## ASPEK HUKUM BANK PLECIT DAN PERMASALAHANNYA
Ida Kurnia 1 , Alexander Sutomo 2 dan Cliff Geraldio 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: idah@fh.untar.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: alexander.205190033@stu.untar.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT
Community service aims to prevent the occurrence of victims of moneylender activities that are rife in the community, especially during pandemics. The term moneylender is used in the mention of non-bank people or entities that lend money with the imposition of high interest and its billing system that is done every day. The laws and regulations do not  regulate  the  definition  of  the  moneylender,  in  Law  No.  10  of  1998  on  Amendments  to  Law  No.  7  of  1992  on Banking. That is referred to as shadow banking. High loan interest becomes an issue later on. The extension was held on September 18, 2021, coordinated with the neighborhood heads (RT and RW), head of urban village Cibubur RT 10 / RW 10, Cibubur, East Jakarta. This activity was carried out not to eliminate the role of the head of urban village Cibubur,  RW,  RT  in  providing  legal  protection  material  and  legal  certainty  to  victims  of  moneylenders  and  their preventive  efforts.  The  implementation  of  community  service  is  done  online  through  teleconference  media  such  as zoom. The method of implementation in the form of lectures conducted by a presenter provides in-depth information regarding the moneylender's legal aspects and related problems. Before implementing activities in the community, to have the right targets and have the value of usefulness, a survey by the community service team was conducted. Keywords: Legal Aspects, Moneylender, Illegal Loans.

## ABSTRAK
Pengabdian  kepada  masyarakat  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  korban  dari  kegiatan  rentenir  yang  sedang marak  di  masyarakat  terutama  pada  saat  terjadinya  pandemi.  Adapun  istilah  rentenir  merupakan  istilah  yang dipergunakan  dalam  penyebutan  orang  atau  badan  non-bank  yang  meminjamkan  uang  dengan  pengenaan  bunga tinggi  dan  sistem  penagihannya  yang  dilakukan  setiap  hari.  Pengertian  rentenir  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Dalam  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disebutkan sebagai bank gelap. Bunga pinjaman yang tinggi menjadi persoalan  di kemudian hari, sedangkan rentenir dalam menjalankan usahanya menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan.  Dalam  penyuluhan  yang  diadakan  pada  tanggal  18  September  2021  yang  diselenggarakan  dengan berkoordinasi bersama Ketua RT, Ketua RW, Lurah Cibubur RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum  dan  kepastian  hukum  terhadap  warga  yang  merupakan  korban  dari  rentenir  dan  upaya  preventifnya. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online melalui media teleconference seperti zoom. Metode pelaksanaan  berupa  ceramah  yang  dilakukan  oleh  permateri  guna  memberikan  informasi  secara  mendalam berkenaan  dengan  aspek  hukum  rentenir  dan  permasalahan  yang  terkait.  Sebelum  pelaksanaan  kegiatan  pada masyarakat,  agar  mempunyai  sasaran  yang  tepat  dan  mempunyai  nilai  kemanfaatan  dilakukan  survei  oleh  tim pengabdian  kepada  masyarakat,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  penyuluhan  hukum,  pembinaan  dan pendidikan.
Kata Kunci: Aspek Hukum, Rentenir, Pinjaman Ilegal.

## 1. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  sehingga  dalam  memenuhi  kebutuhannya  membutuhkan bantuan orang lain.Di samping itu didalam melakukan kegiatan dan aktifitasnya tidak lepas dari bantuan  orang  lain.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  berupa tolong-menolong atau pun kerjasama (gotong-royong). Sejatinya tidak ada manusia yang mampu mengerjakan segala hal sendiri, manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan alat tukar yaitu uang.
Pada  saat  kondisi  ekonomi  di  masa  pandemi  covid-19  banyak  orang  yang  kesulitan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Di  samping  itu  adanya  pandemi  covid  ini  menuntut
kondisi seseorang supaya tetap sehat diperlukan biaya tambahan seperti: hand sanitizer, memakai masker dan dalam rangka menjaga badannya supaya tetap imun diperlukan konsumsi tambahan seperti  sayur,  buah  yang  mengandung  banyak  vitamin  dan  tetap  mengkonsumsi  multivitamin. Artinya banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
Meningkatnya kebutuhan pada masa pandemi covid-19 saat  ini dan ditambah  adanya  peraturan pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) yang terus diperpanjang karena kondisi covid-19 yang belum terselesaikan, mengakibatkan kondisi menjadi lebih sulit. Kondisi masyarakat seperti ini dimanfaatkan oleh bank plecit. Kebutuhan masyarakat yang  makin  meningkat  dan  kondisi  perekonomian  makin  sulit,  makin  dimanfaatkan  oleh  bank plecit.  Aktivitas  ekonomi  masyarakat  terhambat  yang  diakibatkan  oleh  pandemi  covid-19  ini, masyarakat  seharusnya  dapat  menyesuaikan  dirinya  dengan  kondisi,  agar  tetap  dapat  bertahan hingga menunggu kondisi normal.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank plecit adalah istilah penyebutan untuk orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari (Bank Plecit, 2016). Bank Plecit dikenal juga dengan bank keliling lantaran proses penagihan dilakukan oleh pihak yang disebut bank plecit itu kepada pihak nasabah. Artinya cara penagihannya dilakukan oleh orang tertentu kepada nasabahnya langsung, secara mendatangi ke rumah tiap-tiap nasabahnya.
Kegiatan bank plecit sebenarnya sudah ada sebelum terjadinya pandemi covid 19, bahkan dari praktik-praktik yang ada telah menunjukan bahwa kegiatan bank plecit itu sudah ada sejak manusia mengenal alat tukar, yang berupa uang. Pada dasarnya orang yang memiliki modal  dan  mempunyai  keinginan  ”untuk  melipat  gandakan  uang  yang  mereka  miliki“ memanfaatkan masyarakat untuk bekerja kepada dirinya dengan memutar uang tersebut. Tindakan lebih lanjut, menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan dalih menolong akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  memberatkan  masyarakat,  karena  pinjaman  yang seharusnya diangsur 10 kali dalam pelaksanaannya dikembalikan dengan mengangsur 11 kali.  Adapun  kelebihan  1  kali  dalam  mengangsur  tersebut  dikatakan  sebagai  ucapan terimakasih. Praktik bank plecit selanjutnya, menarik bunga yang sangat tinggi.
Bunga  pinjaman  yang  sangat  tinggi  ini  menyebabkan  kerugian  yang  sangat  besar  yang awalnya meminjam 10 juta bisa dikembalikan 15 juta bahkan lebih, tergantung bayaran dan kesepakatan  yang  di  buat,  tak  luput  juga  bank  plecit  melanggar  perjanjian  yang  telah disepakati dengan memasukan kata-kata dalam perjanjian yang bermakna ganda (dua arti). Terkadang perlakuan dari bank plecit sendiri menyerupai pinjaman online yang tidak resmi dengan  memberikan  uang  terlebih  dahulu  baru  dibuat  perjanjiannya  yang  menyebabkan masyarakat  terjebak,  karena  uang  tersebut  sudah  terlanjur  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhannya, modal usaha, dan sebagainya.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  bank  plecit  tidak  hanya  sampai  pada  penerapan  bunga  yang tinggi,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  juga  mempermalukan  peminjam  yaitu  dengan menagih ke alamat rumah dari peminjam bank plecit. Tentunya hal ini akan diketahui oleh para tetangga, dan ini akan memberikan efek psikologis. Di samping itu pihak bank plecit juga  memberikan  tekanan-tekanan,  baik  dengan  ucapan  atau  pun  tindakan  yang  intinya masyarakat/peminjam  menjadi  takut  dan  tidak  jarang  peminjam  sampai  menjual  rumah, dan lain-lain bahkan ada yang sampai bercerai.
Konsekuensi yang timbul akibat praktik bank plecit dapat dipastikan  bahwa  bank plecit menjalankan  praktek bank gelap atau bank ilegal. Pengertian bank plecit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank.  Dalam  Pasal 46 ayat (1) jo.Pasal 16 ayat (1) UU  Perbankan memberi batasan perbuatan bank  gelap  yakni,  menghimpun  dana  dari  masyarakat  berbentuk  simpanan  tanpa  seizin Pimpinan Bank Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998)
Selanjutnya, praktiknya bank plecit tidak menghimpun dana dari bentuk simpanan, melainkan menyalurkan dana berbentuk peminjaman dana dan disertai dengan bunga pinjaman kepada nasabahnya.  Biasanya  bank  plecit  keliling  dengan  teman  atau  anak  buahnya  maupun  si pemilik dana sendiri yang menawarkan bantuan dana ke masyarakat yang membutuhkan atau memberikan  tawaran  juga  ke  masyarakat  yang  tidak  membutuhkan  dana,  dengan  maksud apabila di suatu saat masyarakat membutuhkan dana dapat mencari  di bank plecit ini untuk meminjam  dana.  Seakan-akan  bank  plecit  ini  merupakan  orang  yang  baik  dan  tulus memberikan pinjaman. Inilah awal mula proses terjerumusnya masyarakat ke aktivitas bank plecit.
Inilah  yang  menimbulkan  persepsi  yang  berbeda  dan  salah  di  antara  masyarakat  mengenai bentuk  dan kegiatan bank plecit serta keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengenaan bunga yang tinggi, sistem penagihan setiap hari dan berbagai masalah lainnya yang  ditimbulkan  oleh  praktik  bank  plecit  tidak  dapat  dihindari  oleh  debitur  dikarenakan kesepakatan yang telah terjalin pada saat pembuatan perjanjian.
Konsekuensi  dari  pembentukan  perjanjian    kerap   menjerat   debitur   bank   plecit. Bunga pinjaman yang tinggi sering menjadi persoalan di kemudian hari. Sedangkan,  bank  plecit  kegiatan  utang-piutang  sebagai  usaha      tentunya      menjadikan      bunga sebagai   sumber   keuntungan. Pembentukan perjanjian yang disepakati oleh pihak debitur yang terjadi di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sering menimbulkan permasalahan.
Dalam survei yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, kemudian dilakukan penyuluhan pada tanggal 18 September 2021, berkoordinasi langsung dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  perlu  dilanjutkan  dengan  pembinaan  dan  pendidikan dengan  harapan  kegiatan  semacam  “bank  plecit” tidak  terjadi  lagi  di  daerah  sekitar  lokasi penyuluhan. Adapun masyarakat  yang menjadi  korban  diberikan kiat-kiat untuk  menyelesaikan masalah yang dialaminya, yaitu dengan mengupayakan segera melunasinya atau bisa juga dengan membuat perjanjian ulang dengan pihak bank plecit untuk kelonggaran dalam tenggang waktunya dan jumlahnya. Telah disampaikan di atas bahwa pengaturan spesifik yang mengatur tentang bank plecit belum ada, namun ada perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai debitur, hal  ini  dapat  dilihat  dari  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  berdasarkan  Pasal  1320 KUHPerdata (Gultom, 2019).
Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh minimal 2  pihak,  yang  kemudian  mereka  mengikatkan  dirinya  di  dalam  perjanjian  untuk  kemudian diterangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan beralaskan
materai 10.000 (sepuluh ribu). Adapun isi dari perjanjian tersebut membahas suatu persoalan yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Sebelum menandatangani suatu perjanjian kedua belah pihak harus membaca dan memahami isi perjanjian yang hendak mengikat mereka. Hal ini seperti diketahui bersama bahwa perjanjian yang telah  ditandatangani    pihak-pihak  yang  terkait  menjadi  mengikat  pihak-pihak  yang menanadatangani perjanjian tersebut. Konsekuensi terikatnya pihak-pihak tunduk pada Asas Pacta Sunt Servanda, yang artinya adalah bagi pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian  maka  harus  menjalankan  perjanjian  tersebut  dengan  itikad  baik.  Disamping  itu, memahami isi pokok perjanjian diharap dapat terhindar dari penipuan maupun kerugian dari salah satu  pihak.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  seharusnya  dibuat  seimbang.  Poin-poin  yang  telah disampaikan  di  atas  merupakan  upaya  menghindari  hal-hal  yang  akan  merugikan  pihak-pihak dalam perjanjian.
Dalam pelaksanaannya terkadang masih terjadi hal-hal yang sifatnya masih merugikan salah satu pihak. Dalam tataran hukum regulasi tentang perjanjian sudah diatur dengan jelas namun dalam pelaksanaannya kadang-kadang atau dapat dikatakan sering merugikan salah satu pihak, sebagai contoh  praktek yang dilakukan oleh bank plecit.  Perjanjian yang dibuat  oleh bank plecit dalam pelaksanaannya  merugikan  pihak  debitur.  Seperti  yang  telah  disampaikan  di  atas  perjanjian mengikat  pihak-pihak  yang  terkait,  namun  dalam  kondisi  yang  terjadi  sewaktu  dilakukan penyuluhan  di  daerah    Blok  Duku  RT  10/  RW  10,  Cibubur,  Jakarta  Timur,  terjadi  ketidak- seimbangan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian. Oleh karena itu, dari tim penyuluh memberikan masukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan kiat-kiat untuk  mengatasi  dan  memberikan  penyelesaian  yang  terbaik.  Disamping  itu,  diberikan  saran apabila sangat membutuhkan dana memilih menggunakan bank resmi yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Lebih tegas disampaikan oleh tim penyuluh, bahwa apabila ada masyarakat yang sudah meminjam ke bank plecit, hendaknya dilakukan musyawarah kembali  supaya  tidak  memberatkan  debitur.  Hal  ini  secara  hukum  dimungkinkan  karena  pada prinsipnya perjanjian tidak boleh memberatkan salah satu pihak.
Adapun langkah-langkah yang dapat disampaikan sebagai bahan perundingan bagi kedua belah pihak sebagai berikut:
1. Kapan tanggal terakhir membayar hutangnya (apabila lancar)?
2. Berapa total angsuran yang harus dibayarkan setiap jatuh tempo?
3. Berapa bunga per bulannya (sesuai waktu) dan bagaimana cara menghitungnya?
4. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran apa resiko yang harus ditanggungnya?
Langkah-langkah di atas harus dihadiri oleh perangkat desa atau pemuka masyarakat sebagai saksi dan  sebaiknya  semua  hal  ini  harus  direkam  melalui  rekaman  gambar  (video),  rekaman  suara (audio), dan surat perjanjian pihak debitur juga harus menyimpan, dikarenakan apabila bank plecit ini curang atau tidak sesuai sama kesepakatan, maka dapat digugat di pengadilan negeri terkait dengan perihal wanprestasi, bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi di antaranya:
1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, artinya tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Wanprestasi: pengertian, penyebab, pasal, dan dampak hukumnya, 2021)
Jadi,  meski  pada  prinsipnya  semua  orang  cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  tapi  Pasal 1330  KUHPerdata  masih  mengecualikan  beberapa  orang  yang  dianggap  tidak  cakap.  Mereka adalah (Cakap hukum secara perdata, n.d.):

## 1. Orang-orang yang belum dewasa.
Seseorang  dikatakan  dewasa  adalah  ketika  ia  telah  berumur  21  tahun.  Orang  dewasa  dapat diartikan  juga  sebagai  orang  yang  belum  genap  21  tahun  tapi  sudah  pernah  menikah.  Jika pernikahan itu bubar ketika orang tersebut belum mencapai 21 tahun, maka ia tetap berada dalam keadaan dewasa. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.

## 2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan
Yaitu  orang  gila  atau  hilang  ingatan.  Orang-orang  yang  berada  di  bawah  pengampuan  semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya.
3. Orang-orang yang oleh undang-undang dianggap tidak cakap, kondisi ini berbeda-beda sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukannya terkait dengan pengaturannya.
Sebagai tindakan preventif masyarakat sebagai calon debitur tidak disarankan untuk meminjam uang ke bank plecit dikarenakan adanya ketidak-jelasan akan bunga yang harus dibayarkan karena perjanjian  ini  dilakukan  tanpa  adanya  lembaga  pengawas  keuangan  seperti  OJK.  Sebaiknya masyarakat  dapat  mengatur  keuangan  dengan  baik,  sebagai  contoh  tidak  membeli  barang  yang tidak dibutuhkan.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

## Tahap Awal
Tahap awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan survei dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur,  Kecamatan  Ciracas,  Jakarta-Timur.  Dalam  survei,  Tim  PKM  menemui  Ketua  RT  10/ RW 10, dan diperoleh keterangan bahwa di wilayah tersebut sering terjadi/ mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam Aspek yang terkait dengan Bank Plecit.
Koordinasi  dengan  Ketua  RT,  Ketua  RW,  Lurah  Blok  Duku  RT  10/  RW  10,  Cibubur,  Jakarta Timur.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  tidak  menghilangkan  peran  Lurah,  Ketua  RW,  Ketua  RT dalam  memberikan  materi  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  terhadap  warga  yang merupakan korban dari bank plecit dan tindakan preventif terhadap masyarakat pada umumnya yang kemudian dilaksanakan pada 18 September 2021.

## Tahap Pelaksanaan

## 1. Ceramah
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  secara online melalui  media teleconference, yaitu Zoom. Metode yang digunakan berupa ceramah yang dilakukan oleh
pemateri  guna  memberikan  informasi  dan  solusi  secara  mendalam  berkenaan  dengan hukum bank plecit dan permasalahannya.
Sosialisasi  dilakukan  dengan  cara  memberikan  penjelasan  mengenai  pengaturan- pengaturan dalam hukum bank plecit , yaitu dalam perspektif undang-undang terkait dalam permasalahan  yang  dibahas.  Selain  itu,  bentuk-bentuk  pencegahan  dan  kiat-kiat  untuk mengatasi agar tidak terjerat hutang dengan bank plecit.
Pemaparan  materi  dalam  kegiatan  PKM  ini  memuat  hukum  bank  plecit  dan permasalahannya.  Penyuluhan  dilakukan  dalam  bentuk  ceramah  dan  diskusi  dua  arah secara  mendalam  di  Jalan  Blok  Duku  RT  10  /  RW  10,  Kelurahan  Cibubur,  Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang hukum bank plecit dan permasalahannya, prinsip-prisnip hukum dalam perjanjian.

## 2. Q & A
Setelah  dilakukan  ceramah  secara online selesai,  selanjutnya digunakan metode Q &  A. Dengan  metode  ini  warga  di  Jalan  Blok  Duku  RT  10/  RW  10,  Kelurahan  Cibubur, Kecamatan  Ciracas,  Jakarta-Timur  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan PKM dengan Tema “Aspek Hukum Bank Plecit dan Permasalahannya ” menitikberatkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di  Jalan  Blok  Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur mengenai berbagai permasalahan dalam aspek yang terkait dengan bank plecit dan pengenalan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara online melalui media teleconference yaitu zoom. Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi bank plecit , dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak yang belum memahami dan mengerti mengenai bahaya-bahaya dalam transaksi bank plecit serta hak-haknya sebagai debitur yang perlu mendapat perlindungan. Selanjutnya, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam bertransaksi dengan bank plecit serta tidak mudah mengalami kerugian. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa  ceramah  dan  diskusi  serta  tanya  jawab  mengenai  “Aspek  Hukum  Bank  Plecit  dan Permasalahannya” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam transaksi bank plecit menjadi paham.
Dalam pelaksanaaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam transaksi bank plecit.
b. Masyarakat  lebih  paham  lagi  bagaimana  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  ketika menimpa dirinya.
c. Masyarakat  sekitar  lebih  mengerti  mengenai  aspek  hukum  perjanjian.  Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan transaksi dengan bank plecit.
d. Masyarakat lebih diarahkan untuk tidak meminjam uang kepada bank plecit walaupun dalam kondisi terpaksa.
Peserta PKM dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1
Peserta Pengabdian kepada Masyarakat

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN
Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur jelas tentang bank plecit, dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang  selanjutnya  disebut  UU  Perbankan,  bank  gelap  dimaknai  sebagai  orang  ataupun pihak  yang  melangsungkan  praktik  seolah-olah  adalah  bank.  Dalam  Pasal  46  ayat  (1) jo.Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaanya tim penyuluh memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dan memberikan  penjelasan terkait undang-undang yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu  perjanjian,  yaitu  orang  yang  dianggap  sudah  dewasa  dan  orang  yang  dapat menandatangani suatu perjanjian hingga bagaimana perjanjian itu dapat dinyatakan sah. Dengan memberikan sedikit pemahaman hukum masyarakat diharapkan memahami hal- hal  yang  dapat  ia  lakukan  di  kemudian  hari  apabila  terkait  dengan  perjanjian  maupun kasus-kasus  yang  semula  merupakan  kasus-kasus  perdata  kemudian  menjadi  kasus pidana, yang diakibatkan adanya kekerasan dalam penagihan yang dilakukan oleh bank plecit,  sehingga  masyarakat  menjadi  korban  maupun  pelaku,  dapat  menghindari kekerasan.

## SARAN
Di masa pandemi covid-19 ini masyarakat khususnya masyarakat Jalan Blok Duku RT 10/ RW  10,  Kelurahan  Cibubur,  Kecamatan  Ciracas,  Jakarta-Timur  dituntut  untuk  lebih  kreatif dalam  menjalankan  usahanya  di  berbagai  bidang,  salah  santu  contohnya  seperti  pada pedagang  dapat  berjualan  secara online dengan  menggunakan  nama  tokonya  agar pelanggan  tetap  tidak  perlu  lagi  untuk  datang  ke  toko  atau  gudang  untuk  berbelanja mencari kebutuhannya.
Dengan  memanfaatkan  teknologi  dalam  sektor  usaha  diharapkan  masyarakat  dapat terbantu  perekonomiannya,  dan  apabila  usaha  masyarakat  yang  dikembangkan  dengan melalui media sosial dapat dijangkau semua kalangan baik dari dalam kota bahkan luar kota. Terkait kesulitan dalam pembelajaran seperti membuka toko online dan transaksi online lainnya  bisa  dipelajari  melalui youtube maupun google ,  akan  tetapi  tetap  harus berhati-hati  dalam  transaksi  ataupun  memanfaatkan  teknologi  karena  banyak  juga kejahatan, seperti penipuan yang dilakukan melalui media internet.
Masyarakat  diharap  agar  tetap  mengikuti  protokol  kesehatan  dan  tidak  berkerumun maupun berkumpul bersama teman agar menghemat pengeluaran sehingga uang yang ada dapat ditabung untuk kebutuhan lain yang mendesak, masyarakat yang dapat mengelola dengan baik keuangannya diharapkan dapat terhindar dari bank plecit maupun pinjaman lain. Apabila masyarakat membutuhkan dana darurat dapat mencoba mencari pinjaman kepada keluarga terdekat maupun tetangga dan dengan itikad baik harus mengembalikan dana di kemudian hari.
Apabila tidak ada langkah lain hingga terjebak ke bank plecit masyarakat dapat mengikuti langkah-langkah  yang  telah  disampaikan  di  atas,    sehingga  masyarakat  tidak  tertipu. Artinya masyarakat telah memahami berbagai permasalahan yang sering terjadi ketika melakukan transaksi dengan bank plecit sehingga masyarakat dapat mewaspadai bahaya yang dapat terjadi dan  kedepannya masyarakat bisa dengan aman dalam melakukan peminjaman.
Jangan  sampai  masyarakat  yang  sudah  terjebak  dalam  bank  plecit  atau  jenis  pinjaman  lainnya menjadi korban tindak pidana ataupun menjadi pelakunya dalam tindak pidana, karena apabila di proses hukum berdasarkan tindakan yang diperbuat dapat berujung pada pemidanaan.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement )
Sehubungan  dengan  telah  dilaksanakannya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat berupa  ceramah  dan  diskusi  tanya  jawab  mengenai  “Aspek  Hukum  Bank  Plecit  dan Permasalahannya”, Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara  dan  Ketua  RT  10/  RW  10,  Kelurahan  Cibubur,  Kecamatan  Ciracas,  Jakarta- Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

## REFERENSI
Bank Plecit. (2016). https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20plecit
Cakap  hukum  secara  perdata.  (n.d.)  Legal  Akses.  https://www.legalakses.com/cakap-hukum- secara-perdata/
Gultom,  H.  D.  A.  (2019). Adakah  akibat  hukum  dari  perjanjian  back  date? Hukum  Online. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum- dari-perj
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (1998). BPHN. https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf
Wanprestasi:  pengertian,  penyebab,  pasal,  dan  dampak  hukumnya.  (2021).  Rumah.com. https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060