## Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele dalam Melindungi Masyarakat Desa Adat Sega Karangasem dari Bahaya Rabies
I Made Adi Widnyana, Ida Bagus Sudarma Putra, Ni Ketut Kantriani, I Made Sudana Putra, Yoga Siwananda
Jurusan Hukum, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar widnyanamadeadi@gmail.com
Published: 07/01/2024
How to Cite:
Widnyana,  I.M.A, Putra,  I.B.S,  Kantriani,  N.K., Putra, I.D.M.S, Siwananda,  Y. (2024) Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele dalam  Melindungi  Masyarakat  Desa  Adat  Sega  Karangasem  dari  Bahaya  Rabies. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1)

## Abstract
The spread of the rabies virus in Bali in the last three years is quite worrying, this is shown by the high number of rabies cases in Bali which are indicated to be caused by transmission from domestic animals as vectors, such as dogs. The life of the Balinese people who free dogs as pets is also a supporting factor in the rapid spread of the rabies virus, for this reason it is necessary to implement legal policies that are able to control and deal with the danger of rabies in Bali. It is felt that the existence of existing laws is not yet effective enough to reduce the spread of rabies in Bali, so concrete steps are needed to accelerate handling of the people in Bali in a customary law product that is highly respected and obeyed by the people of Bali, most of whom live in unity. traditional society. The aim of this research is to look at the regulatory  policies  for  handling  the  danger  of  rabies  in  customary  legal  products  in  the  Sega  Traditional  Village, Karangasem Regency, as well as to analyze the meaning of regulating the handling of the danger of rabies in the form of customary legal products in the Sega Traditional Village. The research results show that the regulations for handling rabies in the Sega Traditional Village are formulated in customary law in the form of pararem pangele which strictly requires indigenous people to cage and report pets to traditional village officials. The existence of this pangele pararem has meaning as a preventive, control and protection measure given to the community through the strength of the unity of the indigenous community. This is in line with national policies and regional policies which also strive to reduce the danger of rabies through increasing community participation.
Keywords: Danger of Rabies, Customary Law, Pararem Pangele, Meaning

## Abstrak
Penyebaran virus rabies di Bali dalam tiga tahun terakhir cukup mengkhawatirkan, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka  kasus  rabies  di  Bali  yang  terindikasi  disebabkan  oleh  penularan  dari  hewan  peliharaan  selaku  vector,  seperti anjing.  Kehidupan  masyarakat  Bali  yang  membebasliarkan  anjing  sebagai  hewan  peliharaan  memang  turut  menjadi faktor  pendukung  dari  cepatnya  penyebaran  virus  rabies,  untuk  itu  perlu  diterapkan  kebijakan  hukum  yang  mampu mengendalikan  dan  menangani  bahaya  rabies  di  Bali.  Keberadaan  hukum  yang  ada  saat  ini  dirasakan  belum  cukup efektif  untuk  menekan  angka  penyebaran  rabies  di  Bali,  sehingga  diperlukan  langkah  konkrit  dalam  percepatan penanganan terhadap masyarakat di Bali dalam sebuah produk hukum adat yang memang sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat di Bali yang sebagian besar hidup dalam kesatuan masyarakat adatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pengaturan penanganan bahaya rabies dalam produk hukum adat di Desa Adat Sega, Kabupaten Karangasem, serta untuk menganalisis makna pengaturan penanganan bahaya rabies dalam bentuk produk hukum adat di Desa Adat Sega. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanganan rabies di Desa Adat Sega dirumuskan dalam hukum adat berbentuk pararem pangele yang secara tegas mewajibkan masyarakat adat untuk mengkandangkan dan  melaporkan  hewan  peliharaan  kepada  aparat  desa  adat.  Adanya  pararem  pangele  ini  memiliki  makna  sebagai langkah  pencegahan,  pengendalian,  dan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  melalui  kekuatan  kesatuan masyarakat  adat.  Hal  ini  sejalan  dengan  kebijakan  nasional  dan  kebijakan  daerah  yang  turut  berupaya  dalam

## E-ISSN: 2621-3737
menurunkan angka bahaya rabies melalui peningkatan peran serta masyarakat. Kata Kunci : Bahaya Rabies, Hukum Adat, Pararem Pangele, Makna

## I. INTRODUCTION
Kebijakan hukum mengacu pada seperangkat aturan dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas yang mengatur, seperti pemerintah, untuk mengatur perilaku individu dan organisasi  dalam  suatu  masyarakat.  Kebijakan hukum  yang  dibuat  terkait  erat  dengan  konsep keadilan,  ketentraman,  dan  ketertiban,  dan memainkan  peran  penting  dalam  memastikan kohesi  dan  stabilitas  sosial.  Hukum  dapat berbentuk  aturan  tertulis  atau  tidak  tertulis  dan dapat  berasal  dari  berbagai  sumber,  seperti konstitusi, undang-undang, kasus hukum, perjanjian  internasional,  dan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Salah  satu  jenis hukum  yang  masih  hidup  dan  dilindungi kerberlakuannya  di  Indonesia  selain  peraturan perundang-undangan  adalah  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  yang  dikenal  dengan  sebutan hukum adat.
Hukum  adat  mengacu  pada  kumpulan  norma dan praktik hukum tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan  dan  tradisi  komunitas  atau  masyarakat tertentu.  Ini  sering  dikontraskan  dengan  undang- undang, yang dibuat oleh undang-undang tertulis, dan  hukum  umum,  yang  dibuat  oleh  keputusan pengadilan. Hukum adat biasanya didasarkan pada praktik,  kepercayaan,  dan  nilai-nilai  lama  yang telah  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi  dalam komunitas  tertentu.  Ini  sering  digunakan  dalam masyarakat  yang  tidak  memiliki  sistem  hukum formal  atau  di  mana  sistem  hukum  formal  tidak dipercaya  atau  dapat  diakses  oleh  semua  anggota masyarakat.  Hukum  adat  mencakup  berbagai masalah,  termasuk  perkawinan  dan  hukum keluarga,  hak  milik,  dan  penyelesaian  sengketa. Hal  ini  seringkali  ditegakkan  melalui  tekanan sosial  dan  norma  masyarakat,  bukan  melalui sanksi  hukum  formal,  meskipun  dalam  beberapa kasus,  hukum  adat  dapat  diakui  dan  ditegakkan oleh negara. Hukum adat dapat menjadi kompleks dan  beragam,  karena  mencerminkan  keragaman tradisi dan praktik budaya dalam masyarakat yang berbeda.  Namun,  itu  juga  dapat  dikritik  karena diskriminatif  atau  melanggar  hak  asasi  manusia, terutama  ketika  bertentangan  dengan  undang- undang atau hukum internasional.
Pelaksanaan  hukum  adat  juga  sangat  kental
berlangsung  di  Bali.  Beradasarkan  amanah  Pasal 18B  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi: “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Ksatuam  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang-undang.” Ketentuan ini memberikan eksistensi  bagi  hukum  adat  berlaku  di  tengah- tengah masyarat Indonesia, termasuk di Bali.
Hukum  adat  di  Bali  pada  beberapa  kasus mengalami  perluasan  tentang  lingkup  bidang pengaturan,  yang  sebelumnya  hanya  terfokus dengan pengaturan tentang permasalahan adat yang terkait  dengan  hubungan  masyarakatnya  dengan kegiatan  adat  dan  keagamaan  semata,  namun  saat ini dengan  adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4  Tahun  2019  tentang  Desa  Adat,  lingkup pengaturan  hukum  adat  yang  tersusun  dengan sistematika  konsep  Tri  Hita  Karana  meluas mencakup  bidang-  bidang  kehidupan  lainnya, utamanya  terkait  dengan  permasalahan  pawongan (hubungan  antara  manusia  dengan  manusia)  dan palemahan (hubungan antara manusia dengan alam lingkungan)  yang  cukup  kompleks.  Salah  satu bidang  yang  kini  menjadi  lingkup  dalam pengaturan hukum adat adalah terkait dengan unsur palemahan  yakni  salah  satunya  bidang  kesehatan. Kesehatan  yang  merupakan  hak  dasar  masyarakat dan  telah  diatur  di  dalam  konstitusi  sebagai  tugas negara  untuk  menjamin  keadaan  yang  sehat  dan sejahtera bagi masyarakatnya, perlu didukung oleh seluruh  komponen  lapisan  masyarakat,  tidak terkecuali adalah kesatuan masyarakat adat. Di Bali kesatuan  masyarakat  adat  sangat  kental  dan  kuat keberadaanya  seiring  dengan  faktor  historis  serta kebudayaan  yang  telah  membumi  di  dalam kehidupan  masyarakat  Bali  yang  bernafaskan ajaran  agama. Hal ini dapat dijumpai utamanya di daerah  pedesaan  dan  di  luar  kota  yang  belum tersentuh  modernisasi  atau  pengaruh  luar.  Dalam hukum  adat  yang  ada  di  Bali  beberapa  telah berupaya  menggunakan  kesatuan  masyarakat  adat mereka  untuk  bergerak  bersama  mewujudkan kesehatan  masyarakat  terhadap  wabah  atau penyakit yang dihadapi. Beberapa tahun sebelumnya  beberpada  daerah  di  Bali  dengan hukum adatnya juga mengatur tentang penanganan
covid-19 sehingga Bali menjadi daerah terdampak yang  dapat  melakukan  penanganan  dengan  baik. Kini  kasus  penyakit  yang  coba  diatur  dengan kekuatan  hukum  adat  adalah  terkait  penyakit rabies  yang  memang  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan.  Hal  ini  terjadi  melihat latar  belakang  kehidupan  masyarakat  Bali  yang sebagian  besar  masyarakatnya  masih  gemar memelihara  anjing  yang  merupakan  vektor kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak dari virus rabies. Apalagi dalam kesehariannya di daerah  pedesaan  keberadaan  anjing-anjing  ini dibebas liarkan, sehingga hal inilah yang disinyalir menyebabkan  cepatnya  penularan  virus  rabies tersebut  diantara  anjing  serta  berdampak  pada manusia ketika terjadi gigitan.
Untuk mengatasi permasalahan ini keberadaan hukum nasional yang diturunkan dalam kebijakan daerah sesungguhnya telah memberikan pengaturan  tentang  pelarangan  pembebasliaran hewan-hewan  yang  berpotensi  menjadi  perantara penyakit (vector). Namun adanya kebiasaan, adat, budaya terkait dengan keberadaan hewan tersebut yang  sebagian  dimuliakan  oleh  masyarakat  Bali menjadi faktor yang turut menghambat penerapan aturan pelarangan pembebasliaran di masyarakat.
Hal  ini  telah  coba  diterapkan  oleh  Desa  adat Sega  yang  berada  di  Kecamatan  Abang, Kabupaten  Karangasem,  dengan  merumuskan ketentuan  hukum  adat  berbentuk  Pararem  guna menangkal  berkembangnya  kasus  rabies  di Kabupaten  Karangasem,  yang  berdasarkan  data Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai  106  kasus  (Periode  Januari-Oktober 2022).  Desa  Sega  adalah  desa  adat  kuno  yang menjunjung adat,  tradisi dan budaya  yang  kental, sehingga berbagai kebijakan untuk mempertahankan serta memelihara kehidupan adat budaya  dan  tradisi  tersebut  dirumuskan  dalam ketentuan  hukum  adat.  Desa  Sega  banyak memiliki tradisi adat yang masih dilestarikan dan dipegang  teguh  oleh  masyarakatnya,  salah  satu contoh adanya ketentuan sipeng atau nyepi empat jam  yang  diterapkan  pada  hari-hari  tertentu. Peningkatan kasus penyebaran rabies di Kabupaten
Karangasem juga turut mengkhawatirkan masyarakat di Desa Sega, yang selama  ini  kehidupan  nmasyarakatnya  sangat identik dengan mebebasliarkan anjing di pedesaan, sehingga  jika  diamati  di  setiap  ruas  jalan,  maka
dengan  mudah  akan  ditemui  anjing  yang berkeliaran.  Adanya  ketentuan  peraturan  daerah tentang pelarangan pembebasliaran hewan peliharaan  guna  mencegah  bahaya  rabies  ternyata tidak  berjalan  dengan  signifikan  karena  tidak diikuti  dengan  sosialisasi  ketentuan  serta  tidak diikuti dengan kepatuhan masyarakat. Keadaan ini disadari  oleh  prajuru  adat  Desa  Sega,  sehingga untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat adatnya terhadap  upaya  pencegahan  bahaya  penyebaran rabies,  maka  Prajuru  adat  Desa  Sega  menuangkan kebijakan  penanganan  tersebut  dalam  produk hukum adat yang diberlakukan kepada masyarakatnya.
Perumusan  penanganan  hewan  peliharaan kedalam  produk  hukum  adat,  menurut  penulis sangat  menarik  untuk  diteliti  karena  secara efektivitas  akan  coba  dilihat  seberapa  efektif ketentuan hukum adat tersebut dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta seberapa  efektif  ketentuan  hukum  adat  tersebut turut  membantu  dalam  menurunkan  angka  kasus rabies  di  Kabupaten  Karangasem,  khususnya  di Desa Adat Sega. Sehingga ketika ketentuan hukum adat  tersebut  mampu  berjalan  efektif,  maka seyogyanya  di  Bali  yang  terdiri  dari  kesatuan masyarat  adat  yang  begitu  dominan  mengadopsi penanganan yang dilakukan Desa Adat Sega dalam menuangkan ketentuan penanganan hewan peliharaan  tersebut  dalam  produk  hukum  adat. Perumusan  penanganan  hewan  peliharaan  dalam produk hukum adat ini akan turut membantu upaya pencegahan  yang  dilakukan  Pemerintah  Provinsi Bali  dalam  penanganan  kasus  rabies  di  Bali  yang ternyata  di  Tahun  2022  mencapai  kasus  rabies tertinggi sepanjang sejarah yakni sebesar 690 kasus setahun.
Dari  uraian  ada  dua  rumusan  masalah  yang diteliti yakni: 1) Bagaimana pengaturan penanganan  bahaya  rabies  dalam  hukum  adat  di Desa Adat Sega, Kecamatan Abang? 2) Bagaimana konsepsi kebijakan Hukum adat dalam pengaturan perlindungan masyarakat dari bahaya rabies?

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian empiris  dengan  melakukan  pendekatan  secara historis, konsep dan kasus yang terjadi di Desa Adat Sega.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  observasi  dan  wawancara  terhadap  tokoh masyarakat  yang  ada  di  Desa  Adat  Sega  serta
menggunakan  dukungan  data  sekunder  dari Peraturan  Daerah  serta  bahan  hukum  adat  yang dirumuskan  di  Desa  Adat  Sega.  Teknik  Analisis data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  teknik deskriptif, konstruktif dan sistematif.

## III. RESULT AND DISCUSSION Pengaturan  Penanganan  Rabies  dalam Produk Hukum Adat di Desa Adat Sega
Berdasarkan  Perda  Provinsi  Bali  tentang  Desa Adat  disebutkan  bahwa  setiap  Desa  adat  wajib memiliki  ketentuan  hukum  adat  untuk  mengatur kehidupan masyarakat adatnya yang dalam wujud Awig-Awig  Desa  Adat.  Dalam  Pasal  14  Perda Desa  Adat  disebutkan  bahwa  produk  hukum  adat dalam  bentuk  Awig-  Awig  Desa  Adat  mengatur tentang  konsep  Tri  Hita  Karana  yang  meliputi: Parahyangan,  Pawongan,  dan  Palemahan  Desa Adat.  Pengaturan  berdasarkan  konsep  Tri  Hita Karana  tersebut  bertujuan  untuk  memelihara kehidupan bersama di Desa Adat agar rukun, tertib, dan  damai,  serta  berdaya  guna  dan  berhasil  guna sesuai  dengan  prinsip  gilik  saguluk,  parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya.
Produk Hukum Adat di Bali selain dibuat dalam bentuk awig-awig juga dibuat dalam bentuk aturan pelaksanaan  yang  lebih  rinci,  yang  dituangkan dalam bentuk hukum adat lainnya seperti Pararem. Pararem memiliki  kekuatan mengikat yang  secara substansi  bisa  dikelompokkan  menjadi  tiga, Pararem  penyahcah  awig,  Pararem  Pangele/lepas, dan  Pararem  penepas  wicara.  Pararem  penyahcah awig  artinya  aturan  pelaksanaan  dari  Awig-Awig tertulis  yang  sudah  ada.  Pararem  Pangele  berupa keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru  yang  tidak  ada  landasannya  dalam  Awig- Awig  tertulis.  Hal  ini  biasanya  dipakai  untuk mengakomodir  kebutuhan  hukum  baru  untuk mengikuti  perkembangan  masyarakat.  Pararem penepas  wicara  merupakan  keputusan  paruman mengenai  suatu  wicara  (perkara)  yang  berupa persoalan  hukum  seperti  sengketa  maupun pelanggaran hukum
Pengaturan penanganan bahaya rabies di Desa Adat  Sega  dilakukan  dengan  menggunakan kekuatan  hukum  adat  dalam  bentuk  Pararem Pangele.  Hal  ini  dilakukan  mengingat  ketentuan dalam awig-awig belum mengatur tentang masalah pemeliharaan  hewan  tersebut.  Prajuru  Desa  Adat Sega sadar bahwa penanganan bahaya rabies harus dilakukan dari hulunya yakni dari vector penyebar
rabiesnya.  Sehingga  mereka  melakukan  upaya- upaya  preventif  dan  perlindungan  yang  diberikan kepada  masyarakat  dengan  mengurangi  dan mencegah kontak secara langsunng
masyarakat  dengan  ventor  pembawa  rabies, yang  diantaranya  adalah  anjing  dan  kancing. Adapun  isi  dari  kebijakan  Pararem  Pangele  yang dibuat Desa Adat Sega khusus terkait dengan upaya pengendalian  bahaya  rabies  dengan  melakukan penanganan  tata  cara  pemeliharaan  anjing  dan kucing sebagai berikut:
Pararem  Pangele  Nomor  07  Tahun  2021 Tentang  Tata  Cara  Pemeliharaan  Dan  Penanganan Anjing Dan Kucing
Pasal 8 1)  Setiap Krama Desa  Adat atau badan hukum yang memiliki anjing dan kucing wajib bertanggungjawab  terhadap  peliharaannya  dan memperlakukannya  secara  baik  serta  bila  dilepas memakai kalung/ label sebagai salah satu ciri anjing peliharaan.
2)  Setiap Krama Desa  Adat atau badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib berperan serta dalam pemeliharaan, program vaksinasi, pemberantasan  rabies,  pembatasan  kepemilikan, melaporkan dan menangkap anjing dan kucing yang menggigit dan mengikuti penyuluhan.
Pasal 9
1)  Setiap  Krama  Desa  Adat  yang  memelihara anjing  dan  kucing  baik  untuk  komersil/non- komersil wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa Adat.
2)  Setiap  krama  Desa  Adat  yang  melakukan kegiatan  perawatan  anjing  dan  kucing  baik  untuk komersil/non komersil wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa Adat.
3)  Pemerintah  Desa  Adat  wajib  mendata populasi  anjing  dan  kucing,  status  vaksinasi  dan sterilisasi.
Pasal 11 (1) Setiap Krama Desa Adat dilarang meliarkan, membuang anjing dan kucing dalam keadaan hidup atau mati di dalam dan di luar Desa Adat Sega.
Pasal 12 (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan terhadap ketentuan Pasal 11 ayat  (1)  sampai  ayat  (5)  masing-masing dipanggil  ke  Desa  Adat,  apabila  tidak  terjadi perubahan  perilaku  dalam  panggilan  kedua,  maka akan dikenakan sanksi administrasi adat.
(2) Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  badan hukum terhadap ketentuan Pasal 11 ayat
(1) sampai  ayat  (5)  akan  dikenakan  sanksi sesuai dengan Peraturan dan Perundang- Undangan yang berlaku.
Melihat isi hukum adat dalam bentuk Pararem yang dikeluarkan oleh Desa Adat Sega, Kabupaten Karangasem menunjukkan adanya bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada si pemilik hewan peliharaan untuk memelihara peliharaannya dengan  baik  serta  wajib  memberikan  penanda dalam  bentuk  kalung  kepada  hewan  peliharaan sebagai  bentuk  pihak  yang  bertanggungjawab apabila  ada  permasalahan  yang  disebabkan  oleh hewan peliharaannya.
Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  adalah  kewajiban  menanggung segala  sesuatunya  bila  terjadi  apa-apa  boleh  di tuntut,  dipersalahkan,  dan  diperkarakan  (BPPB, 2016).  Sedangkan,  menurut  Titik  Triwulan Pertanggungjawaban  harus  mempunyai  dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang  untuk menuntut orang lain sekaligus berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  (Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, h. 48). Prinsip tanggung  jawab  dalam  hukum,  yang  dibagi menjadi  tiga  yakni  accountability,  responsibiliti, dan liability. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada  tiga  macam  tanggung  jawab  hukum  yaitu tanggung  jawab  hukum  dalam  arti  accountability, responsibility,  dan  liability.  Tanggung  jawab dalam  arti  accountability  adalah  tanggung  jawab hukum  dalam  kaitan  dengan  keuangan,  misalnya akuntan  harus  bertanggung  jawab  atas  hasil pembukuan,  sedangkan  responsibility  adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab  dalam  arti  liability  adalah  kewajiban menanggung  atas  kerugian  yang  diderita  (Zainal Asikin dkk, 2016, h.252). Tanggung jawab dalam arti  responsibility  juga  diartikan  sebagai  sikap moral  untuk  melaksanakan  kewajibannya,  sedang tanggung  jawab  dalam  arti  liability  adalah sikap hukum  untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya  atau  pelanggaran  atas  hak  pihak lainnya  (Zainal  Asikin  dkk,  2016,  h.253). Tanggungjawab  yang  dibebankan  dalam  kasus kepemilikan hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian  dan  mengancam  keselamatan  pihak  lain akibat  gigitan  termasuk  didalam  tanggungjawab liability dan tanggungjawab responsibility.
Selain bertanggungjawab dan memberikan tanda terhadap  hewan  peliharaan,  kepada  warga  yang memelihara  hewan  peliharaan  di  Desa  Sega  wajib untuk  melaporkan  kepada  pihak  Desa  Adat  terkait hewan yang dipelihara serta wajib hewan peliharaan tersebut  diikat  atau  dikandangkan.  Apabila dilanggar maka masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi administrasi adat serta sanksi sesuai dengan peraturan  yang  berlaku.  Mencermati  apa  yang dilakukan oleh Desa Adat Sega dalam menerapkan Hukum  Adat  berupa  Pararem,  tiada  lain  adalah untuk  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat sehingga  terhindar  dari  bahaya  Rabies,  dan  hal  ini sesuai dengan amanah Konstitusi UUD 1945 untuk memberikan keberlangsungan hidup serta kesehatan kepada masyarakat.
Makna  Pengaturan  Penanganan  Bahaya  Rabies dalam Bentuk Pararem di Desa Adat Sega Makna pengaturan penanganan bahaya rabies di Desa  Adat  Sega  ternyata  menyangkut  kepada  tiga aspek  pemaknaan  yang  ingin  dilakukan,  yang meliputi:  makna  pencegahan,  pengendalian,  dan perlindungan.

## Makna Pencegahan
Pencegahan  adalah  tindakan  atau  langkah- langkah  yang  diambil  untuk  menghentikan  atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kejadian,  penyakit,  atau  masalah  di  masa  depan. Tujuan  dari  pencegahan  adalah  untuk  melindungi manusia,  hewan,  atau  lingkungan  dari  risiko potensial  dan  mengurangi  dampak  negatif  yang mungkin timbul.
Makna  pencegahan  ini  terlihat  jelas  di  dalam ketentuan  Paraem  Pengele  yang  dikeluarkan  oleh Desa Adat Sega yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal  6  yang  berbunyi:  “Penanganan  adalah tindakan  atau  proses  yang  dilakukan  dalam pemeliharaan  kesehatan  dan  kesejahteraan  anjing dan  kucing,  antara  lain:  perawatan  kesehatan, vaksinasi, sterilisasi, dan euthanasia.”
Dalam  ketentuan  ini  dikedepankan  upaya pencegahan terhadap bahaya rabies yang dilakukan dengan  melaksanakan  vaksin  kepada  vector pembawa  sehingga  mereka  tidak  tertular  virus rabies dikemudian hari.

## Makna pengendalian
Pengendalian  adalah  tindakan  atau  proses mengelola, mengatur, atau mengawasi suatu situasi, sistem,  atau  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  atau hasil  yang  diinginkan.  Dalam  berbagai  konteks, pengendalian melibatkan penerapan standar,
prosedur, dan tindakan korektif untuk memastikan bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau harapan. Pengendalian penting dalam memastikan bahwa tujuan-tujuan dan standar telah dipatuhi, dan dapat  melibatkan  pemantauan  berkelanjutan, analisis  data,  dan  pengambilan  keputusan  yang tepat  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari proses pengendalian tersebut.
Dalam  ketentuan  pararem  Pengele  Desa  Adat Sega  terlihat  jelas  jika  prajuru  Desa  Adat melakukan  langkah-langkah  pengendalian  dengan memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada karma  Desa  Adat  untuk  turut  dalam  upaya mengendalikan  laju  penyebaran  bahaya  rabies diantaranya dengan mengandangkan hewan peliharaan,  sehingga  terpisah  dengan  hewan  atau binatang  liar  yang  rentan  tertular  virus,  serta melakukan langkah pengendalian dengan mewajibkan  karma  Desa  Adat  untuk  memberika penanda  kalung  pada  hewan  peliharaannya  yang sudah divaksin. Ketentuan ini terlihat dalam Pasal 8 Ayat (1)
Pararem  Pangele  Desa  Adat  Sega  yang berbunyi:  “Setiap  Krama  Desa  Adat  atau  badan hukum  yang  memiliki  anjing  dan  kucing  wajib bertanggungjawab  terhadap  peliharaannya  dan memperlakukannya  secara  baik  serta  bila  dilepas memakai  kalung/  label  sebagai  salah  satu  ciri anjing peliharaan.”

## Makna Perlindungan
Perlindungan  adalah  tindakan  atau  rangkaian tindakan  yang  diambil  untuk  melindungi  orang, hewan,  lingkungan,  atau  properti  dari  bahaya, risiko, atau kerugian potensial. Tujuan perlindungan  adalah  untuk  mencegah  kerusakan, cedera, atau kerugian yang mungkin terjadi akibat ancaman.
Dalam  hal  pengaturan  penanganan  bahaya rabies dalam hukum adat Di Desa Adat Sega aspek perlindungan  utamanya  tentu  diberikan  kepada masyarakat  agar  tidak  sampai  tertular  melalui gigitan  vector  rabies  untuk  itu  dalam  Pasal  9  di dalam Pararem Pangele Desa Adat Sega disebutkan :
(1) Setiap  Krama  Desa  Adat  yang  memelihara anjing  dan  kucing  baik  untuk  komersil/non- komersil wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa Adat.
(2) Setiap  krama  Desa  Adat  yang  melakukan kegiatan  perawatan  anjing  dan  kucing  baik  untuk komersil/non  komersil  wajib  melaporkannya
kepada Pemerintah Desa Adat.
(3) Pemerintah  Desa  Adat  wajib  mendata populasi  anjing  dan  kucing,  status  vaksinasi  dan sterilisasi.
Ketentuan di atas mewajibkan karma Desa Adat untuk melakukan pelaporan untuk setiap pemeliharaan  atau  kepemilikan  yang  dilakukan terhadap  hewan  peliharaan.  Upaya  perlindungan juga dilakukan terhadap korban dari gigitan hewan dengan  memberikan  konsekuensi  sanksi  kepada  si pemilik  hewan  peliharaan  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (4) yang berbunyi:
“Pemilik  anjing  yang  anjingnya  menggigit seseorang  harus  menanggung  biaya  pengobatan sampai  sembuh  dan  bila  meninggal  karena  gigitan mereka  harus  ikut  bersama  –sama  mengeluarkan dana untuk biaya kamatian.”
Selain  perlindungan  terhadap  korban  atau masyarakat  sesungguhnya  Pararem  Pengele  juga memberikan  perlindungan  bagi  hewan,  karena Provinsi  Bali  yang  terkenal  akan  adat  tradisi  yang menghormati  dan  memuliakan  seluruh  ciptaan Tuhan  tidak  ingin  dianggap  sebagai  daerah  yang melakukan pembantaian terhadap hewan, walaupun hewan tersebut berpotensi sebagai vector penyakit. Maka  diatur  di  dalam  ketentuan  Pararem  Pangele Pasal 11 yang berbunyi:
(1) Setiap  Krma  Desa  Adat  dilarang  meliarkan, membuang anjing dan kucing dalam keadaan hidup atau mati di dalam dan di luar Desa Adat Sega.
(2) Setiap Krama Desa Adat dilarang menganiaya  dan/atau  membunuh  dan  mencuri anjing  dan  kucing  yang  berada  di  wilayah  Desa sesuai dengan pararem Desa Adat Sega.
(3) Setiap Krama Desa Adat dilarang memproduksi  dan/atau  mengedarkan,  menyimpan sebagai  persediaan,  membeli  dan  menjual  anjing dan kucing dalam keadaan hidup atau mati sebagai persediaan makanan untuk tujuan konsumsi.
(4) Setiap Krama Desa Adat dilarang menyediakan makanan berbahan daging anjing dan kucing untuk konsumsi sendiri maupun orang lain.
(5) Setiap Krama Desa Adat tidak diperkenankan  melakukan  pembunuhan  terhadap Anjing dan Kucing secara semena-mena.

## IV. CONCLUSION
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  hal sebagai berikut:
1. Pengaturan penanganan bahaya
rabies  dalam  produk  hukum  adat  dilakukan  oleh Desa  Adat  Sega  dengan  membentuk  Pararem Pangele  Nomor 07  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara Pemeliharaan Dan Penanganan Anjing Dan Kucing yang dalam ketentuannya memuat tentang kewajiban  krama  untuk  mengkandangkan  hewan peliharaannya  dan  memberikan  tanda  kalung  bagi hewan  peliharaan  yang  dibebaskan.  Pengaturan  ini juga  memberikan  sanksi  bagi  pelanggarnya  berupa tindakkan pelaporan serta sanksi administrasi adat. 2. Makna  penanganan  bahaya  rabies  dalam Pararem  Pangele  Desa  Adat  Sega  menunjukkan adanya  sebuah  langkah  kebijakan  pencegahan, pengendalian,  dan  perlindungan  yang  dilakukan terhadap  penanganan  rabies.  walaupun  diketahui pengaturan  hukum  adat  Pararem  Pangele  yang diterbitkan  Desa  Adat  Sega  masih  memiliki kekurangan  jika  mengacu  dengan  ketentuan sistematika hukum adat yang ada serta menunjukkan kekaburan terkait dengan penentuan sanksi administrasi  adat  yang  seyogyanya  diperjelas, namun  adanya  kebijakan  hukum  adat  di  bidang kesehatan  ini  paling  tidak  menunjukkan  bahwa kekuatan  adat  dapat  eksis  dalam  membantu permasalahan di masyarakat.

## REFERENCES
Amiruddin,  (2004),  Pengantar  Metode  Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ayn  Rand,  (1979),  Introduction  to  Objectivist Epistemology,  New  American  Library,  New York, Edisi Indonesia, Pengantar Epistemologi Obyektif,  penerjemah,  Cuk  Ananta  Wijaya, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2003.
Bambang  Sunggono,  (2002),  Metode  Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bernard  L.Tanya,  et.  al.,  (2010),  Teori  Hukum, Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi,  Yogyakarta:  Genta  Publishing.
Departemen Pendidikan
dan
Kebudayaan,  (1989),  Kamus  Besar  bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Johny  Ibrahim,  (2006),  Teori  dan  Metodelogi
Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Bayumedia Advertising.
Maria Theresia Geme, (2012), Perlindungan Hukum Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, disertasi Program Doktor llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Philipus  M.  Hadjod,  (1987),  Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia,  Surabaya:  PT.  Bina Ilmu.
Salim  HS  dan  Erlis  Septiana  Nurbani,  (2014), Penerapan  Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers.
Satjipto  Rahardjo,  (2000),  Ilmu  Hukum,  Bandung:
Citra Aditya
Siti  Anisah,  (2008),  Perlindungan  Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Jakarta: Total Media.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  (2014),
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.
Internet
Bali  Express,  (2022),  Kasus  Rabies  di  Karangasem Peringkat Ketiga Tertinggi di Bali | Baliexpress (jawapos.com), diakses 23 Maret 2023.
Lastri  Karsiani  Putri,  (2023),  “Tertinggi  Sepanjang Sejarah,  Bali  Catat  690  Kasus  Rabies,” Detikbali,
https://www.detik.com/bali/berita/d-
6524104/tertinggi-sepanjang-sejarah- bali- catat-690-kasus-rabies-di-2022 , diakses tanggal 23 Maret 2023.
Wahdana  Salsabila,  (2022),  “Pengertian  Teori Receptie  Beserta  Contohnya  di  Indonesia,” Kompasiana, link:
https://www.kompasiana.com/wahdana 010502/6358a32a08a8b57773735fd2/p engertian-teori-receptie-beserta- contohnya-di- indonesia