KEDUDUKAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON DI PEKON WAY EMPULAU ULU KEC. BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT
Indah Maulidiyah MSK Fakultas Hukum Universitas Lampung E-mail : indahmmsk@gmail.com Yusdiyanto dan Ahmad Saleh Fakultas Hukum Universitas Lampung Email: yusdiyanto@gmail.com

## abstract
This  research  aims  to  ascertain  the  position  of  Customary  Institution  in forming the Village Regulation, and also its role in the Way Empulau Ulu, Subdistrict - Balik Bukit, West Lampung. This research uses the method of normative-empirical;  by  doing  library  research,  field  research,  and interviews. Results of the discussion showed that the Customary  Institution of  Way  Empulau  Ulu  has  the  same  position  with  the  Institution  of  Rural Association.  Although  the  Customary  Institution  has  a  position  that  is outside  of  organizational  structure  within  the  Village  government,  but  the role  of  Customary  Institution  in  forming  the  Village  Regulation  is  just  the structural and position of Customary Institution functionally is still less than optimal  in  the  communication  and  interaction  between  the  village government and the villagers.
Keywords: Position  of  Customary  Institution, Participation  of  Customary Institution
abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Lembaga Adat dalam pembentukan Peraturan  Pekon,  serta  peran  Lembaga  Adat  dalam pembentukan Peraturan  Pekon  di  Pekon  Way  Empulau  Ulu  Kec. Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan  dan  wawancara.  Hasil  pembahasan  ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat di Pekon Way Empulau Ulu memiliki kedudukan yang sama dengan  Lembaga  Himpun  Pemekonan.  Walaupun  Lembaga  Adat  memiliki kedudukan  yang  berada  di  luar  susunan  organisasi  pemerintahan  Pekon, namun peran  Lembaga  Adat  dalam pembentukan Peraturan  Pekon  tersebut hanya  sebatas  struktural  saja  dan  secara  fungsional  kedudukan  Lembaga
Adat  masih  kurang  optimal  dalam  komunikasi  dan  interaksi  antara pemerintahan Pekon dan terhadap masyarakat Pekon.
Kata kunci : Kedudukan Lembaga Adat, Partisipasi Lembaga Adat

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik, demikian  tersurat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  (UUD) 1945,  yang menunjukkan pilihan  para  pendiri  negara  (the  founding  father) bentuk  negara  (eenheidstaat,  unitary  state)  bagi  Indonesia, 1 dengan mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  yang  berkembang  dalam  dinamika ketatanegaraan Indonesia.
Hal  ini menunjukkan pengakuan  adanya  pemerintahan  terendah  di tingkat lokal yang disebut desa atau disebut nama lain, sebuah pemerintahan desa  yang  mendasarkan  pada  tata  cara  adat  kebiasaan  rakyat  yang  tidak tertulis. 2 Adat  kebiasaan  masyarakat  tradisional  merupakan  hukum  rakyat dan  dipatuhi  demi  tertibnya  pergaulan  masyarakat.  Hukum  rakyat  itu  tidak dibuat  (by  design),  tetapi  lahir,  tumbuh,  dan  berkembang  dari  suatu masyarakat  tradisional  sederhana  yang  tercermin  pada  setiap  tingkah  laku individu-individu  (law  is  from  its  social)  ke  masyarakat  yang  kompleks, dengan kesadaran hukum tampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya. Desa  mawa  cara 3 dan negara  mawa  tata 4 ,  berarti  masyarakat  lokal  dan negara  berjalan  berdasarkan  dan  menurut  aturan  masing-masing,  tetapi berdampingan  dan  saling  melengkapi. 5 Makna  dua  hukum  itu  menjadikan semangat  otonomi  daerah  semakin  menemukan  ruang  geraknya,  tidak  saja dalam tataran konstitusi 6 dan seperangkat peraturan lain 7 , tetapi juga praktik-
1 Ateng  Syafrudin  dan  Supri  Na’a, Republik  Desa : Pergulatan Hukum  Tradisional  dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), hlm.10.
2 Ade  Saptomo. Hukum  dan  Kearifan  Lokal:  Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara.  (Jakarta: Grasindo. 2010), hlm. 26.
3 Desa mawa cara berarti “ Cara ”, artinya kebebasan menentukan arah dan desa adalah lokus adat  budaya  yang  memiliki  beragam  cara  dalam  menentukan  arah  kehidupannya.  Karena desa  sebuah  kesatuan  komunitas  habitus,  maka  pemimpin  desa  adalah  pemimpin  adat “ buyut “ yaitu tetua untuk mengayomi adat istia dat atau kebiasan yang memiliki nilai luhur pengabdian pada aspek ketuhanan dan kemasyarakatan, peran buyut dalam suatu Desa.
4 Negara mawa tata berarti negara sebagai pemerintah pusat dan hukum negara sebagai tata urutan hasil konstruksi eksekutif dan legislatif yang harus dipatuhi.
5 Op.Cit. Ade Saptono. Hukum dan Kearifan Lokal………, hlm . 27.
6 Op.Cit. Ade Saptono. Hukum dan Kearifan Lokal………, hlm . 27.
7 Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Desa atau disebut nama lain dibentuk oleh Undang- undang atau Pemerintah Desa atas perintah Kepala Desa atau disebut nama lain.
praktik sosial seperti mengadakan festival adat dan pertemuan antara tokoh- tokoh  adat  demi  menjaga  dan  memelihara  nilai-nilai  budaya  masyarakat yang  bersangkutan  terutama  nilai-nilai  etika,  moral  dan  adab  yang merupakan  inti  adat  istiadat,  kebiasaan-kebiasaan  dalam  masyarakat  adat, dan Lembaga Adat, agar keberadaannya tetap hidup dan berlanjut 8 .
Objek penelitian yang akan dilakukan pada Pekon 9 Way Empulau Ulu Kecamatan  Balik  Bukit  Kebupaten  Lampung  Barat, hal  ini  dikarenakan bahwa  di  Pekon  tersebut masih  terdapat  lembaga  adat  yang  ditelusuri  dari silsilah struktur masyarakat adat, yaitu masyarakat yang berkebudayaan Sai Batin memperlihatkan  kedudukan  dan  posisi  penting  Sekala  Brak  sebagai satuan peradaban yang lengkap dan terwariskan.
Partisipasi  dalam  lembaga  adat  Lampung  menjadi  alasan  untuk kemajuan pekon. Hal ini mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan, mulai  dari  penyusunan,  pembahasan  dan  penetapan  suatu  peraturan pemekonan  yang  mendorong  proses  demokratisasi  dapat  berjalan  dengan lancar.  Pentingnya  partisipasi  lembaga  adat  dalam  pembuatan  ataupun perubahan  peraturan  pekon,  yang  berasal  dari  tuntutan  dan  dukungan masyarakat  dan  lembaga  adat,  kemudian  ditelaah  oleh  LHP 10 (Lembaga Himpun Pemekonan) dan Peratin 11 , barulah dapat melahirkan output berupa peraturan pekon yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat adat.
Peran serta lembaga adat, sangat berperan dalam pembuatan peraturan pekon guna menciptakan Pekon Way Empulau Ulu yang kaya akan budaya, adil, dan berkelanjutan. Keikutsertaan lembaga adat juga membuat nilai-nilai sosial  budaya  lokal  yang  menjadi  satu  titik  kebersamaan  antara  masyarakat adat  dengan  pemerintahan daerah.  Partisipasi  sebagai  dimensi  yang  harus meresapi  seluruh  perkembangan  masyarakat,  membutuhkan  keterlibatan masyarakat. 12 Bentuk  partisipasi  dari  penyelenggaraan pemerintahan  adalah pembuatan  peraturan  pekon  yang  usulkan  oleh  Peratin  dan  LHP  (Lembaga Himpun  Pemekonan),  kemudian  dibahas  dan  ditetapkan  dalam  suatu musyawarah.  Bagaimana  kedudukan  lembaga  adat  dalam pembentukan
8 Pasal 1 huruf (m) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
9 Pekon adalah  sebutan  lain  di  wilayah  Kabupaten  Lampung  Barat  yang  berarti  “Desa”.
Sebagaimana yang terdapat di wilayah sebagian daerah Lampung “ Tiyuh, Kampung. Desa ”, Sumatera Barat “ Nagari ”, Jawa “ Desa ” dan lain -lain.
10 Lembaga  Himpun  Pemekonan  yang  disingkat  LHP  adalah  nama  lain  dari  Badan Permusyawaratan Desa yang dipakai oleh desa yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat.  LHP  Kabupaten  Lampung  Barat  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  No.  13  tahun  2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Himpun Pemekonan.
11 Peratin  adalah  sebutan  atau  nama  lain  dari  kepala  desa  yang  dipakai  oleh  masyarakat Lampung di daerah Kabupaten Lampung Barat.
12 Johannes Muller. Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu. (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. 2006), hlm. 257.
Peraturan  Pekon  di  Pekon  Way  Empulau  Ulu  Kecamatan  Balik  Bukit Kabupaten  Lampung  Barat  dan  bagaimana  partisipasi  lembaga  adat  dalam pembentukan Peraturan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ?

## B. Pembahasan
1. Kedudukan  Lembaga . Adat  Pekon  Way  Empulau  Ulu  dalam Pembentukan Peraturan Pekon
Kedudukan  lembaga  adat  masih  diakui  keberadaannya  dengan syarat bahwa  kelompok  masyarakat  hukum  adat  itu  benar-benar  ada  dan  hidup, bukan  dipaksa-paksakan  ada,  bahkan  bukan  dihidup-hidupkan.  Bahkan kedudukan Lembaga Adat di Pekon Way Empulau Ulu yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2), yaitu:
“(2)  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan -kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang  diatur  dalam undang-undang ” .
Merupakan ciri khas dari sebuah pekon di Kabupaten Lampung Barat. Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  dalam  satuan  pemerintahan  di  tingkat Pekon Way Empulau Ulu masih hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti  hak  untuk  mengatur,  mengurus,  dan  menyelesaikan  berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang  berlaku.  Secara  garis  besar,  bahwa  telah  diuraikan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  pasal  18 B,  oleh karena  itu  dalam  pelaksanaannya  lembaga  adat  di  pekon  tersebut  memiliki pengaturan  yang  lebih  rinci  dalam  peraturan  daerah yang  ditetapkan  oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.
Lembaga Adat diakui dan ditetapkan dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaga adat yang telah terbentuk memiliki pengaturan  dan  pelaksanaan  pemerintahan  berdasarkan  susunan  asli,  yaitu kewenangan  lembaga  adat  yang  berdasarkan  hak  asal  usul  lembaga  adat tersebut.  Pengaturan  dan  pengurusan  ulayat  atau  wilayah  adat  yang dilakukan  oleh  lembaga  adat  juga  wewenang  lembaga  adat,  kemudian pelestarian nilai sosial budaya yang menjadi corak pekon Way Empulau Ulu sebagai  pekon  adat,  serta  lembaga  adat  berwenang  dalam  penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di pekon dalam wilayah yang  selaras  dengan  prinsip  hak  asasi  manusia  dengan  mengutamakan penyelesaian  secara  musyawarah.  Namun  dalam  hal  tersebut  sudah
dipengaruhi  oleh  sistem  pemerintahan  yang  secara  nasional,  yaitu  dengan peraturan yang berlaku.
Kedudukan lembaga adat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72  tahun  2005 tentang Desa berbeda,  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam Pasal 30 ayat (2), yaitu:
“Anggota  BPD sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  dari Ketua  Rukun  Warga,  pemangku  adat,  golongan  profesi,  pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ”. Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  atau  disebut  Lembaga  Himpun Pemekonan (LHP) di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, BPD memiliki anggota yang di antaranya adalah  pemangku  adat  yang  bertugas  membantu  tugas  BPD. Kedudukan  pemangku  adat  yang  berada  di  bawah  pengawasan  BPD membuat  hak  dan  wewenang  pemangku  adat  menjadi  terbatas.  Hal  ini keberadaan  pemangku  adat  tidak  sepenuhnya  optimal  diimplementasikan kepada desa adat, melainkan hanya sebagai wadah apresiasi masyarakat dan akan  dibahas  dan  ditentukan  oleh  BPD  kemudian  ditetapkan  oleh  Kepala Desa.
Dari penjelasan  tersebut  menurut  penulis  bahwa  kedudukan  lembaga adat  yang  terdapat  pada  Pekon  Way  Empulau  Ulu  adalah  memiliki kedudukan  yang  berbeda  dengan  LHP.  Bahkan  bukan  sebagai  bagian  dari LHP, tetapi sejajar dengan LHP, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Lampung  Barat  No.14  tahun  2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Lembaga adat:
“Kedudukan  Lembaga  Adat  adalah  suatu  wa dah  organisasi permusyawaratan/permufakatan  Kepala  Adat/Pemangku  Adat, Petua-petua Adat dan Sai Batin/Pemuka-pemuka adat lainnya yang berada  di  luar  susunan  Organisasi  Pemerintahan  Kabupaten, Kecamatan, dan Pekon/ Kelurahan”.
Yaitu  sebagai  lembaga  perwujudan  demokrasi  Pekon  secara  adat namun  berkesinambungan  dalam  pemerintahan  Pekon.  Lembaga  Adat  yang berwenang dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat dan
memusyawarahkan  berbagai  hal  yang  menyangkut  masalah-masalah  adat ataupun keperluan adat dan agama untuk kepentingan Pekon tersebut, tetapi juga berwenang dalam pembentukan dan penetapan peraturan Pekon selama tidak  bertentangan  dengan  aturan-aturan  adat  yang  sudah  berlaku  sejak Pekon Way Empulau Ulu belum memasuki ranah pemerintahan. Tetapi jika terdapat  perbedaan  pendapat  antara  Lembaga  Adat  dengan  Aparat Pemerintah  di  Daerah,  diselesaikan  secara  musyawarah  yang  mufakat. Apabila  tidak  berhasil  diselesaikan,  maka  upaya  penyelesaian  haruslah dilakukan  oleh  Kepala  Adat  Wilayah  dan  Lembaga  Adat  yang  lebih  tinggi
tingkatannya  dengan  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  adat setempat. 13
Selain  Peratin,  lembaga  adat  dan  LHP  di  Pekon  Way  Empulau  Ulu yang  merupakan  komposisi  utama  dalam  struktur  organisasi  pemerintahan Pekon,  Sekretaris  Pekon,  Kepala  Urusan,  dan  Kepala  Dusun  merupakan perangkat  Pekon  yang  menangani  pemerintahan  administrasi Pekon  di bawah kewenangan Peratin. Struktur pemerintahan Pekon Way Empulau Ulu menurut arsip pemekonan adalah sebagai berikut :
Bagan 1. Struktur Pemerintahan Pekon Way Empulau Ulu
Dijelaskan dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa sistem pemerintahan dalam perumusan pembentukan peraturan pekon saat ini tidak sesuai  dengan  prosedur  yang  tercantum.  Fauzi  Taher 14 memberikan keterangan bahwa:
“Perumusan  rancangan  pembuatan  peraturan  Pekon  yang  pertama tentang Larangan  Memancing  di  Sawah  Orang  Lain  mengundang seluruh  tokoh  adat  dan  tokoh-tokoh  lainnya  termasuk  aparat pemekonan  dan  LHP.  Pembuatan  Peraturan  Pekon  dengan mengutamakan kebersamaan masyarakat setempat ” .
13 Pasal  8  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Lampung  Barat  No.14  tahun  2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga adat.
14 Wawancara dengan Fauzi Taher, mantan Peratin Pekon Way Empulau Ulu di kediamannya tanggal 19 September 2013, pukul 17.18-18.10 WIB.
Kepala Dusun Kepala Urusan Kepala LHP (Lembaga Himpun Pemekonan) PERATIN
Lembaga Adat
Sekretaris Pekon Kepala Urusan
Pandri  S.  Dinata 15 menjelaskan  bahwa  tokoh  adat  di  Pekon  Way Empulau  Ulu  adalah  tokoh  adat  yang  dipandang  agung  oleh  masyarakat karena  silsilah  keturunan  sebelumnya  bukan  karena  derajat  hartanya.  Mat Shahril 16 menuturkan bahwa sebagai tokoh adat tertua tidak mengetahui jika tokoh  adat  memiliki  kedudukan  di  Pekon.  Kemudian,  sama  halnya  dengan pendapat Riza Pahlewi 17 bahwasanya: “ Suara  tua-tua  adat  masih  sangat  didengar  oleh  masyarakat  adat Pekon Way Empulau Ulu. Tetua adat punya posisi dan wewenang tetapi  tidak  dioptimalkan  oleh  Peratin  Pekon  tersebut,  dan  yang sangat  disayangkan  adalah  ketika pembentukan Peraturan  Pekon tokoh-tokoh  adat  tidak  dilibatkan,  bukan  hanya  Peraturan  Pekon bahkan  musyawarah  untuk  merencanakan  pembangunan  Pekon saja tidak dilibatkan ” .
Struktur  lembaga  adat  di  Pekon Way Empulau  Ulu  merupakan komponen utama dalam suatu pemerintahan adat yang mana para pemangku adat masih menggunakan cara tradisional dalam memecahkan suatu masalah. Pemangku  adat  juga  memiliki  kewajiban  terhadap  Pekonnya  seperti  yang telah  dijelaskan  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lampung Barat No. 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
Mat Shahril merupakan penduduk dari Pekon Way Empulau Ulu yang memiliki  gelar  keturunan  tertua  yaitu  Suntan  Buay  Betawang  yang  tidak mengenal  bahkan  tidak  mengetahui  bagaimana  proses pembentukan peraturan  pekon,  kemudian  Jus’a 18 juga  menambahkan  bahwa,  Pekon Way Empulau  Ulu  memiliki  banyak  tokoh  adat,  seharusnya  dalam  musyawarah tokoh  adat  dilibatkan,  bukan  hanya  dalam  masalah  konflik.  Bahkan  Denti Afrina 19 mengungkapkan  adanya  penyimpangan  wewenang  yang  terjadi dalam  pemerintahan  pekon  terhadap  pemerintahan  adat,  hal  ini  terlihat
15 Wawancara  Pandri  Surya  Dinata,  A.M.K.G.,  S.K.M.  gelar  Batin  Puspa  Marga,  tokoh masyarakat  sekaligus  berprofesi  sebagai  ahli  kesehatan  gigi  dan  kesehatan  masyarakat,  di kediaman  Riza  Pahlewi  gelar  Raja  Punyimbang  Marga  tanggal  15  September  2013,  pukul 17.05-17.40 WIB.
16 Wawancara  Mat  Shahril  bergelar  Suntan  Buay  Betawang,  Raja  Jungku  Lamban  Bandar Agung, Sai Batin Gedung Dalom Marga Liwa, salah satu Tokoh Adat tertua di Pekon Way Empulau Ulu di kediamannya tanggal 16 September 2013, pukul 17.45-18.48 WIB.
17 Wawancara Riza Pahlewi yang bergelar Raja Penyimbang Adat sekaligus mantan anggota LHP di kediamannya tanggal 18 September 2013, pukul 16.00-16.46 WIB.
18 Wawancara  Jus’a,  salah  satu  tokoh  masya rakat  yang  bekerja  sebagai  tukang  urut,  di kediaman  Riza  Pahlewi  bergelar  Raja  Penyimbang  Marga  tanggal  18  September  2013, pukul 20.01-20.35 WIB.
19 Wawancara  Denti  Afrina,  A.Md.  gelar  Batin  Puspa  Marga,  tokoh  pemudi  sekaligus berprofesi  sebagai  guru  bahasa Inggris,  di  kediaman  Riza  pahlewi  gelar  Raja  Punyimbang Marga tanggal 15 September 2013, pukul 17.05-17.40 WIB.
dalam  musyawarah  yang  terselubung  antara  aparat  pemekonan  terhadap pemangku adat.

## 2. Partisipasi Lembaga Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon
Penduduk  asli  Pekon Way  Empulau  Ulu  yang  terletak  di  Kabupaten Lampung  Barat  adalah  Sai  Batin,  yang  sebagian  besar  penduduknya menganut  agama  Islam  yang  sangat  religius.  Di  kehidupan  sehari-hari masyarakat  pekon  berpedoman  pada  adat  istiadat  yang  sudah  diwariskan secara turun-temurun, dan berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran  agama  Islam;  sehingga  sekarang  ini  adat  istiadat  atau  sistem  nilai budaya  yang  dijalankan  masyarakat  Pekon  Way  Empulau  Ulu  banyak bernuansa pada ajaran agama Islam.
Masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjalankan, mengawasi dan menegakan nilai atau adat istiadat, maka dibentuk Lembaga Adat yang sering disebut pemangku adat. Di dalam pemangku adat terdapat aturan-aturan informal yang disebut aturan adat, yang kemudian disepakati, dilaksanakan, dan  dijadikan  pedoman  sebagai  nilai  normatif  dalam kehidupan bermasyarakat. 20
Hal  ini  berkaitan  dengan  kebiasaan  masyarakat  terdahulu  dan  masih dilaksanakan  hingga  sekarang,  namun  sudah  berubah  dari  waktu  ke  waktu. Musyawarah  yang dilakukan  tidak  hanya  dalam  ruang  lingkup  masyarakat adat  dan  Lembaga  Adat,  melainkan  masyarakat  pekon  yang  bertempat tinggal di wilayah pekon tersebut juga dapat hadir dalam musyawarah untuk kemajuan Pekon Way Empulau Ulu menjadi lebih baik.
Sehingga dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Bagan 2. Peran Lembaga Adat dalam Musyawarah
20 M  Rasyidi. Studi  Nilai Budaya pada  Lembaga  Adat Suku  Sasak sebagai  Kekuatan dalam Membangun Nilai Leluhur Budaya Bangsa. Karya llmiah (Jurnal). Agroteksos Vol. 18 No.
1-3. 2008. Fakultas Pertanian Universitas Mataram: Mataram, hlm. 3. Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Aparat Pekon Lembaga Adat Peratin
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan di  Pekon  Way  Empulau  Ulu, sebuah  partisipasi  yang  baik  dilakukan  oleh  Lembaga  Adat  Pekon,  aparat pemerintahan  Pekon, dan  wakil-wakil  masyarakat.  Lembaga  Adat  dan masyarakat  adat  mengadakan  musyawarah  untuk pembentukan aturan  adat yang  bersifat  menegakan  keadilan  dalam  Pekon  tersebut.  Kemudian ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan hukum bagi masyarakat Pekon.
Menurut  Pandri  Surya  Dinata 21 partisipasi  merupakan  kepedulian warga  sebagai  masyarakat  pekon  terhadap  lingkungannya  menuju  pekon yang lebih baik. Fauzi Taher 22 berpendapat bahwa,
“Partisipasi  masyarakat  adat  adalah  dorongan  dari  dalam  diri seseorang  yang  tergabung  dalam  suatu  kumpulan  masyarakat pekon  dan  masyarakat  adat  untuk  mengikuti  serangkaian  kegiatan tertentu  yang  bermanfaat  untuk  diri  sendiri maupun  untuk masyarakat di pekon tersebut ” .
Selanjutnya Mazarin 23 juga menambahkan bahwa “Partisipasi masyarakat sangat penting bagi masyarakat pekon dan Lembaga  Adat  di  Pekon  Way  Empulau  Ulu,  karena  Pekon  Way Empulau  Ulu  tidak  hanya  terdiri  dari  masyarakat  pribumi,  tetapi terdiri  dari  masyarakat  pendatang  yang  bertransmigrasi  dari  Jawa Tengah,  Jawa  Barat,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Selatan,  dan  lain- lain ” .
Selanjutnya  Novan  Adiputra 24 menjelaskan  bahwa  partisipasi  yang baik dan benar dalam wilayah Pekon adat dilakukan dengan mengupayakan Kepala  Adat  hingga  anggota  pembantu  Kepala  adat  ikut  andil  dalam mengambil  peran  dalam  penyelenggaraan pembentukan peraturan  pekon. Tokoh-tokoh  adat  merupakan  syarat  utama  musyawarah  di  Pekon  adat sebagai  bagian  aspirasi  yang menjangkau  semua  kalangan  termasuk  dalam pembentukan dan  penetapan  peraturan  pekon  di  wilayah  Pekon  Way Empulau Ulu. Kemudian Denti Afrina 25 juga berpendapat bahwa suara tokoh adat  adalah  pokok  dari  cikal  bakal pembentukan peraturan  pekon  untuk kemajuan  pekon  tanpa  harus  menghilangkan  kebudayaan  yang  sudah  ada sejak  zaman  dahulu.  Sesuai  dengan  emansipasi  perempuan  yang  memiliki suami yang menjadi tokoh adat, memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat,
21 Op.Cit. Padri Surya Dinata.
22 Op.Cit. Fauzi Taher.
23 Wawancara dengan Mazarin, Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu di kediamannya tanggal 16 September 2013, pukul 17.05-18.02 WIB.
24 Wawancara Novan Adiputra, S.Ag., merupakan salah satu Budayawan Lampung di Marga Liwa, wawancara melalui chat facebook tanggal 24 Desember 2013, pukul 00.57 WIB.
25 Op.Cit. Denti Afrina.
namun  sedikit  sekali  presentasi  yang  mendukung  ide-ide  pihak  perempuan, tutur Nurzati Bahri 26 .
Peraturan Pekon memiliki kedudukan yang setingkat dengan peraturan adat yang masih berlaku di Pekon tersebut. Peraturan Pekon yang berada di Pekon  Way  Empulau  Ulu  merupakan  peraturan  yang  dibentuk  berdasarkan kondisi  sosial  dan  budaya  masyarakat  yang  mengutamakan  ketertiban hukum  di  pekon  serta  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat dan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi  yang  sesuai  dengan  gejala  sosial  tersebut.  Berdasarkan  Pasal  7 ayat  (1),  (2),  (3)  Permendagri  No.  29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan  mekanisme  Penyusunan  Peraturan  Desa  menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa yang dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa. Mekanisme penggunaan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota. 27
Di  Pekon  Way  Empulau  Ulu, pembentukan peraturan  Pekon  yang diusulkan  oleh  Peratin  dan  LHP  (Lembaga  Himpun  Pemekonan)  yaitu dengan  membahas  dalam  sebuah  musyawarah  sebelum  ditetapkan.  Proses pembuatan  peraturan  Pekon  akan  berhasil  baik  apabila  didukung  oleh partisipasi  seluruh  warga  masyarakat  dan  pemangku  adat  dengan menyampaikan  aspirasinya  dan  juga  kemampuan  LHP  di  dalam  menyerap aspirasi dari masyarakat maupun pemangku adat. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  29  Tahun  2006 tentang Pedoman Pembentukan dan  Mekanisme  Penyusunan  Peraturan  Desa,  yaitu  masyarakat  adat  berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan  Desa. 28 Keikutsertaan  masyarakat  adat  juga  membuat  nilai-nilai sosial  budaya  lokal  yang  menjadi  satu  kesatuan  antara  masyarakat  adat dengan  pemerintahan  daerah.  Partisipasi  masyarakat  adat  sebagai  dimensi yang  harus  meresapi  seluruh  perkembangan  Pekon  yang  membutuhkan keterlibatan seluruh penduduk Pekon 29 .
26 Wawancara  Nurzati  Bahri  gelar  Batin  Kemala,  sebagai  Tokoh  Adat,  di  kediamannya tanggal 18 September 2013, pukul 16.00-16.46 WIB.
27 Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus No. 24 tahun 2007 tentang Peraturan Pemekonan, dikutip  dari  Febri  Kurniawan. Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembentukan  Peraturan Pemekonan Nomor  1  Tahun 2010 tentang Rencana  Kegiatan  Pembangunan  Pekon  Tahun Anggaran  2010  di  Pekon  Pujodadi  Kecamatan  Pardasuka  Kebupaten  Pringsewu  Provinsi Lampung. (Skripsi). 2012, hlm. 38.
28 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  29  Tahun  2006 tentang Pedoman  Pembentukan  dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
29 Johannes Muller. Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu. (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. 2006), hlm. 257.
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 Tahun  2000 tentang Pemberdayaan,  Pelestarian, dan  Pengembangan  Adat Istiadat dan Lembaga Adat 30 , yaitu:
“Tujuannya adalah untuk mendorong, menunjang , dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan,  pembangunan  dan pembinaan masyarakat di daerah, khususnya di Pekon ” .
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sejak  tahun  1862  hingga  tahun  2014 Pekon  Way  Empulau  Ulu  terbentuk,  pemangku  adat  pernah  menetapkan beberapa peraturan adat, yaitu peraturan yang tidak tertulis berkembang dan dipatuhi  oleh  masyarakat. 31 Peraturan  tersebut  sudah  tidak  berlaku  karena ilmu  pengetahuan  logika  dan  teknologi  yang  maju.  Sebagai  contoh  adalah aturan  adat  bagi mekhanai yang  ingin  bertamu  ke  rumah muli,  yang diharuskan  tidak  melalui  pintu  utama,  melainkan  pintu  belakang. Hal  ini menandakan  bahwa  suatu  sopan  santun mekhanai terhadap  orang  tua muli. Tetapi  karena  perkembangan  teknologi  yang  maju,  maka  sekarang  sudah tidak berlaku karena handphone yang sudah sangat familiar digunakan oleh para bujang gadis.
Diketahui bahwa pemerintahan pekon telah menetapkan sebanyak dua peraturan  pemekonan,  yaitu 1)  Peraturan  Pekon  tahun  1998 tentang Larangan Memancing di Sawah Orang Lain; dan 2) Peraturan Pekon tahun 2003 tentang Larangan  Penebangan  Pohon  di  Hutan  Marga.  Peraturan Pekon tentang Larangan Memancing di Sawah Orang Lain yang disusun dan ditetapkan secara musyawarah tahun 1998 ketika Pekon tersebut mengalami kejadian  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  dengan  memancing  ikan  di sawah milik orang lain. Hal ini merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh  pemerintahan  pekon  untuk  mengantisipasi  masyarakat  pekon  tidak mengulangi  kejadian  tersebut.  Peraturan  ini  berlaku  bagi  siapa  saja  dengan sengaja melanggar. Sanksi yang digunakan adalah dihukum secara adat dan membayar denda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) 32 .
Hal  ini  dilihat  dari  landasan  hukum  pemerintahan  pekon  sesuai dengan  terjemahan  Kitab Kuntara  Raja  Niti  pada  Pasal 1  dan  pasal  14  Bab VI tentang Jugul Muda, yaitu:
Pasal  14:  “Kalau  ada  orang  mengatakan  bahwa  seseo rang  telah mencuri,  nyata  bersangkutan  adalah  orang  baik-baik  kemudian, kemudian kehilangan orang yang empunya harta maka orang yang membicarakan itu kena hukuman, yang dinamakan nyilam baya ” .
30 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  No.  14  Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
31 Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. Pembentukan Peraturan Desa Partisipasif (Head To A Good Village Governance). (Malang: Universitas Brawijaya Press. 2011), hlm. 88.
32 Op.Cit. Fauzi Taher.
Berdasarkan  hasil  penelitian  Balai  Penelitian  Universitas  Lampung, bahwa norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Naskah Kuntara Raja  Niti  memiliki  sistem  budaya  dan menunjukkan peradaban  yang  masih sangat tradisional, yaitu dari unsur agama, dirgama, dan karinah yang berarti suatu  masalah  dari  kenyataan,  perasaan  hati  nurani  yang  benar  dan  menilai latar belakang serta hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan. 33
Tahun  2003,  pemerintahan  pekon  menetapkan  Peraturan  Pekon tentang Larangan  Penebangan  Pohon  di  Hutan  Marga,  yaitu  pelanggaran yang  dilakukan  oleh beberapa  warga  Pekon  Way  Empulau  Ulu  menebang pohon di hutan dengan tidak mengindahkan syarat-syarat penebangan pohon yang baik. Sanksi yang diberikan adalah dihukum secara adat dan membayar denda yang dijelaskan dalam Peraturan Pekon tersebut 34 . Bentuk partisipasi Lembaga Adat dalam penyelenggaran pemerintahan di wilayah Pekon Way Empulau Ulu belum dilakukan dengan optimal  oleh  aparat  pekon,  dan  masyarakat.  Proses pembentukan peraturan pemekonan  tersebut dilakukan  tanpa  menghadirkan  Lembaga  Adat  maupun tokoh  masyarakat  seperti  yang  diungkapkan  Riza  Pahlewi 35 bahwa, partisipasi  yang  terdapat  dalam pembentukan peraturan  pekon tentang Larangan  Memancing  di  Sawah  Orang  Lain serta  Larangan  Penebangan Pohon  di  Hutan  Marga  tidak  mengikutsertakan  pemangku  adat  ataupun tokoh  masyarakat  yang  bersangkutan.  Anton  Makmur 36 juga  menjelaskan tidak adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara pemerintahan pekon dan  pemerintahan  adat bahkan  terhadap  masyarakat  pekon.  Hal  ini bertentangan dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  No.  14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan,  Pelestarian, dan  Pengembangan  Adat  Istiadat  dan  Lembaga Adat, yaitu: a. mewakili  Masyarakat  Adat  ke  dalam  dan  keluar,  yakni  dalam  hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi Adat;
b. mengelola  hak-hak  Adat  dan/atau  harta  kekayaan  Adat  untuk meningkatkan  kemajuan  dan  taraf  hidup  masyarakatnya  ke  arah  yang lebih layak dan baik; dan
c. menyelesaikan  berbagai  perselisihan  yang  menyangkut  perkara-perkara Adat  istiadat  sepanjang  penyelesaian  itu  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
33 Op.Cit. Ali Imron dan Razi Arifin. Kuntara Raja Niti, hlm. 60.
34 Op.Cit. Fauzi Taher.
35 Op.Cit. Riza Pahlewi.
36 Wawancara Anton Makmur, S.E. gelar Raja Punyimbang Marga II, sebagai Tokoh Adat, di kediaman  Riza  Pahlewi  bergelar  Raja  Penyimbang  Marga  tanggal  15  September  2013, pukul 08.00-08.30 WIB.
Terkait  dalam  mekanisme pembentukan peraturan  Pekon  Jus’a 37 berpendapat  bahwa  sebagai  tokoh  masyarakat  tidak  mengetahui  adanya musyawarah yang dilaksanakan, dan tidak pernah menerima undangan atau ajakan dari aparat pemekonan dalam bermusyawarah. Jus’a juga menuturkan kepentingan pekon adalah kepentingan masyarakat bersama dan pemerintah pekon  harus  mengupayakan  apa  yang  menjadi  tolok  ukur  pemerintahan pekon  adanya  masyarakat  madani  sehingga  mengetahui  pentingnya  akan produk hukum di pekon tersebut.
Supnir  Lutfi 38 menjelaskan  bahwa  dalam  proses pembentukan peraturan  pekon  dilakukan  atas dasar  kepentingan  bersama,  disetujui  dan dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya Mazarin 39 memberikan  keterangannya  bahwa  mekanisme  penyusunan  dan penetapan  suatu  peraturan  Pekon  yang  baik  adalah  dengan  melibatkan seluruh  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  adat  serta  anggota  masyarakat  agar menghasilkan  peraturan  Pekon  yang  baik  dan  sesuai  dengan  keadaan  di wilayah Pekon Way Empulau Ulu. Mazarin 40 juga menjelaskan bahwa, “Peraturan Pekon adalah hak paten dari Pekon itu sendiri. Di dal am pembentukan dan  penetapan  Peraturan  Pekon  harus  melibatkan tokoh adat. Semestinya, selain Lembaga Adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya juga harus dilibatkan guna mencapai  musyawarah  yang  mufakat.  Prosedur  pembuatan Peraturan Pekon yang menentukan adalah tokoh-tokoh adat. Walau tokoh-tokoh  adat  tidak  menyetujui  rancangan  Peraturan  Pekon, Peraturan tersebut tidak sah. Peraturan Pekon yang telah ditetapkan oleh  Peratin  harus  disosialisasikan  ke  masyarakat,  biasanya dilakukan  melalui beberapa  masjid  sewaktu  menunaikan  sholat
jum’at” . Bentuk partisipasi Lembaga Adat dalam penyelenggaran pemerintahan di wilayah Pekon Way Empulau Ulu belum dilakukan dengan optimal  oleh  aparat  pekon,  dan  masyarakat.  Proses pembentukan peraturan pemekonan tersebut dilakukan  tanpa  menghadirkan  Lembaga  Adat  maupun tokoh  masyarakat  seperti  yang  diungkapkan  Riza  Pahlewi 41 bahwa, partisipasi  yang  terdapat  dalam pembentukan peraturan  pekon tentang Larangan  Penebangan  Pohon  di  Hutan  Marga  tidak  mengikutsertakan pemangku  adat  ataupun  tokoh  masyarakat  yang  bersangkutan.  Anton
37 Op.Cit . Jus’a.
38 Wawancara  Supnir  Lutfi,  Peratin  Pekon  Way  Empulau  Ulu  Kec.  Balik  Bukit  Kabupaten Lampung Barat di kediamannya tanggal 16 September 2013, pukul 16.32-17.00 WIB.
39 Op.Cit. Mazarin.
40 Op.Cit. Mazarin.
41 Op.Cit. Riza Pahlewi.
Makmur 42 juga  menjelaskan  tidak  adanya  komunikasi  dan  interaksi  yang baik  antara  pemerintahan  pekon  dan  pemerintahan  adat  bahkan  terhadap masyarakat pekon. Hal ini bertentangan dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan,  Pelestarian, dan  Pengembangan  Adat  Istiadat dan Lembaga Adat, yaitu:
a. mewakili masyarakat adat ke dalam dan keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
b. mengelola  hak-hak  adat  dan/atau  harta  kekayaan  adat  untuk meningkatkan  kemajuan  dan  taraf  hidup  masyarakatnya  ke  arah  yang lebih layak dan baik; dan
c. menyelesaikan  berbagai  perselisihan  yang  menyangkut  perkara-perkara adat  istiadat  sepanjang  penyelesaian  itu  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
Terkait  dalam  mekanisme pembentukan peraturan  Pekon  Jus’a 43 berpendapat  bahwa  sebagai  tokoh  masyarakat  tidak  mengetahui  adanya musyawarah yang dilaksanakan, dan tidak pernah menerima undangan atau ajakan dari aparat pemekonan dalam bermusyawarah. Jus’a juga menuturkan kepentingan pekon adalah kepentingan masyarakat bersama dan pemerintah pekon  harus  mengupayakan  apa  yang  menjadi  tolok  ukur  pemerintahan pekon adanya  masyarakat  madani  sehingga  mengetahui  pentingnya  akan produk hukum di pekon tersebut.
Selanjutnya Eva Oktarina 44 menjelaskan, bahwa:
“Generasi  muda  adalah  cikal  bakal  penerus  generasi  terdahulu yang  diberikan  pengetahuan  dan  kemampuan  berpartisipasi  oleh masyarakat  serta  tokoh  masyarakat  dalam pembentukan peraturan pekon  untuk  ketertiban  dan  kemajuan  Pekon  Way  Empulau  Ulu, sehingga  masyarakat  dan  tokoh  masyarakat  dalam  pekon  Way Empulau  Ulu  memberikan  contoh  yang  baik  dan  mencerminkan sikap partisipasi yang diteladani oleh generasi muda ” .
Pendidikan  sejak  dini  yang  dilakukan  oleh  sekolah-sekolah merupakan  inisiatif  guru-guru  untuk  mengajarkan  bagaimana  menjadi pribadi pemimpin yang baik dan  mengembangkan tingkat daya guna pekon tersebut.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mengembangkan  potensi  anak  sekolah dengan aktif berorganisasi sosial maupun organisasi budaya.
Berdasarkan  hasil  penelitian diatas  bahwa  dapat  dilihat  dari keterangan  masyarakat  di  Pekon  Way  Empulau  Ulu  merupakan  kegiatan
42 Op.Cit. Anton Makmur.
43 Op.Cit. Jus’a.
44 Wawancara  Eva  Oktarina,  S.Pd.,  M.M.  gelar  Batin  Penyanjung  sebagai  Akademisi,  di Kecamatan  Sukau  Kabupaten  Lampung  Barat  tanggal  17  Oktober  2013  pukul  11.00-11.15 WIB.
yang kurang aktif dalam partisipasi maupun kegiatan lain. Salah satu faktor penting  yang  menghambat  dalam  mengupayakan  mufakat  dalam musyawarah pembentukan peraturan  pekon  adalah  ketidaktahuan  serta ketidakfahaman masyarakat maupun Lembaga Adat pekon.
Kurang  keaktifan  partisipasi  dalam pembentukan peraturan  pekon membuat  masyarakat  adat  dan  Lembaga  Adat  tidak  memperhatikan  arti pentingnya  interaksi  sosial  dalam  segala  kegiatan-kegiatan  yang  ada  dalam Pekon tersebut. Ahmadi 45 menjelaskan bahwa rata-rata masyarakat adat dan Lembaga Adat pekon tidak peka dengan penyelenggaraan pemerintah pekon, sehingga masyarakat pekon cenderung pasif dan monoton terhadap kegiatan pemerintahan  termasuk pembentukan dan  penetapan  peraturan  pekon.  Ada beberapa  faktor  yang  menghambat  kelancaran  pemerintahan  pekon,  yang pertama faktor kesadaran masyarakat adat dan Lembaga Adat pekon sendiri, kedua kurangnya  ajakan  dari  pemerintah  pekon,  dan ketiga Sumber  Daya Manusia yang rendah akan tingkat pendidikan.

## C. Penutup 1. Kesimpulan
a. kedudukan  lembaga  adat  yang  terdapat  pada  Pekon  Way  Empulau  Ulu adalah  memiliki  kedudukan  yang  berbeda  dengan  LHP.  Akan  tetapi bukan  sebagai  bagian  dari  LHP,  tetapi  sejajar  dengan  LHP.  Kemudian kedudukan  lembaga  adat  dalam pembentukan peraturan  pekon  masih sangat  didengar  oleh  masyarakat  adat  Pekon  Way  Empulau  Ulu.  Tetua adat punya posisi dan wewenang, namun tidak dioptimalkan oleh Peratin Pekon,  pemekonan  halnya  dalam pembentukan Peraturan  Pekon  tokoh- tokoh  adat  tidak  dilibatkan,  bukan  hanya  Peraturan  Pekon  bahkan musyawarah  untuk  merencanakan  pembangunan  Pekon  saja  tidak dilibatkan.
b. peran partisipasi Lembaga Adat di Pekon Way Empulau Ulu secara garis besar adalah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai penasehat dalam ruang lingkup Pekon. Komunikasi dan interaksi yang kurang baik antara pemerintahan dan Lembaga Adat membuat hilangnya arti penting dari kesatuan dalam membangun Pekon Adat.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  penulis menyarankan agar dilakukan:
45 Wawancara Ahmadi, S.H., tokoh pemuda sekaligus pelopor Festival Marga Liwa di Pekon Way  Empulau  Ulu,  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung  tanggal  21  Desember  2013, pukul 11.18-12.00 WIB.
a. perlu adanya komunikasi yang baik antara lembaga adat dan pemerintah pekon,  dan  transparansi  antara  lembaga  adat  dan  pemerintah  pekon terhadap  masyarakat  Pekon  Way  Empulau  Ulu  atas  hal-hal  yang  wajib dimusyawarahkan;
b. untuk  mendorong  masyarakat  berpartisipasi  dalam pembentukan peraturan  pekon,  sosialisasi  harus  selalu  dilaksanakan  oleh  pihak pemerintah  pekon  dan  LHP,  agar  lembaga  adat  selalu  dilibatkan, sehingga pembentukan peraturan  pekon  dapat  menghasilkan  produk hukum  yang  baik,  dipahami, dan  dimengerti  oleh  seluruh  anggota masyarakat; dan
c. diharapkan di masa yang akan datang harus diatur secara tegas dan jelas mekanisme pembentukan peraturan  pekon  kepada  peratin  dan  LHP terhadap  lembaga  adat  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  lainnya,  serta diaktifkannya kembali segala kegiatan pemerintahan pemekonan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Fadli,  Moh,  Jazim  Hamidi, dan Mustafa  Lutfi,  2011. Pembentukan Peraturan  Desa  Partisipasif (Head  To  A  Good  Village  Governance),
Malang: Universitas Brawijaya Press.
Imron,  Ali  dan  Razi Arifin,  1991. Kuntara  Raja  Niti (Transkripsi  Naskah
Kuno dan Analisis Sejarah), Lampung,Penerbit Universitas Lampung.
Muller, Johannes, 2006. Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Rasyidi,  M.,  2008. Studi  Nilai  Budaya  pada  Lembaga  Adat  Suku  Sasak sebagai  Kekuatan  dalam Membangun  Nilai  Leluhur  Budaya  Bangsa,
(Jurnal),  Agroteksos  Vol,  18  No,  1-3,  Fakultas  Pertanian,  Mataram:
Universitas Mataram.
Saptomo, Ade, 2010. Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat
Nusantara, Jakarta: Grasindo.
Syafrudin, Ateng, dan Supri Na’a , 2010. Republik Desa “ Pergulatan Hukum Tradisional  dan  Hukum  Modern  dalam  Desain Otonomi  Desa ”, Bandung: PT Alumni.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang  No.  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  29  Tahun  2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  No.  14  Tahun  2000 tentang Pemberdayaan,  Pelestarian  dan  Pengembangan  Adat  Istiadat  dan Lembaga Adat.