## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

## Syaifullah Yophi Ardiyanto,  Tengku Arif Hidayat
Author’s Email Correspondence: syaifullahyophi23@gmail.com

## ABSTRAK
Provinsi  Riau  sebagai  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  dengan persoalan  lingkungan  hidup  yang  cukup  kompleks,  khususnya persoalan  kerusakan  hutan  dan  ekosistem  gambut  yang dampaknya  sebagai  salah  satu  provinsi  penyumbang  terbesar bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  di  Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terus saja terjadi, namun penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi hal yang sangat penting mengingat salah satu penyebab kerusakan  hutan  dan  lahan  adalah  terjadinya  kebakaran  atau dibakarnya  hutan  dan  lahan  sebelum  hutan  dan  lahan  tersebut digunakan.  Hal  ini  menjadi  penting  mengingat  salah  satu  syarat mewujudkan Sustainable  Forest  Management (SFM)  sangat tergantung  pada  kondisi  kebijakan,  hukum  dan  institusi,  yang semuanya  itu  tercakup  dalam Good  Forestry  Governance . Penyebab  utama  manajemen  hutan  yang  buruk  adalah  tidak berjalannya  kebijakan,  hukum  dan  kelembagaan.  Lembaga kehutanan  yang  lemah  tidak  bisa  menegakkan  hukum  dan peraturan perundang-undangan terkait kehutanan.
Kata Kunci: Penegakan hukum;
pelaku; pembakaran; hutan;
lahan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-09-21 Accepted: 2020-12-02 Publish: 2020-12-02
KEYWORDS: Law enforcement; offender; burning; forest; land.

## ABSTRACT
Riau  Province  as  one  of  the  provinces  in  Indonesia  with quite  complex  environmental  problems,  especially  the problem  of  forest  destruction  and  peat  ecosystems,  the impact  of  which  is  one  of  the  largest  contributors  to  the forest  and  land  fire  disaster  that  occurred  in  Indonesia. Forest  and  land  fires  continue  every  year,  but  law enforcement  against  perpetrators  of  forest  and  land  fires. Law  enforcement  against  perpetrators  of  forest  and  land burning  is  very  important  considering  that  one  of  the causes  of  forest  and  land  destruction  is  the  occurrence  of fires  or  burning  of  forests  and  land  before  the  use  of  the forest  and  land.  This  is  important  considering  that  one  of the  requirements  for  realizing  Sustainable  Forest Management  (SFM)  really  depends  on  the  conditions  of policies,  laws  and  institutions,  all  of  which  are  included  in Good  Forestry  Governance.  The  main  cause  of  poor  forest management is the failure of policies, laws and institutions. Weak  forestry  institutions  cannot  enforce  laws  and regulations related to forestry

## A. PENDAHULUAN
Hutan  mempunyai  kedudukan,  fungsi  dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena hutan bermanfaat bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia. 1 Hutan merupakan  anugerah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  tidak  ternilai  harganya,  oleh karenanya wajib bagi kita sebagai umat manusia untuk menjaga dan melestarikannya dengan  tidak  melakukan  kerusakan  terhadap  hutan,  agar  hutan  tetap  dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
Permasalahan dalam pengelolaan hutan selama ini mengakibatkan hutan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kerusakan hutan, penebangan liar, kebakaran dan  lain  sebagainya  menyebabkan  hutan  dalam  kondisi  kritis.  Perbaikan  telah dilakukan  baik  dari  aspek  peraturan  perundang-  undangan  dan  sistem  pengelolaan hutan,  namun  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  dan  lestari  belum  juga  terlaksana. Banyaknya  permasalahan  yang  muncul  di  lapangan  mulai  dari  konflik  kehutanan, perizinan  dan  pengawasan  serta  korupsi  kehutanan  yang  dilakukan  oleh  oknum pejabat dibidang kehutanan.
Deforestasi  Indonesia  pada  tahun  2016-2017  tercatat  479.000  Ha.  Dari  catatan tersebut, luas deforestasi yang terjadi di kawasan hutan seluas 308.000 Ha dan sisanya seluas  171.000  Ha  terjadi  di  Areal  Penggunaan  Lain  (APL).  Deforestasi  yang  terjadi pada  2016-2017  melanjutkan  tren  penurunan  setelah  sempat  melejit  pada  periode 2014-2015 yang mencapai 1,09 juta Ha. Pada periode 2015-2016 deforestasi tercatat 630.000 Ha. 2
Begitu  pula  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau  sebagai  Provinsi  dengan  angka deforestasi  tertinggi.  Di  mana  Kawasan  hutan  di  Provinsi  Riau  dari  tahun  ke  tahun semakin  berkurang,  sedangkan  deforestasi  dan  degradasi  terhadap  hutan  alam  di Provinsi  Riau  berlangsung  sangat  cepat.  Selama  kurun  waktu  24  tahun  (1982-2005) Provinsi Riau telah kelihangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta ha. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan Riau 8.225.199 H (8.265.556 hektar setelah dimekarkan). Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2.743.198 ha (33% dari luas daratan Riau). Dalam kurun waktu tersebut Provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alamnya seluas 160.000  ha/tahun  dan  selama  periode  2004-2005  hutan  alam  yang  hilang  mencapai 200.000 ha, dan meninggalkan 22% atau 2,45 juta ha pada tahun 2009. Data tutupan hutan  tahun  2013  tersisa  2.005.512  Ha.  Berdasarkan  pantauan  citra  satelit  Lansat  8 menunjukkan luas hutan Riau tersisa pada tahun 2015 sekira 1.644.862 Ha (15% dari luas daratan Riau, padahal wilayah kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal sebesar  30%  dari  luas  daratan)  (Jaringan  Kerja  Penyelamat  Hutan  Riau. 3 Kondisi  ini sudah  sangat  memprihatinkan,  mengingat  besarnya  manfaat  hutan  bagi  masyarakat dan besarnya akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan tidak hanya bagi manusia tetapi  juga  tumbuhan  serta  hewan.  Luas  kawasan  hutan  di  Provinsi  Riau  setiap tahunnya selalu berkurang.
1 Salim H.S. 2013, Dasar-dasar Hukum Kehutanan , Edisi Revisi, Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 1.
2 www.menlhk.go.id angka deforestasi tahun 2016-2017, diunduh tanggal 10 Agustus 2020.
3 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) 2016, dalam 14 Tahun Melawan Monopoli Pengusaha Hutan dan Lahan, Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau 2002-2016, Pekanbaru, hlm.125.
Pengelolaan  hutan  di  Provinsi  Riau  selama  ini  menimbulkan  begitu  banyak permasalahan,  diantaranya pertama ,  mulai  dari  deforestasi-degradasi  hutan  Riau, kedua ,  konflik  dengan  masyarakat  tempatan  dan  pencemaran/kerusakan  lingkungan hidup  terjadi  sejak  korporasi  hutan  tanaman  industri  dan  perkebunan  kelapa  sawit beroperasi, ketiga , kerusakan hutan di Riau mengakibatkan banjir setiap musim hujan, kebakaran hutan saban kemarau dan keempat praktik korupsi merupakan awal pintu masuk praktek monopoli dan berujung pada kerusakan ekologis. Praktek pengelolaan hutan selama ini yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau namun tidak  terlaksana,  sebaliknya  pengelolaan  hutan  yang  berlangsung  justru  semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau.
Bencana  banjir,  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  melanda  Provinsi  Riau merupakan suatu bukti bahwa hutan Riau  yang ada saat ini tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong- kantong kemiskinan justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 4
Berbicara mengenai kebakaran hutan dan lahan, Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi  di  Indonesia  dengan  persoalan  lingkungan  hidup  yang  cukup  kompleks, khususnya persoalan kerusakan hutan dan ekosistem gambut yang dampaknya sebagai salah  satu  provinsi  penyumbang  terbesar  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang terjadi di Indonesia. Pasca diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan memang kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Riau  mengalami  penurunan  signifikan.  Namun sayangnya,  upaya  prioritas  berupa  pencegahan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta belum mampu menyasar akar permasalahan kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut di Provinsi Riau yang terus saja terjadi sampai saat ini.
Kemudian  pada  tahun  2020,  Presiden  kembali  menerbitkan  Instruksi  Presiden Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan menggantikan  Instruksi  Presiden  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020  tentang  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  tersebut menginstruksikan: (1) melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi  kegiatan:  (a)  pencegahan terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan;  (b)  pemadaman  kebakaran  hutan  dan  lahan; dan  (3)  penanganan  pasca  kebakaran  hutan  dan  lahan.  (2)  mengefektifkan  upaya penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kebakaran  hutan  dan  lahan  sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk  biaya  rehabilitasi, pemulihan  kondisi  hutan  dan  lahan,  atau  tindakan  lain  yang diperlukan  serta  pengenaan  sanksi  administrasi  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  setiap  tahun  terjadi,  namun  penegakan  hukum terhadap  pelaku  kebakaran  hutan  dan  lahan  dirasa  masih  sangat  lemah  dan  belum berjalan  optimal.  Menurut  Inosentius  Samsul  mengenai  instrumen  hukum penanggulangan  pembakaran  hutan,  lahan  dan  polusi  asap,  mengatakan  bahwa penegakan  hukum  yang  ada  belum  mampu  mengatasi  permasalahan  pembakaran
4 Ibid , hlm. 144.
hutan  dan  lahan. 5 Walaupun  tahun  2019  lalu  penanganan  dan  penegakan  hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan sudah mulai dilakukan. Tahun 2019 di Provinsi Riau, Polda Riau merilis hasil penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang  tahun  2019  di  Provinsi  Riau melalui  Kabid  Humas  Polda  Riau Kombes  Pol Sunarto menyampaikan bahwa  jumlah  kasus  karhutla  yang  ditangani  Polda  Riau dan jajaran  polres  di  Riau  sebanyak  74  kasus  yang  tersebar  di  kabupaten  dan  kota. Sebanyak  74  kasus  terdiri  dari  72  kasus  perorangan  dan  2  korporasi  (perusahaan). Sedangkan  jumlah  pelaku  yang  ditetapkan  tersangka  sebanyak  81  orang (Kompas.com.31/12/2019).  Tersangka  terdiri  dari  77  perorangan  dan  4  orang  dari perusahaan.  "Kemudian  kasus  yang  sudah  tahap  II  sebanyak  65  perkara,  tahap  I sebanyak  5  perkara,  penyidikan  3  perkara.  Selain  itu,  ada  satu  perkara  yang  di-SP  3 karena tersangka meninggal dunia.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  menjadi  hal yang sangat penting mengingat salah satu penyebab kerusakan hutan dan lahan adalah terjadinya  kebakaran  atau  dibakarnya  hutan  dan  lahan  sebelum  hutan  dan  lahan tersebut digunakan. Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat mewujudkan Sustainable  Forest  Management (SFM)  sangat  tergantung  pada  kondisi  kebijakan, hukum dan institusi, yang semuanya itu tercakup dalam Good Forestry Governance . Oleh karena itu perlu rasanya melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  guna  mewujudkan Sustainable  Forest Management Di Provinsi Riau
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah bagaimanakah pola penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan guna mewujudkan Sustainable Forest Management di Provinsi Riau.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang- undangan,  sedangkan  empiris  yaitu  mengkaji  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pembakaran hutan dan lahan.

## C. PEMBAHASAN
Hutan  Indonesia,  sebagai  karunia  dan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang diamanatkan  kepada  bangsa  Indonesia,  merupakan  unsur  utama  sistem  penyangga kehidupan manusia. Hutan juga merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki  manfaat  nyata,  baik  manfaat  ekologi,  sosial  budaya,  maupun  ekonomi  agar kehidupan  dan  penghidupan  bangsa  Indonesia  berkembang  secara  seimbang  dan dinamis.  Namun  pada    lain    pihak,    suatu    kebutuhan    tidak    terbatas   untuk    secara berlanjut   mengeksploitasi   sumber   daya   alam   untuk   memenuhi  kebutuhan dasar termasuk  yang  subsider  dan  tersier  juga  kian  terus    bertambah    dan    tidak    pernah terpuaskan. 6 Salah  satunya  adalah,  pembakaran  lahan  besar  besaran  yang  selalu menjadi masalah setiap tahunnya.
5 Samsul,  Inosentius,  2015,  Instrumen  Hukum  Hukum  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan, Lahan dan Polusi Asap. Info Singkat Hukum, Vol. VII, No.17/I/P3DI/September/2015.
6 Tristam  Pascal  Moeliono,  Koerniatmanto  Soetoprawiro , Pengembangan  dan  Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/6
Oleh  karena  itu,  kebakaran  hutan  dan  lahan  menimbulkan  dampak  terhadap kerusakan  lingkungan,  sosial  dan  kesehatan  masyarakat.  Tidak  hanya  sekedar musnahnya  ekosistem  tapi  kabut  asap  yang  ditimbulkannya  mengganggu  kesehatan masyarakat bahkan perekonomian juga ikut terganggu. Pembakaran hutan atau lahan merupakan  kejahatan  yang  harus  diperangi  secara  komprehensif  oleh  setiap  pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan  hukuman  pidana  penjara  dan  denda  semaksimal  mungkin,  untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat dan oknum yang lain agar tidak melakukan pembakaran hutan lagi (M. Hariyanto).
Penegakan  hukum  merupakan  bentuk  hubungan  antara  hukum  dengan masyarakat,  dimana  hukum  bekerja  maka  berpengaruh  terhadap  perilaku  sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum dikenal dengan sistem penegakan hukum atau criminal  law  enforcement ,  sebagai  bagian  dari criminal  policy atau  upaya penanggulangan kejahatan, maka dibutuhan dua sarana, yakni sarana penal dan non- penal. 7
Tahun 2020 ini Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menggantikan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan  dan  Lahan.  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penanggulangan Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  tersebut  menginstruksikan:  (1)  melakukan  upaya penanggulangan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia yang  meliputi  kegiatan:  (a)  pencegahan  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan;  (b) pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan (3) penanganan pasca kebakaran hutan dan  lahan.  (2)  mengefektifkan  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana kebakaran  hutan  dan  lahan  sekaligus  pembayaran  ganti  rugi  sesuai  dengan  tingkat kerusakan  atau  akibat  yang  dibutuhkan  untuk  biaya  rehabilitasi,  pemulihan  kondisi hutan  dan  lahan,  atau  tindakan  lain  yang  diperlukan  serta  pengenaan  sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  proses  yang  melihatkan  banyak  hal.  Oleh karena  itu,  keberhasilan  penegakan  hukum  akan  dipengaruhi  oleh  hal-hal  tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Soejono Soekanto, 1983: 8), 8 ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan
Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang.  Perumusan  pikiran  pembuat  undang-  undang  yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.
7 Siswanto Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112. 2005.
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hlm, 8, 1983.
Kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi, namun belum mampu menjerat pelaku  dengan  peraturan  perundang-undangan  diatas.  Penegakan  hukum  terhadap pelaku  kebakaran  hutan  dan  lahan  dirasa  masih  sangat  lemah  dan  belum  berjalan optimal. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum  berjalan  secara  efektif  dan  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal.  Hal  itu antara  lain  disebabkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  belum  secara tegas  mengatur  tindak  pidana  yang  dilakukan  secara  terorganisasi. 9 Menurut Inosentius  Samsul  mengenai  instrumen  hukum  penanggulangan  pembakaran  hutan, lahan dan polusi asap, mengatakan bahwa penegakan hukum yang ada belum mampu mengatasi  permasalahan  pembakaran  hutan  dan  lahan  (Samsul,  2015).  Walaupun tahun 2019 lalu penanganan dan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan  sudah  mulai  dilakukan.  Tahun  2019  di  Provinsi  Riau,  Polda  Riau  merilis  hasil penanganan  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  sepanjang  tahun  2019  di Provinsi  Riau  melalui  Kabid  Humas  Polda  Riau  Kombes  Pol  Sunarto  menyampaikan bahwa  jumlah  kasus  karhutla  yang  ditangani  Polda  Riau  dan  jajaran  polres  di  Riau sebanyak 74 kasus yang tersebar di kabupaten dan kota. Sebanyak 74 kasus terdiri dari 72  kasus  perorangan  dan  2  korporasi  (perusahaan).  Sedangkan  jumlah  pelaku  yang ditetapkan  tersangka  sebanyak  81  orang  (Kompas.com.31/12/2019).  Tersangka terdiri dari 77 perorangan dan 4 orang dari perusahaan. "Kemudian kasus yang sudah tahap II sebanyak 65 perkara, tahap I sebanyak 5 perkara, penyidikan 3 perkara. Selain itu,  ada  satu  perkara  yang  di-SP  3  karena  tersangka  meninggal  dunia.  Hal  senada sebagaimana tergambar dalam laporan Jikalahari dibawah ini:
9 Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Penerapan Pidana Pasal  92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf    B  Undang-Undang    Nomor  18  Tahun    2013  Tentang    Pencegahan  dan  Pengrusakan Hutan  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sarolangun    Nomor:  16/PID.SUS/2015/PN.SRL) https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/viewFile/15451/9426
Sumber: Laporan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Tahun 2019
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  di Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan mewujudkan Sustainable Forest Management selama  ini  masih  jauh  dari  harapan.  Dari  74  kasus  karhutla  diatas,  72  kasus  (97%) pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  dilakukan  oleh  orang  perorangan  dengan ditetapkannya  sebanyak  81  orang  sebagai  tersangka  dan  hanya  2  kasus  (3%)  pelaku korporasi (perusahaan: PT SSS dan PT TI) dengan 4 orang  tersangka. Sementara dari pantauan  Jikalahari  kebakaran  hutan  lahan  juga  terjadi  pada  area  korporasi  lainnya sebagaimana gambar dibawah ini:

## Sumber: Catatan Akhir Tahun Jikalahari Tahun 2019
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan (karhutla)  di  Provinsi  Riau  seperti  diuraikan  diatas  masih  didominasi  orang perseorangan. Padahal ada pelaku lain yang terindikasi juga melakukan pembakaran hutan  dan  lahan  seperti  cukong,  kelompok  orang,  pelaku  usaha  atau  korporasi  dan masyarakat.  Dengan  alasan  penghematan  biaya  (biaya  murah),  mempercepat pekerjaan pembukaan lahan, mecegah hama dan memperbaiki kualitas tanah.
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  orang  perseorang  telah  berjalan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup maupun  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2014  Tentang  Perkebunan.  Sedangkan penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang diindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan masih minim belum maksimal.
Berbicara  tentang  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan lahan di Provinisi Riau measih mengalami hambatan. Dalam melihat penegakan hukum yang  merupakan  suatu  proses  yang  melihatkan  banyak  hal.  Oleh  karena  itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.
Secara  umum,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  sebelumnya, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan
Begitu  pula  halnya  pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mengalami beberapa hambatan.
Secara umum, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:
1. Kaedah hukum/peraturan itu sendiri Berkaitan dengan regulasi tentang sarana prasarana yang harus dimiliki korporasi untuk pencegahan kebakaran. Bahwa saat ini untuk menyatakan sebuah korporasi sengaja  atau  lalai  melakukan  pembakaran  hutan  dan  lahan  masih  sulit  untuk mencari  regulasinya.  Perlu  kejelasan  pengaturan  dalam  peraturan  perundang- undangan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  menjalankan  penegakan hukum  terhadap  perusahaan  yang  terindikasi  melakukan  atau  membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2. Petugas/penegak hukum Terbatasnya  jumlah  dan  sumberdaya  manusia  dalam  meningkatkan profesionalisme penegakan hukum. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan kemampuan dan pemahaman penyidik sangat menentukan akan keberlanjutan penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut.
3. Fasilitas dan Kondisi Geografis Hutan di Lokasi Kebakaran Fasilitas yang kurang memadai dan lokasi serta kondisi geografis kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau.  Lokasi terjadi kebakaran jauh dari perkampungan terkadang ada di dalam hutan.  Untuk menuju ke lokasi tersebut harus ditempuh berjam-jam  perjalanan  bahkan  dengan  medan  yang  agak  sulit  karena  kondisi sekitar  juga  telah  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Dengan  kondisi  dan  lokasi yang  sulit  seperti  ini,  terkadang  menjadi  penghambat  bagi  kepolisian  untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pembakaran.
4. Masyarakat Pola  penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  tingkat  perkembangan  masyarakat, tempat  hukum  tersebut  berlaku  atau  dibekukan.  Dalam  masyarakat  sederhana, pola  penegakan  hukumnya  dilaksanakan  melalui  prosedur  dan  mekanisme  yang sederhana  pula,  namun  dalam  masyarakat  modern  yang  bersifat  rasional  dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan  hukumnya  menjadi  begitu  kompleks  dan  sangat  birokratis.  Semakin modern  suatu  masyarakat,  maka  akan  semakin  birokratis  proses  penegakan hukumnya. Akibatnya yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum  bukan  hanya  manusia  yang  menjadi  aparat  penegak  hukum,  namun  juga organisiasi  yang  mengatur  dan  pengelola  operasionalisasi  proses  penegakan hukum.
Kondisi penegakan hukum pembakaran hutan dan lahan dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang  memberikan  kontribusi  secara  bersama-sama  terhadap  kondisi  tersebut, namun faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Secara  umum,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  dalam pembakaran hutan dan lahan dapat dibedakan dalam dua hal, yakni faktor- faktor yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  dan  faktor-faktor  di  luar  sistem  hukum. Adapun  faktor-faktor  dalam  sistem  hukum  meliputi  faktor  hukumnya  (undang- undang),  faktor  penegak  hukum,  dan  faktor  sarana  dan  prasarana,  sedangkan faktor-faktor  di  luar  sistem  hukum  yang  memberikan  pengaruh  adalah  faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik  atau  penguasa  negara.  Hal  yang  mendorong  masyarakat  melakukan pembakaran  hutan  dikarenakan  faktor  ekonomi  dan  biaya  murah,  mempercepat pekerjaan pembukaan lahan, mecegah hama dan memperbaiki kualitas tanah.
5. Budaya Budaya melestarikan hutan dan menjaga hutan agar tetap lestari terkadang belum tertanam  di  hati  sebagian  masyarakat,  sehingga  dengan  gampangnya  mereka membakar  hutan  dan  lahan  hanya  karena  alasan  biaya  yang  murah  atau  karena alasan ekonomi karena disuruh membakar hutan. Belum tumbuh kesadaran dalam diri  sebagian  masyarakat  bahwa  mencegah  lebaih  baik  dari  pada  mengobati, mencegah kebakaran hutan lebih baik dari pada memadamkan kebakaran hutan yang terlanjur berdampak dan memberikan kerugian besar bagi masyarakat tidak hanya di Provinsi Riau tetapi juga masyarakt di luar Provinsi Riau.
Penegakan  hukum  sebagai  bagian  dari legal  system ,  tidak  dapat  dipisahkan dengan substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ). Hukum sebagai  gejala  sosio-empiris  yang  dikaji  kedalam  variabel  independen  memberikan impact pada  berbagai  kehidupan.  Aspek-  aspek  kehidupan  sosial  ini  yang  menjadi dependent variable . Dalam kedudukan hukum sebagai independent variable maka dapat dikaji  secara law  in  action serta legal  impact .  Mengkaji  hukum  sebagai indepnedent variable termasuk  kajian  hukum  dan  masyarakat  ( law  and  society ).  Sebaliknya  jika hukum dijadikan dependent variable , maka termasuk kajian sosiologi hukum ( sociology of  law ).  Perbedaan  keduanya  ialah  kajian  hukum  dan  masyarakat  merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan sosiologi hukum merupakan spesialisasi sosiologi. Persamaannya  ialah  diantara  keduanya  tidak  lagi  memandang  hukum  sebagai  suatu kaidah semata-mata dan telah merelatifkan sifat normatif-dogmatif hukum.
Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh- sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembakaran hutan, pembalakan  liar,  penambangan  tanpa  izin,  dan  perkebunan  tanpa  izin.  Kejahatan  itu telah  menimbulkan  kerugian  negara  dan  kerusakan  kehidupan  sosial  budaya  dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.
Akhir-akhir  ini  perusakan  hutan  semakin  meluas  dan  kompleks.  Perusakan  itu terjadi  tidak  hanya  di  hutan  produksi,  tetapi  juga  telah  merambah  ke  hutan  lindung dan hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan  yang  berdampak  luar  biasa  dan  terorganisasi  serta  melibatkan  banyak pihak,  baik  nasional  maupun  internasional.  Kerusakan  yang  ditimbulkan  telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan
negara.  Oleh  karena  itu,  penanganan  perusakan  hutan  harus  dilakukan  secara  luar biasa.
Upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan  penegakan  hukum terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  mulai  proses  penegakan  hukum  yang menjangkau  sampai  pada  tahapan  pembuatan  hukum/undang-  undang.  Perumusan pikiran  pembuat  undang-undang  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Peningkatan  profesionalisme  aparat  penegak  hukum,  sarana  dan  fasilitas  yang memadai,  masyarakat  yang  sadar  hukum  dan  budaya  menjaga  hutan  lestari  dengan cara  mencegah  kebakaran  hutan,  karena  mencegah  lebih  baik  dari  pada  mengobati. Lebih  lanjut,  menangani perusakan  hutan sesungguhnya  telah lama  dilakukan,  tetapi belum  berjalan  secara  efektif  dan  belum  menunjukkan  hasil  yang  optimal.  Hal  itu disebabkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  belum  secara  tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara teroganisasi. 10 Sustainable Forest Management (SFM) sangat tergantung pada kondisi kebijakan, hukum  dan  institusi,  yang  semuanya  itu  tercakup  dalam Good  Forestry  Governance . Penyebab  utama  manajemen  hutan  yang  buruk  adalah  tidak  berjalannya  kebijakan, hukum  dan  kelembagaan.  Lembaga  kehutanan  yang  lemah  tidak  bisa  menegakkan hukum.
Kelemahan  dari forest  governance cenderung  mendasari  masalah  kehutanan seperti pembersihan hutan primer, penghijauan yang tidak menghormati hak-hak dan kebutuhan  masyarakat  lokal,  pengelolaan  hutan  yang  mengabaikan  keanekaragaman hayati dan sebagainya 11
Konsep pengelolaan hutan lestari didasarkan atas terpenuhinya kelestarian tiga fungsi utama hutan yaitu (Alan Purbawiyatna dkk, Vol. (1) 2: 84- 92 Desember 2011: 85:  (a)  Fungsi  Ekologis/Lingkungan,  ekosistem  hutan  harus  mendukung  kehidupan organisme  yang  sehat,  tetap  mempertahankan  produktivitas,  adaptabilitas  dan kemampuannya  untuk  pulih  kembali;  (b)  Fungsi  Sosial,  mencerminkan  keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari  secara  sosial  apabila  bersesuaian  dengan  etika  dan  norma-norma  sosial  atau tidak melampaui batas ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan; (c) Fungsi  Ekonomis:    Menunjukkan  bahwa  manfaat  dari  hutan  melebihi  biaya  yang dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
10 Mayer J, Bass S, Macqueen D. 2002. The Pyramid. A Diagnostic and Planning Tools for Goood Forest Governance . The World Bank and WWF. http://www.ibcperu.org/doc/isis/8593,
11 Alan  Purbawiyatna,  dkk. Analisis  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Di  Kawasan  Berfungsi  Lindung, (Analysis  of    Sustainability  of  Private  Forest  Management  in  Protection  Area), Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam  dan Lingkungan Hidup (JPSL), Vol. 1.2.  Desember, 2011.
Pola interaksi tiga fungsi konsep pengelolaan hutan lestari tersebut sebagaimana tergambar dibawah ini:
Fungsi  ekologis/lingkungan  dielaborasi  menurut  kualitas  sumber  daya  alam, lingkungan  dan  keanekaragaman  untuk  mencapai  keseimbangan  pembangunan berkelanjutan  maka  dalam  konteks  hubungan  antara  tujuan  sosial  dan  ekonomi diperlukan  kebijakan  ekonomi  yang  meliputi  intervensi  pemerintah  secara  terarah, pemerataan  pendapatan,  penciptaan  lapangan  kerja  dan  pemberian  subsidi  bagi kegiatan pembangunan yang memerlukannya. 12

## D. SIMPULAN
Provinsi  Riau  sebagai  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  persoalan lingkungan  hidup  yang  cukup  kompleks,  khususnya  persoalan  kerusakan  hutan  dan ekosistem gambut yang dampaknya sebagai salah satu provinsi penyumbang terbesar bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Kebakaran hutan  dan lahan  setiap  tahun  terus  saja  terjadi,  namun  penegakan  hukum  terhadap  pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Guna Mewujudkan Sustainable Forest Management Di Provinsi  Riau  masih  dirasa  belum  maksimal.  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku pembakaran  hutan  dan  lahan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  mengingat  salah  satu penyebab  kerusakan  hutan  dan  lahan  adalah  terjadinya  kebakaran  atau  dibakarnya hutan dan lahan sebelum hutan dan lahan tersebut digunakan. Hal ini menjadi penting mengingat  salah  satu  syarat  mewujudkan  Sustainable  Forest  Management  (SFM) sangat  tergantung  pada  kondisi  kebijakan,  hukum  dan  institusi,  yang  semuanya  itu tercakup  dalam  Good  Forestry  Governance.  Penyebab  utama  manajemen  hutan  yang buruk  adalah  tidak  berjalannya  kebijakan,  hukum  dan  kelembagaan.  Lembaga kehutanan  yang  lemah  tidak  bisa  menegakkan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan terkait kehutanan.
12 Tutut Ferdiana, dkk, Rekonstruksi Kebijakan Publik tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang berbasis Sustainable Development , Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 16.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ferdiana, Tutut dkk. Rekonstruksi Kebijakan Publik tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang berbasis Sustainable Development, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3 Tahun 2017.
H.S., Salim. 2013, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), dalam 14 Tahun Melawan Monopoli Pengusaha Hutan dan Lahan, Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau 2002-2016, Pekanbaru, 2016.
Lembaga Adat Melayu Riau, Pendidikan Budaya Melayu Riau, Buku Sumber Pegangan Guru Pendidikan Budaya Melayu Riau. Pekanbaru, 2018.
Purbawiyatna,  Alan  dkk,  Analisis  Kelestarian  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Di  Kawasan Berfungsi  Lindung,  (Analysis  of  Sustainability  of  Private  Forest Management in Protection Area), Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (JPSL) Vol. (1) 2 : 84- 92 Desember 2011.
Samsul,  Inosentius.  2015,  Instrumen    Hukum    Penanggulangan    Kebakaran    Hutan, Lahan  dan  Polusi  Asap.  Info  Singkat  Hukum,  Vol.  VII,  No. 17/I/P3DI/September/2015.
Sunarso, Siswanto. Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Soejono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta:Binacipta , 1983.
Soejono  Soekanto,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta:Rajawali Press, 1983.
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1996.

## Jurnal:
Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Penerapan Pidana Pasal  92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat  (2)  Huruf    B  Undang-Undang    Nomor  18  Tahun    2013  Tentang Pencegahan  dan  Pengrusakan  Hutan  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri Sarolangun  Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL)
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/viewFile/15451/9426 Tristam  Pascal  Moeliono,  Koerniatmanto  Soetoprawiro,  Pengembangan  dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/issue/view/6