INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14435-14453 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Arbitrase di Prancis dan di Indonesia Berdasarkan Indikator Dispute Resolution Pada Business-Ready
Nila Auriga 1 ✉ , Muhammad Khutub 2 , Nisa Istiani 3

## Universitas Al-Azhar
Email: nil aauriga@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Business  Ready atau B-Ready adalah  suatu  bentuk  tolok  ukur  internasional  yang  bertujuan  untuk mengadvokasikan reformasi kebijakan dalam pembangunan ekonomi di setiap negara di seluruh dunia. Indikator B-Ready  dalam dispute resolution atau penyelesaian sengketa adalah mengukur efisiensi dan kualitas  yang  baik  dalam  penyelesaian  permasalahan  bisnis  perdagangan.  Dalam  penelitian  ini, bertujuan untuk mengukur apakah penyelesaian sengketa dalam bisnis perdagangan di luar pengadilan dalam  hal  ini  arbitrase,  sudah sesuai  dengan kategory B-Ready   atau  tidak.  Untuk  itu,  metode  yang digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  perbandingan  hukum  penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase antara negara Prancis dan Indonesia. Hal ini dikarenakan antara kedua negara tersebut memiliki hubungan kerja sama perdagangan yang cukup erat, sehingga potensi  terjadinya  sengketa sangat rentan.  Berdasarkan  perbandingan  antara  hukum  arbitrase  dari kedua negara tersebut, di dapat bahwasannya hukum arbitrase prancis lebih fleksibel dan efektif dalam proses penyelesaian sengketa bisnis perdagangannya begitu pun pada kualitas proses penyelesaiannya, hukum arbitrase prancis menekankan ketidak adanya penundaan dalam pelaksanaan putusan arbitrase dan independensi yang tinggi. Untuk itu diharapkan Indonesia dapat mengambil contoh dari hukum arbitrase prancis dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Kata Kunci: Business Ready, Penyelesaian Sengketa, Hukum Arbitrase, Indonesia, Prancis

## Abstract
Business  Ready  or  B-Ready  is  an  international  benchmark  that  aims  to  advocate  policy  reform  in economic development in every country around the world. The B-Ready indicator in dispute resolution is designed to measure the efficiency and quality in resolving trade business problems. This study aims to measure whether dispute resolution in trade business, specifically arbitration, aligns with the B-Ready standards.  The  method  used  is  a  normative  juridical  approach,  comparing  out-of-court  dispute resolution through arbitration between France and Indonesia. This is due to the close trade cooperation relationship between the two countries, which makes them vulnerable to disputes. A comparison of the arbitration laws of the two countries reveals that French arbitration law is more flexible and effective in resolving trade business disputes, emphasizing the absence of delays in the implementation of arbitral awards and  high independence.  It is  hoped  that Indonesia can learn  from  French  arbitration law  in resolving disputes through arbitration.
Keywords: Business Ready, Dispute Resolution, Arbitration Law, Indonesia, France

## PENDAHULUAN
Business ready atau B-Ready adalah sebuah tolok ukur internasional atau standarisasi yang  dikembangkan  oleh  Bank  dunia. B-Ready  memberikan  suatu  penilaian  kepada lingkungan bisnis terhadap pengembangan sektor swasta, yang mana mencakup sebagian besar ekonomi di seluruh dunia. Laporan dan analisa dari B-Ready tersebut bertujuan untuk mengadvokasi  reformasi  kebijakan,  menginformasikan  saran  kebijakan  tertentu,  dan menyediakan data untuk kebijakan dalam pembangunan ekonomi di setiap negara di dunia (Esposito, Lanau, and Pompe,2014).
Dalam indikator dispute resolution yang terdapat dalam B-Ready, informasi dan data yang ada di dalamnya bertujuan untuk mengukur efisiensi dan kualitas penyelesaian dalam masalah bisnis perdagangan. Konteks bisnis antar perusahaan yaitu dimana terdapat tiga dimensi yang berbeda yang selanjutnya disebut sebagai pilar. Yaitu:
Pilar  Pertama: Regulatory  Framework  for  Dispute  Resolution,  dalam  pilar  kerangka regulasi untuk penyelesaian sengketa ini menilai peraturan dan undang-undang yang ada, apakah  mencakup  efisiensi  dan  menyediakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan. Pilar Kedua: Public service for Dispute Resolution. Dalam layanan publik untuk penyelesaian sengketa di dalam pilar kedua ini, mengukur kredibilitas kelembagaan, tingkat digitalisasi, tingkat transparansi, dan pengembangan layanan terkait alternatif penyelesaian sengketa  dan  menilai  penyediaan  layanan  publik  secara de  facto.  Pilar  Ketiga :  Ease  of Resolving a Commercial Dispute in Practice. Dalam pilar ketiga, pada penyelesaian sengketa komersil  dalam  praktiknya,  mengukur  keandalan  dan  kemudahan  dalam  penyelesaian
sengketa,  waktu  dan  biaya  yang  terkait  dalam  pengakuan  dan  pelaksanaan  keputusan ( Business Ready, Methodology Handbook, May 2023).
Selanjutnya mengenai perdagangan lintas negara, Indonesia sebagai negara maritim adalah negara yang strategis dalam bidang perdagangan antar negara. Berdasarkan data dari  Kementerian  Perhubungan,  memprediksi  bahwa  Indonesia  akan  memobilisasi  dana antara 45 sampai 50 Miliar USD untuk pelabuhan-pelabuhannya hingga tahun 2030. Hal ini dikarenakan trasnportasi maritim mewakili 90% dari keseluruhan transportasi perdagangan internasional  Indonesia.  Selat  Malaka  (sebagai  navigasi  pelayaran  global)  dan  jalur-jalur kepulauan Indonesia (Alur laut kepulauan Indonesia - ALKI I, II, dan III) merupakan jalur-jalur pelayaran komersial yang sangat strategis di mana banyak kapal-kapal besar dari berbagai negara datang dan singgah ( https://dephub.go.id/ ).
Dari data tersebut, kondisi Maritim Indonesia sangat mendukung perdagangan lintas negara  yang  mengglobal.  Selanjutnya,  Prancis  adalah  salah  satu  negara  yang  memiliki hubungan  perdagangan  yang  cukup  erat  dengan  Indonesia.  Di  tahun  2022,  Indonesia menjadi negara prioritas untuk tujuan export perdagangan maritim, yaitu pada prospek di sektor  pertahanan  dan  atau  keamanan,  industri  galangan  kapal  yang  mana  merupakan pasar  potensial  bagi  para  pemasok  peralatan,  mesin  kelautan,  dan  jasa  galangan  kapal prancis ( www.teamfrance-export.fr ).
Hal ini memberikan gambaran bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang perdagangan salah satu contohnya adalah dalam bidang industri maritim. Dari kerja sama kedua negara tersebut yaitu antara Indonesia dengan Prancis, potensi adanya sengketa sangat rentan, apalagi mengingat luas perairan Indonesia yang sangat luas serta berbagai  jenis  bisnis  perdagangan  yang  dilakukan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  peran penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal ini yaitu arbitrase sangat dibutuhkan apabila  di  kemudian  hari  dikhawatirkan  terjadinya  suatu  sengketa  dalam  bisnis perdagangan tersebut.
Oleh  sebab  itu,  kesesuaian  mekanisme B-Ready  terhadap  penyelesaian  sengketa bisnis  perdagangan  melalui  arbitrase  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  sangat  penting  untuk  di  telaah  agar  mendapatkan  kepastian  hukum  dan keadilan dalam penyelesaiannya terutama di Indonesia. Untuk itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :
Sejauh  mana  kesesuaian  pengaturan  arbitrase  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa di Indonesia dan di Prancis dalam indikator Bank Dunia Business Ready pada area dispute resolution?.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  hukum,  terdapat  data  primer  dan  data  sekunder.  Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu mencari data-data sekunder dengan acuan dari sisi yuridis yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada.
Selanjutnya  mengenai  pengumpulan  data,  data-data  yang  disajikan  adalah  data sekunder  yang  mana  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  bahan  hukum  primer  berupa undang-undang/  peraturan  arbitase  Indonesia  dan  Prancis  sedangkan  bahan  hukum sekunder adalah jurnal, laporan ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang membahas beberapa bagian terkait objek yang diteliti yaitu arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam penyelsaian sengketa bisnis perdagangan.
Kemudian  dari  data-data  tersebut  dianalisa  dengan  pendekatan  kualitatif  dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada. Hal ini dikarenakan bahwasannya dibutuhkan analisa dan interpretasi dalam meneliti perbandingan peraturan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian  sengketa  bisnis  perdagangan  antara  kedua  negara  tersebut  yaitu  antara Indonesia dan Prancis sehingga hasil analisa dan interpretasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dalam bentuk laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arbitrase dalam Indikator Business Ready pada Area Dispute Resolution
Konsep Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata non litigasi atau di luar pengadilan umum atau alternatif penyelesaian sengketa yang mana didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999: Pasal 1 Ayat 1).
Berdasarkan definisi arbitrase tersebut dapat dipahami bahwasannya, arbitrase adalah suatu  alternatif  atau  pilihan  lain  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan, khususnya masalah bisnis perdagangan karena UU APS No. 30 Tahun 1999 berfokus pada penyelesaian sengketa bisnis perdagangan atau komersil (UU APS No. 30 Tahun 1999: Pasal 5).
Arbitrase  juga  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  yang  memiliki  nilai  lebih dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  pada  umumnya  karena arbitrase merupakan suatu alternatif apabila di rasa penyelesaian masalah di pengadilan tidak cukup memberikan hasil yang memuaskan dari salah satu atau bahkan kedua belah
pihak, maka arbitrase bisa menjadi pilihan lain sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa bisnis perdagangan.
Sengketa dalam perdagangan antar satu negara dengan negara yang lain pasti akan mungkin  terjadi  baik  itu  di  negara  maju  atau  pun  di  negara  berkembang.  Masalah kurangnya aktivitas kewirausahaan dan investasi terjadi ketika sengketa di dalamnya tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu sistem penyelesaian sengketa yang baik sangat lah penting untuk bisnis perdagangan yang sehat. Dimana dua hal yang dibutuhkan adalah efisiensi dan kualitas yang baik dalam sistem pengaturan penyelesaian sengketa tersebut. Sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan berkualitas tersebut membutuhkan kerangka kerja yang jelas dan mutakhir serta layanan publik yang baik (Esposito, Lanau, and Pompe, 2014).
Hal tersebut adalah sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa secara tepat waktu dan sah secara hukum dalam artian terdapatnya kepastian hukum. Kerangka kerja peraturan yang  baik  harus  diberlakukan  melalui  sistem  pelayanan  publik  yang  baik  juga.  Elemen- elemen kuncian dari sistem tersebut adalah kerangka kerja kelembagaan yang mumpuni, adanya digitalisasi, transparansi serta layanan yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pada  topik Dispute  Resolution  atau  alternatif penyelesaian sengketa berfokus pada kerangka kerja peraturan dan publik serta efisiensi dalam  praktiknya.  Pengertian  indikator B-Ready    terkait  dispute  resolution  adalah bagaimana  mengukur  efisiensi  dan  kualitas  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis perdagangan dalam konteks komersil.
Melalui  tiga  dimensi  penting  selanjutnya  di  sebut  pilar  yang  terbagi  dalam  3  pilar. Yaitu:
Pada  pilar  pertama  menilai  apakah  undang-undang  dan  regulasi  yang  berkaitan dengan proses pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa sudah efektif dan efisien serta  mencangkup  fitur-fitur de  jure  yang  diperlukan,  apakah  undang-undang  tersebut dapat memfasilitasi klaim lintas batas, dan apakah dapat memastikan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga  terkait.  Pada  pilar  kedua  menilai  ketahanan  kerangka  kerja  pada kelembagaan,  dalam  hal  ini  menilai  bagaimana  kredibilats  kelembagaan  dalam menyelesaikan sengketa, tingkat digitalisasi, tingkat transparansi, pengembangan layanan terkait alternatif penyelesaian sengketa sehingga dapat menilai penyediaan layanan publik secara de  facto.  Pada  pilar  ketiga  menilai  keandalan  penyelesaian  sengketa,  bagaimana waktu dan biaya yang diperlukan serta pelaksanaan putusan. Kemudian setiap pilar dibagi lagi menjadi kategori dan lebih detail lagi dalam subkategori. Untuk lebih jelasnya dibawah ini terlampir pembagian pilar dan subkategorinya, dari ketiga pilar tersebut, hal yang akan
dibahas  secara  mendalam  adalah  pada  arbitrase  yang  terdapat  di  dalam  ketiga  pilar tersebut.
Tabel 1. Tabel ringkasan dari ketiga Pilar untuk topik Penyelesaian Sengketa
( Business Ready, Methodology Handbook May 2023)
PILAR I-Regulatory Framework for Dispute Resolution
1. Court Litigation a. Time Standards b. Procedural Certainity c. Judicial Integrity d. Foreign Judgments e. Gender Equality and Environmental Sustainbility 2. Alternative Dispute Resolution (ADR) a. Acceptance of Arbitration b. Key Elements of Arbitration c. Investor-State Arbitration d. Recognition and Enforcement of Arbitral Awards e. Mediation Pillar II – Public Services for Dispute Resolution 1. Institutional framework a. Streamlined Courts b. Special Complaint Mechanisms 2. Digitalization a. Electronic Filing and Service b. Digital Proceedings 3. Transparency a. Openness of Courts b. Production of Key Statistics 4. ADR-Related Services a. Arbitration b. Mediation Pillar III – Ease of Resolving a Commercial Dispute in Practice 1. Reliability of Dispute Resolution a. Reliability of Courts b. Reliability of ADR 2. Time and Cost to Resolve a Dispute a. Time and Cost for Court Litigation
b.
Time and Cost for Arbitration 3. Recognition and Enforcement a. Foreign Decisions b. Final Domestic Judgments

## 1. Pilar Pertama
Pada pilar pertama dalam pengaturan alternatif penyelesaian sengketa yaitu arbitrase, menjelaskan  mengenai  kasus  apa  saja  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  yaitu berbagai  macam  kasus  yang  berhubungan  dengan  bisnis,  harta  tidak  bergerak  dan  hak kekayaan intelektual (CECL and UIHJ,2021). Selanjutnya penerimaan arbitrase memiliki tiga indikator yaitu: Arbitrabilitas yang berbeda jenis-jenisnya terkait sengketa bisnis, arbitrase dalam sengketa dengan badan usaha milik negara dan publik, otonomi para pihak dalam arbitrase.
Selanjutnya  elemen-elemen  utama  pada  arbitrase  adalah  dengan  adanya  prinsip “ kompetenz-kompetenz ” (AAA,2009; OECD, 2004; ICC,1998), yang mana memberdayakan majelis  arbitrase  untuk  memustuskan  pertanyaan  apakah  ia  memiliki  yuridiksi  sebelum pengadilan domestik. Pengadilan dapat memberikan dukungan dengan membantu majelis arbitrase dalam memfasilitasi pengumpulan bukti. Serta arbitrase bisa mendapatkan daya tarik  yang  tinggi  apabila  undang-undang  tidak  memberikan  kemungkinkan  untuk  naik banding, kecuali jika kedua belah pihak telah menyetujuinya.
Kualitas  arbitrase  yang  baik  adalah  bagaimana  pengakuan  dan  pelakasanaan putusannya  yang  langsung  dan  dapat  di  prediksi  pelaksanaannya.  Lebih  spesifik,  hal tersebut dapat juga memungkinkan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sementara (yaitu, putusan yang tunduk pada keputusan akhir pada tahap putusan arbitrase) dan  putusan  parsial  (yaitu,  putusan  yang  menentukan  hanya  sebagian  dari  klaim  secara final)  (UNCITRAL,2008).  Hal  ini  juga  memastikan  bahwasannya  pengadilan  tidak  dapat mengesampingkan, membatalkan, atau mengosongkan putusan arbitrase domestik dengan alasan kesalahan hukum atau kesalahan fakta. Alasan tersebut juga tidak dapat digunakan oleh pengadilan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

## 2. Pilar Kedua
Dalam  mengukur  kredibilitas  kelembagaan,  lembaga  arbitrase  sebagai  lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa,  biasanya  lebih  fleksibel  apabila  dibandingkan  dengan pengadilan.  Serta  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  para  pihak  yang  lebih  spesifik.  Jasa arbitrase  membutuhkan  kelembagaan  arbitrase  yang  operasional  (Pouget,2013);  (World
Bank,2011). Lembaga arbitrase dapat membantu para pihak yang berperkara dalam memulai proses  arbitrase,  dan  menginformasikan  daftar  arbiter  yang  memenuhi  syarat  dan berkualitas dan apabila para pihak memilih arbiter di luar daftar yang sudah diinformasikan juga tidak dilarang (Schimmel,2018).
Layanan arbitrase ini juga harus dapat didigitalisasi seperti misalnya memungkinkan untuk  konferensi  dan  sidang  virtual  serta  penandatanganan  elektronik  (Piers  and Aschauer,2018). Hal penting lainnya adalah transparansi sangat penting untuk kredibilitas arbitrase. Hal ini mendorong lembaga arbitrase untuk mengumpulkan dan mengungkapkan statistik  mengenai  jumlah  kasus  yang  ditangani,  waktu  untuk  menyelesaikan  sengketa, jumlah arbiter dipilah berdasarkan jenis kelamin, serta untuk mempublikasikan ringkasan putusan arbitrase (Baetens,2020); (UN,2016); (Zlatanska,2015).

## 3. Pilar Ketiga
Pada  pilar  ketiga,  yaitu  keandalan  dalam  penyelesaian  sengketa,  waktu  dan  biaya dalam penyelesaian sengketa serta pengakuan dan penegakan hukumnya. Pada keandalan pengadilan setiap  pelaku usaha harus mengetahui bahwasannya sistem yang  digunakan harus dapat diandalkan dan dapat memberikan prospek yang baik. Apabila di rasa kurang percaya pada sistem tersebut maka pihak pelaku usaha dapat mempertimbangkan untuk menghindarinya. Oleh sebab itu, pelaku usaha diharapkan dapat memastikan bahwa dalam menyelesaikan  sengketa  komersial  pengadilan  bersifat  independen  dan  tidak  memihak merupakan hal yang sangat penting.
Pada  alternatif  penyelesaian  sengketa  yaitu  arbitrase,  yang  mana  sama  dengan pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa juga membutuhkan keandalan ketika pelaku bisnis memiliki kepercayaan terhadap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Efisiensi adalah kuncian dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang terlalu lama dan terlalu  mahal  berdampak  pada  terhambatnya  keadilan.  Sehingga  bisnis  memiliki kepentingan secara langsung  dalam  penyelesaian  pengadilan sengketa komersial secara tepat  waktu  dan  hemat  biaya  (Chemin,2009);  (Dejuan-Bitria  and  Mora-Sanguinetti,2021); (Fabbri,2010).
Pada arbitrase merupakan jenis lain dari penyelesaian sengketa di mana keputusan yang mengikat para pihak, adalah sama pentingnya pada memastikan bahwasannya proses arbitrase tepat waktu dan hemat (Chemin,2009); (Dejuan-Bitria and Mora-Sanguinetti,2021).
Efisiensi  proses  untuk  mengakui  dan  melaksanakan  putusan  arbitrase  asing  dapat tergantung  pada  waktu  yang  dibutuhkan  pengadilan  lokal  untuk  mempertimbangkan permintaan tersebut dan pada biaya pengacara dan pengadilan terkait. Dengan cara yang
sama, efisiensi proses untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing mungkin tergantung  pada  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  pengadilan  setempat  untuk mempertimbangkan permintaan untuk mengakui dan pelaksanaan putusan arbitrase asing serta biaya pengacara dan pengadilan terkait.
Putusan  akhir  domestik  mungkin  memerlukan  inisiasi  pelaksanaan  paksa  jika  pihak yang kalah menolak untuk mematuhi putusan tersebut (Gramckow,2014). Pada saat kreditur yang memberikan putusan menghadapi situasi seperti itu, merupakan kepentingan terbaik kreditur  untuk  melakukan  proses  ini  dengan  cepat  dan  dengan  biaya  tambahan  yang minimal.

## Arbitrase di Indonesia
Putusan faktor-faktor penting mengapa arbitrase dipilih dalam penyelesaian sengketa bisnis  perdagangan  khususnya  di  Indonesia  adalah  secara  privat  yaitu:  kebebasan, kepercayaan, dan keamanan; dalam artian arbitrase bersifat otonom dan kerahasiaannya terjaga dalam prosesnya karena sifatnya yang tertutup; keahlian: dalam prosesnya arbiter adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang sesuai dengan sengketa yang sedang dihadapi  para  pihak  sehingga  arbitrase  memberikan  kepercayaan  penuh  dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa; cepat dan hemat biaya: dalam prosesnya,  mekanisme  arbitrase  tidak  formal  seperti  di  pengadilan  yang  banyak  sekali proses administrasinya (Suparman,2012).
Hal  selanjutnya  adalah  pada  arbitrase  pengambilan  keputusannya  lebih  cepat sehingga  tidak  terlalu  memakan  biaya  yang  banyak  jika  dibandingkan  pada  proses pengadilan; bersifat rahasia: karena proses arbitrase yang tertutup maka hal ini bertujuan untuk melindungi para pihak dari publisitas, yang mana hal ini berkaitan dengan reputasi suatu  perusahaan;  putusan  arbitrase  final  dan  mengikat  (Suparman,2012),  final  dan mengikat  ( binding)  adalah  ciri  khas  yang  paling  menonjol  pada  arbitrase,   dalam  artian bahwasannya kedua belah pihak sepakat atas putusan yang telah di putuskan oleh dewan arbitrase adalah putusan akhir yang harus laksanakan berdasarkan hasil putusannya.
Pada akhirnya arbitrase bertujuan untuk mendapatkan keadilan substantial yang lebih bermartabat dan tidak hanya sekedar mencapai keadilan formal yang tidak memiliki makna atau  dengan  kata  lain  keadilan  yang  didapat  tidak  menimbulkan  permusuhan  karena masing-masing  pihak  telah  setuju  atas  putusan  yang  dibuat  atau win  win  solution. Walaupun arbitrase dinilai sebagai salah satu pilihan yang baik bagi para pengusaha dalam penyelesaian  sengketa  bisnis  mereka.  Namun  di  Indonesia  masih  banyak  beberapa hambatan  arbitrase  dalam  prakteknya  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Adi  Sulistyo,
diantaranya: Ketentuan yang mengatur masalah arbitrase di Indonesia yang masih jarang diketahui  oleh   dan  dimengerti  oleh  pelaku  bisnis;  Budaya arbitration  minded  masih merupakan  suatu  hal  yang  baru  bagi  kalangan  para  pengusaha;  Masih  terdapat  banyak kalangan pengusaha yang belum berani membawa sengketa mereka ke forum arbitrase karena minimnya informasi dan pengenalan terhadap arbitrase tersebut, hal ini dikarenakan informasi tentang BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan keberhasilannya dalam menangani kasus sengketa bisnis tidak terpublikasi dan terekspos dengan baik; karena hal tersebut maka profesionalitas dan kredibilitas arbiter di Indonesia juga ikut kurang diketahui oleh para pelaku bisnis. Selain itu juga belum banyaknya konsultan hukum di Indonesia yang mengarahkan  kliennya  untuk  memilih  arbitrase  dalam  penyelesaian  sengketanya;  Pada pelaksanaan hasil putusan arbitrase yang sifatnya sukarela maka terkadang pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Selain itu, masih adanya campur tangan  pengadilan  negeri  dalam  penanganan  sengketa  yang  seharusnya  di  selesaikan dalam forum arbitrase, hal ini dikarenakan para hakim kurang memahami masalah arbitrase yang mana suatu sengketa tersebut berdasarkan klausa arbitrase namun malah ditangani oleh  pengadilan  negeri  padahal  seharusnya  diselesaikan  melalui  forum  arbitrase (Suparman,2012).
Dari sini kita melihat masalah arbitrase di Indonesia bahwasannya, arbitrase yang pada hakikatnya adalah otonom justru malah bergantung pada pengadilan negeri dengan ikut campurnya pengadilan dalam menangani pihak yang tidak mau menjalankan hasil putusan arbitrase karena sifat arbitrase yang pelaksanaannya bersifat sukarela.
Dari  uraian  gambaran  mengenai  arbitrase  di  Indonesia  tersebut,  Indonesia  dikenal sebagai unfriendly country yang artinya bahwa Indonesia tidak ramah pada arbitrase karena putusan arbitrase yang pada esensinya final dan mengikat justru malah dibatalkan dimana pembatalan putusan tersebut mengecewakan pihak yang telah memiliki itikad baik didalam menyelesaikan sengketa di forum arbitrase (Nazriyah,2017).
Hal ini terkait dengan pasal 70 UU APS yang mana pada putusan arbitrase, para pihak berhak  untuk  mengajukan  permohonan  pembatalan  apabila  putusan  tersebut  diduga mengandung  unsur-unsur  seperti  surat  dan  dokumen  palsu  atau  dinyatakan  palsu, ditemukan  adanya  dokumen  yang  mana  bersifat  menentukan  yang  disembunyikan  oleh pihak lawan, putusan yang diambil adalah putusan hasil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak  dalam  pemeriksaan sengketa.  Kemudian seperti yang kita ketahui, arbitrase merupakan yang termasuk dalam ranah perdata sedangkan dalam pasal tersebut masih terdapat unsur-unsur yang mana harus di periksa dalam ranah peradilan pidana.
Dari  permasalahan  arbitrase  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia yang  telah  diuraikan  diatas,  dari  sini  terlihat  bahwasannya  arbitrase  di  Indonesia  masih belum  sesuai  dengan  indikator dispute resolution  pada  Business  Ready.  Arbitrase  masih belum berjalan dengan efektif di Indonesia. Selain itu dari proses sampai ke penegakannya yang  sukarela,  masih  terdapatnya  campur  tangan  pengadilan  sehingga  esesnsi  arbitrase yang  seharusnya  independen  tidak  terlihat  pelaksanaannya  di  Indonesia.  Selanjutnya, dengan adanya keterikatan kerja sama bisnis perdagangan antara Indonesia dan Prancis. Maka dari itu, hukum arbitrase Prancis dapat dijadikan sebagai suatu contoh perbandingan dengan  hukum  arbitrase  Indonesia,  karena  Prancis  dikenal  sebagai  negara  yang  ramah dengan  arbitrase.  Perbandingan  ini  dilakukan  guna  melihat  sisi  positif  dari  peraturan arbitrase  masing-masing  negara  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  bisnis perdagangan.
Kesesuaian  Indikator Business  Ready  pada  Dispute  Resolution  Khususnya  Arbitrase  di Prancis dan Indonesia
Hukum arbitrase prancis diatur dalam kode acara perdata prancis atau disingkat FCCP ( French Code of Civil Procedure), atau dalam bahasa prancis code de procédure civile : Livre IV: L'arbitrage. (Articles 1442 à 1527) atau kitab undang -undang hukum acara perdata: Buku IV: Arbitrase. (Pasal 1442 hingga 1527).
Sesuai dengan kasus hukum prancis pada pasal 1442 hingga 1503 FCCP berlaku untuk arbitrase domestik selanjutnya pada pasal 1504 hingga 1527 FCCP berlaku untuk arbitrase internasional.  Disini  hal  terpenting  adalah  arbitrase  dianggap  internasional  apabila melibatkan perdagangan internasional (Pasal 1504 FCCP).
Sedangkan di Indonesia, peraturan arbitrase tertuang dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan tidak berdasarkan model hukum UNCITRAL. Undang-undang arbitrase berlaku untuk semua proses arbitrase domestik  maupun  internasional  yang  mana  menjadikan  Indonesia  sebagai  pusat arbitrasenya.
Tiga pilar indikator Business Ready pada area dispute resolution khususnya arbitrase yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  secara  singkat  dapat  dirangkum  sebagai  berikut: pertama  kerangka  kerja  regulasi,  kedua  kredibilitas  kelembagaan  dan  ketiga  keandalan dalam penyelesaian sengketa.
Selanjutnya, berikut adalah uraian perbandingan antara hukum arbitrase prancis dan hukum arbitrase indonesia dalam kesesuaian ketiga indikator tersebut.

## 1. Kerangka Kerja Regulasi pada Arbitrase
Dalam  hukum  arbitrase  prancis,  khususnya  arbitrase  domestik,  apabila  perjanjian arbitrase tidak menentukan batas waktu, maka putusan harus dilakukan dalam waktu enam bulan sejak tanggal rujukan ke arbitrase. Durasi ini dapat dibatasi atau diperpanjang oleh para  pihak  atau  hakim  yang  bertindak  mendukung  arbitrase  (FCCP,  pasal  1463).  Dalam arbitrase internasional, hukum prancis tidak menetapkan batas waktu sehubungan dengan putusan. Para pihak dapat menyepakati batas waktu. Baik dalam arbitrase domestik maupun internasional, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, putusan yang dikeluarkan di luar batas waktu dapat digugat.
Penghargaan  tersebut  dapat  digugat  dalam  waktu  satu  bulan  sejak  tanggal pemberiannya kepada pihak yang kalah (FCCP, pasal 1494 dan 1519).  Pelayanan dilakukan oleh juru sita, kecuali para pihak sepakat sebaliknya (FCCP, pasal 1519). Salah satu pihak dapat  meminta  pengadilan  untuk  menafsirkan  putusan,  memperbaiki  kesalahan  dan kelalaian yang material, dan atau menyelesaikan putusan. Permintaan harus dibuat dalam waktu  tiga  bulan  setelah  pemberian  penghargaan.  Majelis  arbitrase  harus  memberikan putusan yang diperbaiki dalam waktu tiga bulan sejak tanggal rujukan. Jika majelis arbitrase tidak dapat diadakan kembali, pengadilan yang seharusnya memiliki yurisdiksi jika tidak ada perjanjian arbitrase memiliki yurisdiksi untuk menafsirkan dan mengoreksi putusan tersebut (FCCP, pasal 1485, 1486 dan 1506).
Di  Indonesia,  putusan  harus  dikeluarkan  dalam  waktu  30  hari  sejak  penutupan pemeriksaan  sengketa.  Masing-masing  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk memperbaiki putusan secara administratif dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan. UU Arbitrase tidak memberikan batasan waktu dalam penafsiran suatu putusan.
Selanjutnya,  mengenai  pembatalan  putusan  arbitrase,  pembatalan  suatu  putusan arbitrase dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut:
Surat-surat atau dokumen-dokumen yang diserahkan dalam sidang diakui palsu atau dipalsukan  atau  dinyatakan  palsu  setelah  putusan  diberikan,  setelah  putusan  diberikan, ditemukan dokumen-dokumen yang bersifat tegas dan sengaja disembunyikan oleh pihak lawan, atau penghargaan itu diberikan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  pengadilan  di  Indonesia  (termasuk  Mahkamah Agung)  mempunyai  pandangan  yang  sama  bahwa  alasan  pembatalan  di  atas  bersifat membatasi  dan  hanya  berlaku  untuk  putusan  arbitrase  dalam  negeri.  Namun,  Undang- undang  Arbitrase  tidak  mengatur  mengenai  keberatan  atau  dasar  apa  pun  untuk
mengajukan  banding,  pembatalan  atau  penyisihan  putusan  arbitrase  internasional.  Ini hanya mencakup prosedur penegakan hukum.

## 2. Kredibilitas Kelembagaan
Sebagai negara dengan banyak sekali badan arbitrase, prancis dikenal sebagai negara yang ramah dengan arbitrase. Salah satunya adalah adanya kamar dagang internasional sebagai  salah  satu  lembaga  arbitrase  terkemuka  di  Paris,  asosiasi  arbitrase  prancis  yang mana lembaga tersebut dapat bertindak sebagai otoritas penunjuk.
Selain  itu  banyak  sekali  badan  arbitrase  lainnya  seperti Fédration  des  centres d’Arbitrage yang  terdiri  dari  15  pusat  arbitrase  di  Perancis  :  AFA Association  Française d’Arbitrage, ABAM Association  Bretonne  d’Arbitrage  et  de  Médiation, CAMB Centre d’Arbitrage  et  de  Médiation  de  Bretagne, Centre  de  Médiation  et  d’Arbitrage  près  la chambre de commerce France-Arabe, CMAP Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, CEAM Centre Europeen d’Arbitrage et de Médiation , CEFAREA Centre Français d’Arbitrage de Rassur ance et d’Assurance , CNAT Centre National d’Arbitrage du Travail , CAIP Chambre Arbitrale Internasional de Paris, Chambre de Conciliation et d’Arbitrage de Toulouse Midi - Pyrenees,  CRA Chambre  Regionale  d’Arbitrage ,  CAC Cour  d’Arbitrage  de  La Construction,   CAREN Cour  d’Arbitrage  de  L’Europe  du  Nord, IEAM Institut  d’Expertise,
d’Arbitage et de Médiation, IEMA Institut Euro- Mediterraneen de Médiation et d’Arbitrage , CAMP La Chambre Arbitrale Maritime de Paris.
Dari sini dapat dilihat, bahwasannya dengan adanya keberadaan lembaga-lembaga arbitrase  tersebut,  merupakan  salah  satu  bukti  bahwasannya  arbitrase  adalah  suatu alternatif penyelesaian sengketa yang paling banyak di gemari di Prancis. Selain itu adanya acara pendukung tahunan Paris Arbitration Week, yang bertujuan untuk menghubungkan, baik secara langsung maupun virtual, para komunitas praktisi arbitrase di seluruh dunia dan mempromosikan Paris sebagai rumah abadi bagi arbitrase internasional.
Sebaliknya dengan Indonesia, hanya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau sebagai pusat arbitrase Indonesia, yang memiliki prosedur dan peraturan tersendiri serta mampu  menangani  sengketa  dan  juga  sekaligus  bertindak  sebagai  otoritas  untuk menunjuk.  Namun,  selain  dari  pada  itu,  dalam  konteks  internasional,  kamar  dagang internasional tidak mengatur pengajuan sengketa atau bertindak sebagai otoritas penunjuk.
Di  Prancis  terdapat  kamar  internasional  pengadilan  banding  paris  yang  sudah dibentuk sejak 2018, dimana  terdapat yuridiksi untuk mengadili semua jenis  perselisihan yang  berkaitan  dengan  arbitrase  internasional  misalnya  permohonan  untuk mengesampingkan  putusan  arbitrase  dan  banding  terhadap  perintah  yang  menolak
penegakkan atau pengakuan putusan arbitrase internasional yang mana dibuat di Prancis atau di luar negeri. Prancis dikenal sebagai negara yang ramah terhadap arbitrase karena putusan arbitrase yang dikesampingkan di tempat kedudukan arbitrase dapat diakui atau dilaksanakan di Prancis.
Sedangkan  di  Indonesia,  tidak  ada  pengadilan  spesialis  arbitrase.  Pada  pengadilan negeri lah yang memiliki yuridiksi atas tergugat dan pihak yang berwenang mengadili untuk setiap proses pembatalan atau proses penegakkan putusan arbitrase domestik. Selanjutnya pada  putusan  arbitrase  internasional,  pengadilan  negeri  Jakarta  Pusat  dan  Mahkamah Agung  yang  mendukung  penegakkan  putusan  arbitrase  internasional  karena  apabila mereka menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa pengadilan Indonesia tidak memiliki yuridiksi berdasarkan pasal V (1) (e) Konvensi New York. Hal ini membuktikan bahwasannya arbitrase di Indonesia tidak independen dan masih badanya campur tangan pemerintah.
Selanjutnya, Dalam prosedur arbitrase, hukum arbitrase prancis menekankan ketidak adanya penundaan dalam menjalankan proses sidang untuk menghemat biaya. Untuk itu hal ini adalah suatu nilai lebih dari hukum arbitrase prancis, yang tertuang dalam pasal 1464:
“A  moins  que  les  parties  n'en  soient  convenues  autrement,  le  tribunal  arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Toutefois, …. Les parties et les arbitres agissent avec célérité et l oyauté dans la conduite de la procédure”.
"Kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya, majelis arbitrase akan menentukan prosedur  arbitrase  tanpa  terikat  untuk  mengikuti  peraturan  yang  ditetapkan  untuk pengadilan  negara.  Namun,  …  (selanjutnya  mengacu  pada  pasal -pasal  pendukung sebelumnya) para pihak dan para arbiter harus bertindak dengan cepat dan adil dalam pelaksanaan persidangan".
Hal ini juga tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dalam peraturan ICC ( Internarional Chamber of Commerce) 2021:
Dimana  majelis  arbitrase  dan  para  pihak  akan  melakukan  segala  upaya  untuk melaksanakan  arbitrase  dengan  cara  yang  cepat  dan  hemat  biaya,  dengan memperhatikan kompleksitas dan nilai sengketa.
Majelis arbitrase dan para pihak akan melakukan segala upaya untuk melaksanakan arbitrase  dengan  cara  yang  efisien  dengan  waktu  dan  biaya,  dengan  memperhatikan kompleksitas dan nilai sengketa.

## 3. Keandalan dalam Penyelesaian Sengketa
Di Prancis dalam arbitrase domestik perjanjian harus dibuat secara tertulis (FCCP, pasal 1443) dan menunjuk arbiternya atau  memberikan metode  dalam penunjukkannya (pasal 1444). Jika terdapat perselisishan di masa depan maka, perjanjian tersebut tidak mengikat pihak non-profesional, kecuali pihak tersebut memilih untuk mengandalkan (pasal 2061).
Sebaliknya  pada  arbitrase  internasional,  keabsahan  perjanjian  arbitrase  tidak bergantung  kepada  kondisi  tertentu,  baik  itu  substantif  atau  prosedural  (pasal  1597). Keabsahan  suatu  klausul  arbitrase  dinilai  melalui  niat  bersama  para  pihak,  tunduk  pada kebijakan  publik  internasional,  tanpa  mengacu  pada  hukum  domestik  manapun.  Dalam (pasal 1442), Perjanjian arbitrase dapat mencakup sengketa yang ada atau yang akan datang asalkan sengketa tersebut dapat diarbitrasekan.
Sedangkan di Indonesia, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat- syarat berikut: persetujuan para pihak, para pihak memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian, perjanjian yang mempunyai objek yang jelas, perjanjian itu memiliki sebab yang halal.   Syarat  dalam  perjanjian  arbitrase  harus  dibuat  secara  tertulis  serta  berisi  klausul arbitrase  atau  perjanjian  tersendiri  dapat  dibuat  setelah  timbul  sengketa  dimana  dalam klausul tersebut terdapat niat para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase serta menentukan peraturan dan tempat arbitrase. Perjanjian yang dibuat setelah timbul perselisihan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam sebuat akta notaris.
Syarat suatu perjanjian arbitrase setidaknya berisi: perkara yang disengketakan, nama lengkap  dan  alamat  para  pihak,  nama  lengkap  dan  alamat  lengkap  arbiter  atau  majelis arbiter,  kedudukan  arbitase,  nama  lengkap  dan  alamat  sekretaris,  jangka  waktu penyelesaian,  penerimaan  arbiter,  dan  komitmen  para  pihak  untuk  menanggung  biaya arbitrase.
Jadi  semua  perjanjian  arbitrase  di  Indonesia  baik  sebelum  dan  setelah  timbul perselisihan wajib di buat secara tertulis berbeda dengan di Prancis yang terpenting adalah niat bersama para pihak lebih bersifat sukarela dan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut, arbitrase di Prancis di nilai sebagai suatu komitmen, ikatan dan kewajiban yang mendarah daging  bagi  para  pihak  yang  memilih  arbitrase  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa  perdagangan karena dasarnya adalah adanya suatu niat dan itikad baik secara sukarela untuk menyelesaikan melalui arbitrase.
Di Prancis, terdapat perbedaan antara arbitrase institusional dan ad hoc (FCCP, pasal 1452 dan 1506). Dalam hal arbitrase institusional, lembaga arbitrase melakukan penunjukan sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Dalam  arbitrase  ad  hoc,  jika  salah  satu  pihak  gagal
menunjuk  seorang  arbiter,  maka  penunjukannya  akan  dilakukan  oleh  otoritas  penunjuk yang disetujui oleh para pihak, atau oleh hakim tempat arbitrase yang memiliki yurisdiksi untuk memberikan dukungan terhadap proses arbitrase (dalam arbitrase domestik, hakim ini adalah presiden dari Pengadilan Niaga, kecuali klausul arbitrase secara tegas mengacu pada presiden Pengadilan Niaga (FCCP, pasal 1459) dan dalam arbitrase internasional, ia adalah presiden dari Pengadilan Niaga Paris (FCCP, pasal 1505).
Sedangkan di Indonesia, penunjukan majelis arbitrase tergantung pada kesepakatan para pihak. Apabila mereka tidak sepakat atau tidak ada ketentuan mengenai hal itu, maka arbiter  atau  majelis  arbitrase  akan  ditunjuk  oleh  ketua  pengadilan  negeri  yang  daerah hukumnya sesuai dengan domisili hukum tergugat.
Suatu putusan arbitrase di Prancis harus mencantumkan (i) nama lengkap para pihak serta domisili atau kantor terdaftarnya, (ii) apabila berlaku, nama kuasa hukum para pihak, (iii) nama arbiter yang memberikan putusan, (iv) tanggal pemberian penghargaan, dan (v) tempat pemberian penghargaan (FCCP, pasal 1481 dan 1506). Putusan tersebut juga harus menguraikan klaim dan argumen para pihak, dan menyatakan dasar-dasar putusan tersebut (FCCP, pasal 1482 dan 1506). Dalam arbitrase domestik, harus ditandatangani oleh semua arbiter (FCCP, pasal 1480). Dalam arbitrase domestik, tidak seperti arbitrase internasional, putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak berlaku (FCCP, pasal 1483).
Jika arbitrase berkedudukan di Indonesia, maka putusan arbitrase harus mencakup hal-hal berikut:  judul yang memuat tulisan 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa', nama lengkap dan alamat para pihak yang bersengketa, uraian singkat mengenai perkara  yang  dipersengketakan,  posisi  masing-masing  pihak,  nama  lengkap  dan  alamat para arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbiter mengenai sengketa secara  keseluruhan,  pendapat  masing-masing  arbiter,  apabila  terdapat  perbedaan pendapat di antara para anggota majelis arbiter, urutan penghargaan, tempat dan tanggal pemberian, dan tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.
Pada  prinsipnya,  persyaratan  di  atas  berlaku  untuk  putusan  arbitrase  domestik. Undang-undang  arbitrase  tidak  mengatur  persyaratan  formal  untuk  putusan  arbitrase internasional. Oleh karena itu, isi putusan arbitrase internasional bergantung pada peraturan dan prosedur arbitrase serta hukum tempat arbitrase yang dipilih oleh para pihak.

## SIMPULAN
Indikator Business Ready pada dispute resolution khususnya arbitrase adalah adanya efisiensi  dan  kualitas  yang  baik  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  perdagangan tersebut.  Efisiensi  dalam  artian  tidak  adanya  penundaan  dalam  menjalankan  proses sidang untuk menghemat biaya dan waktu dalam memutuskan putusan arbitrase. Hal ini sangat ditekankan sebagai wujud efisiensi. Hukum arbitrase prancis sangat menekankan tidak adanya penundaan dalam proses dan pelaksanaan arbitrase. Hal lainnya yang terkait dengan indikator B-Ready adalah kualitas arbitrase yang baik yaitu dimana pengakuan dan pelaksanaannya langsung dan dapat diprediksi pelaksanaannya serta independensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dimana tidak adanya campur tangan pemerintah dalam banyak hal ketika akan menjatuhkan putusan arbitrase. Efisiensi dan kualitas penyelesaian sengketa yang baik melalui arbitrase merupakan indikator B-Ready dalam  penyelesaian  sengketa,  yang  mana  hal  ini  penting  bagi  Indonesia  untuk  di aplikasikan dalam menyelesaikan sengketa bisnis perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA
AAA  (American  Arbitration  Association).  2009.  “Real  Estate  Industry  Arbitration
Rules.” AAA, New York.
https://www.adr.org/sites/default/files/Real%20Estate%20Industry%20Rules%20%2 8Including%20a%20Mediation%20Alternative%29.pdf
Baetens, F. 2020. “Identity and Diversity on the International Bench: Implications for the Legitimacy  of  International  Adjudication.”  In  Identity  and  Diversity  on  the International Bench: Who is the Judge? edited by Freya Baetens. Oxford University Press, International Courts and Tribunals Series.
Business Ready Handbook, May 2023.
CECL (Centre for European Constitutional Law) and UIHJ (International Union of Judicial Officers). 2021. "Civil Enforcement in the EU: A Comparative Overview," 33 – 39. EU Enforcement  Atlas,  European  Union.  https://www.enforcementatlas.eu/wp- content/uploads/2021/03/EUEnforcement-Atlas-Comparative-Report.pdf.
Chemin,  M.  2009.  “The  Impact  of  the  Judiciary  on  Entrepreneurship:  Evaluation  of Pakistan’s Access to Justice Programme.” Journal of Public Economics 93 (1 -2): 114 – 25.
Code de procédure civile : Livre IV : L'arbitrage. (Articles 1442 à 1527).
Dejuan-Bitria,  D.,  and  J.  S.  Mora- Sanguinetti.  2021.  “Which  Legal  Procedure  Affects Business Investment Most, and Which Companies Are Most Sensitive? Evidence from
Microdata.” Economic Modelling 94 (C): 201– 20.
Esposito,  G.,  S.  Lanau,  and  S.  Pompe.  2014.  “Judicial  System  Reform  in  Italy– A  Key  to Growth.” IMF Working Paper WP/14/32, International Monetary Fund, Washington,

## DC.
Fabbri, D. 2010. “Law Enforcement and Firm Financing: Theory and Evidence.” Journal of the European Economic Association 8 (4): 776 – 816.
Gramckow,  H.  2014.  "Good  Practices  for  Monitoring  the  Effectiveness  of  Enforcement Actions and Assessing the Performance of Bailiffs." Law in Transition, Washington,
DC.. https://www.ebrd.com/downloads/research/law/lit14eg.pdf
ICC (International Chamber of Commerce). 1998. "Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration." ICC International Court of Arbitration Bulletin 9 (1), Paris.. https://library.iccwbo.org/content/dr/COMMISSION_REPORTS/CR_0013.htm?l1=Bul letins&l2=ICC+International+Court+of+Arbitration+Bulletin+Vol.+9%2FNo.1++En g#TOC_BKL1_2
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata: Buku IV: Arbitrase. (Pasal 1442 hingga 1527). OECD (Organization for Economic Co- operation and Development). 2004. “Programme Statement for Corporate Governance and Arbitration of Company Law Disputes.” OECD, Paris.
Piers, M., and C. Aschauer, eds. 2018. Arbitration in the Digital Age: The Brave New World of Arbitration, 54 – 98. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Pouget,  S.  2013.  “Arbitrating  and  Mediating  Disputes:  Benchmarking  Arbitration  and Mediation Regimes for Commercial Disputes Related to Foreign Direct Investment.” Policy Research Working Paper No. 6632, World Bank, Washington, DC.
Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. (2012), Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan. Jakarta: Fikahati Aneska.
Schimmel, D., J. Shope, A. Hainsworth, and D. Tsutieva. 2018. "Transparency in Arbitration."
Thompson Reuters, Practice Note..
https://foleyhoag.com//media/files/foley%20hoag/publications/articles/2018/trans parency%20in%20arbitration_practical%20law_mar2018.ashx
Tri Ariprabowo dan R. Nazriyah. (2017), Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X11/2014.
UN (United Nations). 2016. “Integrating a Gender Perspective into Statistics.” Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, United Nations, New York.
UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law). 2008. “UNCITRAL Model  Law  on  International  Commercial  Arbitration  1985:  with  Amendments  as

## Adopted in 2006.”
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa
World Bank. 2011. Alternative Dispute Resolution Center Manual: A Guide for Practitioners on Establishing and Managing ADR Centers. Washington, DC: World Bank.
Zlatanska, E. 2015. “To Publish, or Not to Publish Arbitral Awards: That is the Question…”
Chartered Institute of Arbitrators, London.