerintah,  lembaga  legislatif,  dan  lembaga  hukum  untuk  bekerja  sama  dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang mendukung prinsip ini,  demi  mewujudkan  visi  keadilan  sosial  yang  diamanatkan  oleh  Pancasila.  Dapat dipahami  yakni  pada  praktiknya, rechtsvinding di  Indonesia  dilakukan  oleh  para hakim  dan  praktisi  hukum  dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  Pancasila yang relevan dengan kasus  yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai  dasar  negara  memengaruhi  pendekatan  hukum  dan  keputusan  yang diambil demi mencapai tujuan pembangunan hukum yang adil dan berkeadilan. 23
2. Konstruksi  Nilai-Nilai  Pancasila  Memengaruhi  Proses Rechtsvinding dan Dampaknya  terhadap  Stabilitas  Hukum  serta  Pencapaian  Keadilan  dalam

## Sistem Hukum Indonesia
Konstruksi  nilai-nilai  Pancasila  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap proses rechtsvinding ,  stabilitas  hukum,  dan  pencapaian  keadilan  dalam  sistem hukum  Indonesia. 24 Pancasila  menjadi  pijakan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat,  termasuk  dalam  hukum.  Pengaruh  nilai-nilai  Pancasila  dalam  proses rechtsvinding dapat  dilihat  dalam  interpretasi  dan  aplikasi  hukum  oleh  para  hakim dan lembaga hukum lainnya. 25 Dalam konteks rechtsvinding di Indonesia, nilai-nilai Pancasila  memegang  peran  sentral  sebagai  pedoman  bagi  para  hakim  dan  penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai contoh konkret, Undang-Undang Dasar  1945  sebagai  konstitusi  Indonesia  mencantumkan  prinsip-prinsip  Pancasila sebagai  panduan  dalam  pembentukan  dan  pelaksanaan  hukum.  Undang-Undang Dasar  1945  menjadi  pijakan  utama  dalam  proses rechtsvinding .  Dengan mengintegrasikan  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  proses rechtsvinding ,  diharapkan bahwa hukum yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan moral  Indonesia.  Hal  ini  membantu  menciptakan  kepastian  hukum  dan  menjaga kohesi  sosial  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Dasar  1945  dan
22 Ahmad  Fadlil  Sumadi,  ‘Hukum  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Perspektif  Hukum  Ketatanegaraan’, Jurnal Konstitusi , 12.4 (2016), 849 <https://doi.org/10.31078/jk1249>.
23 Anik Iftitah, ‘Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia’, Jurnal Supremasi , 7.2 (2018), 1 <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
24 Muzayyin Mahbub, “Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia,” 2012, 370.
25 Any Ismayawati, ‘Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia’, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 8.1 (2018), 53 <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>.
prinsip-prinsip  Pancasila  memiliki  peran  krusial  dalam  membentuk  sistem  hukum Indonesia yang adil dan berkeadilan.
Stabilitas  hukum  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  Pancasila.  Dengan memiliki  dasar  nilai  yang  kuat,  hukum  di  Indonesia  menjadi  lebih  konsisten  dan terjamin  kontinuitasnya.  Hal  ini  mengurangi  potensi  terjadinya  ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan investasi dan bisnis. Misalnya, dalam  menjalankan  pemerintahan  dan  membuat  peraturan,  pemerintah  harus memastikan  bahwa  tindakan-tindakan  tersebut  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila untuk menjaga konsistensi dan stabilitas hukum.
Konstruksi  nilai-nilai  Pancasila  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap proses rechtsvinding di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung lima nilai utama yang membimbing pembentukan dan pelaksanaan hukum di negara ini. Pertama,  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  menggarisbawahi  pentingnya  prinsip moral  dan  spiritual  dalam  menciptakan  keadilan.  Kedua,  nilai  Kemanusiaan  yang Adil  dan  Beradab  memberikan  pemaknaan  yakni  hukum  harus  berorientasi  pada perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  mempromosikan  sikap  adil  serta  etika  dalam penegakan  hukum.  Ketiga,  nilai  Persatuan  Indonesia  mengajarkan  bahwa  hukum harus memelihara kesatuan dan integritas bangsa, mencegah konflik yang merusak, serta  menghormati  keragaman  budaya  dan  agama.  Keempat,  nilai  sila  yang  ke  4 menekankan  partisipasi  publik  dalam  pembentukan  hukum  melalui  mekanisme demokratis.  Terakhir,  nilai  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  indonesia  menuntut agar hukum tidak hanya merujuk pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan juga mengupayakan distribusi keadilan sosial yang lebih merata. 26
Dalam  konteks rechtsvinding ,  nilai-nilai  Pancasila  dipakai  sebagai  landasan penting  untuk  mencari,  menggali,  dan  menerapkan  norma-norma  hukum  yang sesuai dengan tuntutan keadilan dan prinsip-prinsip Pancasila. Para penegak hukum dan  pengambil  keputusan  diwajibkan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  keputusan atau tindakan hukum yang diambil sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia, memelihara persatuan, dan mendorong kesetaraan sosial. 27 Sebagai  contoh  konkret,  dalam  proses rechtsvinding ,  hakim  dan  ahli  hukum  dapat merujuk pada pasal ini sebagai pijakan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang  berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila.  Misalnya,  dalam  kasus-kasus  yang
26 meryon  Hariputra  Adia  Rebi,  Rissa  Afni  Martinouva,  Gunsu  Nurmansyah,  Erlina  And  Others, Hukum Pancasila dan Globalisasi (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).
27 Risni  Ristiawati,  ‘Kebebasan  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Islam’, Banua Law Review , 2.1 (2020).

## Fakhry Amin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 299-314 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
menyangkut hak asasi manusia, nilai kemanusiaan menjadi acuan untuk memastikan bahwa  hak-hak  individu  dilindungi  dengan  adil  dan  berwibawa.  Dengan  demikian, pengaruh  konstruksi  nilai-nilai  Pancasila  terhadap  proses rechtsvinding tercermin dalam  upaya  menggali  dan  merumuskan  hukum  dari  sumber-sumber  hukum  yang sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Ini  menegaskan  komitmen  Indonesia  untuk menjaga  keselarasan  antara  hukum,  keadilan,  dan  nilai-nilai  moral  yang  menjadi pijakan bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  pengaruh  nilai-nilai  Pancasila  sangatlah signifikan  terhadap  pencapaian  keadilan.  Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam Pancasila menjadi pijakan penting dalam penciptaan  hukum yang adil  dan  inklusif, serta untuk mencegah diskriminasi dan melindungi hak-hak setiap warga negara. 28 Sebagai  contoh  konkret,  ketentuan  dalam  Pasal  27  Ayat  (1)  Konstitusi  1945 menegaskan prinsip bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki posisi yang setara dalam pandangan hukum dan dalam struktur pemerintahan. Prinsip ini dengan jelas mencerminkan semangat keadilan sosial yang diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Dalam  praktiknya,  ketika  menghadapi  situasi  hukum  yang  tidak  memiliki kepastian  yang  jelas, rechtsvinding atau  upaya  mencari  hukum  menjadi  penting. Namun,  dalam  melaksanakan rechtsvinding ,  penting  untuk  memastikan  bahwa proses  tersebut  selaras  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Pengadilan  dalam  melakukan rechtsvinding haruslah  mempertimbangkan  tidak  hanya  aspek  legal,  tetapi  juga aspek  moral  dan  etika  yang  tercermin  dalam  Pancasila.  Sebagai  contoh,  ketentuan dalam  Pasal  27  Ayat  (3)  Konstitusi  1945  menggarisbawahi  hak  setiap  warganegara untuk memiliki pekerjaan dan kondisi hidup yang mencukupi sesuai dengan prinsip kemanusiaan.  Dalam  situasi  ini,  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dan  keadilan  sosial yang  dipegang  oleh  Pancasila  perlu  menjadi  dasar  bagi  penilaian  pengadilan  dalam melaksanakan rechtsvinding .
Secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi retorika dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga menjadi pedoman konkret dalam menjaga dan mencapai  keadilan.  Pengakuan  terhadap  kesetaraan  warga  negara  di  mata  hukum, serta penekanan  pada pekerjaan dan penghidupan yang layak, adalah contoh nyata bagaimana  nilai-nilai  Pancasila  mempengaruhi  dan  membentuk  praktek  hukum  di Indonesia.  Dengan  memadukan  prinsip-prinsip  hukum  dan  nilai-nilai  moral  yang
28 Muhammad Noor, Memahami Desentralisasi Indonesia (UNDP) , 2012.
diwariskan  oleh  Pancasila,  sistem  hukum  Indonesia  memiliki  potensi  yang  lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses rechtsvinding memiliki dampak terhadap  stabilitas  hukum.  Meskipun  terkadang  interpretasi  nilai-nilai  Pancasila dapat  bervariasi,  penggunaannya  sebagai  acuan  dalam  membuat  putusan  atau mengambil keputusan hukum dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh. Hal  ini  membantu  mencegah  adanya  interpretasi  yang  berubah-ubah  tergantung pada  situasi  atau  individualitas  hakim,  sehingga  menciptakan  stabilitas  dan konsistensi dalam sistem hukum.
Dampak lainnya adalah tercapainya pencapaian keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti nilai  keadilan sosial dapat menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu putusan atau kebijakan hukum telah memenuhi standar keadilan.  Contohnya,  dalam  mengatasi  ketidaksetaraan  sosial  dan  ekonomi,  nilai keadilan sosial mendorong pemberian perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu  atau  rentan.  Meskipun  nilai-nilai  Pancasila  memiliki  peran  penting  dalam sistem hukum Indonesia, perlu diakui bahwa interpretasi dan implementasinya juga dapat  menjadi  kompleks.  Beberapa  situasi  mungkin  menghadirkan  dilema  dalam mengimbangi  nilai-nilai  yang  berbeda  yang  ada  di  Pancasila.  Sehingga,  penting untuk para pelaku hukum untuk terus mempertimbangkan dan merenungkan nilai- nilai  Pancasila  dalam  konteks  perkembangan  sosial,  politik,  dan  ekonomi  saat  ini untuk mencapai keadilan yang sejalan dengan semangat Pancasila.
Dalam  perwujudan  tujuan  keadilan  sosial  di  Indonesia,  terdapat  berbagai undang-undang  yang  mengandung  pijakan  kuat  pada  nilai-nilai  Pancasila.  Salah satunya adalah UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini memiliki peran penting dalam menjamin hak setiap pekerja untuk memperoleh upah yang adil dan layak.  Melalui  ketentuan  ini,  negara  menunjukkan  komitmennya  terhadap  prinsip keadilan  sosial  yang  tercermin  dalam  Pancasila.  Selanjutnya,  UU  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  juga  menjadi  bukti  nyata  dari  komitmen Indonesia  terhadap  nilai  kemanusiaan.  Pada  undang-undang  ini,  dijelaskan  dengan tegas  perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar  setiap  individu  tanpa  pandang  bulu, menjadikan  kesetaraan  dan  keadilan  sebagai  pijakan  utama.  Namun,  tidak  hanya sebatas  pada  aspek  keadilan  sosial  dan  kemanusiaan,  persatuan  juga  menjadi pondasi  yang  diperkuat  dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional.  Hal  ini  tercermin pada UU  Nomor 24 Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Peran  penting dari undang-undang  ini  terletak  pada  menjaga  integritas  dan  persatuan  masyarakat

## Fakhry Amin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 299-314 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Indonesia.  Dengan  menyediakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  terkait  hasil pemilihan umum, undang-undang ini menunjukkan komitmen untuk mempertahankan  harmoni  dan  stabilitas  dalam  konteks  keragaman  Indonesia. Melalui  pendekatan  yang  mengedepankan  nilai-nilai  Pancasila,  undang-undang  ini menjelaskan betapa pentingnya menjaga persatuan Indonesia dalam segala kegiatan demokratis.
Secara  keseluruhan,  konstruksi  nilai-nilai  Pancasila  mempunyai  peran  yang signifikan  untuk  melakukan  pembentukan  dasar  hukum,  mengarahkan rechtsvinding , serta mempengaruhi stabilitas hukum dan pencapaian keadilan dalam sistem  hukum  Indonesia.  Dengan  mengacu  pada  nilai-nilai  Pancasila  dalam merumuskan  dan  menerapkan  hukum,  diharapkan  sistem  hukum  Indonesia  dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis.

## D. KESIMPULAN
Orientasi  nilai-nilai  Pancasila  tercermin  dalam  metode  penemuan  hukum, terutama  dalam rechtsvinding di  Indonesia,  melalui  pendekatan  yang  berlandaskan pada  keadilan,  kemanusiaan,  kesetaraan,  dan  keadilan  sosial.  Dalam rechtsvinding , metode hermeneutika digunakan untuk memahami hukum dengan mempertimbangkan  konteks  sosial,  budaya,  dan  nilai-nilai  luhur  bangsa.  Contohnya, Pasal  21  UUD  NRI  1945  mencerminkan  komitmen  terhadap  keadilan  sosial,  di  mana nilai-nilai  Pancasila  diartikan  dalam  pengambilan  keputusan  hukum  yang  adil  dan sejalan  dengan  semangat  konstitusi.  Prinsip-prinsip  Pancasila  seperti  "Ketuhanan Yang  Maha  Esa"  dan  "Persatuan  Indonesia"  juga  memainkan  peran  penting  dalam proses  rechtsvinding,  membantu  hakim  menjaga  keseimbangan  antara  kebebasan individu  dan  persatuan  kolektif.  Prinsip  "Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia"  mendorong  pengembangan  hukum  yang  inklusif  dan  merata,  menangani isu-isu  kesenjangan  ekonomi,  pendidikan,  lingkungan,  dan  partisipasi  masyarakat. Melalui  orientasi  nilai-nilai  Pancasila,  Indonesia  berupaya  mencapai  keadilan  sosial yang lebih luas dan menghadirkan sistem hukum yang adil bagi seluruh rakyat.
Konstruksi  nilai-nilai  Pancasila  memiliki  dampak  yang  kuat  terhadap  proses rechtsvinding ,  stabilitas  hukum,  dan  pencapaian  keadilan  dalam  sistem  hukum Indonesia.  Pancasila  sebagai  landasan  negara  mengandung  prinsip-prinsip  moral, sosial, dan politik yang membentuk pijakan dalam semua aspek masyarakat, termasuk hukum.  Pengaruh  nilai-nilai  Pancasila  dalam rechtsvinding tercermin  dalam interpretasi  dan  penerapan  hukum  oleh  hakim  dan  lembaga  hukum.  Dalam  konteks
ini, Pancasila berperan sentral sebagai panduan bagi para hakim dan penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Ini menghasilkan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan moral, membantu menciptakan kepastian hukum dan kohesi sosial. Nilai-nilai Pancasila juga mempengaruhi stabilitas hukum dengan memberikan dasar nilai  yang  kokoh  dan  mengurangi  ketidakpastian.  Lebih  jauh  lagi,  Pancasila memastikan  pencapaian  keadilan  dalam  hukum,  membimbing  dalam  pembuatan putusan  dan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  sosial  dan  hak asasi  manusia.  Meskipun  implementasinya  kompleks,  pengintegrasian  nilai-nilai Pancasila dalam sistem  hukum Indonesia secara keseluruhan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA
Adia Rebi, Rissa Afni Martinouva, Gunsu Nurmansyah, Erlina, Meryon Hariputra, Median Suwardi  Emilia  Susanti,  Andi  Metrawijaya,  Andriyan  Saputra,  Tia  Novalianti, Nopirina  Era  Handayani,  Dinda  Gloria,  Erman  Syarif,  Aditia  Arief  Firmanto, Sumarsih,  Bambang  Handoko  Kasmawati,  Ade  Tiffany  Pasha,  Rohadi,  M.  Ruhly Kesuma  Dinata,  and  Adi  Wibowo  Dina  Haryati  Sukardi,  Adhitya  Rizky  Prabowo.
Hukum Pancasila dan Globalisasi . Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
Adwi  Mulyana  Hadi,  Anik  Iftitah,  and  Syahrul  Alamsyah.  “Restorative  Justice  Through Strengthening Community Legal  Culture in Indonesia: Challenges  and Opportunity.” Mulawarman
Law Review 8, no. 1 (2023).
https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140.
Amaroh, Siti. “Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan  Sistem Perbankan Syariah.” Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam 5,  no.  2  (October  2014):  87–106. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771.
Amin,  Fakhry.  “Kewarganegaraan  Indonesia.”  In Hukum  Tata  Negara ,  edited  by  Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
Anggono,  Bayu  Dwi.  “Telaah  Peran  Partai  Politik  untuk  Mewujudkan  Peraturan Perundang-Undangan  Yang  Berdasarkan  Pancasila.” Jurnal  Konstitusi 16,  no.  4 (January 2020): 695. https://doi.org/10.31078/jk1642.
Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (August 2020): 359–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372.

## Fakhry Amin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 299-314 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Arafat,  Yasser,  and  Fakhry  Amin.  “Strategi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nelayan  dalam Menjamin  Keberlanjutan  Usaha  Perikanan  Tangkap  Universitas  Borneo  Tarakan  , Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari” 11, no. 1 (2023): 1–14.
Aristo  Evandy  A.Barlian,  and  Annisa  D.  Permata  Herista.  “Pembangunan  Sistem  Hukum Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Politik  Bangsa.” Jurnal Lemhannas RI 9, no. 1 (March 2021): 88–98. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379.
Bo’a,  Fais  Yonas.  “Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional.”
Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (March 2018): 21. https://doi.org/10.31078/jk1512.
Christianto, Hwian. “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana.” Mimbar Hukum -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 23,  no.  3  (February  2012):  479. https://doi.org/10.22146/jmh.16170.
Hidayat,  Arif.  “Pandecta  Penemuan  Hukum  Melalui  Penafsiran  Hakim  Dalam  Putusan Pengadilan.” Pandecta: Research Law Journal 8 (2013).
Ibrahim,  Johnny. Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publising, 2011.
Iftitah, Anik, ed. Metode Penelitian Hukum . Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
———.  “Pancasila  versus  Globalisasi:  Antara  Konfrontasi  Dan  Harmonisasi?”  In Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi , edited  by Manunggal Kusuma Wardaya Al  Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.
———.  “Peranan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dalam  Perwujudan  Cita  Pembangunan Hukum  Tenaga  Kerja  di  Indonesia.” Jurnal  Supremasi 7,  no.  2  (April  4,  2018):  1. https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377.
Irfani,  Nurfaqih.  “Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Pesterior:  Pemaknaan,
Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia
17, no. 3
(September 2020):
305.
https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711.
Ismayawati, Any. “Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia.” YUDISIA : Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum  Islam 8,  no.  1  (April  2018):  53. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231.
Mahbub, Muzayyin. “Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia,” 2012, 370. Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Ningsih, Julianti Ratnasari, and Fayla Lakmi Dara. “Pancasila Sebagai Dasar Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial” 1, no. 4 (2023): 462–70.
Noor, Muhammad. Memahami Desentralisasi Indonesia (UNDP) , 2012.
Purwanto,  Purwanto.  “Perwujudan  Keadilan  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Negara  Hukum Indonesia:  Perjuangan  Yang  Tidak  Mudah  Dioperasionalkan.” Jurnal  Hukum  Media Bhakti 1, no. 1 (February 2020). https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2.
Ristiawati,  Risni.  “Kebebasan  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  Ditinjau  dari  Perspektif Hukum Islam.” Banua Law Review 2, no. 1 (2020).
Riyanto,  M.,  and  Vitalina  Kovalenko.  “Partisipasi  Masyarakat  Menuju  Negara Kesejahteraan:  Memahami  Pentingnya  Peran  Aktif  Masyarakat  dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Bersama.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 2 (2023): 374– 88.
Samosir,  S.  S.  M.  “Penerapan  Penggunaan  Irah-Irah  ‘Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dalam Konteks Pencapaian Keadilan.” Jurnal Supremasi 9, no. 2 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790.
Sumadi,  Ahmad  Fadlil.  “Hukum  dan  Keadilan  Sosial  dalam  Perspektif  Hukum Ketatanegaraan.” Jurnal Konstitusi
12, no. 4 (May 2016): 849. https://doi.org/10.31078/jk1249.
Taufiqurrahman. Pendidikan Pancasila , 2018.
Waidl, Abdul, Ali  Usman,  Ahmad Asroni, Hatim Gazali, and Tedi Kholiluddin. Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan .  Jakarta:  Pusat  Kurikulum  dan  Perbukuan  Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.

## Fakhry Amin
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 299-314 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179