## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Wilda Mahaliya, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: wildamahaliya11@gmail.com

## ABSTRAK
Kejahatan  merupakan  tindak  pidana  yang  sering  dijumpai  dalam kehidupan  sehari-hari.  Namun  tidak  semua  kejahatan  merupakan murni  niat  atau mainsrea dari  pelaku.  Dalam  beberapa  kasus kejahatan  menunjukkan  bahwa  korban  juga  dapat  memprovokasi atau  memancing  pelaku  yang  membuat  terjadinya  penimbulan korban  (viktimisasi).  Peranan  calon  korban  yang  membuat  atau mempercepat kejahatan bisa disebut dengan victim precipitation . Di dalam terjadinya kejahatan, biasanya masyarakat ataupun penegak hukum  lebih  memfokuskan  kepada  kesalahan  pelaku  dibanding mengkaji  dari  sisi  peranan  korban.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji suatu kejahatan tidak hanya dari sisi pelaku melainkan juga dari  sisi  peranan  korban  atau victim  precipitation, yang  bisa digunakan oleh hakim di dalam pertimbangannya pada poin hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf  f  KUHAP.  Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode yuridis  normative  dengan  pendekatan  kasus  dan  perundang- undangan. Hasil yang diperoleh bahwa putusan pemidanaan, hakim cenderung  mempertimbangkan  aspek  sosiologis  dari  terdakwa seperti  terdakwa  berlaku  sopan  selama  persidangan,  menyesali perbuatannya, masih muda, dan terdakwa belum pernah dihukum. Pada dasarnya, victim precipitation ini belum menjadi pertimbangan yang secara tersurat ditulis dalam putusan pemidanaan. Karena itu penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberi ruang untuk mempertimbangkan victim  precipitation ini  didalam  putusan pemidanaan agar terciptanya keadilan untuk pelaku maupun korban.
Kata Kunci: Victim Precipitation , Pertimbangan Hakim, Pemidanaan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-10-09 Accepted: 2023-10-09 Publish: 2023-11-30
KEYWORDS: Victim Precipitation,
Judge's Consideration, Sentencing.

## ABSTRACT
Crime  is  a  criminal  act  that  is  often  encountered  in  everyday  life.
However, not all crimes are pure intention or main intention of the perpetrator. In some crime cases, it shows that the victim can also provoke or provoke the perpetrator, which can lead to victimization. The role or attitude of potential victims that creates or accelerates crime  can  be  called  victim  precipitation.  When  a  crime  occurs, usually  the  public  or  law  enforcers  focus  more  on  the  fault  of  the perpetrator  of  the  crime  rather  than  examining  the  role  of  the victim.  This  research  aims  to  examine  a  crime  not  only  from  the perspective of the perpetrator but also from the perspective of the role of the victim or victim precipitation, which can be used by the judge in his consideration of things that aggravate and mitigate the defendant  in  accordance  with  article  197  paragraph  (1)  letter  f  of the  Criminal  Procedure  Code  .  In  this  research  the  author  uses  a normative  juridical  method  with  a  case  and  law  approach.  The results  obtained  are  that  in  sentencing  decisions,  judges  are  more
likely to consider sociological aspects of the defendant, such as the defendant acting politely during the trial, the defendant regretting his actions, the defendant being young, and the defendant having never been convicted. Basically, victim precipitation has not been a consideration that is explicitly written into the sentencing decision. Therefore, the author hopes that this research can provide space to consider victim precipitation in sentencing decisions so that justice can be created for both the perpetrator and the victim.

## A. PENDAHULUAN
Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya difokuskan mempelajari  tentang  korban  kejahatan.  Secara  terminologis,  viktimologi  berarti  suatu studi  yang  mempelajari  tentang  korban,  penyebab  timbulnya  korban  dan  akibat-akibat penimbulan  korban  yang  merupakan  masalah  manusia  sebagai  suatu  kenyataan  sosial. 1 Menurut Arief Gosita, “viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang  mengkaji  suatu  viktimisasi  (kriminal)  sebagai  suatu  permasalahan  manusia  yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan  penghidupannya”. 2 Korban  juga  dapat  memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar maupun tidak, secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kasus-kasus tertentu  pihak  korban  dapat  berperan  secara  aktif  maupun  pasif  serta  dengan  motivasi positif  ataupun  negatif  yang  bergantung  dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  atau sebelum  tindak  pidana  berlangsung.  Peranan  ataupun  sikap  dari  seseorang  yang merupakan  calon  korban  dari  suatu  tindak  pidana  dapat  disebut victim  precipitation . Victim  Precipitation adalah  sikap  dan  keadaan  diri  seseorang  yang  akan  menjadi  calon korban  atau  sikap  dan  keadaan  yang  dapat  memicu  seseorang  untuk  melakukan kejahatan.  Peran  korban  kejahatan  antara  lain  berhubungan  dengan  apa  yang  dilakukan oleh  pihak  korban,  kapan  dilakukannya  sesuatu,  dimana  hal  tersebut  dilakukan. Pembahasan  mengenai  korban  kejahatan,  paradigma  dan  konstruksi  berpikir  yang  ada tentunya tidak lepas dari ilmu viktimologi.
1 Rena  Yulia,  Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  (Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010), hlm. 43.
2 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 40.
Selama ini tidak dapat dipungkiri dalam menangani suatu tindak pidana perhatian tercurah  pada  pelaku  tindak  pidana  saja.  Sedikit  sekali  perhatian  yang  diberikan  pada korban  yang  sebenarnya  merupakan  elemen  (partisipan)  dalam  peristiwa  pidana.  Disini korban  tidak  hanya  merupakan  sebab  dan  dasar  proses  terjadinya  kriminalitas  tetapi memainkan  peranan  penting  dalam  usaha  mencari  kebenaran  materil  yang  dikehendaki hukum pidana materil. Penulis disini akan membahas dan mengutamakan mengenai tipe korban  yang  secara  sadar  atau  tidak  sadar  telah  melakukan  sesuatu  yang  merangsang orang lain untuk melakuan kejahatan. Karena pada kenyataan nyadidalam tindak pidana ada pelaku dan korban yang sama-sama sebagai partisipan yang saling berhubungan dan memiliki  interaksi  serta  memainkan  peranan  yang  penting.  Baik  pelaku  maupun  korban nantinya  akan  menjadi  faktor  yang  menentukan  dan  mempertimbangkan  bagaimana pemidanaan  yang  akan  diputus  oleh  hakim  di  pengadilan  untuk  mewujudkan  asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Korban  dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu  dapat  pula  mengundang  pihak  pelaku untuk  melakukan  kejahatan  pada  dirinya  akibat  sikap  dan  tindakannya.  Dalam  hal  ini, antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya. Misalnya, pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada  orang  lain  untuk  mengambil  harta  benda  tersebut.  Dilihat  dari  peranan  korban dalam  terjadinya  tindak  pidana,  Stephen  Schafer  mengatakan  ada  empat  tipe  korban, yaitu:
1. Orang  yang  tidak  mempunyai  kesalahan  apa-apa,  tetapi  tetap  menjadi  korban.  Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang  yang  cacat  fisik  atau  mental,  orang  miskin,  golongan  minotitas  dan  sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku. Peranan korban akan menentukan  hak  untuk  memperoleh  jumlah restitusi, tergantung  pada  tingkat
peranannya  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  yang  bersangkutan,  demikian  juga dalam proses peradilan pidana. 3
Lebih  lanjut,  pengertian  kejahatan  tanpa  korban  ( crime without victims )  bermakna dua sisi, bahwa kejahatan yang tidak menimbulkan korban secaralangsung, hanya pelaku tersebut yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. 4
Berdasarkan  pertimbangan  dalam  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan pemidanaan,  hakim  cenderung  lebih  menitikberatkan  kesalahan  yang  berada  pada  diri pelaku.  Hal  ini  tentu  sangat  tampak  dalam  berbagai  pertimbangan  yang  dipakai  hakim, contohnya  dalam  kasus  penganiayaan  pelaku  bernama  Sunardi  dalam  putusan  nomor 556/Pid.B/2020  PN  Jmb.  Kronologi  peristiwa  menunjukkan  bahwa  pelaku  melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukulkan selang regulator kepada korban yang mana  diawali  dengan  cekcok  mulut  lalu  korban  memukul  kepala  pelaku  yang  membuat pelaku  kesal  dan  marah  hingga  melakukan  penganiayaan.  Dalam  pertimbangan  hakim, peran korban tidak turut dipertimbangkan.Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:
1. Mengapakah Victim  Precipitation perlu  dipertimbangkan  Hakim  dalam  penjatuhan putusan pemidanaan?
2. Bagaimanakah kebijakan Victim Precipitation ini untuk kedepannya?
Victim precipitation belum  menjadi  suatu  pertimbangan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan putusannya,  seharusnya  dalam  tindakan-tindakan  pidana  tertentu  yang  mana  peran korban  sangat  signifikan  dengan  terjadinya  peristiwa  pidana  ini  hakim  dapat mempertimbangkan hal tersebut.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam  penelitian  yuridis normatif  banyak  pendekatan  yang  dapat  digunakan  baik  secara  terpisah-pisah  berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas, pendekatan tersebut  yaitu  :  “Pendekatan  Undang-undang (statuteapproach ),  Pendekatan  historis ( historicalapproach ),  Pendekatan  konseptual  ( conteptualapproach), Pendekatan  Kasus ( caseapproach ).” 5
3 Gomgom  T.P  Siregar  dan  Rudolf  Silaban,  Hak-Hak  Korban  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana (Medan: CV. Manhaji, 2020), hlm. 52.
4 Tasya  Nafisatul  Hasan  dan  Marli  Candra,  “Tinjauan  Viktimologi  Terhadap  Hak Perlindungan  Penyalahgunaan  Narkotika  (VictimlessCrime)”,  PAMPAS:  Journal  Of  Criminal,  2,  2 (2021), hlm. 92.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93.
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis desktiptif kualitatif yaitu analisis yang berupa menggambarkan fakta yang ada melalui data sekunder yang akan dikaitkan dengan teori atau konsep yang telah dikonstruksikan untuk menganalisis masalah.

## B. PEMBAHASAN
1. Victim  Precipitation Sebagai  Salah  Satu  Aspek  Yang  Perlu  Dipertimbangkan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan
Hakim tentunya sebagai pihak yang berkuasa untuk mengadili suatu perkara pidana akan  mengkaji  dan  membuktikan  didalam  persidangan  bagaimana  keterkaitan  antara pelaku dan korban sebagai partisipan tindak pidana. Pelaku dan korban merupakan satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  terjadinya  tindak  pidana.  Pelaku  maupun korban sama- sama memiliki peranan yang berpengaruh dalam terjadinya kejahatan, oleh karena  itu  penting  untuk  dikaji  dari  sisi  keduanya  sehingga  memperoleh  keadilan  yang seadil-adilnya  di  dalam  putusan  hakim  nantinya.  Berbicara  mengenai  mengadili  suatu perkara  pidana,  hal  ini  sebenarnya  sudah  di  atur  di  dalam  KUHAP  maupun  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
KUHAP  sebenarnya  sudah  mengatur  apa  saja  yang  harus  termuat  di  dalam  surat putusan  pemidanaan  khususnya  dalam  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  f  KUHAP,  yang menentukan:    “Pasal  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai kedaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa”. Pada pasal ini sudah jelas tergambar bahwa hakim harus mempertimbangkan baik buruknya terdakwa untuk menjadi pertimbangan di dalam putusannya, dan hakim memiliki kebebasan dalam hal seperti apa untuk memberikan pertimbangan terhadap pelaku tindak pidana, karena mengingat  tidak  ada  batasan  tertentu  untuk  mempertimbangkannya  namun  tentunya masih di dalam aturan yang berlaku.
Secara normatif, Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat menjadi ruang bagi hakim untuk memasukkan victim precipitation ini ke dalam hal- hal yang meringankan pidana di dalam  pertimbangan  hakim,  namun  hal  ini  belum  banyak  digunakan  mengingat pertimbangan  yang  diperhatikan  berfokus  kepada  terdakwa  baik  dari  pertimbangan yuridis  maupun  sosiologis.  Berikut  beberapa  contoh  kasus  yang  mana  peranan  korban disini memang signifikan:
a). Kasus dalam Putusan Nomor: 556/Pid.B/2020/PN Jmb
Pada  awalnya,  kasus  ini  bermula  dari  korban  yang  datang  kerumah  terdakwa bermaksud  untuk  menagih  uang  ganti  rugi  barang  yang  sudah  di  ambil  terdakwa sejumlah  Rp.2.800.000  (dua  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  dan  berjanji
membayarnya. Lalu dikarenakan uang yang ditagih belum ada mengakibatkan cekcok mulut  antara  korban  dan  istri  terdakwa  dengan  mengancam  akan  melaporkan  ke polisi  apabila  tidak  membayarnya.  Tidak  berlangsung  lama,  terdakwa  datang menghampiri korban dan istri terdakwa yang terlibat cekcok mulut, dan ikut terlibat adu  mulut  dengan  korban.  Dikarenakan  korban  kesal  terhadap  pelaku,  lalu  korban memukul  kepala  pelaku  yang  menyebabkan  pelaku  pergi  seraya  marah-marah  dan kembali dengan membawa selang kompor gas. Lalu pelaku mengayunkannya ke arah korban beberapa kali yang menyebabkan korban terluka. Berdasarkan kasus di atas, pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana semua unsur telah terpenuhi, dan pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Di dalam pertimbangannya, hakim mengemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan :
- Terdakwa sudah pernah dihukum
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Korban sudah memaafkan terdakwa
Pasal yang dikenakan :
- Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Pidana :
- Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Berdasarkan  contoh  kasus  di  atas,  dapat  kita  lihat  bahwa victim  precipitation di dalam tindak pidana ini belum menjadi suatu poin pertimbangan dalam hal memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.
b). Kasus dalam Putusan Nomor: 310/Pid.Sus/2017/PN Idm
Kasus  ini  bermula  saat  terdakwa  merasa  telah  dianiaya  atau  dikeroyok  oleh  saksi HABIB  BURROHMAN  dan  saksi  HILAL  HILMAWAN  pada  hari  Kamis  tanggal  5  Mei  2016 sekira  pukul  20.30  Wib  ketika  sedang  nongkrong  di Sport Center Kel.  Karanganyar  Kab. Indramayu, pada saat itu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi ROBY ALAMSYAH  dan  saksi  TARSANA.  Terdakwa  yang  merasa  kesal  telah  dianiaya  atau dikeroyok  tersebut  pada  sekira  pukul  21.36  Wib  melampiaskan  kekesalannya  dengan membuat/menulis  status  pada  akun facebook milik  Terdakwa  (yaitu  akun facebook Eko IndraprasdaMusdiono)  menggunakan handphone merk  Oppo  R7S  warna  putih  dengan menuliskan  kata-kata:  “HILAL  HIMAWANN  KAMU  PREMAN  INDRAMAYU  TAH  SYA  CARI KAMU,  KAMU  MKSUDNYA  APA  PREMANISMEE  GT  SYA  UDH  ADA  BUKTI!  MSUKAN
RANAH  HUKUM!  PEMUDA  PANCASILA  BUKAN  KUMPULAN  PREMAN  KAYA  KAMU!  Lalu terdakwa  pada  saat  itu  kembali  melampiaskan  kekesalannya  dengan  membuat/menulis status pada aplikasi Blackberry Masanger (BBM) miliknya menggunakan Handphone merk Oppo R7S warna putih dan menuliskan kata-kata: “PP tuhh ormas atau kumpulan preman? ormas  di  indonesia  Cuma  PP  ajathyg  menurut  dia  merasa  hebat?  maju  tak  gentar!”  dan “sapmappindramayu  itu  kumpulan  para  preman  atau  kumpulan  para  jongosnya  yance”. Selanjutnya  korban  yang  merasa  tidak  terima  dengan  tulisan  terdakwa  tersebut melaporkan  terdakwa  ke  kepolisian  untuk  diproses.  Yang  pada  akhirnya  Majelis  Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pertimbangan dalam hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan tersebut ialah: Keadaan yang memberatkan :
- Tidak  ada  perdamaian  antara  Terdakwa  dengan  saksi  korban  ataupun  pihak  SAPMA PP;
- Terdakwa sebagai mahasiswa sepatutnya menghormati saksi HILAL HIMAWAN sebagai Dosen di Universitas Wiralodra.;
- Kata-kata pada status media sosial yang dibuat oleh Terdakwa tidak hanya tertuju pada seseorang, namun juga menyebutkan sebuah organisasi kemasyarakatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyatakan menyesal;
Pasal yang dikenakan :
- Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pidana :
- Penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  Rp.  20.000.000  (dua  puluh  juta  rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
Berdasarkan kasus yang terjadi, disini terlihat adanya aksi dan reaksi dari masing- masing pihak yang mana terdakwa yang melakukan penghinaan di media sosial dipancing oleh  korban  yang  menganiaya  terdakwa  terlebih  dahulu  yangmenyebabkan  terdakwa kesal dan melampiaskannya dengan melakukan penghinaan di media sosial.
i. KasusdalamPutusanNomor: 322/Pid.B/2016/PN Bjn
Pada  awalnya,  kasus  ini  bermula  dari  terdakwa  yang  dengan  sengaja menyenggolkan  sepedanya  ke  sepeda  korban  lalu  terjatuh  dan  kemudian  terdakwa langsung  menindih  tubuh  korban  pada  bagian  perut  lalu  korban  dipukul  terdakwa sebanyak  tiga  kali  dengan  tangan  kosong  mengenai  bagian  mata  kemudian  korban  yang mencoba melepaskan diri dengan cara memiringkan tubuh ke kiri namun terdakwa malah menggigit  pantat  korban  yang  membuat  korban  terluka.  Seperti  yang  sudah  diketahui sebelumnya, kejadian penganiayaan tersebut dipicu rasa cemburu karena suami terdakwa pernah  mengajak  korban  untuk  bekerja  di  Surabaya,  lalu  pada  akhirnya  ketika  korban tidak lagi diajak oleh suami terdakwa, korban yang sakit hati sering mengejek terdakwa sehingga menimbulkan ketersinggungan dari terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dikenakan  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan. Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  hal  yang  memberatkan  dan meringankan terdakwa ialah :
Keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan etika pergaulan dalam masyarakat.
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan.
Pasal yang dikenakan :
- Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Pidana :
- Penjara selama 4 (empat) bulan.
Sama seperti beberapa kasus yang sudah dikemukakan sebelumnya, kasus ini juga mengandung victim precipitation dalam hal korban yang melontarkan kata kata mengejek (penghinaan)  terhadap  pelaku.  Secara  viktimisasi,  kata  ejekan  itu  lah  yang  merupakan awal yang menimbulkan penganiayaan tersebut. Akan tetapi dalam putusan ini pun peran korban  yang  menyebabkan  viktimisasi  tersebut  tidak  dipertimbangkan  sebagai  hal  yang meringankan bagi terdakwa.
Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah dianalisis di atas selanjutnya penulis ingin  membandingkan  dengan  suatu  kasus  tanpa  adanya  peranan  dari  korban  ataupun tanpa adanya victim precipitation yang menyebabkan suatu tindak pidana. Disini penulis mengambil contoh kasus untuk menjadi tolak ukur yaitu:
a). Putusan Nomor 636/Pid.B/2018/PN Jmb
Kasus  ini  bermula  ketika  korban  berboncengan  dengan  terdakwa  menggunakan sepeda motor, dan melintas di jalan lingkar barat II Kec. Kota Baru Jambi, lalu terdakwa meminta korban untuk memberhentikan sepeda motornya untuk mengantarkan terdakwa ketempat kerja terdakwa di kafe Parapat, namun korban menolak permintaan terdakwa tersebut hingga terjadi pertengkaran, kemudian tiba-tiba terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menarik dagu korban, memukul lengan tangan korban, dan menarik/menjambak  rambut  korban,  selain  itu  terdakwa  juga  berusaha  merebut handphone milik  korban,  akan  tetapi  korban  melakukan  perlawanan  dengan  menggigit tangan  terdakwa.  Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa,  adapun  pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam hal yang meringankan dan memberatkan ialah : Keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban menderita luka- luka.
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
Pasal yang dikenakan :
- Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Pidana :
- Penjara selama 5 (lima) bulan.
Berdasarkan  contoh  kasus  di  atas,  memang  pada  dasarnya  hakim  biasanya  dalam hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  tidak  menyebutkan  bagaimana  batasannya, namun penulis disini berharap hal seperti victim precipitation ini seharusnya dituliskan di dalam putusan dalam poin pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Karena dari beberapa kasus yang sudah penulis analisis ternyata pada  tindak  pidana  penganiayaan  yang  ada victim  precipitation maupun  tidak,  pada dasarnya  ada  sedikit  perbedaan  pada  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan,  namun  tidak menjadi suatu kepastian apakah perbedaan itu didasarkan pada peranan korban maupun akibat  yang  lain.  Seperti  yang  sudah  penulis  singgung  sebelumnya,  sebenarnya  hal  ini masih menjadi suatu kekaburan mengingat hakim yang mempunyai kebebasan dalam hal mempertimbangkan maupun memutus pemidanaan.
2. Kebijakan  Mengenai Victim  Precipitation Sebagai  Pertimbangan  Hakim  Dalam Pemidanaan Untuk Kedepannya
Pada  dasarnya,  hukum  pidana  menempati  posisi  penting  dalam  seluruh  sistem hukum  dalam  suatu  negara.  Hukum  pidana  memiliki  dua  sisi,  yaitu  sisi  yang  mengatur
tentang  aturan  perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar aturan tersebut, dan ancaman pidananya, yang disebut dengan hukum pidana substansif atau  hukum  pidana  materiil.  Sementara  disisi  yang  lain  mengatur  tentang  bagaimana negara  yang  memiliki  hak  dalam  melaksanakan  proses  peradilan  untuk  menjalankan penuntutan,  mengadili  dan  melaksanakan  pidana  terhadap  orang  yang  bersalah,  dan disebut dengan hukum pidana formil. 6
Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pun juga ikut berkembang. Untuk itu  ilmu  pengetahuan  pun  juga  harus  ikut  berkembang  seiring  dengan  perkembangan kejahatan, salah satunya ilmu viktimologi ini yang mempelajari tentang korban kejahatan. Berdasarkan  studi  viktimologi  ini,  sebenarnya  memberi  gambaran  bahwa  korban  tidak hanya sebatas suatu subjek yang harus dilindungi namun disini juga mempelajari korban dalam  artian  luas,  yaitu  bagaimana  kedudukan  dan  peranan  korban  di  dalam  tindak pidana,  seperti  apa  yang  menyebabkan  penimbulan  korban,  apa  sajafaktor  yang  dapat memicu  seseorang  untuk  menjadi  korban,  dan  bagaimana  cara  mencegah  penimbulan korban itu sendiri.
Dengan  adanya  viktimologi  ini,  diharapkan  pengkajian  mengenai  kejahatan  tidak hanya berfokus pada pelaku saja, melainkan juga dari aspek korbannya, untuk itu menurut penulis hal ini perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus tertentu yang secara jelas  adanya victim  precipitation ini.  Berdasarkan  pandangan  penulis  dalam  penjelasan peraturan  tersebut  di  atas  yaitu  peraturan  itu  jika  dihubungkan  dengan victim precipitation apakah  kualifikasi  tentang  korban  sudah  diatur  dari  berbagai  aspek, terutama jika dalam keadaan tertentu terjadi suatu peristiwa hukum yang menyebabkan adanya kausalitas antara korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana terkait. Menurut hematnya dari segi pertanggung jawaban pelaku maupun korban harus dijelaskan secara rinci  dalam  undang-undang  tersebut,  sehingga  terciptanya  keadilan  yang  diharapkan ideal. Dalam hal ini juga peran penegak hukum terkhusus seorang hakim harus jeli dalam menangani suatu kasus yang seperti yang sudah disebutkan diatas agar dapat memahami dan  mempertimbangkan victim  precipitation agar  dapat  menjadi  dasar  pertimbangan hukum  yang  dapat  dianggap  adil  bagi  pihak  korban  dan  pelaku  itu  sendiri. Victim precipitation bukan  hanya  sebagai  dasar  doktrin  melainkan  dapat  dimasukan  dalam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
6 Anna  Maria  Salamor,  Elias  ZadrackLeasa,  “Pengembalian  Kerugian  Nasabah  Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana”, Jurnal Belo, 6, 2 (2021), hlm. 212- 213.
Selanjutnya  bahwa  pemidanaan  yang  selama  ini  hanya  sebagai  pembalasan  atas kesalahan  pelaku,  maka  dengan  mengetahui victim precipitation dalam  terjadinya  tindak pidana  akan  tercapai  tujuan  yang  lebih  tinggi  yaitu  pemidanaan  sebagai  sarana  untuk mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Victim precipitation dapat digunakan sebagai sarana pencegahan terjadinya tindak pidana, yaitu agar  masyarakat  dapat  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  perbuatan  yang  dapat mengakibatkan dirinya menjadi korban tindak pidana karena kelalaiannya sendiri. Hal ini selaras  dengan  teori  relatif  dalam  hukum  pidana  yaitu  :  Teori  relatif  memandang pemidanaan  bukan  sebagai  pembalasan  atas  kesalahan  si  pelaku,  melainkan  sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari  teori  ini  muncul  tujuan  pemidanaan  sebagai  pencegahan,  yaitu  pencegahan  umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan  maksud  atau  tujuan  dari  hukuman  itu  yakni  memperbaiki  ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. 7
Berdasarkan teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau  pengimbalan  kepada  orang  yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  bermanfaat.  Pembalasan  itu  sendiri  tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar  pembenaran  pidana  terletak  pada  tujuannya  adalah  untuk  mengurangi  frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. 8
Jika diteliti berdasarkan undang-undang yang mengatur baik di dalam KUHAP maupun di  dalam  undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman,  seperti  yang  sudah  disampaikan sebelumnya  bahwa victim precipitation ini  belum  diatur  secara  lebih  jelas  ataupun  rinci, melainkan  ini  hanya  merupakan  kebebasan  hakim  dalam  menentukan  dan mempertimbangkan  hal-hal  apa  saja  yang  patut  untuk  di  masukkan  ke  dalam pertimbangannya.  seharusnya  hal  ini  dapat  di  pertimbangkan  oleh  hakim,  namun  tidak dituliskan  di  dalam  putusannya  dikarenakan  pertimbangan  hakim  yang  berfokus  pada tuntutan jaksa penuntut umum saja. Oleh karena itu penulis berpendapat ada baiknya hal ini  di  kedepannya  dapat  dimasukkan  ke  dalam  pertimbangan  hakim  karena  juga  tidak
7 Leden  Marpaung,  Asas-teori-Praktek  Hukum  Pidana  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2009),  hlm. 106.
8 Widja  Priyatno,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia  (Bandung:  Refika Aditama, 2009), hlm. 26.
sedikit  korban  yang  secara  sadar  menjadi  dalang  ataupun  provokator  dari  suatu  tindak pidana.

## C. SIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas,  maka  penulis menarik kesimpulan bahwa victim precipitation perlu untuk dipertimbangkan hakim di dalam putusan pemidanaan, mengingat dalam beberapa kasus kejahatan bahwa tidak hanya  pelaku  yang  berniat  untuk  melakukan  tindak  pidana  melainkan  ada  peranan ataupun  provokasi  dari  korban  yang  membuat  pelaku  yang  melakukan  kejahatan terhadap dirinya. Hal ini perlu untuk dipertimbangkan agar terciptanya keadilan antara pelaku dan korban, sehingga kedepannya korban juga dapat tahu dan mengantisipasi faktor-faktor  apa  saja  yang  dapat  menjadikan  dirinya  sebagai  korban  dalam  suatu tindak pidana.
2. Viktimologi  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  melakukan  analisis terhadap  pencegahan  kejahatan  dan  hukuman  yang  patut  diberikan  dan  diterapkan terhadap  pelaku  kejahatan.  Oleh  karena  itu  pertimbangan  mengenai victim precipitation ini  seharusnya  patut  untuk  di  atur  secara  jelas  untuk  kedepannya, mengingat hukum tidak hanya berlaku untuk menghukum pelaku tindak kejahatan saja melainkan  hukum  juga  berguna  untuk  mencegah  setiap  orang  untuk  tidak  menjadi calon  korban  dari  kejahatan  karena  banyak  faktor  yang  dapat  menjadi  mula  dari kejahatan salah satunya ialah peranan korban itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Pidana.  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1946.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

## Buku
Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002. Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
Priyatno  Widja,  Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia.  Bandung:  Refika Aditama, 2009.
Siregar,  Gomgom  T.P  dan  Rudolf  Silaban.  Hak-hak  Korban  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana. Medan: CV Manhaji, 2020.
Yulia, Rena. Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

## Jurnal/ MajalahIlmiah
Hasan,  Tasya  Nafisatul  dan  Marli  Candra.  “Tinjauan  Viktimologi  Terhadap  Hak Perlindungan  Penyalahgunaan  Narkotika  ( Victim less Crime )”.  PAMPAS:  Journal Of Criminal, 2, 2, (2021).
Maria  Anna  Salamor,  Elias  Zadrack  Leasa,  “Pengembalian  Kerugian  Nasabah  Akibat Penggelapan Pihak Bank Dengan Penjatuhan Pidana”, Jurnal Belo, 6, 2 (2021).