Edisi Agustus 2019, Vol. XVI  No. 2, ISSN 1412-1131, e-ISSN 2528-5750,  Hal. 10-21

## DUKUNGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI BKPP KABUPATEN SUKOHARJO

## Riana Isti Muslikhah
Jurusan Pendidikan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
riana.muslikhah@uny.ac.id
Abstrak:  Dukungan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  terhadap Pengambilan  Keputusan  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo. Tujuan  penelitian  ini adalah untuk (1) Mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo,  (2)  Mengetahui  dukungan  informasi  yang  dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam pengambilan keputusan bidang kepegawaian  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo,(3)  Mengetahui  kendala  dalam implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  BKPP  Kabupaten Sukoharjo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  (1)  Dalam  proses  penerapan  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten Sukoharjo terdapat sub  sistem  pengumpulan  data, sub sistem  input data, sub sistem pengolahan  data  dan  sub  sistem  output  informasi,  serta  didukung  oleh  komponen- komponen  pendukung  yang  terdiri  dari hardware (perangkat  keras ),  software (perangkat  lunak ),  database ,  sumber  daya  jaringan  dan brainware (SDM).  (2) Informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG di BKPP saat ini sudah mampu mendukung dalam pengambilan keputusan penempatan, mutasi dan pensiun pegawai, (3) Kendala yang  dihadapi  dalam  penerapan  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  yaitu: keterbatasan anggaran dan keterlambatan dalam input data.
Kata kunci: Sistem, Informasi, Manajemen, Keputusan, Kepegawaian
Abstract: Human Resources Management Information System Support for Decision Making in BKPP Sukoharjo Regency. The purposes of this study were (1) to know the Implementation  Human  Resources  Management  Information  Systems  in  BKPP    of Sukoharjo  Regency,  (2) know  the support information  generated  by  Implementation Human Resources Management Information Systems in BKPP of Sukoharjo Regency in the field of staffing decisions. (3) know the obstacles in the Implementation Human Resources  Management  Information  Systems  in  BKPP  of  Sukoharjo  Regency.  This study  used  qualitative  research  methods.  The  results  showed  that  (1)  In  the Implementation  Human  Resources  Management  Information  Systems  in  BKPP  of Sukoharjo  Regency  there are  sub  data  collection  systems,  sub  system  of  data  input, data processing  sub-systems  and sub  systems output information, and  supported by supporting parts consisting of hardware, software, databases, netware and brainware (2)  The  information  generated  by  Human  Resources  Management  Information Systems at BKPP of Sukoharjo Regency are now able to support decision making in placement,  transfer  and  retirement  of  employees,  but  not  fully  support  in  the implementation of management staffing in the BKPP of Sukoharjo Regency. (3) The obstacle that is encountered in implementation of the Human Resources  Management Information Systems in BKPP of Sukoharjo Regency are : limited budget and delays in data input.
Keyword : System, Information, Management, Decision Making, Human Resources

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  berkembang  semakin  cepat  di  era globalisasi  sekarang  ini.  Berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komuniakasi  memberikan konsekuensi bagi para pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan ( decision making ) (Sadat, 2019).  Penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  manajemen  organisasi  publik merupakan  salah  satu  jawaban  dari  tantangan  yang  dihadapi  oleh  penyelenggaraan  administrasi publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi dalam setiap instansi  akan  menghasilkan  efisiensi  yang  ditunjukkan  oleh  kecepatan  dan  ketepatan  waktu pemrosesan  serta  ketelitian  dan  kebenaran  informasi  (validitas)  yang  dihasilkan.  Hal  ini  berkaitan dengan penggunaan perangkat keras ( hardware ), program aplikasi pendukung ( software ), perangkat komunikasi dan internet sebagai sarana pengelolaan informasi.
Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data pegawai saat ini sangat penting karena akan  mendukung  terciptanya good  governance .  Penggunaan  teknologi  informasi  akan  berdampak pada  tersedianya  Informasi  yang  aktual  serta  akurat  dalam  pengambilan  keputusan  serta  dapat membuat perubahan mengenai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dampak lain yang dapat dirasakan  pemerintah  adalah  terjadinya  perbaikan  tugas-tugas  yang  dibebankan  kepada  aparatur negara, seperti tugas untuk mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.
Teknologi  informasi  komunikasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sebuah  organisasi,  baik organisasi  yang  bergerak  di  dunia  bisnis  maupun  yang  bergerak  di  dunia  sosial  (Irawan,  2013). Investasi  di  bidang  teknologi  informasi  komunikasi  merupakan  masalah  yang  sulit  bagi  pimpinan organisasi.  Di  satu  pihak  mereka  sadar  dan  berfikir  bahwa  sudah  saatnya  organisasinya  memiliki sistem  informasi  yang  lebih  baik  dan  tentunya  di  dukung  oleh  alat  yaitu  teknologi  informasi komunikasi untuk menunjang sistem kerja bagi organisasi mereka. Tanpa memiliki TI yang cukup canggih, sulit pada lingkungan global ini untuk mampu bersaing atau memberikan pelayanan yang lebih baik kepada customer (Indrajit, 2004).
Pentingnya  teknologi  informasi  pernah  dikaji  dalam  berbagai  penelitian  dan  hasilnya  telah membuktikan  kemampuannya  dalam  meningkatkan  kinerja  instansi  pemerintahan  daerah  dalam menjalankan  tugasnya.  Penelitian  Irawan  dan  Waskito  (2011)  menunjukkan  bahwa  sistem  yang komputerisasi mampu meminimalisir terjadinya kesalahan seperti banyak terjadi pada sistem manual.
Dalam  menghadapi  pertumbuhan  dan  pembangunan  suatu  organisasi  yang  sudah  demikian kompleksnya  dibutuhkan  tersedianya  suatu  sistem  informasi  manajemen  yang  mampu  untuk membantu  penyediaan  data  dan  informasi  sebagai  bahan  penentuan  kebijaksanaan  dan  strategi pembangunan maupun bagi tersedianya data dan informasi operasional (Komorotomo dan Margono,
Edisi Agustus 2019, Vol. XVI  No. 2, ISSN 1412-1131, e-ISSN 2528-5750,  Hal. 10-21
2004).  Penggunaan  sistem  informasi  manajemen  kepegawaian  berguna  untuk  memperkecil  biaya, meningkatkan komunikasi, dan mengurangi waktu untuk menyelesaikan aktivitas yang berhubungan dengan kepegawaian (Beadless, Lowery dan Johns, 2005).
Semua  proses  pengambilan  keputusan  di  organisasi  pemerintahan  memerlukan  keterpaduan informasi yang akurat dan terpercaya agar keputusan yang dihasilkan dapat berdaya guna, misalnya pengambilan  keputusan  dalam  bidang  kepegawaian.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  menciptakan  sistem  administrasi  kepegawaian  yang  baik  serta  dalam  rangka menanggapi  perkembangan teknologi  informasi dan komunikasi  yang semakin  pesat  yaitu dengan mengembangkan sistem  informasi  manajemen kepegawaian. Pokok pelaksanaan Sistem  Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah tercantum dalam Keputusan Mendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Selama beberapa dekade terakhir, organisasi telah menggunakan SIMPEG lebih banyak untuk mengelola potensi pegawai mereka (Ngai & Wat, 2006). SIMPEG adalah perangkat lunak, perangkat keras, fungsi pendukung, kebijakan dan prosedur sistem terintegrasi ke dalam proses sistem otomatis yang  mendukung  proses  strategis  dan  operasional  departemen  SDM  dan  manajernya  (Chauhan, Sharma,  &  Tyagi,  2011).  Pada  tingkat  fungsional,  SIMPEG  dapat  melacak  kondisi  karyawan, pelamar,  dan  kondisi  pekerja  kontingen,  demografi,  penilaian  kinerja,  pengembangan  profesional, penggajian, perekrutan, dan retensi (Troshani, et al., 2011).
SIMPEG  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Sukoharjo  telah dikelola  oleh  Bidang  Pembinaan  dan  Informasi  Data  Pegawai.  SIMPEG  ini  dimaksudkan  untuk membantu  pimpinan  dalam  pengambilan  keputusan  tentang  kepegawaian.  Dalam  pelaksanaannya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat akan selalu mempengaruhi sebuah  sistem  informasi  dalam  suatu  organisasi.  Oleh  karena  itu,  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo melakukan  modernisasi  administrasi  dengan  menerapkan  SIMPEG  berbasis  web.  Dengan  adanya SIMPEG berbasis web diharapkan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meliputi kegiatan perencanaan kepegawaian, rekrutmen, mutasi pegawai, kenaikan jabatan, penilaian kinerja pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pelatihan, dan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat didukung oleh informasi SIMPEG. Namun, pada kenyataannya saat ini SIMPEG di BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  belum  sepenuhnya  mendukung  pengambilan  keputusan  dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam  mengenai  “Dukungan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  terhadap  Pengambilan
Keputusan  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo”  dalam  penelitian  ini.  Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas mengenai  penerapan  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo,  dukungan  SIMPEG  terhadap pengambilan keputusan bidang kepegawaian serta kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMPEG.

## METODE
Bentuk  penelitian  ini  menggunakan  paradigma  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  dilakukan terhadap  variabel  mandiri,  yaitu  tanpa  membuat  perbandingan      atau    menghubungkan    dengan variabel   lain. Peneliti tidak memberikan  perlakuan  apapun  terhadap  objek  penelitian  sehingga objek dibiarkan seperti kondisi aslinya secara apa adanya. Penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi aslinya, bahwa datanya ditanyakan pada keadaan apa adanya sesuai dengan yang ada di lapangan. Sedangkan  deskriptif  dimaksudkan  bahwa  penelitian  bertujuan  mendeskripsikan  data  berdasarkan kenyataan dilapangan dengan kata-kata, uraian ataupun penjelasan cara untuk memecahkan masalah dengan menjabarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
Dalam  penelitian  ini  untuk  mencari  data  yang  dibutuhkan  peneliti  menggunakan  berbagai sumber data yaitu informan, tempat dan peristiwa, dan dokumen. Informan dalam penelitian ini yaitu staff  BKPP Kabupaten Sukoharjo yang mengelola SIMPEG, Kepala Bidang dan Sub Bidang serta Kepala BKPP Kabupaten Sukoharjo.
Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu  cara  memeriksa  keabsahan  data  dengan  menggunakan  cara  yang  lain.  Triangulasi  yang digunakan  yaitu  triangulasi  data  dan  triangulasi  metodologi.  Analisis  data  menggunakan  teknik analisis data interaktif. Analisis data interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  Pelatihan  (BKPP)  Kabupaten  Sukoharjo  mulai  diterapkan  pada  tahun  2002.  Dana  yang digunakan untuk pengembangan SIMPEG ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. Penerapan SIMPEG ini bertujuan untuk mempermudah manajemen pegawai negeri sipil di Kabupaten Sukoharjo. Aturan yang mendasari diterapkannya SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo adalah Undang- Undang No.17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Prosedur  pelaksanaan  SIMPEG  di  BKD  Kabupaten  Sukoharjo  terdiri  dari  sub  sistem pengumpulan  data,  sub  sistem  input  data,  sub  sistem  pengolahan  data  dan  sub  sistem  output informasi.  Sumber  data  yang  dijadikan  dasar  dalam  pengelolaan  SIMPEG  di  BKD  Kabupaten Sukoharjo berasal dari Formulir Isian Pegawai. Mulai tahun 2017, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKPP Kabupaten Sukoharjo di upgrade menjadi sistem SIMPEG online sehingga dapat diakses darimanapun dan kapanpun untuk mempernmudah kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten  Sukoharjo  yang  berkaitan  dengan  administrasi  kepegawaian.  Sebelumnya,  BKPP Kabupaten Sukoharjo menerapkan SIMPEG berbasis web dengan jaringan LAN.
Gambar 1. Tampilan Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian di BKPP Sukoharjo
Penerapan sebuah sistem informasi sangat dipengaruhi oleh lima komponen, demikian dalam implementasi SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh lima komponen tersebut. Lima komponen itu meliputi: 1) Sumber Daya Perangkat Keras ( Hardware ), 2) Sumber Daya  Perangkat  Lunak  ( Software ),3)  Sumber  Daya  Basis  Data  ( Database ),  4)  Sumber  Daya Jaringan ( Netware ) dan 5) Sumber Daya Manusia.
Pengolahan  data  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  melalui  beberapa  tahapan sebagaimana  dalam  tahapan  pengolahan  data  Sistem  Informasi  Manajemen  pada  umumnya. Dalam  pengolahan  data  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  terdapat  proses coding , classifying, calculating, summarizing, displaying dan reproducing.
Edisi Agustus 2019, Vol. XVI  No. 2, ISSN 1412-1131, e-ISSN 2528-5750,  Hal. 10-21
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  bahwa  output  yang  dihasilkan  oleh SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo berupa:
a)  Biodata Pegawai
b)  Rekapitulasi Jumlah Pegawai
c)  Daftar Urut Kepangkatan
d)  Daftar Nominatif Pegawai
e)  Nominatif Pegawai yang akan Pensiun
Output yang dihasilkan oleh SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo bermanfaat untuk:
a) Mempermudah proses pencatatan dan pendataan pegawai
b) Mempermudah penyimpanan dan akses terhadap database pegawai
c) Mempermudah pencarian dan cetak data sebagai bahan pelaporan, dan
d) Sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan.
Penerapan  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  dalam  mendukung  manajemen kepegawaian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratiwi  (2018)  yang  dalam penelitianya  menyebutkan  bahwa  dengan  implementasi  SIMPEG  dapat  membantu  BKDiklatda untuk mengelola data kepegawaian di Pemerintah Kota Salatiga secara cepat, tepat, dan akurat. Penelitian  sejenis  yang  dilakukan  oleh  Ferdous,  Chowdury  dan  Buiyan  (2015)  juga mengemukakan  bahwa  implementasi  Sistem  Informasi  Sumber  Daya  Manusia  mampu mengendalikan tindakan sumber daya manusia dan mempercepat pengambilan keputusan SDM.
2. Dukungan  Informasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  terhadap  Pengambilan Keputusan  Kepegawaian  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Sukoharjo
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo adalah organisasi yang bertugas  dalam  pelaksanaan  manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil    di  lingkungan  pemerintah Kabupaten  Sukoharjo.  Sebagai  organisasi  yang  bertugas  dalam  pelaksanaan  manajemen kepegawaian  tentunya  memerlukan  informasi  yang  cepat,  tepat  dan  akurat  dalam  rangka pengambilan  keputusan  tentang  kepegawaian.  Informasi  SIMPEG  diharapkan  dapat  digunakan sebagai  pendukung  pengambilan  keputusan  di  bidang  kepegawaian.  Informasi  yang  dihasilkan oleh SIMPEG akan meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam pengambilan keputusan (Barkha, 2013;Lipursari, 2013). Informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo saat ini sudah mendukung dalam pengambilan keputusan penempatan pegawai, mutasi pegawai dan pensiun pegawai.
Edisi Agustus 2019, Vol. XVI  No. 2, ISSN 1412-1131, e-ISSN 2528-5750,  Hal. 10-21

## a. Dukungan Informasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam Pengambilan Keputusan Penempatan Pegawai
Penempatan  pegawai  adalah  suatu  kegiatan  dalam  manajemen  PNS.  Penempatan pegawai  dilakukan  setelah  dilakukan  proses  seleksi  penerimaan  CPNS  yang  meliputi beberapa rangkaian tes. Pelamar yang dinyatakan diterima sebagai CPNS akan ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki dan formasi  yang  telah  disusun sebelum    diselenggarakannya  rekrutmen.  Dalam      pelaksanaan      pengambilan      keputusan penempatan pegawai dibutuhkan informasi yang valid dan akurat agar penempatan pegawai dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan dan pegawai tersebut dapat ditempatkan di Satuan Kerja yang benar-benar membutuhkan.
Dari hasil penelitian, output yang dihasilkan SIMPEG di  BKPP Kabupaten Sukoharjo memang sudah terdapat rekapitulasi pegawai berdasarkan satuan kerja. Oleh karena itu, dari output tersebut  pengambil  keputusan  dapat  melihat  kekuatan  satuan  kerja  sebagai  dasar penyusunan formasi CPNS.
b. Dukungan Informasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dalam Pengambilan Keputusan Mutasi Pegawai
Pimpinan  dalam  suatu  organisasi  pemerintahan  dapat  melakukan  kebijakan  mutasi pegawai.  Pelaksanaan  mutasi  pegawai  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten  Sukoharjo  ini  menjadi  tugas  Bidang  Pengangkatan,  Pemberhentian  dan Pemindahan  khususnya  Sub  Bidang  Pemindahan.  Dalam  melakukan  mutasi  pegawai, pengambil  keputusan  memerlukan  informasi  sebagai  pendukung  dalam  pengambilan keputusan.  Informasi  yang  dibutuhkan  tersebut  telah  didapatkan  dari  SIMPEG  di  BKPP Kabupaten Sukoharjo.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  informasi  yang  dihasilkan  oleh  SIMPEG  di  BKPP Kabupaten  Sukoharjo  memang  sudah  mampu  untuk  mendukung  pengambilan  keputusan untuk  melakukan  mutasi  pegawai.  Hal  tersebut  dikarenakan output yang  dihasilkan  oleh SIMPEG sudah terdapat biodata lengkap pegawai yang disertai riwayat pegawai dan riwayat mutasi,  serta  rekapitulasi  data  pegawai  di  satuan  kerja  sehingga  informasi  tersebut  dapat dijadikan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  oleh  Bidang  Pengangkatan Pemberhentian dan Pemindahan di BKPP Kabupaten Sukoharjo.
c. Dukungan Informasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dalam Pengambilan Keputusan Pensiun  Pegawai
Pemberhentian  (Pensiun)  merupakan  siklus  yang  pasti  dialami  dan  tidak  dapat
dihindari  oleh  seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil.  Untuk  mengetahui  pegawai  yang  akan memasuki  masa pensiun, Sub  Bidang Pengangkatan    dan      Pemberhentian     di    BKPP Kabupaten  Sukoharjo memerlukan informasi yang tepat mengenai pegawai yang telah dan akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).
Berdasarkan hasil penelitian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Kabupaten Sukoharjo  sudah  mendukung  dalam  pengambilan  keputusan  pensiun  pegawai  karena output SIMPEG  yang  dihasilkan  oleh  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo sudah  menghasilkan informasi Nominatif Pegawai  yang  akan  pensiun.  Namun,  Laporan  Nominatif  Pegawai yang akan pensiun yang dihasilkan selama ini masih bersifat umum dan belum dibedakan berdasarkan jenis jabatan, misalnya guru, dokter, pejabat  struktural, dsb.
SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  sudah  mampu  mendukung  pengambilan keputusan  penempatan,  mutasi  dan  pensiun  pegawai  sedangkan  kenaikan  gaji  berkala, kenaikan  pangkat  dan  penyelenggaraan  Diklat  belum  didukung  oleh  SIMPEG.  Hal  tersebut dikarenakan output yang  dihasilkan  oleh  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  masih terbatas  dan  belum  menyediakan  informasi  untuk  mendukung  pengambilan  keputusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan penyelenggaraan  Diklat.
Nilai  dalam  suatu  sistem  informasi  berhubungan  dengan  keputusan,  dukungan  sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut tiga  tahapan,  proses  pembuatan  keputusan,  yaitu  pemahaman,  perancangan  ( design ),  dan pemilihan (Anggadini, 2013). Sistem informasi manajemen yang baik dalam suatu organisasi akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.
Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  sudah  mampu mendukung  dalam  pengambilan  keputusan  mutasi  Pegawai  Negeri  Sipil,  penempatan  Pegawai Negeri Sipil dan pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil  penelitian ini mendukung teori  yang dikemukakan oleh Rivai (2005) menyatakan bahwa Sistem  Informasi  Sumber  Daya  Manusia  terdiri  atas  aktivitas  sebagai  berikut:  1)  Didapatnya melalui perekrutan; seleksi; penempatan; paramalan, perencanaan SDM; perencanaan karir; dan lain-lain. 2) Pemeliharaan melalui pemberian Kompensasi; Ganti Rugi; Keuntungan; Pelatihan; Keselamatan  dan  Kesehatan;  dan  Hubungan  pekerja.  3)  Pemanfaatan  melalui  Penempatan; Pembinaan  Manajemen;  Keterampilan  Menginventarisasi;  Penilaian  Kinerja;  dan  Standar Prestasi. 4) Evaluasi melalui Riset personal; Analisis Ekonomi; Analisis SDM; Penilaian Potensi; dan Audit SDM. (Suwatno&Priansa, 2011:342).
Temuan  penelitian  ini  juga  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratiwi
Edisi Agustus 2019, Vol. XVI  No. 2, ISSN 1412-1131, e-ISSN 2528-5750,  Hal. 10-21
(2018) bahwa  SIMPEG ini telah dimanfaatkan oleh seluruh pihak baik di tingkat staf maupun kepala  untuk  menjalankan  fungsi  BKDiklatda  Salatiga  dan  pengambilan  keputusan,  selain    itu data yang diperoleh dari SIMPEG telah menjadi ujung tombak dari manajemen kepegawaian yang dilakukan oleh BKDiklatda Kota Salatiga.

## 3. Sistem  Informasi  Manajemen  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten Sukoharjo
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKPP Kabupaten Sukoharjo saat   ini  masih   mengalami  berbagai   kendala, hal tersebut salah satunya dapat dilihat bahwa saat  ini  SIMPEG  belum  mampu  memberikan  informasi  yang  lengkap  untuk  mendukung pengambilan keputusan di bidang kepegawaian.  Berdasarkan hasil penelitian, kendala  yang dihadapi dalam penerapan SIMPEG yaitu:
a. Keterbatasan Anggaran
BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  dalam  penerapan  SIMPEG  masih  terkendala  dengan  masalah anggaran.  Anggaran  yang  dialokasikan  untuk  SIMPEG  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan. Masalah anggaran merupakan masalah penting dalam perkembangan teknologi. Anggaran yang terbatas  mengakibatkan  pengembangan  suatu  sistem  informasi  dapat  terhambat.  Minimnya anggaran  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  penerapan  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten Sukoharjo.  Permasalahan  anggaran  ini  mengakibatkan  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten Sukoharjo belum dapat berjalan dengan optimal.
b. Keterlambatan dalam input data
Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  dituntut  untuk  menghasilkan  informasi  yang valid, up to date dan akurat sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan kepegawaian .  Agar  selalu  mendapatkan  informasi  yang  valid, up  to  date dan  akurat  ini  database kepegawaian  harus  di update .  Saat  ini dalam  implementasi  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten Sukoharjo  masih  mengalami  kendala  dalam update database  karena  input  data  sering  kali mengalami keterlambatan.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keterlambatan  dalam  input  data  yaitu  kurangnya koordinasi  antar  bidang  yang  ada  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo.  Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa kepala bidang seringkali terlambat dalam melaporkan perubahan data kepegawaian sehingga data kepegawaian dalam SIMPEG menjadi kurang update.
c. Kurangnya pegawai pengelola SIMPEG
Sumber daya manusia adalah bagian terpenting dari sistem informasi terlibat dalam pembuatan sistem  informasi,  pengumpulan  dan  pengolahan  data,  pendistribusian  dan  pemanfaatan
Edisi Agustus 2019, Vol. XVI  No. 2, ISSN 1412-1131, e-ISSN 2528-5750,  Hal. 10-21
informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Tanpa adanya sumber daya manusia, aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang sebagus apapun tidak akan dapat berjalan dengan baik. Penerapan  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  belum  dapat  berjalan  maksimal  karena kurangnya sumber daya pengelola SIMPEG. Selama SIMPEG diterapkan di BKPP Kabupaten Sukoharjo, hanya ada satu orang pegawai  yang bertanggungjawab terhadap pengolahan data dalam SIMPEG.
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh  Batool, Sajid, & Raza  S  (2012)  yang    menyimpulkan  bahwa  implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Sumber  Daya Manusia mengalami beberapa kendala seperti kurangnya keahlian, masalah teknis, kurangnya dana, dan konsumsi  waktu  oleh  staf  yang  tidak  terlatih.  Kendala  anggaran  dalam  penerapan  SIMPEG  di  BKPP Kabupaten Sukoharjo yang ditemukan dalam penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kananu dan Nyageko (2016).

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
a. Prosedur  pelaksanaan  SIMPEG  di  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  terdiri  dari  sub  sistem pengumpulan  data,  sub  sistem  input  data,  sub  sistem  pengolahan  data  dan  sub  sistem  output informasi. Sumber data yang dijadikan dasar dalam pengelolaan SIMPEG berasal dari Formulir Isian  Pegawai.  SIMPEG  didukung  oleh  komponen-komponen  yang  terdiri  dari hardware (perangkat  keras), software (perangkat  lunak), database ,  sumber  daya  jaringan  dan  brainware (SDM) SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo dapat diakses secara online mulai tahun 2017. b. Informasi  yang  dihasilkan  oleh  SIMPEG  di  BKD  saat  ini  sudah  mampu      untuk    mendukung pengambilan   keputusan   dalam pelaksanaan penempatan, mutasi dan pensiun pegawai.
c. Kendala  dalam  penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  di  BKPP  Kabupaten Sukoharjo  yaitu:  1)  Kendala  Anggaran,  2)  Keterlambatan  dalam  input  data  dan  3)  Kurangnya pegawai pengelola SIMPEG.

## Implikasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, implikasi hasil penelitian adalah sebagai berikut
a. Adanya  kekurangan  yang  dihadapi  oleh  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  dalam  penerapan SIMPEG  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  memperbaiki  Sistem  Informasi Manajemen Kepegawaian dengan melihat setiap komponennya, sehingga diharapkan dengan perbaikan tersebut akan memudahkan dalam pengelolaan data kepegawaian sehingga SIMPEG
dapat berjalan optimal sebagai pendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian.
b. Informasi SIMPEG yang belum sepenuhnya mendukung dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di BKPP Kabupaten Sukoharjo dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan fitur-fitur dalam aplikasi SIMPEG sehingga informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG lebih mampu dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. c. Adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi SIMPEG akan memacu Pimpinan dan  staff  yang  bertanggungjawab  dalam  pengelolaan  SIMPEG  untuk  dapat  mengatasi  dan mencari solusi berkenaan dengan kendala yang dihadapi saat ini sehingga dengan solusi tersebut SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo akan dapat berjalan dengan  baik.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  dituliskan  saran  sebagai berikut.
a. Memberikan  pelatihan  tentang  SIMPEG  kepada  seluruh  staff  di  Sub  Bidang  Informasi  Data Pegawai dan Kesejahteraan untuk mengatasi kendala terbatasnya SDM yang mengelola SIMPEG saat ini.
b. Melakukan penambahan personil  yang bertanggungjawab mengelola SIMPEG untuk mengatasi kendala terbatasnya SDM yang mengelola SIMPEG saat ini.
c. Mengembangkan  fitur yang ada dalam aplikasi SIMPEG sehingga informasi  yang dihasilkan akan  lebih  mampu  mendukung  pengambilan  keputusan  dalam  hal  pelaksanaan  manajemen kepegawaian di BKPP Kabupaten Sukoharjo.
d. Melakukan input data ke dalam aplikasi SIMPEG sesegera mugkin agar kendala keterlambatan dalam  input  data  dapat  diatasi  dan  SIMPEG  mampu  menghasilkan  informasi  yang  valid  dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggadini, S. D. (2013). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan. Majalah Ilmiah Unikom .
Batool,  S.Q,  Sajid,  M.A  dan  Raza,  S.H.  (2012).  Benefits  and  Barriers  of  Human  Resource Information  System  In  Accounts  Office  &Azad  Jammu  &Kashmir  Community  Development Program . International Journal of  Humanities and Social Science, 2(3) ,211-217, diambil dari http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_3_February_2012/28.pdf
Beadles, Nicholas Aston II; Lowery, Christopher M.; dan Johns, Kim .(2005). The Impact of Human Resource Information Systems: An Exploratory Study in the Public Sector. Communications of the IIMA, 5 (4), 39-46, diambil dari https://core.ac.uk/download/pdf/55332428.pdf
Edisi Agustus 2019, Vol. XVI  No. 2, ISSN 1412-1131, e-ISSN 2528-5750,  Hal. 10-21
Indrajit, Richardus Eko. (2004). e-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan  Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:Andi Offset.
Irawan,  H  dan  Waskito,  Y.  (2011).  Analisa  dan  Perancangan  Sistem  Informasi  Administrasi Kepegawaian Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementrian Perdagangan R.I.
BIT 8 (2), 53-62, diambil
dari http://riset.budiluhur.ac.id/wp- content/uploads/2013/10/AnalisaPrancanganSIAP_HendriIrawan.pdf
Ferdous,  F,  Chowdury,  M.M  dan  Bhuiyan,  F.  (2015).  Barriers  to  the  Implementation  of  Human Resource Information Systems. Asian Journal of Management Sciences & Education, 4 (1), 33- 42 ,
diambil dari https://pdfs.semanticscholar.org/79f1/26f05f663e630b9be7a2f9ca7e03360574fb.pdf
Kananu,  K.M,  dan  Nyageko,  M.O.  (2016).  Challenges  and  Strategies  in  the  Implementation  of Human  Resource  Information  Systems  in  Kenyan  Universities. Research  on  Humanities  and Social Sciences, 6 (18), 148-160
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2000  tentang  Sistem  Informasi  Manajemen Kepegawaian.
Kumorotomo W. & Margono, S.A.(2004). Sistem  Informasi Manajemen Dalam Organsasi Publik.
Yogyakarta: Gama Press.
Lipursari,  A.  (2013).  Peran  Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM)  dalam  Pengambilan  Keputusan.
Jurnal Stie Semarang, 5 (1), 26-37
Ngai, E. and Wat, F. (2006), Human resource information systems: a review and empirical analysis,
Personnel Review,  35 (3) , 297-314, https://doi.org/10.1108/00483480610656702
Pratiwi,  A.  (2018).  Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian  (SIMPEG)  sebagai Dasar  Pengambilan  Keputusan  Bidang  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  BKD  Kota  Salatiga.
Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), 2 (2), 145-156
Suwatno dan Priansa, D.J. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta
Troshani,  I.,  Jerram,  C.  dan  Rao,  H.  S.  (2011).  Exploring  The  Public  Sector  Adoption  of  HRIS.
Industrial Management & Data Systems, 111 (3), 470-488 , diambil dari https://doi.org/10.1108/02635571111118314

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  seluruh  pegawai  BKPP  Kabupaten  Sukoharjo  atas bantuannya  selama  penelitian,  keluarga,  rekan  sejawat  yang  membantu  dalam  penulisan  artikel, editor jurnal efisiensi dan para pembaca yang telah meluangkan waktunya membaca artikel ini.

## PROFIL PENULIS
Penulis merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta dengan jabatan Tenaga Pengajar, lulusan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dan S2 Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.