## KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS PENGGUNA JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Oleh :

## Okta Nofia Sari
Email : Oktanofia@universitasmulia.ac.id
Universitas Mulia Balikpapan
Sari Damayanti Email : sari.d@universitasmulia.ac.id Universitas Mulia Balikpapan
Kesuma Bagaskara Email: kesumabagaskara@students.universitasmulia.ac.id Universitas Mulia Balikpapan

## Abstrak
Keselamatan  dalam  menggunakan  fasilitas  jalan  raya  sangat  diutamakan.  Hal  ini  terkait dengan  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas.  Pengguna  jalan  raya  diharapkandapat  me- ngendalikan diri selama mengemudi, sikap ini tidak hanya dilakukan saat mengemudi di jalan raya  saja  namun  juga  ketika  menggunakan  fasilitas  jalan  tol.  Jalan  tol  dibuat  untuk memudahkan  akses  bertransportasi  dengan  aman  dan  nyaman,  namun  di  jalan  tol  ada beberapa atusan yang harus ditaati untuk menghindari dari bahaya kecelakaan di jalan tol. Kontrol  diri  dapat  dilakukan  saat  mengemudi  di  jalan  tol  dikarenakan  dengan  mengkontrol diri maka pengemudi dapat melindungi dirinya sendiri maupun orang lain.
Kata Kunci: Pengendara, Jalan Tol, Kecelakaan

## Abstract
Safety in using road facilities is a priority. This is related to traffic accidents. Road users are expected  to  be  able  to  control  themselves  while  driving,  this  attitude  is  not  only  done  when driving  on  the  highway  but  also  when  using  toll  road  facilities.  Toll  roads  are  made  to facilitate  access  to  transportation  safely  and  comfortably,  however  on  toll  roads  there  are several regulations that must be obeyed to avoid the danger of accidents on toll roads. Self- control  can  be  exercised  when  driving  on  toll  roads  because  by  controlling  yourself,  the driver can protect himself and others.
Keywords: Rider, Toll Road, Accident

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Indonesia  adalah  negara  yang  men- junjung  tinggi  adanya  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Salah  hak  masyarakat  yang  diberikan  oleh negara  dalam  menikmati  fasilitas  di  negara kita yaitu tentang pengunaan lalu lintas dan angkutan  jalan.  Lalu  lintas  dan  angkutan jalan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  No  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  yaitu,  satu  kesatuan  sistem  yang terdiri  atas  Lalu  Lintas,  Angkutan  Jalan, Jaringan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, Prasarana  Lalu  Lintas  dan  Angutan  Jalan, Kendaraan,  Pengemudi,  Pengguna  Jalan serta pengelolaannya.
Pemerintah  juga  memberikan  fasilitas untuk  pengguna  lalu  lintas  dan  angkutan jalan dengan membangun prasana jalan tol. Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan  Tol,  yang  dimaksud  dengan  jalan  tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem  jaringan  jalan  dan  sebagai  jalan nasional  yang  penggunanya  diwajibkan membayar  tol.  Terkait  dengan  pembangu- nan  jalan  tol  seperti  yang  kita  ketahui  baru saja  Kalimantan  memiliki  jalan  tol  yang menghubungkan  kota  Balikpapan  dengan Samarinda  yang  telah  diresmikan  oleh Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  17
Desember 2019, proses pembangunan jalan ini bertujuan untuk memberikan percepatan waktu  tempuh  dari  Balikpapan  Samarinda atau sebaliknya yang biasanya sampai 3 jam perjalanan  kini  biasa  ditempuh  lebih  cepat dengan waktu kurang lebih 1 jam.
Beberapa  bulan  setelah  dibuka  untuk umum  tol  Balikpapan-Samarinda  sudah dapat  dilalui  oleh  pengendara  yang  akan melakukan perjalanan untuk tujuan Balikpapan-Samarinda  maupun  sebaliknya, akan tetapi sangat disayangkan telah terjadi beberapa kali kecelakaan yang terjadi di tol Balikpapan-Samarinda.  Kecelakaan  yang terjadi salah satuya seperti kecelakaan tung- gal  yang  terjadi  pada  Tanggal  19  Februari 2020  dimana  mobil  avanza  warna  hitam dengan KT 1539 KP mengalami kecelakaan di  KM 82 menembus pagar pembatas jalan tol.  Kecelakaan  ini  sempat  viral  karena melihat  kondisi  mobil  yang  tertusuk  pagar pembatas  tol,  akan  tetapi  kecelakaan  yang terjadi  tidak  hanya  itu  saja  masih  banyak kecelakaan lain yang terjadi di ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  diatas  maka  kami  tertarik  untuk meneliti  lebih  lanjut  kejadian  kecelakaan yang  terjadi  di  ruas  jalan  tol  Balikpapan- Samarinda Kalimantan Timur.

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah  Penyebab  terjadinya  ke- celakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  di ruas jalan Tol Balikpapan-
Samarinda Kalimantan Timur?
2. Bagaimanakah  kebijakan  hukum yang dapat dilakukan dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda Kalimantan Timur?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  faktor penting  dalam  penulisan  karya  tulis  yang bersifat  ilmiah  agar  pengkajian  dan  pe- nganalisisan  terhadap  objek  studi  dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Pene- litian  dibutuhkan  suatu  metode  penelitian yang  tepat,  sehingga  dapat  memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang  tepat  sangat  dibutuhkan  pemahaman oleh  penulisnya.  Metode  penelitian  yang diterapkan  oleh  penulis  bertujuan  untuk memberikan  hasil  penelitian  yang  bersifat ilmiah  agar  analisis  yang  dilakukan  ter- hadap studi dapat dipertanggungjawabkan.
Penelitian  merupakan  suatu  sarana pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pe- ngetahuan  maupun  teknologi,  hal  ini disebabkan  karena  penelitian  bertujuan untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara
sistematis,  metodelogis  dan  konsistensi. 1
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 2
Penelitian  untuk  penulisan  ini  meng- gunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif ( Legal  Research ).  Tipe  penelitian  yuridis normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau  kepustakaan  tersebut  mencakup  pe- nelitian terhadap asas-asas hukum, peneliti- an  terhadap  sistematik  hukum,  penelitian terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 3

## PEMBAHASAN
2.1.  Penyebab  Terjadinya  Kecelakaan Lalu  Lintas  Yang  Terjadi  Di  Ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

## Kalimantan Timur
Tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas yang  sering  terjadi  di  masyarakat  me- nimbulkan  korban  maupun  kerusakan kendaraan  sehingga mewajibkan  bagi
1 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) , RajaGrafindo  Persada,  cetakan  ke-16,  Jakarta, 2014, Hlm.1.
2 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm.35.
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Opcit .Hlm. 13.
pelaku untuk bertanggungjawab atas terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi. Bentuk tanggung jawab bagi pelaku tindak  pidana  lalu  lintas  kepada  korban dapat  berupa  pemberian  pertolongan  dan perawatan.  Hal  tersebut  termuat  di  dalam Pasal  231  ayat  (1)  dan  Pasal  232  ayat  (1) Undang-Undang Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan.  Kecelakaan  yang  terjadi  tidak  hanya di  jalan  umum  saja  namun  juga  terjadi  di ruas  jalan  tol.  Pembuatan  jalan  tol  di- lakukan  untuk  mengurangi  kemacetan, seperti  yang  baru  saja  dibuat  di  wilayah Kalimantan  Timur  tepatnya  dalam  meng- hubungkan  kota  Balikpapan  dengan  Kota Samarinda.
Jalan  tol  Balikpapan-Samarinda  yang belum  lama  ini  dioperasikan  akan  tetapi kecelakaan  lalu  lintas  (laka  lantas)  di  sana terbilang cukup sering terjadi. Polda Kaltim mencatat  sebulan  lebih  beroperasi,  ada  10 kasus  laka  lantas  terjadi  di  Tol  Balsam sehingga dapat diartikan rata-rata setiap tiga sampai empat hari sekali terjadi laka lantas di  tol  tersebut.  Hal  ini  disampaikan  Kasat Patroli  Jalan  Raya  (PJR)  Direktorat  Lantas Polda  Kaltim,  AKBP  Wely  menyampaikan bahwa  dari  10  kasus  kecelakaan  tersebut rata-rata  kendaraan  yang  mengalami  laka lantas jenis mini bus, sedangkan korbannya hanya  menderita  luka  ringan  dan  menga- lami kerugian materiil akibat kendaraannya rusak.  Adapun  data  kecelakaan  yang  telah
terjadi  di  ruas  tol  Balikpapan  Samarinda adalah sebagai berikut : 4
Kronologi Tgl Tmpt Penye bab Korbn
Kecelakaan
Mobil warna hitam bernomor
polisi KT 1539 KP menabrak pembatas jalan hingga tembus ke
bagian belakang mobil Rabu,
19/2/2020 pukul11.05 WITA KM.82 Tidak Konsent rasi 8 orang Kecelakaan 1 buah unit minibus dan truk molen, terlihat bagian depan mobil
minibus berwarna putih itu rusak berat, setelah menghantam bagian belakang truk.
Sabtu, 25/1/2020 Sore Overspe ed 1  orang luka
Kecelakaan
Daihatsu Xenia KT 1923 ZE terlempar keluar jalan setelah menghantam
guard rail barrier atau pembatas jalan. 4/3/2020 pukul07.09 WITA KM 85 Supir Mengan tuk dan Hilang Konsent rasi 1  luka berat,  1 luka sedang, 2  luka ringan. Sebuah mobil plat merah KT 1304 C milik Toyota Kijang Innova warna abu-abu terguling keluar dari badan jalan. Jumat, 20 Desember
2019 pukul17.30
WITA Km.67 Out Off Control
Kecelakan  yang  telah  terjadi  di  ruas jalan  tol  lebih  sering  sebagai  kecelakaan tunggal, akan tetapi perlu kita ketahui unsur kesalahan  sehingga  dapat  digunakan  se- bagai  dasar  pertanggung-jawaban.  Tang- gungjawab  dalam  perkara  tindak  pidana
4 Tak  Ada  Korban  Jiwa  dalam  Kecelakaan  Mobil Tertembus  Pembatas  Jalan  di  Tol  Balsam. Kompas.  (2020,  February  19).  Diakses  15  Juli 2020.
sangatlah  diperlukan  agar  korban  merasa terbalaskan  atas  tindakan  yang  dilakukan oleh pelaku.
Tanggungjawab  pelaku  terhadap  korban dalam  hukum  pidana  terlebih  dahulu  harus dilihat  dari  unsur  kesalahan,  unsur  ke- salahan  yang terdapat dalam hukum pidana dibagi  menjadi  dua  yaitu dolus (kese- ngajaan)  dan cupla (kealpaan).  Kedua  hal tersebut  yang  menentukan  penjatuhan sanksi  dalam  hal  pertanggungjawaban pelaku  terhadap  korban.  Kesengajaan  atau dolus memiliki  hubungan  sangat  erat terhadap  diri  pelaku  dan  apa  yang  telah dilakukannya dengan kesadaran serta akibatnya  dari  perbuatannya  diharapkan, berbeda  dengan  kealpaan  atau culpa apa yang  telah  dibuat  diluar  kehendaknya  dan akibatnya  tidak  diharapkan  oleh  pelaku, sehingga  hal  inilah  yang  membedakan unsur kesalahan dalam penentuan perbuatan pelaku tindak pidana.
Kesalahan  dalam  hukum  pidana  dibagi menjadi  dua  yaitu  kesengajaan  ( dolus )  dan kealpaan  ( culpa ).  Kesengajaan  ( dolus ) adalah  merupakan  bagian  dari  kesalahan ( schuld ).  Kesengajaan  pelaku  mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu  tindakan  (terlarang  atau  keharusan), banyak  para  pakar  mengemukakan  pen- dapatnya  mengenai  pengertian  dari  ke- sengajaan ( dolus ) dengan kealpaan ( culpa ).
Perbedaan  tersebut  antara  lain  terdapat pada  bidang  peristilahan  yang  digunakan
dalam  perumusan  perundang-undangan. Kesengajaan  menurut  memori  penjelasan ( Memorie  van  Toelichting/ MvT)  yang dimaksud dengan  kesengajaan  adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Willens en wetens  veroorzaken  van  een  gevolg yang berarti  seseorang  yang  melakukan  suatu tindakan  dengan  sengaja  harus  meng- hendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau  akibatnya 5 ,  sedangkan  kealpaan ( culpa )  adalah  bentuk  yang  lebih  rendah derajatnya  dari  pada  kesengajaan,  karena bilamana dalam kesengajaan sesuatu akibat yang  timbul  itu  dikehendaki  oleh  pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikendaki  walaupun  pelaku  dapat  mem- perkirakan sebelumnya.
Peraturan  perundang-undangan  tidak menentukan  apa  arti  dari  kealpaan,  akan tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui  bahwa  inti  sifat  atau  ciri-ciri kealpaan adalah sebagai berikut : 6
a. Sengaja  melakukan  suatu  tindakan  yang ternyata  salah,  karena  menggunakan ingatan  atau  otaknya  secara  salah, seharusnya  ia  menggunakan  ingatannya (sebaik-baiknya)  akan  tetapi  ia  tidak menggunakannya,  dengan  kata  lain  ia telah  melakukan  tindakan  (aktif  atau
5 S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia  dan  Penerapannya ,  BABINKUM  TNI, Jakarta, 2012, Hlm 164.
6 Ibid, Hlm. 189.
pasif) dengan kurang kewaspadaan  yang diperlukan.
b. Pelaku  dapat  memperkirakan  akibat yang  akan  terjadi  akan  tetapi  merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti  akan  terjadi,  ia  lebih  suka  untuk tidak  melakukan  yang  akan  menimbul- kan  akibat  itu.  Pelaku  tidak  mengurung- kan  atas  tindakan  mana  ia  kemudian dicela karena bersifat melawan hukum.
Akan tetapi Memorie van Toelichting atau  MvT  menjelaskan bahwa  dalam  hal  kealpaan  pada  diri pelaku terdapat tiga hal yaitu diantaranya adalah :
a. Kekurangan  pemikiran  (penggunaan akal) yang diperlukan;
b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
c. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan ( beleid ).
Perbedaan  antara  kesengajaan  dan  ke- lalaian adalah hanya mengenai soal gradasi belaka  dimana  kesengajaan  adalah  bentuk kesalahan  dalam  tingkat  yang  lebih  berat dari  pada  bentuk  kelalaian.  Berdasarkan sikap  batin  terhadap  perbuatan  dan  akibat perbuatan dikenal ada  dua  pandangan  yang saling berhadapan yaitu: 7
1) Pandangan  subjektif  yang  menitik beratkan pada syarat subjektif;dan
7 Adami  Chazawi, Opcit , Hukum  Pidana  Positif. Hlm. 50.
2) Pandangan objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif.
Pandangan  yang  subjektif  dalam  hal mencari  adanya  kelalaian  diletakkan  pada syarat  sikap  batin  dalam  hubungannya dengan  perbuatan  dan  akibat  perbuatan sehingga  dapat  disalahkan  kepada  pem- buatnya  atau  siapa  yang  menimbulkan akibat  dibebani  tanggungjawab  pidana. Sikap  batin  lalai  dalam  hubungannya dengan  perbuatan  ialah  suatu  sikap  batin dalam hendak mewujudkan suatu perbuatan yang  tidak  atau  kurang  mengindahkan  atau kurang  bersikap  hati-hati  terhadap  segala sesuatu  yang  ada  dan  berlaku  mengenai perbuatan  dan  keadaan-keadaan  objektif sekitar  perbuatan  dan  objek  perbuatan. Sikap  batin culpa dalam  hubungannya dengan  akibat  terlarang  dari  suatu  per- buatan  terletak  pada  ketiadaan  niat  sama sekali  terhadap  akibat  yang  dapat  di- timbulkan  oleh  diwujudkannya  suatu  per- buatan  dan  pada  pemikiran  tentang  akibat yang  diyakininya  tidak  akan  terjadi  dari diwujudkannya suatu perbuatan.
Penyebab  Kecelakaan  tol  Balikpapan Samarinda  jika  dilihat  dari  kejadian  yang sudah  terjadi  maka  kejadian  kecelakaan  di jalan  Tol  dapat  terjadi  dengan  berbagai kendala, diantaranya :
1. Kondisi pengemudi mengantuk
2. Kelalaian pengemudi dan kurang antisipasi.
3. Kualitas jalan tol yang kurang baik
4. Berkendara dengan kecepatan tinggi.
Kondisi  pengemudi  menjadi  faktor utama  dalam  melakukan  perjalanan  se- hingga  menjamin  adanya  keselamatan  di jalan raya. Pengemudi diharapkan memiliki kondisi  yang  fit  dan  tidak  dalam  ke- tergantungan obat-obatan terlarang. Rambu- rambu di jalan raya sudah banyak di pasang peringatan  terkait  beristirahat  jika  me- ngantuk  disaat  mengemudi.  Upaya  yang dilkukan  apparat  penegak  hukum  sudah sangat  maximal  untuk  memberikan  ke- selamatan  di  jalan  raya.  Kecelakaan  yang terjadi  jika  diakibatkan  dengan  adanya gangguan kondisi mengantuk  yang disadari oleh  pengemudi  maka  hal  ini  dapat dimasukkan  kedalam  unsur  kelalaian. Pengemudi  lalai  dalam  memahami  faktor fisik yang dihadapinya.
Kecelakaan  di  jalan  terutama  jalan  tol dapat  dipastikan  adanya  kualitas  jalan  tol yang  kurang  baik.Penggunaan  jalan  tol harus  sesuai  dengan  syarat  umum  dan syarat  teknis  sebagaimana  termuat  dalam Pasal  4  dan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah nomor  15  Tahun  2005  Tentang  Jalan  Tol, yaitu:Syarat Umum sebagaimana Pasal 4:
(1) Jalan  tol  merupakan  lintas  alternatif dari ruas jalan umum yang ada.
(2) Jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif  apabila  pada  kawasan  yang bersangkutan  belum  ada  jalan  umum
dan  diperlukan  untuk  mengembang- kan suatu kawasan tertentu
(3) Ruas  jalan  umum  sebagaimana  di- maksud  pada  ayat  (1)  sekurang- kurangnya  mempunyai  fungsi  arteri atau kolektor.
(4) Dalam hal jalan tol bukan merupakan lintas  alternatif  sebagaimana  di- maksud pada ayat (2), jalan tol hanya dapat dihubungkan ke dalam jaringan jalan umum pada ruas yang sekurang- kurangnya mempunyai fungsi kolektor.
Syarat Teknis, sebagaimana Pasal 5 :
(1) Jalan  tol  mempunyai  tingkat  pelaya- nan  keamanan  dan  kenyamanan  yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan  dapat  melayani  arus  lalu  lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.
(2) Jalan  tol  yang  digunakan  untuk  lalu lintas antar kota didesain berdasarkan kecepatan  rencana  paling  rendah  80 (delapan  puluh)  kilometer  per  jam, dan  untuk  jalan  tol  di  wilayah  per- kotaan  didesain  dengan  kecepatan rencana  paling  rendah  60  (enam puluh) kilometer per jam.
(3) Jalan  tol  didesain  untuk  mampu menahan  muatan  sumbu  terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton.
(4) Setiap  ruas  jalan  tol  harus  dilakukan pemagaran,  dan  dilengkapi  dengan
fasilitas  penyeberangan  jalan  dalam bentuk jembatan atau terowongan.
(5) Pada tempat-tempat yang dapat membahayakan  pengguna  jalan  tol, harus  diberi  bangunan  pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur  yang  dapat  menyerap  energi benturan kendaraan.
(6) Setiap  jalan  tol  wajib  dilengkapi dengan  aturan  perintah  dan  larangan yang  dinyatakan  dengan  rambu  lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pem- beri isyarat lalu lintas.
(7) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (6)  dilaksanakan  berdasar- kan  ketentuan  peraturan  lalu  lintas dan angkutan jalan.
(8) Ketentuan persyaratan teknik sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat (2),  ayat  (3),  ayat  (4),  dan  ayat  (5) diatur lebih lanjut peraturan Menteri.
Sebagaimana  yang  telah  terdapat dalam  syarat  teknis  pada  Pasal  5  diatas maka  dengan  ini  pengemudi  yang  meng- gunakan  fasilitas  jalan  tol  memang  harus mengutamakan  keselamatan  dengan  mem- perhatikan  kecepatan  saat  berkendara.  Ke- cepatan  yang  telah  ditentukan  terhadap harapan  untuk  pengemudi  supaya  tidak melebihi  batas  maximum  dalam,  tanpa disadarai  masalah  kecepatan  berkendara juga  menimbulkan  resiko  bagi  pengguna jalan  tol  lainnya.  Konsep  jalan  tol  ini
bertujuan  untuk  mempercepat  pengendara untuk  sampai  pada  tujuan  dan  mengurangi kemacetan.  Pengguna  jalan  tol  dalam  me- ngemudi  harus  memperhatiakan  rambu kecepatan  yang  terdapat  di  sepanjang  jalan tol,  dikarenakan  kecepatan  juga  menentu- kan ruas jalan yang mereka gunakana.
Kecepatan  maximal  biasanya  meng- gunakan jalur kanan dan kecepatan minimum biasanya menggunakan jalur kiri, sehingga  dengan  adanya  pembagian  ruas jalan juga dapat meningkatkan keselamatan penggunakan jalan tol. Kekesatan permuka- an  jalan  tol  harus  memenuhi  standar  teknis yang  disyaratkan.  Jalan  tol  tidak  boleh terdapat  lubang,  juga  tidak  boleh  terdapat keretakan  sepanjang  jalan  utama  dan  bahu jalan.  Karena  hal  ini  semua  akan  ber- pengaruh  pada  keselamatan  dan  keamanan pengguna  jalan  tol.  Salah  satu  standar pelayanan  yang  saat  ini  belum  dipenuhi pemerintah  kepada  masyarakat  pengguna jalan  tol  adalah  mengenai  lampu  penera- ngan jalan (PJU) di sepanjang jalan tol yang terpasang  harus  terpasang  100  persen  serta pagar pengaman  yang juga harus terpasang 100  persen.  Pengguna  jalan  sudah  mem- bayar  tarif  tol  maka  seharusnya  hak pengguna  jalan  tol  juga  harus  terpenuhi. Hak  mendapatkan  kelancararan,  kenyama- nan,  keamanan  dan  keselamatan  selama menggunakan jalan tol.
2.2 . Kebijakan Hukum
Dalam
Mengurangi  Kecelakaan  Lalu  Lintas Di  Ruas  Jalan  Tol  Balikpapan- Samarinda Kalimantan Timur
Tujuan  pokok  hukum  adalah  men- ciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib, menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan dengan  tercapainya  ketertiban  didalam masyarakat  diharapkan  kepentingan  manu- sia akan terlindungi. 8
Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu  yang  hendak  dicapai  oleh  hukum. Tujuan  hukum  merujuk  kepada  sesuatu yang  ideal  dan  asbtrak.  Masing-masing pakar  hukum  mengemukakan  pikirannya tentang tujuan hukum. Tokoh yang pertama kali  menggagas  dan  membahas  tentang tujuan  hukum  adalah  Aristoteles.  Aris- toteles melihat realita bahwa secara alamiah manusia  adalah  binatang  politik  ( zoon politicon ). 9
Aristoteles menyimpulkan tujuan hukum  adalah  keadilan  demi  mencapai kehidupan  yang  baik.  Pandangan  Aris- toteles tentang tujuan hukum tujuan hukum ini  diadopsi  oleh  Thomas  Aquinas  dan dikembangkan  lebih  lanjut  pada  abad  per- tengahan.  Seiring  dengan  perkembangan jaman  teori  tujuan  hukum  berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat baik dari
8 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  (Mencari,
Menemukan  dan  Memahami  Hukum), Laksbang Pressindo. Yogyakarta, 2010, Hlm. 54.
9 Dominikus  Rato, Materi  Kuliah  Filsafat  Hukum, disampaikan  pada  program  pascasarjana,  Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2014, Hlm. 4.
segi  sosiologis,  budaya,  ekonomi  dan hukum sehingga lambat  laun tujuan hukum tidak  hanya  berbicara  tentang  keadilan tetapi  berkembang  menjadi  kepastian  dan kemanfaatan.Gustav  Radbruch  dalam  Cita Yustisia Serfiyani mengatakan bahwa untuk sesuatu  ketentuan  hukum  sudah  baik haruslah  memenuhi  tiga  syarat  yaitu pertama  secara  filosofis  dapat  menciptakan keadilan,  kedua  secara  sosiologis  dapat menciptakan kemanfaatan dan ketiga adalah secara  yuridis  dapat  menciptakan  ke- pastian. 10
Terkait dengan tindak pidana kecelaka- an lalu lintas yang terjadi dimasyarakat, hal ini  dikarenakan  kurang  kesadaran  ma- syarakat  dalam  berkendara  guna  mencipta- kan  suasana  lalu  lintas  yang  tertib. Mengenai  pengetahuan  tentang  lalu  lintas dan angkutan jalan telah diperoleh petunjuk bahwa  warga  masyarakat  yang  mengetahui isi  peraturan  maka  diduga  bahwa  dia  akan bersikap dan berperilaku menurut peraturan apabila  hal  itu  sesuai  dengan  nilai-nilai yang  ada.  Ketertiban  dalam  berkendara akan  menekan  resiko  adanya  kecelakaan lalu  lintas.  Pengendara  yang  memiliki  ke- sadaran  dalam  berkendara  dengan  mema- tuhi  segala  aturan  atau  rambu-rambu  lalu
10 Cita  Yustisia  Serfiyani, Analisis  Persaingan Usaha  Di  Bidang  Distribusi  Film  Dalam MenumbuhKembangkan  Perfilaman  Nasional, Tesis, Megister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2013, Hlm. 18-19
lintas  maka  pengendara  tersebut  masih memikirkan keselamatannya di perjalanan.
Kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi tidak  sedikit  yang  menimbulkan  korban jiwa, terhadap korban yang telah meninggal dunia  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  maka tanggungjawab  sepenuhnya  diberikan  ke- pada  pelaku  .Akan  tetapi  bilamana  ke- celakaan  lalu  lintas  tersebut  terjadi  karena kesalahan atau kelalaian korban dan korban tersebut  lalu  meninggal  dunia  maka pertanggung-jawaban tidak harus di- tanggung  oleh  pelaku  berdasarkan  hasil pemeriksaan kepolisian.
Kecelakaan  yang  terjadi  di  jalan  tol sangat berbeda dengan yang terjadi di jalan raya  pada  umumnya.  Kejadian  ini  ber- dasarkan  dari  kesalahan  yang  diakibatkan pelaku  kecelakaan.  Kecelakaan  jika  terjadi di  jala  raya  maka  dapat  dimungkinkan kejadian tersebut dari salah satu pengendara kesalahannya  bahkan  kesalahan  kedua- duanya. Akan tetapi untuk kecelakaan yang terjadi  dijala  tol  dimungkinkan  kesalahan tersebut  dari  pengguna  jalan  tol  atau  dari fasilitas  yang  terdapat  di  jalan  tol.  Kendala seperti ini sangat sulit untuk dapat diartikan karena  melihat  kesalahan  tersebut  harus disesuaikan dengan unsur dolus atau culpa.
Kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi tidak  sedikit  yang  menimbulkan  korban jiwa, terhadap korban yang telah meninggal dunia  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  maka tanggungjawab sepenuhnya diberikan
kepada pelaku.Akan tetapi bilamana kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  terjadi karena kesalahan atau kelalaian korban dan korban tersebut lalu meninggal dunia maka pertanggung-jawaban  tidak  harus  ditang- gung  oleh  pelaku berdasarkan  hasil pemeriksaan kepolisian.
Pemeriksaan  terhadap  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  dapat  dilakukan secara  non  litigasi  dalam  hal  ini  penye- lesaian  melalui  jalur  di  luar  pengadilan dengan  cara  musyawarah  antara  pihak- pihak  yang  terlibat  kecelakaan  lalu  lintas atau secara litigasi melalui jalur pengadilan. Penyelesaian  secara  non  litigasi  atau  diluar pengadilan hanya dilakukan terhadap penentuan  pembayaran  ganti  kerugian materiil  yang  diakibatkan  dari  kecelakaan lalu  lintas,  dalam  hal  ini  proses  penyele- saian dilarang melibatkan penyidik/ penyidik pembantu.
Penerapan penyelesaian terhadap kecelakaan  yang  terjadi  di  jalan  tol  perlu adanya  kebijakan  hokum  dalam  menentu- kan  kesalahan  bagi  pelaku.  Kebijakan hukum  tersebut  dapat  dilakukan  dengan melakukan  pembuatan  kebijakan  hokum yang  lebih  memberikan  keadilan,  ke- manfaatan  maupun  kepastian.Kebijakan formulasi  atau  kebijakan  legislatif  merupa- kan  salah  satu  yang  termasuk  dalam  ke- bijakan  hukum  pidana,  selain  kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif.
Menurut  Marc  Ancel  dalam  Barda Nawawi  Arief  kebijakan  hukum  pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni  yang pada akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk mungkinkan  peraturan  hukum  positif  di- rumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk memberi  pedoman  tidak  hanya  kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan  yang  menerapkan  undang- undang  dan  juga  kepada  para  penyeleng- gara  atau  pelaksana  putusan  pengadilan. 11
Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan  politik  hukum  pidana,  menurut Sudarto politik hukum adalah :
a. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan- peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
b. Kebijakan  dari  Negara  melalui  badan- badan yang berwenang untuk menetapkan  peraturan-peraturan  yang dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa digunakan  untuk  mengekspresikan  apa yang terkandung dalam  masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kebijakan  hukum  pidana  bukanlah semata-semata pekerjaan teknik perundang- undangan  yang  dapat  dilakukan  yuridis normatif  dan  sistematik  dogmatik. 12 Ruang lingkup  kebijakan  hukum  pidana  di- laksanakan  melalui  tahapan-tahapan  kon-
11 Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2005 , Hlm. 23.
12 Ibid, Hlm. 24.
sentrasi  atau  operasionalisasi  atau  fungsi- onalisasi hukum pidana yang terdiri dari: 13
1. Kebijakan  formulasi  atau  legislatif  yaitu tahapan  perumusan  atau  penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan  aplikatif  atau  yudikatif  yaitu tahapan penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan  administratif  atau  eksekutif yaitu  tahapan  pelaksanaan  hukum pidana.
Kebijakan hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem keamanan peng- gunaan  jalan  tol  maka  perlu  adanya  pem- baharuan  dalam  peraturan  jalan  Tol. Mengingat  saat  ini  Indonesia  telah  gencar membangun  akses  jalan  tol  unuk  me- ngurangi  kemacetan  pada  setiap  kota. Karakteristik  produk  hukum  yang  baik dibagi menjadi dua diantaranya yaitu : 14
1. Produk hukum responsif/populistik adalah  produk  hukum  yang  mencermin- kan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi  penuh  kelompok-kelompok sosial  atau  individu  didalam  masyarakat serta bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan  kelompok  sosial  atau individu dalam masyarakat;
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/ elitis adalah  produk  hukum  yang  isinya
13 Ibid Hlm. 1.
14 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 32.
lebih  mencerminkan  visi  sosial  elite politik,  lebih  mencerminkan  keinginan pemerintah  bersifat  positivis-instrumen- talis  yakni  menjadi  alat  pelaksana ideology  dan  program  Negara.  Ber- lawanan dengan hukum responsif,
hukum  ortodoks  lebih  tertutup  terhadap tuntutan-tututan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat.
Kebijkan  formulasi  juga  dapat  mem- berikan  kepastian  hukum  untuk  menentu- kan kesalahan dalam kejadian kecelakaan di jalan  tol.  Penyebab  kecelakaan  di  tol merupakan  kecelakaan  tunggal  yang  dapat diakibatkan  oleh  pengguna  jalan  tol,  selain itu  juga  biasa  akibat  dari  fasilitas  jalan  tol yang  masih  belum  maksimal  atau  peng- gunaan  jalan  tol  terkesan  terburu-buru untuk  dioperasikan  layaknya  yang  terdapat di  Balikpapan  Samarinda.  Pendekatan preventif  yang  dapat  dilakukan  penegak hukum  untuk  mensosialisasikan  pengguna- an  jalan  tol  dapat  memberikan  edukasi sehingga  dimungkinkan  masyarakat  tidak semerta-merta  menggunakan  fasilitas  jalan tol memelebihi aturan yang ada.
Kesiapan  masyarakat  dalam  meng- gunakan fasilitas baru harus dibantu dengan pemahanan  sehingga  dimungkinkan  me- minimalisir  terjadinya  kecelakaan  yang terjadi  di  jalan  tol  Balikpapan  Samarinda. Sellin  dan  Wolfgang  mengklasifikasikan secara  eksplisit  jenis  korban  yaitu  di- antaranya :
1. Primary victimization : korban individual,  jadi  korbannya  adalah  orang perorangan atau bukan kelompok.
2. Secondary  Victimization :  dimana  yang menjadi korban adalah kelompok seperti bukan hukum.
3. Tertiary  Victimization :  yang  menjadi korban adalah masyarakat luas
4. Mutual  Victimazation :  korban  adalah  si pelaku sendiri
5. No  Victimization :  bukan  berarti  tidak ada  korban,  melainkan  korban  tidak segera dapat diketahui.
Mendelsohn mengklarifikasikan korban menurut kesalahannya, diantaranya adalah: a. The  victim  a  criminal :  korban  dari tindak pidana
b. The  victim  of  him  self :korban  dari dirinya  sendiri  dalam  hal  ini  akibat kekurang  hati-hatian  sehingga  memiliki kesempatan  yang  lebih  untuk  menjadi korban.
c. The  victim  of  anti-social  behavior  : korban anti social baik secara individual maupun kelompok
d. The  victim  of  technologi :  korban  dari teknologi
e. The  victim  of  the  uncontrolled  energies of the natural environment : korban dari lingkungan  sebagai  akibat  dari  kurang
kepedulian  yang  merupakan  bentuk kontrol terhadap lingkungan. 15
Kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai kontrol dalam  menjalankan  penegakan  hukum sangat  diperlukan.  Hal  ini  dikarenakan kesadaran  hukum  masyarakat  yang  sangat minim  untuk  mematuhi  peraturan  yang telah  ada.  Salah  satunya  tentang  kejadian kecelakaan  lalu  lintas  khususnya  di  jalan tol.  Pengoperasian  jalan  tol  Balikpapan Samarinda  merupakan  hal  baru  yang  dapat digunakan  oleh  masyarakat  Balikpapan Samarinda dan sekitarnya sehingga masyarakat yang menggunakan fasilitas ter- sebut  harus  memahami  segala  aturan  yang ada  guna  menekan  terjadinya  kecelakaan lalu  lintas.Pemerintah  harus  menyesuaikan kondisi  fasilitas  yang  terdapat  di  jalan  tol dengan  peraturan  pembuatan  jalan  tol. Fasilitas  harus  disesuaikan  dengan  kondisi keselamatan  pengguna  jalan  tol.Jalan  yang harus  rata  tidak  bergelombang  merupakan salah  satu  factor  yang  dapat  menentukan keselamatan pengguna jalan tol.

## KESIMPULAN
1. Penyebab  kecelakaan  di  jalan  tol  di- akibatkan  karena  kelalaian  penguna jalan  tol  Balikpapan  Samarinda.  Peng- guna jalan tol harus mempersiapkan diri
16 Emilio  C  Viano, Victims  and  Society, Visage Press, Inc/Washington D.C., 1976. Hlm.16.
maupun  kesiapan  kendaraan  yang  kan digunakan  untuk  melintas  jalan  tol
Balikpapan Samarinda. Jalan tol Samarinda  Balikpapan  harusnya  lebih dipastikan  kesiapan  dalam  beroperasi dan  memastikan  kelayakan  jalan  yang akan dilintasi masyarakat.
2. Kebijakan  hukum  dalam  mengatur tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  dapat  dilakukan dengan  menngkatkan  peraturan  peme- rintah  menjadi  undang-undang  sehigga secara  hierarki  perundang-undangan memiliki  kekuatan  hukum  yang  dapat menjadi  payung  hukum  masyarakat sebagai  pengguna  jalan  tol  Balikpapan Samarinda

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung. 2005
Cita Yustisia Serfiyani, Analisis Persaingan Usaha  Di  Bidang  Distribusi  Film Dalam  Menumbuh  Kembangkan Perfilaman Nasiona, Tesis, Megister Ilmu Hukum, Universitas
Jember. 2013
Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo.
Yogyakarta, 2010.
Dominikus  Rato, Materi  Kuliah  Filsafat
Hukum,
disampaikan pada
program  pascasarjana,  Fakultas Hukum, Universitas Jember. 2014.
Emilio  C  Viano, Victims  and  Society,
Visage Press, Inc/Washington D.C.,1976.
Kompas. Tak  Ada  Korban  Jiwa  dalam Kecelakaan Mobil Tertembus Pembatas  Jalan  di  Tol  Balsam . (Kompas, February 19, 2020).
Moh  .Mahfud  MD, Politik  Hukum  di
Indonesia ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.2009,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana  Prenada  Media,
Jakarta, 2011.
S.R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia dan Penerapannya , BABINKUM TNI, Jakarta, 2012.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan  Singkat) ,  Raja  Grafindo
Persada, cetakan ke-16,
Jakarta,2014

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Okta Nofia  Sari adalah Dosen di  Program Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas  Humaniora dan Kesehatan Universitas
Mulia
Balikpapan  sejak  tahun  2019.  Menyelesai- kan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas  Jember  pada  tahun  2013  dan Gelar  Magister  Hukum  di  Universitas Jember. Okta Nofia Sari dapat dihubungi di nomor  081336524818  atau  surat  elektronik di Oktanofia@universitasmulia.ac.id
Sari  Damayanti adalah  Dosen  di  Program Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas  Humaniora dan Kesehatan Universitas Mulia Balikpapan  sejak  tahun  2019.  Memperoleh Gelar Sarjana bidang Hukum di Universitas Balikpapan  tahun  2007  dan  Memperoleh Gelar  Magister  Hukum  di  Universitas Balikpapan  tahun  2017.  Sari  Damayanti dapat  di  hubungi  di  nomor  081254899699 email sari.d@universitasmulia.ac.id
Kesuma  Bagaskara adalah  mahasiswa Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas Humaniora  dan  Kesehatan  Universitas Mulia  Balikpapan  angkatan  2019.  Kesuma Bagaskara  dapat  di  hubungi  di  nomor 089686176545  atau  email  -kesumabagas- kara@students.universitasmulia.ac.id