## MORALIS (Paradigma Baru dalam Etika Bisnis Modern)
Rudi Haryanto
(Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan)

## Abstrak
Human life naturally needs a perfect moral norm system to bridge  social  clash  caused  by  the  different  right  and interest.  In  this  condition,  the  uniformity  of  values  is required  by  human  to  create  a  well-ordered  life.  It  is religion, as the highest authority of truth that could launch a uniformity of  values. Islam, as the total  way of  life,  has purposed  a  sequence  of  business  concepts  containing  a universal  moral-ethic  principle.  According  to  Islamic concept,  business  and  moral  cannot  be  separated  to  each other.  An  Islamic  business  moral  ethic  values  reflects unity,  equilibrium,  free  will,  responsibility,  truth,  good deeds  and  honesty.  This  article  discloses  how  a  business must  be  run  on  the  basis  of  Islamic  business  moral  ethic values.  Some  people  assume  the  practice  of  Islamic business  generates  a  gap  between  ideality  and  reality. However,  an  intensive  study  on  these  concepts  has  been done  to  establish  Islamic  moral  ethic  values  becoming business  reference.  Consequently,  an  ethic-expectation  of society demands  business  activists that are  moralists. This is  to  uphold  ethic  in  business  as  well  as  to  survive  in running it.
Kata Kunci : moralis, moral, etika, bisnis modern, syarî’ah, dan Islâm

## Pendahuluan
Setiap  hari,  hampir  setiap  individu  berhadapan  dengan berbagai permasalahan etis, dan jarang yang  mengetahui bagaimana

## Rudi Haryanto
harus  berhadapan  dengan  permasalahan  tersebut. 1 Sebenarnya, dalam menjalankan kehidupan di dunia ini manusia diberi petunjuk oleh  Allâh  meliputi  aqîdah,  akhlaq  dan  syarî’ah.  Dua  komponen pertama,  yakni  aqîdah  dan  akhlaq,  bersifat  konstan.  Keduanya  tidak mengalami  perubahan  apapun    dengan  berbedanya  waktu  dan tempat  peradapan  umat.  Sedangkan  syarî’ah  Islâm  merangkum seluruh  aspek  kehidupan,  baik  ritual  (ibâdah)  maupun  sosial (mu’âmalah). 2
Maka dari itu, dalam hidup bermasyarakat diperlukan etika,
yang merupakan pedoman bagi perilaku moral anggota masyarakatnya. Etika merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar  ia  berhasil  sebagai  manusia.  Karena  itu  tidak  mengherankan bahwa hampir semua filsuf  besar  juga menulis dalam bidang etika. Mereka semuanya mempertanyakan bagaimana seharusnya manusia membawa diri agar ia mencapai potensialitasnya yang tertinggi, agar kehidupannya betul-betul bermutu.
Namun  sangat  disayangkan  ketika  etika  disandingkan dengan  bisnis,  banyak  orang  beranggapan  bahwa  hal  itu  tidak mungkin.  Bagi  mereka  bisnis  dan  etika  adalah  dua  terma  yang bertentangan. “Bisnis itu kotor, tidak bermoral”. Dengan cara berpikir seperti  ini,  orang  yang  memasuki  dunia  bisnis  harus  siap  untuk melakukan  tindakan-tindakan  yang  lazimnya  dianggap  “kotor”,  apa yang  dalam  kehidupan  sehari-hari  dianggap  “tidak  pantas”,  dalam bisnis  dapat  dianggap  wajar.  Akibat  munculnya  mitos  bahwa  etika bisnis  adalah  pengertian  yang  dalam  dirinya  sendiri  mengandung kontradiksi.
Namun  menjadikan  etika  bisnis  sebagai  sebuah  ungkapan paradoks  kini  mungkin  tidak  sesuai  lagi  dengan  fakta.  Semakin banyak  kalangan  yang  menganggap  bahwa  kata  etika  merupakan penyeimbang  bagi  kata  bisnis,  dengan  keseimbangann  itu  bisnis menjadi sehat. Nilai-nilai etika, seperti kesejahteraan bersama, HAM, kepercayaan dan kejujuran, keadilan makin diperhitungkan di dalam proses pengambilan keputusan bisnis.
1 Rafik Issa Beekun, Etika bisnis Islami, terj. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 2
2 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktek,  (Jakarta:  Gema Insani, 2005), hlm 4

## Pengertian Moral dan Urgensi Moral Religius
Moral berasal dari bahasa latin moralitas, mos. moris atau mores yang  berarti  adat-istiadat,  kebiasaan,  cara,  tingkah  laku,  kelakuan, tabiat,  watak,  akhlak  dan  cara  hidup.  Secara  terminologis  adalah kaidah-kaidah atau cara seseorang bertingkah laku dengan orang lain yang mengandung penilaian baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat, bijak, adil dan pantas. 3
Walaupun  dalam  beberapa  tempat  para  filosof  menyebut istilah  “etika”  sebagai  sinonimnya  “moral”  namun  keduanya mempunyai perbedaan. Jika moral itu berisi ajaran-ajaran maka etika berisi  alasan-alasan  mengenai  moralitas  itu  sendiri.  Etika  lebih dipahami  sebagai  filsafatnya moral  (tingkah  laku)  atau  sebagai  ilmu pengetahuannya  kesusilaan  (moral)  yang  membicarakannya  secara ilmiah. 4 Hal  yang  sama  dikemukakan  Madjid  Fakhri  bahwa  etika merupakan  gambaran  rasional  mengenai  hakikat  dan  dasar perbuatan  dan  keputusan  yang  benar  serta  prinsip-prinsip  yang menentukan klaim bahwa hal itu diperintahkan atau dilarang. 5 Dalam kerangka  praktisnya  etika  berfungsi  sebagai  orientasi  yang  berisi sarana-sarana  bagi  usaha  manusia  untuk  menjawab  persoalan- persoalan fundamental dalam kehidupannya. 6
Pengertian etika dalam wacana Islâm dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) ukuran atau kategori penilaian atas sesuatu sikap dan perilaku  yaitu  baik-buruk,  benar-salah,  dan  tepat-tidak  tepat  dalam konteks hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia atau kelompok orang  lain  dalam  masyarakat  dan  lingkungan.  Etika  dalam  Islâm menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu, atau lembaga, kelompok dan masyarakat dalam
3 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, cet 1, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 672 4 Sehingga etika termasuk cabang dari filsafat. Lihat H. Devos, Pengantar Etika, cet. 1 (Yogyakarta:  Tiara Wacana,  1987),  hlm.  1.  Bandingkan  dengan  Ahmad  Amin,  Etika, terj.  Farid  Ma’ruf,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1991),  hlm.  3.  Etika  sebagai  ilmu  atau filsafat  moral  secara  teoritis  dikategorikan  sebagai  etika  umum.  Sedangkan  etika khususnya  adalah  etika  individual,  sosial  dan  lingkungan hidup  dalam  realitasnya. Lihat K. Bariens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hl,. 4-6.
5 Madjid  Fakhri,  Etika dalam  Islam,  terj.  Zakiyuddin  Baidhawi,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama dengan UMS Surakarta, 1996), hlm. XV
6 Franz  Magnius  Suseno,  Etika  Dasar  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 13-14.

## Rudi Haryanto
interaksi  hidup  antar  individu,  antar  kelompok  atau  masyarakat dalam  monteks  bermasyarakat  maupun  dalam  konteks  hubungan dengan Allâh dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islâm ada sistem penialaian  atas  perbuatan  atau  perilaku  yang  bernilai  baik  dan buruk. 7
Dalam  konteks  filsafat  Islâm  perbuatan  baik  itu  dikenal dengan  istilah  perbuatan  ma’ruf  di  mana  secara  kodrati  manusia sehat dan normal tau dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan. Akal  sehat  dan  nuraninya  mengetahui  dan  menyadari  akan  hal  itu. Sedangkan  perilaku  buruk  atau  jahat  dikenal  sebagai  perbuatan mungkar  di  mana  semua  manusia  secara  kodrati  dengan  akal  budi dan  nuraninya  dapat  mengetahui  dan  menyadari  bahwa  perbuatan ini ditolak dan tidak diterima oleh akal sehat. 8
Sedangkan  moral  lebih  menunjuk  kepada  kaidah  formalnya atau  ajarannya  tentang  baik  dan  buruk  yang  diterima  secara  umum mengenai  tingkah  laku. 9 Dan,  “moralitas”  atau  sering  disebut  ethos berarti  sikap  manusia  berkenaan  dengan  hukum  moral  yang didasarkan  atas  keputusan  bebas  (kesadaran)  nya  atau  karakter kepribadian seseorang dalam mengkonfirmasikan nilai etis obyektif. 10 Dalam  mengevaluasi  terhadap  internalisasi  moral  oleh  masing- masing  individu  akan  menghasilkan  tingkatan  kesadaran  moralitas yang berbeda-beda, dari angka yang terendah sampai yang tertinggi. Perbedaan  tersebut  tentunya  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  di antaranya  perbedaan  tingkat  pengetahuan  terhadap  nilai  moral,
7 Muslich,  Etika  Bisnis  Islami:  Landasan  Filosofis,  Normatif,  dan  Subtansi  Implementatif, (Yogyakarta: Ekosia, 2004), hal 25
8 Ibid., hal 28
9 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 1990.), hlm. 392 10 Hal  inilah  yang  membedakan  moralitas  dengan  hukum.  Jika  hukum  mengikat perbuatan manusia secara resmi dan formal dan belum tentu dengan kesadaran yang tulus  maka  moralitas  dijalankan  dengan  suatu  kesadaran  tanpa  harus  diikat  secara resmi.  Jika  pelanggaran  hukum  itu  diberi  sanksi  yang  hanya  berdampak  kepada rohani  saja.  Sehingga  kesadaran  moral  lebih  besar  daripada  kesadaran  hukum, karena  syarat-syarat  moral  oleh  setiap  individu  diawali  oleh  seluruh  komponen sosial.  Lihat  Bagus,  Kamus,  hlm.  676.  Dalam  pelaksanaannya,  kadang  hukum membutuhkan  kesadaran moralitas  individu.  Tetapi  hanya dengan moral  saja  tidak akan menjamin terciptanya keteraturan hidup. Oleh karena dibutuhkan hukum yang mengikat secara resmi. Lihat M. Dawan Raharjo, Etika Ekonomi dan Manajemen, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 6.
perbedaan moral sense (moral faculty) 11 , perbedaan kultur dan paham. Selama  manusia  diberi  otoritas  penuh  untuk  merumuskan  konsepsi moral  maka  perbedaan  dan  perselisihan  akan  selalu  muncul  di permukaan, baik dalam dataran wacana maupun praktek. Sementara perbedaan-perbedaan hak, kepentingan dan kecenderungan senantiasa  menciptakan  ketidakteraturan  dalam  kehidupan  sosial, artinya  meniscayakan  suatu  keseragaman  kaidah  (moral)  yang menjadi  pegangan  bersama  dan  mampu  menciptakan  keteraturan dalam kehidupan sosial. Moral tersebut, idealnya adalah moral yang paling utama dan sempurna dalam hidup ini (prima facie). 12
Tetapi dalam sejarahnya manusia selalu gagal dalam mencari dan  menemukan  kaidah  moral  yang  paling  sempurna  dan  dapat memuaskan  semua  pihak.  Sebagai  contoh,  sistem  ekonomi  kapitalis yang  oleh  penganutnya  dianggap  paling  baik  ternyata  telah  banyak menciptakan ekploitasi ekonomi dan budaya terhadap bangsa-bangsa di  dunia.  Sistem  ekonomi  sosialis  yang  oleh  penganutnya  dianggap paling  adil  dan  bijaksana  ternyata  telah  mengorbankan  kebebasan kegiatan ekonomi rakyat akibat mekanisme kontrol yang sentralistik oleh  penguasa.  Kemudian  ketidakpastian  suatu  sistem  yang  dianut dalam suatu komunitas sosial akan mendorong kepada pembentukan mental yang individualistik dan materialistik akibat kebutuhan untuk memilih  cara-cara  yang  strategis,  simpel  dan  pragmatis.  Dalam kondisi  seperti  inilah  manusia  sangat  membutuhkan  petunjuk  dari Tuhan  yang  secara  teologis  sebagai  final  truth  dan  paling  ideal. Dengan patokan agama yang seragam ini diharapkan manusia dapat menciptakan keteraturan dalam hidupnya.
Islâm sebagai ajaran moral telah menawarkan sebuah konsep moral-religius  kepada  umat  manusia  untuk  dijadikan  acuan  dalam setiap  aktivitas  hidupnya.  Dalam  kerangka  inilah  bahwa  Islâm diturunkan  di  muka  bumi  ini  tidak  lain  untuk  menciptakan kemaslahatan manusia, bukan monopoli Tuhan karena
kesempurnaan  dan  kemutlakan-Nya  tidak  membutuhkan  lagi
11 Moral  faculty  adalah  kemampuan  untuk  membedakan  benar-salah.  Istilah  yang mirip pengertiannya adalah morale, yaitu keadaan pengontrolan diri, keyakinan diri dan kedisiplinan tindakan pada individu atau kelompok. Lihat James Drever, Kamus Psikologi, cet. 2 (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm. 292.
12 Raharjo, Etika Ekonomi, hlm. 7

## Rudi Haryanto
70
ketaatan  manusia. 13 Manusia  harus  ditempatkan  sebagai    pusat  dan awal dari semua persoalan yang muncul dalam kehidupan di dunia. 14 Problem Internalisasi Moral dalam Bisnis.
Setiap  aspek  bisnis  dan  industri,  baik  dari  tingkat  strategis, manajerial,  maupun  operasional  akan  selalu  dihadapkan  pada tantangan  dan  masalah  baru,  terutama  menyangkut  tentang  masa depan  dan  kelancaran  bisnis  dan  industri  tersebut.  Menurut  logika, sebuah  usaha  yang  berpeluang untuk  berjalan  dengan  lancar  adalah usaha  yang  tingkat  persaingannya  kecil,  tetapi  tingkat  kebutuhan pada  konsumen  tinggi. 15 Untuk  itu  diperlukan  kecakapan  dari  para elemen pemegang kendali dalam bisnis dan industri tersebut tentang kualitas  sumberdaya  manusianya  yang  menyangkut  kreatifitas terutama  menyungkut  tentang  moral 16 dan  etika 17 ,  yang  merupakan pondasi dasar bagi moralis 18 pebisnis.
13 Segala  hukum  dunia  dan  agama  ditetapkan  berdasarkan  kemaslahatan  manusia. Pendekatan  antropomorphisme  ini  bukannya  menganggap  bahwa  manusia  sebagai realitas  mutlak  tapi  harus  dipertimbangkan  dalam  aplikasi  agama.  Lihat  Musa Asy’arie, Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, cet. 1 (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 13. 14 Ibid., hlm. 14.
15 Arman  Hakim  Nasution  ,  Bustanul  Arifin  Noer,  dan  Mokh.  Suef, Entrepreunersurship,  Membangun  Spirit  Teknopreneurship, (Yogyakarta:  ANDI,  2007), hlm 98. 16 Suatu  akhlak,  budi  pekerti  dan    susila  tentang  ajaran  baik  buruk  yang  diterima umum  mengenai  perbuatan,  sikap,  kewajiban.  Lihat  Departeman  Pendidikan  dan Kebudayaan, Kamus, Besar, hlm 592
17 Etika  adalah  Ilmu  tentang    apa  yang  baik  dan  buruk  dan tentang  hak  kewajiban moral  (akhlak)  dan  kumpulan  nilai  asas  atau  nilai  yang  berkenaan  dengan  akhlak serta  nilai mengenai  benar  dan salah yang  dianut  suatu  golongan atau masyarakat. Lihat Ibid., hlm 237. Etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan  yang  baik  dan  yang  buruk.  Etika  adalah  bidang  ilmu  yang  bersifat normative  karena  ia  berperan  menentukan  apa  yang  harus  dilakukan  atau  tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk pada etika manajeman  atau  etika  organisasi,  yang  secara  sederhana  membatasi  kerangka acuannya  pada  konsepsi  sebuah  organisasi.  Bekun,  Etika  Bisnis,  hlm  3.    Sedangkan Menurut  Frans  Magnis  Suseno,  Etika  merupakan  filsafat  atau  pemikiran  kritis  dan mendasar  tentang  ajaran-ajaran,  norma-norma,  nilai-nilai  serta  kebiasaan  dan pandangan moral secara kritis. Suseno, Etika Dasar,  hlm. 14 dan 18 18 Moralis adalah Orang yang terlalu mementingkan moral. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar, hlm 592
71
Berbicara  tentang  bisnis  maka  sama  halnya  kita  berbicara tentang  beberapa  aspek  yang  berkaitan  dengannya.  Bisnis 19 yang secara  harfiah  memiliki  pengertian  kegiatan  usaha  atau  usaha  yang sifatnya  mencari  keuntungan  merujuk  kepada  kepentingan  manusia untuk  memenuhi  hak  dan  kebutuhannya.  Sehingga  karena  kegiatan bisnis  itu  harus  bersinggungan  dengan  hak-hak  atau  kepentingan orang  lain  maka  akan  memunculkan  beberapa  implikasi  sosial- ekonomis,  seperti  kontrak-kontrak  bisnis,  persaingan,  monopoli, oligopoly ,  yang semuanya menyangkut tarik-menarik antara hak-hak dan kepentingan manusia.
Sebagaimana  sudah  menjadi  kemakluman  bersama  bahwa setiap  kegiatan  bisnis  itu  memiliki  tujuan  ekonomis,  yaitu keuntungan  materiil.  Dari  aksioma  inilah  sebagian  pelaku  bisnis beranggapan  bahwa  keuntungan  adalah  “ideologi”  yang  harus menjadi  pegangan  bagi  pelaku  bisnis.  Walaupun  harus  dengan mengorbankan  nilai-nilai  moral-ethics.  Karena  menurut  konsep  ini antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitannya sama sekali. Sehingga keliru kalau kegiatan bisnis itu dinilai dengan menggunakan standar moralitas, karena masing-masing adalah institusi yang berdiri sendiri secara parsial.
Machiawellianisme 20 berbisnis  tersebut  bukanlah  baru  sebatas wacana  saja  tetapi  telah  menjadi  fenomena  dalam  kegiatan  ekonomi masyarakat.  Tidak  sedikit  kita  dapat  menemukan  praktek-praktek bisnis  yang  indeferen  secara  moral.  Bahkan  boleh  dikatakan  bahwa kita sedang hidup dalam suatu lingkaran ekonomi yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran  sistem  nilai  etika  berbisnis.  Penilaian tersebut  secara  gradual  akhirnya  melahirkan  suatu  mitos  bisnis, kaitannya dengan etika, yaitu mitos bisnis amoral 21 , imoral 22 mengejar
19 Bisnis  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk memperoleh  pendapatan  atau  penghasdilan  atau  rizki  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  dan  keinginan  hidupnya  dengan  cara  mengelola  sumber  daya  ekonomi secara efektif dan efisien. Muslich, Etika Bisnis Islami, hal 46.
20 Machiawellianisme  adalah  istilah  untuk  paham  yang  menghalalkan  segala  cara. Standar  keberhasilannya  adalah  tecapai  suatu  tujuan  atau  hasil  walaupun  harus mengorbankan sistem nilai moral dan melanggar hak-hak orang lain.
21 Amoral berarti tidak bermoral atau berahklak. Lihat Bagus, Kamus Filsafat, hlm. 29
22 Imoral  (Inggris:  Immoral)  berasal  dari  bahasa  latin  in,  artinya  tidak,  dan  moralis, artiya  cara;  kebiasaan  atau;  tingkah  laku. Secara  terminologis  mempunyai  beberapa pengertian, yaitu pertama, tidak bermoral; kedua, bertindak melawan moral atau suara

## Rudi Haryanto
maksimalisasi  keuntungan  dan  mitos  bisnis  sebagai  permainan segelintir  manusia  saja  dengan  cara  mengeksploitasi  kebutuhan banyak orang. Dalam tingkat tertentu sudah mengindikasikan kepada dekadensi moral yang berat.
Dalam kehidupan bisnis yang makin marak di masyarakat kita sering menjumpai hal-hal yang telah dan mungkin akan terus terjadi peyimpangan  atau  pelanggaran-pelanggaran  yang  masih  saja dilakukan  oleh  para  pelaku  bisnis.  Penyimpangan-penyimpangan tersebut  sering  dilakukan  karena  faktor-faktor  cara  pandang  dan ruang  lingkup  ukuran  atau  tolok  ukur  yang  dipergunakan  untuk menilai  benar  atau  tidaknya  perilaku  bisnis,  atau  karena  landasan atau  pijakan  normatif  dan  paradigma  yang  dipergunakan  memiliki keterbatasan-keterbataan  bobot  nilai  filsafat  dan  sistem  yang dipergunakan atau di anut. 23
Dari  kegelisahan  moral  tersebut  akhirnya  memaksa  kita semuanya  untuk mempertegas  pernyataan,  adakah  kaitannya  antara bisnis dan moralitas atau adakah ruangan moralitas dalam berbisnis. Perlukah  menciptakan  sistem  dan  mekanisme  bisnis  yang  bermoral. Dan  bagaimanakah  pengertian  bisnis  yang  bermoral  itu.  Sepertinya semua  itu  menjadi  tanggung  jawab  kita  semua  sebagai  umat  yang dibekali akhak dan sekaligus menjadi pelaku bisnis.
Walaupun  standar  moral  itu  memiliki  relatifitas  yang  tinggi sesuai dengan back-graoud ideologi, kultur dan lingkungan sosial yang berbeda-beda  namun  agama  adalah  rujukan  yang  paling  utama dalam  mengagas  konsep  etika  dan  moral  dalam  kehidupan bermasyarakat karena posisinya sebagai way of life bagi penganutnya.
hari; ketiga, tidak sesuai dengan aturan-aturan tingkah laku yang benar dan; keempat, tidak  berkebajikan.  Sehingga  istilah  imoralis  (Inggris:  immoralist)  digunakan  untuk menyebut orang yang tidak menerima syarat-syarat yang mengikat atau pernyataan- pernyataan moral yang mengikat dalam suatu sistem moral. Ibid., hlm. 328.
23 Hal ini tampak pada gejala umum antara lain: (1) Prakek bisnis yang umum terjadi antara  lain  disifati  dengan :  Tujuan  bisnis sangat  kuat  pada  orientasi maksimalisasi profit,  Kinerja  di  ukur  dominan  dengan  tolok  ukur  ekonomi  dan  financial,  Kurang pada kualitass cara meraih ssuklses bisnis, dan Kepentingan masyarakat lain kurang atau  agak  terabaikan.  (2)  Anggapan  keliru  tentanga  anggapan  bisnis  antara  lain  ; Bisnis  hanya mengurus  tentang  ekonomi  bisnis  saja  tidak  mengurus  soal  social  dll, Bisnis  terbebas  dari masalah  nilai moral moral  dan  etika.  Baca  Muslich,  Etika  Bisnis Islami, hlm. 15-16

## Perubahan Cara Pandang terhadap Etika dalam Berbisnis
Revolusi  teknologi  informasi  mempunyai  andil  besar  dalam menyebarluaskan  kesadaran  etika  bisnis.  Hal  ini  bisa  dibuktikan dengan  makin  tingginya  ekspektasi  etis  publik  internasional,  dalam arti semakin menuntut (demanding) para pelaku bisnis untuk berlaku jujur  dan  adil  dalam  menjalankan  bisnisnya,  baik  kepada  sesama manusia maupun lingkungan alamnya.
Ekspektasi  etis  publik  internasional  tadi  sudah  berkembang dari etika bisnis ke etika ekobisnis, atau bila dirumuskan dalam istilah pemasaran  dan  concumerism  ke  green  concumerism. 24 Sehingga  ketika produsen  berusaha  memasuki  pasar  global,  mereka  sangat memperhatikan dan memperhitungkan perkembangan ekspektasi etis ini.  Di  bidang  lingkungan  alam  misalnya,  produsen  tidak  bisa  lagi seenaknya mengabaikan dampak masalah lingkungan dari usahanya, seperti  pencemaran  lingkungan  (pollution),  pengurasan  sumber  daya (resource  depletion), penggunaan  bahan  baku  yang  ramah  lingkungan dan aman bagi manusia dan alam yang berimplikasi pada tidak ada lagi percobaan terhadap hewan (no animal tested), dan lain-lain. Hanya produsen yang mau jujur menginformasikan usahanyalah yang akan beroleh kepercayaan dari konsumen (smart costumer).
Pengelolaan bisnis dalam onteks pengelolaan secara etik mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat.  Penilaian  keberhasilan  bisnis  tidak  saja  ditentukan  oleh keberhasilan  prestasi  ekonomi  dan  finansial  semata  tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolok ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai  social  dan  agama.  Tolok  ukur  ini  harus  menjadi  bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan bisnis. 25
Penyebaran  kesadaran  etika  bisnis  ini  bisa  dimungkinkan karena  adanya  kekuatan-kekuatan  baru  yang  dapat  mengontrol  dan mengoreksi  sentra-sentra  bisnis.  Mereka  antara  lain  Serikat  Buruh, Gerakan  Konsumen,  Gerakan  Perempuan,  Gerakan  Pencinta
24 Consumerism  adalah  Suatu  kebijakan  dan  aktifitas  yang  dirancang  untuk melindungi  kepentingan  dan  hak  konsumen  ketika  mereka  terlibat  dalam  suatu hubungan  tukar  menukar  dengan  organisasi  jenis  apapun.  Sedangkan  menurut Charles  H  Percy,  Consumerism:  adalah  reaksi  masyarakat  luas  terhadap  kelalaian birokrasi  dan  ketidak  pedulian  perusahaan  kepada  masyarakat.  Baca  Amirullah, Perilaku Konsumen , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), hlm 100 25 Muslich, Etika Bisnis Islami, hlm.  9

## Rudi Haryanto
Lingkungan,  dan  Pers  Independen.  Lewat  berbagai  aktivitasnya, kekuatan-kekuatan  ini  melakukan  kontrol  terhadap  bisnis  sehingga tidak  lagi  melakukan  eksploitasi  terhadap  lingkungan,  manusia  dan alam.
Kesadaran  etika  bisnis 26 para  pengusaha  juga  semakin berkembang  tidak  hanya  melulu  memperhatikan  kepentingan pemilik usaha, pemegang saham (stockholder atau shareholder) ataupun investor, bahkan juga pihak-pihak lain yang terkena dampak perilaku bisnis  mereka.  Pihak-pihak  yang  terkena  dampak  itu  kini  lazim disebut stakeholder. Menurut Alois A. Nugroho, implementasi sebuah kebajikan  bisnis  secara  etis  perlu  melibatkan  stakeholder  analysis. Stakeholder dari  sebuah  perusahaan  penerbitan  yang  dicabut  izin terbitnya  bukanlah  terdiri  dari  para  pemilih  atau  pemegang  saham saja,  melainkan  juga  para  pekerja,  pemasok,  konsumen,  agen, pengecer,  masyarakat  setempat  dan  masih  banyak  lagi  pihak  lain. Etika  mempersyaratkan  agar  semua  pihak  yang  kepentingannya terkena  dampak  haruslah  memperoleh  pertimbangan  yang  adil  dan patut. 27

## Tawaran Islâm terhadap Prinsip Kepercayaan dan Kejujuran dalam Bisnis
Prinsip-prinsip  etika  bisnis  dalam  al-Qur’ân  memberikan pandangan  bahwa  antara  bisnis  dan  etika  bukan  merupakan  dua bangunan  yang  terpisah,  melainkan  sebagai  satu  kesatuan  struktur. Bisnis bukan semata-mata upaya meraih keuntungan material, tetapi sekaligus  mencapai  tujuan  spritual  yaitu  pencapaian  tujuan  amanah kemanusiaan  sebagai  mahkluk  dan  khalîfah  untuk  mencapai keridhaan Allâh.
Dalam  konteks  bisnis,  kebenaran  (kebajikan  dan  kejujuran) sikap  dan  perilaku  yang  benar,  yang  meliputi  proses  akad,  proses
26 Etika  bisnis  adalah  aplikasi  etika  umum  yang  mengatur  perilaku  bisnis.  Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya  tidak  hanya  hukum-hukum  ekonomi  dan  mekanisme  pasar  saja  yang mendorong  perilaku  bisnis  itu  tetapi  nilai  moral  dan  etika  juga  menjadi  acuan penting yang harus di jadikan landasan kebijakannya. Baca Ibid.
27 Alois A. Nugroho, Dari Etika Bisnis ke Etika Flobisnis, cet, 1 (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 6-7.
mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan.
Kabajikan  adalah  sikap  ihsan  (benevolence)  yang  merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain, sehingga orang tersebut  menaruh  kepercayaan  kepadanya.  Bentuk  praktis  dari kebajikan  dalam  bisnis  yang  melahirkan  kepercayaan  bisa  kita  lihat dalam prinsip sukarela ketika melakukan hubungan bisnis, 28 di mana kedua  belah  pihak  sama-sama  punya  hak  pilih  atas  transaksi  dan tidak  boleh  bersegera  memisahkan  diri  untuk  menjaga  jika  ada ketidakcocokan,  atau  bahkan  pembatalan  transaksi.  Hal  ini ditekankan  untuk  menciptakan  dan  menjaga  keharmonisan  dan kepercayaan antara pelaku atau mitra bisnis.
Bentuk  lain  dari  kepercayaan  dalam  bisnis  Islâm  adalah konsep mudlarabah. Di sini, pemilik modal mempercayakan dana yang ia  miliki  untuk  dikelola  oleh  orang  lain,  berdasarkan  pembagian keuntungan  yang  telah  disepakati.  Dalam  konsep  ini,  harta  (modal) yang  berada  di  tangan  si pengelola  merupakan amânah, sehingga  ia tidak  perlu  memberikan  jaminan  kepada  pemilik  modal.  Demikian juga  ketika  terjadi  kegagalan  usaha,  maka  si  pengelola  tidak  boleh dituntut untuk mengganti modal.
Adapun  kejujuran  adalah  sikap  jujur  dalam  semua  proses bisnis  yang  dilakukan  tanpa  adanya  penipuan  sedikitpun.  Dalam khazanah  Islâm,  sikap  ini  dapat  dimaknai  dengan  amânah.  Seorang praktisi bisnis menulis bahwa kejujuran merupakan modal awal dan landasan  kokoh  usahanya.  Tanpa  adanya  kejujuran,  semua  rekan bisnis  akan  berpaling  bahkan  ketidakjujuran  akan  menimbulkan konflik  psikologis  yang  dampaknya  sangat  mengganggu  dalam menjalankan  usaha,  karena  usaha  yang  kuat  memerlukan  stabilitas pribadi.  Dan  ketidakjujuran  terhadap  diri  sendiri  seringkali  menjadi awal gangguan atas stabilitas pribadi seseorang. 29
Dengan  sikap  kebenaran  (kebajikan  dan  kejujuran)  demikian, maka  suatu  bisnis  secara  otomatis  akan  melahirkan  persaudaraan. Persaudaraan  kemitraan  antara    pihak  yang  berkepentingan  dalam bisnis  yang  saling  menguntungkan,  tanpa  adanya  kerugian  dan penyesalan  sedikitpun.  Bukan  melahirkan  situasi  dan  kondisi
28 Q.S. An-Nisa’ (4): 29
29 Musa Asy’arie, Op. Cit., hlm. 94.

## Rudi Haryanto
permusuhan,  perselisihan  yang  diwarnai  dengan  kecurangan. Dengan  demikian  kebenaran,  kebajikan  dan  kejujuran  dalam  semua proses  bisnis  akan  dilakukan  pula  secara  transparan  dan  tidak  ada rekayasa.
Pengejawantahan  aksioma  kebenaran  dengan  dua  makna kebajikan  dan  kejujuran  secara  jelas  telah  diteladankan  oleh  Nabi Muhammad yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan  bisnisnya,  Nabi  tidak  pernah  sekalipun  melakukan kebohongan,  penipuan  atau  menyembunyikan  kecacatan  suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.

## Moralitas Bisnis menurut Islâm
Sebagaimana  disebutkan  di  atas  bahwa  bisnis  adalah  suatu usaha  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan materiil.  Dalam  skala  kecil  yang  masih  bersifat  individual  mungkin belum  menimbulkan  efek  yang  kompleks  walaupun  tetap membutuhkan  etika  karena  sekecil  apapun  kegiatan  bisnis  itu  pasti berurusan  dengan  hak  dan  kepentingan  orang  lain.  Namun  dalam skala  yang  besar  dan  bisnis  telah  berubah  menjadi  entitas  dalam bentuk  perusahaan,  persekutuan,  koperasi  dan  perseroan  terbatas maka  pasti  akan  menimbulkan  efek  sosial-ekonomi  yang  sangat kompleks.  Dari  sinilah  pelaku  bisnis  dituntut  punya  komitmen terhadap tanggung jawab sosial, baik secara materiil maupun moril.
Dengan  adanya  tanggung  jawab  sosial  ini  maka  bisnis bukanlah merupakan kegiatan yang berdiri sendiri tetapi mempunyai ikatan yang  sangat  erat  dengan  masyarakat  lingkungannya, struktur dan sistem sosialnya. Dalam pengertian ini pelaku bisnis menempati posisi  antara  prinsip  untuk  memperoleh  keuntungan  dan  kewajiban memelihara nilai-nilai moral masyarakat.
Dalam  menanggapi  persoalan  tersebut  etika  bisnis  Islâm mempunyai  komitmen  untuk  mengintegrasikan  antara  bisnis  dan moral  (akhlâq).  Keduanya  harus  berjalan  secara  berdampingan. 30 Karena  idealisme  diturunkannya  syarî’ah  adalah  menciptakan kesempurnaan akhlâq, sebagaimana sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya
30 Al-Qur’ân  surat  al-Nisâ’  (4):  29.  Al-Qur’an  juga  menentang  orang  yang  hanya mencari keuntungan materiil semata, lihat QS. al-Tawbah (9): 11
saya  diutus  untuk  menyempurnakan  sesempurnanya  akhlak.” Karena hanya  dengan  akhlâq  itulah  kesadaran  untuk  saling  menghormati dan menghargai hak-hak orang lain akan tercipta. Dengan kesadaran bersama  untuk  menciptakan  keharmonisan  hubungan  antar  pelaku bisnis  tidak  menimbulkan kerugian  atau  aniaya di  pihak  lain.  Inilah yang  dimaksud  dengan  nilai  Islâm  amanah  yang  paling  relevan terhadap  semua  kegiatan  sosial-ekonomi.  Dan  prinsip  “amanah  ini juga  menjadi  nilai  dasar  dalam  kerangka  kerja  ekonomi konvensional. 31
Norma  yang  dijadikan  landasan  bagi  pelaku  bisnis  adalah peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  harus dipatuhi  oleh  pelaku  bisnis.  Sedang  moralitas  yang  dipergunakan tolok ukur dalam menilai baik buruknya kegiatan bisnis yang mereka lakukan  adalah  cara  pandang  dan  kekuatan  diri  dalam  masyarakat yang  secara  naluri  atau  insting  dan  secara  kodrati  semua  manusia mampu  membedakan  benar  dan  tidaknya  suatu  tindakan  yang dilakukan oleh pelaku bisnis atas dasar kepenetingan bersama dalam pergaulan  yang  harmonis  di  dalam  masyarakat.  Dalam  konteks  ini ada dua acuan landasan yang dipergunakan, yaitu etika deskriptif an etika normatif. 32
Sistem etika Islâm berbeda dari sistem etika sekular dan dari ajaran  moral  yang  diyakin  oleh  agama-agalam  lain.  Sepanjang rentang sejarah peradaban, model-model sekular ini mengasumsikan ajaran  moral  yang  bersifat  sementara  dan  berubah-ubah  kerena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya, misalnya epicurianism. 33 Model-model  ini  pada  umumnya  membangun  sebuah sistem  etika  yang  terpisah  dari  agama.  Pada  saat  yang  sama,  ajaran moral yang diyakini oleh sejumlah agalama lain seringkali terlampau menekankan nilai-nilai yang mengabaikan keberadaan kita di dunia. Sebaliknya,  ajaran    Islâm  yang  melekat  dalam  sistem  etika  Islâm menekankan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Ajaran
31 Raharjo, Etika Ekonomi, hlm. xi
32 Etika  deskriptif adalah  objek  yang  dinilai  sikap  dan  perilaku  manusia  dalam mengejar  tujuan  yang  ingin  dicapai  dan  bernilai  sebagaiaman  mestinya.  Sedangkan Etika  Normatif adalah  sikap  dan  perilaku  sesuai  dengan  norma  dan  moralitas  yang ideal dan mesti dilakukan oleh manusia/masyarakat Baca Muslich, Etika Bisnis Islami, hlm. 10-11
33 Epicurianisme  adalah Ajaran tentang kebahagiaan demi kebahagiaan semata.

## Rudi Haryanto
etika  Islâm  dapat  diterapkan  sampai  kapanpun,  selama  manusia masih hidup. 34
Setiap  perilaku  manusia  itu  terkait  dengan  aturan  hukum, oleh karena itu dalam bentuk dan sekecil apapun perilaku bisnis itu harus  dipertanggungjawabkan,  baik  secara  individual  maupun kolektif dan secara horizontal maupun vertikal. Inilah yang dimaksud dengan  perbuatan  manusia,  termasuk  berbisnis  itu  mengandung tanggung  jawab  sosial-religius  dan  menjaga  keseimbangan  antara dimensi  jasmani  dan  rohani.  Sehingga  jika  bisnis  itu  dilakukan dengan  cara  yang  benar  maka  dikategorikan  sebagai  amalan  ibadah karena  selalu  ditumpukan  kepada  usaha  untuk  mencari  keridaan Allâh swt.

## Jujur dalam Berbisnis = Investasi Kepercayaan kepada Konsumen
Membaca sub judul di atas mungkin terasa menggelikan bagi orang  yang  menganggap  bisnis  identik  dengan  tindakan-tindakan tidak  terpuji.  Akan  tetapi  seiring  dengan  perkembangan  ekspektasi etis  publik,  perilaku  bisnis  saat  ini  perlu  memperhatikan  “nilai-nilai yang  terlibat”  maupun  “pihak-pihak  yang  terlibat”  dalam  suatu dilema  etis  atau  dalam  suatu  pengambilan  keputusan  yang memuat masalah etis.
Dengan “nilai yang terlibat” dimaksudkan  nilai-nilai etis yang kemungkinan  dilanggar  atau  sebaliknya,  diwujudkan  dalam keputusan  bisnis  yang  diambil.  Keuntungan  ekonomis,  kesetiaan pelanggan, kepuasan pelanggan, kesejahteraan umum, hak-hak asasi manusia, keadilan dan “fairness” merupakan contoh-contoh dari nilai- nilai  yang  dapat  diwujudkan  atau  dikorbankan  dalam  pengambilan keputusan bisnis dan perilaku bisnis. 35
Menyikapi  hal  di  atas,  sejak  diundangkan  di  Jakarta  pada tanggal  20  April  1999,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK) saat ini masih merupakan fenomena baru bagi sebagian besar masyarakat  Indonesia  terutama  dalam  rangka  pemberdayaan konsumen  di  Indonesia.  Namun,  kita  tetap  bersyukur  dan  sekaligus menyambut  gembira  dengan  disyahkannya  UU  No  8  Tahun  1999, akan  menjadi  landasan  bagi  konsumen  dan  lembaga  perlindungan
34 Beekun, Etika Bisnis Islami, hlm. 15
35 M. Dawam Raharjo, Etika Ekonomi, hlm. xiv.
konsumen  untuk  memberdayakan  dan  melindungi  kepentingan konsumen  (consumerism),  serta  membuat  pelaku  usaha  lebih bertanggung jawab.
Sistem  usaha  bebas  yang  dikendalikan  oleh  pasar  dibangun dengan asumsi bahwa pengusaha dan manajer akan bertindak sesuai dengan  kepentingannya  yang  sudah  dicanangkan.  Hal  ini  berarti keuntungan  material  akan  menjadi  motif  penuntun,  tetapi memperkenalkan  kendala  bahwa  pasar  harus  benar-benar  dilayani dengan fokus pada kepentingan konsumen jangka panjang.
Suasana kompetitif yang dihadapi perusahaan menghasilakan tekanan  riil  untuk  mengkompromikan  etika.  Para  pengambil keputusan  perusahaan  menghadapi  dilema  ini  terus  menerus. Dimensi yang paling mendasar yang diharapkan oleh konsumen dan para pelaku bisnis  adalah nilai dan kepercayaan konsumen, yang ini terbentuk  dalam  suatu  undang-undang  yang  mendefinisikan  serta mengkondifikasi garis dasar etika.
Untuk  itu,  asumsi  yang  berlaku  bahwa  pelaku  bisnis  harus siap  melakukan  praktek-praktek  kotor  kini  harus  ditinggalkan. Revolusi  teknologi  informasi  telah  membalikkan  anggapan  tadi. Penyebaran  kesadaran  moral  bisnis  makin  dimungkinkan  lewat munculnya kekuatan-kekuatan baru yang mengontrol dan mengkoreksi  kekuatan-kekuatan  politik  dan  pusat-pusat  bisnis  yang dianggap  kotor.  Sejalan  dengan  itu  ekspektasi  etis  masyarakat internasional  semakin  menuntut  para  pelaku  bisnis  untuk menegakkan  etika  dalam  berbisnis  jika  ingin  tetap  survive  dalam menjalankan usahanya.

## Penutup
Islâm,  agama  yang  diyakini  oleh  pemeluknya  sebagai  sebuah cara hidup total, telah menawarkan serangkaian konsep-konsep bisnis yang  di  dalamnya  terkandung  prinsip-prinsip moral  yang  universal, seperti  kepercayaan  dan  kejujuran.  Walaupun  banyak  orang menganggap  terjadi  problem  kesenjangan  antara  idealita  dan  realita dalam  praktek  bisnis  muslim.  Namun,  lewat  pengkajian  intensif terhadap konsep-konsep  tadi  diharapkan nilai-nilai  moral  Islâm  bisa menjadi  salah  satu  acuan  disamping  nilai-nilai  etis  luhur  lain  yang dimiliki  oleh  setiap  peradaban  dalam  membangun  etika  bisnis modern.

## Rudi Haryanto
Dalam  pelaksanaan  etika  bisnis  ada  beberapa  prinsip  yang harus  dianut  oleh  pelaku  bisnis.  Sesuai  dengan  norma  dan kecenderungan  alamiah  tentang  kodrat  manusia  yang  mempunyai watak  kreatif  dan  berkeinginan  untuk  berkembang sebagai makhluk social  maka  prinsip-pronsip  yang  perlu  dilakukan  adalah;  prinsip otonomi,  Kejujuran,  niat  baik  dan  tidak  berniat  jahat,  adil,  serta hormat pada diri sendiri.
Etika  di  dalam  Islâm  mengacu  pada  dua  sumber  yaitu  al- Qur’ân  dan  al-Hadîts.  Dua  sumber  ini  merupakan  sentral  segala sumber  yang  membimbing  segala  perilaku  dalam  menjalankan ibadah,  aktivitas  umat  Islâm  yang  benar-benar  menjalankan  ajaran Islâm.  Tetapi  dalam  implementasi  pemberlakuan  dua  sumber  ini secara lebih substansif sesuai dengan tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis.
Masalah  etika  merupakan  pembahasan  yang  paling  dekat dengan  tuntutan  agama  Islâm.  Karena  didalam  etika  menjelaskan tentang  perilaku  dan  sikap  yang  baik,  buruk,  perilaku  yang berdimensi pahala dan  dosa sebagai konsekwensi perilaku baik dan buruk.
Landasan normatif etika bisnis Islâm setidaknya mengandung empat elemen landasan di dalam  sistem etika yaitu landasan  tauhid, landasan  keseimbangan,  landasan  kehendak  bebas,  dan  landasan pertanggungjawaban.
Dari  uraian  di  atas  maka  yang  patut  untuk  digarisbawahi, bahwa:  Pertama,  kehidupan  manusia  selalu  membutuhkan  suatu sistem  kaidah  moral  yang  sempurna  untuk  menjembatani pertentangan-pertentangan  sosial  akibat  perbedaan  hak  dan kepentingan.  Kedua,  dalam  sejarahnya  manusia  selalu  gagal  dalam merumuskan kaidah  moral  yang  sempurna  itu  dan  selamanya  tidak akan terwujud karena perbedaan-perbedaan perspektif dalam menilai sesuatu.  Dalam  kondisi  seperti  inilah  penyeragaman  nilai  menjadi kebutuhan  manusia  agar  tercipta  keteraturan  dalam  hidup. Penyeragaman  tersebut  harus  lahir  dari  otoritas kebenaran  tertinggi, yaitu  Tuhan  (agama).  Ketiga,  konsep  bisnis  menurut  Islâm  adalah antara  bisnis  dan  moral  tidak  dapat  dipisahkan.  Di  samping  Islâm mengakui  tujuan  berbisnis  untuk  memperoleh  keuntungan  materiil tetapi  Islâm  juga  menekankan  cara  berbisnisnya  yang  bermoral.
Keempat , di antara nilai-nilai etis bisnis Islâm adalah unity, equilibrum, free will, responsibility, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

## Daftar  Pustaka
Amin, Ahmad. Etika, Terj. Farid Ma’ruf. Jakarta: Bulan Bintang, 1991
Amirullah, Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  Bank  Syariah:  Dari  Teori  Ke  Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2005
Asy’arie,  Musa.  Islam  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat,  cet.  1. Yogyakarta: LESFI, 1997
Bagus, Lorens. Kamus Filsafat, cet 1. Jakarta: Gramedia, 1996
Bartens, K. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
Beekun,  Rafik  Issa.  Etika  bisnis  Islami,  terj.  Muhammad.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1990
Devos, H. Pengantar Etika, cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987
Drever, James. Kamus Psikologi, cet. 2. Jakarta: PT Bina Aksara, 1988 Fakhri,  Madjid.  Etika  dalam  Islam,  terj.  Zakiyuddin  Baidhawi. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  kerjasama  dengan  UMS Surakarta, 1996
Muslich,  Etika  Bisnis  Islami:  Landasan  Filosofis,  Normatif,  dan  Subtansi Implementatif . Yogyakarta: Ekosia, 2004

## Rudi Haryanto
Nasution, Arman Hakim. et.al. Entrepreunersurship, Membangun Spirit Teknopreneurship . Yogyakarta: ANDI, 2007
Nugroho,  Alois  A.  Dari  Etika  Bisnis  ke  Etika  Flobisnis,  cet.  1.  Jakarta: Grasindo, 2001
Raharjo, M. Dawan. Etika Ekonomi dan Manajemen, cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990
Suseno,  Franz  Magnius.  Etika  Dasar  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius, 1993