## IMPLEMENTASI PASAL 98 KUHAP TENTANG PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN BERSAMA PROSES PERKARA PIDANA DALAM PRAKTEK PERADILAN
Afandi
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Email: afandi@unisma.ac.id

## Abstrak
Korban  tindak  pidana  umumnya  menderita  kerugian  materiil  dan  /atau immaterial. Perlindungan terhadap hak-hak korban atau pihak ketiga yang menderita kerugian  materiil  dan  atau  immateriil  selama  ini  dapat  di  ajukan  gugatan  ganti kerugian dalam perkara perdata biasa yang membutuhkan waktu dan biaya cukup banyak.  Namun  adanya  UU  No.  8  Tahun  1981  Tentang  KUHAP,  korban  tindak pidana yang menderita kerugian dapat mengajukan  penggabungan gugatan  ganti kerugian bersama proses perkara pidananya Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 98,99,100 dn 101 KUHAP. Hanya saja ganti kerugian yang dapat di gugat bersama proses  perkara  pidananya  terdakwa  terbatas  ganti  kerugian  bersifat  materiil  saja, KUHAP  tidak  menjelaskan  tindak  pidana  tersebut  dalam  pasal  berapa  yang menimbulkan kerugian materiil yang dapat di ajukan gugatan ganti kerugian bersama proses pidananya terdakwa, termasuk bagaimana prosedur dan acaranya menurut KUHAP.Di dalam pembahan selanjutnya peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis  normative,  yaitu  penelitian  hukum  untuk  membahas  suatu  norma  hukum dalam hal  penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana dalam praktek peradilan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Terjadinya penggabungan gugatan ganti kerugian diproses bersama perkara pidananya terdakwa, di dahulu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sedang di periksa di muka hakim, telah menimbulkan kerugian bagi korban atau pihak  ketiga  sebagaimana  tersebut  pada  pasal  98  ayat  (1)  KUHAP.    Kemudian Korban atau pihak ketiga yang di rugikan mengajukan gugatan. Gugatan di ajukan langsung ke majelis hakim yang sedang memeriksa perkara pidananya terdakwa, menurut  pasal  101  KUHAP,  gugatan  di  ajukan  sebelum  penuntut  umum menyampaikan tuntutan (reqoisitoir) atau sebelum hakim membacakan putusan. Jadi nomor  perkaranya  menjadi  satu  dengan  perkara  pidananya,  termasuk  putusannya menjadi  satu  dengan  putusan  pidananya.  Dalam  pasal  99  KUHAP  menjelaskan bahwa  ganti  kerugian  yang  dapat  dituntut  melalui  penggabungan  gugatan  ganti kerugian bersama proses perkara pidananya trdakwa adalah kerugian yang berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban atau pihak ketiga sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang sedang diperiksa, yang disebut kerugian
materiil.  Di  dalam  praktek  peradilan,  Misalnya  tindak  pidana  tersebut  pasal  351 KUHP  tentang  penganiayaan  menimbulkan  korban  luka  pada  lengannya  yang membutuhkan pengobatan. Biaya pengobatan inilah merupakan Kerugian materiil yang dapat di gugat melalui penggabungan perkara. Demikian pula dalam praktek perdilan,  tindak pidana  tersebut  pasal  362  KUHP  tentang  Pencurian,  372  KUHP tentang Penggelapan, meskipun korban menderita kerugian materiil, di sini masuk kategori  kerugian  berkurangnya harta, bukan termasuk kategori biaya-biaya yang telah dikeluarkan menurut pasal 99 KUHAP, karena itu tidak dapat di ajukan gugatan mengikuti ketentuan pasal 98 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di proses bersama perkara pidana.
Kata konci: Penggabungan, Gugatan ganti kerugian, bersama proses pidana.

## Abstract
Victims of criminal acts generally suffer material and/or immaterial losses. Protection of the rights of victims or third parties who have suffered material and or immaterial losses so far can be filed for compensation in ordinary civil cases which require quite a lot of time and money. However, with the existence of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, victims of criminal acts who suffer losses can submit a joint claim for compensation with the defendant's criminal case process  as  referred  to  in  articles  98,  99,  100,  and  101  of  the  Criminal  Procedure Code. It's just that the compensation that can be sued together with the criminal case process for the defendant is limited to material compensation, the Criminal Procedure Code does not explain in what article the criminal act which causes material damage that  can  be  filed  for  compensation  along  with  the  defendant's  criminal  process, including  how the procedure and procedure according  to  the Criminal Procedure Code.In  the  discussion  that  follows,  the  researcher  uses  a  normative  juridical approach, namely legal research to discuss a legal norm in terms of combining cases of claims for compensation with the process of criminal cases in judicial practice. While the data source used is secondary data.The occurrence of a merger of claims for compensation being processed together with the criminal case of the defendant, preceded  by  a  criminal  act  committed  by  the  Defendant  who  is  being  examined before a judge, has caused harm to the victim or a third party as referred to in Article 98 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Then the victim or third party who was harmed filed a lawsuit. The lawsuit is submitted directly to the panel of judges who are examining the defendant's criminal case, according to Article 101 of the Criminal Procedure Code, lawsuits are filed before the public prosecutor submits his charges (reqoisitoir) or before the judge reads out the verdict. So the case number becomes one with the criminal case, including the decision becomes one with the criminal  decision.Article  99  of  the  Criminal  Procedure  Code  explains  that compensation that can be demanded through combining a claim for compensation with the defendant's criminal case process is a loss in the form of costs incurred by the victim or a third party as a result of a crime committed by the defendant who is being examined, which is called a loss. material. In judicial practice, for example, the crime  referred  to  in  Article  351  of  the  Criminal  Code  concerning  maltreatment resulted  in  the  victim  getting  an  injury  to  his  arm  that  required  treatment.  This
medical  expense  is  a  material  loss  that  can  be  sued  through  a  merger  of cases.Likewise  in  judicial  practice,  the  crime  referred  to  in  Article  362  of  the Criminal Code on Theft, 372 of the Criminal Code on Embezzlement, even though the  victim  suffers  material  losses,  here  it  is  included  in  the  category  of  loss  of reduced  assets,  not  included  in  the  category  of  expenses  that  have  been incurred according to Article 99 of the Criminal Procedure Code because it is not a lawsuit can be filed following the provisions of Article 98 of the Criminal Procedure Code concerning  the  combination  of  cases  for  compensation  claims  to  be  processed together with criminal cases.
Keywords: Merger,  the  lawsuit  for  compensation,  the  criminal  process  of  the defendant

## PENDAHULUAN
Menurut Aristoteles ,  Manusia  adalah  mahluk  social  atau  mahluk  yang bermasyarakat (zoon politicon ). 1 manusian Dalam kehidupan bermasyaarakat selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, hal ini diperlukan untuk kepentingan pemenuhan  kebutuhan  hidupnya.  sebagai  kodratnya  manusia  selalu  ingin  hidup berkelompok dengan rukun, damai, tertib serta bahagia. Namun dalam bertintraksi dengan  sesamanya  dapat  terjadi  hubungan  yang  menyenangkan  atau  tidak menyenangkan. Hal ini dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara sesama. Konflik  kepentingan  akan  terjadi  apabila  dalam  berintraksi  dalam  memenuhi kebutuhannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan kehidupan dalam masyarakat selalu dalam keadaan seimbang, sehingga tercipta suasana ketertipan, damai dan  aman, oleh karena itu keseimbingan tatanan dalam masyarakat yang terganggu harus dipulihkan ke keadaan semula ( Restitotio in integrum). 2
Dalam masyarakat yang berbeda agama, keyakinan, suku dan  budaya, maka terjadi pula perbedaan kepentingan, karena itu diperlukan adanya pengaturan yang disepakati  bersama  yang  mengikat  kebersamaan  di  antara  mereka  yaitu  berupa atauran atau hukum. Hal ni diperlukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, hal ini  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  misalnya  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  antara  lain  mengatur  dan  melindungi keyakinan, nyawa, badan, kehormatan, keturunan serta harta benda  seseorang dari perbuatan orang lain maupun penguasa yang merugikan. Dalam penegakannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian pula dalam KUH.Perdata yang mengatur tentang  hubungan hukum antara subyek-subyek hukum dalam masyarakat. Dalam penegakannya di atur dalam hukum acara perdata.
Meskipun  telah ada peraturan perundangan yang melindungi hak-hak asasi manusia, namun karena kodratnya manusia tempat salah dan dosa, sehingga dalam berintraksi  dengan sesamanya terkadang melanggar kewajiban hukumnya sendiri yang  berakibat  melanggar  terhadap  hak  hak  orang  lain,  sehingga  berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
1 Kansil , Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 29.
2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata  Indonesia , Liberty, Yogjakarta, 1993, hal. 4.
M.  Yahya  Harahap berpendapat,  bahwa  dalam  hukum  ada  dua  macam kerugian, yaitu kerugian yang bersifat materiil atau kerugian nyata, kerugian yang bersifat  immaterial  atau  kerugian  tidak  nyata. 3 Kerugian  yang  bersifat  materiil umumnya  kerugian  yang  ditimbulkan  adanya  pelanggaran  terhadap  kewajiban seseorang    terhadap  orang  lain  dalam  lapanga  hukum  keperdataan.  Sedangkan kerugian yang bersifat immaterial umumnya terjadi dalam lapangan hukum pidana, misalnya berupa kesusahan, rasa malu, sakit, cacat dan sebagainya bagi si korban akibat tindak pidana (delik ) orang lain ( dader ).
Menurut Soerdarto , penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan pada sasas-asaas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut Si pembuat ( dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam  masalah  ganti  kerugian  dalam  perkara  pidana  harus  dilihat  dalam hubungannya tiga serangkai, yaitu tindak pidana (delik), pembuat (dader) dan korban (fictim). Masih  pula harus diperhatikan, bahwa kerugian itu bersifat  materiil  atau bersifat  immaterial.  Penggantian  kerugian  yang  bersifat  materiil  tidaklah menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat  immaterial yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Apabila kerugian itu harus diganti dengan wujud uang tidaklah selalu dapat diwujudkan, akan tetapi di dalam masyarakat sering kali penggantian kerugian itu wujudnya adalah uang duka, meskipun uang duka bukanlah dimaksud sebagai ganti kerugian . 4
Dimungkinkan  pula  seseorang  menjadi  korban  tindak  pidana  menderita kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial, misalanya seseorang menjadi korban tindak pidana penganiayaan (pasal 351 KUHP). Disamping menderita rasa sakit juga mengeluarkan biaya pengobatan untuk penyembuhan dari sakitnya. Rasa sakit  merupakan  kerugian  immaterial,  sedangkan  pengeluaran  biaya  pengobatan merupakan kerugian besifat materiil.
Soerdarto berpendapa t, bahwa kedudukan korban atau orang yang dirugikan akibat tindak pidana sangatlah menyedihkan, korban tindak pidana seolah-olah di lupakan.  Ilmu  pengetahuan  hukum  pidana  dan  praktek  penyelenggaraan  hukum pidana hanya menaruh perhatian pada si pelaku tindak pidana (si pembuat). 5 Korban tindak pidana selama ini yang mengalami kerugian yang bersifat materiil  tidak dapat menuntut melalui peradilan pidana, akan tetap melalui peradilan perdata biasa yang membutuhkan waktu cukup lama.
Namun dalam perkembangannya para ahli kriminologi  menaruh perhatiannya pada si korban kejahatan yaitu orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Merupakan suatu kewajiban bila penderitaan atau kepedihan yang menimpa korban itu diringankan dengan kemungkinan mendapatkan penggantian kerugian secepatnya. Siapakah yang harus membayar ganti kerugian ? dari konsep hukum acara pidana, yang dibebani membayar ganti kerugian adalah Si Pembuat (pelaku tindak pidana). 6
3 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid II , Pustaka Kartini Jakarta, 1988, hal.605.
4 Soedarto, Hukum dan hukum pidana , Alumni, Bandung,  1977, hal. 194-195.
5 Ibid ,  hal. 191.
6 Ibid , hal. 194-195.
Perlindungan terhadap hak-hak korban berupa kerugian yang bersifat materiil akibat adanya tindak pidana orang lain, si korban dapat melakukan tuntutan hak yang berupa tuntutan ganti kerugian yang bersifat materiil, tuntutan ganti kerugian yang bersifat materiil dapat dilakukan baik melalui proses peradilan perdata biasa atau dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana nya terdakwa. Dalam KUHAP tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana dapat diajukan secara bersama-sama dalam proses perkara pidananya terdakwa. Hal ini di atur dalam pasal 98, 99, 100 dan 101  UU  No.8  Tahun  1981  Tetang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (disingkat KUHAP), serta di atur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP, dinyatakan:
Jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan  negeri  menimbulkan  kerugian  bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
Dalam  penjelasan  pasal  98  ayat  (1)  KUHAP,  dijelaskan:  “Maksud penggabungan  perkara  gugatan  pada  perkara  pidana  itu  adalah  supaya  perkara gugatan  tersebut  pada  suatu  ketika  yang  sama  diperiksa  serta  diputus  sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kerugian  bagi orang lain “termasuk kerugian pihak korban”.
Penggabungan gugatan ganti kerugian yang dilakukan bersama-sama dalam proses  perkara  pidana  semata-mata  berpedoman  dalam  KUHAP,  sedangkan pemeriksaan serta pembuktian gugatan genti kerugiannya di atur dalam Hukum acara Perdata  yaitu  dalam  Het  Herziene  Indonesisch  Reglement  (HIR)  atau  reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) Stb. 1941 No. 44. Dalam pasal  101  KUHAP, dijelaskan bahwa:”Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak di ataur lain”. Pengajuan Penggabungan gugatan ganti kerugian bersama pemeriksaan perkara pidana yang di atur dalam pasal 98 KUHAP sesuai sifat keperdataannya merupakan inisiatif dari pihak korban atau pihak ketiga yang dirugikan berkedudukan sebagai  penggugat, sedangkan terdakwa sebagai tergugat.
Penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  oleh  korban  bersama  pemeriksaan perkara pidananya pelaku (dader) ini terjadi adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban atau pihak ketiga, dalam KUHP terdapat banyak pasal yang  jika  dilanggar  menimbulkan  kerugian  materiil  maupun  immaterial.  Tindak pidana yang menimbukan kerugian materiil saja, misalnya pasal 362,378,372 KUHP dan sebagainya, sedangkan tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial, misalnya pasal 351, 285, 360 KUHP dan sebagainya. Namun tidak setiap tindak  pidana  yang  menimbulkan  kerugian  materiil  dapat  di  ajukan    dalam penggabungan gugatan ganti kerugian bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pidananya pelaku yang di atur dalam pasal 98 KUHAP.
Ganti kerugian merupakan lapangan hukum perdata, kerugian dalam hukum perdata  ditimbulkan  akibat  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum (onrecht
matige daad) yang sama-sama dapat di ajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan dalam  pemeriksaan  perkara  perdata.  Lain  halnya  gugatan  ganti  kerugian  yang diproses secara bersama dengan pemeriksaan perkara pidana yang dimaksud pasal 98 KUHAP,  ganti  kerugian  macam  apa  yang  dapat  di  gugat  dan  diproses  bersama perkara pidana, menurut pasal  99 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban tindak pidana atau pihak ketiga yang menderita kerugian  akibat  tindak  pidana,  jadi  Nampak  bahwa  ganti  kerugian  yang  dapat  di gugat adalah kerugian bersifat materiil.
Dalam penggabungan gugatan ganti kerugian yang diperoses bersama perkara pidana dimaksud pasal 98 KUHAP, hukum acara yang dipergunakan menurut pasal 101 KUHAP, dinyatakan bahwa” ketentuan dari hukum acara perdata berlaku bagi gugatan  ganti  kerugian  sepanjang  dalam  undang-undang  ini  tidak  di  atur  lain”. Maksudnya  hukum  acara  yang  dipergunakan  dalam  memeriksa  gugatan  ganti kerugian  yang  diperiksa  bersama  perkara  pidananya  terdakwa,  sepanjang  dalam KUHAP tidak mengatur, maka yang berlaku hukum acara perdata.
Dalam  KUHP  terdapat  banyak  pasal  yang  jika  dilanggar  menimbulkan kerugian materiil dan  atau immaterial bagi korban. Akan tetapi menurut KUHAP tidak semua tindak pidana yang berakibat menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial  bagi korban Tindak pidana  dapat digugat melalui penggabungan gugatan ganti kerugian yang diproses bersama perkara pidana, tindak pidana dalam KUHP yang menimbulkan kerugian bagi korban yang bagaimana menurut pasal 98 KUHAP ?
Bagaimana  implementasi  atau  pelaksanaan  penggabungan  gugatan  ganti kerugian  bersama  proses  perkara  pidananya  terdakwa  menurut  pasal  98  KUHAP dalam pemeriksaan di muka pengadilan ?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang diguanakan dengan  metode  ilmiah,  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  baru  guna membuktikan  kebenaran  ataupun  ketidak  benaran  dari  suatu  gejala  atau  hipotesa yang ada. 7 Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan sumber datanya berupa data sekunder, yaitu berupa kepustakaan.

## PEMBAHASAN
Penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana menurut KUHAP
7 Suratman phillips Dillah , Metode penelitian hukum , alfabeta, bandung, 2015, hlm 34.
Istilah  implementasi  di  artikan  pelaksanaan,  penerapan. 8 Maka  yang dimaksud implementasi dalam pasal 98 KUHAP adalah pelaksanaan atau penerapan ketentuan pasal 98 KUHAP dalam praktek peradilan.
Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana yang di atur dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP, berbunyi:
Jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan  perkara  pidana  oleh              pengadilan  negeri  menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
ketentuan pasal 98 ayat (1) KUHAP merupakan ketentuan yang abstrak (law in  abstracto), maka  yang  dimaksud  implementasi  pasal  98  KUHAP,  merupakan pelaksanaan hukum dalam bentuk konkrit ( law inconcreto) dalam praktek peradilan mengenai  gugatan  ganti  kerugian  yang  diproses  bersama  dengan  perkara  pidana, yaitu  bagaimana  dalam  praktek  peradilan  gugatan  ganti  kerugian  di  ajukan  dan diproses  bersama  dengan  perkara  pidana.  Begitupun  tindak  pidana  apakah  yang menimbulkan kerugian bagi korban atau pihak ketiga, hingga kerugiannya dapat dia jukan dan diproses bersama perkara pidana.
Yang  dimaksud  “penggabungan”  dalam  pasal  98 ayat  (1)  KUHAP  bukan berarti penggabungan atau berbarengan (cocursus) yang dikenal dalam hukum pidana dan juga bukan istilah “Penggabungan” (voeging) yang di kenal dalam Hukum acara perdata.  Akan  tetapi  yang  dimaksud  istilah  “penggabungan”dalam  hal  ini  adalah merupakan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diproses bersama perkara pidana.
Pengertian  gugatan  adalah  tuntutan  hak  yang  bertujuan  memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigen richting , tuntutan  yang  dimaksud  adalah  tuntutan  hak  yang  mengandung  sengketa,  yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, pengugat dan tergugat . 9
Pengertian ganti kerugian menurut KUHAP, di atur dalam pasal 1 butir 22 KUHAP, dinyatakan:
Ganti  kerugian  adalah  hak  seseorang  untuk  mendapat  pemenuhan  atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena di tangkap di tahan di tuntut atau di adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnyanya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang di atur dalam undang- undang ini.
Menurut M. Yahya Harahap , yang dimaksud pasal 1 butir 22 KUHAP ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya, ganti kerugian berbentuk sejumlah uang, karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan,
8 Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1990, hal. 327.
9 Sudikno Mertokusumo, op.cit, hal. 3.
penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 10
Mengenai ganti kerugian yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP adalah sama dengan rumusan pasal 95 ayat (1) KUHAP, hanya dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP di tambah satu alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yaitu alasan karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang.
Menurut  penjelasan pasal  95 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dimaksud “kerugian karena tindakan lain “ yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah,  penggeledahan  dan  penyitaan  yang  tidak  sah  menurut  hukum,  termasuk penahanan tanpa alasan, yaitu penahanan lebih lama dari pada yang dijatuhkan.
Tuntutan ganti kerugian dalam pasal  1 butir 22 KUHAP, pasal  95 dan 96 KUHAP, melalui proses peradilan di atur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP , yaitu melalui proses pra peradilan. Di samping tuntutan ganti kerugian melalui proses pra peradilan tersebut di atas, KUHAP juga mengatur gugatan ganti kerugian yang dapat dituntut oleh korban atau pihak ketiga ( victim of crime atau beledigde partij) yang ditimbulkan atau sebagai akibat adanya tindak pidana (delik) yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini di ataur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP.
Ganti kerugian yang disebutkan dalam pasal di atas adalah ganti kerugian yang dapat dituntut oleh korban atau pihak ketiga terhadap terdakwa, ganti kerugian yang dimaksud timbul sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ganti kerugian yang demikian ini biasanya dapat di gugat melalui proses perdata biasa, namun pasal 98 KUHAP memberikan hak bagi korban atau pihak ketiga untuk mengajukan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya terdakwa.
Dalam  KUHP  terdapat  banyak  pasal  yang  jika  dilanggar  menimbulkan kerugian materiil dan  atau immaterial bagi korban. Akan tetapi menurut KUHAP tidak  semua  tindak  pidana  dalam  KUHP  yang  berakibat  menimbulkan  kerugian materiil  dan  atau  immaterial    bagi  korban  Tindak  pidana    dapat  digugat  melalui penggabungan gugatan ganti kerugian yang diproses bersama perkara pidana, tindak pidana dalam KUHP yang menimbulkan kerugian bagi korban  sebagaimana menurut pasal 98 KUHAP.
Adapun    perkara  gugatan  ganti    kerugian  bukan  ganti  kerugian  yang  di akibatkan  tindak  pidana  sehingga  korban  menderita  kerugian  hilangnya  atau berkurangnya materi, misalnya tindak pidana dalam pasal 362,372, 378 KUHP dan lain  sebagainya.  Akan  tetapi  ganti  kerugian  yang  dapat  diperiksa  sebagaimana dimaksud pasal 98 KUHAP adalah ganti kerugian yang dimaksud pasal 99 ayat (1) KUHAP yaitu tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban, yaitu biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  korban.  Misalnya  tindak  pidana penganiayaan dimaksud pasal 351 KUHP, jika karena tindak pidana penganiayaan yang  mengakibatkan  korban  luka  pada  lengannya,  lalu  korban  berobat  ke  dokter dengan  mengeluarkan  biaya  pengobatan.  Maka  biaya  pengobatan  inilah  yang
merupakan kerugian materiil yang dapat diajukan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya terdakwa.
M. Yahya harahap berpendapat, bahwa dasar gugatan ganti kerugian ini menggunakan  dasar  pasal  1365  KUH  Pdt.,  dinyatakan:”tiap-tiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut”. Selanjutnya  tuntutan  ganti  kerugian  ini  merupakan  akibat  langsung  yang d 11 itimbulkan  oleh  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  atau  adanya hubungan  sebab  akibat  antara  tindak  pidana  yang  dilakukan  terdakwa  dengan kerugian yang diderita korban atau pihak ketiga.
Dasar  sebagai  alasan  diterimanya  penggabungan  perkara  gugatan  ganti kerugian bersama proses perkara pidana itu, yaitu :
1. Dasar dakwaan terhadap terdakwa merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi si korban atau pihak ketiga.
2. Gugatan ganti kerugian di ajukan oleh si korban atau pihak ketiga (sebagai Penggugat)  yang  diajukan  terhadap  Terdakwa  (sebagai  Tergugat)  yang sedang diperiksa di muka persidangan pidananya terdakwa.
3. Diperbolehkannya  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  yang  diajukan dalam proses perkara pidananya terdakwa (tergugat) ini melalui penetapan hakim.
Selanjutnya R. Setiawan berpendapat, bahwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Perbuatannya  merupakan  perbauatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige daad).
2. Harus ada kesalahan ( schuld).
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 12
Tindak  pidana  yang  menjadi  dasar  dakwaan  terhadap  terdakwa  harus menimbulkan  akibat  kerugian  berdasarkan  pasal  1365  KUH  Perdata,  perbuatan terdakwa harus merupakan perbuatan melawan hukum  ( onrechtmatige daad) dan harus mengandung unsur kesalahan. Bila unsur kesalahan terdakwa tidak ada dan putusannya bebas atau onslag van rechtvervolging , maka tuntutan ganti kerugiannya dinyatakan tidak dapat diterima.
Demikian  pula  kerugian  yang  ditimbulkan  harus merupakan  sebab  akibat secara  langsung    atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  yang  sedang diperiksa.  Kerugian  yang  dimaksud  adalah  segala  biaya  yang  dikeluarkan  oleh korban  sebagai  akibat  adanya  tindak  pidana.  Jadi  kerugian  yang  dapat  digugat melalui penggabungan perkara menurut  pasal  98 KUHAP adalah hanya terhadap tindak  pidana  tertentu  dalam  KUHP  yang  menimbulkan  kerugian  materiil  bagi korban  atau  pihak  ketiga.  Misalnya  tindak  pidana  pasal  351  KUHP  yang
11 M. Yahya Harahap, op.cit. hal. 607
12 R. Setiawan, Pokok-pokok hukum Perikatan, Bina cipta, Bandung, 1979, hal. 76.
mengakibatkan korban luka kaki, yan membutuhkan pengobatan, lalu korban berobat ke dokter dan mengeluarkan biaya-biaya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan itulah yang dapat digugat melalui proses penggabunganperkara .

## Penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana dalam praktek peradilan.
Maksud  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  ini  adalah  gugatan  ganti kerugian  yang  diproses  dan  diputus  bersama  perkara  pidananya  terdakwa sebagaimana ditentukan pada pasal 98 ayat (1) KUHAP.
Pengadilan negeri dalam memeriksa penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses bersama perkara pidana yang dimaksud pasal 98 ayat (1) KUHAP di dasarkan  pada  ketentuan  hukum  acara  perdata,  hal  ini  di  atur  dalam  pasal  101 KUHAP, dinyatakan bahwa:” ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak di atur lain”. Menurut Darwan Prinst , bahwa dari ketentuan pasal di atas berarti bahwa gugatan ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana dapat  dilakukan sesuai hukum acara perdata biasa. 13
Apabila gugatan ganti kerugian ini di dasarkan pada hukum acara perdata, maka syarat membuat gugatan, cara mengajukan, cara pemeriksaan perkara sampai putusan  mengikuti  ketentuan  yang  berlaku  menurut  hukum  acara  perdata  yang bersumber pada HIR, RBG dan buku IV KUH Perdata dan peraturan perundang- undangan lainnya.
Bila gugatan ganti kerugian diajukan bersama proses perkaranya terdakwa, maka  terjadi  perkara  antara  Korban  atau  pihak  ketiga  yang  dirugikan  sebagai Penggugat berhadapan dengan terdakwa yang sedang diperiksa di pengadilan sebagai Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat boleh diwakili oleh kuasa hukum, jadi pemeriksaan  gugatan  ganti  kerugian  hanya  antara  Penggugat  dan  Tergugat  saja. Sedangkan jaksa penuntut umum tidak ada sangkut pautnya sama sekali.
Prosedur  pengajuan  gugatan  ganti  rugi  bersama  proses  perkara  pidana menurut pasal 98 ayat (1) KUHAP, bukan di daftarkan di kepaniteraan, akan tetapi di ajukan  secara  tertulis  pada  persidangan  majelis  hakim  ketika  memeriksa  perkara pidananya  terdakwa  sedang  berlangsung.  Menurut Darwan  Prins, pengajuan gugatan ganti kerugian diproses bersama perkara pidananya terdakwa tidak dibuatkan nomor  perkara  khusus,  akan  tetapi  diperiksa  dan  di  putus  menjadi  satu  dengan perkara pidananya terdakwa. 14
Waktu pengajuan gugatan ganti kerugian ini ditentukan dalam pasal 98 ayat (2) KUHAP, dinyatakan: “Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat di ajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan di ajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.
13 Darwan Prinst, Hukum acara pidana dalam praktek, Jambatan, Jakarta, 2002, hal. 230.
14 Darwan Prinst, op.cit., hal. 226
Ketentuan pasal 98 ayat (2) KUHAP di atas, dapat disimpulkan, bahwa:
1. Gugatan    di  ajukan  selambat-lambatnya  sebelum  penuntut  umu menyampaikan  tuntutan  pidana  (reqoisitoir)  nya.  Hal  ini  dalam pemeriksaan perkara dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat (sumir), maka  gugatan  dapat  diajukan  sejak  dimulainya  pemeriksaan  perkara pidananya  terdakwa  sampai  sebelum  penuntut  umum  menyampaikan reqoisitoirnya (tuntutannya). Meskipun gugatan sudah di ajukan, namun pemeriksaan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  belum  dimulai  sampai sebelum penuntut umum menyampaikan reqoisitoirnya. Pemeriksaan perkara gugatan genti krugian baru dimulai bila penuntut umum sudah menyampaikan tuntutannya ( reqoisitoir)
2. Bila pemeriksaan perkara pidananya terdakwa di periksa dalam acara pemeriksaan  cepat,  maka  gugatan  dapat  di  ajukan  sejak  di  mulainya pemeriksaan perkaranya terdakwa sampai sebelum hakim menjatuhkan putusan.  Jadi  bila  gugatan  sudah  di  ajukan  saat  mulai  persidangan perkaranya  terdakwa,  namun  pemeriksaan  gugatan  belum  di  mulai sampai pemeriksaan pidana dalam acara reqoisitoir dan pleidoi selesai, atau  setidak-tidaknya  sebelum  putusan  barulah  pemeriksaan  gugatan ganti kerugian di mulai.
Setelah gugatan di ajukan, pertama kali mejelis hakim mengeluarkan surat penetapan  tentang  boleh  tidaknya  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  yang diproses  bersama  perkara  pidana  (pasal  98  ayat  (1)  KUHAP).  Bila  berdasarkan penetapan  majelis  hakim  penggabungan  perkara gugatan  ganti  kerugian  diproses bersama perkara pidananya terdakwa di kabulkan, maka pemeriksaan gugatan ganti kerugian diperiksa lebih lanjut, sedangkan pemeriksaan perkara pidananya dihentikan sementara  sampai  pemeriksaan  gugatan  ganti  kerugian  selesai,  bila  pemeriksaan gugatan ganti kerugian selesai, selanjutnya majelis hakim akan memutus perkara pidana dan gugatan ganti kerugian secara bersama-sama dalam satu putusan. Akan tetapi bila penggabungan gugatan ganti kerugian tidak dikabulkan oleh hakim, maka pemeriksaan gugatan ganti kerugian tidak diperiksa lebih lanjut dan majelis hakim akan segera memutus perkara pidananya Terdakwa.
Selanjutnya bila penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses pidana dikabulkan, maka pemeriksaan gugatan ganti kerugian dilanjutkan sesuai  dengan hukum acara perdata biasa, yaitu pemeriksaan antara korban atau pihak ketiga yang dirugikan  sebagai  Penggugat  melawan    terdakwa  yang  sedang  diperiksa  sebagai Tergugat.  Selanjutnya  sesuai  dengan  hukum  acara  perdata,  maka  terjadai    acara jawab menjawab, acara pembuktian dan acara kesimpulan.
Terdapat  ketergantungan  antara  perkara  pidananya  terdakwa  yang  sedang diperiksa dengan perkara  gugatan ganti kerugian yang diperiksa bersama perkara pidananya  terdakwa  yaitu  berkaitan  dengan  isi  putusan,  yaitu  apabila  penggugat dapat membuktikan dalil gugatan ganti kerugiannya, maka belum tentu gugatannya pasti dikabulkan, dalam perkara penggabungan ini ada keterkaitannya dengan perkara pidananya terdakwa. Apabila perkara pidana terdakwa, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian penggugat dapat  membuktikan  dalil  gugatannya,  maka  hakim  mengabulkan  gugatannya
pengugat. Namun bila perkara pidananya terdakwa, ternyata terdakwa di  putusan bebas (  vrijpraak) atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum (onslag  van rechtvervolging) ,   bila gugatan ganti kerugian itu bisa dibuktikan atau tidak, maka gugatan ganti kerugian secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima.
Kedudukan mengenai putusan hakim, bila putusan hakim mengenai perkara pidana di ajukan banding, maka otomatis perkara perdatanya juga diperiksa pada tingkat banding, termasuk bila perkara pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara perdatanya juga mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Perkara perdatanya mengikuti putusan perkara pidannya. Jadi perkara penggabungan gugatan ganti kerugian ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tergantung perkara pidananya terdakwa (pasal 99 dan 100 KUHAP).
Di dalam praktek peradilan, dalam  penggabungan perkara perdata dan pidana tersebut sebagai penggugatnya adalah korban tindak pidana  atau oleh pihak ketiga. Apabila korban tindak pidananya meninggal dunia, maka gugatannya  dilanjutkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah bisa oleh ahli warisnya atau oleh siapa saja yang dirugikan akibat tindak pidana.
Implementasi pasal 98 ayat (1) serta pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP dalam praktek peradilan dapat di perhatikan putusan pengadilan di bawah ini:
Sebagai  penggugatnya  adalah  korban  tindak  pidana.  Putusan  pengadilan negeri  Ujung  Pandang  tanggal  9  Agustus  1982  no.262  /Pid.S/1982,  sebagai terdakwanya Rudi D., usia 17 tahun, bertempat tinggal di Ujung Padang, yang di ajukan ke persidangan pengadilan negeri Ujung Pandang, karena pada bulan April 1982 terdakwa telah melukai berat lengan Natsirudin dan di opname di rumah sakit, terdakwa melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP.
Pada waktu  perkara masih dalam pemeriksaan  di muka pengadilan negeri Ujung  Pandang,  korban  Natsirudin  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  bersama proses  perkara  pidananya  Terdakwa  Rudi  D  (sebagai  Tergugat),  menuntut  ganti kerugian berupa biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan dan biaya rumah sakit seluruhnya  Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
Pengadilan Negeri Ujung Pandang memutuskan:
Perkara pidana:
-Terdakwa Rudi D terbukti melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP.
Dalam perkara perdata:
-Mengabulkan gugatan korban (penggugat)
-Menghukum Terdakwa /Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa biaya- biaya yang telah dikeluarkan sebesar  Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada penggugat (korban Natsirudin). 15
Berikutnya  gugatan  ganti  kerugian  oleh  Pihak  ketiga  sebagai  Penggugat, sedangkan  terdakwanya  sebagai  Tergugat  dalam praktek  peradilan. Sebagaimana dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Payakumbu  tanggal  2  Agustus  1984  No.  8 /TOL/F/1984/PN.Pyk. inti dakwaannya sebagai berikut:
-Terdakwa bernama Anggiat Pandiangan, lahir di Tapanuli, WNI, bertempat tinggal di Jl. Rani No. 3 Pematang Siantar, terdakwa telah mengendarai Truk Nopol BK- 2495 TC di payakumbu truk menabra Jeep yang di kendarai Drs. Dasrul, kepala Bank Pembangunan  Daerah  (BPD)  cabang  Bukit  tinggi,  sedangkan  jeep tersebut  milik BPD, Akibat tabrakan tersebut jeep rusal berat dan Drs. Dasrul meninggal dunia, terdakwa telah melanggar pasal 359 KUHP.
-ketika  pemeriksaan  perkara  terdakwa  sedang  berlangsung  di  PN.  Payakumbu, sebelum reqoisitoir di bacakan. Ny. Misian Noerdin, SH selaku Dirut BPD propinsi Sumatera Barat melalui kuas hukumnya Faisal Hamdan, SH. Mengajukan gugatan ganti kerugian bersama dalam proses perkara pidananya Terdakwa, gugatan di ajukan terhadap:
1. Anggiat Pandiangan sebagai terdakwa /tergugat I.
2. Suwandi (pemilik Truk, majikan Terdakwa) sebagai Tergugat II.
Inti  gugatannya,  bahwa  Drs.  Dasrul  adalah  kepala  Cabang  BPD  dan  merupakan bagian  dan  bawahan  BPD  Propinsi  Sumatera  Barat  adalah  anggota  dan  Pegawai Penggugat. Jeep merupakan milik penggugat, ketika dipakai Drs. Darsul di tabrak oleh Tergugat I, Jeep rusal berat, sedangkan Drs. Dasrul di rawat di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia, akibatnya penggugat di rugikan :
1. Biaya pengobatan dan perawatan Drs. Dasru. Sebesar Rp. 350.000,-  (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Biaya perbaikan mobil jeep sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
Pengadilan memutuskan :
Dalam perkara pidana:
-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dimaksud asal 359 KUHP.
Dalam perkara perdata:
-menghukum tergugat I dan II secara bersama menanggung kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 16
Sedangkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban dalam penggabungan bersama proses  pidananya terdakwa, yang  menimbulkan kerugian materiil  berupa  hilangnya  harta  korban  atau  berkurangnya  harta  korban,  maka gugatannya  tidak  dikabulkan.  Sebagaimana  putusan  Putusan  PN  Menado  No. 177/S/PN.Mnd. tertanggal 10 Juli 1986, inti dakwaannya:
-di kota Manado berdiri “koperasi Simpan Pinjam” dengan pengurusnya bernama Henky  Rumetor,  JB  Luminta,  dll.  Koperasi  tersebut  bidang  usahanya  termasuk simpan  pinjam,  termasuk  Ny.  Ani  Salianti (korban)  punya  simpanan  di  kopearsi sebesar Rp. 2.022.000,- (dua Juta dua puluh dua ribu rupiah), ternyata pada tahun 1984 pada saat rapat anggota koperasi, seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Ny.Ani Salianti (korban) ternyata tidak diserahkan, akhirnya Ny. Ani Lapor Polisi. Dan akhirnya Hengky Rumetor, dkk di ajukan oleh Jaksa ke persidangan, di dakwa dengan dakwaan primair: Ex pasal 374 jo. 55 KUHP dan Dakwaan Subsidair: Ex pasal 372 jo 55 KUHP.
-dalam persidangan saksi korban Ny.Ani  salianti mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap Para Terdakwa sebagai Para Penggugat sebesar Rp. 2.022.000,- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) di tambah bunga Rp.687.480,-+==Rp. 2.709.480,- (dua juta tujuh ratus Sembilan  ribu empat puluh delapan rupiah) yang diproses bersama perkara pidananya terdakwa yang sedang dipriksa.
-Pengadilan Negeri Menado memutuskan:
-  Menyatakan  para  terdakwa  1  sampai  denga  IV  terbukti  bersalah  melakukan kejahatan  “penggelapan  yang  dilakukan  oleh  yang  memegang  barang  itu berhubungan dengan pekerjaannya”.
-- Menolak gugatan ganti rugi yang dia jukan oleh korban Ny.Ani Salianti. 17

## KESIMPULAN
Maksud  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  ini  adalah  gugatan  ganti kerugian  yang  diproses  dan  diputus  bersama  perkara  pidananya  terdakwa sebagaimana  ditentukan  pada  pasal  98  ayat  (1)  KUHAP.  Selanjutnya  menurut ketentuan  dalam  pasal  tersebut  di  atas,  sebagai  alasan  dapat  dapat  diterimanya penggabungan gugatan ganti kerugian ini sebagai berikut:
a. Dasar dakwaan terhadap terdakwa merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi korban atau pihak ketiga.
b. Gugatan ganti kerugian di ajukan oleh korban atau pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa yang sedang diperiksa.
c. Diperbolehkannya  gugatan  ganti  kerugian  diperiksa  bersama  perkara pidananya terdakwa melalui penetapan majelis hakim.
Di  dalam  praktek  peradilan,  sebagai  pihak  dalam  penggabungan  perkara gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana, yaitu perkara antara korban atau  pihak  ketiga  yang  menderita  kerugian  materiil  sebagai  penggugat,  melawan tergugat/terdakwa pelaku tindak  pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban atau pihak ketiga yang sedang di periksa.
Kerugian materiil yang dapat di gugat melalui penggabungan gugatan ganti kerugian    bersama  proses  perkara  pidananya  terdakwa  adalah  hanya  berupa penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban atau pihak ketiga (penggugat) sebagai akibat tindak pidananya terdakwa (tergugat).
Sedangkan  kerugian  materiil  sebagai  akibat  tindak  pidana  yang  berupa berkurangnya harta atau kehilangan harta bagi korban atau pihak ketiga, misalnya akibat  dari  tindak  pidana  penggelapan,  penipuan,  pencurian,  dan  lainnya.  Maka kerugian materiil tersebut di atas tidak dapat di ajukan dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Pprakek , Djambatan, Jakarta, 2002.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.
Kansil C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka,
Jakarta, 1989.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP , Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogjakarta,1993.
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977.
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum , alfabeta, Bandung, 2015.
R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1979.
Majalah:
Varia Peradilan, Mei 1991.
Varia Peradilan, November 1991.
Varia Peradilan, Mei 1992.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No.  M.01.PW.07.03  Tahun  1982  Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.