Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## TINJUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR
PELANGGARAN  PASAL  17  AYAT 1 DAN AYAT 2 HURUF (B) DAN PASAL 19 HURUF (A) DAN (B) UU NO. 5 1999 DALAM PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NOMOR 15/KPPU-L/2018

## Farly Pahlevi Polontalo

## Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia
farlyindo@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  data  sekunder sebagai  sumber  datanya,  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumen.Dalam  penelitianm  ini,  yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana penerapan prinsip rule of reason Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf (b) UU No. 55 1999 dalam konteks persaingan usaha serta pembuktian unsur dalam Pasal 17  ayat  1  dan  ayat  2  huruf  (b)  UU  No.  55  1999  dalam  putusan  KPPU  Perkara  Nomor  15/KPPU- L/2018.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  putusan terhadap  perbuatan  hukum  PT.  Pelindo  III  dalam  perkara  tersebut  telah  sesuai  dalam  pemenuhan kaidah-kaidah penerapan hukum rule of reason. Kedua PT. Pelindo III dalam perkara tersebut telah memenuhi  unsur  perbuatan  pelanggaran  yang  diatur  dalam  Pasal  17  ayat  1  dan  2  (b)  UU  No.  55 Tahun 1999 dimana pembuktian terhadap unsur telah melakukan tindakan monopoli yang berakibat pada persaiangan usaha tidak sehat, telah dibuktikan dengan memperpertimbangkan sudut pandang ekonomi  yang  timbul  dari  tindakan  tersebut,  hal  ini  sejalan  dengan  pendekatan  hukum rule  of reason yang digunakan
Kata Kunci: Yuridis, Hukum dan Pembuktian, UU No. 5 Tahun 1999, KPPU, Perkara No. 15/KPPU-L/2018

## PENDAHULUAN
Dalam  pembangunan  ekonomi  yang seiring  dengan  timbulnya  kecenderungan globalisasi  perekonomian,  maka  bersamaan itu  semakin  banyak  pula  tantangan  dihadapi dalam  dunia  usaha,  antara  lain  persaingan usaha  atau  perdangan  yang  menjurus  kepada persaiangan  produk/komiditi  dan  tarif,  sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antar Negara. Dewasa ini lebih dari 80 negara di dunia yang telah  memiliki  Undang-undang  Persaingan Usaha  dan  Anti  Monopoli.  Langkah  tersebut bertujuan  untuk  meletakkan  dasar  bagi  suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan  iklim  persaingan  usaha  yang sehat.
Menurut    Hermansyah,  yang  dimaksud dengan  hukum  persaingan  usaha  adalah seperangkat  aturan  yang  mengatur  mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan  usaha,  yang  mencakup  hal-hal yang  boleh  dilakukan  dan  hal-hal  yang dilarang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Di
Indoneisa,  hukum  persaingan  usaha  diatur dalam  Undang-undang  No.  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  No.5 1999),  undang  –undang  ini  pada  dasarnya dirancang  untuk  menciptakan level  playing field bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
Secara  umum  materi  dari  UU  No.5 1999  ini  mengandung  6  (enam)  bagian pengaturan  yang  terdiri  atas  1.  Perjanjian yang  dilarang;  2.  Kegiatan  yang  dilarang;  3. Posisi dominan; 4. Komisi Persaingan Usaha; 5.Penegakkan Hukum; 6.Ketentuan lain.
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia  yang  disebut  dengan  monopoli adalah  situasi  pengadaan  barang  dagangan tertentu  (di  pasar  lokal  atau  nasional) sekurang-kurangnya  sepertiganya  dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya  dapat  dikendalikan.  Sedangkan menurut  Black’s  Law  Dictionary  monopoli adalah  “ A  privilege  or  peculiar  advanted vested in  one  or  more  persons  or  companies,
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
consisting in the exclusive right (or power) to carry  on  particular  business  or  trade, manufacture  a  particular  article,  or  control the  sale  of  the  whole  supply  of  particular commodity.  A  form  of  market  structure  in which  one  or  only  a  few  firms  domicate  the total  sales  of  a  product  or  service. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  UU No.  5  1999,  disebutkan  bahwa  praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi dan/ atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan kepentingan umum.
Dalam hukum persaingan usaha dikenal 2 (dua) pendekatan dalam penerapan hukumnya yaitu pendekatan Perse Illegal dan pendekatan Rule  of  reason. Menurut  Dr. Sutrisno  Iwantono,  MA.,  yang  dimaksud dengan perse  illegal adalah  suatu  perbuatan yang  secara  inheren  bersifat  dilarang  atau ilegal.Terhadap suatu perbuatan atau tindakan atau praktik yang bersifat dilarang atau ilegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. Yahya Harahap mengatakan  bahwa perse  illegal ,  artinya “sejak  semula  tidak  sah”  oleh  karenanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang “ melanggar hukum ”. Perbuatan atau tindakan seperti  ini  misalnya:  Perjanjian  penetapan harga,  Persekongkolan  untuk  menghambat perdagangan, Perjanjian pemboikotan, Perjanjian pembagian wilayah,
Penyalahgunaan  posisi  dominan,  Pemilikan saham mayoritas.
Rule  of  reason adalah suatu  doktrin penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan  dilakukannya  suatu  tindakan atau  suatu  perbuatan  oleh  pelaku  usaha. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut  barulah  dapat  ditentukan  suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak. Pertimbangan  atau  argumentasi    yang  perlu dipertimbangkan  antara  lain  adalah  aspek ekonomi,  keadilan,  efisiensi,  perlindungan terhadap  golongan  ekonomi  tertentu,  dan fairness. Perbuatan  atau  kegiatan  yang dilarang  secara rule  of  reason antara  lain:
Oligopoli, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal,  Monopoli,  Monopsoni,  Penguasaan Pasar, Kegiatan menjual rugi, Persekongkolan tender,  Jabatan  rangkap,  Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan.
Dari dua pendekatan diatas, maka setiap putusan  terhadap  tindakan  atau  perbuatan yang  terkait  dengan  Praktek  Monopoli  dan Penguasaan Pasar sebagaimana termuat dalam UU  No.  5  1999  baru  dapat  dikatakan  ilegal apabila  setelah  mempertimbangkan  alasan- alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan tersebut oleh pelaku usaha.
Berdasarkan   uraian   di     atas,   maka penelitian   ini   bertujuan   untuk mengetahui penerapan hukum dan unsur-unsur pelanggaran    Pasal    17    ayat  1  dan  ayat  2 huruf  (b)  dan  Pasal  19  huruf  (a)  dan  (b)  UU No. 5 1999 dalam putusan   terkait Pelayanan Jasa  Bongkar  Muat  Petikemas  pada  Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum ( Multipurpose ) di Pelabuhan L. Say Maumere Kabupaten  Sikka,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur,  yang  dilakukan  oleh  PT.  Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  deskritif-analitis,  dengan  metode pendekatan  yuridis-normatif.  Sumber  data terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier.  Metode  pengumpulan  data  dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.
a. Pokok permasalahan
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijabarkan pada  sub  bab  di  atas,  beberapa  masalah  yang dapat diidentifikasi, yaitu:
1. Bagaimana  penerapan  hukum  Pasal  17 ayat  1  dan  ayat  2  huruf  (b)  UU  No.  55 1999  terkait  Pelayanan  Jasa  Bongkar Muat Petikemas pada Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum
( Multipurpose )  di  Pelabuhan  L.  Say Maumere Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) ?
2. Bagaimana  penerapan  unsur-unsur  Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf (b) UU No. 55 1999  dan  dasar  pertimbangan  hakim dalam memutus perkara  terkait Pelayanan
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Jasa  Bongkar  Muat  Petikemas  pada Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum ( Multipurpose )  di  Pelabuhan  L.  Say Maumere Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)?

## PEMBAHASAN
1. Penerapan  prinsip rule  of  reason Pasal 17  ayat  1  dan  ayat  2  huruf  (b)  UU  No. 55  1999  dalam  konteks  persaingan usaha
Penerapan  doktrin rule  of  reason yaitu menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai  efisiensi  guna  mengetahui  dengan pasti,  yaitu  apakah  suatu  tindakan  pelaku usaha  memiliki  implikasi  kepada  persaingan. Dengan perkataan lain, apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong  persaingan,  ditentukan  oleh: “…economic  values,  that  is,  with  the maximization  of  consumer  want  satisfaction through  the  most  efficient  allocation  and  use resources… ”  Sebaliknya,  jika  menerapkan per  se  illegal,  maka  tindakan    pelaku  usaha tertentu  selalu  dianggap  melanggar  Undang- undang.
Sebagaimana  telah  penulis  sampaikan sebelumnya  bahwa Perbuatan atau  kegiatan yang dilarang secara rule of reason antara lain adalah  monopoli  sehingga  setiap  putusan terhadap tindakan atau perbuatan yang terkait dengan praktek Monopoli sebagaimana termuat  dalam  UU  No.  5  1999  baru  dapat dikatakan ilegal apabila
setelah mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya  suatu  tindakan  atau  suatu perbuatan  tersebut  oleh  pelaku  usaha.  Dalam penelitian  ini  penulis  akan  melihat  penerapan hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam putusan Sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 15/KPPU- L/2018.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis terhadap  putusan  ditemukan  bahwa  dasar pertimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara adalah  pendekatan rule  of  reason ,  pada hakikatnya  semua  tindakan  yang  terlarang secara per  se diasumsikan  mengandung konsekuensi  yang  lebih  berat  dibandingkan dengan rule  of  reason .  Pendekatan per  se
illegal dan rule  of  reason biasanya  memakai indikator  pada  anak  kalimat  dalam  rumusan suatu  pasal,  yakni  jika  terdapat  kata  …”patut diduga”… atau …”yang dapat
mengakibatkan”…
Dari pertimbangan hakim dalam putusannya, apabila indikator  tersebut di atas diterapkan  pada  Pasal  17  ayat  2  sebagai berikut:
“ Pelaku  usaha patut  diduga  atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan atau  jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) apabila:
a.  barang  dan  atau  jasa  yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau b.  mengakibatkan  pelaku  usaha  lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha  barang  dan  atau  jasa  yang sama; atau
c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
maka  penerapan rule  of  reason yang digunakan  hakim  dan  argumentasi  dalam putusannya  telah  sesuai  norma  yang  berlaku dalam Pasal 17 ayat 2.
Suatu  perbuatan  atau  tindakan  yang dilakukan  adalah  dilarang,  tidak  otomatis menjadikan  tindakan  tersebut  bertentangan dengan hukum, karena harus dilihat sejauhmana  akibat  dari  tindakan  tersebut menimbulkan monopoli dan/atau
mengakibatkan persaingan tidak sehat.
Menurut  Richard  M.  Calkins  (1981) dalam  bukunya  Antitrust  Guidelines  for  the Business  Executive,  menyebutkan:  “ The  rule of  reason  requires  some  market  analysis  and permits  defendants  to  offer  evidence  that  the conduct  was  procompetitive  rather  than anticompetitive .” “ Pendekatan  rule  of  reason memerlukan  beberapa  analisis  pasar  dan memungkinkan pelaku usaha untuk membuktikan  bahwa  perilaku  tersebut  pro persaingan bukan antipersaingan .”
KPPU tidak hanya memberikan pembuktian  pemenuhan  atas  unsur  perbuatan yang dilarang tetapi juga memberi ruang bagi pelaku  usaha  untuk  membuktikan  bahwa
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
tindakan pelaku usaha tersebut pro persaingan bukan  anti  persaingan.  Untuk  membuktikan suatu  perbuatan  tersebut  ilegal  maka  Hakim dalam putusannya membagi tahapan pendekatan rule of reason ke dalam beberapa tahap, yaitu: (1). Pendefinisian pasar bersangkutan;  (2).  Pembuktian  adanya  Posisi Monopoli di pasar bersangkutan; (3). Identifikasi  Praktik Monopoli yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  yang  memiliki  Posisi Monopoli;  (4).  Identifikasi  dan  pembuktian dampak  negatif,  serta  pihak  yang  terkena dampak dari Praktik Monopoli tersebut.
Berdasarkan  pembuktian  atas  keempat tahapan  di  atas,  khususnya  pembuktian terhadap  identifikasi  dampak  negatif  melalui pendekatan  ekonomi,  maka  putusan  hakim terhadap  perbuatan  hukum  PT.  Pelindo  III dalam  perkara  tersebut  telah  sesuai  dalam pemenuhan  kaidah-kaidah  penerapan  hukum rule of reason .
Dari  keputusan  hakim  tersebut  maka terdapat  satu  kelemahan,  dan    mungkin merupakan  kelemahan  paling  utama  yaitu, bahwa rule  of  reason yang  digunakan  oleh para hakim dan juri mensyaratkan pengetahuan  tentang  teori  ekonomi  dan sejumlah  data  ekonomi  yang  kompleks,  di mana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya,  guna  dapat  menghasilkan keputusan yang rasional. Terbatasnya kemampuan  dan  pengalaman  hakim  untuk mengatasi  proses  litigasi  yang  kompleks, seringkali  menimbulkan  masalah  sepanjang sejarah sistem pengadilan di Amerika Serikat.
2. Penerapan unsur-unsur Pasal 17 ayat 1 dan  ayat  2  huruf  (b)  UU  No.  55  1999 dan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  terkait  Pelayanan Jasa  Bongkar  Muat  Petikemas  pada Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum ( Multipurpose )  di  Pelabuhan  L.  Say Maumere  Kabupaten  Sikka,  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur,  yang  dilakukan oleh  PT.  Pelabuhan  Indonesia  III (Persero)
Sampai  dengan  saat  ini  belum  ada kesepakatan luas mengenai apa yang
dimaksud dengan monopoli. Meskipun banyak pendapat tentang pengertian monopoli,  namun  istilah  monopoli  sering dipakai  untuk  menunjukkan  3  poin  utama yang berbeda.
Pertama, istilah monopoli dipakai untuk memperlihatkan  struktur  pasar  (keadaan saling  berhubungan  antara  permintaan  dan penawaran).  Kedua,  Monopoli  digambarkan untuk  menunjukkan  suatu  posisi.  Ketiga, istilah monopoli digunakan untuk memperlihatkan  posisi  kekuasaan  Penjual untuk  menguasai  penawaran,  menentukan harga,  dan  memanipulasi  harga.Tiga  titik berat  tersebut  yang  dijadikan  bagian  dari unsur-unsur  pembuktian  Pasal  17  UU  No.  5 1999.
Berdasarkan  penelitian  penulis  atas putusan  KPPU  tentang  pemenuhan  unsur- unsur  Pasal  17  UU  No.  5  1999,  Majelis Komisi  merujuk  kepada  Putusan  KPPU  No. 13/KPPU-I/2014  yang  telah  berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung  RI  No.  728K/PDT.SUSKPPU/2015. Diajukannya  rujukan  putusan  KPPU  yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menurut penulis  adalah  untuk  memberikan  kepastian hukum atas unsur-unsur pembuktian terhadap pasal yang akan dikenakan.
Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut;
“(1)  Pelaku  usaha  dilarang  melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”; “(2)    Pelaku  usaha  patut  diduga  atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi  dan  atau  pemasaran  barang  dan atau  jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) apabila:
a. barang  dan  atau  jasa  yang  bersangkutan belum ada substitusinya;  atau;
b. mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak dapat masuk ke dalam persainga     usaha barang dan atau jasa yang sama; atau ;
c. satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok pelaku  usaha  menguasai  lebih  dari  50% (lima  puluh  persen)  pangsa  pasar  satu jenis barang atau jasa tertentu;
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Adapun penerapan unsur-unsur Pasal 17
ayat  1  dan  2  (b)  yang  perlu  dipenuhi  untuk membuktikan telah terjadinya suatu pelanggaran antara lain:
a. Unsur Pelaku Usaha;
b. Unsur Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran  Barang  dan/atau  Jasa  (Unsur Pengusasaan  dan  Unsur  Barang  dam/atau Jasa);
c. Unsur  Mengakibatkan  Praktek  Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
d. Unsur  Mengakibatkan  Pelaku  Usaha  Lain Tidak Dapat Masuk ke Dalam Persaingan Usaha Barang dan/atau Jasa Yang Sama.
Berdasarkan kelima unsur pasal 17  ayat 1  dan  2  (b)  di  atas,  pertimbangan  hakim atas pemenuhan usnur dimaksud sebagai berikut:
a. Unsur Pelaku Usaha
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU  No.  5/1999,  yang  dimaksud  dengan pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  usaha dalam  bidang  ekonomi.  Yang  dimaksud pelaku  usaha  dalam  perkara  a  quo  adalah  PT Pelabuhan Indonesia
III (Persero),
sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 sampai dengan  1.5  bagian  Identitas  PT.  Pelindo  III. dengan  demikian unsur  pelaku  usaha terpenuhi.
b. Unsur Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran Barang dan/atau Jasa Unsur Penguasaan:
Berdasarkan  Peraturan  KPPU  No.  11 Tahun  2011  (Perkom  No.  11/2011),  yang dimaksud  penguasaan  adalah  penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu  atau  lebih  pelaku  usaha  sehingga  dapat menentukan dan mengendalikan harga barang dan/atau  jasa  di  pasar.  Penguasaan  pasar bersangkutan  oleh  PT.  Pelindo  III  dalam perkara  a  quo  diperoleh  melalui  peraturan perundang-undangan.  Berdasarkan  KP  No. 88/2011,  PT.  Pelindo  III  ditetapkan  sebagai BUP  yang  antara  lain  menjadi  pengelola
Pelabuhan  L.  Say  Maumere,  di  Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Adanya penataan pola pelayanan Terminal Petikemas di Pelabuhan Multipurpose  yang  dilakukan  oleh  PT. Pelindo  III,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung, sebagai akibat dari penguasaan  yang  dilakukan  PT.  Pelindo  III, dalam hubungan vertikal pada Jasa Kepelabuhanan  yang  berakibat  pada  kegiatan di  Jasa  Terkait  Kepelabuhanan.  Dengan adanya  penataan  pola  pelayanan  Terminal Petikemas,  pelaku  usaha  jasa  pelayanan  jasa bongkar  muat  tidak  memungkinkan  untuk memberikan pelayanan secara mandiri mengingat  pada  Pelabuhan  L.  Say  Maumere tidak  memiliki  terminal  lain  selain  dari terminal  perkara  a  quo,  dengan  demikian unsur penguasaan terpenuhi.
Unsur Barang dan/atau Jasa:
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  17  UU No.  5/1999,  yang  dimaksud  dengan  jasa adalah  setiap  layanan yang  berbentuk pekerjaan  atau  prestasi  yang  diperdagangkan dalam  masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh konsumen atau pelaku usaha.  Jasa  yang  dimaksud  dalam  perkara  a quo  adalah  sebagaimana  diuraikan  pada butir 4  yaitu  Jasa  Kepelabuhanan  dan  Jasa  Terkait Kepelabuhanan,  dengan demikian unsur jasa terpenuhi .
Dengan  demikian unsur  penguasaan  atas produksi  dan/atau  pemasaran  barang dan/atau jasa terpenuhi .
c. Unsur  Mengakibatkan  Praktik  Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU  No.  5/1999,  yang  dimaksud  praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi  oleh  satu  atau  lebih  pelaku  usaha yang  mengakibatkan  dikuasainya  produksi dan/atau  pemasaran  atas  barang  dan/atau jasa tertentu  sehingga  menimbulkan  persaingan usaha  tidak  sehat  dan  dapat  merugikan kepentingan  umum.  Berdasarkan  Pasal  1 Angka  6  UU  No.  5/1999,  yang  dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan  kegiatan  produksi  dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
dilakukan  dengan  cara  tidak  jujur  atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
Secara  teoritis,  penyalahgunaan  posisi Monopoli merupakan perilaku ( conduct ) yang didalamnya mengandung unsur: (i) pencegahan,  pembatasan,  dan  penurunan persaingan,  dan  (ii)  eksploitasi.  Praktik monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat  yang  dilakukan  oleh  PT.  Pelindo  III adalah dengan menerapkan kebijakan penataan  pola  pelayanan  Terminal  Petikemas yang tidak seharusnya diterapkan di Pelabuhan L. Say Maumere, mengingat status Pelabuhan  L.  Say  Maumere  adalah  Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum/Multipurpos e.
Perilaku tersebut sebagai akibat kedudukan  PT.  Pelindo  III  yang  dominan
(dalam hubungan vertikal pada Jasa Kepelabuhanan  yang  berakibat  pada  kegiatan di  Jasa  Terkait  Kepelabuhanan).  Dengan hilangnya  tekanan  persaingan  di  pasar,  maka perusahaan  monopoli  dapat  mengeksploitasi mitra transaksi untuk meningkatkan keuntungan sendiri, terutama eksploitasi yang dilakukan  terhadap  konsumen.  Atas  perilaku tersebut,  menyebabkan  terjadinya  kenaikan biaya  diatas  normal  yang  harus  ditanggung oleh  pengguna  jasa  dan/atau  konsumen.  Hal tersebut  jelas  sebagai  bentuk  perilaku  yang dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  yang telah  mengakibatkan  inefisiensi  dalam  pasar bersangkutan sehingga pada akhirnya memberikan dampak merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen, dengan demikian unsur  mengakibatkan  praktik monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak sehat terpenuhi .
d. Unsur  Mengakibatkan  Pelaku  Usaha  Lain Tidak Dapat Masuk ke Dalam Persaingan Usaha Barang dan/atau Jasa Yang Sama.
Uraian  sebagaimana  dimaksud  pada butir di atas, secara mutatis mutandis berlaku juga  untuk  pembuktian  pemenuhan  unsur  ini, dengan  demikian unsur  mengakibatkan pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke dalam  persaingan  usaha  barang  dan/atau jasa yang sama terpenuhi.
Berdasarkan uraian pemenuhan unsur di atas, maka dapat disimpukan bahwa perbuatan  PT.  Pelindo  III  terkait  Pelayanan Jasa  Bongkar  Muat  Petikemas  pada  Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum ( Multipurpose ) di Pelabuhan L. Say Maumere Kabupaten  Sikka,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  telah  memenuhi  unsur  perbuatan pelanggaran  yang  diatur  dalam  Pasal  17  ayat 1 dan 2 (b) UU No. 55 Tahun 1999.
Pembuktian terhadap unsur telah melakukan tindakan monopoli yang berakibat pada  persaingan  usaha  tidak  sehat  juga  telah dibuktikan  dengan  memperpertimbangkan sudut  pandang  ekonomi  yang  timbul  dari tindakan  tersebut,  hal  ini  sejalan  dengan pendekatan  hukum rule  of  reason yang digunakan .

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  pertimbangan  hakim  dan pembuktian atas empat tahapan pembuktian yang terdiri dari (1).
Pendefinisian  pasar  bersangkutan;  (2). Pembuktian  adanya  Posisi  Monopoli  di pasar  bersangkutan;  (3).  Identifikasi Praktik  Monopoli  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  yang  memiliki  Posisi Monopoli;
(4). Identifikasi
dan pembuktian  dampak  negatif,  serta  pihak yang  terkena dampak  dari  Praktik Monopoli  tersebut,  maka  putusan  hakim terhadap perbuatan hukum PT. Pelindo III dalam perkara tersebut telah sesuai dalam pemenuhan kaidah-kaidah penerapan hukum rule of reason.
2. Perbuatan PT. Pelindo III terkait Pelayanan  Jasa  Bongkar  Muat  Petikemas pada Terminal Serbaguna/Konvensional/Umum ( Multipurpose )  di  Pelabuhan  L.  Say Maumere Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara  Timur  telah  memenuhi  unsur perbuatan  pelanggaran  yang  diatur  dalam Pasal  17  ayat  1  dan  2  (b)  UU  No.  55 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Suharasil  dan  Makarao,  Mohammad  Taufik. “Hukum  Larangan  Praktek  Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  di
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Indonesia”.  Ghalia  Indononesia.  Bogor.
2010. Ibrahim,  Johny.  “  Hukum  Persaingan  Usaha Filisofi, Teori dan Implikasi penerapannya di Indonesia”. Bayumedia Publishing. Malang. 2007. Hermansayah. “Pokok-pokok
Hukum
Persaingan  Usaha  di  Indonesia”.
Kencana. Jakarta. 2008.
Jurnal Anderson,  Thomas  J.  “ Our  Competitive System  and  Public  Policy ”.  South Western Publishing Company. Cincinannti. 1985.
Bork, Robert H. “ The Rule of Reason and the
Per  se  Concept:  Price  Fixing  and Market  Division ”.  The  Yale  Law Journal No. 5 vol. 74 April 1965 Meiners, Rogers E. “ The legal Environmental of Business ”. West Publishing
Company. St Paul. 1998.
Peraturan Perundang Undangan Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat,  UU  No.  5  tahun 1999.

## Dokumen Hukum
Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha No. 15/KPPU-L/2018 Putusan Komisi Pengawaas Persaingan Usaha No. 13/KPPU-I/2014 Putusan Komisi Pengawaas Persaingan Usaha No. 20/KPPU-I/2009