## Amin Bendar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate
Abstract: Indonesia  is  the  largest  archipelagic  state  in  the  world  where  the  sea  area  is larger than the mainland. The sea that seems to float island also contains marine wealth at its cranny like  fish and other biota. A weak supervision toward the sea of Indonesia effects illegal fishing massively done by foriegn fishery corporations from neighbouring states, so that the illegal fishing makes budget state loss 300 trillion each year. More shockingly, the catched fish are brought to their country and then are exported to Indonesia at the cheap price, so  threatens the price determained by  local  fishermen.  An effort  to stop  the  illegal fishing  in  Indonesia  is  that  the  government  explicitly  utilizes  Act  Number  45  Year  2009 about  Fishery,  Minister  Regulation  Number 2 Year 2015 about  Tiger Trawl  Usages, and other Acts, Government Regulation, and President Decision. Otherwise, based on the 1945 Constitution of Republic of Indonesia, the 1975 Djuanda's Declaration, UNCLOS III Year 1982  about  archipelagic  concept  of  Indonesia,  and  Exclusively  Economic  Zone,  the Government  legally  punishes  actors  of  the  illegal  fishing  by  burning  and  sanking  their ships to assert sovereignty of Indonesia. The Government’s legal action doesn't break the law, because it is in accordance with the national and international law.
Keywords: illegal fishing, threat, sovereignty
Abstrak: Indonesia    merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  yang  luas  wilayah lautnya  lebih  besar  dibandingkan  dengan  daratan.  Laut  yang  sepertinya  mengapungkan pulau-pulau itu, di celah-celahnya menyimpan kekayaan laut berupa ikan dan biota lainnya cukup banyak. Kurangnya pengawasan mengakibatkan banyak terjadi illegal fishing secara besar-besaran  oleh  korporasi  perikanan  asing  dari  negara  tetangga  yang  mengakibatkan kerugian  negara  300  trilyun  per-tahun.  Lebih  mengagetkan  lagi  ketika  hasil  tangkapan illegal  fishing di  bawa  pulang  ke  negara  asalnya  kemudian  mengekspor  kembali  ke Indonesia  dengan  harga  murah,  sehingga  mengancam  harga  ikan  nelayan-nelayan  lokal. Upaya  menutup  pintu  bagi illegal  fishing di  Indonesia,  pemerintah  dengan  tegas menggunakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Permen Nomor 2  Tahun  2015  tentang  Penggunaan  Pukat  Harimau,  dan  sebanyak  lagi  Undang-Undang lainnya,  peraturan  pemerintah,  serta  keputusan  presiden.  Selain  dari  itu  berkaitan  dengan kedaulatan  bangsa  di  dasarkan  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Djuanda 1957, UNCLOS III tahun 1982 tentang konsep kepulauan Indonesia,  serta  Zona  Ekonomi  Eksklusif  untuk  menindak  tegas  secara  hukum  terhadap para illegal  fishing dengan  cara  membakar  dan  menenggelamkan  kapalnya.  Tindakan pemerintah  itu  tidak  melanggar  hukum,  karena  sudah  sesuai  dengan  hukum  nasional  dan hukum internasional.
Kata kunci: illegal fishing, ancaman, kedaulatan.

## Ilegal Fishing sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepu- lauan yang terbentang di antara samudera Pasifik  dan  Hindia,  serta  diapit  benua Australia  dan  benua  Asia.  Negara  yang berada  di  bawah  garis  khatulistiwa  yang lautnya  berarus  panas  ini  mendapat pancaran sinar matahari selama ± 11 jam sehingga  menumbuhkan  hayati  laut berupa  ikan  dan  fauna  lainnya  yang beraneka ragam cukup banyak.
Nusantara  atau  Indonesia  yang disebut  sebagai  negara  kepulauan  di  atas dikategorikan  sebagai  negara  kepulauan terbesar  di  dunia  yang  secara  geografis terletak  di  sekitar  khatulistiwa  di  antara 95 0 45’  dan  141 0 01 ’ Bujur  Timur  dan  dari 06 0 08’  Lintang  Utara  sampai  11 0 05’ Lintang  Selatan.  Secara  spasial,  wilayah teritorial  Indonesia  membentang  dari Barat  ke  Timur  sepanjang  5.110  km  dan dari utara ke selatan sejauh 1.888 km. 1
Sebagai  negara  yang  mempunyai wilayah  laut  yang  terbesar  dibandingkan dengan  daratan  ini,  data  Organisasi Pangan  Dunia  (FAO)  menempatkan Indonesia  diurutan  ketiga  penghasil  ikan setelah  Cina  dan  India, 2 juga  memiliki relief  (topografi)  dasar  laut  yang  terunik di  dunia.  Selain  itu  semua  tipe  topografi dasar  laut  terdapat  juga  disini,  seperti paparan  ( shelf )  yang  dangkal,  depresi yang  dalam  dengan  berbagai  bentuk (basin,  palung),  berbagai  bentuk  elevasi berupa  punggung  ( rise , ridge ),  gunung bawah  laut  ( sea  mount ),  terumbu  karang dan  sebagainya.  Namun  kadang-kadang, topografi  yang  menagjubkan  ini  kurang memberikan  kesan  yang  berarti  bagi
1 A. Soegiarto, and N.V.C. Polunin, 1982, Marine Eco-systems  of  Indonesia : a  Basic  for  Conser- vation Bogor:  IUCN/WWF  Indonesia  Program, hal. 15.
2 GATRA ,  27  Nopember-  3  Desember  2014,  hal. 22.
banyak  orang,  karena  wujudnya  tidak terlihat langsung dengan nyata. 3
Relief  (topografi)  dasar  laut  yang terunik  itulah  menghasilkan  keragaman hayati  laut  dan  kaya  akan  planton, sehingga  dapat  menghidupkan  ikan  dan hayati  laut  lainnya.  Salah  satu  diantara- nya  adalah  ikan  tuna  dan  tongkol/ cakalang  yang  persebarannya  merata  di laut  Indonesia  karena  lautnya  terang dengan  cahaya  matahari,  arusnya  panas sehingga  hidup  dengan  baik  ikan-ikan kecil,  udang,  cumi,  kepiting  dan  lainnya yang menjadi makanannya.
Kekayaan  laut  berupa  ikan  dan biota  lainnya  di  laut  Indonesia  per- sebarannya mulai dari titik pantai sampai laut  lepas,  dan  ini  tersebar  merata  di seluruh  laut  Indonesia  mulai  Sabang Sumetera  (Barat)  sampai  mereuke  Papua (Timur).  Kekayaan  laut  yang  melimpah ini,  sejak  awal  kemerdekaan  sampai  saat ini  belum  dikekola  secara  optimal. Pengelolaan  yang  tidak  profesional  ini mengakibatkan masyarakat-masyarakat pesisir  yang  seharusnya  sejahtera  dengan sumber  daya  laut,  tetapi  hingga  kini masih  tetap  terlilit  dengan  kemiskinan yang mengerikan.
Tanggung  jawab  negara  terhadap pengelolaan di sektor perikanan laut (ikan dan  fauna  laut  lainnya),  sepertinya  tidak serius,  atau  dengan  kata  lain  di  nomor dua-kan bila dibandingkan dengan sektor minyak  dan  gas  bumi  (Migas)  yang berada  di  lepas  pantai.  Kurang  perhatian terhadap  sektor  perikanan  ini  menurut penulis,  karena  (1)  bahwa  sektor  bisnis ini  dipandang  lambat  dan  kecil  hasilnya terhadap  pemasukan  negara,  (2)  banyak petugas  pemerintah  di  sektor  ini  tidak
3 A.  Nontji,  1987, Laut  Nusantara ,  Cetakan Pertama, Jakarta: Djambatan, hal. 25.
jujur  dalam  hal  manajemen,  baik  admi- nistrasi maupun pelaksanaan di lapangan. Pendapat  ini  cukup  beralasan  dengan melihat  program  dan  bantuan  negara terhadap  masyarakat  nelayan  yang  hidup di  pesisir,  baik  pemerintah  maupun pemerintah  daerah,  yaitu  hanya  berupa dana yang sangat terbatas, pendampingan ahli  yang  kurang,  dan  sarana  prasana yang  terbatas  (alat  tangkap  masih  tradi- sional  dan  perahu  tradisional).  Hal  ini bila dibandingkan dengan beberapa nega- ra  tetangga  seperti  Filipina,  Myanmar, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Vietnam,  Taiwan  dan  Hongkong,  Indo- nesia masih tertinggal jauh.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa negeri ini lautnya kaya dengan ikan yang variatif  jenisnya.  Dalam  perkuliahan teleconference antara University Carolina Utara  yang  kerjasama  dengan  Perikanan Indonesia,  KLH  dan  Lingkungan  UGM tahun  2003  yang  fokus  kajian  pada perikanan  dan  laut  Indonesia  yang  pe- nulis  saat  itu  sebagai  salah  satu  peserta. Prof.  Jems  mengatakan  bahwa  laut  Indo- nesia  itu  kaya  akan  ikan  dan  fauna lainnya  tetapi  pemerintah  tidak  serius mengurusnya.  Jems  mengatakan  bahwa habitat  ikan  Tuna  dan  Tongkol/Cakalang tersebar  di  laut  Indonesia  sangat  besar dan mengiurkan untuk membangun usaha perikanan.  Persebaran  ikan  itu  masuk  ke Indonesia  melalui  jalur  Cina  selatan  ma- suk  wilayah  arus  panas  Indonesia  dan terpecah  menjadi  dua  jalur  besar  yaitu jalur laut selatan pula Jawa dan pinggiran lautan bibir pasifik Pulau Morotai menuju perairan  Bacan  Timur  dan  Pulau  Obi Maluku  Utara  tepatnya  di  Kabupaten Halmahera  Selatan,  serta  laut  Arufura. Kata  Jems,  koloni  ikan  Tuna  dan Tongkol/Cakalang  itu  ketika  sampai  di timur  laut  Bacan  Timur  (depan  Panam-
boang-Prapakanda)  berputar  seperti  me- ngeringkan  lautan,  tetapi  lemahnya  nela- yan  tangkap  di  tempat  itu,  karena  meng- gunakan  alat  tangkap  yang  sangat tradisional.
Pernyataan  Jems  bahwa  pengguna- an  alat  penangkapan  ikan  Tuna  dan Tongkol/Cakalang  yang  digunakan  ma- syarakat  nelayan  pesisir  Maluku  Utara sangat  tradisional  itu  sangatlah  benar. Ketika  penulis  mengamati  di  lapangan, terhadap (1) masyarakat nelayan di Dufa- Dufa Kota Ternate Utara, (2) masyarakat nelayan  Tomolou  Tidore,  (3)  masyarakat nelayan  Kayoa,  (4)  masyarakat  nelayan Bacan  dan  Obi,  dan  masyarakat  nelayan Morotai,  dapat  ditemukan  bahwa  alat tangkap  yang  digunakan  para  nelayan tersebut  adalah  alat  pancing  tradisional, dengan  menggunakan  perahu  kantinting bermuatan 50 Kg dan paling besar 2 sam- pai  dengan  3  ton,  itupun  jumlahnya sangat minim.
Ketidakseriusan  pemerintah  dalam mengelola  kekayaan  sumber  daya  laut berupa ikan itu mengakibatkan terjadinya illegal  fishing secara  besar-besaran  yang dilakukan  para  nelayan  dari  negara  te- tangga,  dengan  menggunakan  alat  tang- kap  modern  berupa  pukat  harimau  dan lainnya  serta  ditunjang  fasilitas  penyim- panan ikan modern yang mampu bertahan di lautan selama berbulan-bulan.
Keberanian  para  pelaku illegal fishing menerobos  perbatasan  dan  masuk perairan  laut  Indonesia  menurut  penulis berdasarkan pernyataan Prof. Jems di atas karena  mereka  memahami  benar  jalur masuk dan persebarannya ikan Tuna, dan Tongkol/Cakalang,  serta  persebarannya udang,  kerapu,  kakap  dan  kepiting.  Per- sebaran  ikan  tuna,  tongkol/cakalang, kerapu,  dan  kakap  pasti  di  daerah  perse- barannya  undang,  kepiting  dan  cumi
karena  itulah  makanannya.  Dengan  me- ngetahui  tempat  persebaran  yang  pasti itu, maka para pelaku illegal fishing nekat melakukan  perbuatan  penjarahan  itu, karena  dengan  perhitungan  untung  rugi, artinya  bila  sampai  ditangkap  pengawas perikanan  berarti  ia  akan  mengalami kerugian,  namun  kerugian  itu  besarnya tidak seberapa. Tetapi bila berhasil maka keuntungannya  berlipat  ganda.  Analisis ini  didasarkan  pada  pernyataan  Adiyaksa Dault  (mantan  Menpora)  bahwa  harga tuna  per  ekor  di  pasar  internasional  se- harga  Rp  1  milyar  sampai  dengan  Rp  5 milyar. 4

## Dasar Yuridis Kedaulatan Bangsa
Sebagai  negara  kepulauan  yang berada  tepat  di  jalur  penghubung  antara negara-negara  belahan  bumi  selatan, utara,  timur  dan  barat  memiliki  kekha- watiran  akan  adanya  gangguan  terhadap kedaulatannya. Untuk mengantisipasinya, maka  diatur  batas  wilayahnya  melalui hukum,  baik  dengan  hukum  nasional maupun hukum internasional.
Perangkat  hukum  yang  mengatur tapal  batas  Indonesia  dengan  negara- negara  lain  sampai  saat  ini  belum  me- madai.  Meskipun  kita  sudah  mempunyai banyak  MoU,  namun  masih  banyak  juga titik-titik  perbatasan  yang  menjadi  per- sengketaan  dengan  negara  lain  karena belum  tuntas  dirundingkan  atau  karena perubahan  geopolitik  atau  perubahan regional.  Masalah  perbatasan  ini  sangat penting  bagi  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  dan  mata  jalan  lintas  antar negara.  Selain  itu  masih  ada  lebih  dari 11.000  pulau  di  perbatasan  yang  ada
4 Posko Malut , Ternate tanggal, 11 Juni 2013.
dalam kedaulatan Indonesia sampai seka- rang belum mempunyai nama. 5
Sebagai  antisipasi  terjadinya  seng- keta  perbatasan  antara  Indonesia  dan negara-negara  tetangga  maka  dikeluar- kanlah  peraturan  perUndang-Undangan yang  memiliki  kaitan  dengan  batas  wila- yah kedaulatan Indonesia, yaitu: 6
1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1971  tentang  Perjanjian  Antara  Re- publik Indonesia dan Malysia tentang Penetapan  Garis  Batas  Luas  Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka.
2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1973  tentang  Landas  Kontinental Indonesia.
3. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1973  tentang  Perjanjian  Antara  Indo- nesia  dan  Australia  mengenai  Garis- garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua Nugini.
4. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Republik  Indonesia  dan  Republik  Si- ngapura  Mengenai  Batas  Laut  Wila- yah Kedua Negara di Selat Singapura.
5. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1983  tentang  Zona  Ekonomi  Eksklu- sif Indonesia.
6. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 1985  tentang  Pengesahan United  Na- tions  Convention  on  the  Law  of  the Sea .
7. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 1992 tentang Penerbangan.
8. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
9. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
5 Mahfud  MD,  2010, Konstitusi  dan  Hukum dalam  Kontroversi  Isu ,  Cetakan  Kedua,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 224-225.
6 Ibid , 225-227.
10. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2001 tentang Pertahanan.
11. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
12. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  revisi  Nomor  32  Tahun  2004 revisi  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun  2002  tentang  Hak  dan  Ke- wajiban Kapal Asing dalam Melaksa- nakan Lintas  Damai Melalui Perairan Indonesia.
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  2002  tentang  Hak  dan  Ke- wajiban  Kapal  dan  Pesawat  Udara Asing  dalam  Melaksanakan  Hak Lintas  Alur  Laut  Kepulauan  melalui Alur  Laut  Kepulauan  yang  Ditetap- kan.
15. Kepres  Nomor  89  Tahun  1969 tentang  Persetujuan  Antara  Pemerin- tah  Republik  Indonesia  dan  Peme- rintah  Malaysia  tentang  Penetapan Garis-garis  Landas  Kontinen  Antara Kedua Negara.
16. Kepres  Nomor  42  Tahun  1971 tentang  Persetujuan  Antara  Pemerin- tah Republik Indonesia dan Common- wealth Australia  tentang  Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
17. Kepres  Nomor  20  Tahun  1972 tentang  Persetujuan  Antara  Pemerin- tah  Republik  Indonesia,  Pemerintah Malaysia  dan  Pemerintah  Kerajaan Thailand  tentang  Penetapan  Suatu Baris  Batas  Landas  Kontinen  di Bagian  Utara  Selat  Malaka  dan  Laut Andaman.
18. Kepres  Nomor  66  Tahun  1971 tentang  Persetujuan  Bersama  Antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dan
Pemerintah Commonwealth Australia tentang  Penetapan  Garis  Batas  Dasar Laut  di  Daerah  Laut  Timur  dan  Laut Arafura.
19. Kepres  Nomor  51  Tahun  1974 tentang  Persetujuan  Antara  Pemerin- tah  Republik  Indonesia  dan  Pemerin- tah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara.
20. Kepres Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan  Antara  Pemerintah  Re- publik  Indonesia  dan  Pemerintah Republik  India  tentang  Garis  Batas Landas  Kontinen  Tahun  1974  Antara Kedua  Negara  di  Laut  Andaman  dan Samudera Hindia.
21. Kepres  Nomor  24  Tahun  1978 tentang  Persetujuan  Bersama  Antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah Republik, dan Pemerintah Kerajaan  Thailand  tentang  Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman.
22. Kepres  Nomor  18  Tahun  1982 tentang  Persetujuan  Antara  Pemerin- tah  Republik  Indonesia  dan  Pemerin- tah Papua Nugini tentang Batas-batas Maritim Antara RI dan Papua Nugini dan  Kerjasama  tentang  Masalah- masalah  yang  Bersangkutan  Sebagai Hasil  Perundingan  Antara  Delegasi Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini.
Akar  sejarah  laut  Indonesia  adalah bahwa  pada  tahun  1957,  laut  menjadi penyekat  antar  wilayah  Indonesia,  belum menjadi perekat  yang menyatukan. Kare- na  Indonesia  harus  tunduk  pada  hukum laut  buatan  Belanda, Territoriale  Zee  en Maritime  Kringen  Oerdinantie 1939, yang mengatur bahwa laut batas teritorial adalah  3  mil  lepas  pantai.  Selepas  3  mil
adalah laut bebas.  Karena  Indonesia  ada- lah  negara  kepulauan,  akibatnya  terben- tuk laut bebas di antara pulau-pulau yang ada  di  Indonesia.  Laut  bebas  itu  bisa dengan  mudah  dilewati  siapa  saja, termasuk  kapal-kapal  perang  Belanda yang  saat  itu  masih  menguasai  Papua (Irian  Barat).  Aturan  ini  dianggap  meng- ancam  keutuhan  wilayah  Republik  Indo- nesia, meresahkan pemimpin bangsa saat itu. 7
Hukum  laut  peninggalan  Belanda itu akhirnya  tamat riwayatnya ketika PM Djuanda  mengumumkan  Deklarasi  Dju- anda  di  depan  sidang  Parlemen  13 Desember  1957.  Poin  penting  deklarasi itu  adalah:  pertama,  laut  teritorial Indonesia  dihitung  12  mil  dari  titik terluar  Indonesia;  kedua,  perairan  antar pulau  adalah  wilayah  teritorial  Indonesia yang  tidak  boleh  dimasuki  secara  sem- barangan.  Lewat  deklarasi  ini,  luas wilayah laut Indonesia menjadi 3000.000 km  persegi.  Padahal,  pada  saat  prokla- masi  kemerdekaan,  luas  laut  Indonesia hanya 100.000 km persegi. 8
Dalam perkembangannya, deklarasi ini  juga  memunculkan  konsep  negara kepulauan  yang  diusulkan  oleh  oleh pakar  hukum  laut  Mochtar  Kusuma- atmadja  pada  pertemuan United  Nations Converence  on  The  Law  of  Sea (UN- CLOS)  I  di  Jenewa  tahun  1958.  Sebuah konsep  yang  asing  kala  itu  yaitu  konsep negara  kepulauan  yang  diajukan  Indo- nesia  tidak  langsung  diterima.  Butuh waktu  25  tahun  perjuangan  diplomasi untuk  menggolkan  konsep  negara  kepu- lauan.  Pengakuan  baru  diterima  pada pertemuan UNCLOS III di Montego Bay, Jamaika,  tahun  1982.  Selain  mengakui
7 GATRA , 20-26 November 2014, hal. 184.
8 Ibid.
konsep  kepulauan  Indonesia,  juga  meng- akui  eksistensi  Zona  Ekonomi  Eksklusif, yang  membentang  200  mil  dari  garis pantai  terluar  dan  garis  batas  landas kontinen. Dengan pengakuan itu, wilayah laut  Indonesia  kini  bertambah  menjadi 5.800.000  km 2 atau  58  kali  lipat  lebih luas dari saat Indonesia meredeka. 9 Selain mengakui  konsep  kepulauan  Indonesia, juga  mengakui  eksistensi  zona  ekonomi eklusif,  yang  membentang  200  mil  dari garis pantai terluar dan garis batas landas kontinen. 10
Deklarasi  Djuanda  sangat  penting bagi  Indonesia  karena  mendeklarasikan Wawasa  Nusantara  untuk  menyatukan wiayah  Indonesia.  Deklarasi  Djuanda tersebut  menekankan  bahwa  bangsa Indonesia yang hidup dalam negara kesa- tuan  Indonesia  berada  dalam  suatu  kesa- tuan  kewilayahan  yang  berbentuk  ke- pulauan  (Nusantara)  yang  merupakan satu  kesatuan  dari  seluruh  wilayah  darat, laut antara darat, termasuk dasar laut dan tanah  di  bawahnya,  udara  di  atasnya  dan seluruh  kekayaannya  merupakan  suatu kesatuan  kewilayahan  yang  harus  diper- gunakan  bagi  sebesar-besarnya  kemak- muran  rakyat  Indonesia  sesuai  dengan amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UNDANG- UNDANGD 1945. 11
Dasar  pertimbangan  pemerintah Indonesia  mengeluarkan  Deklarasi  Dju- anda adalah:
1. Bahwa  bentuk  geografis  Republik Indonesia  sebagai  suatu  negara  ke- pulauan  yang  terdiri  dari  beribu-ribu pulau  mempunyai  sifat  dan  corak
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ni’matul  Huda,  2014, Perkembangan  Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempur- naan ,  Cetakan  Pertama,  Yogyakarta:  FH  UII Press, hal. 252-253.
tersendiri yang memerlukan peraturan tersendiri.
2. Bahwa  bagi  kesatuan  wilayah  (terito- rial)  negara  Republik  Indonesia  se- mua  kepulauan  itu  serta  laut  yang terletak  diantaranya  harus  dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.
3. Bahwa  penetapan  batas-batas  laut teritorial  yang  diwarisi  pemerintah kolonial  sebagaimana  dimaksud  da- lam Territoriale  Zee  en  Maritime
Kringen  Oerdinantie 1939  Pasal  1 ayat (1) bahwa lebar 3 mil diukur dari garis  pasang  surut  di  pantai  setiap pulau, tidak sesuai lagi dengan kepen- tingan  keselamatan  dan  keamanan negara Republik Indonesia.
4. Bahwa  setiap  negara  yang  berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil  tindakan-tindakan  yang dipandang  perlu  untuk  melindungi keutuhan dan keselamatan negara. 12
Zona-zona laut Indonesia yang ber- potensi untuk dikelola, dapat diklasifikasi dalam tiga jenis laut, yaitu:
1. Wilayah  laut  yang  berada  di  dalam kedaulatan  Indonesia,  yaitu  perairan pedalaman  yang,  perairan  kepulauan, dan  laut  teritorial/laut  wilayah  yang lebarnya 12 mil dari garis pangkal.
2. Laut  yang  merupakan  kewenangan Indonesia,  yaitu  suatu  wilayah  laut dimana  Indonesia  hanya  mempunyai hak-hak  berdaulat  atas  kekayaan alamnya  dan  kewenangan-kewenang- an  untuk  mengatur  hal-hal  tertentu. Jenis  laut  ini  adalah  zona  tambahan
( contigous  zone )  yaitu  wilayah  laut yang  terletak  12  mil  di  luar  laut
12 Chandra Motik Yusuf (Editor), 2010, 75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal, MA., Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim” , Jakarta: Lembaga Laut Indonesia Kerjasama dengan IND HILL.CO., hal. 7-8.
wilayah atau 24 mil dari garis pangkal di  sekeliling  negara  Indonesia  dan ZEE  Indonesia  yang  luasnya  200  mil laut dari garis pangkal.
3. Laut  yang  merupakan  kepentingan Indonesia,  artinya  Indonesia  mem- punyai  keterkaitan  dengan  wilayah laut  tersebut  meskipun  Indonesia tidak  mempunyai  kedaulatan  atau hak-hak  berdaulat  atas  wilayah  laut tersebut. 13
Berkaitan  dengan  laut,  hukum  na- sional dan internasional jelas memberikan kewenangan  terhadap  Indonesia  tidak terbatas  hanya  pada  pengelolaan  hayati laut (ikan) secara bebas baik dalam wila- yah hukumnya dan di luar ZEE Indonesia seperti  Samudera  Pasifik  dan  Samudera Hindia,  tetapi  juga  pengawasan  terhadap illegal fishing , khususnya kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia.
United  Nations  Convention  on  The Law  of  The  Sea (UNCLOS)    atau  Kon- vensi  Hukum  Laut  1982  telah  mengakui status  Indonesia  sebagai  negara  Nusan- tara/kepulauan sehingga memberikan dasar  hukum  Internasional  yang  kuat  se- bagai  upaya  menteritorialkan  kesatuan dan  persatuan.  Ketegasan  dalam  UN- CLOS bahwa negara berkewajiban melin- dungi dan melestarikan lingkungan laut 14 . Di  samping  itu  negara  juga  mempunyai hak  berdaulat  untuk  mengeksploitasi  ke- kayaan  alamnya  sesuai  dengan  kebijak- sanaan  lingkungannya,  serta  sesuai  de-
13 Koesrianti, Penindakan  Illegal  Fishing  dan Perjanjian  Bilateral  Bidang  Perikanan  Dengan Negara Tetangga , Jurnal Mimbar Hukum UGM , Vol. 20, No. 2 Tahun 2008.
14 Article 192 menyatakan bahwa: States have the obligation  to  protect  and  preserve  the  marine environtment.
ngan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. 15
Untuk mengimplementasi Deklarasi Djuanda tahun 1957 dan UNCLOS tahun 1982  dalam  hal  pemberdayaan  sumber daya  laut,  maka  pemerintah  dan  bangsa Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang  strategis  dan  antisipatif,  yaitu dengan  menjadikan  mantra  laut  sebagai sektor  tersendiri  dalam  GBHN  1993, yang  sebelumnya  merupakan  bagian  dari berbagai  sektor  pembangunan.  Arti  stra- tegis dan antisipatif ini disebabkan empat alasan pokok yaitu:
1. Bahwa  fakta  fisik  Indonesia  merupa- kan  negara  kepulauan  terbesar  di dunia  yang  terdiri  dari  17.508  pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km  dan  luas  laut  sekitar  3,1  juta  km 2
(0,3  juta  km 2 perairan  teritorial;  dan 2,8 juta km 2 perairan Nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya. Berdasar- kan  UNCLOS  tahun  1982,  Indonesia diberi  hak  berdaulat  (sovereign  right) memanfaatkan  ZEE  seluas  2,7  juta km 2 yang  menyangkut  eksplorasi, eksploitasi  dan  pengelolaan  sumber daya hayati dan non hayati, penelitian dan  yurisdiksi  mendirikan  instalasi dan  pulau  buatan.  Batas  trluar  dari ZEE  ini  adalah  200  mil  dari  garis pangkal pada surut rendah ( low water line ).  Wilayah  pesisir  dan  lautan Indonesia  terkenal  dengan  kekayaan dan  keanekaragaman  sumber  daya alamnya,  baik  sumber  daya  yang dapat  pulih  (seperti  perikanan,  hutan mangrove dan terumbu karang) maupun sumber daya alam yang tidak
15 Article 193 menyatakan bahwa: States have the sovereign right to eksploit their natural resources pursuant  to  their  environmental  policies  and  in accordance  with  their  duty  to  protect  and preserve the marine environtment.
terbarukan. Indonesia dikenal sebagai negara  dengan  kekayaan  keaneka- ragaman hayati ( biodiversity ) laut ter- besar  di  dunia,  karena  memiliki ekosistem pesisir seperti hutan mangrove  dan  terumbu  karang  ( coral reefs ),  padang  lamun  ( sea  grass beds ),  yang sangat luas dan beragam. Selain  itu  wilayah  pesisir  dan  laut Indonesia juga memiliki sumber daya alam  yang  tak  terbarukan  terutama terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
2. Dengan  semakin  meningkatnya  ke- giatan  pembangunan  dan  jumlah penduduk  (diperkirakan  mencapai 225  juta  jiwa  tahun  2010)  serta semakin  menipisnya  sumber  daya alam  di  daratan,  maka  sumber  daya kelautan  akan  menjadi  tumpuan  ha- rapan  bagi  kesinambungan  pemba- ngunan  ekonomi  nasional  di  masa datang.
3. Pergeseran  konsentrasi  kegiatan  eko- nomi  global  dari  poros  Eropa- Atlantik  menjadi  poros  Asia-Pasifik yang  diikuti  dengan  perdagangan  be- bas  dunia  (salah  satu  kesepakatan APEC  tahun  1994)  pada  tahun  2020, sudah  barang  tentu  akan  menjadikan kekayaan sumber daya kelautan Indo- nesia, khususnya di KTI, sebagai aset nasional  dengan  keunggulan  kompa- ratif  yang  harus  dimanfaatkan  secara optimal.
4. Dalam  menuju  era  industrialisasi, wilayah  pesisir  dan  lautan  termasuk prioritas  utama  untuk  pusat  pengem- bangan  kegiatan  industri,  parawisata, agribisnis,  agroindustri,  pemukiman dan  transportasi  dan  pelabuhan. Kondisi yang demikian menyebabkan banyak  kota-kota  yang  terletak  di wilayah  pesisir  terus  dikembangkan
dalam  menyambut  tata  ekonomi  baru dan  kemajuan  industrialisasi.  Tidak mengherankan  65%  penduduk  Indo- nesia  bermukim  di  sekitar  wilayah pesisir.
5. Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah  (Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  dan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999), maka daerah provinsi  dengan  otonomi  terbatas serta  bersifat  lintas  kabupaten,  dan daerah  kabupaten  dengan  otonomi penuh  mempunyai  peluang  besar untuk  memanfaatkan,  mengelola  dan melindungi  wilayah  pesisir  dan  laut untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat  dalam  batas  kewenangan daerah di wiayah laut provinsi 12 mil laut  diukur  dari  garis  pantai,  dan kewenangan daerah kabupaten sejauh sepertiga  dari  kewenangan  daerah provinsi. 16
Berdasarkan  ketetapan  Deklarasi Djuanda yang kemudian dikuatkan United  Nations  Convention  on  The  Law of  The Sea (UNCLOS) tahun 1957 maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor  4/PRP/1960.  Atas  dasar  Undang- Undang tersebut maka batas-batas terluar perairan  Indonesia  telah  diumumkan  dan dibawa ke PBB.
Dalam  rangka  menegakkan  kedau- latan  dan  yurisdiksi  nasional  untuk  pen- dayagunaan  dan  pemanfaatan  fungsi wilayah  laut  nasional  maka  ditetapkan kebijakan  pada  GBHN  Repelita  VI sebagai berikut: 17
1. Menerapkan  Konvensi  Hukum  Laut Perserikatan  Bangsa-Bangsa  1982
16 Rokhmin  Dahuri  et.al,  2008, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu ,  Cetakan  Keempat,  Jakarta:  Pradnya Paramita, hal. 1-2.
17 Ibid.
( United  Nations  Convention  on  The Law  of  The  Sea or  UNCLOS  1982) melalui  penetapan  batas  wilayah perairan  Indonesia  dan  ZEE  serta melanjutkan  upaya  penetapan  batas wilayah  perairan  Indonesia  untuk diserahkan  hasilnya  kepada  Perseri- katan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  sesuai dengan konvensi hukum laut PBB;
2. Merumuskan  dan  menetapkan  Alur Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI) untuk  kepentingan  pelayaran  inter- nasional  sebagai  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  wilayah  yurisdiksi nasional  Indonesia  melalui  pengatur- an,  penetapan,  dan  pengendalian ALKI;
3. Mengembangkan  potensi  nasional menjadi  kekuatan  pertahanan  ke- amanan negara (hankamneg) di bidang maritim untuk menjamin kese- lamatan dan pembangunan di laut;
4. Melindungi  benda  bersejarah  yang berada  di  dasar  laut,  dengan  meng- upayakan  pembuatan  peta  perkiraan lokasinya,  dan  membuat  peraturan tentang kepemilikannya.
Upaya  memperketat  penjagaan  laut Indonesia,  Menteri  Perencanaan  Pemba- ngunan  Nasional/Kepala  Badan  Peren- canaan  Pembangunan  Nasional  (PPN/ Bappenas),  Andrinof  Chaniago  me- nyebutkan  bahwa  prioritas  pembangunan Kabinet  Kerja  Presiden  Jokowi  adalah optimalisasi  maritim  diseluruh  aspek, yang salah satunya adalah aspek perikan- an. 18
Pidato  Presiden  Jokowi 19 di  depan KTT  Asia  Timur  di  Nay  Pyi  Taw, Myanmar menjelaskan konsep Poros Ma-
18 GATRA ,  20-26  November  2014, op.cit ,  hlm. 184.
19 Ibid .
ritim  kepada  pimpinan-pimpinan  negara sahabat.  Dalam  pemaparan  dijelaskan bahwa  konsep  Poros  Maritim  adalah respons  dan  sikap  Indonesia  di  tengah- tengah pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik  yang  sangat  pesat.  Agenda  poros Maritim  dunia  ini  memiliki  lima  pilar utama, yaitu:
1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.  Sebagai  negara  yang  ter- diri  dari  17000  pulau,  bangsa  Indo- nesia  harus  menyadari  dan  melihat dirinya  sebagai  bangsa  yang  identi- tasnya,  kemakmurannya,  dan  masa depannya  sangat  ditentukan  oleh bagaimana mengelola samudera.
2. Menjaga  dan  mengelola  sumber  daya laut,  dengan  fokus  membangun  ke- daulatan  pangan  laut,  melalui  peng- embangan  industri  perikanan,  dengan menempatkan  nelayan  sebagai  pilar utama.  Kekayaan  maritim  akan  di- gunakan  sebesar-besarnya  untuk  ke- pentingan rakyat.
3. Memberikan  prioritas  pada  pengem- bangan  infrastruktur  dan  konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep  sea  port ,  logistik,  serta  industri perkapalan dan parawisata maritim.
4. Melalui diplomasi maritim, mengajak semua  mitra-mitra  Indonesia  untuk bekerja sama di  bidang  kelauatan ini. bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan ( illegal  fishing ),  pelanggaran  kedau- latan, sengketa wilayah,  perompakan, dan  pencemaran  laut.  Laut  harus  me- nyatukan, bukan memisahkan.
5. Sebagai  negara  yang  menjadi  titik tumpu dua samudra, Indonesia memi- liki  kewajiban  untuk  membangun kekuatan  pertahanan  maritim.  Hal  ini diperlukan  bukan  saja  untuk  menjaga kedaulatan  dan  kekayaan  maritim,
tetapi  juga  sebagai  bentuk  tanggung jawab  dalam  menjaga  keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Atas  dasar  diterimanya  Deklarasi Djuanda yang kemudian dikuatkan United  Nations  Convention  on  The  Law of  The Sea (UNCLOS) tahun 1957,  yang kemudian melahirkan sejumlah pengatur- an  laut  dan  pengaturan  di  bidang  per- ikanan,  serta  didukung  dengan  konsep lima  pilar    yang  disampaikan  Presiden Jokowi di depan KTT Asia Timur di Nay Pyi  Taw,  Myanmar,  maka  Indonesia secara  yuridis  memiliki  kekuatan  untuk menjaga  kedaulatannya  dari  gangguan- gangguan  asing,  termasuk illegal  fishing dalam wilayah perairan laut Indonesia.

## Kebijakan, dan Kewajiban Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Laut Indonesia yang terhampar luas dari  Sabang  (Barat)  sampai  Mereuke (Timur),  dan  dari  gugusan  pulau  Biaro (bagian  utara  Sulut)  sampai  gugusan pulau  Alor  (bagian  selatan  batas  Timur Leste  dan  Australia)    merupakan  bagian dari wilayah Indonesia yang perlu dijaga, karena kedaulatan.
Demi  menjaga  kekayaan  ikan  dan kekayaan  laut  lainnya,  maka    di  dalam Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perikanan,  diatur  dengan  tegas bahwa dalam rangka mendukung kebijak- an  pengelolaan  sumber  daya  ikan,  maka Menteri menetapkan beberapa hal, karena berkaitan  dengan  kesejahteraan  dan kedaulatan negara.
Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Per- ikanan,  bahwa  Dalam  rangka  men- dukung  kebijakan  pengelolaan  sumber daya ikan, maka  Menteri menetapkan:
a. rencana penglolaan perikanan;
b. potensi dan alaokasi sumber daya ikan di  wilayah  pengelolaan  perikanan negara Republik Indonesia;
c. jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan di  wilayah  pengelolaan  perikanan negara Republik Indonesia;
d. potensi  dan  alokasi  lahan  pembudi- dayaan  ikan  di  wilayah  pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
e. potensi  dan  alokasi  induk  serta  benih ikan  tertentu  di  wilayah  pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
f. jenis,  jumlah  dan  ukuran  alat  penang- kapan ikan;
g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkap ikan;
h. daerah,  jalur,  dan  waktu  atau  musim penangkapan ikan;
i. persyaratan  atau  standar  prosedur operasional penangkapan ikan;
j. pelabuhan perikanan;
k. sistem pemantauan kapal perikanan;
l. jenis ikan baru yang akan dibudidaya- kan;
m. jenis  ikan  dan  wilayah  penebaran kembali  serta  penangkapan  ikan  ber- basis budi daya;
n. pembudidayaan  ikan  dan  perlindu- ngannya;
o. pencegahan  pencemaran  dan  kerusak- an sumber daya ikan serta lingkungan- nya;
p. rehabilitasi  dan  peningkatan  sumber daya ikan serta lingkungannya;
q. ukuran atau berat  minimum  jenis ikan yang boleh ditangkap;
r. kawasan konservasi perairan;
s. wabah  dan  wilayah  wabah  penyakit ikan;
t. jenis  ikan  yang  dilarang  untuk  diper- dagangkan, dimasukkan, dan dikeluar- kan  ke  dan  dari  wilayah  negara Republik Indonesia; dan
u. jenis ikan yang dilindungi.
Ayat (2) setiap orang yang melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  pe- ngelolaan  perikanan  wajib  mematuhi  ke- tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penang- kapan ikan;
b. jenis,  jumlah,  ukuran  dan  penematan alat bantu penangkapan ikan;
c. daerah,  jalur,  dan  waktu  atau  musin penangkapan ikan;
d. persyaratan  atau  standar  prosedur operasional penangkapan ikan;
e. sistem pemantauan kapal perikanan;
f. jenis ikan baru yang akan dibudidaya- kan;
g. jenis  ikan  dan  wilayah  penebaran kembali  serta  penangkapan  ikan  ber- basis budi daya;
h. pebudidayaan  ikan  dan  perlindungan- nya;
i. pencegahan  pencemaran  dan  kerusak- an sumber daya ikan serta lingkungan- nya;
j. ukuran atau berat  minimum  jenis ikan yang boleh ditangkap;
k. kawasan konservasi perairan;
l. wabah  dan  wilayah  wabah  penyakit ikan;
m. jenis  ikan  yang  dilarang  untuk  diper- dagangkan, dimasukkan, dan dikeluar- kan  ke  dan  dari  wilayah  negara  Re- publik Indonesia; dan
n. jenis ikan yang dilindungi.
Beberapa hal berupa penetapan dan kewajiban  bagi  pengelola  perikanan  da- lam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang penulis menyoroti adalah jenis, jumlah, dan ukur- an alat penangkapan ikan;  jenis, jumlah, ukuran dan penematan alat bantu penang- kapan  ikan;  persyaratan  atau  standar prosedur  operasional  penangkapan  ikan; sistem  pemantauan  kapal  perikanan; ukuran  atau  berat  minimum  jenis  ikan
yang  boleh  ditangkap;  jenis  ikan  yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasuk- kan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi.
Menurut  penulis  beberapa  hal  ter- muat  dalam  Undang-Undang  tersebut  di atas  dipandang  penting,  karena  yang demikian  itu  adalah  sasaran  dan/atau yang  selama  ini  dilakukan  oleh  para pelaku illegal  fishing yang  sulit  diatasi.
Atas  dasar  hukum  itu  dan  fakta  empirik, maka  menteri  perikanan  dengan  tegas menerapkan  aturan  dengan  tanpa  ragu- ragu, artinya sudah ada petunjuk riil yang tinggal dieksekusi oleh petugas di lapang- an.  Sekarang  berkaitan  dengan  beberapa hal  itu,  maka  menteri  lebih  mempertegas lagi  dengan  mengeluarkan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun  2015  tentang  Pukat  Harimau ( Trawl ).
Kerjasama  Pengelolaan  Perikanan, dan  Penegakan  Hukum  Terhadap Illegal Fishing

## Kerja Sama Pengelolaan Perikanan
Dalam  pengelolaan  sumber  daya laut  di  bidang  perikanan  pada  masa  Ode Baru,  Indonesia  membangun  kerjasama dengan  negara-negara  lain  karena  di  saat itu  negara  belum  memiliki  modal  dan tenaga profesional.  Tujuannya untuk  me- narik  keuntungan  ekonomi,  dan  transfer teknologi.  Upaya  percepatan  terjadinya transfer  teknologi  ini  akan  berlangsung secara cepat karena sumber daya nelayan Indonesia  masih  dibawa  standar  inter- nasional atau masih tradisional.
Realita  kerjasama  ini  ternyata  di ujungnya hanya merugikan Indonesia ka- rena  isi  perjanjian  tidak  dipatuhi  oleh para  investor.  Faktanya    Jawa  Pos,  31
Agustus 2006 mengungkap bahwa Departemen  Kelautan  dan  Perikanan (DKP)  menyatakan  bahwa  kerjasama Indonesia  dengan  dua  negara  tetangga, Thailand dan Tiongkok di bidang kelaut- an  telah  dihentikan  karena  dinilai  telah merugikan negara kita sebesar tiga puluh triliun  rupiah  per  tahun.  Padahal  kerja- sama  ini  telah  berjalan  tiga  puluh  tahun, sehingga  total  jumlah  kerugian  yang diderita oleh  Indonesia selama kerjasama ini  sekitar  sembilan  ratus  triliun  rupiah, suatu jumlah yang tidak sedikit. 20
Sebelum  Indonesia  melakukan  pe- mutusan  kerjasama  di  bidang  perikanan dengan Thailand dan Tiongkok, telah me- lakukan  pula  penghentian  kerjasama dengan  Filipina  pada  bulan  Desember 2005.  Penghentian  kerjasam  dengan Thailand berakhir bulan September 2006, dan  dengan  Tiongkok  bulan  Desember 2007.  Latar  belakang  pemutusan  kerja- sama ini, karena hasil laut Indonesia yang terkenal  melimpah  itu  lebih  banyak  di- bawa  ke  Thailand  dan  Tiongkok  dari pada  dikelola  di  Indonesia.  Pola  kerja- sama  yang  dipakai  dasar  kedua  negara tersebut, adalah kerjasama lisensi dimana kapal-kapal  perusahaan  dari  tiga  negara tersebut  diberi  izin  untuk  menangkap ikan  di  seluruh  perairan  Indonesia.  Se- dangkan  hasil  laut  yang  diperoleh perusahaan-perusahaan  tersebut  ternyata selama  puluhan  tahun  tidak  dikelola  di Indonesia  melainkan  dibawa  ke  negara- negara  mereka  masing-masing  dan  dike- lola di sana. Oleh karena itu, tidak meng- herankan  jika  industri  kelautan  negara kita  jauh  tertinggal  dibandingkan  dengan industri kelautan di negara-negara
20 Koesrianti, Penindakan  Illegal  Fishing  dan Perjanjian  Bilateral  Bidang  Perikanan  Dengan Negara Tetangga , Jurnal Mimbar Hukum UGM , Vol. 20, No. 2 Tahun 2008, hal. 1.
tersebut.  Untuk  menaikkan  dan  meng- optimalkan  industri  kelautan  Indonesia maka  bentuk  perjanjian  kerjasama  bila- teral  semacam  ini  harus  dihentikan  dan diperbarui. 21
Setelah pemutusan kerjasama dengan  negara-negara  tetangga  untuk pengelolaan  perikanan  tangkap  di  Indo- nesia,  terjadi illegal  fishing secara  besar- besaran.  Hal  ini  terjadi  karena  nelayan- nelayan  yang  dibeking  oleh  perusahaan- perusahaan  besar  negara-negara  tetangga sudah  mengetahui  dengan  jelas  bahwa laut Indonesia kaya akan ikan. Di tempat- tempat  hidup  dan  berkembangnya  ikan tuna,  tongkol/cakalang,  kerapu,  kakap, kepiting  dan  udang  sudah  dketahui dengan pasti sehingga tanpa ada keraguan untuk  melakukan illegal  fishing .  Artinya aksi  yang  dilakukan  akan  mendapatkan hasil,  untuk  itu  jauh  sebelumnya  sudah dianalis  untung-ruginya.  Dengan  demiki- an  maka illegal  fishing dilakukan  terus menurus tanpa hentinya.
Illegal  fishing yang  dilakukan  di laut  Indonesia  sudah  dijelaskan  bahwa bukanlah nelayan kecil melainkan perusa- haan-perusahaan  perikanan  besar  yang beroperasi  secara  langsung,  atau  menda- nai  nelayan-nelayan  kecil  untuk  melaku- kan illegal  fishing ,  kemudian  menam- pungnya  di  laut  lepas.  Faktanya  tanggal 26  Maret  2014  ditangkapnya  KM. Atasena  139  dan  KM.  Atasena  838  ber- bendera  Indonesia  milik  PT  Pusaka Benjina Resources  ditangkap oleh Patroli KP  Hiu  Macan  006  milik  Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan (PSDKP)  di  Laut  Aru. 22 Sistem  penang-
21 Ibid.
22 Penangkapan PSDKP adalah perintah UU, yaitu sesuai  dengan  Pasal  69  ayat  (1),  (2),  (3),  dan  (4) Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan.  Ditegaskan  dalam  ayat  (1)  bahwa
kapan  ikan  kedua  kapal  tersebut  dilaku- kan  dengan  cara illegal yaitu  dengan menggunakan  pukat.  Hasil  tangkapan kedua  kapal  tersebut  sebanyak  210  ton ikan. 23
Merujuk  data  KIARA  (Koalisi Rakyat  untuk  Keadilan  Perikanan),  se- panjang  tahun  2001-2013  terdapat  6.215 kasus  pencurian  ikan  oleh  kapal  asing yang  berasal  dari  Malaysia,  Cina, Filipina,  Korea,  Vietnam  dan  Myanmar. Sementara  itu,  Komite  Nelayan  Tradi- sional  Indonesia  (KNTI)  menghitung praktik  pencurian  ikan  alias illegal fishing merugikan  negara  Rp  100  trilyun pertahun. Jumlah itu hasil akumulasi dari nilai  komoditas  ikan  yang  dicuri,  nilai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang  hilang,  serta  potensi  kehilangan nilai  tambah  bila  ikan  tersebut  diolah  di dalam negeri. Presiden Joko Widodo bah- kan  menyebut  angka  kerugian  tiga  kali lebih  besar  dari  hitungan  KNTI,  Rp  300 trilyun. 24
Hasil pemantauan Kementerian Kelauatan  dan  Perikanan  menunjukkan, wilayah  yang  rawan illegal  fishing dian- taranya  adalah  perairan  Sumatera  Utara,
Kapal  pengawas  perikanan  berfungsi  melaksana- kan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan  dalam  wilayah  pengelolaan  perikanan negara Republik Indonesia. Ayat (2) bahwa Kapal perikanan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dapat dilengkapi  dengan  senjata  api.  Ayat  (3)  bahwa Kapal  pengawas  perikanan  dapat  menghentikan, memeriksa,  membawa  dan  menahan  kapal  yang diduga  atau  patut  diduga  melakukan  pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia ke Pelabuhan terdekat untuk pemroses- an lebih lanjut. Ayat (4) bahwa dalam melaksana- kan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) penyidik dan/atau pengawas  perikanan dapat  me- lakukan  tindakan  khusus  berupa  pembakaran dan/atau  penenggelaman  kapal  perikanan  yang berbendera  asing  berdasarkan  bukti  permulaan yang cukup.
23 GATRA , 27 November - 3 Desember 2014, hal. 18.
24 Ibid.
Kepulauan  Riau,  Maluku,  Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, perairan sebelah utara  Papua  Barat.  Modusnya  beragam. Setidaknya ada 10 cara yang biasa dilaku- kan para illegal fishing untuk meraih ikan di laut Indonesia yaitu: 25
1. Menangkap  ikan  tanpa  dokumen. Menurut  Dirjen  Perikanan  Tangkap, Gellwyn  Yusuf,  biasanya  pencurian ikan  dilakukan  dengan  meniru  nama armada  kapal  yang  ada  di  Indonesia untuk mengelabui kapal patrol. Misal- nya  armada  kapal  di  Indonesia  ber- label Natuna I hingga Natuna 5. Maka kapal “kloningan” menggunakan nama serupa dengan nomor berbeda. Mereka mencoba  mengelabui  kita  dengan  me- masang  merek  armada  lokal  namun dengan  anka  digit  berbeda  dari  asli- nya.
2. Kapal memiliki izin penangkapan ikan tetapi  melanggar  ketentuan.  Misalnya, menyalahi  daerah  tangkapan  ( fishing ground ),  tidak  membongkar  ikan  di pelabuhan  yang  semestinya  ataupun menggunakan  alat  tangkap  yang  dila- rang.  Menurut  anggota  Pakar  Dewan Kelautan  Indonesia,  Arif  Satria,  ada pula  kapal  berizin  yang  sengaja  me- langgar aturan main. Misalnya, mematikan  VMS  ( vessel  monitoring system )  atau  sistem  monitor  mesin, agar tidak terdeteksi stasion pengawas “kadang-kadang  dimatikan  lebih  dari 24  jam”.  Kasus  ini  banyak  terjadi  di laut Arafuru.
3. Pemalsuan dokumen perizinan dengan cara  membuat  duplikat  perizinan  bagi lebih dari satu kapal.
4. Memanipulasi persyaratan kapal
penangkapan ikan. Misalnya, memani-
25 Ibid.
pulasi  penghapusan  sertifikat  negara asal  kapal  ( deletion  certificate )  atau- pun  memanipulasi  surat  pembelian ( bill  of  sale )  kapal.  Menurut  sekjen KIARA,  Abdul  Halim,  praktik  mani- pulasi  izin  tidak  terlepas  dari  peran oknum  pejabat.  “Ada  oknum  di  ke- menterian,  di  pelabuhan  dan  ada  ma- kelar  izinnya  yang  menghubungkan para  pemilik  kapal  agar  izinnya  bisa dipakai untuk beberapakapal.
5. Transhipment atau memindahkan hasil tangkapan  ikan  di  tengah  laut.kapal penangkapan  ikan  bisa  jadi  milik orang Indonesia namun dijual ditengah laut  tanpa  melaui  pelabuhan.  Menurut Arif  Satria, Transhipment sering terjadi di laut Arafura.
6. Berbendera  ganda  ( double  flagging ).
Ketika  masuk  keparairan  Indonesia, kapal-kapal asing menggunakan bendera  merah  putih.  Namun  ketika keluar perbatasan
kembali menggunakan  bendera  negara  asal. Menurut kepala PSDKP Tual, Muhtar, modus  ini  banyak  terjadi  diperbatasan Indonesia-Filipina.  Dalam  pandangan Arif  Satria,  modus  ini  paling  lumrah terjadi.  Cara  ini  sulit  diatasi,  langkah yang biasanya dilakukan adalah penangkapan  dan  memastikan  warga negara ABK.
7. Penggunaan  ABK  berkewarganegara- an  asing.  Kapal  asing  dengan  ABK berkewarganegaraan  asing  sudah  bia- sa. “Yang parah lagi kalau kapal  yang 100%  Indonesia,  namanya  Indonesia, benderanya  Indonesia,  masih  ada ABK  asing.  Ini  kelewatan,  “bohong namanya” (Sumber: Gellwyn Yusuf).
8. Pura-pura  membangun  unit  pengolah- an  ikan  (UPI)  sebagai  syarat  men- dapatkan  izin  penangkapan  ikan. “Tapi  begitu  diberikan  izin  tidak
membangunnya,  kalaupun  ada,  hanya abal-abal saja.”
9. Manipulasi  bobot  kapal.  Pada  tahun 2001,  stasiun  PSDKP  Belawan  mem- verifikasi  226  buah  kapal,  dan  me- nemukan  95,13%  atau  215  kapal dinyatakan  bobotnya  tidak  sesuai dengan  dokumen  resmi.  “Jadi  hanya 4,87%  (tujuh  kapal)  yang  bobotnya sesuai  dengan  dokumen.”  (sumber: Mantan  Kepala  SPSDKP  Belawan, Mohtar). Manipulasi  bobot  kapal melibatkan  birokrat  di  Kementerian Perhubungan, karena kementerian tersebut yang mengeluarkan izin bobot kapal.  Untuk  itu  pemerintah  harus segera mengevaluasi  izin-izin  penang- kapan  ikan  yang  sudah  diberikan, terutama  kepada  sekitar  1.400  kapal bekas  asing.  Bila  kapal-kapal  eks- asing  terbukti  melakukan  penangkap- an secara ilegal, tidak mendirikan UPI, ataupun tidak membayar pajak dengan benar, izinnya harus dicabut.
10. Transshipment ,  membawa  hasil  tang- kapan  dari  laut  langsung  ke  negara lain sehingga  Indonesia  sebagai  pemi- lik  wilayah  penangkapan  tidak  men- dapatkan keuntungan secara ekonomi.
Penegakan  Hukum  terhadap Ilegal

## Fishing
Perairan  laut  Indonesia  yang  kaya dengan  ikan  dan  biota  laut  lainnya,  serta energi,  wisata  alam  hingga  biofarma, sepertinya  tak  bertuan  sehingga  masuk keluar  dengan  mudah  kapal-kapal illegal fishing .  Para  penjarah  ikan  negara  asing ini  bukan  hanya  beroprasi  di  perbatasan dengan  negaranya,  tetapi  lebih  dari  itu beroperasi  di  tengah-tengah  wilayah  laut hukum  Indonesia,  bahkan  melintas  sam- pai  diperbatasan  sebelahnya.  Misalnya illegal  fishing asal  Thailand,  Vietnam,
Filipina,  Korea,  dan  Taiwan  yang negaranya  berada  di  Utara  negara Indonesia,  namun  operasi  penjarahannya sampai  di  laut  selatan  Maluku,  Maluku Utara, laut utara dan selatan Jawa, bahkan sampai  ke  laut  Arafura  yang  berbatasan dengan  Australia  dan  Timur  Leste  (se- belah Selatan negara Indonesia).
Penjarahan  ikan  yang  dilakukan negara-negara  asing  dengan  berbagai modus  ini,  karena  harga  ikan  di  pasar internasional  sangat  menjanjikan,    Selain itu  wiayah  laut  Indonesia  dari  berbagai penelitian  menunjukkan  bahwa  laut Indonesia  kaya  akan  ikan,  terumbu karang  dan  lainnya.  Potensi  kelautan Indonesia,  berdasarkan  studi  McKinsey Global  Institut  mengungkap  bahwa  baik kelautan  maupun  perikanan  Indonesia diperkirakan  mencapai  US$  1,2  trilyun pertahun  mulai  dari  perikanan  hingga energi, wisata alam hingga biofarma. 26
Melihat  keunggulan  gizi  ikan  ada- lah  pada  protein  berkualitas  tinggi  (asam amino  lysine ),  kandungan  asam  lemak Omega-3  (DHA  &  EPA)  tinggi,  rendah kalori  (cocok  untuk  diet),  rendah  lemak jenuh (HDL lebih tinggi), kaya vitamin A dan  vitamin  D,  dan  juga  kaya  mineral. Kandungan unsur-unsur pada ikan di atas membuat  kebutuhan  ikan  dunia  mening- kat  dan  harganya  juga  menjanjikan.  Ke- nyataan  ini  membuat  sebagian  para  pe- bisnis  menempuh  dengan  jalan  pintas yaitu  dengan  jalan illegal  fishing tanpa menghiraukan  kedaulatan  negara  lain, termasuk  ini  yang  terjadi  di  Laut  Indo- nesia.
Laporan  Organisasi  Pangan  dan Pertanian  FAO  yang  dirilis  bulan  Mei 2014 menunjukkan bahwa konsumsi ikan
26 GATRA ,  20-26  November  2014, op.cit ,  hal. 184.
per  kapita  kini  berada  pada  tingkat  ter- tinggi.  Rata-rata  warga  dunia  melahap 19,2 kilogram ikan pada tahun 2012, naik dari  9,9  kilogram  pertahun  pada  era 1960-an.  Konsumsi  ikan  dunia  yang  me- ningkat  membuat  penangkapan  ikan  juga akan  marak.  Menurut  FAO  pada  tahun 2018  jumlah  konsumsi  ikan  diperkirakan akan  melebihi  ikan  tangkap.  Penangkap- an ikan kini secara berlebihan menyebab- kan  sejumlah  spesies  ikan  seperti  tuna sirip biru selatan terancam punah, karena penangkapan legal tuna dan spesies mirip tuna  jumlah  diperkirakan  7  juta  metrik ton  tahun  2012,  ini  tidak  termasuk  data illegal fishing. 27
Pengoperasian  kapal-kapal illegal fishing asing  ini  jelas  melanggar  hukum, terutama  hukum  internasional  karena dengan  masuk  keluarnya  kapal  di  negara berdaulat  tanpa  memperdulikan  aturan hukumnya.  Pemerintah  Indonesia  sudah seharusnya  tegas  untuk  memutus  modus para illegal  fishing karena  dapat  merugi- kan  Indonesia.  Di  dalam  konstitusi, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) sudah dinyatakan dengan tegas bahwa ”Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar- besar kemakmuran rakyat.”
Kandungan  makna  dalam  pasal tersebut  memiliki  dua  garis  besar  yaitu: Pertama, negara menguasai bumi, air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  da- lamnya.  Kedua,  bumi,  air  dan  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diper- gunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmur- an  rakyat.  Hak  menguasai  negara  meru- pakan  suatu  konsep  yang  mendasarkan
27 GATRA ,  27  November-  3  Desember  2014, op.cit, hal. 15.
pada  pemahaman  bahwa  negara  adalah suatu  organisasi  kekuasaan  dari  seluruh rakyat  sehingga  bagi  pemilik  kekuasaan, upaya  mempengaruhi  pihak  lain  menjadi sentral  yang  dalam  hal  ini  dipegang  oleh negara. 28
Kata menguasai negara dalam pasal tersebut  keterkaitan  dengan  sumber  daya laut  yang  bermakna  bahwa  negara  se- bagai organisasi  yang memiliki kedaulat- an  diberi  amanat  oleh  rakyat  melalui Undang-Undang  untuk  menjaganya,  agar tidak  terjadi  penjarahan  oleh  negara- negara  asing,  dan/atau  dikelola  secara ilegal  oleh  warga  negara  yang  tidak bertanggung  jawab  yang  berakibat  pada terganggunya  kesejahteraan  masyarakat kini dan akan datang.
Amanah Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indo- nesia  Tahun  1945  di  atas,  diimplemen- tasikan  ke  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulau- an yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari  laut,  memiliki  potensi  perikanan yang  sangat  besar  dan  beragam.  Potensi perikanan  yang  dimiliki  merupakan potensi  ekonomi  yang  dapat  dimanfaat- kan  untuk  masa  depan  bangsa,  sebagai tulang  punggung  pembangunan  nasional. Pemanfaatan  secara  optimal  diarahkan pada  pendayagunaan  sumber  daya  ikan dengan  memperhatikan  daya  dukung yang  ada  dan  kelestariannya  untuk  me- ningkatkan kesejahteraan rakyat, mening- katkan  taraf  hidup  nelayan  kecil  dan pembudi  dayaan  ikan  kecil,  meningkat-
28 Winahyu  Erminingsih,  2009, Hak  Menguasai Negara  Atas  Tanah ,  Cetakan  Pertama,  Yogya- karta:  Universitas  Islam  Indonesia  dan  Total Media, hal.82.
kan  penerimaan  dari  devisa  negara, menyediakan  perluasan  dari  kesempatan kerja,  meningkatkan  produktivitas,  nilai tambah,  dan  daya  saing  hasil  perikanan, serta  menjamin  kelestarian  sumber  daya ikan,  lahan  pembudi  dayaan  ikan,  serta tata  ruang.  Hal  ini  berarti  bahwa  pe- manfaatan  sumber  daya  perikanan  harus seimbang  dengan  daya  dukungnya  se- hingga  diharapkan  dapat  memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satu- nya  dilakukan  dengan  pengendalian usaha  perikanan  melalui  pengaturan  pe- ngelolaan perikanan. 29
Untuk  membuat  dasar  hukum  yang kuat  dalam  pengelolaan  laut,  maka Indonesia  meratifikasi Konvensi Perseri- katan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Hukum Laut tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesah- an United  Nations  Convention  on  the Law  of  the  Sea 1982.  Dengan  demikian menjamin  Indonesia  memiliki  hak  ber- daulat  ( sovereign  rights )  untuk  melaku- kan  pemanfaatan,  konservasi,  dan  pe- ngelolaan  sumber  daya  ikan  di  Zona Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Indonesia  dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan  atau  standar  internasional yang berlaku. 30
Di  sisi  lain,  terdapat  beberapa  isu dalam pembangunan perikanan yang per- lu  mendapatkan  perhatian  dari  semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, mau- pun  pihak  lain  yang  terkait  dengan  pem- bangunan  perikanan.  Isu-isu  tersebut diantaranya,  adanya  gejala  peangkapan ikan  yang  berlebih,  pencurian  ikan,  dan tindakan illegal  fishing lainnya  yang
29 Penjelasan,  Umum  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan. 30 Ibid.
tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  bagi negara,  tetapi  juga  mengancam  kepen- tingan  nelayan  dan  pembudi  daya  ikan, iklim  industri,  dan  usaha  perikanan nasional.  Permasalahan  tersebut  harus diselesaikan  dengan  sungguh-sungguh sehingga  penegakan  hukum  di  bidang perikanan  menjadi  sangat  penting  dan strategis  dalam  rangka  menunjang  pem- bangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.  Adanya  kepastian  hukum merupakan  suatu  kondisi  yang  mutlak diperlukan  dalam  penanganan  tindak pidana di bidang perikanan. 31
Kerugian  Indonesia  di  bidang  per- ikanan  yang  ditimbulkan illegal  fishing , terhadap  beberapa  jenis  ikan  yaitu  Tuna, Udang,  Kerapu,  Tongkol/Cakalang,  Ka- kap  dan  Kepiting  dengan  estimasi  keru- gian  mencapai  Rp  300  trilyun  per  tahun. Untuk  mengetahui  jumlah illegal  fishing (dalam  ton)  dan  nilai  produksi  perikanan tangkap  (dalam  juta  rupiah)  secara  jelas penulis  menyajikan  melaui  data  pada tabel 1 dan 2 di bawah ini: 32

## Tabel 1 Produksi Perikanan Tangkap
(dalam ton) 2009 4.812235 2010 5.039446 2011 5.345729 2012 5.435633 2013 5.707013 2014 5.678050 2015 5.820430
Tabel 2 Nilai Produksi Perikanan Tangkap (dalam jumlah juta rupiah)
32 GATRA ,  27  November-  3  Desember  2014, op.cit, hal. 18-19
2009 49.527.136 2010 59.580.474 2011 64.452.537 2012 72.016.210 2013 93.186.165 2014 85.170.750 2015 92.278.310
Data illegal  fishing yang  hanya lima  tahun  saja  sudah    begitu  besar  jum- lah tangkapan dan nilainya,  apalagi  nanti dibiarkan  beroperasi  selama  berpuluh- puluh  tahun  kedepan.  Presiden  Jokowi dalam  pidatonya  di  Konferensi  Tingkat Tinggi  Asia  Timur,  yang  memberi  judul “Doktrin  Jokowi”  menegaskan  bahwa “sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indo-nesia memiliki kewajiban  untuk  memba-ngun  kekuatan pertahanan  maritim.  Hal  ini  diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan  maritim  kami,  tetapi  juga sebagai  bentuk  tanggung  ja-wab  kami dalam  menjaga  keselamatan  pelayaran dan keamanan maritime”. 33
Selain data di atas, data jumlah ikan yang  ditangkap  secara illegal  fishing di Laut  Indonesia  menurut  Badan  Pusat Statistik (BPS) dalam ribu ton, dan keru- gian negara dari penjarahan itu mencapai US$ 12-15 miliar per tahun.   Lihat Tabel 3. 34 Nomor Urut Tahun Tangkapan Jumlah Tangkapan/Ton 1 2010 5.039 2 2011 5.346 3 2012 5.436 4 2013 5.707
33 Hikmahanto  Juwana, Mengawinkan  Tol  Laut Dengan  Jalur  Sutra  Maritim , GATRA ,  27 November - 3 Desember 2014, hal. 191.
34 Tempo,  29  Desember  2014  -  4  Januari  2015, hal. 17.
Data  tersebut  di  atas  menunjukkan bahwa illegal  fishing yang  terjadi  di  laut Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  semakin bertambah.  Pertambahan  jumlah  statistik itu  menunjukkan  cukup  besar.  Artinya, dari  menanjaknya  statistik  itu  dapat dinilai  sebagai  acaman  terhadap  negara dan  kedaulatan  bangsa  yang  butuh  pe- nanganan  negara  secara  serius.  Sebab akan  berdampak  pada  perekonomian  dan kesejahteraan  masyarakat  bangsa  seperti tertuang  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut  Hikmahanto  Juwana,  da- lam  doktrin  Jokowi  itu  terkandung  tafsir baru kebijakan luar negeri bebas aktif. Di bawah  pemerintahan  Susilo  Bambang Yudoyono  tafsir  tersebut  adalah  “ Thou- sand  friends,  zero  enemy .”  Sementara tafsir  baru  adalah  “ All  Nations  are Friends  until  Indonesia’s  sovereignty  is degraded  and  nation’s  interest is  jeo- pardized ”  (semua  negara  adalah  sahabat sampai kedaulatan Indonesia direndahkan dan  kepentingan  nasional  dirugikan). 35
Kalau  ini  yang  terjadi,  maka  menurut penulis illegal  fishing di  Indonesia  tidak akan  mampu  diatasi  karena  semuanya dapat  diselesaiakan  dengan  jalan  nego- siasi.  Hukum  akan  mati  suri,  dan  ke- kayaan  ikan  dan  biota  di  laut  Indonesia akan habis dijarah oleh nelayan asing.
Sekarang  ini, illegal  fishing di  per- airan  Indonesia  dilakukan  dengan  ber- bagai cara. Salah satu di antaranya adalah penggunakan  jaring  pukat  yang  sudah memasuki tahap menghawatirkan. Dalam dua  dekade  terakhir  penggunakan  pukat berkembang  pesat  dalam  beragam  ben- tuk.  Dua  pukat  yang  dianggap  efektif
35 Hikmahanto Juwana, Ibid .
bagi  para  pelaku illegal  fishing adalah pukat  hela  ( trawl )  dan  pukat  tarik  ( seine nets ) karena menjaring semua spesies laut di  semua  ukuran,  termasuk  anakan  ubur- ubur,  anakan  kepiting  bakau,  bawal, udang  dan  ikan  lainnya  yang  belum  ma- tang  untuk  reproduksi  sehingga  dapat mengancam  keberlanjutan  spesies  ter- sebut.  Penggunaan  pukat  yang  mengeruk dasar  perairan  dengan  mata  jaring  ber- ukuran  kecil  itu  menyebabkan  berbagai jenis spesies laut yang masih anakan turut juga  ikut  musnah,  sekaligus  merusak terumbu  karang  tempat  hidup  biota  laut dan  wilayah  persebaran  makanannya. Data World  Wildlieve  Fund (WWF) Indonesia menunjukkan alat penangkapan ikan  jenis  pukat  ini  masih  merajalela  di perairan  Indonesia.  Titik  utama  peng- gunaan  pukat  terdapat  di  Laut  Cina Selatan,  Samudra  Hindia,  Selat  Malaka, dan Laut Arafura. 36
Sebaran  pukat Trawl (pukat  Hari- mau) di perairan laut Indonesia mulai dari Sabang  sampai  Mereuke  adalah  sebagai berikut: 37
Lihat Tabel 4
36 Media Indonesia, Sabtu 7 Pebruari
37 Ibid.
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa jumlah  kapal  yang  dioperasikan  perusa- haan  di  lima  lokasi  ini  menunjukkan bahwa  yang  terbanyak  adalah  di  Laut Arafura (559 kapal) dengan ukuran Kapal 110-615  GT  ( Gross  Tonnage ),  dan  jum- lahnya  yang  sedikit  adalah  Samudra Hindia  (18  kapal)  dengan  ukuran  Kapal 40-135  GT  ( Gross  Tonnage ).  Menurut penulis, dari data ini menunjukkan bahwa (1) 43 perusahaan yang beroperasi di laut Arafura adalah perusahaan yang memiliki modal  besar  dibandingkan  dengan  empat perusahaan  lainnya,  hal  ini  dilihat  dari ukuran  kapal  yang  dioperasikan;  (2) pengawasan yang sangat longgar terdapat di  laut  Arafura  dibandingkan  dengan empat  tempat  lainnya,  hal  ini  dapat  di- lihat pada jumlah kapal yang beroperasi.
Jaring trawl (pukat harimau) merupakan jenis jaring berbentuk kantong  yang  diraik  oleh  sebuah  kapal motor  dan  menggunakan  alat  pembuka mulut jaring yang disebut gawang ( beam ) atau sepasang alat pembuka ( otter board ) dan  jaring  yang  ditaraik  oleh  dua  buah kapal  motor  yang  dikenal  dengan  nama
pukat harimau, pukat tarik, tang- kul  tarik,  jaring tarik,  jaring tra- wl ikan,  pukat  a- polo, pukat lang- gasi dan sebagai- nya  merupakan alat  tangkap  pro- duktif  untuk  ber- bagai  jenis  ikan dasar utamanya udang. Dengan demikian, jaring trawl lebih  banyak  berharap  pada jenis  udang  putih  dan  udang  windu  yang mahal  harganya  dibandingkan  dengan perolehan jenis ikan. Sifat biologis udang yang  senang  hidup  di  dasar  perairan
Lokasi Jumlah Kapal Pengguna Trawl Jumlah Perusahaan Ukuran Kapal Laut China Selatan 62 Kapal 9 perusahaan 50-140 GT Samudra Hindia 18 Kapal 12 perusahaan 35-100 GT Selat Malaka 138 Kapal 62 perusahaan 40-135 GT Laut Arafura 559 Kapal 43 perusahaan 110-615 GT
dangkal  dan  banyak  bahan  organiknya, terutama  di  dekat  muara  sungai  yang subur  perairannya  (banyak  udang  yang hidup  diperairan  tersebut)  menyebabkan jaring trawl lebih  banyak  beroperasi dipinggir  pantai.  Karena  jaring  tangkap dipandang  mengancam  sumber  daya  laut maka  pemerintah  mengeluarkan  Kepres Nomor  39/1980  tentang  Penghapusan Jaring trawl dengan  pertimbangan:  (1) membina  kelestarian  sumber  perikanan dasar;  (2)  mendorong  peningkatan  pro- duksi  nelayan  tradisional;  dan  (3)  meng- hindarkan adanya ketegangan sosial. 38
Pelaksanaan  Kepres  39  Tahun1980 ditindak  lanjuti  dengan  SK  Menteri  No- mor  503/Kpts/Um/7/1980  tentang  Lang- kah-langkah  Pelaksanaan  Penghapusan Jaring Trawl Tahap  Pertama  dengan  po- kok-pokok ketentuan:
1. Rincian  tentang  jaring trawl ,  dinya- takan  bahwa  jaring trawl berupa  ja- ring  kantong  ditarik  sebuah  kapal motor,  menggunakan  alat  pembuka mulut  jaring  “ beam ”  (gawang)  atau menggunakan sepasang alat pembuka mulut  jaring ( otter-board ), dan jaring tersebut  ditarik  oleh  dua  buah  kapal motor.
2. Nama-nama  lain  dari  jaring trawl , yaitu  pukat  harimau,  pukat  tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring trawl ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan lain-lain.
3. Surat  izin  usaha  perikanan  jaring trawl domosili  di  pulau  Sumatera, Jawa  dan  Bali  yang  izin  usahanya telah  habis  masa  waktunya,  tidak  di- berikan lagi perpanjangan.
4. Kapal  perikanan  yang  menggunakan jaring trawl di daerah Sumatera, Jawa
38 Djoko  Tribowo,  2013, Hukum  Perikanan Indonesia , Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 113-114.
dan  Bali  tidak  diberikan  izin  pindah domisili.
5. Tanggal  30  September  1980  semua izin  usaha  kapal  perikanan  bermotor yang  menggunakan  jaring trawl yang berdomisili  di  Pulau  Jawa  dan  Bali dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Tanggal  30  Desember  1980  semua izin  usaha  kapal  perikanan  bermotor yang  menggunakan  jaring trawl yang berdomisili  di  Pulau  Sumatera  di- cabut  kembali  dan  dinyatakan  tidak berlaku lagi. 39
Demi  mempercepat  pelaksanaan Kepres 39 Tahun1980 yang intinya peng- hapusan  jaring trawl ,  maka  dikeluar- kannya  Inpres  No  11  Tahun  1982  yang menginstruksikan  kepada  Menteri  Per- tanian,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri Pedagangan  dan  Koperasi,  Menteri  Per- hubungan,  Menteri  Keuangan,  Menteri Pertahanan  Keamanan,  Ketua  Badan  Ko- ordinasi  Penanaman  Modal,  dan  Guber- nur  Kepala  Daerah  untuk  melanjutkan penghapusan sisa jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl diseluruh Indonesia.  Atas  dasar  Inpres  No  11 Tahun  1982  tersebut  Menteri  Pertanian melalui  SK  Nomor  545/Kpts/Um/8/1982 menetapkan sebagai berikut:
1. Terhitung  mulai  tanggal  1  Januari 1983 melaksanakan penghapusan jaring trawl dari seluruh Indonesia.
2. Semua  izin  usaha  kapal  perikanan bermotor  yang  menggunakan  jarring trawl  hanya  berlaku  sampai  dengan tanggal 31 Desember 1982.
3. Terhitung  mulai  tanggal  berlakunya SK  Menteri  ini  dilaksanakan  penyu- luhan  dan  pelatihan  untuk  alih/ peningkatan keterampilan kepada
39 Ibid .
para  nelayan  tradisional/anak  buah kapal trawl dan  petani  ikan  serta invertarisasi  keinginan  para  pemilik kapal  perikanan  yang  menggunakan jaring trawl dalam  rangka  rencana penggunaan  alat  penangkapan  ikan jenis lain.
4. Surat  ketentuan  yang  tercantum dalam SKB Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Serta Menteri Perdagangan  dan  Koperasi  Nomor 596/Kpts/Um/8/1980;  Nomor  183 Tahun  1980;  Nomor  345/Kpb/VIII/ 1980;  dan  SK  Menteri  Nomor  633/ Kpts/Um/9/1980 tetap berlaku.
5. SK  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal ditetapkan, yaitu 3 Agustus 1982. 40
Dampak  dari  aturan-aturan  di  atas adalah  turunnya  produksi  udang.  Untuk mengantisipasinya maka dikeluarkan Kepres  85  Tahun  1982  tentang  Peng- gunaan  Pukat  Udang  dengan  ketentuan spesifikasi  bagian filter (saringan),  se- hingga  mampu  memperkecil  hasil  sam- paing.  Beberapa  ketentuan  yang  di- tetapkan  dalam  penggunaan  pukat  udang adalah:
a. Pukat  udang  hanya  diperbolehkan beroperasi  di  Kepulauan  Kei,  Tanim- bar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura (131 o ) BT ke timur.
b. Izin  penggunaan  pukat  udang  dike- luarkan oleh Menteri Pertanian.
c. Jumlah  pukat  udang  yang  boleh  ber- operasi  disesuaikan  dengan  daya  du- kung  sumber  daya  ikan/udang  yang ada.
d. Di  luar  daerah  yang  telah  ditetapkan pada poin (a) tetap berlaku Kepres 39 Tahun  1980,  kecuali  untuk  ilmu  pe- ngetahuan.
40 Ibid .
e. Hasil  sampingan  yang  diperoleh dalam  penangkapan  dengan  pukat udang  ini  harus  diserahkan  kepada perusahaan  negara  untuk  dimanfaat- kan.
Dalam  membedakan  alat  tangkap trawl dan  jaring  kantong  lainnya,  maka dikeluarkan  Keputusan  Mentan  Nomor 503/Kpts/Um/7/1980  yang  di  dalamnya menetapkan perbedaan jaringan trawl dan jaring kantong lainnya. Sebagai pedoman di  lapangan  tentang  perbedaan  kedua jaring  yang  terdapat  pada  Kepmen  ter- sebut,  maka  Direktur  Jenderal  Perikanan mentapkan  Petunjuk  Pelaksanaan  Nomor IK.340/DJ.10106/1997  dengan  pokok- pokoknya sebagai berikut:
a. Jaring trawl merupakan  jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh  sebuah  kapal  bermotor  dan menggunakan  alat  pembuka  mulut jaring  yang  disebut  gawang  ( beam ) atau  sepasang  alat  pembuka  ( otter- board )  dan  jarring  yang  ditarik  oleh dua kapal bermotor.
b. Spesifikasi jaring trawl terdiri atas:
1) tali penarik ( warp );
2) Papan  pembuka  mulut  jaring  ( ot- ter-board ) atau gawang ( beam );
3) Tali lengan ( hand rope );
4) Sayap jaring ( wing );
5) Mulut jaring;
6) Badan jaring ( body ); dan
7) Kantong ( cod end ).
c. Jaring trawl dengan  spesifikasi  pada poin b tetap dilarang penggunaannya.
d. Alat  berbentuk  kantong  yang  telah diubah/dimodifikasi  sehingga  ber- bentuk,  komponen,  serta  ukuran  alat penangkap  ikan  berbentuk  kantong tersebut  mempunyai  jaring trawl , tetapi tidak termasuk klasifikasi jaring trawl , antara lain cantrang, arad, otok,
garung kerang, dan sejenisnya.
e. Alat penangkap ikan berbentuk kantong  yang  telah  diubah/dimodifi- kasi  tersebut  hanya  boleh  digunakan oleh  nelayan  skala  kecil,  yaitu  nela- yan yang memiliki sebuah kapal yang tidak  bermotor  atau  bermotor  luar atau  bermotor  dalam  berukuran  tidak lebih dari 5 Gross Ton (GT) dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 Daya Kuda (DK), kecuali lampara dasar  dapat  menggunakan  kapal  ber- ukuran  panjang  tidak  lebih  dari  12 meter  dan  atau  mesing  mesin  berke- kuatan  tidak  lebih  dari  36  DK  dan ukuran panjang bentangan sayap tidak kurang  dari  160  meter  sebagaimana diatur  danlam  Keputusan  Mentan Nomor 769/Kpts/IK.210/10/1998.
Berbagai  aturan  hukum  perikanan tangkap  yang  dibuat  pada  masa  Orde Baru tidak sekaligus tuntas, tetapi di buat secara  berjenjang.  Misalnya  pelarangan keras untuk menggunakan jaring trawl di Indonesia  Barat,  tetapi  di  kawasan  lain seperti bagian Timur Indonesia diberi ke- longgaran.  Ketidak  tegasan  inilah  mem- buat  para illegal  fishing mencoba  untuk melakukan  pelanggaran  dengan  berbagai cara. Hal ini dapat dilakukan karena para penjarah  ikan  itu  sudah  memahami  wila- yah  laut  Indonesia  yang  sangat  luas,  se- mentara  pengwasannya  kurang  ketat,  ka- rena  anggaran  pengawasan  yang  kecil, dan  fasilitasnya  yang  terbatas.  Manaje- men  pemerintah  Orde  Baru  itu  juga  ter- bawa  hingga  setelah  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang Perikanan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan ketidak  tegasan  terhadap  pelaku illegal fishing ,  padahal  Undang-Undang  sudah tegas mengaturnya.
We  cannot  let  that  happen (kita  ti- dak  bisa  membiarkan  itu  terjadi),  ucapan yang  dilontarkan  menteri  Kelautan  dan
Perikanan,  Susi  Pudjiastuti  itu  sebagai ketegasan  terhadap  para illegal  fishing yang  dengan  sebebasnya  selama  ini  ber- aksi di laut Indonesia. Data yang ditemui Susi  Pudjiastuti  yang  terbaru  saat  kun- jungan  kerja  di  Kalimantan  sampai  me- ngeluarkan statemen di atas adalah:
1. Ditangkapnya  5  (lima)  kapal  Thailad oleh  Aparat  Pengawasan  Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (PSD- KP)  KKP  di  wilayah  Kalimantan Barat 19 Nopember 2014.
2. Kapal-kapal besar besar penangkapan ikan  yang  hanya  dikenai  biaya  retri- busi  Rp  100.000.  (seratus  ribu  rupi- ah).
3. Banyak  kapal  di  tengah  laut  ber- bendera  Indonesia,  namanya  Indo- nesia.  KM.  Jawa,  KM.  Natuna,  dan KM.  Arafuru.  Tapi  itu  kebanyakan adalah  bodong.  ABK  (anak  buah Kapal)-nya asing.
4. Adanya transshipment ikan  di  tengah laut.  Buktinya  ketika  pelaku illegal fishing tertangkap  di  Berau,  barang bukti  ikannya  hanya  2  ton.  Analisis- nya  bisa  saja  baru  star  penangkapan atau  hasil  sebelumnya  sudah  dinaik- kan ke kapal-kapal transshipment.
5. Persembunyian  para  pelaku illegal fishing dari  Semporna,  Malaysia,
Bunggau,  Filipina  di  beberapa  pulau Berau  yang  dilarang  untuk  dihuni karena  untuk  konservasi  dan  wisata bahari.  Dari  jarak  yang  dekat  ini dengan  mudah  menjangkau  laut  tem- pat hidupnya ikan untuk dijarah.
6. Ditangkapnya  59  perahu,  73  sampan. Berarti  jumlahnya  132  kapal  kayu dengan  perlengkapan  tombak  dan jaring.  Tapi  ada  laporan  masyarakat biasanya  mereka  ada  gunakan  portas dan  dinamit.  Buknya  penyu  hijau yang  biasanya  di  Sangalaki  setiap
malam  datang  bertelur  100  ekor  tapi sekarang tinggal 30 ekor.
7. Beroperasinya  manusia  perahu  yang bekerjasama dengan kapal besar yang ukurannya 300 GT diperbatasan yang siap  menampung  hasilnya.  Kapal- kapal itu berbendera Hong Kong yang setiap  saat  keliling  ke  pulau-pulau kecil di Indonesia.
8. Dampak dari aktifitas manusia perahu adalah  karang  tempat  hidup  dan sumber  makanan  ikan  kakap  merah dan  ikan  lainnya  telah  mati  karena dibom,  sehingga  ikan-ikan  tersebut tidak ada lagi di laut Berau.
9. Kapal berbendera Hongkong melaku- kan transshipment di Natuna, padahal penagkapan  ikan  napoleon  itu  tidak bisa  dengan  jala  atau  pancing,  yang bisa hanya dengan portas dan dinamit.
10. Ada  kapal  yang  diberi  izin  layar karena  sudah  registrasi  Indonesia, ternyata registrasi itu tidak benar, ada di  Perhubungan  Laut,  karena delec- tion palsunya dari situ. Selain itu ada
1.200 izin tangkapnya habis. Kerugian illegal fishing yang diala- mi  Indonesia  dalam  perkiraan  Menteri Susi Pudjiastuti. Satu kapal rata-rata 100- 200  GT.  Setahun,  misalnya  enam  kali melaut.  Harga  1  kilogram  ikan  tongkol yang termurah adalah US$; Ikan tuna dan udang 1 kilogram termurah adalah US$ 5 keatas.  Target  para  illegal  fishing  adalah ikan  tuna  dan  udang.  Dengan  demikian kerugian yang dialami Indonesia menurut Menteri  Susi  nilai  tongkol,  tuna  dan udanga  tersebut  dikali  dengan  600  ton sampai 1.000 ton.
Dari data illegal fishing di atas, pe- merintah melalui Menteri Susi Pudjiastuti dengan tegas ketika 15 kapal asing pelaku illegal  fishing dari  Taiwan  dan  Cina terdeteksi  Radar  Kementerian  Kelautan
dan  Perikanan  di  Perairan  Laut  Arafura Papua  meminta  Presiden  memerintahkan Angkatan  Laut  menangkap  Kapal  ter- sebut,  tapi  semua  kapal  tersebut  lari sebelum  ditangkap.  Dalam  kejadian  itu mantan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan, Laksamana  Madya  Freddy  Numberi  me- nuntut  Presiden  Jokowi  tegas  mencopot pejabat  yang  mengabaikan  kapal  asing yang mencuri ikan, (kalau) tidak mau me- nangkap kapal,  ya diganti saja. Panglima TNI  Jenderal  Muldoko  berdalih  kapal patroli TNI kalah banyak dan kalah cepat dibandingkan  kapal  asing  sama  punya Radar, bahkan lebih canggih. 41
Analisis  penulis  terhadap  data  di atas bahwa: (1) adanya permainan berupa kerjasama  antara  pengawas  di  lapangan dengan  para  pelaku illegal  fishing se- hingga  dibiarkan  begitu  saja  untuk  me- lakukan penjarahan di wilayah kedaulatan Indonesia;  (2)  selama  ini  pemerintah tidak  serius  menangani illegal  fishing , penjagaan laut  dan kedaulatan  Indonesia, karena  kapal  potroli  yang  disiapkan  ter- nyata  jumlahnya  kurang  dan  kalah  cepat dengan motor para penjarah ikan.
Eksploitasi ikan di lautan sudah tak terkendali.  Penangkapan  ikan  besar- besaran di seluruh dunia sudah mencapai dua setengah kali lipat dari produksi ikan di  laut.  Begitu  membabi  butanya  ikan ditangkap  sehingga  tak  ada  waktu  untuk regenasi.  Jika  kuantitas  penangkapan yang  berlebihan  terus  berlanjut,  tak  ada lagi menu ikan dalam 40 tahun lagi. 42
Para  ahli  meramalkan  pada  tahun 2050:  80% ikan di  dunia telah dieksploi- tasi;  300.000  Paus  dan  Lumba-Lumba  di bunuh; US$ 50 miliar pertahun nilai ikan illegal ;  90%  ikan  predator  seperti  Tuna,
41 Tempo, 29 Desember 2014- 4 Januari 2015.
42 Tempo, 26 Januari-1 Pebruari 2015, op.cit , hal. 17.
Hiu,  Swordfish,  Kod,  dan  Halbut  punah; jaring  kapal  besar  bisa  meraup  500  ton ikan ukurannya: 18 kali jumbo jet, 4 kali lapangan  bola,  77,9  milir  ton  ikan  per- tahun ditangkap. 43
Atas dasar data illegal fishing yang ditemukan  secara  empirik  di  atas,  peme- rintah  harus bertindak keras berdasarkan hukum.  Menurut  Menteri  Susi  Pudji- astuti,  penjarahan  ikan  memang  bukan sekedar tindak kriminal. Melainkan sudah menyinggung  kehormatan  bangsa.  Di negara  lain  tidak  mungkin  ada  kapal asing  bisa  masuk  dalam  wilayahnya, kemudian melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alamnya dengan bebas. “Di sini jelas-jelas  melecehkan,  meremehkan  ke- daulatan negara Indonesia. 44
Ketegasan  pemerintah  dalam  pene- gakan  hukum  terhadap  tindak illegal fishing di  laut  Indonesia  dengan  cara menenggelamkan,  dan  membakar  kapal- nya  sudah  tepat  dan  sesuai  dengan hukum.  Tindakan  tegas  pemerintah  ini berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  tentang  Perikanan,  dan Permen  Nomor  2  Tahun  2015  tentang Penggunaan
Pukat Harimau ( lex
specialis ).  Dalam  Pasal  69  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 dinyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan fungsi  sebagaiman  dimaksud  pada  ayat (1) 45 penyidik  dan  atau  pengawas  per- ikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus berupa  pembakaran  dan/atau  penengge- laman  kapal  perikanan  yang  berbendera
43 Ibid .
44 GATRA ,  27  November-  3  Desember  2014, op.cit, hal. 15.
45 Dalam  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  kapal  peng- awas  perikanan  berfungsi  melaksanakan  peng- awasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  per- ikanan  dalam  wilayah  pengelolaan  perikanan negara Republik Indonesia.
asing  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup.
Eddy  O.S.  Hiariej 46 mengatakatan bahwa  bukti  permulaan  yang  cukup adalah  dua  alat  bukti  (bukti  minim). Analisis penulis, bagi pengawas, dua alat bukti  yang  cukup  itu  mudah  untuk  di dapatkan  dengan  melalui:    ketentuan Pasal  35  A  Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  ayat  (1)  bahwa  “kapal  per- ikanan  yang  berbendera  Indonesia  yang melakukan  penangkapan  ikan  di  wilayah pengelolaan  perikanan  negara  Republik Indonesia  wajib  menggunakan  nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia”;  dan  ayat  (2)  bahwa  “kapal perikanan berbendera asing yang melaku- kan penangkapan ikan ZEEI wajib meng- gunakan  anak  buah  kapal  berkewargaan negara  paling  sedikit  70%  dari  jumlah anak  buah  kapal.”Atas  dasar  pasal  35  A ayat  (1)  dan  (2)  tersebut,  maka  berdasar- kan  pendapat  Eddy  O.S.  Hiariej,  dan sosialisasi  pemerintah  tentang  aturan hukum langsung kepada para Duta Besar negara-negara  yang  biasanya  melakukan illegal fishing di  Indonesia dengan tinda- kan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal  asing  itu  sudah  sesuai  dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Selain pelanggaran terhadap Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perikanan,  para  pelaku illegal fishing juga  secara  hukum  melanggar kedaulatan  Indonesia  sesuai  dengan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Deklarasi  Djuan- da  1957,  UNCLOS  III  tahun  1982  ten- tang  konsep  kepulauan  Indonesia,  serta melanggar  Zona Ekonomi Eksklusif, dan sebanyak  Undang-Undang  lainnya,  per-
46 Materi  ajar  Hukum  Acara  Pidana  Eddy  O.S. Hiariej di PKPA  Kerjasama  PKBH  F.H.  UGM  – PERADI, tahun 2011.
aturan  pemerintah,  dan  keputusan  presi- den. Dengan demikian penegakan hukum yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia terhadap  para  pelaku illegal  fishing menurut  penulis  sudah  tepat  dan  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku,  karena memasuki  wilayah  negara  secara illegal , dan  juga    melakukan  tindak  pidana  di negara berdaulat.

## Kesimpulan
Pelaku illegal  fishing bukanlah nelayan-nelayan  kecil,  tetapi  korporasi perikanan  besar  yang  berada  di  negara Cina,  Tiongkok,  Thailand,  Filipina, Taiwan,  Korea  dan  Malaysia  yang  mem- berdayakan  nelayan-nelayan  kecil  atau mengoperasikan  kapal-kapal  yang  ber- bobot  besar  untuk  melalkukan  penang- kapan  ikan  tuna,  udang,  kerapu,  tongkol/ cakalang,  kakap  dan  kepiting  dengan tanpa  dokumen,  dan/atau  dokumen  palsu di  laut  Indonesia. Illegal  fishing adalah suatu  kejahatan  yang  dilakukan  tanpa memperdulikan  peraturan  hukum  dan peraturan tentang perikanan, yaitu Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perikanan,  Permen  Nomor  2 Tahun  2015  tentang  Penggunaan  Pukat Harimau,  dan  sebanyak  lagi  Undang- Undang  lainnya,  peraturan  pemerintah, serta  keputusan  presiden.  Sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Deklarasi  Djuanda  1957,  UNCLOS  III tahun  1982  tentang  konsep  kepulauan Indonesia, serta melanggar  Zona Ekono- mi Eksklusif.
Keberanian  para  pelaku illegal fishing ini  karena  (1)  sebagian  didukung oleh  aparat  penegakan  hukum  asal negaranya,  buktinya  ketika  nelayan  Cina ditangkap  di  perairan  dekat  laut  Cina Selatan  oleh  petugas/pengawas  perikan-
an, tiba-tiba ada kapal angkatan laut Cina mendesak  agar  dilepaskan, 47 (2)  hasil tangkapannya  itu  tidak  dipermasalahkan di  negaranya, (3) ada dukungan dari per- usahaan-perusahaan  pengelola  perikanan di  negara-negara  besar  sehingga  mudah untuk menerima penjualan tangkapannya, (4) tidak ada tindakan hukum bagi negara asal  para illegal  fishing, (5)  ada  kerja- sama  dengan  aparat  perikanan,  petugas lapangan di laut, penjaga perbatasan, dan instansi terkait.
Dengan  demikian  tindakan  peme- rintah Indonesia dengan cara pembakaran dan penenggelaman kapal terhadap pelaku illegal  fishing sudah  tepat,  sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum nasional  maupun  hukum  internasional. Selain  dari  tindakan  tersebut,  untuk  kon- kritnya  pemerintah  harus  membawa  ma- salah  ini  ke  forum  Asian  dan/atau  forum internasional  lainnya  agar  diselesaikan secara  konkrit.  Berkaitan  dengan  batas kedaulatan  Indonesia  yang  sebelumnya sudah  dilakukan  melaui  perjanjian  de- ngan  negara-negara  tetangga  Australia, Papua Nugini, Filipina, Vietnam,
Myanmar,  Thailand,  Cina,  Korea,  India, Singapura,  Malaysia,  dan  Timur  Leste harus  dipertegas  sehingga  sama-sama menjaga  kedaulatannya  dari  berbagai macam ancaman, termasuk manjaga war- ga  negaranya  agar  tidak  melakukan  ke- jahatan dan illegal fising di negara  lain.
47 Sumber:  Samson  (Kapten  Kapal),  Metro TV Mata Najwa, 11 Pebruari 2014

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985 tentang pengesahan United Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea 1982  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1985  Nomor  76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319) . Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073). Kepres  85  Tahun  1982  tentang  Peng- gunaan Pukat Udang Permen  Nomor  2  Tahun  2015  tentang
Pukat Harimau
SK Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/Um/8/1982 Menteri Nomor 503/Kpts/Um/7/1980
tentang  Langkah-langkah  Pelaksa- naan Penghapusan Jaring Trawl Petunjuk  Pelaksanaan  Direktur  Jenderal Perikanan Nomor IK.340/DJ. 10106/1997.
Chandra  Motik  Yusuf  (Editor),  2010,  75 Tahun  Prof.  Dr.  Hasjim  Djalal, MA.,  “ Negara  Kepulauan  Menuju Negara Maritim ”. Jakarta: Lembaga Laut Indonesia Kerjasama dengan IND HILL.CO. Dahuri, Rokhmin et.al., 2008, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu , Cetakan Keempat.
Jakarta: Pradnya Paramita.
Erminingsih, Winahyu, 2009, Hak Menguasai  Negara  Atas  Tanah , Cetakan Pertama. Yogyakarta:
Universitas  Islam  Indonesia  dan
Total Media.
Huda,  Ni’matul,  2014, Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan  & Gagasan  Penyempurnaan ,  Cetakan Pertama.  Yogyakarta:  FH  UII Press.
MD,  Mahfud,  2010, Kontitusi  dan Hukum  Dalam  Kontroversi  Isu , Cetakan  Kedua.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Nontji,  A.,  1987, Laut  Nusantara , Cetakan Pertama. Jakarta: Djambatan.
Soegiarto  A.  and  N.V.C.  Polunin,  1982, Marine  Ecosystems  of  Indonesia : a Basic  for  Conservation. Bogor: IUCN/WWF Indonesia Program.
Tribowo, Djoko, 2013, Hukum Perikanan Indonesia , Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti. Koesrianti, Penindakan  Illegal  Fishing dan  Perjanjian  Bilateral  Bidang Perikanan Dengan Negara Tetangga ,  Jurnal  Mimbar  Hukum UGM  ,  Vol.  20,  Nomor  2  Tahun
2008.
Posko  Malut ,  Ternate  tanggal,  11  Juni 2013.
Media Indonesia , Sabtu 7 Pebruari 2015.
GATRA , 20-26 November 2014
GATRA , 27 November- 3 Desember 2014
Tempo ,  29  Desember  2014-  4  Pebruari 2015
Tempo , 26 Januari-1 Pebruari 2015