## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 6, No. 1, April 2023 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.225/E/KPT/2022 Sinta 4
Kajian Pelaksanaan Continous Monitoring dan Continous Audit Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Novrabella Clarashinta Pakasi 1 , Zigma Robert Waani 2 1,2 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara/Jln. 17 Agustus Teling Manado/Indonesia Email : Kemper_pakasi@yahoo.com 1 , zigmarwaani@gmail.com 2
Citation: Pakasi, N. C., & Waani, Z. R. (2023). Kajian Pelaksanaan Continous Monitoring dan Continous Audit Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Gorontalo Accounting Journal , 6(1), 69 – 80. DOI: 10.32662/gaj.v6i1.2642
Artikel info
Artikel history: Received: 20-02-2023
Revised: 15-03-2023
Accepted: 01-04-2023
Abstract. This paper examine the implementation of continuous monitoring  and  continuous  audit  on  the  success  of  the management  of  procurement  of  goods  and  services  in  the  local government  agencies  of  North  Sulawesi  Province.  The  research was  conducted  at  the  Regional  Inspectorate  of  North  Sulawesi Province. The data analysis techniques used are data reduction, data  display,  and  conclusion  drawing/verification  which  are carried out interactively and continuously until completion, so that the data becomes saturated. The results of this study show that: 1)  Continuous  monitoring  by  the  APIP  Inspectorate  in  the implementation of procurement of goods and services in the local government agencies of North Sulawesi Province has been carried out  quite  well.  APIP  conducts  continuous  monitoring  to  detect early  on  procurement  that  does  not  comply  with  the  applicable regulations,  thus  APIP  can  immediately  provide  improvement suggestions to the local government agencies. 2) Continuous audit by the APIP Inspectorate in the implementation of procurement of goods  and  services  in  the  local  government  agencies  of  North Sulawesi Province has been carried out quite well. APIP conducts continuous  audits  on  strategic  packages  in  local  government agencies,  so  that  if  any  fraudulent  activities  are  found  in  the implementation of procurement, APIP can provide recommendations  for  immediate  action  by  the  local  government agencies .
Abstrak. Tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan  continous monitoring  dan  continous  audit    terhadap  keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Penelitian  ini  dilakukan pada  Inspektorat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Teknik analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga datanya  mencapai  jenuh.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa : 1) Continous monitoring oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada perangkat  daerah  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  sudah
dileksanakan dengan cukup baik. APIP melaksanakan CM guna melakukan diteksi dini  terhadap pengadaan yang tidak sesuai ketentuan  yang  berlaku,  dengan  demikian  APIP  dapat  segera memberikan saran-saran perbaikan kepada perangkat daerah. 2) Continous  audit oleh  APIP    Inspektorat  dalam  pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  sudah  dilaksanakan dengan  cukup  baik.  APIP  melaksanakan  CA  terhadap  paket- paket  strategis  pada  perangkat  daerah,  dengan  demikian  jika didapati kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan, APIP dapat memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Keywords: Continuous Monitoring; Continuous Auditing Coresponden author: Email: Kemper_pakasi@yahoo.com

## Pendahuluan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu lembaga yang memegang  peran  penting  dalam  keberhasilan  pelaksanaan  pemerintahan  daerah. Inspektorat  Daerah  didalamnya  terdapat  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah (APIP).  APIP  pada  Inspektorat  Daerah  memiliki  tanggung  jawab  melaksanakan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah  Provinsi  dan pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah  Kabupaten/Kota.  Pembinaan  dan pengawasan  dimaksud  dilaksanakan  dalam  bentuk  audit,  reviu,  monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
Salah  satu  hal  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  pemerintahan  daerah yaitu  keberhasilan  pelaksanaan  pengelolaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat daerah.    Keberhasilan  ini  salah  satunya  ditentukan  oleh  APIP  pada  Inspektorat Daerah.  APIP  Inspektorat  dalam  melaksanakan  tugasnya  dituntut  untuk  mampu mendeteksi  kecurangan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah. Kecurangan  pelaksanaan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah dikarenakan  baik  pihak  aparatur  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  maupun pihak  pelaksana  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  pemberi  pekerjaan  belum memiliki kesadaran akan arti penting melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan, mereka  masih  berpikiran  untuk  meraih  keuntungan  pribadi  sebesar-besarnya dengan melaksanakan pengadaan tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hal tersebut maka APIP Inspektorat Daerah dituntut untuk memaksimalkan proses pengawasan dalam  bentuk  audit,  reviu,  monitoring,  evaluasi,  pemantauan,  bimbingan  teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
Pada ruang lingkup pemerintahan ternyata korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. KPK melansir bahwa 80% kasus korupsi yang mereka  tangani  adalah  terkait  korupsi  jenis  ini.  Korupsi  ini  biasanya  dimulai perencanaan proyek pesanan atau usulan saat proses tender pengadaan barang dan jasa, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari pengusaha. Sementara bagi yang mengusulkan, biasanya proyeknya akan disetujui dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika dari awal terjadi perencanaan dan pengajuan anggaran yang tidak sesuai prosedur, biasanya muncul tindakan untuk melakukan mark up anggaran. Jika ini terjadi, kemungkinan akan terjadi permintaan sejumlah uang dari kepala daerah kepada pengusaha (Detiknews, 2019). Menurut Suryanto (2021,) yang merupakan  Kasatgas  Wiayah  III  Koordinasi  Supervisi  KPK,  bahwa  kasus  korupsi
Novrabella Clarashinta Pakasi & Zigma Robert Waani
yang paling banyak dilakukan aparat pemerintah maupun swasta yang dijerat oleh penegak  hukum  adalah  sektor  pengadaan  barang  dan  jasa.  Kemudian  disusul perijinan, jual beli jabatan dan terakhir penyalahgunaan asset pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indrawan  (2020)  bahwa,  di  dalam  korupsi pengadaan barang dan jasa, biaya atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah, dan pejabat bisa dapat bagian dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena  sudah  di  mark  up  sebelumnya.  Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh Cahyani  (2022),  menunjukkan  bahwa  di  Indonesia Korupsi menjadi  suatu  tindak pidana terbesar dan banyak terjadi terutama dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurut Amiruddin (2010), bahwa beberapa alasan sehingga korupsi harus diberantas:  (1)  merugikan  keuangan  negara  dan  perekonomian  negara,  (2) menghambat  perekonomian negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengajukan beberapa alasan antara lain: (1) merugikan keuangan negara, (2) pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, (3) tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas. Begitupun dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang bisa menghambat keberhasilan pengelolaan barang dan  jasa  pada  perangkat  daerah  harus  dapat  dicegah.  Untuk  dapat  mencegah terjadinta  korupsi  yang  menghambat  keberhasilan      pengelolaan  barang  dan  jasa pada  perangkat  daerah  maka  APIP  Inspektorat  Daerah  harus  melaksanakan continous monitoring dan continous audit terhadap pelaksanaan pengelolaan barang dan  jasa  pada  perangkat  daerah.    Pelaksanaan continuous  monitoring (CM)  dan continuous auditing (CA) diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan material pada proses pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan continous  monitoring dan continous  audit terhadap  keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Menurut Moleong (2000) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan metode ini peneliti ingin menggali informasi secara mendalam, serta  hendak  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya  tentang  Pelaksanaan continous  monitoring dan continous  audit terhadap  keberhasilan  pengelolaan pengadaan  barang  dan jasa  pada  perangkat  daerah  pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara. Informan dalam penelitian ini yaitu Auditor  dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  Analisis  data  kualitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik analisis  Model  Milles  dan  Huberman.  Aktivitas analisis  data  Miles  dan  Huberman dalam (Satori  &  Komariah,  2013)  terdiri  atas: data  reduction,  data  display dan conclusion  drawing/verification yang  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

## Hasil Dan Pembahasan
Continous monitoring dan continous audit dilakukan oleh APIP  Inspektorat Daerah dengan tujuan guna keberhasilan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada  perangkat  daerah  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Utara.  Dengan  pelaksanaan CM dan CA diharapkan kecurangan-kecurangan pada pengadaan barang dan jasa semakin berkurang bahkan jika bisa tidak ada lagi.
C ontinous audit merupakan suatu sistem dalam mengumpulkan, mengolah dan  menganalisis  data  untuk  penyusunan  laporan  audit  secara  terus  menerus.
Sedangkan continous  monitoring merupakan  suatu  langkah  pemantauan  terus menerus terhadap proses bisnis, sistem dan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern.
Mainardi  (2011)  juga  menjelaskan Continous  monitoring sebagai  sebuah mekanisme yang menyediakan laporan-laporan aktivitas terinci dari seluruh proses bisnis  yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi  ataupun  kegiatan-kegiatan  yang  ingin dievaluasi. Continous  monitoring membandingkan  volume,  uang,  penggunaan sumber  daya  manusia,  ataupun  ukuran-ukuran  lain  dengan  range  target  atupun benchmark  untuk  membandingkan  apakah  realisasi  output  kegiatan  telah  sesuai dengan kinerja yang diinginkan atau kinerja yang dapat diterima.
Continous monitoring dilaksanakan oleh APIP dengan cara :
1. APIP  memiliki  strategi  untuk  memastikan  bahwa  monitoring  yang  sedang berjalan  efektif  dan  melaksanakan  evaluasi  terpisah  terhadap  pelaksanaan monitoring tersebut.
2. Dalam  kegiatan  monitoring,  didapat  informasi  yang  menggambarkan  apakah pelaksanaan monitoring berjalan dengan baik.
3. Komunikasi dengan pihak obrik menyangkut hasil pelaksanaan monitoring.
4. Tindak lanjut objek pemeriksaan terhadap rekomendasi pelaksanaan monitoring oleh APIP.
5. Adanya  pemantauan  secara  teratur  kepada  seluruh  APIP  untuk  mengetahui tingkat pemahaman APIP menyangkut pelaksanaan tugasnya. Mainardi (2011) menjelaskan continous audit sebagai satu diantara banyak tools yang digunakan dalam profesi internal audit untuk menyediakan asurans yang layak  ( reasonable  assurance )  bahwa  struktur  pengendalian  dalam  lingkungan operasional  telah  didesain  secara  sesuai  ( suitably  design ),  telah  ditetapkan ( established ) dan telah beroperasi sesuai yang dikehendaki ( operating as intended ). Lebih lanjut dijabarkan bahwa continous audit melakukan pengujian dan validasi atas  output  yang  dihasilkan  suatu  aktivitas  untuk  memastikan  seluruh pengendalian dan pengendalian kunci dalam proses bisnis telah efektif dalam rangka menghasilkan keluaran yang diinginkan.
Untuk membahas tujuan penelitian maka diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian  yang  diajukan  kepada  informan.  Pertanyaan  peneltian  yang  diajukan menyangkut :
1) Pelaksanaan Continous monitoring oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
2) Pelaksanaan continous  audit oleh  APIP    Inspektorat  dalam  pelaksanaan pengelolaan pengadaan  barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Continous monitoring oleh APIP  Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pada  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara.
Syafei  (2015)  berpendapat  bahwa continous  monitoring (CM)  dan continous audit (CA) dapat memberikan pandangan dan transparansi yang lebih jelas ke dalam proses,  kegiatan,  dan  transasksi  yang  terjadi  kepada  pihak  auditor  dan  manajer. Continous  monitoring menurut  Appelbaum  dkk,  (2016)  merupakan  sebuah  proses manajemen yang memberikan ulasan terhadap proses bisnis secara terus menerus untuk  melihat  tingkat  kepatuhan  dan  atau  penyimpangan  atas  performa  serta efektivitas operasional yang dilakukan oleh organisasi.
Penelitian Klimova (2019) mendefinisikan continous monitoring sebagai suatu proses otomatis yang selalu berjalan untuk menilai efektivitas dari pengendalian dan mendeteksi risiko  dari sistem, mengembangkan proses bisnis dan aktivitas untuk
Novrabella Clarashinta Pakasi & Zigma Robert Waani
melihat  tingkat  kepatuhan  atas  standar  etika  yang  dibentuk,  mengeksekusi keputusan berisiko baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif secara berkala, dan meningkatkan  efektivitas  biaya  atas  pengendalian  dan  pengawasan  dengan menggunakan kecanggihan teknologi.
Soedarsono,  dkk  (2019)  menggunakan  tujuh  indikator  dalam  mengukur continous monitoring , yaitu:
1. System  used  by  first  and  second  line  of  defence adalah  sistem  membantu manajemen dalam melakukan tugasnya.
2. Continuous  or  rotating adalah  pemantauan  yang  dilakukan  sudah  dilakukan selayaknya suatu siklus.
3. Continuously reported as they occurred adalah setiap temuan dapat dilaporkan kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu.
4. Increase  value  through  improved  financial  and  operating  controls  adalah peningkatan kinerja setelah pemantauan dilakukan.
5. Reduce  and  ultimately  minimize  ongoing  compliance  cost adalah  pemantuauan yang dilakukan dan meminimalisir risiko audit.
6. Replace  manual  preventive  controls  with  automated  detective  controls adalah pemantauan telah dilakukan dengan bantuan sistem.
7. Establish  a  more  automated,  risk-based  control  environment  with  lower operational  cost adalah  efisiensi  yang  diberikan  oleh  sistem  dibanding penggunaan cara manual.
Berikut  petikan  wawancara  menyangkut  pelaksanaan continous  monitoring oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023, dengan 4 (empat) petanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan continous  monitoring ,  pertanyaan kedua menyangkut bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan continous monitoring , pertanyaan  ketiga  menyangkut  apakah  pelaksanaan continous  monitoring mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah dan pertanyaan  keempat  menyangkut  bagaimana  hambatan  dalam  perlaksanaan continous monitoring . Informan memberikan jawaban sebagai berikut :
“ Pertanyaan  pertama  :  untuk mekanisme pelaksanaan continous  monitoring oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan pegelolaan pengadaan  barang  dan  jasa.  APIP  inspektorat  ditugaskan  untuk  melaksanakan monitoring mulai  dari  tahapan  perencanaan  pengadaan,  pelaksanaan  pengadaan, pengendalian  pengadaan  sampai  pemanfaatan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Hasil pelaksanaan  monitoring  inilah  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai  saran perbaikan jika didapati ada pelaksanaan pengelolaan pengadaan yang tidak sesuai ketentuan.  Pertanyaan  kedua  :  menyangkut    bagaimana  tingkat  efektifitas pelaksanaan continous  monitoring ,  menurut  saya  pelaksanaan  CM  ini  sangat  baik dilaksanakan, karena dengan CM maka APIP Indpektorat daerah dapat lebih awal mendeteksi jika terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pengadaan serta dapat segera memberikan saran pada perangkat daerah untuk segera melakukan koreksi lebih awal jika didapati adanya hal-hal dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku istilanya adanya early warning bagi pengelola barang dan jasa pada perangkat daerah. Pertanyaan ketiga apakah  pelaksanaan continous  monitoring mampu  menunjang  keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah:  menurut saya CM oleh APIP inspektorat merupakan langkah yang sangat efektif dalam menunjang keberhasilan pengelolaan  pengadaan    barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah,  karena  dengan adanya CM, otomatis setiap tahapan dimonitoring oleh APIP, baik secara langsung
maupun  melalui  sistem  yang  ada,  sehingga  jika  perangkat  daerah  mengalami kesulitan  ataupun  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  barang  dan jasa, APIP dapat memberikan saran-saran agar nantinya pelaksanaan pengelolaan barang  dan  jasa  berlangsung  dengan  baik.  Pertanyaan  keempat  bagaimana hambatan  dalam  perlaksanaan continous  monitoring :  hambatannya  yaitu menyangkut sumberdaya manusia yang melaksanakan CM pada Inspektorat daerah, dimana sekain jumlah APIP yang belum mencukupi jika akan melakukan CM pada semua perangkat daerah dan juga belum semua APIP memiliki pengetahuan yang memadai menyangkut CM pengelolaan barang dan jasa ” (Informan 1).
“ Pertanyaan  pertama  :  untuk mekanisme pelaksanaan continous  monitoring oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah yaitu APIP inspektorat memastikan bahwa perangkat daerah sudah  melakukan  perencanaan  yaitu  penyusunan  rencana  umum  pengadaan, pengumuman  rencana  umum  pengadaan  dan  penyusunan  rencana  pelaksanaan pengadaan,  setelah  itu  APIP  Inspektorat  juga  melakukan  CM  pada  tahapan pelaksanaan  yaitu  pada  1)Pengumuman  lelang/seleksi;  2)  Pendaftaran  peserta lelang/seleksi;  3)  Evaluasi  kualifikasi  peserta  lelang/seleksi  (prakualifikasi);  4) Penjelasan  lelang/seleksi;  5)  Pemasukan  penawaran  penyedia;  6)  Evaluasi penawaran  (administrasi,  teknis  dan  harga);  7)  Evaluasi  kualifikasi  peserta lelang/seleksi  (pascakualifikasi)  serta  penetapan  pemenang.  Tahapan  berikutnya APIP melaksanakan CM pada tahapan pengendalian yaitu : 1) Penunjukan penyedia barang/jasa; 2) Penandatanganan kontrak; 3) Pelaksanaan kontrak; 4) Penyelesaian kontrak  (serah  terima).  Pada  tahapan-tahapan  tersebut  APIP  memastikan  bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun memang sampai saat ini belum semua pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dilakukan CM  oleh  APIP,  selain  itu  juga  terkadang  CM  oleh  APIP    tidak  tuntas,  maksudnya tidak tuntas disini yaitu, ada tahapan pengadaan yang sudah tidak dilakukan CM oleh  APIP,  dikarenakan  keterbatasan  jumlah  APIP  namun  tugas yang  dibebankan banyak, sehingga disaat harusnya sudah melakukan CM pada suatu tahapan, APIP yang akan ditugaskan ternyata telah melaksanakan tugas lain. Pertanyaan kedua : menyangkut  tingkat efektifitas pelaksanaan continous monitoring , tentunya sangat efektif  karena  dengan  dilaksanakananya  CM,  maka  perangkat  daerah  akan mendapat  masukan-masukan  jika  terjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  barang  dan  jasa.    Pertanyaan  ketiga    jika  ditanyakan  apakah pelaksanaan continous  monitoring mampu  menunjang  keberhasilan  pengelolaan pengadaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah,  jawabannya  kembali  lagi  ke perangkat daerah, apakah perangkat daerah menerima saran-saran dari APIP saat APIP melaksanakan CM. Jika saran perbaikan kekeliruan tidak ditindaklanjuti oleh perangkat  daerah,  maka  tentunya  pengelolaan    pengadaan  barang  dan  jasa  pada perangkat daerah tidak akan berjalan dengan baik yang kita tau akhirnya peluang untuk  terjadinya  kecurangan  terbuka  lebar.  Pertanyaan  menyangkut  hambatan dalam perlaksanaan continous monitoring, seperti yang saya katakana  tadi bahwa, sebaik apapun pelaksanaan CM oleh APIP Inspektorat namun jika perangkat daerah tidak mau menindaklanjuti apa yang disarankan APIP saat pelaksanaan CM, maka pengelolaan pengadaan barang dan jasa tidak akan berhasil dengan baik, dan akan timbul  masalah-masalah  pada  saat  kegiatan  dimulai juga  saat  kegiatan berakhir. Hambatan lainnya seperti yang saya katakana tadi menyangkut keterbatasan jumlah APIP dan tentunya keterbatasan anggaran pelaksanaan CM ” (Informan 2).
“ Pertanyaan  pertama  :  menyangkut mekanisme pelaksanaan continous monitoring oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan pengadaan pengelolaan barang dan jasa pada perangkat daerah dapat saya jelaskan bahwa tidak semua paket-paket pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah mampu dilakukan CM oleh APIP
Novrabella Clarashinta Pakasi & Zigma Robert Waani
inspektorat,  hal  ini  disebabkan  ada  beberapa  kendala  dimulai  dari  terbatasnya sumberdaya manusia, dana dan juga waktu. Dapat saya jelaskan bahwa terkadang ada beberapa pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai besar dilakukan lelang secara bersamaan, sehingga tidak semua pengadaan tersebut mampu dilakukan CM oleh  APIP  Inspektorat.    Pertanyaan  kedua  :  menyangkut    tingkat  efektifitas pelaksanaan continous  monitoring ,  seperti  saya  jelaskan  tadi,  bahwa  tidak  semua pengadaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah  dilakukan  CM  oleh  APIP Inspektorat,  sehingga  jika  ditanya  apakah  CM  efektif  terhadap  pengelolaan pengadaan pada perangkat daerah, dapat dijawab efektif jika dilaksanakan pada tiap tahapan dan tiap paket pekerjaan. Pertanyaan ketiga  untuk pelaksanaan continous monitoring saya rasa mampu menunjang keberhasilan pengelolaan barang dan jasa pada  perangkat  daerah.  Pertanyaan  keempat  menyangkut  hambatan  dalam perlaksanaan continous  monitoring ,  saya  rasa  ada  pada  jumlah  APIP  Inspektorat Daerah,  dengan  jumlah  APIP  Inspektorat  saat  ini,  saya  rasa  masih  belum  bisa melaksanakan CM pada setiap paket pekerjaan yang ada pada perangkat daerah ” (Informan 3).
Hasil  penelitian  ini  secara  umum  menunjukan  bahwa continous  monitoring (CM) yang dilaksanakan oleh APIP  Inspektorat dalam pengelolaan pengadaan barang dan  jasa  pada  perangkat  daerah  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  sudah terlaksana  dengan  cukup  baik.  Pengolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada perangkat  daerah  sangat  rentan  terhadap  kecurangan-kecurangan.  Salah  satu tahapan  penting  dalam  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat daerah  adalah  tahapan  perencanaan  pengadaan.    Alasannya  adalah  perencanaan pengadaan yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku akan berdampak pada  keberhasilan  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  perangkat  daerah, namun sebaliknya, jika perecanaan tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada  maka  peluang adanya  kecurangan  sangat  besar.  Inilah  pentingnya dilakukan continous  monitoring .  Dengan  dilakukan  CM  oleh  APIP  daerah  akan  memperkecil terjadinya  kecurangan-kecurangan  disetiap  tahapan  pengadaan  barang  dan  jasa. Selain  pada  tahapan  perencanaan,  tahapan-tahapan  selanjutnya  juga  sudah dilakukan  CM  oleh  APIP.  Namum  memang  diakui  belum  semua  paket-paket pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dapat dilakukan CM oleh APIP. Dalam  pelaksanaan  CM,  umumnya  dilakukan  pada  paket-paket  pekerjaan  yang memiliki  nilai  yang  besar.  Selain  itu  terkadang  ada  tahapan  dalam  suatu  paket pekerjaan  tidak  dapat  dilakukan  CM  oleh  APIP  dikarenakan  keterbatasan  jumlah APIP,  sehingga  APIP  yang  harusnya  bertugas  melakukan  CM,  sudah  mendapat penugasan penting lainnya, sehingga CM pada tahapan tersebut sudah tidak dapat dilakukan.
Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa    pelaksanaan continous  monitoring pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah sudah cukup efektif. Continous monitoring yang dilakukan oleh APIP Inspektorat akan lebif efektif dalam  pelaksanaan  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  jika  dilakukan  pada semua perangkat daerah dan pada setiap tahapan pengadaan yang akan dilakukan. Pelaksanaan  CM  jika  dilakukan  pada  tiap  tahapan  pengadaan  maka  APIP Inspektorat  dapat  menemukan jika ada  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang  tidak  sesuai  ketentuan.  Jika  APIP  menemukan  hal  tersebut    maka  APIP inspektorat  dapat  segera    memberikan  saran-saran  perbaikan  untuk  dapat ditindaklanjuti  oleh  perangkat  daerah,  dengan  demikian  efektivitas  pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah akan semakin meningkat.
Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa  pelaksanaan continous monitoring APIP  Inspektorat  memegang  peranan  penting  terhadap  keberhasilan  pengelolaan barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah.  Pelaksanaan  CM  pada  tiap  tahapan
pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa,  memperkecil  kesalahan-kesalahan  yang dilakukan perangkat daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa,  sehingga  otomatis  kecurangan-kecurangan  dalam  pelaksaan  pengelolaan pengadaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah  semakin  berkurang.  Dengan berkurangnya  kecurangan-kecurangan  tersebut  maka  otomatis  pengelolaan pengadaan barang dan jasa akan berhasil dilaksanakan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  dalam  perlaksanaan continous  monitoring APIP Inspektorat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah  memang  masih  memiliki  hambatan-hambatan.  Hambatan-hambatan tersebut  baik  berasal  dari  organisasi  Inspektorat  maupun  dari  perangkat  daerah. Hambatan  yang  berasal  dari  oragnisasi  antara  lain  terbatasnya  sumberdaya manusia dan juga anggaran untuk pelaksanaan CM. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap  pelaksanaan  CP  pada  perangkat  daerah.  Dengan  jumlah  APIP  dan anggaran  yang  terbatas,  maka  otomatis  tidak  semua  tahapan  pelaksanaan penglolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah dapat dilkukan CM. Hambatan pada perangkat  daerah yaitu tidak semua  saran-saran perbaikan yang diberikan  oleh  APIP  Inspektorat  daerah  ditindaklanjuti  oleh  perangkat  daerah, akibatnya  setelah  diperiksa  oleh  pihak  eksternal,  didapati  adanya  pengadaan- pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Continous monitoring oleh APIP Inspektorat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dileksanakan dengan cukup  baik.  Dengan  adanya Continous  monitoring oleh  APIP    Inspektorat  maka pengelolaan  pengadaan  barang  dan jasa  pada  perangkat  daerah  menjadi semakin baik.
Continous  Audit    Oleh  APIP    Inspektorat  Dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pada  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Provinsi Sulawesi Utara.
Menurut  (KPMG  2008)  CA  ( continuous  auditing )  menjadi  proses  yang  akan memberikan peringatan pada sistem untuk mendektsi kegagalan SPI dengan tepat waktu.  Perbedaan  yang  paling  mencolok  antara  CM  dengan  CA  adalah  CM merupakan  proses  yang  membandingkan  realisasi  organisasi  dengan  target  yang telah  ditetapkan,  sedangkan  CA  merupakan  proses  validasi  atau  pengujian efektivitas suatu pengendalian atas suatu proses bisnis dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Poin  penting  yang  menjadi  ciri  CA  adalah  sebagai  berikut2  (Puslitbangwas, 2017):
1. Dilakukan oleh pihak yang independen dalam hal ini internal auditor;
2. Ada  hal  pokok  ( subject  matter )  yang  menjadi  obyek  audit  yang  merupakan tanggung jawab manajemen. Hal pokok ini berupa pengendalian intern atau pengendalian kunci;
3. Penerbitan  laporan  dalam  waktu  bersamaan  atau  segera  setelah  kegiatan dilaksanakan;
4. Memberikan  keyakinan  memadai  ( reasonable  assurance )  atas  hal  pokok ( subject matter );
5. Sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini ( early warning system );
6. Pelaksanaannya akan menghemat biaya audit;
7. Mengikuti perkembangan bisnis dan memberikan rekomendasi yang relevan dan tepat waktu;
8. Perolehan data terus-menerus untuk mendukung aktivitas audit. Rikhardsson  &  Dull  (2016)  pelaksanaan  CA  ini  akan  menghemat  biaya operasional,  biaya  kegagalan,  dan  biaya  audit  karena  aktivitas  pemeriksaan  dan
Novrabella Clarashinta Pakasi & Zigma Robert Waani
pengawasan selalu dilakukan secara berkelanjutan dengan teknologi yang ada. Hal tersebut  berdampak  pada  kualitas  data  yang  disajikan  untuk  pengambilan keputusan,  mengurangi  tingkat  error,  dan  mengefisienkan  prosedur  pengawasan dan audit manual.
Berikut  petikan  wawancara  menyangkut  pelaksanaan continous  audit (CA) oleh  APIP    Inspektorat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  barang  dan  jasa  pada perangkat  daerah  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  dilaksanakan  pada tanggal  23  Februari  2023,  dengan  3  (tiga)  petanyaan  yang  diajukan.  Pertanyaan pertama  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan continous  audit ,  pertanyaan  kedua menyangkut bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan continous audit , pertanyaan ketiga  menyangkut  apakah  pelaksanaan continous  audit mampu  menunjang keberhasilan  pengelolaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah.  Informan memberikan jawaban sebagai berikut :
“ Pertanyaan  pertama  :  pelaksanaan continous  audit oleh  APIP    Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah saat  ini  memang  belum  sepenuhnya  dilakukan  pada  semua  perangkat  daerah. Pelaksanaan  CA  umumnya  dilakukan  pada  paket-paket  strategis  dalam  artian paket-paket  dengan  anggaran  diatas  Satu  Miliar.  Untuk  paket-paket  yang  non strategis umumnya dilakukan audit bersamaan dengan audit pengelolaan keuangan perangkat  daerah.  Dalam  pelaksaan  CA  pada  paket-paket  strategis  diaharapkan akan dapat mendeteksi secara dini jika ada indikasi kecurangan-kecurangan dalam proses  pengadaan,  dengan  demikian  APIP  dapat  segera  memberikan  rekomendasi untuk mengatasi pemasalahan tersebut. Pertanyaan kedua efektifitas pelaksanaan continous  audit ditentukan  baik  oleh  APIP  Inspektorat  yang  melaksanakan  audit maupun  perangkat  daerah  yang  menjadi  objek  audit.  Sebaik  apapun  APIP Inspektorat melakukan audit namun jika perangkat daerah yang diaudit tidak mau bekerja  sama,  maka  otomatis  pelaksanaan  CA  tidak  akan  efektif.  Berdasarkan pengalaman saat pelaksanaan CA, beberapa kali ditemui ada perangkat daerah yang lambat  memberikan  data-data  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  CA,  sehingga hasil  pelaksanaan  CA  oleh  APIP  inspektorat  daerah  menjadi  tidak  maksimal. Pertanyaan ketiga  : seperti jawaban pada pertanyaan kedua continous audit akan mampu  menunjang  keberhasilan  pengelolaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat daerah  jika  ada  kerjasama  yang  baik  antara  APIP  dan  perangkat  daerah.  Jika perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil audit oleh APIP  maka  peluang  keberhasilan  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  akan semakin besar (Informan 1).
“ Pertanyaan  pertama  :  untuk mekanisme pelaksanaan continous  audit oleh APIP    Inspektorat  saat  dini  difokuskan  pada  perangkat  daerah-perangkat  daerah yang memiliki paket-paket pekerjaan dengan nilai-nilai yang besar. Hal ini dilakukan bedasarkan  pemetaan  resiko  audit  yang  dilakukan  oleh  APIP.  Dalam  pemetaan resiko pelaksanaan CA, didapati perangkat-perangkat daerah yang memiliki paket- paket pekerjaan yang nilainya besar lebih berpeluang untuk terjadinya kecurangan- kecurangan,  untuk  itulah  harus  dilaksanakan  CA,  dengan  CA  diharapkan  akan memperkecil peluang perangkat daerah melakukan kecuranga. Pertanyaan kedua : continous audit akan  meningkatkan efektifitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa  pada  perangkat  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  dilaksanakannya  CA, pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah    terus  diawasi, dengan  demikian  peluang-peluang  terjadinya  kecurangan  akan  semakin  kecil. Pertanyaan  ketiga    :  pelaksanaan continous  audit tentunya  mampu  menunjang keberhasilan  pengelolaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah.  Memang  CA belum mampu menjangkau semua paket pengadaan barang dan jasa pada perangkat
daerah,  namun  paket-paket  startegis  yang  dapat  dijangkau  umumnya pelaksanaanya berhasil (Informan 2).
“ Pertanyaan  pertama  :  mekanisme pelaksanaan continous  audit oleh  APIP Inspektorat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada perangkat  daerah  pertama-tama  dilakukan  pendataan  mana  paket-paket  yang dikategorikan strategis, baik nilai maupun fungsinya. Setelah selesai didata, maka ditentukan  tim  APIP  yang  akan  melaksanakan  CA.  Hal  ini  penting  dilaksanakan karena  keterbatasan jumlah  APIP  dan  anggaran  untuk  pelaksanaan CA, sehingga CA hanya dilakukan khusus untuk paket-paket yang dikategorikan paket strategis. Pelaksanaan CA ini dilaksanakan pada tiap tahapan pelaksanaan, tujuannya untuk meminimalisir  terjadinya  kesalahan-kesalahan  yang  dapat  merugikan  keuangan negara.    Namun  memang  terkadang  ada  tahapan  yang  karena  permasalahan kurangnya APIP yang akan melaksanakan CA sudah tidak dilakukan CA. Pertanyaan kedua  :  tingkat  efektifitas  pelaksanaan continous  audit ditentukan  oleh  hasil pelaksanaan  CA  dan  juga  tindak  lanjut  perangkat  daerah  terhadap  rekomendasi APIP saat  pelaksanaan CA. Pertanyaan ketiga :  Umumnya continous audit yang dilaksanakan  oleh  APIP  mampu menunjang  keberhasilan  pengelolaan  barang  dan jasa pada perangkat daerah. Hal ini terbukti dengan kurangnya temuan-temuan saat pihak  eksternal  melakukan  pemeriskaan  pada  paket-paket  pekerjaan  yang  sudah dilaksanakan CA oleh APIP Inspektorat Daerah (Informan 3).
Penelitian ini  menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan continous audit oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah telah dilakukan dengan cukup baik. Dalam pelaksanaan CA, APIP melakukan pemetaan resiko terhadap paket-paket pengadaan barang dan jasa. Hal  ini  dilakukan  guna  menentukan    mana  paket-paket  yang  sterategis  yang memiliki nilai besar dan dianggap beresiko, paket-paket itulah yang akan dilakukan CA  oleh  APIP.    Idealnya  memang  setiap  paket-paket  pengadaan  pada  perangkat daerah dilakukan CA, namun karena  keterbatasan jumlah APIP dan keterbatasan anggaran  maka  tidak  semua  paket  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat daerah dapat dilakukan CA.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa  pelaksanaan continous audit oleh  APIP  dalam  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah sudah cukup baik. Namun memang terkadang pelaksanaan CA terkendala oleh ada perangkat daerah yang kurang bekerja sama dengan APIP.  Terkadang APIP dalam melaksanakan tugas tidak ditunjang oleh pemberian data yang cepat oleh perangkat daerah  bahkan  terkadang  penugasan  CA  hampir  selesai,  data  yang  dibutuhkan belum  diserahkan  oleh  perangkat  daerah.  Hal  inilah  yang  terkadang  menjadikan hasil pelaksanaan CA oleh APIP inspektorat daerah menjadi tidak maksimal. Selain itu  kurangnya  kerjasama  perangkat  daerah  dalam  menindaklanjuti  rekomendasi- rekomendasi  APIP  terkait  pelaksaan  CA.  Rekomendasi  yang  diberikan  APIP merupakan  hal  yang  harusnya  segera  ditindaklanjuti  perangkat  daerah  dalam pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa,  dengan  demikian  kekeliruan  yang dilakukan  oleh  perangkat  daerah  dapat  segera  selesai,  sehingga  nantinya  sumua proses dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam penelitian ini juga didapati bahawa continous audit mampu menunjang keberhasilan  pengelolaan  barang  dan  jasa  pada  perangkat  daerah.  Dilihat  dari temuan-temuan  pihak  eksternal  menyangkut  pengelolaan  pengadaan  barang  dan jasa  pada  perangkat  daerah,  hampir  setiap  tahun  mengalami  penurunan,  hal  ini tentunya  menunjukan  bahwa  melalui  CA,  APIP  mampu  melakukan  pembinaan kepada  perangkat  daerah,  sehingga  pengadaan  yang  dilakukan  umumnya  dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Novrabella Clarashinta Pakasi & Zigma Robert Waani
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa continous  audit oleh  APIP Inspektorat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Dengan adanya continous audit oleh APIP  Inspektorat maka pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah menjadi semakin baik.

## Kesimpulan Dan Saran
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Continous monitoring oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dengan cukup  baik.  APIP  melaksanakan  CM  guna  melakukan  deteksi  dini    terhadap pengadaan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian APIP dapat segera memberikan saran-saran perbaikan kepada perangkat daerah. 2) Continous audit oleh APIP  Inspektorat dalam pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pada perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dilaksanakan dengan  cukup  baik.  APIP  melaksanakan  CA  terhadap  paket-paket  strategis  pada perangkat  daerah,  dengan  demikian  jika  didapati  kecurangan-kecurangan  dalam pelaksanaan  pengadaan,  APIP  dapat  memberikan  rekomendasi  untuk  segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
Dari hasil penelitian ini disarankan yakni (1) Pemerintah Daerah agar dalam melaksanakan perencanaan pengangaran perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan Continous monitoring dan Continous audit dalam pengelolaan pengadaan  barang  dan  jasa,  agar  nantinya  setiap  tahapan  pengadaan  dapat dilakukan  CM  dan  CA.  (2).  Perlu  dibuatnya  MOU  antara  Inspektorat  Daerah  dan seluruh perangkat daerah yang ada menyangkut pelaksanaan Continous monitoring dan Continous audit . Didalam MOU tersebut tertuang adanya sangsi tegas terhadap perangkat daerah yang tidak dapat bekerja sama dengan APIP.

## Daftar Pustaka
Adiono, R., Haryono, B. S., dan Nurchana A. R. A. 2012. Efektifitas E-Procurement Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  (Studi  terhadap  Penerapan  E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359.
Amiruddin.  2010.  Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah. Yogyakarta:  Genta  Publishing.  Gusmansyah,  2020.  Pencegahan  Korupsi Pengadaan  Barang  Dan  Jasa.  https://www.fitrariau.org/bela-anggaran/fitra- riau-taja-pelatihan-pencegahan-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-diikuti- oleh-seratus-peserta. Search 13 Februari 2023.
Cahyani, E. 2022, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.      Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (IJCLC) Volume. 3, Issue. 2, Juli 2022, 79-89.
Detiknews,  2019.  KPK  Sebut  80%  Korupsi  Terkait  Pengadaan  Barang  dan  Jasa. Diakses  3  Februari  2023,  dari  https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d- 4448060/kpk-sebut-80-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa.
Hardjaloka,  L.  2014.  Studi  Penerapan  E-Government  Di  Indonesia  dan  Negara Lainnya  Sebagai  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  di  Sektor  Publik.    Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional Issn 2089-9009. Volume 3 Nomor 3, Hal 435-452.
Indrawan  J,  Ilmar  A,dan  Hermina  Simanihuruk,  2020.  Korupsi  dalam  Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. Jurnal Transformative. Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.
Klimova, J. 2019. “Digital Technology in Risk - Based Approach of Continuous Audit.” Springer Nature Switzerland Nummber : AG 850:306 – 12.
KPMG,  2008.  “Continuous  Auditing  and  Continuous  Monitoring:  Transforming Internal Audit and Management Monitoring to Create Value.” Advisory 1– 4. Moleong,  L.  J.  2000.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mainardi, R. L. 2011. Continuous Auditing: Developing and Implementing a Practical Methodology. Hoboken, New Jersey.
Rikhardsson, Pall, and Richard Dull 2016). “An Exploratory Study of the Adoption, Application  and  Impacts  of  Continuous  Auditing  Technologies  in  Small Businesses.” International Journal of Accounting Information Systems 20:26– 37.
Satori, Djam’an dan Ann Komariah 2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Syafei, N. 2015. “Effect of It Governance, C ontinuous Auditing and It Goals Alignment to Company’s Performance (Study on Plantation Companies in the Group of PT. Astra Agro Lestari Tbk in Riau).” Jurnal Al -Iqtishad 1:45 – 58.
Soedarsono,  Slamet,  Sri  Mulyani,  Hiro  Tugiman,  and  Didik  Suhardi,    2019.
“ Information  Quality  and  Management  Support  as  Key  Factors  in  the Applications of Continuous Auditing and Continuous Monitoring : An Empirical Study  in  the  Government  Sector  of  Indonesia.”  Contemporary  Economics 13(3):335 – 51.
Suryanto  E,  2021.  Korupsi  Terbesar  Ada  di  Sektor  Pengadaan  Barang  dan  Jasa. https://jatimpos.co/hukum/4710-korupsi-terbesar-ada-di-sektor- pengadaan-barang-dan-jasa. Search 18 Februari 2023.