e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KOTA SEMARANG SUATU KAJIAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
Pulung Abiyasa
Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang pulungabie@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  kewenangan  Badan Pengawas  Pemilu  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  kota  Semarang. Kualitas  pemilu  salah  satunya  ditentukan  oleh  konsistensi  Bawaslu  dalam menjalankan  tugas  peran  dan  fungsinya.  Kelahiran  Bawaslu  diharapkan  dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa  regulasi,  kewenangan,  sumber  daya  manusia,  anggaran,  serta  sarana  dan prasarana.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu, kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu serta perluasan kewenangan Bawaslu. Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah    bagaimana  kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang sesuai dengan UU Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  dan  bagaimana  kendala  dan  solusi  Bawaslu  dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kewenangan  Bawaslu  dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Kendala Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilu  adalah  kurangnya  partisipasi  dari  masyarakat,  adanya  perbedaan persepsi/parameter  dalam  menyikapi  pelanggaran  pemilu,  kurangnya  komunikasi antara Bawaslu dengan KPU. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah melakukan sosialisasi  terhadap  masyarakat  dengan  memberikan  pengarahan  dan  dorongan terhadap masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan pemilu, melakukan koordinasi pihak terkait supaya  ada kesamaan menilai suatu kasus sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, sebab kuncinya adalah adanya kordinasi dan komunikasi antara  kedua  lembaga,  melakuan  koordinasi  dan  komunikasi  yang  cukup  intens dengan instansi terkait.

## Kata kunci  Kewenangan; Pengawasan; Pemilu
e-ISSN : 2621-4105

## BAWASLU AUTHORITY IN THE ADMINISTRATION OF THE ELECTIONS IN SEMARANG A STUDY ACT NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING  THE ELECTION

## Pulung Abiyasa
Master of Law, Semarang University, Semarang pulungabie@gmail.com

## Abstract
This study aims to review and analyze the authority of the Election Supervisory Board in organizing general elections in the city of Semarang. The quality of elections, one of which is determined by the consistency of Bawaslu in carrying out the duties and functions. The birth of Bawaslu is expected to be able to encourage and strengthen community  supervision  by  providing  reinforcement  in  the  form  of  regulations, authority, human resources, budget, and facilities and infrastructure. Based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections, the position of the Election Supervisory Body is increasingly strengthened by several changes to the rules including the addition of the number of members of the Election Supervisory Body and expansion of the Election Supervisory Body authority. The problem discussed in this study is how the authority of the Election Supervisory Body in organizing elections in the City of Semarang is in accordance  with  Law  Number  7  of  2017  concerning  Elections  and  how  are  the obstacles and solutions of the Election Supervisory Body in organizing elections in the City of Semarang in the review of Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The approach method in this research is sociolgois juridical, so the data used are primary data and secondary data. The data collection technique is carried out through field studies  and  literature  studies  while  the  data  analysis  technique  uses  qualitative analysis.The  results  showed  that  the  authority  of  the  Election  Supervisory  Body  in organizing  elections  in  the  city  of  Semarang  in  accordance  with  Law  Number  7  of 2017  concerning  Elections  is  as  stipulated  in  Article  103  The  Constraints  of  the Election  Supervisory  Body  in  organizing  elections  in  the  City  of  Semarang  in reviewing  Law  Number  7  of  2017  concerning  Elections  is  the lack  of  participation from  the  public, there  are  differences  in perceptions  /  parameters  in  responding  to election violations, lack of communication between Bawaslu and KPU. The solution to overcome this is to socialize the community by giving direction and encouragement to the public to participate in election supervision, coordinating related parties so that there  is  a  similarity  in  evaluating  a  case  so  that  law  enforcement  can  work  well, because the key is the coordination and communication between the two institutions, carry out coordination and communication that is quite intense with relevant agencies.

## Keywords: Authority; Supervisory; Election
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Di negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar dan mekanisme untuk   mendapatkan  pemimpin  politik.  Salah  satu  aspek  penting  dari  rangkain proses  pemilu  adalah  adanya  pengawasan  pelaksaan  pemilu.  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga  lembaga  tersebut,  Bawaslu  memiliki  fungsi   pengawasan  pemilu.  Hal  ini sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  yang  menyatakan  bahwa  Bawaslu  adalah  lembaga  penyelenggara  pemilu yang  mengawasi  penyelenggaraan  pemilu  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Fungsi  pengawasan  ini  menjadi  sangat  penting  untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. 1
Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Bawaslu dalam menjalankan  tugas  peran  dan  fungsinya.  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam  meningkatkan  dan  memaksimalkan kualitas  dari  penyelenggaraan  pemilu  yang  memberikan  kepastian  terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat. 2
Secara  historis,  kelahiran  Bawaslu  diharapkan  dapat  mendorong  dan memperkuat  pengawasan  masyarakat  dengan  memberikan  penguatan  berupa regulasi,  kewenangan,  sumber  daya  manusia,  anggaran,  serta  sarana  dan prasarana. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. 3
1 Sumardi,  “Memperkuat  Pengawasan  Pemilu  Serentak  2019,  Sebuah  Tantangan”
( https://www.kompasiana.com , diakses 12 Mei 2019).
2 Angelo  Emanuel  Flavio  Seac  dan  Sirajuddin,  Penguatan  Kewenangan  Lembaga  Badan Pengawas  Pemilu  Dalam  Penegakan  Hukum  Pemilu,  ( http://www.publishing-widyagama.ac.id , diakses 12 Mei 2019).
3 Laksono Hari Wiwoho,
“Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas", ( https://nasional.kompas.com, diakses 12 Mei 2019.

## e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu, kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan antara lain  yaitu  penambahan  jumlah  anggota  Bawaslu  serta  perluasan  kewenangan Bawaslu.  Bawaslu  memiliki  kewenangan  besar  tidak  hanya  sebagai  pengawas tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.
Pasal  99,  Pasal  103,  Pasal  106,  Pasal  109,  Pasal  112  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  menyatakan  bahwa  Bawaslu  memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. Menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan  dugaan pelanggaran pemilu;
2. Memeriksa  dan  mengkaji  pelanggaran  pemilu  dan  merekomendasikan  pada pihak terkait
3. Menerima,  memeriksa,  memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
4. Merekomendasikan hasil pengawasan terhadap pelanggaran  netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu ditingkat bawahnya
6. Meminta bahan keterangan yang kepada pihak dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu
Kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  tersebut  di  atas,  dalam  penanganan  administratif dilakukan melalui proses yang terbuka, adjudikasi serta outputnya adalah produk putusan.  Dari  sisi  hukum,  kekuatan  putusan  dengan  rekomendasi  itu  berbeda. Rekomendasi  kekuatan  eksekutorialnya  agak  lemah,  sedangkan  putusan, kekuatan eksekutorialnya jelas, apalagi dalam undang-undang disebutkan bahwa putusan  bersifat  final  dan binding (mengikat).  Penanganan  pelanggaran  bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semua jenis pelanggaran bisa masuk kualifikasi TSM, kalau
e-ISSN : 2621-4105
memang  memenuhi  kualifikasi  TSM.  Penanganannya  bisa  dilakukan  melalui ajudikasi dan dengan putusannya bisa mendiskualifikasi.
Mengingat  bahwa  tahun  2018  dan  2019  merupakan  tahun  pemilu  dan dengan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya  peraturan  baru  tentang  Bawaslu  yang  terdapat  dalam  UU  No.7  Tahun 2017  akan mempengaruhi kinerja Bawaslu ke depannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.  Saat ini dan ke depan, terbentang  tantangan  bagi  Bawaslu  untuk  membuktikan  peran  dan  eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di kota Semarang menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana kendala dan solusi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

## C. METODE PENELITIAN
Untuk melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dengan  demikian  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan  dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.
D. PEMBAHASAN
1. Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Penelitian  ini  menekankan  pada  kewenangan  Bawaslu  Kota  Semarang dalam  penyelenggaraan  pemilu  serentak  tahun  2019  berdasarkan  UU  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Arif Rahman, terkait kewenangan  Bawaslu Kota Semarang diatur dalam  Pasal 101 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 4
4 Wawancara  dengan    Arif  Rahman,  Anggota  Bawaslu  Kota  Semarang  Bidang  Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, (Semarang, 13 Agustus 2019).

## e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan  Bawaslu  Kota  Semarang  dalam  pelaksanaan  tugas pengawasan dilaksanakan sejak sebelum penyelenggaraan pemilu sampai dengan adanya  putusan  hasil  pemilu.  Penjelasan  dari      Arif  Rahman  yang  menyatakan bahwa  sebelum  pelaksnaaan  pemilu,  terdapat    beberapa  tahapan  yang  sangat panjang mulai dari pencalonan sampai dengan penetapan hasil pemilu. Misalnya untuk penentuan DPT (daftar pemilih tetap) dilaksanakan di awal dalam rentang waktu  berbulan-bulan,  bahkan  sampai  dengan  pencoblosan  masih  ada  DPT. Bawaslu Kota Semarang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dari awal sampai akhir proses penyelenggaran pemilu. 5
Tahap  kampanye  pemilu,  Bawaslu  Bawaslu  Kota  Semarang  berwenang untuk  melakukan  pengawasan.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  307  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu Kelurahan/Desa,  dan  Panwaslu  LN  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan Kampanye Pemilu.
Kewenangan  Bawaslu  Kota  Semarang  dalam  hal  terjadi  pelanggaran adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  316  sampai  dengan  Pasal  318  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu,  pelanggaran  pemilu  meliputi  pelanggaran  kode  etik,  pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.  Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal  460  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  pelanggaran administratif  Pemilu  meliputi  pelanggaran  terhadap  tata  cara,  prosedur,  atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.
Cara  penyelesaian  pelanggaran  administrasi  pemilu  adalah  sebagaimana diatur dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
5 Wawancara  dengan    Arif  Rahman,  Anggota  Bawaslu  Kota  Semarang  Bidang  Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, (Semarang, 13 Agustus 2019).

## e-ISSN : 2621-4105
Bawaslu  selain  memangani  pelanggaran  pemilu,  juga  juga  berwenang menangani  sengketa  proses  pemilu.  Sengketa  proses  Pemilu  menurut  ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU,  keputusan  KPU  Provinsi,  dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa  proses pemilu, diatur dalam Pasal 467 Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Kewenangan Bawaslu selain menangani penyelesaian pelanggaran pemilu juga  adalah  menindaklanjuti  adanya  dugaan  tindak  pidana  pemilu  dengan memberikan rekomendasi terkait dugaan tindak pidana pemilu kepada Kepolisian. Hal ini sebagiamana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kewenangan  Bawaslu Kota  Semarang  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di  Kota  Semarang  telah  sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan  pelanggaran  pemilu,  selanjutnya  memeriksa  dan  mengkaji  pelanggaran yang  terjadi,  untuk  merekomendasikan  hasil  pemeriksaan  dan  pengkajiannya kepada pihak-pihak terkait, yaitu dalam hal pelanggaran administrasi rekomendasi ditujukan  kepada  KPU,  pelanggaran  kode  etik  terkait  netralitas  ASN/TNI rekomendasi ditujukan keapda KSN, sedangkan dalam  hal tindak pidana pemilu direkomendasikan  untuk  penegakan  hukum  ke  pihak  kepolisian.  Bawaslu  juga telah meminta keterangan kepada pihak terkait KPU, pelapor dan terlapor dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran  pemilu.
Ditinjau  dari  teori  kewenengan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Philipus M.  Hadjon,  kewenangan  Bawaslu  dalam  penyelenggaraan  pemilu  merupakan kewenangan  atribusi.  Kewenangan  tersebut  merupakan    kewenangan  yang diberikan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan,
e-ISSN : 2621-4105
baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  sama  sekali.  Bawaslu  mengeluarkan putusan/rekomendasi  terhadap  pelanggaran  pemilu  berdasarkan  ketentuan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ditinjau  dari  teori  kepastian  hukum,  dimana  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  asas-asas  hukum  dan  norma  lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan konsekuen,  yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
Kepastian  hukum  juga  merupakan  tujuan  dari  setiap  undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian  hukum  memiliki  kaitan  erat  dengan  penegakan  hukum.  Penegakan hukum  itu  sendiri  merupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. 6
Kewenangan Bawaslu Kota Semarang dalam mengeluarkan rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah  ada.  Putusan  Bawaslu  Kota  Semarang  mengandung  autotorif  yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas rasa tertib dan ketentraman masyarakat.  Proses  penyelesaian  pelanggaran  pemilu,  Bawaslu  telah melakukan pengkajian  maupun  koordinasi  denggan  pihak-pihak  terkait,  sebelum  akhirnya memberikan  putsuan  atau  rekomendasi.  Dalam  UU  Pemilu  disebutkan  bawha Putusan Bawaslu bersifat final, dan KPU juga diwajibkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu.
6 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 22.
e-ISSN : 2621-4105
2. Kendala  dan  Solusi  Bawaslu  dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Kota Semarang dalam Tinjauan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
a. Kurangnya partisipasi dari masyarakat
Menurut  Arif  Rahman,  terkait  terkait  efektivitas  pengawasan  perlu adnya partisipasi dari masyarakat, sehingga jangkauan wilayah Semarang yang luas bisa tercover dengan baik. Jangkauan wilayah yang luas, dan keterbatasan personil,  maka  untuk  pengawasan  diperlukan  partisipasi  dari  masyarakat. Partisipasi  masrakat  ini  yang  didorong  Bawaslu  melalui  kegiatan  sosialisasi melalui  kegiatan  kampung  anti  politik  uang  di  Tembalang.  Yang  ingin dibangun oleh Bawaslu adalah kesadaran masyarakat. 7
Mengenai partisipasi masyarakat ini telah diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa dalam  dalam  melakukan  pencegahan  pelanggaran  Pemilu  dan  pencegahan sengketa  proses  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasa1101  huruf  a, Bawaslu  Kabupaten/Kota  bertugas  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Namun masih banyak masyarakat yang bersikap pasif dengan kegiatan Bawaslu tersebut. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran hukum tinggi, sehingga praktik politik uang masih marak terjadi dan tidak ada yang berusaha untuk melaporkan ke Bawaslu.
Solusi  untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah  dengan  melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan memberikan pengarahan dan dorongan terhadap masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan pemilu.
b. Adanya perbedaan persepsi/ parameter dalam menyikapi pelanggaran pemilu Berdasarkan  wawancara  dengan  Rahman,  terkadang  dalam  menilai suatu pelanggaran terdapat perbedaan antara Bawaslu  dengan  kepolisian  dan kejaksaan. Misalnya pada pemilu 2019, terdapat 4 kasus yang diputus second opinion /beda  pendapat.  Menurut  Bawaslu  kasus  tersebut  sudah  memenuhi unsur-unsur materiil terjadi tindak pidana pemilu dan bisa ditingatkan ke tahap
7 Wawancara  dengan    Arif  Rahman,  Anggota  Bawaslu  Kota  Semarang  Bidang  Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, (Semarang, 13 Agustus 2019)
e-ISSN : 2621-4105
penyidikan,  tapi  kepolisian  dan  kejaksaan  berpendapat  lain.  Sebagai  contoh pada  kasus  di  Kecamatan  Semarang  Selatan  yang  menurut  Bawaslu  sudah termasuk tindak pencurian/manipulasi data. Sesuatu yang sudah ditetapkan dan diputuskan  di  rapat  pleno  hasilnya  diubah  secara  sepihak  setelah  selesai direkap.    Artinya  hasil  rekap  sudah  diputus  hasilnya  sekian,  tapi  karena persoalan teknis, maka fotokopi dan print dilakukan di luar. Karena kejadian sudah  malam,  maka  diputuskan  hardcopy  diserahkan  pagi.  Diantara  rentang waktu tersebut terjadi praktik  manipulasi data dengan mengubah angka hasil rekap. Atas peristiwa tersebut,  caleg yang  dirugikan melaporkan ke Bawaslu disertai bukti. Akrhinya Bawaslu mengumpulkan jajaran untuk mengumpulkan data dan memang ada ada manipulasi (pencurian) data, karena mengubah  suara  calon  tertentu  dan  memasukkan  ke  calon  suara  tertentu.
Mengambil  suara  parpol  untuk  dimasukkan  ke  calon  tertentu.  Tindakan Bawaslu  adalah  yang  pertama,  menyangkut  pelanggaran  adminstrasi,  akan disampaikan  dalam  proses  rekap  tingkat  kota,  dan  yang  kedua  ada  praktik mengarah ke tindak pidana  pemilu (mengubah, mengganti) angka. 8
Solusi  untuk  mengatasi  hal  itu  adalah  Bawaslu  itu  pada  saat  rekap perolehan suara ke kota menyampaikan keberatan terkait dengan adanya hasil yang ditetapkan, karena KPU hanya merujuk hasil yang ditetapkan kecamatan, padahal  ternyata  salah  satu  kecamatan  ada  praktik  manipulasi.    Setelah menyampaikan  kerberatan,  rekomendasi  dilakukan  pengecekan  kembali dokumen  yang  ada,  kalau  ada  perbedaan  hasil  supaya  dikembalikan  sesuai dokumen  yang  ada.  Tidak  butuh  suara,  hanya  dokumen  rekap  tingkat kecmatan/kelurahan. Jadi rekapitulasinya itu yang dicek kembali. Atas hal ini, akhirnya  posisi  yang  dirugikan  kembali  sepereti  semula  sesuai  dengan perhitungan pemilu itu sendiri.
Penjelasan  yang  senada  juga  disampaikan  oleh    Joko  Purnomo  yang menyatakan  bahwa  terkadang  muncul  perbedaan  persepsi/  parameter  antara KPU dengan Bawaslu. Misalnya Bawaslu merekomendasikan ke KPU untuk
8 Wawancara  dengan  Bapak  Arif  Rahman,  Anggota  Bawaslu  Kota  Semarang  Bidang Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, (Semarang, 13 Agustus 2019)

## e-ISSN : 2621-4105
dilakukan pemungutan suara ulang, tapi ternyata setelah dilakukan pengkajian dan penyelidikan oleh KPU tidak sampai harus dilakukan pemungutan suara ulang. 9
Solusi  untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah  melakukan  koordinasi dengan  Bawaslu  secara  instens  supaya    ada  kesamaan  menilai  suatu  kasus sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, sebab kuncinya adalah adanya kordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga. 10
c. Kurangnya komunikasi antara Bawaslu dengan KPU
Menurut    Joko  Purnomo,  Bawaslu  dalam  proses  pengawasannya menyasar  badan  penyelenggara  yaitu  KPU.  Artinya  Bawaslu  kota  bisa mengawasi  apa  yg  dilakukan  KPU  Kota,  tetapi  KPU  Kota  tidak  bisa mengawasi  Bawaslu  Kota.  Hal  ini  yang  kemudian  menjadikan  kurangnya komunikasi antara Bawaslu dengan KPU. 11
Solusi  untuk  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  dengan  melakuan koordinasi  dan  komunikasi  yang  cukup  intens.  Perlunya  koordinasi  dengan Bawaslu  ada  yang  sifanya  insidental,  maupun  koordinasi  rutin  baik  melalui pertemuan secara langsung maupun melalui surat menyurat.

## E. PENUTUP
Kewenangan  Bawaslu  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di  Kota  Semarang sesuai  dengan  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  adalah  sebagaimana diatur dalam Pasal 103 yaitu menerima dan menindaklanjuti laporan, memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaran pemilu serta merekomendasikan ke pihak terkait; menerima,  memeriksa,  memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kota; merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak  yang  dilarang  ikut  serta  dalam  kegiatan  kampanye;  meminta  bahan
9 Wawancara dengan Bapak Joko Purnomo, Mantan Ketua KPU Jateng 2013-2018, (Semarang, 20 Agutus 2019)
10 Wawancara dengan Bapak Joko Purnomo, Mantan Ketua KPU Jateng 2013-2018, (Semarang, 20 Agutus 2019)
11 Wawancara dengan Bapak Joko Purnomo, Mantan Ketua KPU Jateng 2013-2018, (Semarang, 20 Agutus 2019)
e-ISSN : 2621-4105
keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan  pelanggaran  Pemilu  dan  sengketa  proses  pemilu  di  wilayah  Kota Semarang. Kendala Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam  tinjauan  UU  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  adalah  kurangnya partisipasi  dari  masyarakat,  adanya  perbedaan  persepsi/parameter  dalam menyikapi  pelanggaran  pemilu,  kurangnya  komunikasi  antara  Bawaslu  dengan KPU. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan memberikan pengarahan dan dorongan terhadap masyarakat agar  ikut  serta  dalam  pengawasan  pemilu,  melakukan  koordinasi  pihak  terkait supaya    ada  kesamaan  menilai  suatu  kasus  sehingga  penegakan  hukum  bisa berjalan  dengan  baik,  sebab  kuncinya  adalah adanya  kordinasi  dan  komunikasi antara kedua lembaga, melakuan koordinasi dan komunikasi yang cukup intens dengan instansi terkait.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budiono,  Abdul  Rachmad,  2005, Pengantar  Ilmu  Hukum, Malang  :  Bayumedia Publishing.
Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin, Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas  Pemilu  Dalam  Penegakan  Hukum  Pemilu,  ( http://www.publishing- widyagama.ac.id , diakses 12 Mei 2019).
Laksono Hari Wiwoho, “Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas", ( https://nasional.kompas.com, diakses 12 Mei 2019. Sumardi,  “Memperkuat  Pengawasan  Pemilu  Serentak  2019,  Sebuah  Tantangan” ( https://www.kompasiana.com , diakses 12 Mei 2019).

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Peraturan Pemerintah Nomor  82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.