## DESA ADAT SEBAGAI PEMBENTUK DISIPLIN DAN PEMERSATU KRAMA DESA

## Ni Luh Ketut Sukarniti
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta, Denpasar Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar E-mail: sukarnitiagung02@gmail.com

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Undang – Undang No- mor 23 Tahun 2014 tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat memberikan pene- gasan tentang pengertian Desa Adat sebagai berikut : “ Desa Adat adalah kesatuan mas- yarakat hukum adat yang mempunyai satu ke- satuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga ( Kahyangan Desa ) yang mempunyai wilayah  tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus ru- mah tangganya sendiri”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Neg- eri Nomor 03 Tahun 1997 tentang pember- dayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat kebiasaan – kebiasaan masyarakat
dan lembaga adat di daerah menegaskan se- bagai berikut : “ Lembaga Adat adalah se- buah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara tum- buh berkembang di dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur serta mengurus dan menyele- saikan permasalahan kehidupan yang terkait dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku”. Dari kedua sumber hukum tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain: 1. Pengakuan terhadap Desa Adat sebagai organisasi kemasyarakatan yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (oto- nomi).
Ni Luh Ketut Sukarniti
Abstrak - Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan tidak mematikan eksis- tensi Desa Adat. Struktur kepengurusan desa adat di Bali intinya terdiri dari Bendesa Adat atau Kelihan Adat dan Kelihan Banjar Adat dan semua para pembantunya disebut sebagai Prajuru Kata “juru” dalam bahasa Bali artinya “tukang” atau “petugas”. Tata cara pemilihan Prajuru Desa Adat sesuai ketentuan awig-awig Desa Adat tidak selalu ser- agam antara Desa Adat satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, pemilihan prajuru desa adat melalui sangkepan (rapat) desa yang diselenggarakan khusus untuk itu. Bagi desa adat yang warganya sedikit, pemilihan dilakukan secara langsung dengan menyebutkan nama-nama calon yang diajukan, kemudian diminta persetujuan dari peserta sangkepan . Bagi desa yang terdiri dari beberapa banjar, pemilihan biasanya dilakukan melalui sangkepan para kelihan banjar dan pada sangkepan itu para kelihan banjar menyampaikan nama-nama calon yang diajukan oleh ban- jarnya masing-masing, jika memang ada. Apabila telah diperoleh kata sepakat tentang nama-na- ma yang dicalonkan, susunan prajuru dan pembagian tugasnya, maka pada hari sangkepan itu juga para calon terpilih disahkan sebagai Prajuru Desa Adat. Adapun nama-nama jabatan dalam Prajuru Desa Adat, pada umumnya terdiri dari Bendesa Adat/ Kelihan Desa Adat sebagai pimpinan tertinggi, Penyarikan (Sekretaris), Petengen (Benda- hara), Kesinoman (Juru Arah) dan pada anggota prajuru lainnya yang diadakan menurut kebutu- han desa dan diberikan nama menurut kebiasaan di desa adat bersangkutan. Fungsi utama Desa Adat adalah memelihara, menegakkan dan memupuk adat-istiadat yang diterima secara turun temurun di desa adat itu sendiri.
Kata kunci: Desa Adat, Pembentuk Disiplin dan Pemersatu Krama Desa.
2. Secara normatif kedudukan dan ke- beradaan Desa Adat sangat kuat dan jelas dasar hukumnya.
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1997 secara tegas ten- tang Kewajiban Gubernur/Bupati/Waliko- ta untuk membantu tersedianya sarana dan prasarana serta dalam setiap tahun angga- ran menyediakan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) ses- uai kemampuan daerah. Prospek keberadaan Desa Adat sebagai Desa Otonom adalah sangat cerah, namun dit- injau dari realitas sosial pemberdayaan dana pengembangan Desa Adat di Bali dihadapkan kepada berbagai masalah/kendala, tantangan sekaligus peluang diera globalisasi dan refor- masi dewasa ini dengan berbagai perubahan tentang peraturan perundang – undangan men- genai peraturan pemerintahan di daerah. Mengenai peraturan – peraturan daerah yang akan mengalami beberapa perubahan ti- dak akan mengurangi otonomi Desa Adat itu sendiri apalagi keberadaan Desa Adat akan tetap lestari dan ditingkatkan pemberdayaan- nya ditinjau dari faktor sumber daya manusia yang mampu menghadapi segala perkemban- gan kemajuan jaman. Apabila para Prajuru Desa Adat sudah menghayati peraturan-peraturan yang tertu- ang dalam Awig – Awig Desa Adat maka se- gala tugas dan kewajiban Prajuru akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa banyak mengalami hambatan /kendala sehingga semuanya berjalan lancar. Awig – awig Desa Adat merupakan peraturan dan ketentuan dasar yang dibuat Krama Desa Adat itu sendi- ri dan dijadikan pedoman perilaku kramanya. Awig – awig itu mengatur dan mengarahkan Krama Desa dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuklah disiplin yang tinggi dan menjadi pegangan serta pedoman dalam menyelesaikan permasalahan / persengketaan yang timbul di antara Krama Desa itu sendiri. Awig – awig merupakan penjabaran lebih nyata dari Tri Hita Karana karena dengan jelas diuraikan tentang Sukerta Tata Parahyangan, Sukerta Tata Pawongan dan Sukerta Tata Pale- mahan sebagai berikut: 1. Sukerta Tata Parhyangan adalah peratur- an dan ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman perilaku hubungan Krama Desa dengan Hyang Widhi Wasa yang men- yangkut sikap spiritual secara patuh.
2. Sukerta Tata Pawongan adalah peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar atau pe-
doman bertingkah laku hubungan sesama Krama Desa.
3.  Sukerta Tata Palemahan adalah merupakan aturan dan ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman berperilaku hubungan Kra- ma Desa dengan alam sekitarnya termasuk lingkungan hidup.
Dari pelaksanaan Awig-awig Desa itu akan dapat membentuk disiplin Krama/mas- yarakat karena yang melanggar dikenakan sanksi secara mendidik dan sekaligus akan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN
Awig-Awig Sebagai Pembentuk Disiplin Setiap Desa Adat telah memiliki aw- ig-awig baik secara tertulis maupun tidak ter- tulis sejak Desa Adat itu ada atau dibentuk un- tuk mengatur dan mengarahkan pola perilaku Krama Desa/anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa di antara Krama Desa atau diantara Krama Desa dengan Desa Adat itu sendiri. Di dalam membina dan membena- hi Adat dan Desa Adat diperlukan suatu sikap berhati-hati dan penuh dengan kebijaksanaan. Kesabaran, keluwesan, kejujuran dan contoh ulah perilaku yang baik dan benar dari pemuka Desa Adat, akan membantu upaya mewujud- kan hasil pembinaan yang diharapkan. Membina Desa Adat dan adat – istiadat mencakup pengertian menata kembali suatu kehidupan Desa Adat dan adat-istiadat itu sendiri kea rah yang lebih baik. Dalam upaya ini sudah tentu ada beberapa hambatan yang patut dilewati dengan penuh bijaksana dan menghindari kegoncangan yang mungkin timbul antara lain disebabkan bergesernya tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Untuk dapat lebih efektifnya usaha-usaha itu maka kewibawaan Desa Adat dan Lembaga Adat perlu dijaga. Petunjuk-petunjuk dari pimpinan Desa Adat dan keputusan-keputusan yang diambil atas dasar kesepakatan bersama, hen- daknya konstruktif dan obyektif, patut dihor- mati dan ditaati oleh seluruh Krama Desa. Apabila kondisi yang demikian itu dapat diwujudkan, maka ketertiban masyarakat akan tercapai. Ketertiban akan terwujud, apabila segenap Krama Desa memiliki rasa disiplin hidup bermasyarakat. Bilamana disiplin hidup bermasyarakat dapat ditegakkan dalam arti bu- kan disiplin mati, maka kokohlah Desa Adat dan ampuhlah adat istiadat itu. Kesemuanya
Ni Luh Ketut Sukarniti
itu menuntut suatu peningkatan hidup bermas- yarakat. Sehubungan dengan itu, para pemuka Desa Adat dan Pemimpin Lembaga Adat, di- harapkan banyak memberi contoh yang baik serta benar dan menjadikan dirinya pola pa- nutan dalam tata krama hidup di masyarakat. Patutlah disadari bahwa adat juga berfungsi mendidik yang bersifat pendidikan non for- mal. Suatu metode yang baik dalam menterap- kan pendidikan non formal di masyarakat ada- lah memberikan contoh yang patut ditiru dan dipercaya oleh masyarakat. Berbuat memben- ahi masyarakat dan menata kehidupan sosial budaya yang diproyeksikan ke dalam Desa Adat  adalah suatu pengabdian yang bernilai tinggi. Kita menyadari bahwa kehidupan di hari esok, sangat tergantung kepada kehidupan hari ini. Karenanya upaya yang kita lakukan bersama membina Desa Adat dan adat istiadat guna menjaga kelestariannya adalah suatu per- buatan mulia. Kemuliaannya terletak pada arti pentingnya kita dapat beramal bakti bersama kepada masyarakat. Ini merupakan realisasi daripada falsafah Manusa Yadnya dalam ag- ama Hindu. Dengan menyadari hal ini, maka jerih payah serta pengorbanan-pengorbanan yang dialami dalam berbakti kepada mas- yarakat akan memberikan arti tersendiri dalam kehidupan.
Dalam rangka membina Desa Adat dan adat istiadat di Bali, maka Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, setiap tahun menyelenggarakan Pesamuhan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Kabupaten dan Kecamatan se-Bali dimulai sejak Tahun 1980. Sudah banyak hal-hal yang dibahas dan sudah banyak pula keputusan yang dihasilkan. Memasyarakatkan hasil – hasil Pesamu- han Adat itu sangat penting dan saya menghara- pkan kepada para Kelihan Desa/Bendesa agar ini dijadikan pegangan dalam membina Kra- ma Desanya. Walaupun kita tetap menghor- mati adanya : desa mawa cara, sima dan dresta setempat, namun untuk kebersamaan dan un- tuk keseluruhan, diperlukan adanya pegangan bersama berupa prinsip-prinsip dasar dalam tata kehidupan Desa Adat yang maju, aman, tentram dan sejahtera. Kita tetap mempertah- ankan otonomi Desa Adat itu sendiri, namun aturan-aturan yang dibuat berdasarkan oto- nominya itu tidaklah boleh menyimpang dari norma – norma kemanusiaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan langkah – langkah ini, kita berharap tidak ada permasalahan yang muncul di Desa Adat yang
dapat menimbulkan keresahan. Majelis Pembina Lembaga Adat Provin- si Bali bersama-sama Badan Pelaksana Pem- bina Lembaga Adat Kabupaten /Kota telah mengadakan pembinaan secara terus-menerus sehingga pada gilirannya nanti semua Desa Adat di Bali memiliki awig-awig secara tertu- lis dengan dwi aksara dan memakai eka basa yaitu Bahasa Bali. Hal ini dimaksudkan agar segala pelaksanaan tugas-tugas senantiasa berpedoman kepada Awig – Awig yang mer- upakan suatu kebenaran yang lurus dan harus ditaati oleh semua Krama Desa Adat. Awig-awig Desa Adat di Bali merupa- kan refleksi dari Pancasila dimana materi yang tertuang dalam awig-awig tersebut merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila seperti :
1. Mengatur tentang kewajiban anggota/kra- ma kepada Kahyangan sebagai kehidupan berKetuhanan Yang Maha Esa.
2.  Pengakuan akan harkat dan martabat yang sama sebagai anggota/krama.
3.  Adanya kekompakan persatuan dan kesat- uan sebagai anggota/krama.
4. Selalu bermusyawarah dalam paruman atau rapat – rapat desa.
5. Terdapat unsur keadilan dalam suka-duka kehidupan bermasyarakat serta diikat oleh kehidupan bersama dan saling gotong roy- ong. Adapun mengenai pengertian Awig-aw- ig sebagai Hukum Adat dapat dibedakan men- jadi 2 (dua) yakni hukum yang berasal dari atas dan Hukum yang berasal dari bawah. Hukum yang berasal dari atas adalah dari Tuhan dapat berwujud Hukum Agama, Hukum Negara atau Pemerintah sedangkan Hukum yang berasal dari bawah adalah yang berasal dari masyarakat setempat yang popul- er disebut Hukum Adat. Pada masyarakat Bali Hukum Adat dikenal dengan istilah Awig-aw- ig, disamping itu juga dikenal istilah Sima, Dresta, Gamacara dan Ugeruger. Secara umum istilah-istilah tersebut di atas, menunjuk pada satu pengertian tentang aturan – aturan bert- ingkah laku yang lahir dari perasaan keadilan dan rasa kepatutan yang dijiwai agama Hindu dalam kehidupan anggota masyarakat adat dalam mewujudkan keharmonisan dan kese- larasan hubungannya dengan Tuhan, Manusia dan Alam sekitarnya. Awig-awig bersumber pada Gama (Ag- ama) dan Sima (Dresta) antara lain : 1. Gama atau Sastra Dresta adalah peraturan dasar atau aturan utama seperti istilah adi- gama, purwadigama, kutara Manawa dan
Ni Luh Ketut Sukarniti
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
lain – lain, yang kesemuanya merupakan petunjuk dasar yang harus dilaksanakan. Hukum Adat atau Awig – awig dalam pen- gertian agama menunjuk pada pengertian sekumpulan azas atau prinsip – prinsip Hukum yang bersifat umum dan sangat abstrak. Dalam tingkatan perundang – un- dangan Negara, Gama atau Agama dapat disamakan dengan kaidah fundamental seperti Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang ber- laku di Negara Republik Indonesia. Hukum Adat Bali dalam tingkatan Gama tersebut berisi kaidah – kaidah yang berasal dari aja- ran agama Hindu yang akan dijabarkan leb- ih lanjut dalam aturan Hukum yang berada dibawahnya, sehingga dapat lebih dipahami serta dilaksanakan dalam kehidupan ber- masyarakat secara teratur dan meyakinkan.
2. Sima atau Dresta yang terdiri dari Desa Dresta, Loka Dresta dan Purwa Dresta adalah Hukum Adat yang berisi ketentu- an-ketentuan secara garis besarnya saja yang dapat disamakan dengan aturan pokok. Sima hanya mengatur hal-hal yang pokok seperti pasal-pasal atau Batang Tu- buh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Disamping pengertian Gama dan Sima ada lagi yang dinamakan Perarem yaitu kepu- tusan paruman atau sangkepan yang berisi pelaksanaan lebih lanjut dari Gama dan Sima tersebut. Kedudukan Perarem dapat disa- makan dengan Peraturan Pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat Bali atau Awig- awig da- lam pengertian yang luas adalah Gama, Sima dan Perarem. Program Pembangunan Pemerin- tah dewasa ini banyak pelaksanaannya melalui Awig-awig dan ternyata dapat berjalan dengan lancar dan sukses seperti Keluarga Berencana (KB), Insus Pertanian, Wajib Belajar dan lain- lain. Program Pembangunan itu sudah tentu tidak dapat dimasukkan ke dalam awig-awig menurut pengertian Sima yang memuat atur- anaturan pokok saja, tetapi hal tersebut dapat diatur dalam Perarem untuk tidak mengada- kan perubahan Awig-awig. Dengan diadakan- nya Perarem maka segala  permasalahan yang timbul sesuai dengan perkembangan jaman dapat diatasi tanpa mengadakan perubahan Awig-awig yang sudah disahkan. Apabila diperhatikan secara seksama maka pelaksanaan pembangunan yang diser- ahkan kepada Desa Adat atau Banjar semuan-
ya dapat berjalan dengan lancar dan sukses aki- bat adanya rasa patuh dan taat pada Awig-awig Desa Adat. Krama Desa Adat yang tergabung dalam Banjar merasa terpanggil untuk me- menuhi kewajibannya, sehingga terbentuklah suatu disiplin yang hidup dan berkembang ser- ta dapat mewujudkan adanya keselarasan dan kerukunan yang nyata dalam pergaulan mas- yarakat Adat. Pembentukan disiplin dalam masyarakat Adat ditandai dengan adanya kulkul di ti- ap-tiap Banjar/Desa Adat, apabila kulkul atau kentongan tersebut berbunyi maka Krama Desa akan datang berduyun-duyun ke Banjar. Setelah berkumpul maka prajuru Desa Adat segera mengarahkan anggotanya untuk melak- sanakan tugasnya dan sebelumnya juga dicek kehadirannya oleh kasinoman. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesim- pulan bahwa Desa Adat memiliki awig-awig baik yang tertulis maupun tidak mampu untuk membentuk disiplin para anggotanya secara spontan tanpa adanya unsur paksaan dari para prajuru atau Kelihan Desa. Sehingga disiplin itu hidup yang merupakan modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan di masyarakat dan semuanya dapat berjalan den- gan lancar serta sukses.
Desa Adat Sebagai Pemersatu Krama Sebagaimana diketahui bahwa manusia akan dapat menikmati hidup apabila bersa- ma-sama dengan manusia lainnya saling mem- bantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Aristoteles  seorang  ahli  filsafat Yunani yang juga muridnya Plato menyatakan bah- wa manusia itu adalah Zoon Politicon yaitu mahluk yang selalu hidup bermasyarakat dan hidup senantiasa dalam hubungan dengan manusia lainnya. Secara sadar atau tidak ma- nusia senantiasa membina, memelihara dan mengembangkan hubungan diantara sesame manusia. Untuk dapat mewujudkan hubungan tersebut manusia bertempat tinggal bersa- ma-sama di suatu tempat yang dapat me- menuhi kebutuhan hidupnya masing-masing sebagai mahluk sosial yang selalu saling mem- butuhkan. Tuntutan kerja sama yang harmonis dengan sesame manusia dihadapkan pada situ- asi lingkungan hidup yang dinamis. Mengenai tempat tinggal bersama yang dihuni oleh orang banyak disebut Desa yang memiliki beberapa unsur yaitu : 1.  Sifat manusia sebagai mahluk sosial.
Ni Luh Ketut Sukarniti
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
2.  Unsur kejiwaan manusia masing- masing. 3.  Alam sekeliling manusia itu sendiri.
4. Kepentingan yang sama diantara sesama manusia.
5. Bahaya dari luar yang mengancam ke- hidupan manusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa manusia cenderung membina, memelihara dan mengembangkan hubungan antara manusia yang pada akhirnya membentuk suatu kesatuan masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu yang dise- but komunitas. Komunitas yang besar diberi nama Negara sedangkan yang kecil diberi nama Desa/Negari/Kampung/Rukun Tetang- ga dan sebagainya. Di Bali terdapat Desa Dinas dan Desa Adat dimana keduanya mendapat pengakuan yang sama dari pemerintah tentang eksisten- sinya berdasarkan Undang – Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga kedua lem- baga tersebut berfungsi mengatur anggota masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Desa Dinas mengatur pemer- intah Desa dengan segala aspeknya, Desa Adat mengatur keberadaan Krama/Anggota mas- yarakat sesuai dengan Tri Hita Karana. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat, dimana rasa persatuan dan kesatuan sebagai Krama/ Warga Desa terikat oleh wilayah tertentu den- gan batas-batas yang jelas dan terikat pula oleh suatu sistem tempat persembahyangan yang disebut Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem). Dari uraian tersebut di atas, dapat di- tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur mutlak tentang adanya Desa Adat di Bali terdiri dari Parahyangan, Pawongan dan Palemahan yang dikenal sebagai konsep Tri Hita Karana yaitu adanya tiga penyebab yang mendatangkan kebahagiaan. Parahyangan (Pura) merupakan unsur spiritual religious, Pawongan sebagai unsur personal atau sumber daya manusia dan Palemahan sebagai unsur material atau unsur fisik dari suatu Desa Adat. Dengan demikian Desa Adat merupakan organisasi khusus orang Bali yang memiliki aturan – aturan tertentu yang disebut Awig – awig untuk mengatur segala sesuatu berkenaan dengan Parahyangan, Pawongan dan Palema- han sehingga terwujudlah suatu persatuan dan kesatuan sesama warga Desa (Krama Desa). Berkenaan dengan keberadaan Pura (Ka- hyangan), Pawongan dan Palemahan dapat di- jelaskan sebagai berikut:
a. Pura (Kahyangan Tiga) Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat yang beragama Hindu dan sekaligus berfungsi sebagai lembaga yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan interaksi sosial masyarakat Desa Adat, maka Pura Kahyangan Tiga merupakan salah satu unsur mutlak yang terdiri dari Pura Desa tempat memuja Dewa Brahma, Pura Puseh tempat memuja Dewa Wisnu dan Pura Dalem tempat memuja Dewa Siwa dimana ke- tiganya dikenal sebagai Tri Murti perwujudan Sang Hyang Widhi Wasa, Dewa Brahma se- bagai pencipta (Utpatti), Dewa Wisnu sebagai pemelihara (Stiti), dan Dewa Siwa sebagai pelebur (Pralina). Ketiga Pura tersebut adalah sebagai unsur pengikat anggota masyarakat dalam suatu Desa Adat yang mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan warga Desa Adat secara turun temurun. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Pura Kahyangan Tiga merupakan ciri utama dan sekaligus sebagai unsur mutlak yang bersifat spiritual religious. b. Pawongan Pawongan itu merupakan unsur mut- lak yang kedua dari keberadaan Desa Adat di Bali yang terdiri dari Krama Desa dan Prajuru Desa Adat. Jadi yang dimaksud Krama Desa adalah orang yang bertempat tinggal di Pale- mahan Desa Adat dan memiliki ikatan Hukum dengan Desa Adat itu. Pada umumnya Krama Desa Adat dibedakan menjadi dua (2) yaitu Krama Pengarep dan Krama Pengele yang dibedakan hak dan kewajibannya. Krama Pen- garep atau Pengayah adalah Krama Desa yang mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sedangkan Krama Pengele atau Roban tidak memiliki hak dan kewajiban secara penuh. Dalam era globalisasi sekarang ini per- lu dipikirkan bagi orang yang tinggal di Pale- mahan Desa Adat agar dimasukkan menjadi Krama Desa Adat baik yang beragama Hindu maupun yang non Hindu agar bersama-sama mempunyai rasa ikut memiliki dan bertanggu- ng jawab terutama ditinjau dari segi Pawongan dan tidak ikut dalam Parahyangan. Adapun mengenai Prajuru Adat mer- upakan alat bagi Desa Adat dalam menye- lenggarakan segala urusan rumah tangganya yaitu segala kepentingan Krama/Warga Desa Adat sesuai dengan tujuan yang telah tertuang dalam awig-awig dan keputusan -keputusan yang telah ditetapkan dalam sangkepan/paru- man/rapat yang tertuang dalam Perarem. c. Palemahan Palemahan merupakan unsur mutlak dari
Ni Luh Ketut Sukarniti
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
Desa Adat yang luasnya telah ditetapkan den- gan batas-batasnya secara nyata. Prajuru Desa Adat melaksanakan otonominya termasuk harta kekayaan yang menjadi milik Desa Adat. Mengenai batas -batas Palemahan ditentukan dalam kesepakatan dengan Desa Adat tetang- ga dan batas -batasnya yang telah ditetapkan itu dituangkan ke dalam Awig-awig. Dari uraian tersebut mengenai Parahyan- gan, Pawongan dan Palemahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari adanya Kahyangan Tiga para Kra- ma Desa Adat dapat menyatukan dirinya sebagai penyungsung Pura dengan segala kewajibannya.
2.  Ditinjau dari Pawongan para Krama mera- sa dirinya bersatu yang telah diatur dalam Awig- awig Desa Adat yang harus ditaati.
3.  Ditinjau dari Palemahan para Krama yang menempati wilayah Desa Adat merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sebagai satu kesatuan. Desa Adat di Bali telah dapat dibuktikan persatuan dan kesatuannya ditinjau dari beber- apa aspek seperti misalnya:
a.  Adanya kegotong – royongan Krama Desa dalam menyelesaikan tugas – tugas yang diserahkan dalam hal pelaksanaan upacara agama yang dikenal dengan Panca Yadnya, Bhuta Yadnya dan Resi Yadnya.
b. Adanya kepatuhan Krama Desa Adat ter- hadap pelaksanaan Awig – awig sehingga terciptanya kekompakan dalam menghada- pi permasalahan.
c. Adanya kerukunan sesama Krama Desa yang ditandai dengan rasa saling hormat menghormati dan saling cinta mencintai dalam arti kata luas sehingga terhindar dari perpecahan.
d. Adanya keselarasan, keserasian dan ke- seimbangan sesame Krama Desa yang ditandai dengan adanya saling asah, asih dan asuh dalam menghadapi berbagai ma- salah baik datangnya dari dalam maupun luar.
e.  Adanya rasa keadilan dalam menciptakan suasana yang aman dan damai tersirat dan tersurat dalam Awig – awig yaitu Tata Pekraman, Tata Parahyangan, Tata Palema- han dan Tata Pawongan.
PENUTUP Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan seperti di bawah ini : 1.  Kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat semakin kuat berdasarkan Peraturan Daer-
ah Provinsi Daerah Tingkat (Tk) I Bali No- mor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1997 ten- tang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat.
2. Desa Adat yang memiliki Awig- awig baik tertulis maupun tidak tertulis mampu untuk membentuk disiplin para Krama/ Warga secara spontan tanpa ada unsur paksaan dari Kelihan/Kepala Desa Adat sehingga disiplin itu hidup sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan di mas- yarakat sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancer dan sukses.
3. Desa sebagai pemersatu Krama dengan jelas dimuat dalam Awig- awig yang terikat dalam Parhyangan, Pawongan dan Pale- mahan yang merupakan unsur dari Tri Hita Karana. Disamping itu Desa Adat juga berper- an aktif untuk mentransformasikan dan men- gaktualisasikan Dharma (kebenaran) dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat me- nimbulkan rasa aman, damai, tertib dan ada kepastian hukum. Demikian sekilas tentang eksistensi Desa Adat yang dapat menyatukan Kramanya sehingga terwujudlah disiplin yang hidup dan berkembang di masyarakat Adat dan mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan di da- lam masyarakat untuk menyukseskan pemba- ngunan di segala bidang.

## DAFTAR  PUSTAKA
Pemerintah Daerah Tingkat II Badung, Pe- doman Awig-Awig Desa Adat , Penerbit Aksara.
Ruslan Saleh, 1979, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang -un- dangan, Jakarta, Aksara Baru. Soepomo, 1977, Mengenal Desa, Gerak dan Pengelolaannya , Cetakan Pertama, PT Internusa.
Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pusta- ka.
Surpha, I Wayan, 2004, Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali . Denpasar, Pus- taka Bali Post.
Tjokorda Raka Dherana, 1974, Pembinaan Awig-Awig dalam Tertib Masyarakat (Prasarana dalam Seminar Hukum I),
Ni Luh Ketut Sukarniti
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018