ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## FIDUSIA TERHADAP HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

## Girang Jayanto
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Metro

## ABSTRACT
Today,  many  consumer  finance  companies,  especially  motorcycle  financing,  are  experiencing rapid  development  and  have  sprung  up  with  offers  of  various  convenience.  Finance  company engaged in the financing of motorcycles, specifically for the brands of Honda, Yamaha and Suzuki through consumer financing agreements with the guaranteed surrender of ownership rights in a fiduciary  manner.  Based  on  the  results  of  research  and  discussion  obtained  that  the  status  of ownership of motor vehicles in the consumer agreement is on the debtor. However, because the motorized vehicle is used as a fiduciary guarantee, the ownership rights of the motor vehicle are transferred to the consumer finance company until the payment of all debtor loan installments is paid. The legal consequence of this fiduciary transfer of ownership rights is that the debtor  no longer holds the ownership rights to the motorcycle and only has the borrower's right to use the motorcycle. Transfer of ownership from the debtor to the creditor results in the debtor not having the  right  to  hand  over  the  motorbike  to  another  party  as  it  is  being  transferred  because  the motorcycle is collateral for the debtor's debt to Perusahaan Pembiayaan.

## Keywords: Fiducia, Financing, Agreement

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga  pembiayaan  adalah  salah  satu  bentuk  usaha  di  bidang  lembaga  keuangan bukan  bank  yang  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  pembiayaan.  Dalam  lingkup kerjanya,  lembaga  pembiayaan  melakukan  pembiayaan  dalam  bentuk    penyediaan  dana  atau barang  bagi  masyarakat  dengan  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat  dalam bentuk  giro,  deposito,  tabungan,  dan  surat  sanggup  bayar.  Lembaga  pembiayaan  merupakan salah  satu  sumber  dana  alternatif  bagi  pribadi  ataupun  badan  usaha  yang  memerlukan  dana untuk memenuhi kebutuhannya.
*Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
Kegiatan  lembaga  pembiayaan  dilakukan  dalam  bnetuk  penyediaan  dana  atau  barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melaui deposito tabungan, giro dan surat sanggup bayar (non deposit taking) 1 Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, dalam pengertian  lembaga  pembiayaan  terdapat  unsur  sebagai  berikut,  yaitu    Badan  usaha,  Kegiatan pembiayaan, Penyediaan dana, Barang modal, Tidak menarik dana secara langsung (non deposite taking) 2 .
Lembaga  pembiayaan  dalam  menjalankan  kegiatannya  dilaksanakan  oleh  perusahaan pembiayaan.  Menurut  Pasal  1  angka  (5)  Keppres  No.  61  Tahun  1988  yang  dimaksud    dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus  didirikan  untuk  melakukan  kegiatan  yang  termasuk  dalam  bidang  usaha  lembaga pembiayaan.  Selain  membuat  perjanjian  pembiayaan  konsumen  biasanya  perusahaan menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia guna mengamankan pembiayaan  yang diberikan. Fidusia diartikan sebagai  pengalihan hak kepemilikan suatu  benda atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dalam memberikan debitur pembiayaan konsumen tersebut lembaga pembiayaan harus bersifat hati-hati dalam menilai konsumen sebelum mendapatkan fasilitas tersebut konsumen diharuskan mengikuti dan memenuhi segala syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga pembiayaan tersebut.
Kreditur  sebagai  penerima  fidusia  akan  mendapatkan  sertifikan  fidusia  dan  salinannya diberikan  kepada  debitur.  Kounsekuensinya  debitur  menyerahkan  hak  miliknya  atas  benda jaminan  secara  kepercayaan  kepada  kreditur,  tetapi  dengan  janji  bahwa  apabila  debitur  telah memenuhi semua kewajibannya, terutama kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana dijanjikan olehnya, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur. Artinya pemilik sepeda motor  sebagai  debitur  pemberi  fidusia  dan  perusahaan  pembiayaan  sebagai  kreditur  langsung apabila  debitur  melakukan  pelanggaran  perjanjian  fidusia  kepada  kreditur,  sesuai  UU  No.  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
1 Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal 1.
2 Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.
Namun sering kali ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua  belah  pihak  di  dalam  prakteknya  tidak  memenuhi  dan  tidak  sesuai  dengan  isi  perjanjian tersebut, baik hal ini disengaja karena kelalaian si pelaku isi perjanjian (debitur), dimana perjanjian yang dilaksanakan itu tidak sesuai sebagaimana yang dikehendakinya atau juga oleh si pembuat isi perjanjian (kreditur) itu sendiri. Selain itu ada juga faktor yang dikarenakan konsumen tidak mengetaui  peraturan  baku  yang  telah  dibuat  oleh  pihak  kreditur,  mereka  justru  lebih mementingkan  barang  yang  mereka  ambil  dari  pada  memperhatikan  peraturan  yang  ditetapkan dalam  perjanjian  tersebut,  sehingga  terjadi  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersebut. Selanjutnya  sering  kali  ketentuan-ketentuan  yang  dibuat  didalam  perjanjian  tersebut  luput  dari perhatian para debitur.
Permasalaha terhadap lembaga pembiayaan kerap kali Dimana pihak debitur tersebut tidak melaksanakan  prestasinya,  atau  dengan  kata  lain  pembayar  ansuran  yang  harus  dilakukan  oleh debitur setiap bulannya mengalami kemacetan hingga lebih dari batas waktu yang telah ditentukan yang  mengakibatkan  barang  yang  menjadi  objek  pembiayaan  tersebut  (sepeda  motor)  ditarik kembali oleh pihak kreditur, sedangkan uang ansuran yang telah dibayar oleh pembeli (debitur) sebelumnya  tidak  dapat  ditarik  kembali  karena  pembayaran  angsuran  yang  telah  dilakukan sebelumnya dianggap sebagai uang sewa atas barang tersebut.

## 2. METODE
Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di  lakukan  pendekatan  secara  sosiologis  yaitu  sebagai  suatu  penelitian  terhadap  hukum  di masyarakat  yang  pada  hakekatnya  merupakan  dari  penelitian  sosial.  Dengan  demikian,  maka penelitian  ini  disebut  juga  dengan  social-legal-reseach,  yaitu  penelitian  sosiologi  hukum  yang dilakukan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  mengenai  praktek/penerapan  hukum  di masyarakat. 3
3 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press),2006), hlm. 5.
Pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  di  maksud  adalah  bahwa  pendekatan  penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam  penelitian  ini.  Jadi  dalam  penelitian  ini  sifat  sosiologis  tidak  lepas  dari  unsur  normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan  yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan  menteri  dan  sebagainya.  Penelitian  normatif  melihat  dokumen,  peraturan  perundang- undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Proses Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia
Pelaksanaan  perjanjian  pembiayaan  konsumen  yang  dilakukan  oleh  memenuhi  syarat- syarat  perjanjian  sebagaimana  yang  telah  di  atur  dalam  Pasal  1320  KUHPrdt,  yaitu  adanya kesepakatan antara konsumen dan Perusahaan Pembiayaan untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan  bermotor,  adanya  kecakapan  hukum  dari  para  pihak  dan  perjanjian  pembiayaan kendaraan bermotor tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal sehingga konsumen tidak akan dirugikan.
Hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak, yakni pihak kreditur dan debitur timbul karena adanya perjanjian utang piutang yang merupakan perikatan awal yang didasarkan atas kepercayaan. Pengertian utang piutang telah dirumuskan dalam UU Jaminan Fidusia. Utang hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 7 mengenai utang dan Pasal 1 angka 3 mengenai piutang. Kemudian antara pihak kreditur  dengan  debitur  (konsumen)  terjadi  hubungan  kontraktual  dalam  hal  ini  kontrak pembiayaan  konsumen.  Dimana  pihak  pemberi  fasilitas  (Perusahaan  Pembiayaan)  sebagai kreditur  dan  pihak  penerima  biaya  (konsumen)  sebagai  pihak  debitur.  Pihak  pemberi  fasilitas berkewajiban  utama  untuk  member  sejumlah  uang  untuk  pembelian  suatu  barang  konsumen, sementara  pihak  penerima  fasilitas  (konsumen)  berkewajiban  utama  untuk  membayar  kembali uang tersebut secara angsuran kepada pihak pemberi fasilitas (Perusahaan Pembiayaan).

## Fidusia Terhadap Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Girang Jayanto
Berdasarkan  uraian  terkait  Pembiayaan,  bahwa  perjanjian  pembiayaan  konsumen  pada Perusahaan Pembiayaan sebenarnya merupakan perjanjian baku. Dimana dalam perjanjian seperti ini  telah  ditentukan  secara  jelas  tentang  hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak.  Konsumen berkewajiban menaati isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati bersama, dan mempunyai  hak  yaitu  kepemilikan  kendaraan  bermotor.  Setelah  konsumen  mengisi  formulir permohonan  serta  menandatangani  surat  perjanjian  serta  membayar  uang  muka,  maka  setelah pembayar  ini  konsumen  baru  bisa  membawa  pulang  sepeda  motor  tersebut.  Konsumen  setelah menerima sepeda motor dari supplier akan langsung menjadi pemilik sepeda motor tersebut dan status hak milik sepeda motor tersebut akan berada di tangan konsumen. Berdasarkan Pasal 570 KUHPrdt,  yang  dimaksud  dengan  hak  milik  adalah  hak  untuk  menikmati  suatu  benda  dengan sepenuhnya,  dan  untuk  menguasai  benda  itu  dengan  sebebas-bebasnya,  asal  tidak  digunakan bertentangan dengan undang-undang atau pengaturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi  kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut  ketentuan  undang-undang.  Akan  tetapi,  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  ini  juga disertai  dengan  Perjanjian  Pemberian  Jaminan  Fidusia,  dimana  fidusia  diartikan  sebagai pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan.  Ketentuan  mengenai  jaminan diatur secara terpisah dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia, dimana dibetur berkedudukan sebagai pemberi jaminan terhadap kreditur, dan kreditur berkedudukan sebagai penerima jaminan dari  debitur.  Perjanjian  Pemberian  Jaminan  Fidusia  merupakan  satu  kesatuan  dan  tidak  dapat terpisahkan dari perjanjian pokok, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya perjanjian ini  akan  dibuatkan  akta  notaries  dan  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  pada  Kantor Kemenkum  HAM  RI  wilayah  Lampung.  Kreditur  sebagai  penerima  fidusia  akan  mendapatkan sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur.
Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa : (1) Benda yang dibebani dengan jaminan

## Fidusia Terhadap Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan
Girang Jayanto
fidusia wajib didaftarkan. (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.  Berdasarkan  pasal  12  dan  13  UUJF,  pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  di  Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  wilayah  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia tingkat Provinsi. Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor  Pendaftaran  Fidusia  penerima  fidusia,  kuasa  ataupun  wakilnya  melalui  Notaris,  dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999).

## b). Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah  sah,  maka  alat  bukti  lain  dalam  bentuk  apapun  harus  ditolak.  Para  pihak  tidak  cukup misalnya  hanya  membuktikan  adanya  fidusia  dengan  hanya  menunjukkan  akta  jaminan  yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka  dengan  akta  jaminan  fidusia,  lembaga  fidusia  dianggap  belum  lahir.  Lahirnya  fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia 4
Masalah  keterlambatan  dan  atau  penunggakan  pembayaran  angsuran  ini  menjadi  resiko yang  harus  dipikul  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  selaku  perusahaan  yang  memberikan  kredit kepada  konsumen.  Dalam  hal  ini  kesadaran  debitur  terhadap  kewajiban  untuk  melakukan pembayaran angsuran sangat penting karena apabila debitur lupa atau lalai melakukan pembayaran dengan alasan apapun dan telah dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh Perusahaan Pembiayaan maka  debitur  tersebut  dapat  dikatakan  wanprestasi.  Wanprestasi  berarti  ingkar  janji  untuk mewujudkan pelaksanaan prestasi yang telah diperjanjikan.
4 Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

## Fidusia Terhadap Hak Milik Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Girang Jayanto
Menurut Pasal 1365 KUHPrdt, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa  kerugian  pada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dilihat dari bentuknya, ada 4 jenis wanprestasi yaitu:
1. Sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan.
2. Menyerahkan benda tidak seperti yang diperjanjikan
3. Terlambat melaksanakan prestasi yang diperjanjikan

## 4. Keliru memenuhi prestasi
Wanprestasi  karena  debitur  tidak  melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan, maka menimbulkan kerugian bagi  pihak kreditur. Wanprestasi  oleh debitur  yang berhutang  ini  pokoknya  harus  secara  formal  dinyatakan  telah  lalai  lebih  dahulu,  yaitu  dengan memperingatkan  yang  berhutang  atau  debitur  bahwa  kreditur  atau  pihak  menghendaki pembayaran  seketika  atau  jangka  waktu  pendek  yang  telah  ditentukan.  Singkatnya,  hutang  itu harus  ditagih  dan  yang  lalai  harus  ditegur  dengan  peringatan  atau sommatie .  Cara  pemberian teguran  terhadap  debitur  yang  lalai  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  1238  KUHPrdt  yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.
Dalam Hal hasil eksekusi kurang dalam memenuhi perjanjian, maka Hasil eksekusi tidak  pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran 5

## 4. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Proses Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia adalah Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal  11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang  menyatakan  bahwa  :  (1)  Benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  wajib didaftarkan.  (2)  Dalam  hal  benda  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  berada  di  luar wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)
5 Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, hal. 187
tetap berlaku. Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUJF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  wilayah  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tingkat  Provinsi.  Yang  berhak  mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa  ataupun  wakilnya  melalui  Notaris,  dengan  melampirkan  pernyataan  pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999).
2) Akibat  Hukum  Wanprestasi  terhadap  Status  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan  yang  dibuat  notaris.  Sebab  menurut  pasal  14  ayat  (3)  UU  No.  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  maka  dengan  akta  jaminan  fidusia,  lembaga  fidusia  dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia

## Daftar Pusataka
Budi Rachmat, 2002, Multi Finance, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
Sunaryo, 2014, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.
Sukardi. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya . PT
Bumi Aksara.Jakarta
Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung
Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana,

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia