## Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Kecamatan Mootilango
1 Fitria Melynsyah Yusuf 2 1 Febri Amalia
1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo Provinsi Gorontalo 9600, Indonesia Email : fmelynsyah @gmail.com

## Abstrack
This  study  aims  to  analyze  the  management  of  the  Village  Fund  in  improving  the  Effectiveness  of  Village development in Mootilango District, Gorontalo Regency in the Management of Village Funds. The method used in conducting research is quantitative and qualitative methods. The sampling technique used is proportional random sampling.  Analysis  methods  of  validity  and  reliability  testing.  The  population  in  this  study  were  all  elements  of village  fund  managers,  users  of  village  funds  and  elements  of  the  beneficiaries  of  the  results  of  the  village development activities carried out namely: the Village Head, BPD, Village Officials and community leaders. The results showed that the management of village funds with indicators of transparency, accountability, participation, discipline and discipline had a positive and significant effect on efforts to increase the effectiveness of development in villages in Mootilango sub-district, Gorontalo District.

## Keywords: Effectiveness, Fund Management

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Efektivitas pembangunan Desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Dana Desa. Metode yang digunakan pada pelaksanaan penelitian adalah metode kuantitaif dan kualitatif. teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsional  random  sampling. Metode  Analisis uji  validitas  dan  uji  reliabilitas.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  unsur  pengelola  dana  desa,  pengguna  dana  desa  dan  unsur  penerima  manfaat  dari  hasil  kegiatan pembangunan  desa  yang  dilakukan  yaitu  :  Kepala  Desa,  BPD,  Perangkat  Desa  dan  Tokoh  masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dengan indikator tranparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  upaya  peningkatan  efektivitas  pembangunan Pada Desa di Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo.
Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa

## PENDAHULUAN
Desa  dalam  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah, bahwa  desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  ma- syarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan adat-istiadat  setempat  yang  diakui  dalam sistem  Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di Daerah Kabupaten, sedangkan dalam Undang -Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  Desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Dalam  persepktif  sosiologis,  desa adalah  komunitas  yang  menempati  wilayah tertentu  dimana  warganya  saling  mengenal satu  sama  lain  dengan  baik,  bercorak  homo- gen,  dan  banyak  tergantung  pada  alam.  Me- nurut  kacamata  politik,  desa  dipahami  seba- gai  organisasi  kekuasaan  yang  memiliki  ke- wenangan  tertentu  dalam  struktur  pemerin- tahan  negara  (Pratikno,  2000). Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa  dalam  topik  otonomi  dan  demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai
komunitas  yang  otonom  menghasil-kan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti self-governing  community (berpeme-rintahan sendiri), local  self  government (pe- merintahan  lokal  yang  otonom)  dan local state  government (pemerintahan  negara  di tingkat lokal).
Desa  adalah  republik  kecil  yang self contained . Ukuran-nya tidak ditekankan pada pemenuhan  atas  tiga  cabang  kekuasan  yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuh-kan  pada  kultur  berdemokrasi  yang disinyalir  telah  lama  ditumbuhkan  dan dirawat  oleh  desa.  Karena  itu,  pelembagaan kultur  dan  tradisi  demokrasi  desa  dianggap lebih penting ketimbang pengaturan dan pen- ciptaan  institusi-institusi  formal  demokrasi. Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif.
Dengan adanya pemberian kewenang- an  pengelolaan  keuangan  desa  (berdasarkan Permendagri  37/  2007)  dan  adanya  alokasi dana  desa  (berdasarkan  PP  72/2005), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan  responsibel  terhadap  proses  pengelolaan keuangan.  Dalam  ketentuan  umum  Permen- dagri  No.37/  2007  juga  disampaikan  bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruh- an  kegiatan  yang  meliputi:  perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan,
pertanggungjawaban  dan  pengawasan  ke- uangan  desa,  sehingga  dengan  hak  otonom tersebut  diharapkan  desa  dapat  mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan  dan  sumber-sumber  pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.
Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut  program  pemerintah  membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah  dan  desa  dalam  kerangka Negara  kesatuan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan  pembangunan  antar  desa  serta memperkuat  masyarakat  sebagai  subjek  dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentu- an  Peraturan Menteri Desa  Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur prioritas  penggunaan  dana  desa  untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan  desa  dialokasikan  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  desa  yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penang- gulangan kemiskinan, melalui :
a) Pemenuhan kebutuhan dasar
b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
c) Pengembangan potensi ekonomi local
d) Pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan
Penggunaan  dana  desa  yang  dialoka- sikan  untuk  bidang  pembangunan  adalah sebesar  60%  dan  biaya  yang  dialokasikan untuk  operasional  desa  tidak  melebihi  40%. Penggunaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa harus  digunakan  secara  efektif  agar  tujuan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  melalui musyawarah  dapat  tercapai  sesuai  dengan waktu  yang  telah  direncanakan  karena  efek- tivitas  suatu  program  atau  kegiatan  yang dijalankan  suatu  organisasi  atau  kelompok berimplikasi  pada  capaian  atau  hasil  yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut  maka  menjadi  suatu  kewajiban  atau keharusan  bagi  pemerintah  desa  sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada didesa untuk  dapat  mengelola  dan  mengatur  serta mampu  dalam  mengurus  sendiri  urusan rumah  tangganya  termasuk  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat  setempat  baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.
Sebelum  pembangunan  di  berbagai bidang  di  laksanakan  di  suatu  wilayah  baik pusatmaupun  daerah,  terlebih  dahulu  telah melalui  proses  perencanaan  yang  sangat detail  dan  panjang.  Perencanaan  tersebut meliputi perencanaan jangka panjang (RPJP) dan  perencanaan  jangka  menengah  (RPJM).
Untuk  di  daerah  ada  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJP  Daerah)  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD). Dari RPJMD tersebut oleh masing-masing SKPD disusun Rencana Stra- tegis  (Renstra)  dan  selanjutnya  dari  Renstra dibuat  rencana  kerja  tahunan  (Renja),  dari renja  ditentukan  prioritas  kegiatan  dan  baru- lah  suatu  kegiatan  pembangunan  dilaksana- kan ( PP no. 08 th. 2008 ) .
Dalam  pelaksanaan  pembangunan tersebut untuk setiap periode (biasanya tahun) nya  dilakukan  evaluasi,  yang  sering  dinamai evaluasi RPJMD ( PP no. 08 th. 2008 ) . Pada umumnya evaluasi ini hanya berupa evaluasi capaian kegiatan,  yang hasilnya memberikan informasi  bahwa  suatu  kegiatan  pembangun- an  telah  dapat  dilaksanakan  dengan  kreteria tertentu, misalnya: on the tract , telah tercapai, perlu perhatian, perlu upaya keras, dsb, yang semua  informasi  ini  sebetulnya  menjadi kurang  bermakna  ketika  dihadapkan  dengan pertanyaan  seberapa  besar  kegiatan  pem- bangunan  tersebut  telah  dapat  memberikan manfaat  bagi  kehidupan  dan  kemakmuran masyarakat,  dengan  kata  lain  seberapa  besar efektifitas  dari  kegiatan  pembangunan  yang telah dilaksanakan tersebut.
Pembangunan desa bertujuan mening- katkan  kualitas  sumber  daya  manusia, termasuk  penciptaan  iklim  yg  mendorong
tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.  Penduduk  pedesaan  adalah  merupakan suatu  potensi  sumber  daya  manusia  yg memiliki peranan ganda,  yaitu sebagai objek pembangunan  dan  sekaligus  Pengelolaan  ke- uangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen  yang  baik  dan  akuntabel  karena dana  yang  masuk  ke  Desa  bukanlah  dana yang  kecil,  melainkan  sangat  besar  untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Melihat  fenomena  di  atas,  peneliti  mencoba untuk  melakukan  penelitian  dengan  unit analisis, seluruh desa yang ada di kecamatan Mootilango,  Kabupaten  Gorontalo.  Alasan Kecamatan Mootilango sebagai obyek peneli- tian karena peneliti bekerja sebagai sekretaris desa  di  desa  sidomukti  kecamatan  mootila- ngo. Adapun Kecamatan Mootilango memili- ki  sepuluh  desa  yaitu:  Desa  Talumopatu, Desa  Sidomukti,  Desa  Karyamukti,  Desa Satria, Desa Huyula, Desa Paris, Desa Helu- mo,  Desa  SukaMaju,  Desa  Payu,  dan  Desa Pilomonu. Alasan peneliti memilih dana desa sebagai  bahan  penelitian  dikarenakan  dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di  Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber  dana  pendapatan  Desa  yang lain. Apabila Dana Desa benar-benar dikelola dengan  baik  dan  jujur  maka  bukan  tidak mungkin  program  ini  akan  meningkatkan pelayanan  publik  di  pedesaan,  partisipasi
masyarakat  dalam  pembangunan  akan meningkat,  dan  tentu  saja  akan  ber-muara pada  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Oleh karena  itu  penulis  melaksanakan  penelitian dengan  judul  “Analisis  Pengelola-an  Dana Desa  dalam  Meningkatkan  Efektivitas Pembangunan Pada Desa Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo”.
Berdasarkan perumusan permasalahan diatas  permasalahan  yang  muncul  adalah “Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan  efektivitas  pembangunan baik  dalam  bentuk  anggaran  maupun realisasinya ”.  Tujuan  dari  rumusan  masalah tersebut menganalisispengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Efektivitas pembangun- an Desa.

## KAJIAN PUSTAKA Dana Desa
Pemegang  kekuasaan  atas  pengelola- an  keuangan  desa  adalah  kepala  desa  yang karna  jabatannya  memperoleh  kewenangan itu.  Yusran  Lapananda  dalam  bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21- 22)  mengemukakan  bahwa  dalam  pengelo- laan  keuangan  desa  ada  kekuasaan  otorisasi yaitu  kekuasaan  dalam  mengambil  tindakan yang  berakibat  penerimaan  menjadi  pen- dapatan  desa  atau  pengeluaran  menjadi belanja  desa  yang  diwujudkan  dalam
APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan  kebendaharaan  yang  berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
Dalam  undang-undang  no.6  tahun 2014  tentang  desa  dijelaskan  bahwa keuangan  desa  adalah  hak  dan  kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang  yang  merupakan  pendapatan,  belanja ataupun  pembiayaan  yang  bersumber  dari pendapatan  asli  desa,  alokasi  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  serta  alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukan  bagi desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penye- lenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pem- bangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayan masyarakat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.93 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran,  Pengunaan,  Pemantauan  Dan Evaluasi  Dana  Desa  pelaksanaan  kegiatan yang  dibiayai  dari  dana  desa  harus berdasarkan  pada  pedoman  umum  peng- gunaan  dana  desa  dan  pedoman  teknis  dari
bupati  atau  walikota.  Selain  untuk  kegiatan yang  telah  diprioritaskan,  dana  desa  juga dapat  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan yang  tidak  termasuk  dalam  prioritas  setelah mendapat  persetujuan  dari  bupati/walikota yang  diberikan  pada  saat  evaluasi  rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
Dengan  diaturnya  penggunaan  dana desa oleh pemerintah  yang telah mempunyai landasan  hukum,  maka  secara  langsung peraturan tersebut akan menjadi acuan dalam menjalankan program-program yang dibutuh- kan masyarakat oleh pemerintah desa sebagai eksekutif di desa.
Pengelolaan
Kata  “Pengelolaan”  dapat  disamakan dengan  manajemen,  yang  berarti  pula pengaturan  atau  pengurusan  (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan seba- gai  suatu  rangkaian  pekerjaan  atau  usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan  serangkaian  kerja  dalam  men- capai  tujan  tertentu.  Dikatakan  manajemen adalah  suatu  proses  perencanaan  dan  pe- ngambilan  keputusan,  pengorganisasian, memimpin  dan  pengendalian  organisasi manusia,  keuangan,  fisik  dan  informasi sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan  orga- nisasi secara efisiensi dan efektif.
Manajemen  merupakan  proses  peren- canan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan
pengawasan,  usaha-usaha  para  anggota organisasi  dan  pengguna  sumber  daya organisasi  lainya  untuk  mencapai  tujuan organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Stoner menekanan  bahwa  manajemen  dititik  berat- kan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan  sistem  pengawasan  tidak  baik,  proses manajemen  secara  keseluruhan  tidak  lancar sehingga  proses  pencapaian  tujuan  akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007).
Berdasarkan  definisi  manajemen diatas  secara  garis  besar  tahap-tahap  dalam melakukan  manajemen  meliputi  melakukan perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, dan  pengawasan.  Perencanaan  merupakan proses  dasar  dari  suatu  kegiatan  pengelolaan dan  merupakan  syarat  mutlak  dalam  suatu kegiatan  pengelolaan.  Kemudian  peng- organisasian  berkaitan  dengan  pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan.Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu  yang  diharapkan  dan  pengawasan yang  dekat.  Dengan  evaluasi,  dapat  menjadi proses  monitoring  aktivitas  untuk  menen- tukan  apakah  individu  atau  kelompok  mem- perolah dan mempergunakan sumber-sumber- nya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

## Efektivitas
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif yang  mengandung  pengertian  dicapainya tujuan  yang  telah  ditetapkan.Efektivitas selalu  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil yang  diharapkan  dengan  hasil  yang sesungguhnya  dicapai.  Efektivitas  dapat dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan  mempunyai  kaitan  yang  erat  dengan efisiensi.
Menurut  Gie  (2000),  efektivitas adalah  keadaan  atau  kemampuan  suatu  kerja yang  dilaksanakan  oleh  manusia  untuk memberikan  hasil  guna  yang  diharapkan. Sedangkan  Gibson  (1984)  mengemukakan bahwa  efektivitas  adalah  konteks  perilaku organisasi  yang  merupakan  hubungan  antar produksi,  kualitas,  efisiensi,  fleksibilitas,  ke- puasan,  sifat  keunggulan  dan  pengembangan (Haris, 2015).
Menurut  Mardiasmo  (2004),  Efek- tivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi  berhasil  mencapai  tujuan,  maka organisasi  tersebut  dikatakan  telah  berjalan dengan  efektif.  Efektivitas  adalah  mengukur hubungan  antara  hasil  pungutan  suatu  pajak dengan  target  penerimaan  pajak  itu  sendiri. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut  sesuai  dengan  yang  dikehendaki.
Artinya,  pencapaian  hal  yang  dimaksud merupakan  pencapaian  tujuan  penerimaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Lakapodo Kabupaten  Muna  dilakukannya  tindakan untuk  mencapai  hal  tersebut.  Sehingga efektivitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu proses  pencapaian  suatu  tujuan  penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

## Ukuran Efektivitas
Tingkat  efektivitas  juga  dapat  diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah  ditentukan  dengan  hasil  nyata  yang telah  diwujudkan.Namun,  jika  usaha  atau hasil  pekerjaan  dan  tindakan  yang  dilakukan tidak  tepat  sehingga  menyebabkan  tujuan tidak  tercapai  atau  sasaran  yang  diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria  atau  ukuran  mengenai  pencapaian tujuan  efektif  atau  tidak,  sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu: 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini  dimaksdukan  supaya  karyawan  dalam pelaksanaan  tugas  mencapai  sasaran  yang terarah  dan  tujuan  organisasi  dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui  bahwa  strategi  adalah  “pada
jalan”  yang  diikuti  dalam  melakukan berbagai  upaya  dalam  mencapai  sasaran- sasaran  yang  ditentukan  agar  para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses  analisis  dan  perumusan  kebijakan yang mantap, berkaitandengan tujuan yang hendak  dicapai  dan  strategi  yang  telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan
kegiatan operasional.
4. Perencanaan  dan  Penyusunan  program yang  matang,  pada  hakekatnya  berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh  organisasi  dimasa  depan  serta  suatu rencana  yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat  sebab  apabila  tidak,  para  pelaksana akan  kurang  memiliki  pedoman  bertindak dan bekerja.
5. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja, salah  satu  indikatorefektivitas  organisasi adalah  kemamapuan  bekerja  secara produktif.  Dengan  sarana  dan  prasarana yang  tersedia  dan  mungkin  disediakan oleh organisasi.
6. Pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien, bagaimanapun  baiknya  suatu  program apabila  tidak  dilaksanakan  secara  efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak
akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan  organisasi  semakin  didekat- kan pada tujuannya.

## Hipotesis
Menurut  Sugiyono  (2012:93),  hipotesis merupakan  jawaban  sementara  terhadap rumusan  masalah  penelitian,  oleh  Karena  itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam  bentuk  kalimat  pertanyaan.  Dikatakan sementara,  karena  jawaban  yang  diberikan baru  didasarkan  pada  teori  yang  relevan, belum  didasarkan  pada  fakta-fakta  empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
Berdasarkan  kerangka  konseptual diatas,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah  di  duga  pengelolaan  dana  desa mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  dalam  meningkatkan  efektivitas pembangunan desa sekecamatan mootilango.

## METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian. Penelitian akan dilaksana- kan  di  Desa-desa  se  Kecamatan  Mootilango Kabupaten Gorontalo.
Waktu  Penelitian. Pelaksanaan  penelitian direncanakan  mulai  Pebruari  sampai  dengan Maret 2018.
Jenis  Data. Dalam  penelitian  ini,  ada  dua jenis  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti guna  menguji  hipotesis  yang  diajukan . (1)
Data  kuantitatif    yaitu  data  yang  berwujud dalam  bentuk  angka-angka  yang  di  peroleh baik  dari  dokumen  –  dokumen    maupun pengambilan data langsung pada unit analisis atau  responen. (2) Data  Kualitatif  Analisis kualitatif  merupakan  bentuk  analisis  yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk  uraian.  Analisis  kualitatif  ini digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai  gejala  atau  kasus  yang  dapat diuraikan dengan kalimat.
Teknik  Pengambilan  Sampel. Menurut sugiyono  (2005:  78)  teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah proporsional random sampling. Teknik pengambilan sam- pel  dimana  semua  anggota  mempunyai kesempatan  yang  sama  dijadikan  sampel, sesuai  dengan  proporsinya,  banyak  sedikit populasi. Dalam  perhitungan  menentukan jumlah sampel digunakan rumus slovin umar (2000)  dalam  sani  dan  maharani  (2013:181) yaitu sebagai berikut :
= . + 1
Dimana : n = ukuran sampel N = ukuran populasi e  =  kelonggaran  ketidaktelitian/batas ketelitian yang diinginkan, misalnya 5%.
Batas  kesalahan  yang  ditolelir  ini  untuk setiap populasi tidak sama, ada yang 5% atau 10%.
Metode  Analisis. uji  validitas  digunakan untuk  menguji  apakah  metode  angket/ kuesioner  yang  dilakukan  memenuhi  persya- ratan validitas dengan menggunakan korelasi Pearson. Uji reliabilitas pada dasarnya untuk mengetahui  apakah  alat  pengumpulan  data pada  dasarnya  menunjukkan  ketepatan, keakuratan,  kestabilan,  atau  konsistensi  alat tersebut dalam mengungkapkan gejala terten- tu  dari  sekelompok  individu,  walaupun  dila- kukan  terhadap  pernyataan-pernyataan  yang sudah  valid,  untuk  mengetahui  sejauh  mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilaku- kan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

## Definisi  Operasional  dan  Indikator Pengukurannya
Pengelolaan Dana Desa.
Disahkannya  Undang-undang  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Pemerintah  Desa  dalam  melaksanankan pengelolaan  keuangan  desa  harus  meng- gunakan  asas  pengelolaan  keuangan  desa yang  dikelola  dalam  masa  satu  tahun anggaran mulai tanggal per 1 Januari sampai dengan  tanggal  31  Desember  .Indikator
pengelolaan dana desa terdiri (1) Transparan, (2)  Akuntabel,  (3)  partisipasi,  (4)  Tertib  dan Disiplin.

## Efektivitas.
Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang mengandung  pengertian  dicapainya  tujuan yang  telah  ditetapkan.  Efektifvitas  selalu terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  yang diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya dicapai.  Efektivitas  diukur  dengan  indikator (1)    Kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai, (2)  kejelasan  strategi  pencapaian  tujuan,  (3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang  mantap,  (4)  Perencanaan  dan Penyusunan  program  yang  tepat,  (5) Tersedianya sarana dan prasarana, (6) Sistem pengawasan dan pengendalian yang terdidik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner  (disajikan  pada  Lampiran  1) menggunakan  Skala  Likert  berdimensi  5 dengan  pilihan  jawaban  dari  sangat  tidak setuju  hingga  sangat  setuju.  Sebelum  data dari pengumpulan kuesioner dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, diperlukan pengu- jian validitas dan reliabilitas instrumen. Peng- ujian  validitas  dengan  korelasi  Pearson,  ins- trumen  dinyatakan  valid  jika  nilai  korelasi  > 0.3. Hasil lengkap disajikan pada Lampiran 3.
Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap  indikator  adalah  membuat  table kategori  atau  skala  penilaian  untuk  masing- masing item pertanyaan.  Adapun Perhitung- an  mengenai  skala  penilaian  ini  responden sebagai berikut:
Bobot terendah  x  item  x  jumlah responden =  1  x  1  x  78 =    78
Bobot tertinggi  x  item  x  jumlah responden =  5  x  1  x  78=    390
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat dibuatkan rentang skala sebagai beriku:
390-78 Rentang Skala  = =  62 5
Sumber : Riduwan (2004:88)
Dari  rentang  skala  tersebut,  maka dapat  dibuatkan  penilaian  seperti  pada  table berikut
Tabel 5.4  Skala Penilaian Jawaban Responden Range Kategori 330 – 392  Sangat Kuat/ Sangat Tinggi 267– 329 Kuat/ Tinggi 204  – 266  Cukup/Sedang 141– 203 Lemah/ Rendah 78-140 Sangat Lemah/ Sangat Rendah Pengelolaan Dana Desa (X)

## A.  Transparan  menurut  jawaban  respon- den sebagai berikut:
Item  1  dari  penilaian  responden  terhadap transparansi pengelolaan dana desa, tanggap- an  responden  cukup  baik  dengan  skor  240 yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan  dana  desa  di  desa  kecamatan mootilango  kabupaten  gorontalo  dinilai  cu- kup baik.
Item  2  dari  penilaian  responden  terhadap transparansi pengelolaan dana desa, tanggap- an  responden  cukup  baik  dengan  skor  228 yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan  dana  desa  di  desa  kecamatan mootilango  kabupaten  gorontalo  dinilai cukup baik.
Item  3  dari  penilaian  responden  terhadap transparansi pengelolaan dana desa, tanggap- an  responden  tinggi  dengan  skor  298  yang menunjukkan  bahwa  transparansi  dalam pengelolaan  dana  desa  di  desa  kecamatan mootilango  kabupaten  gorontalo  dinilai tinggi.
Item  4  dari  penilaian  responden  terhadap transparansi pengelolaan dana desa, tanggap- an  responden  cukup  baik  dengan  skor  220 yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan  dana  desa  di  desa  kecamatan mootilango  kabupaten  gorontalo  dinilai cukup baik.
B.  Akuntabel  menurut  jawaban  res- ponden sebagai berikut:
Item  1  dari  penilaian  responden  terhadap akuntabel  pengelolaan  dana  desa,  tanggapan responden cukup baik dengan skor 234  yang menunjukkan  bahwa  akuntabel  dalam pengelolaan  dana  desa  di  desa  kecamatan mootilango  kabupaten  gorontalo  dinilai cukup baik.
Item  2  dari  penilaian  responden  terhadap akuntabel  pengelolaan  dana  desa,  tanggapan responden cukup baik dengan skor 234  yang menunjukkan  bahwa  akuntabel  dalam pengelolaan  dana  desa  di  desa  kecamatan mootilango  kabupaten  gorontalo  dinilai cukup baik.
Item  3  dari  penilaian  responden  terhadap akuntabel  pengelolaan  dana  desa,  tanggapan responden  tinggi  dengan  skor  299  yang menunjukkan  bahwa  akuntabel  dalam  pe- ngelolaan dana desa di desa kecamatan moo- tilango kabupaten gorontalo dinilai tinggi. Item  4  dari  penilaian  responden  terhadap akuntabel  pengelolaan  dana  desa,  tanggapan responden cukup baik dengan skor 231  yang menunjukkan  bahwa  akuntabel  dalam pengelolaan  dana  desa  di  desa  kecamatan mootilango  kabupaten  gorontalo  dinilai cukup baik
C.Partisipasi  menurut  jawaban  respon- den sebagai berikut:
Item  1  dari  penilaian  responden  terhadap partisipasi  dalam  pengelolaan  dana  desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 237  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi dalam  pengelolaan  dana  desa  di  desa  ke- camatan  mootilango  kabupaten  gorontalo dinilai cukup baik.
Item  2  dari  penilaian  responden  terhadap partisipasi  dalam  pengelolaan  dana  desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 234  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi dalam  pengelolaan  dana  desa  di  desa kecamatan  mootilango  kabupaten  gorontalo dinilai cukup baik.
Item  3  dari  penilaian  responden  terhadap partisipasi  dalam  pengelolaan  dana  desa, tanggapan responden cukup baik dengan skor 213  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi dalam  pengelolaan  dana  desa  di  desa  ke- camatan  mootilango  kabupaten  gorontalo dinilai cukup baik.
Item  4  dari  penilaian  responden  terhadap partisipasi  dalam  pengelolaan  dana  desa  , tanggapan responden cukup baik dengan skor 213  yang  menunjukkan  bahwa  partisipasi dalam  pengelolaan  dana  desa  di  desa kecamatan  mootilango  kabupaten  gorontalo dinilai cukup baik.

## Efektivitas (Y)
Item  1  dari  penilaian  responden  terhadap Kejelasan tujuan  yang hendak dicapai dalam
upaya  meningkatkan  efektivitas  pembangun- an,tanggapanresponden  tinggi  dengan  skor 297  yang  menunjukkan  bahwa  Kejelasan tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  upaya meningkatkan  efektivitas  pembangunan  di desa  kecamatan  mootilango  kabupaten gorontalo dinilai tinggi.
Item  2  dari  penilaian  responden  terhadap Kejelasan tujuan  yang hendak dicapai dalam upaya  meningkatkan  efektivitas  pembangun- an,  tanggapanresponden  cukup  baik  dengan skor 229 yang menunjukkan bahwa Kejelasan tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  upaya meningkatkan  efektivitas  pembangunan  di desa  kecamatan  mootilango  kabupaten gorontalo dinilai cukup baik.

## PENUTUP

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  menunjukkan  bahwa  pengelolaan dana  desa  dengan  indikator  tranparansi, akuntabel,  partisipasi,  tertib  dan  disiplin mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  upaya  peningkatan  efek- tivitas pembangunan Pada Desa di Kecamat- an Mootilango, Kabupaten Gorontalo.

## SARAN
Disarankan  pada  desa  agar  lebih  mampu memamfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  , selain  itu  Desa  harus  mampu  mengoptimal- kan  sumber-sumber  pendapatan  desa  dengan
berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. dan  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  harus  diisi  dengan kegiatan/program-program  yang  dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan fisik.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki.2008.
Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta:  Kreasi  wacava Lapananda, Y. 2016. Hukum Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Jakarta  : PT. Wahana Semesta Intermedia.
Makmur.  2010. Efektivitas  Kebijakan Kelembagaan  Pengawasan. Bandung:
Refika Aditama.
Monteiro,  J.  2016. Pemahaman  Dasar Hukum Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Pustaka Yusticia. Mosii,  S.  2015. Pengelolaan  Keuangan Pemerintahan Desa . Jakarta : BPK RI.
Nurcholis,  H.  2011. Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa. Jakarta: Erlangga.
Nurman,  2015. Strategi  Pembangunan
Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Bisnis.
Bandung: ALFABETA.
Suharsimi, Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Sutrisno  Hadi.  (1995). Analisis  Regresi . Yogyakarta: ANDI OFFSET.
Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi, 2005, Pengantar  Statistik ,  PT.  Bumi Aksara,Jakarta.
Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Undang  –  Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.114 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  yang      bersumber  dari APBN.