## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## KONSTRUKSI HUBUNGAN  PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

## Fanny Tanuwijaya
Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan No.76, Krajan Timur, Jember Email: fannytanuwijaya2018@yahoo.com

## Abstrak
Pemidanaan  yang  diberlakukan  atau  dikenakan  pada  seseorang  jelas mempunyai tujuan, termasuk pada notaris. Tujuanya bukan hanya membuat jera dan mereformasi pribadi notaris yang terlibat melakukan tindak pidana, tetapi  juga  untuk  mencegah  supaya  di  kemudian  hari  tidak  ada  lagi  notaris yang  berani  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  sama.  Notaris juga  manusia  biasa,  meskipun  dirinya  menyandang  profesi  khusus,  yang bisa  saja  terjerumus  melakukan  tindak  pidana,  sehingga  pemberlakuan pemidanaan juga harus berlaku padanya secara egaliter, dan bahkan karena profesinya  ini  pula,  penjatuhan  hukuman  yang  bersifat  pemberatan  pantas diberlakukan padanya.
Kata kunci: notaris, profesi, tindak pidana,  pemidanaan

## Abstract
Punishment  enforced  or  imposed  on  someone  clearly  has  a  purpose, including the notary. The aim is not only to deter and reform the notary who is involved in committing a criminal act, but also to prevent the notary from daring to commit the same crime or criminal act in the future. Notaries are also  ordinary  human  beings,  even  though  they  carry  a  special  profession, which can be caught in criminal acts, so that the imposition of punishment must  also  apply  to  him  in  an  egalitarian  manner,  and  even  because  of  his profession, appropriate sentencing is imposed on him.
Keywords : notary, profession, criminal act, punishment

## PENDAHULUAN
Van  Kan  dalam  bukunya  “ Inleiding  tot  de  Rechtweten  schap ” menulis bahwa terdapat kaedah-kaedah agama, kesusilaan, kesopanan, yang semuanya  bersama-sama  ikut  berusaha  dalam  penyelenggaraan  dan perlindungan  kepentingan-kepentingan  orang  dalam  masyarakat,  sehingga secara  khusus  hukum  bertujuan  menjaga  kepentingan  tiap-tiap  manusia supaya  kepentingan-kepentingan  itu  tidak  dapat  diganggu. 1 Kepentingan
1 Ahmad Ubaidillah, Menjelajahi Hukum , (Jakarta: Persada Media, 2010), hal. 2-3.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
manusia  yang  dijaga  ini  menjadi  tujuan  hokum,  karena  kalau  tidak  dijaga atau  dilindungi,  akan  terjadi  kondisi  yang  saling  menunjukkan  atau menampilkan aktifitas yang merugikan, seperti melanggar hak orang lain. 2
Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah  yang  berhak  memidana  dengan  perantaraan  aparatur  hukum pemerintahan.  Oleh  karena  negara  mempunyai  kekuasaan,  maka  pidana yang  dijatuhkan  hanyalah  suatu  alat  untuk  mempertahankan  tata  tertib negara.  Negara  harus  mengembalikan  ketentraman  apabila  ketentraman  itu terganggu  dan  harus  mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar hukum.  Seperti  halnya  yang  dikemukakan  oleh  Hans,  bahwa: 3 sanksi  itu diancamkan  terhadap  seorang  individu  yang  perbuatannya  dianggap  oleh pembuat  Undang-Undang  membahayakan  masyarakat,  dan  oleh  sebab  itu pembuat  Undang-Undang  bemaksud  untuk  mencegahnya  dengan  sanksi tersebut.  Pada  zaman  Yunani  dahulu  oleh  Plato  mengemukakan  bahwa tujuan  pemidanaan  bukanlah  pembalasan,  tetapi  menakut-nakuti  dan memperbaiki  orang  serta  tercapainya  keamanan”.  Sedangkan  Aristoteles berpendapat  bahwa  tujuan  pidana  adalah  “menakut-nakuti  serta memperbaiki  orang”.  Pada  abad  pertengahan  Thomas  Aquino,  sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara  lain  berpendapat  bahwa  tujuan  pidana  ialah  “bukanlah  pebalasan semata-mata  tetapi  disesuaikan  dengan  tujuan  negara  yaitu  kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan”. 4
Sehubungan  dengan  tujuan  pemidanaan  tersebut  Sneca,  seorang filosof  Romawi  yang  terkenal  sudah  membuat  formulasi  yakni nemo prudens puint quia peccatum est, sed ne peccetur , yang artinya adalah tidak layak  orang  memidana  karena  telah  terjadi  perbuatan  salah,  tetapi  dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah. 5
Begitu  pula  Jeremy  Benthanm  dan  sebagian  besar  penulis  modern yang  lain  selalu  menyatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  “untuk mencegah  dilakukannya  kejahatan  pada  masa  yang    akan  datang”.  Dilain pihak  Immanuel  Kant  dan  Gereja  Katolik  sebagai  pelopor  menyatakan, bahwa “pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral”. 6
2 Hilman Hariri, Hukum dalam Pusaran Kepentingan Global, (Jakarta: Tinta  Mas, 2015). Hal. 11.
3 Hans  Kelsen, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 78.
4 Rusli  Effendy, Azas-Azaz  Hukum  Pidana ,  (Makassar,  Lembaga  Percetakan  Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI, 1986), hal. 108.
5 Priyanto Dwijaya, Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia , (Bandung, Refika Aditama, 2006) hal. 23.
6 Ibid ., hal. 23.

## KONSTRUKSI HUBUNGAN  PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Fanny Tanuwijaya)
Menurut  Andi  Hamzah  menyatakan  bahwa:  reformasi  berarti memperbaiki atau  merehabilitasi  penjahat  menjadi  orang  baik  dan  berguna bagi  masyarakat.  Masyarakat  akan  memperoleh  keuntungan  dan  tiada seorangpun  yang  merugi  jika  penjahat  menjadi  baik.  Reformasi  itu  perlu digabung  dengan  tujuan  yang  lain  seperti  pencegahan. 7 Sementara  H.R. Abdussalam,  menyatakan  bahwa:    tujuan  pemidanaan  reformatif  adalah memperbaiki  kembali  para  narapidana.  Teori  ini  mempunyai  nama  lain antara  lain:  rehabilitasi,  pembenahan,  perlakuan  (perawatan).  Usaha  untuk memberikan  program  selama  pemulihan  benar-benar  diarahkan  kepada individu narapidana. 8
Meskipun  sudah  ada  sekian  banyak  kalangan  profesional  yang paham  tentang  makna  atau  tujuan  pemidanaan,  tetapi  faktanya  kalangan professional,  termasuk  di  dalamnya  notaris,  tidak  sedikit  diantaranya  yang terjerums melakan tindak  pidana, yang tindak pidana ini jenis dan polanya berkaitan dengan profesinya.

## PEMBAHASAN Idealisme Pemidanaan
Banyak  ahh  yang  sudah  membahas  soal  pidana  dan  tindak  pidana. Menurut  Van  Hamel, 9 bahwa  arti  dari  pidana  itu  atau straf adalah  suatu penderitaan  yang  bersifat  khusus,  yang  telah  dijatuhkan  oleh  kekuasaan yang  berwenang  untuk  menjatuhkan  pidana  atas  nama  negara  sebagai penanggungjawab  dari  ketertiban  umum  bagi  seorang  pelanggar,yakni semata-mata  karena  orang  tersebut  telah  melanggar  suatu  peraturan  atau hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
Pandangan  Simons  berbeda  lagi.  Menurunya  pidana  adalah  suatu penderitaan  yang  oleh  Undang-Undang  pidana  telah  dikaitkan  dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah  dijatuhkan  bagi  seseorang  yang  bersalah. 10 Begitu  pula  dengan Algranjanssen,  telah  merumuskan: 11 pidana  atau  straf  sebagai  alat  yang dipergunakan  oleh  penguasa  (hakim)  untuk  memperingatkan  mereka  yang telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dibenarkan.  Reaksi  dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang
7 Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari  Retribusi  di Reformasi , )Jakarta: Pradaya Paramita, 1994), hal. 28.
8 Abdussalam, Prospek  Hukum  Pidana  Indonesia  (Dalam  Mewujudkan  Keadilan Masyarakat), (Jakarta: Restu Agung, 2006) hal. 22.
9 P.A.F.  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1997), hal.  47.
10 Ibid ., hal. 48. 11 Ibid ., hal. 48.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
seharusnya  dinikmati  terpidana  atas  nyawa,  kebebasan  dan  harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.
Dalam  tulisan  Sudarto,  salah  satu  istilah  yang  berkaitan  dengan perbuatan  melanggar  norma  hukum  adalah  istilah  tindak  pidana.  Istilah tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda  yaitu  dari perkataan  “ Strafbaar  Feit “  yang  diterjemahkan  sebagai  suatu  perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. 12
Adapun  para  ahli  hukum  pidana  Indonesia  yang  menggunakan istilah-istilah  tersebut  antara  lain;  E.  Utrecht,  menggunakan  istilah peristiwa  pidana,  Moeljatno  menggunakan  istilah  perbuatan  pidana,  dan Sudarto,  menggunakan  istilah  tindak  pidana.  Pemakaian  istilah  yang berlainan  itu  tidak  menjadi  soal,  asal  diketahui  apa  yang  dimaksud,  dan dalam  hal  ini  yang  penting  adalah  isi  dari  tindak  pidana  seperti  yang dilakukan  oleh  pembentuk  undang-undang.  Dalam  hal ini  Muljatno  tetap mempergunakan  istilah  tersebut  karena  sudah  dapat  diterima  oleh masyarakat. 13
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum  dilarang  dan diancam  pidana,  yang  mana  larangannya  ditujukan  kepada  perbuatannya (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
Antara larangan dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh  karena  itu  antara  kejadian  dan  orang  yang  menimbulkan  kejadian tersebut juga mempunyai hubungan yang erat. Karena kejadian tidak bisa dilarang  jika  yang  melakukan  bukan  manusia,  dan  orang  tidak  dapat diancam  pidana  jika  tidak  melakukan  apa-apa.  Untuk  menyatakan hubungan  yang  erat  itu,  maka  dipakailah  istilah  perbuatan  pidana,  yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dan keadaan konkrit yaitu adanya  kejadian  dan  adanya  orang  yang  berbuat  yang  menimbulkan kejadian tersebut.
Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu  tindak pidana, istilah  ini  tumbuh  dari  pihak  Kementerian  Kehakiman  dan  sering  dipakai
12 Sudarto, Hukum  Pidana  1 ,  Yayasan  Sudarto,  (Semarang:  Universitas Diponegoro, 1991),  hal. 39.
13 Moeljatno , Asas-asas Hukum Pidana ,  (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 35,

## KONSTRUKSI HUBUNGAN  PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Fanny Tanuwijaya)
dalam perundang-undangan. Tindak  pidana adalah perbuatan orang yang malakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang- undangan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan  pidana. 14 Berdasarkan  ketiga  rumusan  mengenai  pidana  diatas dapat  diketahui,  bahwa  pidana  itu  sebenarnya  hanya  merupakan  suatu penderitaan atau suatu alat belaka.
Menjatuhkan  pidana  tidak  dimaksudkan  untuk  mencapai  sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. 15 Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi Teori pembalasan ini terbagi atas lima, yaitu sebagi berikut : 16
1)   Pembalasan  berdasarkan  tuntutan  mutlak  dari  ethica(moraal philosofie).  Teori  ini  dikemukakan  oleh  Immanuel  Kant  yang mengatakan  bahwa  pemidanaan  adalah  merupakan  tuntutan mutlak  dari  kesusilaan  (etika)  terhadap  seorang  penjahat.  Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak  dari  kesusilaan  kepada  seorang  penjahat  yang  telah merugikan orang lain.
2)  Pembalasan “bersambut” (dialektis). Teori ini dikemukakan oleh Hegel,  yang  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  perwujudan  dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.
3)  Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan ( aesthetisch ). Teori ini  dikemukakan  oleh  Herbart,  yang  mengatakan  bahwa pemidanaan  adalah  merupakan  tuntutan  mutlak  dari  perasaan ketidakpuasan  masyarakat,  sebagai  akibat  dari  kejahatan,  untuk memidana  penjahat,  agar  ketidakpuasan  masyarakat  terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
4)    Pembalasan  sesuai  dengan  ajaran  Tuhan  (Agama).  Teori  ini dikemukakan  oleh  Dthal,  (termasuk  juga  Gewin  dan  Thomas Aquino)  yang  mengemukakan,  bahwa  keajahatan  merupakan pelanggaran  terhadap  pri-keadilan  Tuhan  dan  harus  ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat,
demi terpeliharanya keadilan Tuhan.
14 Sunardi  dan  Fanny  Tanuwijaya., Tindak  Pidana  Nyawa  Badan ,    (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 1991), hal. 1.
15 Adami Chazawi , Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana . (Jakarta : PT Raja  Grafindo, 2002). hal. 153-154.
16 E.Y.  Kanter  Dan  S.R.  Sianturi, Asas-asas  Hukum  Pidana  Di  Indoneisa  Dan Penerapannya , (Jakarta, Storia Grafika. 2002), hal. 59-60.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
5) Pembalasan sebagai kehendak manusia. Para sarjana dari mashab hukum  alam  yang  memandang  negara  sebagai  hasil  dari kehendak  manusia,  mendasarkan  pemidanaan  juga  sebagai perwujudan  dari  kehendak  manusia.  Menurut  ajaran  ini  adalah merupakan  tuntutan  alam  bahwa  siapa  saja  yang  melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini  antara  lain  adalah  Jean  Jacques  Roesseau,  Grotius,  Beccaria dan lain sebagainya.
Teori  tentang  tujuan  pidana  yang  kedua  adalah  teori  relatif.  Teori mencari  dasar  hukum  pidana  dalam  menyelenggarakan  tertib  masyarakat dan  akibatnya  yaitu  tujuan  untuk  prevensi  terjadinya  kejahatan.  Menurut teori  ini,  memidana  bukanlah  untuk  memutuskan    tuntutan  absolut  dari keadilan.  Pembalasan  itu  sendiri  tidak  mempunyai  nilai,  tetapi  hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arif,  menyatakan  bahwa  pidana mempunyai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  bermanfaat.  Oleh  karena  itu  teori inipun  sering  juga  disebut  teori  tujuan  ( utilitarian  teory ).  Jadi  dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan  bukan  quia peccatumest (karena  orang  membuat  kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan). 17
Menurut  J.  Andenas,  teori  ini  dapat  disebut  sebagai  teori perlindungan  masyarakat  ( the  theory  of  social  defence ).  Sedangkan  Nigel Walker  teori  ini lebih  tepat  disebut  teori atau aliran  reduktif  ( the  reductive foint  of  view )  karena  dasar  pembenaran  pidana  menurut  teori  ini  adalah untuk  mengurangi  frekuensi  kejahatan.  Oleh  karena  itu  penganutnya  dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif). 18
Menurut  Adami  Chazawi,  mengemukakan  bahwa:  teori  relatif  atau tujuan  berpangkal  pada  dasar  bahwa  pidana  adalah alat  untuk menegakkan tata  tertib  (hukum)  dalam  masyarakat.  Tujuan  pidana  ialah  tata  tertib masyarakat, dan untuk mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata  tertib  masyarakat  tetap  terpelihara. 19 Menurut  teori  ini  tujuan  pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan  tata  tertib  masyarakat  ini,  maka  pidana  itu  adalah bertujuan  untuk  menghindarkan  pelanggaran  norma-norma  hukum.  Untuk menghindarkan  pelanggaran  norma-norma  hukum  ini,  pidana  itu  dapat bersifat  menakuti,  memperbaiki  dan  dapat  juga  bersifat  membinasakan.
17 Dwidjaya Priyanto, Op.Cit . hal. 25.
18 Ibid ., hal. 149. 19 Adami Chazawi, Op.Cit . hal. 157-158.
Sehubungan  dengan  sifat  pidana  tersebut  Leden  Marpaung,  memaparkan sebagai berikut: 20
a.   Menjerakan.  Dengan  penjatuhan  pidana,  diharapkan  sipelaku  atau terpidana  menjadi  jera  dan  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya ( speciale  preventive )  serta  masyarakat  umum  mengetahui  bahwa  jika melakukan  pebuatan  sebagaimana  dilakukan  terpidana,  mereka  akan mengalami hukuman yang serupa ( generale preventive ).
b.   Memperbaiki  pribadi  terpidana  Berdasarkan  perlakuan  dan  pendidikan yang  diberikan  selama  menjalani  pidana,  terpidana  merasa  menyesal sehingga  ia  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  dan  kembali  kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
c.   Membinasakan  atau  membuat  terpidana  tidak  berdaya.  Membinasakan berarti  menjatuhkan  hukuman  mati,  sedangakan  membuat  terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.
Jadi  menurut  teori  relatif  pidana  ini  sebenarnya  bersifat menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari  pidana  terbagi  atas  dua  bagian  yakni  prevensi  khusus  dan  prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan pidana ditinjau dari  segi  individu,  karena  prevensi  khusus  ini  bermaksud  juga  supaya seseoang yang bersalah jangan lagi melakukan pelanggaran.
Menurut  prevensi  khusus  tujuan  pidana  tidak  lain  ialah  bermaksud menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu  dimaksudkan  supaya  orang  yang  bersalah  itu  tidak  berbuat  kesalahan lagi.  Seperti  halnya  yang  dikemukakan  oleh  Van  Hammel  dari  Belanda bahwa  tujuan  pemidanaan,  selain  untuk  mempertahankan  ketetiban masyarakat,  juga  mempunyai  tujuan  kombinasi  untuk  melakukan ( ofschrikking ),  memperbaiki  ( verbetering )  dan  untuk  kejahatan  tertentu harus membinasakan ( onskchadelijkmaking ). 21
Tujuan pemidaanaan memperbaiki sipenjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana.  Pendidikan  yang  diberikan  terutama  untuk  disiplin  dan  selain  itu diberikan  pendidikan  keahlian  seperti  menjahit,  bertukang  dan  lain sebagainya,  sebagi  bekal  setelah  selesai  menjalani  pemidanaan.  Cara perbaikan  penjahat  dikemukakan  ada  tiga  macam  yaitu  perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta pebaikan yuridis.
Prevensi  umum  bertujuan  untuk  mencegah  orang  pada  umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalanghalangi supaya  orang  jangan  berbuat  salah.  Teori  prevensi  umum  mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka
20 Leden Marpaung, Op.Cit . hal. 4. 21 H.R. Abdussalam, Op.Cit . hal. 31.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
penjahat  yang  tertangkap  harus  dipidana  berat  supaya  orang  laian  takut melanggar peraturan-peraturan pidana.
Dalam  teori  prevensi  umum  ini,  tujuan  pokok  yang  hendak  dicapai adalah pencegahan yag ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut H.B.  Vos,  menyatakan  bahwa  “teori  prevensi  umum  bentuknya  berwujud pemidanaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan”. 22
Dengan  adanya  keberatan  terhadap  teori  pembalasan  dan  teori tujuan,  maka  lahir  aliran  ketiga  yang  didasarkan  pada  jalan  pemikiran bahwa  pemidanaan  hendaknya  didasarkan  atas  tujuan  unsur-unsur pembalasan  dan  mempertahankan  ketertiban  masyarakat,  yang  diterapkan secara  kombinasi  dengan  menitikberatkan  pada  salah  satu  unsurnya  tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.
Menurut  Grotius,  menyatakan  bahwa: 23 teori  gabungan  ini  sebagai pemidanaan  berdasarkan  keadilan  absolute,  “ de  absolute  gerechtighaeid ” yang  berwujud  pemabalasan  terbatas  kepada  apa  yang  berfaedah  bagi masyarakat  dan  dikenal  dengan  bahasa  latin  “ piniendus  nemo  est  iltra meritum,  intra  meriti  vero  modum  magis  out  minus  peccata puniuntur  pro utilitate ”,  artinya  tidak  seorangpun  yang  dipidana  sebagai  ganjaran,  yang diberikan tentu  tidak  melampaui maksud,tidak  kurang  atau  tidak  lebih  dari kefaedahan.
Teori  ini  adalah  kombinasi  antara  penganut  teori  pemabalasan  dan teori  tujuan,  yaitu  membalas  kejahatan  atau  kesalahan  penjahat  dan melindungi  masyarakat;  dan  kedua  tujuan  ini  disusul  dengan  memidana. Ada  yang  mengutamakan  tujuan  membalas,  agar  kejahatan  itu  dibalas dengan  pidana  yang  lebih  berat  daripada  melindungi  masyarakat.  Adapun yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat,  akan  tetapi  untuk  mencapai  tujuan  itu  tidak  boleh  dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.
Van  Apeldorn,  menyatakan  bahwa,  teori  gabungan  ini  tepat  benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik quia peccatum est (karena orang  membuat  kejahatan)  maupun  nepeccatur  (supaya  orang  jangan membuat  kejahatan). 24 Asas  pembalasan  yang  kuno  tidak  berlaku  lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya  penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek sosial defence dari pidana.
Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pemidanaan  seperti  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dalam  rancangan
22 Ibid ., hal. 32. 23 Ibid ., hal. 32. 24 Rusli Effendy, Op.Cit . hal. 116.

## KONSTRUKSI HUBUNGAN  PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Fanny Tanuwijaya)
Undang-Undang tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana 1982 dapat dijumpai  gagasan  tentang  maksud  tujuan  pemidanaan  dalam  rumusan sebagai berikut:
(1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara,
masyarakat dan penduduk.
(2)  Untuk  membimbing  agar  terpidana  insaf  dan  menjadi  anggota masyarakat  yang  berbudi  baik  dan  berguna,  serta  mampu  untuk  hidup bermasyarakat.
(3)  Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  pada masyarakat.
(4)  Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  tidak diperkenangkan  merendahkan  martabat  manusia  melainkan  untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 25
Pidana  dijatuhkan  bukan  hanya  semata-mata  karena  pelaku  telah berbuat  jahat  tetapi  agar  pelaku  kejahatan  tidak  lagi  melakukan  kejahatan dan  orang  lain  takut  untuk  melakukan  kejahatan  serupa.  Berdasarkan penyataan  di  atas, terlihat  bahwa  tujuan pemidanaan  itu  sama  sekali  bukan dimaksudkan  sebagai  upaya  balas  dendam  melainkan  sebagai  upaya pembinaan  bagi  seorang  pelaku  kejahatan  sekaligus  upaya  preventif  untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

## Tindak Pidana yang dilakukan Notaris
Notaris  diangkat  oleh  pemerintah  bukan  untuk  kepentingan  diri notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan  jasanya,  sehingga  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap notaris  yang  semula  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  dimana  wilayah jabatan Notaris tersebut kini berada dibawah wewenang Menteri hukum dan HAM  Republik  Indonesia  sebagaimana  Undang–undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Meski  sudah  ada  pembaruan,    tapi  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  ini  dinilai  terdapat sejumlah  kekurangan,  sehingga  akhirnya  diperbarui  dengan  UU  yang  lebih baru,  yakni  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  ini menggunakan  pertimbangan  berikut:    a. bahwa  Negara  Republik  Indonesia sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin  kepastian,  ketertiban,
25 Djoko Prakoso, Hukum Panitensier Di Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 10.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
dan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negara;  b.  bahwa  untuk menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  dibutuhkan  alat bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian, penetapan,  dan  peristiwa  hukum  yang  dibuat  di  hadapan  atau  oleh  pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi  dalam  memberikan  jasa  hukum  kepada  masyarakat,  perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum; d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  dan  mewakili kekuasaan  umum  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini,  untuk  kepentingan pembuktian  atau  sebagai  alat  bukti.  Secara  yuridis  dapat  dideskripsikan, bahwa  tugas  notaris  adalah  mengkonstantir  hubungan  hukum  antara  para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta  autentik.  Notaris  adalah  pembuat  dokumen  yang  kuat  dalam  suatu proses hukum. Artinya ada proses hukum baik dalam hubungannya dengan pembuatan  dokumen  maupun  kekuatan  hukum  dari  dokumen  yang dibuatnya 26 Namanya  juga  sebagai  pembuat  dokumen,  maka  kedudukan notaris  ini  menjadi  strategis  dalam  ranah  kepentingan  hukum,  baik  yang bersifat khusus maupun umum.
Logis  jika  kemudian  negara  merasa  perlu  menata  kelembagaan notariat  melalui  sejumlah  pembatasan-pembatasan  (rambu-rambu  yang mengikat/menentukan), mengingat kewenangan lembaga Notariat diabdikan sepenuhnya  untuk  kepentingan  yang  lebih  tinggi,  yakni  kepentingan masyarakat.  Garis  kewenangan  formal  yang  diderivasi  dari  kekuasaan umum  inilah  yang  membedakan  jabatan  notaris  dengan  profesi-profesi lainnya. 27 Perbedaan inilah yang membuat jabatan notaris menjadi istimewa dibandingkan dengan lainya.
Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna  mewujudkan  hubungan  hukum  diantara  subyek-subyek  hukum  yang bersifat  perdata.  Notaris  sebagai  salah  satu  pejabat  umum  mempunyai peranan  penting  yang  dipercaya  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  untuk membantu  pemerintah  dalam  melayani  masyarakat  atau  memberikan  jasa bersifat  publik  dalam  menjamin  kepastian,  ketertiban,  ketertiban  dan perlindungan  hukum  melalui  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di
26 Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat,  Serba-serbi  Praktek  Notaris ,  Buku  I,  ,   (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal.159.
27 Irsyadul Anam Malaba, Pluralitas Organisasi Notaris Di antara Hak, Kebutuhan, Inefiensi dan Tafsir Pemerintah , Jurnal Renvoi, Nomor 2. 26. III Tahun Ketiga 2005, hal. 35.

## KONSTRUKSI HUBUNGAN  PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Fanny Tanuwijaya)
hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis (kekuatan hukum) yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila  terjadi  sengketa  dalam  kehidupan  masyarakat.  Notaris  sebagai  salah satu  penegak  hukum  karena  notaris  membuat  alat  bukti  tertulis  yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang bersifat mutlak mengenai  isinya,  tetapi  meskipun  demikian  dapat  diadakan  penyangkalan dengan  bukti  sebaliknya  oleh  saksi-saksi,  yang  dapat  membuktikan  bahwa apa  yang  diterangkan  oleh  notaris  dalam  aktanya  adalah  benar. 28 Justru karena  pengakuan  demikian,  bisa  saja  dijadikan  sebagai  salah  satu  kondisi untuk  melakukan  penyalahgunaan  atau  tindak  pidana  sehingga  merugikan orang lain.
Pemerintah  menghendaki  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah  dan  diberi  wewenang  dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan atau jasa kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang  juga  merupakan  kewenangan  notaris,  yang  kewenangannya  ini berimplikasi  pada  banyak  kepentingan  strategis,  khususnya  kepentingan hukum..
Meskipun  disebut  sebagai  pejabat  umum,  namun  notaris  bukanlah pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  Kepegawaian.  Notaris  terikat  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  diproduk  negara,  seperti  pengaturan bahwa  notaris  tidak  menerima  gaji  dan  pensiun  dari  pemerintah,  tetapi memperoleh upah dari honorarium atau fee dari kliennya yang disepakati.
Notaris  dapat  dipahami  secara  yuridis  sebagai  pegawai  pemerintah yang  tidak  menerima  gaji  dari  pemerintah,  yang  juga  dipensiunkan  oleh pemerintah,  namun  tidak  menerima  pension  dari  pemerintah.  Oleh  karena itu,  bukan  saja  notaris  yang  harus  dilindungi  dalam  kapasitasnya  sebagai pengemban profesi hukum, tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris. Kalau pengguna jasa ini tidak dilindungi bisa terjadi mereka menjadi korban sikap dan perilaku tidak terpuji dari notaris.
Notaris  sebagai  pejabat  publik,  dalam  pengertian  mempunyai wewenang  dengan  pengecualian,  dengan  mengkategorikan  notaris  sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat  publik  tidak  berarti  sama  dengan  Pejabat  Publik  dalam  bidang pemerintahan  yang  dikategorikan  sebagai  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing  Pejabat Publik
28 Liliana  Tedjosaputro, Malpraktek  Notaris  dan  Hukum  Pidana, (Semarang: CV.Agung, 1991), hal. 4

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang  terikat  dalam  ketentuan  hukum  perdata  terutama  dalam  hukum pembuktian.
Kompetisi  dikalangan  pengemban  profesi  hukum  seperti  notaris tergolong  sangat  tinggi,  sehingga  seorang  berprofesi  notaris  dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki ketrampilan profesi di bidang hukum  yang  juga  harus  dilandasi  dengan  tanggungjawab  dan  moral  yang tinggi  serta  pelaksanaan  terhadap  tugas  jabatannya  maupun  nilai-nilai  dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum,  berlandaskan etika, dan kepentingan masyarakat, 29 disamping tidak sampai  terjerumus  melakukan  tindak  pidana,  karena  peluang  melakukan atau  terlibat  dalam  permufakatan  jahat  atau  melakukan    praktik  melawan hukum  pidana  sangat  besar  terkait  dengan  kewenangannya  yang  diberikan oleh negara.
Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional  harus menyadari  kewajibannya,  yakni  bekerja  sendiri  dengan  menunjukkan kapabilitasnya, menegakkan nilai-nilai kejujuran, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum. Tuntutan demikian ini kepada notaris identik dengan mengingatkan kepada siapapun yang menjadi (menjabat) notaris, bahwa dirinya adalah pengemban profesi  hukum  yang  secara  kelembagaan    berelasi  dengan  menjalankan praktik kenegaraan atau tugas dan kewenangannya diregulasi negara, karena memang mendapatkan amanat dari negara  untuk menunjukkan ketaatannya pada kode etik profesi dan norma-norma yuridis yang menggariskannnya.

## KESIMPULAN
Seseorang  yang  bersalah  secara  hukum,  sudah  seharusnya mempertanggngjawabkan kesalahannya.
Pemidanaan
merupakan konsekuensi  yuridis  dari  setiap  orang  yang  bersalah  melakukan  tindak pidana.  Begitu  pula,  pemidanaan  yang  diberlakukan  pada  seseorang  jelas mempunyai tujuan, termasuk pada notaris. Tujuanya bukan hanya membuat jera  notaris  yang  terlibat  melakukan  tindak  pidana,  tetapi  juga  untuk mencegah  supaya  di  kemudian  hari  tidak  ada  lagi  notaris  yang  berani melakukan kejahatan atau tindak pidana yang sama.
Di satu sisi, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara. Namun  di  sisi  lain,  notaris  juga  manusia  biasa,    yang  dalam  keseharian hubungannya dengan pemohon atau penghadap yang meminta layanan jasa, bisa  saja  terjerumus  melakukan  tindak  pidana,  sehingga  pemberlakuan
29 Abdul  Wahid,  Sunardi,  dan  Mariyadi, Penegakan  Kode  Etik  Notaris ,  (Jakarta: Nirmana Media, 2017), hal. 67.

## KONSTRUKSI HUBUNGAN  PEMIDANAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Fanny Tanuwijaya)
pemidanaan  juga  harus  berlaku  padanya  secara  egaliter    atau  berprinsip kesamaan  derajat  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law )  ,  dan  bahkan karena  profesinya  ini  pula,  penjatuhan  hukuman  yang  bersifat  pemberatan layak diberlakukan padanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Wahid, Sunardi, dan Mariyadi, 2017, Penegakan Kode Etik Notaris , Jakarta: Nirmana Media. Abdussalam,  2006, Prospek  Hukum  Pidana  Indnesia  (Dalam  Mewujudkan Keadilan Masyarakat), Jakarta:  Restu Agung. Adami Chazawi , 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana . Jakarta : PT Raja  Grafindo.
Ahmad Ubaidillah, 2010, Menjelajahi Hukum , Jakarta: Persada Media.
Andi  Hamzah,  1984, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia  dari Retribusi di Reformasi , Jakarta: Pradaya Paramita. Djoko  Prakoso,  1988, Hukum  Panitensier  Di  Indonesia ,  Yogyakarta: Liberty
E.Y.  Kanter  Dan  S.R.  Sianturi,  2002, Asas-asas  Hukum  Pidana  Di Indoneisa Dan Penerapannya , Jakarta: Storia Grafika. Hans  Kelsen,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Malang: Bayumedia.
Hilman  Hariri, Hukum  dalam  Pusaran  Kepentingan  Global, Jakarta:  Tinta Mas, 2015. Liliana Tedjosaputro, 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Semarang: CV.Agung,.
Moeljatno , 1993, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta.
P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti.
Priyanto  Dwijaya,  2006, Sistem  Pelaksanaan  Penjara  Di  Indonesia , Bandung: Refika Aditama.
Rusli  Effendy,  1986, Azas-Azaz  Hukum  Pidana ,  Makassar:  Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN- UMI).
Sudarto,  1990, Hukum  Pidana  1 ,  Yayasan  Sudarto,  Semarang:  Universitas Diponegoro.
Sunardi  dan  Fanny  Tanuwijaya.,  2001, Tindak  Pidana  Nyawa  Badan , Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris , Buku I, PT Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

## Jurnal
Irsyadul  Anam  Malaba, Pluralitas  Organisasi  Notaris  Di  antara  Hak, Kebutuhan,  Inefiensi  dan  Tafsir  Pemerintah ,  Jurnal  Renvoi,  Nomor
2. 26. III Tahun Ketiga 2005.

## Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris