e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916
DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i3 Received: 8 Oktober 2022, Revised: 27 Desember 2022,  Publish: 5 Januari 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Faktor-faktor  yang  Memengaruhi  Perencanaan  Anggaran Pendapatan  Asli  Daerah:  Komitmen  Organisasi,  Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk
Cris Kuntadi 1 , Frenadi Irianto 2 , Herty Safitry Yunintasari 3
1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, email: cris.kuntadi@dsn.bhayangkarajaya.ac.id 2 Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, email: frenadiikd@gmail.com 3 Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, email: herty.yunintasari@bpk.go.id
Korespondensi Penulis: Frenadi Irianto
Abstract: Previous research or relevant research is very important in a research or scientific article.  Previous  research  or  relevant  research  serves  to  strengthen  the  theory  and phenomenon  of  the  relationship  or  influence  between  variables.  This  article  aims  to  review the  factors  that  influence  regional  own-source  revenue  (PAD)  budget  planning,  namely organizational  commitment,  gross  regional  domestic  product  (GDP)  and  population,  a literature study on State Financial Management. This article is a literature review intended to build hypotheses  about  the influence of  variables for  use in  further research. The results  of this  literature  review  article  are  organizational  commitment,  GRDP  and  population  that influence PAD budget planning.
Keywords: Regional  Original  Income,  Organizational  Commitment,  Regional  Gross Domestic Product, Total Population
Abstrak : Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah.  Riset  terdahulu  atau  riset  yang  relevan  berfungsi  untuk  memperkuat  teori  dan fenomena  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel.  Artikel  ini  bertujuan  mereview  faktor- faktor  yang  memengaruhi  perencanaan  anggaran  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  yaitu komitmen  organisasi,  produk  regional  domestik  bruto  (PDRB)  dan  jumlah  penduduk,  suatu studi  literatur  Manajemen  Keuangan  Negara.  Artikel  ini  merupakan  literature  review  yang dimaksudkan guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah komitmen organisasi, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD.
Kata  Kunci: Pendapatan  Asli  Daerah,  Komitmen  Organisasi,  Produk  Regional  Domestik Bruto, Jumlah Penduduk

## PENDAHULUAN
Peraturan  perundang-undangan  terkait  otonomi  daerah    terakhir  diperbaharui  dalam (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa dengan adanya hak otonomi  daerah  setiap  pemerintah  daerah  diberikan  hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk mengatur  pemerintahan  dan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Hal  tersebut  mengakibatkan  fenomena  banyaknya  provinsi  dan  kabupaten  yang mengalami  pemekaran  di  Negara  Indonesia  sejak  adanya  UU  tersebut,  terakhir  pada  tahun 2022  adalah  Provinsi  Papua  Tengah,  Papua  Pegunungan  dan  Papua  Selatan.  Hak  otonomi daerah  mewajibkan  setiap  daerah  dapat  mandiri  kedepannya  untuk  membiayai pemerintahannya  dengan  memperoleh  penerimaan  yang  berasal  dari  sumber-sumber  potensi pendapatan dari wilayah setempat.
Komponen utama pendapatan suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah. Sementara itu,  Pendapatan  Transfer  Pemerintah  Pusat  berasal  dari  Dana  Bagi  Hasil  Pajak,  Dana  Bagi Hasil  SDA,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Kemandirian suatu  daerah  dalam  mengelola  potensi  sumber  pendapatan  tercermin  pada  PAD  yang diperoleh, serta ditunjukkan oleh PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap  sumber  dana  eksternal  dan  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).
Ketepatan Perencanaan Anggaran PAD tersebut akan berpengaruh kepada Perencanaan Anggaran  belanja  suatu  daerah  khususnya  belanja  modal  pemerintah  dalam  rangka meningkatkan  kondisi  infrastruktur  dan  sarana-prasarana  di  daerahnya  menjadi  lebih  baik. salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja  modal  daerah  (C.  Kuntadi  dkk,  2022).  Oleh  karena  itu,  faktor-faktor  yang memengaruhi  peningkatan  dan  penurunan  PAD  menjadi  hal  yang  utama  dalam  menentukan besaran  anggaran  PAD  yang  disusun.  Ketidaktepatan  pemerintah  daerah  dalam menganggarkan PAD tersebut akan berdampak pada kesalahan penilaian kinerja pencapaian PAD  suatu  daerah  serta  potensi  tidak  tercapainya  perencanaan  kegiatan  dan  Perencanaan Anggaran  belanja  daerah  khususnya  untuk  daerah  yang  baru  mengalami  pemekaran  serta pembentukan provinsi dan kabupaten/kota secara optimal.
Penulis  telah  melakukan  reviu  atas  laporan  keuangan  atas  pada  10  entitas  pemerintah kabupaten yang baru dibentuk kurang lebih sepuluh tahun terakhir di Indonesia, yaitu:
1. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
2. Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung
3. Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat,
4. Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
5. Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara
9. Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat
10. Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat
Perbandingan  antara  anggaran  PAD  tahun  2021  dan  realisasi  PAD  tahun  2020  pada kesepuluh  kabupaten  diatas  diketahui  bahwa  tujuh  dari  sepuluh  kabupaten  tersebut  tidak menggunakan realisasi PAD tahun sebelumnya sebagai acuan untuk menyusun nilai anggaran PAD  tahun  berjalan  (asumsi  deviasi  tidak  lebih  dari  10%).  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel berikut.
Tabel 1. Perbandingan Realisasi PAD dan Anggaran PAD Sepuluh Kabupaten yang baru dibentuk oleh
Pemerintah Indonesia dalam Sepuluh tahun terakhir No Kabupaten Realisasi 2020 Anggaran 2021 % Deviasi 1 Penungkal Abab Lematang Ilir 49.466.198.650,00 86.715.582.058,00 75,30% 2 Pesisir Barat 27.813.379.280,00 56.185.682.859,00 102,01% 3 Pangandaran 105.276.341.355,00 150.261.866.550,00 42,73% 4 Mahakam Ulu 20.911.222.943,14 12.455.399.500,00 -40,44% 5 Banggai Laut 26.874.825.275,00 20.543.491.152,00 -23,56% 6 Kolaka Timur 25.298.313.577,00 27.155.017.287,00 7,34% 7 Malaka 54.531.409.057,00 58.937.197.457,00 8,08% 8 Taliabu 24.019.580.875,00 201.323.343.678,00 738,16% 9 Manokwari Selatan 5.964.396.628,00 5.453.964.553,00 -8,56% 10 Pengunungan Arfak 7.989.024.181,00 4.281.206.241,00 -46,41%
Tabel di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Taliabu dan PAD Kabupaten Pesisir Barat  tahun  2021  memiliki  deviasi  Anggaran  paling  tinggi  yaitu  berbeda  738,16%  dan 102,01%  dibandingkan  dengan  realisasi  PAD  tahun  sebelumnya.  Hal  tersebut  akan  menjadi pertanyaan besar seberapa baik Perencanaan Anggaran PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten  Taliabu  dan  Pesisir  Barat  dalam  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang memengaruhi  Perencanaan  Anggaran  PAD,  sehingga  dapat  menjadikan  anggaran  PAD tersebut sebagai alat ukur pencapaian kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  22/PMK.02/2021  tanggal  15  Maret  2021  tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Pasal 38 terkait Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga,  unit  eselon  I,  dan  satuan  kerja  dikelompokkan  ke  dalam  beberapa kategori dengan rincian sebagai berikut:
a. Nilai  Kinerja  Anggaran  lebih  dari  90%  (sembilan  puluh  persen)  termasuk  dalam kategori Sangat Baik;
b. Nilai  Kinerja  Anggaran  lebih  dari  80%  (delapan  puluh  persen)  sampai  dengan  90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik;
c. Nilai  Kinerja  Anggaran  lebih  dari  60%  (enam  puluh  persen)  sampai  dengan  80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;
d. Nilai  Kinerja  Anggaran  lebih  dari  50%  (lima  puluh  persen)  sampai  dengan  60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan
e. Nilai  Kinerja  Anggaran  sampai  dengan  50%  (lima  puluh  persen)  termasuk  dalam kategori Sangat Kurang,
Penulis  mencoba  membandingkan  anggaran  dan  realiasi  PAD  tahun  2021  kesepuluh kabupaten yang menjadi obyek reviu, dengan hasil perbandingan sebagai berikut.
Tabel 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD Sepuluh Kabupaten yang baru dibentuk oleh
Pemerintah Indonesia dalam Sepuluh tahun terakhir No Kabupaten Anggaran 2021 Realisasi PAD 2021 % 1 Penungkal Abab Lematang Ilir 86.715.582.058 67.909.514.128 78,31% 2 Pesisir Barat 56.185.682.859 28.360.235.945 50,48%
No Kabupaten Anggaran 2021 Realisasi PAD 2021 % 3 Pangandaran 150.261.866.550 175.130.968.912 116,55% 4 Mahakam Ulu 12.455.399.500 33.164.866.575 266,27% 5 Banggai Laut 20.543.491.152 22.179.522.152 107,96% 6 Kolaka Timur 27.155.017.287 25.959.468.961 95,60% 7 Malaka 58.937.197.457 55.380.883.238 93,97% 8 Pulau Talibu 201.323.343.678 16.732.231.839 8,31% 9 Manokwari Selatan 5.453.964.553 10.730.292.091 196,74% 10 Penggunungan Arfak 4.281.206.241 4.915.396.388 114,81%
Jika  menjadikan  PMK  22/PMK.02/2021  tanggal  15  Maret  2021  diatas  sebagai  acuan ( benchmark ), untuk mengukur pencapaian realisasi anggaran maka terdapat:
1. Satu kabupaten  memiliki  kinerja  pencapaian  PAD sangat  kurang yaitu  Pulau  Talibu karena memiliki pencapaian kurang dari 50%;
2. Satu kabupaten  memiliki  kinerja kurang yaitu  Pesisir  Barat  karena  memiliki pencapaian 50% s.d 60%;
3. Satu kabupaten  memiliki  kinerja cukup yaitu  Penungkal  Abab  Lematang  Ilir  karena memiliki pencapaian 60% s.d 80%;
4. Sisanya sebanyak tujuh kabupaten memiliki kinerja yang sangat baik karena memiliki pencapaian realisasi anggaran diatas 90% yaitu 93,97% s.d 266,27%.
Selain  Realisasi  PAD  Kabupaten  Pesisir  Barat  dan  Pulau  Talibu  yang  tidak  mencapai target  anggaran,  Realisasi  Anggaran  PAD  yang cukup tinggi  pada kabupaten Mahakam  Ulu dan  Manokwari  Selatan  yang  masing-masing  mencapai  266,27%  dan  196,74%  merupakan pertanyaan  yang  menarik  bagi  penulis  dalam  menilai  pencapaian  tersebut.  Apakah  kedua pemerintah  kabupaten  yang  berhasil  melakukan  intensifikasi  dan  extensifikasi  penerimaan PAD  atau  yang  terjadi  adalah  kegagalan  kedua  Pemerintah  Kabupaten  tersebut  dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran PAD.
Fenomena  kesalahan  Perencanaan  Anggaran  PAD  pada  Pemerintah  Daerah  baik Provinsi/Kabupaten/Kota  seperti  contoh  diatas  sering  terjadi  ditemukan  khususnya  sering terjadi pada Pemerintah Daerah yang baru terbentuk atau mengalami pemekaran. Oleh karena itu,  penulis  berpendapat  ketepatan  pemilihan  faktor  yang  memengaruhi  Perencanaan Anggaran PAD merupakan hal  yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan bagi  pemerintah  daerah  dalam  menganggarkan  PAD  sebagai  sarana  tolok  ukur  kemandirian daerah  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki.  Selain  itu,  potensi  terhadap penyalahgunaan PAD dapat berasal dari proses perencanaan anggaran, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengecilkan potensi PAD yang dimiliki, agar seolah-olah kinerja pencapaian  anggaran  PAD  dapat  terealisasi,  sehingga  kelebihan  atas  realisasi  PAD  dapat digunakan untuk kepentingan golongan/oknum yang tidak bertanggungjawab.
Berdasarkan  latar  belakang,  dapat  dirumuskan  permasalahan  yang  akan  dibahas  guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:
1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD?

## METODE
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka ( Library  Research). Mengkaji  teori  dan  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel  dari  buku- buku  dan  jurnal  baik  secara off  line di  perpustakaan  dan  secara online yang  bersumber  dari Mendeley , Scholar Google dan media online lainnya.
Dalam  penelitian  kualitatif,  kajian  pustaka  harus  digunakan  secara  konsisten  dengan asumsi-asumsi  metodologis.  Artinya  harus  digunakan  secara  induktif  sehingga  tidak mengarahkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peneliti.  Salah  satu  alasan  utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Komitmen Organisasi (X1) terhadap  Perencanaan Anggaran PAD (Y).
Variabel  (X2)  komitmen  organisasi  dalam  sebuah  instansi  pemerintahan  perlu diperhatikan  dengan  melihat  Pimpinan  dan  seluruh  komponen  SKPD  telah  berupaya menguraikan tugas pokok dan fungsi instansinya, Satuan kerja perangkat daerah/SKPD telah memiliki  dokumen  perencanaan  strategik  (Renstra)  instansinya  yang  lebih  operasional, Penyusunan  program  dan  kegiatan  selama  ini  sudah  mengakomodir  tugas  pokok  dan  fungsi SKPD, Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah melibatkan seluruh bawahannya untuk menjabarkan  tugas  pokok  dan  fungsi  instansinya  (C.  Kuntadi,  2022).  Dengan  adanya komitmen  organisasi  yang  dimiliki  oleh  pimpinan  dan  seluruh  komponen  organisasi Perencanaan  Anggaran  PAD  pada  pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  dapat  lebih  terukur karena  telah  mempertimbangkan  tupoksi  setiap  SKPD  khususnya  yang  menjadi  penghasil pendapatan ( Revenue Center ).
Dalam  melaksanakan  menatausahakan  penerimaan  dan  pengeluaran,  SKPD  perlu memperhatikan sejauhmana komitmen organisasi yang ditunjukkan oleh sikap, perilaku, dan persepsi  pegawai  (Rahmawati  Halim,  2016).  Hal  tersebut  akan  berdampak  pada  proses perencanaan  anggaran  PAD  menjadi  lebih  efektif  karena  para  pihak  yang  terlibat  akan bersungguh-sunguh  dalam  merencanakan  anggaran  PAD  dengan  mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

## Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X2) terhadap Perencanaan Anggaran PAD (Y).
Berdasarkan hasil penelitan Pribadi (2019), pengujian terbukti bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan signifikansi  0,001<  α=  0,05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Produk  Domestik Regional  Bruto  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Penelitian  ini sejalan  dengan  Maulana  Seiyantoro  (2019)  dan  Nuwun  Priyono  (2016).  Semakin  tinggi pendapatan  masyarakat  maka  meningkatkan  kemampuan  dan  mendorong  keinginan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dibandingkan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh makan akan semakin besar  pula  potensi  penerimaan  daerah,  sebagai  contoh  banyak  masyarakat  yang  membeli kendaraan  akan  meningkatkan  penerimaan  yang  berhubungan  dengan  pajak  kendaraan bermotor dan kegiatan konsumsi masyarakat akan tinggi akan berpengaruh pada peningkatan pajak dan retribusi yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi seperti pajak hotel, restoran dan  parkir.  Sehingga  dengan  adanya  peningkatan  PDRB  akan  mendorong  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah.  Dengan  demikian,  Pemerintah  Daerah  dapat  menjadikan  PDRB sebagai  salah  satu  variable  ukuran  yang  menentukan  besar  kecilnya  perencanaan  anggaran PAD di wilayahnya.
Komitmen Organisasi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jumlah Penduduk
Perencanaan Anggaran
Pendapatan Asli Daerah
Pengaruh Jumlah Penduduk (X3) terhadap Perencanaan Anggaran PAD (Y).
Jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  PAD  karena  semakin besar  jumlah  penduduk  maka  akan  meningkatkan  permintaan  terhadap  barang-barang konsumsi  dan  juga  tingkat  produksi  yang  dihasilkan  untuk  meningkatkan  PAD  (Nailia Kamalia dan Rifki  Khoirudin,  2019). Hasil penelitian ini di dukung oleh Asmuruf, Rumate, dan Kawung, (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. Peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan pajak dan  retribusi  daerah  yang  berhubungan  langsung  dengan  keberadaan  masyarakat  di wilayahnya  antara  lain  pajak  bumi  bangunan,  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan, pajak  penerangan  jalan  umum,  retribusi  pelayanan  kesehatan,  persampahan.  Dengan demikian, Pemerintah daerah dapat menjadikan jumlah penduduk sebagai salah satu variabel ukuran yang menentukan besar kecilnya Perencanaan Anggaran PAD di wilayahnya.
Hasil penelitian tersebut  yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk (2022) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang lain. Diketahui bahwa jumlah penduduk tidak signifikan memengaruhi  PAD.  Namun  demikian  dalam  penelitian  tersebut  dijelaskan  bahwa  tidak berpengaruhnya  jumlah  penduduk  terhadap  PAD  diduga  karena  salah  satunya  adalah kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  pajak  tepat  waktu  kepada  pemerintah sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Sehingga  dapat  disimpulkan  jumlah  penduduk tetap  memengaruhi  kegiatan  perencanaan  anggaran  PAD  tetapi  harus  komitmen  pemerintah dalam merealisasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD di daerahnya.

## Conceptual Framework
Berdasarkan  rumusan  masalah,  kajian  teori,  penelitian  terdahulu  yang  relevan    dan pembahasan pengaruh antar variabel,  maka di  perolah rerangka berfikir  artikel ini seperti  di bawah ini.

## Gambar 1. Kerangka Berfikir
Berdasarkan  kerangka  berfikir  di  atas,  komitmen  organisasi,  PDRB,  dan  jumlah penduduk berpengaruh terhadap perencanaan anggaran PAD. Selain dari tiga variabel exogen ini  yang  memengaruhi  perencanaan  anggaran  PAD,  masih  banyak  variabel  lain  yang memengaruhinya  diantaranya  adalah  Pengeluaran  pemerintah,  Jumlah  wisatawan,  Jumlah hotel, Pendapatan per kapita, Investasi, Gaya kepemimpinan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  teori,  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan  maka  dapat  dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:
1. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD.
2. PDRB berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD.

## 3. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD.

## REFERENSI
Cris,  Kuntadi.,  Kalis,  Endah  Wahyuni.,  Christine,  Maisye  Mansawan.  2022. Literatur Review :  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kinerja  Penganggaran  pada  Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Dinasti Review .
Rahmawati, Halim. 2016. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan. Jakarta.
M,  Rasuli.  2016.  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan,  Penyempurnaan  Sistem  Administrasi, Komitmen  Dari  Seluruh  Komponen  Organisasi,  Kecukupan  Sumber  Daya,  Dan  Sistem Reward  Punishment  Terhadap  Penyusunan  APBD  Berbasis  Kinerja  Di  SKPD  Provinsi Riau.
Nailia,  Kamalia.,  dan  Rifki  Khoirudin.  2019.  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Maulana,  Seinyantoro  Pribadi.  2019.  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Pendapatan  Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Nuwun,  Priyono.  2016.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap  Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010).
Sane,  Bembok.,  Een,  N  Walewangko.,  dan  Hanly,  Siwu.  2020.  Analisis Faktor-Faktor  yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolikara.
Aris,  Adi  Prasetyo.,  Virgiana,  Nugransih  Siwi.,  dan  Eranus,  Yoga  Kudhani.  2022.  Faktor- Faktor  yang  Memengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  Jawa  Tengah  Tahun  2010-2018. Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat.
Pajak Asli Daerah., https://www.online-pajak.com/ Jumlah Penduduk., https://www.bps.go.id