## IZIN POLIGAMI DALAM BINGKAI MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM PROGRESIF

## Abd. Halim
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogakarta, email: abd.halim@uin-suka.ac.id

## Abstract
This research is motivated by the social reality that despite the regulation regarding polygamy in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage has approached half a century, however, there are still pros and cons to this provision. This paper describes the regulation of polygamy permits within the framework of Maqashid Sharia and Progressive Law. The results of the discussion provide an understanding that the provisions governing polygamy permits are based on considerations to provide benefits and happiness to the community, namely to protect the benefit of all parties involved in a marriage. Strictly speaking, this provision contains maqashid sayariah values   and progressive law. This provision has attempted to shift the understanding that is already in a position to understand the status quo --- that polygamy is a private matter (husband) that the authorities cannot interfere with and furthermore, its implementation is not only about private affairs, but has a religious, social and legal aspect.
Keywords: Law no. 1 of 1974, polygamy, Maqashid Sharia, Progressive Law

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas sosial bahwa kendatipun pengaturan mengenai poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mendekati setengah abad, namun sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra terhadap ketentuan tersebut. Tulisan ini memaparkan regulasi izin poligami dalam bingkai Maqashid Syariah dan Hukum Progresif. Hasil pembahasan memberikan pemahaman bahwa ketentuan yang mengatur tentang izin poligami didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada
masyarakat, yaitu untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan. Tegasnya, ketentuan ini mengandung nilai-nilai maqashid sayariah dan hukum progresif. Ketentuan ini telah berusaha menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi paham status quo ---bahwa poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri oleh penguasa dan selanjutnya pelaksanaannya tidak hanya sekedar private affairs , tetapi memilki segi keagamaan, segi sosial, dan segi hukum.
Kata kunci: UU No. 1 Tahun 1974, poligami, Maqashid Syariah, Hukum Progresif

## A. Pendahuluan
Hampir dalam semua tradisi hukum, baik civil law , common law, maupun Islamic Law, perkawinan adalah sebuah bentuk kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami-isteri. 1 Konsep perkawinan sebagai kontrak yang sah seperti ini sampai sekarang belum berubah, yang mengalami perubahan karena mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau mengikuti hukum kehidupan adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang relasi antara suami dan istri yang tidak lagi persis seperti pada masa lalu.
Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum adalah adanya campur tangan negara dalam mengatur masalah perkawinan menerapkan teori Rescue Pond tentang law as a tool of social engeenering . Pada zaman dahulu kontrak perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik ( private affairs ), tetapi di zaman modern karena dinamika kehidupan yang semakin berkembang, maka negara merasa perlu membuat berbagai aturan dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan perkawinan dan menghindarkan hal-hal yang mungkin mendatangkan kemafsadatan. Meminjam istilah Otje Salman, “menjadikan lembaga perkawinan tidak hanya sekedar private affairs tetapi memiliki segi keagamaan, segi sosial, dan segi hukum. 2
1 “Marriage: An Overview” Website L.II (Legal Information Institute), http:// straylight.law.cornell.edu/topics/marriage.html
2 Otje Salman, Anthon F, Susanto, Menyikapi dan memaknai Syari’at Islam Secara Global dan Nasional, I Dinamika Perdaban, Gagasan dan Sketsa Tematis, ( Bndung: Refika Aditama, 2004), hlm. 100.
Di Indonesia pembaruan hukum perkawinan secara resmi dimulai sejak tanggal 2 Januari 1974 yakni dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dengan dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan UUP. Tujuan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dalam rangka untuk kesatuan dan keseragaman hukum serta mengangkat derajat wanita. Sedangkan bidang-bidang yang mengalami pembaruan tidak jauh berbeda dengan pembaruan yang dilakukan di beberapa negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim 3 salah satu di antaranya adalah masalah izin poligami.
Sebagaimana diketahui bahwa pembaruan hukum keluarga (terutama hukum perkawinan) di negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim selalu memunculkan perdebatan di kalangan tradisonalis-konservatif dan modernis-progresif. Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Ketentuan mengenai keharusan adanya izin poligami mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, misalnya pada tahun 2000, muncul perdebatan tentang keberadaan PP No. 10 Tahun 1983, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ketika itu dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan pernyataan bahwa PP No. 10 Tahun 1983 seharusnya dihapus saja, dengan alasan masalah poligami menyangkut persoalan pribadi yang tidak perlu diatur negara, Sebaliknya, ibu negara Ny. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid ketika itu, berpendapat sebaliknya, bahwa PP tersebut perlu dipertahankan, sebab bersifat melindungi kaum wanita. 4
3 Ada tiga belas aspek dalam dalam hukum keluarga Muslim Kontemporer yang mengalami pembaruan, yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, washiyat wajibah dan pengelolaan wakaf, Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi, Times Press, 1987), hlm.11-12
4 https://media.neliti.com/media/publications/290010-respon-terhadap- hukum-perkawinan-di-indo-a769d744.pdf , akses 8 September 2020. Lihat juga Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , (Leiden-Jakarta: INIS, 2002., hlm. 57-58
Kemudian pada tahun 2007, 5 M. Insa, seorang warga Bintaro, Jakarta Selatan, menggugat syarat dan ketentuan poligami dalam UUP, Insa mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sejumlah pasal terkait poligami yang dinilai diskriminatif dan melanggar nilai-nilai Hak Asasi manusia yang dijamin konstitusi. MK menolak uji materiil tersebut. Dalam putusannya bernomor 12/PUU-V/2007, pada bagian pendirian Mahkamah, MK berpendapat bahwa negara bukan hanya berwenang mengatur ( boveg te regel ) tapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur ( verplicht te regel ) terhadap persoalan yang menyangkut sisi keadilan masyarakat.
Keputusan MK tersebut disesalkan oleh sejumlah pihak yang pro poligami, M.Insa, misalnya, selaku pemohon, dia merasa beberapa pasal dalam UUP menghalangi haknya untuk beribadah menjalankan syariat Islam .Sementara pihak penentang poligami menyambut gembira keputusan tersebut. Ratna Batara Munti, dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (LKP3), misalnya, mengatakan bahwa putusan ini membuka kemungkinan bagi aktivis pembela perempuan dan HAM untuk menghapuskan sama sekali ketentuan poligami dalam UUP.

## B.  Poligami dalam Hukum Islam Klasik dan Hukum Islam Kontemporer
Poligami dalam pandangan sarjana hukum Islam klasik dipahami sebagai sebuah kebolehan yang tidak memerlukan persyaratan dan ketentuan yang rumit dan ketat yang penting seseorang mempunyai kemampuan untuk berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya 6 , sedangkan ketentuan yang diatur dalam fikih kontemporer (UUP)
5 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17752/mk-negara-wajib- mengatur-soal-poligami, akses 8 September 2020.
6 As-Sarakhsi dalam kitab al-Mabsut dari mazhab Hanafi hanya menyebutkan bahwa seorang suami yang akan berpoligami diharuskan berlaku adil terhadap para isterinya, Imam Malik dalam kitab al-Muwatta membolehkan poligami maksimal empat isteri, Asy-Syafi’I dalam kitab al-Umm mengetengahkan bahwa Islam membolehkan seorang Muslim mempunyai isteri maksimal empat, dan Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali berpendapat, seorang suami boleh menikahi wanita maksimal empat, sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , hlm. 103-106.
cenderung mempersulit dan mempersempit poligami dengan menetapkan sejumlah aturan.
Dalam hukum perkawinan di Indonesia ketentuan tentang poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (1) “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 ayat (1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.Ayat (2) “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.Pengaturan lebih lanjut mengenai izin poligami ini diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 7

## C.  Maqashid Syariah dan Hukum Progresif dalam Pembentukan Hukum
Menyikapai adanya pro dan kontra terhadap regulasi izin poligami dalam UUP, maka teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah teori maqashid syar’iyyah (teleologis hukum Islam) yang mengkaji hukum Islam didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai syari’at, yakni untuk kemaslahatan umat manusia ( limashalih al-‘ibad ). Teori ini dicetuskan oleh al-Juweni yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang terkenal amat genius, imam al- Ghazali, dan selanjutnya pengembangan puncak teori ini dilakukan oleh
7 Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.
1 Tahun 1974 , pasal 4, 5, 9, 10, 11 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil , dan pasal 4 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil .
imam asy-Syatibi. 8
Para filosof hukum Islam tersebut menyepakati bahwa ada lima kepentingan pokok mengenai manusia yang harus dilindungi, dan perlindungan terhadap kelima nilai pokok tersebut menjadi tujuan hukum Islam. 9 Asy-Syatibi membagi maqashid atau mashalih menjadi tiga, yakni mashalih daruri (kepentingan primer), haaji (kepentingan skunder), dan tahsini (tersir). Disebut kemaslahatan primer karena maqashid atau mashalih ini tidak bisa dihindarkan untuk menopang kemaslahatan akhirat dan dunia. Kelima kepentingn primer tersebut adalah: (1) perlindungan terhadap religiositas ( hifdzud-din ), perlindungan terhadap hidup/jiwa manusia ( hifdz-nafs ), perlindungan terhadap akal ( hifdzul-‘aql ), perlindungan terhadap keluarga/keturunan atau social ( hifdzun-nasl ), dan dan perlindungan terhadap harta kekayaan ( hifdzul-mal ). 10
Adapun dalam kajian teori hukum konvensional beberapa tahun sebelum maestro hukum senior Satjipto Rahardjo wafat, sangat gencar memperkenalkan gagasannya tentang hukum progresif dalam berbagai forum kuliah, seminar, diskusi dan media cetak. Satjipto Rahardjo berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum yang sebenarnya, adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan. Kalimat Satjipto Rahardjo ini mengingatkan terhadap aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai “ the greatest happinees for the greatest number of people ”. 11
Secara lebih jelas Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang berparadigma: Pertama , “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat
8 Yudian Wahyudi, Ushul Fiqh Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika , (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 44
9 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 254
10 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubhan Sosial, alih bahasa Yudian Wahyudi, (Surabaya: al-Ikhlas, 1987), hlm. 230, lihat juga Mushthafa Ahmad al-Zarqa’, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif dalam beberapa Mazhab Fiqh , alih bahasa Ade Dede Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 73-4
11 http://www.mitrahukum.org/file/bahan-ajar/Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo by Suteki Pdf, akses 26 Mei 2011
hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa apabila kita berpegang pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan untuk masuk dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. 12 Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif, dan legalistik 13

## D. Nilai-nilai Maqashid Syariah dan Hukum Progresif dalam Regulasi Izin Poligami
Ada enam asas yang prinsipil dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi adalah (1) asas sukarela; (2) partisipasi keluarga; (3) perceraian dipersulit; (4) poligami dibatasi secara ketat; (5) kematangan calon mempelai; (6) memperbaiki derajat kaum wanita. 14
1. Asas Sukarela , Dalam Bab I Pasal 1 UUP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) dipaparkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon. Mempelai.
12 Satjipto  Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir , (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007), hlm. 139 13 Ibid. hlm.140 14 Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 35, cf. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia ,
Cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, q997), hlm. 56
2. Asas Partisipasi Keluarga Karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan di dalam pelaksanaan akad perkawinan tersebut, meskipun kedua mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Keluarga dari masing-masing pihak diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu. Hal ini sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan religius. Sehubungan dengan asas kesukarelaan, maka kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istei, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kerelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas. 15 Partisipasi keluarga yang diharapkan dalam hal peminangan dan dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan dapat terjalin hubungan silaturrahmi antara keluarga pihak mempelai. Melibatkan kedua belah pihak dalam hal ini dengan suatu harapan pula agar dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya dapat mengadakan rumah tangganya dengan baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
3. Perceraian Dipersulit, UUP berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik terendah. Disadari bahwa jika perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang- wenang dapat mengakibatkan kehancuran tidak hanya bagi suami isteri tapi juga terhadap anak-anak mereka. Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Hak cerai tidak hanya dipegang suami saja, karena isteri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya menjadikan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.
4. Poligami Dibatas i dengan Ketat , perkawinan menurut UUP ini menagnut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat
15 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Cet 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 139.
dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan mendapat izin pengadilan.
5. Kematangan Calon Mempelai , UUP menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
6. Memperbaiki derajat kaum wanita , wanita adalah merupakan jenis manusia yang paling banyak memerlukan perlindungan. Di masa lalu, ketika pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena, maka wanitalah yang paling banyak mengalami penderitaan.Demikian juga dalam pelaksanaan poligami, wanitalah yang paling menderita. Hubungan antara istri yang dimadu satu sama lain selalu diliputi oleh suasana tegang, curiga mencurigai yang kadang-kadang memuncak menjadi panas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam UUP, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.
Prinsip-prinsip perkawinan tersebut itulah yang mewarnai pasal-pasal yang ada dalam UUP, salah satu di antaranya mengenai asas monogami sebagaimana akan dipaparkan berikut ini. Masalah ini diatur dalam UUP 16 mulai dari pasal 3 sampai dengan pasal 5. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2) “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ”. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”, ayat (2) “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
16 Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,
(Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986),, hlm. 65
sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disebuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.
Dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak- anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”; ayat (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istr-istrinya tidak mugkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.
Ketentuan mengenai asas monogami berikut pembahasan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI. 17
Dalam membicarakan masalah poligami, KHI mengkhususkan satu bab t ersendiri, yaitu BAB IX. tentang Beristri Lebih dari Satu Orang mulai dari pasal 55 sampai dengan pasal 59 yang akan dipaparkan berikut ini. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa “Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”, ayat (2) “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”, ayat (3) “Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang”. Pasal 56 ayat (1) “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.
Ayat (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
17 Mahfud MD, dkk. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 194-195
Pasal 58 menyebutkan bahwa (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UUP yaitu: a. Adanya persetujuan isteri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan scara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri- istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dan istri-istrinya sekurangkurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
Sedangkan pasal 59 menjelaskan bahwa “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapakan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi
E.  Keterkaitan Nilai-nilai Maqashid al-Syari’ah dengan Regulasi Izin Poligami
Berdasarkan deskripsi regulasi izin poligami sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa regulasi tersebut, baik melalui UUP maupun KHI adalah mengacu kepada tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan KHI, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 18
Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang dalam literatur hukum Islam dikenal dengan maqashid al-syari’ah , sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa salah satu dari lima kepentingan pokok ( mashlahah dlaruriyah ) adalah kepentingan perlindungan terhadap keluarga/keturunan ( hifzun-
18 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 171
nasl ). Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara maqashid al-syari’ah yang berkaitan dengan hifzun-nasl itu diktahui atau dalam kalimat lain, bagaimana cara menetapkan maqashid al-syari’ah dari suatu ketetapan syari’at; kedua, bagaimana tata cara berpikir dengan menggunakan maqashid al-syari’ah sebagai pendekatan ( maqashid based ijtihad )?
Tentang pertanyaan pertama, secara umum ulama maqashidiyyun 19 dapat ditentukan melalui empat media, yaitu penegasan al-Qur’an, penegasan hadis, istiqra ’ (riset atau kajian induktif), dan al-ma’qul (logika), demikian menurut Umar bin Shalih bin Umar dalam bukunya Maqashid al-Syari’ah ‘inda al-Imam al-‘Izz bin Abd al-salam sebagaimana dikutip oleh Mawardi.
Dari empat metode tersebut, Ibn Asyur menempatkan metode istiqra’ sebagai metode yang paling utama dalam konteks ini. Menurutnya ada dua macam istiqra’ yang perlu dilakukan yang pertama, adalah penelitian seksama terhadap hukum-hukum yang telah diketahui ‘illatnya yang mengantarkan pada istiqra’ atas ‘illat yang tetap dengan metode masalik al-‘illah (cara atau metode untuk menetapkan ‘illah hukum), dengan cara ini maqashid al-syari’ah dapat diketahui dengan mudah. Kedua, melalui penelitian atas dalil-dalil hukum yang memiliki ‘illah yang sama sehingga bisa menyakinkan bahwa ‘illah tersebut sesungguhnya adalah yang dikehendaki syara’. 20
Sementara pertanyaan yang kedua tentang bagaimana tata kerja berpikir dengan menggunakan maqashid al-syari’ah sebagai pendekatan ( maqashid based ijihad ), sebelum kedatangan al-Syatibi dan Ibn Asyur belum terjawab, mereka berdualah yang dipandang sebagai tokoh yang berjasa memberikan kaidah dasar maqashid dengan baik dan lengkap. Pandangan mereka telah menjadi pondasi dasar yang kuat proses peralihan ushul al-fiqh klasik yang menekankan pada teks menuju ushul al-fiqh yang menekankan pada aspek maqashid al-syari’ah dalam proses penetapan hukum ( istinbath al-ahkam ). 21
19 Sarjana-sarjana muslim kontemporer yang menjadikan maqashid al-syri’ah sebaga landasan berpikir dalam memahami syari’at Islam.
20 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan , Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 209-210
21 Ibid . hlm. 211
Menurut Muhammad Daud Ali, 22 penyusunan UUP dan KHI, khususnya yang terkait dengan pasal-pasal izin poligami selalu memperhatikan kemaslahatan, terutama termasuk dalam kategori ijtihadi. Oleh karenanya, diharapkan selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, juga akan mampu berperan sebagai perekayasa ( social ingeneering ) masyarakat muslim Indonesia 23 Sementara itu menurut Asaf A.A Pyzee, aturan tersebut mempertegas bahwa ada tiga aspek yang dikandung dalam sebuah perkawinan, yaitu:
Pertama , dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.
Kedua , secara sosial, perkawinan berfungsi untuk mengangkat derajat seorang wanita menjadi lebih tinggi di masyarakat dari sebelum ia melangsungkan perkawinan.
Ketiga , perkawinan dari sudut pandang agama merupakan suatu hal yang sakral. Oleh karena itu, perkawinan itu harus dilaksanakan oleh orang-orang suci (matang secara fisik dan jiwa) agar tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk keluarga sakinah sebagai asas masyarakat yang baik. 24
Pendapat yang serupa dengan Daud Ali, dipaparkan oleh Abdul Manan, bahwa pembaruan aturan tersebut, 25 jika dilihat dari substansi mempunyai tujuan untuk merealisasikan maslahah untuk kepentingan
22 Beliau adalah Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lihat juga Baharuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis, Cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 105
23 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIslam di Indonesia, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 268
24 Bandingkan dengan Otje Salaman, Anthon F, Susanto, Menyikapi dan memaknai Syari’at Islam Secara Global dan Nasional, I Dinamika Perdaban, Gagasan dan Sketsa Tematis, ( Bndung: Refika Aditama, 2004), hlm. 100 bahwa “menjadikan lembaga perkawinan tidak hanya sekedar private affairs tetapi memiliki segi keagamaan, segi sosial, dan segi hukum.
25 Abdu  Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet 1; (Jakarta: Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 298
manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang dalam istilah fikih disebut al-kulliyat Al-khamsah. Mempergunakan teori mashlahah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum telah mengilhami para pakar hukum Islam di Indonesia untuk mempergunakan teori ini dalam rangka pembaruan hukum Islam, baik dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan maupun dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legalisasi nasional. 26

## F.  Keterkaitan Nilai-nilai Hukum Progresif dengan regulasi Izin Poligami
Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa hukum progresif mempunyai empat karakteristik, yaitu: Pertama, Hukum progresif berpendirian hukum adalah untuk manusia; kedua ; Hukum progrersif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum; ketiga , Peradaban hukum tertulis akan melahirkan akibat penerapan hukum bekerja seperti mesin. Harus ada cara untuk melakukan pembebasan dari hukum formal; keempat, Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Karena peranan perilaku menentukan teks formal suatu peraturan tidak dipegang secara mutlak.
Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik utama dari hukum progresif terdapat pada karakterstik yang pertama dan kedua. Sedangkan karakteristik ketiga dan keempat adalah karakteristik turunan dari karakteristik kedua. Adapun karakteristik keempat tidak lain adalah turunan dari karakteristik pertama.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa karakteristik inti dari hukum progresif adalah hukum untuk (kepentingan) manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam berhukum.
Hal ini sejalan dengan prinsip penetapan kemaslahatan dalam hukum Islam antara lain: al-dlararu yuzalu (semua yang mengandung kemadaran harus dihindari), dlar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-
26 Bandingkan dengan komentar Umar Syihab bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia yang memperketat kebolehan berpoligami kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, merupakan peraturan yang sejalan dengan hukum Islam. Karena dengan terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan tersebut, seorang laki-laki yang berpoligami tidak akan mengalami kesulitan dalam rumah tangganya akibat desakan dari istri-istrinya, Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran Cet. ke-1, (Semarang: Penerbit Dina Utama, 1996), hlm. 120-121,
mashalih (menghindari yang membawa kerusakan didahulukan dari sesuatu tindakan yang membawa kemslahtan), dan al-masaqqah tajlib al-taysir (segala kesulitan dapat mendatangkan kemudahan), 27 maka ketiga prinsip penetapan kemaslahatan dalam hukum Islam itu memiliki kesesuaian dengan karakteristik pertama dari hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia.
Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut dapat dipahami bahwa syariat Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kemudahan dan keringanan hukum bagi manusia. Hal ini berarti, hukum Islam memposisikan hukum bagi kemaslahatan manusia, hal ini sesuai dengan semangat dari hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia. Pembangunan hukum Islam juga sangat memperhatikan perilaku manusia dalam berhukum sebagaimana salah satu karakteristik dari hukum progresif (karakteristik keempat). Hal ini dibuktikan dengan kaidah al-masaqqah tajlib al-taysir (segala kesulitan dapat mendatangkan kemudahan)
Pasal-pasal yang mengatur tentang izin poligami baik dalam UUP maupun dalam KHI memiliki keterkaitan dengan semangat hukum progresif. UUP dan KHI telah menggeser eksistensi ketentuan hukum perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik. Setelah adanya UUP dan KHI, hukum perkawinan Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum yang “berwatak Indonesia asli” hal ini selain dikarenakan hukum ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia asli, hukum perkawinan ini juga merupakan bentuk pemenuhan dari tuntutan rakyat Indonesia yang sudah mengemuka sejak Kongres Perempuan tahun 1928.
Hukum perkawinan di Indonesia, khususnya KHI adalah sebuah bentuk ijtihad yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Di dalamnya selain memuat peraturan yang diambil dari fiqh berbagai mazhab juga diatur masalah-masalah yang tidak diibicarakan di dalam kitab-kitab fiqh terdahulu serta menggeser pemahaman yang sudah mengakar kuat dalam hukum perkawinan yaitu bahwa masalah perkawinan adalah private affairs yang tidak ada campur tangan negara di dalamnya. KHI, selain memiliki fungsi sebagaimana pendapat para tokoh yang dipaparkan sebelumnya, dalam konteks hukum progresif, KHI adalah perwujudan bahwa hukum itu sebenarnya adalah untuk manusia. Dengan
27 Asjmuni A. Rahman, Metode Penetapan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 3-4
adanya KHI, peraturan-peraturan mengenai fikih munakahat yang sebelumnya berbahasa Arab dan tersebar di kitab-kitab fikih, dapat mudah diakses oleh masyarakat, karena sudah terkodifikasi secara sistematis dan menggunakan bahasa yang bisa dipahami.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lahirnya hukum perkawinan di Indonesia baik itu dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun KHI, dilatarbelakangi oleh nilai-nilai filosofis dari hukum progresif. UUP maupun KHI adalah perwujudan bahwa hukum perkawinan itu adalah untuk manusia Indonesia. Kehadiran hukum perkawinan Indonesia juga sekaligus mengeser eksistensi dalam kitab- kitab fikih dengan memberikan pemahaman baru yang berarti lahirnya hukum perkawinan di Indonesia dilatarbelakangi oleh semangat untuk menolak mempertahankan status quo dalam berhukum.

## G. Penutup
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pertama , teori maqashid Syariah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum, khususnya mengenai izin poligami telah mengilhami para pakar hukum Islam di Indonesia untuk mempergunakan teori ini dalam rangka pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dengan cara memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legalisasi nasional.
Kedua, melihat kondisi obyektif ketentuan-ketentuan mengenai izin poligami dalam UUP maupun KHI dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai filosofis dari hukum progresif. Dengan kata lain, regulasi izin poligami didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada masyarakat. Tegasnya, izin poligami bertujuan untuk melindungi kemaslahatan semua pihak yang terkait dalam suatu perkawinan. Aturan tersebut sebagai perwujudan usaha untuk menggeser pemahaman yang telah berada pada posisi paham status quo ---bahwa poligami adalah urusan pribadi (suami) yang tidak bisa dicampuri oleh penguasa. Selanjutnya pelaksanaan poligami tidak hanya sekedar private affairs , tetapi memilki segi keagamaan, segi sosial, dan segi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet. 1; (Jakarta: Jakarta: Kencana, 2006
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet 5; Jakarta: Akademika Pressindo, 2005
Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986).
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIslam di Indonesia, Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993),
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang, Cet. Ke- 1, (Jakarta: Kencana, 2006
Asjmuni A. Rahman, Metode Penetapan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
Baharuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis, Cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008)
HR. Otje Salaman S, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), et. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2009.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17752/mk-negara-wajib- mengatur-soal-poligami, akses 08 September 2020.
http://www.mitrahukum.org/file/bahan-ajar/Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo by Suteki Pdf, akses 08 September 2020.
Marriage: An Overview” Website L.II (Legal Information Institute), http://straylight.law.cornell.edu/topics/marriage.html.
Mahmood, Tahir, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi, Times Press, 1987).
Mahfud MD, dkk. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
Mas’ud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam dan Perubhan Sosial, alih bahasa Yudian Wahyudi, (Surabaya: al-Ikhlas, 1987).
Mawardi, Ahmad Imam, Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan , Cet. Ke-1, (Yogyakarta: LkiS, 2010).
Otje Salaman, Anthon F, Susanto, Menyikapi dan memaknai Syari’at Islam Secara Global dan Nasional, I Dinamika Perdaban, Gagasan dan Sketsa Tematis, ( Bndung: Refika Aditama, 2004).
Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , (Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
………………., Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 , pasal 4, 5, 9, 10, 11 PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil , dan pasal 4.
Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir , (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007).
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007)
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku Cet. Ke-1; (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
Suteki, Rekam JejakPemikiran Hukum ProgresifProf. DR. Satjipto Rahardjo, SH.
Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer , (Jakarta: RM Books, 2007).
Syihab, Umar, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran Cet. ke-1, (Semarang: Penerbit Dina Utama, 1996.
Yudian Wahyudi, Ushul Fiqh Versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika , (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006).
al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif dalam beberapa Mazhab Fiqh , alih bahasa Ade Dede Rohayana, (Jakarta: Riora Cipta). 2000),