## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1643-1657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342

## TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA
La Ode Hamzah 1 , Ali Rizky 2 , Kamaruddin 3
1,2 Universitas Halu Oleo
3 Universitas Muhamadiyah Kendari
Correspondent author : alirizky76@gmail.com Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
The purpose of this writing is to determine the influence of political power and political fraud on  law  enforcement  in  Indonesia  during  the  general  election.  This  research  uses  normative legal  research  methods.  Normative  research  is  research  carried  out  by  examining  library materials.  The  data  used  in  this  research  is  secondary  data  which  includes  primary  and secondary legal materials. Data collection was carried out using the literature study method, namely by collecting, reviewing and processing literature, statutory regulations and articles, journals  and  scientific  works.  The  results  of  the  analysis  are  then  described  in  sentence  form systematically to make it easier to draw conclusions from the data. The research results show that the influence of political power and political fraud on law enforcement in Indonesia has negative impacts such as inequality before the law, decreased credibility of the legal system, disruption  of  the  legal  policy  making  process,  decreased  legal  quality,  and  increased  legal uncertainty. These impacts threaten the stability and development of the country, and hinder fair law enforcement.
Keywords: election crimes; general elections; law enforcement; political power; political fraud

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  kekuatan  politik  dan  kecurangan politik terhadap penegakan hukum di Indonesia pada moment pemilihan umum. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  normatif  adalah  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  studi  kepustakaan,  yaitu  dilakukan  dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan maupun artikel,  jurnal  dan  karya  ilmiah.  Hasil  analisis  lalu  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  secara sistematis  untuk  memudahkan  menarik  simpulan  dari  data  tersebut.  hasil  penelitian menunjukan bahwa Pengaruh kekuatan politik dan kecurangan politik terhadap penegakan hukum  di  Indonesia  menimbulkan  dampak  negatif  seperti  ketidaksetaraan  di  hadapan hukum, penurunan kredibilitas sistem hukum, gangguan proses pembuatan kebijakan hukum, merosotnya  kualitas  hukum,  dan  peningkatan  ketidakpastian  hukum.  Dampak-dampak  ini mengancam  stabilitas  dan  perkembangan  negara,  serta  menghambat  penegakan  hukum yang adil.
Kata  Kunci:  kecurangan  politik;  kekuatan  politik;  penegakan  hukum;  pemilihan  umum; tindak pidana pemilu
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  pemilihan  umum  di  Indonesia,  peranannya  sebagai  pilar  utama  dalam memastikan  kelangsungan  demokrasi  semakin  menonjol.  Pemilu  bukan  hanya  sekadar proses  memilih  pemimpin,  melainkan  juga  merupakan  cermin  dari  kesehatan  demokrasi sebuah  negara.  Pada  dasarnya,  pemilu  merupakan  wujud  konkret  dari  partisipasi  rakyat dalam  menentukan  arah  kebijakan  dan  masa  depan  negara  mereka.  Namun,  di  tengah berjalannya  waktu,  dinamika  politik  yang  semakin  kompleks  dan  kemajuan  teknologi  yang pesat membawa tantangan signifikan. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya prevalensi tindak pidana pemilu. Fenomena ini tidak hanya sekadar mengancam integritas dan  validitas  proses  demokratisasi,  melainkan  juga  dapat  menggoyahkan  fondasi  dasar demokrasi itu sendiri.
Dalam  pelaksanaannya,  pemilihan  umum  sering  dijumpai  berbagai  pelanggaran  tindak pidana  di  dalamnya.  Pelanggaran  memang  sulit  dihindari,  yang  dapat  terjadi  karena adanya  unsur  kesengajaan  maupun  kelalaian.  Pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu. Undang-Undang Pemilu telah mengatur mengenai  kewajiban  dan  larangan  pada  setiap  tahapan  yang  disertai  dengan  ancaman sanksi. Dengan banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, maka Undang-Undang  Pemilu  mengklasifikasikannya  menjadi  pelanggaran  kode  etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu.
Tindak pidana pemilu, yang melibatkan berbagai perilaku melanggar hukum, menimbulkan ancaman  serius  terhadap esensi  pemilihan  umum  sebagai  landasan  demokrasi. Fenomena seperti  politik  uang,  pemalsuan  dokumen,  penyebaran  berita  palsu,  intimidasi  pemilih,  dan modus  tindak  pidana  lainnya  dapat  merusak  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  mendasar, seperti  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  bebas  rakyat.  Semua  ini  menciptakan tantangan  signifikan  yang harus  diatasi  untuk menjaga  integritas  dan  kesehatan demokrasi di  Indonesia.  Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  diperlukan  upaya  serius  untuk  melindungi integritas  sistem  pemilihan  umum.  Reformasi  dan  perbaikan  dalam  sistem  tersebut  menjadi langkah  kunci  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  pemilu.  Penyempurnaan  mekanisme pengawasan  menjadi  esensial,  dengan  penguatan  aturan  dan  regulasi  yang  bersifat proaktif untuk merespons perkembangan dinamika politik dan teknologi.
Pentingnya  penguatan  kapasitas  lembaga  pemilihan  umum  juga  tidak  dapat  diabaikan. Lembaga-lembaga  ini  perlu  memiliki  kemampuan  yang  memadai  untuk  mengawasi, mendeteksi,  dan  menindak  tegas  pelanggaran  hukum  selama  proses  pemilihan  umum. Selain  itu,  penyelenggaraan  pelatihan  dan  pendidikan  bagi  petugas  pemilu  akan membantu  meningkatkan  pemahaman  mereka  terkait  dengan  tindak  pidana  pemilu  dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1643-1657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
cara  penanggulangannya.  Penegakan  hukum  yang  tegas  dan  adil  menjadi  landasan utama untuk menjaga integritas pemilihan umum. Kepolisian dan lembaga peradilan harus dapat  beroperasi  secara  independen,  mengusut  tuntas  pelanggaran,  dan  memberikan sanksi  yang  sesuai  kepada  pelaku  tindak  pidana  pemilu.  Hukuman  yang  tegas  akan memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap demokrasi tidak akan ditoleransi.
Dengan  kombinasi  dari  reformasi  sistem  pemilihan  umum,  peningkatan  kapasitas  lembaga pemilihan  umum,  dan  penegakan  hukum  yang  tegas,  Indonesia  dapat  menciptakan lingkungan  pemilu  yang  lebih  bersih  dan  lebih  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi. Dengan  demikian,  pemilihan  umum  akan  menjadi  representasi  yang  lebih  akurat  dan  adil dari  kehendak  rakyat,  menjaga  integritas  demokrasi  di  tingkat  nasional.  Peningkatan kesadaran  publik  juga  merupakan  elemen  penting  dalam  upaya  menjaga  demokrasi. Masyarakat  perlu  diberdayakan  dengan  informasi  yang  akurat  dan  edukasi  tentang  risiko tindak  pidana  pemilu  sehingga  dapat  menjadi  penjaga  demokrasi  yang  aktif.  Kampanye penyuluhan,  diskusi  publik,  dan  partisipasi  masyarakat  sipil  dalam  proses  pemilihan  umum dapat  memainkan  peran  kunci  dalam  menciptakan  masyarakat  yang  terinformasi  dan terlibat  aktif.  Penegakan  hukum  yang  tegas  merupakan  aspek  penting  dalam  menjaga keadilan  dan  ketertiban  selama  pemilihan  umum.  Lembaga  penegak  hukum,  seperti kepolisian dan lembaga peradilan, perlu berperan aktif dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menghukum  pelaku  tindak  pidana  pemilu.  Keberhasilan  penegakan  hukum  juga  sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga-lembaga tersebut.
Hanya  melalui  upaya  bersama  dari  pemerintah,  lembaga  terkait,  masyarakat  sipil,  dan media,  Indonesia  dapat  memastikan  bahwa  pemilihan  umum  tetap  menjadi  instrumen efektif  untuk  memperkuat  demokrasi.  Kolaborasi  lintas  sektor  ini  akan  membentuk  fondasi yang  kokoh  untuk  menghadapi  ancaman  tindak  pidana  pemilu  dan  memastikan  bahwa proses  demokratisasi  berlangsung  dengan  integritas,  keadilan,  dan  kepercayaan masyarakat.  Pemilihan  umum  di  Indonesia  menjadi  momen  krusial  dalam  perjalanan demokrasi,  di  mana  berbagai  aktor  politik  bersaing  untuk  memperoleh  dukungan masyarakat melalui jalur yang sah dan demokratis. Namun, fenomena politik uang meresap dalam dinamika pemilu, membawa risiko terhadap prinsip keadilan dan kebebasan dalam proses  pemilihan.  Tindakan  ini  dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  partisipasi  politik dan  merusak  integritas  pemilihan  umum,  memberikan  dampak  jangka  panjang  terhadap stabilitas  demokrasi.  Pemalsuan  dokumen  menjadi  ancaman  serius,  membuka  celah  untuk manipulasi yang dapat mengancam integritas hasil pemilu. Dari daftar pemilih hingga hasil pemungutan  suara,  tindakan  pemalsuan  dokumen  menggoyahkan  kepercayaan masyarakat  pada  proses  demokratisasi.  Di  sisi  lain,  perkembangan  media  sosial  dan
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1643-1657                                                   La Ode Hamzah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
teknologi  informasi  membawa  tantangan  baru  melalui  penyebaran  berita  palsu  selama periode  pemilihan  umum.  Informasi  yang  tidak  valid  dan  manipulatif  dapat  merusak  citra calon  atau  partai  politik,  menciptakan  ketidakpastian,  dan  merongrong  kepercayaan masyarakat pada integritas pemilu.
Intimidasi  pemilih,  baik  dalam  bentuk  ancaman,  kekerasan,  maupun  tekanan,  memiliki dampak  yang  serius  terhadap  integritas  dan  kesehatan  demokrasi.  Lingkungan  yang  tidak kondusif untuk partisipasi bebas dan adil dalam proses demokratisasi dapat merugikan hak- hak  warga  negara  dan  meruntuhkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga pemilihan umum. Oleh karena itu, penelitian dan analisis mendalam terhadap tindak pidana pemilu  menjadi  sangat  penting  untuk memahami  dampak dan  implikasi  dari setiap bentuk intimidasi  terhadap  pemilih.  Upaya  perlindungan  demokrasi  di  Indonesia  harus  diarahkan pada langkah-langkah pencegahan yang proaktif. Penegakan hukum yang efektif menjadi fondasi  utama  dalam  menjamin  keadilan  dan  keamanan  selama  proses  pemilihan  umum. Pentingnya perbaikan regulasi juga tidak dapat diabaikan, mengingat dinamika politik dan teknologi  yang  terus  berkembang.  Regulasi  yang  kuat  dan  adaptif  dapat  memberikan landasan  hukum  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  dan  menanggulangi  tindak  pidana pemilu.
Langkah  proaktif  melibatkan  penyuluhan  dan  pendidikan  kepada  masyarakat  mengenai hak-hak  mereka  sebagai  pemilih  serta  cara  melaporkan  tindakan  intimidasi.  Penguatan lembaga-lembaga  pengawas  pemilu  dan  penegak  hukum,  seperti  KPU  (Komisi  Pemilihan Umum)  dan  aparat  kepolisian,  juga  menjadi  bagian  integral  dari  strategi  perlindungan demokrasi. Kerjasama erat antara pemerintah, lembaga pemilihan umum, masyarakat sipil, dan media massa diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan transparan.
Hanya  melalui  upaya  bersama  dan  kesadaran  akan  ancaman  tersebut,  Indonesia  dapat menjaga  integritas  dan  kesehatan  demokrasinya.  Masyarakat  yang  teredukasi  memegang peran  kunci  dalam  membentuk  pilar  demokrasi  yang  kokoh.  Peningkatan  pemahaman masyarakat  tentang  proses  pemilihan  umum,  hak-hak  mereka  sebagai  pemilih,  dan  risiko tindak  pidana  pemilu  akan  menciptakan  basis  partisipasi  yang  lebih  aktif  dan  berbasis pengetahuan.  Selain  itu,  lembaga-lembaga  yang  kuat  dan  independen  memiliki  peran krusial  dalam  menjaga  integritas  pemilihan  umum.  Lembaga  pemilihan  umum,  kepolisian, dan  lembaga  peradilan  perlu  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan  penegakan  hukum secara  transparan  dan  adil.  Mereka  harus  memiliki  kapasitas  yang  memadai  dan independensi  untuk  bertindak  sebagai  penjaga  demokrasi,  menindak  tegas  pelanggaran, serta memberikan kepastian hukum.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1643-1657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
Regulasi  yang  adaptif  juga  menjadi  kunci  untuk  menghadapi  dinamika  perubahan  dalam politik  dan  teknologi.  Perbaikan  terus-menerus  terhadap  regulasi  pemilihan  umum  dapat memastikan  bahwa  aturan-aturan  tersebut  relevan  dan  efektif  dalam  menghadapi tantangan yang muncul. Respons cepat terhadap perkembangan baru, seperti perubahan perilaku  pemilih  dan  inovasi  teknologi,  dapat  membantu  mencegah  dan  menanggulangi tindak  pidana  pemilu.  Melalui  kombinasi  dari  masyarakat  yang  teredukasi,  lembaga- lembaga  yang  kuat,  dan  regulasi  yang  adaptif,  Indonesia  dapat  membangun  landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum tetap menjadi cerminan yang akurat dan adil dari kehendak rakyat. Dengan demikian, negara ini dapat mengelola nasib demokrasi dengan keberlanjutan dan menjawab dinamika perubahan dalam lingkup politik dan teknologi.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  data  sekunder  yang  mencakup  bahan  hukum  primer,  yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti  hasil  penelitian  atau  hasil  karya  dari  kalangan  hukum.  Penelitian  ini  juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.
Dalam penelitian ini, yang menjadi alat utama pengumpulan datanya ialah studi dokumen atau  studi  kepustakaan.  Di  dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  studi  kepustakaan,  yaitu  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  mengkaji  dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan maupun artikel, jurnal dan karya ilmiah. Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini,  baik  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun tersier,  dideskripsikan  untuk  kemudian  dianalisis  dengan  cara  kualitatif,  yaitu  dengan mempelajari,  menganalisis  serta  menginterpretasikan  setiap  data  yang  telah  dikumpulkan. Hasil  analisis  lalu  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  secara  sistematis  untuk  memudahkan menarik simpulan dari data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaruh Kekuatan Politik Terhadap Penegakan Hukum
Tindak  pidana  pemilu  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  setiap  individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun  menghambat  proses  pemilihan  umum  yang  sudah  sesuai  prosedur  undang- undang.  Dalam Memorie   van   Toelichting (MvT) diterangkan, bahwa pembedaan dan
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1643-1657                                                   La Ode Hamzah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
pengelompokan  tindak  pidana  menjadi  kejahatan  dan  pelanggaran,  didasarkan  pada pemikiran  bahwa  salah  satunya  adalah  Adanya  perbuatan-perbuatan  yang  baru mempunyai  sifat  terlarang  dan  kepada  pembuatnya  diancam  dengan  pidana  setelah perbuatan dinyatakan dalam undang- undang.
Penyebab  dari  pelanggaran  bisa  terjadi  karena  keterbatasan  informasi  ataupun akses  akan  aturan  sebuah  tersebut  ataupun  kurangnya  penjelasan  akan  aturan  hukum tersebut.  Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana  umum  yang  mempunyai  penyimpangan  dari  hukum  pidana  umum  baik  dari  segi hukum  pidana  materiil  maupun  dari  segi  hukum  pidana  formal.  Kalau  tidak  ada penyimpangan  maka  tidaklah  disebut  hukum  pidana  khusus  atau  hukum  tindak  pidana khusus.
Pengaruh  kekuatan  politik  terhadap  penegakan  hukum  dapat  menjadi  sebuah tantangan  serius  dalam  menjaga  independensi  dan  keadilan  sistem  peradilan.  Dalam konteks  ini,  kekuatan  politik  dapat  merujuk  pada  pengaruh  atau  tekanan  dari  pihak-pihak yang  memiliki  kepentingan  politik  untuk  mempengaruhi  atau  mengendalikan  proses penegakan  hukum.  Beberapa  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  merinci pengaruh  kekuatan  politik  terhadap  penegakan  hukum  antara  lain:  Intervensi  Politik, Penunjukan  Pejabat  Hukum,  Perubahan  Kebijakan  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Interpretasi, Pemberian Imunitas atau Perlindungan dan Pengalokasian Sumber Daya Hukum.
Intervensi kekuatan politik dalam proses peradilan membuka pintu terhadap potensi ancaman  serius  terhadap  independensi  dan  keadilan  sistem  peradilan.  Pihak-pihak  yang memiliki kepentingan politik tertentu kadang-kadang mencoba memanifestasikan kekuatan politik  mereka  melalui  intervensi  langsung  dalam  keputusan  dan  proses  peradilan.  Dalam konteks  ini,  integritas  dan  objektivitas  sistem  peradilan  dapat  terancam  karena  hakim  dan penegak  hukum  mungkin  terpaksa  mempertimbangkan  faktor-faktor  politik  yang  tidak seharusnya menjadi pertimbangan dalam putusan hukum. Dampak pertama yang mungkin timbul adalah ketidaknetralan keputusan peradilan. Intervensi politik dapat mengarah pada keputusan  yang  tidak  netral,  di  mana  pertimbangan  politik  menggantikan  prinsip-prinsip objektivitas  dan  keadilan  yang  seharusnya  menjadi  dasar  setiap  keputusan  hukum.  Hal  ini berpotensi  merugikan  salah  satu  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  tersebut.  Selanjutnya, intervensi  politik  dapat  membuka  pintu  bagi  manipulasi  hasil  kasus.  Pihak-pihak  dengan kepentingan  politik  tertentu  mungkin  mencoba  memengaruhi  proses  peradilan  melalui tekanan terhadap saksi, pengaruh terhadap pemilihan bukti, atau bahkan interaksi langsung dengan  hakim  yang  menangani  kasus.  Ini  menciptakan  risiko  nyata  terhadap  integritas keputusan  hukum.  Ketidakseimbangan  perlakuan  hukum  juga  merupakan  dampak  serius dari intervensi  politik. Perlakuan  yang  tidak adil  dan  tidak seimbang  antara  berbagai  pihak

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1643-1657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
atau  kelompok  dapat  muncul,  mengancam  prinsip-prinsip  kesetaraan  di  hadapan  hukum dan keadilan yang seharusnya menjadi dasar sistem peradilan.
Selain  itu,  intervensi  politik dapat  menciptakan  ketidakstabilan  dalam  sistem  hukum. Keputusan  yang  bersifat  politis  cenderung  tidak  konsisten  dan  dapat  berubah-ubah, menciptakan  ketidakpastian  hukum  yang  merugikan  masyarakat.  Penurunan  kredibilitas sistem  peradilan  di  mata  masyarakat  merupakan  konsekuensi  serius  dari  intervensi  politik. Kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  peradilan  dapat  terkikis,  mengancam kredibilitas  dan  otoritas  sistem  hukum  sebagai  penegak  keadilan.  Untuk  mengatasi tantangan ini, upaya perlu dilakukan  untuk memperkuat independensi lembaga peradilan, mendorong  transparansi  dalam  proses  hukum,  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  menjaga  keadilan  yang  bebas  dari  pengaruh  politik  yang  tidak semestinya.  Hanya  dengan  menjaga  integritas  sistem  peradilan,  kita  dapat  memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Politisi  melakukan  praktek-praktek  haram  pada  saat  Pemilu  untuk  mempengaruhi  pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.

## Penunjukan Pejabat Hukum:
Peran kekuatan politik dalam penunjukan pejabat hukum, seperti jaksa, hakim, atau petugas  kepolisian,  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  independensi  dan  integritas institusi  hukum.  Apabila  penunjukan  tersebut  dipengaruhi  oleh  pertimbangan  politik  atau kepentingan  tertentu,  beberapa  konsekuensi  serius  dapat  terjadi. Pertama ,  penunjukan pejabat  hukum  yang  dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik  dapat  mengancam  independensi institusi  hukum.  Pejabat  yang  ditunjuk  dengan  mempertimbangkan  pertimbangan  politik mungkin  cenderung  lebih  cenderung  tunduk  pada  tekanan  atau  harapan  politik, mengorbankan  prinsip-prinsip  objektivitas  dan  keadilan. Kedua, risiko  nepotisme  atau favoritisme  dapat  muncul  dalam  proses  penunjukan.  Pemilihan  pejabat  hukum  yang didasarkan pada kriteria politik atau kepentingan tertentu, dan bukan pada kualifikasi atau integritas  mereka,  dapat  menciptakan  lingkungan  di  mana  nepotisme  dan  favoritisme berkembang. Ketiga, penunjukan  yang  dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik  dapat menciptakan  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  hukum.  Persepsi  bahwa penunjukan  pejabat  hukum  tidak  didasarkan  pada  meritokrasi  dan  independensi  dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Keempat , risiko politisasi institusi  hukum  meningkat.  Penunjukan  pejabat  hukum  berdasarkan  pertimbangan  politik dapat  memicu  politisasi  lembaga  hukum,  di  mana  kebijakan  dan  keputusan  hukum  dapat dipengaruhi lebih oleh pertimbangan politik daripada keadilan atau hukum.
Untuk mengatasi risiko-risiko ini, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa penunjukan  pejabat  hukum  didasarkan  pada  kualifikasi,  kompetensi,  dan  independensi mereka,  bukan  pada  afiliasi  politik.  Meningkatkan  transparansi  dalam  proses  penunjukan, mengukuhkan mekanisme evaluasi independensi pejabat hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat  dalam  pemantauan  penunjukan  dapat  menjadi  langkah-langkah  kunci  untuk memitigasi  pengaruh  kekuatan  politik  dan  memastikan  keberlanjutan  integritas  institusi hukum.

## Perubahan Kebijakan Hukum:
Pemegang kekuasaan politik memiliki dampak yang substansial terhadap perubahan kebijakan hukum atau reformasi hukum, dan konsekuensinya dapat menciptakan tantangan serius  bagi  prinsip-prinsip  keadilan.  Perubahan  kebijakan  hukum  yang  dipengaruhi  oleh kekuasaan  politik  cenderung  lebih  menitikberatkan  pencapaian  tujuan  politik  khusus daripada  aspek  keadilan  menyeluruh  atau  kesejahteraan  masyarakat.  Akibatnya,  orientasi kebijakan yang bersifat instrumental untuk mendukung kepentingan kelompok atau individu tertentu  dapat  merugikan  integritas  keadilan  dalam  sistem  hukum.  Reformasi  hukum  yang terpapar pengaruh politik seringkali memunculkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum. Pihak  atau  kelompok  dengan  akses  politik  yang  kuat  mungkin  mendapatkan  perlakuan hukum  yang  lebih  menguntungkan,  sementara  kelompok yang  kurang  berdaya atau  tidak memiliki akses serupa dapat mengalami ketidaksetaraan dan ketidakadilan.
Pengaruh  politik  juga  dapat  memberikan  tekanan  eksternal  pada  proses  hukum, memaksa  hakim,  jaksa,  atau  lembaga  peradilan  untuk  membuat  keputusan  yang  sejalan dengan  kebijakan  politik  yang  sedang  berlaku,  bahkan  jika  hal  tersebut  tidak  selalu mencerminkan  keadilan  murni.  Hasilnya, terjadi  risiko  adanya  ketidakpastian  hukum  karena perubahan  kebijakan  yang  cepat  sejalan  dengan  perubahan  kekuasaan  politik.  Selain  itu, reformasi  hukum  yang  terkait  dengan  kekuasaan  politik  cenderung  menciptakan ketidakstabilan  dalam  sistem  hukum.  Perubahan  yang  terus-menerus  sejalan  dengan perubahan  kekuasaan  politik  dapat  menghambat  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  diperlukan  upaya  untuk  mempromosikan independensi  lembaga  peradilan,  meningkatkan  transparansi  dalam  proses  pembuatan kebijakan  hukum,  dan  memberikan  ruang  lebih  besar  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam proses  pembuatan  kebijakan.  Hanya  dengan  langkah-langkah  ini,  kita  dapat  mencapai sistem hukum yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

## Teori Hukum dan Interpretasi:
Kekuatan  politik  memiliki  potensi  besar  untuk  memengaruhi  interpretasi  hukum  dan pemilihan teori-teori hukum yang mendukung kepentingan politik tertentu. Ketika kekuasaan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1643-1657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
politik  memainkan  peran  dalam  pembentukan  pemahaman  hukum,  hal  tersebut  dapat menciptakan  situasi  di  mana  hukum  diterapkan  secara  selektif  atau  ambigu.  Salah  satu dampak  utama  dari  pengaruh  politik  terhadap  interpretasi  hukum  adalah  kemungkinan adanya  pemilihan  teori  hukum  yang  lebih  sejalan  dengan  kepentingan  politik  dominan. Dalam  banyak  kasus,  interpretasi  hukum  yang  terkait  dengan  kekuatan  politik  dapat mengarah  pada  penekanan  atau  penolakan  terhadap  teori-teori  hukum  tertentu, tergantung  pada  kebutuhan  politik  saat  itu.  Pemilihan  teori  hukum  yang  mendukung kepentingan  politik  tertentu  dapat  merubah  dinamika  penerapan  hukum  dan  mendorong terjadinya  situasi  di  mana  hukum  diinterpretasikan  dengan  cara  yang  menguntungkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik yang kuat.
Selain  itu,  pengaruh  politik  juga  dapat  menciptakan  ambiguitas  dalam  penerapan hukum.  Interpretasi  hukum  yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik  tertentu  dapat menciptakan  ruang  untuk  penafsiran  yang  beragam,  tergantung  pada  sudut  pandang politik  yang  mendominasi  pada  suatu  waktu.  Akibatnya,  hukum  dapat  diterapkan  secara tidak  konsisten  atau  bahkan  kontradiktif,  menciptakan  ketidakpastian  hukum  yang merugikan  masyarakat  dan  lembaga  peradilan.  Dalam  konteks  ini,  peran  hakim  dan penegak hukum menjadi sangat penting. Hakim yang independen dan integritasnya terjaga dapat berperan sebagai penjaga keadilan dan memitigasi dampak negatif dari pengaruh politik  terhadap  interpretasi  hukum.  Peningkatan  transparansi  dalam  proses  hukum  dan pendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  kebijakan  hukum  juga  dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuatan politik dalam ranah hukum.

## Pemberian Imunitas atau Perlindungan:
Pemegang kekuasaan politik memiliki kemampuan untuk memberikan imunitas atau perlindungan  kepada  individu  atau  kelompok  tertentu,  yang  dapat  mengakibatkan pengurangan  akuntabilitas  mereka  terhadap  hukum.  Fenomena  ini  seringkali  menciptakan ketidaksetaraan  dalam  sistem  hukum,  di  mana  sebagian  orang  atau  kelompok mendapatkan  perlakuan  hukum  yang  lebih  menguntungkan,  sementara  yang  lain  tetap tunduk pada aturan dan ketentuan hukum. Imunitas politik dapat diartikan sebagai bentuk kekebalan  hukum  atau  kekebalan  terhadap penuntutan  hukum  yang  diberikan oleh  pihak berwenang kepada individu tertentu. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam  lingkup  kebijakan  publik,  keputusan  politik,  atau  perlindungan  terhadap  pejabat pemerintah  tertentu.  Imunitas  semacam  itu  dapat  memberikan  dampak  negatif  terhadap prinsip  akuntabilitas,  karena  individu  atau  kelompok  yang  diberikan  imunitas  cenderung terhindar dari pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau keputusan mereka.
Pemberian imunitas oleh pemegang kekuasaan politik sering kali dipandang sebagai instrumen  untuk  melindungi  kepentingan  politik  atau  menjaga  stabilitas  pemerintahan.
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1643-1657                                                   La Ode Hamzah. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
Namun,  dampak  samping  dari  imunitas  semacam  itu  adalah  terciptanya  celah  di  mana penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Hal ini dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  di  mata  hukum,  dengan  beberapa  individu  atau kelompok  merasa  di  atas  hukum,  sementara  yang  lain  tetap  tunduk  pada  aturan  yang sama.  Untuk  memastikan  keadilan  dan  akuntabilitas  dalam  sistem  hukum,  perlu  ada transparansi,  mekanisme  peninjauan  independen,  dan  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum  bagi  semua  warga  negara.  Penguatan  prinsip-prinsip  ini  dapat  membantu mengurangi  risiko  penyalahgunaan  imunitas  politik  dan  memastikan  bahwa  setiap  individu atau  kelompok,  tanpa  memandang  kedudukan  politiknya,  dapat  bertanggung  jawab secara setara terhadap hukum.

## Pengalokasian Sumber Daya Hukum:
Pengaruh  kekuatan  politik  terhadap  pengalokasian  sumber  daya  hukum,  termasuk dana  dan  personel,  dapat  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  kapasitas  sistem  hukum untuk  menegakkan  hukum  secara  efektif.  Ketika  kepentingan  politik  memainkan  peran dalam  penentuan  alokasi  sumber  daya  hukum,  beberapa  konsekuensi  dapat  terjadi. Pertama,  alokasi  dana  hukum  yang  dipengaruhi  oleh  kekuatan  politik  dapat  menciptakan ketidaksetaraan  dalam  akses  terhadap  keadilan.  Pihak  atau  kelompok  dengan  dukungan politik  yang  kuat  mungkin  mendapatkan  alokasi  dana  yang  lebih  besar,  sementara  pihak yang  tidak memiliki  akses  atau  dukungan  serupa  mungkin  mengalami  keterbatasan  dalam memperoleh  sumber  daya  hukum  yang  dibutuhkan.  Kedua,  pengaruh  politik  pada  alokasi personel  hukum  dapat  memengaruhi  kapasitas  penegakan  hukum  di  lapangan.  Jika kepentingan  politik  lebih  mendukung  pengalokasian  personel  hukum  untuk  tujuan  tertentu, seperti  penanganan  kasus-kasus  tertentu  atau  pengawasan  keamanan,  bidang-bidang hukum  lainnya  mungkin  mengalami  kekurangan  personel,  mengurangi  efektivitas  sistem hukum secara keseluruhan.
Selain  itu,  kekuatan  politik  juga  dapat  memengaruhi  prioritas  penegakan  hukum. Pengaruh  politik dapat  mendorong  fokus  pada  kasus-kasus  yang  secara  politis  sensitif  atau mendukung  agenda  tertentu,  sedangkan  kasus-kasus  lain  yang  mungkin  memiliki  dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bisa terabaikan. Dampak terakhir adalah potensi adanya ketidakseimbangan  dalam  distribusi  keadilan.  Pengaruh  politik  pada  alokasi  sumber  daya hukum  dapat  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  perlakuan  hukum,  dengan  beberapa individu atau kelompok mungkin mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan atau sebaliknya, tergantung pada dukungan politik yang mereka miliki.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  penting  untuk  mendorong  independensi  sistem peradilan, transparansi dalam alokasi sumber daya hukum, dan penguatan peran lembaga- lembaga  hukum  yang  bebas  dari  tekanan  politik.  Hanya  dengan  upaya  ini,  sistem  hukum

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1643-1657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  adil,  merata,  dan  efektif  untuk  kepentingan  seluruh masyarakat.

## 2. Pengaruh Kecurangan Politik Terhadap perkembangan Hukum di Indonesia
Pengaruh  kecurangan  politik  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Beberapa konsekuensi dari kecurangan politik terhadap sistem hukum termasuk:

## Ketidaksetaraan di Depan Hukum:
Kecurangan  politik,  terutama  jika  tidak  diatasi  dengan  baik,  memiliki  potensi  untuk menciptakan  ketidaksetaraan  yang  mencolok  dalam  perlakuan  hukum  di  masyarakat. Fenomena  ini  melibatkan  perlakuan  hukum  yang  tidak  setara  terhadap  individu  atau kelompok  yang  terlibat  dalam  praktik  kecurangan  politik  dan  mereka  yang  tidak  terlibat. Secara umum, individu atau kelompok yang memiliki kaitan atau dukungan politik yang kuat mungkin  mendapatkan  perlakuan  yang  lebih  menguntungkan  atau  dapat  menghindari konsekuensi  hukum  yang  seharusnya  mereka  hadapi.  Ketidaksetaraan  ini  dapat  tercermin dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan putusan hukum. Individu atau kelompok yang memiliki kekuatan politik cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih toleran atau ringan, sementara  pihak  yang  tidak  memiliki  akses  atau  dukungan  serupa  mungkin  mengalami penegakan  hukum  yang  lebih  ketat  dan  tindakan  penindakan  yang  lebih  berat.  Hal  ini menciptakan  ketidaksetaraan  yang  merugikan  integritas  dan  keadilan  sistem  hukum. Dampak  paling  jelas  dari  ketidaksetaraan  dalam  perlakuan  hukum  adalah  hilangnya  rasa keadilan di mata masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukuman atau penegakan hukum  tidak  berlaku  secara  merata,  kepercayaan  terhadap  sistem  hukum  dapat  terkikis, dan rasa ketidakadilan dapat merajalela. Selain itu, ketidaksetaraan ini dapat menciptakan iklim di mana norma hukum tidak diterapkan secara konsisten, mengancam kestabilan dan kredibilitas sistem hukum.
Modus  politik  uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain  pembagian  uang  secara  langsung  pada  individu  yang  hadir  dalam  rapat  akbar  atau kampanye  terbuka,  pembagian  uang  melalui  kordinator  atau  tokoh  pimpinan  kelompok sebagai  biaya  transportasi  dan  konsumsi,  pembagian  barang  ataupun  pemberian  jasa kepada  kelompok  (contohnya  membelikan  seragam  pada  guru  taman  kanak-kanak, mengajak  wisata  religi,  dan  sebagainya),  memberikan  bantuan  atau  sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara.
Untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  dalam  perlakuan  hukum  yang  disebabkan  oleh kecurangan  politik,  diperlukan  reformasi  dalam  sistem  peradilan,  penegakan  hukum  yang independen, dan transparansi dalam proses hukum. Langkah-langkah ini dapat membantu
mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum, memastikan keadilan yang merata,  dan  memberikan  sinyal  kuat  bahwa  kecurangan  politik  tidak  dapat  memberikan keuntungan tidak adil di ranah hukum.

## Penurunan Kredibilitas Sistem Hukum:
Kecurangan  politik  memiliki  potensi  merusak  kredibilitas  sistem  hukum,  dan  dampaknya dapat  terlihat  dalam  persepsi  masyarakat  terhadap  keadilan  dan  integritas  lembaga peradilan. Jika masyarakat percaya bahwa keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik  tertentu,  kepercayaan  terhadap  integritas  dan  keadilan  sistem  hukum  dapat  terkikis secara  signifikan.  Kesadaran  akan  kemungkinan  adanya  intervensi  politik  dalam  proses hukum  dapat  menciptakan  keraguan  akan  objektivitas  dan  netralitas  keputusan  hukum. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, efektivitasnya sebagai penegak  hukum  yang  adil  dan  berkeadilan  dapat  terpengaruh  secara  serius.  Keyakinan akan  keadilan  hukum  adalah  fondasi  utama  dari  kewibawaan  sistem  hukum,  dan kecurangan  politik  memiliki  potensi  merusak fondasi  tersebut.  Masyarakat  yang  meragukan integritas  sistem  hukum  mungkin  enggan  mematuhi  hukum  atau  bersedia  mengambil langkah  hukum  untuk  menyelesaikan  perselisihan.  Dampak  kredibilitas  yang  terkikis  juga dapat  terasa  dalam  bentuk  ketidaksetujuan  terhadap  keputusan  hukum,  bahkan  jika keputusan tersebut sebenarnya berdasarkan pada fakta dan hukum yang jelas. Masyarakat yang  percaya  bahwa  keputusan  hukum  dapat  dimanipulasi  oleh  kekuatan  politik mungkin cenderung  menilai  keputusan  tersebut  dengan  skeptisisme,  mengurangi  dampak  positif yang seharusnya dihasilkan dari penegakan hukum.
Untuk mengatasi dampak negatif dari kecurangan politik terhadap kredibilitas sistem hukum, perlu  dilakukan  upaya  untuk  memastikan  independensi  lembaga-lembaga  hukum, meningkatkan  transparansi  dalam  proses  pembuatan  keputusan  hukum,  dan  memberikan jaminan  bahwa  setiap  keputusan  didasarkan  pada  fakta  dan  hukum,  bukan  pada pertimbangan  politik.  Hanya  dengan  menjaga  integritas  sistem  hukum,  masyarakat  dapat mempertahankan  kepercayaan  mereka  dalam  keadilan  dan  meresapi  efektivitas  dari penegakan hukum yang adil.

## Terganggunya Proses Pembuatan Kebijakan Hukum:
Kecurangan  politik  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  proses  pembuatan kebijakan  hukum,  yang  seharusnya  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  hukum  yang  adil  dan melayani kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menciptakan ketidaksesuaian antara tujuan hukum  yang  seharusnya  melindungi  kepentingan  umum  dan  kenyataan  bahwa  kebijakan sering  kali  dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik.  Proses  pembuatan  undang-undang  atau regulasi  yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  politik  dapat  mengarah  pada  penurunan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Keputusan pembuatan kebijakan yang lebih dipengaruhi oleh  pertimbangan  politik  daripada  kebutuhan  masyarakat  dapat  menghasilkan  undang-

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1643-1657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
undang atau regulasi yang kurang efektif, tidak adil, atau bahkan kontraproduktif terhadap tujuan-tujuan hukum yang seharusnya diwujudkan.
Selain  itu,  kecurangan  politik  dapat  menciptakan  kesenjangan  antara  retorika kebijakan  dan  implementasinya.  Meskipun  suatu  kebijakan  mungkin  diumumkan  untuk memenuhi  prinsip-prinsip  hukum  dan  keadilan,  dalam  praktiknya,  intervensi  politik  dapat menyebabkan  perubahan  atau  pengecualian  yang  merugikan  konsistensi  dan  integritas kebijakan  tersebut.  Dampak  negatif  dari  kecurangan  politik  pada  proses  pembuatan kebijakan  hukum  juga  dapat  menciptakan  keraguan  di  antara  masyarakat  terhadap kemampuan  pemerintah  untuk  mewujudkan  kebijakan  yang  benar-benar  melayani kepentingan umum. Hal ini dapat merugikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi rasa kepercayaan terhadap sistem kebijakan dan hukum.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  perlu  diperkuat  mekanisme  dan  lembaga pengawasan yang independen untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dibuat dengan mempertimbangkan  prinsip-prinsip  hukum  dan  keadilan,  bukan  semata-mata  untuk memenuhi  kepentingan  politik  tertentu.  Transparansi  dalam  proses  pembuatan  kebijakan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas juga merupakan langkah kunci untuk mengatasi dampak  kecurangan  politik  dan  memastikan  bahwa  kebijakan  hukum  yang  dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## Merosotnya Kualitas Hukum:
Dampak  kecurangan  politik  terhadap  kualitas  hukum  yang  dihasilkan  dapat  sangat merugikan.  Ketika  undang-undang  atau  peraturan  diterapkan  dengan  mengutamakan kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat, hal ini dapat mengakibatkan adanya hukum  yang  ambigu  dan  rentan  terhadap  penyalahgunaan.  Ambiguitas  hukum  tersebut dapat  menciptakan  celah  bagi  interpretasi  yang  bervariasi,  memberikan  ruang  untuk manipulasi,  dan  meningkatkan  risiko  ketidakpastian  dalam  pelaksanaannya.  Hukum  yang dipengaruhi  oleh  kecurangan  politik  juga  rentan  terhadap  penyalahgunaan  kekuasaan. Kondisi  ini  menciptakan  kemungkinan  bagi  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  politik untuk memanfaatkan celah dalam undang-undang atau peraturan guna mencapai tujuan mereka,  bahkan  jika  hal  tersebut  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang seharusnya  dijunjung  tinggi.  Selain  itu,  kesulitan  dalam  pelaksanaan  hukum  yang dihasilkan dari  kecurangan  politik  dapat  merugikan  proses  peradilan.  Hakim  dan  penegak  hukum mungkin  menghadapi  kendala  dalam  memberlakukan  hukum  secara  adil  dan  konsisten, karena  adanya  interpretasi  yang  bervariasi  dan  celah  yang  dimanfaatkan  untuk  tujuan politik  tertentu.  Ini  dapat  menciptakan  hambatan  serius  dalam  menjaga  integritas  sistem peradilan. Pentingnya untuk mengatasi kecurangan politik dalam proses pembuatan hukum menjadi  sangat  jelas.  Perlindungan  terhadap  independensi  lembaga-lembaga  hukum,
peningkatan  transparansi  dalam  proses  legislatif,  dan  penguatan  mekanisme  pengawasan dapat  membantu  memastikan  bahwa  undang-undang  dan  peraturan  yang  dihasilkan mencerminkan  kebutuhan  dan  keadilan  masyarakat,  bukan  sekadar  menciptakan  celah bagi  tindakan  yang  merugikan.  Hanya  dengan  mengatasi  kecurangan  politik,  kita  dapat membangun fondasi hukum yang kuat dan adil untuk kepentingan seluruh masyarakat.

## Peningkatan Ketidakpastian Hukum:
Dampak  kecurangan  politik  terhadap  kepastian  hukum  dapat  menjadi  ancaman  serius terhadap  stabilitas  dan  perkembangan  suatu  negara.  Ketidakpastian  hukum  ini  terutama muncul  ketika  perubahan  dalam  kebijakan  hukum  terjadi  sebagai  akibat  langsung  dari perubahan  dalam  kekuasaan  politik.  Situasi  ini  dapat  menciptakan  ketidakpastian  yang memengaruhi  tidak  hanya  para  pelaku  bisnis,  tetapi  juga  masyarakat  secara  keseluruhan. Perubahan  yang  cepat  dan  tidak  terduga  dalam  kebijakan  hukum,  terutama  yang dipengaruhi  oleh  perubahan  kekuasaan  politik,  dapat  memberikan  dampak  negatif  pada investasi  dan  pembangunan  ekonomi.  Para  pelaku  bisnis  cenderung  menilai  investasi mereka dengan berdasarkan prediksi mengenai kebijakan hukum yang akan berlaku dalam jangka  panjang.  Ketidakpastian  yang  diakibatkan  oleh  perubahan  yang  tidak  terduga dapat  membuat  sulit  bagi  mereka  untuk  membuat  keputusan  investasi  yang  strategis. Ketidakpastian  hukum  juga  dapat  memberikan  tekanan  tambahan  pada  sistem  peradilan dan  lembaga-lembaga  hukum.  Perubahan  yang  cepat  dalam  kebijakan  hukum  dapat membebani  lembaga  peradilan  dengan  tugas  menangani  sengketa  yang  timbul  sebagai akibat  dari  ketidakpastian  tersebut.  Hal  ini  dapat  menghambat  efisiensi  dan  konsistensi dalam  penegakan  hukum,  memberikan  dampak  negatif  pada  kepercayaan  masyarakat terhadap  sistem  hukum.  Pentingnya  kepastian  hukum  dalam  mendukung  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  berkelanjutan  membuat  penanganan  kecurangan  politik sangat  krusial.  Langkah-langkah  untuk  memastikan  independensi  lembaga  peradilan, transparansi  dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  dan  konsultasi  yang  lebih  luas  dengan para  pemangku  kepentingan  dapat  membantu  mengurangi  ketidakpastian  hukum  yang disebabkan oleh kecurangan politik. Hanya melalui langkah-langkah ini, suatu negara dapat menciptakan  lingkungan  hukum  yang  stabil  dan  dapat  diandalkan  untuk  mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Pengaruh kekuatan politik dan kecurangan politik terhadap penegakan hukum di Indonesia menimbulkan  dampak  negatif  seperti  ketidaksetaraan  di  hadapan  hukum,  penurunan kredibilitas  sistem  hukum,  gangguan  proses  pembuatan  kebijakan  hukum,  merosotnya kualitas hukum, dan peningkatan ketidakpastian hukum. Dampak-dampak ini mengancam stabilitas  dan  perkembangan  negara,  serta  menghambat  penegakan  hukum  yang  adil.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1643-1657 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342
Untuk  mengatasi  hal  ini,  diperlukan  upaya-upaya  seperti  memperkuat  independensi lembaga hukum, meningkatkan transparansi, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam  penegakan  hukum.  Upaya-upaya  ini  perlu  dilakukan  secara  berkelanjutan  untuk menciptakan sistem hukum yang kuat dan adil, melindungi kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  Indriyanto  Seno,  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Dari  Hukum  Pidana  ke Hukum Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
Asshiddiqie,  Jimly,  Penegakan  Hukum  dan  Demokrasi  di  Indonesia,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2018
Aulia, Laode Muhammad, Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu, Riau, 2021
Barkat, Abdul Halim, Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang, Rajawali Pers, Jakarta, 2021
Basrofi  dan  Sudikun,  Teori-Teori  Perlawanan  dan  Kekerasan  Kolektif,  Insan  Cendekia, Surabaya, 2003
Hamzah,  Andi,  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Tantangan  dan  Upaya Pemberantasan, Kompas Media Nusantara, 2019
Irianto, Sulistyowati, Penegakan Hukum yang Adil dan Berkeadilan: Sebuah Refleksi, Kompas Gramedia, Jakarta, 2017
Mahfud,  Mochamad  MD,  Penegakan  Hukum  dan  Demokrasi: Perspektif  Teoritis  dan  Empiris, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
Mochtar,  Zainal  Arifin,  Penegakan  Hukum  di  Indonesia:  Antara  Harapan  dan  Kenyataan,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017
Pfeiffer, Silke, Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America, TI Global Report 2004
Prakoso, Djoko, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta, 1987 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 Santoso, Topo, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 1 ed.

## Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Solihah, Ratnia dan Siti Witianti, “Permasalahan Dan Upaya Mewujudka n Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 Tahun 2017
Yusuf,  Asep  Warlan,  Kekuatan  Politik  dan  Penegakan  Hukum:  Kajian  Empiris  di  Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2020