## Original Research Paper
Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
Muhammad Jailani 1 , M. Khotibul Islam 1 , Lewis Grindulu 1
1 Fakultgas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i2.7773
Sitasi:  Jailani,  M.,  Islam, M. K., &  Grindulu,  L. (2024).  Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 7(2)

## Article history
Received: 10 April 2024
Revised: 01 Juni 2024
Accepted: 10 Juni 2024
*Corresponding Author: M. Jailani, Fakultas Hukum, Universitas Mataram,
Indonesia
Email: jailani@gmail.com
Abstract : Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata- mata karena  ia  manusia. Umat manusia  memilikinya  bukan karena diberikan kepadanya  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  hukum  positif,  melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun  setiap  orang  terlahir  dengan  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa, budaya  dan  kewarganegaraan  yang  berbeda-beda,  ia  tetap    mempunyai  hak- hak  tersebut.  Inilah  sifat  universal  dari  hak-hak  tersebut.  Selain  bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut ( inalienable ). Artinya seburuk apapun  perlakuan  yang  telah  dialami  oleh  seseorang  atau  betapapun bengisnya  perlakuan  seseorang,  ia  tidak  akan  berhenti  menjadi  manusia  dan karena  itu  tetap  memiliki  hak-hak  tersebut.  Dengan  kata  lain,  hak-hak  itu melekat  pada  dirinya  sebagai  makhluk  insani  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  teori  hak  kodrati. Desa  Bagek  Polak  merupakan  salah  satu  desa  yang berada  di  Kecamatan  Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat.  Minimnya  tingkat pengetahuan dan pemahaman  masyarakat tentang Undang-undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan  rendahnya  pengetahuan  dan pemahaman  masyarakat  Desa  Bagek  Polak  terhadap  maksud/pengertian HAM,  Generasi-generasi  HAM,  Asas-asas  HAM,  dan  macam-macam  hak yang  terkandung  dalam  ketentuan  hukum  positif  menjadi  suatu  alasan sehingga  tim  menjadikan  desa  ini  menjadi  lokasi  suluh  dengan  penyuluhan hukum  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM. Rencana pendekatan  metode  yang  akan  kami  lakukan  dalam  penyuluhan  hukum  ini dilaksanakan dalam  bentuk:  Ceramah,  yaitu penyampaian  materi penyuluhan dalam  bentuk  ceramah    kepada  peserta  dengan  aplikasi  waktu  yang  telah disepakati.  Kemudian  Diskusi  atau  umpan  balik,  yaitu  dengan  membuka kesempatan Tanya  jawab antara peserta dengan tim penyuluh tentang  materi yang  telah  disampaikan  yaitu  mengenai  maksud  dan  cakupan  HAM  yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Konsultasi  hukum,  yaitu  memberikan kesempatan  kepada peserta suluh untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau permasalahan- permasalahan yang masih membingungkan mereka terkait dengan penegakan dan  perlindungan  HAM  yang  terjadi  pada  masyarakat  itu  sendiri  atau  yang sedang  dihadapinya  kemudian  kami  dari  tim  suluh  akan  menjawab  dengan memaparkan  dengan  rinci  dan  jelas  yang  dalam  hal  ini  terkait  dengan pengertain,  perlindungan  dan  penegakan  HAM  dan  bagaimana  HAM  ini diatur dalam hukum positif indonesia yakni dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Keywords:  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  Hukum,  Hak  Asasi Manusia
Jailani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 624-631

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  memuat  pengakuan yang  luas  terhadap  hak  asasi  manusia.  Hak-hak yang  dijamin  di  dalamnya  mencakup  mulai  dari pengakuan  terhadap  hak-hak  sipil  dan    politik, hak-hak    ekonomi,    sosial  dan  budaya,  hingga pada  pengakuan  terhadap  hak-hak  kelompok seperti  anak,  perempuan    dan  masyarakat  adat ( indigenous  people ).  Undang-Undang  tersebut dengan  gamblang  mengakui  paham  ‘ natural rights ’,  melihat  hak  asasi  manusia  sebagai  hak kodrati  yang  melekat  pada  manusia  (Rondonuwu, 2020).  Begitu juga dengan  kategorisasi  hak-hak  di dalamnya  tampak  merujuk  pada  instrumen- instrumen  internasional  hak  asasi manusia, seperti Universal Declaration of Human
Rights ,
International Covenan on Civil and  Political Rights , International  Covenan  on  Economic,  Social  and Cultural  Rights , International  Convention  on  the Rights  of  Child ,  dan  seterusnya.  Dengan  demikian boleh dikatakan Undang-Undang ini telah mengadopsi  norma-norma  hak  yang  terdapat  di dalam  berbagai  instrumen    hak  asasi  manusia internasional  tersebut (Tarigan, 2017).
Desa  Bagek  Polak  merupakan  salah  satu desa yang berada di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dan yang menjadi khalayak sasaran dan  mitra  dari  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini adalah Kepala Desa Bagek Polak beserta Aparatnya,  sedangkan  khalayak  sasaran  yang  ingin kami  capai  dalam  kegiatan  ini  adalah  masyarakat pada  umumnya  yang  tentu  sebagian  besar  belum mengetahui  dan  memahami  akan  keberadaan  dari Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang HAM, dan lewat kesempatan melakukan pengabdian kepada masyarakat ini kami selaku tim penyuluh  akan  melakukan  kegiatan  sosialisasi  atau penyuluhan  hukum  tentang  Undang-undang  HAM di desa ini dengan suatau tujuan untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  guna mengerti dan memahami jaminan perlindungan dan penegakan  HAM  di  Indonesia,  dengan  harapan nantinya masyarakat akan memahami hak-hak asasi manusia  yang  merupakan  hak  yang  dimiliki  setiap orang  karena  kodratnya  sebagai  manusia  yang dianugrahkan Tuhan terhadapnya.

## Metode Pelaksanaan

## A. Prosedur Kerja
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini direncanakan  berlangsung  dalam  beberapa tahap sebagai berikut:
1. Tahap persiapan.
2. Tahap pelaksanaan.
3. Tahap evaluasi dan pelaporan.

## B. Pelaksanaan
Pelatihan  penyuluhan    hukum  undang- undang nomor 39 tahun 1999 dari permasalahan  seperti  yang  telah  diuraikan  di atas  membutuhkan  metode  pelaksanaan  yang relevan. Beberapa metode yang akan digunakan adalah:
1. Sosialisasi, pada tahap ini Tim mensosialisaikan  tema  program  pada pihak  sekolah  dan stakeholder lainnya. Metode  yang  digunakan  adalah  diskusi. Tujuan  pada  program  sosialisasi  adalah untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang  pentingnya  penyuluhan    hukum undang-undang nomor 39 tahun 1999.
2. Metode  pelatihan  untuk  pelatih  mitra ( Training  of  Trainer )  agar  setelah  selesai program pengabdian mitra dapat melanjutkan.  Dalam  hal  ini,  materi  terdiri dari  empat  bagian  yang  terdiri  dari:  (a) uraian yang menjelaskan tentang penyuluhan,  (b)  bahan  bacaan  adalah materi  bacaan  yang  dapat  dijadikan referensi  bagi  fasilitator  atau  pelatih mengenai isi materi yang akan disampaikan dan (c) lembar kegiatan yang merupakan lembar aktivitas yang digunakan peserta dalam proses pembelajaran.
3. Focus  Group  Discussion (FGD)  adalah metode  yang  digunakan  berdasarkan relevansi tiap solusi, hal ini sangat penting untuk  memperoleh  informasi  mengenai beberapa  pertanyaan  tentang  bagaiamana cara mengembangkan media pembelajaran.
Jailani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 624-631

## Hasil dan Pembahasan
Agar  peserta  suluh  memahami  secara menyeluruh  tentang  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  HAM  di  Desa  Bagek  Polak Kecamatan  Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat, yang menjadi tema penyuluhan, maka dalam hal ini tim  suluh  telah  menetapkan  materi-materi  suluh yang  dianggap  sebagai  dasar  dan  acuan  dari  tema penyuluhan yang meliputi:
KONSEP  DASAR  PEMIKIRAN  DAN  ASAS- ASAS HAM
1. Konsep Dasar Pemikiran tentang HAM
Konsep  dasar  lahirnya  gagasan  pemikiran mengenai  hak  asasi  manusia  ini  bersumber  dari teori hak kodrati (natural rights theory), sedangkan keberadaan  teori  hak  kodrati  bermula  dari  teori hukum  kodrati (natural  law  theory. Hal  ini  dapat kita  lihat  dari  tulisannya  Santo  Thomas  Aquinas. Berikut  terkait  dengan  hal  ini  seorang  ahli  hukum Belanda  bernama  Hugo  de  Groot  yang  dinobatkan sebagai  “bapak  hukum  internasional”,  atau  yang lebih dikenal dengan nama Grotius, mengembangkan  lebih  lanjut  teori  hukum  kodrati ini  dengan  memutus  asal-usulnya  yang  teistik  dan membuatnya  menjadi  suatu  hasil  pemikiran  yang rasional. Dengan landasan demikian pada perkembangan  berikutnya,  salah  seorang  kaum terpelajar  pasca-Renaisans  bernama  John  Locke mengajukan  pemikiran  mengenai  teori  hak-hak kodrati.  Dari  gagasan  John  Locke  inilah  yang melandasi  munculnya  revolusi  hak  dalam  revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, Perancis pada sekitar abad ke-17 dan ke-18.
John  Locke  dalam  bukunya  yang  berjudul, “The  Second  Treatise  of  Civil  Government  and  a Letter Concerning Toleration” mengajukan sebuah pemikiran bahwa setiap individu itu dikaruniai oleh alam  hak  yang  melekat  atas  hidup,  kebebasan  dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan  tidak  dapat  dicabut  atau  dipreteli  oleh  negara. Melalui  suatu  ‘kontrak  sosial’ (social  contract), perlindungan  atas  hak  yang  tidak  dapat  dicabut  ini diserahkan  kepada  negara.  Tetapi,  menurut  John Locke,  apabila  penguasa  negara  mengabaikan kontrak  sosial  itu  dengan  melanggar  hak-hak kodrati  individu,  maka  rakyat  di  negara  itu  bebas menurunkan  sang  penguasa  dan  menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.
Selanjutnya  pada  abad  19  gagasan  hak  asasi manusia  yang  dilandasi  pada  pandangan  hukum kodrati  ini  mendapat  tantangan  serius.  Seorang berkebangsaan  Irlandia  bernama  Edmund  Burke, sangat  khawatir  dengan  kemunculan  Revolusi Perancis. Edmund  Bruke  ini  adalah  salah  satu  di antara  penentang  teori  hak-hak  kodrati.  Burke menuduh para penyusun “Declaration of the Rights of  Man  and  of  the  Citizen”  mempropagandakan “rekaan  yang  menakutkan  mengenai  persamaan manusia”. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis  itu  baginya  merupakan:  “ide-ide  yang tidak  benar  dan  harapan-harapan  yang  sia-sia pada  manusia  yang  sudah  ditakdirkan  menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.”
Selain itu masih ada lagi penentang teori hak kodrati  yang  sangat  terkenal  yakni  Jeremy Bentham,  seorang  filsuf utilitarian berkebangsaan Inggris.  Kritik  Bentham  yang  mendasar  terhadap teori  tersebut  adalah  bahwa  teori  hak-hak  kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.  Bagaimana  mungkin  mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya?
Bentham  dengan  sinis  menertawakan  teori hak-hak kodrati itu dengan mengatakan:
“Bagi  saya,  hak  sebagai  kata  benda  (berlawanan dengan  kata  sifat),  adalah  anak  kandung  hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum  imajiner;  hukum  kodrati  yang  dikhayal  dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam  rupa  racun  moral  dan  intelektual  lahirlah hak-hak  rekaan.  Hak-hak  kodrati  adalah  omong kosong  yang    dungu:  hak  yang  kodrati  dan  tidak bisa  dicabut  adalah  omong  kosong  yang  retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya!”. Lebih  lanjut,  dalam  sebuah  risalahnya  yang  lain, Bentham mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak-hak kodrati. Ia menuliskan:
“Bagi  saya  hak  dan  hukum  merupakan  hal  yang sama,  karena  saya  tidak  mengenal  hak  yang  lain. Hak  bagi  saya  adalah  anak  kandung  hukum:  dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak  kodrati  adalah  seorang  anak  yang  tidak pernah  punya seorang ayah”.
Serangan  dan  penolakan  dari  kalangan utilitarian itu  kemudian  diperkuat  oleh  mazhab positivisme, yang dikembangkan belakangan dengan  lebih  sistematis  oleh  John  Austin.  Kaum positivis berpendapat  bahwa  eksistensi  dan  isi  hak hanya  dapat  diturunkan  dari  hukum  negara.  Satu-
Jailani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 624-631
satunya  hukum  yang  sahih  adalah  perintah  dari yang  berdaulat.  Ia  tidak  datang  dari  “alam”  atau “moral”.
Gerakan  untuk  menghidupkan  kembali  teori hak  kodrati  inilah  yang  mengilhami  kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional  dengan  peristiwa  Holocaust  Nazi, membuat  dunia  berpaling  kembali  kepada  gagasan John  Locke  tentang  hak-hak  kodrati.  “Setelah kebiadaban  luar  biasa  terjadi  menjelang  maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan  kembali  hak  kodrati  menghasilkan dirancangnya  instrumen  internasional  yang  utama mengenai hak asasi  manusia (Kusniati, 2011).
Dari paparan di atas  cukup jelas bahwa teori hak-hak  kodrati  telah  berjasa  dalam  menyiapkan landasan  bagi  suatu  sistem  hukum  yang  dianggap superior  ketimbang  hukum  nasional  suatu  negara, yaitu  norma  hak  asasi  manusia    internasional. Namun  demikian,  kemunculannya  sebagai  norma internasional  yang  berlaku  di  setiap  negara membuatnya  tidak  sepenuhnya  lagi  sama  dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak  yang  terkandung  di  dalamnya  juga  telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam  hak  kodrati  (sebagaimana  yang  diajukan John Locke).
Pada  awalnya  Rancangan  Undang-Undang ini  disusun  oleh  suatu  tim  yang  dibentuk  Menteri Kehakiman  dengan  melibatkan  unsur  akademisi, yang dalam penyempurnaannya kemudian melibatkan  unsur-unsur  pemerintah  lainnya  dan juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pembahasannya  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat diwarnai  dengan  perdebatan  antara  para  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  kelompok  “reformis” dan kelompok “sisa-sisa rezim Orde Baru”.
Asas-asas Perlindungan HAM dalam Ketentuan Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang HAM
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 sering  disebut  sebagai  angin  segar  bagi  jaminan perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia, meskipun  pada  waktu  itu  Undang-Undang  Dasar 1945  masih  dianggap  cukup  memberikan  jaminan perlindungan  hak  asasi  manusia.  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  ini  memberi  pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak  asasi  manusia.  Dengan  dilandasi  asas-asas  hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  Undang- Undang  ini  memberikan  jaminan  perlindungan  dan pelaksanaan  hak  asasi  manusia  bagi  setiap  warga negara.  Asas-asas  tersebut  di  antaranya, pertama , Undang-Undang  ini  mengaskan  komitmen  bangsa Indonesia  untuk  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  dan  kebebasan  manusia  (Pasal  2). Dinyatakan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan  kewajiban  manusia  sebagai  hak  kodrati  yang melekat  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  manusia. Hak  ini  harus    dilindungi,  dihormati  dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,    kesejahteraan,  kebahagiaan  dan kecerdasan serta keadilan.  Untuk itu negara disebut sebagai  unsur  utama  dalam  pemajuan  dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, menegaskan  prinsip  nondiskriminasi (Pasal  3  dan  Pasal  5).  Setiap  orang  dilahirkan dengan  harkat  dan  martabat  yang  sama  dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan  yang sama di hadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  situasi apapun  (Pasal  4).  Muhammad  (2018)  Hak  yang termasuk  ke  dalam  kategori  ini  adalah  hak  untuk hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  atas  kebebasan pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  untuk beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk diakui  sebagai  pribadi,  persamaan  hukum  dan  hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroactive).
a. Persamaan di Hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5)
b. Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6)
c. Upaya  Hukum  Nasional  dan  Internasional (Pasal 7)
d. Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8)

## SEJARAH  HAM  DALAM  KONSTITUSI  RI HASIL AMANDEMEN
Kekhawatiran  M.  Hatta  nampaknya  dapat dirasakan kebenarannya di kemudian hari. Tak bisa dibayangkan  betapa  represifnya  penguasa  dan kekuasaan  yang  dijalankan,  apabila  Undang- Undang Dasar 1945 tidak memuat pasal-pasal yang mengatur  mengenai  hak  asasi  manusia.  Sejarah mencatat  bahwa  Konstitusi  Republik  Indonesia Serikat  (RIS)  1949  dan  Undang-Undang  Dasar Sementara  (UUDS)  1950  yang  pernah  berlaku selama  sekitar  10  tahun  (1949–1959),  justru
Jailani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 624-631
memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang lebih  banyak  dan  lebih  lengkap  dibandingkan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Bahkan  bisa dikatakan  bahwa  kedua  Undang-Undang  Dasar tersebut  mendasarkan  ketentuan-ketentuan  yang berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia-nya  pada Deklarasi Universal Hak  Asasi Manusia (Universal Declaration  of  Human  Rights)  yang  mulai  berlaku pada tanggal 10 Desember 1948.
Konstitusi  RIS  1949  mengatur  tentang  hak asasi manusia dalam Bagian V yang berjudul “Hak- Hak  dan  Kebebasan-Kebebasan  Dasar  Manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal, dari Pasal 7 sampai  dengan  Pasal  33.  Pasal-pasal  tentang  hak asasi  manusia  yang  isinya  hampir  seluruhnya serupa  dengan  Konstitusi  RIS  1949  juga  terdapat dalam  UUDS  1950.  Di  dalam  UUDS  1950,  pasal- pasal  tersebut  juga  terdapat  dalam  Bagian  V  yang berjudul  “Hak-Hak    dan  Kebebasan-Kebebasan Dasar  Manusia”.  Bagian  ini  terdiri  dari  28  pasal, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 34.
Perdebatan  tentang  konsepsi  hak  asasi manusia  kemudian  muncul  dalam  persidangan Konstituante yang dibentuk antara lain  berdasarkan Pasal  134  UUDS  1950.  Pasal  tersebut  menyatakan bahwa  Konstituante  (Sidang  Pembuat  Undang- Undang  Dasar)  bersama-sama  dengan  Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang  Dasar  Sementara  ini  (UUDS 1950).  Konstituante  yang  terbentuk  melalui pemilihan  umum  pada  tahun  1955  tersebut kemudian  bersidang,  hingga  dibubarkan  melalui Keppres  Nomor 150 Tahun 1959.
Pada  tanggal  12  Agustus  1958,  dibentuklah suatu Drafting Committee di dalam Konstituante. Ia bertugas  untuk  meringkas  berbagai  perdebatan dalam bidang hak asasi manusia dan memformulasikan rancangan putusan-putusan dalam bidang hak asasi manusia yang akan diambil dalam  Sidang  Paripurna.  Laporan  Komite  tersebut disampaikan  pada  tanggal  19  Agustus  1958.  Di dalamnya  terdapat  88  formulasi  yang  berkaitan dengan  24  macam  hak  yang  berasal  dari  hak  asasi manusia  dari  daftar  I  yang  asli;  18  hak-hak  warga negara;  13  hak-hak    tambahan  yang  belum diputuskan  apakah    mereka  akan  digolongkan sebagai  hak  asasi  manusia  atau  hak-hak  sipil;  hak- hak  yang  masih  dalam  perdebatan,  hak-hak  yang dihapus  atau  digabungkan  dengan  hakhak  lainnya. Untuk  setiap  masing-masing  kategori  ini  juga  ada
suatu usulan  prosedural tentang bagaimana mereka harus diputuskan dengan baik.
Babakan sejarah selanjutnya ternyata berpaling  kembali  ke  Undang-Undang  Dasar  1945, ketika  melalui  Keppres  Nomor  150  Tahun  1959 tertanggal  5  Juli  1959,  Presiden  Soekarno  antara lain  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Dasar 1945  dinyatakan  berlaku  kembali.  Kembalinya Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti  juga  berlakunya  kembali    ketentuan- ketentuan  tentang  hak  asasi  manusia  yang tercantum di dalamnya.
Pada  masa  awal  Orde  Baru,  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (MPRS)  telah berhasil  merancang  suatu  dokumen  yang  diberi nama  “Piagam Hak-Hak  Asasi Manusia dan Hak- Hak Serta Kewajiban  Warga  Negara.” Di samping itu,  sambil  menunggu  berlakunya  Piagam  tersebut, Pimpinan  MPRS  ketika  itu  juga  menyampaikan “Nota  MPRS  kepada  Presiden  dan  DPR  tentang Pelaksanaan  Hak-Hak  Asasi  Manusia”.  Namun demikian,  sejarah  menunjukkan  bahwa  karena berbagai latar belakang, Piagam tersebut  kemudian tidak  jadi  diberlakukan.  Menurut  mantan  Seretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik  Indonesia  (MPRS),  Abdulkadir  Besar, kegagalan  pemberlakuan  kedua  Piagam  tersebut “Piagam  Hak-Hak  Asasi  Manusia  dan  Hak-Hak Serta  Kewajiban  Warga  Negara”  bermula  dari keinginan  Soeharto  untuk  segera  dilantik  sebagai Presiden  penuh.  Sebagaimana  diketahui,  pada  saat itu  Soeharto  masih  berkedudukan  sebagai  Pejabat Presiden.
Menurut  Abdulkadir,  keinginan  Soeharto untuk  dilantik  sebagai  Presiden  penuh  itu dilatarbelakangi  oleh  rencananya  untuk  mengikuti Sidang Inter-Governmental  Group  on  Indonesia (IGGI) yang  pertama  di  Tokyo.  Ia    ingin  hadir  di sana  sebagai  Presiden  penuh,  agar  lebih  mantap daripada  jika  hanya  berkedudukan  sebagai  Pejabat Presiden.  Para  petinggi  militerpun  kemudian mendatangi  A.H.  Nasution  yang  pada  saat  itu berkedudukan    sebagai  Ketua  MPRS.  Mereka meminta  agar  Nasution  segera  melantik    Soeharto sebagai  Presiden penuh.
Namun  demikian,  pada  awalnya  Nasution menolak  permintaan  itu  dengan  alasan  bahwa mereka  para  petinggi  militer  tersebut  boleh meminta  apa saja  kepadanya, asalkan jangan minta agar ia melanggar konstitusi. Selain dilatarbelakangi  alasan  konstitusional  tersebut,
Jailani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 624-631
menurut  Abdulkadir,  penolakan  Nasution  tersebut setidak-tidaknya  dilatarbelakangi  oleh  dua  hal. Pertama,  Undang-Undang  Pemilu  pada  saat  itu belum  ditetapkan.  Kedua,    penghitungan  masa jabatan (office  terms) Presiden  dianggap  tidak sesuai jika dimulai pada tahun 1968.
Salah seorang Wakil Ketua MPRS dari unsur Nadhlatul  Ulama,  H.M.  Subchan  Z.E.,  kemudian menyatakan  menarik  dukungan  kepada    Nasution. Ia  menulis  memo  yang  ditujukan  kepada  Nasution di  atas block  note Operasi  Khusus  (Opsus)  dan minta  agar  memo  tersebut  disampaikan  kepada Nasution melalui Abdulkadir. Memo yang ditulis di atas  block  note  tersebut  menimbulkan  penafsiran bahwa  Subchan  pada  saat  itu  sudah  menjadi “binaan” Ali Moertopo, salah seorang tokoh Opsus. Karena  berbagai  desakan  tersebut,  akhirnya  MPRS RI  melantik  Soeharto  sebagai  Presiden  penuh  RI pada  sekitar  pukul  01:30  WIB  dinihari,  hanya beberapa  jam  menjelang  keberangkatan    Soeharto ke Tokyo.
Pelantikan  Soeharto  menjadi  Presiden  penuh tersebut  menjadikan  tujuan  utama (the  main  goal) dari  kelompok-kelompok  pendukung  Soeharto dianggap  sudah  tercapai.  Mashuri,  salah  satu  di antara  tokoh  dari  kelompok  tersebut  kemudian menyatakan  bahwa  komposisi  Badan  Pekerja MPRS  tidak  sesuai  lagi  dengan  Peraturan  Tata Tertib  MPRS.  Dengan  demikian  MPRS    sudah tidak  perlu  bersidang  lagi.  Pendapat  Mashuri  ini kemudian  mendapatkan  dukungan,  sehingga  pada akhirnya  MPRS    tidak  mengadakan  persidangan lagi.  Dengan  demikian  pembahasan  “Piagam  Hak- Hak    Asasi  Manusia  dan  HakHak  serta  Kewajiban Warga  Negara”  itu  pun  kemudian  menjadi  tidak jelas nasibnya dan tidak jadi diberlakukan.
Perjalanan  sejarah  kemudian,  Pemerintah Orde  Baru  seakan-akan  bersikap  anti  terhadap eksistensi  suatu  piagam  hak  asasi  manusia.  Setiap pertanyaan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia, cenderung untuk dijawab bahwa piagam  semacam  itu  (pada  saat  itu)  tidak dibutuhkan, karena masalah hak asasi manusia telah diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan.
Secara  kongkrit,  pendapat  semacam  ini kemudian  luruh  dengan  sendirinya  semenjak diberlakukannya  Ketetapan  MPR  Nomor  XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana  disebutkan  di  muka,  yang  ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November
1998.  Terlepas  dari  kekurangan-kekurangan  yang oleh  sementara  kalangan  dianggap  masih  melekat di  dalamnya,  pemberlakuan  Ketetapan  ini  bisa dianggap  sebagai  semacam  “penebus”  kegagalan ditetapkannya  “Piagam  Hak-Hak  Asasi  Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara” oleh MPRS sekitar 35 tahun sebelumnya.
Pada  intinya,  Ketetapan  MPR  Nomor XVII/MPR/1998  tersebut  menugaskan  kepada Lembaga-Lembaga  Tinggi  Negara  dan  seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan,  dan  menyebarluaskan  pemahaman mengenai  hak  asasi  manusia  kepada  seluruh masyarakat.  Di  samping  itu,  Ketetapan  ini  juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan  Rakyat  untuk  meratifikasi  berbagai instrumen  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB) tentang  hak  asasi  manusia,  sepanjang  tidak  bert entangan    dengan    Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945.
Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan  hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan  melalui  gerakan  kemasyarakatan  atas dasar  kesadaran  dan  tanggung  jawabnya  sebagai warga  negara  dalam    kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian,  pemantauan,  penelitian  dan    mediasi tentang  hak  asasi    manusia  dilakukan  oleh  suatu Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  yang ditetapkan  dengan  undang-undang.  Ketetapan  ini juga dilampiri oleh naskah hak  asasi manusia yang di dalam sistematikanya  mencakup: (1) Pandangan dan  Sikap  Bangsa  Indonesia  terhadap  Hak  Asasi Manusia;  dan  (2)  Piagam  Hak    Asasi  Manusia (Harahap, 2018).
Sebagaimana  diuraikan  di  muka,  sebelum ditetapkannya  Ketetapan  tersebut,  pada  tanggal  15 Agustus  1998  Presiden  B.J.  Habibie  telah menetapkan berlakunya Keppres Nomor 129 Tahun 1998  tentang  “Rencana  Aksi  Nasional  Hak  Asasi Manusia Indonesia 1998–2003”, yang lazim disebut sebagai  RANHAM.  Perkembangan-perkembangan yang  terjadi  begitu  cepat  dalam  lingkup  domestik maupun  internasional,  dan  kehadiran  Kementerian Negara  Urusan  Hak  Asasi  Manusia  pada  Kabinet Persatuan  Nasional  yang  kemudian  digabungkan dengan  Departemen  Hukum  dan    Perundang- undangan  menjadi  Departemen  Kehakiman  dan Hak Asasi Manusia membuat  RANHAM ini harus disesuaikan.  Pada  saat  penulisan  buku  ini dilakukan,  proses  penyempurnaan  tersebut  tengah
Jailani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 624-631
dilakukan  oleh  suatu  tim  inter  departemen (interdep) di Jakarta.
Keppres  Nomor  129  Tahun  1998  tersebut antara  lain  menegaskan  bahwa  RANHAM  tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan  dalam  suatu  program  5  (lima) tahunan  yang  akan  ditinjau  dan  disempurnakan setiap  5  (lima)  tahun.  Untuk  melaksanakan RANHAM tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  langsung  kepada  Presiden.  Tugas  Panitia Nasional tersebut adalah sebagai berikut:
a. Persiapan  pengesahan  perangkat  internasional di bidang hak asasi manusia;
b. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak asasi manusia;
c. Penentuan  prioritas  pelaksanaan  hak  asasi manusia;
d. Pelaksanaan  isi  perangkat  internasional  di bidang hak asasi manusia yang telah disahkan.
Selanjutnya  yang  sangat  penting  bagi penegakan  hak  asasi  manusia  dalam  era  reformasi (setelah bulan Mei tahun 1998) adalah ditetapkannya  Perubahan  Kedua  Undang-Undang Dasar  1945  dalam  Sidang  Tahunan  MPR  yang pertama  pada  tanggal  7  –  18  Agustus  2000.  Hal penting  yang  dihasilkan  dalam  Sidang  Tahunan tersebut  adalah  ditetapkannya  Bab  khusus  yang mengatur  mengenai  “Hak  asasi  manusia”  dalam Bab  XA  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar 1945.  Isi  Bab  tersebut  memperluas  Pasal  28 Undang-Undang  Dasar  1945  yang  semula  hanya terdiri  dari  1  pasal  dan  1  ayat,  menjadi  beberapa pasal  dan  beberapa  ayat.  Pasal-pasal  dan  ayatayat tersebut  tercantum  dalam  Pasal  28A  hingga  Pasal 28J.
Di  satu  sisi  pencantuman  pasal-pasal  yang secara  khusus  mengatur  mengenai  hak  asasi manusia  dalam  Perubahan  Kedua  Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kemajuan yang cukup signifikan, karena proses perjuangan untuk melakukan  hal  itu  telah  lama  dilakukan.  Namun  di sisi  lain  hal  ini  justru  menjadi  sesuatu  yang merancukan  karena  pasal-pasal  tentang  hak  asasi manusia  yang  dicantumkan  dalam  Perubahan Kedua  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau  setidak-tidaknya  memiliki  redaksional  yang serupa dengan beberapa pasal dari Ketetapan MPR Nomor  XVII/MPR/1998  dan  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999.  Kedua  ketentuan  yang
disebut  terakhir  ini  juga  mengatur  mengenai  “Hak Asasi Manusia”.

## HAK-HAK  YANG  DILINDUNGI  DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
Hak-Hak    yang  diatur  dan  dijamin  dalam ketentuan  Undang-Undang    Nomor  39  Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:
(a) Hak  untuk Hidup (b) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (c) Hak  untuk Mengembangkan Diri
(d) Hak  untuk Memperoleh Keadilan Prinsip-prinsip  yang  tercakup  dalam bagian  empat  Undang-Undang  Nomor  39
Tahun 1999 di antaranya:
-  Peradilan  yang  Bebas  Serta  Tidak Memihak  (Pasal 17)
-  Praduga  Tak  Bersalah (presumption  of innocence) (Pasal 18)
- Nullum  delictum  siena  previa  lege poenale (Pasal 18 ayat (2))
-  Hak  untuk  Mendapat  Bantuan  Hukum (Pasal 18 ayat (4))
- Ne bis in idem (Pasal 18 ayat (5))
- Hukuman Perampasan Kekayaan (Pasal 19)
(e) Hak atas Kebebasan Pribadi
Dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor  39  Tahun  1999,  perlindungan  hak  atas kebebasan  pribadi  diatur  dalam  Pasal  20-43 yang meliputi :
- Hak untuk Tidak Diperbudak
- Hak untuk Bebas Memeluk Agama
- Hak untuk Bebas Memilih dan Dipilih
- Hak untuk Berkumpul dan Berserikat
- Hak untuk Menyampaikan Pendapat
- Hak atas Status Kewarganegaraan
- Hak untuk Bertempat Tinggal

## (F) Hak atas Rasa Aman
Hak atas rasa aman ini meliputi;
- Hak Suaka
-    Hak  atas  Perlindungan  dan  Hak  atas Rasa Aman
-    Hak  untuk  Bebas  dari  Penyiksaan  dan Perlakuan  Sewenang-wenang.
Jailani et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 624-631

## (g) Hak atas Kesejahteraan
(h)  Hak  untuk  Turut  Serta  dalam Pemerintahan
- Hak untuk Memilih dan Dipilih
-  Hak  untuk  Mengajukan  Pendapat Melalui wakil rakyat di DPR,
(i) Hak Perempuan (j) Hak  Anak
Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud  dengan  anak  adalah  setiap  orang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi anak telah  diakui  dan  dilindungi  sejak  masih  dalam kandungan.  Sebagai  negara  peserta  Konvensi tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan berbagai  upaya  dalam  perlindungan  hak  asasi manusia, di antaranya:
1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari  penculikan,    penyelundupan  dan penjualan.
2. Melindungi  anak  dari  kehilangan  keluarga, eksploitasi  ekonomi  baik  secara  fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk    diskriminasi,  dan  dalam  keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian,  konflik  bersenjata,  dan  anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin  hak  anak  yang  menjadi  korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksplotasi.
4. Dilarang  memberikan  perlakuan/hukuman yang  kejam,  penjatuhan  hukuman  mati, penjara  seumur  hidup,  penahanan  semena- mena dan perampasan kemerdekaan.

## Kesimpulan
Dari  apa  yang  diuraikan  pada  bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penyuluhan  hukum  yang  berkaitan  dengan sosialisasi  Undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  HAM  di  Desa  Bagek  Polak Kecamatan  Labuapi  Kabupaten  Lombok  Barat yang  telah  dilaksanakan  dapat  memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang masalah-masalah  yang  berkenaan  dengan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia,  dalam  hal  ini  adalah  jika  terjadi masalah-masalah  pelanggaran  HAM  disekitar mereka,  maka  mereka  akan  mengerti  bahwa
masalah  itu  adalah  merupakan  pelanggaran HAM.
2. Perhatian masyarakat terhadap materi penyuluhan  cukup  besar  terlihat  dari  adanya rasa antusiasme yang tinggi dengan diajukannya  berbagai  pertanyaan  kepada  tim penyuluh,  khususnya  yang  berkaitan  dengan masalah-masalah  perlindungan  dan  penegakan HAM.

## Daftar Pustaka
Harahap,  M.  S.  (2018).  EVALUASI  KEBIJAKAN PEMERINTAH  DALAM  MENDUKUNG PENEGAKAN  HUKUM  DAN  HAK ASASI MANUSIA. JURNAL ILMIAH
HUKUM DIRGANTARA , 3 (2).
Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi  Manusia  dalam  Kaitannya  dengan Konsepsi Negara Hukum. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 4 (5).
Muhammad, M. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam
Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. Meraja journal , 1 (2), 31-38.
Rondonuwu,  A.  G.  (2020).  KAJIAN  HUKUM
TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KUHPIDANA. LEX CRIMEN , 9 (3).
Tarigan, J. P. (2017). Akomodasi Politik Hukum di
Indonesia  terhadap  Hak  Asasi  Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya. Jurnal Konstitusi , 14 (1),
168-187.