## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh
Strategi Ketahanan Sosial-Ekonomi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Studi Pada Kelompok Paguyuban Budaya Bangsa Di Jawa Tengah
Ceprudin a,1 , Mustolehudin b,2 ,Umi Masfiah c,3 (ditulis dengan Cambria  font 12, spasi 1.0 Tanpa menggunakan gelar) a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia b Peneliti Badan Riset Inovasi Nasiona (BRIN) Indonesia, Indonesia
c Peneliti Badan Riset Inovasi Nasiona (BRIN) Indonesia, Indonesia
1 Ceprudin.cecep@gmail.com; 2 mustolehudin@gmail.com; 3 masfiah.umi@gmail.com *email korespodensi  : ceprudin.cecep@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Kajian  tentang  kelompok  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa  (penganut  non  enam agama  negara – Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  dan  Budha – di  Indonesia)  dalam  kemampuan mempertahankan  regenerasi  erat  kaitannya  dengan  peristiwa  berdarah  tragedi  politik  tahun 1965- 1966.  Niels  Mulder,  dalam  buku  “kebatinan  dan  hidup  sehari -hari  orang  Jawa; kelangsunga n  dan  perubahan  kulturil”  menggambarkan  tragedi  1965 -1966  yang  berkaitan dengan eksistensi kelompok Penghayat Kepercayaan. Boleh dikata, tragedi berdarah tahun 1965 itu  ibarat  badai  yang  mengakibatkan  porak  porandanya  kelompok-kelompok  Kepercayaan  di Indonesia. 1
Menurut  Mulder  upaya  represi  dan  diskriminasi  terhadap  Kelompok  Penghayat  Kepercayaan mulai tampak pasca Pemilu tahun 1955 yang dimenangkan kelompok nasionalis. Tahun 1955, tulis Mulder, adalah tahun penting untuk menggambarkan pecahnya antara kelompok Islam dan
1 Niels  Mulder  and  Alois  A.  Nugroho, Kebatinan  dan  hidup  sehari-hari  orang  Jawa:  kelangsungan  dan  perubahan kultural , Cet.2 (Gramedia, 1984).

## I N F O R M A S I A R T I K E L A B S TR AK

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2024-02-08
Diterima 2024-05-17 Dipublikasikan 2024-07-05 This  research  aims  to  reveal  the  survival  strategies  of  the  Faith Believers  group  (adherents  of  non-six  religions  in  Indonesia)  at  the National Cultural Association (PBB). Presenting methods of resilience for the members of the Faith at this time is important as a guide to good practice (best practice) for fellow Believers. Examining group survival strategies Beliefs are closely linked to a history full of repression and discrimination. The National Cultural Association (PBB) is a group of believers who, according to organizational policy, choose not to join any religion. This type of research uses a juridical-empirical approach. This  research  was  conducted  in  Kebumen  Regency  (central management) and Banjarnegara Regency (largest mass base) for PBB Faithful  residents.  Data  sources were  obtained  from  interviews  with organizational  leaders,  young  people  and  students  who  experienced pressure  while  being  members  of  the  PBB  Faith.  The  author hypothesizes that PBB adherents are a group that firmly adheres to the teachings of their ancestors. Even though they face great pressure, they are still able to survive and carry out regeneration until now.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci: Strategi; Regenerasi; Penghayat Kepercayaan; Paguyuban Budaya Bangsa (PBB))

## D
kelompok sinkretisme kejawen – kelompok Kepercayaan. Pemilu pertama itu menunjukan bahwa Indonesia  (setidaknya  dalam  afiliasi  politik)  bukanlah  (yang  sepakat  dengan)  negara  Islam. 2 Secara  nasional  partai-partai  Islam  (jika  digabungkan)  hanya  memperoleh  suara  42  persen. Sementara partai Nasionalis berhasil unggul meski selisih suaranya tidak terpaut signifikan. 3
Sejak  itu,  nasib  kelompok  Kepercayaan  semakin  sulit  dan  terhimpit  baik  dalam  penerimaan sosial,  akses  layanan  publik,  layanan  administrasi,  akses  pendidikan,  dan  tentunya  akses pekerjaan.  Faktor  paling  menyulitkan  warga  Penghayat  Kepercayaan  adalah  labeling  PKI  dan tidak dapat mengurus Adminduk berupa pencatatan perkawinan. Sejak tahun 1965 hingga terbit Undang-undang  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Adminduk)  warga Penghayat Kepercayaan yang tidak masuk di salah satu agama, mereka tidak dapat mencatatkan perkawinannya dan secara otomatis tidak mendapatkan akta nikah.
Kelompok  Kepercayaan  Paguyuban  Budaya  Bangsa  (selanjutnya  ditulis  PBB)  adalah  satu kelompok  Kepercayaan  yang  anggotanya  memilih  tidak  memeluk  agama.  Akibatnya  yang menikah antara tahun 1965 hingga 2006 hanya bisa menikah secara adat dan tidak mendapatkan akta  nikah.  Pada  tahun  2007  terbit  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2007  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Adminduk  yang  di  dalamnya  mengatur  dan  memfasilitasi pencatatan  perkawinan  Penghayat  Kepercayaan.  Pada  tahun  2008  barulah  warga  PBB mencatatkan  perkawinannya  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (Dukcapil)  secara bersama-sama.
Penelitian tentang Penghayat Kepecayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia banyak dilakukan baik dalam bentuk jurnal maupun tugas akademik. Penelitian dengan tema hukum dan HAM  di  antaranya  Megamendung  Danang  Pransef  (2021)  dengan  fokus  kajiannya  pada pemenuhan Administrasi Kependudukan warga Penghayat Kepercayaan. Muwaffiq Jufri dengan fokus pada kajian argumentasi Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 penyetaraan status agama dan Kepercayaan  di  Indonesia. 4 Jurnal  Kristina  Viri  fokus  mengkaji  pemenuhan  Adminduk  warga Penghayat Kepercayaan. 5
Penelitian  dengan  tema  Sosial  dan  Agama  dilakukan  Atih  Ardiansyah  dengan  fokus  kajiannya pada konsep diri, harga diri, peran diri, identitas diri, dan ideal diri Penghayat Kepercayaan. 6 Abd Hannan dengan fokus kajian pada eksistensi serta penjelasan sosiologis perihal makna hak sosial Penganut Kepercayaan di Indonesia. 7 Kajian Suwardi Endraswara  menelaah budi pekerti luhur warga Penghayat Kepercayaan dan sumbangsihnya terhadap pendidikan karakter bangsa. 8
2 Mulder and Nugroho.
3 ‘ANRI  Luncurkan  Naskah  Sumber  Arsip  Pemilu  1955’  <https://anri.go.id/en/publications/news/anri -luncurkan- naskah-sumber-arsip-pemilu-1955> [accessed 8 August 2024].
4 Muwaffiq Jufri, ‘POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA’, Jurnal Yudisial , 13.1 (2020), p. 21, doi:10.29123/jy.v13i1.360.
5 Kristina Viri and Zarida Febriany, ‘Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia’, Indonesian Journal of Religion and Society , 2.2 (2020), pp. 97 – 112, doi:10.36256/ijrs.v2i2.119.
6 Atih  Ardiansyah,  ‘KONSEP  DIRI  PENGHAYAT  KEPERCAYAAN  KEPADA  TUHAN  YANG  MAHAESA  DI  YAYASAN CENDEKIAWAN KAMPUNG INDONESIA’, JRK (Jurnal Riset Komunikasi) , 13.1 (2022), p. 36, doi:10.31506/jrk.v13i1.15314.
7 Abd  Hannan,  ‘Penganut  Agama  Kepercayaan  Dan  Problem  Kebebasan  Berkeyakinan  Di  Indonesia:  Perspektif Sosiologi Agama’, MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN , 13.1 (2022), pp. 1 – 26, doi:10.32923/maw.v13i1.2209.
8 Suwardi Endraswara, ‘AJARAN BUDI PEKERTI LUHUR DALAM SASTRA MISTIK PENGHAYAT KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANGUN  PENDIDIKAN  KARAKTER  BANGSA’, JISABDA:  Jurnal  Ilmiah  Sastra  Dan  Bahasa  Daerah,  Serta Pengajarannya , 1.2 (2019), p. 31, doi:10.26877/jisabda.v1i2.4742.
Penelitian  yang  secara  spesifik  menelaah  eksistensi  Penghayat  Kepercayaan  PBB  skripsi  Ira Ainurrohmah  pada  Fakultas  Ushuludin  UIN  Sunan  Gunung  Djati,  Bandung. 9 Penelitian  dalam bentuk Jurnal Satria  Adhitama. Puji Sulani, dkk 10 dengan fokus  kajian secara  umum berkaitan dengan eksistensi Penghayat Kepercayaan PBB.
Merujuk  pada  penelitian-penelitian  terdahulu  di  atas  belum  ada  yang  fokus  mengkaji  strategi bertahan  ( resiliensi )  warga  Penghayat  Kepercayaan  PBB  dari  tekanan  sosial  dan  diskriminasi layanan  publik.  Mengkaji  eksistensi  dan  resiliensi  kelompok  Kepercayaan  Paguyuban  Budaya menarik  karena  berdasarkan  sejarahnya  penuh  dengan  rintangan  dan  hambatan  baik  secara pelayanan publik maupun penerimaan sosial masyarakat. Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia, baik setelah maupun sebelum kemerdekaan, banyak memberikan sumbangsih besar terhadap penguatan karakter bangsa.
Warga  Kepercayaan  PBB  bukan  kelompok  yang  menentang  pemerintahan  yang  sah  secara konstitusional.  Bahkan  warga  Penghayat  Kepercayaan  dalam  setiap  ajarannya  selalu menekankan  pentingnya  taat  hukum  dan  taat  membayar  pajak.  Mereka  setia  pada  NKRI  dan menjunjung tinggi serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Artikel  yang  mengkaji  eksistensi  kelompok  Penghayat  Kepercayaan  telah  banyak  dilakukan dengan  tema  dan  sudut  pandang  yang  berbeda-beda.  Meskipun  dengan  fokus  kajian  yang berbeda  mayoritas  sepakat  bahwa  ada  fakta  historis,  sosiologis,  dan  yuridis  yang  membuat kelompok Kepercayaan PBB tidak terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Melewati masa-masa hambatan terberat itu warga Kepercayaan PBB harus mengganti nama organisasi, mengganti identitas agama, bahkan ada yang harus mengasingkan diri ke hutan supaya aman dari kejaran masa.
Penelitian  ini  berusaha  mengkaji  dari  sudut  pandang  yang  berbeda  dari  penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian terdahulu dengan fokus kajian pada resiliensi kelompok Kepercayaan PBB yang mampu bertahan dan keluar dari tekanan represi sosial ekonomi dan diskriminasi hebat selama puluhan tahun. Penulis mengajukan pertanyaan apa  saja  bentuk  represi  dan  diskriminasi  yang  dialami  kelompok  Kepercayaan  PBB  dan bagaimana  warga  Penghayat  Kepercayaan  PBB  mampu  bertahan  ( resiliensi )  dan  mampu beradaptasi dengan aturan-aturan hukum yang mendiskreditkannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  empris  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Peneliti  berpartisipasi  langsung  dalam  kegiatan  pengumpulan  data  di  lapangan, menganalisis  secara  reflektif  semua  dokumen  yang  ditemukan,  dan  laporan  hasil  penelitian disusun  secara  mendetail.  Penelitian  hukum  dengan  menggunakan  data  lapangan  secara kualitatif lebih menekankan pada proses pengumpulan dan analisis data yang dapat dipercaya (trushworthiness), untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel yang merefleksikan kedalaman dan kekayaan data. 11

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
9 Ira  Ainurrohmah,  ‘Nilai - Nilai  Spiritualitas  Dalam  Paguyuban  Budaya  Bangsa :  Studi  Analisa  Terhadap  Aliran Kepercayaan  Di  Kecamatan  Langensari’  (unpublished  diploma,  UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  2020) <https://digilib.uinsgd.ac.id/38126/> [accessed 8 August 2024].
10 Puji Sulani, Priyanto Wibowo, and Tuty Nur Mutia Enoch Muas, ‘Sustainability of Cultural Identity of Ex -Adherents Kawula Warga Naluri of 1966- 1971 in Banjarnegara, Indonesia’, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 6.2 (2022), pp. 183 – 94, doi:10.15575/jw.v6i2.15727.
11 Dr Sugiyono, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, 2010.

## 3.1 Hakikat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Term “kepercayaan”  merupakan  konsep  religiositas  tertua  yang  ada  di  Indonesia.  Dalam beberapa  literatur  disebutkan  bahwa  keberadaan  penganut  Kepercayaan  ada  sejak  sebelum Agama Hindu datang dari India.  Kepercayaan melekat pada masyarakat Nusantara. Meskipun secara definisi berbeda-beda, namun yang dimaksud adalah sama  bahwa Kepercayaan adalah sistem  keyakinan  asli  Nusantara.  Seiring  dengan  penataan  pemerintahan  melalui  perundang- undangan, Kepercayaan didefiniskan dengan suatu sistem keyakinan di luar agama-agama yang dianggap sah oleh negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu).
Para sarjana ada yang menyebut Kepercayaan dengan agama asli, agama budaya, aliran kebatinan bahkan disebut juga aliran kerohanian. Rahmat Subagya menjelaskan bahwa kebatinan adalah suatu ilmu atas dasar ketuhanan absolut, yang mempelajari kenyataan dan mengenal hubungan langsung  dengan  Allah  tanpa  perantara.    Sumantri  Mertodipuro  mendefinisikan  Kepercayaan lebih  kepada  fungsinya.  Ia  menjelaskan  Kepercayaan  adalah  cara  keyakinan  Indonesia mendapatkan kebahagiaan. 12
H.M.  Rasyidi  menyebut  kata  batin  (Aliran  Kebatinan)  diambil  dari  kata  ”batini”  yang  artinya bagian dalam. Kata ”batini” dapat diartikan sebagai orang -orang yang mencari arti yang dalam dan  tersembunyi  dalam  kitab  suci.  Mereka  mengartikan  kata-kata  itu  tidak  menurut  bunyi hurufnya  tetapi  menurut  bunyi  interpretasi  sendiri.  Ridin  Sofwan  menegaskan  bahwa  Aliran Kebatinan dalam perkembangnya disebut dengan “Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Menurut Ridin Kepercayaan adalah suatu sistem kepercayaan atau sistem spiritual yang ada di Indonesia  selain  agama,  aliran,  faham,  sekte  atau  madzhab  dari  agama  tersebut,  serta  bukan kepercayaan adat.
Terlepas  dari  beragam  definisi  mengenai  Penghayat  Kepercayaan,  sejatinya  merujuk  pada hakikat yang sama. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sistem keyakinan yang dianut  masyarakat  Indonesia  sejak  sebelum  ada  agama-agama  yang  datang  dari  luar  negeri. Dalam perkembanganya, Kepercayaan diartikan keyakinan diluar “agama resmi” negara. Definisi ini setelah adanya  perundang-undangan yang mengatur tentang agama  yang diakui dan tidak diakui.  Penulis  sendiri,  memilih  terma  “Penghayat  Kepercayaan”  sesuai dengan  kebahasaan dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Jika  memilih  kata  ”Aliran  Kepercayaan” maka identik dengan sebuah aliran dalam sebuah keagamaan yang besar (agama mayoritas)

## 3.2 Theori Community Resilience
Istilah  resilience menurut  Gunderson dan Holling  adalah  kapasitas yang dimiliki suatu sistem ketika mengalami gangguan dan mampu mempertahankan fungsi dan kontrolnya 13 . Ketahanan diukur  dengan  besarnya  gangguan  yang  dapat  ditoleransi  sistem  dan  masih  bertahan.  Pimm (1984) juga menyebut, resilience sebagai bentuk kemampuan sistem untuk melawan gangguan dan mampu kembali kepada situasi keseimbangan setelah terjadi gangguan. 14
Community  resilience  merupakan  kemampuan  berkelanjutan  dari  suatu  komunitas  untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna merespon, bertahan, dan pulih dari situasi yang merugikan  seperti  bencana,  terorisme,  dan  regulasi  yang  diterbitkan.  Untuk  membangun
12 Kiki Muhamad Hakiki, ‘ALIRAN KEBATINAN DI INDONESIA’, Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama , 6.2 (2011), pp. 63 – 76, doi:10.24042/ajsla.v6i2.497.
13 Lance H. Gunderson, Craig Reece Allen, and C. S. Holling, Foundations of Ecological Resilience (Island Press, 2012).
14 Stuart  L.  Pimm,  ‘The  Complexity  and  Stability  of  Ecosystems’, Nature ,  307.5949  (1984),  pp.  321 – 26, doi:10.1038/307321a0.
ketahanan komunitas diperlukan enam modal utama sebagai upaya penguatan komunitas, yaitu: masyarakat, pemikiran sistemik, adaptasi, transformasi, keberlanjutan, dan keberanian. 15
Pertama,  anggota  masyarakat  adalah  modal  dasar  untuk  menguatkan  komunitasnya  karena merekalah yang akan menentukan masa depan koloninya. Kedua, pola berpikir sistemik menjadi landasan yang penting untuk memahami masalah yang kompleks terkait berbagai faktor, krisis, dan  keberlangsungan  komunitas.  Ketiga,  kemampuan  beradaptasi,  kekuatan  dan  potensi komunitas  untuk  memberikan  respon  pada  gejala  perubahan  sosial  yang  terjadi  baik  politik, budaya, maupun keagamaan yang sifatnya selalu dinamis dan berkelanjutan.
Keempat,  transformasi  ( transformation )  setelah  komunitas  memiliki  kemampuan  beradaptasi dari  tantangan  yang  besar  dan  dinamis  maka  diikuti  dengan  langkah  transformasi  untuk melakukan perubahan sosial keagamaan yang mendasar. Kelima, adanya prinsip keberlanjutan (sustainabilty)  dimana  lingkup  ketahanan  masyarakat  dapat  tercapai  tidak  hanya  bersifat  in group  an  sich  dan  hanya  mencakup  pemenuhan  kebutuhan  sekarang  ini,  tetapi  juga  perlu melakukan semangat transformasi untuk masyarakat out group, antisipasi untuk generasi yang akan  datang,  dan  pada  sistem  dimana  komunitas  meneguhkan  eksistensi.  Keenam,  adanya keberanian,  baik  sebagai  anggota  personal  komunitas  maupun  komunitas  secara  keseluruhan membutukan  sikap  ini  untuk  menghadapi  tantangan  dan  perubahan  untuk  menjaga keberlangsungan eksistensinya. 16

## 3.3 Profile Penghayat Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa
Paguyuban  Budaya  Bangsa  (PBB)  adalah  salah  satu  kelompok  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  berpusat  di  Kabupaten  Kebumen,  Jawa  Tengah.  Warga  Penghayat Kepercayaan PBB selain warga Kebumen juga ada yang berasal dari Banjarnengara, Banyumas, Cilacap, Purworejo, bahkan dari Luar Jawa.  Kantor pusat yang menjadi sekretariat PBB berlokasi di  Jalan  Sumatra  No.9  RT.02/RW09  Kelurahan  Wonokriyo,  Kecamatan  Gombong,  Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Kepercayaan PBB sejatinya berdiri sejak tahun 1917 dengan nama awal Kawruh Naluri (KWN) yang dipimpin Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo selain menyebarluaskan ajaran KWN juga mengorganisir gerakan untuk menentang kebijakan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah  Gombong  dan  sekitarnya.  Pada  tahun  1920-an  Belanda  menuntut  pajak  per  kepala (bukan hanya pajak atau upeti hasil bumi) kepada penduduk pribumi.
Ki  Bagus  Hadi  Kusumo  menentang  dan  melawan  dengan  menolak  pembayaran  pajak  bahkan dengan berani mengatakan, “ Ini bumi kami. Mestinya kamilah yang menarik pajak pada kalian yang pendatang ”. Ki Bagus tidak melibatkan pengikutnya secara kekuatan fisik untuk melawan Belanda  namun  ia  melakukannya  secara  individual.  Ki  Bagus  Hadi  Kusumo  kerap  melakukan berbagai tindakan salah satunya dengan rutin mengirimkan surat kepada pemerintah kolonial sebagai propaganda penolakan kebijakan pajak per kepala. Akibatnya, Ki Bagus menjadi buruan belanda dan kerap keluar masuk penjara.
Setelah  Ki  Bagus  wafat,  Kawruh  Naluri  diteruskan  oleh  putranya  yang  bernama  Nurhadi. Sepeninggal  Ki  Nurhadi,  kepengurusan  dilanjutkan  oleh  anaknya  Adji  Tjaroko.  Pada  masa kepemimpinan  Nurhadi  tahun  1959  berhasil  membangun  Sanggar  Meditasi  (tempat  ibadah).
15 B. Heidi Ellis and Saida Abdi, ‘Building Community Resilience to Violent Extremism through Genuine Partnerships.’, American Psychologist , 72.3 (2017), pp. 289 – 300, doi:10.1037/amp0000065.
Pada perkembangannya, tahun 2008 Kepercayaan PBB memiliki badan hukum (inventaris di Dep Kebudayaan  dan  Pariwisata  No.  TI.  301/F.8/N.I.I/2008)  dengan  nama  Yayasan  Setyaki  yang merupakan kepanjangan dari “Setia Marang Kaki - Setia Pada Leluhur.”
Eksistensi Kawruh Naluri yang kemudian berganti nama PBB mengalami pasang surut seiring dengan  kebijakan  dan  pergolakan  politik  di  Indonesia.  Pada  tahun  1965  sempat  mengalami kevakuman.  “Seluruh anggota paguyuban dipaksa masuk agama tertentu baik dengan cara halus dan keras. Kebanyakan menyerah dan berpindah agama sehingga anggota menjadi menurun,” Adji Tjaroko. 17

## Gambar 1 dan 2
Sanggar Wonomarto: Tempat Sembah Hyang Penganut Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa di Kec. Gombong, Kab. Kebumen
Sumber: Dokumentasi Peneliti
Paguyuban Budaya Bangsa memiliki tiga ajaran dasar yaitu “wet kodrat hukum adat”, “urip iku langgeng”, dan “Manunggaling kawulo Gusti”. Ajaran wet kodrat hukum adat pada dasarnya dunia diciptakan sekali jadi beserta semua isinya termasuk manusianya. Setiap entitas suku dan bangsa memiliki kodratnya masing-masing. Selain itu setiap suku dan bangsa memiliki hukum adatnya masing-masing  termasuk  budaya  spiritualnya.  Paguyuban  Budaya  Bangsa  percaya  bahwa  di mana pun manusia berada dan berkembang di sekitarnya adalah kodrat daru Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ajaran “urip iku langgeng” artinya manusia terdiri dari beberapa unsur yaitu raga, hidup/urip, sukma, dan nama. Raga adalah bentuk fisik dari manusia atau bisa disebut dengan jasad. Hidup adalah sesuatu yang abadi (zat dari Tuhan). Sukma adalah nafsu yang menggerakkan cipta, rasa, dan karsa. Ajaran dasar Manunggaling kawulo Gusti merupakan ajaran kelompok Kepercayaan pada umumnya. Ajaran ketiga menekankan pada kebaikan setiap langkah manusia yang dekat dengan Tuhan. Berbuat baik menjadi kebutuhannya dan akan setiap perilakunya selalu menjaga
17 ‘TATA RITUAL PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA (PBB) PUSAT KEBUMEN’, Bangkitnya Agama Adat Nusantara , 2017 <https://bangkitnyaagamaadatnusantara.wordpress.com/2017/02/02/tata-ritual-paguyuban-budaya-bangsa-pbb- pusat-kebumen/> [accessed 8 August 2024].
semua  yang  diciptakan  Tuhan  termasuk  menghargai  dan  menghormati  kodrat  dari  Sang Pencipta. 18

## 3.4 Regulasi Diskriminatif dan Represi Sosial
Sesepuh  Penghayat  Kepercayaan  PBB  Desa  Tanjunganom  RT04/RW02,  Kecamatan  Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Atmo Wiharjo, menguatkan tesis Mulder bahwa Penganut Kepercayaan mengalami  rontok  besar-besaran  dimulai  tragedi  G30S/PKI  1965.  Atmo  mengatakan,  selama menjadi warga Penghayat Kepercayaan PBB rintangan yang dihadapi dari masa ke masa selalu ada.
Atmo selalu berusaha menguatkan mental keluarganya supaya tangguh dan terbiasa menghadapi tekanan  sosial.  Utamanya  ketika  menghadapi  tekanan  dari  tetangga  sekitar  dan  pemerintah. Masyarakat  sekitar  kala  itu  hanya  mengenal  agama  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu  dan  Budha, tanpa mengetahui  kelompok Penghayat Kepercayaan.
“Kepercayaan saya, kami menyebutnya dengan KWN (Kawruh Naluri). Sekarang namanya PBB. Warga  KWN  dianggap  organisasi  yang  tidak  benar  atau  dianggap  sebagai  orang  yang  bertaut dengan  Gerakan  30S/PKI.  Saya  pernah  menjadi  buron  oleh  sekitar  250  orang.  Kalau  ketemu waktu itu bisa dipastikan saya mati. Kira-kiranya sudah hampir 25 tahun, ya kisaran tahun 1998. Saya  dioyak  (dikejar)  warga  ke  hutan.  Saya  maunya  berunding,  tapi  orang-orang  tidak  mau. Mereka tetap menuduh (ada keterkaitan dengan PKI).
Atmo menambahkan, di Desa Tanjunganom saat ini Penganut Kepercayaan PBB tersisa 14 Kepala Keluarga (KK). Dahulu saat orang tuanya menjadi sesepuh Kepercayaan PBB di Tanjunganom, masih ada sebanayak 60 KK. Atmo merupakan generasi kedua yang menganut Kepercayaan PBB. Ia menegaskan habisnya generasi kepercayaan karena keluar memeluk agama saat meletusnya G30/S PKI.
Saat ia kecil kerap mendengar cerita dari orang tuanya tentang tekanan dari pemerintah kepada warga penganut Kepercayaan PBB. Atmo tidak menampik jika pada waktu itu mungkin ada warga PBB  yang  memilih  partai  PKI  saat  pemilu.  Namun  tidak  tepat  jika  PBB  secara  organisasi diidentikan  dengan  gerakan  Partai  Komunis.  Berhubung  kondisi  tidak  menentu,  KWN  (PBB) membubarkan diri (bukan dibubarkan pemerintah) untuk keselamatan warganya.
“Dulu  saya  tidak  bisa  melangsungkan  pernikahan  di  kantor  catatan  sipil.  Saya  nikah  di  KUA, karena dulunya saya termasuk yang masuk ke Islam, di KTP-ny. Tapi selama menjadi Islam, saya juga nggak pernah sholat, apalagi masuk masjid. Saya ke sekitaran masjid saja kalau sedang ada kerja  bakti.  Pada  waktu  itu  belum  ada  aturan  tata  cara  pencatatan  perkawinan  Penganut Kepercayaan.  Banyak  warga  KWN  (PBB)  yang  di  KTP  nya  kolom  agamanya  kosong,  maka pernikahannya  tidak  dicatatkan,  tapi  hanya  menikah  secara  adat.  Paling  banyak  (pindah)  ke (agama) Budha dan pindah ke Islam juga ada” .
Ekses  stigma  sosial  membuat  warga  PBB  mengalami  hambatan  dalam  mencari  pekerjaan. Ditambah dengan identitas agama di KTP masih kosong (-) membuat mereka semakin terkendala ketika mendaftar di pemerintahan (ASN, TNI, Polri) juga di sektor perusahaan swasta. Warga Penghayat  Kepercayaan  PBB  berusaha  mempertahankan  dan  mengajarkan  ajaran  leluhur. Namun generasi muda Penghayat Kepercayaan PBB masih banyak yang mengalami traumatik represi dan diskriminasi yang dialami selama pemerintahan oder baru terulang kembali.
18 ‘IMPLEMENTASI  AJARAN  KEJAWEN  OLEH  PAGUYUBAN  BUDAYA  BANGSA’, Pascasarjana  Universitas  Hindu Indonesia , Vol 22 No 2 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan (2022) <https:>.

## D
Sesepuh  Kepercayaan  PBB  Desa  Kaliwungu,  Mandiraja,  Banjarnegara,  Gunarso,  menguatkan cerita  diskriminasi  dan  represi  sosial.  Adik  perempuan  Gunarso  yang  seorang  Penghayat Kepercayaan  PBB  ditolak  saat  mendaftar  sekolah  di  SMPN  1  Banjarnegara.  Demi  bisa  masuk sekolah di SMP Negeri adik Gunarso harus mengganti identitas agama di KTP dan KK dengan agama Islam. Gunarso harus mencari bantuan “orang dalam” di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarnegara supaya dapat merubah identitas agama di KTP dan KTP secara singkat untuk keperluan mendaftar sekolah.
Gunarso sendiri pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat bersekolah. Ia kerap mendapat  perkataan- perkataan  dari  gurunya  seperti  ‘bagi  yang  bukan  agamanya  Islam, dipersilakan keluar’. Akhirnya ia keluar dan orang tua Gunarso berusaha berdialog dengan pihak sekolah. Hingga kelas 2 SMP Gunarso mengikuti pelajaran agama Islam. Ketika lulus SMP dan masuk  SMA,  kemudian  ia  ganti  mengikuti  pelajaran  agama  Kristen  dengan  alasan  tidak  ada pelajaran baca dan menulis bahasa arab.
“Bahkan bukan hanya di sekolah, kami untuk mencari suami atau istri saja waktu itu sangat susah. Walaupun sudah suka sama suka, kalau dari keluarganya nggak mesti merestui, ya akhirnya sama saja tidak jadi menikah. Tapi kalau yang kuat dan sudah suka-sama suka, ya ada yang tetap nikah. Dia (istri) saya juga senang-senang saja. Tapi karena dalam ajaran kami, di PBB, selalu diajarkan kepada anak dan orang tua untuk tetap teguh memegang ajaran leluhur akhirnya bertahan hingga sekarang
Meski pada tahun 1973 kata Kepercayaan masuk dalam rumusaan TAP MPR, namun pada level pergolakan  akar  rumput  masih  memanas.  Aspek-aspek  kemerdekaan  dalam  beribadah, pendidkan, dan penerimaan sosial di beberapa daerah masih mengalami kesulitan. Rumah ibadah yang merupakan kebutuhan pokok setiap umat keagamaan atau keyakinan menjadi barang yang sulit  diwujudkan.  Secara  otomatis  dalam  melakukan  ibadah  secara  “berjamaah”  warga Kepercayaan PBB mengalami hambatan.
Gunaro masih ingat betul kata-kata yang kerap disampaikan warga sekitar pada keluarganya saat ada pembangunan sanggar untuk  beribadah warga  Kepercayaan. Warga  beragama yang tidak menerima dengan adanya pembangunan sanggar berupaya terus memprovikasi warga lainnya. Warga Penghayat Kepercayaan PBB di Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara membangun sanggar tahun 1998 hingga 1990-an.
“Intinya  karena  ada  penolakan  dari  sebagian  kelompok  yang  tidak  menginginkan  berdirinya sanggar. Itu terutama di Desa Somawangi dan Kaliwungu (Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara). Namun, akhirnya tetap berdiri karena istilahnya kami nekat. Saya masih ingat misalnya ada yang mengatakan musyrik, syirik, kafir dan lain-lain. Itu dulu  awal-awal, ya  sekitar tahun 1990  an. Kalau  sekarang  sudah  mendingan,  hampir  menerima.  Ya,  tetap  saja  ada  satu  dua  yang  masih menolak, tapi itu wajar. Akhirnya kami pelan-pelan dapat menggunakan sanggar dengan lebih leluasa”.
Pengalaman pahit anak-anak warga Kepercayaan PBB di sekolah menjadi pertaruahan orang tua dalam  mempertahankan  keyakinan.  Sesepuh  warga  PBB  Desa  Grenggeng,  Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Waluyo, mengatakan kerap beradu argumen dengan anaknya soal  ibadah  pasca  pulang  sekolah.  Waluyo  sempat  kaget  dengan  anaknya  yang  pernah mengajaknya  untuk  ibadah  sesuai  dengan  ajaran  yang  didapat  dari  pelajaran  agama  yang diajarkan gurunya di sekolah.
Waluyo  dan  istrinya  merasa  pada  masa  serba  sulit.  Meneguhkan  keyakinan  dan  mengajarkan Kepercayaan  PBB  kepada  anak  yang  pada  saat  bersamaan  mendapatkan  pelajaran  agama  di sekolah  adalah  tantangan  terberat  yang  pernah  dia  alami.  Waluyo  kemudian  menegaskan
pemahaman  kepada  anaknya  bahwa  soal  keyakinan  keagamaan  atau  Kepercayaan  harus mengikuti orang tua. Bukan mengikuti pelajaran yang didapat dari sekolah. Ia menekankan itu supaya anak-anaknya tidak larut dalam keyakinan agama yang diajarkan di sekolah.
“Anak -anak saya yang sekolah di sekolah negeri, ya (untuk pelajaran agama Islam di sekolah) ada yang koordinir. Akhirnya anak-anak lambat laun mengikuti pelajaran agama. Pernah anak saya memaksa kepada saya untuk melakukan ajaran seperti yang sama diajarkan di sekolah (untuk solat). Terus saya bilang ‘urusan sembahyang, bukan anak yang ngajari orangtua, tapi sebaliknya. Kalau kamu dapat pelajaran (agama) dari sekolah itu untuk ilmu saja, tapi untuk keyakinan itu hak bagi setiap orang, dan orang tua ikut menentukan.
Diskriminasi  terhadap  anak-anak  Penghayat  Kepercayaan  menjadikan  seorang  ibu  penghayat cukup berat mendidik anak. Ibu penghayat harus telaten menguatkan psikologis anak supaya tetap  semangat  bersekolah.  Seorang  ibu  Penghayat  Kepercayaan  PBB  Desa  Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Ratini, menceritakan anaknya yang mendapatkan pengalaman tidak mengenakan di sekolah. Sekitar tahun 2013 anaknya mengalami diskriminasi dari guru dan teman-temannya.
Setiap pulang sekolah dan bercerita keluh kesah selalu ada beban untuk menguatkan mental anak supaya  tetap  semangat  bersekolah.  Sebelum  ada  Permendikbud  No.  27  tahun  2016  tentang Layanan Pendidikan Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan, anak-anaknya kerap mendapat bullying di sekolah. Cemoohan itu kerap didapatkan dari sesama siswa dan tak jarang juga dilakukan oleh gurunya.
“Terus gurunya tahu kalau anak saya penghayat karena nggak suka, gurunya bilang ‘itu kan anak Penghayat, dilarang sekolah sama pemerintah.’ Karena anak saya masih kelas empat SD tidak berani melawan. Sampai rumah dia nangis merangkul saya. Ditanyain nggak  mau jawab. Saya juga ikutan nangis akhirnya. Itu yang sering dialami anak saya ketika SD. Sama teman juga mereka dibully, kata mereka ‘itu orang tuanya musyrik, nggak punya agama.’ Kalau sama temannya masih berani melawan tapi kan kalau sama gurunya anak saya cuma bisa nangis.
Tahun 2016 kemudian terbit Permendikbud No 27 Tahun 2016 yang membuat Ratini sedikit lega. Begitu  mendapat  salinan  Permendikbud,  Ratini  dan  suaminya  memberanikan  diri  datang  ke sekolah. Dengan perasaan was-was kedua orang tua itu mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ratini mengantarkan anaknya yang bersekolah di bangku SMP dan suaminya mengantar anaknya yang duduk di bangku SMA. Dia kemudian menjelaskan kepada gurunya bahwa sudah ada aturan tentang fasilitas mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahasa Esa.
Beruntung, gurunya menyambut dengan baik. Saat itu satu anaknya sudah ada yang mengenakan kerudung yang kemudian menjadikan anaknya ragu-ragu dan bimbang. Kebimbangan itu dapat dipahami  karena  anaknya  harus  melepas  hijab  saat  “kembali  menjadi  seorang  Penghayat Kepercayaan.”
Penerimaan  sosial  di  lingkungan  pendidikan  terhadap  warga  Penghayat  Kepercayaan  PBB mengalami perubahan pasca rezim order baru selesai. Rintangan pasti ada namun tidak sebanyak pada  pemerintahan  Soeharto.  “Supaya  warga  PBB  tetap  bertahan  memang  yang  utama dari pendidikan.  Itu  satu  strategi  ya  pendidikan  formal  di  sekolah,  dan  informal  dari  budi  pekerti keluarga. Sekolah itu sangat penting karena itu meski banyak rintangan harus dihadapi. Strategi kedua ya di internal keluarga, pendidikan budi pekertinya harus dikuatkan supaya anak-anak tidak meninggalkan ajaran Kepercayaan (Ratini).
Setelah  terbit  Permendikbud  No  27  Tahun  2016  tentang  Layanan  pendidikan  bagi  siswa Penghayat Kepercayaan kasus penolakan daftar sekolah atau pemaksaan siswa Penghayat untuk

## D
mengikuti  pelajaran  agama  tidak  terjadi  lagi.  Meskipun  demikian,  riak-riak  kecil  diskriminasi masih terus ada dalam ruang-ruang belajar mengajar. Siswa penghayat belum betul-betul bebas leluasa mendapat fasilitas pendidikan kepercayaan di sekolah.
Penyuluh  (guru)  mata  pelajaran  Kepercayaan  di  Kabupaten  Banjarnegara,  Karsun,  mengakui hingga  kini  masih  ada  kasus-kasus  kecil  di  ruang  kelas  yang  menimpa  siswa  Penghayat Kepercayaan. Saat ini di Kabupaten Banjarnegara total ada tujuh siswa Penghayat Kepercayaan di semua tingkatan. Siswa Penghayat Kepercayaan di bangku SD ada tiga anak, siswa SMP ada satu anak, siswa SMAN ada satu anak dan di SMKN ada satu anak. Jumlah 7 siswa itu hanya dari Kepercayaan PBB. Jumlah penyuluh di Kabupaten Banjarnegara ada dua guru dan selalu sigap dalam melayani ketika ada keluhan-keluhan dari siswa.
“Pernah  waktu  saya  masih  SD,  saya  kan  mau  ulangan  Mapel  (mata  pelajaran)  agama (Kepercayaan),  terus  nggak  dikasih  soal  sama  gurunya.  Padahal  sudah  ada  pelajaran (kepercayaan)  di  sekolah  itu  dan  gurunya  juga  ada.  Alasan  gurunya,  katanya  soalnya  belum dikasih sama penyuluhnya, padahal penyuluh sudah ngasihkan. Akhirnya saya pulang nangis, dan minta bantuan ke penyuluh untuk membantu saya. Pernah juga dibulli sama sesama siswa. Kayak mereka mengatakan, kafir begitu. Itu kelas waktu 6 SD” .
Kader-kader  muda  di  internal  Kepercayaan  PBB  saat  ini  mulai  sadar  pentingnya  pendidikan. Generasi muda merupakan ujung tombak untuk melanjutkan dan melestarikan ajaran leluhur. Pemuda Penghayat Kepercayaan harus mempunyai suatu keinginan untuk terus melestarikan budaya dan istiadat asli Nusantara supaya tidak hilang ditelan zaman.
Novi  Istiyaningsih  penyuluh  Pelajaran  Kepercayaan  di  sekolah  negeri  mengucapkan  banyak terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  memberikan  jalan  dalam  mengimplementasikan Mata Pelajaran Kepercayaan. Meskipun masih ada kendala namun tidak menjadi halangan untuk tetap berjuang dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendapat dukungan moral.
Seiring dapat dilaksanakannya Pendidikan Kepercayaan di sekolah penguatan spiritual melalui masing-masing  paguyuban  penting  untuk  terus  dilakukan.  Penguatan  spiritual  untuk menanamkan ajaran dan memperkuat keyakinan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk berjalannya  regenerasi  di  kalangan  Penghayat  Kepercayaan.  Mereka  sadar  bahwa  tanpa ketelatenan untuk mengajarkan nilai-nilai kepada generasi muda maka tidak akan terjadi sebuah keberlanjutan
Presidium MLKI Kabupaten Banjarnegara Siswo Diwarjoyo mengakui butuh waktu, tenaga, dan curahan  pikiran  untuk  nguri-uri  ajaran  leluhur.  Ketelatenan  dari  orang  tua  dan  keuletan  dari generasi muda sangat penting untuk melestarikan ajaran nenek moyang yang dititipkan dengan falsafah  kukuh  atau  kidungan.  Sementara  untuk  zaman  sekarang  mulai  jarang  generasi  muda yang tekun mempelajari ajaran Penghayat Kepercayaan. Tugas orang tua, pemuka penghayat, dan MLKI kedepan terus meningkatkan kapasitas guru yang kompeten supaya mampu mengajarkan ajaran Kepenghayatan. Generasi muda harus berani belajar dari nol sehingga regenerasi akan muncul dan anak didik terus bertambah.
Saat  ini  kepengurusan  organisasi  Kepercayaan  PBB  dipegang  generasi keempat  dengan  ketua Umum  Hadi  Bayu  Adji.  Bayu  sapaan  akrabnya  merupakan  cicit  dari  Ki  Bagus  Hadi  Kusumo sebagai pendiri cikal bakal PBB yang awalnya bernama Kawruh Naluri. Bayu masih sangat muda dan  produktif  sehingga  mampu  menggerakkan  kembali  organisasi  yang  lama  non  aktif.  Ia bersama  sesepuh  dan  pemuka  penghayat  berupaya  menjalin  komunikasi,  kolaborasi,  dan memperkuat  jejaring  baik  dengan  lintas  organisasi  penghayat,  jejaring  masyarakat  sipil  dan pemerintah.
“Kami berjejaring, bersinergi, dan berkolaborasi dengan MLKI, Puan Hayati, atau dengan instansi terkait,  misal  Kesbangpol  atau  Dukcapil.  Jika  dikerucutkan  lagi,  individual  dalam  kelompok, secara aktif dengan NGO yang bergerak di bidang yang sama. Salah satu anggota PBB juga terlibat dalam  membidani  lahirnya  Gema  Pakti  dan  termasuk  tim  perumus.  Beliau  Roki  Irawan (almarhum), aktif juga dalam menyusun dan merumuskan materi untuk buku ajar anak didik.
Gambar 3 dan 4
Kanor Sekretariat Pusat Organisasi Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa di Kec. Gombong, Kab. Wonosobo dan Warga Penghayat Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa menikmati sajian pasca kegiatan rutinan

## Sumber: Dokumentasi Peneliti, Ceprudin
3.5 “Mangro” dan Strategi Resiliensi Penghayat Paguyuban Budaya Bangsa
Represi sosial dan diskriminasi layanan publik yang dialami kelompok Penghayat Kepercayaan PBB memaksa para anggotanya berkeyakinan ganda (Mangro). Selama mengalami represi sosial dan  kesulitan  mendapatkan  layanan  dari  pemerintah  warga  Kepercayaan  PBB  mayoritas menjalani keyakinan ganda “mangro” supaya tetap dapat mempertahankan ajaran leluhurnya. Pada masa-masa sulit itu warga PBB banyak yang secara identitas kependudukan menganut salah satu “agama negara” namun secara keagamaan mereka tetap melakukan “ritual ibadah” secara Kepercayaan.
Kepercayaan PBB sejatinya berdiri sejak tahun 1917 dengan nama awal Kawruh Naluri (KWN) yang dipimpin Ki Bagus Hadi Kusumo. Sejak awal berdiri hingga tahun 1965 KWN tetap eksis bahkan  pengikutnya  semakin  bertambah  dan  menyebar  hingga  luar  Pulau  Jawa.  Meskipun kepemimpinan berganti-ganti dari Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki Nurhadi, hingga Adji Tjaroko KWN tetap  eksis  sebelum  badai  sosial  politik  1965  menerpa.  KWN  mulai  gonjang  ganjing  hingga terpaksa sempat vakum (non aktif) karena menghadapi tekanan sosial politik begitu hebat sejak tragedi berdarah G 30/S PKI.
Kevakuman  organisasi  KWN  membuat  para  penganutnya  rontok  besar-besaran  dan  sebagian besar memilih menganut salah satu agama negara. Selama mengalami kesulitan itu berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui mayoritas warga KWN pindah ke Agama Budha dan ada pula yang memeluk agama Islam. Meskipun secara identitas agama pada administrasi kependudukan
memeluk “agama negara” namun secara “ritual ibadah” mereka masih tetap menjalani sebagai seorang KWN.
Menjalani  keyakinan  ganda  (mangro)  ini  setidaknya  dilakukan  warga  KWN  sejak  tahun  1965 hingga akhir tahun 2007. Warga KWN perlahan mulai lepas dari tekanan sosial sejak terbit PP No.  37  Tahun  2007  tentang  pelaksanaan  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Adminduk.  Pada peraturan tersebut diatur tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi Pengayat Kepercayaan yang  membuat  warga  KWN  berbondong-bondong  mencatatkan  perkawinannya  yang  semula tidak dapat di catatkan di catatan sipil karena belum ada aturan yang mengaturnya.
Pada  tahun  2008  KWN  berubah  nama  menjadi  PBB  sebagai  tanda  lahir  kembali  gerakan Kepercayaan yang berpusat di Gombong, Kebumen ini. Sejak tahun 2008 hingga sekarang warga KWN  kemudian  melakukan  aktivitas  keagamaan  kembali  hingga  anggotanya  saat  ini  terdata sekitar 1000  orang lebih. Warga  KWN yang sejak 1965  menganut salah  satu agama, perlahan kembali ke “pangkuan organisasi Kepercayaan PBB” yang sudah legal di bawah naungan Yayasan Setyaki.
Resiliens  adalah  kemampuan  bertahan  suatu  kelompok  atau  individu  dari  gangguan  yang dialaminya. Suksesnya kemampuan bertahan diukur dengan besarnya gangguan yang dialami. Pada bagian ini akan digambarkan cara  bertahan kelompok Penghayat Kepercayaan PBB dari gangguan represi dan diskriminasi yang dihadapi dan mampu bertahan hingga pulih kembali.
Penghayat Kepercayaan PBB mampu bertahan secara komunitas (community resilience) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna merespon, bertahan, dan pulih dari situasi yang merugikan hak-hak dasarnya  sebagai warga  negara. Kelompok Kepercayaan yang  berpusat di Kebumen, Jawa Tengah ini mampu bertahan dengan modal utama yaitu berkomunikasi dengan masyarakat,  adanya  ajaran  yang  sistematis,  mampu  beradaptasi,  bertransformasi,  adanya keberanian hingga mampu mempertahankan regenerasi keberlanjutan.
Anggota Penghayat Kepercayaan PBB mampu bertahan dalam situasi yang serba sulit sehingga mampu  menentukan  masa  depan  organisasi.  Pola  pikir  sistematis  yang  diajarkan  pendiri Kepercayaan PBB Ki Bagus Hadi Kudumo menjadi landasan penting untuk menghadapi masalah yang kompleks seperti problem perkawinan, pendidikan, pendirian rumah ibadah dan label sesat, musyrik, PKI. Warga Kepercayaan PBB mampu beradaptasi dengan memaksimalkan kekuatan komunal untuk merespon gejala perubahan sosial, politik, budaya, maupun respon keagamaan yang dinamis berkelanjutan.
Salah  satu  cara  bertahan  kelompok  Kepercayaan  PBB  dengan  melakukan  transformasi (transformation) nama dan bentuk legalitas organisasi. Kepercayaan yang berpusat di Gombong, Kebumen  ini  berubah  nama  dari  semula  Kawruh  Naluri  (KWN)  menjadi  PBB.  KWN  sempat membekukan  diri  pasca  tragedi  politik  1965.  Pada  tahun  2008  di  bawah  Kepemimpnan  Adji Tjaroko  berubah  nama  menjadi  PBB  dan  tercatat  di  Direktorat  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan Yang Maha Esa di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tanda Inventarisasi nomor  IT.301/F.8/N.1.1/2008.
Ketua  Umum  Kepercayaan  PBB  Hadi  Bayu  Adji  sadar  betul  bahwa  untuk  keberlanjutan (sustainabilty) organisasi modern tidak cukup hanya berkutat pada urusan internal organisasi. Eksistensi  sebuah  kelompok  Penghayat  Kepercayaan  saat  ini  akan  berkembang  jika  terus melakukan komunikasi dan adaptasi dengan berbagai elemen di masyarakat. “Kami berjejaring, bersinergi, dan berkolaborasi dengan MLKI, Puan Hayati, dan dengan instansi pemerintah terkait. Misal Kesbangpol atau Dukcapil. Kami aktif berjejaring dengan NGO yang bergerak di bidang yang sama. Roki Irawan (anggota PBB) aktif dalam penyusunan materi untuk buku ajar anak Pelajaran Kepercayaan,” kata Hadi Bayu Adji.
Cara bertahan dari suatu gangguan yang tidak kalah pentingnya adalah keberanian. Keberanian sangat  dibutuhkan  baik  sebagai  individu  maupun  komunitas  secara  keseluruhan  untuk menghadapi tantangan dan perubahan. Keberanian warga  Penghayat Kepercayaan PBB untuk bertahan dengan ajaran leluhur dan tidak masuk ke salah satu agama terbukti mampu menjaga keberlangsungan  eksistensi  organisasi.  Meskipun  harus  berganti  nama  warga  Penghayat Kepercayaan  PBB  dari  generasi  ke  generasi  tetap  setia  menjalankan  ritual  sebagai  seorang Penghayat Kepercayaan.
Pasca kemelut diskriminasi rezim order baru selesai warga Penghayat Kepercayaan PBB mulai tumbuh kemandirian. Dengan semangat kemandirian itu mereka  bergerak untuk kepentingan bersama yang lebih luas. Kemandirian itu dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan secara  pembiayaan  murni  hasil  swadaya  para  anggotanya.  Bukan  sebatas  kegiatan,  bahkan pembangunan sanggar pusat meditasi sebagai tempat ibadah di Gombong Kebumen dibangun secara swadaya.
“Kala itu kami membantu semampunya. Yang mampunya bawa beras, kami bawa beras. Yang mampunya bawa sayur, kami bawa sayur. Yang mampunya hanya tenaga, kami berangkat dengan sumbangan  tenaga.  Semua  gotong  royong.  Bukan  hanya  pembangunan  sanggar  pusat,  kami membangun  sanggar  (balai  pertemuan)  ini  (Sanggar  di  Desa  Somawangi,  Mandiraja, Banjarnegara) juga dibangun secara sukarela. Tanahnya ya tanah milik kami sendiri. Bukan milik pemerintah (Siswo Diwarjoyo).
Sejak 2008 lalu warga Penghayat Kepercayaan PBB rutin menggelar pertemuan setiap 35 hari sekali. Pada setiap pertemuan mereka membahas perihal kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi para anggotanya. Saat peneliti melakukan observasi di balai pertemuan atau sanggar pusat Gomong, Kebumen, berbarengan dengan pertemuan rutin 35 harian. Salah satu agenda pertemuan itu adalah membahas ajaran dan doa  sehari-hari yang akan diajarkan kepada anak-anak.
Secara  global  problem  antara  warga  Kepercayaan  PBB,  masyarakat  sosial,  dan  pemerintah merupakan isu  relasi  antara  agama  dan  negara.  Problem hubungan  antara  agama  dan  negara menjadi diskursus hampir di semua negara yang pada dasarnya ada “pengutamaan” perla kuan (state  policy  pavoritism)  terhadap  kelompok  keagamaan  yang  anggotanya  secara  mayoritas menduduki  kekuasaan  di  pemerintahan.  Negara- negara  yang  masih  “mengagungkan”  atau setidaknya  mengakomdir  kepentingan-kepentingan  elite  agamawan  akan  mengalami  problem yang sama seperti yang dialami Kelompok Kepercayaan PBB di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Sebagai  solusi  kedepan  atas  problem  yang  dialami  kelompok  Kepercayaan  PBB  dan  juga kelompok-kelompok  Kepercayaan  secara  umum  di  Indonesia  pemerintahan  dan  warga masyarakat harus konsisten berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Prof. Nasaruddin Umar tegas menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Indonesia adalah  negara  Pancasila  di  mana  semua  agama  dan  pemeluknya  diperlakukan  sama  sebagai warga negara Indonesia.
Sebagai  negara  hukum  Pancasila  tidak  ada  agama  atau  kepercayaan  ekslusif  yang  harus diperlakukan  lebih  dominan  di  antara  agama  atau  kepercayaan  lainnya.  Pemisahan  urusan negara  dan  agama  di  Indonesia  tidak  secara  otomatis  menjadikan  negara  sekuler  mutlak. Sebaliknya keterlibatan negara dalam urusan agama tidak otomatis menjadikan negara agama dan negara tidak boleh mengasikan kepentingan-kepentingan kelompok keagamaan yang secara kuantitas minoritas.
Indonesia  adalah  bangsa  yang  multikultural, multi  etnis,  ras, agama  dan  kepercayaan.  Bangsa Indonesia  tidak  dapat  memisahkan  secara  penuh  antara  urusan  negara  dan  agama.  Namun demikian  bukan  berarti  negara  beserta  segala  produk  kebijakannya  sah  mendiskriminasi kelompok Kepercayaan PBB. Nilai-nilai agama (yang rahmatan lil alamin) cukup menjadi spirit dalam bernegara sehingga tujuannya untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan terlaksana  dalam  sebuah  tatanan  bernegara.  Negara  harus  mampu  menjamin  hak-hak  dasar semua warga negara termasuk kelompok Penghayat Kepercayaan PBB.

## 4. KESIMPULAN
Kelompok  Penghayat  Kepercayaan  PBB  mampu  bertahan  dari  gangguan  hebat  berupa diskriminasi dan represi sosial. Mereka mengalami diskriminasi dari pemerintah berupa paksaan untuk memilih salah satu agama, tidak dapat mencatatkan perkawinan, gangguan mendirikan rumah  ibadah,  dan  gangguan  saat  proses  belajar  mengajar  di  sekolah.  Warga  Penghayat Kepercayaan PBB juga mengalami represi sosial berupa labeling sesat, kafir, masyrik, dan cap PKI.
Demi mempertahankan ajaran leluhur Kepercayaan PBB sempat vakum dan hanya beraktifitas secara perorangan. Kelompok Kepercayaan PBB yang semula  bernama  Kawruh Naluri (KWN) mampu  bertahan  hingga  sekarang  beranggotakan  lebih  dari  1000  orang.  Meskipun  banyak kehilangan  anggotanya  yang  memilih  agama  negara  namun  kondisi  ini  lebih  baik  jika dibandingkan dengan organisasi Kepercayaan lain di Jateng yang saat ini hanya tinggal nama. Kelompok  Kepercayaan  PBB  memaksimalkan  segala  potensi  yang  ada  untuk  menghadapi gangguan sehingga mampu melakukan regenerasi.
Pada  bagian  penutup  ini  penting  penulis  tekankan  bahwa  Kelompok  Penghayat  Kepercayaan secara umum dan khususnya Penghayat Kepercayaan PBB mempunyai hak yang sama dengan warga  negara  lainnya.  Mereka  dilindungi  konstitusi  dan  pelayanannya  sudah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Berdasar itu pemerintah harus memenuhi dan melindungi hak- hak  dasar  Penghayat  Kepercayaan  PBB.  Warga  masyarakat  Indonesia  yang  memahami pentingnya menjaga toleransi supaya represi sosial tidak terjadi lagi. Kepada warga Penghayat Kepercayaan PBB supaya lebih berani menunjukan identitas keyakinan yang sebenarnya di ruang publik supaya sitigma negatif mulai hilang di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainurrohmah, Ira, ‘Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Paguyuban Budaya Bangsa : Studi Analisa Terhadap Aliran  Kepercayaan  Di  Kecamatan  Langensari’  (unpublished  diploma,  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung, 2020) <https://digilib.uinsgd.ac.id/38126/> [accessed 8 August 2024]
‘ANRI Luncurkan Naskah Sumber Arsip Pemilu 1955’ <https://anri.go.id/en/publications/news/anri- luncurkan-naskah-sumber-arsip-pemilu-1955> [accessed 8 August 2024]
Ardiansyah,  Atih,  ‘KONSEP  DIRI  PENGHAYAT  KEPERCAYAAN  KEPADA  TUHAN  YANG MAHAESA  DI  YAYASAN  CENDEKIAWAN  KAMPUNG  INDONESIA’, JRK  (Jurnal  Riset Komunikasi) , 13.1 (2022), p. 36, doi:10.31506/jrk.v13i1.15314
Ellis,  B.  Heidi,  and  Saida  Abdi,  ‘Building  Community  Resilience  to  Violent  Extremism  through Genuine Partnerships.’, American Psychologist , 72.3 (2017), pp. 289–300, doi:10.1037/amp0000065
Endraswara,  Suwardi,  ‘AJARAN  BUDI  PEKERTI  LUHUR  DALAM  SASTRA  MISTIK PENGHAYAT  KEPERCAYAAN  UNTUK  MEMBANGUN  PENDIDIKAN  KARAKTER
BANGSA’, JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya , 1.2 (2019), p. 31, doi:10.26877/jisabda.v1i2.4742
Gunderson,  Lance  H.,  Craig  Reece  Allen,  and  C.  S.  Holling, Foundations  of  Ecological  Resilience (Island Press, 2012)
Hakiki,  Kiki  Muhamad,  ‘ALIRAN  KEBATINAN  DI  INDONESIA’, Al-Adyan:  Jurnal  Studi  Lintas Agama , 6.2 (2011), pp. 63–76, doi:10.24042/ajsla.v6i2.497
Hannan, Abd, ‘Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif  Sosiologi  Agama’, MAWA  IZH  JURNAL  DAKWAH  DAN  PENGEMBANGAN  SOSIAL KEMANUSIAAN , 13.1 (2022), pp. 1–26, doi:10.32923/maw.v13i1.2209
‘IMPLEMENTASI  AJARAN  KEJAWEN  OLEH  PAGUYUBAN  BUDAYA  BANGSA’, Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia , Vol 22 No 2 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan (2022) <https:>
Jufri, Muwaffiq, ‘POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA’, Jurnal Yudisial , 13.1 (2020), p. 21, doi:10.29123/jy.v13i1.360
Mulder, Niels, and Alois A. Nugroho, Kebatinan dan hidup sehari-hari orang Jawa: kelangsungan dan perubahan kultural , Cet.2 (Gramedia, 1984)
Pimm, Stuart L., ‘The Complexity and Stability of Ecosystems’, Nature , 307.5949 (1984), pp. 321–26, doi:10.1038/307321a0
Sugiyono, Dr, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, 2010
Sulani, Puji, Priyanto Wibowo, and Tuty Nur Mutia Enoch Muas, ‘Sustainability of Cultural Identity of Ex-Adherents Kawula Warga Naluri of 1966-1971 in Banjarnegara, Indonesia’, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 6.2 (2022), pp. 183–94, doi:10.15575/jw.v6i2.15727
‘TATA  RITUAL  PAGUYUBAN  BUDAYA  BANGSA  (PBB)  PUSAT  KEBUMEN’, Bangkitnya Agama Adat Nusantara , 2017
<https://bangkitnyaagamaadatnusantara.wordpress.com/2017/02/02/tata-ritual-paguyuban-budaya- bangsa-pbb-pusat-kebumen/> [accessed 8 August 2024]
Viri,  Kristina,  and  Zarida  Febriany,  ‘Dinamika  Pengakuan  Penghayat  Kepercayaan  Di  Indonesia’, Indonesian Journal of Religion and Society , 2.2 (2020), pp. 97–112, doi:10.36256/ijrs.v2i2.119