## TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN  PRINSIP STANDAR MIMUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Siti Sumartini Universitas Wiralodra, Indramayu Email: sitisumartini_unwir@yahooo.co.id

## ABSTRACT
Problems  of  Indonesian  Workers  (TKI)  is  never  complete,  this  is  caused  by  many factors that lie behind it. Cases of physical violence, unpaid salaries, sexual ravings to the death penalty of defending. can be drawn a legal issue that focuses as follows; What is the Shape  of  Protection  Against  TKIs  working  in  other  countries  in  a  human  rights perspective? and How can the International Minimum Standards Principle be applied as a form of protection to labor migrants?. This research is done by using normative juridical method. This juridical approach is due to this research by analyzing the legal aspects that exist, and is normative since this study focuses more on the analysis of existing legislation and other regulations, both from national and international perspectives, as well as using data  secondary  data  that  is  scientific  references  or  other  scientific  writings  as  a  study material  that  can  support  the  completeness  of  this  scientific  work.  Legal  protection regarding TKI is an absolute must be done by the Indonesian government, given the TKI is a foreign exchange hero for the country.
Key  Word:  Legal  Protection,  TKI,  Human  Rights  Protection,  International  Minimum Standards.

## I. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  sedang  membangun.  Pembangunan  yang sedang  berjalan  merupakan  pembangunan  yang  bersifat  menyeluruh  (inklusif). Pembangunan  merupakan  upaya  sistematis  dan  terencana  oleh  masing-masing  maupun seluruh  komponen  bangsa  untuk  mengubah  suatu  keadaan  menjadi  keadaan  yang  lebih baik dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, efisien, dan  akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  menjadi  lebih sejahtera. Adapun pengertian dari Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh  semua  komponen  bangsa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  bernegara.  Pembangunan Nasional  itu  sendiri  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  dengan  prinsip-prinsip
kebersamaan,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  serta  kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. 1
Pembangunan  yang  sedang  digalakan  oleh  bangsa  kita  pada  kenyataannya  masih menyisakan  persoalan,  khususnya  mengenai  perlindungan  tenaga  kerja.  Hal  ini dikarenakan  Indonesia  adalah  salah  satu  pemasok  tenaga  kerja  ke  beberapa  negara  yang menggunakan jasa-jasa dari tenaga kerja kita. Sangat kontras dengan jargon pembangunan disegala bidang, ternyata negara kita belum mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia secara optimal. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri dalam jumlah yang besar.  Besarnya jumlah tenaga kerja, tingginya  jumlah pengangguran,  serta  minimnya  lapangan  kerja  yang  tersedia  di  Indonesia  menjadi  faktor pendukung peningkatan jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri. Hal ini menjadi alternatif bagi  Indonesia  untuk  mengurangi  persoalan  yang  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  di dalam negeri.
Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.  Laporan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga  Kerja Indonesia  yang berasal dari Bank  Indonesia enyatakan  bahwa remittance tahun  2013  (hingga  bulan  November  2013)  mencapai  Rp 81,34  Triliun  dengan  asumsi  nilai  tukar  Rp  11.000  per  USD. 2 Berdasarkan  data  dari BNP2TKI,  Saudi  Arabia  menempati  posisi  pertama  sebagai  negara  yang  menerima  TKI sejak  tahun  2006  hingga  tahun  2011.  Meskipun  demikian,  Saudi  Arabia  juga  menempati posisi  pertama  sebagai  negara  dengan  tingkat  pengaduan  TKI  yang  tinggi. 3 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Saudi Arabia pada tahun 2010 sebanyak 1.546 kasus. 4 Kasus yang terjadi tidak hanya kekerasan fisik,  tetapi  juga  seperti  kekerasan  seksual,  uang  gaji  yang  bermasalah, overstayer , putusnya  komunikasi  dengan  keluarga,  tidak  mendapatkan  cuti  ataupun  libur,  tidak diberikan  akses  kesehatan,  kasus  pembunuhan,  dan  berbagai  kasus  lainnya.  Bahkan  di Saudi  Arabia,  tidak  jarang  TKI  dijatuhi  hukuman  mati  dengan  berbagai  alasan  dan  ini
1 Pasa1 angka (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2 BNP2TKI  2013,  “Remitansi  TKI  Tahun  2013  Capai  Rp  81,34  Trilyun”,  diakses  pada  30  Maret 2017,<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/9227-remitansi-tki-tahun-2013-capai-rp-8134- trilyun.html>.
3 Suprayogi,  A  2013,  “Malaysia  dan  Arab  Saudi” ,  Negara  Kasus  TKI  Tertinggi ,  diakses  pada  01 Januari 2017, <http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi-negarakasus-tki-tertinggi>
4 BNP2TKI 2011, “Turun, Penyelesaian Kasus TKI di Arab Saudi”, diakses pada 01 April 2017, <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3953-turun-penyelesaian-kasus-tki-diarab-saudi. html
mengancam hak hidup TKI, seperti Yanti Iriyanti pada 12 Februari 2008 dan Ruyati pada 18  Juni  2011.  Migrant  Care  menyatakan  bahwa  untuk  tahun  2013  terdapat  42  kasus hukuman mati untuk TKI di Saudi Arabia, dimana 9 kasus diantaranya mendapatkan vonis tetap  hukuman  mati  dan  33  kasus  lainnya  masih  dalam  proses. 5 Seperti  kasus  yang menimpa Ruyati Ruyati adalah seorang TKW asal Bekasi, Jawa Barat di Arab Saudi yang membunuh  majikannya.  Dia  berusaha  membunuh  ibu  majikannya  yang  bernama Khairiyah Hamid yang berusia 64 tahun karena merasa tidak tahan dengan kekejamannya.
Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar  negeri  telah  melahirkan  suatu  badan  atau  lembaga  yang  khusus  menangani  masalah TKI  yakni  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  (BNPPTKI).  Namun demikian  hingga  saat  ini  lembaga  tersebut  belum  mampu  menerjemahkan  keinginan- keingainan dari unadng-undang tersebut secara konkrit.
Disamping  itu  Organisasi  Perburuhan  Internasional  ( International  Labour Organisation/ ILO)  mendefinisikan  seorang “pekerja migran” ,  sebagai  seseorang  yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa  orang  tersebut  akan  dipekerjakan  oleh  seseorang  yang  bukan  dirinya  sendiri, termasuk  siapapun  yang  biasanya  diakui  sebagai  seorang  migran,  untuk  bekerja.  Karena dalam  prakteknya  buruh  migran  tersebut  menyangkut  2  negara,  maka  pemerintah  wajib ikut  campur  tangan  dalam  mengurusi  masalah  penempatan  para  calon  buruh  migran tersebut, oleh karena itulah dibuatnya beberapa regulasi yang mengatur masalah TKI. 6
Disamping  itu  persolan  yang  harus  dihadapai  bangsa  Indonesia  dengan diterapkannya  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  tahun  2015,  perubahan  struktural yang  saat  ini  sedang  dilakukan  dalam  perekonomian  Indonesia  kemungkinan  besar  akan dipercepat.  Perubahan  struktural  ini  membutuhkan  perubahan  peralihan  permintaan  akan keterampilan  dan  membutuhkan  inovasi  guna  memperkuat  produktivitas.  Lembaga- lembaga  pasar  tenaga  kerja,  bersama mitra  sosial,  perlu memainkan  peran  proaktif,  guna menekan biaya dan mendorong produktivitas. 7
5 Gunawan, R 2013, “Migrant Care: 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri”, diakses pada 12 April 2017, <http://news.liputan6.com/read/786508/migrant-care-256-tkiterancam- hukuman-mati-di-luar-negeri>
6 http://www.lbhyogyakarta.org/2016/05/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran  diakses  pada tanggal 07 April 2017.
7 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asiajakarta/documents/publication/wcms,  diakses  pada tangal 20Desember 2017
Indonesia  saat  ini  dalam  tahap  pembangunan  di  mana  ia  memiliki  jumlah penduduk  usia  kerja  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  penduduk  usia  tua  yang  mandiri. Untuk  mengoptimalkan  manfaat  yang  terkait  dengan  rasio  kemandirian  yang  rendah  ini, pemerintah  perlu  memperluas  investasinya  di  bidang  pendidikan  dan  pelatihan keterampilan,  terutama  karena  pekerja  dengan  latar  belakangan  pendidikan  yang  tinggi dapat  menikmati  upah  yang  lebih  besar  dan  kesempatan  kerja  yang  lebih  baik.  Hal  ini sangat  penting,  karena  ada  bukti  bahwa  perekonomian  Indonesia  saat  ini  sedang mengalami kekurangan pekerja trampil dan kelebihan tenaga kerja.
Ada  bukti  bahwa  permintaan  akan  pekerja  dengan  kualifikasi  tinggi  melampaui suplai  tenaga  kerja  yang  ada.  Di  samping  itu,  ada  suplai  tenaga  kerja  yang  berlebihan untuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP dan SLTA  Umum. Hal ini menimbulkan situasi di mana ada banyak lowongan kerja di Indonesia yang diisi pekerja yang  kurang  memenuhi  syarat.  Mengurangi  insiden  ketidakcocokan  keterampilan merupakan  hal  yang  penting  untuk  memperkuat  daya  saing  dan  produktivitas perekonomian  Indonesia.  Secara  khusus,  di  saat  negeri  ini  terus  mengalami modernisasi, permintaan  akan  pekerja  berpendidikan  tinggi  akan  terus  berkembang,  sehingga  saat  ini diperlukan investasi di bidang pendidikan dan keterampilan yang tepat. Dan upaya untuk memperkuat  balai  latihan  kerja  (BLK),  dan  sistem  magang,  menjadi  penting  untuk menutup  kesenjangan  keterampilan  ini.  Di  samping  itu,  kebijakan  dan  program  yang memfasilitasi  penempatan  tenaga  kerja  juga  merupakan  faktor  penting  untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia. 8
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  dirumuskan  permasalahan hukum sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  Bentuk  Perlindungan  Terhadap  TKI  yang  bekerja  di  negara  lain dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah  Prinsip  International  Minimum  Standar  dapat  diterapkan  sebagai bentuk perlindungan terhadap TKI?

## II. METODE
Negara  hukum  kesejahteraan  akan  selalu  mepresentasikan  dirinya  dalam perubahan  dan  pembangunan.  Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia
8 Idem, hlm. 11.
seluruhnya  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata, baik  materiil  maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai  peranan  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan pembangunan. 9
Dalam konteks  negara hukum dan negara  yang sedang membangun, akan sangat diperlukan  sekali  kontribusi  hukum  sebagai  suatu  kaedah  sosial  dimana  kaedah  tersebut tidak akan lepas dari persoalan nilai ( value ) yang berlaku dalam suatu masyarakat, Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan  nilai-nilai  ( values )  tersebut  adalah  nilai  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  masyarakat yang sedang membangun, sehingga dapat dijelaskan bahwa hakikat pembangunan adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap yang hidup. 10
Pembangunan  dalam  arti  seluasnya-luasnya  meliputi  segala  segi  kehidupann masyarakat oleh karenanya peran dan fungsi hukum sebagai suatu pedoman dimaksudkan agar  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  tersebut  berjalan  dengan  tertib  dan memberikan  rasa  aman.  Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  bahwa  hukum  merupakan sarana  pembaharuan  masyarakat.  Peranan  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan)  merupakan  tujuan  kembar  dari  masyarakat  yang  sedang  membangun,  dan hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan 11
Pembangunan  dipandang  sebagai  jembatan  yang  mampu  merealisasikan  negara hukum.  Pembangunan  dalam  arti  seluasnya-luasnya  meliputi  segala  segi  kehidupann masyarakat oleh karenanya peran dan fungsi hukum sebagai suatu pedoman dimaksudkan agar  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  tersebut  berjalan  dengan  tertib  dan memberikan rasa aman. 12
Selanjutnya  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  dan    sesuai dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  salah  satu  tujuan  Pemerintah  Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Namun  demikian  pelaksanaan
9 Konsideran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Bandung,  Alumni, 2006, hlm. 10
11 Ibid, hlm. 13-14.
12 Mochtar Kusumatmadja, Op.ci t, hlm.13
kegiatan  hubungan  luar  negeri,  baik  regional  maupun  internasional,  melalui  forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. 13
Negara dalam hukum internasional merupakan entitas yang utama dan merupakan subyek  hukum  internasional  yang  terpenting  ( par  excellence )  dibanding  dengan  subyek- subyek  hukum  internasional  lainnya.  Sebagai  subyek  hukum  internasional  negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional 14 . Disamping itu beberapa sarjana hukum internasional terkenal telah mengemukakan pendapatnya mengenai negara, seperti  yang  dinyatakan  oleh  J.L  Brierly  memberikan  batasan  mengenai  negara  sebagai suatu  lembaga  atau  ( institution )  dan  sebagai  suatu  wadah  dimana  manusia  mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. 15
Adanya perbedaan kondisi dari negara-negara yang ada belahan dunia ini, dimana negara  yang  satu  memiliki  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  berbeda dengan  negara  yang  lainnya,  hal  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  hubungan internasional.  Suatu  negara  dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan  tidak  mungkin dilakukan  sendiri  tanpa  bantuan  negara  lain  dan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  bangsa- bangsa  seyogyanya  negara  harus  bekerjasama  dengan  bangsa-bangsa  lain,  hal  ini dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasional negaranya.
Saling  membutuhkan  antara  bangsa-bangsa  dipelbagai  bidang  kehidupan  yang mengakibatkan  timbulnya  hubungan  yang  tetap  dan  terus  menerus  antara  bangsa-bangsa mengakibatkan  pula  timbulnya  kepentingan  untuk  memelihara  dan  mengatur  hubungan yang demikian, karena hubungan antar negara adalah hubungan yang sifatnya timbal balik, maka  dirasakan  sangat  penting  untuk  menjaga  dan  mengatur  hubungan  yang  bermanfaat tersebut karena hal demikian juga merupakan kepentingan bersama. 16
Praktek  negara-negara  dalam  hal  pemberian  ijin  masuk  orang  asing  di  wilayah negaranya,  selalu  disertai  dengan  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  diatur  dalam hukum  nasional  masing-masing  negara.  Tindakan  ini  sesuai  dengan  pencerminan  dari prinsip  kedaulatan  negara  yang  dianut  oleh  suatu  negara.  Naumn  demikian  prinsip kedaulatan  negara  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  internasional.  Selanjunya
13 Konsideran Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
14 Huala  Adolf  , Aspek-Aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional ,Jakarta,  RajaGrafindo  Persada, 1996,hlm.1
15 J.L Brierly, The Law of Nations , Oxford, Clarendon Press, edisi ke-5, 1954, hlm.118
16 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasionl , Jakarta, Putra Abardin, 1982,hlm.9
perlindungan  terhadap  orang  asing  atau  warga  negara  asing  juga  telah  diatur  didalam konevensi  internasional  Seorang  asing  berhak  atas  perlindungan  yang  sama  berdasarkan undang-undang  negara  tempat  ia  berada    dan  berhak  pula  atas  hak-hak  tertentu  untuk memberikan  kemungkinan  kepadanya    hidup  secara  layak,  seperti  diatur  pada  pasal  9 Konvensi  Montevideo  Tahun  1933,  yang  berbunyi:” Nationals  and  foreigners  are  under the same protection of law and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals “.
Hal ini dapat sejalan dengan prinsip International Minimum Standard. Pandangan ini dianut oleh   negara-negara maju, menurut pendapat ini dalam memperlakukan orang asing  yang  berada  didalam  yurisdiksi  teritorial  suatu  negara  (di  dalam  negeri)  harus memenuhi  standar  minimum  internasional,  yaitu  sesuai  dengan  hukum  internasional  dan perlindungan  yang  efektif  menurut  hukum  internasional.  Sebenarnya  Pada  prinsipnya setiap  negara  akan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada setiap warga negaranya dimanapun ia berada dan orang asing akan mendapat perlindungan hukum,  dalam  pembatasan-pembatasan  tertentu,  baik  dari  negara  tempat  sementara  ia berada dan dari negara asalnya. Jika suatu negara tidak memebrikan perlindngan terhadap warga  negara  negara  asing  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  Internasional  standar  minum maka akan melahirkan tanggung jawab negara.
Persoalan ketenagakerjaan dalam perspektif hukum internasional juga telah diatur dalam beberapa traktak (perjanjian internasional) salah satunya adalah Ada banyak traktat internasional  yang  mengatur  hak  buruh  migran,  yang  terakhir  adalah The  International Convention  on  The  Protection  of  The  Rights  of  All  Migrant  Workers  and  Members  of Their  Families, (Konvensi  Internasional  Mengenai  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh Pekerja  Migran  Dan  Anggota  Keluarganya) yang  dikeluarkan  oleh  PBB  tahun  2003 sebagai hukum internasional.  Konvensi ini telah diratifikasi oleh 43 negara, dan Indonesia pada tahun 2012 lalu telah meratifikasinya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.  Meski Indonesia telah meratifikasi, namun belum terlihat langkah-langkah nyata  untuk  memperbarui  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan perlindungan buruh migran untuk diselaraskan dengan konten konvensi. 17
Secara  yuridis  konstitusional  persoalan  mengenai  ketenagakerjaan  telah  diatur dalam  Pasal  27  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  dikatakan  bahwa  Tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,
17 Ibid, http://www.lbhyogyakarta.org/2016/05/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran,
selanjutnya  lebih  dipertegas  lagi  dalam  definisi  tenaga  kerja  menurut  Undang-Undang No.13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  Tenaga  Kerja  adalah “ setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat .” 18 Selanjunyta dalam  undang-undang  yang  sama  dalam  Pasal  13  juga  dijelaskan  bahwa  setiap  tenaga kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih,  mendapatkan,  atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdaganga  manusia, termasuk  perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban  kekerasan,  kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia  dan  dalam  hal  ini  negara  wajib  menjamin  dan  melindungi  hak  asasi  warga negaranya  yang  bekerja  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  berdasarkan  prinsip persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,kesetaraan  dan  keadilan  gender,  anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. 19
Sementara pengertian dari Tenaga Kerja Indonesia menurut Peraturan Pemerintah No.3  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah . Selanjutnya bentuk upaya  perlindungan  terhadap  TKI  itu  sendiri  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi kepentingan calon TKI atau TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  baik  sebelum,  selama,  maupun  sesudah bekerja. 20
Sebagai suatu negara hukum, pemerintah (negara) wajib melindungi seluruh warga negara  Indonesia  dari  segala  bentuk  penjajahan  dan  ancaman.  Namun,  diakui  juga bahwasannya  penegakkan  hukum  masih  sangat  lemah,  sehingga  para  pejabat  dari instansi pemerintah  serta  oknum  aparat  keamanan  ikut  terlibat  dalam  tindak  pidana perdagangan  orang  tersebut.  Dalam  hal  ini  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  masyarakat, dan  keluarga  wajib  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Selanjutnya diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membuat suatu kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan
18 Pasal 1 Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
19 Konsideran  Undang-Undang  No.39  tahun  2004  tentang    Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
20 Pasal 1 PP No.3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri
masalah  perdagangan  orang.  Adapun  menurut  Pasal  58  Undang-Undang  No.21  Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan Orang menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah wajib  mengambil  langkah-langkah  untuk  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana perdagangan orang.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif , yaitu penelitian dengan  pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan  data  dasar  dalam  (ilmu)  penelitian  yang  digolongkan  sebagai  data  sekunder. 21 Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan menggambarkan  mengenai  fakta-fakta  disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan perundang-undangan    yang  berlaku  baik  nasional  maupun  internasional  dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pembangunan hukum.

## III. PEMBAHASAN
Negara  hukum  kesejahteraan  akan  selalu  mepresentasikan  dirinya  dalam perubahan  dan  pembangunan.  Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam  rangka pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia seluruhnya  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata, baik  materiil  maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai  peranan  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan pembangunan. 22
Dalam konteks  negara hukum dan negara  yang sedang membangun, akan sangat diperlukan  sekali  kontribusi  hukum  sebagai  suatu  kaedah  sosial  dimana  kaedah  tersebut tidak akan lepas dari persoalan nilai ( value ) yang berlaku dalam suatu masyarakat, Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan  nilai-nilai  ( values )  tersebut  adalah  nilai  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  masyarakat
21 Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24
22 Konsideran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang sedang membangun, sehingga dapat dijelaskan bahwa hakikat pembangunan adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap yang hidup. 23
Pembangunan  dalam  arti  seluasnya-luasnya  meliputi  segala  segi  kehidupann masyarakat oleh karenanya peran dan fungsi hukum sebagai suatu pedoman dimaksudkan agar  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  tersebut  berjalan  dengan  tertib  dan memberikan  rasa  aman.  Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  bahwa  hukum  merupakan sarana  pembaharuan  masyarakat.  Peranan  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan)  merupakan  tujuan  kembar  dari  masyarakat  yang  sedang  membangun,  dan hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan 24
Pembangunan  dipandang  sebagai  jembatan  yang  mampu  merealisasikan  negara hukum.  Pembangunan  dalam  arti  seluasnya-luasnya  meliputi  segala  segi  kehidupann masyarakat oleh karenanya peran dan fungsi hukum sebagai suatu pedoman dimaksudkan agar  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan  tersebut  berjalan  dengan  tertib  dan memberikan rasa aman. 25
Selanjutnya  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  dan    sesuai dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  salah  satu  tujuan  Pemerintah  Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Namun  demikian  pelaksanaan kegiatan  hubungan  luar  negeri,  baik  regional  maupun  internasional,  melalui  forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. 26
Negara dalam hukum internasional merupakan entitas yang utama dan merupakan subyek  hukum  internasional  yang  terpenting  ( par  excellence )  dibanding  dengan  subyek- subyek  hukum  internasional  lainnya.  Sebagai  subyek  hukum  internasional  negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional 27 . Disamping itu beberapa sarjana hukum internasional terkenal telah mengemukakan pendapatnya mengenai negara, seperti  yang  dinyatakan  oleh  J.L  Brierly  memberikan  batasan  mengenai  negara  sebagai
23 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Bandung,  Alumni, 2006, hlm. 10
24 Ibid, hlm. 13-14.
25 Mochtar Kusumatmadja, Op.ci t, hlm.13
26 Konsideran Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
27 Huala  Adolf  , Aspek-Aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional ,Jakarta,  RajaGrafindo  Persada, 1996,hlm.1
suatu  lembaga  atau  ( institution )  dan  sebagai  suatu  wadah  dimana  manusia  mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. 28
Adanya perbedaan kondisi dari negara-negara yang ada belahan dunia ini, dimana negara  yang  satu  memiliki  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  berbeda dengan  negara  yang  lainnya,  hal  inilah  yang  menyebabkan  terjadinya  hubungan internasional.  Suatu  negara  dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan  tidak  mungkin dilakukan  sendiri  tanpa  bantuan  negara  lain  dan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  bangsa- bangsa  seyogyanya  negara  harus  bekerjasama  dengan  bangsa-bangsa  lain,  hal  ini dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasional negaranya.
Saling  membutuhkan  antara  bangsa-bangsa  dipelbagai  bidang  kehidupan  yang mengakibatkan  timbulnya  hubungan  yang  tetap  dan  terus  menerus  antara  bangsa-bangsa mengakibatkan  pula  timbulnya  kepentingan  untuk  memelihara  dan  mengatur  hubungan yang demikian, karena hubungan antar negara adalah hubungan yang sifatnya timbal balik, maka  dirasakan  sangat  penting  untuk  menjaga  dan  mengatur  hubungan  yang  bermanfaat tersebut karena hal demikian juga merupakan kepentingan bersama. 29
Praktek  negara-negara  dalam  hal  pemberian  ijin  masuk  orang  asing  di  wilayah negaranya,  selalu  disertai  dengan  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  diatur  dalam hukum  nasional  masing-masing  negara.  Tindakan  ini  sesuai  dengan  pencerminan  dari prinsip  kedaulatan  negara  yang  dianut  oleh  suatu  negara.  Naumn  demikian  prinsip kedaulatan  negara  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  internasional.  Selanjunya perlindungan  terhadap  orang  asing  atau  warga  negara  asing  juga  telah  diatur  didalam konevensi  internasional  Seorang  asing  berhak  atas  perlindungan  yang  sama  berdasarkan undang-undang  negara  tempat  ia  berada    dan  berhak  pula  atas  hak-hak  tertentu  untuk memberikan  kemungkinan  kepadanya    hidup  secara  layak,  seperti  diatur  pada  pasal  9 Konvensi  Montevideo  Tahun  1933,  yang  berbunyi:” Nationals  and  foreigners  are  under the same protection of law and the national authorities and the foreigners may not claim right other or more than those of nationals “.
Hal ini dapat sejalan dengan prinsip International Minimum Standard.  Pandangan ini dianut oleh   negara-negara maju, menurut pendapat ini dalam memperlakukan orang asing  yang  berada  didalam  yurisdiksi  teritorial  suatu  negara  (di  dalam  negeri)  harus memenuhi  standar  minimum  internasional,  yaitu  sesuai  dengan  hukum  internasional  dan
28 J.L Brierly, The Law of Nations , Oxford, Clarendon Press, edisi ke-5, 1954, hlm.118
29 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasionl , Jakarta, Putra Abardin, 1982,hlm.9
perlindungan  yang  efektif  menurut  hukum  internasional.  Sebenarnya  Pada  prinsipnya setiap  negara  akan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada setiap warga negaranya dimanapun ia berada dan orang asing akan mendapat perlindungan hukum,  dalam  pembatasan-pembatasan  tertentu,  baik  dari  negara  tempat  sementara  ia berada dan dari negara asalnya. Jika suatu negara tidak memebrikan perlindngan terhadap warga  negara  negara  asing  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  Internasional  standar  minum maka akan melahirkan tanggung jawab negara.
Persoalan ketenagakerjaan dalam perspektif hukum internasional juga telah diatur dalam beberapa traktak (perjanjian internasional) salah satunya adalah Ada banyak traktat internasional  yang  mengatur  hak  buruh  migran,  yang  terakhir  adalah The  International Convention  on  The  Protection  of  The  Rights  of  All  Migrant  Workers  and  Members  of Their  Families, (Konvensi  Internasional  Mengenai  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh Pekerja  Migran  Dan  Anggota  Keluarganya) yang  dikeluarkan  oleh  PBB  tahun  2003 sebagai hukum internasional.  Konvensi ini telah diratifikasi oleh 43 negara, dan Indonesia pada tahun 2012 lalu telah meratifikasinya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.  Meski Indonesia telah meratifikasi, namun belum terlihat langkah-langkah nyata  untuk  memperbarui  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan perlindungan buruh migran untuk diselaraskan dengan konten konvensi. 30
Secara  yuridis  konstitusional  persoalan  mengenai  ketenagakerjaan  telah  diatur dalam  Pasal  27  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  dikatakan  bahwa  Tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan, selanjutnya  lebih  dipertegas  lagi  dalam  definisi  tenaga  kerja  menurut  Undang-Undang No.13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  Tenaga  Kerja  adalah “ setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan/atau jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  masyarakat .” 31 Selanjunyta dalam  undang-undang  yang  sama  dalam  Pasal  13  juga  dijelaskan  bahwa  setiap  tenaga kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih,  mendapatkan,  atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
Tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdaganga  manusia, termasuk  perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban  kekerasan,  kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi
30 Ibid, http://www.lbhyogyakarta.org/2016/05/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran,
31 Pasal 1 Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
manusia  dan  dalam  hal  ini  negara  wajib  menjamin  dan  melindungi  hak  asasi  warga negaranya  yang  bekerja  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  berdasarkan  prinsip persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,kesetaraan  dan  keadilan  gender,  anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. 32
Sementara pengertian dari Tenaga Kerja Indonesia menurut Peraturan Pemerintah No.3  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah . Selanjutnya bentuk upaya  perlindungan  terhadap  TKI  itu  sendiri  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi kepentingan calon TKI atau TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  baik  sebelum,  selama,  maupun  sesudah bekerja. 33
Sebagai suatu negara hukum, pemerintah (negara) wajib melindungi seluruh warga negara  Indonesia  dari  segala  bentuk  penjajahan  dan  ancaman.  Namun,  diakui  juga bahwasannya  penegakkan  hukum  masih  sangat  lemah,  sehingga  para  pejabat  dari instansi pemerintah  serta  oknum  aparat  keamanan  ikut  terlibat  dalam  tindak  pidana perdagangan  orang  tersebut.  Dalam  hal  ini  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  masyarakat, dan  keluarga  wajib  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Selanjutnya diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membuat suatu kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah  perdagangan  orang.  Adapun  menurut  Pasal  58  Undang-Undang  No.21  Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan Orang menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah wajib  mengambil  langkah-langkah  untuk  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana perdagangan orang.

## 3.1. Bentuk Perlindungan Terhadap TKI Yang Bekerja di Negara Lain
Negara dan hukum dalam perkembangan ajaran tentang negara dewasa ini  adalah dua hal yang dianggap ideal, yang mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Negara  hukum  senantiasa  digunakan  sebagai  dasar  penyelenggaraan  negara  dalam  satu sistem  ketetatanegaraan  tertentu  yang  tercermin  atau  termuat  daalam  norma-norma
32 Konsideran  Undang-Undang  No.39  tahun  2004  tentang    Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
33 Pasal 1 PP No.3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri
konstitusi  masing-masing  negara.  Beberapa  negara  secara  eksplisit  menyebut  prinsip negara  hukum  dalam  konstitusinya,  seperti  misalnya  Indonesia,  disamping  itu  ada beberapa  negara  yang  yang  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  didalam  konstitusinya namun  lebih  jauh  akan  terelaborasi  (diperluas)  di  dalam  pasal-pasal  atau  ketentuan- ketentuan  hhukum  yang  berkaitan  dengan  identitas  dirinya  sebagai  suatu  negara  hukum. Dalam  kerangka  tersebut  konstitusi  atau  undang-undang  dasar  memainkan  peran  yang penting. 34
Kesadaran  umum  mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  asasi  manusia  itu  menjiwai keseluruhan  sistem  hukum  dan  konstitusi  Indonesia,  oleh  karena  itu  perlu  diadopsikan kedalam  rumusan  Undang-Undang  Dasar  atas  pengertian-pengertian  dasar  yang dikembangkan  sendiri  oleh  bangsa  indonesia.  Sehingga  dengan  demikian  perumusannya dalam Undang-Undang Dasar ini mencakup warisan-warisan pemikiran yang masih terus akan berkembang dimasa-masa yang akan datang.
Dari  uraian  diatas  terlihat  jelas  hubungan  antara  negara  hukum  dan  hak  asasi manusia,  hubungan  mana  bukan  hanya  dalam  bentuk  formal  semata-mata,  dalam  arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan cirri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materil. Hubungan secara materil ini dilukiskan atau digambarkan  dengan  setiap  sikap  tindak  penyelenggara  negara  harus  bertumpuh  pada aturan  hukum  sebagai  asas  legalitas.  Konstruksi  yang  demikian  ini  menunjukan  pada hakekatnya  semua  kebijakan  dan  sikap  tindak  penguasa  bertujuan  untuk  melindungi  hak asasi  manusia.  Pada  sisi  lain,  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan  merdeka,  tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.
Hukum  menjamin  bahwa  setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  kesempatan  yang sama  untuk  memilih,  mendapatkan,  atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh  penghasilan yang  layak  di  dalam  atau  di  luar  negeri.  Penempatan  TKI  ke  luar  negeri,  merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta  pengembangan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Kebijakan  dan  program  pemerintah mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu solusi  untuk  mengurangi  tingkat  pengangguran  di  tanah air,  dengan  memanfaatkan kesempatan  kerja  di  luar  negeri,  TKI  tidak  saja  mendapatkan  penghasilan  yang  cukup
34 Susi  Dwi  Harijanti, Negara  Hukum  dan  Ketatanegaraan (Dalam  Tulisan  Negara  Hukum  Yang Berkeadilan  (Kumpulan  Pemikiran)  Dalam  Rangka  Purnabhakti  Prof,Dr,  H  Bagir  Manan,  SH,  MCL, Bandung, PSKN-HTN UNPAD-Rosda,2011, hlm.57.
besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara Indonesia.Banyak TKI yang sudah berhasil,  tetapi  tidak  sedikit  pula  yang  pada  mulanya  ingin  bekerja  untuk  membebaskan diri dan keluarganya dari jeratan kemiskinan mengalami penganiayaan dan perkosaan oleh majikan  dan  tindakan  tidak  semena-mena  oleh  sebagian  perusahaan  jasa  tenaga  kerja swasta.
Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di  luar  negeri,  Indonesia  telah  menetapkan  mekanisme melalui  tiga  fase  tanggung  jawab penempatan  yakni  fase  pra  penempatan,  selama  penempatan  dan  purna  penempatan. Pengaturan  tentang  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  adalah  Undang- Undang  No.  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  Dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
Penempatan  TKI  dilakukan  dengan  memanfaatkan  pasar  kerja  internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan  yang optimal sejak  sebelum  keberangkatan,  selama  bekerja  di  luar  negeri  sampai  tiba  kembali  di Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya sudah banyak TKI yang terlibat kasus penyiksaan. Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah tidak belajar atas kesalahan- kesalahan dimana terjadinya kasus yang sama sebelumnya. Seakan-akan sudah merupakan hal  yang  lumrah  apabila  terjadinya  penyiksaan  TKI  setiap  tahun.  Disebutkan  sudah terdapat  regulasi  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  atas  penempatan  TKI.  Tetapi faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan tidak grafiknya tidak menurun justru meningkat. Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai persoalan yang telah terjadi sebelumnya
Di  dalam  pasal  80  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  dinyatakan  bahwa Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
1) Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.
2) Pembelaan  atas  pemenuhan  hak-hak  sesuai  dengan  perjanjian  kerja dan/atau  peraturan  perundang-undangan  di  negara  TKI  ditempatkan. Mengenai  hak-hak  para  buruh  migran  Pasal  8  Undang-undang  nomor  39 tahun 2004 menyatakan bahwa setiap calon TKW/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:
a) bekerja di luar negeri;
b) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri
c) memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d) memperoleh  kebebasan  menganut  agama  dan  keyakinannya  serta kesempatan  untuk  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan keyakinan yang dianutnya;
e) memperoleh  upah  sesuai  dengan  standar  upah  yang  berlaku  di  negara tujuan;
f) memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga  kerja  asing  lainnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di negara tujuan;
g) memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya  serta  pelanggaran  atas  hak-hak  yang  ditetapkan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  selama  penempatan  di  luar negeri;
h) memperoleh  jaminan  perlindungan  keselamatan  dan  keamanan kepulangan TKI ke tempat asal
Hal lain yang tidak kalah pentingnya peran pemerintah dalam melindungi Tenaga Kerja  Indonesia.  Mengesampingkan  berbagai  kasus  mengenai  penganiayaan  atas  TKI yang sudah terjadi. Di Indonesia telah disusun dalam bentuk undang-undang yang memuat regulasi penempatan TKI. Sudah terdapat ketentuan yang jelas, meskipun fakta dilapangan masih  terdapat  berbagai  pelanggaran.  Adapun  dilakukannya  penempatan  TKI  keluar negeri  merupakan  upaya  dalam  menanggulangi  minimnya  lapangan  kerja  di  Indonesia. Tujuan dari program tersebut adalah: 35
a. Upaya penanggulangan masalah pengangguran.
b. Melakukan  pembinaan,  perlindungan  dan  memberikan  berbagai  kemudahan kepada TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
c. Peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi.
d. Meningkatkan  keterampilan  TKI  karena  mempunyai  pengalaman  kerja  di  luar negeri.
e. Bagi  Negara,  manfaat  yang  diterima  adalah  berupa  peningkatan  penerimaan devisa,  karena  para  TKI  yang  bekerja  tentu  memperoleh  imbalan  dalam  bentuk valuta asing.
35 http://blogkangadi.blogspot.co.id/2014/04/makalah-tentang-tki.html diakses pada tanggal 10  Juli 2017
Lebih lanjut didalam pasal 21 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa, dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Indonesia  berkewajiban  memberikan  perlindungan,  membantu,  dan  menghimpun  mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara  .  Pengertian  diatas  adalah  memberikan  upaya-upaya  yang  dilakukan  terhadap korban perdagangan orang, sertamengusahakan untuk memulangkannya ke Indonesia, dan pemerintah  wajib  melindungi  warga  negara  yang  menjadi  korban  perdagangan  orang  di luar negeri.
Hal-hal  yang  dirasa  masih  perlu  di  lakukan  pemerintah  Indonesia  dalam penanggulangan Human Trafficking atau tindak perdagangan orang (TPPO) antara lain:
1. Dibentuk  peraturan  perundangan  yang  mampu  menyentuh  persoalan  yang mengandung unsur asing.
2. Menetapkan  sanksi  yang  tegas  baik  pidana  maupun  administratif  terhadap  nggaran atas ketentuan-ketentuan yang mendasar agar menimbulkan efek jera.
3. Rekruitment TKI dilakukan secara tepat dengan asas mudah, murah dan cepat untuk menghindarkan TKI illegal
4. Mengefektifkan sistem pengawasan pemerintah. 36
Pemerintah  perlu  menertibkan  para  agen  TKI  ilegal  untuk  menghindari permasalahan  sejak  proses  awal.  Kita  semua  perlu  menyadari  bahwa  permasalahan  TKI berawal dari dalam negeri, meskipun akar masalah di luar negeri juga tidak bisa diabaikan. Rendahnya  kesempatan  kerja  dan  tingginya  pertumbuhan  penduduk  sebagai  akibat mengendurnya  berbagai  kebijakan  kependudukan  berdampak  pada  meningkatnya  aliran pekerja  dengan  pendidikan  rendah  ke  luar  negeri.  Sehingga  peran  serta  solusi  dari pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah ketenagakerjaan TKI. Disamping itu  Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  atau  beban  moril  terhadap  warga  negaranya,  maka pemerintah mesti memperhatikan TKI  atau  TKW  yang  sedang  bekerja  di  luar  negeri.  Di samping  itu,  peran  pemerintah  juga  ditekan  pada  aspek  pembinaan,  perlindungan  dan memberikan  kemudahan-kemudahan  kepada  tenaga  kerja  tersebut  dan  perusahaan  yang bergerak  di  jasa  penempatan  TKI.  Program  penempatan  tenaga  kerja  ke  luar  negeri memberi  manfaat  dalam  mengatasi  pengangguran,  meningkatkan  keterampilan  dan kesejahteraan  diri  serta  keluarga  TKI,  dan  peningkatan  penerimaan  devisa.  Meskipun
36 Midah  Agus.,  (Makalah  Tenaga  Kerja  Indonesia),  Perdagangan  Manusia  dan  Cara penanggulangannya, Jakarta, 23 Mei 2010.
demikian,  angka  kriminalitas  yang  dialami  oleh  TKI  atau  TKW  masih  tergolong  tinggi. Hal  ini  tentu  menandakan  bahwa  masih  lemahnya  perlindungan  dari  negara  terhadap mereka.
Pelayanan  dan  perlindungan  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  termasuk yang  sedang  berada  di  luar  negeri  merupakan  amanat  konstitusi  sebagaimana  tertuang dalam  Pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-IV  yang  menyebutkan  bahwa:  “…melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia…”  sebagai  salah  satu tujuan  nasional  Indonesia.  Amanat  konstitusi  tersebut  telah  dijabarkan  dalam  berbagai ketentuan perundang-undangan di bawahnya, antara lain UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan  Luar  Negeri  Pasal  19  Huruf  b  yang  memuat  kewajiban  Perwakilan  Republik Indonesia  di  luar  negeri  untuk  memberikan  pengayoman,  perlindungan  dan  bantuan hukum  bagi  WNI  di  luar  negeri,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
Demikian  juga  mengenai  penempatan  TKI  di  luar  negeri  sebaiknya  hanya  dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah  RI  atau  ke  negara  tujuan  yang  mempunyai  Peraturan  Perundang-undangan yang  melindungi  tenaga  asing.  Atas  pertimbangan  keamanan,  Pemerintah  menetapkan negara-negara  tertentu  tertutup  bagi  penempatan  TKI,  antara  lain  negara  tujuan  dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular.
Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Penempatan calon TKI/TKI dilaksanakan  dengan  memperhatikan  harkat,  martabat,  hak  azasi  manusia,  perlindungan hukum,  pemerataan  kesempatan  kerja,  dan  ketersediaan  tenaga  kerja  dengan mengutamakan kepentingan nasional. Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma  kesusilaan  serta  Peraturan  Perundang-undangan,  baik  di  Indonesia  maupun  di Negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup.
Demikian  selanjutnya  penempatan  TKI  pada  pengguna  perseorangan  dilakukan melalui mitra usaha di negara tujuan. Mitra Usaha berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai  dengan  ketentuan  di  negara  tujuan.  Untuk  pengguna  perseorangan,  dapat mempekerjakan  TKI  pada  pekerjaan  antara  lain,  sebagai  penata  laksana  rumah  tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman (sektor informal).
Perlindungan  bagi  calon  TKI  yang  diberangkatkan  keluar  negeri  oleh  P3TKIS, meliputi kegiatan sebelum pemberangkatan (pra penempatan), selama masa penempatan di luar  negeri,  dan  sampai  dengan  kembali  ketanah  air  (purna  penempatan).  Untuk selanjutnya,  TKI  yang  bekerja  di  luar  negeri  secara  perseorangan  berhak  untuk memperoleh perlindungan dari Perwakilan RI dinegara yang bersangkutan.

## 3.2. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia TKI.
Ada  berbagai  faktor  penyebab  yang  mendorong  seseorang  untuk  menjadi  orang yang bekerja di luar negeri meninggalkan tanah airnya.   Menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau yang disingkat dengan sebutan TKI bukanlah hal yang mudah.   Dibutuhkan tahapan- tahapan  untuk  bisa  berangkat  dan  bekerja  di  negara  asing  dengan  berbagai  perbedaan budaya yang ada di dalamnya.  Minimnya permintaan tenaga kerja di Indonesia salah satu penyebab  banyak  orang  yang  memutuskan  untuk  menjadi  TKI  baik  secara  legal  maupun ilegal.  Adapun  faktor  alasan  penyebab  seseorang  menjadi  TKI  (Tenaga  Kerja  Indonesia) adalah mencari penghasilan yang lebih besar.
Pada  umumnya  penghasilan  sebagai  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  legal  alias resmi  di  luar  negeri  cukup  besar  jumlahnya.   Apabila  dibandingkan  dengan  penghasilan UMP  (Upah  minimum  Provinsi)  atau  UMR  (Upah  Minimum  Regional)  di  Indonesia, maka  penghasilan  seorang  TKI  mungkin  bisa  mencapai  berkali-kali  lipatnya.   Namun demikian apabila para TKI tidak dapat menyesuaikan gaya hidupnya dengan biaya hidup di tempatnya bekerja  yang pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan di kampung halamannya, maka penghasilan besar pun akan habis juga tanpa tersisa.
Umumnya, para TKI berasal dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Karena  itu,  peran  remitansi  dari  para  TKI  cukup  besar  bagi  upaya  penanggulangan kemiskinan.  Hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Suhariyanto  et  al.  juga  menemukan  bahwa sebagian  besar  sumber  pendapatan  rumah  tangga  migran,  yakni  rumah  tangga  dengan minimal  satu  anggota  rumah  tangga  bekerja  sebagai  TKI,  berasal  dari  remitansi. Donasinya  mencapai  31,2  persen  terhadap  total  pendapatan  yang  diterima  oleh  rumah tangga.

## IV. PENUTUP
Dari  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Bahwa  Tenaga  Kerja  Indones ia (TKI)  umunya  adalah  sebutan  bagi  warga  negara Indonesia yang lowlife dan unskill yang bekerja di luar negeri. TKI yang bekerja di luar  negeri  dapat  dikelompokan  menjadi  TKI  legal  dan  TKI  ilegal,  TKI  legal adalah  tenaga  kerja  Indonesia  yang  hendak  mencari  pekerjaan  di  luar  negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga disertai dengan  surat-surat  resmi  yang  menyatakan  izin  bekerja  di  luar  negeri.  Para  TKI yang  bekerja  diluar  negeri  telah  menyumbangan  devisa  yang  sangat  besar  hingga dijuluki  sebagai  Pahlawan  Devisa.  Pengiriman  uang  oleh  para  TKI  dari  Luar Negeri  bukan  jumlah  yang  sedikit.  Sampai  Oktober  2016,  remitansi  tenaga  kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebesar US$ 7.4 miliar atau setara dengan Rp 97, 5 triliun. Sementara remitansi TKI sepanjang tahun 2015 mencapai US$ 8,6 juta atau setara dengan Rp 119 triliun. remitansi TKI telah secara nyata menolong ketahanan perekonomian  makro  Indonesia,  terutama  perekonomian  mikro  di  daerah-daerah sumber  TKI. 37 Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Bank  Indonesia,  jumlah remitansi yang dihasilkan selalu meningkat setiap tahunnya hingga US$ 7,5 juta / tahun.  Itu  berarti  bahwa  kiriman  uang  dari  para  TKI  telah  secara  langsung mempengaruhi  ketahanan  fondasi  ekonomi  Indonesia  melalui  peredaran  fresh money  di  daerah-daerah  asal  TKI  dengan  seluruh  ikutan  atau  efek  dominonya. Oleh  karenanya  bentuk  perlindungan  terhadap  TKI  yang  berkerja  diluar  negeri harus  lebih  dioptimalkan  lagi.  Upaya  perlindungan  hukum  bagi  Tenaga  Kerja Indonesia  adalah  merupakan  perosalan  yang  berhadapan  langsung  dengan persoalan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Data  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BNP2TKI) tahun 2014 menunjukkan sekitar 5-15 % dari 200-400 ribu orang TKI yang pulang ke Indonesia setiap tahunnya adalah TKI yang bermasalah. Masalah- masalah  tersebut  diantaranya  berkaitan  dengan  legalitas  keberangkatan,  menjadi korban  tindak  kekerasan/konflik  dengan  majikan  berupa  kekerasan  fisik, penganiayaan  seksual,  masalah  tidak  digaji,  dan  sebagainya.  Data  TKI  yang dipulangkan  selama  tahun  2014  dari  Arab  Saudi  sebanyak  20.379  orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang. Untuk mengantisipasi persoalan
37 http://www.beritasatu.com/ekonomi/406983-sampai-oktober-2016-remitansi-tki-capai-rp-975- triliun.html dikases pada tanggal 15 Juni 2017
tersebut diperlukan adanya kepastian, perlindungan hukum dan HAM yang bekerja ke luar negeri beserta keluarganya, mulai dari Pra Employment (sebelum bekerja), During  Employment (selama  bekerja  )  dan Post  Employment .(setelah  selesai bekerja). Adapun sikap negara Indonesia terhadap negara-negara user (pengguna) adalah dengan jalan membuka jalur dipolomasi luar negeri dan penerapan prinsip Standar  Minimum  Internasional  adalah  hal  yang  wajar  dilakukan  oleh  setiap negara terhadap warga negara lain yang berada di wilayah yurisdiksinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bagir  Manan,  2011, Berkeadilan  (Kumpulan  Pemikiran)  Dalam  Rangka  Purnabhakti Prof,  Dr,  H  Bagir  Manan,  SH,  MCL, PSKN-HTN  UNPAD-Rosda, Bandung.
Gunawan, R 2013, “Migrant Care: 256 TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri”,
Huala  Adolf,  1996, Aspek-Aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
J.L Brierly, 1954, The Law of Nations , Oxford, Clarendon Press, edisi ke-5, Inggris.
Midah  Agus.,  (Makalah  Tenaga  Kerja  Indonesia),  Perdagangan  Manusia  dan  Cara penanggulangannya, Jakarta, 23 Mei 2010.
Mochtar  Kusumaatmadja,  2006, Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Alumni, Bandung.
____________________, 1982, Pengantar Hukum Internasionl ,  Putra Abardin, Bandung.

## Undang-undang:
Konsideran  Undang-Undang  No.39  tahun  2004  tentang    Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Konsideran Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Konsideran Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. PP No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sumber Lain:
BNP2TKI 2013, “Remitansi TKI Tahun 2013 Capai Rp 81,34
Trilyun”,,<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/9227-remitansi- tki-tahun-2013-capai-rp-8134-trilyun.html>.
Suprayogi,  A  2013,  “Malaysia  dan  Arab  Saudi” ,  Negara  Kasus  TKI  Tertinggi ,  diakses http://news.liputan6.com/read/624151/malaysia-dan-arab-saudi- negarakasus-tki-tertinggi
Susi Dwi  Harijanti, Negara Hukum dan  Ketatanegaraan (Dalam Tulisan Negara Hukum Yang  Berkeadilan  (Kumpulan  Pemikiran)  Dalam  Rangka  Purnabhakti Prof,Dr,  H  Bagir  Manan,  SH,  MCL,  Bandung,  PSKN-HTN  UNPAD- Rosda,2011
BNP2TKI 2011, “Turun, Penyelesaian Kasus TKI di Arab Saudi”,
<http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3953-turun-penyelesaian-kasus-tki- diarab-saudi. html <http://news.liputan6.com/read/786508/migrant-care-256-tkiterancam-hukuman-mati-di- luar-negeri>
< http://www.lbhyogyakarta.org/2016/05/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran > < http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asiajakarta/documents/publication/wcms > <http://www.lbhyogyakarta.org/2016/05/perlindungan-negara-terhadap-buruh-migran,> <http://blogkangadi.blogspot.co.id/2014/04/makalah-tentang-tki.html> <http://www.beritasatu.com/ekonomi/406983-sampai-oktober-2016-remitansi-tki-capai- rp-975-triliun.html>