## SISTEM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT SIAKIN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
Oleh:
I Wayan Swandana 1 dan Ni Ny. Mariadi 2
(wayan_swandana@yahoo.com ) (nmariadi@gmail.com)
Abstrak: Penelitian  ini  berjudul  Sistem  Perkawinan  Poligami  di  Desa  Adat Siakin,  Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten  Bangli.  Menurut  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  3  ayat  (1) bahwa sistem perkawinan Indonesia menganut asas monogami. Namun, Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974    dapat  memberi  izin  kepada seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak- pihak yang bersangkutan sehingga dua permasalahan dalam tulisan ini yakni: 1) Bagaimana keabsahan perkawinan pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin?,  dan  2)  Bagaimana  penguasaan  harta  bersama  pada  sistem  perkawinan poligami  di  Desa  Adat  Siakin?  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris  dan  bersifat  deksriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Adat  Siakin Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten  Bangli.  Adapun  sumber  data  primer  dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berpoligami dan prajuru adat Di Desa  Siakin  Kecamatan  Kintamani  Kabupaten  Bangli.  Sumber  data  Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil pembahasanya menunjukkan bahwa 1) keabsahan perkawinan  poligami  di  Desa  Adat  Siakin  ketika  pasangan  suami  istri  telah melakukan  upacara beakaonan ,  dan  2)  harta  bersama  pasangan  suami  istri  yang berpoligami menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan poligami.
Kata Kunci : Perkawinan, monogami, poligami, harta bersama

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  peristiwa  yang  sangat  penting  karena  perkawinan secara  otomatis  mengubah  status  hukum  seseorang  dari  belum  kawin  menjadi kawin.  Bahkan  menurut  perspektif  adat  Bali  seseorang  akan  dianggap  dewasa apabila mereka sudah kawin. Berbicara mengenai perkawinan di Masyarakat Bali dapat  dilihat  dari  dua  hal  yakni  menurut  hukum  adat  Bali  dan  hukum  nasional.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Menurut  hukum  adat  Bali  perkawinan  dianggap  sah  apabila  mempelai  berdua (laki  perempuan)  telah  melangsungkan  upacara byakaonan yang  dilaksanakan sesuai  dengan  agama  Hindu  (Windia,  2014:31).  Upacara byakaonan adalah upacara  Agama  Hindu  yang  mensimboliskan pesaksi (saksi-saksi)  yaitu tri upasaksi (tiga  kesaksian)  yang  terdiri  dari bhuta  saksi (bersaksi  kepada bhutakala ), manusa saksi (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru adat) dan dewa saksi (bersaksi kepada Tuhan).
Upacara byakaonan ini  tidak  ada  pihak  yang  merasa  keberatan  atas dilangsungkannya  perkawinan  tersebut  dan  disaksikan  oleh  keluarga purusa dan predana serta prajuru banjar  atau  desa  di  mana  perkawinan  itu  dilangsungkan.
Dengan  adanya  upacara byakaonan tersebut  telah  dianggap  sah.  Perkawinan dianggap  sah  menurut  hukum  nasional  apabila  dilakukan  menurut  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “ Perkawinan dikatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya.”  Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  Pasal  3  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  “Pada  dasarnya  seorang  pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki soerang suami”. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 undang-undang tersebut, sistem perkawinan di Indonesia  menganut  asas  monogami.  Asas  perkawinan  monogami  adalah  suatu asas perkawinan di mana si suami tidak kawin dengan perempuan lain dan si istri tidak  kawin  dengan  laki-laki  lain  di  saat  yang  bersamaan  (Rato,  2015:18).  Jadi singkatnya  monogami  merupakan  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  wanita  tanpa  ada  ikatan  perkawinan  lain.  Undang-Undang  Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974  menganut  asas  monogami,  namun  demikian  perkawinan poligami dapat saja terjadi jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 3 ayat 2  menyatakan  bahwa  “  Pengadilan  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami untuk  beristri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristri  lebih  dari  seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya. Pengadilan  dimaksud  pada  Pasal  4  ayat  (1)  ini  hanya  memberikan  izin  kepada seorang  suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang  apabila:  1)  istri  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri;  2)  istri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Ketika  ada  izin  bagi  seorang  suami  yang  akan  beristri  lebih  dari  seorang, sistem  perkawinan  poligami  dapat  terjadi.  Secara  teoritis  sistem  perkawinan poligami adalah sistem perkawinan di mana seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau seorang perempuan kawin dengan beberapa laki-laki (Rato, 2011:18). Pengertian poligami dalam tulisan ini adalah sorang suami yang beristri lebih dari seorang.  Sebuah  fenomena  yang  menarik  untuk  diteliti  bahwa  di  Negara  yang menganut  asas  perkawinan  monogami  banyak  dijumpai  perkawinan  poligami  di masyarakat. Salah satu contoh nyata sistem perkawinan poligami terjadi di Desa Adat  Siakin,  Desa  Dinas  Siakin,  Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten  Bangli. Berdasarkan data penelitian dari 350 KK yang ada di Desa Adat Siakin, terdapat 15 perkawinan dengan sistem perkawinan poligami. Perkawinan poligami di desa adat  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti  karena  pada  dasarnya  di  Indonesia
menganut  sistem  perkawinan  monogami  namun  di  desa  ini  banyak  dijumpai pasangan suami istri yang berpoligami. Mengenai sahnya perkawinan di Bali, kita menganut  pada  dua  hukum  yakni  hukum  adat  Bali  dan  hukum  nasional.  Yang menjadi menarik untuk dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana keabsahan dari perkawinan poligami di Desa Adat Siakin.
Di samping itu ada juga hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yakni pasangan  suami  istri  dengan  sistem  poligami  dalam  hal  cara  menguasai  harta kekayaan  bersama.  Bila  dalam  sistem  perkawinan  monogami  suami  istri menguasai harta kekayaan secara bersama atau terpisah. Namun, dalam pasangan suami  istri  dengan  sistem  perkawinan  poligami  tentu  cara  penguasaan  harta kekayaan bersamanya lebih kompleks. Ada suami dan istri-istrinya yang bekerja bersama  dan  menggabungkan  harta  kekayaannya.  Ada  juga  suami  dan  istri pertama memisahkan hartanya dengan suami dan istri kedua.
Berbicara  sistem  poligami  sebenarnya  sudah  ada  beberapa  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.  Sistem perkawinan poligami menurut hukum  Islam  pernah  diteliti  di  Desa  Paningkiran  dan  Desa  Sepat,  Kecamatan Sumberjaya,  Kabupaten  Majalengka  (Warni,  2018).  Perkawinan  dengan  sistem poligami  telah  dilakukan  kajian  yang  mendalam  melalui  penelitian  oleh  Warni, dkk. Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana tinjauan  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut  adalah pendekatan hukum empiris dengan pendalaman melalui observasi dan wawancara secara  mendalam.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah      praktik  poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam dalam batasan-batasan dan alasan-alasan yang jelas  sesuai  dengan  Undang-Undang  di  Indonesia  yaitu  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Selanjutnya, penelitian sistem perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan  hukum  nasional  sudah  pernah  dilakukan  (Ardian,  2015).  Tujuan  dari
penelitian  tersebut  adalah  untuk  mengetahui  dasar  hukum  berpoligami  dalam hukum  Islam  maupun  hukum  positif  di  Indonesia  serta  mengetahui  bagaimana urgensi pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama. Dalam tulisan tersebut menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  berbagai  teori  interpretasi. Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menyatakan  apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya ( dalam konteks ini adalah Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam  pengajuan  poligami  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  sudah  ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tentang  poligami  di  hukum  positif  seakan  mempersulit  suami  untuk  poligami, sedangkan  hukum  islam  sendiri  tidak  terlalu  mempersulit  seorang  suami  untuk poligami.
Sistem  perkawinan  poligami  berdasarkan  cara  penguasaan  harta kekayaannya juga sudah pernah dilakukan oleh Zaini, dkk. (2013). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana pembagian harta  perkawinan  poligami  dalam  konteks  hukum  nasional.  Metode  pendekatan yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  hukum  empiris.  Harta  bersama  dari perkawinan  seorang  suami  yang  mempunyai  istri  lebih  dari  seorang,  masing- masing  terpisah  dan  berdiri  sendiri.  Istri  kedua  dan  seterusnya  berhak  atas  harta gono-gininya  bersama  dengan  suaminya  sejak  perkawinan  mereka  berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa, janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Sistem perkawinan poligami pada Pegawai Negeri Sipil juga sudah pernah dilakukan  oleh  Budiharjo  (2013) . Penelitian  tersebut    bertujuan  untuk
menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami; dan apa saja yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan poligami tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  salah  satu  Pegawai  Negeri  Sipil golongan  III  a  melakukan  poligami  dan  pada  dasarnya  Poligami  tidak  dilarang karena  pelaku  sudah  memenuhi  persyaratan  yang  sudah  ditetapkan  didalam Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah.  Hal  ini  terbukti  dengan dikeluarkannya  surat  izin  Poligami  dari  Bupati  Nomor:  474.2/774/XIII/2008. Dikabulkannya  izin  poligami  karena  selama  12  tahun  pernikahannya  tidak mempunyai  anak  dan  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dokter  yang menyatakan  si  istri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan  karena  mandul.  Tahapan permintaan izin yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami adalah:  mendapat  persetujuan  istri,  Bupati  melalui  Badan  Kepegawaian  Daerah (BKD), Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA).
Penelitian-penelitian  di  atas  sudah  cukup  untuk  mendeskripsikan  tentang perkawinan  poligami,  namun  penelitian  yang  berhubungan  dengan  keabsahan perkawinan  dan  penguasaan  harta  bersama  pada  sistem  perkawinan  poligami  di Desa Adat Siakin belum pernah dilakukan. Di samping itu juga ada keunikan lain terhadap pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin yakni hanya istri  pertama  saja  yang  menjalankan  kewajiban  dalam  kegiatan  adat.  Sedangkan istri kedua sifatnya bebas dari kegiatan adat sepanjang istri pertama masih mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan adat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian terhadap topik tersebut menarik untuk diteliti. Dipilihnya Desa Adat  Siakin  sebagai  objek  penelitian  ini  adalah  bahwa  di  Desa  Adat  Siakin terdapat  cukup  banyak  pasangan  berpoligami.  Dibandingkan  dengan  desa-desa lain, rasio antara keluarga yang melakukan perkawinan poligami dan monogami di  desa  ini  cukup  tinggi.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  ”  Sistem  Perawinan  Poligami  di  Desa  Adat Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”.
Berdasarkan latarbelakang di atas, rumusan permasalahan dalam skripsi ini dapat dirinci sebagai berikut:
1) Bagaimana  keabsahan  perkawinan  pada  sistem  perkawinan  poligami  di Desa Adat Siakin?
2) Bagaimana  penguasaan  harta  bersama  terhadap  sistem  perkawinan poligami di Desa Adat Siakin?

## METODE PENELITIAN
Soekanto  (2001) berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi ke  dalam  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris  .Penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Adapun  ciri-ciri  dari  penelitian hukum normatif adalah 1) adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum, 2) tidak menggunakan  hipotesis,  3)  menggunakan  landasan  teoritis/kajian  teoritis,  dan  4) menggunakan  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  Bahan  Hukum  Primer,  Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier  (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016:19)
Pendekatan  hukum  empiris  adalah  pendekatan  dengan  melihat  sesuatu kenyataan di dalam masyarakat (Zainudin, 2009:105). Pendekatan hukum empiris digunakan  untuk  melihat  aspek-aspek  hukum  dalam  interaksi  sosial  di  dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini  hukum  merupakan  suatu  gejala  empiris  yang  dapat diamati  dalam  kehidupan  yang  nyata.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  hukum meninjau  atau  menilik  dirinya  dari  unsur-unsur  luar  dirinya  (hukum),  yaitu fenomena-fenomena  sosial  di  dunia  kenyataan  (empiris),  yang  mempengaruhi prilaku  hukum  baik  secara  personal  individual,  maupun  secara  institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis (Qamar:2017).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Hal  ini  karena  penelitian  ini  mengkaji  hubungan  antara  norma
hukum  dan  penerapan  hukum  pada  sistem  perkawinan  poligami  di  Desa  Adat Siakin.  Norma  hukum  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  poligami  di  Desa Adat  Siakin  tidak  ada  yang  bermasalah,  namun  penerapannya  ada  yang bermasalah. Salah satu contoh penerapan norma hukum yang bermasalah adalah penerapan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974. Pasal 4 ayat (1)  menyatakan bahwa “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari  seorang,  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini, maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  di  daerah  tempat tinggalnya”.  Namun,  beberapa  pasangan  suami  istri  yang  berpoligami  di  Desa Adat  Siakin  tidak  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  di  daerah  tempat tinggalnya.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  peneliti  menggambarkan  sedetail mungkin  tentang  sistem  perkawinan  poligami  di  Desa  Adat  Siakin.  Sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin akan dianalisa berdasarkan keabsahan perkawinannya dan cara penguasaan harta bersamanya. Penelitian ini berlokasi di Desa Adat Siakin. Dipilihnya Desa Adat Siakin , Desa Dinas Siakin, Kecamatan Kintamani,  Kabupaten  Bangli,  Provinsi  Bali.  Adapun  jarak  tempuh  lokasi penelitian  dari  tempat  studi  peneliti  (Universitas  Panji  Sakti)    adalah  sekitar  55 km. Adapun lokasi penelitian adalah pada peta di bawah ini.
Penelitian  ini  bersumber  dari  studi/penelitian  kepustakaan  dan studi/penelitian  lapangan.  Jenis  data  kepustakaan  dalam  penelitian  ini  adalah berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  buku- buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Data lapangan dalam penelitian ini diambil dari  pasangan  suami  istri  yang  melakukan  sistem  perkawinan  poligami  di  Desa Adat  Siakin.  Adapun  jenis  data  yang  didapatkan  adalah  data  primer.  Adapun responden dari pasangan suami istri yang melakukan sistem perkawinan poligami berjumlah  10  pasangan.  Sepuluh  pasangan  suami  istri  yang  melakukan  sistem
perkawinan poligami ini cukup mewakili pertimbangan untuk merepresentatifkan pasangan-pasangan    suami  istri  lainnya  yang  melakukan  sistem  perkawinan poligami di Desa Adat Siakin.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah    teknik wawancara, teknik observasi, dan studi dokumentasi. Ada pun teknik wawancara yang  dipilih  dalam  pengumpulan  data  ini  adalah  teknik  wawancara  bebas terpimpin.  Peneliti  akan  melakukan  wawancara  dengan  prajuru  Adat  Desa  Adat Siakin  dan  Kepala  Desa  Siakin,  serta  responden  yang  melakukan  perkawinan poligami.  Sejumlah  pertanyaan  yang  sudah  dirumuskan  dalam  daftar  pertanyaan diberikan  kepada  informan  dan  responden.  Peneliti  juga  melakukan  teknik observasi langsung pada responden tentang sistem perkawinan poligami di Desa Adat  Siakin.  Selain  teknik  wawancara  dan  teknik  observasi,  peneliti  juga menggunakan  teknik  studi  dokumentasi  yakni  dengan  menelaah  bahan-bahan seperti:  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Buku-buku  hukum,  dan  jurnal-jurnal  hukum yang ada hubungannya dengan sistem perkawinan poligami.
Analisis  data  kualitatif  dipilih  dalam  penelitian  ini.  Data  yang  terkumpul melalui  wawancara,  studi  dokumentasi,  dan  observasi    secara  substantif  terdiri dari data yang menyangkut keabsahan  sistem perkawinan pasangan poligami dan penguasaan  harta  bersama  dalam  sistem  perkawinan  poligami.  Data  tersebut berupa kata-kata yang kemudian disusun, digolongkan, dan dilakukan interpretasi oleh  peneliti.    Adapun  data-data  itu  akan  dihubungkan  dengan  permasalahan yakni tentang keabsahan perkawinan poligami dan cara penguasaan harta bersama dalam  perkawinan  poligami.Keabsahan  perkawinan  poligami  akan  dianalisis melalui  dua  perspektif  hukum  yakni  hukum  adat  Bali  dan  hukum  nasional. Hukum nasional yang akan dipakai yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya masalah kedua tentang penguasaan harta bersama dalam
perkawinan  poligami  akan  dinalisis  melalui  KUHPerdata  tentang  penguasaan harta bersama.

## PEMBAHASAN
1. Keabsahan Perkawinan Poligami menurut Hukum Adat Bali
Masyarakat  Desa  Adat  Siakin  adalah  masyarakat  adat  yang  taat  terhadap hukum  adat  Bali.  Hal  ini  bisa  kita  jumpai  dalam  hal  pelaksanaan  upacara  adat perkawinan    khususnya  dalam  hal  perkawinan  poligami.  Ajaran  perkawinan dalam adat Bali berasal dari hukum perkawinan Hindu. Perkawinan atau wiwaha adalah  suatau  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  hidup  yang  disebut  dengan Grhasta Asrama (Mariadi, 2018: 23). Menurut kuna dresta bahwa dalam hukum adat  Bali  terdapat  beberapa  cara  untuk  melangsungkan  perkawinan  diantaranya: perkawinan ngerorod atau merangkat ,  perkawinan memadik ,  perkawinan jejangkepan , perkawinan nyangkring , perkawinan ngodalin , perkawinan tetagon , perkawinan ngunggahin ,  perkawinan melegandang ,  perkawinan nunggonin dan perkawinan Paselang . Dalam  kenyataanya  beberapa  cara  melangsungkan perkawinan di atas kurang dikenal dalam budaya adat Bali sekarang ini. Dewasa ini  umumnya  pasangan  calon  pengantin  memilih  salah  satu  di  antara  dua  cara melangsungkan  perkawinan  yakni  cara memadik (meminang)  dan  perkawinan dengan  cara ngerorod (lari  bersama).  Dari  informasi  para  informan  didapatkan bahwa jika proses perkenalan antara calon suami istri berjalan lancar, maka kedua calon  mempelai  akan  mengambil  cara  melangsungkan  perkawinan memadik ( biasa)  sedangkan  jika  proses  perkenalan  antara  calon  suami  dan  istri  yang  akan berpoligami  kurang  berjalan  lancar  maka  cenderung  akan  memilih  cara melangsungkan perkawinan ngerorod (kawin lari).
Adapun  tahapan  perkawinan  poligami  di  Desa  Adat  Siakin  dalam melangsungkan perkawinan dengan cara memadik adalah :
1) Medemenan (Berpacaran)
Dalam  tahapan  ini  antara  calon  suami  yang  akan  melakukan  perkawinan poligami  dan  calon  istri  berusaha  saling  mengenal  satu  sama  lainnya  secara lebih  jauh.  Apabila  hubungan  mereka  berjalan  dengan  mulus  maka  mereka akan melanjutkan hubungannya pada tahap berikutnya yakni nyedek.

## 2) Nyedek
Dalam tahapan ini calon suami yang akan melakukan poligami akan mengajak keluarganya  ke  rumah  calon  istrinya.  Dalam  hal  ini  keluarga  calon  suami mengutarakan  maksudnya  bahwa  calon  suami  itu  saling  mencintai  dengan calon  istrinya.  Dalam  pertemuan  ini  pula  jika  disepakati  antara  kedua  belah pihak  yakni  keluarga  laki-laki  dan  wanita  yang  akan  melangsugkan perkawinan  maka  kedua  calon  suami  dan  istri  ini  akan  melangsungkan perkawinan.  Jika  di  sepakati  maka  pihak  laki-laki  akan  mencari  hari  baik ( dewasa ayu ) untuk melanggsungkan perkawinan.
3) Meragat
Dalam  proses meragat ini  keluarga  laki-laki  akan  mengajak  calon  istri  ke rumah  laki-laki.  Kedua  calon  pasangan  suami  istri  akan  melakukan  proses upacara mebeakaon di rumah sang suami. Proses upacara ini disaksikan oleh keluarga  laki-laki  (keluarga purusa )  dan  biasanya  disaksikan  oleh  keluarga perempuan  (keluarga predana ).  Upacara beakaonan ini  dipuput  oleh pemangku Pura Prajapati Desa Adat Siakin. Menurut Desa Adat Siakin, sejak dilangsungkannya  upacara beakaonan pasangan  suami  istri  sudah  dianggap sah berstatus kawin.
4) Mepiuning
Proses setelah pertemuan meragat adalah mepiuning . Kata mepiuning berasal dari Bahasa Bali yang artinya memberi tahu . Pengertian mepiuning ini adalah mohon  izin  kepada  Sang  Pencipta  bahwa  istri    akan  melakukan  perkawinan keluar mengikuti garis keturunan suami. Dengan kata lain, Mepamit dalam hal ini  adalah  upacara  dengan  maksud  mohon  ijin  ( mepiuning )  di  pura  si  istri
bahwa  si  istri  akan  melangsungkan  perkawinan  serta  secara  adat  bali  akan keluar sebagai keluarga inti.
5) Mekandal
Setelah  proses meragat sampai mepamit selesai,  maka  tahapan  berikutnya mekandal . Mekandal adalah  suatu  proses  upacara  perkawinan  di  Pura  Bale Agung di Desa Adat Siakin. Dalam proses upacara ini dihadiri oleh keluarga besar suami , prajuru adat di Desa Adat Siakin, Kepala Desa Siakin, Kepala Kewilayahan  Siakin,  dan  Pemangku  Kahyangan  Desa  Adat  Siakin.  Tujuan dari upacara mekandal ini adalah mohon keselamatan telah dilangsungkannya perkawinan di Desa Adat Siakin.
Dalam perkawinan ngerorod (kawin lari) yang berbeda dengan perkawinan memadik adalah  tidak  adanya  tahapan nyedek namun  langsung  dengan  tindakan ngerorod yakni  baik  suami  dan  istri  melakukan  pelarian  di  tempat  yang  tidak diketahui. Lalu keluarga laki-laki akan memberi tahu keluarga perempuan bahwa anaknya telah melangsungkan perkawinan. Dalam tahapan ini pula bahwa suami dan  istri  telah  melakukan  upacara beakoanan .  Dan  untuk  tahapan  selanjutnya antara perkwinan ngerorod dan memadik mempunyai alur yang sama.
Dari tahapan cara melangsungkan perkawinan baik secara memadik maupun ngerorod terkadang  tidak  sampai  pada  tahap mekandal .  Dengan  kata  lain, terkadang  proses  setelah  upacara mebeakaon baik meragat , mepamit ,  ataupun mekandal memerlukan  waktu  yang  relatif  lama.  Di  Desa  Adat  Siakin  untuk menentukan  seseorang  sudah  kawin  atau  belum  ditunjukkan  dengan  adanya upacara beakonan .  Hal  ini  sama  dengan  konsepnya  Windia  bahwa  sahnya perkawinan  adalah  apabila  dalam  pelaksanaannya  memenuhi  tri  Upasaksi (Windia, 2014: 30). Adapun Tri Upasaksi itu adalah: bhuta saksi, manusa saksi, dan dewa  saksi .  Keabsahan  perkawinan  menurut  Hukum  Adat  Bali  juga  adalah ditunjukkan dengan upacara beakaonan juga di dukung oleh penelitiannya Putriani dan Ardana (2016).

## 2. Perkawinan  Poligami  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

## Tentang Perkawinan Perkawinan
Menurut Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  bahwa  perkawinan  harus  dicatatkan  pada  lembaga  yang  berwenang. Keseluruhan  peraturan-peraturan  di  bidang  Perkawinan  yang  termuat  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tenang  Perkawinan dipandang  sebagai  Hukum  Perkawinan  Nasional  yang  berlaku  untuk  seluruh wilayah  dan  warga  negara  Indonesia.  Dengan  demikian  asas-asas  dan  materi undang-undang  tersebut  secara  otomatis  berlaku  bagi  umat  Hindu  di  Indonesia, tidak terkecuali bagi umat Hindu di Bali. Tetapi perlu pula dicatat bahwa Undang- undang  Perkawinan  ternyata  adalah  suatu  unifikasi  hukum  yang  unik  karena masih  menghargai  dan  mengormati  keanekaragaman  kondisi  sosial  budaya masyarakat  Indonesia.  Melalui  Pasal  2  ayat  (1),  pelaksanaan  perkawinan khususnya  yang  berkaitan  dengan  sahnya  perkawinan  diserahkan  pengaturannya menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya.  Dengan  demikian keanekaragaman  agama  yang  dianut  masyarakat  Indonesia  akan  mewarnai pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan.  Pada  banyak  daerah,  khususnya  bagi Umat Hindu di Bali, pelaksanaan perkawinan juga akan diwarnai oleh berlakunya hukum  adat,  di  samping  karena  antara  adat  dan  agama  sulit  dipisahkan,  hukum perkawinan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  hukum  keluarga  yang  masih  dikuasai oleh  hukum  adat.  Sistem  kekeluargaan purusa (patrilineal)  yang  dianut  dalam hukum  adat  keluarga  di  Bali  ( dresta Bali)  sangat  penting  pengaruhnya  terhadap hukum  perkawinan  bagi  umat  Hindu  di  Bali.  Pengaruh  tersebut  sangat  jelas tampak  terhadap  bentuk-bentuk  perkawinan  yang  pada  akhirnya  berpengaruh terhadap status suami istri dan anak-anak dalam keluarga.
Perkawinan  khusunya  perkawinan  poligami  selain  dituntut  keabsahannya perkawinan  poligami  harus  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  dalam  Undang- Undang  ini.  Syarat  bagi  suami  yang  ingin  memperistri  lebih  dari  satu  wanita
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tertuang pada Pasal 4 ayat:
”(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut  dalam  pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2)  Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberi  izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”
Ini berarti sesorang yang akan melakukan poligami menurut hukum nasional harus  memenuhi  pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  perkawinan. Selanjutnya untuk dapat memproses perkawinan poligami ini Pasal 4 ayat (1) dan (2) ini dilanjutkan dengan Pasal 5 yakni:
(1)  Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a.    adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b.  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c.  adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
(2)  Persetujuan  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  pasal  ini  tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai  persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam perjanjian;atau  apabila  tidak  ada  kabar  dari  istrinya  selama  sekurang- kurangnya  2  (dua)  tahun  atau  karena  sebab-sebab  lainnya  yang  perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.””
Fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban atau  kepastian  hukum  atau  memudahkan  kontrol  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang berkaitan dengan persaksian  dalam  kehidupan  keluarga  sedini  mungkin  dapat  dihindari  (Syauri, 2015:  173).  Dilihat  dari  pemahaman  ini  bahwa  pencatatan  perkawinan  itu merupakan  suatu  keharusan.  Namun,  dari  sekian  pasangan  suami  istri  yang
berpoligami hanya sedikit pasangan yang mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang.
3. Alasan-Alasan Terjadinya Perkawinan Poligami di Desa Adat Siakin
Berikut adalah alasan-alasan poligami yang ditemukan di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
1) Istri tidak dapat melahirkan  keturunan
2) Mendapatkan keturunan perempuan
3) Sering terjadi percekcokan dengan istri pertama
4) Mencintai dan ingin memperistri
Ada  tiga  alasan  suami  yang  ingin  berpoligami    bila  dikaitkan  dengan Undang-Undang Perkawinan termuat dalam pasal 4 ayat (2) yakni apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dari  3  alasan  di  atas  (poin  a-c),  bila  dikaitkan  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan    hanya  ada  satu alasan yang sesuai dengan alasan-alasan seorang suami melakukan poligami yakni poin  c.  yaitu    istri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan.    Sementara  empat  alasan seorang suami melakukan poligami di Desa Adat Siakin tidak menurut Undang- Undang Perkawinan yakni:
1) Mendapatkan keturunan perempuan
2) Pacar hamil
3) Sering terjadi percekcokan/kurang harmonis dengan istri pertama
4) Mencintai calon istri dan ingin memperistri
Terhadap  seorang  suami  yang  akan  melakukan  poligami  dengan  alasan  -alasan sesuia dengan Undang-Undang Perkawinan yakni Pasal 4 ayat (2), seorang suami harus  melakukan  permohonan  ke  pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya. Permohonan perkawinan poligami ini hanya dapat diproses apabila:
a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istriistri dan anak-anak mereka.
c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Masyarakat  Bali  yang  berpoligami  dan  proses  perkawinannya  menurut  Undang- Undang perkawinan akan dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil.  Berhubungan  dengan  perkawinan    yang  ada  di  Desa  Adat  Siakin dicatakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
Peneliti  berpendapat  bahwa  tehadap  seorang  suami  yang  melakukan poligami  dengan  alasan  yang  tidak  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  ini (yakni  Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Perkawinan)  ,  maka  akta perkawinannya  tidak  dapat  diproses.  Perkawinan  tidak  dapat  diproses  menurut Undang-Undang Perkawinan salah satunya berdampak hukum bahwa perkawinan poligaminya tidak akan mendapatkan akta perkawinan. Perkawinan poligami yang idak  didaftarkan  di  catatan  sipil  baik  karena  tidak  memenuhi  syarat  perkawinan memiliki kekuatan hukum yang lemah.
4. Akibat  Hukum  Perkawinan  Poligami  yang  tidak  Dicatatkan  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Menurut data bahwa dari sepuluh Pasangan suami istri yang berpoligami di Desa  Adat  Siakin  yang  mempunyai  akta  perkawinan  terhadap  istri  pertama sebanyak  3 pasangan, terhadap istri kedua sebanyak  0 orang, dan terhadap istri ketiga  sebanyak  3  orang.  Dengan  tidak  adanya  pencatatan  terhadap  perkawinan poligami  antara  suami  dan  istri  kedua  dan  ketiga  maka  pasangan  suami  istri  ini tidak  memiliki  akta  perkawinan.  Tidak  adanya  akta  perkawinan  terhadap perkawinan  pertama  disebabkan  oleh  ketidaksadaran  pasangan  suami  istri  untuk mengurus akta perkawinannya.
Menurut peneliti, perkawinan poligami di Desa Adat Siakin yang dilakukan menurut  hukum  Adat  Bali  dan    tidak  dicatatkan  pada  lembaga  yang  berwenang dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  adalah  sah  tetapi banyak  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap  istri  dan  anak  yang  dilahirkan, terlebih lebih jika terjadi perceraian.
5. Akibat  Hukum  Perkawinan  Poligami  yang  tidak  Memenuhi  Syarat Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan
Akibat  hukum  bagi  perkawinan  yang  melanggar  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  perkawinan  tersebut  dapat  dicegah  atau  dapat dibatalkan.  Undang-undang  Perkawinan  khususnya  Pasal  13  menyatakan  bahwa ”perkawinan  dapat  dicegah  apabila  ada  yang  tidak  memenuhi  syaratan-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Perkawinan poligami dapat dicegah manakala perkawinan  tersebut  belum  berlangsung  dan  sebab  perkawinannya  tidak  sesui dengan  Undang-Undang  Perkawinan.  Perkawinan  poligami  dapat  dibatalkan ketika perkawinan sudah berlangsung. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 22 Undang- Undang  Perkawinan  bahwa  ”  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak tidak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan  ”.  Dalam hal  perkawinan  poligami  di  Desa  Adat  Siakin  bahwa  perkawinan    sudah dilangsungkan  menurut  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  sehingga perkawinan  tersebut  sudah  dipandang  sah    tetapi  ternyata  diketahui  bahwa perkawinan itu tidak memenuhi hal yang dipersyartakan menurut undang-undang yakni  seorang  suami  melakukan  perkawinan  poligami  yang  dengan  alasan:  1) Mendapatkan  keturunan  perempuan,  2)  Pacar  hamil,  3)  Sering  terjadi percekcokan/kurang  harmonis  dengan  istri  pertama,  4)  Mencintai  calon  istri  dan ingin  memperistri.  Terhadap  perkawinan  dengan  alasan-alasan  tersebut  di  atas maka  perkawinannya  dapat  dibatalkan  dengan  upaya  pembatalan  perkawinan berdasarkan  pada  Pasal  22  Undang-undang  Perkawinan.  Dalam  hal  ini  karena
perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2).
6. Pengusaan Harta Bersama Pasangan Poligami di Desa Adat Siakin
a) Pengusaan Harta Bersama antara Suami dan Istri sebelum Poligami
Untuk memulai pembahasan tentang pengusaan harta bersama antara suami dan  istri  sebelum  terjadinya  poligami  maka  peneliti  akan  menguraikan  apakah pasangan suami istri mempunyai perjanjian kawin atau tidak.
Dari  data  yang  didapatkan  di  lapangan  dapat  diketahui  dari  pasangan perkawinan poligami tidak ada pasangan suami istri yang mempunyai perjanjian kawin. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta bawaan  dari  masing-masing  suami  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing- masing sebagai hadiah atau wrisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kata ” para pihak tidak menentukan lain  ”  artinya  di  antara  suami  dan  istri  pertama  tidak  ada  perjanjian  kawin.  Ini berarti  bahwa  harta  bersama  sebelum  perkawinan  poligami  berlangsung  adalah menjadi  tanggung  jawab  pasangan  suami  istri  yang  dalam  hal  ini  adalah  suami dan  istri  pertama  memiliki  harta  bersama  ( druwe  gabro ).  Suami  dan  istri  dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama atas persetujuan para pihak yakni  suami  dan  istri.  Dengan  tidak  adanya  perjanjian  kawin  terhadap  pasangan suami  istri  sebelum  terjadinya  perkawinan  poligami  maka  secara  tidak  langsung antara suami dan istri terjadi pencampuran harta bersama secara bulat.
Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama menurut persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan, harta  bawaan  masing-masing  suami  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Mengenai harta bersama sebelum perkawinan poligami berlangsung suami dan istri mempunyai kedudukan hukum yang sama,  mengatur bersama , serta menguasai bersama terhadap harta bendanya.
b) Pengusaan Harta Bersama Suami dan Istri-Istri setelah Poligami
Dari data yang didapatkan di Desa Adat Siakin bahwa pasangan suami istri yang  berpoligami  di  Desa  Adat  Siakin  setelah  terjadinya  poligami  tidak mempunyai  perjanjian  kawin.  Ketidakadanya  perjanjian  kawin  ini  terjadi  baik pada  suami  dengan  istri  pertama,  suami  dan  istri  kedua,  serta  suami  dan  istri ketiga.  Karena  tidak  adanya  perjanjian  kawin,  maka  antara  suami  dan  istrinya mengurus  harta  bersamanya  secara  bersama-sama  khususnya  harta  bersama setelah  perkawinan  poligami  berlangsung.  Suami  dan  istri-istrinya  dapat melakukan perbuatan hukum atas persetujuan antara sumi dan istri-istrinya.
Penguasaan harta bersama setelah perkawinan poligami berlangsung sedikit lebih  kompleks  jika  dibandingkan  dengan  penguasaan  harta  bersama  sebelum perkawinan  poligami  berlangsung.  Dalam  perkawinan  baik  monogami  maupun poligami  terdiri  dari  dua  pihak  yakni  pihak  suami  dan  pihak  istri.  Yang  lebih kompleks  dalam  pengusaaan  harta  bersama  dalam  perkawinan  poligami  adalah karena  pihak  istri  terdiri  dari  istri  pertama,  istri  kedua,  dan  istri  ketiga  atau  istri selanjutnya.  Terhadap  harta  bersama  setelah  perkawinan  poligami  terjadi  maka antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama. Antara istri pertama dan istri berikutnya juga mempunyai kedudukan yang sama. Perbuatan hukum dapat terjadi jika ada persetujuan sumua pihak.

## PENUTUP
Ada dua hal yang mendasar yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yakni (1) keabsahan perkawinan poligami pada pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin dan (2) penguasaan harta bersama pada pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin.
1) Keabsahan  perkawinan  pada  sistem  perkawinan  poligami  di  Desa  Adat Siakin adalah sah menurut Adat yang berlaku di Desa Adat Siakin. Namun, tidak sah secara hukum. Dinyatakan sah secara adat hal itu dapat tunjukkan
dengan  diadakannya  upacara beakonan bagi  pasangan  suami  istri.  Dari sepuluh  pasangan  suami  istri  yang  berpoligami  di  Desa  Adat  Siakin, semuanya sudah melaksanakan upacara beakaonan .
2) Penguasaan  harta  bersama  terhadap  sistem  perkawinan  poligami    di  Desa Adat  Siakin  dapat  dibedakan  menjadi  dua  yakni  penguasaan  harta perkawinan  sebelum  dan  sesudah  berpoligami.  Harta  bersama  yang didapatkan  sebelum  perkawinan  poligami  terjadi  menjadi  hak  antara  suami dan istri. Harta yang diperoleh setelah perkawinan poligami terjadi menjadi harta bersama dari suami dan istri-istrinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhian,  R.  F.,dkk.  (2015). Poligami  Dalam  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif Indonesia  Serta  Urgensi  Pemberian  Izin  Poligam  Di  Pengadilan  Agama . Privat Law , 100-107. Budiharjo,  E.  W.  (2013). Praktik  Poligami  Pegawai  Negeri  Sipil  Ditinjau  dari Sistem Hukum Perkawinan. Pandecta, 67-74. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016. Buku Penulisan Penulisan Skripsi .
Universitas Panji Sakti: Singaraja Hartanto,  J.A.  2017. Hukum  Harta  Kekayaan  Perkawinan .  Jawa  Timur: Laksbang.
Mariadi,  N.N.  2018. Pandangan  Agama  Hindu  tentang  Anak  yang  Lahir  melalui Bayi Tabung . Pariksa. Volume II, No. 2 Hal.23 Putriani, G. S. dan Ardana, P.S. 2016. Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang Ditinjau  dari  Hukum  adat  Bali  di  Desa  Pakraman  Buleleng,  Kecamatan Buleleng,  Kabuaten  Buleleng. Kertha  Widya  Jurnal  Hukum  Vol.  4  No.  2 Hal. 1-15
Qamar, N. 2017. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) . Makasar: CV. Social Politic Genius.
Rato,  D.2015. Hukum  perkawinan  dan  Waris  Adat  di  Indonesia .  Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Soekanto,dkk. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudirga, I.B.  dkk. 2007. Widya Darma Agama Hindu . Jakarta: Ganeca Exact. Sukerti,  N.  N.  2002. Hak  Mewaris  Perempuan .Denpasar:  Udayana  University Press
Syauri, T. 2015. Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Windia, W. P. 2014. Perkawinan Pada Gelahang . Denpasar: Udayana University Press.
Warni,  T.  W.  dkk.  (2018). Perkawinan  Poligami  Menurut  Hukum  Islam  dan Perundang-Undangan  di  Indonesia .  Diponegoro  Law  Jurnal,  VII(4),  427- 443.
Zaini,  dkk.  (2013). Pembagian  Harta  Perkawinan  Poligami  dalam  Konteks Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 39-48
Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.