## Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1, No. 1, Juni 2019, pp 9-21 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.142
* Email: harianti_isnin@yahoo.com A rtikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY
Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan
(Kajian Putusan Nomor:244/Pid.B/2017/Pn Lwk)

## Isnin Harianti
Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Email: harianti_isnin@yahoo.com
Artikel Info
Article History : Received : 10-05-2019 Revised : 17-05-2019 Accepted : 20-05-2019 Published :  16-06-2019
Keywords : Minimum Penalty; Criminal Actor; Adultery
Kata Kunci : Pidana Minimun; Pelaku Tindak Pidana; Zina
Abstract . This study aims to analyze court decisions the perpetrators of criminal acts of  adultery with a sentence of  at least 1 (one) month in prison. The problems that arise from this study are, first, is the judge’s basis in making a sentence of  a sentence of  at least 1 (one) month imprisonment in the decision Number 244 / Pid.B / 2017 / Pn Lwk? Second, Is the decision of  at least 1 (one) month imprisonment against the perpetrators charged with committing criminal adultery adhering to the value of  justice? The research method uses a normative juridical approach. The results showed: First, the consideration of  judges in deciding a minimum sentence of  1 (one) month imprisonment to the perpetrator charged with committing a criminal act of  adultery was based solely on the defendant’s defendant who had not committed a crime and admitted his mistake. adultery with a minimum sentence of  1 (one) month imprisonment is not in accordance with the value of  justice, because the judge must have believed that the defendant committed an adultery crime can decide ideally a third of  criminal sanctions Article 284 of  the Criminal Code, so that the judge does not seem to hesitate in ensnaring the perpetrator.
Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan, pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimal 1 (satu) bulan penjara. Permasalahan yang timbul dari kajian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hukuman minimal 1 (Satu) bulan penjara pada putusan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn Lwk? Kedua, Apakah putusan minimal 1 (Satu) bulan penjara terhadap pelaku yang didakwa melakukan pidana perzinahan telah sesuai dengan nilai keadilan? Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus pidana minimum 1 (Satu) bulan penjara kepada pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana perzinahan adalah hanya berdasar pada terdakwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya, Kedua, putusan hakim yang memutus pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman minimum 1 (Satu) bulan penjara belum sesuai dengan nilai keadilan, karena hakim seharusnya dengan telah yakin kepada terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dapat memutus idealnya sepertiga dari sanksi pidana Pasal 284 KUHP, sehingga tidak terkesan hakim ragu dalam menjerat pelaku tindak pidana perzinahan.

## 10 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019

## PENDAHULUAN
Fenomena perzinahan merupakan suatu masalah global yang menarik untuk dilakukan penelitian. Seperti halnya penelitian yang dilakukan (Andriasari, 2011) yang mengkaji tentang Perbandingan Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki, yang mengemukakan bahwa di Ngara Turki perbuatan zina bukan perbuatan pidana, hal tersebut didasarkan pada ideologi Turki yang sekuler dan memandang bahwa hubungan seksual merupakan wilayah privat. Sementara di Indonesia merupakan suatu perbuatan pidana. Fenomema yang lebih menarik lagi, di negara Nigeria, sebagaimana dalam penelitian (Azmi & Ismail 2014) pelaku zina di hukum dengan hukuman rajam sampai mati. Pemberlakua hukuman rajam bagi pelaku zina di Nigeri menjadi kontroversi, sebab Nigeria juga sebagai negara yang aktif  dalam menantangani perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
Kaitan dengan penelitian yang dilakukan, permasalahan zina di Indonesia telah ada penelitian sebelumnya, diantara penelitian yang dilakukan (Alfiantoro 2018) yang mengkaji Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan Dalam Praktek Peradilan. Penelitian lainnya dilakukan Triani, Raharjo & Monica (2018) yang menganilisi tentang Putusan Hakim Dalam Membebaskan Pelaku Yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk).
Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa permasalahan zina di Indonesia masih menjadi masalah yang fenomenal. Permasalahannya ada pada benturan antara pengertian dan paham tentang zina, yang kerap juga akan mengakibatkan kejahatan baru, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan main hakim sendiri (Triani, Raharjo & Monica, 2018:4) . Perbuatan main hakim sendiri dalam penyelesaian tindak perzinahan perlu dipertanyakan, karena payung hukum sudah jelas ada, akan tetapi masyarakat jarang menggunakan. Dapat dikatakan bahwa Mmsyarakat cenderung menggunakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam menyelesaikan tindak perzinahan (Ismayawati, 2016:88).
Hal ini di sebabkan oleh unsur yang terdapat dalam rumusan undang-undang bagi pelaku batasannya hanya bagi pelaku yang terikat perkawinan yang sah (Santoso, 1995:154). Sementara dalam ukum Islam bahwa setiap hubungan badan antara laki- laki dan perempuan diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional atau hukum positif  tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina (Amalia, 2018:69).
Masalah Perzinahan bisa terjadi disebabkan adanya pandangan masyarakat Indonesia yang telah mengikuti budaya Barat, dalam hal ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang berani melakukan hubungan badan (zina) tanpa ikatan pernikahan yang sah (Sudanto, 2017:132-133) .
Indonesia sebagai negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa segala aktivitas berkehidpan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia harus berdasarkam ketentuan hukum yang berlaku (Simamora, 2014:556 ). Kaitan dengan konsep negara hukum tersebut, dalam hal perbuatan zina telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan delik kejahatan yang diatur dalam Pasal 284, dengan ketentuan bahwa seseorang laki-laki dan perempuan sebagai pelaku delik perzinahan, apabila memenuhi unsur melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang
Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum ... (Harianti) | 11 bukan suami atau istri yang masing-masing telah terikat dalam hubungan perkawinan (Krisnawan, 2015:287). Sehingganya apabila ada laki-laki dan perempuan yang masing- masing tidak terikat hubungan perkawinan yang sah melakukan delik perzinahan, maka tidak dapat dikenai sanksi atau tidak dapat dipidana dengan kata lain perbuatan tersebut bukan delik perzinahan. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan maksimal hanya 9 sembilan bulan pidana penjara (Ismayawati, 2016:91).
Delik Perzinahan dalam KUHP merupakan delik aduan (abssolut) (absolutklacht), artiya pelaku delik perbuatan telah terjadi perzinahan hanya dapat dituntut pidana, apabila ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Tindakan pengaduan dimaksudkan bahwa tuntutan peristiwa perzinahan tersebut harus berkaitan dengan siapa yang akan dituntut. Delik aduan absolut yang bersifat onsplitsbaar (tidak dapat dipecahkan) sehingga penuntutannya tidak hanya berlaku terhadap namanya yang disebut pengadu, tetapi juga terhadap orang lain sebagai peserta kejahatan walaupun tidak disebutkan namanya dalam aduan (Rambe, 2016:77).
Ketentuan Delik Perzinahan dalam KUHP tersebut tidak menjelaskan pengertian zina secara konkrit. Namun menurut Simons pengertian delik pezinahan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan suatu vleeselijk gemeenshap atau telah terjadinya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita (Hilman, 2014:4).
Pengaturan delik perzinahan tersebut, merupakan sebuah keajengan dalam penerapan hukumnya terhadap pelaku delik perzinahan pada sebuah peristiwa hukum sebagaimana terjadi dalam tata kehidupan masyarakat sebagai topik kajian karya tulis ini untuk mengkaji sebuah putusan hakim terhadap pelaku delik perzinahan tersebut.
Kaitan dengan delik perzinahan, Sidharta dalam penelitiannya dengan topik Hak Oportunitas Jaksa Dalam Menyikapi Pengaduan Kasus Perzinahan, mengungkap bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan hak oportunitasnya untuk tidak menuntut isteri terdakwa. Penggunaan hak demikian tetap menjadi polemik berkenaan dengan penafsiran delik aduan dalam tindak pidana perzinahan dan hak oportunitas sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 284 ayat (1) dan (5) KUHP dan Pasal 35 UU Kejaksaan RI (Sidharta, 2011:146). Merujuk pada hasil penelitian tersebut, menurut penulis kiranya perlu mengkaji lebh lanjut masalah delik perzinahan dalam proses penegakan hukumnya.
Adapun kaitannya dengan peristiwa terjadinya delik perzinahan, yang menurut penulis sangat penting dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 244/ Pid.B/2017/Pn Lwk) sebagaimana dalam amar putusan hakim yang telah terbukti secara sah yang meyakinkan pelaku (Busram Labajo) telah diputus dengan hukum penjara 1 (Satu) Bulan.
Terhadap putusan hakim tersebut, menurut penulis terdapat suatu keganjilan pengenaan pidana bagi pelaku yang oleh hakim hanya diputus 1 (Satu) bulan penjara, artinya terkesan keyakinan hakim tidak berdiri secara utuh atau terkesan ragu-ragu dalam menghukum si pelaku dengan putusan pidana yang sangat ringan dari rumusan sanksi 9 (Sembilan) bulan pada Pasal 284 KUHP.
Berdasarkan uraian diatas, hubungannya dengan amar putusan hakim Nomor 244/ Pid.B/2017/Pn Lwk) dalam perkara delik perzinahan, nampak terjadi inkonsistensi keyakinan hakim yang memutus dengan putusan minimum teradapat pelaku delik
12 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
perzinahan tersebut. Sehingga hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan kajian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor Nomor 244/Pid.B/2017/ Pn Lwk), Kedua Apakah putusan minimum delik perzinahan telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian suatu putusan?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif (doctrinal) . Metode penelitian doktrinal bersaranakan logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif (Sulaiman, 2018:261). Metode penelitian hukum normatif  (doctrinal) yaitu law as it is written in the books atau mengkaji hukum dengan bersaranakan logika deduksi untuk membangun hukum positif (Sulaiman, 2018:261). Sehingga penulis meyakini dengan menggunakan penelitian hukum normatif  (doctrinal) dapat mengungkap suatu kajian terhadap putusan hakim dalam pertimbangan- pertimbangannya dalam memutus suatu perkara yang terdapat suatu keganjilan dalam hal ini putusan yang dijatuhkan bersifat pidana minimum.
Pendekatan yang digunakan adalah metode pendeketan kualitatif, yakni analisisnya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri (Mezak, 2006:94).
Penelusuruan bahan hukum untuk mendukung penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran dokumen, yakni bahan- bahan tertulis yang berisi informasi tentang fenomena objek yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif (Afrizal, 2016: 178-180).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 244/Pid.B/2017/Pn Lwk)
Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas hukummya, melainkan wajib mengadilinya (Arianto, 2012:154). Hal ini tentunya sebagai bagian dalam mewujudukan putusan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, putusan yang telah diucapkan hakim di persidangan sebagai pengakhiran rangkaian proses persidangan sebuah perkara atau sengketa dari para pihak. Hal tersebut merupakan bagian dari praktik hukum acara bahwa putusan hakim harus di bacakan berdasarkan naskah putusan tertulis (Hidayat, 2013:156).
Keadilan merupakan hal yang abstrak, namun dapat dilihat secara konkrit pada setiap pencari keadilan. Sehingga hakim dalam putusannya pada perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan- pertimbangan yang rasional, sehingga bagi pencari keadilan dapat menemukan nilai keadilan pada putusan hakim. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut sebagai motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan (Djanggih & Hipan, 2018:95).
Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum ... (Harianti) | 13 Kaitan dengan pertimbangan hakim, sebagaimana dalam kajian karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn.Lwk terhadap perbuatan tindak pidana perzinahan, yang didakwakan Jaksa Penutut Umum  kepada Busram Labajo telah terbutki secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perbuatan zina bagi laki-laki atau perempuan yang telah terikat perikawinan”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.
Selain itu Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan penjatuhan pidana kepada Busram Labajo berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah rangkaian peristiwa perbuatan yang kaitannya dengan delik zina yang dilakukan oleh Busram Labajo dengan saksi Iin. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat memegang peranan penting sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan (Mas, 2012:285).
Hal lain pula perbuatan zina Busram Labajo dan Iin, keterangan 9 (Sembilan) saksi yang dihadir di Pengadilan, 6 (Enam) Saksi memberikan keterangan mengetahui perbuatan zina tersbebut, sementara 3 (Tiga) saksi yang dihadirkan dalam keterangannya tidak mengetahui perbuatan zina yang didakwaan jaksa. Terhadap pelaku zina yang didakwakan jaksa penuntut umum, bahwa kedua-duanya telah terikat perkawinan yang sah, yang mana Busram Labajo telah memiliki istri dan Iin juga telah memiliki suami.
Selanjutnya adalah pertimbangan hakim pada pengenaan pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1.  Unsur Seorang Pria Yang Telah Kawin
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang pria yang telah kawin” adalah menunjuk kepada subjek hukum orang yang dikhususkan kepada pria (laki-laki) yang telah melangsungkan perkawinan yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Busram Labajo Alias Busram Alias Apit berjenis kelamin laki-laki dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Nur Afni secara sah pada tanggal 19 Maret 2005 dan belum pernah bercerai sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;
2.  Unsur Melakukan Perbuatan Zina, Padahal Diketahuinya Bahwa Pasal 27 BW Berlaku Baginya
Menimbang, bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang
14 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
bukan isteri atau suaminya dan dilakukan dengan suka sama suka. Sedangkan Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Nur Afni sekitar tahun 2016 telah menjalin hubungan pacaran dengan saksi Novia Indra Astuti Alias Iin serta telah pula melakukan hubungan badan sebanyak dua kali di tempat yang sama yakni di Penginapan Garuda di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Luwuk, Kecamatann Luwuk, Kabupaten Banggai, yang mana hubungan badan yang pertama kalinya sudah tidak dapat diingat lagi waktu kejadiannya, namun hubungan badan yang kedua kalinya terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 WITA, berawal ketika saksi Novia Indra Astuti Alias Iin menelpon Terdakwa dan bertanya “ngana so pulang kerumah?” dan Terdakwa menjawab “saya belum pulang kerumah karena ada masalah dengan isteri saya dan sekarang saya lagi di penginapan garuda ini di kamar nomor B12”, kemudian saksi Novia Indra Astuti Alias Iin mengatakan “boleh saya kesitu?”, dan Terdakwa menjawab “boleh”, selanjutnya saksi Novia Indra Astuti Alias Iin ke Penginapan Garuda dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa menjemput saksi Novia Indra Astuti Alias Iin melalui pintu belakang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Novia Indra Astuti Alias Iin masuk kedalam kamar B12 dan bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi Novia Indra Astuti Alias Iin saling berciuman dan melepaskan baju dan celana masing-masing, selanjutnya saksi Novia Indra Astuti Alias Iin berbaring di tempat tidur dan Terdakwa langsung menindih saksi Novia Indra Astuti Alias Iin kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi Novia Indra Astuti Alias Iin dan menggerak- gerakkannya maju mundur hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan di dalam kemaluan saksi Novia Indra Astuti Alias Iin; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan zina;
Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pasal 27 BW tersebut tidak berlaku bagi Terdakwa karena ketentuan dalam pasal 27 BW tersebut telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan UU No.1 Tahun 1974 berlaku bagi Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;
Terhadap pemenuhan unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, oleh terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
Selanjutnya hakim dalam pada fakta persidangan tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, artinya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman.
Pada pertimbangan hakim pula, terdapat oleh Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang
Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum ... (Harianti) | 15 akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum.
Pertimbangan selanjutnya pada barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah buku Nikah Suami berwarna coklat atas nama pasangan Busram Labajo dan Nur Afni, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Busram Labajo Alias Busram Alias Apit.
Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :
a.  Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang hidup dalam masyarakat. b.  Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari sekali.
c.  Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga saksi Novia Indra Astuti Alias Iin dengan Erik Junaedi.
Keadaan yang meringankan :
a.  Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
b.  Terdakwa belum pernah dihukum;
c.  Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
Terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana yang terungkap pada fakta persidangan baik itu sebuah rumusan Pasal yang dikenakan kepada pelaku, keterangan saksi, maupun pada pertimbangan memberatkan meringankan, oleh hakim dalam putusannya mengadili terdakwa telah terbuki secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana zina, sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa.
Atas keyakinan hakim tersebut dan oleh perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1a oleh hakim terdakwa diputus pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

## B.  Nilai Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Suatu Putusan Putusan Minium Delik Perzinahan
Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan peradilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad & Djanggih, 2017:491 ). Hakim dalam melaksanakan tugasnya, dituntut untuk bekerja secara pofesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teoi-teori ilmu hukum (Ramadhan, Raharjo & Jatmiko, 2018:6).
Oleh karena itu, kualitas dan kredibilitas seorang hakim sangat ditentukan oleh putusan-putusannya. Seringkali dikatakan bahwa bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya atau kalau mau lebih dalam lagi ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu kewibawaan hakim juga akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai- nilai kebenaran dan keadilan (Sutiyoso, 2010:225).
Di Indonesia, menjadi tantangan besar yang membayangi dalam perkembangan kekuasaan kehakiman adalah dalam peran hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, sebagai bagian kedudukan hakim dalam interaksi antara negara masyarakat (Wantu, 2013:206) . Hal ini
16 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
sejalan dengan Gustav Ratbruch, yang mengatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mengandung nilai kepastian hukum, niai keadilan hukum, dan nilai kemanfaatan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat (Prakoso, 2014:85).
Namun, pada implementasinya sebuah putusan hakim dalam mewujudkan ketiga tujuan tujuan hukum tersebut tidak bisa diterapkan dengan mudah. Soedikno Mertokusumo (Mas, 2012:288) mengatakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa membekali dirinya dengan pemahaman ilmu hukum yang luas.
Salah satu wujud dari ketidak mampuan hakim dalam memutus sesuai dengan tujuan hukum tersebut adalah hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang tergolong relatif  ringan (Syamsudin, 2010:498). Akibat adanya putusan yang cenderung ringan tersebut aspek keadilan suatu putusan belum dapat diwujudkan dan bagi pelaku tidak memberikan efek jera terhadap peratnggungjawaban pidana yang telah dilakukan.
Sebagai bagian dari putusan, bahwa penjatuhan pidana oleh hakim dikenakan bagi pelaku tindak pidana yang tidak lain adalah manusia (naturlijk persoon) . Hal ini sangat beralasan bahwa karena hanya manusialah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dalam rumusan pasal tertulis “barang siapa” atau “setiap orang”. Kesalahan yang disebabkan manusia dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan merupakan sikap batin manusia (Suhariyanto, 2016:204).
Dalam memutuskan perkara ini, hakim seharusnya menimbang bukan hanya dari sisi hukum formalnya tetapi juga substantifnya (Sutiyoso, 2010:217). Apabila putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat meringankan, bukan hanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan contoh untuk yang lain agar tidak ikut melakukannya, tetapi jauh dari keadilan.
Putusan Hakim sebagai produk peradilan lebih dianggap kontroversial. Masyarakat memandang putusan hakim cenderung jauh dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (Sutiyoso, 2010). Meskipun hakim telah meyakinkan terdakwa bersalah sehingga mengakui perbuatan perzinahan yang telah dilakukannya, Hakim semestinya menjatuhkan hukuman minimal sepertiga dari hukuman yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP, yaitu 3 (Tiga) bulan penjara.
Putusan Hakim Nomor 244/Pid.B/2017/Pn Lwk) dalam perkara delik perzinahan, dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara, dianggap tidak memenuhi asas-asas nilai keadilan. Nilai keadilan didapatkan dengan mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan atau aturan tidak tertulis di dalam masyarakat. Hukuman 1 (satu) bulan penjara dinilai tidak memenuhi asas-asas nilai keadilan. Bisa jadi, masyarakat akan meremehkan perbuatan perzinahan tersebut. Sehingga tidak mengurangi atau tidak melakukan perbuatan perzinahan (Wantu, 2012) . Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum di Indonesia yaitu meletakkan kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat, hal itu bertujuan untuk memelihara dan meempertahankan ketertiban. Penerapan ini merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku paa masyarakat (Wantu, 2012).
Penulis berpendapat bahwa seharusnya pelaku dihukum sepertiga dari hukuman yang tercantum dalam 284 KUHP, bukan satu bulan penjara. Karena penegakan
Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum ... (Harianti) | 17 hukum harus memiliki ciri keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui peradilan. Oleh karena itu, untuk dapat sebagai solusi dalam penegakan hukum masalah perzinahan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan bangsa Indonesia, kedepan KUHP dalam hal ini ketentuan Pasal 284 tentang Perzinahan, perlu dilakukan pembaharuan, dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut merupakan adopsi dari hukum Belanda yang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda dengan Indonesia (Sugiyanto, Pujiyono & Wisaksono, 2016:2).

## 1.  Aspek Keadilan
Perkembangan keilmuan yang membahas teori-teori keadilan telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada zaman tersebut berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya (Nasution, 2014:119). Diskursus  keadilan lebih dominan mengacu  pada  dua aliran pemikiran. Yakni pemikiran John Rawls (theory of  Justice) dan Jürgen Habermas dengan diskursus etika. Kedua filsuf  tersebut berupaya mencari prinsip utama yang mendasari kehidupan bermasyarakat, pada prinsip keadilan yang universal (Amin, 2014:323).
Lain halnya dengan Aristoteles, yang mengatakan bahwa suatu keadilan terwujud, jika warga ngara patuh terhadap hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sehingga bagi warga negara yang melanggar hukum harus di berikan sanksi (pidana) (Yuherawan, 2012:225). Menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi (Ridwansyah, 2016:284)
Memaknai keadilan, dapat dimaknai sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Halnya dengan Aristoteles, membagi keadilan komutatif dan distributif, ada juga membedakan norm gerechtigkeit dan einzelfall gerechtigkeit dan seterusnya. Demikian ada ahli yang membagi menjadi : keadilan hukum (legal justice), keadilan secara moral (moral justice) dan keadilan sosial (social justice) (Sutiyoso, 2010:226) .
Keadilan merupakan kebutuhan mendasar setiap disbanding halnya dengan kepastian hukum. Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan (Muhlizi, 2015:150). Tanpa keadilan, hukum tiada artinya. Dalam sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan hal yang paling penting dalam tujuan hukum selain aspek kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan adalah keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Dalam putusan pengadilan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn.Lwk, aspek keadilan belum terpenuhi,  mengingat rusaknya tatanan norma-norma dalam masyarakat akibat perzinahan yang terjadi namun hanya dikenai hukuman yang sangat ringan, yaitu 1 (satu) bulan atau kurang dari sepertiga hukuman yang tercantum dalam 284 KUHP.
Putusan 1 (satu) bulan penjara tidak memenuhi aspek keadilan karena ini menyangkut hubungan antar masyarakat. Hakim dalam memutuskan putusan ini seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai etika moral. Nilai-nilai etika moral ini yang nantinya akan mewujudkan azas-azas hukum.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan
18 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Hal tersebut menegaskan bahwa seorang hakim dalam menegakan hukum dan keadilan harus berdasarkan ada Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indoensia. Hal lain pula, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2.  Aspek Kepastian Hukum Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Oleh karena itu, dunia hukum identik dengan regulasi terhadap perilaku (Qamar & Djanggih, 2017:338) . Terhadap hal demikian dalam berhukum perlu adanya sebuah kapatian. Penganut teori hukum positif berpandangan bahwa kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Hal ini akan berimplikasi pada tidak terwujudnya ketertiban atau keteraturan tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti (Maggalatung, 2014:186). Sudikno Mertukusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik yang tidak terpisahkan dengan norma hukum tertulis (Ridwansyah, 2016:285).
Aspek kepastian terpenuhi, masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya secara hukum. Mereka akan mengetahui apa yang dilarang, apa yang boleh dilakukan, mana yang benar dan mana yang salah, atau juga apa yang boleh diperbuat. Tanpa kepastian hukum, tujuan hukum tidak terpenuhi.
Dengan adanya putusan 1 (satu) bulan penjara dalam putusan pengadilan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn.Lwk, merupakan sebuah kepastian hukum dalam perkara tersebut. Kepastian hukum sebagai jalan keluar dari masalah hukum bagi pihak yang berperkara, yang mana putusan hakim yang dijatuhkan berlandaskan pada undang-undang (Wantu, 2012:487).
Sebagai kritikan penulis pada aspek kepastian hukum pada putusan hakim tersebut, bahwa sebuah putusan hakim dalam implementasi nilai kepastian hukum, harus mampu menciptakan norma-norma hukum dalam masyarakat. Bagaimana bisa menciptakan norma hukum jika hukuman ringan itu jelas- jelas tidak membuat efek jera orang untuk tidak melakukannya. Hal ini sangat beralasan, bahwa perzinahan sangat merusak tatanan atau norma yang ada dalam masyarakat tetapi dengan hukuman seringan itu, orang cenderung berani melakukannya.
3.  Aspek Kemanfaatan Hukum Hukum harus memiliki kemanfaatan yang berujung pada keadilan. Setiap orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan hukum. Hukum adalah segala yang berguna bagi masyarakat. Sebagai bagian dari cita hukum (idea des rechts) keadilan dan kepastian hukum membutuhkan kemanfaatan.
Menurut teori utilitas yang di pelopori oleh Jeremy Bentham, bahwa kemanfataan hukum sebagai jaminan kebahagian hidup manusia yang menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang
Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum ... (Harianti) | 19 banyak (Ridwansyah, 2016:290) . Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Mengukur tingkat baik buruknya suatu hukum, dengan menakar apakar hukum itu telah memberi kebahagiaan atau tidak kepada manusia. Setiap manusia mengharapkan manfaat dari pelaksanaan hukum. Hal ini tidak lain bahwa hukum itu untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat kepada manusia (Wijayanta, 2014:222).
Kaitannya dengan hal tersebut, dalam putusan hakim pada perkara perzinahan, Putusan yang ringan yang dijatuhkan 1 (satu) bulan pada BUSRAM LABAJO, tidak sesuai dengan aspek kemanfaatan hukum. Karena dampak dari putusan yang ringan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak membuat efek jera bagi pelaku pun contoh bagi masyarakat. Akhirnya penegakan hukum di Indonesia semakin lemah. Sehingga kategori Indonesia sebagai negara bereputasi sangat buruk dalam penegakan hukum belum bisa dilepaskan (Djanggih & Ahmad, 2017:153).
Dari putusan tersebut, bahwa nilai-nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim dianggap sulit diimplementasikan dan seringkali terjadi perbedaan arah satu dengan yang lain. Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan (Susanto, 2014:217).

## SIMPULAN
Mendasari pembahasan sebelumya, adapaun kesimpulan kajian ini menemukan bahwa adanya tidak terpenuhinya keadilan, yaitu pada putusan pengadilan Nomor 244/Pid.B/2017/Pn.Lwk, yang mana menyebutkan bahwa mengadili terdakwa telah terbuki secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana zina, yaitu BUSRAM LABAJO alias Busram alias APIT, dengan hukuman 1 (satu) bukan penjara. Hukuman yang dijatuhkan ini tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa 8 (delapan) bulan penjara, dan juga tidak sesuai dengan Hukuman yang seharusnya dijatuhkan sebagaimana ayat 1 Pasal 284 KUHP, pelaku perzinahan dijatuhi hukuman 9 (sembilan) bulan penjara. Hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perbuatan terdakwa yang sopan selama persidangan, pengakuan dari terdakwa, dan juga penyesalan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BUSRAM LABAJO alias BUSRAM alias APIT. Meskipun demikian, hukuman 1 (satu) bulan penjara tersebut tidak memenuhi keadilan yang seharusnya keadilan itu bercirikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hukuman 1 (satu) bulan penjara merupakan hukuman yang sangat ringan, sehingga kemungkinan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak bisa menjadikan masyarakat takut akan berbuat perzinahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Maarif  Hasyim Latif  yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan kajian penelitian ini dan mendorong kepada penulis untuk mempublikasi hasil kajian pada Jurnal ilmiah.
20 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. Ius Quia Iustum Law Journal , 24 (3), 488-505.
Alfiantoro, H. (2018). Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan Dalam Praktek Peradilan, Journal Diversi, 4 (1), 80-97.
Amalia, M. (2018). Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif  Hukum Islam. TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 1 (1), 68-87.
Amin, M. (2014). Konsep Keadilan Dalam Perspektif  Hukum Islam, al-Daulah: Jurnal Hukum dan Pandangan Islam, 8 (2), 322-343 Andriasari, D. (2011). Studi Komparatif  Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki, Jurnal Syiar Hukum, 13 (3), 265-279. Airizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Pendukung Penelitian Kualitatif  Dalam Berbagai Disiplin Ilmu . Jakarta: Rajawali Press.
Arianto, A. (2012). Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica, 9 (3), 151-163.
Azmi, N.M. & Ismail, S.Z. (2014). Hukuman Rejam, Zina Dan Kontroversinya: Antara Aspirasi Dan Realiti Di Nigeria, Shariah Journal, 22 (3), 385-406.
Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1), 93-102.
Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of  Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum , 17 (2), 152-157.
Hidayat, A. (2013). Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Pandecta Research Law Journal, 13 (2), 153-169.
Hilman, D. (2014). Delik Perzinaan Ditinjau Dari Perspektif  Hukum Islam, Yustisi, 1 (1), 2-9.
Ismayawati, A. (2016). Konsistensi Pasal 284 KUHP Terhdap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Legality Jurnal Ilmu Hukum, 24 (1), 87-100. Krisnawan, I.B.M.D. (2015). Tindak Pidana Kesopanan Di Bidang Kesusilaan (Perzinahan) Dalam KUHP Serta Padanannya Denga Hukum Pidana Adat. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4 (2), 281-291.
Maggalatung, A.S. (2014). Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Jurnal Cita Hukum, 2 (2), 185-192. Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim (Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/Ma), Jurnal Yudisial, 5 (3), 283-297.
Mezak (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Law Review, 5 (3), 85-97.
Muhlizi, A.F. (2015). Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/2013, Jurnal Yudisial, 8 (2), 145-166.
Nasution, B.J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia, 3 (2), 118-130
Prakoso, A.P. (2014). Ilmu Hukum Dipandang Dari Aspek Pengembangan Paradigma Ilmu, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 7 (2), 85-92.
Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum ... (Harianti) | 21 Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (3), 337-347.
Ramadhan, A.K., Raharjo, E., & Jatmiko, G. (2018). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan No: 300/Pid.B/2017/PN.Tjk), Jurnal Poenale, 6 (4), 1-13.
Rambe, H.N. (2016). Perzinahan Dalam Presfektif  Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia, USU Law Journal, 4 (1), 74-85.
Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi, 13 (2), 278-298. Santoso, T. (1995). Masalah Delik Perzinahan Di Indonesia Dewasa Ini, Jurnal Mimbar Hukum, 25 (2), 154-160.
Sidharta. (2011). Hak Oportunitas Jaksa Dalam Menyikapi Pengaduan Kasus Perzinahan, Jurnal Yudisial, 4 (2), 146-158.
Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, 14 (3), 547-561.
Sudanto, A. (2017). Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif  Hukum Pidana Materiil Di Indonesia, Jurnal Staatrechts, 1 (1), 130-150.
Sugiyanto, E., Pujiyono, Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan, Diponegoro Law Journal, 5 (3), 1-10.
Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity Of  Criminal Decision On Corporate Actors Corruption), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16 (2), 201-213. Sulaiman, (2018). Paradigma Dalam Penelitian Hukum, Kanun Jurnal ilmu Hukum, 20 (2), 255-272.
Susanto, N.A. (2014). DIMENSI AKSIOLOGIS DARI PUTUSAN KASUS “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial, 7 (3), 213-235.
Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, Junal Ius Quia Iustum, 17 (2), 217-232.
Syamsudin, M. (2010). Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif  Hermenuitika Hukum, Jurnal Ius Quia Iustum, 22 (2), 498-519.
Triani, N., Raharjo, E., & Monica, D.R. (2018). Analisis Putusan Hakim Dalam Membebaskan Pelaku Yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 89/Pid/2017/PT.Tjk), Jurnal Poenale, 6 (2), 1-14. Wantu, F.M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum, 12 (3), 479-489.
Wantu, F.M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, 25 (2), 205-218. Wijayanta, T. (2014). Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, 14 (2), 216-226.
Yuherawan, D.SB. (2012). Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, Jurnal Dinamika Hukum, 12 (2), 221-235