http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah

## IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (KAJIAN DI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
The Implementation of Legislation Function of Regional Representative Council in the Formation of Regional Law (a Study in Regional Law Formation Committee of Central Kalimantan Regional Representative Council)
Sudarsono M Riban Satia
M Yusuf
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
Email : drribansatia@gmai.lcom

## Abstract
The  legislative  function  is  one  of  the  functions  attached  to  the  Regional  Representative Council whose main task is to compile regional legal products in the form of Regional Law.
The  legislative  function  of  this  Regional  Representative  Council  needs  to  be  optimized because it is a representation of policy formulation based on the aspirations of the people (bottom-up policymaking).
This study aims to examine how the implementation of the legislative function inherent in the Central Kalimantan Regional Representative Council in the process of forming Regional
Law  and  the  obstacles  that  occured.  This  study  uses  qualitative  methods  with  data collection techniques through in-depth interviews and observation.
The results of the study show that the Central Kalimantan Regional Representative Council carries out its legislative function through the stages of forming Regional Law. Some of the problems  found  in  the  process  of  forming  the  Regional  Law  were  the  absence  of  a Regional Law Needs Analysis. The other obstacles found were: 1) communication problems with other stakeholders; 2) the organizational structure in Regional Representative Council is inadequate in overseeing various fields; 3) the condition of human resources, including the members, staff and experts who still do not support the optimization of the legislative function; and 4) the role of the  Regional Law Formation Committee which still does not have a main place in the Regional Representative Council.
Keywords : legislative function Regional Representative Council Regional Law
Kata Kunci : Fungsi legislasi DPRD Peraturan Daerah

## Abstrak
Fungsi  legislasi  adalah  salah  satu  fungsi  yang  melekat  dalam  DPRD  yang  tugas utamanya adalah menyusun produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Fungsi  legislasi  DPRD  ini  perlu  dioptimalkan  karena  merupakan  representasi perumusan kebijakan berdasarkan aspirasi mayarakat ( bottom-up policymaking ).
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi fungsi legislasi yang melekat  dalam  tubuh  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  proses pembentukan  Peraturan  Daerah  serta  hambatan-hambatan  yang  terjadi.  Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengambilan  data  melalui wawancara  mendalam  dan  observasi.  Ada  empat  orang  informan  yang  ditentukan melalui teknik purposive sampling .
Hasil  penelitian  menunjukkan  DPRD  Kalimantan  Tengah  menjalankan  fungsi legislasinya melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah. Beberapa masalah yang ditemukan  dalam  proses  pembentukan  Perda  adalah  tidak  adanya  Analisis Kebutuhan Perda yang dilakukan oleh DPRD. Hambatan yang ditemukan adalah 1) komunikasi dengan stakeholder lain; 2) struktur organisasi di DPRD tidak memadai dalam mengawasi berbagai bidang; 3) kondisi SDM baik itu anggota DPRD, staf dan tenaga ahli yang masih belum mendukung optimalisasi fungsi legislasi; dan 4) peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang masih tidak mendapat tempat utama di tubuh DPRD.
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah

## PENDAHULUAN
Melalui  otonomi  daerah  setiap pemerintahan  daerah  dianalogikan  memiliki kewenangan  sendiri  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri,  dalam  hal  tersebut  berarti menentukan  kebijakan  pembangunan  daerah sendiri, mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatannya  sendiri,  hingga  memilih pemimpin  daerahnya  sendiri.  Dengan  adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengakselerasi kesejahteraan  masyarakat  daerah  (Yulianti, 2018).
Berdasarkan  UU  32  Tahun  2004 menyatakan  susunan  unsur  pemerintahan daerah  yang  terdiri  dari  Kepala  Daerah beserta  perangkatnya  sebagai  bagian  dari eksekutif  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  sebagai  bagian  dari  legislatif. Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa DPRD  bersama-sama  dengan  Kepala  Daerah menjalankan otonomi daerah. DPRD bersama dengan  Kepala  Daerah  dan  perangkatnya diberi  mandat  oleh  masyarakat  untuk melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang diserahkan ke daerah.
Ada  beberapa  fungsi  yang  dijalankan oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2009. Fungsi-fungsi tersebut adalah: fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi pengawasan  yang  kesemuanya  berada  dalam kerangka  representasi  rakyat  di  daerah.
Fungsi  legislasi  mengambil  peran  sebagai fungsi  utama  oleh  karena  itu  DPRD  dituntut harus dapat membuat peraturan daerah yang merupakan  salah  satu  sumber  hukum  dalam Tata  Urutan Perundang -undangan  Indonesia (Hermayanti, 2015).
Berdasarkan  ketiga  fungsi  yang  melekat pada  tubuh  DPRD  maka  menurut  Yulianti (2018)  hubungan  antara  DPRD  dengan Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  Kepala Daerah  dan  perangkatnya  adalah  kedudukan yang  setara  dan  tidak  saling  membawahi. DPRD menempatkan diri sebagai penyeimbang  kekuasaan  dari  Pemerintah Daerah  serta  melakukan  kontrol  terhadap Kepala  Daerah  dan  perangkatnya.  Hal  ini salah  satunya  diwujudkan  dalam  pembuatan kebijakan  daerah  bersama  dalam  bentuk Peraturan  Daerah  (Perda).  DPRD  bersama Pemerintah  Daerah  adalah  mitra  kerja  dalam merumuskan kebijakan daerah dan menjalankan  otonomi  daerah  sesuai  dengan fungsi masing-masing.
Dalam  menjalankan  fungsi  legislasi,
DPRD  diberi  kewenangan  untuk  membuat Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah  Daerah.  Fungsi  ini  dilaksanakan melalui jalur hak inisiatif dan hak amandemen DPRD.  Fungsi  legislasi  DPRD  ini  perlu dioptimalkan  karena  merupakan  representasi perumusan  kebijakan  berdasarkan  aspirasi mayarakat  ( bottom-up  policymaking ).  Akan
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
tetapi,  dalam  implementasinya  di  lapangan banyak  ditemukan  permasalahan  terkait dengan proses legislasi ini. Permasalahan yang terjadi  di  antaranya  terkait  hubungan  dan komunikasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah  yang  kurang  harmonis  seperti  yang ditemukan  ole h  Mas’udin  (2013)  dalam studinya di DPRD Kabupaten Parigi Moutong, kurangnya  partisipasi  masyarakat  dan  masih banyak anggota DPRD yang tidak menggunakan  hak  inisiatifnya  (Nurdin,  2020), kepentingan  politik  masing-masing  anggota DPRD yang masih kuat dalam proses legislasi suatu  Perda  (Hermayanti,  2015),  serta kepentingan  stakeholder  lain  di  luar  DPRD dan  Pemerintah  Daerah  dalam  usulan  suatu Perda (Antoro, 2019).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti bagaimana  implementasi  fungsi  legislasi  yang melekat  dalam  tubuh  DPRD  Provinsi Kalimantan Tengah dalam
proses pembentukan Peraturan Daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pemerintahan Daerah
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meneliti bagaimana  implementasi  fungsi  legislasi  yang melekat  dalam  tubuh  DPRD  Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.
Penyelenggara  pemerintahan  daerah adalah  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,
sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur,  Walikota,  dan  Perangkat  Daerah sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan daerah.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah atau  disingkat  DPRD  adalah  lembaga perwakilan  rakyat  daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintahan  Daerah  adalah  pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  daerah yaitu  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan  oleh  DPRD  dan  kepala  daerah. DPRD  dan  kepala daerah berkedudukan sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah  yang  diberi  mandat  rakyat  untuk melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang diserahkan kepada daerah (Domai, 2011).

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah.  DPRD adalah  merupakan  unsur  pemerintah  daerah yang  susunannya  mencerminkan  perwakilan seluruh  rakyat  daerah  dan  komposisi  serta anggotanya adalah  mereka  yang  telah  diambil sumpah/janji  serta  dilantik  dengan  keputusan
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Menteri  Dalam  Negeri  atas  nama  Presiden, sesuai  dengan  hasil  Pemilu  maupun pengangkatan (Sunarno, 2008).
Dalam  UU  No.  17  Tahun  2014 disebutkan bahwa ada tiga fungsi yang melekat pada  DPRD,  yaitu  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran  dan  fungsi  pengawasan.  Dari  ketiga fungsi  DPRD  yakni  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran  dan  fungsi  pengawasan,  fungsi legislasi  atau  pembentukan  Peraturan  daerah merupakan  fungsi  utama  karena  kedua  fungsi lainnya  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan fungsi  legislasi.  Pelaksanaan  fungsi  anggaran misalnya, pada dasarnya merupakan pelaksanaan  fungsi  legislasi,  karena  bentuk APBD  disusun  dan  diformat  Perda  yang diawali  dengan  mengajukan  RUU  tentang APBD. Demikian pula pada fungsi pengawasan,  pada  dasarnya  pengawasan  yang dilakukan  adalah  pengawasan  politis  yang mengacu kepada peraturan daerah.
Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Perda  dan APBD.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini lebih memfokuskan pada fungsi legislasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan  Taylor  dalam  Moleong  (2010),  metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa
kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Sejalan dengan  definisi  tersebut,  Kirk  dan  Miller dalam  Moleong  (2010)  menyatakan  bahwa penelitian  kualitatif  adalah  tradisi  tertentu dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara fundamental  bergantung  dari  pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.
Waktu  penelitian  ini  dilakukan  pada bulan  April  hingga  bulan  Juni  2022.  Lokasi penelitian  adalah  di  DPRD  Provinsi Kalimantan  Tengah  lebih  khususnya  pada Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah (Bapemperda).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  disajikan  di atas  dapat  dilihat  bahwa  DPRD  Provinsi Kalimantan  Tengah  menjalankan  fungsi legislasinya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah  dalam  beberapa  tahapan  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tahapan tersebut  adalah:  1)  Perencanaan;  2) Penysunan; 3) Pembahasan; 4) Penetapan; dan 5)  Pengundangan.  Jika  diturunkan  lagi menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk  Hukum  Daerah,  tahapan  yang ditempuh  oleh  DPRD  Provinsi  Kalimantan Tengah masih dikatakan sesuai.
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Rancangan  Peraturan  Daerah  dapat berasal  dari  Kepala  Daerah  sendiri  ataupun dari DPRD seperti fokus dalam penelitian ini. Usulan  Peraturan  Daerah  dimasukkan  ke dalam  Program  Pembentukan  Peraturan Daerah (Propemperda) baik itu Propemperda milik Pemerintah Daerah ataupun milik DPRD yang  nantinya  akan  dikompilasi  dan disinergikan oleh Bapemperda untuk membentuk Propemperda Provinsi
Kalimantan Tengah.
Pada  titik  penysusunan  Propemperda tersebut  seharusnya  Bapemperda  juga melakukan  Analisis  Kebutuhan  Perda  (AKP) guna menentukan skala prioritas dari Raperda yang  ada  dalam  Propemperda.  Pada praktiknya  kegiatan  AKP  lebih  banyak  tidak dapat  dilakukan  oleh  Bapemperda  karena kurangnya  sumber  daya  manusia  pendukung dan  ketiadaan  pendanaan.  Proses  Analisis Kebutuhan  Perda  ini  sangatlah  penting  dalam suatu  tahapan  pembentukan  Perda.  Melalui mekanisme  AKP,  akan  dilakukan  identifikasi tema  Perda  apa  saja  yang  harus  menjadi prioritas,  selanjutnya  ada  tahapan  yang disebut  pengukuran  dan  penetapan  skala prioritas pembentukan Perda. Dalam tahapan ini, melalui mekanisme skoring (pembobotan), dengan  indikator  yang  mengacu  pada ketentuan  Permendagri  Nomor  120  Tahun 2018  Tentang  Perubahan  Atas  Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah.  Hal tersebut  meliputi:  perintah  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi,  keselarasan dengan  Rencana  Pembangunan  Daerah (RPJMD), keselarasan dengan otonomi daerah dan  tugas  pembantuan  dan  selaras  dengan aspirasi masyarakat.
Jika suatu Perda memuat tentang APBD, pencabutan  Perda  lain  atau  perubahan  Perda secara  terbatas,  maka  Raperda  baru  hanya cukup diberi penjelasan saja. Akan tetapi jika Raperda  baru  bersifat  membebani  dan mengatur  masyarakat  atau  pengaturan  lain yang  memiliki  dampak  sosial  maka  Raperda tersebut  wajib  disertai  dengan  Naskah Akademik  (NA).  Masalah  lain  muncul  saat Reperda  yang  memang  memerlukan  Naskah Akademik tetapi pada faktanya hanya disertai penjelasan  saja  akibat  kondisi  waktu  yang semakin mepet dan tidak adanya sumber daya dan  dana  untuk  penyusunan  Naskah Akademik.
Seandainya  pun  dapat  disusun  Naskah Akademik, NA tersebut masih jauh dari kata layak  karena  disusun  secara  tergesa-gesa. Padahal  NA  yang  dipersyaratkan  dalam rancangan  peraturan  daerah  adalah  sesuai dengan Pasal 1 Ayat 11 UU Nomor 12 Tahun 2011,  yaitu  naskah  hasil  penelitian  atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap  masalah  tertentu  yang  dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu  rancangan  undang-undang,  rancangan peraturan  daerah  provinsi,  atau  rancangan peraturan  daerah  Kabupaten/Kota  sebagai solusi permasalahan dan kebutuhan masyarakat (Suharyo, 2015).
Masalah  pertama  yang  ditemukan peneliti dalam tugas DPRD mejalankan fungsi legislasi adalah terkait kepentingan stakeholder  lain  dalam  hal  ini  adalah Pemerintah  Pusat  sendiri  yang  seringkali memperlambat  proses  pembentukan  Perda. Ada  beberapa  kepentingan  Pemerintah  Pusat yang tidak sejalan dengan kepentingan daerah yang  dituangkan  di  dalam  Perda.  Padahal menurut  Pasal  237  UU  Nomor  23  Tahun 2014  asas  pembentukan  dan  materi  muatan Perda berpedoman pada ketentuan perundang-undangan  dan  asas  hukum  yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sudah  pasti  Raperda  yang  disusun  oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah memenuhi  unsur  tersebut  akan  tetapi  ada bagian  kecil  dari  isi  Raperda  yang bertentangan  dengan  perspektif  Pemerintah Pusat.  Seperti  Perda  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Pengendalian  Kebakaran  Lahan  yang awalnya  bernama  Pengendalian  Kebakaran Hutan  dan  Lahan.  Akan  tetapi  karena perpektif  yang  berbeda  dengan  Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  kata “hutan”  di hapuskan,  begitu  pula  ada pengurangan  besaran  hamparan  yang  dapat dibakar.  Padahal  Perda  ini  bertujuan  untuk melindungi  kearifan  lokal  Suku  Dayak  yang secara  turun  temurun  memiliki  tradisi membakar  lahan  secara  terukur  dan  aman untuk  berococok  tanam.  Sudah  semestinya Pemerintah  Pusat  memberikan  perhatian  dan akomodasi  lebih  terhadap  niat  baik  dari  tiap daerah  yang  datang  dengan  kearifan  lokal masing-masing.
Masalah  selanjutnya  yang  ditemukan adalah  anggota  DPRD  memiliki  keterbatasan dalam  memahami  kebutuhan  Perda.  Hal  ini disebabkan  oleh  banyaknya  urusan  yang diawasi  dalam  satu  Komisi  di  DPRD. Kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya juga terlihat dari sangat  sedikit  anggota  DPRD  yang  memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kemampuan guna menyusun suatu Rancangan Perda dan ditambah lagi kurangnya pelatihan- pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas anggota. Kemudian dilihat dari sarana dan  prasarana  yang  ada  seperti  minimnya perpustakaan  dan  minimnya  buku-buku  serta bahan-bahan  lainnya  belum  sepenuhnya menunjang  kelancaran  tugas  kedewanan. Sudah  seharusnya  diadakan  pelatihan  khusus bagi  seluruh  anggota  DPRD  terkait pembentukan suatu Perda.
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Jika sebelumnya dibahas adalah masalah stakeholder  eksternal  yang  menjadi  faktor penghambat,  selanjutnya  adalah  faktor stakeholder  di  internal  DPRD  sendiri,  bisa jadi karena perbedaan partai dan kepentingan politik,  bisa  juga  karena  sentimen  pribadi antar  individu.  Jadi  jika  ada  satu  inisiatif  yang baik dari satu anggota DPRD, inisiatif tersebut malah  menjadi  beban  bagi  pengusul  karena tidak  mendapat  dukungan  dari  anggota lainnya.
Adanya  kepentingan  yang  berbeda membuat pembahasan Raperda menjadi tidak berjalan  dengan  baik  karena  tarik  ulur kepentingan  alat  kelengkapan  DPRD  yang bentrok  jadwalnya  sehingga  terkadang anggota  DPRD  lupa  pada  fungsi  pokok  yaitu fungsi legislasi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh politik terhadap  komunikasi  pembahasan  Raperda sehingga anggota dewan terkadang mengabaikan fungsi legislasi yang sudah diatur dalam Tata Tertib, karena banyak dipengaruhi kepentingan  dari  partai  politik.  Untuk mengatasi  kuatnya  kepentingan  partai  politik yang dimiliki oleh setiap anggota DPRD, maka dilakukan pendekatan-pendekatan komunikasi secara  perseorangan  seperti  pendekatan komunikasi  pimpinan  DPRD  dengan  anggota Komisi  dan  Bapemperda  untuk  menyadarkan tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  wakil
rakyat  jangan  sampai  kepentingan  partai politik yang didahulukan.
Masalah  terakhir  dan  yang  paling penting  adalah  terkait  peran  Bapemperda sendiri  yang  seakan-akan  dinomorduakan dibanding  AKD  lainnya  di  DPRD.  Hal  ini ditunjukkan  saat  penempatan  anggota  DPRD ke  AKD  yang  ada,  Bapemperda  tidak diprioritaskan  dahulu  dan  hanya  kebagian “sisa”.  Semestinya  pimpinan  DPRD  bersama fraksi-fraksi  memprioritaskan  terlebih  dahulu anggota  DPRD  yang  dianggap  berkompeten dan memiliki pemahaman tentang Perda yang baik untuk masuk ke Bapemperda.
Masih  terkait  dengan  sumber  daya manusia, saat ini Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan  Tengah  hanya  dibantu  oleh  dua orang  staf  ASN.  Ditambah  lagi  keberadaan Tenaga  Ahli  yang  masih  belum  mampu berbuat  banyak  dalam  membantu  peran pembentukan  Perda  yang  diamanatkan sehingga  Bapemperda  menjadi  kewalahan dalam  menjalankan  fungsinya.  Hal  ini  terlihat dari  tidak  dapat  dipenuhinya  proses  Analisis Kebutuhan  Perda  (AKP)  yang  semestinya dilakukan  oleh  Bapemperda.  Harus  ada penambahan  SDM  berupa  tenaga  perancang Perda  yang  berkualitas  untuk  dapat membantu Bapemperda bekerja.
Indikasi  lainnya  terlihat  juga  dari ketiadaan  anggaran  bagi  Bapemperda  untuk melakukan  sosialisasi.  Padahal  sosialisasi
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
penting untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Masih terkait  anggaran,  saat  ini  pun  Bapemperda masih belum pernah melaksanakan perjalanan dinas  tersendiri  terkait  tugas  kedewanannya. Selama  ini  perjalanan  dinas  Bapemperda “dititipkan”  kepada  Komisi.  Dari  dua  hal tersebut  semestinya  unsur  pimpinan  DPRD dan  Sekretaris  DPRD  dapat  memberikan dukungan anggaran tersendiri bagi
Bapemperda guna mengoptimalisasikan fungsinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan hal- hal berikut:
1. Implementasi  fungsi  legislasi  DPRD Provinsi  Kalimantan  Tengah  diwujudkan dalam  upaya  pembentukan  Peraturan Daerah  melalui  tahap-tahap  yang  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  serta  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Dari  tahapan  tersebut  ada  beberapa  hal kecil  namun  penting  dan  krusial  yang masih menjadi masalah yaitu:
a. Pada  Raperda  yang  memerlukan Naskah Akademik seringkali penyusunan  Naskah  Akademiknya
melalui  proses  yang  terburu-buru sehingga  kurang  representatif  secara ilmiah.
b. Pada  saat  perencanaan  Raperda semestinya  Bapemperda  melakukan Analisis  Kebutuhan  Perda  (Perda) untuk  menentukan  skala  prioritas Raperda akan tetapi proses tersebut seringkali  dilewati  karena  kurangnya sumber  daya  manusia  dan  keuangan untuk melaksanakan AKP.
3. Faktor-faktor penghambat DPRD
Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam menjalankan fungsi legislasinya adalah:
a. Komunikasi  dengan stakeholder ,  baik itu  eksternal  seperti  Pemerintah Pusat  ataupun  internal  dengan sesama  anggota  yang  berbeda kepentingan politik.
b. Struktur  organisasi  di  DPRD  yang hanya  memiliki  empat  Komisi  di mana  tiap  Komisi  mengawasi  urusan yang beragam membuat para anggota DPRD  tidak  dapat  fokus  dalam  satu masalah.
c. Kondisi  Sumber  Daya  Manusia  yang dibagi  lagi  menjadi  SDM  anggota DPRD  sendiri  yang  masih  banyak tidak  memiliki  pemahaman  terkait fungsi  legislasi  atau  pembentukan Perda.  SDM  staf  DPRD  sendiri khususnya  di  Bapemperda  yang
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
kondisinya understaffed sehingga kewalahan  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsinya  membantu  DPRD dalam pembentukan
Perda. Keberadaan  SDM  Tenaga  Ahli  juga masih  belum  mampu  memberikan sumbangsih  yang  signifikan  terhadap produktivitas DPRD dalam menghasilkan Perda.
d. Faktor  penghambat  terakhir  adalah posisi  Bapemperda  sendiri  di  DPRD Provinsi  Kalimantan  Tengah  yang masih  dipandang  tidak  strategis sehingga masih kalah dibanding AKD lainnya seperti Komisi.

## SARAN
Dari kesimpulan yang telah di uraikan diatas,  selanjutnya  penulis  memberikan  saran sebagai pertimbangan, sebagai berikut:
1. Hendaknya  pimpinan  DPRD  bersama Gubernur mempunyai komitmen bersama  untuk  lebih  solid  dalam memperjuangan  kepentingan  daerah  di hadapan Pemerintah Pusat. Sementara itu untuk  hubungan  ke  dalam  hendaknya pimpinan  DPRD  memiliki  strategi pendekatan  khusus  kepada  tiap-tiap anggota DPRD dan fraksi agar
perencanaan  dan  pembahasan  Raperda inisiatif  DPRD  dapat  memperoleh dukungan dari semua pihak internal.
2. Sudah  semestinya  jumlah  staf  yang bekerja di Bapemperda dan AKD lainnya ditambah,  berikut  juga  dengan  kualifikasi Tenaga Ahli yang seharusnya berasal dari kalangan profesional yang dapat membantu  para  anggota  DPRD  bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing.
3. Semua  anggota  DPRD  harus  diberikan pelatihan  khsusus  terkait  pemahaman tugas  kedewanan  dan  juga  pemahaman tentang pembentukan Perda.
4. Pimpinan  DPRD  dan  Sekretaris  DPRD harus  memprioritaskan  Bapemperda sebagai salah satu AKD. Dukungan dapat dilakukan  dengan  pemberian  anggaran khusus tersendiri dan fasilitas lainnya bagi anggota  Bapemperda  dalam  menjalankan tugas  kedewanannya.  Prioritas  lainnya adalah dalam bentuk penempatan anggota DPRD  di  Bapemperda  yang  harus memiliki pemahaman yang lebih terhadap Peraturan Daerah dan legislasi serta yang memiliki komitmen dan energi yang besar untuk merancang produk hukum daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  2010.  Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara,  Cetakan  II,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Budiardjo,  Miriam.  2010. Dasar-Dasar  Ilmu Politik , Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
Creswell,  John  W.  2017. Research  Design Pendekatan  Metode  Kualitatif  Kuantitatif dan  Campuran  Edisi  4 ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Grindle,  Merilee  S.  1980. Politics  and  Policy
Implementation in The Third World , Princeton University Press, New Jersey
Manan,  Bagir.  2002. Menyongsong  Fajar Otonomi  Daerah ,  PSH  FH  UlI,
Yogyakarta
____________.
1999. Dasar-dasar Perundang-Undangan  Indonesia  Cetakan
1 , Jakarta: Indonesia Hill, Co
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metode  Penelitian
Kualitatif , Bandung:
PT Remaja
Rosdakarya
Nugroho,  Riant.  2012. Public  Policy, Jakarta:
PT. Elek Media Komputindo
Subarsono,  AG.  2015. Analisis  Kebijakan Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008. Analisis
Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara ,
Jakarta: Bumi Aksara
Wibawa,  Samodra.  1994. Kebijakan  Publik ,
Jakarta: Intermedia
Widayati. 2015. Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR  dalam  Sistem  Ketatanegaraan ,
Yogyakarta: Genta Publishing
Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik, Yogyakarta: Media Pressindo