……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## IMPLEMENTASI KEMITRAAN CONTRACT FARMING MODEL INTI PLASMA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Oleh Ranti 1 , Sakirah 2 , A. Oddang 3 , Kamiruddin 4 1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Email: 1 ranti.rahim27@gmail.com , 2 sakirahakia@gmail.com ,
3 andioddangsaw@gmail.com , 4 kamiruddinamin@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini memaparkan tentang  contract farming model inti plasma.  Penelitian bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  kemitraan  contract  farming  model  inti  plasma,  dan bagaimana  pandangan  islam  dalam  menyikapi  isu-isu  kemitraan  contract  farming.  Dalam Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research) dengan mengumpulkan  data  dari  berbagai  referensi  seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  majalah, koran,  dan dokuman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kerja  sama  inti  plasma  merupakan  bentuk kerja  sama  yang  saling  menguntungkan  dan  mengedepankan  prinsip  tolong  menolong (ta’awun),  pihak  yang  memiliki  dana  membantu  pihak  yang  tidak  memiliki  dana  dengan memberikan  modal  usaha  dan  pembagian  keuntungannya  adalah  bagi  hasil.  Pada implementasinya dalam hal pembagian keuntungan dan resiko, islam meninjau dari segi aspek keadilan antara pemilik modal dan pengelola. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dalam  pembagian  risiko  harus  ditegakkan,  dan  kedua  belah  pihak  harus  bertanggung  jawab secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. Contract farming inti plasma merupakan bentuk kerjasama kemitraan yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal usaha dengan menerapkan prinsip kerja sama sesuai dengan ekonomi islam. Kata Kunci: Contract Farming, Inti Plasma, Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  agraris yang  menggantungkan  kesejahterannya  pada sektor  pertanian.  Secara  geografis  Indonesia juga merupakan negara yang memiliki potensi alam  dalam  pengolahan  pertanian.  Potensi pertanian  Indonesia  yang  tinggi  disebabkan wilayah  Indonesia  yang  memiliki  wilayah daratan yang sangat subur. Perkebunan sebagai salah  satu  cabang  dari  sektor  pertanian  yang turut  serta  menunjang  dan  merangsang pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan pertanian  dapat  dilihat  beberapa  hal  yang menjadi kegiatan utama dalam pengembangan bidang  ini,  antara  lain  adalah  kegiatan pengolahan  dan  pemasaran,  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  sarana dan  prasarana  lain  yang  dibutuhkan  disertai
dengan  manajemen  yang  baik  didalamnya demi  menunjang  keberlangsungan  kegiatan pengembangan pertanian ini dengan baik.
Melihat  pada  kenyataan  yang  ada  di masyarakat,  maka  kegiatan-kegiatan  dan bantuan seperti teknologi dan ilmu pengetahuan  diatas  dapat  menjadi  masalah serius  yang  dapat  menghambat  pertumbuhan potensi pekebun/petani yang ada di Indonesia. Kemitraan contract farming sebagai salah satu wujud dari solusi sebagaimana yang dimaksud, adalah  suatu  hubungan  kerjasama  antara  para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantara  mereka.  Dengan  adanya  bentuk kerjasama berupa kemitraan ini dapat membantu  bagi  para  pihak  untuk  saling menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
Berbagai kebijakan dan program dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor pertanian  salah  satunya  adalah  melalui contract  farming dengan  model  inti  plasma yang dapat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui hubugan  kerjasama  dengan  perusahaan  inti sebagi  pemodal.  Pola  kemitraan  inti  plasma jika dilihat dari satu sisi sangat menguntungkan  petani,    namun  disisi  lain masih  banyaknya  pola  kemitraan  inti  plasma yang
belum
maksimal dan berkesinambungan. 1 Program  kemitraan  inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan  banyak  kekurangan.  Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam  status  pengelolaannya.  Ada  yang bersifat  individu  dan  ada  pula  di  bawah pengelolaan  berkelompok  seperti  Koperasi. Seringkali  dengan  banyaknya  kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan  kondisi  tidak  menguntungkan ada pada pihak petani. 2
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana implementasi kemitraan contract  farming pertanian  model inti  plasma,  dan  bagaimana  pandangan  islam dalam  menyikapi  isu-isu  kemitraan contract farming .

## LANDASAN TEORI

## Contract farming
Eaton  dan  Andrew  mendefinisikan contract  farming sebagai  suatu  kerjasama antara  petani  dengan  perusahaan  pengolahan atau  pemasaran  untuk  menghasilkan  atau memasok  produk  pertanian  yang  diikuti
1 Revy  Ardiansyah  and  Hilmi  Aulawi, ‘identifikasi  faktor - faktor  kunci  keberhasilan  pola’, Jurnal Kalibrasi , 17.2 (2020), 43 – 51.
2 Ifrani  Muhammad  Topan, ‘Peran  Koperasi Pada  Program  Kemitraan  Inti  Plasma  Perkebunan Kelapa  Sawit  Untuk  MeningkatkanTaraf  Hidup Masyarakat’, Al’ Adl : Jurnal Hukum , 12.2 (2020), pp. 317 – 33.
dengan  suatu  persetujuan  yang  memuat ketentuan  dan  syarat  yang  berkaitan  dengan harga  dan  produksi  misalnya  dalam  hal penyediaan input, bantuan teknologi, kuantitas produk  dan  kualitas  produk.  Sementara  itu dalam konteks yang lebih luas Kismantoroadji mengartikan contract  farming sebagai  suatu kerjasama bisnis antara petani dengan perusahaan swasta/BUMN yang diikat dengan suatu  kontrak  yang  memuat  ketentuan  dan syarat-syarat yang berhubungan dengan produksi, manajemen dan komoditas tertentu. 3 Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  kontrak  farming  terjadi karena ada hubungan kemitraan. Dalam hal ini antara  dua  pihak  saling  membutuhkan.  Petani membutuhkan  bantuan  dari  segi  modal maupun  sarana  produksi,  sedangkan  pihak perusahaan membutuhkan pasokan bahan baku yang  dibutuhkan.  Sehingga  terjadi  kerjasama yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

## Inti plasma
Pola kemitraan inti plasma, adalah pola kemitraan dengan perusahaan/pemodal sebagai inti  sementara  petani  sebagai  plasma. 4 Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memuat  pengertian  tentang  kemitraan  yaitu: Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,  mempercayai,  memperkuat,  dan menguntungkan  yang  melibatkan  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dengan Usaha Besar.
Dalam hubungan kemitraan terdiri dari dua subyek hukum yang terlibat yaitu pekebun plasma  yang  merepresentatifkan  diri  sebagai usaha  kecil  dan perusahaan  inti  atau
3 Erfit, ‘Fakultas Ekonomi Universitas Jambi’,
Jurrnal : Jur Embrio , 1.4 (2011), pp. 6 – 17.
4 Amestina  Matualage,  Sunarru  Samsi Hariadi,  and  Paulus  Wiryono,  ‘pengelolaan  kebun kelapa sawit dalam pola kemitraan inti plasma ptpn ii  prafi  dengan  petani  suku  arfak  di  manokwari  , papua barat, Jurnal JSEP , 12.1 (2019), 19 – 28.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
perusahaan  pengelola  sebagai  usaha  besar skala  besarnya,  sehingga  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  hubungan  kemitraan  ini merupakan hubungan yang saling memerlukan yaitu  merupakan  prinsip  memperkuat  dan saling  menguntungkan. 5 Sesuai  dengan  isi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997  tentang  Kemitraan  di  dalam  pola  inti plasma ini Usaha Besar atau Usaha Menengah yaitu  perusahaan  inti  mempunyai  kewajiban untuk  membina  dan  mengembangkan  Usaha Kecil  yang  menjadi  plasmanya  yaitu  petani plasma dalam hal:
1. Penyediaan dan penyiapan lahan
2. Penyediaan sarana produksi
3. Pemberian  bimbingan  teknis  manajemen usaha dan produksi
4. Perolehan,  penguasaan  dan  peningkatan teknologi yang diperlukan
5. Pembiayaan
6. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan  bagi  peningkatan  efisiensi  dan produktivitas usaha.
Untuk hak  dari  Usaha  Kecil  dalam  hal  ini pekebun plasma adalah memperoleh pembinaan  dan  pengembangan  dari  usaha Besar  dan  atau  usaha  Menengah  mitranya dalam hal ini perusahaan inti dalam satu aspek atau  lebih  tentang  pemasaran,  sumber  daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.  Dalam  hal  pembinaan  kelompok mitra  yang  dimaksud  adalah  kelompok  mitra yang  perlu  ditingkatkan  pemahaman  dan kemampuannya  dalam  hal  merencanakan usaha,  melaksanakan  dan  mentaati  perjanjian kemitraan, memupuk
modal
dan memanfaatkan pendapatan yang dituju, meningkatkan  hubungan  melembaga  dengan koperasi  dan  dapat  mencari  juga  mencapai skala  usaha  ekonomi  yang  dituju.  Sedangkan bagi  pihak  perusahaan  mitra  juga  memiliki
5 Adinda  Prisca  and  Anugerah  Puteri,
‘Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan  Usaha  Perkebunan  Yang  Patut  Dan
Adil  Pendahuluan’, E-Jurnal:  Spirit  Pro  Patria ,  IV.1 (2017), 64 – 72.
kewajiban dalam hal meningkatkan pengetahuan  dan  kewirausahaan  kelompok mitra, membuat dan mencarikan fasilitas kredit yang layak, mengadakan penelitian pengembangan dan pengaturan teknologi tepat guna  juga  melakukan  konsultasi  dan  temu usaha. 6
Sistem pertanian kontrak (Contract Farming)
Contract  Farming merupakan  satu mekanisme  kelembagaan  (kontrak)  yang memperkuat  posisi  tawar-menawar  petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya  secara  langsung  atau  pun tidak  langsung  dengan  badan  usaha  yang secara  ekonomi  relatif  lebih  kuat.  Melalui kontrak,  petani,  peternak  dan  nelayan  kecil dapat  beralih  dari  usaha  tradisional/subsisten ke  produksi  yang  bernilai  tinggi  dan berorientasi  ekspor.  Hal  ini  tidak  hanya berpotensi  meningkatkan  penghasilan  petani, peternak  dan  nelayan  kecil  yang  ikut  dalam kontrak  tetapi  juga  mempunyai  efek  berlipat ganda  ( multiplier  effects )  bagi  perekonomian di  pedesaan  maupun  perekonomian  dalam skala yang lebih luas.

## Model Contract Farming
Menurut  Eaton  dan  Shepherd  dalam bukunya Contract  Farming:  Partnership  for Growth ,  Contract  Farming  dapat  dibagi menjadi lima model: 7
a. Centralized  model ,  yaitu  model  yang terkoordinasi  secara  vertikal,  dimana sponsor  membeli  produk  dari  para  petani dan kemudian memprosesnya atau
6 Adinda  Prisca  and  Anugerah  Puteri,
‘Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan  Usaha  Perkebunan  Yang  Patut  Dan Adil  Pendahuluan’, E-Jurnal:  Spirit  Pro  Patria ,  IV.1
(2017), 64 – 72. 7 Rostiar  Sitorus,  ‘Perspektif  Rumahtangga Petani  Dan  Perusahaan  Agribisnis  Terhadap Contract Farming (Sebuah Tinjauan Literatur ) Farm Household and Agribusiness Companies Perspective ’ s  about Contract  Farming ( A Literature  Review  )’, Agrica Ekstensia , 12.1 (2018), pp. 51 – 59.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
mengemasnya dan memasarkan
produknya.
b. Nucleus  estate  model ,  yaitu  variasi  dari model  terpusat,  dimana  dalam  model  ini sponsor  dari  proyek  juga  memiliki  dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan.
c. Multipartite model , yaitu biasanya melibatkan  badan  hukum  dan  perusahaan swasta  yang  secara  bersama  berpartisipasi bersama para petani.
d. Informal model , yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap wiraswasta perseorangan  atau  perusahaan  kecil  yang biasanya membuat kontrak produksi informal  yang  mudah  dengan  para  petani berdasarkan musiman.
e. Intermediary  model ,  yaitu  model  yang biasanya  diaplikasikan  terhadap  usaha pemberdayaan  masyarakat  petani  melalui mediasi lembaga pemerintah atau lembaga non  profit  lainnya  dalam  mediasi  dengan perusahaan mitra, fasilitasi dalam penyediaan  dana,  serta  bimbingan  dan penyuluhan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  studi  ini,  peneliti  melakukan penelitian  kepustakaan  (library  research) yang melibatkan  sejumlah  aktivitas  terkait  metode pengumpulan data dari sumber-sumber kepustakaan, membaca, mencatat dan menganalisis bahan-bahan penelitian. Penelitian  kepustakaan  (library  research) adalah  jenis  penelitian  yang  mencari  objek penelitian  melalui  berbagai  informasi  yang tersedia  dalam  sumber-sumber  kepustakaan seperti  buku,  jurnal  ilmiah,  majalah,  koran, dan dokumen.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mencari objek  data  dengan  mengumpulkan  literatur yang  relevan  dengan  permasalahan  yang dibahas  yaitu  mengenai Contract  Farming Model  Inti  Plasma. Data  yang  dibutuhkan dalam menjawab permasalahan tersebut diperoleh melalui studi literatur yang
mencakup  berbagai  referensi  yang  sesuai. Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dengan tujuan  untuk  menganalisis  data-data  pustaka yang  dapat  memberikan  solusi  atau  jawaban terhadap  masalah  yang  diteliti.  Dengan melakukan  penelitian  pustaka,  peneliti  dapat memperoleh  hasil  dari  sumber-sumber  data yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Keberadaan Contract Farming di Indonesia
Dalam SK Mentan No.
940/Kpts/OT.210/10/1997  tentang  pedoman kemitraan  usaha  pertanian  dikemukakan  pola- pola  kemitraan  usaha  antara  lain:  inti  plasma, sub  kontrak,  dagang  umum,  keagenan,  dan kerjasama  operasional  agribisnis  (KOA). Terdapat  banyak  jenis  kontrak  /  kemitraan umum  digunakan  petani  dan  agribisnis  di Indonesia.  Karakteristik  kemitraan  tersebut tergantung  pada  beberapa  hal  yaitu:  lembaga yang  tersedia  untuk  mendukung  produksi  dan produk  pasar,  komoditas  yang  diproduksi, basis sumber daya dari produsen dan kapasitas perusahaan  agribisnis.  Secara  umum  di Indonesia  terdapat  lima  jenis  kemitraan:  Inti plasma, sub-kontrak, dagang umum, agen, dan kerja sama operasional (KSO). 8
Dari  beberapa  jenis  kemitraan  yang telah  disebutkan,  dalam  penelitian  ini  hanya berfokus  pada  kemitraan  inti  plasma.  Bentuk Intervensi  Pemerintah  dalam  Kontrak  Inti Plasma  Perlu  adanya  fungsi  pengawasan  dari pemerintah  untuk  turut  serta  berpartisipasi sebagai  pihak  dalam  berkoordinasi,  fasilitasi, mengawasi  setiap  kegiataan  sebagai  peran serta  pemerintah  dalam  keberlangsungan kelancaran pelaksanaan kontrak inti plasma. 9 a. Pertama  dalam  hal  koordinasi,  pada dasarnya pihak yang melakukan koordinasi
8 Sitorus.
9 Prisca  And  Puteri,  ‘PENGATURAN
KONTRAK  INTI  PLASMA  DALAM  PEMBERDAYAAN USAHA  PERKEBUNAN  YANG  PATUT  DAN  ADIL Pendahuluan’.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
tidak hanya dari unsur instansi pemerintah saja tetapi meliputi dunia usaha, perguruan tinggi  dan  tokoh  masyarakat  hal  ini tertuang dalam Pasal 24 Peraturan
Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997.
Koordinasi  dilakukan  meliputi  kegiatan dalam  hal  penyusunan  kebijakan  dan program  pelaksanaan,  pemantauan  dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap  pelakasanaan  kemitraan  usaha nasional.
b. Kedua dalam hal fasilitasi, peran pemerintah  penting  dalam  hal  ini  guna mengupayakan penyediaan  dan  pemberian fasilitas  modal,  teknologi  dan  jaringan pasar sehingga masyarakat dapat merasakan  peluang  yang  sama,  hal  ini dimaksdukan agar selalu terjadi keseimbangan  di  dalam  setiap  komponen masyarakat dalam melakukan usaha kemitraan ini.
c. Ketiga  dalam  hal  pengawasan,  di  dalam Pasal  23  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  44  Tahun  1997  diatur  bahwa “Menteri  Teknis  bertanggung  jawab memantau  dan  mengevaluasi  pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha  sesuai  dengan  bidang  tugasnya masing-masing”.  Selain  itu  kepada  para pelaku  kemitraan  usaha  diwajibkan  untuk melaporkan
perkembangan usaha kemitraan  kepada  departemen  teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan  Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Fungsi pengawasan  ini  lebih  menekankan  pada kegiatan  pasif  dari  pemerintah  yaitu menciptakan  kebijakan-kebijakan  dalam pelaksanaan kemitraan yang dapat memberikan  jaminan  bagi  para  pelakunya baik  perusahaan  inti  maupun  pekebun plasma.
Prinsip dan Dasar Hukum Kemitraan
1. Dasar Hukum Kemitraan Kerjasama merupakan hal yang dianjurkan  dalam  Islam,  hal  ini  merupakan
bentuk  saling  tolong  menolong  terhadap sesama.
ْاوُن َواَعَت  َلَ َو  ٰۖ ى َوۡقَّتلٱ َو  ِ رِبۡلٱ ىَلَع ْاوُن َواَعَت َو َ َّللّٱ  َّنِإ  َٰۖ َّللّٱ  ْاوُقَّتٱ َو   ِِۚن  َوۡدُعۡلٱ َو  ِمۡثِ ۡلۡٱ  ىَلَع

## ِباَقِعۡلٱ ُديِدَش
Terjemahnya “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah  kamu kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  amat  berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah, 5: 2). 10
Ada  syarat  dan  ketentuan  yang digariskan  Islam  dalam  melakukan  akad  atau perjanjian,  (1)  Dewasa  (2)  Sehat  Akal  (3) Mumayiz  (4)  Tanpa  paksaan  dari  para  pihak. Beberapa  nilai  nilai  dasar  kerjasama  dalam Islam:  (1)  kepemilikan  (2)  Keseimbangan  (3) Keadilan. 11 Dalam  kemitraan  musti  ada  objek yang  dimitrakan.  Apabila  objeknya  berupa benda  atau  barang  maka  syarat  benda  yang dimitrakan  sama  dengan  syarat  benda  atau barang  dalam  jual  beli  dalam  Islam. 12 Kemitraan  merupakan  salah  satu  tingkatan peran  serta  masyarakat  dalam  menjalankan kerja  sama.  Kemitraan  memiliki  arti  sebagai sharing power antara pihak masyarakat dengan pihak  pemegang  kekuasaan  yang  didasarkan pada  kesepakatan  bersama.  Adapun  dasar hukum kemitraan terdapat dalam (Q.S An-Nisa 4 : 29)
مُكَن ۡيَب  مُكَل  َو ۡمَأ  ْا َٰٓوُلُكۡأَت   َلَ  ْاوُنَماَء  َنيِذَّلٱ  اَهُّيَأَٰٓ َي َلَ َو  ِۚۡمُكنِ م  ٖضا َرَت نَع ًة َر  َجِت َنوُكَت نَأ َٰٓ َّلَِإ ِلِط َبۡلٱِب ۡمُكِب َناَك َ َّللّٱ َّنِإ  ِۚۡمُكَسُفنَأ ْا َٰٓوُلُتۡقَت ا ٗمي ِح َر
10 Kementerian  Agama  RI,  Al- Qur’an Hafalan,  (Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an, 2019), h. 106.
11 Bambang  Wijayanto  dkk.  Mengasah Kemampuan  ekonomi.  itra  Praya,  Bandung 2007, h.
16-17
12 Ali Muhammad, Fikih, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008, h. 26
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Terjemahnya Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah  Maha  Penyayang  kepadamu  (Q.S  An- Nisa 4 : 29) 13 Contract farming sebagai suatu perjanjian  pada  dasarnya  tunduk  pada  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata).
Selain itu juga terdapat pengaturannya  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Pengaturan tersebut  antara  lain  terdapat  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  17  Tahun  2013  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah. 14 Peraturan  Pemerintah  No.  44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama  usaha  antara  Usaha  Kecil  dengan Usaha  Menengah  dan  atau  dengan  Usaha Besar  disertai  pembinaan  dan  pengembangan Usaha  Menengah  dan  atau  Usaha  Besar dengan  memperhatikan    prinsip  saling memerlukan,  saling  memperkuat,  dan  saling menguntungkan. 15 Dan  Peraturan  Pemerintah No  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan, Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 16
13 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Hafalan,  (Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al- Qur’an, 2019), h. 83.
14 Pemerintah  Pusat  Indonesia,  ‘Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah’, 40, 2013, pp. 1 – 27. 15 Pemerintah  Pusat  Indonesia,  ‘Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  44  Tahun  1997  Tentang Kemitraan’, 1997.
16 Pemerintah  Pusat  Indonesia,  ‘Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang Kemudahan,  Perlindungan,  Dan  Pemberdayaan
2. Prinsip-Prinsip Dasar Kontrak Inti Plasma Sama  halnya  dengan  aturan  hukum kontrak  yang  mendasari  lahirnya  kemitraan inti  plasma  itu  sendiri  memiliki  suatu  prinsip dasar  yang  mengaturnya  sebagai  hakikat mengapa  diperlukannya  suatu  prinsip  atau dasar terhadap setiap tahap pembuatan kontrak kemitraan  dari  tahap  pra-kontrak  sampai dengan pelaksanaan kontrak. 17 Adapun prinsip-prinsip  yang  digunakan  dalam  kontrak inti plasma adalah sebagai berikut:
a. Prinsip konsensualisme.
Dalam  kegiatan  kemitraan  inti  plasma, penting  untuk  memastikan  tercapainya kesepakatan  dalam  pembuatan  kontrak. Kesepakatan  ini  dilakukan  oleh  badan usaha  atau  perusahaan  pengelola  yang berperan sebagai subjek hukum.
Perusahaan pengelola menawarkan kerjasama  dalam  kegiatan  kemitraan  inti plasma  kepada  pekebun.  Jika  pekebun menerima  tawaran  tersebut,  maka  terjadi kesepakatan  yang  menjadi  dasar  kontrak kemitraan inti plasma.
b. Prinsip itikad baik.
Prinsip itikad baik diwujudkan melalui transparansi,  keterbukaan,  kejujuran,  dan saling  percaya  antara  pekebun  plasma  dan perusahaan  inti  dalam  kemitraan  inti plasma.  Itikad  baik  ini  tercermin  dari  izin usaha  yang  dimiliki  perusahaan  pengelola dalam  kegiatan  perkebunan,  sesuai  yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.  Pada  sisi  pekebun  plasma,  itikad baik  terlihat  dalam  pemenuhan  kewajiban kontraktual  sesuai  yang  diatur  dalam kontrak.
c. Prinsip pacta sunt servanda .
Saat melaksanakan kontrak inti plasma, penting untuk memperhatikan setiap aspek
Koperasi  Dan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah’, 2021.
17 Adinda  Prisca  and  Anugerah  Puteri, ‘Pengaturan
Kontrak Inti Plasma Dalam
Pemberdayaan  Usaha  Perkebunan  Yang  Patut  Dan Adil’, 30.2 (2015), pp. 186– 200.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
yang  tercantum  dalam  klausul-klausul kontrak.  Kesepakatan  yang  telah  dibuat antara pekebun plasma dan perusahaan inti akan mengikat kedua belah pihak,
meskipun  tidak  diatur  secara  spesifik dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dianggap  wanprestasi  atau  melanggar hukum,  dan  dapat  mengakibatkan  tuntutan ganti rugi.
d. Prinsip privity of contract . Para pihak yang terlibat dalam kontrak kemitraan  inti  plasma  adalah  pekebun plasma,  koperasi  yang  mewakili  para pekebun,  dan  perusahaan  inti/pengelola. Kontrak  ini  tidak  berlaku  bagi  pihak  yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.
e. Prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan  kebebasan  kepada  pekebun plasma dan perusahaan inti untuk menentukan  setiap  aspek  yang  akan disepakati  dalam  kontrak  inti  plasma. Namun,  dalam  pembuatan  kontrak  inti plasma,  kebebasan  ini  dibatasi  oleh regulasi  tertentu,  seperti  yang  dijelaskan dalam  Penjelasan  Pasal  18  ayat  1  PP  No. 44/1997 Tentang Kemitraan. .
f. Prinsip proporsionalitas. Prinsip  proporsionalitas  mengatur  hak dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak kemitraan  inti  plasma,  yakni  pekebun plasma  dan  perusahaan  inti,  sesuai  dengan proporsi  atau  bagian  masing-masing.  Hal ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan  dan  memperkuat,  dengan memenuhi kebutuhan masing-masing
pihak .
g. Keabsahan kontrak inti plasma. Dalam  hal  keabsahan  kontrak  inti plasma ini  sama  halnya  dengan  keabsahan kontrak  pada  umumnya  yang  diatur  di dalam  Pasal  1320  BW  baik  syarat subyektif maupun obyektif. Syarat Pertama yaitu,  kesepakatan.  Para  pihak  saling
menyatakan kehendak masing-masing untuk  menutup  suatu  perjanjian  atau pernyataan  pihak  yang  satu  “cocok”  atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain.  Syarat  kedua,  kecakapan.  Dalam kegiatan kemitraan perkebunan ini diizinkan untuk membentuk KUD (Koperasi  Unit  Desa)  untuk  mengelola kegiatan  bersama  di  bidang  perkebunan di kalangan  petani  atau  pekebun  peserta. Syarat  ketiga.  objek  tertentu.  Syarat keempat, kausa yang diperbolehkan. Causa yang  diperbolehkan  adalah  apa  yang menjadi  tujuan  para  pihak  untuk  menutup kontrak  atau  apa  yang  ingin  dicapai  oleh para  pihak  pada  saat  penutupan  kontrak. Misalnya  dalam  kontrak  jual  beli,  tujuan para  pihak  dalam  menutup  kontrak  adalah pembayaran harga dan pengalihan kepemilikan barang. 18
Pandangan Islam dalam Menyikapi Isu-Isu Kemitraan Contract Farming
Kemitraan antara pemilik lahan pertanian  (inti)  dan  petani  (plasma)  adalah model  kerja  sama  yang  umum  ditemui  dalam praktik pertanian di berbagai negara, termasuk di  Indonesia.  Dalam  model  ini,  perusahaan seringkali  menyediakan  lahan,  modal,  dan input  lainnya,  sedangkan  petani  bertanggung jawab  atas  tenaga  kerja  dan  pengelolaan pertanian sehari-hari. Namun, terdapat beberapa  isu  kontemporer  dalam  konteks ekonomi  syariah  yang  terkait  dengan  model ini:
1. Akad dalam Kemitraan
Dalam  kemitraan  pertanian,  akad atau  perjanjian  antara  inti  dan  plasma sangat penting untuk menetapkan kerangka kerja  sama.  Penentuan  akad  yang  sesuai dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah, seperti akad musyarakah atau mudharabah,
harus memperhatikan keadilan, transparansi,  dan  kebebasan  dari  riba  dan
18 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian: Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial (Kencana, 2010).
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
gharar. Misalnya, dalam akad musyarakah, pemilik  lahan  dan  petani  dapat  berbagi keuntungan  dan  kerugian  sesuai  dengan kesepakatan  awal  yang  adil.  Pengaturan akad  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip syariah dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan moral dalam transaksi.
2. Penentuan Harga Penjualan Hasil Panen Penetapan  harga  penjualan  hasil panen juga menjadi isu penting. Penetapan harga penjualan hasil panen harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi  syariah,  seperti  keadilan  dan ketidakberpihakan. Dalam
konteks pertanian  jagung,  harga  penjualan  harus mencerminkan  biaya  produksi,  kualitas hasil,  dan  kondisi  pasar  yang  adil  bagi kedua  belah  pihak.  Sebagai  contoh,  jika harga  ditetapkan  di  bawah  biaya  produksi, hal  itu  dapat  merugikan  petani  dan melanggar prinsip syariah.
3. Penanggungan Risiko Kemitraan Dalam  kemitraan  pertanian,  risiko
dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti gagal panen, fluktuasi harga, atau bencana alam.  Penanggung  jawabannya  harus diatur  dengan  jelas  dalam  perjanjian kemitraan. Namun, dalam ekonomi syariah,  penanggulangan  risiko  juga  harus memperhatikan prinsip keadilan. Misalnya, pembagian  risiko  antara  inti  dan  plasma haruslah  adil  dan  seimbang.  Ketika  petani plasma  harus  menanggung  semua  risiko sendirian  tanpa  adanya  perlindungan  dari pihak  inti,  atau  ketika  pihak  inti  menolak untuk  berbagi  risiko  dalam  kondisi tertentu.  Dalam  perspektif  hukum  Islam, prinsip  keadilan  dalam  pembagian  risiko harus  ditegakkan,  dan  kedua  belah  pihak harus bertanggung jawab secara proporsional  sesuai  dengan  kesepakatan awal. Berkaitan dengan
kemitraan
pertanian,  kita  dapat  mengambil  contoh dari praktik kemitraan antara petani jagung dan  perusahaan  Jiva  Indonesia  bidang
agribisnis  yang  telah  berdiri  sejak  tahun 2020. Dalam kemitraan tersebut, perusahaan  menawarkan  akad  bagi  hasil kepada  petani  jagung  di  mana  pembagian keuntungan  didasarkan  pada  hasil  panen dan  kesepakatan  awal  antara  kedua  belah pihak.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  angin segar  bagi  para  petani  karena  merasa sangat  terbantu  dengan  program  bantuan dari perusahaan  Jiva tersebut. Berdasarkan data,  petani  Jiva  mendapat  penghasilan 25% lebih banyak dibanding petani lainnya dan  telah  meningkatan  hasil  panen  hingga 49%,  karena  Jiva  memberikan  dukungan menyeluruh bagi wirausahawan, memberikan  akses  saprodi  terbaik  dan uang  muka  tanpa  biaya  untuk  input pertanian,  tips  bertani  gratis,  harga transparan, dan penjualan hasil panen. Hal ini tentu saja membuat petani kecil tertarik untuk  bergabung  dengan  program  dari JIVA 19 ,  sebagaimana  tabel  data  dibawah ini.
Tabel 1. Perkembangan Jiva Petani 150.000 Pengumpul >5.000 Toko Tani >1.500 Hasil Panen MT dibeli 700.000 Sumber:  JIVA, 2024 .
Namun  diantara  kemudahan  yang diberikan  oleh  perusahan  Jiva,    polemik dan  masalah  penetapan  harga  penjualan hasil panen masih saja menjadi kekhawatiran  bagi  petani,  di  mana  harga yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  tidak mencerminkan biaya produksi atau kondisi pasar  yang  adil  bagi  petani.  Hal  ini menyebabkan  ketidakpuasan  di  pihak petani  dan  menimbulkan  ketidakadilan dalam kemitraan tersebut.
19 Jiva  Indonesia,  ‘Jiva  Indonesia  -  Andalan  Petani Indonesia!’, 2024 <https://www.jivapetani.co.id/> [accessed 22 July 2024].
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
Dari perspektif hukum Islam,
praktik-praktik  tersebut  dapat  dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi
prinsip-prinsip syariah.
Penetapan  akad  yang  sesuai,  penetapan harga  yang  adil,  dan  pembagian  risiko yang  proporsional  adalah  hal-hal  yang harus  diperhatikan  dalam  konteks  hukum Islam.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Pada  prinsipnya  hubungan  kerja  sama kontrak  pertanian  perusahaan  inti  dengan petani plasmanya adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan mengedepankan prinsip tolong menolong (ta’awun). Dimana petani plasma memperoleh  bantuan  permodalan  berupa sarana  produksi  dari  perusahaan  inti,  dan sebaliknya perusahaan inti bisa memasarkan sarana produksinya. Pembagian keuntungannya dengan sistem bagi hasil.
2. Pada implementasinya dalam hal pembagian keuntungan dan resiko, islam meninjau dari segi aspek keadilan antara pemilik modal dan pengelola. Dalam
perspektif  hukum  Islam,  prinsip  keadilan dalam  pembagian  risiko  harus  ditegakkan, dan kedua  belah pihak  bertanggung  jawab secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal (akad).

## Saran
Contract  farming  inti  plasma  merupakan bentuk  kerjasama  kemitraan  yang  dapat menjadi  solusi  bagi  masyarakat  yang  tidak memiliki  modal  usaha.  Hasil  penelitian  ini, besar  harapan  penulis  semoga  bisa  menjadi motivasi  bagi  masyarakat  untuk  melakukan kerja  sama  inti  plasma  dengan  menerapkan prinsip-prinsip  kerjasama  yang  sesuai  dengan ekonomi islam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ardiansyah,  Revy,  and  Hilmi  Aulawi, ‘Identifikasi Faktor-Faktor Kunci
Keberhasilan  Pola’, Jurnal  Kalibrasi , 17.2 (2020), pp. 43–51
[2] Erfit,  ‘Fakultas  Ekonomi  Universitas Jambi’, Jurrnal : Jur Embrio , 1.4 (2011),
pp. 6–17
[3] Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam  Kontrak  Komersial (Kencana, 2010)
[4] Indonesia,  Jiva,  ‘Jiva  Indonesia  - Andalan  Petani  Indonesia!’,  2024
<https://www.jivapetani.co.id/>
[accessed 22 July 2024]
[5] Indonesia,  Pemerintah  Pusat,  ‘Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  17  Tahun  2013 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah’,  40,  2013,
pp. 1–27 [6] ———,  ‘Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan’, 1997 [7] ———,  ‘Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan  Koperasi  Dan  Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah’, 2021 [8] Matualage,  Amestina,  Sunarru  Samsi Hariadi, and Paulus Wiryono,
‘Pengelolaan  Kebun  Kelapa  Sawit Dalam  Pola  Kemitraan  Inti  Plasma  Ptpn Ii  Prafi  Dengan  Petani  Suku  Arfak  Di Manokwari  ,  Papua  Barat  Management Of  Palm  Oil  Farm  In  The  Core  Plasma Ptpn  Ii  Prafi  Partnership  Pattern  With Arfak  Farmers  In  Manokwari  ,  Papua’,
Jurnal JSEP , 12.1 (2019), pp. 19–28
[9] Muhammad  Topan,  Ifrani,  ‘Peran Koperasi  Pada  Program  Kemitraan  Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk MeningkatkanTaraf  Hidup  Masyarakat’, Al’ Adl : Jurnal Hukum , 12.2 (2020), pp.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
[10] Prisca,  Adinda,  and  Anugerah  Puteri,
‘Pengaturan  Kontrak  Inti  Plasma  Dalam Pemberdayaan  Usaha  Perkebunan  Yang Patut  Dan  Adil’,  30.2  (2015),  pp.  186– 200
[11] ———,  ‘Pengaturan  Kontrak  Inti
Plasma  Dalam  Pemberdayaan  Usaha Perkebunan  Yang  Patut  Dan  Adil Pendahuluan’, E-Jurnal:  Spirit  Pro Patria , IV.1 (2017), pp. 64–72
[12] Sitorus, Rostiar, ‘Perspektif Rumahtangga  Petani  Dan  Perusahaan Agribisnis  Terhadap  Contract  Farming (  Sebuah  Tinjauan  Literatur  )  Farm
Household  and  Agribusiness  Companies Perspective  ’  s  about  Contract  Farming (  A  Literature  Review  )’, Agrica Ekstensia , 12.1 (2018), pp. 51–59