## ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN MENURUT UNDANG - UNDANG  NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE

## Oleh:
IRA SUMAYA, SH, M.Hum Dosen STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum klausula arbitrase dalam  perjanjian  pada  umumnya,  sehingga  penulis  dapat  mengetahui  ketentuan-ketentuan  dasar mengenai klausula arbitrase dalam perjajian pada umumnya dan kedudukan klausula arbitrase dalam UU  Nomor  30  Tahun  1999  serta  kekuatan  mengikat  klausula  arbitrase  dalam  perjanjian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan studi kepustakaan dengan menelaah semua literatur pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian baik yang bersifat normatif maupun berupa hasil penelitian  karya  ilmiah.  Kemudian  data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  penafsiran fungsional (penafsiran bebas) yang tidak mengikat diri sepenuhnya pada kalimat dan kata-kata dalam peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud yang sebenarnya dari suatu peraturan dan kebijakan  dengan  menggunakan  berbagai  sumber  lain  yang  dianggap  bisa  memberikan  kejelasan yang  lebih  memuaskan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian pada umumnya  yang menjadi  dasar hukum  klausula arbitrase sebagai salah  satu bentuk perjanjian serta  yang  menentukan  sah  tidaknya  suatu  perjanjian  arbitrase  tidak  terlepas  dari  syarat-syarat syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selanjutnya klausula arbitrase tidaklah  melekat  menjadi  suatu  kesatuan  dengan  materi  pokok  perjanjian,  klausula  arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok, sehingga menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata  perjanjian  arbitrase  tersebut  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya.
Melalui  penelitian  ini  disarankan  untuk  kepada  majelis  arbitrase  atau  pengadilan  yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa agar memeriksa sengketa dengan menggunakan asas separabilitas  dimana  perjanjian  pokok  dan  perjanjian  arbitrase  harus  diperiksa  keabsahannya berdasarkan syarat  sahnya  suatu perjanjian menurut  Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan mengetahui sah  atau  tidaknya  perjanjian  pokok  dan  perjanjian  arbitrase,  maka  diharapkan  tidak  akan  terjadi ketidakpastian  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa,  khususnya  dalam  penyelesaian  sengketa arbitrase.
Kata Kunci : Kekuatan Mengikat, Klausula Arbitrae.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setelah  krisis  ekonomi  melanda
Indonesia  pada  tahun  1997,  Indonesia perlu menata kembali sistem
prekonomiannya. Aspek penanaman
modal asing atau  investasi asing menjadi
salah satu faktor yang cukup menentukan untuk  memulihkan  sistem  prekonomian Indonesia.  Namun  banyaknya  investor asing yang enggan menanamkan modalnya  ke  Indonesia  menjadi  kendala dalam  pemulihan  ekonomi  Indonesia. Salah  satu  pemicu  enggannya  investor
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
asing menanamkan modalnya di Indonesia adalah ketidakpastian hukum di Indonesia. Akibat  dari  ketidakpastian  ini  adalah kesimpangsiuran  cara  yang  ditempuh dalam menyelesaikan suatu sengketa oleh para pihak yang terlibat.
Sengketa  dapat  terjadi  setiap  saat karena  akibat  timbulnya  keadaan  yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil dan sehingga  terabaikan.  Sengketa  biasanya muncul  secara  tiba-tiba  dan  tidak disangka-sangka  atau  dapat  terjadi  tanpa diperhitungkan sebelumnya. Dalam setiap sengketa, salah satu pihak mungkin benar dalam  masalah-masalah  tertentu,  dan pihak  lainnya  benar  dalam  masalah- masalah lainnya. Atau secara moral salah satu pihak mungkin dapat dibenarkan dan pihak  lainnya  dapat  dibenarkan  secara hukum.  Dapat  juga  perbedaan  mendasar menyangkut  suatu  persepsi  atau  konsep yang  membuat  para  pihak  benar  bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
Proses  yang  paling  umum  untuk menyelesaikan  sengketa  adalah  melalui proses pengadilan, bila seseorang terlibat dalam  proses  pengadilan,  sebelumnya biasanya  iaakan  melakukan  penyelesaian sendiri  dan  kemudian  kalau  tampak  sulit akan  meminta  bantuan  dari  seorang pengacara. Pada umumnya proses penyelesaian melalui pengadilan ini dapat
1 H.Priyatna  Abdurrasyid,  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta ;PT Fikahati Aneska, 2002), hlm. 76.
memakan  waktu  sampai  puluhan  tahun dan  belum  lagi  biaya,  pikiran  dan  tenaga yang terbuang sia-sia, akibatnya masyarakat mulai mencari dan memikirkan  tata  cara  yang  paling  efektif dalam penyelesian  sengketa  yang timbul. Akhirnya terciptalah apa yang dinamakan alternatif penyelesaian sengketa.
Perkembangan alternatif penyelesaian  sengketa  terjadi  karena dorongan pada awalnya karena kekecewaan  masyarakat  terhadap  cara- cara lesaian stradisional dan konvensional penyelesaian sengketa yang tercermin dari kecaman-kecaman  yang  ditujukan  ke pengadilan  atau  kepada  mereka  yanng menyandang profesi hukum yang kadang- kadang tidak terkendali dan mengabaikan hukum  yang  berlaku.  Salah  satu  bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini adalah melalui badan arbitrase.
Arbitrase merupakan suatu tindakan  hukum  dimana  ada  pihak  yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat  antara  dua  orang  atau  lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang  atau  beberapa  ahli  yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh  suatu  keputusan  final  dan mengikat. 1
Perlu diperhatikan bahwa perjanjian  arbitrase  tidak  mempersoalkan
masalah  pelaksanaan  perjanjian,  tetapi hanya  mempersoalkan  masalah  cara  dan lembaga  yang  berwenang  menyelesaikan perselisihan  (Dispute  Settlement)  atau perbedaan  pendapat  yang  terjadi  antara para  pihak  yang  berjanji.  Perjanjian arbitrase juga tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian  arbitrase  yang  lazim  disebut dengan  klausula  arbitrase  merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian  pokok.  Keberadaanya  hanya sebagai  tambahan  kepada  perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi  pelaksanaan  pemenuhan perjanjian.  Tanpa  perjanjian  arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang.  Batal  atau  cacatnya  perjanjian arbitrase  tidak  berakibat  batal  atau cacatnya perjanjian pokok.
1.2 Perumusan Masalah
Didasarkan  pada  hal  tersebut diatas  dan  kaitannya  dengan  kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian berdasarkan pengamatan sementara,  terdapat  beberapa  hal  yang mempengaruhi keberadaan klausula arbitrase  dalam  suatu  perjanjian.  Oleh karena  itu  untuk  mencari  jawaban  atas permasalahan  tersebut  perlu  dilakukan penelitian hukum yang khusus ditekankan pada  masalah-masalah  yang  dirumuskan sebagai berikut :
1. Apa  dasar  hukum  klausula  arbitrase dalam perjanjian pada umumnya?
2. Bagaimana kedudukan klausula arbitrase dalam UU Nomor 30 Tahun 1999?
3. Bagaimana kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian?
1.3 Manfaat Penelitian
Pada  dasarnya  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat secara  teoritis  dan  praktis  berkenaan dengan  masalah  kekuatan  mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian sesuai dengan  UU  Nomor  30  Tahun  1999  baik bagi  peneliti  sendiri  maupun  bagi  siapa saja  yang  membacanya.  Adapun  manfaat penelitian ini antara lain :
a. Secara Teoritis :
1. Sebagai  bahan  informasi  yang berguna  bagi  masyarakat  maupun sebagai  bahan  perbandingan  bagi para penulis yang hendak melakukan penelitian lanjutan.
2. Memberikan  informasi  mengenai hal-hal  yang  berkaitan  dengan landasan hukum kekuatan mengikat  klausula  arbitrase  dalam perjanjian.
3. Memberikan kontribusi/sumbangan dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan khususnya dalam Kebijakan Hukum,  Kebijakan  Publik  dan perkembangan  dunia  ekonomi  dan usaha  yang  berkaitan  dengan kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian.
b. Secara Praktis :
1. Memberikan masukan dan menjadi pedoman  bagi  pihak  terkait  dan pihak-pihak lain yang terlibat yang memiliki kepentingan dalam proses perjanjian  perdagangan  atau  niaga khusunya mengenai kekuatan mengikat  klausula  arbitrase  dalam perjanjian,  apakah  Pemerintah, Pelaku Usaha dan para ahli sebagai arbiter  atau  Pejabat  lain  yang berwenang  maupun  pihak-pihak lain  yang  berkepentingan,  untuk lebih mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sehingga
masalah  yang  mungkin  dan  akan timbul dapat dihindari atau setidak- tidaknya dapat
diperkecil
terjadinya. 2. Memberikan pengetahuan mengenai  perkembangan  dasar hukum  yang  mengatur  kebijakan hukum mengenai kekuatan mengikat  klausula  arbitrase  dalam perjanjian, sehingga dapat diketahui  beberapa  kendala  dalam pelaksanaanya  juga  agar  dapat membuat  rencana  strategis  dan inovasi  dalam  proses  penyusunan kebijakan  atau  prospek  ekonomi dunia usaha saat ini dan yang akan datang.
3. Mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang timbul
terutama  masalah  yang  berkaitan dengan kekuatan mengikat
klausula arbitrase dalam perjanjian.
1.4 Metode Penelitian
1. Jenis Dan Sifat Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan adalah  penelitian  hukum  normatif, yakni  peneliti  ingin  menganalisis permasalahan  dengan  menggunakan azas-azas  hukum  dan  prinsip-prinsip hukum.  Peneliti  ingin  melihat  sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi  dasar  dan  landasan  bagi permasalahan  yang  sedang  dibahas dengan menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan (Library Research).
2. Pendekatan Penelitian
Didalam penelitian ini
digunakan beberapa pendekatan, dengan  pendekatan  tersebut  peneliti akan  mendapatkan  informasi  dari berbagai aspek mengenai isue permasalahan  yang  sedang  dicari jawabannya. Penelitian ini sendiri akan menggunakan metode pendekatan normatif  atau  pendekatan  peraturan (statute approach).
Pendekatan normatif dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang merupakan objek permasalahan dalam penelitian  yaitu  untuk  meninjau  dasar dan prinsip hukum mengenai kekuatan mengikat  klausula  arbitrase  dalam perjanjian.
3. Sumber Data Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :
a. Bahan Primer
1. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945.
2. Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945.
3. Peraturan Perundang-undangan yang  terkait  dengan  perjanjian dan arbitrase .
b. Bahan Sekunder yang memberikan penjelasan  terhadap  bahan  primer seperti  hasil  dari  penelitian  dan karya  ilmiah  yang  terkait  dengan kekuatan mengikat klausula arbitrase dalam perjanjian.
c. Bahan Tersier atau bahan penunjang, mencakup bahan-bahan yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  terhadap  bahan-bahan primer  dan  skunder,  contohnya kamus, ensiklopedi dan seterusnya.
4. Tehnik pengumpulan Data Untuk memperoleh data dalam penelitian  ini,  adapun  tehnik  yang dipergunakan adalah sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan.
Studi kepustakaan dilakukan dengan  menelaah  semua  literatur pustaka  yang berhubungan dengan topik  penelitian  baik  yang  bersifat
2 CFG.Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indoensia Pada Akhir Abad Ke-20. (Bandung : Alumni, 1994), hlm.151.
normatif  maupun  berupa  hasil penelitian karya ilmiah.
2. Studi Dokumen.
Studi  dokumen  dilakukan  dengan mengumpulkan  data-data  yang berasal dari hasil inventarisasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik
penelitian yang sedang dilakukan.
5. Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  yang  menggunakan metode pendekatan normatif,  kegiatan analisis  data  sebenarnya  telah  dimulai sejak  sebelum  penyusunan  kerangka acuan penelitian sampai pada saat akhir penelitian, supaya penelitian itu benar- benar  memuat  hasil  pemikiran  dan pendapat yang didasarkan pada informasi yang selengkap- lengkapnya. 2 Selanjutnya  dijelaskan bahwa analisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan tentu saja harus dilakukan  menurut  cara-cara  analisis atau  penafsiran 3 (interpretasi)  yang dikenal,  seperti  penafsiran  autentik, penafsiran bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah
(historis)  atau  berdasarkan  sejarah hukum (rehcthistoris), penafsiran
sistematis, sosiologis, teologis,
penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik (suatu 3 Disini sepertinya Sunaryati Hartono menyamakan  antara  pengertian  antara  analisis  dengan penafsiran.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
pemikiran) 4 . Bertitik tolak dari pemikiran tersebut dalam penelitian ini digunakan penelitian fungsional (penafsiran bebas) yang tidak mengikat diri sepenuhnya pada kalimat dan kata- kata  dalam  peraturan,  melainkan mencoba  untuk  memahami  maksud yang  sebenarnya  dari  suatu  peraturan dan  kebijakan  dengan  menggunakan berbagai  sumber  lain  yang  dianggap bisa memberikan kejelasan  yang lebih memuaskan, 5 serta  tidak  menutup kemungkinan  digunakan  penafsiran lain  sesuai  dengan  kebutuhan.  Alasan menggunakan metode penafsiran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa  tidak  dapat  disangkal  bahwa dalam  hal  hukum  dan  kebijakan berkaitan  erat  dengan  faktor-faktor lain, oleh karena itu diharapkan dengan menggunakan metode interpretasi diharapkan  dapat  langsung  mengkait pada faktor-faktor tersebut.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Dasar  Hukum  Klausula  Arbitrase
Dalam Perjanjian Pada Umumnya.
Keberadaan  arbitrase  sebagai  salah satu  alternatif  penyelesaian  sengketa
sebenarnya sudah lama dikenal meskipun
jarang dipergunakan.
Arbitrase
diperkenalkan  di  Indonesia  bersamaan dengan  dipakainya  Reglement  op  de
4 Ibid, hlm.152.
Rechtsvordering  (RV)  dan  Het  Herziene Indonesisch  Reglement  (HIR)  ataupun Rechtsreglement  Bitengewesten  (RBg), karena  semula  Arbitrase  ini  diatur  dalam Pasal  615  s/d  651  reglement  of  de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor  30  Tahun  1999.  Dalam  Undang Undang  Nomor  14  Tahun  1970  (tentang Pokok  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman) keberadaan  arbitrase  dapat  dilihat  dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di  luar  pengadilan  atas  dasar  perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan  tetapi putusan arbiter  hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh  izin  atau  perintah  untuk dieksekusi dari Pengadilan.
Sebagai salah satu bentuk perjanjian,  sah  tidaknya  suatu  perjanjian arbitrase  tidak  terlepas  dari  syarat-syarat syahnya  suatu  perjanjian  yang  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Dari  berbagai  sumber  undang- undang, peraturan dan konvensi Internasional dikenal dua bentuk klausula arbitrse, yaitu :
1) Pactum de Compromittendo
Dalam  Pactum  de  Compromittendo, mengikat kesepakatan akan menyelesaikan  perselisihan  melalui
5 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet.3. (Badung : PT.Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.95.
forum arbitrase sebelum timbul perselisihan.  Bentuk  klausula  Pactum de Compromittendo ini diatur dalam :
a. Pasal 615 ayat 3 Rv, yang berbunyi:
“adalah  diperkenankan  mengikat diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang  mungkin  timbul  dikemudian hari kepada putusan seseorang atau beberapa orang arbiter (wasit)”.
b. Pasal  7  Undang-Undang  Arbitrase,
yang berbunyi :
“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”
c. Pasal II ayat (1) konvensi New York
1958, terdapat dalam kalimat :
“Each contracting state shall recognaize an agreement in writing under which the parties undertake to submit  to  arbitration  all  or  any diffrences  which  have  arisen  or which  my  arise  between  them  in respect of a defined legal relatioship whether contractual or not, conserning a subject matter capable of settlement by arbitration”
Mengenai cara pembuatan klausula  Pactum  de  Compromittendo, tidak  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal 615ayat  3  Rv  maupun  dalam  Pasal  II ayat  (1)  Konvensi  New  York  1958 6 .
6 Yahya  Harahap,  Arbitrase-edisi  2  cetakan  3.
(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm, 65
Namun dari segi pendekatan penafsiran dan  praktik,  dijumpai  dua  cara  yang dibenarkan, yaitu:
a) Pertama;  mencantumkan  klausula arbitrse  tersebut  dalam  perjanjian pokok.  Ini  cara  yang  paling  lazim. Perjanjian  pokok  menjadi  satu kesatuan  dengan  klausula  arbitrase. Dalam  perjanjian  pokok  langsung dumuat  persetujuan  arbitrase  yang berisi  kesepakatan,  bahwa  para pihak  setuju  akan  menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian  hari,  melalui  forum arbitrse (severable contract).
b) Kedua; Pactum de Compromittendo dibuat dalam akta tersendiri. Perjanjian  arbitrse  dalam  hal  ini tidak  langsung  digabung  menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam akta tersendiri.  Akta  perjanjian  pokok merupakan  dokumen  tersendiri, begitu  juga  perjanjian  arbitrse, dengan demikian ada dua dokumen yakni,  akta  perjanjian  pokok  dan akta perjanjian arbitrse. Jadi Pactum de  Compromittendo  adalah  akta yang terpisah dari perjanjian pokok. Waktu pembuatan perjanjian arbitrse harus tetap berpegang pada ketentuan  bahwa  akta  persetujuan arbitrse  harus  dibuat  ‘sebelum”
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
perselisihan  atau  sengketa  terjadi.
Hal  ini  harus  sesuai  dengan  syarat
formal keabsahan Pactum de
Compromittendo, yaitu dibuat sebelum  perselisihan  antara  para pihak.  Boleh  dibuat  beberapa  saat setelah pembuatan perjanjian pokok,  bisa  juga  dibuat  beberapa lama  setelah  pembuatan  perjanjian pokok.  Yang    jelas  dibuat  sebelum terjadi perselisihan atau sengketa.
2) Akta Kompromis
Bentuk  perjanjian  arbitrse  yang  kedua disebut “akta kompromis” atau compromise and settlement (perdamaian yang dicapai diluar pengadilan).  Bentuk  akta  kompromis, diatur dalam :
a) Pasal 618 Rv, yang berbunyi :
(1) Persetujuan arbitrse harus
diadakan  secara  tertulis  dan ditandatangani  kedua  belah pihak,  jika  para  pihak  tidak mampu  menandatangani,  maka persetujuan harus dibuat
dimuka notaris.
(2) Persetujuan harus memuat
masalah yang menjadi sengketa,  nama  dan  tempat tinggal  para  pihak  dan  juga nama  serta  tempat  tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.
Penerapan  atau  syarat  sahnya  akta kompromis yang diatur dalam Pasal 618  Rv,  dapat  dirinci  sebagai berikut:
1) Pembuatan akta kompromis dilakukan “setelah” timbul sengketa;
2) Bentuknya  harus  “akta  tertulis”, tidak dengan persetujuan lisan;
3) Akta kompromis harus ditandatangani  oleh  kedua  belah pihak.  Dalam  hal  kedua  belah pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani akta kompromis harus dibuat didepan notaris.
4) Isi akta kompromis memuat :
(a) Masalah yang disengketakan;
(b) Nama dan tempat tinggal para pihak;
(c) Nama  dan  tempat  tinggal arbiter; dan
(d) Jumlah  arbiter  yang  mereka tunjuk, jumlahnya harus ganjil.
b) Pasal  9  Undang-Undang  Arbitrse, yang berbunyi :
(1) Dalam  hal  para  pihak  memilih menyelesaikan sengketa
melalui arbitrse, setelah sengketa  terjadi,  persetujuan mengenai  hal  tersebut  harus dibuat  dalam  suatu  perjanjian tertulis  yang  ditandatangani oleh para pihak.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
(2) Dalam  hal  para  pihak  tidak
dapat menandatangani perjanjian  tertulis  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
perjanjian tertulis tersebut harus dibuat  dalam  bentuk  akta notaris.
(3) Perjanjian  tertulis  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat :
a. Masalah
yang
dipersengketakan;
b. Nama  lengkap  dan  tempat tinggal para pihak;
c. Nama  lengkap  dan  tempat tinggal  arbiter  atau  majelis arbitrase;
d. Tempat  arbiter  atau  majelis arbitrse mengambil keputusan;
e. Nama lengkap sekretaris;
f. Jangka  waktu  penyelesaian sengketa;
g. Pernyataan kesediaan arbiter; dan
h. Pernyataan  kesediaan  para pihak yang bersengketa
untuk  menanggung  segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrse. (4) Perjanjian  tertulis  yang  tidak memuat hal sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (3)  batal demi hukum.
c) Pasal  II  ayat  (1)  Konvensi  New York 1958, yang berbunyi :
“Each  contracting  State  shall recognize  an  agreement  in  writing under which the parties undertake to submit  to  arbitration  all  or  any differences  which  have  arisen  or which  my  arise  between  them  on respect of a defined legal relationship whether contractual or not,  concerning  a  subject  matter capable of settlement by arbitration”.
Dari  bunyi  Pasal  618  Rv  dan Pasal  9  Undang-Undang  Arbitrse dapat  dilihat,  akta  kompromis sebagai  perjanjian  arbitrse  dibuat “setelah” timbul perselisihan antara para  pihak  yang  berbunyi  :  setelah para  pihak  mengadakan  perjajian dan  perjanjian  sudah  berjalan, timbul perselisihan. Sedangkan sebelumnya,  baik  dalam  perjanjian maupun dengan akta tersendiri tidak didakan persetujuan arbitrse.
Kompromi  (compromise)  itu sendiri  berarti  a  settlement  of diffrences yang bertujuan menghindari  penyelesaian  melalui peradilan (to prevent a lawsuit). Jadi akta  kompromis  ialah  akta  yang berisi aturan penyelesaian perselisihan  yang  telah  timbul diantara orang yang berjanji.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan
bahwa perbedaan antara Pactum de Compromittendo dan akta kompromis  hanya  terletak  pada saaat  pembuatan  perjanjian.  Bila Pactum  de  Compromittendo  dibuat sebelum  perselisihan  terjadi,  maka akta  kompromis  dibuat  setelah perselisihan terjadi. Namun dari segi perjanjian  keduanya  tidak  ada perbedaan.
Perjanjian arbitrse merupakan suatu kontrak,  seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  perjanjian  arbitrse  dapat berupa  bagian  dari  suatu  kontrak  atau merupakan  suatu  kontrak  yang  terpisah. Perjanjian  arbitrse  dalam  suatu  kontrak biasa  disebut  klausula  arbitrse.  Klausula arbitrse  dapat  berupa  perjanjian  yang sederhana  untuk  melaksanakan  arbitrse, tetapi  dapat  pula  berupa  perjanjian  yang lebih komprehensif, yang memuat syarat- syarat arbitrse 7 .
Klausula arbitrse ini merupakan hal yang  penting  karena  akan  menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku dan lain-lain.
2.2 Kedudukan Klausula Arbitrase Dalam
UU Nomor 30 Tahun 1999.
Perjanjian  arbitrase  oleh  Undang- Undang  Arbitrase  dalam  Pasal  1  butir  3
7 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis ; Hukum Arbitrase, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001) hlm, 50.
diberikan defenisi, yaitu suatu kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian tertulis  yang  dibuat  para  pihak  sebelum timbul  sengketa,  atau  suatu  perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Fokus  perjanjian  arbitrse  ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian “bersyarat”. Pelaksanaan perjanjian  arbitrase  tidak  digantungkan pada  suatu  kejadian  tertentu  dimasa mendatang.  Perjanjian  ini  mengatur mengenai masalah  cara dan pranata  yang berwenang  menyelesaikan  perselisihan yang terjadi antara pihak.
Perjanjian arbitrase ini tidak melekat  menjadi  suatu  satu  kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian  arbitrase  yang  lazim  disebut “klausula arbitrase” merupakan tambahan yang  diletakkan  pada  perjanjian  pokok. Meskipun  keberadaannya  hanya  sebagai tambahan pada perjanjian pokok, klausula arbitrse maupun perjanjian arbitrase tidak bersifat accessoir oleh karena pelaksanaannya  dan  samasekali  tidak mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok 8 .
8 Ibid, hlm.47.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
Menurut Priyatna, klausula arbitrase dalam  kontrak  kini  dianggap  sebagai kesepakatan arbitrase dan karena statusnya sebagai kontrak maka kesepakatan  ini  tidak  dapat  dibatalkan, kecuali disepakati secara tegas, resmi dan tertulis  oleh  para  pihak,  jadi  walaupun seluruh kontrak ditolak atau batal ataupun dibatalkan, klausula arbitrase tetap berlaku, karena klausula/perjanjian arbitrase  memiliki  kehidupannya  sendiri dan independen.
Jadi  dalam  hal  ini,  jika  klasula arbitrse  diperlakukan  hanya  sebagai klausula terpisah yang merupakan kewajiban  atau  perikatan  lain  disamping perikatan  lainnya  yang  telah  ditentukan dalam  suatu  perjanjian  tertentu,  maka keberadaan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian  akan  menjadi  suatu  severable clause. Sedangkan jika klausula arbitrase dianggap  sebagai  perjanjian  mandiri, meskipun isinya terdapat atau terkandung dalam  suatu  perjanjian  lain,  klasula arbitrase dapat dianggap dan diperlakukan sebagai  severable  contract.  Ini  berarti diperlakukan  sebagai  apapun  klausula arbitrase  dalam  suatu  perjanjian,  baik secara severable clause maupun severable contract, klausula arbitrase adalah
independen terhadap pemenuhan
kewajiban  atau  perikatan  lain  dalam
9 Gunawan  Widjaja,  Op.cit,  Hukum  Arbitrase, hlm.42
perjanjian tersebut dan karenanya berlakulah asas separabilitas terhadapnya.
Perjanjian arbitrase dinyatakan batal,  apabila  dalam  proses  penyelesaian sengketa terjadi peristiwa-peristiwa:
1. Salah satu dari pihak yang bersengketa meninggal dunia.
2. Salah satu dari pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, novasi (pembaharuan utang), dan insolvensi.
3. Pewarisan.
4. Hapusnya syarat-syarat perikatan pokok.
5. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialihtugaskan  pada  pihak  ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
6. Berakhirnya  atau  batalnya  perjanjian pokok.
Berdasarkan defenisi yang diberikan dalam  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  30 Tahun  1999,  “Arbitrase  adalah  cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari defenisi yang diberikan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut yaitu 9 :
1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa
yang dilaksanakan diluar peradilan umum.
Berdasarkan defenisi dalam Pasal 1 UU  Nomor  30  Tahun  1999,  arbitrase didasarkan  pada  suatu  perjanjian,  maka sebagai  salah  satu  bentuk  perjanjian,  sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  Jika  kita  lihat  defenisi  dari perjanjian arbitrase yang diberikan dalam UU  Nomor  30  Tahun  1999,  maka  dapat kita  katakan  bahwa  pada  dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa 10 :
1. Klausula  arbitrase  yang  tercantum dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang dibuat  para  pihak  sebelum  timbul sengketa.
2. Suatu  perjanjian  arbitrase  tersendiri yang  dibuat  para  pihak  setelah  timbul sengketa.
Syarat  objektif  dari  perjanjian arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor  30  Tahun  1999,  yakni  objek perjanjian  arbitrase  atau  dalam  hal  ini sengketa  yang  akan  diselesaikan  diluar pengadilan  melalui  lembaga  arbitrase hanyalah  sengketa  dibidang  perdagangan
1010 Ibid, hlm.44.
dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.  Tidak  ada  suatu  penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut,  namun  jika  kita  lihat  pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun  1999,  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional,  dimana  dikatakan  bahwa yang  dimaksud  dengan  ruang  lingkup hukum  perdagangan  adalah  kegiatan- kegiatan antara lain dibidang :
1. Perniagaan
2. Perbankan
3. Keuangan
4. Penanaman modal
5. Industri
6. Hak atas kekayaan intelektual.
Ini berarti bahwa makna perdagangan  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  5  ayat  (1),  seharusnya  juga memiliki  makna  yang  luas  sebagaimana dijabarkan dalam Pejelasan Pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Hal ini  juga  sejalan  dengan  ketentuan selanjutnya  dalam  Pasal  5  ayat  (2),  yang memberikan  perumusan  negatif,  dimana dikatakan  bahwa  sengketa-sengketa  yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut peraturan perundang-undangan tidak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
dapat  dilakukan  perdamaian.  Dengan adanya  sengketa,  maka  syarat  “suatu  hal tertentu”  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata terpenuhi. Jika syarat “suatu hal tertentu” tidak terpenuhi, maka perjanjian arbitrase dianggap  tidak  pernah  ada.  Arbitrase hanya dapat menyelesaikan sengketa yang dapat  diadakan  perdamaian,  maka  dapat kita  simpulkan  bahwa  sengketa  dibidang perdagangan merupakan syarat “sebab hal yang  halal”  yang  harus  dipenuhi  sebagai salah satu syarat objektif.
Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang  timbul  dari  perjanjian.  Pelaksanaan perjanjian  arbitrase  digantungkan  pada suatu keadaan tertentu dimasa mendatang, yaitu  adanya  suatu  perbedaan  pendapat, perselisihan  atau  sengketa  diantara  para pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian arbitrase.
Perjanjian
ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian  tetapi  hanya  mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang  menyelesaikan  perselisihan yang terjadi diantara para pihak 11 .
Perjanjian  arbitrase  tidak  melekat menjadi  suatu  kesatuan  dengan  materi pokok  perjanjian.  Perjanjian  arbitrase yang  lazim  disebut  dengan  klausula arbitrase  merupakan  tambahan  yang diletakkan pada perjanjian pokok.
Meskipun  keadaannya  hanya  sebagai
11 Gunawan Widjaja, Sseri Aspek Hukum dalam Bisnis,  Arbitrase  Vs  Pengadilan  Persoaln  Kompetensi
tambahan pada perjanjian pokok, klausula arbitrase  maupun  perjanjian  arbitrase tidak  bersifat  accesoir  oleh  karena pelaksanaannya  dan  sama  sekali  tidak mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh keabsahan maupun pelaksanaan
pemenuhan perjanjian pokok. 2.3 Kekuatan
Mengikat Klausula
Arbitrase Dalam Perjanjian.
Dengan  adanya  asas  separabilitas dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, tidak  mengakibatkan  perikatan  yang  lain dalam  perjanjian  tersebut  menjadi  batal. Hal inipun berlaku untuk klasula arbitrase yang  terdapat  dalam  suatu  perjanjian. Maka  konsekuensi  atas  berlakunya  asas separabilitas tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan yaitu :
1. Perjanjian pokok batal, maka perjanjian arbitrase juga batal.
2. Perjanjian pokok batal tetapi perjanjian arbitrase tidak menjadi batal.
Bahwa  bentuk  perjanjian  arbitrase dalam kontrak dapat berupa  :
a. Pactum de compromittendo Klasula ini dibuat sebelum terjadinya  sengketa  diantara  para pihak  dan  dipersiapkan  untuk mengantisipasi sengketa atau perselisihan  yang  mungkin  akan timbul  dikemdian  hari.  Pembuatan
absolut  yang  tidak  pernah  selesai,  (Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.121-122
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 02. September 2013
klasusla Pactum de compromittendo dapat berupa :
1) Mencantumkan
klasusula
arbitrase dalam perjanjian pokok
2) Dibuat  dalam  akta  tersendiri, terpisah dari perjanjian pokok.
b. Akta kompromis
Klausula  arbitrase  baru  dibuat  dan disepakati setelah terjadinya
sengketa.  Maka  dari  itu  pembuatan akta kompromis : 1) Dilakukan setelah terjadi
sengketa
2) Bentuknya harus tertulis.
3) Harus  ditandatangani  oleh  para pihak.
4) Dalam  hal  para  pihak  tidak menandatangani, maka
perbutaannya  harus  dilakukan dihadapan notaris..
Karena  arbitrase  didasarkan  pada suatu  perjanjian  maka  sebagai  salah  satu bentuk  perjanjian,  sah  tidaknya  suatu perjanjian  arbitrase  ditentukan  pada syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :
a. Kecakapan
b. Kesepakatan
c. Suatu hal tertentu, dalam arbitrase yaitu sengketa
d. Sebab  yang  halal,  dalam  perjanjian arbitrase,  yaitu  sengketa  di  bidang hukum dagang.
Jika suatu perjanjian arbitrase telah memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu perjanjian menurut Pasal 1320
KUHPerdata,  maka  menurut  Pasal  1338 ayat  (1)  KUHPerdata  perjanjian  arbitrase tersebut  berlaku  sebagai  undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Dalam  pada  kenyataaanya  masih banyak  yang  tidak  memahami  asas separabilitas  dalam  suatu  perjanjian, sehingga  banyak  terjadi  penyimpangan terhadap  asas  separabilitas  ini.  Dengan adanya  asas  separabilitas  seharusnya majelis  arbitrase  atau  pengadilan  yang berwenang  dalam  menyelesaikan  suatu sengketa,  memeriksa  sengketa  tersebut dengan  menggunakan  asas  separabilitas dimana  perjanjian  pokok  dan  perjanjian arbitrase  harus  diperiksa  keabsahannya berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320
KUHPerdata.  Dengan  mengetahui  sah atau  tidaknya  perjanjian  pokok  dan perjanjian  arbitrase,  maka  diharapkan tidak  akan  terjadi  ketidakpastian  hukum dalam  penyelesaian  sengketa,  khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
a. Arbitrase  diperkenalkan  di  Indonesia bersamaan dengan dipakainya
Reglement  op  de  Rechtsvordering (RV)  dan  Het  Herziene  Indonesisch Reglement (HIR) ataupun
Rechtsreglement Bitengewesten
(RBg),  karena  semula  Arbitrase  ini diatur  dalam  Pasal  615  s/d  651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini  sudah  tidak  laku  lagi  dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang Undang  Nomor  14  Tahun  1970 (tentang  Pokok  Pokok  Kekuasaan
Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat  1  yang  antara  lain  menyebutkan bahwa  penyelesaian  perkara  di  luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui  arbitrase  tetap  diperbolehkan, akan  tetapi  putusan  arbiter  hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah  memperoleh  izin  atau  perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.
b. UU Nomor 30 Tahun 1999, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa  perdata  diluar  peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis oleh para pihak yang bersengketa” ada tiga  hal  yang  dapat  dikemukakan  dari defenisi  yang  diberikan  dalam  UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut yaitu :
1) Arbitrase  merupakan  salah  satu bentuk perjanjian.
2) Perjanjian  arbitrase  harus  dibuat dalam bentuk tertulis.
3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk
menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum.
c. Karena arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian  maka  sebagai  salah  satu bentuk  perjanjian,  sah  tidaknya  suatu perjanjian  arbitrase  ditentukan  pada syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :
1. Kecakapan
2. Kesepakatan
3. Suatu  hal  tertentu,  dalam  arbitrase yaitu sengketa
4. Sebab  yang  halal,  dalam  perjanjian arbitrase,  yaitu  sengketa  di  bidang hukum dagang.
Jika  suatu  perjanjian  arbitrase  telah memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu perjanjian menurut Pasal 1320
KUHPerdata,  maka  menurut  Pasal 1338  ayat  (1)  KUHPerdata  perjanjian arbitrase  tersebut  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya.
3.2 Saran
Dengan adanya asas separabilitas seharusnya majelis arbitrase atau pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa, memeriksa sengketa  dengan  menggunakan  asas separabilitas dimana perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase harus diperiksa keabsahannya  berdasarkan  syarat  sahnya suatu  perjanjian  menurut  Pasal  1320
KUHPerdata.  Dengan  mengetahui  sah atau  tidaknya  perjanjian  pokok  dan perjanjian  arbitrase,  maka  diharapkan tidak  akan  terjadi  ketidakpastian  hukum dalam  penyelesaian  sengketa,  khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

## CFG.Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di
Indoensia  Pada  Akhir  Abad  Ke-20. (Bandung : Alumni, 1994).

## Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum
Bisnis ; Hukum Arbitrase, (Jakarta : PT
Raja Grafindo, 2001).
___________,  &  Kartini  Muljadi,  Perikatan Yang  Lahir  Dari  Perjanjian  (Jakarta  : PT.Raja Grafindo Persad, 2003 ).
___________,  Seri  Aspek  Hukum  dalam Bisnis, Arbitrase Vs Pengadilan Persoaln Kompetensi absolut yang tidak pernah  selesai,  (Jakarta  :  Kencana
Prenada Media Group, 2008).
H.Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
(Jakarta ;PT Fikahati Aneska, 2002).
Henry  Black’s  Law  Dictionary  2  pocket  ed,
(Bryan  A.  Garner,  west  Publishing  Co.
1996).
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cet.3. (Badung
: PT.Citra Aditya Bakti, 1991).
Subekti.R,  Hukum  Perjanjian,  (Jakarta  : Intermasa, 1996).
_________,  Pokok-pokok  Hukum  Peerdata (Jakarta : PT. Inter Masa, 2001).
Yahya  Harahap,  Arbitrase-edisi  2  cetakan  3. (Jakarta : Sinar Grafika, 200
4),
http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/kla usul-arbitrase-dan-pengadilan_18.htm