## ANTISIPASI YURIDIS MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)

## SRI RAHAYU PURWANI DJATI, SH Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:Money  laundrying  is  regarded  as  new  species  in  Indonesian  legal  kaleidoscope.  Not many know the ins and out of the operating mode in this crime while the effect of this to the government is not a little. The former IMF managing director, Michael Kamdessus estimated the money laundryng activities to absorb 600 billion USD annually which is equal  to  2%-5%  of  GDP  through  out  the  globe.  Therefore,  how  can  Indonesian  legal system anticipate the global scale of this crime.
Keywords : Juridical Anticipation,  Money Laundering

## PENDAHULUAN
Money  laundering  diterjemahkan  dengan  pemutihan  uang  (pencucian  uang).  Kejahatan pencucian  uang  (money  laundering)  bertujuan  untuk  melindungi  (menutupi)  suatu  aktivitas kriminal  yang  menjadi  sumber  dari  dana  atau  uang  yang  akan  dibersihkan.  Aktivitas  kriminal dimaksud  misalnya  dengan  perdagangan  gelap  narkotika  (drug  trafficking),  perdagangan  gelap senjata  dan  pemalsuan  uang.  Dengan  demikian  pemicu  dari  kejahatan  pencucian  uang sebenarnya  adalah  suatu  tindak  pidana  (aktivitas  kriminal).  Kegiatan  ini  memungkinkan  para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah (legal).
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang dikarenakan sektor inilah yang banyak  menawarkan  jasa-jasa  dan  instrumen  dalam  lalu  lintas  keuangan  yang  dapat  digunakan untuk menyembunyikan (menyamarkan) asal usul suatu dana.
Dengan  adanya  globalisasi  perbankan,  maka  melalui  sistem  perbankan,  dana  hasil kejahatan  mengalir  (bergerak)  melampaui  batas  yurisdiksi  negara  dengan  memanfaatkan  faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil  kejahatan  bergerak  dari  satu  negara  ke  negara  lain  yang  belum  mempunyai  sistem  hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.
Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang "dicuci" melalui bank-bank diperkirakan hampir  mencapai  nilai  USD  1.500  miliar  per  tahun.  Sementara  itu  menurut  mantan  managing Director  IMF,  Michael  Camdessus  diperkirakan  kegiatan  pencucian  uang  menyerap  nilai  USD 600 miliar per tahun, yang berarti sama dengan 2% sampai dengan 5% GDP di seluruh dunia.
Perlu  diketahui  bahwa  Undang-undang  No.  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 lahir bukan atas dasar kesadaran  akan  bahayanya  pencucian  uang  bagi  Indonesia  yang  harus  diberantas,  akan  tetapi muncul akibat adanya tekanan internasional (Yenti Ganarsih, 2003:9).
Desakan  internasional  terhadap  Indonesia  antara  lain  dari  Financial  Action  Task  Force (FATF)  yaitu  organisasi  internasional  yang  tujuannya  memberantas  kejahatan  keuangan  global dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  meminta  anggota-anggotanya  membuat  dan melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  anti  pencucian  uang  domestik,  bilateral  dan multilateral (Imam Syahputra Tunggal, 2004:21).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  ditinjau  adalah bagaimana  dan  sampai  dimana  langkah-langkah  pencegahan  dan  penanggulangan  pencucian uang oleh pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

## PEMBAHASAN

## 1. Konsep Pencucian Uang
Istilah  money  laundering  sebenarnya  telah  dikenal  sejak  tahun  1930  di  Amerika  Serikat. Pada  saat  itu  kejahatan  ini  dilakukan  oleh  organisasi  kejahatan  "mafia"  melalui  pembelian perusahaan-perusahaan  pencucian  pakaian  (laundry)  yang  kemudian  digunakan  oleh  organisasi tersebut  sebagai  tempat  pemutihan  uang  yang  dihasilkan  dari  bisnis  illegal  seperti  perjudian, pelacuran dan perdagangan minuman keras.
Pengertian  pencucian  uang  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses menyembunyikan  (menyamarkan)  asal-usul  hasil  kejahatan  (M.Arief  Amrullah,  2004:9).  Proses tersebut  untuk  kepentingan  penghilangan  jejak,  sehingga  kemungkinan  pelakunya  menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber peradilannya.
Money laundering juga dapat diartikan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan  hasil  dari  suatu  tindak  pidana,  kegiatan  organisasi  kejahatan,  kejahatan  ekonomi,
korupsi,  peragangan  narkotika  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya  yang  merupakan  aktivitas kejahatan. Melihat pada definisi di atas, maka money laundering (pencucian uang) pada intinya melibatkan  asset    (pendapatan/kekayaan)  yang  disamarkan  sehingga  dapat  digunakan  berupa terdeteksi  bahwa  aset  tersebut  berasal  dari  kegiatan  yang  ilegal.  Melalui  money  laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

## 2. Mekanisme Kejahatan Pencucian Uang
Kegiatan  pencucian  uang  melibatkan  aktivitas  yang  sangat  kompleks.  Pada  dasarnya kegiatan  tersebut  terdiri  dari  tiga  langkah  yang  masing-masing  berdiri  sendiri,  tetapi  seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering dan integration.
Placement  diartikan  sebagai  upaya  untuk  menempatkan  dana  yang  dihasilkan  dari  suatu aktivitas  kejahatan.  Dalam  hal  ini  terdapat  pergerakan  fisik  dari  uang  tunai  baik  melalui penyelundupan  uang  tunai  dari  satu  negara  ke  negara  lain,  menggabungkan  antara  uang  tunai yang  berasal  dari  kejahatan  dengan  yang  yang  diperoleh  dari  hasil  kegiatan  yang  sah,  atau pencucian uang dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya, deposito  bank,  cek  atau  melalui  real  estate  atau  saham-saham  atau  juga  mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer ke dalam valuta asing.
Layering  (transfer)  diartikan  sebagai  memisahkan  hasil  kejahatan  dari  sumbernya,  yaitu aktivitas  kejahatan  yang  terkait  melalui  beberapa  tahapan  transaksi  keuangan.  Dalam  hal  ini terdapat  proses  pemindahan  dana  dari  beberapa  rekening  atau  lokasi  tertentu  sebagai  hasil placement  ke  tempat  lainnya  melalui  serangkaian  transaksi  yang  kompleks  dan  didesain  untuk menyamarkan  (mengelabui)  sumber  dana  "haram"  tersebut.  Layering  dapat  dilakukan  melalui pembukaan  sebanyak  mungkin  rekening  perusahaan-perusahaan  fiktif  dengan  memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
Sedangkan  integration  (menggunakan  harta  kekayaan  uang)  menetapkan  suatu  lanasan sebagai  legitimate  explanation    bagi  hasil  kejahatan.  Di  sini  uang  yang  diputihkan  melalui placement  dan  layering  dialihkan  kedalam  kegiatan-kegiatan  resmi  sehingga  tampak  tidak
berhubungan sama sekali dengan aktivitas-aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber uang yang sudah diputihkan dimasukkan kembli ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

## 3. Pencegahan dan Penanggulangan Pencucian Uang
Pemberantasan  kegiatan  money  laundering  (pencucian  uang)  dapat  dilakukan  melalui pendekatan  pidana  (bukan  pidana)  seperti  pengaturan  dan  tindakan  administratif.  Partisipasi pemerintah  RI  dalam  upaya  pemberantasan  kegiatan  pencucian  yang  merupakan  pelaksanaan dari  amanat  PBB  dalam  the  UN  Convention  Againts  Illicit  traffinc  in  Narcotis,  drugs  and psychotropic substances of 1998, yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 1997.
Dengan  penandatanganan  konvensi  tersebut,  maka  setiap  negara  penandatanganan diharuskan  untuk  menetapkan  kegiatan  pencucian  uang  sebagai  suatu  tindak  kejahatan  dan mengambil  langkah-langkah  agar  pihak  yang  berwajib  dapat  mengidentifikasikan,  melacak  dan membekukan  atau  menyita  hasil  perdagangan  obat  bius.  Di  bawah  ini  adalah  beberapa  langkah yang  telah  diambil  oleh  pemerintah  RI  untuk  menindak  lanjuti  komitmen  pemberantasan kegiatan pencucian uang :

## 1. UU yang berkaitan dengan psikotropika
Pemerintah  telah  menetapkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  psikotropika,  antara  lain  UU  No.  8  Tahun  1996  tentang  Pengesahan  Konvensi Psikotropika 1971,  dan UU No. 5/1997 tentang Psikotropika.
Selain  itu  terdapat  beberapa  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Tahun  1997  tentang  peredaran psikotropika dan ekspor impor psikotropika. UU psikotropika bertujuan untuk memberantas dan mencegah  terjadinya  peredaran  gelap  psikotropika.  Dalam  UU  ini  diatur  antara  lain  mengenai persyaratan  dan  tata  cara  ekspor  impor  peredaran  serta  penyaluran  psikotropika  agar  hal-hal tersebut tidak digunakan sebagai sarana kegiatan pencucian uang.

## 2. UU yang berkaitan dengan narkotika
Pemerintah  telah  menetapkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan narkotika, antara lain :
a. UU No. 8/1976 tentang Pengesahan Konensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.
b. UU  No.  22/1997  tentang  Narkotika.  UU  ini  mengatur  masalah  narkotika  yang  dibutuhkan sebagai  obat  dan  sekaligus  mencegah  dan  memberantas  bahaya  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika.  Dalam  Pasal  77  ayat  (1)  UU  No.  22/1997  disebutkan  :  bahwa narkotika  dan  peralatan  yang  dipergunakan  dalam  pelanggaran  narkotika  dan  hasil-hasilnya dapat disita untuk negara.

## 3. UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia
Pasal  31  ayat  (1)  mengatur  sebagai  berikut  :  "Bank  Indonesia  (BI)  dapat  memerintahkan bank  untuk  menghentikan  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  transaksi  tertentu  apabila  menurut penilaian  BI  terhadap  suatu  transaksi  patut  diduga  merupakan  tindakan  pidana  dibidang perbankan".  Penjelasan  atas  ayat  (1)  tersebut  menyebutkan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan transaksi  tertentu  antara  lain  adalah  transaksi  dalam  jumlah  besar  yang  diduga  berasal  dari kegiatan  melanggar  hukum.  Dalam  pengertian  ini  tentunya  termasuk  pula  kegiatan  pencucian uang.

## 4. UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sisten Nilai Tukar
Sebagaimana diketahui kegiatan pencucian uang  dapat dilakukan melalui pergerakan  dana dalam  transaksi  internasional.  UU  No.  24/1999  secara  tidak  langsung  memberikan  landasan untuk  memantau  kegiatan  ini.  Pasal  3  ayat  (2)  mengatur  bahwa  :  "Setiap  penduduk  wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukannya, secara langsung  atau  melalui  pihak  lain  yang  ditetapkan  Bank  Indonesia".  Keterangan  dan  data  yang diminta antara lain meliputi nilai dan jenis transaksi, pelaku transaksi dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi.
5. UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Adapun pokok-pokok yang diatur dalam UU ini adalah :
a. Pengertian  dan  cakupan  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  yang  merupakan sumber  pencucian  uang  (predicate  crime)  yaitu  tindak  pidana  korupsi,  penyuapan, penyelundupan,  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  perbankan,  narkotika,  psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perjudian dan terorisme.
b. Pengenaan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan pencucian uang.
c. Kewajiban pelaporan  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  atau  transaksi  keuangan  yang berjumlah  paling  sedikit  Rp  100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  dengan  ancaman  sanksi pidana dan denda untuk kesengajaan tidak melaporkan.
d. Pembentukan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (PKPTPPU)  yang mempunyai tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
e. Kewajiban  penyampaian  identitas  secara  lengkap  dan  benar  bagi  nasabah  deposan  di  bank termasuk nasabah reksa dana dan perusahaan efek.
f. Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi
g. Kerjasama  internasional  dalam  rangka  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.
Selain  peraturan  perundangan-perundangan  tersebut,  masih  ada  lagi  peraturan  perundang- undangan lain  yang langsung  maupun  tidak langsung  mempunyai dampak  terhadap  pencegahan dan  pemberantasan  money  laundering,  seperti:  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana Korupsi;  dan    UU  No.  8  Tahun    1995  tentang  Pasar  Modal  yang  dalam  Pasal  36  (a)    yang menyatakan  bahwa  perusahaan  sekuritas  dan  penasehat  investasi  wajib  mengetahui  latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi dari nasabahnya.

## KETENTUAN BANK INDONESIA (BI)
Terdapat  beberapa  ketentuan  yang  dikeluarkan  BI  yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dapat  mencegah,  mengurangi  atau  memberantas  kegiatan  money  laundering  secara administratif antara lain :
a. Surat  Keputusan  Direksi  BI  No.  30/271A/KE/DIR  tentang  Perubahan  SK  Direksi  BI  No. 30/191A/KEP/DIR  tentang  Pengeluaran  atau  Pemasukan  Mata  Uang  Rupiah  dari  atau  ke dalam  wilayah  RI.  Dalam  SK  ini  setiap  orang  yang  membawa  mata  uang  rupiah  keluar (masuk)  ke  dalam  wilayah  RI  dengan  jumlah  lebih  dari  Rp  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah) wajib  mengisi  formulir  deklarasi.  Selain  itu  bagi  setiap  orang  yang  membawa  mata  uang
rupiah  keluar  (masuk)  ke  dalam  wilayah  RI  dengan  jumlah  lebih  dari  Rp  10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selain wajib mengisi formulir deklarasi juga harus memperoleh izin dari BI.
b. SK Direksi BI No. 2/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.  Pasal  6  huruf  b  menetapkan  bahwa  sumber  dana  yang  digunakan  untuk  pembelian saham  bank  dalam  rangka  kepemilikan  dilarang  berasal  dari  dan  untuk  tujuan  money laundering.
c. Peraturan  BI  No.  2/27/PBI/2000  tentang  Bank  Umum.  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  j  dari  PBI  ini mengatur  bahwa  dalam  rangka  permohonan  izin  pendirian  bank  umum,  calon  pemegang saham  bank  wajib  melampirkan  surat  pernyataan  bahwa  setoran  modal  bank  tidak  berasal dari  dan  untuk  tujuan  money  laundering.  Selanjutnya  Pasal  14  huruf  b  menetapkan  bahwa sumber  dana  yang  digunakan  dalam  rangka  kepemilikan  bank  atau  pembelian  saham  bank dilarang berasal dari dan untuk tujuan pemutihan uang.
d. Peraturan  BI  No.  1/6/PBI/1999  tentang  Penugasan  Direktur  Kepatuhan  dan  Penetapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. PBI ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan  bank  terhadap  ketentuan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  bank  diwajibkan  untuk menugaskan  salah  satu  anggota  direksinya  sebagai  direktur  kepatuhan  yang  memastikan bahwa bank telah memenuhi ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan  yang berlaku untuk  berbankan.  Bank  juga  diwajibkan  untuk  membentuk  satuan  kerja  audit  intern  yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank secara keseluruhan.
e. Peraturan  BI  No.  1/9/PBI/1999  tentang  Pemantauan  Kegiatan  Lalu  Lintas  Devisa  Bank  dan Lembaga  Keuangan  Non  Bank  beserta  peraturan  pelaksanaannya  SE  No.  1/9/DSM  tentang pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank. Berdasarkan Peraturan BI ini, bank wajib melaporkan data (keterangan) yang meliputi antara lain :
1. Laporan transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi aset dan kewajiban  finansial  luar  negeri  bank  pelapor.  Untuk  transaksi  di  atas  10.000  USD  atau ekuivalennya  wajib  dilaporkan  secara  terinci  yang  mencakup  keterangan  mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi.
2. Laporan  posisi,  yaitu  mengenai  posisi  aset  dan  kewajiban  finansial  luar  negeri  bank pelapor  yang  mencakup  seluruh  tagihan  dan  kewajiban  kepada  bukan  penduduk  baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.
f. Surat Edaran BI No. 2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek / Bilyet Giro Kosong Dalam Surat Edaran  ini diatur persyaratan dan tata cara pembukuan rekening yang meliputi antara lain :
1. Calon  pemilik  rekening  yang  akan  membuka  rekening  harus  mengajukan  permohonan tertulis kepada bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi tanda bukti diri (KTP, SIM/Pasport), NPWP bagi nasabah yang diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  SK  Menteri  Keuangan  RI  No.  947/KMK  04/1983, akte  anggaran  dasar  bagi  perusahaan  yang  bentuk  hukumnya  diatur  dalam  KUHD  dan atau UU/PP lainnya.
2. Calon pemilik rekening tidak tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.
3. Bank melakukan penelitian kelengkapan identitas calon pemilik rekening.
g. Peraturan BI No. 3/3/PBI/2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valas  oleh  Bank.  Dalam  ketentuan  ini  diatur  larangan  dan  pembatasan  transaksi-transaksi tertentu  oleh  bank  terhadap  WNA,  badan  hukum  asing  lainnya,  WNI  yang  memiliki  status penduduk tetap negara lain dan tidak  berdomisili di Indonesia, perwakilan negara asing  dan lembaga  internasional  di  Indonesia,  kantor  bank  /  badan  hukum  Indonesia  di  luar  negeri. Ketentuan  ini  sekurang-kurangnya  dapat  menjadi  sarana  yang  kondusif  untuk  mencegah terjadinya transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang.
h. Peraturan  BI  No.  2/23/PBI/2000  tentang  Penilaian  Kemampuan  dan  Kepatuhan  (Fit  and Proper Test). Dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan ini, dilakukan pemeriksaan dan  penelitian  track  record  dari  pemegang  saham  dan  pengurus  bank,  sehingga  diperoleh bukti-bukti  yang  konkrit.  Penelitian  fit  and  proper  test  merupakan  evaluasi  terhadap kompetensi  dan  integritas  pemegang  saham  pengendali  serta  kompetensi  dan  integritas  dan independensi dewan komisaris dan direksi dalam mengendalikan operasional bank.
i. Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Peraturan  BI  ini  dikeluarkan  untuk  mengisi  kekosongan  peraturan,  sebelum  dikeluarkannya UU No. 23 / 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam PBI ini mencakup materi antara lain :
1. Kewajiban  bank  untuk  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  penerimaan  nasabah, identifikasi  nasabah,  pemantauan  terhadap  rekening  dan  transaksi  nasabah,  serta
manajemen  resiko  yang  berkaitan  dengan  prinsip  mengenal  nasabah.  Kewajiban  ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai beneficial owner.
2. Pembentukan  unit  kerja  khusus  atau  penunjukan  pejabat  bank  yang  bertanggung  jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
3. Larangan  bank  untuk  melakukan  hubungan  usaha  dengan  calon  nasabah  yang  tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identitas nasabah.
4. Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu lima tahun sejak nasabah menutup rekening di bank, serta melakukan pengkinian data.
5. Kewajiban  bank  memiliki  sistem  informasi  yang  dapat  mengidentifikasi,  menganalisa, memantau  dan  menyediakan  laporan  secara  efektif  mengenai  karakteristik  transaksi yang dilakukan nasabah.
6. Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah
7. Kewajiban  bank  untuk  melaporkan  transaksi  yang  mencurigakan  kepada  BI  selambat- lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank.
8. Penerapan  prinsip  pengenalan  nasabah  pada  kantor  bank  di  luar  negeri  bagi  bank  yang berbadan hukum Indonesia.
9. Pengecualian  PBI  ini  bagi  walk  in  customer  (nasabah  bank)  sepanjang  nilai  transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp 100.000.000,- atau nilai yang setara dengan itu.
10. Pengenaan  sanksi  administratif  sesuai  Pasal  52  ayat  UU  Perbankan  bagi  bank  yang melanggar PBI ini.

## PENUTUP
Pemerintah  termasuk  BI  telah  melakukan  langkah-langkah  yang  cukup  memadai  tetapi hasilnya  belum  cukup  untuk  upaya  mencegah  dan  memberantas  money  laundering,  terutama disebabkan  belum  adanya  suatu  badan  khusus  yang  menangani  money  laundering.  Akhirnya tidak  berlebihan  untuk  mengatakan,  bahwa  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan  masalah money  laundering  ini  tidak  cukup  upaya  dari  pemerintah  saja,  tetapi  juga  harus  didukung  oleh
legislatif  yang  menyusun  UU  yang  memadai  dan  yudikatif  yang  menunjang  upaya  penerapan ketentuan yang berlaku.
Kerjasama  intenasional  juga  mutlak  diperluas  karena  money  laundering  seringkali merupakan perbuatan yang melewati batas-batas yurisdiksi suatu negara. Untuk itu semua pihak perlu  meyakini  bahwa  pencegahan  dan  penanggulangan  money  laundering  bukan  saja  perlu untuk  memberantas  kejahatan,  tetapi  juga  untuk  tercapainya  sistem  perekonomian  dan  sistem politik yang baik dan stabil.
-----------------------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah  M.  Arif,  2004,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Money  Laundering,  Bayumedia,
Publishing, Malang.
Ganarsih Yenti, 2003, Kriminalisasi Pencucian Uang, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Soewarsono  dan  Reda  Manthovani,  2004,  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di Indonesia, CV. Malibu, Jakarta.
Syahputra  Imam  Tunggal,  2004,  Memahami  Praktek-praktek  Money  Laundering,  Harvarindo,
Jakarta.
__________,  Jurnal Pusdiklat MA RI, Volume I No. 1 / 2002.
__________, Varia peradilan, Tahun Ke XXII No. 254, 2007
__________, UU No. 25 / 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.