## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3195/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## ANALISIS KEWENANGAN CAMAT ASAKOTA DALAM MELAKUKAN PINDAH SILANG (ROTASI) PEGAWAI HONORER (Studi Kasus Di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima)
Aman Ma’arij 1 , Gufran 2
12 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima
Article Info Abstract Article history: Received : 28 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022 This  study  aims  to  determine  the  iegal  arrangements  and  authority  of  the Asakota  sub-district  head  incrossing  over  to  honorary  employees  by  using empirical  research,  interview  approach  and  secondary  data.  The  results  of this study conclude: first, in carrying out its duties and fuctions, The Asakota sub-district  does  not  have  the  authority  to  rotate  honorary  employees,based on law number 23 of 2014 and pp number 17 of 2018. Second, although the delegation  of  some  of  the  authority  of  the  regent/mayor  to  the  sub-district head,  the  delegation  of  some  authority  does  not  include  the  authority  to rotate/cross  over  for  honorary  employees  within  the  scope  of  the  region. Third,  the  letter  of  assigment  with  the  number  500/127/i/2021  issued  by  the sub-district og Asakota to Mrs.siti rahmah, an honorary empoyees in the area of bima, is not in accordance with the provisions of the legslation .
Keywords:
Authority, Asakota Camat,
Rotation, Honorary Employee
Article Info Abstrak Article history: Received : 28 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  hukum  dan kewenangan  Camat  Asakota  Kota  Bima  dalam  melakukan  pindah  silang terhadap  pegawai  honorer  dengan  menggunakan  penelitian  empiris  metode pendekatan wawancara dan data sekunder hasil penelitian ini menyimpulkan:
pertama,dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  camat  asakota  tidak memiliki kewenangan dalam melakukan rotasi pegawai honorer berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dan  PP  Nomor  17  Tahun  2018. Kedua  walau  pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/walikota  kepada camat  tapi  dalam  pelimpahan  sebagian  kewenangan  itu  tidak  meliputi kewenangan  rotasi/pindah  silang  pegawai  honorer  lingkup  daerah.  Ketiga, surat pindah tugas dengan nomor 500/127/ask/ii/2021 yang dikeluarkan oleh Camat Asakota terhadap ibu siti rahma pegawai honorer lingkup Daerah Kota Bima tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corespondent

## Aman Ma’arij
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima amanmarijstih@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (Mhanstaat ), oleh  karena  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  dalam  pengelolahan  negara  harus berdasarkan  atas  hukum  bukan  selera  kekuasaan.  Dalam  sejarahnya  kekuasaan  negara  terbagi kedalam  tiga  cabang  kekuasaan  sebagaimana  dijelaskan  oleh  john  luck,  bahwa  cabang kekuasaan  yang  dimaksud  adalah eksekutif,  legislatif .  Dalam  perkembangan  pemikiran  ini dikembangan lagi oleh Montequiee di Amerika Serikat tentang “trias Politika ” yaitu eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif .  Sedangkan  Indonesia  juga  mengadopsi  pikiran  tersebut,  akan  tetapi dalam prakteknya berbeda dan sesuaikan dengan culture negara tersebut.
Amerika  menerapkan  sistem saparation  of  power sedangkan  Indonesia  menerapkan Distribusi  of  power. Oleh  karena  itu  dalam  pengelolahan  negara  pemerintahan  pusat
memberikan kewenangan pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintahan  daerah  diatur  dalam  undang-undang.  Sesuai  dengan  Pasal  18  ayat  (7)  UUD Republik  Indonesia  1945  susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diatur dalam  undang-undang  (Pratama,  et  al,  52:2018).  Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  daerah  dan antar daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  serta  peluang  dan  tantangan  persaingan  global dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan, ketatanegaraan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sehingga  perlu  diganti. Dasar hukum UU ini adalah: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal  18,  Pasal  18A,  Pasal  18  B,  Pasal  20,  Pasal  22  D  ayat  (2),dan  Pasal  23  E  ayat  (2)  UUD 1945. Dalam UU ini diatur tentang, pembagian wilayah negara kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan  kewenangan  daerah  provinsi  dilaut  dan  daerah  provinsi  yang  berciri  kepulauan penataan  daerah,  penyelenggara  pemerintahan  daerah,  perangkat  daerah,  Perda  dan  Perkada pembangunan  daerah  keuangan  daerah  BUMD  pelayanan  publik  partisipasi  masyarakat perkotaan  kawasan  khusus  dan  kawasan  perbatasan  negara  kerjasama  daerah  dan  perselisihan desa  pembinaan  dan  pengawasan  tindakan  hukum  terhadap  Aparatur  Sipil  Negara  diinstansi daerah  inovasi  daerah  informasi  pemerintahan  daerah,  Dewan  Pertimbangan  Otonomi  Daerah serta ketentuan pidana.
Sedangkan  camat  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintahan  daerah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat  dilimpahkan  sebagian  kewenangan  urusan  pemerintahan  daerah.  Pelimpahan  sebagian kewenangan  urusan  pemerintahan  dari  Bupati/walikota  kepada  Camat  mencakup  urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan non perizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan  melalui  pelayanan  terpadu  serta  pengembangan  inovasi  dengan  kriteria,  proses sederhana,  objek  perizinan  berskala  kecil,  tidak  memerlukan  kajian  teknis  yang  kompleks  dan tidak  memerlukan  teknologi  tinggi.  Pelayanan  non  perizinan  yang  dilimpahkan  kepada  Camat berdasarkan  pada  criteria  berkaitan  dengan  pengawasan  terhadap  objek  perizinan,  kegiatan bersekala  kecil  dan  pelayanan  langsung  pada  masyarakat  yang  bersifat  rutin.  Pelimpahan  juga didasarkan  pada  pemetaan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  karakteristik  Kecamatan  dan/atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Diatur pada pasal 225 ayat (1) UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Camat  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibantu  oleh perangkat Kecamatan. Selain tugas tersebut diatas camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal  ini  atur  pada  Pasal  226  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah.  Selain melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  225  ayat  (1),  camat  mendapatkan pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/walikota  untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kewenangan  yang dilimpahkan  dari  bupati/walikota  kepada  camat  misalnya  kebersihan  di  Kecamatan,  pemadam kebakaran  di  Kecamatan  dan  pemberian  izin  mendirikan  bangunan  untuk  luasan  tertentu. Mengenai  pendanaan  akibat  dari  pelimpahan  wewenang  tersebut  diatas  diatur  pada  Pasal  227 UU  No.23  Tahun  2014  yaitu:  Pendanaan  dalam  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Selanjutnya karena UU
Pemerintahan Daerah ini masih baru Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah.
Berdasarkan  penjelasan  dari  peraturan  perundang-undangan  diatas  maka  Dalam  hal menajalankan  tugas  pemerintah  pusat  memberikan  tugas  dan  kewenangan  kepada  pemerintah daerah  baik  berupa  kewenangan  delegasi,  mandat,  maupun  distribusi  begitupun  camat  sampai dengan desa dan atau kelurahan.
a. Atribusi adalah pemberi wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.  Berdasarkan  undang-undang  No.  30  tahun  2014  tentang  Admistrasi pemerintahan  (UU  Administrasi  pemeritahan),  atribusi  adalah  pemberi  kewenangan  kepada badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  oleh  undang-undang  dasar  rebuplik  Indonesia  tahun 1945 atau undang-undang.
b. Delegasi  adalah  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
c. Mandat  adalah  pelimpahan  kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
Berkaitan dengan proses Rotasi dan mutasi diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara.  Dalam  UU  tersebut  yang  memiliki  kewenangan  Rotasi Mutasi adalah Kewenangan perpindahan tenaga honorer berdasarkan undang-undang bahwa itu dilakukan  oleh  Sekda    Kota  Bima  berdasarkan  peraturan  presiden  bahwa  kewenangan  untuk memindahkan tenaga honorer itu adalah sekda kota bima, berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2018 tentang  kecamatan  bahwa  kewenangan  juga  di  pindahkan  oleh  sekda,  tapi  pada  realitasnya ternyata  kewenangan  perpindahan  camat dilakukan  camat itu  sendiri.  Tapi  dalam kenyataanya camat  Asakota  melakukan  Rotasi  pegawai  Honorer  dilingkungan  camat  Asakota  dengan  surat pindah  tugas  nomor  500/127/ASK/II/2021  yang  di  tanda  tangani  oleh  pemerintah  kecamatan dalam hal ini Camat Asakota Kota Bima di ditunjukan kepada Ibu Siti Rahmah sebagai tenaga suka  rela/pegawai  honorer  di  kelurahan  jati  baru  yang  akan  di  pindah  tugaskan  ke  kelurahan melayu. Sejak dikeluarkan surat pindah tugas tersebut menimbulkan pro dan kontrak di berbagai kalangan, baik itu Akademisi, Praktisi, Politisi, Mahasiswa, maupun masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris,  yaitu  penelitian  denganadanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan  untuk  menganalisis  hukum  yang  dilihat  sebagai  prilaku  masyarakat  yang  berpola dalam  kehidupan  masyarakat  yang  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dalam  Aspek Kemasyarakatan (Bambang Sunggono, (2003:43). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu  suatu  cara  analisis  hasil  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif analitis,  yaitu  data yang  dinyatakan  secara tertulis atau  lisan  serta  juga  tingkah  laku  yang  nyata,  yang  diteliti  dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010: 192).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  empiris  adalah  sebagai  berikut pertama Data  Primer,  Data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  utama  seperti  perilaku  warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. (Soerjono Soekanto, (2014:25), yaitu: camat asakota, inspektorat  dan  ibu  siti  rahmah. Kedua Data  Sekunder  adalah  Data-data  yang  diperoleh  dari sumber  kedua  yang  merupakan  pelengkap.  Seperti:  undang-undang,  jurna,  tesis,  disertasi  dan lain-lain.
Sementara  Teknik  Pengumpulan  Data  yakni  merupakan  teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  dari  salah  satu  atau  beberapa  sumber  data  yang  telah  ditentukan.  Dalam penelitian  ini  digunakan  metode  wawancara  yaitu  jalan  mendapatkan  informasi  dengan  cara bertanya langsung kepada responden. Kemudian Teknik Analisis Data digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata  atau  kalimat,  kemudian  dipisahkan  menurut  kategorinya  untuk  memperoleh
kesimpulan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Camat Asakota Dalam Melakukan Pindah Silang Terhadap Pegawai Honorer.
Kepala  kecamatan  atau  yang  biasa  disebut  camat  dalam  bertugas  dibantu  oleh perangkat  kecamatan  untuk  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  yang  dilimpahkan kepadanya  dalam  hal  menangani  sebagian  urusan  yang  bersifat  pilihan  dalam  upaya pelaksanaan  otonomi  daerah,  yang  meliputi  aspek  Perizinan , Rekomendasi , Koordinasi , Pembinaan , Pengawasan , Fasilitasi , Penetapan dan Penyelenggaraan. Kewenangan lain yang dilimpahkan Di dalam Pasal 1 ayat (13) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di sebutkan bahwa  Wilayah  Administratif  adalah  wilayah  kerja  perangkat  Pemerintah  Pusat  seperti gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan    Pemerintah  Pusat  di  daerah  dan  wilayah  kerja  gubernur  dan bupati/wali  kota  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  umum  di  daerah.  Serta  pada tingkatan  paling  bawah  yaitu  kecamatan.  Apabila  dipandang  perlu  antara  tingkatan Kabupaten  dengan  Kecamatan  dibentuk  Kota  Administratif  (Danneta  Loeni  Andrea, 14:2020).
Kecamatan  tidak  lagi  menjalankan  tugas  dekonsentrasi  sebab  urusan  pemerintahan umum  hanya  sampai  pada  tingkat  provinsi  saja.  Status  kecamatan  kini  merupakan  wilayah kerja perangkat daerah kabupaten/atau kota  yang diubah bersamaan dengan undang-undang terbaru yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana aturan mengenai kecamatan adalah wilayah kerja.  perangkat  daerah  berada  pada  paragraf  8  pasal  221.  Ini  dimaksudkan  untuk meningkatkan  hubungan  koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan,  pemberdayaan masyarakat  desa/kelurahan  dan  pelayanan  publik.  Dapat  disimpulkan  bahwa  semula kecamatan adalah wilayah kekuasaan yang dalam perubahannya telah menjadi wilayah kerja perbedaanya perubahannya  yakni awalnya kecamatan memiliki kekuasaan yang didalamnya menunjukkan  adanya  sebuah  yurisdiksi  kewenangan  sedangkan  pada  wilayah  kerja  itu sendiri  lebih  mengarah  pada  pelayanan  masyarakat  desa/kelurahan  yang  semulanya kecamatan dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah menjadi sebagai pelaksana  asas  desentralisasi.  (Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Dinamika  perkembangan  aturan  mengenai  tentang  pemerintahan  daerah  memberi perubahan  mendasar  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  kecamatan,  mulai  dari  undang- undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  dan  di  perbaharui  kembali  pada  UU  Nomor  23  Tahun  2014.  Perubahan  tersebut  ada pada struktur kedudukan kecamatan yang berubah menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan  kepala  kecamatan  menjadi  seorang  pelaksana  urusan  pemerintahan  yang  sebagian wewenangnya adalah dari pendelegasian wewenang Bupati/Walikota. UU Nomor 23 Tahun 2014  pada  pasal  209  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Perangkat  daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas sekretariat  daerah,  sekretariat  DPRD,  dinas  daerah,  lembaga  teknis  daerah,  kecamatan,  dan kelurahan”.  Perbandingan  Kewenangan  camat  sebagai  kepala  Wilayah  dan  camat  sebagai Perangkat daerah camat sebagai kepala wilayah dengan camat sebagai perangkat daerah. Kepala Wilayah dan camat sebagai Perangkat daerah camat sebagai kepala Wilayah camat sebagai  perangkat  daerah  Kecamatan  merupakan  wilayah  administrasi  pemerintahan. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.  Camat  menerima  pelimpahan  sebagian  wewenang  Bupati/Walikota  dalam  bidang desentralisasi.  Kepala  kecamatan  menerima  pendelegasian  sebagian  kewenangan Bupati/Walikota  untuk  menangani  sebagian  urusan  otonomi  daerah  (kewenangan  delegatif) kewenangan  yang  diberikan  oleh  kepala  kecamatan  cuman  bersifat  delegasi  saja  dari Bupati/Walikota.  Kepala  kecamatan  juga  menjalankan  tugas  umum  pemerintahan
berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah (kewenangan atributif). Wilayah kecamatan sengaja dibentuk dalam upaya pelaksanaan asas dekonsentrasi. Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.
Menurut  kajian  teori  hasil  wawancara  bersama  narasumber    pemindahan  dirinya  dari kelurahan  jati  baru  ke  kelurahan  melayu  bahwa  penerapan  rotasi  oleh  camat  asakota  tidak memiliki  alasan  yang  jelas.  Pelaksanaan  pindah  silang  (rotasi)  yang  dilakukan  oleh  camat asakota  tidak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dasar  hukum yang jelas karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya camat tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pindah silang (rotasi) pegawai baik pegawai sipil maupun pegawai honorer (Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Rahmah (Pegawai Honorer Yang Di Pindah Silang), Pada Hari Senin 23 Juli 2021). karena yang punya kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang dapat mengangkat, memindahkan memberhentikan pegawai itu hanya dapat dilakukaan  oleh    bupati  dan  wali  kota,  dalam  hal  ini  pemerintah  kota  bima  belum  punya regulasi/ketentuan  yang  mengatur  tentang  pedoman  pengangkatan,  penempatan, pemberhentian dan disiplin tenaga honorer daerah lingkup pemerintah kota bima.
2. Kewenangan  Camat  Asakota  Dalam  Melakukan  Pindah  Silang  Pegawai  Honorer Tersebut Tidak Sesuai Regulasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  terhadap  camat  Asakota  menyampaikan surat pindah tugas Nomor 500/127/ASK/II/2021 yang dikeluarkannya dirasa itu berdasarkan aturan yang berlaku (Hasil Wawancara Dengan  Bapak Suryadin Camat  Asakota, Pada Hari Selasa 16 Agustus 2021). Sementara dilihat dari asal usul kewenangan yang dijalankan oleh camat, dapat dibedakan antara kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif  adalah  kewenangan  yang  melekat  pada  seseorang  pejabat  karena  diatur  oleh peraturan perundang-undangan. Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, camat sebagai kepala wilayah mempunyai kewenangan atributif sebagaimana diatur di dalam pasal 80 dan 81 UU tersebut. Kepada setiap orang yang telah dilantik sebagai kepala wilayah, maka pada dirinya secara  otomatis  telah  melekat  kewenangan  yang  diatur  di  dalam  pasal  tersebut.  Sedangkan menurut pasal 66 ayat (4) undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan camat bersifat delegatif,  artinya  camat  baru  memiliki  kewenangan  apabila  ada  tindakan  aktif  dari Bupati/walikota pada berbagai prinsip. mengemukakan ada 7 (tujuh) prinsip yang diperlukan dalam  melakukan  pendelegasian  kewenangan  yaitu:  mendelegasikan  sebagian  kewenangan pemerintahan kepadanya (Sadu Wasistiono, 48:2009). Di dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan perlu didasarkan.
Prinsip  pendelegasian  berdasarkan  hasil  yang  diperkirakan  maksudnya  adalah  bahwa pendelegasian  diberikan  berdasarkan  tujuan  dan  rencana  yang  telah  disiapkan  sebelumnya. Dengan demikian, kewenangan didelegasikan akan tergantung apakah hasilnya diperkirakan akan  menguntungkan  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi.  Sedangkan  pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional dimaksudkan melimpahkan kewenangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan dilakukan dengan menganut prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keempat  yakni  prinsip  jenjang  kewenangan,  artinya  kewenangan  didelegasikan  secara  satu tahap demi satu tahap berdasarkan tingkat kewenangan  yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu. Prinsip kelima menggambarkan bahwa meskipun telah ada pendelegasian kewenangan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kesatuan komando, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab.
Prinsip  keenam  menggambarkan  bahwa  pendelegasian  kewenangan  perlu  diimbangi dengan  tanggungjawab  yang  penuh  tanpa  terlampau  banyak  campur  tangan  dari  pemberi delegasi.  Termasuk  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan  dan  menanggung  resiko  dari keputusan yang diambilnya.
Prinsip ketujuh yaitu keseimbangan antan kewenangan dan tanggung jawab, artinya bahwa kewenangan  yang  didelegasikan  harus  dibarengi  dengan  tanggung  jawab  yang  seimbang.
Semakin besar kewenangan yang diberikan berarti semakin besar tanggungjawab yang harus dipikulnya  (Sadu  Wasistiono,  48:2009:).  Pendelegasian  kewenangan  bukan  hanya  sekedar memindahkan  kewenangan  yang  dijalankan  secara  langsung  oleh  Bupati/walikota  kepada camat, melainkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan kepada  masyarakat  serta  penggunaan  dana  dan  fasilitas  publik  untuk  kepentingan  publik. Selain itu pendelegasian kewenangan tersebut harus dapat memenuhi dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya memperoleh akses pada fasilitas dan akses yang secara  terutama  untuk  kelompok  masyarakat  yang  selama  ini  terpinggirkan.Pada  sisi  lain, pendelegasian kewenangan harus mampu menjadi pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menjadi lebih produktif.
Dengan  ditetapkannya  undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan daerah. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagain  urusan  otonomi  daerah  (kewenangan  delegatif),  camat  juga  melaksanakan  tugas umum  pemerintahan  (kewenangan  atributif)  yang  tertuang  dalam  pasal  225  ayat  (1)  UU Nomor  23  Tahun  2014.  Namun,  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  tidak  disebutkan  Kecamatan  pengertian  dan  kedudukan  sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah akan tetapi dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2018  Tentang  Kecamatan.  Lahirnya  PP  tersebut  mengingat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan  pemerintahan  umum.  Sebagai  pelaksana  perangkat  daerah  kabupaten/kota,  camat melaksanakan  sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota  yang  dilimpahkan  dan  sebagai penyelenggara  urusan  pemerintahan  umum,  camat  secara  berjenjang  melaksanakan  tugas Pemerintah  Pusat  di  wilayah  Kecamatan.  Dengan  kedudukannya  tersebut,  Kecamatan mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  di  kabupaten/kota,  baik  dari  tugas  dan  fungsi, organisasi,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  pembiayaannya  sehingga  perlu  pengaturan tersendiri  yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kecamatan  dengan  Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun  2008  tentang  Kecamatan.  Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  mengenai  penataan Kecamatan  dan  Kelurahan,  yang  meliputi  pembentukan,  penggabungan,  dan  penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah,  termasuk  tugas  camat  di  kawasan  perbatasan  negara,  persyaratan  camat,  klasifikasi, susunan  organisasi,  dan  tata  kerja  Kecamatan,  forum  koordinasi  pimpinan  di  Kecamatan, perencanaan  Kecamatan,  kedudukan  Kelurahan,  persyaratan  lurah,  pemberdayaan, pendampingan  masyarakat  Kelurahan,  lembaga  kemasyarakatan  Kelurahan,  pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.
Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kecamatan  dan  mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.  Penyelenggaraan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota  kepada camat  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan.  Adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat  yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutamadalam pemberian pelayanankepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat  untuk  memperoleh  pelayanan  yang  murah,  cepat  dan  berkualitas,  sebagai  jalan terjadinya  percepatan  pembangunan  daerah  yang  mana  memperlihatkan  perwujudan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  serta  untuk  melaksanakan  amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
a) Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota.  Pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/walikota  kepemerintahan kecamatan dalam hal ini camat terdiri dari pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk pelayanan  perizinan  dapat  dilakukan  melalui  pelayanan  terpadu  serta  pengembangan inovasi  dengan  kriteria:  proses  sederhana,  objek  perizinan  berskala  kecil,  tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, tidak memerlukan teknologi tinggi Sedangkan  untuk  pelayanan  nonperizinan  yang  dilimpahkan  kepada  Camat berdasarkan  pada  kriteria:  berkaitan  dengan  pengawasan  terhadap  objek  perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
b) Untuk  melaksanakan  Tugas  Pembantuan,  terkait  dengan  hal  ini    maka  ketentuan  tugas pembantuan  yang  merupakan  penegasan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat  atau  dari  Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada  Daerah  kabupaten/kota untuk  melaksanakan  sebagian  urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah provinsi.    Ketentuan  lebih  lanjut  dalam  hal  tugas  pembantuan  belum  diatur  dalam peraturan  pemerintah,  maka  dari  itu  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati/Walikota kepada camat tidak memuat pelimpahan tugas pembantuan.
c) Pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintahan  dilakukan  berdasarkan  pemetaan  pelayanan publik  sesuai  dengan  karakteristik  Kecamatan  dan/atau  kebutuhan  masyarakat  setempat. Berdasarkan  ketentuan  ini  maka  pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintahan  dari Bupati/Walikota  kepada  Camat  berdasarkan  pemetaanpelayanan  publik  sesuai  dengan karakteristik Kecamatan yang berada di Kabupaten.
d) Penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada    camat ditetapakan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Ruang  Lingkup  Materi  Muatan  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati/Walikota Kepada  Camat,  Ketentuan  yang  termuat  dalam  ruang  lingkup  pelimpahan  sebagian kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat terdiri dari:
a) Urusan Pemerintahan
Pelimpahan  sebagian  kewenangan  urusan  pemerintahan  dari  Bupati/wali  kota kepada  Camat  mencakup  urusan  pemerintahan  pada  pelayanan  perizinan  dan  non perizinan,  Pelayanan  perizinan  dilaksanakan  melalui  pelayanan  terpadu  serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi dan Pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan  dengan  pengawasan  terhadap  objek  perizinan,  kegiatan  bersekala  kecil  dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/walikota kepada
Camat dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya,  Camat  dalam  menyelenggarakan  urusan  yang  dilimpahkan  oleh Bupati/Walikota  wajib  memperhatikan:  Standar,  Norma  dan  kebijakan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota;  Keserasian,  kemanfaatan,  dan  kelancaran  pelaksanaan tugaspemerintahan;  Pelayanan  publik  (standar  pelayanan  minimal).  Dinas  atau  Badan dalam  kerangka  penyelenggaraan  urusan  yang  dilimpahkan  Bupati/Walikota  Kepada Camat wajib berkoordinasi dengan camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi  dan  pelaporan  sesuai  dengan  norma,  standar,  pedoman,  arahan  dan  kebijakan Pemerintah  Daerah  Kabupaten.  Dinas  atau  Badan  dapat  memberikan  saran  dan pertimbangan  kepada  Bupati/Walikota  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diatas,  menyimpulkan  bahwa Pertama Pengaturan  Hukum  Terhadap  Kewenangan  Camat  Asakota  Dalam  Melakukan  Pindah  Silang
Terhadap  Pegawai  Honorer  tidak  di  atur  dalam  ketentuan  manapun,  baik  itu  Undang-undang nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Kecamatan. Kedua pemerintah  kecamatan  dalam  hal  ini  camat  tidak  memiliki  kewenangan dalam melakukan rotasi pegawai karena berdasarkan dalam ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 225 ayat (1) huruf a sampai i kemudian tugas camat  juga  secara  rinci  diatur  dalam  PP  Nomor  17  tahun  2018  pasal  10  menjelaskan  tentang tugas camat dalam penyelanggaraan pemerintahan. pelimpahan kewenangan bupati/walikota ke camat tidak meliputi urusan rotasi pegawai negeri  sipil maupun pegawai honorer. Karena yang memiiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai itu hanya dapat  dilakukan  bupati/walikota  walaupun  demikian  bupati/walikota  memiliki  kewenangan  itu dalam  pelaksanaan  kewenangan  tersebut,  harus  ada  peraturan  daerah/peraturan  bupati  dan peraturan walikota.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Apparatus,  C.  C.  (2019). Kedudukan  Hukum  Tenaga  Honorer  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Honorer Legal Position After  Application  Law  Number  5  Of  2014  Concerning  Country  Civil  Apparatus . 1 (2), 306–320.
Bambang  Sunggono,  (2003), Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Hal. 43
Danetta  Leoni  Andrea.  (2020).  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang  Pendidikan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Jihk , 5 (2), 14–24. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.43 Dicky  Agus  Saputro,  Sudarsono,  (2014). KEDUDUKAN  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM TENAGA  HONORER  SETELAH  BERLAKUNYA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  5 TAHUN 2014 . 5 , 1–19.
Hasil  Wawancara  Dengan  Ibu  Siti  Rahmah  (Pegawai  Honorer  Yang  Di  Pindah  Silang),  Pada Hari Senin 23 Juli 2021
Hasil Wawancara Dengan Bapak Suryadin Camat Asakota, Pada Hari Selasa 16 Agustus 2021 Kusuma,  R.  E.  (2014).  Pelaksanaan  Pendelegasian  Wewenang  Bupati  Kepada  Camat  Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perspektif , 19 (2), 125. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.15
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  (2010), Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 192
Pratama,  R.  A.,  Program,  A.,  Ilmu,  P.,  &  Riau,  U.  I.  (2018). Kemudi:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018 . 3 (01), 52–93.
Sadu  Wasistioni,  (2009),  Meningkatkan  Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Penerbit Fokusmedia, 48
Soerjono Soekanto, (2014) Pengantar Penelitian Hukum , Hal. 25
Wiranata, I. K. S. B., Widiati, I. A. P., & Seputra, .PT.GD. (2020). Kedudukan Pegawai Tidak Tetap  (Tenaga  Honorer)  Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014. Jurnal Analogi Hukum , 2 (2), 176–181. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1917.176-181