## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial
Finna Noor Eka Ayu 1 , Deny Slamet Pribadi 2 , Lily Triyana 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: finnaneayu@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: denyspribadi@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: lilytriyana@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
The sophistication of features in the Spotify  application, namely Spotify Codes, is exploited by business actors  by  including  them  on  products  that  are  traded  without  the  permission  of  the  creator  and/or copyright holder of the application. This act has violated the application's copyright, namely its economic rights. In addition, commercial inclusion or obtaining profits also causes losses in terms of economic rights to  the  creator  and/or  copyright  holder  of  the  Spotify  application.  This  study  uses  a  doctrinal  research approach  based  on  literature  by  analyzing  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  The results obtained from this study can be concluded that the legal protection of the copyright of the Spotify application in the form of preventive and repressive legal protection is contained in Law Number 28 of 2014  concerning  Copyright.  Furthermore,  the  form  of  civil  liability  for  the  commercial  inclusion  of  the Spotify Codes feature is compensation for any unlawful act in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code in the form of copyright infringement. However, the application of legal protection and civil liability has not been maximized due to the nature of the complaint, so it requires a complaint from the creator or copyright holder of the Spotify application to be followed up.
Keywords: c opyright; application; legal protection; liability

## ABSTRAK
Kecanggihan  fitur  pada  aplikasi Spotify ,  yaitu Spotify Codes dieksploitasi  oleh  pelaku  usaha  dengan mencantumkannya  pada  produk  yang  diperjualbelikan  tanpa  seizin  pencipta  dan/atau  pemegang  hak cipta  aplikasi  tersebut.  Perbuatan  tersebut  telah  melanggar  hak  cipta  aplikasi  tersebut,  yaitu  hak ekonominya.  Selain  itu,  pencantuman  secara  komersial  atau  mendapatkan  keuntungan  juga menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta aplikasi Spotify .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  doktrinal  yang  berbasis  pada  kepustakaan dengan  menganalisis  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  yang  diperoleh  dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi Spotify berupa perlindungan  hukum  preventif  dan  represif  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab secara perdata atas pencantuman fitur Spotify Codes secara komersial adalah ganti rugi atas adanya peristiwa perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  berupa  pelanggaran  hak  cipta.  Namun, penerapan  perlindungan  hukum  dan  tanggung  jawab  secara  perdata  tersebut  belum  maksimal dikarenakan bersifat delik aduan sehingga memerlukan adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi Spotify untuk dapat ditindaklanjuti.
Kata Kunci: hak cipta; aplikasi; perlindungan hukum; tanggung jawab perdata

## PENDAHULUAN
Perlindungan  terhadap  hak  atas  kekayaan  intelektual  seseorang  sangatlah  penting dikarenakan tidak mudahnya untuk menghasilkan suatu karya. Salah satu kategori dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak cipta. Ruang lingkup objek perlindungan dari hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk program komputer. Pengaturan mengenai hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  melindungi  beberapa  jenis hasil karya cipta, salah satunya ialah program komputer sebagaimana termaktub pada Pasal  40  ayat  (1)  huruf  s.  Aplikasi  yang  merupakan  salah  satu  jenis  dari  program komputer termasuk dalam hasil karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Kemajuan  di  bidang  teknologi  telah  berkembang  dengan  pesat  sehingga  dapat mempermudah  segala  hal.  Berbagai  fitur  canggih  disediakan  pada  aplikasi  untuk memberikan  kemudahan  bagi  penggunanya  dalam  menggunakan  aplikasi  tersebut, seperti fitur Spotify Codes pada aplikasi Spotify . Fitur Spotify Codes dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam membagikan dan mengakses musik yang ada di dalam aplikasi Spotify melalui barcode (kode batang) unik yang dapat dipindai seperti QR ( Quick Response ) Code .
Namun,  kecanggihan  fitur  tersebut  dieksploitasi  oleh  pelaku  usaha  dengan mencantumkannya pada produk yang diperjualbelikan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang  hak  cipta  aplikasi  tersebut.  Pencantuman  tersebut  dilakukan  dengan  cara mencetak Spotify Codes pada sebuah produk menggunakan mesin cetak. Salah satunya adalah @acrior.id 1 , akun media sosial Instagram yang menjual produk berupa dekorasi berbahan akrilik dengan mencantumkan Spotify Codes .
Fakta adanya perbuatan pencantuman fitur Spotify Codes secara komersial pada sebuah produk yang diperjualbelikan oleh akun @acrior.id tanpa seizin atau adanya lisensi dari pencipta  dan/atau  pemegang  hak  cipta  aplikasi Spotify telah  melanggar  hak  cipta aplikasi  tersebut,  yaitu  hak  ekonominya  berdasarkan  pada  Pasal  9  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Selain  itu,  pencantuman  secara komersial atau mendapatkan keuntungan yang dilakukan tanpa adanya izin atau lisensi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta juga menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta aplikasi Spotify .

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  doktrinal.  Penelitian  doktrinal, menurut  Terry  Hutchinson  sebagaimana  dikutip  Marzuki  mendefinisikan  bahwa “ Doctrinal  research  is  a  research  which  provides  a  systematic  exposition  of  the  rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas  of  difficulty  and  perhaps,  predicts  future  development. ” (Penelitian  doktrinal
1 Wawancara dengan Akmal selaku pemilik akun @acrior.id melalui Direct Message ( DM ) media sosial Instagram pada tanggal 29 September 2020.

## Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 99-109
adalah  penelitian  yang  memberikan  penjelasan  sistematis  tentang  aturan  yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang  kesulitan dan  mungkin, memprediksi perkembangan  masa depan). 2 Penelitian doktrinal  yang  dimaksud  adalah  penelitian  yang  berbasis  pada  kepustakaan  dengan menganalisis  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Penulis  akan mengkonstruksikan dan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan ( black letter  law )  dengan  teori-teori  hukum  yang  relevan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Aplikasi Spotify Atas  Pencantuman  Fitur Spotify Codes Secara Komersial
Aplikasi Spotify adalah  aplikasi  layanan streaming musik digital , podcast ,  dan video . Spotify resmi diluncurkan pada tahun 2008 oleh perusahaan Spotify AB, badan hukum yang berkedudukan di Stockholm, Swedia. Spotify hadir secara resmi di Indonesia pada tahun 2016 tepatnya pada bulan Maret. 3
Walaupun  aplikasi Spotify merupakan  ciptaan  badan  hukum  negara  Swedia,  namun aplikasi Spotify tetap  memiliki  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  terhadap hak  ciptanya  di  negara  Republik  Indonesia.  Perlindungan  hak  cipta  terhadap  ciptaan milik badan hukum bukan badan hukum Indonesia diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 4 Di dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  terdapat  ketentuan mengenai  keberlakuan  Undang-Undang  Hak  Cipta  terhadap  ciptaan  bukan  badan hukum Indonesia yang tercantum pada Pasal Pasal 2 tepatnya pada Pasal 2 huruf b dan Pasal 2 huruf c angka 2.
Pada  ketentuan  pasal  2  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku terhadap ciptaan bukan badan hukum Indonesia  yang  untuk  pertama  kali  dipublikasikan  ke  masyarakat  di  Indonesia. Peluncuran aplikasi Spotify di Indonesia pada bulan Maret tahun 2016 sehingga aplikasi Spotify untuk pertama kalinya dapat diakses secara resmi oleh pengguna di Indonesia dapat  dikatakan  bahwa  peluncuran  tersebut  sebuah  pengumuman  sehingga  ciptaan tersebut  untuk  pertama  kalinya  dipublikasikan  di  Indonesia.  Kemudian,  pada  pasal  2 huruf  c  angka  2  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Undang- Undang  Hak  Cipta  dapat  berlaku  terhadap  ciptaan  bukan  badan  hukum  Indonesia apabila negara asal ciptaan tersebut dan negara Indonesia memiliki hubungan dengan menjadi  pihak  atau  peserta  dalam  perjanjian  multilateral  yang  sama  mengenai
2 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum) (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 83-84.
3 Dylan Amirio, "Spotify Makes Long-Awaited Entry into Indonesia - Berita Thejakartapost.Com", 2016 <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/spotify- makes-long-awaited-entry-indonesia.html> [diakses 15 April 2021].
4 Rahmat Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)", Cakrawala , 19.1 (2019).
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Komersial (Finna Noor Eka Ayu)
perlindungan  hak  cipta.  Dalam  hal  ini,  pemegang  hak  cipta  aplikasi Spotify ialah perusahaan Spotify AB, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Stockholm, Swedia. Negara  Indonesia  dan  negara  Swedia  merupakan  negara  yang  menjadi  peserta  pada perjanjian  multilateral  mengenai  perlindungan  hak  cipta, Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works .
Aplikasi Spotify memiliki  fitur Spotify Codes yang  pertama  kali  diperkenalkan  untuk aplikasi selulernya pada Mei 2017. 5 Spotify Codes adalah sebuah tag yang dapat dipindai seperti QR yang dapat digunakan untuk membagikan atau mengakses konten yang ada dalam aplikasi Spotify dengan cepat. Dalam hal ini, Spotify Codes berbentuk seperti kode batang.
Spotify Codes dapat dicantumkan pada sebuah produk fisik dengan memastikan bahwa pencantuman  tersebut  mematuhi Spotify Codes Terms and Conditions (Syarat  dan Ketentuan Spotify Codes ) dan Spotify Codes Brand Guidelines (Panduan Merek Spotify Codes ).  Pencantuman  tersebut  juga  memerlukan  proses  persetujuan  terlebih  dahulu agar dapat dicantumkan pada sebuah produk fisik. 6
Adanya ketentuan bahwa diperbolehkannya mencantumkan Spotify Codes pada produk fisik, hal tersebut justru dieksploitasi oleh beberapa orang termasuk pemilik akun media sosial Instagram @acrior.id  yang  menjual  produk  berupa  dekorasi  berbahan  akrilik dengan mencantumkan Spotify Codes . Pemilik akun @acrior.id mengatakan bahwa tidak sedikit  orang  yang  mencantumkan Spotify Codes secara  komersial  pada  produk dagangan dekorasi akrilik. Selain itu, pencantuman Spotify Codes yang dilakukan oleh akun @acrior.id tidak melalui proses persetujuan terlebih dahulu kepada Spotify atau tanpa adanya lisensi. 7 Sehingga dapat dikatakan bahwa pencantuman fitur Spotify Codes yang  dilakukan  oleh  akun  @acrior.id  telah  melanggar  Syarat  dan  Ketentuan  Spotify Codes karena menyiratkan dukungan Spotify terhadap produk tersebut. 8
Perbuatan pencantuman fitur Spotify Codes pada sebuah produk yang diperjualbelikan oleh  akun  @acrior.id  tanpa  izin  atau  tanpa  adanya  lisensi  dapat  dikatakan  sebagai tindakan  yang  melanggar  hak  cipta  dikarenakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  telah  memberikan  ketentuan  mengenai  penggunaan suatu ciptaan yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan  Penggandaan  dan/atau  Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pemilik  akun  @acrior.id,  yaitu  Akmal  termasuk perbuatan  “Penggandaan”  dan  “Penggunaan  Secara  Komersial”  dikarenakan
5 Rachmatunnisa, "Spotify Rilis Barcode Untuk Berbagi Musik - Berita Inet.detik.com", 2017 <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3495560/spotify-rilis-barcode-untuk-berbagi-musik> [diakses 28 Maret 2021].
6 Spotify Codes, "FAQ" <https://www.spotifycodes.com/#faq> [diakses 28 Maret 2021].
7 Wawancara dengan Akmal selaku pemilik akun @acrior.id melalui Direct Message ( DM ) media sosial Instagram pada tanggal 29 September 2020.
8 Wawancara dengan Prapti Pandey selaku Brand Manager Spotify melalui E-mail pada tanggal 12 Juni 2021.

## Risalah
Hukum, Volume 18, Nomor 2, Desember 2022, 99-109
pencantuman  fitur Spotify Codes pada  sebuah  produk  yang  diperjualbelikan  berupa dekorasi berbahan akrilik merupakan suatu bentuk tindakan penggandaan ciptaan dan hal  itu  dilakukan  dengan  tujuan  agar  memperoleh  keuntungan  berupa keuntungan ekonomi atas penjualan produk tersebut yang dilakukan tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta aplikasi Spotify .
Perbuatan  pencantuman  fitur Spotify Codes secara  komersial  yang  dilakukan  akun @acrior.id berlaku Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbuatan tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi Spotify dalam hal menggunakan ciptaan secara komersial tanpa adanya izin atau lisensi sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Sebagai sebuah ciptaan yang dilindungi, bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi Spotify atas  pencantuman  fitur Spotify Codes secara  komersial  dapat  dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan  hukum  preventif  merupakan  upaya  perlindungan  hukum  yang diarahkan  pada  sebuah  tindakan  pencegahan  dengan  tujuan  untuk  mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta.
Perlindungan  hukum  preventif  terhadap  hak  cipta  aplikasi Spotify ialah  dengan adanya hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi Spotify .  Dengan  adanya  hak  moral  dan  hak  ekonomi  tersebut,  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  aplikasi Spotify memiliki  hak  untuk  memberikan  izin  ataupun tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan terhadap ciptaannya  sehingga  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  aplikasi Spotify berupa pencantuman fitur Spotify Codes yang dilakukan secara komersial dapat dicegah agar hal  tersebut  tidak  sampai  terjadi.  Dalam  perlindungan  preventif  atau  Tindakan perlindungan  sebelum  terjadinya  peristiwa  tidak  terletak  adanya  hak  moral  dan ekonomi,  namun  adanya  hak  moral dan ekonomi  merupakan  efek dari  munculnya hak  kekayaan  intelektual.  Upaya  yang  terjadi  dalam  bentuk  bentuk  perlindungan sebelum terjadinya peristiwa yang tdk diinginkan. Spotify Codes Terms and Conditions merupakan  sebagai  bentuk  dan  upaya  perlindungan  Preventif  yang  yang  telah dilakukan oleh sportify.
Dalam  hak  ekonomi,  terdapat  ketentuan  mengenai  kewajiban  untuk  memperoleh izin dan juga larangan dalam hal melakukan tindakan terhadap suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan yang termaktub pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  tindakan  pencegahan  untuk  mencegah terjadinya pelanggaran  hak  cipta  dengan  membatasi perbuatan  masyarakat dalam melakukan pemanfaatan hasil karya cipta milik pihak lain.
Berkaitan  dengan  hak  ekonomi  berdasarkan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk
memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak  ekonominya  yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1). Pemberian izin tersebut disebut dengan lisensi. 9
Pada  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  berisi ketentuan  terkait  pencatatan  ciptaan.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut, pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  tidak  diharuskan  untuk  melakukan  pencatatan ciptaan  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Suatu  ciptaan  akan mendapatkan perlindungan sejak ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai prinsip deklaratif tanpa mensyaratkan pencatatan. Pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanyalah suatu  anggapan hukum  atas  suatu  karya  cipta sehingga  sehingga baik  tercatat  maupun  tidak  tercatat,  ciptaan  tetap  dilindungi  secara  hukum. Pencatatan  ciptaan  berguna  bagi  pencipta  untuk  mengajukan  keberatan  ke pengadilan dalam hal terjadi suatu sengketa karena apabila ciptaan tersebut tercatat maka pencipta dapat membuktikan kebenarannya dengan pencatatan tersebut. 10
Selanjutnya, perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta aplikasi Spotify yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta aplikasi Spotify berupa pencantuman  fitur Spotify Codes secara  komersial  dapat  dilakukan  dengan melaksanakan sosialisasi hukum terkait hak kekayaan intelektual terutama mengenai hak cipta kepada seluruh masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi hukum tersebut tidak hanya memerlukan keterlibatan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual namun juga memerlukan keterlibatan perguruan tinggi yang mengarah kepada sebuah kajian ilmu mengenai hak cipta seperti dalam bidang hukum.
Sosialisasi hukum ini perlu dilaksanakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai hak cipta dikarenakan hukum tertulis atau peraturan  perundang-undangan  mengenai  hak  cipta  yang  telah  disahkan  kurang diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat  walaupun  masyarakat  dianggap  telah mengetahui  adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  setelah  peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam Lembar Negara.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hak cipta dikarenakan perlindungan hukum represif  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Perlindungan  ini  diberikan setelah terjadinya pelanggaran atas hak cipta.
Perlindungan hukum represif terhadap hak cipta aplikasi Spotify ialah pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi Spotify atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi sebagaimana tercantum pada Pasal 96 ayat
9 Inggrid Holonita Dosi, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Dalam Creative Commons Indonesia", Diponegoro Law Journal , 6.2 (2017).
10 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hal. 48-49.
(1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Ganti  rugi  tersebut diberikan  dan  dicantumkan  sekaligus  dalam  amar  putusan  pengadilan  tentang perkara tindak pidana hak cipta.
Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra  seperti  ciptaan  berupa  aplikasi  yang  secara  jelas  dilindungi  oleh  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta  aplikasi  tersebut  berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan Niaga atas dilanggarnya hak ekonomi yang dimiliki sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Selain  mengajukan  gugatan  ganti  rugi,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum pada Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Hak mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Selanjutnya,  ketentuan  pidana  terkait  pelanggaran  hak  cipta  aplikasi Spotify yang termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi dikarenakan adanya pencantuman fitur Spoify Codes secara komersial yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta termaktub pada Pasal 113 ayat (3) Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Tindak  pidana  tersebut  merupakan  delik  aduan sebagaimana  termaktub  pada  Pasal  120  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta.
Penanganan  pidana  terkait  pelanggaran  hak  cipta  dapat  melalui  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam penyidikan tindak pidana hak cipta.
Bentuk Tanggung Jawab Secara Perdata Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Tanpa Adanya Lisensi Secara Komersial
Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  tindak  pidana sehingga  yang  bersangkutan  dapat  dituntut  untuk  membayar  ganti  rugi  atau menjalankan pidana. 11
Dalam perdata dikenal istilah tanggung gugat. Istilah tanggung gugat berasal dari bahasa Inggris,  yaitu liability dan  bahasa  belanda,  yaitu aansprakelijkheid .  Tanggung  gugat ( liability / aanspraakelijkheid ) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat  mengacu  kepada  posisi  seseorang  atau  badan  hukum  yang  dipandang  harus membayar  ganti  rugi  atau  kompensasi  kepada  orang  atau  badan  hukum  lain  setelah terjadi peristiwa hukum atau tindakan hukum seperti melakukan perbuatan melanggar
11 Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hal. 208.
hukum  ( onrechtmatige daad )  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  atau  badan hukum tersebut. 12
Suatu  perbuatan  pelanggaran  terkait  hak  cipta  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  apabila  sesuai  dengan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu pada Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian ters ebut”.
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian kepada orang lain, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. 13
Bentuk  tanggung  jawab secara  perdata pada subjek  hukum dapat ditentukan dengan menggunakan  prinsip-prinsip  pertanggungjawaban. 14 Secara  umum,  prinsip  tanggung jawab  dalam hukum  dapat dibedakan  menjadi  5  (lima),  yaitu prinsip  tanggung  jawab berdasarkan  unsur  kesalahan  ( liability based on fault ),  prinsip  praduga  untuk  selalu bertanggung  jawab  ( presumption of liability ),  prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu bertanggung jawab ( presumption of nonliability ), prinsip tanggung jawab mutlak ( strict liability ), dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ( limitation of liability ). 15
Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan mengenai tanggung jawab dalam kasus pencantuman  fitur Spotify Codes tanpa  adanya  lisensi  secara  komersial  dapat digolongkan dalam tanggung jawab liability atau tanggung gugat. Hal ini merujuk bahwa akun @acrior.id yang dipandang harus membayar ganti rugi atau kompensasi setelah adanya peristiwa perbuatan melanggar hukum yang berupa pencantuman fitur Spotify Codes tanpa adanya lisensi secara komersial sehingga menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi Spotify .
Tanggung  jawab liability atau  tanggung  gugat  ini  termasuk  dalam  prinsip  tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan  atau liability based on fault , dimana berdasarkan analisis  penulis  mengenai  pencantuman  fitur Spotify Codes yang  dilakukan  oleh  akun @acrior.id ini telah memenuhi unsur dari pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
12 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 220.
13 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 10.
14 Muhammad Akbar Eka Pradana, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)", Al-Mazahib , 7.2 (2019).
15 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal 72-80.
Pada  kasus  akun  @acrior.id  ini,  apabila  unsur  dari  Pasal  1365  Kitab  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka peristiwa itu dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa,  arbitrase,  atau  pengadilan,  dimana  pengadilan  yang  berwenang  adalah pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pada  Pasal  96  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta berbunyi  “Pencipta,  pemegang  Hak  Cipta dan/atau  pemegang  Hak  Terkait  atau  ahli warisnya  yang  mengalami  kerugian  hak  ekonomi  berhak  memperoleh  Ganti  Rugi.” Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  aplikasi Spotify berhak memperoleh ganti rugi karena telah mengalami kerugian hak ekonomi dimana hak ekonomi yang melekat pada aplikasi Spotify yang merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta itu diambil oleh akun @acrior.id.
Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi, “Pencipta, Pem egang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran  Hak  Cipta  atau  produk  Hak Terkait.”  Dalam  kasus  akun  @acrior.id  yang  mencantumkan  fitur Spotify Codes pada sebuah  produk  berupa dekorasi  berbahan  akrilik  tanpa  adanya  lisensi  atau  tanpa  izin pencipta atau pemegang hak ciptanya, semua unsur pada Pasal 9 ayat (3) terkait hak ekonomi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  sudah  terpenuhi,  dengan  hal  itu  maka tindakan  pencantuman  fitur Spotify Codes yang  dilakukan  akun  @acrior.id  sudah termasuk  dalam  pelanggaran  ekonomi  hak  cipta.  Sehingga  sesuai  ketentuan  Pasal  99 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  aplikasi Spotify berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ekonomi.
Tanggung  gugat  dapat  diterapkan  pada  kasus  akun  @acrior.id  yang  melakukan pencantuman  fitur Spotify Codes tanpa  adanya  lisensi  secara  komersial  dikarenakan pencantuman fitur Spotify Codes tanpa adanya lisensi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ini merupakan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak cipta sehingga pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi tersebut pada dasarnya dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  ke  pengadilan  niaga  atas  dasar  perbuatan melawan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata berupa pelanggaran hak cipta.
Meskipun  pada  akun  @acrior.id  ini  tidak  berdasarkan  pada  suatu  perjanjian,  namun pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  aplikasi Spotify tetap  dapat  mengajukan  gugatan ganti  rugi  kepada  akun  @acrior.id.  Mengingat  karena  ganti  rugi  tidak  hanya diajukan untuk  permasalahan  wanprestasi  namun  juga  dapat  diajukan  berdasarkan  adanya indikasi perbuatan melawan hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  adanya  bentuk  Perlindungan  hukum  terhadap  hak  cipta  aplikasi Spotify sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Perlindungan  hukum  tersebut  diberikan  secara  otomatis  sebagaimana  pada  prinsip deklaratif  setelah  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata.  Terdapat  bentuk
perlindungan hukum preventif sebagaimana Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 64. Perlindungan hukum represif dalam hukum perdata sesuai Pasal 96 dan Pasal 99, yaitu  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  aplikasi Spotify atau  ahli  warisnya  yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi dengan mengajukan gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga,  kemudian  perlindungan  hukum  represif dalam hukum pidana sesuai Pasal 113. Namun, perlindungan hukum yang berlaku pada saat ini belum maksimal dalam melindungi hak cipta aplikasi Spotify dikarenakan bersifat delik aduan sehingga tanpa adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta maka sanksi yang ada terhadap pelanggaran hak cipta tidak dapat diterapkan.
Bentuk  tanggung  jawab  secara  perdata  atas  pencantuman  fitur Spotify Codes tanpa adanya  lisensi  secara  komersial  adalah  ganti  rugi  atas  adanya  peristiwa  perbuatan melawan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata berupa pelanggaran hak cipta di mana akun @acrior.id harus membayar ganti rugi  atau  kompensasi  setelah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  berupa pencantuman  fitur Spotify Codes tanpa  adanya  lisensi  secara  komersial  yang  telah menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi Spotify . Ganti rugi tersebut diatur pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang  berbunyi  “Pencipta,  pemegang  Hak  Cipta dan/atau  pemegan  Hak  Terkait  atau  ahli  warisnya  yang  mengalami  kerugian  hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” dan Pasal 99 ayat (1) Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”.

## REFERENSI
Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini, Metode  Penelitian  Hukum  (Langkah-Langkah  Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum) (Bandung: Refika Aditama, 2018)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Modul  Kekayaan  Intelektual  Tingkat  Dasar  Bidang  Hak  Cipta (Jakarta: Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual, 2020)
Fuady,  Munir, Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pendekatan  Kontemporer) (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2013)
HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Jakarta: RajawaliPers, 2013)
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017)
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006)
Dosi,  Inggrid  Holonita,  Budi  Santoso,  dan  Rinitami  Njatrijani,  "Aspek  Hukum Perlindungan  Hak  Cipta  Program  Komputer  Di  Dalam  Creative  Commons Indonesia", Diponegoro Law Journal , 6.2 (2017)
Pradana,  Muhammad  Akbar  Eka,  "Pertanggungjawaban  Perdata  Korporasi  Dalam
Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Komparasi  Hukum  Positif  Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT . National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)", Al-Mazahib , 7.2 (2019)
Saputra,  Rahmat,  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Milik  Asing  Yang  Belum Didaftarkan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  189  K/Pdt.Sus-HKI  (H.C)/2013)", Cakrawala , 19.1 (2019)
Amirio,  Dylan,  "Spotify  Makes  Long-Awaited  Entry  into  Indonesia  -  Berita Thejakartapost.Com", 2016 <https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/spotify-makes-long- awaited-entry-indonesia.html> [diakses 15 April 2021]
Codes, Spotify, "FAQ" <https://www.spotifycodes.com/#faq> [diakses 28 Maret 2021]
Rachmatunnisa,  "Spotify  Rilis  Barcode  Untuk  Berbagi  Musik  -  Berita  Inet.Detik.Com", 2017 <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3495560/spotify-rilis-barcode-untuk-berbagi- musik> [diakses 28 Maret 2021]