Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013), pp. 149-204, link: https://www.academia.edu/31651237 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap *
(RISYWAH IN ISLAMIC LAW REVIEW AND THE LAW ON THE CRIME OF BRIBERY)
Bahgia FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar E-mail: bahgia@yahoo.com
Abstract: The behavior of consuming illicit wealth by way of bribes (rasywah) is  already  entrenched  in  the  middle  of  the  Indonesian  people  and  the  world community  in  general.  That  is  why  since  the  beginning  of  Islam  came Messenger  of  Allah  has  warned  Muslims  to  acquire  wealth  through  legal means.  Accepting  bribes  or  kickbacks  is  a  very  nasty  behavior,  because  there are  hidden  fraudulent  behavior  committed  to  achieve  a  certain  goal.  In Indonesia  bribery  act  categorized  as  acts  of  corruption  punishable  by imprisonment.
Keywords: risywah, Islamic Law, Law
Abstrak: Perilaku memakan harta haram dengan cara  suap ( rasywah) memang sudah  sangat  mengakar  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia,  dan masyarakat  dunia  secara  umum.  Itulah  sebabnya  sejak  awal  Islam  datang Rasulullah  telah  mengingatkan  kepada  umat  Islam  untuk  memperoleh  harta dengan  cara  yang  halal,  tanpa  mendzalimi  orang  lain.  Menerima  suap  atau memberi  suap  merupakan  perilaku  yang  sangat  keji,  karena  ada  perilaku curang  yang  diterselubung  yang  dilakukan  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu. Di Indonesia perbuatan suap dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang diancam dengan hukuman penjara.
Kata Kunci: Risywah, Hukum Islam, Undang-undang
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  22  Juli  2013,  direvisi:  25  September  2013,  disetujui untuk terbit: 3 November 2013.

## Pendahuluan
Fenomena  semakin  meningkatnya  kebutuhan  hidup  manusia  dewasa ini menjadikan banyak orang melakukan berbagai bentuk tingkah laku untuk memenuhinya.  Keterdesakan  yang  mengungkung  seseorang  tidak  jarang memaksa  orang  yang  bersangkutan  untuk  melakukan  segala  cara  dan menghalalkan  berbagai  bentuk.  Hal  itu  ditandai  dengan  maraknya  kasus pungutan liar yang meramaikan daftar pemberitaan media setiap harinya. Di sisi  lain,  mereka  yang  menginginkan  urusannya  menjadi  lebih  cepat,  lebih lancar  dan  dapat  dituntaskan  sesuai  keinginan,  tidak  segan-segan  untuk membayarkan  sejumlah  bayaran  kepada  pihak  yang  memiliki  kewenangan menyelesaikan  urusan  yang  dimaksud.  Bentuk-bentuk  perilaku  kotor  yang kerap  kali  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  ini  kian  hari  kian menimbulkan dampak yang semakin memburuk.
Salah  satu  dari  dampak  yang  sangat  penting  untuk  dijadikan renungan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku  dan  lembaga  yang  mengelola  urusan  umum,  baik  bersifat  swasta maupun  pemerintah.  Maka  oleh  sebab  terbentuknya image buruk  tersebut terjadilah  ketimpangan  dalam  setiap  urusan  kehidupan.  Satu  dari  sekian perilaku  buruk  pengelola  urusan  masyarakat    yang  sudah  menjadi  rahasia umum  adalah  sikap  menerima  uang,  barang,  tips  atau  apapun  namanya dengan  tujuan  memuluskan  suatu  urusan  di  luar prosedur yang  telah  di tetapkan.  Tanpa  melihat  bagaimana  dampak  terhadap  masyarakat  dan bangsa.
Perilaku  seperti  ini  sering  di  istilahkan  dengan  “ risywah “  atau  dalam terminologi masyarakat negeri ini disebut sebagai “suap”. Suap menjadi suatu rahasia  umum  yang  telah  melegalkan  banyak  hal,  yang  dulunya  dianggap tabu.  Suap  berubah  menjadi  suatu  kecenderungan  hidup  yang  dapat menghancurkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan.
Banyak interpretasi tentang suap  yang cenderung lari dari kebenaran, karena  candu-candu  paradigma meterialisme telah  membudaya  dalam  umat ini. Segala sesuatu dilakukan demi kepentingan pribadi dan urusan duniawi, sehingga suap yang jelas-jelas haram di ubah kemasannya menjadi layaknya sebuah hadiah. Orang yang menerimapun dengan senang hati mengambil apa yang  diberikan,  meskipun  telah  di  sebutkan  dalil  yang  menunjukkan  haram dan dosa bagi pelakunya.
Sejak  dulu  Nabi  Muhammad  saw  sudah  mengingatkan  bahwa penyakit ini menyebabkan rusaknya tatanan dan moral masyarakat, sehingga terjadi  ketimpangan  dalam  umat.  Syetan  telah  menggoda  manusia  dengan mencampuradukkan antara yang haq dengan yang batil, serta menjurumuskannya  ke  jalan  kesesatan.  Syetan  selalu  menghantui  pikiran manusia,  sehingga  akhirnya  ia  menganggap  bahwa  suap  merupakan  bagian dari hadiah. 1 Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. ( HR. Bukhari ). 2
Makna  ucapan  “ Al  Halaalu  Bayyin  wal  Haraamu  Baynun “.  Imam  An- Nawawi  berkata,  segala  sesuatu  terbagi  atas  tiga  bagian;  Halal  itu  jelas  dan tidak  diragukan  kehalalannya  seperti  roti  dan  buah-buahan  serta  jenis makanan-makanan  yang  lainnya.  Semuanya  mengandung  unsur  halal  yang jelas  tak ada  keraguan  di  dalamnya.  Adapun  yang  haram   juga  jelas,  seperti khamar,  babi,  bangkai,  darah,  begitu  juga  hukum  zina,  berbohong,  ghibah, tamimah  yang  di  tujukan  kepada  orang  lain    dan  yang  serupa  dengannya. Sedangkan syubhat tidak ada kejelasan yang pasti antara halal dan haram.
Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh PERC ( political  &  Economic Risk Consultancy ) yang berbasis di Hongkong, dalam survey persepsi korupsi 2011 terhadap perilaku bisnis, Indonesia menjadi negara paling korup dari 16 negara  di  kawasan  Asia  Pasifik. 3 Sejak  2004  jumlah  laporan  soal  gratifikasi terus  meningkat  hingga  2011.  Namun  angkanya  sempat  turun  pada  2012. Untuk 2010 ada 349 laporan, 2011 sebanyak 1.373 laporan, dan 2012 sebanyak 1.158  laporan. 4 Hal  yang  menunjukkan  semakin  buruknya  indeks  korupsi Indonesia  juga  di  pertegas  dengan  rangking  Indonesia  yang  semakin meningkat, di mana berdasarkan rilis Transparancy Internasional indeks tingkat korupsi di Indonesia naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. 5
Melalui  data  ini,  setidaknya  kita  dapat  memotret  realita  kehidupan negeri  ini,  di  mana  kasus  suap  kian  hari,  kian  menjadi  tren  yang  semakin diminati oleh masyarakat yang tidak memiliki batas kepuasan terhadap harta
1 . Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi, Hukum Suap dan Hadiah, Jakarta: Maktabah Al- Qur’an, 2003, hlm.11
2 . Muhammad bin Ismail Abu ‘abdillah, Shahih Bukhari, versi maktabah syamilah, Bab halal itu jelas dan haram itu jelas , Juz 3,hlm.53 3 . Survey PERC; Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik, http;//nasional.kompas.com di akses 09/04/2014 pukul.06.00
4 . KPK akan selidiki Suap Berupa Iming-iming Seks,www.tempo.co
5 . Corruption perceptions indeks 2012, http;//www.transparancy.org
yang  mereka  miliki.  Kasus  suap  ini  tidak  hanya  menjadi  masalah  di  tingkat pemegang  kebijakan  saja,  baik legislatif , yudikatif dan eksekutif .  Akan  tetapi kasus  suap  ini  sudah  menjadi  budaya  yang  menjalar  ke  setiap segmen kehidupan  masyarakat.  Meskipun  di  tingkat  pemegang  kebijakan,  telah  di bentuk  Undang-undang  tindak  pidana  suap  No.11  tahun  1980,  bahkan  di bentuk  pula  lembaga  khusus  bernama  KPK  (Komisi  Pemberantas  Korupsi), namun  kasus  suap  ini  nampaknya  belum  dapat  ditaklukkan,  karena  bahkan sebagian dari pengelola kebijakan Negara ini bertekuk lutut di hadapan virus yang bernama suap ini.
Dari  beberapa  kasus  suap  yang  pernah  ditangani  oleh  Komisi Peberantas Korupsi (KPK), dapat diamati bahwa materi yang digunakan oleh pihak  pemberi  suap  tidak  hanya  berupa  uang  saja.  Selain  memberi  uang untuk  masalah-masalah  yang  bernilai  besar,  para  pelaku  suap  tidak  jarang menggunakan  wanita  dalam  setiap  modus  operadinya.  Suap  dengan menggunakan  jasa  wanita  ini  sering  disebut  sebagai  “ gratifikasi  seksual “. Sekalipun  secara  undang-undang  gratifikasi  seperti  ini  belum  ada  rumusan rincinya,  akan  tetapi  Alquran  dan  al-Sunnah  memiliki  konsep  yang  lebih paripurna terkait dengan risywah ini.
Perilaku  memakan  harta  haram  dengan  cara risywah ini  memang sudah  sangat  mengakar  di  tengah-tengah  masyarakat  negeri  ini,  dan masyarakat  dunia  secara  umum.  Itulah  sebabnya  sejak  awal  Islam  datang Rasulullah saw telah menjelaskan masalah cara memperoleh harta ini.
“Dari  Abu  Hurairah  ra,  Rasulullah  saw  bersabda,  “akan  datang  kepada manusia suatu zaman, seseorang tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan hartanya,  apakah  dari  jalan  yang  halal  atau  haram”.  (HR.Bukhari  dan  an- Nasai). 6
Di  antara  bentuk  muamalah  yang  mengandung kezhaliman  terhadap orang banyak adalah suap. 7 Dia termasuk dosa besar paling berbahaya yang dapat  menimbulkan  kehancuran  ekonomi,  politik,  sekaligus  sosial.  Suap menjadi  bukti  nyata  lemahnya  komitmen  beragama  dan  merajalelanya kerusakan  moral  dan  penyewelengan  perilaku  dalam  suatu  masyarakat.
6 . Shahih Bukhari ,maktabah syamilah, hlm.591
7 . Erwanditarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer , Bogor : P.T. Berkat Mulia Insani, Cetakan ke-4, 2013,hlm.190.

## Bahgia
Dewasa  ini  budaya  suap  telah  menggurita  di  seluruh  aspek  dan  lini kehidupan manusia. 8
Untuk memperkuat dari steatment diatas di latar belakang masalah ini akan  dinukilkan  beberapa  fakta  dari  berbagai  media  masa  yang  insya  Allah bisa  dipertanggungjawabkan  dan independent dalam  pemberitaan    berkaitan dengan tindak suap-menyuap dan korupsi di negeri ini.

## Suap Menyuap Di Lembaga DPR
9
Terungkapnya  kasus  korupsi  M.  Nazaruddin,  anggota  DPR-RI  yang menyeret  sejumlah  anggota  DPR  lainnya  kembali  mempertontonkan  kepada rakyat  bahwa  suap-menyuap  atau  korupsi  sangat  berpotensi  terjadi  di lembaga  negara  seperti  DPR,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota. Kasus ini menjadi “semakin ramai” karena selama pelariannya di luar negeri Nazaruddin  menyebutkan  sejumlah  nama  lain  seperti  Menteri  Pemuda  dan Olah  Raga  Andy  Mallarangeng  serta  Ketua  Umum  Partai  Demokrat  Anas Urbaningrum  yang  juga  mendapatkan  bagian  lumayan  besar.  Tentu  saja, ocehan  Nazar  itu  menjadi  pukulan  berat-  terutama  Partai  Demokrat  yang memenangkan  Pemilu  2009  lalu  dengan  semboyan  “  katakan  tidak  untuk korupsi”.
Pasalnya,  kasus  yang  telah  mengisi  opini  publik  itu  memberitahu bahwa  korupsi  bisa  muncul  di  lembaga  terhormat  itu  karena  inisiatif anggotanya. Kasus Nazaruddin  juga menunjukkan adanya mata rantai yang luas  dan  berpotensi  terjadi  karena  langkah  politik.  Dari  pemeriksaan  dua orang terdakwa kasus tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta (Rosa Manulang dan    Idris)    terungkap  bahwa  proses  penyuapan  sudah  diskenariokan  sejak awal. Sudah ada yang mengatur pembagian dan juga persentase pembagian.
Sudah  pasti,  kasus  Nazaruddin  membuat  kepercayaan  rakyat terhadap  wakilnya  di  legislatif  yang  memang  sudah  menurun  itu  semakin tidak  popular.  Banyaknya  kasus  korupsi  (suap  menyuap)  yang  menyeret anggota DPR, seperti kasus cek pelawat pemilihan Deputi Senior (DGS) Bank Indonesia  Miranda  Gultom  yang  menginapkan  sejumlah  anggota  DPR  di lembaga  pemasyarakatan,  kemudian  kasus  dua  orang  anggota  DPR  secara
8 . Husain Husain Syahatah, Suap dan Korupsi dalam  perspektif  syari’ah , Jakarta :ahmzah,2008,hlm.xi
9 . http://www.lampung-news.com di akses  pada hari Jumat, 26/ 08/ 2011, 16:13 MT+7.
eksplisit  mengaku  menerima  amplop  (berisi  1000  dolar)  dalam  rangka pembahasan divestasi Bank Niaga.
Selanjutnya, kasus Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri terkait  dana  non  bujeter  yang  disebut-sebut  Rokhmin  diberikan  kepada sejumlah  anggota  DPR  untuk  memuluskan    pembahasan  UU  Kelautan,  dan yang  paling  “top”  adalah    kasus    bailout  (pemberian  dana  talangan)  sebesar Rp  6,7  triliun  kepada  Bank  Century,  dua  tahun  lalu  yang  juga  melibatkan salah  seorang  anggota  DPR  yang  dikenal  cukup  vokal  saat  membahas permasalahan ini di DPR. Selain itu, kasus lain yang juga cukup ramai adalah pembengkakan  (mark  up)  nilai  proyek-proyek  perintis  Kementerian Perhubungan  tahun  2009  lalu  yang  juga  melibatkan  salah  seorang  anggota DPR dari wilayah Sulawesi.
Dalam kasus ini si anggota dewan meminta “bagian” dari jumlah yang telah digelembungkan dalam anggaran proyek tersebut. Masih banyak kasus lainnya yang memberikan gambaran kepada publik bahwa potensi korupsi di lembaga  ini  sangat  perlu  diwaspadai  dan  sudah  membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Modusnya,  pada  rapat-rapat  yang  menentukan  besaran  anggaran untuk  suatu  kementerian  misalnya,  dalam  hal  perumusan  materi  keputusan dan pengambilan keputusan mendapat perhitungan tersendiri. Hitungannya, tergantung seberapa besar pertarungan terhadap materi yang diperjuangkan. Tentu saja bagi organisasi (partai) yang memiliki bargaining yang lebih besar berpeluang pula mendapatkan jumlah yang lebih besar pula.
Yang  juga  menarik  adalah manuver yang  dibuat  oleh  anggota  DPR untuk  mengalihkan  perhatian  publik  dengan  memunculkan  isu-isu  “seksi” lainnya.  Seperti  adanya  tanggapan  DPR  yang  cukup  gencar  dengan  korupsi Gayus  HP  Tambunan  tahun  lalu  sehingga  perhatian  publik  dan  para pengamat  terarah  kesana.  Sementara  itu,  perhatian  atau  sorotan    terhadap pembahasan  anggaran  Kemenpora  untuk  Wisma  Atlet  SEA  Games  pada tahun  2010  tersebut  sepertinya  terkesampingkan.  Kini  publik  bertanya, apakah masih ada isu besar lain yang dimunculkan untuk “meredam” kasus Nazaruddin?
Terkait  dengan  praktek  suap-menyuap  di  lembaga  dewan  seperti tersebut  di  atas,  publik  mencemati  bahwa    hampir  semua  komisi-komisi  di DPR dan juga di DPRD (daerah) memiliki potensi yang tidak sama. Karena itu di masyarakat sudah terbangun istilah  “komisi basah” dan “Komisi Kering”.
Demikian  pula,  alasan  dan  dampak  proses  penyuapan  memiliki  banyak keragaman  di  luar  kepentingan  mendapatkan  keuntungan  finansial  itu sendiri.  Dari  kasus  Nazaruddin  misalnya,  ada  yang  mengatur  pembagian untuk  individu  dan  mungkin  juga  untuk  partai.  Ini  menunjukkan  bahwa “kejahatan”  seperti  itu  bisa  sekali  digunakan  menjadi  salah  satu  sumber finansial partai.
Contoh  lain  yang  juga  sudah  sering  terdengar  adalah  kegiatan  reses turun ke lapangan memeriksa sejumlah proyek telah dimanfaatkan juga oleh anggota  Dewan  meminta  “amplop”  kepada  dinas/instansi  yang  diperiksa mereka. Beberapa waktu lalu misalnya pers di Lampung memberitakan juga adanya  anggota  DPRD  Kota  Bandarlampung  meminta  bantuan  ke  beberapa pengusaha  untuk  biaya  studi  banding.  Sebelum itu    ada  juga rumors  bahwa DPRD Provinsi Lampung menerima “amplop” dari eksekutif terkait program ruitslag GOR Saburai Bandarlampung dari pusat kota ke wilayah pinggir kota di Kemiling.
Di  dunia  bisnis,  adalah  merupakan  hal  yang  lumrah  untuk mengeluarkan dana atau transaction cost untuk melancarkan urusan. Biaya ini bagi  sebuah  perusahaan  merupakan  komponen  biaya  yang  sudah  umum pada  proyek-proyek  pembangunan  pemerintah.  Artinya  jika transaction  cost nya  besar  maka  anggaran  yang  dikeluarkan  negara  juga  besar.  Padahal sebagian  dari  anggaran  itu  dibagi-bagi  oleh  pihak  tertentu.  Pengusaha tentunya  tidak  terlalu  keberatan  selama  nilai  keuntungannya  tidak  terlalu digerogoti.  Bagaimana dengan Nazaruddin?
Melihat  pengalaman  yang  sudah-sudah,  “semangat”  M.Nazaruddin yang disebut banyak pihak akan menguak kasus-kasus lain yang besar-besar, bukanlah  sesuatu  yang  mudah,  dan  karena  itu  tak  perlu  banyak  berharap. Mulai  ada  kecenderungannya  kasus  yang  kini  diproses  KPK  itu  hanya  akan berputar-putar  seputar  Nazaruddin  dan  anak  buah  perusahaannya  saja. Upaya  Nazaruddin  untuk  mengungkap  kasusnya  karena  tidak  mau  sendiri menanggung  akibat,  kelihatannya  juga  menghadapi  situasi  yang  tidak mudah.  Bahkan  berpeluang  menjadi  bumerang  bagi  dia,  baik  secara  pribadi atau pun kelompok.
Juru  bicara  KPK  Johan  Budi  mengatakan  KPK  kini  sedang mengumpulkan  bukti-bukti  aliran  dana  suap  seperti  yang  disebut-sebut Nazar, sebab yang ada saat ini barulah ocehan M.Nazaruddin saja. “Buktinya
belum ada untuk melakukan pemanggilan terhadap sejumlah nama tersebut,” katanya beberapa waktu lalu.
Dari  semangat  KPK  tersebut,  publik  melihat  bahwa  lembaga  ini sepertinya  mencari  jalan  supaya  masalah  ini  berjalan  “lembut”  .  Juru  bicara KPK  pun  memberikan  tanggapan  minim,  supaya  dampak  negatifnya  lebih ringan. Padahal, KPK sendiri sudah sangat jelas bahwa Indonesia sendiri saat ini termasuk negara yang berada di urutan atas dalam masalah korupsi.
Fakta-fakta  diatas  merupakan  keterpurukan  bangsa  ini  yang  benar- benar  telah  menjadi  kejahatan  publik.  Ternyata bukan  hanya  kaum  laki-laki. Kaum wanitapun tidak mau ketinggalan melakukan perampokan harta rakyat secara  terselubung  ini.  Ulah  para  pejabat  tersebut  merupakan  bagian  kecil yang terekspos oleh  media  masa.  Ibarat  gunung  salju  ditengah  lautan. Kelihatannya  dipermukaannya  hanyalah  sedikit  namun  apa  yang  tertutup oleh air adalah bongkahan yang begitu besar.
Tidak  sekedar  itu  dewasa  ini  pun  banyak  orang  untuk  memasukkan anak  ke  sekolah  saja  sering  main  suap,  apalagi  menjadi  pegawai  negeri  dan polisi  seolah hal itu  sudah  sangat  lumrah  sekali.  Maka  dari  itu jangan heran kalau  sistem birokrasi di  negeri  ini  bobrok  dan  carut-marut  bagai  benang kusut. Karena memang mentalitas rendahan tukang suap dan penerima suap hanya  akan  mengukuhkan  sistem  lingkaran  setan  yang  hanya  bekerja menumpuk uang demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Disisi  lain  suap  di  pahami  sebagai  hadiah  atas  wujud apresiasi kedekatan  dan  kecintaan  yang  obyektif.  Namun  seringkali  orang  berbuat risywah dengan dalih memberi hadiah. Bahkan hari ini marak  Hadiah kepada pegawai,  khususnya  pegawai  pemerintah,  atau gratifikasi.  Gratifikasi  adalah pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi  pemberian  uang,  barang  rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Seringkali  pula orang tidak faham dan tidak bisa membedakan antara risywah dengan  hadiah.  Memang  salah  satu  langkah  dan  tipu  daya  setan adalah  mengubah  nama  sesuatu  yang  haram  dengan  nama  yang menggiurkan  seperti riba  dengan  bunga, risywah dengan  hadiah  atau  parcel, penzina  dengan  “Pekerja”  seperti  istilah  PSK  dll.  Sehingga  banyak  yang melakukan risywah dengan  dalih  memberi  hadiah.  Memang  kalau  kita  tidak hati-hati bisa terjebak karena bedanya memang  sangat tipis.
Suap memang perkara mentalitas rendahan yang menunjukkan hubbud dunya (cinta  pada  dunia)  yang  berlebihan.  Bagaimana  tidak  demikian  ketika suara  keadilan  menjadi  padam  gara-gara  di  sumpal  dengan  uang  sogokan. Mulut-mulut  yang  suka  berkoar-koarpun  menjadi  hening  karena  uang  suap yang  menggiurkan.  Oleh  karena  itu  masyarakat  terutama  kaum  muslimin sangat  perlu  memahami  masalah  ini  dari  perspektif  yang  adil  dan  benar sehingga negeri ini benar-benar terbebas dari praktek risywah .
Pengertian Risywah Menurut Islam
Secara etimologi Risywah berasal dari bahasa Arab اشر - شري و - ةوشر yang berarti “ Menjulurkan kepala”.
Adapun pendapat Ulama adalah sebagai berikut :
Ibnu Mandzur 10 menyebutkan perkataan Abul ‘Abbas
“Rusywah/Risywah  diambil  dari  konteks  anak  burung/ayam  yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya  meminta agar makanan yang berada di paruh  induknya di suapkan untuknya.
Ibrahim  Mustafa  menyebutkan  bahwa  kalimat risywah berasal  dari kata 11 ءاشرلا yang bermakna: “Seutas tali atau tali ember dan semacamnya”
Adapun  menurut  terminologi  adalah  Apa-apa  yang  diberikan  (baik uang  maupun  hadiah)  untuk  mendapatkan  suatu  manfaat  atau  segala pemberian  yang  bertujuan  untuk  mengukuhkan  sesuatu  yang  batil  dan membatilkan suatu yang haq. 12
Sedangkan pendapat Ulama adalah sebagai berikut:
Ibnu  Hajar  al  ‘Asqolani  di  dalam  kitabnya Fathul  Bari menukil perkataan Ibnu al ‘Arobi ketika menjelaskan tentang makna rasywah. 13
“Risywah  atau  suap-menyuap  yaitu  suatu  harta  yang  diberikan  untuk membeli  kehormatan/  kekuasaan  bagi  yang  memilikinya  guna  menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal”.
10 . Ibnu Mandzur ,Lisanul ‘Arob , Dar al Shodir, Beirut , Cetakan I, Juz 14 ,hlm. 322. 11 . Ibrohim Musthofa, dkk (Majma’ Lughoh ‘arobiyyah), al Mu’jam al Wasith , Daru al Dakwah, Juz 1 hlm.348.
12 . Al Mu’jam al Wasith .hlm 148
13 .  Ibnu Hajar al A’sqolani , Fathul Bari , Dar al Ma’rifah, Beirut, Juz 5,1379 H, hlm. 221.
Abdullah Ibn Abdul Muhsin mendefinisikan sebagai berikut :
Risywah ialah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  hakim  atau  orang  yang mempunyai  wewenang  memutuskan    sesuatu  supaya  orang  yang  memberi mendapatkan  kepastian  hukum  atau  mendapatkan  keinginannya. 14 Risywah juga  dipahami  oleh  ulama  sebagai  pemberian  sesuatu  yang  menjadi  alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu. 15
Adapun  menurut    MUI  :  suap  ( risywah )  adalah  pemberian  yang diberikan  oleh  seorang  kepada  orang  lain  (pejabat)  dengan  maksud meluluskan  suatu  perbuatan  yang  batil  (  tidak  benar  menurut  syariah)  atau membatilkan perbuatan yang  hak. 16 Jadi dari berbagai definisi diatas dapat di simpulkan tentang definisi risywah secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik  berupa  harta  maupun  benda  lainnya    kepada  pemilik  jabatan  atau  pemegang kebijakan/kekuasaan  guna  menghalalkan  (atau  melancarkan)  yang  batil  dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.
Hubungan Makna Risywah Secara Etimologis dan Terminologis
Kalau  diperhatikan  ada  hubungan  erat  antara  makna risywah secara bahasa dan istilah. Pada dasarnya asal penggunaan kata adalah sesuai dengan makna  bahasa  kemudian  berkembang  dalam  kehidupan  keseharian.  Secara bahasa  asal  kata risywah yang  pertama  adalah:  “Anak  burung/ayam  yang menjulurkan kepalanya pada paruh induknya seraya  meminta agar makanan yang berada dalam paruh induknya di keluarkan untuknya.”
Hal  ini  merupakan  gambaran nyata  bagi  orang yang  menerima  suap. Ia  ibarat  seekor  anak  burung  yang  kecil  dan  lemah  yang  seolah  tak  mampu mencari  sesuap  makanan  sendiri  kecuali  harus  di  suapin  oleh  induknya. Seandainya  orang  yang  melakukan  suap  tahu  bahwa  apa  yang  dikeluarkan dari paruh tersebut ibarat muntahan tentunya dia merasa jijik. Adakah yang lebih  lemah  jiwanya  dari  seseorang  yang  menerima  suap  dari  “muntahan” kantong saudaranya yang sebenarnya tidak halal baginya?
14 .  Abdullah Ibn Abdul Muhsin , Suap dalam Pandangan Islam ( judul asli: Jarimah al- Risywah fiy Syari’ah al-Islâmiya) , penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi,  Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
15 . Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid V ,1996,hlm.1506
16 . Depag RI, Himpunan Fatwa MUI , Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Jakarta,  2003,  hlm. 274

## Bahgia
Adapun  makna risywah yang  berasal  dari  kata: “Yaitu  tali  timba  yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur yang dalam”.
Hal tersebut ibarat seorang yang menyuap untuk mencapai tujuannya. Ia rela menjulurkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya seperti seorang yang menjulurkan tali timba untuk memperoleh air dalam sumur.

## Landasan Hukum Risywah

## 1. Dalil dari Alquran
“Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian dari  pada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  Padahal kamu mengetahui.” ( QS. Al Baqarah :  188 )
“Dan  kamu  akan  melihat  kebanyakan  dari  mereka  (orang-orang  Yahudi) bersegera  membuat  dosa,  permusuhan  dan  memakan  yang  haram. Sesungguhnya  Amat  buruk  apa  yang  mereka  telah  kerjakan  itu.  Mengapa orang-orang  alim  mereka,  pendeta-pendeta  mereka  tidak  melarang  mereka mengucapkan  Perkataan  bohong  dan  memakan  yang  haram?  Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu ( QS. Al Maidah: 62 - 63 )

## 2. Dalil dari Al-Hadist
“Dari  Abu  Hurairoh  radhiyallahu  anhu  berkata;  Rosululloh  SAW  melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum. ( HR.Al - Tirmdzi) 17
“Dari  Abu  Zur’ah  dari  Tsauban  berkata:  Rosululloh  SAW  melaknat  orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya”.
3. Pandangan Ijma’ Ulama Tentang Risywah .
Banyak  sekali  dalil ijma’ yang  menyebutkan  bahwa risywah haram secara ijma ’.  Imam    al  Qurtubi  ketika  menafsirkan  surat  al  Maidah  ayat  42 berkata;
17 Muhammad Isa at Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi ,  Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, 2003,hlm.344, hadits hasan  no. 1336
“Dan  tidak  ada  perbedaan  hukum  dikalangan  para  salaf  bahwa  melakukan risywah  untuk  menolak  yang  hak  atau  dalam  perkara  yang  dilarang merupakan riyswah(suht) yang haram”.
Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam ar Romli yang dijuluki sebagai ‘asy Syafi’i ash shoghir / imam syafi’i kecil menjelaskan akan hal ini: “Kapan saja  seseorang  mencurahkan  harta  untuk  berhukum  dengan  yang  tidak  haq atau  menolak  berhukum  dengan  yang  haq  maka  ia  telah  berbuat  risywah yang di haramkan secara ijma. 18
Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya risywah secara ijma’ 19
“Dan sungguh telah bersepakat para shohabah dan tabiin begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat  nash-nash  yang  menjelaskan  tentang  implementasi  dan  interpretasi apa  yang  terdapat  dalam  qur’an  dan  sunnah  serta  berusaha  menjauhinya semaksimal mungkin.”
Selain  berbagai  nukilan  diatas  Ibnu  Qudamah  dalam  kitabnya al- Mughniy 20 ia  berkata:  “Adapun  suap-menyuap  dalam  masalah  hukum  dan pekerjaan  (apa  saja)  maka  hukumnya  haram  tanpa  ada  selisih  pendapat  di kalangan ulama.”
Imam  Asy-Syaukani  dalam Nailul  Authar 21 menukil  perkataan  Ibnu Ruslan tentang kesepakatan haramnya risywah.
“Ibnu  Ruslan  berkata  dalam  Syarhus  Sunan,  “Termasuk  kemutlaqan  suap- menyuap  bagi  seorang  hakim  dan  para  pekerja  yang  mengambil  shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai Ijma.”
Imam ash-Shan’ani dalam Subulussalam (2/24) juga berkata,
“Dan  suap-menyuap  itu  haram  sesuai  Ijma’,  baik  bagi  seorang  qadhi/hakim, bagi  para  pekerja  yang  menangani  shadaqah  atau  selainnya.  Sebagaimana firman  Allah  Ta’ala,  “Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta
18 .  Syamsudin  Muhammad  bin  Abi  ‘Abbasar  Romli, Nihayatul  Muhtaj ,  Dar  al  Fikr, Berut, 1984, Juz 8 hlm. 255.
19 .  Hamd  bin  Abdurrohman  al  Junaidil, Atsaru  risywah  fi  ta’tsuri  namwi  al  Iqtishodi  wa Asalib Daf ’iha fi  Dzilli Syariah Islamiah, al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib, Riyadh, 1982, hlm. 5.
20 Ibnu Qudamah , Al Mughni , Darul Fikr, Beirut, 1984, Juz 11, hlm.437.
21 .  Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaukani, Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar, Mesir: Maktabah Dar al-Turats, Juz 7, hlm.267
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat memakan  sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” . ( QS. Al-Baqarah: 188 )

## Menurut UU Tindak Pidana Suap
Suap diatur dalam 22 :
1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ( Wetboek  van  Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)
2. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”)
3. UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  UU  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  serta  diatur  pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(“UU Pemberantasan Tipikor”)
Macam-macam Bentuk Risywah 23
Ibn  Abidin  dengan  mengutip  kitab al-Fath ,  mengemukakan  empat macam bentuk risywah , yaitu:
1. Risywah yang  haram  atas  orang  yang  mengambil  dan  yang memberikannya, yaitu risywah untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. Risywah terhadap  hakim  agar  dia  memutuskan  perkara,  sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).
3. Risywah untuk  meluruskan  suatu  perkara  dengan  meminta  penguasa menolak  kemudaratan  dan  mengambil  manfaat. Risywah ini  haram bagi  yang  mengambilnya  saja.  Sebagai  alasan risywah ini  dapat dianggap  upah  bagi  orang  yang  berurusan  dengan  pemerintah. Pemberian  tersebut  digunakan  untuk  urusan  seseorang,  lalu  dibagi-
22 .  http://consultanonline.wordpress.com/tahukah-kamu/kejahatan-pidana/beda-suap- dan-gratifikasi
23 .  Muhammad Amin , Hasyiyah Ibn Abidin, Darul Fikri,  Beirut, 1386 H.
bagikan.  Hal  ini  halal  dari  dua  sisi  seperti  hadiah  untuk menyenangkan orang.
Akan  tetapi  dari  satu  sisi  haram,  karena  substansinya  adalah kedzaliman.  Oleh  karena  itu  haram  bagi  yang  mengambil  saja,  yaitu sebagai  hadiah  untuk  menahan  kezaliman  dan  sebagai  upah  dalam menyelesaikan  perkara  apabila  disyaratkan.  Namun  bila  tidak disyaratkan,  sedangkan seseorang yakin  bahwa pemberian  itu adalah hadiah  yang  diberikan  kepada  penguasa,  maka  menurut  ulama Hanafiyah  tidak  apa-apa.  Kalau  seseorang  melaksanakan  tugasnya tanpa  disyaratkan,  dan  tidak  pula  karena  ketama’annya,  maka memberikan  hadiah  kepadanya  adalah  halal,  namun  makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud.
4. Risywah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan  dan  haram  bagi  orang  yang  mengambil.  Hal  ini  boleh dilakukan  karena  menolak  kemudaratan  dari  orang  muslim  adalah wajib,  namun  tidak  boleh  mengambil  harta  untuk  melakukan  yang wajib.

## Syarat-syarat di Bolehkannya Risywah
Hukum asal dari risywah adalah haram, dan dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut.
1. Darurat; 24 Yang dimaksud dengan keadaan dharurat mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.
a. Darurat dalam pengertian khusus  merupakan suatu kepentingan esensial yang  jika  tidak  dipenuhi,  dapat  menyebabkan  kesulitan yang dahsyat yangmembuat kematian.
b. Darurat  dalam  pengertian  umum  dan  lebih  luas  merujuk  pada suatu  hal  yang  esensial  untuk  melindungi  dan  menjaga  tujuan- tujuan  dasar  syariah.  Dalam  bahasa  Imam  Syatibi  sesuatu  itu disebut  esensial,    karena  tanpanya,  komunitas  masyarakat  akan disulitkan  oleh  kekacauan,  dan  dalam  ketiadaan  beberapa diantara  mereka,  manusia  akan  kehilangan  keseimbangannya
24 . Muhammad Tahir Mansoori , Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis , Ulil Albaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Bogor, 2010, hlm.77-81.
serta  akan  dirampas    kebahagiaannya  di  dunia  ini  dan kejayaannya di akherat nanti.
Dapat  diamati  bahwa  perhatian  utama  dari  definisi  darurat  menurut imam  Syatibi  adalah  untuk  melindungi  tujuan  dasar  syaria,  yaitu  menjaga agama,  nyawa,  keturunan,  akal,  kesehatan,  menjaga  dan  melindungi kemulian serta kehormatan diri.
Adapun darurat tersebut memiliki syarat-syarat yang harus di penuhi diantaranya:
a. Darurat itu harus nyata bukan spekulatif atau imajinatif.
b. Tidak  ada  solusi  lain  yang  ditemukan  untuk  mengatasi penderitaan kecuali hal tersebut.
c. Solusi  itu  (dalam  hal  ini risywah yang  diambil)  harus  tidak menyalahi hak-hak sacral yang memicu pembunuhan,
pemurtadan,  perampasan  harta  atau  bersenang-senang  dengan sesama jenis kelamin.
d. Harus  ada justifikasi kuat  untuk  melakukan rukhsoh /  keringanan tersebut.
e. Dalam  pandangan  para  pakar,  solusi  itu  harus  merupakan  satu- satunya solusi yang tersedia.
2. Untuk mengambil kewajiban dan  hak yang hilang saat di dzalimi.
3. Tidak berlebihan dan menjadi kebiasaan.
4. Untuk  Mendapatkan  maslahah  rojihah  (riil)  bukan  dzoniyyah (perkiraan).
5. Tidak  menghalalkan  hal  tersebut,  namun  mengingkarinya  dan senatiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.

## Istilah-Istilah Yang Berkaitan Dengan Risywah Dalam Fikih Islam
Terdapat beberapa istilah di dalam terminologi syari’ah yang memiliki hubungan  makna  dengan  istilah risywah. Istilah-istilah  tersebut  akan disebutkan sebagai berikut:
1. Mushana'ah

## Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap
Di  dalam al-Mu'jam  al-Wasith disebutkan,  kata mushana'ah memiliki arti melakukan sesuatu untuk orang lain, agar orang tersebut melakukan hal lain  untuknya  sebagai  balasan  perlakuannya  tersebut.  Istilah mushana'ah kerap kali digunakan sebagai kiasan dari perilaku risywah. Para ulama klasik sering kali menyebut risywah dengan istilah mushana'ah .
2. Suht
Kata  “ suht ”  secara  bahasa  berarti,  segala  sesuatu  yang  buruk  dari bentuk-bentuk  usaha.  Sedangkan  menurut  istilah, suht berarti  setiap  harta haram  yang  tidak  boleh  di  usahakan  dan  di  makan.  Dikatakan suht karena harta  ini  dapat  menghapus  ketaatan  dan  menghilangkannya. 25 Kata suht disebut di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 42.
Para  ulama  tafsir  menafsirkan  kata suht yang  menjadi  kebiasaan Yahudi  ini  sebagai risywah .  Namun  demikian,  kata suht adalah  lafaz  yang masih  bersifat  umum,  yaitu  segala  macam  harta  haram  yang  tidak  boleh diambil  dan  dimakan, suht meliputi  riba,  suap,  rampasan,  hasil  judi,  harta curian,  ongkos  pelacur, mahar  tukang  tenung,  dan  segala  bentuk  harta yang didapatkan dari jalan yang batil.  Sementara risywah bersifat lebih khusus dan merupakan bagian dari suht .
3. Hadiah
Hadiah berarti sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena sikap memuliakan  dan  rasa  cinta. 26 Dikatakan ahdaytu  lahu  wa  ilaihi “Aku memberikan  hadiah  kepadanya”.  Dan  makna At-tahaadi adalah  saling memberi  hadiah  dan  jama’nya Hadaaya dan Hadaawa ini  adalah  bahasa penduduk madinah. 27
Namun demikian, tidak semua praktik memberi dan menerima hadiah dapat  dibenarkan  di  dalam  syari’ah.  Di  antara  hadiah  yang  tidak diperbolehkan  di  dalam  Islam  adalah  hadiah  yang  diberikan  untuk pengendali  kebijakan,  pemegang  wewenang  dan  otoritas,  orang  yang
25 . Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait , al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al- Kuwaitiyah , Dar al-Shofwa; Mesir,1427,hlm.255 26 .  Ibrahim Mustafa, al-Mu’jam al-Wasith , Istanbul: al-Maktabah al- Islamiyah,1972,hlm.347 27 .  Muhammad Abdullah Ath-Thawil, kapan hadiah=suap , Surabaya: pustaka yassir,2010,hlm.16
bertugas  menjalankan  pelayanan  publik  dan  hakim  yang  hendak memutuskan suatu perkara.
Hal  ini  disebabkan  oleh  motivasi  dan  tujuan  yang  tersembunyi  dari pemberian hadiah tersebut, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, pekerjaan, perlindungan,  dukungan  maupun  pertolongan.  Kalau  sudah  demikian bentuknya, maka itu bukan hadiah lagi sebagaimana yang telah didefinisikan, melainkan sudah merupakan bentuk suap.
Al-Qardhawi  menyebutkan  bahwa  penamaan  suap  dengan  istilah hadiah tidak akan merubah statusnya dari haram menjadi halal. 28

## 4. Hibah
Yaitu  pemberian  yang  diberikan  kepada  seseorang  dengan  tanpa mengharapkan  imbalan  dan  tujuan  tertentu.  Perbedaannya  dengan risywah adalah bahwa Ar-Raasyi yaitu pemberi suap memberikan sesuatu karena ada tujuan  dan  kepentingan  tertentu,  sedangkan Al-Waahib atau  pemberi  hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

## 5. Shadaqoh
Yaitu  pemberian  yang  diberikan  kepada  seseorang  karena mengharapkan  keridhoaan  dan  pahala  dari  Allah  Swt.  Seperti  halnya  zakat ataupun  infaq.  Perbedaannya  dengan risywah adalah  bahwa  seseorang  yang bersedekah ia  memberikan  sesuatu hanya  karena  mengharapkan  pahala  dan keridhoaan  Allah  semata  tanpa  unsur  keduniawian  yang  dia  harapkan  dari pemberian tersebut.
Istilah-Istilah  Yang  Berkaitan  Dengan Risywah Dalam  UU  Tindak  Pidana Suap
a. Gratifikasi
Gratifikasi adalah,  Pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi pemberian uang, barang, rabat ( discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma, dan  fasilitas  lainnya. Gratifikasi tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  negeri
28 .  Yusuf Qardhawi, halal dan haram dalam Islam , penerj Wahid Ahmadi Jasiman, Jakarta: Gema Insani press,2001,hlm.464
maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 29
Di  dalam  buku  Saku  Memahami  Gratifikasi  yang  diterbitkan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dijelaskan  contoh-contoh  pemberian  yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu: 30
1. Pemberian  hadiah  atau  parsel  kepada  pejabat  pada  saat  hari  raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian  tiket  perjalanan  kepada  pejabat  atau  keluarganya  untuk keperluan pribadi secara cuma-Cuma
4. Pemberian  potongan  harga  khusus  bagi  pejabat  untuk  pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah  ulang  tahun  atau  pada  acara-acara  pribadi  lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

## Perbedaan Risywah dengan Hadiah
Hari  ini  banyak  orang  melakukan risywah dengan  dalih  memberi hadiah.  Hampir  setiap  tahun  para  pejabat  kebanjiran  parcel  dengan  dalih memberi hadiah. Padahal dalam Islam terdapat perbedaan antara hadiah dan risywah .  Memang  sumuanya  berupa  pemberian.  Namun  hadiah  adalah pemberian yang dianjurkan dan riywah adalah pemberian yang di  haramkan.
29 .  Undang-undang Tipikor,penjelasan  pasal 12B,hlm.50
30 .  http://consultanonline.wordpress.com/tahukah-kamu/kejahatan-pidana/beda-suap- dan-gratifikasi
Dari  Sahabat  mulia  Abu  Hurairah Radhiallahu  anhu berkata  bahwa Rasulullah shallallahu  alaihi  wa  sallam pernah  bersabda:  “Hendaklah  kalian saling member hadiah niscaya kalian saling mencintai” (HR. Al Bukhari).
Kalau  dilihat  konteks  hadits  diatas  maka  hadiah  secara  umum  di syriatkan  dan  di  anjurkan.  Namun  kalau  di  korelasikan  dengan  hadits dibawah  ini  maka  akan  didapatkan  perbedaan  antara  hadiah  yang  murni dengan hadiah yang berkedok dengan risywah.
“Abu  Humaid  al-Sâ’idiy  berkata;  bahwa  Nabi  SAW  mengutus  seorang  laki- laki, yakni Ibn  al-Lutbiyyah, untuk memungut  zakat  di kabilah Asad,  ketika sampai di hadapan rasul ia berkata: “ini untuk kalian dan ini untukku sebagai hadiah”. Mendengar hal itu Nabi bersabda: “mengapa ia tidak duduk saja di rumah  bapak  atau  rumah  ibunya,  maka  ia  dapat  melihat  apakah  ia  akan diberi  hadiah  atau  tidak,  demi  Allah  yang  jiwaku  di  tangan-Nya:  tidak seorangpun  di  antara  kalian  yang  mengambil  sesuatu  (tampa  alasan  yang benar) kecuali pada hari kiamat ia akan menggendong unta yang meringkik, sapi  yang  melenguh,  atau  kambing  yang  mengembek”:  kemudia  Nabi  SAW mengangkat  kedua  tangannya  sehingga  kami  melihat  ketiaknya,  seraya berdoa:”Ya  Allah  bukankah  aku  sudah  menyempaikan  kepada  meraka”, sampai tiga kali.”
Pada hadits diatas nabi saw sangat melarang pejabat amil zakat yang mengambil hadiah dari zakat yang dipungutnya.  Semua itu karena kalaulah dia  buka  berstatus  sebagai  pejabat  tentunya  tidak  mungkin  orang  memberi hadiah padanya. Jadi dia mendapatkan hadiah karena kedudukannya sebagai pejabat.  Oleh  karena  itu  di  dalam  Islam  para  pejabat  dilarang  menerima hadiah atau parcel kecuali dari orang yang ketika dia bukan menjadi pejabat sering  memberi  hadiah.  Semua  itu  dalam  rangka  mengantisipasi  terbukanya pintu-pintu riyswah .  Ibnu  Qudamah  dalam al  Mughni menjelaskan  pada pembahasan.“Dan  tidak  menerima  hadiah(bagi  pejabat)kecuali  dari  orang yang terbiasa memberi hadiah sebelum dia menduduki jabatannya)”.
“Larangan  memberi  hadiyah  kepada  pejabat  tersebut  karena  hadiah  secara umum    bertujuan  agar  yang  diberi  hadiah  hatinya  condong  sehingga diperhatikan ketika terjadi masalah hukum. Dari situlah hadiah pejabat mirip dengan risywah ”
Karena urgennya masalah ini maka Imam al Bukhari dalam shahihnya membuat satu bab khusus yaitu:
“Bab Tidak Menerima Hadiah dikarekan Sebab Tertentu.
Umar  bin  Abdul  Aziz;  “Hadiah  di  zaman    Rosulullah  SAW  adalah  hadiah namun pada masa ini (sekarang) hadiah tidak sama halnya dengan risywah.”
Secara mendasar perbedaan antara hadiah dan risywa h dapat ditinjau dari dua sisi dibawah ini:
1. Ditinjau dari segi hukum Islam.
Dari  segi  hukum  Islam  hadiah  sangat  dianjurkan  karena  pemberian hadiah merupakan sarana mempererat tali ukhuwah sesama muslim. Adapun risywah maka hukum asalnya haram. Kecuali dengan syarat yang disebutkan di atas.
2. Ditinjau dari tujuan / maksud.
Hadiah  bertujuan  untuk  beribadah  ikhlas  kepada  Allah  semata  dan mempererat  ukhuwah.  Adapun risywah tujuannya  bukan  karena  Allah melainkan  ada  udang  di  balik  batu  dari  pemberian  tersebut.  Dari  uraian singkat  di  atas  sangat  jelas  perbedaan  antara  hadiah  dan risywah . Wallahu a’lam bishowab.

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Risywah
Sebagaimana  telah  di  jelaskan  pada  bab  II, Risywah adalah  sesuatu yang di berikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan  kepastian  hukum  atau  memperoleh  keinginannya. 31 Dengan definisi  ini  jelas  bahwa  suap  adalah  sesuatu  yang  diberikan  oleh  seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya dengan segala bentuk dan caranya.
Sesuatu yang diberikannya itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud, baik secara hak maupun batil.
a. Haramnya Risywah berdasarkan Alquran , Hadits, dan Ijma’
Islam  sangat  memperhatikan  keselamatan  harta  seseorang  dan mengantisipasinya  supaya  tidak  berpindah  tangan  secara  tidak  sah, sebagaimana  kasus  suap-menyuap.  Perpindahan  harta  tersebut  tidak dibenarkan  karena  penyuap  menyerahkan  hartanya  dengan  harapan penerima  suap,  pejabat,  atau  hakim  dapat  menuruti  kehendak  penyuap.
31 . Abdullah Bin Abd. Muhsin, suap dalam pandangan Islam ,Jakarta : Gema Insani Press, 2001,hlm.11.
Misalnya, diperolehnya suatu pekerjaan atau jabatan atau prioritas lain yang menggantungkan dirinya atas orang lain, dan sebagainya.
Secara  tegas  Islam  mengharamkan  umatnya  menempuh  jalan  suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatarbelakanginya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap muncullah permainan hukum pemutarbalikan  fakta.  Yang  benar  menjadi  salah,  dan  yang  salah  menjadi bebas  sehingga  orang  tidak  dapat  memperoleh  hak-haknya  sebagaimana mestinya.  Kalau  dikaji  di  dalam  Alquran  maka  akan  di  dapati  4  ayat  yang berkaitan  langsung  dengan risywah .  Satu  ayat  di  surat  Al-Baqarah  dan  tiga ayat di surat Al-Maidah.
Risywah adalah bentuk dari memakan harta dengan jalan yang bathil

## Allah berfirman:
“Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara  kamu  dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah)  kamu  membawa (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian dari  pada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  Padahal kamu mengetahui.” ( QS.Al Baqarah : 188)
Imam Ibnu Jarir ath Thobari 32 begitu juga imam Ibnu Katsir 33 dalam kitab  mereka  menjelaskan  tentang asbabun  nuzul dari  ayat  tersebut  dengan mengatakan.
“Ayat  yang  mulia  ini  turun  pada  seorang  laki-laki  yang  memiliki  harta  dan bersengketa  masalah  harta  tersebut  dengan  orang  lain  namun  dia  tidak memiliki  bukti  yang  otentik  (bahwa  harta  tersebut  adalah  miliknya).  Maka pihak  lawannya  mengingkarinya  dan  pada  akhirnya  ia  membawa persengketaan  tersebut  kepada  para  hakim  dan  diapun  mengetahui  bahwa kebenaran bersamanya dan dia juga faham bahwa (pihak lawannya) berdosa lantara memakan harta yang haram”.
Adapun  imam  al  Qurtubi  menyebutkan  sebab  turunnya  ayat  ini bahwa ‘Abdan  Ibnu Asywa’  al Hadromi dan Imru Qois terlibat dalam suatu
32 . Ibnu Jarir ath Thobari, Tafsir al-Tabari Jamiul Bayaan fi Ta’wil  al Qur’an ,  Dar al Kutub al ilmiyyah, Beirut,1420 Juz II, hlm.190.
33 .  Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adhim ,  Dar Al-Kunuz Isybiliya, 1430, Mamlakah suudiyah, hlm.247.
perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti . maka Rasulullah SAW menyuruh  Imru  Qois  yang  saat  itu  sebagai  terdakwa  yang ingkar  agar  besumpah.  Maka  tatkala  Imru  Qois  hendak  melaksanakan sumpah, turunlah ayat ini. 34
Al-Syaukani  berkata,  "Ayat  ini  melingkupi  setiap  umat  dan  meliputi segala  jenis  harta.  Tidak  keluar  dari  lingkup  ini  kecuali  harta  yang  telah dijelaskan  kehalalannya  oleh  syariat.  Karena  jenis  harta  seperti  itu  diambil dengan  cara  yang  benar,  bukan  cara  yang  batil,  dan  dimakan  dengan  cara yang halal, bukan dengan jalan dosa.
Sekalipun  pada  kenyataannya,  pemilik  harta  tersebut  tidak  rela (membenci)  hartanya  diambil,  seperti  hutang,  jika  yang  berhutang  menahan diri untuk melunasinya, membayar zakat bagi yang wajib membayarnya, dan memberi nafkah bagi yang wajib memberinya.
Singkatnya,  semua  jenis  harta  yang  tidak  dibenarkan  oleh  syariat untuk diambil dari yang pemiliknya adalah merupakan harta yang dimakan dengan  cara  yang  batil,  sekalipun  pemiliknya  rela  memberikannya  dengan suka hati, seperti mahar pelacur, upah tukang tenung dan bayaran minuman keras. Batil disini memiliki makna yang lenyap atau yang hangus”. 35
Orang  yang  memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  yang  batil  sama saja dengan ia memakan hartanya sendiri dengan batil. Oleh sebab itu Allah
SWT menegaskan dengan redaksi َت لا َو ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأ ( janganlah kalian memakan harta kalian ),  padahal  yang  dimaksud  adalah  harta  orang  lain.  Redaksi  seperti  ini banyak  ditemukan  di  dalam  al-Qur'an  ketika  Allah  menjelaskan  hubungan seorang  mukmin  dengan  mukmin  yang  lain,  contohnya لا َو مُكَسُفْنَأ  او ُزِمْلَت ( janganlah  kalian  mengolok-olok  diri  kalian ),  padahal  yang  dimaksud  adalah larangan  mengolok-olok  orang  lain.  Begitu  pula  potongan  ayat ْمُكَسُفْنَأ  اوُلُتْقَت  َلا َو ( dan  janganlah  kalian  membunuh  diri  kalian) ,  yang  dimaksud  di  sini  adalah membunuh orang lain.
Ibnu  Jarir  al-Thabari  menerangkan hikmah  dari metode  seperti ini,  ia berkata, "karena Allah menjadikan mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya  bersaudara,  maka  yang  membunuh  saudaranya  seperti  membunuh
34 .  Al  Qurtubi , al Jami’ li Ahkamil Qur’an , Dar al hadits, Mesir, 1423, Juz I, hlm.711.
35 .  Muhammad  ibn  Ali  al-Syaukani, Tafsir  Fathul  Qadir ,  Kairo:  Dar  al-Hadits,  2003, vol.1, hlm.262.
dirinya  sendiri,  begitu  pula  yang  mengolok-olok  saudaranya,  sama  dengan mengolok-olok dirinya sendiri”. 36
Salah satu gambaran yang populer dari praktek memakan harta yang batil  ini  adalah  dengan  memberlakukan risywah (suap/sogokan).  Said  Hawa mengatakan  ketika  mengomentari  potongan  ayat ِماَّكُحْلا  ىَلِإ  اَهِب  اوُلْدُت َو (janganlah kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim), "Potongan  ayat  ini  memiliki dua penafsiran. 37
Pertama,  janganlah  kalian  menbawa-bawa  urusan  itu  dan memperkarakannya  kepada  hakim,  sementara  kalian  mengetahui  diri  kalian dalam kebatilan, memakan harta dengan jalan dosa (kezaliman).
Kedua,  kalian  membawa  perkara  itu  kepada  hakim  dengan menyodorkan risywah (suap/sorokan)."
Menurut al-Thabrusi, ayat ini memiliki tiga tafsiran. Pertama, tentang titipan yang tidak disertai adanya bukti (penitipan). Kedua, harta anak yatim di  tangan  pengelolanya,  yang  mana  mereka  datang  kepada  hakim  dengan menyodorkan risywah untuk  mendapatkan  sebagian  dari  harta  itu.  Ketiga, sesuatu (harta) yang dimenangkan dengan kesaksian palsu. 38
Bertolak  dari  beberapa  tafsiran  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa keputusan  hakim  yang  bertentangan  dengan  kebenaran  tidak  dapat menghalalkan  harta  yang  diharamkan  oleh  syariat.  Bahkan  as-Syaukani menegaskan  bahwa  siapa  pun  yang  menyogok  seorang  hakim,  lalu  hakim tersebut  memutuskan  perkara  dengan  memenangkannya,  maka  orang tersebut  memakan  harta  dengan  cara  yang  batil.  Dan  para  ulama  sepakat bahwa  keputusan  hakim  tidak  akan  dapat  merubah  status  sesuatu  yang haram menjadi halal. 39
Risywah adalah kebiasaan buruk orang yahudi
Allah berfirman :
36 . Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, Tafsir al-Thabari, hlm.189.
37 . Saiid Hawa, al-Asaasu fi Tafsir ,mesir: Dar as-Salam, 1405,Juz 1,hlm.434
38 . Abu Ali al-Fadhl ibn al-hasan al-Thabrusi, Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, vol.2, hlm.19.
39 .  Muhammad ibn Ali al-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, hlm.263
“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta  putusan),  Maka  putuskanlah  (perkara  itu)  diantara  mereka,  atau berpalinglah  dari  mereka;  jika  kamu  berpaling  dari  mereka  Maka  mereka tidak  akan  memberi  mudharat  kepadamu  sedikitpun.  dan  jika  kamu memutuskan  perkara  mereka,  Maka  putuskanlah  (perkara  itu)  diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al- Maidah : 42)
Imam  Ath  Thobari 40 menyebutkan  riwayat  dari  Qotadah  berkaitan dengan  ayat ini.  “Bahwasanya ayat  ini  (turun) berkaitan  dengan  para  hakim kaum Yahudi yang senantiasa mendengarkan kedustaan serta menerima uang suap”.  Wahbah  Zuhaili  mengatakan,  "Ayat  ini  turun  berkenaan  dengan orang-orang Yahudi. Seorang hakim dari kalangan Yahudi, jika didatangi oleh orang yang mengadukan perkaranya dengan membawa risywah (suap/sogok), maka  mereka  memenangkan  orang  tersebut  dan  berpaling  dari  lawannya. Maka  hakim  itu  seyogyanya  sedang  memakan as-suht (uang  haram),  dan mendengar perkataan dusta. 41
Ayat ini menerangkan tentang dua karakter buruk orang Yahudi. As- Sa'di mengomentari ayat tersebut dengan mengatakan, kata عْمَس disini berarti sam'un  istijabah .  Maksudnya,  orang-orang  Yahudi  tersebut  karena kedangkalan  akal  dan  keringkihan  agama  mereka,  mereka  sangat  cepat menyambut ajakan kepada perkataan yang mengandung dusta.
Adapun ungkapan تْحَّسلل  َنوُلاّكأ , yaitu harta yang haram. Harta tersebut mereka  ambil  dari  orang-orang  awam  berupa  upah  dengan  cara  yang  tidak benar.  Maka  dalam  diri  mereka  terkumpul  dua  karakter  buruk,  mengekor kepada kebohongan dan memakan harta haram. 42
Diriwayatkan  pula  dari  Umar  ibn  al-Khattab.  Ali  ibn  Abi  Thalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Zaid ibn Tsabit bahwa yang dimaksud dengan kata تحسللا adalah risywah (uang  suap). Risywah juga  diharamkan  dalam  ajaran Yahudi,  karena  kalau  tidak  demikian  niscaya  Allah  tidak  akan  mencela mereka untuk memakannya sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an. 43
40 .  Ibnu Jarir ath Thobari , Jamiul Bayan... Juz 4, hlm.309 41 . Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Muni r...,hlm.544.
42 .  Abdurrahman Nasir as-Sa'di, Tafsir Karim ar-Rahman, al-Maktabah asy-Syamilah, hlm.232.
43 .As-Shadiq  Abdurrahman  al-Gharyani, Fatwa-fatwa  Muamalah  Kontemporer, Surabaya: pustaka Progressif,2004,hlm.124.

## Bahgia
Praktek risywah (suap/sogok)  ini  seyogyanya  bukanlah  masalah  yang hanya  menimpa  umat  Islam  atau  masyarakat  modern  zaman  ini.  Problem risywah ini adalah masalah pelik yang di praktekkan oleh kaum Yahudi sejak dahulu.  Maka  oleh  sebab  akumulasi  kezhaliman  mereka,  Allah  menghukum mereka dengan mengharamkan sesuatu yang baik yang awalnya halal. Allah berfirman,
“Maka  disebabkan  kezaliman  orang-orang  Yahudi,  Kami  haramkan  atas (memakan  makanan)  yang  baik-baik  (yang  dahulunya)  Dihalalkan  bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang  daripadanya,  dan  karena  mereka  memakan  harta  benda  orang dengan  jalan  yang  batil.  Kami  telah  menyediakan  untuk  orang-orang  yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS. An-Nisa': 160-161)
Bahkan  budaya  Yahudi  yang  sudah  mengakar  ini  masih  juga dipraktikkan oleh mereka pada masa Rasulullah saw. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Rasulullah saw pernah mengutus Abdullah  bin  Rawahah  untuk  menentukan  besarnya jizyah yang  harus dibayar  oleh  orang-orang  Yahudi.  Mereka  pun  menawarkan  sejumlah  uang kepadanya.  Menanggapi  tawaran  itu,  ia  berkata,  " suap  yang  kalian  tawarkan kepada kami adalah haram. Kami tidak mau memakannya ”. 44
Imam  al  Qurtubi  menyebutkan  ada  2  alasan  kenapa  harta  haram seperti risywah disebut dengan “ Suht ”
1.  ( اهلصأتسيو  اهبهذي  يأ  تاعاطلا  تحسي  هنلأ  اتحس  مارحلا  لاملا  يمسو ) dinamakan  harta haram “Suht” karena menghilangkan dan menghancur ketaatan.
2. ( ناسنلإا ةءورم تحسي هنلأ اتحس مارحلا يمس .) dinamakan harta haram “Suht” karena menghilangkan  kehormatan. Adapun  pendapat  yang  dipilih  Imam  Qurthubi adalah  alasan  yang  pertama  karena  dengan  hilangnya  agama  maka  hilang pula  kehormatan  seseorang.  Kemudian  beliau  menukil  hadits    dan  atsar tentang risywah. 45
“Setiap  daging  yang  tumbuh  dari  harta  “suht”  maka  api  neraka  lebih  layak baginya.  Para  sahabat  bertanya;  Wahai  Rosululloh  SAW  apakah  yang dimaksud dengan Suht? Rosululloh saw menjawab; suht yaitu suap menyuap dalam hukum. 46 Dan dari Ibnu mas’ud raodhiyallahu anhu dia berkata bahwa
44 .Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam,Solo:Era Intermedia,2003,hlm.463.
45 .  Al Qurtubi, al Jami’ li Ahkami al Qur’an ,Juz 6,hlm.183.
46 .  Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, fatwa-fatwaMu’aamalah ...,hlm.124
yang  di  maksud  dengan  ‘suht’  yaitu  seseorang  memutuskan  suatu  perkara bagi  saudaranya  kemudian  memberinya  hadiah  dan  diterima  hadiah tersebut”.

## Firman Allah SWT surat al Maidah 62-63.
“Dan  kamu  akan  melihat  kebanyakan  dari  mereka  (orang-orang  Yahudi) bersegera  membuat  dosa,  permusuhan  dan  memakan  yang  haram. Sesungguhnya  Amat  buruk  apa  yang  mereka  telah  kerjakan  itu.  Mengapa orang-orang  alim  mereka,  pendeta-pendeta  mereka  tidak  melarang  mereka mengucapkan  Perkataan  bohong  dan  memakan  yang  haram?  Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu (QS.Al Maidah: 62-63)
Secara eksplisit ( mantuq )  para  mufasir  tidak  menyebutkan  sebab turunnya  ayat  ini.  Namun  demikian  secara implisit ( mafhum )  mereka menyebutkan bahwa ayat tersebut turun kepada kaum Yahudi yang terbiasa berbuat risywah dalam kehidupan mereka.
Imam  Ibnu  Katsir  menukil  riwayat  dari  Ibnu  Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat ini bahwa beliau berkata; “ Tidak ada di dalam al Qur’an suatu ayat yang lebih dahsyat mencela kaum Yahudi selain ayat tersebut.” 47
Adapun tafsir ayat ini menurut Ibnu Jarir adalah mereka (orang-orang Yahudi)  yang  disifatkan  Allah  di  dalam  ayat  ini  yaitu  kebanyakan  mereka saling  berlomba-lomba  dalam  bermaksiat  kepada  Allah  dan  menyelisihi perintahnya.  Begitu  juga  melanggar  batasan-batasan  Allah  dalam permasalahan  halal  dan  haram  seperti  dalam  memakan “suht” itulah  harta yang  mereka  ambil  dari  manusia  atas  persoalan  hukum  yang  bertentangan dengan hukum Allah.” 48
Dari  uraian  pendapat  para  mufasirin  diatas  maka  dapat  kita kerucutkan  bahwa  Allah  mengharamkan risywah dimana  hal  tersebut merupakan  kebiasaan  orang-orang  Yahudi  .  Di  dalam  surat  al  Baqarah  ayat 188  Allah  melarang  memakan  harta  dengan  cara  batil  atau  haram  apapun jalannya. Namun di ayat tersebut  terdapat qorinah (bukti yang menguatkan) bahwa  yang  dimaksudkan  adalah risywah. Larangan  tersebut  diperkuat dengan   ayat 42, dan 63 surat al Maidah yang merupakan celaan yang amat buruk bagi orang-orang Yahudi karena melakukan risywah . Maka jelas sekali pandangan  Alquran  bahwa risywah merupakan  kejahatan  publik  yang  di
47 .  Ibnu Katsir ,Tafsir Quran Al-‘adhim, hlm.633 48 .  Ibnu Jarir at-Tabari, Tafsir al-Tabari ,Juz 4,hlm.638
haramkan  oleh  Allah  dan  merupakan  kebiasaan  orang-orang  kafir  dari kalangan Yahudi.

## b. Nash Hadits
Banyak  sekali  hadits-hadits  yang  menjelaskan  tentang  keharaman risywah. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya. 49
“Dari  Abu  Hurairoh  radhiyallahu  anhu  berkata;  Rosululloh  SAW  melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah  hokum”. ( HR. Al - Tirmdzi)
Hadits  tersebut  disebutkan  juga  oleh  Imam  al  hakim  dalam  kitab beliau al Mustadrok dengan tanpa menyebutkan lafadz ( ِمْكُحلا يِف ) 50
Adapun  Imam  Ahmad  dalam  Musnadnya  menyebutkan  hadist  yang senada dengan hadits diatas . Namun setelah diteliti para ulama derajat hadits tersebut  dhoif  (lemah). 51 “Dari  Abu  Zur’ah  dari  Tsauban  berkata:  Rasulullah SAW  melaknat  orang  yang  menyuap  dan  yang  menerima  suap  serta perantara keduanya”.
Dari  hadits-hadits  tersebut  Rasulullah SAW tidak  hanya  melaknat orang  yang  melakukan risywah atau  suap.  Namun  celaan  juga  dialamatkan bagi  orang  yang  menerima  dan  perantara risywah .  Hadits-hadits  diatas memberikan pandangan bahwa risywah haram baik orang yang memberikan, menerimanya maupun perantara antara keduanya.

## c. Nash Sahabat dan Tabi’in 52
Pertama;  Rasulullah  saw  mengutus  Abdullah  bin  Rawahah  untuk mengunjungi  kaum  yahudi  dengan  tujuan  mengambil  pajak  hasil  tanaman kurma. Namun, kaum Yahudi membangkang, dan malah memberikan sedikit uang kepada Abdullah bin Rawahah sebagai suap. Maka dia pun menjawab, “
49 .  Muhammad Isa at Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi ,  Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut,
2003,h.344, hadits hasan  no. 1336.
50 .  Muhammad bin Abdulloh al hakim ,Mustadrok ‘Ala Sohihain (tahqiq Musthofa Abdul Qodir ‘Atho), Dar al Kutub al Ilmiah, Beirut, 1990, Juz 4 hlm.115.hadits no. 7066.
51 .  Ahmad bin Muhammad bin  Hambal, Musnad Imam Ahmad  Hambal (tahqiq Syu’aib Arnauth dkk),  Muasasah al Risalah, 2001, Juz 37 hlm 85. Hadits no 22399. Hadits ini dhoif karena dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Salim.
52 . Abdullah Bin Abd. Muhsin, suap dalam pandangan Islam , hlm.52.
Adapun  apa-apa  yang  kamu  tawarkan  brupa  suap,  maka  sesungguhnya  itu  adalah makanan haram, kami tidak akan memakannya”. (HR. Malik)
Kedua; Umar Ibnu Khathab berkata dalam suratnya yang dikirimkan kepada  Gubernur  Sa’ad  bin  Abi  Waqqash,  “ jangan  mengambil  orang  musyrik sebagai  juru  tulis  bagi  orang-orang  muslim,  sebab  mereka  mengambil  suap  dalam agamanya,  sedangkan  tidak  ada  suap  sedikitpun  dalam  agama  Allah ”.    Perkataan Umar bahwa suap itu tidak ada dalam agama Allah maksudnya adalah suap itu diharamkan.
Ketiga; Diriwayatkan dari Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih, dari wail saudara sekandung Abi Salamah, yaitu salah satu tokoh tabi’in, berkata, “jika seorang hakim mengambil hadiah berarti dia memakan harta haram, dan jika dia mengambil suap, maka itu akan membawanya kepada kekufuran.”
Keempat;  Imam  Thabrani  meriwayatkan  dari  Ibnu  Mas’ud,  dia berkata, “ Suap dalam proses hukum itu termasuk kufur dan kufur terhadap manusia adalah termasuk haram”.

## d. Ijma’
Banyak  sekali  dalil  ijma’  yang  menyebutkan  bahwa risywah haram secara  ijma’.  Imam    al  Qurtubi  ketika  menafsirkan  surat  al  Maidah  ayat  42 berkata:
“Dan  tidak  ada  perbedaan  hukum  dikalangan  para  salaf  bahwa  melakukan risywah  untuk  menolak  yang  hak  atau  dalam  perkara  yang  dilarang merupakan riyswah(suht) yang haram”.
Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj Imam ar Romli yang dijuluki sebagai ‘asy Syafi’i ash shoghir/imam syaf’i kecil menjelaskan akan hal ini.
“Kapan  saja  seseorang  mencurahkan  harta  untuk  berhukum  dengan  yang tidak  haq  atau  menolak  berhukum  dengan  yang  haq  maka  ia  telah  berbuat risywah yang di haramkan secara ijma”. 53
Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya riswah secara ijma’ 54
53 .  Syamsudin  Muhammad  bin  Abi  ‘Abbasar  Romli, Nihayatul  Muhtaj ,  Dar  al  Fikr, Berut, 1984, Juz 8 hlm. 255.
“ Dan sungguh telah bersepakat para shohabah dan tabiin begitu juga dengan para ulama umat atas haramnya risywah dengan segala bentuknya. Dan telah terdapat  nash-nash  yang  menjelaskan  tentang  implementasi  dan  interpretasi apa  yang  terdapat  dalam  qur’an  dan  sunnah  serta  berusaha  menjauhinya semaksimal mungkin”.
Selain  berbagai  nukilan  diatas  Ibnu  Qudamah  dalam  kitabnya al- Mughniy 55 ia  berkata: “Adapun  suap-menyuap  dalam  masalah  hukum  dan pekerjaan  (apa  saja)  maka  hukumnya  haram  tanpa  ada  selisih  pendapat  di  kalangan ulama” .
Imam  Asy-Syaukani  dalam Nailul  Authar 56 menukil  perkataan  Ibnu Ruslan tentang kesepakatan haramnya risywah.
“Ibnu  Ruslan  berkata  dalam  Syarhus  Sunan,  “Termasuk  kemutlaqan  suap- menyuap  bagi  seorang  hakim  dan  para  pekerja  yang  mengambil  shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai Ijma”.
Imam ash-Shan’ani dalam Subulussalam (2/24) juga berkata,
“Dan  suap-menyuap  itu  haram  sesuai  Ijma’,  baik  bagi  seorang  qadhi/hakim, bagi  para  pekerja  yang  menangani  shadaqah  atau  selainnya.  Sebagaimana firman  Allah  Ta’ala,  “Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat memakan  sebahagian  daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. ( QS. Al-Baqarah: 188 )

## Metode Penetapan Hukum Risywah
Sebelum di tetapkan delik suap sebagai delik dalam harta benda, ada baiknya  diketahui  dahulu  kriteria  suap  dan  kriteria  masalah-maslah  yang menyangkut harta benda lainnya, yaitu sebagai berikut. 57
1. Adanya saksi
54 .  Hamd  bin  Abdurrohman  al  Junaidil, Atsaru  risywah  fi  ta’tsuri  namwi  al  Iqtishodi  wa Asalib Daf ’iha fi  Dzilli Syariah Islamiah, al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib, Riyadh, 1982, hlm. 5.
55 .  Ibnu Qudamah , Al Mughni , Darul Fikr, Beirut, 1984, Juz 11, hlm.437.
56 .  Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaukani, Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar, Mesir: Maktabah Dar al-Turats, Juz 7, hlm.267
57 Adullah Bin Abd. Muhsin , suap dalam pandangan  islam ,,,hlm  54
2. Adanya pengakuan dari yang bersangkutan
3. Adanya bukti yang nyata
1. Adanya Saksi
a. Dua Orang Saksi Laki-laki
firman  Allah  Swt:  “.......Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari orang laki-laki ( di antaramu ).....” ( Al-Baqarah : 282 )
Ayat  tersebut  menetapkan  bahwa  dalam  penyelesaian  masalah  utang harus  dengan  dua  orang  saksi  laki-laki.  Utang  itu  menyangkut  harta  benda dan  suap  itupun  kejahatan  dalam  harta  benda.  Maka,  jelas  bahwa  kriteria utang- piutang dan suap itu sama dengan kriteria masalah yang menyangkut harta benda lainnya.
b. Satu Orang Saksi Laki-laki dan Dua Orang Saksi Perempuan
Firman  Allah  Swt:  “Jika  tidak  ada  dua  orang  laki-laki,  maka  boleh  seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kami ridhai,..” ( Al- Baqarah : 282).
Allah  menganggap  bahwa  satu  orang  laki-laki  dan  dua  orang perempuan  sebagai  saksi  dalam  penyelesaian  masalah-masalah  harta  benda sudah memenuhi syarat dalam penyelesaian hukum suap. Maka, kriteria suap dapat  ditetapkan  dengan  kriteria-kriteria  masalah  yang  menyangkut  harta benda.
Dalam hal ini, bukan berarti saksi yang terdiri dari satu orang laki-laki dan  dua  orang  perempuan  berfungsi  sebagai  pengganti  lantaran  tidak  ada dua  orang  laki-laki  sebagai  saksi.  Semua  itu  diserahkan  kepada  yang bersangkutan  untuk  memperoleh  hak-haknya  dalam  masalah  harta.  Yang mana saja dimungkinkan baginya, asalkan telah memenuhi syarat. Hanya saja persaksian  seorang  laki-laki  tidak  sebanding  perempuan  karena  pada umumnya  perempuan  banyak  kelemahan  baik  fisik  maupun  mental  jika sudah berada di depan persidangan.
c. Satu Orang Saksi Disertai Sumpah
Hadits:  “Diriwayatkan  dari  ibnu  Abbas  bahwa  Rasulullah  saw.  Pernah memutuskan  suatu  perkara  didasarkan  pada  sumpah  dari  seorang  saksi.” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Maajah).
Secara teknis, dalam pelaksanaan persaksian, harus didahulukan saksi dari  pada  sumpah,  bukan  sebaliknya.  Karena  sumpah  itu  di  maksudkan sebagai penguat posisi saksi.

## 2. Adanya pengakuan dari yang bersangkutan
Suatu  perkara  dapat  dipastikan  terjadi  manakala  ada  pengakuan sendiri  dari  korban.  Pengakuan  tersebut  bisa  diterima  apabila  yang bersangkutan sudah mukallaf (dewasa).
3.Adanya Bukti yang Nyata
Suatu  perkara  bisa  dibuktikan  dengan  bukti-bukti  yang autentik, sebagaimana dituturkan dalam Alquran yang mengisahkan tentang saudara- saudara  Nabi  Yusuf  as:  “Mereka  menjawab,  balasannya  ialah  pada  siapa diketemukan  (barang  yang  hilang)  dalam  karungnya,  maka  dia  sendirilah balasannya ( tebusannya )....” (Yusuf : 75).
Dalam  kisah  di  atas,  kita  mengetahui  bahwa  mereka  menjadikan sesuatu  yang  ditemukan  di  dalam  karung  dijadikan  barang bukti  pencurian. Jika  ditemukan  bukti  itu  berarti  dia  betul-betul  mencuri,  kalau  tidak,  berarti yang  bersangkutan  bebas  dari  tuduhan.  Jadi,  dalam  memutuskan  suatu perkara tidak boleh sembarangan tanpa bukti-bukti yang kuat.
Dalam  hal  ini,  barang  bukti  dapat  dipegang  oleh  saksi  untuk diperlihatkan  kepada  orang  yang  terkait,  terutama  kepada  orang  yang menerima suap kalau dia berusaha mengelak. Misalnya, barang bukti itu bisa berupa uang, nomor rekening, atau bukti-bukti lain yang dapat diperlihatkan secara nyata dan langsung, sehingga tuduhan yang dijatuhkan dapat diyakini kebenarannya.

## Hukuman Ta’zir Bagi Penyuap, Penerima, dan Perantaranya
Tidak ada ketentuan dalam nash Al-Qur’an tentang sanksi bagi orang yang telah berulang kali tersangkut tindak kejahatan suap. Semua diserahkan pada  kebijaksanaan  masing-masing  hakim  dengan  tetap  berpegang  pada syariat  Islam.  Sanksi  tersebut  disesuaikan  situasi  dan  kondisi  tertuduh  serta melihat  kemaslahatan  yang  perlu  dijaga  sehingga  dalam  menjatuhkan hukuman nantinya perlu diperberat atau sebaliknya.
Sebab, kasus suap ini bukan termasuk dalam hukum qishash atau hadd , melainkan ta’zir. Ta’zir adalah  pelanggaran  atas  hukum  syara’  (wajib  dan
haram),  tetapi  belum  ditetapkan  kadar  sanksinya 58 secara  syar’i  maka diserahkan  kepada  wali  amri  ( qadhi/khalifah/hakim )  untuk  menetapkan sanksinya. karena harta yang diperoleh merupakan harta yang syubhat.
Orang  yang  sudah  berulang  kali  melakukan  tindak  kejahatan  suap- menyuap berarti sudah berani terang-terangan menentang hukum Islam. Oleh karena  itu,  dia  harus  dijatuhi  hukuman  yang  berat  yang  sekiranya  dapat membuatnya  jera  untuk  selama-lamanya.  Selain  itu,  harus  dipublikasikan  ke kalangan  masyarakat  karena  delik  suap  adalah  kemungkaran  yang  harus dijauhi dari masyarakat. Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegahnya dengan tangannya.”
Yang dimaksud dengan tangannya dalam hadits ini adalah kekuasaan. Jadi  yang  pertama  berkewajiban  mencegah  kemungkaran sebenarnya  adalah para  penguasa  atau  penegak  hukum  karena  merekalah  yang  berwenang menjatuhkan  hukuman.  Untuk  memudahkan  Wali  al  Amri  dalam memutuskan  yang  tidak  terdapat  dalam  nash  Al  Qur’an  maupun  hadits, maka Wali al Amri menetapkan suatu sistem Al-Maslahah . Dan pada dasarnya tujuan  awal  dari  hukun  Islam  adalah  mewujudkan  kebaikan,  kemaslahatan sekaligus  mencegah  terjadinya  kerusakan  ( mafsadah )  untuk  menarik  manfaat dan menolak mudharat bagi seluruh umat.
Kemaslahatan  umat  manusia  itu  sifatnya  aktual  tidak  ada  habisnya karena  jika  tidak  syari’at  hukumannya  yang  berdasarkan maslahah-mursalah 59 yang berhubungan dengan masalah baru dan tuntutan perkembangan zaman, maka  pembentukan  hukum  hanya  terkunci  berdasarkan  maslahah  yang mendapatkan  pengakuan  syara’.  Maksudnya  apabila  hukum  itu  hanya terpaku  yang  ada  dalam  Al  Qur’an  dan  hadits  saja,  tidak  memperhatikan permasalahan-  permasalahan  yang  mungkin  timbul  di  masa  sekarang maupun dimasa yang akan datang maka hukum Islam tidak universal.
Hal  semacam  ini  yang  ditegaskan  oleh  Abdul  Wahab  Khalaf  dalam Ilmu al-Ushul  al-Fiqhnya ,  yang  artinya:  “ Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa maslahah  mursalah  itu  merupakan  hujjah  syar’i  yang  dipakai  sebagai  pembentukan hukum  mengenai kejadian,  peristiwa  atau masalah yang  hukumnya  tidak  ada  dalam nas dan ijma’.
58 .  Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam,Juz 5,hlm.1774
59 . Maslahah mursalah adalah, menurut Imam  al-Ghazali, sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan.
1. Hukuman denda
Para  ulama  berbeda persepsi dalam  memberikan interpretasi terhadap penerapan hukuman denda ini. Dalam hal ini ada dua kelompok pendapat.
a. Kelompok  ulama  yang  tidak  setuju  diterapkannya  hukuman  denda.
Mereka  yang  tidak  sependapat  adalah  Imam  Abu  Hanfah,  Imam Syafi’i  dalam  Qaul  Jadidnya,  ulama-ulama  Hambali,  dan  sebagian ulama-ulama Maliki. Pendapat mereka berdasarkan firman Allah Swt: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,....” (An-Nisa’ : 29).
Hukuman denda itu identik dengan memakan harta orang lain dengan jalan  batil  karena  tidak  ada  serah  terima  yang  sama-sama  ridha  di  antara keduanya,  sedangkan  memakan  harta  secara  batil  itu  dilarang,  Maka hukuman  itu  dilarang.  Diriwayatkan  dari  Abu  Bakar  ra.  Bahwa  Rasulullah saw  bersabda,  pada  khutbah  hari  Raya  Nahar  ketika  haji  Wada’, “ Sesungguhnya,  darah  dan  harta  kamu  sekalian  haram .”  (HR.  Asyaikhani  dan Ahmad).
Rasulullah  saw  mengharamkan  pelanggaran  dalam  masalah  harta benda dan hukuman denda itu termasuk pelanggaran karena pengambilannya  secara  tidak  sah  oleh  sebab  itu,  hukuman  denda diharamkan.
b. Kelompok  ulama  yang  setuju  diterapkan  hukuman  denda.  Mereka yang  sependapat  dibolehkannya  hukuman  denda  ini  adalah manyoritas yang yang bermazhab Maliki, ulama-ulama Hambali, dan Imam  Syafi’i  dalam  Qaul  Qadimnya,  serta  Khulafaur  Rasyidin  dan pembesar-pembesar  sahabat.  Termasuk  yang  condong  terhadap pendapat ini adalah Abu Yusuf dari mazhab Hanafi.
Sebagian  ulama  Hanafiah,  yaitu  Abu  Yusuf,  mentakwilkan  bahwa mengambil  atau  menyita  harta  benda  sebagai  hukuman  denda  terhadap tuduhan  itu hanya  sebagai  barang  tanggungan atau  jaminan  sampai  dia  jera tidak  mengulangi  perbuatannya.  Setelah  dia  jera  dan  taubat,  hakim  harus mengembalikan  harta  tersebut,  tetapi  kalau  tidak  jera,  harta  itu  dapat digunakan  untuk  kemaslahatan  umum. Jadi,  mengambil harta  orang  lain  itu dilarang kecuali ada alasan syara’
Mereka  yang  sependapat  dengan  adanya  hukuman  denda  mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Thalhah, dia berkata,
“  Wahai  Nabi  Allah,  saya  telah  membeli  minuman  keras  untuk  anak-anak yatim yang di sekitarku. “ Maka Nabi bersabda, “ Tumpahkan minuman keras itu dan hancurkan gucinya.”
Rasulullah saw memberi sanksi bagi orang yang memiliki arak dengan menghancurkan  botol-botolnya.  Cara  ini  termasuk  dalam  hukuman  denda mubah. Maka, berarti hukuman denda itu diperbolehkan. “Diriwayatkan dari ‘Amr  bin  ‘Ash,  Sesungguhnya  Nabi  saw  bersama  Abu  Bakar  dan  Umar membakar  harta  benda  orang  yang  curang  (Korupsi)  lalu  mereka memukulnya.”
Rasulullah saw memerintahkan kepada Sa’ad bin Abi Waqqash untuk merampas  hasil  buruan  orang  yang  berburu  di  daerah-daerah  kota  Mekkah yang terlarang. “Barangsiapa yang kamu jumpai sedang berburu di daerah terlarang (di kota Mekkah) maka rampaslah hasil buruannya.” (HR. Muslim)
Dalil  yang  menunjukkan  diperbolehkannya  hukuman  denda  adalah bahwa  Ali  bin  Abi  Thalib  membakar  makanan-makanan  orang  yang  suka menimbun  barang  dan  rumah-rumah  orang  yang  menjual  minuman  keras serta merobohkan rumah Jabir bin Abdullah.
Atsar sahabat  di  atas  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  usaha memberantas  dan  mencegah  perbuatan  mungkar  yang  berbentuk  hukuman denda. Usaha preventif semacam ini termasuk ta’zir dengan harta atau denda sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  hukuman  denda  itu diperbolehkan.

## Tarjih
Para ulama yang memperbolehkan pemberlakuan hukuman denda ini memberikan  argumentasi  dan  telah  membuktikan  bahwa  hukuman  denda berhasil membuat para pelaku kemaksiatan jera dan tidak berani mengulangi lagi perbuatan mereka. Mereka berhati-hati dan mempertimbangkan tindakan yang  semula  tidak  pernah  mereka  perhitungkan.  Hanya  saja,  dalam praktiknya  hukuman  denda  ini  harus  mempertimbangkan  kemaslahatan umat secara keseluruhan.
Adapun  sanksi    bagi  pelaku  tindak  kejahatan  suap-menyuap  dengan hukuman  denda  itu  karena  dititikberatkan  pada  jenis  perbuatannya.  Jadi,
tidak ada masalah apabila pelaku suap diberi sanksi dengan hukuman denda. Semua itu tujuannya sama, yaitu memberi pelajaran dan membuatnya jera.

## 2. Hukuman Penjara
Penjara  berarti  pengekangan  dan  penahanan.  Dalam  bahasa  arab disebut al-habsu atau as-sijnu .  Ini  sesuai  dengan  firman  Allah  swt  yang mengisahkan Nabi Yusuf  As, “Yusuf berkata : wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka kepadaku....” (Yusuf : 33)
Penjara  dalam  syara’  dimaksudkan  sebagai  pengekangan  terhadap terpidana  dan  larangan  untuk  bergaul  dengan  alam  bebas.  Dalam  masalah hukuman  penjara  ini,  ulama  fiqih    ada  yang  pro  dan  ada  yang  kontra. Menurut ulama Hambali, hukuman penjara tidak ada dalam ketentuan syara’. Itu  terbukti  bahwa  di  masa  Nabi  saw,  dan  Abu  bakar  ra  tidak  ada  penjara. Bukannya  tidak  pernah  memenjarakan  orang  yang  bersalah  tetapi  hanya menahan  sebentar  untuk  mendidiknya  atau  menyuruhnya  membayar  denda yang  setimpal  dengan  perbuatannya.  Namun  kalau  dianalisis,  tidak  adanya penjara pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar ra itu bukan berarti tidak diajarkan oleh syara’ karena waktu itu memang belum dibutuhkan dan belum mendesak.
Pada masa Khalifah Umar ra, pemerintah Islam sudah meluas, praktis banyak masalah yang harus dihadapi. Penjara jelas dibutuhkan sebagai  salah satu sarana untuk mengantisipasinya meluasnya kriminalitas , maka didirikan penjara.  Menurut  jumhur  ulama  hukuman  penjara  itu  diajarkan  oleh  syara’ dengan dasar sebagai berikut.
a. Dalil Al – Quran
“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat  orang  saksi  di  antara  kamu  (  yang  menyaksikan  ).  Kemudian  apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.” (An-Nisa’: 15)
“ .... atau dibuang dari negeri ( tempat kediamannya ). ...” (Al-Maidah : 33)
Imam  malik  dan  ahli  kuffah  menafsirkan  hukuman  pembuangan tersebut  sama  dengan  penjara  karena  dibuang  berarti  dikucilkan  dari pergaulan masyarakat luas, sebagaimana di kurung dalam penjara.

## b. Sunnah Rasul
“Bahwasannya  Rasulullah    saw  pernah  memenjarakan  seorang  laki-laki karena  suatu  tuduhan  kemudian  beliau  membebaskannya.”    (HR.  Al- Khamsah kecuali Ibnu Majah )
c. Ijma’ Sahabat
Umar  ibnu  Khathab  ra,  dan  Usman  bin  Affan  ra  menyepakati diberlakukannya hukuman penjara, dan sahabat-sahabat yang lain pun tidak ada yang memperselisihkan.  Umar ibnu Khathab ra, pernah membeli sebuah rumah kepada shafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan  penjara.  Waktu  itu  ia  memenjarakan  al-Habiah  karena kemaksiatannya  dan  Dhabyan  at-Tamimi  karena  mempersoalkan  surah  adz- Dzaariyat,  al-Mursalat,  an-Naziat,  yang  intinya  mengajak  orang  mendalami masalah musykilah dan ghaib. Maka oleh Umar ra ia pukul berulang kali dan di  asingkan  ke  Irak  dengan  menulis  surat  kepada  gubernur  Irak,  supaya Dhabyan  dikucilkan  dari  pergaulan.  Utsman  bin  Affan  ra  juga  pernah menghukum penjara seorang pencuri dan pembunuh dari Bani Tamimi yaitu Dhabi’ ibnu Harits sampai akhirnya dia mati dalam penjara.
Kasus di atas menunjukkan bahwa syari’at Islam mengajarkan adanya hukuman penjara dengan tujuan supaya narapidana dapat diarahkan dan di didik  menjadi  baik  dan  tidak  lagi  mengulangi  perbuatan  mereka.  Para penegak hukum tidak boleh melampaui batas yang telah diajarkan syara’ dan tidak  boleh  bertindak  yang  menyimpang  dari  tujuan  hukuman  penjara sendiri.  Di  sini  diharapkan  adanya  keselarasan  antara  penahanan  dan pengarahan  tujuan  yang  hendak  dicapai  sehingga  penjara  iti  sendiri  akan membuahkan hasil yang hakiki.

## 3. Hukuman Dera dan Pukulan
Di  antara  hukuman  berbentuk ta’zir yang  diajarkan  dalam  Alquran, sunnah,  maupun ijma’ adalah  dera  (  cambuk  )  dan  pukulan.  Hukuman semacam ini memiliki makna yang dalam bagi pelanggar hukum.
a. Dalil Alquran
“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang... ” ( an-Nuur : 2)
b. Sunnah Rasul
Diriwayatkan dari jabir, Nabi Muhammad saw. Bersabda,
“Takutlah  kamu  sekalian  kepada  Allah  dalam  urusan  kaum  wanita.  Kamu mengambil  mereka  dengan  amanat  Allah  dan  kamu  menghalalkan  farji mereka  dengan  izin  Allah.  Istri-istrimu  wajib  atas  mereka  terhadap  kamu, yaitu  jangan  sampai  ada  orang  lelaki  yang  tidak  kamu  sukai  menginjak tempat  tidurmu.  Jika  mereka  melakukan  itu,  maka  pukullah  mereka  dengan pukulan yang tidak membekas (membahayakan).” (HR. Muslim)
Hadits  di  atas  menunjukkan  adanya  pemukulan  sebagai  salah  satu jenis ta’zir
c. Ijma ’ Sahabat
Imam  Ahmad  pernah  bercerita  tentang  Ali  bin  Abi  Thalib  ra,  pada bulan  Ramadhan,  Ali  ra  mendapat  laporan  tentang  seseorang  dari  suku Najsyi yang minum minuman keras. Maka, ia mencambuk orang itu dengan delapan  puluh  kali  cambukan  sebagai  hukuman hadd dan  menambahnya dengan  dua  puluh  kali  cambukan  sebagai  penyucian  dirinya  di  bulan Ramadhan. Tidak seorang pun yang menentang ataupun mempermasalahkan tindakan  Ali  ra  tersebut.  Sahabat  yang  lain  bersepakat  akan  hal  itu.  Begitu pula  ulama  pada  periode  sesudahnya.  Dengan  demikian  secara ijma’ pun hukuman cambuk dan pemukulan ini sebagai salah satu hukuman ta’zir . Atas dasar itulah maka pelaku delik suap, baik penyuap, penerima suap, maupun perantaranya  dapat  divonis  hukuman  dera  atau  pemukulan,  selama  tidak menyimpang dari tujuan  kemaslahatan yang hakiki.

## 4. Hukuman Pemecatan Jabatan
Yang  dimaksud  dengan  pemecatan  adalah  nasib  buruk  yang  dialami seseorang  atas  jabatan  atau  pekerjaannya  sebagai  akibat  ulahnya  sendiri. Pemecatan  ini  termasuk  dalam  jenis  hukuman ta’zir .  Biasanya,  hukuman  ini berlaku bagi pejabat atau hakim yang telah terkena suap dan sejenisnya. Atau dia telah berulang kali berbuat kesalahan yang cukup fatal, menyalahgunakan amanat yang telah di percayakan kepadanya.
Pemecatan ataupun mutasi jabatan ini dilakukan dengan maksud agar kesalahan yang telah dilakukan oknum tersebut tidak menjalar dan ditiru oleh pejabat  yang  lain.  Menurut  Ibnu  Taimiyah,  hukuman  pemecatan  ini  pernah dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  saw  dan  sahabatnya.  Oleh  karenanya,  jika diketahui ada oknum yang mabuk-mabukan, maka ia harus dipecat setelah ia didera empat puluh kali.
Manyoritas  ulama-ulama  fiqih,  seperti  Hanafiyah  dan  syafiiyyah, sepakat  dengan  diberlakukannya  hukuman  pemecatan  terhadap  para penerima  suap,  bahkan  sebagian  dari  mereka  ada  yang  berpendapat,  hanya karena  ketidakadilannya  (  pejabat  dan  hakim)  ia  harus  dipecat  dari jabatannya.  Selain  hukuman  pemecatan,  penulis  melihat  bahwa  bagi pengkhianat,  orang  yang  menyalahgunakan  jabatan,  dijatuhi  hukuman  yang lain.  Misalnya.  Dilepas  hak-haknya  yang  biasa  diberikan  negara  kepadanya. Semua  itu  diakibatkan  nafsu  serakahnya  sendiri  yang  membawa  kerusakan bagi diri maupun lingkungannya.

## Hukuman bagi orang yang Berulang Kali Melakukan Delik Suap
Para  pakar  hukum  telah  merumuskan  hukuman  bagi  orang  yang berulang  kali  melakukan  tindak  kejahatan  serta  orang  yang  mengulangi kejahatan yang sama, meski dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Orang yang berulang kali melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman yang lebih berat dari  hukuman  yang  pernah  dijatuhkan  kepadanya.  Sebab,  itu  menunjukkan bahwa hukuman yang pernah diterimanya tidak dapat membuatnya jera dan bertaubat.  Padahal  tujuan  pemberian  hukuman  selain  sebagai  tebusan  dari perbuatannya  itu,  juga  agar  terpidana  menjadi  jera,  menyesal  sehingga  mau bertaubat kepada Allah SWT.
Dalam  kitab-kitab  fiqih  sering  dibahas  hukuman  bagi  orang  yang mengulangi tindak kejahatan ini, yaitu sebagai berikut.
a. Dalam kitab Hasyiyah , Ibnu Abidin berpendapat, “ jika seseorang yang berbuat  pelanggaran  mempunyai  sifat  muruah  maka  tidak  perlu dipenjara  ataupun  di ta’zir .  Itu  pun  kalau  memang  ia  baru  pertama kali melakukan pelanggaran.
Sebagaimana  sabda  Rasulullah  saw.  Dari  al-Hasan  ra,  “ bebaskanlah orang  yang  mempunyai sifat  muruah  dari  hukuman, kecuali  dalam  masalah hadd (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Baihaqi)
Dia  cukup  dinasehati  dan  mau  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya.  Namun  apabila  ia  berbuat  lagi,  maka  ia  harus  dihajar sebab itu menunjukkan dirinya sudah tidak mempunyai sifat muruah (kehormatan diri)
b. Menurut  Ibnu  Abdissalam,  orang  yang  sudah  berulang  kali  berbuat kejahatan  harus  dipenjara  seumur  hidup  karena  baginya  hukuman ta’zir sudah tidak berarti lagi.
c. Ibnu Taimiyah dalam bukunya as- siyaasah asy-syariyyah berpendapat, “  jika  seseorang  mengulangi  perbuatannya,  padahal  ia  sudah  pernah dijatuhi hukuman ta’zir , maka hukuman baginya harus ditambah atau diperberat  sesuai  dengan  kadar  kejahatannya.  Jika  kejahatannya  itu sudah tidak mungkin lagi dihentikan, kecuali dengan hukuman mati, maka  dia  harus  dijatuhi  hukuman  mati  sebagaimana  hukuman pengkhianat  kaum  muslimin.  Begitu  pula  orang  yang  sudah  empat kali  bermabuk-mabukan,  padahal  sudah  pernah  di  dera,  dia  harus dijatuhi hukuman mati.”
d. Yang sependapat dengan Ibnu Taimiyah adalah pengarang Kasysyaf ul- Qana’, Tujuan  hukuman  adalah  untuk  memberantas  kejahatan  di muka  bumi  ini.  Maka,  kalau  ada  orang  yang  berbuat  kejahatan  yang sama  untuk    kesekian  kalinya  dan  tampak  bahwa  itu  hanya  dapat diberantas dengan hukuman mati, maka ia harus dihukum mati.”
e. Adapun  pendapat  Abu  Ya’la,  “  Hakim  diperbolehkan  memenjarakan seumur hidup orang yang berulang kali melakukan tindak pidana.”
Dengan  demikian,  menambah  atau  memperberat  hukuman  ini  juga berlaku  Bagi  oknum  yang  sering  melakukan  delik  suap  karena perbuatannya  itu  menunjukkan  bahwa  dia  sudah  tidak  mempunyai sifat muruah ( harga diri ).

## Tujuan Hukuman
Adapun  yang  menjadi  tujuan  pokok  dalam  penjatuhan  hukuman dalam  syari’at  Islam  adalah  pencegahan,  pembinaan  atas  kesalahan  yang tidak  ada  ketentuan  hududnya  tidak  pula  kafarat. 60 Pencegahan  merupakan pengekang  sipelaku  tindak  pidana  untuk  tidak  mengulangi  lagi  perbuatan pidananya.  Pencegahan  dan  menakut-nakuti,  dalam  syari’at  Islam  tidak hanya  memberikan  perhatian  kepada  pelaku  tindak  pidana  tersebut,  bahkan memberi pelajaran dan mendidik untuk berbuat lebih baik terhadap diri dan lingkungannya.
60 .  Sayyid sabiq, fikih sunnah ,jakarta:Dar Fath Lil ‘Alami Al-Arabiy,2009,hlm.485
Dalam  sebuah  riwayat  dinyatakan  bahwa  Umar  bin  Khathab  ra, pernah  menjatuhkan  hukuman  ta’zir  dan  pembinaan 61 dengan  memotong rambut,  mengasingkan,  dan  cambuk.  Sebagaimana  Dia  juga  pernah membakar  warung  para  tukang  khamar  serta  kampung  tempat  penjualan khamar.
Dia  juga  membakar  istana  sa’ad  bin  Abi  Waqqash  di  Kufah  lantaran keberadaan  istana  tersebut  membuatnya  tertutup  dari  rakyat.  Dia  membuat cambuk  untuk  memukul  orang  yang  layak  mendapatkan  cambukan  serta membuat  bangunan  penjara  dan  mencambuk  wanita  yang  meratapi  jenazah hingga  rambutnya  terlihat.  Juga  tujuannya  penghinaan, 62 Dikatakan  ;  ‘ azzara fulan  fulanan. Artinya;  dia  menghina  fulan  sebagai  pelajaran  dan  tindakan supaya dia jera atas dosa yang diperbuatnya.
Hukum  Islam  mempunyai  lima  tujuan 63 yaitu,  memelihara  agama, memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan  dan  memelihara harta  benda.  kemudian  dinamakan maqasid  al-tasyri ,  dan   bila  dilihat  dari peringkat kepentinganya ada tiga tujuan yaitu:
1) Tujuan primer (Adharuri)
Tujuan  primer  hukum  Islam  yang  pasti  ada  demi  adanya  kehidupan manusia, apabila tujuan itu tidak tercapai, maka akan menimbulkan mafsadah hidup manusia di dunia dan akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan primer ini hanya dapat tercapai bila dipeliharanya lima hal yang menjadi maqasid al tasyri’ yaitu: a) Memelihara agama. b) Memelihara jiwa. c) Memelihara akal. d) Memelihara keturunan atau kehormatan. e) Memelihara harta.  Termasuk  hukum  pidana (jinayah) yang  meliputi amar  ma’ruf  nahi mungkar merujuk  kembali  kepada  pemeliharaan  keseluruhan  tujuan  hukum yang bersifat primer.
2) Tujuan sekunder ( al haajiyyat )
Tujuan sekunder hukum  Islam  ialah  terpeliharanya  tujuan  kehidupan manusia  yang  terdiri  atas  berbagai  kebutuhan  sekunder  hidup  manusia  itu. Jika kebutuhan ini tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesempitan dalam kehidupannya, walaupun kesempitan tersebut tidak menimbulkan kerusakan bagi  kehidupan  masyarakat  secara  umum.  Contoh  dalam  hukum  pidana
61 . Ibid ,hlm.486 62 . Ibid, hlm.485 63 .  Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syariah, Jakarta:Amzah,2009,hlm.1
adanya sistem sumpah, denda, atau dalam proses pembuktian dan persaksian dalam pidana.
3) Tujuan tersier (tahsi’niyyat )
Tujuan tersier hukum  Islam  adalah  tujuan  hukum  yang  ditujukan untuk  menyempurnakan  hidup  manusia  dengan  cara  melaksanakan  sesuatu yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari  hal-hal yang tercela bagi akal sehat. Contoh melakukan kebaikan dengan shadakoh. 64
Adapun tujuan hukum bagi pelaku r isywah adalah memelihara agama dan  harta  benda.  Karena  Islam  mengharamkan  perbuatan  tersebut  dan sejenisnya.

## Suap Menurut Undang-undang Tindak Pidana Suap
Tindak  pidana  suap  pada  hakekatnya  perbuatan  yang  bertentangan dengan  norma  kesusilaan  dan  moral  Pancasila,  yang  membahayakan kehidupan  masyarakat  dan  bangsa.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa perbuatan  suap  telah  terjadi  dalam  berbagai  bentuk  dan  sifatnya  dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas.
Undang-undang yang melarang perbuatan suap yang berlaku hingga sekarang  ini,  hanya  terbatas  pada  bidang  tertentu  dan  oleh  pelaku  yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya perbuatan suap yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang-undang Nomor  3  Tahun  1971.  Selain  Undang-undang  tersebut  di  atas,  di  mana pelakunya  mempunyai  kedudukan  tertentu,  maka  terdapat  perbuatan  suap dalam bidang lain seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 15
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat  sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan  Undang-undang  Nomor.2  Tahun  1980  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  15  Tahun  1969  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Badan  Permusyawaratan/Perwakilan  Rakyat  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163).
64 .    Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam,  ( Bandung:  LPM  Universitas  Islam  Bandung, 1995), hlm. 101-103.
Dalam  rangka  pembinaan  watak  bangsa  yang  bersih  dan  kuat berdasarkan  Pancasila,  maka  perbuatan  suap  dalam  berbagai  bentuk  dan sifatnya  perlu  dilarang.  Namun  demikian  perlu  diadakan  pembatasan,  yaitu terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum.
Perbuatan suap dapat juga terjadi di luar negeri, baik yang dilakukan oleh  warga  negara  Indonesia,  maupun  oleh  warga  negara  asing,  dan  oleh karena  itu  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  harus  pula  menjangkau pelaku  perbuatan  suap  tersebut  dengan  memberikan  ketentuan  pidana Indonesia.
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor.  11  Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.
Pasal  2:  Suap  di  definisikan  sebagai  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. 65
Pasal  3:  Menerima  sesuatu  atau  janji,  sedangkan  ia  mengetahui  atau  patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  tugasnya,  yang berlawanan  dengan  kewenangan  atau  kewajibannya  yang  menyangkut kepentingan umum. 66

## Dasar Hukum Suap
Pada  umumnya  orang  beranggapan  suatu  kejahatan  korupsi merupakan  kejahatan  yang  merugikan  keuangan  negara.  Hal  itu  karena beberapa pasal tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (UUTPK)  merumuskan  adanya  unsur  ‘merugian keuangan  negara’.  Tetapi,  untuk  kejahatan  suap-menyuap  tidak  ada kaitannya  dengan  kerugian  uang  negara,  meskipun  perbuatan  tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi.
Para  pelaku  suap  mungkin  bertanya-tanya,  negara  yang  tidak dirugikan  uangnya  sepersen  pun  mengancamkan  sanksi  pidana  yang  cukup tinggi  dan  mengecap  mereka  sebagai  koruptor,  perbuatannya  disamakan
65 .  Tim penyusun, Undang-undang Republik Indonesia; Tindak Pidana Suap , www.pih.deplu.go.id,diakses 16/06/2014.
66 .  ibid
dengan  para  pelaku  korupsi  yang  merugikan  uang  negara  miliaran  rupiah. Apa  yang  telah  mereka  rugikan  sehingga  mereka  diperlakukan  demikian sering  dilontarkan  para  pelaku  suap  yang  merasa  tidak  bersalah  kepada negara.
Suap  sebagai  kejahatan korupsi  memang  merupakan  suatu  ketentuan baru  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  (  UUTPK  ) yang mulai diundangkan dengan UU No 3 Tahun 1971 dan kemudian diganti dengan  UU  No  31  Tahun  1999  jo  UU  No  20  Tahun  2001.  Tetapi  semua ketentuan  tentang  suap  tersebut  dioper  dari  KUH  Pidana  dalam  kaitan dengan tindak pidana jabatan ( ambs delicten ).
Pasal-pasal  KUHP  yang  dioper  ke  UUTPK  adalah  Pasal  209  KUHP yang mengatur penyuapan aktif ( actieve omkooping atau active bribery ) terhadap pegawai negeri dan Pasal 419 KUHP yang mengatur penyuapan pasif ( passieve omkooping  atau  passive  bribery )  yang  mengancam  pidana  terhadap  pegawai negeri  yang  menerima  hadiah  atau  janji.  Kemudian  Pasal  210  KUHP  yang mengatur  penyuapan  terhadap  hakim  dan  penasihat  hukum  di  pengadilan serta  Pasal  420  KUHP  yang  mengatur  tentang  hakim  dan  penasihat  hukum yang menerima suap.
Perluasan  tindak  pidana  suap  dalam  bentuk gratifikasi yang  diatur dalam Pasal 418 KUHP kemudian juga dioper menjadi tindak pidana korupsi dengan  merumuskan gratifikasi sebagai  pemberian  hadiah  yang  luas  dan meliputi  pemberian  uang,  barang,  rabat/diskon,  komisi,  pinjaman  tanpa bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.
Tetapi,  tidak  semua  suap-menyuap  adalah  kejahatan  korupsi. Beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  suap- menyuap  merumuskan  perbuatan  itu  sebagai  tindak  pidana  suap  saja, misalnya  suap  yang  menyangkut  kepentingan  umum,  baik  aktif  maupun pasif, seperti diatur dalam UU No 11 Tahun 1980. Suap terhadap pejabat bank yang  diatur  dalam  UU  No  10  Tahun  1998  dan  suap  dalam  kaitan  dengan pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala  daerah  ( money  politics ),  yang  dalam praktik penegakan hukum tindak-tindak pidana suap ini kurang terangkat ke permukaan,  karena  jarang  digunakan  penegak  hukum  sekalipun  perbuatan suap-menyuap semacam itu marak terjadi di masyarakat. 67
67 .  Eddy Rifai, Artikel Dosen, Suap sebagai kejahatan Korupsi, Diterbitkan November 25, 2010

## Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap
Suap diatur dalam: 68
1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ( Wetboek  van  Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)
2. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (“UU 11/1980”)
3. UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  UU  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  serta  diatur  pula dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
(“UU Pemberantasan Tipikor”)

## Tujuan Hukuman Bagi Pelaku Risywah
Tujuan Hukuman dalam Hukum positif ini, telah mengalami beberapa fase, yaitu : 69 Fase balasan perseorangan ( vengeance-privee ), Fase balasan Tuhan ( veageance  divini ),  atau  balasan  umum,  atau  penebusan  ( vengeance-publique ), Fase Kemanusiaan ( Humanitaire ), Fase Keilmuan ( scientique ).
Fase balasan perseorangan, bahwa hukuman tersebut berada di tangan seseorang (sikorban atau walinya) yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerang dan atas dasar naluri hendak membalas terhadap  orang  yang  menyerangnya.  Oleh  karena  itu  balasan  itu  tidak  ada batasnya,  kadang-kadang  melebihi  dari  perbuatan  sendiri  bahkan  kadang- kadang  bisa  menimbulkan  perang  antar  suku  atau  golongan.  Fase  balasan Tuhan,  bahwa  pembuat  harus  menebus  kesalahannya  dengan  balasan  umur agar  pembuat  merasa  kapok  dan  orang  lain  tidak  menirunya.  Pada  fase kemanusiaan,  bahwa  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kasih  sayang  dalam mendidik  dan  memperbaiki  diri  pembuat  telah  mulai  dipakai,  pada  fase tersebut  lahir  teori  kontrak  sosial  yang  menyatakan,  bahwa  perseorangan terlepas dari kekuasaan negara, kecuali sebagian kecil saja dari kemerdekaan itu hanya diberikan kepada masyarakat, yaitu ketika bercampur dengannya.
Dari  keterangan-keterangan  fase  tersebut  di  atas  ternyata  tujuan hukuman  itu  selalu  berbeda  dan  mengalami  perubahan  mendasar.  Dan mereka menitik beratkan pada akal pikiran semata. Dengan demikian tujuan
68 .  http://consultanonline.wordpress.com/tahukah-kamu/kejahatan-pidana/beda-suap- dan-gratifikasi
69 . Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam ,Jakarta:PT Bulan Bintang,1990,hlm.257
hukuman yang diterapkan tidak mutlak dan selalu mencari alternatif hukum yang lain yang lebih efektif yang bisa diterapkan.
Dalam  fase  keilmuan  muncul  beberapa  pikiran,  yaitu,  hukuman  itu mempunyai  tugas  dan  tujuan  ilmiah,  yakni  melindungi  masyarakat  dari perbuatan-perbuatan  asusila  dengan  mencegah  seseorang  pembuat  untuk tidak  mengulangi  lagi  ( preventionspescile )  dan  mencegah  orang  lain  untuk tidak  mengikuti  ( prevention  general). Jadi  penjatuhan  hukuman  pada  masa sekarang  adalah  keadilan  dan  melindungi  masyarakat.  Rasa  keadilan menghendaki agar suatu hukuman harus sesuai dengan perbuatannya. Inilah tindakan  pemeliharaan  dan  pengamanan.  Dasar  tersebut  mempunyai  dua fungsi, yaitu: Pertama, fungsi moral, untuk mewujudkan pemuasan perasaan orang  banyak  dalam  menjamin  rasa  ketentraman  dalam  masyarakat.  Kedua, fungsi  sosial,  untuk  mewujudkan  adanya  usaha  pencegahan  terhadap perbuatan suap-menyuap tersebut.
Dari  uraian  di  atas  kita  dapat  menarik  kesimpulan  beberapa  catatan bahwa  segala  tindak  kejahatan  dan  perbuatan-perbuatan  asusila  akan  selalu meresahkan  masyarakat  dan  selalu  akan  membuat  masyarakat  tidak  merasa tentram. Oleh karena itu, segala tindakan yang melanggar norma dan aturan hukum  akan  selalu  mendapatkan  balasan  dari  pihak  yang  berwewenang melalui hukum-hukum yang berlaku.

## Sanksi Hukuman Bagi Penyuap dan Penerima Suap
4. Undang-undang Tindak Pidana Suap No 11 Tahun 1980
Pidana  penjara  selama-lamanya  3  (tiga)  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980).
2. KUHP:
Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. 70
3. UU Pemberantasan Tipikor:
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp
70 .  Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ,Jakarta: PT Bumi Aksara,2009,hlm.57
50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan  dengan  jabatannya,  atau  yang  menurut  pikiran  orang  yang memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungan  dengan  jabatannya. 71 (Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor).

## Pelaksanaan Hukuman dan Eksistensinya
Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang penduduknya manyoritas beragama Islam serta aturan untuk menjalankan syari’atnya diatur didalam pasal 29 UUD 45. Oleh karena itu Indonesia bukan negara Islam tetapi negara demokrasi yang berazaskan  pancasila,  dimana  pemerintah  mempunyai  kekuasaan  dan wewenang  dalam  melaksanakan  berbagai  macam  kebijaksanaan,  termasuk kewenangan  Hukum/Hukuman.  Jadi  pemerintah  mempunyai  kewenangan mutlak dalam menjalankan hukuman baik yang mengenai individu maupun secara  keseluruhan  mendapat  perlakuan  yang  sama  dihadapan  pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga peradilan Indonesia.
Dengan  demikian  Hukum  yang  diatur  oleh  pemerintah  untuk rakyatnya,  baik  keperdataan  maupun  Hukum  Pidana  keberlakuannya  harus dapat dilaksanakan ( yuridis formil ) artinya bila ada yang melanggar atau tidak mematuhi hukum-hukum tersebut akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan  Hukum  yang  berlaku,  kecuali  hukum  berkenaan  muslim  yaitu keperdataan  dipegang  oleh  departemen  agama  (Depag)  atau  peradilan agama.
Adapun lainnya dipegang oleh lembaga pengadilan Negeri ( Umum ), sehingga  keberadaan  Hukum  tersebut  keberlakuannya  bersifat yuridis  formil , berlaku untuk semua warga Indonesia.
Kemudian  mengenai  hukum  posotif  terhadap  tindak  pidana  suap merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  Asusila  yang  dapat  meresahkan masyarakat banyak dan menganggu ketertiban umum. Pelaksanaan hukuman bagi tersangka tindak pidana tersebut adalah kewenangan pengadilan negeri,
71 .  Tim Penyusun Undang-undang R.I.Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, Bandung: Citra Umbara,hlm.36
karena  eksistensi  Hukum  penyuapan  itu  bersifat yuridis  formil ,  dan  semua tindak  pidana  menjadi  kewenangannya.  Bagi  mereka  yang  terbukti melakukan kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal-pasal tersebut.
Sedangkan  mengenai  pelaksanaan  hukuman  tersebut  setelah  adanya penyelidikan-penyelidikan  yang  intensif  dan  adanya  bukti-bukti  yang menguatkan  terjadinya  perbuatan  tersebut,  Hukuman-hukuman  yang tercantum  dalam  pasal-pasal  terhadap  pelanggaran  Asusila  itu  adalah seperangkat hukum yang ada di Indonesia sebagai warisan kolonial Belanda yang  berlaku  hingga  sekarang,  yang  konon  telah  mengalami  pembaharuan- pembaharuan dalam pelaksanaan hukuman tersebut.
Hukuman  yang  dikenakan  padanya  adalah  penjara.  Penjara  adalah tempat  orang  yang  memperbaiki  narapidana  (  NAPI  ).  Dengan  masuknya Napi kedalam penjara maka di dalam penjara Napi tidak perlu dipidana lagi. Dengan demikian sistem  hukum penjara yang berlaku sekarang tidak efektif dan  tidak  berhasil  mengenai  sasaran  yang  diinginkan,  walau  sistem kepenjaraan yang ada di Indonesia itu selalu mengalami perubahan. Memang pelaksanaan  hukuman  itu  berjalan  dan  dilaksanakan  oleh  aparat  yang berwenang,  tapi  tidak  menghasilkan  apa  yang  diinginkan  oleh  masyarakat. Ini  terbukti  dengan  banyaknya  kasus  suap  yang  terdaftar  di  komisi pemberantas  korupsi  (KPK),  Dan  penjara  buat  mereka  dijadikan  sebagai pengalaman  yang  menghasilkan,  yang  membawa  pengaruh  pada  dirinya yang  secara  kuantitas  lebih  berani,  sehingga  masyarakat  menjadi  takut melihat penjahat yang keluar masuk penjara.
Hal ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi lebih keras  dan  berani  lagi.  Mereka  mengatakan  “  kalau  seorang  penjahat  belum merasakan penjara, itu dikatakan atau dianggap kecil dan tidak ada bisanya. Oleh karena itu aparat yang berwenang harus mencari langkah-langkah baru untuk  betul-betul  mengantisipasi  tindak-tindak  pidana  penyuapan,  agar pelaku kejahatan tersebut takut dan jera sehingga tidak mengulangi lagi dan para pelaku merasa ngeri melakukan  perbuatan tersebut.

## Istilah yang berkaitan dengan suap
a. Gratifikasi
Gratifikasi adalah,  Pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount ), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan,  fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma, dan  fasilitas  lainnya. Gratifikasi tersebut  baik  yang  diterima  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri  dan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 72
Di  dalam  buku  Buku  Saku  Memahami Gratifikasi yang  diterbitkan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dijelaskan  contoh-contoh  pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu: 73
1. Pemberian  hadiah  atau  parsel  kepada  pejabat  pada  saat  hari  raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian  tiket  perjalanan  kepada  pejabat  atau  keluarganya  untuk keperluan pribadi secara cuma-Cuma
4. Pemberian  potongan  harga  khusus  bagi  pejabat  untuk  pembelian barang dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
6. Pemberian hadiah  ulang  tahun  atau  pada  acara-acara  pribadi  lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.

## Analisis Dan Perbandingan
Pengertian Risywah .
Menurut  UU  Tindak  Pidana  Suap  No.  11  tahun  1980:  “  Suap  di definisikan  sebagai  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seseorang dengan  maksud  untuk  membujuk  supaya  orang  itu  berbuat  sesuatu  atau
72 .  Undang-undang Tipikor,penjelasan pasal 12B,hlm.50
73 .  http://consultanonline.wordpress.com/tahukah-kamu/kejahatan-pidana/beda-suap- dan-gratifikasi.
tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”
Menurut  Hukum  Islam: Risywah adalah  pemberian  yang  diberikan oleh  seorang  kepada  orang  lain  (pejabat)  dengan  maksud  meluluskan  suatu perbuatan  yang  batil  (tidak  benar  menurut  syari’ah)  atau  membatilkan perbuatan yang hak.

## 2. Landasan Risywah .
Menurut  Hukum  di  Indonesia  Suap  di  atur  dalam  :  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73), UU No.  11  Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap  (“UU  11/1980”),  UU  No.  20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  serta  diatur  pula  dalam  UU  No.  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”)
Menurut Hukum Islam perkara suap di jelaskan dalam : al-Qur’an, al- Hadits dan Ijma’ Ulama

## 3. Pembuktian Suap Atau Gratifikasi
Menurut  Undang-undang  R.I.  nomor  46  tahun  2009  tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR ) pasal 12B disebutkan;
1.  setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan  dengan  kewajibannya  atau  tugasnya,  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a. Yang  nilainya  Rp.10.000.000,00  (  sepuluh  juta  rupiah  )  atau  lebih, pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan  suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
b. Yang  nilainya  kurang  dari  Rp.10.000.000,00  (  sepuluh  juta  rupiah  ), pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  suap  dilakukan  oleh  penuntut umum.
Kemudian  di  sebutkan  dalam  pasal  12C  Poin  1,  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  12B  ayat  1  tidak  berlaku,  jika  penerima melaporkan  gratifikasi  yang  diterimanya  kepada  Komisi  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi,  paling  lambat  30  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Menurut  Hukum  Islam,  bukti  yang  paling  kuat  adalah  dengan pengakuan  dari  pelaku  itu  sendiri,  kalau  memang  tidak,  dengan  ada  saksi yang adil dan bukti-bukti yang akurat.

## 4. Hukuman Bagi Penyuap Dan Penerima Suap
Menurut  Undang-undang  Tindak  Pidana  Suap  No  11  Tahun  1980, yang  memberi  di  Pidana  penjara  selama-lamanya  5  (lima)  tahun  atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp.15.000.000.-  (lima  belas  juta  rupiah)  (Pasal  3  UU 3/1980). Sedangkan yang menerima suap di Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ).
Menurut  hukum  Islam,  Mengenai  tindak  pidana  Suap-menyuap dalam Al Qur’an dan hadits tidak disebutkan sanksi hukumanya, Maka para Fuqaha  menjelaskan  tindak  pidana  suap  dikenai  sanksi ta’zir berdasarkan kemaslahatan  sedang  pelaksanaanya  diserahkan  dalam  ijtihad  para  hakim. Sayyid Sabiq menyebutkan dalam kita Fikih Sunnah :
a. Ta’zir bisa dilakukan dengan perkataan, seperti kecaman, teguran, dan nasehat,
b. Ta’zir bisa  dilakukan  dengan  perbuatan  sesuai  dengan  tuntutan keadaan.  Sebagaimana ta’zir dapat  dilakukan  dengan  cambukan, penahanan,  pemborgolan,  pengasingan,  pengucilan  dan  hukuman mati.
Sebetulnya  hukuman ta’zir bertujuan  memberi  pengajaran  dan mendidik  serta  mencegah  orang  lain  melakukan  perbuatan  serupa.  Hal  ini sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri :
“Adapun ta’zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan  maksud  mencegah  perbuatan  yang  diharamkan  supaya  tidak mengulangi  perbuatan  tersebut  maka  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  yang  diharamkan  dan  tidak  mempunyai  had,  qisas,  kafarat.  Bagi hakim  diberi  kebebasan  menghukum  dengan  ta’zir  berdasarkan  ijtihadnya
yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan” . 74
Di  dalam  tulisan  ini  yang  menjadi  titik  perbedaan  mendasar  tentang suap  antara  hukum  Islam  dan  UU  Tindak  pidana  suap  No.11  tahun  1980 adalah  sanksi  hukuman  terhadap  pelaku risywah .  Sanksi  yang  ditetapkan  di Indonesia  tidak  memberi  efek  jera  sama  sekali  Sehingga, Risywah hari  ini merupakan jarimatul ‘aamah atau kejahatan publik yang telah membudaya dan biasa di negeri ini. Membudaya karena menjadi suatu hal yang seolah melekat kuat  disetiap  lini  kehidupan  masyarakat  dari  kelas  pejabat  sampai  kelas rakyat.  Dan  menjadi  biasa  karena  lumrah  dilakukan  dan  diketahui masyarakat tanpa tedeng aling-aling.
Banyak  orang  yang  tidak  peduli  melakukan risywah dalam  transaksi, pekerjaan  bahkan  dalam  hukum  demi  kepentingan  pribadi  atau  kelompok. Mereka  berasumsi  hal  tersebut  sah-sah  saja  bahkan  dianggap  sebagai  rizqi yang halal untuk dinikmati. Hari ini orang pun bisa kebal hukum karena uang suap yang menyumpal mulut para hakim yang doyan dengan harta haram.
Bahkan  Budaya  KKN  di  negeri  ini  menjadi  subur  karena  ditopang dengan budaya suap-menyuap/ risywah yang telah mengakar kuat.  Kita lihat mulai  dari  tingkat  pejabat  tinggi  sampai  tingkat    RT  dan  RW  melakukan suap. Memang parah sistem birokrasi di negeri ini karena  terlanjur di pernuhi dengan risywah.
Dari fakta-fakta yang sudah terungkap mengenai kasus suap-menyuap sepatutnya Indonesia menetapkan hukuman berat bagi pelaku suap yaitu  20 tahun penjara, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebagaimana Di Indonesia  terdapat  Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  yang  mengatur pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Disana  dijelaskan  dalam  ketentuan pidananya  lebih  komprehensif  artinya  menyangkut  semua  kelompok  atau korporasi terutama pasal yang mengatur ketentuan pidananya adalah Pasal 2.
Dalam  ayat  pertama  disebutkan  tentang  perbuatan  melawan  hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  maupun  orang  lain  maupun korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara  bagi Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara disebutkan dalam pasal yang lain yaitu disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.
74 . Abdurrahman al Jaziri, Kitab Al Fiqh ‘ala  Mazahib al Arba’ah, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th.,) 397
Dan pelakunya dapat dijerat dengan hukuman yang berat (maksimal) yaitu  penjara  seumur  hidup  ataupun  hukuman  mati.  Penguasa  negara  tidak tunduk  kepada  satu  jenis  hukuman  dan  menitik  beratkan  pada  pencapaian tujuan  maslahat  hak  dan  keadilan.    Dalam  hal  ini  pemerintah  mempunyai wewenang  untuk  menjadi  peraturan  perundang-undangan  dan  kewajiban kita terhadap pemerintah selama tidak diperintahkan dalam hal kema’siatan. Dalam Al Qur’an disebutkan Q.S. aN-Nisa’59:
“Hai orang-orang  yang  beriman taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan (Ulil al-Amri)  dari  kamu.  Maka  jika  kamu  berselisih  tentang  sesuatu  maka kembalikanlah  kepada  dia  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  jika  kamu  beriman kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Itu  adalah  kebaikan  dan  penyelesaian sebaik-baiknya.
Adapun  solusi  yang  tepat  bagi  para  penyuap  dan  penerima  suap adalah  hukuman  mati,  karena  dia  telah  memperkaya  diri  sendiri  maupun orang  lain,  dapat  merugikan  keuangan  atau  perekonomian  negara  bagi Pegawai Negeri, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.
Ganjaran  hukuman  mati  itu,  merupakan  langkah  yang  dinilai  paling tepat  diterapkan  bagi  penyuap  dan  penerima  suap  yang  ada  di  negeri  ini, Sebab  tanpa  diterapkannya  hukuman  mati  terhadap  penyuap  dan  penerima suap di negeri tercinta ini, pelaku kejahatan akan terus berkembang semakin subur  dan  tidak  akan  pernah  berhenti.  Jadi,  perlu  adanya  ketegasan  dalam menerapkan hukuman mati terhadap penyuap dan penerima suap yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan perekonomian negara.
Penerapan  hukuman  mati  itu  juga  diatur  dalam  ketentuan  hukum  di Indonesia, namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan  negara  yang  nyata-nyata  telah  merugikan  keuangan  negara.  Oleh karena  itu,  pemerintah  juga  perlu  mengkaji  ulang  Undang-Undang  yang menerapkan  hukuman  mati  tersebut.  Selama  ini,  pelaku  yang  terbukti  suap itu, hanya dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih.
Ini dinilai terlalu ringan, dan tidak membuat efek jera terhadap mereka yang  telah  memperkaya  diri  sendiri  atau  dengan  sengaja  menyalahgunakan keuangan  negara.  dengan  penerapan  hukuman  mati  terhadap  pelaku  suap- menyuap itu, diyakini dapat membuat rasa takut atau kehilangan nyali para perusak bangsa, serta mereka tidak akan mengulangi lagi kejahatan tersebut.
Penerapan  hukuman  mati  itu,  juga  salah  satu  solusi  untuk menyelamatkan  keuangan  negara  dari    penyuap  dan  penerima  suap  yang
juga sebagai musuh negara. Perlunya penerapan hukuman mati bagi penyuap itu,  untuk  terciptanya  penegakan  hukum  tegas  dan  benar,  sehingga  minat untuk melakukan penyimpangan keuangan negara semakin berkurang.
Hukuman  lima  tahun  penjara  terhadap  pelaku  penyuapan  tersebut, jelas membuat senang bagi mereka yang melanggar hukum tersebut. Karena, pelaku  yang  menjalani  hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  itu, juga akan memperoleh remisi atau pengurangan hukuman. Penyuap tersebut juga  tidak  akan  penuh  menjalani  hukuman  di  Lapas.  Pemerintah  juga  perlu ketegasan  mengenai  penerapan  hukuman  terhadap  penyuap  dan  penerima suap  itu,  yakni  apakah hukuman  20  tahun  penjara,  hukuman  seumur  hidup atau hukuman mati.

## Penutup
Risywah (sogok/suap)  adalah  sesuatu  (harta)  yang  diberikan  kepada seseorang  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkan dengan cara yang batil. Atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki  kebijakan,  baik  dalam  rangka  memenangkan  suatu  kebatilan  atau menghalangi  suatu  yang  benar. Risywah dalam  pandangan  hukum  Islam adalah haram berdasarkan dalil al Qur’an ,as Sunnah dan Ijma’ ulama
Suap  di  dalam  Undang-undang  tindak  pidana  no  11  tahun  1980, definisikan  sebagai  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  seseorang dengan  maksud  untuk  membujuk  supaya  orang  itu  berbuat  sesuatu  atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau  kewajibannya  yang  menyangkut  kepentingan  umum.  Dalam  hal pemberian  hukuman  bagi  para  penyuap  menurut  hukum  Islam  dan  hukum positif  ,  maka  terdapat  kesamaan  dan  perbedaan  dalam  tujuan  yang diinginkan  oleh  kedua  hukum  tersebut,  yaitu: Persamaannya; a.  Peringatan dan  pendidikan,  b.  Memperbaiki  moralitas  manusia,  c.  Pencegahan,  d. Menegakkan  keadilan  dan  ketertiban,  e.  Memelihara  melindungi  hak  dan kewajiban tiap individu.
Adapun  perbedaan  dari  kedua  hukum  tersebut  dalam  tujuan  yang ingin dicapai dan eksistensinya adalah sebagai berikut:
Pertama;  Hukum  Pidana  Islam; a.  Sumber  /  Konsep  hukumnya  adalah  Al- Qur’an  dan Al-Hadits,  b.  Arti  dari hukum  itu  sendiri adalah  menakutkan,  c. Hukuman  adalah  sebagai  balasan  dan  siksaan  dari Allah  SWT,  d. Hukuman
diberikan kepada orang dewasa, sedang pada anak-anak ( anak kecil ) bukan hukuman  melainkan  pelajaran,  e.  Hukuman  adalah  sebagai  penghinaan didunia dan di akhirat akan disiksa.
Ini semua karena dalam hukum Islam ( Pidana Islam ) tindak pidana kejahatan  erat  hubungannnya  dengan  agama  dan  karena  Islam  mengatur perilaku  manusia  pada  umumnya  dan  khususnya  mengatur  perbuatan mukallaf  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  serta  perbuatan-perbuatan manusia itu merupakan tindak pidana yang oleh karenanya dikenakan sanksi demi  untuk  kemaslahatan  masyarakat  luas  baik  didunia  maupun  diakhirat kelak.
Kedua,  Hukum  Positif; a.  Sumber-sumber  hukumnya  dari  pancasila dan UUD’ 45, b. Hukuman yang berlaku tidak menakutkan, malah membuat pelaku  semakin  nekad  untuk  mengulangi  perbuatannya,  c.  Penjara  bukan sebagai  balasan  dan  siksaan  tetapi  merupakan  sarana  rehabilitas  dan pembinaan  para  Narapidana  (NAPI),  d.  Penjara  bukanlah  sebagai  tempat penghinaan  tetapi  tak  ubahnya  sebagai  tempat  peristirahatan  para narapidana. Pada kesimpulannya hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia untuk semua ras, agama dan suku.

## Pustaka Acuan
A’sqolani, Ibnu Hajar, Fathul Bari , Beirut: Dar Al Ma’rifah, 1379.
Abdullah  Ath-Thawil,  Muhammad, Kapan  Hadiah=Suap ,  Surabaya:  Pustaka Yassir,2010.
Abdullah Bin Abd. Muhsin , Suap Dalam Pandangan Islam , Jakarta:Gema Insani Press,2001.
Abdurrahman Al Jaziri, Kitab Al Fiqh ‘Ala  Mazahib Al Arba’ah, Beirut: Dar Al
Kutub Al Ilmiyah.
Abdurrahman Al-Gharyani, As-Shadiq, Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
Abu  ‘Abdillah,  Muhammad  Bin  Ismail, Shihih  Bukhari, Versi  Maktabah Syamilah.
An-Nablusi, Abdul Ghani Bin Ismail, Hukumsuapdanhadiah, Jakarta: Maktabah Al-Qur’an, 2003.

## Bahgia
Aziz Dahlan, Abdul, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Bin  Hambal, Ahmad Bin Muhammad, Musnad Imam Ahmad  Hambal (Tahqiq Syu’aib Arnauth Dkk),  Muasasah Al Risalah, 2001.
Bin  ‘Abdurrahman,  Khalid, Al-Fataawa  Al-Syariyyah  Fi  Al-Masaail  Al- ‘Ashriyyah ,  Riyadh  :  Lajnah  Daimah  Lil  Buhuts  Al-Ilmiyyah  Wal Ifta’,1420.
Bin  Hanbal,  Ahmad  Bin  Muhammad. Musnad  Imam  Ahmad, Muassasah  Al- Risalah, Versi Maktabah Syamilah.
Erwanditarmizi, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer ,  Bogor  :  P.T.  Berkat Muliainsani, 2013.
Hanafi,  Ahmad, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam ,  Jakarta:  PT  Bulan Bintang,1990.
Hawa, Saiid, Al-Asaasu Fi Tafsir ,Mesir: Dar As-Salam, 1405.
Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi, Maqasid Syariah, Jakarta:Amzah,2009.
Ibn Abdul Muhsin, Abdullah , Suap Dalam Pandangan Islam ( Judul Asli: Jarimah Al-Risywah Fiy  Syari’ah  Al-Islâmiya) ,  Penerjemah:  Muchotob  Hamzah Dan Subakir Saerozi,  Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Ibn  Al-Hasan  Al-Thabrusi,  Abu  Ali  Al-Fadhl, Majma'  Al-Bayan  Fi  Tafsir  Al- Qur'an, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997.
Ibn  Ali  Al-Syaukani,  Muhammad, Tafsir  Fathul  Qadir ,  Kairo:  Dar  Al-Hadits, 2003.
Ibn Jarir Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad, Tafsir Al-Thabari; Al-Musamma Bi Jami'  Al-Bayan  Fi  Ta'wili  Al-Qur'an, Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al-Ilmiyah,
1999.
Ibnu  Katsir, Tafsir  Al-Qur’an  Al-‘Adhim ,  Mamlakah  Suudiyah:  Dar  Al-Kunuz Isybiliya, 1430.
Ibnu Mandzur ,Lisanul ‘Arob , Beirut: Dar Al Shodir.
Ibnu Qudamah , Al Mughni , Darul Fikr, Beirut, 1984.
Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam .
Isa  At  Tirmidzi,  Muhammad, Sunan  At  Tirmidzi ,    Beirut:  Dar  Al  Kutub  Al Ilmiyah, 2003.
Junaidil,  Hamd  Bin  Abdurrohman Atsaru  Risywah  Fi  Ta’tsuri  Namwi  Al Iqtishodi Wa Asalib Daf ’Iha Fi Dzilli Syariah Islamiah, Riyadh: Al Markas Al Arobi Li Dirosah Al Amniyyah Wa Tadrib, 1982.
Muhammad  Bin  Abdulloh  Al  Hakim ,Mustadrok  ‘Ala  Sohihain ,  Tahqiq Musthofa Abdul Qodir ‘Atho, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1990.
Muhammad  Bin  Abi  ‘Abbasar  Romli,  Syamsudin, Nihayatul  Muhtaj ,  Beirut: Dar Al Fikr, 1984.
Mustafa,  Ibrahim, Al-Mu’jam  Al-Wasith ,  Istanbul:  Al-Maktabah  Al- Islamiyah,1972.
Musthofa, Ibrohim, Dkk, Al Mu’jam Al Wasith , Daru Al Dakwah.
Mutawalli  Al-Sya'rawi,  Muhammad, Tafsir  Al-Sya'rawi ,  Kairo:  Akhbar  Al- Yaum, 1991.
Nasir  As-Sa'di,  Abdurrahman, Tafsir  Karim  Ar-Rahman, Al-Maktabah  Asy- Syamilah.
Praja,  Juhaya  S., Filsafat  Hukum  Islam, Bandung:  LPM  Universitas  Islam Bandung, 1995.
Qardhawi,  Yusuf, Halal  Dan  Haram  Dalam  Islam ,  Jakarta:  Gema  Insani Press,2001.
Qurtubi , Al Jami’ Li Ahkamil Qur’an , Mesir: Dar Al Hadits, 1423.
Rifai, Eddy, Artikel Dosen, Suap Sebagai Kejahatan Korupsi, 2010.
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah , Jakarta: Dar Fath Lil ‘Alami Al-Arabiy,2009.
Syahatah,  Husain, Suap  Dan  Korupsi  Dalam  Perspektif  Syari’ah ,  Jakarta: Ahmzah, 2008.
Syaukani,  Muhammad  Ibn  Ali  Ibn  Muhammad, Nailul  Author  Min  Ahadits Sayyid  Al  Akhbar  Syarh  Muntaqo  Al  Akhbar, Mesir: Maktabah  Dar  Al- Turats.
Thobari, Ibnu Jarir, Tafsir Al-Tabari Jamiul Bayaan Fi Ta’wil  Al Qur’an ,  Beirut:
Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1420.