## Positioning Ideologi Partai Politik dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019
Bambang Hermanto Universitas Airlangga Email: bambang.hermanto-2017@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This article analyzes the ideological positioning of political parties in the formation of the Indonesian Adil Makmur Coalition  in  the  Presidential  Election  in  2019. The  20%  presidential  threshold  means political parties must form coalitions to support candidates in the Presidential Election in 2019. This study uses a qualitative approach. The method used in this study is media analysis and literature studies. Data collection techniques used are derived from primary data in the form of observations of the phenomena that occur and  secondary  data  in  the  form  of  valid  documentation.  The  results  of  the  analysis  show  that  political parties no longer make party ideology the basis for building coalitions. Islamic political ideology parties are in coalition with nationalist ideological political parties. The emergence of the catch-all party shows pragmatism  and  shifts the  ideology  of  political  parties in  building  the  coalition.  This proves the  lack  of commitment and weakening of the ideology of political  parties from time to time.  Political parties focus more on getting a share of power. The coalition of political parties based on pure political interests will only have an impact on the emergence of minority elite classes in power over the majority people class, where  democracy  cannot  be  fully  implemented  because  elites  are  only  concerned  with  power  and  the distribution of rations for fellow coalition parties. From the explanation above, it can be concluded that ideology cannot be used as an absolute political party preference. Because it is proven that the composition of the coalition is not always formed on the basis of ideology. This explains that the formation of coalitions is the basis of political interests that are non-ideological or office-seeking to get a share of power.
Keywords: Indonesia Adil Makmur Coalition, Political Party, Positioning Ideology

## Abstrak
Artikel  ini  menganalisis  positioning  ideologi  partai  politik  dalam  pembentukan  Koalisi  Indonesia  Adil Makmur pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Adanya presidential threshold 20% mengakibatkan partai politik harus berkoalisi untuk mengusung kandidat dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis media dan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan berasal dari data primer yang berupa observasi atas fenomena  yang terjadi dan data  sekunder yang berupa dokumentasi yang valid. Hasil analisis menunjukkan bahwa p artai politik tidak lagi menjadikan ideologi partai sebagai dasar dalam membangun koalisi. Partai politik ideologi Islam berkoalisi dengan partai politik ideologi nasionalis. Munculnya  catch-all  party  menunjukan  pragmatisme  dan  menggeser  ideologi  partai  politik dalam  membagun  koalisi.  Hal  ini  membuktikan  kurangnya  komitmen  dan  melemahnya  ideologi  partai politik dari waktu ke waktu. Partai politik lebih fokus bagaimana mendapat bagian dari kekuasaan. Koalisi partai politik yang berdasarkan pada kepentingan politik murni hanya akan berdampak bagi munculnya kelas-kelas elite minoritas yang berkuasa atas kelas rakyat mayoritas, dimana demokrasi tidak sepenuhnya dapat  dijalankan  sebab  elite  hanya  mementingkan  kekuasaan  dan  pembagian  jatah  atas  sesama  partai yang berkoalisi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi tidak dapat dijadikan sebagai preferensi  koalisi  partai  politik  secara  absolut.  Karena  terbukti  bahwa  komposisi  koalisi  tidak  selalu dibentuk  atas  dasar  ideologi.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  terbentuknya  koalisi  adalah  dasar kepentingan politik yang bersifat non ideologis atau office-seeking untuk mendapat bagian dari kekuasaan. Kata kunci: Koalisi Indonesia Adil Makmur, Partai Politik, Positioning Ideologi

## PENDAHULUAN
Mengaitkan demokrasi dengan partai politik tidak pernah putus dari berbagai perdebatan. Menurut  Abraham  Lincoln  Presiden  Amerika  yang  ke-16, democracy  is  a  government  of  the people, by the people, for the people sehingga demokrasi lebih sering dikenal denga mn sebutan pemerintahan  rakyat.  Demokrasi  dianggap  sebagai  sistem  politik  yang  memungkinkan  adanya praktik politik secara bebas dan setara di suatu negara. Data World Forum for Democracy tahun 2012 menyebutkan bahwa sampai saat ini ada 120 negara demokrasi dari 192 negara di dunia dan mencakup  hingga  58,2  juta  penduduk  dunia  telah  menganut  sistem  demokrasi.  Persoalannya, apakah demokrasi linier dengan pendekatan partai politik?
Demokrasi telah membawa partai politik dalam Politik Pemilu. Adanya ambang batas atau presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% jumlah suara sah partai berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  mengakibatkan  partai  politik harus berkoalisi dalam mengusung kandidat dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Partai politik yang  tidak  ikut  serta  dalam  koalisi  untuk  mendukung  calon  presiden  dan  calon  wakil  presiden tidak bisa menjadi peserta pemilu untuk periode berikutnya. Koalisi partai politik bukan sekadar untuk mengusung kadidat calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi juga menjaga eksistensi partai  politik.  Sehingga  koalisi  partai  politik  menjadi  jalan  untuk  mencapai  tujuan  atau kepentingan masing-masing.
Pada  tahun  2014  dinamika  partai  politik  di  Indonesia  menjelang  dan  sesudah  pemilihan presiden  dimaknai  sebagai  manifestasi  dari  model  koalisi office-seeking .  Karakteristik  model koalisi office-seeking bersifat cair, tidak permanen. Hal ini seakan membenarkan adagium politik praktis  yang  menyatakan  bahwa  di  dalam  politik  tidak  ada  teman  atau  musuh  abadi,  yang  ada adalah kepentingan abdi.
Peta aliansi politik di Indonesia mengalami perubahan sejak pasca Pemilihan Presiden 2014. Koalisi  partai  politik  berubah,  partai-partai  politik  yang  semula  bersikap  oposan  terhadap pemerintahan sebagian beralih menjadi partai pendukung pemerintah. Fenomena pasca Pemilihan Presiden  2014  setidaknya  menunjukkan  terjadinya  pragmatisme  politik  yang  ditandai  dengan krisis identitas, dan kaburnya ideologi partai-partai politik di Indonesia.
Menanggapi  hal  ini,  publik  merespon  atas  sikap  partai  politik  dan  elitnya.  Berdasarkan survei yang dirilis Poltracking Indonesia pada bulan November 2017, kepercayaan publik terhadap
partai  poltik  hanya  48%.  Bahkan  hasil  survei  Charta  Politika  pada  bulan  Agustus  2018,  partai politik hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 32.5%.
Riset menarik juga dihadirkan oleh Paige Johnson Tan (2002) dalam tulisannya “ Anti-Party Reaction  in  Indonesia ”  yang  mencoba  melakukan  konfirmasi  mengenai  reaksi  anti-partai  di Indonesia.  Dalam  studinya  itu,  fenomena  reaksi  anti-partai  yang  tak  terkendali  menimbulkan delegitimasi terhadap partai dan demokrasi. Hal itu disebabkan karena pragmatisme politik yang melanda partai-partai politik di Indonesia.
Hermawan  Sulistyo  (Cahyono,  1999)  mengatakan  bahwa  dengan  tidak  adanya  partai pemenang  mayoritas  dalam  pemilu  mendatang,  pada  tataran  negara  memang  akan  diharuskan adanya  koalisi  atau  aliansi  atau  bahkan  sekadar  asosiasi  kepentingan  antar  partai.  Ketiga  jenis pertautan politik ini derajatnya berbeda. Per definisi, koalisi adalah penyatuan struktural dua partai atau  lebih.  Aliansi adalah penyatuan sebagian besar kepentingan di antara dua partai  atau  lebih dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Akan halnya asosiasi adalah persekutuan kepentingan tertentu dalam jangka waktu relatif lebih singkat.
Pada  Pemilihan  Presiden  tahun  2019  terdapat  dua  koalisi  partai  politik.  Pertama,  Koalisi Indonesia  Maju  yang  mengusung  Jokowi  -  Ma’ruf  Amin  sebagai  pasangan  calon  presiden  dan calon  wakil  presiden.  Kedua,  Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur  yang  mengusung  Prabowo  - Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak terlepas dari dinamika pasca Pemilihan  Presiden  2014,  partai  politik  yang  tergabung  dalam  koalisi  tersebut  mengalami perubahan.
Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur  adalah  koalisi  partai  politik  pengusung  Prabowo  -  Sandi Uno dalam Pemilihan Presiden 2019. Partai pengsusung meliputi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera  (PKS),  Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  dan  Partai  Demokrat.  Koalisi  Indonesia  Adil Makmur  mempunyai  visi  memperjuangkan  keadilan  sosial  bukan  hanya  untuk  sebagian  orang tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
Tidak mudah dalam membentuk koalisi karena setiap partai politik mempunyai kepentingan masing-masing.  Adanya  dugaan  politik  transaksional  dalam  menentukan  kandidat  yang  maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden menjadi bagian dari dinamika tersebut. Selain itu kepentingan  partai  politik  yang  ingin  mendapatkan cocktail  effect dalam  Pemilihan  Legislatif. Bahkan  jika  kita  lihat  partai  politik  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur
memiliki ideologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana positoning ideologi  partai  politik  dalam  Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur,  penulis  menilai  penting  untuk menggambarkan  secara  gamblang  dinamika  partai  politik  dan positioning ideologi  dalam pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur pada Pemilihan Presiden tahun 2019.

## METODE PENELITIAN
Makalah  ini  terdiri  dari  beberapa  tahap  yang  dimulai  dengan  tahap  pengumpulan  data. Kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  analisis  data.  Dalam  mengamati  Koalisi  Indonesia  Adil Makmur,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Melalui  metode  kualitatif  akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis mengenai Positioning Ideologi Partai Politik.
Teknik pengumpulan data yang digunakan berasal dari data primer yang berupa observasi atas fenomena yang terjadi dan data sekunder yang berupa dokumentasi yang valid. Pengamatan terkait Koalisi Indonesia Adil Makmur diamati melalui media masa. Dokumentasi dalam bentuk sastra jurnal nasional dan internasional.
Validasi data dan temuan yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Keseluruhan proses analisis data melibatkan beberapa upaya untuk menginterpretasi data dalam bentuk teks atau gambar. Peneliti perlu menyiapkan data yang akan dianalisis untuk memahami dan menginterpretasi  makna sebenarnya. Setelah  itu, data dianalisis dengan menggunakan  teori yang telah ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Partai Politik Dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur
Terbentuknya koalisi partai politik dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan platform di antara partai yang akan berkoalisi tersebut. Platform yang dimaksud termasuk dalam masalah agama, ekonomi dan kebangsaan. Tetapi, koalisi partai politik juga bisa dibangun  atas  dasar  kepentingan  politik  murni,  yakni  untuk  mendapatkan  jabatan  publik  yang strategis dan kemudian membagi-bagi kekuasaan.
Pedersen (2010)  mengkaji dampak politik  intra-partai pada perilaku  koalisi partai politik. Analisisnya  menunjukkan  bahwa,  di  antara  pihak  yang  dekat  dengan  pemerintah  dalam  hal kebijakan,  mereka  yang  didominasi  oleh  kelompok  partai  parlementer  lebih  sering  masuk mengikat  koalisi  legislatif  daripada  partai  yang  didominasi  oleh  organisasi  partai  nasional.  Ini
menyiratkan  bahwa  kemampuan  partai-partai  untuk  mengubah  perwakilan  parlemen  menjadi pengaruh nyata pada keputusan parlemen dikondisikan oleh distribusi kekuatan internal mereka.
Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur  terdiri  dari  Partai  Gerindra,  Partai  Demokrat,  Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi Indonesia Adil Makmur tidak terbentuk dengan mudah. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara internal partai maupun  eksternal  partai.  Kepentingan  internal  partai  politik  yang  berbeda-beda  atau  bahkan bertabrakan antar partai politik membuat koalisi tersebut semakin sulit terbentuk, khususnya dalam hal ini kandidat calon wakil presiden.
Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur  terdiri  atas  partai  politik  yang  mempunyai  konsep  dan ideologi berbeda-beda. Jika melihat tipologi Duverger  yang  membagi dua bentuk konsep partai yaitu  Partai  Kader  dan  Partai  Massa,  maka  dalam  Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur  dapat diklasifikasikan  bahwa  yang  merupakan  Partai  Kader  adalah  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS). sedangkan yang merupakan Partai Massa adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Partai  kader sendiri berbasis  pada  kaukus  tertutup dari sejumlah  individu yang menonjol atau memiliki status sosial yang tinggi ( elite ), memenuhi segala prasyarat dalam rangka pengumpulan dana,  mobilisasi sumber daya, dan  menyediakan  jaminan perwakilan bagi kelas menengah atas. Dalam mebangun koalisi, partai kader mempunyai mesin yang militan untuk mencapai tujuan partai. Tetapi partai kader juga tidak bisa bergerak sendiri tanpa partner koalisi untuk mencapai tujuannya, sehingga sehebat apapun partai kader mau tidak mau harus berkoalisi.
Semua partai  politik dalam Koalisi  Indonesia Adil  Makmur  sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2019, tetapi berbeda dalam calon wakil presiden. Ini merupakan dinamika besar, posisi calon wakil presiden akan memberikan efek terhadap  partai  politik.  Kursi  calon  wakil  presiden  menjadi  objek  rebutan  partai-partai  politik dalam  Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur.  Dua  hari  menjelang  batas  masa  pendaftaran  pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  di  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  dinamika  partai  politik dalam  pembentukan  Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur  belum  berakhir.  Tanda  tanya  besar  justru berkutat seputar siapa sosok yang akan menjadi pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden tahun  2019.  Kubu  Prabowo  Subianto  masih  memanfaatkan  waktu  yang  tersisa  untuk mengkalkulasi sosok calon wakil presiden. Selama ini ada tiga nama kuat yang mencuat di bursa calon  wakil  presiden.  Mereka  adalah  Ketua  Kogasma  Demokrat  Agus  Harimurti  Yudhoyono (AHY),  Ketua  Majelis  Syuro  Partai  Keadilan  Sejahtera  Salim  Segaf  Al  Jufri,  dan  pendakwah
Ustadz Abdul Somad. Dua nama terakhir merupakan amanat Ijtima Ulama yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).
Dalam  konteks  sosial-politik  makro,  politik  nasional  juga  tengah  dipengaruhi  sentimen agama. Hal ini memicu tarik-menarik kepentingan dalam tubuh koalisi. Negosiasi Partai Demokrat dengan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  menjadi  faktor  sentral  dinamika  dalam  pembentukan Koalisi  Indonesia  Adil Makmur. Partai Demokrat  memang tak terlalu  ngotot mengajukan  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden. Justru Partai Keadilan Sejahtera yang masih ngotot mendorong sembilan nama kandidat calon wakil presiden yang sebelumnya pernah ditawarkan ke Prabowo.
Dinamika perselisihan partai politik terjadi dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengirim sinyal mengejutkan di detik-detik akhir pendaftaran calon presiden  dan  calon  wakil  presiden.  Dua  hari  jelang  batas  waktu  pendaftaran  di  KPU,  Partai Demokrat disinyalir bercerai dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Partai Demokrat tidak alami kecocokan  karena  menilai  Prabowo  dalam  menentukan  calon  wakil  presiden  dengan  menunjuk orang  yang  mampu  membayar  PKS  dan  PAN.  Nama  Sandiaga  Uno  mencuat  sebagai  kandidat cawapres pendamping Prabowo.
Bagi Koalisi Indonesia Adil Makmur, masalah calon wakil presiden semakin rumit karena masuknya rekomendasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U). Berdasarkan hasil Ijtima Ulama muncul nama Salim Segaf al Jufri. Hal ini menambah kepercayaan diri PKS. Realita Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur  lantas  membuat  PAN  was-was.  PAN  tidak  setuju  Prabowo memilih cawapres dari kalangan partai politik. Bukan tidak mungkin PAN berpikir ulang untuk mendukung Prabowo. Karena itu, PAN menawarkan jalan tengah Ustadz Abdul Somad menjadi calon wakil presiden yang direkomendasikan Ijtima Ulama GNPF untuk mendampingi Prabowo selain Salim Segaf Al Jufri.
Singkatnya, Prabowo menunjuk Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Keputusan tersebut sangat mengejutkan, karena Sandiaga Uno merupakan satu partai  yang sama, serta tidak termasuk dalam daftar  nama  yang diajukan  oleh partai-partai koalisi. Tetapi disini membuktikan bahwa koalisi merupakan kerjasama aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan bersama, baik melalui persepsi ancaman atau pengakuan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai jika partai politik bekerja secara terpisah. Penggunaan sumber daya bersama menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit kerja.
Partai politik  mau tidak mau  harus berkoalisi untuk mencapai tujuannya meskipun tidak semua tujuannya dapat tercapai 100%.
Partai politik ingin menempatkan kadernya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang diyakini akan terkena efek elektoral positif. Keuntungan ini yang dinilai menggiurkan bagi partai politik mana pun. Alhasil, lanjut partai-partai yang tidak terwakili sebagai calon presiden dan  calon  wakil  presiden  membutuhkan  konsesi  yang  sepadan.  Bentuknya  bisa  beragam,  bisa bentuk power  sharing ,  dukungan  untuk  melaksanakan  kampanye  atau  konsesi  lainnya. Bagaimanapun  koalisi  adalah  sebuah  keharusan  partai  politik  untuk  mendapatkan  bagian  dari kekuasaan.
Djuyandi  (2011)  menekankan  bahwa  selama  koalisi  partai  politik  didasarkan  pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat melalui mekanisme demokrasi, walaupun yang ada dalam koalisi adalah partai politik yang berbeda paham atau ideologi maka akan menghasilkan kinerja politik  yang  luar biasa.  Akan tetapi,  jika  koalisi  itu  didasarkan pada  kepentingan politik murni, walaupun  yang  berkoalisi  partai  politik  yang  memiliki  ideologi  yang  sama  maka  akan menghasilkan kinerja politik yang buruk.

## 2. Pergeseran Positioning Ideologi Partai Politik Koalisi Indonesia Adil Makmur
Ideologi politik dijelaskan sebagai suatu paham tertentu yang digunakan untuk melingkupi semua  usaha  kondisi  ideal  tertentu.  Ideologi  disini  dihubungkan  dengan  kekuasaan.  Persoalan ideologi  bagi  partai  politik  adalah  menjadi  hal  yang  sangat  krusial,  mengingat  dengan  adanya ideologilah maka partai politik akan dapat memegang teguh janji yang diberikan pada masyarakat. Partai  politik  tanpa  ideologi  layaknya  manusia  yang  tidak  memiliki  prinsip  dalam  hidupnya, mudah terobang ambing dan hanya cenderung melihat keuntungan atas apa yang diberikan, bukan kepada  kebahagiaan  ketika  mampu  memberikan  sesuatu  pada  orang  lain.  Pragmatisme  partai politik  menjadi  semakin  menguat  dan  inipun  menimbulkan  kesan  bahwa  ideologi  politik  yang dianut oleh suatu partai menjadi hal tidak lagi penting.
Ideologi  dapat  menjadi  instrumen  untuk  mencapai  kekuasaan.  Perjuangan  untuk mendapatkan  kekuasaan  harus  didahului  dengan  perdebatan  ideologis  antara  yang  berkuasa dengan  yang  akan  mengambil  kekuasaan.  Setelah  proses  pengambilan  kekuasaan  yang dilegitimasi  dengan  massa  yang  besar  berhasil.  Pemenang  harus  mewaspadai  sepenuhnya kemungkinan penggoyahan kekuasaan yang dilakukan oleh lawan perdebatan sebelumnya, maka
suka  tidak  suka  penguasa  harus  menginstitusionalisasikan  ideologi  yang  mereka  punya  dalam semua struktur kekuasaan yang dikuasainya. Inilah sebuah gambaran yang jelas melihat hubungan antara kekuasaan dengan ideologi.
Selain  itu  ideologi  politik  juga  berpengaruh  dalam  hal  keberhasilan  komunikasi  politik. Suatu pesan politik akan dipahami secara parsial oleh si penerima pesan jika ia tidak mengetahui ideologi politik dari si aktor politik yang menyampaikan pesan. Komunikasi politik yang dibangun oleh  partai  politik  akan  dipahami  dengan  baik  oleh  konstituennya  jika  partai  politik  itu  sendiri dengan terbuka menyampaikan ideologi politiknya dan konsisten dengan ideologi tersebut.
Pada bagian ini, penulis mencoba mendiskusikan peta pergeseran positioning ideologi partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Downs (dalam Noris, 1999)  menyatakan  bahwa  setiap  partai-partai  yang  berkontestasi  dalam  pemilu,  memiliki  daya mobilitas  yang  tinggi  untuk  melakukan  pergeseran positioning ideologi,  contohnya  membuat kebijakan dengan menabrak atau mengenyampingkan rambu-rambu ideologi partai.
Bahkan, partai-partai politik dapat dengan mudah menempatkan diri di titik manapun dalam kontinum positioning ideologi,  dengan  maksud  dan  tujuan  menarik  simpati  pemilih  sebanyak- banyaknya. Partai-partai politik melakukan hal itu, dikarenakan para elite nya tidak terlalu peduli soal ideologi partai politik atau bagaimana seharusnya partai politik bertindak sesuai ideologinya. Mereka lebih dimotivasi oleh keinginan untuk memeroleh keuntungan pribadi dan jangka pendek.
Muniz  (2015)  menginvestigasi  bagaimana  partai  memanfaatkan  dimensi  politik  ideologi (kiri)  dan  klientelisme  (patronase  terprogram)  untuk  bersaing  secara  elektoral  dalam mengembangkan demokrasi. Ini mengusulkan teori utilitas gabungan, yang menunjukkan pemilu kompetitif terpolarisasi dalam memodernisasi pasar pemilu nasional memaksa pihak-pihak yang terprogram  untuk  bersatu  dengan  pihak-pihak  clientelistic  untuk  mendapatkan  akses  ke  pasar pemilu swasta regional. Analisis menunjukkan ideologi dan klientelisme beroperasi sebagai faktor independen  yang  menjelaskan  keterkaitan  politik  dalam  mengembangkan  demokrasi.  Interaksi dimensi-dimensi ini melalui koalisi elektoral, bagaimanapun, menunjukkan melemahnya ideologi dari  waktu  ke  waktu  dan  kurangnya  pola  yang  dapat  dilihat  pada  tingkat  clientelistic.  Studi  ini memberikan kontribusi untuk literatur dengan menyelidiki persaingan partai pada tingkat ideologis dan  clientelistic.  Ini  juga  berkontribusi  pada  penyempurnaan  analitis  dan  metodologis  konsep clientelism sebagai hubungan politik yang sistematis.
Pada  Pemilihan  Presiden  tahun  2019 presidential  threshold berubah  kembali  menjadi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Koalisi partai dengan ideologi Islam yang diwakili oleh PKS dan PAN seolah-olah kembali  muncul  bersama  dengan  Partai  Gerindra  dan  Partai  Demokrat  yang  merupakan  partai dengan  ideologi  nasionalis  mengusung  pasangan  Calon  Presiden  Prabowo  Subianto  dan  Calon Wakil  Presiden  Sandiaga  Uno.  Pemilihan  Presiden  tahun  2019  semakin  menunjukkan  asumsi bahwa basis ideologis tidak lagi relevan dijadikan rujukan koalisi partai politik.
Heywood  (2000)  mengatakan  bahwa  koalisi  adalah  sebuah  pengelompokan  aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama, baik melalui persepsi  ancaman atau pengakuan bersama bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai dengan bekerja sama secara terpisah, atau penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari sebuah situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit.
Jumlah partai mempengaruhi tujuan koalisi dan masing-masing aktor koalisi memiliki tujuan khusus. Dalam sistem dua partai, berkoalisi merupakan sistem pengecualian. Koalisi dalam sistem dua partai biasanya terikat dengan situasi internal atau eksternal yang membahayakan atau ketika dua  partai  tersebut  menginginkan  hal  yang  sama.  Kemungkinan  lain  terjadinya  koalisi  dalam sistem dua partai adalah menyangkut koalisi isu-isu tertentu.
Sementara  itu  dalam  sistem  banyak  partai  tidak  diperlukan  koalisi  jika  salah  satu  partai memiliki  suara  mayoritas  yang  mutlak.  Meskipun  demikian,  ada  beberapa  kasus  bahwa  partai pemenang  memilih  berkoalisi  dengan  partai  lainnya  untuk  berbagi  tanggung  jawab  kekuasaan, sebab koalisi dalam sistem multi partai memperkuat posisi partai di parlemen. Koalisi berfungsi memaksimalkan  keuntungan,  menginginkan  satu  hal,  beberapa  aktor  menganggap  kemenangan lebih berarti daripada yang lainnya dan ketika tidak menguntungkan ia keluar.
Koalisi  partai  politik  dalam  Pemilihan  Presiden  bukanlah  suatu  hal  yang  mustahil  untuk dilakukan, bahkan beberapa pihak menganggap hal tersebut hingga saat ini masih diperlukan atau harus dilakukan, mengingat kecilnya peluang kandidat calon presiden dari sebuah partai mendapat suara mutlak dalam Pemilihan Presiden.
Menurut  Macridis  (dalam  Amal,  2012),  dalam  kondisi  yang  berkembang  partai  politik menjadi  sangat  pragmatis,  dikarenakan  tidak  lagi  melibatkan  masalah  ideologis  yang  ketat sehingga faktor atau perdebatan ideologi semakin mengikis dan kabur. Di samping itu juga, basis
ideologi  yang semakin  luntur pemaknaannya  oleh partai dan/atau elite nya, dikarenakan mereka lebih  memfokuskan  pada  bagaimana  meraih  kekuasaan  dan  memenangkan  pemilu.  Sehingga dalam  situasi  seperti  ini,  menurut  Kirchheimer  akan  menimbulkan  fenomena  pergeseran  yang mendasari proses transformasi kepartaian dari partai ideologis ke bentuk catch-all party .
Katz dan Mair (2009) lebih lanjut mengemukakan bahwa tujuan utama partai-partai adalah menjaga kepentingan mereka dan untuk itu partai-partai politik besar dengan tanpa mengindahkan kesamaan  ideologis  dan  platform  politik  dapat  berkoalisi  guna  melanggengkan  kepentingan mereka bersama untuk tetap berkuasa, yang kemudian dikenal sebagai cartel party .
Axelrod (1970)  kemudian berasumsi bahwa partai  politik  memang memiliki tujuan untuk memperoleh  kekuasaan  akan  tetapi  dalam  derajat  tertentu  juga  harus  mempertimbangkan tercapainya tujuan  yang lebih esensial  yaitu tercapainya cita-cita  yang  lebih  ideal dalam bentuk kebijakan ( policy ), sehingga kemudian pendekatan Axelrod ini dikenal sebagai policy seeking .
Senada  dengan  Axelrod,  Abram  de  Swaan  (1973)  mengemukakan  bahwa  tujuan  partai politik  adalah  sesuatu  yang  lebih  ideal  dalam  hal  ini  berbasis  kepada  ideologi.  Maka  basis pembentukan koalisi menurutnya adalah ideologi. Kekuasaan hanya alat untuk mencapai tujuan partai yaitu cita-cita ideologis. Ideologi kemudian diterjemahkan ke dalam sesuatu yang bersifat konkrit  ( platform ).  Kesamaan platform ini  yang  kemudian  akan  mengelompokkan  partai-partai politik ke dalam sebuah koalisi.
Koalisi  Indonesia  Adil  Makmur  terdiri  dari  partai-partai  politik  yang  memiliki  ideologi berbeda-beda.  Partai  Gerindra  merupakan  partai  massa  dengan  asas  Pancasila  dan  UUD  1945 teridentifikasi  sebagai  partai  ideologi  nasionalis-sekuler  dan  posisi  sebagai  partai  kiri.  Partai Demokrat merupakan partai massa  dengan asas Pancasila / Nasionalis  – Religius teridentifikasi sebagai catch-all  party dan  posisi  sebagai  partai  tengah.  Partai  Keadilan  Sejahtera  merupakan partai  kader  dengan  asas  Islam  teridentifikasi  sebagai  partai  ideologi  Islam  dan  posisi  sebagai partai kanan. Sedangkan Partai Amanat Nasional merupakan partai massa dengan asas Pancasila dan  berakar  pada  moral  agama  teridentifikasi  sebagai  partai  ideologi  Islam  dan  posisi  sebagai partai kanan.
Partai politik tidak lagi menjadikan ideologi partai sebagai dasar dalam membangun koalisi. Pergeseran positioning ideologi partai  tersebut  terjadi pada semua partai. Partai politik  ideologi Islam  berkoalisi  dengan  partai  politik  ideologi  nasionalis.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya
presidential threshold , tetapi disamping itu juga terjadi karena partai politik lebih mengutamakan mencari  massa  dibandingkan  memperjuangkan  ideologi  partai.  Pergeseran positioning ideologi partai  politik  ini  tarjadi  secara  perlahan  setelah  Indonesia  masuk  era  reformassi  dengan  sistem multi partai.
Terjadi pergeseran positioning ideologi partai politik dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergeser ketengah mendekati Partai Gerindra tetapi dengan tetap mempertahankan garis batas basis ideologis partai. Partai Gerindra membuka koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanpa menggeser ideologi partai, tetapi mendekati ulama-ulama Islam nasional. Selain itu Partai Manat Nasional (PAN) kembali menjadi anggota Koalisi Indonesia Adil Makmur  setelah  sebelumnya  pernah  masuk  dalam  bagian  pemerintahan  Jokowi.  Kedua  partai iedologi Islam tersebut sedikit mengesampingkan unsur ideologis dalam membangun koalisi.
Lalu  pertanyaan  yang  muncul  adalah  apakah  pergeseran positioning ideologi  ke  bentuk catch-all party merupakan suatu  keharusan? Konsepsi catch-all party tentang pragmatisme dan rasionalitas  yang  bertumpu  pada  model  untung-rugi  telah  menciptakan  inkonsistensi  tindakan partai  dalam  program  dan  kebijakan.  Partai  bersangkutan  lebih  mengutamakan  tujuannya memenangkan  setiap  kontestasi  politik.  Ditambah  lagi  dengan  dalil  Downs  yang  menyatakan bahwa  suatu  partai  dan elite nya  harus  memiliki  keluwesan  kebijakan  untuk  bergerak  ke  Kiri- Kanan, demi mencapai hasil yang maksimum (Klingemann, 2000).
Hal  tersebut  serupa  dengan  apa  yang  dikatakan  Imawan  (2004)  bahwa  lahirnya  konsep catch-all  party ,  sebenarnya  didasari  oleh  kajian  Downs  tentang  perspektif  perilaku  rasional.  Ia berpendapat  bahwa  semakin  modern  suatu  masyarakat,  maka  akan  semakin  mengutamakan prinsip-prinsip  pragmatisme  dan  rasionalitas.  Kehadiran catch-all  party menawarkan  suatu program dan kebijakan umum bukan menawarkan persoalan ideologis. Sehingga posisi dan fungsi partai politik mengalami perubahan fundamental dan mencairkan ketegangan antara “kubu kiri” dan “kubu kanan”. Format catch-all party juga menerima pluralisme, bersikap inklusif, dan non- sektarian serta lebih mengedepankan pengembangan secara horizontal, menampung berbagai isu dan agenda dari berbagai kalangan di masyarakat.
Adanya  perbedaan  ideologi  partai  politik  dalam  suatu  negara  tidak  selamanya  dapat menghambat  proses  politik  dan  upaya  pencapaian  tujuan  nasional,  sepanjang  masing-masing partai  memiliki  kesadaran  untuk  mendahulukan  pentingnya  urusan  bangsa  dan  negara dibandingkan dengan urusan-urusan yang sifatnya hanya menguntungkan kelompok dan dirinya
sendiri.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  John  Stuart  Mill  bahwa  rasa  kebangsaan  akan menciptakan  sebuah  kepentingan  bersama,  yang  juga  memberikan  suatu  kekuatan  dasar  yang memadukan warga negara yang pada akhirnya menurut pandangan Mill akan menciptakan suatu kondisi  politik  yang  stabil “nationality,  as  ‘a  principle  of  sympathy’,  a  ‘feeling  of  common interest’, supplied the strong basis of cohesion amongst a citizenry which he saw as an essential condition of political stability” (O’ Sullivan, 2000: p. 157).
Dari  penjelasan  di  atas  membuktikan  bahwa  ideologi  tidak  dapat  dijadikan  sebagai preferensi  koalisi  partai  politik  secara  absolut.  Karena  terbukti  bahwa  komposisi  koalisi  tidak selalu  dibentuk  atas  dasar  ideologi.  Koalisi  partai  politik  yang  berbeda  ideologi  pun  dilakukan untuk mendapatkan bagian dari kekuasaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya koalisi adalah dasar kepentingan politik yang bersifat non ideologis atau office seeking .
Penekanannya adalah bahwa koalisi partai politik yang berdasarkan pada kepentingan politik murni hanya akan berdampak bagi munculnya kelas-kelas elite minoritas yang berkuasa atas kelas rakyat  mayoritas,  dimana  demokrasi  tidak  sepenuhnya  dapat  dijalankan  sebab elite hanya mementingkan kekuasaan dan pembagian jatah atas sesama partai yang berkoalisi.

## KESIMPULAN
Terbentuknya koalisi partai politik dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan platform di antara partai yang akan berkoalisi tersebut. Tetapi koalisi juga bisa dibangun atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya. Dinamika pembentukan Koalisi Indonesia Adil Makmur sangat rumit  dari  waktu  ke  waktu  hingga  batas  akhir  penutupan  pendaftaran  calon  presiden  dan  calon wakil  presiden  pada  Pemilihan  Presiden  tahun  2019.  Setiap  partai  politik  ingin  kandidat  yang diusung dalam pemilihan presiden adalah kadernya. Sebab ada efek elektoral yang bisa didapatkan partai politik. Meskipun demikian, partai politik tetap harus membentuk koalisi. Sebab setidaknya dengan membentuk koalisi akan mendapatkan bagian dari kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya pragmatisme partai politik. Adanya pergeseran positioning ideologi partai politik mengakibatkan ideologi tidak lagi menjadi landasan dalam membangun koalisi. Koalisi partai politik yang berbeda ideologi  pun  dilakukan  untuk  mendapatkan  bagian  dari  kekuasaan.  Hal  tersebut  menjelaskan bahwa terbentuknya koalisi adalah dasar kepentingan politik yang bersifat non ideologis atau office seeking . Namun akibat pergeseran positioning ideologi  yang  tidak  lagi menjadi  landasan dalam membentuk  koalisi,  maka  perbedaan  ideologi  bukan  lagi  menjadi  permasalahan  partai  politik.
Tetapi  koalisi  partai  politik  yang  berdasarkan  pada  kepentingan  politik  murni  hanya  akan berdampak bagi munculnya kelas-kelas elite minoritas yang berkuasa atas kelas rakyat mayoritas, dimana demokrasi tidak sepenuhnya dapat dijalankan sebab elite hanya mementingkan pembagian kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amal, Ichlasul. (2012). Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
Axelrod, R. (1970). Conflict of Interest. Chicago: Markham.
Cahyono, R. H. (1999). Menahan laju Golkar dan Habibie. Diakses dari http://jurnalis.wordpress.com/1999/05/25/menahan-laju-golkar-dan-habibie-2/
De Swaan, Abram. (1973). Coalition Theories and Cabinet Formations. Amsterdam: Elsevier.
Djuyandi,  Yusa.  (2011).  Koalisi  Partai  Politik  Untuk  Demokrasi:  Membangun  Demokrasi Kebangsaan Dalam Nuansa Pluralisme. Jurnal Humaniora Vol. 2 No. 2
Heywood, Andrew. (2000). Key Concept in Politics. New York: Palgrave Macmillan.
Imawan, Riswandha. (2004). Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri .  Yogyakarta:  Naskah  pidato  pengukuhan  sebagai  Guru  Besar  Ilmu  Politik  FISIPOL UGM.
Jatmika,  Sigit.  (2000).  Partai,  Kebijakan  dan  Demokrasi (Klingemann,  Hans  Dieter,  dkk) .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Katz, Richard S. dan Mair, Peter.  (2009). The Cartel party Thesis:  A Restatement. Cambridge: Cambridge University Press.
Muniz,  Cássio  da  Silva.  (2015).  Ideology  Versus  Clientelism:  Modernization  And  Electoral Competition In Brazil. Published by ProQuest LLC.
Noris,  Pippa.  (1999).  “New  Politicians?  Changes  in  Party  Competition  at  Westminster”  dalam Critical  Elections:  British  Parties  and  Voters  in  Long-Term  Perspective.  London:  SAGE Publication Ltd.
O’Sullivan, N. (2000). Political theory in transition. London: Routledge.
Pedersen, Helene, Helboe. (2010). How intra-party power relations affect the coalition behaviour of political parties. Journal Party Politics SAGE Pub.
Tan, Paige Johnson. (2002). Anti-Party Reaction in Indonesia: Causes and Implications. Journal of Contemporary Southeast Asia Vol. 24, No. 3
World Forum for Democracy. (2012). Bridging the Gap Democracy between Old Models and New Realities. Strasbourg: Council of Europe.