Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Konstruksi Ide Xi Jinping Dalam Belt And Road Initiative
Arief Bakhtiar Darmawan 1 , Rahmad Agus Dwianto 2 , Herdho Husna Akmala 3
1 arief.darmawan@unsoed.ac.id, 2 rahmadagusdwiantoumy@gmail.com, 3 akmal.husna@gmail.com 1,3 Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman 2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i1.19876

## Abstract
This paper aims to understand the role of Xi Jinping's ideas and perceptions about China's rise in the Belt and Road Initiative (BRI). It released by Xi Jinping in 2013 as the one of ambitious policy to drive China's rise as the world power. He has a strong position in Chinese politics. In addition to leading the government, Xi is the military's commander-in-chief and has the potential to serve as president for three terms. His thoughts have even entered into the Constitution of the Chinese Communist Party. Xi's  accumulation  of  power  began  to  be  juxtaposed  with  Mao's  power who  had  a sacred  position  in  society.  Using  constructivist  approach,  this  paper  attempts  to analyze the role of non-material factor, such as the ideas of leader, in determining the direction of Chinese foreign policy. As the qualitative research, primary data obtained from the analysis of official government documents related to Xi Jinping's speech, the Chinese constitution, BRI, as well as official websites. Meanwhile, mass media news, scientific publications as well as other research reports consider as secondary data. It examines  the  practice  of  China's  foreign  policy  is  controlled  and  shaped  by  Xi Jinping's idea of China's rise. As a result, his ideas have played a role in changing the ways  of  diplomacy  and  the  use  of  power  that  see  BRI  as  China's  global  strategy, especially in China's relations with the US at the global level and cooperation with Southeast Asian and East Asian countries in order to streamline the BRI project .

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memahami  peran  ide  dan  persepsi  Xi  Jinping  tentang kebangkitan  Tiongkok  dalam Belt  and  Road  Initiative (BRI).  Inisiatif  BRI  yang dikemukakan Xi Jinping pada tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan ambisius yang diharapkan dapat terus mendorong kebangkitan Tiongkok. Xi Jinping sendiri memiliki posisi yang kuat dalam politik Tiongkok saat ini. Selain memimpin pemerintahan, Xi merupakan “commander-in-chief” militer dan berpotensi menjadi presiden dalam tiga periode.  Pemikiran  Xi  bahkan  telah  masuk  ke  dalam  konstitusi  Partai  Komunis Tiongkok. Akumulasi kekuasaan Xi mulai disandingkan dengan kekuasaan Mao yang memiliki posisi sakral di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivis, tulisan  ini  berupaya  menganalisis  peran  hal-hal  non-material,  seperti  ide  dan pandangan seorang pemimpin, dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Melalui aplikasi  metode  kualitatif  deskriptif,  data  primer  diperoleh  dari  analisis  dokumen- dokumen  resmi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pidato  Xi  Jinping,  konstitusi Tiongkok,  BRI,  maupun  situs-situs  resmi  institusi  atau  organisasi  internasional. Sementara, data sekunder berasal dari hasil telaah berita media massa, publikasi ilmiah yang  terbit  di  jurnal  bereputasi,  maupun  laporan  penelitian  lainnya.  Tulisan  ini berargumen bahwa praktek politik luar negeri Tiongkok dikontrol dan dibentuk oleh ide  Xi Jinping  mengenai kebangkitan Tiongkok.  Hasilnya,  ide  Xi  Jinping  berperan dalam mengubah cara-cara diplomasi dan penggunaan kekuasaan yang melihat BRI sebagai strategi global Tiongkok, terutama dalam relasi Tiongkok dengan AS di tingkat global dan kerja sama terhadap negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur demi memuluskan proyek BRI.

## Keywords
China’s Rise, Foreign Policy, Global Strategy, Idea, Perception
Article History Received January 22, 2022 Revised March 8, 2022 Accepted July 16, 2022 Published July 26, 2022

## Corresponding Author
Arief Bakhtiar Darmawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jl. HR. Boenyamin no. 993, Purwokerto. 53122.
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi dan pengaruh Tiongkok saat ini dalam lingkup global merupakan kebalikan  dari  posisi  Tiongkok  beberapa  dekade  silam.  Sekitar  40-50  tahun  lalu,  Tiongkok menerapkan kebijakan yang tidak efisien, cenderung stagnan, dan terasing dari ekonomi global. Kebijakan Lompatan Hebat ke Depan untuk meningkatkan industri baja yang dimulai pada tahun 1958 menjadi kegagalan besar Mao. Sekitar 10 juta rakyat Tiongkok mati karena kelaparan dan kelelahan  bekerja.  Selain  itu,  Mao  menggagas  Revolusi  Kebudayaan  untuk  mempertahankan ideologi  sosialisme.  Mao  memburu  dan  membunuh  lawan-lawan  politik  yang  diduga  akan mencederai ideologi sosialisme dengan cara mendorong kapitalisme. Dalam Revolusi Kebudayaan ini, diperkirakan 500 ribu sampai dua juta orang menjadi korban pembunuhan. Namun, semenjak Deng  Xiaoping  melakukan  reformasi  ekonomi,  investasi,  dan  perdagangan  internasional  yang berorientasi pasar bebas pada tahun 1979, Tiongkok menjadi negara yang mengalami pertumbuhan pesat  di  dunia.  Pada  era  Deng  Xiaoping,  meski  masih  menerapkan low  profile  policy ,  Tiongkok bersikap lebih terbuka terhadap hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat.
Dalam perkembangannya, Tiongkok yang dulu terlihat pasif dan defensif, mulai bersikap aktif dan berani berinisiatif (Darmawan, 2018). Pada tahun 2000, misalnya, Tiongkok berperan penting dalam kehadiran Korea Utara dalam ASEAN Regional Forum. Tiongkok juga membiayai pertemuan  informal  yang  digagas  Indonesia  tentang  isu  LTS.  Pada  masa  Xi  Jinping, Tiongkok berusaha untuk lebih asertif dan agresif dalam politik luar negeri. Tiongkok mencanangkan Belt and Road  Iniative (BRI).  Tiongkok  memperkenalkan  visi‘Silk  Road  Economic  Belt’  dalam  pidato Presiden  Xi  Jinping  pada  bulan  September  2013  di  Kazakhstan,  dan  mengenalkan  visi  ‘the Maritime  Silk  Road’  di  depan  parlemen  Indonesia  pada  bulan  Oktober  2013  (ASEAN-China Center Org, 2013). Pernyataan dari Xi Jinping tersebut baru diperkenalkan secara resmi melalui Kementrian Luar  Negeri  dan  Kementrian  Perdagangan  Tiongkok  sekitar  dua  tahun  kemudian, pada bulan Maret 2015, dengan penyebutan singkat “One Belt, One Road” (Aoyama, 2016).
Beberapa  akademisi  telah  mengkaji  BRI  dari  beragam  perspektif.  Di  antara  beragam perspektif  tersebut,  sangat  minim  kajian-kajian  yang  mengaitkan  BRI  dengan  ide  pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Penelitian Yandry Kurniawan mengkaji BRI dalam perspektif liberal, dengan melihat BRI sebagai mekanisme multilateral pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di berbagai sektor dan penjuru global (Kurniawan, 2016). Sementara itu, penelitian Peter Cai mengkaji dalam perspektif realis dengan memandang bahwa BRI sebenarnya memiliki lebih banyak pertimbangan domestik, seperti strategi ekspor produk pabrik daripada membuang surplus produk  yang  ada  (Cai,  2017).  Kajian  realis  lain,  John  Wuthnow,  mendekati  BRI  dengan memaparkan ancaman-ancaman jangka panjang dan bagaimana Tiongkok bisa mengatasi ancaman tersebut  melalui  strategi  militer,  intelijen,  diplomasi,  serta  ekonomi  (Wuthnow,  2017).  Dalam pandangan  tersebut,  BRI  dilihat  sebagai  respon  Tiongkok  atas  kebijakan  Obama  yang  kembali mempertimbangkan  Asia  dalam politik  luar  negeri. Salah  satu  kajian  lain  mengenai  BRI  adalah tulisan Korwa, yang mencoba menggunakan konsep filosofis Tiongkok, “semua di bawah langit” atau tianxia (Korwa, 2019). Penelitian-penelitian di atas mengaitkan BRI dengan Tiongkok dan kurang menyinggung Xi Jinping merupakan sosok sentral di balik ambisi kebangkitan Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir, Xi Jinping telah melakukan  akumulasi kekuasaan yang besar (X. Li & Wang, 2015). menyebut Xi sebagai seseorang yang strategis dan taktikal. Media- media  asing  menyebut  Xi  Jinping  sebagai  orang  terkuat  di  Tiongkok  (BBC,  2017;  CBC,  2017;
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
Philips, 2017; Shankaran, 2020). Hal itu tidak lepas dari kejadian pada bulan Oktober 2017, yang mana Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok memasukkan doktrin “ Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era ” ke dalam konstitusi. Lebih jauh lagi, pada tahun 2018,  Tiongkok  menghapus  batas  presidensial  dua  periode,  sehingga  Xi  Jinping  bisa  menjadi presiden lebih lama. Partai menyebut bahwa Xi Jinping membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memastikan  reformasi  ekonomi (Associated  Press, 2021).  Dengan menganalisis  kebijakan  BRI, tulisan ini berupaya untuk menjawab bagaimana persepsi dan ide Xi Jinping mengenai kebangkitan Tiongkok  dan  kebijakan  luar  negeri.  Tulisan  ini  berasumsi  bahwa  praktek  politik  luar  negeri Tiongkok dikontrol dan dibentuk oleh ide Xi Jinping, dan hal itu mengubah cara-cara diplomasi dan penggunaan kekuasaan Tiongkok yang melihat BRI sebagai strategi global Tiongkok.

## Konstruktivisme: Memahami Landasan Intersubjektif Pembuat Kebijakan
Memahami peran atau pengaruh seorang pemimpin merupakan bentuk dari level analisis individu dalam hubungan internasional. Level analisis individu menggunakan pendekatan aktor tertentu  yang  lebih  spesifik  dalam  hubungan  internasional,  berdasarkan  asumsi  bahwa pengambilan  keputusan  dalam  setiap  interaksi  dan  tindakan  negara  adalah  individu  atau kelompok  tertentu,  seperti  presiden,  perdana  menteri,  atau  aktor  spesifik  lainnya.  Dalam menggunakan level analisis individu, peneliti menggunakan berbagai macam perspektif, baik menggunakan perspektif realis yang menekankan pada rasionalitas aktor (Nye, 2019), perspektif koginitif yang menekankan karakteristik atau personalitas pemimpin (Hussain & Shakoor, 2017; Preston, 2010), maupun konstruktivisme yang menyertakan unsur-unsur non-material dalam pilihan  tindakan  aktor.  Dari  beragam  cara  analisis  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan konstruktivisme sebagai kerangka analisis.
Konstruktivisme  memandang  fenomena hubungan internasional  dengan  tidak  terpacu pada faktor kepentingan saja. Menurut Friedrich Kratochwil, pada dasarnya konstruktivisme melihat  hubungan  antarnegara  dalam  komunitas  internasional  dari  beberapa  unsur  seperti proses pembelajaran, interaksi antarsubjek yang dibentuk oleh identitas, nilai-nilai, kepentingan dan intensi atau maksud yang kemudian membentuk pola hubungan antara teman atau musuh. Secara  sederhana,  konstruktivisme  melihat  dunia  sebagai  konstruksi  sosial.  Konstruktivis cenderung  melihat  proses  sosialisasi  dan  pembelajaran  dari  norma,  nilai,  dan  prinsip  yang dialami oleh aktor yang berlaku di lingkungan serta budaya sekitarnya dan kemudian diterapkan sebagai kebijakan suatu negara (Hadiwinata, 2017; Theys, 2017).
Kontruktivis  memperhatikan  faktor  linguistik  dalam  membentuk  persepsi  hubungan antaraktor yang dapat membentuk pola hubungan “pertemanan” atau “permusuhan”. Seperti komunikasi  simbolik  atau  bahasa  yang  mengandung  kepentingan,  intensi  dan  identitas merupakan  “bahan  mentah”  yang  mengandung  otentisitas  dan  originalitas  tinggi.  Dalam prakteknya, “bahan mentah” dapat dilihat dari penyataan para agen. Sedangkan fakta-fakta yang tetap merupakan “bahan jadi” yang telah mengalami penyederhanaan dengan menghilangkan bagian-bagian yang absurd dan tidak masuk akal. Dalam prakteknya, “bahan jadi merupakan dokumen resmi suatu negara/ lembaga seperti kebijakan, peraturan, perjanjian, dan lain-lain (Hadiwinata, 2017).
Aspek  penting  selanjutnya  dalam  konstruktivisme  adalah  alasan  dan  penyebab. Konstruktivisme  sering  mendasarkan  analisisnya  pada  kausalitas  (sebab-akibat)  atau menitikberatkan  pada  pertanyaan  seperti  “apa  yang  menyebabkan  aktor  bertindak”.  Sekilas
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
tampak bahwa kausalitas dalam teori konstruktivis hanya menyangkut pemilihan istilah yang dimaksudkan  untuk  menggantikan  kata  alasan  yang  memotivasi  aktor  untuk  melakukan tindakan tertentu atau menemukan hubungan antara aktor, norma, dan identitas. Namun, pada kenyataannya persoalannya tidak sesederhana itu karena terdapat beda yang signifikan antara penyebab  yang  dilandasi  oleh  logika  dan  hukum-hukum  tertentu  dengan  alasan  yang menyangkut intensi subjektif. Sederhananya, analisis konstruktivis hanya perlu menunjukkan alasan dan intensi/ maksud dari para aktor dalam melakukan tindakan tertentu terlepas dari istilah yang mereka pakai (Hadiwinata, 2017; Theys, 2017).
Dalam penelitian ini, analisis konstruksi ide Xi Jinping dalam BRI perlu menunjukkan alasan dan intensi dari Xi Jinping dalam membuat visi kebijakan tersebut, yang dianalisis melalui dasar-dasar konstruktivisme seperti nilai-nilai, norma, sejarah, identitas, serta proses sosialisasi yang dialami oleh Xi Jinping dan Tiongkok. Hal itu tidak ada pada perspektif realisme dan liberalisme yang hanya menekankan pada faktor-faktor material pada kekuatan militer dan ekonomi. Xi Jinping mempunyai peran penting dalam mengonstruksi ide personalnya terhadap identitas, nilai-nilai dan sejarah Tiongkok sehingga menjadi sebuah kebijakan negara atau dalam konteks ini adalah BRI. Pada masa Xi Jinping, Tiongkok berusaha untuk lebih asertif dan agresif dalam politik luar negeri. Konstruktivisme  mengamati bahwa  ide  personal  pemimpin bisa  menjelma  menjadi  politik  luar negeri. Dalam konteks Tiongkok, ide Xi Jinping memiliki kaitan erat dengan model Kepemimpinan Terpusat Partai Komunis. Sehingga, tulisan ini bertujuan untuk memahami peran ide dan persepsi Xi Jinping tentang kebangkitan Tiongkok dalam Belt and Road Initiative (BRI).

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang  menekankan  pada prosedur atau teknik pengumpulan data yang berdasar pada penggunaan kata atau data-data non- numerik  (Lamont  &  Boduszynski,  2020).  Teknik  pengumpulan  data  disandarkan  pada  studi literatur dengan menyeleksi publikasi penelitian, laporan pemerintah, dan sumber media internet yang merilis topik Xi Jinping, kebangkitan Tiongkok, dan BRI. Data primer diperoleh dari analisis dokumen-dokumen  resmi  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pidato  Xi  Jinping,  konstitusi Tiongkok, BRI, maupun situs-situs resmi institusi atau organisasi internasional. Sementara, data sekunder  berasal  dari  hasil  telaah  berita  media  massa,  publikasi  ilmiah  yang  terbit  di  jurnal bereputasi, maupun laporan penelitian lainnya.
Validasi data merujuk pada kerangka berpikir konstruktivisme dalam memahami peran ide dan persepsi Xi Jinping tentang kebangkitan Tiongkok melalui BRI. Sehingga penyimpulan penelitian  membahas  tiga  poin  utama;  (1)  persona,  ide,  dan  persepsi  Xi  Jinping  mengenai kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global, (2) program BRI yang meliputi progres, tantangan, dan hambatan yang menyertainya, dan (3) proyek BRI sebagai implementasi ide dan persepsi Xi Jinping.

## Persona Xi Jinping dan Ide mengenai Kebangkitan Tiongkok
Xi  Jinping  memiliki  profil  yang mendukung  dirinya  dalam  menempuh  karir politik.  Xi adalah anak dari mantan wakil perdana menteri Xi Zhongxun yang berjuang bersama Mao saat perang  sipil  berlangsung.  Ketika  akhirnya  Xi  Zhongxun  dituduh  sebagai  musuh  revolusi  dan keluarganya  hancur,  Xi  kemudian  turut  serta  dalam  program  re-edukasi  di  desa  pelosok  yang
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
dicanangkan  Mao  untuk  para  pemuda.  Beberapa  tahun  kemudian,  Xi  menggunakan  sejarah hidupnya  untuk  mendapatkan  “validasi  politik”  dengan  mengatakan  bahwa  dirinya  memiliki pengalaman politik sampai pada level yang terbawah. Pada tahun 1973, Xi mencoba bergabung dengan Partai Komunis, meskipun harus mengalami sepuluh kali percobaan sampai diterima pada tahun 1974. Pada tahun 1975, Xi diterima kuliah di Tsinghua University, salah satu universitas ternama di Tiongkok. Setelah lulus kuliah, 1979, Xi menjadi sekretaris mantan menteri pertahanan Geng Biao di Komisi Militer Pusat. Di sanalah dia mendapatkan pengalaman dan pengetahuan soal militer. Setelah melalui berbagi posisi, Xi menjadi pemimpin partai di Provinsi Zhejiang selama 2002-2007.  Prestasi  Xi  membuat para  elit politik  mulai  mempertimbangkan  dirinya.  Ketika  elit Partai Komunis di Shanghai, Chen Liangyu, terlibat skandal korupsi besar pada tahun 2006, Xi Jinping terpilih untuk menggantikan sebagai senior partai (Brown, 2018). Ini merupakan langkah besar dalam sejarah politik Xi.
Pada akhir tahun 2007, Xi Jinping terpilih menjadi satu dari tujuh anggota elit Politbiro, posisi puncak partai yang hanya berada di bawah sekjen Partai Komunis. Di dalam tubuh partai saat itu, Xi Jinping dan Li Keqiang merupakan kader favorit yang akan menggantikan Hu Jintao. Ketika akhirnya Xi Jinping terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Hu Jintao, maka cukup jelas  bahwa  Xi  adalah  calon  pemimpin  Tiongkok  selanjutnya  (sementara  Li  Keqiang  menjadi Perdana Menteri dua periode, 2013-2018 dan 2019-2023). Pada bulan November 2012, Xi Jinping diangkat menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok. Tidak lama setelah itu, Xi Jinping terpilih  menjadi  presiden  Tiongkok.  Dalam  kunjungan  luar  negeri  setelah  diangkat  menjadi presiden, Xi Jinping melontarkan ide mengenai “One Belt, One Road”.
Perjalanan karir politik di atas membentuk Xi Jinping sebagai politisi yang tangguh dan agresif  dalam  meraih  dan  mempertahankan  kekuasaannya.  Strategi  Xi  Jinping  untuk mempertahankan  kekuasaan  ditunjukkan  oleh  perubahan  yang  terjadi  pada  organisasi  militer, organisasi  partai,  dan  organisasi  pemerintah.  Dalam  organisasi  militer,  pada  bulan  April  2016, Presiden Xi Jinping mengejutkan publik ketika melakukan kunjungan formal ke pusat komando Komisi  Militer  Pusat,  yang  dihadiri  oleh  seluruh  anggota  Komisi  Militer  Pusat.  Xi  Jinping menyampaikan bahwa organisasi militer dan personil militer Tiongkok harus loyal kepada Partai Komunis. Namun, ada dua hal yang menjadi sorotan. Pertama, saat itu Xi Jinping menghadiri acara dengan  memakai  seragam  kamuflase  khas  militer.  Kedua,  Xi  Jinping  dan  media  dalam  negeri Tiongkok secara konsisten memberi gelar “commander-in-chief” dari People’s Liberation Army (PLA) kepada  Xi  Jinping.  Dua  kejadian  tersebut  belum  pernah  dilakukan  oleh  presiden-presiden sebelumnya.  Menurut  James  Mulvenon,  dua  fakta  penting  itu  menunjukkan  bahwa  Xi  Jinping berupaya membangun otoritas personal terhadap organisasi militer (Mulvenon, 2017). Menurut tulisan ini lain, Kerry Brown, tindakan itu merupakan pesan yang tegas bahwa kekuasaan berada di tangan sipil, bukan militer (Brown, 2018).
Dalam  struktur  pemerintahan  Tiongkok,  seorang  presiden  biasanya  juga  menjadi sekretaris  jenderal  selaku  pimpinan  tertinggi  partai.  Komisi  Militer  Pusat  Negara  dan  Komisi Militer Pusat Partai berada pada struktur yang setara, dengan sama-sama membawahi angkatan militer ( People’s Liberation Army atau PLA) dan kesatuan polisi ( People’s Armed Policy atau PAP). Bisa dikatakan, PLA merupakan angkatan bersenjata Partai Komunis Tiongkok. Tidak heran jika dalam kunjungannya  ke markas  militer,  Xi  menegaskan  keharusan  anggota militer  untuk  loyal  kepada partai (Mulvenon, 2017). Di antara struktur tersebut, Xi Jinping memegang tiga jabatan strategis
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
sekaligus, yaitu sebagai presiden Tiongkok, sekretaris jenderal Partai Komunis, dan kepala Komisi Militer Pusat Partai Komunis.
Kesatuan  struktur  antara  Partai  Komunis  dan  pemerintah  Tiongkok  sepertinya  akan semakin terakumulasi pada sosok tunggal Xi Jinping. Dalam struktur pemerintahan, Xi Jinping telah menjadi presiden Tiongkok selama dua periode, dan tampaknya akan bertahan lebih lama lagi sebagai pemimpin dan pemegang kebijakan utama. Dalam struktur kepartaian, jabatan sekjen partai dan kepala komisi militer nampaknya akan mengikuti periode kepemimpinan Xi. Pemikiran Xi juga telah dimasukkan ke dalam konstitusi partai. Pada tahun 2017, dalam Kongres Komite Pusat ke- 19, Xi dilaporkan mengadakan wawancara secara personal untuk memilih anggota baru Politbiro dan Komite Tetap Partai Komunis. Hal ini berbeda dengan dua kongres sebelumnya, yang mana Partai  menerapkan straw  poll dengan  mempersilakan  sekelompok  pimpinan  partai  untuk mengajukan  kandidat.  Meski  belum  jelas  pengaruhnya  dalam  keterpilihan  kandidat,  sistem demokrasi di dalam internal partai tersebut sangat berguna untuk menilai legitimasi kandidat atau anggota  partai terpilih  (Xiangwei,  2017).  Dengan perubahan metode pemilihan  kandidat  elit  di tubuh Partai, Xi telah menjadi orang terkuat di pemerintahan dan partai. Dengan demikian, para politisi di lingkaran kekuasaan atau lawan politik Xi tidak akan secara gegabah melakukan tindakan yang berpotensi dianggap melawan kekuasaan Xi.
Pada  Oktober  2017  Kongres  Nasional  Partai  Komunis  Tiongkok  ke-19  sepakat memasukkan doktrin politik baru “ Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era ” ke dalam konstitusi partai,
“The Congress holds that statements on our people-centred philosophy of development; on innovative, coordinated, green, and open development that is for everyone; on coordinated efforts  to  finish  building  a  moderately  prosperous  society  in  all  respects,  comprehensively deepen reform, fully advance law-based governance, and strengthen Party self-governance in every respect; and on all-out efforts to build a great modern socialist country, represent the ultimate purpose, vision, overall strategy, and overarching goal of the Party in upholding and developing socialism with Chinese characteristics.” (Yamei, 2017)
Pemikiran  Xi  Jinping  meliputi  delapan  isu  fundamental  dan  14  prinsip  utama  yang  menjadi pedoman bagi Partai Komunis untuk mewujudkannya. Doktrin tersebut, diantaranya menegaskan bahwa Partai berupaya untuk menjalankan dan mengembangkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok disertai semangat modernisasi sosialis dan kebangkitan nasional. Karakteristik Tiongkok yang dimaksud adalah menjalankan ekonomi pasar untuk bisa bersaing dengan kemajuan global, dengan tetap berakar pada  sistem  sosialis  dan  sistem pemerintahan Tiongkok  saat  ini. Doktrin tersebut menggarisbawahi pentingnya membangun kepercayaan diri yang lebih kuat terhadap arah, teori, sistem, dan kultur sosialisme dengan karakteritik Tiongkok (Bo, 2018)
Xi Jinping menargetkan bahwa pada tahun 2049, Tiongkok telah menjadi negara sosialis modern  yang  sejahtera.  Untuk  menjadi  negara  modern,  Tiongkok  membangun  laboratorium- laboratorium dan pusat-pusat inovasi saintifik. Dalam hal kesejahteraan, Tiongkok yang mengalami pertumbuhan  ekonomi  pesat  dan  menghasilkan  beberapa  pengusaha  terkaya  di  dunia  harus mengatasi kesenjangan penghasilan di dalam negeri. Dalam sejarah Tiongkok, hanya pemikiran Mao Zedong dan Deng Xiaoping yang pernah masuk dalam konstitusi partai (Tsang, 2019). Untuk Deng  Xiaoping,  pemikirannya  bahkan  dimasukkan  ke  dalam  konstitusi  setelah  kematiannya.
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
Artinya,  kepercayaan  Partai  terhadap  Xi  Jinping hanya bisa  dibandingkan  dengan  pengkultusan terhadap Mao, yang pemikirannya masuk ke dalam konstitusi partai.
Lima  bulan  kemudian,  jalan  kekuasaan  Xi  Jinping  semakin  lapang.  Dalam  organisasi pemerintahan,  pada  bulan  Maret  2018,  Kongres  Rakyat  Nasional  menghapus  konstitusi  yang membatasi  jabatan  presidensial  dua  periode,  baik  untuk  presiden  dan  wakil  presiden.  Dengan penghapusan  tersebut,  Xi  Jinping  bisa  terus  bertahan  di  puncak  kekuasaan  Tiongkok  setelah periode jabatan kedua berakhir tahun 2023 nanti, minimal sampai 2027. Penghapusan pembatasan kekuasaan  presidensial  awalnya  diinisiasi  oleh  Deng  Xiaoping.  Deng  Xiaoping  memutuskan menerima  sistem  Barat  tentang  sistem  pengawasan  dan  keseimbangan  dengan  beberapa penyesuaian untuk mencegah adanya kepemimpinan diktator seperti Mao Zedong (Bader, 2018). Deng Xiaoping khawatir bahwa kepemimpinan diktator memunculkan kerusuhan di masyarakat. Terbukti,  sejak  tahun  1989,  pergantian  kepemimpinan  di  Tiongkok  berjalan  cukup  baik  tanpa adanya  kerusuhan  di  masyarakat.  Ada  keteraturan  dan  prediktabilitas  dalam  proses  pergantian kepemimpinan. Dengan pergantian aturan presidensial tersebut, transisi kekuasaan Tiongkok ke depan menjadi tak menentu.
Tabel 1. Perjalanan dan Manuver Politik Xi Jinping
Tahun Manuver Politik Strategis 2002 Terpilih sebagai pemimpin Partai Komunis di Provinsi Zhejiang 2006 Terpilih sebagai pemimpin Partai Komunis di Shanghai 2007 Terpilih sebagai anggota elit Politbiro 2008 Terpilih sebagai wakil presiden Tiongkok (2008-2013) 2012 Terpilih sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis 2012 Pertama kali memperkenalkan “ the China Dream ” 2013 Terpilih sebagai presiden Tiongkok Periode I (2013-2018) 2013 Pertama kali memperkenalkan visi ‘ Silk Road Economic Belt ’ dan ‘ the Maritime Silk Road ’, yang kemudian disebut BRI 2016 Penyematan gelar “ commander-in-chief ” dari PLA 2017 Memasukkan  doktrin  “ Xi  Jinping  Thought  on  Socialism  with  Chinese Characteristics in a New Era ” ke dalam konstitusi partai 2018 Terpilih sebagai presiden Tiongkok Periode II (2018-2023)
Tabel  1  menunjukkan  analisis  perjalanan  dan  manuver  politik  yang  membentuk kepemimpinan  Xi  Jinping.  Melalui  manuver  politik  dan  akumulasi  kekuasaannya,  Xi  Jinping menjadi  salah  satu  pemimpin  terkuat  di  dunia.  Perlawanan  terhadap  Xi  Jinping  akan  dianggap sebagai perlawanan terhadap partai  (BBC, 2017). Bersama kekuasaan yang besar itu, Xi Jinping turut membawa ide mengenai kebangkitan Tiongkok. Melalui perspektif konstruktivis, tulisan ini mengamati  bahwa  ide  kebangkitan  Tiongkok  berasal  dari  proses  konstruksi  dan  sosialisasi masyarakat terhadap sejarah masa lalu. Konstruksi dan sosialisasi ini diturunkan dari generasi ke generasi, sampai mengarah pada pembentukan identitas sosialisme yang solid dengan karakteristik Tiongkok,  nilai-nilai  kebanggaan  terhadap  kejayaan  peradaban  masa  lalu,  serta  intensi  untuk menjadi negara besar dan maju sebagaimana negara-negara Barat. Proses inilah yang juga masuk ke dalam diri Xi Jinping.
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
Pada tanggal 29 November 2012, Xi Jinping pertama kali berpidato mengenai China Dream ( Zhongguo Meng ) saat mengunjungi Museum Nasional Tiongkok bersama seluruh anggota Politbiro (Wang, 2014),
“Everyone has an ideal, ambition and dream. We are now all talking about the Chinese Dream. In my opinion, achieving the rejuvenation of the Chinese nation has been the greatest dream of  the  Chinese  people  since  the  advent  of  modern  times.  This  dream  embodies  the  long- cherished hope of several generations of the Chinese people, gives expression to the overall interests of the Chinese nation and the Chinese people, and represents the shared aspiration of all the sons and daughters of the Chinese nation...” (Jinping, 2012a).
Ide “ the Chinese Dream ” atau sering disebut juga China Dream yang ditawarkan oleh Xi ini didasarkan pada trauma sejarah dan mitos kejayaan masa lalu (Wang, 2014).
Berdasarkan pidato Xi, trauma sejarah mengacu pada seabad penderitaan yang dimulai ketika  Perang  Opium  Pertama  tahun  1839-1942  sampai  akhir  Perang  Sino-Jepang  tahun  1945. Kekalahan Tiongkok dan penderitaan yang ditimbulkan dari kekalahan itu merupakan pengalaman penting  yang  secara  turun-temurun  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi  melalui  interaksi masyarakat. Pengalaman seabad penderitaan merupakan simbol ancaman dan ketakutan terdalam bangsa Tiongkok yang juga mewarnai pembentukan identitas generasi Tiongkok masa kini. Lebih jauh, mitos kejayaan masa lalu sebelum tahun 1840. Bangsa Tiongkok percaya bahwa Tiongkok merupakan peradaban besar di masa lalu dan merupakan pusat dunia. Sebagai bagian dari kejayaan Central Kingdom , bangsa Tiongkok merasa memiliki kebanggaan sejarah dan budaya tersendiri. China Dream memaknai Tiongkok sebagai peradaban besar di masa lalu, sebelum akhirnya takluk dan menderita di bawah ancaman kekuatan Barat dan Jepang. Setelah mengalami seabad penderitaan,  inilah  saatnya  Tiongkok  membangun  tekad  untuk  membangkitkan  kejayaan  dan kekuatan masa lalu. China Dream meliputi impian terhadap situasi ideal dalam hal kekuatan negara (ekonomi,  politik,  diplomasi,  militer,  sains),  peradaban  (keadilan,  kekayaan  budaya,  ketinggian moral), harmoni sosial (keserasian antarkelas masyarakat), dan keindahan (peduli lingkungan dan rendah  polusi)  (Sinaga,  2020).  Dari  komponen-komponen tersebut,  Xi  Jinping membawa  frase kebangkitan  Tiongkok  secara  lebih praktikal,  yaitu  menyesuaikan  aspirasi  masyarakat  Tiongkok dalam keseharian, terutama kelas menengah, untuk bisa hidup seperti masyarakat di negara maju. Ide Xi membawa serta impian masyarakat Tiongkok untuk memiliki rumah dan kendaraan yang bagus, menempuh pendidikan yang berkualitas, tinggal di kota yang maju, serta hidup di lingkungan yang bebas dari polusi. Setelah pertama kali memperkenalkan frase “ the Chinese Dream ” pada tahun 2012, Xi kembali menegaskan cita-cita itu pada peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis di  Lapangan  Tiananmen  (NikkeiAsia,  2021).  Meskipun  terkesan  utopis,  langkah  Xi  Jinping menyatakan  mimpi-mimpinya  tentang  Tiongkok,  situasi-situasi  ideal  yang  diharapkan,  beserta masa depan yang indah untuk seluruh rakyat, merupakan langkah yang berani.

## Inisiatif, Perkembangan, dan Progres Belt and Road Initiative
Pada bagian sebelumnya, tulisan ini memaparkan tentang narasi kebangkitan yang menjadi sumber penting  bagi  pemimpin  politik  Tiongkok  untuk  menggerakkan  massa.  Ide  kebangkitan Tiongkok bukan hal baru yang diangkat pada masa Xi Jinping (Wang, 2014). Pada tahun 1990-an, Partai Komunis Tiongkok menggunakan frase kebangkitan bangsa Tiongkok ( zhonghua minzu de weida fuxing ) sebagai misi baru partai. Di sini, misi partai bergeser dari fokus realisasi komunisme
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
kepada fokus tujuan nasional berdasarkan kejayaan masa lalu. Hu Jintao  juga sering mengakhiri pidatonya agar masyarakat Tiongkok bekerja keras demi kebangkitan bangsa Tiongkok. Pidato Hu Jintao pada kongres partai ke-17 pada bulan November 2007 bahkan diberi judul “ General Guidelines for the Great Rejuvenation of the Chinese Nation ”. Namun, berbeda dari para pendahulunya, Xi Jinping berusaha menyematkan ide kebangkitan Tiongkok dengan proyek berskala global “ One Belt, One Road ”.
Penamaan resmi dari “ One Belt, One Road ” adalah “ Silk Road Economic Belt and 21 st Century Maritime Silk Road Development Strategy ”. Istilah “ One Belt, One Road ” adalah terjemahan harfiah dari bahasa  Mandarin, yaitu  “ 一 带 一路 ”.  Strategi  yang  lebih rinci  mengenai  “ One  Belt,  One  Road ” baru dirilis pada bulan Mei 2015, ketika pemerintah memaparkan enam koridor ekonomi internasional (Aoyama, 2016). Media-media asing lebih sering menyebut proyek tersebut dengan nama Belt and Road Initiative (BRI). Tiongkok sendiri cukup terbuka dengan pemakaian kata “ initiative ” karena kata “ one ” dan “ strategy ” memang bisa menimbulkan tafsir agresif terhadap tujuan BRI, yang berpotensi membuat  negara  lain  tidak  nyaman.  Untuk  mencegah  kesalahan  persepsi,  maka  istilah  OBOR diubah  berdasarkan  rekomendasi  dari  Menteri  Luar  Negeri  Tiongkok  Fu  Ying  dan  Perdana Menteri  Australia  Kevin  Rudd.  Saat  ini,  istilah  yang  digunakan  adalah  BRI.  BRI  diperkirakan melibatkan 64 negara, 4,4 miliar manusia, dan transaksi ekonomi hingga $21 triliun.
Strategi global Tiongkok melalui BRI tidak muncul begitu saja. Sejak awal pemerintahan Xi Jinping, kebangkitan kembali bangsa Tiongkok menjadi frase yang terus muncul dalam setiap kesempatan.  Xi  Jinping  menyempurnakannya  ke  dalam  sebuah  proyek  global  BRI  yang merepresentasikan  kebesaran  Tiongkok.  Tiongkok  yang  selama  ini  bergantung  pada  legitimasi ideologi Marxise-Leninisme dan Maoisme untuk menjaga tatanan dan stabilitas merasa perlu untuk memiliki  luaran  legitimasi  lain  (Mühlhahn,  2019).  Pemerintah  pun  tidak  lagi  hanya  fokus  pada komunisme sebagai tujuan, melainkan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kebesaran Tiongkok sebagai sebuah bangsa. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat menjadi lebih penting daripada ideologi politik dalam melegitimasi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama dua dekade terakhir bukannya tanpa prediksi masa depan yang mengkhawatirkan. Diperkirakan pada tahun 2050-an, Tiongkok akan memiliki 25% generasi berusia 65 tahun ke atas. Para pengamat memprediksi kekhawatiran bahwa Tiongkok mungkin “menjadi tua sebelum kaya” (Chu, 2017). Dengan alasan tersebut, tidak mengherankan jika  Tiongkok  sangat  ambisius  terhadap  BRI,  terutama  sebagai  salah  satu  upaya  untuk mempertahankan legitimasinya. Dengan BRI, Tiongkok semakin memperkuat kerja sama ekonomi dengan  Asia,  Timur  Tengah,  dan  Eropa  karena  negara-negara  tersebut  termasuk  pangsa  pasar potensial (J. Li et al., 2021). Secara lebih rinci, sasaran Tiongkok terutama kawasan Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Tiongkok juga ikut bergabung  dengan  sidang-sidang  forum  regional,  salah  satu  contohnya  pada  terdapat  forum kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur bernama ‘17+1’ (Garlick, 2020). Pertemuan regional lain juga turut diselenggarkan oleh negara-negara Arab dan Tiongkok, yaitu China-Arab State Cooperation Forum (CASCF).  Dengan  mengamati  pola  interaksi  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok, target utama jalur sutra BRI adalah negara-negara Dunia Ketiga atau negara berkembang, yang pada akhirnya berujung pada negara-negara Eropa. Hal ini bertujuan untuk meredakan intensitas ketegangan hubungan ekonomi politik antara dua kekuatan ekonomi utama (AS-Tiongkok) yang bisa menimbulkan efek negatif bagi kerja sama multilateral (Y. Li, 2017).
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
BRI  memiliki  potensi  yang  besar  bagi  peningkatan  inventasi  Tiongkok.  BRI  bisa memperkuat infrastruktur dengan jalan-jalan dan jalur kereta api baru, memperkuat relasi dengan persetujuan  perdagangan  dan  transportasi  baru,  sekaligus  ikatan  kultural  dengan  beasiswa universitas dan pertukaran antarmasyarakat yang lain (Hillman, 2018). Atensi global terhadap BRI, menurut media Tiongkok, terus meningkat. Pada BRF yang diselenggarakan pada bulan Mei 2017, 30 pemimpin dunia dan beberapa perwakilan dari 30 negara lain hadir dalam dua hari pertemuan (Tiezzi,  2017).  Komunike  BRI  sepakat  untuk  berkomitmen  “ to  build  open  economy,  ensure free  and inclusive trade, oppose all forms of protectionism including in the framework of the Belt and Road Initiative ”. Xi Jinping  dalam  pidatonya  menggaribawahi  tiga  area  fokus  BRI  ke  depan,  yaitu  pembangunan industrial, integrasi dan reformasi finansial, serta pembangunan infrastruktur.
Untuk  menyokong  dana  BRI  bagi  negara-negara  mitra,  pemerintah  Tiongkok  telah mendirikan Asian Investment International Bank (AIIB). Selain itu, masih terdapat pihak-pihak lainnya yang menyumbangkan dana besar untuk BRI yakni China Development Bank (CDB) dan Exim Bank of China , dengan dukungan dari bank milik negara lainnya seperti Bank of China dan Industrial and Commercial  Bank  of  China (ICBC)  (He,  2020).  Belum  lagi  investasi  dari  aliansi  Tiongkok  yang mencakup Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan melalui New Development Bank (NDB) dengan perkiraan telah terkumpul modal awal sebesar US$50 miliar (Week In China, 2016). Pada saat BRI Summit ,  Presiden  Xi  mengemukakan  bahwa  Tiongkok  akan  menambah  US$14,5  miliar  untuk pendanaan  proyek-proyek  BRI  dengan  mulai  memberikan  US$8.7  miliar  untuk  negara-negara berkembang.  Menurut  Bank  Dunia,  BRI  membutuhkan  anggaran  sebesar  US$500  miliar.  BRI sudah memiliki 107 proyek di 139 negara dan memiliki nilai proyek sebesar US$73.33 miliar hingga kuartal ketiga 2020 (Lee, 2020).
Berdasarkan  kontribusi  BRI  bagi  perekonomian  negara,  perusahaan-perusahaan  besar Tiongkok  tumbuh  pesat,  terutama  yang  bergerak  di  bidang  konstruksi  dan  infrastruktur.  Pada tahun 2017, majalah Fortune merilis 500 perusahaan/ firma terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut, 107 perusahaan Tiongkok masuk daftar, dengan 75 diantaranya perusahaan milik negara. Di tahun yang sama, tujuh dari sepuluh perusahaan konstruksi terbesar di dunia dari segi pendapatan berasal dari  Tiongkok.  Pada  tahun  2020  dan  2021,  perusahaan/  firma  Tiongkok  naik  menjadi  134 perusahaan  dari  500  perusahaan  (Fortune,  2021). Ketika  mengajukan  proyek  kerja  sama  dalam payung  BRI,  Tiongkok  telah  memiliki  modal  ini.  Proyek  infrastruktur  BRI  turut  membantu meningkatkan  besaran  ekspor  barang  dan  jasa  yang  terkait  bidang  konstruksi.  Secara  politik, Tiongkok telah mendapatkan keuntungan, baik dalam lingkup relasi antarnegara maupun  dalam lingkup global. Relasi dengan Pakistan, misalnya, membuat hubungan kedua negara menjadi lebih erat. Pinjaman Tiongkok juga membuat negara seperti Filipina dan Kamboja untuk melakukan re- evaluasi hubungan diplomasi dan militer dengan AS (Hillman, 2018). Tidak bisa dipungkiri, dalam lingkup  global,  Tiongkok  telah  dianggap  sebagai  negara  yang  unggul  dalam  memanfaatkan globalisasi.
Namun,  impresi  dan  harapan  yang  tinggi  mengenai  BRI  tidak  lepas  dari  berbagai kekhawatiran. Beberapa kekhawatiran tersebut terutama muncul dari sisi negara tujuan investasi BRI, seperti kurangnya partisipasi pekerja lokal, hutang yang terus membesar, proyek-proyek yang tertunda,  serta  pengaruh  terhadap  kedaulatan  suatu  negara  (Yamada  &  Palma,  2018).  Negara- negara  yang  terlilit  hutang  Tiongkok  untuk  proyek  pembangunan  diantaranya  adalah  Pakistan, Maladewa, Laos, dan Sri Lanka. Tiongkok bahkan disebut tengah menggunakan diplomasi jebakan
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
utang yang  berpotensi  meningkatkan  kesadaran  negara-negara  lain  untuk  berhati-hati  terhadap proyek-proyek BRI (Dollar, 2020; Shepard, 2020). Kekhawatiran tersebut berimbas pada investasi luar negeri Tiongkok yang turun dan berada di kisaran US$ 20-30 miliar pada 2017-2021, setelah pada tahun 2016 mencatat angka sebesar US$ 50-60 miliar (CEIC, 2021; Moodys, 2019).
Saat ini, keberadaan pandemi Covid-19 berimbas ke pada penurunan investasi terhadap investasi untuk berbagai proyek BRI. Menurut China Global Investment Tracker , investasi untuk BRI hanya mendapatkan sekitar lebih dari US$ 25 miliar pada kuarter pertama tahun 2020, turun dari US$ 126 miliar dari tahun 2019 (Asia News, 2020). Sepanjang 2020, investasi ke negara-negara yang  menjalin  kerja  sama  BRI  sebesar  US$  47  miliar  saja,  atau  turun  drastis  sekitar  54%  dari investasi tahun 2019 (Nedopil, 2020). Akibatnya, proyek-proyek BRI di Asia dan Afrika banyak yang terhenti sementara karena buruknya tren investasi.

## BRI sebagai Implementasi Ide Xi Jinping
Dengan menggunakan analisis konstruktivisme, ide Xi Jinping terwujud dalam kebijakan luar negeri BRI melalui dua karakteristik. Pertama, konstruktivisme melihat ide dan persepsi Xi sebagai  dasar  atau  pendorong  karakteristik  polugri  Tiongkok.  Persepsi  itu  tidak  ada intersubjektivitas  sosial  karena  posisi  Xi  Jinping  dan  model  Kepemimpinan  Terpusat  di pemerintahan Tiongkok. Kedua, ada relasi yang erat antara cara pandang Xi terhadap Tiongkok dengan performa perubahan yang terjadi pada kebijakan luar negeri.
Mengenai  analisis  pertama,  ide  atau  Pemikiran  Xi  Jinping  konsisten  dalam  politik  luar negeri  secara  karakteristik:  hibriditas.  Ide  Xi  bisa  disebut  dengan  hibrid  karena  berupaya menyatukan  antara  tradisi  dan  modernitas  (Brown,  2018).  Pemikiran  Xi  tidak  bisa  lepas  dari Marxisme dan sejarah Tiongkok yang membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat Tiongkok saat ini, sekaligus pada saat yang bersamaan memiliki tujuan dan luaran yang praktikal. Dengan kepercayaan  diri  yang  tinggi,  Xi  menggagas  proyek  global  BRI  dan  meskipun  mendapatkan tantangan yang besar, Tiongkok sepertinya tidak akan menyerah begitu saja dalam waktu dekat. BRI dipandang sebagai salah satu jalan penting menuju proses modernisasi sosialis. Xi menetapkan target  bahwa  setelah  berhasil  melakukan  modernisasi  sosialis,  Tiongkok  akan  menjadi  negara sosialis modern terbesar di dunia pada tahun 1950.
Ide Xi di atas menyatu dengan fakta bahwa Tiongkok merupakan negara yang menerapkan sistem satu partai. Semenjak satu abad yang lalu, tahun 1921, Partai Komunis Tiongkok merupakan pendiri  dan  penyokong  utama  negara  Tiongkok  modern.  Setelah  memenangi  perang  sipil  dari partai  nasionalis  Kuomintang  pada  tahun  1949,  Partai  Komunis  menjadi  penguasa  tunggal  di Tiongkok. Struktur partai dan pemerintahan Tiongkok memiliki  kesatuan yang terpadu, seperti yang telah dipaparkan oleh tulisan ini. Di sinilah letak kepemimpinan terpusat ala Xi Jinping. Xi Jinping  melakukan  tindakan-tindakan  politik  untuk  mengkonsolidasi  peran  Partai  dalam mewujudkan  misi  nasional  menjadikan  Tiongkok  sebagai  bangsa  yang  besar.  Hal  ini  berbeda dengan Hu Jintao yang fokus pada pertumbuhan GDP dan meningkatkan hasil kemajuan ekonomi (Brown, 2018). Partai Komunis memiliki peran utama dan integral dalam strategi kepemimpinan Xi  Jinping.  Persetujuan  bersama  para  elit  Partai  Komunis  Tiongkok  untuk  memuluskan  jalan kekuasaan  Xi  menunjukkan  komitmen mereka  terhadap  ide China  Dream dan  mempromosikan inisiatif Xi yang dikenal dengan “One Belt, One Road” atau BRI (CBC, 2017).
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
Pemikiran Xi Jinping yang masuk di dalam konstitusi Partai Komunis juga memiliki peran yang esensial. Di negara yang sangat besar dan kompleks seperti Tiongkok, tidak mudah untuk memenangkan satu ide di atas ide-ide lainnya. Ketika satu ide disetujui oleh Partai Komunis, ide tersebut  pasti  telah  berhasil  dipertahankan  dari  kritik  selama  bertahun-tahun  (Brown,  2018). Dengan dimasukkannya Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era dalam konstitusi, hal itu menandakan bahwa Partai Komunis memiliki satu bahasa dan tujuan yang sama. Bagi Xi sendiri, ide memiliki fungsi yang sangat vital. Ide merupakan alat untuk mempersatukan partai serta menyatukan tujuan dan identitas sekitar 88 juta anggota Partai Komunis.
Tabel 2. Adopsi Pemikiran/ Ideologi/ Pandangan dalam Konstitusi Partai Komunis Tiongkok
Pemikiran/ Teori Pokok Isi/ Tujuan Waktu Adopsi Pemikiran Mao Zedong Membangun Marxisme- Leninisme ala Tiongkok dengan buruh tani sebagai garda depan revolusi Kongres Partai Komunis ke-7 tahun 1945 Pemikiran Mao Zedong Membangun Marxisme- Leninisme ala Tiongkok dengan buruh tani sebagai garda depan revolusi Kongres Partai Komunis ke-7 tahun 1945 Teori Deng Xiaoping Membangun sosialisme dengan karakteristik Tiongkok Kongres Partai Komunis ke-15 tahun 1997 Perspektif Saintifik dalam Pembangunan ( Scientific Outlook on Development ) Mewujudkan masyarakat sosialis yang harmonis melalui sosialisme saintifik, pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan demokrasi Kongres Partai Komunis ke-18 tahun 2012 Pemikiran Xi Jinping Mewujudkan modernisasi sosialis (2020-2035) dan menjadi negara sosialis modern terbesar (2035- 2050) Kongres Partai Komunis ke-19 tahun 2017
Mengenai  analisis  kedua,  ide China  Dream yang  membawa  frase  kebangkitan  kembali Tiongkok tidak hanya berpengaruh pada relasi internal, tetapi juga relasi eksternal. Beberapa studi menunjukkan bahwa pada era Xi Jinping, politik luar negeri Tiongkok menjadi  lebih “aktif” dan “kreatif”  (Darmawan,  2018;  Sinaga,  2020).  Frase  kebangkitan  yang  kerap  diucapkan  pemimpin politik Tiongkok menegaskan bahwa negara itu memiliki kepercayaan diri untuk maju dan menjadi kekuatan global, seperti yang dinyatakan Xi pada Kongres Partai Komunis ke-19 pada tahun 2017, “[T]he banner of socialism with Chinese characteristics is now flying high and proud for all to see. It means that the path, the theory, the system, and the culture of socialism with Chinese characteristics have kept developing, blazing a new trail for other developing countries to achieve modernization.” (Xinhua, 2017). Cara pandang Xi telah membangun  kepercayaan  diri  terhadap  politik  luar  negeri  dan  strategi  diplomasi  di  arena internasional. Tiongkok, misalnya, sama sekali tidak mau berkompromi terhadap kepentingan vital dalam isu Xinjiang, Tibet, Laut Tiongkok Selatan (LTS) meskipun ditekan masyarakat global atau negara besar seperti Amerika Serikat sekali pun. BRI juga merupakan kunci bagi pemerintahan Xi
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
untuk meraih legitimasi masyarakat. Kebangkitan Tiongkok tidak akan berarti tanpa keberadaan Tiongkok  sebagai  kekuatan  global  (Sinaga,  2020).  Namun,  perlu  dicatat  bahwa, pada  dasarnya, Tiongkok tidak ingin memulai perang dengan Barat, ataupun mengekspor model politik mereka ke arena internasional (Tsang, 2019). Posisi China Dream adalah sebagai penanda ideologi Tiongkok pada era Xi Jinping (Wang, 2014).
Sebagai inisiator, pertama, kata “sejarah” menjadi kata kunci yang diucapkan Xi Jinping ketika berbicara mengenai masa depan Tiongkok, termasuk BRI. Dalam pidatonya, mengutip ide Marxisme, Xi Jinping menegaskan bahwa “ people are the creators of history ”. Untuk mencapai sejarah sebagai  negara  yang  modern  dan  sejahtera,  rakyat Tiongkok  harus  bergerak  dan  bekerja  keras. Menurut  Xi  Jinping,  “ [e]mpty  talk  harms  the  country,  while  hard  work  makes  it  flourish ”  (Jinping, 2012b).Sementara itu, Xi Jinping juga memulai dengan sejarah Tiongkok 2000 tahun lalu ketika mereka membuat Jalur Sutra, untuk menyambungkannya dengan implementasi BRI. Xi Jinping memaknai Jalur Sutra masa lalu dengan berkata, “ Spanning thousands of miles and years, the ancient silk routes embody the spirit of peace and cooperation, openness and inclusiveness, mutual learning and mutual benefit. The Silk Road spirit has become a great heritage of human civilization ” (Jinping, 2017). Di sinilah ide China Dream membawa  Tiongkok  untuk  memiliki  satu  pusat  implementasi  politik  luar  negeri  dalam bentuk BRI (Simonov & Withanage, 2019).
Kedua, Xi Jinping menegaskan bahwa Tiongkok harus memiliki kontribusi dalam lingkup dunia. Menurut Xi, “ China can stand firmer and stronger among the world’s nations, and make a new and greater contribution to mankind ” (Jinping, 2012a).  Dari situ, BRI memiliki perbedaan yang signifikan dengan kebijakan luar negeri sebelumnya, setidaknya dalam dua hal. Pertama, ruang lingkup. BRI memiliki cakupan skala global yang membentang hingga Eropa dan Afrika. Kedua, BRI berupaya membuka jalur darat dan jalur laut sekaligus dan secara simultan berupaya mengurangi perbedaan tingkat  ekonomi  antara  wilayah  barat  dan  wilayah  timur.  Contoh  jalur  darat  adalah  Koridor Ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia yang meliputi dua jalur, yaitu jalur di bagian utara dan timur laut Tiongkok. Jalur itu membentang memasuki Mongolia dan Rusia dengan memanfaatkan jalur kereta api Trans-Siberian. Melalui jalur ini, Tiongkok bisa terhubung ke Eropa. Jalur darat lain yang memiliki  peningkatan  intensif  adalah  Koridor  Ekonomi  Tiongkok-Pakistan.  Koridor  ini membentang  sepanjang  3000  km  dari  Kashgar  di  Xinjiang  ke  Pelabuhan  Gwadar  di  Pakistan. Sementara itu, contoh jalur laut adalah Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang dimulai dari LTS, Samudera Hindia, kemudian ke Eropa dan Afrika. Untuk keperluan ini, Tiongkok berinvestasi di 15 kota pelabuhan, termasuk Shanghai, Ningbo, dan Tianjin.
Definisi dan kriteria yang terbuka juga membantu BRI untuk memiliki lingkup proyek global yang luas. Pada Belt and Road Forum (BRF) tahun 2017, Xi Jinping sendiri sama sekali tidak menyebutkan  mengenai  interpretasi  BRI  (Tiezzi,  2017).  Menurut  media  Tiongkok,  sekitar  70 negara dan organisasi internasional berpartisipasi dalam BRI. Namun, banyak kerja sama Tiongkok dengan  negara  non-partisipan  yang  memiliki  karakteristik  serupa  proyek  BRI.  Banyak  juga beberapa proyek yang dimasukkan ke dalam proyek BRI meskipun telah dimulai sejak setahun sebelum  BRI  diperkenalkan  secara  resmi.  Hal  ini  membuat  Jonathan  Hillman,  misalnya,  lebih memilih untuk menyebut “BRI-related project” daripada proyek BRI saja. Dengan demikian, BRI memiliki imej yang lebih longgar daripada kriteria-kriteria khusus tertentu(Hillman, 2018).
Keberadaan proyek BRI telah membuat Tiongkok mengurangi tensi ketegangan dalam konflik sensitif di kawasan Asia dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sekitar. Dalam
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
isu  LTS,  Tiongkok  menempuh  jalur-jalur  bilateral,  sekaligus  menerima  persetujuan  multilateral terbatas yang diinisiasi oleh ASEAN. Tujuan dari melunaknya diplomasi Tiongkok adalah untuk mengurangi  pengaruh  AS  di  kawasan  dan  melakukan  kerja  sama  dengan  negara-negara  Asia Tenggara. Tiongkok harus bergerak cepat untuk mengimbangi strategi AS “ pivot to Asia ” maupun Trans-Pacific  Partnership yang  didesain  untuk  mengimbangi  pengaruh  Tiongkok  di  kawasan (Simonov  &  Withanage,  2019)S.  Di  Asia  Timur,  Tiongkok  juga  mulai  mengadakan  pertemuan trilateral bersama Jepang dan Korea Selatan, yaitu pada tahun 2015, 2018, dan 2019. Pertemuan pada tahun 2020 tertunda bukan karena persoalan dengan Tiongkok, melainkan karena tensi yang memanas  antara  Jepang  dan  Korea  Selatan  mengenai  perang  di  masa  lalu  (NikkeiAsia,  2020). Dengan langkah-langkah di atas, Tiongkok secara proaktif memperkuat kerja sama dengan negara- negara Asia Tenggara dan Asia Timur untuk membuat suasana yang kondusif bagi berjalannya BRI.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tulisan  ini  mengamati  dua  kesimpulan  penting.  Pertama, konstruktivisme berhasil melihat bahwa ide dan persepsi Xi Jinping mengenai kebangkitan dan masa  depan  Tiongkok  merupakan  faktor  pendorong  terbesar  yang  menentukan  karakteristik politik luar negeri Tiongkok saat ini. Di sini, Xi Jinping mengonstruksi ide personalnya terhadap Maoisme,  Marxis-Leninis,  nilai-nilai  atau  karakteristik  khas  Tiongkok,  dan  sejarah  seabad penderitaan dan kejayaan peradaban masa lampau. Ide dan kepemimpinan Xi dipandang sebagai kontrol terhadap politik luar negeri Tiongkok yang relatif asertif terhadap negara lain, dengan tetap berfokus  pada  kemajuan  ekonomi  dalam  negeri.  Bagaimana  pun,  perubahan  atau  penyesuian politik luar negeri diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi BRI.
Kedua,  kajian  ini  melihat  adanya  hubungan  antara  cara  pandang  Xi  Jinping  terhadap kebangkitan Tiongkok dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat sepihak dalam bidang ekonomi dan  keamanan.  Secara  global,  pengaruh  Xi  Jinping  sebagai  pemimpin  Tiongkok  tidak  dapat dipandang sebelah mata. Secara kawasan, Tiongkok berusaha melunak dan bersedia bekerja sama dengan  negara-negara  Asia  Tenggara  dan  Asia  Timur  demi  memuluskan  proyek-proyek  BRI. Sampai di sini, masyarakat global digiring pada kepercayaan bahwa Tiongkok yang kuat merupakan kabar  baik  bagi  seluruh  dunia.  Sebaliknya,  keruntuhan  Tiongkok  dalam  bidang  ekonomi  dan keamanan akan menghancurkan aliran suplai ekonomi dan keamanan global.

## Referensi
Aoyama, R. (2016). One Belt, One Road”: China’s New Global Strategy. Journal of Contemporary East Asia Studies , 5 (2), 3–22. https://doi.org/10.1080/24761028.2016.11869094 ASEAN-China  Center  Org.  (2013). Speech  by  Chinese  President  Xi  Jinping  to  Indonesian  Parliament . http://www/asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_ 133062675.htm Asia  News.  (2020). Chinese  investments  in  Belt  and  Road  Initiatives  plunge .  http://asianews.it/news- en/Chinese-investments-in-Belt-and-Road-Initiatives-plunge-50603.html Associated Press. (2021). China’s Communist Party, with eye on history, gives Xi Jinping the same status as Mao. WFUV Org. https://wfuv.org/content/chinas-communist-party-eye-history-gives- xi-jinping-same-status-mao Bader,  J.  A.  (2018). 7  things  you  need  to  know  about  lifting  term  limits  for  Xi  Jinping .  Brookings. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/02/27/7-things-you-need- to-know-about-lifting-term-limits-for-xi-jinping/
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
BBC. (2017).
Xi Jinping ’most powerful Chinese leader since Mao Zedong . https://www.bbc.com/news/world-asia-china-41730948 Bo, X. (2018). Backgrounder: Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era . Xinhua. http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/17/c_137046261.htm Brown, K. (2018). The world according to Xi: Everything you need to know about the new China . Bloomsburry Publishing. Cai, P. (2017). Understanding China’s belt and road initiative. Sydney: Lowy Institute for International Policy . Lowy  Institute.  https://www.lowyinstitute.org/publications/understanding-belt-and- road-initiative
CBC. (2017). China elevates Xi to most powerful leader in decades . https://www.cbc.ca/news/world/china-congress-xi-jinping-1.4368588 CEIC. (2021). China Direct Investment Abroad .
https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/direct-investment-abroad
Chu, B. (2017). Chinese Whispers: Membongkar Mitos tentang China . PT Gramedia Pustaka Utama. Darmawan,  A.  B. (2018).  Perubahan  Perilaku  Politik  Luar  Negeri  Tiongkok  terhadap  Isu  Laut
Tiongkok Selatan. Journal Sospol , 4 (2), 84–107. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.6220 Dollar, D. (2020). Seven years into China’s Belt and Road . Brookings. Fortune. (2021). Global 500 . https://fortune.com/global500/2021/search/?fg500_country=China
Garlick, J. (2020). The regional impacts of China’s Belt and Road Initiative. Journal of Current Chinese Afairs , 49 (1), 3–13. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1868102620968848 Hadiwinata, S. B. (2017). Studi dan Teori Hubungan Internasional Arus Utama, Alternatif, Reflektivis . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
He, A. (2020). The Belt and Road Initiative: Motivations, financing, expansion and challenges of Xi’s ever-expanding strategy. Journal of Infrastructure, Policy and Development , 4 (1), 139–169. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24294/jipd.v4i1.1180
Hillman,  J.  E.  (2018). China’s  belt  and  road  initiative:  Five  years  later .  CSIS. https://www.csis.org/analysis/chinas-belt-and-road-initiative-five-years-later-0 Hussain, N., & Shakoor, F. (2017). The role of leadership in foreign policy: A case study of Russia under Vladimir Putin. IPRI Journal , 17 (1), 1–25.
Jinping,  X.  (2012a). Achieving  Rejuvenation  Is  the  Dream  of  the  Chinese  People .  NPC  Govt. http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202006/32191c5bbdb04cbab6df01e5077d 1c60.shtml Jinping,  X.  (2012b). The  People’s  Wish  for  a  Good  Life  Is  Our  Goal .  NPC  Govt. http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202005/c800ae87a9744e399486456f8cbe 417c.shtml
Jinping,  X.  (2017). Full  text  of  President  Xi’s  speech  at  opening  of  Belt  and  Road  forum . https://www.mfa.gov.cn/ce/surabaya/eng/jrzg_2/t1470180.htm Korwa, J. R. V. (2019). Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia. Journal Hubungan Internasional , 8 (1), 1– 10.
Kurniawan, Y. (2016). One Belt One Road (Obor): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok? Journal Politica , 7 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jp.v7i2.1135
Lamont, C., & Boduszynski, M. P. (2020). Research Methods in Politics and International Relations . SAGE. Lee, A. (2020). Belt and Road Initiative debt: how big is it and what’s next? South China Morning Post. Li, J., Qian, G., Zhou, K. Z., Lu, J., & Liu, B. (2021). Belt and Road Initiative, globalization and institutional  changes:  implications  for  firms  in  Asia. Asia  Pacific  Journal  of  Management . https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10490-021-09770-0
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
Li, X., & Wang, W. (2015). The “Silk Road Economic Belt” and the “China Dream” Relationship: A  Strategy or  Tactic. Sociology  Study , 5 (3),  169–175.  https://doi.org/:  10.17265/2159 ‐ 5526/2015.03.001
Li, Y. (2017). Belt and Road: A Logic Behind the Myth. In CHINA’S BELT AND ROAD: A GAME CHANGER? (pp. 13–33). ISPI. Moodys.  (2019). Moody’s:  Chinese  overseas  infrastructure  investment  to  slow  amid  growing  risk  awareness . https://www.moodys.com/research/Moodys-Chinese-overseas-infrastructure- investment-to-slow-amid-growing-risk--PR_407210
Mühlhahn, K. (2019). Making China Modern: From the Great Qing to Xi Jinping . Belknap Press. Mulvenon,  J.  (2017). Xi  Jinping  Has  a  Cool  New  Nickname:  “Commander-in-Chief.” https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm51jm.pdf Nedopil,  C.  (2020). China’s  Investments  in  the  Belt  and  Road  Initiative  (BRI)  in  2020 . https://greenfdc.org/wp-content/uploads/2021/01/China-BRI-Investment-Report- 2020.pdf NikkeiAsia.  (2020). Japan,  China  and  South  Korea  to  delay  trilateral  summit  to  2021 . https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-China-and-South- Korea-to-delay-trilateral-summit-to-2021
NikkeiAsia.  (2021). Full  text  of  Xi  Jinping’s  speech  on  the  CCP’s  100th  anniversary. https://asia.nikkei.com/Politics/Full-text-of-Xi-Jinping-s-speech-on-the-CCP-s-100th- anniversary
Nye,  J.  S.  (2019). Trump’s  Effect  on  US  Foreign  Policy .  https://www.project- syndicate.org/commentary/trump-long-term-effect-on-american-foreign-policy-by- joseph-s-nye-2019-09
Philips, T. (2017). Xi Jinping becomes most powerful leader since Mao with China’s change to constitution . https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/xi-jinping-mao-thought-on- socialism-china-constitution
Preston, T. (2010). Leadership and foreign policy analysis. Oxford Research Encyclopedia of International Studies . https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.255 Shankaran,  S.  (2020). Is  Xi  Jinping  the  most  powerful  and  dangerous  man  in  the  world? https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/cash-flow/is-xi-jinping-the-most-powerful- and-dangerous-man-in-the-world/
Shepard,  W.  (2020). How  China  Is  Losing  Support  For  Its  Belt  And  Road  Initiative . https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2020/02/28/how-beijing-is-losing- support-for-its-belt-and-road-initiative/?sh=7fc1f0c92199 Simonov, E., & Withanage, H. (2019). A Briefing on the Belt and Road Initiative. Friends of the Earth  Asia  Pacific .  https://foeasiapacific.org/wp-content/uploads/2020/01/200129- FoE-APac-belt-and-road-briefing-WEB_Final.pdf Sinaga,  L.  C.  (2020).  XI  JINPING,  “CHINA  DREAM”,  AND  CHINESE  MILITARY DIPLOMACY  TO  ASEAN. Journal  of  Asean  Studies , 8 (2),  173–190.  https://doi.org/. https://doi.org/ 10.21512/jas.v8i2.6483 Theys, S. (2017). KONSTRUKTIVISME. In Dasar-dasar Kajian Teori Hubungan Internasional (pp. 43–51). Komojoyo Express.
Tiezzi,  S.  (2017). What  Did  China  Accomplish  at  the  Belt  and  Road  Forum? The  Diplomat. https://thediplomat.com/2017/05/what-did-china-accomplish-at-the-belt-and-road- forum/
Tsang,
S. (2019). What is Xi Jinping Thought? Forbes. https://forbes.kz/life/observation/what_is_xi_jinping_thought/ Wang, Z. (2014). The Chinese Dream: Concept and Context. Journal of Chinese Political Science , 19 , 1–13. https://doi.org/DOI 10.1007/s11366-013-9272-0
Copyright © 2022, Arief Bakhtiar Darmawan, Rahmad Agus Dwianto, Herdho Husna Akmala This is an open access article under the CC–BY-SA license
Week In China. (2016). Funding Belt and Road . https://www.weekinchina.com/chapter/belt-and- road/how-is-belt-and-road-being-funded/
Wuthnow, J. (2017). Chinese Perspectives on the Belt and Road Initiative: Strategic Rationales,
Risks, and Implications. Institute for National Strategic Studies . Xiangwei, W. (2017). Analysis: how Xi Jinping revived old methods by abandoning intraparty democracy . South China Morning Post. https://www.scmp.com/week- asia/opinion/article/2118352/analysis-how-xi-jinping-revived-old-methods- abandoning-intraparty?module=perpetual_scroll&pgtype=article&campaign=2118352 Xinhua.  (2017). Full  text  of  Xi  Jinping’s  report  at  19th  CPC  National  Congress .  China  Daily. https://www.chinadaily.com.cn/china/19thcpcnationalcongress/2017- 11/04/content_34115212.htm
Yamada, G., & Palma, S. (2018). Is China’s Belt and Road working? A progress report from eight countries . NikkeiAsia. Yamei.  (2017). Full  text:  Joint  communique  of  leaders  roundtable  of  Belt  and  Road  forum .  Xinhua. http://www.xinhuanet.com//english/2017-05/15/c_136286378.htm