Acepted September, 3 th 2020
Cite this as :
Sutjipto, Vera Wijayanti dan Fahira Novanra. (2020). Motivasi Diri Mahaiswa Universitas Negeri Jakarta dalam Menggunakan Media Sosial. Jurnal Komunikasi, 14(2), 149-160. Doi : https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.8089
© 2020 Vera Wijayanti Sutjipto dan Fahira Novanra
EISSN 2549-4902 , ISSN 1978-4597 Volume 14 No 2 September 2020 (149-160) https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi

## Komunikasi
Motivasi Diri Mahaiswa Universitas Negeri Jakarta dalam Menggunakan Media Sosial

## Vera Wijayanti Sutjipto, Fahira Novanra
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta Email: verawijayanti@unj.ac.id
DOI: https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.8089

## ABSTRAK
Penggunaan media sosial bagi setiap orang berbeda, bergantung dari motivasi penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi diri  mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam menggunakan media sosial. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori motivasi diri dengan dua dimensi yakni dimensi  kekuatan  dari  individu  dan  dimensi  kebutuhan  yang  tidak  terpenuhi  sebagai  motivasi  dari menggunakan  media  sosial.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kuantitatif deskriptif menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer kepada 80 orang responden yang telah  memenuhi  kriteria  penelitian  yaitu  mahasiswa  aktif  Universitas  Negeri  Jakarta  angkatan  2019  dan memiliki akun sosial media. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa motivasi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dalam menggunakan media sosial adalah a) keinginan dari individu sendiri yang dipengaruhi oleh orang  lain  dengan  tujuan  dasar  untuk  mengikuti  perkembangan  zaman,  b)  untuk  memenuhi  kebutuhan sosiologis berupa komunikasi dengan orang lain tanpa mengenal batasan jarak dan waktu, kebutuhan untuk terus  menjalin  silahturahmi,  kebutuhan  untuk  mengenal  orang  baru  dan  kebutuhan  untuk  mencari  serta mendapat  teman  dan  juga  kebutuhan  untuk  mendapat  berbagai  informasi  terkini  yang  sedang diperbincangkan dalam masyarakat.
Kata kunci : motivasi diri, media sosial, mahasiswa

## ABSTRACT
Usability of media sosial was different for each person, depending on the motivation to use it. This study aims to determine the self-motivation of Jakarta State University students in using social media. The theory used in this research is the motivation theory with two dimensions, namely the dimensions of the strength of the individual and the dimensions of unmet needs as motivation from using social media. The research method in this study is a descriptive quantitative research method using a questionnaire as a primary data collection tool for 80 respondents who have met the research criteria, that is active students of Jakarta State University class 2019 and have social media accounts. The results of this study indicate that the motivation of the Jakarta State University students in using social media is a) the desire of the individual himself who is influenced by others with the basic aim of keeping up with the times, b) to meet sociological needs in the form of communication with others without knowing the boundaries of distance and time, the need to keep in touch with people, the need to get to know new people and the need to find and make friends and also the need to get the latest information that is being discussed in society.
Keywords : self -motivation, social media, students .
150 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 149-160

## PENDAHULUAN
Kaplan  dan  Haenlein  (2010:  60) berpendapat  bahwa  media  sosial  tersendiri merupakan beberapa kumpulan dari berbagai aplikasi aplikasi yang dibuat berbasisBBBBBBBBBBBB  internet,  dan berlandaskan pada ideologi maupun teknologi yang  di  sebut  Web  2.0  yang  mana  teknologi ini dapat  memungkinkan penciptaan ataupun adanya  pertukaran  pesan,  informasi  maupun konten  dari  para  penggunanya.  Selain  itu, media  sosial  juga  merupakan  suatu  platform yang mana penggunanya dapat dengan mudah membuat akun, kemudian mampu berkomunikasi  atau  terhubung  dengan  orang lain  dalam  platform  tersebut.  Akun  tersebut dapat  diakses  oleh  orang  lain  tanpa  terbatas oleh jarak. Hal ini membuktikan bahwa media sosial  tidak  ada  batasan  jarak  untuk  saling terhubung dan bersosialisasi atau berinteraksi (Mustafa, 2010: 38).
Berbagai penelitian telah menunjukan bahwa media sosial lebih aktif digunakan oleh manusia  pada  era  ini,  tak  terkecuali  oleh masyarakat  Indonesia.  Pada  tahun  2020,  We Are  Social  memberikan  laporan  bahwa terdapat total.175,4 juta orang yang menggunakan  internet  di  tanah  air,  yang menandakan  bahwa  terdapat  peningkatan penggunaan  dari  tahun  tahun  sebelumnya (Haryanto,2020).
Pengguna  aktif  media  sosial  di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai jenjang usia  dan  generasi.  Hal  ini  dibuktikan  dari laporan  APJII  yang  mengatakan  bahwa generasi  anak  muda  yang  disebut  sebagai milenial  merupakan  pengguna  aktif  dari media  sosial  di  Indonesia  pada  masa  kini, dengan penetrasi sekitar 88,5%. Lalu disusul oleh    kelompok  umur  lainnya,  mulai  dari sekitar  usia  25  hinggaa  29  tahun  memiliki pendekatan  82,7%,  lalu    30  hingga  34  tahun memiliki  penetrasi  yang  bernilai  76,5%,  dan terakhir adalah kelompok 35 hingga 39 tahun dengan  penitrasi  paling  kecil  yaitu  68,5% (Haryanto, 2019).  Berdasarkan data tersebut, dapat  dilihat  bahwa  generasi  milenial  telah mendominasi  penggunaan  media  sosial karena  paling  aktif  dalam  menggunakannya.
Adapun  yang  disebut  sebagai  generasi tersebut adalah kaum muda seperti mahasiwa.
Aktif-nya penggunaan media sosial di kalangan  mahasiswa  didasari  oleh  berbagai alasan yang menjadi motivasi maupun tujuan mahasiswa dalam menggunakan media sosial tersebut.  Motivasi  penggunaan  media  sosial telah di kategorikan dalam beberapa kategori kelompok  tujuan  yakni  menjadikan  media tersebut  untuk  memenuhi  keinginan  maupun ketertarikan,  menghabiskan  waktu,  interaksi sosial,  hiburan,  mendapat  informasi  maupun pembelajaran (Morissan, 2010: 84). Tentunya motivasi  penggunaan  media  sosial  tersebut berbeda-beda  dari  setiap  orang.  Ada  yang menggunakan  media  sosial  untuk  ajang aktualisasi diri, dan ada pula yang menggunakannya  untuk  mencari  teman, bertahan  hidup,  ingin  lebih  bersosialisasi, ataupun  lebih  di  hargai.  Motivasi  tersebut merupakan  motif  informasi,  motif  hiburan, motif  bisnis  dan  motif  aktualisasi  diri (Alfindra  &  Yahya,  2017:  9).  Berbagai motivasi  yang  melatarbelakangi  penggunaan media sosial tersebut menjadi dasar penelitian ini  yaitu  untuk  mengetahui  motivasi  diri mahasiswa khususnya mahasiswa UNJ dalam menggunakan media sosial.
Sebelum penelitian ini dibuat, terdapat beberapa  peneliti  terdahulu  yang  mencoba mengkaji  variabel  yang  sama.  Adapun penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya sebagai berikut :
Pertama,  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Muhammad  Furqan  Alfindra  dan Martunis  Yahya  tahun  2017  dengan  judul penelitian  “Motivasi  Mahasiswa  Bergabung Dalam  Media  Sosial  Instagram  (Studi  Pada Mahasiswa  Jurusan  Ilmu  Komunikasi  FISIP Unsyiah  yang  Menggunakan  Instagram)”. Tujuan  dari  penelitian  tersebut  adalah  untuk mengetahui motivasi mahasiswa menggunakan  sosial  media  yaitu  instagram. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif  dan  menggunakan  teori  Uses  and gratification dan teori Motivasi dari Abraham H.  Maslow.  Penelitian  menggunakan  teknik penggumpulan data erupa wawancara terstruktur  dan  studi  dokumentasi  kepada  6
Motivasi Diri Universitas Mahasiswa Negeri Jakarta d ... (Vera Wijayanti Sutcipto dan Fahira Novanra) | 151
informan  terpilih.  Dari  penelitian  tersebut mendapat  beberapa  temuan  bahwa  motif penggunaan  media  sosial  oleh  mahaiswa adalah  motif  informasi,  hiburan,  aktualisasi dri dan bisnis.
Penelitian selanjutnya adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Beny  Setiyo Nugroho tahun 2014 dengan judul penelitian “Motivasi  Penggunaan  Facebook  oleh Mahasiswa di Jember”. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui motivasi penggunaan facebook oleh mahasiswa di kota jember,  mengetahui  aktivitas  sosial  serta fenomena yang sedang berkembang di media sosial tersebut. Penelitian menggunakan Teori Mind,  Self,  Society  dari  Herbert  Meadserta teori motivasi yang dikemukakan oleh Murray dan  Teori  Komunikasi  Source,  Message, Channel Receiver. Sedangkan metode penelitian  yang  dilakukan  adalah  metode deskriptif
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara  mendalam  serta  dokumentasi. Dari  penelitian  ini  mendapatkan  temuan bahwa  motivasi  dari  penggunaan  facebook adalah  untuk  pemenuhan  kebutuhan  akan hiburan (rasa senang), pemuas indra, motivasi bisnis, motivasi pendidikan motivasi organisasi, dan motivasi spiritual.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya  yang  lebih  terpaku  pada  metode penelitian  kualitatif,  dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  metode  penelitian kuantitatif  deskriptif  guna  mendapatkan  data yang  lebih  sistematis,  faktual  dan  akurat. Selain  itu,  pada  penelitian  ini  peneliti menggunakan  Teori  Motivasi  yang  di kemukakan  oleh  Gibson  yang  merumuskan bahwa motivasi sebagai suatu dorongan, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti dalam maupun  luar,  guna  mencapai  tujuan  tertentu untuk  pemenuhan  dan  pemuasan  kebutuhan (Prihartanta, 2015: 1).
Motivasi  sendiri  (dalam  Gibson, 2007:185) merupakan konsep yang
menjelaskan  mengenai  kekuatan-kekuatan yang  terdapat  pada  diri  individu,  dimana tujuannya sebagai berikut:
a)  Untuk mendorong individu dan, b)  Mengarahkan perilaku individu.
Motivasi itu timbul diawali dengan adanya  berbagai  kebutuhan  –  kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi. Kebutuhan yang  mungkin  tidak  dapat  terpenuhi tersebut  dapat  terdiri  dari  berbagai  hal. Adapun  kebutuhan  yang  yang  di  maksud (dalam  Gibson  et,al,  2005:139),  sebagai berikut:
a)  Kebutuhan Fisiologis Kebutuhan fisiologis
dapat diartikan  sebagai  sebuah  kebutuhan  yang paling  utama  bagi  semua  manusia  guna mempertahankan hidupnya. Kebutuhan ini terdiri  akan  sandang  dan  pangan  yaitu kebutuhan  tempat  tinggal,  makanan, minuman, tidur, serta udara.
b)  Kebutuhan sosiologis Kebutuhan  sosiologis  merupakan kebutuhan  manusia  untuk  berinteraksi dengan  manusia  lainnya.  Kebutuhan sosilogis  ini  dapat  disebut  pulakebutuhan sosial  karena  mencakup  kebutuhan  akan rasa  seperti  rasa  memiliki  atau  dimiliki, rasa  kepercayaan,  rasa  kasih  sayang  dan cinta.
c) Kebutuhan psikologis
Kebutuhan  psikologis  merupakan kebutuhan  manusia  akan  pengakuan, aktualisasi  diri  atau  harga  diri  di  depan manusia lain.
Motivasi  dapat  dikatakan  sebagai sebuah  gejala  psikologis  berupa  dorongan yang  ditimbulkan  dalam  diri  seseorang guna  melakukan  berbagai  upaya  untuk tujuan yang telah diharapkan. Motivasi itu juga dapat menyebabkan seseorang melakukan  suatu  tujuan  yang  diinginkan guna mendapat kepuasan dari perbuatannya (Prihartanta, 2015: 3).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  paradigma kualitatif  dengan  metode  studi  kasus  di  di Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan
152 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 149-160
Persidangan   Setjen DEN.  Data  terdiri   dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  primer  dilakukan  dengan  wawancara terhadap key  informants .  Data  sekunder dengan  melakukan  peninjauan  literatur, seperti  jurnal,  buku  dan  peraturan  terkait. Penelitian  menggunakan  analisis  prinsip yang  mempengaruhi  iklim  organisasi  yang disampaikan  Higgins  (1994)  dan  strategi komunikasi  yang  disampaikan  Cangara (2018).
Selanjutnya,  analisis  data  dengan cara, yaitu pertama, pengumpulan data untuk memperolah  informasi  berupa  kalimat- kalimat yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan tinjauan literatur. Kedua, mereduksi data, dengan merangkum, memilah  dan  memfokuskan  pada  hal  yang sesuai  dengan  bahasan  dan  mencari  tema yang tepat untuk gambaran yang lebih jelas.
Ketiga,  menyajikan  data  dengan mengorganisasi  data  dan  menyusun  pola yang  berhubungan  sehingga  lebih  mudah dipahami.  Keempat,  penarikan  kesimpulan. Untuk  menarik  kesimpulan  dari  data  yang ada  melalui  pola  keteraturan  pada  iklim komunikasi organisasi dan strategi komunikasi  di  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN.
Pemilihan key informants berdasarkan  jabatan  di  lingkungan  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen  DEN,  baik  itu  Pimpinan  Tinggi Pratama Kepala Biro, Pejabat Administrator Kepala  Bagian,  Pejabat  Pengawas  Kepala Sub Bagian maupun Pejabat Pelaksana. Key informants dimaksud  yaitu  Kepala  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Kepala  Sub  Bagian  Fasilitasi  Kebijakan Penyediaan  Energi,  Kepala  Sub  Bagian Keprotokolan, Kepala Sub Bagian Dokumentasi,  Pengadministrasi  Data  dan Protokol yang diwawancarai pada tanggal 30 Oktober  2019,  Kepala  Bagian  Fasilitasi Rencana  Umum  Energi  yang  diwawancarai pada tanggal 1 November 2019, dan Kepala Sub  Bagian  Humas  pada  tanggal  10 November 2019.
Berikut daftar key informants seperti di bawah ini:
TABEL 1.
DAFTAR KEY INFORMANTS N o. Key Informants Tugas 1.  Kepala  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Membantu  Sekretaris  Jenderal DEN  dalam  penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan
bahan-bahan persidangan  DEN  dalam  rangka perancangan dan perumusan KEN  dan  penetapan  RUEN, penyelenggaraan Humas 2.  Kepala Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi Melaksanakan  penyiapan  bahan perencanaan energi untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan DEN 3.  Kepala  Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Penyediaan Energi Melakukan  penyiapan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyiapan  perumusan  kebijakan energi di sisi penyediaan energi 4.  Kepala Sub Bagian Keprotokolan Melakukan  penyusunan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan keprotokolan yang  meliputi  penyiapan  jadwal, agenda, undangan dan penyelenggaraan persidangan DEN 5.  Kepala  Sub Bagian Dokumentasi Melakukan  penyusunan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas dokumentasi  persidangan  dan penyusunan  notulen  persidangan DEN 6.  Kepala  Sub Bagian Humas Melakukan  pengumpulan  bahan dan  data,  pelaksanaan,  serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan komunikasi kemasyarakatan, siaran dan konferensi  pers,  publikasi  dan hubungan  kelembagaan  kegiatan DEN 7.  Pengadminis trasi Data Membantu  penyusunan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan dokumentasi persidangan DEN 8.  Protokol Membantu  penyusunan  bahan, data dan penelaahan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyelenggaraan keprotokolan persidangan DEN
Sumber: Diolah dari Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Setjen DEN
Motivasi Diri Universitas Mahasiswa Negeri Jakarta d ... (Vera Wijayanti Sutcipto dan Fahira Novanra) | 153

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan Setjen DEN menyelenggarakan fungsi  (1)  koordinasi  persidangan  DEN,  (2) pengelolaan  fasilitasi  kegiatan  Kelompok Kerja,  (3)  pengelolaan  kajian  kebijakan  dan perencanaan  energi,  (4)  penyusunan  bahan persidangan  untuk  perumusan  KEN,  (5) penyusunan bahan persidangan untuk penelaahan  atas  rumusan  RUEN  yang disiapkan oleh
Pemerintah,
serta perencanaan energi daerah, (6) penyelenggaraan persidangan dan
penyusunan  notulen  persidangan  DEN,  (7) penyelenggaraan
keprotokolan dan kehumasan  DEN  dan  (8)  evaluasi  dan pelaporan fasilitasi persidangan untuk penyusunan  bahan  perumusan  KEN  dan penetapan Rencana Umum Energi.
Biro  Fasilitasi  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan  Persidangan  Setjen  DEN  terdiri dari  tiga  bagian  dan  satu  kelompok  jabatan, yaitu (1) Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi, (2) Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi, (3)  Bagian  Humas  dan  Persidangan  (4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian  Fasilitasi  Kebijakan  Energi mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan bahan  persidangan  kebijakan  energi  untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan DEN dan  kegiatan  Kelompok  Kerja.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Fasilitasi Kebijakan
Energi menyelenggarakan  fungsi  (1)  penyiapan koordinasi untuk penyusunan bahan persidangan kebijakan energi,
(2)
pelaksanaan  kajian  untuk  perancangan kebijakan energi, (3) penyiapan bahan untuk perancangan kebijakan energi dalam persidangan  DEN  dan  kegiatan  Kelompok kerja,  dan  (5)  evaluasi  dan  pelaporan pelaksanaan  penyiapan  bahan  persidangan kebijakan energi untuk fasilitasi penyelenggaraan  persidangan  DEN  dan kegiatan kelompok kerja.
Bagian  Fasilitasi  Rencana  Umum Energi  mempunyai  tugas  melaksanakan penyiapan  bahan  perencaan  energi  untuk
fasilitasi penyelenggaraan persidangan DEN dan  kegiatan  Kelompok  Kerja.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian  Fasilitasi  Rencana  Umum  Energi menyelenggarakan  fungsi  (1)  penyiapan koordinasi untuk penyusunan bahan persidangan perencanaan energi,
(2)  pelaksanaan  kajian  perencanaan  energi nasional  dan  daerah,  (3)  penyiapan  bahan penyusunan rancangan RUEN, (4) penyiapan bahan  untuk  penelaahan  neraca  energi,  dan (5)  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan penyiapan  bahan  perencanaan  energi  untuk fasilitasi penyelenggaraan persidangan Dewan  Energi  Nasional  dan  kegiatan Kelompok Kerja.
Bagian  Humas  dan  Persidangan memiliki tugas melaksanakan urusan humas, keprotokolan,  dan  persidangan  DEN,  serta kegiatan
Kelompok Kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Humas dan
Persidangan menyelenggarakan  fungsi  (1)  penyiapan koordinasi  penyelenggaraan  humas  dan persidangan,  (2)  pelaksanaan  keprotokolan Sidang Paripurna dan Sidang Anggota DEN, serta kegiatan Kelompok Kerja, (3) pelaksanaan  fasilitasi  Sidang  Paripurna  dan Sidang  Anggota  DEN,  serta  kegiatan Kelompok Kerja, (4) pelaksanaan humas dan hubungan  kelembagaan,  (5)  pelaksanaan dokumentasi dan pengumpulan bahan persidangan  DEN,  serta kegiatan  Kelompok Kerja,  (6)  Penyusunan  notulen  persidangan DEN,  dan  (7)  evaluasi  dan  pelaporan pelaksanaan humas keprotokolan, dan persidangan  DEN,  serta kegiatan  Kelompok Kerja.
Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan  memiliki  jumlah  pegawai sebanyak dua puluh sembilan orang, dengan paling  banyak  menduduki  Golongan/Ruang III/b  yaitu  sepuluh  orang.  Setelah  itu Golongan/Ruang III/d sebanyak enam orang, Golongan/Ruang  III/c  sebanyak  lima  orang, Golongan/Ruang IV/b, III/a, dan II/d masing- masing sebanyak dua orang, serta Golongan/Ruang  IV/c  dan  IV/a  masing- masing sebanyak satu orang.
154 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 149-160
TABEL 2.

## GOLONGAN/ RUANG PEGAWAI DI BIRO FASILITASI KEBIJAKAN ENERGI DAN PERSIDANGAN SETJEN DEN
No. Golongan/Ruang Jumlah 1. II/d 2 orang 2. III/a 2 orang 3. III/b 10 orang 4. III/c 5 orang 5. III/d 6 orang 6. IV/a 1 orang 7. IV/b 2 orang 8. IV/c 1 orang TT  Total 29 orang

## Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian per 1 Oktober 2019
Iklim Komunikasi Organisasi di Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan dapat  dijelaskan  seperti  di  bawah  ini. Pertama,  pimpinan  dalam  hal  ini  adalah Pimpinan  Tinggi  Pratama  Kepala  Biro, Pejabat Administrator  Kepala  Bagian, Pejabat  Pengawas  Kepala  Sub  Bagian  di lingkungan Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan  Persidangan.  Menurut  Kepala  Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi:
“Karo  (Kepala  Biro)  memberikan perintah (di Grup WhatsApp), singkat, sangat  minimalis,  (sehingga  perlu) klarifikasi.  Memberikan  motivasi  dari sisi yang berbeda. Kita tidak terpikirkan  ada  gambaran,  ide  baru. Bagus,  kreatif,  dan  ingin  maju  bikin saja. Cukup mendorong, kreatif. (Sedangkan) masih belum jalan, reward belum (jalan).

## Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan
Energi menjelaskan:
“Sepertinya  (Kepala  Biro)  lebih persuasif,  meeting  bareng.  (Untuk) reward  masih  kurang  (dijalankan), punishment  (sudah)  jalan  karena sistem jalan seperti itu. Gaya komunikasi  lebih  merangkul,  ketika keluar  kita  adalah  Biro  II  (Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan) secara utuh.”
Kepala  Sub  Bagian  Dokumentasi, Kepala  Sub  Bagian  Humas,  Protokol  dan Pengadministrasi Data menyampaikan
bahwa  tidak  berjalannya reward di  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan. Sementara itu, Kepala Sub Bagian
Keprotokolan menyampaikan bahwa Kepala Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan memotivasi pegawai di bawahnya.
“Berusaha  men-trigger  kita.  Yuk,  kita bikin  input  apa,  walaupun  kondisi  kita saat ini. Ada willingness.”
Ia menambahkan bahwa cara dirinya memberikan  motivasi  kepada  pegawai  di bawahnya  adalah  dengan  menjelaskan mengenai  dedikasi  sebagai  Apratur  Sipil Negara (ASN):
“ Once,  kita  sudah menentukan pilihan kita  menjadi  PNS  (Pegawai  Negeri Sipil),  artinya,  itu  sudah  jalan  kita. Walaupun,  kadang-kadang  semangat itu didukung dengan adanya pendapatan dan pemasukkan. Kembali lagi,  ada  atau  tidak  ada  tambahan, tetap  kita  digaji  negara.  Mencoba untuk membangun, yuk kita ini memang mendedikasikan  diri  menjadi  ASN. Tunjukkan  itu  kita  ada  beban  moral. Kalau tidak mau di sini, keluar.”
Kedua,  Tingkah  Laku  Pegawai. Kepala  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan Persidangan menyampaikan:
“Ini  kita  masih  terkotak-kotak,  per Bagian. Ini tidak campur. Milenial dan non  milenial.  Generasi  sebenarnya, bukan  masalah  pekerjaan/  jabatan.  Ini yang harus semua juga bisa menyadari dulu bahwa kita beda generasi, the way how to-nya berbeda. Kedua, per Bagian beda-beda  (tugas  dan  fugsi).  Kegiatan saling  mengetahui,  kalau  tidak  secara dalam,  paling  tidak  mengetahui,  tugas fungsi seperti apa. Apakah diimplementasikan,  belum  tentu.  Kita pro  aktif,  karena  pekerjaan  harus  pro aktif, kalau jaman sekarang.”
Kepala  Bagian  Fasilitasi  Rencana Umum  Energi  menyampaikan  komunikasi sudah  berjalan  dengan  baik,  hanya  saja  ada beberapa orang  yang cara berkomunikasinya tidak berjalan secara dua arah, jelasnya:
Motivasi Diri Universitas Mahasiswa Negeri Jakarta d ... (Vera Wijayanti Sutcipto dan Fahira Novanra) | 155
“Harusnya  demokrasi.  Ada  satu-dua orang  yang  mendominasi.  Kalau  saya, lebih  baik  menghindar.  Kalau  (orang seperti  itu)  dihadapi,  (berpotensi) menimbulkan polemik, lebih baik polemik  itu  ditinggalkan.  (Lebih  baik) kita  berkomunikasi  dengan  orang  lain yang sejalan, (agar) lebih produktif.”
Lain  halnya  apa  yang  disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Humas, menurutnya tidak  hanya  dalam  satu  Biro,  bahkan  ada Pelaksana  yang  masih  berjalan  sendiri- sendiri. Berjalan sendiri-sendiri yang dimaksud adalah belum menjalankan komunikassi organisasi secara maksimal.
Sejalan  dengan  itu,  Kepala  Sub Bagian  Keprotokolan  menjeaskan  hal  itu normatif dan wajar:
“Manusiawi,  ada  yang  berkerja berdasarkan tanggung jawab, ada yang berkerja  berdasarakan  uang,  saja. (Saya berharap) Biro II (Biro Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan) lebih kekeluargaan.”
Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan Energi,  Protokol  dan  Pengadministrasi  data menjelaskan  untuk  menekankan  pentingnya koordinasi.  Lebih  lanjut  Kepala  Sub  Bagian Penyediaan Energi:
“Misalnya  kita  terkait  kebutuhan (organisasi), (bisa) berkoordinasi dengan bidang lain, (untuk) menyiapkan bahan. Paling kita berkoordinasi, mana yang  dipakai.  Tidak  masalah,  tidak merasa ada gap (antar pergawai).
Ketiga,  Tingkah  Laku  Kelompok Kerja.  Kepala  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi dan Persidangan menyampaikan:
“Semua (antar Bagian masih) terkotak- kotak.  (Walaupun)  ada  plus-minus, dalam perkerjaan tidak boleh terkotak- kotak. Tatkala menyelesaikan perkerjaan  tidak  ada  yang  terkotak- kotak,  solid dan solved. Saling melihat kiri-kanan.  (Jangan)  seperti  kacamata kuda.  Hal  yang  seperti  itu  kita  buang, kita harus satu tim. ”
Kepala  Sub  Bagian  Keprotokolan menambahkan mengenai tingkah laku kelompok  secara  formal  di  Biro  Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan:
“Secara formal, masih belum maksimal.  Secara  formal,  (masih) terkotak-kotak.  Bagian  Humas  dan Persidangan  sendiri  kerjanya.  Bagian Fasilitasi  Rencana  Umum  Energi sendiri  kerjanya.  Bagian  Fasilitasi Kebijakan  Energi  sendiri  kerjanya. Tidak  saling  guyub.  (Seharusnya  bisa dibangun kekompakkan) apa yang bisa kita  support  dari  sini,  apa  yang  bisa kita support dari sana.”
Kepala  Bagian  Fasilitasi  Rencana Umum Energi menjelaskan hal berbeda:
“Bagian  Fasilitasi  Kebijakan Energi sudah berjalan baik (tingah laku kelompok),  komunikasi  sudah  tektok (dua arah). Kalau tidak ada yang tahu, (yang  lain)  memberi  tahu.  Kalau berdasarkan  pemintan  (informal),  itu lebih jalan, (seperti) hobi.”
Kepala  Sub  Bagian  Keprotokolan memandang  tingkah  laku  kelompok  secara informal sudah berjalan baik:
“(Untuk  yang)  perempuan  kadang makan  siang  bareng.  Laki-laki  futsal bareng.  (Walaupun)  ada  yang  tidak kompak, satu-dua (orang) .”
Pengadministrasi
Data
menyampaikan  di  salah  satu  Bagian  di lingkungan Biro  Fasilitasi Kebijakan Energi dan
Persidangan belum terbangun kekompakkan dalam tim:
“Masih  ada  selisih  paham.  Tidak berbaur (antar anggota Bagian). (Upaya  untuk  membuat  kompak  salah satunya adalah) sering jalan bareng.”
Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan Energi menjelaskan bahwa untuk mendorong motivasi  antar  anggota  Bagian  perlu memberikan reward :
“Harus  mendorong  mereka  supaya lebih  baik  lagi  (dalam  bekerja).  Harus
156 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 149-160
didorong,  dikasih  motivasi,  termasuk reward.”
Kepala Sub Bagian
Humas mengungkapkan  saat  ini  perkerjaan  yang dikerjakan  relatif  lebih  fleksibel.  Hal  yang berbeda di unit kerja sebelumnya:
“Jangankan (untuk) mengobrol,
(bahkan,  waktu  untuk)  makan  kadang lupa.”
Keempat,
Faktor
Eksternal
Organisasi. Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi  dan  Persidangan berpandangan dengan  organisasi  yang  masih  terkotak- kotak,  Ia  menjelaskan  bahwa  cara  untuk mengelola  organisasi  adalah  dengan  seni kepemimpinan:
“Sebagai  pimpinan  yang  berat  itu mengatur ini (faktor eksternal:
keuangan). Anggaran APBN (Anggaran pendapatan  dan  Belanja  Negara) seratus  persen  untuk  kerja.  Itu  adalah art (seni) dari situ (untuk bisa mengelola keuangan).
Kepala  Bagian  Fasilitasi  Rencana Umum  Energi  menyikapi  dengan  turunnya alokasi  anggaran  dari  tahun  anggaran sebelumnya  tidak  menurunkan  semangat pegawai dalam bekerja:
“Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi)-nya ada. (Pada Bagian Humas dan Persidangan)  fungsi  kehumasan  tetap jalan,  (tetap)  membuat  berita.  Ada sesuatu  yang  dihasilkan.  PNS  dibayar sesuai  dengan  tusi  (tugas  dan  fungsi)- nya.”
Dengan  adanya  penurunan  anggaran pada  tahun  anggaran  2019,  Kepala  Sub Bagian Keprotokolan mengungkapkan bahwa memiliki efek terhadap produktivitas kerja:
“Kita  bekerja  berbasis  anggaran. Kinerja,  anggaran  dan  output.  Output jadi  tidak  banyak.  Produktifitas  (tetap) maksimal,  tapi  tidak  banyak  apa  yang bisa  kita  hasilkan.  Apapun  yang  kita kerjakan  maksimal,  tapi  output  tidak sebanyak  dulu.  Dengan  output  tidak banyak,  pekerjaan  tidak  banyak,  jadi
kurang produktif. Produktivitas menurun.”
Kepala Sub Bagian Penyediaan Energi mengungkapkan  bahwa  dengan  penurunan anggaran  dari  tahun  sebelumnya  tetap bersama-sama  dalam  tim  untuk  bekerja dengan  maksimal.  Untuk  itu  lebih  memilih untuk  mempersuasi  dan  memotivasi  anggota timnya untuk dapat berkerja secara masksimal:
“Lebih  banyak  persuasi  dan  motivasi. Memang  keadaan  seperti  ini,  (namun tetap) kita bersama-sama dalam satu tim (secara maksimal).”
Protokol menyebutkan bahwa kesejahteraan sangat diidamkan para pegawai. Bahkan,  ia  menjelaskan  bahwa  faktor ekonomi, dapat mempengaruhi pikiran pegawai:
“Intinya  ada  kesejahteraan.  Manusia menjadi  rampok,  manusia  menjadi maling, manusia menjadi pembunuh, itu faktor  ekonomi,  karena  keuangan. Kesejahteraan bisa mempengaruhi pikiran.”
Pada  strategi  Komunikasi  di  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan dapat  dijelaskan,  yaitu  pertama,  penetapan komunikator. Kepala
Sub Bagian
Keprotokolan  menjelaskan  pimpinan  teratas (Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan  yang  dapat  menyatukan  setiap pegawai  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi dan  Persidangan.  Pengadministrasi  data menyampaikan  hal  serupa  bahwa leader (pimpinan)  dapat  mempersatukan  seluruh pegawai, sehingga tidak terkotak-kotak lagi.
Sedangkan,  Kepala  Sub  Bagian Humas menyampaikan bahwa Pejabat Administrator Kepala Bagian diperbolehkan untuk  menyampaikan  informasi,  ini  adalah fungsi  Bagian  Humas  dan  Persidangan. Pimpinan  di  sini,  baik  itu  Kepala  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Kepala  Bagian  Humas  dan  Persidngan, Kepala  Bagian  Fasilitasi  Kebijakan  Energi dan  Persidangan,  Kepala  Bagian  Fasilitasi Rencana Umum Energi. Maupun Kepala Sub
Motivasi Diri Universitas Mahasiswa Negeri Jakarta d ... (Vera Wijayanti Sutcipto dan Fahira Novanra) | 157
Bagian  Dokumentasi,  Kepala  Sub  Bagian Keprotkolan,  Kepala  Sub  Bagian  Humas, Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan  Energi, Kepala  Sub  Bagian  Pemanfaatan  Energi, Kepala  Sub  Bagian  Fasilitasi  RUEN,  dan Kepala Sub Bagian Pemantauan Pelaksanaan RUEN.
Kedua,  Penetapan  Target.  Target yang  ditetapkan  adalah  seluruh  pegawai  di lingkungan Biro  Fasilitasi Kebijakan Energi Persidangan.  Khususnya,  pegawai  yang memang  dianggap  belum  memiliki  kerja sama  yang  baik,  walaupun  hanya  satu-dua pegawai saja.
Namun,  Kepala  Sub  Bagian  Humas menyampaikan:
“Seharusnya  yang  namanya  kebijakan seluruh  masyarakat  harus  tahu.  Maka dari  itu,  setiap  peraturan  perundangan (setelah) diundangkan setiap masyarakat  wajib  mengetahui  atau dianggap mengetahui.”
Ketiga, Menyusun Pesan. Kepala Sub Bagian  Humas  menyampaikan bahwa  pesan yang disusun merupakan setidaknya keberadaan  kebijakan  dan  dapat  dipastikan ada  hal-hal  yang  bersifat  kewajiban  dan larangan. Kebijakan yang disampaikan dapat berupa  arahan  Pimpinan,  tindak  lanjut  hasil pembahasan  rapat,  sampai  dengan  peraturan perundangan  yang  sudah  ditetapkan  oleh Pemerintah.
Kepala  Sub  Bagian  Keprotokolan menjelaskan  jika  sistem  bisa  dirubah, manajerial  atau  ketata-laksanaannya  dirubah dapat  membuat  maksimal  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  setiap  Bagian  di  lingkungan  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Presidangan. Namun, demikian dengan merubah manajerial memerlukan proses dan waktu yang bertahap dan tidak singkat.
Keempat,  pemilihan  media  dan saluran  komunikasi.  Kepala  Sub  Bagian Humas  menyampaikan  bahwa  media  yang digunakan adalah media elektronik dan online yang  efektif.  Protokol  menjelaskan  bahwa
rapat dapat dijadikan sarana untuk berkomunikasi setiap Bagian untuk membahas tentang perencanaan energi seperti Outlook Energi Indonesia, dan Kajian tentang energi yang diikuti oleh ketiga Bagian.
Media  komunikasi  yang  digunakan yaitu  berupa  media  percakapan  seperti aplikasi  WhatsApp,  baik  itu  jalur  pribadi (japri)  maupun  grup  percakapan  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan. Media daring bisa melalu surat elektronik (e- mail)  baik  itu  melalui  e-mail  den.go.id, esdm.go.id  maupun  e-mail  dari  Google  dan Yahoo.
Saluran  komunikasi  yang  digunakan kelompok melalui rapat Biro yang menghadirkan  seluruh  pegawai  di  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangaan. Rapat  setiap  Bagian  yang  dihadiri  oleh seluruh pegawai di lingkungan Bagian Humas dan Persidangan, Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi dan Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi.  Saluran  komunikasi  antar  pribadi yang digunakan seperti melakukan komunikasi  antar  pribadi,  seperti  e-mail, telepon,  WhatsApp, Short  Message  Service (SMS).  Walaupun,  SMS  sudah  tidak  lagi populer,  seperti  aplikasi  WhatsApp,  namun masih digunakan untuk saluran komunikasi.
Kelima, efek yang diharapkan.
Kepala Sub Bagian Keprotokolan
menyampaikan  bahwa  pada  dasarnya  setiap pegawai  sama,  menginginkan  keguyuban dalam  Biro  Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan Persidangan.  Walaupun  terkadang  beberapa ego  pegawai  muncul,  namun  masing-masing pegawai mempunyai rasa saling memiliki.
Protokol menyampaikan bahwa dengan  rapat  bersama  tersebut  dapat membuat  setiap  pegawai  ikut  dan  saling berfikir  untuk  menghasilkan outcome yang lebih  baik.  Sementara,  Kepala  Sub  Bagian Humas  menyampaikan  bahwa  masyarakat menjadi  mengetahui  kebijakan  disampaikan, sehingga  masyarakat  mengetahui  hak  dan kewajiban.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  Kepala  Biro  Fasilitasi
158 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 149-160
Kebijakan  Energi  dan  Persidangan,  Kepala Bagian  Fasilitasi  Rencana  Umum  Energi, Kepala  Sub  Bagian  Penyediaan  Energi, Kepala  Sub  Bagian  Dokumentasi,  Kepala Sub  Bagian  Keprotokolan,  Kepala  Sub Bagian  Humas,  Pengadministrasi  Data  dan Protokol,  serta  observasi  dan  peninjauan literatur  dalam penelitian yang  telah dilakukan dalam menjawab iklim komunikasi organisasi dan strategi komunikasi  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan  Persidangan  Setjen  DEN,  akan dijabarkan di bawah ini.
Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk  menemukan  jawaban  mengenai  iklim komunikasi organisasi dan strategi komunikasi  di  Biro  Fasilitasi  Kebijakan Energi  dan  Persidangan  Setjen  DEN. Berdasarkan  analisa  iklim komunikasi organisasi di Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan  Persidangan  sudah  berjalan,  walaupun strategi komunikasi Biro Fasilitasi Kebijakan Energi  dan  Persidangan  belum  dijalankan dengan konsisten
Penelitian  terdahulu Harivarman, (2016:  513)  menjelaskan  adanya  perbedaan persepsi  antara  pimpinan  dan  bawahan terhadap  pelaksanaan  kegiatan  dan  program, terbatasnya  praktik sharing informasi  dari pihak  manajemen  kepada  pegawai  pelaksana dan  pengaruh  gaya  kepemimpinan  atasan dalam pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Perbedaan  persepsi  pada  Biro  Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan  tidak terlihat  pada  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi, namun  lebih  kepada  beberapa  individu  yang belum  dapat  bekerja  sama  dalam  tim  secara maksimal,  namun  keterbatasan sharing informasi  dari  pimpinan  kepada  pegawai  di bawahnya  yang  memang  belum  berjalan secara  teratur.  Adapun  gaya  kepemimpinan sudah dirasakan baik, agar iklim komunikasi organisasi  dapat  menjadi  guyub.  Sehingga, pelaksanaan tujuan organisasi yaitu tugas dan fungsi dapat berjalan dengan maksimal.
Penelitian  Hambali;  dkk,  (2018:  107) menjelaskan  alur  komunikasi  secara  formal dalam  organisasi  tertata  secara  teratur  dan
mengikuti  prosedur  yang  telah  berlaku.  Pola komunikasi yang dalam penyebaran informasi juga  terjalin  secara  langsung  dengan  adanya feedback dari  setiap  penerima  pesan.  Selain itu, dari pola komunikasi yang terbentuk akan membuat  hubungan  interaksi  antar  anggota akan  tetap  harmonis  karena  penyebaran informasi  terjadi  secara  transparan  dan  tidak kaku.  Alur  komunikasi  pada  Biro  Fasilitasi Kebijakan  Energi  dan  Persidangan  belum tertata  secara  teratur,  tergantung  adanya disposisi  atau  arahan  pimpinan,  sehingga perlu pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas dan fungsi secara maksimal,  seperti  pola  rapat  pekanan  atau bulanan yang mengatur rencana dan evaluasi kegiatan.
Pola  komunikasi  dalam  penyebaran informasi masih terbatas pada informasi yang disampaikan  dalam  aplikasi  WhatsApp  dan aplikasi  internal  Nadine,  walaupun  lebih sering  menggunakan  aplikasi  WhatsApp karena realtime dan  lebih  cepat.  Selain  itu, dari  pola  komunikasi  yang  sudah  terbentuk saat ini, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan  masih  terkotak-kotak,  sehingga memerlukan pola komunikasi yang “mencairkan” ketegangan (kotak-kotak) antar Bagian,  sehingga  ada  perasaan  saling memiliki dan guyub, dengan pertemuan yang lebih  rutin  dan  sesekali  mengadakan  acara luar  kantor  seperti outbond serta  pemberian reward  and  punishment dijalankan  dengan tertib  sesuai  pegawai  yang  berprestasi  dan pegawai yang indisipliner.
Penelitian Purnomo (2018: 24) mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan komunikasi organisasi pada Pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor yang menunjang dan menghambat.  Faktor  tersebut  adalah  faktor pimpinan,  tingkah  laku  pegawai,  kelompok kerja, dan   eksternal   organisasi.   Pada Biro
Fasilitasi  Kebijakan  Energi  dan  Persidangan faktor  yang  menunjang  adalah  faktor pimpinan  dengan  berusaha  memberikan trigger untuk  output  pada  organisasi  dan memotivasi  pegawai  di  bawahnya  untuk memiliki dedikasi sebagai ASN.
Motivasi Diri Universitas Mahasiswa Negeri Jakarta d ... (Vera Wijayanti Sutcipto dan Fahira Novanra) | 159
Sedangkan pada faktor yang menghambat  yaitu  Faktor  tingkah  laku pegawai ada beberapa pegawai saja yang cara berkomunikasinya  tidak  secara  dua  arah, sehingga  mendominasi  dan  memerlukan koordinasi  dengan  pimpinan  dan  pegawai lainnya. Untuk faktor (tingkah laku) kelompok  kerja  perlu  mendorong  motivasi antar pegawai diperlukan pemberian reward , dan faktor eksternal organisasi bahwa dengan menurunnya anggaran dari tahun sebelumnya, tetap  bekerja  secara  maksimal  walaupun memiliki efek terhadap produktivitas kerja.
Penelitian  (Ramadani,  2019a:  11) menjelaskan  bahwa  keterbatasan  anggaran tidak  mempengaruhi  motivasi  bekerja  dan bahkan  menjadi  masukkan  untuk  lebih meningkatkan lagi dalam hal sinergi pengelolaan  komunikasi  publik  ke  depan. Keterbatasan  anggaran  pada  Biro  Fasilitasi kebijakan  Energi  dan  Persidangan  disikapi dengan bijak oleh pegawai, dengan pimpinan terus  memberikan  persuasi  dan  motivasi kepada  pegawai  agar  tetap  dapat  bekerja secara  maksimal.  Selain  itu,  pimpinan mengingatkan dengan dedikasi sebagai ASN, sehingga semangat bekerja pegawai tetap ada untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi organisasi dengan maksimal.
Penelitian  yang  dilakukan  Pricahyadi & Ramadani (2019: 112) menemukan bahwa strategi  komunikasi  sudah  dilakukan,  namun belum  dijalankan  dengan  perencanaan  yang sistematis.  Begitu  halnya  dengan  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, strategi  komunikasi  sudah  dilakukan,  namun belum  dijalankan  dengan  perencanaan  yang sistematis.  Sehingga  efek  yang  diharapkan dalam  strategi  komunikasi  yaitu  keguyuban bekerjasama  dalam  tim  agar  pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menghasilkan outcome yang lebih baik.

## PENUTUP
Iklim komunikasi organisasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen  DEN  diungkap  bahwa  pada  faktor pimpinan,  pimpinan  memberikan  motivasi kepada bawahan dan dengan dedikasi sebagai
ASN  untuk  menjalankan  pekerjaan  dengan baik.  Pada  faktor  tingkah  laku  pegawai, masih  terkotak-kotak  antar  generasi,  antar Bagian, dan beberapa orang yang mendominasi  belum  berkomunikasi  secara dua  arah  dengan  baik.  Pada  tingkah  laku kelompok  kerja  juga  masih  terkotak-kotak antar  Bagian  di  lingkungan  Biro  Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan. Sedangkan, pada faktor eksternal organisasi, penurunan anggaran  memiliki efek terhadap produktivitas kerja yang dihasilkan.
Pada strategi komunikasi, komunikator adalah pimpinan yang dapat mempersatukan seluruh  pegawai,  sehingga  tidak  terkotak- kotak  lagi.  Target  yang  ditetapkan  adalah seluruh pegawai di lingkungan Biro Fasilitasi Kebijakan  Energi  Persidangan.  Pesan  yang disusun  berisikan  mengenai  kebijakan,  yang dapat  berupa  arahan  pimpinan,  tindak  lanjut hasil  pembahasan  rapat,  sampai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Media  yang digunakan  aplikasi  WhatsApp  dan  e-mail. Saluran komunikasi yang digunakan kelompok  melalui  rapat  Biro,  rapat  Bagian, antar pribadi seperti e-mail, telepon, WhatsApp, dan SMS. Sedangkan  efek  yang diharapkan  adalah  keguyuban  dalam  Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan.
Rekomendasi  kebijakan  yang  dapat diterapkan ke depan adalah dengan melakukan rapat secara rutin terkait perencanaan  dan  evaluasi  kegiatan,  baik  itu dalam  lingkup  Bagian  maupun  Biro,  dan perlunya  mencairkan  kotak-kotak  antar bagian dan pegawai serta pemberian reward bagi  pegawai  berprestasi  dan punishment bagi  pegawai  yang  indisipliner,  sehingga pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  organisasi dapat berjalan maksimal. Untuk penelitian ke depan,  disarankan  mendalami  efektifitas komunikasi organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja, S., & Dewi, R. (2018). Komunikasi Organisasi (Suatu tinjauan Teoritis dan Praktis). Inter Komunika Jurnal Komunikasi , 3 (2), 192–206.
160 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 02, September 2020: 149-160
Badrudin,  S.,  Muslimin,  &  Pratama,  H.  O. (2017). Analisis Komunikasi Organisasi di Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. JKPI: Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan , 1 (2), 81–101.
Cangara,  H.  (2018). Perencanaan  dan
Strategi Komunikasi . Jakarta: Rajagrafindo Perkasa. Erliana, H. (2005). Komunikasi Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama.
Hambali,  Muhaimin,  A.,  &  Rahmadini,  M.
(2018).  Pola  Komunikasi  organisasi Dalam  Pengembangan  program  Studi Ilmu  Komunikasi  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas  Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 2 (2), 96–108.
Harivarman, D. (2016).
Hambatan Komunikasi  Internal  di  Organisasi.
Jurnal ASPIKOM , 3 (3), 508–519.
Hasyim, N. M. (2016). Komunikasi Organisasi  di  Perguruan  Tinggi  Islam Negeri  (Studi  Kasus  di  Fakultas Dakwah  dan  Komunikasi  UIN  Sunan kalijaga). Jurnal Promedia , II (2), 1–36.
Jumrad, O. T., & Sari, I. D. M. (2019). Fungsi Komunikasi  dalam  Organisasi  Melalui Group  Chat  Whatsup  Oriflame Jurnal Common , 3 (1), 104–114.
Khalid,  I.,  &  Mukhtar,  A.  (2016).  Energy Crisis: An Issue of Good Governance, A Way  Forward. Journal  of  Political
Studies , 23 (1), 101–116.
Pricahyadi,  M.,  &  Ramadani,  T.  (2019).
Strategi Komunikasi Kebijakan
pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  Pada Peraturan  Gubernur  Nomor  110  Tahun 2018. Jurnal Ilmu Administrasi ( JIA ) , XVI (1), 112–126.
Purnomo,  A.  (2018).  Pelaksanaan  kebijakan Komunikasi  Organisasi  Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Noken , 3 (2), 11–26.
Ramadani, T. (2019a). Implementasi
Kebijakan  Pengelolaan  Komunikasi Publik  di  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral. Jurnal  Borneo Administrator , 15 (1), 1–18. Ramadani, T. (2019b). Pengelolaan
Komunikasi  Publik. Jurnal  Good Governance , 15 (1), 11–27.
Rodiah,  S.,  &  Yusup,  P.  M.  (2018).  Strategi
Komunikasi dalam Pengembangan
Desa  Agro  Wisata  di  Kabupaten Pangandaran. Jurnal  Signal  Unswagati Cirebon , 6 (2), 1–13.
Rosfiantika,  E.,  &  Rodiah,  S.  (2015). Communication  Strategies  of  Natural Resources  and  Environment  Protection and  Management  Policies  Based  on Local Wisdom in Tasikmalaya
Regency. Edutech , 1 (2), 273–290.
Santoso,  A.  (2015).  Iklim  Komunikasi Organisasi  di  Hotel  Savana  Malang. Jurnal E-Komunikasi , 3 (2), 1–8.
Santoso,  R.  (2017).  Kebijakan  Energi  di Indonesia: Menuju Kemandirian. Jurnal Analis Kebijakan , 1 (1), 28–36. Sedarmayanti. (2018). Komunikasi Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama.
Sugiarto, A., Priyowidodo, G., & Indrayani, I. I.  (2018).  Iklim  komunikasi  organisasi di  PT  .  Starindo  Anugerah  Abadi Surabaya  Pendahuluan. Jurnal  E- Komunikasi , 6 (2), 1–9.
Suparna,  P.,  R,  T.  S.,  &  Winoto,  Y.  (2013).
Keterbukaan Komunikasi dalam
Menciptakan  Iklim  Komunikasi  yang Kondusif  di  Perpustakaan. Jurnal Kajian  Informasi  Dan  Perpustakaan ,
1 (2), 157–164.
Wijaya, I. S.
(2013). Komunikasi Interpersonal  dan  Iklim  Komunikasi dalam  Organisasi. Jurnal  Dakwah Tabligh , 14 (1), 115–126