## Pendidikan Berbasis Budaya Cirebon

## Ibnu Rusydi
Fakultas Agama Islan Universitas Wiralodra Indramayu, Indonesia Email: ibnurs@gmail.com

## Abstrak
Sebagai  proses  transformasi  nilai-nilai  dalam  rangka  pembentukan  pribadi individu yang mampu memaknai dirinya, masyarakat, dan bangsanya, pendidikan hendaknya ditanamkan kepada pribadi anak didik dari jati diri dan identitas luhur bangsanya.  Nilai-nilai  kebudayaan  bangsa  ini  dapat  dijadikan  sebagai  sumber daya  intelektual,  emosional,  dan  spiritual.  Dalam  budaya  Cirebon,  nilai-nilai luhur  kebudayaannya  sangat  potensial  untuk  dijadikan  ‘spirit’  yang  melandasi setiap  aktifitas  pendidikan  sekaligus  menjadi  objek  nilai  yang  akan ditransformasikan. Sintesis dan perpaduan antara nilai-nilai tradisional (agama) dan  nilai-nilai  modernitas  tercermin  dalam  produk  dan  sejarah  kebudayaan Cirebon.  Perpaduan  dua  nilai  inilah  yang  merupakan  karakter  khas  yang ditemukan  dalam  batang  tubuh  kebudayaan  Cirebon.  Karena  itu,  pendidikan berbasis  budaya  Cirebon  selalu  mengupayakan  lahirnya  peserta-didik  yang mampu  memahami  dan  mempertahankan  jati  dirinya  sebagai  anak  suku  bangsa namun ternyata tidak kaku dalam mengarungi arus modernisasi dan globalisasi.

## Abstract
As the process of transformation values for the creation of private individuals who are  able  to  make  sense  of  themselves,  society,  and  nation,  education  should  be imparted  to  student’s  personal identity  and  the  identity  of  the  noble  nation. The values  of  this  nation's  culture  can  be  used  as  a  power  source  of  intellectual, emotional,  and  spiritual.  In  the  culture  of  Cirebon,  noble  values  culture  very potential  to  be  'spirit'  that  underlies  any  educational  activities  at  the  same  time become the object of value to be transformed. Synthesis and a blend of traditional values (religion) and the values of modernity is reflected in the products and the cultural  history  of  Cirebon.  The  combination  of  the  two  values  is  what  is  the distinctive  character  found  in  the  body  of  Cirebon  culture.  Therefore,  culture- based  education  Cirebon  is  always  seeking  the  birth  of  participant-learners  who
are able to understand and maintain their identity as a child of tribes but it is not rigid as it navigates the currents of modernization and globalization.
Keywords: Education, Culture of Cirebon, Identity, Globalization
Dalam  catatan  sejarah,    saat  awal  pertama  kali  kota  Cirebon  dibangun, orang-orang dari berbagai daerah, Sunda, Jawa, Sumatera, Luar Jawa seperti India, Cina,  Persia,  Irak,  Arab,  dan  Syam  (Siria)  mendatangi  kota  ini. 1 Budaya  Cirebon lahir  dari  persenyawaan  berbagai  budaya  yang  datang  dari  berbagai  daerah  dan tempat. Akulturasi dan asimilasi budaya ini merupakan spirit utama pembentukan nilai-nilai  dalam  masyarakat  Cirebon.  Pada  zamannya,  budaya  masyarakat Cirebon  sudah  memasuki  wilayah  ‘post-modernis’. 2 Masyarakat  yang  terbuka, kreatif  dalam  memadukan  beragam  unsur  budaya,  dan  memformulasikannya secara khas yang kelak dinamai budaya Cirebon.
Di era teknologi dan informasi ini, kemampuan untuk terus berinovasi dan produktif  adalah  tuntutan  yang  niscaya.  Tanpa  kemampuan  beradaptasi  dengan kemajuan  dan  modernitas  maka  budaya  lokal  dan local  wisdom- nya  akan  punah tanpa  bisa  turut  mewarnai  kehidupan  generasi  muda.  Namuan  demikian, kemampuan  memadukan  dan  menyerap  budaya-budaya  modern  harus  tetap diimbangi  dengan  kemampuan  mempertahankan  nilai-nilai  tradisional.  Tanpa keseimbangan  semacam  ini  maka  keterasingan  budaya  akan  terjadi,  terasing  dari identitas  dan  jati  dirinya  sendiri.  Sejarah  pembentukan  kebudayaan  Cirebon mengajarkan betapa masyarakat mampu tampil sebagai orang-orang yang terbuka, siap  menerima  hal-hal  baru  yang  positif,  dan  menformulasikannya  menjadi kebudayaan Cirebon yang khas.
Masyarakat  harus  sadar  akan  identitas  dirinya  melalui  penghayatan  dan pengamalan  kebudayaan.  Tanpa  kesadaran  jati  diri,  individu  akan  terombang- ambing dalam arus globalisasi yang dahsyat dengan gelombang informasinya yang tak  terbendung.  Pada  titik  inilah,  upaya  transformasi  nilai-nilai  kebudayaan menjadi  niscaya,  sehingga  media  pendidikan  harus  ditempatkan  pada  posisi  yang prioritas.  Tujuan  utama  dari  pendidikan  itu  sendiri  diarahkan  supaya  individu mampu  memaknai  dirinya,  lingkungannya,  dan  masyarakatnya. 3 Kemampuan memberi makna adalah indikasi adanya kesadaran akan identitas diri.
Individu (masyarakat) dan nilai-nilai budaya bagaikan dua tepi yang harus dijembatani. Jembatan penghubungan dua tepi ini disebut pendidikan. Seperti yang diungkapkan  oleh  Jean  Pieaget,  pendidikan  diumpamakan  sebagai  penghubungan
dua sisi. Sisi pertama adalah individu yang terus tumbuh dan berkembang, dan sisi kedua adalah nilai-nilai sosial, intelektual, dan moral yang taken for granted. Dua sisi ini akan dijembatani dan dihubungkan oleh media pendidikan. 4
Pendidikan  tanpa  nilai-nilai  budaya  bagaikan bertepuk  sebelah  tangan . Pendidikan tanpa orientasi nilai-nilai adalah omong kosong yang mustahil. Karena itulah, tak berlebihan apabila Ary H. Gunawan mendefinisikan pendidikan sebagai proses  sosialisasi,  yaitu  sosialisasi  nilai,  pengetahuan,  sikap,  dan  keterampilan. 5 Tindakan atau proses sosialisasi tanpa adanya ‘bahan’ yang akan disosialisasikan adalah  mustahil. Dalam hal ini,  nilai-nilai budaya dalam pengertiannya yang  luas harus  ada  dalam  proses  pendidikan.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  harus  berpijak pada nilai-nilai budaya.
Di  samping  itu,  nilai  penting  pendidikan  berbasis  budaya  adalah  dapat diibaratkan  sebagai  tameng  dan  senjata  bagi  individu  yang  hidup  di  jaman informasi  dan  teknologi  ini.  Dengan  pendidikan  berbasis  budaya  ini,  individu maupun masyarakat dapat mengenal identitas budaya sendiri, sehingga selanjutnya dapat  memetakan  antara  hal-hal  baru  yang  boleh  diterima  dan  harus  ditolak. Filterisasi  kebudayaan  semacam  ini  akan  membantu  pengembangan  kebudayaan ke  depan.  Pengembangan  kebudayaan  harus  melalui  beberapa  tahapan,  mulai tahap  kesadaran  jati  diri,  filterisasi  kebudayaan  asing,  dan  asimilasi  maupun akulturasi.  Tahapan-tahapan  seperti  ini  mencerminkan  proses  pembentukan kebudayaan yang berkarakterkan “mempertahankan budaya lama yang masih baik dan  mengambil budaya baru yang  lebih baik.” Pengembangan  kebudayaan  harus didukung oleh individu-individu yang mau mengembangkannya. 6
Pendidikan  berbasis  nilai-nilai  budaya  ini  tidak  berangkat  dari  ruang kosong.  Perjalanan  sejarah  kebudayaan  Cirebon  menjadi  saksi  bisu  betapa masyarakat  telah  menjalani,  menghayati,  dan  mempraktekkan  sistem  pendidikan berbasis budaya lokal. Wujud konkret produk pendidikan berbasis budaya lokal ini dapat  dilihat  pada  kesenian-kesenian  lokal,  tradisi,  dan  adat-istiadat  yang  masih dipertahankan dari generasi ke generasi. Proses tranmisi dari generasi ke generasi ini—sehingga  nilai-nilai  budaya  tetap  bertahan  dalam  rentangan  waktu  yang panjang—adalah  praktek  pendidikan  yang  paling  substantif.  Karena,  kata  Jean Peaget, individu akan terus berkembang dari sejak lahir dan terus berkembang, dan pada saat yang sama dunia pendidikan bertanggungjawab mendorongnya ke nilai- nilai budaya (nilai sosial, intelektual, moral). 7
Hal  ini  menjadi  landasan  filosofis  bagi  masyarakat  Cirebon  untuk  terus melanjutkan  dan  mengembangkan  suatu  model  pendidikan  berbasis  kebudayaan
lokal.  Pendidikan  yang  menekankan  pada  transformasi  nilai-nilai  budaya  akan menghasilkan  output-output  pendidikan  yang  berakarakter  kuat,  selektif, produktif, dan kreatif. Bahkan, melalui pendidikan berbasis kebudayaan ini, dapat diharapkan  individu  akan  mampu  melawan  berbagai  kekuatan  yang  membatasi perkembangan  dirinya,  terutama  yang  diatur  oleh  kekuatan  kapitalisme, 8 sebagai salah satu kekuatan ideologis yang menyertai setiap gerak langkah modernitas.
Secara  eksplisit  maupun  implisit,  pendidikan  berbasis  budaya  lokal  ini tetap  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  pasal  1  No.  20  Tahun  2003,  yang menyebutkan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 9
Dari uraian di atas terdapat dua masalah pokok. Pertama, pendidikan di era globalisasi—yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan nilai-nilai asing— diharapkan  mampu  melahirkan  generasi  yang  memahami  jati  diri  dan  identitas budayanya  sendiri.  Dengan  kemampuan  memahami  identitas  budaya  dan  jati dirinya  sendiri,  individu  diharapkan  mampu  melakukan  filterisasi  terhadap  nilai- nilia  budaya  baru  yang  negatif  dan  tidak  bersifat  konstruktif.  Kedua,  sejarah mencatat  bahwa  masyarakat  Cirebon  adalah  masyarakat  yang  terbuka,  plural, hidup  berdampingan  secara  rukun  dalam  menjalankan  nilai-nilai  budayanya sendiri  sehingga  lahirlah  kebudayaan  baru  sebagai  hasil  dari  perpaduan  beragam budaya.  Dari  kondisi  masyarakat  yang  sangat  heterogen  semacam  itu  lahirlah suatu kebudayaan baru yang khas, yakni budaya Cirebon.
Mengingat  tulisan  ini  mengangkat  tema  pendidikan  berbasis  budaya Cirebon,  maka  uraian  pembahasan  akan  dibagi  menjadi  beberapa  bagian,  yakni: tujuan  pendidikan,  pendidikan  berbasis  budaya,  nilai-nilai  budaya  Cirebon  yang bisa  dijadikan  sumber  daya  utama  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  berbasis budaya lokal.

## Tujuan Pendidikan
Secara  fisik,  manusia  akan  terus  tumbuh  berkembang,  bagian-bagian tubuhnya semakin membesar. Makanan dan asupan gizi membantu perkembangan manusia  secara  fisik.  Secara  psikis,  perkembangan  dan  pertumbuhan  manusia harus  dibantu  melalui  media  pendidikan.  Keterbelakangan  pendidikan
menyebabkan  perkembangan  kejiwaan  seseorang  terlambat.  Dalam  konteks  ini, pendidikan  harus  dipahami  dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  bukan  sekedar mendapat  pelajaran  di  bangku  sekolah  dan  kuliah.  Pendidikan  diartikan  sebagai proses  mendewasakan  manusia,  memberinya  kesadaran  kritis,  kemampuan  untuk memaknai  dirinya,  lingkungan,  dan  masyarakat.  Dengan  ungkapan  lain, pendidikan  bagaikan  asupan  gizi  yang  membantu  pertumbungan  kesadaran seseorang, baik kesadaran intelektual, emosional, maupun spiritual.
Dalam  rangka  melahirkan  individu  ideal  seperti  itu,  pendidikan  sangat tidak  layak  apabila  harus  dimaknai  dalam  pengertian  dan  praktek  yang  sangat sempit, semisal anak didik diposisikan sebagai “Bank Data” untuk menyimpan dan menampung  segala  informasi  dari  tenaga  pengajar  (guru).  Pendidikan  ala  Bank semacam  itu  dikritik  habis-habiskan  oleh  salah  satu  pakar  pendidikan  ternama, Paulo  Freire. 10 Dalam  dunia  pendidikan  ala  Bank  yang  digambarkan  dalam  teori Paulo  Freire  ini,  anak  didik  mirip  sekali  dengan  korban,  objek  mati,  tempat penyimpanan  data.  Keterlibatan  dari  anak  didik  sangat  minim,  sehingga  pikiran yang terbuka, kesadaran kritis, berpandangan luas ke depan, cakrawala yang luas, menjadi omong kosong. Tenaga pengajar berperan layaknya manusia supergenius, sumber pengetahuan dan informasi.
Tugas  dunia  pendidikan  memang  berat  namun  mulia.  Keberhasilan  dunia pendidikan akan berdampak besar dan bermanfaat bagi  kehidupan berbangsa  dan bernegara.  Karenanya,  adalah  logis  apabila  berdasarkan  UUD  1945  “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen  dari anggaran  pendapatan  belanja  negara  dan  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  nasional.” 11 Manfaat  besar  yang  pasti  diperoleh apabila  dunia  pendidikan  berhasil  mengerja  cita-citanya  adalah  terciptanya  insan yang cinta tanah air, munculnya rasa nasionalisme, dan kepedulian kepada seluruh aset bangsa. Bagi anak bangsa yang terdidik dengan baik, segala aset yang dimiliki bangsa akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi kemakmuran,  kesejahteraan, dan kebesaran  bangsanya.  Tidak  akan  dikorupsi  demi  kepentingan  pribadi  maupun kelompok. 12
Anak  didik  yang  hanya  dibekali  dengan  informasi-informasi  tanpa dibarengi  kesadaran  kritis  dan  kepedulian  sosial  akan  rapuh  menghadapi  kondisi jaman  yang  sudah  rusak.  Realitas  sosial  kini  terlanjur  menampilkan  kontradiksi yang  mencolok,  jurang  perbedaan  antara  si  kaya  dan  si  miskin  sangat  dalam, seruan  untuk  memegang  teguh  moralitas  berseberangan  dengan  meningkatkan tindakan  amoral  dan  kriminalitas,  penegakan  hukum  dan  keadilan  bertabrakan
dengan  merajalelanya  KKN.  Di  jaman  yang  sudah  rusak  semacam  inilah, pendidikan  diharapkan  menjadi keeper gawang  kebenaran, problem  solver setiap probelmatika  kehidupan,  dan  proaktif  dalam  mengarahkan  masyarakat  yang hampir disorientasi. 13
Satu-satunya  cara  untuk  merekonstruksi  struktur  masyarakat  yang ‘amburadul’ ini adalah dengan menyiapkan individu-individu yang berpendidikan.
Dengan  kata  lain,  pendidikan  adalah  upaya  membekali  anak  didik  dengan kecakapan,  keahlian,  skill,  dan  kemampuan  yang  memadai  untuk  membangun bangsa  menuju  arah  yang  lebih  baik.  Membangun  bangsa  dengan  segala  detail persoalan  yang  dihadapinya,  tentu  membutuhkan  individu-individu  yang  luar biasa,  cakap,  dan  berkemampuan.  Di  sinilah,  pendidikan  adalah  tindakan menyiapkan  individu  yang  memiliki  kecakapan  dan  kemampuan.  Dengan  begitu, outpu-output pendidikan akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengarahkan gerak pembangunan bangsa. 14
Seperti  yang  telah  disampaikan  di  awal,  pendidikan  bertujuan  untuk memberikan  kemampuan  memaknai  bagi  individu,  baik  memaknai  dirinya, lingkungan,  maupun  masyarakat.  Dengan  kemampuan  memaknai  inilah,  output dunia  pendidikan  akan  mulai  menganalisa,  memetakan,  dan  mencarikan  solusi bagi  setiap  problematika  yang  dihadapi.  Dari  sini  kemudian  dapat  berkembang lebih  jauh,  yaitu  turun  aksi  untuk  mengarahkan  perputaran  roda  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  bertujuan  dan  ditujukan untuk  mencetak  insan  yang  berkesadaran  akan  hal-hal  yang  menindas  kehidupan dan menemukan jalan keluar menuju pembebasan yang sesungguhnya.
Mirip  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Paulo  Freire,  pendidikan  membuat penindasan  dan  penyebabkan  menjadi  objek  refleksi  kaum  tertinas,  dan  dari refleksi  itulah  lahir  pembebasan  ( liberation ). 15 Penindasan  dapat  diartikan  dalam pengertian  yang  lebih  luas.  Kebodohan  adalah  penindasan.  Ketidakadilan  hukum adalah penindasan. Kemiskinan adalah penindasan. Gizi buruk adalah penindasan. Dan,  masih  banyak  lain  mengenai  jenis  penindasan  ini.  Dunia  pendidikan  akan menyiapkan  kader-kader  yang  mampu  menghancurkan  segala  macam  penindasan ini, dan mencarikan problem solving -nya.
Bangsa  kita  ini  sangat  luas,  terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke, dengan  khazanah  kebudayaan  yang  beragam.  Nusantara  ini  adalah  lumbung kebudayaan  dan  tradisi.  Di  satu  sisi  memang  dapat  dikatakan  sebagai  anugerah dari Tuhan dalam kehidupan ini. Namun, di sisi lain, terdapat satu kelemahan dan hambatan, yaitu menyamaratakan tingkat kesadaran. Di pelosok-pelosok terpencil,
tingkat  kesadaran kritis  masyarakatnya berbeda jauh  dari mereka  yang hidup  dan mendiami  daerah  perkotaan  yang  metropolitan.  Masyarakat  yang  hidup  di wilayah-wilayah pedalaman belum terjangkau dengan baik oleh dunia pendidikan.
Ketimpangan realitas semacam ini bukan lagi sebagai anugerah yang patut dibanggakan.  Dari  kacamata  Paulo  Freire,  realitas  tersebut  harus  menjadi  objek reflektif semua orang, dari berbagai lapisan masyarakat, terutama oleh pemerintah dan  praktisi  pendidikan.  Dalam  konteks  tulisan  ini,  ketimpangan  realitas  tersebut ditempatkan  sebagai  musuh  dunia  pendidikan,  dimana  output-output  dunia pendidikan adalah untuk memerangi dan meniadakan realitas semacam itu.
Dengan mengikuti alur logika Paulo Freire yang membagi tipe pendidikan ke dalam tiga macam: pendidikan magis, pendidikan naif, dan pendidikan kritis, 16 maka boleh  dikata sebagian  masyarakat masih berada  dalam  kategori  masyarakat magis  dengan  tipe  pendidikan  yang  magis  pula.  Masyarakat  yang  berkesadaran magis  adalah  tipologi  masyarakat  yang  hanya  tahu  bahwa  nasib  mereka  sudah ditentukan  oleh  takdir  Tuhan,  sehingga  mereka  tidak  punya  kuasa  untuk merubahnya.  Masyarakat  yang  berkesadaran  naif  setingkat  lebih  baik  dari masyarakat  magis.  Mereka  sudah  tahu  akan  persoalan  dan  bagaimana  konsep memecahkan  persoalan  hidupnya.  Namun,  mereka  apatis,  acuh  tak  acuh,  dan membiarkan  persoalan  itu  berlarut-larut.  Di  sinilah  peran  pendidikan  yang  sejati, yaitu  menumbuhkan  kesadaran  kritis  dalam  masyarakat  dan  mendorong  mereka untuk  bertindak  guna  merubah  keadaan  dan  menciptakan  kehidupan  baru  yang lebih baik.
Dalam  konteks  nasionalisme,  pendidikan  bertujuan  untuk  menciptakan kepedulian  dan  kecintaan  akan  tanah  air,  mendorong  setiap  individu  untuk memikirkan pernak-pernik persoalan yang dihadapi bangsa, lalu turun tangan dan bertindak  secara  lebih  konkret  untuk  menyelesaikannya.    Sependapat  dengan pendapat Mansour Fakih yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan transformasi sosial  dalam  keseluruhan sistem perubahan sosial  yang ada.  Dalam  rangka  melahirkan  transformasi  sosial  tersebut,  pendidikan  harus melakukan  analisis  struktural  lokasi  pemihan  terlebih  dahulu.  Selanjutnya,  dunia pendidikan  memetakan  atau  identifitasi  isu-isu  strategis  dan  menetapkan  visi. Menurut  Mansour  Fakih,  tahapan-tahapan  ini  sangat  penting,  sehingga pemberdayaan betul-betul terarah dengan baik. 17
Pelajaran penting yang bisa diambil dari pandangan Mansour Fakih, yang masih  relevan  dan  kontekstual  di  jaman  sekarang,  adalah  keharusan  dunia pendidikan  mengidentifikasi  isu-isu  strategis.  Di  jaman  yang  sarat  dengan
kepentingan dan nilai-nilai kapitalisme, sering kali pendidikan dijadikan komoditi yang bisa diperjual-belikan, diperdagangkan demi keuntungan finansial, tanpa ada niatan  tulus  untuk  pemberdayaan.  Tak  jarang,  kepentingan  kapitalisme  semacam itu bertopeng dan bersembunyi di balik jargon pemberdayaan.  Dampaknya sangat nyata, orang miskin tak boleh bersekolah yang tinggi-tinggi. Realitas ini membuat banyak orang berteriak lantang menyuarakan kebenaran etis, bahwa komersialisasi pendidikan adalah tindakan merampas hak setiap manusia untuk mendapatkan hak berpendidikan. 18
Pertanyaannya,  bagaimana  jika  seandainya  institusi  pendidikan  sudah terlanjur  dikomersialisasikan?  Bagaimana  seandainya  lembaga  sekolah  dan perguruan  tinggi  sudah  terjebak  dalam  lingkaran  kepentingan  kapitalisme,  dan dengan argumentasi-argumentasi logis mereka membenarkan praktek
komersialisasi pendidikan tersebut? Pada saat bersamaan, pemerintah melanggengkan praktek komersialisasi ini?
Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  di  atas,  kita  harus  kembali merenungkan  substansi  jawaban  ekstrem  dari  Ivan  Illich  yang  disebut de- schooling  society. Ivan  Illich  mengatakan  bahwa  apabila  pendidikan  yang berlangsung  di  dalam  lembaga  sekolah  sudah  menampakkan  karakternya  sebagai pendidikan  yang  militeristik,  maka  keluar  dari  lembaga  pendidikan  semacam  itu adalah  perbuatan  yang  sangat  dianjurkan.  Menurut  Ivan,  berlama-lama  berada  di dalam  proses  pendidikan  semacam  itu  akan  memperburuk  keadaan. 19 Sejatinya, pandangan  ekstrem  Ivan  Illich  itu  tidak  ditujukan  untuk  mendorong  orang-orang apatis  terhadap  lembaga  pendidikan  dan  meninggalkan  dalam  arti  yang sebenarnya.  Pandangan  Ivan  Illich  sejatinya  adalah  kritik  tajam  kepada  lembaga pendidikan agar lebih humanis dan berwajah santun, jangan sampai menampakkan wajah sebagai penjara intelektual. 20
Humanisme  yang  semestinya  diperjuangkan  institusi  pendidikan  adalah pemberdayaan dan  memanusiakan  manusia, serta memberikan  kesempatan penuh pada  setiap  manusia  dari  berbagai  lapisan  sosial  untuk  mendapatkan  pendidikan yang  sama.  Karenanya,  dan  dalam  konteks  ini,  komersialisasi  pendidikan  adalah musuh  yang  harus  diperangi  oleh  dunia  pendidikan  itu  sendiri.    Sebab, komersialisasi bertentangan dengan visi dan cita-cita luhur dunia pendidikan. Atau paling tidak, komersialisasi pendidikan mereduksi cita-cita tersebut. Tanpa adanya unsur  komersialisasi  dan  disertai  perjuangan  keras  demi  pemberdayaan  manusia maka  institusi  pendidikan  boleh  dikata  telah  berjalan  di  jalan  yang  semestinya, yaitu  jalan  yang  menuju  ke  arah  pembentukan  manusia  seutuhnya.  Memang
benata,  tak  ada  manusia  sempurna.  Namun,  melalui  pendidikan,  kekurangan- kekurangan yang dimiliki oleh manusia sejak lahir akan dapat diperbaiki, dan dari waktu ke waktu defisit kemanusiaan tersebut dapat ditambal. 21

## Pendidikan Berbasis Budaya
Apabila tujuan pendidikan secara ringkas dapat dirangkum sebagai upaya mendewasakan  manusia,  memanusiakan  manusia,  menanamkan  kesadaran  kritis, memberikan kemampuan memaknai diri, lingkungan, dan masyarakat, maka nilai- nilai budaya adalah  landasan bagi  keseluruhan proses  tersebut. Nilai-nilai budaya menjadi  batasan  bagi  ruang  lingkup  dimana  gerak  kesadaran  harus  dibatasi. Dengan  kata  lain,  manusia  yang  dewasa,  manusia  yang  benar-benar  manusiawi, manusia  yang  kritis,  dan  manusia  yang  sadar  akan  jati  dirinya,  adalah  manusia yang  berbudaya,  bertindak  sesuai  nilai-nilai  budaya,  berjuang  demi  dan  untuk nilai-nilai  budaya.  Dalam  batasan  ini,  pendidikan  adalah  proses  transformasi informasi-informasi  sekaligus  nilai-nilai  budaya,    pembudayaan  manusia, penguatan  nilai-nilai  kebudayaan  melalui  usaha  tanpa  henti  menanamkan kesadaran budaya dalam diri anak didik.
Hubungan  antara  pendidikan  dan  nilai-nilai  kebudayaan  bagaikan hubungan  instrumen  dan  fungsi,  mediasi  dan  tujuan,  perjalanan  dan  akhir. Membicarakan pendidikan  maka kebudayaan sudah include di dalamnya. Melihat praktek  pendidikan  selalu  berlangsung  di  dalam  dan  dibatasi  oleh  ruangan  yang disebut  ruang  kebudayaan.  Pendidikan  tidak  pernah  ditujukan  untuk  sekedar menghasilan  manusia-manusia  terdidik  ( educated  human  being )  melainkan  juga manusia berbudaya ( civilized human being ). Untuk itulah, dengan ringkas H.A.R.
Tilaar  menyatakan  bahwa  proses  pendidikan  adalah  upaya  pembudayaan. 22
Manusia  yang  ideal  dalam  idealisme  pendidikan  adalah  manusia  yang  cerdik pandai sekalipun kuat mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai kebudayaannya. Boleh  dikata pendidikan  dan  kebudayaan bagaikan  dua sisi  mata uang yang tak bisa dipisahkan satu sama lain.
Rasionalisasi  relasi  antara  pendidikan  dan  nilai-nilai  kebudayaan  adalah bahwa pendidikan dijalankan oleh, untuk, dan demi manusia (masyarakat). Dalam diri  masyarakat  terdapat  cita-cita,  harapan,  nilai-nilai  idealisme,  dan  keyakinan. Semua  ini  menjadi  ruh  kehidupan  masyarakat.  Sementara  itu,  pendidikan berlangsung  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  sarat  dengan  nilai-nilai,  harapan, keyakinan tersebut. Bahkan boleh dikata, dunia pendidikan adalah sus-sistem dari struktur kesadaran  masyarakat yang  lebih  luas. Oleh  karenanya, Azyumardi  Azra
mengatakan  bahwa  pendidikan  adalah  proses  yang  komprehensif. 23 Melalui pendidikan,  masyarakat  dipersiapkan  untuk  memiliki  kemampuan  dalam menghadapi segala tantangan hidup. Melalui dunia pendidikan, individu akan terus belajar  menyesuaikan  diri  dengan  cita-cita,  nilai,  harapan  masyarakatnya  yang lebih  luas.  Yang  patut  dicatat  di  sini,  nilai-nilai  dan  cita-cita  tersebut  adalah sesuatu yang taken for granted, ada sebelum individu lahir, dan proses pendidikan adalah penyesuaian  diri  dengan  lingkungannya  yang sudah dipadati  oleh cita-cita dan harapan tersebut.
Kebudayaan  itu  sendiri,  menurut  Budiono  Herusatoto  yang  mengutip  S. Padmosoekotjo,  adalah  sifat  atau  keadaan  dari  budi  yang  disebut  nalar  atau pendidikan.  Sedangkan  menurut  Prof.  Dr.  Koentjaraningrat  dalam  bukunya Kebudayaan,  Mentalitet  dan  Pembangunan berpendapat  bahwa  kebudayaan adalah  hal-hal  yang  bersangkutan  dengan  budi  dan  akal. 24 Cita-cita,  harapan, keyakinan,  dan  nilai-nilai  yang  berkembang  di  masyarakat  lahir  dari  kebudayaan mereka.  Dari  sinilah,  boleh  dikata  bahwa  pendidikan  bukan  saja  tidak  bisa dilepaskan dari kebudayaan melainkan juga kebudayaan manusia itu sendiri. ‘Ruh’ kebudayaan  menjadi  penggerak  bagi  ‘jasad’  dunia  pendidikan.  Tanpa  nilai-nilai budaya  yang  melatar-belakanginya  maka  dunia  pendidikan  bagaikan  jasad  tanpa ruh. Bahkan, jika dunia pendidikan secara manipulatif-politis dilepaskan dari nilai- nilai  budaya  sendiri  maka  yang  akan  terlahir  adalah  manusia-manusia  yang terasing,  yang  kehilangan  jati  diri,  yang  terombang  ambing  oleh  arus  informasi dan budaya asing.
Permasalahan  menjadi  sedikit  lebih  rumit  apabila  dimunculkan  sebuah pertanyaan yang membenturkan pendidikan dengan wacana eksistensi kebudayaan Nusantara yang beragam.  Apakah pendidikan berbasis budaya berarti pendidikan berbasis  nilai-nilai  lokalitas?  Apakah  pendidikan  berbasis  budaya  berarti meniscayakan  desentralisasi  dan  menghendaki  otonomi  pendidikan?  Apakah pendidikan berbasis budaya berarti tidak-adanya standar nilai bersama, khususnya mengenai nilai-nilai yang akan diperjuangkan bersama melalui media pendidikan?
Dalam  atmosfer  yang  demokratis,  perbedaan  memang  dihargai.  Dunia pendidikan  juga  seharusnya  meningkatkan  upaya  menghargai  perbedaan  kultural. Penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan mulai dari tingkat paling dasar sampai  yang  tertinggi  harus  mengutamakan  dan  menghormati  adanya  perbedaan kebudayaan tersebut. Dalam atmosfer yang  demokratis, nilai-nilai lokalitas betul- betul  harus  dijunjung  tinggi.  Ini  berarti  bahwa  pendidikan  berbasis  budaya,  pada tataran yang lebih spesifik, adalah model pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai
lokalitas. Penghargaan terhadap nilai-nilai lokalitas ini diwujudkan dengan adanya kebijakan  otonomi  pendidikan,  dimana  setiap  daerah  diizinkan  untuk memformulasikan  sendiri  konsep  pendidikan  yang  akan  dijalannya.  Sekalipun, menurut  sebagian  pakar,  otonomi  pendidikan  yang  sedang  berlangsung  sekarang masih setengah hati. 25
Namun,  terlepas  dari  penilaian  tersebut,  pendidikan  berbasis  budaya adalah pendidikan yang mendorong desentralisasi, dimana setiap anak suku berhak atas  budaya  mereka  masing-masing.  Ki  Hadjar  Dewantara  menyerukan,  “Berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita: bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas  oleh  tuntutan-tuntutan  kodrat  alam  yang  nyata  dan  menuju  ke  arah kebudayaan.” 26 Bentangan  pulau-pulau  dari  Sabang  sampai  Merauke  adalah wadah  yang  menampung  beragam  kebudayaan;  kebudayaan  yang  lahir  dari  suku bangsa yang berbeda-beda pula. Mereka semua mendapatkan hak yang sama untuk menghayati,  mengamalkan,  dan  menyelami  lebih  dalam  kebudayaan  masing- masing.  Pendidikan  sebagai  media,  sebagai  instrumen,  sebagai  alat  harus ditempatkan  pada  peranannya  sendiri,  yaitu  membantu  masyarakat  untuk memperoleh, mengetahuai, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang mereka miliki.  Inilah  substansi  makna  kemerdekaan  yang  dimaksud  oleh  Ki  Hadjar Dewantara, sehingga manusia betul-betul berjalan searah tuntutan kodrat alam dan kebudayaan yang ada di sekeliling mereka.
Dengan  sangat  bagus  dan  rigid,  A.  Waidl  menjabarkan  bahwa:  pertama, manusia  adalah  makhluk  sejarah.  Manusia  itu  mampu  melakukan  refleksi  diri, mampu  keluar  dari  dirinya,  dan  melihat  ke  belakang,  kemudian  mengadakan perenungan sebagai koreksi terhadap  masa lalu  demi sebuah upaya konstruktif  di masa mendatang. Kedua, manusia adalah makhluk dengan segala individualitasnya,  yang  memiliki  ciri-ciri  khas  dalam  konteks  lokalitas  tertentu, sehingga  mereka  bukan  lagi  objek  pendidikan  yang  diarahkan  melainkan  subjek yang  harus  diperlakukan  secara  manusiawi,  dihargai,  dan  bermatabat.  Ketiga, manusia  selalu  membutuhkan  sosialisasi  untuk  menyatakan  eksistensi  dirinya. Karenanya,  manusia  harus  diberi  tempat  untuk  menyatakan  dirinya  saat berhubungan  dengan  publik  yang  lebih  luas.  Pengakuan  publik  sangatlah  penting bagi  dirinya.  Keempat,  manusia  berinteraksi  dengan  alam  lingkungannya, karenanya  muncul  kerja  yang  berdimensi  kemanusiaan.  Hal  ini  merupakan perpaduan  antara  budi  dan  rasa  yang  berdaya  untuk  menafsiri  dunia  dan kehidupannya. 27
Kutipan  panjang  dari  penjelasan  A.  Waidl  adalah  penjabaran  mengenai makna  kebebasan  manusia,  kebebasan  berekspresi  untuk  menampilkan kebudayaannya sendiri, kebutuhan  manusia akan adanya penghargaan publik atas eksistensi  dirinya.  Dan  dengan  begitu,  betul  apa  yang  pernah  dikatakan  oleh  Ki Hadjar Dewantara bahwa manusia harus diberi kebebasan namun bukan kebebasan yang tanpa batasan, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh dan untuk nilai-nilai kebudayaan.  Sejalan  dengan  ini,  Romo  Mangun  memberikan  penjelasan  detail mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  terhadap  peserta-didik.  Menurut  Romo Mangun,  peserta-didik  mempunyai  keinginan  untuk  mengeksplorasi  dirinya  dan alam  sekitarnya.  Peserta-didik  ingin  mengembangkan  dirinya  sendiri. 28
Mengeksplorasi  diri  dan  alam  sekitarnya  adalah  cerminan  dari  kebebasan  untuk merasakan  kebudayaannya  sendiri,  perjuangan  akan  nilia-nilai  lokalitas,  sehingga penyeragaman adalah bentuk ‘distorsi’.
Pendidikan  berbasis  budaya  berarti  pendidikan  yang  memfasilitasi  dan membantu  peserta-didik  untuk  mengeksplorasi  diri  dan  nilai-nilai  kebudayannya. Karena  itulah,  Romo  Mangunwijaya  memiliki  pemahaman  bahwa  kelas  harus diselenggarakan  demi  membantu  peserta  didik  untuk  mengembangkan kepribadiannya,  kemampuan-kemampuan  yang  dibawanya  sejak  lahir,  dan selanjutnya  diramu  atau  dipadukan  bersama  kekayaan  sosial  dan  budaya  dimana peserta-didik tersebut lahir, tumbuh, dan dibesarkan di dalamnya. Akhirnya, Romo Mangun menganggap pendidikan dan kebudayaan (lokalitas) memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan. 29 Dengan kata lain, pendidikan harus menyertakan nilai-nilai budaya saat mengiringi langkah pertumbuhan intelektual, emosional, dan spiritual peserta-didik.
Pertanyaan  lebih  lanjut,  dari  tempat-tempat  manakah  nilai-nilai kebudayaan  digali?  Siapa  pula  yang  bertanggungjawab  menyelenggaraan pendidikan  secara  umum?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  perlu  sekali  melirik konsep trilogi pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara. Konsep trilogi yang dimaksud adalah untuk menjelaskan mekanisme bagaimana keluarga, sekolah, dan masyarakat  berperan  serta  menumbuhkan  karakter  dan  membina  mentalitas generasi  mudahnya.  Rumah,  sekolah,  dan  kehidupan  bermasyarakat  adalah ‘tempat-tempat’  nilai-nilai  kebudayaan  itu  digali,  dirumuskan,  dan  ditanamkan.
Orang  tua,  guru  atau  pengajar,  dan  masyarakat  adalah  pihak-pihak  yang bertanggungjawab  untuk  menanamkan  nilai-nilai  kebudayaan  kepada  generasi muda.  Setiap  individu  manusia  hidup  dimulai  dari  usia  kecil  dan  terus  tumbuh berkembang  sampai  dewasa.  Sepanjang  pertumbuhan  itulah,  proses  pendidikan
tetap  dilangsungkan.  Alhasil,  Pendidikan  seorang  anak  tergantung  sepenuhnya kepada  trilogi  pendidikan  tersebut. 30 Dan  dengan  begitu,  proses  pendidikan  juga akan berlangsung sepanjang hayat ( longlife education ).
Secara tidak langsung, konsep trilogi pendidikan Ki Hadjar Dewantara ini, dengan sendirinya, merupakan landasan filosofis yang sangat kuat bagi pendidikan berbasis budaya. Rasionalisasinya begini, seorang anak lahir dari sebuah keluarga, dan  keluarga  tersebut  adalah  bagian  dari  masyarakat  yang  sudah  memiliki seperangkat sistem nilai yang baku. Sekolah adalah ‘rumah kedua’, yang bertugas menanamkan  nilai-nilai budaya yang sudah terdapat di tengah-tengah  masyarakat kepada  peserta-didik.  Di  luar  rumah  dan  sekolah,  manusia  hidup  dan  menjalani langsung  pendidikan  dari  masyarakatnya.  Dengan  demikian,  seorang  individu tidak  bisa  lepas  dari  lingkaran  nilai  kebudayaannya  sendiri.  Selagi  pendidikan diselenggarakan maka nilai-nilai  kebudayaan akan  mengalami proses trasformasi. Dengan  catatan  penting,  orang  tua,  guru-pengajar,  dan  masyarakat  berkomitmen bersama, bekerjasama, bahu-membahu untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang positif  dan  membangun  mentalitas  generasi  muda  yang  sejalan  dengan  prinsip- prinsip  kebudayaannya.  Sebab,  nilai-nilai  tersebut  sudah  berupa  sistem  yang kokoh, tinggal menunggu kemauan mengimplementasikannya.

## Nilai-nilai Budaya Cirebon
Kota Cirebon memiliki kebudayaan yang lestari sampai hari ini. Nilai-nilai kebudayaan  Cirebon  tetap  dipegang  teguh  oleh  masyarakatnya,  dihayati  dalam keyakinan,  dan dijalankan  dalam  kehidupan. Secara garis besar, spirit agama dan spirit  modernitas  menjadi  dua  prinsip  utama  dalam  memahami  nilai-nilai kebudayaan  Cirebon.    Nilai-nilai  agama  maupun  nilai-nilai  modernitas  telah berpadu  dan  berkolaborasi,  yang  kemudian  selalu  tampak  dalam  perjalanan historisitas  pembentukan  kebudayaan  Cirebon.  Untuk  melihat  kedalaman  nilai- nilai  kebudayaan  Cirebon  secara  lebih  komprehensif,  dua  paradigma  besar  ini; agama dan modernisme, tidak boleh diabaikan.
Untuk  membuktikan  bahwa  nilai-nilai  agama  maupun  modernisme merupakan  unsur  terpenting  dalam  batang  tubuh  kebudayaan  Cirebon,  disiplin sejarah  dan  disiplin  kesenian  akan  banyak  membantu.  Berdasarkan  fakta-faktar sejarah  dan  produk-produk  kesenian  yang  terdapat  dalam  masyarakat  Cirebon, nilai-nilai agama dan nilai-nilai modernisme tampak lebih kentara.
Pertama, Sejarah . Sejarah mencatat bahwa Kota Cirebon sejak abad ke-16 telah  muncul  sebagai  salah  satu  kota  pelabuhan  penting  di  pantai  utara  Jawa.
Sebagai  kota  pelabuhan,  masyarakatnya  lebih  terbuka,  rasional,  plural,  dan  lebih siap  menerima  kehadiran  yang  lain  ( the  others ).  Berdasarkan  berita  yang disampaikan oleh Tome’ Pires, pada paruh  kedua abad  ke-16, Pelabutan Cirebon telah  menjadi  salah  satu  bandar  niaga  yang  berperan  penting  dalam  perdagangan internasional. 31 Dengan  ibarat  lain,  kota  Cirebon  merupakan  tempat  perjumpaan beragam etnik, ras, suku bangsa, beserta kebudayaan masing-masing.
Sebagai  kota  Pelabuhan,  kota  Cirebon  sudah  tentu  merupakan  kota bertemunya berbagai kelompok sosial. Kehadiran penduduk dengan latar belakang yang beragam, baik  etinik, agama, kebudayaan, dan sebagainya  merpakan bagian dari  karakteristik  kota  Cirebon.  Arus  informasi  dan  nilai-nilai  kebudayaan  asing bermuara  di  pelabuhan  Cirebon  ini.  Boleh  dikata,  pada  waktu  itu  kota  Cirebon menjadi  miniatur  dunia,  dimana  ‘globalisasi’  dalam  tingkat  yang  kecil  telah dipraktekkan.  Mungkin  pakar  setingkat  Prof.  George  Ritzer  mengatakan  bahwa globalisasi  menelorkan  kehampaan  identitas,  dimana  masyarakat  berubah  dengan cepat, sehingga kadang-kadang manusia kehilangan identitasnya dan terhempas di dalam  dunia  yang  kosong. 32 Akan  tetapi,  dengan  karakteristiknya  yang  kuat, masyarakat  Cirebon  dapat  menerima  perubahan  cepat  yang  dibawa  oleh  arus globalisasi namun tetap mampu mempertahankan identitas dan jati diri bangsanya.
Keterbukaan,  dinamisme,  progresifitas  kebudayaan  masyarakat  Cirebon juga  tampak  terlihat  pada  adanya  pergeseran  mendasar  yang  terjadi.  Pada  awal abad  ke-20,  terutama  setelah  ditetapkan  sebagai gemeente, Kota  Cirebon berkembang sebagai kota kolonial yang mengalami proses modernisasi yang pesat. Kota  Cirebon  mengalami  pergeseran-pergeseran  yang  mendasar  dari  sebuah  kota suci  tradisional  yang  berfungsi  sebagai  pusat  penyebaran  Islam  ( secred  city ), sekaligus  pusat  aktifitas  perdagangan  laut  ( market  city )  menjadi  sebuah  kota kolonial ( colonial city ). 33 Kolonialisasi, di samping membawa dampak buruk, juga menjadi batu loncatan bagi percepatan modernisasi. Bangsa Eropa yang lebih maju secara kebudayaan telah memperkenalkan sistem perdagangan yang lebih rasional dan terorganisir dengan lebih baik.
Pergeseran  dari  kota  suci  menjadi  kota  dagang  ini  adalah  ciri  khas masyarakat yang terbuka ( open society ), 34 menghargai perubahan-perubahan yang mengarah  ke pembentukan pola hidup  yang lebih baik, yang  lebih  harmonis,  dan lebih  mencerminkan  perdamaian.  Dengan  identitas  sebagai  kota  pelabuhan, masyarakat  Cirebon  telah  memastikan  diri  untuk  menjadi  lebih  terbuka.    Jika dirunut  dari  perkembangan  sejarah  sejak  awal  abad  ke-20,  Kota  Cirebon  telah
menjelma  menjadi  sebuah  kota  pelabuhan  ekspor  dan  impor  terbesar  ke-4  di Indonesia setelah Batavia, Surabaya, dan Semarang. 35
Sebagai  masyarakat  yang  modernis,  adat-budaya  Cirebon  sudah  tentu tidaklah  magis  melainkan  bersifat  sangat  rasional,  tidak  kaku  melainkan  selalu elastis  untuk  menerima  perubahan  sebagai  tuntutan  prinsip-prinsip  modernitas pada jamannya. Boleh  dikata, kota Cirebon telah  mencapai era postmo  dibanding kota-kota lain  di Nusantara, dan  karenanya,  memiliki  tingkat perekonomian  yang tinggi  dengan  laju  perubahan  yang  cepat.  Kota  Cirebon  merupakan  ibukota Keresidenan  Cirebon,  sebuah  wilayah  yang  juga  termasuk  dalam  mata  rantai ekonomi  perkebunan  kolonial  sehigga  terdapat  konsentrasi  kapital  kolonial  yang cukup  besar,  dan  karenanya  memiliki  dinamika  sosial  ekonomi  yang  relatif tinggi. 36
Sebagian  pakar  memang  ada  yang  psimis  dengan  budaya  global  yang komersialistis.  Akan  tetapi,  di  balik  topeng  buruk  globalisasi  itu  tersimpan kreatifitas  dan  produktifitas.  Selagi  mampu  melakukan  filterisasi  terhadap dampak-dampak  negatif  globalisasi  dan  mengambil  sisi-sisi  positifnya,  maka kehadiran  globalisasi  bukan  sesuatu  yang  menakutkan. Terbukti,  budaya  Cirebon tetap  memiliki  karakteristiknya  yang  khas  sekalipun  gempuran  modernitas berlangsung  keras  pada  waktu  itu.  Tetapi,  masyarakat  Cirebon  berhasil  menggali sisi-sisi positif ‘globalisasi’ pada masa itu.
Berdasarkan  catatan  sejarah,  Karesidenan  Cirebon  telah  mengembangkan aktifitas  ekonomi  perkebunan  yang  luar  biasa.  Kehadiran  ekonomi  perkebunan tebu dan komoditas komersial-ekspor lainnya seperti kopi dan indigo menciptakan perbuahan-perbahan  besar  dalam  kehidupan  petani  lokal.  Berkembangnya ekonomi  perkebunan  di  wilayah  Karesidenan  Cirebon  mendorong  para  petani lokal  untuk  melakukan  komersialisasi  produk  pertanian  dan  lainnya. 37 Ini  adalah bukti  bahwa  tuntutan  kreatifitas  dan  produktifitas  yang  dibawa  modernitas  dan globalisasi  berhasil  diserap  dengan  baik.  Dan,  bersaman  dengan  itu,  masyarakat Cirebon tetap menjaga dan melestarikan budayanya sendiri, yakni budaya Cirebon yang  khas,  yang  bukan  Jawa,  bukan  Sunda,  bukan  Sumatera,  bukan  Timur  Jauh, bukan pula Eropa.
Di  samping  telah  modern  dalam  segi  perekonomian  dan  perdagangan, masyarakat  Cirebon  memiliki  nilai  budaya  lain,  yakni  sebagai  masyarakat  yang pluralis,  demokratis,  humanis.  Sejak  awal  masyarakat  Cirebon  telah  menghargai pluralisme  kebudayaan,  menjunjung  nilai-nilai  demokratis,  dan  bersikap  lebih humanis  dalam  menyikapi  perbedaan.  Berdasarkan  catatan  sejarah,  secara
administratif,  distrik  kota  Cirebon  terdiri  dari  71  desa  dengan  jumlah  penduduk 71.000 jiwa, yang terdiri dari 500 orang Eropa, 3.500 orang Tionghoa, 1.100 orang Arab, dan 170 orang Asia Timur lainnya, serta sisanya penduduk pribumi.
Kota Cirebon boleh  dikata sebagai ‘Kota Kebudayaan’. Dari segi bahasa yang  digunakan,  kota  Cirebon  menjadi  sentra  dimana  berbagai  bahasa  dapat ditemukan.  Di  bagian  selatan  wilayah  Cirebon  ini  terdapat  penduduk  yang berbicara  dalam  bahasa  Sunda,  sedangkan  di  wilayah  utara  penduduknya menggunakan  jenis  bahasa  Jawa  yang  memiliki  dialek  khas,  di  Afdeeling Indramayu  terdapat  dialek  Indramayu,  di  sebelah  utara  Afdeeling  Cirebon  ter dialek  Cirebon,  dan  di  ujung  timur  karesidenan,  di  distrik  Losari  terdapat  dialek Tegal. 38
Inilah  gambaran  singkat  yang  ditampilkan  sejarah  untuk  membuktikan bahwa kebudayaan Cirebon adalah kebudayaan yang modernis, lahir dari prinsip- prinsip  modernisme,  bahkan  mendekati  prinsip post-modernism, dimana  yang modern  maupun  tradisional  dihargai  secara  adil.  Karena  itulah,  sekalipun masyarakat  Cirebon  menerima  sisi-sisi  positif  modernitas  namun  nilai-nilai tradisional  tetap  dipertahankan  dengan  baik,  sehingga  sintesis  dan  perpaduan antara  tradisionalisme  dan  modernisme  ini  melahirkan  budaya  baru  yang  disebut budaya Cirebon. Mengenai nilai-nilai tradisional yang masih dipertahankan seiring bersama  perjalanan  modernitas  tersebut,  dapat  dilihat  pada  produk-produk kesenian budaya Cirebon.
Kedua,  Kesenian. Kesenian  adalah  sub-sistem  dari  kebudayaan masyarakat Cirebon. Produk-produk kesenian masyarakat Cirebon lebih mewakili atau  merepresentasi  adanya  nilai-nilai  budaya  yang  tradisional.  Nilai-nilai tradisional ini tetap ada dan dilestarikan sekalipun pada saat yang sama nilai-nilai modernitas  telah  merasuk  ke  dalam  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat.  Hal  itu dibuktikan  dari  kegemaran  masyarakat  terhadap  kesenian  lokal  sekalipun  mereka telah  disibukkan  dengan aktifitas-aktifitas perdagangan tingkat internasional pada masa itu.
Seorang  pakar  kebudayaan,  A.  Chozin  Nasuha,  mengatakan  bahwa gerakan-gerakan  kesenian  yang  terdapat  di  kalangan  masyarakat  Cirebon  dikait- kaitkan  pada  karakteristik  yang  khas,  yaitu  bersifat  ritual  yang  menyentuh  nilai- nilai animisme-dinamisme. Ciri khas religi animisme-dinamisme adalah menganut kepercayaan  bahwa  ruh  itu  tidak  mati  dan  semua  bersifat  aktif.  Mereka berpendapat  bahwa  ruh  orang  mati  tetap  hidup  dan  menjadi  saksi  seperti  dewa, bias  mencelakakan  atau  mensejahterakan  masyarakat.  Menurut  mereka,
sebenarnya dunia ini dihuni oleh ruh-ruh ghaib yang mengganggu atau membantu kehidupan masyarakat. 39
Tidak  hanya  nilai-nilai  tradisional  animisme-dinamisme,  nilai-nilai tradisional  Islam  juga  menjadi  spirit  utama  dalam  batang  tubuh  kesenian masyarakat  Cirebon.  A.  Chozin  Nasuha  menulis,  “Kesenian  Cirebon  banyak dimunculkan  dari  simbol  kosmis  dan  simbol  ajaran  Islam.  Simbol  kosmis diwujudkan  dalam  bentuk  payung  sutera  berwarna  kuning  dengan  kepala  naga. Payung  ini  melambangkan  perlindungan  dari  raja  kepada  rakyatnya.  Simbol- simbol yang berasal dari ajaran Islam dibagi menjadi empat tingkat, yaitu syari’at, tarekat,  hakikat ,  dan ma’rifat .  Syari’at  disimbolehkan  oleh  pertunjukan  Wayang. Tarekat  disimbolkan  dalam  bentuk  Tari  Barongan.  Hakikat  disimbolkan  dalam bentuk  Tari  Topeng.  Ma’rifat  disimbolkan  dalam  bentuk  tari  Tayub  atau  Tari Ronggeng.” 40
Gerakan-gerakan  kesenian  tari  yang  tetap  dijaga  dan  dilestarikan  oleh masyarakat  Cirebon  menyimpan  nilai-nilai  tradisional,  baik  yang  berasal  dari simbolisme Islam maupun kepercayaan-kepercayaan lain yang sudah dimodifikasi. Kesenian masyarakat Cirebon mencerminkan bahwa unsur-unsur agama dan nilai- nilai  tradisional  masih  dipegang  teguh  sebagai  spirit  utama  dalam  pembentukan kebudayaan  Cirebon.  Kehadiran  nilai-nilai  agama  dan  tradisionalisme  tidak berbenturan  dengan  masyarakat  yang  sudah  mulai  menerima  modernisme. Bahkan,  nilai-nilai  agama  berjalan  seirama  dengan  nilai-nilai  modernitas,  dan kebudayaan  masyarakat  Cirebon  menjadi  bukti  konkret  adanya  sistesa  dua  nilai tersebut.

## Penafsiran Nilai Kebudayaan Dalam Konteks Pendidikan Berbasis Budaya
Budaya  Cirebon  adalah  budaya  masyarakat  yang  agamis-tradisionalis sekaligus  modernis.  Nilai-nilai  agama  dan  tradisionalisme  berpadu  dengan  nilai- nilai  modernisme.  Sintesa  antara agama  dan  modernitas  ini  adalah  prinsip  utama dalam  batang  tubuh  kebudayaan  Cirebon.  Pendidikan  yang  memiliki  orientasi mencetak  individu-individu  yang  dewasa,  kritis,  sadar  akan  diri,  masyarakat,  dan lingkungannya,  dapat  berpijak  pada  nilai-nilai  yang  digali  dari  kebudayaan Cirebon  tersebut.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  berbasis  budaya  Cirebon  adalah pendidikan  yang  mengakomodir  nilai-nilai  agama-tradisional  sekaligus  nilai-nilai modernitas.
Budaya  Cirebon  lahir  dari  progresifitas  dan  kreatifitas  masyarakat. Karenanya,  budaya  Cirebon  adalah  budaya  yang  progresif  dan  kreatif-produktif.
Pendidikan  berbasis  budaya  Cirebon  harus  mencerminkan  progresifitas  dan kreatifitas tersebut. Namun di samping itu juga, budaya Cirebon sarat dengan ruh- ruh keagamaan dan kepercayaan. Karenanya, pendidikan berbasis budaya Cirebon tetap  menjadikan  agama  sebagai  pegangan  utama  dalam  mengaruhi  arus  besar modernitas beserta segala atributnya.
Budaya  Cirebon  lahir  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  pluralis, demokratis,  dan  humanis.  Masyarakat  yang  heterogen  turut  berperan  penting dalam  proses  pembentukan  kebudayaan  Cirebon,  dan  mereka  hidup  rukun  serta saling  menghargai  satu  sama  lain,  sehingga  masyarakat  Cirebon  yang  unik  itu menjadi  ada  dan  nyata.  Dalam  konteks  ini,  pendidikan  berbasis  budaya  Cirebon hendaknya  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  humanisme,  demokrasi,  dan  pluralisme. Pendidikan  berbasis  budaya  Cirebon  adalah  pendidikan  yang  menghargai perbedaan,  bakat  maupun  kemampuan,  memberikan  kebebasan  berekspresi  bagi setiap peserta didik, dan bersifat humanis.

## Kesimpulan
Pendidikan  adalah  upaya  sadar  untuk  menciptakan  individu  yang  sadar, dewasa,  dan  kritis.  Pendidikan  tidak  hanya  proses  transformasi  informasi- informasi melainkan juga penanaman nilai-nilai budaya. Karena itulah, pendidikan harus berpijak pada  nilai-nilai  kebudayaan tertentu. Budaya Cirebon adalah salah satu  di  antara  sekian  banyak  kebudayaan  yang  menjadi  kekayaan  Nusantara. Budaya  Cirebon  memiliki  nilai-nilai  yang  khas  dan  unik,  yaitu  perpaduan  atau sintesa  antara  tradisionalisme  (agama)  dan  modernitas.  Pendidikan  berbasis budaya Cirebon, dengan begitu, adalah pendidikan yang mampu memadukan nilai- nilai  modernitas  dan  tradisional.  Hal  ini  menjadi  penting.  Sebab,  peserta  didik memang  dituntut  untuk  kuat  memegang  jati  diri  namun  tidak  kaku  dalam menghadapi  perubahan  dan  tuntutan  jaman  yang  sangat  cepat  ini.  Alhasil,  nilai- nilai budaya Cirebon sangat pas untuk melandasi setiap usaha dunia pendidikan.

## Endnote
1 A.  Chozin  Nasuha,  “Dialektika  Islam  dan  Kebudayaan  Cirebon”  dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10, Banjarmasin 1-4 November 2010, hal. 1
2 Dadang  Kusnandar,  “Budaya  Cirebon:  Posmo  Pada  Masanya”  dalam http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/07/budaya-cirebon-posmo-pada-masanya/, diunduh pada  11 Oktober 2012
3 Gerald  L.  Gutek, Philosophical  and  Ideological  Voices  in  Education, (Boston: Allyn &  Beacon, 2004), hal. 84-106
4 Joy  A.  Palmer  (ed.)  (Ed), 50  Pemikir  Pendidikan  dari  Piaget  sampai  Masa Sekarang, terj. Farid Assifa, (Yogyakarta: Jendela, 2005), hal. 75
5 Ary  H.  Gunawan, Sosiologi  Pendidikan:  suatu analisis  sosiologi  tentang pelbagai problem pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 54-55
6 Lihat  penjelasan  panjangnya  dalam  H.A.R.  Tilaar, Mengindonesia.  Etnisitas  dan
Identitas Bangsa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
7 Joy  A.  Palmer  (ed.)  (Ed), 50  Pemikir  Pendidikan  dari  Piaget  sampai  Masa Sekarang, hal. 75 8 Gerald L. Gutek, Philosophical and Ideological Voices in Education, hal. 215-235.
9 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Bandung: Fokusmedia, 2003), hal. 3
10 Mansour  Fakih, Jala  Lain,  Manifesto  Intelektual  Organik, (Yogyakarta:  Insist Press, 2002), hal. 111-112
11 Lihat Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999, UUD 1945, Amandemen I, II, III, IV, (Surabaya: Penerbit Apollo, t.t), hal. 55
12 Moh. Yamin, “Pendidikan Antikorupsi: Hal yang Niscaya” dalam Jawa Pos, 5 Juli 2008 13 Prof.  Dr.  Djohar,  M.S.,  Kata  Pengantar  dalam Pendidikan  Transformatif: Pergulatan  Kritis  Merumuskan  Pendidikan  di  Tengah  Pusaran  Globalisasi, Mustafa Rembangy, (Yogyakarta; TERAS, 2008), hal. xvi-xvii
14 Abd  Rachman  Assegaf,  dalam  Kata  Pengantar  buku Pendidikan  Transformatif: Pergulatan  Kritis  Merumuskan  Pendidikan  di  Tengah  Pusaran  Globalisasi, Mustafa Rembangy, (Yogyakarta; TERAS, 2008), hal. xxvi
15 Paulo  Freire, Pedagogy  of  the  Oppressed, (Harmondsworth:  Penguin,  1982),  hal. 25 16 Pembahasan mengenai tiga tipologi pendidikan yang digagas oleh Paule Freire ini dapat ditelusuri lebih lanjut dalam W.A. Smith, The Meaning fo Consciencentizacao: The Goal  of  Paule  Freire’s  Pedagogy, (Ahmherst:  Center  for  International  Education, UMASS, 1976).
17 Mansour Fakih, Jala Lain, Manifesto Intelektual Organik, hal. 123-124 18 Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 107 19 Lihat Joy A. Palmer, 50 Pemikir dari Piaget Sampai Masa Sekarang, hal. 331-332 20 Pengibartan lembaga pendidikan sebagai penjara dapat ditelusuri lebih lanjur dalam artikel yang ditulis oleh Moh. Yamin, “Sekolah adalah Penjara” dalam Banjarmasin Post, 17 Juli 2007.
21 Konsep  tentang  defisit  kemanusiaan  ini  disampaikan  oleh  Michael  Rutz, “Erziehung 2000: Der Schuler als End-produkt”, dalam majalah Rhenischer Merkur, 2000, hal. 21 22 H.A.R.  Tilaar, Pendidikan  Baru  Pendidikan  Nasional, (Jakarta:  Rineka  Cipta,
2000), hal. 56
23 Azyumardi  Azra, Esai-Esai  Intelektual  Muslim  dan  Pendidikan  Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 4 24 Budiono Herusatoto, Simbolisme Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008), hal. 8-10 25 Benny Susetyo, Politik Pendidikan Penguasa, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 17 26 I.  Djumhur  dan  Danasuparta, Sejarah  Pendidikan, (Bandung:  Penerbit  CV  Ilmu,
1976, cet. Ke-10), hal. 175-176
27 A.  Waidl,  “Pendidikan  yang  Memahami  Manusia”,  dalam  A.  Atmadi  dan  Y. Setyaningsih (ed.), Transformasi Pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 22-23 28 Y.B.  Mangunwijaya, Pendidikan  Pemerdekaan, (Yogyakarta:  Dinamika  Edukasi Dasar, 2004), hal. 37-48
29 Ibid.
30 St. Andreas, Trilogi Pnedidikan dan Konsep Pendidikan yang Berkesinambungan,
(Media Komunikasi Paroki Kedoya: Warta Andreas, No. 07 Th XVII Juli 2003).
31 Adeng, Wiwi Kuswiyah, et al, Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI, 1998), hal. 50-51
32 Lihat kritik pesimis yang dilontarkan George Ritzer tentang dampak globalisasi ini dalam bukunya The Globalization fo Nothing, terjemahan, (Yogyakarta: Universias Atma Jaya, 2005).
33 Ibid. hal. 48-50 34 Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, terj. Uzair Fauzan, cet. Ke-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213.
35 Singgih  Tri  Sulistiyo,  “Perkembangan  Pelabuhan  Cirebon  dan  Pengaruhnya Terhadap  Kehidupan  Sosial-Ekonomi  Masyarakat  Kota  Cirebon,  1850-1930”  (Tesis  S-2 Sejarah, Universitas Gadjah Mada, 1994), hal. 179
36 Lihat uraian panjangnya dalam karya Jan Breman, Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa pada Masa Kolonial, (Jakarta: LP3ES, 1986).
37 Mengenai  ekonomi  perkebunan  ini  dibahas  secara  tuntas  dalam  keseluruhan  tesis yang dikarang oleh M.R. Frenando, Peasants and Plantation Economy: The Social Impact of  the  European  Plantation  Economy  in  Cirebon  Resedency  From  Cultivation  System  to the  End  of  First  Decade  of  the  Twentieth  Century (Tesis  Ph.  D  yang  tidak  diterbitkan, Monash University, 1982)
38 Abdul Wahid, Bertahan di Tengah Krisis: Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), hal. 26-27 39 A. Chozin Nasuha, “Dialektika Islam dan Kebudayaan Cirebon”, hal. 3
40 Ibid.

## Daftar Pustaka
A.  Chozin  Nasuha.  (2010)  “Dialektika  Islam  dan  Kebudayaan  Cirebon”  dalam Annual  Conference  on  Islamic  Studies  (ACIS)  Ke-10, Banjarmasin  1-4 November.
A.  Palmer,  Joy.  (2005). 50  Pemikir  Pendidikan  dari  Piaget  sampai  Masa Sekarang. terj. Farid Assifa,Yogyakarta: Jendela.
Andreas,  St.  (2003) Trilogi  Pnedidikan  dan  Konsep  Pendidikan  yang Berkesinambungan, Media  Komunikasi  Paroki  Kedoya:  Warta  Andreas,
No. 07 Th XVII Juli.
Assegaf,  Abd,  Rachman.  (2008).  dalam  Kata  Pengantar  buku Pendidikan Transformatif:  Pergulatan  Kritis  Merumuskan  Pendidikan  di  Tengah Pusaran Globalisasi. Mustafa Rembangy, Yogyakarta: TERAS Azra,  Azyumardi.  (1999) Esai-Esai  Intelektual  Muslim  dan  Pendidikan  Islam.
Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Djohar. (2002) Kata Pengantar dalam Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan  Pendidikan  di  Tengah  Pusaran  Globalisasi. Mustafa Rembangy. Yogyakarta: TERAS Djumhur  dan  Danasuparta.  (1976). Sejarah  Pendidikan. Bandung:  Penerbit  CV Ilmu.
Fakih,  Mansour.  (2002). Jala  Lain,  Manifesto  Intelektual  Organik. Yogyakarta: Insist Press.
Freire, Paulo. (1982). Pedagogy of the Oppressed. Harmondsworth: Penguin H. Gunawan,  Ary. (2000). Sosiologi Pendidikan: suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
H.A.R. Tilaar, Mengindonesia. Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta:
Rineka Cipta, 2007
Herusatoto, Budiono. (2008). Simbolisme Jawa. Yogyakarta: Penerbit Ombak Kusnandar,  Dadang.  (2012).  “Budaya  Cirebon:  Posmo  Pada  Masanya”  dalam http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/07/budaya-cirebon-posmo-pada- masanya/, diunduh pada  11 Oktober 2012
Ketetapan  MPR  RI  No.  IV/MPR/1999,  UUD  1945,  Amandemen  I,  II,  III,  IV.
Surabaya: Penerbit Apollo.
L.  Gutek,  Gerald . (2004). Philosophical  and  Ideological  Voices  in  Education. Boston: Allyn &  Beacon.
Mangunwijaya,  Y.  B.  (2004).  Mangunwijaya, Pendidikan  Pemerdekaan.
Yogyakarta: Dinamika.
Michael  Rutz,  “Erziehung  2000:  Der  Schuler  als  End-produkt”,  dalam  majalah
Rhenischer Merkur, 2000.
Moh. Yamin, “Sekolah adalah Penjara” dalam Banjarmasin Post, 17 Juli 2007. Moh. Yamin, “Pendidikan Antikorupsi: Hal yang Niscaya” dalam Jawa Pos, 5 Juli 2008.
Ritzer , George. (2005). The Globalization fo Nothing, terjemahan, (Yogyakarta:
Universias Atma Jaya.
Susetyo, Benny. Politik Pendidikan Penguasa. Yogyakarta: LkiS. Susetyo, Y. (2005). Politik Pendidikan Penguasa. Yogyakarta: LKiS. Tilaar,  H.A.R.  (2000). Pendidikan  Baru  Pendidikan  Nasional. Jakarta:  Rineka
Cipta.
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. (2003). Bandung: Fokusmedia.
Waidl, A. (2000). Pendidikan yang Memahami Manusia. dalam A. Atmadi dan Y.
Setyaningsih (ed.), Transformasi Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius.
Wiwi  Kuswiyah,  Adeng.  (1998).  et  al, Kota  Dagang  Cirebon  Sebagai  Bandar
Jalur Sutera, Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI,