## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 2, Januari-Juni 2023 e-ISSN : 2597-5234

## DETERMINANTS OF TAXPAYER COMPLIANCE THROUGH SANCTIONS AS MODERATING

## DETERMINAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI SANKSI SEBAGAI PEMODERASI
Widia Puja Putri Dyani¹ * , Achmad Badjuri² Universitas Stikubank Semarang 1,2 widiapujaputridyani16@gmail.com 1 , badjuri@edu.unisbank.ac.id 2

## ABSTRACT
Motor vehicle tax is a regional tax collected by the government, the more taxes collected will  improve  infrastructure  improvements  for  the  welfare  of  the  people  in  Indonesia. Taxpayer compliance greatly affects tax revenue. The purpose of this study was to show the effect of knowledge, service quality, and socialization on taxpayer compliance with sanctions  as  moderation.  This  research  uses  quantitative  methods.  The  number  of samples is 100 respondents with the slovin formula who are vehicle taxpayers registered at the Kendal Samsat. The sampling technique is accidental sampling. Primary data used by  distributing  questionnaires.  The  test  results  can  be  concluded  that  the  variable knowledge, service quality has an effect on taxpayer compliance, but socialization has no effect on taxpayer compliance. This study also proves that sanctions are able to moderate the relationship between knowledge and service quality on taxpayer compliance, while sanctions  do  not  moderate  the  relationship  between  socialization  and  taxpayer compliance.
Keywords : Taxpayer Knowledge, Service Quality, Tax Dissemination, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.

## ABSTRAK
Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah, semakin  banyaknya  pajak  yang  dipungut  akan  meningkatkan  perbaikan  infrastruktur untuk  kesejahteraan  masyarakat  di  negara  Indonesia.  Kepatuhan  wajib  pajak  sangat mempengaruhi  penerimaan  pajak.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menunjukkan  pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan rumus slovin yang merupakan wajib pajak kendaraan yang terdaftar di Samsat Kendal. Teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling. Data yang digunakan primer dengan menyebarkan kuesioner. Hasil pengujian maka dapat disimpulkan  bahwa  variabel  pengetahuan,  kualitas  pelayanan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Dalam  penelitian  ini  juga  membuktikan  sanksi  mampu  memoderasi  hubungan antara pengetahuan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi tidak memoderasi hubungan antara sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang diatur dalam undang-undang dan  tidak  mendapatkan  imbalan.  Pajak memiliki peran utama bagi negara untuk membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaran pemerintah serta pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan  di  daerah.  Berdasarkan pemungutan pajak terdiri dari dua yaitu pajak  pusat  dan  pajak  daerah.  Semakin banyaknya  pajak  yang  dipungut  akan meningkatkan  perbaikan  infrastruktur untuk  kesejahteraan  masyarakat  di negara Indonesia.
Pajak  daerah  itu  sendiri  atau pajak provinsi yang dibagikan ke setiap daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan daerah  tersebut  merupakan  sumber penerimaan  pajak  daerah.  Pertumbuhan pembangunan  daerah  dapat  dipercepat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  merupakan  sumber  penerimaan pajak  daerah  yang  cukup  besar  bagi suatu  daerah.  Sistem  Administrasi Tunggal Satu Atap (SAMSAT) layanan dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,  sebagai  wadah  bagi individu  yang  ingin  membayar  pajak kendaraan. SAMSAT Kabupaten Kendal menjadi salah satu objek perhatian bagi pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor.  Dengan  target penerimaan  tiap  tahun  meningkat  akan tetapi  penerimaan  pajak  menurun. Pemerintah  kabupaten  kendal  berupaya meningkatkan  penerimaan  pajak  di SAMSAT  kabupaten  Kendal.  Berikut data  yang  diperoleh  dalam  kewajiban perpajakan  di  SAMSAT  Kabupaten Kendal.
Tabel 1. Target, Realisasi Penerimaan Dan Tunggakan Kendaraan Bermotor Di
Kantor SAMSAT Kendal Tahun 2019-
2022
Dari  tabel  diatas  menunjukkan target penerimaaan setiap tahun meningkat akan tetapi realisasi penerimaan  pajak  semakin  menurun. Pada  tahun  2019  realisasi  penerimaan pajak  mencapai  Rp  106.986.068.600, namun tunggakan sebesar Rp 4.290.443.440.  Pada  tahun  2020  dan 2021  realisasi  penerimaan  pajak  tidak melampaui  target  penerimaan  pajak, jumlah  realiasi  penerimaan  sebesar  Rp 105.818.021.025 dengan jumlah tunggakan  Rp  8.726.605.975  dan  tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar  Rp  108.652.179.900  dengan tunggakan sangat tinggi Rp 51.227.676.859. Selanjutnya tahun 2022 per  Oktober  belum  memenuhi  target dengan  jumlah  realisasi  penerimaan pajak sebesar Rp 101.203.081.000 nilai tunggakan pun mencapai Rp 47.976941.060. Dengan terjadinya penurunan  realisasi  penerimaan  pajak dan  penunggakan  yang  masih  tinggi menunjukkan  bahwa  masih  rendahnya tingkat  kepatuhan  pajak  kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.
Memaksimalkan  penerimaan  dari pajak  kendaraan  bermotor,  kepatuhan wajib  pajak  merupakan  aspek  yang sangat penting (Kurniawan, 2020). Oleh karena  itu  di  Samsat  Kendal  perlu digalakkan faktor-faktor yang meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Adanya  kepatuhan  wajib  pajak  agar wajib  pajak  memenuhi  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan perpajakan. (Wardani & Rumiyatun, 2017). Pengetahuan perpajakan merupakan  salah  satu  faktor  yang berkontribusi  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak. Kemampuan wajib pajak untuk memahami  kebijakan  dan  tarif  pajak dikenal sebagai pengetahuan perpajakan, mengerti memahami tentang pembayaran  pajaknya.  Penelitian  yang dilakukan (Ardiyanti & Supadmi, 2020) dan  (Sakura  &  Rachman,  2021) menunjukkan  kepatuhan  wajib  pajak ditingkatkan dengan pengetahuan perpajakan. Namun penelitian (Widyanti &  Ratnani,  2020)  menunjukkan  bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi yaitu kualitas pelayanaan pajak berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  maka  petugas pajak  harus  selalu  memperbarui  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  di kantor  samsat  (Gustiari,  L.  A,  & Suprasto,  2018).  Pelayanan  yang  baik dan  memuaskan  diharapkan  dapat mampu  melonjakkan  memotivasi  dan meningkatkan masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian (Tresnalyani, N. K. M, & Jati,
2018)  dan  (Sulistyawati,  A.  I.  & Sujarwati,  I.  &  Santoso,  2020) menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  ditingkatkan  dengan  pelayanan yang  berkualitas.  sedangkan  penelitian (Rismayanti, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Faktor  selanjutnya  sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dinilai  dapat  pemberian  informasi  dan pemahaman mengenai prosedur perpajakan  wajib  diikuti  (Ardiyanti  & Supadmi,  2020).  Jika  sosialisasi  pajak kurang optimal mengakibatkan rendahnya  informasi  yang  diterima
wajib  pajak,  sehingga  kurangnya pemahaman informasi tentang pentingnya  kewajiban  perpajakan  maka tidak mempunyai kewajiban untuk patuh pembayaran pajak. Dalam Penelitiannya
(Widiastini  &  Supadmi,  2020)  dan (Rahmat  et  al.,  2021)  membuktikan bahwa  Sosialisasi  perpajakan  memiliki berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  sedangkan  penelitiannya (Rismayanti, 2021) membuktikan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan variabel  moderasi  sanksi  perpajakan yang  melanggar  kewajiban  kepatuhan pajaknya  akan  mendapatkan  sanksi. Sanksi  pajak    sebuah  bagian  untuk membantu  dan  mendorong  untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Sakura & Rachman,  2021).  Dalam  penelitiannya (Warjito  &  Dwi  Mulyani,  2019) menunjukkan  sanksi  pajak  dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kantor Samsat Kendal bahwa tingkat kepatuhan mengalami ketidakstabilan, sehingga peneliti tertarik  mengadakan  penelitian  dengan mengembangkan penelitian dari (Warjito  &  Dwi  Mulyani,  2019). Perbedaan  dengan  penelitian  terdahulu terdapat pada penelitian ini menambahkan  variabel  independen  dan perbedaan  pada  studi  kasus.  Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian seberapa besar pengaruh variabel terkait kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.

## Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor.
Pengetahuan  perpajakan  yaitu sarana untuk wajib pajak menjadi dasar
digunakan  untuk  berperan  mengambil keputusan  dan  mengetahui  kewajiban dalam  membayar  pajak  serta  manfaat pajaknya.  Dengan  adanya  pengetahuan perpajakan yang tinggi akan menyebabkan wajib pajak menjadi lebih efektif  (Tresnalyani,  N.  K.  M,  &  Jati, 2018).  Dengan  tingkat  pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika pengetahuan  rendah  seringkali  tidak memenuhi  kewajiban  membayar  pajak kendaraan  bermotor.  Hasil  penelitian (Amri & Syahfitri, 2020) dan (Sakura & Rachman,  2021)  menyatakan  bahwa pengetahuan berpengaruh positif. terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas,  maka  hipotesis  pertama  dapat dinyatakan sebagai berikut: H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif. terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Untuk mengukur kualitas pelayanan  bisa  dilihat  dari  petugas Samsat  memberikan  pelayanan  yang nyaman,  transparan,  lengkap,  cepat, kesopanan, sikap amanah dan baik yang dapat memberikan kepuasan masyarakat.  Pelayanan  pajak  yang dibentuk sederhana lengkap dan mudah untuk  dipahami  maka  dapat  dilakukan secara  efektif  (Sulistyawati,  A.  I.  & Sujarwati, I. & Santoso, 2020). Kualitas pelayanan  petugas  kurang  baik  maka kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  akan  menurun  buruk  dari petugas  akan  menyebabkan  penurunan kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  peneltian yang dilakukan oleh (Tresnalyani, N. K. M,  &  Jati,  2018)  dan  (Rizkiani,  2021) menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan pajak  berpengaruh  positif  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Berdasarkan  uraian  diatas, maka  hipotesis  kedua  dapat  dinyatakan sebagai berikut:
H2 :  Kualitas  pelayanan  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.kendaraan bermotor. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor Sosialisasi  pajak  merupakan upaya memberikan informasi perpajakan agar  wajib  pajak  paham  dan  mengerti tentang  kepatuhan  sehingga  dapat meningkatkan  kepatuhan  perpajakan. Dengan  meningkatnya  sosialisasi  dapat menjadikan  kepatuhan  pajak  menjadi meningkat pajak kendaraan(Ardiyanti &
Supadmi,  2020).  Jika  sosialisasi  pajak rendah menyebabkan kurangnya pengetahuaan  dan  pemaham  tentang pajak,  wajib  ppajak  tidak  mengerti bagaimana memenuhi kewajiban perpajakanya  dan  merasa  tidak  harus mematuhi  peraturan  sehingga  membuat penerimaan  pajak  kurang  optimal. Adanya  sosialisasi  perpajakan  dapat menambahkan  pengetahuan,  wawasan dan pemahaman tentang pajak. Penelitian (Ardiyanti & Supadmi, 2020) dan ( Rahmat et al., 2021) membuktikan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas,  maka  hipotesis  ketiga  dapat dinyatakan sebagai berikut: H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  dengan  Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Pengetahuann  perpajakan  yaitu pemahaman  dasar  tentang  peraturan
perpajakan  merupakan  proses  dimana masyarakat  mengetahui  tentang  pajak dan  menerapkan  pengetahuan  tersebut untuk membayarkan pajaknya.
Sanksi  yang  diberikan  oleh Samsat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan  dengan  memberikan  sanksi atas  pelanggaran  wajib  paja  yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  hipotesis  keempat  dapat dinyatakan sebagai berikut: H4 :  Sanksi  perpajakan..mampu memoderasi  pengetahuan  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  dengan  Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pelayanan yang berkualitas menyebabkan  kenyamanan,  keamanan bagi  wajib  pajak  untuk  membayarkan pajaknya. Sanksi diperlukan untuk menegakkan  kewajiban  pajak  untuk ketidakpatuhan. Sanksi diperlukan
dalam  mematuhi  kewajiban  membayar pajak  agar  peraturan  perundang- undangan tidak dilanggar. Strategi untuk mengurangi  risiko  wajib  pajak  akan dilakukan sanksi oleh petugas
memberikan  pelayanan  yang  baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan dan kenyamanan tentang pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima dapat dinyatakan sebagai berikut:
H5 :  Sanksi  perpajakan  mampu memoderasi  kualitas  pelayanan  pajak terhadap  kepatuhann  wajib  pajak kendaraan bermotor Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  dengan  Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Sosialisasi i perpajakan i diharapkan
i wajib i pajak i menambah i pengetahuan
i tentang i perpajakan i memahami
i peraturan ip erpajakan i dan i akan i secara
i otomatis i wajib i pajak i akan i lebih i patuh i dalam i membayar i pajak.
Sanksi i perpajakan i merupakan
i salah i satu i faktor i yang i dapat i mendorong
i peningkatan i kepatuhan i wajib i pajak
i (Sakura i & i Rachman, i 2021). i Penelitian yang dilakukan (warjito & Dwi Mulyani, 2019)  menunjukkan  sanksi  perpajakan memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan pada kepatuhan i wajib i pajak.
i Berdasarkan i uraian i diatas, i dapat
i ditemukan i hipotesis i keenam i sebagai
i berikut: H6 : i Sanksi i perpajakan i mampu
i memoderasi i sosialisasi i perpajakan
i terhadap i kepatuhan i wajib i pajak i kendaraan i bermotor Dari  uraian  tersebut,  maka kerangka  pemikiran  penelitian  ini sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  deskriptif kuantitaif  dengan  data  primer  metode penyebaran  menggunakan  kuesioner yang  disebarkan  kepada  wajib  pajak.
Peneliti menentukan populasinya seluruh i wajib i pajak i kendaraan i bermotor
i di i Samsat i Kendal,  dan  sampel  yang digunakan i teknik i accidental i samppling
i serta i jumlah i sampel i menggunakan
i rumus i Slovin i dengan i jumlah i 100 i wajib i pajak. Pengukuran variabel
menggunakan  skala  likert  dengan  skala 1-5 poin yakni poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 cukup setuju, poin 4 setuju dan poin 5 sangat setuju.
i Analisis i data  yang  digunakan dalam  pengujian  ini  yaitu i statistik
i deskriptif, i uji i validitas i dan i reliabilitas,
i uji i asumsi i klasik, i uji i moderated i regression i analyze i (MRA), i uji i koefisien i determinasi i (R²), i uji i F, i uji i hipotesis i (uji i T).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Deskriptif Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif
Pengetahuan i perpajakan i memiliki i nilai i mean i (rata-rata) i 25,02 i dan i standar i deviasi i 3,062 . i Kualitas
i pelayanan i pajak i mean i (rata-rata) i 20,57 i dan i standar i deviasi i 2,886 . i Sosialisasi i perpajakan i nilai i mean i (rata-rata) i 27,24
i dan  istandar i deviasi i 3,579 . i Kepatuhan
i wajib i pajak i nilai i mean i (rata-rata) i 21,32
i dan i standar i deviasi i 2,906 . i Sanksi i perpajakan i mempunyai i nilai i mean i (rata- rata) i sebesar i 21,35 i dan i standar i deviasi i sebesar i 2,488. i Nilai i mean i (rata-rata)
i lebih i besar i dari i standar i deviasi i artinya
i nilai imean
i (rata-rata)
i dapat i mengidentifikasi i penyebaran idata i yang i cukup i baik. i Hal i tersebut i menyimpulkan
i standar i deviasi i adalah i pencerminan
i penyimpangan
i data, i sehingga
i menggambarkan i data i membuktikan
i hasil i yang i normal i tidak i menyebabkan
i bias. Uji Validitas
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel No. Item r hitung r tabel Keterangan Pengetahuan Perpajakan 1 0,664 0,195 Valid 2 0,732 Valid 3 0,710 Valid 4 0,827 Valid 5 0,752 Valid 6 0,630 Valid Kualitas Pelayanan Pajak 1 0,747 0,195 Valid 2 0,732 Valid 3 0,757 Valid 4 0,736 Valid 5 0,773 Valid Sosialisasi Perpajakan 1 0,582 0,195 Valid 2 0,527 Valid 3 0,671 Valid 4 0,626 Valid 5 0,612 Valid 6 0,563 Valid 7 0,621 Valid Kepatuhan Wajib Pajak 1 0,709 0,195 Valid 2 0,837 Valid 3 0,822 Valid 4 0,771 Valid 5 0,751 Valid Sanksi Perpajakan 1 0,754 0,195 Valid 2 0,658 Valid 3 0,639 Valid 4 0,569 Valid 5 0,764 Valid Sumber: Hasil Output SPSS
Dari hasil validitas diatas untuk r tabel  sebesar  0,195  lebih  kecil  dari  r hitung  pada  setiap i ndikator  variabel. Dengan begitu disimpulkan semua i item i pernyataan i dalam i indikator i variabel- variabel i pada i penelitian i ini i seperti
i pengetahuan i perpajakan, i kualitas i pelayanan i pajak, i sosialisasi i perpajakan,
i sanksi i perpajakan i dan i kepatuhan i wajib
i pajak i dinyatakan i data i terdistribusi i valid.
Uji Reliabilitas
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas No Variabel Nilai r alpha hitung Nilai r alpha tabel Keterangan 1 Pengetahuan Perpajakan 0,812 0,60 Reliabel 2 Kualitas Pelayanan Pajak 0,803 0,60 Reliabel 3 Sosialisasi Perpajakan 0,702 0,60 Reliabel 4 Kepatuhan Wajib Pajak 0,832 0,60 Reliabel 5 Sanksi Perpajakan 0,702 0,60 Reliabel Sumber: Hasil Output SPSS
Berdasarkan i hasil i diatas, i setiap ivariabel i diperoleh i nilai i Cronbach
i Alpha i (α) i > i 0,60. i Dengan i demikian
i dapat i disimpulkan i bahwa i uji i reliabilitas i memiliki i variabel i adalah i reliabel.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
Hasil i uji i Kolmogorov-Smirnov
i (K-S) i memiliki i nilai i signifikan i sebesar i 0,200. i Hal i ini i berarti i H0 i diterima,
i dimana i nilai i signifikan i menunjukkan i nilai i signifikan i lebih i besar i dari i 0,05.
i Hal i tersebut i mendistribusikan i data
i normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel 6. Uji Multikolinearitas Berdasarkan tabel 6. menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas pada penelitian ini. Hal tersebut  dilihat  dari  masing-masing variabel  memiliki  nilai i tolerance i lebih
i dari i 0,10 i dan i memiliki i nilai i VIF i kurang
i dari i 10.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan  uji  heterskedastisitas menggunakan uji spearman’s RHO data menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas hal tersebut dikarenakan  nilai  signifikan  lebih  besar dari 0,05.
Uji  Moderated  Regression  Analyze (MRA)
Tabel 8. Hasil Uji MRA
Persamaan  dalam  penelitian  ini dapat di rumuskan sebagai berikut:
Y
= 11,634 + 0,360 X1 + 0,283 X2
-0,189 X3 + 0,013 X1*Z + 0,012 X2*Z -0,008 X3*Z
Keterangan: Y : i Kepatuhan i Wajib i Pajak X1 : i Pengetahuan i Perpajakan
X2 : i Kualitas i Pelayanan i Pajak
X3 : i Sosialisasi i Perpajakan Z : i Sanksi i Perpajakan Berdasarkan  perssamaan  regresi diatas  konstan  bernilai  positif  sebesar 11,634, koefisien regresi untuk variabel pengetahuan  perpajakan i 0,360, i kualitas
i pelayanan i pajak i 0,283, i sosialisasi i perpajakan i -0,189  sedangkan  untuk koefisien  regresi  variabel  moderat pengetahun  perpajakan  0,013,  variabel moderat  kualitas  pelayanan  0,012  dan variabel moderat sosialisasi perpajakan - 0,008.
Uji Koefisien Determinasi (R²) Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Nilai i koefisien i determinasi i dilihat i dari i tabel i adjusted i R i square
i membuktikan i 0,322. i Hal i tersebut i menyatakan i bahwa i 32,2% i dengan i begitu i variabel i kepatuhan i wajib i pajak
i dapat i dijelaskan i menggunakan i variabel
i independen i yang i ada i didalam i penelitian
i ini i berupa i pengetahuan i perpajakan, i kualitas i pelayanan i pajak, i sosialisasi i perpajakan i dan i sanksi i perpajakan i sebagai i moderasi. i Sementara i sisanya i sebesar i 67% i dijelaskan i diluar i variabel i penelitian i ini. Uji Kelayakan (Uji F) Tabel 10. Hasil Uji F
Diketahui i untuk i f i tabel i 2,47,
i berdasarkan i tabel i 10. i Hasil i pengujian i menunjukkan i f i hitung i sebesar i 12,732 i lebih i besar i dari i f i tabel i 2,27 i dengan i nilai
i sig i 0,000 i < i 0,05 i hal i tersebut i disimpulkan i secara i simultan i berpengaruh i terhadap i kepatuhan i wajib
i pajak i kendaraan i bermotor.
Uji Partial (Uji T) Tabel 11. Hasil Uji T
Diketahui  untuk  t  tabel  sebesar
1,985,  berdasarkan  tabel  11.  Hasil pengujian  hipotesis  secara  persial membuktikan sebagai berikut:
1. Pengetahuan  perpajakan  diperoleh  t hitung  3,929  >  1,985  dengan  nilai signifikan 0,000 < 0,05 hal tersebut menunjukkan pengetahuan perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 diterima.
2. Kualitas pelayanan pajak diperoleh t hitung  2,823  >  1,985  dengan  nilai signifikan 0,006 < 0,05 hal tersebut menyimpulkan  kualitas  pelayanan pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 diterima.
3. Sosialisasi  Perpajakan  diperoleh  t hitung  -2,337  <  1,985  hal  tersebut menyimpulkan sosialisasi perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sehingga H3 di tolak.
4. Moderasi  pengetahuan  perpajakan diperoleh t hitung 3,774 > 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 hal  tersebut  menyimpulkan  sanksi pajak mampu memoderasi pengetahuan  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima.
5. Moderasi  kualitas  pelayanan  pajak diperoleh t hitung 2,770 > 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,007 < 0,05 hal  tersebut  menyimpulkan  sanksi pajak  mampu  memoderasi  kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H5 diterima.
6. Moderasi  sosialisasi  perpajakan diperoleh t hitung -2,418 < 1,985 hal tersebut menyimpulkan sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi  sosialisasi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,
sehingga H6 ditolak.
Pengaruh i Pengetahuan i Perpajakan
i Terhadap i Kepatuhan i Wajib i Pajak i Kendaraan i Bermotor
Pengaruh i pengetahuan
i perpajakan i berpengaruh i terhadap i kepatuhan i wajib i pajak i kendaraam
i bermotor. i Dengan i kepatuhan i wajib
i pajak i yang i meningkat i didukung i dengan
i pengetahuan i pajak i yang i tinggi i (Ardiyanti i & i Supadmi, i 2020). Semakin tinggi  pengetahuan  perpajakan  yang dimiliki  wajib  pajak,  maka  akan  terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak.
Hasil i penelitian i ini i sesuai
i dengan i penelitian i yang i dilakukan (Ardiyanti & Supadmi, 2020), i (Amri i &
i Syahfitri, i 2020) i dan i (Sakura i & i Rachman, i 2021) i menyatakan i bahwa
i pengetahuan
i berpengaruh i positif
i terhadap i kepatuhan i wajib i pajak i kendaraan i bermotor.  Namun  hasil  ini bertentangan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Widyanti  &  Ratnani, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  Kualitas i Pelayanan i Pajak
i Terhadap i Kepatuhan i Wajib i Pajak i Kendaraan i Bermotor
Pengaruh i kualitas i pelayanan
i pajak i berpengaruh ii terhadap i kepatuhan
i wajib i kendaraan i bermotor. i Dengan
i kualitas i pelayanan i dari i petugas i yang
i baik i akan i meningkatkan i kepatuhan i wajib i pajak. Kualitas pelayanan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dikarenakan adanya  kualitas  pelayanan  dari  petugas yang transparan, lengkap, cepat sehingga menjadikan wajib pajak rajin membayarkan kewajiban pajaknya. Hasil i peneltian i ini i sejalan
i dengan i penelitian i yang i dilakukan i oleh i (Tresnalyani, i N. i K.  iM, i & i Jati, i 2018), (Sulistyawati,  A.  I.  &  Sujarwati,  I.  & Santoso,  2020) i dan i (Rizkiani, i 2021) i menyatakan i bahwa i kualitas i pelayanan
i pajak i berpengaruh i positif i terhadap
i kepatuhan i wajib i pajak i kendaraan
i bermotor.  Berlawanan  dengan  hasil penelitiannya    (Rismayanti,  2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan i Terhadap i Kepatuhan i Wajib i Pajak
i Kendaraan i Bermotor Pengaruh i sosialisasi i perpajakan tidak i berpengaruh i terhadap i kepatuhan
i wajib i pajak. i Dengan i dilaksanakannya
i sosialisasi i perpajakan i secara i rutin i tidak
i pengaruh i terhadap i kepatuhan i wajib
i pajak.  sosialisai  yang  kurang  optimal, waktu  pelaksanaan  sosialisasi  yang kurang tepat, dan kurangnya penguasaan materi  oleh  petugas  sosialisasi  dapat menjadi  faktor  penyebab  sosialisasi berpengaruh negatif.
Hasil i penelitiaan i ini i tidak i searah
i dengan i penelitian i yang i dilakukan
i (Ardiyanti i & i Supadmi,
i 2020), (Widiastini  &  Supadmi,  2020) i dan i ( Rahmat i et i al., i 2021) i menunjukkan
i bahwa i sosialisasi
i perpajakan i berpengaruh i positif i terhadap i kepatuhan
i wajib i pajak i kendaraan i bermotor, i akan
i tetapi i searah i dengan i penelitian i (Rismayanti, i 2021) i membuktikan
i sosialisasi i perpajakan i tidak i berpengaruh
i terhadap i kepatuhan i wajib pajak kendaraan bermotor.
Pengaruh i Pengetahuan i Perpajakan
i Terhadap i Kepatuhan i Wajib i Pajak i Kendaraan i Bermotor idengan i Sanksi
i Perpajakan i sebagai i Variabel
i Moderasi Berdasarkan i pengujian i H4
i menyatakan i sanksi i perpajakan
i mampu i memoderasi i pengetahuan i perpajakan i terhadap i kepatuhan i wajib i pajak i kendaraan i bermotor.
Sanksi i yang i telah i diterapkan i dari i Samsat i diharapkan i mampu
i meningkatkan i dengan i diberi i sanksi i kepada i wajib i pajak i yang i telah i melanggar i diperlukan i mejadi i efek i jera i yang i tidak i melaksanakan i kewajiban i perpajakanya. Adanya sanksi perpajakan berdampak tumbuhnya  rasa  keinginan  wajib  pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dengan pengetahuan yang  baik  maka  kepatuhan  wajib  pajak meningkat.
Pengaruh i Kualitas i Pelayanan i Pajak Terhadap i Kepatuhan i Wajib i Pajak Kendaraan i Bermotor i dengan Sanksi Perpajakan i Sebagai i Variabel Moderasi Berdasarkan i pengujian i H5
menyatakan i sanksi i perpajakan i mampu memoderasi i kualitas i pelayanan i pajak
i terhadap i kepatuhan i wajib i pajak. Kualitas i pelayanan i yang i transaparan, i sopan, i cepat i dan i baik kepada wajib pajak sehingga memingkatkan  pembayaran  kewajiban pajak dan mengurangi resiko wajib pajak mendapatkan sanksi pajak serta meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.
i Pelayanan i yang i berkualitas
i menyebabkan i kenyamanan i bagi i wajib
i pajak i untuk i membayarkan i pajak.
Pengaruh i Sosialisasi i Perpajakan
i Terhadap i Kepatuhan i Wajib i Pajak
i Kendaraan i Bermotor i dengan i Sanksi
i Perpajakan i sebagai i Variabel i Moderasi
Berdasarkan i pengujian i H6
i menyatakan i sanksi i perpajakan i tidak
i mampu i memoderasi i sosialisasi
i perpajakan i terhadap i kepatuhan i wajib
i pajak. Sanksi pajak tidak mempengaruhi  hubungan  sosialisasi perpajakan  dengan  kepatuhan  pajak, karena  wajib  pajak  tidak  berpatokan mengenai sosialisasi pajak yang dilakukan  oleh  Kantor  Samsat  namun
lebih  kepada  niat  dan  kesadaran  wajib pajak  untuk  membayarkan  kewajiban pajaknya.  Sanksi  pajak  yang  dijadikan sosialisasikan  kepada  wajib  pajak  tidak menjadikan efek jera.
Hasil i penelitian i ini i tidak i sejalan
i dengan i penelitian i yang i dilakukan
i (warjito i & i Dwi i Mulyani, i 2019) i menunjukkan i sanksi i perpajakan
i memoderasi i hubungan i antara i sosialisasi
i perpajakan i terhadap i kepatuhan i wajib
i pajak.

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian maka dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pengetahuan, kualitas pelayanan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak, namun sosialisasi tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Dalam  penelitian  ini  juga membuktikan sanksi mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan  dan  kualitas  pelayanan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan  sanksi  tidak  memoderasi hubungan  antara  sosialisasi  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Saran Berdasarkan hasil dan pembahasan  terdapat  saran  untuk peneliti  selanjutnya  agar  menambahkan atau mengganti variabel independen dan variabel  moderasi  yang  mempengaruhi
i kepatuhan i wajib i pajak i kendaraan i bermotor i seperti i kesadaran i wajib i pajak,
i e-samsat, i dan i kondisi i keuangan  dan memperluas  ruang  lingkup  seperti provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  H.,  &  Syahfitri,  D.  I.  (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan ,
Sosialisasi  Perpajakan  Kesadaran Pajak  dan  Sanksi  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor  di  Kabupaten  Sumbawa. Ournal of Accounting, Finance and Auditing , 2 (2), 108–118.
Ardiyanti,  N.  P.  M.,  &  Supadmi,  N.  L. (2020).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan  Penerapan  Layanan  SAMSAT Keliling  pada  Kepatuhan  Wajib Pajak. E-Jurnal  Akuntansi , 30 (8),
1915.
https://doi.org/10.24843/eja.2020.v 30.i08.p02 Gustiari, L. A, & Suprasto, H. B. (2018). S osialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh  Kewajiban  Moral  dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana (Unud ), Bali , Indonesia  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Udayana  (  Un . 24 , 606–632.
Kurniawan,  R.  (2020).  Pengaruh Pengetahuan  Wajib  Pajak  dan Sanksi  Pajak  tehadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  dengan  E-Samsat
Sebagai Variabel Moderasi. 1–9. Rahmat, M. F., Mus, A. R., & Lannai, D.
(2021). The Influence of Taxpayer Knowledge  and  Tax  Socialization on  Taxpayer  Compliance  with  the Firmness  of  Tax  Sanctions  as Moderation  Variables. Point  of View  Research  Accounting  and Auditing , 2 (2), 129–143. Rismayanti,  N.  W.  I.  (2021).  Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermototr. HITA  Akuntansi  Dan  Keuangan,
Universitas Hindu Indonesia , 234– 251. Rizkiani,  N.  (2021). The  Effect  of Taxpayer  Awareness  and  Tax Sanctions on Compliance in Paying Land  and  Building  Taxes . 2663 .
https://doi.org/10.2991/assehr.k.20
0407.031 Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten  Wonogiri. Inventory: Jurnal Akuntansi , 5 (1), 54. https://doi.org/10.25273/inventory. v5i1.8614 Sulistyawati,  A.  I.  &  Sujarwati,  I.  & Santoso,  A.  (2020). Motor  Vihicle Tax Compliance: Measuring Determining  Factors . 2020 (4),
380–393. Tresnalyani,  N.  K.  M,  &  Jati,  I.  K.
(2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakkan dan Biaya Kepatuhan pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor . 24 , 578–605. Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun,  R. (2017).  Pengaruh  Pengetahuan Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib Pajak,  Sanksi  Pajak  Kendaraan Bermotor,  Dan  Sistem  Samsat Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.
Jurnal Akuntansi , 5 (1), 15.
https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.25
3 Warjito,  &  Dwi  Mulyani,  S.  (2019).
Pengaruh Kesadaran Pajak,Sosialisasi  Pajak  Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. Forum Keuangan Dan Bisnis (FKBI) , VII , 135–145. Wicaksono,  S.  W.  D.  (2020).  Pengaruh
Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Saanksi Perpajakan,  Sistem  E-Samsat  dan Akuntabilitas  Pelayanan  Publik
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal. Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Sanksi,  Kualitas  Pelayanan
dan  Sosialisasi  pada  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. E-Jurnal  Akuntansi , 30 (7),  1645.
https://doi.org/10.24843/eja.2020.v 30.i07.p03 Widyanti,  A.  R.,  &  Ratnani,  E.  D. (2020). Pengaruh kesadaran, pengetahuan,  kualitas  pelayanan, dan  sanksi  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntans , 9 (12), 1–18.