Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 15-27. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Implementasi Pembelajaran Daring/Jarak Jauh Ditinjau dari Perspektif Keadilan Sosial

## Implementation of Online/Distance Learning from a Social Justice Perspective
Riska Purbasari 1 , Naditya Kusumaningrum Erdiawati 2 , Pindo Asmara Tungga Deva 3
1. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia. E-mail: riska.raniero@gmail.com.
2. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia. E-mail: nadityakus1@gmail.com.
3. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia. E-mail: pindoasmaratd@gmail.com.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Education; Online learning; Social justice This  research  analyzing  the  "Learn  from  Home"  policy  through online/distance  learning  as  a  solution  provided  by  the  Indonesian Government during the COVID-19 pandemic. This policy was formulated in a Letter of the Education and Culture Minister which used as a guideline in the implementation  of  educational  services  on  a  national  scale.  This  method dramatically  receives  various  responses  from  a  wider  community.  The government  also  faces  the  bitter  reality  that  this  policy  still  faces  many obstacles in its implementation, which leads to the question of whether justice has been realized in the implementation of the policy. This research resulted in a conclusion that granting access to education based on the principles of social justice is not enough to create justice, especially when faced with the different conditions of each student. Ideally, under any circumstances, every student  has  a  right  to  obtain  proper  educational  services  as  part  of constitutional rights that must be protected by the state.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Pendidikan; Pembelajaran daring;
Keadilan sosial
P enelitian ini ditujukan pada analisis Kebijakan “Belajar dari Rumah ( Learn from  Home )”  melalui  pembelajaran  daring/jarak  jauh  sebagai  solusi  yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut  diformulasikan  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  yang  kemudian  dijadikan  pedoman  dalam  penyelenggaraan layanan pendidikan di skala nasional. Peralihan metode pendidikan ini secara dramatis menuai  berbagai  respons dari  masyarakat  luas.  Pemerintah  juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebijakan tersebut masih banyak menemui  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Hal  tersebut  membawa  pada sebuah  pertanyaan  apakah  keadilan  sudah  diwujudkan  dalam  penerapan kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  menghasilkan  suatu  kesimpulan  bahwa pemberian  akses  pendidikan  dengan  mendasarkan  pada  prinsip-prinsip keadilan sosial belum cukup mewujudkan keadilan yang sebenarnya, terlebih jika dihadapkan pada kondisi masing-masing peserta didik yang tidak sama. Idealnya,  dalam  kondisi  apa  pun  setiap  peserta  didik  berhak  memperoleh
layanan  pendidikan  yang  layak  sebagai  bagian  dari  perwujudan  hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara.

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan satu dari hampir seluruh negara di dunia yang terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Tak berselang lama sejak dinyatakannya COVID-19 sebagai global pandemic oleh World Health Organization (WHO)  di pertengahan Maret 2020,  Pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020 kemudian menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Peningkatan jumlah korban COVID-19  serta  meluasnya  wilayah  penyebaran  virus  secara massive di  Indonesia menuntut  Pemerintah  untuk  memformulasikan  berbagai  kebijakan  sebagai  langkah- langkah  penanggulangan  dampak  bencana  di  semua  sektor,  di  antaranya  sektor kesehatan, pangan, ekonomi, pariwisata, hingga sektor pendidikan.
Pada  sektor  pendidikan,  dalam  rangka  melangsungkan  pemenuhan  hak  peserta  didik untuk  tetap  mendapatkan  layanan  pendidikan  selama  darurat  penyebaran  COVID-19, Pemerintah  menetapkan  kebi jakan  “Belajar  dari  Rumah (Learn  From  Home) ”  melalui pembelajaran  daring/jarak  jauh sebagaimana  tercantum  dalam  Surat  Edaran  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) yang dalam perjalanannya  disusuli  oleh  pengaturan-pengaturan  melalui  Surat  Edaran  berikutnya, sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Adapun  prinsip  dari  kebijakan  pembelajaran  daring/jarak  jauh  tersebut  adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga,  dan  masyarakat  secara  umum,  serta  mempertimbangkan  tumbuh  kembang peserta  didik  dan  kondisi  psikososial  dalam  upaya  pemenuhan  layanan  pendidikan selama pandemi COVID-19. 1
Transformasi  kebijakan  pendidikan  yang  semula  menerapkan  sistem  pembelajaran konvensional  menjadi  sistem  pembelajaran  yang  sarat  teknologi  ini  memunculkan beragam topik yang menarik untuk dibahas, terlebih dengan pengaturannya yang cukup dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membawa pada pertanyaan mengenai keberadaan Surat Edaran dalam sistem hukum di Indonesia, yang pembahasannya banyak diangkat dalam jurnal-jurnal hukum terdahulu.
Menurut  A.  Hamid  Attamimi, Surat  Edaran  yang  terklasifikasikan  sebagai  peraturan kebijaksanaan memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan yakni sama- sama  berlaku  keluar,  ditujukan  kepada  masyarakat  umum  dan  mengikat  secara  umum
1 Humas  Kemendikbud,  “Mendikbud  dan  Mendagri  Pastikan  Kebijakan  Pembelajaran  Saat  Pandemi Dilaksanakan  Kepala  Daerah,” Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia ,  last  modified  2020,  diakses November 11, 2020, https://setkab.go.id/mendikbud-dan-mendagri-pastikan-kebijakan-pembelajaran- saat-pandemi-dilaksanakan-kepala-daerah/.
karena  masyarakat  yang  terkena  peraturan  itu  tidak  dapat  berbuat  lain  kecuali mengikutinya. 2 Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  berdasarkan  putusan  MA  Nomor 3P/HUM/2010  disebutkan bahwa kendati Surat Edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun karena dibentuk berdasarkan kewenangan suatu lembaga dengan tujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,  maka  Surat  Edaran  dapat  dikategorikan  sebagai  kaidah  hukum  tertulis  yang mengikat  umum  di  bawah  Undang-Undang,  dan  oleh  karenanya  layak  menjadi  objek permohonan uji materiil pada Mahkamah Agung. 3
Merujuk pada pendapat dan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka kebijakan pembelajaran  daring/jarak  jauh  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  ini  dapat diidentifikasi  sebagai  “aturan  hukum”  baru  yang  muncul  di  tengah -tengah  kehidupan masyarakat, karena pada hakikatnya arti dari suatu aturan hukum ditunjuk dengan istilah “kaidah hukum” (rechtsnorm) . 4 Dalam suatu  aturan hukum, terkandung asas-asas yang menjadi dasar pembentukannya. Seperti diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum  dapat  diartikan  sebagai  “jantungnya”  peraturan  hukum.  Memaknai  pentingnya keberadaan asas hukum dalam pembentukan aturan hukum tersebut, Gustav Radbruch memperkenalkan  gagasan  mengenai  nilai-nilai  dasar  yang  terkandung  dalam  hukum, sebagaimana  diungkapkan  dalam  bukunya  yang  berjudul “einführung  in  die rechtswissenschaften” . Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (Gerechtigkeit) ; (2) Kegunaan (Zweckmaszigkeit) ; dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) . 5
Dalam pemikirannya, Gustav Radbruch meletakkan nilai keadilan (Gerechtigkeit) sebagai nilai  yang  kedudukan  dan  peranannya  sangat  dominan  dalam  pembentukan  hukum, sehingga  Gustav  Radbruch  menegaskannya  dalam  pernyataan “recht  ist  wille  zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Pada perkembangannya, prinsip-prinsip  keadilan  menjadi  salah  satu  objek  kajian  dari  filsafat  hukum  yang kemudian memunculkan beragam teori-teori hukum.
Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa  keadilan  sebagai  tujuan  ultimumnya,  hukum  akan  terperosok  menjadi  alat pembenar  kesewenang-wenangan  mayoritas  atau  pihak  penguasa  terhadap  minoritas atau  pihak  yang  dikuasai. 6 Berdasarkan  pandangan  Gustav  Radbruch  tersebut  dapat dipastikan bahwa manakala suatu aturan hukum dibentuk, maka kajian atas keberadaan nilai  keadilan  akan  ikut  menyertai.  Pada  negara  yang  berdaulat,  nilai-nilai  keadilan umumnya terjiwai dalam ideologinya. Seperti halnya di Indonesia, keadilan digambarkan
2 Oheo  K  Haris,  “Good  Governance  (Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik) dalam  Pemberian  Izin  oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan,” Yuridika 20, no. 1 (2015): 69.
3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3P/HUM/2010.
4 JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum , trans. B. Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 87.
5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.
6 Anang Fajrul U., “Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch,” Pojokwacana.com , last modified 2020,  diakses  November  17,  2020,  http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum- gustav-radbruch/.
dalam  Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  yaitu  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Dalam  sila  kelima  tersebut  terkandung  nilai-nilai  keadilan  yang  merupakan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Berangkat dari adanya fenomena perkembangan regulasi di Indonesia saat ini yang riuh dengan  formulasi  kebijakan,  khususnya  dalam  hal  ini  kebijakan  pembelajaran daring/jarak  jauh  yang  dimunculkan  sebagai  solusi  atas  keresahan  sektor  pendidikan Indonesia sehubungan dengan merebaknya wabah COVID-19, maka penulis tertarik untuk mengkaji  pembentukan  dan  penerapan  kebijakan  tersebut  dengan  mengangkat pembahasan mengenai (1) perumusan kebijakan pembelajaran daring/jarak jauh ditinjau dari  nilai  keadilan,  kegunaan,  dan  kepastian  hukum;  serta  (2)  eksistensi  asas  keadilan sosial dalam pelaksanaan pembelajaran daring/jarak jauh.

## 2. Metode
Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dua variabel, yakni tentang perumusan kebijakan  pembelajaran  daring/jarak  jauh  ditinjau  dari  nilai  keadilan,  kegunaan,  dan kepastian  hukum  dan  eksistensi  asas  keadilan  sosial  dalam  pelaksanaan  pembelajaran daring/jarak jauh.
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  kualitatif  yang  lebih menekankan  makna  daripada  generalisasi.  Penelitian  diawali  dengan  studi  pustaka, terutama kebijakan pembelajaran daring/jarak jauh ditinjau dari nilai keadilan, kegunaan, dan  kepastian  hukum  dan  eksistensi  asas  keadilan  sosial  dalam  pelaksanaan pembelajaran daring/jarak jauh. Sifat penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif yang  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep- konsep hukum dan norma-norma hukum. 7
Adapun  prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  membaca  peraturan perundang-undangan,  dokumen-dokumen  resmi  maupun  literatur-literatur  yang  erat kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Dari  bahan  hukum  tersebut  kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan pendukung di dalam penelitian ini. Pisau analisis yang dijadikan tolak-ukur peneliti adalah serangkaian teori yang relevan terhadap objek penelitian.  Situasi  sosial  yang  menjadi  domain  daripada  penelitian  ini  adalah  media pembelajaran daring, pendidik, peserta didik dan aplikasi pembelajaran secara daring. 8

## 3. Perumusan  Kebijakan  Pembelajaran  Daring/Jarak  Jauh  Ditinjau  dari  Nilai Keadilan, Kegunaan, dan Kepastian Hukum
Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosialnya. Ini berarti, bahwa ia harus  memperhatikan  kebutuhan  dan  kepentingan-kepentingan  anggota  masyarakat serta  memberikan  pelayanan  kepadanya.  Dengan  demikian,  hukum  dituntut  untuk
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 130.
8 Sugiyono Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 56.
memenuhi berbagai nilai, dan oleh Radbruch ketiga-tiganya itu disebut sebagai nilai-nilai dasar  dari  hukum. 9 Ketiga  nilai  dasar  dimaksud  meliputi  keadilan,  kegunaan (zweckmaszigkeit) ,  dan  kepastian  hukum, 10 masing-masing  menjadi  substansi  yang diperlukan dalam pembentukan hukum.
Merujuk  pada  kebijakan  Pemerintah  terkait  pembelajaran  jarak  jauh/daring  yang pertama kali dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  Pendidikan  dalam  Masa  Darurat Penyebaran Coronavirus  Disease (COVID-19),  maka  pengkajian  atas  ketiga  nilai  yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 3.1. Keadilan
Istilah  keadilan  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan justice ,  memiliki  persamaan  arti dengan justitia dalam  bahasa  latin; juste dalam  bahasa  Perancis; justo dalam  bahasa Spanyol; gerecht dalam  bahasa  Jerman. 11 Pengertian  keadilan  menurut  para  filsuf  dan tokoh  terkemuka  sangat  beragam.  Menurut  pernyataan  seorang  Hakim  Agung  Inggris, Lord Denning, “keadilan bukanlah sesuatu yang dapat dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan ha sil penalaran tetapi produk nurani”. 12
Sedangkan Aristoteles, seorang filsuf terkemuka mengemukakan pemikirannya tentang keadilan  dalam  buku  yang  berjudul Aristotle’s  Nichomachean  Ethics ,  terbitan The University  of  Chicago  Press ,  yang  memasukkan  pembahasan  mengenai  keadilan  atau “justice” sebagai  bagian  dari The  Eleven  Moral  Virtues (sebelas  moral  kebajikan)  di samping Courage,  Moderation,  Liberality,  Magnificence,  Greatness  of  Soul,  Ambition, Gentleness, Friendliness, Truthfulness dan Wittiness.
Aristoteles  menekankan  teori  keadilan  pada  perimbangan  atau  proporsi.  Menurut Aristoteles, di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan, dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan  atau  proporsi  pada  teori  keadilan  Aristoteles  dapat  dilihat  dari  apa  yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. 13 Maksudnya  pada  satu  sisi  memang  benar  bila  dikatakan  bahwa  keadilan  berarti  juga kesamaan  hak,  namun  pada  sisi  lain  harus  dipahami  pula  bahwa  keadilan  juga  berarti ketidaksamaan hak. 14
9 Gustav Radbruch, Eifuehrung In Die Rechswissenschaft (Stuttgart: Koehler Verlag, 1961), 36.
10 Rahardjo, Ilmu Hukum , 18 – 19. 11 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 90.
12 U. Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat Prespektif Sosiologi Hukum (Malang: Setara Press, 2011),
44.
13 J. H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles (Jakarta: CV. Rajawali, 1993), 28.
14 Bahder  Johan  Nasution,  “Kajian  Filosofis  tentang  Konsep  Keadilan  dari  Pemikiran  Klasik  sampai Pemikiran Modern,” Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 2 (2014): 120.
Theo  Huijbers  menjelaskan  mengenai  keadilan  menurut  Aristoteles  di  samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap  manusia  dalam  bidang  tertentu,  yaitu  menentukan  hubungan  baik  antara  orang- orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik  dan  proporsional.  Hal  ini  karena  Aristoteles  memahami  keadilan  dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. 15
Ditinjau  dari  perspektif  keadilan  menurut  Aristoteles,  maka  kebijakan  pembelajaran daring yang tertuang dalam Surat Edaran sama sekali belum mengarah kepada kesamaan proporsional, tetapi lebih mengarah kepada penyamaan manusia dalam satu unit, dalam artian bahwa aturan pembelajaran daring/jarak jauh ditujukan bagi seluruh peserta didik dan  pendidik  di  Indonesia  tanpa  memberikan  perlakuan-perlakuan  khusus  sesuai proporsi  peserta  didik.  Hal  tersebut  adalah  suatu  kelaziman  mengingat  bahwa  hampir seluruh  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  merupakan  aturan  yang  bersifat umum (algemeen) dan  tidak  bersifat  individual (individueel) .  Kebijakan  pembelajaran daring/jarak jauh yang dirumuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menempatkan setiap peserta didik dan pendidik di setiap wilayah dalam kedudukan yang sama, sehingga kurang memperhatikan faktor-faktor kekhususan yang dalam praktik di lapangan sering menimbulkan permasalahan.
Terkait  hal  tersebut,  kita  perlu  menilik  ke  belakang  bahwa  Surat  Edaran  tersebut merupakan  produk  kebijakan  rintisan  untuk  program  pembelajaran  daring/jarak  jauh yang  disusun  secara  darurat  sehubungan  dengan  adanya  pandemi  COVID-19.  Tak menutup kemungkinan, pemikiran untuk merumuskan kebijakan dengan menempatkan nilai-nilai keadilan secara proporsional sejatinya sudah muncul sebagai wacana, namun kondisi  kedaruratan  yang  memaksa  Pemerintah  untuk  segera  merumuskan  kebijakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyebabkan pertimbangan akan kekhususan- kekhususan kondisi peserta didik dan pendidik yang beragam tidak cukup terakomodasi dengan baik.

## 3.2. Kegunaan
Pembahasan  akan  kegunaan/kemanfaatan  hukum  sebagai  salah  satu  nilai  dasar  dari hukum  cukup  identik  dengan  hasil  pemikiran  aliran  kaum  utilitarian.  Aliran  yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf Von Jhering ini menekankan peranan  hukum  dalam  prinsip  untuk  mendapatkan  kebahagiaan (happiness) yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Menurut aliran utilitarianisme, undang- undang  yang  banyak  memberikan  kebahagiaan  pada  bagian  terbesar  masyarakat  akan
15 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap: (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 241.
dinilai sebagai undang-undang yang baik. 16 Begitu pula kebijakan yang tertuang dalam Surat  Edaran  dalam  hal  ini,  akan  menjadi  kebijakan  yang  baik  tatkala  memberikan kebahagiaan/kemanfaatan pada masyarakat luas.
Sehubungan  dengan  pemaknaan  tersebut,  esensi  kebijakan  pembelajaran  daring/jarak jauh  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  ini dirumuskan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan, yakni dari peserta didik yang terkendala untuk melakukan pertemuan tatap muka dengan pendidik oleh karena wabah COVID-19 menjadi dapat tetap melangsungkan kegiatan belajar mengajar melalui daring.
Berkat  adanya  kebijakan  tersebut  maka  layanan  pendidikan  tetap  dapat  terlaksana, sehingga dalam konsep penyusunan kebijakan ini, secara ideal, asas kemanfaatan terjiwai dengan jelas. Optimalisasi layanan pendidikan melalui sistem pembelajaran daring/jarak jauh  dengan  mengutamakan  kesehatan  dan  keselamatan  peserta  didik  dan  pendidik dalam  upaya  pemenuhan  layanan  pendidikan  selama  pandemi  COVID-19  ini  menjadi “terobosan” yang bermanfaat bag i kelangsungan kegiatan belajar mengajar di Indonesia, terlepas dari pro-kontra yang ada.

## 3.3. Kepastian hukum
Penggolongan besar kaidah hukum yang dapat mudah diamati adalah dari segi bentuknya, yakni  kaidah  hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Kaidah  hukum  tertulis  yang  mengatur warga negara secara umum biasa dikenal dengan istilah “perundang - undangan”. Hukum tertulis telah menjadi tanda ciri dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern.
Kelebihan hukum tertulis dibandingkan hukum tidak tertulis dalam melayani kehidupan modern disebutkan oleh Satjipto Rahardjo antara lain sebagai berikut: 17
1) apa yang diatur dengan mudah diketahui orang;
2) setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca, mendapatkan jalan masuk yang sama ke dalam hukum;
3) pengetahuan  orang  mengenai  hukum  senantiasa  bisa  dicocokkan  kembali  dengan yang telah dituliskan, sehingga mengurangi ketidakpastian;
4) untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan banyak kemudahan.
Hukum  tertulis  senantiasa  identik  dengan  nilai  kepastian  hukum.  Menurut  Sudikno Mertokusumo,  kepastian  hukum  merupakan  jaminan  bahwa  hukum  tersebut  dapat dijalankan  dengan  baik.  Sudah  tentu  kepastian  hukum  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. 18
16 Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 64.
17 Rahardjo, Ilmu Hukum , 72.
18 Sudikno Mertukusumo, Penemuan Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2009), 21.
Terkait  konsepsi  kepastian  hukum  tersebut  di  atas,  maka  kebijakan  pembelajaran daring/jarak  jauh  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  Pendidikan  dalam Masa  Darurat  Penyebaran Coronavirus  Disease (COVID-19)  berikut  Surat  Edaran  yang terbit setelahnya telah memenuhi nilai kepastian hukum karena dituangkan dalam bentuk tertulis,  yang  kemudian  dapat  dijadikan  pedoman  bagi  penyelenggara  pendidikan  baik sekolah maupun perguruan tinggi dalam melaksanakan pembelajaran daring/jarak jauh hingga saat ini.

## 4. Eksistensi Asas Keadilan Sosial dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring/Jarak Jauh
Penyebaran virus COVID-19 mengakibatkan seluruh negara yang terdampak menerapkan kebijakan  pembatasan  sosial (social  distancing) ,  bahkan  karantina  wilayah (lockdown) untuk memutus penyebaran rantai virusnya. Hingga saat ini belum ada pihak yang dapat memastikan  kapan  masa  pandemi  ini  akan  berakhir.  Penerapan  pembatasan  sosial tersebut tentunya mengubah seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, sehingga kunci dalam menghadapi permasalahan bersama ini adalah dengan kembali kepada nilai-nilai Pancasila.
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  hadir  memberikan  landasan  pemikiran  bahwasanya penuntasan permasalahan pandemi COVID-19 ini merupakan kewajiban bersama seluruh rakyat  Indonesia.  Diperlukan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  nilai-nilai  Pancasila sebagai konsepsi dasar dalam menentukan langkah untuk menanggulangi dampak wabah COVID-19.  Dalam  sektor  pendidikan,  Pemerintah  sebagai  regulator,  fasilitator  dan akselerator yang menggerakkan jalannya sistem pendidikan nasional di Indonesia wajib pula  memegang  teguh  kelima  sendi  utama  dari  Pancasila  dalam  perumusan  setiap kebijakan,  karena  pendidikan  merupakan  hak  konstitusional  warga  negara  Indonesia yang dilindungi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Dengan merujuk pada nilai-nilai dasar  pembentukan  hukum  sebagaimana  telah  dijabarkan  dalam  pembahasan sebelumnya,  maka  konsepsi  keadilan  berdasarkan  Pancasila  sebagaimana  terkandung dalam  sila  kelima,  yaitu  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  merupakan konsepsi keadilan yang harus tercermin dalam penerapan setiap kebijakan.
Apabila  kita  menelaah  konsep  keadilan  sosial  menurut  pandangan  John  Rawls  pada bukunya “Theory of  Justice”, keadilan  dirumuskan  melalui  pendekatan  institusional (transcendental  institutionalism) yakni  dengan  institusi  yang  adil,  maka  keadilan  dapat terwujud. John Rawls menekankan bahwa lembaga/institusi-institusi dasar yang ada pada suatu negara dapat mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat apabila hak dan kewajiban  setiap  anggota  masyarakat  dapat  terdistribusi  secara  seimbang.  Berpangkal dari hal tersebut, Rawls kemudian merumuskan prinsip keadilan sebagai berikut. 19
19 Rawls, dalam Iqbal Hasanuddin, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls,” Refleksi 17, no.
2 (2018): 198.
1) Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2) Ketidaksamaan  sosial  ekonomi  harus diatur  sedemikian  rupa  sehingga  diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.
Prinsip tersebut dijalankan dengan catatan bahwa prinsip kedua hanya bisa  mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan pertama telah terpenuhi. 20
Menilik  dari  prinsip-prinsip  keadilan  sosial  sebagaimana  dikemukakan  John  Rawls tersebut di atas, esensi yang paling menonjol dari sebuah keadilan sosial adalah hak yang terdistribusi  secara  sama,  yang  apabila  diterapkan  dalam  sektor  pendidikan  dapat diartikan bahwa hak untuk mengakses pendidikan dapat terdistribusikan secara sama- merata bagi seluruh peserta didik di seluruh wilayah perkotaan, pedesaan hingga pelosok daerah sekalipun.
Perumusan sejumlah kebijakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang  dalam  Surat  Edaran  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan Pendidikan  Dalam  Masa  Darurat  Penyebaran Coronavirus  Disease (COVID-19)  yang meliputi pembatalan UN Tahun 2020; proses pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh/daring;  proses  belajar-mengajar  dari  rumah  lebih  difokuskan  pada  pendidikan kecakapan hidup di masa pandemi COVID-19; pelaksanaan ujian sekolah dalam bentuk portofolio  yang  dilakukan  secara  daring 21 ;  serta  penyusunan  kurikulum  darurat  untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan menyederhanakan kompetensi dasar yang mengacu  pada  kurikulum  di  tahun  2013  merupakan  langkah  besar  yang  diambil  oleh Pemerintah dalam menyetarakan hak peserta didik di seluruh wilayah Indonesia.
Selain  itu,  Pemerintah  Pusat  telah  mengalokasikan  dana  secara  penuh  dalam  bentuk dukungan dan bantuan terhadap aspek pendidikan melalui relaksasi Dana BOS reguler, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, BOS Afirmasi dan Kinerja yang diperluas untuk sekolah negeri dan swasta, tambahan tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan, tunjangan profesi  dosen  dan  tunjangan  guru  besar,  subsidi  kuota  internet  untuk  siswa,  guru, mahasiswa dan dosen, serta bantuan UKT untuk mahasiswa. 22
Pada tanggal 16 Mei 2020, Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga telah mengeluarkan sebuah kebijakan baru berupa “Paket Panduan Lintas Sektor Tanggap COVID-19 Menuju Situasi Normal yang Baru” yang di dalamnya memuat strategi  pemerintah  dalam  menciptakan  situasi new  normal di  tengah  berlangsungnya wabah  pandemi  yang  tak  kunjung  usai  ini. 23 Kebijakan-kebijakan  tersebut  ditetapkan
20 Ibid.
21 Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020.
22 Media9, “Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi dan Penguatan Peran Pemerintah Daerah,” Media9 , last modified 2020, diakses November 23, 2020, https://media9.co.id/kebijakan-pembelajaran-di-masa- pandemi-dan-penguatan-peran-pemerintah-daerah.
23 Komite Penanganan COVID- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, “Paket Panduan Lintas Sektor Tanggap COVID- 19.  Menuju  Situasi  Normal  yang  Baru,” Komite  Penanganan  COVID-19  dan  Pemulihan  Ekonomi
dengan tujuan agar para peserta didik di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali tetap dapat memperoleh layanan pendidikan dan menyelesaikan masa studinya dengan tetap mengutamakan kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik.
Meskipun Pemerintah telah meluncurkan berbagai program/kebijakan untuk menunjang berjalannya  kurikulum  pendidikan  di  tahun  ajaran  2020/2021,  namun  dalam penerapannya  masih  muncul  banyak  hambatan  seperti:  keterbatasan  penguasaan teknologi  oleh  guru  dan  siswa,  kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana  pendukung fasilitas belajar, kurangnya kesiapan anggaran di bidang pendidikan, serta faktor kondisi wilayah yang menyebabkan terjadinya disparitas teknologi bagi masyarakat marginal.
Di  sisi  lain,  sistem  pembelajaran  daring/jarak  jauh  tersebut  menuai  pro  dan  kontra  di kalangan  masyarakat  terutama  para  orang  tua.  Ketidaksiapan  Pemerintah  dalam penyediaan  fasilitas  belajar  bagi  pendidik  maupun  peserta  didik  guna  menunjang pembelajaran  daring/jarak  jauh  menjadi  permasalahan  besar  diperparah  oleh keterbatasan sumber daya tenaga pendidik, sehingga berdampak pada ketidakmerataan layanan pendidikan di tiap-tiap daerah.
Permasalahan  eksternal  yang  turut  mengganjal  pelaksanaan  kebijakan  pembelajaran daring/jarak jauh ini adalah fenomena meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi sebagai akibat dari wabah COVID-19. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan celah bagi pengusaha untuk dapat melakukan PHK terhadap pekerja sebagai upaya efisiensi. 24 Dilansir dari bbc.com, jumlah karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan sejauh ini mencapai lebih  dari  1,2  juta  orang  akibat  pandemi  virus  corona. 25 Kondisi  ini  menjadi  hambatan besar bagi orang tua dalam menyediakan fasilitas penunjang kegiatan belajar-mengajar di rumah. Pada kondisi yang paling memprihatinkan, bahkan orang tua dihadapkan pada dua pilihan antara memberi makan keluarganya atau membiayai pendidikan anaknya.
Permasalahan-permasalahan  sebagaimana  tersebut  di  atas  menunjukkan  betapa kompleksnya  kondisi  kewilayahan;  sosial;  dan  ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat, sehingga  konsep  keadilan  sosial  menurut  John  Rawls  yang  mendasarkan  pada penyamarataan  hak  dan  kewajiban  dalam  suatu  negara  belum  cukup  mewujudkan keadilan  yang  sebenar-benarnya  dalam  pelaksanaan  pendidikan  daring/jarak  jauh  di Indonesia. Benar kiranya kritik Amartya Sen terhadap teori keadilan sosial John Rawls, bahwasanya  keadilan  tidak  cukup  apabila  hanya  terbatas  pada  pembentukan  institusi
Nasional ,  last  modified  2020,  diakses  November  23,  2020,  https://covid19.go.id/p/protokol/paket- panduan-lintas-sektor-tanggap-covid-19-menuju-situasi-normal-yang-baru.
24 Herman Herman et al., “Tinjauan Yuridis Mengenai Dampak COVID -19 Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja,” Halu Oleo Law Review 4, no. 2 (2020): 174.
25 Ayomi Amindoni, “Virus Corona: Gelombang PHK di Tengah Pandemi COVID -19 Diperkirakan Mencapai Puncak  Bulan  Juni,  Kartu  Prakerja Dianggap  Tak  Efektif,” BBC  Indonesia ,  last  modified  2020,  diakses November 17, 2020, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475.
yang adil secara ideal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi aktual masyarakat dan interaksi sosial yang ada di dalamnya. 26
Kemajemukan  masyarakat  merupakan  ganjalan  terbesar  dalam  perwujudan  prinsip keadilan  sosial  John  Rawls,  sehingga  konsep  keadilan  sosial  tersebut  tidak  dapat dimaknakan sama dengan konsep keadilan sosial menurut Pancasila. Keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya,  manusia  dengan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  serta  hubungan  manusia dengan Tuhannya. 27 Untuk mewujudkan keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila, maka perwujudan kurikulum yang berfokus pada pelayanan peserta didik sesuai potensi daerah  yang  beragam,  maupun  diversifikasi  jenis  pendidikan  yang  dilakukan  secara profesional,  serta  penyusunan  standar  pendanaan  pendidikan  untuk  setiap  satuan pendidikan  sesuai  prinsip  pemerataan  dan  keadilan  sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  perlu sesegera mungkin diwujudkan agar akses pendidikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh  peserta  didik  di  Indonesia.  Nilai  keadilan  sosial  yang  terjiwai  dalam  Pancasila hanya  dapat  diwujudkan  melalui  sinergitas  dan  dukungan  antar  lembaga  negara, utamanya  dalam  peningkatan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  yang  berdampak  bagi kelangsungan pembelajaran daring/jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini belum dapat tertanggulangi.

## 5. Kesimpulan
Dari kajian yang telah dijabarkan dalam pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa  dalam  kondisi  apa  pun  setiap  peserta  didik  berhak  memperoleh  layanan pendidikan  yang  layak  sebagai  bagian  dari  perwujudan  hak  konstitusional  yang  wajib dilindungi  dan  diberikan  oleh  negara.  Terhadap  hal  tersebut,  pemberian  hak/akses pendidikan  harus  berlandaskan  nilai  keadilan  sosial  yang  dijiwai  Pancasila  mengingat kondisi masing-masing peserta didik berbeda satu  sama lain. Di sini peran Pemerintah harus muncul sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada, tentunya dengan tidak terlepas dari peran serta masyarakat secara keseluruhan. Beberapa langkah yang dapat  diambil  dalam  menangani  permasalahan  keadilan  ini  yaitu:  1)  Fasilitas  yang diberikan  sekolah  berupa treatment kepada  siswanya  yang  mengalami  kesulitan  akses belajar perlu dilaksanakan. Dalam hal ini guru hadir dengan sistem door to door ke peserta didik dengan harapan materi yang dijelaskan dapat tersampaikan; 2) Orang tua peserta didik  perlu  lebih  meluangkan  waktu  bagi  anak-anak  untuk  mendampingi  belajar, dibutuhkan effort yang  besar  dari  orang  tua  untuk  mengawasi  mental,  sikap  dalam membuka  cakrawala  pengetahuan  anak-anaknya;  dan  3)  Alokasi  anggaran  yang  telah dibentuk  berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2020  tentang refocusing
26 Sunaryo,  “Amartya  Sen  tentang  Teori  Keadilan  John  Rawls:  Kritik  Pendekatan  Komp aratif  atas Pendekatan Institusionalisme,” Respons 23, no. 1 (2018): 13.
27 M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 86.
kegiatan, relokasi anggaran, dan penanganan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan  COVID-19  perlu  lebih  difokuskan  salah  satunya  pada  sektor  pendidikan untuk  mewujudkan  pendidikan  yang  berkeadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Selain itu sangat diperlukan adanya sinergitas antara lembaga negara satu dengan lainnya untuk saling menyokong terwujudnya program-program Pemerintah yang memiliki skala prioritas.

## Daftar Pustaka
Amindoni,  Ayomi.  “Virus  Corona:  Gelombang  PHK  di  Tengah  Pandemi  COVID -19 Diperkirakan Mencapai Puncak Bulan Juni, Kartu Prakerja Dianggap Tak Efektif.” BBC Indonesia . Last modified 2020. Diakses November 17, 2020. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475.
Bruggink, JJ. H. Refleksi Tentang Hukum . Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
Fuady, Munir. Dinamika Teori Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Haris, Oheo K. “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan.” Yuridika 20, no. 1 (2015).
Hasanuddin, Iqbal. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls.” Refleksi 17, no. 2 (2018).
Herman,  Herman,  Wahyu  Aliansa,  Andrean  Gregorius  Simamora,  dan  Nadilla  Mayang Chahyani.  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Dampak  COVID -19  Terhadap  Pemutusan Hubungan Kerja.” Halu Oleo Law Review 4, no. 2 (2020).
Humas Kemendikbud. “Mendikbud dan Mendagri Pastikan Kebijakan Pembelajaran Saat Pandemi Dilaksanakan Kepala Daerah.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia . Last modified  2020.  Diakses  November  11,  2020.  https://setkab.go.id/mendikbud-dan- mendagri-pastikan-kebijakan-pembelajaran-saat-pandemi-dilaksanakan-kepala- daerah/.
Komite Penanganan COVID- 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Paket Panduan Lintas Sektor Tanggap COVID- 19. Menuju Situasi Normal yang Baru.” Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional . Last modified 2020. Diakses November 23,  2020.  https://covid19.go.id/p/protokol/paket-panduan-lintas-sektor-tanggap- covid-19-menuju-situasi-normal-yang-baru.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Media9.  “ Kebijakan  Pembelajaran  di  Masa  Pandemi  dan  Penguatan  Peran  Pemerintah Daerah.” Media9 .  Last  modified  2020.  Diakses  November  23,  2020. https://media9.co.id/kebijakan-pembelajaran-di-masa-pandemi-dan-penguatan- peran-pemerintah-daerah.
Mertukusumo, Sudikno. Penemuan Hukum . Yogyakarta: Liberty, 2009.
Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern.” Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 2 (2014).
Radbruch, Gustav. Eifuehrung In Die Rechswissenschaft . Stuttgart: Koehler Verlag, 1961.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Rapar, J. H. Filsafat Politik Aristoteles . Jakarta: CV. Rajawali, 1993.
Rasjidi, Lili, dan Liza Sonia Rasjidi. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
Rhiti,  Hyronimus. Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap:  (Dari  Klasik  ke  Postmodernisme) . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
Santoso,  M.  Agus. Hukum,  Moral  dan  Keadilan,  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Sholehudin, U. Hukum dan Keadilan Masyarakat Prespektif Sosiologi Hukum . Malang: Setara Press, 2011.
Sugiyono, Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, 2015.
Sunaryo. “Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme.” Respons 23, no. 1 (2018).
U., Anang Fajrul. “Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch.” Pojokwacana.com .
Last modified 2020. Diakses November 17, 2020.
http://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav- radbruch/.