## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI
Oleh:

## Yudi  Krismen
Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Pekanbaru
Abstrak Abstract Perkembangan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya  ilmu pengetahuan dan teknologi informasi . Sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kegiatan  money game dengan menjadikan emas sebagai objek dalam investasi online, dengan menggunakan jaringan multi level marketing dan jaringan network secara online, akhirnya banyak menimbulkan kerugian materiil dari korban selaku nasabah.  Namun pertanggungjawaban  pidana dalam bentuk  strict liability,  dapat memberikan sebuah solusi terhadap masalah ini, dimana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi secara penuh (strict liability)  menyatakan    bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dimintakan terhadap korporasi .
The development of economic globalization, potentially criminal / crime committed in economics entrepreneurs in the corporate form may result in losses as well as the victim, which is supported by the emergence and development of science and information technology. Difficult to hold the criminal activities of the corporation in the money game by making objects in gold as an investment online, using multi level marketing network networking online networking, many eventually lead to material losses of victims  as clients. But criminal responsibility in the form of strict liability, may provide a solution to this problem, where the full corporate criminal liability (strict liability) states that criminal liability can be sought against the corporation.
Kata Kunci : Gadai Emas, Investasi

## A. Pendahuluan
Pembangunan bidang ekonomi tidak terlepas dari hubungan antar manusia didunia yang mengalami percepatan dan perubahan. Di era globalisasi 1 batas fisik suatu Negara tidak menjadi halangan untuk berebut pasar, dan bahkan tanpa batas (borderless state) serta sangat sulit untuk membedakannya. Kemajuan sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sampai ditengah-tengah masyarakat dari berbagai penjuru dunia.
Akibat globalisasi, masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan yang mendasar terjadi sangat cepat  (revolusioner), disertai keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara, yang tiada batas- batas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia. Perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal, identitas etnik–bangsa, sehingga melahirkan penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka sumber daya 2 .
Perkembangan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi  yang dilakukan para pelaku
1 Sentosa sembiring, Hukum Investasi, pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomot 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penerbit Nuansa Aulia, bandung, 2007, hlm, 1. 2 Muladi, hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1997. Hlm.76,  Muladi mengatakan, bahwa Indonesia telah dilanda gelombang globalisasi, globalisasi akan menjadi peluang apbila ada kesiapan dan dapat dimanfaatkan secara baik serta diupayakan untuk mengatasi bahayanya bagi kehidupan nasional. Sebaliknya, akan menimbulkan musibah, bila tidak siap dengan global vision dan hanyut bersama sisi-sisi negatifnya, sisi berbahaya bagi kehidupan nasional tersebut diantaranya adalah saling kebergantungan antara bangsa semakin meningkat, berlakunya standar-standar baku international di pelbagai bidang kehidupan, kecenderungan melemahnya ikatan etnosentrik dan ikatan nasional, dominasi modal asing dan peran swasta yang semakin kuat, berkembangnya konsep kesejahteraan regional dan global serta perubahan social yang sangat cepat.
usaha  dalam bentuk korporasi  yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan teknologi informasi. Transformasi informasi begitu cepatnya antar masyarakat seakan-akan tidak ada yang disembunyikan lagi, penuh dengan keterbukaan dibidang informasi (citizen journalism) sehingga masyarakat bisa menginformasikan berita-berita terbaru kepada sesamanya tanpa harus membeli surat kabar, menonton pemberitaan, dll sby.
Perkembangan teknologi seiring dengan kebebasan informasi/pers, membuat masyarakat begitu antusias dengan segala bentuk perkembangan bisnis yang bisa menghasilkan uang secara cepat dengan tanpa bersusah payah untuk melakukan aktifitas diluar rumah.
Quinney 3 berpendapat bahwa kejahatan dianggap sebagai produk dari ketidakharmonisan kekuatan-kekuatan sosial, lembaga sosial, termasuk di antaranya  hasrat akan kemewahan, ketidakpatuhan terhadap agama dan prinsip-prinsip moral, serta kemiskinan. Apabila kejahatan dilihat sebagai penyakit, penyembuhannya dengan cara mengatasi masalah-masalah tersebut.
J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi  di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korporasi juga terjadi  misalnya ketika Alcmaenoids  yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam. 4
Baru-baru ini ada beberapa kasus yang timbul dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang bergerak
3 United Nation, Guilding Principles for Crime Prevention, USA: the UN- Dep of Public Information, 1988. Hlm.6
4 JE. Sahetapy, Kejahatan Korporasi, Bandung, eresco, 1994, hlm.4
dibidang  bisnis dengan menggunakan pola/cara money game,  dengan menggunakan teknologi informasi (internet) dan balutan network berupa multi level marketing (MLM) serta sarana lain berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk berinvestasi secara langsung (online).  model money game-nya secara umum dikenal sebagai sistem piramida (pyramid scheme)  yg dikenal juga dengan istilah phonzi 5 atau arisan berantai.
System money game belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, dari efek resiko yang akan ditimbulkan dibalik janji keuntungan yang ditonjolkan oleh korporasi. sesuai dengan catatan korban money game di tahun  2013,  sudah  tercatat  beberapa korporasi yang aktif menjalankan bisnis dalam bentuk money game, dengan menggunakan sarana online dan mempergunakan emas sebagai objek investasi, antara lain:
1. Rahian Jewellery dana nasabah Rp. 1,32 Triliun dari ribuan pemilik, terhadap Muhammad Azhari pemilik Rahian ditahan di Polda Jawa Timur sejak tanggal 16 april, dan perkaranya masih dalam proses hokum.
2. Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dana nasabah : Rp. 1 Triliun, dibawa kabur oleh pemilik perusahaan, Michael Ong,
5 Skema Ponzi (Sistem Ponzi/Ponzi Scheme)  adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah sistem dimana seseorang menginvestasikan dana demi mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh adalah berasal dari investasi yang dilakukan oleh investor berikutnya. Yang disebut dengan Skema Ponzi (Ponzi Scheme). System ini pertama kali digunakan oleh Carlo Ponzi seorang warga negara Italia.  Carles Ponzi adalah penipu terbesar dalam sejarah Amerika. Dilahirkan dengan nama Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi di Lugo, Italia, Carlo Ponzi (3 Maret 1882 s.d. 18 Januari 1949) atau juga dikenal dengan Charles Ponzi. Penipuan yang dilakukan Ponzi menggunakan sistem piramida diindentikkan, makanya sistem piramida sering disebut juga skema Ponzi. Mungkin karena Charles Ponzi (1882 –  1949) adalah orang pertama yang paling berhasil menggunakan cara ini untuk menipu dan mendapat sorotan masyarakat. Dalam melakukan perbuatannya Charles Ponzi berpendapat bahwa;
1).  Orang tidak berpikir panjang ketika melihat potensi keuntungan yang besar atau ditawari keuntungan yang besar. Lebih-lebih kalau sudah ada contohnya. Bisnis proposal yang ditawarkan harus menarik dan mudah dimengerti, walaupun tidak masuk akal.
2). Sekali namanya dikenal, maka orang dengan sendirinya akan berbondong-bondong datang menyerahkan uangnya. Bahkan orang (calon korbannya) akan menanamkan lagi ‘keuntungan’ yang diterimanya, sehingga pengumpulan uang mengalami percepatan.
3).  Pada suatu fase, terjadi mania dimana herd mentality , mentalitas ikut arus, kuat. Ketika itu banyak orang ikut terjun kedalam bisnis yang sedang digilai  maka semakin banyak orang lainnya yang ikut latah, tanpa banyak berpikir
setelah pemilik kabur GTIS membentuk manajemen baru untuk menyelesaikan masalah dengan nasabah.
3. Lautan Emas Mulia (LEM) dana nasabah : -  , pemilik perusahaan Wennes Sulaeman , nasabah LEM menggugat pailit LEM ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, LM sekarang sudah menamatkan kegiatan operasionalnya. 4. Graha Arthamas Abadi (GAMA) , dana nasabah :-  , pemilik Hartono, nasabah melaporkan manajemen GAMA kepolisi dan polisi menangkap manajemen dan pemilik GAMA.
5. Asian Gold Concept, danan nasabah: - , nasabah mempailitkan Asian Gold Concept kerena gagal membayar imbal hasil. 6. Makir Nature, dana nasabah: Rp. 500 miliar dari 1.500 nasabah, pemilik: Eko Nugroho, nasabah melaporkan Eko Nugroho ke Polda Metro jaya dan Mabes Polri.
7. PT. Peresseia Mazekadwisapta Abadi (Primaz) dana nasabah: triliunan rupiah, komisaris utama: Budi Laksono, nasabah belum pernah menentukan langkah 6 .
Dari beberapa catatan nama-nama perusahaan diatas,  yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus investasi emas secara langsung  (online)  jaringan internet, dengan bantuan sarana perbankan (transfer uang) dengan pole multi level marketing, dengan modus-modus untuk menyakinkan para nasabah, , sebagai berikut:
1. Korporasi menawarkan keuntungan tinggi dan tidak wajar, terkadang dalam nilai persentase yang pasti;
2. Harga produknya pasti lebih mahal dari harga pasar normal;
3. Emas atau dinar dititipkan kembali ke pengelola.;
4. Sedikit memaksa dan menakut-nakuti dengan isu resesi ekonomi, inflasi dan sebagainya sambil menggambarkan betapa menguntungkannya investasi emas;
5. Terkadang membawa-bawa nama pejabat atau lembaga keagamaan untuk meyakinkan calon korban;
6. Tidak memiliki usaha yang jelas (riil) untuk meningkatkan nilai investasi nasabahnya dan uang yang masuk hanyalah berputar di tempat.
6 http://investasi.kontan.co.id , tanggal 21 juli 2013

## VOLUME 4  NO. 1
Bagi orang awam, tidaklah mudah untuk  mamahami pol permainan uang yang ditawarkan oleh korporasi dalam balutan investasi emas, transaksi yang dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung (online). Korporasi dengan menonjolkn sisi baiknya saja dalam berbisnis tanpa menjelaskan efek resiko yang akan dialami oleh nasabah serta perlindungan uang nasabah, namun dengan janji-janji yang selangit dan menghayutkan nasabah terbawa dengan mimpi keuntungan setiap bulannya yang akan diterima.
Kadang nasabah terbawa arus oleh perilaku-perilaku teman,saudara yang ada disekelilingnya dengan keuntungan yang diterima nasabah setiap bulannya, sehingga nasabah menjadi lupa untuk mempertanyakan soal legalitas yang dimiliki oleh korporasi. Hampir semua perusahaan yang melakukan penipuan di Indonesia merupakan perusahaan legal,   artinya  korporasi dalam menjalankan usaha investasi online  ada memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan), NPWP (nomor pokok wajib pajak),  dan  TDP  (tanda daftar perusahaan),    namun dalam menjalan usaha yang berhubungan dengan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat, belumlah cukup dengan izin standar yang dikantongi oleh beberapa perusahaan yang menjalankan bisnis investasi online dimaksud. Namun karena semuanya itu bisa tertutupi terhadap nasabah  dimana korporasi menggunakan brosur-brosur  yang  keren, marketing necis, bahkan websitenya terlihat berkelas bonafide. Pengadaan acaranya dihotel-hotel berbintang dengan peserta/nasabah dari orang yang berduit.
Terkait masalah penghimpunan dana secara langsung dari nasabah yang dilakukan dalam bisnis investasi online, korporasi harus memiliki/mengantongi beberapa izin lainnya yang terkait dengan beberapa lembaga pemerintah yang mempunyai otoritas terhadap usaha investasi dimaskd, antara lain yaitu :  OJK (otoritas jasa keuangan) atau

## VOLUME 4  NO. 1
Bapepam-LK  berwenang dalam pengawasan di pasar modal, Bappebti berwenang dalam usaha perdagangan dibawah menteri perdagangan, dan Bank Indonesia  terkait masalah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, dimana Bank Indonesia selaku Bak Central mempunyai otoritas dibidang pengawasannya.  Secara nyata ketiga lembaga terkait tersebut seakan-akan tahu, tapi tidak mau tahu. Hal ini disebabkan keterbatasan kewenangan serta tidak adanya korporasi yang melaporkan kegiatannya kepada lembaga terkait. Sehingga menimbulkan lose control kegiatan korporasi. sebelum jatuhnya korban dari pihak nasabah kegiatan korporasi seperti kegiatan yang wajar dan bergerak diranah hukum keperdataan saja.
Dari catatan diatas, bahwa akibat bisnis yang diperankan korporasi dengan maksud mencari keuntungan, dengan melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dana nasabah, sulit untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi,  guna  mendapatkan ganti rugi atas korban terhadap korporasi itu sendiri. Perkembangan bisnis yang menggurita, menjalar seperti akar rambat sebegitu cepat,namun tidak ada aturan hukum sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi korporasi dalam menjalankan bisnis yang berindikasi akan menimbulkan korban dan korban lebih banyak lagi, dan adanya  kekosongan hukum  semakin liar tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.

## B. Identifikasi masalah
Bertolak dari latar belakang yang  penulis  dikemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini berkisar bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi  dalam bentuk investasi online? Karena tujuan hukum pidana hanyalah untuk perlindungan korban dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

## VOLUME 4  NO. 1
Perkembangan bisnis bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,  namun yang terjadi  sebaliknya, akibat perkembangan bisnis yang tanpa kendali pemerintah telah menimbulkan banyak korban. Dimana korporasi  begitu bebas dalam menjalankan bentuk bisnis tanpa ada pertauran hukum yang menuntun batasan dan tanggungjawab korporasi, seolah-olah korporasi tidak memiliki rasa tanggungjawab sama sekali terhadap masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat dimanfaatkan oleh korporasi untuk menjalankan akal bulusnya dengan melakukan penipuan guna mencari keuntungan semata.

## C. System pertanggungjawaban pidana korporasi
Korporasi dalam bahasa Belanda: corporatie,  Inggris: corporation,  Jerman:  corporation,  semuanya itu berasal dari kata “corporation”  dalam bahasa Latin, secara substansi (substantivum) berasala dari kata “corporare” yang dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu, sedangkan corporare  itu sendiri berasal dari kata “corpus”  dalam bahasa Indonesia berarti badan atau memberikan badan atau membadankan, berarti corporatio  hasil dari pekerjaan membadankan.
Soetan K. Malikoel Adil, sebagaimana dikutip Muladi dan Dwipa Priyatno  Corporatio  itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam sebagaimana. 7
Satjipto Rahardjo mengatakan korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari corpus, yaitu struktur
7 Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm,  23-24
fisiknya dan kedalam hukum memasukkan unsure animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga di tentukan oleh hukum. 8
Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang diterima dalam rezime lama. Pasal 8 ayat (2) dari reglement op de burgerlijke rechtsvordering,  yang lama memuat istilah korporasi, dikatakan “indien de eischende of verwerende partij eene corporation maatschap of handelsvereeninging is, zal hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten warden uitgedrukt”,  namun kemudian pada tahun 1938 pasal ini diubah menjadi “indien de eischende of verwerende partij een rechtsoersoon of vennootschap is zal haar benaming” dan sebagainya.
Mengacu kepada ketentuan pasal 8 kedua ayat (2) dari Reglement op de burgerlijke rechtsvordering,   bahwa yang dimaksud dengan corporatie adalah “sesuatu yang dapat disamakan dengan “person”  yakni rechtspersoon. 9
Utrecht  dikutip oleh Moh. Saleh Djindang  menjelaskan tentang korporasi : “ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.” 10 A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu. 11 selanjutnya menurut Surbekti dan Tjitrosudibio , corporatie atau  korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum,
8 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986, hlm 110.
9 Op.cit. 10 Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987) hlm.64.
11 A. Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta Pradnya Paramita, 1983), hlm. 54.
sedangkan  Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah:“suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban atau pemilik hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. 12
Utrecht  menyatakan badan hukum (rechtspersoon)  yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat bukan manusia.
Pengertian korporasi sebagai badan hukum juga ditemukan dalam black’s law dictionary,  yang menyatakan bahwa :
“An entity (usually a busibess) having authority under law to acy as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons stablished in accordance with legal rules into a legal or jurist person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that isconstituution gives it. 13
Soerjono Soekanto dan  Purnadi Purbacaraka,   Istilah badan hukum berpendapat :
“Dalam menerjemahkan zedelijk lichaam menjadi badan hukum, maka  lichaam  itu benar terjemahan badan, tetapi hukum sebagai terjemahan  zedelijk  itu  salah. Karena itu sebenarnya susila. Sehingga istilah zedelijk lichaam sinonim dengan rechtpersoon. 14
Sebelum korporasi dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya, dalam budaya Indonesia sendiri sudah ada pertanggungjawaban kolektif dalam pidana adat, sebagaimana dikatakan oleh Andi Zainal Abidin,  bahwa disebagian
12 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit ., hlm. 25.
13 Garner, Bryan A (editor in chief), black’s law dictionary , seventh edition, paul, minim, west publishing Co, 1999) , hlm 341.
14 Op.cit.
daerah di Indonesia dahulu kala dikenal hukum adat (pidana adat) yang mengancam pidana bagi keluarga atau kampung seseorang yang dipersalahkan melakukan kejahatan. Hukum pidana adat mengenal pertanggungjawaban kolektif. 15 Selanjutnya  Andi Zainal Abidin mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana:
“Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Rolling dimasukkan  functioneel daderschaap,  oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain”.
Subjek Hukum pidana korporasi di Indonesia dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, tentang “Penimbunan barang” terdapat dalam pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7 Tahun 1955, serta ditemukan dalam pasal 17 ayat (1) UURI No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
Ternyata dalam rangka pembentukan KUH Pidana baru, yaitu dalam rancangan Buku I KUHPidana Tahun 1987/1988, korporasi merupakan subjek tindak pidana, yaitu diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 46 Konsepnya dinyatakan, sbb :  “Korporasi sebagai subjek hukum tidak menimbulkan persoalan lagi, kecuali sebagai subjek tindak pidana. Mengenai hal ini, masih ada banyak perbedaan pendapat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pokok hal yang telah mereka sepakati itu. Korporasi sebagai subjek tindak pidana kini telah diatur dalam pasal 42 KUHP, tidak semua peraturan perundang- undangan berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, olh karena itu harus di ingat bahwa hukum pidana adalah Ultimum Remedium dengan mengingat ketentuan perumusan ketentuan ancaman pidana, pembentukan undang0undang selain harus mempertanyakan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang cukup bagi
15 A. Z. Abidin, Op.cit. hlm. 7
kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan untuk hal tersebut. 16
Dalam konsep rancangan KUHP tahun 2004-2005 korporasi diatur dalam pasal 47-53. Berdasarkan pasal 47, korporasi merupakan subjek tindak pidana, sedangkan pasal 48 konsep rancangan KUHP, tindak pidana dilakukan oleh Korporasi apabila dilakukan oleh orang- orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasatkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkungan usaha korporasi tersebut, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama.
Pasal 49 menyatakan, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau penggurusnya, sedangkan pasal 50 konsep rancangan KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebutb termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain.
Pasal 51 konsep rancangan KUHP, pertanggungjawaban pidana penggurus korporasi dibatasi sepanjang penggurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, sedangkan dalam pasal 52 ayat (1) konsep rancangan KUHP , berbunyi: “Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang telah berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi” Ayat (2).
“Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1/ harus dinyatakan dalam putusan Hakim”, selanjutnya pasal 53 Konsep Rancangan KUHP, menyatakan alas an pemaaf atau alas an pembenar  yang diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat
16 Muladi dan Dwidja Priyatno Op. cit, hlm 50.
diajukan oleh korporasi sepanjang alas an tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.
Sekarang ini, korporasi sebagai subjek hukum pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan terdapat di luar KUHP antara lain , adalah :
a. UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
b. UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
d. UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
e. UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
f. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
g. UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan.
h. UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang Rumah Sakit.
i. UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan POemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang.
j. UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer uang.
Dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU, menyatakan : “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
Namun demikian tidaklah semua kejahatan dapat dilakukan pertanggungjawaban  yang sama antara orang pribadi dan Korporasi sebagai subjek hukum,   Barda Nawawi Arif,  melakukan beberapa pengecualian, antara lain :
1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigamy, perkosaan dan sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.
Pendapat  Barda Nawawi Areif tersebut didukung oleh pendapat  A.Z. Abidin yang menyatakan  pada umumnya di  Amerika Serikat dianut pendapat bahwa korporasi tidak dapat
dipertanggungjawabkan terhadap delik-delik yang menyangkut personal violence  seperti  assault and battery (melakukan kekerasan terhadap orang lain)  atau maunslaugther  (karena kelalaian mengakibatkan matinya orang lain) dan delik-delik yang menyangkut actual malice atau evil intent (semacam dolus premiditatus).
Sudarto 17 mengatakan  bahwa dalam system hukum Inggris korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasannya, delik-delik yang tidak bisa dilakukan korporasi adalah :
1. Yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bias dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan (murder, manslaughter);
2. Yang hanya bias dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigamy, perkosaan.
Andi Hamzah 18 , sehubungan dengan hal tersebut menyatakan, patut pula diduga bahwa korporasi tidak mungkin di pidana, bahwa delik- delik tertentu dapat dilakukan oleh korporasi, delik itu harus ada ancaman pidana alternative dendanya. Apabila korporasi dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik, maka seluruh rumusan delik di dalam KUHP harus ada pidana alternative dengan sebagaimana hanya dengan W.v.S. Belanda sekarang ini.
Pengakuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi untuk dapat dipidanakan, melalui beberapa tahap-tahap, yaitu :
1. Tahap Pertama:
Pada tahap ini dilakukan pembatasan agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (naturlijk person). Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh penggurus korporasi tersebut,
17 Sudarto, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam masalah-masalah Hukum, , Semarang,  FH-UNDIP, 1987, hlm. 27
18 Andi Hamzah, Tanggungjawab korporasi dalam tindak pidana  Lingkungan Hidup, Jakarta, kantor meneg LKH, 1989 dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit. hlm 98.
dimana dalam hal ini membebankan kepada penggurus korporasi “tugas mengurus” (zorgplicht).
2. Tahap Kedua Perumusan khusus undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan  atau badan usaha (korporasi) dan tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum. Apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana, maka tuntutan pidana dan hukuman pidana harus di bebankan terhadap pengurus. Akhirnya secara berlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin badan hukum secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini korporasi dapat sebagai pembuat delik, yang akan dipertanggungjawabkan oleh para anggota penggurus, dan harus dinyatakan secara tegas dalam undang- undang. Dan dalam tahap kedua ini, tanggungjawab pidana secara langsung dari korporasi belum muncul. 19
Contoh peraturan perundang-undangan dalam tahap kedua ini, misalnya ;
a. Undang-undang RI No. 1 tahun 1951, LN. 1951-2, undang-undang tentang pernyataan berlakunya undang-undang Kerja Tahun 1948
No. 12 dari RI untuk seluruh Indonesia. Pasal 19 ayat (1) : jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap penggurus badan hukum itu.
Pasal 19 ayat (2) : jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan kepada pengurus badan hukum yang mengurusnya. 20
b. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1951, L.N, 1951-3, Undang- undang tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 No.33 dari RI untuk seluruh Indonesia. Pasal 30 ayat (1) : Jikalau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang di tuntut di pengadilan dan yang di kenakan hukuman ialah anggota pengurus  yang berkedudukan di daerah Negara RI atau jikalau anggota itu tidak ada wakil badan hukum itu yang berkkedudukan di daerah RI.
19 D. Schaffmeister, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Loc. Cit., hlm 54.
20 Ibid, Himpunan Peraturan perundang-undangan RI disusun Menurut Sostem Engelbrecht, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1989) hlm, 2010.

## VOLUME 4  NO. 1
Pasal 30 ayat (2): yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain.
c. Undang-undang RI No. 12/drt/1951, LN. 1951-78 tentang Senjata Api. Pasal 4 ayat (1): bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakil setempat. Pasal 4 ayat (2): ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain. d. Undang-undang RI Nomor.7 Tahun 1992 jo, Undang-undang RI Nomor. 10 tahun 1998, tentang Perbankan. Pasal 46  ayat (2): dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberiikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
3. Tahap Ketiga Tahap ketiga ini adalah tahap permulaan adanya tanggungjawab pidana langsung dari badan hukum yang dimulai sejak waktu perang dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut badan hukum dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan badan hukum sebagai subjek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pasal 15 ayat (1) Undang-undang RI No. 7 drt tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yakni:“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan atau orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang member perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedu-duanya. 21
21 Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI disusun Menurut Sistem Engelbrecht.Op.cit, hlm. 1578.
Sejalan denga itu rumusan lain dapat kita jumpai dalam UU RI No. 6 tahun 1984, L.N. 1984-28, yaitu UU RI tentang Pos dalam pasal 19 ayat (3), UU RI tentang Lingkungan Hidup pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 pasal 20 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi, UU RI No.    tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 4 ayat (1).
Dalam perumusan yang ketiga ini menyatakan bahwa yang dapat melakukan dan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perserikatan/korporasi itu sendiri. Dan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya terdapat dalam undang-undang khusus di luar KUHP.
Namun dalam Rancangan KUHP buku 2004-2005 ternyata korporasi diatur secara umum dalam buku 1 tentang Ketentuan Umum pasal 47 sampai dengan pasal 53. 22
Pembenaran korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut Muladi didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan;
2. Atas dasar kekeluargaan;
3. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen; dan
5. Untuk kemajuan teknologi.
Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan yang berbeda, pertama pandangan Monistis yang dikemukakan oleh Simon dengan merumuskan strafbaarfeit    sebagai  “eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekening-vatbaar person” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Bertentang dengan hukum, dilakukan oleh seseorang
22 Korporasi sebagai prospek menjadi subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Hal ini berbeda dengan Belanda, karena Belanda sejak tanggal 1 september 1976 sudah menetapkan dalam hukum pidana umum ( commune strafrecht) suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan oleh karena itu dapat di tuntut dan dijatuhkan pidana.
yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).
Unsur-unsur  strafbaar feit  meliputi unsur perbuatan, disebut juga dengan unsure objektif, maupun unsure pembuatnya. Maka strafbaar feit dapat juga di katakan sebagai syarat-syarat penjatuhan pidana, apabila sudah terjadi strafbaar feit   maka pelakunya dapat dipidana.
A.Z.Abidin, mengatakan bahwa aliran monistis terhadap strafbaar feit merupakan mayorits di seluruh dunia, memandang unsure pembuat delik sebagai bagian strafbaar feit.
M. van Bemmelen  tidak memberikan definisi teoritis tentang strafbaar feit, namun harus dibedakan antara bestand-delen (bagian inti) dan  element  (unsur)  strafbaar feit. Bestanddelen  suatu  strafbaar feit ialah bagian inti yang disebut Undang-Undang Hukum Pidana , yang harus di cantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan harus di buktikan. Sebaliknya, element    ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum.
D.Hazewinkel-Suringa  menggunakan istilah samenstellende elementen atau constitutieve bestenddelen unsur-unsur delik yang disebut oleh tetapi undang-undang, sedangkan untuk elementen  yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut stilzwijgende element atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.
Penganut pandangan Monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:
a. Kemampuan bertanggung jawab;
b. Kesalahan dalam arti luas, disengaja dan/atau kealpaan;
c. Tidak ada lasan pemaaf. 23
23 Ibid. hlm. 63

## VOLUME 4  NO. 1
Dalam aliran monistis, apabila tidak terbukti salah satu unsur dari 3 unsur yang ada, maka strafbaar feit  tidak terbukti maka tidak ada strafbaar feit. Berbeda dengan pandangan dualistis    mengenai delik, unsur pembuat yang merupakan pertanggungjawaban pidana pembuat, tidak termasuk unsur delik dengan kata lain masih terbukti adanya delik. Sebagai pelaku “doen pleger” dan  “middeljke dader”  sekalipun tidak melakukan perbuatan yang terlarang, namun dapat dianggap sebagai pembuat karena perbuatannya dapat dikatakan mewujudkan delik. Pasal 55 KUHP menyatakan “als daders worden gestraf” (sebagai/laksana pembuat pidana) dan tidak mensyaratkan bahwa segala jenis pembuat itu benar-benar pelaku. Orang yang membuat sehingga orang lain melakukan (doen pleger)  menurut pandangan dualistis tentang delik sudah dapat di pidana.
Herman Kontorowicz,   penganut aliran dualistis dalam bukunya berjudul “Tut und Schuld”  menentang kebenaran berpendirian mengenai kesalahan (schuld)  yang ketika itu berkuasa, yang dinamakan “objective schuld” kesalahan dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal der handlung) maka untuk adanya “strafvoraussetzun- gen”(syarat-syrat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya strafbare handlung (perbuatan pidana), kemudian di buktikan dengan schuld  atau kesalahan subjektif pembuat pidana. 24
Pandangan dualistis di Indonesia di perkenalkan oleh Moeljatno, dengan mengatakan:
“Oleh karena itu, syarat-syarat untuk adanya pidana (strafvorausset-zungen)  yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai kualitet-
24 Moeljatno, Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana, Pidato pada Upacara Peringatan Dies natalis VI Universitas Gadjah Mada , tanggal 19 desember 1955, (Jakarta: Bina Aksara, 1958), hlm.22-23. Ibid. Didalam Muladi dan Dwidja Priyatno, hlm. 64
kualitet handlung ibarat suatu merkmalshaufe (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya di sistematisasi menurut hakikatnya syarat masing- masing, dengan memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan yang lainnya, merupakan bentuk parallel. Pada segi  handlung  yang boleh dinaikkan pula segi objektif atau “tat”, ada “tasbenstandsmaszigkeit” (hal yang mencocoki rumusan wet) dan tidak adanya alas an pembenar (Fehlen von rechtfertigungsgrunden). Pada segi handelde yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “schuld” (kesalahan)  dan tidak adanya lasan pemaaf  (Fehlen von personalechen Strafousschlieszungsgrunden).
Sebagaimana hanya segi pertama sajalah yang mungkin tatbestandsmaszig, schuldig. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai  kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (paralelverhaltnis),bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (bedingungsverhaltnis). Segi yang menjadi syarat adalah “Tat”  yaitu “dietrafbare handlung”  dalam makna Strafgesetzbuch,  yang merupakan “das krimenelle Unrecht” sedangkan yang disyaratkan adalah segi Schuld,
oleh karena schuld  baru ada sesudah unrecht  atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada schuld tanpa adanya unrecht.”
Secara sederhana dapat di gambarkan dalam bagan , sbb :
(1) (2)
(3)
(1)   Tidak sama dengan  (3)
PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA PERTANGGUNG
JAWABAN MENURUT HUKUM PIDANA

## SIFAT PENJATUHAN PIDANA

## JURNAL ILMU HUKUM
Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian nyang dikatakan Idema 25 .  Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :
a. Sifat melawan hukum (unrecht);
b. Kesalahan (schuld) ; dan
c. Pidana (strafe).
Selanjutnya Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. 26
Sudarto,  mengatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau sifat melawan hukum, walaupun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kesalahan atau bersalah (subjective quilt)  dimana orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
Berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa), culpa dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.
25 Ibid. hlm. 68
26 Roeslan Saleh dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Ibid.
Pertanggungjawaban pidana  dalam teori hukum dikenal beberapa jenis system tanggungjawab, antara lain 27 :
1. Tanggung jawab mutlak (strict liability);
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian.
Tanggung jawab mutlak adalah terjemahan dari istilah strict liability, yaitu istilah yang umumnya dipakai oleh pengadilan-pengadilan modern, artinya tanggungjawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan:
1. Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut atau;
2. Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (reasonable care) yaitu berupa kelalaian (negligence) yang dapat di tuntut di pengadilan. 28
Didalam perseroan dikenal juga pertanggungjawaban perseroan, segala tindakan perseroan, baik dan buruk akan dipikul oleh perseroan 29 , menyatakan, bahwa : “Penggurus perseroan hanya sebagai organ yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, melainkan menjadi tanggungjawab yang diwakilinya, yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan. Lebih dari pada itu, bahkan dalam prinsip dan atau sistemnya ia bukan pemegang saham, melainkan seorang pengurus professional”.
27 Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, hlm 22-23
28 Munir Fuady, Hukum Bisnis, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm 163- 165.
29 Rudy Prasetya, kedudukan Mandiri Perseroan terbatas, PT. Citra Aditya Bahkti, bandung, 1995, hlm 207.
Mengutip pendapat Marshall B. Clinard dan Peter C. Yaegar dalam Made Darma Weda,  menyatakan 30 :
“A Corporate crime is any act committed by sorporations that is punished by the state, regardiess of whether is it punished under administrative, civil, or criminal law”
(Kejahatan Korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana)
Barda Nawawi Arif 31 , bertolak dari pokok pemikiran mono- dualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang, dalam konsep KUHP pasal 35, berbunyi:
“Asas tidak pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana”
Namun dalam hal-hal tertentu konsep juga kemungkinan juga memberikan “pertanggungjawaban yang ketat” (strict liability), tertuang dalam pasal 36, berbunyi:  “Dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undang”.
Dalam  common law system, Strict liability  adalah merupakan tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (statute) 32
Teori-teori lainnya yang menjelaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain : 33
30 Made Darma Weda, Beberapa catatan tentang Kejahatan Korporasi. Makalah Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Wiyazawa Foundations, Asia Crime Prevention Foundation (ACPF) Masutomo Foundation.
31 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Cita Aditya Bhakti, 1996, hlm. 95-96
32 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidan Korporasi, Jakarta. Gafiti Pers, 2006, hlm 78-79

## 1. Teori Identifikasi.
Menurut teori identifikasi tindakan dari pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi di identifikasikan sebagai tindakan korporasi. 34 Menurut I.S Susanto teori ini didasarkan pada doktrin strict liability (tanggungjawab langsung) yang menetapkan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tanpa membuktikan adanya kesalahan pada pelaku. Namun para pakar lain menempatkan teori/doktrin identifikasi merupakan hal yang berbeda dengan doktrin stric liability. Perbuatan pengurus yang merupakan directing mind dari suatu korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pengurus bertanggungjawab, pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. 35 Prinsip tanggungjawab berdasarkan kepada adanya unsur kesalahan, merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggungjawab mutlak no fault liability atau  absolute/stric  yang berlaku pada zaman primitive, dengan berlakunya suatu rumus/formula “a man acts at this peril” artinya “perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang, bila merugikan orang lain akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum.

## E. Saefullah Wiradipradja,  menyatakan tentang masalah
prinsip tanggungjawab mutlak, antara lain :
“prinsip tanggungjawab mutlak didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan ‘absolutele liability’ atau ‘strict liability’I dengan prinsip kesalahan mutlak tanpa membuktikan adanya kesalahan.
2.
Teori Imputasi. Teori imputasi mendasarkan pada prinsip vicarious liability atau imputed liability atau tanggungjawab yang dialihkan kepada pihak lain oleh pelaku fisik karena adanya hubungan antara pihak yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik. 36
Menurut teori imputasi hubungan antara pengurus atau pegawai sebagai pelaku fisik dengan korporasi merupakan hal yang utama, dalam artian pegawai harus  bertindak dalam ruang lingkup atau bagian dari pekerjaan untuk kepentingan korporasi. Dengan demikain
33 Sigid Soeseno, Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan ( Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia), Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm 207-216.
34 I.S Susanto, 1995, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.88
35 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Grafitipers, 2006, hlm 100.
36 Sigid Soeseno, Op. cit.
korporasi bertanggungjawab terhadap maksud dan tindakan pegawainya. 37
Penggunaan prinsip vicarious liability dikaitkan dengan teori respondeat superior  dan teori alter ego.  Menurut teori  respondeat superior korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, jika agen korporasi melakuikan kejahatan dalam lingkup pekerjaanya dan dimaksud untuk memberikan keuntungan pada korporasi.
Ada 3 unsur yang harus di penuhi agar suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan agennya, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sigid Soeseno  yang mengutip pendapat Sanford H.,
Kadish yaitu :
1) Agen korporasi melakukan kejahatan;
2) Kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangannya; dan
3) Dengan tujuan untuk keuntungan korporasi. 38
Teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara Anglo-Saxon, seperti Inggris dan Amerika, adalah :
1. Teori Identifikasi  (direct corporate criminal liability 39 )  atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Perbuatan/kesalahan “pejabat senior”  (senior officer)   di identifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Teori identifikasi disebut juga dengan teori/doktrin alter ego atau teori organ.
2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). 40
a. Bertolak dari doktrin respondet superior.
37 I.S Susanto, Loc.Cit. 38 Sigid Soeseno menjelaskan;  bahwa teori respondeat superior maupun alter ego dapat digunakan untuk mengimplementasikan penggunaan prinsip vicarious liability dengan menentukan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan pengurus atau agen sesuai dengan karakteristik tindak pidananya. Selanjutnya pengembangan implementasi prinsip vicarious liability dan strict liability sudah  mewakili beberapa doktrin yang digunakan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu : doktrin delegasi, doktrin aggregasi, the corporate culture model, reactive corporate fault dan ajaran gabungan.
39 Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 233-238.
40 Muladi dan Dwidja Priyatno. Loc. Cit. hlm. 223-227.
b. Didasarkan pada employment principle, bahwa majikan (employer) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan.
c. Didasarkan the delegation principle jadi, “a guilty mind” dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan.
3. Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (strict liability)
Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin Identifikasi  dan vicarious liability, dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “companies offence”, “situational offence”atau  “strict liability, misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:
a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

## D. Penutup
Sulitnya meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam  kegiatan  money game dengan menjadikan emas sebagai objek dalam investasi  online,  dengan menggunakan jaringan  multi level marketing  dan  jaringan  network  secara online, akhirnya banyak menimbulkan kerugian materiil dari korban selaku nasabah.
Namun pertanggungjawaban  pidana  dalam bentuk strict liability, dapat memberikan sebuah solusi terhadap masalah ini, dimana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi secara penuh (strict liability) menyatakan    bahwa pertanggungjawaban pidana bisa dimintakan terhadap korporasi dengan kriteria, sbb: korporasi yang menjalankan usaha tanpa izin dan, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat yang ditentukan dalam izin, Namun tetap mengacu kepada asas legalitas.

## E. Daftar Pustaka
BUKU-BUKU;
A. Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta Pradnya Paramita,
1983)
Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Cita Aditya Bhakti, 1996.
________________,  Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
Chaidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987).
Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
Garner, Bryan A (editor in chief), black’s law dictionary , seventh edition, paul, minim, west publishing Co, 1999)
I.S Susanto, 1995, Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
JE. Sahetapy,Kejahatan Korporasi, Bandung, eresco, 1994.
Made Darma Weda, Beberapa catatan tentang Kejahatan Korporasi. Makalah Seminar Nasional Viktimologi III, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Wiyazawa Foundations, Asia Crime Prevention Foundation (ACPF) Masutomo Foundation.
Muladi,  hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1997.
Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Munir Fuady, Hukum Bisnis, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.

## Moeljatno,  Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum
Pidana,  Pidato pada Upacara Peringatan Dies natalis VI Universitas Gadjah Mada , tanggal 19 desember 1955, (Jakarta:
Bina Aksara, 1958) Rudy Prasetya, kedudukan Mandiri Perseroan terbatas, PT. Citra Aditya Bahkti, bandung, 1995.
Sentosa sembiring, Hukum Investasi, pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomot 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penerbit Nuansa Aulia, bandung, 2007.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986.
Sudarto,  Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam masalah-masalah Hukum, , Semarang,  FH-UNDIP, 1987
Sutan Remy Sjahdeini,  Pertanggungjawaban Pidan Korporasi, Jakarta. Gafiti Pers, 2006.
Sigid Soeseno, Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan
Pembaharuan  (Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia),  Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Grafitipers, 2006.
United Nation, Guilding Principles for Crime Prevention, USA: the UN- Dep of Public Information, 1988.

## SUMBER-SUMBER LAIN:
Himpunan Peraturan perundang-undangan RI disusun Menurut Sostem Engelbrecht, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1989)
http://investasi.kontan.co.id , tanggal 21 juli 2013