Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424

## ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

## Muhammad Adystia Sunggara
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang E-mail: dr.m.adystiasunggara@gmail.com

## Abstract
Euthanasia  is  the  act  of  intentionally  ending  a  person's  life  with  the  aim  of  relieving  his suffering  or  illness,  for  example,  a  patient  suffering  from  an  incurable  disease  has  the possibility to propose ending his life by lethal injection or discontinuing treatment. This study discusses  how  to  apply  for  euthanasia  in  the  perspective  of  Human  Rights  in  Indonesia  and how  to  euthanasia  from  the  aspect  of  criminal  law.  This  research  method  is  normative  legal research  with  a  statutory  approach,  by  reviewing  regulations  related  to  legal  issues.  The results  of  this  study  are  the  general  principle  of  the  Criminal  Code  (KUHP)  relating  to  the problem of the human soul is to provide protection, so that the right to live naturally as human dignity  is  guaranteed,  then based on  Indonesian  law  euthanasia  is  an  act  that  is  against  the law  and  part  of  fulfilling  Human  rights,  which  humans  are  free  to  make  their  life  choices which  are  regulated  by  law.  Article  344  of  the  Criminal  Code  can  no  longer  be  used  to ensnare  euthanasia  and  must  be  revised,  because  the  elements  of  euthanasia  are  not  fully covered in the article. The conclusion in this study is that it is not easy to assess whether the act is contrary to criminal law, if it is not clear that the relationship between the criminal law and  the  criteria  used  as  benchmarks,  for  an  act  which  according  to  medical  standards  may escape  criminal  law.  For  this  reason,  criminal  law  should  still  be  guided  by  generally accepted  principles,  namely  actus  non  facit  reum  nisi  mens  sit  rea  or  an  act  does  not innocence, used in seeking material truth produced through proving the existence of a causal relationship between actions and consequences.
Key words: Application for Euthanasia; Human Rights; Criminal Law

## Abstrak
Euthanasia adalah  tindakan  mengakhiri  hidup  seseorang  secara  sengaja  dengan  tujuan untuk menghilangkan  penderitaan  atau  penyakitnya,  misal  seorang  pasien  yang  menderita  penyakit dengan  kondisi  tidak  dapat  disembuhkan,  memiliki  kemungkinan  untuk  mengusulkan mengakhiri  hidupnya  dengan  suntikan  mematikan  atau  menghentikan  pengobatan.  Penelitian ini membahas bagaimanakah permohonan euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia  serta  bagaimanakah euthanasia dari  aspek  hukum  pidana.  Metode  penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan isu hukum . Hasil penelitian ini adalah Prinsip umum Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan masalah jiwa manusia adalah memberikan  perlindungan,  sehingga  hak  hidup  secara  wajar  sebagaimana  harkat kemanusiaannya  menjadi  terjamin,  maka  berdasarkan  hukum  di  Indonesia  euthanasia  adalah perbuatan yang melawan hukum dan bagian dari pemenuhan HAM, yang mana manusia bebas menentukan  pilihan  hidupnya  yang  tentu  diatur  dalam  undang-undang.  Pasal  344  KUHP tersebut  tidak  lagi  dapat  digunakan  untuk  menjerat  tindakan  euthanasia  dan  harus  direvisi, karena  unsur-unsur euthanasia tidak  sepenuhnya  tercakup  dalam  pasal  tersebut.  Kesimpulan dalam  penelitian  ini  adalah    tidak  mudah  untuk  menilai  apakah  perbuatan  itu  bertentangan dengan  hukum  pidana,  jika  tidak diketahui dengan  jelas  kaitan  antara  hukum pidana  tersebut dengan kriteria yang dipakai sebagai tolok ukur, bagi sesuatu perbuatan yang menurut ukuran- ukuran  medis  mungkin  lolos  dari  hukum  pidana.  Untuk  itu,  hendaknya  hukum  pidana  tetap berpedoman pada asas yang berlaku umum yaitu actus non facit reum nisi mens sit rea atau an act  does  not  innocence ,  dipakai  dalam  mencari  kebenaran  materil  yang  dihasilkan  melalui pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
Kata Kunci : Permohonan Euthanasia; Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana

## PENDAHULUAN
Istilah euthanasia pertama  kali dipopulerkan  oleh  Hippokrates  dalam manuskripnya  yang  berjudul  sumpah Hippokrates,  yang  ditulis  pada  tahun 400-  300  SM.  Dalam  sumpahnya tersebut Hippokrates menyatakan;
“Saya  tidak  akan  menyarankan  dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan  untuk  itu”.  Dari  dokumen tertua  tentang euthanasia  di  atas,  dapat dilihat  bahwa,  justru  anggapan  yang dimunculkan  oleh  Hippocrates  adalah penolakan terhadap praktik euthanasia . 1
Sejak  abad  ke-19,  eutanasia telah  memicu  timbulnya  perdebatan dan  pergerakan  di  wilayah  Amerika Utara  dan  di  Eropa.Pada  tahun  1828 undang-undang anti euthanasia diberlakukan  di  negara  bagian  New York,  dan  beberapa  tahun  kemudian diberlakukan  pula  di  negara  bagian lainnya.  Setelah  masa  perang  saudara, beberapa  advokat  dan  beberapa  dokter mendukung  dilakukannya  euthanasia secara  sukarela,  kelompok-kelompok pendukung euthanasia mulanya
1 Anny  Isfandyarie  et  al, Tanggung  Jawab Hukum  Dan  Sanski  Bagi  Dokter ,  Buku  II, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).
terbentuk  di  Inggris  pada  tahun  1935 dan  di  Amerika  pada  tahun  1938  yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan euthanasia agresif, walaupun  demikian  perjuangan  untuk melegalkan  euthanasia  tidak  berhasil dijalankan  di  Amerika  maupun  di Inggris. 2
Pada  tahun  1937, euthanasia atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss, sepanjang  pasien  yang  bersangkutan tidak  memperoleh  kesembuhan.  Pada era  yang  sama,  pengadilan  Amerika menolak  beberapa  permohonan  dari pasien  yang  sakit  parah  dan  beberapa orang  tua  yang  memiliki  anak  cacat yang mengajukan permohonan euthanasia  kepada  dokter  sebagai bentuk “pembunuhan berdasarkan belas kasihan”.
Pada  tahun1939,  pasukan  Nazi Jerman  melakukan  suatu  tindakan kontroversial  dalam  suatu  program euthanasia terhadap  anak-anak  di bawah  umur  3  tahun  yang  menderita keterbelakangan  mental,  cacat  tubuh, atau  pun  gangguan  lainnya  yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 (Aktion T4) yang kelak
2 Anny Isfandyarie et al
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
diberlakukan  juga  terhadap  anak-anak usia  di  atas  3  tahun  dan  para  jompo atau lansia. 3
Setelah dunia menyaksikan kekejaman  Nazi  dalam  melakukan euthanasia ,  maka  pada  era  tahun  1940 dan  1950  berkuranglah  dukungan terhadap euthanasia, terlebih- lagiterhadaptindakan  euthanasia  yang dilakukan secara tidak sukarela ataupun  karena  disebabkan  oleh  cacat genetika.  Nazi  yang  saat  itu  dipimpin oleh  Adolf  Hitler,  menganggap  bahwa orang  cacat  merupakan  hambatan terhadapkemajuan suatu bangsa, sehingga  secara  besar-besaran  Nazi melakukan  euthanasia  secara  paksa kepada  semua  orang  cacat  di  Berlin, Jerman.  Di  India  pernah  dipraktikkan suatu  kebiasaan  untuk  melemparkan orang-orang  tua  ke  dalam  sungai Gangga.  Lalu  di  Sardinia  orang  tua dipukul  hingga  mati  oleh  anak  laki- laki  tertuanya  di  zaman  purba.  Di Uruguay  kebebasan  praktik  euthanasia dicantumkan  dalam  undang-  undang yang  telah  berlaku  sejak  tahun  1933. Begitu  pula  di  beberapa  negara  Eropa, praktik euthanasia bukan lagi kejahatan kecuali  di  Norwegia  yang  sejak  1902
3 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran (Bandung: Mandar Maju, 2001).
memperlakukannya  sebagai  kejahatan khusus. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian mencantumkan euthanasia  sebagaikejahatan.  Bunuh diri  atau  membiarkan  dirinya  dibunuh adalah  melanggar  hukum  di  Amerika Serikat.Akan tetapi satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan euthanasia bagi para anggotanya adalah Belanda.  Orang  dengan  persyaratan tertentu dapat meminta tindakan euthanasia  atas  dirinya  mengikrarkan diri  sebagai  salah  satu  negara  yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Persoalan Hak Asasi Manusia merupakan  persolaan  yang  sensitif yang tidak habis-habisnya untuk dibahas.  Menurut  pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia,  Hak  Asasi Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh Negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan  harkat  dan  martabat. Salah  satu  Hak  Asasi  Manusia  yang mendasar adalah Hak Hidup.
Sebagaimana  dituangkan  dalam  Pasal
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
28A  Undang  Undang  Dasar  1945 bahwa:  Setiap  orang  berhak  untuk hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup  dan  kehidupannya.  Hak  hidup adalah hak yang paling mendasar yang tidak  dapat  dihilangkan,  dirampas  dan direnggut  oleh  siapapun  juga,  namun dikecualikan  jika  menurut  Undang- undang  hak  hidup  harus  dirampas. Sebagaimana  hak  hidup  yang  yang dirampas  secara  legal  adalah  ketika seseorang  dijatuhi  hukum  pidana  mati. Salah  satu  jenis  hukumanyang  masih berlaku  dan  diatur  dalam  undang- undang adalah hukuman mati, Sebagaimana  tertuang  dalam  KUHP Pasal 10 ayat (a) Pidana terdiri atas: (a) Pidana pokok :
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan
Meskipun  hal  ini  menjadi kontrakdiktif  dengan  undang-undang yang  menjungjung  tinggi  hak  hidup. Namun,  selama  hukuman  mati  belum dihapuskan  perampasan  hak  hidup secara  paksa  berdasarkan  undang- undang adalah dibenarkan.
Persoalannya  adalah  undang- undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia
hanya  mengatur  tentang  Hak  Hidup tidak mengatur tentang hak untuk mati. Jika  ditafsirkan  secara  luas  logikanya adalah  jika  Hak  Hidup  ada  maka  hak mati  pun  harusnya  ada.  Jika  negara melegalkan  merampas  nyawa  secara paksa berdasarkan undang-undang sudah sepatutnya pemerintah melegalkan  kematian  atas  keinginan sendiri  berdasarkan  undang-undang. Seiring perkembangan jaman peradaban manusia, keinginan mati pun mulai  berkembang  yaitu  mati  dengan cara yang bermartabat, dimana sebagian  manusia  dipenjuru  dunia mengingikan  kematian  dengan  cara yang  tidak  menyakitkan  yaitu  melalui suntik euthanasia . Euthanasia berasal dari  bahasa  Yunani  : eu yang  artinya "baik",  dan thanatos yang  berarti kematian  secara  harfiah  adalah  praktik pencabutan  kehidupan  manusia  atau hewan  melalui  cara  yang  dianggap tidak  menimbulkan  rasa  sakit  atau menimbulkan  rasa  sakit  yang  minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Tidak  adanya  undang-undang  yang mengatur euthanasia , menjadikan euthanasia di Indonesia adalah perbuatan  illegal  dan  dianggap  sebagai tindakan  pembunuhan  yang  diatur
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
dalam  KUHP  Pasal  338,  339  dan  340, sebagaimana  penulis  menyimpulkan pembunuhan  yang  dimaksud  dalam pasal  tersebut  adalah  seseorang  yang melakukan  perampasan  nyawa  secara paksa,  hal  ini  tentu  berbeda  dengan euthanasia. Persoalan permohonan euthanasia ke pengadilan sudah beberapa  kali  terjadi  di  Indonesia namun  sejauh  yang  diketahui  oleh penulis  bahwa  permohonan  tersebut tidak  dikabulkan,  tentu  karena  tidak adanya dasar hukum yang jelas.
Permasalahan  dalam  penulisan ini  adalah  bagaimanakah  permohonan euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia  di  Indonesia,  juga euthanasia dari aspek hukum pidana.
Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian  yang  menggunakan  bahan kepustakaan untuk membahas permasalahan  hukum  yang  ada  serta mempelajari ketentuan Perundang- Undangan  yang  berlaku  kemudian menganalisa  masalah  yang  ditemui. Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah studi  dokumen  yaitu  dengan  cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan
permasalahan  dan  data  yang  sudah diolah  dan  disusun  secara  sistematis. Data  yang  telah  penulis  peroleh dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  data sekunder yang telah dirangkum, kemudian hasil yang diperoleh disajikan  dalam  bentuk  preskriptif yaitu  memberi  petunjuk  dalil-dalil mengenai Euthanasia di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A. Permohonan  Euthanasia  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di
Indonesia
Kemajuan  berpikir  manusia terhadap  Hak  Asasi  Manusia  ternyata belum diikuti dengan kebutuhan hukum  masyarakat.  Hukum  positif sekarang  hemat  penulis  belum  cukup memenuhi kebutuhan hukum masyarakat khususnya dalam pemenuhan  hukum  dari  Hak  Asasi Manusia.  Hak  hidup  yang  selama  ini diagung-agungkan ternyata sudah mengalami  perluasan  makna,  dimana saat  ini  beberapa  orang  menginginkan adanya  hak  mati.  Kebutuhan  hak  mati tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya beberapa  keinginan  atau  permohonan euthanasia oleh  beberapa  masyarakat, namun  meskipun  saat  ini  kebutuhan hukum terhadap euthanasia jelas nyata
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat  ternyata  belum  cukup  bagi pemerintah Indonesia
untuk melegalkan.
Prinsip  umum  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan  masalah  jiwa  manusia  adalah memberikan  perlindungan,  sehingga hak  hidup  secara  wajar  sebagaimana harkat kemanusiaannya menjadi terjamin,  maka  berdasarkan  hukum  di Indonesia  euthanasia  adalah  perbuatan yang  melawan  hukum.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  yaitu  pada  Pasal 344  KUHP  yang  menyatakan  bahwa “Barang  siapa  menghilangkan  nyawa orang  lain  atas  permintaan  orang  itu sendiri,  yang  disebutkannya  dengan nyata  dan  sungguh-sungguh,  dihukum penjara  selama-lamanya  12  tahun”. 4 demikian  juga  halnya  pada  pengaturan Pasal  388  KUHP  dinyatakan:  “Barang siapa  dengan  sengaja  menghilangkan jiwa  orang  lain,  dihukum,  karena makar  mati,  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya  lima  belas  tahun”. Sementara  dalam  ketentuan  Pasal  340 KUHP  dinyatakan,  “Barang  siapa dengan  sengaja  dan  dengan  rencana
4 J.  Guwandi ,  Hospital  Law,  Emerging Doctrine  &  Jurisprudence (Jakarta:  Balai Penerbit FK UI, 2002).
lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana,  dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu  paling  lama duapuluh tahun”, serta Pasal 345KUHP yang berbunyi “dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri,  menolongnya  dalam  perbuatan itu atau  memberikan  daya  upaya  itu  jadi bunuh  diri,  dihukum  penjara  selama- lamanya  empat  tahun”,  dan  Pasal 359KUHP, yang dinyatakan “Barangsiapa  yang  karena  salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang  lain.  Dihukum  dengan  hukuman penjara  selama-lamanya  lima  tahun, atau dengan hukuman kurungan selam- lamanya  satu  tahun”,  yang  juga  dapat dikatakan  memenuhi  unsur-unsur  delik dalam  perbuatan  euthanasia.  Dengan demikian,  secara  formal  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  memang  tidak mengizinkan  tindakan  euthanasia  oleh siapa pun juga. 5
Munculnya  pro  dan  kontra seputar  euthanasia  menjadi  beban tersendiri bagi komunitas hukum, yaitu persoalan “legalitas” euthanasia . Kejelasan  tentang  sejauh  mana  hukum (pidana) positif memberikan
5 J. Guwandi
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
regulasi/pengaturan  terhadap  persoalan euthanasia  akan  sangat  membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan  tersebut.    Lebih-lebih  di tengah  masyarakat  Indonesia  yang menganut  faham  komuni  sehingga menimbulkan  pro  dan  kontra.  Patut menjadi  catatan,  bahwa  secara  yuridis formal  dalam  hukum  pidana  positif  di Indonesia  hanya  dikenal  satu  bentuk euthanasia,  yaitu  euthanasia  yang dilakukan atas permintaan pasien/korban  itu  sendiri  (voluntary euthanasia) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan,  “Barang  siapa  merampas nyawa  orang  lain  atas  permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan  kesungguhan  hati  diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas  tahun”.  Bertolak  dari  ketentuan Pasal  344  KUHP  tersebut  tersimpul, bahwa  pembunuhan  atas  permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. 6
Dengan demikian, dalam konteks  hukum  positif  di  Indonesia euthanasia  tetap  dianggap  sebagai perbuatan  yang  dilarang.  Dengan demikian dalam konteks hukum positif
6 J. Guwandi
di  Indonesia,  tidak  dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang”  sekalipun  atas  permintaan orang  itu  sendiri.  Perbuatan  tersebut tetap digolongkan sebagai tindak pidana,  yaitu  sebagai  perbuatan  yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
Di  luar  ketentuan  di  atas  juga terdapat  ketentuan  lain  yang  dapat digunakan  untuk  menjerat  pelaku euthanasia,  yaitu  ketentuan  Pasal  356 (3)  KUHP  yang  juga  mengancam terhadap “Penganiayaan yang dilakukan  dengan  memberikan  bahan yang  berbahaya  bagi  nyawa  dan kesehatan untuk dimakan atau diminum” 7 Selain  itu  patut  juga diperhatikan  adanya  ketentuan  dalam Bab  XV  KUHP  khususnya  Pasal  304 dan  Pasal  306  (2).  Dalam  ketentuan Pasal  304  KUHP  dinyatakan,  “Barang siapa  dengan  sengaja  menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan  sengsara,  padahal  menurut hukum  yang  berlaku  baginya  atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau  pemeliharaan  kepada  orang  itu, diancam  dengan  pidana  penjara  paling
7 Rinanto  Suryadhimirtha ,  Hukum  Malpraktik Kedoteran (Yogyakarta: Total Media, 2011).
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau denda  paling  banyak  empat  ribu  lima ratus rupiah”.
Euthanasia  atau  “pembunuhan tanpa  penderitaan”  hingga  saat  ini belum  dapat  diterima  dalam  nilai  dan norma yang berkembang dalam masyarakat  Indonesia.  “Euthanasia hingga  saat  ini  tidak  sesuai  dengan etika  yang  dianut  oleh  bangsa  dan melanggar  hukum  positif  yang  masih berlaku yakni KUHP”. 8

## B. Euthanasia  dari  Aspek  Hukum Pidana
Euthanasia atau  “pembunuhan tanpa  penderitaan”  hingga  saat  ini belum  dapat  diterima  dalam  nilai  dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia . Euthanasia masih dianggap pelanggaran Hak Asasi Manusia  dan  tindakan  pembunuhan sebagaimana unsur-unsur pidana tindakan  euthanasia  dapat  ditemukan dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya:
“Barang siapa merampas nyawa orang  lain  atas  permintaan  orang  itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan  kesungguhan  hati,  diancam
8 Safitri  Haryani, Sengketa  Medik (Jakarta: Diadit Media, 2005).
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Euthanasia sudah ada di Indonesia yaitu euthanasia pasif. Andaikata hukum Indonesia bersikukuh untuk tetap melarang tindakan euthanasia, harusnya tindakan dokter  yang  memulangkan  pasien meski  dengan  alasan  tidak  ada  obat atau  tidak  ada  harapan  untuk  sembuh lagi harus tetap dipidana. Namun, pada kenyataannya  tindakan  tersebut  tidak dipidanakan,  dan  masih  sering  terjadi divsekitar kita, mungkin karena ketidaktahuan masyarakat ataupun karena  ketidakmampuan  membayar. Pemerintah  dan  dokter  dengan  tegas menolak  untuk  melakukan  euthanasia karena  bertentangan  dengan  hukum, norma  sosial,  agama  dan  etika  dokter, namun pada kenyataannya hal itu tidak konsisten jika dikaitkan dengan euthanasia pasif  yang  telah  terjadi.
Ada  beberapa  pertimbangan  agar tindakan euthanasia dilegalkan  yaitu sebagai berikut:
1. Waktu  dan  tenaga  keluarga pasien  pasti  terkuras  untuk mengurus  pasien/orang  yang bersangkutan  dan  hal  ini  justru akan berdampak bagi kesehatan
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
keluarga  tersebut  baik  secara fisik maupun psikis.
2. Keluarga  akan  minim  interaksi sosial dengan masyarakat.
3. Keluarga cenderung akan menarik  diri  dari  lingkungan sekitar  karena  akan  merasa sedih jika orang-orang disekitarnya menanyakan
keadaan pasien/atau yang bersangkutan.
4. Secara  tidak  langsung  akan berdampak pada psikologis keluarga.
5. Dari  segi  ekonomi  pasti  akan sangat  berdampak,  biasanya biaya  berobat  akan  lebih  mahal daripada  pendapatan,  sehingga tidak  sedikit  yang  berhutang, menjual  rumah  ataupun  aset lainnya,  mengorbankan  sekolah anak dan bahkan putus sekolah, biaya  makan  sehari-hari  yang tidak  dapat  lagi  tercukupi  dan hal ini justru akan menimbulkan  trauma  dimasa yang  akan  datang.  sehingga  hal ini  akan  memberikan  dampak buruk bagi keluarga yang masih sehat bugar.
Hal  tersebut  dapat  dijadikan pertimbangan  oleh  pemerintah  untuk
melegalkan euthanasia, karena tindakan euthanasia tidak  merugikan pihak  manapun  bahkan  memberikan dampak  baik  bagi  keluarga  untuk kembali kekehidupan sosial masyarakat. Setiap individu berhak menentukan dan mempertahankan  yang  terbaik  untuk kehidupannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  disebutkan  bahwa  :  (1)  setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup,dan meningkatkan  taraf  kehidupannya.  (2) setiap  orang  berhak  hidup  tentram, aman,  damai,  bahagia,  sejahtera  lahir dan  batin.  Sebagai  makhluk  Tuhan yang dinugerahkan akal budi dan naluri yang  tentu  mampu  membedakan  baik buruk  bagi  kehidupannya  berbeda dengan binatang. Perilaku pada binatang  dikendalikan  oleh  instink (naluri)  yang  merupakan  bawaan  sejak awal  kehidupannya.  Binatang  tidak menentukan apa yang harus dimakannya karena hal itu sudah diatur oleh  naluri.  Mereka  dapat  hidup  dan melakukan hubungan berdasarkan nalurinya. Adapun manusia merupakan makhluk  tidak  berdaya  kalau  hanya mengandalkan nalurinya. Naluri manusia  tidak  selengkap  dan  sekuat
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
binatang  untuk  mengisi  kekosongan dalam kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan. Manusia memutuskan  sendiri  apa  yang  akan dimakan  dan  kebiasaan-kebiasaan  lain yang  kemudian  menjadi  bagian  dari kebudayaannya. Manusia mengembangkan kebiasaan tentang apa yang dimakan sehingga terdapat perbedaan  makanan  pokok  diantara kelompok maupun masyarakat. 9 Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya disinilah  keunggulan  manusia  yang dianugerahkan  dengan  dengan  naluri dan  akal  budi  untuk  menentukan  apa yang  baik  bagi  kehidupannya  yang jelas  berbeda  dengan  binatang  yang tidak  berakal  budi.  Jika  dikaitkan dengan kebutuhan manusia untuk dapat dilegalkannya  euthanasia  adalah  hal wajar dan normal untuk dapat diterima oleh  setiap  kalangan  masyarakat  yang tidak bertentangan dengan normahukum, adat, sosial, dan agama.
Dokter  yang  menolak  keras euthanasia karena melanggar kode etik kedokteran  bisa  saja  diterima  tapi bagaimanakah dengan euthanasia pasif apakah  hal  itu  tidak  termasuk  pidana dan  melanggar  kode  etik.  Hal  inilah
9 Hendra    Akhdhiat, Psikologi  Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
yang menjadi inkonsisten dengan kode etik kedokteran maupun hukum pidana. Sebagaimana  kewajiban  dokter  adalah menjaga  nyawa  pasien,  Pasal  1 Kewajiban  Umum  pada  butir  7 disebutkan  bahwa  “  saya  akan senantiasa  mengutamakan  kesehatan pasien, dengan memeperhatikan kepentingan  masyarakat”.  Dari  pasal tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa profesi kedokteran adalah profesi  yang  mulia  untuk  melindungi kehidupan manusia, tapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktek-praktek dokter yang menyimpang.  Namun  dalam  hal  ini penulis  tidak  akan  menyudutkan  orang yang mengemban berprofesi kedokteran, keterampilan dokter terbatas tidak mungkin bisa mengendalikan  kehidupan  manusia. Pada  Pasal  10  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia  disebutkan  bahwa  “  setiap dokter  wajib  bersikap  tulus  ikhlas  dan mempergunakan segala  ilmu dan keterampilannya  untuk  kepentingan pasien.  Dalam  hal  ini  ia  tidak  mampu melakukan  pengobatan,  maka  alas persetujuan  pasien,  ia  wajib  merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian  dalam  penyakit  tersebut”. Seyogyanya yang dapat mengendalikan
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
kehidupan  manusia  hanyalah  kekuatan yang bersumber dari Tuhan dan dirinya sendiri.  Sebagaimana  dikatakan  oleh Nietzsche,  bahwa  Nietzsche  menolak semua  kekuatan  yang  mengedalikan manusia  termasuk  atas  kesadaran  itu sendiri,  manusia  adalah  satu-satunya yang  berkuasa  atas  dirinya  sendiri. Dengan kehendak  manusia dapat melampaui  dirinya  dan  mengusai dirinya. 10 Timbulnya permasalahan hak untuk  mati  ini  disebabkan  penderitaan pasien yang tetap berkelanjutan , walau sekalipun ditemukannya teknologi canggih,  namun  penderitaan  tidak dapat dihilangkan sama sekali.
Penderitaan  yang  berkelanjutan  ini menyebabkan  pasien  atau  keluarga pasien  kadang  kadang  tidak  mampu untuk menanggunya baik moril maupun materil. 11
Keberadaan euthanasia
dibeberapa  negara  sudah  dilegalkan dengan  petimbangan-  pertimbangan yang matang untuk memenuhi keberadaban  manusia.  Belanda  adalah salah  satu  Negara  pertama  didunia yang  melegalkan euthanasia di  mana
10 Erwin,  Muhamad, Filsafat  Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
11 Haryadi,  “Euthanasia  Dalam  Perspektif Hukum  Pidana,” Majalah  Hukum  Forum Akademika , 16 no. 2, (2007).
proses permohonannya sangat panjang. Pemohon harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien  diberikan  cukup  waktu  untuk berpikir dalam waiting periode . Setelah itu pemohon harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya 2 (dua) orang dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien  sudah  tidak  bisa  tertolong. Setelah  proses  itu  dilewati  baru diajukan  ke  pengadilan. 12 Kemajuan perkembangan hukum di Belanda dapat dijadikan  rujukan  untuk  pembaharuan hukum  Indonesia  mengingat  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  juga yang masih berlaku di Indonesia adalah buatan Belanda.
“ Euthanasia hingga  saat  ini tidak  sesuai  dengan  etika  yang  dianut oleh  bangsa  dan  melanggar  hukum positif  yang  masih  berlaku  yakni KUHP”. 13
Disadari  atau  tidak  disadari sebenarnya  secara  tidak  langsung euthanasia sudah dan pernah terjadi di Indonesia  yaitu  beberapa  tindakan dokter  memulangkan  pasien  karna dianggap tidak ada kemungkinan untuk sembuh  terhadap  pasien  tersebut.  Hal tersebut  menurut  hemat  penulis  sudah
12 Haryadi
13 Safitri  Haryani, Sengketa  Medik (Jakarta: Diadit Media, 2005).
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
termasuk  tindakan euthanasia ,  karena penggolongan euthanasia bukan  hanya sekedar karena kehendak yang bersangkutan. 14
Melegalkan  euthanasia  adalah
suatu bentuk kemajuan dan pembangunan  manusia  yang  beradap dalam bidang hukum. Pasal 344 KUHP sebagai  salah  satu  dasar  hukum melarang  euthanasia  tidak  lagi  mampu memenuhi  kebutuhan  manusia  dan menjadi inkonsisten dengan penegakan hukum  itu  sendiri.  Penulis  akan memaparkan bahwa praktek euthanasia sudah terjadi di dunia hukum dan dunia kedokteran  yaitu euthanasia pasif.
Didalam hukum Indonesia tidak secara tegas dipaparkan penggolongan euthanasia apakah  yang  dilarang  di Indonesia  bahkan  secara  tegas  dalam hukum  pidana  tidak  dinyatakan  bahwa euthanasia dilarang  namun  karena keberadaan  Pasal  344  KUHP,  maka unsur-unsur  pidana euthanasia pun terpenuhi dan euthanasia pun dilarang.
Beberapa  peristiwa  ketika  seorang dokter menyerah dan menyuruh pulang pasien  dirawat  dirumah  saja  karena tidak mampu mengobati atau tidak ada lagi  kemajuan  kesembuhan  hal  itu
14 Haryadi,  “Euthanasia  Dalam  Perspektif Hukum Pidana.”
sudah  termasuk euthanasia pasif,  dan hal  itu  sudah  banyak  terjadi  disekitar kita disadari atau tidak disadari.

## KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI
Setiap individu berhak menentukan dan mempertahankan yang terbaik untuk kehidupannya. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa  :  (1)  setiap  orang  berhak  untuk hidup, mempertahankan hidup,dan meningkatkan  taraf  kehidupannya.  (2) setiap  orang  berhak  hidup  tentram, aman,  damai,  bahagia,  sejahtera  lahir dan batin.
Apabila terjadi praktek euthanasia  dapat  dijerat  dengan  pasal pembunuhan,  antara  lain  Pasal  304, Pasal  306,  Pasal  340,  Pasal  344,  Pasal 345,  Pasal  359,  Pa-  sal  356  dan  Pasal 388 KUHP.Selain itu, etika kedokteran dan agama di Indonesia masih menentang  pelaksanaan  dengan  alasan apapun.Tidak  mudah  untuk  menilai apakah  perbuatan  itu  bertentangan dengan hukum (pidana, perdata) Indonesia,  jika  tidak  diketahui  dengan jelas  kaitan  antara  hukum  (pidana, perdata)  tersebut  dengan  kriteria  yang
Muhammad  Adystia  Sunggara,  Analisa  Yuridis  Permohonan  Euthanasia  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Halaman 412-424
dipakai  sebagai  tolok  ukur,  bagi sesuatu perbuatan yang menurut ukuran-ukuran  medis  mungkin  lolos dari hukum (pidana, perdata). Untuk itu, hendaknya hukum pidana tetap berpedoman  pada  asas  yang  berlaku umum  yaitu actus  non  facit  reum  nisi mens  sit  rea atau an  act  does  not innocence, dipakai  dalam  mencari kebenaran  materil  yang  dihasilkan melalui  pembuktian  adanya  hubungan kausal antara perbuatan dan akibat.
Indonesia saatnya memiliki
hukumyangmengatur euthanasia
dengan  batasan  yang  jelas  mengenai penyakit/keadaan  pasien  dan  latar belakang yang menjadi alasan dilaksanakannya euthanasia .
Adanya  pembaharuan  hukum terkait  euthanasia  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia,  euthanasia  sudah sepatutnya untuk dilegalkan dan hal ini menurut  hemat  penulis  adalah  salah satu  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia. Kasus  permohonan euthanasia Berlin
Silalahi dapat dijadikan sebagai rujukan  untuk  melegalkan euthanasia
sebagai  bentuk  kehadiran  hukum  di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anny  Isfandyarie  et  al, Tanggung Jawab Hukum Dan Sanski Bagi Dokter , Buku II, Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2006. J.  Guwandi ,  Hospital  Law,  Emerging
Doctrine & Jurisprudence,
Jakarta:  Balai  Penerbit  FK  UI, 2002.
Wila  Chandrawila  Supriadi, Hukum
Kedokteran, Bandung:  Mandar
Maju, 2001. Rinanto Suryadhimirtha , Hukum Malpraktik Kedoteran , Yogyakarta: Total Media, 2011. Safitri Haryani, Sengketa Medik ,
Jakarta: Diadit Media, 2005.
Hendra    Akhdhiat, Psikologi  Hukum , Bandung:  CV  Pustaka  Setia,
2011.
Erwin,  Muhamad, Filsafat  Hukum , Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2015.
Haryadi, “Euthanasia Dalam Perspektif
Hukum Pidana,” Majalah
Hukum  Forum Akademika ,  16 no. 2, (2007).
Safitri Haryani, Sengketa Medik ,
Jakarta: Diadit Media, 2005.