## JOURNAL OF S SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA MENGATASI MASALAH EKONOMI PADA MASA REFORMASI
(1999 – 2004)
Layna Kamilah Fachrunnisa 1 , Laely Armiyati 2* , Iyus Jayusman 3 Jurusan Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi 1,2,3
Email: laely.armiyati@unsil.ac.id

## Abstract
The  1997  economic  crisis  was  a  miserable  history  for  the  Indonesian.  The  New Order government, which was unable to handle the storm of crises, made people's lives even more miserable. The economic reforms carried out by the post-New Order government  were expected  to overcome  the crisis. This study  aims  to explore the various strategies adopted by the government at the beginning of the reform to deal with  the  crisis.  The  government  in  question  is  from  1999  to  2004.  The  research method  uses  the  historical  method  with  4  steps,  namely  heuristics,  verification, interpretation, and historiography. The years 2001 and 2002 recorded the highest inflation rates,  the  weakening of the rupiah exchange rate  against  the US dollar, and  the  highest  annual  interest  rates.  The  strategy  undertaken  to  deal  with  the economic crisis included carrying out Monetary Policy (controlling the money supply and  raising  SBI  interest  rates),  bank  liquidation,  forming  the  National  Economic Council, financial restructuring, and increasing investment. These various strategies have had a positive impact on reducing the rate of inflation and increasing the rate of economic growth.
Keywords :  Reformation Era, Economy Crisis, Government Policy

## Abstrak
Krisis  ekonomi  tahun  1997  menjadi  salah  satu  periode  kelam  dalam  sejarah bangsa Indonesia. Pemerintah Orde Baru yang tidak mampu menangani badai krisis, menyebabkan kehidupan rakyat semakin sengsara. Reformasi ekonomi yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  pasca  Orde  Baru  diharapkan  dapat mengatasi krisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai strategi yang dilakukan  oleh  pemerintahan  pada  awal  reformasi  untuk  menangani  krisis. Pemerintahan yang dimaksud adalah dalam rentang waktu 1999 hingga 2004. Metode  penelitian  menggunakan  metode  sejarah  dengan  4  langkah  yaitu heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  historiografi.  Tahun  2001  dan  2002 tercatat  memiliki  angka  inflasi  paling  tinggi,  semakin  melemahnya  nilai  tukar rupiah  terhadap  dollar  AS,  dan  suku  bunga  tahunan  tertinggi.  Strategi  yang dilakukan  untuk  menangani  krisis  ekonomi  meliputi  melakukan  Kebijakan Moneter (mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menaikkan suku bunga SBI),  likuidasi  perbankan,  pembentukan  Dewan  Ekonomi  Nasional, restrukturasi  keuangan,  dan  peningkatan  investasi.  Berbagai  strategi  ini

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |494
memberikan dampak positif untuk menurunkan laju inflasi serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci: Masa Reformasi, Krisis Ekonomi, Kebijakan Pemerintah

## PENDAHULUAN
Perekonomian menjadi unsur penting dalam proses pembangunan negara  (Huda,  2021).  Namun  demikian,  perekonomian  sebuah  negara tidak  akan  selalu  berada  pada  posisi  stabil.  Sepanjang  perjalanan sejarah,  bangsa  Indonesia  tercatat  telah  mengalami  empat  kali  krisis ekonomi yang dampaknya besar yaitu tahun 1930-an, 1940-an, 1960- an, dan 1990-an (Armiyati, 2014). Krisis paling fenomenal adalah yang terjadi pada tahun 1990-an, tepatnya tahun 1997 dimana seluruh aspek kehidupan  masyarakat  benar-benar  terpuruk  saat  itu.  Bahkan, Indonesia hampir dinyatakan bangkrut karena tidak mampu menahan tingginya laju inflasi hingga  angka pertumbuhan ekonomi berada pada minus 13,68%. Krisis ini juga menjadi pemicu pergolakan politik yang membuat  lengsernya  rezim  Orde  Baru.  Bahkan  mengakibatkan kegaduhan  luar  biasa  di  seluruh  kalangan  baik  swasta,  pemerintah, maupun masyarakat awam.
Penelitian  yang  membahas  tentang  kondisi  ekonomi  Indonesia pada  awal  Reformasi  telah  telah  dilakukan  oleh  Maria  Winda  Klaudia dan Ida Bagus Nyoman Wartha yang berjudul Perkembangan Politik dan Ekonomi Masyarakat Indonesia pada Masa Awal Reformasi tahun 1998- 1999.  Penelitian  ini  membahas  tentang  perkembangan  politik  dan ekonomi  Indonesia  pada  tahun  1998-1999.  Kondisi  ekonomi  yang dibahas masih global. Selain itu, terdapat tulisan lainnya dari Kwik Kian Gie yang berjudul “Ekonomi Indonesia dalam krisis dan transisi politik” membahas  tentang  kejadian-kejadian  ekonomi  di  masa  lalu  yang

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
menganalisis dari kebijakan yang diambil pada saat itu, sejak terjadinya krisis ekonomi yang berkelanjutan menjadi resesi, depresi dan stagflasi banyak sekali yang memberikan kritik kepada pemerintah bahwasannya pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas dan tidak cukup bekerja keras  untuk  mengangkat  bangsa  Indonesia  dari  jurang  stagflasi. Sedangkan kajian tentang ekonomi pada periode tahun 2003-2004 juga sudah  dilakukan  oleh  Faisal  Baasir  dalam  tulisannya  berjudul “Indonesia  Pasca  Krisis  catatan  politik  dan  ekonomi  2003-2004” yang mengkaji tentang berbagai kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam bidang  politik  dan  ekonomi  yang  diambil  dalam  kurun  waktu  2003- 2004.
Kajian  lainnya  yang  membahas  tentang  kondisi  ekonomi  adalah karya  Prof.  Dr.  Boediono  yang  berjudul “Ekonomi  Indonesia:  dalam Lintasan Sejarah” yang diterbitkan oleh Mizan Media Utama tahun 2016.
Buku  ini  membahas  tentang  sejarah  ekonomi  sejak  jaman  pra  VOC hingga pembahasan pilihan ekonomi politik di masa krisis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pada dasarnya sasaran ekonomi tunduk terhadap sasaran politik, namun pada masa masa tertentu seperti krisis ekonomi, sasaran  ekonomi  menjadi  bagian  penting  dalam  mensubordinasi sasaran politik.
Periode tahun 1999 hingga 2004 menjadi tahun-tahun perjuangan untuk  kembali  menormalkan  kondisi  ekonomi  Indonesia.  Empat  kali pergantian presiden terjadi dalam kurun waktu lima tahun, tentu saja memiliki  dinamika  yang  menarik  untuk  dikaji.  Berbagai  tulisan mengenai  kondisi  ekonomi  Indonesia  yang  dipaparkan  sebelumnya, belum  ada  yang  membahas  tentang  bagaimana  kondisi  ekonomi Indonesia pada rentang tahun 1999 hingga 2004 ditinjau dari perspektif makro ekonomi yaitu tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, serta pengangguran.  Tulisan  ini  berupaya  menggali  kondisi  Indonesia  pada

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |496
rentang waktu tersebut dan strategi pemerintah dalam mengatasinya. Periode  pemerintahan  yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini  adalah  masa pemerintahan  Presiden  B.J.  Habibie,  Presiden  K.H.  Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarno Putri.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode historis  yaitu  suatu  proses  menguji  dan  menganalisis  secara  kritis rekaman  dan  peninggalan  masa  lalu  berdasarkan  suatu  data  yang diperoleh.  Metode  sejarah  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian sejarah  ini  adalah  1)  Heuristik,  2)  Kritik  Sumber,  3)  Interpretasi,  4) Historiografi. Pada proses heuristik, peneliti menelusuri sumber primer yaitu data terkait ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber sekunder yaitu buku dan artikel terkait  krisis  dan  kondisi  ekonomi  Indonesia  tahun  1999-2004.  Data yang  terkumpul  kemudian  diverifikasi  untuk  menemukan  data  yang valid. Tahapan selanjutnya, data tersebut kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam historiografi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Awal Reformasi Tahun 1999 – 2004
Perekonomian  Indonesia  mengalami  pasang  surut  dalam  masa pemulihan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Pasca krisis 1998, Indonesia  terus  mengupayakan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mempunyai sebuah  landasan  ekonomi  yang  kokoh.  Harapannya  adalah

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
memperbaiki standar kehidupan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan dapat memperluas lapangan pekerjaan (Tarigan, 2007).

## 1. Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 1999-2004
Inflasi merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang penting untuk  dikendalikan,  pentingnya  hal  tersebut  didasarkan  atas pertimbangan  bahwasannya  inflasi  yang  tinggi  dan  tidak  stabil  dapat memberikan dampak negatif atas kesejahteraan masyarakat. Fenomena inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pertumbuhan  ekonomi  dimana  pertumbuhan  ekonomi  di  masa  krisis berada  pada  angka  -13,6%  dan  laju  inflasi  pada  tahun  1998  berada  di angka  77,6%  (Arifin,  2004;  Badan  Pusat  Statistik,  1999).  Inflasi  yang tinggi  sangat  berdampak  pada  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia karena  sangat  berkaitan  dengan  daya  beli  masyarakat  serta  stabilitas ekonomi makro.
Inflasi tidak terjadi begitu saja melainkan dipicu oleh beberapa faktor sebagai sumber penyebabnya, inflasi juga salah satu indikator ekonomi penting  bagi  suatu  negara  khususnya  pada  negara  berkembang  untuk dapat  melihat  stabilitas  perekonomian.  Secara  umum  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  inflasi  di  Indonesia  adalah  kenaikan  harga barang-barang impor, kekacauan ekonomi dan politik, jumlah uang yang beredar, defisit anggaran belanja pemerintah (Nugroho, 2016).
Perkembangan  inflasi  yang  meningkat  di  suatu  negara  akan memberikan hambatan pertumbuhan terhadap ekonomi untuk menjadi lebih  baik,  kebijakan  pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  mengatasi inflasi yang cukup tinggi untuk menjadikan perekonomian lebih baik dan krisis  ekonomi  tidak  terjadi  lagi  akibat  tingginya  inflasi.  Laju pertumbuhan  inflasi  Indonesia  tahun  1999  hingga  2004  tercatat mengalami  dinamika  yang  naik  turun.  Setelah  mengalami  kenaikan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |498
drastis di tahun 1998, pada tahun 1999 terjadi penurunan hingga 2,97% di bulan Januari. Namun, di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2004 laju  inflasi  Indonesia  terus  mengalami  kenaikan.  Tingkat  inflasi  paling tinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 12,55% (tabel 1).
Tabel 1
Laju Inflasi Indonesia tahun 1999-2004 Dalam Persen (%) Bulan 1999 2000 2001 2002  2003 2004 Januari 2.97 1,32 0,33 1,99 0,80 0,37 Februari 1,26 0,07 0,87 1,50 0,20 -0,02 Maret -0,18 -0,45 0,89 -0,02  -0,23 0,36 April -0,68 0,56 0,46 -0,24 0,15 0,97 Mei -0,28 0,84 1,13 0,80 0,21 0,88 Juni -0,34 0,50 1,67 0,36 0,09 0,48 Juli -1,05 1,28 2,12 0,82 0,03 0,39 Agustus -0,93 0,51 -0,21 0,29 0,84 0,09 September  -0,68 -0,06 0,64 0,53 0,36 0,02 Oktober 0.06 1,16 0,68 0,54 0,55 0,56 November 0,25 1,32 1,17 1,85 1,01 0,89 Desember 1,73 1,94 1,62 1,20 0,94 1,04 Tahunan 2,01 9,35 12,55 10,0 3 5,06 6,40
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 1999)
Inflasi  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2001  menunjukkan  dari sejumlah 43 kota ternyata terdapat 41 kota yang inflasi, sedangkan 2 kota mengalami  deflasi.  Inflasi  tertinggi  terjadi  di  Kota  Ambon  hingga  5,60 persen,  sedangkan  inflasi  terrendah  di  Kota  Banjarmasin  sebesar  0,02 persen. Deflasi terjadi di Kota Manado yaitu sebesar minus 0,16 persen, sedangkan  di  Kota  Denpasar  deflasi  berada  pada  angka  minus  0,21 persen. Inflasi yang tinggi di tahun 2001 disebabkan oleh kenaikan harga pada  barang  dan  jasa  meliputi  bahan  makanan  sebesar  2,92  persen. Makanan  jadi,  minuman,  rokok  dan  tembakau  sebesar  2,34  persen, perumahan  yaitu  1,22  persen,  sandang  1,12  persen,  bidang  kesehatan

## INDRAPRASTA PGRI
0,28 persen, pendidikan rekreasi dan olahraga 0,25 persen, serta bidang transportasi dan komunikasi sebesar 0,60 persen (Badan Pusat Statistik, 2002).

## 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pada  periode  1999  hingga  2004,  laju  pertumbuhan  perekonomian Indonesia  mulai  memperlihatkan  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 1999 hingga 2004, tercatat mengalami kenaikan. Dari sebesar 0,8 persen pada tahun 1999 menjadi 5,13 persen pada tahun 2004 (Arifin, 2004). Hal tersebut merupakan dampak positif dari  kebijakan  yang  digulirkan  oleh  pemerintah  dalam  menangani pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pasca  krisis.  Pemerintah  berupaya memberikan  kebijakan  dengan  melakukan  likuidasi  terhadap  bidang perbankan  hingga  dapat  menarik  kembali  para  investor  asing  memulai kegiatan  ekonominya  di  Indonesia.  Namun,  laju  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  masih  terbilang  rendah  dibandingkan  dengan  laju pertumbuhan  ekonomi  pada  dekade  1980  hingga  pertengahan  tahun 1990an,  proses  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  berjalan  lambat disebabkan  ketidakstabilan  politik,  penyelesaian  konflik  sosial  dan kepastian hukum.
Hal  tersebut  merupakan  suatu  aspek  yang  sangat  penting  dalam penentuan keputusan bagi negara-negara pelaku bisnis untuk melakukan usaha  di  negara  tersebut.  Seiring  dengan  meningkatnya  pertumbuhan ekonomi  maka  tingkat  pengeluaran  konsumsi  juga  mengalami peningkatan.  Ekspor,  investasi,  dan  konsumsi  terhadap  pertumbuhan PDB  pada  tahun  2000  juga  mencapai  3%,  kuatnya  kinerja  ekspor  dan peran  investasi  yang  terjadi  meningkatkan  dalam  pembentukan  PDB dapat  mengindikasi  bahwa  semakin  mantapnya  proses  pemulihan ekonomi yang terjadi (Hakim & Giovani, 2012).

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |500
Pada aspek nilai tukar rupiah, di tahun 1999 nilai tukar rupiah atas dollar melemah pada awal bulan Mei hingga Juni dari Rp8.000,00 menjadi lebih dari Rp16.000,00, selain itu tingkat inflasi juga hampir mendekati angka 100%. Namun pada akhir tahun 1999, nilai tukar rupiah kembali menguat  menjadi  Rp  7100  per  Dollar  AS.  Sayangnya,  di  tahun-tahun berikutnya  rupiah  melemah  hingga  Rp  9100  per  Dollar  di  tahun  2004 (grafik 1).

## Grafik 1. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS

## Sumber: Badan Pusat Statistik
Dampak  melemahnya  nilai  tukar  rupiah  dirasakan  langsung  oleh masyarakat dengan naiknya harga seluruh barang, yang disusul dengan semakin  langkanya  barang-barang.  Biasanya,  krisis  ekonomi  yang disertai  dengan  adanya  suatu  resesi  bahkan  dengan  depresi  sekaligus disertai  dengan  adanya  penurunan  dari  harga  barang-barang.  Namun berbeda  dengan  Indonesia  pada  saat  itu,  nilai  rupiah  yang  terperosok menjadikan semua barang melonjak tajam (Gie, 1999). Oleh karena itu, situasi Indonesia pada saat itu merupakan suatu anomali.
7100 9599 10400 9200 8500 9100 0 5000 10000 15000 20000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Rupiah per Dollar AS
Rupiah per Dollar AS

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Di sisi lain, daya beli masyarakat ikut merosot tajam, sehingga tidak mampu  menyerap  hasil  produksi.  Alhasil,  pada  awal  reformasi  pabrik- pabrik  tersebut  gulung  tikar.  Beberapa  yang  tetap  bertahan,  memilih untuk  efisiensi  dengan  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK). Akibatnya  jumlah  pengangguran  bertambah  demikian  pula  dengan penduduk  miskin.  Dampak  dari  kenaikan  nilai  tukar  rupiah  terhadap dollar berdampak pula pada dunia sektor industri. Industri yang sebagian besar  bergantung  pada  bahan  baku  dan  bahan  impor,  harus  merogoh kocek dua kali lipat untuk membeli bahan baku.

## 3. Dampak Krisis Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi  dan  pengangguran memiliki  hubungan  yang erat  karena  penduduk  yang  bekerja  berkontribusi  dalam  menghasilkan barang  dan  jasa.  Pertumbuhan  ekonomi  adalah  salah  satu  indikator penting  dalam  menilai  suatu  kinerja  perekonomian,  terutama  dalam pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau wilayah,  ekonomi  dikatakan  mengalami  pertumbuhan  apabila  produksi barang  dan  jasa  meningkat  dari  tahun  sebelumnya.  Namun,  laju pertumbuhan ekonomi  tanpa  disertai  dengan  penambahan  kesempatan kerja  akan  berdampak  pada  ketimpangan  yang  selanjutnya  akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan dan pengangguran.
Pengangguran  merupakan  salah  satu  permasalahan  utama ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk di  dalamnya  Indonesia,  pengangguran  merupakan  suatu  masalah  yang sangat    kompleks  karena  mempengaruhi  sekaligus  dipengaruhi  oleh berbagai  faktor  yang  saling  berkaitan,  salah  satu  faktor  penyebabnya adalah populasi penduduk Indonesia yang tinggi sehingga memunculkan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |502
angkatan kerja yang baru setiap tahunnya dan sangat berdampak pada tingkat pengangguran (Prastiwi & Handayani, 2019).
Tingkat pengangguran merupakan salah satu ukuran efisiensi dalam perekonomian, ketika pengangguran terjadi, beberapa input tenaga kerja yang  tersedia  tidak  digunakan,  yang  berarti  hilangnya  produksi. Penurunan produksi barang dan melakukan pemutusan hubungan kerja, Akibatnya  pengangguran  di  dalam  negeri  semakin  meningkat  setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2004 angka pengangguran mencapai angka 10 juta orang.

## Tabel 3
Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran 1999-2004 Tahun  Angkatan Kerja  Pengangguran 1999 94.847.178 6.030.319 2000 95.650.961 5.813.231 2001 98.812.448 8.005.031 2002 100.779.270 9.132.104 2003 102.750.092 9.939.301 2004 103.973.387 10.251.351 Sumber: Badan Pusat Statistik Tingginya jumlah pengangguran berpengaruh pada tidak terkontrolnya  kehidupan  masyarakat  di  bawah  garis  kemiskinan. Bertambahnya  pengangguran  menyebabkan  maka  angka  kemiskinan terus  bertambah  dengan  pertumbuhannya  yang  sangat  cepat.  Terjadi krisis ekonomi di Indonesia mengakibatkan banyaknya kekacauan yang terjadi  di  berbagai  daerah,  pertumbuhan  ekonomi  menurun,  inflasi meningkat,  angka  pengangguran  meningkat,  angka  kemiskinan meningkat dan lain-lain.
Krisis ekonomi  melanda  wilayah  desa  mengakibatkan  sebagian dari warganya  bermigrasi  ke  kota-kota  besar,  ketidaksiapan  kota  untuk menampung  serta  menurunkan primary  social  control membuat  para

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
pendatang melakukan berbagai aksi dengan cara tidak sah untuk tetap mempertahankan hidupnya. Pada tahun 2000 di sembilan wilayah Polda Metro Jaya (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Tangerang, Bekasi, Depok dan KPPP Tanjung Priok) total kejahatannya berjumlah 16.346 kasus dan tahun sebelumnya mencapai 18.603 kasus (Ahyar, 2001).
Tingkat  kriminalitas  Indonesia  setiap  tahunnya  mengalami  pasang surut dimana pada tahun 2000 angka kriminal mencapai 172.532 Kasus, tahun 2001 mencapai 187.226 kasus, tahun 2002 184.359 kasus, tahun 2003 mencapai 196.931 kasus dan tahun 2004 mencapai 220.886 kasus, faktor  kemiskinan  dan  pengangguran  mengakibatkan  tingginya  angka kriminalitas di Indonesia.

## Strategi Pemerintah Mengatasi Permasalahan Ekonomi
Kondisi ekonomi yang fluktuatif memunculkan rasa tidak percaya rakyat terhadap  pemerintah.  Berbagai  aksi  demonstrasi  dilakukan  oleh mahasiswa  dan  beberapa  organisasi  massa  menuntut  kesigapan pemerintah  mengatasi  masalah  ekonomi.  Berbagai  kebijakan  telah dilakukan  untuk  mengatasi  krisis  ini.  Berikut  ini  adalah  strategi kebijakan  yang  dilakukan  sejak  tahun  1999  hingga  2004  yaitu  masa pemerintahan  Presiden  Habibie,  Presiden  Abdurrahman  Wahid,  dan Presiden Megawati Soekarno Putri.

## 1. Kebijakan Moneter
Dalam  penanganan  masalah  inflasi,  pemerintah  menggunakan instrumen  moneter  untuk  meredam  tingkat  inflasi.  Kebijakan  Moneter merupakan sebuah usaha untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar  dapat  berjalan  sesuai  yang  diinginkan  dengan  melalui  pengaturan jumlah uang yang beredar, hal tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga  dan  inflasi  (Kartini,  2019).  Pemerintah  Indonesia  pada  saat  itu

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |504
mengeluarkan  beberapa  kebijakan  moneter  diantaranya  adalah mengendalikan  jumlah  uang  yang  beredar,  menaikan  suku  bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pada kuartal pertama tahun 1998 suku bunga  SBI  berada  di  angka  22%,  namun  setiap  bulan  SBI  mengalami kenaikan  suku  bunga  hingga  pada  kuartal  ketiga  suku  bunga  SBI mencapai  angka  70,44%.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk meredam  laju  inflasi  yang  disebabkan  karena  tingginya  jumlah  uang beredar di masyarakat dan gejolak nilai tukar rupiah.
Strategi lainnya adalah melakukan independensi kebijakan moneter dimana  presiden  mengesahkan  Undang-Undang  mengenai  perbankan agar  bank  memaksimalkan  keberadaan  serta  tugasnya  yakni  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  1999.  Undang-undang  ini  menyatakan  Bank Indonesia  sebagai  Bank  Sentral  Republik  Indonesia  yang  merupakan sebuah bank yang independen dan terbebas dari adanya campur tangan pemerintah  maupun  pihak  pihak  lain.  Status  independen  tersebut membuat BI memiliki tugas diantaranya untuk mencapai dan memelihara kestabilan  atas  nilai  tukar  rupiah  dan  mencapai  sasaran  laju  inflasi, program reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah ini memberikan dampak yang baik bagi Indonesia terutama untuk meningkatkan jumlah investor  asing  dan    meningkatkan  kurs  rupiah  terhadap  dolar  US  yang sebelumnya menurun drastis (Afiyah, 2021).
Penanganan  inflasi  yang  dilakukan  pemerintah  difokuskan  dalam mencapai suatu kondisi fiskal yang sehat serta dapat mengurangi adanya laju inflasi, menjaga persediaan cadangan devisa untuk kebutuhan jangka menengah. Untuk mencapai target tersebut cakupannya sebagai berikut : 1)  mengurangi  rasio  utang  terhadap  PDB,  2)  melakukan  reformasi  dan modernisasi  pada  sistem  perpajakan  nasional,  3)  mengurangi  defisit anggaran  bertahap  untuk  mendapatkan  posisi  yang  seimbang,  4)

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
mengembangkan sistem pengelolaan utang yang efektif, 5) meningkatkan efisiensi belanja pemerintah (Aswicahyono & Christian, 2017).
Strategi ini cukup efektif karena mampu menekan tingkat inflasi dari 77  persen  tahun  1998  menjadi  2,01  persen  di  tahun  1999.  Meskipun sempat  mengalami  kenaikan  di  tahun  2001  dan  2002,  namun  inflasi cukup stabil di tahun 2003 dan 2004 di angka sekitar 6 persen (tabel 1).

## 2. Likuidasi Perbankan
Kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan likuidasi perbankan. Pada awal pemerintahan reformasi menghadapi  kondisi  perbankan  yang  lemah  dimana  Sektor  perbankan tidak  berfungsi  sebagai  intermediasi  aliran  dana  karena  banyak ditemukan bank-bank yang bermasalah. Pemerintah melakukan likuidasi terhadap 38 bank, mengambil alih 7 bank dan melakukan rekapitalisasi 9  bank.  Program  tersebut  diawasi  langsung  oleh  Badan  penyehatan Perbankan  Nasional  (BPPN)  hal  tersebut  dilakukan  agar  semua  proses tersebut  dapat  berjalan  dengan  lancar,  tidak  terjadi  sebuah penyalahgunaan  tabungan  dari  nasabah  dan  juga  hal  tersebut  dapat meningkatkan  kepercayan  masyarakat  terhadap  bank-bank  yang beroperasi (Wijaya et al., 2020).
Program  likuidasi  ini  berdampak  pada  peningkatan  investor  asing yang mulai kembali melakukan kegiatan ekonominya dan juga melakukan beberapa pengambilalihan saham-saham bank. Selain dapat meningkatkan investor asing program likuidasi ini juga berdampak pada penguatan nilai rupiah serta dapat mengendalikan tingkat inflasi.

## 3. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional
Kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  adalah  dengan  membentuk  sebuah Dewan  Ekonomi  Nasional  (DEN)  yang  memiliki  tugas:  Pertama, mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagai masukan serta nasehat

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |506
kepada  Presiden  untuk  melakukan  tindakan  lanjutnya.  Kedua, menanggapi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat sebagai bahan laporan kepada Presiden. Ketiga, melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden terutama berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional sesuai dengan Keppres No. 144 tahun 1999. (Nurhuda & Agesti, 2021)
Dewan  Ekonomi  Nasional  menginisiasi  berbagai  program  ekonomi nasional yaitu privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan utang  luar  negeri,  rekonstruksi  keuangan,  dan  usaha  kecil  menengah (UKM).  ini  mulai  memperbaiki  hubungannya  dengan International Monetary  Fund (IMF).  Pada  tanggal  27  Agustus  2001  indonesia menandatangani Letter of intent (LoI) dengan International Monetary Fund
(IMF) dengan bantuan dana sebanyak US$ 400 juta. Tim IMF membawa enam agenda prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia diantaranya: a) mengontrol uang yang beredar; b) melakukan semua revisi mengenai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  2001;  c) mengumumkan  perolehan  pendapatan  Badan  penyehatan  perbankan nasional  (BPPN)  dan  privatisasi  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN);  d) mengumumkan  hasil  kaji  ulang  komite  ombudsman;  e)  melakukan penyehatan  atas  bank  internasional  indonesia;  dan  f)  meneruskan penjaminan bank dengan mengisi rekening 502 .
Pada  awal-awal  masa  pemerintahan  Presiden  Megawati  banyak melakukan  privatisasi  karena  sudah  melakukan  persetujuan  dengan International Monetary Fund (IMF), diantaranya PT Indosat, PT Batu Bara Tambang  Asam,  PT  Kimia  Farma,  dan  lain-lain.  Privatisasi  PT  Indosat paling disoroti masyarakat salah satu alasannya adalah dengan pelepasan saham indosat sebesar 41,94% hanya menghasilkan dana sebesar Rp. 5,6 triliun  saja.  Pemerintah  dalam  penjualan  Badan  Usaha  Milik  Negara

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
(BUMN)  ini  beralasan  untuk  menutupi  kerugian  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

## 4. Paket Ekonomi Restrukturasi Keuangan
Selama  tahun  2003  perekonomian  Indonesia  menghadapi  berbagai macam tantangan salah satunya adalah dampak dari terjadinya bom bali pada  tahun  2002,  rencana  untuk  keluar  dari  program International Monetary  Fund (IMF)  pada  akhir  tahun  2003  indonesia  melakukan pemutusan  kerjasamanya  dengan International  Monetary  Fund (IMF), kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Pemerintah dengan Bank Indonesia  telah  mengambil  beberapa  rangkaian  kebijakan  untuk mendorong  proses  pemulihan  ekonomi  Indonesia  dan  tetap  menjaga kestabilan ekonomi makro yang sudah berjalan, berkat berbagai langkah kebijakan  yang  sudah  dilaksanakan  kondisi  ekonomi  indonesia cenderung membaik dan mulai stabil (Hakim & Giovani, 2012).
Pada  tahun  2004  merupakan  sebuah  fase  baru  dalam  pengelolaan ekonomi  dimana  Indonesia  menjadi  negara  terakhir  di  antara  negara- negara yang mengalami krisis di Asia yang telah menyelesaikan program stabilisasi ekonomi makro di bawah pengawasan International Monetary Fund (IMF),  Indonesia  menyelesaikan  programnya  dengan International Monetary  Fund (IMF)  ini  dilatarbelakangi  oleh  perkembangan  ekonomi makro indonesia sudah semakin membaik, serta rasa kepemilikan lebih tinggi karena sudah tidak didikte oleh International Monetary Fund (IMF) serta  kuatnya komitmen untuk melanjutkan reformasi ekonomi secara mandiri.
Berakhirnya  program  bantuan International  Monetary  Fund (IMF) tersebut indonesia menyetujui sebuah pemantauan pasca program (Post Program Dialogue) yang akan dilakukan oleh tim International Monetary Fund (IMF) dengan waktu kunjungan sebanyak 2 kali dalam setahun hal tersebut  dilakukan  untuk  memantau  jalannya  reformasi  ekonomi  yang

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |508
sudah  dirancang  oleh  pemerintah  dalam  paket  kebijakan  White  Paper. Pemantauan pasca program ini tidak hanya dilakukan oleh International Monetary  Fund (IMF)  saja  tapi  pernah  dilakukan  oleh  Kadin  Indonesia yang membentuk tim pemantauan independen yang memiliki kerja sama dengan beberapa kamar dagang asing (Aswicahyono & Christian, 2017).
Pasca  pemutusan  kerjasama  dengan International  Monetary  Fund (IMF) pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan paket ekonomi setelah berakhirnya  kerjasamanya  dengan International  Monetary  Fund (IMF) yaitu  Restrukturisasi  Keuangan.  Kebijakan  dalam  aspek  ini  difokuskan pada: a) Restrukturisasi pada sektor modal, asuransi dan dan pensiun; b) mendirikan jaring pengaman pada sistem keuangan ( financial safety net) dengan cara melakukan pendirian lembaga penjamin simpanan LPS); c) memperkuat struktur governance bank negara dan melakukan perbaikan kesehatan sektor perbankan.

## 5. Peningkatan Investasi
Pemerintah  menyadari  akan  pentingnya  sektor  swasta  dalam  aspek ini  dan  tugas  dari  pemerintah  juga  untuk  menciptakan  iklim  yang kondusif  bagi  aktivitas  sektor  swasta  dengan  melalui  kebijakan  dan lembaga pemerintahan yang berfungsi, diantaranya :  1) meninjau daftar negatif  dari  investasi,  2)  pemberantasan  korupsi,  3)  menyederhanakan perizinan  lewat  layanan  satu  atap,  4)  restrukturisasi  sektor telekomunikasi dan energi (Simorangkir & Hutabarat, 2017).
Iklim investasi indonesia pada awal reformasi masih sangatlah buruk dimana laju investasi hanya sekitar 20% dari PDB, masih sangat jauh dari presentasi sebelum krisis melanda bisa mencapai 30%. Pada tahun 2003 ditetapkan sebagai tahun investasi masih belum menunjukan kemajuan yang  berarti,  sementara  di  bidang  ekspor  pun  belum  juga  menunjukan kemajuan yang signifikan. Pemerintah dalam hal ini mempunyai agenda

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
yang  sangat  luas  dimana  pemerintah  harus  dapat  menciptakan kepercayaan  investor  baik  investor  asing  maupun  domestik  untuk menanam saham di Indonesia (Baasir, 2004).

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |510

## 6. Program Menekan Angka Pengangguran
Untuk  menekan  angka  Pengangguran,  pemerintah  memberikan program  mengenai  penyediaan  lapangan  pekerjaan  dan  sumber pendapatan dilaksanakan melalui program padat karya khusus kota dan desa.  Program  Padat  Karya  meliputi  program  pembangunan  kecamatan (PPK)  dan  memberikan  pelatihan  kembali  bagi  tenaga  terampil  yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program ini dimaksudkan dapat menyesuaikan  dengan  kebutuhan,  keadaan  masyarakat  serta  dapat memberikan pekerjaan dan pendapatan kepada masyarakat. Selain itu, program  ini  juga  dapat  menyerap  tenaga  kerja  yang  cukup  banyak. Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  ini  menyediakan  bantuan langsung pada masyarakat (BLM) sebesar Rp 500 juta  – Rp1 miliar per kecamatan tergantung jumlah penduduk disetiap kecamatan  (Multifiah, 2011).
Upaya  lain  untuk  mengatasi  pengangguran  adalah  mendorong mobilitas  tenaga  kerja  lintas  kegiatan  ekonomi  melalui  pelatihan  yang sistematis dan terarah. Pemerintah juga membantu memberikan wawasan pengetahuan  mengenai  jiwa  kewirausahaan  kepada  Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM). Berbagai program pemulihan ekonomi pada tahun 1999 hingga 2004, mampu menaikkan laju pertumbuhan ekonomi meskipun tidak signifikan.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1999 - 2004
Sumber: (Arifin, 2004)

## KESIMPULAN
Hantaman krisis moneter pada tahun 1997 berdampak besar pada kehidupan  ekonomi  Indonesia.  Tahun  1998  menjadi  titik  terrendah kondisi  perekonomian  Indonesia.  Krisis  moneter  bertransformasi menjadi  krisis  ekonomi  yang  ditunjukkan  dengan  tingkat  inflasi  yang sangat  tinggi  (mencapai  77  persen  di  tahun  1998),  laju  pertumbuhan ekonomi  yang  rendah,  nilai  tukar  rupiah  yang  sangat  tinggi  terhadap Dollar Amerika, serta tingginya angka pengangguran sehingga berakibat rendahnya daya beli. Periode tahun 1999 hingga 2004 menjadi tahun- tahun kritis yang menentukan nasib Indonesia, apakah bangkrut atau tetap  eksis.  Strategi  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  untuk  menjaga kestabilan  ekonomi  meliputi  kebijakan  moneter,  melakukan  likuidasi perbankan,  pembentukan  dewan  ekonomi  nasional,  paket  ekonomi restrukturasi  keuangan,  peningkatan  investasi,  dan  penyelesaian masalah  pengangguran.  Berbagai  strategi  ini  membuahkan  hasil  yaitu secara perlahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyah,  M.  S.  (2021).  Reformasi  Ekonomi  Habibie  1998-1999:  Sebuah Kebijakan  Atasi  Krisis  Ekonomi  Orde  Baru. Sejarah  Dan  Budaya: Jurnal  Sejarah,  Budaya,  Dan  Pengajarannya , 15 (2),  249–262. https://doi.org/10.17977/um021v15i22021p249 Ahyar.  (2001). Analisis  data  statistik  kriminal  polisi  terhadap  dimensi
Indikator 1999  2000  2001  2002  2003  2004 Pertumbuhan Ekonomi (%) 0,8 4,8 3,3 3,6 4,0 5,13 Laju Inflasi Kumulatif (%) 2,01 9,35  12,55  10,03  5,06 6,40 Suku Bunga Tahunan (%) 22,9  16,16  17,4 15,8  10,55  7,17

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi Pada Masa Reformasi (1999 – 2004) |512
kejahatan di perkotaan . PPITK. http://library.stik-ptik.ac.id Arifin, B. (2004). Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia . Ghalia Indonesia. https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-
opac?id=17810
Armiyati, L. (2014). Industri Perak Kotagede Yogyakarta Melawan Badai Krisis. Jurnal Sejarah Dan Budaya , 2 (1), 1–11. Aswicahyono,  H.,  &  Christian,  D.  (2017). Perjalanan  Reformasi  Ekonomi Indonesia 1997-2016 . Baasir,  F.  (2004). Indonesia  Pasca  Krisis :  Catatan  Politik  Dan  Ekonomi
2003-2004 . Surya Multi Grafika. Badan Pusat Statistik. (1999). Statistik Indonesia 1999 . https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ODc2Y
mU4ZGRjN2U0ZDUzMWFhZDRkYmUy&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cu YnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMDAvMDUvMTUvODc2Ym U4ZGRjN2U0ZDUzMWFhZDRkYmUyL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVz aWEtMTk5OS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wNC0wMSAwNToz NTo1Ng%3D%3D Badan Pusat Statistik. (2002). Berita Resmi Statistik . Gie,  K.  K.  (1999). Ekonomi  Indonesia  dalam  Krisis  dan  Transisi  Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Hakim, A., & Giovani, G. (2012). Perbandingan Perekonomian Dari Masa Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009). Journal of Innovation in Business and Economics , 3 (2). https://doi.org/10.22219/JIBE.V3I2.2238 Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Estoria: Journal of Social Science and Humanities , 1 (2), 135–148. https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466
Kartini, S. (2019). Mengenal Inflasi . Mutiara Aksara.
Multifiah.  (2011).  Telaah  Kritis  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan dalam Tinjauan Konstitusi. Journal of Indonesian Applied Economics ,
5 (1), 1–27. https://doi.org/10.21776/UB.JIAE.005.01.1 Nugroho,  T.  G.  (2016). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Inflasi  di Indonesia . https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8296/jurnal .pdf?sequence=2&isAllowed=y
Nurhuda,  A.,  &  Agesti,  Y.  Z.  (2021).  Masa  Pemerintahan  Abdurrahman Wahid  (1999-2001). Tarikhuna:  Journal  of  History  and  History Education , 4 (1), 113–123. https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2949 Prastiwi,  D.,  &  Handayani,  H.  R.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Jumlah

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Diponegoro Journal of Economics, 9 (1). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje/article/view/4058
Simorangkir, I., & Hutabarat, L. E. (2017). Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945-2017 . Katadata.
Tarigan,  R.  (2007). Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Sejak  Era Reformasi (1998) . https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/747/08
E00148.pdf?sequence=2&isAllowed=y Wijaya, A. M., Marjono, & Sugiyanto. (2020). The Role of President B.J. Habibie  In  Overcoming  Economic  Crisis  In  Indonesia  In  The  1998- 1999. Historica , 1 (3), 284–295.