Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro (Kasus LKMS BMT KUBE SEJAHTERA Unit 20, Sleman-Yogyakarta)
Dian Pratomo 1 , Musa Hubeis 2 dan Illah Sailah 2

## Abstract
This  research  is  done  in  Microfinance  Institute  (LKMS)  Baitul  Mal  wat  Tanwil  (BMT)  Kelompok Usaha  Bersama  (KUBE)  Sejahtera  unit  20  at  Mlati  subdistrict,  Sleman  Regency,  Special  District  of Yogyakarta. The aim of this research is (1) identifying basic needs of micro enterprise, (2) identifying how far  LKMS  BMT  towards  the  development  of  micro  enterprise  and  (3)  defining  strategy  needed  in developing capacity of LKMS BMT and Micro Enterprise.
Methods  taken  in  this  reseach  are  collecting  data  and  analysis  method.  Primary  data  are  taken distributing  questionnaire  to  100  BMT  customers,  secondary  data    are  taken  from  literatures,  journals, bulletins, and seminar journals. Quantitative data analysis is done by analyzing the chi square, while the qualitative ones using Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT).
From  the  result  of  this  research  it  is  obtained  that  BMT  is  giving  chances  by  giving  finance  to the customers to make new enterprise. It is detected from the enterprises which are owned by the customers have brief period, that is less than 1 year (36%), 1 - 5 year (32%), over 5 year (32%). It is proved that they are interested to make new business along with the presence of BMT that offers fair and profitable profit sharing. From the aspect of total income before joining the BMT, is gained that their income in common is less  than  Rp.  200.000  (40%).  After  joining  BMT  the  income  in  major  raise  between  Rp.  200.000  -  Rp. 2.999.999 (96%). This significant improvement shows that capital given by BMT is effectively used by the customers, and they are able to organized the capital well to make good profit.
Here, BMT role as assistant, BMT is guiding and directing, technically and the management of the enterprise. So than the members do not feel that they are fighting by themselves, but together with BMT. From  the  analysis  of  internal  and  external  strategic  factor  total  score  with  IFAS  total  score  =  2,9  and EFAS = 3,2, are gained IE matrix shown the growth condition, then implementation strategy is necessary; increasing capital credits for micro enterprise/industry, costs o f customer’s saving such as administrative cost  and  interest  cost  should  be  eliminated,  so  that  the  customers  are  not  oppressed  by  unnecessary cost, minimizing cost in costing process such as administration process, offering unique costing packages that is not offered by other costing package in other finance institution that has interesting profit sharing, choosing location closed to customers characterized by their enterprises, such as market place.  There is BMT  employee  who  is  taking  debitor  deposits  to  the  place  of  each  debitor,  if  necessary.  Advertorial  is done  by putting advertorial page in local paper. Testimony is  gained through meeting  with customers of the  enterprise  group. Sales  force is  necessary  because  not  any  customer  is  able  to  come,  ask,  and making transaction in the BMT office.
Keywords: Baitul Mal wat Tanwil, micro enterprise, debitor

## PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Daerah  pinggiran  kota  ( sub  urban )  merupakan  wilayah  penyangga  daerah  kota,  dengan  kondisi penduduknya yang heterogen, baik dilihat dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, adat istiadat maupun karakteristik perilakunya yang bervariasi.  Kehidupan warga masyarakat pada umumnya labil, tingkat kecemburuan sosial tinggi, masalah sosial serta kualitas masalahnya sangat bervariasi.
Untuk  menanggulangi  persoalan  kemiskinan  struktural  maupun  yang  diakibatkan  oleh  krisis ekonomi,  pemerintah  memandang  perlu  untuk  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  miskin. Kegiatan  ini  tidak  hanya  bersifat  reaktif  terhadap  keadaan  darurat  yang  sedang  dialami,  namun  juga bersifat  strategis  karena  dalam  kegiatan  ini  disiapkan  landasan  berupa  institusi  masyarakat  yang semakin kuat bagi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang (Kusuma, 2002).
Penanganan  fakir  miskin  di  daerah sub  urban mengandung  spesifikasi  tersendiri  dan  sering terjadi perubahan setiap saat seiring dengan cepatnya perubahan sistem nilai dan perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Hal  ini  patut  disikapi  dalam  rencana  penanganannya  dan  segera
1 Alumni PS MPI, SPs IPB
2 Staf Pengajar PS MPI, SPs IPB
dilakukan  secara  intergratif  dan  sinergik,  baik  melalui  program  pengembangan  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  maupun  melalui networking dari  berbagai  pihak  yang  terkait,  baik  dari  unsur pemerintah,  lembaga  swasta,  perorangan  maupun  dunia  usaha  yang  peduli  secara  langsung  dalam memberikan kontribusinya (Depsos, 2004).
Dalam  rangka  memecahkan  permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  pinggiran  kota,  maka Departemen  Sosial  (Depsos)  selaku  departemen  teknis  yang  menangani  masalah-masalah  sosial yang  terjadi  di  masyarakat  menciptakan  sebuah  program  penanganan  fakir  miskin  dengan  nama “Program  Pemberdayaan  Fakir  Miskin  Melalui  Pola  Terpadu  KUBE  dengan  LKM-BMT  (Lembaga Keuangan  Mikro – Baitul  Maal  wat  Tamwil )  di  Daerah  ADEM  (Adopsi  Desa  Miskin)  dan Sub  Urban (Pinggiran Kota)”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2004 di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan,  Bengkulu,  Banten,  Jawa  Timur,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Kalimantan  Barat,  Sulawesi Selatan,  dan  Gorontalo.  Bentuk  riil  dari  program  ini  adalah  penumbuhan  5  LKM  BMT  KUBE  dengan nama “BMT KUBE Sejahtera” di masing-masing Propinsi tersebut, maka pada tahun 2004 tumbuh 45 BMT KUBE Sejahtera binaan Departemen Sosial.
Sebagai  unit  usaha  yang  bergerak  di  bidang  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  dengan  pola usaha  yang  berbeda  dengan  Lembaga  Keuangan  Konvensional  yang  sudah  berjalan  saat  ini,  LKMS BMT  unit  20  memiliki  visi,  yaitu  menumbuhkembangkan  kesadaran  masyarakat  akan  kepemilikan harta  yang  bebas  dari riba.  Adapun  misinya  adalah  mengentaskan  dan  memberdayakan  masyarakat miskin  untuk  lebih  berdayaguna  dan  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dalam  memperoleh dukungan untuk mengembangkan usahanya.
Salah satu hal terpenting dari program ini adalah adanya pendampingan, dimana di setiap LKMS BMT didampingi oleh satu orang yang telah berpengalaman dalam bidang pengembangan masyarakat dan  pengembangan  LKMS  BMT  itu  sendiri.  Pendampingan  itu  sendiri  adalah  suatu  proses  menjalin relasi  sosial  antara  pendamping  dengan  anggota  masyarakat  dalam  rangka  memecahkan  masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup,  serta  meningkatkan  akses  anggota  terhadap  pelayanan  sosial  dasar,  lapangan  kerja,  dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Setiabudi, 2002).
Pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan produk antara lembaga keuangan konvensional dan  lembaga  keuangan  syariah.  Perbedaan  yang  paling  mendasar  antara  keduanya  adalah  dasar perhitungan  bunga  yang  disebut  dalam  sistem  lembaga  keuangan  syariah  adalah  marjin  dan  nisbah atau bagi hasil. Di dalam lembaga keuangan konvensional besarnya suku bunga telah ditetapkan dan hal  ini  merupakan  alat  utama  lembaga  keuangan  konvensional  dalam  menjaring  nasabahnya,  serta pendapatan  bunga  dari  kredit.  Di  lembaga  keuangan  syariah,  besarnya  marjin  dan  nisbah  atau  bagi hasil disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan.
Produk-produk yang telah dikembangkan dan dipasarkan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera unit 20 adalah:
1.  Produk Tabungan
a.  Tabungan Berjangka/Deposito (TAJAKA)
b.  Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)
c.  Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)
d.  Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD)
e.  Tabungan Idul Fitri (TADURI)
2.  Produk Pembiayaan
a.  Pembiayaan total bagi hasil ( Mudharabah )
Akad  kerjasama  usaha  antara shahibul  maal (pemilik  dana)  dan mudharib (pengelola dana)  dengan  nisbah  bagi  hasil  menurut  kesepakatan  di  muka.  Atau  dengan  kata  lain, pembiayaan  yang  dilakukan  melalui  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  dimana  pemilik modal/BMT  ( shohibul  maal )  menyediakan  modal  100%,  sedangkan  pihak  lainnya/nasabah menjadi  pengelolanya  ( mudharib )  dengan  mensyaratkan  jenis  atau  bentuk  usaha  yang dilakukan.  Pembiayaan  ini  dapat  disalurkan  untuk  berbagai  jenis  usaha,  yaitu  perdagangan, perindustrian, pertanian dan jasa.
b.  Pembiayaan bersama bagi hasil ( Musyarakah )
Akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari  keuntungan  dengan  prinsip  bagi  hasil,  yang  porsinya  disesuaikan  dengan penyertaannya.  Jenis  pembiayaan  ini  cocok  untuk  nasabah  yang  telah  memiliki  usaha  dan bermaksud mengembangkan usahanya, tetapi masih kekurangan dana untuk mengembangkan usaha tersebut.
c.  Pembiayaan pembelian barang bayar jatuh tempo ( Murabahah )
Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Dengan  kata  lain,  pembiayaan murabahah ialah
pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan yang  disepakati,  dengan  pihak  lain  selaku  penjual  dan  nasabah  selaku  pembeli.  Pembayaran dapat  dilakukan  pada  saat  jatuh  tempo  pembiayaan  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama. Pembiayaan ini diperhitungkan dan dicatat sebagai piutang bank kepada nasabah. Pembiayaan ini  sangat  cocok  bagi  nasabah  yang  membutuhkan  aset,  namun  kekurangan  dana  untuk melunasinya.
d.  Pembiayaan pembelian barang bayar angsuran (Bai` Bitsaman `Ajil)
Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Atau  dengan  kata  lain,  pembiayaan murabahah ialah pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan  tambahan  keuntungan yang  disepakati,  dengan  pihak  lain  selaku  penjual  dan  nasabah  selaku  pembeli.  Pembayaran dapat  dilakukan  secara  angsuran  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama.  Pembiayaan  ini diperhitungkan  dan  dicatat  sebagai  piutang  bank  kepada  nasabah.  Pembiayaan  ini  sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya.
2.  Permasalahan
a.  Apakah yang menjadi kebutuhan dasar bagi UMKM?
b.  Seberapa besar pengaruh LKMS BMT terhadap perkembangan UMKM?
c.  Bagaimana strategi pengembangannya?
3.  Tujuan
a.  Mengidentifikasi kebutuhan dasar bagi usaha mikro.
b.  Mengidentifikasi dan menganalisis seberapa besar pengaruh LKMS BMT terhadap perkembangan usaha mikro.
c.  Menentukan  strategi  yang  diperlukan  dalam  rangka  mengembangkan  kapasitas  LKMS  BMT maupun usaha mikro.

## METODOLOGI

## 1.  Lokasi
Lokasi  kajian  ini  dilaksanakan  di  LKMS  BMT  KUBE  Sejahtera  unit  20  di  Kecamatan  Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2.  Metode Kerja

## Pengumpulan data
a.  Data  primer  merupakan  data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  berupa  data  hasil  kuesioner  yang disebarkan  kepada  para  nasabah  LKMS  BMT  KUBE  Sejahtera  unit  20  yang  sekarang  ini  sudah mencapai + 300 nasabah dan yang dijadikan responden 100 nasabah.
b.  Data  sekunder  digunakan  sebagai  data  tambahan  dalam  menunjang  analisis.  Data  sekunder mencakup  data kuantitatif,  yaitu data  portofolio  pembiayaan  LKMS  BMT  KUBE  Sejahtera  unit  20 berdasarkan jenis pembiayaan yang sudah disalurkan, data mengenai perkembangan LKMS BMT dan  proyeksi  perkembangan  ke  depan.  Data  lain  secara  kualitatif  dapat  diperoleh  dari  literature- literatur  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  syariah  atau  lembaga  keuangan  syariah,  serta  ulasan- ulasan para pakar yang dipublikasikan dalam buletin, jurnal, internet dan media-media lain.

## Pengolahan dan analisis data
Data yang terkumpul telah dianalisa dengan menggunakan metode analisa berikut:
a.  Deskriptif kualitatif
Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau  generalisasi  (Sugiyono,  2002). Metode  analisis  deskriptif  kualitatif  ini  dimaksudkan  untuk  memaparkan  atau  deskripsi  statistik peubah-peubah  ukuran  analisis  yang  meliputi  karakteristik,  perilaku,  dan  sistem  pembiayaan. Dalam hal ini digunakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT).
b.  Tabulasi silang
Metode  analisis  lainnya  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  tabulasi  silang  yang merupakan  analisis  hubungan  antara  karakteristik,  dan  perilaku  dengan  jumlah  penyaluran pembiayaan syariah.
      k i h h f f f 1 2 0 2 

## c.  Analisis Khi Kuadrat
Analisis khi kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila  dalam  populasi  terdiri  atas  dua  atau  lebih  kelas,  dimana  data  berbentuk  nominal  dan contohnya besar (Sugiyono, 2002). Analisis khi kuadrat dapat digunakan untuk menguji perbedaan nyata  antara  banyak  yang  diamati  dari  obyek  atau  jawab  yang  masuk  dalam  masing-masing kategori dengan banyak yang diharapkan menurut pengujian hipotesis nol. Analisis khi kuadrat ini dipilih  karena  yang  diuji  berkaitan  dengan  suatu  perbandingan  mengenai  frekuensi  yang  diamati dengan frekuensi yang diharapkan (Siegel, 1997). Rumus khi kuadrat adalah:
Data  kajian  ini  mengikuti  distribusi  khi  kuadrat  dengan  derajat  bebas  db=k-1,  yaitu  pada distribusi  khi  kuadrat  dengan  db=14.  Frekuensi  yang  diharapkan  (fh)  untuk  masing-masing  kelas ditetapkan  berbeda  berdasarkan  kategori  ”banyak  yang  diharapkan”.  Pengambilan  kesimpulan didapatkan jika nilai khi kuadrat hitung > khi kuadrat tabel dengan db=14 dan taraf nyata 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Keadaan Umum
a.  Usaha Mikro
Upaya-upaya  penanggulangan  kemiskinan  salah  satunya  adalah  memperkuat  peran  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama ini UMKM diakui keberadaannya sebagai penopang perekonomian  masyarakat.  Krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada  tahun  1997  memberikan  pelajaran bahwa  UMKM  sanggup  memberi  kontribusi  terhadap  perekonomian  nasional,  khususnya  dalam menyediakan kesempatan kerja.
Keberadaan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang berskala usaha mikro merupakan  wujud  kehidupan  ekonomi  sebagian  besar  rakyat  Indonesia  yang  berada  di  bawah garis  kemiskinan.  Posisi  seperti  ini  menempatkan  usaha  mikro  sebagai  jalur  utama  dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan cukup memprihatinkan. Tidak terlalu mengejutkan jika jumlah  pengusaha  mikro  relatif  banyak,  tetapi  hanya  penguasa  sebagian  aset  produksi  dan menyumbang sebagian kecil produksi nasional (Wiyono, 2003).
Proses  pengembangan  usaha  mikro  sebagai  manifestasi  perkembangan  ekonomi  lokal  dan penanggulangan  kemiskinan  menjadi  sangat  penting  sehubungan  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah.  Proses  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  kalau  penguatan  peran  usaha  mikro  dari tingkat  lokal  tidak  diikutsertakan  sebagai  pihak  berkepentingan  yang  utama.  Di  samping penguatan  peran  pengusaha  mikro  tersebut  mempunyai  arti  strategis  bagi  kesejahteraan masyarakat setempat, sekaligus sebagai penggerak perekonomian daerah dan transformasi sosial ekonomi dalam komunitas lokal. Upaya pengembangan dan penguatan potensi pengusaha mikro di  tingkat  lokal  sebagai  kelompok  ekonomi  strategis  di  daerah  harus  berorientasi  pada pemberdayaan, sehingga terbentuk pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui Lembaga Keuangan  Mikro  (LKM)  pada  umumnya  dan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  pada khususnya.
Dikaitkan  dengan  upaya-upaya  penanggulangan  kemiskinan,  usaha  mikro  memiliki  makna yang strategis. Dilihat dari perspektif ini, penguatan usaha mikro dengan wadahnya LKM berperan dalam  dua  saluran.  Pertama,  usaha  mikro  dapat  menciptakan  kesempatan  kerja,  hal  ini disebabkan  LKM  relatif  bersifat  padat  karya  dengan  modal  yang  kecil.  Kedua,  melalui pengembangan usaha mikro yang secara langsung terkait dengan penduduk miskin yang memiliki usaha  produktif.  Dengan  demikian  sekurang-kurangnya  terdapat  dua  alternatif  dalam penanggulangan  kemiskinan,  yaitu  memperkuat  LKM  dan  memperkuat  usaha  mikro  yang  pada umumnya dijalankan oleh penduduk miskin.
Strategi untuk memperkuat usaha mikro didasarkan pada pemahaman terhadap karakteristik dan  kelemahan-kelemahan  yang  melekat  di  dalam  usaha  mikro.  Salah  satu  alternatif  untuk memperkuat  posisi  usaha  mikro  adalah  dengan  mendorong  terjadinya  kemitraan  dan  keterkaitan antar pelaku-pelaku ekonomi, baik antar pelaku usaha mikro maupun usaha mikro dengan usaha besar.  Diharapkan  kemitraan  dan  keterkaitan  akan  menghasilkan  nilai  tambah  (ekonomi  dan sosial) yang akan memperkuat struktur ekonomi nasional.
Dengan  adanya  kemitraan  dan  keterkaitan  diharapkan  beberapa  masalah  yang  melekat dalam  usaha  mikro  dapat  diatasi.  Dalam  rangka  menciptakan  kemitraan  dan  keterkaitan  ini, lembaga  keuangan  dapat  ikut  aktif  dalam  memperkuat  posisi  usaha  mikro.  Dalam  konteks  ini, pihak  lembaga  keuangan  selain  memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  pembiayaan,  dapat juga  memfasilitasi  informasi  pasar,  mendorong  aliansi  strategik  dan  memberikan  dukungan bantuan manajemen pengelolaan usaha.
Menurut  Bintoro  (2003),  peran  pemerintah,  pusat  maupun  daerah,  dalam  menumbuhkan kemitraan dan keterkaitan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, pemerintah  dapat  melakukan  inisiasi  awal  dalam  bentuk  program  intervensi.  Dalam  program  ini pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk menggerakkan kemitraan dan keterkaitan, seperti yang ada  dalam  program  Pengembangan  Ekonomi  Lokal.  Kemitraan  dan  keterkaitan  dapat  beragam sesuai dengan potensi yang ada pada tiap-tiap daerah.
Secara  tidak  langsung,  peran  pemerintah  adalah  menciptakan  iklim  yang  kondusif  untuk tumbuh  dan  berkembangnya  kemitraan  dan  keterkaitan.  Pemerintah  dapat  memberikan  insentif fiskal  dan  moneter,  kemudahan  perizinan  dan  informasi  yang  cepat.  Bagi  pemerintah  daerah dituntut untuk mendorong melalui berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung.

## b.  Kajian Teori Syariah
Ekonomi  Islam  ada  bukan  karena  alasan  apologetik,  melainkan  karena  alasan  keharusan, bukan  karena Islam  dulu  pernah jaya  dan  menjadi  obor  dunia,  ataupun  adanya  kelemahan  pada sistem    kapitalisme  maupun  sosialisme.  Ekonomi  Islam  ada  karena  tuntutan  dari  kesempurnaan Islam, artinya Islam harus dipeluk secara kaffah dan komprehensif (Rosyidi, 2006).
Lembaga  keuangan  syariah  menurut  Antonio  (2001)  adalah  lembaga  keuangan  yang melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah.  Kegiatan  lembaga  keuangan  syariah merupakan  implementasi  dari  prinsip  ekonomi  Islam  dengan  ciri-ciri  yang  menonjol,  yaitu pelarangan  riba  dalam  berbagai  bentuknya,  tidak  mengenal  konsep time-value  of  money ,  serta konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Fungsi dan peran bank syariah di antaranya  tercantum dalam pembukaan standar akuntansi  yang dikeluarkan oleh Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institution atau  AAOIFI  (Susilo,  2005) sebagai berikut:
1)  Manajer investasi yang dapat mengelola investasi atas dana nasabah, misalnya menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.
2)  Investor  yang  dapat  menginvestasikan  dana  yang  dimilikinya  maupun  dana  nasabah  yang dipercayakan  kepadanya  dengan  menggunakan  alat  investasi  yang  sesuai  dengan  syariah Islam  dan  membagi  keuntungan  atau  kerugian  yang  diperoleh  secara  proporsional  sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
3)  Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan- kegiatan  jasa  layanan  perbankan  seperti  bank  konvensional  sepanjang  tidak  bertentangan dengan prinsip syariah.
4)  Pelaksanaan  kegiatan  sosial,  sebagai  ciri  yang  melekat  pada  entitas  keuangan  syariah  yang dapat  memberikan  pelayanan  sosial  dalam  bentuk  pengelolaan  dana  zakat,  infaq,  shadaqah dan penyaluran dana sosial ( qardhul hasan ).
Paradigma  ekonomi  islam  pada  hakekatnya  mengatur  hubungan  antara  pelaku  ekonomi, agar  dapat  terlibat  dalam  kegiatan  usaha  ekonomi  dan  dapat  memperoleh  keuntungan  secara wajar  sesuai  dengan  perjanjian  yang  disepakati  berdasarkan  ketentuan  Al-Qur`an  dan  Hadist. Selain  mengatur  tentang  masalah  aqidah  dan  akhlak,  Islam  juga  mengatur  masalah  hubungan antar manusia ( Muamalah ).
Kerangka  kegiatan  muamalah,  secara  garis  besar  dapat  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  bidang sosial,  politik,  dan  ekonomi. Muamalah di  bidang  ekonomi  mengatur  tentang  kegiatan  konsumsi, simpanan  dan  investasi.  Berbeda  dengan  sistem  lainnya,  Islam  mengajarkan  pola  konsumsi moderat  yang  memungkinkan  adanya  simpanan  yang  dapat  disalurkan  untuk  pembiayaan investasi,  baik  untuk  investasi  di  sektor  perdagangan  ( trade ),  produksi  ( manufacture ),  maupun jasa-jasa ( services ). Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang dapat bertindak sebagai intermediator antara  pihak  yang  berlebihan  dana  dengan  pihak  yang  membutuhkan  dana.  Maka dapat  dikatakan  bahwa  antara  pola  konsumsi,  simpanan,  investasi  dan  keberadaan  lembaga keuangan  pada  hakekatnya  akan  membentuk  suatu  siklus  kegiatan  ekonomi  yang  saling  terkait satu sama lain.
Lembaga keuangan yang dapat menjadi intermediator berdasarkan prinsip-prinsip muamalah adalah bank syariah. Sebagaimana halnya bank konvensional, kegiatan usaha bank syariah pada intinya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana.  Namun
dalam  sistem  operasional  bank  syariah  terdapat  ciri  khusus,  dimana  pemilik  dana  menyimpan uangnya di bank tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan  bagi  hasil  dari  nasabah  yang  menggunakan  dana  tersebut  untuk  kegiatan  ekonomi produktif.
Potensi  pasar  untuk  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah  masih  luas,  hal  ini  bisa dilihat  dari  jumlah  penduduk  muslim  di  Indonesia  yang  sangat  tinggi.  Di  samping  itu  respon  dan minat  masyarakat  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip-prinsip Syariah menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi (Fadjrijah, 2006).

## c.  Perbandingan Sistem Syariah dan Sistem Konvensional
Dalam  beberapa  hal,  menurut  Antonio  (2001),  kedua  sistem  ini  memiliki  persamaan, terutama  dalam  sisi  teknis  penerimaan  uang,  mekanisme  transfer,  teknologi  yang  digunakan, syarat-syarat  umum  memperoleh  pembiayaan,  dan  sebagainya.  Akan  tetapi,  terdapat  banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut hal-hal berikut:
1) Akad dan aspek legalitas
Dalam  sistem  syariah,  akad  yang  dilakukan  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi, karena  akad  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Seringkali  nasabah  berani  melanggar kesepakatan/perjanjian  yang  telah  dilakukan,  bila  hukum  hanya  berdasarkan  hukum  positif belaka,  tetapi  tidak  demikian  bila  perjanjian  tersebut  memiliki  pertanggungjawaban  hingga yaumil qiyamah nanti.
Setiap  akad  dalam  sistem  syariah,  baik  dalam  hal  barang,  pelaku  transaksi,  maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad: i.  Rukun, seperti:
i) Penjual
ii)  Pembeli iii)  Barang iv)  Harga v)  Akad/ Ijab qabul ii.  Syarat, seperti:
i) Barang  dan  jasa  harus  halal,  sehingga  transaksi  atas  barang  dan  jasa  yang  haram menjadi batal demi hukum syariah ii)  Harga barang dan jasa harus jelas iii)  Tempat penyerahan harus jelas, karena akan berdampak pada biaya transportasi iv)  Barang  yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu  yang belum dimiliki atau dikuasai seperti  yang terjadi  pada transaksi short sale dalam pasar modal
2) Lembaga penyelesai sengketa
Berbeda dengan sistem konvensional, jika dalam sistem syariah terdapat perbedaan atau perselisihan  antara  bank  dan  nasabahnya,  kedua  belah  pihak  tidak  menyelesaikannya  di peradilan negeri, tapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.
Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal  dengan  nama  Badan  Arbitrase  Muamalah  Indonesia  (BAMUI)  yang  didirikan  secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia.
3) Struktur organisasi
Kedua  sistem  ini  memiliki  struktur  organisasi  yang  sama,  tetapi  unsur  yang  amat membedakan  antara  keduanya  adalah  keharusan  adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  pada sistem  syariah  yang  bertugas  mengawasi  operasional  dan  produk-produknya  agar  sesuai dengan garis-garis syariah.
Dewan  Pengawas  Syariah  biasanya  diletakkan  pada  posisi  setingkat  Dewan  Komisaris. Hal  ini  untuk  menjamin  efektifitas  dari  setiap  opini  yang  diberikan  oleh  Dewan  Pengawas Syariah.  Karena  itu,  biasanya  penetapan  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  dilakukan  oleh Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  setelah  para  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
i. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Peran  utama  para  ulama  dalam  DPS  adalah  mengawasi  jalannya  operasional  bank sehari-hari  agar  selalu  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  syariah.  Hal  ini  karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam sistem syariah sangat khusus jika dibanding sistem konvensional.  Maka  diperlukan  garis  panduan  ( guidelines )  yang  mengaturnya.  Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.
DPS  harus  membuat  pernyataan  secara  berkala  bahwa  bank  yang  diawasinya  telah berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Pernyataan  ini  dimuat  dalam  laporan  tahunan ( Annual Report ) bank yang bersangkutan.
Tugas  lain  DPS  adalah  meneliti  dan  membuat  rekomendasi  produk  baru  dari  bank yang  diawasinya.  Dengan  demikian,  DPS  bertindak  sebagai  penyaring  pertama  sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). ii.  DSN
Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di tanah air, berkembang pula  jumlah  DPS  yang  berada  dan  mengawasi  masing-masing  lembaga  tersebut. Banyaknya  dan  beragamnya  DPS  di  masing-masing  lembaga  keuangan  adalah  suatu  hal yang  harus  disyukuri,  tetapi  juga  diwaspadai.  Kewaspadaan  itu  berkaitan  dengan  adanya kemungkinan  timbulnya  fatwa  yang  berbeda  dari  masing-masing  DPS,  serta  hal  itu  bukan mustahil  akan  membingungkan  umat  dan  nasabah.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya  satu  dewan  syariah  yang  bersifat  nasional  dan  membawahi  seluruh  lembaga keuangan,  termasuk  di  dalamnya  perbankan  syariah.  Lembaga  ini  kelak  dikenal  dengan Dewan Syariah Nasional.
DSN  dibentuk  pada  tahun  1997  dan  merupakan  hasil  rekomendasi  Lokakarya Reksadana  Syariah  pada  bulan  Juli  tahun  yang  sama.  Lembaga  ini  merupakan  lembaga otonom di bawah MUI, dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris ( ex-officio ). Kegiatan sehari-hari  DSN  dijalankan  oleh  Badan  Pelaksana  Harian  dengan  Ketua  dan  sekretaris serta beberapa anggota.
Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai  dengan  syariah  islam.  Dewan  ini  bukan  hanya  mengawasi  bank  syariah,  tapi  juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi DPS pada  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  dan  menjadi  dasar  pengembangan  produk- produknya.
Fungsi  lain  dari  DSN  adalah  meneliti  dan  memberi  fatwa  bagi  produk-produk  yang dikembangkan  oleh  lembaga  keuangan  syariah.  Produk-produk  baru  tersebut  harus diajukan  oleh  manajemen  setelah  di  rekomendasikan  oleh  DPS  pada  lembaga  yang bersangkutan.
Selain itu, DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah. Hal lainnya, DSN dapat memberikan teguran  kepada  lembaga  keuangan  syariah  jiak  lembaga  yang  bersangkutan  menyimpang dari  garis  panduan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dilakukan  jika  DSN  telah  menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.
Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka  DSN  dapat  mengusulkan  kepada  otoritas  yang  berwenang,  seperti  Bank  Indonesia dan  Departemen  Keuangan,  untuk  memberikan  sanksi  agar  perusahaan  tersebut  tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.
4) Bisnis dan usaha yang dibiayai
Dalam  sistem  syariah,  bisnis  dan  usaha  yang  dilaksanakan  tidak  terlepas  dari  saringan syariah, maka lembaga keuangan syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalam hal-hal yang diharamkan.
Dalam  sistem  syariah  suatu  pembiayaan  tidak  akan  disetujui,  sebelum  dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut:
i) Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?
ii)  Apakah menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat? iii)  Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? iv)  Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
v)  Apakah  usaha  itu  berkaitan  dengan  industri  senjata  ilegal  atau  berorientasi  pada pengembangan senjata pembunuh massal?
vi)  Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?
5) Lingkungan kerja dan corporate culture
Sebuah  lembaga  keuangan  syariah  selayaknya  memiliki  lingkungan  kerja  yang  sejalan dengan  syariah.  Dalam  hal  etika,  misalnya  sifat amanah dan shiddiq ,  harus  melandasi  setiap karyawan  sehingga  tercermin  integritas  eksekutif  muslim  yang  baik.  Di  samping  itu,  karyawan lembaga  keuangan  syariah  harus skillful dan  profesional  ( fathonah ),  serta  mampu
melaksanakan  tugas  secara team  work dimana  informasi  merata  di  seluruh  fungsional organisasi  ( tabligh ).  Demikian  dalam  hal reward dan punishment ,  diperlukan  prinsip  keadilan yang sesuai dengan syariah.
Selain  itu,  cara  berpakaian  dan  tingkah  laku  dari  para  karyawan  merupakan  cerminan bahwasanya  bekerja  dalam  sebuah  lembaga  keuangan  yang  membawa  nama  besar  Islam, sehingga  tidak  ada  aurat  yang  terbuka  dan  tingkah  laku  yang  kasar.  Demikian  pula  dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi SAW mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

## 2.  Hal yang Dikaji
Di dalam kajian ini ada dua kompenen yang ingin diteliti, berkaitan dengan kebutuhan dasar yang bersifat kritis bagi usaha mikro dan pengaruh LKMS BMT terhadap perkembangan usaha mikro. Dari hasil penyebaran kuesioner yang diisi oleh 100 responden didapatkan data berikut:

## a.  Karakteristik Usaha Mikro
Berdasarkan  pengumpulan  data  dari  100  responden  yang  dikumpulkan  dari  nasabah  BMT KUBE  Sejahtera  unit  20  dapat  digambarkan  karakteristik  Usaha  Mikro  yang  digeluti  responden. Uraiannya:
1) Identitas pemilik usaha
Nasabah  BMT  KUBE  Sejahtera  unit  20  mempunyai  berbagai  latar  belakang  sosial ekonomi.  Jenis  kelamin  responden  menunjukkan  bahwa  60%  nasabah  adalah  pria  dan  40% nasabah adalah wanita. Alamat nasabah berada pada lingkup Kabupaten Sleman Propinsi DIY, terutama  Kecamatan  Mlati.  Agama  yang  dianut  semua  responden  adalah  Islam.  Meskipun semua responden beragama Islam, tetapi alasan memilih menjadi nasabah BMT bukan hanya karena nasabah beragama Islam, karena ada 8% responden yang bukan beragama Islam.
Umur usaha  yang digeluti responden rata-rata cukup muda, yakni kurang dari satu tahun (36%) dan  di atas lima tahun (32%). Hal ini menunjukkan bahwa mereka tertarik untuk memulai usaha  baru  seiring  dengan  hadirnya  BMT  KUBE  Sejahtera  unit  20  yang  menawarkan  konsep bagi  hasil.  Dari  aspek  pendapatan  total  sebelum  bergabung  didapatkan  bahwa  mayoritas berpendapatan  kurang  dari  Rp200.000  (40%).  Setelah  bergabung  dengan  BMT  mayoritas pendapatan responden naik menjadi antara Rp. 200.000 - Rp2.999.999 (96%).
Lama menjadi nasabah produk tabungan mayoritas selama 6 bulan - 2 tahun (24%). Lama menjadi  nasabah  produk  pembiayaan  mayoritas  selama  6  bulan  -  2  tahun  (60%).  Jenis simpanan  nasabah  mayoritas  adalah  tabungan  dengan  besar  saldo  kurang  dari  Rp1.000.000 (56%),  meskipun  ada  responden  yang  menyimpan  dalam  bentuk  Tabungan  Berjangka (TAJAKA) dengan besar kurang dari Rp1.000.000 (4%).
Dengan  besarnya  dana  yang  disimpan  oleh  nasabah  sebesar  tersebut,  maka  agak  sulit bagi  BMT  untuk melakukan  penghimpunan  dana  masyarakat untuk  disebarkan  kembali  dalam bentuk  pembiayaan,  sehingga  BMT  perlu  mencari  sumber  permodalan  lain  yang  dapat digunakan untuk mengadakan penyebaran dana pada masyarakat.
2) Permodalan
Omzet  perusahaan  sebelum  menjadi  nasabah  BMT  sebesar  Rp1.000.000  -  Rp4.999.999 (80%).  Omzet  setelah  menjadi  nasabah  BMT  didapatkan  tidak  meningkat,  tetapi  justru  terjadi penurunan  omset  pada  kelompok  omzet  antara  Rp1.000.000  -    Rp4.999.999  menjadi    kurang dari Rp1.000.000 sebanyak 4% responden. Jumlah karyawan terbesar antara satu sampai tiga orang (60%).
3) Hubungan dengan bank
Jenis  pembiayaan  yang  digeluti  responden  mayoritas  kurang  dari  Rp50  juta,  baik  untuk pembiayaan mudharabah (36%) maupun murabahah (36%). Hal ini sesuai dengan karakteristik usaha mikro yang mempunyai usaha dan modal kecil.
4) Jenis usaha
Dilihat  dari  tingkat  pendidikan  responden  pemilik  usaha  didapatkan  48%  mempunyai pendidikan  setingkat  SMP  dan  SMA,  sedangkan  sisanya  berpendidikan  SD.  Tingkat  usia responden  mayoritas  berada  pada  usia  matang,  yakni  36-44  tahun  (48%),  meskipun  demikian ada  juga  yang  termasuk  usia  dewasa  awal  17-24  tahun.  Bidang  usaha  yang  dipilih  responden meliputi  bidang  usaha  yang  mempunyai  potensi  di  Kabupaten  Sleman,  yakni  pertanian  (48%) dan perdagangan (36%).
Dilihat  dari  usia  nasabah  yang  termasuk  golongan  dewasa,  akan  tetapi  usia  usaha/awal memulai usaha mayoritas sekitar satu tahun. Hal ini membuktikan bahwa para nasabah adalah orang-orang yang baru memulai usaha dan sebelumnya bekerja untuk orang lain.
Dilihat  dari  lamanya  menjadi  nasabah  juga  dapat  diketahui  bahwa  BMT  memberikan pembiayaan  pada  para  nasabah  pada  awal-awal  nasabah  membuka  usaha  (kurang  dari  satu tahun). Hal ini menunjukkan bahwa BMT merupakan solusi bagi para pengusaha pemula untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan.

## b.  Sistem Pembiayaan Usaha Mikro
Persepsi responden tentang pembiayaan yang diberikan oleh BMT dapat dilihat pada uraian berikut:

## 1)  Pola Murabahah
Jawaban  responden  tentang  karakteristik  Usaha  Mikro  yang  lebih  sesuai  dengan  pola murabahah mempunyai  rentang  jawaban  12%-100%,  atau  jika  rataannya  56%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  karakteristik  pola  murabahah  cocok  dengan  karakteristik  UKM  tetapi tidak sepenuhnya, karena sekitar 56%.

## 2)  Penentuan penyaluran pembiayaan
Penentuan penyaluran pembiayaan UKM dijawab oleh responden antara 4%-100%, hal ini menunjukkan rentang ekstrim terhadap penilaian responden, dengan rataan 52%. Jawaban yang  ekstrim,  di  antaranya    pola  pembagian  bagi  hasil  sama  dengan  pemberian  bunga  bank dijawab tidak oleh 96% responden.  Alasan pemilihan  BMT  yang dianggap mempunyai syarat yang  lebih  mudah  dijawab  ya  oleh  100%  responden.  Pelayanan  yang  tidak  berbelit-belit, kenyamanan  dengan  sistem  bagi  hasil  sistem  syariah  dan  pelayanan  sistem  BMT  lebih  baik dibandingkan dengan sistem bunga juga dibenarkan seluruhnya oleh responden.

## 3)  Kendala penerapan pola bagi hasil
Jawaban  responden  tentang  kendala  pola  penerapan  bagi  hasil  mempunyai  rentang jawaban  antara  12%-100%,  atau  rataannya  56%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  karakteristik pola murabahah cocok  dengan  karakteristik  UKM,  tetapi  tidak  sepenuhnya  mempunyai kecocokan, karena sekitar 56%.

## c.  Hasil Analisis Khi Kuadrat
Hasil perhitungan menunjukkan nilai khi kuadrat 168,63 pada db=14.  Nilai khi kuadrat tabel untuk db=14 dan pada taraf nyata 0,05 sebesar 23,68. Nilai khi kuadrat hitung > khi kuadrat tabel, maka  dapat  dinyatakan  sistem  pembiayaan  syariah  dengan  pola murabahah sesuai  dengan Usaha  Mikro  adalah  nyata.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  karakteristik  Usaha  Mikro  yang  meliputi pendidikan  nasabah,  usia,  jenis  usaha  nasabah,  umur  perusahaan,  omzet  perusahaan  sebagai nasabah, ukuran perusahaan jenis usaha, permodalan, maupun jenis layanan yang diberikan oleh BMT sudah seperti karakterisrik yang dipunyai nasabah.
Hasil  perhitungan  menunjukkan  nilai  khi  kuadrat  243,47  dengan  db=14.    Nilai  khi  kuadrat tabel untuk db=14 pada taraf nyata 0,05 sebesar 23,68. Nilai khi kuadrat hitung > khi kuadrat tabel, maka  dapat  dinyatakan  bahwa  penyaluran  pembiayaan  dengan  pola  murabahah  sesuai  dengan UKM adalah nyata.
Hasil perhitungan menunjukkan nilai khi kuadrat 371,46 pada db=14.  Nilai khi kuadrat tabel untuk  db=14  pada  taraf  nyata  0,05  sebesar  23,68.  Nilai  khi  kuadrat  hitung  >  khi  kuadrat  tabel, maka  dapat  dinyatakan  bahwa  kendala  menerapkan  pola  bagi  hasil  BMT  sesuai  dengan  UKM adalah nyata.
Kesesuaian  ini  menunjukkan  bahwa  BMT  KUBE  telah  menawarkan  jenis  layanan  yang sesuai dengan karakteristik industri/usaha mikro yang dilayaninya. Hal ini berarti bahwa kebutuhan usaha  mikro  dalam  bidang  pembiayaan  telah  dapat  dipenuhi  oleh  layanan/karakteristik  yang diberikan oleh BMT KUBE selaku lembaga keuangan.

## d.  Hasil Analisis SWOT
Untuk  menyusun  strategi  dilakukan  analisis  internal  dan  eksternal  dengan  analisis  SWOT. Faktor internal dan eksternal tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Strenghts (kekuatan)
i) Prosedur pengurusan yang tidak berbelit
Untuk mengajukan permohonan pembiayaan para nasabah terkesan tidak dipersulit dengan berbagai berkas yang harus diisi. ii)  Syarat pengajuan mudah
Syarat pengajuan juga mudah, yakni tinggal mengisi aplikasi yang dikehendaki dan petugas BMT yang selanjutnya akan menyelesaikan.

## iii)  Didukung masyarakat
Pendirian  lembaga  keuangan  ini  merupakan  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan, pendampingan  sosial,  usaha  kesejahteraan  sosial,  usaha  ekonomi  produktif,  kemitraan usaha, dan sistem perbankan melalui LKM yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan program pemerintah. iv)  Petugas pendampingan yang intensif
Selain  memberi  dana,  petugas  BMT  juga  mendampingi  nasabah  dalam  pengelolaan usahanya, sehingga dapat diminimalkan nasabah yang pailit.
v)  Pelayanan yang lebih personalize
Pelayanan yang terjadi pada BMT bersifat kekeluargaan dengan sapaan baik antar petugas dengan  nasabah  maupun  antar  nasabah  dengan  nasabah.  Hal  ini  masih  sesuai  dengan tradisi masyarakat sub-urban yang bersifat kekeluargaan.
2) Weakness (kelemahan)
i) Belum populer di masyarakat
Lembaga  Keuangan    dengan  prinsip  syariah  pertama  berkembang  sekitar  tahun  1990-an, sehingga masyarakat belum memahami prinsip operasinya, terutama LKMS. ii)  Modal masih terbatas
LKM  BMT  masih  mengalami  kekurangan  modal  cukup  besar,  sehingga  perlu  dicarikan solusi optimal.
3) Opportunities (peluang)
i) Potensi pasar yang besar
Potensi  industri/usaha  mikro  masih  cukup  besar  untuk  dijadikan  lahan  pemberian  kredit, yakni 40 juta unit usaha. ii)  Didukung program pemerintah
Program ini didukung oleh pemerintah dalam rangka program pengentasan kemiskinan. iii)  Masih banyak masyarakat terjerat rentenir
Bagi hasil untuk pihak bank masih lebih sedikit daripada masyarakat mencari sumber dana pembiayaan  dari  rentenir,  sehingga  masyarakat  punya  potensi  untuk  beralih  pada pembiayaan ini.
4) Threats (ancaman)
i) Lembaga Keuangan yang mempunyai jaringan dan modal lebih besar
Lembaga  Keuangan  dengan  modal  dan  jaringan  besar  dapat  mengancam  kelangsungan BMT, karena lebih berpengalaman dan agresif dalam melakukan pemasaran produknya. ii)  BMT pesaing
Meskipun  BMT  merupakan  ”barang”  baru,  tetapi  pertumbuhan  usahanya  cukup  nyata, sehingga  terjadi  persaingan  antar  sesama  BMT  untuk  mencari  nasabah  sebanyak- banyaknya.
Berdasarkan hasil tersebut dapat dirangkum faktor strategik internal dalam Tabel 1.
Tabel 1. Faktor strategik internal
1. Faktor strategik internal Bobot (a) Rating (b) Nilai (c=axb) Strenghts b.  Prosedur pengurusan yang tidak berbelit c.  Syarat pengajuan mudah
d.  Didukung oleh pemerintah dan masyarakat
e.  Petugas pendampingan yang intensif f. Pelayanan yang lebih personalize Weaknesess 1.  Belum populer di masyarakat 2.  Modal masih terbatas 0,2 0,2 0,2 0,1 0,05 0,1 0,15 3 3 4 2 2 2 3 0,6 0,6 0,8 0,2 0,1 0,2 0,45 Jumlah (1) 1 2,95
Faktor strategik eksternal disajikan dalam Tabel 2.

## Tabel 2. Faktor strategik eksternal
2. Faktor strategik eksternal Bobot (a) Rating (b) Nilai (c=axb) Opportunities 1.  Potensi pasar yang besar
2.  Didukung oleh pemerintah dan masyarakat
3.  Masih  banyak  masyarakat  terjerat rentenir
Threats 1.  Bank  yang  mempunyai  jaringan  dan modal lebih besar 2.  BMT pesaing 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 4 4 2 2 3 1,2 0,8 0,2
0,4
0,6 Jumlah (2) 1 3,2 Total (1+2) 2 6,15
Gambar 1. Faktor strategi eksternal dan internal
Berdasarkan  Gambar  1  dapat  diketahui  bahwa  faktor  strategi  eksternal  didapatkan  3,2  dan strategi internal 2,9.  Strategi  eksternal termasuk dalam kategori tinggi dan strategi internal masuk dalam  kategori  rataan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi  perusahaan  sedang  berada  pada kondisi grow (berkembang).  Sebagai  perusahaan  yang  mempunyai  potensi  besar,  maka  peluang untuk terus tumbuh besar terbuka lebar.
Keadaan  berkembang  ini  ditopang  oleh  kekuatan  dalam  hal  target  nasabah  dan  dukungan pemerintah  yang  besar,  disertai  dengan  peluang  akan  nasabah  yang  akan  dilayani.  Jumlah pengusaha mikro  yang ada masih cukup besar,  yakni  40 juta  unit usaha  yang  menyerap ratusan juta tenaga kerja di dalamnya.
Dari analisis SWOT tersebut dapat disusun matriks strategi dimuat pada Tabel 3.
Total skor faktor strategik internal=2,9
1 2 3 4 1 2 3 4 To ta l s ko r f ak to r s tr ate gi k ek ste rn al = 3, 2 Tinggi Rendah Grow
Kuat                    Rata-rata                 Lemah
Menengah

## Tabel 3.  Analisis SWOT

## Internal
Eksternal

## Strength (S)
S1  Prosedur pengurusan yang tidak berbelit
S2  Syarat pengajuan mudah S3  Didukung masyarakat
S4  Petugas pendampingan yang intensif S5  Pelayanan yang lebih personalize Weakness (W) W1 Belum populer di masyarakat W2 Modal masih terbatas Opportunities (O) O1   Potensi pasar yang besar O2   Didukung program pemerintah O3   Masih banyak masyarakat terjerat rentenir Strategi S-O Memperluas spread dan jumlah nasabah (S1,S2,S3,S4; O1,O2,O3)
Melakukan positioning sebagai LKS yang mengutamakan pelayanan (S1,S5;O1)
Menjual program pemberdayaan masyarakat (S3,S4;O2,O3)

## Strategi W-O
Mengedukasi nasabah secara massal (W1;O1,O3)
Menambah modal dengan pinjaman modal pemerintah (W2;O1,O2)
Menambah modal dari sumber dana pihak ketiga yang tidak mengikat (W2;O1) Threats (T) T1  Bank mempunyai jaringan dan modal lebih besar T2   BMT pesaing Strategi S-T Menargetkan nasabah kelompok usaha mikro (S1;T1) Melakukan penetrasi pasar lebih gencar lagi (S1,S3;T2) Strategi W-T Mempertahankan mutu pelayanan (W1;T1,T2) Melakukan optimasi terhadap modal yang dipinjamkan (W2;T1,T2)
Strategi-strategi pada Tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1)  Strategi S-O
Strategi  yang  bertumpu  pada strenghts dan opportunities adalah  bentuk  strategi  agresif, karena  perusahaan  mempunyai  kekuatan  dan  peluang  yang  terbuka.  Hal  ini  memungkinkan perusahaan  menggunakan  kekuatannya  untuk  mengambil  peluang  yang  ada.  Strategi  yang dapat dijalankan adalah :
i.  Memperbanyak/memperluas spread dan jumlah nasabah (S1,S2,S3, S4;O1,O2,O3)
Strategi ini didasarkan atas kekuatan perusahaan dalam pengurusan yang tidak berbelit dan mudah, serta di sisi lain peluang pembiayaan untuk indutri mikro sangat besar mencapai 40  jutaan  unit  usaha  di  seluruh  Indonesia.  Selama  ini  potensi  kredit  mikro  belum  digarap dengan baik oleh bank umum, sehingga potensi yang besar tersebut masih merupakan lahan ”pasar  baru”  yang  dapat  dioptimalkan  untuk  dapat  menyerap  dana  yang  dipunyai  BMT. Potensi  yang  besar  ini  didukung  oleh  kebijakan  pemerintah  yang  dimata  rakyat  kecil  masih punya kepercayaan yang kuat, sehingga rakyat akan tertarik menjadi nasabah.
ii. Melakukan positioning sebagai LKS yang mengutamakan pelayanan (S1,S5;O1). BMT  selama  ini  sudah  dikenal  dengan  pelayanan  yang  ramah  dan  hangat  kepada nasabahnya,  dan  hal  ini  yang  tidak  dipunyai  oleh  bank  umum  yang  sangat  sibuk  dengan nasabah yang hilir mudik, sehingga aspek kekeluargaan menjadi terbengkalai.
iii. Menjual program pemberdayaan masyarakat (S3,S4;O2,O3).
Dengan  misi  utama  untuk  pengurangan  pengangguran,  maka  peluang  untuk  terus tumbuh  di  kalangan  masyarakat  industri  mikro  semakin  besar.  Pembiayaan  yang  dilakukan perlu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dengan bentuk optimasi terhadap potensi riil yang ada di Sleman dan sekitarnya.

## 2)  Strategi W-O
Strategi  yang  bertumpu  pada weakness dan opportunities dapat  berupa action yang wait and see, karena perusahaan mempunyai kelemahan pada salah satu sisi dan peluang pada sisi yang  lain.  Jika  peluang  tersebut  besar  dan  perusahaan  dapat  mengatasi  kelemahan,  maka perusahaan  dapat  tumbuh.  Jika  keadaan  sebaliknya,  maka  perusahaan  akan  mengalami penurunan. Dengan kata lain, strategi W-O ini dapat dilihat sebagai bentuk tantangan yang harus di atasi perusahaan. Strategi penghimpunan dana difokuskan secara simultan, baik yang berasal dari  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat  (dana  program)  maupun  dari  masyarakat melalui upaya pemasaran aktif. Dalam hal ini, strategi yang dapat dijalankan adalah:
i. Mengedukasi nasabah secara massal (W1;O1,O3).
Mendidik masyarakat untuk memanfaatkan layanan BMT dengan bagi hasil merupakan salah  satu  solusi.  Iklan-iklan  yang above  the  line dirasakan  kurang  cocok  dengan  industri mikro yang menjadi target sasaran. Justru iklan  yang bersifat advertorial dan testimoni lebih mengena dalam meraih peluang usaha mikro yang masih besar.
ii. Menambah modal dengan pinjaman modal pemerintah (W2;O1,O2).
Dengan potensi yang masih besar, maka BMT perlu mempersiapkan diri sewaktu-waktu terjadi  lonjakan  nasabah  untuk  meminta  pembiayaan  maupun  nasabah  yang  hendak meminta  dana  yang  disimpannya  di  BMT.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  BMT  memerlukan  dana besar  untuk  menambah  permodalan.  Dana  dari  pemerintah  sangat  mungkin  didapatkan, karena  program  BMT  KUBE  merupakan  salah  satu  program  pemerintah,  maka  logis  bila pemerintah mengucurkan dananya. Pemerintah, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah  daerah  sebenarnya  banyak  mengalokasikan  dana  untuk  pengentasan kemiskinan  masyarakat.  Jika  BMT  dapat  meyakinkan  pemerintah  untuk  menyalurkan dananya melalui bank pada masyarakat, maka hal itu merupakan sumber permodalan  yang besar.
iii. Menambah modal dari sumber dana pihak ketiga (W2;O1).
Selain sumber permodalan dari pemerintah, sumber lain dapat diambilkan dari sumber dana  pihak  ketiga.  Dana  pihak  ketiga  dapat  berupa  simpanan  maupun  deposito,  seperti Tabungan  Berjangka  (TAJAKA),  Tabungan  Pendidikan  Anak  (TADIKA),  Tabungan  Mandiri Sejahtera  (TAMARA),  Tabungan  Haji  Terwujud  (TAHAJUD),  Tabungan  Idul  Fitri  (TADURI). Sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini  yang  menunjukkan  bahwa  simpanan  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  maupun  deposito  masih  sangat  minim.  Mayoritas  hanya  mempunyai simpanan  kurang  dari  Rp.  1.000.000  dan  deposito  kurang  dari  Rp.1.000.000.  Jika perusahaan  dapat  merangsang  masyarakat  untuk  menyimpan  dananya,  maka  merupakan sumber pembiayaan yang cukup besar.
3)  Strategi S-T Strategi  yang  bertumpu  pada strenghts dan threaths berupa action offensive, karena perusahaan  mempunyai  kekuatan  pada  salah  satu  sisi  dan  kelemahan  pada  sisi  lain.  Kekuatan tersebut digunakan untuk mengatasi kelemahan yang dipunyai. Dengan kata lain, strategi S-T ini dapat  dilihat  sebagai  bentuk  menutupi  kekurangan  perusahaan  dengan  menentukan  strategi yang tepat. Strategi yang dapat dijalankan adalah:
i) Menargetkan nasabah kelompok usaha mikro (S1;T1)
Strategi  ini  sesuai  dengan  prinsip,  pilihlah  medan  tempur  yang  tepat.  Dengan karakteristik  sumber  daya  yang  dipunyai  BMT,  maka  tidak  harus  bertempur  melawan  bank umum  dengan  segala  karakteristiknya.  Karakteristik  BMT  adalah  kecil  dan  sederhana  yang justru cocok dengan usaha mikro yang tidak membutuhkan permodalan sangat besar, tetapi syarat mendapatkan pembiayaan dapat dengan mudah. ii)  Melakukan penetrasi pasar lebih gencar lagi (S1,S3;T2)
Selain  perlu  melakukan  edukasi  pada  calon  nasabah,  maka  perlu  dilakukan  strategi jemput  bola  pada  nasabah  yang  mempunyai  waktu terbatas.  Dalam  hal  ini  diperlukan sales force yang  dapat  ditugasi  untuk  memasarkan  produk-produk  pembiayaan,  maupun  produk tabungan guna meningkatkan modal pembiayaan.
4)  Strategi W-T
Strategi yang sesuai dalam kondisi perusahaan W-T adalah defensif, artinya bertahan dari ancaman  yang  menyerang  kelemahan  perusahaan.  Ancaman  perusahaan  yang  berasal  dari faktor internal dan eksternal dapat melumpuhkan perusahaan, jika perusahaan mampu bertahan dalam kondisi sulit. Strategi yang dapat dijalankan adalah:
i) Mempertahankan mutu pelayanan (W1;T1,T2).
BMT  yang  dikenal  mempunyai  prosedur  yang  mudah  dan  tidak  berbelit  perlu  terus dipertahankan. Mutu pelayanan seperti ini sangat diperlukan perusahaan mengingat daerah kerja  tempat  dimana  para  pengusaha  mikro  tersebut  adalah  daerah sub-urban yang  masih mempunyai kekeluargaan yang cukup akrab. ii)  Melakukan optimasi terhadap modal yang dipinjamkan (W2;T1,T2).
Optimasi  sumber  daya  modal  perusahaan  diperlukan  mengingat  modal  perusahaan terbatas. Dalam hal ini perusahaan perlu mempertahankan tingkat spread yang ideal, artinya kebutuhan  pembiayaan  nasabah  dapat  terpenuhi,  tetapi  likuiditas  perusahaan  juga  tetap terjaga. Tingkat spread yang besar akan menggangu likuiditas, jika nasabah melakukan rush .

## e. Implementasi Strategik
Strategi  yang  telah  dirumuskan  pada  analisis  SWOT  tersebut  perlu  diimplementasikan  pada kebijakan perusahaan. Langkah-langkah tersebut diimplementasi pada aspek produk, harga, tempat dan promosi. Uraian implementasi strategi yang dimaksud adalah:
1) Produk
Variasi produk dengan karakteristik yang dipunyai oleh nasabah penting untuk ditawarkan. Hal ini terkait dengan pendapatan yang didapatkan oleh pengusaha mikro yang berkonsekuensi terhadap  termin  pembayaran  angsuran.  Tentunya  nasabah  dengan  bidang  usaha  jasa, perdagangan,  pertanian  mempunyai  kebutuhan  modal  dan  waktu  menghasilkan/produksi  yang berbeda, sehingga angsuran yang dibayar disesuaikan setelah berproduksi.
i) Memperbanyak kredit usaha untuk industri/usaha mikro.
ii)  Menawarkan  paket  pembiayaan  dan  angsuran  yang  berbeda  antara  usaha  pengusaha  dari berbagai sektor usaha.
2) Harga Harga  merupakan  aspek  penting  dalam  pemasaran  produk.  Penentuan  harga  merupakan proses unik, karena melibatkan tawar menawar  yang dapat diprediksikan dari aspek cost, value dan competitor .  Aspek  yang  sulit  untuk  ditawar  adalah value dan competitor, karena  hal  ini spesifik  dan  unik  pada  tiap  kasus  yang  dihadapi  perusahaan.  Biaya  terdapat  pada  produk simpanan maupun pembiayaan yang disalurkan perusahaan.
i) Biaya  pada  simpanan  nasabah  seperti  biaya  administrasi  maupun  biaya  bunga  sebaiknya dihilangkan  saja,  sehingga  nasabah  merasa  tidak  terbebani  dengan  biaya  yang  tidak diinginkan.
ii)  Dapat  diminimalkan  biaya  pada  proses  pengurusan  pembiayaan  seperti  biaya  administrasi maupun biaya Notaris.
iii)  Dibuat  penawaran  paket-paket  pembiayaan  yang  unik  dan  tidak  dipunyai  oleh  paket pembiayaan pada lembaga keuangan yang lain dengan bagi hasil yang menarik.
3) Tempat
Tempat atau kantor dimana BMT berada penting artinya dalam pemberian pelayanan pada masyarakat.  Apalagi  biaya  transportasi  saat  ini  semakin  mahal  dan  keterbatasan  waktu  untuk menjangkau kantor BMT, sehingga strategi tempat adalah:
i) Memilih  lokasi  yang  dekat  dengan  nasabah  yang  memiliki karakteristik  usaha  yang  digeluti, misalnya dekat dengan pasar.
ii)  Jika perlu, ada karyawan BMT yang mengambil setoran debitur ke lokasi tempat usaha tiap debitur.
4) Promosi
Promosi yang dilakukan hendaknya bersifat mendidik,. maka strategi yang dapat dijalankan adalah:
i) Advertorial
Advertorial dapat  dijalankan  dengan  memasang  halaman advertorial di  surat  kabar lokal,  ataupun  brosur  yang  berisi  paparan  logis  dan  menarik  tentang  alasan  yang menguatkan  mengapa  produk  bank  BMT  layak  untuk  dipertimbangkan  dan  digunakan  oleh nasabah.  Kemasan  dan  isi/materi  dibuat  semenarik  mungkin  agar  para  pembaca  dapat terpengaruh tanpa merasa ditipu oleh pembuat advertorial . ii)  Testimoni
Testimoni  dapat  dilakukan  melalui  pertemuan-pertemuan  dengan  mengundang  para nasabah dari kelompok industri mikro. Pertemuan tersebut berisi ”pengakuan” dari nasabah yang  telah  sukses  dengan  pembiayaan  dari  BMT,  untuk  menyakinkan  dapat  juga  diberikan uraian  dari  perangkat  desa/kelurahan  untuk  menyakinkan  bahwa  program  BMT  KUBE  ini didukung oleh pemerintah.
iii) Sales Force
Sales  force, diperlukan  karena  tidak  semua  nasabah  mempunyai  waktu  untuk  datang, bertanya dan bertransaksi dengan BMT di kantor, sehingga kehadiran sales force di tempat usaha nasabah menjadi strategik untuk memasarkan produk bank secara agresif pada calon nasabah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
a.  Dari hasil kajian ini, dapat diketahui bahwasanya BMT memberikan peluang dengan memberikan pembiayaan  kepada  para  nasabahnya  untuk  bisa  membuka  usaha  baru  dengan  konsep  bagi hasil  yang adil dan menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari umur usaha yang digeluti nasabah rata-rata cukup muda, yakni kurang dari 1 tahun (36%), 1 – 5 tahun (32%), di atas 5 tahun (32%). b.  Dari  aspek  pendapatan  total  sebelum  bergabung  dengan  BMT  didapatkan  bahwa  mayoritas berpendapatan  kurang  dari  Rp200.000  (40%).  Setelah  bergabung  dengan  BMT  mayoritas pendapatan  naik  menjadi  antara  Rp200.000 –  Rp2.999.999  (96%).  Peningkatan  yang  cukup nyata  ini  menunjukkan  bahwa  modal  kerja  yang  diberikan  oleh  BMT  benar-benar  dimanfaatkan oleh  nasabah,  dan  ternyata  modal  mampu  dikelola  dengan  baik,  sehingga  memberikan keuntungan  yang  bagus.  Hal  ini  dikarenakan  BMT  memberikan  bimbingan  dan  arahan,  baik teknis usaha maupun manajemen usaha.
c.  Hasil  analisis  SWOT menunjukkan  bahwa  posisi  perusahaan  berada  dalam kondisi grow .  Maka implementasi strategi yang diperlukan yaitu (1) memperbanyak kredit usaha untuk industri/usaha mikro, (2) biaya pada simpanan nasabah seperti biaya administrasi sebaiknya dihilangkan, agar nasabah  merasa  tidak  terbebani  dengan  biaya  yang  tidak  diinginkan,  (3)  dapat  diminimalkan biaya pada proses pengurusan pembiayaan seperti biaya administrasi maupun biaya Notaris, (4) dibuat penawaran paket-paket pembiayaan yang unik dan tidak dipunyai oleh paket pembiayaan pada  lembaga  keuangan  yang  lain  dengan  bagi  hasil  yang  menarik,  (5)  memilih  lokasi  yang dekat  dengan  nasabah  yang  memiliki  karakteristik  usaha  yang  digeluti,  misalnya  dekat  dengan pasar, jika perlu ada karyawan BMT yang mengambil setoran debitur ke lokasi tempat usaha tiap debitur,  (6)  advertorial  dapat  dijalankan  dengan  memasang  halaman  advertorial  di  surat  kabar lokal,  (7)  testimoni  dapat  dilakukan  melalui  pertemuan-pertemuan  dengan  mengundang  para nasabah  dari  kelompok  industri  mikro,  (8) Sales  force diperlukan  karena  tidak  semua  nasabah mempunyai waktu untuk datang, bertanya dan bertransaksi dengan BMT di kantor.

## 2.  Saran
a.  Dunia  perbankan  hendaknya  memberikan  peluang  lebih  besar  kepada  BMT  untuk  dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses modal usaha, sehingga diharapkan BMT akan semakin banyak menjangkau usaha mikro yang tidak tersentuh oleh perbankan.
b.  Pemerintah  hendaknya  memberikan  dukungannya  dalam  pengembangan  usaha  mikro  maupun Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  berpihak  kepada  usaha mikro  dan  LKMS,  karena  harus  diakui  bahwasanya  masih  mendominasi  perekonomian Indonesia, sehingga harus menjadi perhatian utama.
c.  Diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang sudah paham tentang sistem ekonomi syariah, baik secara mikro maupun makro, ikut serta dalam upaya sosialisasi sistem syariah.
d.  Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  tentang  manajemen  keuangan  dan  operasional  LKMS BMT,  karena  hal  ini  juga  berpengaruh  terhadap  perkembangan  LKMS  BMT  itu  sendiri  dalam upayanya mengangkat kesejahteraan usaha mikro.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, MS. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press, Jakarta.
Bintoro.  2003.  Peranan  Lembaga  Keuangan  Mikro  dalam  Penanggulangan  Kemiskinan.  Bappenas, Jakarta
Depsos. 2004. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Melalui KUBE dan LKM. Departemen Sosial RI,
Jakarta
Fadjrijah,  S.C.  2006.  Evaluasi  Perbankan  Syariah  2006  dan  Arah  Kebijakan  Perbankan  Syariah  Ke Depan. Seminar Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya.
Kusuma,  S.H.  2002.  Membangun  Institusi  Warga  Untuk  Menanggulangi  Kemiskinan  Masyarakat  dan Kelembagaan Lokal. Jurnal Analisis Sosial, Vol. 7 No. 2 Juni 2002: 169-186. Akatiga, Bandung.
Rosyidi, S. 2006. Keharusan Ekonomi Islam. Seminar Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya.
Setiabudi,  B.  2002.  Pendampingan  yang  Mandiri  dan  Berkelanjutan  dalam  Pengembangan  Keuangan Mikro Guna Menanggulangi Kemiskinan. Gema PKM, Jakarta.
Siegel,  S.  1997.  Statistik  Nonparametrik  Untuk  Ilmu-ilmu  Sosial  [Terjemahan].  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Sugiyono.  2002. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung.
Susilo,  S.  2005.  Pengaruh  Karakteristik  dan  Perilaku  UKM,  serta  Sistem  Pembiayaan  terhadap Penyaluran  Pembiayaan  BNI  Syariah.  Laporan  Akhir  Tesis  pada  Program  Studi  Industri  Kecil Menengah, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Wiyono,  T.  2003.  Analisa  Strategis  Pola  Pembiayaan  Kredit  Mikro  pada  Bank  BNI  :  Solusi  Pemenuhan Permodalan  Bagi  Usaha  Kecil.  Laporan  Akhir  Tesis  pada  Program  Studi  Industri  Kecil Menengah, Institut Pertanian Bogor, Bogor.