_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Agus
Rasionalitas.... |85

## RASIONALITAS FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH DAN ALOKASI KURSI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN

## Agus
Universitas Islam Negeri Mataram aguslombok@uinmataram.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan menjelaskan rasionalitas penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu dalam formulasi kebijakan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan  alokasi  kursi  untuk  Pemilu  anggota  parlemen  pada  penyelenggaraan  Pemilu 2024. Kajian difokuskan pada pendekatan tata kelola kebijakan, formulasi kebijakan dan pilihan kebijakan. Teori yang relevan menjelaskan fokus penelitian ini adalah teori collaborative governance dan teori formulasi kebijakan publik. Penelitian ini merupakan riset aksi, dimana peneliti terlibat langsung dalam formulasi kebijakan penataan Dapil sejak dari KPU Kabupaten dan Kota hingga KPU Provinsi di NTB melalui diskusi publik. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, kajian Pustaka, dan diskusi kelompok terumpun. Analisis data menggunakan pendekatan induktif secara linier dan hierarkis dari bawah ke atas dimulai dengan mengolah data, membaca data, menyusun coding data, memaknai data, menyusun narasi, diakhiri interpretasi  data.  Temuan  penelitian  menunjukkan  tata  kelola  kebijakan  penataan Dapil  dan  alokasi  kursi  anggota  Parlemen  dalam  Pemilu  2024  menggunakan pendekatan kolaborasi model penta-helix .  Pilihan kebijakan yang diambil oleh KPU RI  sebagai  pengambil  kebijakan  adalah  alternatif  kebijakan  pertama  dengan rasionalitas  kebijakan  penataan  Dapil  dan  alokasi  kursi  berbasis  pada  tiga  prinsip yakni:  integralitas  wilayah;  kohesivitas;  dan  kesinambungan.  Pada  dasarnya pemangku  kepentingan  Pemilu  sebagai  aktor  kolaborasi  kebijakan mengharapkan KPU RI memilih alternatif kedua dengan rasionalitas kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka, proporsionalitas; dan berada dalam cakupan  wilayah  yang  sama.  Dengan  demikian  terjadi  perbedaan  rasionalitas penyelenggara dan pemangku kepentingan Pemilu dalam pilihan kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota parlemen Pemilu 2024.
Kata Kunci: Rasionalitas, Formulasi, Kebijakan, Penataan Dapil
_________________________________________________________________________
86| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023

## A. PENDAHULUAN
Penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota parlemen tidak hanya kajian tentang aturan tata kelola kepemiluan, lebih dari itu, ia juga merupakan kajian tentang aturan kompetisi pemilihan umum (Pemilu). 1 Sebagai kajian tentang kompetisi kepemiluan, penataan Dapil dan alokasi kursi memiliki dimensi politis. Kuatnya  dimensi  politis  disebabkan  Dapil  dan  alokasi  kursi  merupakan  wilayah kompetisi  dan  representasi  perwakilan.  Mengikuti  logika  tersebut,  para  sarjana menyebutkan penataan Dapil dan alokasi kursi merupakan kajian tata kelola Pemilu dalam  bentuk  dimensi  sistem  Pemilu.  Dalam  praktiknya  sistem  Pemilu  tidak  lain adalah dimensi yang didalamnya merupakan kompetisi Pemilu paling nyata seperti sistem penyuaraan dan pendapilan. 2
Makna  Dapil  sebagai  kompetisi  Pemilu  menggambarkan  Dapil  menjadi tempat  kontestasi  antar  kandidat  yang  riil.  Sedangkan  makna  Dapil  sebagai representasi menggambarkan Dapil sebagai batas wilayah representasi masyarakat yang  diwakili  sekaligus  batas  wilayah  pertanggungjawaban  anggota  parlemen kepada  masyarakat  dalam  kebijakan  publik.  Merujuk  rumusan  yang  demikian, besaran Dapil dan alokasi kursi berpengaruh terhadap tingkat rivalitas kandidat dan efektivitas fungsi perwakilan dalam kebijakan public pasca Pemilu 3 .
.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan pembagian Dapil DPR RI, namun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Nomor:80/PUU-XX/2022  memberikan  kewenangan  kepada  KPU  untuk
1 Torres,  L.  E.  M.,  &  Diaz,  E.  C.  R.,  Electoral  Governance:  More  Than  Just  Electoral Administration,  Maxican  Review  Law,  Volume  VIII,  No.1  (2014),  33-46.  Torres  dan  Diaz  studi tentang tata kelola Pemilu memiliki tiga kelompok dimensi, yakni dimensi pembuatan aturan Pemilu meliputi;  aturan  atas  kompetisi  Pemilu  dan  aturan  tentang  tata  Kelola  kepemiluan;  dimensi administrasi  Pemilu  meliputi;  informasi  Pemilu,  pendaftaran  pemilih,  pendaftaran  peserta  Pemilu, logistic Pemilu, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tabulasi suara; dan dimensi adjudikasi Pemilu meliputi pengajuan kasus, pemerosesan kasus, dan penetapan hasil Pemilu.
2 ibid
3 Pamungkas,  S.  (2009),  Perihal  Pemilu,  Yogyakarta  Laboratorium  Jurusan  Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM & Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP)
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Agus Rasionalitas.... |87
mengatur Dapil DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. Putusan MK tersebut menambah besarnya otoritas yang diberikan kepada KPU dalam tata kelola Pemilu 2024.
Implementasi penataan Dapil dan alokasi kursi anggota Parlemen atau DPRD sebagai  kewenangan  yang  diberikan  berdasarkan  Putusan  MK  Nomor:80/PUU- XX/2022,  oleh  KPU  diproses  dengan  pendekatan batun-up yaitu  mendengar masukan dan saran masyarakat di daerah. Proses tersebut dilaksanakan melalui Surat KPU RI Nomor:51/PL.01.3-SB/05/2023 yang memerintahkan kepada KPU Provinsi untuk  mengajukan  formulasi  kebijakan  penataan  Dapil  dan  alokasi  kursi  melalui metode uji publik oleh semua pemangku kepentingan ( stakeholders) Pemilu.
Formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik sebab pada tahapan ini  dirumuskan  batas-batas  dan  alternatif  kebijakan 4 .  Formulasi  kebijakan merupakan aktivitas menyediakan pengetahuan tentang akar masalah dan alternatif kebijakan sebagai pilihan kebijakan (adopsi kebijakan) bagi pengambil kebijakan 5
Formulasi kebijakan juga didefinisikan sebagai proses mendefinisikan masalah dan mencari  pemecahan  terbaik  dengan  menawarkan  sejumlah  alternatif. 6 .  Dengan demikian  formulasi  kebijakan  merupakan  aktivitas  untuk  menemukan  identifikasi masalah yang ditawarkan penyelesaiannya melalui sejumlah alternatif kebijakan.
Artikel ini berusaha mendeskripsikan tentang bagaimana formulasi kebijakan penataan  Dapil  dan  alokasi  kursi  anggota  DPRD  Provinsi  pada  Pemilu  2024 dirumuskan dan apa rasionalitas setiap alternatif kebijakan yang ditawarkan kepada KPU RI sebagai pengambil kebijakan?
4 Nugroho, R., (2008), Public Policy, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
5 Dunn,  W.,  (2018),  Public  Policy  Analysis:  An  Integrated  Approach,  Sixth  Edition, Taylor & Francis
6 Winarno, B., (2012), Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Jakarta, PT. Buku Seribu.  Winarno  menjelaskan  tahapan-tahapan  dalam  formulasi  kebijakan  publik  meliputi:  (1) perumusan masalah yaitu tahapan mengenali dan mendefinisikan masalah-maslah publik yang perlu dipecahkan oleh kebijakan; (2) agenda kebijakan yaitu tahapan memilih sejumlah masalah publik menjadi  agenda  kebijakan;  (3)  pemilihan  alternatif  kebijakan,  yaitu  tahapan  memilih  satu  atau sejumlah  alternatif  untuk  memecahkan  masalah  publik  yang  berkompetisi;dan  (4)  penetapan kebijakan yaitu menetapkan kebijakan yang dipilih dengan hukum yang mengikat.
_________________________________________________________________________
88| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini merupakan  riset  aksi,  dimana  peneliti  terlibat  langsung  dalam  proses  penyusunan rencana  Dapil  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  dokumentasi,  diskusi kelompok,  kajian  pustaka,  dan  pendampingan  jajaran  KPU  Provinsi  NTB  dalam penyusunan rencana Dapil.
Teknik  koleksi  data  melalui  wawancara  mendalam,  dokumen,  dan  observasi. Wawancara  mendalam  dilakukan  melalui face-to-face ,  menyediakan  daftar pertanyaan untuk dipelajari informan, telpon, dan chat melalui WhatsApp. Koleksi data melalui dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen seputar penyusunan Dapil anggota DPRD Provinsi yang tersedia di KPU Provinsi NTB.
Uji  keabsahan  data  melalui  teknik  triangulasi  atau  konfirmasi  temuan  dalam menguji keabsahan data 7 . Teknik triangulasi menggunakan triangulasi teori dan data, dengan tahapan sebagai berikut; (a) membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen; (b) membandingkan pernyataan informan yang satu dengan yang lain; (c) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti pendapat penyelenggara Pemilu, pakar, pemerintah, teori, dan peneliti yang lain. 8
Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif-kualitatif, yaitu berusaha mengabstrakkan data temuan lapangan yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan untuk mendapatkan simpulan. Alasan pemilihan pendekatan ini karena teori dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai poin akhir proses penelitian. 9
7 Creswell, J. W (2018), Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Edisi 4, Pustaka Pelajar
8 Bungin, M.B., (2014). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Prenada Media Group, Edisi Kedua
9 Creswell,  J.  W.  (2014),  Research  Design,  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Method Approaches, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc.
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Agus
Rasionalitas.... |89

## C. HASIL DAN DISKUSI
Penelitian ini menghasilkan sejumlah data dan informasi yang mencakup tiga bagian  yakni  pendekatan  dan  basis  kebijakan,  formulasi  kebijakan,  dan  pilihan kebijakan tentang penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Provinsi NTB tahun 2024.

## 1. Pendekatan dan Basis Formulasi Kebijakan
Formulasi  kebijakan  penataan  Dapil  Pemilu  anggota  DPRD  Provinsi  NTB 2024 menggunakan pendekatan collaborative governance . Pendekatan collaborative governance merupakan  model  pelaksanaan  paradigma governance dalam  studi administrasi  public. 10 Collaborative  governance didefinisikan  sebagai  tata  kelola pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik melibatkan multi - stakeholders dalam kebijakan publik, yang dilaksanakan secara formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah. 11 Pendekatan collaborative governance sejalan dengan pandangan paradigma governance dari Ikeanyibe yang menyatakan tujuan pelaksanaan kekuasaan atau  otoritas  oleh  para  pemimpin  politik  atau  pemegang  kekuasaan  adalah  untuk kesejahteraan warga negara atau rakyat. Oleh karena tujuannya besar, maka memerlukan keterlibatan multi-aktor ( stakeholders )
Governance kemudian  didefinisikan  sebagai  cara  pelaksanaan  kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki negara untuk pembangunan. United Nations  Development  Programme (UNDP)  mengemukakan governance sebagai usaha mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat melalui kolaborasi triple-helix yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. 12 . Definisi yang lebih operasional menyebutkan governance sebagai proses pengorganisasian untuk
10 Ikeanyibe,  O.  M.,  Ori,  O.  E.  &  Okaye,  A.  E.  (2017).  Governance  Paradigm  in  Public Administration  and  The  Dilemma  of  National  Question  in  Nigeria,  Politics  &  International Relations, Review Article. 3-16
11 Anssel, C., & Gash, A. (2007), Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory: pp.543-571
12 Dwiyanto, A. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press
_________________________________________________________________________
90| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
pencapaian  pelaksanaan  kebijakan  negara  secara  luas  oleh  segenap  komponen negara. 13
Model pelaksanaan pendekatan collaborative governance terus berkembang.
Setelah  dikembangkan  oleh  UNDP  dengan  model  Triple-Helix,  pendekatan collaborative  governance berkembang  menjadi Quadruple  Helix yaitu  kolaborasi empat aktor dengan bertambahnya aktor media massa 14 , kemudian berkembang lagi menjadi Penta  Helix. 15 ;  Yunas:  2019 16 ;  dan  Halibas,  et.al:2017 17 dengan bertambahnya  aktor  universitas  atau  perguruan  tinggi.  Pelaksanaan  formulasi kebijakan penataan Dapil Pemilu DPRD Provinsi NTB tahun 2024 menggunakan pendekatan collaborative governance yaitu pemerintah, partai politik, media massa,
NGO, dan universitas.
Formulasi yang dilaksanakan dengan kolaborasi Penta-Helix menggunakan basis data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) sebagai dasar penyusunan alokasi  kursi  setiap  Dapil.    Berdasarkan  dokumen  yang  diterima  KPU  RI  dari Kementerian  Dalam  Negeri  tanggal  14  Oktober  2022  DAK2  Provinsi  NTB sebagaimana terlihat melalui tabel di bawah ini.
Tabel 1. DAK2 Provinsi NTB No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk 1. Kota Mataram 444.974 2. Lombok Barat 726.228 3. Lombok Utara 257.369
13 Setiyono,  B.  (2014),  Pemerintahan  dan  Manajemen  Sektor  Publik:  Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini, Jakarta, PT. Buku Seru
14 McAdam, M., Debackere, K., (2017), Beyond ‘triple helix’ toward ‘quadruple helix’ models inregional innovation systems: implication for theory and practice, R & D Management, Vol V: 1-7
15 Warsono,  H.,  Febriandini,  A.  P.,  Azlansyah,  S.  A.,  &  Sipayung,  A.  Z.  (2019),  Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan di Kampung Pelangi, Jurnal Tata Sejuta, Vol.5. No 1
16 Yunas, N. S. (2019), Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur, Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan Publik, 3 (1) : 37-46
17 Halibas, A.S., Sibayan.R.O., & Maata, R.L.R. (2017), The Penta Helix Model of Inovation in Oman: An Hei Perspective, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management: p.159-174
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Agus
Rasionalitas....
|91
4. Lombok Tengah 1.066.915 5. Lombok Timur 1.369.917 6. Sumbawa Barat 145.009 7. Sumbawa 519.564 8. Dompu 254.190 9. Bima 533.274 10. Kota Bima 156.067 Jumlah 5.473.507 Sumber: Dokumen Serah Terima DAK2 Kemendagri dan KPU RI Berdasarkan BA
Nomor: 238/PL.01-BA/11/2022, tanggal 14 Oktober 2022.
Tabel  di  atas  menunjukkan  jumlah  penduduk  Provinsi  NTB  5.473.507  jiwa yang tersebar di 8 kabupaten dan 2 kota. Daerah dengan jumlah penduduk paling tinggi Kabupaten Lombok Timur diikuti Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.  Sedangkan daerah dengan penduduk paling sedikit yakni Kabupaten Sumbawa Barat yang diikuti Kota Bima.

## 2. Formulasi Kebijakan Penataan Dapil DPRD Provinsi NTB 2024
Berdasarkan  jumlah  DAK2  di  atas  KPU  Provinsi  di  atas,  KPU  bersama stakeholhers Pemilu menyusun formulasi kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu  anggota  DPRD  Provinsi  NTB  dalam  Pemilu  2024  dengan  prinsip  dan alternatif kebijakan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
2.1. Prinsip
Dalam Peraturan KPU RI dijelaskan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi  tugas  untuk  mengusulkan  formulasi  penataan  Dapil  dan  alokasi  kursi, mengumumkan  kepada  publik,  dan  melaksanakan  uji  publik.  Pengumuman dilaksanakan melalui: (1) papan pengumuman; (2) laman KPU Kabupaten/Kota; dan (3) media sosial KPU Kabupaten/kota. Sedangkan uji publik dilaksanakan dengan melibatkan: (1) pemerintah daerah; (2) partai politik; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
_________________________________________________________________________
92| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
(4)  pemantau  Pemilu;  (5)  akademisi;  (6)  tokoh  masyarakat/adat,  dan/atau;  (7) pemangku kepentingan lainnya. 18
Dalam melaksanakan ketentuan pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU RI telah menetapkan tujuh prinsip dalam kebijakan formulasi pembagian Dapil untuk Pemilu 2024, sebagai berikut: (1) kesetaraan  nilai  suara,  artinya  nilai  suara  atau  kursi  antar  Dapil  harus  adil;  (2) ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, artinya mengutamakan jumlah kursi yang besar untuk membangun kesetaraan jumlah krusi yang diperoleh antar parpol; (3) proporsionalitas, artinya kesetaraan alokasi kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan  kursi  antar  Dapil;  (4)  integralitas  wilayah,  artinya  memperhatikan keutuhan  dan  keterpaduan  wilayah  antar  kecamatan  yang  berbatasan;  (5)  berada dalam  cakupan  wilayah  yang  sama,  artinya  penyusunan  Dapil  DPRD  Kabupaten tercakup  dalam  wilayah  Dapil  DPRD  Provinsi;  (6)  kohesivitas,  artinya memperhatikan  sejarah,  kondisi  sosial-budaya,  dan  adat-istiadat  kelompok minoritas;  dan  (7)  kesinambungan,  artinya  memperhatikan  Dapil  yang  sudah  ada pada pemilu sebelumnya, kecuali jika alokasi kursi melebihi batasan alokasi kursi maksimal, atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.
Tujuan utama pembagian Dapil dalam Pemilu adalah untuk mengukur derajad legitimasi anggota legislatif dan mendekatkan anggota legistaktif dengan konstituen mereka. Selain itu pembagian Dapil juga membatasi lingkup pertanggungjawaban anggota  legislatif  terhadap  konstituennya,  dan  konstituen  mengetahui  siapa wakilnya,  serta  anggota  legislatif  mengetahui  siapa  yang  diwakilinya.  Dengan demikian,  secara  sosiologis  pembagian  Dapil  bertujuan  membangun  efektivitas interaksi wakil dan yang diwakili. 19
18 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
19 Baca Muryanto Amin, Pemetaan Daerah Pemilihan, disampaikan pada Diklat Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara,  DPD Partai Demokrat, 30 November 2013
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Agus
Rasionalitas....
|93
Merujuk  pandangan  di  atas,  ditinjau  dari  mazhab  sosiologis,  Dapil  dengan magnitude kecil menciptakan hubungan yang erat, komunal, intim, dan emosional antara  anggota  legislatif  dengan  konstituen.  Sedangkan  Dapil  dengan magnitude besar  menciptakan  hubungan  berperantara,  renggang,  dan  formal  antara  legislatif dan konstituen. Ditanjau dari mazhab tata kelola pemerintahan ( Governance ), Dapil dengan magnitude kecil  membatasi  ruang  lingkup  akuntabilitas  politik  anggota legislatif.  Sedangkan  Dapil  dengan magnitude besar  mengaburkan  akuntabilitas politik  legislatif  terhadap  konstituen.  Artikel  ini  bertujuan  mengeksplorasi argumentasi penetapan Dapil anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2024.
Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, formulasi kebijakan penataan Dapil yang digunakan oleh KPU Provinsi NTB adalah equal population dengan terlebih dahulu menetapkan quota population melalui rumus Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd).
Implikasi  dari  penggunaan  rumus  ini  adalah  jumlah  penduduk  berbanding  lurus dengan jumlah kursi
Bertumpu pada prinsip-prinsip di atas, dalam diskusi para aktor berkembang sejumlah permasalahan penataan Dapil, sebagai berikut:
a. Penggabungan kabupaten dan kota dalam Dapil dengan menggunakan prinsip equal  population dan quota  population melalui  BPPd  pada  dasarnya  telah digunakan sejak Pemilu 209, namun praktiknya menyebabkan harga kursi antar Dapil tidak equal . Pola ini menjadi salah satu penghambat mewujudkan prinsip
Pemilu yang adil, proporsional, dan demokratis;
b. Penggabungan  kabupaten  untuk  Dapil  tidak  simetris  dengan  latar  belakang sosio-kulturan wilayah yang digabungkan;
c. Terdapat wilayah administrasi yang asimetris dengan latar sosio kultural, seperti menyebabkan  apatisme  masyarakat  dalam  pemungutan  suara  khususnya  di wilayah-wilayah perbatasan antar Dapil;
_________________________________________________________________________
94| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
d. Penggabungan kabupaten dan Kota sebagai Dapil kurang efektif dalam resolusi konflik, khususnya konflik dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosio-kultural.

## 2.2. Alternatif Kebijakan
Berdasarkan  DAK2,  prinsip-prinsip  umum  kebijakan  penataan  Dapil  yang telah  ditetapkan  KPU  RI  dan  identifikasi  masalah  oleh  banyak  aktor  sebagai stakeholders kebijakan muncul dua alternatif kebijakan, dimana dalam alternatif 1 kebijakan yang ditawarkan adalah formulasi 8 Dapil, sedangkan dalam alternatif 2 menawarkan formulasi 10 Dapil. Adapun alternatif kebijakan penataan Dapil yang yang dirmuskan sebagaimana rinciannya dalam tabel di bawah ini.

## Tabel 2. Formulasi Kebijakan Penataan Dapil Anggota DPRD Provinsi NTB Pemilu 2024
Formulasi 1 Formulasi 2 Dapil Wilayah Alokasi Kursi Dapil Wilayah Alokasi Kursi I Kota Mataram 5 I Kota Mataram 5 II Lombok Barat dan Lombok Utara 12 II Lombok Barat 9 III Lombok  Tengah A 6 III Lombok Tengah A 6 IV Lombok  Tengah B 7 IV Lombok Tengah B 7 V Lombok Timur A 6 V Lombok Utara 3 VI Lombok Timur B 10 VI Lombok Timur A 6 VII Sumbawa  Barat dan Sumbawa 8 VII Lombok Timur B 10 VIII  Dompu, Bima, dan Kota Bima 11 VIII Sumbawa  Barat  dan Sumbawa 8 IX - IX Dompu 3 X - X Bima dan Kota Bima 8 Jumlah 65 Jumlah 65 Sumber: Dokumen KPU Provinsi NTB, 2023
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Agus Rasionalitas.... |95
Tabel di atas memperlihatkan dalam formulasi pertama Dapil anggota DPRD Provinsi NTB terdiri dari 8 Dapil, meliputi: Dapil satu Kota Mataram dengan alokasi kursi 5; Dapil dua Lombok Barat dan Lombok Utara dengan alokasi kursi 12; Dapil 3  Lombok  Tengah  A  terdiri  dari  Kecamatan  Jonggat,  Pujut,  Praya  Barat,  Praya Timur,  Pringgarata,  dan  Praya  Barat  Daya  dengan  alokasi  kursi  6;  Dapil  empat Lombok Tengah B, terdiri dari Kecamatan Praya, Batu Kliang, Janapria, Kopang, Praya  Tengah,  dan  Batukliang  Utara  dengan  alokasi  kursi  7;  Dapil  lima  Lombok Timur A meliputi Kecamatan Keruak, Sakra, Terara, Sikur, Montong Gading, Sakra Timur,  Sakra  Barat,  dan  Jerowaru  dengan  alokasi  kursi  6;  Dapil  enam  Lombok Timur B meliputi Kecamatan Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Sembalun, Suwela, Labuhan Haji, dan Lenek dengan alokasi kursi 10. Dapil tujuh Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan alokasi kursi 8. Dapil delapan Dompu, Bima, dan Kota Bima dengan alokasi kursi 11.
Sedangkan dalam formulasi kedua, jumlah Dapil yang diusulkan KPU Provinsi NTB 10 yang meliputi Dapil satu Kota Mataram dengan 5 alokasi kursi, Dapil dua Lombok  Barat  dengan  9  kursi,  Dapil  3  Lombok  Tengah  A  dengan  pembagian kecamatan yang sama seperti Rencana satu dan dengan 6 alokasi kursi. Dapil empat Lombok Tengah B sesuai rencana satu. Dapil lima Lombok Utara dengan 3 alokasi kursi,  Dapil  enam  Lombok  Timur  A  dan  Dapil  tujuh  Lombok  Timur  B  dengan alokasi  kursi  sama  dengan  rencana  satu.  Dapil  delapan  Sumbawa  Barat  dan Sumbawa dengan alokasi kursi sama dengan rencana satu. Dapil sembilan Dompu dengan 3 alokasi kursi, dan Dapil sepuluh Bima dan Kabupaten Bima dengan alokasi kursi 8.
Pendekatan formulasi kebijakan penataan Dapil dapat dilakukan berdasarkan wilayah  administrasi  pemerintahan,  jumlah  penduduk,  atau  kombinasi  antara wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk. Namun, dalam penentuan
_________________________________________________________________________
96| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Dapil DPRD, undang-undang pemilu di Indonesia memilih model yang ketiga yaitu kombinasi antara wilayah administrasi dan jumlah penduduk.
Formulasi kebijakan yang ditetapkan undang-undang Pemilu sejalan dengan teori formulasi besaran Dapil yang terdiri dari dua model yaitu distrik beranggotakan tunggal  ( single-member-constituency )  dan  distrik  beranggotakan  jamak  ( multi- member-constituency ). 20 Dalam  prespektif  jumlah  kursi,  distrik  beranggotakan jamak  masih  diformulasikan  menjadi  distrik  kecil  yaitu  distrik  dengan  kursi  2-5; distrik sedang yaitu distrik dengan kursi 6-10, dan distrik besar yaitu distrik dengan jumlah kursi lebih dari 10.
Berdasarkan  formulasi  Dapil  beranggotakan  jamak  di  atas,  terlihat  pilihan- pilihan model daerah pemilihan berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam perebutan kursi di parlemen. Pengaruh tersebut menjadi proposisi umum dalam studi tata Kelola Pemilu yang menyatakan “semakin besar magnitude daerah pemilihan maka  semakin  rendah  kompetisi  partai  untuk  memperbutkan  kursi  di  parlemen, sebaliknya semakin kecil magnitude daerah pemilihan maka semakin ketat kompetisi partai untuk memperbutkan kursi di parlemen”.
Undang-undang  pemilu  menyebutkan  Dapil  anggota  DPRD  Provinsi  adalah Kabupaten gabungan Kabupaten dengan alokasi kursi paling sedikit 3 paling banyak 12.  Artinya secara teoritik sistem pendapilan dalam Pemilu 2024 menganut distrik beranggotakan  jamak.  Model  ini  memperkuat  model  pendapilan  Pemilu  yang dikemukakan Larry Diamond & Marc F. Plattner.

## 3. Pilihan Kebijakan
Dari dua alternatif kebijakan di atas, KPU RI mengambil alternatif pertama sebagai  kebijakan  penataan  Dapil  Pemilu  anggota  DPRD  Provinsi  NTB  2024, sebagai berikut:
20 Larry  Diamond  &  Marc  F.  Plattner.  2006.  (ed).  Electoral  Syestem  and  Democracy. Baltimore: Maryland: John Hopkins University Press
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Agus
Rasionalitas.... |97
a. Dapil NTB 1: Kota Mataram dengan alokasi kursi 5;
b. Dapil NTB 2: Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan 12 kurs;
c. Dapil NTB 3: Kabupaten Lombok Tengah A dengan alokasi kursi 6;
d. Dapil NTB 4: Kabupaten Lombok Tengah B dengan alokasi kursi 7;
e. Dapil NTB 5: Kabupaten Lombok Timur A dengan alokasi kursi 6;
f. Dapil NTB 6: Kabupaten Lombok Timur B dengan alokasi kursi 10;
g. Dapil  NTB  7:  Kabupaten  Sumbawa  Barat  dan  Kabupaten  Sumbawa  dengan alokasi kursi 8;
h. Dapil  NTB  8:  Kabupaten  Dompu,  Kabupaten  Bima,  dan  Kota  Bima  dengan alokasi kursi 11.
Data  di  atas  menunjukkan  dua  elemen  penting. Pertama, pilihan  kebijakan KPU RI adalah kebijakan status-quo , yaitu kebijakan penataan Dapil Pemilu DPRD Provinsi NTB 2024 sama dengan Pemilu 2019. Perbedaannya hanya pada pergeseran alokasi  kursi  di  Kabupaten  Lombok  Tengah  ke  Kabupaten  Lombok  Timur  yang disebebkan oleh perubahan besaran DAK2. Kedua, kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu DPRD Provinsi NTB 2024 memilih rasionalitas yang cenderung pada  tiga  faktor,  yakni;  efektivitas,  efisiensi,  dan  ketaan  hukum.  Menurut  KPU Provinsi  NTB  peserta  Pemilu  yakni  partai  politik  dan  kandidat  sudah  beradaptasi dengan penataan Dapil pada Pemilu sebelumnya. Berdasarkan argumentasi tersebut, rasionalitas  penyelenggara  Pemilu  dalam  kebijakan  penataan  Dapil  dan  alokasi berbasis  pada  tiga  prinsip  yakni:  integralitas  wilayah;  kohesivitas;  dan kesinambungan
Sedangkan  pandangan  pemangku  kepentingan  yang  berkembang  selama diskusi menyebutkan suatu  Pemilu  dengan  kompetisi  secara fairness diyakini melahirkan para pemenang yang lebih bertanggung jawab kepada pemilihnya. Maka untuk memastikan tercapainya tujuan proses Pemilu tersebut, Dapil menjadi salah faktor penting yang harus diperhatikan. Pemangku kepentingan memiliki pandangan
_________________________________________________________________________
98| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
bahwa  semakin  kecil  Dapil  diharapkan  relasi  komunikasi  politik  calon  anggota parlemen  dengan  konstituen  akan  semakin  intensif  dan  dekat.  Kedekatan  dengan konstituen  menyebabkan  kerja  anggota  parlemen  menjadi  lebih  fokus  dan konsentrasi  terhadap  pembangunan  di  Dapil  lebih  efektif.  Para  anggota  parlemen terpilih lebih rajin mengurus konstituen mereka karena hubungan dengan pemilih di Dapil  mereka  memiliki  sifat  emosional,  akrab  dan  saling  mengenal.  Perkataan lainnya  Dapil  yang  lebih  kecil  lebih  mendekatkan  anggota  DPRD  hasil  Pemilu dengan konstituen dibandingkan dengan Dapil yang besar.
Kedekatan  antara  calon  anggota  legislatif  dengan  para  konstituennya membawa  prinsip  akuntabilitas  di  antara  relasi  keduanya.  Dengan  Dapil  kecil, pemilih  tidak  menemukan  kesulitan  dalam  menyampaikan  aspirasi  yang  menjadi masalah  kesehariannya.  Pemilih  juga  merasa  lebih  dekat  dengan  orang  yang dipilihnya untuk menyampaikan segala persoalan kehidupan bersama di lingkungan Dapil  tersebut.  Begitu  juga  para  anggota  legislatif  terus  berupaya  merealisasikan janji-janjinya  sebagai  bukti  upaya  meminimalisir  persoalan  konstituennya.  Relasi seperti  itu  akan  menciptakan  suasana  kompetisi  yang fairness karena  antara konstituen dan anggota legislatif berinteraksi atas dasar penyelesaian masalah bukan transaksional atas masalah itu.
Berdasarkan pemikiran di atas, pemangku kepentingan Pemilu berpandangan bahwa dalam desain Dapil dan alokasi kurasi dari tujuh prinsip yang diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, prinsip yang sebaiknya menjadi prioritas yakni: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; proporsionalitas; dan berada dalam cakupan wilayah yang sama.
Rasionalitas  pemangku  kepentingan  di  atas  mendukung  pandangan  yang menyatakan dalam Pemilu yang kompetitif dibutuhkan tata kelola yang berpedoman
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Agus
Rasionalitas.... |99
pada  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  yang  baik  seperti  integritas,  transparansi partisipasi, dan akuntabilitas 21 .
Penjelasan di atas menandakan terjadi perbedaan rasionalitas antara pemangku kepentingan  dan  penyelenggara  dalam  usulan  desain  penataan  Dapil  dan  alokasi kursi Pemilu DPRD pada Pemilu 2024 di NTB. Rasionalitas pemangku kepentingan yakni  penguatan  makna  sistem  Pemilu  proporsional  dengan  model  daftar  terbuka ( open  list )  yakni  sistem  yang  membangun  legitimasi  politik  calon  terpilih  dan keadilan  perwakilan  wilayah  administrasi  pemerintahan.  Sedangkan  rasionalitas penyelenggara adalah rasionalitas teknokratik-administratif, yakni mewujudkan tata kelola Pemilu yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
Perbedaan  rasionalitas  kedua  kelompok  aktor  dalam  penataan  Dapil  di  atas mendukung hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap kedirian individu memiliki rasionalitas yang menuntun cara berfikir dan bertindak terhadap suatu objek. 22 Sudah barang tentu rasionalitas pemangku kepentingan yang dituntun oleh  kepedulian  dalam  menghasilkan  terwujudnya  prinsip  sistem  Pemilu proporsionalitas,  sedangkan  rasionalitas  penyelenggara  dituntun  oleh  kepentingan efisien dan efektvitas tata kelola.
Meskipun  terjadi  perbedaan  rasionalitas  antara  pemangku  kepentingan  dan penyelenggara Pemilu, namun apapun desain penataan Dapil dan alokasi kursi yang ditetapkan  akan  berpengaruh  terhadap  kompetisi  partai  politik  dan  para  kandidat, dimana  pilihan  model  Dapil  dan  alokasi  kurasi  berpengaruh  terhadap  tingkat kompetisi partai dalam perebutan kursi di parlemen.
21 Torres,  L.  E.  M.,  &  Diaz,  E.  C.  R.  (2014),  Electoral  Governance:  More  Than  Just Electoral Administration, Maxican Review Law, Volume VIII, No.1, 33-46
22 Agus & Zakaria.A, (2019), Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislator  Lombok  Tengah  2019,  POLITEA,  Jurnal  Kajian  Politik  Islam,  Vol  2.  No.2  Juli- Desember 2019: 49-66
_________________________________________________________________________
100| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023

## D. KESIMPULAN
Penataan  Dapil  dan  alokasi  kursi  dalam  sistem  Pemilu  proporsional  dengan model  daftar  terbuka  merupakan  elemen  esensial  dalam  studi  tata  kelola  Pemilu, sebab besaran Dapil dan alokasi kursi menentukan tinggi atau rendahnya kompetisi Pemilu dan relasi politik antara anggota parlemen terpilih dengan pemilih. Meskipun penataan  Dapil  dan  alokasi  kursi  merupakan  wewenang  penyelenggara  Pemilu, namun proses formulasi kebijakan telah menggunakan pendekatan kolaborasi model Penta-Helix yaitu  kolaborasi  penyelenggara  Pemilu,  pemerintah,  NGO,  media massa,  dan  universitas.  Pelaksanaan  kolaborasi  diwujudkan  melalui  metode  uji publik.  Kelemahannya  adalah  uji  publik  terhadap  formulasi  kebijakan  penataan Dapil  belum  sepenuhnya  menjadi  rasionalitas  KPU  RI  dalam  pilihan  kebijakan. Fenomena  ini  menunjukkan  belum  terbangun  konektivitas  antara  pendekatan formulasi kebijakan dengan pilihan kebijakan dalam kasus kebijakan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota parlemen dalam Pemilu 2024.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  &  Zakaria.  A,  (2019), Rasionalitas  Partai  Politik  dalam  Penentuan  Calon Anggota Legislator Lombok Tengah 2019, POLITEA, Jurnal Kajian Politik Islam, Vol 2. No.2 Juli-Desember 2019: 49-66
Anssel, C., & Gash, A . (2007), Collaborative Governance in Theory and Practice,
Journal of Public Administration Research and Theory: pp.543-571
Bungin, M.B., (2014). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya,  Jakarta,  Prenada  Media  Group,  Edisi Kedua
_________________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023 Agus
Rasionalitas.... |101
Creswell,  J.  W .  (2014),  Research  Design,  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Method Approaches, Fourth Edition, SAGE Publication, Inc
_______________ .  (2018), Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,
Kuantitatif, dan Campuran, Edisi 4, Pustaka Pelajar
Dunn, W.N (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta,
Gadjah Mada University Press
_____________  (2018),  Public  Policy  Analysis:  An  Integrated  Approach,  Sixth Edition, Taylor & Francis
Dwiyanto, A., (2008), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,

## Gadjah Mada University Press
Henry, N . (2007).  Public Administration and Public Affairs, (10th edition). Prentice Hall of India
Ikeanyibe,  O.  M.,  Ori,  O.  E.  &  Okaye,  A.  E .  (2017).  Governance  Paradigm  in Public  Administration  and  The  Dilemma  of  National  Question  in  Nigeria, Politics & International Relations, Review Article. 3-16
Larry  Diamond  &  Marc  F.  Plattner.  2006 .  (ed).  Electoral  Syestem  and Democracy. Baltimore: Maryland: John Hopkins University Press
McAdam,  M.,  Debackere,  K., (2017),  Beyond  ‘triple  helix’  toward  ‘quadruple helix’  models  inregional  innovation  systems:  implication  for  theory  and practice, R & D Management, Vol V: 1-7
Mozzafar, S. & Schedler, A. (2002), The Comparative Study of Electoral
Governance, International Political Science Review, (5)
Nugroho, R., (2008), Public Policy, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
Pamungkas, S . (2009), Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan,
FISIPOL UGM & Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP)
Setiyono, B. (2014), Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip
Manajemen Pengelolaan Negara Terkini, Jakarta, PT. Buku Seru
_________________________________________________________________________
102| Agus Rasionalitas.... POLITEA : Jurnal Politik Islam
Vol. 6 No.2 Juli – Desember 2023
Surbakti, R., Supriyanto, D., Asy`ary, H., Meliaz, A., (2011), Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi, kemiTraan partnership, the Royal Netherlands Embassy, dan Dannish International Development Agency Torres, L. E. M., & Diaz, E. C. R. (2014), Electoral Governance: More Than Just Electoral Administration, Maxican Review Law, Volume VIII, No.1, 33-46 Warsono, H., Febriandini, A. P., Azlansyah, S. A., & Sipayung, A. Z . (2019),
Peran  Stakeholders  dalam  Pemberdayaan  di  Kampung  Pelangi,  Jurnal  Tata Sejuta, Vol.5. No 1
Winarno, B., (2012), Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Jakarta,
PT. Buku Seribu
Yuniningsih,  T. (2019),  Model  Pentahelik  Dalam  Pengembangan  Pariwisata  Di Kota Semarang, Journal of Public Sector Innovation, Vol 3, No.2. 84-93

## DOKUMEN :
Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum
Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.