## TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
Muthia Sakti, Yuliana Yuli W Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan Email: mutia.sakti@gmail.comi

## Abstrak
Badan  Arbitrasi  Syariah  Nasional  dibentuk  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia.  Alasan pembentukan Badan Arbitrasi Syariah Nasional dengan gagasan Ekonomi Syariah yang ditandai dengan perkembangan perbankan syariah, dengan contoh lahirnya bank syariah yang  tentunya  mempunyai  sengketa  yang  harus  diselesaikan  dengan  syariah,  untuk  itu kebutuhan  untuk  mengikut  sertakan  pihak-pihak  lain  untuk  mediasi  dalam menyelesaikan sengketa syariah. Penelitian ini akan membahas tentang tanggung jawab Badan  Arbitrasi  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  dalam  menyelesaikan  sengketa mengenai  kewenangan  dari  bank  syariah  dan  pengadilan  agama  terhadap  pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah di Indonesia.
Kata kunci : Tanggung Jawab, BASYARNAS, Perbankan Syariah

## Abstract
National  Sharia  Arbitration  Board  established  by  the  Majelis  Ulama  Indonesia.  The reason the founding of the National Sharia Arbitration Board with their idea of Islamic Economics is characterized by the development of Islamic banking, such as the birth of the Islamic Bank, which certainly has a dispute must be resolved sharia and sharia, so the need to involve other parties to mediate in resolving the dispute sharia. In this thesis will  be  discussed  on  the  responsibility  of  the  National  Sharia  Arbitration  Board (BASYARNAS)  in  resolving  disputes  regarding  the  authority  of  Islamic  Banking  and Religious Court against the execution and cancellation of the decision of the Arbitration Sharia in Indonesia.
Keywords :   Responsibility, National Sharia Arbitration Board, Sharia Banking

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Era  globalisasi  mempengaruhi  semua  bidang  dalam  kehidupan,  di  satu  sisi memang  menimbulkan  dampak  positif,  namun  di  sisi  lain  juga  dapat  menimbulkan dampak  negatif,  seperti  misalnya  perbedaan  paham,  perselisihan  pendapat  ataupun terjadinya sengketa antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang telah terikat dalam kesepakatan.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki kelebihan, yaitu tidak terbuka untuk  umum,  biaya  yang  lebih  murah,  bersifat win-win  solution dan  fleksibel dibandingkan  dengan  lembaga  peradilan.  Arbitrase  merupakan  salah  satu  upaya penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan.  Pembicaraan  mengenai  arbitrase memang  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang ada.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,
Tanggung Jawab Badan Arbitrase……………………….              Muthia Sakti, Yuliana Yuli W
menegaskan  bahwa  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  diserahkan  kepada  badan peradilan.
Dengan  berpedoman  pada  undang-undang  tersebut,  keberadaan  arbitrase  dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  terdapat  di dalam penjelasan Pasal 58, 59 Ayat (1), (2), (3), Pasal 60 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 61 yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58,  Pasal  59,  dan  Pasal  60  diatur dalam  undang-undang” 1 .  Arbitrase  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dalam Pasal 1 Angka  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  memberikan  definisi  mengenai arbitrase,  yaitu  “Cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak yang bersangkutan”. 2
Munculnya  Bank  Syariah  di  Indonesia  merupakan  fenomena  yang  menarik  dan juga  merupakan  titik  kulminasi  dalam  upaya  panjang  beberapa  kalangan  secara individual  atau  institusional  telah  terlibat  dalam  proses  yang  berkenaan  dengan transformasi  sosial  masyarakat  mereka.  Berdasarkan  data  Bank  Syariah  Indonesia, pertumbuhan  Bank  Konvensional  jauh  ketinggalan  oleh  Bank  Syariah  dimana  Bank Syariah mengalami pertumbuhan sekitar 40 % per tahun dalam sepuluh  tahun terakhir sementara  Bank  Konvensional  hanya  20  %.  Dari  data  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia, total asset Bank Syariah mencapai Rp. 125,5 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp. 97,5 triliun dari tahun 2010 dan mencapai pasar sekitar 4 % dari total kue industri  Perbankan  Nasional.  Pertumbuhan  Bank  Syariah  tahun  2012  adalah  yang tertinggi  sejak  tahun  2005. 3 Akan  tetapi,  dalam  perjalanan  kehadiran  Bank  Syariah  di Indonesia,  tentu  saja  belum  secepat  Bank  Konvensional  yang  sudah  ada  sejak  lama. Proses  pertumbuhan  dan  perkembangan  serta  pengelolaan  Bank  Syariah  ini  masih menghadapi sejumlah masalah.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  permasalahan  yang  pernah  terjadi  yaitu  sengketa antara  Bank  Syariah  Mandiri  dengan  PT.  Atriumasta  Sakti  yang  diselesaikan  melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan Putusan Nomor 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak,  akan  tetapi  masih  mengalami  kendala  pada  saat  eksekusi putusan.  Hal  tersebut  dikarenakan  pihak  yang  dikalahkan  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri merasa  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  BASYARNAS  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh  PT.  Atriumasta  Sakti  dalam  pemeriksaan  sengketa. Sehingga  Bank  Syariah  Mandiri  kemudian  mengajukan  permohonan  pembatalan putusan  Arbitrase  Syariah  ke  Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat  sesuai  dengan  Putusan Nomor  792/Pdt.G/2009/PA.JP,  namun  dengan  adanya  putusan  tersebut,  kemudian  PT. Atriumasta  Sakti  dan  Majelis  Arbiter  Basyarnas  mengajukan  banding  ke  Mahkamah Agung.  Dimana  putusan  banding  yang  diputus  oleh  Mahkamah  Agung  kemudian membatalkan  putusan  Pengadilan  Agama  dengan  pertimbangan  bahwa  Pengadilan Agama  telah  melampaui  kewenangannya  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara. Sehingga  dengan  adanya  putusan  banding  oleh  Mahkamah  Agung  tersebut,  PT.  Bank
1 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaaan  Kehakiman, Pasal 58, 59 Ayat 1, 2, 3, Pasal 60 Ayat 1, 2, 3 dan Pasal 61
2 I  Made  Widnyana, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase ,  Jakarta:  PT.  Fikahati Aneska,2014, hlm. 10
3 Safri  Haliding,” Perbankan  Syariah”, http//www.dakwatuna.com//2012/07/09/215  35/potensi- penyelewengan-di-bank-syariah, di akses tanggal 29 Maret 2016
Syariah Mandiri mengajukan Peninjauan Kembali atas perkara tersebut namun Majelis Mahkamah  Agung  menolak  permohonan  Peninjauan  Kembali  dari  PT.  Bank  Syariah Mandiri.
Pada  dasarnya  fungsi  kedua  lembaga  Arbitrase  yaitu  BANI  dan  BASYARNAS adalah  sama-sama  berfungsi  untuk  menegakkan  keadilan  dengan  cara  menyelesaikan setiap  sengketa  yang  terjadi  antara  individu  yang  satu  dengan  individu  yang  lainnya secara adil dan cepat serta memberikan suatu pendapat  yang mengikat mengenai suatu persoalan  berkenaan  dengan  perjanjian  tersebut.  Hanya  saja  BASYARNAS  berfokus untuk  menyelesaikan  sengketa-sengketa  muamalah  atau  keperdataan  dikalangan  umat Islam. 4

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  tanggung  jawab  BASYARNAS  dalam  penyelesaian  Sengketa Perbankan Syariah?
b. Bagaimana  kewenangan  Pengadilan  Agama  terhadap  eksekusi  dan  pembatalan putusan Arbitrase Syariah di Indonesia ?
3. Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  mengenai  tanggung  jawab  BASYARNAS  dalam  penyelesaian Sengketa Perbankan  Syariah.
b. Untuk  mengetahui  kewenangan  Pengadilan  Agama  terhadap  eksekusi  dan pembatalan putusan Arbitrase Syariah di Indonesia.

## 4. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  sarana  penelitian  ilmiah  yang  berdasarkan  pada metode  penelitian.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yang  berjenis  yuridis normatif,  pendekatan  berdasarkan  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  yang  kemudian  ditelaah  lebih  lanjut  sesuai  dengan  perumusan  masalah, sehingga  uraian  tersebut  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  bersifat  logis.  Adapun pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  atau normatif  approach. Penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis dengan menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan teori  –teori  hukum  dalam  pelaksanaannya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang akan diteliti. Dari keseluruhan data yang terkumpul, akan diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan).

## B. PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  BASYARNAS  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dapat diartikan sebagai  kewajiban  menanggung  segala  sesuatunya  bila  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut, dipersalahkan,  dan  diperkarakan.  Dalam  kamus  hukum,  tanggung  jawab  adalah  suatu keharusan  bagi  seseorang  untuk  melaksanakan  apa  yang  telah  diwajibkan  kepadanya. Menurut  hukum,  tanggung  jawab  adalah  suatu  akibat  atas  konsekuensi  kebebasan
4 Rahmat Rosyadi dan Ngantino, Arbitrase Dalam Perspektif dan Hukum Positif, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 49-71
seseorang  tentang  perbuatannya  yang  berkaitan  dengan  etika  atau  moral  dalam melakukan  suatu  perbuatan.  Selanjutnya  menurut  Titik  Triwulan  pertanggungjawaban harus  mempunyai  dasar,  yaitu  hal  yang  menyebabkan  timbulnya  hak  hukum  bagi seorang  untuk  menuntut  orang  lain  sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 5
Menurut  hukum  perdata,  dasar  pertanggungjawaban  dibagi  menjadi  2  (dua) macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban  atas  dasar  kesalahan (liability  without  based  on  fault) dan pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  yang  dikenal  dengan  tanggung  jawab  risiko (liability without fault) atau tanggung jawab mutlak (strick liability). 6
Dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni conflict dan Dispute yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua  pihak  atau  lebih,  tetapi  keduanya  dapat  dibedakan  kosa  kata conflict sudah diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  “konflik”,  sedangkan  kosa  kata Dispute dapat diterjemahkan menjadi kosa kata “sengketa”.
Sebuah  konflik  berubah  atau  berkembang  menjadi  sebuah  sengketa  bilamana pihak  yang  merasa  dirugikan  telah  menyatakan  rasa  tidak  puas  atau  keprihatinannya, baik  secara  langsung  kepada  pihak  yang  dianggap  sebagai  penyebab  kerugian  atau kepada  orang  lain. 7 Ini  berarti  sengketa  merupakan  kelanjutan  dari  konflik.  Sebuah konflik  akan  berubah  menjadi  sengketa  bila  tidak  dapat  terselesaikan.  Konflik  akan diartikan  pertentangan  diantara  para  pihak  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka.
Sektor  perbankan  dengan  posisi  strategis  sebagai  lembaga  intermediasi  dan penunjang  sistem  perbankan  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam pembangunan nasional.  Bank sebagai  lembaga perantara dana (financial  intermediary) memiliki  tugas  pokok  menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kembali  dalam  bentuk  kredit.  Bank  mempunyai  peranan  strategis dalam pembangunan nasional yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat sehingga melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.
Keberadaan  Bank  Syariah  hanya  menjadi  salah  satu  bagian  dari  program perkembangan  Bank  Konvensional,  karena  pengembangan  Perbankan  Syariah  sendiri pada  awalnya  ditujukan  dalam  rangka  pemenuhan  pelayanan  bagi  segmen  masyarakat yang  belum  memperoleh  pelayanan  jasa  perbankan  karena  sistem  Perbankan Konvensional  dipandang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  yang  diyakini. Pengembangan Perbankan Syariah juga dimaksudkan sebagai perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu. Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan usahanya. Kontrak pembiayaan  yang lebih menekankan sistem bagi  hasil  mendorong  terciptanya  pola  hubungan  kemitraan (Mutual  investor relationship) ,  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan  berupaya  memperkecil  resiko kegagalan usaha.
Selain  penyempurnaan  terhadap  sisi  kelembagaan,  perlu  juga  memperhatikan sisi  hukum  sebagai  landasan  penyelenggaraannya  hal  ini  untuk  mengantisipasi
5 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta:  Prestasi Pustaka , 2010,  hlm. 48
6 Ibid., hlm. 49
7 Siti  Megadianty  Adam  dan  Takdir  Rahmadi,  “Sengketa  dan  Penyelesaiannya:  Buletin Musyawarah” , Indonesia Center for Environmental Law , Nomor 1 Tahun I  Jakarta, 1997, hlm.1
munculnya  berbagai  macam  permasalahan  dalam  operasionalnya.  Penyelesaian sengketa  Ekonomi  Syariah  sebagai  sengketa  perdata,  dalam  hal  ini  termasuk  sengketa Perbankan  Syariah,  dapat  diselesaikan  melalui  cara  musyawarah.  Namun  apabila  cara musyawarah  tidak  berhasil,  maka  penyelesaian  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara, yakni  penyelesaian  secara  litigasi  di  Pengadilan  Agama  dan  non  litigasi  (diluar pengadilan).  Pilihan  penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  dapat  dibagi  2  (dua), yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Pasal 1  angka  8  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memberikan  putusan  mengenai  sengketa tersentu;  lembaga  tersebut  juga  dapat  mmeberikan  pendapat  yang  mengikat  mengenai suatu  hubungan  hukum  tertentu  dalam  hal  belum  timbul  sengketa.  Kewenangan arbitrase  menyelesaikan  perbankan  Syariah  dapat  didasarkan  atas  kesepakatan  ketika membuat  perjanjian (pactum  de  compromittendo) atau  dibuat  ketika  terjadi  sengketa (akta  kompromi).  Pilihan  ini  disebabkan  banyaknya  kelebihan  arbitrase  dibandingkan dengan proses melalui jalur litigasi.
Sesuai dengan Visi dan Misi berdirinya BASYARNAS, sebagai Arbitrase Islam yang tentunya berlandaskan Islam dan nilai-nilai Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan  Syariah  maupun  sengketa  lainnya  yang  juga  berlandaskan  Islam,  maka penerapan  BASYARNAS dalam menyelesaikan  perbankan Syariah  yang  sering terjadi hingga  saat  ini  harus  tetap  mengutamakan  prinsip  kedamaian  dan  mencerminkan  rasa keadilan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Dalam  hal  ini,  proses  beracara  di BASYARNAS berjalan maksimal 6 (enam) bulan dan harus diselesaikan secara tuntas dengan  cara  Arbiter/ Hakam memberikan  keputusan  yang  bersifat final dan binding / mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga keputusan Arbiter/ Hakam tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
Seorang Arbiter/ Hakam harus mampu membuat suasana proses arbitrase bersih, jelas  dan  bebas  dari  argumentasi  forensik.  Ia  harus  mampu  menilai  buku-bukti  yang diajukan,  berhubungan  dengan  sengketa  yang  akan  diselesaikan.  Seorang  Arbiter  juga harus  memperhatikan  fakta-fakta  yang  muncul  yang  berkaitan  dengan  permasalahan sengketa  dan  putusannya  harus  berdasarkan  sesuatu  yang  bersifat  praktis  atau  tidak memihak, wajar dan adil. Selain itu, ia juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang prosedur  arbitrase,  hukum,  tata  cara  pembuktian,  faham  akan  hukum  kontrak,  hukum hak milik dan sudah tentu terutama hukum-hukum arbitrase itu sendiri. Para pihak yang bersengketa  berhak  melakukan  penilaian  yang  dipermasalahkan  sejak  awal  pada  saat dengar  pendapat  dan  berhak  menilai  para  arbitrer  apakah  ia  telah  bertindak  di  dalam wewenang  yang  telah  disepakati  menurut  hukum.  Oleh  karena  itu,  BASYARNAS memiliki  tanggung  jawab  terhadap  semua  penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah maupun sengketa Syariah lainnya terutama bagi seorang Arbiter/ Hakam. Terhitung dari mulai berdirinya hingga sampai saat ini ada 20 (dua puluh) sengketa perbankan Syariah yang masuk dan dituntaskan oleh BASYARNAS.
Kewenangan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  diatur  dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yakni:
a. Menyelesaikan  secara  adil  dan  cepat  sengketa muamalah (perdata)  yang timbul  dalam  perdagangan,  keuangan,  industri,  jasa  dan  lain-lain  yang menurut  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya
oleh  pihak  yang  bersengketa,  dan  para  pihak  sepakat  secara  tertulis  untuk menyerahkan  penyelesaiannya  kepada  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas)  sesuai  dengan  prosedur  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas);
b. Memberikan  pendapat  yang  mengikat  atas  permintaan  para  pihak  tanpa adanya  suatu  sengketa  mengenai  persoalan  berkenaan  dengan  suatu perjanjian.

## 2. Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  Eksekusi  dan  Pembatalan  Putusan BASYARNAS
Istilah  wewenang  atau  kewenangan  disejajarkan  dengan Authority dalam  bahasa Inggris  dan  bevoegdheid  dalam  bahasa  Belanda. Authority dalam Black  S  Law Dictionary, diartikan  sebagai  kewenangan  atau  wewenang  adalah  kekuasaan  hukum, hak  untuk  memerintah  atau  bertindak;  hak  atau  kekuasaan  pejabat  publik  untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.
Dalam  dunia  bisnis,  sekalipun  dibidang  kegiatan  ekonomi  syariah,  para  pihak ingin  cepat  menyelesaikan  sengketa  mereka  secara  adil,  dan  bisnis  dapat  berjalan kembali  tanpa  adanya  kendala  apapun.  Menurut  peraturan  hukum  Arbitrase  Indonesia dan  pengalaman  arbitrase  terlembaga  domestik  Indonesia,  suatu  sengketa  bisnis  sudah dapat  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  tahun, termasuk apabila ada permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dibandingkan melalui lembaga  peradilan  yang  memakan  waktu  paling  sedikit  4  (empat)  tahun,  belum termasuk  upaya  hukum  luar  biasa,  Peninjauan  Kembali.  Biasanya  suatu  pengurusan penyelesaian sengketa yang memakan waktu bertahun-tahun akan menghabiskan waktu dan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Apalagi  aparat  penyelenggara  negara  kita  belum  dapat memberikan suasana kondusif dalam penegakan hukum peradilan di Indonesia.
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah satu-satunya lembaga arbitrase  Islam  di  Indonesia.  Secara  formal,  eksistensi  lembaga  ini  mempunyai  dasar hukum  yang  kuat  dalam  struktur  hukum  Indonesia.  Undang-Undang  di  Indonesia memberikan peluang bagi para pihak  yang bersengketa ke lembaga independen di luar pengadilan.  Hal  ini  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimaksud pada Pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa  upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  dapat dilakukan  diluar  pengadilan  negara  melalui  arbitrase  atau  penyelesaian  sengketa alternatif.  BASYARNAS  merupakan  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam menyelesaikan  sengketa  perbankan  dan  keuangan  syariah,  karena  tujuan  utama didirikannya  lembaga  ini  adalah  untuk  menyelesaikan  sengketa muamalat di  bidang perdagangan,  keuangan,  perbankan  jasa  dan  sebagainya  secara  cepat  dan  adil berdasarkan pada prinsip syariah.
Penyelesaian  sengketa  melalui  BASYARNAS  bersifat  rahasia (confidential). Sebelum  pemeriksaan  sengketa  dimulai,  arbiter  harus  terlebih  dahulu  mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian (islah) tersebut tercapai, maka arbiter akan mencatatnya sebagai kesepakatan bersama yang mengikat dan harus di patuhi oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Namun,  apabila  perdamaian  tidak  tercapai,  maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan peraturan  yang berlaku. Sengketa  harus selesai dalam  waktu  6  (enam)  bulan.  Pelaksanaan  putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  sama  dengan  aturan  yang  berlaku  dalam  Badan  Arbitrase  Nasional
Indonesia  (BANI)  yang  berkiblat  pada  Pasal  59-64  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya para pihak harus  melaksanakan  putusan  tersebut  dengan  sukarela,  agar  putusan  arbitrase  dapat dipaksakan  pelaksanaannya,  maka  putusan  harus  diserahkan  dan  didaftarkan  kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Putusan  yang  diberikan  arbiter  bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dan  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa  (sesuai  dalam  Pasal  60  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) sehingga  Ketua  Pengadilan  tidak  diperkenankan  memeriksa  alasan  atau  pertimbangan dari  putusan  arbitrase  tersebut. 8 Kewenangan  memeriksa  yang  dimiliki  oleh  Ketua Pengadilan,  terbatas  pada  pemeriksaan  secara  formal  terhadap  putusan  arbitrase  yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter. Putusan BASYARNAS, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, didaftarkan oleh arbiter atau kuasa hukumnya  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri.  Apabila  ada  salah  satu  pihak  yang bersegketa enggan melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pihak lainnya bisa  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan mendaftarkan  permohonan  tersebut  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  (sesuai  dengan Pasal  61  dan  62  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
Sejak  tahun  2006,  dengan  diamandemennya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1989  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  kewenangan  Pengadilan  Agama menjadi  diperluas.  Disamping  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan sengketa  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  di  bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, kewenangan Peradilan Agama tersebut diperkuat dengan putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  perkara  Nomor  93/PUU-X/2012  yang menghapuskan  penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  sehingga  menjadikan  Peradilan  Agama  satu-satunya lembaga Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Dalam  penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  pada  huruf  (d)  menentukan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  Akad  adalah  melalui  pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Umum.  Namun  penjelasan  pasal  tersebut  kemudian  oleh Mahkamah  Konstitusi  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undnag-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, pada  Penjelasan  Pasal  59  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase Syariah.
Kemudian  berdasarkan  ketentuan  tersebut  Mahkamah  Agung  membatalkan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  08  Tahun  2008  tentang  Eksekusi  Putusan Badan  Arbitrase  Syariah  yang  menjadi  landasan  kewenangan  bagi  Pengadilan  Agama untuk memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah  Nasional  sebagaimana  diuraikan  diatas,  dengan  menerbitkan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  08  Tahun  2010  tentang  Penegasan  Tidak  Berlakunya  Surat
8 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Bogor: Galia Indonesia, 2010, hlm. 150-151
Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  08  Tahun  2008  tentang  Eksekusi  Putusan  Badan Arbitrase Syariah dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Penjelasannya  yang menyatakan  bahwa  dalam  hal  para  pihak  tidak  melaksanakan  putusan  arbitrase (termasuk arbitrase Syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, sehingga terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  tersebut  maka  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  08  Tahun  2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Tidak  hanya  Mahkamah  Agung  yang  kemudian  menyatakan  tidak  berlakunya Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  08  Tahun  2008  tentang  Eksekusi  Putusan Badan  Arbitrase  Syariah,  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  juga  tidak  lagi mencantumkan kalimat “dan melalui Pengadilan Agama” pada ketentuan penyelesaian sengketa.  Dari  uraian  tersebut,  menunjukkan  bahwa  terdapat  disharmonisasi  hukum  di bidang  kekuasaan  kehakiman,  khususnya  mengenai  kewenangan  Peradilan  Agama dalam  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  Ekonomi  Syariah  sehingga timbul tarik ulur penyelesaian hukum ekonomi Syariah.

## C. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
a. Tanggung  Jawab  BASYARNAS  dalam  penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah yang paling utama adalah berpegang teguh pada Prosedur Beracara di BASYARNAS  dan  peraturan  perundang-undangan  serta  terhadap  sumber hukum yang ada. Dalam hal ini, Arbiter/ Hakam bertanggung jawab tidak hanya kepada para pihak, tetapi kepada Allah SWT, dengan melihat bukti-bukti yang kuat  atau  otentik  dari  para  pihak  yang  bersengketa,  Arbiter/Hakam  dengan mencerminkan  rasa  keadilan  harus  memberikan  keputusan  sesuai  dengan ajaran  Agama  Islam.  Tanggung  jawab  BASYARNAS  dalam  menyelesaikan sengketa  Perbankan  Syariah  dinilai  masih  kurang  efektif,  hal  tersebut dikarenakan  tanggung  jawab  BASYARNAS  terhadap  sengketa  yang diselesaikan  hanya  sampai  pada  tahap  putusan  oleh  Majelis  Arbiter,  bukan sampai  tahap  eksekusi  putusan  dimana  para  pihak  yang  bersengketa  dapat dengan sukarela melaksanakan putusan BASYARNAS tersebut.
b   Kewenangan  Pengadilan  dalam  hal  eksekusi  dan  pembatalan  putusan BASYARNAS  yang  berwenang  secara  absolut  adalah  Pengadilan  Negeri. Alasannya  dengan  mengingat  pasca  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama diundangkan, dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  jo.  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa sengketa Ekonomi Syariah merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama  sebagai  penyelesaian  sengketa melalui jalur litigasi, namun para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausul  perjanjian  dapat  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  dan  kedudukan  Arbitrase  ini  merupakan penyelesaian  sengketa  Ekonomi  Syariah  melalui  jalur  non  litigasi,  sementara eksistensinya  telah  diakui  secara  yuridis  dalam  konstitusi.  Selanjutnya mengenai eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, dengan  tidak  berlakunya  lagi  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  yang  semula
menyatakan bahwa eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional  (BASYARNAS)  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama,  maka saat  ini  kewenangan  untuk  eksekusi  dan  pembatalan  putusan  Badan  Arbitrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Negeri sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Saran
a.   Seiring  perkembangan  Ekonomi  Syariah  yang  tidak  lepas  dari  segala kemungkinan  terjadinya  sengketa  dalam  setiap  kegiatan  usahanya,  maka peranan  BASYARNAS  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  ekonomi Syariah  di  luar  pengadilan  akan  semakin  meningkat.  Terkait  hal  itu BASYARNAS harus melakukan terobosan dan upaya-upaya perbaikan sistem lainnya.  Antara  lain,  sebaiknya  BASYARNAS  memiliki Term  Of  Reference (TOR)  yang  tegas  mengatur  mengenai  eksekusi  putusan  BASYARNAS  dan mengacu  pada  ICC  Arbitration  Rules.  Sehingga  putusan  BASYARNAS memiliki  kekuatan  hukum  bagi  para  pihak  yang  menyelesaikan  sengketa melalui  Arbitrase.  Dengan  adanya Term  Of  Reference (TOR)  yang  mengatur mengenai  eksekusi  putusan  BASYARNAS,  maka  akan  meminimalisir terjadinya pembatalan putusan dan perbuatan ingkar salah satu pihak terhadap putusan  BASYARNAS  serta  lebih  membuktikan  bahwa  BASYARNAS memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang  mutlak  terhadap  sengketa  yang diselesaikan  hingga  putusan  BASYARNAS  tersebut  dilaksanakan  oleh  para pihak.
b. Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  perlu  adanya  harmonisasi  ketentuan perundang-undangan  secara  vertikal,  sebagai  landasan  bagi  eksekusi  putusan BASYARNAS.  Sehingga  akan  tercipta  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  selaras  dan  saling  berkesinambungan  terkait  permohonan eksekusi  putusan  BASYARNAS.  Untuk  itu,  menurut  penulis  ada  baiknya Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dengan  menambahkan  ketentuan mengenai  Arbitrase  Syariah  secara  khusus.  Demikian  pula  Undang-Undang lain  yang  erat  kaitannya  dengan  arbitrase  Syariah,  agar  terwujudnya harmonisasi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Adam,  Siti  Megadianty  dan  Takdir  Rahmadi,  1997. Sengketa  dan  Penyelesaiannya:  Buletin Musyawarah, Nomor 1 Tahun I, Indonesia Center for Environmental Law, Jakarta
Mujahidin, Ahmad,  2010. Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia
Rosyandi , Rahmad, dan Ngatino, 2002, Arbitrase dalam Perspektif  dan Hukum Positif,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Triwulan, Titik dan Sinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Widnyana, I Made. 2014. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase . Jakarta: PT. Fikahati Aneska

## Peraturan Perundangan-Undangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN RI Nomor 49 Tahun 1989, TLN RI Nomor 3400.
________,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang omor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN RI Nomor 22 Tahun 2006, TLN RI Nomor 4611.
________,  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang–Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, LN RI Nomor 159 Tahun 2009, TLN RI Nomor 5078.
________, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI Nomor 157 Tahun 2009, TLN RI Nomor 5076.
________,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN RI Nomor 74 Tahun 1970, TLN RI Nomor 2951.
________,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN RI Nomor 63 Tahun 1963, TLN RI Nomor 2865.
________,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, LN RI Nomor 66 Tahun 1999, TLN RI Nomor 3843.
________, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, LN RI Nomor 31 Tahun 1992, TLN RI Nomor 4357.

## Internet
Safri Haliding, “Perbankan Syariah”, http//www.dakwatuna.com//2012/
07/09/21535/potensi-penyelesaian-di-bank-syariah