## PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK: STUDI AKIBAT HUKUM PENGABAIAN PENCATATAN PERKAWINAN
Sukiati 1 & Ratih Lusiani Bancin 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; 2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Email: sukiatisugiono@uinsu.ac.id

## Abstract
Marriage  registration  becomes  a  very  important  element  for  the  validity  of  marriage.  An unregistered  marriage  has  a  direct  effect  on  the  woman  (wife)  and  child.  This  problem  is  one  of references for the importance  of registering marriage. Marriage registration aims  to  fulfill women and children’s rights as legal subjects. The work intends to explain how urgent the registration of marriage  is  in  protecting  women  and  children.  Using  research  libraries,  data  are  collected  by exploring data sources that are relevant to the topics discussed. This study concludes that the legal impact arising from neglecting marriage registration is not easy. When a dispute occurs, the wife of an  unregistered  marriage  cannot  sue  her  husband.  In  this  case,  the  wife's  position  is  very  weak. Likewise with children, the status of children born is considered as illegitimate children. The child’s unclear status in the eyes of the law causes the parent-child relationship is not strong, so parents may be able to deny his biological child.
Keywords: Women and Children, Marriage Registration, Family Law

## A. Pendahuluan
Fenomena  dalam  Islam  di  abad  20  yang  muncul  salah  satunya  adalah  upaya pembahuruan Hukum  Keluarga.  Pembaharuan  ini  banyak  dilakukan  oleh negara-negara yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Hal  ini  dilakukan  untuk  merespon dinamika  hukum  yang  dihadapi  masyarakat.  Termasuk  Indonesia,  sebagai  negara  yang memiliki  mayoritas  penduduk  bergama  Islam,  juga  mengalami  pembaharuan  dalam hukum keluarga. Sebagai salah satu kasus adalah perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini menjadi  masalah  serius  baik  secara  individu  maupun  sosial  Apalagi  kemudian  terkait dengan  isu  perlindungan  terhadap  perempuan,  anak.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  ini harus mendapat perhatian negara.
Perkawinan yang tidak dicatat dapat saja menyebabkan hak istri dan anak hilang. Secara hukum mereka juga tidak dapat mendapat perlindungan. Merenungi hal ini maka dapat  dikatakan  bahwa  perkawinan  tersebut  termasuk  perkawinan  yang  yang mengabaikan  segi-segi  perhatian  terhadap  perempuan  dan  anak.  Quraish  Shihab
Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan
menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah bentuk pelecehan bagi hak-hak kaum perempuan (Shihab, 2006, h. 216.)
Penelitian  tentang  Pencatatan  Perkawinan  sudah  banyak  dilakukan,  baik  berupa penelitian  pustaka  maupun  penelitian  lapangan.  Itsnaatul  Lathifah  dengan  judul “Pencatatan  Perkawinan:  Melacak  Akar  Budaya  Hukum  dan  Respon  Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan,” penelitian ini membahas tentang pentingnya pencatatan  perkawinan untuk  melindungi hak-hak  suami-istri.  (Itsnaatul  Lathifah: 2015). Kajian ini lebih menekankan kepada kurangnya sosialisasi pemerintah tentang pentingnya pencatatan  perkawinan  kepada  masyarakat.  Dian  Mustika  juga  mengkaji  tentang “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. Dalam kajiannya,  disimpulkan  bahwa  banyak  negara  Muslim  telah  melaksanakan  reformasi hukum  keluarga  dalam  hal  mencatat  hubungan  perkawinan  ini.  Dengan  kata  lain, perkawinan yang dicatat adalah sebagai satu bentuk pembaharuan di beberapa negeri di dunia terutama di negeri Islam. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menjadi tujuan  reformasi hukum  ini.  Karenanya,  mencatatkan  perkawinan  merupakan  kewajiban yang harus dipenuhi menurut undang-undang (Mustika, 2011)
Rihlatul  Khoiriyah  menjelaskan  dalam  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Perempuan  dan Anak dalam Nikah Siri.” Penulis menekankan dalam kajiannya bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan problematika. Baik problematika hukum ataupun problematika sosial. Khoiriyah juga menjelaskan bahwa seharusnya hukum perkawinan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Khoiriyah, 2017).
Sayangnya,  penelitian  dan  kajian  yang  telah  dilakukan  tersebut  belum  secara khusus  membahas  pentingnya  pencatatan  perkawinan  sebagai  upaya  negara  untuk melindungi perempuan dan  anak. Tulisan ini akan membahas  secara spesifik  bagaimana urgensi  pencatatan  perkawinan  dalam  melindungi  perempuan  dan  anak  sebagai  subyek hukum.

## B. Ketentuan Pencatatan dan Urgensinya terhadap Perlindungan Keluarga
Dengan  menggunakan  kajian  pustaka,  tulisan  ini  dikembangkan  melalui pendekatan normatif. Data dikumpulkan dengan menggalinya dari sumber-sumber yang relevan  dengan  materi  yang  sedang  dibahas.  Sumber  data  yang  digunakan  banyak merujuk  kepada  undang-undang  dan  peraturan,  kajian  terdahulu  yang  sesuai  dengan sumber  data  pendukung  dan  informasi  kajian  ini.  Sebagaimana  diketahui  bahwa, mencatatkan  perkawinan  adalah  hal  yang  penting.  Dalam  Undang-undang  Perkawinan

## Sukiati & Ratih Lusiani Bancin
No.  1  tahun  1974  dinyatakan  bahwa  perkawinan  dianggap  sah  apabila  memenuhi ketentuan agama dan harus dicatatkan. Dalam pasal 2 undang-undang ini disebutkan: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.  Ayat  (2)  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”.
Dalam kompilasi hukum juga disebutkan prihal pencatatan perkawinan ini. Pasal ayat  (1)  dan  ayat  (2),  pasala  6  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan  pasa  7  ayat  (1),  (2)  dan  (3) menyebutkan  sebagai  berikut:  (1)  Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai  Pencatat  Nikah;  (3)  Untuk  memenuhi  ketentuan  tersebut  di  atas  maka perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah;  (4) Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  Pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak mempunyai kekuatan Hukum; (5) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Sejalan  dengan  pemikiran  Syaltut  bahwa  pencatatan  perkawinan  merupakan  hal yang penting. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak, dari suami istri dan juga anak-anak perkawinan mereka, termasuk hak nafkah dan warisan.  Sebagai  manusia  yang  menghadapi  masalah  dalam  perkawinannya  dan dipengaruhi  oleh  sikap  buruk  yang  mungkin  muncul.  Pencatatan  perkawinan  menjadi salah satu antisipasi dan upaya pencegahan (preventif) agar pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lari dari tugas dan kewajibannya (Syaltut, t.t).
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  merilis  hasil temuan  penelitian  mereka  bahwa  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan setidaknya  memiliki dampak  buruk  bagi  perempuan  seperti:  (Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, t.t., h. 46), pelemahan status sosial perempuan, beban yang semakin berat bagi perempuan, dan posisi yang lemah di depan hukum. Sedangkan hak hak anak yang terabaikan ketika pernikahan tidak dicatat seperti: menurunnya kualitas hidup anak, mengalami  hambatan  soal  waris,  hak  dasar  anak  kurang  terpenuhi,  berdampak  pada psikologis dan kehidupan sosial anak, dan status anak yang lemah di mata hukum. Dalam konteks  ini  maka  sangat  penting  pencatatan  perkawinan  sebagai  salah  satu  usaha  untuk melindungi  hak-hak  perempuan  dan juga  anak  (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: t.t)
Perkawinan yang tidak dicatatkan apalagi yang dilakukan secara diam-diam dapat mengancam  pemenuhan  terhadap  hak  perempuan  dan  anak.  Menurut  Muhammad  Joni
Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan
setidaknya  ada  beberapa  hak  anak  yang  harus  dipenuhi  dalam  kaitanya  mengenai pencatatan perkawinan (Joni, 2013).
a. Hak Anak dalam Keluarga
Pencatatan  perkawinan  merupakan  salah  satu  upaya  memenuhi  hak  anak  dalam hukum keluarga. Hubungan keluarga yang dicatat ini memiliki korelasi yang kuat antara  lain  dengan  relasi  hukum  perdata,  garis  keturunan  atau nasab,  hak  dalam mewarisi harta orang tuanya, nafkah dan pemeliharaan. Selain kebutuhan materil juga  hal  ini  akan  memenuhi  kebutuhan  anak  dalam  hal  yang  immaterial  seperti kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak.

## b. Hak Anak untuk mengetahui asal usulnya.
Pencatatan perkawinan akan memberi data dan dokumen bagi asal usul anak, dari orang tua mana dia berasal. Hal  ini sesuai dengan Pasal  7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun  2002,  juga  sesuai  dnegan  Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VII/2010.  Dengan adanya data dan dokumen ini anak akan terhindar dari kasus identitas anak yang tidak jelas ( unwanted child ), pemalsuan data atau perdagangan anak.
c. Hak Anak tentang identitasnya.
Pencatatan  perkawinan  akan  memberikan  dokumen  yang  resmi  atau  formal  bagi posisi  anak  dalam  suatu  keluarga.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak  memiliki dokumen yang sah untuk menjadi dan menjelaskan identitasnya.
d. Hak Anak atas jaminan sosial, dan pendidikan Pencatatan perkawinan menjadi dasar bagi pengurusan akte kelahiran anak. Akte ini kemudian akan menjadi bukti otentik bagi jaminan sosial dan pendidikan anak tersebut.
e. Hak perlindungan dari eksploitasi dan pernikahan dini Dalam berbagai bentuk eksploitasi anak, termasuk perdagangan anak, disebabkan karena tidak adanya akte kelahiran anak. Banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi akibat tidak adanya dokumen identitas yang sah, sehingga dalam hal ini pencatatan menemukan momentumnya.
Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan hukum terhadap perempuan dan terhadap anak hasil dari perkawinan yang terlanjur tidak tercatat ialah dengan cara mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat melalui isbat nikah (penetapan  nikah)  dan  penetapan  asal  usul  anak  yang  diajukan  kepada  Pengadilan

## Sukiati & Ratih Lusiani Bancin
Agama, selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai). Sehingga setelah melakukan isbat  nikah tersebut  timbul  adanya  jaminan  terhadap  hak-hak  istri  dan pengakuan  terhadap  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tidak  tercatat  sebagai  anak  sah. Akhirnya  anak  anak  tersebut  akan  mendapat  pengakuan  sebagai  anak  yang  sah. Selanjutnya hak dan kewajiban orang tua menjadi penting dengan posisi anak, hak untuk mewarisi  pun  menjadi  jelas,  hak  perwalian  anak  dan  kewalian  anak  perempuan  juga menjadi absah. (Nawawi, 2015, h. 135).

## C. Akibat Hukum karena Pengabaian Pencatatan Perkawinan

## 1. Tajdid atau Isbat nikah
Perkawinanan  yang  tidak  dicatatkan  di  hadapan  negara  apakah  dapat  dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan  bahwa  perkawianan  tersebut  tetap  sah  selama  memenuhi  syarat  dan ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  agama.  Apalagi  menurut  ajaran  Islam  percatatan perkawinan bukan merupakan syarat atau rukun perkawinan. Oleh karena itu perkawinan tersebut sah.  Dengan kata lain, perkawinan tersebut sah menurut hukum Agama, dalam hal ini tentunya Agama Islam.
Pendapat kedua menyatakan perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan negara dapat  saja  sah  secara  agama,  namun  dalam  hal  ini  tidak  sah  menurut  ketentuan  hukum posistif  yang  berlaku.  Hal  ini  merupakan  keabsahan  perkawinan  secara  administratif. Adapun keabsahan administratif ini akan terkait kepada dampak perkawinan yang sangat penting di masa-masa mendatang perkawinan keluarga tersebut.
Memang,  Ulama  mazhab  berbeda  pendapat  mengenai  rukun  perkawinan, perbedaan tersebut di antaranya (Al-Anshari, 2003, h. 45-48).
a. Imam  Malik  dan  Imam  Syafi‟i  mengutarakan  lima  rukun  pernikahan  ada  lima, yaitu;  1). Wali  dari  pihak  perempuan,  2). Mahar  (maskawin),  3).  Calon mempelai laki-laki, 4). Calon mempelai perempuan, 5). Sighat akad nikah.
b. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa wali dan saksi tidak harus ada dalam sebuah pernikahan  apalagi  bila  perempuan  yang  dinikahkan  sudah  dewasa  (al- Mughniyyah, t.t., h. 364).
Rukun perkawinan yang telah diungkapkan oleh para ulama dapat saja ditambah satu  lagi  yaitu  dengan  menambahkan  pencatatan  perkawinan  sebagai  rukun  tambahan bagi perkawinan. (Naisihuddin, t.t., h. 16). Menurut Muh Rofiq Nasihudin Kantor Urusan Agama  memiliki  kekuasaan  hukum  tentang  pencatatan  perkawinan  ini.  Posisi  Kantor Urusan Agama adalah wilayatul hukmi linnikah . Demikian juga, seorang wali yang memiliki
Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan
kekuasaan untuk menikahkan putrinya mewakilkan kepada tokoh masyarakat atau ulama, harus dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (KUA) dan atas izin Pejabat tersebut. Dua  orang  saksi  yang  dimaksud  disini  adalah  dua  orang  saksi  yang  adil.  Untuk mengetahui serta menilai apakah saksi-saksi itu bisa berbuat adil atau tidak, dalam hal ini harus  ada  suatu  lembaga/institusi  yang  bertugas  untuk  mengontrol  keadilan  saksi-saksi tersebut.  Oleh  karena  itu  KUA  adalah  suatu  lembaga  yang  sah  untuk  mengontrol  dan menetapkan saksi-saksi dalam pernikahan, karena lembaga ini telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk urusan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia.
Menurut  Effendi  bahwa  pencatatan  Perkawinan  bersifat tawsiqi  ( Effendi,  2004,  h. 34) yaitu berupa aturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar tetapi dapat tercatat secara administratif menurut undang-undang yang berlaku.
Menurut Khoiruddin Nasution jika ada perkawinan yang tidak dicatatkan dengan maksud/tujuan untuk merahasiakan, maka perkawinan tidak sah, sebab perkawinan yang dirahasiakan  atau  dilakukan  dengan  terpaksa  pasti  sulit  untuk  mencapai  tujuan perkawinan  (Nasution,  2013,  h.  184).  Kesimpulan  semacam  itu  sebenarnya  mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap status hukum selanjutnya, jika status pernikahan tak tercatat dianggap tidak sah, maka hal tersebut sama dengan menganggap hubungan suami istri yang terjadi dalam pernikahan siri (yang marak terjadi di masyarakat) sebagai praktik zina.  Segala  suatu  hubungan  yang  terjadi  dalam  pernikahan  tersebut  berarti  haram  dan anak  yang  lahir  termasuk  anak  di  luar  kawin.  Jika  mengikuti  pendapat  tersebut  berarti betapa banyak dosa yang ditanggung oleh masyarakat sekarang.
Selain  Nasution,  tulisan  serupa  mengenai  pencatatan  nikah  sebagai  syarat  atau rukun  perkawinan  antara  lain  ditulis  oleh  Siti  Musdah  Mulia  dalam  bukunya Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan dan Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam ; Marwin dalam jurnal ASAS , Vol.6, No.2, Juli 2014, dengan judul “Pencatatan  Perkawinan  dan  Syarat  Sah  Perkawinan  Dalam  Tatanan  Konstitusi;”  tulisan Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni dalam Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 Maret  2014,  dengan  judul  “Analisis  Yuridis  Peluang  Pencatatan  Perkawinan  Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam;” dan tulisan Arif Marsal dan Ryna Parlyna dalam jurnal An-Nur Vol. 4 No. 1 2015, dengan judul “Pencatatan Perkawinan Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif”.
Penulis berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah termasuk bagian inti perkawinan yang apabila tidak ditunaikan berakibat  kepada batalnya suatu perkawinan, bahkan tindakan tidak mencatatkan suatu perkawinan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan  hukum  syara‟,  apalagi  melihat  keadaan  dan  kondisi  masyarakat  yang  berada  di tempat  yang  aksesnya  sulit  dijangkau  ataupun  keadaannya  bisa  dikatakan  tidak

## Sukiati & Ratih Lusiani Bancin
memungkinkan.  Pendapat  yang  mengatakan  bahwa  nikah  itu  batal  maka konsekuensinyua  nikah  yang  tidak  dicatat  harus  melakukan  “pembaharuan  nikah  atau tajdid nikah‟  sedangkan  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  pencatatan  nikah  adalah sebuah syarat di luar rukun nikah, dan nikahnya masih sah walaupun tidak dicatat, maka konsekuensinuya nikahnya harus diajukan untuk dicatat melalui isbat nikah. Oleh karena itu  pasangan  yang  belum  memiliki  Akta  Nikah  biasanya  mengajukan  Itsbat  Nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama agar bisa mencatakan perkawinan mereka dan mendapatkan Akta Nikah.
Keputusan tentang masalah ini sebenarnya telah dibahas MUI dalam Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II tahun 2006 di Gontor yang mengatakan sepakat bahwa  pernikahan  dibawah  tangan  (nikah  yang  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi  tetapi tidak  dicatatkan)  adalah  sah  selama  syarat  dan  rukun  nikah  telah  dipenuhi.  Walaupun MUI juga kemudian tetap memutuskan bahwa nikah dibawah tangan hukumnya menjadi haram  jika  terdapat mudharat .  MUI  mengatakan  pernikahan  siri  tetap  sah.  Walaupun demikian  pernikahan  siri  tetap  haram  dilakukan  dalam  konteks  kewajiban  taat  pada perintah  ulil  amri  atau  pemerintah  dalam  hal  ini  undang  undang.  Pada  satu  sisi pemerintah ingin hadir melindungi para pihak yang terlibat dalam pernikahan (terutama isteri  dan  anak)  dari  janji  yang  tidak  dilaksanakan  serta  terabaikannya  hak  hak.  Dengan mewujudkan undang undang yang mewajibkan pencatatan perkawinan, namun pada sisi lain dualisme dan ambiguitas undang undang ini memicu polemik dan kontroversi.

## 2. Hilangnya Hak Anak atas Nafkah dan Identitas Secara hukum
Perkawinan yang sah dan tercatat memiliki konsekuensi hukum terhadap anak dan juga  istri.  Konsekuensi  Hukum  tersebut  berkaitan  dengan  hak-hak  yang  diperoleh  oleh anak. Terutama hak nafkah anak dari orang tuanya, hak identitas dan hak pendidikan.
Hak  anak  atas  nafkah  merupakan  hak  utama  yang  harus  diterima  anak.  Hak identitas  anak  yang  secara  administrasi  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  malah  akan memberi  pengaruh pada hak-hak anak yang lain, seperti hak pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.
Perkawinan  yang  tidak dicatat  menyebabkan  hak-hak  yang harus  diperoleh  anak akan  terabaikan  dan  bahkan  hilang  secara  hukum.  Orang  tua  yang  tidak  bertanggung jawab dan mengabaikan hak-hak anaknya tidak dapat dituntut secara hukum karena tidak memiliki  dasar  hukum  secara  administratif,  sekalipun  secara  hukum  agama  itu perkawinan  tersebut  sah.  Namun  secara  hukum  positif  hak-hak  anak  akan  sulit diperjuangkan.

## Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan

## 3. Hilangnya Hak Istri atas Nafkah, Harta Bersama dan Warisan secara Hukum
Selain hak anak yang terabaikan dari akibat  perkawinan yang tidak tercatat, hak- hak istri juga tidak kalah penting. Hak istri seperti nafkah, atau harta bersama ketika suami istri  bercerai  dan  harta  warisan  bila  sumi  meninggal  juga  akan  hilang  secara  hukum. Sebagaimana kitab ketahui bahwa pada pasal 65 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa istri mempunyai  hak  yang  sama  atas  harta  bersama  yang  terjadi  sejak  berlangsungnya perkawinan.  Tentu  saja  perkawinan  yang  dimaksud  adalah  perkawinan  yang dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 85 dan seterusnya juga disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan berdampak pada  hilangnya  hak  atas  tuntutan  harta  bersama,  jika  perkawinan  putus  baik  karena perceraian atau karena kematian; juga hak untuk menuntut nafkah atau harta warisan bila salah satu pihak meninggal dunia.
Hilang  hak-hak  ini  dikarenakan  perkawinan  yang  terjadi  dianggap  tidak  pernah ada  secara  hukum  (positif).  Dengan  kata  lain  hubungan  suami  istri  juga  kepada  anak dianggap tidak sah untuk mengatakan tidak pernah ada.

## D. Polemik Hukum Terkait Fenomena Pengabaian Pencatatan Perkawinan

## 1. Kriminalisasi Perkawinan Tidak tercatat
Hingga sekarang pernikahan tidak tercatat masih marak terjadi di masyarakat. Hal ini  dibuktikan  banyaknya  kasus  nikah  siri  yang  diketahui  melalui  permohonan pengesahan nikah ( Itsbat nikah ) ke Pengadilan Agama. Isbat nikah memang menjadi salah satu upaya andalan untuk menyelesaikan kasus perkawianan tidak tercatat.
Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Perkara Pengesahan Nikah ( Itsbat Nikah ) yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  setiap  tahun  selalu  mengalami  peningkatan. Berdasarkan  data  nasional  statistik  perkara  di  lingkungan  Peradilan  Agama  Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara permohonan Pengesahan Nikah ( Itsbat Nikah ) dalam  tiga  tahun  terakhir  adalah,  pada  tahun  2013  sejumlah  35.503  perkara,  tahun  2014 sejumlah 41.381 perkara, dan pada tahun 2015 (sampai tanggal 16 Oktober 2015) sejumlah 37.885 perkara (Sartini, 2016, h. 20).
Apakah  mungkin  dilakukan  upaya  kriminalisasi  terhadap  praktek  perkawinan tidak tercatat ini? Sebagai upaya untuk menertibkan perkawinan dan upaya perlindungan hukum  bagi  anak  dan  perempuan,  tampaknya  upaya  kriminalisasi  untuk  perkawianan tidak tercatat ini harus dilakukan.
Kriminalisasi  nikah  siri  sangat  terkait  dengan  politik  hukum.  Menurut  Sudarto politik  hukum  adalah  usaha-usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik

## Sukiati & Ratih Lusiani Bancin
sesuai dengan situasi dan keadaan pada suatu saat (Soedarto, 1981, h. 139).  Mahfud juga berpendapat,  bahwa  politik  hukum  adalah  kebijakan  mengenai  hukum  yang  akan  atau telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  pemerintah.  (Mahfud  M.D.,  1998,  h.  1-2).  Jadi, secara  luas  politik  hukum  adalah  kebijakan  dari  negara  melalui  badan  yang  berwenang untuk  menerapkan  peraturan  peraturan  yang  dikehendaki  guna  mengekspresikan  apa yang ada di masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan.
Isu  kriminalisasi  nikah  siri  terutama  beredar  luas  setelah  digulirkannya  draft Rancangan  Undang-undang  Peradilan  Agama  tentang  Perkawinan  oleh  pemerintah melalui  Kementerian  Agama.  Pada  pasal  143  dratf  dimaksud  disebutkan  bahwa  orang yang melakukan pernikahan siri akan dikenakan denda, sebanyak maksimal Rp 6 juta atau kurungan maksimal enam bulan. Selanjutnya perkawinan kontrak akan dihukum pidana selama  tiga  tahun  dan  otomatis  perkawinanannya  batal  demi  hukum.  Hal  ini  mendapat reaksi  pro  dan  kontra.  Walaupun  sampai  sejauh  ini  RUU  yang  sudah  masuk  Prolegnas tersebut tidak lagi muncul tanpa ada kejelasan.
Melihat  aspek  pertimbangan  kepastian,  kemanfaatan,  dan  keadilan  hukum dihubungkan  dengan  hukum  positif  di  Indonesia,  tindakan  nikah  siri  adalah  perbuatan pidana. Sanksi pidana yang mengancam pelaku nikah siri berbeda-beda tergantung dilihat dari peraturan mana, yakni sebagai berikut:
a. Dari sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 maka kita akan  melihat  bahwa  perbuatan  nikah  siri  hanyalah  sebagai wetsdeliktern (pelanggaran  administratif)  yang  didenda  setinggi-tinggi  Rp7.500,00  (tujuh  ribu lima  ratus  rupiah)  dan  bagi  Pegawai  Pencatat  yang  melanggar  ketentuan  tentang prosedur pencatatan nikah dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
b. Dari  sudut  pandang  Pasal  465  Draft  Rancangan  Undang-  Undang  KUHP memberikan  acaman hukuman  denda    kategori  I  bagi  pasangan  yang  melakukan nikah  siri,  denda  dimaksud  adalah  sebesar  Rp.  1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus ribu rupiah).
c. Dari sudut pandang Pasal 143 Draft Rancangan Undang- Undang Hukum Materiil Peradilan  Agama  atau  RUU  HMPA,  nikah  siri  dalam  Draft  RUU  HMPA  ini dipandang  sebagai  perbuatan  yang  diancam hukuman  pidana bagi  pelaku  denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan bagi pelaksana denda paling banyak Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

## Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan
Kriminalisasi  nikah  siri  bukan  untuk  menentang  hukum  Allah,  apalagi  sampai mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah. Tapi lebih kenapa mencegah terjadinya perbuatan  zolim  yang  miungkin  muncul  karena  tidak  dilakukannya  pencatatan perkawinan  melalui  nikah  siri.  Dengan  kata  lain  hal  ini  merupakan  upaya  untuk melindungi  kaum  wanita  dan  anak-anak  yang  sering  menjadi  korban  karena  tidak tercatatnya  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  upaya  kriminalisasi  nikah  siri  harus  didorong dan draft UU tersebut di atas diharapkan segera dapat disahkan.

## 2. Diskursus Hukum Terkait Pengabaian Ketentuan Pencatatan Perkawinan
Persoalan  ini  tampak  jelas  menunjukkan  bahwa  masih  belum  efektifnya  undang- undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  terkait  pencatatan  perkawinan.  Oleh karena itu perlu mengembangkan wacana keefektifan sebuah perundangan untuk menjadi bahan analisis.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  dalam  bukunya  yang  berjudul Law  and  Society , yang  dikutip  oleh  Soerjono,  efektif  atau  tidaknya  suatu  perundang-undangan  sangat dipengaruhi  oleh  tiga  faktor,  yang  kita  kenal  sebagai  efektivitas  hukum,  di  mana  ketiga faktor tersebut adalah:
a. Substansi hukum ( legal substance ) adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.
b. Struktur  Hukum  ( legal  structure )  adalah  para  penegak  hukum.  Penegak  hukum adalah  kalangan  penegak  hukum  yang  langsung  berkecimpung  di  bidang penegakan hukum tersebut.
c. Budaya  Hukum  ( legal  culture )  yang  dapat  diartikan  bagaimana  sikap  masyarakat hukum  di  tempat  dimana  hukum  itu  dijalankan.  Apabila  kesadaran  masyarakat untuk  mematuhi  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dapat  diterapkan  maka masyarakat  akan  menjadi  faktor  pendukung.  Namun,  bila  masyarakat  tidak  mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud (Soekanto, 1982, h. 13).
Substansi Hukum hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang  yang  berada  dalam  sistem  hukum  yang  mencakup  keputusan  yang  mereka keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka  susun.  Dalam  hal  ini  dualisme  hukum  pencatatan perkawinan  memiliki  pengaruh  terhadap  substansi  hukum  yang  bermasalah,  bagaimana masyarakat bisa mentaati hukum jika aturan mengenai hal tersebut bersifat dualis, ambigu dan  multitafsir.  Substansi  juga  mencakup  hukum  yang  hidup  ( living  law ),  bukan  hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang ( law books ). Hukum pencatatan perkawinan

## Sukiati & Ratih Lusiani Bancin
yang tidak begitu diatur dalam fikih klasik juga bisa jadi mengindikasikan bahwa aturan tersebut  secara  substansi  merupakan  sunnatullah  yang  urgent  sehingga  bisa  jadi  aturan atau pembahasan mengenai hal demikian luput dari perhatian ulama klasik.
Struktur  Hukum  atau  Pranata  Hukum  disebut  sebagai  sistem  Struktural  yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.  Maka dapat ditarik kesimpulan  seberapa bagusnya  suatu  peraturan  pencatatan  perkawinan  bila  tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya menjadi angan- angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  lemahnya mentalitas  aparat  penegak hukum  diantaranya  lemahnya  pemahaman  agama,  ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa  faktor  penegak  hukum  memainkan  peran  penting  dalam  memfungsikan  hukum dalam hal ini pencatatan perkawinan. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum  rendah  maka  akan  ada  masalah.  Demikian  juga,  apabila  peraturan pencatatan buruk  sedangkan  kualitas  penegak  hukum  baik,  kemungkinan  munculnya masalah pencatatan perkawinan akan selalu terbuka.
Teori  Lawrence  Meir  Friedman  yang  ketiga  yakni  budaya  hukum  atau  kultur hukum ialah suatu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum ialah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan. Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Semakin  tinggi kesadaran  hukum  masyarakat  maka  akan  tercipta  budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini (Friedman, 2011, h. 8). Oleh karenanya  menurut  pendapat  penulis  adalah  selain  itu  sangat  penting  perbaikan  juga dilakukan  pada  aspek  prilaku  (budaya  hukum)  penegak  hukum  yang  terkait  terutama dengan  hukum  pencatatan  perkawinan,  sejalan  dengan  pemikiran  Esmi  Warassih  yang mengatakan seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak patuh terhadap hukum sangat tergantung pada kulturnya. (Warrasih, 2005, h. 82).
Secara  sederhana,  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  pencatatan perkawinan  merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum.  Dikaitkan  dengan sistem  hukum  pencatatan  perkawinan  di  Indonesia,  Teori  Friedman  tersebut  dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum. KUA, Pengadilan Agama, dan Badan Legislatif merupakan bagian dari struktur hukum bersama dengan polisi, jaksa, hakim,  advokat,  dan  lembaga  permasyarakatan.  Interaksi  antar  komponen  pengabdi hukum  ini  menentukan  kokohnya  struktur  hukum  pencatatan  perkawinan.  Walau
Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan
demikian,  tegaknya  hukum  pencatatan  tidak  hanya  ditentukan  oleh  kokohnya  struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum yang berlangsung dalam masyarakat.
Senada dengan Friedman, Rahardjo menyebut bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  asas-asas  paradigma  hukum  yang  terdiri  atas fundamental  hukum  dan  sistem  hukum.  Beberapa  fundamental  hukum  diantaranya legislasi,  penegakan  dan peradilan  sedangkan  sistem  hukum  meliputi  substansi,  struktur dan  kultur  hukum.  Kesemuan  yaitu  sangat  berpengaruh  terhadap  efektivitas  kinerja sebuah  hukum  dalam  hal  ini  pencatatan  perkawinan.  Dari  beberapa  definisi  tersebut, dapat  diartikan  bahwa  berfungsinya  sebuah  hukum  pencatatan  perkawinan  merupakan pertanda  bahwa  hukum  tersebut  telah  mencapai  tujuan  hukum,  yaitu  berusaha  untuk mempertahankan  dan  melindungi  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  kelangsungan perkawinan yang baik.
Tingkat efektivitas hukum pencatatan perkawinan ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum pencatatan yang telah dibuat. Jika suatu  aturan  mengenai  pencatatan  perkawinan  dapat  ditaati  oleh  sebagian  besar  target yang  menjadi  sasaran  ketaatannya,  maka  dapat  diartikan  bahwa  aturan  pencatatan tersebut  efektif.  Namun demikian  meskipun  sebuah  aturan  yang  ditaati dapat  dikatakan efektif,  derajat  keefektifannya  masih  bergantung  pada  kepentingan  mentaatinya.  Jika ketaatan  masyarakat  terhadap  suatu  aturan  hukum  karena  kepentingan  yang bersifat (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kesadaran pribadi atau karena aturan pencatatan tersebut benar-benar cocok dengan nilai yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan  tertinggi.  Oleh  karena  itu  penting  untuk  meyakini  urgensitas  pencatatan perkawinan.
Ketiga unsur pembentuk sistem hukum di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dimana  ketiga  unsur  tersebut  berkolaborasi  dalam  proses  pencapaian  tujuan  hukum pencatatan  perkawinan  itu  sendiri.  Penguatan  budaya  hukum  pencatatan  perkawinan tentunya  tidak  terlepas  dari  kepastian  hukum  atau  undang  undang  yang  mengatur  hal tersebut, begitujuga setiap warga negara dalam sistem hukum perkawinan tersebut dapat ikut  berperan  dalam  subsistem  budaya  hukum  pencatatan  perkawinan,  baik  sebagai struktur maupun kultur.

## E. Penutup
Berdasarkan  realitas  yang  terjadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  sudah  saatnya ditetapkan hukum dan ketentuan yang jelas dan fokus, dimana perlindungan hukum bagi mereka  yang  melaksanakan  perkawinan  harus  diakui  secara  tertulis.  Alat  bukti  tertulis

## Sukiati & Ratih Lusiani Bancin
dalam  bentuk  pencatatan  perkawinan  sudah  menjadi  hal  yang  baik,  hanya  saja  perlu penegasan  bagi  masyarakat  di  setiap  aspeknya.  Dengan  kewajiban  mencatatkan perkawinan  maka  pelanggaran  hukum  dapat  diminimalisir.  Pada  sisi  lain  dengan pencatatan  perkawinan,  perlindungan  hukum  yang  terutama  terhadap  anak  dan perempuan  semakin  optimal.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  pentingnya  pencatatan perkawinan  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  selaku  istri  dan  anak  dalam  rumah tangga.  Pernikahan  yang  tidak  dicatat  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  pemenuhan hak dan kewajiban terutama bagi perempuan dan anak, antara lain yaitu:
a. Perkawinan  yang  tidak  dicatat  dapat  memposisikan  perempuan  seperti  tidak berharga  dan  menimbulkan  kesan  rendah  karena  tidak  ada  jaminan  tertulis  atas transaksi  pernikahan  yang  dilakukan  padanya.  Dewasa  ini,  Perlindungan  hukum sulit didapatkan tanpa ada bukti tertulis.
b. Sesuai dengan pasa 28 I ayat (4) UUD 1945, Hak Azasi manusia dan warga negara Indonesia  menjadi  tanggung jawab pemerintah, Oleh karena itu salah satu upaya untuk melaksanakan amah UUD 1945 ini pencatatan perkawinan. Melalui amanah UU  ini  maka  hak  anak  dan  peraempuan  benar-benar  dijamin,  diakui  dan dilindungi.
c. Pencatatan  perkawinan  juga  merupakan  amanah  hukum  Islam  di  mana perkawinan harus diumumkan dan dilegalisasikan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu upaya pemerintah melegalisasikan hukum melalui hukum positif yaitu merupakan dukungan terhadapa hak-hak setiap individu dalam keluarga. Dengan ini maka hukum keluarga secara Islami juga terpenuhi pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya. t.t. Fathul Wahab . Libanon: Darul Fikri.
Al-Mugniyyah, Muhammad Jawa ̂ d. (t.t.). al-Fiqh ‘ala ̂ Madza ̂ hib al-Khamsah. Beirut: Da ̂ r al- Kita ̂ b al-„Ilmiyyah.
Depag RI.
Effendi, Satria. (2004). Problematika Hukum Keluarga Kontemporer . Jakarta: Balitbang Friedman, Lawrence M. (2011). Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusa
Joni,  Muhammad.  (2013).  “Perkawinan  Yang  Tidak  Dicatatkan:  Dampaknya  Bagi  Anak” dalam jurnal Musâwa, Vol. 12 (2), 237-259.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, Laporan  Telaah Perkawinan  Sirri  dan  Dampaknya  di  Provinsi  Jawa  Barat, makalah  dapat  diunduh  di kemenpppa.org

## Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan
Khoiriyah,  Rihlatul.    (2017).  Aspek  Hukum  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dalam Nikah Siri dalam Jurnal Sawwa. Vol. 12 (3), 397-408.
M.D., Mahfud. (1998). Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Media.
Mustika,  Dian.  (2011).  “Pencatatan  Perkawinan dalam  Undang-undang Hukum  keluarga di Dunia Islam” dalam Jurnal Inovatif. Vol. 4 (5), 52-64.
Muttaqin,  F.  (2015).  Early  Feminist  Consciousness  and  Idea  Among  Muslim  Women  in 1920s Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun , 3 (1), 19-38.
Nasihudin,  Muh  Rofiq. Pencatatan  Perkawinan  Sebagai  Syarat  Sah  Pernikahan  Di  Indonesia Perspektif Hukum Islam . makalah tidak diterbitkan.
Nasution, Khoiruddin. (2013). “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”, dalam Jurnal Musawa. Vol. 12 (2), 165-185.
Nawawi,  Hasyim.  (2015).  “Perlindungan  hukum  dan  Akibat  Hukum  Anak  dari Perkawinan  tidak  Tercatat  Studi  di  Pengadilan  Agama  Tulung  Agung”  dalam Jurnal Ahkam. Vo. 3 (1)
Sartini  dkk.  (2016).  “Kriminalisasi  Nikah  Siri  dalam  Persfektif  Hukum  Pidana”  dalam Jurnal Legalitas . Vol. 8 (1), 1-47.
Shihab, M. Quraish. (2007). Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an . Jakarta: Lentera Hati.
Soekanto,  Soerjono  dan  Abdullah  Mustafa.  (1982). Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat . Jakarta: Rajawali.
Syaltut,  Mahmud.  (t.t). al-Fatawa:  Dirasah  al-Mushkilat  al-Muslim  al-Mu‘aşir  fî  Hayatihi  al- Yaumiyahal-‘Ammah .
Tabrani ZA. (2011). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah  Sosio-Politik  Pendidikan  Indonesia). Millah  Jurnal  Studi  Agama , 10 (2),  395– 410.
Verlo, M. (2015). Religion, Church, Intimate Citizenship and Gender Equality. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 3 (1), 55-76.
Warassih,  Esmi.  (2005). Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis .  Semarang:  Surya  Alam Utama

## Undang-undang, Putusan, dan Fatwa
KHI, Pasal 7 ayat (1).
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Salinan Keputusan Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Kedua Tahun 2006 Pasal 143 Draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010