Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi Oleh Pemegang Jaminan Fidusia

## Deystia Ayesha Rae
Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
E-mail: deystia@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini meneliti mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU- XVII/2019 terhadap hak parate eksekusi yang melekat pada  hak jaminan fidusia dan diberikan kepada kreditur selaku penerima objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konsitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dikhawatirkan telah menghilangkan salah satu kekhususan dan/atau daya tarik yang  ada pada jaminan fidusia, sehingga dapat menurunkan minat calon kreditur untuk dapat menyalurkan kredit kepada calon debitur. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pertimbangan awal dari pembuat undang-undang dalam menyediakan suatu lembaga parate eksekusi, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada calon kreditur, dan meningkatkan minat calon kreditur untuk menyalurkan kredit sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara.
Kata Kunci: fidusia, hak jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, parate eksekusi.
Abstract. This paper examines the implication of Constitutional Court Decision No. 18/PUU- XVII/2018 regarding parate eksekusi rights which exists in the fiduciary guaranty right and is given to the creditor as the recipient of the fiduciary object. It is feared that the Constitutional Court Decision No.  18/PUU-XVII/2019  has  eliminated  one  of  the  specificities  and/or  attractiveness  of  the  fiduciary guarantee,  thereby,  reducing  the  interest  of  prospective  creditors  to  be  able  to  provide  credit  to  the prospective debtors. This is certainly in contrary to the initial considerations of legislators in providing parate eksekusi rights, which is to provide a legal protection to prospective creditors and increase the interest of prospective creditors to provide credit, therefore, improving the country’s economy.
Keywords: fiduciary, fiduciary guaranty right, fiduciary object , parate eksekusi.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Jaminan  pada  hakikatnya  diberikan untuk  memberikan  keyakinan  kepada  pihak pemberi  utang  selaku  kreditor  untuk  menjamin adanya  pembayaran  utang-utang  yang  telah diberikan kreditor kepada penerima utang selaku debitor,  yang  timbul  baik  karena  hukum, maupun  timbul  dari  suatu  perjanjian  yang bersifat  ikutan  ( assesoir )  terhadap  perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang.  Bentuk jaminan  yang  diberikan  dapat  berupa  jaminan kebendaan  atau  jaminan  perorangan,  dimana apabila jaminan diberikan dalam bentuk jaminan kebendaan, maka jaminan diberikan dengan atau tanpa  penyerahan  kekuasaan  dan  menikmati
hasil  dari  objek  jaminan  tersebut,  yang  pada umumnya  menimbulkan  suatu  hak  kepada kreditor  untuk  menerima  pembayaran  utang terlebih  dahulu  dari  debitor,  dengan  beberapa pengecualian,  di  mana  pembayaran  utang  akan diambil dari hasil penjualan barang-barang yang dibebankan  sebagai  jaminan  utang  tersebut. Pengaturan  mengenai  pemberian  jaminan  di Indonesia  lebih  lanjut  diatur  dalam  hukum jaminan.  Sri  Soedewi  Masjhoen  Sofwan memberikan definisi dari hukum jaminan yaitu:
“ Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan  pemberian  fasilitas  kredit, dengan  menjaminkan  benda-benda  yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian  harus  cukup  meyakinkan  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
memberikan kepastian hukum bagi lembaga- lembaga  kredit,  baik  dari  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Adanya  lembaga jaminan  dan  lembaga  demikian,  kiranya harus  dibarengi  dengan  adanya  lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu  yang  lama  dan  bunga  yang  relative rendah ”  (Sri  Soedewi  Masjhoen  Sofwan, 1980:5).
Lebih  lanjut,  J.  Satrio  mendefinisikan hukum jaminan sebagai berikut:
“ Peraturan  hukum  yang  mengatur  jaminan- jaminan  piutang  seorang  kreditur  terhadap debitur ” (Satrio, 1996:3).
Dalam  hukum  jaminan,  diatur  adanya jaminan  secara  umum  dan  jaminan  secara khusus.  Jaminan  secara  umum  merupakan jaminan  yang  timbul  dari  undang-undang, sementara  jaminan  secara  khusus  merupakan jaminan  yang  timbul  dari  suatu  perjanjian. Pemberian  jaminan  umum  telah  membuktikan bahwa  hukum  jaminan  telah  secara  otomatis memberikan perlindungan kepada kreditur bagi pelunasan  utang  debitur,  selain  itu  pemberian jaminan secara umum ini juga memberikan rasa aman (kepastian) bagi kreditur. Sedangkan pada jaminan secara khusus, jaminan dapat diberikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan
Jaminan kebendaan dalam sifatnya yaitu memberikan  hak  kepada  kreditor  untuk menerima pembayaran utang terlebih dahulu dan memudahkan  bagi  pelunasan  hak  tagihnya, terdapat  lembaga-lembaga  yang  merupakan keistimewaan  dari  lembaga  jaminan  khusus, yaitu  salah  satunya  adalah  lembaga  Parate Eksekusi.  Lembaga  Parate  Eksekusi  ini memberikan hak bagi kreditur untuk melakukan penjualan  objek  jaminan  atas  kekuasaannya sendiri  atau  seolah-olah  objek  jaminan  yang dijaminkan  oleh  debitur  bagi  pelunasan utangnya adalah miliknya sendiri, dengan sangat sederhana karena tidak melibatkan peran debitur dan  tanpa  izin  hakim  dan  title  eksekutorial. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dilihat bahwa lembaga Parate Ekeskusi telah
memberikan kedudukan yang sangat terlindungi kepada  kreditur,  dikarenakan  menempatkan kreditur  seolah-olah  ia  merupakan  pemilik  dari objek jaminan kebendaan tersebut. Selanjutnya, terdapat  5  (lima)  bentuk  jaminan  kebendaan sebagaimana  diatur  dalam  sistem  hukum Indonesia, yaitu:
a. Gadai,  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasaal 1150  sampai  dengan  pasal  1160  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(“ KUHPerdata ”);
b. Fidusia,  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang-undang  No.  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia (“ UUJF ”);
c. Hak  Tanggungan,  sebagaimana  diatur  di dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“ UU Hak Tanggungan ”);
d. Hipotik, sebagaimana diatur di dalam [ insert ];
e. Resi  Gudang,  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
No.  9  Tahun  2011  tentang  Sistem  Resi Gudang.
Namun berkaitan dengan jaminan kebendaan dalam bentuk fidusia, pada tanggal 6 Januari  2020,  Majelis  Hakim  Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi  No.  18/PUU-XVII/2019  (“ Putusan MK ”)  telah  mengabulkan  sebagian  uji  materi atas Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3)  UUJF yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  1945  (“ UUD  1945 ”).  Jaminan  fidusia sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  jaminan kebendaan  dimana  merujuk  kepada  ketentuan Pasal  1  ayat  (1)  UUJF  merupakan  suatu pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda,  yang didasarkan kepada kepercayaan dengan ketentuan  bahwa  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  tersebut  dalam  penguasaan pemilik benda tersebut. Salah satu karakteristik jaminan  fidusia  sebagai  jaminan  kebendaan adalah  bentuknya  yang  memberikan  hak  untuk melakukan  parate  eksekusi  kepada  pemegang jaminan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dengan terbitnya Putusan MK, selanjutnya
maka dinyatakan bahwa
pelaksanaan  eksekusi  atas  Sertifikat  Jaminan
Fidusia  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana juga, terhadap jaminan fidusia yang tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan debitur  keberatan  untuk  menyerahkan  objek jaminan  fidusia  secara  sukarela,  maka  segala mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia juga  harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Selain  itu, Putusan  MK  juga  menentukan  bahwa  adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur  dengan  debitur  atau  atas  dasar  upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka dengan terbitnya Putusan MK telah meniadakan salah  satu  karakteristik  khusus  yang  diberikan dalam  jaminan  kebendaan  yaitu  bagi  kreditur untuk  melakukan  parate  eksekusi,  sehingga salah  satu  perlindungan  yang  diberikan  kepada kreditur  menjadi  hilang,  dan  juga  telah meniadakan sifat-sifat dari jaminan fidusia yang menjadi daya tarik bagi kreditur untuk bersedia memberi  pinjaman  kepada  kreditur,  yaitu sederhana,  cepat,  mudah,  dan  memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal terjadi cidera  janji.  Oleh  karena  itu,  penulisan  ini kemudian  dilakukan  untuk  dapat  memahami bagaimana  jaminan  fidusia  diatur  di  dalam sistem  fidusia,  dan  bagaimana  Putusan  MK mengubah  karakteristik  dari  jaminan  fidusia, yang  sebagaimana  telah  diketahui  sebelumnya, memberikan  hak  kepada  pemegang  jaminan fidusia untuk melakukan parate eksekusi.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  beberapa  rumusan  masalah  yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:
1. Bagaimana jaminan fidusia diatur di dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana parate eksekusi diatur di dalam jaminan fidusia?
3. Bagaimana  implikasi  terbitnya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  No.  18/PUU- XVII/2019  terhadap  hak  parate  eksekusi dalam jaminan fidusia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis normative, yang mengacu kepada norma hukum  yang  berlaku  di  peraturan  perundang- undangan. Metode penelitian yang digunakan di dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kepustakaan.
Tipe  penelitian  untuk  penelitian  ini adalah deskriptif karena memberikan data yang menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan keadaan  secara  teliti.  Pendekatan  yang  akan dilakukan  di  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  secara  normative.  Pendekatan normative dilakukan dengan mempelajari buku- buku,  bahan-bahan  bacaan  literatur  peraturan perundang-undangan  yang  menunjang  dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap  kaidah  yang  dianggap  sesuai  dengan penelitian hukum tertulis.
Data yang akan dipakai dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer disini yaitu data yang diperoleh langsung dari  objek  penelitian  lapangan  yang  berkaitan dengan permasalahan yang ada. Sedangkan pada data sekunder, bahan hukum yang dipergunakan adalah:
1. Bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  peraturan  perundang- undangan  yaitu  KUHPerdata  dan  Undang- undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan yang  memberikan  informasi  atau  hal-hal yang  berkaitan  dengan  isi  bahan  hukum primer  serta  implementasinya,  yang  berupa buku-buku yang membahas mengenai jaminan fidusia.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  atau  bahan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN

## 1.1. Jaminan  Fidusia  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia
Latar  belakang  dari  timbulnya  lembaga jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia adalah  dikarenakan  ketentuan  undang-undang yang mengatur mengenai lembaga gadai ( pand ) mengandung  banyak  kekurangan  serta  tidak memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  tidak mengikuti perkembangan masyarakat.
Berdasarkan  kekurangan  tersebut  maka  timbul praktek lembaga jaminan fidusia  untuk menjawab  kekurangan  dari  lembaga  jaminan gadai.  Dalam  perkembangannya, arrest  Hoge Raad 1929  tanggal  25  Januari  1929  mengakui sahnya lembaga jaminan fidusia, dimana arrest ini  terkenal  dengan Bierbrouwerij  Arrest .
Pertimbangan dari Hoge Raad lebih menekankan  kepada  segi  hukum  dibandingkan segi  kemasyarakatan,  dimana  Hoge  Raad berpendapat  bahwa  perjanjian  fidusia  bukan merupakan  perjanjian  gadai  dan  tidak  terjadi penyimpangan  hukum.  P.A.Stein  kemudian berpendapat bahwa:
a. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan  undang-undang  yang  mengatur mengenai gadai dikarenakan tidak
dilakukan perjanjian gadai pada fidusia;
b. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan  undang-undang  yang  mengatur mengenai  hak  jaminan  bersama  bagi kreditur,  karena  ketentuan  mengenai  hal tersebut  berlaku  bagi  semua  benda-benda bergerak  maupun  benda  tetap  dari  debitur, sedangkan  fidusia  justru  bendanya  bukan hak dari debitur;
c. Ketentuan  gadai  sama  sekali  tidak  dapat disimpulkan adana maksud dari pembentuk undang-undang bahwa jaminan utang hanya dimungkinkan diberikan atas benda
bergerak  yang  tidak  boleh  berada  dalam kekuasaan debitur;
d. Lembaga  jaminan  fidusia  merupakan  alas hak  untuk  melakukan  perpindahan  hak milik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 584 KUHPerdata;
e. Pemberian  hak  semata-mata  diberikan hanya  dimaksudkan  sebagai  pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari benda, dan  perpindahan  hak  tersebut  tidak memberikan  semua  akibat-akibat  hukum sebagaimana yang terjadi pada perpindahan hak milik pada seharusnya.
Lembaga jaminan fidusia kemudian lahir di  Indonesia  melalui Arrest  Hoggerechtshof 18 Agustus  1932  ( BPM-Clynet  Arrest )  oleh pengaruh asas konkordansi, dan juga dipengaruhi  oleh  kebutuhan-kebutuhan  yang mendesak  dari  pengusaha-pengusaha  kecil, pengecer, pedagang menengah, dan pedagangan grosir  yang  memerlukan  fasilitas  kredit  untuk perkembangan  usahanya.  Namun,  pengaturan lebih  lanjut  mengenai  jaminan  fidusia  baru kemudian  dituangkan  melalui  UUJF  pada tanggal 30 September 1999, dengan dilatarbelakangi oleh:
a. Adanya  kebutuhan  yang  besar  dan  terus meningkat atas tersedianya dana, dan perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang  jelas  yang  mengatur  mengenai lembaga  jaminan,  dalam  rangka  adanya kepastian hukum;
b. Jaminan  fidusia  merupakan  salah  satu bentuk  lembaga  jaminan  yang  sampai dengan  saat  itu  masih  berdasarkan  kepada yurisprudensi, dan belum memiliki peraturan perundang-undangan yang lengkap dan komprehensif;
c. Untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  yang mengacu  kepada  pembangunan  nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi para  pihak  yang  memiliki  kepentingan, maka perlu dibuat suatu ketentuan mengenai  jaminan  fidusia,  yang  mana jaminan  tersebut  didaftarkan  pada  kantor pendafataran fidusia;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
d. Dalam jaminan fidusia, hak seseorang atas suatu  benda  menjadi  jaminan  atas  seluruh utangnya, apabila kreditur tersebut kemudian  tidak  menepati  kewajibannya, maka  kreditur  dapat  dengan  cepat  dan mudah  melaksanakan  haknya  terhadap debitur yang bersangkutan dengan mendapat  kedudukan  yang  lebih  tinggi dibandingkan kreditur-kreditur lainnya.
Lembaga  jaminan  fidusia  berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UUJF mengatur mengenai benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
a. Benda  tersebut  harus  dapat  dimiliki  dan dialihkan secara hukum;
b. Dapat  atas  benda  berwujud  dan/atau  benda tidak berwujud, termasuk didalamnya piutang;
c. Benda bergerak;
d. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
e. Benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat diikatkan dengan hipotek;
f. Baik  atas  benda  yang  sudah  ada  maupun terhadap  benda  yang  akan  diperoleh  di kemudian  hari.  Dalam  hal  benda  yang  akan diperoleh  dikemudian  hari,  tidak  diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
g. Dapat atas satu satuan atau jenis benda, dan dapat  juga  atas  lebih  dari  satu  jenis  atau satuan benda;
h. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;
i. Termasuk  hasil  klaim  asuransi  dari  benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
j. Benda persediaan ( inventory , stock perdagangan).
Terhadap  objek  jaminan  fidusia  yang dibebankan  dengan  jaminan  fidusia  tersebut kemudian sebagaimana merujuk kepada ketentuan Pasal 11 UUJF, wajib untuk dilakukan pendaftaran  fidusia  kepada  Kantor  Pendaftaran Fidusia  yang  berada  di  bawah  naungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia.
Kemudian, sebagai bukti bahwa penerima  memiliki  hak  atas  objek  jaminan fidusia  tersebut,  maka  kemudian  terbitlah Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai suatu akta otentik, dimana  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada kreditur selaku  penerima  jaminan  fidusia.  Hal  ini  juga sebagai perwujudan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUJF yang menentukan bahwa jaminan fidusia baru ada pada saat dilakukan pendaftaran objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
Dalam hal debitur kemudian melakukan cidera  janji  (wanprestasi)  terhadap  perjanjian utang  piutang,  maka  kemudian  kreditur  dalam melakukan  eksekusi  atas  objek  jaminan  fidusia tersebut.  Terdapat  3  (tiga)  cara  eksekusi  objek jaminan fidusia, yaitu:
a. Pelaksanaan  titel  eksekutorial  oleh  kreditur. Yang  dimaksud  dengan  titel  eksekutorial (alas  hak  eksekusi)  ini  adalah  tulisan  yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang  sita  ( executorial  verkhoop )  tanpa perantara Hakim;
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia  atas  kekuasaan  kreditur  sendiri melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan; dan
c. Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh harga  yang  tertinggi  yang  menguntungkan para  pihak.  Penjualan  ini  dilakukan  setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh kreditur dan debitur  kepada  pihak  yang  berkepentingan dan  diumumkan  sedikitnya  dalam  2  (dua) surat  kabar  yang  beredar  di  daerah  yang bersangkutan (Pasal 29 UUJF).

## 1.2. Pengaturan  Mengenai  Parate  Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia
Jaminan  fidusia  sebagai  salah  satu bentuk jaminan kebendaan memberikan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kedudukan  kepada  pemegang  jaminan  fidusia, yang lebih tinggi dibandingkan kreditur-kreditur lain  jaminan.  Jaminan  fidusia  sebagai  jaminan kebendaan  memberikan  kelebihan-kelebihan secara  hukum,  dimana  selain  memerikan  hak prioritas  pertama  atas  hasil  eksekusi  barang jaminan  untuk  dibayar  utang-utangnya  terlebih dahulu  sebelum  utang-utang  kreditur  lainnya dibayarkan, namun juga memberikan kesempatan eksekusi yang mudah dimana dalam hal  ini,  eksekusi  jaminan  utang  tersebut  tidak seperti  eksekusi  biasa  yang  harus  menempuh jalur  pengadilan  melalui  proses  gugatan  biasa yang memakan waktu yang lama. Bahkan dalam hal-hal  tertentu,  objek  jaminan  fidusia  dapat dilakukan eksekusi sendiri oleh kreditur ( parate eksekusi ) tanpa perlu campur tangan pengadilan sama  sekali.  Lebih  lanjut  mengenai  parate eksekusi menurut Subekti, merupakan suatu hak untuk  menjalankan  sendiri  atau  mengambil sendiri  apa  yang  menjadi  hak  nya,  dalam  arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas suatu barang  jaminan  untuk  selanjutnya  menjual sendiri barang tersebut.
Melihat kepada sisi sejarah, diterimanya lembaga  parate  eksekusi  sebagai  sarana pelunasan  utang  debitur  telah  mengalami perdebatan  yang  sengit  di  Parlemen  Belanda pada saat itu. Pembuat undang-undang dihadapkan  pada  dua  realitas  yang  dilematis, yaitu  disatu  sisi  lembaga  pemberi  kredit menunjukkan kecenderungan minat yang menurun  dalam  memberikan  bantuan  kredit dikarenakan adanya ketakutan dari sisi kreditur untuk  melakukan  penagihan  apabila  debitur melakukan cidera janji (wanprestasi), dikarenakan  kreditur  yang  telah  memberikan kredit  memiliki  kepentingan  untuk  dapat memutarkan  harta  dan  asetnya  sehingga memberikan  keuntungan  baginya.  Apabila dikemudian hari debitur mengalami gagal bayar dan/atau  cidera  janji  (wanprestasi),  maka  tentu hal  tersebut  akan  merugikan  kreditur,  dimana kreditur  kemudian  perlu  melakukan  penagihan dan  pelunasan  melalui  proses  gugatan  di pengadilan  yang  tentu  akan  memakan  waktu
yang  lama,  hal  ini  tidak  sebanding  dengan pengorbanan  yang  telah  kreditur  keluarkan untuk memperoleh pengembalian kembali kredit yang  telah  diberikannya.  Namun  disisi  lain, pembuat  undang-undang  juga  dihadapkan dengan  kenyataan  banyaknya  rakyat  kecil  saat itu  membutuhkan  pinjaman  kredit  untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Pada  saat  akhir  pengesahan Burgerlijke Wetboek , pembuat undang-undang pada akhirnya memilih untuk menyelamatkan rakyat kecil  dan  menengah  untuk  meningkatkan perekonomian  negara,  dengan  mengakomodir adanya lembaga parate eksekusi sebagai sarana bagi kreditur untuk dapat menjual objek jaminan dalam Burgerlijke  Wetboek .  Mengenai  hal tersebut, J. Satrio menjelaskan bahwa:
“ ….. bahwa yang namanya menagih utang melalui  suatu  gugatan  di  Pengadilan,  dari mulai  gugatan  dimaksukkan  sampai  pada pelaksanaan  eksekusi,  baik  pada  zaman dahulu maupun sekarang,  memakan waktu yang  lama,  dan  sehubungan  dengan  itu memakan  biaya  yang  relative  besar. Akibatnya,  bank-bank  sebagai  lembaga pemberi  kredit  yang  resmi,  yang  dalam praktek  paling  banyak  menggunakan lembaga gadai akan enggan untuk memberikan  kredit  kepada  nasabah  kecil- kecil, karena kalau terjadi, bahwa nantinya kredit  itu  macet,  maka  waktu  yang  tersita untuk  mengurus  penagihan  akan  lama sekali,  dan  biayanya  bisa  tidak  imbang dengan  tagihan  yang  hendak  dikerja melalui  gugatan  itu  (A.S.  van  Nierop, Hypotheek,  1937,  hal.  155-156) . Kalau demikian,  maka  nasabah-nasabah  kecil terpaksa  akan  mencari  pinjaman  uangnya kepada  para  lintah  darat,  yang  pada umumnya  tidak  menuntut  banyak  syarat, kecuali  bunga  yang  tinggi.  Pembuat undang-undang pada waktu itu dihadapkan pada  pilihan,  ia  biarkan  orang kecil,  yang membutuhkan pinjaman dicekik oleh lintah darat,  atau  ia  berikan  kepada  Bank  suatu sarana  yang  mudah  dalam  mengambil
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pelunasan,  yang  dengan  perkaraan  lain menyetujui pemberian hak parate eksekusi. Pembuat  undang-undang  ternyata,  demi untuk  melindungi  rakyat  kecil,  memilih yang kedua. ”
Mengenai parate eksekusi tersebut lebih lanjut  telah  diatur  di  dalam  Pasal  1155 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:
“ apabila  oleh  para  pihak  tidak  telah diperjanjikan  lain,  maka  si  berpiutang adalah  berhak  jika  si  berutang  atau  si pemberi  gadai  bercedera  janji,  setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau  jika  tidak  telah  ditentukan  suatu tenggang  waktu,  setelah  dilakukannya suatu  peringatan  untuk  membayar, menyuruh  menjual  barang  gadainya  di muka umum menurut kebiasaan- kebiasaan  setempat  serta  atas  syarat- syarat  yang  lazim  berlaku,  dengan maksud  untuk  mengambil  pelunasan jumlah  piutangnya  beserta  bunga  dan biaya dari pendapatan penjualan
tersebut. ”
Lebih  lanjut,  jaminan  Fidusia  melalui UUJF memiliki tujuan untuk dapat melaksanakan  proses  eksekusi  yang  cepat, sederhana,  efisien,  dan  mengandung  kepastian hukum.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian parate  eksekusi  pada  jaminan  fidusia  diatur  di dalam  2  (dua)  pasal,  yaitu  Pasal  15  ayat  (3) UUJF dan Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 15 ayat (3) UUJF:
“ Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri .”
Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF:
“ penjualan  Benda  yang  menjadi  objek
Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan .”
Pasal 15 ayat (3) UUJF telah memberikan  dasar  hukum  bagi  kreditur  untuk melaksanakan parate eksekusi. Kekuatan parate eksekusi jaminan fidusia adalah secara langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui peradilan dan bersifat  final  dan  mengikat  para  pihak  untuk melaksanakannya. Kemudian selanjutnya melalui Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, kreditur dapat  melaksanakan  eksekusi  berdasarkan kekuasaannya  sendiri,  dengan melakukan penjualan  objek  jaminan  fidusia  melalui pelelangan  umum.  Sehingga  berdasarkan  hal tersebut,  kreditur  dapat  langsung  menghubungi juru lelang dan meminta agar atas objek jaminan dilakukan pelelangan.
Atas  hal  tersebut,  maka  keistimewaan dari hak parate eksekusi dalam jaminan fidusia adalah  kreditur  dapat  menjual  barang-barang jaminan  sesudah  debitur  cidera  janji  tanpa melalui  prosedur  penyitaan  terlebih  dahulu, tanpa melibatkan  juru  sita,  tanpa  perantara  dan izin  hakim,  sehingga  ia  seolah-olah  melakukan lelang atas barang miliknya sendiri.  Hak parate eksekusi  ini  telah  memberikan  kreditur  suatu sarana  yang  lebih  murah,  lebih  sederhana,  dan lebih siap untuk setiap waktu diterapkan. Maka dari  itu,  kreditur  dapat  dikatakan  memiliki sarana pengambilan pelunasan yang tidak hanya lebih  didahulukan  (separatis)  namun juga  lebih sederhana sehingga mempunyai sarana eksekusi yang siap di tangan.
Selain  itu,  berdasarkan  ketentuan  Pasal 15 ayat (3) UUJF dan Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF, dapat dilihat bahwa hak parate eksekusi di dalam jaminan fidusia diberikan oleh undang- undang  ( by  law )  tanpa  perlu  diperjanjikan terlebih  dahulu  oleh  para  pihak.  Bahkan, pembuat  undang-undang  membuka  mekanisme eksekusi  objek  fidusia  dengan  lembaga  parate eksekusi (salah satu cara disamping pelaksanaan titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan). 1.3. Implikasi Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  No.  18/PUU-XVII/2019 terhadap  Hak  Parate  Eksekusi  Dalam Jaminan Fidusia
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Putusan  MK  telah  menyatakan  bahwa ketentuan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) beserta  penjelasannya  dan  ayat  (3)  UUJF  telah bertentangan  dengan  UUD  1945.  Frasa  yang terkandung dalam dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) yaitu “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap”  perlu  untuk  disesuaikan  dengan pemaknaan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap norma  yang  terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (2) UUJF  yaitu  “terhadap  jaminan  fidusia  yang tidak  ada  kesepakatan  tentang  cidera  janji  dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek  yang  menjadi  jaminan  fidusia,  maka segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum  dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus  dilakukan  dan  berlaku  sama  dengan pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap.”
Perbedaan  ketentuan  yang  diatur  di dalam  Pasal  15  ayat  (2)  beserta  penjelasannya dan  ayat  (3)  UUJF  sesudah  Putusan  MK dibacakan adalah sebagai berikut:
UU FIDUSIA

## PUTUSAN MK

## Pasal 15 ayat (2) UUJF
Sertifikat Jaminan Fidusia  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa  “sama  dengan putusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  “terhadap jaminan  fidusia  yang tidak ada kesepakatan  tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan  secara
sukarela  objek  yang menjadi jaminan fidusi,  maka  segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus  dilakukan  dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan  pengadilan yang
telah berkekuatan  hukum tetap. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF Dengan ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial”  adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat  para  pihak untuk  melaksanakan putusan tersebut. Penjelasan  Pasal  15 ayat  (2)  UU  Fidusia sepanjang frasa
“kekuatan eksekutorial” bertentangan  dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  “terhadap jaminan  fidusia  yang tidak ada kesepakatan  tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan  secara sukarela  objek  yang menjadi jaminan fidusia,  maka  segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus  dilakukan  dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan  pengadilan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang berkekuatan hukum tetap”. Pasal 15 ayat (3) UUJF Apabila debitur cidera janji, Penerima FIdusia  mempunyai hak  untuk  menjual Benda  yang  menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa  “cidera  janji” bertentangan  dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya  cidera  janji tidak ditentukan secara  sepihak  oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar  upaya  hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
Berdasarkan Putusan MK tersebut di atas, maka  dampat  disimpulkan  dengan  jelas  bahwa dalam hal terjadi cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan  oleh  debitur  atas  perjanjian  utang piutang, kreditur hanya dapat melaksanakan hak parate  eksekusi  berdasarkan  titel  eksekutorial yang  terdapat  pada  Sertifikat  Jaminan  Fidusia, hanya  apabila  terdapat  kesepakatan  tentang cidera  janji  (wanprestasi)  antara  debitur  dan kreditur,  dan  debitur  telah  secara  sukarela menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  untuk dilakukan  eksekusi  oleh  kreditur.  Namun, apabila  tidak  terdapat  kesepakatan  tentang cidera  janji  antara  kreditur  dan  debitur,  maka pernyataan  adanya  cidera  janji  (wanprestasi) harus  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan  adanya  Putusan  MK  tersebut tentu dapat menghilangkan minat calon kreditur untuk dapat memberikan pinjaman kepada calon debitur  yang  hendak  memberikan  jaminan
kebendaan  berupa  jaminan  fidusia.  Tentu  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  jaminan  fidusia memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menjunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang  mana  salah  satunya  dapat  dilihat  dari indikator  pemberian  kredit.  Jaminan  fidusia dianggap sebagai bentuk jaminan yang sederhana,  cepat,  mudah,  dan  memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal terjadi cidera janji (wanprestasi) oleh debitur, dikarenakan  kreditur  dapat  dengan  cepat  dan mudah menggunakan hak parate eksekusi  yang melekat  pada  jaminan  fidusia  tersebut  dalam pelaksanaan eksekusinya.
Selain  itu,  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2) dan  (3)  UUJF  merupakan  ketentuan  yang memberikan kekhususan bagi lembaga jaminan fidusia  dibandingkan  dengan  jaminan  lainnya untuk  mengikat  kreditur  dan  debitur,  yang memberikan  kepada  kreditur  suatu  keutamaan (preferen).  Hak  khusus  yang  dimiliki  oleh kreditur  jaminan  fidusia  ini  sudah  diatur  di dalam  Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata. Dengan  munculnya  Putusan  MK,  secara langsung telah menghilangkan kekhususan yang dimiliki oleh lembaga jaminan fidusia, sehingga kreditur  tidak  lagi  memiliki  kekuasaan  untuk mengambil  pelunasan  dari  penjualan  objek jaminan  dalam  hal  debitur  melakukan  cidera janji  (wanprestasi).  Sehingga  berdasarkan  hal tersebut,  kreditur  tidak  lagi  dapat  secara  utuh memanfaatkan hak parate eksekusi yang melekat pada  objek  jaminan  fidusia  yang  diberikan kepadanya.

## KESIMPULAN
Lembaga  jaminan  fidusia  merupakan suatu  lembaga  jaminan  yang  memungkinkan bagi debitur untuk tetap menggunakan dan/atau memanfaatkan objek jaminannya, baik itu untuk melanjutkan  kegiatan  usahanya  maupun  untuk membantu  memperoleh  dana  dalam  rangka pengembalian kredit yang telah diterimanya dari kreditur.  Kreditur  disisi  lain  perlu  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  akan  adanya pengembalian  kredit,  mengingat  pada  jaminan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
fidusia,  objek  jaminan  tidak  berada  di  bawah penguasaan  kreditur,  atau  untuk  menjamin  ada upaya  hukum  yang  cepat  dan  sederhana  dalam rangka melakukan eksekusi atas objek jaminan, dalam  hal  debitur  melakukan  cidera  janji (wanprestasi) dikemudian hari.
Parate eksekusi kemudian menjadi suatu khususan  yang  melekat  pada  jaminan  fidusia, yang  memberikan  hak  kepada  kreditur  untuk melakukan  penjualan  atas  objek  jaminan  tanpa perlu adanya campur tangan pengadilan.
Namun,  dengan  dibacakannya  Putusan MK, kreditur pemegang jaminan fidusia saat ini tidak  dapat  lagi  melaksanakan  hak  parate eksekusi  berdasarkan  titel  eksekutorial  yang terdapat  pada  Sertifikat  Jaminan  Fidusia, terkecuali  terdapat  kesepakatan  tentang  cidera janji  (wanprestasi)  antara  debitur  dan  kreditur, dan  debitur  telah  secara  sukarela  menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dilakukan eksekusi oleh  kreditur.  Hal  ini  secara  terang  telah menghilangkan  kekhususan  pada  jaminan fidusia,  dan  berpotensi  menghilangkan  hak kreditur  yang  diutamakan  untuk  menerima pengembalian  ( preferen ),  sebagai  pemegang jaminan  kebendaan,  dikarenakan  kreditur  tidak dapat lagi secara cepat dan sederhana melakukan eksekusi  objek  jaminan  seketika  saat  debitur melakukan cidera janji (wanprestasi), dan tetap harus  melalui  proses  gugatan  di  pengadilan sebagaimana kreditur tanpa jaminan kebendaan, yang tentu akan memakan waktu yang lama.

## DAFTAR REFERENSI
Fuady  Munir. Konsep  Hukum  Perdata .  Cet.  3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
HS,  H.  Salim. Perkembangan  Hukum  Jaminan di  Indonesia .  Cet.  10.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2017.
Subekti, Pelaksanaan  Perikatan,  Eksekusi  Riil dan  Uang  Paksa,  Dalam:  Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum . Jakarta:  Proyek  Pengembangan  Teknis Yudisial, MARI, 1990.
Indonesia. Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],
diterjemahkan  oleh  R.  Subekti.  Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
Indonesia. Undang-Undang  Jaminan  Fidusia ,
UU  No.  42  Tahun  1999,  LN  No.  168 Tahun 1999, TLN No. 3889. Angrraeni, Nenden Dewi. “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan  Fidusia  Studi  Kasus  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1602/Pdt/2007” Tesis Magister
Universitas Indonesia. Depok. 2012.
Fitriasti,  Yasmine  Nurul.  “Analisis  Yuridis Pelaksanaan  Parate  Eksekusi  Jaminan Fidusia  (Studi:  PT  Gemilang  Usaha Persada  Finance)”  Tesis  Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010.
Pardede,  Marulak.  “Laporan  Akhir  Penelitian Hukum  tentang  Implementasi  Jaminan Fidusia  Dalam  Pemberian  Kredit  di Indonesia” Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI (2006). Hlm. 28.
Anggoro,  Teddy.  “Parate  Eksekusi:  Hak Kreditur,  Yang  Menderogasi  Hukum Formil  (Suatu  Pemahaman  Dasar  dan
Mendalam)” Jurnal Hukum dan
Pembangunan  Tahun  Ke-3  No.  4 (Oktober-Desember  2007).  Hlm.  536  - 555.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. Putusan No. 18/PUU-XVII/2019.
Cardima,  Aska  dan  Hadyan  Iman  Prasetya. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl -bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN- MAHKAMAH-KONSTITUSI- NOMOR-18PUU-XVII2019-APA- IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES. Diakses 8 Januari 2021 pukul 22:04 WIB. Huzaini,  Moh.  Dani.  “Butuh  Aturan  Lebih
Detail,  Parate  Eksekusi  Bermanfaat dalam Sistem Jaminan” https://www.hukumonline.com/berita/ba ca/lt5ce0bc2dc9da8/butuh-aturan-lebih- detil--parate-eksekusi-bermanfaat- dalam-sistem-jaminan . Diakses 8 Januari 2021, pukul 22:39 WIB.