## ANALYSIS OF FINANCING EFFECTIVENESS IN SHARIA COOPERATIVES BMT BINA TANJUNG IN JEMBER
Bagus Qomaruzzaman Ratu Edi 1 , Karim Budiono 2 , Musaiyadi 3
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember 1,2,3
Email : bagus@stie-mandala.ac.id 1 , karim@stie-mandala.ac.id 2 , musaiyadi@stie-mandala.ac.id 2

## Abstract
According to the Decree of the Minister (Kepmen) of Cooperatives and UKM of the Republic of Indonesia Number 91 of 2004 Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) are cooperatives  whose  business  activities  are  engaged  in financing,  investment,  and  savings  according  to  the  pattern  of  profit  sharing (sharia). In carrying out its function as a property development house, the BMT Bina Tanjung Sharia Cooperative encourages saving activities and supports the financing of economic activities. The objectives of this study are (1) to determine the effectiveness of sharia financing that has been carried out by the BMT Bina Tanjung  Sharia  Cooperative  in  Jember;  (2)  Knowing  the  Net  Performing  Loan (NPL) financing of Sharia Cooperative BMT Bina Tanjung in Jember. This study uses  the  analysis  of  Financing  Effectiveness  and  Net  Performing  Loan  Ratio (NPL).  By  using  the  purpose  sample  technique  with  30  selected  customer respondents, the results include; (a) The effectiveness of financing distribution at the  BMT  Bina  Tanjung  Sharia  Cooperative  in  Jember  resulted  in  an  average disbursement  of  financing  to  customers  in  the  January  2021  to  December 2021  range  of 105.5%. This means that if the achievement results are more than 100%, then the financing of the BMT Bina Tanjung Sharia Cooperative in Jember is in the Very Effective category, (b) The Net Performing Loan (NPL) calculation shows that the NPL ratio of financing in the BMT Bina  Tanjung  Jember  Sharia Cooperative is  above the Bank's ideal number. Indonesia is 5%, which  is  7.3%, meaning that there are more bad loans than current loans.
Keywords : Financing, Effectiveness, Net Performing Loan
ISSN 2502-9525 (Online)

## 1. Pendahuluan
Lembaga  keuangan  syariah  (mikro)  ialah  lembaga  keuangan  yang mengimplementasikan  prinsip-prinsip  keuangan  syariah  yang  khusus  didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau  pembiayaan  dalam  usaha  skala  mikro  kepada anggota dan  masyarakat,  pengelolaan  simpanan,  maupun  pemberian    jasa  konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
Lembaga  sektor  keuangan  sangat  dibutuhkan    dalam  mendukung permodalan  dalam  sektor  riil,  hal  ini  sudah  dirasakan  fungsinya  sejak  lama  di Indonesia  dengan  konsep  perbankan,  baik  yang    berbentuk    konvensional (berdasarkan  kapitalis  maupun  sosialis)  dan  berprinsip  syariah.  Salah  satu lembaga keuangan syariah bisa dalam bentuk Koperasi Syariah.
Data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan  bahwa  jumlah koperasi  di  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2015  sebanyak  150.223  unit. Harapannya, dengan angka tersebut koperasi mampu membantu masyarakat kecil dalam  memperoleh  pinjaman  sehingga  dapat  meringankan  dalam  pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun,  berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin mencapai  28,01  juta  orang  atau  sebesar  10,  86%.  Oleh  karena  itu,  dibentuklah Koperasi  Simpan  Pinjam  Syariah  atau  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS) serta  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  (UJKS)  dengan  harapan  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia,  khususnya  pada  kalangan  masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam.
Menurut  Keputusan  Menteri  (Kepmen)  Koperasi  dan  UKM  Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahannya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan  sesuai  pola  bagi  hasil  (syariah).  Unit  Jasa  Keuangan  Syariah  (UJKS) adalah  unit  koperasi  yang  bergerak  di  bidang  usaha  pembiayaan,  investasi,  dan simpanan  dengan  pola  bagi  hasil  (syariah)  sebagai  bagian  dari  kegiatan  koperasi yang bersangkutan.
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  KJKS  sesuai  peneladanan  ekonomi
yang  dilakukan  Rasulullah    salallahu    ‘alaihi    wasallam    dan    para    sahabatnya dengan    menekankan    pada    7  nilai;      shiddiq      (kejujuran,    akurasi, akuntabilitas),      istiqamah      (konsistensi,    komitmen,  loyalitas),    tabligh (transparansi,  kontrol,  edukatif,  komunikatif),    amanah    (kepercayaan,  integritas, reputasi,    kredibilitas),     fathanah (etos    professional,    kompeten,    kreatif, inovatif), ri’ayah (solidaritas, empati, kepedulian) dan mas’uliyah (responsibilitas).
Perbedaan KJKS dengan koperasi konvensional yaitu terletak pada sistem operasionalnya. Dalam KJKS tidak diperbolehkan adanya konsep riba atau bunga diganti tetapi konsep bagi hasil sesuai dengan keadaan usahanya untung atau rugi (bagi  untung  atau  bagi  rugi)  serta  tindakan  spekulatif  ataupun  berbau  judi  tidak diperbolehkan. Selain itu, penamaan akad antara koperasi konvensional dan KJKS tentunya  berbeda,  seperti  halnya  simpan  pinjam  diganti  dengan  mudharabah  dan jual beli disebut dengan murabahah.
Menurut    data    yang    dimuat    dalam    situs  sp.beritasatu.com,    tercatat bahwa  jumlah anggota KJKS dan UJKS di Indonesia pada April 2012  sebanyak 232.558  orang,  jumlah  pinjaman  yang  disalurkan  sebesar  Rp1,64  triliun  dengan total  aset  sebesar  Rp2,42  triliun.  Pada  semester  I  tahun  2004  jumlah  KJKS sebanyak  1.197  unit  beranggotakan  136.710  orang  dan  memiliki  aset  Rp4,28 triliun,  sedangkan  UJKS  Koperasi  sebanyak  2.163  unit  beranggotakan  333.282 orang  dan  memiliki  aset  Rp1,16  triliun.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  dari tahun  2012  sampai  dengan  2014  jumlah  KJKS  dan  UJKS  mengalami  kenaikan dan  dapat  disimpulkan  terus  bertumbuh  setiap  tahunnya.  Dengan  begitu, harapannya  jumlah  angka  KJKS  yang  besar  di  Indonesia  dapat  membantu masyarakat,  khususnya  dalam  hal  pembiayaan.    Pembiayaan  yang  dilakukan misalnya  saja  membantu  UMKM  yang  kesulitan  dana.  Biasanya  para  pelaku UMKM  sulit  mencari  pemenuhan  dana  karena  jika  meminjam  di  bank
konvensional,  bank  terkesan  pelit  dan  berhati-hati  dalam  menyalurkan  dana  bagi pengelola usaha. Maka dari itu, diharapkan KJKS ini mampu membantu dalam hal tersebut dengan konsep dan prinsip yang benar.
Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya muslim pun menjadi faktor utama  dalam  mendorong  pertumbuhan  KJKS  tersebut.  Selain  itu,  saat  ini  telah banyak  universitas  atau  perguruan  tinggi  yang  menyediakan  program  studi ekonomika  islam  ataupun  perbankan  islam  yang  nantinya  dapat  menciptakan insan  yang  paham  terkait  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  prinsip  syariah. KJKS  dikatakan  turut  menciptakan  pembangunan  ekonomi  nasional  karena mampu memberikan andil terhadap sektor rill, yaitu dengan memberikan bantuan pembiayaan  kepada  masyarakat  dengan  konsep  bagi   hasil  serta mendorong menciptakan  perilaku  yang  etis  di  masyarakat  Indonesia  dengan  konsep pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  konsep  Islam  tanpa  riba  dan  ketidakpastian (gharar).
Dalam menjalankan fungsi sebagai rumah pengembangan harta, Koperasi Syariah  BMT  Bina  Tanjung  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang pembiayaan  kegiatan  ekonomi.  Dengan  prinsip  operasional  Koperasi  Syariah BMT Bina Tanjung yang berlandaskan syariah dan lebih dekat dengan usaha kecil dan  masyarakat  menengah  ke  bawah  ini  menjadi  perhatian    tersendiri    bagi masyarakat,    khususnya    masyarakat    muslim.    Proses    pengajuan  pembiayaan yang  lebih  mudah  daripada  lembaga  keuangan  perbankan  membuat  Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung ini semakin diminati masyarakat.
Dengan  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  Koperasi  Syariah  BMT  Bina Tanjung  sebagai  lembaga  keuangan  mikro,  menciptakan  peluang  terjadinya pembiayaan  bermasalah.  Pembiayaan  bermasalah  ini  bisa  disebabkan  dari  pihak debitur (nasabah) maupun pihak kreditur (lembaga keuangan). Akan tetapi, risiko pembiayaan  bermasalah  tersebut  bisa  diatasi  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Salah satu  yang  sering  digunakan  untuk  menghindari  adanya  pembiayaan  bermasalah ini adalah analisis dengan  menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral,  dan  Condition).Ini  penting  untuk  mengetahui  apakah  keadaan  calon nasabah  memang  benar  dapat  dipercaya  dan  mempunyai  itikad  baik  untuk
mengendalikan  pinjaman  serta  mengembalikan  dana  pinjaman  ke  lembaga keuangan dengan waktu yang telah disepakati.
Dengan  analisa  efektivitas  pembiayaan,  diharapkan  dapat  mewujudkan pembiayaan  yang  tepat  sasaran,  kemudahan  dalam  prosesnya,  kesesuaian  besar pembiayaan  dengan  kebutuhan  usaha  nasabah,  pemanfaatan  pembiayaan  sesuai dengan  tujuan  awalnya,  dan  adanya  efek  dari  pembiayaan  yang  diberikan. Walaupun  demikian  dalam  operasional  koperasi  dipandang  perlu  mencermati tingkat  Net  Performing  Loan  (NPL),  sehingga  dapat  diantisipasi  untuk perencanaan pembiayaan pada periode berikutnya.
Mengingat  kontribusi  UKM  yang  sangat  besar  inilah  maka  kebutuhan permodalan bagi pengusaha kecil dan mikro harus terpenuhi untuk kelangsungan usahanya.  Kondisi  ini  memungkinkan  KJKS  lebih  banyak  mendorong perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).Hal  ini  disebabkan oleh  layanan  keuangan  syariah  KJKS  yang  mudah  diakses  sebagai  pelaku  bisnis usaha mikro dan kecil yang unbankable. Selain itu, sektor usaha mikro dan kecil memang  merupakan  wilayah  yang  dapat  dicapai  oleh  KJKS.  Oleh  karena  itu, diharapkan  dengan  adanya  pembiayaan  dari  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah (KJKS),  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dapat  terbantu  dan berkembang.

## 2.  Tinjauan Pustaka

## 2.1 Koperasi Syariah
Menurut  Keputusan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah Republik  Indonesia  No.    91/Kep/IV/KUKM/IX/2004    tentang  Petunjuk Pelaksanaan    Kegiatan    Usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS) memberikan  pengertian  bahwa  Koperasi  Simpan  Pinjam  Syariah  atau  Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak
dibidang  pembiayaan,  investasi,  dan  simpanan  sesuai  pola  bagi  hasil  (Skob, 2013).
Sebagai  lembaga  keuangan  syariah  persyaratan  yang  perlu  dimiliki  oleh koperasi  syariah  yaitu  menjaga  kredibilitas  atau  kepercayaan  bukan  dari anggota saja  tetapi  dari  masyarakat  luas.  Adapun  produk  penghimpunan  dana  pada koperasi  syariah  berupa  simpanan  wadiah,  simpanan  mudharabah,  simpanan mudharabah  berjangka.  Sedangkan  penyaluran  dana  dapat  berupa  pembiayaan murabahah,  mudharabah,  musyarakah,  salam,  istishna,  ijarah,  dan  qardh.  Tujuan dari  koperasi  syariah  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  anggotanya  dan masyarakat  pada  umumnya,  serta  membangun  perekonomian  yang  berkeadilan sesuai prinsip Islam.

## 2.2 Pembiayaan
Asfiyah  (2015)  mengatakan  bahwa  pembiayaan  yaitu  pendanaan  yang dikeluarkan untuk  mendukung investasi  yang telah  direncanakan. Pembiayaan merupakan  kegiatan  untuk  meringankan  kebutuhan  nasabah  baik  yang  telah direncanakan  dalam  jangka  panjang  maupun  pendek  dan  dalam  proses  akad pembiayaan harus terhindar dari unsur riba. Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun  2008  Pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Menurut  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah,  menyebutkan  bahwa  pembiayaan  yaitu  penyediaan  dana  atau  tagihan yang  dipersamakan  dengan  itu  berupa:  1,  Transaksi  bagi  hasil  dalam  bentuk mudharabah dan musyarakah. 2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik . 3. Transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna’ . 4. Transaksi pinjam-meminjam dalam  bentuk qardh .  5.  Transaksi  sewa-menyewa  jasa  dalam  bentuk ijarah multijasa.
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank,yaitu  pemberian
fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang merupakan deficit unit. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  pembiayaan  syari’ah  adalah penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  merupakan  hasil  persetujuan  atau kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  dimana  nantinya  pihak  lain  wajib mengembalikan  pinjaman  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan memberiikan imbalan atau bagi hasil.
Berdasarkan  UU  No.  7  Tahun  1992,  yang  dimaksud  dengan pembiayaan  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  atau  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  tujuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  ditambah  dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.
Menurut  PP  No.  9  Tahun  1995,  tentang  pelaksanaan  simpan  pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  tujuan  atau  ksepakatan  pinjam meminjam  antara  koperasi  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pembiayaan  adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian  dalam  jangka  waktu  tertentu  melalui  angsuran dengan  terkandung imbalan atau bagi hasil.
Menurut   Rohman   (2014:   207-208)   pembiayaan   dibagi   berdasarkan tujuan penggunaannya dan jangka waktunya.
a. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. a). Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya
pembiayaan  pembelian  motor,  rumah,  dan  biaya  sekolah.b).  Pembiayaan Investasi yaitu pembiayaan yang digunakan pihak nasabah untuk penanaman dana  dengan  tujuan  memperoleh  untung  dikemudian  hari  sesuai  ketentuan yang  berlaku.  c).  Pembiayaan  Modal  Kerja  yaitu  pembiayaan  yang  gunakan pihak nasabah untuk keperluan peningkatan produksi perdagangan, misalnya biaya bahan baku, gaji karyawan dan lainnya.
b. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu terdiri dari : a). Pembiayaan Jangka Pendek  yaitu  pembiayaan  dengan  jangka  waktu  pelunasan  satu  tahun  atau kurang  dari  satu  tahun.  b).  Pembiayaan  Jangka  Menengah  yaitu  pembiayaan dapat  dilunasi  dalam  jangka  waktu  antara  satu  tahun  sampai  tiga  tahun.  c). Pembiayaan  Jangka  Panjang  yaitu  pembiayaan  dapat  dilunasi  dalam  jangka waktu lebih dari tiga tahun.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  berusaha  memperoleh  data  tentang  pengaruh  pembiayaan terhadap  pendapatan  usaha  nasabah  setelah  adanya  pembiayaan.  Penelitian  ini mengunakan  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  survei.  Jenis  penelitian  ini berupa penelitian lapangan ( field research ) yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat usaha responden penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksudkan oleh  peneliti  adalah  seluruh  anggota  usaha  mikro  perempuan  yang  memperoleh pembiayaan  dari  Koperasi  Syariah  BMT  Bina  Tanjung.  Dimana  hingga  saat  ini jumlah anggota yang memanfaatkan pembiayaan adalah 300 anggota.
Sedangkan sampel yang diambil berasal dari anggota pembiayaan UMKM, yaitu  30  sampel  anggota  pembiayaan  dengan  karakteristik  pembiayaan  yang berbeda. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel yang paling memungkinkan untuk  dilakukan  adalah  dengan  Teknik  Purposive  Sampling  atau  sampel disengaja,  yaitu  prosedur  yang  dilakukan  dalam  memilih  sampel  berdasarkan pertimbangan  tentang  beberapa  karakteristik  yang  berkaitan  dengan  anggota sampel  yang  diperlukan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  (Sugiyono,  2018).
Adapun  karakteristik  pengambilan  sampel  yang  penulis  tentukan  adalah  sebagai berikut:  a).  Responden  adalah  anggota  Koperasi  Syariah  BMT  Bina  Tanjung  di Jember  yang  telah  diberikan  pembiayaan  minimal  satu  kali  untuk  modal  atau tambahan modal usaha. b). Anggota yang menjadi responden adalah anggota yang melakukan  pembiayaan  di  sektor  riil  (Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah).  c). Pengambilan  sampel  berdasarkan  data  yang  direkomendasikan  oleh  pimpinan Koperasi  Syariah  BMT  Bina  Tanjung  di  Jember  mengenai  anggota  yang  dapat diwawancarai, baik berupa nomor telepon dan alamat anggota yang berjumlah 30 orang.  d).  Anggota  yang  diambil  datanya  adalah  anggota  yang  melakukan pembiayaan  di  sektor  UMKM  dengan  jumlah  pembiayaan  dari  yang  terkecil sampai terbesar dari anggota pada tahun tersebut.
Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik  purposive  sampling,  yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan khusus  sehingga  layak  dijadikan  sampel.  Metode  ini  digunakan  untuk memperoleh  informasi  dari  sasaran-  sasaran  sampel tertentu  yang  disengaja  oleh peneliti  karena  hanya  sampel  tertentu  saja  yang  mewakili.  Pada  penelitian  ini pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  kriteria  responden  adalah  anggota  usaha mikro  udah  melakukan  pembiayaan  minimal  2  tahun  di  Koperasi  Syariah  BMT Bina Tanjung di Jember.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif karena  data  yang  diperoleh  diwujudkan  dalam  bentuk  angka  dan  dianalisis berdasarkan  statistik  deskriptif.  Ada  beberapa  langka  dalam  teknik  analisis  data responden  yang  meliputi mean, median,  modus  dan  standar  frekuensi  kemudian dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan heteroskedastisitas.

## 4.  Hasil Dan Pembahasan
4.1 Analisa Efektivitas
Efektivitas  adalah  pencapaian  tujuan  secara  tepat  atau  memilih  tujuan- tujaun  yang  tepat  dari  serangkaian  aklternatif  atau  pilihan  cara  dan  menentukan pilihan  dari  beberapa  pilihan  lainnya.  Efektivitas  bisa  juga  diartikan  sebagai pengukuran  keberhasilan  dalam  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan. Sebagai  contoh  jika  sebuah  tugas  dapat  selesai  dengan  pemilihan cara-cara  yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.
Efektivitas  penyaluranan  pembiayaan  Mudharabah  adalah  ukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  telah  tercapai dalam  penyaluran  dana  pembiayaan  Mudharabah  dengan  menggunakan  system bagi  hasil.  Dimana  makin  besar  persentase  target  yang  dicapai  makin  tinggi efektivitasnya.  Mengukur  Efektivitas  bukanlah  suatu  hal  yang  sangat  sederhana, Karena Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa  yang  menilai  serta  menginterpretasikannya.  Efektivitas  menunjukkan keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sasaran  yang  telah  ditetapkan. Jika  hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
Dari  beberapa  pendapat  para  ahli,  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu pekerjaan  dapat  dilaksanakan  secara  tepat,  efektif,  efisien  apabila  pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk itu  efektivitas  menunjukkan  kemampuan  suatu  perusahaan  dalam  mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir)  yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar  yang  berlaku  mencerminkan  suatu  perusahaan  tersebut  telah memperhatikan efektivitas operasinalnya.
Untuk mengetahui efektivitas penyaluran pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember menggunakan rumus dari efektivitas yaitu sebagai berikut:
Adapun  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  690.900-327  tahun
1996,  kriteria  tingkat  efektivitas  pembiayaan  sebagai  berikut:  a).  Jika  hasil  hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pembiayaan dikatakan sangat efektif. b). Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka pembiayaan dikatakan efektif. c). Jika hasil  pencapaian  antara  80%  -  90%,  maka  pembiayaan  dikatakan  cukup  efektif. d). Jika hasil pencapaian antara 60%  - 80%, maka pembiayaan dikatakan kurang efektif. e). Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka pembiayaan dikatakan tidak efektif. (Basariah, 2017).
Hasil  Perhitungan  Analisa  Efektivitas  penyaluran  pembiayaan  Koperasi Syariah  BMT  Bina  Tanjung  Bulan  Januari  2021  sampai  dengan  Desember  2021 sebagai berikut:
Tabel 1 Rekapitulasi Penyaluran pembiayaan Koperasi Syariah BMT Bina
Tanjung di Jember Bulan Januari sampai Desember 2021 Bulan Target Realisasi Persentase Keterangan Januari Rp 50.000.000 Rp 41.000.000 82% Cukup Efektif Februari Rp 50.000.000 Rp 42.000.000 84% Cukup Efektif Maret Rp 50.000.000 Rp 40.000.000 80% Cukup Efektif April Rp 50.000.000 Rp 45.000.000 112% Sangat  Efektif Mei Rp 50.000.000 Rp 51.000.000 102% Sangat Efektif Juni Rp 50.000.000 Rp 33.000.000 66% Kurang Efektif Juli Rp 50.000.000 Rp 40.000.000 80% Cukup Efektif Agustus Rp 50.000.000 Rp 41.000.000 82% Cukup Efektif September Rp 50.000.000 Rp 60.000.000 120% Sangat Efektif Oktober Rp 50.000.000 Rp 62.000.000 124% Sangat Efektif November Rp 50.000.000 Rp 56.000.000 112% Sangat Efektif
Desember Rp 50.000.000 Rp 68.000.000 136% Sangat Efektif
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan  uraian  Tabel  diatas  menunjukkan  kegiatan  penyaluran pembiayaan  Koperasi  Syariah  BMT  Bina  Tanjung  di  Jember  dari  Bulan  Januari 2018  sampai  dengan  Desember  2021  hasilnya  bervariasi  sangat  efektif,  efektif, cukup  efektif,  kurang  efektif.  Pada  bulan  April,  Mei,  September,  Oktober, November,  dan  Desember  2021  penyaluran  pembiayaan  bahkan  terlaksana melebihi target  100%  kategori  sangat  efektif.  Sedangkan  bulan  Januari,  februari, Maret, Juli, dan Agustus 2021 Cukup Efektif. Hanya bulan Juni 2021 penyaluran pembiayaan  termasuk  kategori  kurang  efektif  mencapai  66%  artinya  target  yang hendak dicapai masih jauh dibandingkan dengan realisasi kegiatan pelaksakaaannya.
Dari  hasil  analisa efektivitas  penyaluran pembiayaan  di  Koperasi  Syariah BMT  Bina  Tanjung  di    Jember  dihasilkan    rata-rata  pemyaluran    pembiayaan terhadap    nasabah    pada  rentang  Januari  2021  sampai  Desember  2021  sebesar 105,5%.  Artinya  jika  hasil  pencapaian  lebih  100%,  maka  pembiayaan  Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung di Jember termasuk kategori Sangat Efektif.

## 4.2 NPL (Net Performing Loan)
Non  performing  loan  (NPL)  adalah  salah  dari  sejumlah  faktor  yang menunjukkan kesehatan suatu bank. Dari informasi NPL dapat diketahui evaluasi atas  kondisi  rentabilitas,  risiko  kredit,  kondisi  permodalan,  likuiditas,  dan  risiko pasarnya.  Umumnya  NPL  yang  digunakan  yaitu  NPL  neto.  Artinya  NPL  yang sudah  disesuaikan.  Evaluasi  kualitas  aset  yaitu  evaluasi  atas  kondisi  aset  pada bank serta seberapa cukup manajemen risiko kreditnya.
NPL menjadi indikator jika bank tersebut bermasalah. Jika tidak kunjung diberi  solusi,  maka  akan  berdampak  buruk  bagi  bank/lembaga  pembiayaan sebagaimana  juga  pada  Koperasi  Syariah  BMT  Bina  Tanjung  Jember.  Menurut BI, rasio NPL yang ideal berkisar di angka 5%. Rasio  di  atas  5% menunjukkan kredit  macet  lebih  banyak  daripada kredit  lancar (Bank Indonesia, 2021)

## Tabel 2 Rekapitulasi Rasio NPL Koperasi Syariah BMT Bina Tanjung Jember
Tahun 2021 Bulan Pembiayaan Pengembalian Selisih Rasio NPL 1 41.000.000 41.000.000 - 0,0 2 42.000.000 42.000.000 - 0,0 3 40.000.000 36.700.000 3.300.000 8,3 4 45.000.000 41.000.000 4.000.000 8,9 5 51.000.000 49.000.000 2.000.000 3,9 6 33.000.000 33.000.000 - 0,0 7 40.000.000 40.000.000 - 0,0 8 41.000.000 41.000.000 - 0,0 9 60.000.000 52.000.000 8.000.000 13,3 10 62.000.000 57.000.000 5.000.000 8,1 11 56.000.000 40.800.000 15.200.000 27,1 12 68.000.000 63.000.000 5.000.000 7,4 Jumlah/Rata-rata NPL 579.000.000 536.500.000 42.500.000 7,3
Sumber : Data Diolah
Berdasarkan  Tabel  2  menunjukkan  Rasio  NPL  atas  pembiayaan  di Koperasi  Syariah  BMT  Bina  Tanjung  Jember  diatas  angka  ideal  Bank  Indonesia yaitu 7,3, artinya kredit macet lebih banyak dari kredit lancar.

## 5. Kesimpulan
Sebagaimana  lazimnya  Koperasi  lainnya,  Koperasi  Syariah  BMT  Bina Tanjung  Jember  memiliki  permasalahan  yang  umum,  yaitu  kemampuan memberikan pelayanan kepada para nasahah, terutama pembiayaan  dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Terlebih lagi adanya faktor eksternal pandemi Covid-19, menjadikan  kinerja  ekonomi  mengalami  penurunan.  Berdasarkan  analisa
efektifitas di simpulkan sebagai berikut :
1. Dari  hasil  analisa efektivitas  penyaluran pembiayaan  di  Koperasi  Syariah BMT Bina Tanjung di Jember dihasilkan rata-rata pemyaluran pembiayaan terhadap  nasabah  pada  rentang  Januari  2021  sampai  Desember  2021 sebesar  105,5%.  Artinya  jika  hasil  pencapaiannya  lebih  dari  100%,  maka pembiayaan  Koperasi  Syariah  BMT  Bina  Tanjung  di  Jember  termasuk kategori Sangat Efektif.
2. Berdasarkan  perhitungan  Net  Performing  Loan  (NPL)  menunjukkan bahwa  Rasio  NPL  atas  pembiayaan  di  Koperasi  Syariah  BMT  Bina Tanjung  Jember  diatas  angka  ideal  Bank  Indonesia  sebesar  5  %,  yaitu 7,3%, artinya kredit macet lebih banyak dari kredit lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia, Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan dan Penilaian Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Kecil Pada BMT Dana Insani Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Yogyakarta. STIE Tazkia Bogor.
Aryati,  Analisis  Permintaan  dan  Efektivitas  Pembiayaan  Usaha  Kecil  Pada
Lembaga
Keuangan  Mikro  Syariah  KBMT  Khidmatul  Ummah,  kecamatan  Cibungbulang Bogor.
Bank  Indonesia,  (2021),  Nomor  23/2/PBI/2021  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/8/PBI/2018  Tentang  Rasio  Loan  to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti,  dan  Uang  Muka  untuk  Kredit  atau  Pembiayaan  Kendaraan Bermotor.(https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230221. aspx)
Basariyah  Siti  (2017),  Analisis  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pelaksanaan  Anggaran Belanja Pada
Badan Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017, h. 63-74
Mulyaningtyas (2019), Peran  Financial Inclusion Koperasi Syariah dan Orientasi Kewirausahaan  Sebagai  Upaya  Pemberdayaan  Umkm  Syariah  di  Kota Malang,  Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Komputerisasi  Akuntansi,  Vol.  10
No.2, Tahun 2019
Hendri,  (2013),  Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Islam,  Penerbit  Gramata Publishing, Depok
Kasmir, S.E. (2011), Manajemen Perbankan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Purnamasari  Pertama  Indah  (2011),  Analisis  Efektivitas  dan  Faktor-Faktor Pengambilan  Pembiayaan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  Pada  Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: Kospin Jasa Syariah,Pekalongan).
Sugiyono   (2018),   Metode   Penelitian   Kuantitatif,   Kualitatif,   dan   R&D.
Bandung: Alfabeta
Tanjung Hendri dan Abrista Devi (2013), Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Bekasi: Gramata Publishing, 2013, h.. 117)
Wihardit  Kuswaya,  dkk,  (1997),  Metode  Penelitian,  Jakarta:  Univ.  Terbuka Jakarta, 1997, h..18
Yulianti  Rini,  (2008),  Efektivitas  Pemanfataan  Al  Qardhu  Al  Hasan  Bagi Pedagang Kecil Studi Kasus Pada BMT Husnayain Jakarta Timur.Program Studi  Muamalat  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta tahun 2008.