## PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA TINGKAT KEPATUHAN ATAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINDAKAN PENYELUNDUPAN PAJAK (TAX EVASION): STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN YOGYAKARTA
Indah Puspitasari Dewi Kusuma Wardani*
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa *E-mail: d3wi_kusuma@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This  study  aimes  to  determine  whether  the  perception  of  individual  taxpayer compliance level for the implementation of self-assessment system tax evasion. The research was  conducted  by distributing  questionnaires  to individual  taxpayers who are  in the Kant or Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta (Tax Office Primary Sleman Yogyakarta).
This  research  is  a  quantitative  study.  Sampling  method  is  convinience  sampling.  Is sampling that is the distributed 70 quesionare, three of the respondents did not fill an d 2 did not  full  completed.  So,  obtained  data  from  65  respondents.  We  used  linear  regression analysis with SPSS for Windows 17.00.
We  found  that  the  perception  of  individual  taxpayer  compliance  level  for  the implementation  of  self-assessment  system  negatively  affect  (tax  evasion).  The  coesionare correlation  coefficient  is  -0.547.  It  indicates  that  there  is  a  moderate  or  fairly  between individual  taxpayer  perception  on  the  level  of  compliance  on  the  implementation  of  self - assessment system for tax evasion. Negative direction indicates that the higher the perception of individual taxpayer compliance level for the implementation of self-assessment system, the lower tax evasion, or vise versa.
Keywords:  Perception  of  taxpayer  compliance  level  for  the  implementa tion  of  self- assessment system, tax evasion.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang membutuhkan aliran dana untuk  proses menuju ke negara maju melalui pembangunan.  Sumber  pendapatan  negara yang  mampu  untuk  membiayai  proses pembangunan  tersebut  salah  satunya  berasal dari  sektor  pajak.  Menurut  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007,  pajak  merupakan kontribusi wajib  kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan  undang- undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk
keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (Siahaan,  2010:34). Maka  dari  itu  semua  masyarakat  yang menurut ketentuan perundang-undangan termasuk  wajib  pajak  orang  pribadi  harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.
Kegiatan  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan  negara  dan  masyarakat  semakin meningkat.  Hal  ini  diikuti  besarnya  jumlah dana  yang  semakin  meningkat  guna  untuk pembiayaan pengeluaran pembangunan. Pemerintah  dituntut  untuk  mencari  sumber penerimaan negara untuk mencukupi
kebutuhan  pengeluaran  tersebut.  Salah  satu sumber  penerimaan  negara yang  berasal dari pajak  akan  dituangkan  dalam  Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN)
(Siahaan, 2010:20-21).
Pajak merupakan alat  bagi  pemerintah untuk mencapai    tujuan dengan mendapatkan  penerimaan  baik  yang  bersifat langsung  maupun  tidak  langsung  dari masyarakat  guna  membiayai  pengeluaran rutin  serta  pembangunan  nasional  dan ekonomi masyarakat. Pajak  sendiri berfungsi sebagai  alat  untuk  mengisi  kas  negara ( budgetair )  dan  sebagai  alat  pemerintah untuk mengatur rakyatnya melalui  kebijakan fiskal yang ditetapkan (regulered) (Suwandhi, 2010:1).
Rakyat  berkewajiban  untuk  membayar pajak,  namun  demikian  di  Indonesia  masih banyak kasus tentang penggelapan pajak ( tax evasion )  seperti  yang  dilakukan  PT  Asian Agri  Group  (AAG).  Dalam  kasus  ini, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan  menagih  utang  pajak  ke  Asian Agri  Group  sebesar  1,29  triliun.  Nilai tersebut  masih  ditambah  denda  pajak  604 miliar.  Angka  tersebut merupakan 48 % dari total  penggelapan  pajak  yang  dilakukan Asian Agri Group.
Adanya  kasus  penggelapan  pajak tersebut  akan  mempengaruhi  berbagai  pihak terutama  wajib  pajak  orang  pribadi  atas kewajibannya.  Mereka  akan berpikiran apabila perusahaan besar mampu menggelapkan  pajak  dengan  jumlahnya miliaran maka wajib pajak lainnya juga dapat menggelapkan  pajak.  Hal  seperti  ini  akan selalu  muncul  dipikiran  wajib  pajak  apabila tidak  segera  diatasi.  Penggelapan  pajak merupakan pertanda kekurangberhasilan pemungutan  pajak  suatu  negara  sehingga membuat tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan  semakin  rendah,  terutama  oleh wajib pajak orang pribadi.
Salah  satu  elemen  penting  yang menunjang  keberhasilan  pemungutan  pajak suatu  negara  adalah  sistem  pemungutan pajak.  Secara  umum  terdapat  tiga  sistem pemungutan  pajak,  yaitu official  assessment system , self assessment system dan
withholding system . Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang  perpajakan  tahun  1984,  Indonesia mulai menerapkan pemungutan pajak dengan self  assessment  system .  Dalam  sistem  ini, wajib  pajak  dituntut  untuk  berperan  aktif, mulai  dari  mendaftar  diri  sebagai  wajib pajak,  mengisi  SPT  (Surat  Pemberitahuan), menghitung  besarnya  pajak  yang  terutang, dan
menyetorkan
kewajibannya (Suminarsasi, 2010:3).
Dalam self assessment system pemberdayaan  masyarakat  adalah  hal  yang pokok, dimana prinsip itikad baik merupakan tuntunan moral menyelenggarakan pembukuan  untuk  keperluan pajak  Kartawan (2002).  Tujuan  dari  adanya  reformasi perpajakan  tersebut  antara  lain  :  Pertama, meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada wajib  pajak  sebagai  sumber  aliran  dana untuk  mengisi  kas  negara.  Kedua,  menekan terjadinya  tindakan  penyelundupan  pajak ( tax  evasion )  oleh  wajib  pajak.  Ketiga, meningkatkan  kepatuhan  bagi  wajib  pajak dalam penyelenggaraan kewajiban perpajakannya.
Keempat, menerapkan konsep good
governance , adanya transparansi, responsibility ,  keadilan  dan akuntabilitas dalam  meningkatkan  kinerja Instansi  pajak,  sekaligus  publikasi  jelasnya pos  penggunaan  pengeluaran  dana  pajak. Kelima,  meningkatkan  penegakan  hukum pajak,  pengawasan  yang  tinggi  dalam pelaksanaan  administrasi  pajak,  baik  kepada fiskus maupun wajib pajak (Rahayu, 2009:99).
Pelaksanaan self  assessment  system dalam sistem  pemungutan pajak di Indonesia memberi  kepercayaan  kepada  wajib  pajak dalam  melaksanakan kewajiban maupun  hak perpajakannya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT). Sistem ini menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan  wajib  pajak itu  sendiri dalam melaporkan kewajiban
perpajakanya (Pangestu, 2011:2)
Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana
melaporkan semua informasi yang diperlukan  tepat  pada  waktunya,  mengisi secara  benar  jumlah  pajak  terutang,  dan membayar pajak pada waktunya. Dari tujuan tersebut  diketahui  bahwa  pada  awalnya, pelaksanaan self assessment sytem dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak
dan menekan terjadinya penyelundupan pajak.  Seandainya  kepatuhan masyarakat semakin tinggi maka penerimaan pajak akan  menjadi  optimal.  Sebaliknya  jika kepatuhan  masyarakat  masih  rendah  akan membuat  kesempatan  wajib  pajak  untuk melakukan menyelundupkan pajak (Pangestu,  2011:2).  Masalah  kepatuhan wajib  pajak  adalah  masalah  penting  di seluruh  dunia,  baik  bagi  Negara  maju maupun  di  Negara  berkembang,  karena  jika wajib pajak  tidak  patuh maka  akan menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan tindakan  penghindaran  pajak,  pengelakan, penyelundupan  dan  pelalaian  pajak  (Putra, 2012:14)
Adanya  tindakan  penyelundupan  pajak yang terjadi akan membuat negara mengalami  kerugian  yang  sangat  besar. Banyak  sektor  pengeluaran  negara  tentunya mengalami hambatan akibat tidak tersedianya  dana  yang  siap  digunakan. Penyelundupan pajak harus sesegera mungkin  diatasi  untuk  mencegah  makin menjamurnya  tindakan  penyelundupan  pajak ( tax  evasion) .  Salah  satunya  adalah  dengan peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  atas pelaksanaan self assessment system.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
Persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  pada tingkat  kepatuhan  atas  pelaksanaan self assessment system dan pengaruhnya terhadap penyelundupan pajak ( tax evasion) Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimana  hubungan  persepsi  wajib pajak  orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan wajib  pajak atas pelaksanaan self assessment system terhadap  tindakan  penyelundupan pajak (tax  evasion)? Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  persepsi  wajib pajak  orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan
atas  pelaksanaan self  assessment  system berpengaruh
terhadap tindakan
penyelundupan pajak (tax evasion).

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Penyelundupan Pajak Mortenson dalam Zain (2007)
penyelundupan pajak berbeda dengan penghindaran  pajak.  Penyelundupan  pajak adalah  usaha  yang  tidak  dapat  dibenarkan berkenaan  dengan  kegiatan  wajib  pajak untuk  lari  atau  menghindarkan  diri  dari pengenaan  pajak.  Sedangkan  penghindaran pajak  berkenaan  dengan  pengaturan  sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan  atau  menghilangkan  beban pajak  dengan  memperhatikan  ada  atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannnya.
Penyelundupan pajak merupakan kecurangan  dan  penggelapan  dalam  segala bentuknya  seperti tidak  menyampaikan SPT, tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong  atau  yang  telah  dipungut,  tidak mendaftarkan  diri  dan  menyalahgunakaan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Hal utama  yang  menjadi  salah  satu  alasan  wajib pajak  melakukan  tindakan  penyelundupan pajak (tax evasion) adalah adanya kebutuhan dasar  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan pokok hidupnya. Rendahnya tingkat kepatuhan  wajib  pajak  atas    kewajiban perpajakannya  akan  menyebabkan  kurang optimalnya penerimaan pajak.

## Pelaksanaan self assessment system
Prastiwi  (2011)  menjelaskan  bahwa self  assessment  system merupakan  suatu sistem  yang  memberikan  kepercayaan  dan tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar  sendiri  jumlah  pajak  yang terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan yang  berlaku. Wajib  pajak  diwajibkan  untuk melaporkan secara teratur jumlah  pajak yang terutang  dan  telah  dibayar  sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan.
Pelaksanaan self  assessment  system di  Indonesia  masih  banyak  menimbulkan masalah  mulai  dari  pendaftaran  NPWP hingga  pelaporan  SPT.  Kesulitan  yang timbul  atau  terjadi  diantaranya  adalah menghitung  pajak  merupakan  hal  yang sangat  sering  dikeluhkan  oleh  masyarakat bila  berhubungan  dengan  kantor  pajak. Masyarakat  merasakan  bahwa  mereka  tidak tahu  harus  berbuat  apa  untuk  melakukan kewajibannya  karena  tidak  mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan.

## Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi pada
Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan Self Assessment System .
Rambe  (2009)  menyatakan  bahwa wajib  pajak  patuh  adalah  wajib  pajak  yang memenuhi  beberapa  kriteria  yaitu,  wajib pajak  tepat  waktu  dalam  menyampaikan Surat  Pemberitahuan  (SPT),  wajib  pajak tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  kecuali telah  memperoleh  izin  untuk  mengangsur atau  menunda  pembayaran  pajaknya,  serta wajib  pajak  tidak  pernah  dijatuhi  hukuman karena  melakukan  tindak  pidana  dibidang perpajakan.
Berlakunya self  assessment  system di Indonesia  menunjang  besarnya  peran  wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  yang didukung oleh kepatuhan pajak ( tax compliance ). Hal tersebut  dapat  disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan  atas  kewajiban  untuk  menyetor dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  sesuai dengan  peraturan  perpajakan.  Kepatuhan yang  diharapkan  dengan self  assessment system adalah kepatuhan  sukarela  ( voluntary compliance ) bukan kepatuhan yang dipaksakan ( compulsary
compliance ). Meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak,  diperlukan  keadilan  dan  keterbukaan dalam  menerapkan  peraturan  perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan  serta  pelayanan  yang  baik  dan cepat bagi wajib pajak (Rambe, 2009).

## Pengembangan Hipotesis
Suwandhi (2010) melakukan penelitian tentang  persepsi  wajib  pajak  orang    pribadi atas  pelaksanaan self  assessment  system dalam  kaitannya  dengan tax  evasion studi kasus pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
Variabel yang digunakan dalam penelitian Suwandhi (2010)  adalah  persepsi  wajib  pajak  orang pribadi  atas  pelaksanaan self  assessment system sebagai variabel independent , sedangkan  tindakan  penyelundupan  pajak ( tax  evasion) sebagai  variabel dependent . Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  persepsi wajib  pajak atas pelaksanaan self assessment system berkaitan  signifikan  dengan  tindakan tax evasion.
Semakin  tinggi  tingkat  kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan  menyetor,  serta  mengisi  dan memasukkan  SPT  wajib  pajak,  maka  akan semakin  tinggi juga tingkat kepatuhan  wajib pajak  dalam  melaksanakan  dan  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu,  jika wajib pajak mampu bersikap jujur  dan patuh dalam  pelaporan  penghasilan  terutangnya, maka  wajib  pajak  tersebut  tergolong  orang yang telah mematuhi adanya sistem penerapan self  assessment  system ,  serta dengan adanya hal tersebut proses perpajakan  akan  berjalan  dengan  baik  dan penerimaan pajak negara bertambah optimal. Sebaliknya,  jika  sistem self  assessment system banyak  disalahgunakan  dan  banyak menimbulkan  masalah  yang  pada  akhirnya wajib pajak melakukan tindakan penggelapan  pajak  ( tax  evasion )    yang mengakibatkan penerimaan pajak akan semakin rendah bahkan bisa jadi kemungkinan tidak bisa menutup pengeluaran rutin Negara.
Aparatur  perpajakan  berperan  sebagai pembina, pembimbing dan pengawas pelaksanaan  kewajiban  yang  dilakukan  oleh wajib  pajak. Oleh karena  itu,  sistem ini akan berjalan  dengan  baik  apabila  masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara  sukarela  ( voluntary  tax  compliance)
yang  tinggi.  Apabila  tingkat  kesadaran mereka masih rendah maka akan
menimbulkan  masalah,  yaitu  penggelapan pajak  ( tax  evasion ).  Penggelapan  pajak  ( tax evasion )  merupakan  usaha  yang  digunakan oleh  wajib  pajak  untuk  mengelak  dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang  pajak,  misalnya  wajib  pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya  (Suminarsasi,  2010:3).  Hipotesis yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini adalah:
Ha:  Persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi pada tingkat kepatuhan atas pelaksanaan  self  assessment  system berpengaruh
negatif terhadap tindakan  penyelundupan  pajak  (tax evasion).

## DESAIN PENELITIAN Populasi
Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Sleman Yogyakarta.

## Sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi  yang  berada  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama Sleman  Yogyakarta  pada hari Selasa-Rabu  19-20  Februari  2013.  Sampel yang  disebarkan  dalam  penelitian  sebanyak 70 kuesioner. Dari hasil penyebaran kuesioner  tersebut  3  responden  hanya mengisi  identitas, 2 responden tidak  mengisi kuesioner  penuh,  maka 5 responden  tersebut tidak  digunakan  dalam  sampel.  Jadi  jumlah keseluruhan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian sebanyak 65 responden.

## Tempat Penelitian
Lokasi  atau  tempat  yang  digunakan untuk penelitian adalah di  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta.

## Alat Analisis
Alat  analisis  yang  digunakan  untuk menganalisis  data  adalah  analisis  deskriptif serta analisi regresi linier sederhana. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data
berdasarkan jenis kelamin, profesi, pendidikan  terakhir  dan  usia  responden.  Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji heteroskedastisitas  untuk  menguji  terjadinya kesamaan  varian,  serta  uji  normalitas  untuk mengetahui  distribusi  kenormalan.  Analisis korelasional  untuk  mengetahui  hubungan antara  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi pada tingkat kepatuhan atas  pelaksanaan self assessment system dan pengaruhnya terhadap tindakan penyelundupan pajak (tax evasion).

## TEMUAN PENELITIAN Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Sebelum melakukan penelitian dilakukan  pengujian terlebih  dahulu uji  awal atau pilot  test dengan  30  sampel  responden dan  sasaran  responden  adalah  Mahasiswa dan Dosen Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  Fakultas  Ekonomi  pada  Sabtu- Minggu  9-10  Februari  2013.  Hasil pilot  test uji  validitas  variabel  X  yaitu  persespi  wajib pajak  orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan atas  pelaksanaan self assessment  system dari 19    pernyataan  11  pernyataan  valid  dan  8 pernyataan tidak valid. Kedelapan
pernyataan yang tidak valid tersebut dimodifikasi  oleh  peneliti  dari  beberapa masukan. Hasil uji reliabilitas 0,776 (78%).
Serta  hasil  uji  validitas  variabel  Y tindakan  penyelundupan  pajak  ( tax  evasion ) diketahui bahwa  dari 13  pernyataan terdapat 8  pernyataan  yang  valid  dan  5  pernyataan yang  tidak  valid.  Kelima  pernyataan  yang tidak  valid  dimodifikasi  oleh  peneliti  dari beberapa  masukan.  Sedangkan  untuk  uji hasil uji reliabilitas Y tindakan penyelundupan  pajak  ( tax  evasion )  0,791 (80%). Dalam  penelitian  ini  telah  diperoleh hasil  uji  validitas  dan  relibilitas  pada responden sebenarnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta  Selasa-Rabu  19-20  Februari 2013. Uji Validitas persepsi  wajib  pajak orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan  atas pelaksanaan self assessment system, menunjukkan bahwa  semua  pernyataan  valid dan tidak ada yang gugur dengan signifikansinya  sebesar  0,000,  dibawah
0,05  (5%).  Tingkat validitas dapat dijelaskan  bahwa persepsi  wajib  pajak orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan  atas pelaksanaan self  assessment  system dari  18 item  pernyataan,  terdiri  dari  pernyataan nomor 1 sampai 18 tidak ada yang gugur dan semuanya valid.
Sedangkan
uji reliabilitasnya menggunakan Alpha sebesar  0,846  artinya  persepsi  wajib pajak  orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan atas  pelaksanaan self  assessment  system memiliki  nilai reliabilitas yang  handal  dan memadai.
Uji validitas dan reliabilitas yang terakhir  adalah  untuk  uji    item  pernyataan dengan  variabel  tindakan  penyelundupan pajak (tax  evasion ).  Semua  pernyataan  valid dan  signifikansi  rata-rata  sebesar  0.000
0,05  (5%).  Hal  ini menunjukkan bahwa tindakan
penyelundupan  pajak (tax  evasion) yang terdiri  dari  13  item  pernyataan,  terdiri  dari pernyataan  nomor  19  sampai  31,  tidak  ada yang  gugur  dan  semuanya  valid.  Nilai item  pernyataan  tindakan penyelundupan  pajak (tax  evasion) sebesar 0,801  artinya  tindakan  penyelundupan  pajak ( tax evasion ) tersebut memiliki nilai reliabilitas yang handal dan memadai.

## Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif, digunakan untuk menjelaskan beberapa karasteristik responden dalam penelitian diantaranya: 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
Tabel 1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Kategori Frekuensi Prosentase Prosentase Kumulatif Pria 49 75.4 75.4 Wanita 16 24.6 100.0 Total 65 100.0 Karakteristik  responden  berdasarkan  jenis kelamin  diketahui  bahwa  sebagian  besar berjenis  kelamin  laki-laki  sebanyak  49
(75,4%)  dan  jenis  kelamin  perempuan sebanyak 16 (24,6%).

## 2. Karakteristik responden berdasarkan profesi

## Tabel 2 Karakteristik responden berdasarkan profesi
Kategori Frekuensi Prosentase ProsentaseKu mulatif Tidak diketahui 34 52% 52 Ternak 2 3 % 55 Dagang 6 9% 65 Jasa 18 28% 92 Suplier 3 5% 97 Konsultan 2 3% 100 Total 65 100
Karakteristik  responden  berdasarkan  profesi sebagian  besar  mayoritas  tidak  diketahui sebesar  34  (52%)  profesinya  kemudian diikuti oleh bidang jasa 18 (28%).
3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.
Tabel 3

## Karaktersitik responden Pendidikan terakhir
Kategori Frekuensi Prosentase Prosentase Kumulatif Tidak diketahui 7 11% 11 SLTA 24 37% 48 D1 1 1% 49 D3 8 12% 62 S1 23 35% 97 S2 2 3% 100 Total 65 100 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan  terakhir  dapat  diketahui  bahwa 24  (37%)  responden  menempuh  jenjang pendidikan terakhir SLTA. Kemudian diikuti oleh  responden  yang  menempuh  jenjang pendidikan terakhir sebayak 23 (35%).

## 4. Karakteristik responden berdasarkan usia
Tabel 4

## Karakteristik responden berdasarkan usia
Kategori Frekuensi Prosentas Prosentase Komulatif <= 30 28 43.1 43.1 31   39 14 21.5 64.6 40   49 17 26.2 90.8 50+ 6 9.2 100.0 Total 65 100.0
Karakteristik  responden  berdasarkan  usia dapat  diketahui  bahwa  dibawah  usia  30 tahun  sebanyak  28  (43,1%)  selanjutnya responden  berusia  40-49  sebanyak  17 (26,2%).

## Statistik Deskriptif
Analisa statistik  deskriptif didasarkan pada  data  wajib  pajak  yang  terkumpul sebagai responden. Tabel 5 Rekapitulasi data tingkat kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan SAS Interval Frekuensi X x 2 f x fx 2 43-49 7 46 2116 322 14812 50-56 28 53 2809 1484 78652 57-63 20 60 3600 1200 72000 67-72 10 69 4761 690 47610 Total 65 3696 = 213074 =  f 2
Dimana x : mid point
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui bahwa  variabel  persepsi  wajib  pajak  orang pribadi pada tingkat kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system memiliki nilai terendah 43 dan tertinggi 75. Berdasarkan hasil  rekapitulasi  data  diketahui
besarnya  mean  (rata-rata)  sebesar  56,86 dengan standar deviasi 6,70.
Tabel 6 Rekapitulasi data penyelundupan pajak ( Tax evasion) Interval F X x 2 Fx fx 2 13-16 12 15 225 180 2700 17-20 10 19 361 190 3610 21-24 11 23 529 253 5819 25-31 32 27 729 864 23328 Total 65 1487 =  fx 35457 =  fx 2 Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat diketahui
bahwa variabel
tindakan
penyelundupan pajak memiliki nilai terendah 13 dan tertinggi 31. Berdasarkan rekapitulasi data diketahui besarnya nilai mean (rata -rata)
sebesar  22,88  dan  standar  deviasi  sebesar 4,71.
Sebagai  acuan  yang  digunakan  untuk mencari  mean (rata-rata)  dan  standar deviasi dapat  dilihat  pada  tabel  statistik  deskriptif sebagai berikut:

## Tabel 7 Statistik diskriptif
N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Kepatuhan 65 43.00 72.00 56.86 6.70 tax evasion 65 13.00 31.00 22.88 4.71 Valid N ( listwise ) 65
Sumber : Analisa data dengan menggunakan SPSS

## Sebaran Frekuensi Data
Analisis  frekuensi  untuk  sebaran  data berdasarkan  kategori  pengukuran  untuk
masing-masing  variabel  tingkat  kepatuhan atas  pelaksanaan self  assessment  system dan tindakan penyelundupan pajak (tax evasion).
Tabel 8 Kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system Kategori Rentang  Frekuensi Persen Sangat tidak patuh 43-49 7 11% Tidak patuh 50-56 28 43% Patuh 57-63 20 31% Sangat patuh 67-72 10 15% Total 65 100%
Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui sebagian besar responden sebanyak 35 (54%) dikatakan tidak patuh dan sangat tidak patuh atas  pelaksanaan self  assessment  system
selanjutnya  untuk  responden  yang  patuh  dan sangat patuh atas pelaksanaan self assessment system sebanyak 30 (46%).
Tabel 9 Kemungkinan wajib pajak melakukan penyelundupan pajak (Tax Evasion) Kategori Rentang  Frekuensi Persen Sangat berpotensi 13-16 12 18% Berpotensi 17-20 10 15% Tidak berpotensi 21-24 11 17% Sangat tidak berpotensi 25-31 32 49% Total 65 100%
Tabel  tersebut  dapat  diketahui  sebagian besar  responden  sebanyak  43  (66%)  tidak berpotensi dan  sangat tidak  berpotensi  untuk melakukan penyelundupan pajak (tax evasion) selanjutnya  untuk  responden  yang berpotensi  dan  sangat  berpotensi  untuk melakukan penyelundupan pajak (tax evasion) sebanyak 22 (33%).

## Uji Asumsi Klasik Uji Heteroskedastisitas
Diperoleh  hasil  penyebaran  titik-titik  secara acak  dan  tidak  membentuk  pola  hal  ini menunjukkan  bahwa  persepsi  wajib  pjak orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan  atas pelaksanaan self  assessment  system tidak memiliki  nilai  varian  yang  sama  terhadap tindakan penyelundupan pajak (tax evasion).

## Uji Normalitas
Diperoleh hasil penyebaran titik-titik menyebar  disekitar  garis  diagonal,  sehingga tindakan  penyelundupan  pajak  diprediksi rendah  oleh  persepsi  wajib  pajak  orang pribadi pada tingkat kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system.

## Analisis Korelasi
Hasil  perhitungan  korelasi  adalah  sebesar  - 0,547 artinya terdapat hubungan sedang atau cukup  dan  signifikan  antara  persepsi  wajib pajak  orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan atas  pelaksanaan self  assessment  system dan pengaruhnya terhadap tindakan penyelundupan  pajak (tax  evasion). Arah negatif menunjukkan semakin tinggi persepsi wajib  pajak  orang  pribadi  pada  tingkat kepatuhan  atas  pelaksanaan self  assessment system akan membuat tindakan penyelundupan  pajak (tax  evasion) semakin rendah  begitu  pula  sebaliknya.  Hal  ini  dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 10 Hasil perhitungan korelasi Variabel tax evasion (y) Kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system (x) Pearson Correlation -.547 * Sig. (2-tailed) .000 N 65
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).

## Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana dapat dilihat pada  tabel  dibawah  ini  dapat  diketahui bahwa,  y  =  45,05-0,396x  nilai costanta (a) 45,054  terjadinya  tindakan  penyelundupan
pajak (tax  evasion) apabila  tidak  ada kepatuhan  wajib  pajak  atas  pelaksanaan self assessment  system sebesar  45,054.  Nilai -0,396  (0,40) akan  ada  penurunan  terjadinya  tindakan penyelundupan  pajak (tax  evasion) sebesar 40%  apabila  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak
atas  pelaksanaan self assessment system naik sebesar  1%.  Tanda  negatif  koefisien  regresi menunjukkan  semakin  tinggi  persespi  wajib pajak pada tigkat kepatuhan  wajib pajak atas pelaksanaan self assessment system berdampak menurunya tindakan penyelundupan pajak (tax evasion).
Tabel 11

## Hasil perhitungan regresi
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) 45.054 4.323 10.423 .000 Kepatuhan -.396 .076 -.547 -5.189 .000 a. Dependent Variable: tax evasion

## Uji Hipotesis
Diperoleh uji t  besarnya t hitung sebesar - 5,189  (lihat  tabel  perhitungan  regresi)  dan t tabel -
(df=banyaknya  sampel-variabel  atau  65-2) diperoleh  t  tabel  sebesar  -1.99.  Karena  t hitung lebih  besar  dari  t tabel maka  Ha  diterima  dan Ho  ditolak  artinya  bahwa  terdapat  pengaruh yang  signifikan  antara  persepsi  wajib  pajak orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan  atas pelaksanaan self  assessment  system terhadap tindakan penyelundupan pajak (tax evasion).

## Koefisien Determinasi
Diperoleh nilai R Square sebesar 0,299 (30%)  artinya  bahwa  persepsi  wajib  pajak orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan  atas
pelaksanaan self assessment system mempengaruhi tindakan penyelundupan pajak (tax  evasion) sebesar  30  %  sedangkan sisanya  70%  disebabkan  oleh  variabel  lain yang diteliti.
Hal  ini  dapat  dibandingkan  dengan adanya  penelitian  Suwandhi  (2010)  yang memperoleh  koefisien  determinasi  sebesar 30%. Berarti  menunjukkan bahwa masih ada faktor  lain  sebesar  40%  yang  mempengaruhi tindakan  penyelundupan  pajak  oleh  wajib pajak selain dari variabel yang sedang diteliti dalam penelitian ini yaitu kurangnya kesadaran kewajiban  wajib  pajak, tarif  pajak yang  tinggi,  serta  pelayanan  fiskus  yang mengecewakan  (Suwandhi:2010).  Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 12 Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .547 a .299 .288 4.17431 a. Predictors: (Constant), Kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system
b. Dependent Variable: tax evasion Implikasi, Simpulan, Saran dan
Keterbatasan Simpulan Simpulan yang diperoleh dalam penelitian  ini  adalah  persepsi  wajib  pajak
orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan  atas pelaksanaan self  assessement  system dan pengaruhnya  terhadap  penyelundupan  pajak ( tax  evasion )  termasuk  dalam  kategori sedang  atau  cukup.  Artinya  adanya  persepsi
wajib  pajak  orang  pribadi  pada  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  atas  pelaksanaan self assessment system yang dimulai dari pendaftaran  NPWP,  perhitungan  pajak, pelaporan
dan penyetoran Surat
Pemberitahuan  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri serta  pelayanan  dan  pengawasan  dari  pihak fiskus belum maksimal baik.
Semakin  tinggi  persepsi  wajib  pajak orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Sleman Yogyakarta akan menjadikan penurunan kemungkinan wajib pajak melakukan  tindakan  penyelundupan  pajak ( tax evasion).
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis diketahui  bahwa  tingkat  kepatuhan  atas pelaksanaan self assessment system berkaitan signifikan terhadap adanya tindakan penyelundupan  pajak (tax  evasion )  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Sleman Yogyakarta. Hubungan antara tingkat kepatuhan  atas  pelaksanaan self  assessment system pengaruhnya terhadap penyelundupan pajak (tax  evasion )  juga  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  diteliti  diantaranya adalah sistem  perpajakan,  kurangnya  kesadaran masyarakat  wajib  pajak  akan  kewajiban perpajakannya, kondisi lingkungan,  ekonomi dan  sosial,  tarif  pajak  yang  tinggi  serta pelayanan fiskus yang kadang mengecewakan.

## Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  di Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Sleman  Yogyakarta  penelitian  ini mempunyai kontribusi atau implikasi tentang persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi  pada tingkat  kepatuhan  atas  pelaksanaan self assessment system terhadap tindakan penyelundupan pajak (tax evasion) menambah  bukti penelitian bahwa terjadinya tindakan  penyelundupan  pajak (tax  evasion) ini  tidak  hanya  terbukti  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bandung  Cibeunying  tetapi juga  terjadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratma Sleman Yogyakarta.
KPP  dapat  melakukan  pemeriksaan atau  mengambil  sampel  pada  wajib  pajak
yang  tidak  patuh  terhadap self  assessment system hal  ini  dapat  membantu  mengurangi pengeluaran  untuk  melakukan  pemeriksaan dan dapat menjadi lebih baik lagi.

## Keterbatasan
Penulis juga akan menjelaskan keterbatasan  yang  penulis  miliki  dalam proses  melakukan  penelitian,  diantaranya dalam  penelitian  ini  metode  pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah convenience sampling ,  untuk  pengambilan  sampel  secara nyaman  dilakukan  dengan  memilih  sampel bebas  sekehendak  perisetnya.  Metode    ini terlalu  sederhana  untuk  digunakan  dan terlalu lemah untuk digeneralisasikan.
Variabel  yang digunakan  peneliti dalam  penelitian  ini  hanya  dua  variabel, masing-masing dependent dan independent , masih  banyak variabel yang  dapat dijelaskan dan  digunakan untuk memperediksi  tindakan penyelundupan  pajak (tax  evasion) sistem perpajakan, tindakan keadilan atau pelayanan fiskus.

## Saran
Saran  penulis  ajukan  dalam  penelitian ini  diantaranya  adalah  persepsi  wajib  pajak orang  pribadi  pada  tingkat  kepatuhan  atas pelaksanaan self  assessment  system dan pengaruhnya  terhadap  penyelundupan  ( tax evasion ) masih tergolong sedang atau cukup, sebaiknya  perlu  peningkatkan  sosialisasi mengenai self  assessment  system ,  karena masih  banyak  wajib  pajak  yang  kurang memperhatikan  adanya  tingkat  kepatuhan atas    pelaksanaan self  assessment  system serta  agar  wajib  pajak  lebih  sadar  dan  patuh atas kewajiban perpajakannya.
Persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi pada tingkat kepatuhan atas  pelaksanaan self assessment system sangat memiliki pengaruh/hubungan yang sifgnifikan terhadap  tindakan  penyelundupan  pajak  ( tax evasion )  untuk  itu  diharapkan  Kantor Pelayanan
Pajak
Pratama Sleman
Yogyakarta  memberikan  pengawasan  yang lebih  dalam  pelaksanaan self  assessment system ,  hal  ini  bertujuan  untuk  menekan banyaknya  tindakan  penyelundupan  pajak

## JURNAL AKUNTANSI. VOL 1. NO.2 DESEMBER 2013
(tax  evasion )  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak.
Metode  pengumpulan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah conviniance sampling , sifat sampel ini terlalu sederhana, untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan  teknik  pengambilan  sampel  yang lain  seperti random  sampling atau purposive sampling .
Variabel yang digunakan dalam penelitian  ini  hanya  dua  variabel,  satu variabel dependent dan  satu  lagi  variabel independent, apabila penelitian ini digunakan lagi,  variabel  dalam  penelitian  ini  bisa ditambah.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta dapat melakukan pemeriksaan dilakukan/difokuskan pada wajib  pajak  yang  tidak  patuh  karena memiliki  kecenderungan  untuk  melakukan tindakan penyelundupan pajak (Tax Evasion).

## Daftar Pustaka
pidana bagi wajib pajak  yang melanggar ketentuan  undang-undang  nomor  28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan
Skripsi  S1  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas
Timur. Diunduh  Rabu  27  Februari  2013 pukul 06.01 WIB
Pengantar  Statistik
Penerbit Rajawali
pajak  sebagai  tindakan  pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Diunduh  Sabtu Mei 2012 pukul 20.15 WIB -
faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax
Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto  (diunduh  Sabtu  19  Januari 2013 pukul 12.30 WIB) Wajib  Pajak  Pada  Pelaksanaan  Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  di Semarang . Tesis  pada  Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi  Magister  Akuntansi .  Diunduh  1 Maret 2013 pukul 05.50 WIB Jonathan, Sarwono&Tutty Martadireja, 2008. Riset  Bisnis  untuk  Pengambilan Keputusan . edisi pertama. Yogyakarta:
Penerbit Andi
Jogiyanto  HM,  2008. Pedoman  Survei Kuesioner . Yogyakarta. BPFE
Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Badan Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan terhadap Pelaksanaan
Sistem Self  Assessment pada  BUMS dan  BUMD  Kantor  Pelayanan  Pajak
Tesis pada Pascasarjana  Universitas  Gunadarma Fakultas Ekonomi Universitas
Siliwangi.  Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis No.2  Jilid  7,  Tahun  2002. Diunduh Minggu 3 Juni 2012 pukul 19.50 WIB
Marihot Pahala Siahaan, 2010. Hukum Pajak Elementer  Konsep  Dasar  Perpajakan Indonesia . Yogyakarta : Graha Ilmu
Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan :Anteseden dan Konsekuensinya(Kajian  empiris  pada wajib  pajak  orang  pribadi  yang memiliki  usaha  dikota  Kudus). Skripsi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  Diponengoro.  Diunduh Kamis  28  Febriuari  2013  pukul  13.37
WIB.
M.Zain,  2007. Manajemen  Perpajakan . Jakarta : Salemba Empat.
orang  pribadi  atas  pelaksanaan self assessment  system dalam  terkaitannya dengan  tindakan tax evasion pada KPP
Gudang  makalah,  skripsi dan tesis diunduh  kamis  13  September  2012 pukul 06.15 WIB
assessment  system  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  badan  pada KPP  DKI  Jakarta  khususnya  jakarta www.wordpress.com .  Diunduh
Senin 26 Maret 2012 pukul 11.26 WIB.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitataif,  dan  R&D).  Bandung:
Penerbit Alfabeta Suwandhi,  2010. Orang  Pribadi  atas  Pelaksanaan Self Asessment System dalam Keterkaitannya  dengan  Tindakan Tax pada  KPP  Pratama  Bandung
Cibeunying. www/html/alumni/core/coms/libs/strin g/friendly.php  on  line  95.  Diunduh Minggu 3 Juni 2012 pukul 20.15 WIB
Perilaku  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap  Pelaksanaan Self  Asessment
System
Simposium Riset EKONOMI II, Surabaya  23-24  November  2005 . Diunduh  Minggu  3  Juni  2012  pukul 20.11 WIB
Udayana,  2008. Pelatihan  Statistik  dengan SPSS for windows 17.00 .
Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan, dan  Diskriminasi  Terhadap  Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan  Pajak (Tax  Evasion)
Diunduh  Senin  7  Januari  2013  Pukul 19.00 WIB. Universitas Gadjah Mada.
skala  psikologi:Lima  kategori  respons
Respon  alternatif  tengah  pada  skala likert.  Fakultas  Psikologi  Universitas Gadjah  Mada .  Diunduh  Jumat  15 Februari 2013 pukul 17.40 WIB
persepsi wajib pajak orang pribadi atas pengenaan  sanksi  perpajakan  terhadap meminimalisasikan tindakan tax evasion pada  Kantor  Pelayanan  Pajak pada  selasa  22  Januari  2013  pukul 10.36 WIB
Zulganef,  2008. Metode  Penelitian  Sosial  & Bisnis ,  edisi  pertama.  Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.