………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDARABAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA RESPONSIBILITY OF SHARIA BANK IN IMPLEMENTATION OF MUDARABAH FINANCE TO POSITIVE LAW IN INDONESIA
Oleh
Nakzim Khalid Siddiq 1) , Muhammad Rosikhu 2) , M. Sofian Assaori 3) 1,2,3 Universitas Bumigora Email: 1 nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id , 2 roshiku@universitasbumigora.ac.id , 3 sofian@universitasbumigora.ac.id

## Abstrak
Bank  syariah  sebagai  lembaga  dan  sistem  perbankan  yang  relative  baru  di  Indonesia  memiliki produk-produk  layanan  perpankan  yang  berbeda  dengan  perbankan  konvensional,  salah  satu produk  layanan  jasa  bank  yang  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  yang  disebut  dengan  prinsip mudarabah. Mudarabah adalah perjanjian antara penanam dana/pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudarib) untuk mekukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah  yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Nisbah  adalah bagian  keuntungan  usaha  bagi  masing-masing  pihak  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan.    Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan, perjanjian  serta  doktrin  (ajaran).  hubungan  antara  nasabah  dengan  bank  pada  perbankan konvensional  terdiri  dari  dua  bentuk  yaitu  Hubungan  Kontraktual.  Hubungan  hukum  kemitraan dalam  pembiayaan  mudharabah  ini  merupakan  kerjasama  antara  shahibul  maal  untuk menyediakan dana, sedangkan pihak yang lain yaitu mudharib menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya  untuk  mengelola  usaha  kerjasama  tersebut.  Unsur  terpenting  dalam  kerjasama pembiayaan  mudharabah  adalah  kepercayaan  (trust).  Kepercayaan  ini  terutama  dari  shahibul maal kepada mudharib karena shahibulmaal tidak boleh ikut campur tangan di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut . Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pembiayaan Mudarabah, Bank Syariah

## INTRODUCTION
Perkembangan  lembaga  pembiayaan di  Indonesia  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang–undang  Nomor  25  Tahun  2000 tentang  Program  Pembangunan  Nasional  jelas mencakup lembaga keuangan lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Secara  umum  lembaga  keuangan  dapat  di kelompokkan  dalam  2  bentuk  yaitu  bank  dan bukan  bank,  dimana  perbedaan  utama  antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan  dana.  Dalam  penghimpunan dana  secara  tegas  disebutkan  bahwa  bank dapat  menghimpun  dana  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dari  masyarakat
sedangkan  lembaga  keuangan  bukan  bank hanya  dapat  menghimpun  dana  secara  tidak langsung dari masyarakat. 1
Sedangkan pada hal penyaluran dana, tidak  menyampaikan  perbedaan  secara  tegas, Bank  bisa  menyalurkan  dana  untuk  tujuan modal  kerja,  untuk  tujuan  investasi.  Hal  ini tidak  berarti  bahwa  lembaga  keuangan  bukan bank  tidak  diperbolehkan  menyalurkan  dana untuk tujuan modal kerja serta konsumsi.
1 Jamal Wiwoho, “ Peran Lembaga Keuangan Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  Dalam Memberikan  Distribusi  Keadilan  Bagi  Masyarakat  “ MMH , Jilid 43 No. 1 Januari 201. Hlm 88
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Lembaga  keuangan  baik  itu  bank maupun  lembaga  keuangan  bukan  bank mempunyai  peran  yang  sangat  penting  bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga  keuangan  tersebut  sebagai  wahana yang  mampu  menghimpun  dan  menyalurkan dana  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. 2 Sejak diberlakukannya Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998    tentang  Perbankan,  lembaga perbankan  di  Indonesia  mengenal  dua  macam lembaga  perbankan  yakni  lembaga  perbankan konvesional  dan  lembaga  perbankan  syariah. Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Bank Indonesia  diatur  Nomor  5/3/2003  tentang Fasilitas  Pembiayaan  Jangka  Pendek  bagi Bank  Syariah  yang  dimaksud  Bank  Syariah adalah Bank Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998    tentang  Perbankan, yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip  syariah,  termasuk  unit  usaha  dan kantor  cabang  bank  asing  yang  melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Perkembangan Bank Syariah di
Indonesia  mulai  membaik  secara  kuantitas sejak adanya perubahan Undangundang Perbankan No.7 Tahun 1992 menjadi Undang- undang  No.10  Tahun  1998.  Sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,  pokokpokok  ketentuan  tersebut memuat  antara  lain  :  (1)  Kegiatan  usaha  dan produkproduk bank berdasarkan prinsip syariah;  (2)  Pembentukan  dan  tugas  pokok Dewan  Pengawas  Syariah;  (3)  Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip syariah.
Karakteristik sistem perbankan syariah  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip bagi  hasil  memberikan  alternatif  sistem
2 Ibid . Hlm 88
perbankan  yang  saling  menguntungkan  bagi masyarakat  dan  bank,  serta  mendorong  aspek keadilan  dalam  bertransaksi,  investasi  yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan  menyediakan  beragam  produk  serta layanan  jasa  perbankan  yang  beragam  dengan skema  keuangan  yang  lebih  bervariatif, perbankan  syariah  menjadi  alternatif  sistem perbankan  yang  kredibel  dan  dapat  dinimati oleh  seluruh  golongan  masyarakat  Indonesia tanpa terkecuali.
Dewan Syariah Nasional menyebutkan  bahwa  jaminan  dapat  dicairkan jika terjadi
penyimpangan dan pelanggaran.Secara umum, penyimpangan timbul  karena  adanya moral  hazard.Moral Hazard terjadi ketika masalah moral dan etika dalam bisnis tidak diindahkan. Calon mudharib sering  membuat  proposal  proyek atau  laporan  keuangan  yang  tidak  sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini akan sangat berpengaruh  terhadap  kelancaran  pembayaran angsuran  dimana  pembiayaan  merupakan aktiva produktifnya sebagaimana petunjuk dari Bank Indonesia. Bank juga harus meminimalkan risiko kerugian akibat pembiayaan  bermasalah (non  performing financial). Karena pada hakikatnya, dana yang disalurkan  kepada  pihak  ketiga  (deposan  atau penabung) yang senantiasa harus dijaga. 3 Kehadiran bank syariah dengan produknya  skim mudharabah sebagai  pola usaha  kemitraan  akan  memberikan  dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat  menengah  bawah,  yang  pada akhirnya  tujuan  pembangunan  nasional  untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur  dapat  diwujudkan,  sebagaimana amanat UUD 1945.
3 Wazin.  “ Murabahah  Dalam  Hukum  Positif Dan Implementasi Pada Praktek Pembiayaan
Konsumen” Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hlm. 10
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian  dari  ajaran  Islam  yang  berkaitan dengan  ekonomi.  Salah  satu  prinsip  dalam ekonomi  Islam  adalah  larangan  riba  dalam berbagai  bentuknya,  dan  menggunakan  sistem antara  lain  prinsip  bagi  hasil.  Dengan  prinsip bagi  hasil,  Bank  Syariah  dapat  menciptakan iklim  investasi  yang  sehat  dan  adil  karena semua  pihak  dapat  saling  berbagi  baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga  akan  menciptakan  posisi  yang berimbang  antara  bank  dan  nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong  pemerataan  ekonomi  nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh  pemilik  modal  saja,  tetapi  juga  oleh pengelola modal. 4
Perbedaan  prinsip  pengelolaan  antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan prinsip
mudarabah mengakibatkan  perbedaan  hubungan  hukum nasabah  dengan  pihak  bank  dan  perbedaan tanggung  jawab  hukum  pada  kedua  bank tersebut.
Penghimpunann dana di  bank syariah dapat  berbentuk  giro,  tabungan  dan  diposito. Prinsip  operasional  syariah  yang  diterapkan dala,  penghimpunan  dana  masyarakat  adalah prinsip  wadi’ah  dan Mudarabah. Prinsip wadi’ah  adalah wadi’ah  yad  dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dhamananh berbeda  dengan  wadi’ah  amanah. Dalam wadi’ah  amanah pada  dasarnya  harta titipan  tidak  boleh  di  manfaatkan  oleh  yang dititip.  Sedangkan  dalam  mengaplikasikan prinsip mudarabah, penyimpanan atau deposan  bertindak  sebagai shaibul  maal (pemilik  modal)  dan  bank  sebagai mudharib (pengelola). 5
4 Muhamad  Rifky  Fernanda,  “Penerapan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Hukum Di Indonesia” AKTUALITA, Vol. 3 No.1 2020. Hlm 3
5 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang- syariah/pages/konsep-operasional- PBS.aspx#:~:text=Mudharabah%20adalah%20bentuk% 20kerja%20sama,maal%20dan%20keahlian%20dari%2 0mudharib diakses pada tanggal 14 januari 2022
Bank syariah melalui skim mudharabah merupakan  lembaga  keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter  antara  yang  surplus  kapital  dengan yang minus kapital tetapi memiliki keterampilan  ( skill ).  Karena  skema  produk perbankan  syariah  dalam  kategori  produksi difasilitasi  melalui  skema profit  sharing (mudharabah) dan partnership  (musyarakah) , sedangkan  kegiatan  distribusi  manfaat  hasil- hasil produk dilakukan melalui skema jual beli ( murabahah ) dan sewa menyewa ( ijarah ). 6 Secara  kata  bahasa,  Mudharabah diambil  dari  kalimat  dharaba  fil  ardh,    artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang.  Dalam  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional  NO:07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh) menyatakan  bahwa  Mudharabah  yaitu  akad kerjasama  suatu  usaha  antara  dua  pihak  di mana  pihak  pertama  (shaibul  mal,  LKS) menyediakan  seluruh  modal,  sedang  pihak kedua  (mudharib,  nasabah)  bertindak  selaku pengelola,  dan  keuntungan  usaha  dibagi  di antara  mereka  sesuai  kesepakatan  yang dituangkan dalam kontrak. 7
Bank  syariah  sebagai  lembaga  dan sistem  perbankan  yang  relative  baru  di Indonesia  memiliki  produk-produk  layanan perpankan  yang  berbeda  dengan  perbankan konvensional,  salah  satu  produk  layanan  jasa bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut dengan prinsip mudarabah. Mudarabah adalah  perjanjian  antara  penanam  dana/ pemilik  dana (sahibul  maal) dan  pengelola dana (mudarib) untuk mekukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah  yang telah  disepakati  sebelumnya. 8 Nisbah  adalah bagian  keuntungan  usaha  bagi  masing-masing
6 Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun  2008  Disahkan  Pada  Tanggal  16  Juli  2008, Lembaran Negara Republik Indonesia. Hlm 73
7 Chasanah Novambar Andiyansari,
SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam 3 (2), 42- 54,, STAI Terpadu Yogyakarta 2020. Hlm 46
8 Pasal  1  (6)  Pasal  1  (6)  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  5/7/Pbi/2003  Tentang  Kualitas Aktivas Produktif Bagi Bank Syariah.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
pihak  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  peneliti  kemudian  merumuskan  pokok permasalahan  yang  akan  dikaji,  Bagaimana hubungan  Hukum  para  pihak  dalam  praktek perbankan syariah di Indonesia dengan hukum positif Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  bangunan  sistem norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,  perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). 9 Dalam  penelitian  hukum  normatif,  bahan pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam (ilmu)  penelitian  digolongkan  sebagai  data sekunder.  Data  sekunder  tersebut  mempunyai ruang  lingkup  yang  sangat  luas,  sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku,  sampai  pada  dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 10
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan (the  statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan  merupakan  penelitian terhadap  produk-produk  hukum. 11 Pendekatan ini  dilakukan  untuk  menelaah  undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti.  Sementara  pendekatan  konseptual merupakan  penelitian  terhadap  konsep-konsep hukum,  seperti  sumber hukum,  fungsi hukum, lembaga  hukum,  dan  sebagainya.  Pendekatan ini  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting
9 Mukti  Fajar  Dan  Yulianto  Achmad,
“ Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris",
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm. 34.
10 Ibid , Hlm. 24.
11 Bahder  Johan  Nasution,  “ Metode Penelitian  Ilmu  Hukum”. Mandar  Maju,  Bandung, 2008. Hlm. 92
sebab pemahaman terhadap pandangan/ doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum dapat  menjadi  pijakan  untuk  membangun argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan  isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas  ide-ide  dengan  memberikan pengertian-pengertian  hukum,  konsep  hukum, maupun  asas-asas  yang  relevan  dengan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam Praktek  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia Dengan Hukum Positif Indonesia
Hubungan  hukum  pada  perjanjian kredit  di  bank  konvensional  bersumber  pada kitab  III KUH perdata yang mengatur tentang perikatan  dimana  obyeknya  mengenai  harta benda  atau  kekayaan,  oleh  sebab  sifat  aturan yang  termuat  dlam  kitab    III  itu  selalu  berupa suatu tuntut menuntut, maka isi kitab  ke III itu pula dinamakan hukum perutangan.
Dimana  pihak  yang  berhak  menuntut dinamakan  pihak  berpiutang,  atau  kreditur, sedangkan  pihak  yg  harus  memenuhi  tuntutan dinamakan  pihan  berhutang  atau  debitur. hubungan  hukum  pada  hutang  piutang  ialah suatu  korelasi  yang  lahir  dari  perikatan  atau perjanjian  antara  2  orang  atau  dua  pihak mengenai  harta  benda/kekayaan  dimana  pihak yg  satu  berhak  buat  menuntut  sesuatu  dari yang  lainnya  sedangkan  pihak  yang  lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
Dalam  kacamata  hukum,  hubungan antara  nasabah  dengan  bank  pada  perbankan konvensional terdiri dari dua bentuk yaitu : 12 a. Hubungan Kontraktual Hubungan  yang  paling  utama  dan  lazim antara  Bank  dengan  nasabah  adalah hubungan  Kontraktual.  Hal  ini  berlaku hampir  terhadap  semua  nasabah,  baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur, non
12 Modul Kuliah Hukum Perbankan Mengenai Teori Hukum Tentang Perlindungan Nasabah Bank ,  Program  Pasca  Sarjana  Hukum  Uii  Tahun  2003. Hlm.5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan  atas  suatu  kontrak  yang dibuat  antara  bank  sebagai  kreditur (pemberi  dana)  dengan  pihak  debitur, hubungan kontraktual
tersebut berdasarkan  atas  suatu  kontrak  yang dibuat  antara  bank  sebagai  kreditur (pemberi  dana)  dengan  pihak  debitur (peminjam dana). Hubungan kontrak yang menjadi  dasar  tarhadap  hubungan  bank dan  nasabah  debitur  bersumber  dari ketentuan-ketentuan KUH perdata tentang kontrak. Menurut pasal  1338 ayat 1 KUH perdata,  bahwa  semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berkekuatan  sama dengan  undang-undang  bagi  kedua  belah pihak.
b. Hubungan Non Kontraktual Selain  dari  hubungan  kontraktual,  dalam hubungan  hukum  antara  pihak  bank dengan  pihak  nasabah  terutama  dengan nasabah  deposan  dan  nasabah  non deposan.  Non  debitur  terdapat  hubungan non  kontraktual  yaitu  hubungan  hukum yang tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian  antara  bank  dan  nasabah. Hubungan  hukum  yang  bersifat  non kontraktual  tersebut  diantaranya  adalah hubungan
kepercayaan ( Fiduciary Relation ), hubungan kerahasiaan
( Confidential Relation ). 13
Hubungan  antara  bank  dan  nasabah penyimpan  dana  (misalnya  deposan)  tidak sekedar  hubungan  pinjam  meminjam  biasa dimana  bank  berkewajiban  mengembalikan dana  yang  diterima  dari  deposan  pada  saat tertentu  sesuai  dengan  kesepakatan.  Tetapi disamping  itu,  bank  dapat  menggunakan dana  tersebut  sedemikian  rupa  atas  dasar kepercayaan  nasabah (Fiduciary  Relation) untuk  tujuan  dan  cara  yang  dapat  menjamin kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana masyarakat yang
13 Modul Kuliah Hukum Perbankan
Mengenai Teori Hukum Tentang Perlindungan Nasabah Bank ,  Program  Pasca  Sarjana  Hukum  Uii  Tahun 2003.Hlm.5
disimpan  padanya  apabila  ditagih  sewaktu- waktu oleh penyimpannya. 14
Demikian  pula  pemberian  kredit kepada  nasabah  oleh  bank  atas  asas kepercayaan.  Prinsip  Asas  kepercayaan sangat  penting  dalam  menjaga  kesehatan bank dengan demikian harus diterapkan pada setiap  kegiatan  usaha  bank,  baik  itu  berupa penghimpunan  dana  maupun  penyaluran dana melaui perkreditan. Prudential princible berawal dari prinsip mengenal Nasabah yang lebih  dikenal  dengan Know  Your  Costumers Principle , merupakan prinsip yang direkomendasikan Committee  on  Banking Regulation  and  Supervisiory  Pratise  (Basel Committee) . 15
Serta perkembangan lembaga
perbankan karena adanya prinsip kerahasiaan yang  dikenal  dengan  istilah  rahasia  bank (secrecy) .  Kerahasiaan  informasi  yang  lahir dalam  kegiatan  perbankan  pada  dasarnya lebih  banyak  untuk  kepentingan  bank  itu sendiri. 16
Perjanjian  pembiayaan  mempunyai instrumen  bagi  hasil  bukan  “bunga”  maka hubungan  hukum  yang  terjadi  bukanlah hubungan  hukum  hutang  piutang  melainkan hubungan  hukum  kerjasama  atau  biasa disebut dengan hubungan hukum kemitraan/ Partnership .  Dalam  mudharabah terdapat  dua  pihak  yang  berjanji  melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan. 17 Dalam praktik pembiayaan di perbankan  syariah  ada  beberapa  proses  yang dilakukan  oleh  nasabah  guna  mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diinginkan,
14 Edny Wulandari “Bentuk Hubungan Hukum Antara  Bank  Dengan  Nasabah  Dalam  Perjanjian Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah” Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2015 Hlm. 78
15 Hermansyah “Perwujudan Asas
Kepercayaan  Dalam  Pengaturan  Kegiatan  Usaha Bank” Publikasi  Ilmiah  M  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015. Hlm 7 16 Muhammad Djumhana “Hukum Perbankan Di Indonesia” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm. 157
17 Buchari Alma, Ajaran Islam Dalam Bisnis , Edisi Revisi, Bandung : ALFABETA, 1994, hlm. 163.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
termasuk  dalam  akad  murabahah.  Langkah pertama, nasabah menentukan pilihan barang apa yang akan dibeli kemudian menyampaikan tujuan pembelian saat melakukan  permohonan  pembiayaan  kepada bank  dengan  melampirkan  persyaratan. Setelah itu bank akan menganalisis kemampuan nasabah dan menentukan skema pembiayaan,  umumnya  apabila  barang  yang inginkan  ada  di  pasaran  maka  digunakanlah skema murabahah. 18
Langkah selanjutnya, bank dan nasabah  melakukan  negosiasi  terkait  harga barang, spesifikasi, cara dan tempat pembayaaran.  Mengenai  pembelian  barang bank bisa memberikan kuasa kepada nasabah untuk  membeli  langsung  dari  pemasok  atau pemilik  awal.  Dalam  praktik  bank  yang memberikuasa akan menerbitkan akad wakalah . Akad ini pendamping atau pelengkap,  biasanya  akad  ini  tanggalnya sama  dengan  akad  murabahah  apabila tanggalnya  bersamaan  maka  akad wakalah harus ditandatangani lebih dulu. 19
Setelah  negosiasi  disepakati  nasabah mengajukan permohonan kepada bank dengan mengirimkan dokumen pemberitahuan  pengikatan  secara  lengkap dan  juga  surat  permohonan  nasabah.  Bank memeriksa  dokumen  apakah  syarat  syarat pendahuluan  dokumen  telah  terpenuhi.  Jika persyaratan  pendahuluan  telah  dipenuhi, bank kemudian memberikan surat persetujuan  pengambilallihan  aset  ( offering letter ).  Apabila offering  letter secara  prinsip telah disetujui dan penyerahan telah dilaksanakan,  calon  nasabah  berjanji  secara mutlak  untuk  pengambil  alih  barang  dari bank  pada  tanggal  penyerahan  yang  telah
18 Siti  Nurlailatul  Qodriyah,  Yeni  Salma Barlinti,  Gemala  Dewi,  “Jaminan  Perorangan  dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia” Jurnal  Indonesian  Notary  Volume  2  Nomor  2, Universitas Indonesia. 2020. Hlm 634
19 Ibid. Hlm 634
ditetapkan  dalam  perjanjian  dan  membayar harga jual beli kepada bank. 20
Hubungan  hukum  yang  lahir  dari perjanjian kredit pada perbankan konvensional  telah  jelas  yaitu  hubungan hukum  hutang  piutang  (debitur  kreditur), sedangkan  hubungan  hukum  pada  perjanjian pembiayaan  di  perbankan  syariah  berbeda dengan  hubungan  hukum  pada  perjanjian kredit  diperbankan  konvensional.  Hal  ini dikarenakan hubungan hukum dalam perjanjian  pembiayaan  mempunyai  sumber hukum utama yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist sehingga  perjanjian  pembiayaan  mempunyai mekanisme  kerja  yang  berbeda  dengan perjanjian kredit. 21
Mudharabah  adalah  suatu  transaksi pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  yang dilakukan  oleh  para  pihak  berdasarkan kepercayaan ( Uqud Al-Amanah ). Kepercayaan atau Trust merupakan  unsur  terpenting  dalam transaksi pembiayaan mudharabah yaitu kepercayaan dari Baitul Maal kepada Mudharib.  Kepercayaan  merupakan  unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah,  shahibul  Maal  tidak  moleh meminta  jaminan  atau  agunan  dari  mudharib dan  tidak  boleh  ikut  campur  didalam pengelolaan  proyek  atau  usaha  yang  notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut. 22 Tanpa  adanya  unsur  kepercayaan    dari shahibul maal kepada mudharib maka transaksi  mudharabah  tidak  akan  terjadi.  oleh karena unsur agama merupakan unsur penentu, maka  pada  perjanjian  mudharabah,  shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara  sepihak  bila  shahibul  maal  tidak  lagi mempunyai agama terhadap mudharib.
20 Ibid. Hlm 634 21 Edni wulandari, “ Bentuk Hubungan Hukum Antara  Bank  Dengan  Nasabah  Dalam  Perjanjian Pembiayaan  Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah” Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta. 2015. Hlm 87
22 Sutan  Remi  Syahdeini,  “ Perbankan Syariah  Produk-Produk  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya” , cetakan pertama. Jakarta : Jayakarta Agung, 2010. Hlm. 208
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## PENUTUP Kesiimpulan
Pembiayaan  adalah  suatu  pendanaan yang  diberikan  oleh  pihak  bank  untuk memfasilitasi  suatu  usaha  atau  pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada  persetujuan  atau  konvensi  antar  kedua belah pihak sinkron menggunakan waktu yang telah dipengaruhi. Hubungan hukum kemitraan  dalam  pembiayaan  mudharabah  ini merupakan  kerjasama  antara  shahibul  maal untuk  menyediakan  dana,  sedangkan  pihak yang  lain  yaitu  mudharib  menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola  usaha  kerjasama  tersebut.  Unsur terpenting dalam kerjasama pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan ( trust ). Kepercayaan  ini  terutama  dari  shahibul  maal kepada  mudharib  karena  shahibulmaal  tidak boleh ikut campur tangan di dalam pengelolaan  proyek  atau  usaha  yang  notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Bahder Johan Nasution, “ Metode
Penelitian  Ilmu  Hukum”. Mandar  Maju, Bandung, 2008.
[2] Buchari  Alma, Ajaran  Islam  Dalam
Bisnis , Edisi Revisi, Bandung : ALFABETA, 1994,
[3] Chasanah
Novambar Andiyansari, SALIHA:  Jurnal  Pendidikan  &  Agama Islam  3  (2),  42-54,,  STAI  Terpadu Yogyakarta 2020. Hlm 46
[4] Edni wulandari,  “ Bentuk Hubungan Hukum  Antara  Bank  Dengan  Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah” Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta. 2015.
[5] Edny  Wulandari “Bentuk  Hubungan Hukum  Antara  Bank  Dengan  Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah  Pada  Perbankan  Syariah” Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Indonesia. Yogyakarta. 2015. [6] Hermansyah “Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan  Usaha  Bank” Publikasi  Ilmiah M  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015.
[7] https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/ten tang-syariah/pages/konsep-operasional- PBS.aspx#:~:text=Mudharabah%20adalah %20bentuk%20kerja%20sama,maal%20d an%20keahlian%20dari%20mudharib diakses pada tanggal 14 januari 2022 [8] Jamal Wiwoho, “ Peran Lembaga Keuangan  Bank  Dan  Lembaga  Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi  Keadilan  Bagi  Masyarakat  “ MMH , Jilid 43 No. 1 Januari 2012 [9] Modul Kuliah Hukum Perbankan Mengenai Teori Hukum Tentang
Perlindungan  Nasabah  Bank ,  Program Pasca Sarjana Hukum Uii Tahun 2003.
[10] Muhamad  Rifky  Fernanda,  “Penerapan Prinsip  Perbankan Syariah Dalam Hukum
Di Indonesia” AKTUALITA, Vol. 3 No.1 2020. [11] Muhammad Djumhana “Hukum Perbankan  Di  Indonesia” Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2012.
[12] Mukti  Fajar  Dan  Yulianto  Achmad,
“ Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif Dan Empiris", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. [13] Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/Pbi/2003  Tentang  Kualitas  Aktivas Produktif Bagi Bank Syariah. [14] Siti  Nurlailatul  Qodriyah,  Yeni  Salma Barlinti, Gemala Dewi, “Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah pada Perbankan  Syariah  di  Indonesia”  Jurnal Indonesian  Notary  Volume  2  Nomor  2, Universitas Indonesia. 2020.
[15] Sutan Remi Syahdeini,  “ Perbankan Syariah  Produk-Produk  dan  Aspek-Aspek Hukumnya” ,  cetakan  pertama.  Jakarta  : Jayakarta Agung, 2010.
[16] Undang-Undang  Perbankan  Syariah  No. 21 Tahun 2008 Disahkan Pada Tanggal 16 Juli  2008,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
[17] Wazin.  “ Murabahah Dalam Hukum Positif  Dan  Implementasi  Pada  Praktek Pembiayaan Konsumen” Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten