## KEDUDUKAN HAK WARIS ANAKLUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

## (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA)
I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Dewa Bagus Sanjaya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { priyanthipratiwi7@gmail.com , sudiatmaka58@gmail.com , bagus.sanjaya@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  (1)  mengetahui  mengenai  upaya  perlindungan  hak  sipil  dan prosedur  pencatatan  anak  luar  kawin  di  Desa  Batuagung  Kabupaten  Jembrana,  serta  (2) mengetahui  dan  menganalisa  kedudukan  hak  waris  anak  luar  kawin  ditinjau  dari  perspektif KUHPerdata.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Teknik pengumpulan  mengunakan  teknik  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara  empiris  upaya  perlindungan  hak  sipil  anak  adalah  Hak  untuk  mempertahankan identitas,  Hak  Kebebasan  berkespresi  atau  menyampaikan  pendapat.  Prosedur pencatatan anak  tidak  ada  yang  membedakan  antara  anak  sah  dengan  anak  kawin  semua  tetap mendapatkan  hak  pelayanan  dalam  pembuatan  akta  kelahiran  dan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan.  Pencatatan  terhadap  anak  sebagai  identitas  dan status  kewarganegaraan,  maka  setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama  dan  identitas  diri  dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Kedudukan hukum dan  hak  waris  anak  luar  kawin  ditinjau  dari  pespektif  KUHPerdata  bahwa  anak  luar  kawin berhak memperoleh warisan sesuai dengan pasal 863 KUHPerdata.
Kata kunci: Perlindungan, Hak waris, Anak Luar Kawin.

## Abstract
This  study  aims  to:  (1)  find  out  about  efforts  to  protect  civil  rights  and  procedures  for registering children out of wedlock in Batuagung Village, Jembrana Regency, and (2)  find out and  analyze  the  position  of  inheritance  rights  for  illegitimate  children  from  the  perspective  of the Civil Code. The type of research used is empirical legal research. The collection technique uses  document  study  techniques,  observation  and  interviews.  Data  processing  and  analysis techniques  were  carried  out  qualitatively.  The  results  of  the  study  show  that  empirically  the efforts to protect children's civil rights are the right to maintain identity, the right to freedom of expression or to express opinions. There is no child registration procedure that distinguishes between  legal  children  and  married  children,  all  of  whom  still  have  the  right  to  service  in making birth certificates and is regulated in Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning  Population  Administration. Registration  of children  as identity and citizenship status, then every child has the right to a name and identity and must be given from birth and stated in a birth certificate. The legal position and inheritance rights of children out of wedlock are viewed from the perspective of the Civil Code that children out of wedlock have the right to inherit in accordance with article 863 of the Civil Code.
Keywords: Protection, Inheritance Rights, Children outside of marriage

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu ikatan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia  yang  bersifat sacral dan suci, yang dimana mempertemukan  seorang  laki-laki  dan perempuan  dalam  suatu  perkawinan yakni  untuk  membentuk  suatu  rumah tangga  dan  memiliki  keluarga  yang sejahtera  dan  bahagia,  yang  dimana nantinya  kedua  suami  istri  harus bertanggung  jawab  untuk  membangun rumah  tangganya,  Perkawinan  tidak hanya  menyatukan  seorang  laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga    melainkan  menyatukan  dua pihak keluarga dari wanita dan keluarga laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan.
Perkawinan  ialah  hal  yang penting,  sehingga  di  Indonesia  telah diatur  baik  dari  sisi  agama,  adat istiadat dan hukum negara,
Perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa: “perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.  Perkawinan  yang  sah  diatur dalam  pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa  :  “Perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
Sehingga terdapat akibat Hukum  dari  sahnya  suatu  perkawinan yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum  dalam  hak  sebagai  warga negara Indonesia dan kepastian hukum yang dilaksanakan dalam perkawinan  tersebut,  dan  sebaliknya apabila  perkawinan  tersebut  dilakukan dengan  tidak  sah  atau  wanita  yang
tidak  memiliki  suami  melahirkan  anak maka  yang  akan  menjadi  korban adalah  anak  yang  di  lahirkan  dari hubungan yang tidak sah tersebut, hal ini tentu saja akan menjadi sebuah aib bagi  keluarganya,  yang  dimana  nanti anak  tersebut  sangat  sulit  untuk memperoleh  haknya  sebagai  warga negara (Ellyne:2014).
Kehidupan di masyarakat ternyata  ada  seorang  wanita yang  melahirkan  anak  tanpa memiliki  suami,  sehingga  dapat dikatakan sebagai masalah yang  penting  pada  kehidupan individu,  keluarganya  maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup dalam kehidupan  masyarakat  seperti anak  sah.  Anak  luar  kawin merupakan  anak  yang  lahir  dari seorang  perempuan  yang  tidak mempunyai  ikatan  perkawinan yang  sah  dengan  pria  yang telah membuat perempuan tersebut  melahirkan  anak  dari hubungan yang tidak sah, sehingga  anak  yang  dilahirkan tersebut tidak memiliki kedudukan  sempurna  dimata hukum seperti anak sah menurut  hukum  positif  maupun hukum agama dan hanya memiliki hubungan perdata dengan  ibunya  saja,  Sehingga arti  dari  perkawinan  menjadi sangat  penting  karena  selain melibatkan  keluarga,  dan  juga akan  melanjutkan  keturunan.
Dalam Undang-Undang
Perkawinan
mengatur kedudukan  anak  luar  kawin dalam  Pasal  43  ayat  (1)  dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengubah makna dari ketentuan Pasal 43 UU
Perkawinan  yaitu:  “Anak  yang
dilahirkan diluar perkawinan mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/
atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  mempunyai  hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. berdasarkan pasal tersebut  maka  anak  yang  lahir di  luar  perkawinan  seharusnya memiliki  hak  dan  kedudukan yang  sama  seperti  anak  sah. Faktor  yang  melatar  belakangi kelahiran  anak  luar  kawin  yang tidak  sah  adalah  usia  dari  ayah dan ibunya yang masih dibawah batas  usia  yang  belum  cukup umur untuk melaksanakan perkawinan,  karena  belum  siap secara
ekonomi, adanya perbedaan keyakinan, dan kepercayaan,  akibat  terjadinya pemerkosaan tidak memperoleh restu  dari  kedua  orang  tuanya,
atau pria yang terikat perkawinan  dengan  perempuan lain  dan  tidak  mendapatkan  ijin untuk  menikah  lagi,  dan  juga dari pergaulan bebas.
Terkait  kedudukan  dari anak  luar  kawin  merupakan masalah  yang  harus  dipecahan mengingat  banyaknya  dampak dari  masalah  tersebut,  bukan saja berhubungan dengan hukum tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yaitu seperti sulitnya memperoleh hak waris dari orang tua biologisnya dan  dalam  mendapatkan  hak sipilnya seperti hak untuk mendapatkan  identitas  seperti nama  dan  kewarganegaaraan
sebagaimana  halnya  dengan anak-anak yang sah.
Dalam  penjelasan  diatas yang  telah  disampaikan  adanya suatu kasus di Desa  Batuagung yang  dimana  seorang  anak yang  dilahirkan  luar  perkawinan yang  tidak  sah,  dimana  saat  itu ayah  dan  ibunya  belum  terikat suatu  perkawinan  yang  sah, anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan dan setelah anak  tersebut  lahir  barulah kedua orang tuanya melaksanakan perkawinan sehingga anak luar kawin tersebut dapat diangkat menjadi anak  sah  seiring  berjalannya waktu terjadinya ketidak haromonisan
dalam hal pembagian warisan yang diberikan oleh ayah biologisnya, secara  tidak  adil  dan  sesuai pasal  863  KUHPerdata  yang mengatur  bahwa  “jika  yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang  suami  atau  istri,  maka anak-anak  luar  kawin  mewaris sepertiga  dari  bagian  yang mereka sedianya
harus mendapatnya andai kata mereka anak- anak yang sah”. Berdasarkan uraian
paragraf sebelumnya, maka penulis  tertarik  untuk  mengkaji, serta  menelaah  permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan  kedudukan  anak dari  luar  perkawinan  dengan mengangkat judul “ KEDUDUKAN  HAK  WARIS ANAK LUAR KAWIN DITINJAU  DARI  PASAL  863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA)  (STUDI  KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA)”
Berdasarkan latar belakang  diatas  maka  terdapat beberapa  permasalahan  yang layak dikedapankan yaitu,
sebagai berikut: 1. Bagaimana Upaya Perlindungan  Hak  Sipil dan Prosedur Pencatatan Anak  Luar  Kawin  Di Desa  Batu  Agung  di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana? 2. Bagaimana Kedudukan Hak  Waris  Anak  Luar Kawin Di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana  Ditinjau  Dari Perspektif  KUHPerdata?

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian  hukum  empiris.  yang merupakan suatu proses penelitian  yang  mencangkup kenyataan-kenyataan budayanya  maupun  keadaan sosial,  Penelitian  ini  terdapat kesenjangan antara norma (das sollen)  dengan  realita  hukum (das  sein)  yaitu  kesenjangan yang terjadi di lapangan
Menurut Soerjono Soekanto dan
Sri  Mamudji  penelitian  empiris merupakan penelitian yang dilakukan  dengan  meneliti  data primer  yang  merupakan  data yang diperoleh
langsung dilapangan. Terkait sifat penelitan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian ini bersifat  deskriptif,  dimana  pada penelitian  ini  menggambarkan situasi  lebih  lengkap  secara nyata  mengenai  keadaan  dan gejala-gejala yang ada di
daerah  tertentu,  dan  pada  saat tertentu.  Dalam  penelitian  ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana ketenuan-ketentuan peraturan kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yang mengatur mengenai  kedudukan  hak  waris anak luar kawin. Adapun  bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 1.  Data Primer (Field Research) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung baik melalui wawancara,
observasi dari lapangan yang diperoleh dari masyarkat, kepala desa yang berada di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana dan kantor catatan  sipil  di  Kabupatem Jembrana. 2.  Data Sekunder Bahan  Hukum  Sekunder merupakan bahan hukum yang  berisikan  informasi  atau kejelasan tentang bahan
hukum primer (Soekanto,
2014:  29).  Bahan  hukum sekunder dapat berupa
dokumen  resmi,  buku  dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin  dan  Zainal  Asiki, 2016).  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber  hukum  yaitu  sebagai berikut: a. Bahan  hukum  primer merupakan bahan hukum  yang  bersifat
otoritatif  atau  memiliki otoritas.  Bahan-bahan hukum  primer  terdiri dari perundang-
undangan, catatan- catatan resmi atau dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim  (Ishaq,  2017). Bahan  hukum  primer yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari, Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 b. Bahan hukum sekunder
yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diperoleh dan bersumber dari penelahaan studi pustaka berupa literatur-literatur, atau terdiri atas jurnal
hukum,  karya  ilmiah (hasil penelitian), dokumentasi  dan  data- data yang sudah didokumenkan dalam
sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang akan
diteliti dan hasil penelitian  hukum  yang berkaitan dengan khususnya dengan anak diluar perkawinan, yang nantinya juga memberikan hasil bahan bacaan yang dijelaskan.
c. Bahan  Hukum  Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder dengan memberikan
pemahaman dan pengertian  atas  bahan hukum  tersebut.  Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap  bahan  hukum primer  maupun  bahan hukum sekunder, (Ishaq,  2017).  Bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan Kamus Hukum dan Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) dalam menerjemahkan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti. Teknik pengumpulan bahan  hukum  ini  dilakukan agar penulis bisa memperoleh gambaran terhadap penelitian yang berhubungan dengan permasalah yang diteliti. Teknik Pengolahan Data  menggunakan  analisis data dengan metode
deskriptif kualitatif yang
merupakan penggabungan suatu  cara  pengolahan  data yang  dilakukan  dengan  jalan menyusun  secara  sistematik data  yang  diperoleh  dengan melihat  kualitas  dari  suatu masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara  terus  menerus  sejak dimulainya  pencarian  data  di lapangan dan berlanjut
hingga tahap analisis (Marzuki:2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Upaya Perlindungan Hak Sipil dan Prosedur Pencatatan
Anak  Luar  Kawin  Di    Desa Batu Agung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana
Terkait  dengan  upaya
perlindungan hak sipil anak luar kawin di Desa Batuagung
Kabupaten Jembrana yaitu semua  anak  mendapatkan  hak sipil tidak ada
yang membedakan  antara  anak  sah dengan anak luar kawin.
Berdasarkan  hasil  wawancara dilapangan  seluruh  anak  bebas menyampaikan pendapat, berpartisipasi,
berbicara, berpikir  tanpa  melihat  jenis kelamin,  bahasa,  agama  ,  ras, dan  bahasa.  Anak  yang  lahir sudah  memiliki  hak  yang  tidak boleh  di  hiraukan.  Semua  anak di desa Batuagung memperoleh hak  yang  sama  yaitu  untuk mempertahankan  hak  sipilnya sebagai  warga  negara.  salah satu hak anak yang paling wajib dipenuhi  adalah  masalah  hak sipil  anak  yang  meliputi:  Hak nama  dan  kewarganegaraan, hak  mempertahankan  identitas,
hak
kebebasan untuk
menyatakan pendapat. Terkait  dengan  Prosedur
Pencatatan  anak  yang  lahir diluar  kawin    yaitu  dalam  hasil wawancara  yaitu  anak  tetap mendapatkan  hak  pelayanan pendudukan dalam hal ini untuk mendapatkan  akta  kelahiran, anak berhak mendapatkan
pelayanan dokumen seperti identitas, pelayanan administrasi  kependudukan  dan pelayanan seperti akta
kelahiran,  kartu  identitas  anak (KIA), dari sudut pandang dinas catatan  sipil  tidak  ada  yang membedakan  dari  anak  sah atau tidak sah untuk mendapatkan pelayanan
administrai kependudukan sepanjang memenuhi persyaratan yang sesuai
dengan kebutuhannya.
Persyaratan  anak  yang lahir  diluar  perkawinan  untuk mendapatkan  akta  kelahiran yaitu:  surat  keterangan  anak dari rumah sakit, surat keterangan dari desa atau kelurahan, foto copy kartu keluarga ibu atau orang tua dari ibunya,  mengisi  form  F-2.01 atau blanko kelahiran yang bisa di  dapatkan  di  kantor  desa maupun  kantor  catatan  sipil. Terkait  dengan  anak  yang  lahir diluar  perkawinan  yang  sah apabila nanti membutuhkan berupa dokumen kependudukan mereka  sama  dengan  anak  sah diperlakukan sesuai dengan undang-undang  23  tahun  2006 pasal 2 yang menyatakan “Setiap  penduduk  mempunyai hak untuk memperoleh : a.  Dokumen kependudukan
b.  Pelayanan yang sama dalam pendaftaran  penduduk  dan pencatatan sipil
c.  Perlindungan atas data pribadi
d.  Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
Kedudukan  Hak  Waris  Anak Luar Kawin Di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana Ditinjau Dari Perspektif  KUHPerdata
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan informan, terjadinya suatu  masalah  yang  ada  di Desa  Batuagung  dalam  hal pemberian  warisan  anak  luar kawin  yang    tidak  adil  yang diberikan  oleh  ayah  biologisnya kepada anak luar kawin
sehingga terjadinya pertengkaran dengan ayahnya. Ahli waris berhak menuntut  dan  memperjuangkan hak warisnya (pasal 834 KUHPerdata). Tuntutan ini disebut heriditas petition , artinya tuntutan memperoleh hak waris. Menurut  ketentuan  Pasal  1066 ayat  2  KUHPerdata,  setiap  ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun  ada  larangan  untuk melakukan itu. Jadi harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam  keadaan  tidak  terbagi, kecuali  jika  diperjanjikan  tidak diadakan  pembagian  dan  ini pun  tidak  lebih  lama  dari  lima tahun.

## PEMBAHASAN
Upaya Perlindungan Hak Sipil dan Prosedur Pencatatan Anak  Luar  Kawin  di    Desa Batuagung  di  Kantor  Catatan Sipil Kabupaten Jembrana
Penyelenggaraan  perlindungan bagi anak, negara dan pemerintah  harus  berkewajiban memberikan perlindungan terhadap  kedudukan  anak  luar kawin mengenai haknya sebagai  seorang  anak  yakni dengan  menuangkan  kedalam aturan hukum mengenai perlindungan terhadap hak keperdataan  anak  luar  kawin, seperti hak untuk dipelihara oleh orang tuanya, hak untuk mendapatkan  pengakuan  nama dan  termasuk  mengenai  hak untuk  mewaris  bagi  anak  luar kawin.  Perlindungan  bagi  anak adalah salah satu cara melindungi  tunas  bangsa  di masa  depan.  Perlindungan  ini perlu  karena  anak  merupakan
bagian  dar  masyarakat  yang mempunyai keterbatasan
secara fisik dan mentalnya, oleh karena  itu  anak  memerlukan perlindungan  (Sujana:2015). Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  telah  memberikan hukum  yang  bersifat  preventif (perlindungan hukum yang bersifat  pencegahan)  terhadap anak yang lahir di luar perkawinan  yang  sah.  Artinya yaitu Undang-Undang Perkawinan telah menjamin hak anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal  43  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan  bahwa  Anak  yang dilahirkan diluar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya saja (Sharfina:2019). Sedangkan sudah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor. 46/PUU-VIII/2010 yang
berbunyi:  “Anak  yang  dilahirkan di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Sehubungannya dengan Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan  bahwa  seorang anak  meskipun  tidak  tercatatat resmi  dalam  pernikahan  anak
tersebut mempunyai hak secara perdata terhadap ayah biologisnya. Terkait permasalahan anak luar kawin, sekarang sudah  diberlakukan  perubahan serta  penambahan  mengenai ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dengan munculnya Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mengenai kedudukan  atau  status  anak luar  kawin.  Munculnya  Putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan adanya permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  perubahan  atas Undang-Undang  No  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya  pengujian  terhadap Pasal 42 dan Pasal 43 Sehingga  Mahkamah  Konstitusi pada  tanggal  17  Februari  2012 saat  itu  memberikan  keputusan untuk menambahkan pada ketentuan  Pasal  43  ayat  (1) dalam  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi: 1.  Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya memiliki hubungan  perdata  dengan  ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sehingga dalam ayat tersebut  Mahkamah  Konstitusi menambahkan  kalimat  menjadi “Serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan
berdasarkan  teknologi  dan/atau alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”,
dengan  demikian  anak  luar kawin  dapat  menjadi  anak  sah apabila dapat dibuktikan berdasarkan  teknologi  dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum (Georgina, dkk:2021). Ilmu  pengetahuan  atau teknologi  yang  dimaksud  dalam ayat tersebut merupakan teknologi  pengecekan  atau  tes DNA  (Deoxyribo  Nucleic  Acid) dari satu manusia dengan manusia lainnya, yang dimaksud  dengan  DNA  adalah suatu  senyawa  kimia  yang berada    dalam  tubuh  manusia yang  mempunyai  keterangan atau  informasi  berupa  genetika dari  sel  khusus  dari  satu generasi ke generasi berikutnya,  DNA  membentuk satu  kesatuan  untaian  yang disebut  kromosom.  Setiap  anak akan  menerima  kromosom  dari ayah  dan  setengah  pasang kromosom  dari  ibu,  sehingga setiap  individu  membawa  sifat yang  diturunkan  baik  dari  ibu maupun ayah.
Bunyi pada Pasal 43 ayat 1  Undang-Undang  Perkawinan tersebut  dapat  tercapai  apabila seorang  anak  luar  kawin  dan ayah  biologisnya  melakukan pembuktian dengan atau berdasarkan teknologi, yaitu salah  satunya  ialah  tes  DNA, yang nantinya tes DNA tersebut akan memberikan suatu kebenaran  yang  konkrit  dan  hal tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah mengenai  asal-usul  seorang anak,  khususnya untuk seorang
anak luar kawin agar mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.
Memiliki  suatu  hak  untuk identitas merupakan suatu bagian  dari  hak  sipil,  hak  sipil adalah  hak  yang  melekat  pada diri seseorang, yang tidak boleh dirampas  dan  dilanggar  secara semena-mena  oleh  pihak  lain, baik  itu  dari  negara  organisai maunpun  individu  lainnya.  Hak Sipil  dan  kebebasan  bagi  anak terbagi  di  dalam  beberapa  hak yang  diatur  dalam  pasal-pasal terpisah yaitu sebagai berikut :
1.  Hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan (Pasal 7) 2.  Hak untuk mempertahankan identitas (pasal 8) 3.  Hak  berekspresi  atau menyampaikan pendapatnya (Pasal 13) 4.  Hak  berpikir,  berhati nurani  dan  beragama (Pasal 14) 5.  Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai (Pasal 15) 6.  Hak atas perlindungan kehidupan pribadi 7.  Hak akses untuk memperoleh informasi yang layak (Pasal 17) 8.  Hak  bebas  dari  suatu penyiksaan dan penghukuman lain
(Pasal 37) Bentuk  perlindungan  yang diberikan  dalam  hal  pencatatan kelahiran  anak  luar  kawin  yaitu akta  kelahiran.  Anak  luar  kawin
juga mendapat suatu akta kelahiran  meskipun  di  dalam kutipan  akta  kelahiran  tersebut hanya menyebutkan nama ibunya  saja.  Pada  pembuatan atau  penerbitan  akta  anak  luar kawin sama prosedurnya terhadap  anak  sah,  cuma  disini yang membedakan adalah pada ibu  yang  akan  membuatkan akta  anak  luar  kawin  harus datang langsung dengan maksud  untuk  membuat  surat pernyataan  yang  isinya  tidak akan  menuntut  kalau  isi  akta anak tersebut tidak menyebutkan nama dari
bapaknya  karena  tidak  memiliki akta  perkawinan  atau  surat nikah.  Isi  Akta  kelahiran  anak luar kawin adalah:
1.  Data lahir, meliputi a.  Kewarganegaraan (WNI atau WNA);
b.  Tempat kelahiran
c.  Hari,
tanggal, bulan  dan  tahun kelahiran d.  Nama lengkap anak e.  Jenis kelamin
f.  Nama ibu.
2.  Tanggal,  bulan  dan tahun terbit akta
3.  Tanda tangan pejabat yang berwenang.
Anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  tentu  sangat  sulit untuk dapat menyertakan kutipan  akta  nikah  atau  akta perkawinan  orang  tua.  Tetapi, berdasarkan  ketentuan  yang sudah  dijelaskan  di  atas,  maka pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan. Pada umumnya tata cara memperoleh (kutipan)  akta  kelahiran  bagi anak  luar  kawin  pada  dasarnya sama  saja  dengan  tata  cara
memperoleh akta kelahiran anak  sah.  Penulisan  identitas didalam akta kelahiran anak sah berbeda  dengan  anak  luar kawin.  Dalam  Penulisan  akta kelahiran  Bagi  anak  sah  akan tertulis  “anak laki-laki atau anak perempuan  dari  suami  istri (nama  suami  istri)”,  sedangkan penulisan  bagi  anak  luar  kawin atau  anak  ibu  didalam  akta kelahirannya  akan  tercantum “anak laki-laki atau anak perempuan yang dilahirkan oleh (nama  ibu)”  tanpa  nama  suami atau  ayah  dari  anak  tersebut, maka dalam pengucapan identitas anak luar kawin didalam  akta  kelahirannya  tidak menyebutkan anak tersebut sebagai  “anak  yang  lahir  diluar perkawinan” tetapi menjadi “anak  yang  dilahirkan  oleh (nama ibu)”. Dengan pengucapan lebih halus mengenai  identitas  anak  luar kawin didalam akta kelahirannya,  sebab  anak  luar kawin tersebut akan mengetahui dari  akta  kelahirannya  bahwa dia  adalah  anak  luar  kawin  hal tersebut  akan  berdampak  pada psikologis anak tersebut. Kedudukan  Hak  Waris  Anak  Luar Kawin Di Desa Batuagung Kabupaten  Jembrana  Ditinjau  Dari
Perspektif  KUHPerdata
Pewarisan anak luar kawin,  diatur  di  dalam  Buku  ke- II Bab 12 bagian III KUHPerdata pada (Pasal 862-873 KUHPerdata)  yang  mengatur mengenai bagaimana pewarisan anak luar kawin yang berkendudukan sebagai pewaris. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan
yang sah sebagai akibat hubungan antara seseorang pria  dan  wanita  yang  masih lajang (tidak terikat perkawinan), Dalam  hal  anak  luar  kawin tersebut  diakui,  maka  akibatnya timbul  hubungan  hukum  antara orang tua yang mengakui dengan anak luar kawin. Kedudukan  anak  luar  kawin sebagai ahli waris sering disebut  juga  dengan  hak  waris aktif, sedangkan dalam hal anak luar  kawin  sebagai  pewaris sering  disebut  juga  dengan  hak waris pasif (Ellyne Dwi, 2018).
Prof Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa sistem  yang  di  anut  Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yaitu Sistem Pewarisan Individual Bilateral, yang artinya yaitu  setiap  ahli  waris  berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya,  baik  itu  harta  warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Sehingga,  di  dalam  hukum waris  haruslah  ditentukan  siapa yang  akan  menjadi  ahli  waris dan  yang  berhak  menerima harta  warisan  dari  pewaris tersebut.  Hal  ini  sudah  diatur  di dalam  Pasal  832  KUHPerdata yang berbunyi :
“Menurut undang-
undang,  yang  berhak  menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang  maupun  yang diluar  perkawinan,  dan  suami atau  isteri  yang  hidup  terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”.
Sebelum adanya putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor
46/PUU- VIII/2010 terhadap hak warisan  anak  di  luar  kawin seringkali menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan karena, adanya pertentangan antara KUHPerdata  dengan  Undang-
Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perkawinan.  Di  dalam KUHPerdata  pada  Pasal  862 menyatakan :
“Bila  yang  meninggal dunia  meninggalkan  anak-anak di  luar  kawin  yang  telah  diakui secara  sah  menurut  undang-
undang maka harta peninggalannya  dibagi  dengan cara  yang  ditentukan  dalam pasal- pasal KUHPerdata”.
Berdasarkan pasal tersebut  sangat  jelas  bahwa  di dalam  KUHPerdata  mengakui keberadaan  terkait  anak  di  luar kawin untuk mendapatkan warisan  dari  pewaris  sepanjang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang,  sedangkan  di dalam  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan  hanya  mengakui yang  dimaksud  dengan  anak yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada Pasal 863 KUHPerdata menyebutkan bahwa:  “Jika  yang  meninggal,
meninggalkan  keturunan  yang sah  atau  seorang  suami/isteri maka  anak-anak  di  luar  nikah mewarisi  1/3  dari  bagian  yang mereka  harus  dapat,  andaikata mereka anak-anak yang sah jika ia  meninggal  tak  meninggalkan keturunan, suami/isteri akan tetapi  meninggalkan  keluarga sedarah,  dalam  garis  keatas, ataupun  saudara  laki-laki  dan perempuan atau keturunan
mereka,  maka  mereka  mewaris ½  dari  warisan  itu  dan  jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih bagiannya.  Apabila  anak  yang lahir  di  luar  nikah  mewarisi  ahli waris  golongan  pertama,  maka anak  yang  lahir  di  luar  nikah mewaris 1/3 bagian. Jika mereka  mewaris  bersama  ahli waris  golongan  II  dan  III,  maka mereka mewarisi ¾ bagian, dari apa yang mereka warisi, seandainya mereka adalah anak  sah.  Jika  mewaris  dengan golongan  ke  IV  anak  luar  kawin mendapatkan  ¾  bagian  dari pewaris.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Hak  sipil  anak  di  atur dalam pasal-pasal terpisah yaitu Hak  untuk  memperoleh  nama dan kewarganegaraan, Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan  pendapat,  Hak kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, Kebebasan berorganisasi, Perlindungan dari
siksaan/perlakuan kejam, Akses untuk  memperoleh  informasi (deklarasi).  Sistem  yang  di  anut Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata yaitu Sistem Pewarisan Individual  Bilateral, yang artinya yaitu  setiap  ahli  waris  berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya,  KUHPerdata  mengakui keberadaan  anak  di  luar  kawin untuk mendapatkan harta warisan  dari  pewaris  sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang. Sehingga
dalam  Pasal  863  KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami/isteri maka
anak-anak di luar nikah mewarisi  1/3  dari  bagian  yang mereka  harus  dapat,  andaikata mereka anak-anak yang sah.

## Saran
Dengan  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUUVIII/2010, telah membuka  peluang  untuk  anak luar kawin mendapatkan perlindungan  terutama  terkait dengan  bagaimana  kedudukan hak waris dengan ayah
biologisnya yang sudah mendapatkan  pengakuan  dan diharapkan  menjadi  keadilan yang  berkaitan  dengan  hal pewarisan  serta  menjadi  salah satu sumber hukum
di kemudian  hari  terutama  bagi hakim  dalam  memutus  sebuah perkara  yang  sama  dalam  hal warisan  dan  hak  anak  luar kawin yang timbul nanti
dikemudian hari.

## Daftar Pustaka
Buku
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin. 2016. Pengantar  Metode Penelitian Hukum. Jakarta .  Raja  Grafindo
Persada Djaja  S.  2018. Hukum  Waris
Menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pedata .
Bandung: Nuansa Aulia Efendi & Ibrahim, 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif  Dan  Empiris . Jakarta: Kencana Ellyne  Dwi,  2018. Pemahaman Seputar  Hukum  Waris Adat di Indonesia . Jakarta  :  Prenadamedia Group Nyoman Sujana, 2015, Kedudukan  Hukum  Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 . Surabaya: Aswaja Pressindo Ishaq.  2017. Metode  Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta Jurnal Abnan  Pancasilawati,  (2014). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan  Anak  Luar Kawin ,  Fenomena.  Vol  6 No 2. Ellyne  Dwi  Poespasari,  (2014).
Kedudukan  Anak  Luar Kawin  Dalam  Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat ,  Perspektif  No  3, Volume XIX. Georgina Agatha, (2021). Pembuktian dan Pengesahan  Anak  Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. Indra Kertati, (2017). Pemenuhan  Hak  Sipil dan  Kebebasan  Anak.
Riptek . Vol. II, No. 2.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang    Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1974 Nomor 3050). Sebagaimana telah diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401). Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek  Voor  Indonesie (BW)