Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 1 HURUF K UNDANG – UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama 1 Si Ngurah Ardya 2 Ni Ketut sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {idabagusfajar@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , niktsariadnyani@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas karya cipta fotografi dan mengetahui serta  menganalisis  akibat  hukum  yang  diberikan  kepada  pelanggar  hak  cipta  karya  cipta  fotografi  yang mengambil  foto  tanpa  izin  sang  penciptanya.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif.Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-  undangan (statue  approach)  dan  pendekatan  komparatif  (comparative  approach).  Data  yang  diproleh  dalam penelitian ini merupakan hasil analisis dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)  dan  juga  Copyright  Act  (chapter  63,  Revised  Edition  2006)  (Singapura).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  (1)  bagaimana  perlindungan  hukum  kepada  karya  cipta  fotorgrafi  yang  fotonya  diambil tanpa  persetujuannya  (2)akibat  hukum  terhadap  seorang  yang  menggunakan  potret  fotografer  untuk promosi atau mengambil keuntungan tanpa persetujuannya melalui media internet secara perdata UUHC pencipta  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi,  tapi  masih  diperlukan  kejelasan  terkait  batasan  jumlah ganti  rugi,  sedangkan  secara  pidana  pelanggar  dapat  dikenakai  sanksi  berupa  pidana  penjara  dan/  atau pidanadenda.
Kata Kunci: Fotografi, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

## ABSTRACT
This study aims to determine the legal protection of photographic copyrighted works and to find out and analyze the legal consequences given to violators of the copyright of photographic copyrights who take photos  without  the  permission  of  the  creator.  This  type  of  research  is  juridical  normatif.The  approach used in this research is a statutory approach and a comparative approach. Data diproleh inpenelitian is the result of the analysis of the Law - Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) and the Copyright Act  (chapter  63,  Revised  Edition  2006)  (Singapore).  The  results  of  this  study  show  (1)  how  legal protection  for  photographic  copyrighted  works  whose  photos  are  taken  without  their  consent  (2)  legal consequences for someone who uses a photographer's portrait for promotion or takes advantage without his consent through internet media in a civil manner UUHC creators can file a claim for compensation, However,  clarity  is  still  needed  regarding  the  limit  on  the  amount  of  compensation,  while  criminally violators can be subject to sanctions in the form of imprisonment and/or fines.
Keywords: Photography, Legal Protection, Copyright Law Number 28 of 2014 .

## PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi memberi pengaruh terhadap perkembangan zaman, seperti halnya dalam  hal  fotografi.  Fotografi  pada awalnya  hanyalah  sebuah  teknologi penangkap  citra  (image)  kini  sudah menjadi  salah  satu  bagian  penting dalam  industri  kreatif  khususnya  di indonesia. Industri kreatif itu sendiri akan  berkaitan  dengan  penciptaan karya melalui berbagai tahap seperti perencanaan konsep atau ide, lokasi, peralatan, dan tentunya dana. Dalam perjalanannya,  fotografi  juga  akan semakin  berkembang  dan  terbagi menjadi  bermacam  bidang  seperti industri komersial, jurnalistik hingga seni  foto.  Fenomena  yang  terjadi dengan  seiring  berjalannya  jaman
ialah meluasnya penggunanaan multimedia di internet, yang banyak kita  jumpai  foto-foto  yang  terdapat dimedia  sosial  maupun  di  media online.Bahkan  dari  pencarian  di Google pun kita juga bisa menemukan dengan mudah banyaknya  foto  yang  disajikan.  Hak cipta  ini  memang  sudah  melekat pada  sang  fotografernya  itu  sendiri, Tapi  hal  tersebut  bisa  diberikan  ke pihak  lain  missal  saat  fotonya  akan dijual, atau ada pihak yang meminta izin  untuk  memakai  karya  foto tersebut. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah yang harus melindungi  pencipta  dan  pemegang hak terkait agar tidak dilanggar oleh pihak  lain,  melalui  instrument penegakan  hukum  dan  mekanisme pidana di pengadilan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat ditentukan  bahwa  adapun  beberapa aktivitas  yang  bisa  kita  kategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran  copyright  atau  hak cipta.  Maka  dari  itu  terkadang aktivitas  tersebut  tanpa  kita  sadari, kita sendiri yang sering
melakukannya.tapi  kita  tidak  sadar bahwa  apa  yang  kita  lakukan  itu adalah melanggar hak cipta. Berikut beberapa yang dikategorikan sebagai pelanggaran  Copyrights  atau  Hak Cipta.  Jenis – jenis pelanggaran Hak Cipta 1. Mengutip  seluruh  atau  sebagian karya  cipta  orang  lain  dan dimasukkan  dalam  karya  kita. Tetapi  tanpa  menyebutkan  asal sumbernya.
2. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau seluruh hasil karya orang lain. 3. Memperbanyak atau menyebarkan sebagian atau
seluruh  karya  orang  lain  dengan motif komersil.
Jika  kita  berbicara  tentang pelanggaran  hak  cipta    apabila  itu dilanggar  maka  akan  ada  sanksinya bagi  pelanggar  hak  cipta  tersebut yaitu  bisa  dikenai  sanksi  pidana. Berdasarkan  Pasal  113  UU  No.  28 Tahun  2014,  sanksi  tersebut  bisa berupa  hukuman  penjara  dan  atau denda. Besarnya nilai nominal denda dimulai  dari  nilai  100  juta  hingga empat miliar rupiah.Sedangkan sanksi penjara, lamanya bisa setahun hingga  10  tahun.Perlu  diketahui bahwa Hak Cipta itu di bagi menjadi 2 jenis hak, yaitu Hak Komersil dan Hak  Moral.  Terkait  dengan  hak moral,  maka  perlindungannya  akan berlaku  seumur  hidup,  lain  halnya dengan hak komersiil (hak ekonomi) yang perlindungannya dibatasi dalam  waktu  tertentu.  Berdasarkan Pasal  59  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta, Perlindungan  Komersil  atas  suatu karya  fotografi  dibatasi  selama  50 (lima  puluh)  tahun  sejak  pertama dilakukan pengumuman.
Yang dimaksud  pengumuman  disini  ialah jika kita merujuk pada Pasal 1 angka
11  didefinisikan  sebagai  bentuk pembacaan,  penyiaran,pameran  atau suatu  ciptaan  menggunakan  alat apapun  baik  elektronik  atau  non elektronik atau melakukannya dengan  cara  apapun  agar  suatu ciptaan  dapat  dibaca,  didengar  atau dilihat oleh orang lain.
Berdasarkan  pasal  1  angka  1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014  tentang  Hak  cipta,  Hak  Cipta Fotografi  adalah  hak  eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsif deklaratif setelah suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang  –  undangan. Perlindungan  hak  cipta  melalui undang  undang  hak  cipta  tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta (Hidayah,
2007:28).
Permasalahan  mengenai  Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga  semakin  berkembang  seiring dengan  pemberlakuan  Undang  – undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta,  karena  dengan adanya Undang – Undang Hak Cipta saja  tidak  cukup  untuk  menjamin terlindungnya  hak  dari  penciptanya,
masih banyak terjadi juga pelanggaran  –  pelanggaran  terhadap suatu  karya  cipta  yang  disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga Kurangnya kesadaran masyarakat  terhadap  hak  –hak  yang dilindungi  oleh  hukum.  Hak  Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana  diatur  dalam  pasal  40 ayat  (1)  huruf  k  Undang  –  Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak
Cipta.  Di  dalam  pasal  ini  dapat
memberikan  perlindungan  hukum dalam bidang seni fotografi.
Hak  kekayaan  intlektual (disebut HKI) adalah setara atau kata – kata yang sering dipakai untuk hak kekayaan  intlektual  (White,  1998; Doldirina,  2010),  yaitu  hak  yang berasal  dari  pola  pikir  dimana produk  hukum  telah  dilahirkan  atau suatu  proses  yang  mampu  memberi manfaat pada manusia. Pada dasarnya, kekayaan intlektual merupakan  hak  untuk  menikmati seacara ekonomis dan hasil kreativitas  intlektual.Bentuk  karya yang lahir dari kemampuan intlektual  manusia  merupakan  objek kekayaan intlektual (Margono, 2010).
Seperti  kita  ketahui  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  Indonesia, Negara  luas  yang  memiliki  jumlah penduduk ratusan juta dan keanekaragaman  yang  muncul  dari sabang  sampai  dengan  Merauke yang  memiliki  banyak  aspek  Hak Kekayaan  Intlektual  atau  bisa  kita sebut  dengan  HAKI.Bahkan  dengan kepemilikan  pulau  yang  mencapai belasan  ribu,  Indonesia  adalah negara  besar  diantara  Negara kepulauan yang berada di dunia.Sebab  satu  contoh  beberapa keanekaragaman  yang  berada  di Indonesia  tersebut  ialah  munculnya berbagai  macam  kreasi  intlektual yang  berada  dalam  ruang  lingkup seni dan sastra ilmu pengetahuan.(Lutviansori Arrif,2010:31)
Jika dilihat  lebih lanjut suatu tindakan  yang  dilakukan  oleh fotografer  tersebut  sebagaimana dijelaskan  diatas  menurut  pasal  21 Undang  –  undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  tidak dianggap pelanggaran apabila pemotretan  yang  dilakukan  untuk  di
umumkan  atas  seseoarang  pelaku atau  lebih  dalam  suatu  pertunjukan umum  walaupun  yang  bersifat komersial,  kecuali  dinyatakan  lain oleh  orang  yang  berkepentingan. Termasuk juga dalam pasal ini ialah apabila  yang  bersangkutan,  dalam hal ini perancang busana ini ataupun model  –  model  yang  membawakan busana  dari  perancang  kenamaan tersebut  merasa  dirinya  dirugikan akibat  fotonya  dipergunakan  tanpa seizin  dirinya,  maka  hal  tersebut sudah  jelas  menjadi  pelanggaran,
yang  dan  bersangkutan  dapat menuntut haknya kepada si
fotografer.  Hak  ini  berhubungan dengan Hak ekonomi dan Moral. Dengan adanya kasus seperti yang  terjadi  diatas  maka  seharusnya kejadian  tersebut  tidak  akan  terjadi apabila fotografer tersebut mengetahui aturan jika ingin mempublikasikan atau memperbanyak  suatu  karya  cipta fotografi,  terutama  karya  foto  yang ia  publikasikan  itu  bukan  karya  nya sendiri  melainkan  mengambil  karya orang  lain.  Di  Undang  –  undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak cipta telah menjelaskan bahwa untuk memperbanyak  atau  memplikasikan suatu  ciptaan  seseorang  harus memproleh  izin  dari  penciptanya terlebih  dahulu  kepada  pemegang hak cipta foto tersebut. Adanya kerja sama  yang  baik  dan  tentunya berkesinambungan anatara para fotografer  sebagai  pemegang  hak cipta, masyarakat dan aparat penegak  hukum  dari  menegakkan hukum  yangberkaitan  dengan  hak kekayaan  Intlektual  (hak  cipta) inilah yang nantinya dapat meminimalisir  terjadinya  tindakan melanggar  hukum  di  bidang  Hak Kekayaan  Intlektual.  Tidak  hanya
berkaitan  dengan  hak  cipta,  namun juga  hak  –  hak  lain  yang berhubungan  dengan  Hak  Kekayaan Intlektual.
Berdasarkan  uraian  diatas,
maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA FOTOGRAFI  BERDASARKAN PASAL  40  AYAT  1  HURUF  K
UNDANG  -  UNDANG  NO.  28 TAHUN 2014”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, rumusan  masalah  yang  diteliti sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  atas  karya  cipta  fotografi berdasarkan  pasal  40  ayat  1 huruf  k  Undang  –  undang  Hak
Cipta 2. Bagaimana akibat hukum terhadap seorang yang menggunakan  potret  fotografer untuk  promosi  atau  mengambil keuntungan
tanpa persetujuannya?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah penelitian hukum normatif.Menurut Soerjono  Soekanto  metode  penelitian hukum  normatif  atau  metode  penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  yang  ada.  Terkait  jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  penulis  memakai  2  (dua) pendekatan anatara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (stutue approach), pendekatan konseptual
(conceptual  approach).  Sumber  bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada  3  (tiga),  yaitu  sumber  bahan  hukum
yang  bersifat  autoritatif  artinya  mempunyai otoritas,  sumber  bahan  hukum  Sekunder merupakan  bahan  hukum  yang  berisikan informasi  atau  kejelasan  tentang  bahan primer,  sumber  bahan  hukum  tersier merupakan  bahan  non  hukum  atau  bahan penunjang yang digunakan untuk menjelaskan  dan  memberikan  gambaran terhadap  bahan  hukum  primer  maupun bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan
permasalahan  yang  dibahas  dengan  cara membaca dan mencatat untuk memudahkan dalam  menganalisis  permasalahan.  Untuk pengolahan  bahan  hukum  teknik  yang digunakan  adlaah  teknik  deduktif  yaitu kesimpulan  diperoleh  dari  pendeskripsian permasalahan  yang  bersifat  umum  sampai pada  permasalahan  khusus  yang  lebih mendetail.  Penulis  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini, (Adnyani,  2015:  68-80).  Metode  kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif  (Adnyani,  2021  :  59).  yaitu memaparkan  hasil  analisis  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Dianalisis  secara  kualitatif (Adnyani,  2014  :  35),  yang  dideskripsikan karena  sesuai  dengan  sifat  dari  masalah serta  tujuan  yang  ingin  diperoleh  dari penelitiannya.
Penelitian  ini  merupakan  deskriptif maka  dalam  memperoleh  bahan  hukum yang sebanyak-banyaknya dilakukan
melalui berbagai teknik yang disusun secara sitematis untuk mencari pengumpulan bahan hukum  hasil  penelitian  yang  sempurna (Adnyani,  2016  :  223)Setelah  dilakukan penyajian bahan hukum  Langkah selanjutnya yakni  penarikan  kesimpulan  (Adnyani,  2015: 68-80).

## PEMBAHASAN
Bentuk  perlindungan  hukum  atas  karya cipta fotografi berdasarkan pasal 40 ayat
1 huruf k Undang – undang Hak Cipta
Hak  cipta  mengandung  2  (dua)  hak yaitu  hak  moral  dan  hak  ekonomi  Hak Ekonomi  diatur  di  dalam  Pasal  8 Undang  –  uundang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  yang menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara  komersial  suatu  ciptaan.  Dalam suatu  ciptaan  merupakan  hasil  karya intlektual yang diproleh melalui pengorbanan  waktu,  tenaga,  dan  dana, jika  suatu  ciptaan  tersebut  sudah diwujudkan  dan  di  komersialkan  maka hak  ekonominya  sudah  ada  atau  sudah melekat,  sedangkan  Hak  Moral  diatur pada  Pasal  5  Undang  –  Undang  Hak Cipta  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta,  yang  menyatakan  bahwa hak  moral  adalah  hak  yang  melekat pada  diri  pencipta  atau  pelaku  (seni, rekaman,  siaran)  yang  tidak  dapat dihilangkan dengan alasan apapun yang sifatnya  non  ekonomi,  walaupun  hak cipta  atau  hak  terkait  telah  dialihkan. Hak  Moral  itu  sudah  melekat  pada  diri pencipta  dan  tidak  dapat  dialihkan kepada siapapun.
Perlindungan  hukum  merupakan  hak setiap  warga  negara,  dan  di  lain  sisi bahwa  perlindungan  hukum  adalah kewajiban  bagi  negara  itu  sendiri,  oleh karenanya  negara  wajib  memberikan perlindungan  hukum  kepada  seluruh warga negaranya. Pada prinsipnya yaitu perlindunga hukum terhadap masyarakat yang bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan  dan  perlindungan  terhadap harkat  dan  martabat  sebagai  manusia, dalam  hal  karya  cipta  dengan  bentuk apapun  terutama  pada  karya  cipta fotografi penghormatan dan penghargaan terhadap karya cipta perlu
memproleh yang namanya perlindungan hukum. Seperti yang kita ketahui perlindungan  hukum  diberikan  terhadap subyek  –  subyek  hukum  melalui beberapa  peraturan  yaitu  Perundang  – undangan  yang  berlaku  di  masyarakat dan  dalam  pelakasanaannya  terdapat suatu  sanksi  dalam  bentuk  perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif maupun  yang  bersifat  refresif  baik  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis,  yang berarti  perlindungan  hukum  sebagai suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum  yaitu konsep  dimana  hukum  dapat  meberikan suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Menurut  Setiono,  Setiono  (2004;3), perlindungan  hukum  merupakan  tindkan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari  perbuatan  sewenang  –  wenang  oleh penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan aturan  hukum  untuk  mewujudkan ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia dimana  jika  pemerintah  membuatt peraturan  yang  tidak  sesuai  dengan keadaan  masyarakatnya  dan  tidak mengikuti  perkembangan  masyarakat berhak mendapat perlindungan.
Bentuk  perlindungan  hukum  secara preventif  dan  refresif  ini  telah  dijelaskan dalam  undang  –undang  Nomor  28  tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk
perlindungan  hukum  secara  preventif  ini diatur  dalam  Pasal  9yang  menyatakan bahwa  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta memiliki  hak  untuk  memberikan  izin  atau melarang  orang  lain  tanpa  persetujuannya menyewakan  ciptaanya  untuk  kepentingan yang bersifat komersial.

## A. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  preventif  adalah perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh
pemerintah dengan bertujuan untuk mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran (Latrahan,skripsi,2012:55).Di dalam perlindungan  hukum  preventif  ini  justru rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan  (inspraak)  atau  pendapatnya sebelum  pemerintah  mendapat  bentuk  yang pasti.Dengan  adanya  perlindungan  hukum preventif  ini  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya sengketa – sengketa dimasyarakat karena dengan adanya perlindungan preventif  ini  yaitu  adanya  peringatan  agar masyarakat  tidak  dapat  berlaku  semena- semena.
Undang – undang Nomor 28 tahun 2014 yang  menggantikan  Undang  –  Undang Nomor  19  Tahun  2002  tentang  hak  cipta mengatur  mengenai  beberapa  karya  cipta yang  dilindungi  salah  satunya  ialah Fotografi dan Potret sesuai dengan yang ada pada  Pasal  40  ayat  1  huruf    k  Undang- undang  Nomor  28  tahun  2014  yang  di maksud  dengan  “karya  fotografi”  meliputi semua  foto  yang  dihasilkan  dengan menggunakan kamera. Perlindungan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali  dilakukan  pengumuman,  Sebagai  salah satu  ciptaan  yang  dilindungi,  tentunya perlindungan  karya  fotografi  merujuk kepada syarat perlindunggan yang ditetapkan  oleh  Undang  –  undang.  Dalam hak  Cipta,  Perlindungan  terhadap  ciptaan lahir  setara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan dalam  bentuk  atas  suatu  karya  fotografi, maka  karya  tersebut  secara  otomatis mendapatkan  perlindungan  secara  hukum meliputi Hak moral dan Hak ekonomi.

## Upaya Penanggulangan Secara Preventif
Upaya preventif yang ditempuh oleh aparat  Penegak  hukum  untuk  meredam adanya  pengambilan  potret  tanpa  izin  si pencipta  adalah  dengan  cara  melakukan sosialisasi  Undang  –  undang  Hak  Cipta kepada  seluruh  kalangan  masyarakat  dan dikhusus  kan  kepada  perusahaan  yang mengelibatkan potret untuk di jadikan iklan
promosi  di  usahanya.  Undang  –  Undang No.  28  Tahun  2014  mengenai  Hak  Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk di sosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak undang – undang ini diberlakukan.  Dalam  menyosialisasikan Undang  –  Undang  Hak  Cipta  itu  pada masyarakat.Dengan  adanya  pengamatan sepintas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam
masyarakat  karena  di  lapangan  banyak kalangan  masyarakat  yang  tampaknya kurang  siap  utnuk  melaksanakan  amanat Undang – Undang ini.Undang- Undang Hak Cipta  amat  penting  keberadaannya  bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan,  selayaknya  upaya  sosialisasi dilakukan  lebih  serius  sehingga  dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya proses sosialisasi Undang – Undang  ini  terbukti  dari  kenyataan  begitu banyaknya pelanggaran yang masih
berlangsung  dalam  masyarakat  menjelang sesudah Undang – undang ini diberlakukan.
Sosialisasi  ini  dilalukan  dengan mempergunakan  berbagai  jalur  dan  media. Salah  satu  media  yang  dipergunakan  untuk melakukan  sosialisasi  adalah  melalui  jalur media  sosial  atau  media  massa  dengan memanfaatkan media massa yang sudah ada pada  saat  ini,  baik  melalui  radio,  TV maupun surat kabar yang memuat mengenai himbauan  tentang  “Perlretindungan  hukum bagi  karya  cipta  fotografi  yang  dimana potret  nya  di  gunakan  tanpa  sepengetahuan sang  fotografer”  selain  melalui  jalur  media massa,  sosialisasi  juga  dapat  dilakukan dengan  jalur  pendidikan  yang  berada  di masyarakat (Kusuma, 2014:11).
Upaya  perlindungan  preventif  ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan  2  Undang  –  Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  yang  menyatakan bahwa  Hak  Cipta  merupakan  hak  ekslusif bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak
ciptaannya  yang  timbul  secara  otomatis setelah ciptaan tersebut dilahirkan dan tanpa mengurangi  pembatasan  menurut  peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Dengan  adanya  perjanjian  lisensi  ini, maka  ada  kaitanya  dengan  pemanfaatan komersial hak cipta atas potret sesungguhnya  sebagai  karya  ciptaan  potret dapat  dilindungi  apabila  mereka  dapat memanfaatkan  mekanisme  lisensi  ini. Meskipun  dimanfaatkan  secara  komersial, tetapi  dalam  konteks  ini  pencipta  potret yaitu  fotografer  atau  pemegang  hak  cipta yang  sudah  memproleh  timbal  balik  dari pemanfaatan  tersebut  melalui  pembayaran royalti,  jadi  bentuk  upaya  preventif  ini dimaksudkan  untuk  melindungi  pencipta potret    dimana  pencipta  sudah  memproleh perlindungan hukum dalam wujud terpenuhinya  hak  ekslusif  atas  ciptaannya yang didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral.
Pada penjelasan di Pasal 12 bahwa setiap orang  tidak  boleh  memperbanyak  karya cipta  foto  nya  tanpa  seizin  yang  di  potret, dalam hal ini foto dapat diambil sendiri atau pun  dapat  diambil  oleh  orang  lain (fotografer), dapat  diartikan  bahwa  foto tersebut  diambil  sendiri  maka  pencipta  dan pemegang  hak  cipta  sekaligus  hak  terkait jika  foto  tersebut  dipublikasikan  dimiliki oleh  orang  yang  di  foto,  namun  jika dilakukan  oleh  orang  lain  maka  pemegang hak  ciptanya  ialah  si  fotografer  itu  sendiri atau  pihka  lain  yang  diberikan  izin  kepada penciptanya untuk memperbanyak ciptaannya dan mengalihkan hak ekonominya,  dan  hak  terkaitnya  dimiliki oleh  orang  yang  di  jadikan  sebagai  objek atau  orang  yang  difoto  yang  berarti  akan mendapatkan royalty dalam hal jika ciptaan tersebut  dikomersialkan.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  orang  yang  di  foto berhak atas hak moral dan hak ekonominya secara  langsung  jika  foto  tersebut  diambil sendiri sebagai yang difoto.
Dalam hal ini maka mengenai karya cipta fotografi  hanya  mengatur  mengenai  potret dan  perlindungan  bagi  hak  terkaitnya  atau seseorang  yang  difoto  atau  dipotret  sesuai dengan  penjelasan  dari  Pasal  12  Undang  – undang  Hak  Cipta.  Jika  kita  melihat  pada era  sekarang  ini  penghargaan  terhadap  hak moral semakin terabaikan, semakin majunya teknologi  juga  memudahkan  orang  yang mengabaikan hak moral dan hak
ekonominya  yang  di  miliki  oleh  pencipta atas  karya  ciptanya  hanya  bertujuan  untuk memproleh keuntungan semata dan melakukan beberapa cara untuk
menguntungkan  diri  sendiri.  Hak  cipta memiliki  kekhususan  sendiri  karena  timbul dan  lahirnya  hak  tersebut  ketika  gagasan atau  ide  tersebut  sudah  diwujudkan  dan dituangkan ke dalam bentuk nyata dan tidak berupa sebuah pikiran semata, maka ciptaan tersebut  sudah  bisa  dikatakan  mendapat perlindungan secara langsung tanpa mendaftarkannya dahulu untuk mendapatkan perlindungan.

## B. Perlindungan Hukum Represif
“Perlindungan hukum represif merupakan  perlindungan  akhir  berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran”.Pada  hukum  represif  ini, subyek hukum tidak mempunyai
kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan karena  ditangani  langsung  oleh  peradilan administrasi dan pengadilan umum.
Pelanggaran pada Hak Cipta yaitu fotografi harus  dapat  dibuktikan  bahwa  kepemilikan karya  tersebut  memang  milik  diri  sendiri dan bukan hasil dari orang lain, maka harus ditemukan  beberapa  kesamaan  untuk membuktikan orisinalitas dari foto tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran,  Beberapa  cara  pembuktian dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara antara lain (Nurahmansyah,dkk,2015) :
1. Resolusi dari foto, pada pembuktian ini dapat dilihat bahwa pada resolusi foto  yang  besar  dinyatakan  sebagai yang  asli  dengan  alasan  jika  orang yang tidak bertanggungjawab meng- copy hasil foto tersebut akan pecah.
2. File  mentah,  file  asli  dari  foto  yang diciptakan  dapat  diatur  secara langsung oleh fotografer
3. Pemberian watermark, para fotografer biasanya akan mencantumkan  watermark  didalam hasil  karyanya  secara  nyata  atau hanya dapat dilihat oleh penciptanya untuk mendapatkan hak moralnya
4. Jenis  kamera  yang  digunakan, kamera  digital  tidak  memerlukan film,  menggunakan  kamera  digital maka  hasilnya  dapat  disimpan  pada kartu memori
5. Mencantumkan  nama,  tanggal,  dan ukuran pada sisi foto.
Pelanggaran  –  pelanggaran  yang  sudah diuraikan  diatas  tentu  merugikan  pihak  – pihak yang bekerja keras untuk menciptakan suatu  karya  fotografi,  selain  itu  juga mengorbankan  waktu  dan  juga  biaya  untuk segala  yang  diperlukan  dalam  pelaksaan penciptaan  karya  cipta  tersebut,  dalam kasus-kasus tersebut maka pihak-pihak yang dirugikan  antara  lain,  pencipta,  pemegang hak  cipta  yang  telah  diberikan  izin  untuk menggunakan  foto  tersebut  maupun  hak terkait jika bentuk foto tersebut adalah jenis potret.
Pada penelitian ini
peneliti memfokuskan pada kasus pengambilan foto dalam sosial media yang digunakan sebagai bisnis  online.  Pelanggaran  yang  dilakukan oleh  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab meng-copy  foto  yang  bukan  miliknya diperbanyak dan digunakan untuk mengambil  keuntungan  sendiri.Didalam bisnis  terdapst  supplier  sebagai  pencipta yang  membuat  atau  menciptakan  foto penjualan sebagai promosi untuk meningkatkan  konsumen,  dan  reseller
sebagai  pemegang  hak  cipta  atas  foto-foto penjualan  tersebut  dan  berhak  atas  hak ekonominya.  Pasal  112  ayat    (1)  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan  sengaja  tanpa  hak  melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta
dikarenakan  sanksi  pidana  penjara  paling lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta).
Akibat  hukum  terhadap  seorang  yang menggunakan  potret  fotografer  untuk promosi  atau  mengambil  keuntungan tanpa persetujuannya
Di  dalam  bidang  ciptaan  masih diperlukan  adanya  campur  tangan  negara yang  bertujuan  untuk  menyeimbangkan antara  kepentingan  pencipta    dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan  negara  itu  sendiri.  Dengan  di ciptakannya  undang-undang  oleh  manusia yang  dapat  mengatur  segala  tingkah  laku yang  diperbuat  yang  digunakan  sebagai pedoman  dalam  bermasyarakat.  Undang  – undang  merupakan  aturan  yang  bertujuan untuk mengikat dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  dalam  pelaksanaannya  ditemukan pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan oleh  masyarakat.Pelanggaran  yang  terjadi dapat  mengakibatkan  kerugian  dan  juga memberikan  dampak  bagi  si  pencipta  atau pemegang  hak  cipta.Misalnya  dalam pemberian royalty, dalam pemberian royalti ini  merupakan  suatu  penghargaan  atau imbalan  hasil  usaha  dan  pemanfaatan  suatu karya  yang  dibayarkan  kepada  pemilik  hak kekayaan intlektual.
Menurut Dirdjosisworo Soedjono mengemukakan perbandingan hukum adalah  suatu  metode  studi  hukum,  yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara  yang  satu  dengan  yang  lain.  atau membanding-bandingkan  sistem  hukum positif  dari  bangsa  yang  satu  dengan  yang lain.  Maka  dari  itu  di  dalam  penelitian  ini diberlakukan  perbandingan  hukum  yakni
Undang  –  Undang  Hak  Cipta  negara Indonesia yaitu No. 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta
dengan menggunakan perbandingan  Undang  –  undang  Hak  Cipta negara  Singapura  dikarenakan  negara singapura  telah  berhasil  memberikan  akibat hukum  terkait  adanya  pelanggaran  yang dilakukan  pelanggar  dalam  mengambil potret  seorang  fotografi  tanpa  izin  dengan kata  lain  mengambil  foto  secara  illegal. Perbandingan  hukum  adalah  suatu  cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan  metode  perbandingan  dalam rangka  mencari  jawaban  yang  tepat  atas problema hukum konkret Menurut R.Soeroso (1999:8). Jadi penelitian perbandingan  hukum  bertujuan  untuk mengetahui  persamaan  dan  perbedaan masing  –  masing  sistem  hukum  yang  akan diteliti, jika ditemukan persamaan masing – masing  sitem  hukum  tersebut  dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum.
Berikut  ini  akan  dibahas  mengenai perbandingan  akibat  hukum  terhadap pelanggar  hak  karya  cipta  fotografi berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf k undang – undang no. 28 tahun 2014.
A. Negara Indonesia Menghargai  karya  cipta  khususnya potret  yang  di  hasilkan  oleh fotografer di Indonesia dapat dikatakan  kurang,  dapat  kita  lihat dari  masih  seringnya  aktifitas mengambil potret seorang fotografer yang  berada  di  internet  maupun media  sosial  lainnya  yang  dimana didalam foto tersebut sudah terdapat watermark  yang  disi  oleh  si fotografer  tersebut  nampaknya  di Indonesia  masih  maraknya  terjadi. Di  dalam  pengaturan  Undang  – undang  Hak  Cipta  di  Indonesia  itu sendiri memberi perlindungan terkait dengan  potret  yang  diambil  secara illegal,  yang  di  maksudkan  foto tersebut  merupakan  suatu  karya cipta.Oleh  karena  itu,  foto  tersebut
berlaku  semua  aturan  umum  yang berlaku  pada  karya  lainnya,  kecuali disebutkan.
Pemberian  ganti  rugi  berdasarkan
Pasal  96  Undang  –  undang  Hak Cipta menyebutkan : a) Pencipta,  pemegang  hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau  ahli  warisnya  yang  mengalami kerugian  hak  ekonomi  berhak memproleh ganti rugi b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan dan  dicantumkan  sekaligus  dalam amar  putusan  pengadilan  tentang perkara  tindak  pidana  hak  cipta dan/atau hak terkait. c) Pembayaran ganti rugi kepada  pencipta,  Pemegang  Hak Cipta  dan  atau  pemilik  Hak  terkait dibayarkan  paling  lama  6  (enam) bulan  setelah  putusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kemudian dengan adanya
pelanggaran  hak  cipta  karya  cipta  fotografi yang  potret  nya  di  ambil  tanpa  izin  si pemilik  foto  melalui  media  sosial  yang sifatnya  illegal,  yang  dimana  perbuatan mengambil  foto  seorang  fotografer  yang sudah  jelas  berisi  watermark  nya  dan  di dapatkannya  melalui  media  sosial  yang sifatnya  illegal  perbuatan  tersebut  berarti menggunakan  potret  secara  komersial  dan didapatkannya  secara  illegal,  yang  berarti itu  sudah  melanggar  hak  ekonomi  atas potret  menurut  Pasal  12  Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :
(1) Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan  Secara  Komesiall, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi  atas  Potret  yang dibuatnya  guna  kepentingan reklame  atau  periklanan  secara komersial  tanpa  persetujuan tertulis  dari  orang  yang  dipotret atau ahli warisnya.
(2) Penggunaan  secara  Komesial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi  Potret  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (10  yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.
Namun  pada  Pasal  ini  tidak menjelaskan  secara  eksplisit  mengenai  hal tersebut, hanyalah menitik beratkan memberikan akibat hukum terhadap penggunaan  secara  komersial.Sedangkan, pelanggaran pelanggaran terhadap hak cipta karya  yang  dilakukan  pelanggar  mulai mengambil potret fotografi secara illegal di jejaring  media  sosial  yang  ditujukan  untuk penggunaan  secara  komersial.  Sehingga akan  menimbulkan  ketidakjelasan  terkait dapat atau tidaknya Pasal ini diberikan bagi pelanggar  yang  tidak  untuk  penggunaan komersial.
B. Negara Singapura Seperti  yang  kita  ketahui  di Negara  Singapura  Hak  Cipta  nya hampir  menyerupai  Hak  Cipta Negara Indonesia, yaitu sama – sama menyatakan bahwa pencipta memiliki  Hak  ekslusif.  Jika  kita melihat  secara  umum  orang  yang menciptakan  karya  ciptanya  sudah memiliki  hak  cipta  dalam  karyanya tersebut.Hak  Cipta  di  Negara Singapura  diatur  dalam  Copyright Act  (Chapter  63  Resived  Edition 2006) (UU Hak Cipta Singapura Bab 63 Edisi Revisi 2006).
Hak  Cipta  dapat  dijual  atau disewakan.Mejual  hak  cipta  berarti mentransfer atau mengalihkan kemilikan  hak  cipta  kepada  pihak ketiga.Sedangkan  menyewa  berarti melisensikan  penggunaan  khusus karya  kepada  pihak  ketiga  yang dilindungi  hak  ciptanya.Lisensi  hak cipta  biasanya  dilakukan  dengan
kontrak  tertulis  bersama  dengan pembayaran  biaya.  Pada  Pasal  149 Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition  2006)  menyatakan  lisensi adalah  lisensi  yang  diberikan  oleh atau  atas  nama  pemilik  atau  calon pemilik hak cipta dalam suatu karya untuk  melakukan  suatu  tindakan yang  didasarkan  pada  hak  cipta. Penugasan  dan  lisensi  hak  cipta dapat menghasilkan pendapatan bagi pemegang  hak  cipta.Pelanggaran atas  suatu  ciptaan  terjadi  ketika sejumlah  karya  asli  berdasarkan kualitas telah disalin dan atau ketika seorang  berurusan  secara  komersial dengan salinanan yang dilanggar.
Dalam  melakukan  kegiatan Mengambil  karya  hak  cipta  di internet  secara  illegal  menghasilkan sebuah  salinan  digital  karya  cipta. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta jika tidak ada izin  sebelumnya  yang  diproleh  dari pemilik hak cipta tersebut (www.ipos.gov.sg,diakses  27  Maret 2021). Maka pemilik hak cipta dapat melakukan tindakan atas pelanggaran hak cipta secara perdata berdasarkan  Pasal  119  ayat  (1)
Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006). Sedangkan pada ayat (2)  (d)  menyebutkan  jenis  –  jenis tindakan  yang  diberikan  pengadilan akibat adanya pelanggaran hak cipta, dimana  penggugat  telah  memilih untuk  memberikan  ganti  rugi berdasarkan hukum, ganti rugi yakni sebesar:  (i)  tidak  lebih  dari  $10.000 (sepuluh  ribu  dollar  singapura)  atau setara  dengan  Rp.  100.000  (seratus ribu  rupiah)  untuk  setiap  karya  atau subyek yang terkait dengan hak cipta yang  dilanggar;  tapi  (ii)  tidak  lebih dari  $200.000  (dua  ratus  dolar singapura)  atau  setara  dengan  Rp. 2.000.000.000  (dua  miliar  rupiah) secara
keseluruhan kecuali
penggugat  membuktikan  bahwa kerugian aktualnya dari pelanggaran tersebut  melebihi  $200.000  (dua ratus  dolar  singapura)  atau  setara dengan  Rp.  2.000.000.000  (dua miliar rupiah).
Jika  kita  melihat  dari  Hak Cipta  kedua  negara  ini  memiliki perasamaan di antara kedua Undang –  undang  ini  yakni,  sama  –  sama menyatakan  hak  cipta  merupakan hak ekslusif dan mengatur mengenai hak  ekonomi.  Namun  hak  ekonomi yang diatur kedua negara ini terdapat beberapa  kesamaan  dan  beberapa perbedaan.Dimana  pada  Undang  – undang  Hak  Cipta  menjelaskan  hak ekonomi lebih terperinci dibandingkan  pada  undang-undang hak cipta Singapura.Selain itu akibat hukum  yang  diterima  pelanggar dapat  berupa  hukum  perdata  atau pidana atau keduanya.

## PENUTUP
Simpulan
Adapun  hal  –  hal  yang  dapat penulis  simpulkan  adalah  sebagai berikut :
1. Perbuatan tersebut mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau pemegang hak cipta. Kegiatan mengambil potret melalui situs illegal.Apabila mengambil potret melalui  situs  illegal  dengan  tujuan menggunakannya secara komersial maupun  dipergunakan  untuk  keperluan usahanya  sendiri  melalui  jejaring  media sosial  untuk  tujuan  komersial  tidak dengan lisensi. Sedangkan jika mengambil  potret  fotografer  dan  sudah berisi  watermark  nya  jika  mengambil nya  di  situs  legal  dan  sudah mendapatkan  ijin  untuk  penggunaan komersial  dengan  lisensi  bukan  berarti itu  termasuk  dalam  pelanggaran  hak cipta.  Jadi  dapat  di  simpulkan  bahwa tidak semua perbuatan mengambil potret
secara illegal itu dilarang atau dikatakan pelanggaran  hak  cipta  namun  di  setiap karya  fotografi  yang  kita  sebut  potret nya itu sudah mendapatkan perlindungan  sejak  potret  tersebut  di unggah.Hal  dapat  dikatakan  melanggar apabila selama karya cipta yang di dapat tidak  mendapatkan  izin  dari  si  pencipta atau  pemegang  hak  cipta  dan  apabila memenuhi  unsur  –  unsur  pelanggaran hak  cipta,  jika  tidak  memenuhi  satu unsur  saja  maka  bukan  dikatakan pelanggaran hak cipta.
2. Akibat hukum yang diberikan  pelanggar  secara  perdata berdasarkan  Pasal  40  ayat  1  huruf  k Undang  –  undang  No.  28  Tahun  2014 tentang  hak  cipta  yang  dimana  disana menjelaskan tentang karya cipta fotografi  dan  berdasarkan  Pasal  99
Undang – Undang Hak Cipta, pemegang hak  cipta  dan/atau  ahli  warisnya  yang mengalami  kerugian  hak  ekonomi berhak  memproleh  ganti  rugi  serta berhak  melakukan  gugatan  ganti  rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 99  UUHC  dan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf
(k)  Sedangkan  terkait  sanksi  pidana pada pasal 113 ayat (3)
Saran Adapun saran yang dapat penulis
berikan  adalah:
1. Bahwa  pemerintah  perlu melakukan  pengkajian  ulang  terhadap peraturan  dalam  undang  –  undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta terhadap ganti rugi yang diberikan kepada  pelanggar  yang  melanggar  hak cipta  yang  tertera  pada  pasal  40  ayat  1 huruf  k  undang  –  undang  nomor  28 tahun  2014.  Sehingga  dengan  adanya kejelasan terkait batasan ganti rugi
2. Bahwa bagi pencipta hendaknya lebih aktif dalam
memperjuangkan  hak  –  haknya  yang telah  dilanggar  atas  ciptaannya  kepada aparat  penegak  hukum  agar  peraturan yang telah dibuat oleh negara menjamin kepentingan pencipta dapat ditegakkan.
3. Bahwa  masyarakat  sebagai pengguna  suatu  ciptaan  pada  era  digital ini  harus  lebih  menghargai  karya  cipta dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta. Serta  lebih  memahami  dan  menerapkan aturan  yang  terdapat  di  dalam  UUHC yang  telah  dibuat  oleh  negara  sebagai bentuk  perlindungan  negara  kepada suatu ciptaan. Guna mngurangi perbuatan  pelanggaran  terhadap  hak cipta  pencipta  yang  sering  merugikan pencipta dan negara

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arif  Lutviansori.  2010.  Hak  Cipta  dan perlindungan Folhlor di Indonesia.Yogyakarta  :  PT.  Graha Ilmu.
Doldirina,  C.  (2010).  A  rightly  balanced intellectual property rights regime as a Mechanism to enhance commercial earth  observation  activities  Acta Astronautica, 67(5-6), 639-647.
Margono,  Sayud.  2010. Hukum  Hak  Cipta Indonesia:  Teori  dan  Analisis
Harmonisasi Ketentuan World Trade  Organization/WTO-  TRIPs Agreement. Bogor: Ghalia Indonesia
Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji. 2009. “Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat”.  Cetakan  ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Moleong, Lexy J. 2015. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Zainudin,  Ali.  2011. Metode  Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL/ ARTIKEL
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation Analysis Between The Improvement  Tax  With  Tourism Development  In  The  Lovina
Singaraja Area (Case Study In The Buleleng  District). International Journal  of  Business,  Economics and Law , 4 (2).
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan  Konsumen.” Jurnal Komunikasi Hukum, Volume1, No.
1 (Pebruari 2015): 68-80. Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis  Terhadap  Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing  Khas Tenganan.  In Seminar  Nasional Pengabdian  kepada  Masyarakat (Vol. 1).
Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno,  L.  B.  (2017,  November).
Perlindungan  Hukum  Terhadap Kerajinan  Ata  Sebagai  Produk Industri  Kreatif  Pedesaan  Di Kabupaten Karangasem. In seminar  Nasional  Pengabdian Kepada  Masyarakat (Vol.  2,  pp. 212-216). Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Prohibition  of Violations  of  Heavy  Human Rights. International  Journal  of Social Science and Business , 5 (1). Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Penguatan Kewilayahan  dengan  Pemetaan Keunggulan  Potensi  Daerah  di  Era New  Normal. Target:  Jurnal Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66.
Nurahmansyah,
Kurniawan,dkk. 2015. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak
CIpta  Fotografi  Jurnalistik  Yang  Di
Gunakan  Tanpa  Hak.  Fakultas
Hukum Universitas Jember
Monika,  Suhayanti.  2014.  "Perlindungan Hukum  Terhadap  hak  ekonomi
pemilik   hak terkait dalam  undang- undang  nomor  28  tahun  2014 tentang  hak  cipta",  Negara  Hukum. Vol.  5,  No  2,  November  2014,  hlm. 208. http://jurnal.dpr.go.id/index.php/huk um/article/view/241/182,  diakses  20 Juni 2021, 19.00 WITA
I  Kadek  Candra  Wisesa,  D.  G.  (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA
FOTOGRAFI. Vol.  1  No.1  – Juli2020, 1 , 33-34.
PERATURAN

## PERUNDANG- UNDANGAN
Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indosensia Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta,Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  266 tentang  Hak  Cipta,  Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indoensia Nomor 5599.