Tanjungpura Law Journal, Vol. 7, Issue 2, July 2023, Page :168 - 183 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 9 February 2023 | Reviewed: 6 July 2023 | Accepted: 30 July 2023

## ANALISIS ATURAN KEGIATAN PERDAGANGAN E-COMMERCE DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN  (STUDI PADA APLIKASI SHOPEE ONLINE )
Anggita Anggriana 1

## Abstract
The existence of online transactions, even though it provides convenience, certainly does not rule out the possibility of risks that must be faced by its consumers. The trend of online shopping in e- commerce has grown quite rapidly, and Shoppe has become one of the choices for consumers for buying and selling transactions online. On that basis, it is essential to analyze the government regulations  and  policies  issued  by  e-commerce,  in  this  case,  e-commerce  Shopee,  regarding consumer protection. This study uses an empirical juridical method. Source of data obtained from primary data and secondary data. The data collection method is through interviews with Shopee users, and secondary data is obtained through related literature, including laws, books, scientific journals,  and  sources  related  to  government  regulations  and  Shopee  e-commerce.  The  results show  that  consumer  protection  in  online  transactions  mainly  refers  to  Law  Number  8  of  1999 concerning Consumer Protection (UU  Perlindungan  Konsumen/UUPK), even though there have been  regulations  from  the  government  regarding  online  transactions.  E-commerce  Shopee  also provides  consumer  protection  regulations  in  the  form  of  policies,  one  of  which  is  a  policy  on returning  goods  and  funds,  which  is  one  of  the  risks  that  consumers  are  vulnerable  to  when conducting  online  buying  and  selling  transactions.  Therefore,  between  government  regulations and  e-commerce  policy  regulations,  there  must  be  a  connection  so  that  there  are  no  multiple interpretations  from  consumers.  Until  now,  e-commerce  policies  have  complied  with  UUPK,  but they  have  not  been  able  to  fully  become  a  solid  support  for  consumer  protection,  especially  in online transactions.

## Keywords: consumer protection; e-commerce; government regulation

## Abstrak
Adanya  transaksi  secara  online  meskipun  memberikan  kemudahan  tentu  tidak  menutup kemungkinan adanya risiko yang harus dihadapi para konsumennya. Tren berbelanja online pada e-commerce cukup berkembang pesat hingga saat ini dan e- commerce Shopee menjadi salah satu    pilihan  konsumen    untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  online.  Atas  dasar  tersebut  maka penting  untuk  dikaji  bagaimana  ketentuan  dalam  regulasi  pemerintah  dan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pihak  e-commerce,  dalam  hal  ini  Shopee,  terkait  perlindungan  konsumen.
1 Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, email : tita.anggriana@gmail.com
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dengan  pengguna  Shopee,  dan data  sekunder  didapatkan  melalui  literatur  terkait  diantaranya  undang-undang,  buku,  jurnal ilmiah,  dan  sumber  terkait  regulasi  pemerintah  dan  e-commerce  Shopee.  Hasil    penelitian menunjukkan  bahwa  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  secara  online  sebagian  besar masih  merujuk  pada  Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  meskipun  telah  ada  regulasi  dari  pemerintah  terkait  transaksi  yang  dilakukan  secara online.  Pihak  e-commerce  Shopee  juga  memberikan  aturan  perlindungan  konsumen  dalam bentuk kebijakan tentang pengembalian barang dan dana, yang mana hal tersebut menjadi suatu mitigasi  risiko  yang  rentan  dihadapi  oleh  para  konsumen  dalam  menikmati  transaksi  jual  beli online.  Maka  dari  itu,  perlu  adanya  kesesuaian  antara  regulasi  pemerintah  dengan  regulasi kebijakan pihak e-commerce agar tidak adanya multitafsir dari para konsumen. Sampai saat ini kebijakan e-commerce telah sesuai dengan UUPK  meskipun belum dapat sepenuhnya  menjadi pondasi yang kokoh dalam perlindungan konsumen, terutama pada transaksi online.

## Kata Kunci: e-commerce; perlindungan konsumen; regulasi pemerintah

## I.  Pendahuluan
Kebutuhan hidup yang dinamis menghantarkan gaya hidup yang berubah. Pada awalnya,  masyarakat  terbiasa  melakukan  pembelanjaan  melalui  metode  secara langsung,  namun  saat  ini  mulai  beralih ke transaksi  dengan  pendekatan online tanpa mengharuskan  adanya  tatap  muka.  Terlebih  dalam  keadaan  pandemi  yang memberikan  keterbatasan  akses  dalam  berbelanja  secara  langsung  serta  adanya kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM),  menjadikan model belanja online solusi untuk saat ini. Menurut Juniar & Jusrianti, pandemi Covid- 19 telah membatasi mobilitas masyarakat, salah satunya akibat kebijakan pembatasan sosial  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  telah  mengubah  banyak  aspek kehidupan  manusia,  termasuk  cara  masyarakat  berbelanja. 2 Data  riset  dari YouDesk turut  menunjukkan  bahwa  8  dari  10  orang  Indonesia  yaitu  sebesar  82%  melakukan pembelanjaan online . 3
Terdapat beberapa keuntungan dalam melakukan belanja secara online . Antusias Dalam  aktivitas  berbelanja online ,  konsumen  tidak  perlu  menghabiskan  waktu  untuk pergi  ke  toko. 4 beberapa  keuntungan  lain  misalnya,    ketersediaan  barang  yang ditawarkan beragam, kemudahan dan kepraktisannya, keamanan dan
2 Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti. 2021. “Belanja Online Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Ibu- Ibu Rumah Tangga Di Kota Makassar”, Jurnal Emik , 4(1): 38. https://doi.org/10.46918/emik.v4i1.850
3 Nuzulia Nur Rahma. 2010.  “Riset Tren Festival Belanja Online The Trade Desk Dan Yougov Temukan Data Unik”, Tersedia pada: https://wartaekonomi.co.id/read356042/riset-trend-festival-belanja-online-the- tradedesk-dan-yougov-temukan-data-unik. (Diakses 5 November, 2022).
4 Indonesiabaik.Id. 2018. “Tren Belanja Online Warganet Indonesia”, Tersedia pada: https://indonesiabaik.id/infografis/tren-belanja-online-warganet-indonesia. (Diakses 7 Juni, 2023).
kenyamanannya,  penawaran  diskon  pembelian  barang  yang  lebih  praktis 5 ,  serta metode pembayaran atau transaksi yang jauh lebih mudah. Namun perlu diingat bahwa tingginya  minat  masyarakat  untuk  melakukan  transaksi  belanja online beriringan dengan  risiko  dalam  bertransaksi  secara online ,  mengingat  kegiatan  jual  beli  tidak dilakukan  secara  langsung.  Hal  ini  meningkatkan  potensi  kejahatan  seperti  ancaman penipuan hingga pembobolan akun sehingga menuntut konsumen untuk lebih berhati- hati dalam menggunakan platform e-commerce . 6
Merujuk  pada  data  hasil  survey  dari  databoks  pada  tahun  2022, e-commerce dengan  pengunjung  terbanyak  di  Indonesia  dipegang  oleh  Tokopedia  pada  peringkat pertama,  Shopee  pada  peringkat  kedua,  dan  Lazada  pada  peringkat  ketiga.  Adapun jumlah  pengguna  dan  peringkat  10  TOP E-commerce di  Indonesia  ditunjukkan  pada infografis pada gambar 1.

## Grafik 1. Peringkat e-commerce di Indonesia

## Sumber data: databoks.katadata.co.id
Grafik  ini  menunjukkan  adanya  pertumbuhan  transaksi  belanja online yang mencakup  aktivitas  penjualan,  pembelian  dan  pembayaran  sejumlah  barang  maupun jasa. 7 Shopee menjadi salah satu e-commerce yang menjadi pilihan masyarakat dalam
5 Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti Uci, Op.Cit.
6 Bimo Aria  Fundrika.  2021.  “Tren  Belanja Online Naik,  Pelanggan  Perlu  Makin  Cerdas  Dan  Hati  Hati”. Tersedia  pada:  https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/24/213500/tren-belanja-online-naik-pelanggan- perlu-makin-cerdas-dan-hati-hati-kenapa. (Diakses 7 Juni, 2023).
7 Alek Kurniawan. 2021 “Tren Belanja Online Selama Pandemi Barang Yang Dibeli Masyarakat”. Tersedia
158346667 131296667 26640000 21303333 19736667 10830000 2846667 2343333 1370000 1108550 Tokopedia Shopee Lazada Bukalapak Blibli Ralali Klik Indomaret JD.ID Bhinneka Matahari
berbelanja online .  Banyak  faktor  yang  menjadikan  Shopee  lebih  dikenal  konsumen, salah  satunya  terkait  dengan  fasilitas  pembayaran.  Shopee  telah  membentuk  bank sendiri  yakni  Sea  Bank serta memiliki  sarana e-money yang  bernama Shopeepay.  Hal ini  yang  membedakan  Shopee  dengan e-commerce lain  yang  sebagian  besar  masih menggunakan  pihak  ketiga  dalam  transaksi e-money .  Selain  itu,  Shopee  bersifat consumer-to-consumer, artinya, meskipun merupakan platform jual beli melalui transaksi online, namun  Shopee  juga  memberikan  konsep  sosial  dimana  pengguna  Shopee dimudahkan dalam berinteraksi secara dua arah. Selain itu, Shopee menghadirkan fitur pesan  instan  secara  langsung,  adanya  hastag  untuk  menemukan  kategori  produk, tawaran gratis ongkir, fitur live chat, dan adanya garansi termurah. 8
Terkait  sifat consumer-to-consumer dalam e-commerce ,  menurut  Chawla  & Kumar 9 perlu  adanya  regulasi  untuk  memperketat  keamanan  konsumen,  sebagaimana praktek bertransaksi pembelanjaan online di India yang mengacu pada Organisation for Economic  Cooperation  and  Development (OCED). Adapun  regulasi  tersebut  mengatur konteks privasi dan risiko keamanan, perlindungan pembayaran dan keamanan produk. Lebih lanjut, Chawla & Kumar menekankan pentingnya otoritas perlindungan konsumen dalam  memastikan  kemampuan  mereka  untuk  melindungi  konsumen e-commerce dan bekerja sama dalam masalah lintas batas. 10
Regulasi  mengenai  keamanan  dan  perlindungan  konsumen  menjadi  penting dalam  aktivitas  belanja online mengingat  tingkat  resikonya  yang  cukup  tinggi  terhadap konsumen  misalnya  ketidaksesuaian  atas  tampilan  barang  yang  dipesan  dengan kenyataan  barang  yang  diterima,  barang  yang  dibeli  tidak  dapat  diterima  secara langsung  karena  memerlukan  waktu  pengiriman,  kerentanan  terhadap  kerusakan barang dalam proses pengiriman, dan kerentanan terhadap penipuan. 11 Indonesia telah memiliki  aturan  mengenai  perlindungan  konsumen  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  terkait  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yang  memberikan mengatur transaksi jual beli. Untuk merespon kegiatan transaksi online , dikeluarkan pula Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  mengenai  Penyelenggaraan  Sistem  dan
pada: https://money.kompas.com/read/2021/06/24/111700226/tren-belanja-online-selama-pandemi- barang-apa-yang-banyak-dibeli-masyarakat-. (Diakses 7 Juni, 2023)
8 Amelia.  2018.  “Hinet.  Keunikan  Belanja  Di  Shopee  Dibanding  Yang  Lain”.  Tersedia  pada: https://Www.Hinet.Co.Id/Keunikan-Belanja-Di-Shopee-Dibanding-Yang-Lain/. (Diakses 7 Juni, 2023)
9 Neelam  Chawla  dan  Basanta  Kumar,  “ E-Commerce And  Consumer  Protection  In  India: The  Emerging Trend,” Journal Of Business Ethics, 180(2): 583. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04884-3.
10 Ibid.
11 Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti. Op. Cit.
Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE). 12 PP  PSTE  adalah  turunan  dari  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).
Terkait  permasalahan  keamanan  dalam  perlindungan  konsumen,  berbagai  acuan hukum  menjadi  pendukung  untuk  melengkapi  permasalahan  dalam  akses  jual  beli online . Aturan  hukum  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah  turut  didukung dengan  salah satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  pihak  Shopee  yaitu  terkait  dengan  kebijakan  tentang pengembalian  dana  dan  barang  apabila  terjadi  ketidaksesuaian  terhadap  barang  yang dibeli oleh konsumen melalui e-commerce Shopee.
Merujuk  pada  latar  belakang  tersebut  maka  penting  untuk  diketahui  bagaimana peran regulasi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berkesesuaian dengan kebijakan yang  ditetapkan  oleh  perusahaan e-commerce Shopee  sebagai  bentuk  perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  serta  kesesuaiannya  dengan  penetapan  kebijakan regulasi oleh pihak e-commerce Shopee tentang kebijakan pengembalian dan dana.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  terkait  yakni  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fibritanti  (2017)  terkait Consumer  Protection  In  Electronic  Transactions ,  kemudian penelitian yang dilakukan oleh Chawla terkait E ‐ Commerce and Consumer Protection in India:  The Emerging  Trend ,  dan penelitian  yang dilakukan  oleh  Bahresyi  (2018) terkait Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Jual  Beli  Secara Online .  Selain  itu, penelitian  yang  dilakukan  Afrineldi  berjudul  Perlindungan  Konsumen  dalam Perdagangan  Elektronik  (E-Commerce)  membahas  mengenai  model  kebijakan perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik ( e- commerce). 13 Temuan dalam penelitian ini menerangkan bahwa perlindungan konsumen dapat ditempuh dengan dua model  kebijakan  yakni  yang  bersifat  komplementer  dan  kompensatoris.  Penelitian- penelitian tersebut menganalisa hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, namun belum membahas bagaimana upaya dari perusahaan transaksi elektronik maupun e-commerce terlibat  dalam  bentuk  penerbitan  kebijakan  dan  aturan  sebagai  bentuk  nyata  dalam
12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7l Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
13 Afrineldi.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam  Perdagangan  Elektronik  (E-Commerce)”, Jurnal  Ilmiah Publika, 9(1): 104. http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5719.
implementasi  perlindungan  konsumen.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  akan  melahirkan novelty yakni  pentingnya  kesesuaian  antara  peraturan  perlindungan  konsumen  yang diatur  dalam  perundang-undangan  dengan  kebijakan  perusahaan e-commerce dalam bertransaksi  pada  aplikasi  belanja online dengan  mengajukan  Shopee sebagai  studi kasus.

## II.  Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yakni  yuridis  empiris  yakni akan  menganalisis  bagaimana  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat. 14 Sumber  data diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  melalui wawancara  bersama  pengguna  Shopee  di  Pontianak  dengan  kategori  narasumber berusia 20 – 25 tahun untuk sebagaimana kluster pengguna transaksi online terbanyak, dan data sekunder didapatkan melalui literatur terkait diantaranya undang-undang, buku, jurnal  ilmiah,  dan  sumber  terkait  regulasi  pemerintah  dan e-commerce Shopee.  Sifat penelitian  berupa  deskriptif  analitis  yang  mengungkapkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  teori  hukum. 15 Penggunaan  teknik  analisis  data kualitatif  akan  membantu  dalam  melihat  kacamata  keterkaitan  antara  regulasi  dan pembahasan,  serta  diproses  secara  sistematis  untuk  mendapatkan  klasifikasi  dan tipologi  yang sesuai. Analisis  kualitatif  disebut juga  dengan  analisis ongoing  analysis . 16
Sehingga  penelitian  ini  akan  mengungkapkan  bagaimana  peran  regulasi  hukum  yang diberlakukan  oleh  Pemerintah  dan  dari  pihak  Shopee  untuk  memberikan  perlindungan pada konsumen dalam bertransaksi belanja online .

## III.  Analisis dan Pembahasan
A. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Belanja Online
Teknologi  informasi  telah  mengubah  cara  bertransaksi  secara  konvensional  dan membuka  peluang  baru  dalam  transaksi e-commerce . E-commerce mengacu  pada mekanisme  yang  memediasi  transaksi  penjualan  barang  dan  jasa  melalui  pertukaran elektronik. E-commerce meningkatkan  produktivitas  dan  memperluas  pilihan  melalui penghematan  biaya,  daya  saing  dan  organisasi  proses  produksi  yang  lebih  baik. E- commerce memiliki  sifat-sifat  seperti  terjadinya  transaksi  antara  dua  pihak,  adanya
14 Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum . Cetakan Ke 8. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.
15 Ibid.
16 Vancauteren,  M  Et  Al.,  2011.  “The  Impact  Of  Globalization  On  National  Accounts”,  Perdagangan Elektronik”.  Dalam  United  Nations  Economic  Commission  For  Europe  (Eds.),  hlm.  249, https://Www.Unece.Org/Fileadmin/Dam/Stats/Groups/Wggna/Guidebychapters/Chapter_13.Pdf.
pertukaran  barang  atau  jasa  serta  informasi,  menggunakan  fasilitas  internet  dalam prosesnya. 17
Perkembangan  teknologi  informasi  yang  menciptakan e-commerce sekaligus mendorong  peluang  baru  bagi  kejahatan.  Dalam  aktivitas  belanja online, barang dan/atau  jasa  dapat  diperdagangkan  kepada  konsumen  melewati  batas  wilayah  dan negara,  maka  perlindungan  konsumen  akan  selalu  menjadi  isu  penting  untuk diperhatikan. 18 Perlindungan konsumen adalah masalah yang menjadi perhatian dalam aktivitas e-commerce di seluruh dunia. Tulisan dari Samuel Warren dan Louis Brandeis pada  tahun  1890  berjudul The  Right  to  Privacy menjadi  titik  awal  undang-undang privasi  konsumen  di  Amerika  Serikat.  Hal-hal  yang  diatur  dalam  peraturan  tersebut memiliki  tujuan  utama  untuk  mencegah  pelanggaran  privasi  konsumen  termasuk memperhatikan  perlindungan  privasi.  Teknologi  ini  mampu  memfasilitasi  munculnya 'Big Data ' istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengumpulan, penyimpanan, dan  analisis  kumpulan  data  yang  memiliki  volume  besar,  variasi  yang  signifikan,  dan kecepatan tinggi, terkadang diisi oleh kombinasi data online dan offline . 19
Menurut  Cockshott  &  Dieterich 20 terdapat  dua  alasan  mengapa  konsumen membutuhkan  perlindungan.  Pertama,  konsumen  tidak  punya  banyak  pilihan  selain membeli  dan  terikat  dalam  kontrak  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh perusahaan  yang  berkedudukan  lebih  kuat;  kedua,  perusahaan  dapat  memanipulasi perbedaan  yang  signifikan  dalam  pengetahuan  dan  kompleksitas  yang menguntungkan mereka. Namun, peneliti lain seperti Ruhl (2011) percaya bahwa klaim teoritis konvensional yang meletakkan pelanggan sebagai pihak yang lebih lemah tidak lagi  berlaku  di  zaman  modern. 21 Perlindungan  konsumen  dalam e-commerce harus dipenuhi baik oleh negara maupun pelaku usaha guna melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. 22
Di  Indonesia,  peraturan  mengenai  perlindungan  konsumen  turut  diatur  pada
17 I  Putu  Erick  Sanjaya  Putra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha  Dan  Ni  Made  Sukaryati  Karma.  2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Melalui Ecommerce”, Jurnal Analogi Hukum , 1(2): 240. https://Doi.Org/10.22225/Ah.1.2.1739.239-243.
18 Ahmadi  Miru,  Juajir  Sumardi,  And  Hasbir  Paserangi.  2016.  “Consumer  Protection  In E-Commerce Transactions In Indonesia”, Journal Of Law, Policy And Globalization, 47: 135.
19 Neelam Chawla And Basanta Kumar. Op.Cit.
20 Paul  Cockshott  And  Heinz  Dieterich.  2011.  “The  Contemporary  Relevance  Of  Exploitation  Theory”, Marxism 21, 8(1): 206–208. https://Doi.Org/10.26587/Marx.8.1.201102.009.
21 Neelam Chawla And Basanta Kumar. Loc.Cit.
22 Sulasi  Rongiyati.  2019.  “Perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi  Dagang  Melalui  Sistem  Elektronik”, Negara Hukum , 10(1): 1-2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 4 yang telah mengatur tentang hak-hak konsumen yang meliputi:
1. Hak  atas  kenyamanan,  yakni  keamanan  dan  keselamatan  dalam  menggunakan dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak  untuk  memilih  dan  memperoleh  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan pengaduannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi  perlindungan,  dan  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen yang tepat.
Untuk  merespon  peningkatan  aktivitas e-commerce serta  melindungi  akses transaksi berbelanja online , diterbitkanlah beberapa peraturan perundangan-undangan tentang  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  digital.  Sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE). 23 Menurut  catatan  sejarah  legislatif, Rancangan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  diterbitkan  pada tanggal 5 September 2005 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan  Transaksi  Elektronik. 24 Sedangkan  UU  ITE  diterapkan  pada  21  April  2008. Undang-Undang  ini  mempunyai  yurisdiksi  yang  berlaku  bagi  setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  ini,  baik  di dalam  wilayah  Indonesia  maupun  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia  yang  mempunyai akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia. 25 Sedangkan untuk hal konsumen yang merasa dirugikan apabila ada barang yang tidak  sesuai  dengan  kualifikasi  atau  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  dapat  merujuk
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
25 Rizkiyudha  Brammantyo  And  Irham  Rahman.  2019.  “Legal  Protection  Of E-Commerce Consumers  In Online Transactions  In  Indonesia”, American  Journal  Of  Social  Sciences  And  Humanities, 4(2):  360. https://Doi.Org/10.20448/801.42.358.368.
pada  UUPK  yang  mengatur  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Mengenai  aktivitas transaksi  jual  beli  pada  media online ,  konsumen  dapat  merujuk  Pasal  28  ayat  1  UU ITE,  tentang  kerugian  konsumen,  yang  menyatakan  bahwa  “ setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik ”  sebagai  salah  satu tindakan  yang  dilarang.    UU  ini  mengalami  revisi  dan  penyesuaian  kembali  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  merupakan  perubahan  dari  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Transaksi  Elektronik  yang  telah  mengatur bagaimana bentuk suatu perjanjian dengan menggunakan sarana alat elektronik serta ketentuan  pidana  atas  tindakan  yang  dilarang. 26 Hal  demikian  juga  diatur  dalam  PP PSTE.
Menurut peneliti, pengaturan hukum terkait aturan perlindungan konsumen dengan basis online yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  tidak  dibuat  dalam  satu bentuk peraturan sehingga menyebabkan kebingungan publik atas ketidakkonsistenan pengeluaran  dasar  hukum  yang  diatur  pada  beberapa  aturan  undang-undang  serta peraturan  pemerintah.  Meskipun  transaksi  belanja online melibatkan  teknologi informasi  sehingga  termasuk  dalam  lingkup  aturan  UU  ITE,  namun  menurut  peneliti dibutuhkan  integrasi  dengan  pengaturan  mengenai  perdagangan  melalui  sistem elektronik  sehingga  menghasilkan  struktur  aturan  yang  kokoh.  Hal  ini  sebagaimana yang disampaikan oleh Purba bahwa pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  yang  mengatur  mengenai E- commerce lebih  lanjut,  masih  belum  cukup  baik.  Contohnya,  belum  diaturnya mengenai  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta  pelaku  usaha  yang  mana pengaturannya masih merujuk pada UUPK. 27
B. Keterkaitan  Regulasi  Pemerintah  dan  Kebijakan  Perlindungan  Konsumen oleh Pihak Shopee
Sebagai  pelaku  transaksi  elektronik,  Shopee  tunduk  kepada  tata  aturan  hukum
26 Fakultas  Hukum  Universitas  Darmawangsa  And  Budi  Bahreysi.  2018.  “Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Dalam  Jual  Beli  Secara Online ”, De  Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  3(2):  132. https://Doi.Org/10.30596/Dll.V3i2.3157.
27 Purba,  R.  G.  2021. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Shopee  (E-Commerce) Yang  Menerima Produk  Berbeda  Dengan  Produk  Yang  Dideskripsikan  Dan  Diperjanjikan .  Sumatera  Utara:  Universitas Sumatera Utara, hlm 50.
yang  berlaku  di  dalam  UU  ITE. 28 Terdapat  aturan  dalam  pasal  17  UU  ITE  yang menyebutkan bahwa: “ Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik  dalam  melakukan  interaksi  dan/atau  pertukaran  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung ”.  Selanjutnya, ketentuan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 UU ITE, yaitu: “ Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak ”.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  pada situs  belanja  Shopee,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  11  tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:
1. Perlindungan Terhadap Data Pribadi
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah cukup memadai dalam mengakomodasi  perlindungan  terhadap  data  pribadi  konsumen.  Dalam  hal  ini  terkait dengan  kerugian  yang  dialami  konsumen  Shopee  mengenai  pembobolan  akun  yang menyebabkan  bocornya  kerahasiaan  kartu  kredit  milik  konsumen.  Perlindungan Hukum tersebut dapat terlihat dalam Pasal 26 UU ITE yang menyebutkan bahwa:
a. Kecuali  ditentukan  lain  oleh  Peraturan  perundang-undangan,  penggunaan  setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan
b. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen Shopee Melalui  penelusuran  yang  telah  dilakukan,  bentuk-bentuk  kerugian  yang  dapat terjadi dari sisi konsumen berupa:
a. Wanprestasi,  terdapat  ketidaksesuaian  antara  barang  yang  diterima  dengan barang yang dipesan oleh konsumen.
b. Pembatalan  sepihak,  pesanan  dibatalkan  sepihak  oleh  Shopee  karena  stok barang habis atau terjadi kesalahan program, padahal konsumen telah membayar lunas terlebih dahulu.
c. Pengaduan  cukup  sulit,  konsumen  yang  memiliki  masalah  dengan  pengiriman, pengembalian  barang  dan/atau  dana,  sering  mendapat  ketidakjelasan  dari  pihak Shopee  jika melakukan  komplain.  Mulai  dari  proses  yang  lama,  hingga  komplain
28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
tidak diperhatikan.
d. Pembobolan  akun  Shopee,  akun  konsumen  dibobol  kemudian  pihak  lain memanfaatkan  data-data  kartu  kredit  atau  bank  pemilik  akun  Shopee  untuk disalahgunakan,  seperti membeli  barang  dengan  dana  pemilik  asli  akun  Shopee. Hak  dan  Kewajiban  Konsumen  Shopee  serta  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha Shopee yang diatur dalam Kebijakan Shopee sendiri telah merujuk pada peraturan perlindungan Konsumen di dalam UUPK. 29
Adapun  Hak  dan  Kewajiban  Konsumen  Shopee  serta  hak  dan  kewajiban  pelaku usaha Shopee tersebut adalah:
a. Hak Konsumen
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
e. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
f. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
Perlindungan  konsumen  yang  diberikan  pihak  Shopee  juga  merujuk  pada  Pasal 19,  20,  21  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  terkait  dengan  tanggung jawab pelaku usaha, dimana pihak  Shopee memberikan ganti rugi kepada konsumen yang menerima barang tidak sesuai dan melakukan klaim untuk pengembalian barang atau  uang  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  berlaku.  Menurut  Gunawan  Wijaya tanggung jawab pelaku usaha selalu berhubungan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen,  termasuk  dalam  perjanjian  jual  beli  di  dalam  hukum  perlindungan konsumen tanggung jawab pelaku usaha dikenal dengan istilah product liability . 30
Ganti rugi yang diberikan tidak hanya berupa pengembalian sejumlah uang, tetapi
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
30 Gunawan Widjaja And Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.
dapat pula berupa penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau berupa perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. 31 Sebagaimana  kebijakan  dari  pihak  Shopee dalam  pemberian  ganti  rugi  yaitu  dengan  memberikan  pilihan  kepada  konsumen mengenai pengembalian yang diinginkan melalui fitur pengajuan pengembalian.
Kebijakan  Shopee  yang  memberikan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  salah  satunya adalah  tentang pengembalian  barang dan dana yang  dapat diklaim  konsumen  apabila  barang  yang  dibeli  dari  Shopee  tidak  sesuai  maupun terdapat  cacat  pada  barang.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  Shopee  kepada konsumen yang menerima produk yang berbeda dengan yang dideskripsikan maupun adanya cacat pada barang  dilakukan dengan cara menyediakan layanan pengaduan konsumen  melalui  via chat Shopee  sekarang, e-mail ,  dan  telepon.  Pengaduan  akan ditindaklanjuti  oleh  Shopee  dengan  melakukan  mediasi  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.  Apabila  penyelesaian  dengan  cara  mediasi  tidak  menghasilkan  solusi bagi  kedua  belah  pihak  maka  Shopee akan  bertindak  sebagai  pengambil  keputusan dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Apabila  hasil  keputusan  Shopee  tersebut dianggap  merugikan  konsumen,  maka  konsumen  dapat  menempuh  jalur  litigasi  yaitu penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  umum  di  yurisdiksi  setempat  untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari suatu transaksi.
Selain itu bentuk pertanggungjawaban Shopee dilakukan dengan cara melakukan pengembalian  dana  kepada  pembeli  setelah  melakukan  validasi  terlebih  dahulu terhadap alasan pengembalian produk tersebut. Apabila alasan pengembalian tersebut diterima  maka  dana  akan  dikembalikan  kepada  pembeli  maksimal  3  (tiga)  hari  kerja. Dalam hal ini pengembalian dana ke pembeli dilakukan melalui  Shopee Pay, Shopee Pay Later, Kartu Kredit, Kredivo dan Akulaku.
Menurut peneliti, kesiapan e-commerce dalam menghadirkan berbagai fitur harus juga  turut  didukung  atas  itikad  baik  yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Sehingga  dapat memperkecil  resiko  penipuan  pada  transaksi  belanja online karena  itikad  baik  antara konsumen dan seller relatif terjamin. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Shopee  sebagai  penyedia  layanan  jasa  berdasarkan  Pasal  26  UUPK  yang menyatakan:  “ Pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  jasa  wajib  memenuhi  jaminan
31 Susanti Adi Nugroho. 2008. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya , Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: Kencana, hlm. 29.
dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan ”.
Transaksi  yang  dilakukan  dalam  forum  jual  beli online akan  menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu pembeli ( buyer ), penjual ( seller ),  dan website  online (dalam  hal  ini  adalah  Shopee).  Bukti  nyata  Shopee memberikan  perlindungan  konsumen  yakni,  memperbaiki  konsep  C2C  dengan memberikan  komunikasi  langsung  pada  konsumen  namun  memberikan  keterbatasan akses  atas  nama  dan  informasi  akun  untuk  menghindari  pencurian  data  serta ketidaknyamanan  Shopee.  Sebagai  contoh  Shopee  mengeluarkan  kebijakan  untuk memproteksi  akun  konsumen  pada  penjual  apabila  transaksi  jual  beli  sudah  deal. Upaya ini dilakukan Shopee dan mendapat respon positif dari pengguna Shopee.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Shopee  untuk  memberikan  perlindungan konsumen  diatur  pada  bagian  kebijakan  privasi  dan  syarat  layanan  yang  menurut peneliti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## IV.   Penutup
Temuan  penting  pada  penelitian  ini  adalah  bahwa  sistem  yang  aman  dan  andal sangat  penting  bagi  perusahaan e-commerce untuk  mendapatkan  kepercayaan pelanggan.  Perlindungan  konsumen  merupakan  suatu  hal  terpenting  yang  harus diberikan  pemerintah  untuk  melindungi  konsumen  dalam  setiap  melakukan  transaksi. Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dinilai  dapat memberikan  perlindungan  serta  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam melakukan  setiap  transaksi  meskipun  telah  ada  aturan  pemerintah  mengenai perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi secara online namun masih belum ada  peraturan  dari  pemerintah  dan e-commerce yang  tegas  cukup  kuat  untuk melindungi  hak-hak  konsumen online dan  mendorong  pertumbuhan  transaksi  belanja online di  Shopee.  Undang-Undang  No.  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik yang mengatur mengenai e-commerce dinilai masih belum cukup baik dikarenakan belum ada diaturnya mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha  sehingga  perlindungan  konsumen  masih  merujuk  pada  aturan  di  dalam  UUPK. Regulasi  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pihak  Shopee  tentang  kebijakan  pengembalian barang  dan  dana  telah  sesuai  dengan  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  terkait perlindungan  konsumen  salah  satunya  yaitu  Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  berupa  tanggung  jawab  pelaku  usaha  untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila menerima barang tidak sesuai melalui
e-  commerce Shopee.  Undang-undang  yang  mengatur  perlindungan  hak  konsumen dalam e-commerce mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Pertumbuhan e-commerce terlihat  menjanjikan  dengan  kerangka  hukum  yang  kuat  dan  langkah-langkah perlindungan  konsumen.  Namun,  tidak  hanya  itu,  pelanggan  juga  memiliki  peran  aktif yang  krusial  untuk  mendorong  sektor  bisnis  dalam  memberikan  produk  dan  layanan terbaik.  Maka  dari  itu,  kehati-hatian  konsumen  dalam  menggunakan  platform e- commerce menjadi penting.
Bibliografi Buku:
Adi  Nugroho,  Susanti.  2008. Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Ditinjau  Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya . Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: Kencana.
Afrizal.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian  Kualitatif  Dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum . Cetakan Ke 8. Jakarta: Sinar Grafika.
Amelia.  2018.  “Hinet.  Keunikan  Belanja  Di  Shopee  Di  Banding  Yang  Lain”. Https://Www.Hinet.Co.Id/Keunikan-Belanja-Di-Shopee-Dibanding-Yang-Lain/.
Purba,  R.  G.  2021. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Shopee  (E-commerce) Yang  Menerima  Produk  Berbeda  Dengan  Produk  Yang  Dideskripsikan  Dan Diperjanjikan . Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
Widjaja,  Gunawan,  And Ahmad  Yani.  2000. Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## Artikel Jurnal:
Afrineldi.  2021.  “Perlindungan  Konsumen  dalam  Perdagangan  Elektronik  (E-
Commerce)”, Jurnal Ilmiah Publika , 9(1): 101-111.
http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5719
Ahmadi Miru, Juajir Sumardi, And Hasbir Paserangi. 2016. “Consumer Protection In E- commerce Transactions  In  Indonesia”, Journal  Of  Law,  Policy  And  Globalization, 47: 131-137.
Andi Maghfirah Juniar, And Jusrianti Uci. 2021. “Belanja Online Di Masa Pandemi Covid- 19: Studi Kasus Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kota Makassar”, Jurnal Emik, 4(1): 37- 51. https://doi.org/10.46918/emik.v4i1.850
Budi  Bahreysi.  2018.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Jual  Beli  Secara Online ”, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2): 131-143.
https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157
Neelam Chawla, And Basanta Kumar. 2022. “ E-commerce And Consumer Protection In India:  The  Emerging  Trend”, Journal  Of  Business  Ethics, 180(2):  581-604 https://doi.org/10.1007/s10551-021-04884-3.
I  Putu  Erick  Sanjaya  Putra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha  dan  Ni  Made  Sukaryati  Karma.
2019. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang   Melalui
Ecommerce”, Jurnal Analogi Hukum . 1(2): 239-243.
https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.239-243.
Paul  Cockshott,  And  Heinz  Dieterich.  2011.  “The  Contemporary  Relevance  Of Exploitation Theory”, MARXISM 21, 8(1): 206-236. 10.26587/marx.8.1.201102.009 Rizkiyudha  Bramantyo  dan  Irham  Rahman.  2019.  “Legal  Protection  Of E-commerce Consumers  In Online Transactions  In  Indonesia”, American  Journal  Of  Social Sciences And Humanities, 4(2): 358-368.  https://doi.org/10.20448/801.42.358.368 Sulasi  Rongiyati.  2019.  “Pelindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Dagang  Melalui
Sistem
Elektronik”, Negara Hukum, 10(1): 1-25.

## Peraturan Indonesia:
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999    Tentang    Perlindungan
Konsumen ( Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  22,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3821);
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7l  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2019  Nomor  185,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6400);
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang
Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi  Elektronik,  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348).

## Sumber Internet:
Fundrika,  B. A.  2021.  “Tren  Belanja Online Naik,  Pelanggan  Perlu  Makin  Cerdas  Dan Hati Hati,” Tersedia Pada: Https://Www.Suara.Com/Lifestyle/2021/09/24/213500/Tren-Belanja- Online - Naik- Pelanggan-Perlu-Makin-Cerdas-Dan-Hati-Hati-Kenapa?Page=All. (Diakses 7 Juni, 2023).
Indonesiabaik.Id.  2018.  “Infografis Tren  Belanja Online Warganet  Indonesia.,” Tersedia Pada:Https://Indonesiabaik.Id/Infografis/Tren-Belanja- Online - Warganet-
Indonesia.(Diakses 7 Juni, 2023).
Kurniawan,  A.  2021.  “Tren  Belanja Online Selama  Pandemi  Barang  Yang  Dibeli Masyarakat,” 2021. Tersedia Pada: Https://Money.Kompas.Com/Read/2021/06/24/111700226/Tren-Belanja- Online -
Selama-Pandemi-Barang-Apa-Yang-Banyak-Dibeli-Masyarakat-.  (Diakses  7  Juni, 2023).
Rahma,  N.  N.  2021.  “Riset Trend  Festival  Belanja Online The Tradedesk  Dan  Yougov Temukan Data Unik,” Tersedia Pada: Https://Www.Wartaekonomi.Co.Id/Read356042/Riset-Trend-Festival-Belanja-
Online - The-Tradedesk-Dan-Yougov-Temukan-Data-Unik.  (Diakses  5  November, 2022).
Vancauteren,  M,  Reinsdorf,  M,  Veldhuizen,  E,  Eugene  Van  Der,  P.,  Carsten,  B,  And Airaksinen,  A.  2011.  “The  Impact  Of  Globalization  On  National  Accounts,” Perdagangan Elektronik. Dalam United Nations Economic Commission For Europe
(Eds.)., 249–61, 2011.
Https://Www.Unece.Org/Fileadmin/DAM/Stats/Groups/Wggna/Guidebychapters/Ch apter_13.Pdf.