## JURNAL AKUNTANSI
Vol.14 No.2  Oktober 2020 : 167 - 187
Doi: https://doi.org/10.25170/jara.v14i2
ISSN : 2580-9792 (Online) ISSN : 1978-8029 (Print)
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS

## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Miki Indika 1 *
Suci Ramadhani 2

## ABSTRACT
This study aims to see whether the government internal control system partially influences the  effectiveness  of  regional  financial  management,  whether  human  resources  partially influence  the  effectiveness  of  regional  financial  management,  and  simultaneously government  internal  control  system  and  human  resource  competencies  influence  the effectiveness of regional financial management. This study aims to examine the effect of the government's internal control system and human resource competence on the effectiveness of  regional  financial  management.  There  are  three  variables  in  this  study,  namely  the government internal control system, human resource competency, and the effectiveness of regional financial management which entirely developed into 15 indicators. The sampling technique used is purposive sampling with a population of 12 (twelve) Regional Apparatus Organizations  that  implement  the  Government's  Internal  Control  System  where  each Regional Device Organization is taken as many as twelve respondents. The data collection techniques are questionnaires and observations. The data analysis method used in the study is a multiple regression analysis with the help of   SPSS version 20. The result indicates that  Government  internal  control  system  partially  had  a  significant  effect  on  the effectiveness of regional financial management, the human resource competencies partially had a significant effect on the effectiveness of regional financial management.
Keywords: Government Internal Control System, Human Resource Competence, Regional Financial Management Effectiveness

## 1. PENDAHULUAN

## Latar belakang
Dalam  hubungannya  dengan  daerah,    masalah  reformasi  pengelolaan  keuangan daerah sangat berkaitan erat dengan  perubahan tata cara dan perangkat pengelolaan
1 * miki_indika@yahoo.com , Universitas Musi Rawas
2 sucir2986@gmail.com , Universitas Musi Rawas
keuangan  daerah,  serta    perubahan    sumber    penerimaan   keuangan    daerah.    Ini maksudnya  reformasi  pengelolaan    keuangan  daerah  bukan    hanya  fokus  pada kreat4itas  daerah  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  melainkan juga pada perbaikan perangkat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Indonesia  merupakan  negara  Pancasila  sosialisis  yang  menjadikan  sektor publik  sebagai  salah  satu  sektor  penting  negara.  Bagian  terpenting  dalam  sektor publik  ialah  penerapan  otonomi  daerah  yang  memungkinkan  suatu  daerah  untuk menjadi lebih aktif dan mandiri dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut  Pekei  (2016),  implementasi  otonomi  daerah  dalam  pelaksanaan Undang–Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Perubahan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang–Undang  Nomor  33  Tahun  2004  mengatur  pembagian  sumber– sumber  daya  keuangan (financial  sharing) antara  pusat  dan  daerah  sebagai konsekuensi  pembagian  kewenangan  untuk  mengatur  pengelolaan  keuangan dengan administrasi tersebut dengan baik sesuai peraturan perundang– undangan.
Definisi pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang dijalankan oleh pejabat  pengelola  keuangan  daerah  yang  sesuai  dengan  kedudukan  serta kewenangannya,  yang  di  dalamnya  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan, dan  pertanggungjawaban. Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah mengacu pada tujuan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan yang  dilaksanakan  pemerintah  daerah,  maka  untuk  mencapai  tujuan  tersebut pemerintah  daerah  harus  memiliki  pengendalian  untuk  meningkatkan  Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2008.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  Pasal  2  menjelaskan  bahwa  untuk  mencapai  pengelolaan keuangan  negara  yang  efektif,  efisien,  transparan,  dan  akuntabel,  atas
penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  dengan  berpedoman  pada  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah ini.  SPIP adalah proses yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terus-menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (operating), keandalan  pelaporan (financing  reporting), pengamanan  aset negara (safeguarding), dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(compliance). SPIP mengacu pada Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission or COSO (2013) yang membagi SPIP ke dalam lima unsur, yaitu  lingkungan  pengendalian (control  environment), akt4itas  pengendalian (control  act4ities), penilaian  risiko (risk  assessment), informasi  dan  komunikasi, dan pemantauan (monitoring).
Menurut Mahmudi (2013, p.251), SPIP merupakan bagian integral dari sistem akuntansi  pemerintahan.  Lemahnya  sistem  pengendalian  internal  di  antaranya disebabkan  terjadinya  berbagai  kasus  korupsi  terhadap  keuangan  negara, pemborosan  anggaran,  ketidakefisienan  organisasi,  dan  juga  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  yang  buruk.  Organisasi  yang  semakin  besar  dan  kompleks serta  perkembangan  pesat  teknologi  informasi  yang  pada  satu  sisi  memberikan keuntungan, tetapi pada sisi yang lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan  sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal.
Beberapa  permasalahan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang memberikan  dampak  terhadap  rendahnya  kualitas  laporan  keuangan  karena pemerintah  daerah  belum  melakukan  pengelolaan  serta  pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Karena itu, diperlukan pengelola keuangan yang kompeten di  bidang  keuangan.  Sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  di  bidangnya merupakan sumber utama yang menjadi keunggulan organisasi dalam menjalankan akt4itas  penyediaan  barang  atau  jasa  berkualitas  tinggi  dan  dalam  menjaga kelangsungan  hidupnya.  Persoalannya  adalah  kompetensi  sumber  daya  manusia yang ada di dalam organisasi, tidaklah selalu sesuai dengan apa  yang diperlukan untuk  mewujudkan  keberhasilan  sebuah  pekerjaan.  Dalam  kenyataannya,  ada organisasi  yang  cukup  beruntung  karena  mengelola  sumber  daya  manusia  yang
kompeten dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mental dan sosial yang sangat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, tetapi banyak pula organisasi yang berada dalam kondisi sebaliknya.
Pengembangan  sumber  daya  manusia  berbasis  kompetensi  dilakukan  agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan  sehingga target organisasi untuk memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat  pun  akan  tercapai.  Dalam  instansi pemerintahan, untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan laporan keuangan  pemerintah  daerah  yang  berkualitas  dibutuhkan  sumber  daya  manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasi pemerintahan.
Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  sekaligus  sebagai  pengguna anggaran  juga  harus  membuat  pertanggungjawaban  atas  kewenangan  yang dilaksanakannya  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Dari  laporan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor
35.B/LHP/XV3.PLG/05/2018  tanggal  28  Mei  2018,  Badan  Pemeriksa  Keuangan menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern.  Pokok–pokok  kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  yang  ditemukan  Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut.
1. Pengelolaan  persediaan  pada  tiga  Organisasi  Perangkat  Daerah  belum dilaksanakan secara memadai.
2. Pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara belum tertib.
3. Pengelolaan  pajak  penerangan  jalan  non-  PLN  dan  pajak  air  tanah  belum memadai.
4. Penatausahaan  dan  pengelolaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  pada  dinas pendidikan belum tertib.
5. Penatausahaan dan pengelolaan dana kapitasi dan nonkapitasi jaminan kesehatan
nasional belum tertib.
6. Pertanggungjawaban belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak tertib.
7. Belanja  barang  dan  jasa  yang  akan  diserahkan  kepada  pihak  ketiga  ketika  di anggarkan tidak tepat.
8. Belanja nhibah yang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah tidak sesuai ketentuan.
Kelemahan  yang  terjadi  pada  sistem  pengendalian  intern  umumnya disebabkan  oleh  pejabat/pelaksana  yang  bertanggung  jawab  belum  melakukan pencatatan  secara  akurat  dan  tidak  mematuhi  ketentuan  dan  prosedur  yang  ada, belum teliti dalam melakukan perencanaan, dan masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian. Kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern  (SPI)  dapat  saja  berpotensi  mengakibatkan  kerugian  negara,  kekurangan penerimaan,  penyimpangan  administrasi,  pemborosan,  serta  tidak  efisien  dan efektif.
Hal-hal  yang  menjadi  perhatian  adalah  kompetensi  yang  dimiliki  aparatur pemerintah  daerah  yang  terkait  dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  yaitu pendidikan  dan  pelatihan.  Unsur  kompetensi  pendidikan  dan  pelatihan  ini diarahkan  pada  peningkatan  kompetensi  yang  dibutuhkan.  Terbatasnya  pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman  /  penguasaan    aparatur  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dapat  terlihat  permasalahan  yang berhubungan dengan pengaruh SPIP dan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini yang  melatarbelakangi  penulis  untuk  memperbaiki  Efektivitas    pengelolaan keuangan daerah. Adapun formulasi judul  penelitian ini adalah “Pengaruh Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap Efektivitas   Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara”.
Identifikasi Masalah
1. Apakah secara parsial sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh pada
Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah  secara  parsial  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  pada Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah secara bersama–sama (simultan) sistem pengendalian intern pemerintah dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  pada  Efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

## 2. TINJAUAN LITERATUR

## Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  dinyatakan  bahwa  Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP)  merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan ataupun seluruh pegawai untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan,  serta  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Tahun  2008  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintahan.  Lima  Elemen  Sistem Pengendalian Intern sesuai PP No.60 Tahun 2008 meliputi
1. lingkungan pengendalian,
2. penilaian risiko,
3. kegiatan pengendalian,
4. informasi dan komunikasi, dan
5. pemantauan.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia

## Pengertian Kompetensi
Menurut  Sutrisno  (2016),    kompetensi  merupakan  suatu  karakteristik  dasar  dari seseorang  yang  memungkinkannya  memberikan  kinerja  unggul  dalam  pekerjaan, peran atau situasi tertentu.

## Karakteristik Kompetensi
Sutrisno (2016) mengungkapkan terdapat lima aspek karakteristik kompetensi:
1. pengetahuan (knowledge,)
2. lemampuan (skill),
3. konsep diri (self-concept),
4. ciri diri (trait), dan
5. motif.

## Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah

## Pengertian Efektivitas
Menurut Mahmudi (2013), Efektivitas  merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dan hasil yang sesungguhnya dicapai.

## Prinsip–Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut Pekei (2016), ada beberapa prinsip yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yaitu
1. tanggung jawab,
2. mampu memenuhi kewajiban keuangan,
3. kejujuran,
4. hasil guna dan daya guna, dan
5. pengendalian.

## Hipotesis
1. H 0 = sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial tidak berpengaruh pada Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah.
H a = sistem pengendalian intern pemerintah secara  parsial berpengaruh pada Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah.
2. H 0 =  kompetensi  sumber  daya  manusia  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan pada Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah.
H a = kompetensi  sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan pada Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah.
3. H 0 =  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya
manusia secara simultan tidak berpengaruh pada Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah.
H a =  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya manusia  secara  simultan  berpengaruh  pada  Efektivitas    pengelolaan keuangan daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

## Populasi danSampel
Populasi dalam penelitian ini adalah dua belas  Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah menerapkan SPIP.
Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan  sampel  berjumlah  48    orang.  Dari  12    Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  diambil  responden  sebanyak empat  orang  yang  nantinya  akan  memberikan  tanggapan  atas  kuesioner  yang diberikan.
Tabel 3.1 Daftar Sampel No  Nama Dinas/Badan Jumlah 1  Inspektorat 4 2  Badan Keuangan Daerah 4 3  Badan kepegawaian  dan pengembangan sumber  daya manusia 4 4  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 5  Dinas Sosial 4 6  Dinas Pendidikan 4 7  Dinas Kesehatan 4 8  Dinas Pertanian dan Perikanan 4 9  Dinas Komunikasi dan Informatika 4 10  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 4 11  Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 12  Satuan Polisi Pamong Praja 4 Jumlah Sampel 48

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan  adalah kuesioner dan observasi.
Analisis Data dan Teknik Analisis Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik sebagai berikut.
1) Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  simpulan  yang  berlaku  untuk umum atau generalisasi. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan software SPSS versi 20.
2) Uji kualitas data
Pengujian  kualitas  data  dilakukan  dengan  cara  menghitung  tingkat  keandalan (reliability) dan  tingkat  keabsahan (validity) dengan  menggunakan software aplikasi SPSS versi 20.
a. Uji validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui keyakinan dari masing-masing komponen dalam suatu daftar pertanyaan dalam mengartikan  suatu variabel. Daftar pertanyaan ini  umumnya mendukung  kelompok variabel tertentu.
Uji  validitas  sebaiknya  dilakukan  pada  setiap  poin  pertanyaan  di  uji validitasnya. Dari Hasil r hitung maka akan di bandingkan dengan r table , nilai df=n-2 dengan tingkat signifikan 5%. Jika r tabel < r hitung maka valid.
b. Uji reliabilitas
Uji    reliabilitas  (keandalan)  untuk  menilai  suatu  konsistensi  responden dalam  menjawab  hal  yang  berkaitan  dengan  poin  pertanyaan  yang merupakan  gambaran  suatu  variabel  Uji  reliabilitas  dapat  juga  dilakukan bersama–sama terhadap seluruh poin pertanyaan jika nilai alpha > 0,60 maka reliabel.
3) Teknik Analisis Data
a. Uji  Asumsi  Klasik  Multikolinearitas  Uji  asumsi  klasik  multikolinearitas diterapkan  untuk  mengukur  keeratan  hubungan  antar  variable  bebas  tersebut melalui besaran koefisien   korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antarvariabel bebas (X 1 dan X 2 , X 2 danX 3 dan seterusnya) lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas  jika  koefisien
korelasi antarvariabel bebas lebih kecil atau 0,60 (r ≤0,60).Dalam penelitian ini variabel  bebasnya  (X 1 =  sistem  pengendalian  intern  pemerintah)  dan  (X 2 = kompetensi sumber daya manusia).
b. Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas
Dalam persamaan regresi  linear berganda juga perlu dilakukan uji mengenai persamaan atau perbedaan residual dari satu observasi dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas  dan  jika  variansnya  tidak  sama  atau  berbeda  disebut terjadiheteroskedastisitas.
Uji  asumsi  klasik  heteroskedastisitas  hasil  olah  SPSS  melalui  grafik scatterplot antara  Z prediction (ZPRED)  yang  merupakan  variabel  bebas (sumbu  X  =  Y  hasil  prediksi)  dan  nilai  residualnya  (SRESID)  merupakan variabel independen (Sumbu Y = Y prediksi – Y r2l).
Homoskedastisitas  terjadi  jika  pada scatterplot terdapat titik-titik  dari hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID tersebar di bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan   tidak mempunyai pola yang teratur.  Heteroskedastisitas  terjadi  jika  pola scatterplot titik–titiknya menghasilkan  pola  yang  teratur  baik  kecil,  melebar  ataupun  bergelombang– gelombang.
c. Uji Asumsi Klasik Normalitas
Uji asumsi normalitas menguji data variabel bebas (X) terhadap data variabel terikat  (Y)  pada  persamaan  regresi  yang  dihasilkan.  Persamaan  regresi dikatakan  baik jika  mempunyai  data  variabel  bebas  dan  data  variabel  terikat berdistribusi mendekati normal.
d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah  model regresi ada korelasi antara  residual  pada  periode  t  dan  residual  pada  periode  sebelumnya  (t-1). Metode pengujian  yang  biasanya digunakan oleh penulis sebelumnya adalah uji  Durbin-Watson  (uji  DW).  Pengambilan  putusan  pada  uji  Durbin-Watson sebagai berikut:
1. du < dw < 4 maka H 0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi;
2. dw < dl atau dw > 4 – dl maka H 0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi;
3. dl < dw < dl atau 4  – du < dw <  4  – dl, artinya tidak ada kepastian atau simpulan yang pasti.
4) Metode analisis data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda, yaitu dengan persamaan sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Keterangan:
Y= Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah a = Konstanta b 1 = Koefisien regresi X1 b 2 = Koefisien regresi X2
X 1 = Sistem pengendalian intern pemerintah
X 2 = Kompetensi sumber daya manusia e = Kesalahan pengganggu ( error )
Pengujian Hipotesis
Analisis Koefisien Determinasi (R 2 )
Menurut  Duwi  (2016),  analisis  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui persentase  sumbangan  pengaruh  variabel  independen  secara  bersama–sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.  Nilai  R 2 yang  kecil  berarti  menjelaskan  kemampuan  variabel–  variabel bebas  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  terikat  sangat  terbatas.  Nilai  yang mendekati  satu  berarti  variabel–variabel  bebas  memberikan  hampir  semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016), untuk mencari koefisien determinasi, digunakan rumus KD = (r) 2 x 100%
Keterangan:
KD  = Koefisien Determinasi r = Koefisien Korelasi
Uji t (uji koefisien regresi secara parsial)
Menurut Sugiyono (2016), uji T pada regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui  pengaruh  variabel  independen  secara  parsial  terhadap  variabel
dependen. Rumus t yang digunakan sebagai berikut:
𝑟√𝑛 − 2 √1 − 𝑟 2
Keterangan: r = Nilai korelasi n = Jumlah sampel
Uji T pada  tingkat kepercayaan atau kebenaran 95% atau signifikan 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut:
H 0 = 0 tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing–masing variabel bebas (X 1 , X 2 ) terhadap variabel terikat (Y).
H a ≠ 0 ada pengaruh  yang signifikan dan masing–masing variabel bebas (X 1 , X 2 ) terhadap variabel terikat (Y).
Besarnya nilai dikatakan signifikan jika t hitung > t tabel . Ini berarti H 0 ditolak dan H a diterima dan sebaliknya jika t hitung < t tabel berarti H 0 diterima dan H a ditolak.
Untuk  dapat  melihat  penafsiran  terhadap  koefisien  korelasi  yang  ditemukan tersebut kuat atau rendah,  dapat berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
Tabel 3.2
Pedoman untuk Memberikan Interprestasi terhadap Koefisien Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000 Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono (2016)
Uji F (uji koefisien regresi secara bersama–sama)
Menurut  Sugiyono  (2016,  p.234),  uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah variabel  independen  secara  bersama–sama  berpengaruh  pada  variabel  dependen atau tidak. Dalam penelitian ini, uji  F digunakan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara. Dalam pengujian F ini digunakan rumus sebagai berikut:
𝐹 𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
R2 k
(1 − 𝑅2)/𝑛 − 𝑘 − 1)
K eterangan:
R = Koefisien korelasi ganda k = Jumlah variabel bebas n = Jumlah anggota sampel
Untuk mengetahui besar  nilai yang diperoleh, dengan ketentuan pengujian uji  F, sebagai berikut:
H 0 =  0,  menunjukkan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
H a ≠  0,  menunjukkan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh secara simultan terhadap Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Besarnya  nilai  dikatakan  signifikan apabila  F hitung >  F tabel hal  ini  berarti  H 0 ditolak H a diterima dan sebaliknya apabila F hitung < F tabel ini berarti H 0 diterima dan H a ditolak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji  normalitas  yang  digunakan  adalah  uji Kolmogorov  Smirnov. Hasil  data dikatakan  normal  jika  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) menunjukkan  signifikansi (>0,05). Hasil dapat dilihat di Tabel 4.1.
Hasil uji normalitas pada Tabel 4.1 Output One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test di  atas  untuk  menganalisisnya  dapat  dilihat  nilai  signifikan Asymp.Sig.  (2- tailed )  untuk  variabel  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dengan  nilai  0,711, kemudian  kompetensi  sumber  daya  manusia  dengan  nilai  0,645,  sedangkan Efektivitas    pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  nilai  0,178,  karena  signifikan
untuk  ketiga  variabel  semuanya  menunjukkan  lebih  besar  dari  0,05,  maka  dapat disimpulkan ketiga variabel tersebut distribusi datanya normal.
Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Total SPIP Total Kompetensi SDM Total Efektivitas PKD N 48 48 48 Normal Parameters a,b Mean 58 36,33 36,21 Std. Deviation 5,745 3,392 2,888 Absolute ,101 ,107 ,159 Most Extreme Differences Positive ,066 ,068 ,075 Negative -,101 -,107 -,159 Kolmogorov- Smirnov Z ,700 ,739 1,100 Asymp. Sig. (2- tailed) ,711 ,645 ,178
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data Primer diolah 2019, SPSS.20

## Hasil Uji Multikolineritas
Dari  uji  ini  ditemukan  adanya  korelasi  yang  sempurna  atau mendekati  sempurna antarvariabel  independen  pada  model  regresi  menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antarvariabel  independen.  Model  regresi  yang  baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat digunakan nilai dari Value Inflaction Factor (VIF) . Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinearitas.  Sebaliknya,  jika  nilai VIF < 10 tidak  terjadi  multikolinearitas.  Hasil  uji  multikolinearitas      dapat      dilihat      pada Tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) SPIP Kompetensi SDM ,507 ,507 1,971 1,971
Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20
Tabel  4.2    menunjukkan  hasil  multikolinearitas  dengan  nilai  VIF  1,971  untuk masing–masing  prediktor  di  bawah  atau  <  10.  Nilai  VIF  tersebut  berkisar  1–10 berarti  tidak  terjadi  multikolinearitas;  jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  uji multikolinearitas terpenuhi.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian redisual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama, disebut terjadi hemoskedasitas. Jika variannya tidak sama atau berbeda,  disebut  terjadi  heterokedastisitas.  Untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varian  dan  residual  pada  satu  pengamatan  ke pengamatan yang lain, cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED; sumbu Y adalah Y  yang  telah  diprediksi  dan  sumbu  X  adalah  residual  (Y  prediksi–Y  r2l)  di- standard2zed .  Uji  heteroskedastisitas  menghasilkan  grafik  pola  penyebaran  titik ( scatterplot ) seperti pada Gambar 4.1 berikut:
Gambar. 4. 1 Diagram Scatterplot
Berdasarkan hasil pengujian Heteroskedastisitas pada Gambar 4.1, tidak adanya pola tertentu dalam grafik scatterplot , kondisi bawah atau atas nol pada sumbu Y, sehingga diambil simpulan bahwa model regresi dinyatakan layak untuk digunakan karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi
antara  residual  pada  periode  t  dan  residual  pada  periode  sebelumnya  (t-1).  Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Berikut hasil uji autokorelasi:
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi
a. Predictors: (Constant), TOTALX2,TOTALX1
b. Dependent Variable:TOTALLY
Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20
Berdasarkan Tabel 4. 3, nilai Durbin Watson sebesar 1,746, nilai signifikan 5%. Jumlah  sampel  48,  dan  jumlah  variabel  independen  2  (k=2),  maka  di  tabel Durbin Watson akan didapat nilai du sebesar 1,623 dan dl sebesar 1,450. Karena nilai du < dw < 4 = 1,623 < 1,746 < 4 maka H 0 diterima. Jadi, disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

## Hasil Uji Regresi

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Hasil uji regresi linear berganda yang berasal dari dua variabel bebas, yaitu sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Hasil dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari hasil uji regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi, yaitu Y = 10,476 + 0,166 X 1 + 0,440 X 2 .
Dari  persamaan  nilai  regresi  terlihat  bahwa  nilai  konstanta  yang  diperoleh adalah a = 10,476. Hal ini menunjukkan tanpa dipengaruhi variabel bebas sistem pengendalian intern pemerintah (x 1 ) dan kompetensi sumber daya manusia (x 2 ) nilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah 10,476 satuan.
Model R R Squ are Adjusted RSquare Std.Error of the Estimate Change Statist i s Durbi n- Watso n R Square Change F Chang e df1 df2 Sig. F Chang e 1 ,785 a ,6 16 ,599 1,828 ,616 36,115 2 45 ,000 1,746
Tabel 4.4 Hasil Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 10,476 3,041 1 SPIP ,166 ,065 ,331 K Kompetensi SDM ,440 ,110 ,517 Sumber : Data rimer diolah 2019, SPSS.20
Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diperoleh adalah b 1 = 0,166 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  sebesar  1  satuan,    nilai  Efektivitas Pengelolaan   Keuangan   Daerah bertambah sebesar 0,166 satuan dengan asumsi variable bebas lainnya konstan.
Nilai  koefisien  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  diperoleh adalah  b 2 =  0,440  satuan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  perubahan  nilai kompetensi  sumber  daya  manusia  sebesar  1  satuan,  maka  nilai  Efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah  bertambah  sebesar  0,440  satuan  dengan  asumsi variabel bebas lainnya konstan.
Dari hasil persamaan regresi di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa variabel  yang  lebih  berpengaruh  pada  Efektivitas    pengelolaan  keuangan  daerah adalah variabel kompetensi sumber daya manusia  karena memperoleh nilai 0,440 satuan, lebih besar daripada variabel sistem pengendalian intern pemerintah yang memperoleh nilai 0,166 satuan.

## Hasil uji koefisien korelasi(r)
Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi (r) Correlations Total Efektivitas PKD Total SPIP  Total Kompetens i SDM Total Efektivitas  PKD 1,000 ,693 ,749 Pearson Correlation Total SPIP ,693 1,000 ,702 Total Kompetensi SDM ,749 ,702 1,000
Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20
Tabel  4.5    menunjukkan  hasil  koefisien  korelasi  (r)  variabel  bebas  sistem pengendalian  intern  pemerintah  (X 1 )  yang  diperoleh  adalah  0,693.  Hal  ini  dapat diartikan  bahwa  hubungan  antara  variabel  bebas  sistem  pengendalian  intern pemerintah (X 1 ) dan variabel terikat  Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah (Y) secara  parsial  dapat  dikatakan  kuat,  yaitu  0,693  karena  nilai  berada  di  interval koefisien 0,60 –0,7999.
Selanjutnya,  Tabel  4.5  juga  menunjukkan  hasil  uji  koefisien  korelasi  (r) variabel bebas kompetensi sumber daya manusia (X 2 ) yang diperoleh adalah 0,749. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel bebas kompetensi sumber daya manusia  (X 2 ) dan variabel terikat  Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah (Y) secara parsial dapat dikatakan kuat, yaitu sebesar 0,749 karena nilai berada di interval koefisien 0,60 – 0,799.
a. Hasil Uji Koefisien Determinasi(R 2 )
Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (r 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,785 a ,616 ,599 1,828
Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20
Tabel 4.6 menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R Square (R 2 ) yang diperoleh adalah 0,616, artinya Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah dijelaskan oleh seluruh variabel bebas, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (X 1 ) dan kompetensi  sumber  daya  manusia    (X 2 )  secara  simultan  sebesar  61,6%.  Sisanya sebesar  38,4%  dipengaruhi  oleh  variabel–variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Hipotesis
b. Hasil Uji t (parsial)
Hasil  uji  T  secara  parsial  dari  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  yang diperoleh dapat dilihat di tabel di bawah ini:
Tabel 4.7 Hasil Uji T (Pasial) Model t Sig. Taraf signifikan (5%) 1 (Constant) 3,445 ,001 0,05 Total SPIP 2,551 ,014 0,05 Total Kompetensi SDM 3,985 ,000 0,05 Sumber : Data Primer diolah 2019, SPSS.20
Hasil uji T pada Tabel 4.7  menunjukkan variabel sistem pengendalian intern pemerintah  (X 1 )  terhadap  Efektivitas    pengelolaan  keuangan  daerah  (Y) memperoleh  nilai  t hitung =  2,551  lebih  besar  daripada  nilai  t tabel(48-2=46) =  2,013 dengan nilai signifikan 0,014 lebih kecil daripada taraf siginifikan 0,05. Ini berarti secara  parsial  variabel  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  (X 1 )  memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap  Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah  (Y) pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Hasil  uji  T  tabel  di  atas  menunjukkan  variabel  kompetensi  sumber  daya manusia (X 2 ) terhadap Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah (Y) memperoleh nilai  t hitung =  3,985  lebih  besar  daripada  nilai  t tabel(48-2=46) =  2,013  dengan  nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada taraf siginifkan 0,05. Ini berarti secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia (X 2 ) memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas    pengelolaan  keuangan  daerah  (Y)  pada  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas Utara.
c. Hasil Uji F (Simultan)
Hasil dari uji F (simultan) variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X 1 ) dan kompetensi sumber daya manusia (X 2 ) terhadap Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini:
Tabel 4.8 Hasil Uji F (Simultan) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 241,474 2 120,737 36,115  ,000 b 1 Residual 150,443 45 3,343 Total 391,917 47 Sumber : Data primer diolah 2019, SPSS.20
Tabel 4.8  menunjukkan nilai F hitung yang diperoleh adalah 36,115 > F tabel(48- 2-1) = 45 = 3,204 dengan  nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  secara  simultan  variabel  bebas  penelitian  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  terikat  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari penelitian ini dijelaskan simpulan sebagai berikut.
1. Ada pengaruh variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X 1 ) secara parsial terhadap Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah
(Y)  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Berdasarkan  hasil  uji  t  nilai t hitung > t tabel (48-2=46) (t hitung 2,551 > t tabel 2,013) dengan nilai signifikan 0,014 lebih kecil  daripada  taraf  signifikan  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  H 0 ditolak  dan  H a diterima.
2. Pengaruh  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  (X 2 )  secara  parsial berpengaruh pada Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah
(Y)  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Berdasarkan  hasil  uji  t  nilai t hitung > t tabel (48-2=46) (t hitung 3,985 > t tabel 2,013) dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil  daripada  taraf  signifikan  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  H 0 ditolak  dan  H a diterima.
3. Pengaruh variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X 1 ) dan kompetensi sumber  daya  manusia  (X 2 )  secara  bersama  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah
(Y) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung > F tabel (48-2-1=45) (F hitung 36,115
> F tabel 3,204) dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikan 0,05 F hitung > F tabel maka H 0 ditolak dan H a diterima.

## Saran
Saran yang diberikan sebagai berikut.
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk dapat meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara agar penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif  dan  efisien  dan  dapat  menempatkan  pegawai  pada  posisi  atau  bidang tugas yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut sehingga dapat memahami dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan  variabel-variabel  yang  berpengaruh  kuat  terhadap  efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  macam  metode,  seperti  metode wawancara, survei, dan dokumentasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  (2017). Laporan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Mahmudi. (2013). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: U2 Press.
Pekei, B. (2016). Konsep dan analisis Efektivitas  pengelolaan keuangan daerah di era otonomi. Jakarta: Taushia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Sugiyono. (2016). Statistika untuk  penelitian . Bandung: Alfabeta.
Sutrisno,  E.  (2016). Manajemen  sumber  daya  manusia .  Jakarta:  Prenada  media Group.