INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 967-974 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perbandingan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Padang Lawas
Moh Alfian Maulana 1 ✉ , Eka Yulyana 2 , Lina Aryani 3
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 2010631180083@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  perbandingan  strategi  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  antara Kabupaten  Padang  Lawas  dan  Kepulauan  Anambas.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  kualitatif deskriptif dengan teknik analisis SWOT, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi literature dan analisis dokumen. Hasil penelitian menjukan bahwa strategi masing-masing yang digunakan  oleh  Kabupaten  Padang  Lawas  dan  Kepulauan  Anambas  terbukti  efektif  dalam  3  tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan peningkatan Pendapatan Asli daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
Kata Kunci: Peningkatan, Pendapatan Asli Daerah, SWOT

## Abstract
This study analyzes the comparison of strategies to increase Regional Original Revenue between Padang Lawas Regency and Anambas Islands. The type of research used is descriptive qualitative with SWOT analysis techniques, data collection is carried out using literature study methods and document analysis. The results showed that the respective strategies used by Padang Lawas Regency and Anambas Islands have proven effective in the last 3 years, this is evidenced by the increase in local revenue in the last 3 years.
Keywords: Increase, Regional Original Revenue, SWOT

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara dengan 34 Provinsi dan 416 Kabupaten, dengan gubernur dan  bupati  sebagai  kepala  daerah.  Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  daerah diberikan hak otonomi yang berarti bahwa masing-masing provinsi memiliki otoritas serta kebebasan  guna  mengendalikan  semua  urusan  rumah  tangga  individu.  Dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  pemerintah federal telah memberikan  kebebasan  serta  kewenangan,  termasuk  hak  untuk  memperoleh  serta menggali sumber daya finansial sehingga bisa mengalokasikan dana bagi seluruh proyek pembangunan pemerintah daerah.
Berdasarkan prinsipnya, otonomi daerah merupakan pengalihan wewenang kepada pemerintah  daerah  dari  pemerintah  pusat  guna  mengelola  keuangan  serta  administrasi mereka sendiri. Dalam Pasal 1 Ayat 6 UU No. 23/2014 menyatakan bahwa daerah otonom memiliki  hak,  kewenangan,  serta  tanggung  jawab  guna  mengorganisir  serta  mengelola urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  lokal  secara  mandiri  di  dalam  struktur  negara Republik Indonesia.
Darumurti  dan  Rauta  (2003)  berpendapat  bahwa  pemberian  kewenangan  dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memberikan manfaat sekaligus beban sehingga memerlukan persiapan yang matang dari daerah untuk menjalankannya, sebab pemerintah daerah dihadapkan pada semakin bertambahnya urusan serta tanggung jawab yang harus dijalankan.  Daerah  harus  menyusun  segala  aspek  penduduknya  yang  diperlukan  seperti infrastruktur,  sumber  daya  keuangan,  serta  sumber  daya  manusia,  dalam  rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ini sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Kaho (2007),  yang  mengemukakan  bahwa  terdapat  berbagai  faktor  yang  harus  diperhatikan antara  lain  faktor  penyelenggaraan,  faktor  keuangan  daerah,  faktor  peralatan,  faktor organisasi, serta manajemen untuk mencapai konsistensi antara prinsip-prinsip serta praktik pelaksanaan otonomi daerah. Pencapaian otonomi daerah pada masa depan akan sangat dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut.
Penyelenggaraan otonomi daerah mengacu pada perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan wilayah diamandemenkan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Selain itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah sentra serta wilayah diamandemenkan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Oleh karena itu, dibutuhkan pelaksanaan swatantra  daerah bisa meningkatkan  kreativitas serta partisipasi masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah melalui pemanfaatan sumber daya serta potensi yang terdapat pada wilayah tersebut.
Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber dana guna mendukung pembangunan, melalui konteks tersebut pemerintah  pusat  memberi  kebebasan  kepada  pemerintah  daerah  guna  mendorong penggalian potensi kekayaan lokal guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Warsito (2001:128) yaitu sumber pengahasilan yang berasal dari daerah serta dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber PAD. Sedangkan pendapatan asli daerah menurut Rahman (2005:38) diartikan sebagai pendapatan yang berasal dari pembagian daerah serta hasil perpajakan, hasil manajemen aset daerah yang dipisahkan, serta dari sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah dalam rangka penggalian pendanaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagai representasi prinsip desentralisasi (Jatmiko & Wicaksono, 2019).

## Gambar 1. Grafik PAD Kabupaten Padang Lawas dan Kepulauan Anambas
Tinjauan Pustaka
Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan melalui pemberian wewenang yang luas, jelas,  nyata,  serta  akuntabel  kepada  daerah  secara  seimbang  yang  dicapai  melalui pemerataan, pengaturan, serta penggunaan sumber daya nasional dalam konteks otonomi daerah dapat terwujud. Prinsip demokrasi, pelibatan masyarakat, kesetaraan, keadilan, dan mengakui keberagaman daerah juga penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Pada  dasarnya  PAD  merupakan  salah  satu  elemen  terpenting  dalam  merumuskan APBD, jika pendapatan asli daerah meningkat, APBD juga kemungkinan akan ikut meningkat karena 2 hal ini saling berhubungan. Oleh karenanya perlu suatu upaya yang sudah tersusun secara  sistematis  untuk  meningkatkan  sektor  sektor  yang  berpotensi  menghasilan pendatapan asli daerah. Sumber pendapatan daerah yang cukup penting guna mendanai
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Padang Lawas Anambas Note: Milliar
rencana penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah melalui pajak serta retribusi daerah. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui pemberian wewenang juga dengan memberikan hak serta kewajiban dalam melaksanakan pemerintahan daerah.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  pada  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  didasarkan  di Undang-Undang angka 33 Tahun 2008 wacana pembentukan Kepulauan Anambas. Sejak saat itu, penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dengan cara mandiri sudah dilakukan  dengan  cara  otomatis,  disertai  dengan  sejumlah  pendanaan  dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan serta memperluas pembangunan secara merata, Kabupaten  Kepulauan  Anambas  bergantung  di  sumber  daya  serta  pembiayaan,  yang berasal dari aturan Pendapatan serta Belanja daerah.
Pajak daerah serta retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendukung operasional penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang  No  28  tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dengan demikian  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dapat  diselenggarakan  melalui  pemberian kewenangan  yang  luas  diikuti  adanya  pemberian  hak  serta  tanggung  jawab  untuk menjalankan otonomi daerah dalam kerangka sistem pemerintahan negara yang terpadu. Dalam  3  tahun  terakhir  kedua  wilayah  yaitu  kabupaten  padang  lawas  dan  kepulauan anambas mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  model  kualitatif  deskriptif  dengan  metode pendekatan  studi  kepustakaan  dimana  peneliti  mencari  informasi  dari  berbagai  sumber seperti    jurnal  ilmiah,  buku,  serta  sumber  kredibel  lainnya  dalam  menulis  penelitian  ini. Adapun focus dalam penelitian ini membandingkan 2 wilayah di Indonesia terkait strategi meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  masing-masing  yaitu  di  daerah  Kabupaten kepulauan Animbas dan Kabupaten Padang Lawas. Data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yakni data sekunder yang berasal dari penelitian sebelumnya dan dokumen- dokumen seperti buku, artikel ilmiah yang mendukung dalam pembuatan penelitian ini.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yakni  teknik  SWOT  merupakan  singkatan  dari Strength, Weakness, Opportunity serta Threat, yang perspektif, jika diterjemahkan ke bahasa
Indonesia merujuk pada Kekuatan, Kelemahan, Peluang serta Ancaman (Siregar et al., 2019). Metode  analisis  SWOT  merupakan  pendekatan  mendasar  yang  bermanfaat  guna memandang suatu topik atau masalah dari empat sudut pandang yang berbeda. Menurut Udan (2005) analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi untuk mengidentifikasi situasi guna menunjukkan apakah suatu keadaan dapat dikelompokkan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman, yang mampu dijelaskan sebagai berikut: a) Strength (Kekuatan) merupakan  keadaan  internal  organisasi  yang  mencakup  kompetensi,  kapabilitas,  serta sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dan bisa digunakan dalam menghadapi peluang  maupun  ancaman  yang  muncul;  b)  Weakness  (Kelemahan)  merupakan  kondisi internal  organisasi berupa kompetensi, kapabilitas, serta sumber  daya yang  dimiliki oleh suatu  organisasi  dan  mampu  mengatasi  kesempatan  dan  ancaman;  c)  Opportunity (Peluang) merupakan keadaan eksternal yang membawa manfaat bagi organisasi. Biasanya, organisasi  dalam  industri  yang  sama  akan  merasakan  keuntungan  dari  situasi  eksternal tersebut; d) Threat (Ancaman) merupakan kondisi eksternal yang melili potensi menyulitkan organisasi (Siregar et al., 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi alternative untuk meningkatkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan  Anambas  dan  Kabupaten  Padang  Lawas  dapat  diformulasikan  melalui pendekatan analisis SWOT. Setelah menganalisis lingkungan internal dan eksternal, analisis matriks SWOT adalah langkah berikutnya yang menggabungkan kekuatan serta kelemahan internal dengan peluang serta ancaman eksternal yang mempengaruhi peningkatan PAD di kedua kabupaten tersebut.
Tabel 1. Matriks SWOT Strategi Peningkatan PAD di Kabupaten Padang Lawas

## SIMPULAN
Temuan dari analisis terhadap studi tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :
1. Peningkatan  efisiensi  dalam  mengelola  pendapatan  daerah  melalui  pemanfaatan potensi PAD secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAD.
3. Peningkatan mutu layanan melalui penerapan standar minimal layanan.
4. Membentuk jejaring kerjasama dengan instansi-instansi serta lembaga terkait.
5. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan PAD.
6. Memperbaharui sistem informasi serta dokumentasi data dari wajib pajak di tingkat daerah.
7. Menurunkan mobilitas staf yang mengelola PAD melalui pengalokasikan anggaran
untuk meningkatkan kinerja mereka.
Sedangkan  strategi  guna  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Padanng Lawas yakni sebagai berikut :
1. Memaksimalkan potensi serta pencapaian pendapatan secara optimal.
2. Evaluasi  rencana  anggaran  pendapatan  serta  belanja  daerah  guna  memastikan pelaksanaan yang sesuai dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Memastikan kebutuhan dalam pelayanan administrasi kantor serta manajemen aset daerah terpenuhi sesuai dengan tugas pokok serta fungsi yang diberikan pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Peningkatan  system  pengelolaan  administrasi  pendapatan  serta  pengeluaran daerah.
5. Peningkatan serta perbaikan infrastruktur sebagai dukungan untuk pelayanan yang lebih baik.
6. Peningkatan profesionalisme pegawai sesuai dengan kebutuhan untuk SDM yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim, M., Sarma, M., & Harianto, H. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(1),
15 – 24. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22701
Halim, M. (2018). Daerah Kabupaten Seluma. 8, 225 – 236.
Jatmiko, B., & Wicaksono, I. G. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANJAR NEGARA (Studi Deskriptif Pada Kabupaten  Banjarnegara-Jawa  Tengah). Jurnal  Akuntansi  Trisakti,  6(2),  157 – 174. https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5580
M, N. S. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 37 – 48. https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i1.6500
Muhammad Fadli Asri, Abdul Jaelani Aris, Sofyan Muhamad, Muhammad Saiful, S. (2021). Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Petitum, 9(1), 28 – 40. https://uit.e-journal.id/JPetitum
Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inovasi,
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/ Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf Nilawati, E. (2019). Analisis  dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten  Gunungkidul. Jurnal  Maksipreneur:  Manajemen,  Koperasi,  Dan Entrepreneurship, 9(1), 41. https://doi.org/10.30588/jmp.v9i1.469
Siregar, A. H., Nasution, M. H. T., & Nasution, I. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Strategy of Increasing Regional Original Income in Padang Lawas District. 6(2), 83 – 87.