## DINAMIKA HUBUNGAN ISLĀM DAN PERADABAN MODERN DALAM PARADIGMA ALTERNATIVE MODERNITIES

## Risa Pramita Wilda Fitria
Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia risapramitawf@gmail.com

## Abstract
This  research  delves  into  a  comprehensive  exploration  of  the  dynamics between Islām and modern civilization when viewed through the concept of Alternative Modernities . With the aim of deeply understanding the influence of Islām in the modern world, uncovering the challenges faced by Islām in the contemporary era, and exploring fresh ideas within Islāmic thought related to modernity. Qualitative approaches and literature research are employed to delve into the perspectives of prominent figures such as  Nurcholish Madjid, Muhammad  Iqbal,  and  Fazlur  Rahman.  The  findings  of  this  research document the monumental contributions of Islām in politics, economics, and science  within  modern  civilization.  However,  amidst  the  tumult  of globalization, complex challenges arise, such as controversial interpretations of religious teachings and intense debates on social issues and human rights. Within the framework of Alternative Modernities, Islām offers a perspective of  modernity that  is not  only  scientific  but  also  reflects moral  values while maintaining the authenticity of religious identity. Reforming Islāmic thought and  practices,  including  creatively  adapting  to  culture  and  harmoniously integrating religious values with the demands of modernity, become crucial elements in this discussion. This research not only provides profound insights but also enlivens the complexity of the relationship between Islām and modern civilization  by  recognizing  cultural  diversity  and  understanding  modernity through a fresh and contextual alternative perspective.
Keywords: Islām, Modern Civilization, Alternative Modernities.

## Abstrak
Penelitian  ini  berisi  mengenai  pemaparan  mendalam  tentang  dinamika antara Islām dan peradaban modern jika ditinjau melalui konsep Alternative Modernities.  Dengan  tujuan  mendalam  memahami  pengaruh  Islām  dalam dunia  modern,  mengungkap  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  Islām dalam era kontemporer, dan mengeksplorasi gagasan-gagasan segar dalam pemikiran  Islām  terkait  modernitas.  Pendekatan  kualitatif  dan  penelitian kepustakaan  digunakan  untuk  menggali  sudut  pandang  tokoh  terkemuka seperti  Nurcholish  Madjid,  Muhammad  Iqbal,  dan  Fazlur  Rahman.  Hasil penelitian ini mencatat kontribusi monumental Islām dalam politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan di dalam peradaban modern. Namun, seiring gemuruh globalisasi,  muncul  tantangan-tantangan  kompleks  seperti  interpretasi kontroversial terhadap ajaran agama, serta perdebatan intens terkait isu-isu sosial dan hak asasi manusia. Dalam kerangka Alternative Modernities, Islām
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
menawarkan  pandangan  modernitas  yang  tidak  hanya  ilmiah,  tetapi  juga mencerminkan nilai-nilai moral, sambil mempertahankan keaslian identitas agama.  Reformasi  pemikiran  dan  praktik  Islām,  termasuk  adaptasi  kreatif terhadap  budaya  dan  integrasi  harmonis  antara  nilai-nilai  agama  dan tuntutan  modernitas,  menjadi  elemen  penting  dalam  pembahasan  ini. Penelitian ini bukan sekadar memberikan wawasan mendalam, tetapi juga menghidupkan kompleksitas hubungan antara Islām dan peradaban modern dengan  mengakui  keanekaragaman  budaya  dan  memahami  modernitas melalui sudut pandang alternatif yang segar dan kontekstual.
Kata kunci: Islām, Peradaban Modern, Alternative Modernities.
Received: 20-12-2023; accepted: 20-06-2024; published: 22-06-2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. How To Cite : fitria, risa. (2024). DINAMIKA HUBUNGAN ISLĀM DAN PERADABAN MODERN DALAM PEARADIGMA ALTERNATIVE MODERNITIES. Mawaizh : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 15(1), 53 - 83. https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086

## A. Pendahuluan
Munculnya  peradaban  sering  kali  dikaitkan  dengan  kemunculan  sebuah peristiwa yang membawa pengaruh besar. Peristiwa ini bisa jadi seperti munculnya penemuan yang berpengaruh, munculnya gagasan baru, atau bahkan hadirnya tokoh- tokoh penting. Selain itu, peradaban sering kali didefinisikan sebagai sebuah zaman yang lebih maju dan lebih ber-adab dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Namun, ada  juga  pandangan  yang  mempersempit  definisi  peradaban  hanya  terbatas  pada perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologinya  saja  tanpa  mempertimbangkan bagaimana  perilaku  masyarakat  di  dalamnya.  Selain  pendefinisian  peradaban  yang bermacam-macam,  muncul juga  istilah  penambahan  kata  “modern”  yang  digunakan untuk menggambarkan sebuah peradaban yang sangat maju dan canggih.
Banyak  sekali  tolak  ukur  yang  digunakan  untuk  mengkategorikan  zaman tersebut sudah layak atau belum jika dianggap sebagai peradaban yang modern. Tolak ukur yang digunakan tersebut juga beragam, mulai dari aspek ilmu pengetahuan dan pendidikan,  teknologi,  politik,  ekonomi  dan  lain  sebagainya. 1 Dalam  aspek  ini,
1 Nisa Auliya dan Pujawati Pujawati, "Dampak Positif dan Negatif Globalisasi Terdapat Peran Keagamaan di Tengah Masyarakat Kontemporer," Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies 2, no. 2 (27 Desember 2023): 125, https://doi.org/10.59029/int.v2i2.22.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
peradaban tidak akan pernah lepas dari agama. Hal ini dikarenakan agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sebuah peradaban, Islām merupakan salah satunya. Mulai dari kemunculannya, Islām selalu memberikan sumbangsih bagi peradaban melalui berbagai aspek. Bahkan ketika tahun 1200-an Islām yang digadang- gadang  sebagai  puncak  keemasan  peradaban  Islām.  Pada  masa  tersebut,  Islām memberikan  sumbangsih  besar  bagi  peradaban  dunia.  Salah  satunya  ialah  dalam bidang pengetahuan yang ditandai dengan kemunculan ilmuan-ilmuan muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. 2
Selain  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  Islām  juga  memberikan  sumbangsih  di bidang  politik,  ekonomi,  dan  lain  sebagainya.  Namun,  keberlangsungan  masa keemasan  Islām  yang  semakin  lama  semakin  memudar  mengakibatkan  Islām mengalami  masa  kemunduran  dan  modernitas  didominasi  oleh  Barat.  Sehingga banyak gagasan yang menjadikan Barat sebagai tolak ukur untuk menilai peradaban tersebut sudah layak atau belum dianggap sebagai peradaban modern. Namun, pada abad  ke  20-an,  muncul  sebuah  gagasan  yang  disebut  sebagai  konsep  “Alternative Modernities “. Konsep ini menggagas penawaran terkait konsep baru untuk memahami dan mencapai modernitas.
Selain  pembahasan  mengenai  tolak  ukur  serta  kriteria  terkait  penyebutan “modern”  ada  pula  penelitian  terdahulu  yang  memaparkan  terkait  hal  ini  sehingga dapat menjadi gambaran lanjutan oleh Sukron Kamil yang membahas kesesuaian Islām dengan modernitas sebagai peradaban kontemporer. Islām dipandang sebagai agama yang secara alami mendorong pemikiran dan reformasi sosial, seiring dengan konsep ishlah (reformasi)  dan tajdid (pembaruan).  Meskipun  terdapat  kelompok fundamentalis Islām yang menolak modernitas, mayoritas umat Islām secara umum menerima  konsep  tersebut.  Islām  juga  dianggap  sesuai  dengan  dimensi-dimensi modernitas seperti negara bangsa, demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 3
2 Nova  Azzahra  dkk.,  "Konstribusi  Islam  dalam  Pengembangan  Peradaban  Dunia," Karimah Tauhid 3, no. 2 (2 Februari 2024): 1765, https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11913.
3 Sukron  Kamil,  "Is  Islam  Compatible  with  Modernity?  An  Analysis  of  Modernity  as  Modern Civilization," Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization 3, no. 1 (17 Desember 2020): 1, https://doi.org/10.14421/skijic.v3i1.1467.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Penelitian  lainnya  oleh  Homayon  Rahbaran  dkk  menyoroti  pandangan Ayatollah Khamenei tentang peradaban Islām modern, yang mencakup pemanfaatan semua  kapasitas  manusia  dalam  mencapai  kebahagiaan  dan  keunggulan.  Ayatollah Khamenei  menekankan  pentingnya  adaptasi  terhadap  zaman  dengan  inisiatif  baru seperti  perhatian  pada  media  dan  seni  modern,  serta  perbaikan  hubungan internasional.  Dalam  kesimpulannya  kedua  penelitian  tersebut  menegaskan bahwasannya  Islām  dapat  dilihat  sebagai  agama  yang  dinamis  dan  relevan  dalam konteks peradaban modern, dengan upaya terus-menerus untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. 4
Objek  penelitian  ini  adalah  terkait  dinamika  hubungan  antara  Islām  dan peradaban modern dalam pandangan paradigma  Alternative Modernities. Meskipun sudah  ada  beberapa  penelitian  yang  membahas  mengenai  isu  serupa,  namun penelitian  yang  mendalam  masih  terbatas.  Perhatian  ini  akan  khusus  membahas terkait hubungan Islām dan peradaban modern jika dilihat dari perspektif paradigma Alternative  Modernities.  Dalam  hal  ini  terdapat  tiga  pembahasan  dasar  yang mendasari penelitian ini, a) mengenai pengaruh yang dimunculkan oleh agama Islām terhadap  perkembangan  peradaban  modern  itu  seperti  apa;  b)  tantangan  yang dihadapi Islām pada masa modern; c) konsep Alternative Modernities sebagai gagasan alternatif terkait manifestasi bentuk dari modernisasi.

## B. Pembahasan

## Pengaruh Islām Terhadap Perkembangan Peradaban Modern
Secara  etimologi,  istilah  “Islām”  berasal  dari  bahasa  Arab  dengan  akar  kata “salima” ( ََمِلَس ), yang memiliki arti dasar keselamatan dan kedamaian. Dari akar kata ini, muncul kata kerja “aslama” ( ََمَلْسَأ ), yang mengandung makna menyerah, patuh, tunduk, dan taat. Kata kerja “aslama” kemudian membentuk kata benda  “Islām” ( م َلَْسِإ ), yang mencakup  berbagai  makna  penting  seperti  keselamatan,  kedamaian,  ketaatan, penyerahan, dan pengabdian. Keselamatan mencerminkan tujuan akhir dari agama ini,
4 Homayon  Rahbaran,  Rashid  Rekabian,  dan  Sirous  Khandan,  "COMPONENTS  OF  MODERN ISLAMIC CIVILIZATION IN THE THOUGHT OF AYATOLLAH KHAMENEI," Gênero & Direito 9, no. 2 (24 Februari 2020), https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2020v9n2.50783.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
yaitu  keselamatan  dunia  dan  akhirat  bagi  para  penganutnya.  Kedamaian menggambarkan  keadaan  atau  harmoni  yang  diupayakan  dalam  hubungan  dengan Allah,  diri  sendiri,  dan  sesama  manusia.  Ketaatan  menunjukkan  kepatuhan  kepada ajaran dan perintah Allah yang diturunkan melalui Al-Quran dan Hadis. Penyerahan mengindikasikan  sikap  pasrah  dan  tunduk  sepenuhnya  kepada  kehendak  Allah, sementara pengabdian menekankan komitmen untuk melaksanakan ibadah dan amal saleh sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa  “Islām”  memiliki  hubungan  dengan  kata  “al-istilam”  ( ملَِتْسلاا ),  yang  berarti pencarian  keselamatan  atau  penyerahan.  Pandangan  ini  menekankan  aspek  proses dari mencari keselamatan melalui penyerahan diri kepada Allah. Lebih lanjut, istilah ini juga dapat dihubungkan dengan “al-inqiyad” ( دايِقْنلاا ), yang berarti mengikat diri atau mengikuti  dengan  penuh  kepatuhan,  menekankan  pentingnya  ketaatan  yang  penuh dan komprehensif dalam menjalankan ajaran Islam. 5
Menurut Nurcholis Madjid, Islām adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti “pasrah,”  merujuk  pada  penyerahan  diri  seorang  hamba  kepada  Allah  Swt  dengan penuh  kepercayaan  kepada-Nya.  Setiap  agama  yang  dibawa  oleh  para  nabi mengajarkan konsep penyerahan diri kepada Allah ini. Walaupun para nabi tersebut mungkin  tidak  berbahasa  Arab,  mereka  tetap  disebut  Muslim  dan  agama  mereka disebut Islām, karena mereka sendiri tunduk kepada Allah dan mengajarkan manusia untuk melakukan hal yang sama. Secara istilah, Islām merupakan agama yang berakar dari wahyu Tuhan, Allah Swt, dan bukan berasal dari manusia atau Nabi Muhammad Saw.  Fungsi  Nabi  Muhammad  Saw  dalam  Islām  adalah  sebagai  pesan  Tuhan  untuk menyebarkan ajaran Islām kepada manusia. 6
Dalam bahasa Ingris “civilization” digunakan untuk merujuk kepada tahap dari kemajuan masyarakat manusia, di mana mencapai tingkat budaya, ilmu pengetahuan, industri,  dan  pemerintahan  yang  tinggi.  Definisi  lain  yang  serupa  juga  menjelaskan bahwa  peradaban  disebut  sebagai  kenyamanan  dan  kemudahan  modern,  yang dimungkinkan  oleh  sains  dan  teknologi.  Dalam  bahasa  Arab  peradaban  disebut
5 Abuddin Nata, Studi Islam komprehensif (Jakarta: Kencana, 2011), 12.
6 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 64–65.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
hadhārah yang  berarti  daerah  perkotaan. 7 Sementara  itu,  dalam  bahasa  Indonesia, peradaban diartikan sebagai kemajuan. Kata tersebut berasal dari “adab,” yang berarti kesopanan, kesantunan, dan tata krama yang baik, digabungkan dengan awalan “per-” dan akhiran “-an.” Gabungan ini menghasilkan makna kemajuan (kecerdasan, budaya) baik  secara  eksternal  maupun  internal,  serta  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  etiket, bahasa, dan budaya suatu bangsa. 8
Samuel P. Huntington mengemukakan pendapatnya terkait peradaban. Beliau mengartikan  peradaban  sebagai  “the  highest  cultural  grouping  of  people  and  the broadest  level  of  cultural  identity  people  have  short  of  that  which  distinguishes humans from other species”, di mana peradaban merupakan sebuah kelompok sosial tertinggi  dari  manusia  dan  identitas  budaya  terluas  yang  dimiliki  manusia  yang membedakan manusia dari spesies lain. Peradaban terdiri dari elemen objektif serupa, termasuk  bahasa,  sejarah,  agama,  adat  istiadat,  lembaga-lembaga,  serta  identifikasi subjektif  dari  setiap  individu. 9 Dalam  artian  yang  sama,  peradaban  dapat  merujuk pada  “kemajuan  pemikiran,  tata  krama,  atau  rasa  yang  lebih  baik.”  Istilah  ini  juga digunakan  dalam  konteks  yang  lebih  luas  untuk  menggambarkan  keseluruhan  atau tingkat  pencapaian  manusia  serta  penyebarannya,  seperti  dalam  istilah  peradaban manusia atau peradaban global. 10
Dari perspektif etimologis, kata  “modern” dapat diinterpretasikan dalam dua cara.  Pertama,  itu  berarti  “baru”  atau  sesuatu  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya. Kedua, dalam konteks ini, kata “modern” menggambarkan sesuatu yang dianggap baru dan  tidak  pernah  dianggap  usang,  sehingga  tetap  relevan  sepanjang  waktu.  Oleh karena itu, “modern” juga mengandung makna progresif atau dinamis. Dalam bahasa Inggris,  kata  modern  diterjemahkan  sebagai to  modernize dan modernization .  “To modernize” merupakan kata kerja yang berarti menjadikan sesuai dengan penggunaan modern,  atau  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau  tuntunan  zaman  saat  ini.  Hal  ini
7 Effat al Sharqawi, Filsafat Kehidupan Islam (Bandung: Pustaka, 1986), 53.
8 Iskandar Engku, Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan Islami (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 197–98.
9 Mumtazinur, Ilmu Sosial & Budaya Dasar (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2019), 69.
10 M.  Abdul  Karim, Sejarah  Pemikiran  Dan  Peradaban  Islam (Yogyakarta:  Pustaka  Book Publisher, 2009), 34.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
mencakup pembuatan sesuatu baru yang dapat digunakan atau menciptakan sesuatu yang  dibutuhkan  dalam  konteks  masa  kini. 11 Sehingga  peradaban  modern  dapat diartikan  sebagai  penggambaran  transformasi  menuju  keadaan  yang  beradab  atau berkembang dari segala aspek, termasuk sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam  menentukan  apakah  suatu  peradaban  dapat  dikategorikan  sebagai modern  atau  tidak,  para  ahli  memiliki  pandangan  dan  kriteria  yang  berbeda  dari berbagai  aspek.  Hal  ini  menyebabkan  adanya  perbedaan  dalam  menetapkan periodesasi  peradaban,  termasuk  dalam  sejarah  peradaban  Islām.  Menurut  Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi tiga periode utama: periode klasik, periode  pertengahan,  dan  periode  modern.  Periode  klasik  (650  M  -  1250  M) sering dianggap sebagai masa keemasan Islam, ditandai oleh perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pada fase awal periode klasik, ekspansi besar-besaran Islam terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dengan Kekhalifahan Rashidun, Umayyah,  dan  Abbasiyah  berperan  penting  dalam  penyebaran  Islam  serta pengembangan  administrasi  dan  kebudayaan.  Kota  Baghdad  menjadi  pusat  ilmu pengetahuan  dan  budaya.  Fase  kedua  periode  klasik  menyaksikan  kontribusi  besar para  ilmuwan,  filsuf,  dan  cendekiawan  Muslim,  seperti  Al-Farabi,  Ibnu  Sina,  dan  Al- Ghazali, dalam berbagai disiplin ilmu. Periode pertengahan (1250 M - 1800 M) dimulai dengan invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 M, menandai berakhirnya  kejayaan  Abbasiyah.  Meskipun  demikian,  banyak  cendekiawan  Muslim melarikan diri ke wilayah lain dan terus menyebarkan ilmu pengetahuan. Pada periode ini, muncul kesultanan besar seperti Kesultanan Mamluk di Mesir, Kesultanan Delhi di India,  serta  Kesultanan  Utsmaniyah  (Ottoman),  Safawiyah  di  Persia,  dan  Mughal  di India,  yang  mendominasi  dunia  Islam.  Meskipun  menghadapi  banyak  tantangan, periode  ini  juga  ditandai  oleh  integrasi  budaya  dan  pertukaran  ilmu  pengetahuan antara dunia Islam dan Eropa, yang berkontribusi pada Renaisans di Eropa. 12
11 Samuel P. Huntington, The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), 43.
12 Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 13.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Periode  modern  (1800  M  -  saat  ini)  ditandai  oleh  pengaruh  kuat  Barat  dan tantangan  terhadap  tradisi  Islam.  Pada  masa  ini,  banyak  wilayah  Muslim  jatuh  di bawah kekuasaan kolonial Eropa, yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan politik dunia Islam. Sebagai respons terhadap modernitas dan kolonialisme, muncul  berbagai  gerakan  pembaharuan  dalam  Islam  dengan  tokoh-tokoh  seperti Jamaluddin  Al-Afghani,  Muhammad  Abduh,  dan  Rashid  Rida  yang  berusaha mengharmonisasikan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Setelah Perang Dunia II, banyak  negara  Muslim  memperoleh  kemerdekaan  dan  membentuk  negara-bangsa, dengan  nasionalisme  dan  modernisasi  menjadi  agenda  utama.  Saat  ini,  dunia  Islam menghadapi  tantangan  globalisasi,  ekstremisme,  dan  isu-isu  sosial  ekonomi,  namun juga menyaksikan kebangkitan kesadaran Islam dan upaya untuk menemukan solusi yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam  untuk  masalah-masalah  kontemporer. Pembagian ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika perkembangan Islam dari masa klasik hingga era modern. 13 Gustav von Grunebaum juga mengelompokkan sejarah peradaban Islām ke dalam tiga periode: periode klasik (600-1258 M), periode pertengahan (1258-1800 M), dan periode modern (sejak 1800 M). Umumnya, periode setelah abad ke-19 disebut sebagai periode modern dalam studi sejarah Islām. Dalam konteks ini, istilah “modern” digunakan sebagai kata sifat yang menunjukkan  rentang  waktu  yang  mengikuti  periode  klasik  dan  pertengahan.  Jadi, “Islām Modern” mengacu pada fenomena historis yang terjadi sejak tahun 1800 hingga saat ini. Para peneliti sejarah Islām umumnya melihat tiga periode ini sebagai masa kemajuan pesat (klasik), masa stagnasi (pertengahan), dan masa kebangkitan kembali (modern). Jika menggambarkan perubahan dalam sejarah Islām sebagai sebuah kurva, maka periode modern mewakili fase kebangkitan yang signifikan. 14
Jika  melihat  definisi  di  atas  terkait  peradaban  modern  Islām,  maka  Islām memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap peradaban modern. Hal ini mengacu pada beberapa aspek diantaranya:
1. Politik
13 Ibid.
14 Hasan Asari, Sejarah Islam Modern: Agama Dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX (Medan: Perdana Publishing, 2019), 14.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Secara etimologi, kata “politik” berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana kata dasar “polis” (πόλις) berarti kota atau negara kota, yang merupakan unit pemerintahan terkecil dan penting dalam struktur sosial dan politik Yunani kuno. Dari kata “polis,” berkembang berbagai istilah lain yang terkait, seperti “polities” (πολίτης) yang berarti warga negara, mengacu pada individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara  kota.  Istilah  “politikos”  (πολιτικός)  merujuk  pada  hal-hal  yang  berkaitan dengan  kewarganegaraan  dan  pemerintahan  kota.  Kemudian,  “politike  tehne” (πολιτικὴ τέχνη) berarti kemahiran atau seni dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur urusan publik. Selain itu, “politik epistem” (πολιτικὴ ἐπιστήμη) berarti ilmu politik,  yaitu  studi  tentang  prinsip-prinsip  dan  praktik-praktik  pemerintahan  serta hubungan antarwarga negara dalam suatu negara. Dengan demikian, secara etimologi, politik  berakar  dari  konsep  pemerintahan  kota-kota  kecil  Yunani,  yang  kemudian berkembang menjadi gagasan tentang kewarganegaraan, seni pemerintahan, dan ilmu politik secara lebih umum. 15 Pada masa itu, perkembangan politik dipahami sebagai proses  interaksi  antara  individu-individu  untuk  mencapai  kesejahteraan  bersama. Pemikiran politik pada era tersebut sangat dipengaruhi oleh para filsuf seperti Plato dan  Aristoteles,  yang  memandang  politik  sebagai  upaya  untuk  menciptakan masyarakat politik (polity) yang ideal. 16 Menurut Hassan al-Banna, politik mencakup pemikiran  tentang  masalah  internal  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan,  seperti menjelaskan  peran-perannya,  menguraikan  tugas  dan  hak-haknya,  mengawasi penguasa  untuk  memastikan  ketaatan  saat  mereka  bertindak  dengan  baik,  dan mengkritik  mereka  ketika  melakukan  kesalahan.  Selain  itu,  politik  juga  mengatasi masalah eksternal umat atau masyarakat, seperti mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengarahkan bangsa menuju tujuan yang akan menempatkannya setara  dengan  bangsa  lain,  dan  membebaskan  dari  campur  tangan  atau  penindasan pihak  asing.  Semua  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan  kebaikan  umum  atau kesejahteraan umat. 17
15 Direktorat  PLP Dirjen  Dikdasmen Depdiknas, KBBI (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1.
16 Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14.
17 Utsman  Abdul  Mu’iz  Ruslan, Tarbiyah  Syiasyah  Pendidikan  Politik  Ikhwanul  Muslimin, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 72.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Dalam konteks Islam, istilah  “politik” diidentifikasi dengan istilah  “al-Siasah.” Kata  “siasah”  berasal  dari  akar  kata  “sasa,”  yang  berarti  mengatur,  mengelola,  dan memerintah. Definisi ini sesuai dengan yang diberikan oleh kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab, yang menyatakan bahwa “siasah” dapat diartikan sebagai tata pemerintahan, politik,  atau  pembuatan  kebijakan.  Abdul  Wahhab  Khallaf,  mengutip  pendapat  Al- Maqrizi,  menjelaskan  bahwa  arti  dari  kata  “siyasat”  adalah  memerintah.  Dalam konteks  ini,  kata  “sasa”  setara  dengan  “memerintah”  atau  “memimpin,”  sehingga “siasah”  dapat  dimengerti  sebagai  sinonim  dengan  “kebijakan,”  baik  itu  kebijakan pemerintah maupun kebijakan perusahaan. Secara linguistik, kata “siasah” mencakup beberapa  makna,  termasuk  mengorganisir,  mengelola,  memerintah,  memimpin, membuat kebijakan, tata pemerintahan, dan politik. Semua makna ini merujuk pada upaya mengatur, mengelola, dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan masalah politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam, politik tidak hanya dilihat sebagai upaya  mengelola  urusan  duniawi,  tetapi  juga  sebagai  cara  untuk  mencapai kesejahteraan  umat  (maslahah)  dan  menerapkan  keadilan  sosial  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah. 18
Pada  awal  masa  Islām,  politik  dipegang  oleh  Khalifah  yang  merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw. Mereka memiliki kekuasaan politik dan religius yang sentral. Khalifah-khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memainkan peran penting dalam pengembangan politik awal Islām. Para  Khulafa  al-Rasyidin  memperoleh  persetujuan  dan  dukungan  dari  umat  atau publik,  yang  serupa  dengan  konsep  suara  mayoritas  rakyat  dalam  konteks  kepala negara  saat  ini.  Pemikir  Islām  seperti  Ibnu  Taimiyah  menegaskan  bahwa kepemimpinan  (imamah)  dalam  Ahlus  Sunnah  ditetapkan  berdasarkan  persetujuan umat. 19 Pada  periode  pertengahan  Islām  terjadi  berbagai  perubahan  politik  dan perkembangan  kekhalifahan  Islām,  salah  satu  contohnya  ialah  sistem  kekhalifahan Dinasti  Umayyah  dan  Dinasti  Abbasiyah.  Mereka  menguasai  wilayah  yang  luas,
18 Ishomuddin, "PEMAHAMAN POLITIK ISLAM STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN SIMPATISAN  PARTAI  POLITIK  BERASAS  ISLAM  DI  MALANG  RAYA," Humanity Volume  8,  Nomor  2 (2015): 24, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2097.
19 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem Politik Islam Terj. Al-Nizam al-Siyasi Fiy al-Islam (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 152–55.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
termasuk wilayah-wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Selama masa ini, terbentuk dinasti-dinasti regional seperti Bani Fatimiyah, Bani Ayyubiyah, dan Bani Mamluk.  Pada  saat  yang  sama,  terjadi  pula  pembentukan  negara-negara  Muslim terpisah seperti Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kesultanan Seljuk. 20
Pada  zaman  modern,  politik  Islām  menghadapi  tantangan  dan  perubahan signifikan.  Setelah  jatuhnya  Kesultanan  Utsmaniyah  pada  awal  abad  ke-20,  terjadi proses terjadinya perkembangan politik negara Muslim memilih sistem politik sekuler, sementara  lainnya  memilih  bentuk  pemerintahan  Islām  yang  beragam,  seperti republik Islām, monarki Islām, atau negara berdasarkan syariah. Selama abad ke-20, terjadi  berbagai  gerakan  politik  Islām  seperti  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir,  Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki, dan Revolusi Islām di Iran. Gerakan-gerakan ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip politik dan keagamaan dalam sistem pemerintahan. Perkembangan politik Islām pada zaman modern masih berlangsung hingga saat ini. 21

## 2. Ekonomi
Istilah “ekonomi” atau “economic” dalam banyak literatur ekonomi berasal dari bahasa Yunani, khususnya “Oikos” atau “Oiku,” yang berarti manajemen rumah tangga. Hal ini mengimplikasikan bahwa ekonomi meliputi semua aspek yang terkait dengan kehidupan  rumah  tangga.  Seiring  perkembangannya,  konsep  rumah  tangga  tidak hanya mengacu pada sebuah keluarga dengan suami, istri, dan anak-anak tetapi juga meluas ke rumah tangga yang lebih luas seperti rumah tangga nasional, negara, dan global. Namun, definisi ekonomi Islām oleh beberapa sarjana mengacu pada ilmu yang mempelajari  perilaku  manusia  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  dengan  sumber daya terbatas dalam kerangka Syariah. Namun, definisi ini memiliki kelemahan karena dapat  menghasilkan  konsep  yang  tidak  kompatibel  dan  tidak  universal.  Ini  karena
20 Nurfazillah, "PRAKTIK POLITIK DALAM SEJARAH ISLAM ERA DINASTI-DINASTI ISLAM," Al- Ijtima`i:  International  Journal  of  Government  and  Social  Science 6,  no.  1  (30  Oktober  2020):  43–44, https://doi.org/10.22373/jai.v6i1.615.
21 Ali Sodiqin, "Kultur Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah," t.t., 5–10.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
mendorong individu untuk terjebak dalam penilaian yang dianggap benar atau salah secara a prior i tanpa mempertimbangkan konteks dan variasi situasional. 22
Pada masa awal Islām, ekonomi Islām berkembang seiring dengan penyebaran agama  Islām.  Prinsip-prinsip  yang  terdapat  pada  ekonomi  Islām  seperti  keadilan, keadilan sosial, dan etika bisnis menjadi landasan dalam perdagangan dan aktivitas ekonomi. Masyarakat Muslim dianjurkan untuk berdagang dengan jujur, menghormati kontrak,  dan  mematuhi  hukum-hukum  syariah  yang  terkait  dengan  transaksi ekonomi. 23 Pada  periode  pertengahan  Islām,  ekonomi  Islām  mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa kekhalifahan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah,  mereka  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  perdagangan  dan aktivitas  ekonomi.  Selain  itu  juga  terdapat  jaringan  perdagangan  yang  luas  yang menghubungkan wilayah-wilayah Islām dari Tiongkok hingga Eropa. Para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan membawa masuk inovasi-inovasi seperti sistem perbankan dan instrumen keuangan yang lebih kompleks. 24 Beberapa  negara  dengan  mayoritas  Muslim  telah  berupaya  untuk menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islām  dalam  sistem  keuangan  dan  regulasi mereka.  Berbagai  bentuk  lembaga  keuangan  Islām  seperti  bank  syariah,  takaful (asuransi  Islām),  dan  pasar  modal  sesuai  syariah  telah  muncul.  Prinsip-prinsip ekonomi  Islām  seperti  larangan  riba  (bunga),  larangan  maysir  (judi),  dan  keadilan dalam distribusi kekayaan tetap menjadi prinsip panduan. Selain itu, konsep-konsep ekonomi  Islām  seperti  pembagian  keuntungan  (mudharabah),  kemitraan (musharakah), dan keadilan sosial terus menjadi sorotan dalam diskusi ekonomi Islām modern.  Gerakan  ekonomi  sosial  Islām  juga  telah  muncul,  mengadvokasi
22 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei), Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 14.
23 Kharidatul Mudhiiah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik" 8, no. 2 (2015): 194–98.
24 Muhammad Nurul Huda, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah," Estoria: Journal of Social Science and Humanities 1, no. 2 (4 April 2021): 135–46, https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466.
pembangunan  berkelanjutan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  pengentasan kemiskinan berdasarkan prinsip-prinsip Islām. 25

## 3. Ilmu Pengetahuan
Ilmu  pengetahuan  adalah  metode  pemahaman  yang  dilakukan  terhadap sesuatu  yang  ingin  dipahami  (ma’lum).  Untuk  dikategorikan  sebagai  ilmu pengetahuan,  suatu  hal  harus  menjadi  alat  atau  perangkat  yang  dapat  membantu manusia  dalam  menjalani  kehidupan  yang  lebih  mudah  dan  bermartabat  secara relatif. 26 Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi empat periode dalam konteks ini: awal Islām, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan masa modern. Pada periode awal Islām, perkembangan ilmu pengetahuan lebih berfokus pada ilmu-ilmu syariat yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadis daripada ilmu-ilmu logika. Ilmu syariat berdasarkan  sumber-sumber  primer  Islām,  yaitu  Al-Qur’an  dan  Hadis,  yang  dapat menjawab berbagai masalah yang terkait dengan ibadah dan kehidupan sehari-hari.
Setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad  Saw,  disiplin  baru  muncul  dalam  bidang qira’at, yang berkaitan dengan cara membaca dan memahami isi Al-Qur’an. Selain itu, ilmu  fiqh  juga  muncul,  yang  membahas  masalah-masalah  sehari-hari  berdasarkan utama pada Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ahli Al-Qur’an juga memiliki pemahaman yang mendalam dalam fiqh. Contoh sahabat yang ahli dalam ilmu Al-Qur’an dan fiqh termasuk Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas’ud, Anas ibn Malik, Mu’adh ibn Jabal, dan Abdullah ibn Amr ibn Ash. Selain perkembangan pengetahuan yang berasal dari teks-teks  agama,  pemahaman  ilmu  berdasarkan  logika  dan  rasionalitas  juga  mulai dipertimbangkan  secara  serius  pada  saat  itu.  Pada  periode  ini,  ilmu  Nahwu  (tata bahasa Arab) mulai muncul dan berkembang pesat di kota-kota besar seperti Kufah dan  Basrah,  karena  banyaknya  penduduk  yang  berbahasa  Persia  dan  kekayaan dialektika setempat. Ali ibn Abi Thalib memimpin pembinaan mengenai kaidah-kaidah dasar  ilmu  Nahwu  kepada  penduduk  setempat,  dan  Abul  Aswad  Addu’ali  menjadi pengumpul  pertama  kaidah-kaidah  dasar  ilmu  Nahwu  pada  masa  kepemimpinan
25 Sugeng  Santoso,  "SEJARAH  EKONOMI  ISLAM  MASA  KONTEMPORER," An-Nisbah:  Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 1 (5 Oktober 2016): 74, https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86.
26 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 74.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Umayyah. Di samping perkembangan ilmu Nahwu, kemampuan retorika yang indah dalam bahasa Arab juga tercermin dalam karya-karya sastra yang berkembang pesat pada masa itu. Kemampuan para penyair sebelum dan pada awal periode Islām juga memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia sastra selama periode ini. 27
Pada masa Dinasti Umayyah, selain kemajuan dalam bidang agama, filsafat juga mulai berkembang pesat di Andalusia. Salah satu pionir studi filsafat di sana adalah Muhammad  Ibn  Abdillah  Ibn  Missarah  al-Bathini.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ilmu filsafat  telah  ada  sebelum  al-Jabali  dan  kemudian  mengalami  perkembangan  pesat pada  masa  pemerintahan  al-Nashir,  mencapai  puncaknya  pada  masa  al-Mustanshir. Kemajuan dalam bidang filsafat juga memberikan dampak positif pada perkembangan pengetahuan secara keseluruhan. Pada periode tersebut, salah satu bidang studi yang populer di kalangan orang Arab adalah ilmu berdasarkan buku-buku dari India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ibrahim al-Fazari pada tahun 771 Masehi. Melalui terjemahan tersebut, orang Arab mulai mengenali dan menggunakan angka- angka  India,  yang  kemudian  dikenal  sebagai  angka  Arab  di  Eropa.  Salah  satu  tokoh penting di Andalusia pada saat itu adalah Abu Ubaidah Muslim Ibn Ubaidah al-Balansi, seorang  ahli  astrologi  dan  matematika  yang  dikenal  sebagai  “shâhib  al-Qiblat”  (ahli penentu arah kiblat) di kalangan masyarakat pada masa itu. Andalusia juga memiliki sarjana-sarjana pribumi yang ahli di bidang kedokteran. Contohnya adalah Ahmad Ibn Ilyas al-Qurthubi dan al-Harrani, yang hidup pada masa pemerintahan Muhammad I Ibn  Abdurrahman  II  al-Ausath,  serta  Yahya  Ibn  Ishaq,  yang  hidup  pada  masa pemerintahan Abdullah Ibn Mundzir dan kemudian diangkat sebagai menteri oleh al- Nashir. Andalusia juga memiliki seorang dokter bedah terkenal, Abu Qasim al-Zahrawi atau Abulcasis, yang ahli dalam bedah, penyakit telinga, dan penyakit kulit. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah “al-Tashrf li Man ‘Ajaza ‘An Ta’lif”, yang ditulis pada abad ke-12 Masehi. Karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Gerard  of  Cremona  dan  dicetak  ulang  di  Genoa  (1497),  Basle  (1541),  dan  Oxford (1778). 28
27 A. Hasyjimy, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 64.
28 S.I.  Poeradisastra, Sumbangan  Islam  Kepada  Ilmu  Dan  Peradaban  Modern (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat, 1986), 98–100.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Selama masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, terjadi kemajuan pesat dalam bidang  ilmu  pengetahuan,  terutama  karena  gerakan  terjemahan  yang  melibatkan naskah-naskah  asing,  khususnya  teks-teks  Yunani,  yang  diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Arab.  Meskipun  gerakan  terjemahan  sudah  dimulai  sejak  masa  Dinasti Umayyah, namun mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Selain naskah Yunani, terjemahan juga melibatkan sumber lain seperti teks-teks Persia, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Proses terjemahan ini melibatkan penerjemah Muslim dan non- Muslim seperti orang-orang Kristen dari Suriah dan Zoroaster dari Persia. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah adalah pendirian  Baitul  Hikmah,  sebuah  perpustakaan  dan  observatorium.  Tempat  ini berfungsi  sebagai  tempat  pengumpulan  dan  penyimpanan  berbagai  naskah  serta sebagai  pusat pengembangan  ilmu  pengetahuan.  Institusi  ini  merupakan  kelanjutan dari Akademi Jundisaphur yang ada pada masa Kekaisaran Sasani di Persia. 29
Namun,  perbedaan  yang  signifikan  terjadi  selama  pemerintahan  Harun  al- Rasyid,  di  mana  institusi  Baitul  Hikmah  berkembang  menjadi  khizânah  al-Hikmah, yang berfungsi sebagai pusat filsafat. Pada masa sebelumnya, seperti pada Kekaisaran Sasania di Persia, institusi serupa hanya berfokus pada penyimpanan puisi dan cerita raja-raja. Namun, di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid, fokus penggunaan institusi ini diperluas untuk mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. Pada periode ini, juga terjadi  perkembangan  banyak  aliran  pemikiran  dalam  Islām.  Beberapa  tokoh terkemuka  pada  masa  tersebut  antara  lain  Imam  Auza’i,  pendiri  Mazhab  Auza’i  di Suriah, Imam Malik Ibn Anas yang terkenal karena karyanya yang besar dalam Hadis yang  disebut  al-Muwatta’,  Imam  Syafi’i  yang  menyusun  prinsip-prinsip  Usul  al-Fiqh dalam  bukunya  Al-Risalah,  dan  Imam  Ahmad  Ibn  Hanbal  yang  menghimpun  Hadis dalam Musnad Ibn Hanbal-nya yang berisi sekitar 30.000 riwayat Nabi. 30
Pada awal abad ke-20, dunia Islām mengalami kebangkitan setelah mengalami penurunan  akibat  dominasi  Eropa.  Eropa  berhasil  menerapkan  ilmu  pengetahuan,
29 Philip  K.  Hitti, History  Of  The  Arabs :  Rujukan  Induk  Dan  Paling  Otoritatif  Tentang  Sejarah Peradaban Islam, trans. oleh Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi (Jambi: Serambi Ilmu Semesta, 2008), 381.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
teknologi,  dan  sistem  pemerintahan  yang  efektif,  yang  menyebabkan  negara-negara Islām  menjadi  jajahan  mereka.  Keterbelakangan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan menjadi  penyebab  utama  terjadinya  penjajahan  tersebut.  Bagi  mereka  yang terpinggirkan  dari  proses  modernisasi,  pengalaman  ini  membuat  negara  mereka terasa asing. Mereka diperintah dengan hukum sekuler yang asing bagi mereka, yang tidak  mereka  pahami.  Lebih  penting  lagi,  penduduk  lokal  dari  berbagai  lapisan masyarakat  merasa  frustrasi  karena  mereka  kehilangan  kendali  atas  nasib  mereka sendiri. Mereka merasa terputus dari akar budaya mereka dan kehilangan identitas, terutama identitas keIslāmannya. Menghadapi fenomena ini, muncul beberapa tokoh pembaharu  di  dunia  Islām.  Salah  satu  tokoh  pertama  yang  mendorong  perubahan adalah aktivis asal Iran, Jamaluddin al-Afghani, yang kemudian diikuti oleh pemikir- pemikir  Islām  lainnya  seperti  Muhammad  Abduh,  Rasyid  Ridha,  Muhammad  Iqbal, Fazlur Rahman, dan banyak lainnya. Mereka berupaya untuk memperbarui pemikiran dan  praktek  Islām,  menghadapi  tantangan  dari  dominasi  Eropa  dan  menafsirkan kembali nilai-nilai Islām agar sesuai dengan perkembangan zaman. 31

## Problematika yang Dihadapi Oleh Islām di Era Peradaban Modern
Di  era  peradaban  yang  semakin  modern  ini,  setiap  agama  dan  sistem kepercayaan  banyak  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  problematika  yang  perlu dihadapi  dan  dipahami  dengan  baik.  Hal  tersebut  juga  berlaku  pada  agama  Islām. Problematika  di  era  modern  ini  cukup  banyak  dan  menyangkut  berbagai  aspek kehidupan, termasuk diantaranya dalam aspek sosial, budaya, politik dan teknologi. Perubahan-perubahan ini lah yang telah membawa dampak yang signifikan terhadap pandangan, praktik, dan pemahaman agama Islām. Hal ini pula yang berakibat tentang bagaimana  Islām  menjawab  tantangan-tantangan  tersebut,  sehingga  memiliki implikasi besar bagi kehidupan umat Muslim serta interaksi mereka dengan dunia luar. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh Islām dalam era peradaban modern termasuk dampak  globalisasi  yang  mengancam  keberlanjutan  tradisi  dan  nilai-nilai  Islām, interpretasi yang kontroversial atas ajaran-ajaran agama, adanya kelompok-kelompok
31 Abad XIX-XX, "MOTIVASI KEBANGKITAN DUNIA ISLAM PADA ABAD XIX-XX," no. 1 (2015): 45–49.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
yang menganut paham ekstrimisme dan fundamentalisme serta beberapa pemikiran lain.
Istilah globalisasi mulai populer sekitar tahun 1980-an dan secara luas diterima pada tahun 1990-an. Proses globalisasi dapat dibagi menjadi tiga tahap, sebagaimana diuraikan  oleh  sejarawan  Britania  Raya,  Christopher  Bayly.  Tahap  pertama  adalah globalisasi kuno, kemudian diikuti oleh proto-globalisasi yang merupakan tahap kedua yang  terjadi  pada  abad  ke-17  dan  ke-18,  ketika  perusahaan-perusahaan  seperti perusahaan  Hindia  Timur  Belanda  dan  Inggris  menjadi  perusahaan  multinasional. Tahap  ketiga  adalah  globalisasi  modern  yang  berlangsung  dari  tahun  1800  hingga 1950, diikuti oleh globalisasi pasca-kolonial. Seluruh tahap ini memiliki karakteristik yang serupa, di mana globalisasi ditandai oleh kemudahan akses dalam interaksi dan komunikasi  antara  kelompok  masyarakat  di  berbagai  belahan  dunia.  Tidak  ada hambatan  yang  memisahkan  interaksi  tersebut. 32 Globalisasi  sendiri  merupakan istilah  yang  merujuk  pada  fenomena  integrasi  internasional  yang  terjadi  melalui pertukaran  pandangan,  gagasan,  produk,  dan  aspek  kebudayaan  lainnya.  Proses  ini didorong  oleh  kemajuan  signifikan  dalam  infrastruktur  transportasi  dan telekomunikasi.  Perkembangan  teknologi  seperti  telegram  dan  internet  telah mengubah cara negara-negara berinteraksi, membuat hubungan antarnegara semakin erat dan menciptakan tingkat ketergantungan yang tinggi dalam aktivitas ekonomi dan budaya.  Globalisasi  menghasilkan  pertukaran  informasi  yang  cepat  dan  luas, memungkinkan  individu  dan  organisasi  di  seluruh  dunia  untuk  terhubung  dan berkolaborasi tanpa hambatan geografis yang signifikan.
Dengan  adanya  globalisasi,  penyebaran  melalui  media  sosial  sangatlah  cepat melalui media sosial. Media Sosial juga dapat menjadi sumber dakwah dan juga tukar pemikiran  antar  manusia.  Hal  yang  diperbincangkan  juga  beragam.  Meskipun demikian, dalam kemudahan akses ini terdapat beberapa dampak buruk. Media sosial memberikan  platform  bagi  individu  untuk  berbagi  informasi  tanpa  melakukan verifikasi dan riset yang memadai. Hal ini dapat berakibat pada informasi palsu atau keliru tentang ajaran agama Islām dapat dengan mudah menyebar, yang pada akhirnya
32 Budi Sujati, "Sejarah Perkembangan Globalisasi dalam Dunia Islam," NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam 2, no. 2 (31 Desember 2018): 100, https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.969.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
dapat menciptakan persepsi negatif dan stereotip terhadap agama tersebut. Globalisasi media sosial juga telah mempercepat penyebaran pesan yang berisi ujaran kebencian dan  diskriminasi  terhadap  umat  Islām.  Beberapa  individu  atau  kelompok  dapat menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana  untuk  mempromosikan  intoleransi  dan Islāmophobia. Hal tersebut dapat memperkuat pandangan negatif dan memperburuk persepsi  masyarakat  terhadap  agama  Islām  secara  keseluruhan.  Dalam  konteks globalisasi,  media  sosial  juga  dapat  mempengaruhi  pemahaman  dan  praktik  terkait agama  Islām.  Individu  dapat  terpengaruh  oleh  nilai-nilai  dan  norma-norma  dari budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islām. Hal ini dapat menyebabkan pergantian  atau  pergeseran  identitas  budaya  yang  mungkin  tidak  sejalan  dengan prinsip-prinsip agama Islām. 33
Beberapa masalah kontroversial mulai muncul dalam ranah menginterpretasikan  agama  Islām  di  era  modern.  Isu-isu  ini  meliputi  isu  peran perempuan  dalam  masyarakat,  hubungan  antara  agama  dan  negara,  pendidikan, kebebasan beragama, hak asasi manusia, serta interaksi dengan budaya dan nilai-nilai Barat.  Salah  satu  kontroversi  yang  sering  muncul  adalah  interpretasi  terkait  peran perempuan dalam masyarakat. Beberapa pemikir Islām tradisional mempertahankan pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada peran tradisional dalam keluarga dan masyarakat, sedangkan yang lain mendorong interpretasi yang lebih inklusif dan memperjuangkan  kesetaraan  gender. 34 Hubungan  antara  agama  dan  negara  juga menjadi  sumber  kontroversi  yang  sering  diperbincangkan.  Beberapa  pihak mendorong untuk penerapan hukum syariah secara menyeluruh sebagai dasar sistem hukum negara, sementara yang lain mempertahankan pemisahan antara agama dan negara dalam rangka menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan beragama. 35
33 Ulya, "Post-Truth, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial," FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan
Studi
Keagamaan Vol. 6
No. 2 (2018): 289–93,
https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v6i2.4070.
34 Nashriyah, "Perempuan Dalam Pandangan Islam; Antara Idealita Dan Realita," TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak Volume 7 Nomor 2 (2018): 72–74.
35 Ahmad Sadzali, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi," Undang: Jurnal Hukum 3, no. 2 (1 Desember 2020): 341–75, https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Selanjutnya,  pendidikan  juga  menjadi  area  yang  memunculkan  kontroversi dalam  interpretasi  ajaran-ajaran  agama  Islām  di  era  modern.  Beberapa  masyarakat Muslim berpendapat bahwa sistem pendidikan harus berfokus pada pemahaman yang lebih  luas  dan  inklusif  terhadap  pengetahuan  dan  ilmu  pengetahuan  modern, sementara yang lain menekankan pentingnya mempertahankan akar tradisional dan pendekatan  konservatif  dalam  pendidikan  Islām.  Kontroversi  semacam  ini  sering muncul  dalam  debat  mengenai  kurikulum  sekolah,  metode  pengajaran,  serta pemahaman  terhadap  sains  dan  teknologi  dalam  Islām.  Pemikir  yang  mengusulkan pendekatan yang inklusif dan memadukan nilai-nilai Islām dengan nilai-nilai universal, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keaslian dan pemisahan dari pengaruh Barat harus diutamakan. 36 Selain itu, ada pula perdebatan tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam interpretasi agama Islām di era modern. Beberapa ulama dan pemikir Muslim memandang bahwa Islām memberikan jaminan kebebasan beragama yang luas, sementara yang lain menganggap bahwa interpretasi yang lebih kaku dan otoriter  diperlukan  untuk  melindungi  nilai-nilai  agama  dan  masyarakat  Muslim. Pandangan-pandangan  tersebut  merupakan  perbedaan  dalam  menginterpretasikan penafsiran teks agama. 37
Fundamentalisme  dan  radikalisme  dalam  konteks  agama  Islām  merupakan pandangan  dan  gerakan  yang  teguh  memegang  prinsip-prinsip  keagamaan  secara literal (tekstualis). Kelompok fundamentalis dan radikalis cenderung menganggap al- Qur’an dan hadis sebagai landasan ajaran Islām yang tidak memerlukan interpretasi atau  penafsiran  lainnya.  Dalam  beberapa  perkembangan  terkini,  terdapat  indikasi- indikasi  bahwa  kelompok  fundamentalis  juga  menjadi  basis  bagi  penganut radikalisme.  Kelompok  fundamentalis  modern  ini  menjadikan  dakwah  (penyebaran ajaran  agama)  sebagai  misi  utama  mereka,  sementara  kelompok  radikalis  modern lebih fokus pada misi jihad. Dari segi ini, dapat dipahami bahwa kelompok radikalisme memiliki corak pemikiran yang lebih ekstrim daripada kelompok fundamentalis dalam
36 Moh Mizan Habibi, “Corak pendidikan islam inklusif,” eL-Tarbawi 10, no. 1 (2017): 44–47.
37 Ngainun  Naim,  "Islam  dan  HAM:  perdebatan  mencari  titik  temu," IJTIHAD  Jurnal  Wacana Hukum
Islam dan Kemanusiaan 15, no. 1 (21
Januari 2016): 100,
https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.83-102.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
upaya  memperjuangkan  nilai-nilai  dan  ajaran  agama.  Keberadaan  kelompok fundamentalis dan radikalis dalam masyarakat masa kini, termasuk di Indonesia, tidak dapat  diabaikan  karena  mereka  merupakan  salah  satu  komponen  dari  masyarakat Muslim yang berpegang teguh pada agama. Fundamentalisme dan radikalisme Islām dalam konteks modern dapat dilihat sebagai gerakan yang berfokus pada penantangan terhadap Barat. Selain itu, ada juga kelompok yang memiliki corak fundamentalis dan radikalis,  namun  tidak  secara  langsung  menantang/  menolak  terhadap  Barat, melainkan berusaha untuk menerapkan syariat Islām di suatu negara. 38

## Islām dan Konsep Alternative Modernities
Alternative Modernities mengacu kepada sebuah gagasan, yang menyampaikan bahwa modernitas muncul melalui proses adaptasi, transformasi, dan inovasi budaya yang  berbeda  dengan  modernitas  Barat.  Konsep  ini  menekankan  bahwasanya modernitas  tidak  hanya  terbatas  pada  model  Barat,  tetapi  juga  mencakup  bentuk- bentuk modernitas yang muncul melalui interaksi dengan modernitas lain dan melalui adaptasi  budaya. 39 Konsep  ini  merujuk  pada  pendekatan  yang  mengakui  dan mengeksplorasi berbagai bentuk modernitas di luar konsep modernitas yang dominan serta  timbul  dari  tradisi  Barat. 40 Alternative  Modernities  menyoroti  keragaman budaya,  perspektif,  dan  pengalaman  dalam  konteks  modernitas  di  berbagai  lokasi nasional  dan  budaya  di  seluruh  dunia.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  melampaui pandangan yang memandang modernitas hanya sebagai fenomena Barat, dan mencari perspektif yang lebih inklusif dan beragam dalam pemahaman modernitas. 41
Alternative Modernities ini muncul melalui penggunaan kembali unsur-unsur budaya  modern  Barat  dalam  bentuk  material,  diskursif,  sosial  dan  etis  dengan melibatkan transformasi budaya lokal dan adaptasi terhadap modernitas. Alternative Modernities  juga  melibatkan  kritik  terhadap  dominasi  Barat  dalam  konsep modernitas,  serta  berusaha  mengatasi  ketimpangan  dan  ketidakadilan  yang  terkait dengan modernitas yang dominan. Pendekatan ini mengakui bahwa modernitas tidak
38 M Abduh Wahid, "Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam" 12 (2018): 63–72.
39 Bill Ashcroft, "Alternative Modernities: Globalization and the Post-Colonial," t.t., 21–22.
40 Dilip  Parameshwar  Gaonkar, On  Alternative  Modernities (Durham:  Duke  University  Press, 2001), 14–15.
41 Dilip Parameshwar Gaonkar, 13–15.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
terbatas pada satu bentuk tunggal, melainkan dapat mengambil berbagai bentuk yang mencerminkan  keragaman  budaya  dan  pengalaman  di  seluruh  dunia.  Alternative Modernities  bukanlah  penolakan  terhadap  modernitas  Barat,  melainkan  bentuk modernitas  yang  berbeda  dari  westernisasi.  Konsep  ini  menekankan  bahwa modernitas  itu  sendiri  dapat  berubah  dan  berkembang  melalui  interaksi  dengan budaya  lain  dan  melalui  proses  adaptasi,  transformasi  dan  inovasi.  Modernitas alternatif  juga  menyoroti  pentingnya  melihat  modernitas  sebagai  fenomena  yang terkait dengan konteks budaya dan peradaban tertentu. Modernitas bukan hanya hasil dari perkembangan sejarah, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Budaya yang berbeda memiliki titik awal yang berbeda dalam transisi menuju modernitas dan mengarah pada hasil yang berbeda. 42
Konsep ini muncul sebagai respons terhadap dominasi konsep modernitas yang berakar  dari  tradisi  Barat.  Dalam  konteks  globalisasi  dan  intensifikasi  interaksi budaya,  perhatian  terhadap  kontribusi  dan  pengalaman  budaya  lain  dalam perkembangan modernitas semakin penting. Konsep ini juga merupakan hasil kritik terhadap  pandangan  yang  menganggap  modernitas  hanya  sebagai  fenomena  Barat. Pemikiran terkait konsep ini dipengaruhi oleh pemikiran kritis terhadap modernitas yang ada. Beberapa teori kritis, seperti post kolonialisme, feminisme, dan teori kritis rasial,  telah  menyoroti  ketimpangan  dan  ketidakadilan  yang  terkait  dengan modernitas  dominan.  Hal  ini  yang  kemudian  mendorong  pengembangan  perspektif alternatif  yang  berupaya  mengatasi  ketimpangan  tersebut  dan  mengembangkan pandangan  yang  inklusif  dan  trans  nasional.  Selain  itu,  kemajuan  teknologi  dan komunikasi telah membuka ruang bagi pertukaran ide dan pengalaman antarbudaya yang  lebih  luas.  Konteks  ini  memicu  pengembangan  konsep  modernitas  alternatif sebagai  upaya  untuk  melampaui  pandangan  yang  sempit  dan  mengakui  keragaman budaya  dalam  konteks  modernitas. 43 Selain  itu,  kemunculan  konsep  ini  merupakan keinginan untuk mengeksplorasi dan mengakui keberagaman budaya dan perbedaan dalam  pemahaman  spiritual,  moral,  dan  budaya  yang  muncul  dalam  proses modernisasi.  Konsep  ini  merujuk  pada  pemikiran  Charles  Taylor  yang  mana  ia
42 Dilip Parameshwar Gaonkar, 13–15.
43 Dilip Parameshwar Gaonkar, 13–15.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
menantang  gagasan  bahwa  hanya  ada  satu  model  dominan  modernitas  dan  bahwa semua budaya harus menjadi seperti budaya Barat. Taylor berpendapat bahwa transisi menuju modernitas dapat mengambil jalur yang berbeda dan menghasilkan hasil yang beragam,  tergantung  pada  konteks  sejarah,  budaya,  dan  sosial  yang  unik. 44 Selain beberapa hal tersebut, konsep ini juga menawarkan beberapa hal baru diantaranya:
Pengakuan terhadap pluralitas budaya dan perbedaan dalam ide-ide spiritual, moral, dan budaya yang timbul dalam proses modernisasi. Pluralisme budaya adalah konsep  yang  mengacu  pada  pengakuan,  penerimaan,  dan  sikap  terhadap keanekaragaman  suatu  bangsa,  suku  bangsa,  atau  latar  belakang  kebudayaan  yang menjadi ciri dari masyarakat majemuk (plural). Konsep pluralisme ini telah dikenal dalam  kajian-kajian  sosiologi,  antropologi,  dan  studi  agama  sebelum  konsep multikulturalisme muncul. Konsep ini antara lain sebagai berikut:
1. Penolakan  terhadap  gagasan  bahwa  hanya  ada  satu  model  modernitas  yang dominan dan bahwa semua budaya harus mengadopsi model budaya Barat.
2. Pemahaman  bahwa  transisi  menuju  modernitas  dapat  mengambil  berbagai jalur yang beragam, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan sosial yang unik.
3. Mendukung ruang bagi keberagaman budaya yang dalam, termasuk perbedaan dalam pemahaman tentang identitas individu, masyarakat, alam, dan konsepsi tentang kebaikan.
4. Menekankan pentingnya alternative spiritual dan moral, serta keinginan untuk memiliki visi yang berbeda tentang kebaikan dan bentuk identifikasi diri.
5. Mengakui perbedaan dalam norma tindakan dan bentuk hukum yang muncul seiring dengan proses modernisasi, termasuk hak asasi manusia. 45
Kemudian,  dalam  perkembangannya,  konsep  ini  telah  dikaji  oleh  banyak akademisi,  beberapa  dari  mereka  memberikan  perspektif  baru  terkait  konsep Alternative Modernities ini, antara lain Dipesh Chakrabarty, yang merupakan seorang sejarawan dan teoretikus post kolonial menyatakan bahwa modernitas politik tidak
44 Thomas Mccarthy, On Reconciling Cosmopolitan Unity And National Diversity (Durham: Duke University Press, 2001), 232.
45 Thomas Mccarthy, 220–30.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
dapat  dipahami  di  mana  pun  di  dunia  tanpa  mengaitkannya  dengan  kategori  dan konsep  yang  berasal  dari  tradisi  intelektual  dan  teologis  Eropa.  Selain  itu,  ia  juga menekankan  pentingnya  mengakui  bahwa  modernitas  dapat  berkembang  melalui hubungan dengan budaya-budaya lainnya serta melalui proses adaptasi budaya. Beliau berpendapat  bahwa  Alternative  Modernities  memungkinkan  untuk  melihat modernitas  dari  perspektif  yang  berbeda  dan  menghindari  dominasi  wacana  Barat tentang modernitas.
Selain Dipesh Chakrabarty, Dilip Gaonkar, yang merupakan seorang teoretikus budaya.  Beliau  merupakan  salah  satu  tokoh  yang  mendukung  konsep  Alternative Modernities ini dengan menekankan pentingnya adaptasi budaya yang kreatif dalam menciptakan bentuk-bentuk modernitas yang sesuai dengan kebutuhan dan identitas lokal. Beliau berpendapat bahwa adaptasi budaya bukan hanya tentang menyesuaikan bentuk  atau  merekam  praktik,  tetapi  juga  tentang  tempat  di  mana  suatu  kelompok “membuat” diri mereka modern dan memberikan identitas dan takdir bagi diri mereka sendiri. Arjun Appadurai, yang juga mendukung konsep Alternative Modernities dan menekankan pentingnya melihat modernitas sebagai fenomena yang melintasi batas- batas  budaya  dan  nasional.  Beliau  berpendapat  bahwa  Alternative  Modernities mengakui pluralitas pengalaman modernitas di berbagai konteks budaya. 46
Walter Mignolo juga menekankan pentingnya memahami modernitas sebagai hasil  dari  interaksi  dan  pertukaran  antara  berbagai  budaya  dan  masyarakat.  Beliau berpendapat bahwa Alternative Modernities mengakui bahwa ada banyak cara yang berbeda  untuk  mengalami  dan  menginterpretasikan  modernitas.  Frederick  Cooper, merupakan  seorang  sejarawan,  mengajukan  pertanyaan  kritis  tentang  apakah Alternative Modernities seharusnya disebut sebagai modernitas. Beliau berpendapat bahwa  jika  setiap  bentuk  inovasi  menghasilkan  modernitas,  maka  istilah  tersebut kehilangan makna analitis. Namun, dia juga mengakui bahwa modernitas itu sendiri dapat berubah dan berkembang melalui adaptasi budaya yang kreatif. 47
Charles  Taylor,  ia  menyoroti  pentingnya  melihat  modernitas  dalam  konteks budaya dan peradaban tertentu. Beliau berpendapat bahwa modernitas tidak hanya
46 Dilip Parameshwar Gaonkar, On Alternative Modernities , 1–15.
47 Ashcroft, "Alternative Modernities: Globalization and the Post-Colonial," 87–88.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
muncul sebagai hasil perkembangan sejarah, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya.  Taylor  menekankan  bahwa  melihat  modernitas  secara  akultural  akan mengabaikan perbedaan budaya yang mempengaruhi cara budaya-budaya non-Barat mengintegrasikan fitur-fitur universal modernitas. 48
Dalam  hubungan  antara  modernitas  dan  Islām  jika  ditinjau  menggunakan konsep Alternative Modernities, hal ini seperti gagasan pemikiran Nurcholis Majdid dalam  salah  satu  bukunya  yang  berjudul  “Islām,  Kemodernan,  dan  Keindonesiaan”. Dalam  salah  satu  sub  bab  karyanya,  beliau  menulis  tentang  “Modernisasi  Ialah Rasionalisasi  Bukan  Westernisasi”  modernitas  dalam  konteks  Islām  mengacu  pada pengertian  modernisasi  yang  rasional,  ilmiah,  dan  sesuai  dengan  hukum  alam  yang berlaku. Modernitas dipandang sebagai kebutuhan dan kewajiban mutlak dalam Islām. Hal  ini  karena  modernitas  mengikuti  kaidah-kaidah  ilmiah  dan  rasional  untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang maksimal. 49
Modernitas  dalam  pandangan  ini  melibatkan  perubahan  pemikiran  dan  pola kerja  irasional  dan  menggantinya  dengan  pemikiran  dan  pola  kerja  baru  yang mengikuti  hukum  alam.  Dalam  konteks  Islām,  modernitas  juga  terkait  dengan penemuan kebenaran relatif dan kemajuan yang berkesinambungan dalam mencapai kebenaran  mutlak,  yaitu  pendekatan  kepada  Allah  Swt  sebagai  Kebenaran  Ilahi. Modernitas  dalam  Islām  mengandung  nilai-nilai  moral  dan  agama,  serta  bermuara pada  pembangunan  peradaban  yang  mulia  dan  kebahagiaan  umat  manusia. Modernitas  dalam  Islām  menyangkut  kesadaran  akan  peran  Tuhan  sebagai  sumber segala  kebenaran  dan  nilai  moral,  serta  mengakui  integrasi  antara  agama  dan kehidupan duniawi. 50
Dalam diskusi mengenai relevansi Islam dalam kehidupan modern, pemikiran Nurcholis Madjid menjadi sentral karena pendekatannya yang optimis terhadap adopsi nilai-nilai  modernitas  oleh  umat  Islam  tanpa  harus  mereduksi  identitas  keagamaan mereka. Nurcholis Madjid memandang modernitas sebagai fenomena universal yang meliputi  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  politik,  bukan  sekadar  dominasi  budaya  Barat.
48 Ashcroft, 83–87.
49 Nurcholish Madjid, Islam Kemoderenan Dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 2008), 197–224.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Baginya,  modernitas  mencakup  konsep-konsep  seperti  demokrasi,  masyarakat  sipil, hak  asasi  manusia,  pluralisme,  dan  teknologi,  yang  dapat  diadopsi  dan  disesuaikan dengan konteks Islam. Nurcholis Madjid menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi untuk berinovasi dan  mengadopsi nilai-nilai modernitas tanpa mengorbankan  nilai- nilai inti dalam keagamaan.  Beliau mengilustrasikan bahwa modernitas tidak hanya terbatas pada  pengaruh Barat,  seperti  yang terlihat  dari  keberhasilan  Jepang  dalam mencapai modernitas tanpa sepenuhnya mengadopsi budaya Barat. Hal ini kemudian menegaskan bahwa modernitas dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk budaya dan agama, termasuk Islam. 51
Selain itu, Nurcholis Madjid membedakan antara modernitas (sebagai kondisi perkembangan  sosial-ilmiah)  dan  modernisme  (sebagai  gerakan  intelektual  Barat). Baginya, umat Islam perlu menerima modernitas sebagai tantangan dan peluang untuk berkontribusi  secara  positif  dalam  dunia  kontemporer  tanpa  harus  mengadopsi modernisme. Dalam pandangannya, zaman modern memiliki paralel dengan nilai-nilai yang  telah  ada  dalam  Islam  klasik,  seperti  kosmopolitanisme,  semangat berperhitungan  (calculative),  dan penekanan pada  kebebasan  serta inisiatif pribadi. Dalam  konteks  ini,  kesadaran  akan  hubungan  antara  modernitas  dan  Islam  yang otentik  menjadi  penting  untuk  disebarkan  di  kalangan  umat  Muslim.  Hal  ini  tidak hanya  untuk  meningkatkan  kepercayaan  diri  umat  Muslim  dalam  menghadapi tantangan modernisasi dan teknikalisasi, tetapi juga untuk memberi mereka landasan historis yang kuat dalam merespons perkembangan zaman. Dengan demikian, umat Muslim dapat lebih berdaya dalam memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif bagi masyarakat global yang semakin terhubung ini. Pemikiran Nurcholis Madjid ini kemudian  menyoroti  pentingnya  dialog  antara  tradisi  Islam  dan  tuntutan-tuntutan modernitas sebagai bagian dari upaya untuk mencapai harmoni dan kemajuan dalam masyarakat global saat ini. 52
51 Budhy  Munawar,  “Karya  Lengkap  Nurcholish  Madjid,  Keislaman,  Keindonesiaan  Dan Kemodernan,” 2019, 990–994.
52 Budhy  Munawar  Rachman;, Ensiklopedi  Nurcholish  Madjid :  pemikiran  Islam  di  kanvas peradaban (Paramadina  [bekerjasama  dengan]  Center  for  Spirituality  and  Leadership  [dan]  Mizan, 2006),
3640–3641, //pustaka.kemdikbud.go.id%2F%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27557.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Gagasan lainnya juga disampaikan oleh Muhammad Iqbal dalam karyanya yang berjudul  “The  Reconstruction  of  Religious  Thought  in  Islām”.  Dalam  sub  bab  “The Principle of Movement in the Structure of Islām” Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa dalam  konteks  Islām,  modernitas  diartikan  sebagai  proses  pembaharuan  dan transformasi  dalam  pemikiran  dan  praktik  Islām.  Termasuk  dalam  hal  ini  ialah reformasi  dalam  hal  interpretasi  dan  penerapan  hukum  Islām  dengan  memahami prinsip-prinsip  hukum  secara  mendalam  dan  menyesuaikannya  dengan  kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman dan  kritis  terhadap  hadis  Nabi  Muhammad  Saw  dengan  memperhatikan  konteks sejarah  dan  memisahkan  antara  hadis  yang  memiliki  relevansi  hukum  dan  yang tidak. 53
Proses  ini  juga  melibatkan  pengembangan  dan  penggunaan  konsep  ijma’ (konsensus). Modernitas dalam Islām tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh Barat, tetapi melibatkan reformasi internal berdasarkan prinsip-prinsip Islām yang otentik. Dalam hal  ini  termasuk  reformasi  hukum,  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  sejalan  dengan nilai dan prinsip Islām. Modern dalam Islām menggabungkan nilai-nilai universal Islām dengan  konteks  dan  kebutuhan  masyarakat  modern,  dengan  penekanan  pada kesetaraan,  kebebasan,  persatuan  dan  keadilan.  Dalam  mencapai  modernitas  dalam Islām,  penting  untuk  melestarikan  akar  dan  prinsip  fundamental  Islām,  dengan melibatkan kritik, adaptasi, dan reformasi yang cerdas. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam  tentang  nilai-nilai  universal  Islām  dan  kesadaran  akan  perubahan  dan transformasi  yang  diperlukan  untuk  mencapai  kemajuan  sosial  dan  spiritual  dalam konteks zaman modern. 54
Gagasan serupa juga dilontarkan oleh Fazlur Rahman yang merupakan seorang cendekiawan Muslim terkemuka asal Pakistan. Beliau aktif dalam bidang teologi Islām dan  pemikiran  modernis.  Dalam  karyanya  yang  berjudul  “Islām  and  Modernity: Transformation  of  an  Intellectual  Tradition”  Fazlur  Rahman  mengemukakan  bahwa modernisasi  dapat  terjadi  dalam  konteks  budaya  Islām  tanpa  harus  mengadopsi
53 Muhammad  Iqbal, The  Reconstruction  of  Religious  Thought  in  Islam (London:  Oxford University Press, 1934), 250.
54 Muhammad Iqbal, 202.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
sepenuhnya  nilai-nilai  Barat.  Beliau  berpendapat  bahwa  modernisasi  sejatinya merupakan  sebuah  proses  yang  memungkinkan  masyarakat  Muslim  mengambil manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan sosial yang telah  dicapai  oleh  dunia  Barat,  sambil  tetap  mempertahankan  nilai-nilai  inti  Islām. Menurutnya,  modernisasi  adalah  usaha  para  tokoh  muslim  untuk  melakukan harmonisasi  antara  agama  dan  pengaruh  modernisasi  dan  westernisasi  yang berlangsung di dunia Islām. 55
Fazlur  Rahman  mengartikan  modernitas  dalam  konteks  yang  lebih  luas daripada  sekadar  kemajuan  teknologi  atau  ekonomi.  Menurtnya,  modernitas mencakup transformasi menyeluruh dalam nilai-nilai, institusi sosial, dan pandangan terhadap  keadilan  sosial  dalam  masyarakat  Muslim.  Beliau  mengemukakan  bahwa modernitas  tidak  hanya  melibatkan  aspek  ekonomi  semata,  tetapi  juga  mencakup perubahan dalam pendidikan, pandangan terhadap pekerjaan, serta reformasi sosio- moral yang mendalam. Pemikiran Fazlur Rahman kemudian menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai Islam dengan tuntutan-tuntutan zaman modern, sehingga menciptakan sebuah masyarakat yang tidak hanya maju secara material tetapi juga etis dan  berkeadilan.  Selain  itu,  Fazlur  Rahman  juga  mengemukakan  pandangan  bahwa konsep modernitas tidak harus selalu merujuk kepada Barat secara eksklusif. Baginya, modernitas  melibatkan  adaptasi  nilai-nilai  universal  yang  relevan  dengan  nilai-nilai Islam  dan  kebutuhan  masyarakat  Muslim.  Beliau  menyoroti  pentingnya  masyarakat Muslim  mengembangkan  model  modernitas  mereka  sendiri  dan  tidak  hanya mengadopsi  teknologi  serta  sistem  ekonomi  Barat,  akan  tetapi  juga  tetap mempertahankan identitas budaya dan spiritual mereka sebagai Masyarakat Muslim. 56

## C. Penutup
Dalam era peradaban modern, Islām memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dalam
55 Fazlur  Rahman, Islam  Dan  Modernitas  Tentang  Transformasi  Inteletual ,  trans.  oleh  Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1982), 181.
56 Fazlur  Rahman,  “Islamic  modernism:  Its  scope,  method  and  alternatives,” International Journal of Middle East Studies 1, no. 4 (1970): 320–21.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
politik,  konsep  politik  Islām  mendorong  partisipasi  aktif  umat  Muslim  dalam pemerintahan dan mempromosikan keadilan sosial serta sistem pemerintahan yang baik. Dalam ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi Islām seperti keadilan, larangan riba, dan  keadilan  distribusi  kekayaan  dan  pemberian  panduan  dalam  praktik  ekonomi umat Muslim menjadi salah satu sumbangsih Islām dalam peradaban modern. Selain itu, di era modern ekonomi Islām juga terdapat lembaga keuangan Islām seperti bank syariah  dan  pasar  modal  syariah  telah  menciptakan  sistem  ekonomi  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  Islām.  Dalam  ilmu  pengetahuan,  Islām  memiliki  warisan intelektual yang kaya, terutama melalui kemajuan dalam ilmu-ilmu syariat dan ilmu- ilmu  aqliyyah.  Perkembangan  tersebut  terjadi  melalui  gerakan  terjemahan  naskah- naskah  klasik  ke  dalam  bahasa  Arab  serta  melalui  kemajuan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Namun,  dalam  perkembangan  peradaban  modern,  Islām  juga  menghadapi berbagai  tantangan  dan  problematika.  tantangan  tersebut  meliputi,  dampak globalisasi,  terutama  melalui  media  sosial,  membawa  konsekuensi  negatif  seperti penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian terhadap umat Muslim. Interpretasi kontroversial terhadap ajaran agama, kelompok ekstremisme dan fundamentalisme, serta perdebatan tentang peran perempuan, hubungan agama dan negara, pendidikan, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia juga menjadi masalah yang dihadapi oleh Islām dalam era modern. Dalam konteks Alternative Modernities, Islām menawarkan pemahaman modernitas yang rasional, ilmiah, dan sesuai dengan hukum alam yang berlaku, sambil mempertahankan nilai-nilai moral dan agama. Reformasi pemikiran dan  praktik  Islām,  termasuk  interpretasi  hukum  yang  lebih  dalam  dan  kritis, pemahaman konteks sejarah dalam pemahaman hadis, serta pengembangan konsep seperti  ijma’,  menjadi  bagian  dari  modernitas  dalam  Islām.  Konsep  Alternative Modernities  juga  mendorong  pengakuan  terhadap  kontribusi  budaya  lain  dalam perkembangan  modernitas  dan  menghargai  keragaman  budaya  dalam  konteks modernitas. Beberapa pemikir Islām seperti Nurcholis Majdid, Muhammad Iqbal, dan Fazlur  Rahman  telah  memberikan  kontribusi  dalam  memahami  Alternative Modernities  dalam  Islām.  Mereka  menekankan  pentingnya  adaptasi  budaya  yang
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
kreatif,  reformasi  internal  berdasarkan  prinsip-prinsip  Islām  yang  otentik,  serta harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi dalam dunia Islām.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Karim, M. Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islām . Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
Ashcroft, Bill. “Alternative Modernities: Globalization and the Post-Colonial,” t.t.
Auliya, Nisa, dan Pujawati Pujawati. “Dampak Positif dan Negatif Globalisasi Terdapat Peran  Keagamaan  di  Tengah  Masyarakat  Kontemporer.” Integritas  Terbuka: Peace  and  Interfaith  Studies 2,  no.  2  (27  Desember  2023):  119–28. https://doi.org/10.59029/int.v2i2.22.
Azzahra, Nova, Rahma Dania, Ratri Syawalina, dan Revalina Ayunda. “Konstribusi Islām dalam Pengembangan Peradaban Dunia.” Karimah Tauhid 3, no. 2 (2 Februari 2024): 1763–70. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11913.
Budiardjo  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2007.
Dilip  Parameshwar  Gaonkar. On  Alternative  Modernities .  Durham:  Duke  University Press, 2001.
Direktorat  PLP  Dirjen  Dikdasmen  Depdiknas. KBBI .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2008.
Effat al Sharqawi,. Filsafat Kehidupan Islām . Bandung: Pustaka, 1986.
Habibi, Moh Mizan. “CORAK PENDIDIKAN ISLĀM INKLUSIF,” 2017. Harun Nasution. Pembaharuan Dalam Islām . Jakarta: Bulan Bintang, 1988. Hasan Asari. Sejarah Islām Modern: Agama Dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX . Medan: Perdana Publishing, 2019.
Hasyjimy, A. Sejarah Peradaban Islām . Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Huda, Muhammad Nurul. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islām Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.” Estoria: Journal of Social Science and Humanities
1, no. 2 (4 April 2021): 135–48. https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466.
Ishomuddin. “PEMAHAMAN POLITIK ISLĀM STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN  SIMPATISAN  PARTAI  POLITIK  BERASAS  ISLĀM  DI  MALANG  RAYA.”
Humanity Volume 8, Nomor 2 (2015).
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2097.
Iskandar  Engku,  Siti  Zubaidah. Sejarah  Pendidikan  Islāmi .  Bandung:  PT  remaja Rosdakarya, 2016.
Kamil,  Sukron.  “Is  Islām  Compatible  with  Modernity?  An  Analysis  of  Modernity  as Modern  Civilization.” Sunan  Kalijaga:  International  Journal  of  Islāmic
Civilization 3, no. 1 (17 Desember 2020): 1.
https://doi.org/10.14421/skijic.v3i1.1467.
Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003. Madjid, Nurcholish. Islām Kemoderenan Dan Keindonesiaan . Bandung: Mizan, 2008. Mudhiiah, Kharidatul. “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islām Masa Klasik” 8, no. 2 (2015).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. Sistem Politik Islām Terj. Al-Nizam al-Siyasi Fiy al- Islām . Jakarta: Rabbani Press, 2000.
Muhammad Iqbal. The  Reconstruction  of Religious Thought  in Islām . London: Oxford University Press, 1934.
Mumtazinur. Ilmu Sosial & Budaya Dasar . Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2019.
Munawar, Budhy. “Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan,” 2019.
———. Ensiklopedi  Nurcholish  Madjid :  pemikiran  Islam  di  kanvas  peradaban . Paramadina [bekerjasama dengan] Center for Spirituality and Leadership [dan] Mizan, 2006.
//pustaka.kemdikbud.go.id%2F%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id% 3D27557.
Naim,  Ngainun.  “Islām  dan  HAM:  perdebatan  mencari  titik  temu.” IJTIHAD  Jurnal Wacana  Hukum  Islām  dan  Kemanusiaan 15,  no.  1  (21  Januari  2016):  83. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.83-102.
Nashriyah.  “PEREMPUAN  DALAM  PANDANGAN  ISLĀM;  ANTARA  IDEALITA  DAN REALITA.” TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islām serta Perlindungan Anak Volume 7 Nomor 2 (2018).
Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islām . Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008. ———. Studi Islām komprehensif . Jakarta: Kencana, 2011. Nurfazillah.  “PRAKTIK  POLITIK  DALAM  SEJARAH  ISLĀM  ERA  DINASTI-DINASTI ISLĀM.” Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 6, no. 1 (30 Oktober 2020): 43–62. https://doi.org/10.22373/jai.v6i1.615.
Philip  K.  Hitti. History  Of  The  Arabs :  Rujukan  Induk  Dan  Paling  Otoritatif  Tentang Sejarah Peradaban Islām, . Diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi. Jambi: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islām (P3ei). Ekonomi Islām . Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.Habibi, Moh Mizan. “Corak pendidikan islam inklusif.” eL-Tarbawi 10, no. 1 (2017).
Rahman,  Fazlur.  “Islamic  modernism:  Its  scope,  method  and  alternatives.” International Journal of Middle East Studies 1, no. 4 (1970): 317–33.
———.  Islam  Dan  Modernitas  Tentang  Transformasi  Inteletual,  trans.  oleh  Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1982
Rahbaran,  Homayon,  Rashid  Rekabian,  dan  Sirous  Khandan.  “COMPONENTS  OF MODERN  ISLĀMIC  CIVILIZATION  IN  THE  THOUGHT  OF  AYATOLLAH KHAMENEI.”  Gênero  &  Direito  9,  no.  2  (24  Februari  2020). https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2020v9n2.50783.
Sadzali, Ahmad. “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi.” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 2 (1 Desember 2020): 341–75. https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375. Samuel P. Huntington. The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order . New York: Simon & Schuster, 1996.
Santoso,  Sugeng.  “SEJARAH  EKONOMI  ISLĀM  MASA  KONTEMPORER.” An-Nisbah: Jurnal  Ekonomi  Syariah 3,  no.  1  (5  Oktober  2016):  59–86. https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 5, no. 1 (2024), pp. 53-83 DOI : . https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086
S.I.  Poeradisastra. Sumbangan  Islām  Kepada  Ilmu  Dan  Peradaban  Modern .  Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat, 1986.
Sodiqin, Ali. “KULTUR POLITIK ISLĀM DALAM LINTASAN SEJARAH,” t.t.
Sujati,  Budi.  “Sejarah  Perkembangan  Globalisasi  dalam  Dunia  Islām.” NALAR:  Jurnal Peradaban  dan  Pemikiran  Islām 2,  no.  2  (31  Desember  2018):  98. https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.969.
Thomas Mccarthy. On Reconciling Cosmopolitan Unity And National Diversity . Durham: Duke University Press, 2001.
Ulya. “Post-Truth, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial.” FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan  Studi  Keagamaan Vol.  6  No.  2  (2018).  https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v6i2.4070.
Utsman Abdul Mu’iz Ruslan. Tarbiyah Syiasyah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, . Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.
Wahid, M Abduh. “FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME ISLĀM” 12 (2018). XIX-XX,  Abad.  “MOTIVASI  KEBANGKITAN  DUNIA  ISLĀM  PADA  ABAD  XIX-XX,”  no.  1 (2015).