Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun
Oleh :
Ria Delta

## Dosen Tetap Fakultas Hukum USBRJ ABSTRAK
Wilayah  al-hisbah merupakan  suatu  lembaga  yang  bertugas  menegakan amar  ma‟ruf apabila  jelas-jelas  ditinggalkan  ( zhahara  fasaduhu )  dan  mencegah  kemungkaran  apabila jelas-jelas  dilakukan  ( zhahara  fi‟luhu )  kewenangan  lembaga  ini  meliputi  hal-hal  yang berkenaan  dengan  ketertiban  umum  ( al-nizham  al-„am ),  kesusilaan  ( al-adab )  dan sebagian  tindak pidana ringan  yang menghendaki penyelesaian segera dan tujuan adanya lembaga  ini  adalah  untuk  menjaga  ketertiban  umum  serta  memelihara  keutamaan  moral dan adab dalam masyarakat dengan kata lain lembaga ini bertugas untuk menegakan amar ma‟ruf dan nahi munkar.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  mengenai  dasar  kewenangan  dan  pelaksanaan wewenang  WH  dalam  proses  penanganan  pidana  qanun,  pendekatan  masalah  yang dipergunakan  yuridis normatif dan  yuridis empiris dengan mempelajari kasus, melakukan observasi  dilapangan  dan  melakukan  wawancara  dengan  mempersiapkan  pertanyaan terlebih dan berkembang pada sa‟at wawancara berlangsung.
Reformasi  membuka  jalan  bagi  masyarakat  Aceh  untuk  kembali  menuntut  pemberlakuan syariat  Islam,  dimana  landasan  hukum  atau  undang-undang  yang  menjadi  dasar  dalam menerapkan syari‟at  Islam atau  qanun  di tanah rencong ini yaitu UU No. 44 tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  tanggal  4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi  Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahaan  Aceh  dan  diberlakukannya  Qanun  Aceh  tentang  Hukum  Acara  Jinayah dalam  Pasal  1  angka  14  menyebutkan  Polisi  Wilayatul  Hisbah  yang  selanjutnya  disebut Polisi WH  yang berfungsi  melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan  syariat  Islam  dan  tidak  dapat  melakukan  upaya  paksa  yang  bertentangan dengan  undang-undang,  kesimpulan  telah  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan WH, saran  yang diberikan hendaknya  pemerintah dan legislatif lebih mengkaji ulang tentang kewenangan WH agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penanganan perkara qanun.
Kata Kunci : kewenangan, wilayatul hisbah, pidana, qanun

## The Wilayatul Hisbah Authority In The Process Criminal Case Management Qanun

## Abstract
Wilayah al-hisbah is an institution in charge of commanding the amarma‟ruf when clearly abandoned  ( zaharafasaduhu )  and  forbidding  if  it  clearly  does  ( zaharafi'luhu ).  The authorizes of this institution includes the matters which is relating to public order ( al-nizam al-'am ),  morality  ( al-adab )  and  some  minor  criminal  offenses  that  require  immediate settlement. The purpose of the institute is to maintain public order and maintain the moral virtues and manners in society, in other words the agency tasked to enforce commanding the amar ma‟ruf dan nahi munkar.
The  problems  in  this  study  on  the  basis  of  the  authority  and  exercise  of  powers  in  the process  of  handling  criminal  WH  Qanuns,  the  approach  of  problems  that  used  juridical normative  and  empirical  study  the  case,  it  was  conducted  on  field  observations  and interviews with preparing and developing the first question when interview was conducted.
Reforming to open the way for the people of Aceh to get back demanding enforcement of Islamic law, which legal basis or the legislation that becomes the basis for applying Islamic Shari'a or Qanuns  at  rencong  ground is  UU No. 44 tahun 1999 on the Implementation  of the idiosyncrasies of the Province of Aceh on October 4, 1999 and UU No. 18 tahun 2001 on Special Autonomy for the Special Province of Aceh as Nanggroe Aceh Darussalam and UU No. 11 Tahun 2006 on concerning the governance of Aceh. The applicability of Qanun Aceh  About  Procedural  Law  Jinayah  in  Chapter  I  General  Provisions,  Verse  1  Point  13 said the Wilayah al-hisbah called WH is part of the PamongPraja Police Unit and Verse 1 Paragraph  14  mentions  Wilayah  al-hisbah  Police  called  WH  police  is  a  member  WH functioning socialization, supervision, enforcement and guidance of the implementation of Islamic Shari‟a. The conclusion, it has happened abuse of authority committed WH. The advice  which  given  is  the  government  shall  be  reviewing  the  legislative  authority  of  the WH in order to avoid overlap in the process of handling cases by laws.
Keywords: authority, the wilayatul hisbah, criminal, qanun

## Pendahuluan
Sepanjang  sejarah,  Aceh  dikenal  dengan sebutan  Seramoe  Mekkah  (Serambi Mekkah),  salah satu agama yang melekat pada  diri  masyarakat  Aceh  sampai sekarang  adalah  agama  Islam,  identik pula  masyarakat  Aceh  sangat  dekat dengan agama dan bahkan sangat fanatik terhadap  Islam,  sehingga  masyarakat
Aceh  dalam  kehidupan  kesehariannya selalu  berbaur  dengan  ajaran  Islam,  sulit bagi kita memisahkan antara adat istiadat dengan  ajaran  Islam  dikalangan  orang Aceh.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari pernyataan dalam pepatah Aceh, : Hukom ngon  Adat  lagee  Zat  ngon  sifeut (hubungan  syari‟at  dengan  adat  adalah ibarat  hubungan  suatu  zat  (benda)  degan sifatnya,  yaitu  melekat  dan  tidak  dapat
dipisahkan),  hingga  sekarang  masih terasa  bahwa  nilai-nilai  Islami  yang masih  terkandung  dalam  berbagai  segi pola  hidup  masyarakat  Aceh  termasuk salah satunya adalah pengimplementasian atau  penerapan  syari‟at  Islam  di  bumi Serambi Mekkah ini [1] .
Ada  berbagai  macam  Landasan  hukum atau  undang-undang  yang  menjadi  dasar dalam menerapkan syari‟at Islam atau   qanun   di  tanah  rencong  ini. Landasan-landasan  ini  pula  yang  yang akan berpengaruh terhadap perkembangan  dan  proses  pemberian nilai-nilai  Islam  yang  positif  dalam pribadi masyarakat Aceh itu sendiri, oleh karena  itu,  landasan-landasan  tersebut sangat  penting dipelajari agar terciptanya rasa  peduli  terhadap  agamanya  sendiri yang telah dijunjung tinggi dan diperjuangkannya  selama  ini  dalam kehidupannya.
Reformasi membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut  pemberlakuan  syariat  Islam, [2] sesuai dengan keistimewaan Aceh.
Pemerintah  Pusat  merespon  berbagai tuntutan  itu  dengan  mengundangkan Undang-undang  No.  44  tahun  1999 tentang  penyelenggaraan  keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh.
Pelaksanaan  syariat  Islam  memperoleh
dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh  tanggal  4  Oktober  1999  dan  UU No.  18  tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh sebagai
Nanggroe Aceh
Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001. [3] Serta  UU  No.  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintahaan
Aceh (selanjutnya  disingkat  dengan  UUPA) diundangkan  pada  tanggal  1  Agustus 2006.
Qanun  Aceh  Tentang  Hukum  Acara Jinayah  dalam  Bab  I  Ketentuan  Umum, Pasal  1  angka  13  meyebutkan  yang dimaksud dengan Wilayatul Hisbah  yang selanjutnya  disebut  WH  adalah  bagian dari  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Pasal  1  angka  14  menyebutkan  Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut  Polisi  WH  adalah  anggota  WH yang  berfungsi  melakukan  sosialisasi, pengawasan,  penegakan  dan  pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.
Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan  masalahnya  adalah:  (1)  Apa dasar  kewenangan  Wilayatul  Hisbah dalam  melaksanakan  proses  penanganan pidana  qanun,  dan  (2)  Bagaimanakah wewenang  Wilayatul  Hisbah  dalam
proses  penanganan  perkara  pidana  qanun dikaitkan dengan sistem peradilan pidana. Sejalan  dengan  rumusan  masalahnya, tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah:  untuk mengetahui  dan  menganalisis  tentang kewenangan  Wilayatul  Hisbah  dalam penanganan  pidana  qanun  dikaitkan dengan  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia.
Manfaat  dari  hasil  penelitian  ini  adalah diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi tentang ilmu pengetahuan hukum khususnya  pelaksanaan  qanun  dalam penanganan perkara pidana secara umum khususnya dalam sistem peradilan pidana di  Indonesia.  Secara  praktis  diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pihak  pelaksana  proses  penegakan  qanun dan  para  pengambil  keputusan  dalam pembentukan qanun khususnya.

## Tinjauan Pustaka
Kata syari‟at berasal dari akar kata syara‟a-yasyra‟u-syar‟an wa syir‟atan wa syari‟atan . Secara etimologi (harfiah)  mengandung  makna  :  jalan menuju  air  (ath-thariqah  ila  al  ma‟),  adat kebiasaan  (al-„adah)  dan  agama  (ad-din). Dalam  istilah  teknis  sehari-hari,  kata syari‟at umum digunakan untuk pengertian  Undang-undang  (al-Qanun), peraturan  dan  hukum.  Dengan  demikian maka syari‟at Islam itu dapat dimaknakan
sebagai  peraturan,  hukum  atau  Undang- undang  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah SWT. [4]
Secara  etimologis,  kata  Qanun  berakar dari  bahasa  Yunani,  kanon  yang  berarti untuk  memerintah,  tolok  ukur  atau mengukur,  seiring  luasnya  penggunaan dalam  tradisi  formal,  artinya  meluas menjadi  aturan  baku  yang  diterima  oleh sebuah  majelis [5] .  Secara  terminologis, qanun  dapat  diartikan  sebagai  bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal- formal,  artinya  hukum  yang  telah memiliki  dasar  dan  teori  yang  matang melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan  hukum  dan  diformalkan oleh  lembaga  legislatif,  dengan  kata  lain qanun  merupakan  hukum  positif  yang berlaku  pada  suatu  negara  yang  dibuat oleh  pemerintah  sifatnya  mengikat  dan ada  sanksi  bagi  yang  melanggarnya [6] . Proses penyusunan disebut taqnin, secara terminologis, taqnin memiliki 2 arti yaitu umum, yang berarti penetapan sekumpulan  undang  -  undang  oleh penguasa  yang  memiliki  daya  paksa untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat sedangkan  pengertian  taqnin  khusus berarti  penetapan  sekumpulan  peraturan atau  undang-undang  oleh  penguasa  yang memiliki  daya  paksa  untuk  mengatur
suatu  masalah  tertentu  seperti  masalah perdata, pidana atau yang lainnya. [7]
Pengertian Qanun Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu qanun dan jinayah, kata qanun berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  qanna, yang  bermakna  membuat  hukum  dan kemudian  qanun  dapat  diartikan  sebagai hukum,  peraturan  atau  Undang-undang. Sedangkan  menurut  kamus  bahasa  Arab- Indonesia,  kata  ( qanun )  berasal  dari  kata ( qanna) yang  berarti  kaidah,  Undang- undang  atau  aturan.  Adapun  jinayah secara etimologis berarti perbuatan terlarang.
Dalam sejarah penerapan syari‟at dikenal paling tidak empat macam wilayah/lingkungan peradilan Islam yaitu wilayah  al-tahkim,  wilayah  al- qhada, wilayah al-mazhalim dan wilayah al-hisbah.  Wilayah  al-hisbah merupakan suatu  lembaga  yang  bertugas  menegakan amar ma‟ruf apabila jelas-jelas ditinggalkan  ( zhahara  fasaduhu )  dan mencegah  kemungkaran  apabila  jelas- jelas dilakukan ( zhahara fi‟luhu ) kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum ( al-nizham  al-„am ),  kesusilaan  ( al-adab ) dan  sebagian   tindak  pidana  ringan  yang menghendaki  penyelesaian  segera  dan tujuan  adanya  lembaga  ini  adalah  untuk menjaga ketertiban umum serta
memelihara  keutamaan  moral  dan  adab dalam  masyarakat  dengan  kata  lain lembaga  ini  bertugas  untuk  menegakan amar ma‟ruf dan nahi munkar. [8]
Teori  Kewenangan,  Menurut  H.D.Stoud, seperti yang dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian kewenangan. Kewenangan  adalah  keseluruhan  aturan- aturan  yang  berkenaan  dengan  perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh  subyek  hukum  publik  di  dalam hubungan  hukum  publik. [9] Ada  dua unsur  yang  terkandung  dalam  pengertian konsep  kewenangan  yang  disajikan   oleh H.D.Stoud,  yaitu  : [10] 1.     Adanya aturan-aturan  hukum  dan  2.     Sifat hubungan  hukum.  Sebelum  kewenangan itu  dilimpahkan  kepada  institusi  yang melaksanakannya,  maka  terlebih  dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah  maupun  aturan  yang  lebih rendah  tingkatannya.  Sifat  hubungan hukum  adalah  sifat  yang  berkaitan  dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian  atau  berkaitan  dengan  hukum dan  hubungan  hukumnya  ada  yang bersifat publik dan privat.
Ada perbedaan antara pengertian kewenangan  dan  wewenang.  Kita  harus membedakan antara kewenangan
( authority,  gezag )  dengan  wewenang ( competence, bevoeg ). Kewenangan adalah  apa  yang  disebut  kekuasaan formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang- undang,  sedangkan  wewenang  hanya mengenal suatu onderdeel (bagian) tertentu  saja  dari  kewenangan.  Di  dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang ( rechtsbe voegdheden ).
Wewenang  merupakan  lingkup  tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan  ( bestuur ),  tetapi  meliputi wewenang  dalam  rangka  pelaksanaan tugas,  dan  memberikan  wewenang  serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan peundang-
undangan. [11]

## Metode Penelitian
Penelitian tentang “ Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses
Penanganan  Perkara  Pidana  Qanun ”.
Merupakan  suatu  penelitian  hukum  yang dilakukan  di  Provinsi  Aceh  serta  alasan dipilihnya tempat penelitian, karena Aceh merupakan  satu-satunya  provinsi  yang menjalankan  syari‟at  Islam  dengan  dasar hukum  yang  kuat  yaitu  undang-undang dan  Peraturan  Daerah  (Perda).   Kota Banda Aceh merupakan pusat Pemerintahan Aceh dan pusat perkembangan  kebudayaan  masyarakat
Aceh serta konsentrasi terbesar penduduk di Aceh berada di Kota Banda Aceh.
Secara metodologis,
penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  cara pendekatan yuridis  normatif  dan  yuridis empiris. Secara sederhana dijelaskan:
1. Pendekatan yuridis normatif diperoleh  melalui  studi  kepustak aan dengan cara membaca, mempelajari  kasus-kasus  melalui pengkajian dokumen-dokumen, pendapat  para  ahli  hukum,  hasil kegiatan/penelitian  ilmiah  bahkan data  yang  bersifat  publik  yang berhubungan  dengan  penulisan yang terjadi selama diberlakukannya  Qanun  tersebut serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang
berlaku, pendekatan ini dimaksudkan  untuk  melakukan pengkajian terhadap  penanganan perkara pidana berdasarkan Qanun  dikaitkan  dengan  sistem peradilan pidana Indonesia.
2.  Pendekatan yuridis   empiris dila kukan dengan caramelakukan wawancara secara  mendalam  kepadapara  pihak  yang menangani perkara Qanun khusus terhadap  3  (tiga)  Qanun  menyangkut perkara  khamar,maisir  dan  khalwat  yang
diberlakukan  di  Aceh  yaitu,  Wilayatul Hisbah,Penyidik, Jaksa dan Hakim.
Pengumpulan  dan  pengolahan  data, dilakukan  dengan  teknik  studi  pustaka dan mempelajari kasus-kasus pelanggaran  Qanun  yang  terjadi  dalam masyarakat melalui dokumen  atau bahan pustaka sebelum penelitian dilakukan dan setelah  penelitian  dilakukan.  Disamping itu di lokasi penelitian dilakukan
pengamatan ( observasi ) dilapangan mengenai situasi dan kondisi obyek yang menjadi tempat penelitian dan melakukan wawancara  mendalam (deep  interview ), melalui  teknik   wawancara  akan  digali selengkapnya  tidak  hanya  tentang  apa yang diketahui, dialami  responden, tetapi juga pendapat dan pandangan . Penetapan informan  dilakukan  sesuai  kepentingan dan keperluan analisis. Sedangkan analisis  data  yang  telah  terkumpul, dengan  cara  mendeskripsikan  informasi yang diperoleh melalui metode interview. Dirumuskan  dalam  penelitian  hukum  ini merupakan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu [12] analisis  ini  erat  kaitannya dengan  pendekatan  masalah Yuridis Normatif, Oleh  karena  itu  data  yang terkumpul  berupa  data  yang  diperoleh dari  kepustakaan  maupun  data  yang
diperoleh  dari  lapangan  akan  dianalisis secara kualitatif normatif, untuk selanjutnya  akan  dipaparkan  secara deskriptif  yaitu  menguraikan  data  dalam bentuk  kalimat  yang  disusun  secara sistematis, lengkap dan rinci, sehingga memudahkan dalam memberikan  arti  terhadap  data  sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat ditarik kesimpulan serta diberikan saran.

## Temuan Penelitian
Berdasarkan  hasil  analisis  data, maka  temuan  yang  diperoleh  dari penelitian ini adanya penanganan perkara pidana  qanun  yang  dilakukan  Wilayatul Hisbah  dalam  melakukan  penangkapan maupun  penahanan  kepada  pelanggar qanun,  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  tidak disertai  surat  penangkapan  dan  surat penahanan serta tidak melakukan koordinasi  dengan  pengawas  Penyidik Kepolisian,  tidak  sesuai  dengan  bunyi Pasal  1  angka  14  menyebutkan  Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut  Polisi  WH  adalah  anggota  WH yang  berfungsi  melakukan  sosialisasi, pengawasan,  penegakan  dan  pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

## Pembahasan
Temuan di atas selanjutnya dibahas  secara  garis  besar  dengan  kajian
teoretik  yang  berkaitan   dengan:  (1) Dasar  kewenangan  Wilayatul  Hisbah dalam  melaksanakan  proses  penanganan pidana  qanun.  Di  Indonesia  dikenal  5 (lima)  komponen  peradilan  pidana  yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Advokat, komponen   sistem peradilan pidana mengacu kepada Undang-undang Nomor. 8  Tahun  1981  tentang  KUHAP,  dalam penegakan  hukum  diperlukan  konteks pendekatan  yang   dikenal  dengan  istilah law  enforcement yang  menunjukan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan  kejahatan  dikedepankan dengan  Kepolisian  sebagai  pendukung utama  dan  keberhasilan  penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas  dan  efisiensi  kerja  organisasi Kepolisian,  karena  akan  berpengaruh pada  prinsip  tujuan  peradilan  pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang  bersalah  atau  tidak.  Peradilan pidana  dilakukan  dengan  prosedur  yang diikat  oleh  aturan-aturan  ketat  tentang pembuktian yang mencakup semua batas- batas  konstitusional  dan  berakhir  pada proses pemeriksaan di pengadilan, berbeda  halnya  dengan  Tujuan  Hukum Acara  Pidana  yang  tertuang  dalam pedoman  pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah
untuk  mencari  kebenaran  materiil  atau setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana dengan  menerapkan  ketentuan  hukum acara  pidana  secara  jujur  dan  tepat, dengan  tujuan  untuk  mencari  siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan  suatu  pelanggaran  hukum, dan  selanjutnya  meminta  pemeriksaan dan  putusan  dari  pengadilan  guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang  didakwakan  itu  dapat dipersalahkan  dan  fungsi  dari  hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran  materiil,  putusan  Hakim,  dan pelaksanaan  putusan  Hakim,  sementara proses  peradilan  pidana  berdasarkan qanun  aparatur  penegak  hukum  yang terkait  dalam  peradilan  pidana  adalah Penyidik,  Jaksa  dan  Hakim  dan  PPNS seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka 15  Hukum  Acara  Jinayat  Qanun  Aceh No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat  yang  menyatakan  :  Pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam   KUHAP, yang  diberi  wewenang  oleh  peraturan perundang-undangan  untuk  melakukan
penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap pelanggaran qanun jinayat.
Aceh  merupakan  daerah  yang mencoba mengaktualisasi kembali keberadaan   WH  yang  pernah  aktif  pada masa  khulafaur  Rasyidin.  Di  mana  WH inilah  yang  akan  mengawasi  penerapan Qanun  Syariat  Islam  di  bumi  Serambi Mekkah ini. Seiring pemberlakuan Undang-undang  Republik  Indonesia  No 44  tahun  1999  tentang  penyelenggaraan keistimewaan  provinsi  daerah  istimewa Aceh dan UU Republik  Indonesia No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam serta  Perda  No  5  tahun  2000  tentang Pelaksanaan Syari‟at Islam maka terbentuklah  sebuah  lembaga  WH  yang dikuatkan  dengan  Surat  Keputusan  (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01  tahun  2004  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah yang tunduk di  bawah  naungan  Dinas  Syariat  Islam dan  keberadaannya  diharapkan  untuk mengawasi  pelaksanaan  syari‟at  Islam  di Nanggroe Aceh Darussalam.
Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya dilapangan dibentuk pula Muhasib-Muhasib Gampong  yang  terdiri dari  tuha  peut  gampong  dan  tokoh-tokoh muda sebagai Wilayatul Qura yang bekerja  secara  suka  rela  ditingkat gampong  masing-masing,  lembaga  ini
diharapkan  bisa  bekerja  mengawasi pelaksanaan  Syari‟at  Islam  di  tingkat yang  paling  rendah  dan  satu  hubungan yang  bersifat  koordinatif,  konsultatif  dan komunikatif  dengan  Wilayatul  Hisbah yang bertugas di Kecamatan dan Kabupaten.
Untuk menyahuti substansi Qanun ini,  ada  keinginan  Gubernur  untuk meningkatkan status WH, yang sebelumnya  dominan  pegawai  kontrak, menjadi  menjadi  Pengawai  Negeri  Sipil. Langkah tersebut ditempuh oleh Gubernur  Aceh,  Bapak  Abdullah  Puteh. Upaya-upaya  mencari  jati  diripun  terus dilakukan. Training/pendidikan Penyidikpun  terus  dilakukan  dengan mengirim  PNS  Satpol  PP  dan  WH  agar suatu  saat  menyadi  Penyidik,  sehingga tugas  kepenyidikan  tidak  lagi  dilakukan oleh kepolisian.
Dalam  Pasal  1  butir  13  Qanun Aceh  Tentang  Hukum  Acara  Jinayat menyebutkan : Polisi Wilayatul Hisbah (WH)  adalah  lembaga  yang  berfungsi melakukan  sosialisasi,  pengawasan, pembinaan,  penyelidikan,  penyidikan dan  pelaksanaan  hukuman  terhadap pelaksanaan  syariat  Islam.  Wilayatul Hisbah  diangkat  secara  khusus  oleh Gubernur  pada  tingkat  provinsi,  tingkat kabupaten  atau  kota  oleh  Bupati  atau Walikota  sedangkan  tingkat  Gampong
diangkat  oleh  petugas  tuha  peut  (tetua Gampong) setempat.
Tahapan  tugas  Wilayatul  Hisbah  dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:
1. Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan Gampong.
2. Tahap  penyidikan  bertugas  sebagai PPNS  (Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil)  dan  akan  berhubungan  dengan Kepolisian.
3. Tahap  penjatuhan  hukuman  bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan Kejaksaan.
4. Mahkamah Syar‟iyah.
Pada  prinsipnya  Satpol  PP  dan WH  adalah  dua  lembaga  yang  berbeda dasar  hukumnya.Satpol  PP  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 2004. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat  pemerintah  daerah  dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman  dan  ketertiban  umum  serta menegakkan Peraturan Daerah. Sementara  WH  menurut  Qanun  No.  11 Tahun  2004  adalah  lembaga  pembantu tugas kepolisian  yang bertugas membina, melakukan  advokasi  dan  melakukan pengawasan  amar  makruf  nahi  mungkar dan  dapat  berfungsi  sebagai  Polsus  dan PPNS.  Secara legal  formal dua  lembaga ini  memiliki  payung  hukum  yang berbeda.  Akan  tetapi  sejalan  dengan
lahirnya  UUPA  maka  dua  lembaga  yang berbeda  ini  di  gabung  menjadi  satu sehingga nomenklaturnya menjadi Satpol PP dan WH.
Wilayatul  Hisbah  adalah  lembaga resmi  negara  yang  dibentuk  pemerintah negara  Islam dan  diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh, karena Lembaga  ini  sudah  sekian  lama  tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman kearah modernisasi.  Sejarawan  menyebutkan bahwa  Wilayatul  Hisbah  merupakan lembaga  yang  popular  di  masa-masa kejayaan  agama  Islam,  sehingga  istilah WH  (kontek  kekinian)  terdapat  dalam kitab-kitab  fiqh  terutama as-Siyasatusy Syar‟iyyah, al-Ahkamus Sulthaniyyah atau an-Nuzhumul Islamiyah.
Di  Dalam  keputusan  Gubernur  NAD  No 01  tahun  2004  tentang  kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan : a.   Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di bidang Syari‟at Islam
b.    Melakukan  pembinaan  dan  advokasi spiritual  terhadap  setiap  orang  yang berdasarkan  bukti  permulaan  patut diduga  telah  melakukan  pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di bidang syari‟at Islam
c.   Menegur  menasehati,  mencegah  dan melarang  setiap  orang  yang  patut  di duga telah,sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan  perundang-undangan  di bidang Syari‟at Islam d.   Melimpahkan  perkara  pelanggaran peraturan  perundang-undangan  di bidang Syari‟at Islam ke Penyidik.
Dalam  Qanun  Aceh  Nomor.  7 Tahun  2013  Tentang  Hukum  Acara Jinayat diatur mengenai :
Pasal  4    :  Penyelidik  adalah  pejabat Polri dan Polisi WH  yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau  qanun  untuk  melakukan penyelidikan.
Pasal 6 (1) Penyidik adalah :
a. Pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia;
b. Pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  wewenang khusus oleh undang-undang
dan/atau qanun.
Pasal 7 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau Wilayatul Hisbah tentang adanya jarimah;
b. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab  dan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip Syariat Islam.
(2)  Dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  kewenangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) penyidik  wajib  menjunjung  tinggi nilai-nilai  Syariat  Islam  dan  hukum yang berlaku.
Dalam  proses  penyidikan  yang dilakukan  Penyidik  kepolisian  sebagai tindak  lanjut  dari  hasil  penyidikan  yang dilakukan  WH,  penahanan  terhadap Tersangka  sulit  untuk  diterapkan  dengan alasan  waktu  yang  diatur  di  dalam undang-undang  tidak  memadai  untuk menyelesaikan  proses  penyidikan  di Kepolisian,  hal  inilah  yang  menjadi hambatan Penyidik Kepolisian melimpahkan  perkara  ke  Kejaksaan, dikarenakan  masa  penahanan  yang  telah habis  dan  pada  saat  penyidikan  yang dilakukan  WH  tanpa  koordinasi  dengan Pengawas  yaitu  kepolisian,   sementara penyidikan berkas perkara belum selesai.
Di  lain  pihak  dalam  proses penanganan  perkara  yang  dilakukan  oleh Wilayatul Hisbah, tidak jarang terjadinya tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan wilayatul hisbah dalam hal jika  sudah  dilakukan  upaya  paksa  yaitu harus melakukan penangkapan, penyitaan dan penggeledahan, dimana proses penanganan perkara qanun yang
dilakukan  Wilayatul  Hisbah  tidak  sesuai prosedur  yang  sudah  ditentukan  dalam hukum  acara  jinayat  maupun  dalam hukum acara pidana, sehingga kadangkala  berkas  acara  pemeriksaan dalam proses penyidikan selalu dikembalikan  oleh  Kejaksaan,  karena berkas perkara dinyatakan belum lengkap.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh dilapangan adalah kasus dalam menangani  perkara  pidana  qanun  yang terjadi  didalam  masyarakat,  jika  bukan tertangkap  tangan,  Anggota  Satpol  PP  & WH  hanya  menerima  laporan  pengaduan yang  diberikan  oleh  masyarakat  melalui telpon  selular,  karena  laporan  via  telpon selular  yang  sering  mereka  terima  bukan laporan  yang  diajukan  ke  WH  dengan cara mendatangi kantor WH, berdasarkan laporan  tersebut,  anggota  Satpol  PP  & WH  menindaklanjuti  laporan  tersebut dengan  mendatangi  tempat  kejadian perkara,  perbedaan  yang  terjadi  PPNS WH,  adalah  pada  saat  menerima  laporan dari  masyarakat  mereka  tidak  membuat berita  acara  seperti  halnya  laporan  yang diberikan kepada pihak kepolisian, dimana  anggota  kepolisian  bertindak berdasarkan laporan polisi tersebut untuk menindaklanjuti  perkara  dan  laporan akan   menjadi  dasar  dalam  penangan
perkara pidana, baik tindak pidana secara umum maupun tindak pidana qanun.
Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugasnya tetap
berpedoman  pada  hukum  acara  jinayah, namun dalam pelaksanaan tugas dilapangan  antara  tugas  pokok  dan  tugas sebagai  Penyidik  terhadap  tindak  pidana qanun  seringkali  tidak  berpedoman  pada hukum  acara jinayah, dimana banyak hal yang  tidak  sesuai  dalam  penanganan perkara  qanun.  Seperti  yang  diketahui bahwa  tugas  pokok  polisi  WH  adalah untuk melakukan sosialisasi, pengawasan,  penegakan  dan  pembinaan pelaksanaan  syariat  Islam,  namun  dalam praktek  lapangan  mereka  melakukan penangkapan-penangkapan kepada masyarakat  yang  di  duga  melanggar qanun,   hal  ini  dilakukan  oleh  anggota Satpol  PP  dan  Polisi  WH  hampir  setiap hari setelah jam 14.00 WIB mereka akan melakukan patroli di wilayah Kota Banda Aceh  pada  hal  seharusnya  mereka melakukan  tugas  pokok  yang  sudah digariskan  bukan  sengaja  melakukan penangkapan-penangkapan  yang  tidak seharusnya   dilakukan,  karena  tugas pokok Wilayatul Hisbah adalah:
1. Memperkenalkan dan mensosialisasi qanun dan peraturan-peraturan lainnya  yang  berkaitan  dengan syariat islam dan juga
mengingatkan  atau  memperkuatkan aturan akhlakdan moral yang baik.
2. Mengawasi masyarakat agar mereka memahami  peraturan  yang  ada  dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunislam.
3.  Melakukan  pembinaan  agar  para pelaku  perbuatan  pidana  tidak melakukan perbuatan maksiat
(kejahatan) lanjut.
Setelah melaksanakan tugas utama tersebut, jika ada pelanggaran baru WH  dapat  bertindak  dan  tindakan  ini harus  dikoordinasikan  dengan  korwas (koordinator pengawas) yaitu Kepolisian, karena upaya paksa yang dilakukan harus dikoordinasikan, hal ini dilakukan dengan alasan  agar  tidak  terjadi  praperadilan yang diajukan kepada Wilayatul Hisbah.

## Kesimpulan dan Saran
Dengan  demikian,  pelaksanaan syari‟at Islam di Aceh merupakan refleksi dan  kesinambungan  proses  sejarah  masa lalu, dimana generasi sekarang mendambakan  kemapanan  hukum  Islam pada  masa  kini  seperti  sediakala.  Dalam konteks  inilah  kita  dapat  memahami masyarakat Aceh dalam segala kelemahan  dan  kelebihannya,  termasuk konflik  sosial  dalam  masyarakat  harus ditinjau dari segi sosio-historisnya, untuk itu  perlu  diperhatikan  pemberlakuan
Qanun  di  Aceh  berdasarkan  kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia agar masyarakat Aceh khususnya maupun masyarakat  Indonesia  pada  umumnya dapat  memahami   alasan  provinsi  Aceh menerapkan syariat Islam.
Untuk dapat mengatasi hal tersebut,  sangat  diperlukan  perhatian pemerintah  daerah  agar  syar‟iat  Islam dapat  ditegakkan  dengan  baik  sesuai dengan harapan semua masyarakat Aceh. Keadaan seperti ini tentu saja memperburuk  penegakan  Qanun  itu sendiri dan akibat lainnya  dapat mengikis kepercayaan masyarakat kepada keseriusan pemerintah terhadap pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh,  di tambah  lagi  dengan  adanya  aturan  yang memperbolehkan penyelesaian kasus pidana  secara  adat  tanpa  dilengkapi dengan  aturan  formal  yang  memadai, sehingga  tidak  mengherankan  apabila ditemukan  warga  yang main  hakim sendiri, karena  ketika  kasus  diserahkan kepada  polisi   WH   (Wilayatul  Hisbah) yang menangani bidang pembinaan pelaku  jarimah,  WH  tidak  menangani dengan  pola  yang  seragam,  adakalanya mereka  proses  dan  kadangkala   WH menyerahkannya kepada Penyidik Kepolisian atau mengembalikannya kepada masyarakat dan meminta masyarakat  yang  menyelesaikannya  dan
Saran  yang  diberikan  Seharusnya  ada mekanisme  tersendiri  yang  mengaturnya, sehingga  terdapat  keseragaman  dalam prosedur  penanganan  perkara  Qanun tersebut.

## Daftar Pustaka
Ahmad Zakaria, Sejarah Perlawanan Aceh  Terhadap  Kolonialisme  dan Imperalisme, (Banda Aceh:
Yayasan PENA, 2008), hlm. 7. Adnan  Amal  Taufik  dan  Samsu  Rizal Panggabean, PolitikSyarit  Islam:
Dari  Indonesia  Hingga  Nigeria, (Jakarta: Alvabet, 2004), hlm,25. Abubakar Marzuki, “Jurnal Hukum Islam
Dan Pranata Sosial” Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama . hlm.152. Amin Muhammad
Suma, RuangLingkupSyariat Islam , Makalah Disampaikan Pada
Seminar  dan  LokaKarya,  (Banda Aceh, 2001), hlm. 7
Ali Muhammad Rusdi, Revitalisas iSyari‟at  Islam  di  Aceh , Ploblem, Solusi dan Implementasi (Jakarta :
Logos. 2003), hlm. 136 dan 186.
Sukardja  Ahmad  dan  Mujar  Ibnu  Syarif,
Tiga  Kategori  Hukum  Syariat,
Fiqih  dan  Qanun ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012), hlm.125
HR Ridwan, Hukum Administrasi
Negara,  (Jakarta  :Raja  Grafindo Persada, 2008), hal 110
Salim  HS  dan  Erliies  Septiana  Nurbani:
Penerepan  teori  Hukum  pada Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, Ed.1-cet.3  Jakarta,  RadjawaliPers,
2014, hal 184 Syafrudin Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung  Jawab,  Jurnal  Pro
Justisia Edisi IV, (Bandung :Universitas  Parahyangan,  2000), hal.22
Soekanto,Soerjono  Kesadaran  Hukumdan Kepatuhan  Hukum,  (Jakarta  :
CV.Rajawali, 1982), hlm.37 Undang-undang No. 11/2006 tentangPemerintahan Aceh
Undang-undang  Republik  Indonesia  No
44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan
provinsi daerah istimewa Aceh UU Republik Indonesia No 18 tahun 2001
tentang  otonomi  Khusus  bagi provinsi Nanggroe
Aceh
Darussalam  serta  PERDA  No  5 tahun  2000  tentang  pelaksanaan Syari‟at Islam
Qanun  Nomor.  12  Tahun  2003  tentang khamar (minuman keras)
Qanun Nomor. 13 Tahun 2003
tentangMaisir (perjudian)
Qanun  Nomor.   14  Tahun  2003  tentang khalwat (perbuatan mesum)
Qanun  Aceh  Nomor.  6  Tahun  2014
Tentang Hukum Jinayat
Qanun  Aceh  Nomor.  7  Tahun  2014
Tentang Hukum Acara Jinayat Human  Rights  Watch,  Menegakkan Moralitas, Pelanggaran  dalam
Penerapan Syariah di Aceh,
Indonesia.