## 1.    PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Perubahan  politik  dunia  yang  terjadi  di  era globalisasi, telah menghadirkan suatu kompetisi antarbangsa.  Kondisi  tersebut  cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat,  baik  global,  regional  maupun  nasional. P e r k e m b a n g a n   t e r s e b u t   a n t a r a   l a i n menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan  dunia  dengan  munculnya  isu-isu keamanan baru.
Isu  keamanan  pada  dekade  terakhir  ini  makin kompleks  dengan  meningkatnya  aktivitas terorisme.  Bentuk  kejahatan  terorisme  makin kompleks  karena  dikendalikan  oleh  aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta  adanya  dukungan  finansial.Disinilah  Polri sebagai institusi yang didaulat untuk menumpas gerakan  terorisme  dituntut  untuk  bertindak secara professional.

## 1.2 Permasalahan
Masih melekat dalam benak ingatan kita saat Densus  88  melakukan  penyergapan  di  dusun Beji, Kedu, Temanggung terhadap salah seorang dari  pelaku    hotel  Marriot,  Detasemen  88  Anti Teror berhasil menewaskan seorang pelaku teror dalam  waktu  yang  bisa  dikatakan  cukup  lama yakni 17 jam, setelah uji DNA diketahui sebagai Ibrahim  alis  boim  orang  yang  pernah  bekerja sebagai penata bunga di Florist Ritz Carlton yang menghilang  pasca  peledakan  di  Hotel  JW Marriott  dan  Ritz-Carlton.  Dari  kejadian  di Temanggung  itu  banyak  kalangan  yang  menilai bahwa  Polri  dalam  hal  ini  Detasemen  88  Anti Teror  kurang  cakap,  sigap,  dan  efektif  dalam
penangkapan  terorisme.  Kurang  keefektifannya tersebut  terilhat  jelas  pada  rentang  waktu penyergapan hingga tertangkapnya pelaku yang memakan waktu terlalu lama. Pada sisi taktik dan strategi  pun    Detasemen  88  Anti  Teror  terlalu serampangan, terbukti hanya untuk menangkap satu  tersangka  terorisme  yang  hanya  memiliki senjata  dan  bom  yang  terbatas,  detasemen  88 Anti  Teror  harus  mengeluarkan,  menembakan ribuan  amunisi  untuk  membombardir  rumah tempat tersangka bersembunyi. Berbeda dengan Detasemen  Antiteror  milik  TNI  yang  bisa menyergap  pelaku  terorisme  dengan  cepat seperti  pembajakan  Pesawar  Garuda  Woyla  di Thailand  beberapa  tahun  lalu,  dan  pembajakan Kapal  Sinar  Kudus  di  Somalia  yang  hanya memakan  waktu  beberapa  jam  saja.Maraknya aksi  terorisme  di  Indonesia  membuat  kinerja Kepolisian dipertanyakan oleh masyarakat, tidak hanya itu kepolisian dengan Densus 88nya juga sering  di  anggap  lambat  dan  kadang  salah sasaran dalam penangkapan target operasi.
Perbedaan kemampuan antara TNI dan Polri memang  bisa  dimaklumi  karena  dalam p e n d i d i k a n n y a   s e n d i r i p u n ,   P o l r i   l e b i h menekankan  pada  pendidikan  personal kemasyarakatan seperti penegakan hukum dan kriminalitas. Berbeda dengan TNI yang memang pendidikannya  lebih  menekankannya  pada pembinaan fisik seperti latihan perang, jungle and sea  survival,  paramiliter,  bahkan  doktrin  berani mati  demi  negara  dan  sebagainya,  sehingga insting  memburu  mereka  lebih  tajam  dan mumpuni.  Walaupun  Detasemen  88  Anti  Teror juga  menjalani  khursus  seperti  itu,  namun kemampuannya tetap tidak bisa disamakan oleh TNI,  sebab  setelah  anggota  Polri  yang

## PENTINGNYA KOMANDO OPERASI KHUSUS TNI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

## Ari Setyo Nugroho
Abstrak: Terorisme  adalah  ancaman  nyata  dan  aktif  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia,  oleh  karenanya diperlukan penanganan seriur,komprehensif, dan kontinue karena yang kita hadapi tidak hanya aksi terornya tetapi lebih jauh daritu yakni ideologi, ideologi yang dengan mudah menyebar jika pemerintah tidak bisa meracik serta memberi bumbu yang pas dalam sebuah pengambilan kebijakan, penanganan tersebut harus mencakup upaya- upaya  penindakan  secara  operasional,  proteksi  (perlindungan),  pencegahan  dan  penangkalan,  penanganan permasalahan hulu (akar masalah) dan upaya deradikalisasi. Sehingga, saaat ini sudah menjadi kebutuhan untuk membentuk Komando Operasi Khusus TNI (Indonesian Special Operation Command) guna tugas-tugas sangat khusus, terutama pencegahan dan penanggulangan terorisme serta penumpasan gerakan separatis di Indonesia
Kata Kunci: terorisme, separatis, komando operasi khusus.
1
1 Ari Setyo Nugroho merupakan pemerhati Pertahanan dan Kedaulatan Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email di alamat:
direkomendasikan  masuk  kesatuan  khusus  itu, mereka  hanya  menjalani  khursus  tersebut selama beberapa tahun, beda dengan TNI yang memang  dari  pendidikan  hingga  masa pensiunnya  tetap  tetap  dididik  dan  dilatih  untuk hal tersebut.
Berikut adalah beberapa kejadian terorisme yang  telah  terjadi  di  Indonesia  dan  instansi Indonesia di luar negeri:

## Tahun 2000
Bom  Kedubes  Filipina,  1  Agustus  2000,  2 orang  tewas  dan  21  orang  lainnya  luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday. Bom  Kedubes  Malaysia,  27  Agustus  2000. Granat  meledak  di  kompleks  Kedutaan  Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.  Bom  Bursa  Efek  Jakarta,  13  September 2000.  Ledakan  mengguncang  lantai  parkir  P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang  lainnya  luka-luka.  Bom  malam  Natal,  24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam  Natal  di  beberapa  kota  di  Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.

## Tahun 2001
Bom Gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001. 5 orang  tewas. Bom Plaza Atrium Senen Jakarta,  23  September  2001.  Bom  meledak  di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera.  Bom  restoran  KFC,  Makassar,  12 Oktober  2001.  Ledakan  bom  mengakibatkan kaca,  langit-langit,  dan  neon  sign  KFC  pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang  di  kantor  MLC  Life  cabang  Makassar tidak meledak. Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November  2001.  Bom  rakitan  meledak  di halaman Australian  International  School (AIS), Pejaten, Jakarta.

## Tahun 2002
Bom  Tahun  Baru,  1  Januari  2002.  Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan,  Jakarta.  Satu  orang  tewas  dan seorang  lainnya  luka-luka.  Di  Palu,  Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja.  Tidak  ada  korban  jiwa.  Bom  Bali,  12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. 202  korban  yang  mayoritas  warga  negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat  bersamaan,  di  Manado,  Sulawesi  Utara, bom  rakitan  juga  meledak  di  kantor  Konjen Filipina,  tidak  ada  korban  jiwa.  Bom  restoran McDonald's, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan  yang  dibungkus  wadah  pelat  baja meledak  di  restoran  McDonald's  Makassar.  3 orang tewas dan 11 luka-luka.

## Tahun 2003
Bom  Kompleks  Mabes  Polri,  Jakarta,  3 Februari  2003,  Bom  rakitan  meledak  di  lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa. Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta,  27  April  2003.  Bom  meledak  dii  area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta,  Cengkareng,  Jakarta.  2  orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan. Bom  JW  Marriott,  5  Agustus  2003.  Bom menghancurkan  sebagian  Hotel  JW  Marriott. Sebanyak  11  orang  meninggal,  dan  152  orang lainnya mengalami luka-luka.

## Tahun 2004
Bom  Palopo,  10  Januari  2004.  Menewaskan empat  orang.  Bom  Kedubes  Australia,  9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan  Besar  Australia.  5  orang  tewas  dan ratusan  lainnya  luka-luka.  Ledakan  juga mengakibatkan  kerusakan  beberapa  gedung  di sekitarnya  seperti  Menara  Plaza  89,  Menara Grasia,  dan  Gedung  BNI.  (Lihat  pula:  Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004) Ledakan bom di Gereja  Immanuel,  Palu,  Sulawesi  Tengah  pada 12 Desember 2004.

## Tahun 2005
Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005.  Bom  Tentena,  28  Mei  2005.  22  orang tewas. Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom  meledak  di  halaman  rumah  Ahli  Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa. Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang  tewas  dan  102  lainnya  luka-luka  akibat ledakan  yang  terjadi  di  RAJA's  Bar  dan Restaurant,  Kuta  Square,  daerah  Pantai  Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran Bom Pasar Palu, 31  Desember  2005.  Bom  meledak  di  sebuah pasar  di  Palu,  Sulawesi  Tengah  yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.

## Tahun 2009
Bom  Jakarta,  17  Juli  2009.  Dua  ledakan dahsyat  terjadi  di  Hotel  JW  Marriott  dan  Ritz- Carlton,  Jakarta.  Ledakan  terjadi  hampir bersamaan, sekitar pukul 7.00 WIB.

## Tahun 2011
Bom  bunuh  diri  di  Gereja  Bethel  Injil Sepenuh,  Kepunton-Surakarta  pada  Minggu  25 September 2011

## Tahun 2012
18  Agustus  2012,  Terjadi  aksi  pelemparan granat  terhadap  anggota  polisi  yang  sedang berjaga di pos pengamanan Lebaran 06 Gladag
Surakarta.  Tidak  ada  korban  jiwa  maupun  luka dalam  peristiwa  ini.  30  Agustus  2012,  Terjadi penembakan terhadap pos polisi dekat swalayan Matahari  Singosaren,  Solo.  Dalam  peristiwa  itu Aipda  Widata  luka-luka  dan  dirawat  di  RS PKU Muhamddiyah Solo. Sedangkan Bripka Dwi Data (53)  tewas  akibat  ditembak  lima  kali  di  bagian badan dan tangan.15 November 2012, Kapolsek Poso  Pesisir  Utara,  Sulawesi  Tengah  AKP Nicklas  Karauwan  diberondong  tembakan  oleh orang  tidak  dikenal.  Dalam  penyerangan  pada pukul 12.00 itu Nicklas berhasil menyelamatkan diri. 22 Desember 2012, Setelah dirawat secara intensif di RS Undata Palu, Sulteng, Briptu Eko Wijaya  Sumarno  ahirnya  meninggal  dunia.  Eko adalah  anggota  Brimob  Polda  Sulteng  yang menjadi korban baku tembak dengan kelompok teror  pada  Kamis  (20/12)  siang.  Baku  tembak terjadi  di  Desa  Tambarana,  Poso  Pesisir  dan sekitar  Gunung  Kalora,  Sulawesi  Tengah.  Tiga Brimob tewas dan tiga lainnya luka saat itu.

## Tahun 2013
16 Agustus, Penembakan terhadap anggota Polri  di  Pondok  Aren  Tangerang.  Serangkaian aksi peledakan bom maupun teror lainnya diduga didalangi oleh kelompok Jamaah Islamiyah ( JI ) yang  memiliki  keterkaitan  secara  langsung dengan jaringan terorisme internasional, seperti Al-Qaeda.  JI  memiliki  tujuan  untuk  membentuk Negara Islam yang meliputi Thailand, Malaysia, Singapura,  Indonesia  dan  Filipina.Selain  JI, terdapat  beberapa  kelompok  lain  yang  juga dideskripsikan  sebagai  jaringan  teroris  yang perpanjangan  tangannya  melalui  gerakan separatis  yang  ada  di  wilayah  Filipina  bagian selatan  dan  provinsi  Aceh  yang  terletak  di Indonesia. Menurut penjelasan dari Abuza (2003 dalam  Hamilton-Hart,  2005),  kelompok- kelompok  tersebut  di  antaranya  adalah Abu Sayaf Group (ASG) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang keduanya terletak di Filipina. Sementara untuk gerakan separatis yang ada di Aceh,  Indonesia  yang  diduga  juga  merupakan perpanjangan tangan dari jaringan teroris adalah Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  sebagai kelompok  “empati”  yang  merupakan  salah  satu kelompok  yang  diduga  memiliki  hubungan “marginal” dengan Al-Qaeda (Williams, 2003: 84 dalam Hamilton-Hart, 306).
P e n e l i t i   t e r o r i s m e   S y d n e y   J o n e s memaparkan, JI dibagi dalam 4 wilayah operasi di  Asia  Tenggara,  yakni:  Mantiqi  1:  Malaysia, Singapura  dan  Thailand  Selatan  yang menitikberatkan  pada  pendanaan,  Mantiqi  2: Indonesia (Jawa dan Sumatera). Dititikberatkan sebagai wilayah jihad, Mantiqi 3: Filipina, Brunei Darussalam,  Malaysia  Timur,  Indonesia
(Kalimantan  dan  Sulawesi).  Dititikberatkan sebagai  daerah  pelatihan,  dan  Mantiqi  4: Australia.  Menitikberatkan  pada  aspek  ekonomi dan pendanaan.
Berikut  ini  adalah  beberapa  kelompok pemberontak  dan  teroris  yang  ada  di  Asia Tenggara

## 1.3  Tujuan
Mengaktikan  kembali  peran  TNI  dalam pemberantasan  terorisme  di  Indonesia  dan perlunya pembentukan komando operasi khusus TNI  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan terorisme  dan  perlunya  payung  hukum  yang mengatur antar aktor keamanan sehingga saling terintegrasi.

## 1.4  Metode Penulisan
Penulis  mempergunakan  metode  observasi dan  kepustakaan.Cara-cara  yang  digunakan pada penelitian ini adalah: Studi Pustaka Dalam metode  ini  penulis  membaca  buku-buku,  artikel baik  media  cetak  maupun  elektronik  yang berkaitan dengan penulisan makalah ini.

## 2.    PEMBAHASAN

## 2.1 Kerjasama Lintas TNI Polri
Diperlukan pendekatan yang multi sektor dan multi  aktor  dalam  penanganan  masalah terorisme.  Pemerintah  bisa  mengajak  seluruh
Tabel 1. Kelompok pemberontak dan teroris di Asia Tenggara
lagi  --bukan  setingkat  komando  operasi-- Batalion Intai Amfibi Korps Marinir TNI AL, yang fungsinya lebih mirip dengan US Marine Scouts pada  Korps  Marinir Amerika  Serikat.  Kekuatan, kemampuan,  dan  doktrin  dari  seluruh  pasukan khusus TNI  itulah  yang  akan  "dilebur"  di  dalam K o m a n d o   O p e r a s i   K h u s u s   T N I   t a n p a menghilangkan  identitas  dan  doktrin  awal pasukan. Menurut Komandan Jenderal Komando Pasukan  Khusus  TNI  AD,  Mayor  Jenderal  TNI Agus  Sutomo  Namun  TNI  akan  mengaplikasi model  Singapura.  Organisasinya  kecil  namun unsurnya  lengkap.  Pada  masa  damai,  unsur- unsur  itu  kembali  ke  satuan  induk;  saat diperlukan langsung terintegrasi.

## 2.3  Payung  Hukum  Pengaktifan  TNI  dalam pemberantasan Terorisme
Penerbitkan  regulasi  sebagai  elaborasi  UU Nomor  34/2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia,  dan  UU  2/2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  untuk  mengatur ketentuan  lebih  rinci  tentang "Rule  of Engagement" (aturan  pelibatan)  TNI,  terkait tugas  Operasi  Militer  Selain  Perang,  termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.  Kedua UU tersebut bisa menjadi sebuah embrio untuk menetaskan SKB, PP ataupun UU yang mampu memayungi  Terbentuknya  Komando  Operasi Khusus  TNI  (Indonesian  Special  Operation Command)  serta  mengejawantahkan  Tugas, peran dan fungsi dari Komando Operasi Khusus TNI itu sendiri.

## 2.4 P e m b e n t u k a n   B a d a n   N a s i o n a l P e n a n g g u l a n g a n   Te r o r i s   S e b a g a i Langkah Mengaktifkan Kembali peran TNI
Setelah  diadakan  evaluasi  pengembangan dari Desk Anti Teror Menkpolhukam yang sudah tidak efektif lagi dalam melaksanakan tugasnya, diadakan  pengkajian  ulang  lebih  mendalam terhadap  UU  No.  15  Tahun  2003  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Peninjauan meliputi kelembagaan dan instrumen hukum  badan  anti  teror  dengan  mengeluarkan Undang-undang khusus. Karena tidak efektifnya kerja Desk Anti Teror Menkopolhukam selama ini, kalangan  akademisi  lalu  mengusulkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  untuk  melayani  seluruh  kebutuhan aktivitas  penanggulangan  terorisme  dari  fase pencegahan,  penindakan,  perlindungan  dan persiapan. Badan ini dapat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
k o m p o n e n   m a s y a r a k a t   b e r s a m a s a m a membasmi teror untuk menghadirkan rasa aman bagi  publik.  Sudah  saatnya  TNI  diberi  mandat untuk ikut langsung dalam penanganan masalah terorisme melalui pemaksimalan kerja Komando Teritorial  sebagaimana  diminta  oleh  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Disinilah kebutuhan akan payung hukum atau keputusan poilitik yang jelas,  yang  merinci  tugas  dan  fungsi  TNI  agar tidak  bertabrakan  dengan  fungsi  penegakan hukum  kepolisian.  Penerjunan  TNI  dalam penanggulangan terorisme dijamin oleh Undang- Undang. Dalam pasal 7 ayat 2 butir b (3) UU No 34  Tahun  2004  tentang  TNI,  disebutkan  bahwa terorisme  adalah  bagian  dari  tugas  TNI  dalam Operasi Militer Selain Perang. Pelibatan TNI juga tidak  lepas  dari  sistem  pertahanan  dan keamanan  Indonesia  yakni  sistem  Hankamrata yang  menyebutkan  bahwa  komponen  utama sistem tersebut adalah TNI/Polri
Menurut  mantan  Panglima  TNI  Jenderal Djoko Santoso Pengaktifan Detasemen Anti Teror TNI  tidak  akan  tumpang  tindih  dengan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Pihak TNI akan  melakukan  koordinasi  dengan  kepolisian. TNI akan menerapkan tiga pola anti teror, yaitu: Pertama:  pendeteksian  oleh  satuan  satuan intelijen  dan  satuan  territorial.  Kedua:  satuan pencegahan  yang  bersifat  persuasive  dan edukatif dengan pembinaan teritorial dan Ketiga: adalah dengan pola penindakan.

## 2.2  Komando Operasi Khusus TNI
Wacana  pembentukan  Komando  Operasi Khusus  TNI  (Indonesian  Special  Operation Command)  akhir-akhir  ini,  yang  didedikasikan untuk  tugas-tugas  sangat  khusus,  terutama pencegahan  dan  penanggulangan  terorisme. Kehadiran  Komando  Operasi  Khusus  TNI menjadi keniscayaan, karena hakekat ancaman dan  tingkat  keperluan  komando  operasi  TNI  ini cukup  meningkat.  Kuantitas,  kualitas,  dan kompleksitas jaringan terorisme di dalam dan luar negeri  semakin  meningkat.  Secara  struktur keorganisasian,  komando  operasi  baru  TNI  ini nanti akan langsung berada di bawah panglima TNI.  Untuk  saat-saat  awal,  kajian  internal  TNI menyatakan TNI AD melalui Komando Pasukan Khusus  TNI  AD  menjadi  pucuk  pimpinan. Sebenarnya,  selain  Korps  Baret  Merah  itu,  ada beberapa lagi pasukan khusus di lingkungan TNI yang  berkemampuan  intelijen,  kontra  intelijen, pertempuran trimatra (beraksi di laut, udara, dan darat), dan lain-lain. Mereka adalah Detasemen Jalamangkara  Korps  Marinir  TNI AL,  Komando Pasukan  Katak  TNI  AL,  dan  Detasemen  B90 Bravo Korps Pasukan Khas TNI AU. Masih ada
Dikeluarkannya  rekomendasi  oleh  Komisi  I DPR  dan  assessment  terhadap  dinamika terorisme,  maka  pada  tanggal  16  Juli  2010 Presiden  Republik  Indonesia  menerbitakan Peraturan  Presiden  Nomor  46  Tahun  2010 tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme, dan mengangkat Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyaad  Mbai,  M.M.  sebagai  Kepala  Badan Penganggulangan  Terorisme  (Keputusan Presiden Nomor 121/M. Tahun 2010).

## 3.    PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan
Terorisme  adalah  ancaman  nyata  dan  aktif yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia,  oleh k a r e n a n y a   d i p e r l u k a n   p e n a n g a n a n seriur,komprehensif,  dan  kontinyu  karena  yang kita hadapi tidak hanya aksi terornya tetapi lebih jauh daritu yakni ideologi, ideologi yang dengan mudah  menyebar  jika  pemerintah  tidak  bisa meracik serta memberi bumbu yang pas dalam sebuah  pengambilan  kebijakan,  penanganan tersebut  harus  mencakup  upaya-upaya penindakan  secara  operasional,  proteksi (perlindungan),  pencegahan  dan  penangkalan, penanganan permasalahan hulu (akar masalah) dan upaya deradikalisasi. Ketika pihak kepolisian dengan  Densus  88nya  dinilai  kurang  berhasil dalam  mengatasi  masalah  terorisme,  kini saatnya  pemerintah  member  porsi  lebih  untuk TNI ikut dalam penanganan masalah terorisme. Dengan dibentuknya Komando Operasi Khusus TNI (Indonesian  Special  Operation  Command) diyakini  akan  lebih  mengurangi  ruang  gerak terorisme di Indonesia

## 3.2 Saran
Negara memang sudah mampu membangun kekuatan  untuk  mengungkap  jaringan, menangkap  pelaku,  sehingga  ratusan  orang berhasil ditangkap dan diproses secara hukum. Namun  akar  masalah,  khususnya  masalah penyebaran ideologi dan perkembangan jaringan masih terus terjadi, diperlukan tindakan represif dalam  membubarkan  ideology  mereka. Pemerintah  sepatutnya  bisa  bertindak  adil  cara penanganan  antara  teroris  dengan  gerakan separatis seperti OPM yang sering hanya di labeli kelompok bersenjata padahal sama bahayanya. Pemerintah  Indonesia    harus  melakukan evaluasi  diri  dalam  isu  terorisme  agar  tidak terjebak  lebih  dalam  kepada  kepentingan  asing (Amerika cs.) dan menjadikan umat Islam yang mengusung ideologi Islam sebagai musuh. Jika ini  terus  dipelihara  akan  melahirkan  kondisi kontraproduktif  pada  masa  yang  akan
datang.Indonesia  yang  dalam  pemetaan  JI masuk  wilayah  Mantiqi  2(Jawa  dan  Sumatera) dititikberatkan sebagai wilayah jihad dalam artian sebagai  medan  pertempuran  JI  untuk  wilayah Asia Tenggara, dan juga masuk wilayah Mantiqi 3:  Filipina,  Brunei  Darussalam,  Malaysia Timur, Indonesia (Kalimantan dan Sulawesi).
Dititikberatkan  sebagai  daerah  pelatihan. Maka sudah menjadi kebutuhan pokok dan dan wajib  hukumnya  untuk  membentuk    Komando Operasi  Khusus  TNI (Indonesian  Special Operation  Command) guna  tugas-tugas  sangat k h u s u s ,   t e r u t a m a   p e n c e g a h a n   d a n penanggulangan  terorisme  serta  penumpasan gerakan separatis di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
BNPT.  Profil  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme.  [online]  terdapat  di:  < http://bnpt. go.id/index.php/profile> [diakses  pada  3 September 2013].
Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di  Asia  Tenggara:  Teropong  terhadap Dinamika,  Realitas  dan  Masa  Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen  Pertahanan  Republik  Indonesia. 2008. Buku Putih Pertahanan 2008 . Jakarta: D e p a r t e m e n   P e r t a h a n a n   R e p u b l i k Indonesia.
Firmansyah, Dian dkk. 2008. The Emergence of Terrorism  in  South  East Asia .  Defence  and Security Management Studies ITB-Cranfield University.
Hamilton-Hart,  Natasha.  2005.  Terrorism  in Southeast Asia: Expert Analysis, Myopia, and Fantasy.  Routledge: The  Pacific  Review , 18(3). p.303-325.
Indo Defense Blog. Indonesia Bentuk Komando Operasi  Khusus  TNI.[online]  terdapat  pada < http://indodefense.blogspot.com/2013/09/i n d o n e s i a - b e n t u k - k o m a n d o - o p e r a s i - khusus.html> [diakses  pada  3  September 2013].
Institute  for  Defense,  Security  and  Peace S t u d i e s   ( I D S P S ) ,   A l i a n s i   J u r n a l i s Independen  (AJI)  dan  Frederich  Ebert Stiftung  (FES).2009.Pengaktifan  Kembali Desk Anti Teror TNI. Newsletter. Media dan Reforasi Sektor Keamanan .6(8).
Ramelan, Prayitno. Pelibatan TNI Dalam Operasi Penindakan  Terhadap  Terorism  [online] terdapat  di:< http://ramalanintelijen.net/
?p=2427>[ diakses pada 2 September 2013]