## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## Tinjauan Precautionary Principle Dalam Hukum Internasional Terkait Pertanggung Jawaban  Negara Dalam Penanganan Dan Pencegahan Wabah Covid 19

## Dony Yusra Pebrianto; Akbar Kurnia Putra; Budi Ardianto
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia Corespondent Author: dony_yusra@unja.ac.id

## ABSTRAK
Keberadaan  pertanggung  jawaban  Negara  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari konsepsi  hukum  dalam  pencegahan  dan  penanganan  covid  19.  Pandangan universal  ini  tentu  secara  hukum  perlu  ditelaah  secara  mendasar  dalam  tataran prinsip  itu  sendiri,  di  samping  itu  tentunya  untuk  mewujudkan  suatau  ulasan penelitian yang universal perlu suatau telaah yang dilakukan berdasarkan hukum internasional.  Salah  satu  prinsip  hukum  yakni Precautionary  Principle atau  lazim dikenal dengan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya prinsip lazim berkembang dan diterapkan  di  dalam  hukum  lingkungan.  Maka  dirumuskan  permasalahan  yakni bagaimana  konsep precautionary  principle dalam  hukum  internasional serta b agaimana  penerapan  Precautionary  Principle  dalam  hal  pertanggung  jawaban Negara dalam penanganan dan pencegahan wabah covid 19 yang dikaji dengan metode  yuridis  normative.  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa Precautionary Principle adalah suatu prinsip yang mengatur tentang kehati-hatian yang  pada  dasarnya  keberadaannya  berada  dalam  sector  hukum  privat  maupun hukum  publik.  Secara  dimensi  hukum  internasional,  prinsip  ini  berkembang  di dalam  hukum  lingkungan  internasional  yang  berkaitan  erat  dengan  hukum kesehatan. Pada prinsip ini dituntut adanya kehati-hatian dalam menetapkan suatu kebijakan  maupun  peraturan  perundang-undangan  untuk  mnghormati  dan melindungi HAM serta tentunya hak hukum manusia. Serta dalam pandemic covid 19  negara  dituntut  untuk  memperhatikan precautionary  principle dalam menetapkan kebijakan maupun keputusan serta produk hukum. Hal ini dikarenakan secara hukum jika negara mengabaikan hal tersebut maka sepatutnya negara dapat dituntut  di  hadapan  hukum  baik  terhadap  pelanggaran  atas  hak  asasi  ataupun pelanggaran  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  maupun  materiil  maupun imateril.
Kata Kunci: Precautionary Principle , Covid-19, Tanggung Jawab, Negara

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Penyebaran  virus  berbahaya Novel  Coronavirus  2019-nCoV untuk  selanjutnya disebut Covid-19 yang pertama kali terdeteksi pada tanggal 8 Desember 2019 di Wuhan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Hubei Republik Rakyat Tiongkok. Virus ini merupakan virus jenis baru yang pertama kali ditemukan. Keberadaan virus ini sementara  diduga  memiliki  korelasi  dengan  keberadaan the  Huanan  Seafood Wholesale Market (Pasar Grosir Makanan Laut Huanan). 1
Keberadaan  virus  ini  menjadi  perhatian  dunia,  dari  data  yang  dirilis  WHO/ World  Health  Organization pada  tanggal  1  Februari  2020  total  kasus  yang terkonfrimasi mencapai angka 11.953 kasus yang terdiri dari sebaran di 24 Negara. 2 Dalam  hal  ini  merujuk  kepada  laporan  dari  WHO  tersebut,  Negara  China  masih menjadi kawasan dominasi kasus terbesar, di samping itu suspect juga berasal dari orang-orang  yang  melakukan  perjalanan  dan/atau  kunjungan  ke  China  dalam rentan waktu menyebarnya virus tersebut di mana hal tersebut dapat dilihat dari laporan WHO per tanggal 1 Februari 2020. 3
Mengingat hal ini merupakan hal yang dikhawatirkan mewabah secara global maka  dalam  hal  ini  WHO  dalam  Pertemuan  kedua Emergency  Committee yang diselenggarakan  pada tanggal 30 Januari 2020 memutuskan keputusan akhir yang dalam  hal  ini  menetapkan  permasalahan  Covid-19  sebagai Public  Health Emergency of International Concern (PHEIC). Di samping itu, dalam pertemuan ini komite  darurat  juga  memberikan  rekomendasi  formal  sementara  penanganan Covid-19. 4 .
Keberadaan pertanggung jawaban Negara tentu tidak dapat dilepaskan dari konsepsi  hukum  dalam  pencegahan  dan  penanganan  covid  19.  Pandangan universal  ini  tentu  secara  hukum  perlu  ditelaah  secara  mendasar  dalam  tataran prinsip  itu  sendiri,  di  samping  itu  tentunya  untuk  mewujudkan  suatau  ulasan
1 David S. Hui, et.al , The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest  2019  novel  coronavirus  outbreak  in  Wuhan,  China ,  International  Journal  of Infectious  Diseases, edisi 19, Tahun 2020, hlm 264
2 World  Health  Organization, Novel  Coronavirus(2019-nCoV)  Situation  Report – 12 ,  Data  as  reported  by  1 February 2020
3 “ The outbreak of 2019-nCoV is still largely centered around Hubei Province. In China, 60.5% of all cases since the start of the outbreak have been reported from Hubei Province. The remaining 39.5% of cases have been reported from 33 provinces, regions and cities. After Hubei Province, the second largest number of  cases  has  been  reported  from  Zhejiang  Province  (599  cases).  Of  the  132  cases  identified  outside China, 14 were due to secondary transmission outside China. Of the remaining cases, travel history is available for 101 of them: all 101 had travelled to China in the 14 days before illness onset. Of the 81 for whom the exact destination in China was known, all had travelled to Hubei province ” . Ibid
4 World  Health  Organization, Novel  Coronavirus(2019-nCoV)  Situation  Report – 12 ,  Data  as  reported  by  31 January 2020

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
penelitian yang universal perlu suatau telaah yang dilakukan berdasarkan hukum internasional.
Salah  satu  prinsip  hukum  yakni Precautionary  Principle atau  lazim  dikenal dengan  prinsip  kehati-hatian.  Pada  dasarnya  prinsip  lazim  berkembang  dan diterapkan  di  dalam  hukum  lingkungan.  Secara  umum,  “ precautionary    principle dapat  diartikan  sebagai  suatu  prinsip  tindakan  kehati-hatian  yang  dilakukan sebelum timbulnya dampak” 5 .
Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan tindakan pemerintah serta dalam hubungannya dengan warga Negara. Prinsip kehati-hatian ini tentu menjadi suatu hal  yang  penting  untuk  menghindari  kegagalan  maupun  kesalahan  di  dalam pengambilan  suatu  langkah  maupun  keputusan  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan besarnya  potensi  kegagalan  maupun  kesalahan  tersebut  merugikan  HAM  warga Negara.
Sekalipun  berkembang  dalam  konsepsi  hukum  lingkungan  namun  dalam konsepsi  memandang  pertanggung  jawaban  Negara    tentu  tidak  menutup kemungkinan dolakukan perluasan penerapan prinsip ini mengingat keberadaan tanggung jawab Negara dalam pencegahan dan penanganan covid 19 tidak dapat dipandang sebelah mata. Mengingat dalam konsepnya prinsip ini berada dalam dua kondisi persoalan yang disentuh yakni kesehatan dan lingkungan. 6
Untuk  menelaah  hal  tersebut  tentu  sangat  penting  bagaimana  dalam konsepnya  untuk  mereduksi  prinsip  yang  pada  dasarnya  terletak  pada  hukum lingkungan  internasional  khususnya.  Maka  dalam  hal  ini  tentu  diperlukan  suatu kajian  secara  konseptual  maupun  teoritis  untuk  melihat  kemungkinan  serta keuntungan penerapan prinsip ini.
Dalam  konsepsi  prinsipil  tentu  merupakan  suatu  konsep  penelaahan  yang sangat  mendasar  mengingat  dalam  tataran  prinsip  in9i  tidak  dapat  diselesaikan hanya  melalui  pandangan  yuridis  materil  maupun  formil  belaka,  tetapi  juga mereduksi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum itu sendiri yakni mencapai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan. Tujuan-tujuan tersebut tentu perlu  menjadi  titik  tolak  mendasar  untuk  melihat  suatu  efektifitas  hukum  dan penerapannya.
Apalagi  mengingat  wacana  penuntutan  terhadap  tanggung  jawab  Negara dalam  segala  aspek  sepanjang  dalam  kerangka  covid  19.  Negara-negara  yang dipandang  gagal  dalam  menangani  wabah  covid  19  memungkinkan  untuk dihadapkan terhadap suatu tanggung jawab hukum itu sendiri. 7
5 Emmy Latifah, Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik , Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 278.
6 Erica Weir et.al, A Canadian Framework for Applying the Precautionary Principle to Public Health Issues, Revue Canadienne De Santé Publique,  Vol. 101, No. 5, hlm. 397.
7 Lucas Bergkamp, State Liability for Failure to Control the COVID-19 Epidemic: International and Dutch Law , European Journal of Risk Regulation, 11 (2020), hlm. 349.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Hal  ini  tentu  berkaitan  erat  dengan  konsepsi  Hak  Asasi  Manusia  dalam kerangka Negara hukum dimana sebagai suatu hak yang harus terjamin. Apalagi konsepsi  Negara  hukum  pada  dasarnya  berdasar  kepada  adanya  upaya  untuk memenuhi HAM itu sendiri. Terutama di tengah pandemic covid 19 ini tentu suatu tanggung  jawab  Negara  terhadap  warga  Negara  merupakan  bagian  yang  paing sensitive  mengingat  jika  terjadi  suatu  kelalaian  bisa  jadi  Negara  dipandang melanggar HAM itu sendiri.
Mengingat  hal  tersebut  tim  peneliti  mencoba  mengaitkan  konsepsi pertanggung  jawaban  Negara  Precautionary  Principle  terhadap  tanggung  jawab Negara tersebut. Maka dalam hal ini tim mengangkatnya dengan judul penelitian yakni TINJAUAN PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT  PERTANGGUNG  JAWABAN    NEGARA  DALAM  PENANGANAN  DAN PENCEGAHAN WABAH COVID 19.

## Permasalahan
Bertolak kepada latar belakang masalah di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana konsep precautionary principle dalam hukum internasional ?
2) Bagaimana  penerapan Precautionary  Principle dalam hal pertanggung jawaban Negara dalam penanganan dan pencegahan wabah covid 19?

## PEMBAHASAN
Konsep precautionary principle dalam hukum internasional
Prinsip merupakan salah satu bagian dari konsepsi luas ilmu hukum, dimana prinsip menjadi bagian dari suatu rangkaian ilmu hukum Bersama asas, konsep, norma dan bahkan  meta  norma.  Prinsip  ini  merupakan  suatu  bagian  yang  mempengaruhi pembentukan  norma  hukum  mengingat  dalam  pembentukn  norma  hukum  tidak dapat  dilepaskan  maupun  timbulnya  pertentangan  antara  prinsip  dan  norma. Dalam  arti  lain  merupakan  hal  yang  tidak  pas  secara  hukum  disaat  suatu  norma hukum  yang  dibentuk  tidak  sejalan  dengan  prinsip  hukum  atau  dikenal  dengan istilah konflik norma.
Peristilahan  mengenai  konflik  norma  juga  lazim  disebut  dengan  istilah  lain yakni the conflict rules , the rules of collision , atau the principle of derogation dimana persoalan ini merupakan hal yang sangat menarik diperbincangkan terutama dalam bidang  pembentukan  hukum  dan  pengkajian  hukum.  Hal  ini  digunakan  sebagai dasar  untuk  menganalisis  penerpaan  hukum  dalam  pertentangannya  dengan peraturan hukum lain yang didasarkan kepada 3 kriteria yang menjadi acuannya yakni: hirarki ( hierarchy ), kronologi ( chronology ), dan kekhususan ( specialization ).

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Dengan  berdasarkan  kepada  tiga  kriteria  sebagaimana  dimaksud  tersebut  maka berkembanglah seterusnya menjadi asas, prinsip, atau kaidah hukum ( legal maxim ) yang terdiri dari “ lex superior derogat legi inferiori ” atau yang dikenal juga dengan the higher rule prevails over the lower , adapula ” lex posterior derogat legi priori ” yang  juga  lazim  disebut  dengan the  later  rule  prevails  over  the  earlier ,  dan  “ lex specialis  derogat  legi  generali ” atau the  more  specific  rule  prevails  over  the  less specific . 8
Precautionary  principle (prinsip  kehati-hatian)  merupakan    prinsip  yang berkembang baik di dalam hukum publik maupun hukum privat, serta berkembang di hukum nasional maupun hukum internasional.
Dalam  konsep  hukum  perdata  Indonesia  misalnya,  keberadaan  prinsip  ini bahkan secara khusus juga ada di dalam hukum perbankan yang dikenal dengan istilah prudential  banking ,  dimana  prinsip  ini  dimakanakan  sebagai  suatu  dasar yang berkenaan dengan kebenaran dimana kebenaran yang dimaksudkan tersebut merupakan landasan untuk berpikir serta bertindak dengan penuh sikap hati-hati. 9 Namun  lebih  jauh  mengutip  dari black  law  dictionary secara  hukum mendefiniskan  prudence  sebagai  bebera  istilah  yakni  meliputi Carefulnees, precaution,  attentiveness  and  good  judgment .  Istilah-istilah  tersebut  ditafsirkan sebagai applied to action or of care reconduct.That degree of care required by the exigencies  or  circumstances  under  which  it  is  to  be  exercised.  This  trem,  in  the language of the law, is commonly associated with care and diligence as constrasted with negligence . 10
Sehubungan  dengan precautionary  principle ,  menurut  Bryan  A.  Garner sebagaimana dikutip Emmy Latifah:
Secara  etimologi,  istil ah  “ precaution ”  berasal  dari  Bahasa  Latin  “ prae ”  yang berarti “sebelum”, dan “ cautio ” yang berarti “ security ” atau “keamanan”. Istilah “ caution ” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai: (1) “ security given to ensure performance of some obligation ”; dan (2) “ the person who gives the security ”. 11
Lazimnya  sebagai  suatu  prinsip, precautionary  principle merupakan  suatu prinsip  yang  berkembang  dan  tentu  sangat  mempengaruhi  dalam  upaya perumusan kebijakan publik. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehati-hatian sangat diperlukan untuk dapa diperhatikan dengan seksama oleh suatu negara dalam hal
8 Periksa  Nurfaqih  Irfani, Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  Dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,  Problematika,  Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September 2020, hlm. 311.
9 Periksa Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 29
10 Henry Campell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern , West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1968, hlm. 1468.
11 Emmy Latifah, Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik , Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm 278
perumusan,  penyusunan,  serta  penetapan  suatu  kebijakan.  Tentunya  khusus  di dalam  pembahasan  ini  terkait  dengan  kebijakan  yang  berpotensi  ataupun berimplikasi  kepada  danya  potensi  akan  berdampak  serius  dan  tidak  dapat dipulihkan kembali inilah yang dalam prinsip ini harus dapat dicegah. Dalam hal ini kurangnya  kepastian  ilmiah  tidaklah  dapat  dijadikan  alasan  untuk  melakukan penundaan bagi upaya pencegahan. 12
Artinya dalam kaitan kebijakan tersebut ada beberapa hal yang penting untuk dipandang  sebagai  unsur-unsur  dari precautionary  principle tersebut.  Yang pertama  adalah  perihal  pertanggungjawaban  negara  terhadap  kebijakan  negara terkait  mengenai  bagaimana  dalam  perumusan  kebijakan  terhadap  hal-hal  yang bersifat  prinsipil  mendasar  dan  tertentu  mesti  mempertimbangkan  aspek pencegahan  secara  komprehensif  serta  antisipatif  yang  terstruktur.  Hal  ini diperlukan karena dalam kerangka kebijakan negara harus mampu menghadirkan kebijakan    yang  mampu  memberikan  perlindungan  kepada  warga  negara  serta keterkaitan lain dengannya.
Yang  kedua  dalam  perumusan  suatu  kebijakan  oleh  negara  juga  mestinya mampu  untuk  menghadirkan  kebijakan  yang  solutif  serta  mampu  merumuskan opsi-opsi  penanganan  yang  strategis  sehingga  potensi  kegagalan  dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diatasi.
Dalam  hukum  internasional  prinsip  ini  lazim  berkembang  dalam  hukum lingkungan internasional. Pendekatan ini secara konseptual bersumber dari dalam penolakan asumsi yang melekat dalam 'pendekatan kapasitas asimilatif' tradisional. Pendekatan terhadap peraturan lingkungan ini didasarkan pada asumsi bahwa ilmu pengetahuan  dapat  secara  akurat  menentukan  kapasitas  asimilatif  lingkungan, maka  diperlukan  suatu  konsepsi  yang  cukup  untuk  tindakan  pencegahan  yang harus  ada.  Menurut  Ellen  Hei,  pendekatan  ini  'berdasarkan  asumsi  tertentu mengenai  keterkaitan'  antara  lingkungan,  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan ekonomi'.  Namun  secara  sederhana,  pendekatan  kapasitas  asimilatif mengasumsikan bahwa: sains dapat secara akurat memprediksi ancaman terhadap lingkungan;  sains  dapat  memberikan  solusi  teknis  untuk  mengurangi  ancaman seperti  itu  sekali  telah  diprediksi  secara  akurat;  akan  ada  cukup  waktu  untuk bertindak; dan, bertindak pada tahap ini menghasilkan pemanfaatan yang paling efisien  dari  sumber  daya  yang  terbatas.  Dalam  penerapannya  Kegagalan pendekatan ini, dengan bukti ilmiah yang meyakinkan tentang efek merugikan dari
12 Periksa  Elly  Kristiani  Purwendah, Perlindungan  Lingkungan  Dalam  Perspektif  Prinsip  Kehati-Hatian (Precautionary Principle) , Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2019, hlm 90.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
kegiatan  atau  substansi yang terlambat, telah menyebabkan, berdasarkan sektor demi sektor, untuk mengadopsi prinsip ini. 13
Dalam  pandangan  lebih  jauh  James  Cameron  dan  Juli  Oboouchar berpandangan  bahwa  pada  dasarnya  prinsip  ini  penting  untuk  menjadi penyeimbang, baik dalam perumusan hukum yang bersifat internasional, nasional maupun lokal. Tugas pembuat undang-undang di tingkat internasional, regional, nasional, dan tingkat lokal adalah untuk memungkinkan kemajuan ekonomi namun tetap  melindungi  dan  memelihara  lingkungan  yang  kaya  beragam  dan  layak. Prinsip ini mengatur bahwa hal itu memaksa pertentangan antara tentang jenis dan jumlah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia yang dapat diterima. Proses  hukum  yang  dilampirkan  pada  aplikasi  prinsip  ini  yakni  ketika  ada  cukup bukti  bahwa  suatu  aktivitas  mungkin  menyebabkan  kerugian  yang  tidak  dapat diterima lingkungan, prinsip ini mensyaratkan bahwa pemegang kekuasaan publik dan swasta yang bertanggung jawab mencegah atau menghentikan aktivitas. 14
Namun  keberadaan  prinsip  ini  tidak  hanya  berkembang  di  dalam  hukum lingkungan  saja.  Tetapi  dapat  juga  mengarah  kepada  hukum  kesehatan sebagaimana pemaknaan tersebut dapat ditarik pada definisi yang diatur pada the Rio Declaration of 1992 is often cited,4 and the 1998 Wingspread Statement : “ when an activity raises threats of harm to human health or the environment, precautionary measures should be taken even if some cause and effect relationships are not fully established scientifically ”.
Prinsip  kehati-hatian  memiliki  memicu  perdebatan  sengit  di  antara  pegiat lingkungan, tapi sama halnya dengan pandangan keilmuan kesehatan masyarakat yang  meletakkannya  sebagai  prinsip  utama  untuk  dijadikan  sebagai  tonggak pencegahan.  Dalam  prinsip  ini  konsepnya  adalah  bagaimana  negara  mampu mengambil  tindakan  pencegahan  tindakan  dalam  menghadapi  ketidakpastian; mengalihkan beban pembuktian ke pada pelaksana suatu kegiatan;mengeksplorasi  berbagai  alternatif  untuk  tindakan  yang  mungkin berbahaya dan mengancam; dan (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Kewaspadaan  relevan  untuk  kebijakan  kesehatan,  karena  dapat  membantu mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari intervensi kesehatan masyarakat yang  bermaksud  baik  dengan  memastikan  penilaian  masalah  yang  lebih menyeluruh dan solusi yang diusulkan. Ini juga bisa menjadi kekuatan positif untuk perubahan.Tiga aspek ditekankan: mempromosikan mencari teknologi yang lebih
13 Periksa  Owen  Mclntyre  dan  Thomas  Mosedale, The  Precautionary  Principle  As  A  Norm  Of  Customary International Law , Journal of Environmental Law Vol 9 No 2, Oxford University Press 1997, hlm 222-223
14 Periksa James Cameron dan Juli Abouchar, The Precautionary Principle: A Fundamental Principle of Law and Policy for the Protection of the Global Environment , Boston College International & Comparative Law Review Vol. Xiv, No.1, hlm. 3

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
aman, mendorong demokrasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan  dalam  kebijakan  kesehatan  masyarakat,  dan  mendorong  evaluasi ulang penerapan kebijakan kesehatan bagi masyarakat. 15
Dalam penerapannya, ada 4 faktor penting yang menjadi elemen penting dari prinsip ini jika ditinjau dari keterkaitannya dengan permasalahan kesehatan, yakni adanya ancaman bahaya, baik yang nyata maupun baru dapat diprediksi, adanya situasi  menunjukkan  kurangnya  kepastian  atau  bukti  ilmiah,  adanya  hubungan sebab  dan  akibat  belum  terbukti  serta  adanya  kebutuhan  atau  kewajiban  untuk bertindak.
Elemen-elemen ini layak mendapat penjelasan kriteria pertama dalam kasus tersebut adalah adanya ancaman nyata yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan. Beberapa pandanganmenyatakan bahwa kerugiannya serius atau tidak dapat diperbaiki, atau keduanya, sebagai dalam Deklarasi Rio. Gagasan yang tidak jelas dan kekhawatiran yang tidak berdasar bukanlah bukti bahaya; ancaman ataupun  potensi  tersebut  harus  didasarkan  pada  informasi,  bukan  spekulasi sederhana  semata.  Elemen  kedua,  ketidakpastian  atau  kekurangan  dari  bukti, membahas situasi di mana pengetahuan tidak lengkap, dan informasi ilmiah yang tersedia tidak cukup. Poin ini diperluas dalam elemen ketiga, dengan fokus pada hubungan antara sebab dan akibat. Di sini, tindakan pencegahan yang menyatakan bahwa  sangat  pentingnya  hubungan  sebab  akibat  dan  ketidakpastian  beberapa potensi ancaman tersebut. Ancaman bahaya dan kewajiban untuk bertindak perlu dikaitkan  dengan  beberapa  hipotesis  kausal  yang  masuk  akal  sebagai  dasar keputusan  yang  melindungi  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  termasuk sumber daya keuangan. Dan selanjutnya elemen terakhir dari prinsip kehati-hatian adalah  kewajiban  untuk  bertindak.  Kurangnya  kepastian  atau  spesifik  hubungan sebab dan akibat seharusnya tidak mencegah pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan atau kesehatan dan kesejahteraan manusia. 16
Penerapan Precautionary  Principle dalam  hal  pertanggung  jawaban  Negara dalam penanganan dan pencegahan wabah covid 19
Tanggung jawab secara hukum dimaksudkan untuk mengetahui apakah wewenang yang  dimiliki  oleh  pelaksana  kekuasaan  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Adapun  tanggung  jawab  secara  administratif dimaksudkan  untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  kerja  pelaksanaan  kekuasaan, sedangkan “tanggung jawab secara politik dimaksudkan untuk mengetahui apakah
15 Bandingkan  David  Kriebel  dan  Joel  Tickner, Reenergizing  Public  Health  Through  Precaution ,  American Journal of Public Health, Vol 91, No.9, 2001, hlm. 1351
16 Periksa Peter L.deFur dan Michelle Kaszuba, Implementing the precautionary principle , The Science of the Total Environment 288 (2002), hm. 157

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
pelaksanaan kekuasaan telah melaksanakan seluruh tugas dan  wewenang sesuai dengan perencanaan dan sasaran- sasaran yang ingin dicapai”. 17
Dala m  konsep  hukum  administrasi,  “setiap  pemberian  wewenang  kepada suatu  badan  atau  pejabat  administrasi  negara  selalu  disertai  dengan  tujuan  dan maksud  pemberian  wewenang  itu  sehingga  penerapannya  harus  sesuai  dengan tujuan  dan  maksudnya”. 18 Menurut  Nur  Basuk i  Winarno  “Apabila  penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang, berarti telah terjadi penyalahgunaan wewenang”. 19 Oleh karena itu Undang-undang yang merupakan  karya  lembaga  negara  (legislatif)  dianggap  barang  sakral  yang menuntut  kepatuhan  dan  ketaatan  dari  siapa  pun.  Dalam  praktik,  rumusan  dan ketentuan undang-undang itu tidak lebih dari formulasi kepentingan sekelompok orang, tidak mencerminkan kesamaan kedudukan apalagi keadilan. Secara umum diakui  bahwa  di  luar  undang-undang  ada  nilai-nilai  etik.  Meskipun  demikian, memasukkan  hukum  tidak  tertulis  sebagai  kriteria  untuk  menilai  perbuatan melanggar hukum dianggap berlebihan, apalagi terhadap perbuatan pemerintah, dalam praktiknya hal ini menjadi kontroversi.
Salah  satu  prinsip  negara  hukum  adalah  asas  legalitas,  yang  mengandung makna  bahwa  setiap  tindakan  hukum  pemerintah  harus  berdasarkan  pada peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”. 20 Dalam  menjalankan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan good governance , pemerintah atau  negara  dibebani  membayar  ganti  rugi  kepada  seseorang  rakyat  atau warga negara yang  menjadi korban pelaksanaan tugas administratif. Dalam perspektif  hukum  publik,  tindakan  hukum  pemerintahan  itu  selanjutnya dituangkan  dan  dipergunakan  beberapa  instrumen  hukum  dan  kebijakan seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan ketetapan. Fokus utama  teori  hukum  murni,  menurut Hans  Kelsen “bukanlah  salinan  ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna, teori hukum murni tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, sebagai anak dari orang tua yang suci. 21
Ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  dalam  kamus hukum, yaitu liability dan responsibility . Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal
17 Kumorotomo, wahyudi, Etika Administrasi Negara , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 146.
18 Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 317.
19 Ibid 20 Ibid ., hal. 318.
21 http://www.slideshare.net/joehasan/teori-hukum , diakses tanggal 2 Desember 2021.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum,  sedangkan  istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.
Berbeda  dengan Prajudi  Atmonosudirjo yang  dikutip Siti  Kunarti bahwa “tanggungjawab  dan  pertanggungjawaban  dapat  dibedakan  dalam  tiga  batasan yaitu reponsibility,  accountability dan liability” . 22 Tanggung  jawab  dalam  arti responsibility adalah  tanggung  jawab  yang  berlaku  antara  bawahan  dan  atasan. Liability menunjukkan tanggung jawab hukum atau tanggung jawab gugat, seperti halnya penyelesaian perkara melalui pengadilan (hukum). Sedangkan “tanggung jawab  sebagai accountability adalah  pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh mereka  yang  menerima  kuasa  atau  mendapat  kewenangan  yang  diterima digunakan untuk kebaikan (kesejahteraan) mereka memberikan kuasa (rakyat)”. 23
Salah  satu  konsepsi  pertanggung  jawaban  adalah  pertanggung  jawaban negara dimana dalam perkembangan hukum internasional dikenal dengan istilah state responsibility . Pertanggung jawaban negara ini merujuk kepada bagaimana negara mengemban hak dan kewajiban baik terhadap keputusan dan kebijakannya termasuk juga kelalaian mauoun kesalahannya yang diemban baik secara hukum, secara moril, maupun secara materiil.
Dalam  kondisi  wabah  covid  19  yang  melanda  dunia  saat  ini  sudah  barang tentu keberadaan tanggung jawab negara tidak dapat dipungkiri keberadaannya sebagai bentuk abstarksi kehadiran negara di dalam penanganan wabah covid 19. Diskursus pertanggung jawaban negara memiliki ruang lingkup yang luas namun patut disadari bahwa pertanggung jawaban tersebut kembali kepada bagaimana negara sebagai suatu entitas bertanggung jawab, bukanlah pertanggung jawaban ersonal. Mengutip dari Francisco-José Quintana dan Justina Uriburu:
Even  the  soundest  analysis  of  state  responsibility  will,  by  itself,  provide  an inaccurate  picture  of  the  subjects  involved  in  the  complex  scheme  of governance underlying a global pandemic. In the 1980s, Philip Allott warned that  the  law  of  state  responsibility  consolidates  the  idea  that  wrongdoing results  from  the  behavior  of  abstract  entities  and  not  morally  responsible human  beings.  This  concern  was  overturned  with  the  reemergence  of international  criminal  law,  which  has,  in  turn,  long  been  subjected  to  the critique of the individualization of guilt. In its professional approach to crises, international  law  fails  to  address  challenges  as  essential  as  the  tension
22 Siti  Kunarti, Tolok  Ukur,  Mekanisme  dan  Akibat  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Disertasi, UNPAD, 2002, hal. 54.
23 Ibid ., hal. 55.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305
Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
between  ag ency  and  structure,  and  matters  of  “state - centrism.”  The foregrounding of the lens of state responsibility, for example, fails to account for the role that nonstate actors, including international financial institutions, vulture  funds,  pharmaceutical  companies,  and  other  multinational corporations play in causing and distributing suffering. 24
Di  tengah  Pandemi  COVID-19  yang  pada  akhirnya  memicu  gelombang pandangan terhadap bagaimana pertanggung jawaban negara. Pandemic ini telah memicu  menguatnya  otoritas  eksekutif  dan  bahkan  secara  tidak  langsung  kerap terjadi  penggeseran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Dalam  konsepsi  hukum internasional  pada  dasarnya  telah  membuat  Batasan  terhadap  munculnya  dua persoalan  tersebut  dalam  kerangka  hak  asasi  manusia  dan  akuntabilitas  yan demokratis.  Meskipun  efektif,  pendekatan praktis  ini  juga  tidak  dapat  mengatasi masalah struktural yang lebih luas.
Dalam perkembangan covid 19 setidaknya ada tiga permasalahan yang dapat menggambarkan  ancaman  yang  bisa  dianalisis  dan  digambarkan  secara  hukum internasional.  Pertama,  beberapa  pemerintahan  otoriter  telah  memperkuat kekuasaan mereka melalui keadaan darurat yang ditetapkan yang dapat dilihat dari langkah-langkah  yang  diambil  pemerintah/  negara  serta  melalui  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkannya.  Misalnya  mengutip  dari  beberapa contoh yang dikutip Francisco-José Quintana dan Justina Uriburu seperti apa yang terjadi di Hongaria, dimana dalam hal ini Parlemen memberikan kepada Perdana Menteri Viktor Orbán berupa otoritas untuk dapat memerintah dengan dekrit tanpa batas, dimana dalam hal ini didasari sevagai suatu bentuk kebijakan yang diambil dalam rangka untuk melawan pandemi. Sementara itu Bolivia telah jatuh ke dalam krisis sejak 2019, ketika Presiden Evo Morales digulingkan dalam kudeta menyusul ketidakberesan  dalam  pemilihan  dan  digantikan  oleh  Senator  Jeanine  ez  yang berjanji  untuk  mengadakan  pemilihan  sesegera  mungkin.  Setelah  wabah,  ez awalnya menundanya tanpa batas waktu dan mengadopsi dekrit yang memberikan hukuman  hingga  sepuluh  tahun  penjara  bagi  mereka  yang  “salah  memberi informasi” tentang pandemi.
Permasalahan  kedua  yani  kondisi  pandemic  telah  membawa  permasalahan timbulnya pembatasan dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik. Selama wabah  melanda  beberapa  negara  telah  membatasi  hak  atas  kebebasan berekspresi, sementara itu lockdown yang ditetapkan di banyak negara tentunya memengaruhi  hak  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung  bagi masyarakat dunia secara keseluruhan, termasuk hak untuk bergerak dan tentunya juga  salah  satunya  adalah  hak  untuk  beribadah.  Pengumpulan  dan  pendataan
24 Francisco-José  Quintana  dan  Justina  Uriburu, Modest  International  Law:  Covid-19,  International  Legal Responses, And Depoliticization , The American Journal Of International Law Vol. 114:4, hlm. 695.

## Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
kesehatan  yang  terjadi  hamper  di  seluruh  negara  di  dunia  untuk  banyak kepentingan,  mulai  dari  kepentingan  pendataan  kependudukan  secara  umum, kepentingan  bantuan  social  dan  bahkan  teranyar  adalah  kepentingan  vaksinasi sudah barang tentu akan berpotensi membahayakan hak atas privasi.
Dan  titik  nadirnya  adalah  pandemic  covid  19  juga  mengakibatkan  adanya legitimasi  pelanggaran  hak-hak  ekonomi  dan  sosial.  Kebijakan  dengan  alih-alih "perang  melawan"  virus"  dan  bahwa  "virus  tidak  membeda-bedakan"  telah mengaburkan  dampak  yang  tidak  proporsional  pandemi  pada  masyarakat  yang termarginalkan. Seperti yang dikutip Francisco-José Quintana dan Justina Uriburu bahwa  di  Amerika  Serikat,  tingkat  kematian  kulit  hitam  akibat  COVID-19  secara tentatif diperkirakan lebih dari dua kali lipat kematian kulit putih.  Dari gambaran tersebut jelas bahwa jika kita analisis lebih mendalam bahwa patut kita sadari bahwa sebagian besar negara telah gagal untuk menghormati hak-hak tersebut. 25
Merujuk kepada uraian tersebut tentunya ada beberapa hal yang dapat ditarik benang merah persoalan antara pertanggung jawaban negara, pandemic covid 19 serta precautionary  principle .  Yang  pertama  adalah  negara  dalam  mengambil keputusan ataupun kebijakan wajib  untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip  ini  dalam  kondisi  ini  dimaknakan  sebagai  bagaimana  negara  di  dalam memutuskan  ataupun  mengambil  suatu  keputusan  untuk  dapat  memastika  tidak ada atau seminimal mungkin dapat meminimalisir hak yang terlanggarkan.
Dan  yang  kedua  tentunya  adalah  bagaimana  pemerintah/  negara  dapat dipertanggung  jawabkan  di  hadapan  hukum  karena  pengabaian  atas  prinsip kehati-hatian  tersebut,  mulai  dari  kebijakan  yang  melawan  hak  sasi  manusia dan/atau  menimbulkan  kerugian  materiil  maupun  moril  hingga  kebijakan  yang berdampak  secara  global.  Maka  dalam  hal  ini  selayaknya  negara  dapat dipertanggung  jawabkan  baik  secara  hukum  maupun  secara  politik.  Hal  ini mengingat negara tentu tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan HAM termasuk dalam  kondisi  apapun.  Tetapi  tentu  dengan  catatan  pentingnya  adalah  bahwa negara  juga  memiliki  kebebasan  bertindak  sepanjang  dalam  pertimbangannya kebijakan sebagaimana dimaksud merupakan kepentingan yang nyata bagi rakyat serta  tentunya  negara  memiliki  hak  untuk  membatasi  HAM  untuk  menciptakan ketertiban itu sendiri.

## KESIMPULAN
1. Precautionary  Principle adalah  suatu  prinsip  yang  mengatur  tentang  kehati- hatian yang pada dasarnya keberadaannya berada dalam sector hukum privat maupun  hukum  publik.  Secara  dimensi  hukum  internasional,  prinsip  ini
25 Periksa Ibid ., hlm. 692.
berkembang  di  dalam  hukum  lingkungan  internasional  yang  berkaitan  erat dengan  hukum  kesehatan.  Pada  prinsip  ini  dituntut  adanya  kehati-hatian dalam menetapkan suatu kebijakan maupun peraturan perundang-undangan untuk mnghormati dan melindungi HAM serta tentunya hak hukum manusia.
2. Dalam  pandemic  covid  19  negara  dituntut  untuk  memperhatikan precautionary  principle dalam  menetapkan  kebijakan  maupun  keputusan serta  produk  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  secara  hukum  jika  negara mengabaikan hal tersebut maka sepatutnya negara dapat dituntut di hadapan hukum baik terhadap pelanggaran atas hak asasi ataupun pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian maupun materiil maupun imateril.

## DAFTAR PUSTAKA
David  S.  Hui, et.al , The  continuing  2019-nCoV  epidemic  threat  of  novel coronaviruses to global health — The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan,  China ,  International  Journal  of  Infectious  Diseases,  edisi  19,  Tahun 2020, hlm 264
David  Kriebel  dan  Joel  Tickner, Reenergizing  Public  Health  Through  Precaution , American Journal of Public Health, Vol 91, No.9, 2001.
Elly Kristiani Purwendah, Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati- Hatian  (Precautionary  Principle) ,  Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 1, Nomor 2 Oktober 2019.
Emmy  Latifah, Precautionary  Principle  Sebagai  Landasan  Dalam  Merumuskan Kebijakan Publik , Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016. Erica Weir et.al, A Canadian Framework for Applying the Precautionary Principle to Public Health Issues, Revue Canadienne De Santé Publique,  Vol. 101, No. 5. Henry Campell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions Of The Terms And Phrases Of  American  And  English  Jurisprudence,  Ancient  And  Modern ,  West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1968.
James  Cameron  dan  Juli  Abouchar, The  Precautionary  Principle:  A  Fundamental Principle of Law and Policy for the Protection of the Global Environment , Boston College International & Comparative Law Review Vol. Xiv, No.1.
Kumorotomo,  wahyudi, Etika  Administrasi  Negara ,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 1999.
Owen Mclntyre dan Thomas Mosedale, The Precautionary Principle As A Norm Of Customary International Law , Journal of Environmental Law Vol 9 No 2, Oxford University Press 1997.
Peter L.deFur dan Michelle Kaszuba, Implementing the precautionary principle , The Science of the Total Environment 288 (2002).

## Jurnal Sains Sosio Humaniora
ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Lucas  Bergkamp, State  Liability  for  Failure  to  Control  the  COVID-19  Epidemic: International and Dutch Law , European Journal of Risk Regulation, 11 (2020). Nurfaqih  Irfani, Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  Dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan, Problematika,  Dan  Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan  Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September 2020. Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Satya  Arinanto  dan  Ninuk  Triyanti, Memahami  Hukum  dari  Konstruksi  sampai Implementasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009. Siti Kunarti, Tolok Ukur, Mekanisme dan Akibat Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten/Kota  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 , Disertasi, UNPAD, 2002.
Francisco-José Quintana dan Justina Uriburu, Modest International Law: Covid-19, International Legal Responses, And Depoliticization , The American Journal Of International Law Vol. 114:4
World Health Organization, Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 12 ,
Data as reported by 1 February 2020