How to cite: Julastrid Jelita Katili (2023), Menilik Perjanjian Kerja sebagai Perwujudan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Para Pihak, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2545 E-ISSN: 2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## MENILIK PERJANJIAN KERJA SEBAGAI PERWUJUDAN TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

## Julastrid Jelita Katili
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: acitkatili03@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  dasar  dalam  hubungan  ketenagakerjaan  yang  menyebabkan  timbulnya perikatan atau hubungan hukum bagi para pihak adalah perjanjian kerja yang sehingga melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Eksistensi dari perjanjian kerja yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  diharapkan dapat menjadi perwujudan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak secara adil, akan tetapi  dalam  pengaktualan  prakteknya  belum  terpenuhi  secara  penuh.  Asas-asas  pada hukum  perjanjian  harus  terpenuhi  dan  memiliki  keselarasan  dengan  asas-asa  yang terkandung dalam perjanjian kerja. Asas tersebut diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas  konsensualisme,  asas  kepastian  hukum,  asas  itikad  baik,  asas  kepribadian,  asas kepercayaan,  asas  persamaan  hukum,  asas  keseimbangan,  asas  kepastian  hukum,  asas moral, asas kepatutan dan asas perlindungan. Seluruh asas tersebut memilik keterkaitan yang tidap dapat terpisahkan maupun dipisahkan, diimplementasikan secara bersamaan, berlangsung  secara  adil  dan  sesuai  porsinya,  serta  sebagai  hukum  yang  mengikat  isi perjanjian kerja tersebut.
Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja.

## Abstract
One of the bases in the employment relationship which gives rise to an engagement or legal relationship for the parties is the employment agreement which gives rise to the rights and obligations of the parties. The existence of work agreements regulated in Law Number  13  of  2003  concerning  Employment  is  expected  to  realize  the  rights  and obligations of the parties fairly, however in practice this has not been fully fulfilled. The principles of contract law must be fulfilled and in harmony with the principles contained in  the  employment  agreement.  These  principles  include  the  principle  of  freedom  of contract, the principle of consensualism, the principle of legal certainty, the principle of good  faith,  the  principle  of  personality,  the  principle  of  trust,  the  principle  of  legal equality, the principle of balance, the principle of legal certainty, the principle of morals, the principle of decency and the principle of protection. All of these principles are related and cannot be separated.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 5, No. 11, November 2023
Keywords: Employment, Employment agreement

## PENDAHULUAN
Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) untuk  selanjutnya  disingkat  DUHAM  telah  sejak  10  Desember  1948  diproklamasikan oleh  Majelis  Umum  (MU)  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  secara  implisit memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan dimaksudkan sebagai acuan umum (Armiwulan, 2017). Bangsa Indonesia yang sebagai salah satu anggota PBB memiliki kewajiban berupa tanggung jawab antara moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM tersebut. Kewajiban tersebut juga termasuk pelaksanaan berbagai instrument internasional lainnya yakni terkait hak- hak Tenaga Kerja yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  no  13  tahun  2003  dikatakan  bahwa Pembangunan  ketenagakerjaan  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan pembangunan masyarakyat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakyat sejahtera, adil dan makmur, dan merata baik material maupun spiritual. Pemenuhan hal-hal tersebut diatas diharapkan dapat  dicapai  dengan  membangun  ketenagakerjaan  yang  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh atau dalam hal ini disebut para pihak, serta pada waktu yang beriringan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
Tenaga  kerja  memiliki  peran  yang  penting  dalam  perwujudan,  pelaksanaan  dan tujuan  pembangunan  nasinal  sehingga  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  sangat diperlukan (Charda, 2015). Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan dan diwajibkan bagi  tenaga  kerja  yakni  pekerja/buruh  melainkan  juga  perlindungan  terhadap  pemberi kerja karena mengingat peranannya selaku penggerak roda perekonomian dan penyedia lapangan  kerja.  Manifestasi  dari  hal  tersebut  adalah  dilahirkannya  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dengan  harapan  dapat  memenuhi penegakkan  terkait  masalah-masalah  perlindungan  dan  jaminan  terhadap  tenaga  kerja, melakukan  pelaksanaan  terhadap  berbagai  instrument  internasional  tentang  hak-hak tenaga kerja yang telah diratifikasi, juga sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) atau yang disingkat DUHAM.
Hubungan  kerja  membutuhkan  perjanjian  kerja  sebagai  dasar  perlindungan  bagi pekerja/buruh  dan  pemberi  kerja  (Shalihah,  2017).  Dengan  adanya  perjanjian  kerja menimbulkan perikatan atau hubungan hukum bagi para pihak (Sinaga, 2018). Perjanjian kerja adalah salah satu turunan dari perjanjian yang dimana masing-masing memiliki ciri
khusus,  yang  membedakan  dengan  yang  lainnya  yakni  keseluruhan  bentuk  perjanjian harus  memiliki  asas  hukum,  sahnya  suatu  perjanjian,  subjek  serta  objek  yang diperjanjikan (Putra, 2017a). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Taun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  Pasal  1  angka  14  memberikan  pengertian  yakni  “ Perjanjian  kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak ”. Imam Soepomo juga memberikan pendapatnya tentang perjanjian kerja bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama (pekerja/buruh) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni pemberi kerja, dan pemberi kerja mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah (Putra, 2017b).
Hubungan hukum antara para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak. Agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan dengan baik, maka  dalam  membuat  suatu  perjanjian  hendaklah  berdasarkan  asas-asas  umum  yang terdapat pada hukum perjanjian yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik asas kepribadian (personalitas) (Sinaga, 2021). Juga  prinsip  lainnya  yaitu:  Asas  kepercayaan,  asas  persamaan  hukum,  asas keseimbangan,  asas  kepastian  hukum,  asas  moral,  asas  kepatutan,  asas  kebiasaan,  dan asas  perlindungan.  Dalam  melaksanakan  perjanjian  kerja,  hak  para  pihak  haruslah dijamin  dan  dipenuhi  oleh  hukum  guna  mencapai  keadilan  bagi  pekerja/buruh  dan pemberi kerja (Adityaningrum & Siswanto, 2022). Namun dalam aktualisasinya posisi pemberi kerja sering kali berada dalam posisi yang kuat dan lebih menguntungkan bagi pemberi  kerja,  sedangkan  pekerja/buruh  sebagai  yang  membutuhkan  pekerja  selalu berada pada posisi yang cenderung lemah sehingga menciptakan ketidak seimbangan hak antara para pihak (Zulfikar Putra et al., 2022).

## METODE PENELITIAN
Metodelogi  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  metode  deskriptif  kualitatif. Metode  ini  digunakan  dengan  juga  melakukan  pendekatan  secara  normatif  yaitu pengkajian terkait hubungan hukum perjanjian kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perjanjian
Perjanjian  berdasarkan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer) pasal 1313 menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada dasarnya  suatu  perjanjian  adalah  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang  membuatnya (Weydekamp,  2013).  Beberapa  hal  pendukung  perjanjian  itu  dapat  terjadi  ialah karena adanya para pihak, adanya persetujuan antara para pihak, adanya prestasi yang aka dilaksanakan, ada bentuk tertentu lisan maupun tulisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, ada tujuan yang hendak dicapai.
Perjanjian merupakan salah satu sumber dilahirkannya perikatan berdasarkan KUHPer buku III yang lebih diperjelas dalam pasal 1233 KUHPer bahwa tiap-tiap
perikatan  dilahirkan  dari  perjanjian  dan  Undnag-Undang.  Perikatan  adalah  suatu hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  dua  pihak  yang  selanjutnya  disebut  para pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berhak untuk memenuhi tuntuttan tersebut (Gumanti, 2012);  (Setiawan,  2021);  (Arifin,  2020).  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  karena adanya hukum dan perjanjian perikatan itu tercipta dan hubungan hukum bisa terjadi (Sinaga, 2020). Perikatan yang tercipta karena adanya hubungan hukum yang secara sah dan mengikat juga melahirkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak.
B. Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja berdasarkan KUHPer dikatakan bahwa “perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk sesuatu  waktu  tertentu,  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah”.  Berdasar pasal  tersebut  hubungan  yang  terlahir  ialah  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh dengan  pemberi  kerja.  Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara  para  pihak  yang disebut pekerja/buruh dengan pemberi kerja yang ditandai dengan adanya upah (Azis et al., 2019). Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan menjelaskan dalam Pasal 1 ayat  (14)  terkait  perjanjian  kerja  yakni  “Perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban, para pihak”.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan terdapat dua jenis perjanjian kerja yang berlaku di Indonesia yakni:
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  atau  yang  disingkat  dengan  PKWT  adanya perjanjian  kerja  yang  secara  bersama-sama  disepakat  antara  para  pihak  yakni pekerja/buruh dan pemberi kerja dengan batasan waktu dan pekerjaan terentu (kontrak). Lebih lanjut pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  “perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu  (kontrak)  hanya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu  yang  menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu”. Beberapa  syaratnya  yakni  harus  tertulis,  didasarkan  pada  jangka  waktu, didasarkan  pada  selesainya  suatu  pekerjaan  tertentu,  serta  diterapkan  pada pekerjaan  tertentu  yang  menurut  jenis,  sifat  dan  kegiatan  pekerjaannya  akan selesai dalam waktu tertentu.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Perjanjian  kerja  waktu  tidak  teretntu  atau  disingkat  (PKWTT)  merupakan perjanjian  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  pemberi  kerja  dengan  tidak mengaitkan lamanya waktu (hubungan kerja tetap). Eksistensi pengaturan terkait PKWTT  ini  diatur  dalam  pasal  60  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang Ketenagakerjaan  dalam  hal  lamanya  masa  PKWTT  yaitu  sampai  seorang pekerja/buruh  memasuki  usia  pensiun,  meninggal  dunia,  atau  mengajukan pemutusan hubungan kerja ( resign ). Pekerja/buruh diharuskan terlebih dahulu
untuk  menjalani  masa  percobaan  selama  tiga  bulan  sesuai  dengan  arahan pemerintah sampai lolos memenuhi persyaratan dan bisa terikat pada PKWTT.
Menyangkut perjanjian kerja oleh pekerja/buruh dengan pemberi kerja terdapat unsur-unsur menyangkut dengan perjanjian kerja tersebut, yakni:
1. Adanya  unsur  pekerjaan.  Dalam  suatu  perjanjian  kerja  tersebut  haruslah  ada suatu  pekerjaan  yang  di  perjanjikan  dan  dikerjakan  sendiri  oleh  pekerja  yang membuat perjanjian kerja tersebut.
2. Adanya  unsur  perintah.  Pekerja  tunduk  pada  perintah  pemberi  kerja  didalam melakukan  pekerjaan  sesuai  yang  diperjanjikan,  termasuk  perintah  secara tertulis  yang  terdapat  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau perjanjian kerja bersama. Pekerja diwajibkan untuk mentaati seluruh perjanjian kerja yang ada dan berlaku didalam perusahaan tempatnya bekerja.
3. Adanya waktu tertentu. Waktu tertentu memiliki pengertian yang sangat luas, dapat berarti waktu tidak tertentu artinya berakhirnya waktu perjanjian pada saat perjanjian kerja tidak ditetapkan, atau waktu tertentu yang berarti berakhirnya waktu  perjanjian  ditetapkan  pada  saat  dibuat  perjanjian  atau  berakhirnya disetujui pada saat pekerjaan yag disepakati selesai.
4. Adanya unsur upah. Tujuan utama seorang bekerja adalah untuk mendapatkan imbalan atau upah.  Dengan adanya upah menegaskan bahwa hubungan yang terjadi  antara  pekerja/buruh  dan  pemberi  kerja  adalah  merupakan  suatu hubungan kerja.
Apa yang menjadi hak pekerja/buruh merupakan kewajiban bagi pemberi kerja demikian juga sebaliknya. Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja yaitu antara lain sebagai berikut:

## C. Kewajiban pekerja/buruh:
Dalam  KUHPer  ketentuan  mengenai  kewajiban  pekerja/buruh  diatur  dalam Pasal 1603 huruf (a), (b), dan huruf (c) KUHPer yang pada intinya bahwa:
a. Pekerja/buruh  diwajibkan  sendiri  melakukan  pekerjaannya,  tak  bolehlah  ia, selain dengan izin si pemberi kerja dalam melakukan pekerjaannya digantikan oleh orang ketiga.
b. Dalam melakukan pekerjaan pekerja/buruh wajib menaati aturan dan petunjuk yang diberikan oleh pemberi kerja.
c. Kewajiban  membayar  ganti  rugi  dan  denda.  Jika  pekerja/buruh  melakukan perbuatan  yang  merugikan  pemberi  kerja  baik  karena  kesengajaan  atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi atau denda tersebut.
D. Kewajiban pemberi kerja:
a. Kewajiban membayar upah
b. Kewajiban memberikan istirahat/cuti
c. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan
d. Kewajiban untuk memberikan surat keterangan
Hubungan kerja merupakan suatu hubungan antara seorang pekerja/buruh dengan seorang pemberi kerja yang dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak (Khoe, 2013). Pekerja/buruh dan pemberi kerta secara sah terikat  dalam  suatu  perjanjian  dan  terjadi  perikatan,  pemberian  dan  penerimaan  upah terjadi  antara  para  pihak  sesuai  dengan  porsinya  masing-masing  (Nadya,  2020). Pandangan Aloysius uwiyono terhadap hubungan kerja dalam konteks hukum Indonesia adalah bahwa hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual yang dibuat antara pekerja/buruh  dengan  pemberi  kerja  (Uwiyono,  n.d.).  Perlindungan  hukum  bagi pekerja/buruh  dapat  dilakukan  melalui  penegakan  hukum  yakni  dengan  melalui pengawasan  yang  ketat.  Pengawasan  ketenagakerjaan  merupakan  sistem  dengan mekanisme  yang  efektif  dan  vital  dalam  menjamin  efektivitas  penegakan  hukum ketenagakerjaan  dan  penerapan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  agar dapat menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja.
Perjanjian kerja sebagai perwujudan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak tidak  hanya  cukup  dipenuhi  dengan  penetapan  peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan.  Secara  aktualnya  perjanjian  kerja  dilaksanakan  dengan  tidak melandaskan pada keselarasan seluruh asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sehingga  permasalahan  sering  kali  muncul.  Untuk  menangani  permasalahan- permasalahan yang hadir yakni solusi yang oleh para pihak dapat diterima dengan baik, manfaatnya dapat dirasakan, adanya kepastian hukum, sehingga memberikan rasa aman dan  perlindungan  bagi  para  pihak  agar  tujuan  keadilan  bagi  para  pihak  tersebut  dapat terpenuhi.  Solusi  yang  ditawarkan  yakni  penerapan  keselarasan  perjanjian  kerja outsourcing dengan seluruh asas-asas hukum. Tujuan keadilan bagi para pihaak yakni pekerja/buruh dan pemberi kerja dapat dicapai jika asas-asas hukum diberlakukan secara bersamaan.

## KESIMPULAN
Perwujudan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak diharapkan dapat terpenuhi dengan  adanya  perjanjian  kerja  serta  menjadikan  hubungan  ketenagakerjaan  yang menjunjung  tinggi  keadilan.  Keseimbangan  hak  dan  kewajiban  tersebut  harus  dicapai agar memberikan implikasi perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak, namun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud dengan perjanjian kerja. Agar suatu perjanjian kerja dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  hubungan ketenagakerjaan  maka  solusinya  yakni  adanya  intervensi  pemerintah,  hal  ini  sesuai dengan kharakteristik hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang bersifat campuran yaitu bersifat privat dan juga bersifat publik. Selain itu asas-asas yang terdapat pada perjanjian kerja  harus  memiliki  keselarasan  dengan  seluruh  asas-asas  yang  terdapat  pada  hukum perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum  ( pacta  sunt  servanda ),  asas  itikad  baik  ( good  faith ),  asas  kepribadian,  asas kepercayaan,  asas  persamaan  hukum,  asas  keseimbangan,  asas  kepastian  hukum,  asas moral, asas kepatutan dan asas perlindungan.

## BLIBLIOGRAFI
Adityaningrum,  N.,  &  Siswanto,  W.  (2022).  Transparansi  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)  yang  Berkeadilan  di  Lingkungan  Perusahaan  Sektor  Tekstil, Sandang  dan  Kulit  (Sektor  TSK)  Kabupaten  Tangerang. Jurnal  Pendidikan Tambusai , 6 (2), 12961–12971.
Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ius Constituendum , 5 (1), 66–82.
Armiwulan, H. (2017). Pelanggran Ham dan Mekanisme Penanganannya . RUAS Media.
Azis,  A.,  Handriani,  A.,  &  Basri,  H.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak  Pekerja  Pada Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Dalam  Ketenagakerjaan. Jurnal  Surya  Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 10 (1), 59–74.
Charda, S. (2015). Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Wawasan Yuridika , 32 (1), 1–21.
Gumanti,  R.  (2012).  Syarat  Sahnya  Perjanjian  (Ditinjau  dari  KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu , 5 (01).
Khoe,  F.  N.  (2013).  Hak  pekerja  yang  sudah  bekerja  namun  belum  menandatangani perjanjian  kerja  atas  upah  ditinjau  berdasarkan  Undang-Undang  nomor  13  tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Calyptra , 2 (1), 1–12.
Nadya,  E.  (2020). Sistem  Pengupahan  Terhadap  Pengrajin  Eceng  Gondok  Dalam Perspektif  Akad  Ijārah  Bi  Al-‘amal  (Suatu  Penelitian  Di  Koperasi  Kerajinan Bungong Crount) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
Putra, C. V. A. (2017a). Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , 39 (1), 61–77.
Putra, C. V. A. (2017b). Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana , 39 (1), 61–77.
Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan . Bumi Aksara.
Shalihah,  F.  (2017).  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (pkwt)  dalam  hubungan  kerja menurut hukum ketenagakerjaan indonesia dalam perspektif ham. UIR Law Review ,
1 (2), 149–160.
Sinaga, N. A. (2018). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak
Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hubungan  Ketenagakerjaan. Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara , 7 (2).
Sinaga,  N.  A.  (2020).  Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (1).
Sinaga, N. A. (2021). Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian. Jurnal Ilmiah M-Progress , 8 (1).
Uwiyono, A. (n.d.). Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Tentang Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Kantor Hukum Haryo Wibowo SH Dan GMT Insititute Of Property Management, Jakarta , 6 .
Weydekamp,  G.  (2013).  Pembatalan  Perjanjian  Sepihak  Sebagai  Suatu  Perbuatan Melawan Hukum. Lex Privatum , 1 (4).
Zulfikar Putra, S. H., Darmawan Wiridin, S. H., & Wajdi, H. F. (2022). Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja . Ahlimedia Book.

## Copyright Holder:
Julastrid Jelita Katili (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: