## Dinamika Kelembagaan Bumdes  (Badan Usaha  Milik  Desa) Dalam  Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng
Kitabullah 1* , Supratman 1 , Yusran 1
1 Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar *Email: kitabullahsyam15@gmail.com
ABSTRACT: The role and involvement of members in a group will affect the dynamics that accour in a group to achive the objectives that have been set together. This research was conducted on two BUMDes, namely BUMDes Ganting in Labbo Village and BUMDes Sipakainga in Pattaneteang Village, Tompobulu District, Bantaeng Regency, South Sulawesi. The data was collected through interviews with the chairman and members of the BUMDes as many as 4 people in each BUMDes who were selected by purposive sampling.  The results of the interview were then analyzed using descriptive analysis based on 9 elements of institutional dynamics with a likert scale.  The results showed that BUMDes Ganting belongs to the dynamic category, where group effectiveness is an element that affects group dynamics.  Meanwhile, the Sipakainga  BUMDes  is  included  in  the  non-dynamic  category,  where  group  tensions  are  an  element  that  affects  the dynamism of the BUMDes.
Keywords : BUMDes, Institutional Dynamics, Village Forest
DOI:10.24259/jhm.v13i1.12051

## 1. PENDAHULUAN
Sumberdaya hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia.  Hutan  dapat  memberikan  hasil  berupa  kayu,  bukan  kayu,  perlindungan  siklus  air, penyerapan  karbon,  pemeliharaan  keanekaragaman  hayati  dan  habitat,  serta  sebagai  tujuan rekreasi.  Tiga  dekade  terakhir,  sumberdaya  hutan  telah  memberikan  kontribusi  yang  relatif signifikan  dalam  pembangunan  di  Indonesia,  karena  sumberdaya  hutan  merupakan  salah  satu kekayaan  alam  ( natural  capital )  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memberikan  aliran  pendapatan baik kepada negara maupun lebih khusus kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari mutlak diperlukan.
Kebijakan pembangunan kehutanan telah mengalami perkembangan sejalan dengan adanya UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  otonomi  daerah,  yaitu  yang  semula  bersifat  sentralistik  menjadi bersifat desentralistik. Adanya desentralisasi dibidang kehutanan memberikan peluang yang besar bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pengelolaan  hutan  yang  lestari  dan berkelanjutan  serta  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar  hutan. Konsep  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  merupakan  konsep  yang  diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan (Nandini, 2013).
Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  merupakan  salah  satu  pendekatan pengelolaan hutan yang harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan, dan peduli dengan masyarakat di sekitar hutan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang  dilakukan  bersama  oleh  Perum  Perhutani  dan  masyarakat desa  atau  Perum  Perhutani  dan  masyarakat  desa  hutan  dengan  pihak  yang  berkepentingan (stakeholder) ,  sehingga  kepentingan  bersama  untuk  mencapai  keberlanjutan  fungsi  dan  manfaat sumberdaya  hutan  dapat  diwujudkan  secara  optimal  dan  proporsional  (Puspaningrum,  2011). PHBM  merupakan  istilah  lain  dari  perhutanan  sosial  yang  digunakan  untuk  memberdayakan masyarakat  sekitar  hutan  yang  memiliki  berbagai  model  seperti  Hutan  Kemasyarakatan,  Hutan Rakyat, Hutan Desa dan lain-lain.
Program hutan desa merupakan salah satu bentuk devolusi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah demi terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Hutan desa pada prinsipnya adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Artinya, hutan desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui kelembagaan desa dalam  memanfaatkan  sumberdaya  hutan  secara  lestari,  dengan  harapan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan (Supratman dan Sahide, 2010).
Kabupaten  Bantaeng  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  melaksanakan  kegiatan  hutan desa. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2010 tanggal 21  Januari tahun 2010, hutan  desa di Kabupaten Bantaeng ditetapkan seluas 704 Ha. Tahap awal  program diimplementasikan  pada  tiga  lokasi  di  Kecamatan  Tompobulu  yaitu  Desa  Labbo  seluas  342  Ha, Desa Pattaneteang seluas 339 Ha dan Kelurahan Campaga seluas 23,68 Ha. Kawasan hutan yang dijadikan hutan desa merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung. Ketiga hutan desa tersebut memiliki karakteristik potensi dan sumberdaya yang berbeda yang potensial untuk dikembangkan khususnya Hutan Desa Labbo dan Hutan Desa Pattaneteang.
Pengembangan  pengelolaan  hutan  desa  memerlukan  peran  kelembagaan  yang  kuat. Dinamika kelembagaan merupakan faktor yang menetukan dalam pengembangan suatu kelompok terhadap proses pencapaian tujuannya. Menurut Kusnani dkk (2015) Dinamika kelembagaan atau dinamika  kelompok  dipandang  sebagai  kekuatan-kekuatan  didalam  suatu  kelompok  yang menentukan perilaku kelompok dan perilaku anggota kelompok guna mencapai tujuan kelompok.
Lebih  lanjut  Rimbawati  dkk  (2018)  menjelaskan  bahwa  dinamika  kelembagaan  atau  dinamika kelompok  sangat  penting  dikaji  dalam  rangka  meningkatkan  kekuatan  kelembagaan  dalam mencapai tujuannya.
Kedinamisan suatu kelompok ditandai dengan adanya interaksi, baik di dalam maupun di luar kelompok,  agar  dapat  mencapai  tujuan  secara  efisien  dan  efektif  (Poluan  dkk.,  2017).  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bowo  dkk  (2011)  menjelaskan  bahwa  adanya interaksi dalam kelompok membuat kelompok atau lembaga tersebut semakin efektif dan dinamis. Interaksi yang terjalin dalam suatu lembaga mampu menciptakan pembagian tugas yang baik, dan anggota  dalam  lembaga  tersebut  dapat  mematuhi  norma-norma  yang  telah  ditetapkan  guna mencapai tujuan utama lembaga.
Penelitian ini berfokus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ganting di Desa Labbo dan BUMDes  Sipakainga  yang  terdapat  di  Desa  Pattaenetang,  Kecamatan  Tompobulu,  Kabupaten Bantaeng.  Kedua  BUMDes  tersebut  dijadikan  sebagai  objek  penelitian,  karena  kedua  BUMDes merupakan lembaga desa pertama pengelola hutan desa yang ada di Kabupaten Bantaeng yang sudah  terbentuk  sejak  tahun  2010  yang  keduanya  telah  mengalami  dua  kali  pergantian kepengurusan.      Penelitian  ini  penting  dilakukan  dalam  rangka  melihat  sejauh  mana  tingkat kedinamisan lembaga BUMDes dalam proses pengelolaan hutan desa.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian ini  difokuskan pada Hutan Desa Labbo  dan Hutan Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019.

## 2.2 Metode Pengambilan Data
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu mixed  methods .  Sugiono  (2014) menjelaskan bahwa mixed methods adalah perpaduan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  yang  dimaksud  adalah  suatu  bentuk  penelitian yang  mendeskripsikan  peristiwa  atau  kejadian,  mengenai  perilaku  seseorang  atau  keadaan  pada suatu tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara  menggunakan  kuisioner,  studi  literatur,  dan  dokumentasi.  Pengumpulan  data
dengan  melakukan  tanya  jawab  terhadap  responden  secara  langsung  dengan  menggunakan kuisioner wawancara yang telah dibuat. Data ini terdiri atas, Identitas responden (nama, pekerjaan, umur dan jenis kelamin) dan sembilan unsur dinamika kelembagaan yang dikaji yaitu tujuan, struktur, fungsi tugas, pengembangan  dan  pembinaan, kekompakan, suasana, ketegangan, keefektifan dan maksud  tersembunyi.  Kemudian  dilakukan  pengukuran  kedinamisan  lembaga  menggunakan skala likert untuk melihat sejauhmana kedinamisan lembaga BUMDes dalam mengelola hutan desa
Penarikan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling. Menurut Sugiono (2016) purposive sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan  atau  pertimbangan  peneliti.  Jumlah  responden  yang  dikumpulkan  sebanyak  4  orang masing  pada  dua  BUMDes  yakni  ketua  dan  anggota-anggotanya.  Jumlah  tersebut  dianggap  telah mewakili responden pada masing masing-masing lembaga.

## 2.3 Analisis Data
Data  yang  telah  dikumpulkan  dengan  metode  wawancara  dalam  penelitian  ini  diolah  serta diklasifikasikan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dan  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan analisis  data  deskriptif.  Analisis  data  deskriptif  yaitu  memberikan  gambaran  informasi  secara  jelas hasil  dari  gambaran  informasi  akan  diinterpretasikan  sesuai  dari  hasil  penelitian  yang  didukungan oleh  teori  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  dan  skala  likert  yaitu  dengan  jenjang  1  (Tidak dinamis), 2 (Kurang dinamis), 3 (Dinamis) dengan data yang dihasilkan dari skala likert . Analisis ini digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan  dari  setiap  konsep  pengukuran  variabel.  Untuk mengetahui  kedinamisan  kelompok  dilakukan  perhitungan  dengan  menjumlahkan  tiap-tiap  skor unsur dinamika kelompok.
Makawekes dkk (2016) mengemukakan bahwa, untuk menghitung jumlah skor tertinggi seluruh pertanyaan yaitu dengan mengalikan skor tertinggi dengan jumlah pertanyaan responden pada masing-masing BUMDes. Untuk menghitung jumlah skor terendah digunakan cara yang sama tetapi menggunakan skor terendah dikalikan dengan jumlah pertanyaan dan jumlah responden pada masing-masing BUMDes. Sedangkan untuk menentukan skor ideal atau batas atas dan skor terendah atau batas bawah untuk setiap kriteria atau unsur penilaian dengan mengalikan skor dari kriteria jawaban dengan jumlah responden. Sehingga diperoleh jumlah keseluruhan skor dari penilaian setiap unsur yaitu:
Skor keseluruhan (total skor) penilaian unsur dinamika kelembagaan pada masing-masing BUMDes,
S Maks
= 60 x 4 x 3 = 720
S Min = 60 x 4 x 1 = 240
Skor penilaian tiap unsur/indikator pengukuran unsur dinamika kelembagaan untuk menentukan kelas interval tiap pengukuran,
S Maks = 4 x 3 = 12
S Min = 4 x 1 = 4
Berdasarkan jumlah skor tertinggi maka dibuat tiga kategori yaitu tidak dinamis, kurang dinamis, dan dinamis dengan interval nilai (kelas) yang akan ditentukan dari pengukuran antara skor maksimum dikurangi skor minimum dibagi dengan jumlah kategori. Secara matematis interval kelas pengkategorian dinamika kelembagaan adalah (Sumantri dan Hastuty , 2016):
keterangan:
i = interval kelas a = jumlah skor maksimal b = jumlah skor minimum k = jumlah kelas/kategori
jadi perhitungan secara matematis interval kelas keseluruhan skor pada masing-masing BUMDes yaitu 160 maka pembagian kategori adalah:
tidak dinamis, dengan skor = 240 - 400 kurang dinamis dengan skor = 401 - 561 Dinamis dengan skor = 562 - 720
Sedangkan interval kelas untuk pengukuran setiap unsur/indikator dinamika kelembagaan pada masing-masing BUMDes adalah:
tidak dinamis, dengan skor = 4 - 6 kurang dinamis dengan skor = 7 - 9 Dinamis dengan skor = 10 - 12
Untuk menghitung kedinamisan kelembagaan yaitu dengan menjumlahkan skor dari jawaban setiap pertanyaan dengan rumus:
Y = Y1 + Y2 + Y3 + ….
Keterangan:
Y = Dinamika kelembagaan
Y1, Y2, Y3, dst = Variabel yang digunakan dalam mengukur dinamika kelembagaan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Sejarah Singkat Pembentukan BUMDes
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  pemerintah  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  melalui  berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan (Ramadana et al, 2013).
Pada  tahun  2010  pemerintah  Kabupaten  Bantaeng  melalui  program  desa  mandiri  telah membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tiap desa di Kabupaten Bantaeng termasuk Desa Labbo  dan Desa Pattaeneteang. BUMDEs tersebut diharapkan menjadi bahan  usaha yang memfasilitasi masyarakat membangun dan mengembangkan unit-unit usaha yang potensial pada tiap desa.
Pembangunan  hutan  desa  berimplikasi  kepada  terciptanya  kepastian  hak  masyarakat mengelola  sumberdaya  hutan,  terciptanya  keteraturan  masyarakat  dalam  mengelola  hutan,  serta terciptanya  keadilan  sosial  dalam  pengelolaan  hutan.  Pemberian  hak  pengelolaan  hutan  desa kepada  masyarakat  sekitar  hutan  lindung  di  desa  labbo  telah  mengubah  sistem  hak  tradisional menjadi hak formal yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Di Desa Labbo, BUMDes Ganting ditunjuk oleh pemerintah desa menjadi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).
BUMDes Ganting dan BUMDes Sipakainga selaku pengelola Hutan Desa memiliki beberapa aturan dan larangan antara lain petani hutan desa harus menandatangani surat perjanjian dengan pengurus BUMDes dengan penekanan bahwa hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan  atas  kawasan  hutan,  dilarang  memindahtangankan  atau  mengagunkan,  serta
mengubah  status  dan  fungsi  kawasan  hutan.  status  petani  terhadap  lahan  garapan  dalam  area hutan desa adalah sebagai penggarap atau dalam bahasa lokal disebut patesang .
Penetapan  luas  area  garapan  dan  batas-batas  lahan  yang  dikelola  oleh  setiap petani ditentukan oleh BUMDes dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Luas area lahan garapan yang  digarap  oleh  satu  orang  petani  maksimal  0,5  Ha,  dan  hanya  boleh  mengelola  satu  lahan garapan.  Masa  garapan  hutan  desa  selama  30  tahun  dan  dievaluasi  tiap  5  tahun.  Setiap  petani dilarang  mengubah  status  dan  fungsi  kawasan  hutan  desa,  dilarang  memindahtangankan  hak penggarapan,  menggadaikan  dana  tau  menjaminkan,  dilarang  menebang  pohon,  dilarang menggerek  pohon  yang  dapat  menyebabkan  kematian  pohon  kecuali  untuk  pohon  yang  diambil getahnya  atau  kulitnya  seperti  nangka,  kayu  manis,  karet  dan  lain-lain.  Selain  itu  juga  dilarang membakar  belukar  atau  rumput  untuk  membersihkan  lahannya  dan  atau  untuk  perluasan  lahan, dilarang  mengambil  hasil  hutan  pada  lahan  orang  lain  seperti  rotan,  bambu,  madu,  jamur,  dan tanaman  hias  tanpa  izin  dari  petani  penggarap  lahan  tersebut,  dilarang  mengembalakan  ternak pada lahan orang lain tanpa seizin dari petani penggarapnya.

## 3.2 Unsur-Unsur Dinamika Kelembagaan
Dinamika kelembagaan diartikan sebagai suatu studi ilmiah tentang interaksi dalam lembaga terhadap berbagai unsur yang terdapat dalam dinamika kelembagaan. Dinamika kelembagaan ini diukur  berdasarkan  9  unsur  yakni  tujuan,  struktur,  fungsi  tugas,  pengembangan  dan  pembinaan, kekompakan, suasana, ketegangan, keefektifan dan maksud tersembunyi.

## 3.2.1 Tujuan
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  usaha  desa  yang  dibentuk/didirikan  oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.  BUMDes  Ganting  dan  BUMDes  Sipakainga  selaku  lembaga  pengelola  hutan  desa memiliki tujuan dalam pengelolaan hutan desa diantaranya:
a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
b. Meningkatkan  kreatifitas  dan  peluang  usaha  ekonomi  produktif  anggota  (berwirausaha) masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

## c. Meningkatkan pendapatan asli desa; dan
d. Meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kedua  BUMDes  tersebut  memiliki  perumusan  tujuan  yang  sama  dalam  proses  pengelolaan hutan  desa.  Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan  hasil  bahwa  unsur  dinamika  kelembagaan BUMDes  pada  BUMDes  Ganting  termasuk  dalam  kategori  dinamis  karena  semua  anggota BUMDes mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan BUMDes Sipakainga termasuk dalam kategori kurang  dinamis. Hal tersebut terjadi karena  anggota masih kurang memahami kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BUMDes. Kondisi ini terjadi karena direktur BUMDes tidak lagi fokus untuk  mengembangkan  BUMDes  Sipakainga  dalam  mencapai  tujuan  awal  semenjak  BUMDes tersebut dibentuk.
Tabel 1. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Tujuan
No. Tujuan Skor BUMDes Ganting BUMDes Sipakainga 1. Kejelasan tujuan kelompok 12 9 2. Tujuan sebagai dasar kegiatan 12 7 3. Tujuan sebagai pengukur kemajuan yang telah dicapai 9 6 4. Kesesuaian tujuan kelompok dengan tujuan anggota 12 10 5. Kaitan tujuan dengan motivasi 12 10 6. Dimensi waktu tujuan kelompok 4 6 Total Skor 61 48

## 3.2.2 Struktur
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, struktur dari kelembagaan BUMDes Ganting termasuk dalam  kategori  dinamis.  Hal  tersebut  terjadi  karena  struktur  pembagian  tugas  dalam  lembaga sudah jelas. Struktur BUMDes Ganting terdiri atas direktur, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan unit-unit usaha. Pembagian tugas-tugas didasarkan pada kemampuan atau skill yang dimiliki, serta kedekatan  atau  hubungan  erat  antar  anggota.  Lainnya  halnya  pada  BUMDes  Sipakainga  yang termasuk dalam kategori kurang dinamis karena sejauh ini belum terdapat ketua atau direktur pada BUMDes Sipakainga yang ada hanyalah pelaksana tugas, sehingga pembentukan dan pembagian
tugas dalam lembaga tidak jelas dan berpengaruh terhadap komitmen anggota untuk tetap berada atau bergabung dalam kelompok.
Tabel 2. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Struktur
No. Struktur Skor BUMDes Ganting BUMDes Sipakainga 1. Pembentukan struktur kelompok 12 4 2. Pembagian tugas dalam kelompok 12 6 3. Keterlebitan anggota dalam pengambilan keputusan kelompok 12 8 4. Proses komunikasi dalam kelompok 12 7 5. Solidaritas dalam kelompok 11 7 6. Aspek kualitatif (aturan) yang dipakai dalam kelompok 11 9 7. Sarana dan prasarana dalam berinteraksi 12 11 8. Pencapaian tujuan, monitoring dan evaluasi 10 4 Total Skor 92 56 3.2.3

## 3.3. Potensi Agroforestri di Kelurahan Jawi-jawi
Pendapatan total petani dihitung dalam jangka waktu satu tahun terakhir sesuai dengan yang diperoleh petani dari masing-masing pekerjaan baik dari agroforestri maupun dari luar agroforestri. Pendapatan  agroforestri  meliputi  pendapatan  yang  diperoleh  dari  penjualan  hasil  kebun  seperti cengkeh,  merica  dan  lainnya.  Pendapatan  dari  luar  agroforestri  meliputi  penerimaan  dari  hasil bertani, jasa dan lainnya. Pendapatan petani di Kelurahan Jawi-jawi dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Pendapatan petani agroforestri di Kelurahan Jawi-jawi
Berdasarkan  Tabel  3  bahwa  pendapatan  agroforestri  terbagi  menjadi  tanaman  pertanian, kehutanan, perkebunan dan buah-buahan. Tanaman perkebunan seperti cengkeh,vanili, karet dan pala  memperoleh  sebagian  besar  dari  hasil  pendapatan  yaitu  sebesar  58,96%  dikarenakan tanaman tersebut termasuk tanaman yang telah dikembangkan dari sejak dulu serta memiliki nilai ekonomi  yang  tinggi  sehingga  petani  mendapatkan  pemasukan  secara  terus  menerus  untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu diikuti oleh tanaman berkayu seperti sengon dan bitti sebesar  8%.  Kemudian  diikuti  dengan  jenis  tanaman  buah-buahan  sebesar  6,35%.  Jenis  buah- buahan  yang  mendominasi  di  kelurahan  Jawi-jawi  antara  lain  durian,  langsat  dan  rambutan. Sebagian  besar  petani  menanam  durian  dan  rambutan  sebagai  pendapatan  sampingan  selain cengkeh  dan  pala  sebagai  tanaman  utamanya.  Selain  itu  petani  juga  mendapatkan  pendapatan
Sumber Pendapatan Pedapatan Rata-rata Presentase Total Pendapatan/tahun (Rp/Th) (Rp/th) (%) Agroforestri kayu 40.675.890 5.084.486 8 Pertanian 21.793.000 2.724.125 4,44 Perkebunan 289.673.250 36.209.156 58,96 Buah-buahan 31.196.750 3.899.594 6,35 Non agroforestri pedagang 52.000.000 13.000.000 10,58 peternak 26.000.000 13.000.000 5,29 pensiunan 30.000.000 15.000.000 6,11 total 491.338.890 88.917.361 100
dari tanaman pertanian seperti cabai, jahe, talas dan lainnya sebagai tanaman sampingan diantara tanaman utama yankni sebesar 4,44%.
Pendapatan  terbesar  dari  non  agroforestri  diperoleh  dari  pekerjaan  sebagai  pedagang  yaitu sebesar 10,58%. Lalu pendapatan dari gaji pensiun sebesar  6,11%. Pekerjaan sebagai peternak memberikan  pendapatan  sebesar  5,29%.  Dari  hasil  wawancara  banyak  petani  yang  melakukan pekerjaan  lain  sambil  menunggu  tanaman  di  kebun  panen.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya pemasukan  petani  untuk  pemenuhan  sehari-hari  dan  untuk  mengisi  waktu  luang  pada  saat  tidak ada  pekerjaan  di  kebun  sehingga  petani  mendapatkan  keuntungan  walaupun  sedang  tidak mengalami panen.

## 3.4 Kontribusi Agroforestri Terhadap Pendapatan Total Masyarakat
Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah sumbangan dari usaha kebun campur yang dilakukan di daerah penelitian sebanyak 24 responden. Usahatani agroforestri di Kecamatan Bulukumpa  diusahakan  oleh  para  petani  untuk  memperoleh  pendapatan  demi  memenuhi kebutuhan sehari harinya. Pada umumnya, kontribusi yang diperoleh dari hasil agroforestri sangat membantu  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari.  Jika  besar  kontribusi  yang  diberikan agroforestri  sebesar  10%  dari  total  pendapatan  sudah  sangat  membant  u  dalam  pemenuhan kebutuhan  (Suharjito,  2000  dalam  Octavianingsih,  2010).  Selain  dari  agroforestri  masyarakat  di kecamatan Bulukumpa juga memperoleh pendapatan dari kegiatan lain. Pendapatan rumah tangga dari  padi,  berdagang,  berternak  atau  lain  sebagainnya  baik  yang  dikerjakan  kepala  keluarga maupun anggota keluarga. Besaran kontribusi yang dihasilakan dari kegiatan agroforestry terhadap pendapatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kontribusi agroforestri terhadap Pendapatan Masyarakat
Berdasarkan  tabel  4  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi  agroforestri  terhadap  pendapatan total  rumah  tangga  adalah  sebesar  78.69%.  Hal  ini  menunjukkan  lebih  dari  separuh  Pendapatan rumah  tangga  masyarakat  berasal  dari  agroforestri.  Pengembangan  agroforestri  memberikan kontribusi  cukup  besar  terhadap  Pendapatan  total  rumah  tangga  masyarakat,  dan  pendapatan tersebut digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya makan sehari-hari, biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Dilain sisi kontribusi dari non agroforestri sebesar 21,31%,
Sumber Jumlah Presentase Pendapatan Pendapatan Agroforestri 1.056.328.73 78,69 Non Agroforestri 286.120.00 21,31 Jumlah 1.342.448.73 100
hal  ini  menunjukkan  jika  masyarakat  sangat  bergantung  pada  kebun  agroforestrinya  sedangkan untuk  pendapatan  diluar  agroforestrinya  hanya  sebagai  sampingan  dalam  menambah pendapatannya.

## 4. KESIMPULAN
Potensi pengelolaan lahan perkebunan menjadi lahan agroforestry bagi masyarakat khususnya di  Kecamatan  Bulukumpa  mampu  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  pendapatan  total masyarakat  yakni  sebesar  78,69%.  Dengan  melihat  besarnya  kontribusi  yang  dihasilkan  melalui kegiatan  agroforestry,  sehingga  dengan  menggunakan  tekhnik-tekhnik  agroforestry  yang  tepat masyarakat  mampu  mengadopsi  tekhnik  ini  sebagai  sebuah  sistem  yang  tepat  dalam  mengelola lahannya di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Irwanto.  2007.  Analisis  Vegetasi  untuk  Pengelolaan  Kawasan  Hutan  Lindung  Pulau  Marsegu, Kabupaten  Seram  Barat,  Provinsi  Maluku.  Sekolah  Pasca  Sarjana,  Universitas  Gadjah Mada. Yogyakarta.
Nurrochmat. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Octavianingsih, Dian. 2010. Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Hutan  Rakyat  (Studi  kasus  di  Kecamatan  Ngilpar,  Semin  dan  Paliyan,  Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta tahun 2009). Skripsi Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
Sanchez,  P.A.  1995.  Science  in  agroforestry.  Agroforestry  system  30  ;  5-55  Soekartawi,  1995, Analisis Usaha Tani, UI-Press, Jakarta
Widiarti, A. & Sukaesih, P. 2008. Karakteristik Hutan Rakyat Pola Kebun Campuran. Bogor.