http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional
Muhammad Khairani 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Purboyo 3 , Driaskoro Budi Sidarta 4 ,
Surnata 5 ,
Politeknik Transportasi SDP Palembang 1,3,4,5
Universitas Diponegoro 2
Email: muhammad.khairani@gmail.com, fadjrinwira@gmail.com, purboyo58@gmail.com, budi.driaskoro@gmail.com, natayuni@yahoo.com
Artikel info Artikel history:
Diterima : 16-11-2021
Diterima dalam bentuk revisi : 12-12-2021 Disetujui : 15-12-2021
Kata Kunci: perang; humaiter; kejahatan
Keywords: war; humanitarian; crime

## Abstrak
Kejahatan perang merupakan suatu istilah yang lebih tepat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dikatakan sebagai kejahatan karena tindakan  tersebut  melanggar  hukum  perang  atau  hukum  humaniter internasional yang menimbulkan adanya tanggungjawab individu. Kejahatan perang  dapat  terjadi  pada  konflik  bersenjata,  hal  tersebut  dapat  diakui  dan dinyatakan  dalam  berbagai  kasus  yang  terjadi  dan  telah  memiliki  suatu putusan  dengan  kekuatan  hukum  tetap  maupun  yang  sedang  dalam  proses pemeriksaan  di  pengadilan  internasional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  dan  menganalisis  lebih  dalam  lagi  mengenai  kriteria  kejahatan perang di tinjau dari hokum internasional. Penelitian ini menggunakan metode metode  analisis  data  yang  dipergunakan  adalah  metode  analisis  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  normatif  (yuridis  normatif)  yaitu pendekatan penelitian hukum ( approach ) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ),  pendekatan  perbandingan  ( comparative approach ).  Hukum  Perang  ( Humaniter )  tidak  bertujuan  untuk  melarang perang,  atau  untuk  mengadakan  undang-undang  yang  menentukan  aturan permainan dalam perang, tetapi demi alasan kemanusian untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kekuasaan konflik bersenjata diperbolehkan. Melalui alasan-alasan ini hukum humaniter disebut sebagai “peraturan tentang perang berperikemanusiaan”.  Kesimpulan  pada  pembahasan  di  atas  adalah  hukum humaniter  mencoba  untuk  mengatur  agar  suatu  perang  dapat  dilakukan dengan  lebih  memperhatikan  prinsip-prinsip  kemanusiaan.  Adapun  dasar hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998 .

## Abstract
War  crime  is  a  term  that  is  more  accurately  defined  as  a  violation  of humanitarian law. It is said to be a crime because the act violates the laws of  war  or  international  humanitarian  law  which  gives  rise  to  individual responsibility.  War  crimes  can  occur  in  armed  conflicts,  these  can  be recognized  and  stated  in  various  cases  that  have  had  a  decision  with permanent  legal  force  or  are  in  the  process  of  being  examined  in international courts. This study aims to examine and analyze more deeply the criteria for war crimes in terms of international law. This study uses the data  analysis  method  used  is  a  qualitative  analysis  method  using  a normative  approach  (juridical  normative),  namely  the  legal  research approach  used  in  this  study,  namely  the  statutory  approach,  conceptual approach, comparative approach. The Law of War (Humanitarian) does not aim to prohibit war, or to enact laws that determine the rules of the game in war,  but  for  humanitarian  reasons  to  reduce  or  limit  the  suffering  of individuals  and  to  limit  the  area  where  the  power  of  armed  conflict  is
allowed. For these reasons, humanitarian law is referred to as the "rule of humanitarian  war".  The  conclusion  in  the  discussion  above  is  that humanitarian  law  tries  to  regulate  so  that  a  war  can  be  carried  out  with more  attention  to  humanitarian  principles.  The  legal  basis  used  in  this writing  is  the  1907  Hague  Convention,  the  1949  Geneva Convention  and Article 8 of the 1998 Rome Statute.
Koresponden author: Muhammad Khairani Email: muhammad.khairani@gmail.com
artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi
CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Perang  adalah  suatu  tindakan  atau  aksi  fisik  maupun  non  fisik  di  dalam  usaha memperebutkan suatu  hal  yang tentunya bernilai  penting di  mata peserta  perang. Dalam  arti sempit  berada  di  dalam  kondisi  permusuhan  antara  dua  kelompok  manusia  yang  memiliki pendapat berbeda sehingga menimbulkan konflik, sehingga di antara dua kelompok manusia ini  menyatakan  perang  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah  atau  konflik  sekaligus menyisakan rasa sakit dan kerugian besar  anatara dua kelompok ini yang berperang  ( Kereh , 2019).
Secara definitif, perang merupakan suatu kondisi tertinggi dalam konflik antar manusia dalam  hubungan  internasional,  perang  secara  tradisional  adalah  penggunaan  kekerasan  yang terorganisasi  oleh  unit-unit  politik  dalam  sistem  internasional.  Perang  akan  terjadi  apabila negara-negara  dalam  situasi  konflik  dan  saling  bertentangan  merasa  bahwa  tujuan-tujuan eksklusif  mereka  tidak  bisa  tercapai,  kecuali  dengan  cara-cara  kekerasan.  ( Ramdhany  & Rusman , 2013).
Pada dasarnya sikap menghindari perang telah banyak dipraktikkan oleh banyak negara, namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  ditemukan  negara  yang  terlibat  dalam  perang  baik dalam  skala  internasional  maupun  internal  negara.  Suatu  perang  tentunya  terdapat  banyak warga  yang  tewas  akibat  gempuran  senjata  konvensional  seperti  senapan,  granat,  rudal,  dan sebagainya. Salah satu contoh perang yang mengakibatkan banyak korban yaitu perang suriah. Perang  tersebut  terjadi  berawal  dari  munculnya  demo  anti  pemerintah  serta  keinginan perubahan rezim dikarenakan pembangunan ekonomi dan sosial kurang memuaskan. Kaum anti pemerintah  selalu  menyuarakan  “kami  ingin  menghentikan  rezim  yang  sedang  berkuasa”. Negara-negara  Arab  memang  telah  menghasilkan  banyak  pemuda  yang  terpelajar,  namun kemiskinan, korupsi  yang merajalela di  pemerintahan, pengangguran, serta pembatasan hak- hak  sosial,  politik  dan  ekonomi  membuat  mereka  tidak  puas  dan  ingin  menciptakan  suatu gerakan revolusi yang oleh dunia barat disebut Arab Spring ( Sarihan , 2012).
Kejahatan  perang  masih  terjadi  sampai  saat  ini.  Kejahatan  perang  dan  pelanggaran HAM terjadi di Ghouta Timur, yaitu perang antara rezim Assad Suriah dan Rusia, yang terjadi di Ghouta Timur bukan hanya krisis kemanusiaan, karena bantuan untuk warga sipil dihalangi. Pengepungan ini juga mencakup kejahatan internasional seperti pengeboman secara acak dan membuat penduduk sipil kelaparan secara sengaja yang mengakibatkan kematian ratusan warga sipil  yang  dihuni  400.000  orang  dan  walaupun  Dewan  Keamanan  PBB  sudah  menyatakan gencatan senjata diseluruh Suriah ( Pradana & Wibowo , 2020). Selain itu juga terjadi tindakan
kekerasan fisik serta kekerasan mental diantaranya pembunuhan, pengeboman, penembakan, penculikan  dan  pemerkosaan.  Hal  tersebut  tentunya  merupakan  sebuah  tragedi  kemanusian yang menyedihkan dalam sejarah Suriah abad ke-21 ( Suprobo et al., 2016).
Sewaktu  situasi  tersebut,  kekuasaan  Presiden  Bashar  Al  Assad  masih  sangat  kuat dengan adanya dukungan dari pihak militer dan aparat birokrasi. Menurut rezim Suriah, mereka sedang  menghadapi  teroris  yang  hendak  menghancurkan  negara  bukan  menghadapi  kubu oposisi.  Selain  itu  rezim  suriah  curiga  bahwa  aksi  tersebut  diprovokasi  oleh  pihak  Barat. Dengan adanya pendapat bahwa mereka sedang menumpas kelompok teroris, hal itu membuat militer bertindak represif dan keras terhadap oposisi Suriah ( Herlamban g, 2019).
Bentrok  senjata  yang  terjadi  antara  pasukan  pemerintah  dengan  Tentara  Pembebasan Suriah  (FSA),  pasukan  oposisi,  juga  mulai  menjalar  ke  Damaskus.  Akibatnya  korban  tewas yang ditemukan pada hari Minggu lalu berjumlah 80 orang yang sebagian besar berada di kota Idlib, 60 jenazah yang sebagian terdiri dari perempuan dan anak-anak juga ditemukan di Distrik Al-Adawiyah di kota Homs. Selain itu juga adanya dugaan bahwa dalam menghentikan kubu oposisi  pemerintah  menggunakan  bom  cluster  sehingga  mengakibatkan  banyak  korban  yang mengungsi ke luar negeri maupun tewas akibat perang tersebut. Dewan Nasional Suriah ( Suriah National  Council /SNC)  juga  telah  meminta  Dewan  Keamanan  (DK)  PBB  untuk  segera menggelar sidang dengan tujuan membahas pembantaian yang menewaskan 60 orang di kota Homs oleh pasukan Pemerintah Suriah. Selain itu PBB pun mencatat selama terjadi pergolakan politik lebih dari 29.000 warga Suriah tewas pada tahun 2012 ( Suriah & Tandirerung , 2020). Begitupun  dengan  halnya,  konflik  bersenjata  adalah  suatu  peristiwa  penuh  dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah  terbukti  bahwa  konflik  tidak  saja  dilakukan  secara  adil,  tetapi  juga  menimbulkan kekejaman  ( Darmawan ,  2005).  Konflik  bersenjata  tentunya  terdapat  perbuatan  kejahatan perang  yang  begitu  kejam  dan  pelanggaran-pelanggaran  yang  mengakibatkan  beberapa kerugian.  Kejahatan  perang  ( war  crime )  adalah  suatu  tindakan  pelanggaran  dalam  cakupan hukum internasional. Guna menangani kejahatan perang di dalam hukum internasional terdapat beberapa aturan seperti  yang diatur didalam  Hukum  Humaniter  Internasional (HHI), dimana terdapat berbagai cakupan didalam pengaturan tersebut yaitu: Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag,  dan  beserta  perjanjian-perjanjian  yurisprudensi  dan  terdapat  sebuah  ketentuan  atau peraturan  yang  ada  untuk  memerang  kejahataan-kejahatan  yang  dianggap  sebagai  ancaman serius bagi umat manusia atas kejahatan yang terjadi dengan diperlukannya suatu aturan yaitu Hukum Pidana Internasional (Kereh , 2019).
Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dulu disebut hukum perang, atau hokum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak  atau  lebih.  Tipe  interaksi  ini  telah  berlangsung  sejak  munculnya  peradaban  manusia hingga sekarang. Sejak zaman kuno telah di temukan bukti-bukti mengenai interaksi ini. Sesuai dalam  kitab  injil  menyebutkan  tentang  pembunuhan  manusia  pertama.  Bahkan  dalam  topik Hindu  Klasik,  The  Bhagavad  Gita  dengan  luas  menggambarkan  tentang  kepahlawanan, penguasa-penguasa tangguh dan hebohnya perang antara dua pasukan yang bermusuhan ( Ho , 2019).
Humaniter  Internasional/HHI  adalah  seperangkat  aturan  yang,  karena  alasan kemanusiaan  dibuat  untuk  membatasi  akibat-akibat  dari  pertikaian  senjata.  Hukum  ini
melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan  metode  berperang.  Hukum  Humaniter  Internasional/HHI  adalah  istilah  lain  dari  hukum perang (laws of war) dan hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict) ( Wahyu Wagiman , 2007).
Berdasarkan uraian di atas, pentingnya penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Perang  Menurut  Hukum  Internasional.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai kriteria kejahatan perang di tinjau dari hokum internasional.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian (tipologi penelitian) atau metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  normatif  (yuridis  normatif)  atau  sering  disebut  juga sebagai  penelitian  hukum  doktrinal  ( doctrinal  research )  atau  dapat  juga  disebut  sebagai penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang merupakan data sekunder.
Pendekatan  penelitian  hukum  ( approach )  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), pendekatan perbandingan ( comparative approach ).
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan  secara  studi  kepustakaan  ( library  research ).  Studi  kepustakaan  dilakukan  untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah berupa studi dokumen. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat atau konsep para ahli yang telah penelitian dan penulisan tentang kejahatan perang. Kemudian metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan merupakam satu kesatuan bulat ( holistic ), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Apa Yang dimaksud Kejahatan Perang
Kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang telah dikenal cukup lama. Istilah  kejahatan  perang  sendiri  mulai  populer  dalam  masyarakat  internasional  setidak- tidaknya  semenjak  dilaksanakannya  Pengadilan  Kejahatan  Perang  Nuremberg  dan  Tokyo ( Cahyono , 2019).
Kejahatan  perang  merujuk  pada  tindakan-tindakan  tertentu  yang  merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Statuta Roma juga menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan perang merupakan kejahatan yang menjadi  yurisdiksi  ICC ( Lamadju , 2019).
Menurut Konstitusi Nuremberg, kejahatan perang yang identic dengan violations of the  laws  or  customs  of  war mencakup,  namun  tidak  terbatas  pada  perbuatan-perbuatan seperti:
"pembunuhan,  perlakuan  yang  menyakitkan  atau  deportasi  terhadap  buruh  atau untuk  tujuan  lain  dari  penduduk  sipil  atau  dalam  wilayah  yang  dikuasai, pembunuhan  atau  perlakuan  yang  menyakitkan  terhadap  tawanan  perang  atau
orang-orang  di  laut,  pembunuhan  sandera,  merampas  barang  milik  publik  atau pribaditanpa alas dan menghancurkan kota, desa, atau pemusnahan yang tidak sah untuk kepentingan militer." (Cahyono, 2019).
Statuta  ICTY  didalam  Pasal  2  disebutkan  ICTY  memiliki  kewenangan  untuk menghukum  mereka  yang  melakukan  ataumemerintahkan  pelanggaran  berat  terhadap Konvensi  Jenewa,  yangmencakup  tindakan-tindakan  yang  ditujukan  kepada  orang  atau benda  yang  dilindungi  oleh  Konvensi  Jenewa,  antara  lain,  pembunuhan  secara sengaja,penyiksaan  atau  perlakuan  secara  tidak  manusiawi,  termasuk  eksperimenbiologis, penghancuran  dan  perampasan  barang-barang  dalam  skala  yang  luas  tanpa mempertimbangan  kepentingan  militer,  serta  dilakukan  secaratidak  sah  dan  secara sembarangan.
Sementara  itu  hal  hal  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  hukum  dan  kebiasan perang,  antara  lain  tentang  penggunaan  senjata  beracun  atau  senjata  lain  yang  dapat menyebabkan  penderitaan  yang  tidak  perlu,  penghancuran  kota-kota  atau  desa-desa  yang yang dilakukan tanpa didukung kepentingan militer ada dalam Pasal 3 Statuta ICTY
Dalam  Konvensi  Jenewa  1949  dikenal  istilah  pelanggaran  berat  ( grave  breaches ) yang secara substansial sama dengan kejahatan perang. Grave breaches diatur dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa (KJ) I , Pasal 51 KJ I I ; Pasal 1 30 KJ Ill dan Pasal 1 47 KJ IV, dipakai untuk  membedakan  antara  kejahatan  perang  yang  terjadi  dalam  konflik  bersenjata internasional, dengan kejahatan yang dilakukan dalam konflik internal atau domestik (Pasal 4 jo. Pasal 147 Konvensi Jenewa IV), dan terdiri dari :
1) Pembunuhan dengan sengaja ( wilful killing );
2) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis;
3) Dengan  sengaja  menyebabkan  penderitan  serius,  atau  Iuka  yang  serius  terhadap  tubuh atau kesehatan;
4) Penghancuran  yang  luas  dan  pengambilalihan  harta  benda,  yang  tidak  dibenarkan  dari segi kepentingan militer dan dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;
5) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas pada suatu penguasa angkatan perang musuh;
6) Dengan  sengaja  mengesampingkan  hak  seorang  tawanan  perang  atau  orang  lain  yang dilindungi akan haknya atas peradilan yang jujur dan teratur;
7) Deportasi atau pemindahan secara melawan hukum atau pengurungan secara.· melawan hukum;
8) Penyanderaan.
Dalam Statuta Roma, tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1 949 mencakup Tindakan yang ditujukan terhadap orang atau benda yang dilindungi, dan ternyata sama dengan uraian kategori kejahatan seperti dalam Statuta ICTY, yakni;
1) Pembunuhan secara sengaja;
2) Penyiksaan atau perlakuan secara tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis;
3) Secara  sengaja  menyebabkan  penderitaan  yang  berat  atau  Iuka-Iuka  serius  bagi  tubuh atau kesehatan;
4) Penghancuran dan perampasan barang-barang dalam skala yang luas tanpa pertimbangan keperluan militer, serta dilakukan secara tidak sah dan secara sembarangan;
5) Memaksa tawanan perang atau penduduk sipil untuk melakukan tugas di dalam angkatan bersenjata pihak musuh;
6) Secara sengaja menyangkal hak untuk diadili secara jujur dalam pengadilan biasa yang dimiliki oleh tawanan perang atau penduduk sipil ;
7) Deportasi, pemindahan atau penahanan penduduk sipil secara tidak sah;
8) Menyandera penduduk sipil.
Belum  adanya  pengertian  yang  jelas  mengenai  kejahatan  perang  dalam  suatu sengketa  bersenjata,  telah  menimbulkan  kesulitan  dalam  menentukan  rumusan  tentang kejahatan  perang  .  Bila  digunakan  sebagai  istilah  umum,  kejahatan  perang  adalah  segala pelanggaran  hukum  perang  atau  hukum  humaniter  yang  menimbulkan  tanggung  jawab kriminal  secara  individual,  namun  secara  teknis,  kejahatan  perang  seringkali  dipahami secara  terbatas  pada  pelanggaran  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  mengenai pelaksanaan peperangan. Adapun kejahatan perang dalam suatu sengketa bersenjata menurut ( Cahyono ,  2019),  kejahatan  perang  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan h ukum nasional Indonesia.

## 2. Pengaturan Kejahatan Perang Menurut  Hukum Internasional
Kebiasaan dan peraturan hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara raja- raja diatur melalui hukum bangsa. Yang mana pada hukum bangsa ini mengatur hubungan secara luas antara masyarakat negara atau bangsa. Secara ideal, kejahatan perang merupakan jenis  kejahatan  internasional  yang  lebih  berbahaya  dibandingkan  dengan  jenis  kejahatan internasional yang lain. Bahkan konsep kejahatan perang merupakan sumber dari munculnya tindakan  genosida  atau  kejahatan  kemanusiaan.  ( Albuchari ,  2017)  Tindakan  kejahatan perang  serta  konsekuensi  dari  tindakan  pelaku  kejahatan  perang  diatur  dalam  hukum internasional, yang secara menyeluruh mengatur hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional.
Kejahatan  perang  merupakan  suatu  istilah  yang  lebih  tepat  diartikan  sebagai pelanggaran  terhadap  hukum  humaniter.  Dikatakan  sebagai  kejahatan  karena  tindakan tersebut melanhhar hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan adanya  tanggungjawab  individu.  Adapun  unsur-unsur  dari  kejahatan  perang,  diantaranya yaitu unsur kontekstual, unsur actus reus , dan mens rea . ( Gillett , 2018) Kejahatan perang dapat  terjadi  pada  konflik  bersenjata,  hal  tersebut  dapat  diakui  dan  dinyatakan  dalam berbagai kasus yang terjadi dan telah memiliki suatu putusan dengan kekuatan hukum tetap maupun yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan internasional.
Dalam sebuah kejahatan, actus reus memiliki dua bentuk yang pertama adalah actus reus dimana  tindakan  pelaku  merupakan  tindakan  yang  dilarang  oleh  hukum.  Sedangkan yang kedua adalah actus reus dimana yang dilarang oleh hukum bukanlah tindakannya akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Unsur Mens Rea , pada dasarnya tidak ada definisi yang pasti yang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional dari Mens Rea . Satu pengecualian adalah Pasal 30 dari Statuta Roma International Criminal Court , namun Pasal  ini  cenderung  memberikan  definisi mens  rea yang  khusus  untuk  kejahatan  dalam juridiksi International Criminal Court dibanding menjadi suatu definisi yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. ( Kereh , 2019)
Mengacu terhadap ketentuan pasal 8 ayat 2 (c) dan (e) Statuta Roma yang mana pasal tersebut tunduk pada ketentuan pembatasan yang ditetapkan pada pasal 8 ayat 2 (d) dan (f)
yang bukan merupakan unsur kejahatan. Unsur-Unsur kejahatan perang dibawah pasal 8 ayat 2  dari Statuta  Roma harus  ditafsirkan  dengan  memperhatikan  kerangka  yang  sudah dikembangkan  dalam  hukum  internasional  tentang  konflik  bersenjata  yang  mencakupi sebagaimana  mestinya.  Berkaitan  dengan  2  (dua)  unsur  terakhir  yang  terdapat  dalam masing-masing kejahatan memiliki 3 (tiga) poin utama yaitu tidak memerlukan persyaratan untuk  evaluasi  hukum  oleh  pelaku  tentang  eksistensi  atau  status  konflik  bersenjata  atau karakternya  sebagai  bersifat  nasional  atau  internasional;  Dalam  konteks  tersebut,  tidak diperlukan  persyaratan  soal  kesadaran  dari  pelaku  untuk  fakta-fakta  yang  menentukan karakter  konflik  sebagai  konflik  nasional  atau  internasional;  Serta  hanya  ada  persyaratan soal  kesadaran  akan  situasi  atau  keadaan  nyata  yang  menyebabkan  atau  menentukan eksistensi konflik bersenjata yang implisit.

## 3. Pelanggaran  Hukum  Humaniter  Internasional  dalam  Kasus  Kejahatan  Perang  di Suriah
Kategori  Pelanggaran  Berat  Hukum  Humaniter  Internasional  adalah  bagian  dari Kejahatan  Perang.  Definisi  yang  belum  konkrit  mengenai  kejahatan  perang  dalam  suatu konflik bersenjata menyebabkan kesulitan dalam penentuan rumusannya, karena lingkupnya beda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang relative baru, kejahatan perang adalah kejahatan internasional yang telah eksis cukup lama.
Banyak negara menyesalkan terjadinya konflik bersenjata di Suriah. Negara-negara seperti Uni Eropa, arab dan Amerika mendesak agar Suriah mengakhiri kinflik di negaranta secara damai. Negara anggota Uni Eropa melakukan embargo dengan cara melarang negara anggota  dalam  penyediaan  senjata  untuk  Suriah.  Liga  Arab  juga  telah  memberlakukan embargo senjata hingga pembekuan asset milik Suriah. Kerugian akibat konflik bukan dari sisi  material  saja,  tapi  juga  banyak  penduduk  sipil  yang  menjadi  korban.  Hal  tersebut menjadi  bukti  bahwa  banyak  korban  jiwa  akibat  konflik  tersebut.  Sebenarnya,  banyak jatuhnya  korban  jiwa  dari  penduduk  sipil  akibat  serangan  bom  cluster  dari  Pemerintah Suriah.  Pemerintah  Suriah  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  Hukum Humaniter  Internasional,  khususnya  Kejahatan  Perang.  Kejahatan  perang  yang  dimaksud adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada waktu perang, yaitu Tindakan yang bertentangan  dengan  Hukum  Humaniter.  Dimana  seharusnya  suatu  negara  memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Hal tersebut mengacu pada Pasal-Pasal  dalam  Konvensi  Jenewa.  Terdapat  tiga  unsur  penting  dari  kejahatan  perang, yaitu : ( Dewi , 2013)
1) Terdapat  suatu  perbuatan  atau  Tindakan  yang  termasuk  pelanggaran  serius  terhadap hukum serta kebiasaan perang. Yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang hanya pelanggaran berat dari hukum dan kebiasaan perang.
2) Tindakan  tersebut  dilakukan  pada  situasi  atau  dalam  konteks  pertikaian  bersenjata. Terdapat syarat adanya hubungan yang cukup antar tindak pidana yang terjadi, yaitu ada hubungan  yang  cukup  antara  tindak  pidana  dan  konflik  bersenjata  yang  mana menyebabkan penerapan Hukum Humaniter internasional menjadi tidak berjalan.
3) Tindakan tersebut menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Kewajiban ini mutlak  karena  memungkinkan  penyertaan  tanggung  jawba  negara.  Tujuannya  adalah guna  menciptakan  suatu  metode  agar  individu  yang  terlibat  dalam  kejahatan  perang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.
Konflik bersenjata di Suriah turut pula mengundang perhatiab Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Maka dari itu, PBB mengambil Langkah kolektif berdasarkan prrinsip dalam piagam  PBB  atas  Tindakan  negara  atau  entitas  lain  yang  dianggap  telah  melanggar perrdamaian serta keamanan dunia. Prinsip yang dimaksud adalah :
1) Prinsip menyelesaikan perselisihan Internasional secara damai
2) Prinsip untuk tidak melakukan ancaman atau kekerasan.
3) Prinsip tanggung jawab dalam menentukan ancaman.
4) Prinsip pengaturan persenjataan.
5) Prinsip  umum  tentang  Kerjasama  di  bidang  pemeliharaan  perdamaian  dan  keamanan internasional.
Terkait  kejahatan  Perang  non  internasional  yang  terjadi  di  Suriah  PBB  telah menjalankan peran dan tugasnya sebagai organisasi antar negara yang menjaga perdamaian. PBB telah melakukan beberapa tindakan termasuk aksi kemanusiaan dengan mengkoordinir dan memberikan bantuan kemanusiaan pada penduduk Suriah yang menjadi korban akibat konflik. Mereka banyak yang menjadi pengungsi ke negara lain maupun terisolasi di wilayah dan  desa-desa  terpencil  akibat  serangan  udara  dari  pemerintah  Suriah  yang  merusak jembatan  dan  jalan  yang  menjadi  akses  penduduk  untuk  berpindah  ketempat  yang  lebih aman.  Secara  teknis  PPB  telah  melakukan  tindakan  dengan  memberikan  bantuan kemanusiaan.  Permintaan  PBB  itu  dimaksudkan  agar  bantuan  kemanusiaan  dapat menjangkau  sekira  4,6  juta  warga,  namun  tidak  ditanggapi  oleh  rezim  Suriah.  7  Padahal jutaan warga itu tinggal di daerah terkepung atau sulit dijangkau. Akibatnya hanya 620 ribu warga Suriah yang bisa dijangkau untuk mendapat paket bantuan lengkap dari lembaga PBB ( Suprobo et al., 2016).
Dalam Kejahatan Perang yang terjadi di Suriah, beberapa sumber data menyebutkan bahwa  penggunaan  senjata  tidak  hanya  dengan  bom cluster ,  melainkan  juga  dengan  bom kimia, dimana senjata tersebut merupakan senjata yang dilarang menurut Konvensi Jenewa 1949. Dalam kasus ini, PBB berperan dalam melucuti serta mengehtikan penggunaan senjata dalam konflik  yang mengancam  perdamaian. Bom Cluster atau Bom  Tandan/Bom  Curah merupakan  senjata  yang  dilarang  digunakan  dalam  konflik  bersenjata  baik  yang  bersifat internasional  maupun  non-internasional.  Oleh  karenanya  penggunaan  bom cluster dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dapat dikategorikan melanggar Hukum Humaniter Internasional, karena melanggar asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer ( Military  Necessity  Principles ),  Asas  Kemanusiaan  ( Humanity  Principles )  dan  Asas Kesatriaan  ( Chivalry  Principles )  serta  Prinsip  Pembatasan  ( Limitation  Principle ),  Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembeda ( Distinction Principle ). ( Haryomataram , 2019)
Pemerintah  Suriah  maupun  individu  yang  terbukti  memerintahkan  penggunaan senjata bom cluster dalam konflik bersenjata di Suriah harus diadili sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan perang. Hal ini karena akibat perintahnya banyak penduduk sipil dan anak-anak yang menjadi korban serta bangunan Rumah Sakit, Sekolah serta bangunan lain yang harusnya dilindungi justru menjadi sasaran sarangan membabi buta dari rezim pemerintah yang berkuasa.
Mengenai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Negara Suriah, bentuk Tanggung Jawab yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengadili pelaku kejahatan  di  hadapan  Mahkamah  Internasional  (ICC).  Suriah  terbukti  melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 23 Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di  Darat  dan  Pasal  2  dan  3  Konvensi  Jenewa  mengenai  Perbaikan  Keadaan  Anggota Angkatan  Perang  yang  Sakit  dan  Terluka  di  Medan  Pertempuran  Darat.  Pelanggaran terhadap aturan Hukum Humaniter  Internasional  tersebut  dikategorikan sebagai  kejahatan perang ataupun pelanggaran berat ( serious violation or grave breaches ). Pelaku kejahatan perang  dapat  diadili  oleh  ICC  ataupun  Pengadilan  Nasional  Suriah  dengan  catatan  ada intervensi  dari  Negara  Peserta  Statuta  Roma  lainnya  agar  berjalan  dengan  adil.  terkait dengan implementasi Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Den Haag 1907, Konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahan  1977,  dapat  disimpulkan  bahwa  negara Suriah telah melanggar Pasal 23 huruf (a) dan (b) Konvensi Den Haag IV mengenai Hukum dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat,  yaitu  menggunakan  racun  atau  senjata  beracun  dan membunuh atau melukai  secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh.  Sesuai dalam penelitian ( Taqy et al., 2016) menjelaskan bahwa telah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Konvensi Jenewa I mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata  yang  Terluka  dan  Sakit  di  Darat,  yaitu  melakukan  kekerasan,  penganiayaan, penyanderaan, kepada pihak-pihak yang tidak boleh diserang menurut  Hukum  Humaniter Internasional.

## Kesimpulan
Kejahatan  perang  merupakan  kejahatan  internasional  yang  telah  dikenal  cukup  lama. lstilah kejahatan perang sendiri mulai populer dalam masyarakat internasional setidak-tidaknya semenjak  dilaksanakannya  Pengadilan  Kejahatan  Perang  Nuremberg  dan  Tokyo.  Kejahatan perang merujuk pada tindakan-tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Bila digunakan sebagai  istilah umum, kejahatan perang adalah segala pelanggaran hukum perang atau hukum humaniter yang menimbulkan tanggung jawab kriminal secara individual, namun secara teknis, kejahatan perang seringkali dipahami secara terbatas pada  pelanggaran  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku  mengenai  pelaksanaan peperangan.
Kejahatan perang merupakan suatu istilah yang lebih tepat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dikatakan sebagai kejahatan karena tindakan tersebut melanhhar hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan adanya tanggungjawab individu. Adapun unsur-unsur dari kejahatan perang, diantaranya yaitu unsur kontekstual, unsur actus reus , dan mens rea .
Kategori  Pelanggaran  Berat  Hukum  Humaniter  Internasional  adalah  bagian  dari Kejahatan Perang. Definisi yang belum konkrit mengenai kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata  menyebabkan  kesulitan  dalam  penentuan  rumusannya,  karena  lingkupnya  beda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang relatif baru, kejahatan perang adalah kejahatan internasional yang telah eksis cukup lama. Dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Negara Suriah, bentuk Tanggung Jawab yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengadili pelaku kejahatan di hadapan Mahkamah Internasional (ICC). Suriah terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  Pasal  23  Konvensi  Den  Haag  mengenai  Hukum  dan Kebiasaan Perang di Darat dan Pasal 2 dan 3 Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Sakit dan Terluka di Medan Pertempuran Darat. Pelanggaran
terhadap  aturan  Hukum  Humaniter  Internasional  tersebut  dikategorikan  sebagai  kejahatan perang ataupun pelanggaran berat ( serious violation or grave breaches ).

## Bibliografi
Albuchari,  C.  N.  C.  (2017).  Peran  Komite  Palang  Merah  Internasional  Dalam  Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Lex Crimen , 6 (2).
Cahyono, H. (2019). Kejahatan Perang yang Diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. TerAs Law Review , 1 (1). http://dx.doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.5391
Darmawan,  A.  (2005).  Prinsip  Pertanggungjawaban  Pidana  Koman  dan  Dalam  Hukum Humaniter  Kumpulan  Tulisan. Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Humaniter  Dan  HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti .
Dewi, Y. T. N. (2013). Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional . Rajawali Pers.
Gillett,  M.  G.  (2018). Prosecuting  environmental  harm  before  the  International  Criminal Court . Leiden University.
Haryomataram,  K. (2019). masalah" kejahatan perang"," penjahat  perang" dan penanganan" penjahat  perang". TerAs  Law  Review , 1 (2). http://dx.doi.org/10.25105/teras- lrev.v1i2.5396
Herlambang,  R.  (2019). Tinjauan  Hukum  Internasional  Terhadap  Pelanggaran  HAM  Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 . Universitas Islam Riau.
Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. Lex Et Societatis , 7 (2). https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668
Kereh,  Y.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Tentang  Kejahatan  Perang  dalam  Konflik  Bersenjata
Menurut Hukum Internasional. Lex Et Societatis , 7 (4). https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24709
Lamadju, D. A. (2019). Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Lex Administratum , 6 (4).
Pradana, A. N., & Wibowo, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Perang di Ghouta Timur,  Suriah  Berdasarkan  Hukum  Humaniter  Internasional. Reformasi  Hukum Trisakti , 2 (1).
Ramdhany, D., & Rusman, R. (2013). Hukum Humaniter Internasional .
Sarihan, A. (2012). Is the Arab Spring in the third wave of democratization. The Case of Syria and Egypt. TJP , 3 (1).
Suprobo, B., Supriyadhie, H. M. K., & Winoto, S. H. (2016). Penggunaan Bom Cluster Dalam Konflik  Bersenjata  Di  Suriah  Menurut  Perspektif  Hukum  Humaniter  Internasional. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1–14.
Suriah,  D.  I.,  &  Tandirerung,  P.  K.  (2020). Tinjauan  Hukum  Internasional  Terhadap

## Pelanggaran Ham Berat dalam Konflik .
Taqy, R., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Tanggung Jawab Negara Suriah Terhadap Konflik Antara Pemerintahan Bashar Al-Assad Dengan Pemberontak Di Suriah Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–13.
Wahyu Wagiman, S. H. (2007). Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat .