## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5100/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perlindungan Hukum Merek Dagang Asing Dalam Kasus The Cheesecake Factory

## Deasy Prasetyo Utami

## Program Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 19 May 2023 Publish : 04 April 2023 Well-known marks are associated with high reputation and value, so its synonymous with attractive designs and easy to remember with high quality products/services. In addition, the brand owner has invested  to built the  brand became famous. This article discusses American  cakes  company,  namely  The  Cheesecake  Factory,  had  similarities  with cakeshop in similar fields in Indonesia. Intelectual Property Rights, including trademarks, certainly plays a very important role in trade because it has a high economic value. As a member  of  the  WTO  that  participated  in  ratifying  the  TRIPs  agreement  in  1995,  a trademark that is a reproduction of a pre-existing mark, imitation, or even just a mere translator  as  stated  in  article  6  bis  of  the  Paris  Convention,  must  be  rejected  or  its registration cancelled. Trademark protection in Indonesia is regulated in Law no. 15 of 2001 which was repealed and corrected by Law no. 20 of 2016, but in reality there are still  disputes  against  foreign  trademark  owners  which  cannot  be  fully  protected.  This article will look at the practice of a lawsuit for trademark infringement that occurred in 2013  between  The  Cheesecake  Factory  and  De  Silva  U  Chandra  but  was  declared defeated due to premature plaintiffs, as well as solutions to this problem in the future in the  form  of  protecting  foreign  trademarks  and  outreach  to  perpetrators  business regarding Intelectual Property Rights.
Keywords:
Intelectual Property Rights,
Trademarks Law, TRIPs,
Plagiarism.
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 14 Mei 2023 Publis : 04 April 2023 Merek  terkenal  diasosiasikan  mempunyai  reputasi  dan  nilai  tinggi,  sehingga  identik dengan  desain  menarik  yang  mudah  diingat  dengan  produk/jasa  yang  juga  berkualitas mumpuni. Selain itu, pemilik merek telah berinvestasi untuk membangun merek tersebut menjadi  terkenal.  Artikel  ini  membahas  penggunaan  merek  suatu  perusahaan  kue  dari Amerika, yaitu The Cheesecake Factory, dimana terdapat unsur kesamaan pada tempat usaha yang  bergerak dibidang sejenis di Indonesia. HKI, termasuk merek, tentu sangat berperan dalam perdagangan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai anggota WTO  yang  turut  meratifikasi  TRIPs agreement ditahun  1995,  merek  yang  merupakan reproduksi dari suatu merek yang sudah ada sebelumnya, peniruan, atau bahkan hanya penerjemahan belaka seperti yang termaktub pada pasal 6 bis Paris  Convention, haruslah ditolak atau dibatalkan pendaftarannya. Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang dicabut dan diperbaiki dengan UU No. 20 Tahun 2016, namun faktanya masih terdapat sengketa yang merugikan pemilik merek asing yang tidak dapat sepenuhnya  dilindungi.  Disini  kita  akan  melihat  praktik  mengenai  gugatan  atas pelanggaran merek yang terjadi ditahun 2013  antara The Cheesecake Factory melawan De Silva U Chandra namun dinyatakan kalah oleh pengadilan niaga dikarenakan gugatan penggugat  prematur,  serta  solusi  terhadap  permasalahan  ini  dikemudian  hari  berupa perlindungan merek dagang asing dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai HKI.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Deasy Prasetyo Utami Universitas Indonesia Email: dsyprasetyo.utami@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  melesatnya  perkembangan  zaman,  kebutuhan  akan  teknologi  di  era  perdagangan bebas menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha dan perekonomian dunia. Beragam penemuan  teknologi  semakin  marak  dilakukan  sehingga  banyak  tercipta  produk-produk  yang dapat  diperdagangkan  bahkan  menjadi  komoditas  di  pasar  dunia.  Para  produsen  juga  semakin berlomba-lomba  dalam  berupaya  melakukan  penemuan  mutakhir  serta  teknologi  terbaru. Temuan  dan  kreativitas  ini  selain  perlu  diakui  namun  juga  patut  untuk  dilindungi  atas  hak kekayaan intelektualnya (selanjutnya akan disingkat dengan HKI). Kehadiran HKI menjadi suatu
tuntuan dan keharusan dari dinamisme perdagangan bebas untuk melindungi para inventor dan pelaku usaha.
Dalam  hukum  internasional, Agreement on  Trade  Related Aspects  of  Intelectual Property Rights atau  TRIPs  adalah  suatu  pada  lampiran  Annex  1C  dari  WTO Agreement dan  menjadi kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan Persetujuan  Pembentukan WTO.  HKI  sangatlah  lekat dan identik dengan komersialisasi karya intelektual sehingga tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi. Dengan lahirnya TRIPs memunculkan tarik menarik diantara kepentingan negara maju dengan negara berkembang. Sebagai pemilik modal, negara maju (home state) akan senantiassa menghendaki perlindungan bagi karya cipta intelektual, teknologi, serta investasinya di negara berkembang (host state). Di dalam paragraf awal pembukaan TRIPs, terdapat beberapa prinsip dimana  negara-negara  anggota  WTO  telah  sepakat  dan  setuju  diperlukannya “new  rules  and disciplines” yang intinya memuat:
1. Diberlakukannya  prinsip  dasar  dari  GATT  1994  dan  konvensi/ international  agreement mengenai kekayaan intelektual;
2. Adanya  standar  dan  prinsip  yang  memadai  mengenai  ketersediaan,  ruang  lingkup  dan penggunaan Intelectual Property Rights terkait perdagangan;
3. Ketersediaan metode yang tepat dan efektif untuk penegakan hak kekayaan intelektual terkait bisnis, yang juga mempertimbangkan perbedaan sistem hukum nasional;
4. Ketersediaan prosedur efisien dalam pencegahan atas perselisihan dan jika terjadi sengketa dapat dilaksanakan secara multilateral dan/atau antar pemerintah; dan
5. Mengenai peralihan menuju partisipasi penuh guna mencapai hasil dari negosiasi. Sedangkan jika melihat sejarah nasional, telah ada peraturan mengenai HKI semenjak tahun 1840-an yang diperkenalkan Belanda dengan diundangkannya UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912.  Setelah kemerdekaan negara, kita tidak serta merta tetap  atau  langsung  menjadi  anggota  dari Paris  Convention walaupun  sebelumnya  saat penjajahan  Belanda  sendiri  telah  ikut  serta  sebagai  anggota.  Selanjutnya,  melalui  Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, Indonesia mengesahkan dua konvensi internasional yaitu:  Paris Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  tanggal  20  Maret  1883,  terakhir diamandemenkan  pada  tanggal  14  Juli  1967  bertempat  di  Stockholm  dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO) tahun 1967.
Berupaya mengantisipasi dan melakukan tindakan preventif dalam persaingan perdagangan yang kompetitif, perlindungan hukum mengenai HKI  telah disahkan oleh pemerintah Indonesia antara  lain  baik  tentang  Rahasia  Dagang (UU  No.  30  Tahun  2000),  Paten  (UU  No.  13  Tahun 2016),  Hak  Cipta  (UU  No.  28  Tahun  2014),  Merek  &  Indikasi  Geografis  (UU  No.  20  Tahun 2016),  dan  masih  terdapat  beberapa  peraturan  lainnya  menyangkut  tentang  HKI.    Hal  ini membuktikan bahwa pemerintah cukup serius dalam memberikan perlindungan payung hukum kepada HKI.
Penulisan artikel ini akan mengangkat sengketa HKI terkait merek karena merupakan kasus sengketa yang paling sering ditemukan di pengadilan niaga dan bahkan sangat lumrah didengar sehari-hari.  Kita  tentu  sering  terpapar  oleh  nama-nama  merek  dari  produk  atau  jasa  yang  kita sangat  familiar  bahkan  mungkin  sering  digunakan.  Salah  satu  kasus  yang  menarik  adalah sengketa merek toko kue terkenal dari California, Amerika Serikat bernama “The Cheesecake Factory” yang menggugat suatu bentuk usaha dengan kesamaan nama & produk yang dijual pun serupa di Indonesia, yaitu “Cheese Cake Factory” yang dimiliki oleh De Silva U Chandra Sri Lai. Sengketa ini terjadi pada tahun 2013 dan putusan hakim Nomor: 86/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST adalah memenangkan tergugat pemilik toko kue di Indonesia “Cheese Cake Factory” dimana gugatan penggugat dianggap prematur, salah satunya karena nama merek “The  Cheesecake Factory” sudah lama tidak digunakan berturut- turut dalam waktu 3 tahun semenjak tanggal didaftarkannya atau penggunaan terakhirnya.
Riset  penelitian  yang  dilakukan  adalah  menggunakan  metode  secara  yuridis-normatif dengan sifatnya preskriptif analitik juga menggunakan pendekatan perundang–undangan, yakni memakai UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU merek lama) dan UU No. 20 Tahun 2016
tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (UU  merek  baru),  beberapa  peraturan  terkait  dan konvensi  hukum  internasional  (TRIPs Agreement )  yang  berhubungan  dengan  permasalahan yang  akan  dibahas.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  disampaikan,  pembahasan  artikel  ini memiliki legal questions sebagai berikut:
1. Apakah  penggunaan  merek  “The  Cheesecake  Factory”  oleh  De  Silva  U  Chandra Sri  Lai termasuk  dalam  plagiarisme?  Dan  bagaimana  penilaian  persamaan  pada  pokoknya  terkait kedua merek ini.
2. Bagaimana sebaiknya perlindungan merek dalam konteks TRIPs dan regulasi di Indonesia untuk melidungi pemilik usaha serta kepentingan nasional?
Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif atas rumusan masalah sehingga dapat memberikan masukan untuk perlindungan merek di Indonesia, terutama untuk merek dagang asing.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang bertujuan untuk menemukan  asas-asas  hukum  positif  yang  berlaku  serta  analisa  preskriptif.    Sebagai  kajian hukum normatif, akan menerapkan metode normatif yang terdiri dari pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode normatif juga merupakan metode yang hanya menggunakan data sekunder dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Apakah penggunaan merek “The Cheesecake Factory” oleh De Silva U Chandra Sri Lai termasuk dalam plagiarisme? Dan bagaimana penilaian persamaan pada pokoknya terkait kedua merek ini.
Regulasi mengenai merek di Indonesia sudah ada dari tahun 1961 melalui UU No. 21 tahun  1961,  dimana  UU  mengenai  merek  pada  masa  itu  sebagai  pengganti  atau  dikatakan “pengoperan”  peraturan  dari  Hindia  Belanda  dikarenakan  terdapat  ketentuan  pokok  yang masih sejalan.  Ditaraf internasional, Indonesia juga merupakan peserta Paris Convention dan ketentuan revisi Paris Convention versi tahun 1934 di London adalah ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres R.I. No.15 Tahun  1992  tentang  Pengesahan  Konvensi  Paris.  Selanjutnya  untuk  penyempurnaan dikeluarkanlah UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dicabut dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pertimbangan pemerintah dalam merevisi UU tersebut  agar  seirama  dengan  konvensi  internasional  dan  dirasa  penting  untuk  menjaga persaingan usaha agar tetap kompetitif di era liberalisasi perdagangan.
Pemberlakuan perjanjian internasional dibidang merek dimulai dengan WTO Agreement melalui  UU  No.  7  Tahun  1994  yang  disahkan  pemerintah  pada  15  April  1994  dengan menandatangani Final Act Embodying the Result of Uruguay Round of Multilateral Trade . Dari pengesahan tersebut, Indonesia sekaligus juga mengesahkan dan memberlakukan TRIPs yang ada di dalam Annex 1C Final Act tersebut. Tujuan dasar TRIPs yaitu secara umum ingin meminimalkan  distorsi  serta  hal-hal  yang  dapat  menyulitkan  atau  menghambat perkembangan perdagangan internasional. Tujuan lainnya adalah melindungi hak-hak pribadi (property  right).  Pada  Pasal  1  TRIPs  terdapat  syarat  bahwa  negara  anggota  diharuskan mematuhi TRIPS, namun masih diperbolehkan memberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan cara-cara penerapannya dan menyesuaikan praktik dan sistem hukum di negara- negara anggota. Dalam kasus sengketa merek ini terjadi dan ditangani oleh Pengadilan Niaga pada tahun 2013 sehingga UU Merek yang berlaku saat itu menggunakan dasar hukum UU No. 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Merek).
Terminologi  “persamaan  pada  pokoknya”  merupakan  adanya  suatu  kemiripan disebabkan terlihatnya suatu unsur yang signifikan diantara merek yang satu dengan merek lainnya. Sehingga ini dapat menimbulkan kesan bahwa ada persamaan baik berupa bentuk, tata letak, cara penulisan, atau perpaduan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan
bunyi ucapan atau persamaan arti dalam merek tersebut. “Persamaan pada pokoknya” dengan merek lain ditentukan dengan patokan “similar”, dianggap bahwa merek ini hampir mirip (nearly  resembles)  dengan  merek  yang  dimiliki  orang  lain  dengan  dasar  persamaan  pada bunyi, arti, maupun tampilannya.
Merek  yang  dikatakan  similar  erat  kaitannya  dengan  konsep  “a  likelihood  of confusion”  yaitu  faktor  persamaan  pada  pokoknya  yang  bisa  menimbulkan  semacam persamaan  membingungkan  (likelihood  of  association),  juga  dapat  menimbulkan  potensi menyesatkan  (deceive)  kepada  konsumen.  Sehingga  pihak  konsumen  menganggap produk/jasa  dari  merek  tersebut  adalah  sama,  baik  dari  sumber  produksinya  dan  asal geografisnya  dengan  produk/jasa  milik  orang  lain.  Persamaan  yang  membingungkan  bagi publik ini harus disikapi secara global, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor relevan yang terkait dengan lingkup kasus.
Menurut  Pasal  5  huruf  (d)  UU  Merek  telah  mengatur  bahwa  merek  tidak  dapat didaftarkan jika merek yang dimaksud  ada unsur keterangan atau berkaitan dengan barang ataupun  jasa  yang  dimohonkan  pendaftarannya.  “CHEESE  CAKE”  milik  De  Silva merupakan  suatu  kata  yang  keterangannya  berkaitan  dengan  jenis  jasa  di  dalam  kelas  35. Dengan terdaftarnya merek CHEESE CAKE untuk jenis jasa toko yang menyediakan roti- roti dan kue-kue atas nama Tergugat, Tergugat berusaha untuk memonopoli kata CHEESE CAKE dimana pihak lain tidak dapat menggunakan kata “cheese cake” untuk toko kue. Kata CHEESE CAKE yang dalam bahasa Indonesia berarti  “kue keju” adalah kata yang sangat umum digunakan dan terdapat itikad tidak baik karena penggunaan jasa restaurant yang juga menggunakan kata “FACTORY”. Karena juga berjualan kue dan pelaku usaha dibidang jasa restaurant,  maka  sudah  sepantasnya  De  Silva  menyadari  keberadaan  merek  “THE CHEESECAKE FACTORY” yang berasal dari Amerika Serikat.
Menggunakan dasar penjelasan Pasal 69 ayat (2) mengenai gugatan pembatalan, yang pada intinya bahwa arti dari  bertentangan dengan ketertiban umum sama halnya yang ada di dalam Pasal 5 huruf a yaitu terdapat itikad yang tidak baik. Maka dengan dalil “itikad tidak baik” mustahil bahwa De Silva tidak pernah mengetahui merek “The Cheesecake Factory” yang lebih dahulu menggunakan nama merek dengan unsur “chese cake” dan “factory”, dan memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhan.
Namun, kekeliruan prosedur yang dilakukan pihak TCF berdasarkan prosedur UU Merek adalah  seharusnya  membawa  persoalan  merek  lain  yang  De  Silva  ajukan  untuk  jasa restaurannya  yang  bernama  “CHEESE  CAKE  FACTORY”  pada  waktu  itu  sedang  dalam proses  pendaftaran,  TCF  bisa  mengajukan  gugatan  karena  hal  tersebut  masih  dibawah kewenangan  Direktorat  Merek,  Dirjen  HKI,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  untuk memeriksa dan memutuskan apakah merek tersebut diterima atau ditolak. Sedangkan saat ini merek  tersebut  sudah  masuk  tahap  pemeriksaan  di  Direktorat  Merek.  Jadi  kalaupun Penggugat keberatan dengan merek CHEESE CAKE FACTORY milik Tergugat, seharusnya Penggugat  mengajukan  keberatan  ke  Dirjen  HKI  pada  saat  merek  tersebut  dipublikasikan yaitu sesuai dengan Pasal 24 UU  Merek.
Pasal 69 ayat (1) UU Merek menentukan bahwa: “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”. Nama CHEESE CAKE sudah terdaftar sejak 1 Maret 2004, yang artinya saat ini merek yang dituding plagiarisme ini sudah terdaftar lebih dari 5 tahun dan menggugurkan gugatan TCF yang baru diajukan 21 November 2013.
Merek  TCF  ternyata  diketahui  telah  dilakukan  penghapusan  secara  hukum menurut putusan Pengadilan Niaga tanggal 3 April 2013. Lebih lanjut lagi pada Pasal 68 ayat (2)  yang  menyatakan:  “Pemilik  Merek  yang  tidak  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  setelah  mengajukan  Permohonan  kepada  Direktorat Jenderal”. Sehingga mengajukan permohonan pendaftaran merupakan keharusan atau syarat mutlak  bagi  pihak  yang  ingin  mengajukan  gugatan  pembatalan  jika  tidak  memiliki  merek terdaftar  di  Indonesia,  dan  TCF  dalam  kasus  ini  tidak  mengajukan  perihal  pembatalan  ini
terlebih dahulu kepada Dirjen HKI. Mengenai persamaan pada pokoknya, Pengadilan Niaga menolak gugatan ini karena dianggap perbedaan keduanya sangat jelas yaitu perbedaan dalam penulisan  serta  pengucapan  dan  berbeda  kelas  jasa  yang  ditawarkan.  Tampilan  grafis  dan warna pun dinilai berbeda oleh Pengadilan Niaga.
Berdasarkan argumentasi dari amar putusan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa letak  kekalahan  TCF  terdapat  disyarat  teknis  peraturan  tentang  Merek  yang  berlaku  di Indonesia. Sedangkan mengenai persamaan pada pokoknya, terdapat hal-hal yang sulit untuk diukur seperti TCF telah lama tenar di luar negeri meskipun gerai di Indonesia hanya berada di kota-kota besar dan outletnya tidaklah banyak jika dibandingkan seperti merek toko kue “Holland  Bakery”.  De  Silva  sebagai  pelaku  usaha  jasa  boga  di  Indonesia  mustahil  tidak mengetahui bahwa TCF telah ada sejak lama dan memiliki cabang di berbagai negara. Hal yang sulit diukur adalah apakah De Silva mendapat ide nama merek yang berasal dari TCF ini? Jika benar maka dia bisa membuat kreasi bentuk huruf, tampilan warna dan gambar yang sangat berbeda dari TCF agar tidak dituding membonceng dan plagiarisme. Bagi konsumen yang  sudah  mengetahui  merek  TCF  dan  cita  rasanya  yang  terkenal,  secara  psikologi konsumen  di  dalam  pikirannya  ketika  melihat  nama  merek  CHEESE  CAKE  FACTORY milik  De  Silva  pasti  akan  tertarik  menghampiri  toko  untuk  mencoba  dan  bisa  diartikan menghemat promosi perusahaan De Silva.
3.2. Bagaimana  sebaiknya  perlindungan  merek  dalam  konteks  TRIPs  dan  regulasi  di Indonesia untuk melidungi pemilik usaha serta kepentingan nasional? Perjanjian  TRIPs  telah  berlaku  di  Indonesia  sejak  1  Januari  2000,  TRIPs  melarang adanya  pendaftaran/penggunaan  merek  yang  sama  atau  terdapat  kemiripan  dengan  suatu pendaftaran merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, di mana penggunaan merek tersebut kemungkinan besar dapat mengindikasikan hubungan antara barang atau jasa dengan  pemilik  dari  merek  terkenal  terdaftar,  sehingga  dapat  mengakibatkan  kepentingan dari pemilik merek terkenal tersebut dapat terganggu. Merek TCF menurut argumentasinya, akan dibuktikan sebagai merek terkenal sejak lama dan terus akan menjadi merek terkenal, sehingga  memenuhi  persyaratan  mengenai  kriteria  ditolaknya  permohonan  merek sebagaimana  disebutkan  dalam  Penjelasan  Pasal  6  Ayat  (1)  Huruf  (b)  Undang-  Undang Merek.  Dalam  ketentuan  WIPO (World  Intellectual  Property  Organization) juga  diatur secara khusus mengenai Merek Terkenal pada Pasal 6 bis .
Pasal 6 bis Konvensi Paris juga terdapat ketentuan yang mengatur bahwa negara-negara anggota  haruslah  menolak  permohonan  pendaftaran  merek  atau  membatalkannya,  serta melarang  penggunaannya  jika  merek  itu  adalah  suatu  reproduksi  atau  meniru/imitasi  dari suatu merek terkenal (yang bisa menyebabkan kerancuan) untuk digunakan pada jenis barang yang identik/sejenis. Walaupun Pasal 6 ayat (2) UU Merek telah menyebutkan pendaftaran yang diajukan jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal, haruslah ditolak. Untuk barang/jasa yang tidak sejenis akan ada pengaturannya lebih lanjut. Namun  perlu  diperhatikan  bahwa  hingga  saat  ini  belum  ada  ketentuan  turunannya  atau Peraturan Pemerintah mengenai hal tersebut. Lebih lanjut lagi,  perlindungan terhadap merek terkenal  untuk  barang  yang  tidak  sejenis  merupakan  tujuan  dari  UU  Merek  yang  sejalan dengan ketentuan TRIPs agreement, khususnya Pasal 16.3, dimana Indonesia ikut sebagai penandatangan  Persetujuan  tentang  Aspek-Aspek  Dagang  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual ( Agreement on Trade in Counterfeit Goods / TRIPs).
Meninjau dari segi UU Merek yang baru, yaitu UU No. 20 Tahun 2016, mengenai pasal- pasal yang terkait dikasus ini tidak terdapat perubahan signifikan atas substansi mengenai pendaftaran,  penghapusan  dan  pembatalan  merek.  Namun terdapat  penyempurnaan  dalam peraturan  pelaksana  dengan  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang Pendaftaran Merek No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang kemudian diubah dengan  Permenkumham  No.  12  Tahun  2021.  Ketentuan  mengenai  merek  terkenal  tidak terdefinisi secara khusus dan bagaimana cara menilai atau mengukurnya, baik di UU Merek lama dan UU Merek baru. Namun terdapat penambahan kriteria merek terkenal atau well-
known  marks  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  merek  dagang  dapat  diakui  sebagai  merek terkenal  di  dalam  Permenkumham  Pasal  18,  seperti  pendaftaran  merek  atau  permohonan pendaftaran merek di negara lain yang seharusnya bisa dibuktikan untuk mempertahankan argumentasi TCF.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Melalui putusan sengketa nama merek dagang TCF dan CCF terkait perihal persamaan pada pokoknya dimana pihak TCF yang lebih dahulu terkenal dan memiliki jaringan global/toko kue diberbagai  negara,  gugatannya  terhadap  CCF  ditolak  oleh  pengadilan  niaga.  Salah  satu pertimbangan  hakim  adalah melindungi merek  CCF  yang  telah  didaftarkan  di  Indonesia  sejak tahun 2004. TCF sebagai pihak penggugat dinyatakan “tidak mempunyai pendaftaran merek di Indonesia” karena diketahui bahwa merek TCF dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut tidak digunakan  dan  ada  persyaratan  teknis  dalam  pengajuan  pembatalan  yang  TCF  seharusnya mengajukan  kepada  Dirjen  HKI.  Alasan ini  tercantum  di  dalam  Pasal  61  ayat  (2) UU  Merek, namun terdapat celah yang perlu dikritisi atas pertimbangan ini. Walaupun secara substansi pasal penghapusan  tersebut  benar  terpenuhi  bahwa  merek  TCF  telah  dihapus  dalam  Daftar  Umum Merek tetapi harus ada pertimbangan lain untuk memutus kasus ini:
1. Dalam  rentang  waktu  3  tahun  tidak  digunakan  tersebut,  menyebabkan  Penggugat  (TCF) sudah tidak memiliki merek yang terdaftar di Indonesia.  Hal ini menjadi celah sistem first   to file merek  di  Indonesia  yang    meloloskan  persamaan  pada  pokoknya  atau  kemiripan  CCF dengan nama TCF yang sudah tidak ada di Daftar Umum Merek. Sehingga terdapat potensi peluang  pendaftaran  merek  yang  buruk  dan  tidak  mampu  memberikan  perlindungan  bagi merek  dagang  yang  telah  lama  digunakan.  Merek  TCF  telah  terdaftar  diberbagai  negara, sebaiknya  hal  ini  bisa  menjadi  bukti  di  pengadilan  dan  menjadi  pertimbangan  untuk menguatkan argumentasi TCF.
2. Perlu ditelaah lebih dalam lagi mengenai well-know marks atau merek terkenal karena tidak terdefinisi  secara  khusus  di  UU  Merek  lama  (UU  No.  15  Tahun  2001)  juga  bagaimana kriteria pengujian yang lazimnya pada  saat kasus ini terjadi masih menggunakan judgment atau  pertimbangan  hakim.  Sedangkan  menurut  UU  Merek  baru  (UU  No.  20  Tahun  2016), terdapat penambahan kriteria merek terkenal yang harus dipenuhi agar suatu merek dagang dapat diakui sebagai merek terkenal dan pengaturannya lebih lanjut terdapat dalam Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2016, Bagian kedua mengenai Kriteria Merek Terkenal. Dari kesimpulan yang ada, berikut beberapa saran dalam pembahasan masalah sengketa “The Cheesecake Factory” vs “Cheese Cake Factory”:
1. Penilaian  terkenalnya  suatu  merek  masih  bergantung  pada  subjektivitas  hakim  dan pertimbangannya  pun  dapat  berbagai  faktor  selain  pengetahuan  yang  dimilikinya.  Disini belum ada keseragaman bagi majelis untuk memutuskan apakah merek asing TCF ini benar terkenal  diketahui  masyarakat  Indonesia  secara  luas.  Disarankan  untuk  dibentuk  suatu daftar/database  berupa  register  merek-merek  yang  memang  sudah  mendunia  atau  terdaftar diberbagai negara. Sehingga memudahkan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan merek dari luar negeri.
2.  Walaupun  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Paris  dan  TRIPs  mengenai  perlindungan merek terkenal dan termuat dalam ketentuan UU Merek, namun belum terdapat peraturan di Indonesia  yang  secara  khusus/spesifik  mengatur  mengenai  perlindungan  merek  terkenal, Maka diperlukan ketentuan hukum yang mengatur khusus hal ini guna untuk melindungi dari plagiarisme  atau  membonceng  sebuah  merek  terkenal.  Hal  ini  merupakan  upaya  Indonesia untuk mematuhi perjanjian internasional yaitu TRIPs dan Konvensi Paris.
3.  Dapat dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai HKI yang berkelanjutan, secara intensif, dan berkala baik melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah serta UMKM. Ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  hak  kekayaan intelektual dan dampak negatif dari plagiarisme pada masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Buku
A.Zen,  Umar  Purba, Perjanjian  TRIPs  dan  Beberapa  Isu  Strategis .  Jakarta-Bandung:  Badan Penerbit F.H Universitas Indonesia dan Penerbit PT. Alumni, 2011.
Bainbridge, David I. Intellectual Property . England: Pearson Education Limited, 2002.
Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indone sia. Bandung: Alumni, 1977. Jened, Rahmi. Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekono mi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Miru, Ahmadi. Hukum Merek – Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Sardjono,  Agus. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan  Tradisional .  Bandung:  Alumni, 2010.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 2008.
Suratman dan Dillah, Philips. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Alfabeta, 2015.

## Jurnal
A.Zen,  Umar  Purba,  “TRIPs  dan  Negara-Negara  Berkembang”.  Indonesian  Journal  of Internasional Law,  vol. 1 No. 2, hlm. 245-268, 2004.
Laksminarti, “Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di
Indonesia.” Jurnal Pencerah Publik, vol. 5 No. 2, hlm. 27-33, 2018.
Syafrinaldi, et al., “Intellectual Property Rights: A Challenge for Indonesian Trademark Law,” Journal Information (Japan), vol. 19, hlm. 1711-1718, 2016.
Peraturan Perundangan-Undangan, Putusan, dan Konvensi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, NOMOR: 86/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Merek Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016  Tentang Pendaftaran Merek
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. World Trade Organization. Agreement on trade-related aspects of Intellectual property rights (TRIPs) Annex 1C.

## Internet
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)” https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki diakses pada tanggal 21 Maret 2023.