(JAP)
Volume 13 | Nomor 1 | Juni 2022

## RESPONSIVITAS DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN DALAM MENANGANI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Sidoarum)
1 Saraswati Rizqi Onilla, 2 Retno Suryawati 1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Email: 1 sarasonilla@student.uns.ac.id, 2 retnosuryawati@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has had an impact on the decline in the level of the economy in Indonesia. The provision  of  social  assistance  is  an  effort  by  the  government  to  help  people  who  are  socially  and economically affected by the pandemic. One of them is Cash Social Assistance provided by the Ministry of  Social  Affairs.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  responsiveness  of  the  Social  Service  of Sleman Regency in handling the distribution of Cash Social Assistance with a case study in Sidoarum Village. The research method used is descriptive qualitative method. Data sources consist of primary data sources, namely several informants and secondary data sources in the form of documents related to research. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is an interactive model and the validity of the data using the source triangulation technique. The results showed that the responsiveness of the Social Service of Sleman Regency in handling the distribution of Cash Social Assistance is responsive. This can be seen from: a) the ability of  the  bureaucracy  to  recognize  the  needs  of  the  recipient  community  is  good,  b)  the  ability  of  the bureaucracy  to  set  the  agenda  and  service  priorities  following  the  needs  of  the  social  assistance recipient  community,  and  c)  the  ability  to  develop  service  programs  in  the  distribution  of  the  social assistance  which  in  this  case  already  have  several  programs  that  have  been  implemented.  The recommendation given to the government is that it can provide education for the recipients about the use of social assistance to meet their basic needs during this pandemic .
Keywords: Cash Social Assistance, Covid-19 Pandemic, Responsiveness

## A.  PENDAHULUAN
Covid-19  menjadi  masalah  kesehatan  dunia  pada  awal  tahun  2020.  Kasus  ini mulai  muncul  sejak  tanggal  31  Desember  2019  dimana  World  Health  Organization (WHO) menginformasikan bahwa adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, China. Kasus ini semakin berkembang hingga adanya laporan kematian  dan  terjadi  kasus  di  luar  China.  Hanya  dengan  selang  waktu  satu  bulan, Indonesia  melaporkan  dua  kasus  terkonfirmasi  Covid-19  pada  tanggal  2  Maret  2020. WHO kemudian menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Pemerintah melakukan upaya- upaya untuk menekan peningkatan jumlah kasus Covid-19.
Menerapkan physical  distancing ,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB), work  from  home (WFH),  pembelajaran  online  bagi  seluruh  tingkat  pendidikan  formal maupun  non  formal,  dan  sebagainya.  Adanya  kebijakan  ini  menyebabkan  interaksi sosial  masyarakat  menjadi  sangat  terbatas.  Pandemi  Covid-19  sangat  memberikan dampak pada berbagai macam sektor usaha yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan  kerja,  penurunan  penghasilan  dan  penyerapan  tenaga  kerja,  serta  usaha- usaha yang mengalami kerugian hingga pada akhirnya harus gulung tikar. Kondisi ini apabila tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial (Mufidah, 2021).
Penanganan  dampak  kemunduran  ekonomi  segera  dilakukan  oleh  pemerintah agar dapat membantu masyarakat secara langsung dengan membuat berbagai program kebijakan. Bantuan-bantuan dalam berbagai bentuk seperti sembako, uang tunai, kuota internet gratis, dan pemotongan tagihan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat diberikan  kepada  mereka  yang  terdampak  pandemi.  Tidak  terkecuali  pemberian bantuan  sosial  oleh  pemerintah  yang  dilakukan  dengan  mengeluarkan  kebijakan sebagai langkah cepat dalam menghadapi Covid-19. Salah satu program bantuan sosial dalam menangani dampak Covid-19 yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI No. 54/HUK/2020 adalah Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang rentan terdampak pandemi, masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dan  masyarakat  miskin.  Jumlah  bantuan  senilai  Rp600.000,-  telah  tersalurkan  pada April-Juni  2020  dan  diperpanjang  senilai  Rp300.000  pada  Juli-Desember  2020. Kemudian  pada  awal  tahun  2021  pemerintah  memutuskan  untuk  melanjutkan pemberian bantuan ini senilai Rp300.000,- pada Januari-April 2021.
Salah satu wilayah di Indonesia yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai adalah Kabupaten  Sleman.  Kabupaten  ini  merupakan  salah  satu  kabupaten  dengan  jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan laman Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, jumlah penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 berjumlah 1.232.598 jiwa, Kabupaten Bantul berjumlah 1.029.997 jiwa, Kabupaten Gunungkidul  berjumlah  749.274  jiwa,  Kota  Yogyakarta  berjumlah  435.936  jiwa,  dan Kabupaten  Kulon  Progo  berjumlah  434.483  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  D.I.
Yogyakarta,  2021).  Banyaknya  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Sleman  dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi DIY ternyata berpengaruh terhadap jumlah penerima BST di kabupaten ini. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, jumlah penerima BST tahap pertama berjumlah 36.226 KPM dan terus mengalami peningkatan di tahap selanjutnya.
Dalam  realisasinya,  pemberian  bantuan  sosial  masih  memiliki  kendala  terkait dengan  proses  penyalurannya.  Pembagian  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  yang diberikan  oleh  pemerintah  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru.  Namun  tidak  sedikit tanggapan  dari  masyarakat  terkait  realisasi  penyaluran  bantuan  sosial  yang  terjadi  di lapangan masih banyak menimbulkan kekecewaan. Pemerintah pusat maupun daerah kebingungan  dalam  menyalurkan  bantuan  sosial  kepada  masyarakat  pada  masa pandemi Covid-19 (Ihsanuddin, 2020).
Pemerintah  sebagai  pihak  yang  dipercaya  masyarakat  untuk  menyalurkan bantuan  sosial  seringkali  ditemukan  memiliki  kasus  terkait  dugaan  korupsi  bantuan sosial.  Dilansir  dari  laman  bbcnews,  beberapa  pejabat  Kementerian  Sosial  yang merupakan  pihak  yang  bertugas  untuk  menyelenggarakan  urusan  di  bidang perlindungan  sosial,  ditangkap  atas  dugaan  kasus  korupsi  bantuan  sosial  Covid-19. Menteri Sosial, Juliari Batubara, merupakan salah satu tersangka dugaan kasus korupsi bantuan  sosial  Covid-19  yang  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) pada 6 Desember 2020. Kasus dugaan korupsi lainnya menjerat Mantan Kepala Bidang Penanganan  Fakir  Miskin  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Lawu  yang  ditetapkan  sebagai tersangka atas kasus korupsi dana yang seharusnya disalurkan untuk usaha fakir miskin (Saputra, 2021: 8). Tidak hanya itu, di Provinsi Sumatera Utara polisi menangkap Kepala Dinas Sosial Serdang Berdagai atas dugaan terkait kasus pungli pada pemilik e-warong (Arfah,  2021:  23).  Kasus-kasus  ini  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  masalah  yang menimpa Dinas Sosial di Indonesia.
Berdasarkan  Data  Posko  aduan  penanganan  Covid-19  Ombudsman  Nasional per 15 Juli 2020, jumlah pengaduan dengan substansi bantuan sosial memiliki jumlah paling tinggi yaitu sejumlah 1346 aduan (83,04%), disusul oleh substansi ekonomi dan keuangan  sejumlah  176  aduan  (10,86%),  substansi  transportasi  sejumlah  52  aduan
(3,21%),  substansi  pelayanan  kesehatan  sejumlah  39  aduan  (2,41%),  dan  substansi keamanan sejumlah 8 aduan (0,49%). Selain data nasional, data di provinsi DIY juga menunjukkan  aduan  terkait  bantuan  sosial  memiliki  jumlah  yang  paling  tinggi.  Data posko  aduan  penanganan  Covid-19  Ombudsman  DIY  per  15  Juli  2020  memiliki  total sebanyak  45  aduan  yang  masuk  dengan  aduan  terkait  bantuan  sosial  berjumlah  40 aduan.
Pokok  persoalan  bantuan  sosial  yang  sering  terjadi  yaitu  terkait  perkara  data penerima  bantuan  sosial  yang  tidak  sesuai  dengan  jumlah  aktual  orang  miskin  di lapangan dan masalah kelompok sasaran ( targeting groups ) yang tidak tepat sasaran. Sampai saat ini masalah fundamental dalam penyaluran bantuan sosial ini tidak kunjung selesai. Dikutip dari radarjogja, Bupati Sleman mengungkapkan bahwa ada masalah di kalangan OPD yang di antaranya yaitu dinas sosial terkait pendataan data.
Berdasarkan Kepmensos No. 54/HUK/2020, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyaluran bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya. Kabupaten Sleman dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dibantu oleh pemerintah desa dalam mengumpulkan data. Kabupaten Sleman memiliki total 17 kecamatan yang mendapatkan  Bantuan  Sosial  Tunai  dari  Kementerian  Sosial.  Berdasarkan  data  dari Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman,  kecamatan  dengan  jumlah  penerima  BST  paling banyak berada di Kecamatan Godean yaitu sejumlah 3.081 penerima.
Kecamatan yang terletak di sebelah barat daya pusat pemerintahan Kabupaten Sleman ini terdiri dari tujuh desa yaitu Desa Sidoarum, Sidoagung, Sidokarto, Sidoluhur, Sidomoyo,  Sidomulyo,  dan  Sidorejo.  Desa  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  yaitu Desa Sidoarum dengan jumlah 16.783 orang pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2020). Banyaknya penduduk di desa ini ternyata memiliki pengaruh terhadap  tingginya  jumlah  penduduk  misikin.  Berdasarkan  data  dari  (Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Sleman,  2020),  jumlah  penduduk  miskin  paling  banyak  berada  di Desa Sidoarum, dengan rincian sebagai berikut:
e-ISSN 2549-9319
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin per Desa di Kecamatan Godean Tahun 2019
No. Desa Jumlah Penduduk Miskin (orang) Persentase (%) 1 Sidorejo 2 025 9,4 2 Sidoluhur 2 828 13,1 3 Sidomulyo 1 851 8,5 4 Sidoagung 3 128 14,5 5 Sidokarto 3 820 17,7 6 Sidoarum 4 790 22,1 7 Sidomoyo 3 177 14,7 Jumlah 21 619 100%
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2020)
Dilihat  dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  di  Desa Sidoarum  berjumlah  4.790  orang.  Banyaknya jumlah  penduduk  miskin  dibanding  desa lainnya  mempengaruhi  jumlah  masyarakat  yang  terdampak  pandemi  Covid-19  dan menerima  BST.  Dari  ketujuh  desa  tersebut,  desa  dengan  jumlah  penerima  BST terbanyak adalah Desa Sidoarum.  Hal ini seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Jumlah Penerima BST Tahap Pertama per Desa di Kecamatan Godean
Tahun 2020 No. Desa Jumlah Penerima BST (orang) Persentase (%) 1 Sidorejo 440 14,3 2 Sidoluhur 523 17,0 3 Sidomulyo 339 11,0 4 Sidoagung 434 14,1 5 Sidokarto 475 15,4 6 Sidoarum 558 18,1 7 Sidomoyo 312 10,1 Jumlah 3 081 100%
(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sleman)
Penerima BST di Desa Sidoarum berjumlah 558 orang dengan persentase 18,1% dari  total  keseluruhan  penerima  BST.  Meskipun  sebagai  desa  dengan  penerima  BST terbanyak,  namun  penyaluran  BST  di  desa  ini  terbilang  lancar.  Hal  ini  seperti  yang
disampaikan oleh salah satu staf di Dinas Sosial Kabupaten Sleman, beliau menjelaskan bahwa jumlah penerima BST terbanyak ada di Kecamatan Godean yang penyalurannya di  desa-desa  pun  sudah  sesuai  dengan  mekanisme  yang  telah  ditetapkan.  Tidak terkecuali di Desa Sidoarum pun selama penyaluran BST berjalan tidak ditemui masalah dalam  penyalurannya.  Berbeda  dengan  desa  lain  di  Kabupaten  Sleman  yang  diduga terdapat  politisasi  penyaluran  bantuan  sosial  oleh  salah  satu  partai  politik.  Indikasi pelanggaran ini ditemukan di Desa Hargobinangun, Purwobinangun, dan Pandowoharjo (Pradani, 2020: 6).
Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan pemerintah tingkat di bawahnya yang  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  Desa  Sidoarum  merupakan  pihak  yang bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  penyaluran  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST). Peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  responsivitas  aparat  melihat  beberapa permasalahan  terkait  bantuan  sosial  di  Kabupaten  Sleman  namun  penyaluran  BST  di Desa Sidoarum ternyata berjalan lancar. Selain itu, responsivitas juga berkaitan dengan keberhasilan  suatu  program.  Jika  aparat  responsif  maka  dapat  dikatakan  program  itu berhasil.  Dengan  melihat  responsivitas  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman  dan pemerintah  Desa  Sidoarum  maka  dapat  menjadi  acuan  bagi  daerah  lain  dalam menyalurkan BST.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian  ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fega Herdini, Agus Widiyarta pada tahun 2020 (Herdini  &  Widiyarta,  2020) dengan  judul  “Responsivitas  Pelayanan  Publik  dalam Menangani  Keluhan  Pelanggan  di  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kabupaten Nganjuk”. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Novayanti Sopia Rukmana dan Ismaniar Ismail  pada  tahun  2020  (Rukmana  &  Ismail,  2020) dengan  judul  “Responsivitas Pelayanan  Publik  dalam  Pengurusan  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  di  Dinas Penanaman M odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai”. Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nuniek  Dewi  Pramanik  pada  tahun  2020 (Pramanik,  2020) dengan  judul  “Dampak  Bantuan  Paket  Sembako  dan  Bantuan Langsung  Tunai  terhadap  Kelangsungan  Hidup  Masyarakat  Padalarang  pada  Masa Pandemi Covid 19”. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Melati dan Zulkarnaini pada
tahun  2021  (Melati  &  Zulkarnaini,  2021)  dengan judul  “Efektivitas  Program  Bantuan Sosial  Tunai  pada  Masa  Pandemi  Covid- 19  di  Kelurahan  Pasir  Pengaraian”.  Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak, Clarce Sarliana  Maak  pada  tahun  2021  (Muga,  Kiak,  &  Maak,  2021) dengan  judul  “Dampak Penyaluran  Bantuan  Sosial  Tunai  Pandemi  Covid-19  (Studi  Kasus  di  Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)”.
Menurut United Nations Development Program (UNDP), ada beberapa indikator dalam  mewujudkan  good  governance  yang  salah  satunya  adalah  daya  tanggap ( responsiveness ).  Tata  pemerintahan  yang  cepat  tanggap  (responsif)  mempunyai  arti bahwa  aparat  pemerintahan  harus  cepat  tanggap  terhadap  perubahan  situasi/kondisi mengakomodasi  aspirasi  masyarakat,  serta  mengambil  prakarsa  untuk  mengatasi berbagai  masalah  yang  dihadapi  masyarakat.  Selain  itu  menurut  Zeithaml  dkk (Hardiyansyah,  2011),  menyebutkan  bahwa  responsivitas  adalah  kemauan  untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan, serta bentuk kerelaan untuk menolong customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
Responsivitas  merupakan  konsep  yang  berkaitan  dengan  kemampuan  aparatur dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan baru, aspirasi baru, pengetahuan baru,  dan  tuntutan  baru.  Dwiyanto  (2012)  memaparkan  bahwa  responsivitas  adalah kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan,  dan  mengembangkan  program-program  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dwiyanto  (2012)  menyampaikan  indikator  lain  mengenai  responsivitas berdasarkan tiga aspek, dalam bukunya Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, bahwa “Responsivitas  adalah  kemampuan  birokrasi  untuk  mengenali  kebutuhan  masyarakat, menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  serta  mengembangkan  program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat”. Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa indikator responsivitas, yaitu:
1.  Kemampuan birokrasi mengenali kebutuhan masyarakat.
2.  Kemampuan birokrasi menyusun agenda dan prioritas pelayanan.
3.  Kemampuan  untuk  mengembangkan  program-program  pelayanan  sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dengan  beberapa  indikator  responsivitas  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  peneliti memilih  untuk  menggunakan  tiga  aspek  pengukuran  responsivitas  menurut  Dwiyanto dengan  alasan  bahwa  aspek  tersebutlah  yang  menurut  peneliti  paling  sesuai  dengan apa yang ingin diteliti. Dalam indikator yang disebutkan Dwiyanto sudah berfokus pada bagaimana  kemampuan  birokrasi  dalam  mengenali  kebutuhan  masyarakat  akan pentingnya  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST),  bagaimana  kemampuan  birokrasi  menyusun agenda  dan  prioritas  pelayanan  dalam  menangani  penyaluran  BST,  serta  bagaimana kemampuan  untuk  mengembangkan  program-program  pelayanan  dalam  menangani penyaluran BST.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  tentang  Responsivitas  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman  dalam  Menangani Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan studi kasus di Desa Sidoarum.

## B.  METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Tujuan  penelitian  deskriptif  untuk  menggambarkan  secara  sistematik  dan  akurat karakteristik  mengenai  populasi  atau  mengenai  bidang  tertentu  (Azwar,  2007).  Metode penelitian  deskriptif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  secara  lebih  spesifik  adalah pendekatan studi kasus ( case study ). Kasus yang dimaksud tersebut dapat berupa individu atau  kelompok,  serta  analisis  yang  dilakukan  harus  berfokus  terhadap  faktor-faktor  yang terkait  dengan  kasus  yang  berkaitan  sehingga  dapat  diperoleh  kesimpulan  yang  akurat (Sutedi,  2011).  Tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data  maka  teknik pengumpulan data adalah tahapan yang paling strategis dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  data  primer  yaitu  beberapa informan  dan  sumber  data  sekunder  berupa  dokumen  terkait  dengan  penelitian.  Teknik
analisis data yang digunakan adalah model interaktif dan validitas data menggunakan teknik triangulasi  sumber.  Pengumpulan  data  dilakukan  secara  langsung  dengan  mengunjungi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman serta Desa Sidoarum yang ada di Kabupaten Sleman melalui wawancara langsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Sehingga narasumber yang diwawancara oleh peneliti, telah dianggap paling tahu apa yang kita harapkan di dalam penelitian.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  hasil  penelitian  yang  menyangkut  indikator responsivitas  dari  Dwiyanto  (2012)  yaitu  kemampuan  birokrasi  mengenali  kebutuhan masyarakat,  kemampuan  birokrasi  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan kemampuan  untuk  mengembangkan  program-program  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## Kemampuan Birokrasi Mengenali Kebutuhan Masyarakat
Dari  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sleman dan  aparat  Desa  Sidoarum,  maka  kebutuhan  yang  diinginkan  warga  Desa  Sidoarum dalam penyaluran BST di antaranya yaitu:
a) Warga menginginkan penyaluran bantuan secara langsung
Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam melakukan penyaluran BST bekerja sama dengan pemerintah tingkat di bawahnya yaitu pemerintah desa yang dalam penelitian ini  adalah  Desa  Sidoarum.  Pemerintah  desa  dianggap  lebih  mengenal  kebutuhan masyarakatnya karena merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua Kepala Seksi di Dinas Sosial Kabupaten Sleman maka diketahui bahwa penyaluran BST di Desa Sidoarum diatur oleh PT. Pos Indonesia dengan dibantu oleh pemerintah desa. Untuk pengambilan bantuan dapat diambil di kantor pos, ditransfer, atau bisa langsung diambil di desa.
Beliau menjelaskan jika penyaluran BST dalam satu kecamatan biasanya memiliki cara  penyaluran  yang  sama  dengan  melihat  pada  keadaan  masyarakat  di  daerah tersebut.  Warga  Desa  Sidoarum  sendiri  yang  termasuk  dalam  Kecamatan  Godean
sering  melakukan  kegiatan  di  balai  desa.  Keinginan  warga  tersebut  diketahui berdasarkan pernyataan yang sering didengar oleh Dinas Sosial melalui pemerintah desa.  Dari  pernyataan-pernyataan  tersebut  maka  diketahui  bahwa  warga  Desa Sidoarum menginginkan agar penyaluran BST dapat dilakukan di balai desa seperti kegiatan-kegiatan  sosial  yang  kerap  dilaksanakan  di  sana.  Sehingga  memudahkan masyarakat dalam mengambil bantuan karena mudah dijangkau.
Bapak G, sebagai salah satu warga penerima BST menjelaskan bahwa ia lebih nyaman jika bantuan disalurkan secara langsung karena menurut pendapatnya masih ada warga yang belum paham jika disalurkan melalui bank. Mekanisme penyaluran yang  mudah  dimengerti  warga  menjadi  aspek  penting  dalam  menyalurkan  BST. Sehingga penyaluran bantuan secara langsung dianggap sebagai cara yang paling efektif yang tentunya juga dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada.
b) Warga  lansia  yang  kesulitan  mengambil  bantuan  menginginkan  bantuan diantarkan ke rumah masing-masing
Alasan  lain  yang  mendasari  agar  penyaluran  BST  dilakukan  secara langsung  yaitu  karena  melihat  dari  kondisi  penerima  kelompok  rentan.  Bantuan Sosial Tunai menyasar bagi kelompok rentan terdampak pandemi, salah satunya yaitu  warga  lansia  sehingga  penyalurannya  dilakukan  dengan  mudah  dan  tidak memberatkan warga lansia yang ada. Dalam hal ini warga lansia dengan kondisi tertentu  seperti  hanya  tinggal  sendiri  membutuhkan  bantuan  dalam  mengambil BST.  Apabila  sedang  sakit  kemudian  dibantu  oleh  saudara  atau  tetangga sekitarnya.  Kondisi  seperti  ini  yang  perlu  mendapat  perhatian  dari  pemerintah desa dalam menyalurkan BST.
c) Warga  penerima  BST  yang  sedang  menjalani  isolasi  mandiri  membutuhkan bantuan dalam bentuk barang
Selain  bantuan  dalam  bentuk  tunai,  masyarakat  penerima  BST  yang sedang  menjalani  isolasi  mandiri  membutuhkan  bantuan  dalam  bentuk  barang atau bahan makanan pokok. Peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Sleman menyebabkan tidak sedikit warga yang terpapar virus ini. Keluarga yang tengah menjalani  isolasi  mandiri  membutuhkan  bantuan  dalam  bentuk  bahan  makanan
karena tidak bisa keluar rumah. Di Desa Sidoarum pun warganya cukup banyak terpapar pada saat lonjakan Covid-19 gelombang kedua. Hal ini disampaikan oleh salah  satu  aparat  desa  Sidoarum  sehingga  warga  penerima  BST  tersebut membutuhkan bantuan dalam bentuk barang.

## Kemampuan Birokrasi Menyusun Agenda dan Prioritas Pelayanan
Berdasarkan  dari  kebutuhan  masyarakat  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam menangani penyaluran BST sudah memiliki beberapa agenda dan prioritas pelayanan. Berikut merupakan agenda dan prioritas pelayanan yang telah dilakukan:
a.  Prioritas penyaluran bantuan secara langsung
Dari  keinginan  warga  Desa  Sidoarum  yang  mengingingkan  agar penyaluran BST secara langsung, maka Dinas Sosial memprioritaskan penyaluran bantuan  agar  dapat  dilaksanakan  di  balai  desa.  Bantuan  Sosial  Tunai  mulai diberikan  untuk  masyarakat  terdampak  pandemi  pada  April  2020.  Dari  mulai diberikannya  bantuan  itu  dari  pemerintah  pusat,  Dinas  Sosial  memfokuskan agenda  dan  kegiatan  pada  proses  pencairan  BST.  Proses  pencairan  BST  yang harus segera disalurkan ini membuat Dinas Sosial bergerak cepat dalam proses pengolahan  data  sampai  dengan  proses  distribusi.  Kegiatan-kegiatan  reguler banyak  yang  terkurangi  untuk  memfokuskan  kegiatan  pada  penyaluran  BST. Sumber  daya  manusia  di  Dinas  Sosial  pun  juga  banyak  yang  dikerahkan  pada penyaluran BST. Dimulai dari mengerahkan sumber daya manusia kemudian juga memikirkan bagaimana agar penyaluran BST bisa dilaksanakan secara langsung.
Selain itu, tidak hanya di Dinas Sosial saja yang memfokuskan pelaksanaan kegiatan  pada  proses  pencairan  BST,  tetapi  aparatur  tingkat  di  bawahnya  yaitu pemerintah desa juga melakukan hal serupa. Pemerintah desa dalam hal ini lebih mengetahui  warga  mana  yang  harus  diprioritaskan  dengan  melihat  dari  tingkat kesejahteraan sosialnya. Melihat dari aspek tersebut kemudian dipertimbangkan lagi  dari  keadaan  masing-masing  keluarga.  Dengan  adanya  keterlibatan  dari aparat desa diharapkan bantuan yang tersalurkan dapat tepat sasaran.
b.  Bantuan diprioritaskan untuk warga lansia yang kesulitan mengambil bantuan dan
warga yang belum mendapatkan bantuan
Dinas Sosial mengutamakan BST bagi kelompok rentan seperti lansia dan difabel dengan melihat dari tingkat disabilitas dan tingkat kesejahteraan sosialnya. Selain  untuk  kelompok  rentan,  Bantuan  Sosial  Tunai  juga  diprioritaskan  bagi warga terdampak pandemi yang belum menerima bantuan lain dari pemerintah. Warga  yang  sudah  terdaftar  dalam  bantuan  seperti  PKH  dan  BPNT  tidak  bisa mendapatkan  BST.  Dengan  tereliminasinya  warga  yang  telah  terdaftar  dalam bantuan  lain  diharapkan  BST  dapat  menyasar  kepada  warga  yang  benar-benar membutuhkan  bantuan.  Contohnya  seperti  lansia  yang  belum  mendapatkan bantuan  PKH  menjadi  prioritas  pemerintah  desa  agar  masuk  dalam  daftar penerima  BST.  Dalam  hal  ini  kelompok  rentan  yaitu  lansia  dan  difabel  menjadi prioritas penerima bantuan yang juga dilihat dari tingkat kesejahteraan sosial dan tingkat disabilitasnya.
c.  Prioritas bantuan dalam bentuk barang bagi warga penerima BST yang sedang menjalani isolasi mandiri
Dari  kebutuhan  masyarakat  akan  kebutuhan  pokok  berupa  bahan makanan, maka Dinas Sosial mengutamakan bantuan berbentuk barang ini agar dapat  tersalurkan  untuk  warga  yang  sedang  menjalani  isolasi  mandiri  dengan dibantu  oleh  pemerintah  desa.  Pemerintah  desa  dalam  hal  ini  apabila  tidak sanggup membantu warga karena jumlahnya yang banyak maka akan meminta bantuan  ke  pemerintah  kabupaten.  Dari  permintaan-permintaan  tersebut kemudian diprioritaskan oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan pihak lain. Dengan  memprioritaskan  bantuan  ini  maka  diharapkan  dapat  membantu  warga yang kesulitan karena tidak bisa keluar rumah. Untuk penyalurannya dibantu oleh pemerintah desa yang akan membagikannya kepada masyarakat.

## Kemampuan untuk Mengembangkan Program-Program Pelayanan Sesuai dengan Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat
Dari  prioritas-prioritas  pelayanan  yang  telah  disebutkan  di  atas,  Dinas  Sosial Kabupaten Sleman yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Sidoarum mempunyai sejumlah program pelayanan untuk mewujudkan prioritas tersebut yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu:
a.  Pelayanan penyaluran BST secara langsung di Balai Desa Sidoarum
Bantuan Sosial Tunai disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dengan dua pilihan cara yaitu tunai dan non tunai. Berdasarkan aspirasi warga Desa Sidoarum yang mayoritas lebih memilih disalurkan melalui cara tunai maka Desa Sidoarum yang bekerja sama dengan PT Pos dan Giro menyalurkan BST secara langsung di Balai Desa dengan melalui undangan kepada warga penerima bantuan atau KPM.
Teknis  penyalurannya  dari  kantor  pos  yang  dibantu  oleh  TKSK  (Tenaga Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan)  dari  Dinas  Sosial  yang  diperbantukan  di masing-masing  kecamatan.  Petugas  ini  membantu  mulai  dari  seleksi  data, pemberian  informasi  tentang  kapan  akan  diadakan  penyaluran,  dan menjadwalkan  penyaluran  di  tiap-tiap  desa.  Pihak  dari  desa  kemudian berkoordinasi  dengan  petugas  kantor  pos  dan  TKSK.  Selanjutnya  pihak  desa memilih  orang-orang  yang  akan  ditugaskan  mulai  dari  penyaluran  undangan sampai ke proses peluncuran dana bantuan.
Selanjutnya  pihak  desa  berkoordinasi  dengan  kepala  masing-masing padukuhan untuk menyalurkan undangan kepada warga. Dari undangan tersebut sudah tertera jadwal penyaluran yang meliputi tempat dan waktu sehingga akan memudahkan  penerima  dalam  mengambil  bantuan.  Penyaluran  BST  juga dilakukan dengan menerapkan dua sesi yaitu sesi pagi dari pukul 08.00 – 11.00 yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  sesi  siang  yaitu  pukul  13.00 –  14.30.  Dari kedua  sesi  tersebut  jumlah  penerima  bantuan  dibagi  menjadi  dua  agar meminimalisir terjadinya kerumunan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk  proses  pengambilannya  diwajibkan  membawa  undangan  yang  telah dibagikan  sebelumnya  dan  tanda  pengenal  seperti  KTP.  Warga  yang  sudah datang  kemudian  mengisi  daftar  hadir,  verifikasi  data  diri,  dan  bisa  langsung mendapatkan dana bantuan.
b.  Program layanan untuk lansia
Program  ini  dilakukan  untuk  membantu  penerima  BST  yang  sudah  berumur atau  lanjut  usia  yang  memiliki  kendala  dalam  mengambil  bantuan.  Petugas  dari
Dinas Sosial kemudian membantu dengan cara mengantarkan penerima ke lokasi pencairan  karena  memerlukan  data  diri  penerima  sehingga  lebih  mudah  jika diambil oleh penerima secara langsung.
Keadaan  dari  para  lansia  ini  memang  banyak  yang  cukup  memprihatinkan. Beberapa  contohnya  seperti  hidup  sendiri  dan  menanggung  anggota  keluarga lainnya, tidak ditemani anak, atau hanya dengan cucunya. Situasi seperti ini yang membutuhkan  kepedulian  dari  pemerintah  desa  setempat  dalam  hal  penyaluran bantuan. Adanya faktor pandemi juga dapat menyulitkan warga yang hanya tinggal sendiri.  Lansia  yang  memiliki  keterbatasan  seperti  sedang  sakit  perlu  mendapat perhatian.
Program  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kepedulian  dari  Dinas  Sosial  dan pemerintah Desa Sidoarum dalam membantu lansia yang memiliki keterbatasan. Dedikasi  dari  para  petugas  penyaluran  BST  pun  patut  diapresiasi  karena  telah meluangkan  waktu  dan  tenaganya  untuk  mengantarkan  para  lansia.  Dengan adanya program ini diharapkan warga yang berhalangan hadir dapat terbantu.
c.  Penyaluran bantuan berupa barang kebutuhan pokok untuk warga penerima BST yang sedang isolasi mandiri
Bantuan  ini  diberikan  untuk  warga  penerima  BST  guna  meringankan  beban mereka yang tidak bisa keluar rumah dan kesulitan dalam mendapatkan makanan. Proses  penyalurannya  berasal  dari  pemerintah  tingkat  bawah  yaitu  pemerintah desa  yang  mendata  siapa  saja  yang  berhak  menerima  bantuan  kemudian diserahkan  ke  pemerintah  kabupaten.  Dari  pemerintah  kabupaten  kemudian menghitung  dan  menganggarkan  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  membeli  bahan- bahan  makanan  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat.  Dengan  adanya bantuan ini diharapkan setidaknya dapat membantu warga yang sedang menjalani isolasi mandiri sehingga tidak perlu khawatir dan tetap di rumah.

## D.  SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan pemerintah Desa Sidoarum dalam menangani penyaluran Bantuan Sosial
Tunai  cukup  responsif,  namun  demikian  responsivitas  tersebut  belum  optimal.  Hal  ini dilihat  dari  tiga  indikator  yang  digunakan.  Aspek  pertama  dimulai  dari  mengenali kebutuhan  warga  yang  menginginkan  penyaluran  bantuan  secara  langsung, warga lansia yang kesulitan mengambil bantuan menginginkan bantuan diantarkan ke rumah masing-masing,  dan  warga  penerima  BST  yang  sedang  menjalani  isolasi  mandiri membutuhkan  bantuan  dalam  bentuk  barang.  Dari ketiga  kebutuhan  tersebut  sudah dibuat  prioritas  yang  sesuai  dengan  masing-masing  kebutuhan.  Prioritas  tersebut kemudian  dikembangkan  menjadi  program-program  pelayanan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  namun  tidak  ditemukan  adanya  pengembangan  atau  inovasi yang  dilakukan  dalam  menyalurkan  BST.  Beberapa  program  di  antaranya  yaitu pelayanan penyaluran bantuan secara langsung di balai desa, program layanan untuk lansia, dan penyaluran bantuan berupa barang kebutuhan pokok untuk warga penerima BST  yang  sedang  isolasi  mandiri.  Rekomendasi  yang  diberikan  untuk  pemerintah adalah  dapat  melakukan  pendataan  masyarakat  penerima  BST  yang  lanjut  usia  dan mengembangkan beberapa program pelayanan yang sudah ada dengan inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar, S. (2007). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sleman.  (2020). Kecamatan  Godean  Dalam  Angka. Sleman: BPS Kabupaten Sleman.
Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. (2021, July 2). Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2018-2020 . Retrieved from yogyakarta. bps  web  site:  https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk- menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html
Hardiyansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Herdini,  F.,  &  Widiyarta,  A.  (2020).  RESPONSIVITAS  PELAYANAN  PUBLIK  DALAM MENANGANI KELUHAN PELANGGAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM)  KABUPATEN  NGANJUK. Public  Administration  Journal  of  Research, 2(1) , 1-9.
Ihsanuddin. (2020, June 24). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia .
Retrieved from nasional.
kompas website: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus- pertama-virus-corona-di-indonesia
Melati,  &  Zulkarnaini.  (2021).  Efektivitas  Program  Bantuan  Sosial  Tunai  pada  Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. Journal Publicuho, Vol. 4, No. 1 , 19-26.
Mufidah, N. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Jurnal Sosial Sains, 1(2) , 82-92.
Muga, M. P., Kiak, N. T., & Maak, C. S. (2021). Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi  Covid-19  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Sikumana –  Kota  Kupang).
OECONOMICUS Journal of Economics, Vol. 5, No.2 , 105-112.
Pramanik,  N.  D.  (2020).  DAMPAK  BANTUAN  PAKET  SEMBAKO  DAN  BANTUAN LANGSUNG  TUNAI  TERHADAP  KELANGSUNGAN  HIDUP  MASYARAKAT PADALARANG PADA MASA PANDEMI COVID 19. JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, 1(12) , 113-120.
Rukmana, N. S., & Ismail, I. (2020). Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Sinjai. Jurnal Administrasi Publik, 16(1) , 1-12.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sutedi, A. (2011). Good Corporate Governance. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.