## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik
Volume  3 Nomor 1, Maret  2021
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Negara Bayangan Cenderung Korupsi, Sisi Gelap Otonomi Daerah
Amalia Syauket 1 *, Dwiseno Wijanarko 1
Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum, Bhayangkara Jaya University, Indonesia E-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id. No. HP: +62 878-8942-3562
Abstract: Good  Governance  is  crucial  for  the  attainment  of  development  goals  and delivering  the  promises  of  democracy.  However,  it  cannot  be  understood  apart  from the  political  regime  and  the  political  dynamic  within  which  it  exists.  establising  good governance  in  a  traditional  democracy  such  as  Indonesia  has  its  additional challenges. specifically,  it  attempt to show that currently  low  quality  of governance in provinces  accross  Indonesia  might  be  linked  to  the  existence  of  shadow  state.  The shadow  state  phenomenon  is  a  characteristic  of  the  administration  of  governance  in the  post-New  Order  democratic  transition  period.  Banten  Province,  led  by  the Governor  of  the  Ratu  Atut  Chosiyah,  is  a  perfect  example  of  a  shadow  state.This paper  is  the  result  of  a  long  research  on  the  shadow  state  phenomenon  in  Banten, which is not far from Jakarta. The research method uses a qualitative approach using various literature sources with the phenomenological type. To achieve data validation, a  continuous  triangulation  process  was  carried  out.  The  substance  of  the  material  in this  paper  will  try  to  explain  the  opportunities  and  challenges  in  developing  the concept  of  good  governance  in  the  socio-political  reality  shadowed  by  a  shadow country that is prone to corruption.
Keywords : Good governance; shadow state; corruption
Abstrak: Good  Governance  sangat  penting  untuk  pencapaian  tujuan  pembangunan dan  memenuhi  janji-janji  demokrasi.  Namun,  ini  tidak  dapat  dipahami  terlepas  dari rezim  politik  dan  dinamika  politik  di  dalamnya.  mendirikan  pemerintahan  yang  baik dalam  demokrasi  tradisional  seperti  Indonesia  memiliki  tantangan  tambahan.  Secara khusus,  ini  mencoba  untuk  menunjukkan  bahwa  kualitas  pemerintahan  yang  rendah saat  ini  di  provinsi-provinsi  di  seluruh  Indonesia  mungkin  terkait  dengan  keberadaan negara  bayangan.  Fenomena  negara  bayangan  merupakan  ciri  penyelenggaraan pemerintahan  di  masa  transisi  demokrasi  pasca  Orde  Baru.  Provinsi  Banten  yang dipimpin  oleh  Gubernur  Ratu  Atut  Chosiyah  merupakan  salah  satu  contoh  negara bayangan  yang  sempurna.  Makalah  ini  merupakan  hasil  penelitian  panjang  tentang fenomena  shadow  state  di  Banten  yang  tidak  jauh  dari  Jakarta.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  berbagai  sumber  pustaka dengan  tipe  fenomenologi.  Untuk  mencapai  validasi  data,  proses  triangulasi  terus menerus dilakukan. Substansi materi  dalam makalah ini  akan mencoba menjelaskan peluang  dan  tantangan  dalam  mengembangkan  konsep  good  governance  dalam realitas sosial politik yang dibayangi negara bayangan yang rawan korupsi.
Kata kunci: Good governance; shadow state; korupsi

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 3 N O 1, MARET 2021

## PENDAHULUAN
Konsentrasi  kekuasaan  di  tangan  sekelompok  elit  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Oligarkhi  kekuasaan  sejak  2006  hingga  2008  menunjukkan  adanya  praktik  oligarki.  Hal ini  secara  umum  dibangun  di  atas  berbagai  landasan  antara  lain:  ikatan  partai,  ikatan keluarga,  ikatan  suku  dan  ikatan  persahabatan  Hidayat  dan  Susilowati  (2008).  Hal  ini berpengaruh  pada  tata  kelola  pemerintahan.  Good  governance  secara  umum menjelaskan  tata  kelola  pemerintahan  dilakukan  secara  benar  dan  tepat.  Untuk mewujudakan Good governance maka pimpinan yang menjadi ujung tombak ( Darmi, Titi. Dkk. 2016).
Temuan penelitian selanjutnya adalah munculnya apa yang disebut dengan shadow state.  Poros  kekuasaan  ini  berada  di  luar  struktur  formal  pemerintahan  daerah,  namun memiliki  pengaruh  yang sangat kuat terhadap  pemerintahan formal, karena  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Negara  bayangan  dikuasai  oleh  gabungan  pejabat  /  birokrat  dan  aktor  non-negara yang  tidak  memiliki  posisi  formal,  tetapi  memiliki  keterkaitan  langsung  dan  terkait  erat dengan  elit  otoritas  negara.  Mereka  mengelola  urusan  pemerintahan  dan  mengontrol politik  negara  di  belakang  layar  dan  berlangsung  secara  informal.  Aktor  non-negara seringkali memanfaatkan  - bisa juga menyalahgunakan  - kewenangan dan kewenangan stakeholders  yang  menduduki  jabatan  pejabat  dalam  struktur  pemerintahan  negara Dengan  demikian,  tidak  diragukan  lagi  bahwa  shadow  state  yang  bertumpu  pada patronase  sangat  mudah  terjerumus  ke  dalam  praktik  korupsi.    Provinsi  Banten  yang dipimpin  oleh  Gubernur  Ratu  Atut  adalah  contoh  sempurna  dari  Negara  bayangan dimana praktek korupsi disusun dan diatur dalam sistim pemerintahan daerah (Alhumami, 2013).

## METODE
Dalam  Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  secara  kualitatif berdasarkan  fenomena  yang  terkait  dengan  issue  dinasti  politik  Banten.  Dengan mengutamakan  data  sekunder  berdasarkan  referensi  berupa  buku  text  yang  aktual  dan sumber  internet  yang  relevan.    Selanjutnya,  dalam  menganalisis  secara  naratif  agar mudah dipahami.

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 3 N O 1, MARET 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tata Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi di Indonesia
Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia telah dikampanyekan sejak lama  di  Indonesia.  Sejak  1998  kampanye  diintensifkan  seiring  dengan  bangkitnya gerakan  reformasi  pada  tahun  itu.  Kampanye  ini  tidak  lepas  dari  semakin  buruknya kinerja  birokrasi  dan  maraknya  korupsi  akibat  tidak  profesional,  tidak  efektif  dan  tidak efisien.  Selain  itu  birokrasi  Indonesia  masih  irasional,  gemuk,  tidak  netral  dan  tidak transparan. Berbagai permasalahan tersebut menjadi kendala serius bagi birokrasi yang harus lebih progresif dalam merespon perubahan masyarakat yang terjadi selama ini.
Dalam kenyataannya, birokrasi Indonesia masih menghadapi reformasi kelembagaan dan daya tarik politik yang seringkali menjadikan institusi birokrasi sebagai arena  tarik  kepentingan  partai.  Apalagi  setelah  diterapkannya  sistem  pemilu  multipartai pada  1999.  Sejak  itu  dinamika  politik  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  semakin  cepat. Khususnya di daerah, politik lokal cenderung menguat setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 dan pemilihan kepala daerah langsung pada tahun 2005. Peran politik dari pemegang otoritas sangat penting ( Darmi, T & Ekowati, Sri. 2019).
Mengingat konteks pembangunan pemerintahan yang luas, tidak mengherankan jika definisi kata ini menjadi sangat beragam. Setuju dengan Syarif Hidayat dan Abdul Malik (Hidayat  dan  Gismar,  2000).  Fokus  tulisan  ini  lebih  menekankan  pada  konsep pemerintahan  dalam  konteks  perubahan  rezim  politik  pasca  reformasi  dan konsekuensinya  dalam  manajemen  publik  yang  dituntut  oleh  perubahan  itu  sendiri. Dalam  konteks  ini,  tata  kelola  atau  good  governance  dalam  hal  ini  adalah  proses pemerintahan, dimana patologi birokrasi dan politik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, inefisiensi dan sebagainya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam  studinya Pierre dan Peters (2000) menyatakan, Good Governance mengacu pada proses dan aspirasi menuju sistem pemerintahan yang erat kaitannya dengan nilai- nilai berikut:
1.  Lembaga  publik  yang  efisien,  terbuka,  transparan  (tidak  korup)  dan  akuntabel  di semua tingkatan termasuk prosedur pengambilan keputusan yang jelas.
2.  Pengelolaan pengelolaan sumber daya manusia, alam, ekonomi, dan keuangan yang efektif  dan  efisien  dan  efisien,  untuk  terbukanya  pembangunan  yang  adil  dan berkelanjutan.

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 3 N O 1, MARET 2021
3.  Masyarakat  demokratis  dikelola  dengan  memperhatikan  hak  asasi  manusia  dan prinsip demokrasi.
4.  Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
5. Penegakan hukum dalam bentuk “Kemampuan untuk menegakkan hak dan kewajiban melalui  mekani sme  hukum”.  Semua  nilai  tersebut  sangat  relevan  untuk  melihat fenomena  good  local  governance  di  Indonesia.  Dengan  kata  lain,  birokrasi pemerintahan  harus  netral  dalam  politik,  tidak  diskriminatif,  tidak  memanfaatkan fasilitas dan akses negara untuk kepentingan perseorangan atau partai politik.
Masih menurut Pierre dan Peters (2000), upaya pembenahan birokrasi mencakup 4 aspek penting, yaitu:
1.  Aspek politik (organisasi, pengawasan, kewenangan, kebijakan, netralitas).
2.  Aspek kewenangan pemerintah.
3.  Aspek administrasi
4.  Aspek mentalitas dan budaya.
Terwujudnya otonomi daerah dan pemerintahan yang demokratis tidak hanya terkait dengan  pembagian  kewenangan  kepada  Kepala  Daerah  saja,  tetapi  juga  menekankan pada  pentingnya  akses  masyarakat  dalam  politik.  Pentingnya  reformasi  birokrasi  pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari reformasi birokrasi Indonesia, baik di Pusat maupun di Daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi suatu kebutuhan.

## Keluarga sebagai tiang penyangga negara bayangan
Selain  konsep  negara  formal,  dalam  kajian  ilmu  sosial  politik  juga  terdapat  konsep negara  bayangan  yang  memiliki  makna  peyoratif.  Negara  bayangan  adalah  bentuk pemerintahan  negara  informal  -  disebut  juga  dengan  pemerintahan  swasta  -  yang beroperasi di luar sistem formal, tetapi memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah dan arah negara formal.
Negara bayangan dikelola oleh kombinasi aparat / birokrat dengan aktor non negara yang  tidak  memiliki  jabatan  formal,  namun  memiliki  keterkaitan  langsung  dan berhubungan  erat  dengan  elit  penguasa  negara.  aktor  non-negara  mengelola  urusan pemerintahan  dan  mengontrolnya  dari  belakang layar  dan  berlangsung secara  informal. Para  manajer  negara  bayangan  membentuk  jaringan  yang  luas,  berlapis,  dan  tak berujung,  yang  diubah  menjadi  bentuk  piramida.  dimana  posisi  teratas  ditempati  oleh penguasa klan politik. Negara bayangan tersebut didukung oleh setidaknya 2 kutub, yaitu: patronase dan kekeluargaan yang keduanya menjelma menjadi penyelenggaraan politik kenegaraan.

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 3 N O 1, MARET 2021
Istiqomah  (2017)  berpendapat,  Fenomena  hubungan  Patron-Klien  muncul  diawali dengan hubungan patronase. Hubungan patronase adalah hubungan pribadi yang penuh emosional antara orang yang mengabdi dan mengabdi. Pola hubungan dalam konteks ini adalah individu; antara dua individu; Artinya, patron dan klien, interaksi timbal balik terjadi dengan  pertukaran  sumber  daya  (exchange  of  resources)  yang  dimiliki  masing-masing pihak.  Patron  memiliki  sumber  daya  berupa  kekuasaan,  kedudukan  atau  kedudukan, perlindungan,  perhatian  dan  kasih  sayang  dan  tidak  jarang  juga  berupa  sumber  daya material  (kekayaan  harta  benda,  tanah  subur  dan  uang).  Sedangkan  klien  memiliki sumber  daya  berupa  energi,  dukungan  dan  loyalitas.  Hubungan melayani  dan  melayani juga  telah  diusahakan  oleh  berbagai  faktor  keterikatan  seperti  atasan  dan  bawahan, kesetiaan yang sama kepada pihak yang sama atau atas dasar hal lain seperti suku dan keturunan  sehingga  mempererat  hubungan  Patron-Klien  di  lingkungan  setempat- lingkungan pemerintah.
Sampai  kapan  negara  bayang-bayang  Banten  berakhir?  Sebagian  peneliti, memprediksi bahwa itu akan berakhir pada 2024 atau dengan kata lain selama 22 tahun. Selama  ini  Dinasti  Ratu  Atut  masih  setia  menggunakan  kendaraan  Partai  Golkar  dalam politik. Seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Dinasti Ratu Atut
Ratu Atut Chosiyah 2002------2005--------------------2014 Wagub              Gubernur Banten Adik Tubagus Haerul Jaman 2007------2010--------2018--------------2024 Wako Serang    wakot Serang    anggota DPR-RI Suami (Alm) Hikmat Tomet 2008--------2013 Anggota Komisi V DPR-RI Anak Andika Hazmury 2008--------2014------2016---------2022 Anggota DPD-RI    Anggota DPR-RI    Wagub Banten Adik Ratu Tatu Chasanah 2009-------2015----------2021 Wabup Serang    Bupati Serang Adik ipar Airin Rachmi Diany 2010------------------------2021 Walikota Tangerang Selatan Ibu tiri Heryani 2010-----------------------2021 Wabup Pandeglang Menantu Adde Rosi Khaerunnisa 2013---------------2019--------------2024 Wakil Ketua DPRD Banten    Anggota DPR RI
Dinasti  politik  Banten  sengaja  dibentuk  karena  adanya  tokoh  kuat  lokal  (Local Strongman)  dengan  keunggulannya  dari  segi  ekonomi,  agama,  sosial  dan  politik  lokal. Dalam kasus Banten telah terjadi sinergi antara aktor informal - orang kuat lokal dengan aktor  formal  yang  merupakan  pemerintah  yang  dibentuk  berdasarkan  hubungan kekeluargaan karena keluarga merupakan cikal bakal dinasti politik di Banten.

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 3 N O 1, MARET 2021
Keunggulan  Tubagus  Haji  Khasan  Sochib  diwariskan  kepada  Tubagus  Chaeri Wardana  alias  Wawan,  adik  Ratu  Atut.  Wawan  merupakan  salah  satu  aktor  intelektual yang sangat  berpengaruh yang memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten menggantikannya.
Pemberantasan terhadap kecenderungan  adanya  dinasti  politik  yang  rawan  korupsi diawali  dengan  reformasi  parpol,  sehingga  sistem  demokrasi  Indonesia  menjadi  sehat. Hal  ini  terjadi  karena  keberadaan  dinasti  politik  di  tingkat  daerah  dan  nasional  tidak terlepas  dari  peran  partai  politik  dan  regulasi  di  pemilu.  Sedangkan  cara  cepat pemberantasannya melalui jalur hukum yang terbukti ampuh mencegah berlarut-larutnya dinasti politik di Banten pada khususnya. Menurut Agustino (2011), Keluarga merupakan kelompok biologis sekaligus kelompok sosial yang mempunyai keanggotaan yang relatif tetap. Karena dikaitkan dengan aspek keturunan (darah), perkawinan dan aspek budaya. Kekeluargaan  ini  terkait  dengan  perlindungan  politik.  Dengan  menempatkan  dan mengangkat  keluarga  atau  kerabat  pada  posisi  yang  strategis,  maka  akan  lebih  mudah untuk  mengontrol  dan  mengontrol  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  oleh  penguasa.  Ini terutama untuk menjaga kesinambungan dan kesinambungan sebuah dinasti politik.
Jika jaringan keluarga  sudah  terbentuk, mereka akan  berusaha  menjaga  solidaritas antar  sesama  sehingga  keluarga  dari  kelompok  lain  tidak  bisa  mengisi  posisi  strategis tersebut.  Praktik  politik  keluarga  seperti  ini  sering  disebut  dengan  praktik  nepotisme; yang  merupakan  cikal  bakal  lahirnya  dinasti  politik  yang  mampu  mengejar  dan mendekorasi  (Agustino, 2011).  Mereka  berpendapat  bahwa  "loyalitas"  adalah  sifat  yang hanya  dimiliki  oleh  keluarga,  kerabat  dan  kerabat  dekat.  Mereka  sangat  berhati-hati menerima  orang  dari  luar  lingkungannya  yang  dapat  mengganggu  stabilitas  dinasti politiknya.  Pilar  berikutnya  adalah  pilar  bisnis  dengan  mendistribusikan  berbagai  proyek (yang ada di semua instansi di daerah) kepada klien pengusaha, keluarga atau kroninya melalui formalitas tender, yang langsung "diuangkan" atau dengan mendapatkan saham emas  dari  pihak  ketiga.  Melalui  saluran  inilah  para  pejabat  kepala  daerah  dan keluarganya mengumpulkan harta benda, yang biasanya diamankan melalui pihak ketiga yang  "aman"  dari  keluarga,  loyalis,  dan  mitra  bisnis.  Dengan  demikian  seorang  pejabat atau kepala daerah tampak bersih dan bebas dari pengawasan penegakan hukum  (Ida, 2014).

## Korupsi di Banten
Terguncang kasus Rasuah, dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten masih relatif kuat  di  Pilkada  2020.  Padahal  kasus  mega  korupsi  nya  bukan  main-main,  karena  tidak

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 3 N O 1, MARET 2021
hanya  menjeratnya  lewat  kasus  korupsi  alat  kesehatan,  gratifikasi  mantan  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, dan kasus jual beli jabatan. Adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana, juga terlibat kasus korupsi serupa (Patricia, 2020).
Meski  diganggu korupsi,  elektabilitas keluarga  Atut  tak tergerus  berbagai konstelasi elektoral. Anak pertama Ratu Atut, Andika Hazrumy, merupakan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Andika sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI dari Golkar. Sedangkan istrinya, Ade Rossi Cherunnisa, merupakan anggota legislatif tingkat pusat di Daerah Pemilihan Pandeglang-Lebak.
Kusumaningtyas (2018) menggambarkan Tubagus Chasan Sochib sebagai "oligarki terkuat di Banten". Total aset yang disita dari kasus korupsi Wawan, misalnya, mencapai Rp500  miliar.  Kasus  Wawan  melebihi  kasus  korupsi  mantan  Ketua  Umum  Partai Demokrat Anas Urbaningrum  yang mencapai lebih dari Rp117 miliar  dan US $ 5,5 juta. Korupsi Wawan juga melebihi kasus simulator SIM untuk Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.  Djoko  dinilai  korup  hingga  Rp.  54,6 miliar  dan  US  $  60 ribu  pada  periode  2003- 2010. Hasil korupsi Wawan juga lebih tinggi dibandingkan kasus pencucian uang mantan Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari.
Sedangkan  Ratu  Atut  didakwa  korupsi  Alat  Kesehatan  Banten  sebesar  Rp79,789 miliar, perbuatan Atut dan Wawan dilakukan pada periode Februari 2006 hingga Agustus 2013.  Modus  korupsi  apa  yang  digunakan  oleh  Ratu  Atut  selaku  Gubernur  Banten? Menurut  Direktur  Penyidikan  dan  Advokasi  Fitra  Ucok  Sky  Khadafi  menjelaskan  modus yang  dilakukan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Banten  adalah  dengan  menaikkan  Harga Perkiraan  Sendiri  (HPS)  sebesar  15%  dari  harga  awal.  sehingga  total  kerugian  negara akibat mark up 15% mencapai Rp. 16 milyar (Gandung, 2013).
Keluarga Ratu Atut juga mempengaruhi struktur yang lebih rendah, termasuk dalam menentukan  proyek  di  pemerintahan.  Sekitar  tahun  2011  hingga  2013,  terdapat  11 perusahaan  yang  dipimpin  oleh  keluarga  besar  Ratu  Atut,  bersama  24  perusahaan lainnya  yang  dijalankan  oleh  teman  dekat  Ratu  Atut  yang  memiliki  175  proyek  senilai Rp1,148 triliun (Tempo, 2013)
Wawan tampil sebagai aktor intelektual dan menggunakan posisinya sebagai Ketua Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia  di  Banten  untuk  menggantikan  ayahnya.  Pakar politik  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa,  Gandung  Ismanto,  mengatakan  Wawan adalah  makelar  proyek  yang  menentukan  siapa  mendapat  apa,  siapa  mengerjakan pekerjaan  tertentu,  dan  siapa  menjadi  apa  di  pemerintahan.  Tokoh  budaya  yang  setia kepada Tubagus Haji Chassan Sochib (saat masih hidup), kini melanjutkan kesetiaannya

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 3 N O 1, MARET 2021
kepada  putranya, Wawan.  “Karena  mereka mendapatkan  fee  proyek  dari  setiap  proyek APBD dan APBN di Banten,” kata Gandung (Gandung, 2013).
Gandung  (2013)  berlanjut  dalam  keluarga  besar  Chassan  Sochib,  Wawan memegang  peran  sentral  dalam  dinasti  kepemimpinan  Ratu  Atut  di  Banten.  Saat ayahnya  masih  memerintah  Banten,  Chassan  membangun  fondasi  budaya  untuk mengkonsolidasikan  seluruh  tokoh  budaya  di  Banten.  Konsolidasi  itu  terus  berlangsung hingga kini meski Chassan telah meninggal dunia. Menurut Gandung, saat ini konsolidasi diteruskan  ke  Wawan.  Selain  itu,  posisinya  sebagai  Ketua  Kamar  Dagang  dan  Industri Indonesia  (KADIN)  di  Provinsi  Banten  memperkuat  posisi  keluarga  Ratu  Atut  dalam pemerintahan Banten.
Wawan adalah 'aktor' non-negara yang sebagian besar bertindak lebih kuat daripada penguasa  formal  di  Banten  sendiri.  Kekuasaannya  seringkali  melebihi  pejabat pemerintah lainnya dengan posisi formal.

## SIMPULAN
Praktik  yang  mementingkan  keluarga  dan  kekerabatan  ada  di  banyak  negara, mengarah  pada  pembentukan  dinasti  politik  yang  menyebabkan  atau  mendorong nepotisme  ekonomi  dan  politik  serta  korupsi.  Bahwa  negara  bayangan  yang  bertumpu pada  patronase  dan  kekeluargaan  akan  mudah  tergelincir  ke  dalam  praktik  korupsi. Mereka dideportasi menjadi dinasti politik yang cenderung mengkhianati amanah rakyat yang telah memilihnya. mereka tampak bekerja sesuai tuntutan masyarakat dan berlaku untuk kepentingan masyarakat. Namun nyatanya mereka memperjuangkan kejayaan dan kepentingan  dinasti  mereka,  memperkuat  dan  memperluas  kekuatan  ekonomi  serta mempertahankan  kekuatan  politik  yang  menjadi  tujuan  utama  mereka.  Terbentuknya negara bayangan yang tadinya diaspora menjadi dinasti politik merupakan sisi gelap dari desentralisasi-otonomi  daerah.  Sebagai  proses  transformasi  dari  rezim  terpusat  menuju demokrasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, L. (2011) Sisi Gelap Otonomi Daerah . Bandung: Widya Padjadjaran. Alhumami, A. (2013) “Korupsi di Negara Bayangan,” Koran Sindo , hal. 6.
Darmi,  Titi  &  Ekowati,  Sri.  (2019).  Muhammadiyah  Political  Role  In  Increasing  Rural Community  Economicn  (The  Role  Of  Institutional  Assessment  Branch  Of Muhammadiyah  In  Resources  Management). International  Conference  on Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019). Atlantis Press. Pp. 231-235
Darmi,  Titi.,  Suwitri.  Sri.,  &    Returan,  E.Y.  2016.  Good  Governance  Implementing  into Social  Assistance  Management  Known  as  (Bansos).  ICPM  2016  International Conference on Public Management. Atlantis Press. Pp. 308-309

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK & KEBIJAKAN PUBLIK V OL 3 N O 1, MARET 2021
Gandung,  G.  (2013) Pengamat  Dinasti  Politik  Ratu  Atut  Tak  akan  Langsug  Runtuh , Tribun News Jogja . Tersedia pada:
www.jogja.tribunnews.com/2013/10/11/pengamat-dinasti-politik-ratu-atut-tak-akan- langsung-runtuh.
Hidayat,  S.  dan  Gismar,  A.  (2000)  “Good  Governance  Vs  Shadow  State  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” Jurnal Penelitian Politik , 7(1), hal. 23 –35.
Hidayat,  S.  dan  Susilowati,  E.  (2008) Bisnis  dan  Politik  di  Tingkat  Lokal: Pengusaha,Penguasa  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Pasca- Pemilukada. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Ida, L. (2014) Membedah Kejahatan Aktor Negara . Jakarta: Rajawali Pers.
Istiqomah, I. (2017) “Praktik Shadow State dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Periode Kepemimpinan Siti Masitha- Nursoleh di Kota Tegal,” Journal of Politic and Government Studies , 6(4), hal. 191 –200.
Kusumaningtyas,  A.  (2018)  “Konstelasi  Politik  di  Tahun  Elektoral,” Jurnal  Penelitian Politik , 15(2), hal. 267 –288.
Patricia, A. (2020) Korupsi Dinasti Ratu Atut dalam Pusaran Sejarah , Mata Mata Politik . Tersedia  pada:  www.matamatapolitik.com/korupsi-dinasti-ratu-atut-dalam-pusaran- sejarah-original-in-depth-polling.
Pierre,  J.  dan  Peters,  B.  (2000) Governance,Politics  and  the  State .  New  York: St.Martin’sPress.
Tempo (2013) “Laporan Utama: Harta dan Tahta Klan Banten,” Koran Tempo , November.