## Wajah Hukum

## Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi
(Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)
M. Rudi Hartono 1 , Karina 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: mrudihartono700@gmail.com
Abstrak .  Perbuatan  penganiayaan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  ini  tidak  dibenarkan  menurut  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  351  KUH  Pidana.  Penganiayaan  adalah  perbuatan  yang  dimaksudkan  untuk menimbulkan  rasa  sakit atau  luka  pada  orang  lain,  pelakunya  bermaksud  menimbulkan  rasa sakit  atau  siksaan akibat  perbuatan tersebut seperti memukul, menendang, menendang, mencakar dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pe nganiayaan yang terjadi  di wilayah hukum kepolisian sektor  pasar  jambi  kota  jambi  dengan  Studi  Laporan  Polisi  No  :  B/32/X/2021/Polsek  Pasar  Jambi/Polresta  Jambi/Polda  Jambi, upaya penyelesaian terhadap tindak pidana dan kendala yang di temukan dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian  ini  yaitu  1  kanit  reskrim,  1  penyidik,  1  pelaku,  dan  1  korban.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  wawancara  dan  observasi.  Kesimpulan  dalam  skripsi  ini  adalah  penganiayaan  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum Polsek  Pasar  Jambi  adalah  dipengaruhi  oleh  faktor  bahwa  pelaku  merasa  kesal  dan  marah  terhadap  pacarnya  dan  terlalu  tinggi egonya, sehingga pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Proses penyelesaiaian kasus penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Pasar  Jambi  adalah  dilakukan  melalui  penyidikan,  dengan  meminta  keterangan  antara  pihak  pelaku  dan  pihak  korban,  karena masalah ini adalah delik aduan, artinya kasus ini dapat dihentikan dan dicabut oleh pihak pelapor dan damai.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan.
Abstract. The act of persecution is a prohibited act and this is not justified according to the Criminal Code as regulated in Article 351 of the Criminal Code. Persecution is an act that is intended to cause pain or injury to another person, the perpetrator intends to cause pain or torture as a result of the act such as hitting, kicking, kicking, scratching and others. This study aims to obtain a more in-depth picture of the factors causing the occurrence of criminal acts of persecution that occurred in the jurisdiction of the Jambi  market  sector  police  department,  Jambi  City  with  Police  Report  Study  No:  B/32/X/2021/Polsek  Pasar  Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi, efforts to resolve criminal acts and obstacles found in the process of resolving criminal acts of persecution. The method used in this study is an empirical research method with the type of case study research. The subjects in this study were 1 head of crime department, 1 investigator, 1 perpetrator, and 1 victim. Data collection methods in this study used interviews and observation.  The  conclusion  in  this  thesis  is  that  the  persecution  that  occurred  in  the  Jambi  Market  Police  Sector  Law  was influenced  by  the  factor  that  the  perpetrator  felt  annoyed  and  angry  with  his  girlfriend  and  his  ego  was  too  high,  so  that  the perpetrator carried out the abuse. The process of resolving the persecution case in the Jambi Market Police Sector Legal Area is carried out through an investigation, by asking for information between the perpetrator and the victim, because this problem is a complaint offense, meaning that this case can be stopped and withdrawn by the reporting party and peaceful.
Keywords: Crime, Persecution.

## PENDAHULUAN
Setiap  warga  masyarakat  harus  patuh  dengan  aturan-aturan  hukum,  bagi  yang  melanggar  hukum  maka  akan diberikan  sanksi  hukum,  sedangkan  yang  melakukan  tindak  pidana  berat  maka  akan  dikenakan  hukuman  maupun denda  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Apapun  pelanggaran  dan  perlakuan  yang  dilakukan,  yang dapat melukai dan merugikan orang lain, maka termasuk pelanggaran hukum. Salah satu yang termasuk pelanggaran hukum dan tindak pidana adalah berupa penganiayaan. Seseorang melakukan penganiayaan maupun penyiksaan orang lain yang mengakibatkan orang itu luka berat maupun ringan tetap akan dikenakan sanksi hukum. Sebagaimana diatur dalam Buku Ke- II KUH Pidana.
Secara  sederhana,  konsep  negara  hukum  yaitu  suatu  negara  yang  penyelenggaraan  kekuasaan  negaranya berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan negara didasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan untuk menjamin ketertiban hukum. 1
Pada saat memperuntukkan hukum sebagai alat maka perlu juga memperhatikan cermat asumsi sebagian besar masyarakat  tentang  hukum.  Hukum  bukan  salah  satu  alat  keadilan  sosial,  jika  ada  alat  keadilan  sosial  lain  yang
1 Dwi Winarno, Prinsip-prinsip Negara Hukum , Jakarta, Widiya Karya, 2006. Hal. 56.
M. Rudi  Hartono  dan Karina, Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan di  Wilayah Hukum Kepolisian  Sektor Pasar Jambi (Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)
dianggap lebih kuat oleh mayoritas masyarakat, maka pelaksanaan hukum hanya akan menjadi upaya yang sia-sia atau bahkan menimbulkan reaksi negatif. 2
Setiap kejahatan tentu melibatkan beberapa pihak  yaitu pelaku dan  korban karena dalam proses di pengadilan pelaku akan dihukum sesuai dengan putusan  hakim, sedangkan korban berpihak yang menderita dari  kejahatan yang dialaminya  sehingga  perlu  perhatian  khusus  untuk  memulihkan  penderitaan  tersebut.  Namun,  selama  ini  dalam penyelesaian  perkara  pidana  ditemukan  bahwa  sebagian  besar  korban  tindak  pidana  tidak  memiliki  perlindungan hukum yang memadai, seringkali hukum terlalu menekankan hak tersangka atau terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban, salah satunya adalah ini hak korban untuk menuntut ganti rugi.
Karena  itu hukum diciptakan  untuk  kepentingan bersama,  kepentingan seluruh masyarakat, tanpa memandang status  sosial,  pejabat,  etnis,  keturunan  dan  berlaku  seluruh  warga  Negara  Indonesia.  Dengan  adanya  sanksi  melalui Undang-Undang  yang  telah  ditetapkan,  diharapkan  kehidupan  masyarakat  akan  lebih  aman,  nyaman,  tentram  dan selalu  dinamis.  Dengan  demikian  siapapun  yang  melakukan  tindakan  dan  perbuatan  yang  salah  maupun  melanggar hukum, maka yang bersangkutan (pelakunya) akan diberikan sanksi maupun hukuman.
Tindak  pidana  berupa  penganiayaan  diatur  dalam  Bab  XX,  buku  II  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), tepatnya Pasal 351 yaitu :
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  pidana  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Mengenai  penganiayaan  dalam  Pasal  351  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menjelaskan bahwa  Undang-Undang  tidak  memberi  ketentuan  apakah  yang  diartikan  dengan  "penganiayaan"  itu.  Menurut yurisprudensi,  maka  yang  diartikan  dengan  "penganiayaan"  yaitu  sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak  enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. 3
Didalam  alinea  4  Pasal  ini,  masuk  pula  dalam  pengertian  penganiayaan  ialah  '"sengaja  merusak  kesehatan orang". 4
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penjelasan Pasal demi pasal pada halaman 245 tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", '"rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan" :
a. "perasaan  tidak  enak"  misalnya  mendorong  orang  terjun  ke  kali  sehingga  basah,  menyuruh  orang  berdiri  di  terik matahari, dan sebagainya,
b. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya,
c. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain,
d. "merusak  kesehatan"  misalnya  orang  sedang  tidur,  dan  berkeringat,  dibuka  jendela  kamarnya,  sehingga  orang  itu masuk angin. 5
Salah  satu  contoh  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  kepolisian  sektor  Pasar Jambi  yang  ingin  penulis  teliti  adalah  kasus  penganiayaan  dalam  Laporan  Polisi  Nomor  :  B/32/X/2021/POLSEK PASAR  JAMBI/POLRESTA  JAMBI/POLDA  JAMBI  yang  dialami  oleh  korban  bernama  Yanti  (28),  warga  asal Talang  Bakung  yang  menjadi  korban  penganiayaan  oleh  Roji  (34),  warga  asal  Payo  selincah.  Pada  hari  senin  19 oktober  2021  sekitar  pukul  12.00  WIB.  Berawal  dari  korban  dan  pelaku  ribut  mulut  lalu  pelaku  mendorong  korban hingga jatuh terbaring kemudian pelaku langsung menduduki dada korban dan mencekik leher serta menonjok mulut korban. Akibatnya korban mengalami luka di bagian leher kiri, gigi atas patah dan kepala perih.
Dalam  kasus  ini  kedudukan  pelaku  pada  dasarnya  merupakan  pacar/kekasih  korban,  mereka  mempunyai hubungan asmara yang sudah terjalin cukup lama. Tindak Pidana Penganiayaan ini terjadi bermula pada saat si korban dan  pelaku  sedang  berada  di  rumah  teman  si  korban  yang  mana  si  pelaku  melarang  korban  untuk  tidak  pergi  dari rumah  tersebut,  namun  si  korban  tetap  ingin  pergi  sehingga  si  pelaku  emosi  dan  mengeluarkan  kata-kata  kasar  dan terjadilah cekcok mulut antara korban dan pelaku.
2 Soerjono soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Penerbit Radja Garfindo, Jakarta, 2008. Hal. 150.
3 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta, Piltia, 1999. Hal. 245.
4 http://www. Art-Kul (Artikel Kuliah) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html diakses pada 27 April 2022
5 R. Soesilo, Op. Cit . Hal. 89.

## M. Rudi  Hartono  dan Karina, Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan di  Wilayah Hukum Kepolisian  Sektor Pasar Jambi
(Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)
Untuk  menghindari  penelitian  di  jurnal  ini  tidak  terlalu  jauh  dari  mengembangkan  permasalahan  yang diinginkan maka harus diambil dalam batasan masalah yang dikaji yaitu : ”
1. Apakah  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penganiayaan  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi dalam Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/POLSEK PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI?
2. Bagaimanakah  upaya  penyelesaian  terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum Kepolisian  Sektor  Pasar  Jambi  dalam  Studi  Laporan  Polisi  No  :  B/32/X/2021/POLSEK  PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI?
3. Apakah kendala yang ditemukan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian  Sektor  Pasar  Jambi  dalam  Studi  Laporan  Polisi  No  :  B/32/X/2021/POLSEK  PASAR JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI?

## METODE Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris (hukum sosiologis). Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian hukum empiris  adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengamati fakta-fakta hukum yang sah secara sosial, yang  melaluinya  diperlukan  pengamatan  dan  demonstrasi  pengetahuan  umum.  Titik  tolak  pengamatan  ini  adalah realitas sosial atau realitas yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya sosial yang hidup. 6 Dalam hal ini Penulis ingin melakukan penelitian tentang Analisis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian  Sektor  Pasar  Jambi  Kota  Jambi  (Studi  Laporan  Polisi  No  :  B/32/X/2021/POLSEK  PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI).

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  mempunyai  ciri-ciri  analisis  deskriptif,  yang  menggambarkan  dan  menganalisis keberadaan  fenomena  hukum, 7 di  dalam  kaitan  pada  penelitian  tentang  Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi Kota Jambi (Studi Laporan Polisi No : B/32/X/2021/ POLSEK PASAR/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI). ”

## Sumber Data
Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan didalam menyusun penulisan ini, didapatkan dari : 1. Data Primer
Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah  subjek  dimana  data  itu  dapat  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini  maka digunakan  dua  sumber  data. 8 Sumber  data  primer  di  lapangan  adalah  melalui  hasil  wawancara  langsung,  yaitu dengan 1 Kanit Reskrim, 1 Penyidik, 1 Korban, 1 Pelaku. ” 2. Data Sekunder
Data  ini  penulis  peroleh  dari  data  penelitian  dilapangan (Field  Research) yaitu  dengan  dilakukannya studi dokumentasi pada  data  laporan  Kepolisian  No  :  B/32/X/2021/POLSEK  PASAR/POLRESTA  JAMBI/POLDA JAMBI.  Tujuan  dilakukannya  penngumpulan  data-data  sekunder  yakni  untuk  memproleh  data-data  yang  lebih nyata serta memiliki keterkaitan yang erat pada penelitian yang dilakukan. ”

## Analisis Data
Dari  data  yang  di  kumpulkan,  baik  data  primer  maupun  data  sekunder,  di  seleksi  dan  di  klarifikasikan  dalam bentuk  yuridis.  Selanjutnya  dianalisa  secara  Kualitatif,  yaitu  “suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penulis  untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang di jadikan rujukan daklam menyelesaikan permasalahan hukum yang menajadi objek kajian”. 9
6 Bahder Johan Nasurtion, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet.kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal.125.
7 Ibid.
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, Hal.61.
9 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal.48.
M. Rudi  Hartono  dan Karina, Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan di  Wilayah Hukum Kepolisian  Sektor Pasar Jambi (Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)

## HASIL
Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Terjadi  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor Pasar  Jambi  dalam  Studi  Laporan  Polisi  No  :  B/32/X/2021/POLSEK  PASAR  JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI.
Dapat ditegaskan bahwa, penganiayaan berlangsung sebab persoalan yang sangat kompleks dan kompleks, baik internal  maupun  eksternal  dari  pelaku  yang  memprakarsai  kejahatan.  Faktor  eksternal  seperti  perbedaan  tingkat pendidikan, kesenjangan sosial dan budaya.
Faktor  Internal isebabkan oleh tekanan internal seperti  sifat dan  sikap korban  yang menjadi korban provokatif dan korban pemrakarsa, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal korban sehingga korban berperan penting dalam  melakukan  kejahatan,  perbedaan  pendapat  yang  tidak  diperhatikan  dengan  perasaan  toleransi  yang  tinggi  dan dorongan dari orang-orang sekitar (pelaku kejahatan). 10

## 1. Karena Merasa Kesal
Dimana  kedua  belah  pihak  ini  muda-mudi  berpacaran  bahwa  pihak  laki-laki  yang  bernama  Roji  pada  hari Selasa  tanggal  19  Oktober  2021  sekitar  Jam  12.00  Wib  di  Jalan  HP.  Kusuma  RT.  18  Sungai  Asam  Kecamatan Pasar Jambi sebagai terlapor dan seorang perempuan yang bernama Yanti umur 28 Tahun Agama Islam Pekerjan Honorer. Alamat Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebagai Pelapor.
Modusnya  adalah pada hari  Selasa  tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Jam 12.00 Wib terlapor An. Roji ribut mulut dengan Yanti, lalu terlapor mendorong pelapor lalu jatuh terbaring, kemudian terlapor langsung menduduki dada  pelapor  dan  mencekik  leher,  serta  menonjok  mulut  pelapor  lalu  pelapor  memberontak  melepaskan  diri. Terlapor An. Roji Umur 34 Tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Alamat Kel. Payos Lincah Kecamatan Pal Merah  Kota  Jambi,  akibatnya  pelapor  mengalami  lecet  leher  kiri,  gigi  atas  patah  dan  kepala  perih  dari  akibat perbuatan  dan  tindakan  terlapor  tesebut . Maka  dapat  ditegaskan  bahwa  perbuatan  dan  tindakan  pelaku  tersebut, merupakan penganiayaan ringan dimana perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 351 KUHP .
Berdasarkan  hasil  penyidikan  tersebut  pihak  pelaku  datang  dan  didampingi  oleh  pihak  keluarganya  hasil wawancara  tersebut bahwa pelaku tidak ditahan, dan  wajib lapor, karena  adanya  jaminan  pada waktu itu. Karena persoalan  itu  sebenarnya  masalah  pribadi,  keduanya  ada  hubungan  pacaran,  biasa  hubungan  pacaran  dan  kasih sayang  itu  ada  pertengkaran,  namun  kalau  sudah  melakukan  kekerasan  terjadilah  penganiayaan,  maka  pelakunya harus dikenakan pasal Pasal 351 KUHP. Pada Pasal tersebut telah ditegaskan bahwa, Pasal 351 :
(1) Penganiayaan  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, pelaku dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP)
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP)
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
2. Karena Ego
Perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku (Terlapor) bernama Roji adalah karena egonya, sementara pihak perempuan atau korban merasa tidak suka dengan cara dan tindakan Roji, sehingga terjadilah cekcok dan adu mulut dan akhirnya terjadilah penganiayaan. Maka dapat ditegaskan bahwa, persoalan yang terjadi karena emosi sesaat yang dilakukan oleh pelaku melakukan penganiayaan, sehingga persoalan ini harus sampai ke tangan Kepolisian Sektor Pasar Jambi.
Upaya  Penyelesaian  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Sektor  Pasar  Jambi  dalam  Studi  Laporan  Polisi  No  :  B/32/X/2021/POLSEK  PASAR  JAMBI/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI
Ketika  berhadapan  dengan  kejahatan  ringan,  tidak  mudah  untuk  menjelaskan  berbagai  jenis  kejahatan  ringan yang  ada  di  Polsek  Pasar  Jambi.  Tentu  ada  kendala  yang  dihadapi  polisi  dalam  menyelesaikan  kasus  tersebut.  Ada beberapa  tahapan  proses  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Pasar  Jambi melalui beberapa tahapan antara lain adalah.
1. Melakukan Penyidikan Terhadap Korban Penganiayaan
Pada tahap awal pihak penyidik dari Polsek Pasar Jambi melakukan penyidikan pihak korban penganiayaan. Maka dapat ditegaskan bahwa pemanggilan korban disini adalah untuk diminta keterangan dan penjelasan terhadap kejadian  yang  terjadi,  yang  dilakukan  oleh  pelaku,  kapan  kejadian,  dimana  dan  tempat  kejadian,  apa  yang mendasari terjadinya penganiayaan.
10 https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan- eksternal/ diakses pada tanggal  23 april 2022.
M. Rudi  Hartono  dan Karina, Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan di  Wilayah Hukum Kepolisian  Sektor Pasar Jambi (Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)

## 2. Memanggil dan Melakukan Penyidikan pada Pelaku
Setelah  pihak  kepolisian  melakukan  pemanggilan  dan  melakukan  penyidikan  korban,  maka  langkah selanjutnya  pihak  Kepolisian  Sektor  Pasar  Jambi  memanggil  pelaku  penganiayaan,  yaitu  melakukan  crosscek apakah benar apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh korban bahwa pihak pelaku menegaskan dan menerangkan kejadian  yang  sebenarnya,  pihak  Polsek  Pasar  memang  mendesak  pihak  pelaku  harus  berkata  jujur,  dan  sesuai dengan kejadian di lapangan atau TKP, karena keterangan tidak jelas akan lambat penyelesaian kasus.
3. Penyelesaian secara non Penal oleh Penyidik
Dalam  melaksanakan  penyidikan  guna  menangani  serta  menyelesaikan  kasus  tindak  pidana  penganiayaan yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Sektor  Jambi,  Penyidik  diberi  wewenang  untuk  mengumpulkan  bukti adanya tindak pidana atau delik  untuk melakukan tindakan  tertentu  guna melengkapi proses penyidikan misalnya penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan  dan  pemeriksaan  badan  dan  surat.  Setidaknya  tindakan  ini akan  digunakan  untuk  menanggapi  setiap  kasus  yang  dilaporkan  oleh  korban  untuk  memberikan  bukti  yang diperlukan untuk penuntutan dan pemidanaan lebih lanjut atas kasus-kasus tersebut.
Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, Penyidik yang menangani kasus ini memberikan kesempatan guna kepada kedua belah pihak yang berselisihpaham guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara  non penal yaitu  suatu  upaya  penyelesaian  terhadap  kasus  tindak  pidana  ringan  diselesaikan  di  luar  proses  peradilan  atau hukum  pidana,  yang  bisa  dilakukan  melalui  musyawarah  serta  perdamaian,  mengingat  bahwa  antara  pelaku  serta korban masih saling mengenal dan memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih.
Selanjutnya,  kedua  belah  pihak  pelaku  serta  korban  menyetujui  guna  melaksanakan  perdamaian,  dan kesepakatan  perdamaian  ini  dituangkan  dalam  surat  pernyataan  perdamaian,  dengan  isi  perdamaian  sebagaimana berikut :
a. Pihak pertama (pelaku) menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah;
b. Pihak pertama (pelaku) berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
c. Pihak  pertama  (pelaku)  serta  pihak  kedua  (korban)  bersedia  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  secara kekeluargaan;
d. Kedua belah pihak  sepakat  guna saling memaafkan serta tidak akan saling menuntut dikemudian hari  atas apa yang  telah  terjadi  serta  tidak  akan  melanjutkan  ke  tingkat  penyelidikan  atau  penyidikan  serta  tidak  akan menuntut  Pihak  Kepolisian  yang  telah  memfasilitasi  jalan  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  Pihak  Pertama (Pelaku) dengan Pihak Kedua (Korban).
Setelah  terjadinya  kesepakatan  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak  terkait  permasalahan  tindak  pidana penganiayaan  yang  terjadi,  maka  selanjutnya  Pihak  Kedua  mengajukan  permohonan  surat  pencabutan  Laporan kepada  Penyidik  Kepolisian  Sektor  Pasar  sehubungan  dugaan  peristiwa  tindak  pidana  penganiayaan  yang  telah dilaporkan sebelumnya.
Berdasarkan  surat  permohonan  pencabutan  laporan  yang  diajukan  oleh  korban  serta  lampiran  surat perdamaian  kedua  belah  pihak,  maka  Penyidik  kemudian  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan (SP3)  dengan  pertimbangan  serta  keputusan  melaksanakanpenghentian  penyelidikan  maupun  penyelidikan terhadap  kasus  dugaan  tindak  pidana  penganiayaan  sebagaimana  yang  pernah  dilaporkan  oleh  Pelapor  serta menutup perkara ini demi kepentingan hukum serta tidak akan diproses lebih lanjut dikemudian hari.
Kendala Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasar Jambi.
Pada  dasarnya  tidak  semua  masalah  dapat  diselesaikan  secara  hukum,  tetapi  masyarakat  dapat menyelesaikannya  melalui  cara-cara  ilegal  atau  kekerasan  sebagai  salah  satu  jenis  kejahatan  yang  mengarah  pada tuntutan  pidana.  Dalam  upaya  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  atau  perkara  pidana,  dapat  diselesaikan  oleh  para pihak  secara  non  pidana  maupun  non  pidana  sebagai  pilihan  hukum  untuk  membuka  perkara  pidana.  Pelapor  akan diberitahu tentang penghentian penyelidikan.
Jika  pelapor  atau  penyidik  menemukan  fakta  dan  bukti  baru,  penyidikan  dapat  dimulai  kembali  melalui mekanisme gelar perkara dengan mengeluarkan perintah penyidikan lagi, Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang  Penghentian  Penyelidikan  untuk  menjamin  transparansi  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Polri  dan  menjadi dasar untuk menciptakan kepercayaan hukum bagi masyarakat. Ada beberapa kendala internal dan eksternal.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut adalah : 1. Pelaku yang Enggan memenuhi Panggilan Penyidik
Kendala lain yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara penganiayaan adalah pelaku sulit untuk hadir dalam  panggilan  bagi  pelaku.  Padahal  sudah  beberapa  kali  di  panggil  pelaku  tidak  memenuhi  panggilan  pihak Kepolisian.

## M. Rudi  Hartono  dan Karina, Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan di  Wilayah Hukum Kepolisian  Sektor Pasar Jambi
(Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)
Sebagai bagian dari penyidikan suatu tindak pidana umum, penyidik yang diberi tahu, menerima keterangan atau menerima pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, wajib segera memulai tindakan penyidikan yang diperlukan.
Namun  dalam  kenyataan  di  lapangan  bahwa  pelaku  tidak  memenuhi  panggilan  penyidik  atau  mangkir, akhirnya  membuat  pemeriksaan  tertunda-tunda  ini  yang  menjadi  salah  satu  kendala  dan  hambatan  dalam  proses penyidikan dan keterangan yang diharapkan pihak Kepolisian Sektor Pasar Jambi tersebut.
Awalnya Pelaku tidak memenuhi panggilan pihak Kepolisian, dengan alasan ada pekerjaan dan ada kesibukan lainnya,  Namun  akhirnya  pelaku  tetap  hadir.  Sementara  menurut  pihak  kepolisian  masalah  ini  harus diselesaikan  dan  mengecek  ulang  pernyataan  dari pihak  korban,  apabila  hal  ini  tidak dapat  diselesaikan  dan pelaku mangkir dengan panggilan tersebut, maka masalah ini bisa panjang. 11
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditegaskan  bahwa,  apakah  kasus  ini  akan diselesaikan  dengan  kekeluargaan  atau  damai  atau  bagaimana,  itu  tergantung  kedua  belah  pihak.  Apabila  korban atau pelapor mencabut surat pengaduannya, maka kasus ini bisa dihentikan dan tidak berlanjut keranah hukum. 2. Kurang Saksi
Minimnya  saksi  untuk  pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  membuat  polisi  kesulitan  mengumpulkan  barang bukti  dan  barang  bukti  dari  lokasi  kejadian.  Masyarakat  tidak  mau  menjadi  saksi  dalam  persoalan  yang menimbulkan  penganiayaan,  karena  masyarakat  takut  untuk  berurusan  dengan  pihak  kepolisian,  sehingga  pura- pura tidak tahu dengan kejadian tersebut.
Yang  dalam  kejadian  kasus  penganiayaan  ringan  ini,  upaya  polisi  sudah  melakukan  jalan  damai  antara pelaku dan korban, baru kedua belah pihak mau didamaikan.
Lambatnya  proses  tindak  pidana  ringan  karena  pemanggilan  terhadap  pelapor,  pengaduan  dan  saksi  tidak dilakukan  sehingga  proses  tindak  pidana  ringan  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Persoalan-persoalan  yang menyangkut  dengan  penganiayaan  tersebut  kadangkala  lamban  dalam  pengerusuannya,  karena  pihak-pihak  yang terlibat  dan  para  saksi  dari  masyarakat  tidak  mau  menjadi  saksi,  sehingga  memang  sulit  untuk  melakukan pengurusan dan menyelesaikan kasus tersebut.
3. Masyarakat yang Melihat Tidak Mau Menjadi Saksi
Dalam  berbagai  kasus  bahwa,  masyarakat  yang  menyaksikan  kejadian  penganiayaan  tersebut  tidak  mau menjadi saksi, karena mereka tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian, jadi sifatnya pasif dan diam.
Proses  penegakan  hukum  dimulai  atas  dasar  adanya  laporan  terkait  dengan  terjadinya  tindak  pidana penganiayaan. Korban dalam hal ini melaporkan peristiwa hukum tersebut kepada Polsek Pasar Jambi dan laporan yang diterima akan digunakan untuk menyelidiki tindakan kriminal.
Kemudian wawancara dengan Bripka Heru Hidayat Penyidik Polsek Pasar Jambi yang mengatakan bahwa :
Kendala lain yang ditemui di lapangan bahwa, sering ditemui apabila ada masyarakat yang melihat pada saat kejadian  terjadi  penganiayaan,  lebih baik  menghindari  dan  kabur  dari  tempat  kejadian, karena  mereka  takut dipanggil polisi untuk dimintai keterangan, inilah yang masyarakat tidak mau menjadi saksi, padahal mereka itu saksi kunci karena melihat langsung atas kejadian penganiayaan tersebut. 12
Mengenai  penelaahan  perkara  pidana,  terbukti  banyak  orang  yang  teraniaya  tidak  mendapat  perlindungan hukum  yang  memadai,  baik  immaterial  maupun  materil,  korban  tindak  pidana  yang  seharusnya  mendapat perlindungan,  mengalami  luka  fisik  yang  berat,  korban  sebagai  alat  bukti,  hanya  dihadirkan  sebagai  saksi  saja dalam  persidangan.  Oleh  karena  itu,  korban  penganiayaan  memiliki  sedikit  kesempatan  untuk  memperjuangkan hak-hak mereka dan harus menerima perlindungan yang sama. 13
Kondisi  demikian  sesuai  dengan  faktanya  bahwa  peraturan  terkait  dengan  perlindungan  korban penganiayaan dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, dimana Undang-undang ini juga lebih mengutamakan  menempatkan  korban  sebagai  saksi  sehingga  pembelaannya  sebatas  pembelaan  dirinya. Perlindungan  sebagai  saksi  korban,  bukan  sebagai  korban  penganiayaan,  kemudian  mengalami  kerugian  baik materiil maupun non materiil.
11 Bripka Heru Hidayat Penyidik, Penyidik Polsek Pasar, Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022.
12 Bripka Heru Hidayat Penyidik, Penyidik Polsek Pasar , Wawancara pada tanggal, 22 februari 2022
13 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) ,  Penerbit  Toko  Gunung  Agung,  Jakarta, 2002, hal. 82.
M. Rudi  Hartono  dan Karina, Penyelesaian  Tindak Pidana  Penganiayaan di  Wilayah Hukum Kepolisian  Sektor Pasar Jambi (Studi LP No: B/32/X/2021/Polsek Pasar Jambi/Polresta Jambi/Polda Jambi)

## SIMPULAN
“ Didasarkan apa yang sudah diuraikan tersebut, Untuk itu dapat disimpulkan beberapa hal seperti : ” 1. Faktor terjadinya penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi adalah dipengaruhi oleh faktor bahwa  pelaku  merasa  kesal  dan  marah  terhadap  pacarnya  dan  terlalu  tinggi  egonya,  sehingga  pelaku  melakukan penganiayaan tersebut. ” 2. Proses  penyelesaian  kasus  penganiayaan  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Pasar  Jambi  adalah  dilakukan  melalui penyidikan,  dengan  meminta  keterangan  antara  pihak  pelaku  dan  pihak  korban,  karena  masalah  ini  adalah  delik aduan,  artinya  kasus  ini  dapat  dihentikan  dan  dicabut  oleh  pihak  pelapor  dengan  mengadakan  perdamaian  antara pihak  korban  dengan  pihak  pelaku.  Berdasarkan  surat  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  maka penyidik  dengan  kewenangannya  dan  pertimbangan  hukum  mengeluarkan  surat  perintah  penghentian  penyidikan (SP3) guna menghentikan perkara yang sedang ditanganinya.
3. Adapun  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  penyelesaian  kasus  penganiayaan  tersebut  adalah  Pelaku (terlapor)  yang  enggan  memenuhi  panggilan  penyidik,  kurangnya  saksi  dan  masyarakat  yang  melihat  tidak  mau menjadi saksi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Bahder Johan Nasurtion, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet.kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta, Piltia, 1999. Hal. 245. Soerjono soekamto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Penerbit Radja Garfindo, Jakarta, 2008. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1941 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Website
https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitas-melalui-internal-dan- eksternal/
http://www. Art-Kul (Artikel Kuliah) pengertian-tindak-pidana-penganiayaan