## Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia
Nawa Angkasa STAIN Jurai Siwo Metro nawaangkasa@gmail.com
Abstrak
Penelitian  ini  mengaji  kekuasaan  Kehakiman  dalam  konteks  negara  Indonesia  adalah sebagai  penyelenggara  peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila.  Salah  satu  agenda  penting  di  hadapi  di  masa  depan  penegakan  hukum  di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku  di  Indonesia  dimasa  reformasi  adalah  masalah  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka sesuai ketetapan UUD 1945 . Permasalahan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945,  Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman menurut  UUD  1945?,  berdasarkan  metode    penelitian  hukum  empiris  dan  penelitian hukum normatif empiris.  Kekuasaan Kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu: Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur  melalui  jalur  hukum.  Reformasi  di  bidang  kekuasaan  kehakiman  ditujuhkan untuk  pertama;  menjadikan  kekuasaan  kehakiman  sebagai  sebuah  institusi  yang independen, kedua; mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman,untuk mewujudkan  keadilan  dan  kepastian  hukum,ketiga;  menjalankan  fungsi  check  and balances bagi institusi kenegaraan lainnya, keempat; mendoromg dan memfasilitasi serta menegakkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  guna  mewujudkan kedaulatan  rakyat  dan  kelima  ;  melindungi  martabat  kemanusiaan  dalam  bentuk  yang paling kongkrit.kemudian  Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka  yang  diberi  wewenang  oleh  UUD  1945  untuk  melakukan  kekuasaan  kehakiman adalah  Mahkamah  Agung  beserta  badan-badan  peradilan  di  bawahnya,  dan  oleh Mahkamah  Konstitusi.  Badan-badan  peradilan  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman mengemban  tugas  pokok,  yakni  melaksanakan  public  service  di  bidang  pemberian keadilan
Kata kunci : Fungsi, kekuasaan, kehakiman.

## Latar Belakang
Pengembangan  budaya  hukum  masyarakat  untuk  terciptanya  kesadaran dan  kepatuhan  hukum  dalam  kerangka  supremasi    hukum  telah  mendapat pengakuan dan jaminan dari negara Republik  Indonesia melalui Perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal  1  yang  menentukan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara Hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, Artinya Negara  Republik  Indonesia  meletakkan  hukum  pada  keudukan  yang  tertinggi sekaligus  sebagai  prinsip  dasar  yang  mengatur  penyelenggaraan  kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Memperhatikan  perjalanan  sejarah  kenegaraan  Republik  Indonesia, perkembangan pemikiran dan  praktik mengenai prinsip-prinsip negara hukum diakui  mengandung  kelemahan,  yakni  hukum  menjadi  alat  bagi  kepentingan
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
penguasa.  Hal  ini  terbukti  dalam  praktik  ketatanegaraan  penguasa menggunakan  wacana  negara  hukum  dengan  melepaskan  hakikat  atau  makna yang  termuat  dalam  konsepsi  negara  hukum  itu  sendiri.  Kelemahan  tersebut menurut  Abdul  Hakim  G.  Nusantara  di  karenakan  pranata-pranta  hukum  itu banyak  di  bangun  untuk  melegitimasi  kekuasaan  pemerintahan,  memfasilitasi proses  rekayasa  sosial,  dan  untuk  memfasilitasi  pertumbuhan  ekonomi  secara sepihak  sehingga  hukum  belum  berfungsi  sepenuhnya  sebagai  sarana  dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. 1
Kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari  konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Pada hakekatnya kekuasaan kehakiman hanyalah  merupakan  suatu  sistem  yang  lebih  luas,  yaitu  sistem  konstitusional yang  berlaku di suatu negara, yang menjadi lembaga-lembaga negara,fungsi,kewenangan  serta  tanggung  jawab  masing-masing  lembaga tersebut  dan  bagaimana  hubungan  negara  dengan  warga  negara.  Dengan melihat  besarnya  nomor  mengenai  bab  dan  pasal-pasal  dalam  UUD  1945  yang mengatur  mengenai  kekuasaan  kehakiman,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  di samping  kekuasaan  kehakiman  masih  ada  kekuasaan-kekuasaan  lain  yang ditentukan  dalam  UUD  1945.  Dan    dapat  disimpulkan  bahwa  kekuasaan- kekuasaan yang ada dalam UUD 1945  tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan  pandangan  jiwa  yang  menguasai  UUD  1945. 2 Dalam  konteks  ini  UUD 1945  menempatkan  kekuasaan  kehakiman  dalam  kaitannya  dengan  susunan ketatanegaraan.  Apa  yang  merupakan  susunan  ketatanegaraan  itu  meliputi segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  peraturan,  susunan  dan  kedudukan lembaga-lembaga negara serta tugas-tugas dan wewenangnya.
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menekkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggarannya  negara Repubik  Indonesia.  Salah  satu  agenda  penting  yang  perlu    di  hadapi  di  masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Di  akhir  tahun  2009,  tepatnya  tanggal  29  September  2009,  DPR  RI  telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Bersamaan  dengan itu juga disahkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  No  2  Tahun  1986  tentang Peradilan  Umum,  Undang-  Undang  No.  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan kedua  atas  Undang-  Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  dan Undang-Undang  No.51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
1 Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia (Jakarta: Yayasan LBHI, 1998).h.23 2 Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasari, Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 23.
Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  tersebut  perlu  dikaji  dan dipahami  secara  kritis  oleh  masyarakat  terkait  dengan  bagaimana  masa  depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan.. Ini di karenakan  masyarakat  mendambakan  agar  pelaku  kekuasaan  kehakiman  itu merdeka  dan  independen  sehingga  keadilan  dan  kebenaran  bisa  ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.
Menurut  Moch.Koesnoe 3 dengan  melihat  konstruksi  kekuasaan  seperti yang  terdapat  dalam  UUD  1945  ini  menarik  kesimpulan  bahwa  tatanan kekuasaan dalam negara RI adalah sebagai berikut :
1. Kekuasaan  Primer  yang  dinamakan  kedaulatan.  Jika  dilihat  dari  ilmu hukum  positif  kedaulatan  itu  merupakan  sumber  dari  segala  sumber macam  hukum  hak  atau  kekuasaan  yang  ada  dalam  tata  hukum.  Sri Soemantri  mengartikan  kedaulatan  itu  sebagai  kekuasaan  tertinggi. Karena dalam negara RI, yang berdaulat adalah rakyat, maka kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
2. Kekuasaan  Subsidair.  Yaitu  Kekuasaan  untuk melaksanakan  kedaulatan yang  lahir  dari  kedaulatan  tersebut.  Kekuasaan  Subsidair  ini  adalah kekuasaan yang integral artinya ia meliputi semua jenis kekuasaan yang akan  mewujudkan  ketentuan-ketentuan  hukum  dasar  yang  termuat dalam  cita  hukum  (Rechtsidee)  dan  cita  hukum  itu  tercantum  dalam bagian  pembukaan  UUD  1945.  Dalam  praktek  kehidupan  bangsa  dan negara,  kekuasaan  subsidair  ini  merupakan  kekuasaan  yang  diserahkan atau  dilimpahkan  oleh  kedaulatan  rakyat  kepada  suatu  badan  yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. Kekuasaan  melakukan kedaulatan itu oleh Hukum Dasar atau UUD 1945 dirinci  lagi  ke  dalam  cabang-cabang  kekuasaan  untuk  melakukan kedaulatan dengan tetap memperhatikan jalan dan cata-cara yang harus ditempuh  untuk  mewujudkan  secara  nyata  ketentuan  Hukum  Dasar sebagai isi atau kandungan dalam Rechtsidee negara Republik Indonesia.
Ketentuan  mengenai  kekuasaan  kehakiman  (judikatif)  jelas  berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti  kekuasaan  legislatif,kekuasaan  eksekutif,  kekuasaan  eksaminatif  (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-abang kekuasaan negara di luar cabang  kekuasaan  kehakiman,  UUD  1945  baik  dalam  pasal-pasalnya  maupun dalam  penjelasaanya  tidak  secara  eksplisit  menentukan  kekuasaan-kekuasaan tersebut  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  dan  terlepas  dari  kekuasaan- kekuasaan  negara  lainnya.  Lain  halnya  dengan  kekuasaan  kehakiman  yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal. UUD 1945 yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.
3 Koesnoe  Moch, Konfigurasi  Politik  Dan  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia ,  (Jakarta  : ELSAM, 1997), hal. 9.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi  akan perubahan terhadap UUD 1945  tidak  dapat  dielakkan.  Sebagai  salah  satu  agenda  reformasi,  perubahan terhadap  UUD  1945  menjadi  begitu  mendesak  sebab  perubahan  masyarakat demikian  cepat,  demikian  pula  perubahan  yang  terjadi  dalam  supra  struktur Politik perlu di respon dengan perubahan Konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar  negara  yang  akan  menjadi  pijakan  utama  dalam  penyelenggaraan kehidupan bernegara. 4
Susunan  kekuasaan  negara  setelah  perubahan  UUD  1945  menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi  negara  menjadi  lembaga  forum  antara  DPR  dan  DPD,  DPA  di  hapus karena di lihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR dipertegas kewenanganya baik dalam  fungsi  legislasi  maupun  fungsi  pengawasan.  Aturan  tentang  BPK  di tambah.  Selain  itu  UUD  1945  setelah  perubahan  menampakkan  lembaga- lembaga  baru  terdiri  dari  komisi  Pemilihan  Umum,Bank  Indonesia  di  tambah juga Lembaga Kekuasaan yaitu : Mahkamah  Agung, Mahkamah Konstitusi,  dan Komisi yudisial.
Kekuasaan  Kehakiman  setelah  UUD  1945  di  ubah,  tetap  menjadi Kekuasaan  yang  sangat  fundamental  dan  sebagai  dari  proses  kekuasaan  yang memiliki  fungsi  menegakkan  keadilan.  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  susunan kekuasaan  negara  menurut  UUD  1945  setelah  perubahan  tetap  ditempatkan sebagai  kekuasaan  yang  mandiri,  bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  lain. Dalam  susunan  kekuasaan  negara  RI  yang  baru,  kekuasaan  kehakiman dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  (MA),  badan-badan  peradilan  lain  di bawah  MA  (Peradilan Umum, Peradilan  Tata Usaha  Negara,  Peradilan  Militer, Peradilan Agama)  serta Mahkamah Konstitusi ( Pasal  24    ayat (2)  UUD 1945  ). Untuk  menjaring  hakim-hakim  Agung  yang  profesional  dan  mempunyai integruitas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga  yang  khusus  diadakan  untuk  rekrutmen  calon-calon  Hakim  Agung yaitu  Komisi  Yudisial  (Pasal  24B  UUD  1945)  di  bawah  ini  bagan  struktur kekuasaan Negara RI setelah Perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga negara yang ada secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. 5
4 Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasari, Aspek-Aspek Pengembangan... , h. 25
5 Ibid., h. 6
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013

## Kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia.
Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menekkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  demi  terselenggarannya  negara repubik  Indonesia.  Salah  satu  agenda  penting  yang  perlu    di  hadapi  di  masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Di  akhir  tahun  2009,  tepatnya  tanggal  29  September  2009,  DPR  RI  telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang- Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Bersamaan  dengan itu juga disahkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  No  2  Tahun  1986  Tentang Peradilan  Umum,  Undang-Undang  N0.  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dan Undang-Undang  No.51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  tersebut  perlu  dikaji  dan dipahami  secara  kritis  oleh  masyarakat  terkait  dengan  bagaimana  masa  depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan. Ini di karenakan  masyarakat  mendambakan  agar  pelaku  kekuasaan  kehakiman  itu merdeka  dan  independen  sehingga  keadilan  dan  kebenaran  bisa  ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.
Perubahan  Undang-  Undang  Dasar  1945  membawa  perubahan  dalam kehidupan  ketatanegaraan,  khususnya  dalam  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa :
1. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah dan Badan Peradilan  yang  berada  di  bawahnyaa  dalam    lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  Lingkungan  Peradilan  Militer, Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap Undang-Undang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan oleh Undang-Undang;
3. Mahkamah  Konstitusi  berwenang  untuk  menguji  Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  memutuskan  sengketa  kewenagan  lembaga  negara  yang kewenangnnya diberikan oleh Undang-Undang 1945;
4. Komisi  yudisial  berwenang  mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,  keluruhan  martabat,  serta  perilaku  hakim.  Pada  dasarnya
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi undang-undang tersebut belum  mengatur  secara  komprehensif  tentang  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman, yang  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  yang dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,    sebagai  upaya  untuk  memperkuat penyelenggaraan  kekuasaan  kehakimandan  mewujudkan  sistem  peradilan terpadu, maka pemerintah perlu mensahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam rangka kekuasaan kehakiman ini, biasa digunakan beberapa istilah, yaitu  pengadilan,  peradilan,  dan  mengadili.  Menurut  R.  Subekti  dan  R. Tjitrosoedibio, 6
“Pengadilan (rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa  dan  memutusi  sengketa-sengketa  hukum  dan  pelanggaran- pelanggaran  hukum/undang-undang.  Peradilan  (rechtspraak,  judiciary)  adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.”
Dengan  demikian,  berarti  pengadilan  itu  menunjuk  kepada  pengertian organnya,  sedangkan  peradilan  merupakan  fungsinya.  Namun,  menurut Soedikno  Mertokusumo,  pada  dasarnya,  peradilan  itu  selalu  berkaitan  dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. 7
Lain  lagi  Rochmat  Soemitro  yang  berpendapat  bahwa  pengadilan  dan peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titik berat kata peradilan tertuju kepada  prosesnya,  pengadilan  menitikberatkan  caranya,  sedangkan  badan pengadilan  tertuju  kepada  badan,  dewan,  hakim,  atau  instansi  pemerintah. 8 Namun, menurut hasil penelitian mengenai pemakaian kata-kata pengadilan dan peradilan  itu  dalam  praktik,  ternyata  kata  pengadilan  itu  memang  tertuju kepada badannya, sedangkan peradilan adalah prosesnya. Atas dasar itu, maka Sjachran Basan berpendapat bahwa penggunaan istilah pengadilan itu ditujukan kepada  badan  atau  wadah  yang  memberikan  peradilan,  sedangkan  peradilan
6 R. Subekti dan R. Tjitcosoedibio, Kamus Hukum , (Jakarta : Pradnya Paramita, 1971), hal. 82-83.
7 SudiknoMertokosumo, Sejarah  Peradilan  dan  Perundang-undangannya  di  Indonesia  Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatan Bagi Kita Bangsa Indonesia , (Bandung : Kilat Maju, 1971), hal. 2.
8 Sjachran  Basah, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia , (Bandung : Alumni, 1997), hal. 23.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
menunjuk  kepada  proses  untuk  memberikan  keadilan  dalam  rangka menegakkan  hukum  atau het  rechtspreken .  Pengadilan  selalu  bertalian  dengan peradilan,  meskipun  pengadilan  bukanlah  satu-satunya  badan  yang menyelenggarakan peradilan. 9
Peradilan  itu  sendiri  sebagai  suatu  proses  harus  terdiri  atas  unsur-unsur tertentu.  Menurut  pendapat  Rochmat  Soemitro,  setelah  menelaah  berbagai pendapat  dari  Paul  Scholten,  Bellefroid,  George  Jellineck,  dan  Kranenburg, unsur-unsur peradilan itu terdiri atas empat anasir, yaitu : 10
1. Adanya  aturar  hukum  yang  abstrak  yang  mengikat  umum  yang  dapat diterapkan pada suatu persoalan.
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak
4. Adanya  suatu  aparatur  peradilan  yang  berwenang  memutuskan perselisihan.
Namun,  menurut  Sjachran  Basan,  unsur-unsur  peradilan  itu  yang  lebih lengkap mencakup pula adanya hukum formal dalam rangka penerapan hukum ( rechtstoepassing )  dan  menemukan  hukum  ( rechtsvinding ) “in  conreto” untuk menjamin ditaatinya hukum materiil yang disebut sebagai unsur (a) tersebut di atas.  Atas  dasar  itu,  maka  oleh  Sjachran  Basan  dikatakan  bahwa, 11 “Peradilan adalah  segala  sesuatu  yang  bertalian  dengan  tugas  memutus  perkara  dengan menerapkan  hukum,  menemukan  hukum in  concreto dalam  mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.”
Proses  peradilan  tanpa  hukum  materiil  akan  lumpuh,  tetapi  sebaliknya tanpa  hukum  formal  akan  liar  dan  bertindak  semaunya,  dan  dapat  mengarah kepada apa yang biasa ditakutkan orang sebagai “ judicial tyrany ”.
Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok Negara Hukum ( Rechtsstaat ) dan prinsip the  rule  of  law .  Demokrasi  mengutamakan the  will  of  the  people ,  Negara Hukum  mengutamakan the  rule  of  law. Banyak  sarjana  yang  membahas  kedua konsep itu, yakni demokrasi dan negara hukum dalam satu kontinum yang tak terpisahkan  satu  sama  lain. 12 Namun  keduanya  perlu  dibedakan  dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain.
Di  Indonesia,  kekuasaan  kehakiman,  sejak  awal  kcmerdekaan  juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti  MPR/DPR  dan  Presiden.  Dalam  Penjelasan  Pasal  24  dan  25  UUD  1945 sebelum perubahan, ditentukan:
9 Ibid., hal. 2.
10 Rochmat  Soemitro,  Masalah Peradilan  Administrasi  dalam  Hukum  Pajak  di  Indonesia, (disertasi) , (Bandung : Eresco, 1976), hal. 7-8.
11 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok ..., hal. 29.
12 Jose  Maria  Maravall  and  Adam  Przeworski  (eds.), Democracy  and  the  Rule  of  Law , Cambridge  University  Press,  2003;  baca  misalnya  tulisan  John  Ferejohn  and  Pasquale  Pasquino, Rule of Democracy and Rule of Law dalam Ibid. h. 242-260
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
“Kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan  yang  merdeka,  artinya  terlepas  dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.” 13
Yang  dimaksud  pemerintah  dalam  penjelasan  itu  dapat  dipahami  dalam arti  luas,  yaitu  mencakup  pengertian  cabang  kekuasaan  legislatif  dan  eksekutif sekaligus,  mengingat  UUD  1945  sebelum  perubahan  tidak  menganut  paham pemisahan  kekuasaan,  terutama  antara  fungsi  eksekutif  dan  legislatif.  Narnun, meskipun  tidak  menganut  ajaran  pemisahan  kekuasaan,  cabang  kekuasaan kehakiman  tetap  dinyatakan  bebas  dan  merdeka  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah.  Karena  itu,  cabang  kekuasaan  kehakiman  sejak  semula  memang diperlakukan  khusus  sebagai  cabang  kekuasaan  yang  terpisah  dan  tersendiri. Inilah  salah  satu  ciri  penting  prinsip  negara  hukum  yang  hendak  dibangun berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum itu, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ditegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara hukum.  Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut  maka  salah  satu  prinsip  penting negara  hukum  adalah  adanya  jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan  kebijakan  bahwa  segala  urusan  mengenai  peradilan  baik  yang menyangkut  teknis  yudisial  maupun  urusan  organisasi,  administrasi,  dan finansial  berada  di  bawah  satu  atap  di  bawah  kekuasaan  Mahkamah  Agung. Kebijakan  ini  dengan  istilah  populer  biasa  disebut  “kebijakan  satu  atap”. Kebijakan  ini  ditentukan  sudah  harus  dilaksanakan  paling  lambat  lima  tahun sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 14 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer,  dan  badan  peradilan  Tata  Usaha  Negara  berada  di  bawah  kekuasaan
13 Berita Repoeblik, Tahun II No. 7, edisi 15 Februari, 1946.
14 Kebijakan  ini  sudah  harus  dilaksanakan  paling  lambat  lima  tahun  sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. LN-RI Tahun 1999 Nomor 147, TLN-RI Nomor 3879.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Mahkamah  Agung.  Mengingat  sejarah  perkembangan  peradilan  agama  yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama  dilakukan  dengan  memerhatikan  saran  dan  pendapat  Menteri  Agama dan Majelis Ulama Indonesia.
Setelah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  tersebut  diubah  lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, 15 proses peralihan itu dipertegas lagi dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi,  administrasi,  dan  finansial  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan peradilan  Tata  Usaha  Negara  selesai  dilaksanakan  paling  lambat  tanggal  31 Maret 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan  agama  selesai  dilaksanakan  paling  lambat  tanggal  30  Juni  2004. Pengalihan  organisasi,  administrasi,  dan  finansial  dalam  lingkungan  peradilan militer  selesai  dilaksanakan  paling  lambat  tanggal  30  Juni  2004.  Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan  Keputusan  Presiden.  Keputusan  Presiden  tersebut  ditetapkan  paling lambat: (a) 30 hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir; dan (b) 60 hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
Selanjutnya  ditentukan  pula  dalam  Pasal  43  dan  44  bahwa  sejak dialihkannya  organisasi,  administrasi,  dan  finansial  tersebut,  maka:  (a)  semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia,  pengadilan  negeri, pengadilan  tinggi,  pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  pengadilan  tinggi  Tata Usaha  Negara,  menjadi  pegawai  pada  Mahkamah  Agung;  (b)  semua  pegawai yang  menduduki  jabatan  struktural  pada  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Departemen  Kehakiman  dan  Hak Asasi  Manusia,  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi,  Pengadilan  Tata  Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetap menduduki jabatannya dan  tetap menerima tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung; (c) semua aset milik/barang inventaris di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beralih ke Mahkamah Agung.
Sejak  dialihkannya  organisasi,  administrasi,  dan  finansial  tersebut:  (a) semua  pegawai  Direktorat  Pembinaan  Peraclilan  Aga-ma  Departemen  Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai  Mahkamah  Agung;  (b)  semua  pegawai  yang  menduduki  jabatan struktural  pada  Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama  Departemen  Agama menduduki  jabatan  pada  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  pada Mahkamah  Agung,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan;  dan  (c) semua  aset  milik/barang  inventaris  pada  pengadilan  agama  dan  pengadilan tinggi  agama  beralih  menjadi  aset  milik/barang  inventaris  Mahkamah  Agung.
Juga  sejak  dialihkannya  organisasi,  administrasi,  dan  finansial  tersebut:  (a) pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  personel  militer;  (b) semua  Pegawai  Negeri  Sipil  di  lingkungan  peradilan  militer  beralih  menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung.
Perubahan-perubahan  yang  dilakukan  tersebut  di  atas,  sejalan  dengan semangat reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mau fidak mau telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menentukan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  memiliki wewenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang . Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya,  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  memutus  pembubaran  partai  politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi  memiliki  kewajiban  memberi  putusan  atas  pendapat  DPR  mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\
Disamping  perubahan  yang  menyangkut  kelembagaan  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga  baru  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman. yaitu  Komisi  Yudisial.  Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  memiliki  wewenang  lain  dalam rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat  serta perilaku  hakim.  Dengan  demikian,  dalam  sistem  dan  mekanisme penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  Republik  Indonesia, 16 Mahkamah Agung  sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi  dapat  didampingi  oleh  Komisi Yudisial  sebagai  lembaga  penunjang  ( auxiliary state  commission )  yang  berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim.
16 Sistem  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  dirnaksud  disini  adalah  sistem peradilan biasa, yaitu tidak termasuk sistem peradilan konstitusi (constitutional adjudication) yang diselenggarakan oleh lembaga tersendiri yang bernama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam  Pasal  24C  UUD  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam perumusan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang berkenaan  dengan  penyelengaraan  kekuasaan  kehakiman,  maka  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  1999  perlu  dilakukan  perubahan  secara  komprehensif.  Dalam  Undang- Undang ini diatur mengenai badanbadan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas  penyelengaraan  kekuasaan  kehakiman,  jaminan  kedudukan  dan  per- lakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain  itu  dalam  Undang-Undang  ini  diatur  pula  ketentuan  yang  menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera,  panitera  pengganti,  dan  juru  sita  sebagai  pejabat  peradilan, pelaksanaan  putusan  pengadjlan,  bantuan  hukum,  dan  badan-badan  lain  yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman.  Untuk  memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung  dalam  Undang-Undang  ini  diatur  pula ketentuan peralihan.
Dalam  undang-undang,  kekuasaan  kehakiman  itu  sendiri  dirumuskan sebagai  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia.  Kekuasaan  Kehakiman yang  merdeka  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  kekuasaan  kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal  sebagaimana  disebut  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Kebebasan  dalam  melaksanakan  wewenang  yudisial bersifat  tidak  mutlak  karena  tugas  hakim  adalah  menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila,  sehingga  putusannya  mencerminkan  rasa keadilan rakyat Indonesia.
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan  peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, puncak sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sekarang  terdiri  atas  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  sebuah  Mahkamah Konstitusi.  Semua  peradilan  di  seluruh  wilayah  negara  Republik  Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di  luar peradilan negara  melalui  perdamaian  atau  arbitrase.  Peradilan  negara  menerapkan  dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 17
Menurut Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan Pasal 4  ayat  (1),  peradilan  dilakukan  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Maha Esa.” Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:
“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agama  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu. Ditentukan pula dalam ayat (2) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memenuhi  harapan  para  pencari  keadilan. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara bersifat "sederhana" dalam arti dilakukan dengan  prosedur  acara  yang  efisien  dan  efektif  serta  biaya  ringan.  Yang dimaksud dengan “biaya ringan” itu adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh  rakyat  pencari  keadilan  ( justice  seekers,  justitiabelen )  dengan  tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.
Dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) ditentukan bahwa:
“Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  disebut  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Sedangkan dalam ayat (4) ditentukan bahwa:
“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.”
Dalam  penjelasan  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “dipidana” dalam  rumusan  ayat  (4)  di  atas  adalah  bahwa  unsurunsur  tindak  pidana  dan pidananya ditentukan dalam undang-undang.
Pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak  membeda-bedakan orang.  Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  ( justice  seekers  atau  justisiabelen ) dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 18 Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain menurut apa yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan  bahwa  seseorang  yang  dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Tidak  seorang  pun  dapat  dikenakan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Setiap orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan/atau  dihadapkan  di depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau  hukum  yang  diterapkannya,  berhak  menuntut  ganti  kerugian  dan  reha-
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
bilitasi. 19 Yang  dimaksud  dengan  rehabilitasi  di  sini  adalah  pemulihan  hak seseorang  berdasarkan  putusan  pengadilan  pada  kedudukan  semula  yang menyangkut  kehormatan,  nama  baik,  atau  hak-hak  lain.  Pejabat  yang  dengan sengaja  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  dipidana. Ketentuan  mengenai  tata  cara  penuntutan  ganti  kerugian,  rehabilitasi  dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang. 20
Kekuasaan  kehakiman  itu  sendiri  merupakan  pilar  ketiga  dalam  sistem kekuasaan  negara  modern.  Dalam  bahasa  Indonesia,  fungsi  kekuasaan  yang ketiga  ini  seringkali  disebut  cabang  kekuasaan  yudikatif,  dari  istilah  Belanda judicatief . Dalam bahasa Inggris, di samping istilah legislative dan executive , tidak dikenal istilah judicative , sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah judicial , judiciary, atau judicature . Sedangkan yang biasa dianggap sebagai pilar  keempat  atau “the  fourth  estate  of  democracy” adalah  pers  bebas  ( free  press ) atau  prinsip independence  of  the  press .  Karena  itu,  jika  dalam  pengertian  fungsi negara  ( state  functions ),  dikenal  adanya  istilah trias  politica ,  dalam  sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah “ quadru politica ”.
Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary ini merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri sebagai salah satu esensi  kegiatan  bernegara powers  is  particularly  important  for  the  judiciary .” 21 Bahkan, boleh jadi, karena Montesquieu sendiri adalah seorang hakim (Perancis), maka  dalam  bukunya, l'Esprit  des  Lois  is memimpikan  pentingnya  pemisahan kekuasaan  yang  ekstrim  antara  cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif  dan terutama  kekuasaan  yudisial.  Dalam  praktek  di  kemudian  hari,  impian Montesquieu ini tidak pemah terbukti, terutama dalam hubungan antara fungsi legislatif  dan  eksekutif.  Namun,  dalam  konteks  fungsi  kekuasaan  kehakiman, apa  yang  dimimpikannya  itu  justru  menjadi  pegangan  universal  di  dunia seluruh dunia. Karena itu, sampai sekarang, prinsip the independence of judiciary menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada  negara  yang  dapat  disebut  negara  demokrasi  tanpa  praktek  kekuasaan kehakiman  yang  independen.  Bahkan,  oleh  Mukti  Arto  dikatakan,  keberadaan lembaga pengadilan itu sangat penting karena tiga alasan, yaitu: (a) pengadilan merupakan pengawal  konstitusi; (b) pengadilan bebas merupakan unsurnegara demokrasi; 22 dan (c) pengadilan merupakan akar negara hukum. 23
19 Pasal 9 ayat (1).
20 Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan Kehakiman. LN-RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN-RI Nomor 4358.
21 John  Alder  and  Peter  English, Constitutional  and  Administrative  Law ,  (London  : Macmillan, 1989), hal. 267
22 Mahfud M.D. menggunakan istilah ciri .negara demokrasi dan negara hukum. Lihat Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2002, h. 92.  Menurutnya,  "Salah  satu  ciri  dan  prinsip  pokok  dari  negara  demokrasi  dan  negara  hukum adalah  adanya  lembaga  peradilan  yang  bebas  dari  kekuasaan  lain  dan  tidak  memihak."  Di  sini dipakai  istilah  "lembaga  peradilan  yang  bebas",  yang  mungkin  maksudnya  mencakup  juga pengertian kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Baik di negara-negara yang menganut tradisi civil law maupun common law , baik  yang  menganut  sistem  pemerintahan  parlementer  maupun  presidensil, lembaga  kekuasaan  kehakiman  selalu  bersifat  tersendiri.  Misalnya,  di  negara yang  menganut  sistem  parlementer,  terdapat  percampuran  antara  fungsi legislatif  dan  eksekutif.  Di  Inggris,  misalnya,  untuk  menjadi  menteri  seseorang justru  disyaratkan  harus  berasal  dari  anggota  parlemen.  Parlemen  dapat membubarkan  kabinet  melalui  mekanisme  “ mosi  tidak  percaya”. Sebaliknya, pemerintah  juga  dapat  membubarkan  parlemen  dengan  cara  mempercepat pemilihan  umum.  Namun,  meskipun  demikian,  cabang  kekuasaan  kehakiman atau judiciary tetap bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnva.
Pemisahan  kekuasaan  juga  terkait  erat  dengan  independensi  peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan ( separation of powers ) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang,  hakim  harus  independen  dari  pendapat  dan  bahkan  dari kehendak politik para perumusn undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam me- nentukan kebijakan kenegaraan, tetapi kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada di tangan para hakim.
Lagi  pula,  sebagai  buatan  manusia,  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  sering  kali  memang  tidak  sempurna.  Terkadang,  ada  saja  undang- undang  yang  agak  kabur  perumusannya  sehingga  membuka  kemungkinan banyak  penafsiran  mengenai  pengertian-pengertian  yang  terkandung  di dalamnya. Akibatnya, undang-undang atau peraturan yang demikian itu menye- babkan  terjadinya  kebingungan  dan  ketidakpastian  ( rechtsonekerheid )  yang  luas.
Karena itu, dibutuhkan hakim yang dapat menafsirkan kandungan norma yang terdapat di dalamnya secara tepat dan adil sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutuskan  persoalan  yang  timbal  dengan  putusan  yang  menjadi  solusi terakhir.  Untuk  itulah,  dibutuhkan  hakim  yang  benarbenar  kompeten, berintegritas,  dan  dapat  dipercaya.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  itu,  maka dibutuhkaa  pengaturan  yang  tepat  mengenai  ripe  manusia  seperti  apa  yang seharusnya diangkat menjadi hakim.
Banyak sekali komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauh  mana  hakim  dapat  bekerja  dengan  objektif,  dan  apakah  tidak  mungkin terjadi  bahwa  hakim  yang  dikonstruksikan  sebagai  manusia  bebas  dan  tidak berpihak  kecuali  kepada  kebenaran  tidak  akan  “ bias ”.  Apakah  benar  bahwa seorang  hakim  baik  secara  sadar  ataupun  tidak  sadar  tidak  akan  dipengaruhi
23 A.  Mukti  Arto,  Konsepsi  Ideal  Mahkamah  Agung,  (Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar, 2001), h. 20.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
oleh sikap “ prejudice ” 24 yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan politik 25 kehidupannya  sendiri  dalam  memutus  setiap  perkara  yang  untuk  itu  ia diharapkan  bersikap  objektif  dan  imparsial.  Sikap  “bias”  itu  terkadang dipengaruhi  pula  oleh  cara  hakim  sendiri  dalam  memahami  atau  memandang kedudukan  dan  fungsinya. 26 Misalnya,  dalam  memutus  sesuatu  perkara,  pasti ada  yang  pihak  senang  dan  ada  pihak  tidak  senang,  termasuk  dalam  perkara yang  bersangkutan  dengan  pertentangan  antara  negara  dengan  warga  negara. Dalam hal demikian, apakah hakim akan tetap dapat bersikap netral atau akan merasa menjadi “hero” bagi rakyat dalam menghadapi negara. 27
Dalam  kegiatan  bernegara,  kedudukan  hakim  pada  pokoknya  bersifat sangat  khusus.  Dalam  hubungan  kepentingan  yang  bersifat  triadik (triadic relation) antara  negara  ( state ),  pasar  ( market ),  dan  masyarakat  madani  ( civil society ),  kedudukan  hakim  harus  berada  di  tengah.  Demikian  pula  dalam hubungan  antara  negara  ( state )  dan  warga  negara  ( citizens ),  hakim  juga  harus berada di antara keduanya secara seimbang. 28 Jika negara dirugikan oleh warga negara,  karena  warga  negara  melanggar  hukum  negara,  maka  hakim  harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan- keputusan  negara,  baik  melalui  perkara  Tata  Usaha  Negara  maupun  perkara pengujian  peraturan,  hakim  juga  harus  memutusnya  dengan  adil.  Jika  antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan  perdata  satu  sama  lain,  maka  hakim  atas nama negara juga  harus memutusnya  dengan  adilnya.  Karena  itu,  hakim  dan  kekuasaan  kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri.
Oleh  sebab  itu,  salah  satu  ciri  yang  dianggap  terpenting  dalam  setiap negara  hukum  yang  demokratis  ( democratische  rechtsstaal ) 29 ataupun  negara demokrasi  yang  berdasar  atas  hukum  ( constitutional  democracy )  adalah  adanya kekuasaan  kehakiman  yang  independen  dan  tidak  berpihak  ( independent  and impartial ). Apa pun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan “the principles of independence and impartiality of the judiciary”
24 Robert G.McCloskey, h. 12.
25 Griffith, The Politics of the Judiciary , 1985.
26 Lord Hailsham, The Dilemma of Democracy , 1978.
27 Tulisan-tulisan yang bernada pemhelaan terhadap hakim dan kekuasaan kehakiman yang  penting  dibaca  dan  berpengaruh  luas,  antara  lain,  Alexander  Bickel,  The  Least  Dangerous Branch (1962), dan John Hart Ely, Democracy and Distrust (1980), Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (1978), Law's Empire (1986), Freedom's Liu, (1996).
28 Asshiddiqie, The Role of Constitutional Court in Guaranteeing Access to Justice in a New  Transitional  State,  Keynote  Address  at  the  Conference  of  Comparing  Access  to  Justice  in Asian and European Transitional Countries, Bogor, Indonesia, 27-28 Juni 2005.
29 Djokosutono  sebagaimana  sering  dikutip  oleh  beberapa  muridnya  seperti  Sutjipno, menolak  istilah  "democratische  rechtsstaat"  ini  dan  menganggapnya  sebagai  istilah  yang  salah kaprah.  Yang  benar  menurutnya  adalah  negara  demokrasi  yang  berdasar  atas  hukum,  bukan sebaliknya.  Namun,  pandangan  ini  jelas  mengabaikan  kenyataan  bahwa  istilah  ini  biasa  dipakai oleh  ribuan  sarjana  sejak  dulu  sampai  sekarang,  seperti  halnya  istilah  democracy  telah  dipakai olehnya.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
harus  benar-benar  dijamin  di  setiap  negara  demokrasi  konstitusional ( constitutional democracy ).
Lembaga  peradilan  tumbuh  dalam  sejarah  umat  manusia  dimulai  dari bentuk dan sistemnya yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistem peradilan berkembang  menjadi  semakin  kompleks  dan  modern.  Karena  itu,  seperti dikemukakan  oleh  Djokosutono, 30 ada  empat  tahap  sekaligus  empat  macam rechtspraak yang dikenal dalam sejarah, yaitu:
1. Rechtspraak naar ongeschreven recht (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat.
2. Rechtspraak  naar  precedenten ,  yaitu  pengadilan  yang  didasarkan  atas prinsip  preseden  atau  putusan-putusan  hakim  yang  terdahulu,  seperti yang dipraktikkan di Inggris.
3. Rechtspraak  naar  rechtsboeken ,  yaitu  pengadilan  yang  didasarkan  atas kitab-kitab  hukum,  seperti  dalam  praktek  dengan  pengadilan  agama (Islam)  yang  menggunakan  kompendium  atau  kitab-kitab  ulama ahlussunnah waljama'ah atau kitab-kitab ulama syi’ah, dan
4. Rechtspraak  naar  wetboeken ,  yaitu  pengadilan  yang  didasarkan  atas ketentuan  undang-undang  ataupun  kitab  undang-undang.  Pengadilan ini  jutaan  sarjana  dengan  pengertian  yang  boleh  jadi  berbeda-beda  dan satu  era  ke  era  yang  lain.  Jika  orang  bertitik  tolak  dari  konsep  negara hukum  (rechtsstaat),  maka  orang  akan  tiba  pada  pemberian  kualifikasi kepada konsep rechtsstaat yang diidealkan, yaitu antara lain rechtsstaat yang  demokratis  (democratirche  rechtsstaat).  Sebab  banyak  negara hukum  yang  tidak  demokratis,  salah  satu  contohnya  adalah  Jerman  di bawah  Hider.  Jika  orang  bertitik  tolak  dari  konsep  democrat',  maka kualifikasi  dapat  diberikan  sesuai  dengan  penekanan  yang  hendak diberikan  pada  konsep  ideal  demokrasi  itu,  misalnya, participatory democracy,  pluralistic  democrat',  constitutional  democracy dan  sebagainya. Merupakan  penjelmaan  dari  paham  hukum  positif  atau moderne wetgeving yang  mengutamakan  peraturan  perundang-undangan  yang bersifat tertulis ( schreven wetgeving ).
Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undangundang ( wet en wetboeken ) dimaksud. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang  hukum  yang  terkait.  Ada  perkara  yang  cukup  diselesaikan  melalui peradilan  pertama  dan  sekaligus  terakhir,  ada  pula  perkara  yang  diselesaikan dalam  dua  tingkat,  dan  ada  pula  perkara  yang  diselesaikan  dalam  tiga  tahap, yaitu  tingkat  pertama,  tingkat  banding,  dan  tingkat  kasasi.  Selain  itu,  seperti
30 Djokosutono,  kuliah  dihimpun  oleh  Harun  Al  Rasid  pada  tahun  1959,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 117.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
pembagian  menurut van  Vollenhoven,  “justitierecht” atau “the  law  of  the administrasion of Justice” sendiri terbagi lagi menjadi empat, yaitu:
1. Staatsrechtelijke Rechtspleging (peradilan tata negara)
2. Privaatsrechttelijke Rechtspleging (peradilan perdata)
3. Strafsrechtelijke Rechtspleging (peradilan pidana), dan
4. Administratiefrechtelijke Rechtspleging (peradilan tata usaha negara). Di samping itu, dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing memiliki lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak  pada  Mahkamah  Agung  (MA).  Pengadilan  tingkat  pertama  dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:
1. Pengadilan  Negeri  (PN)  dan  Pengadilan  Tinggi  (PT)  dalam  lingkungan peradilan umum 31
2. Pengadilan  Agama  (PA)  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  (PTA)  dalam lingkungan peradilan agama 32
3. Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dan  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, 33 dan
4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer. 34
Di  samping  itu,  dewasa  ini,  dikenal  pula  adanya  sembilan  bentuk pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun ad hoc, yaitu:
1. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) 35
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 36
3. Pengadilan Niaga 37
4. Pengadilan Perikanan 38
5. Pengadilan Hubungan Kerja Industrial39
6. Pengadilan Pajak 40
31 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umuth, LN-RI Tahun 2004 Nomor 34, TLN-Ri Nomor 4379.
32 Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN-RI Tahun 2006 Nomor 22, TLN-RI Nomor 4611.
33 Undang-Undang No, 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN-RI Tahun 2004 Nomor 35, TLN-RI Nomor 4380.
34 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer,  LN-R1  Tahun  1997 Nomor 84, TLN-RI Nomor 3713.
35 Undang-Undang  No,  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  LN Tahun 2000 No. 208, TLN No. 4026.
36 Undang-Undang  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. LN-RI Tahun 2002 Nomor 137, TLN-RI Nomor 4250.
37 Undang-Undang  No.  4  Tahun  1999  (LN-RI  Tahun  1999  Nomor  135  dan  TLN-RI Nomor 3778), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998.
38 Pengadilan Perikanan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN-RI Tahun 2004 Nomor 11, TLN-RI Nomor 4433).
39 Undang-Undang  No.  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial. LN-RI Tahun 2004 Nomor 6, TLN Nomor 4356.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
7. Pengadilan Anak 41
8. Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 42
9. Mahkamah Pelayaran
10. Pengadilan Adat di Papua
11. Pengadilan Tilang.
Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Perikanan,  termasuk  ke  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  sedangkan  yang lainnya,  seperti  Pengadilan  Pajak  dan  Pengadilan  Hubungan  Kerja  Industrial dapat  digolongkan  termasuk  lingkungan  peradilan  Tata  Usaha  Negara. Mahkamah Syari'ah di Aceh termasuk ke dalam dua lingkungan sekaligus, yaitu lingkungan peradilan umum untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan umum, dan termasuk juga lingkungan peradilan agama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama. Menurut ketentuan Pasal 15,  pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan peradilan  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Peradilan  Syariah  Islam  di Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  merupakan  pengadilan  khusus  dalam lingkungan  peradilan  agama  sepanjang  kewenangannya  menyangkut kewenangan  peradilan  agama,  dan  merupakan  pcngadilan  khusus  dalam lingkungan  peradilan  umum  sepanjang  kewenangannya  menyangkut kewenangan peradilan umum.
Banyaknya  dibentuk  berbagai  pengadilan  yang  bersifat  khusus  ataupun yang bersifat ad hoc ini memang perlu disoroti secara tersendiri. Kreatifitas yang tumbuh  di  berbagai  sektor  pemerintahan  untuk  membentuk  lembaga-lembaga, komisikomisi,  dan  badan-badan  baru  dapat  dinilai  baik-baik  saja  sekiranya  hal itu  benar-benar  didasarkan  atas  pertimbangan yang  sangat  matang  dari  semua aspeknya.  Namun,  sering  kali  kreatifitas  ini  dikembangkan  tidak  berdasarkan atas  pengkajian  yang  ma-tang  dan  mendalam.  Akibatnya,  pembentukan lembaga-lembaga  dan  termasuk  pengadilan-pengadilan  khusus  dan  yang bersifat  ad  hoc  ini  menimbulkan  masalah  tersendiri,  seperti  ketidaksiapan aparatur  dan  aparat  yang  tersedia  serta  menyebabkan  terjadinya  “ redundancy ” dan “ ineficieng ” yang bersifat “ high cost ”.
Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 31 Tahun  2004  tentang  Perikanan,  maka  untuk  pertama  kali  telah  dibentuk beberapa  pengadilan  perikanan,  yaitu  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun, karena alasan ketidaksiapan aparat dan  aparatur  serta  kesulitan-kesulitan  dalam  koordinasi  antarinstansi  dan ketidakharmonisan  antar  peraturan  yang  terkait,  pelaksanaan  togas  dan  fungsi
40 Undang-Undang  No.  14  Tabun  2002  tentang  Pengadilan  Pa5ak.  LN-RI  Tahun  2002 Nomor 27, LN-RI Nomor 4189.
41 Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak.  LNRI  Tahun  1997 Nomor 3, TLN-RI Nomor 3668.
42 Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
pengadilan-pengadilan perikanan tersebut ditangguhkan oleh pemerintah paling lambat sampai tanggal 6 Oktober 2007. Penangguhan dimaksud dilakukan oleh presidcn dengan menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Pengadilan  Perikanan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  71  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan. 43 Kasus  penangguhan  pelaksanaan  Undang-Undang  ini  jelas  meru- pakan  bukti  mengenai  tidak  siapnya  aparat  dan  aparatur  untuk  melaksanakan ketentuan  Pasal  71  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan. 44

## Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia
Menurut  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1974, istilah  fungsi  berarti  adalah  sekelompok  pekerjaan,  kegiatan,  dan  usaha  yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan suatu tugas pokok. 45 Dari  sudut bahasa, fungsi  (Belanda = functie , Inggris  = function ) berarti jabatan, atau  kerja, 46 sedangkan  menurut  Logeman,  fungsi  itu  adalah  suatu  lingkungan kerja tertentu dalam hubungan keseluruhan. Selanjutnya beliau mengemukakan, dalam  bidang  hukum  positif,  fungsi  dalam  organisasi  negara  disebut  jabatan negara c.q. merupakan stenografis secara yuridis, sejauh personifikasi itu dapat dipikirkan  terletak  dalam  wewenang  dan  kewajiban  orang-orang  yang memenuhi  kecakapan  tertentu,  digandengkan  pada  suatu  penyerahan kedudukan menurut kaidah sendiri yang tertentu. 47
Miriam  Budiarjo 48 menyatakan  apabila  memandang  negara  dari  sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan maka UUD dapat dianggap  sebagai  lembaga  atau  kumpulan  asas  yang  menetapkan  bagaimana kekuasaan  dibagi  antara  lembaga  kenegaraan,  misalnya  kepada  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif;  UUD  menentukan  cara-cara  bagaimana  pusat kekuasaan bekerja  sama  dan  menyesuaikan  diri  satu  sama lain,  serta  merekam hubunganhubungan  kekuasaan  dalam  suatu  negara.  Selanjutnya  menurut Beliau,  di  negara-negara  demokrasi  konstitusional,  UUD  mempunyai  fungsi
43 LN-RI Talmo 2006 Nomor 69, TLN-RI Nomor 4638.
44 Penetapan  Perpu  Nomor  2  Tahun  2006  ini  juga  penting  karma  berisi  norma  hukum yang  menangguhkan  berlakunya  atau  menangguhkan  pelaksanaan  suatu  undang-undang  tidak dengan  undang-undang,  melainkan  cukup  dengan  instrumen  Perpu.  Kasus  ini  menambah  lagi alasan  pembenaran  digunakannya  instrumen  Perpu  oleh  presiden,  apabila  timbul  keadaan  yang memaksa presiden melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Contoh kasus lain adalah Perpu  yang  memberikan  pembenaran  kepada  KPU  untuk  menyimpang  dari  ketentuan  Undang- Undang tentang Pemilihan Umum pada pelaksanaan Pemilu 2004 yang lalu.
45 Padmo Wahyono, Kamus Tata Hukurn Indonesia (Jakarta: Ind Hill-Co, 1987), h. 67.
46 Djalinus  Sjah,  Azimar  Enong, Serie  555:  Kamus  Umum  Lengkap  Internasional  Populer , (Jakarta: Simplex Publishing Company, 1983), h. 160.
47 J.H.A.  Logeman, Tentang  Teori  Suatu  Hukum  Tata  Negara  Positif  (judul  ash:  Over  de Theorie van een Stellig Staatsrecht) , Diterjemah oleh Makkatutu dan J.C.Pengkerego, (Jakarta: Ichtiar Baru-van Houve, 1975), h. 104.
48 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 96.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
dalam  membatasi  kekuasaan  pemerintah  sehingga  penyelenggaraan  kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang.
Menurut  Muhammad  Shiddiq  Tgk.  Armia 49 dalam  perspektif  horizontal gagasan  demokrasi  konstitusional  mengandung  empat  prinsip  pokok  yang dilembagakan  dengan  menambahkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  menjadi, yaitu :
1. Adanya jam inan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
4. Dalam sistem kekuasaan negara ada mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan aturan yang disepakati bersama.
5. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia.
6. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan atau pembagian kekuasaan yang disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antarlembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal.
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.
8. Dibentuknya peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara).
9. Adanya mekanisme judicial review.
10. Jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
11. Pengakuan terhadap asas legalitas dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.
Konsepsi negara hukum telah diterima dan dimuat dalam rumusan Pasal 1 Ayat  (3)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945.  Sebelumnya  rumusan  negara  hukum hanya  disebutkan  dalam  Penjelasan  UUD  1945  (telah  dihapus)  dengan  istilah rechtstaat yang diperlawankan dengan machstaat (negara kekuasaan) yang terang- terangan  ditolak  oleh  perumus  UUD. 50 Menurut  Muhammad  Tahir  Azhary 51 istilah  rechstaat  pada  penjelasan  UUD  1945  adalah  sebagai genus  begrip dan sebagai species begrip-nya adalah Negara Hukum Pancasila, dengan ciri-ciri; (i) ada  hubungan  yang  erat  antara  agama  dan  negara,  (ii)  bertumpu  pada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  (iii)  kebebasan  beragama  dalam  arti  positif,  (iv) atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, serta (v) asas kekeluargaan dan  kerukunan;  sedangkan  unsurunsur  pokok  Negara  Hukum  Republik
49 Muhammad Shiddiq Tgk Armia, Perkembangan Pemikiran dalam llmu Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 40-41.
50 Jimly  Asshiddiqie, Konsolidasi  Naskah  UUD  1945  Setelah  Perubahan  Keempat ,  (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 3.
51 M. Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya  pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 68-72.
Indonesia  menurut  Beliau  adalah;  (i)  Pancasila,  (ii)  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  (iii)  sistem  konstitusi,  (iv)  persamaan,  dan  (v)  peradilan  bebas. Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari berbagai  pengaruh  pihak  manapun  dalam  menyelenggarakan  peradilan  yang menjadi kompetensinya.
Sebelum  dilakukan  perubahan  terhadap  UUD  1945  rumusan  tentang kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  hanya  ditemukan  pengaturannya  dalam Penjelasan  Pasal  24  UUD  1945  yang  menyatakan,  kekuasaan  kehakiman  ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan  karenanya  harus  diadakan  jaminan  dalam  Undang-Undang  tentang Kedudukan Para Hakim.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  menentukan  bahwa  kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila,  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia.  Selanjutnya  menurut ketentuan  Pasal  2  undang-undang  tersebut,  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  diserahkan  kepada  badan-badan  peradilan  dan  ditetapkan  dengan undang-undang,  dengan  tugas  pokok  untuk  menerima,  memeriksa  dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, berarti bebas dan lepas  dan  campur  tangan  pemerintah  atau  badan  negara  yang  lain  atau  dari pihak  manapun  yang  akan  mempengaruhi  penyelenggaraan  tugas  serta kewenangannya, barulah dinyatakan secara tegas pada Perubahan Ketiga UUD 1945, yakni ketentuan Pasal 24 Ayat (1) yang menentukan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Mengenai  hal  ini  secara  eksplisit  telah diamanatkan  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  IV/MPR/1999  tentang  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara Tahun 1999 - 2004, khususnya BAB IV C Arah Kebijakan Politik angka 1 huruf c menyatakan,  meningkatkan  peran  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya  dengan menegaskan  fungsi,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  yang  mengacu  pada prinsip  pemisahan  kekuasaan  dan  tata  hubungan  yang  jelas  antara  lembaga eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Demikian  pula  dalam  konsiderans (menimbang) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan  yang  mandiri  dan  terlepas  dari  kekuasaan  pemerintah,  maka dipandang  perlu  melaksanakan  pemisahan  yang  tegas  antara  fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Bahkan, meskipun diadakan pergantian undang-undang
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
yang mengatur kekuasaan kehakiman tersebut, rumusan kekuasaan kehakiman yang  merdeka  dan  mandiri  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1970 tidak mengalami perubahan sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahu'n  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menggantikan  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
Berdasarkan  Pasal  24  Ayat  (2)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945,  maka  yang diberi  wewenang  oleh  UUD  1945  untuk  melakukan  kekuasaan  kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah  Konstitusi.  Badan-badan  peradilan  sebagai  pelaku  kekuasaan kehakiman  mengemban  tugas  pokok,  yakni  melaksanakan public  service di bidang  pemberian  keadilan. 52 Dalam  melakukan  peradilan,  pengadilan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi hukum yang tertulis dan tidak  tertulis.  Peradilan  merupakan  suatu  proses  persidangan  yang diselenggarakan  oleh  badan-badan  pengadilan  dalam  rangka  menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum dengan menerapkan hukum yang tepat, dan bertujuan  untuk  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan.  Dalam  hal  ini  maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa clan mengadili suatu perkara dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  atau  kurang  jelas  melainkan  wajib  untuk rnemeriksa clan mengadilinya (vide Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2004)  karena  hakim  sebagai  organ  pengadilan  dianggap  memahami hukum. 53 Hal  ini  selaras  dengan  suatu  ungkapan  hukum  yang  menyatakan bahwa  hakim  dianggap  tahu  hukumnya,  dan  dengan  demikian  berarti dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum dari negara. Oleh karena itu, menurut  K.  Wantjik  Saleh 54 bilamana  terjadi  suatu  pelanggaran  hukum,  baik berupa  perkosaan  hak  seseorang  maupun  kepentingan  umum,  maka  terhadap pelanggarnya  tidak  dibenarkan  diambil  suatu  tindakan  untuk  menghakiminya oleh sembarang orang ( eigentrichting ), melainkan melalui suatu proses yang tidak hanya  cukup  dengan  pencegahan,  tetapi  juga  memerlukan  suatu  perlindungan clan  penyelesaiannya  c.q  negara  mefalui  kekuasaannya  menyerahkan  kepada kekuasaan  kehakiman  yang  berbentuk  badan  peradilan  dengan  pelaksananya yaltu hakim.
Hakim  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi  wewenang  oleh undang-undang  untuk  mengadili. 55 Mengadili  adalah  serangkaian  tindakan hakim  untuk  menerima,  memeriksa  dan  memutus  perkara..... 56 Menurut  A.
52 Henry  P.  Panggabean, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik  Sehari-hari:  Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hal. xxxvii-xxxviii.
53 Bandingkan  dengan  Pasal  14  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970,  dan penjelasannya.
54 K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Peradilan , (Jakarta: Sumber Cahaya, 1976), hlm. 97-99.
55 Pasal 1 angka 8 KUHAP
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Ridwan Halim 57 fungsionaris pengadilan sebagai penyelenggara atau pelaksana fungsi  peradilan  memiliki  misi  utama  dalam  mengupayakan  serta  menjamin agar peradilan dapat mencapai serta mencerminkan:
1. Keadilan c.q merupakan keserasian dari, (i) kepastian hukum dan kesebandingan hukum atau kesetaraan hukum, (ii) proteksi/ perlindungan hukum, dan restriksi atau pembatasan hukum, dan (iii) penggunaan hak clan pelaksanaan kewajiban.
2. Kewibawaan hukum yang merupakan keserasian antara keketatan hukum dan keluwesan hukum.
3. Perkembangan hukum c.q merupakan keserasian antara modernisasi/ pembaruan hukum dan restorasi/ pemugaran hukum.
4. Efisiensi dan efektivitas hukum c.q. merupakan keserasian antara unifikasi hukum clan diferensiasi/pluralisme hukum.
5. Kesejahteraan masyarakat yang merupakan keserasian antara kebendaan dan keakhlakan.
Hakim  sebagai  fungsionaris  pengadilan,  dalam  menyelesaikan  atau mengakhiri  suatu  perkara  atau  perselisihan  hukum  dengan  setepat-tepatnya maka  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  secara objektif  tentang  duduk perkara yang  sebenarnya  yaitu  sebagai  dasar  dalam  memberikan  putusan. 58 Dengan demikian,  hakim  sebelum  memberikan  putusan  terhadap  permasalahan  atau persel isihan hukum di antara para pihak, maka hakim melakukan serangkaian pemeriksaan,  karena  putusan  atau  vonis  terhadap  suatu  perkara  atau perselisihan  hukum  adalah  sebagai  pen  utup  atau  pengakhirdari  pemeriksaan yang  telah  dilakukan  oleh  pengadilan  atau  hakim. 59 Putusan  pengadilan  itu selain harus memuat alasan dan dasar dari putusan, harus memuat pula pasal- pasal  tertentu  dan  peraturanperaturan  yang  bersangkutan  atau  sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 60
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo 61 hakim  dalam  memeriksa suatu  perkara  lebih  mementingkan  fakta  atau  peristiwanya,  dan  bukan hukumnya  karena  peraturan  hukum  adalah  alat,  sedangkan  yang  bersifat menentukan  adalah  kebenaran  peristiwa  atau  faktanya.  Artinya,  untuk menemukan  atau  membuktikan  kebenaran  peristiwa  atau  faktanya,  hakim melakukan pengujian atau penilaian terhadap, dan mengenai keabsahan alat-alat bukti  yang  terungkap  atau  ternyatakan  di  hadapan  persidangan  pengadilan. Dalam  hal  ini  Andi  Hamzah  menyebutkan  adanya  penilaian  atau  pengujian
57 A. Ridwan Halim, Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 5-6.
58 Sudikno  Mertokusumo,  A.  Pitlo, Bab-bab  tentang  Penemuan  Hukum,  Kerja Sama  antara Konsoriurn llmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan The Asia Foundation , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 32-34.
59 Henry P. Panggabean, h. 82 60 Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
61 Sudikno Mertokusumo, hal. 32.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
terhadap  alatalat  bukti,  dan  untuk  menilai  atau  menguji  kekuatan  pembuktian alatalat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:
1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ( positief wettelijk beweijstheorie  atau formele beweijstheorie ), yang berarti jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh  undang-undang,  maka  keyakinan  hakim  tidak  diperlukan  sama sekali.
2. Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  melulu ( conviction intime ),  yang berarti  pembuktian hanya berlandaskan kepada atau semata-mata menurut keyakinan hakim.
3. Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  atas  alasan yang  logis  ( La  conviction  raisonnee  atau  vrije  beweijstheorie ).  Sistem  atau teori  pembuktian  jalan  tengah  atau  yang  berdasar  keyakinan  hakim sampai  batas  tertentu  ini  terpecah  kedua  jurusan,  yaitu  (i)  pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis  (conviction raisonnee), dan  (ii)  pembuktian  berdasar  undang-undang  secara  negatif  ( negatief wettelijk  beweijstheorie ).  Persamaannya  ialah  keduanya  berdasarkan keyakinan  hakim.  Perbedaannya  terletak  pada  pangkal  tolaknya;  yang tersebut pertama titik tekannya pada keyakinan hakim, dan yang tersebut kedua pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang. 62
Meninjau  hukum  positif  di  Negara  Republik  Indonesia,  ternyata  sistem atau  teori  pembuktiannya  mengikuti  teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan hakim atas alasan yang logis. 63 Selanjutnya, menurut ketentuan undang-undang yang  berlaku  di  Negara  Republik  Indonesia,  putusan  hakim  atau  pengadilan dinyatakan  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  diucapkan  dalam sidangterbuka untuk umum. 64 Adapun asas-asas pentingdalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia antara lainnya, sebagai berikut: 65
1. Asas persamaan di hadapan hukum atau Equality before the law. Asas ini merupakan  asas  umum  yang  dianut  oleh  negara-negara  berdasarkan hukum.  Ketentuan  Pasal  1  Ayat  (3)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945 menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Konsekuensi  logis dari  ketentuan  ini  maka  setiap  warga  negara  Indonesia  harus diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum  (pengadilan)  dan  pemerintahan.
62 Andi  Hamzah, Hukurn  Acara  Pidana  Indonesia ,  (Jakarta:  Sapta  Artha  Jaya,  1996),  hal. 257-265.
63 Periksa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 183 KUHAP jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 10 Pasal 12 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 jo Pasal 45 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
64 Periksa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 195 KUHAP jo Pasal 108  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
65 Didit  Hariadi  Estiko  dan  Suhartono  (ED),  Mahkamah  Konstitusi:  Lembaga  Negara Baru Pengawal Konstitusi (Jakarta: P31 Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. 52- 53.  Lihat  pula  Andi  Hamzah,  op.cit.,  h.  10-24,  dan  A.  Ridwan  Halim,  Pengantar  Tata  Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 139.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Hal  ini  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  27  jo  Pasal  28D  Ayat  (1) Perubahan  Kedua  UUD  1945.  Asas  ini  jugaterdapatdalam  muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.
2. Asas  sidang  terbuka  untuk  umum.  Pada  intinya,  ketentuan  Pasal  20 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  rnenentukan  bahwa  sidang pengadilan  adalah  terbuka  untuk  umum  dan  mempunyai  kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka umum.
3. Asas  peradilan  diselenggarakan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan,  serta  bebas,  adil  dan  tidak  memihak.  Asas  ini  berarti  bahwa  di dalam  menyelenggarakan  peradilan,  negara  melalui  aparaturpenegak hukum  mengakui  5erta menjamin  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia. Sebagai wujud konkret dari pengakuan tersebut maka asas ini termasuk  substansi  pokok  yang  menjadi  bagian  dari  muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.
4. Asas  kepentingan  urnum.  Asas  ini  pada  intinya  menegaskan  bahwa pengadilan  c.q.  ketua  pengadilan  berwenang  menetapkan  perkara- perkara  yang  menyang-kut  kepentingan  umum  untuk  segera  diperiksa terlebih dahulu.
5. Asas praduga tak bersalah atau presUmption of innocent. Melalui asas ini berarti  setiaporangwajibdianggaptidak  bersalah  sampai  adanya  putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Asas ini terkait erat dengan asas  Nulla  poena  sine  culpa  (tidak  ada  pidana  tanpa  kesalahan)  yang berarti  perbuatan  seseorang  harus  dapatdipertanggungjawabkan.  Asas ini  dapatditemukan  pada  Pasal  28  D  Ayat  (1)  Perubahan  Kedua  UUD 1945  dan  Pasal  18  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Asas  legalitas  atau  kepastian  hukum.  Asas  ini  sebenarnya  terkait  erat dengan  ajaran  Legisme  yang  memandang  peraturan  tertulis  (undang- undang)  sebagai  satu-satunya  sumber  hukum.  Adapun  tujuan  yang dikehendaki  asas  ini  adalah  tercapainya  kepastian  hukum  yang  dapat dimengerti  oleh  setiap  orang  dan  menjamin  kepentingan  pribadi  dari kemungkinan  kesewenang-wenangan  hakim,  yakni  melalui  pembatasan yang diatur dalam undangundang. Asas MI dapat ditemukarl pada Pasal 28 I Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Di samping itu, asas ini juga termuat  dalam  sumpah/janji  jabatan  para  fungsionaris  hukum  atau pengadilan.
7. Asas  kebebasan  hakim.  Asas  ini  merupakan  penjabaran  dari  salah  satu prinsip  negara  hukum  yang  mengharuskan  adanya  kekuasaan kehakiman  (peradilan)  yang  merdeka  dan  bebas  dari  tekanan  atau pengaruh pihak mana pun jaminan atas kebebasan hakim ini  mendapat pengaturan  dalam  hukum  dasar  negara,  yaitu  pada  ketentuan  Pasal  24 UUD 1945.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
8. Asas Ne  bis  in  idem yang  berarti  tidak  ada  pengadilan  terhadap  orang yang  sama  dan  perkara  yang  sama  apabila  sudah  ada  putusan  hakim terhadap hal itu. Rum usan mengenai asas ini dapat ditemukan misalnya pada  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Mahkamah Konstitusi.

## Kesimpulan
1. Kekuasaan  Kehakiman menurut  konstitusi adalah  mewujudkan  curta-cita kemerdekaan  Republik  Indonesia  yaitu  :  Terwujudnya  masyarakat  yang adil  dan  makmur  melalui  jalur  hukum.  Reformasi  di  bidang  kekuasaan kehakiman ditujuhkan untuk pertama ; menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai  sebuah  institusi  yang  independen,  kedua;  mengembalikan  fungsi yang  hakiki  dari  kekuasaan  kehakiman,untuk  mewujudkan  keadilan  dan kepastian  hukum,  ketiga;  menjalankan  fungsi  check  and  balances  bagi institusi kenegaraan lainnya, keempat; mendoromg dan memfasilitasi serta menegakkan  prinsip-prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  guna mewujudkan  kedaulatan  rakyat  dan  kelima  ;  melindungi  martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling kongkrit.
2. Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menekkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  pancasila  demi  terselenggarannya negara repubik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu  di hadapi di  masa  depan  penegakan  hukum  di  Indonesia,  dan  hal  utama  dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Berdasarkan  Pasal  24  Ayat  (2)  Perubahan  Ketiga  UUD  1945,  maka  yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman adalah  Mahkamah  Agung  beserta  badan-badan  peradilan  di  bawahnya, dan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Badan-badan  peradilan  sebagai  pelaku kekuasaan  kehakiman  mengemban  tugas  pokok,  yakni  melaksanakan public service di bidang pemberian keadilan.

## Referensi
Asshiddiqie,  Jimly,  Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Pasca Reformasi,BIP, Gramedia, Jakarta, tt.
A. Mukti Artikel Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
Basah,  Syachran,  Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di Indonesia,Alumni bandung, cetakan ketiga, 1997
Djokosutono, Kuliah di himpun oleh Harun Al Rasid,Ghalia Indonesia,Jakarta,1982 Harahap, Yahya, Kedudukan kewenangan dan Acara peradilan Agama dan UU
No 7 Tahun 1989, Astra Granfindo, Jakarta, 2007
Harman,Beny K.,  Konfugurasi  Politik  dan  Kekuasaan Kehakiman  di  Indonesia, ELSAM, Jakarta, 1997.
NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013
Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, LP3ES, Jakarta, 2002. Mertokusumo,  Sudikno,  Sejarah  Peradilan  Perundang-Undangan  Indonesia, Kilat maju Bandung,1971.
Muchin,  Kekuasaan  Kehakiman  Yang  Merdeka,  dari  kolonial  ke  hukum nasional,Suatu  kajian  tentang  perkembangan  Sosial  Politik,  jakarta, Grasindo,1994.
-------------- Makalah dengan judul Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945  yang  disampaikan  sebagai  bahan  kuliah  di  program  Doktor  Ilmu Hukum, Untag Surabaya Tahun 2009.
R. Subekti dan R. Titiosoedibio, kamus Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1997 hal 82-83
Soetandyo,  Suatu  kajian  tentang  Perkembangan  Sosial  Politik,  Jakarta ,Grasindo,1994
Sunggono,  Bambang,  Metodologi  Penelitian  Hukum,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakrta,1997.
Sutiyoso,  Bambang  dan Sri  Puspitasai,  Aspek-aspek  Pengembangan  Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press,Yogyakarta, 2005
Waluyo,  Bambang,  Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
1991
Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) Undang-  Undang  No  35  Tahun  1999,  Perubahan  atas  UU  No  14  Tahun  1970 Tentang Ketentuaan Pokok-pokok kekuasaan kehakiman.
Undang-Undang  No  32  Tahun  2003  Tentang  Susunan  Kedudukan  MPR,  DPR, DPD, BPK, Lembaga Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman