## TRANSFER PRICING SEBAGAI SALAH SATU

## STRATEGI PERENCANAAN PAJAK BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL

## Paulina Permatasari

## Abstract
Transfer pricing is a c/assica/  issue in international transaction.  From government view, transfer pricing  can reduce potential  government income especially from tax sector because multinational enterprise tend to shift their tax obligation  from high tax countries to low tax countries. From corporate view, companies are trying to reduce their cost and their corporate income tax. For multinational corporate, transfer pricing is one of effective sfrafegies to compete with their competitors.

## Pendahuluan
Perencanaan  pajak merupakan  sarana  yang  memungkinkan untuk merencanakan pajak - pajak yang akan dibayarkan agar tidak terjadi kelebihan dalam  membayar pajak. Perencanaan  Pajak tidak berarti  sebagai upaya menghindari  pajak l<arena bila demikian jelas  bertentangan dengan undang - undang  perpajakan yang berlaku.  Perencanaan pajak sendiri sebagai bagian terdepan dari manajemen  pajak. Manajemen  pajak dapat didefinisikan  sebagai  pengelolaan  perusahaan agar kewajiban pemenuhan kewajiban  perpajakannya  dapat  dilakukan  dengan  benar dan  baik, dengan jumlah pajak yang dapat  ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan tanpa unsur  pelanggaran  yang  di kemudian  hari dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda.  Dengan  demikian tujuan manajemen pajak ialah melakukan  usaha efisiensi  pajak untuk mencapai laba yang rasional dan metakukan  pemenuhan  kewajiban perpajakannya
secara benar.
perencanaan pajak  untuk suatu operasi yang bersifat multinasional merupakan  pekerjaan yang sangat kompleks, tetapi di lain pihak mengandung  aspek yang vital  bagi bisnis internasional.  Seperti diketahui,
pajak berdampak terhadap  keputusan penanaman  modal di luar negeri,
Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina  Permatasari)
47
struktur keuangan,  ketetapan  besarnya biaya modal, manajemen valuta asing, manajemen modal kerja dan pengendalian  keuangan.
Hubungan  perdagangan  internasional  yang semakin  terbuka luas dan semakin ekstensif  saat ini, menyebabkan pula semakin diperlukannya suatu ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transaksi  internasional. Bersamaan dengan  peningkatan beberapa tarif pajak di beberapa  negara,  terdapat pula peningkatan cara-cara penghindaran pajak internasional  (international  tax avoidance)  yang  antara lain terdapatnya  beberapa  daerah di dunia ini yang disebut  sebagai surga persinggahan pajak (tax havens) yang menampung dana yang bergerak secara  internasional (internationatty mobile funds)., Selain itu karena perusahaan  Multinasional memiliki posisi yang menentukan dalam hal prinsip  apa  yang akan  digunakannya  yang tentunya menguntungkan bagi grupnya, maka dapat saja Perusahaan Multinasional tersebut menggunakan harga yang menyimpang dari harga yang berlaku  umum.
Perusahaan Multinasional  tersebut dapat saja menggunakan  transfer pricing yang lebih rendah dari arm's  length price, untuk tujuan mengefisienkan  beban pajaknya atau menggunakan harga yang lebih  tinggi dari arm's  length price untuk tujuan-tujuan tertentu.

## Perencanaan  Pajak
Perencanaan Pajak merupakan  langkah awal  dalam manajemen pajak.  Kesalahan  dalam  perencanaan  pajak dapat berakibat fatal, karena akibat yang ditanggung perusahaan dapat berakumulasi. Perencanaan pajak  adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konskuensi  pajaknya.  Tujuannya adalah bagaimana  pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang  akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance)  dan bukan penyelundupan  pajak (fax evasion)  yang merupakan tindak pidana fiskal yang  tidak akan ditoleransi.
BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: l-109
Dari pengertian  tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib  pajak dalam  rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Dalam pelaksanaannya sendiri tentunya  sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai  secara  konstan alternatif-alternatif  penghematan  pajak pada setiap tindakan yang  akan  diambilnya ( MohammadZain,2003 ).

## Perencanaan Pajak  pada Perusahaan  Multinasional
Perencanaan pajak untuk suatu operasi yang bersifat multinasional merupakan  pekerjaan yang sangat kompleks, tetapi di lain pihak mengandung  aspek yang vital  bagi bisnis internasional.  Seperti diketahui, pajak berdampak terhadap  keputusan penanaman  modal di luar negeri, struktur keuangan,  ketetapan  besarnya biaya modal,  manajemen valuta asing, manajemen modal  kerja dan  pengendalian  keuangan.
Dalam rangka mengevaluasi kebijakan perdagangan  dan efektivitas lalu lintas modal internasional,  adalah  kurang  efisien  apabila  hanya difokuskan secara sempit pada  tarif,  kuota  dan subsidi-subsidi  non-pajak  saja, sebab faktor  pajak  pun tidak sedikit perannya dalam evaluasi kebijakan  dimaksud.
Kebijakan  perpajakan  kadang-kadang sangat  berperan dalam pengambilan keputusan  mengenai  penanaman dan pembiayaan  perusahaan yang akan melakukan investasi di luar negeri. Walaupun pada dasarnya sistem perpajakan di seluruh dunia hampir  serupa satu sama lainnya, namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan-perbedaan yang menyangkut berbagai dimensi, seperti:
1) tarif marjinal yang berbeda secara esensial dari tarif  0% di negara- negara yang disebut sebagai surga pajak (tax-haven  countries),  sampai tarif 60% di negara-negara tertentu yang dikenal  sebagai negara
berpajak tinggi (high-tax countries).
2) definisi  penghasilan  yang berbeda  secara  dramatis  antar-satu negara
dengan negara lainnYa.
Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina  Permatasari)
3) pengertian tentang  penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak.
4) wajib pajak hanya  dipajaki dari penghasilan dalam negeri atau termasuk penghasilan luar  negeri.
sedang perusahaan  multinasional untuk operasionalnya di luar negeri, kadang-kadang harus mendirikan  beberapa cabang atau penrvakilan perusahaannya di beberapa  negara yang tunduk  pada ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan nasional. Di beberapa negara, antara lain seperti Amerika Serikat, Inggris,  Jepang, dan Indonesia menganut pengertian penghasilan, baik penghasilan dalam  negeri maupun penghasilan luar negeri (global tax system  -worldwide income), sedang Prancis, Swiss,  Hongkong, Belgia dan Belanda tidak mengenakan  pajak atas aktivitas perusahaan di luar negaranya, yang disebut sebagai territorial tax system (regional  incorne).
Sebagian  besar transaksi  yang  terjadi  antar-anggota  grup Perusahaan Multinasional tersebut dapat dikategorikan dalam  beberapa transaksi, seperti  penjualan  barang  dan jasa, lisensi,  paten dan know-how, penjamin utang dan seterusnya.  Harga-harga yang dibebankan pada transaksi- transaksi tersebut, tidaklah  perlu  sama  dengan harga yang berlaku di pasaran bebas. Oleh karena Perusahaan Multinasional memiliki posisi yang menentukan dalam  hal prinsip apa yang akan digunakannya yang tentunya menguntungkan bagi grupnya,  maka  dapat saja Perusahaan Multinasional tersebut  menggunakan  harga yang  menyimpang dari harga yang berlaku umum.  Penyimpangan  harga  dimaksud adalah  penyimpangan dari harga yang disebut sebagai  "arm's length price" yang lazimnya berlaku dan disetujui oleh  kedua belah fihak yang melakukan transaksi terhadap barang yang sama dan dalam kondisi yang sama pula, apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai hubungan istimewa (unrelated pafties).
Perusahaan Multinasional  tersebut dapat saja menggunakan  transfer pricing yang lebih rendah dari arm's  length price, untuk tujuan mengefisienkan  beban pajaknya atau menggunakan harga yang lebih tinggi BINA EKONOMI Vol. 8, No. I, Januari 2004: 1-109
dari arm's length  pnce untuk  tujuan-tujuan  tertentu.  Namun  demikian, apa pun  alasannya,  apabila  terjadi  transaksi  antar-grup  yang menyimpang dari arm's length price, apakah harga tersebut lebih  rendah atau lebih tinggi, hal ini disinyalir sebagai  usaha untuk  menggeser  laba  perusahaan dari satu grup ke grup lainnya dan hal ini berarti pula bahwa pajak yang  terutang di kedua  grup  yang  terlibat  tersebut akan mengalami  perubahan.
Ditinjau dari  segi kepentingan Perusahaan Multinasional, dalam rangka mengorganisir  transaksi antar-unit-unit  dalam grupnya, memang masalah transfer  pricing  merupakan masalah yang harus dipertimbangkannya,
dengan  catatan  bahwa penyesuaian harga sebenarnya dengan harga pasaran  bebas dalam  rangka  menentukan  penghasilan  kena  pajak yang wajar  tidak  perlu memperhatikan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang bersangkutan  untuk memenuhi  harga-harga  atau maksud-maksud tertentu dari negara yang bersangkutan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
Masalah yang paling  sering  dibicarakan  dalam  rangka perencanaan pajak perusahaan  Multinasional menyangkut masalah  pengenaan pajak atas  penghasilan yang  berbeda yuridiksi pajaknya. Pemecahan masalah ini biasanya dilakukan  melalui  Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, yang bertujuan untuk mencegah  pengenaan  pajak  berganda atas penghasilan perusahaan  Multinasional  dengan  cara  memecah-mecah  penghasilan dan biaya yang  dialokasikan di berbagai  yuridiksi  pajak tersebut. Pencegahan pajak berganda tersebut, sesungguhnya  dapat  dihindarkan,  apabila:
1) pengenaan pajak atas penghasilannya hanya dikenakan atas penghasilan di satu  negara  saja.
2) ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan memungkinkan adanya semacam kredit pajak yang dapat  diperhitungkan dengan pajak yang  terutang.
Bagaimanapun,  pajak  berganda tersebut  dapat dikurangi  melalui kredit pajak (tax credits),  perjanjian perpajakan  (tax  treaties), surga pajak (tax Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina  Permatasari)
5l
1) havens), pengecualian  pajak (tax exemption) dan prinsip penangguhan (the
deferral principle). Yang dimaksud dengan:
Tax credit,  memungkinkan  wajib  pajak  untuk  mengurangi jumlah pajak yang  terutang/dibayar di luar negeri dari jumlah  pajak yang terutang berdasarkan  perhitungan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  domestik.  Pengurangan  ini bersifat  pengurangan langsung dari jumlah  pajak yang terutang, sehingga dalam hal-hal tertentu mengurangi pajak berganda.
Tax treaty,  mengatur antar-negara yang  bersangkutan  hal-hal apa saja dari suatu penghasilan yang dipajaki dan yang  tidak dipajaki oleh otoritas negara di mana  penghasilan  tersebut diterima atau diperoleh.
Tax haven, adalah suatu  negara di mana tarif pajak penghasilannya sangat  rendah atau tidak ada  sama  sekali pengenaan pajak atas penghasilan. Pada umumnya negara tax haven ini, digunakan oleh perusahaan  untuk investasi  atau transfer  penghasilan  yang pajaknya rendah atau  sama sekali tidak ada pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut. Negara tax haven juga digunakan oleh perusahaan Multinasional untuk menggeser penghasilan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara  ini, melalui transfer pricing.
Tax exemption,  memungkinkan perusahaan tertentu tidak perlu membayar pajak penghasilan  atas suatu penghasilan tertentu pula.
5) The defenal pinciple, adalah  semacam  penundaan  pajak sedemikian rupa,  sehingga perusahaan induk  (parent companies) tidak akan dipajaki atas penghasilan luar negerinya sampai dengan perusahaan induk betul- betul  diterima;
Pada hakikatnya, tidak saja masalah pajak ganda yang harus diperhatikan dalam masalah pajak internasional bagi perusahaan
Multinasional, tetapi juga bahwa  pajak tersebut akan berdampak pula kepada keputusan manajemen, di mana akan dilakukan investasi, bagaimana  memasarkan  produknya,  bentuk usaha  yang  bagaimana yang cocok baik komersial maupun  fiskal,  kapan dan bagaimana  ketatnya lalu
2) 3) 4) 52 BINA EKONOMI Vol.
8, No. I, Januari 2004: l-109
lintas valas  atau pengembalian  hasil keuntungan setelah pajak, bagaimana dan dengan cara apa pembiayaan yang akan dilakukan, termasuk pula masalah transfer Pricing.
Hal itu akan lebih nyata lagi pada pembahasan selanjutnya yang memperlihatkan  betapa transfer pricing yang  dipilih  untuk  barang  dan jasa yang ditransfer melewati batas  negara, mempunyai impak yang cukup memadai atas utang pajak internasional.  Begitu  pula penggunaan negara tax havens dan fax treaty oleh perusahaan  multinasional dalam rangka melakukan penghindaran  Pajak.
Transfer Pricing Sebagai  Salah  Satu  Strategi  Perencanaan  Pajak Transfer  pricing merupakan isu klasik dalam transaksi internasional'
Dari sisi pemerintahan,  transfer  pricing dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya  potensi  penerimaan suatu  negara,  khususnya yang berasal dari pajak, karena perusahaan  multinasional cenderung menggeser kewajiban  perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak  yang
tinggi  (high tax countries) ke negara-negara  yang  menerapkan tarif pajak
rendah (low tax countries).  lronisnya,  masalah  ini tidak dapat diselesaikan secara  unilateral oleh  masing-masing  negara tetapi harus dilakukan secara
bersama-sama (multilateral  cooperation).
sebaliknya dari sisi bisnis, perusahaan  cenderung berupaya
meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan (corporate income tax). Bagi perusahaan  berskala  global (misalnya multinational corporations), transfer pricing merupakan salah  satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam
memperebutkan sumber-sumber  daya yang terbatas'
Tipe dan Metode  Transfer  Pricing
Transfer  pricing  pada  perusahaan yang melakukan desentralisasi,
umumnya diukur dengan  menggunakan nilai produknya (baik berbentuk
Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina  Permatasari)
53
barang maupun jasa) pada saat  penyerahan  barang atau jasa dari pusat faba (profit  centre) ke pusat-pusat  pertanggungjawaban (respon sibiltty centre) lainnya dalam  lingkungan  perusahaan. Di lain pihak, transfer pricing tersebut dapat dibandingkan dengan  harga pasar (market  price) apabila terjadi  transaksi  antara  perusahaan dengan  pihak ketiga  lainnya yang tidak ada hubungan istimewa.
Pada perusahaan multinasional yang menggunakan  pusat-pusat laba, akan selalu terjadi transfer  pricing tersebut, yang  pada umumnya  terbagi atas "harga berbasis  pasar" (the markef-based price) dan "harga berbasis biaya" (the cost based price").
Penggunaan  transfer  pricing  berbasis pasar,  secara  relative cukup objektif  apabila  dibandingkan  dengan  hasil keahlian  negosiasi  para penjual atau pun pembeli pada pusat pertanggungjawaban penjualan maupun pusat pertanggungjawaban pembeli.
Hampir sebagian besar  para manajer perusahaan  mengharapkan bahwa pusat pertanggungjawaban laba hendaknya dapat menggunakan harga  yang  mendekati  transfer pricing  yang dikenal  sebagai "arm's'length price" dengan asumsi bahwa pusat-pusat  pertanggungjawaban  tersebut
sebagai  bisnis yang independen.
Dalam  beberapa situasi, di mana tidak  terdapat  suatu transfer pricing berbasis  pasar yang  dapat  diandalkan yang  akan digunakan  sebagai basis penetapan transfer  pricing,  maka transfer  pricing berbasis biaya yang akan digunakan. Bila memungkinkan transfer pricing  berbasis biaya tersebut, hendaknya  merupakan biaya standar. Tetapi  apabila digunakan harga aktual  (actual cost), pusat  pertanggungjawaban  pembelian  tersebut akan berkurang insentifnya untuk mengendalikan  efisiensi, sebab setiap kenaikan harga yang terjadi secara otomatis akan ditambahkan oleh pusat pertanggungjawaban pada transfer pricing dimaksud Untuk ini para manajer biasanya akan melakukan  spesifikasi  perhitungan  biaya  dan berapa  besar marjin  laba yang akan  ditambahkan  pada transfer pricing tersebut,  dengan tujuan  mengurangi  kesempatan  beragumentasi.  Caranya ialah, bahwa para BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: 1-109
manajer  hendaknya dengan  sangat  berhati-hati dan mempertimbangkan segala faktor menetapkan perhitungan biaya  beserta  labanya. Misalnya, khusus untuk perhitungan  transfer  pricing per unit jangka pendek (short term per-unit  costs)  hendaknya dibedakan  dengan transfer  pricing  per unit jangka panjang  (long-term per-unit cosf$. Juga dapat dipertanyakan, apakah semua elemen biaya secara normal  dimasukkan dalam perhitungan harga jual ataukah biaya penuh (full cost) yang harus  dimasukkan dalam menetapkan transfer  pricing internal, juga masalah perselisihan atau ketidakcocokan harga yang disertai  dengan  "emosi" para pembeli yang dapat terjadi  pada kondisi  pasar yang memojokkan para penjual untuk mengurangi marjin  labanya ke harga yang  lebih  rendah dari harga yang ditetapkan semula dalam spesifikasi  perhitungan transfer pricing.
Contohnya, penetapan transfer  pricing  sangat  dipengaruhi oleh undang- undang domestik suatu negara, terutama apabila pusat pertanggungjawaban penjual dan pusat pertanggungjawaban pembeli berada di negara yang berbeda-beda (misalnya  salah satu komponen mobil GM yang berpusat di Amerika Serikat diproduksi oleh perusahaan asembling di Eropa). Undang-undang  domestik tersebut biasanya,  ditujukan untuk mencegah  terdapatnya  pergeseran  laba (profits shifting) dari negara pajak tinggi (a high-tax country) ke negara pajak rendah (a low-tax country)
dengan cara memanipulasi transfer pricing.
Baik transfer pricing  berbasis  pasar  maupun transfer pricing  berbasis biaya berpotensi untuk tidak tercapainya persetujuan harga antar-pihak- pihak,  maka tidak jarang  transfer pricing  tersebut di negosiasikan antara pembeli dan penjual di luar harga yang  direferensikan atau berdasarkan penerapan  formula biaya  yang telah ditetapkan  sebelumnya. Juga karena adanya keinginan  dari pihak penjual  untuk  menerapkan  kebijakan  transfer pricing perusahaan yang normal.  Sebagai contoh, pusat pertanggungjawaban  penjualan mungkin saja akan menjual di bawah harga pasar normal dari pada perusahaannya merugi sama sekali, sepanjang. pusat pertanggungjawaban  pembelian unggul dalam melakukan pembelian-
Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari) 55
pembelian  dengan harga rendah pada saat-saat  tertentu. Dalam keadaan semacam itu, para pihak-pihak akan bernegosiasi.
Apabila pusat-pusat pertanggungjawaban tidak mempunyai wewenang  penuh  dalam penentuan  transfer pricing  atau antar-pihak-pihak tersebut tidak terdapat wewenang tawar-menawar yang seimbang, misalnya satu pihak berwenang penuh  menentukan  transfer  pricing  sedang pihak yang  lain tidak  memperoleh kewenangan penuh penentuan transfer pricing, maka hasilnya  pun  tidak akan memberikan  transfer  pricing  negosiasi yang memadai. Apabila terdapat suatu kondisi, di mana prospektif pusat pertanggungjawaban  penjualan  yang tidak  mempunyai  sumber  daya yang bebas - kekhawatiran  tidak dapat  melakukan  investasi di mana  pun ; atau prospektif  pusat  pertanggungjawaban  pembelian yang tidak  dapat  menolak pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka dalam keadaan semacam ini diperlukan  suatu  mekanisme arbitrasi  untuk memecahkan masalah transfer pricing yang diperdebatkan.  Baik mekanisme negosiasi maupun mekanisme arbitrasi kadang-kadang memerlukan waktu yang  cukup  panjang.
Transfer Pricing  dalam Ketentuan  Peraturan Perundang - undangan
Perpajakan
Dalam dunia bisnis yang  diwarnai oleh  tarif pajak  penghasilan yang berbeda-beda  antar-satu  negara  dengan  negara  lainnya,  bagi Perusahaan Multinasional yang operasionalnya meliputi  beberapa  negara acapkali menggunakan pajak penghasilan sebagai salah satu unsur yang dapat mengoptimalkan laba yang diperolehnya, dengan cara memakasimalkan penghasilannya di negara yang bertarif  pajak  rendah dan meminimalkan penghasilannya di negara yang bertarif pajak  tinggi.
Sebaliknya beberapa  negara yang melihat bahwa perbuatan meminimalkan  beban pajak oleh  Perusahaan Multinasional yang beroperasi dengan ruang lingkup internasional tersebut, kemungkinan akan mengganggu  penerimaan  pajaknya,  saat ini berusaha  untuk memasukkan dalam undang-undang pajak penghasilannya ketentuan-ketentuan yang 56
BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: l-109
mengatur  berkenaan  dengan  transfer  pricing  dimaksud,  termasuk masalah transfer keuntungan dari  cabang  perusahaan  ke perusahaan  induknya.
Permasalahan  lain yang timbul dari  fransfer  pricing adalah apabila keputusan transfer pricing  yang dilakukan oleh manajemen didasarkan semata-mata atas pertimbangan pajak (tax purpose). Dalam perspektif perpajakan,  transfer pricing  diartikan sebagai: the price charged by a company for goods, seryices  or intangible properties fo substdlary or other related company. Srnce the prices are not negotiated in a free, open market they may deviate from prices agreed upon by non-related trading paftners  in comparable  transactions under circumstances. ( John Hutagaol, Jurnal
Perpajakan Agustus 2002 ).
Bervariasinya tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara akan mendorong  manajemen  untuk  merelokasi  penghasilannya (revenues) ke negara-negara  yang  menerapkan tarif pajak yang  relatif rendah (low fax countries) dan  sebaliknya  membebankan biaya-biaya usahanya lebih besar ke negara-negara  yang  menerapkan tarif pajak yang  relatif tinggi  ( high tax countries) (Hilton,  hal. 881). Strategi transfer pricing  yang bertujuan untuk melakukan  penghindaran pajak (tax avoidance)  akan  sangat merugikan negara-negara  yang  termasuk  high tax countries  karena negara-negara itu kehilangan  potensi  penerimaan  pajak yang  seharusnya diperoleh' Masalah transfer  pricing akan lebih parah lagi apabila dimaksudkan untuk melakukan penggelapan  pajak ( tax evasion)  yang sudah tergolong  sebagai kriminal pajak  (tax crime).  Suatu tindakan transfer  pricing dikategorikan sebagai tax avoidance atau tax evasion  sangatlah tipis perbedaannya.
lmplikasi  pajak terhadap pengaturan transfer pricing  dapat terlihat pada ilustrasi  berikut ini : Dalam rangka terdapat persesuaian  transfer pricing antara otoritas pajak dengan  para  Wajib  Pajak,  berkenaan  dengan "arm's length  price", dikembangkan  pula dalam ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan suatu model yang mirip dengan model "transfer pricing  negosiasi dan transfer  pricing arbitrasi" tersebut di atas, dengan diperkenalkannya  model  "kesepakatan  transfer  pricing - advance pricing
Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina  Permatasari)
57
agreement  (APA)" seperti yang terlihat dalam pasal 18 Undang-undang No.
7 Tahun 1983 tentang  Pajak Penghasilan sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.
Kesepakatan transfer  pricing (Advance Pricing  AgreernenVAPA)  adalah kesepakatan  antara Wajib Pajak dengan  Direktur Jenderal  Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak  yang mempunyai  hubungan  istimewa (related pafties) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi teriadinya praktik penyalahgunaan fransfer pricing oleh perusahaan multinasional. persetujuan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup  beberapa hal antara lain harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung  pada kesepakatan.  Keuntungan dari APA selain  memberikan  kepastian hukum dan kemudahan  penghitungan pajak, Fiskus tidak  perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib  Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama.
APA dapat  bersifat  unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara  Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal  Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada diwilayah yurisdiksinya.
Sebelum  pemyataan  masalah  transfer  pricing  dengan  menggunakan "kesepakatan transfer pricing-advance pricing agreement" seperti yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3a) tersebut di atas, Direktur Jenderal Pajak pernah  mengeluarkan  Surat Edaran NO.SE-04/PJ.7/1993  tanggal 9 Maret 1993 yang dianggap masih relevan  dengan  permasalahan  transfer pricing (kecuali  advance pricing agreement) yang  pada pokoknya berisi hal-hal sebagai  berikut : Secara universal transaksi  antar-Wajib Pajak yang mempunyai  hubungan  istimewa  tersebut  dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal  ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau  biaya dari  satu Wajib  Pajak ke Wajib Pajak lainnya,  yang dapat direkayasa  untuk menekan  keseluruhan  jumlah
BINA EKONOMI  Vol. 8, No. l, Januari 2004: l-109
pajak yang terutang atas Wajib Pajak.Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa  tersebut.
Kekurangan wajaran tersebut dapat terjadi pada:
o Harga penjualan. o Harga pembelian.
o Alokasi biaya  administrasi  dan  umum  (overhead  cost). o Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder  loan). o Pembayaran  komisi, lisensi, franchise, sewa,  royalti, imbalan atas jasa manajemen,  imbalan  atas jasa teknik dan imbalan atas jasa
lainnya.
o Pembelian  harta perusahaan oleh pemegang  saham  (pemilik) atau pihak yang  mempunyai  hubungan  istimewa yang lebih rendah dari harga pasar.
. Penjuilan  kepada  pihak luar negeri  melalui pihak ketiga yang
kurang/tidak  mempunyai substansi usaha (misalnya durnmy company,  letterbox  company atau  reinvoicing  center)'
Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dan diperkenalkannya produk dan metode usaha baru  yang semula belum dikenal dalam  bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk  dan variasi  transfer picing dapat  tidak  terbatas.
Transfer Pricing datam  Perjanjian Penghindaran  Pajak  Berganda (P3B)
Masalah transfer pricing dalam P3B  bertitik tolak dari Pasal 9 UN Model yang mengatur  tentang perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,  yaitu antara induk  perusahaan yang berdomisili  di salah satu negara dengan anak/cabang  perusahaan  yang  berdomisili di negara
lain.
Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina  Permatasari)
59
Ayat 1 Pasal I UN Model tersebut, menyebutkan  tentang pemberian wewenang kepada salah satu negara untuk melakukan verifikasi atas transaksi  antar-pihak-pihak yang mempu4yai  hubungan istimewa, seperti antara  induk  perusahaan dengan anaU cabang  perusahaannya, sepanjang tidak menunjukkan harga wajar (arm's length price) menurut pasar atau dengan  perkataan lain, verifikasi tidak akan dilakukan, apabila  transaksi tersebut sudah didasarkan kepada  harga  wajar.
Selanjutnya dalam ayat 2 diatur pula bahwa jika terjadi transaksi antara dua pihak yang mempunyai hubungan  istimewa, dan transaksi  tersebut tidak menggunakan harga arm's length, salah satu negara pihak pada Persetujuan dapat melakukan penyesuaian yang seharusnya juga diikuti oleh negara pihak lainnya. Apabila  masalah  penyesuaian  tersebut  tidak diikuti ofeh negara pihak lainnya (correlative adjustment). maka akan terjadi economic double taxation (pengenaan pajak berganda terhadap penghasilan yang sama oleh orang/negara yang berbeda) Apabila misalnya terdapat P3B antara Negara A dengan negara B, maka harus diingat bahwa penyesuaian yang  dilakukan  oleh  negara A berupa kenaikan tax-basenya tidak secara otomatis  harus diikuti oleh negara B, tetapi  baru akan melakukan penyesuaian apabila  memang menunjukkan laba yang didasarkan  pada arm's length.
. Masalah  berikutnya, adalah penentuan bagaimana penyesuaian tersebut harus  dilaksanakan. Untuk ini ada dua pilihan yang dapat dilakukan,  yaitu:
Misalnya perusahaan A di negara A melakukan transaksi dengan perusahaan  B (masih satu grup) di negara B. Telah dilakukan penyesuaian ofeh A, karena  transaksinya tidak didasarkan pada harga arm's length.
Langkah yang  dapat  dilakukan  oleh B dalam  rangka correlative  adjustment adalah  dengan cara menghitung dan menetapkan  kembali jumlah pajak yang terutang, atau
60
BINA EKONOMI  Vol. 8, No. 1, Januari 2004: l-109
Dilakukan  melalui mekanisme  kredit pajak sebagaimana  diatur dalam pasal2  model P3B. Dalam hal ini B dapat mengkreditkan jumlah pajak  yang dibayar  oleh  A, sebagai akibat penyesuaian  yang  dilakukannya  di negara  A.
Pada dasarnya  correlative adjustment  tersebut tidak menjamin  tidak terjadinya pergeseran laba  (profit  shifting)  antar-uniUperusahaan  dalam  grup yang sama, sebab hal ini dapat saja dilakukan dengan cara lain, yaitu melalui  pembayaran  dividen,  rovalty atau pembayaran lainnya dan perlu diketahui  bahwa ayat 2 tersebut  tidak mencegah  suatu negara melakukan correlative  adjustment sepanjang undang-undang nasionalnya memungkinkan melakukan hal tersebut.
Dari sudut pandang  perusahaan  multinasional,  transfer pricing merupakan  alat  untuk memobilisasi  laba bagi kepentingan perusahaannya sendiri, sedang di lain pihak aparat perpajakan  selalu menginginkan  agar transaksi  yang terjadi antar-uniVperusahaan dalam satu grup, dilaksanakan dengan  harga  arm's  tength sesuai dengan  prinsip yang dianut oleh OECD'
Dasar yang menjadi pertimbangan  pemilihan metode tersebut adalah karena  prinsip  tersebut  menempatkan  perusahaan dari satu grup dalam kondisi yang sama dengan perusahaan yang independen sehingga menghilangkan faktor-faktor yang menguntungkan maupun yang merugikan.

## KESIMPULAN
Kebijakan dalam menentukan transfer pricing menjadi penting karena terkait  dengan  penilaian kinerja masing - masing anak perusahaan.
Penetapan transfer pricing  yang tinggi akan  menghasilkan  keuntungan  pada anak perusahaan  penjual  sebaliknya menjadi biaya pada anak perusahaan pembeli. Tetapi pada akhirnya laba yang  sebenarnya  akan  muncul pada laba perusahaan secara keseluruhan. Hal  penting yang harus tetap menjadi perhatian dalam transfer pricing adalah kemampuan perusahaan untuk masuk  pada persaingan  eksternal  sehingga  penetapan transfer pricing harus dihitung secara matang.
Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina  Permatasari)
6l
Pengaruh transfer  pricing harus juga dilihat dari sisi Undang - undang pajak agar penentuan transfer pricing tidak menambah beban pajak yang seharusnya tidak terjadi atau seharusnya masih mungkin untuk diminimalkan. Oleh perusahaan  multinasional,  transfer pricing dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghematan pajak  secara  global dengan merelokasi  penghasilan  globalnya  pada low tax countries dan  menggeser biaya-biaya dalam jumlah yang  lebih besar pada big tax countrtes. lmplementasi  transfer pricing cenderung dilakukan untuk penghindaran pajak. Namun bila  fransfer pricing dikategorikan sebagai penggelapan pajak maka perusahaan multinasional  dianggap  melakukan kriminal pajak dan akan dikenai sanksi  pidana perpajakan sesuai dengan ketentuan'yang berlaku.
Dalam rangka terdapat persesuaian  transfer pricing  antara otoritas pajak dengan  para wajib Pajak, berkenaan  dengan "arm's  length price", dikembangkan pula dalam ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan suatu model yang mirip dengan model  "transfer pricing negosiasi dan transfer  pricing arbitrasi" tersebut di atas, dengan diperkenalkannya  model  "kesepakatan  transfer  pricing - advance pricing agreement  (APA)" seperti yang terlihat dalam pasal 18 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang  Pajak Penghasilan sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir  dengan  Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Meskipun demikian pada parkteknya tidak semua wajib pajak  dapat  menggunakan program AP karena prosedurnya cukup mahal dan memakan waktu, sehingga bagi wajib pajak kecil hal ini menjadi sulit. oleh karena itu prosedur APA  biasanya hanya  membantu dalam kasus transfer pricing  yang nilainya cukup besar.
62
BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: l-109

## DAFTAR PUSTAKA
Dr. Gunadi, Msc., Ak. Paiak Internasional. Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas lndonesia. 1 998.
Horngren, Charles T; Foster, George; and Datar, Srikant. Cost Accountinq : A Manaqerial Emphasis.  Eleventh  edition.  New Jersey : Prentice Hall International Editions,  2003.
fqbal, Zafar  M. International Accountinq : A Global  Persoective. Second Edition.  United Stated of America : South  Western Thomson Learning, 2002.
John Hutagaol, SE., MAcc., Mec.
. Edisi Pertama. Jakarta : PT Kharisma,  2003.
Dr. Mohammad Zain, Ak. Manaiemen Perpaiakan. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit Salemba Empat,  2003.
Surahmat,  Rahmanto. Persetuiuan Penqhindaran Paiak Berqanda : Sebuah Penoantar.  Cetakan  kedua. Jakarta : PT Gramedia  Pustaka Utama, 2001.
Undang - Undang Pajak Tahun  2000 : Pajak Penghasilan, Jakarta : Salemba Empat,2000.
Jurnaf Perpajakan Indonesia , Volume 1, Nomor 12, Juli 2002 Jurnal Perpajakan lndonesia , Volume 2, Nomor 1, Agustus  2002 Jurnal Perpajakan Indonesia , Volume 2, Nomor  9, April  2003 Jurnal Perpajakan Indonesia , Volume 2, Nomor 10, Mei2003 Jurnal Perpajakan Indonesia , Volume 3, Nomor 4, November  2003 Media Akuntansi , Edisi 26, Mei- Juni  2002 Media Akuntansi , Edisi28,  September 2042
Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina  Permatasari)
63