Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Maret-2022, Vol.7, No.1, hal.37-49 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## KAJIAN POLITIK MELALUI KEBIJAKAN PENGATURAN DALAM EKONOMI ISLAM SEBAGAI UNSUR FORMIL
1 Dena Ayu, 2 Arzam, 3 Doli Witro 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
1 Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia E-mail: arzamzain46@gmail.com

## Abstract
Political economy is understood as a scientific discipline that discusses political and economic problems and their very complex  nature related to thinking about the application of politics and economics. This article  uses qualitative research methods. Data collection is done by the library  research  method.  These  data  are  sourced  from  scientific  papers,  authoritative  books, internet websites, and those related  to research topics. The data analysis technique used is a qualitative data engineering model, Miles et al., namely data condensation, data presentation, and  drawing  conclusions.  The  study  results  show  that  the  state's  welfare  refers  to  the government's active role in managing the economy. Therefore, the source of state  finances  is the  driving  force  for  the  welfare  of  the  state  and  society.  In  Indonesia,  the  government  has detailed regulated how state financial resources are obtained and issued for the public benefit. Judging from the history of Islamic economic politics that has been carried out during the time of the Prophet until now, financial sources such as business, taxes, and public debt have become significant contributions to the Indonesian government in running the economy.
Keywords : Politics, Economy, Financial Resources, Country

## Abstrak
Politik ekonomi dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang membicarakan mengenai masalah- masalah  politik  dan  ekonomi  serta  sifatnya  yang  sangat  kompleks  yang  berkaitan  dengan pemikiran  mengenai  penerapan  politik  dan  ekonomi.  Artikel  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  library  research  (studi pustaka).  Data-data  tersebut  bersumber  dari  artikel  ilmiah,  buku  otoritatif,  website  internet dan  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah model teknik data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan kesejahteraan negara mengacu pada peranan aktif  pemerintah  dalam  mengelola  perekonomian.  Karena  itu,  sumber  keuangan  negara menjadi  pendorong  kesejahteraan  negara  dan  masyarakat.  Di  Indonesia  sendiri  pemerintah telah  mengatur  secara  detail  bagaimana  sumber  keuangan  negara  didapatkan  dan dikeluarkan sesuai dengan kemaslahatan umum. Dilihat dari sejarahnya politik ekonomi Islam yang  pernah  dilakukan  di  masa  Rasulullah  hingga  sekarang  yaitu  sumber  keuangan  seperti dari  bisnis,  pajak,  dan  hutang  publik  menjadi  kontribusi  penting  bagi  pemerintah  Indonesia dalam menjalankan perekonomian.
Kata Kunci : Politik, Ekonomi, Sumber Keuangan, Negara

## 2 | Dena Ayu, Arzam, dan Doli Witro

## PENDAHULUAN
Kebijakan  politik  keuangan  negara  merupakan  satu  di  antara  kajian yang  urgen  dalam  tatanan  pemerintahan  Islam  karena  dalam  kajian  ini membahas  mengenai  belanja  negara  serta  pendapatan  anggaran  negara. 1 Politik  ekonomi  diartikan  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  yang  membicarakan mengenai  masalah-masalah  politik  dan  ekonomi  serta  sifatnya  yang  sangat kompleks yang berkaitan dengan pemikiran yang luas mengenai penerapan politik  dan  ekonomi.  Peran  penting  dari  studi  tersebut  adalah  untuk mengetahui  kebijakan  dari  hubungan  ekonomi  dan  politik.  Keterlibatan pemerintah  dalam  bidang  perekonomian  dan  politik  sangat  penting  karena diharapkan  dapat  memberikan  pengaruh  sehingga  dapat  terkontrol  dan diawasi perkembangan serta kemajuan dari sektor ekonomi dan politik.
Islam  mengajarkan  seorang  Muslim  untuk  berusaha  meraih kebahagiaan  dunia  dan  akhirat.  Begitu  juga  dengan  kebahagiaan  saat menjalani kehidupan di dunia, yaitu sejahtera lahir dan batin. Berangkat dari hal  tersebut,  maka  tidak  salah  jika  Islam  dikatakan  sebagai  agama  yang sangat  memperhatikan  keseimbangan  pemeluknya  baik  duniawi  maupun ukhrawi.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  suatu  gerakan  yang  sejalan dengan  visi  dan  misi  Islam  itu  sendiri  sebagai  agama  yang  membawa perubahan,  bahkan  sebagai  kekuatan  yang  membebaskan  dari keterbelakangan ekonomi. 2
Masyarakat di Indonesia menjadi salah satu wadah perpolitikan tetapi selalu  menjadi  objek  bukan  subjek  politik  yang  bahkan  kadang-kadang mendapat  dengan  alasan  agama.  Sehingga  kondisi  perpolitikan  dan perekonomian  di  Indonesia  harus  perlu  diperhatikan  demi  kemaslahatan bersama. 3 Kesejahteraan  rakyat  menjadi  tolak ukur  kekuatan  hukum dalam membangun  kedaulatan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  perlu  diimbangi dengan pedoman dalam melaksanakannya yaitu dengan berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Sunnah. 4 Politik ekonomi Islam menjadi peran penting dalam sistem  pemerintahan  dikarenakan  menyangkut  dengan  belanja  serta
1 Muhammad  Iqbal, Fiqh  Siyasah  Konstekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam (Kencana, 2016), 317.
2 Doli  Witro,  “Urgency  Building  Islamic  Economic  System  In  Indonesia  Al-Quran
Perspective,” Jurnal Ekonomi Islam 11, no. 1 (2020): 64–72,
https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/4327.
3 Wahyu  Abdul  Jafar,  “Fiqh  Siyasah  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an  Dan  Al-Hadist,” Al Imarah :  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik  Islam 3,  no.  1  (July  1,  2018):  18–28, https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140.
4 Zaki Nugraha Gusti, “Tinjauan Fiqh Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari  Aia  Manggi  Kecamatan  Lubuk  Sikaping  Kabupaten  Pasaman”  (skripsi,  UIN  Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), http://repository.uin-suska.ac.id/30826/.
pendapatan  negara  yang  bertujuan  untuk  kemaslahatan  bersama 5 , menciptakan  kesimbangan  antara  konsumsi  masyarakat  dengan  berbagi kepada  orang  lain  yang  membutuhkan 6 ,  sehingga  dapat  mewujudkan maqashid  syariah (tujuan  syariat  Islam  disyariatkan)  yaitu  perlindungan agama  ( hifdzu  ad-diin ),  perlindungan  jiwa  ( hifdzu  an-nafs ),  perlindungan akan  ( hifdzul  ‘aql ),  perlindungan  keturunan  ( hifdzu  nasl )  dan  perlindungan harta  ( hifdzul  mal ). 7 Melalui  politik ekonomi  yang  berdasarkan  dasar-dasar Islam  membuka  peluang  dan  potensi  untuk  dapat  dengan  mudah  mencapai kemaslahatan.
Hubungan politik dan ekonomi sangat berimplikasi dalam mengetahui dan  memahami  sisi  politik  dan  ekonominya.  Ebijakan  sektor  ekonomi  juga akan  lebih  berpengaruh  dengan  adanya  dorongan  dari  politik.  Hal  ini dikarenakan  di  dalam  kebijakan  ekonomi  sering  kali  ditemukan  adanya kebijakan politik yang mempengaruhinya. Artinya, instrumen ekonomi tidak murni sebagai sebuah kebijakan atas dasar norma dan esensialnya melainkan ada  sistem  politik  juga  yang  menyertainya. 8 Sistem  ekonomi  setiap  negara berbeda-beda  bisa  ditentukan  melalui  struktur  ekonomi  negara,  falsafah suatu  negara,  jati  diri  bangsa  dan  lain  sebagainya.  Sistem  ekonomi  ini menjadi  cara  untuk  pengorganisasian  ekonomi  dalam  negara  membuat sebuah  keputusan  demi  mencapai  kemakmuran  masyarakat  dan kesejahteraan perekonomian. 9
Penelitian-penelitian  tentang  politik  ekonomi  yang  berkaitan  dengan sumber  keuangan  negara  sudah  dilakukan.  Kajian-kajian  terdahulu  yang membahas  tentang  politik ekonomi  dalam  sumber  keuangan  seperti  Kukuh Fadli Prasetyo pada tahun 2016 membahas tentang politik hukum di bidang ekonomi dan  pelembagaan  konsepsi welfare  state di  dalam  Undang-Undang Dasar  1945.  Penelitian  yang  dilakukan  Ifdlolul  Maghfur    pada  tahun  2017
5 Mohammad al Jose Sidmag, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana  Desa  Untuk  Kesejahteraan  Umum  Masyarakat  Di  Desa  Bulugedeg  Kecamatan  Bendo Kabupaten Magetan,” 2018, https://core.ac.uk/display/160611528.
6 Doli  Witro  and  Syahrul  Anwar,  “Balance  Of  Consumption  With  Alms  In  Islamic Economic Law Ethics,” EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 31, 2021): 1–9, https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i2.198.
7 Imaro Sidqi and Doli Witro, “Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (April 20, 2021):  16–29,  https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644;  Doli  Witro,  “Maqashid Syari’ah As A Filter Of Hoax Through Al-Quran Perspective,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 18, no. 2 (December 27, 2020): 187–200, https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1133.
8 Bonaraja Purba et al., Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran (Yayasan Kita Menulis, 2020), 13.
9 Siti  Aminah  Chaniago,  “Munculnya  Neoliberalisme  Sebagai  Bentuk  Baru Liberalisme,” Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan 14, no. 2 (2013): 37038.

## 4 | Dena Ayu, Arzam, dan Doli Witro
yang mengkaji peran politik ekonomi Islam dalam melaksanakan globalisasi Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA). 10 Kemudian  penelitian  yang  dilakukan oleh  Muhammad  Syahwalan  pada  tahun  2019  yang  membahas  tentang kebijakan  politik  keuangan  terhadap  pembangunan  negara  dalam  sistem ketatanegaraan Islam.
Berangkat dari beberapa penelitian di atas, artikel ini membahas kajian politik ekonomi dalam sumber keuangan negara terhadap perekonomian di Indonesia  dan  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  acuan  ke  depannya  dalam kajian  yang  membahas  isu  yang  sama.  Topik  ini  penting  untuk  dibahas dikarenakan  politik  ekonomi  Islam merupakan  sebuah  kajian  yang membahas  tentang  politik dan  ekonomi  Islam dalam  sumber  ekonomi  yang bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  politik  dan  ekonomi  sesuai  dengan prinsip  keIslaman.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman tentang  kajian  politik  ekonomi  Islam  dalam  sumber  keuangan  negara terhadap perekonomian di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  metode library  research (studi  pustaka).  Data-data tersebut bersumber dari artikel ilmiah, buku otoritatif, website internet dan semua  sumber  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dikaji  yaitu  tentang kajian politik ekonom Islam dalam sumber keuangan negara Indonesia. Hasil yang didapat akan dianalisis dengan pemaparan deskripsi dan hasilnya akan disajikan  dalam  bentuk  uraian  naratif-deskriptif.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  model  teknik  data  kualitatif  Miles  dkk.  yaitu  kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## Politik ekonomi Islam
Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara hukum  yang  digunakan  untuk  menetapkan  suatu  mekanisme  pengaturan kehidupan  masyarakat.  Dalam  ilmu  ekonomi  Islam,  banyak  ahli  yang mengembangkan  disiplin  ilmu  politik  ekonomi  Islam,  seperti  Masudul  Alam Choudhury.  Politik  ekonomi  Islam  pada  dasarnya  mempelajari  peran endogen dari hubungan etika-ekonomi antara politik dan sistem ekologi yang dalam.  Choudhury  mendefinisikannya  sebagai  studi  tentang  hubungan
10 Ifdlolul  Maghfur,  “Peran  Politik  Ekonomi  Islam  Dalam  Melaksanakan  Globalisasi Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA),” Jurnal  Hukum  Islam ,  February  10,  2017,  27–52, https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.744.
interaktif  antara  pemerintahan  ( syura )  dan  tatanan  ekologis  (dengan subsistem pasar). 11
Politik ekonomi Islam yaitu yang berkaitan tentang harta kekayaan atau sebuah  hubungan  yang  bertautan  dengan  pajak,  distribusi,  sumber-sumber keuangan negara, keuangan negara, dan lain-lain. 12 Politik ekonomi diartikan juga sebagai sebuah disiplin ilmu yang memahami tentang cara atau tindakan pemerintah  di  bidang  ekonomi  melalui  perdagangan,  produksi  serta hubungan  antara  hukum  dan  pemerintah.  Karena  itu,  politik  ekonomi  ini menjadi  salah  satu  yang  mempelajari  tentang  teori  ekonomi  dengan memberikan pengaruh sosial ekonomi. Sederhananya bisa dikatakan sebuah nasihat  yang  diberikan  untuk  pemerintah  dari  para  ekonom  yang berpengaruh  pada  hubungan  internasional  dan  sumber  daya  dalam  sistem ekonomi.  Politik  ekonomi  dianggap  sebagai  ilmu  khusus  yang  mempunyai peran  dalam  kebijakan  publik  dengan  memberikan  dampak  terhadap kemajuan ekonomi dan sosial dalam hal politik. 13
Politik  ekonomi  Islam mencakup  empat  pandangan  dasar  yaitu  1) Manusia  membutuhkan  kebutuhan  yang  dipenuhi;  2)  Bagi  manusia  yang hidup  di Daulah  Islamiyah akan  mendapat  jaminan  untuk  kebutuhan primernya;  3)  Islam  akan  terus  memberi  dorongan  kepada  setiap  manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan  hidup;  dan  4)  Negara  menerapkan  adanya  sistem  syariah Islam  yang  bertujuan  untuk  menerapkan  dan  mewujudkan  nilai-nilai  Islam termasuk  berinteraksi  dalam  kegiatan  ekonomi.    Sedangkan  secara  umum tujuan dari politik ekonomi yaitu 14 seperti: 1) Menyejahterakan masyarakat; 2)  Adanya  jaminan  dalam  hukum  dan  ketertiban  masyarakat;  3)  Adanya kebebasan  dalam  memilih  dan  berpendapat;  4)  Menyediakan  sarana kesehatan; dan 5) Memberikan pendidikan yang memadai.

## Sumber Pendapatan/Keuangan Negara dalam Ekonomi Islam
Sumber-sumber  pendapatan  yang  dikemukakan  Abu  Yusuf  terkait sumber  keuangan  negara  yaitu  meliputi  zakat, ghanimah , fai’ , jizyah ,  dan
11 Doli Witro, “Political Paradigm Of Conventional Economics And Islamic Economics: Indonesian  Sharia  Bank  Discourse,” Jurnal  Justisia  Ekonomika:  Magister  Hukum  Ekonomi Syariah 5, no. 2 (December 23, 2021): 175–86,
https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10993.
12 Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan (Bumi Aksara, 2020), 67.
13 Purba et al., Ekonomi Politik , 1.
14 Mubyarto  Mubyarto,  “Sistem  Dan  Politik  Ekonomi  Berjiwa  Kenyataan,” Economic Journal of Emerging Markets 4, no. 2 (1999): 121–25.
6 | Dena Ayu, Arzam, dan Doli Witro
kharaj /pajak. 15 Dapat  dijelaskan  yaitu  pertama, zakat,  menjadi  instrumen yang digunakan untuk pendapatan negara baik berasal dari zakat fitrah atau zakat mal. Zakat adalah penjumlahan harta dan sejenisnya dengan hitungan tertentu sesuai syara’ dan diwajibkan untuk dikeluarkan kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus 16 . Kedua, ghanimah yaitu harta yang didapatkan dari jalan peperangan dan dibolehkan bagi umat Islam merampas  harta  musuh  dalam  peperangan.  Ketiga, fai’ yaitu  harta  yang didapatkan tanpa adanya peperangan. Keempat, jizyah yaitu pajak per kapita yang  diperuntukkan  oleh  orang  non-Muslim  di  negara  dalam  peraturan Islam. Kelima, kharaj /pajak, sewa hasil tanah yang wajib dibayar bagi orang non-Muslim. 17 Oleh  karena  itu,  faktor  penting  dalam  mengatur  pengelolaan dan  pengeluaran  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam  sumber keuangan  negara  yaitu  diperuntukkan  untuk  ketenteraman  rakyat  dan negara 18 , di antaranya untuk pertahanan negara, pembentukan infrastruktur dan  fasilitas  sosial,  pendidikan,  pembentukan  hukum,  dan  membasmi kemiskinan. 19

## Kajian  Politik  Ekonomi  Islam  Dalam  Sumber  Keuangan  Negara Indonesia
Keuangan  negara  merupakan  suatu  kewenangan  dan  keharusan  yang dapat  dilihat  dari  segi  barang  maupun  keuangan  yang  bisa  dibuat  sebagai kewenangan  milik  negara.  Serta  dalam  sumber  keuangan  negara  ada  dua sumber  yaitu  pertama,  sumber  keuangan  dalam  negeri  berupa  keuntungan dari  perusahaan  seperti  pajak,  meminjam  pada  bank,  denda-denda  Badan Usaha  Miliki  Negara  (BUMN)  baik  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  maupun Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN),  pinjaman  pada  masyarakat, menciptakan  uang  baru,  retribusi  dan  cukai.  Kemudian,  sumber  keuangan negara  yang  berasal  dari  luar  negeri  yaitu  berupa  hadiah-hadiah,  hutang
15 Anas Bayan Mubarok and Doli Witro, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia,” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 5, no. 1 (July 1, 2022): 1–25, https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389.
16 Dena Ayu, Arzam Arzam, and Doli Witro, “Klasifikasi Akad Tabarru’: Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia,” Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam 7, no. 1 (2022): 31–51, https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2278. 17 Muhammad  Syahwalan,  “Kebijakan  Politik  Keuangan  Terhadap  Pembangunan Negara  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Islam,” Al  Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik Islam 4, no. 1 (2019): 12–25. 18 Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam , 291–93.
19 Ayi Yunus Rusyana and Doli Witro, “Economic Thought Of Al-Mawardi: Analysis Of Educator Salary Position,” Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam 10, no. 1 (July 1, 2021): 124–37, https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9260.
publik  atau  hutang  negara  kepada  organisasi  negara,  dan  perampasan perang. 20
Kedudukan  dan  peranan  hukum  menjadi  sangat  penting  dalam perkembangan  ekonomi  negara. 21 Menurut  Espring  Andersen  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Prasetyo  menyatakan  bahwa  kesejahteraan  negara mengacu  pada  peranan  aktif pemerintah  dalam  mengelola  perekonomian. 22 Perspektif kronologis-histori adalah cara terbaik dalam menganalogikan atau menggambarkan  sebuah  sistem  perekonomian  yang  ada  dalam  negara. 23 Karena  pada  dasarnya  sistem  perekonomian  sangat  berpengaruh  pada kondisi sosial politik pemerintahan yang berlangsung. 24
Dalam  sumber  keuangan  negara  terhadap  perekonomian  Indonesia mempunyai  kesamaan  dalam  pengelolaan  keuangan  serta  mengatur pemasukan  serta  pengeluaran  negara  dengan  tetap  mengedepankan kemaslahatan  umum.  Dalam  hal  ini  sumber  pendapatan/keuangan  negara secara  umum  yang  sudah  dilakukan  dari  masa  Rasulullah  Saw.  hingga sekarang yaitu berasal dari beberapa sumber yaitu: 25

## 1. Bisnis
Pemerintah  melakukan  upaya  untuk  mendapatkan  pendapatan negaranya  yaitu  dengan  melakukan  kerja  sama  dengan  perusahaan  lainnya seperti mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN menjadi pilar penting  dalam  perekonomian  negara  serta  pembangunan  nasional.  Dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  BUMN  berperan  sebagai  penggerak yang  menghasilkan  barang  dan  jasa,  ada  beberapa  peranan  penting  yang dilakukan  BUMN  untuk  memberikan  kemakmuran  terhadap  masyarakat yaitu  menjadi  penyeimbang  kekuatan  swasta,  menjadi  pelaksana  pelayanan publik,  serta  menjadi  pengampu  usaha-usaha  kecil/koperasi. 26 Upaya
20 Arifin  Soeriaatmadja,  “Laporan  Akhir  Kompendium  Bidang  Hukum  Keuangan Negara  (Sumber-Sumber  Keuangan  Negara),” Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum Dan HAM–RI (Jakarta, 2010) , 2010.
21 Achmad  Sani  Alhusain  et  al., Koperasi  dalam  Sistem  Perekonomian  Indonesia (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 14.
22 Kukuh  Fadli  Prasetyo,  “Politik  Hukum  di  Bidang  Ekonomi  dan  Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Konstitusi 9, no. 3 (May 20, 2016): 495–514, https://doi.org/10.31078/jk%x.
23 Amir Machmud, Perekonomian Indonesia pasca reformasi (Erlangga, 2016), 2.
24 Alhusain et al., Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia , 14.
25 Muhammad  Fudhail  Rahman,  “Sumber-Sumber  Pendapatan  Dan  Pengeluaran Negara Islam,” Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2013).
26 Muhammad Iqbal Asnawi, “Implikasi Pengelolaan BUMN Persero Dalam Kerangka Welfare  State  Berdasarkan  Mekanisme  Perseroan  Terbatas,” Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan 11, no. 1 (2016): 126–44.

## 8 | Dena Ayu, Arzam, dan Doli Witro
pemerintah  dalam  mendapatkan  sumber  keuangan  salah  satu  caranya melalui  BUMN  dengan  mendorong  memberikan  kontribusi  baik  untuk pemerintah atau masyarakat melalui perekonomian yang menguntungkan. 27

## 2. Pajak
Sumber keuangan negara sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.  Salah  satu  sumber  keuangan  negara  baik  pada  masa  Rasulullah Saw.  hingga  sekarang  yang  dapat  memberikan  kontribusi  besar  dalam perekonomian  yaitu  pajak.  Pajak  merupakan  penghasilan  negara  terbesar dan  menjadi  tombak  pembangunan  negara. 28 Adanya  penarikan  pajak  dari masyarakat  dikarenakan  pajak  menjadi  sumber  utama  pendapatan  negara. Menurut Ibnu Khaldun penetapan pajak harus berprinsip syariah dan harus menerapkan  keadilan  baik  untukmasyarakat  atau  negar.  Pajak  akan dikenakan  pada  salah  satunya  yaitu  pajak  pajak  bumi,  pendapatan,  dan pembangunan, dan lain sebagainya.
Di  Indonesia  sendiri  kenaikan  penerimaan  pajak  pada  31  Mei  2021 mencapai 37,4% yang sebelumnya hanya 3,4% di Mei 2020, hingga sekarang mencapai  target  APBN  sebesar  Rp1.229,6  triliun. 29 Hal  ini  terjadi dikarenakan adanya pemulihan sumber keuangan dengan aktivitas ekonomi yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Urgensi  pajak  terhadap  negara  yaitu menjadi salah satu roda keuangan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara  umum  hingga  mencapai  70%  pajak  menjadi  pos  penerimaan  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menjadikan pajak sebagai peranan penting dalam sumber keuangan negara  dikarenakan stabilitas roda kehidupan masyarakat yang semakin tinggi dan meningkat harus dipenuhi. 30
Pajak  sangat  berkontribusi  besar  bagi  negara  dengan  membayai semua kebutuhan negara demi terciptanya masyarakat yang bisa merasakan keadilan  dan  kemakmuran  seperti  dalam  pembangunan  nasional. Pertumbuhan ekonomi diatur oleh pemerintah melalui kebijakan pajak yang berlaku, fungsi pengaturan tersebut untuk pencapaian dalam tujuan ekonomi yang  baik,  dapat  dicontohkan  berbagai  fasilitas  pajak  yang  ada  seperti investasi  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri.  Pemerintah  mencoba
27 Eko Aristanto, “Peranan Strategis Bank Pemerintah (BUMN) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil,” LPPM Universitas Merdeka Malang , 2020. 28 Paulina Y. Amtiran and Aldarine Molidya, “Pengelolaan Keuangan Negara,” Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs) 12, no. 2 (September 25, 2020): 203- 214-203–14, https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693.
29 “Kemenkeu.go.id,”  Direktorat  Jenderal  Anggaran,  accessed  December  21,  2021, https://anggaran.kemenkeu.go.id.
30 M. Farouq, Hukum Pajak di Indonesia (Prenada Media, 2018), 127.
mewujudkan    negara  yang  rakyatnya  makmur  dan  sejahtera  dengan penyempurnaan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 31

## 3. Meminjam Uang/Hutang Publik
Dapat  dipahami  dalam  perekonomian  modern  bahwa  hutang merupakan  instrumen  yang  sangat  lazim  dalam  mendapatkan  pendapatan dan  penunjang  ekonomi,  sebagaimana  Imam  Al-Ghazali 32 membolehkan adanya  hutang  publik  dengan  alasan  dapat  membayarnya  kembali  dari pendapatan  yang  akan  datang. 33 Walaupun  dalam  Islam  sangat  tidak dianjurkan untuk berhutang baik individu atau kelompok. Akan tetapi dalam kondisi  ini  sangat  sulit  untuk  keluar  dari  sumber  pendapatan  ini  yaitu hutang.
Seperti  halnya  yang  terjadi  di  Indonesia,  utang  pemerintah  yang mencapai Rp6.711,52 triliun pada akhir September 2021. Utang pemerintah Indonesia bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp823,85 triliun meliputi pinjaman  dalam  negeri  sebesar  Rp12,52  triliun  dan  pinjaman  luar  negeri sebesar Rp811,33 triliun. Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari  pinjaman  bilateral  Rp306,18  triliun,  pinjaman  multilateral  Rp  463,67 triliun, dan commercial banks Rp41,48 triliun 34
Pembangunan  infrastruktur  dapat  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian. 35 Pemerintah  terus  memberdayakan  potensi  ekonomi  yang ada  untuk  mengurangi  ketergantungan  terhadap  negara  lain.  Upaya  ini dimaksudkan  untuk  menyerap  tenaga  kerja  yang  cukup  besar  dan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan bersaing dengan perusahaan  yang  lebih  cenderung  menggunakan  modal.  Kondisi  ini mengakibatkan  pemerintah  harus  memiliki  modal  yang  cukup  besar  yang mendorong pemerintah untuk mengajukan penambahan utang luar negeri. 36
31 Soeriaatmadja,  “Laporan  Akhir  Kompendium  Bidang  Hukum  Keuangan  Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara),” 4.
32 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Empat  (Depok:  PT. Rajagrafindo Perseda, 2017), 282.
33 Dena  Ayu,  Muhamad  Yusuf,  and  Doli  Witro,  “Pemikiran  Al  Ghazali  tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia,” Jurnal Hukum Ekonomi Islam 5, no. 2 (2021): 111–28, https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/102.
34 Grahanusa  Mediatama,  “Nasional.kontan.co.id,”  kontan.co.id,  November  4,  2021, https://nasional.kontan.co.id.
35 Doli Witro and Betria Zarpina Yanti, “Implications of Sea Toll Programs to National Development Economy: Reinterpretation of Marine Verses In Al-Quran,” El-Qish: Journal of Islamic Economics 1, no. 2 (December 1, 2021): 83–97,
https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1720.2021.
36 Doli Witro, Betria Zarpina Yanti, and Mhd. Rasidin, “Mental Revolution To Increase Economic  Independence  And  Nation’s  Competitiveness  Of  Surah  Ar-Ra’d  Verse  11

## 10 | Dena Ayu, Arzam, dan Doli Witro
Alasan  Indonesia  mempunyai  hutang  publik  yaitu  untuk  mengejar ketertinggalan infrastruktur
dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian.  Hutang  menjadi  alat  akselerasi  pembangunan  dengan mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera. Selain itu, untuk melakukan perbaikan  pada  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melalui  alokasi anggaran  kesehatan,  perlindungan  sosial,  dan  pendidikan.  Dengan  hal  ini secara  perlahan  Indonesia  mampu  mengejar  ketertinggalannya  dari  negara lain.  Jadi,  hutang  yang  dilakukan  pemerintah  bertujuan  kemakmuran masyarakat  dengan  menyalurkan  dana  tersebut  untuk  hal  produktif  yang tentunya  dinikmati  kemudian  hari  dengan  harapan  memberikan  sesuatu yang  baik  bagi  masa  depan.  Alasannya  apabila  tidak  dilakukan  hutang tersebut  mengakibatkan  kerugian  finansial  yang  sangat  besar  seperti ketertinggalan  kesempatan  dan  waktu  dikarenakan  semakin  lama  semakin tinggi harga dan mengakibatkan inflasi. 37
Sumber  keuangan  negara  Indonesia  akan  berdampak  besar  dalam pengeluaran  serta  pemasukan  keuangan  negara  dalam  hal  perekonomian negara  secara  keseluruhan. 38 Dikarenakan  semua  sumber  keuangan  negara akan  dialokasikan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dalam  menyalurkan keuangan  negara.  Upaya  pemerintah  dalam  sumber  keuangan  negara sangatlah  penting,  dalam  pemulihan  ekonomi  pemerintah  secara  terus menerus  memberikan  solusi  agar  terciptanya  sumber  keuangan  yang  sehat dengan  terus  meningkatkan  kinerja  dalam  mengupayakan  kesejahteraan masyarakat.

## PENUTUP
Kesejahteraan  negara  mengacu  pada  peranan  aktif  pemerintah  dalam mengelola perekonomian.  Oleh karena itu, sumber keuangan negara menjadi pendorong  kesejahteraan  negara  dan  masyarakat.  Di  Indonesia  sendiri pemerintah  telah  mengatur  secara  detail  bagaimana  sumber  keuangan negara  didapatkan  dan  dikeluarkan  sesuai  dengan  kemaslahatan  umum. Dilihat dari historinya politik ekonomi Islam yang pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw. hingga sekarang yaitu sumber keuangan seperti dari bisnis, pajak,  dan  hutang  publik  menjadi  kontribusi  penting  bagi  pemerintah Indonesia dalam menjalankan perekonomian.
Perspective,” Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis 21, no. 2 (July 29, 2020): 431–48, https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-10.
37 “Kemenkeu.go.id,” accessed December 22, 2021, https://www.kemenkeu.go.id. 38 Taufiq Nur Azis, “Makalah Sumber Keuangan Negara,” 2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhusain,  Achmad  Sani,  Ariesy  Tri  Mauleny,  Nidya  Waras  Sayekti,  and Lisnawati. Koperasi  dalam  Sistem  Perekonomian  Indonesia .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
Amtiran,  Paulina  Y.,  and  Aldarine  Molidya.  “Pengelolaan  Keuangan  Negara.”
Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs) 12, no. 2 (September 25, 2020): 203-214-203–14. https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693. Aristanto,  Eko.  “Peranan  Strategis  Bank  Pemerintah  (BUMN)  Dalam Pemberdayaan  Pelaku  Usaha  Mikro  Dan  Kecil.” LPPM  Universitas Merdeka Malang , 2020.
Asnawi,  Muhammad  Iqbal.  “Implikasi  Pengelolaan  BUMN  Persero  Dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas.”
Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 1 (2016): 126–44.
Ayu,  Dena,  Arzam  Arzam,  and  Doli  Witro.  “Klasifikasi  Akad  Tabarru’:
Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia.” Asy  Syar’iyyah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Perbankan  Islam 7,  no.  1 (2022): 31–51. https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2278.
Ayu,  Dena,  Muhamad  Yusuf,  and  Doli  Witro.  “Pemikiran  Al  Ghazali  tentang
Penerapan  Sistem  Ekonomi  Islam  di  Indonesia.” Jurnal  Hukum Ekonomi Islam 5, no. 2 (2021): 111–28. https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/102.
Chaniago,  Siti  Aminah.  “Munculnya  Neoliberalisme  Sebagai  Bentuk  Baru Liberalisme.” Jurnal  Hukum  Islam IAIN  Pekalongan 14,  no.  2  (2013):
37038.
Farouq, M. Hukum Pajak di Indonesia . Prenada Media, 2018. Gusti,  Zaki  Nugraha.  “Tinjauan  Fiqh  Siasah  Maliyah  Tentang  Pengelolaan Dana  Desa  Nagari  Aia  Manggi  Kecamatan  Lubuk  Sikaping  Kabupaten Pasaman.”  Skripsi,  UIN  Sultan  Syarif  Kasim  Riau,  2020. http://repository.uin-suska.ac.id/30826/.
Iqbal,  Muhammad. Fiqh  Siyasah  Konstekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam . Kencana, 2016.
Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” Al  Imarah :  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik  Islam 3,  no.  1  (July  1, 2018): 18–28. https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140. Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Empat. Depok: PT. Rajagrafindo Perseda, 2017.
Direktorat  Jenderal  Anggaran.  “Kemenkeu.go.id.”  Accessed  December  21,
2021. https://anggaran.kemenkeu.go.id. “Kemenkeu.go.id.” Accessed December 22, 2021. https://www.kemenkeu.go.id. Machmud, Amir. Perekonomian Indonesia pasca reformasi . Erlangga, 2016. Maghfur,  Ifdlolul.  “Peran  Politik  Ekonomi  Islam  Dalam  Melaksanakan Globalisasi  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA).” Jurnal  Hukum  Islam ,
February 10, 2017, 27–52. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.744.

## 12 | Dena Ayu, Arzam, dan Doli Witro
Mediatama,  Grahanusa.  “Nasional.kontan.co.id.”  kontan.co.id,  November  4, 2021. https://nasional.kontan.co.id.
Mubarok,  Anas  Bayan,  and  Doli  Witro.  “Relevansi  Pemikiran  Ekonomi  Abu Yusuf  Dan  Al  Syaibani  Dengan  Kebijakan  Ekonomi  Di  Indonesia.” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 5, no. 1 (July 1, 2022): 1– 25. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389.
Mubyarto,  Mubyarto.  “Sistem  Dan  Politik  Ekonomi  Berjiwa  Kenyataan.” Economic Journal of Emerging Markets 4, no. 2 (1999): 121–25. Nur Azis, Taufiq. “Makalah Sumber Keuangan Negara,” 2019. Prasetyo, Kukuh Fadli. “Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945.” Jurnal Konstitusi 9, no. 3 (May 20, 2016): 495–514. https://doi.org/10.31078/jk%x.
Purba,  Bonaraja,  Eko  Sudarmanto,  Ahmad  Syafii,  Nur  Arif  Nugraha,  Nur Zaman, Madya Ahdiyat, and Ariyanto Umarama. Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran . Yayasan Kita Menulis, 2020. Rahman,  Muhammad  Fudhail.  “Sumber-Sumber  Pendapatan  Dan Pengeluaran  Negara  Islam.” Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Syariah 5, no. 2 (2013).
Ridwan. Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan . Bumi Aksara, 2020. Rusyana,  Ayi  Yunus,  and  Doli  Witro.  “Economic  Thought  Of  Al-Mawardi: Analysis  Of  Educator  Salary  Position.” Share:  Jurnal  Ekonomi  Dan
Keuangan Islam 10, no. 1 (July 1, 2021): 124–37.
https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9260.
Sidmag,  Mohammad  al  Jose.  “Tinjauan  Fikih  Siyasah  Maliyah  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Kesejahteraan  Umum  Masyarakat  Di Desa  Bulugedeg  Kecamatan  Bendo  Kabupaten  Magetan,”  2018. https://core.ac.uk/display/160611528.
Sidqi, Imaro, and Doli Witro. “Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam  Perspektif  Maqashid  Al-Syari’ah.” Mahkamah :  Jurnal  Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (April 20, 2021): 16–29.
https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644.
Soeriaatmadja,  Arifin.  “Laporan  Akhir  Kompendium  Bidang  Hukum Keuangan  Negara  (Sumber-Sumber  Keuangan  Negara).” Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  Dan  HAM–RI (Jakarta, 2010) , 2010. Syahwalan, Muhammad. “Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan  Negara  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Islam.” Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 4, no. 1 (2019): 12–25. Witro,  Doli.  “Maqashid  Syari’ah  As  A  Filter  Of  Hoax  Through  Al-Quran Perspective.” Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah 18,  no.  2  (December  27,  2020):
187–200. https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1133.
———.  “Political  Paradigm  Of  Conventional  Economics  And  Islamic Economics:  Indonesian  Sharia  Bank  Discourse.” Jurnal  Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 2 (December 23,
2021): 175–86. https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10993.
———.  “Urgency  Building  Islamic  Economic  System  In  Indonesia  Al-Quran Perspective.” Jurnal  Ekonomi  Islam 11,  no.  1  (2020):  64–72. https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/4327.
Witro,  Doli,  and  Syahrul  Anwar.  “Balance  Of  Consumption  With  Alms  In Islamic Economic Law Ethics.” EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan  Perbankan  Syariah 2,  no.  2  (December  31,  2021):  1–9. https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i2.198.
Witro,  Doli, and  Betria  Zarpina  Yanti. “Implications  of Sea  Toll  Programs  to National Development Economy: Reinterpretation of Marine Verses In Al-Quran.” El-Qish: Journal of Islamic Economics 1, no. 2 (December 1,
2021): 83–97. https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1720.2021.
Witro,  Doli,  Betria  Zarpina  Yanti,  and  Mhd.  Rasidin.  “Mental  Revolution  To Increase  Economic  Independence  And  Nation’s  Competitiveness  Of Surah Ar-Ra’d Verse 11 Perspective.” Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis 21, no. 2 (July 29, 2020): 431–48. https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-10.