Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 4 (1) (2018): 108-120.

## ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value for Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi

## Redi Antonius Nababan*, Marlon Sihombing, & Husni Thamrin
Program Studi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, dan transparansi, terhadap kinerja pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money pada pemerintah di Kabupaten Dairi. Penelitian ini dilaksanakan pada instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  pemerintah  di  Kabupaten  Dairi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  yang  bersifat  eksplanatif yaitu untuk melihat pengaruh beberapa variabel yang belum pasti. Penelitian Eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian  yang  dapat  dilakukan  kalau  pengetahuan  tentang  masalahanya  sudah  cukup,  artinya  sudah  ada  beberapa  teori tertentu  dan  sudah  ada  berbagai  penelitian  empiris  yang  menguji  berbagai  hipotesa  tertentu  sehingga  terkumpul  berbagai generalisasi empiris. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan observasi langsung. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money .
Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Value for Money.

## Abstract
The objective of the research was to analyze the influence of accountability and transparency on financial management performance by using the concept of Value for Money in Dairi District Administration. This research was conducted in the Financial Management and Government Assets Agency of Dairi District Administration. It used quantitative explanatory method in which the research could be done when the researcher had the knowledge of its problems which meant that some theories and empirical studies had tested various  hypotheses so  that  there  would  be  empirical  generalization.  The  data  were  gathered  by  using  questionnaires  and  direct observation and analyzed by using multiple linear regression analysis. The result of the research showed that there was positive influence of accountability and transparency on financial management, using the concept of Value for Money.
Keywords : Accountability, Transparency, Value for Money.
How to Cite : Nababan, R.A. Sihombing, M, & Thamrin, H. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan  Keuangan  Berkonsep Value  For  Money pada  Pemerintah  di  Kabupaten  Dairi . Anthropos:  Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 4 (1): 108-120.
*Corresponding author: E-mail: rediantoniusnababan@gmail.com ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Akuntansi  sektor  publik  masih  termasuk baru dalam  bidang akuntansi di Indonesia,  namun dalam  waktu  yang  singkat  telah  mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik adalah  sistem  akuntansi  yang  dipakai  oleh lembaga-lembaga  publik  sebagai  salah  satu pertanggungjawaban  kepada  publik.  Sekarang terdapat  perhatian  yang  semakin  besar terhadap praktek  akuntansi  yang  dilakukan  oleh  lembaga- lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan  maupun  lembaga  publik  non- pemerintah.  Lembaga  publik  mendapat  tuntutan dari  masyarakat  agar  anggaran  dikelola  secara akuntabel dan transparan (Mardiasmo,2002:7).
Disamping  undang-undang  dan  peraturan pemerintah  tersebut,  Menteri  Dalam  Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Pada  dasarnya  semua  perturan  tersebut menginginkan adanya transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Akuntabilitas  dan  transparansi  tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan
keuangan daerah. Pentingnya akuntabilitas  dan  transparansi  ini  terlihat  pada Kepres  No.  7  Tahun  1999  di  mana  pemerintah mewajibkan  setiap  instansi  pusat  maupun  daerah sampai  eselon  II  untuk  menerapkan  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP) dan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP).  Sehubungan  pentingnya keterbukaan  informasi  tentang  kegiatan  dan aktivitas  Pemerintah  Daerah,  diterbitkan  juga Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  Keterbukaan Informasi  Publik  (UU-KIP)  tentang  transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah.
Akuntabilitas  dan  transparansi  adalah  azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir  dari  pengelolaan  anggaran  harus  dapat  di pertanggungjawabkan  kepada masyarakat sebagai kedaulatan  tertinggi. Prinsip  Akuntabilitas  adalah setiap  pelaksanaan  tugas,  penggunaan  sumber- sumber,  serta  penggunaan  wewenang  harus  atau diperiksa  baik  oleh  pihak  yang  berkepentingan maupun  melalui  lembaga  independen.  Sedangkan prinsip transparansi berarti semua
penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat  umum,  baik  dalam  pengambilan keputusan  dan  perumusan  kebijakan  maupun dalam  berkaitan  dengan  suatu  keputusan  perlu memiliki  akses  untuk  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan.  Ciri  utama  dalam  pengelolaan anggaran  yang  baik  adalah  akuntabilitas  dan transparansi  yang  merupakan  perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).
Pemerintah  harus  dapat  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujdkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah  harus  mampu  menyediakan  semua informasi  keuangan  relevan  secara  jujur  dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanah rakyat.
Kewajiban Pemerintah  Daerah  untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan  uang  publik  kepada  pihak  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas).
Aspek  penting  yang  harus  dipertimbangkan dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik,  perlindungan  aset  fisik  dan  financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.
Berdasarkan  pandangan  diatas,  baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan satu kesatuan  yang  tak  dapat  dipisahkan  dalam  upaya penyelenggaraan  pemerintah  satu  kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan  pemerintah  dan  pelayanan masyarakat,  dengan  misi  penting  adalah peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan sumberdaya  keuangan  dalam  rangka  peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Tercapai  nya  anggaran  yang  baik  tidak terlepas  dari  pengawasan  dalam  penyusunan maupun  penggunaan  anggaran.  Sektor  publik sering  dinilai  sebagai  sarang  inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Terutama dalam menggunakan belanja,  khususnya  belanja  langsung  sering  terjadi penggunaan  anggaran  yang  tidak  sesuai  sehingga tujuan  tidak  tercapai  secara  ekonomis,  efisien  dan
efektif  yang  manfaat  atau  output  dari  pelayanan publik  sulit  dirasakan  oleh  masyarakat. Pengelolaan  anggaran  yang baik  merupakan prinsip  Value  for  Money  dan  mutlak  dilakukan. Implementasi  prinsip  Value  for  Money  diyakini dapat  memperbaiki  pengelolaan  anggaran  sektor publik.  Value  for  Money  merupakan  prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada  tiga  elemen  utama,  yaitu  ekonomi,  efisiensi, dan  efektivitas.  Value  for  Money  dapat  tercapai apabila  organisasi  telah  menggunakan  biaya  input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi (Mardiasmo,2002:7).
Fenomena  yang diamati  dalam  pengelolaan anggaran  saat  ini  adalah  menguatnya  tuntutan pelaksanaan  akuntabilitas  publik  dan  transparansi publik  oleh  organisasi  sektor  publik  seperti  unit- unit kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi  dibangun  atas  dasar  arus  informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses, oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  informasi yang  tersedia  harus  memadai  agar  dapat dimengerti dan dipantau.
Akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  yang dilaksanakan  di  Kabupaten  Dairi,  masih Akuntabilitas secara vertikal (vertical accountability)  adalah  pertanggungjawaban  atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, pertanggung  jawaban  unit-unit  kerja  kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat  dan pemerintah pusat kepada DPR/MPR. Akuntabilitas secara  horizontal  (horizontal  accountability) adalah  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat luas,  masih  pada tahap  pertanggungjawaban kepada  DPRD  yang  menjadi  wakil  masyarakat  di legislatif.
Pengelolaan  anggaran  dikaitkan  dengan Value for Money karena masih banyaknya anggaran yang belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi,  hasil  yang  minim  atau  anggaran digunakan
tidak  berdasarkan  pada  kebutuhan  atau  skala prioritas,  serta  anggaran  yang  boros).  Anggaran Kabupaten  Dairi  pada  5  tahun  terakhir  dari  tahun 2013
(Rp.761.358.442.282), tahun 2014 (Rp.800.253.894.566), tahun 2015 (Rp.991.290.049.428), tahun 2016 (Rp.1.082.309.817.111), dan tahun 2017
(Rp.1.149.194.986.485).  Belanja  tidak  Langsung tahun  2013  (Rp.469.416.634.602)  sebesar  62%, tahun  2014  (Rp.460.230.876.752)  sebesar  58%, tahun  2015  (Rp.604.386.385.711)  sebesar  61%, tahun  2016  (Rp.643.028.880.590)  sebesar  59%, dan  tahun  2017  (Rp.670.352.945.964)  sebesar 58%. Belanja Langsung tahun 2013 (Rp.291.941.807.680)  sebesar  38%,  tahun  2014
(Rp.340.023.017.814)  sebesar  42%,  tahun  2015 (Rp.386.903.663.717)  sebesar  39%,  tahun  2016 (Rp.439.280.936.521) sebesar 41% dan tahun 2017 (Rp.478.842.040.521)  sebesar  42%  (sumber  : APBD Kabupaten Dairi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017) . Belanja belanja langsung merupakan gambaran  dan  komitmen  pemerintah  daerah terhadap  pembangunan  masyarakat,  sehingga menjadi  sorotan  tajam  terhadap  belanja  langsung daerah  yang  masih  50%.  Porsi    belanja  langsung yang  ideal  adalah  70%  dan  belanja  tidak langsungnya 30%. Bahkan apabila lebih besar dari itu  jauh  lebih  baik.  Tapi  kadang  istilah  ini  akan menjadi  tidak  tepat  kalau  melihat  dokumen anggaran  belanja  daerah,  karena  banyak nomenklatur  anggaran  yang  tidak  tepat.  Sudut pandangnya murni akuntansi bukan psikologi atau sosiologi pembangunan.
Tuntutan  baru  agar  Pemerintah  Kabupaten Dairi  ini  meningkatkan  pelayanan  melalui perwujudan  Value  for  Money  dalam  menjalankan atau  melaksanakan  kegiatannya.  Pemerintah seharusnya  bisa  memperbaiki  sejumlah  hal  yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran  yang  tidak  berdasar  pada  Value  for Money.  Value  for  Money  harus  dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks  otonomi  daerah,  Value  for  Money merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah  Daerah  mencapai  good  governance yaitu  Pemerintah  daerah  yang  transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penelitian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh  akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap
pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Dairi.  Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari penelitian yang dilakukan Siregar pada tahun 2011. Faktor  yang  membedakan  dengan  penelitian sebelumnya  yaitu  penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten Dairi, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan  di  Kota  Pematang  Siantar.  Perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah pada  penelitian  ini  tidak  menggunakan  indikator variabel  pengawasan  dan  objek  penelitian  yang berbeda.

## METODE PENELITIAN
Dalam  rangka  mendapat  data  dalam penyusunan  tesis  ini,  maka  penulis  tertarik mengambil  judul  tentang  Pengaruh  Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value  For  Money Pada  Pemerintah Kabupaten  Dairi  dan  melakukan  penelitian  ini  di Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Dairi  yang  beralamat  di  Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang .
Jenis  penelitian  ini  dapat  dikatakan  sebagai penelitian  eksplanatif  yaitu  untuk  melihat pengaruh  beberapa  variabel  yang  belum  pasti. Penelitian  Eksplanatif  atau  yang  bersifat menerangkan,  yaitu  penelitian  yang  dapat dilakukan kalau pengetahuan tentang masalahanya sudah  cukup,  artinya  sudah  ada  beberapa  teori tertentu dan sudah ada berbagai penelitian empiris yang  menguji  berbagai  hipotesa  tertentu  sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris. Penelitian yang  bisa  berbentuk  eksperimen  selalu  bertolak dari suatu hipotesa yang diperoleh dari suatu teori tertentu Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan
Pengaruh
Akuntabilitas  dan  Transparansi  sebagai  variabel independen  terhadap Pengelolaan  Keuangan berkonsep Value  For  Money sebagai  variabel dependen.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Kuesioner  adalah teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan cara  memberikan  seperangkat  pernyataan  tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011). Observasi nonpartisipan adalah teknik pengumpulan  data  melalui  pengamatan  terhadap dokumen  dan  beberapa  literatur  yang  terkait dengan  penelitian.  Pengumpulam  data  juga dilakukan  melalui  pengumpulan  jurnal  ke
perpustakaan  dan  mempelajari  APBD    Kabupaten Dairi
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  tesis  ini adalah:  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh secara  dari  hasil  penelitian  lapangan (Field Research) pada instansi Badan Pengelola Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Dairi; Data  Sekunder adalah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung, yaitu  mengutip  atau  mencatat  dari  dokumen- dokumen  yang  berupa  data,  dari  pemerintah kabupaten. Observasi nonpartisipana adalah tehnik pengumpulan  data  melalui  pengamatan  terhadap dokumen  dan  beberapa  literatur  yang  terkait dengan  penelitian.  Pengumpulan  data  juga dilakukan melalui riset keperpustakaan dan jurnal yang telah dipublikasikan serta laporan yang dapat mendukung penelitian ini.
Menurut  Jadongan  Sijabat  mengemukakan: “Populasi  mencakup  keseluruhan  orang,  kejadian, atau  hal  minat  yang  ingin  diinvestigasi”.    Populasi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dirancang studi kasus, maka objek penelitian hanya pada satu pemerintahan  daerah  saja.  Adapun  pemerintahan yang  dipilih  adalah  pemerintah  yang  menerapkan pengelolaan  keuangan  yang  baik.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  Pegawai  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi dan populasi berjumlah 37 orang.
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini adalah Variabel  (x 1 )  adalah  akuntabilitas;  dan Variabel  (x 2 )  adalah  transparansi; Pengukuran variabel  ini  menggunakan  instrumen  yang  telah dikembangkan  sebelumnya  yaitu  tesis  Sektor Publik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara  dengan  judul  Pengaruh  Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan  APBD  Berkonsep Value  for  Money sebagai  variabel  moderating  yang  dilaksanakan  di Kota  Pematang  Siantar.  Instrumen  pernyataan diukur  dengan  menggunakan  skla  Likert  5 point dengan  meminta  responden  menunjukan  pilihan sangat  setuju  sampai  dengan  sangat  tidak  setuju dari  setiap  pernyataan  yang  diajukan.  Instrumen pernyataan  terdiri  dari  9  item    pernyataan  untuk prinsip  akuntabilitas,  9  item  pernyaataan  untuk perinsip  transparansi  dan  11  item  pernyataan pengelolaan keuangan berkonsep value for money . Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah pengelolaan  keuangan berkonsep Value  for Money yang merupakan inti pengelolaan keuangan
pada  organisasi  pemerintah.  Pengukuran  untuk variabel pengelolaan keuangan berkonsep Value for
Money
menggunakan  instrumen  pernyataan.
Instrumen pernyataan diukur
dengan menggunakan skla Likert 5 point dengan meminta responden  menunjukan  pilihan  sangat  setuju sampai  dengan  sangat  tidak  setuju  dari  setiap pernyataan  yang  diajukan.  Instrumen  pernyataan terdiri  dari  11  item    pernyataan  untuk  prinsip Konsep Value for Money.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value for Money
Hasil  statistik  deskriptif  jawaban  dari responden  atas  variabel  konsep Value  for  Money pada  tabel  4.5  memperlihatkan  rata  rata pengelolaan  keuangan  berkonsep Value  for  Money sebesar  46,27  dengan  standar  deviasi  5,470. Statistik Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value  for  Money, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 20 responden  (54%)  dan  responden  yang  memilih sangat  setuju  berjumlah  17 responden  (46%). Anggaran  merupakan  komponen  penting  dalam sebuah  perusahaan.  Anggaran  dikatakan  sebagai komponen  penting,  karena  anggaran  berfungsi sebagai  alat  perencanaan  dan  pengendalian. Anggaran yang disusun secara jujur adalah harapan semua  orang. Tetapi  pelaksanaan  untuk penyusunan  anggaran  tersebut  dilapangan  banyak menyimpang.
Atas  pernyataan  Tahapan  pengelolaan anggaran  melibatkan  unsur-unsur  masyarakat, memperlihatkan  mayoritas  responden  memilih netral  berjumlah  29  responden  (78%)  dan responden yang  memilih  setuju  berjumlah  8 responden  (22%).  Keterlibatan  masyarakat  dalam proses  pengelolaan  anggaran  adalah  hal  yang sangat  penting  baik  bagi  masyarakat  maupun pemerintah.  Karena  keterlibatan  mereka  akan berkontribusi  terhadap  kualitas  perencanaan program dan memberikan kesempatan menyuarakan apa kebutuhan mereka.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Proses  dan  pertanggungjawaban  anggaran  harus diawasi  secara  terus  menerus,  memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden  (51%)  dan  responden  yang  memilih sangat  setuju  berjumlah  18  responden  (49%).
Dalam  aspek  perencanaan,  penganggaran  sektor publik  harus  diawasi  mulai  tahap  perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika  diawasi  oleh  lembaga  pegawas  khusus (oversight body).
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Pemberian  pelayanan  publik,  cepat,  responsif  dan murah biaya, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden (51%)  dan  responden  yang  memilih  netral berjumlah  18  responden  (49%).  Fenomena perkembangan sektor publik dapat diamati dengan makin menguatnya tuntunan pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntunan akuntabilitas sektor publik  terkait  dengan  perlunya  dilakukan  dengan transparansi  dan  pemberian  informasi  kepada publik  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada  seluruh  masyarakat,  memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 30 responden  (81%)  dan  responden  yang  memilih sangat  setuju  berjumlah  7  responden  19%). Peningkatan pengelolaan keuangan dalam pelayanan publik  agar  menghasilkan  layanan informasi  yang  berkualitas,  sehingga  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan kebijakan  publik.  Hal  ini  juga  dapat  mewujudkan penyelenggaran  negara  yang  baik (good governance) yaitu  transparan,  efektif,  dan  efisien serta  akuntabel.Jawaban  dari  responden  atas pernyataan  Anggaran  merupakan  dokumentasi rahasia  sehingga  masyarakat  tidak  perlu  tahu, memperlihatkan  mayoritas  responden  memilih sangat  setuju  berjumlah  26  responden  (70%)  dan responden  yang  memilih  setuju  berjumlah  11 responden (30%). Anggaran merupakan pernyataan  yang  hendak  dicapai  selama  periode tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial. Anggaran  merupakan  dokumentasi  rahasia,  agar tidak  disalahgunakan  oleh  orang  yang  tidak berkepentingan.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Dalam
mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya, memperlihatkan
mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19
responden  (59%)  dan  responden  yang  memilih sangat setuju berjumlah 18 responden (41%). Pada perencanaan  anggaran  belanja  harus  harus  di rencanakan  sesuai  dengan  kebutuhan  instansi, setelah  itu  harus  diusahakan  sesuai  dengan realisasinya  karena  apabila  terjadi  selisih  akan terlihat pada saat evaluasi. Lemahnya perencanaan anggaran pada  akhirnya  akan  memunculkan underfinancing atau overfinancing yang  semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Indikator hasil kinerja yang akan dicapai dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran, memperlihatkan  mayoritas  responden  memilih setuju  berjumlah  29  responden  (78%)  dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 8 responden  (22%).  Evaluasi  adalah  penilaian terhadap  anggaran  yang  telah  disusun  dan mengetahui  seberapa  besar  penyimpangan  yang telah  terjadi  dapat  ditelusuri  sampai  kepada  para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Anggaran  dipertanggungjawabkan  kepada  otoritas lebih  tinggi (vertical) dan  kepada  masyarakat  luas horizontal) ,  memperlihatkan  mayoritas  responden memilih  sangat  setuju  berjumlah  19  responden (59%)  dan  responden  yang  memilih  netral berjumlah  18  responden  (41%).  Akuntabilitas merupakan  suatu  upaya  untuk  memberikan pertanggungjawaban  mengenai  segala  aktivitas pengelolaan  keuangan  yang  telah  dilakukan  oleh suatu  entitass  kepada  pihak  pihak  yang berkepentingan.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Pengumuman  anggaran  kepada  masyarakat  dapat meningkatkan transparansi, memperlihatkan mayoritas  responden  memilih  sangat  setuju berjumlah  19  responden  (59%)  dan  responden yang  memilih  setuju  berjumlah  18  responden (41%). Pemerintah yang accountable memiliki ciri- ciri  mampu  menyajikan  informasi  secara  terbuka, cepat  dan  tepat  kepada  masyarakat  karena  itu adalah prinsip dari transparansi.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Informasi  yang  diberikan  kepada  publik  dapat meningkatkan transparansi, memperlihatkan mayoritas  responden  memilih  sangat  setuju berjumlah  19  responden  (59%)  dan  responden yang  memilih  setuju berjumlah  18  responden
(41%).  Mampu  memberikan  pelayanan  yang memuaskanbagi  publik  untuk  meningkatkan transparansi.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Mudah  untuk  mengakses  dokumen  publik  tentang anggaran,  memperlihatkan  mayoritas  responden memilih setuju berjumlah 25 responden (68%) dan responden  yang  memilih  sangat  setuju  berjumlah 12  responden  (32%).  Adanya  sarana  publik  untuk menilai  pengelolaan  keuangan  dari  pemerintah. Karena  itu  adalah  salah  satu  pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Sulit  untuk  mengakses  dokumen  publik  tentang anggaran  karena  birokratis,  memperlihatkan mayoritas  responden  memilih  sangat  setuju berjumlah  23  responden  (62%)  dan  responden yang  memilih  setuju  berjumlah  14  responden (38%).  Informasi  mengenai  dokumen  publik  sulit diakses karena dianggap penting oleh pemerintah. Tidak  tersedianya  informasi  mengenai  dokumen anggaran menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai agenda kebijakan yang penting.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Laporan  pertanggungjawaban  tahunan  anggaran selalu  tepat  waktu,  memperlihatkan  mayoritas responden  memilih  sangat  setuju  berjumlah  20 responden  (54%)  dan  responden  yang  memilih setuju  berjumlah  17  responden  (46%).    Laporan pertanggungjawaban  menyediakan  informasi  yang menyangkut pengelolaan keuangan dan bermanfaat besar terhadap evaluasi pelaksanaan.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Transparansi  anggaran  dapat  mengakomodasi usulan/suara  rakyat,  memperlihatkan  mayoritas responden memilih netral berjumlah 26 responden (70%)  dan  responden  yang  memilih  setuju berjumlah  11  responden  (30%).  Transparansi adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Musrenbang  dapat  meningkatkan  kebijakan transparansi  anggaran,  memperlihatkan  mayoritas responden memilih setuju berjumlah 24 responden (65%)  dan  responden  yang  memilih  sangat  setuju berjumlah  13  responden  (35%).  Pemerintah  telah menetapkan  kegiatan  musyawarah  pembangunan
daerah  atau  Musrenbang  sebagai  sarana  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan di daerah.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu,  memperlihatkan  mayoritas  responden memilih setuju berjumlah 24 responden (65%) dan responden  yang  memilih  sangat  setuju  berjumlah 13  responden  (35%).  Pengumuman  tentang anggaran bisa didapat setiap waktu adalah prinsip dari  transparansi.  Tetapi  yang  ada  sekarang, pemerintah  jarang  mengakses  di  media  maupun diportal pemerintah daerah mengenai anggaran.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan nomor  1,  memperlihatkan  mayoritas  responden memilih setuju berjumlah 27 responden (73%) dan responden  yang  memilih  sangat  setuju  berjumlah 10  responden  (27%).  Kebijakan  anggaran  di Kabupaten  Dairi  hanya  dapat  diakses  oleh  orang- orang yang berkepentingan.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Anggaran  dikelola  dengan  memanfaatkan  uang sebaik  mungkin  dengan  konsep value  for  money yang  berorientasi  kepada  kepentingan  publik, memperlihatkan  mayoritas  responden  memilih setuju  berjumlah  19  responden  (51%)  dan responden  yang  memilih  sangat  setuju  berjumlah 18 responden (49%). Value for money merupakan konsep  pengelolaan  organisasi  sektor  publik  yang mendasarkan  pada  tiga  elemen  utama,  yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan nomor  2,  memperlihatkan  mayoritas  responden memilih setuju berjumlah 25 responden (68%) dan responden  yang  memilih  sangat  setuju  berjumlah 12  responden  (32%). value for money merupakan sebuah konsep dalam pengelolaan keuangan. Value for money yaitu indikator yang memberikan informasi
apakah
anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Anggaran  dikelola  secara  efisien  dengan penggunaan  terendah  untuk  mencapai  tujuan tertentu,  memperlihatkan  mayoritas  responden memilih  setuju  berjumlah  16  responden  (  43%), memilih netral 14 responden (38%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 7 responden (19%).
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Anggaran  dikelola  secara  efektif  dimana  semua program  yang  ditargetkan  dapat  mencapai  hasil yang  telah  ditetapkan,  memperlihatkan  mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden (51%)  dan  responden  yang  memilih  sangat  setuju berjumlah  18  responden  (49%). value for money merupakan
sebuah konsep dalam pengukuran pengelolaan keuangan. Value for money yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Anggaran  dikelola  secara  merata  (equility)  dan penggunaan dana publik
tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, memperlihatkan  mayoritas  responden  memilih setuju  berjumlah  22  responden  (59%)  dan responden  yang  memilih  sangat  setuju  berjumlah 15 responden (41%). Kesetaraan (equality) berkaitan
dengan pendistribusian uang publik secara merata
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Adanya  peran  pemerintah  daerah  untuk memperjuangkan  aspirasi  dan  kepentingan, memperlihatkan  mayoritas  responden  memilih sangat  setuju  berjumlah  19  responden  (51%)  dan responden  yang  memilih    setuju  berjumlah  18 responden (49%).
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Alokasi  belanja  anggaran  lebih  berorientasi  pada kepentingan  publik,  memperlihatkan  mayoritas responden memilih setuju berjumlah 22 responden (51%)  dan  responden  yang  memilih  sangat  setuju berjumlah  15  responden  (49%). Implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik perlu gencar dilakukanseiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance .Implementasi konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki pengelolaan keuangan sektor publik dengan meningkatkan efektivitas layanan publik, meningkatkan mutu layanan publik,menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya inefisiensi, dan meningkatkan kesadaran akanpenggunaan uang publik (public costs awareness)
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Anggaran selalu  digunakan  secara  efisien  dan hemat  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan, memperlihatkan  mayoritas  responden  memilih setuju  berjumlah  22  responden  (59%)  dan responden  yang  memilih  sangat  setuju  berjumlah 15 responden (41%). Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mecapai output tertentu. Efisinesi merupakan perbandingan output /input yang dikaitkandengan standar pengelolaan keuangan atau target yang telah ditetapkan
Jawaban  dari responden  atas  pernyataan Perencanaan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektif dalam  penggunaan  anggaran,  memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden  (51%)  dan  responden  yang  memilih sangat  setuju  berjumlah  18  responden  (41%). Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup
pertanggungjawaban
mengenai
pelaksanaan value for money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalampengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan
sumber
daya dalam
arti penggunaannya
diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran, serta memperhatikan keadilan (equity) dan pemerataan (equality) atas akses masyarakat akan layanan pemerintah
Jawaban  dari  responden  atas  pernyataan Value  for  money merupakan  jembatan  untuk mengantar  pemerintah  mencapai good  governance yaitu  pemerintahan  yang  akuntabel,  transparansi, ekonomis,  efisiensi  serta  efektif,  memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden  (51%)  dan  responden  yang  memilih sangat  setuju  berjumlah  18  responden  (49%). Value  for  money (VFM)  merupakan  konsep pengelolaan  yang  mendasarkan  pada  tiga  elemen utama,  yaitu  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas  dan  kuantitas  tertentu  pada  harga  yang terendah.  Ekonomi  terkait  dengan  sejauh  mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang  digunakan  dengan  menghindari pengeluaran  yang  boros.  Efisiensi  merupakan pencapaian output yang  maksimum  dengan input tertentu  atau  penggunaan input yang  terendah
untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan  target yang  ditetapkan.  Secara  sederhana,  efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output .
Dari uraian di atas, dapat diketahui deskripsi statistik  tentang  skor  total  dari  variabel-variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Skor  total adalah  penjumlahan  skor  dari  item  pertanyaan  1 sampai  item  terakhir  untuk  masing-masing variabel.  Untuk  variabel  Akuntabilitas  jumlah  data 37, nilai minimum 33, nilai maksimum 43, rata-rata 37,32,  dan  standar  deviasi  3,951.  Untuk  variabel Transparansi  jumlah  data  37,  nilai  minimum  34, nilai  maksimum  43,  rata-rata  37,54,  dan  standar deviasi  2,844.  Dan  untuk  variabel  Pengelolaan keuangan  jumlah  data  37,  nilai  minimum  40,  nilai maksimum 53, rata-rata 46,27, dan standar deviasi 5,470.

## 2. Uji Kualitas Data Uji Validitas
Validitas  adalah  tingkat  keandalan  dan kesahihan  alat  ukur  yang  digunakan.  Intrumen dikatakan  valid  berarti  menunjukkan  alat  ukur yang  dipergunakan  untuk  mendapatkan  data  itu valid  atau  dapat  digunakan  untuk  mengukur  apa yang  seharusnya  di  ukur.  Dengan  demikian, instrumen  yang  valid  merupakan  instrumen  yang benar-benar  tepat  untuk  mengukur  apa  yang hendak di ukur.
Pengujian  validitas  menggunakan  program SPSS  dengan  metode  Person  Correlation,  yaitu mengkorelasikan  tiap  item  dengan  skor  total  item kuisioner.Dasar  pengambilan  keputusan  uji validitas sebagai berikut: (Alhusin, 2003:341)
Jika  r hitung >  r tabel ,  maka  item  pertanyaan dinyatakan valid.
Jika r hitung < r tabel atau  r hitung  negatif,  maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid.
Nilai r table dapat dilihat pada tabel statistik r  dengan  df  =  n-2  atau  37-2=35  dan  dengan signifikansi 0,05 maka didapat nilai r tabel = 0,325. Dapat diketahui semua item nilai korelasi lebih dari r  tabel  0,325.  Dengan  ini  maka  dapat  disimpulkan bahwa item-item kuisioner  tersebut valid.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  berguna  untuk  menetapkan apakah  instrumen  yang  dalam  hal  ini  kuesioner dapat  digunakan  lebih  dari  satu  kali,  paling  tidak
oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang  konsisten.  Dengan  kata  lain,  reliabilitas instrumen
mencirikan tingkat konsistensi. Pengujian  reliabilitas  yang  digunakan  adalah dengan  menggunakan  metode Cronbach  Alpha . Metode Cronbach  Alpha digunakan  untuk  mencari reliabilitas  instrumen  yang  skornya  merupakan rentangan dari beberapa nilai atau berbentuk skala.
Menurut  Sekaran  (2003)  dalam  Priyatno (2013:30),  pengambilan  keputusan  untuk  uji reliabilitas sbb:
Cronbach’s alpha < 0,60 = reliabilitas buruk Cronbach’s alpha 0,60 - 0,79 = reliabilitas diterima Cronbach’s  alpha  0,8  atau  di  atasnya  =  reliabilitas baik
Setelah  dihitung  dengan  bantuan  program SPSS  maka  dapat  diketahui  nilai  reliabilitas ( Cronbach’s alpha )  adalah bahwa  nilai Cronbach alpha untuk  ke  tiga  variabel  di  atas  0,600.  Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,600 maka alat ukur kuisioner  reliabel  atau  telah  memenuhi  syarat reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji  kelayakan  atas  model  regresi  berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas  dan  heteroskedastisitas  serta untuk  memastikan  bahwa  data  yang  dihasilkan berdistribusi normal.

## Uji Normalitas
Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk  menguji  apakah  nilai  residual  terdistribusi secara normal atau tidak.  Model  regresi yang baik adalah  yang  memiliki  nilai  residual  yang terdistribusi  secara  normal.  Residual  adalah  nilai selisih  antara  variabel  Y  sesungguhnya  dengan variabel  Y  yang  diprediksikan. Cara  untuk mendeteksinya adalah dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot  of  regression standardized sebagai  dasar pengambilan  keputusannya.  Jika  menyebar  sekitar garis  dan  mengikuti  garis  diagonal  maka  model regresi  tersebut  telah  normal  dan  layak  dipakai untuk  memprediksi  variabel  bebas.  (Ghozali, 2016:156).
Gambar 4. Uji Normalitas (Grafik Normal P-P Plot)
Sumber : Data diolah, 2017
Dari  gambar  grafik  di  atas  dapat  diketahui bahwa  titik-titik  menyebar  sekitar  garis  dan mengikuti  garis  diagonal,  maka  model  regresi tersebut  telah  normal  dan  layak  dipakai  untuk memprediksi  variabel  bebas. Cara  lain  uji normalitas  adalah  dengan  uji  statistik  One  Sample Kolmogorov  Smirnov. 12.  Hasil  Uji  Normalitas Metode  Kolmogorov  Smirnov,  Adalah bahwa  nilai signifikansi  (Asym.sig  2  tailed)  sebesar  0,616. Karena  nilai  lebih  dari  0,05,  jadi  residual terdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  pada  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  yang  tinggi  antar  variabel independen. Jika terjadi korelasi yang tinggi, maka dinamakan  terdapat  masalah  multikolonieritas. Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi korelasi  yang  tinggi  diantara  variabel  independen. Pengujian  ada  tidaknya  gejala  multikolinearitas dilakukan  dengan  meliat  nilai  VIF  ( Variance Inflation  Factor )  dan Tolerance .  Apabila  nilai  VIF berada  dibawah  10,00  dan  nilai Tolerance lebih dari 0,100, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi  tersebut  tidak  terdapat  masalah multikolinearitas (Priyatno, 2014:103).
Hasil  uji  multikolinearitas diketahui  bahwa nilai VIF kurang dari 10,00 dan Tolerance lebih dari 0,100  untuk  kedua  variabel  independen,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak terjadi masalah multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual  dari  satu pengamatan  satu  ke  pengamatan  lain.  Jika  varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika varians berbeda
maka
disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang  Homosk  esdatisitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
Untuk mendeteksi ada tidaknya
heterokedastisitas  dengan  melihat  pola  titik-titik pada scatterplots regresi.  Jika  titik-titik  menyebar dengan  pola  yang  tidak  jelas  diatas  dan  dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016:134)
Hasil  uji  heteroskedastisitas  dapat  dilihat pada output Regression pada gambar Scatterplot. Gambar  4.2    Hasil  uji  Heteroskedastisitas  metode grafik.
Sumber : Data diolah, 2017 Dapat  diketahui  bahwa  titik-titik  menyebar dengan  pola  yang  tidak  jelas  diatas  dan  dibawah angka  0  pada  sumbu  Y.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  terjadi  masalah  heterokedastisitas pada model regresi.
Cara lain uji heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan  uji  Glejser,  yang  dilakukan  dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari  model  regresi  sebagai  variabel  dependen terhadap variabel independen dalam model regresi. Apabila  nilai  koefisien  regresi  dari  masing-masing variabel  bebas  dalam  model  regresi  ini  tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016).
Hasil uji heteroskedastisitas disajikan adalah bahwa  kedua  variabel  nilai  signifikansi  lebih  dari 0,05 (tidak signifikan). Jadi dapat disimpulkan pada
model
regresi
tidak ada masalah heteroskedastisitas.

## 3. Analisis Regresi Linier dan Uji Hipotesis Persamaan Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen baik secara parsial (uji t)  maupun  secara  bersama-sama  (uji  F).  Bentuk umum  persamaan  regresi  linier  berganda  dengan lima variabel independen yaitu sebagai berikut:
Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e Dimana : Y : Pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money b 0 : Konstanta b 1,2 : Keofisien Regresi X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi e : Nilai kesalahan (nilai 0)
Hasil yang diperoleh setelah data diolah Dari Analisis  Regresi  Linear  Berganda, dengan persamaan regresinya sebagai berikut:
Y = -8,618 + 0,492X 1 + 0,973X 2 Arti angka-angka tersebut sbb:
- Konstanta  sebesar -8,618;  artinya  jika akuntabilitas  dan  transparansi  nilainya  adalah 0,  maka  besarnya  pengelolaan  keuangan  (Y) nilainya  negatif  sebesar -8,618. (Catatan:
Konstanta  negatif  tidak  menjadi  masalah selama  model  regresi  yang  di  uji  memenuhi asumsi klasik
regresi
(http://teorionline.wordpress.com ).  Jadi  pada umumnya  nilai  konstanta  yang  negatif  bukan menjadi  alasan  untuk  menyimpulkan  bahwa persamaannya
salah (Rietvield dan Sunaryanto,1994)
- Koefisien  regresi  variabel  Akuntabilitas  (X 1 ) sebesar  0,492;  artinya  setiap  peningkatan akuntabilitas  sebesar  1  satuan,  maka  akan meningkatkan  pengelolaan  keuangan  sebesar 0,492  satuan,  dengan  asumsi  variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien  regresi  variabel  Transparansi  (X 2 ) sebesar  0,973;  artinya  setiap  peningkatan transparansi  sebesar 1  satuan,  maka  akan meningkatkan  pengelolaan  keuangan  sebesar 0,973  satuan,  dengan  asumsi  variabel independen lain nilainya tetap.

## Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Parsial)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah variabel  independen  secara  parsial  berpengaruh terhadap  variable  dependen  atau  tidak.  Hasil  uji  t yang diperoleh (uji secara parsial)
Pengujian terhadap koefisien
variabel
Akuntabilitas (b 1 )
Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:
- Menentukan  hipotesis  nol  dan  hipotesis alternatif Ho : b 1 = 0 (Akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan berkonsep Value  for  Money pada  Pemerintah Kabupaten Dairi).
Ha : b 1 ≠ 0 (Akuntabilitas secara
parsial berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan berkonsep Value  for  Money pada  Pemerintah Kabupaten Dairi).
- Menentukan t hitung Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  t hitung sebesar 2,281
- Menentukan  t tabel dengan  menggunakan tingkat signifikansi 0,0
Nilai  t  tabel  dapat  dilihat  pada  tabel  statistik dengan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  37-2-1 = 34. Dengan pengujian 2 sisi hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,032 / -2,032.
- Kriteria pengujian Ho diterima bila -t hitung ≥ -t tabel atau t hitung ≤ t tabe Ho ditolak bila -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel - Membandingkan t hitung dengan t tabe Nilai  t hitung >  t tabel (2,281>2,032),  maka  Ho ditolak Gambar  4.3. Daerah  Penentuan  Ho  Pengaruh  X1 terhadap Y.
- 2,032 + 2,032 2,281 - Membuat kesimpulan Oleh karena  nilai t hitung > t tabel (2,281 > 2,032), maka  Ho  ditolak,  artinya  bahwa  Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap
pengelolaan  keuangan  berkonsep  Value  for Money pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Nilai  t  hitung  positif,  artinya  berpengaruh positif  yaitu  semakin  meningkat  akuntabilitas maka  akan  meningkatkan  pengelolaan keuangan.
Pengujian terhadap Koefisien Variabel Transparansi (b 2 )
Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:
- Menentukan  hipotesis  nol  dan  hipotesis alternati Ho : b 2 = 0 (Transparansi secara parsial tidak berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan berkonsep  Value  for  Money  pada  Pemerintah Kabupaten Dairi).
Ha : b 2 ≠ 0 (Transaparansi  secara  parsial berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan berkonsep  Value  for  Money  pada  Pemerintah Kabupaten Dairi).
- Menentukan t hitung Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  t hitung sebesar 3,244
- Menentukan  t tabel dengan  menggunakan tingkat signifikansi 0,05
Nilai  t  tabel  dapat  dilihat  pada  tabel  statistik dengan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau  37-2-1 = 34. Dengan pengujian 2 sisi hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,032 / -2,032.
- Kriteria pengujian Ho diterima bila -t hitung ≥ -t tabel atau t hitung ≤ t tabel Ho ditolak bila -t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel - Membandingkan t hitung dengan t tabel Nilai  t hitung >  t tabel (3,244  >  2,032),  maka  Ho ditolak.
- 2,032 + 2,032 3,244 Gambar 4.4 Daerah Penentuan Ho Pengaruh X2 terhadap Y - Membuat kesimpulan
Oleh karena  nilai t hitung > t tabel (3,244 > 2,032), maka  Ho  ditolak,  artinya  bahwa  Transparansi
secara
parsial
berpengaruh terhadap pengelolaan  keuangan  berkonsep  Value  for
Money pada Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Nilai  t  hitung  positif,  artinya  berpengaruh positif  yaitu  semakin  meningkat  transparansi maka  akan  meningkatkan  pengelolaan keuangan.
- Uji  F  (Uji  Koefisien  Regresi  Secara  Bersama- sama)
- Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak.
- Hasil Uji F (Koefisien Regresi Secara Bersama- sama) adalah untuk  melakukan  uji  F  sebagai berikut:
- Menentukan  hipotesis  nol  dan  hipotesis alternatifnya Ho  :  b 1 ,b 2 = (Artinya  akuntabilitas  dan transparansi  secara  parsial  tidak  berpengaruh terhadap  pengelolaan  keuangan  berkonsep Value for Money pada Pemerintah KabupaHa : b 1 ,b 2 ≠ 0    (Artinya  akuntabilitas  dan transparansi  secara  parsial  berpengaruh terhadap  pengelolaan  keuangan  berkonsep Value  for  Money  pada  Pemerintah  Kabupaten Dairi).
- Menentukan F hitung Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  F hitung sebesar 32,605
- Menentukan F tabel
- F  tabel  dapat  dilihat  pada  lampiran  tabel statistik,  dengan  menggunakan  tingkat signifikansi 0,05, dengan df 1 (jumlah variabel – 1)  atau 3-1 = 2 dan df 2 (n-k-1) atau 37-2-1 = 34. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,276.
- Kriteria pengujian
- Ho diterima bila F hitung ≤ F tabel
- Ho ditolak bila F hitung > F tabel M
- Membandingkan t hitung dengan t tabel .
- Nilai F hitung > F tabel (32,605 > 3,276), maka Ho ditolak 3,276 32,605 Gambar 4.5. Daerah Penentuah Ho Pada Uji F - Membuat kesimpulan
Karena  F hitung >  F tabel (32,605  >  3,276),  maka Ho  ditolak,  artinya  bahwa  akuntabilitas  dan transparansi  secara  parsial  berpengaruh terhadap  pengelolaan  keuangan  berkonsep Value  for  Money  pada  Pemerintah  Kabupaten Dairi.
- Analisis koefisien determinasi ( R Square )
Nilai koefisien  determinasi  menunjukkan seberapa  besar  prosentase  model  regresi mampu menjelaskan variabel dependen. Batas nilai R 2 adalah 0 ≤  R 2 ≥ 1 sehingga apabila R 2 sama  dengan  nol  (0)  berarti  variabel  tidak bebas  tidak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel bebas  secara  serempak,  sedangkan  bila  R 2 sama  dengan  1  berarti  variabel  bebas  dapat menjelaskan  variabel  tidak  bebas  secara serempak.
- Hasil  analisis  Koefisien  determinasi (R 2 ) Berdasarkan  tabel  di  atas  diperoleh  nilai  R 2
sebesar 0,657 (65,7%).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variasi  variabel independen  yang  digunakan  dalam  model (akuntabilitas  dan  tranparansi)  mampu menjelaskan  sebesar  65,7%  variasi  variabel pengelolaan  keuangan,  dan  sisanya  dijelaskan oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam model penelitian ini.

## SIMPULAN
Akuntabilitas secara  parsial  berpengaruh terhadap pengelolaan  keuangan  berkonsep Value for  Money pada  Pemerintah  Kabupaten  Dairi.  Hal ini ditunjukkan oleh uji t yang didapat nilai t hitung > t tabel (2,281>2,032), sehingga Ho  ditolak.  Nilai  t hitung  positif,  artinya  berpengaruh  positif  yaitu semakin  meningkat akuntabilitas maka  akan meningkatkan pengelolaan keuangan.
Akuntabilitas  berpengaruh  postif  dan  signifikan
terhadap  pengelolaan  keuangan  berkonsep Value for  Money .  Akuntabilitas  salah  satu  unsur  pokok perwujudan Good Corporate Governance yang telah dilaksanakan  sehingga  masyarakat  dapat  menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisiensi  dan  efektif. Transparansi  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan berkonsep Value for Money, dimana anggaran harus dapat  menyajikan  informasi  yang  jelas  mengenai tujuan,  sasaran,  hasil,  dan  manfaat yang  diperoleh masyarakat  dari  suatu  kegiatan  atau  proyek  yang dianggarkan.
Transparansi
secara parsial berpengaruh  terhadap pengelolaan  keuangan berkonsep Value  for  Money pada  Pemerintah Kabupaten Dairi. Hal ini ditunjukkan oleh uji t yang didapat  nilai t hitung >  t tabel (3,244>  2,032),  sehingga Ho  ditolak.  Nilai  t  hitung  positif,  artinya berpengaruh  positif  yaitu  semakin  meningkat transparansi maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas  dan  transparansi secara parsial  berpengaruh  terhadap pengelolaan keuangan  berkonsep Value  for  Money pada Pemerintah  Kabupaten  Dairi.  Hal  ini  ditunjukkan oleh  uji  F  yang  didapat  nilai  F hitung >  F tabel (32,605>3,276), sehingga Ho ditolak.

## DAFTAR PUSTAKA
Addina,  M. (2010).  Penelitian  Kinerja  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) Kota Medan.
Adhim,  M.  (2008).  Penelitian  Analisis  Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Derah di Kabupaten Sarolangun.
Alhusin,  S.  (2003). “Aplikasi  Statistik  Praktis  dengan Menggunakan SPSS 10 for Windows”, Edisi Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal: 69, 257, 341. Bahtiar, A. & Muchlis, I. (2008). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
Asikin, F.D. (2014). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Kinerja. Makassar. Priyatno,  D.  (2014).  Pengolahan  Data  Terpraktis  Edisi Terbaru.Yogyakarta : Andi.
Ghazali,  I,  2016,“Aplikasi  Analisis  Multivariat  Dengan Program  IBM  SPSS  23”,Cetakan  kedelapan, Universitas  Diponegoro,  Semarang.  Hal  5,  103, 134, 138, 156, 157.
Haryanto,  dkk.  (2007).  Akuntansi  Sektor  Publik,  Edisi Pertama. Semarang : Penerbit UNDIP
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Erlangga
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
: CV Andi Offset
Mulya,  R.A. Pengaruh  Akuntabilitaas,  Transparansi  dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money di Kabupaten Bone. Nordiawan & Hertianti. (2010). Akuntansi Sektor Publik,
Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat Tri,  N.S.  (2007).  Analisis  Penerapan  Konsep  Value  For Money Pada  Pemerintah  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Akmenika
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  Tahun  2010 Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis Akrual.
Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah  dengan  Permendagri  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Derah
Pieris & Jim.  (2008).  Etika  Bisnis  &Good  Corporate Governance,  Edisi  Kedua.  Jakarta:  Pelangi Cendikia
Priyatno,  D.  (2013),  “Mandiri  Belajar  Analisis  Data Dengan SPSS”, Yogyakarta: Media Kom. Hal 9, 30, 40.
Priyatno, D. (2014). “SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis”, Edisi 1, Yogyakarta: ANDI. Hal: 94, 103, 106.
Rahayu, S. (2009). Penelitian Mengukur Kinerja Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Pemerintah Daerah Muaro Jambi.
Renyowijoyo,  M.  (2010).  Akuntansi  Sektor  Publik,  Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Kencana
Rietvield,  P.  & Sunaryanto, L.T.S. (1994). “87  Masalah Pokok dalam Regresi Berganda”, Yogyakarta: Andi Offset.
Santoso,  S.  (2013). “Menguasai  SPSS  21 di  Era Informasi”.  PT.ELEK  Media  Komputindo.  Jakarta. Hal: 347, 35.
Sijabat,  J.  (2012).  Metodologi  Penelitian  Akuntansi.
Medan : Universitas HKBP Nomensen
Siregar. (2011). Penelitian Pengaruh Akuntabilitas Publik dan  Pengawasan  Terhadap  Pengelolaan  APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pematang Siantar
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Bisnis,  Cetakan  ke 16. Bandung : Alfabeta
Tuasikal,  A.  (2000).Penelitian  Pengaruuh  Pengawasan Internal  dan  Eksternal,  Pemahaman  Sistem Akuntansi  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Serta  Implementasinya  Terhadap  Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Undang – Undang  Nomor  14  Tahun  2008.  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU- Keterbukaan Informasi Publik).