…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INSTAGRAM
Oleh Murshal Senjaya Universitas Pasundan, Bandung Email: murshalsanjaya@gmail.com

## Abstrak
Sistem  jual  beli  dan  metode  pembayaran  dalam  transaksi  melalui  Instagram  jual  beli  adalah penjual  yang  mengunggah  gambar  yang  akan  diperjual  belikan  dan  dipromosikan  ke  akun Instagramnya  dengan  menyertakan  keterangan  deskripsi)  dari  barang  tersebut  jika  terdapat ketidak sesuaian barang dengan informasi mengenai barang yang diberikan oleh penjual sebelum membeli  barang  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak  konsumen  sesuai ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Perlindungan  hukum  dan  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  media  sosial Instagram yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan apabila penjual melakukan wanprestasi atau dapat juga dilakukan penyelesaian secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti  pengembalian  uang,  penggantian  barang,  atau  potongan  harga  barang,  dan  kompensasi sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Sedanglan  aspek perlindungan  dari  segi  hukum  pidana  yaitu  bisa  dilaksanakan  dengan  melaporkannya  ke  pihak yang berwajib dalam hal ini polisisesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli, Instgram

## PENDAHULUAN
Manusia  terus  menciptakan  perangkat- perangkat  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk mempermudah pekerjaannya, terus mengadakan  inovasi  dari  perangkat-perangkat yang  sudah  diciptakan  sebelumnya  dan  terus mengembangkan  teknologi  yang  sudah  ada menjadi  lebih  baik  dan  lebih  canggih  lagi. Perkembangan  dan  penggunaan  perangkat teknis  dapat  membantu  semua  bentuk  akivitas manusia  dalam  bidang  hiburan,  pendidikan, perdagangan,  pemerintahan  dan  komunikasi itu merupakan hal yang wajar. Manusia selalu memperoleh perangkat atau perlengkapan baru ketika  muncul  kebutuhan  akan  sarana-sarana tersebut  dan  sepanjang  perangkat  tersebut dapat disediakan. 1
Teknologi informasi  mempunyai  peran penting
dalam perkembangan
1 Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm.3
zaman  dengan  dimanfaatkannya  teknologi informasi sebagai sarana komunikasi, penyebaran  dan  pencarian  data,  kegiatan belajar mengajar, dimanfaatkan untuk memberikan  pelayanan  serta  dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis. 2
Pemakaian  benda  tidak  berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif  akan  mengalahkan  penggunaan  benda berwujud. Sebuah contoh kasus saat  melakukan  jual  beli  online  melalui media  sosial  Instagram  di  mana  pelaku  usaha mengunggah  barang  dagangannya  di  akun Instagram miliknya.
Setelah terjadi kesepakatan lalu pelaku usaha mengirimkan nomor rekeningnya kepada  penerima  barang  dan  penerima  barang melakukan  transfer    pembayaran  melalui
2 Abdul Hakim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Anjungan  Tunai  Mandiri  (selanjutnya  disebut ATM) ke rekening pelaku usaha. Tetapi di lain pihak,  pelaku  usaha  melakukan  wan  prestasi dengan tidak mengirimkan kepada orang yang dituju,  barang  yang  sesuai  perjanjian  adalah sudah  menjadi  milik  penerima  barang  karena sudah terjadi transaksi pembayaran atas barang tersebut.
Dalam  hal  ini  sebagai  konsumen  telah mendapatkan  tindakan  pelanggaran  dari  pihak pelaku  usaha  maka  bagaimana  kekuatan hukum  yang  timbul  atas  perjanjian  yang  telah konsumen dan pelaku usaha sepakati bersama.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
“Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Dalam  beberapa  literatur  di  atas  yang sedikit menjelaskan bagaimana
fenomena yang sekarang sedang terjadi, dalam transaksi yang dilakukan di dalam media internet  ini juga meninggalkan masalah mengenai keabsahan sebuah
kontrak  elektronik  dalam  transaksi  jual  beli melalui media internet, apabila dilihat dari hukum perikatan. 3
Selain  toko  online  yang  berbasis website, terdapat beberapa jenis toko online lainnya, salah satunya yaitu toko online yang berbasis media sosial. Pada dasarnya, toko online media sosial adalah toko online yang dibuat di situs-situs media sosial. Media sosial yang paling banyak digunakan untuk toko online.
adalah instagram. Media sosial mungkin merupakan tempat yang bagus untuk menjual dan membeli barang karena pembelinya sudah ada di media sosial tersebut dan  tinggal  didekati.  Tapi,  karena  bercampur dengan  konten-konten  lain,  produk  tersebut juga akan tercampur meskipun sudah menggunakan  hastag  atau  apapun  yang
3 K. Muljadi, dan G. Widjaja. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 18
menjadikan  produk  tersebut  lebih  mudah ditemukan.  Jadi,  bagi  penjual,  promosi,  dan pemasarannya  mungkin  tidak  semudah  yang dikira
Berdasarkan  uraian  di  atas,  rumusan masalahnya adalah :
1. Bagaimana  sistem  jual  beli  dan  metode pembayaran dalam transaksi melalui Instagram? 2. Bagaimana  perlindungan  hukum  dan penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui Instagram?

## LANDASAN TEORI
1. Pengertian Jual Beli
Jual  beli  (menurut  B.W.)  adalah  suatu perjanjian bertimbal-balik dalam
mana  pihak  yang  satu  (si  penjual)  berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu  barang,  sedang  pihak  yang  lainnya  (si pembeli) berjanji untuk membayar harga  yang  terdiri  atas  sejumlah  uang  sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 4
Perkataan  jual  beli  menunjukan  bahwa dari dari satu pihak perbuatan dinamakan  menjual,  sedangkan  dari  pihak yang lain dinamakan pembeli. 5 Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal- balik itu adalah sesuai dengan istilah  Belanda  Koop  en  Veerkoop  yang  juga mengandung  pengertian  bahwa  pihak  yang satu  Verkoop  (menjual)  sedang  yang  lainnya Koopt (membeli). 6
M. Yahya Harahap berpendapat bahwa perjanjian atau Verbintenis adalah suatu  hubungan  hukum  kekayaan  atau  harta benda antara dua orang atau lebih, yang  memberikan  kekuatan  hak  pada  suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan
4 R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.
5 Ibid
6 ibid
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi. 7
Sri  Gambir  Melati  Hatta  menyatakan bahwa  “Dalam  perjanjian  adanya  hubungan hukum  atau  rechtbetreking  yang  menyangkut hukum  tersebut  menimbulkan  hak  dan kewajiban  antara  dua  orang  atau  lebih,  yang mewajibkan  pihak  pertama  untuk  melakukan prestasi  dan  adanya  pihak  lain  untuk mendapatkan prestasi tersebut”. 8
Terdapat  2  unsur  penting  dalam  jual beli, yaitu:
1. Barang/benda yang diperjualbelikan Bahwa  yang  harus  diserahkan  dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujudbenda.  Barang  adalah  segala  sesuatu yang dapat dijadikan objek harta bendaatau harta kekayaan.  Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-barang yang  biasadiperniagakan  saja  yang  boleh dijadikan objek persetujuan.
KUHPerdata  mengenal  tiga  macam barang  dalam  Pasal  503  -  Pasal  505 KUHPerdata yaitu:
a)   Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
b)   Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
c)   Ada  barang  yang  bergerak  yang  dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat  dihabiskan,  yang  dapat  dihabiskan adalah  barang-barang  yang  habis  karena dipakai.
2. Media Sosial Media  sosial  adalah  sebuah  media online,  dengan  para  penggunanya  bisa dengan  mudah  berpartisipasi,  berbagi,  dan menciptakan isi meliputi blog,wiki, forum,  dunia  virtual  yang  merupakan  bentuk
7 M. Yahya Harahap, Sendi-Sendi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 6
8 Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 128.
media sosial paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 9 Media  sosial  merupakan  situs  dimana seseorang  dapat  membuatweb  dan  laman pribadi  yang  terhubung  dengan  setiap  orang dalam  media  sosial  yang  sama  untuk  berbagi informasi  dan  berkomunikasi.  Jika  media tradisional  menggunakan  media  cetak  dan mediabroadcast, maka media sosial menggunakan internet. 10
Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi  tanggapan  secara  terbuka,  memberi komentar,  serta  membagi  informasi  dalam waktu  yang  cepat  dan  tak  terbatas.  Sangat mudah  dan  tidak  membutuhkan  waktu  yang lama  bagi  seseorang  dalam  membuat  akun  di media sosial. 11
Media  sosial  memiliki  6  karakteristik khusus, yaitu: 12
a. Jaringan  (Network)  Infrastruktur  yang menghubungkan antar
perangkat keras untuk melakukan pertukaran informasi. b. Informasi (Information)
Informasi merupakan  bentuk  utama  dari  media sosial karena untuk melakukan komunikasi dibutuhkan informasi. Contohnya  seperti  konten  dari  pengguna, profil yang dituju, dan lain
sebagainya
c. Arsip  (Archive)  Media  sosial  dapat menjadi  media  penyimpanan  data  yang berisi informasi dari penggunanya.
d. Interaktivitas  (Interactivity)  Media  sosial harus memiliki interaktivitas atau interaksi antar pengguna. e. Simulasi Sosial (Social Simulation) Media sosial dapat men-simulasikan
9 Reni Ferlitasari, “Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Prilaku Keagamaan Remaja”, Tugas Akhir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018, hal. 17.
10 Ibid
11 Ibid
12 Rulli Nasrullah, Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi Simbiosa, Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 48
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
keadaan  sosial  yang  sesungguhnya  tanpa harus mengalaminya
secara langsung.  Contohnya  seperti  chatting dengan  teman  tanpa  harus  bertatap muka secara langsung.
f. Konten Pengguna (User-generated Content)  Konten-konten  dalam  Media sosial dapat dibuat oleh para penggunanya, tidak  hanya  konten  yang  sudah  ada sebelumnya. Media Sosial dapat digunakan untuk  berbagai  hal,  di  antaranya  adalah sebagai  media  penyebaran  informasi, media  interaksi  sosial,  dan  media  usaha jualbeli.
Menggunakan  media  sosial  sebagai sarana  penyebaran  informasi  dan  interaksi sosial  merupakan  langkah  efektif  karena informasi  dapat  ditemukan  dengan  cepat  dan interaksinya  tidak  terbatas  hanya  untuk individu, namun juga untuk kelompok. 13
3. Instagram
Instagram  adalah  sebuah  aplikasi berbasis Android yang memungkinkan penggunanya  mengambil  foto,  menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan  jejaring  sosial,  termasuk  milik instagram sendiri. 14
Nama Instagram berasal dari pengertian  dari  keseluruhan  fungsi  aplikasi ini. 15 Instagram  kita.  Makin  populernya Instagram  sebagai  aplikasi  yang  digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna  yang  turun  ke  bisnis  online  turut mempromosikan  produk  –  produknya  lewat Instagram.
13 Haryotono, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Komunitas Putakawan Homogen Dalam Rangka Pemanfaatan Bersama Koleksi Antar Perguruan Tinggi, Jurnal Vol. 5 Nomor 1, EduLib, 2015, hlm. 83-86
14 Ariestya Ayu Permata, Pemanfaatan Media Sosial untuk Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga Surabaya melalui Instagram, Tesis Unair, Surabaya, 2017, hlm. 5
15 Rangga Aditya, Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi, Jurnal Fisip UNRI, Volume 2 No. 2, Pekanbaru  Riau, 2015, hlm.3
Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti  kamera  polaroid  yang  pada  masanya lebih  dikenal  dengan  sebutan  “foto  instan”. Instagram  juga  dapat  menampilkan  foto-foto secara  instan,  seperti  polaroid  di  dalam tampilannya.  Sedangkan  untuk  kata  “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram  sendiri  adalah  untuk  mengirimkan informasi  kepada  orang  lain  dengan  cepat. Sama  halnya  dengan  Instagram  yang  dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan  internet,  sehingga  informasi  yang ingindisampaikan dapat diterima dengan cepat.
Oleh  karena  itulah  Instagram  berasal dari  instan-telegram.  Instagram  adalah  sebuah aplikasi  yang  digunakan  untuk  membagi– bagikan  foto  dan  video.  Instagram  sendiri masih  merupakan  bagian  dari  facebook  yang memungkinkan teman facebook kita mengikuti (follow) akun 16
Media  sosial  Instagram  adalah  suatu alat  penyampaian  pesan  (aplikasi)  untuk  bisa berkomunikasi  dengan  khalayak  secara  luas dengansaling  berbagi  foto    atau  video,  yang didalamnya  juga  terdapat  fitur  –  fitur  lain seperti  direct  message  (DM),  comment,  love, dll.
Selain fitur-fitur dalam Instagram yang beragam, salah satu kelebihan lain dari  Instagram  adalah  hasil  foto  dapat dibagikan  ke  media  sosial  lainya  seperti, Facebook dan Twitter, sehingga memungkinkan hasil foto tersebut tidak hanya dilihat  oleh  orang-orang  yang  memiliki Instagram saja. 17
Dibandingkan  dengan  media  sosial lain,  Instagram  lebih  cocok  untuk  dijadikan media promosi atau sponsor karena bentuknya yang bersifat  visual sehingga dapat  digunakan sebagai  media  penyampai,  yaitu  penyampaian informasi  yang  hanya  sepotong,  agar  para pengguna yang mengikutinya menjadi
16 Ibid
17 M. Nisrina, Bisnis Online, Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang, Kobis, Yogyakarta 2015, hlm. 137
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
penasaran  dan  ingin  mencari  tahu  informasi lebih lanjut. 18
Instagram juga memiliki banyak kelebihan lain, yaitu: 19
1. Informasi  yang  ditampilkan  di  setiap postingan  gambar  rinci  dan  jelas,  seperti lokasi,  waktu,  dan  bahkan  pengguna  juga dapat  mengisi  bio  atau  biografi,  yaitu informasi mengenai akun pengguna tersebut.
2. Instagram  dapat  mengetahui  kebutuhan dan  kebiasaan  serta  kesukaan  masing- masing  pengguna  sehingga  segmentasi pasar atau pembagian pasar untuk promosi dapat lebih fokus.
3. Dapat  diakses  kapan  saja  menggunakan akses internet.
4. Tampilan  mudah  dipahami  untuk  semua pengguna ponsel.
5. Komunikasi  melalui  banyak  fitur  yaitu komentar, hastag (#), mentions, berbagi,  kesukaan,  dan  bahkan  pesan pribadi. Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat disimpulkan
bahwa sistem
perdagangan  dengan  memanfaatkan  sarana media  sosial  telah  mengubah  wajah  bisnis  di Indonesia.  Selain  disebabkan  oleh  adanya perkembangan teknologi informasi juga disebabkan  oleh  tuntutan  masyarakat  terhadap pelayanan  yang  serba  cepat,  mudah  dan praktis.  Melalui  media  sosial,  masyarakat memiliki  ruang  gerak  lebih  luas  dalam memilih  produk  (barang  dan  jasa)  yang  akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas  dan  kuantitas  sesuai  dengan  yang diinginkan. 20
Terdapat  dua  jenis  perjanjian  jualbeli. Pertama jual-beli
dengan
sistem
18 Analisis Strategi Perencanaan Pesan Pada Akun Instagram E-Commerce @shopatbananina” The Messenger, Volume 9, No. 1 (2017) hal. 77
19 Puguh Kurniawan, Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pemasaran Modern Pada Batik Burneh, Kompetensi, Volume 11, No. 2, 2017, hlm. 223-224
20 Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 144
percobaan,  yaitu  barang  yang  akan  dibeli dicoba  terlebih  dahulu  oleh  si  pembeli perjanjian  jualbeli,  misalnya  jual-beli  mobil, radio, TV, dan lain-lain. Kedua, jual-beli yang pada  waktu  terjadinya  si  pembeli  belum melihat  barang  yang  akan  dibeli,  melainkan hanya  contohnya  saja,  misalnya  dalam transaksi jual beli melalui  media  sosial  (selanjutnya  disebut  jual beli online). Transaksi jual beli melalui media sosial  merupakan  salah  satu  produk  dari internet  yang  merupakan  sebuah  jaringan komputer  yang  saling  terhubung  antara  satu dengan yang lainnya melalui media komunikasi seperti kabel, telepon, satelit. 21 Jual  beli  melalui  media  sosial  juga dapat  meliputi  transfer  informasi  secara elektronik  antara  bisnis,  dalam  hal  ini menggunakan  Electronic  Data  Interchange (EDI). 22 Jual  beli  melalui  media  sosial merupakan salah
satu implementasi  dari  bisnis  online.  Berbicarai mengenai bisnis onlinetidak terlepas
dari  transaksi  jual  beli  via  instagram yang merupakan aktivitas pembelian, penjualan,  pemasaran  dan  pelayanan  atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui  jaringan  komputer. 23 Transaksi  jual beli melalui media sosial biasanya menggunakan perjanjian tertulis, seperti melalui web, e-mail dan sejenisnya. 24
Jual beli melalui media sosial Instagram  adalah  transaksi  jual  beli  yang dilakukan  via  teknologi  modern.  umumnya, penawaran  dalam  transaksi  jual  beli  melalui media  sosial  dilakukan  secara  tertulis,  dimana suatu barang diunggah dalam laman instagram dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi
21 Imam Mustofa, Transaksi Elektronik (E- Commerce) dalam Perspektif Fiqh, Jurnal Hukum Islam, STAIN Pekalongan, Volume 10, No. 2, Desember 2012, hlm. 159
22 Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pembisnis Online), Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hal. 36
23 Ibid
24 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 33
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
konsumen  atau  pembeli  yang  menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan hargayang  tertera  dan  ditambah  ongkos kirim. 25
Instagram  memiliki  fitur-fitur  yang berbeda  dengan  jejaring  sosial  lainnya. Diantara  sekian  banyak  fitur  yang  ada  di Instagram, ada beberapa fitur yang digunakan  oleh  @shopatbanananina  dalam menjalankan komunikasi pemasarannya, salah satu fitur yang digunakan oleh akun
Instagram tersebut adalah  konsumen  dapat  mengetahui  harga barang  cukup  dengan  meng-klik  gambar barang  yang  diinginkan  dan  bisa  langsung terhubung  ke  website  untuk  melakukan pembelian.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian  bersifat  deskriptif analitis  yaitu  menggambarkan  permasalahan dan  fakta-fakta  yang  terjadi  didasarkan  pada norma-norma  hukum  positif  yaitu  perundang- undang yang terkait dengan penelitian ini.
Metode  Pendekatan  dengan  yuridis normatif  yakni  mempergunakan  norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan disparitas putusan pengadilan.
Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

## HASIL PEMBAHASAN
Ada  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  manusia  untuk  mengatasi resiko-resiko  yang  mungkin  timbul  sehingga akan mengakibatkan kerugian antara lain: 1. Menghindari (avoidance) maksudnya, berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu dan  tidak  berbuat  sesuatu  agar  tidak mendapat kerugian.
2. Mencegah (prevention) maksudnya, mengadakan  tindakan  tertentu  dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
25 Ibid
3. Mengalihkan
(transfer)
maksudnya,
kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain.
4. Menerima  (assumption  or  retention). 26
Dari kebanyakan kasus yang ada wanprestasi  dilakukan  oleh  pelaku  usaha misalnya  telat  mengirimkan  barang,  salah dalam  mengirim  produk  barang  yang dipesan,  barang  yang  dibeli  tidak  sesuai dengan keterangan informasi yang ditampilkan  atau  bisa  juga  pelaku  usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya.
Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi dapat dilakukan melalui cara:
a. Litigasi  Sesuai  dengan  Pasal  38  Undang- Undang  ITE  yang  menjelaskan  para  pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan  pihak  lain.  Dengan  diakuinya alat  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti yang  sah  di  pengadilan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  5  ayat  1,2  dan  3 Undang-Undang
ITE,  maka  alat-alat  bukti  yang  dapat digunakan  oleh  konsumen  di  pengadilan adalah bukti transfer atau bukti pembayaran,  SMS  atau  pesan  dari  media sosial yang  menyatakan kesepakatan melakukan  pembelian,  nama,  alamat, nomor  telp  dan  nomor  rekening  pelaku usaha.
b. Non Litigasi
Dalam  pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang ITE yang menjelaskan bahwa selain  penyelesaian  gugatan  perdata,  para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui  arbitrase,  atau  lembaga  lainnya.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non litigasi  dapat  ditempuh  melalui  Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag,
26 Yulistya Adi Nugraha, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pihak Penanggung Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan Oleh Tertanggung Di PT. Axa Mandiri Financial Services, Jurnal Tesis, Universitas
Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 69
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Badan  penyelesaian  sengketa  Konsumen
(BPSK)  dan  pelaku  usaha  sendiri  secara kekeluargaan.
Masing-masing badan hukum  ini  memiliki  pendekatan  yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara  yang  ada.  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  adalah  salah satu lembaga peradilan konsumen yang berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat  II Kabupaten  Kota  di  seluruh  Indonesia sebagaimana  diatur  menurut  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yang  mempunyai tugas  utama  menyelesaikan  persengketaan konsumen  di  luar  lembaga  pengadilan. BPSK  beranggotakan  unsur  perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha  atau  produsen  yang  diangkat  atau diberhentikan oleh menteri.
BPSK  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran laporan  dan  keterangan  dari  para  pihak yang  bersengketa,  melihat  atau  meminta tanda  bayar,  tagihan  atau  kuitansi,  hasil test  lab  atau  bukti-bukti  lain,  keputusan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian  akhir  bagi  para  pihak.  Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan  Pasal  52  UUPK  meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian  sengketa  konsumen,  dengan cara  melalui  mediasi  atau  arbitrase  atau konsiliasi. BPSK juga bertugas memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausulabaku, melaporkan kepada penyidik umum apabila  terjadi  pelanggaran  ketentuan dalam  undang-undang  ini,  menerima pengaduan,  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis,  dari  konsumen  tentang  terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen,melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. BPSK  juga  berwenang  memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan  konsumen,  memanggil  dan menghadirkan  saksi,  saksi  ahli  dan  atau setiap  orang  yang  dianggap  mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan  pelaku  usaha,  saksi,  saksi ahli  atau  setiap  orang  yang  tidak  bersedia memenuhi  panggilan  BPSK,  mendapatkan meneliti  dan  atau  menilai  surat,  dokumen atau  alat  bukti  lain  guna  penyelidikan  dan atau pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen,
memberitahukan  putusan  kepada  pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap  perlindungan  konsumen,  dan menjatuhkan  sanksi  administratif  kepada pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan undang-undang ini.
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen  (BPSK)  memiliki  kewenangan untuk  menangani  dan  menyelesaikan sengketa  konsumen  dengan  membentuk majelis ganjil dan sedikit-dikitnya berjumlah anggota majelis tiga orang yang terdiri  dari  seorang  ketua  merangkap anggota,  seorang  wakil  ketua  merangkap anggota,  dan  seorang  anggota,  majelis  ini terdiri  mewakili  semua  unsur  yaitu unsur  pemerintah,  unsur  konsumen,  dan unsur  pelaku  usaha  serta  dibantu  oleh seorang  panitera  dan  putusan  majelis bersifat final dan mengikat.
Memberdayakan konsumen dalam memilih,menentukan barang dan/atau jasa  kebutuhannya,dan  menuntut  hak- haknya. BPSK harus mencapai  dari tujuan perlindungan
konsumen yang seharusnya,  dimana  terdapat  tujuan  dari perlindungan  konsumen  yakni  umumnya dapat  dibagi  dalam  tiga  bagian  utama, yaitu:
1. Memberdayakan konsumen dalam memilih,  menentukan  barang  dan/atau
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
jasa  kebutuhannya,dan  menuntut  hak- haknya.
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen  yang  memuat  unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi,dan akses untuk mendapatkan informasi mengenai perkaranya.
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya  perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.
BPSK  wajib  mengeluarkan  putusan  paling lambat
dalam waktu duapuluh satu  hari  kerja  setelah  gugatan  diterima  serta dalam  waktu  paling  lambat  tujuh  hari  kerja sejak  menerima  putusan.  Para  pihak  dapat mengajukan  keberatan  kepada  pengadilan negeri  paling  lambat  empat  belas  hari  kerja sejak
menerima pemberitahuan  putusan  kepada  pelaku  usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari  kerja  sejak  menerima  pemberitahuan putusan  dianggap  menerima  putusan.  Apabila setelah  batas  waktu    ternyata  putusan  BPSK tidak  dijalankan  oleh  pelaku  usaha,  BPSK dapat menyerahkan  putusan  tersebut  kepada  pihak penyidik
dengan penggunaan
Putusan Majelis BPSK sebagai bukti permulaan  yang  cukup  bagi  penyidik  untuk melakukan  penyidikan  dengan  penggunaan putusan  majelis,  dan  memintakan  penetapan eksekusinya  kepada  pengadilan  negeri  di tempat konsumen yang dirugikan.
Pengadilan  wajib  mengeluarkan  putusan atas keberatan
pelaku usaha
dalam waktu paling lambat dua puluh satu hari sejak diterimanya keberatan dari pelaku usaha dan terhadap putusan Pengadilan Negeri, para pihak dalam waktu paling lambat empat  belas  hari  dapat  mengajukan  kasasi  ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian Mahkamah Agung Republik
Indonesia  wajib  mengeluarkan  putusan  dalam waktu  paling  lambat  tiga  puluh  hari  sejak
menerima  permohonan  kasasi.  Produk  hukum BPSK dalam hal ini keputusan yang ditetapkan oleh majelis BPSK harus memberikan perlindungan  hukum  yang  pasti  kepada konsumen dan memberikan sanksi administratif serta sanksi moril dimana pelaku usaha  dalam  hal  ini  diwajibkan  untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen serta memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada seluruh masyarakat.
Lembaga  Peradilan  Secara  garis  besar, pengertian  gugatan  adalah  suatu  tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan  perdata  yang  mengandung sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang diajukan  kepada  ketua  pengadilan  negeri  di mana  salah  satu  pihak  sebagai  penggugat untuk  menggugat  pihak  lain  sebagai  tergugat. Perkataan  contentiosa,  yang  berarti  penuh semangat  bertanding  atau  berpolemik,  itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung  sengketa,  disebut  yurisdiksi contentiosa,  yaitu  kewenangan  peradilan  yang memeriksa  perkara  yang  berkenaan  dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa.
Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung  sengketa  dan  diajukan  ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sudikno  menjelaskan  bahwa  tuntutan  hak adalah  tindakan  yang  bertujuan  memperoleh perlindungan  yang  diberikan  oleh  pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrechting), oleh karena itu bahwa gugatan adalah  suatu  tuntutan  yang  disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat  adanya  persengketaan  dengan  pihak lainnya  yang  kemudian  mengharuskan  hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu  yang  kemudian  melahirkan  keputusan terhadap gugatan tersebut. 27
27 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Prenanda Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 19
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gugatan  ganti  rugi  adalah  suatu  upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau  memaksa  pihak  lain  untuk  melaksanakan tugas  atau  kewajibannya,  guna  memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan  pengadilan.  Tuntutan  hak  ini  adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan  untuk  mencegah  tindakan  main hakim  sendiri.  Tidak  setiap  orang  yang mempunyai  kepentingan  dapat  mengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan.
Untuk  mencegah  agar  setiap  orang tidak  asal  saja  mengajukan  tuntutan  hak  ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan,  maka  hanya  kepentingan  yang cukup dan layak serta mempunyai dasar  hukum  sajalah  yang  dapat  diterima sebagai dasar tuntutan hak.
Dalam  suatu  perkara  perdata  di pengadilan, para pihak dalam gugatan terdiri dari penggugat (eiser/plaintiff), tergugat (gedage/defendant), dan turut tergugat. Secara umum gugatan perdata terbagi atas gugatan
wanprestasi dan gugatan  perbuatan  melawan  hukum.  Suatu gugatan  wanprestasi  diajukan  karena  adanya pelanggaran  kontrak  (wanprestasi)  dari  salah satu  pihak,  karena  dasar  gugatan  wanprestasi adalah  pelanggaran  perjanjian,  maka  gugatan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian  terlebih  dahulu.  Sengketa  dalam transaksi  jual  beli  melalui  media  sosial Instagram  telah  diakomodasi  oleh  ketentuan dalam  KUH  Perdatayaitu  bahwa  setiap  orang berhak menuntut
ganti rugi
atas
suatuperbuatan melawan hukum yang merugikannya. Pasal 1365 Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan
melawan  hukum,  maka  syarat  yang  perlu dipenuhi  adalah  adanya  perbuatan  perbuatan tersebut  melawan  hukum,  adanya  kesalahan, adanya kerugian, dan
adanya  hubungan  sebab-akibat  (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.
Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum dalam  transaksi  jual  beli  melalui  media  sosial Instagram bisa dilaksanakan dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib dalam hal  ini  polisi  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 378  KUHP  Tentang  Penipuan  jika  sengketa hanya  antara  pejual  dan  pembeli  tanpa perantara platform (misal: Tokopedia, Shopee, Lazada,  dll).  Tetapi  jika  sengketa  terjadi dengan perantara platform maka hal ini masuk ke  dalam  gugatan  perdata  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1365  KUH  Perdata  Tentang Perbuatan  Melawan  Hukum.  Pada  hakikatnya Instagram bukanlah platform jual beli melainkan  hanya  sebagai  media  sosial.  Hanya saja  karena  banyak  orang  yang  memakai media  sosial  tersebut  para  produsen  (penjual) menjadikan  media  sosial  Instagram  sebagai sarana/wadah jual beli online untuk menjalankan strategi marketing dengan mengunggah  dan  mempromosikan  barang dagangannya  dan  ada  juga  penjual  yang menghubungkan  akun  Instagram  Online  Shop miliknya
ke
platform karna dianggap  lebih  meyakinkan  bagi  pembeli untuk terhindar dari penipuan.
Penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi jual beli melalui media sosial Instagram apabila terjadinya wanprestasi dapat dilakukan dengan cara melaporkan akun  Instagram  tersebut  ke  pihak  yang berwajib  tetapiharus  terpenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  penipuan  sebagaimana  yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Sistem  jual  beli  dan  metode  pembayaran dalam transaksi melalui Instagram jual beli adalah  penjual  yang  mengunggah  gambar yang akan diperjual belikan dan dipromosikan ke akun Instagramnya dengan menyertakan keterangan deskripsi) dari  barang  tersebut  jika  terdapat  ketidak sesuaian barang dengan informasi mengenai  barang  yang  diberikan  oleh
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
penjual  sebelum  membeli  barang  dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap  hak  konsumen  sesuai  ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tenantang  Perlindungan  Konsumen, salah  satunya  adalah  hal  atas  informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi dan
jaminan barang/jasa.  Metode  pembayaran  dalam transaksi  jual beli melalui Instagram  dapat dilakukan  dengan  sistem  transfer  melalui ATM  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2011  Tentang  transfer dana,  kartu  kredit  sesuai  dengan  Pasal  1 ayat  (11)  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  1998  Tentang  Perbankan  atau melakukan  Cash  On  Delivery  (COD) sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUITE.
2. Perlindungan  hukum  dan  penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui  media  sosial  Instagram  yaitu seperti penuntutan sampai ke
pengadilan  apabila  penjual  melakukan wanprestasi  atau  dapat  juga  dilakukan penyelesaian  secara  nonlitigasi  dengan akibat  hukum  berupa  ganti  rugi  seperti pengembalian  uang,  penggantian  barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi  sesuai  dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.  Sedanglan  aspek  perlindungan dari  segi  hukum  pidana  yaitu  bisa dilaksanakan  dengan  melaporkannya  ke pihak  yang  berwajib  dalam  hal  ini polisisesuai  dengan  ketentuan  Pasal  378 KUHP Tentang Penipuan.
Saran 1. Penjual  selaku  pelaku  usaha  sebelum melakukan pengiriman barang dapat melakukan  pengecekan  pada  mutasi  bank yang masuk agar tidak tertipu pada  pembeli  yang  belum  melakukan pembayaran.
2. Untuk  pemerintah  yaitu  perlu  melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan khususnya
Departemen  Kominfo  dan  Departemen Perdagangan,  atau  membentuk  komisi khusus pengawasan perdagangan
onlineyang  bertujuan  untuk  pemantauan dalam bidang perdagangan online.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdul  Hakim  Barkatullah,  Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce  Lintas  Negara  di  Indonesia,
FH UII Press, Yogyakarta, 2009 [2] Analisis Strategi Perencanaan Pesan Pada Akun Instagram E-Commerce @shopatbananina” The Messenger, Volume 9, No. 1 (2017)
[3] Ariestya  Ayu  Permata,  Pemanfaatan Media  Sosial  untuk  Jual  Beli  Online  di Kalangan  Mahasiswa  FISIP  Universitas Airlangga  Surabaya  melalui  Instagram, Tesis Unair, Surabaya, 2017.
[4] Assafa  Endeshaw,  Hukum  E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
[5] Dikdik  M.Arief  Mansur  dan  Elistaris Gultom,  Cyber  Law:  Aspek  Hukum Teknologi  Informasi,  Refika  Aditama, Bandung, 2005
[6] Haryotono,  Pemanfaatan  Media  Sosial Sebagai  Media  Komunikasi  Komunitas Putakawan  Homogen  Dalam  Rangka Pemanfaatan  Bersama  Koleksi  Antar Perguruan Tinggi, Jurnal Vol. 5 Nomor 1,
EduLib, 2015 [7] Imam Mustofa, Fiqh Muamalah
Kontemporer,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2016
[8] Imam  Mustofa,  Transaksi  Elektronik  (E-
Commerce) dalam Perspektif Fiqh, Jurnal Hukum Islam, STAIN Pekalongan,
Volume 10, No. 2, Desember 2012
[9] K.  Muljadi,  dan  G.  Widjaja.  Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
[10] M. Nisrina, Bisnis Online, Manfaat Media Sosial  Dalam  Meraup  Uang,  Kobis,
Yogyakarta 2015
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[11] M.  Yahya  Harahap,  Sendi-Sendi  Hukum Perjanjian,  Cetakan  Kedua,  Alumni,
Bandung, 1996
[12] Puguh  Kurniawan,  Pemanfaatan  Media Sosial  Instagram  Sebagai  Komunikasi Pemasaran  Modern  Pada  Batik  Burneh, Kompetensi, Volume 11, No. 2, 2017
[13] R.  Subekti,  Aneka  Perjanjian,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
[14] Rangga  Aditya,  Pengaruh  Media  Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas  Fotografi,  Jurnal  Fisip  UNRI, Volume 2 No. 2, Pekanbaru  Riau, 2015
[15] Reni  Ferlitasari,  “Pengaruh  Media  Sosial Instagram  Terhadap  Prilaku  Keagamaan Remaja”, Tugas Akhir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam  Negeri  Raden  Intan  Lampung, Tahun 2018
[16] Ridwan  Sanjaya  dan  Wisnu  Sanjaya, Membangun  Kerajaan  Bisnis  Online (Tuntunan  Praktis  Menjadi  Pembisnis Online), Kompas Gramedia, Jakarta, 2009
[17] Rulli Nasrullah, Media Sosial : Perspektif Komunikasi,  Budaya,  dan  Sosioteknologi Simbiosa,  Rekatama  Media,  Bandung,
2015
[18] Sri  Gambir  Melati  Hatta,  Beli  Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah  Agung  Indonesia,  Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1999 [19] Yulistya Adi Nugraha, Pelaksanaan
Tanggung  Jawab  Pihak  Penanggung Terhadap  Pengajuan  Klaim  Asuransi Kesehatan Oleh Tertanggung Di PT. Axa
Mandiri  Financial  Services,  Jurnal  Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
[20] Zainal  Asikin,  Hukum  Acara  Perdata  Di Indonesia, Prenanda Media Group,
Jakarta, 2015.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN