Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International

## PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Sofia Yunita 1 , Ifrani 2
1 E-mail: sofiayunita@yahoo.com
2 E-mail:ifrani99@gmail.com

## Abstract :
This  research  was  conducted  using  research  methods,  namely,  the  type  of  normative  legal research, problem approach using the Statute Approach and Conceptual Approach, the nature of this  research  is  analytical  descriptive,  descriptive  research  type  with  primary  huum  sources, secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials  obtained  through  library  research. From the results of research and discussion of the issues raised at least some conclusions can be drawn. First, from the results of the elaboration of the, it can be seen that the actions of commissioners,  directors  and  bank  employees  violate  the  precautionary  principle  (bank compliance) including Banking Crimes. Second, Credit Officers (Managers) are responsible for checking credit  that has been decided  in accordance with the principle of prudence, believe in the  correctness  of  data  and  information  in  credit  decisions,  believe  supporting  documents  for credit  decisions  are  complete,  valid,  valid  and  legally  binding,  believing  that  analysis  and evaluation credit has been done correctly. The Credit Administration is responsible for ensuring compliance with the Precautionary Principle by giving opinions .

## Keywords: Credit, Prudential Principle, Criminal Law

## Abstrak :
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  yaitu,  jenis  penelitian  hukum normatif,  pendekatan  masalah  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (Statute Approach)  dan  pendekatan  konseptual  (Conceptual  Approach),  sifat  penelitian  ini  deskriptif analitis, tipe penelitian deskriptif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research).
Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa tindakan anggota komisaris, direksi dan pegawai bank yang melanggar prinsip kehati-hatian (ketaatan bank) termasuk Tindak Pidana Perbankan.  Kedua,  Pemutus  Kredit  (Manager)  bertanggungjawab  memeriksa  kredit  yang diputus  telah  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian,  meyakini  kebenaran  data  dan  informasi dalam  putusan  kredit,  meyakini  dokumen  pendukung  putusan  kredit  telah  lengkap,    berlaku, sah,  dan  berkekuatan  hukum,  meyakini  bahwa  analisis  dan  evaluasi  kredit  telah  dilakukan dengan benar. Administrasi Kredit bertanggungjawab memastikan ketaatan terhadap Prinsip Kehati-hatian.
Kata kunci: Kredit, Prinsip Kehati-hatian, Hukum Pidana

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap penyaluran kredit kepada perusahaan- perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan  pembiayaan,  maka  setiap  bank diwajibkan  untuk  melaksanakan  prinsip kehati-hatian ( Prudential Banking Principles ),  yaitu  suatu  asas  atau  prinsip yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya wajib  bersikap  hati-hati  ( Prudent )  dalam rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang dipercayakan padanya. 1
Salah  satu  contoh  kasus  mengenai petugas  kredit  yang  menimbulkan  kerugian bank.  Pada  awalnya  terdakwa  I.  Aji Prabowo Hariadi sebagai Unit Manager dan terdakwa  II.  Dwi  Sapto  Darmo  Prasetyo sebagai  Credit  Officer  pada  Bank  Danamon Unit Bangil, memberikan kredit dana pinjam 200  (DP  200)  kepada  7  (tujuh)  debitur Achmadi,  Eko  Setiawan,  Rudi,  Ahmad Bahaudin,  Mohamad  Zainul,  Fatoni  dan Mohammad  Imroni  dalam proses  pengajuan permohonan  kredit  DP200  tidak  sesuai dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh Bank  Danamon,  karena  hanya  digunakan namanya  saja  dan  setelah  kredit  cair, debitur-debitur  tersebut  di  berikan  uang imbalan  sebesar  +  Rp.1.000.000,-  (satu  juta rupiah)  sampai  dengan  Rp.1.500.000,-  (satu
1 Rachmadi  Usman.Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  di  Indonesia,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18 .
juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Dalam  proses pemberian  kredit  tersebut  terdakwa  I  dan terdakwa  II  melakukan  kredit  fiktif,  yaitu usaha  yang  milik  orang  lain,  dengan  surat keterangan usaha yang tidak benar, merekayasa  nilai  jaminan  hingga  mendapat pencairan dana pinjaman dari Bank Danamon  Unit  Bangil  di  Pasuruan  sebesar Rp.1.210.000.000,-  (satu  milyar  dua  ratus sepuluh juta rupiah), dimana pencairan dana tersebut  di  terima  oleh    pihak  ketiga  yaitu saksi Husein dan Ali Abu Bakar, sedangkan 7  (tujuh)    debitur  hanya  mendapat  komisi antara Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- yang pada akhirnya pengembalian kredit macet dengan kerugikan sebesar Rp.1.210.000.000,-
Perbuatan    terdakwa  sebagaiman  diatur  dan diancam  pidana  dalam  pasal  49  ayat  (1) huruf  a  UU  RI  No.7  Tahun  1992 sebagaimana  di  ubah  dengan  UU  RI  No.10 Tahun  1998  tentang  Perbankan  jo  pasal  55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam praktik banyak ditemui perbuatan-perbuatan  dibidang  perbankan yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undang- undang  No.  10  Tahun  1998  perubahan  atas Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  namun  apabila  pelaku  kejahatan perbankan  mengembalikan  atau  mengganti kerugian yang diderita bank dan atau debitur bank  (masyarakat)  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya,  maka  pihak  bank  tidak  akan
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
memperpanjang
masalah dengan melanjutkannya  ke  ranah  hukum,  cukup diselesaikan  secara internal (kekeluargaan) dan  mengenakan  sanksi  kepada  pelaku tindak  pidana  sesuai  dengan  SOP  bank tersebut. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan  ini  kedalam  bentuk  penulisan hukum yang penulis beri judul

## “PELANGGARAN
TERHADAP
PRINSIP  KEHATI-HATIAN  KREDIT BANK  DALAM  PRESPEKTIF  HUKUM PIDANA”.

## PEMBAHASAN
A. PELANGGARAN  PRINSIP  KEHATI- HATIAN KREDIT BANK TER-HADAP
RUMUSAN  PASAL  49  UNDANG- UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA  TELAH  DIRUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANAKAN.

## Berdasarkan Teori  Hukum  Pidana
Menurut  Roeslan  Saleh  “pidana  adalah reaksi  atas  delik,  dan  ini berwujud  suatu nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”. 2
Mengenai  teori  pemidanaan,  pada umumnya  dapat  dikelompokkan  dalam tiga golongan besar, yaitu:
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan .
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan ( utilitarian) .
2 Roeslan  Saleh.  1983. Stelsel  Pidana Indonesia , Jakarta : Aksara Baru, Hlm  9.

## 3. Teori Gabungan .
Rumusan  Delik  dan  Ancaman  Pidana, menurut Pasal  49  Ayat  (1)  Undang-Undang No.  7  Tahun  1992  Tentang sebagaimana telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Perbuatan  yang  diancam  dengan pidana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  ayat (1)  huruf  a  meliputi  4  (empat)  perbuatan, yaitu :
1. Unsur Subjektif, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;
2. Unsur dengan Sengaja;
3. Membuat  atau  Menyebabkan  Adanya Pencatatan Palsu;
4. Dalam Pembukuan atau Dalam Laporan,  Maupun  Dalam  Dokumen  atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank.
Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1) huruf b meliputi 3 (tiga) perbuatan, yaitu: 1. Anggota  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank  yang  dengan  sengaja  menghilangkan pembukuan laporan , maupun dokumen atau laporan kegian usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Anggota  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank yang dengan sengaja tidak memasukan dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan, maupun  dokumen  atau  laporan  kegian usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Anggota  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank  yang  dengan  sengaja  menyebabkan tidak  dilakukannya  pencatatan  pembukuan atau    laporan,  maupun  dokumen  atau laporan kegian usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1) huruf c meliputi 2 (dua) perbuatan, yaitu: 1. Anggota  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank  yang  dengan  sengaja  mengubah, mengaburkan,menyembunyikan,  menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam laporan  maupun  dalam  dokumen  atau laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi atau rekening suatu bank;
2. Anggota  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank  yang  dengan  sengaja  mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan  atau  merusak  catatan pembukuan.
Pasal  49  ayat  (2)  Undang-Undang  No. 7  Tahun  1992  Tentang sebagaimana  telah dirubah  dengan  Undang-Undang  No.  10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Anggota  Dewan  Komisaris,  Perbuatan yang  diancam  dengan  pidana  berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi 3 (tiga) perbuatan, yaitu:
a. Anggota  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank  yang  dengan  sengaja  meminta  atau menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui untuk  menerima  suatu  imbalan,  komisi,
uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga,  untuk  keuntungan  pribadinya  atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh  uang  muka,  bank  garansi,  atau fasilitas kredit dari bank;
b. Anggota  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank  yang  dengan  sengaja  meminta  atau menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui untuk  menerima  suatu  imbalan,  komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga,  untuk  keuntungan  pribadinya  atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka  pembelian  atau  pendiskontoan  oleh bank  atas  surat-surat  wesel,  surat  promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya;
c. Anggota  komisaris,  direksi  atau  pegawai bank  yang  dengan  sengaja  meminta  atau menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui untuk  menerima  suatu  imbalan,  komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga,  untuk  keuntungan  pribadinya  atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka  memberikan  persetujuan  bagi  orang lain  untuk  melaksanakan  penarikan  dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. Perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (2) huruf  b,  yaitu:  anggota  komisaris,  direksi atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
terhadap  ketentuan  dalam  Undang-Undang ini  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Dari hasil penjabaran rumusan pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  tersebut  diatas  jika  dikaitkan dengan penjabaran mengenai prinsip Kehati- hatian  kredit  bank  pada  Bab  sebelumnya, maka  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank  diwajibkan  untuk    melaksanakan prinsip  kehati-hatian  ( Prudential  Banking Principles).
Dengan  demikian  rumusan  masalah pertama  pada  penelitian  ini  telah  terjawab, bahwasanya  pelanggaran  terhadan  Prinsip kehati-hatian kredit Bank merupakan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 49 Undang- undang  No.  7  Tahun  1992  sebagaimana telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  No. 10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Hal  ini sejalan  dengan  tujuan  pidana  menurut  teori relatif yaitu untuk mencegah agar ketertiban di  dalam  masyarakat  tidak  terganggu. Dengan  kata  lain,  pidana  yang  dijatuhkan kepada  pelaku  kejahatan  perbankan  bukan hanya untuk membalas kejahatannya, namun juga  untuk  mempertahankan  ketertiban umum,  dimana  Bank  merupakan  industri pelayanan masyarakat dengan dasar
kepercayaan, artinya nasabah percaya bahwa bank  adalah  lembaga  yang  aman  dalam  hal transaksi financial , dan dana nasabah .
Tidak  ada  keputusan  pemberian  kredit tanpa  resiko,  karena  tidak  akan  ada  bank yang  mampu  mengembangkan  bisnisnya jika selalu menghindari resiko, namun  tidak semua resiko dapat diterima. Oleh karena itu pihak  pemutus  kedit  harus  memperhatikan prinsip  kehati-hatian  bank  dalam  memutus pemberian kredit terhadap debitur. Demikian  pula  dalam  hal  analisis  kredit, pihak bank harus memberikan penilaian dan analisis mendalam terhadap kapasitas seorang  debitur  baik  dari  segi  usaha, jaminan  bahkan  karakteristik  orang  tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak  jarang  manusia  melakukan  tidak  atas dasar rasionya  tapi  lebih  pada  dorongan emosional yang kuat sehingga mengalahkan rasionya.  Dimana  untuk  mendapatkan  suatu tujuan  yang  diinginkan  atas  dorongan emosional  pelaku  kejahatan  perbankan  bisa dengan mudah menyalahgunakan kewenangan dan keahliannya tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dan  konsekuensi  yang  akan  disandang  di kemudian  hari. Menurut  penulis  pandangan tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Kristian yang  membagi  ruang  lingkup  tindak  pidana
dibidang perbankan menjadi tiga kelompok, yaitu: 3
1. Crime  Of  Banking ,  yakni  kejahatan  atau pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh bank (melalui organ-organnya) dalam mencapai  usaha  dan  tujuan  tertentu  guna memperoleh keuntungan;
2. Criminal Banking.
3. Crimes Again Banking .
Sedangkan  pada  pada  teori  relatif Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan,  bahwa 4 ,  pidana  bukan  sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan  kepada  orang  yang  telah melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang bermanfaat.  Oleh  karena  itu  teori  ini  pun sering  juga  disebut  teori  tujuan  ( utilitarian theory ).  Jadi  dasar  pembenaran  adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.  Pidana  dijatuhkan  bukan  “ quia peccatum  est ”  (karena  orang  membuat kejahatan)  melainkan  “ nepeccetur ”  (supaya orang jangan melakukan  kejahatan). System hukum  pidana  Indonesia  boleh  dikatakan dekat  dengan  teori  tujuan ini.  Hal  ini terbukti dengan perkembangan teori
pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang  kemudian  diimplementasikan  dalam UU  No.  12  Tahun  1995 tentang  Sistem Pemasyarakatan.  Dari  rumusan  rancangan KUHP  juga  terlihat kedekatan  gagasan tersebut dengan teori relatif.
3 Ibid., hlm 30-31. 4 Muladi dan Arief, Op. cit. , hlm16.
Dalam konteks itulah Muladi mengajukan  kombinasi  tujuan  pemidanaan yang  dianggap  cocok  dengan  pendekatan- pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa  tindak  pidana merupakan  gangguan terhadap  keseimbangan,  keselarasan  dan keserasian  dalam kehidupan  masyarakat, yang  mengakibatkan  kerusakan  individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan  individual  dan sosial  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana. Dengan  demikian  pada  hakikatnya  pidana adalah  merupakan  perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan  Saleh  juga  mengemukakan  bahwa pidana  mengandung  hal-hal lain,  yaitu bahwa  pidana  diharapkan  sebagai  sesuatu yang  akan  membawa kerukunan  dan  pidana adalah  suatu  proses  pendidikan  untuk menjadikan  orang dapat  diterima  kembali dalam masyarakat. 5
B. Pertanggungjawaban Pidana Atas
Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Kredit Bank
Didalam  teori  pertanggungjawaban pidana  seseorang  baru  dapat  dimintakan
5 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1992, Op.  cit ,  hal.  22.  Selanjutnya  Van  Bemmelen menyatakan  pidana  bertujuan  membalas  kesalahan dan  mengamankan  masyarakat.  Tindakan  bermaksud mengamankan  dan  memelihara  tujuan.  Jadi  pidana dan  tindakan  keduanya  bertujuan  mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke  dalam kehidupan masyarakat,  (diterjemahkan  dari  kutipan  Oemarseno Adji), Hukum Pidana , Jakarta: Erlangga, hlm 14.
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
pertanggungjawaban  apabila  perbuatan  itu memang  telah  diatur,  tidak  dapat  seseorang dihukum  atau  dimintakan  pertanggung- jawabannya  apabila  peraturan  tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.
Berdasarkan  hal  tersebut  pembuat ( dader )  harus  ada  unsur  kesalahan  dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu: 6
1. Kemampuan  bertanggung  jawab  atau dapatnya  dipertanggung  jawabkan  dari  si pembuat;
2. Kesalahan;
3. Tidak  adanya  dasar  peniadaan  pidana yang  menghapus  dapatnya  dipertanggung- jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.
Menurut  andangan  para  ahli  hukum pidana  ada  3  (tiga)  bentuk  kesengajaan (opzet ), yakni: 7
1. Kesengajaan sebagai Maksud ;
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti ;
3. Kesengajaan dengan
Keinsafan
Kemungkinan ( Dolus Eventualis ). Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab  apabila  memenuhi  3 (tiga) syarat, yaitu : 8
1. Dapat  menginsyafi  makna  daripada perbuatannya;
6 Andi  Hamzah.  1997. Asas -Asas  Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 130.
7 Leden  Mapaung.  2005.    Asas-Teori- Praktik  Hukum  Pidana.  Jakarta  :  Sinar  Grafrika, hlm 15.
8 Roeslan Saleh. Op. Cit. hlm 80.
2. Dapat  menginsyafi  bahwa  perbuatannya itu  tidak  dapat  dipandang  patut  dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu  untuk  menentukan  niat  atau kehendak dalam melakukan perbuatan. Ada  beberapa  alasan  seseorang  tidak dapat  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana yang dilakukan, yaitu : 9
1. Jiwa si pelaku cacat;
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan;
3. Gangguan penyakit jiwa
Berdasarkan  KUHP  masalah  kemam- puan  bertanggungjawab  terdapat  dalam Pasal  44. Dalam  pasal  44  KUH Pidana  ini tampaknya pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus bagi pelaku yang tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  per- buatanya,  karena  sakit  jiwa  atau  kurang sempurna akalnya pada saat perbuatan itu di lakukan.
Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Pemutus Kredit (Manager), yaitu
a. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran  profesionalnya  secara  jujur, objektif, cermat dan seksama;
b. Setiap  pejabat  pemutus  kredit/anggota komite kredit bertanggung jawab baik untuk diri  sendiri  maupun  secara  bersama-sama dengan  pejabat  yang  terlibat  dalam  proses putusan kredit (tanggung renteng);
c. Setiap  kredit  yang  diputus  telah  sesuai dengan  ketentuan  perbankan  dan    asas-asas
perkreditan  yang  sehat  serta  prinsip  kehati- hatian;
d. Memastikan  bahwa  debitur  yang  akan diputus  telah  sesuai  dengan  PS,  KRD,  dan yang telah ditetapkan;
e. Meyakini  kebenaran  data  dan  informasi yang disampaikan dalam putusan kredit; f. Meyakini  dokumen  yang  mendukung putusan  kredit  telah  lengkap,    berlaku,  sah, dan berkekuatan hukum;
g. Meyakini  bahwa  analisis  dan  evaluasi kredit  telah  dilakukan  dengan  benar  dan memadai,  sehingga  tercermin  kekuatan  / kelemahan  debitur  dan  usahanya  serta adanya proyeksi cashflow yang mendukungnya;
h. Untuk  debitur  lama  yang  diperpanjang, suplesi,  restrukturisasi  dan  penyelesaian kredit,  meyakini  bahwa  review  dokumen dan usaha debitur telah dilaksanakan dengan berkesinambungan;
i. Untuk  debitur  lama  yang  diperpanjang, suplesi,  restrukturisasi  dan  penyelesaian kredit, meyakini bahwa pembinaan administratif  maupun  pembinaan  lapangan telah dilaksanakan;
j. Memastikan  bahwa  tipe  dan  struktur kredit  telah  disesuaikan  dengan  ketentuan yang berlaku;
k. Memberikan  persetujuan  atau  penolakan kredit  sesuai  dengan  batas  wewenang/jenis kredit yang ditetapkan Direksi;
l. Memastikan  bahwa  PPND  telah  dibuat dan dipastikan jadwal penyerahannya;
Tugas dan Tanggung Jawab Analis   Kredit / Marketing Kredit, yaitu:
a. Menciptakan  hubungan  awal    dengan calon  debitur  atau  debitur  yang  akan dilayani;
b. Memastikan  bahwa  debitur  /  calon debitur  yang  akan  dilayani  sudah  termasuk dalam  Pasar  Sasaran  (PS)  ,  Kriteria  Risiko dapat Diterima (KRD);
c. Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran  profesionalnya  secara  jujur, objektif, cermat  dan seksama;
d. Setiap  pejabat  pemrakarsa/penganalisa dan  pengevaluasi  kredit  bertanggung  jawab baik  untuk  diri  sendiri  maupun  secara bersama-sama  dengan  pejabat  yang  terlibat dalam  proses  putusan  kredit  (tanggung renteng);
e. Setiap  kredit  yang  diprakarsai  telah sesuai  dengan  ketentuan  perbankan  dan asas-asas  perkreditan  yang  sehat  serta prinsip kehati-hatian;
f. Menerima dan menindaklanjuti permohonan  tertulis  dari  debitur  atas kebutuhan kreditnya;
g. Meyakini  kebenaran  data  dan  informasi awal yang disajikan;
h. Meneliti dan memastikan bahwa dokumen  yang  mendukung  putusan  kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum; i. Melakukan negosiasi awal dengan debitur  dan  melaporkan  hasil  negosiasi tersebut secara tertulis;
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
j. Menyajikan  analisis  dan  evaluasi  kredit sesuai dengan format yang berlaku; k. Menyajikan  secara  tertulis  risiko  yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis;
Meyakini  bahwa    tipe,  struktur  dan  syarat kredit  yang  diusulkan    bersifat  melindungi BRI;
l. Menindaklanjuti  penyelesaian  Putusan Penundaan Dokumen (PPND);
m. Melakukan review dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.
Tugas dan Tanggung Jawab Administrasi Kredit, yaitu :
a. Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit;
b. Memastikan  bahwa  ketaatan  terhadap Prinsip Kehati-hatian untuk setiap permohonan kredit telah dilaksanakan dengan  memberikan  pendapat/ opini bahwa pemberian  kredit  telah    sesuai  dengan prinsip  kehati-hatian  serta  kriteria    yang ditetapkan telah dipenuhi;
c. Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksana- an  putusan  kredit  terutama  mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit;
d. Menginformasikan  kredit-kredit    yang akan jatuh tempo 3 bulan yang  akan datang kepada pejabat pemrakarsa kredit;
e. Memastikan  bahwa  pengelolaan  berkas  / kredit  telah  dilaksanakan  sesuai  ketentuan dan sisdur yang berlaku;
f. Memastikan  bahwa  asuransi  kredit, asuransi  kerugian  dan  asuransi  jiwa  yang berkaitan  dengan  kredit    telah  dikelola    / diadminstrasikan    sesuai  ketentuan  yang berlaku;
g. Mengadministrasikan  PDWK  (Putusan Delegasi Wewenang Kredit) pejabat Kredit; h. Memastikan  bahwa    aspek  yuridis    yang berkaitan  dengan  kredit  telah  diselesaikan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank;
i. Menginformasikan kepada petugas kredit tentang  dokumen-dokumen  yang  telah  jatuh tempo;
j. Menginformasikan kepada petugas kredit dokumen  yang  harus  dipenuhi  atas  PPND (Putusan penundaaan Dokumen);
k. Memastikan  bahwa Offering  letter telah dibuat sesuai dengan putusan kredit;
l. Memastikan bahwa IPK (Instruksi Pencairan Kredit) telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. Menerbitkan IPK setelah semua persyaratan kredit terpenuhi;
n. Menerima  dan  menyimpan  bukti  asli kepemilikan  agunan  dari  nasabah  sesuai dengan  yang dipersyaratkan.
Gambaran  Kasus  dengan  Terdakwa Pemutus Kredit Bank Dalam putusan nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smn  dengan  terdakwa Victor Ngaderman, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  dalam laporan  maupun  dalam  dokumen  atau
laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi atau  rekening  suatu  bank,  yaitu  terdakwa telah  menyetujui  kredit  menggunakan  data usaha,  data  keuangan,  hasil  kesimpulan  dan pemeriksaan  lapangan  dan  Analisa  kredit yang  tidak  benar,  kredit  yang  melanggar BMPK.  Kemudian  terdakwa  menebitkan  12 debitur  yang  digunakan  namanya  untuk menyelesaikan  kredit  bermasalah  tersebut dengan plafon sebesar Rp.1.872.000.000,00,-  (satu  milyar  delapan ratus  tujuh  puluh  dua  juta  rupiah)  dari  baki debet  Rp.1.474.532.800,00,-  (satu  milyar empat  ratus  tujuh  puluh  empat  juta  lima ratus  tiga  puluh  dua  ribu  delapan  ratus rupiah).
Terdakwa  menentukan  debitur  siapa mengganti  debitur  yang  bermasalah,  nama marketing  yang  memproses  kredit,  jumlan plafonnya,  jangka  waktunya,  jaminannya, dan  bunganya.  Setelah  ditentukan  oleh terdakwa  kemudian  Harsono  langsung memerintahkan  para account  officer (AO) untuk  memproses  pengajuan  kredit  tersebut dengan  melengkapi  data  usaha,  data keuangan,  hasil  kesimpulan,  pemeriksaan lapangan  dan  Analisa  yang  telah  direkayasa (tidak  benar)  hal  ini  bertentangan  dengan surat  keputusan  Direksi  PT.  BPR  Restu Mandiri  Makmur  Nomor  :  0001/SK- DIR/BPR-Rim/I/2011  tanggal  3  Januari 2011  tentang  system  dan  prosedur, job description ,  pada  PT.  BPR  Restu  Mandiri Makmur,  sedangkan  para  nasabah  debitur
yang  dipinjam  namanya  tersebut  hanya menandatangani form yang  ada  dalam berkas  kredit  dan  menyerahkan  dokumen kelengkapan  yang  dipersyaratkan  kepada pihak  bank,  untuk  asset  yang  diagunkan nasabah debitur tersebut tidak mengetahuinya.
Setelah kredit disetujui maka dana dari kredit  tersebut  tidak  diterima  nasabah melainkan  digunakan  untuk  membayar angsuran  maupun  pelunasan  kredit  yang melampaui batas pemberian kredit tersebut. Bahwa  pencatatan  terhadap  pengajuan peminjaman kredit dan pencarian kredit oleh debitur  tersebut  pencatatannya  dimasukkan ke register pinjaman  kredit  dan  buku  besar pembantu  kas  dan  selanjutnya  direkap  juga ke  laporan  bulanan,  laporan  triwulan, laporan  semester  dan  laporan  tahunan  PT. BPR  Restu  Mandiri  Makmur.  Kredit semacam  itu  merupakan  kredit  topengan karena  identitas  orang-orang  tersebut  benar adanya  namun  tidak  menerima  uangnya  hal tersebut  dilakukan  untuk mengelabuhi pemeriksaan karena dicatat dalam pembukuan  seolah-olah  benar  adanya. Namun  terhadap  kredit  topeng  tersebut akhirnya menjadi kredit macet yang kemudian dihapusbukukan. Dalam penghapusbukuan tersebut diambilkan dananya  dari  dana  PPAP  (dana  cadangan yang  dipergunakan  untuk  menutup  kredit macet).  Hal  tersebut  dilakukan  untuk memperbaiki  NPL  BPR.  Untuk  PPAP
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
tersebut  sudah  dibentuk  sejak  awal  ketika ada  resiko  kredit  bermasalah,  apabila  tidak digunakan  maka  dikembalikan  menjadi pendapatan.  Akibat  dari  penghapusbukuan tersebut  menyebabkan  adanya  kerugian  dari BPR  karena  berkurangnya  deviden  BPR yang menyebabkan BPR dirugikan. Perbuatan  terdakwa  merupakan  tindak pidana  perbankan  sebagaimana  diatur  dan diancam  pdana  dalam  Pasal  49  Ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Gambaran  Kasus  dengan  Terdakwa Marketing  atau  Analis  Kredit  Bank,  dalam putusan  nomor  190/Pid.Sus/2014/PN.Bgl. dengan terdakwa Dwi Sapto Darmo Prasetyo,  dengan  sengaja  membuat  atau menyebabkan adanya pencatatan palsu telah melakukan  atau  turut  serta  melakukan perbuatan  dengan  sengaja  membuat  atau menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu dalam  pembukuan  atau  dalam  proses laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi atau  rekening  suatu  bank.  Terdakwa memproses  pemberian  kredit  7  (tujuh) debitur  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang telah ditetapkan oleh Bank Danamon, karena hanya digunakan namanya saja. Tujuh orang debitur  yang  digunakan  namanya  tersebut diminta  menyerahkan  dokumen  berupa fotocopy  KTP,  Kartu  Keluarga  dan  Surat
Nikah,  sedangkan  untuk  syarat  jaminan, tempat  usaha  debitur  dan  surat  keterangan usaha  (SKU)difiktifkan,  setelah  kredit  cair, debitur-debitur  tersebut  di  berikan  uang imbalan  sebesar  +  Rp.1.000.000,-  (satu  juta rupiah)  sampai  dengan  Rp.1.500.000,-  (satu juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Dalam  proses pemberian  kredit  tersebut  terdakwa  telah membuat  laporan  tidak  sesuai  dengan  fakta dengan tidak melakukan wawancara langsung  kepada  ke  7  (tujuh)  debitur tersebut untuk mengetahui kemampuan  atau kelayakan debitur / kemampuan bayar, tetapi hanya  dilakukan  sebatas  formalitas  saja, tidak  melakukan  verifikasi  yang  benar terhadap  tempat  usaha  yang  ternyata  milik orang lain dan menyertakan surat keterangan usaha  yang  tidak  benar,  terdakwa  telah merekayasa  nilai  jaminan  atas  perintah  UM dengan tujuan agar nilai jaminan mengcaver nilai  pengajuan  kredit  tersebut,  hingga mendapat  pencairan  dana  pinjaman  sebesar Rp.1.210.000.000,-  (satu  milyar  dua  ratus sepuluh juta rupiah), dimana pencairan dana tersebut  di  terima  oleh    pihak  ketiga  yaitu saksi Husein dan Ali Abu Bakar, sedangkan debitur  yang  tertera  dalam  laporan  yaitu  7 (tujuh)    debitur  mendapat  komisi  antara Rp.1.000.000,- sampai dengan
Rp.5.000.000,- yang pada akhirnya pengembalian  kredit  macet.  Perbuatan terdakwa  sebagaiman  diatur  dan  diancam pidana  dalam  pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  UU RI  No.7  Tahun  1992  sebagaimana  di  ubah
dengan  UU  RI  No.10  Tahun  1998  tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Demikianlah diputuskan bahwa terdakwa  Dwi  Sapto  Darmo  Prasetyo  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  perbankan  dan menjatuhkan pidana  terhadap terdakwa Dwi Sapto  Darmo  Prasetyo  berupa  pidana penjara  selama  8  (delapan)  tahun  ditambah dengan  denda  sebesar  Rp.  10.000.000.000,- (sepuluh  milyar  rupiah)  subsidair  3  (tiga) bulan kurungan potong masa tahanan. Gambaran  Kasus  dengan  Terdakwa Petugas  Administrasi  Kredit  Bank,  dalam Putusan  Nomor.  1554  K/Pid.Sus/2014 Mahkamah  Agung  dengan  terdakwa  Fredy Victory  Bey  bin  Bunyamin,  dengan  sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi atau rekening suatu bank. Pada  Tahun 2007 PT.  Natar  Perdana  Abadi  mengajukan permohonan Revolving KKB Joint Financing  ke  Kanwil  BRI  Palembang sebesar  Rp.  7.525.652.450,-.  Pada  tahun 2008  terjadi  kredit  macet.  Kemudian  saksi Nizam  Iqbal  menyuruh/  memerintahkan saksi  Melin  untuk  menggunakan  kembali berkas  kredit  yang  telah  cair  atas  nama Konsumen  /  Debitur,  dan  mengajukannya kepada BRI. Dalam prose saksi Melin  tidak dapat  memenuhi  berkas  kredit  berupa  foto debitur/  konsumen,  saat  itu  Saksi  Nizam
Iqbal menyatakan akan membantu menyediakan foto tersebut melalui Terdakwa,  dengan  kesepakatan  saksi  Melin harus  membayar  untuk  setiap  1  lembar  foto yang  disiapkan  oleh  Terdakwa  sebesar  Rp. 1000,- (seribu rupiah), selain itu ,  dokumen persyaratan berupa copy KTP Fiktif, Pasfoto yang  ada  dalam  berkas  KKB,  bukan  foto orang  yang  sebenarnya  (fiktif),  dan  tidak sesuai foto pada KTP, nama/Alamat/Angota Keluarga  pada  KK  dirubah/  direkayasa/ dipalsukan. copy KK diperoleh dari pembeli motor yang ada sebelumnya, dan dipergunakan  berulang,  Surat  Keterangan Usaha dirubah / direkayasa / dipalsukan, dan dipergunakan berulang-ulang, tidak dilengkapi  dokumen  foto  copy  Surat  Nikah (calon  debitur  yang  telah  menikah).  Kredit fiktif  terus  berulang  sejak  tahun  2008 sampai  dengan  tahun  2010  dalam  proses pemberian fasilitas KKB sebanyak + 10.795 debitur yang diketahui fiktif dimana mereka Terdakwa  telah  dengan  sengaja  tidak memenuhi  kewajibannya  sebagai  petugas Administrasi  Kredit.  Perbuatan  Terdakwa sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dalam  Pasal  49  ayat  (2)  huruf  b  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana terhadap  Kasus  Perbankan,  dala,  kasus
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
dengan  Terdakwa  Pemutus  Kredit  Bank (Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smn) Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan, Pasal 49 ayat (1) . Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Unsur  dari  Pasal  49  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perbankan  Jo  Pasal  64  Ayat  (1) KUHP.
Hasil  Analisi, Terdakwa  sebagai  orang yang mempunyai jabatan  paling strategis di bank  tersebut  selaku  direktur  utama  PT. BPR Restu Mandiri Makmur yang mempunyai  tanggungjawab  tertinggi  dalam seluruh  level  pembuatan  kebijakan  maupun kegiatan  usaha,  kegiatan  usaha,  kegiatan operasional,  dalam  transaksi  ini  berperan sebagai  pengambil  inisiatif  dan  sekaligus leader yang memberikan pengarahan kepada bawahannya  melaksanakan  proses  pengaju- an,  survey,  pemutus,  dan  pencairan  kredit tersebut mengabaikannya prudential principle (prinsip kehati-hatian) dan compliance . Jika  dikaitkan  dengan  Tugas  dan Tanggung Jawab Pemutus Kredit
(Manager),  maka  terdakwa  telah  melanggar beberapa  hal,  yaitu:  (a).  Melaksanakan tugasnya  berdasarkan  kemahiran  profesio- nalnya  secara  jujur,  objektif,  cermat  dan seksama;  (c).  Setiap  kredit  yang  diputus telah  sesuai  dengan  ketentuan  perbankan
dan    asas-asas  perkreditan  yang  sehat  serta prinsip kehati-hatian; (e). Meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan  dalam  putusan  kredit;  (f). Meyakini dokumen yang mendukung putusan  kredit  telah  lengkap,    berlaku,  sah, dan  berkekuatan  hukum;  (g).  Meyakini bahwa  analisis  dan  evaluasi  kredit  telah dilakukan  dengan  benar  dan  memadai, sehingga tercermin kekuatan/kelemahan debitur  dan  usahanya  serta  adanya  proyeksi cashflow yang mendukungnya; (j). Memastikan  bahwa  tipe  dan  struktur  kredit telah  disesuaikan  dengan  ketentuan  yang berlaku  dan  (k).  Memberikan  persetujuan atau  penolakan  kredit  sesuai  dengan  batas wewenang  /  jenis  kredit  yang  ditetapkan Direksi.
Menurut penulis tindakan yang dilakukan  oleh  terdakwa  bisa  dikategorikan sebagai  Kesengajaan  sebagai  Maksud, dalam  kejahatan  bentuk  ini  pelaku  benar- benar menghendaki ( willens ) dan mengetahui  ( wetens )  atas  perbuatan  dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan serta tidak  ada  yang  menyangkal  maka pelaku  pantas  dikenakan  hukuman  pidana yang  lebih  berat.  Apabila  dapat  dibuktikan memang  suatu  perbuataan  yang  disengaja dengan  maksud,  maka  dapat  dikatan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana, terdakwa  dengan  sengaja  melakukan  kredit
fiktif  dengan  melakukan  rekayasa  -rekayasa agar  kredit  dapat  dicairkan  yang  berakibat kerugian pada bank tersebut.
Sedangkan  Kasus  dengan  Terdakwa Marketing  atau  Analis  Kredit  Bank  (Nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Bgl). Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 49 ayat  (1). Pasal  55  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang hukum Pidana.
Unsur  dari  Pasal  49  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perbankan  Jo  Pasal  55  Ayat  (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi  atau Pegawai Bank;
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan  atau  dalam  proses  laporan maupun  dalam  dokumen  atau  laporan kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau rekening suatu bank;
3. Melakukan,  menyuruh  melakukan  atau ikut melakukan.
Hasil Analisis yang dimaksud dengan unsur “pencatatan  palsu”  adalah  proses  atau  cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak  sah  atau  tidak  benar  atau  fiktif.  yang dimaksud  dengan  Unsur  “pencatatan  dalam pembukuan  atau  dalam  laporan,  dokumen atau  laporan,  kegiatan  usaha,  laporan transaksi atau rekening suatu bank” adalah : a) pembukuan, pencatatan dalam jurnal, sub-
ledger,  dan  ledger;  b)  Laporan,  dibuat  oleh Bank  baik  laporan  keuangan  maupun laporan  non  keuangan  untuk  keperluan intern  atau  ekstern;  c)  Dokumen,  Bukti pembukuan  seperti  kuitansi  dan  slip  serta data pendukung pembukuan termasuk surat- surat  (akta,  perjanjian,  bilyet)  dan  lainnya yang  dapat  dipersamakan  dengan  hal tersebut; d) Laporan Kegiatan Usaha, seperti Laporan  Tahunan,  Neraca  dan  Laporan Rugi/  Laba,  Laporan  Publikasi;  Laporan mengenai  segala  kegiatan  usaha  yang dilakukan;  e)  Laporan  Transaksi,  Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi  yang  dilakukan;  f)  Rekening  giro, rekening  tabungan,  rekening  surat  berharga, rekening  modal,  termasuk  seluruh  rekening yang  ada  pada  bank  (Rekening  individual dan/atau rekening buku besar).
Jika  dikaitkan  dengan Tugas  dan Tanggung Jawab Analis   Kredit / Marketing Kredit,  maka  terdakwa  telah  melanggar beberapa  hal,  yaitu:  (a).  Menciptakan hubungan  awal    dengan  calon  debitur  atau debitur yang akan dilayani; (c). Melaksanakan tugasnya berdasarkan kemahiran  profesionalnya  secara  jujur, objektif,  cermat    dan  seksama;  (e).  Setiap kredit  yang  diprakarsai  telah  sesuai  dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan  yang  sehat  serta  prinsip  kehati- hatian;  (g).  Meyakini  kebenaran  data  dan informasi awal yang disajikan; (h). Meneliti dan  memastikan  bahwa  dokumen  yang
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
mendukung  putusan  kredit  masih  berlaku, sah dan berkekuatan hukum; (j). Menyajikan analisis  dan  evaluasi  kredit  sesuai  dengan format yang berlaku; (k). Menyajikan secara tertulis  risiko  yang  dapat  diidentifikasi berdasarkan  hasil  analisis;  (l).  Meyakini bahwa    tipe,  struktur  dan  syarat  kredit  yang diusulkan  bersifat melindungi BRI; Menurut hemat penulis, dalam kasus ini tindakan terdakwa bisa dikategorikan sebagai  Kesengajaan  dengan  Keinsafan Pasti,  kesengajaan  ini  ada  apabila  si  pelaku (doer  or  dader) dengan  perbuatannya  tidak bertujuan  untuk  mencapai  akibat  yang menjadi  dasar  dari  delik  dan  mengetahui pasti  atau  yakin  benar  bahwa  selain  akibat dimaksud  akan  terjadi  suatu  akibat  lain . Artinya,  pelaku  menyadari  perbuatan  yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki  akibat  dari  perbuatan  yang telah ia perbuat. 10 Dimana terdakwa melakukan mark  up harga  agunan  dengan cara  merekayasa  nilai  jaminan  dengan tujuan  agar  nilai  jaminan  mengcaver  nilai pengajuan  kredit  dan  mendapatkan  kredit sesuai  dengan  keinginannya,  akibatnya pinjaman  tertunggak  dan  penjualan  jaminan tidak bisa menutupi kredit dan menimbulkan kerugian Bank.
Kasus dengan Terdakwa Petugas Administrasi  Kredit  Bank  (Nomor.  1554 K/Pid.Sus/2014 Mahkamah Agung).
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  Tentang
10 Ibid. , hlm 122.
Perbankan, Pasal 49 ayat (2). Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
Unsur  dari  Pasal  49  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perbankan  Jo  Pasal  64  Ayat  (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut : a. Unsur Anggota Dewan Komisaris,
Direksi, atau Pegawai Bank; b. Unusr yang disengaja tidak melaksanakan langkang-langkah ytang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan Bank.
c. Unsur  jika  antara  beberapa  perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungan sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Hasil  analisis  dari  kasus  ini  telah terbukti bahwasanya Terdakwa telah dengan sengaja,  tidak  melakukan  pemeriksaan dokumen  yang  diserahkan  oleh  pihak  PT. NPA,  tidak  melakukan  cross  chek  kepada debitur  yang  sebenarnya,  manandatangani Instruksi  Pecairan  Kredit  (IPK)  dan  Nota Pencairan  KKB  yang  ternyata  fiktif, mencairkan  KKB  PT.  NPA  terlebih  dahulu baru  kemudian  dilakukan  penandatanganan/ pembuatan  blanko  Instruksi  Pecairan  Kredit (IPK).
Jika  dikaitkan  dengan Tugas  dan Tanggungjawab  Administrasi  Kredit,  maka terdakwa  telah  melanggar  beberapa  hal,
yaitu  :  (a).    Mengelola  proses  dan  prosedur administrasi  kredit;  (b).  Memastikan  bahwa ketaatan  terhadap  Prinsip  Kehati-hatian untuk  setiap    permohonan  kredit  telah dilaksanakan dengan  memberikan  pendapat / opini bahwa pemberian kredit telah  sesuai dengan  prinsip  kehati-hatian  serta  kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi; (c).
Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan putusan kredit terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit; (h).  Memastikan bahwa aspek  yuridis    yang  berkaitan  dengan  kredit telah diselesaikan dan memberikan perlindungan  yang  memadai  bagi  Bank;  (l). Memastikan bahwa IPK (Instruksi Pencairan Kredit) telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  dan  (m).  Menerbitkan  IPK setelah semua persyaratan kredit terpenuhi. Dari  hasil  uraian  Analisis  Pertang- gungjawaban  Pidana  terhadap  Kasus-  kasus Perbankan  yang  dipaparkan  penulis,  dengan demikian  rumusan  masalah  kedua  pada penelitian  ini  telah  terjawab,  mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran  Prinsip  kehati-hatian  kredit Bank , sebagaimana telah  diatur dalam Pasal 49  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992 sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan..
Dari hasil penjabaran rumusan pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan,  terlihat  bahwa  tindakan  anggota komisaris,  direksi  dan  pegawai  bank  yang melanggar  prinsip  kehati-hatian  (ketaatan bank) termasuk Tindak Pidana Perbankan. Pemutus  Kredit  (Manager)  bertang- gungjawab  memeriksa  kredit  yang  diputus telah  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian, meyakini  kebenaran  data  dan  informasi dalam  putusan  kredit,  dokumen  pendukung putusan  kredit  telah  lengkap,    berlaku,  sah, dan  berkekuatan  hukum,  meyakini  analisis dan  evaluasi  kredit  sesuai  SOP.  Analis/ Marketing Kredit bertanggungjawab memeriksa  kredit  sesuai  SOP  dan  prinsip kehati-hatian,  menindaklanjuti  permohonan kredit,  meyakini  kebenaran  data,  informasi dan  memastikan  legalitas  dokumen  masih berlaku,  sah  dan  berkekuatan  hukum, melakukan  analisis  dan  evaluasi  kredit sesuai  dengan  SOP.  Administrasi  Kredit bertanggungjawab memastikan ketaatan terhadap  Prinsip  Kehati-hatian  dengan memberikan    pendapat  /  opini  bahwa pemberian  kredit  telah    sesuai  dengan prinsip  kehati-hatian  serta  kriteria    yang ditetapkan  telah  dipenuhi,  memantau  dan mengevaluasi  pelaksanaan  putusan  kredit. Dari  Kasus-kasus  Perbankan  tersebut  dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
pidana  atas  pelanggaran  Prinsip  kehati- hatian kredit Bank.
Hendaknya  aparat  penegak  hukum lebih  cermat  dalam  menentukan  dasar hukum  dan  peraturan  perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perbankan, menurut hemat penulis pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  49 ayat  (2)  huruf  a  tidak  dapat  dikategorikan sebagai  tindak  pidana  korupsi  dan  harus dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana Perbankan.
Untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana  perbankan    diperluakan  suatu  sikap maupun  upaya  dari  seluruh  elemen  yang berkaitan  dengan  perbankan,  baik  dari internal  (pemeriksaaan  audit  berkala  baik dari internal bank bersangkutan maupun dari pihak  OJK)  dan  eksternal  (dukungan  dari pemerintah  selaku  pembuat  aturan).  Agar kepercayaan  masyarakat  maupun  dunia internasional  tidak  menjadi  berkurang  atau dengan  kata  lain  agar  kepercayaan  kepada bank tetap utuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliminsyah  dan  Padji. 2003 . Kamus  Istilah Akuntansi . Bandung : Yrama Widya.
Arrasjd,  Chainur.  2011. Hukum  Pidana
Perbankan . Jakarta : Sinar Grafika.
Asikin,  Zainal. 2016. Pengantar  Hukum Perbankan  Indonesia. Jakarta  :
PT Raja Grafindo Persada.
Atmasasmita,  Romli, Strategi  Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks  Penegakan  Hukum  Di
Indonesia ,  (Bandung:  Alumni, 1982).
Muladi  dan  Barda  Nawawi, Teori  dan Kebijakan  Pidana. (Bandung:
Alumni, 1992).
Firdaus,  Rahmat  dan  Maya  Arianti.  2004.
Manajemen  Perkreditan  Bank Umum , Alfabeta : Bandung.
Gazali,  Djoni  S.  dan  Rachmadi  Usman.
2016. Hukum Perbankan. Jakarta
: Sinar Grafika.
Harahap,  Sofyan  Syafri. 2004.  Akuntansi Aktiva  Tetap .  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo.
Hamzah,  Andi.  1997.  Asas-Asas  Hukum
Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. ------------------. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
Hasibuan ,  Malayu  S.P. 2009 . Manajemen  :
Dasar, Pengertian, dan
Masalah .  Edisi  Revisi.  Jakarta:
Bumi Aksara .
Kasmir.  2002. Dasar-dasar  Perbankan .
Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo. Persada.
Kristian dan Yopi Gunawan. Tindak Pidana Perbankan
Dalam Proses
Peradilan  Di  Indonesia. Jakarta Timur: Prenanadamedia Grup.
Lamintang  ,  P.A.F..  1997. Dasar-Dasar
Hukum Pidana
Indonesia .
Bandung  :  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Maramis,  Frans.  2012. Hukum  PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia ,
Jakarta : Raja Grafindo Persada. Marpaung,  Leden.  2005.    Asas-Teori-
Praktik Hukum
Pidana.
Jakarta : Sinar Grafrika.
Moeljatno.  1996. Kitab  Undang-Undang
Hukum, Bogor : Bumi Aksara .
Muhjad,  Hadin  dan  Nunuk  Nuswardani.
2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontenporer , Yogyakarta : Genta Publishing.
Muhammad,  Djumhana.  2000. Hukum Perbankan  Indonesia ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Pandia.  2009. Metode  penelitian  bisnis .
Bandung : Alfabeta.
Prakoso  dan  Nurwachid, Studi  Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas  Pidana  Mati  di  Indonesia Dewasa Ini , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
Rusianto,  Agus.  2016. Tindak  Pidana Pertanggungjawaban Pidana . Surabaya: Prenadamedia Group.
Saleh,  Roeslan, Stelsel  Pidana  Indonesia , (Jakarta : Aksara Baru, 1983).
Sahetapy,  J.E., Ancaman  Pidana  Mati Terhadap
Pembunuhan
Berencana , (Bandung: Alumni,1979). Usman,  Rachmadi.  2001. Aspek-Aspek Hukum
Perbankan Islam . Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama. Amanina, Ruzanna. 2011.
Evaluasi Terhadap  Sistem  Pengendalian Intern  Pada  Proses  Pemberian Kredit  Mikro  (Studi  pada  PT. Bank  Mandiri  (PERSERO)  tbk Cabang  Majapahit  Semarang) . Skripsi.  Semarang  :  Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Darminto,  Sonia  Dwi  Fatiah.  “ Analisis
Sistem  Dan  Prosedur  Pemberian Kredit  Usaha  Rakyat  Dalam  Upaya
Pengendalian
Intern” . Jurnal Administrasi  Bisnis  (JAB)|Vol.  14 No. 2, 2014.
Mulyatia,  Etty,  Fajrina  Aprilianti  Dwiputri,
“Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis  Jaminan  Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan” , DIURNAL
Jurnal  Hukum  Kenotariatan  dan  ke- PPAT-an  ISSN:  2614-3542  EISSN: 2614-3550  Volume  1,  Nomor  2, 2018.
Amrullah,  M.  Arif.  2013. Kebijakan
Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi  Di  Bidang  Perbankan.
Karya Ilmiah.
©️ Badamai Law Journal 2019
Licensed under the CC BY 4.0. Creative Commons Attribution 4.0 International
http://repository.unej.ac.id/handl e/123456789/579.  Diakses  pada Tanggal 24 Mei 2019.
Gadjah Mada University “Electronic Theses Dessertation  (EDT)”,  http://etd. repository.ugm.ac.id/index.php?mod =penelitian_detailsub=PenelitianD etailact=viewtyp=htmlbuku_id =32310obyek_id=4. Diakses  pada tanggal 01 Mei 2019.
Saifudien. “Pertanggungjawaban Pidana”. http://saifudiendjsh.blogspot.com /2009/08/pertanggungjawaban- pidana.html.  Diakses  pada  tanggal 17 April 2019.
Zahir,  “Pengertian  debitur  dan  kreditur  “, https://zahiraccountingbanyuwangi. wordpress.com/pengertian-debitur- dan-kreditur.  Diakses  pada  tanggal 17 April 2019. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan- jenis-jenis-kejahatan-internet.
Diakses pada tanggal 24 Mei 2019.
Pengadilan  Negeri.  Putusan  Pengadilan
Negeri  Sleman  Perkara  Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smn
Tanggal  16  Desember  2017  tentang Tindak Pidana Bidang Perbankan.
Pengadilan  Negeri.  Putusan  Pengadilan Negeri  Bangil  Perkara  Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Bgl
tanggal  20  Agustus  2014  tentang Tindak Pidana Bidang Perbankan. Pengadilan  Mahkamah  Agung.  Putusan Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang Perkara Putusan Nomor. 1554
K/Pid.Sus/2014  tanggal  14  April 2014  tentang  Tindak  Pidana  Bidang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajib- an Pembayaran Utang.
Surat  Keputusan  Nokep  :  S.  26  -
DIR/ADK/06/2006
Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Kredit  Bisnis Ritel  Pt.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk (Ppk Bisnis Ritel).