ANALISIS  PUTUSAN MAHKAMAH  KONSTITUSI NOMOR  97/PUU-XIV/2016
Oleh: Hasbullah Program  Magister  Ilmu  Hukum Pascasarjana  Universitas  Islam  Malang Jl.  MT Haryono  193

## Abstrak
Hasil  analisa  penulis  terhadap  agama  dan  kepercayaan  melalui  berbagai  perspektif (sosiologi/agama,  antrapologi/agama,  hukum  dan    politik)    terhadap  Putusan  MK dengan  nomor  perkara  97/PUU-XIV/2016  atas  dikabulkannya      Judicial  review Undang-Undang  23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  sebagaiman telah  diubah  dengan  Undang-  Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  maka dengan  ini  penulis  mengambil  sebuah  kesimpulan  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  sama  halnya  dengan  membiarkan  “perselingkuhan”  manusia dengan  Tuhan  Tidak  lagi  Esa”  Dengan  demikian  secara  tidak  langsung mengaburkan  makna      negara  Indonesia  sebagai  negara  berketuhanan  sehingga bertentangan  dengan  landasa  Idiil  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pancsila. Kata kunci: Agama,  Aliran  Kepercayaan

## Abstract
The  result  of  religion  and  traditional  believing  by  all  prespective  over  come (Sosiology/religion,  anthropolgy/religion,  law  and  politic)  abaout  MK’  verdict with  numer  of  lawsuit  97/PUU-  XIV/2006  about  receiving  judicial  review  of constitution  23    of    2006  abaout  citizen  administration  that  was  changed  with constitution 24 0f 2013 about changing the constitution 23 of 2006 abaout citizen admniostration.  So,  writer  took  an  conclussion  that  MK’s  verdict  bribng  a menaning  that  MK  let  “infiedelity” of mankind to god, “god is not one”. Thus , can  make  the  hazy  meaning  of  indonesia  as  a  devout  state.  So,  it  was contradiction with based principle  of Indonesia,taht is, Idiil.  Pancasila.
Keywords: religion,  traditional believing

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum,  Bangsa  Indonesia  dan  siapapun  yang  mendiami wilayah  NKRI  harus  tunduk  pada  hukum.  Namun  secara  teoritis  Hukum  selalu berkembang  mengikuti  perkembangan  dan  realitas  sosial  yang  ada  dalam masyarakat.  Bahkan  perubahan  sosial  bergerak  jauh  lebih  cepat  dari  hukum  itu sendiri.  Sehingga  hukum  itu  bersifat  tidak  statis.  Hukum  tidaklah  statis  walaupun diakui  sebagai  perkembangan  yang  lambat.
Hal  demikian  yang  terjadi  pada  peredebatan  tentang  hak  konstitusi  warga negaradalam  memeluk  agama.  Diterimanya  gugatan  aliran  kepercayaan  terhadap agama  dalam  kolom  KTP  dan  KK  menimbulkan  penemuan  hukum  baru  dalam  hal penafsiran  tentang  agama.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sebagian  kelompok  aliran  kepercayaan  melakukan judiacial  review  terhadap  norma  norma  pasal  61  ayat  (1)  dan  (2)  dan  pasal  64  ayat (1)  dan  (5)  Undang-Undang  23  tahun  2006  tentang  administrasi  kependudukan juncto  Undang-  Undang  24  tahun  2013  tentang  perubahan  atas  UU  No  23  tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan.
Para  pihak  pihak  tersebut  merasa  tejadinya  diskriminasi  hak  dan kedudukan  mereka  sebagai  warga  negara  khusususnya  berkenaan  dengan pencatatan  sipil.  Bahkan  dalam  UU  Administrasi  Kependudukan  telah  diakui bahwa  kehadiran  UU  Administrasi  kependudukan  untuk  menghapus  tindakan diskriminasi  negara  terhadap  warga  negaranya,  sebagaina  disebutkan  dalam halaman  penejelasan  pada  UU  tersebut;  “Dalam  pemenuhan  hak  Penduduk, terutama  di  bidang  Pencatatan  Sipil,  masih  ditemukan  penggolongan  Penduduk yang  didasarkan  pada  perlakuan  diskriminatif  yang  membeda-bedakan  suku, keturunan,  dan  agama  sebagaimana  diatur  dalam  berbagai  peraturan  produk kolonial  Belanda.  Penggolongan  Penduduk  dan  pelayanan    diskriminatif    yang demikian  itu  tidak  sesuai    dengan    Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian  kependudukan  mengalami  kendala  yang  mendasar  sebab sumber  data  kependudukan  belum  terkoordinasi  dan  terintegrasi,  serta  terbatasnya cakupan  pelaporan  yang  belum  terwujud  dalam  suatu  sistem  administrasi kependudukan  yang  utuh  dan optimal”.
Amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, khususnya  Pasal  28E  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  mencerminkan  nilai  dasar  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  dalam  bentuk  yang  lebih  rinci  yaitu  kebebasan  memeluk  agama dan  menjalankan  ibadah  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing. Tidak  hanya  itu,  hak  kebebasan  beragama/berkeyakinan  juga  termaktub  di  dalam Pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Ayat  selanjutnya  menyebutkan  bahwa  “Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Kirk  dan  Miller (1986)  dalam  Muliana  (2002,)  penelitian  kualitatif  merupakan  tradisi  dalam  ilmu sosial  yang  secara  fundamnetal  bergantung  pada  pengamatan  pada  manusia  dan kawasannya  sendiri  dan  berhubungan  dengan  orang–orang  tersebut  menurut bahasa  dan  peristilahan.  Bogdan  dan  taylor  (Moleong,  2007  :3)  mengemukakan bahwa  metodelogi  kualitatif  merupakam  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif    berupa  kata–kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang-orang    dan prilaku  yang  diamati.  Penelitian  yuridis  normative  dengan  pendekatan  Normatif. Yakni  melakukan  penlitian  berdasarkan  aturan  hukum  perundang-undangan  serta studi  pustaka  konseptual,  perbandingan  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe statue  aproach ,    yaitu  pendekatan    peraturan    perundang-undangan    dan  analisis sosiologi  berkaitan  dengan  judul  dimkasud.  Data  yang  digunakan  dalam penulisan  tesisi  ini  bersumber  dari  literature-literatur,  dokumen,    serta  semua peraturan  perundang-undangan  yang  mendukungnya.
Penelitian  hukum  normatif  ini  mengkaji  norma  hukum  atas  putusan Mahkama  Konsitusi  tentang  pencantuman  penghayatan  kepercayaan  dalam
kolom  agama  pada  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK).  Ini sejalan  dengan  apa  yang  di  kemukan  oleh  Johni  Ibrahim  bahawa  penelitian hukum  normatif  merupakan  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  dalam  untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.  Logika  keilmuan  yang  ajeg  dalam  penelitian  hukum  normatif  di bangun  berdasarkan  disiplin  ilmia  dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum  normatif,  yaitu ilmu  hukum  yang  objeknya  adalah  hukum  itu  sendir. 1 Analisisnya  menggunakan teknik  analisis  isi.

## PEMBAHASAN
Sebagai  negara  yang  mempunyai  tingkat  pluralitas  tinggi  dalam  bidang pemahaman  terhadap  agama  yang  dianutnya.  Oleh  karena  itu  muncul  berbagai tradisi  dan  kepercayaan  lokal.  Tradisi  dan  kepercayaan  lokal  terjadi  karena akulturasi  antara  tradisi  besar  dengan  tradisi  kecil  yang  berlangsung  lama.  Tradisi dan  kepercayaan  lokal  ini  seringkali  menjadi  pelengkap  bagi  agama  baru  yang dianut  oleh  mereka.
Dalam  pandangan  Von  Grunenbaum  dikutip  dari  Robert  Redfield disebutkan,  bahwa  agama  dan  tradisi  lokal  diwariskan  dari  generasi  yang  satu kegenerasi  berikutnya  melalui  sosialisasi  dan  enkulturasi.  Bahkan  dalam  ajaran- ajaran  agama  besar  ada  pula  tradisi  masa  lalu  yang  tetap  dilestarikan.  Islam, misalnya,  mengadopsi  pranata  seiarah  masa  lalu  menjadi  ibadah  haji. 2
Dari  aspek  kepercayaan,  dapat  dimengerti  kalau  suku  bangsa  Indonesia mula-mula  adalah  menganut  paham  animisme.  Animisme  mempercayai  bahwa setiap  benda  di  bumi  ini,  (seperti  kawasan  tertentu,  goa,  pokok  atau  batu  besar), mempunyai  jiwa  yang  harus  dihormati  agar  semangat  tersebut  tidak  mengganggu manusia,  malah  membantu  mereka  dari  semangat  dan  roh  jahat  dan  juga  dalam kehidupan  keseharian  mereka. 3
Robert  Hefner  mencatat  bahwa  masyarakat  Tengger,  kendatipun  mereka telah  memperoleh  pengaruh  ekonomi  kapitalis  dan  politik  keagamaan  nasional, merekat  yang  berada  di  lereng-lereng  atas  masih  tetap  kukuh  pada  kepercayaan Hindu  Tengger  dengan  segala  upacara  yang  menyertainya.  Padahal  hubungan dengan  politik  keagamaan  nasional  (Hindu  Bali)  sudah  berlangsung  sejak  awal 1960-an  dan  semakin  intensif  pada  masa  orde  baru.  Berbeda  dengan  mereka  yang berada  di  lereng-lereng  atas,  masyarakat.  Tengger  yang  tinggal  di  bagian  tengah pengunungan (lereng tengah) yang secara kultural menganut  Javanisme
(kepercaan  Kejawen)  setelah  peristiwa  pemberontakan  1965  mengalami  proses perubahan  kebudayaan  yankni  berkembang  menjadi  santri,  kendatipun  melalui pemaksaan. 4
Berikut  ini  penulis  sajikan  beberapa  aliran  kepercayaan  di  indonesia sebagaimana di sadur dalam buku Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan  Lokal  di  Indonesia  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Agama  RI Badan Litbang  dan Diklat  Kementerian  Agama  RI, 2012:
1 Jhoni ibrahim,  2007, Teori dan Penelitian  Hukum  Normativ ,  (Ma l a n g :  Bayu Media Publishing. 2007),  hlm.  57.
2 Suryapraja, Islam di Tengah Pergualatan Budaya dan Politik , (Surabaya:  Titian Media, 2008),  hlm.  4.
3 Koentjaraningrat, Kebuday aan Jawa,  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1994),  hlm.  15-16.
4 Suryapraja,  Op.Cit,  hlm.  5.
a.    Penganut  Parmalim  di  Kabupaten  Samosir  dan  Toba  samosir.    secara umum  telah  mengalami    stagnasi.    Namun,    tradisi    adat    mereka    dapat dipertahankan    olehpara  pengikutnya  Kebijakan  pemerintah  menyangkut pelayanan  hak-hak  sipilnya  belum  mencerminkan    implementasi    dari    UU No.    23    tahun    2006    tentang    Administrasi  Kependudukan.  Sampai  hari  ini belum  tertera  di  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  yang  mencantumkan  agama mereka.  Akta  kelahiran  dan  pencatatan  nikah  juga  belum  dilayani  oleh pemerintah  meskipun  sudah  ada perintah  dari  undang-undang.
b.    Kepercayaan  suku  anak  di  kecamatan  Mestong  Muara  Jambi  dalam  telah mengalami  perubahan,  mereka  yang  semula  tidak  menganut  agama  apapun, sebagain  sudah  menjadi  mu’alaf  muslim  dan  ada  juga  masuk  Kristen. Pemerintah belum melakukan pendataan secara serius dan belum memberikan  pelayanan  maksimal  terkait  dengan  pelayanan  sipil  berkenaan dengan  KTP, Akte Kelahiran,  Perkawinan  dan Kematian.
c.  Penduduk  Kampung  Naga  mayoritas  beragama  Islam.  Masyarakat  Naga menjalankan  aktivitas  keagamaan  sebagaimana  umat  Islam  pada  umumnya. Islam  sebagai  agama  mayoritas  penduduk,  diterima  dan  diakomodasi  dalam tradisi  budaya  masyarakat  Kampung  Naga  dengan  warna  etnik  Sunda. Warga  Kampung  Naga  kukuh  mempertahankan  kampung  mereka  sebagai kampung  adat  yang  alami,  akrab  serta  menjaga  lingkungan  dan  tidak merusak  lingkungan.  Manusia  harus  menyatu  dengan  alam  dalam  rangka menjaga  keseimbangannya.  Pencatatan  perkawinan  dilakukan  oleh  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Salawu  Kabupaten  Tasikmalaya,  karena masyarakat  Kampung  Naga  beragama  Islam.  Untuk  pencatatan  sipil kelahiran  dan  kematian  dilakukan  oleh  Kantor  Catatan  Sipil  Kabupaten Tasikmalaya
d.      Komunitas  Samin  di  Blora  Jawa  Tengah  memperoleh  kebijakan  yang spesifik,  sperti  KTP  dan  KK.  Dalam  masalah  perkawinan,  pemerintah  belum memberikan  payung  hukum,  sehingga  mereka  masih  melakukan  berdasarkan hukumadat  dan masih  menunggu  payung  hukum  dari  pemerintah
e.      Penganut  Towani  Tolotang  di  kabupaten  Sidrap  masih  ada  dan  bertahan hingga  kini.  Mereka  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan zaman,  tidak  menuntut  apa  yang  tidak  menjadi  hak  mereka.  Pelayanan  oleh pemerintah  terhadap  penganut  Towani  Tolotang  melalui  Dirjen  Bimas Agama  Hindu.
Dari  keempat  poin  aliran  kepercayaan  tersebut  jika  di  analisa  lebih  lanjut maka  ditemukan  dua  hal  pokok  yang  kemudian  menurut  penulis  putusan mahkama  konstitusi  tersebut  telah  menyamakan  kedudukan agama  dan kepercayaan.  Dua  hal  tersebut  adalah  pertama, Bahwa  penganut  aliran kepercayaan  pada  hakikatnya  adalah  rata  rata  merupakan  pemilik  agama  tertentu. Ini  bisa  dilihat  di  kabupaten  tasikmalaya  yakni  para  penganut  aliran  kepercayaan tersebut  adalah  kebanyakan  beragama  Islam  namun  pada  sisi  lain  tetap menjalankan  aliran  kepercayaan  yang  dianut.  Begtupun  yang  terjadi  di  Sidrap. Masyarakat  aliran    ke[ercayaan    di    labupaten  ini  dalam    hal    pencatatan    sipil di    akomodasi    di    Bimas  Keagaman  Hindu  di  Kantor  Kementerian  Agama setempat.  Kedua,  bahwa  rata  rata  penganut  aliran  kepercayaan  dalam  hal akomodir  hak  hak  sipil  seperti  kepemilikan  KTP,  KK  dan  Dokumen  lain  oleh negara  terkendala  karena  eksistensi  tidak  diatur  dalam  Undang  Undang.
Masud  juga  menyebutkan,  bahwa  dalam  kaitan  ini,  agama  sebagaimana didefinisikan  oleh  Kementerian  Agama  pada  tahun  1960-an  dengan  memberikan ketentuan  terpenuhinya  unsur-unsur  berikut:  adanya  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa,  memiliki  sistem  hukum  yang  jelas  bagi  para  penganutnya, memiliki  kitab  suci,  dan  seorang  nabi.  Menurut  para  antropolog  dan  sosiolog, agama  merupakan  sistem  keyakinan  yang  dianut  dan  diwujudkan  dalam  tindakan oleh  suatu  kelompok  atau  masyarakat  dalam  menginterpretasikan  dan  memberi respon  terhadap  apa  yang  dirasakan  dan  diyakini  sebagai  sesuatu  yang  suci  dan gaib.  Dari  pengertian  tersebut  maka  terjadinya  perubahan  paham  dan  keyakinan keagamaan sangat  dimungkinkan.  Perubahan  tersebut  disebabkan  karena perbedaan-perbedaan  interpretasi  dan  cara  pandang  dalam  memahami  situasi- situasi  yang  terus berubah atau ilmu  pengetahuan  yang  berkembang
Dari  keempat  poin  aliran  kepercayaan  tersebut  jika  di  analisa  lebih lanjut  maka  ditemukan  dua  hal  pokok  yang  kemudian  menurut  penulis putusan  mahkama  konstitusi  tersebut  telah  menyamakan  kedudukan  agama dan  kepercayaan.  Dua  hal  tersebut  adalah  pertama,  Bahwa  penganut  aliran kepercayaan  pada  hakikatnya  adalah  rata  rata  merupakan  pemilik  agama tertentu.  Ini  bisa  dilihat  di  kabupaten  tasikmalaya  yakni  para  penganut  aliran kepercayaan    tersebut    adalah    kebanyakan    beragama    Islam    namun    pada    sisi lain    tetap  menjalankan  aliran  kepercayaan  yang  dianut.  Begtupun  yang  terjadi di  Sidrap.  Masyarakat  aliran  kepercayaan    di    labupaten  ini  dalam  hal pencatatan    sipil    di    akomodasi  di    Bimas  Keagaman  Hindu  di  Kantor Kementerian  Agama  setempat.  Kedua,  bahwa  rata  rata  penganut  aliran kepercayaan  dalam  hal  akomodir  hak  hak  sipil  seperti  kepemilikan  KTP, KK  dan  Dokumen  lain  oleh  negara  terkendala  karena  eksistensi  tidak  diatur dalam  Undang  Undang.  Kajian  mendalam  tentang  hal  ini  mengemuka  dalam  debat yuridis-formal  mengenai  penghayat  kepercayaan  dalam  tafsir  terhadap  bunyi Pasal  29  ayat  2  yang  menyebut  “agama  dan  kepercayaannya.  Kelompok kepercayaan  seperti  Wongsonagoro  memahami  kepercayaan  dalam  kalimat tersebut  merujuk  pada  apa  yang  disebut  sebagai  “aliran  kepercayaan”.  Tetapi,  ada juga  yang  memahami  kalau  kata  “kepercayaan”  itu  maksudnya  adalah kepercayaan  menurut  agamanya. 5
Gugatan  terhadapa  Undang  Undang  tentang  Catatan  Sipil  oleh  sebagian masyarakat  tersebut  merupakan  bukti  bahwa  kepercayaan  lokal  kembali didenguingkan  sebebagai  bentuk  “protes”  kepada  negara  terhadap  apa  yang menjadi  keyakinan  mereka.  Pada  Kasus  ini,  penulis  beranggapan  bahwa  hakim tidak  mempertimbangkan Obiter  Dicta sebaga  bahan  untuk  menjadi  acuan dalam  mengambil  keputusan.    Walaupun  Obiter  Dicta  bersifat  tidak  megingkat namun  bisa  dijadikan  konstruksi  berfikir  analogis,  ilustrasi  berkenaan  dengan  hal- hal  penting  sebagai  hipotesa  atas  suatu  keadaan.  Misalnya  dalam  kasus  ini  adala hakim  dapat  menganologikan  kedudukan  agama  dan  aliran  kepercayaan  untuk mengetahui  apakah  kesamaan  agama  dan  aliran  kepercayaan.  Adapun  yang dilakukan hakim pada putusan ini hanya mempertimbangkan hak kewarganegaraan  penggugat  dengan  berfikir  pada ratio  decidendi ,  hakim    tidak mempertimbamgkan    kosnsekuensi    dari    putusan    tersebut    yakni  menyamakan
5 Jurnal Hak Asasi Manusia Volume  7 No. 1,  Juli 2016.
agama  dan  aliran  kepercayaan.  Walaupun  ratio  decadendi  tidak  bebas  nilai, dalam  pengertian  aspek  non  hukum  kerap  dijadikan  bahan  dalam  membentuk sudut  pandang  untuk  mengambil  keputusan  namun  ratio  decadensi  yang  digunakan hakim  terkait  kedudukan  hak  konstiusional  warga  negara.  Seharusnya  hakim dalam  Pengujian  Materiil  Pasal  61  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  64  ayat  (1)  dan  (5) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  jo. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (UU Administrasi  Kependudukan)  dapat  menggunakan  analisa  ratio  decadensi  dan Obiter  dicta  secara  bersamaan  untuk  mempermudah menganilsa  putusan mahkamah  tersbut  berikut  penulis  membentuk  ilustrasi  yang  dapat  dijadikan sebagai  analogi  pada tabel  1.1 berikut:
AGAMA KEPERCAYAAN 1. Keyakinan 2. Nabi 3. Kitab Suci 1. Keyakinan 2. (Tidak  Ada Nabi) 3. ( Tidak  Ada Kitab Suci)
Pada  tabel  diatas  jelas  terungkap  bahwa  antara  agama  dan  kepercayaan memiliki  perdedaan.  Bahwa  agama  dan  kepercyaan  merupakan  sebuah kepercayaan  dimana  kepercayaan  adalah  kausatik  atas  keyakinan  terhadap sesuatu  objek.  Ketika  seseorang  memmpercayai  sebuah  agama  artinya  pada  diri orang  tersebut  ada  keyakinan,  begitupun  halnya  ketika  seseorang  memeprcayai suatu  aliran  kepercayaan  akibat  dari  keyakinan  terhadap  sesuatu  tersebut  atau sering  disebut  dengan  aliran  kebatinan.  akan  tetapi  jika  kepercayaan  hanya semata  diukur  atas  keyakinan  maka  siapa  saja  dapat  dijadikan  objek  untuk dipercaya.  seseorang  mempercayai  Si  A  karena  dianggap  jujur,  maka  Si  A  dapat dijadikan  objek  kepercayaan  karena  orang  tersebut  memiliki  keyakinan  akan kejujuran  si  A.
Objek  kepercayaan  yang  diyakini  antara  agama  dan  aliran  kepercayaan pada  umumnya  memiliki  sub  sistem  ghaib,  dalam  agama  menamakan  sebagai sesuatu  yang  ghaib  (+)  sedangkan  dalam  alirang  kepercayaan  sesuatu  yang  ghaib bersifat  mistik  (-). Akan  tetapi  keduanya  mengalami  perbedaan.
Pengambilan  kepurtusan  dalam  pengadilan  menggunakan  ratio  decadenti hanya  akan  mempersempit  ruang  untuk  menggali  norma  dalam  aturan  hukum yang  sedang  disidangkan  sebagaimana  pada  gugatan  ini,  hakim  hanya mempertimbangkan norma norma hukum yang dalam penfsiran hakim betertangan  dengan  UUD  dan  menghilangkan  hak  konstitusional  penggugat sebagai  warga  negara.  Padahal      hakim  dapat  menyandingkan  peretimbangan obiter  dictum  yakni  dengan  cara  menggali  atau  mengilustrasikan  kedudukan  agama dan  aliran  kepercayaan  dalam  prespektif  agama,  sosiologi  dan  antripologi. Walaupun  prespektif  yang  maksud  tidak  berhubungan  langsung  dengan  pokok
gugatan  akan  tetapi  dapat  digunaka  konstruksi  berfikir  hakim  dalam  mengambil keputusan.  Tujuan  dari  penerapan  obiter  dictum  adalah  untuk  memperjelas prinsip  prinsip    dan  aturan-aturan  hukum  yang  dapat  digunakan  dimana  sebagai pernyataan  atau  proposisi  hakim  dalam  mempertimbnangkan  suatu  perkara  dari kasus  yang  disidangkan.
Untuk  menilai  apakah  hakim  dalam  memutuskan  perkara  yang  ditangani menggunakan  pertimbangan obiter  dictum ,  hakim  tidak  memiliki  kewajiban untuk  menjelaskan  baik  dalam  konsideran  putusan  maupun  pernyataan  dihadapan persidangan.  Tidak  seperti ratio decadenti .
Pada  putusan  Mahkamah  Konstisui  ini,  penulis  beranggapan  bahwa hakim  tidak  menggunakan obiter  dictum . Obiter  dictum yang    dimaksd    oleh penulis    adalah    hakim  melakukan  analogi,  atau  ilustrasi  terhadap  agama  dan aliran  kepercayaan.  Ilustrasi  dan/atau  analogi  terhadap  kejadian  yang  terjadi  dari prespektif  sosiologi  agama,  sosiologi  hukum,  dan  antropologi  hukum  dan  agama, namun  tidak  pada agama  itu  sendri.
Eksistensi  secara  sosiologi  agama  dalam  fenomena  sosioal  telah menghilangkan  piuritas  dari  pada  agama.  Kajian  sosiologi  agama  yang  bergerak pada  bagaimana  mengetahui  pengaruh  aga,a  dalam  kehidupan  sosial  setidaknyha telah  mengahakimi  ketidak  sesuaian  agama  ketika  agama  tidak  mampu  diterima ditengah  masyarakat.  Inilah  perebdaan  antara  mencari  agama  dalam  sudut pandang  teologi  dan  sosiologi.  Putusan  MK  terhadap  UU  Administrasi Kependudukan  norma  pasal  61  dan  64  hanya  dilihat  dalam  prespektif  sosiologi. Sehingga  secara  sosiologi  maupun  antropologi  agama  sama  dengaan  aliran kepercayaan.  Dalam  prspektif  sosiologi  dan  antropologi  agama  cenderung  lahir dari  masyarakat  atas  kepercayaan  yang  telah  lama  diyakini  dapat  memberi manfaat  kepada  kelompok  aliran  kepercayaan.  Sedangkan  dalam  prespektif teologi  agama  adala  sesuatu  yang  diwahyukan  oleh  Tuhan  kepada  Umat manusia.
Dengan  atau  tanpa  mencantumkan  obiter  dictum  dalam  konsideran  amar putusan,  hakim  hanya  melakukan  analisa  berdasrkan  prespektif  antropologi  dan sosiologi  semata  tanpa  melakukan  analogi  tehadap  agama  (wahyu).  Agama  dalam kontek  sosiologi  maupun  antropologi  adalah  agama  bumi  bukan  agama  wahyu sehingga  agama  bumi  sama  seperti  aliran  kepercayaan.  sedangkan  agama  wahyu berbeda dengan  aliran  kepercayaan.

## PENUTUP
Hasil  analisa  penulis  terhadap  agama  dan  kepercayaan  melalui  berbagai prtespektif  (sosiologi/agama,  antrapologi/agama,  hukum  dan    politik)  terhadap Putusan  MK  dengan  nomor  perkara  97/PUU-XIV/2016  atas  dikabulkannya Judicial review Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan  sebagaiman  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang  Nomor  24 tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  23  tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan,  maka  dengan  ini  penulis  mengambil  sebuah kesimpulan  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  sama  halnya  dengan membiarkan  “perselingkuhan”  manusia  dengan  Tuhan  .“Tuhan  Tak  Lagi  Esa  ”. Dengan  demikian  secara  tidak  langsung  mengaburkan  makna      negara  Indonesia sebagai  negara  berketuhanan  sehingga  bertentangan  dengan  landasan  Idiil  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pancsila.  Kesimpulan  ini  didasari  bahwa  para
penganut  aliran  kepercayaan,  selain  menganut  aliran  kepercayaan  tetentu  namun pada  sisi  lain  mereka  juga  menganut  agama  yang  diakui  di  indonesia  bahkan banyak  yang  menganut  agama  samawi  (Islam,  nasharanii,).  Ini  sebagaimana diulas  dalam  BAB  IV  bahwa  aliran  kepercayaan  yang  di  anut  di  oleh  sebagian masyarakat  di  Kapubaten  Sidrap  dalam  memenuhi  hak  hak  sipilnya  seperti mengurus  KK,Pernikahan  menggunakan  agama  Hindu  atau  Budha  di  Kementrian agama  maupun  KUA setempat.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  merupakan  putusan  yang  tidak  hanya mengikat  para  pihak  (inter  parties)  tetapi  juga  harus  ditaati  oleh  siapapun  (erga omnes).  Asas  erga  omestercermin  dari  ketentuan  yang  menyatakan  bawa  putusan MK  langsung  dapat  dilaksanakan  dengan  tidak  memerlukan  lagi  keputusan pejabat yang  berwenang  kecuali  peraturan  perundang-undangan  mengatur  lain.
Putusan  tersebut  sebaiknya  diubah  melalui  mekanisme  sistem  perundang- undangan  yakni  melakukan  pembahasan  di  DPR  dan  kemudian  disbutkan  agar bunyi  pasal  tersebut  tetap  ada  namun  juga  menambahkan  bunyi  pasal  tambahan untuk  mengakomodir  aliran  kepercayaan  dengan  cara  menambahkan  kolom tambahan  pada  KTP  dan/KK  bagi  para  penganut  kepercayaan.  Sebab  perubahan kaidah  atau  norma  dapat  hanya  dapat  ditimbulkan    oleh    pihak  yang  berwenang dalam  mengemban  hukum.yakni  dengan  melalui  Pembentuk  dengan  merumuskan kembali,  menghapus,  membentuk  norma  baru  atau  dengan  cara  melalui pengadilan  yakni  melalui  interpretasi  sebuah  norma  hukum  oleh  hakim.  Disini yang  berubah  adalah  isi  kaidah  bukan  aturan.  Jika  hakim  memberika  arti  sempit pada  suatu  istillah  dalam  suatu  aturan  hukum  maka  Aakan  menambah  ciri  baru pada kaidah  hukum  tersebut.

## DAFTAR  PUSTAKA Buku dan  Jurnal
Jhoni  ibrahim,  2007, Teori  dan  Penelitian  Hukum  Normativ ,  Malang:  Bayu  Media Publishing.
Jurnal  Hak Asasi  Manusia  Volume  7 No. 1, Juli  2016
Koentjaraningrat,  1994, Kebudayaan Jawa, Jakarta:  Balai  Pustaka.
Suryapraja,  2008, Islam  di  Tengah  Pergualatan  Budaya  dan  Politik ,  Surabaya: Titian  Media.

## Peraturan  Perundang-undangan  dan  Putusan  Pengadilan:
Undang  –Udang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945
Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23
Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan Putusan  Mahkama  Konstitusi  Nomor 97/ PUU-XIV/2016