KORELASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DENGAN KETEGAASAN GURU DAN EFEKTIVITAS PENDIDIKAN AKHLAK SISWA SMP MA’ARIF NU TUGUMULYO
Oleh: M. Faizul Amirudin Dosen STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

## ABSTRACT
he purpose of this research is to know the correlation of Child  Protection  Law  with  Teacher's  Firmness  and effectiveness  of  Moral  Education  at  Ma'arif  Junior  High School Tugumulyo. This type of research is a correlation research  using  quantitative  research  methods.  The  place of  study  was  conducted  at  Ma'arif  Junior  High  School Tugumulyo.  The  subject  of  this  research  is  educators  or teachers  of  Ma'arif  Junior  High  School  Tugumulyo  NU both  the  civil  servants  and  honorary.  The  analysis  used included  quantitative  data  analysis.  Analysis  to  test  the hypothesis  used  r  test  before  the  data  tested  normality and  linearity.  Based  on  the  results  obtained  from quantitative  analysis,  firstly,  there  is  a  significant correlation  Child  Protection  Act  No.  35  year  2014  with teacher firmness with the value of correlation coefficient 0.574  larger  than  r  table  is  0.444  which  means  strong correlation  and  its  significance  0.008.  secondly,  there  is no significant correlation of Child Protection Act No. 35 year  2014  with  the  effectiveness  of  moral  education  in SMU Ma'arif NU Tugumulyo. The correlation coefficient value  of  0.334  is  smaller  than  r  table  with  the  price  of 0.444  which  means  weakness  and  significance  level  of
0.150  which  is  greater  than  0.05  means  not  significant.
Keywords : Child Protection Act, Teacher Assertiveness,
Educational Effectiveness of Morals

## A. Pendahuluan
Penilaian  baik  dan  buruknya  seseorang  sangat  ditentukan melalui  akhlaknya.  Akhir-akhir  ini  kerusakan  akhlak  generasi muda  tanpa  kecuali  para  mahasiswa  dan  pelajar  dengan  segala jenis  dan  bentuknya  adalah  sebuah  ancaman  yang  berbahaya tidak  saja  terhadap  para  pelakunya,  tapi  merupakan  ancaman yang  serius  terhadap  stabilitas  sosial,  ekonomi  dan  keamanan serta  kesatuan  bangsa.  Untuk  membentuk  akhlak  yang  mulia, hendaknya  penanaman  akhlak  terhadap  anak  digalakkan  sejak dini.  Kalau  kita  lihat  untuk  saat  ini  bagaimana  akhlak  para peserta  didik  di  dalam  sekolah  maupun  di  luar  sekolah  banyak media massa yang memberitakan tentang berbagai tindakan para pelajar  seperti  tawuran  antar  pelajar,  terlibat  dalam  minum- minuman keras, sering membolos sekolah, melakukan seks bebas dan masih banyak lagi  yang lainnya. Melihat kondisi seperti itu maka pendidikan sangatlah penting untuk mendidik akhlak para peserta  didik  agar  dapat  berakhlakul karimah dalam  menjalani kehidupan  sehari-hari,  baik  dilingkungan  keluarga,  sekolah,  dan masyarakat  luas.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  cara  untuk membentuk akhlak mulia. Syariat Islam yang agung mengajarkan kepada  umatnya  beberapa  cara  pendidikan  bagi  anak  yang  bisa ditempuh untuk meluruskan penyimpangan akhlaknya. Di antara cara-cara  tersebut  adalah  teguran  dan  nasihat,  ancaman,  dan pukulan  (Abdullah:  http://muslim.or.id//html).  Pukulan  yang dimaksud  adalah  pukulan  yang  sesuai  dengan  aturan  syari’at Islam dalam rangka pendidikan anak.
Dalam  salah  satu  hadits  Rasulullah  SAW  memerintahkan orang  tua  untuk  memukul  anaknya  apabila  mereka  enggan menunaikan shalat ketika telah berusia 10 tahun.
ْمُكَدلاْوَأاوُرُم ْمُھَوِةلاﱠصلاِب َسُءاَنْبَأ ِعْب ، َنيِنِس ْمُھوُبِرْضاَو مُھَواَھْيَلَع ،ٍرْشَعُءاَنْبَأ اوُقﱢرَفَو ْمُھَنْيَب
يِف (مكاحلاو دوادوبأ هاور)  ِعِجاَضَمْلا
Terjemahannya:" Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat  saat  usia  mereka  tujuh  tahun,  dan  pukullah  mereka  saat usia  sepuluh  tahun.  Dan  pisahkan  tempat  tidur  mereka. "(HR. Abu daud dan Hakim) (Ulwan, 2007: 54).
Hukuman  dalam  pendidikan  Islam  bertujuan  untuk memperbaiki  kesalahan  yang  dilakukan  anak-anak  serta membutuhkan  motivasi  dalam  berpikir  dan  bertindak  sehingga
akan  tercapai  tujuan  yang  diinginkan.  Sedangkan  tujuan  pokok hukuman  dalam  syari’at  Islam  adalah  pencegahan,  pengajaran dan  pendidikan,  arti  pencegahan  ialah  menahan  si  pembuat kejahatan  supaya  tidak  ikut-ikutan  berbuat  kesalahan.  Jadi  tidak seluruhnya hukuman itu berefek negatif bagi peserta didik.
Pendidikan tidak hanya diatur dalam syari’at Islam namun juga  diatur  dalam  oleh  negara  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  23 tahun  2002.  Di  dalam  Undang-Undang  ini  pada  bagian pendidikan  anak  berhak  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan fisik  maupun  psikis,  diskriminasi  dan  kejahatan  lainnya,  selain itu  juga  Undang-Undang  perlindungan  anak  mengatur  sejumlah tindakan yang masuk kategori pidana anak. misalnya, Pada Pasal 80  disebutkan  “Setiap  Orang  dilarang  menempatkan, membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta melakukan  kekerasan  terhadap  Anak  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah”. (UU Perlindungan Anak, 2014: 184)
Menurut  Puji  (wawancara:  1  April  2015)  bahwa  ”undang- undang  perlindungan  anak  ini  membuat  sebagian  guru  merasa tidak bisa berbuat banyak. Undang-undang ini tidak memberikan ruang  yang  luas  bagi  guru  dalam  memberikan  tindakan  lebih tegas.  Undang-undang  ini  melarang  perlakuan  fisik  terhadap anak.  Oleh  karenanya,  banyak  guru  takut  terjerat  oleh  undang- undang  ini”.  Guru  yang  mencubit  atau  menjewer,  bahkan menampar  apalagi  hukuman  fisik  lainnya  dalam  proses pembelajaran  disekolah,  dengan  undang-undang  ini  bisa  kena sanksi.  Sehingga  terjadi  perubahan  pola  pemberian  hukuman kepada  siswa  karena  takut  dengan  adanya  undang-undang tersebut. Pemahaman guru terhadap Undang-Undang perlindungan anak di SMP Ma’arif NU Tugumulyo berbeda-beda sehingga perlakuan tindakan tegas  yang dilakukan pun berbeda-
beda.
Sebenarnya  anak    selain  memiliki  hak-hak  yang  diatur dalam  Undang-Undang  perlindungan  anak  juga    memiliki kewajiban   yang   tercantum  pada  Pasal  19,  yakni setiap anak berkewajiban untuk :
1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Melihat  isi  pasal  19  dalam  undang-undang  perlindungan anak di atas anak memiliki kewajiban salah satunya menghormati kepada  guru,  dan  melaksanakan  akhlak  mulia.  Adanya  hak karena  adanya  kewajiban.  Hak  dan  Kewajiban  merupakan sesuatu  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  akan  tetapi  terjadi pertentangan  karena  hak  dan  kewajiban  tidak  seimbang.  Ada filsuf yang berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara  hak  dan  kewajiban.  Pandangan  yang  disebut  “ teori korelasi ” itu terutama dianut oleh pengikut utilitarisme . Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain,  dan  sebaliknya  setiap  hak  seseorang  berkaitan  dengan kewajiban  orang  lain  untuk  memenuhi  hak  tersebut.  Mereka berpendapat  bahwa  seseorang  baru  dapat  berbicara  tentang  hak dalam  arti  sesungguhnya,  jika  ada korelasi itu.  Hak  yang  tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut “hak”. (Bertens K , 1992: 192).
selain kewajiban anak di atas juga terdapat  ( Memorandum Of  Understanding ) MOU  antara  Persatuan  Guru  Republik
Indonesia (PGRI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI) yang bertujuan agar proses perlindungan hukum kepada profesi guru dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pihak. Adanya MOU antara PGRI dengan POLRI seharusnya membuat guru semakin terlindungi yang ditambah dengan undang-undang guru  dan  dosen  yang  juga  memberikan  perlindungan  kepada guru.  Namun  karena  kurang  pahamnya  guru,  orang  tua  peserta didik  terhadap  peraturan-peraturan  dan  perundang-perundangan tersebut  sehingga  masih  banyak  terjadi  kesalah  pahaman  dalam pelaksanaan perlindungan anak.
Hasil  studi  pendahuluan  peneliti  di  SMP  Ma’arif  NU Tugumulyo  masih  banyak  siswa  yang  bermasalah  dengan disiplin, tata krama dan sopan santun. Misalnya, tidak menerima ketika  dinasehati  guru,  tidak  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan  tugas,  sering  datang  terlambat  dan  lainnya. Dimana  hal  tersebut  merupakan  akhlak  yang  tidak  terpuji  yang sering dijumpai pada siswa dalam pendidikan. Untuk menyikapi
permasalahan  tersebut  di  atas  maka  dibutuhkan  salah  satunya sikap  tegas  dari  seorang  guru  dalam  pembelajaran  dan pendidikan peserta didik. Bersikap tegas tidak otomatis membuat jarak  guru  dengan  siswa  menjadi  jauh.  Sementara  kedekatan belum  meruntuhkan wibawa seorang  guru  di  mata  siswa- siswanya.  Dalam  kondisi  tertentu,  seorang  guru  dituntut  bisa bersikap tegas sekaligus  dekat dengan siswa- siswanya. Kondisi seperti  itu  bisa  diwujudkan  jika  guru  menempuh  cara-cara  yang benar  ketika  menghadapi  siswa-siswanya.  Guru  bukan  hanya harus  menampilkan  sikap  penyayang  kepada  siswa,  melainkan juga  harus  bersikap  tegas,  tegas  dalam  arti  menegakkan  aturan- aturan secara  konsisten dan penuh dengan komitmen.
Dari sini maka timbul pertanyaan, kalau di dalam undang- undang  no  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dijelaskan kekerasan  dalam  pendidikan  tidak  diperbolehkan  seperti menjewer,  mencubit,  atau  menampar  dengan  alasan  mendidik atau apapun dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang- Undang,  sedangkan  dalam  pendidikan  Islam  bila  hal  tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syari’at Islam maka menghukum  anak  seperti  memukul  tidak  apa-apa  selama  dalam batas kewajaran dan sesuai dengan syari’at Islam demi mendidik akhlak  anak,  apakah  Undang-Undang  perlindungan  anak mempunyai  hubungan  dengan  ketegasan  guru  dan  efektivitas pendidikan akhlak?
Untuk  itu  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan judul  Korelasi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35 Tahun 2014 dengan Ketegaasan Guru dan Efektivitas Pendidikan Akhlak Siswa SMP Ma’arif NU Tugumulyo Tahun 2015.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  maka  dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Undang-Undang  perlindungan  anak  No.35  tahun  2014 melarang  terhadap  pendidik  melakukan  tindakan  kekerasan fisik,  psikis,  yang  dalam  dunia  pendidikan  hukuman  sebagai upaya pencegahan dan penyadaran kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran dalam proses pendidikan.
2. Guru merasa undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014  tidak  memberikan  ruang  yang  luas  bagi  guru  dalam memberikan tindakan lebih tegas dalam pendidikan akhlak.
3. Berubahnya  pemberian  hukuman  pada  anak  didik  dalam proses pendidikan akhlak.
4. Banyak  akhlak  siswa  yang  tidak  baik  atau  melanggar  aturan yang telah ditetapkan.
5. Komitmen  guru  dalam  melakukan  tindakan  tegas  terhadap siswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan berkurang.
6. Kurang pahamnya  guru  tentang undang-undang  perlindungan anak.
Penelitian ini lebih terarah dan dapat dikaji lebih mendalam jika  ditentukan  batasan  masalahnya.  Batasan  masalah  penelitian ini  difokuskan  mengenai  Undang-undang  nomor  35  tahun  2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan  anak    yang  dikaji  hanya  dalam  bab  pendidikan yaitu  pasal  54  penyelenggaraan  perlindungan  bagian  ketiga tentang  pendidikan.  Dan  Efektivitas  pendidikan  akhlak  siswa SMP  Ma’arif  NU  Tugumulyo,  adapun  akhlak  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  akhlak  siswa  yang  baik  ( karimah ) dalam lingkungan sekolah baik terhadap guru atau temannya.
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  korelasi  undang-undang  nomor  35  tahun  2014 tentang  perlindungan  anak  dengan  ketegasan  guru  dalam pendidikan akhlak siswa SMP Ma’arif NU Tugumulyo?
2. Bagaimana  korelasi  undang-undang  nomor  35  tahun  2014 tentang  perlindungan  anak  dengan  efektivitas  pendidikan akhlak SMP Ma’arif NU Tugumulyo? Dari  uraian  rumusan  masalah  penelitian  di  atas  maka
Tujuan Penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  korelasi  undang-undang nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dengan ketegasan guru SMP Ma’arif NU Tugumulyo.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  korelasi  undang-undang nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  dengan efektivitas pendidikan akhlak SMP Ma’arif NU Tugumulyo.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  ( field research ).  Sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif .
Penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang  penyajian  datanya berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik biasanya bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel, menguji
teori  dan  mencari  generalisasi  yang  mempunyai  nilai  prediksi (Sugiyono, 2007: 8) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  melalui  kuesioner  (angket),  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Dalam  penelitian  ini  akan  menguji  apakah  ada hubungan  yang  signifikan  antara  UU  Perlindungan  anak  tahun 2014  dengan  ketegasan  guru    dan  efektivitas  pendidikan  akhlak siswa.
Undang-Undang  perlindungan  anak  dalam  masalah pendidikan diterangkan  pasal 54 ayat 1  yang berbunyi; Anak di dalam  dan  di  lingkungan  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan perlindungan  dari  tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan seksual,  dan  kejahatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  pendidik, tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak  lain.
Ayat 2;  Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat (UU Perlindungan Anak, 2014: 165).  Yang  dimaksud  dengan  “lingkungan  satuan  pendidikan” adalah  tempat  atau  wilayah  berlangsungnya  proses  pendidikan, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  “pihak  lain”  antara  lain petugas  keamanan,  petugas  kebersihan,  penjual  makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.
Seorang  guru  dituntut  untuk  menerapkan  undang-undang perlindungan  anak  seperti  yang  disebutkan  di  atas  dalam  proses pendidikan  di  sekolah  namun  disisi  lain  guru  juga  harus bertindak  tegas  demi  tegaknya  tata  tertib  atau  aturan  yang telah ditetapkan  oleh  pihak  sekolah.  Menurut  Prayitno  (2009:  53) tindakan  tegas  yang  mendidik  adalah  upaya  pendidik  untuk mengubah  tingkah  laku  peserta  didik  yang  kurang  dikehendaki melalui  penyadaran  peserta  didik  atas  kekeliruan  dengan  tetap menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  dan  hubungan baik antara pendidik dan peserta didik.
Tujuan  sebenarnya  dari  pendidikan  akhlak  adalah  agar manusia  menjadi  baik  dan  terbiasa  kepada  yang  baik  tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dan latihan  yang  dapat  melahirkan  tingkah  laku  sebagai  suatu  tabiat ialah agar perbuatan yang timbul dari akhlak baik tadi dirasakan sebagai  suatu  kenikmatan  bagi  yang  melakukannya. Hal  senada juga  dikemukakan  oleh  Muhammad  Athiyah  al-Abrasi  (1994: 103),  beliau  mengatakan  bahwa “tujuan  pendidikan  akhlak
adalah  untuk  membentuk  orang-orang yang  bermoral  baik, berkemauan  keras,  sopan  dalam  berbicara  dan  perbuatan,  mulia dalam  tingkah  laku  serta  beradab. Menurut  Mahmud  Yunus (1996:  22)  tujuan  pendidikan  akhlak  yaitu  membentuk  putra- putri  yang  berakhlak  mulia,  berbudi  luhur,  bercita-cita  tinggi, kemauan  keras,  beradab,  sopan  santun,  baik  tingkah  lakunya, tutur bahasanya jujur dalam segala perbuatan, suci murni hatinya. Menurut  abuddin  Nata  (2012:  122).  akhlak  karimah  digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan dan akhlak yang terpuji yang ditampakkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Selanjutnya  menurut ajaran  Islam  penentuan  baik  dan  buruk  harus  didasarkan  pada petunjuk al-Qur’an dan hadits.
Dengan  kata  lain  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan dari  pendidikan  akhlak; pertama, supaya  seseorang  terbiasa melakukan  yang  baik,  indah,  mulia,  terpuji  serta  menghindari yang  buruk,  jelek,  hina  dan  tercela. Kedua supaya  interaksi manusia dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk lainnya senantiasa  terpelihara  dengan  baik  dan  harmonis.  Esensinya sudah  tentu  untuk  memperoleh  yang  baik,  seseorang  harus membandingkannya  dengan  yang  buruk  atau  membedakan keduanya.  Kemudian  setelah  itu,  harus  memilih  yang  baik  dan meninggalkan yang buruk. Agar seseorang memiliki budi pekerti yang  baik,  maka  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  cara pembiasaan sehari-hari. Dengan upaya seperti ini seseorang akan nampak  dalam  perilakunya  sikap  yang  mulia  dan  timbul  atas faktor  kesadaran,  bukan  karena  adanya  paksaan  dari  pihak manapun.  Jika  dikaitkan  dengan  kondisi  di  Indonesia  saat  ini, maka  akhlak  yang  baik  akan  mampu  menciptakan  bangsa  ini memiliki martabat yang tinggi di mata Indonesia sendiri maupun tingkat internasional.

## A. Hasil Penelitian
1.  Korelasi  Undang-Undang  Perlindungan  anak  dengan ketegasan guru
dari  analisis  korelasi  didapat  koefisien  korelasi  yang digunakan  untuk  mengetahui  keeratan  hubungan  dan  arah hubungan,  sedangkan  signifikansi  untuk  mengetahui  apakah hubungan  yang  terjadi  berarti  atau  tidak.  Untuk  mengetahui keeratan hubungan maka dapat dilihat pada besarnya koefisien
korelasi  dengan  pedoman  yaitu  jika  koefisien  semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan erat atau kuat, sedangkan jika  koefisien  semakin  mendekati  0  maka  hubungan  lemah. Untuk  mengetahui  arah  hubungan  maka  dapat  dilihat  pada tanda  nilai  koefisiensi  yaitu  positif  atau  negatif,  jika  positif maka  terdapat  hubungan  yang  positif  dan  jika  negatif  maka terdapat hubungan yang negatif.
Dari  hasil  penyebaran  angket  terhadap  20  responden maka diperoleh data yang ditabulasikan dalam tabel penolong sebagai berikut:
Tabel Penolong untuk Menghitung Korelasi antara UU Perlindungan Anak dengan Ketegasan Guru NO X Y 1 XY 1 X 2 Y 1 2 1 56 37 2072 3136 1369 2 60 38 2280 3600 1444 3 61 39 2379 3721 1521 4 61 38 2318 3721 1444 5 57 38 2166 3249 1444 6 54 37 1998 2916 1369 7 58 32 1856 3364 1024 8 57 32 1824 3249 1024 9 42 29 1218 1764 841 10 58 39 2262 3364 1521 11 52 33 1716 2704 1089 12 53 37 1961 2809 1369 13 58 36 2088 3364 1296 14 52 33 1716 2704 1089 15 57 29 1653 3249 841 16 59 39 2301 3481 1521 17 54 35 1890 2916 1225 18 54 38 2052 2916 1444 19 53 33 1749 2809 1089 20 54 31 1674 2916 961 N 1110 703 39173 61952 24925
Dari tabel di atas diketahui: N = 20 =  39173 =  1110 =  703 = 61952 =24925
Maka  akan  kita  hitung  dengan  menggunakan  rumus  korelasi product moment sebagai berikut:
r xy = 0.57356
Jadi  ada  korelasi  positif  sebesar  0.57356  antara
Undang-Undang  perlindungan  anak  dengan  ketegasan  guru. Selanjutnya  apakah  koefisien  korelasi  hasil  perhitungan tersebut  signifikan  atau  tidak,  maka  perlu  dibandingkan dengan r tabel dengan taraf kesalahan 5%, dan  N= 20, maka harga  r  tabel  =  0.444.  ternyata  harga  r  hitung  lebih  besar daripada  r  tabel  sehingga  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Yang berarti ada hubungan yang signifikan antara Undang- Undang perlindungan anak dengan ketegasan guru.

## 2.  Korelasi  Undang-Undang  Perlindungan  anak  dengan
Efektivitas Pendidikan Akhlak.
Pada tabel hasil penyebaran angket di atas selanjutnya akan dibuat  tabel  penolong  seperti  langkah  sebelumnya  sebagai berikut:
Tabel 4. 10
Tabel Penolong untuk Menghitung Korelasi antara UU
Perlindungan Anak dengan Efektivitas Pendidikan Akhlak NO X Y 2 XY X 2 Y 2 1 56 56 3136 3136 3136 2 60 48 2880 3600 2304 3 61 60 3660 3721 3600 4 61 53 3233 3721 2809 5 57 44 2508 3249 1936 6 54 49 2646 2916 2401 7 58 48 2784 3364 2304 8 57 48 2736 3249 2304 9 42 44 1848 1764 1936 10 58 45 2610 3364 2025 11 52 50 2600 2704 2500 12 53 45 2385 2809 2025 13 58 47 2726 3364 2209 14 52 50 2600 2704 2500 15 57 44 2508 3249 1936 16 59 58 3422 3481 3364 17 54 53 2862 2916 2809 18 54 57 3078 2916 3249 19 53 44 2332 2809 1936 20 54 53 2862 2916 2809 N 1110 996 55416 61952 50092 Diketahui: N  = 20. =  55416 . =  1110. =  996. = 61952. =50092. Dari  keterangan  di  atas  akan  dihitung  menggunakan  rumus korelasi product moment sebagai berikut:
r xy = 0.334
dari  perhitungan  dengan  rumus  di  atas  didapat  korelasi positif  sebesar  0.334  antara  Undang-Undang  perlindungan  anak dengan  efektivitas  pendidikan  akhlak.  Selanjutnya  apakah koefisien  korelasi  hasil  perhitungan  tersebut  signifikan  atau tidak,  maka  perlu  dibandingkan  dengan  r  tabel  dengan  taraf kesalahan 5%, dan N= 20, maka harga r tabel =  0.444. ternyata harga r hitung lebih kecil daripada r tabel sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara  Undang-Undang  perlindungan  anak  dengan  efektivitas pendidikan akhlak di SMP Ma’arif NU Tugumulyo.

## B. Pembahasan
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi untuk menguji hubungan ( asosiatif ) antara variabel X dengan Y1 dan X dengan Y2. Untuk   mencari   hubungan   antara   dua   variabel   atau lebih   dilakukan   dengan menghitung   korelasi   antar   variabel yang   akan   dicari   hubungannya.   Korelasi merupakan angka yang  menunjukkan  arah  dan  kuatnya  hubungan  antar  variabel atau lebih.  Artinya  dinyatakan  dalam  bentuk  hubungan  positif atau    negatif,    sedangkan  kuatnya  hubungan  dinyatakan  dalam besarnya koefisien korelasi. Data hasil penyebaran angket kepada 20  responden  didapatkan  data  variabel  UU  perlindungan  anak dengan  13  pernyataan  yang  telah  diuji  validitas  dan reliabilitasnya dengan skala linkert 1-5 dengan jumlah skor ideal 13-65.
Uji  prasyarat  dalam  penelitian  korelasi  ini  dilakukan dengan  beberapa  uji  statistik. Pertama uji  normalitas,  uji normalitas  terhadap  data  yang  didapat  melalui  angket  yang diberikan  kepada  20  responden  dengan  rumus Komolgorov-
Smirnov dengan  hasil  pada  variabel  Undang-Undang perlindungan  anak  nilai  Sig.  =  0.655,  variabel  ketegasan  guru nilai  Sig.  0.712,  dan  nilai  Sig.  efektivitas  pendidikan  akhlak 0.839.  Nilai-nilai  tersebut  menunjukkan  lebih  besar  dari probabilitas  yang  telah  ditentukan,  yaitu  0.05.  Ini  berarti  bahwa seluruh data variabel tersebut berdistribusi normal dan berarti uji statistik yang dilakukan adalah uji korelasi parametrik.
Kedua uji  linearitas,  data  dari  hasil  uji  linearitas  melalui program  SPSS  variabel  Undang-Undang  perlindungan  anak dengan  ketegasan  guru  didapatkan    nilai linearity dengan  sig.
0.26,  dan  uji  linearitas  antara  variabel  Undang-Undang perlindungan anak dengan efektivitas pendidikan Akhlak didapat nilai linearity dengan  sig.  0.20.  hasil  uji  linearitas  tersebut menunjukkan  lebih  kecil  dari  nilai  probabilitas  yaitu  0.05  yang berarti data-data tersebut linear.
Dari hasil analisis data di atas didapatkan bahwa:
1.   Korelasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan
Ketegasan Guru.
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  data  bahwa  hasil  uji hipotesis  statistik  antara  UU  perlindungan  anak  dengan ketegasan  guru  menunjukkan  koefisien  korelasi  yang  kuat antara  UU  Perlindungan  anak  dengan  ketegasan  guru  SMP Ma’arif  NU  Tugumulyo.  nilai  0.574  dan  mempunyai hubungan  yang  signifikan  yaitu  0.008  yang  berarti  lebih kecil  dari  0.05  dan  arah  hubungan  tersebut  positif.
Selanjutnya jika kita bandingkan  r tabel pada N=20 dengan taraf  kesalahan  5%  yaitu  0.444  dan  ternyata  r  hitung  lebih besar  dari  r  tabel.  Ini  berarti  ada  hubungan  antara  UU Perlindungan anak dengan ketegasan guru SMP Ma’arif NU Tugumulyo. Konsep  dalam  Undang-Undang  perlindungan  anak pasal  54  ayat  1  yang  berbunyi:  Anak  di  dalam  dan  di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan  dari  tindak  kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik,  dan/atau  pihak lain. Ayat 2; Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat pemerintah,  dan/atau  Masyarakat  (UU  Perlindungan  Anak,
2014:  165).  Yang  dimaksud  dengan  “lingkungan  satuan pendidikan”  adalah  tempat  atau  wilayah  berlangsungnya proses pendidikan, sedangkan yang dimaksud dengan“pihak lain”  antara  lain  petugas  keamanan,  petugas  kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.
Kalau  kita  bandingkan  hasil  penelitian  dengan  bunyi pasal  54  tentang  perlindungan  anak  di  atas  menunjukkan bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  adanya  UU perlindungan anak dengan sikap tegas seorang guru. Ayat 1 pasal  di  atas  seorang  anak  berhak  mendapat  perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual.
Kekerasan  menurut  konsep  Rahman    Assegaf(2004:
37)  adalah  sikap  agresif  pelaku  yang  melebihi  kapasitas kewenangannya  dan  menimbulkan  pelanggaran  hak  bagi  si korban.  Dari  pengertian  tersebut  berarti  bahwa  ketika  guru memberikan  hukuman  kepada  peserta  didik  selama  tidak melebihi  kapasitas  kewenangannya  maka  itu  bukan  disebut kekerasan. Misalkan seorang guru memberi hukuman kepada siswa  yang  melakukan  pelanggaran,  selama  hukuman tersebut  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  dan hukuman  tersebut  sesuai  kesepakatan  antara  pihak  sekolah, peserta  didik  dan  orang  tua  yang  telah  disepakati  bersama maka  bukan  berarti  tindakan  tersebut  sebagai  tindakan kekerasan atau pidana. Diperkuat lagi dengan adanya MOU antara  POLRI  dengan  PGRI  yang  berbunyi  “Guru  dapat memberikan  sanksi  kepada  peserta  didik  sesuai  dengan tingkat  pelanggarannya,  baik  melanggar  norma  agama, norma  kesusilaan,  dan  norma  kesopanan,  termasuk  di dalamnya  berupa  peraturan  tertulis  maupun  tidak  tertulis yang  ditetapkan  oleh  pihak  sekolah.  Sanksi  sebagaimana dimaksud  pada  angka  1  dapat  berupa  teguran  dan/atau peringatan  baik  lisan  maupun  tulisan,  dan  hukuman  yang bersifat  mendidik  sesuai  dengan  kaidah  pendidikan,  kode etik  guru,  dan  peraturan  perundang-undangan”.  (Pedoman Kerja  antara  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan Persatuan  Guru Republik  Indonesia Nomor:  B/53/XII/2012,
Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012)
Dari  uraian  tersebut  berarti  hipotesis  H o ditolak  dan hipotesis  H a diterima.  Bahwa  ada  korelasi  yang  signifikan Undang-Undang  perlindungan  anak  dengan  ketegasan  guru. Walaupun  ternyata  arah  hubungan  korelasi  tersebut  ke  arah positif  sedangkan  peneliti  menduga  hubungannya  ke  arah negatif.  Hal  ini  bukan  berarti  hipotesis  tertolak  karena terdapat  hubungan  antara  keduanya,  namun  arah  hipotesis tersebut yang berbeda dengan  hipotesis penelitian peneliti.
Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  bahwa  sikap  tegas  guru bukan berarti selalu bersifat keras dan kasar dalam mendidik siswa  namun  bukan  pula  selalu  bersifat  lembut  terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Artinya ketegasan  berarti  proporsional  dalam  menangani  dan menyikapi  permasalahan  yang  ada.  Guru  tidak  perlu  lagi takut  dengan  UU  perlindungan  anak  ketika  dia  memahami dan  menerapkan  UU  perlindungan  anak  dengan  baik  tanpa mengurangi ketegasan dalam mendidik akhlak peserta didik yang sesuai dengan Undang-Undang dan Syari’at Islam.
2.  Hubungan  Undang-Undang  Perlindungan  anak  dengan Efektivitas pendidikan akhlak.
Hasil  analisis  korelasi product  moment antara  UU perlindungan  anak  dengan  efektivitas  pendidikan  akhlak  di SMP  Ma’arif    NU  Tugumulyo  menunjukkan  koefisien korelasi  yang  lemah  dengan  nilai  0.  334  dan  taraf signifikannya  0.150.  Jika    nilai  signifikansi  yang  diperoleh lebih  besar  dari  pada  0.05  maka  hubungan  tersebut  tidak signifikan,  dan  sebaliknya  apabila  nilai  signifikansi  yang diperoleh  kurang  dari  0.05  maka  dikatakan  hubungan tersebut  signifikan.  Dan  kalau  kita  bandingkan  dengan  r tabel N= 20 dengan taraf kesalahan 5 % maka didapat harga r  tabel  =  0.444  yang  berarti  r  tabel  lebih  besar  daripada  r hitung  yaitu  0.334.  Maka  Dari  data  tersebut  berarti  bahwa tidak  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  Undang-Undang perlindungan  anak  dengan  efektifitas  pendidikan  akhlak  di SMP  Ma’arif    NU  Tugumulyo.  Jadi  tinggi  rendahnya pemahaman  dan  penerapan  undang-undang  perlindungan anak  tidak  mempunyai  hubungan  dengan  tinggi  rendahnya
efektivitas  pendidikan  akhlak  siswa  di  SMP  Ma’arif  NU Tugumulyo.
Dalam  sebuah  penelitian,  ketika  suatu  hipotesis tertolak  bukan  berarti  sebuah  penelitian  teersebut  yang tertolak  karena  dalam  penelitian  sosial  banyak  faktor  lain yang menyebabkan atau  berhubungan dengan permasalahan tersebut,  sehingga  UU  perlindungan  anak  yang  merupakan salah  satu  alat  pendidikan  karena  di  dalamnya  mengatur masalah  pendidikan  yang  tidak  boleh  melakukan  kekerasan fisik,  psikis  dan  verbal  kepada  peserta  didik  tidak mempunyai hubungan dengan efektivitas pendidikan akhlak di  SMP  Ma’arif  NU  Tugumulyo.    Kemungkinan  terdapat faktor-faktor  lain  yang    berhubungan  dengan  efektivitas pendidikan  akhlak    di  SMP  Ma’arif  NU  Tugumulyo Kabupaten  Musi  Rawas.  Karena  menurut  Purwanto  yang dikutip  Binti  Maunah  (2007:  172)  faktor  pendidikan  adalah faktor  tujuan,  pendidik,  anak  didik,  alat  pendidikan  dan lingkungan  yang  dimana  antara  faktor  yang  satu  dengan yang lain saling keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan karena kesemuanya saling mempengaruhi.

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  analisis  korelasi  Undang-Undang perlindungan  anak  dengan  ketegasan  guru  dan  efektivitas pendidikan  akhlak  maka  dapat  diambil  beberapa  simpulan bahwa:
a. Ada korelasi yang signifikan Undang-Undang perlindungan  anak  No  35  tahun  2014  dengan  ketegasan guru dengan nilai koefisien korelasi 0.574 lebih besar dari r  tabel  yaitu  0.444  yang  berarti  korelasinya  kuat  dan signifikasinya 0.008. b. Tidak  ada  korelasi  yang  signifikan  Undang-Undang perlindungan  anak  No  35  tahun  2014  dengan  efektivitas pendidikan akhlak di SMP Ma’arif NU Tugumulyo. Nilai koefisien  korelasi  0.334  lebih  kecil  dari  r  tabel  dengan harga  0.444  yang  berarti  lemah  dan  taraf  signifikansi 0.150 yang lebih besar dari 0.05 berarti tidak signifikan.
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  maka  peneliti menyarankan mengingat pentingnya Undang-Undang perlindungan anak, maka diharapkan guru dapat meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang perlindungan  anak  dan  menjaga  agar  guru  tetap  bertindak tegas  yang  sesuai  dengan  UU  perlindungan  anak  dan  sesuai dengan  konsep  pendidikan  Islam  dalam  melaksanakan pendidikan  akhlak  terhadap  peserta  didik  demi  tercapainya tujuan pendidikan akhlak. Selanjutnya butuh kerjasama antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Polisi Republik Indonesia  (POLRI),  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia
(PGRI)  untuk  lebih  sering  mensosialisasikan  masalah Undang-Undang  Perlindungan  anak  agar  tidak  terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  bin  Taslim,  http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/anak- nakal-bagaimana-mengatasinya-3.html (Diakses 21 Desember 2014).
al-Abrasyi,  Muhammad  Athiyyah.  1994. Dasar-Dasar  Pendidikan Islam, terj, Bustami AbdulGhani, Bulan Bintang, Cet. III, Jakarta.
Assegaf,  Abd.  Rahman.  2004. Pendidikan  Tanpa  Kekerasan .  Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
Bertens K dalam PDF Documen. 1999. Etika , PT. Gramedia, Jakarta.
Maunah, Binti. 2009. Landasan Pendidikan, Teras, Yogyakarta.
Nashih  Ulwan,  Abdullah.  2007. Pendidikan  Anak  dalam  Islam, Pustaka Amani, Jakarta.
Nata, Abuddin. 2012. Akhlak Tasawuf, Rajawali Pers, Jakarta.
Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  Nomor:  B/53/XII/2012,  Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012.  Tentang  Mekanisme  .Penanganan  Perkara dan Pengamanan terhadap Profesi Guru.
Prayitno.  2009. Dasar  Teori  dan  Praksis  Pendidikan. PT  Grasindo, Jakarta.
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfa Beta, Bandung.
Undang-undang  Perlindungan  Anak  dan  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. 2014. Fokusindo mandiri, Bandung.
Yunus,  Mahmud.    1996. Pokok-pokok  Pendidikan  dan  Pengajaran , Hida Karya Agung, Jakarta.