## COMMUNITY PARTICIPATION DALAM MENJAGA KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU
Rahyunir Rauf
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau rahyunir.ip@soc.uir.ac.id
Zainal
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau zainal.ip@soc.uir.ac.id
Data Wardana
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dw17@soc.uir.ac.id
Sri Maulidiah
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sri.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Secara empiris kita dapat amati begitu banyaknya persoalan kehutanan yang terjadi di Provinsi Riau mulai dari kebakaran hutan, illegal loging serta mengganti fungsi hutan itu sendiri  ke  dunia  bisnis  sehingga  hutan  hanya  ditumbuhi  pohon  akasia  dan  sawit. Persepsi publik di Indonesia menganggap bahwa Provinsi Riau merupakan Provinsi yang kaya  raya  akan  tetapi  tidak  demikian  faktanya  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya masyarakat Riau yang hidup dengan kondisi miskin. Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam tentang Community participation dalam menjaga kawasan hutan yang ada  di  Provinsi  Riau.  Metode  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif  serta  pengumpulan  data  dilakukan  dengan kajian  literature  review  dari  jurnal-jurnal  yang  sudah  publish.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  kehadiran  perusahaan  di  tengah-tengah  masyarakat  sama  sekali tidak  mendatangkan  manfaat  apapun  kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitaran kawasan konsesi maupun di sekitaran kawasan perusahaan sawit yang begitu banyak di Provinsi  Riau.  Kemudian  baik  langsung  ataupun  tidak  langsung  dunia  usaha  dan pemerintah merupakan aktor yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan yang ada di Provinsi  Riau.  Peneiltian  ini  disimpulkan  bahwa Community  participation yang  ada  di Provinsi  Riau  tidak  bisa  terlalu  banyak  berkontribusi  dalam  menjaga  kawasan  hutan secara  komprehensif  karena  semua  kewenangan  bidang  kehutanan  berada  di Pemerintah  Pusat.  Saran  ini  yaitu  pemerintah  harus  lebih  serius  dan  fokus  dalam menjaga  kawasan  hutan  dari  pengrusakan  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau  dan  jangan bernegosiasi dengan swasta.

## Kata Kunci : Partisipasi Publik, Pengrusakan dan Kehutanan
Volume 05 Nomor 01 Agustus 2020 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2 369

## I. Pendahuluan
Dalam  menjaga  kawasan  hutan  yang  ada  di  Indonesia Community  participation menjadi  penting  karena  hampir  tidak  pejabat  publik  yang  betul-betul  terlihat  serius menjaga  kawasan  hutan  yang  ada  di  Indonesia  bahkan  sebaliknya  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  memliki  target  dalam  program kegiatannya untuk memperluas pengembangan kawasan hutan untuk dikelola oleh dunia swasta ini secara sederhana dapat kita interpretasikan pemerintah berkontiribusi sangat besar dalam melakukan pengrusakan kehutanan secara legalitas berupa kebijakan yang mereka keluarkan di Indonesia.
Dengan  berlakunya  kebijakan  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan daerah  ini  menjadi  semacam  angin  segar  bagi  dunia  usaha  karena  untuk  mengelola kawasan  hutan  mereka  tidak  perlu  lagi  berurusan  dengan  pemerintah  Provinsi  dan pemerintah  Kabupaten  akan  tetapi  selesai  urusan  mereka  di  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga daerah hanya menerima dampak konfliknya saja baik itu konflik horizontal maupun konflik secara vertikal.
Disamping problem di atas penegakan hukum bagi pelanggar ataupun aktor-aktor yang secara sengaja melakukan pengrusakan terhadap hutan yang ada di Provinsi Riau juga  setengah  hati  melakukan  eksekusi  terhadap  para  aktor-aktor  dunia  usaha  seperti yang  melakukan  pembakaran  hutan,  seolah  hukum  begitu  tumpul  menghadapi  para pemilik  modal  dan  begitu  tajam  ketika  yang  melakukan  pembakaran  hutan  itu  adalah masyarakat  biasa.  Sehingga  kita  masih  ingat  Kapolda  Riau  mengeluarkan  surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kepada perusahaan yang sudah jelas melakukan pengrusakan hutan tersebut.
Community  participation menjadi  penting  karena  hanya  masyarakat  kawasan hutan  yang  betul-betul  serius  menjaga  kawasan  hutan  itu  dari  pengrusakan  dan  dari tangan-tangan  yang  tidak  bertanggung  jawab,  akan  tetapi  tidak  juga  menutup kemungkinan masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau terdapat masyarakat yang menebang  hutan  dalam  rangka  menyambung  hidup  mereka  dan  untuk  menyekolahkan anak-anak  mereka.  Bagi  penulis  ini  merupakan  hal  yang  biasa  karena  pengrusakan seperti ini tidak terlalu berdampak buruk terhadap pengrusakan kawasan hutan karena mereka  melakukan  itu  karena  tidak  ada  pilihan  lain  dan  sekali  lagi  peneliti  tegaskan mereka hanya untuk meyambung hidup dan bukan untuk menjadi kaya raya.
Community participation menjadi sangat bermakna ketika di salah satu desa yang ada  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  tidak  memberikan  sama  sekali  ruang  kepada perusahaan  untuk  masuk  dan  beroperasi  di  wilayah  mereka  karena  dari  peta  wilayah atau  izin  konsesi  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  rumah  masyarakat  dan  kebun masyarakat  semuanya  masuk  dalam  wilayah  konsesi  perusahaan  dan  ditambah  lagi gambut  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  memiliki  kedalaman  yang  rata-rata  di  atas  2 meter dan ini merupakan wilayah yang tidak boleh ditanami akasia.
Dari  berbagai  problem  empiris  yang  sudah  penulis  jabarkan  di  atas  kajian  ini menjadi  menarik  untuk  diteliti  baik  secara  empiris  maupun  secara  teroritis  dengan demikian  penulis  akan  melakukan  kajian  penelitian  dengan  judul  “ Community participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau”.

## II. Tinjauan Pustaka
Community  participation baik  secara  konsep  ataupun  secara  teroritis  begitu banyak  yang  menjelaskan  pengertiannya  secara  spesifik  akan  tetapi  disini  peneliti lebih  fokus  menjelaskan  dan  menjabarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang menggunakan Community  participation sebagai  konsep  utama  dalam  menganalisis persoalan penelitiannya.
Salah  satu  aspek  yang  harus  dipenuhi  adalah  adanya  partisipasi  masyarakat dalam  program-program  pemerintah.  Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap program pemerintah akan dapat mendorong tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional  maupun  daerah.  Salah  satu  bagian  yang  terpenting  adalah  mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan (Laksana, 2013).
Perlunya  bawahan  diberi  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  proses penyusunan  anggaran  karena  menurutnya  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran diyakini dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. (Agusti 2012).
Model-model partisipasi publik diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan  pelayan  publik  yang  memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi, transparansi,  akuntabilitas,  tanggung  jawab,  dengan  paradigma  pelayanan  publik yang baru. (Larasari 2008).
Partisipasi  masyarakat  baik  dalam  pembangunan  maupun  pengelolaan  sampah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu dalam melaksanakannya, pemerintah desa harus melibatkan  masyarakat  agar  suatu  kebijakan dapat  berjalan  semestinya.  (Hernawati 2013).
Sistem  Informasi  Penilaian  (SIP)  Bandung  Juara  merupakan  aplikasi  berbasis teknologi informasi yang bertujuan memudahkan dalam evaluasi pencapaian kontrak kinerja kecamatan. SIP Bandung Juara ini pula sebagai wadah partisipasi publik dalam menilai  kinerja  layanan  publik  yang  dilakukan  kecamatan  di  Kota  Bandung.  (Sagita 2016).
Partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh perorangan  maupun  secara  berkelompok  atau  masyarakat.  Untuk  menyatukan kepentingan  atau  keterkaitan  mereka  terhadap  organisasi  atau  masyarakat  yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat itu sendiri. (Akbar, Suprapto, and Surati 2018).
Partisipasi  merupakan  salah  satu  unsur  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam kebijakan.  Undang-  Undang  No.10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  dalam  pasal  53  secara  jelas  mengatur  mengenai  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  termasuk  Perda. Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting  dalam  rangka  menciptakan  good  governance.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan partisipasi  publik  dalam  pembentukan  kebijakan  haruslah  diatur  secara  lebih  jelas. (Erman I. Rahim 2004).
Partisipasi  Masyarakat  Menuju  Rehabilitasi  Hutan  Bakau  (Studi  Tentang  Peran Pemerintah  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Rehabilitasi  Hutan Mangrove  dalam  Agen  Lingkungan  di  Kota  Probolinggo).  Hutan  bakau  di  Kota Probolinggo  semakin  terdegradasi  dan  rusak  karena  pembangunan  dan  kegiatan masyarakat  setempat.  Pemerintah  Probolinggo  melalui  Agen  Lingkungan merehabilitasi  hutan  mangrove  berdasarkan  partisipasi  masyarakat.  (Pribadiningtyas 2013).
Proses  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD)  merupakan  kegiatan  yang  sangat penting,  agar  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD)  menjadi  baik  maka  harus ditunjang  dengan  pelaksanaan  akuntabilitas  publik,  partisipasi  masyarakat,  dan transparansi kebijakan publik yang baik juga.(Nurmalita 2000).
Partisipasi  masyarakat  memiliki  posisi  yang  sangat  penting  dalam  perencanaan pembangunan,  karena  pada  dasarnya  masyarakat  adalah  pihak  yang  paling mengetahui  masalah  dan  kebutuhan  sendiri.  Oleh  karena  itu  perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus dilakukan oleh pelaku pembangunan yang diregulasikan (Sigalingging and Warjio 2014).
Partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama. Hal ini mencakup semua aspek pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  mulai  dari  perencanaan  hingga  pengawasan. Partisipasi  masyarakat  inilah  yang  mendorong  proses  demokratisasi  dapat  berjalan dengan lancar. Jika dianalisa secara teoritis, teori sistem David Easton sudah mewakili gambaran  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembuatan  ataupun  perubahan kebijakan.  Secara  sederhana  Easton  memaparkan  bahwa  proses  input  yang  berasal dari  tuntutan  dan  dukungan  masyarakat,  kemudian  dikonversikan  oleh  lembaga pembuat  kebijakan,  barulah  dapat  melahirkan  output  berupa  kebijakan  publik  yang diberlakukan kepada masyarakat. Hal ini selanjutnya berproses lagi dengan pengaruh dari  lingkungan  dalam  dan  luar  dari  masyarakat  tersebut  dan  pada  akhirnya melahirkan input baru.(Magriasti 2011).
Perencanaan  partisipatif  sebagai  strategi  pembangunan  dan  proses  penentuan keputusan  publik  sangat  bergantung  pada  kesadaran  masyarakat  untuk  mau melibatkan  diri  dalam  proses  pembangunan.  Keberhasilan  dalam  pembangunan ditentukan  faktor  sosial  dan  politik,  meliputi: public  trust,  legitimacy,  accountability, public  service  quality  dan  public  disobedience.  Partisipasi  dan  transparansi  akan menjadi perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan  legitimasi  sendiri  dipahami  sebagai  pengakuan  dan  dukungan  dari  rakyat.(Lubis 2009).
Menurut  Cohen  dan  Uphoff  (1977)  dalam    (Sagita  2016)  partisipasi  masyarakat dapat dibedakan atas 4 jenis yaitu a) participation in decision making; b) participation in  implementation;  c)  participation  in  benefits;  d)  participation  in  evaluation. Participation  in  decision  making  merupakan  keterlibatan  masyarakat  dalam memberikan  masukan  pemikiran  terkait  perencanaan  program  kerja  dan  kebijakan pemerintah.  Selanjutnya,  Participation  in  implementation  merupakan  keterlibatan masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  mendukung  terlaksananya  kebijakan  baik kontribusi  dalam  memberikan  tenaga,  bahan  baku  maupun  finansial  dengan memberikan  sumbangan  pembiayaan  bagi  terselengaranya  pembangunan.  Bentuk partisipasi  berikutnya  adalah  Participation  in  benefits  yang  merupakan  bentuk keterlibatan  masyarakat  untuk  turut  menikmati  dan  memanfaatkan  hasil  hasil kebijakan  yang  sudah  dilaksanakan.  Partisipasi  yang  terakhir  adalah  participation  in evaluation  yakni  bentuk  partisipasi  masyarakat  melalui  keikutsertaan  mengawasi kegiatan dan menilai kinerja kebijakan serta hasil-hasilnya.
The development of Community participation in China? Needless to say, a primary difference  in  the  operating  context  and  the  background  to  participatory  initiatives  is that,  unlike  most  other  states  recently  embarking  on  participatory  processes,
economic reform has preceded sociopolitical reform in China, and economic rights are prioritized over social and human rights. This places the participatory activity – which is  fundamentally  concerned  with  inclusion  and  social  equity  –  on  a  different footing.(Plummer & Taylor: 2004).
Dari berbagai penelitian terdahulu dan konsep yang sudah jelaskan di atas maka penelitian  ini  menggunakan  konsep Community  participation menurut  Turner  dan Hulme (1997) yang menyebutkan Community participation terbagi dalam dua dimensi yaitu dimensi desentralisasi dan dimensi hubungan pemerintah dan masyarakat.

## III. Metode Penelitian
Untuk  mempermudah  penyelesaian  penelitian  ini  maka  peneliti  menggunakan metode  kualitatif  karena  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  maka peneliti akan mampu menggali secara mendalam berbagai informasi dan data-data yang  dibutuhkan  untuk  kepentingan  penelitian.  Kelemahan  penelitian  kuantitatif hanya  mampu  memberikan  hasil  penelitian  berupa  angka-angka  dan  presentase- presentase  sehingga  secara  empiric  tidak  menyentuh  kepada  inti  dari  persoalan penelitian.  Serta  untuk  mempermudah  peneliti  mendapatkan  informasi  terkait penelitian  ini  maka  peneliti  akan  menggunakan  mendeley  untuk  mencari  berbagai referensi  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Serta  problem  empiris  yang  akan peneliti  interpretasikan  dari  berbagai  tanggapan  informan  yang  ada  di  dalam penelitian.  Dengan  demikian  peneliti  beranggapan  bahwa  statement  yang disampaikan  pejabat  publik  di  media itu  jauh memliki  kualitas informasi  yang  baik ketimbang  peneliti  menjumpai  secara  langsung  dan  bertanya  secara  langsung dengan informan yang terlibat di dalam penelitian ini.

## IV. Pembahasan
Community  participation  dapat  diartikan  sebagai keterlibatan  mental  dan emosional  seorang  individu  dalam  situasi  kelompok  tertentu  yang  mendorongnya untuk  berkontribusi  untuk  mencapai  tujuan  kelompok  dan  berbagi  tanggung  jawab di dalam pencapaian tujuan. Bahwa kontribusi masyarakat dalam pencapaian tujuan dilakukan dalam tiap-tiap tahapan mulai dari perencanaan perumusan agenda kerja pemberian izin, pelaksanaan pembangunan pemberian izin, hingga evaluasi kegiatan pemberian izin.
Berdasarkan definisi yang dinyatakan di atas maka paradigma penyelenggaraan pemerintahan  saat  ini  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  untuk  ikut berkontribusi  merencanakan,  mensukseskan,  dan  mengevaluasi  pemberian  izin kepada  dunia  usaha  dan  juga  dapat  mengevaluasi  kinerja  yang  dilakukan  oleh
pemerintah.  Dengan  melakukan  tindakan-tindakan  tersebut,  berarti  masyarakat sudah  turut  aktif  memikirkan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dan  penghidupannya demi masa depan yang lebih baik.
Selain itu community participation juga dapat terwujud apabila diminta, artinya community  participation  ada  apabila  pemerintah  meminta  atau  memaksa masyarakat  untuk  melakukannya.  Community  participation  bentuk  lain  adalah keterlibatan  masyarakat  atas  adanya  timbal  balik  finansial  atau  karena  adanya insentif,  yakni  community  participation  yang  dilakukan  masyarakat  bukan  atas kesadaran  sendiri  melainkan  adanya  iming-iming  bayaran  atau  insentif  tertentu apabila  dilakukan.  Untuk  melakukan  kajian  pembahasan  mengenai  community participation dalam penelitian ini maka akan dijelaskan dalam dua dimensi yang ada yaitu aspek desentralisasi dan aspek hubungan pemerintah dan masyarakat.

## 4.1 Desentralisasi
Desentralisasi  diartikan  sebagai  lawan  dari  sentralisasi karena  pemakaian  kata ”de”  dimaksud  untuk  menolak  kata  sebelumnya  yaitu  sentralisasi.  Unsur  menolak atau  berlawanan  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang menyebabkan  desentralisasi  merupakan  antitesa  dari  sentralisasi.  Desentralisasi adalah  pembagian  dari  sebagian  kekuasaan  pemerintah  oleh  kelompok  yang berkuasa  di  pusat  terhadap  kelompok-kelompok  lain  yang  masing-masing  memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu negara. Dari penjelasan tersebut peneliti dapat  menginterpretasikan  bahwa  kebijakan  bidang  kehutanan  seperti  dari  sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi dan kembali lagi ke system sentralisasi.
Terlepas dari kesamaan asalnya program kehutanan masyarakat secara terpusat dan  pengelolaan  lokal  sangat  berbeda  dalam  implikasinya  terhadap  masyarakat  di sekitaran  konsesi  hutan  tanaman  industri.  Berlawanan  dengan  pengelolaan  hutan kemasyarakatan,  kebijakan  pengelolaan  bersama  atau  devolusi  yang  berupaya mempertahankan  kontrol  atas  keputusan  penting  serta  manfaat  sektor  kehutanan, desentralisasi memberi peluang keterlibatan pengguna hutan dalam kegiatan politik yang lebih luas dan mempengaruhi negara dalam dominasi historisnya.
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  dengan  Kepala  Desa Kesuma  di  daerah  Taman  Nasional  Teso  Nilo  Kabupaten  Pelalawan  yang menyampaikan:  Pada  saat  hutan  di  daerah  kami  ini  statusnya  menjadi  kawasan Taman  Nasional  Teso  Nilo  (TNTN)secara  aturan  yang  berlaku  kami  masyarakat disekitar  hutan  tidak  boleh  menebang  sebatangpun  kayu  di  hutan,  karena  itu merupakan  milik  negara  dan  kami  juga  sangat  dilarang  melakukan  kegiatan- kegiatan lain namun semenjak PT. RAPP menguasai hutan tersebut mereka bebaslah
kami menabang kayu apa saja dan perusahaan juga bebas menebang dalam jumlah yang lebih luas.
Pernyataan  tersebut  juga  di  dukung  oleh  kepala  desa  Gondai  Zulfahmi  yang menyampaikan:  Kami  yang  berada  di  sekitar  kawasan  hutan  ini  tidak  mampu berbuat  banyak  karena  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sudah  jelas segala sesuatu nya berada di tangan pusat. Dan kami masyarakat desa yang berada di  sekitaran  kawasan  hutan  merasa  hutan  di  sekitaran  kami  ini  sebelum  menjadi status  kawasan  TNTN  bisa  mengambil  kayu  untuk  keperluan  membuat  rumah  dan keperluan  lainnya  setelah  statusnya  menjadi  TNTN  semuanya  dilarang  mengambil kayu yang ada di kawasan TNTN tersebut.
Desentralisasi  dapat  berfungsi  sebagai  pemersatu  pemerintah  dengan masyarakat  seraya  memupuk  perjuangan  di  dalam  diri  masyarakat.  Saling ketergantungan  tersebut  menciptakan  tantangan  dan  peluang  yang  khusus  bagi masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  di  sekitar  kawasan  hutan.  Beberapa pertimbangan  yang  perlu  dilakukan  oleh  Pemerintah  hendaknya  melibatkan community participation di sekitar kawasan hutan.
Terbentuknya  pemerintah  setempat  meningkatkan  kehadiran  negara  pada tingkat  pemerintah  daerah.  Bila  kehadiran  di  tingkat  pemerintah  daerah  disertai dengan  kewenangan  yang  kuat,  kemampuan  masyarakat  sekitar  hutan  untuk bertindak  secara  semi-otonom  akan  berkurang.  Namun  masyarakat  harus  terlibat lebih langsung dengan negara untuk menjaga pengaruhnya atas pengelolaan hutan serta lebih berpengaruh dalam urusan kepemerintahan
Para  elit  pemerintah  daerah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten  bisa mengkooptasi  atau  berkolusi  dengan  swasta  demi  kepentingan  sendiri,  termasuk merebut sumberdaya penting yang dimiliki masyarakat di sekitaran kawasan hutan. Untuk  memperkuat  pemanfaatan  keterkaitan  ini,  negara  harus  kuat  untuk melindungi  masyarakat  dari  kekuasaan  para  elit,  maupun  ketidakadilan  yang dirasakan masyarakat sekitaran kawasan hutan. Namun masyarakat juga harus kuat untuk  menerapkan  wewenang  sipil  mereka  atas  urusan  publik.  Meningkatnya kehadiran serta keterkaitan negara akan paling terasa bagi masyarakat yang secara fisik dekat dengan pemerintah daerah. Bagi masyarakat daerah terpencil, perubahan yang  ada  mungkin  sangat  terasa,  karena  yang  langsung  meraskan  dampak kehadiran  perusahaan  adalah  mereka.  Para  stakeholders  yang  terlibat  dari  unsur pemerintah  antara  lain  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  kementerian  lingkungan hidup  dan  kehutanan,  pemerintah  provinsi  riau,  pemerintah  daerah  kabupaten kepulauan meranti. Kemudian stakeholders dari unsur swasta adalah pemerintah PT. RAPP  yang  memiliki  izin  hutan  tanaman  industry  di  kabupaten  kepulauan  meranti khususnya  di  pulau  padang  dan  stakeholders  dari  unsur  masyarakat  adalah
masyrakat  desa  yang  tinggal  di  daerah  Kawasan  konsesi.  Selama ini dalam  proses pemberian  izin  usaha  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  swasta  tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di Kawasan konsesi.
Desentralisasi  dapat  menyebabkan  perpecahan  dan  melemahkan  negara terutama  selama proses transisi kebijakan. Agar negara tetap dominan dibutuhkan hubungan  horizontal  dan  vertical  yang  efektif  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Bila  hubungan  tersebut  tidak  ada,  pemerintah  daerah  akan bertindak  seperti  semi-otonomi.  Pemerintah  daerah  khususnya  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Riau  sering  bertindak  seolah  tidak  ada  pilihan  lain, negara yang terpecah memudahkan korupsi pemerintah daerah dan sektor swasta.
Desentraliasi lebih mendekatkan negara karena para pejabat terikat hubungan kekerabatan  dan  sejarah  pribadi,  pertemanan,  saling  ketergantungan  ekonomi  dan hubungan  kekuasaan  setempat  dengan  masyarakat  sekitaran  kawasan  hutan. Meskipun  hal  ini  mengurangi  kekuasaan  negara  dan  lebih  memungkinkan  kooptasi pejabat setempat. Hubungan pribadi itu juga dapat lebih memudahkan negara dan masyarakat berhubungan, mendorong komunikasi, pemahaman dan pelibatan yang setara namun dalam fakta nya itu semua tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan mantan Sekretaris Desa Lukit Kabupaten Kepulauan Meranti Junaidi menyampaikan bahwa: Kami disini tidak ada dilibatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena dengan sistem yang  ada  sekarang  perusahaan  itu  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan pemerintah,  kami  masyarakat  sudah  berupaya  mencoba  untuk  menentang  hanya saja  kalau  sekarang  perjuangan  kami  sudah  mentok  dan  masuk  dalam  masa melemah.  Karena  perusahaan  sekarang  sudah  selesai  menanam  sekitar  20.000 hekter  tanaman  akasia  baru  di  daerah  kami  ini.  Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh kementerian lingkungan hidup tidak boleh bagi perusahaan menanam pada Kawasan gambut  yang  kedalaman  gambutnya  melebihi  3  meter  akan  tetapi  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  kementerian  kehutanan  boleh  menanam  pada  Kawasan  gambut yang  kedalamannya  tidak  melebihi  kedalaman  tiga  meter,  dan  Ketika  dua kementerian ini menjadi satu maka peraturan kementerian kehutanan dan izin hutan tanaman  industry  yang  dikuasai  oleh  PT.  RAPP  di  Kawasan  teso  nilo  kabupaten pelalawan  izinnya  dicabut  oleh  kementerian  kehutanan  sehingga  mengakibatkan lahan  tersebut  menjadi  lahan  tidur  dan  perusahaan  RAPP  harus  angkat  kaki  dari wilayah konsesi tersebut.
Desentralisasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah yang masih lemah, serta mulai menghilangnya nilai tradisional dan identitas masyarakat  asli  memungkinkan  kelompok  tradisional  atau  budaya  lokal  lebih menjadi  bagian  lebih  diakui  secara  politis,  terutama  bila  skala  pengaruhnya  sama
dengan  pengaruh  pemerintah  daerah.  Kecendungan  ini  memperkuat  hubungan pribadi  antara  masyarakat  sekitaran  konsesi  hutan  dan  para  aktor-aktor.  Ketika terjadi  kekacauan  perimbangan  kekuasaan  atau  ketegangan  antar  kelompok, pejabat pada tingkat pemerintah daerah mungkin tidak mampu menjaga kestabilan kekuasaan politisnya.
Desentralisasi membatasi peluang masyarakat mengorganisasi prakarsa politis dalam  skala  besar  namun  meningkatkan  peluang  mengorganisasinya  di  tingkat pemerintah daerah. Hal itu akan melahirkan tatanan politik lokal dengan wewenang dan kapasitasnya sendiri. Pemerintah daerah maupun kekuatan sosial mencari cara penggalangan  dan  mobilisasi  masyarakat  dan  sumberdaya  untuk  meningkatkan pengaruh.  Arena  dan  sarana  pelibatan  di  tingkat  daerah  menjadi  lebih  penting pemerintah pada tingkat pusat.
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  Junaidi  juga menyebutkan bahwa: Sekarang kondisi di desa kami telah terjadi konflik horizontal, kami  dengan  kami  yang  sekarang  sedang  saling  menghadang,  pihak  yang  dulunya berpihak  kepada  rakyat  sekarang  sudah  ditarik  oleh  perusahaan  dan  mendapatkan jabatan  strategis  dari  perusahaan,  sehingga  para  pejuang  yang  dulu  nya  vocal menyuarakan  penolakan  terhadap  konsesi  hutan  penolakan  PT.  RAPP  sekarang sudah berubah haluan menjadi pembeking perusahaan.
Hal  senada  juga  ditambahkan  oleh  Effendi  Kepala  Desa  Sungai  Tohor mengatakan  bahwa:  Salah  satu  kesalahan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah dalam  pemberian  konsesi  adalah  ketika  izin  diberikan  mereka  hanya  melihat  dari atas  dengan  menggunakan  helicopter  sehingga  kalau  dari  atas  yang  terlihat memang  hanya  hutan  semua  akan  tetapi  jika  dilihat  dari  jalur  darat  yang  mereka katakan hutan itu adalah kebun sagu masyarakat.
Munculnya pendukung perusahaan di tingkat desa juga sebagai pemicu konflik horizontal  antara  masyarakat  dengan  masyarakat  yang  ada  di  sekitaran  kawasan hutan hal itu terjadi karena ketidakstabilan dan mendorong terjadinya penyesuaian dan  pergeseran  kelompok-kelompok  yang  dulu  sebagai  penolak  perusahaan sekarang telah berubah sebagai pendukung perusahaan. Ditambah lagi ketegangan itu timbul dari posisi pemerintah daerah berada pada posisi di belakang perusahaan dan bukan di belakang masyarakat yang berada di kawasan hutan.
Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah rentan berkonflik, namun ketergantungan antara pusat dan daerah tetap kuat, keduanya saling ingin memiliki sumberdaya. Di wilayah hutan tanaman industri yang ada pemerintah pusat enggan menyerahkan  pendapatan  dari  kayu  dan  produk  hutan  yang  bernilai  tinggi, sedangkan  pemerintah  lokal  memerlukan  pasar,  keahlian,  dan  modal  yang kesemuanya tersedia di pusat.
Berdasarkan kajian bidang kehutanan yang dilakukan Wollenberg dkk, (2009) juga  menjelaskan  bahwa  semua  keadaan  terjadi  dalam  pemberian  izin  konsesi menciptakan  peluang  bagi  masyarakat  di  sekitaran  kawasan  hutan  untuk mempengaruhi  negara  dengan  cara  yang  baru,  gabungan  antara  jalur  formal  dan informal. Jalur informal melalui keterlibatan langsung, hubungan pribadi, wewenang tradisonal  atau  adat  dan  organisasi  politik  lokal  sedangkan  mekanisme  formalnya melalui pemilihan umum atau pun partisipasi dalam dengar pendapat publik. Kontrol maupun  monopoli  oleh  pemerintah  pusat  tidak  bersifat  absolut.  Pemerintah  pusat, pemerintah  daerah,  swasta  maupun  masyarakat  tidak  bisa  saling  mendominasi. Pengelolaan  menjadi  bersifat  multi-kutub,  multi-lapis  dan  bercirikan  adanya berbagai  pertarungan  berbagai  aktor.  Desentralisasi  memungkinkan  masyarakat  di sekitaran  kawasan  hutan  mampu  menjaga  hutan  dari  berbagai  pengrusakan  yang dilakukan oleh dunia usaha.

## 4.2 Hubungan Pemerintah dan Masyarakat
Hubungan  dibahas  disini  adalah  hubungan  yang  terjadi  antara  yang  memberi perintah  dengan  yang  menerima  perintah,  pada  berbagai  posisi  dan  melakukan berbagai  peran  satu  dan  peran  yang  lain,  baik  timbal  balik  maupun  searah, seimbang  maupun  tidak.  Hubungan  pemerintah  dan  masyarakat  mengikuti  pola pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun dalam bentuk siklus. Pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  kementerian  lingkungan  hidup  dan  kehutanan republik  Indonesia  memiliki  kepentingan  ataupun  kepentingan  program  untuk mengembangkan  wilayah  hutan  di  Indonesia  agar  lebih  produktif  dan  memiliki sumber  pendapatan  bagi  negara,  sementara  masyarakat  yang  berada  di  Kawasan konsesi  yang  sudah  dimiliki  izin  oleh  perusahaan  tidak  mau  lahan  kebun  mereka, rumah  mereka  agar  tidak  masuk  ke  dalam  Kawasan  konsesi  akan  tetapi  faktanya yang  terjadi  di  kabupaten  kepulauan  meranti  banyak  lahan  masyarakat,  rumah masyarakat  yang  masuk  ke  dalam  Kawasan  izin  konsesi  yang  dikuasai  oleh  pihak swasta  sehingga  masyarakat  di  daerah  tersebut  tidak  menerima  kehadiran perusahaan  yang  menguasai  banyaknya  lahan  masyarakat  yang  masuk  ke  dalam Kawasan konsesi.
Hubungan  pemerintah  dengan  masyarakat  berfungsi  sebagai  pengikat, penghubung,  pembeda  dan  pembatas  antara  pemerintah  dengan  yang  diperintah. Melalui  hubungan  ini  disalurkan  informasi  dari  pihak  kesatu  ke  pihak  yang  lain, perintah  dari  atas  dan  laporan  dari  bawah,  dan  seterusnya.  Hubungan  itu merupakan  sasaran  pengamatan  dan  kajian  materia  dan  forma  paradigmatik  Ilmu Pemerintahan.  Apabila  yang  diperintah  bertindak  sebagai  demander  tetapi pemerintah  menolak  untuk  menjadi  supplier  atau  pemerintah  mengecewakan  yang
diperintah,  baik  dalam  hal  pemberian  izin  hutan  tanaman  industri  maupun  dalam hubungan pemerintah dan masyarakat menjadi retak dan putus hubungan. Jika ini terjadi berarti malapetaka bagi yang diperintah maupun bagi yang memerintah.
Selanjutnya  Ketua  Lembaga  Adat  Melayu  Riau  Datuk  Al-Azhar  Setia  Amanah menyebutkan  bahwa:  Riau  ini  merupakan  negeri  yang  kaya  di  atas  tanah  ada minyak  sawit  dan  di  dalam  tanah  ada  minyak  bumi,  namun  begitu  disayangkan bahwasanya kekayaan itu tidak terlalu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Khusus  untuk  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  hutan  tanaman  industri  dan perusahaan yang bergerak di bidang sawit  saat ini mereka telah menguasai jutaan hekter  lahan  di  Riau  yang  sudah  ditanami  oleh  akasia  dan  sawit,  namun  tidak mendatangkan  manfaat  dalam  rangka  memberikan  kesejateraan  bagi  masyarakat tempatan. Seharusnya dalam kondisi seperti ini negara harus bisa hadir memberikan konstribusinya  dalam  memberikan  pengaruhnya  untuk  menekan  swasta  agar  hasil alam yang dikuras itu bisa dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Dan yang terjadi malah limbahnya saja yang diterima oleh masyarakat ini artinya masyarakat malah merasakan  ketidaknyamanan  dengan  datangnya  perusahaan-perusahaan  tersebut dengan melakukan eksploitasi di wilayah mereka.
Pernyataan  yang  sama  juga  di  dukung  oleh  sekretaris  Jikalahari  Riau Made  Ali yang  menyebutkan  bahwa:  Perusahaan  swasta  seperti  PT.  RAPP  itu  sudah  sangat mempunyai hubungan yang erat dengan pemerintah mulai dari tingkat yang paling rendah  sampai  ke  tingkat  istana  sehingga  kepentingan  rakyat  sudah  tidak  lagi terlalu  diperdulikan  oleh  mereka.  Bahkan  perusahaan  tersebut  masuk  ke  kampus- kampus  memberikan  bantuan  buku,  beasiswa,  dan  ke  masjid-masjid  memberikan bantuan  Al-Qur’an  dan  bahkan  sampai  para  wartawan  diberangkatkan  umroh  ke tanah  suci  Mekkah.  Jadi  memang  kejahatan-kejahatan  coorporate  ini  tidak  terlalu sampai  kepada  publik  karena  memang  negara  kita  hari  ini  lebih  berpihak  kepada pihak perusahaan yang memiliki kekuatan financial yang tak terhingga.
Selanjutnya  Koordinator  Base  Data  and  Adminitrastion  Wahana  Lingkungan Hidup  Riau  Fandi  Rahman  juga  menyampaikan:  Perusahaan  saat  ini  sudah menguasai  seluruh  aspek  yang  ada,  mereka  mampu  berdiri  sejajar  dengan pemerintah dan bahkan mereka juga mampu untuk melawan pemerintah. Pekerjaan yang  berat  bagi  menteri  sekarang  menyelesaikan  masalah  sektor  kehutanan mengingat  dinamika  sektor  kehutanan  yang  ada  adalah  ibarat  mengurai  benang kusut  yang  sudah  lama  terjadi.  Hal  ini  terjadi  karena  penguasa  di  masa  lampau dengan  sangat  mudah  memberikan  izin  jutaan  hekter  kepada  Taipan  sang  pemilik modal.  Jadi  ini  murni  kesalahan  dari  negara  yang  seharusnya  mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingannya swasta.
Ketika  pemerintah  dan  pihak  yang  berwenang  lemah,  kelompok  masyarakat menerapkan  prinsip,  norma,  aturan  dan  praktik  mereka  sendiri  dan  secara  selektif mematuhi  atau  mengesampingkan  hukum  negara.  Kelompok  demikian  bertindak sebagai  bidang  sosial  yang  semi  otonom  Moore  (1973).  Di  Riau  McCartly  (2000) juga menyebutkan bahwa para pemimpin politik setempat secara terbuka mengatur pembalakan  yang  dianggap  legal.  Meskipun  membuka  peluang  bagi  masyarakat  di sekitaran  hutan  untuk  mampu  mempengaruhi  lingkungannya,  otonomi  demikian tidak  memberi  peluang  keterlibatan  masyarakat  dalam  kerangka  politik  yang  lebih luas.
Ketika kehadiran negara dan yang berwenang kuat, masyarakat lokal berupaya mempengaruhi  pejabat  setempat  melalui  senjata  kaum  lemah  yaitu  mengkooptasi pejabat membangun jejaring patron-klien pribadi dengan pejabat mengabaikan dan melaksanakan  kebijakan  secara  buruk  Manor  (1999).  Pada  kasus  ektrim,  yang digunakan adalah protes dengan membakar, merusak, mengambil, mencabut bibit, dan menyita peralatan.
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan di Provinsi Riau tidak terlepas dari banyaknya dinamika yang terjadi. Hampir disemua lokasi  perusahaan  melakukan  konsesi  dan  sawit  menimbulkan  benih-benih  konflik dan  bahkan  terjadi  konflik  besar-besaran.  Suhaimi  mantan  pejabat  di  kehutanan Kabupaten  Kepulauan  Meranti  menyebutkan  bahwa:  Beberapa  titik  wilayah  yang dikuasai PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti baik di desa Gunung Tohor atau pun di Desa Lukit Pulau dan Pulau Padang terjadi karena penolakan yang kuat dari masyarakat  tempatan.  Karena  ketika  perusahaan  datang  dan  negara  berada  posisi pendukung  perusahaan  masyarakat  merasa  sangat  dirugikan  dengan  datangnya perusahaan  tersebut  karena  hanya  dengan  memegang  selembar  surat  perusahaan bisa menguasai puluhan ribu hekter dan menebang habis kebun sagu yang dimiliki masyarakat.
Selanjutnya  pernyataan  itu juga  di  dukung  oleh  Kepala  Desa  Lukun  Rauf  yang menyebutkan  bahwa:  Kelemahan  negara  dalam  menjaga  hutan  yang  ada  adalah karena  peta  yang  mereka  pegang  adalah  peta  sejak  tahun  1970  artinya  kalau digunakan  untuk  tahun  2015  itu  tentu  sudah  jauh  berubah,  dahulu  mungkin  iya hutan  tapi  sekarang  tempat  itu  sudah  berubah  menjadi  pemukimanan  masyarakat tempatan.  Kesalahan  negara  selanjutnya  adalah  ketika  mereka  melihat  lokasi  itu menggunakan  helicopter  milik  perusahaan  hanya  melakukan  potret  dari  atas  saja sehingga  kebun  sagu  kami  dari  atas  hijau  seperti  hutan,  tiba-tiba  izin  langsung dikuasai oleh perusahaan kami masyarakat Gunung Tohor dan seluruh kepala desa yang tergabung sampai kapanpun perjuang membela yang menjadi hak kami dan ini warisan dari nenek moyang kami.
Kemudian  wawancara  dengan  staf  pemerintahan  di  Desa  Lukit  Junaidi  juga menyebutkan bahwa: Ketika konflik masih memanas luar biasa dulu wilayah kami ini disorot  oleh  pusat  karena,  disini  dulu  sangking  emosi  nya  masyarakat  menolak datangnya  perusahaan  yang  menguasai  20.000  hekter  wilayah  di  sekitaran  desa kami ini memperlihatkan tidak ada sebatangpun kebun sagu kami yang tidak masuk ke dalam wilayah konsesi mereka. Bahkan ketika itu kemarahan masyarakat sampai membakar  alat  PT.  RAPP  beserta  operatornya.  Dan  pihak  kepolisian  langsung menangkap  siapa  yang  menjadi  dalang  dan  otak  pelaku  pembakaran  tersebut, namun  yang  menjadi  Target  Operasi  (TO)  dalam  peristiwa  ini  yang  sangat  banyak yaitu sekitar 17 orang.

## Gambar  4.1  Bagan  Analisa  Konflik  Perusahaan  dan  Masyarakat  (Vertikal) Berubah Menjadi Masyarakat dengan Masyarakat (Horizontal)
Selanjutnya  berdasarkan  wawancara  dengan  Direktur  Utama  PT.  RAPP  Rudi Fajar  menyampaikan  bahwa:  Kami  selaku  dunia  usaha  hanya  bermain  pada peraturan  yang  berlaku  di  negara  ini  ketika  izin  konsesi  kami  pegang  maka  suatu wilayah tertentu bisa kami tanamani bibit akasia dan itu juga kami lakukan karena sudah  mendapat  izin  dari  pemerintah  selaku  yang  mendapatkan  mandate  dari rakyat.  Jadi  apabila  ada  masyarakat  yang  menyerang  kami  dan  melakukan pembakaran  terhadap  alat  dan  operator  kami  maka  oknum  masyarakat  itu  akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita ini.
Dari  penjelasan  seluruh  informan  di  atas  dapat  peneliti  interpretasikan  bahwa walaupun Provinsi Riau merupakan wilayah yang  memiliki sumber daya yang besar negara  selaku  pihak  yang  mempunyai  kewenangan  penuh  untuk  mengelola  dan mengatur  hasil  alam  yang  ada  di  Provinsi  Riau  tidak  mampu  meningkatkan perekonomian  masyarakat  di  sekitar  perusahaan  beroperasi,  pekerja  yang  direkrut oleh  perusahaan  sebagian  besar  berasal  dari  luar  daerah  Riau,  alasan  perusahaan sangat  klasik  yakni  masyarakat  tempatan  tidak  memiliki  kemampuan  yang diinginkan  oleh  perusahaan,  paling  masyarakat  disekitar  kawasan  hutan  tanaman industri  walaupun  ada  yang  direkrut  oleh  perusahaan  hanya  menempati  posisi sebagai  security  atau  penjaga  keamanan  perusahaan.  Sudah  menjadi  realitas  juga
Masyarakat
Masyarakat
Swasta
bahwasanya  pemerintah  yang  memiliki  mandat  sekarang  lebih  membela kepentingan  perusahaan  dari  pada  membela  kepentingan  masyarakat  sekitar kawasan hutan tanaman industri. Dan terkadang yang diterima oleh masyarakat di sekitar  perusahaan  hanya  menerima  limbah  yang  hanya  akan  mendatangkan penyakit bagi masyarakat di sekitaran konsesi dan kawasan perkebunan sawit.
Kuatnya jaringan yang dimikili oleh perusahaan menjadikan perusahaan seolah- olah sebagai lembaga yang tidak terkalahkan dikarenakan mereka telah terkoneksi sampai  ke  istana  negara  jadi  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  hanya  melaksanakan  perintah  dari  atasan  mereka  yang  lebih tinggi  begitu  seterusnya  sampai  ke  tingkatan  pemerintah  yang  lebih  rendah. Ditambah  lagi  perusahaan  telah  memberikan  beasiswa  ke  kampus-kampus, memberikan  bantuan  Al-Qur’an  ke  masjid-masjid  dan  bahkan  wartawan  lokal diberangkatkan  umroh  oleh  perusahaan  menyebabkan  pencitraan  dan  pemberitaan perusahaan sang penguasa hutan jutaan hektar selalu pemberitaan yang positif dan yang baik-baik saja.
Pengaruh  pemerintah  pusat  terhadap  hutan  biasanya  berdasarkan  penguasaan atas  kebijakan,  kegiatan  kehutanan  atau  kepemilikan  hutan.  Di  negara  yang  kaya dengan  sumberdaya  hutan  seperti  Indonesia,  penguasaan  oleh  negara  seringkali terpusat  pada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Unsur  masyarakat dapat mempengaruhi melalui jejaring informal, gerakan sosial, atau pun organisasi- organisasi  resmi  seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Tetapi  pada praktiknya masyarakat di sekitaran konsesi hutan tanaman industri kurang memiliki pengaruh resmi terhadap sumber daya hutan yang bernilai tinggi.

## V. Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  community participation yang ada di Provinsi Riau tidak bisa terlalu banyak berkontribusi dalam menjaga  kawasan  hutan  secara  komprehensif  karena  kebijakan  dari  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehuatanan  Republik  Indonesia  itu  sendiri  memang  untuk mengolah  kawasan  hutan  menjadi  kawasan  yang  produktif  dan  ini  akan mendatangkan  pemasukan  secara  financial  kepada  keuangan  Negara.  Selanjutnya kebijakan  pemberian  konsesi  maupun  izin  perusahaan  sawit  semuanya  berada  di tangan  Pemerintah  dan  berkolaborasi  dengan  pemilik  modal  dan  masyarakat  yang ada di kawasan hutan hanya menerima effect berupa limbah perusahaan dan konflik baik  itu  konflik  secara  vertical  (konflik  antara  masyarakat  dan  perusahaan  yang dibelakangnya ada pemerintah) maupun konflik secara horizontal (konflik masyarakat
penolak  kehadiran  perusahaan  dengan  masyarakat  yang  mendukung  kehadiran perusahaan.

## 5.2 Saran
Saran  yang  bisa  penulis  berikan  yaitu  pemerintah  harus  lebih  serius  dalam menjaga  kawasan  hutan  dari  pengrusakan  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau  dan  jangan bernegosiasi  dengan  swasta.  Serta  penegakan  hukum  betul-betul  menjadi  prioritas utama  kepolisian  yang  ada  di  Provinsi  Riau  sehingga  dengan  demikian  akan memberikan  effect  kepada  perusahaan  yang  sengaja  melakukan  pengrusakan kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
agusti, R. 2012. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah  Daerah  Dengan  Dimoderasi  Oleh  Variabel  Desentralisasi  Dan  Budaya Organisasi  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis).”  Jurnal  Ekonomi Universitas Riau.
Akbar,  Muh.  Firyal,  Srihandayani  Suprapto,  And  Surati  Surati.  2018.  “Partisipasi Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di  Desa  Jatimulya  Kabupaten Boalemo.” Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi).
Erman  I.  Rahim.  2004.  “Partisipasi  Dalam  Perspektif  Kebijakan  Publik.”  Perspektif Kebijakan Publik.
Hernawati,  D.  2013.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sampah  Berbasis  3r (Reduce, Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang).”  Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Janelle Plummer And John G Taylor, 2004. Community Participation In China Issues And Processes  For  Capacity  Building.  Typesetting  By  Long  House,  Cumbria  Uk  Printed And Bound In The Uk By Cromwell Press Ltd
Larasari,  Endang.  2008.  “Reformasi  Pelayanan  Publik  (Public  Services  Reform)  Dan Partisipasi Publik.” Dialogue.
Lubis,  Asri.  2009.  “Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan.” Jurnal Tabularasa Pps Unimed.
Magriasti,  Lince.  2011.  “Arti  Penting  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Kebijakan  Publik  Di Daerah :  Analisis  Dengan  Teori  Sistem  David  Easton.”  Proceeding  Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011.
Nurmalita,  Novatiani  Dan.  2000.  “Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi  Masyarakat
Dan Transparasi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah ( Apbd ) Di Dprd Kota Bandung.” Universitas Widyatama.
Nuring  Septyasa  Laksana.  2013.  “Bentuk-Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  Desa  Dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Kebijakan Dan Manajemen Publik.
Pribadiningtyas,  D.  2013.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Rehabilitasi  Hutan  Mangrove (Studi  Tentang  Peran  Pemerintah  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat Untuk Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo).” Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Sagita,  Novie  Indrawati.  2016.  “Partisipasi  Warga  Masyarakat  Dalam  Penilaian  Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung.” Cosmogov.
Sigalingging,  Angelius  Henry,  And  Warjio.  2014.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan  Pembangunan  (Studi  Kasus  Pada  Kecamatan  Sidikalang  Kabupaten Dairi).” Jurnal Administrasi Publik.
Turner,  J.S.,  &  Hulme,  D.B.  1997.  Lifespan  Development  (5th  Ed).  Orlando:  Holt, Rineheart And Winston, Inc.
Wolenberg  Dkk,  2009.  Desentralisasi  Tata  Kelola  Hutan  Politik,  Ekonomi,  Dan Perjuangan  Untuk  Menguasai  Hutan  Di  Kalimantan  Indonesia.  Harapan  Prima; Jakarta.