## UPAYA KE ARAH WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN MAJALENGKA; PENDEKATAN KEBIJAKAN
Oleh: Irza Adya Sugardha Universitas Pendidikan Indonesia (E-mail : irza_adya@yahoo.com )

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  program  wajib  belajar  yang  ada  dan  faktor-  faktor  yang  mempengaruhi terwujudnya  program  wajib  belajar  12  tahun  di  suatu  daerah  Jawa  Barat  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten Majalengka , yang masih mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Masalah yang dimiliki Kabupaten Majalengka adalah hasi pencapaian APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan dasar dan APK pendidikan menengah yang berbeda, dimana APK pendidikan dasarnya sudah mencapai 100 persen sedangkan APK pendidikan menengahnya masih terhitung rendah yaitu 74,24 persen masih dibawah rata-rata APK Provinsi Jawa Barat yaitu  76.48. Penilitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka. Metode pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam upaya pencapaian wajib belajar 12 tahun.
Kata Kunci: Analisis Program Wajib Belajar, Program Wajib Belajar, Wajib Belajar 12 Tahun

## ABSTRACT
This study aims to analyze the existing compulsory education programs and the factors that influence the realization of the 12-year compulsory education program in West Java. This research was conducted in Majalengka District, which still  proclaims  a  9-year  compulsory  education  program.  The  problems  that  determine  Majalengka  Regency  are  the awards  received  by  the  APK  (Coarse  Participation  Figures)  of  basic  education  and  the  APK  of  different  secondary education, while the APK for basic education has reached 100 percent while the APK for secondary education is still low, 74.24 percent is still below the average APK West Java Province which is 76.48. This research uses descriptive method, using qualitative design with Case Study. This research was conducted in Majalengka Regency. Methods of collecting data through interviews, documentation studies and observations. The results of this study indicate internal factors and external factors needed in this study 12 years
Keywords:  Analysis  of  Compulsory  Education  Programs,  Compulsory  Education  Programs,  12-Year  Compulsory Education

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  upaya  mengembangkan  suatu negara.  Tentunya  Indonesia  yang  notabennya masih merupakan negara yang sedang berkembang dan  ingin  menjadi  negara  yang  lebih  baik  lagi. Sangat kita sadari bahwa dalam membangun suatu negeri,  dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  mempunyai  kemampuan  untuk menjadikan  negaranya  lebih  baik  lagi.  Salah  satu cara  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  adalah  melalui  pendidikan. Pemerintah  juga  mengupayakan  pembangunan manusia  Indonesia  melalui  program  pendidikan
yang  dapat  memberikan  akses  dan  pemerataan perolehan  pendidikan  bagi  masyarakat  Indonesia tanpa  terkecuali,  sehingga  anak  usia  produktif untuk  sekolah  tidak  putus  sekolah  ataupun  tidak sekolah (Hasanah & Jabar, 2017).
Perlu diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan yang layak, seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Menurut  Hidayat
(2013)  Pendidikan  yang  bermutu  akan  diperoleh pada  sekolah  yang  bermutu,  dan  sekolah  yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu pula. Jadi pemerintah turut berperan dalam pningkatan mutu pndidikan di Indonesia, hal ini  bertujuan  dalam  menghasilkan  sumber  daya manusia  yang  diharapkan  mempunyai  kontribusi dalam  pembangunan  bangsa.    Salah  satu  upaya pemerintah  dalam  mengembangkan  penndidikan, adalah  dengan  mencanangkan  wajib  belajar  9 tahun yang dicanangkan 1994, program diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun, karena adanya  krisis  ekonomi  yang  melanda  Bangsa Indonesia  sejak  tahun  1997  menyebabkan  target tersebut  tidak  dapat  tercapai.  Target  penuntasan Wajar  akhirnya  disesuaikan  dari  2003/2004 menjadi 2008/2009. Jadi wajib belajar merupakan program  yang  wajib  dilaksanakan  apabila  negara kita  ingin  menghasilkan  SDM  yang  berkualitas lebih banyak lagi.
Menurut  Seel  (2012,  697)  mengatakan bahwa “compulsory  education  refers  to  the  most crucial period of formal education required by law of  all  children  between  certain  ages  in  a  given country”. Seel  menyatakan  bahwa  pendidikan wajib  merupakan  periode  paling  penting  dari pendidikan  formal  yang  diwajibkan  oleh  hukum dari  setiap  negara,  pendidikan  wajib  diberikan kepada  semua  anak  usia  tertentu  berdasarkan undang-undang negara tersebut.
Jadi  menurutnya  negara  harus  turut  serta mengatur  kebijakan  pendidikan  di  negaranya termasuk untuk mewajibkan setiap pendudukknya agar  turut  serta  mengikuti  pendidikan  sesuai dengan usianya.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, beberapa negara telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, hal ini dikarenakan akan kesadaran yang
sangat tinggi tentang pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Tapi, sayangnya di Indonesia belum  ada  payung  hukum  yang  kuat  mengenai pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun  yang  kuat, maka dari itu pemerintah seharusnya mengeluarkan  kebijakan  yang  mengikat,  agar disemua  daerah  serentak  mencanangkan  wajib belajar  12  tahun,  seperti  program  sebelumnya, yaitu wajar dikdas 9 tahun. Tentunya hal ini bisa dimengerti  terkait  belum  adanya  payung  hukum yang kuat mengenai pelaksanaan wajar 12 tahun, karena masih banyak daerah yang belum siap untuk melaksanakan  wajib  belajar  12  tahun  yang  di karenakan program sebelumnya yaitu wajib belajar 9  tahun  juga  masih  juga  belum  sepenuhnya tercapai.
Menurut  Hasanah  &  Jabar  (2017)  wajib belajar  merupakan  salah  satu  dari  program pendidikan  yang  dicanang-kan  oleh  pemerintah tiap  masing-masing  negara.  Wajib  belajar  di masing-masing negara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintahannya. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 1 ayat (1)  “Wajib  belajar  adalah  program  pendidikan minimal  yang  harus  diikuti  oleh  warga  negara Indonesia  atas  tanggung  jawab  pemerintah  dan pemerintah daerah”. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan  pemerintah  daerah.  Wajib  belajar  ini merupakan  salah  satu  program  yang  gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).  Program  ini  mewajibkan  setiap warga Negara Indo-sia untuk bersekolah selama 9 tahun  pada  jenjang  pendidikan  dasar,  yaitu  dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah
Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Dan  apabila pemerintah  daerah  telah  mengeluarkan  kebijakn tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, maka tiap  daerah  mewajibkan  setiap  warganya  untuk menyelesaikan  pendidikannya  hingga  SMA  atau sederajat.
Somantri  (2014)  mengatakan  pendidikan adalah  hak  semua  orang,  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “tiap-tiap warga  negara  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan  dan  pengajaran”.  Kesempatan  telah terbuka  dan  peluang  untuk  menikmatinya  telah tersedia,  tetapi  ternyata  tidak  semua  orang  dapat memanfaatkan  peluang  tersebut,  terutama  untuk jenjang  pendidikan  di  atas  SD.  Semakin  tinggi tingkat  pendidikan  yang  diselenggarakan,  akan semakin  kecil  peluang  bagi  setiap  orang  untuk dapat  memasukinya.  Faktor-faktor  yang  dapat memengaruhi  diskontinuitas  dan  rendahnya transition  rate secara  garis  besarnya  dapat dibedakan sebagai hal yang bersumber pada faktor internal dan faktor eksternal sistem pendidikan itu sendiri.  Penyebab  eksternal  yang  menonjol  di antaranya  faktor  sosial  ekonomi,  budaya, demografis,  serta  iklim  geografis  yang  kurang menguntungkan.
Adapun penyebab internal mencakup hal- hal  yang  bertalian  dengan  faktor  hasil  ( output ), antara  lain  ketatnya  syarat  kelulusan  dan terbatasnya variasi jenjang dan jalur program yang ditawarkan;  masukan  dasar (rawinput )  yang heterogen  karakteristik  dan  latar  belakangnya; masukan  intrumental  ( instrumental  input )  yang terbatas,  yakni  kurangnya  sumber  belajar- mengajar  (seperti  buku,  guru,  laboratorium,  serta fasilitas  penunjang  lainnya);  faktor  lingkungan; dan  faktor  proses,  yakni  kelemahan  manajerial
sistem  pendidikan.Upaya  penanggulangan  yang ditujukan  ke  arah  pemecahan  masalah  eksternal telah dicoba, antara lain dengan dikembangkannya pemikiran  model  perencanaan  pendidikan  yang terpadu  dengan  sektor-sektor  pembangunan lainnya,  terutama  sektor  ekonomi,  seperti  telah dirintis UNESCO (1973); dan model perencanaan operasional  yang  dikembangkan  (  Somantrri, 2014).
Dalam pencapaian wajib belajar 12 tahun, tentunya terdapat indikator dalam pencapaiannya, salah satunya adalah kita dapat melihat dari APK (Angka  Partisipasi  Kasar)  dan  APM  (  Angka Partisipasi  Murni)  disuatu  daerah.  Angka partisipasi  kasar  adalah  perbandingan  antara jumlah  siswa  (tanpa  mempedulikan  umurnya) dengan  jumlah  penduduk  usia  sekolah  jenjang tertentu  (Berlian,  2011).  Sedangkan  Angka partisipasi murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk  usia  sekolah  pada  satuan  pendidikan yang  bersangkutan  (Firmansyah  &  Sumarno, 2013). Jadi, ketika daerah tersebut APK dan APM SD,  SMP,  dan  SMA  telah  mencapai  100  persen, maka  daeranya  bisa  dikatakan  telah  mencapai wajib  belakat  pendidikan  dasar  12  tahun. Kemudian,  selain  dapat  dilihat  dari  APK  nya, ketuntasan wjib belajar 12 tahun juga bisa dilihat dari  IPM  (Indeks  Pembangunan  Manusia)  dalam dimensi rata-rata lama sekolah, jadi apabila disuatu daerah  telah  mencapai  rata-rata  lama  sekolah sekitar 12 tahun, maka daerah tersebut sudah bisa dikatakan telah mencapai wajib belajar 12 Tahun.
Terdapat  data    dari  34  provinsi  di  tahun 2015  dan  2016,    yang  menunjukkan  bahwa  APK SD  mengalami  penurunan,  dari  110,5  menjadi 109.31,  kemudian  APK  SLTP    juga  mengalami penurunan  dari  91,17  menjadi  90,12,    dan  pada
APK  SMA  mempunyai  hasil  yang  berbeda  dari jenjang sebelumnya, karena mengalami kenaikan, yaitu menyentuh angka dari 78.02 menjadi 80,89. Lalu  untuk  data    angka  rata-  rata  lama  sekolah Indonesia  adalah  7,73  tahun  di  tahun  2014 kemudian naik menjadi 7,84 Tahun di tahun 2015, ini  berarti  mengalami  peningkatan  menjadi    0,11 tahun  dari  tahun  sebelumnya.  (Badan  Pusat Statistik Pusat Tahun 2015-2017)
Selain  itu  berdasarkan  Badan  Pusat Statistik Tahun 2015-2017 dapat dilihat APK SD, SMP,  dan  SMA  dari  tahun  2015  hingga  2017  di Provinsi  Jawa  Barat  dimana  APK  SD  dan  SMP mengalami penurunan pertahunnya, yaitu APK SD dari 109.42 di tahun 2015, menjadi  107.54 di tahun 2017,  lalu  APK  SMP  Jawa  barat    di  tahun  2015 90.07  menurun  menjadi    88.8  di  tahun  2017, sedangkan APK SMA Provinsi Jawa Barat sendiri mengalami peningkatan  dari 70.23 ditahun 2015 lalu  meningkat  menjadi    76.48  di  tahun  2017. Kemudian berbeda dengan APK, justru APM SD, SMP, dan SMA justru mengalami peningkatan dari tahun  ketahun.    APM  SD  Provinsi  Jawa  barat  di tahun 2015 berada pada 97.68 meningkat menjadi 98.05 di tahun 2017, kemudian APM SMP  dapat dilihat  juga  meningkat  dari  79.55  di  tahun  2015 meningkat menjadi 80.29 di tahun 2017, dan yang terahir  APM  SMA    di  tahun  2015    adalah  56.73 meningkat menjadi 57.22 di tahun 2017.
Peneliti disini telah menyoroti suatu daerah di Jawa Barat yang akan di jadikan sampel, dalam upaya  mewujudkan  pelaksanaan  program  wajib belajar 12 tahun, yaitu di Kabupaten Majalengka. Di  kabupaten  Majalengka  dapat  dilihat  dari Pencapaian APK di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan  menengah,  memiliki  hasil  yang berbeda.  dimana  APK  pendidikan  dasarnya  telah mencapai  100  persen,  sedangkan  untuk  jenjang
pendidikan menengahnya, masih terhitung rendah yaitu  74,24  persen  masih  dibawah  rata-rata  APK Provinsi  Jawa  Barat  yaitu  76.48.    Dengan diadakannya penelitian di daerah ini, diharapakan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan  APK  di  Kabupaten  Majalengka,
khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah.Sebelum melakukan perumusan strategi dalam upaya pencapaian wajib belajar 12 tahun di Kabupaten  Majalengka,  maka  harus  dilakukan analisis  terlebih  dahulu.  Gambaran  pencapaian wajib  belajar  di  Kabupaten  Majalengka  dapat dilihat dalam tabel APK dan APM semua jenjang berikut.

## Tabel 1
APK (Angka Partisipasi Kasar ) dan APM  ( Angka Partisipasi Murni)  SD,SMP, dan SMA sederajat Kabupaten Majalengka  Provinsi Jawa Barat  Tahun
2015/2016 SD/ MI SLTP/ MTS SMA/ MA APK APM APK APM APK APM 109,01  96,35  100,36  82,54  63,44  43,2
(Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016)
Tabel 2 APK (Angka Partisipasi Kasar ) SD,SMP, dan SMA Kabupaten Majalengka  Provinsi Jawa Barat  Tahun
2016/2017 SD/ MI SLTP/ MTS SMA/ MA APK APM  APK APM APK  APM 105,37 97,18 100,4 79,58 74,24  56,6 (Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan

## Kebudayaan Tahun 2017)
Tabel  di  atas      terdapat  data  yang  berisi APK  dan  APM  dari  SD  sampai  SMA  dari  tahun 2015/  2016  hingga  2016/  2017  di  Kabupaten Majalengka.  Isi  dari  tabel  tersebut  kita  dapat melihat APK SD  di tahun 2015/ 2016  mengalami penurunan  dari  109,01  menjadi  105,37  di  tahun 2016/  2017,  lalu  pada  jenjang  SMP  mengalami peningkatan  dari  100,36  pada  tahun  2015/  2016 menjadi  100,40  di  tahun  2016/  2017  berbeda
dengan  jenjang  sebelumnya,  dan  yang  terakhir pada  tingkat  SMA  Angka  Partisipasi  Kasar mengaklami  meningkatan    yang  signifikan  yaitu dari 63,44 di tahun 2015/ 2016  menjadi 74,24  di tahun  2016/  2017.  Selain  APK,  tabel  diatas  juga menunjukkan  APM  Sekolah  di  Kabupaten Majalengka,  dimana  APM  SD  di  Kabupaten Majalengka pada tahun 2015/ 2016  sekitar 96,35 meningkat  menjadi  97,18  di  tahun  2016/  2017, sedangkan APM SMP mengalami penurunan dari 82,54  di    tahun  2015/  2016    menjadi  79,58  pada tahun 2016/ 2017, dan yang terakhir APM SMA di Kabupaten Majalengka juga mengalami peningkatan  dari  43,20  di  tahun  2015/  2016 menjadi  56,60  di  tahun  2016/  2017.  Bila  dilihat dari  perkembangan  APK  dan  APM  SD,  SMP, hingga  SMA  di  Kabupaten  Majalengka,  maka peluang  yang  dimiliki  dalam    melaksanakan  dan pencapaian  wajib  belajar  12  Tahun  di  daerah  ini juga  semakin  besar  ,  apalagi  bila  dilihat  dari pencapaian  APK  dan  APM  nya  sudah  hamper mencapai  100  persen  ,  Cuma  yang  menjadi masalah hanya pencapaian APK sekolah menengah yang  masih  di  bawah  rata-rata  APK  sekolah menengah  Provinsi  Jawa  Barat  dan  juga pemerintah daerah setempat mempunyai program- program untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
Selain  di  bawah  ini  terdapat  data  tentang jumlah sekolah dari berbagai jenjang dari sekolah regular dan madrasah di Kabupaten Majalengka.
Tabel 3
Jumlah Sekolah SD/MI, SMP/ Mts, dan SMA/SMK/MA  dari Tahun 2014-2016 Sekolah 2014 2015 2016 SD 802 666 666 MI 74 78 80 SMP 101 102 104 MTs 71 79 80 SMA 20 22 22 SMK 52 49 53 MA 26 28 31
(Sumber : BPS Kabupaten Majalengka dalam Angka Tahun 2016 dan 2017)
Jumlah  sekolah  menengah  yang  selalu bertambah tiap tahunnya, dapat menampung siswa lulusan  SMP  di  Kabupaten  Majalengka.  Jumlah sekolah  SMA  bertambah  dari  tahun  2014  sampai saat  ini,  tetapi  jumlah  sekolah  SMK  sempat mengalami pengurangan dari tahun 2014 ke 2015, tetapi  kemudian  di  tahun  2016  mengalami peningkatan kembali.
Selain  itu,  pemerintah  daerah  Kabupaten Majalengaka  juga  selalu  mendukung  agar  selalu terjadi peningkatan APK untuk setiap jenjangnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang  seharusnya  menjadi  fokus  adalah  untuk bagaimana cara untuk meningkatka APK sekolah menengah di Kabupaten Majalengka. Maka dari itu Dinas Kabupaten Majalenka telah membentuk tim untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah, yaitu TAWAS (Tim Akselerasi Wajib Belajar  12  Tahun).  Akan  tetapi  pada  saat  ini pengelolaan sekolah menengah pada saat ini, sudah berali ke Dinas Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu Dinas  Provinsi  juga  turut  mendukung  upaya pemerintah  daerah  Kabupaten  Majalengka  dalam upaya  meningkatkan  APK  sekolah  menengah, sehingga wajib belajar 12 tahun dapat tercapai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif, pendekatan kualitatif dengan menggunakan Studi Kasus. Peneliian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka.
Penelitian  ini  dimulai  dengan  cara mendapatkan informasi terkait pelaksanaan wajib belajar diKabupaten Majalengka melalui beberapa proses dengan langsung terjun kelapangan. Dalam metode  ini  diharapkan  diperoleh  data  dan informasi  yang  sebenarnya  terkait  upaya pelaksanaan  kearah  wajib  belajar  12  tahun  di Kabupaten  Majalengka  dan  dapat  mengetahui beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mengenai program, kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman  yang  dimiliki oleh  daerah  Kabupaten  Majalengka  dalam melaksanakan  wajib  belajar  12  tahun.  Setelah mendapatkan  informasi  yang  berkaitan,  maka langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats)  atau  menganalisis  lingkungan  internal yang  berupa  kelebihan  dan  kelemahan  yang dimiliki daerah kemudian juga melakukan analisis eksternal yang berupa peluang dan tantangan yang dimiliki daerah. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi perusahaan. Jadi analisis ini digunakan  untuk  mencari  strategi  dan  solusi terbaik agar mempercepat pencapaian wajib belajar 12 tahun di Majalengka.
Metode  pengumpulan  data  melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi aktif. Prosedur  pengumpulan  datanya  dilakukan  dalam penelitian ini adalah pengambilan data yang sudah ada pada instansi-instansi (BPS, Disdik, Kemenag) sumber data yang bersifat dokumentasi.
Data  yang  telah  diperoleh  akan  dianalisis secara  kualitatif  serta  diuraikan  dalam  bentuk deskriptif.  Analisis  data  berlangsung  secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan  data  dengan  alur  tahapan: pengumpulan  data  ( data  collection ),  reduksi  data ( data reduction ), penyajian data ( data display ), dan kesimpulan atau verifikasi ( consclution drawing & verifying ).
Langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam analisis  setelah  pengumpulan  data  adalah pengembangan  system  kategori  pengkodean, penyortiran data dan perumusan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  temuan,  bahwa  di  Kabupaten Majalengka  masih  belum  melaksanakan  wajib belajar 12 tahun, dikarenakan, belum mempunyai payung  hukum  yang  kuat,  yang  dapat  mengatur dalam  pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun  di Kabupaten Majalengka. Berbeda dengan Program wajib  belajar  9  tahun,  yang  mempunyai  dasar hukum  yang  kuat  yaitu,  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
Strategi  Dalam  Mewujudkan  Program Wajib  Belajar  12  Tahun  di  Kabupaten Majalengka
Wajib  belajar  12  tahun  merupakan  salah satu  program  unggulan  pemerintah  Indonesia sebagaimana  tercantum  dalam  agenda  Nawacita melalui  Program  Indonesia  Pintar  dengan  dasar hukum Permendikbud No 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Namun pada kenyataannya  belum  semua  daerah  memiliki payung hukum untuk program tersebut (termasuk Kabupaten  Majalengka)  sehingga  program  wajib
belajar  belum  dilaksanakan  dengan  maksimal. Berikut  gambaran  wajib  belajar  di  Kabupaten Majalengka:
Gambar 1 Alur Pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kabupaten Majalengka
Berdasarkan  gambar  diatas,  pelaksanaan program  wajib  belajar  9  tahun  di  Kabupaten Majalengka,  sudah  memiliki  dasar  hukum  yang kuat,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No  47  Tahun 2008  tentang  wajib  belajar.  Sedangkan  untuk pelaksanaan  program  wajib  belajar  12  tahun  di Kabupaten  Majalengka,  masih  terkendala  dengan belum  adanya  dasar  hukum  yang  kuat  dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, pelaksanaan program  wajib  belajar  12  tahun  di  Kabupaten Majalengka merupakan agenda yang tertulis pada RPJMD Kabupaten Majalengka dan Provinsi Jawa Barat.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  merupakan salah  satu  langka  strategis  dalam  upaya pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun,  melalui strategi-strategi yang diharapkan dapat berkontribusi  pada  pelaksanaan  program  wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka.
Manajemen  Strategis  Wajib  Belajar  di Kabupaten Majalengka
Pemerintah Kabupaten
Majalengka
menetapkan  misi  dalam  menetapkan  kualitas
pelayanan  pendidikan  untuk  mencapai  visi Kabupaten  majalengka  yang  maju  dan  sejahtera berlandaskan  masyarakat  yang  beriman  dan bertaqwa.  Selanjutnya  untuk  mencapai  misi tersebut, terdapat beberapa sasaran. Sasaran yang pertama  adalah  untuk  meningkatkan  akses  dan mutu  sarana  dan  prasarana  pendidikan  terutama untuk  penuntasan  wajib  belajar  9  tahun  dan pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun.  Penggunaan manajemen strategis dalam penelitian ini bertujuan untuk  merumuskan  strategi  yang  tepat  untuk penuntasan  wajib  belakjar  9  tahun  dan pengembangan  wajib  belajar  12  tahun  di Kabupaten Majalengka.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Siagian (2012),  menurutnya  manajemen  strategis  dalam pendidikan  adalah  suatu  proses  dinamik  yang dilakukan  oleh  suatu  organisasi  pendidikan  yang berlangsung secara terus menerus yang melahirkan strategik  dan  serangkaian  keputusan  yang  efektif dan  efisien  dalam  menghasilkan  produk  atau output  pendidikan  yang  mampu  menampilkan kinerja dan prestasi tinggi, sesuai dengan sasaran organisasi  yaitu  tercapainya  visi  dan  misi.  Maka dari  itu  Pemerintah  Kabupaten  Majalengka  perlu menggunakan manajemen strategis dalam mencapai visi dan misinya.
Sejumlah  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pendekatan  manajemen  strategis  telah berhasil  dalam  memberikan  kontribusinya,  salah satunya  adalah  bahwa  manajemen  strategis  telah berhasil  dalam  mencapai  visi  dan  misi  SMPN  2 Mataram  dalam  membentuk  manusia  yang berkualitas,  hal  ini  merujuk  kepada  pendidikan karakter (Irawan , dkk , 2014). Sebagaimana dalam penelitian  lain  disebutkan  bahwa  manajemen strategis  juga  telah  menjadi  tools  dalam
Wajib Belajar 12 Tahun GAP ( Belum Adanya Dasar Hukum) Wajib Belajar 9 Tahun SMP/ MTs Dasar Hukum PP  No 47 Tahun 2008 SMA/ SMK/ MA Wewenang Pemprov Wewenang Pemkot/Pemkab

## SD/ MI
meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Spanyol (Latorre & Blanco, 2013).
Analisis  Lingkungan  Internal  dan  Eksternal Program  Wajib  Belajar  di  Kabupaten Majalengka
Kemudian peneliti juga telah menemukan faktor  internal  yang  berupa  kekuatan  dan kelemahan,  sedangkan  faktor  eksternal    yang merupakan  peluang  dan    tantangan  yang  dapat
mempengaruhi pencapaian wajib belajar 12 tahun di  Kabupaten  Majalengka,  yang  dapat  dilihat seperti dibawah ini.
Dibawah  ini  merupakan  tabel  IFAS  dan EFAS yang digunakan untuk menganalisis   Faktor lingkungan  internal  dan  eksternal  Majalengka dalam upaya pelaksanaan kearah wajib belajar 12 tahun.

## Tabel 4

## Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) Kabupaten Majalengka
Faktor strategi Internal Bobot  Rating Bobot x rating Kekuatan 1. APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA sederajat selalu meningkat setiap tahunnya.
2. Telah tersedianya jumlah SMA yang memadai untuk menampung lulusan SMP.
3. Mempunyai Tim Akselerasi Wajib Belajar 12 Tahun di Majalengka.
4. Jumlah sekolah dan madrasah yang selalu meningkat setiap tahunnya.
5. Guru-guru di Majalengka rata- rata mempunyai ijazah S1.
6. APK Pendidikan Dasar di Kabupaten Majalengka hampir mencapai 100 persen.
7. Pemerintah daerah mendukung penuh dalam peningkatan mutu pendidikan. 0.15 0,05 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10 2 2 3 2 1 2 2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,05 0,2 0,2 Total skor kekuatan 1,25 Kelemahan 1. Masih terdapat gedung sekolah yang mengalami kerusakan.
2. Masih terdapat sekolah yang belum memenuhi standar pelayanan pendidikan.
3. Masih rendahnya kesejahteraan guru honorer.
4. Masih rendahnya APK sekolah menengah di Majalengka dan masih di bawah rata- rata APK Provinsi Jawa Barat.
5. Madrasah di Majalengka tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. 6. Rata-rata pendidikan penduduk (50,20%) SD 0,10 0,05 0,10 0,10 0,05 0,05 3 4 2 3 2 3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,15 Total skor kelemahan 1,00 1,35 Selisih skor kekuatan dan kelemahan -0,1 Tabel 5 Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Kabupaten Majalengka Faktor strategi Eksternal Bobot   Rating  Bobot X rating Peluang
1. Meningkatnya  APBD  Majalengka  sebesar  12,43  persen  di  tahun  2018  dari  tahun sebelumnya.
2. Adanya UU yang mengatur perim-bangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, terutama tentang bagi hasil SDA.
3. Penduduk Majalengka mempunyai penghayatan keagamaan yang cukup tinggi.
4. Setiap jenjang sekolah mendapatkan dana BOS.
5. Terjadinya peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) setiap tahunnya
6. Di madrasah yang ada di Majalengka masih diperbolehkan untuk mendapatkan infaq dari orang tua murid sesuai dengan PMA.
7. Akan  adanya  Bandara  Internasional  di  Majalengka  sehingga  membutuhkan  banyak lapangan kerja dari penduduk asli daerah. 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,1 3 3 2 4 3 3 3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,15 0,3 0,3 Total skor peluang 1,85

## Tantangan
1. Dukungan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Majalengka Masih rendah khususnya di wilayah pedesaan.
2. Belum  adanya  Perda  terkait  pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun  di  Kabupaten Majalengka.
3. Sektor pembiaayan pendidikan yang semakin meningkat.
4. Krisis ekonomi yang masih dirasakan sebagian penduduk Majalengka
5. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat  setiap tahunnya 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 1 1 2 2 3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,15 Total  skor tantangan 1,00 0,65 Selisih skor peluang dan tantangan 1,00 1,2 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Matriks IFAS dan EFAS diketahui
bahwa:
1. Pada  tabel  IFAS  diperoleh  penjumlahan skoring  faktor-faktor  kunci  yang  ternyata merupakan kekuatannya lebih kecil  dari pada penjumlahan  skoring  faktor-faktor  kunci kelemahan  yaitu 1,25 < 1,35. Hal ini berarti apabila Kabupaten Majalengka akan menyelenggarakan  wajib  belajar  12  tahun, maka  pemerintah  setempat  hendaknya  lebih memfokuskan  strateginya  pada  kegiatan- kegiatan yang meminimalkan kendala-kendala internal  dan  tidak  pada  hal-hal  yang  bersifat ekspansif.
2. Sedangkan  pada  tabel  EFAS  diperoleh penjumlahan skoring faktor-faktor kunci yang ternyata  merupakan  peluangnya  lebih  besar dari  pada  penjumlahan  skoring  faktor-faktor kunci  tantangan  yaitu  1,85  >  0,65.  Hal  ini berarti peluang untuk menyelenggarakan wajib belajar  12  tahun  di  Kabupaten  Majalengka lebih  besar  dibandingkan  dengan  tantangan yang dihadapi.
Gambar 4.2.  Matriks Grand Strategy Kabupaten
Majalengka Posisi Kabupaten Majalengka bila digambarkan  dengan  Matriks Grand  Strategy berada pada Kuadran III, dengan karakteristik:
1. Organisasi  mempunyai  peluang  yang  besar tetapi  juga  mempunyai  beberapa  kelemahan yang harus diperhatikan.
2. Karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut  secara  optimal,  kecuali  dapat meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi.
3. Fokus strategi organisasi pada posisi ini ialah mengatasi kelemahan-kelemahan atau meminimalkan kendala-kendala internal.
Dengan posisi organisasi pada kuadran III, maka Kabupaten Majalengka perlu melakukan: (1) Melengkapi  dan  memperbaiki    fasilitas  dan pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  SPM,  (2) Mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan
kesejahteraannya dengaan
memberikan  insentif  guru  didaerah  terpencil  dan
memberikar  reward  untuk  guru  yang  berprestasi (3)  Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk menyekolahkannya,  dengan  melakukan  gerakan terpadu  program  wajib  belajar  12  tahundengan melibatkan  semua  kekuatan  masyarakat,  seperti orang  tua,  tokoh  masyarakat,  lembaga  swadaya masyarakat,  dunia  industri,  dan  usaha,  sehingga pelaksanaan  program  ini  betul-betul  merupakan gerakan sosial .
Mencermati  hasil  pengolahan  data  yang disajikan  maka  Strategi  yang  dapat  digunakan dalam upaya pelaksanaan kearah wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka adalah, yaitu:

## 1. Strategi SO
Strategi  ini  dibuat  berdasarkan  jalan pikiran perusahaan , yaitu dengan memanfaatkan  seluruh  kekuatan  untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar- besarnya,  antara  lain  a)  Menyusun  database pendidikan dan Rencana Strategis Pendidikan 2018-2022  baik  di  Dinas  Pendidikan  dan  di Kemenag  Majalengka,  b)  Menambahkan jumlah ruang kelas di SMK, c) Menambahkan jumlah    ruang    kelas  di  madrasah,  d) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan tuntutan globalisasi dengan memanfaatkan teknologi, e) Semua madrasah harus memenuhi standar nasional Pendidikan,
f)  Memberikan  beasiswa  untuk  siswa  yang hafal  al-Qur’an,  dan  g)  Menetapkan  standar mininimal  lulusan  SMA  sederajat  ,  untuk bekerja di bandara .
2. Strategi ST
Strategi  ini  menggunakan  kekuatan yang  dimiliki  perusahaan  untuk  mengatasi tantangan,  antara  lain  a)  Mengadakan sosialisai tentang pentingnya pendidikan dan wajib  belajar  12  tahun  oleh  tim  akselerasi
wajib belajar 12 tahun, b) Membuat Peraturan daerah  penyelenggaraan  wajib  belajar  12 tahun  di  Majalengka  dan  c)  Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

## 3. Strategi WO
Strategi  ini  diterapkan  berdasarkan pemanfaatan  peluang  yang  ada  dengan  cara meminimalkan kelemahan yang ada, yaitu a) melengkapi  dan  memperbaiki    fasilitas  dan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM, b) mengangkat  guru  baru  atau  melakukan penempatan  atau  pemerataan  guru,  sesuai dengan  yang  kebutuhan  sekolah  yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraan  nya  dengaan  memberikan insentif  guru  didaerah  terpencil  dan memberikar  reward  untuk  guru  yang berprestasi  dan  c)  meningkatkan  partisipasi masyarakat untuk menyekolahkannya.
4. Strategi WT
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang  bersifat  defensif  dan  berusaha meminimalkan  kelemahan  yang  ada  serta menghindari  tantangan  dengan  langkah  a) menyusun program jangka pendek, menengah,  dan  panjang  sesuai  dengan  skala prioritas  dan  b)  mengembangkan  pola  atau model  pendidikan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Setelah  menghasilkan  beberapa  strategi yang  sudah  dikemukakan  sebelumnya,  ada  6 strategi  alternatif  yang  harus  di  utamakan  dalam pelaksanaannya. Strategi- strategi tersebut sebagai berikut.
1. Membuat Peraturan daerah penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun di Majalengka.
2. Mengembangkan pola atau model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengangkat  guru  baru  atau  melakukan penempatan  atau  pemerataan  guru,  sesuai dengan  yang  kebutuhan  sekolah  yang kekurangan  guru  dan  meningkatkan kesejahteraannya  dengan  memberikan insentif  guru  didaerah  terpencil  dan memberikar  reward  untuk  guru  yang berprestasi.
4. Mengadakan sosialisai tentang pentingnya pendidikan dan wajib belajar 12 tahun oleh tim akselerasi wajib belajar 12 tahun.
5. Memberikan  beasiswa  untuk  siswa  yang hafal al-Qur’an.
6. Meningkatkan  alokasi  anggaran  untuk sektor pendidikan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa Kabupaten
Majalengka masih belum melaksanakan wajib belajar 12 tahun, dikarenakan, belum mempunyai payung hukum yang kuat, yang dapat  mengatur  dalam  pelaksanaan  wajib  belajar 12  tahun  di  Kabupaten  Majalengka.  Berbeda dengan  Program  wajib  belajar  9  tahun,  yang mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat.  Tetapi meskipun  belum  melaksanakan  wajib  belajar  12 tahun, Kabupaten Majalengka sudah melaksanakan  pendidikan  menengah  universal, yang merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun.
Kabupaten Majalengka terdapat 12 faktor internal  yang  terdiri  dari  7  kekuatan  dan  5 kelemahan dalam upaya pencapaian wajib belajar 12  tahun  di  Kabupaten  Majalengka.  Sedangkan untuk faktor eksternalnya, terdapat 11 faktor yang terdiri dari 7 peluang dan 4 tantangan dalam upaya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Majalengka.
Menyediakan  berbagai  alternatif  layanan pendidikan  menengah  sesuai  dengan  model
pendidikan  yang  dibutuhkan,  baik  formal  (umum dan kejuruan) maupun nonformal untuk memenuhi kebutuhan,  kondisi,  dan  potensi  anak  termasuk anak dari keluarga miskin, keluarga marginal dan yang  tinggal  di  wilayah  pedesaan,  terpencil,  dan pedalaman. Mengangkat guru baru atau melakukan penempatan atau pemerataan guru, sesuai dengan yang kebutuhan sekolah yang kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraan nya dengaan memberikan  insentif  guru  didaerah  terpencil  dan memberikar  reward  untuk  guru  yang  berprestasi. Memperbanyak  sekolah  yang  sesuai  dengan standar  nasional,  menyediakan  sarana  dan prasarana pendidikan termasukpenyediaan penyediaan ruang perpustakaan, ruang laboratorium  dan  penambahan  lokal/ruang  kelas baru  disertai  dengan  rehabilitasi  dan  revitalisasi sarana  dan  prasarana  yang  rusak.  Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.(2016). Kabupaten Majalengka  dalam  Angka  Tahun  2016 . Majalengka:  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Majalengka Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.(2017). Kabupaten Majalengka  dalam  Angka  Tahun  2017 . Majalengka:  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Majalengka
Berlian, N.V.A. (2011). Faktor-faktor yang terkait dengan  rendahnya  pencapaian  wajib belajar  pendidikan  dasar  9  tahun. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , 17 (1), hlm. 43-55.
Firmansyah, F. & Sumarno. (2013). Perkembangan wajib belajar 9 tahun di Indonesia periode 1994-2008. AVATARA ,
e-Journal Pendidikan Sejarah , 1(2), hlm. 198-203.
Hasanah,  M.Y.  &  Jabar,  C.S.A.  (2017).  Evaluasi program wajib belajar 12 tahun Pemerintah Daerah  Kota  Yogyakarta. Jurnal Akuntabilitas  Manajemen  Pendidikan, 5 (2), hlm, 228-239.
Hidayat, R. (2013). Pengaruh manajemen strategik dan biaya pendidikan terhadap daya saing sekolah  di  sekolah  dasar  negeri  se-
Kecamatan Mangkubumi Kota
Tasikmalaya. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pascasarjana  Administrasi  Pendidikan ,  1 (2), hlm. 187-192.
Irawan  ,dkk  ,  (2014).  Implementasi  Manajemen Strategik  Pendidikan  Karakter  Pendidikan Karakter  di  SMPN  2  Mataram  2  Mataram .
Jurnal Paedagogy , 1(2), Hlm 113-123.
Latorre,  M,  J.  &  Blanco  F,  J.  (2013).  Strategic Management as Key to Improve the Quality of  Education. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences , 81, hlm. 23-39. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
Seel, N.M. (2012). Encyclopedia of the sciences of learning . New York: Springer.
Somantri,  M.(2014). Perencanaan  pendidikan .
Bogor: IPB Press.
Undang  Dasar  1945  pasal  31  tentang  Pendidikan dan Kebudayaan.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional
.