## PEMBATALAN TIKET OLEH CALON PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN DI INDONESIA

## Budimah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Email : Budimah_imah@yahoo.com

## Abstract
The  level  of  public  dependence  on  air  transport  has  developed  very  rapidly. Starting  from  a  group  of  people  who  go  for  a  holiday,  until  the  business  people who  often  travel  abroad.  In  addition,  the  number  of  airlines  has  created  a competitive climate between one airline and other airlines which in the end gave birth  to  cheap  tickets  enthusiastically  hunted  by  the  public.  Therefore,  it  is necessary  to  enforce  the  legal  arrangement  of  ticket  cancellation  by  the prospective passenger due to certain reasons set forth in Article 10 Regulation of the  Minister  of  Transportation  Number  185  of  2015  on  Standard  of  Passenger Economy  Class  Service  of  Domestic  Scheduled  Domestic  Air  Transportation. However,  in  this  provision  has  not  explicitly  stipulated  the  provisions  on  the causes  of  flight  cancellations  from  passengers,  it  would  be  detrimental  for  the airline  because  passengers  can  cancel  tickets  arbitrarily  and  Legal  implications for airlines that do not want to return the money of prospective passengers due to cancellation  ticket  may  then  be  subject  to  legal  sanctions  in  the  form  of administrative sanctions, administrative sanctions granted to airlines in the form of freezing of permits or even revocation of air operations licenses
Keywords : Refund Ticket,  Passengers

## A. Latar Belakang Masalah
Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  menyebutkan  bahwa  “Angkutan  Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang,  kargo,  dan/atau  pos  untuk  satu  perjalanan  atau  lebih  dari  satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara”. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap angkutan udara mengalami perkembangan yang  sangat  pesat.  Mulai  dari  sekelompok  orang  yang  pergi  untuk  sekedar liburan,  sampai  kalangan  bisnis  yang  sering  mengadakan  perjalanan  ke  luar negeri 1 .  Situasi  seperti  ini  menjadikan  perusahaan  penerbangan  berlomba-
1 H.K. Martono, Hukum Angkutan Udara, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 10
lomba dalam menarik calon penumpang dengan berbagai macam cara 2 . Sampai dengan  sekarang  tahun  2016  tercatat  31  perusahaan  atau  maskapai penerbangan yang beroperasi dengan menggunakan pesawat terbang sebanyak 226 3 .  Banyaknya  maskapai  penerbangan  memberikan  implikasi  positif  bagi masyarakat  pengguna  jasa  penerbangan,  yaitu  banyak  pilihan  atas  operator penerbangan dengan berbagai ragam pelayanannya. Di samping itu, banyaknya maskapai  penerbangan  telah  menciptakan  iklim  yang  kompetitif  antara  satu maskapai  penerbangan  dengan  maskapai  penerbangan  lainya  yang  pada ujungnya  melahirkan  tiket  murah  yang  diburu  masyarakat  secara  antusias. Tiket merupakan bukti perjanjian pengangkutan udara sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  151  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2009  tentang  Penerbangan yang menyebutkan bahwa :
(1) Pengangkut  wajib  menyerahkan  tiket  kepada  penumpang perseorangan atau penumpang kolektif.
(2) Tiket  penumpang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling sedikit memuat:
a. nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
b. nama penumpang dan nama pengangkut;
c. tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan pendaratan;
d. nomor penerbangan;
e. tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada; dan
f. pernyataan  bahwa  pengangkut  tunduk  pada  ketentuan  dalam undang-undang ini. (3) Yang  berhak  menggunakan  tiket  penumpang  adalah  orang  yang namanya  tercantum  dalam  tiket  yang  dibuktikan  dengan  dokumen identitas diri yang sah.
(4) Dalam  hal  tiket  tidak  diisi  keterangan-keterangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  atau  tidak  diberikan  oleh  pengangkut, pengangkut  tidak  berhak  menggunakan  ketentuan  dalam  undang- undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
Pada dasarnya dalam kegiatan pengangkutan udara terdapat dua pihak, yaitu pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan atau maskapai penerbangan dan pihak pengguna jasa atau konsumen. Berdasarkan Pasal 6 ayat d Peraturan
2 Ibid
3 Ahmad  Zazili, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penumpang  Pada  Transportasi  Udara Niaga Berjadwal Nasional, Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 3
Menteri Perhubungan Nomor 185 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa  “pembatalan  tiket  dan  jangka  waktu  pengembalian  uang  tiket  ( refund ticket )”.  Lebih  lanjut  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  185 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal  Dalam  Negeri  menyebutkan  bahwa  “Operator  penerbangan  dalam negeri  wajib  mengembalikan  biaya  jasa  angkutan  yang  telah  dibayarkan  oleh calon penumpang, apabila  penumpang membatalkan penerbangannya”. Dalam peraturan tersebut, juga mengatur jangka waktu pengembalian biaya tiket oleh maskapai  kepada  penumpang.  "Jangka  waktu  pengembalian  adalah  wajib selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak pengajuan untuk pembelian tiket secara tunai  dan  30  hari  kerja  sejak  pengajuan  untuk  pembelian  tiket  dengan  kartu kredit  atau  debet 4 .  Penetapan  mekanisme refund  ticket dari  maskapai  kepada calon  penumpang  yang  membatalkan  penerbangannya  ini  merupakan  bagian dari  upaya  Kementerian  Perhubungan  dalam  memberikan  perlindungan  serta meningkatkan  pelayanan  terhadap  pengguna  jasa  penerbangan  domestik  di Indonesia.
B. Analisis dan Pembahasan
1. Pengaturan  Hukum  Pembatalan  tiket  oleh  calon  penumpang maskapai penerbangan
Transportasi  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  kegiatan perekonomian  dalam  pembangunan  Indonesia.  Jasa  pengangkutan  khususnya transportasi  udara  sangat  penting  dalam  menghubungkan  pulau  yang  satu dengan  pulau  yang  lain  dan  negara  lain. 5 Oleh  sebab  itu  pengangkutan  udara menjadi salah satu moda transportasi yang sangat popular dan menjadi pilihan masyarakat. 6 Banyaknya  angkutan  udara  niaga  berjadwal  telah  menciptakan
4 LIhat  Pasal  10  ayat  (5)  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  185  tentang  Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
5 Soekardono R, Hukum Dagang Indonesia jilid 1 , Rajawali Press, Jakarta, 1981, hlm 4
6 Glory Rumondang Simanjuntak, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Pengangkutan Udara Melalui Penetapan Tarif (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999), Jurnal Hukum Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. Hlm 1
iklim  yang  kompetitif  antara  satu  angkutan  udara  niaga  berjadwal  dengan angkutan  udara  niaga  berjadwal  lainya  yang  pada  ujungnya  melahirkan  tiket murah  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  promo  yang  dibeli  masyarakat  secara antusias,  penawaran  ini  sering  terjadi  saat  musim  sepi  penumpang  ( low session ). Tidak dapat dipungkiri bahwa murahnya harga tiket merupakan daya tarik  yang  besar  bagi  konsumen.  Tiket  merupakan  bukti  perjanjian pengangkutan udara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyebutkan bahwa :
(1) Pengangkut  wajib  menyerahkan  tiket  kepada  penumpang perseorangan atau penumpang kolektif.
(2) Tiket  penumpang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling sedikit memuat:
a. nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
b. nama penumpang dan nama pengangkut;
c. tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan pendaratan;
d. nomor penerbangan;
e. tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada; dan
f. pernyataan  bahwa  pengangkut  tunduk  pada  ketentuan  dalam undang-undang ini. (3)  Yang  berhak  menggunakan  tiket  penumpang  adalah  orang  yang namanya  tercantum  dalam  tiket  yang  dibuktikan  dengan  dokumen identitas diri yang sah.
(4)  Dalam  hal  tiket  tidak  diisi  keterangan-keterangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  atau  tidak  diberikan  oleh  pengangkut, pengangkut  tidak  berhak  menggunakan  ketentuan  dalam  undang- undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
Bagi  penumpang  tarif  yang  murah  penumpang  dapat  menikmati  jasa angkutan udara, sebaliknya tarif yang mahal penumpang tidak dapat menikmati jasa  angkutan  udara.  Bagi  pemerintah,  tarif  merupakan  sarana  untuk mengendalikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, atas jasa angkutan udara dengan kelangsungan hidup perusahaan penerbangan. 7 Penumpang yang akan  menggunakan  jasa  angkutan  udara  wajib  memiliki  tiket.  Apabila penumpang  telah  memiliki  tiket  untuk  sebuah  perjalanan,  maka  kedua  pihak telah  terikat  pada  ketentuan-ketentuan  yang  telah  dibuat  dan  pelaksanaan
7 H.K. Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Bagian Pertama . (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm 77
penerbangan dapat dilakukan. 8 Ordonansi Pengangkutan Udara Pasal 5 ayat (1) menyebutkan  bahwa  pengangkut  udara  wajib  memberikan  kepada  para penumpang  karcis  bepergian  yang  bertujuan  untuk  memastikan  data penumpang dan bukti penumpang sebagaimana yang harus memuat :
a. Tempat dan tanggal pemberian
b. Tempat-tempat bertolak dan yang dituju c. Pendaratan  antara  yang  mungkin  diadakan,  dengan  ketentuan bahwa  pengangkut  udara  dapat  mengadakan  perubahan  bila dipandang perlu, berdasarkan haknya untuk berbuat demikian d. Nama dan alamat pengangkut udara atau para pengangkut udara e. Pemberitahuan  tentang  berlakunya  ketentuan  yang  dibuat  atas dasar  peraturan  ini  atau  perjanjian  Warsawa  tentang pertanggungan jawab 9
Dalam praktik perjanjian pengangkutan udara, nama penumpang justru harus  dicantumkan  dalam  tiket  penumpang.  Pencantuman  nama  penumpang perlu  ditulis  karena  penumpang  tersebut  adalah  pihak  dalam  perjanjian  dan untuk  kepastian  dalam  angkutan  udara.  Berbicara  mengenai  penumpang  dan tiket  maka  yang  di  butuhkan  prasyarat  agar  semuanya  berjalan  yakni  harga tiket,  harga  tiket  pesawat  udara  sama  halnya  dengan  berbicara  mengenai transportasi  lainnya,  hanya  letak  perbedaannya  yakni  pada  umumnya  lebih mahal  harga  tiket  pesawat  dikarenakan  kinerja  pesawat  lebih  cepat  tiba  di tujuan,  baik  dalam  negri  maupun  luar  negri  dan  interior  dalam  pesawat  lebih mewah  daripada  pesawat  udara  yang  lebih  murah. 10 Sedangkan  Harga  tiket pesawat  udara  adalah  Suatu  jumlah  atau  nominal  yang  harus  ditebus  bagi pemakai  jasa  pesawat/penumpang  pesawat  udara  agar  dapat  menggunakan transportasi udara ini ke tujuan yang kita inginkan 11 .
Pada  prinsipnya  kegiatan  pengangkutan  udara  merupakan  hubungan hukum  yang  bersifat  perdata  akan  tetapi  mengingat  transportasi  udara  telah menjadi  kebutuhan  masyarakat  secara  luas  maka  diperlukan  campur  tangan
8 E Suherman. Tanggung Djawab Pengangkut Dalam Hukum Udara Indonesia , Bandung: Eresco. 1962, hlm 311
9 Basoeki  Moeljomihardjo, Hukum  Udara  Nasional  Suatu  pengantar .  Jakarta:  LPMG- ATG Trisakti, 2006, hlm 57
10 Ibid , hlm 107 11 Bambang Susanto. Transportasi dan Investasi Tantangan Dan Persefektif Multidimensi . Jakarta: Buku Kompas, 2013
pemerintah  dalam  kegiatan  pangangkutan  udara  yaitu  menentukan  kebijakan- kebijakan  atau  regulasi  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  pengangkutan udara  sehingga  kepentingan  konsumen  pengguna  jasa  transportasi  udara terlindungi 12 .
Salah  satu  bentuk  campur  tangan  pemerintah  dalam  pengangkutan udara  niaga  berjadwal  di  Indonesia,  dimana  Kementerian  Perhubungan (Kemenhub)  secara  resmi  menetapkan  mekanisme  pengembalian  uang  tiket ( refund ) oleh maskapai domestik kepada calon penumpang kelas ekonomi yang membatalkan  penerbangannya.   Presentase  dan  waktu  pengembalian  itu tertuang dalam Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara  Niaga  Berjadwal  Dalam  Negeri,  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Perhubungan pada 30 November 2015, yang menyebutkan bahwa :
(1) Badan  usaha  angkutan  udara  niaga  berjadwal  dalam  negeri  wajib mengembalikan  biaya  jasa  angkutan  udara  yang  telah  dibayarkan oleh  calon  penumpang  ( refund  ticket )  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  6  huruf  d  apabila  penumpang  membatalkan penerbangannya.
(2) Pengembalian  biaya  jasa  angkutan  udara  yang  telah  dibayarkan oleh calon penumpang ( refund ticket ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Pengembalian diatas 72 (tujuh puluh dua) jam oleh penumpang sebelum  jadwal  keberangkatan  mendapatkan  pengembalian paling  sedikit  sebesar  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  tariff dasar b. Pengembalian dibawah 72 (tujuh puluh dua jam) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam oleh penumpang sebelum jadwal keberangkatan  mendapat  pengembalian  paling  sedikit  50  % (lima puluh persen) dari tariff dasar c. Pengembalian  dibawah  48  (empat  puluh  delapan  jam)  sampai dengan 24 (dua puluh empat jam) jam oleh penumpang sebelum jadwal  keberangkatan  mendapat  pengembalian  paling  sedikit 40% (empat puluh persen) dari tariff dasar d. Pengembalian  dibawah  24  (dua  puluh  empat)  jam  sampai dengan  12  (dua  belas)  jam  oleh  penumpang  sebelum  jadwal keberangkatan mendapat pengembalian paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tariff dasar
12 Gunawan Widaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003,  Hlm ix
e. Pengembalian  dibawah  12  (dua  belas)  jam  sampai  dengan  4 (empat)  jam  oleh  penumpang  sebelum  jadwa  keberangkatan mendapat  pengembalian  paling  sedikit  sebasar  20%  (dua  puluh persen) dari tariff dasar f. Pengembalian dibawah 4 (empat) jam oleh penumpang sebelum jadwal  keberangkatan  mendapat  pengembalian  paling  sedikit sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari  tariff  dasar  dan  atau  sesuai dengan kebijakan badan usaha angkutan niaga berjadwal
(3) Penumpang dapat meminta pengembalian biaya jasa angkutan udara ( refund  ticket )  dalam  hal  terjadi force  mejeur sebesar  harga  tiket yang dibeli oleh penumpang dengan ketentuan:
a. Untuk  penerbangan  dengan  kelompok  pelayanan full  service, dilakukan  dengan  pemotongan  biaya  administrasi  sebesar  20%
(dua puluh perseratus)
b. Untuk  penerbangan  dengan  kelompok  pelayanan medium service, dilakukan  pemotongan  biaya  administrasi  sebesar  15%
(lima belas perseratus)
c. Untuk  penerbangan  dengan  kelompok  pelayanan no-frills, dilakukan pemotongan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus)
(4) Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan pengembalian biaya jasa angkutan udara ( refund ticket ) yang belum menikmati  jasa  kebandaraudaraan  wajib  dikembalikan  kepada penumpang,  sedangkan passenger  sercive  charge (PSC),  bagi penumpang  yang  sudah  menikmati  jasa  kebandarudaraan disetorkan kepada pengelolan Bandar udara
(5)  Prosedur  pembatalan  tiket  dan  jangkat  waktu  pengembalian  uang tiket ( refund ticket ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
a. Pengembalian  uang  tiket  kepada  penumpang  dari  pembelian tiket secara tunai wajib dilakuakn selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan dan b. Pengembalian  uang  tiket  kepada  penumpang  dari  pembelian tiket  dengan  kartu  kredit  atau  debet  wajib  dilakukan  selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan
Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa penetapan mekanisme refund dari maskapai  kepada  calon  penumpang  yang  membatalkan  penerbangannya  ini merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Perhubungan  dalam  memberikan  perlindungan  serta  meningkatkan  pelayanan terhadap  pengguna  jasa  penerbangan  domestik  di  Indonesia.  Umumnya, seluruh  tiket  yang  telah  dibayar  oleh  calon  penumpang  bisa  dilakukan  proses cancel  dan  refund/  reschedule.  Namun  dalam  proses  tersebut  tentu  saja bersyarat, seperti syarat atau prosedur berikut ini.
1. Tiket  yang  ingin  dibatalkan  dan  refund/reschedule  bukanlah  tiket promo  ataupun  tiket  yang  bersifat  fixed  date.  Namun  sekarang  ini, beberapa  airlines  telah  memberlakukan  ketentuan  yang  berlawanan dengan ketentuan ini, yakni tiket promo dapat di re-book lagi sesuai dengan  validitas  tiket  promo tersebut. Misalnya saja maskapai Lion Air dimana tiket promo dapat direfund dan tidak hangus.
2. Perubahan  jadwal  pada  tiket  tersebut  masih  dalam  waktu  validitas tiket.
3. Jika terjadi selisih harga lama dengan harga baru, maka penumpang harus membayar selisih harga tersebut
4. Membayar  biaya  administrasi  (besaran  biaya  administrasi  ini bergantung pada maskapai masing-masing)
5. Syarat syarat lain tergantung masapai masing masing. 13
Menurut  hemat  penulis  bahwa  peraturan-peraturan  pemerintah mengenai pembatalan tiket dan pengembalian tiket (refund) masih bersifa abu- abu.  merujuk  pada  Permenhub  No  185  Tahun  2015  dan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  mengatakan  bahwa tidak  boleh  ada  klausul  yang  menyatakan  bahwa  barang  yang  sudah  dibeli tidak  bisa  dikembalikan.  Kemudian,  dalam  Permenhub  Nomor  185  tahunn 2015  dijelaskan  bahwa  pihak  airline  memberikan  perlindungan  kepada konsumen  dengan  memberi  kewajiban  pada  perusahaan  penerbangan  jika terjadi  pembatalan  yang  disebabkan  maskapai  itu  sendiri.  Namun,  peraturan tersebut  tidak  menjelaskan  secara  eksplisit  jika  terjadi  pembatalan  oleh  pihak konsumen  dalam  hal  ini  penumpang  pesawat  udara.    Hal  ini  sangat  penting pembatasan refund tiket diatur dalam Permenhub Nomor 185 tahun 2015 agar mencegah  terjadinya  kesengajaan  dari  penumpang  untuk  membatalkan  tiket. Refund tiket ada dua, voluntary dan unvoluntary. Kalau keinginan penumpang untuk membatalkan tiket tersebut harus punya alasan yang tepat, jangan sudah booking  lalu  batal,  harus  disertai  bukti-bukti.  Jika  alasan  pembatalan  tersebut jelas  dan  memang  harus  dibatalkan  maka  pihak  airline  harus  refund  karena penumpang  tidak  ada  niatan  untuk  membatalkan  secara  sepihak.  Ketidak pahaman konsumen/penumpang mengenai hak-haknya menyebabkan complain
13 Rahmat  Budiman, Bagaimana  Membatalkan  dan  Meminta  Refund  Tiket  Pesawat, di akses di https://www.tiket2.com/blog/bagaimana-membatalkan-dan-meminta-refund-tiket- pesawat/ tanggal 12 Oktober 2016
yang bertubi-tubi ke pihak agen perjalanan. karena konsumen tahunya refund, akibatnya  penumpang  komplain  terus.  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional (BPKN) perlu lebih giat dalam menyosialisasikan hak-hak konsumen yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
2. Implikasi  hukum  bagi  maskapai  penerbangan  yang  tidak  mau mengembalikan uang calon penumpang yang  membatalkan tiket
Saat  ini  perkembangan  peradaban  manusia  khususnya  dalam  bidang pengangkutan telah membawa kedalam suatu sistem pengangkutan yang lebih maju  dibandingkan  era  sebelumnya 14 .  Perkembangan  tersebut  di  samping membawa dampak positif juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna  jasa  perhubungan  untuk  berpindah  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang lain.  Salah  satu  kemajuan  perkembangan  yang  dimaksud  adalah  keberadaan dari  sistem  angkutan  udara,  di  mana  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  angkutan udara sangatlah mendukung mobilitas masyarakat Indonesia.
Angkutan udara pada saat ini merupakan alternatif pilihan yang paling efektif karena cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar daerah dan antar  pulau  terutama  antara  daerah  terpencil  dan  pulau-pulau  besar  baik pengangkutan  barang  maupun  pengangkutan  orang  atau  penumpang. 15
Angkutan udara dewasa ini mengalami perkembangan pesat hal tersebut dapat dilihat  dari  banyaknya  perusahaan  maskapai  penerbangan  baik  maskapai penerbangan  yang  dikelola  oleh  pihak  swasta  maupun  pihak  pemerintah  yang biasa  disebut  dengan  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Penerbangan  merupakan bagian  dari  sistem  pengangkutan  yang  mempunyai  karakteristik  mampu bergerak  dalam  waktu  cepat,  menggunakan  teknologi  tinggi,  padat  modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang  optimal,  perlu  dikembangkan  potensi  dan  peranannya  yang  efektif  dan efisien,  serta  membantu  terciptanya  pola  distribusi  nasional  yang  mantap  dan
14 Sution  Usman  Adji, Hukum  Pengangkutan  Di  Indonesia ,  PT.  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2005, hlm  1
15 E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional, Liberty, Jogyakarta, 1989, hlm  1
dinamis.  Adapun  perusahaan  maskapai  penerbangan  yang  melayani  jasa penerbangan  diantaranya  Garuda  Indonesia,  Mandala  Air,  Citilink,  Lion  Air, Wings Air, Kal Star, Indonesia Air Asia, Batik Air, Sriwijaya Air dan lain-lain.
Terselenggaranya suatu pengangkutan udara dalam kegiatan penerbangan  komersil  tidak  akan  berarti  apa-apa  tanpa  adanya  penumpang. Pada industri penerbangan, penumpang merupakan salah satu aset penting yang patut  diperhitungkan  bagi    maskapai    penerbangan    untuk    mencapai keuntungan. Pada pelaksanaan pengangkutan penumpang, maskapai penerbangan  membuat  terlebih  dahulu  suatu  bentuk  perjanjian  berupa  tiket kepada penumpang.
Pasal  1  angka  27  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2009  tentang
Penerbangan memberikan pengertian tiket sebagai
“dokumen  berbentuk  cetak,  melalui  proses  elektronik  atau  bentuk lainnya, yang merupa-kan salah satu alat  bukti  adanya  perjanjian
angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk  menggunakan  pesawat  udara  atau  diangkut  dengan  pesawat udara”.
Suatu  perjanjian  dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi  prestasinya  masing-masing  seperti  apa  yang  telah  diperjanjikan, baik  oleh  pihak  pengangkut  maupun  pihak  penumpang  tanpa  ada  pihak  yang dirugikan. Pada hakikatnya perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian, di mana  satu  pihak  menyanggupi  untuk  dengan  aman  membawa  orang  atau barang dari satu tempat ke lain sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.
Namun  dalam  pelaksanaannya,  terkadang  perjanjian  tersebut  tidak terlaksana  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  karena  adanya  pembatalan penerbangan dari penumpang. Untuk alasan pribadi, pembatalan tiket pesawat dapat  dianggap  hangus  atau  pengembalian  uangnya  terpotong  sebagian  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  istilah  penerbangan ini disebut sebagai pembatalan tiket pesawat ( refund ticket ).  Berdasarkan Pasal 10  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  185  tentang  Standar
Pelayanan  Penumpang  Kelas  Ekonomi  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal Dalam Negeri menyebutkan bahwa “Operator penerbangan dalam negeri wajib mengembalikan  biaya  jasa  angkutan  yang  telah  dibayarkan  oleh  calon penumpang, apabila  penumpang membatalkan penerbangannya”.
Umumnya, seluruh tiket yang telah dibayar oleh calon penumpang bisa dilakukan  proses  cancel  dan  refund/reschedule.  Berikut  penulis  uraikan beberapa  ketentuan  dari  maskapai  terkait  dengan  proses  pembatalan  atau refund tiket pesawat.
1. Ketentuan proses refund tiket pesawat Garuda Indonesia
Membatalkan  pembelian  tiket  pesawat  terkadang  terpaksa  dilakukan karena  alasan  tertentu.  Setiap  maskapai  memiliki  kebijakan  tersendiri mengenai  pembatalan  tiket,  termasuk  dalam  cara  pengembalian  uang  atau refund tiket.  Khusus  untuk  maskapai  Garuda  Indonesia  ketentuan  proses refund tiket pesawat sebagai berikut :
a. Proses  Ubah  Nama,  Reroute/Pindah  Rute  (yang  dikenakan  biaya  Rp 50.000  per  kelas),  Rebook/Reschedule  (Rebook  dapat  dilakukan  untuk kelas  dan  penerbangan  yang  sama  dengan  dikenakan  biaya  Rp  100.000 per  kelas  dan  bila  harga  tiket  baru  lebih  tinggi,  selisih  harga  tidak  akan dikembalikan  pada  calon  penumpang).  Ketiga  proses  ini  hanya  dapat dilakukan melalui Call Center Garuda Indonesia.
b. Ketentuan Pembatalan dan Refund Garuda adalah berdasarkan kelas tiket dan waktu. Pembatalan adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan untuk Kelas V, Kurang dari 72 jam, pembatalan dikenakan Cancellation Fee 25% dari harga tiket. Refund dikenakan Refund Fee 75% dari harga tiket terbayar. Biaya administrasi sebesar Rp 150.000.
2. Ketentuan  untuk  Kelas  T,Q,  Kurang  dari  72  jam,  pembatalan dikenakan  Cancellation  Fee  25%  dari  harga  tiket.  Refund  dikenakan Refund Fee 50% dari harga tiket terbayar. Biaya administrasi sebesar Rp 150.000.
3. Ketentuan  untuk  Kelas  N,  K,  Kurang  dari  24  jam,  pembatalan dikenakan Cancellation Fee 25% dari harga tiket. No Show dikenakan fee  25%  dari  harga  tiket.  Lebih  dari  48  jam  sebelum  keberangkatan, pembatalan tidak dikenakan Refund Fee. Kurang dari 48 jam sebelum keberangkatan,  pembatalan  dikenakan  Refund  Fee  25%  dari  harga tiket terbayar. Biaya administrasi sebesar Rp 150.000.
4. Ketentuan  untuk  Kelas  M,  B,  Kurang  dari  24  jam,  pembatalan dikenakan Cancellation Fee 25% dari harga tiket. No Show dikenakan fee  25%  dari  harga  tiket.  Lebih  dari  48  jam  sebelum  keberangkatan, pembatalan tidak dikenakan Refund Fee. Kurang dari 48 jam sebelum
keberangkatan,  pembatalan  dikenakan  Refund  Fee  25%  dari  harga tiket terbayar. Biaya administrasi sebesar Rp 150.000.
5. Ketentuan  untuk  Kelas  Y,  Kurang  dari  24  jam,  pembatalan  tidak dikenakan  biaya. No Show tidak dikenakan  biaya. Lebih  dari  48 jam sebelum  keberangkatan,  pembatalan  tidak  dikenakan  Refund  Fee. Kurang  dari  48  jam  sebelum  keberangkatan,  pembatalan  dikenakan
Refund Fee 25% dari harga tiket terbayar. Biaya administrasi sebesar
Rp 150.000. 16
2. Ketentuan proses refund tiket pesawat Air Asia
Khusus  untuk  maskapai  Air  Asia  Indonesia  ketentuan  proses  refund tiket pesawat sebagai berikut :
a. Koreksi  nama  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kelas  Premium  Flatbed  dan hanya dapat dilakukan melalui CallCenter.
b. Reroute/Pindah Rute tidak bisa dilakukan pada maskapai Air Asia.
c. Rebook/Reschedule hanya dapat dilakukan melalui CallCenter
1. Perubahan  jadwal  penerbangan  dapat  dilakukan  selambat-lambatnya 48 jam sebelum waktu keberangkatan.
2. Untuk  tiket  harga  promo/terendah,  perubahan  ini  dikenakan  biaya perubahan per orang dan per sektor, plus selisih harga tiket.
3. Untuk  tiket  Premium  FlatBed,  perubahan  hanya  dikenakan  selisih harga tiket.
d. Pembatalan (Cancellation) & Refund tidak bisa dilakukan.
e. Ketentuan tambahan: setelah melakukan transaksi tiket pesawat, Air Asia tidak memperbolehkan refund untuk alasan apapun termasuk kompensasi akan segala jenis kehilangan atau ketinggalan pesawat. Hal Ini diterapkan karena  perusahaan  berfokus  kepada  penekanan  biaya  penerbangan  agar tetap rendah dan terjangkau.
f. Refund  hanya  dapat  dilakukan  dikarenakan  oleh  pembatalan  sepihak dari  pihak  maskapai.  Pengembalian  dana  hanya  dapat  dilakukan  kepada
16 Suara  Merdeka.com, Langkah-Langkah  Mudah  Refund  Tiket  Pesawat  Garuda Indonesia di  akses  di    http://www.suara.com/lifestyle/2016/02/29/000100/langkah-mudah-refund- tiket-pesawat-garudaindonesia tanggal 12 Oktober 2016
nama  pemegang  rekening  yang  sama  dengan  salah  satu  nama penumpang 17

## 3. Ketentuan Proses Pembatalan dan Refund Tiket Pesawat Lion Air
Khusus  untuk  maskapai  Lion  Air  ketentuan  proses  refund  tiket pesawat sebagai berikut :
a. Koreksi Nama hanya dapat dilakukan melalui Call Center
b. Reroute/Pindah Rute tidak dapat dilakukan pada maskapai Lion Air
c. Rebook/Reschedule  hanya  dapat  dilakukan  melalui  Call  Center,  dengan ketentuan:
1. Rebook/Reschedule minimal di kelas yang sama.
2. Di  atas  48  jam,  dikenakan  biaya  admin  Rp  50.000  ditambah  selisih harga tiket baru.
3. Kurang dari 48 jam sampai 24 jam, dikenakan Cancellation Fee 50% dari basic fare/pax.
4. Antara  24  jam  hingga  2  jam  sebelum  keberangkatan  dikenakan Cancellation Fee 80% dari basic fare/pax.
5. Kurang dari 2 jam sebelum keberangkatan atau setelah proses checkin, dikenakan Cancellation Fee 90% dari basic fare/pax.
6. Untuk  Infant  (Anak  anak)  tidak  dikenakan  biaya  admin  maupun Cancellation Fee.
7. Untuk  harga  tiket  baru  yang  lebih  tinggi,  selisih  harga  tidak  akan dikembalikan.
d. Berikut  ketentuan  perubahan  dan  pembatalan/refund  Lion  Air  adalah berdasarkan  waktu  pembatalan  dan  kelas  tiket.  Di  bawah  4  jam  sebelum keberangkatan atau No Show, Kelas Promo dinyatakan hangus. Kelas Non promo  dikenakan  Cancellation  Fee  90%,  Airport  Tax  dan  IWJR  hangus. Di  atas  24  jam  sebelum  keberangkatan:Tiket  Promo  disesuaikan  dengan ketentuan  promo.  Tiket  Non  promo  tidak  dikenakan  Cancellation  Fee untuk penggantian tiket pertama. Seluruh Kelas Ekonomi, Di atas 72 jam hanya  dikenakan  biaya  administrasi  dan  selisih  harga.  Di  bawah  72  jam sampai  4  jam  sebelum  keberangkatan  dikenakan  Cancellation  Fee  50% dari basic fare dan selisih harga. Refund Kelas Ekonomi dan Kelas Bisnis
17 Ibid
NonPromo:  Di  atas  72  jam  dikenakan  Cancellation  Fee  50%  dari  basic fare.  Di  bawah  72  jam  sampai  4  jam  sebelum  keberangkatan  dikenakan Cancellation Fee sebesar 90% dari basic fare. Kelas Promo (X, V, dan T): Nonrefundable,  kecuali  airport  tax  dan  refund  harus  dilakukan  di  atas  4 jam sebelum keberangkatan.
e. Refund  100%  hanya  dapat  terjadi  berdasarkan  pembatalan  sepihak  oleh maskapai.  Setiap  maskapai  penerbangan  memiliki  ketentuan  masing- masing  terkait  proses  pembatalan  atau  refund/  reschedule  tiket pesawatnya,  jadi  pastikan  sebelum  membeli  tiket  pesawat  ada  baiknya anda  memeriksa  ketentuan-ketentuan  yang  diberikan  agar  saat  terjadi sesuatu anda dapat mengambil tindakan yang cerdas dan tepat 18
Namun  dalam  praktiknya  masih  terdapat  maskapai  penerbangan  yang mencantumkan  tiket  tidak  bisa  dibatalkan  atau no  –  refund. Menurut  data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kurun waktu Januari 2016  terdapat 6 (enam) kasus keluhan dari konsumen terkait pembatalan tiket dimana      pihak  maskapai  tidak  mengembalikan  uang  tiket  calon  penumpang akibat dari pembatalan penerbangan. 19
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  pembatalan  tiket  atau  refund  tiket, jika  ada  maskapai  yang  mencantumkan  peraturan  bahwa  tiket  tidak  bisa dibatalkan atau refund , bisa dikenakan sanksi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  70  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  185  tentang  Standar Pelayanan  Penumpang  Kelas  Ekonomi  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa
“Badan  usaha  angkutan  udara  niaga  berjadwal  dalam  negeri  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  ini, dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang sanksi administratif”
18 Ibid
19 Harian  Jurnal  Asia, Tolak  Refound  Maskapai  Penerbangan  Di  Denda  2  Milyar, Di akses di http://www.jurnalasia.com/2015/04/08/kasus-delay-penerbangan-marak-tolak-refund- tiket-maskapai-didenda-rp2-miliar/ tanggal 2 Februari 2016
Berdasarkan ketentuan diatas maka sanksi administratif yang diberikan kepada  maskapai  penerbangan  berupa  pembekuan  izin  atau  bahkan  sampai pencabutan  izin  operasi  udara.  Sebagaimana  sanksi  administratif  yang  pernah diberikan kepada Maskapai Lion Air yakni pembekuan 9 rute milik Lion Air. Adapun  slot  penerbangan  yang  dicabut  itu  yaitu  penerbangan  Surabaya (Juanda)-Ambon, Ambon-Surabaya, Surabaya-Jakarta (Cengkareng), Makassar (Ujung  Pandang)  -  Jayapura,  Jayapura-Ujung  Pandang,  Ujung  Pandang- Cengkareng, Lombok-Cengkareng,
Cengkareng-Jambi dan Jambi-
Cengkareng. 20

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Pengaturan  hukum  pembatalan  tiket  oleh  calon  penumpang  dikarenakan alasan  tertentu  diatur  dalam  Pasal  10  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor  185  tahun  2015  tentang  Standar  Pelayanan  Penumpang  Kelas Ekonomi  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal  Dalam  Negeri.  Namun  dalam ketentuan ini belum diatur secara eksplisit ketentuan mengenai sebab-sebab pembatalan penerbangan dari penumpang, hal ini tentu akan merugikan bagi pihak maskapai karna penumpang dapat membatalkan tiket dengan semena- mena  serta  Implikasi  hukum  bagi  maskapai  penerbangan  yang  tidak  mau mengembalikan uang calon penumpang karena pembatalan tiket maka dapat dikenai sanksi hukum berupa sanksi administratif, sanksi administratif yang diberikan  kepada  maskapai  penerbangan  berupa  pembekuan  izin  atau bahkan sampai pencabutan izin operasi udara
2. Saran
Sebaiknya  pemerintah  mengatur  secara  eksplisit  mengenai  pembatasan- pembatasan  terhadap  penumpang  untuk  melakukan  pembatalan  tiket,  agar tidak  ada  penumpang  yang  membatalkan  tiketnya  dengan  semena-mena tanpa  ada  alasan  yang  jelas  serta  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian
20 Kontra Berita Politik.com. Menteri Jonan Bekukan Sembilan Rute Lion Air, dik akses di  http://ekbis.rmol.co/read/2015/02/27/193480/Menteri-Jonan-Bekukan-Sembilan-Rute-Lion-Air- tanggal 12 Oktober 2016
Perhubungan  harus  tegas  menerapkan  sanksi  administratif  terhadap maskapai  yang  tidak  mau  mengembalikan  uang  calon  penumpang  karena melakukan pembatalan tiket

## Daftar Pustaka
Ahmad  Zazili, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penumpang  Pada  Transportasi Udara  Niaga  Berjadwal  Nasional, Tesis  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Pengangkutan  Niaga ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2008
Bambang  Susanto. Transportasi  dan  Investasi  Tantangan  Dan  Persefektif Multidimensi . Jakarta: Buku Kompas, 2013
Basoeki  Moeljomihardjo, Hukum  Udara  Nasional  Suatu  pengantar .  Jakarta: LPMG- ATG Trisakti, 2006
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , cetakan ketujuh edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
E.  Suherman, Aneka  Masalah  Hukum  Kedirgantaraan ,  Mandar  Maju,  Bandung, 2000
______________. Tanggung  Djawab  Pengangkut  Dalam  Hukum  Udara Indonesia , Bandung: Eresco. 1962
E.  Saefullah  Wiradipradja, Tanggung  Jawab  Pengangkut  Dalam  Hukum Pengangkutan  Udara  Internasional  Dan  Nasional, Liberty,  Jogyakarta, 1989, hlm
Gunawan  Widaja  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003,
H.K. Martono, Hukum Angkutan Udara, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 10
H.M.N.  Purwosutjipto, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia ,  Jilid  III, Djambatan, cetakan II, 1984
M.N. Nasution, Manajemen Transportasi , Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
R. Subekti, Aneka Perjanjian , Penerbit Alumni, Bandung 1979
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1994
Ridwan  Khairandy,  Machsun  Tabroni,  Ery  Arifuddin,  dan  Djohari  Santoso, Pengantar  Hukum  Dagang  Indonesia ,  Jilid  1,  Gama  Media,  Yogyakarta, 1999
R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1981
Soekardono R, Hukum Dagang Indonesia jilid 1, Rajawali Press, Jakarta, 1981
Sinta  Uli, Pengangkutan Suatu  Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, Medan, USU Press, 2006, Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat , Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
Sution  Usman  Adji, Hukum  Pengangkutan  Di  Indonesia ,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta, 2005,
Lili  Rasyidi  dan  otje  Salman, Rancangan  Panduan  Penyusunan  Tesis  dan Disertasi, bandung, 2003

## B. Jurnal Hukum
Wagiman, Refleksi dan Implemantasi Hukum Udara: Studi Kasus Pesawat Adam Air ,  Jurnal Hukum Bisnis Volume 25 Tahun 2006

## C. Situs Internet
Harian  Jurnal  Asia, Tolak  Refound  Maskapai  Penerbangan  Di  Denda  2  Milyar,
Di akses di http://www.jurnalasia.com/2015/04/08/kasus-delay- penerbangan-marak-tolak-refund-tiket-maskapai-didenda-rp2-miliar/ tanggal 2 Februari 2016
Anshuman  Daga&Janeman  Latul,    Kompetisi  Maskapai  Penerbangan  Di Indonesia  Memanas (online) ,  diakses  di  http://www.voaindonesia.com tanggal 2 Februari 2016
Amanda Tan, Refund dan Void Tiket. Di akses di http://joopang.blogspot.co.id/2011/05/void-dan-refund-tiket-pesawat.html tanggal 2 februari 2016
Kontra  Berita  Politik.com. Menteri  Jonan  Bekukan  Sembilan  Rute  Lion  Air, dik akses di http://ekbis.rmol.co/read/2015/02/27/193480/Menteri-Jonan-
Bekukan-Sembilan-Rute-Lion-Air- tanggal 12 Oktober 2016
Harian  Jurnal  Asia, Tolak  Refound  Maskapai  Penerbangan  Di  Denda  2  Milyar,
Di akses di
http://www.jurnalasia.com/2015/04/08/kasus-delay- penerbangan-marak-tolak-refund-tiket-maskapai-didenda-rp2-miliar/ tanggal 2 Februari 2016

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  185  tahun  2015  tentang  Standar Pelayanan  Penumpang  Kelas  Ekonomi  Angkutan  Udara  Niaga  Berjadwal Dalam Negeri.