## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DUWET PANARUKAN SITUBONDO
Oleh : Achmad 1 dan Misnaini 2
Email : amamat75@gmail.com dan misnaini19@gmail.com

## ABSTRAK
Along  with  the  increasing  number  of  funds  managed  by  the  village  government every  year,  the  demand  for  accountability  and  transparency  in  village  financial management  becomes  a  necessity.  Accountability  or  accountability  is  a  form  of obligation  to  ensure  that  the  duties  and  obligations  carried  out  by  a  leader  have been  carried  out  in  accordance  with  applicable  regulations.  To  ensure  that accountability  runs  optimally,  it  needs  to  be  supported  by  the  application  of  the principle  of  transparency.  Qualitative  research  in  Duwet  village,  Panarukan district,  Situbondo,  aims  to  determine  the  financial  management  system  of  village funds  and  the  application  of  the  principles  of  accountability  and  transparency. Research  data  obtained  from  primary  and  secondary  sources.  In  collecting  data, observation,  interview,  and  documentation  techniques  were  used.  The  data  were analyzed  by  means  of  qualitative  data  analysis  and  tested  for  validity  through triangulation.  The  conclusion  obtained  in  this  study  is  that  the  management  of village funds in Duwet village consists of planning, implementation, administration, reporting,  and  accountability.  While  the  implementation  of  the  principle  of accountability has been running according to the laws and regulations, it's just that the implementation of the principle of transparency is still not optimal.
Keyword : pengelolaan dana desa, akuntabilitas, dan transparansi.

## PENDAHULUAN
Akuntansi pemerintah tidak hanya berlaku pada pemerintah pusat, tetapi juga harus diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa.  Karena  semua  lini  tersebut
membutuhkan pertanggungjawaban anggaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Hanya saja,  tidak  sedikit  yang  belum  menguasai  akuntansi  dengan  baik,  terutama  dalam pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan.  Dengan  adanya  kewenangan  untuk mengatur  potensi  yang  dimiliki,  sehingga  aparatur  desa  harus  terus  diberdayakan  agar menjadi  desa  yang  mandiri,  maju,  dan  kuat,  serta  mampu  menciptakan  masyarakat  yang adil,  makmur,  dan  sejahtera  (Arista  Widiyanti,  “ Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Studi  Kasus:  Desa  Sumberejo  dan  Desa  kandung Kecamatan  Winongan  Kabupaten  Pasuruan).”  (Skripsi-Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).
Pemerintah  desa  merupakan  lingkup  terkecil  dari  pemerintahan  Indonesia. Meskipun  demikian,  pemerintahan  desa  juga  memiliki  peran  cukup  besar  dalam pembangunan  nasional.  Jika  program  pembangunan  desa  berjalan  maksimal,  maka  tujuan pemerintah  pusat  untuk  meningkatkan  pemerataan  kesejahteraan  dan  pembangunan  yang adil  akan  dapat  terwujud.  Sehingga  pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting  untuk mengawasi  setiap  program  yang  dirancang  dan  dilaksanakan  pemerintah  desa,  agar pembangunan desa menjadi terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah  desa  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  pengelolaan  keuangan berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  sampai  pertanggung-jawaban  dan  kebermanfaatan  program. Kepala  desa  beserta  perangkat  desa  diwajibkan  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah desa  menjadi  lebih  baik.  Sehingga  program-program  yang  telah  direncanakan  berjalan dengan efektif dan efisien Miftahuddin, “ Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi  Kasus:  Desa  Panggungharjo  Kecamatan  Sewon Kabupaten Bantul).” (Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
Menurut  UU  Nomor  6  tahun  2014,  dana  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan  masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  dalam  setiap  tahun  anggaran.  Dana  desa  dari  pemerintah  pusat  bertujuan  untuk
mengefektifkan  program  yang  berbasis  desa  secara  merata  dan  berkeadilan.  Dalam  PP nomor  60  Tahun  2015,  dana  desa  setiap  kabupaten/kota  dialokasikan  berdasarkan  alokasi dasar  yang  dihitung  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa (Yuliansyah, Rusmianto, 2016).
Dana  desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa, seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  untuk  membiayai  pemberdayaan masyarakat.  Seperti  program-program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala  ekonomi  individu  warga  atau  kelompok  masyarakat.  Pemerintah  desa  diharapkan mampu  mengelola sesuai peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung  jawab, serta dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  (Ferina,  Ika  Sasti,  Burhanuddin,  and  Herman Lubis. 2016).
Penelitiannya  Widagdo  (2016),  menyebutkan  bahwa  kondisi  perangkat  desa  yang masih  rendah  dan  belum  kritisnya  masyarakat  terhadap  pengelolaan  APBDesa,  sehingga bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  masyarakat  tidak  dapat  maksimal  (Widagdo,  Ari Kuncara,  Agus  Widodo,  and  Muhammad  Ismail.  2016).  Untuk  memperkuat  hal  ini, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang memiliki garis  koordinasi  secara  struktural  dengan  pemerintah  desa.  BPD  merupakan  perwakilan masyarakat  yang  memiliki  beberapa  fungsi,  salah  satunya  yakni  memberikan  pengawasan kepada  perangkat  desa.  Harapannya,  apa  yang  diprogramkan  pemerintah  desa  dapat tercapai secara efektif dan efisien. Termasuk pemerintah daerah, juga tetap harus membina dalam pengelolaan dana desa tersebut (Deri. 2017).
Tata kelola keuangan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi kepala desa dan aparat  desa  yang  harus  dipenuhi.  Salah  satu  pilar  kelola  tersebut  adalah  akuntabilitas. V.Wiratna  Sujarweni  (2015)  menyatakan  bahwa  “Akuntabilitas  merupakan  suatu  bentuk keharusan  seseorang  (pimpinan/pejabat/pelaksana)  untuk  menjamin  bahwa  tugas  dan kewajiban  yang  diembannya  sudah  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku”  (V. Wiratna Sujarweni, 2015).
Berangkat  dari  konteks  kebutuhan  transparansi  dan  akuntabilitas  di  atas,  peneliti bermaksud untuk melakukan riset secara mendalam terhadap pengelolaan dana desa di desa Duwet,  Panarukan  Situbondo.  Desa  Duwet  merupakan  salah  satu  desa  yang  mendapat alokasi  cukup  besar  di  tahun  2019,  yaitu  Rp  886.334.000.  Apakah  dana  desa  tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat? seperti pembinaan, pemberdayaan kemasyarakatan dan pengembangan pembangunan infrastruktur dan lainnya.

## KAJIAN TEORI

## A. Konsep Akuntabilitas
Akuntabilitas  atau  pertangggungjawaban  ( accountability) merupakan  suatu  bentuk keharusan  seseorang  (pimpinan/pejabat/pelaksana)  untuk  menjamin  bahwa  tugas  dan kewajiban  yang  diembannya  sudah  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (Sabeni, Arifin dan Ghozali, Imam, 2001). Akuntabilitas dapat  dilihat melalui  laporan tertulis  yang informatif dan transparan.
Akuntabilitas  adalah  adanya  kewajiban  bagi  aparatur  pemerintah  untuk  bertindak selaku  penanggungjawab  atas  segala  tindakan  dan  kebijakan  yang  ditetapkannya  oleh pemerintah,  para  pengambil  keputusan  di  pemerintah,  sektor  swasta  dan  organisasi- organisasi  masyarakat  bertanggungjawab  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada lembaga-lembaga  yang  berkepentingan.  Akuntabilitas  yakni  suatu  perwujudan  kewajiban dari  suatu  instansi  pemerintahan  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan kegagalan  melaksanakan  visi  misinya,  implementasi  akuntabilitas  juga  bisa  dilakukan melalui  pendekatan  strategis  yang  akan  mengakomodasi  perubahan-perubahan  cepat  yang terjadi  pada  organisasi  dan  secepatnya  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang  terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak  yang berkepentingan di dalamnya (Miftahuddin, 2018).
Akuntabilitas  meliputi  pemberian  informasi  keuangan  kepada  masyarakat  dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan  saja  namun  harus  memberikan  informasi  dalam  pembuatan  keputusan  ekonomi,
sosial dan politik (Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki  kualitas  serta  kinerja  dari  instansi  pemerintah  agar  menjadi  pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  di  lingkungan  instansi  pemerintah,  dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:
1. Harus  ada  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  staf  instansi  untuk  melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus  berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan  penyusunan  laporan  akuntabilitas  (Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000).
Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas- asas  pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana  tertuang  dalam  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  yaitu  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:
1. Transparan,  yaitu  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel,  yaitu  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan  pengelolaan dan  pengendalian  sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  dalam rangka pencapaian tujuan yang yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif,  yaitu  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib  dan  disiplin  anggaran  yaitu  pengelolaan  keuangan  desa  harus  mengacu  pada aturan  atau  pedoman  yang  melandasinya  (Badan  Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015). Untuk mendukung keterbukaan penyampain informasi secara
jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik Dana Desa diinformasikan melalui papan informasi kegiatan.

## B. Konsep Transparansi
Dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014,  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  menyebutkan  bahwa  transparan  adalah  prinsip  keterbukaan  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya  tentang  keuangan  daerah.  Dengan  adanya  transparansi  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ).
Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan.  Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Miftahuddin,)
Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator seperti berikut:
1. Mekanisme  yang  menjamin  sistem  keterbukaan  dan  standarisasi  dari  semua  proses- proses pelayanan publik.
2. Mekanisme  yang  memfasilitasi  pertanyaan-pertanyaan  publik  tentang  berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme  yang  memfasilitasi  pelaporan  maupun  penyebaran  informasi  maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Mahmudi, 2010).

## C. Dana Desa
Tahap  dalam  pengelolaan  Dana  Desa,  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan
Perencanaan Dana Desa dimulai dari Kepala Desa selaku penanggung jawab Dana Desa, mengadakan  musyawarah desa untuk  membahas rencana penggunaan Dana Desa,  yang
dihadiri  oleh  unsur  pemerintah  desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  lembaga kemasyarakatan  desa  dan  tokoh-tokoh  masyarakat.  Hasil  musyawarah  tersebut dituangkan  dalam  Rancangan  Penggunaan  Dana  (RPD)  yang  merupakan  salah  satu bahan penyusunan APBDes.
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  APBDesa  yang  pembiayaannya bersumber  dari  Dana  Desa  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Desa, selanjutnya  guna  mendukung  keterbukaan  dan  penyampaian  informasi  secara  jelas kepada  masyarakat,  maka  pada  setiap  pelaksanaan  kegiatan  fisik  Dana  Desa  wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
3. Tahap Penatausahaan
Kepala  desa  dalam  melaksanakan  penatausahaan  keuangan  desa  harus  menetapkan bendahara  desa.  Penetapan  bendahara  desa  harus  dilakukan  sebelum  dimulainya  tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.
4. Tahap Pelaporan dan pertanggungjawaban
Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksana  APBDesa  harus  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  desa.  Namun  demikian  tim pelaksana  Dana  Desa  wajib  melaporkan  pelaksanaan  Dana  Desa  yang  berupa  Laporan Bulanan,  yang  mencakup  perkembangan  pelaksanaan  dan  penyerapan  dana,  serta Laporan  Kemajuan  fisik  pada  setiap  tahapan  pencairan  dana  desa  yang  merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.
Sasaran  yang  ingin  dicapai  melalui  pengalokasian  dana  desa  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  ini dilaksanakan  di  desa  Duwet  kecamatan  Panarukan,  Situbondo.  Penelitian  ini  merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan  studi kasus. Data-data diperoleh dari  sumber primer dan sekunder, yang dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Setiap  data-data  yang  diperoleh  dari  lapangan,  dianalisis  melalui  tahapan:  reduksi data,  display  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Data-data  juga  dianalisis  keabsahannya menggunakan  tehnik  perpanjangan  pengamatan  dan  triangulasi,  baik  triangulasi  sumber maupun tehnik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengelolaan Dana Desa Duwet
Dalam  Permendagri No. 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa  harus  dikelola  berdasarkan  asas  transparan,  akuntabel.  partisipatif,  serta  tertib  dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi  oleh  setiap  pemerintah  desa.  Agar  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Siklus  pengelolaan  keuangan  desa  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  tata pemerintahan desa  yang  baik. Oleh karena  itu, peran serta pihak-pihak di  luar pemerintah desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa,  seperti:  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, perwakilan  dari  kaum  perempuan,  perwakilan  dari  masyarakat  miskin  dan  lainnya  perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa.
Sumber pendapatan yang didapat oleh desa yaitu alokasi dari Anggaran pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  berupa  Dana  Desa.  Dana  Desa  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  untuk  selanjutnya  ditransfer  ke  APBDesa
dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya ke Rekening Kas Umum Desa. Desa diberi kewenangan dan diberikan sumber  dana  untuk  bisa  menjalankan  kewenangannya  dan  bertujuan  untuk  meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dana  Desa  yang  diperoleh  oleh  Desa  Duwet  pada  tahun  2019  sebesar  Rp. 886.334.000.  Dalam  setiap  tahunnya  Dana  Desa  yang  diterima  setiap  desa  tidaklah  sama. Pengalokasian  APBDes  untuk  Dana  Desa  tergantung  dari  kemampuan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Perhitungan  pengalokasian  Dana  Desa  yang tertuang dalam PP 22 tahun 2015 pasal 11.
Mekanisme  sebelum  pengelolaan  Dana  Desa  di  desa  Duwet  dimulai  dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah  desa.  Tim  ini  melibatkan  masyarakat  secara  umum  yakni  kepala  desa  sebagai Pembina,  sekretaris  desa,  kepala  urusan  perencanaan,  lembaga-lembaga  yang  ada  di  desa, serta  BPD.  Tujuan  diadakannya  tim  ini  agar  pembangunan  desa  dapat  lebih  terarah  guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa , menggarap aspirasi dan penyampaian usulan  dari  masing-masing  dusun  untuk  memperebutkan  penyampaian  pemeringkatan usulan skala prioritas.

## 1. Perencanaan
Proses  perencanaan  pembangunan  desa  diselenggarakan  dengan  mengikutsertakan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  menetapkan  prioritas,  program,  kegiatan  dan  kebutuhan pembangunan  desa  yang  didanai  oleh  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  swadaya masyarakat,  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.
Proses perencanaan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa adalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan  RKPDesa  ini  harus  berdasarkan  fokus  perencanaan  pemerintah  desa  yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJMDesa dan RKPDesa akan  menjadi  satu-satunya  dokumen  pencatatan  desa  untuk  penyusunan  APBDesa  dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan
pemerintah  kabupaten  dan  provinsi.  RKPDesa  ini  dibutuhkan  peran  dari  pemerintah  desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan satu tahun ke depan.
Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdes. Musdes di desa Duwet  diadakan  pada  bulan september  forum  ini  dihadiri  oleh  BPD,  LPM,  aparat pemerintah desa seperti kepala desa, sekdes kasi dan kaur, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh  perempuan,  perwakilan  perempuan  dan  tokoh  pemuda.  Musyawarah  ini  diadakan oleh  panitia  tim  penyusun  RKPDesa.  Tujuan  diadakannya  musdes  untuk  menggarap aspirasi dan penyampaian usulan-usulan dari masing-masing RT. Pembahasan dalam forum ini  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pemberdayaan  masyarakat, pembinaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa.

## 2. Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  dananya  bersumber  dari  APBDesa  termasuk didalamnya  terdapat  Dana  Desa  dilaksanakan  Pelaksana  Teknik  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Kepala  desa  selaku  sebagai  penanggung  jawab  pengelolaan  keuangan  desa  dan berhak menunjuk siapa saja yang akan menjadi PTKP . PTKP di desa Duwet adalah terdiri dari:  Carik  desa  bertindak  sebagai  sekretaris,  Kaur  perencanaan  bertindak  sebagai perencana,  Kaur  kesra  bertindak  sebagai  pelaksana  kegiatan  pembangunan  infrastruktur, dan semua kasi/kaur sesuai dengan bidang anggaran.
Menurut  peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  49  tahun  2016  mengenai  Tata  Cara pengalokasian  dana  Desa  dilakukan  dengan  cara  pemindahbukuan  dari  Rekening  kas Umum  Negara  ke  Rekening  Kas  Umum  daerah  untuk  selanjutnya  dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, ada beberapa prinsip  yang  wajib  ditaati  mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD).

## 3. Penatausahaan
Kepala desa dalam  melaksanakan penatausahaan  keuangan desa  harus  menetapkan bendahara  desa.  Penetapan  bendahara  desa  harus  dilakukan  sebelum  dimulainya  tahun anggaran  bersangkutan  dan  berdasarkan  keputusan  kepala  desa.  Bendahara  desa  wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Duwet menggunakan system aplikasi Mx. Excel dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).
Rekening  Kas  Desa  terhubung  dengan  sistem  aplikasi  yang  digunakan  di pemerintah desa Duwet yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes dapat memperlihatan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan terutama bendahara desa dalam menjalankan tugasnya.
Peran dari pemerintah desa yakni untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat manual sesuai dengan permendagri nomor  113  tahun  2014  pasal  35  ayat  2  untuk  laporan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa Duwet: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa.

## 4. Pelaporan
Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan desa, pemerintah desa  wajib  memberikan  laporannya  kepada  Bupati/Walikota  tetapi  disalurkan  melalui Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  desa  dan  BPPKAD  (Badan  Pendapatan  Pengelolaan Asset Daerah) yang berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Disamping itu  pemerintah  desa  dalam  mempertanggungjawabkan  kegiatannya  wajib  menyampaikan kepada masyarakat.
Pelaporan  Dana  Desa  umumnya  dipisahkan  dengan  proses  penyampain  informasi APBDesa,  hanya  saja  terdapat  laporan  khusus  yang  membedakan  dengan  dana-dana  yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa.

## 5. Pertanggungjawaban
Pemerintah desa wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan  realisasi  Dana  Desa  secara  tertulis  oleh  kepala  Desa  (pemerintah  desa)  kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola yang baik ( good governance), maka pertanggungjawaban  tidak  hanya  disampaikan  kepada  pemerintah,  tetapi  juga  harus disampaikan kepada masyarakat.

## B. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Duwet
Prioritas penggunaan dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Prioritas penggunaan  Dana  Desa  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi
masyarakat  desa  berupa  peningkatan  kualitas  hidup,  peningkatan  kesejahteraan,  dan penanggulangan  kemiskinan  serta  peningkatan  pelayanan  publik  di  tingkat  desa.  Oleh sebab  itu,  pemerintah  desa  harus  mengetahui  arah  kebijakan  pemerintah  pusat  agar pemerintah  desa  dapat  melaksanakan  program-program  yang  dapat  memberikan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum digunakan untuk  4  bidang  yaitu  bidang  penyelenggaraan  pemerintah,  pemberdayaan  masyarakat, pembinaan  masyarakat,  dan  pembangunan  desa.Akan  tetapi,  prioritas  pengunaan  Dana Desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa  tahun  2019  di  desa  Duwet  penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  2  bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Akuntabilitas  merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah desa untuk bertindak selaku  penanggungjawab  atas  segala  tindakan  dan  kebijakan  yang  ditetapkannya  oleh pemerintah,  para  pengambil  keputusan  di  pemerintah  ,  sektor  swasta  dan  organisasi- orgaanisasi  masyarakat  bertanggungjawab  baik  kepada  masyarakat  maupun  lembaga- lembaga yang berkepentingan.
Dari aspek akuntabilitas, pengelolaan keuangan di desa Duwet dapat dikatakan telah menjalankan  prinsip  akuntabilitas.  Baik  akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum,  akuntabilitas proses,  akuntabilitas  program,  maupun  akuntabilitas  kebijakan.  Dimana  pemerintah  desa telah  melaporkan  semua  realisasi  keuangan  kepada  pemerintah,  termasuk  pembayaran pajak-pajaknya.  Meski  rincian  realisasi  ini  tidak  diinformasikan  secara  terbuka  kepada masyarakat.  Dalam  akuntabilitas  proses,  pemerintah  desa  Duwet  selalu  lancar  dalam pencairan anggaran pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses-proses yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  sudah  dijalankan  dengan  baik.  Hanya  saja,  dari  sisi serapan anggaran, di  tahun 2019 hanya  mencapai  85%, sedangkan sisanya  masuk  menjadi SILPA.
Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan.  Informasi-informasi yang  berhak  diperoleh  oleh  masyarakat  baik  dari  tahap  proses  perencanaan,  pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa Duwet memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
Penerapan  prinsip  transparansi  pengelolaan  keuangan  di  desa  Duwet,  diwujudkan melalui penyajian  informasi keuangan pada papan pengumuman  yang diletakkan di depan kantor  desa.  Selain  itu  juga  diinformasikan  melalui  laman  website  desa.  Hanya  saja  pada tahun 2019 hal ini belum dilakukan. Alasannya, karena  pengawasan internal di lingkungan pemerintah desa  masih  lemah, baik oleh BPD dan tokoh  masyarakat, termasuk oleh pihak inspektorat.

## KESIMPULAN
1. Pengelolaan  keuangan  di  desa  Duwet  Panarukan  Situbondo  sudah  sesuai  dengan peraturan perundangan-undangan, yakni terdiri dari perencanaan, pelaksanaan program, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dapat  dikatakan  sudah  diterapkan  dalam pengelolaan  keuangan,  meskipun  masih  kurang  optimal.  Dalam  perencanaan  sudah melibatkan  BPD  dan  tokoh  masyarakat,  sedangkan  dalam  pelaporan  hanya diinformasikan secara global melalui papan informasi kantor desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arista Widiyanti, “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus:  Desa  Sumberejo  dan  Desa  kandung    Kecamatan  Winongan  Kabupaten Pasuruan).”  (Skripsi-Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim,  Malang,
2017).
Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa
Tahun  Anggaran  2011  di  Desa  Sareng  Kecamatan  Geger  Kabupaten  Madiun).

## Jurnal. Universitas Negeri Surabaya
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Petunjuk  Pelaksanaan  Bimbingan  dan Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  (Badan  Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta, 2015)
Deri. 2017. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.” e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1)
Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. “Tinjauan  Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor113 Tahun 2014 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Desa  Di Kabupaten Ogan Ilir).” Jurnal manajemen dan bisnis 14(3): 321–326
Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  RI 2000.  Akuntabilitas  dan Good  Governance :  Modul  1-5,  Modul  Sosialisasi  Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAN BPK RI. Jakarta
Miftahuddin,  “ Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pemerintah  Desa  Terhadap  Pengelolaan Dana  Desa (Studi  Kasus:  Desa  Panggungharjo  Kecamatan  Sewon  Kabupaten Bantul).” (Skripsi-Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Sabeni,  Arifin  dan  Ghozali,  Imam, Pokok-pokok  Akuntansi  Pemerintahan (BPFE: Yogyakarta, 2001)
V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa (Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2015)
Widagdo,  Ari  Kuncara,  Agus  Widodo,  and  Muhammad  Ismail.  2016.  “Sistem  Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19(2)
Yuliansyah, Rusmianto, Akuntansi Desa (Salemba Empat: Jakarta Selatan, 2016)