PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN INOVASI UMKM DI DAERAH.
(STUDI DI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG)
Oleh : I Gede Robby Setiawan 1 dan Ni Ketut Sudianing 2

## Abstraksi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  peran  Badan  Penelitian, Pengembangan  Dan  Inovasi  Daerah  Kabupaten  Buleleng  dalam  meningkatkan  Inovasi UMKM  di  Daerah,  dan  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  pada  Badan  Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  kualitatif  dengan  instrument pengumpulan  data  berupa  observasi  yakni,  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara melakukan  pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematis  terhadap  obyek  yang  diteliti, wawancara/interview  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan wawancara atau tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumentasi yang ada pada organisasi dan relevansinya dengan penelitian.
Hasil  penelitian  Penerapan  Prinsip-prinsip Good  Governance (Pemerintahan  yang baik)  dalam  meningkatkan  inovasi  UMKM  di  Daerah  yang  meliputi  transparansi, supremasi  hukum,  akuntabilitas,  kesetaraan  dan  mengembangkan  inovasi  UMKM  di daerah.
Untuk  mengetahui  peran  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan  Inovasi  Daerah Kabupaten  Buleleng  dalam  meningkatkan  Inovasi  UMKM  di  Kabupaten  Buleleng  yang meliputi  partisipasi  masyarakat  melalui    pembinaan  inovasi  organisasi  prangkat  daerah (OPD),  membina  kecamatan  dalam  mengembangkan  inovasi  desa  sesuai  dengan  potensi sumber  daya  alam  (SDA)  dan  sumber  daya  manusia  (SDM),  mengadakan  kompetisi inovasi dalam bentuk lomba kreasi inovasi tingkat Kabupaten Buleleng, sebagai fasilitator dalam  mendukung  produk  UMKM  masyarakat  dalam  proses  pengurusan  legalitas  atau perijinan sebagai inovasi.
Beberapa faktor penghambat yang ditemukan, secara internal terbatasnya anggaran pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  kualifikasi  pendidikan  pegawai  masih  belum  sesuai, terbatasnya  sarana  dan  prasarana  kantor dan  eksternal  seperti  kurangnya  perhatian  dari perangkat desa maupun kecamatan terkait dengan inovasi, kurangnya pemahaman inovasi dari  masyarakat,  dan  kurangnya  kemampuan  /  pengetahuan  teknologi  untuk mempublikasikan inovasi.
Rekomendasi  yang  disampaikan  agar  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  bisa meningkatkan  anggaran  untuk  masyarakat  yang  memiliki  inovasi,  dapat  menyesuaikan kualifikasi  pendidikan  para  pegawai,  memberikan  sarana  dan  prasarana  kantor  yang cukup,  memberikan  perhatian  dan  pemahaman  yang  lebih  untuk  masyarakat  serta memberikan pengetahuan atau pelatihan kepada masyarakat dalam bidang teknologi.
Kata kunci : Prinsip-prinsip Good Governance , Balitbang dan UMKM
¹ Staf Balitbang Kabupaten Buleleng: Email: setiawanrobby@gmail.com
2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti: Email: sudianing18@gmail.com
1. Pendahuluan
Good  Governance atau  (pemerintahan  yang  baik)  sudah  lama  menjadi  mimpi banyak  orang  di  Indonesia.  Pemahaman  mereka  mengenai good  governance (Pemerintahan  yang  baik)  berbeda-beda,  sebagian  besar  dari  mereka  membayangkan bahwa  dengan good  governance (Pemerintahan  yang  baik)  menganggap  akan  dapat memiliki  kualitas  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Pemerintah  “dapat  memberikan pelayanan secara prima serta memberikan keterbukaan informasi (Juliawati dan Sandiasa, 2019:4).  Banyak  diantara  mereka  membayangkan  bahwa  dengan  memiliki  praktik governance (Pemerintahan) yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik semakin baik, angka  korupsi  menjadi  semakin  rendah,  dan  pemerintah  menjadi  semakin  peduli  dengan kepentingan  masyarakat.  Selama  lima  tahun  terakhir,  pemahaman  mengenai  praktik governance (Pemerintahan)  di  Indonesia  telah  memperlihatkan  kemajuan  yang  semakin berarti.  Mulai  tersedia  banyak  data  yang  dapat  di  gunakan  untuk  memahami  praktik governance (Pemerintahan)  di  Indonesia.  Informasi  mengenai  praktik governance (Pemerintahan)  dalam  berbagai  tingkat  pemerintahan  di  Indonesia  sudah  mulai  banyak tersedia. (Dwiyanto : 2017).
Inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya  melahirkan  ide  dan  gagasan  dalam  rangka  menciptakan  terobosan  baru  untuk mendukung  peningkatan  kinerja  pemerintahan  daerah,  namun  di  sisi  lain,  inovasi  daerah dapat  pula  berpotensi  menyebabkan  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang.  Berkaitan dengan  itu,  dalam  peraturan  pemerintah  ini  diatur  batasan  tegas  mengenai  hal  tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme inovasi  daerah  sebagai  suatu  kebijakan  daerah.  Hal  tersebut  sangat  penting  untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.
Ruang  lingkup  Peraturan  Pemerintah  ini  meliputi,  bentuk  dan  kriteria  inovasi daerah,  pengusulan  dan  penetapan  inisiatif  inovasi  daerah,  uji  coba  inovasi  daerah, penerapan,  penilaian,  dan  pemberian  penghargaan  inovasi  daerah,  diseminasi  dan pemanfaatan  inovasi  daerah,  pendanaan,  informasi  inovasi  daerah,  pembinaan  dan pengawasan.  Dalam  pengembangan  UMKM,  inovasi  ini  juga  sangat  penting  diterapkan agar  apa  yang  menjadi  tujuan  inovasi  tersebut  dapat  tercapai,  yaitu  peningkatann kesejahteraan para pelaku UMKM dan meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi
daerah melalui UMKM. Sebagai gambaran perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dijelaskan sebaga berikut:
Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Umkm Berdasarkan Klasifikasi Usaha Di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2021
No Klarifikasi Usaha TAHUN 2019
TAHUN 2020 TAHUN 2021 Formal Non Formal Jumlah Formal Non Formal Jumlah Formal Non Formal
Jumlah 1 Usaha Mikro 5,114 20,934 26,048 5,709 38,961 44,670 7,007 40,304 47,311 2 Usaha Kecil 3,481 5,813 9,294 3,655 5,921 9,576 3,662 5,992 9,654 3 Usaha Menengah 192 4 196 217 9 226 225 9 234 TOTAL 8,787 26,751 35,538 9,581 44,891 54,472 10,894 46,305 57,199

## Sumber: Dinas Perdagangan,Perindustrian Dan Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro.  Dapat  dilihat  dari  tabel  diatas perkembangan  Usaha  Mikro  tiap  tahun  bedasarkan  klasifikasinya  yaitu  mengalami peningkatan.
2. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi kriteria  Usaha  Kecil,  dan  dapat  dilihat  dari  tabel  diatas  perkembangan  Usaha  Kecil tiap tahun bedasarkan klasifikasinya yaitu mengalami peningkatan.
3. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan.  dan  dapat  dilihat  dari  tabel diatas perkembangan Usaha Menengah di tiap tahun nya sedikit lebih meningkat.
Bedasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  dapat  di  rumuskan  pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan good governance (Pemerintaha yang baik) di Daerah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng ?
2. Bangaimana  Peran  Badan  Penelitian,  Pengembangan  Dan  Inovasi  Daerah  Dalam Mengembangkan Inovasi UMKM Di Kabupaten Buleleng ?
3. Apalah Faktor Penghambat Inovasi Pada UMKM Di Kabupaten Buleleng?
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance (Pemerintaha yang  baik)  di  daerah,  pada  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan  Inovasi  Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam meningkatkan Inovasi UMKM di Daerah.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan inovasi UMKM di daerah.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata- kata lisan maupun tertulis dan tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang di teliti Bungin (2012:32).
Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah, Kepala Bidang  Sosial  Dan  Pemerintahan,  Kepala  Bidang  Inovasi  Dan  Teknologi.  Orang  pada latar  penelitian  dimanfaatkan  untuk  memberikan  informasi  tentang  situasi  dan  kondisi terpenting  adalah  proses-proses  pengamatan  dan  ingatan,  mempertimbangkan pengetahuan mereka yang memahami tentang masalah dan mereka yang berada di dalam lingkungan tersebut yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat tentang masalah tersebut.
Fokus  penelitian  merupakan  inti  yang  didapatkan  dari  pengalaman  peneliti  atau melalui  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  ilmiah.  Fokus  penelitian berkaitan  erat  dengan  rumusan  masalah,  masalah  penelitian  dijadikan  acuan  dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah
sesuai  dengan  pola  pikir  yang  bersifat  “ emercial  induktif (kenyataan  dan  induktif)” segala ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh di lapangan.
Penelitian  ini  berlokasi  di  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan  Inovasi  Daerah Kabupaten Buleleng yang berada di jalan Pahlawan no. 1 Singaraja, dengan tujuan untuk mengetahui  seberapa  besar  peranan  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan  Inovasi Daerah  Kabupaten  Buleleng  dalam  upaya  meningkatkan  inovasi  UMKM  di  daerah. Alasan pemilihan lokasi penelitian disini karena lokasinya mudah di jangkau atau di cari karena berada di pusat kota dan di lingkup kantor Bupati Buleleng, dan juga karena data- data yang diperlukan sebagai bahan penelitian cukup lengkap dan tersedia.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
3.1. Penerapan prinsip-prinsip good governance (Pemerintahan yang baik) di daerah pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Kunci utama dalam memahami good governance (Pemerintahan yang baik) adalah pemahaman  atas  prinsip-prinsip  di  dalamnya.  Bertolak  dari  prinsip-prinsip  ini  akan didapatkan  tolak  ukur  kinerja  suatu  pemerintahan.  Baik-buruknya  pemerintahan  bisa dinilai  bila  telah  bersinggungan  dengan  semua  unsur  prinsip-prinsip good  governance (Pemerintahan  yang  baik).  Prinsip-prinsip good  governance (Pemerintahan  yang  baik) antara lain :

## 3.1.1 Transparansi
Berikut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan Inovasi  Daerah  Yakni  Drs.  Made  Supartawan,  MM  yaitu  :  Penerapan  prinsip transparansi  di  Badan  Penelitian,  Pengembangan  Dan  Inovasi  Daerah  yaitu  segala program  dan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  badan  penelitian,  pengembangan dan  inovasi  daerah  akan  di  informasikan  kepada  masyarakat,  melalui  media  sosial  dan website,  agar  masyarakat  yang  membutuhkan  informasi  tentang  segala  program penelitian  bisa  berkoordinasi  langsung  ke  badan  penelitian,  pengembangan  dan  inovasi daerah.
Selain itu, juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Dan Pemerintahan Ketut Ariawan,  S.Sos  yaitu  :  Transparansi  terkait  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan didasari  atas  usulan  oleh  prangkat  daerah  yang  membutuhkan  program  penelitian  dan
pengembangan  di  badan  penelitian,  pengembangan  dan  inovasi  daerah.  selanjutnya terhadap hasil program  kegiatan tersebut  akan disampaikan melalui  rencana kerja yang di informasikan melalui wibesite badan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terkait  dengan  prinsip transparansi atau keterbukaan pelaksanaan program kegiatan dan pengambilan kebijakan sudah  di  jalankan  di  Badan  Penelitian,  Pengembangan  Dan  Inovasi  Daerah.  Seluruh proses  pemerintah  dan  informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia  harus  memadai  agar  dapat  dimengerti  dan di pantau.

## 3.1.2 Supremasi Hukum
Berikut  hasil  wawancara,  supremasi  hukum  segala  program  dan  kegiatan dilaksanakan  bedasarkan  aturan  yang  berlaku  sesuai  ketentuan,  selain  sudah  mengacu pada  peraturan,  para  pejabat  juga  harus  mengetahui  dasar-dasar  hukum  agar menimbulkan  sesuatu  yang  positif    dan  tidak  menyimpang  dari  aturan-aturan  yang berlaku.  Dan  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  program  dan  kegiatan (Drs. Made Supartawan, MM).
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Made Suharta, S.Kom, M.A.P : Tujuan supremasi hukum yaitu di dalam proses  pelaksanaan  program  kegiatan,  administrasi,  evaluasi  dan  kepegawaian  harus  di laksanakan  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  khusus  dan  jelas, agar  para  pejabat  dan  para  pegawai  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan teliti dan bertanggung jawab.
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa  segala program, kegiatan yang  dilaksanakan  di  Badan  Penelitian,  Pengembangan  dan  Inovasi  Daerah  Kabupaten Buleleng,  bedasarkan  regulasi  dan  aturan  yang  berlaku,  sesuai  dengan  pendapat  bahwa salah  satu  kepentingan  dan  ciri  good  governance  adalah  ““partisipasi,  adanya  aturan hukum  (rule  of  law),  transparansi  yang  dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus  informasi (Remaja, 2017: 27)  .

## 3.1.3 Akuntabilitas
Berikut  hasil  wawancara  dengan  Drs.  Made  Supartawan,  MM  :  akuntabilitas Dalam pelaksanaan segala program  dan kegiatan, dilaksanakan sesuai  rencana strategis
dan  indikator  kinerja  utama  badan  penelitian,pengembangan  dan  inovasi  daerah.  Tugas rinci untuk setiap kegiatan dilibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, dan hal ini  menjamin  penuh  dalam  menjalankan  segala  program  dan  kegiatan  agar  berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang di rencanakan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Made Suharta, S.Kom, M.A.P : Kewajiban para pegawai untuk mempertanggungjawabkan tugas yang di jalankan baik dari pemerintaha, maupun  dari  para  atasan,  akan  di  sampaikan  atau  di  laporkan  pada  setiap  bulannya melalui laporan hasil kinerja dan rapat internal yang di lakukan secara rutin pada setiap bulannya.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tugas  rinci  untuk  setiap kegiatan  harus  melibatkan  orang-orang  yang  kompeten  di  bidangnya,  untuk  menjamin penuh  dalam  menjalankan  segala  program  dan  kegiatan  agar  berjalan  dengan  baik  dan sesuai  dengan  yang  di  rencanakan  atau  “menghasilkan  praktik  administrasi  dan tatakelola yang efisien dan efektif” (Sandiasa & Sudianing, 2023: 20).

## 3.1.4 Kesetaraan
Hasil wawancara, kesetaraan dalam  memberikan  pelayanan terhadap tugas pokok dan  fungsi  Badan  Penelitian,  Pengembangan  Dan  Inovasi  Daerah  diberikan  perlakuan yang sama, baik dari segi pelayanan publik terhadap perangkat daerah, organisasi sosial, lembaga  akademisi  negeri  maupun  swasta,  kelompok  maupun  masyarakat  diberikan perlakuan yang sama sesuai kebutuhan dan setandar operasional prosedur ( SOP ). (Drs. Made Supartawan, MM).
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Made  Suharta,  S.Kom,  M.A.P:  Kesetaraan memperlakukan  kesamaan  kepada  para  pegawai  tanpa  membeda-bedakan.  memberikan hak-hak  yang  dimiliki  oleh  para  pegawai,  salah  satunya  dalam  hal  kenaikan  pangkat untuk  para  pegawai  yang  sudah  memenuhi  syarat,kenaikan  gaji  berkala  dan  pemegang kesetaraan  dalam  pemegang  jabatan,  bahwa  perempuan  juga  bisa  memegang  jabatan sebagai seorang kepala Dinas/Badan, Kepala Bidang dan Kasubbag.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  segala  pelayanan  baik pelayanan  terhadap  OPD  dan  masyarakat  diberikan  perlakuan  yang  sama  sesuai kebutuhan dan setandar operasional prosedur ( SOP ).
3.2 Peran Badan Penelitian,
Pengembangan Dan Inovasi
Daerah

## DalamMeningkatkan Inovasi UMKM Di Kabupaten Buleleng
Partisipasi  Masyarakat  bermaksud  untuk  menjamin  agar  setiap  kebijakan  yang diambil  mencerminkan  aspirasi  masyarakat.  Dalam  rangka  mengantisipasi  berbagai  isu yang  ada,  pemerintah  daerah  menyediakan  saluran  komunikasi  agar  masyarakat  dapat mengutarakan  pendapatnya.  Jalur  komunikasi  ini  meliputi  pertemuan  umum,  temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

## 3.2.1 Partisipasi Masyarakat
Berdasarkan  Hasil  Wawancara  Dengan  Kepala  Bidang  Inovasi  dan  Teknologi Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST.,M.A.P yaitu :
Peran  Badan  Penelitian,  Pengembangan  Dan  Inovasi  Daerah  Dalam  Meningkatkan Inovasi UMKM Di Kabupaten Buleleng yang meliputi pasrtisipasi masyarakat yaitu :
1. Melakukan  pembinaan,  inovasi  melalui  organisasi  perangkat  daerah  (OPD) terkait  inovasi  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  desa  /  masyarakat  dengan melibatkan camat dan aparat desa.
2. Membina  kecamatan  dalam  mengembangkan  inovasi  yang  ada  di  desa  sesuai dengan  potensi  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  Sumber  Daya  Masyarakat  (SDM) yang ada.
3. Mengadakan kompetisi inovasi yang disebut dengan lomba kreasi inovasi tingkat kabupaten  buleleng,  dengan  tujuan  untuk  merangsang  /  membangkitkan  daya tarik masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi.
4. Sebagai  fasilitator  dalam  mendukung  produk  umkm  masyarakat  untuk  proses pengurusan  legalitas  atau  perijinan  dalam  menjadikan  inovasi.  seperti  mengurus hak  kekayaan  intelektual,  desain  kemasan  serta  mengurus  legalitas  ke  badan pengawas obat dan makanan (bpom) agar bisa melakukan pendistribusian produk di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
5. Memberikan  petunjuk  dalam  memastikan  produk  melalui  pasar  online (marketplace) yang tersedia seperti shoppe, toko pedia, lasada dan sebagainya.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Peran  Badan  Penelitian, Pengembangan  dan  Inovasi  Daerah  dalam  meningkatkan  inovasi  UMKM  salahsatunya
yaitu  mengadakan  kompetisi  atau  lomba-lomba  inovasi,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan semangat masyarakat untuk tetap berinovasi.

## 3.2.2 Faktor Penghambat Inovasi UMKM di Kabupaten Buleleng
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi  Daerah Drs.  Made  Supartawan,M.M beliau  menyebutkan  ada  dua  faktor penghambat  inovasi  umkm  di  kabupaten  buleleng  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.
I. Faktor internal badan penelitian,pengembangan dan inovasi daerah yaitu:
a) Terbatasnya  anggaran  pemerintah  kabupaten  buleleng  untuk  masyarakat yang memiliki inovasi dikarenakan masih dalan situasi pandemic Covid-19.
b) Kualifikasi pendidikan pegawai masih tidak sesuai.
c) Terbatasnya sarana dan prasarana kantor.
II. Faktor eksternal badan penelitian,pengembangan dan inovasi daerah yaitu:
a) Kurangnya perhatian dari prangkat desa maupun kecamatan terkait dengan inovasi.
b) Kurangnya pemahaman inovasi dari masyarakat.
c) Kurangnya kemampuan/pengetahuan teknologi untuk mempublikasikan inovasi.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  faktor  penghambat yang  membuat  kegiatan  inovasi  menjadi  terhambat  dan  tidak  berjalan  dengan  yang  di rencanakan.

## 4. Penutup

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan  prinsip-prinsip good  governance (pemerintahan  yang  baik)  dalam meningkatkan  inovasi  UMKM  di  daerah.  Meliputi  transparansi,  supremasi hukum,  akuntabilitas,  kesetaraan  dan  dapat  mengembangkan  inovasi  UMKM  di daerah.
2. Peran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dalam  meningkatkan  inovasi  UMKM  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  :  a).
melakukan pembinaan, inovasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki desa / masyarakat dengan melibatkan camat  dan  aparat  desa,  b).  Membina  kecamatan  dalam  mengembangkan  inovasi yang  ada  di  desa  sesuai  dengan  potensi  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  Sumber Daya  Masyarakat  (SDM)  yang  ada,  c).  Mengadakan  kompetisi  inovasi  yang disebut  dengan  lomba  kreasi  inovasi  tingkat  kabupaten  buleleng,  dengan  tujuan untuk  merangsang  /  membangkitkan  daya  tarik  masyarakat  dalam  menciptakan dan  mengembangkan  inovasi,  d).  Sebagai  fasilitator  dalam  mendukung  produk umkm  masyarakat  untuk  proses  pengurusan  legalitas  atau  perijinan  dalam menjadikan inovasi.  seperti mengurus hak kekayaan intelektual,  desain  kemasan serta mengurus legalitas ke badan pengawas obat dan makanan (BPOM) agar bisa melakukan  pendistribusian  produk  di  tingkat  nasional  maupun  di  tingkat internasional, e). Memberikan petunjuk dalam memastikan produk melalui pasar online (marketplace) yang  tersedia  seperti  shoppe,  toko  pedia,  lasada  dan sebagainya.
3. Faktor  penghambat  inovasi  UMKM  di  Kabupaten  Buleleng,  ada  dua  faktor penghambat  dalam  inovasi  diantaranya  faktor  internal  maupun  eksternal.  Faktor tersebut  sangat  besar  pengaruhnya  dalam  ber  inovasi,  karena  dengan  adanya faktor-faktor  penghambat  tersebut,  keinginan  atau  gairah  masyarakat  untuk berinovasi menjadi rendah dan semangatnya bisa semakin berkurang.

## 4.2 Saran-saran
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  yang  telah  dibahas  pada  BAB  V  dan  dari penarikan beberapa kesimpulan diatas maka dapat  diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten  Buleleng bisa meningkatkan anggaran  untuk  masyarakat yang memiliki inovasi agar terus bisa berkembang.
2. Dapat menyesuaikan kualifikasi pendidikan para pegawai.
3. Memberikan sarana dan prasarana kantor yang cukup.
4. Memberikan  perhatian  yang  lebih  untuk  masyarakat  baik  dari  prangkat  desa maupun kecamatan.
5. Memberikan pemahaman yang lebih dan khusus untuk masyarakat. Memberikan pengetahuan  atau  pelatihan  kepada  masyarakat  dalam  berteknologi    agar  bisa mempublikasikan inovasi lewat media sosial/online

## Daftar Pustaka
Bungin, 2012 Analisa Data Kualitatif. Rajawali Pres, Jakarta.
Dewi  Suryani,  2021 Manajemen  Usaha  Kecil  dan  Menengah. Yayasan  Kita  Menulis, Medan.
Dwiyanto, 2017 Mewujudkan Good Governance Melalui  Pelayanan Publik . Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Hamirul,  2020 Good  Governance  Dalam  Perspektif  Kualitas  Pelayanan  Publik. CV.Pustaka Learning Center, Malang.
Juliawati  dan  Gede  Sandiasa,  2019.  “Penerapan  E-Government  Dalam  Meningkatkan Pelayanan  Pendidikan  Di  Madrasah  Aliyah  Negeri  (MAN)  Buleleng”.  Dalam Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019 P. 4
Moleong, 2007 Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Karya, Bandung.
Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.
Remaja,  I  Nyoman,  2017.  “Penerapan  Good  Governance  Dalam  Tata  Kelola Penyelenggaraaan  Dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  Swasta  Yang  Berbasis Pelayanan”.  Dalam Prosiding  Seminar  :  Revitalisasi  Tata  Kelola  Perguruan Tinggi  Juni  2017  (P.27-40).  Unit  Penerbitan  (UP)  Pusat  Penelitian  dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3- 8)
Robbins & Judge 2015, Perilaku Organisasi. PT Index, Jakarta
Sandiasa Gede. 2020. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran RRI Singaraja.
Sugiyono, 2009 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
Silalahi, 2009 Metode Penelitian Sosial . PT. Refika Aditama, Bandung.
Trianto,  2009 Mendesain  Model  Pembelajaran  Inovatif  Progresif. Kencana  Prenada Media, Jakarta.