## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 102

## SURVEI PENDAHULUAN PENTINGNYA AHLI YANG DITUNJUK OLEH PENGADILAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP
Preliminary Survey on the Importance of Court-Appointed Experts in the Proof of Civil Environment Cases
Cecep Aminudin*, Efa Laela Fakhriah, Ida Nurlinda, Isis Ikhwansyah Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
*cecepaminudin@gmail.com Naskah dikirim : 5 April 2020 Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Juni 2020

## Abstract
The role of experts is often needed in the resolution of civil environmental  disputes in the court. However, access to experts is considered as one of the obstacles. This study aims to understand the  views  of  experts  on  scientific  assistance  in  the  process  of  legal  decisions  making  in  civil environmental  cases  in  court  linked  to  the  procedural  law.  The  research  is  an  empirical  legal research in the form of a survey where respondents are determined purposively and the data are analyzed quantitatively and qualitatively. Based on the results of the survey, not all experts who are capable to be an expert according to their fields of expertise are willing to become experts in civil environmental cases on the grounds that they are not comfortable with the court atmosphere, worried that they cannot provide objective information, do not want to be involved in  a conflict, not yet familiar and or due to time constraints. However, not a few are willing to become experts according to their field of expertise in civil environmental cases in court on the grounds as a form of  duty  and  community  service,  assisting  the  court  in  making  good  decisions  and  assisting  the parties  to the  dispute  who  ask  for  help in  dispute  resolution.  Scientific  assistance in the form  of expert  statements  is  more  preferred  to  be  sought  so  that  those  asking  for  help  are  the  court  or judges including with the agreement of the parties to the dispute so that the expert can be more objective and neutral in providing opinions according to their expertise. Experts appointed by the court may also be able to overcome the constraints of unequal access to experts among the parties. Even so, it does not rule out the possibility of the parties to the dispute to ask for expert help in accordance with the needs of environmental case conditions.
Keywords: experts, court-appointed, civil, environment

## Abstrak
Peranan  ahli  seringkali  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  lingkungan  hidup  di pengadilan.  Namun  akses  terhadap  ahli  dianggap  sebagai  salah  satu  kendala.  Penelitian  ini bertujuan untuk lebih memahami pandangan ahli terhadap bantuan ilmu pengetahuan dalam proses pengambilan  keputusan hukum  dalam  perkara  perdata  lingkungan hidup  di  pengadilan  dikaitkan dengan hukum acara di pengadilan. Penelitian merupakan penelitian hukum empiris dalam bentuk survei di mana responden ditentukan secara purposif dan data dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tidak semua  ahli yang layak menjadi ahli sesuai bidang  keahliannya  bersedia  untuk  menjadi  ahli  dalam  perkara  perdata  lingkungan  hidup  di pengadilan dengan alasan karena kurang nyaman dengan suasana pengadilan, khawatir tidak dapat memberikan keterangan yang objektif, tidak ingin terlibat dalam konflik, belum tahu caranya atau belum  pernah  serta  kendala  waktu.  Namun  demikian,  tidak  sedikit  yang  bersedia  untuk  menjadi

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 103
ahli  sesuai  bidang  keahliannya  dalam  perkara  perdata  lingkungan  hidup  di  pengadilan  dengan alasan  sebagai  bentuk  tugas  dan  pengabdian  pada  masyarakat,  membantu  pengadilan  agar  dapat membuat  keputusan  yang  baik  serta  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  yang  meminta bantuan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan.  Bantuan  ilmu  pengetahuan  dalam  bentuk keterangan  ahli  lebih  cenderung  diminati  agar  yang  meminta  bantuan  adalah  pengadilan  atau hakim  termasuk  dengan  kesepakatan para  pihak  yang  bersengketa  agar ahli  lebih  dapat  bersikap objektif dan netral dalam memberikan pendapat sesuai keahliannya. Ahli yang ditunjuk pengadilan juga mungkin bisa mengatasi kendala ketidakseimbangan akses terhadap ahli diantara para pihak. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan para pihak yang bersengketa untuk meminta bantuan ahli sesuai dengan kebutuhan kondisi kasus lingkungan hidup.
Kata Kunci: ahli, ditunjuk pengadilan, perdata, lingkungan hidup

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Menurut arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ahli bentuk tidak baku akhli memiliki  empat  arti.  Yaitu  sebagai  kata  benda (noun) berarti  orang  yang  mahir, menguasai, paham sekali dalam suatu ilmu atau orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah,  menganalisis,  menginterpretasi  suatu  ilmu.  Sebagai  kata  kerja (adverb) ahli memiliki  arti  mahir  benar,  sangat  mendalam  dalam  suatu  ilmu.  Sebagai  kata  kerja  ahli juga  memiliki  arti  sangat  tekun  dan  gemar  melaksanakan  suatu  kewajiban.  Sebagai  kata benda,  ahli  juga  berarti  pangkat  dalam  jabatan  atau  tugas  fungsional,  misalnya  peneliti (Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  2015).  Ahli  dalam  Bahasa  Inggris disebut  juga expert atau specialist , skilled  highly  competent ,  atau professional (Echols dan  Shadily  1992).  Dalam  Kamus  Merriam  Webster expert sebagai  kata  benda  noun berarti one  with  the  special  skill  or  knowledge  representing  mastery  of  a  particular subject .  Sebagai  kata  sifat (adjective)  expert berarti having,  involving,  or  displaying special skill or knowledge derived from training or experience (Mish 2004) .
Dalam  hukum  acara  perdata  ahli  adalah  orang  yang  memiliki  pengetahuan  khusus  di bidang  tertentu.  Seseorang  dikatakan  sebagai  ahli  apabila  memiliki  pengetahuan  khusus (spesialis) di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga benar-benar kompeten di bidang tersebut,  keahlian  tersebut  dapat  dalam  bentuk  keterampilan (skill) karena  hasil  latihan atau  pengalaman,  sedemikian  rupa  sehingga  spesialisasi  yang  dimilikinya  sehingga

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 104
keterangan  dan  penjelasan  yang  diberikannya  dapat  membantu  menemukan  fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (Fakhriah 2017).
Dalam  konteks  pengambilan  keputusan  hukum  dalam  perkara  perdata  di  pengadilan dalam  Pasal  154  (1)  Reglemen  Indonesia  yang  diperbarui (Het  Herziene  Indonesisch Reglement) disebutkan  ―jika  pengadilan  negeri  menganggap  perkara  itu  dapat  menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas  permintaan  kedua  pihak,  maupun  karena  jabatannya.  Dalam  hal  demikian,  akan ditentukan  hari persidangan, supaya pada hari itu ahli  itu  memberi laporan, baik  dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah (Pasal 154 (2)). Orang  yang  tak  boleh  didengar  sebagai  saksi  tidak  boleh  diangkat  jadi  ahli  (Pasal  154 (3)). Pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu  berlawanan  dengan  keyakinannya  ((Pasal  154  (4))).  Pada  seseorang,  tidak.  dapat dituntut  untuk  mengetahui  segala-galanya.  Demikian  pula  pada  seorang  hakim,  oleh karena  itu  hakim  diberi  kesempatan  apabila  dipandang  berfaedah,  kemungkinan  untuk minta  pertolongan  atau  pendapat  seorang  ahli.  Pada  hakekatnya  hal  tersebut  adalah merupakan alat atau sarana bagi hakim untuk  mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil (Fakhriah 2015).
Meskipun  penyelesaian  sengketa  lingkungan  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  namun terkadang  hal  tersebut  tidak  menyelesaikan  masalah  secara  tuntas  (Fakhriah  2013). Sehingga  penyelesaian  secara  litigasi  di  pengadilan  tetap  dilakukan.  Peranan  ahli, meskipun  seringkali  dibutuhkan  dalam  pembuktian  perkara  perdata  lingkungan  hidup  di pengadilan (Takdir Rahmadi 2012; Paulus Effendi Lotulung 1993), namun akses terhadap ahli  dianggap  sebagai  salah  satu  kendala.  Hal  tersebut  terutama  bagi  para  pihak  yang bersengketa yang secara sosial ekonomi lemah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi lingkungan yang memiliki hak gugat di pengadilan (Nicholson 2009; Mas Achmad  Santosa  dkk.  1997).  Saksi  ahli  dipergunakan  di  pengadilan  terkait spesialisasinya  dalam suatu disiplin  ilmu sehingga  mampu  memberikan  interpretasi atau komentar  ilmiah (scientific  verification) yang  dipercaya  diantaranya  atas  hasil  analisis yang dilakukan oleh laboratorium (Sholihah 2011).

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 105

## 1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  pandangan  ahli  terhadap  bantuan ilmu  pengetahuan  dalam  bentuk  keterangan  ahli  dalam  proses  pengambilan  keputusan hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  lingkungan  hidup  di  pengadilan  dikaitkan dengan hukum acara perdata.

## STUDI PUSTAKA
Pemahaman  ahli  terhadap  konteks  pengambilan  keputusan  hukum  di  pengadilan  serta bagaimana pengadilan memahami kebutuhan ahli itu sendiri merupakan hal yang penting bagi  efektifnya  bantuan  ilmu  pengetahuan  dalam  pengambilan  keputusan  hukum  di pengadilan.  Mereview  buku  karya  Tal  Golan  yang  berjudul Laws  of  Men  and  Laws  of Nature:  The  History  of  Scientific  Expert  Testimony  in  England  and  America yang diterbitkan Harvard University Press tahun 2004, Sheila Jassanof mengungkapkan, saling pemahaman  antara  ahli  dengan  pengadilan  diperlukan  agar  proses  transfer  pengetahuan dapat  berjalan  lancar.  Hakim  perlu  memahami  informasi  dan  pengetahuan  yang disampaikan  ahli  dan  berfikir  sebagaimana  layaknya  seorang  ilmuwan.  Sistem pengambilan  keputusan  hukum  yang  menempatkan  ahli  sebagai  pihak  yang  netral  dan mampu  memberikan  keterangan  yang  obyektif  dianggap lebih  diutamakan  dibandingkan sistem  yang  menempatkan  ahli  seperti  sebuah  perusahaan  yang  tergantung  pada  pihak yang membutuhkan bantuan (Jasanoff 2005). Hal tersebut juga dipandang peneliti relevan dalam penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup di pengadilan.
Menurut  Ozawa,  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam  penyelesaian  sengketa lingkungan,  akses  terhadap  keahlian  ilmiah  seharusnya  bersifat  terbuka  untuk  semua pihak  yang  berkepentingan,  terbebas  dari  kepentingan  politik  dan  bertujuan  untuk mengedukasi  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  informasi  ilmiah  yang  disajikannya (Ozawa 1996).
Menurut  Pedoman  Penanganan  Perkara  Lingkungan  Hidup,  untuk  menentukan  adanya pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan,  hakim  dapat  menunjuk  ahli  independen dengan  biaya  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Terkait  dengan  pembuktian ilmiah,  apabila  ada  dua  keterangan  ahli  yang  berbeda  maka  hakim  dapat:  1)  memilih

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 106
keterangan  berdasarkan  keyakinan  hakim  dengan  memberikan  alasan  dipilihnya keterangan  alat  bukti  yang  dihadirkan  oleh  keterangan  ahli;  atau  2)  menghadirkan  ahli lain  dengan  pembebanan  biaya  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak;  3)  menerapkan prinsip  kehati-hatian.  Kriteria  ahli  yang  dapat  diajukan  sebagai  ahli  perkara  perdata, pidana  dan  tata  usaha  negara  lingkungan  hidup  adalah  sebagai  berikut:  a.  Memiliki disiplin  ilmu  sesuai  dengan  perkara  yang  dibuktikan  melalui  ijazah,  minimal  S2 (akademis); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli; b. Pernah menyusun atau membuat  karya  ilmiah  atau  penelitian  relevan  (pakar);  c.  Aktif  dalam  seminar  atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV). Penunjukkan ahli oleh hakim dalam hal terjadi perbedaan keterangan ahli dan hakim belum yakin atau dalam hal tergugat dan penggugat  tidak  mengajukan  ahli,  hakim  dapat  menunjuk  ahli  lain  yang  dianggap  netral atau  dapat  menerapkan precautionary  principles .  Dalam  hal  hakim  menunjuk  ahli  lain, maka  hakim  dapat  menetapkan  pihak  yang  harus  menanggung  biaya  ahli  (Mahkamah Agung 2013).
Menurut  Windu  Kisworo,  secara  umum  pengaturan  hukum  di  Indonesia  sudah  memuat prinsip-prinsip  dari  kriteria  Daubert  yang  mensyaratkan  agar  teori  dan  metode  yang digunakan  dalam  menentukan  bukti  ilmiah  telah  teruji  secara  ilmiah (falsifiability  test) , potential  error  rate -nya  rendah  serta  telah  melalui peer  review dan  telah  diterima  oleh komunitas  ilmiah (general  acceptance) .  Selain  itu  prinsip-prinsip  tersebut  juga  telah secara  umum  digunakan  dalam  penanganan  perkara  perdata  lingkungan.  Namun demikian,  hal  ini  belum  dapat  dianggap  cukup.  Terdapat  beberapa  tantangan  yang dihadapi di lapangan yaitu bahwa aturan yang ada selama ini belum memberikan panduan yang  lengkap untuk  menilai  validitas bukti  ilmiah  yang  diajukan  dalam persidangan  dan pengetahuan  khusus  yang  dimiliki  oleh  ahli.  Untuk  itu,  peraturan  dan  pedoman  tentang pembuktian  dalam  perkara  lingkungan  di  pengadilan  perlu  disempurnakan.  Perhatian khusus  perlu  diberikan  pada  aspek  penggunaan  metode  ilmiah  dalam  menentukan validitas  bukti  ilmiah,  serta  pendapat  ahli  yang  harus  didasarkan  oleh  pengetahuan khusus. Aspek-aspek lain yang relevan dan penting perlu diidentifikasi lebih lanjut secara komprehensif.  Namun  demikian,  perlu  diakui  bahwa  penyempurnaan  peraturan  yang diusulkan tersebut akan memberikan tantangan tersendiri bagi hakim (Kisworo 2018).

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 107
Pengaturan  yang  detail  berarti  mensyaratkan  hakim  untuk  memiliki  pengetahuan  ilmiah (scientific  knowledge) yang  memadai.  Tentunya  hakim  tidak  diharapkan  untuk  dapat memiliki  pemahaman  layaknya  seorang  ilmuwan.  Namun,  hakim  diharapkan  mampu merumuskan  pertanyaan-pertanyaan  penting  dalam  menilai  validitas  bukti  ilmiah  dan kualifikasi  saksi  ahli,  agar  dapat  memberikan  pendapat  ilmiah  yang  relevan  dengan perkara.  Oleh  sebab  itu,  penguatan  hukum  tersebut  juga  perlu  didukung  dengan  adanya pelatihan khusus bagi hakim, dengan materi dan metode yang tepat. Metode yang dipakai harus dapat membantu hakim dalam memilah dan memilih bukti ilmiah yang relevan, dan menerapkan ke dalam suatu perkara (Kisworo 2018).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  (Soekanto  2015)  dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed approach) . Data dikumpulkan dengan  cara  survei  di  mana  sampel  ditentukan  secara  non-probabilistik  dengan  cara aksidental,  purposif  dan  bola  salju (snow  ball) dengan  pertimbangan  kemudahan  dan luasnya  subyek  penelitian . Kriteria  responden  yaitu  mereka  yang  dianggap  layak  oleh peneliti  untuk  menjadi  ahli  dalam  perkara  perdata  lingkungan  hidup  di  pengadilan  yang berprofesi  sebagai  dosen,  peneliti  atau  profesional  di  bidang  lingkungan  hidup.  Data dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  disusun  oleh  peneliti  dan  diisi  oleh responden  secara  online (self-administered  questionnaire) .  Jumlah  sampel  ditentukan berdasarkan kriteria variasi data penelitian (Aslichati, Prasetyo, dan Irawan 2017). Survei dilakukan dari tanggal 24 Februari 2020 hingga – 15 Maret 2020.
Informasi  berdasarkan  hasil  survei  dianalisa  secara  kuantitatif  dengan  metode  statistik dengan bantuan software survei online Lime Survey yang bersifat open source dan secara kualitatif  dengan  menggunakan  metode  analisis  isi (content  analysis) dengan  ditalikan pada  teori  dan  hukum  acara  dalam  konteks  penyelesaian  sengketa  perdata  lingkungan hidup di pengadilan dan data disajikan secara deskriptif.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.3 Profil Responden
Responden  penelitian  ini  berjumlah  57  orang  dengan  keahlian  yang  beragam  di  bidang lingkungan hidup seperti hukum lingkungan, ilmu hukum, teknik lingkungan, lingkungan hidup  secara  umum,  pengolahan  air  limbah,  teknologi  pengelolaan  lingkungan, pengelolaan  kualitas  udara  dan  pengendalian  pencemaran  udara,  proteksi  lingkungan pertanian dan pengembangan masyarakat, sumber daya air, pengelolaan lingkungan hidup dan  perubahan  iklim,  pengelolaan  kualitas  air, bioelectrochemistry dan  pengolahan lumpur  domestik  dan  industri, environmental  remediation ,  sampling  udara  dan  analisa sampel,  pengelolaan  sampah  perkotaan, meteorology ,  konservasi landscape ,  pendidikan lingkungan  hidup,  manajemen  lingkungan  dan  bencana  geologi,  akses  informasi, partisipasi,  desentralisasi,  lingkungan  pertambangan,  perubahan  iklim,  hidrodinamika laut, serta geo-ekologi.

## Grafik 1 Pendidikan Terakhir Responden
Pendidikan  terkait  keahlian  responden  seperti  ditunjukan  pada  grafik  1  adalah  Sarjana (S1) sebanyak 11 orang atau 19,30%, Magister (S2) sebanyak 25 orang atau 43.86% dan

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 109
Doktor  (S3)  sebanyak  36  orang  atau  63,16%.  Bidang  ilmu  dalam  pendidikan  terkait keahlian  meliputi  ilmu  lingkungan,  teknik  lingkungan, water  resources ,  pengendalian pencemaran  di  industri ,  ecological  engineering ,  lingkungan  hidup, environmental management  and  technology,  pure  and  applied  biology ,  kimia,  pertanian,  klimatologi, kebijakan  dan  hukum  lingkungan, environmental  engineering  and  management ,  hukum internasional, ilmu  hukum, teknologi pertanian, sistem pengelolaan lingkungan regional, serta rekayasa pertambangan.

## Grafik 2 Pelatihan yang Pernah diikuti Responden
Selain pendidikan formal, seperti ditunjukan pada Grafik 2, responden juga sudah pernah mendapatkan  pelatihan  terkait  keahliannya  sebanyak  1-5  kali  (36,  84%),  6-10  kali (31,58%),  10-15  kali  (14,04%)  dan  lebih  dari  16  kali  (17,54%).  Seperti  dijelaskan sebelumnya  seorang  ahli  mendapatkan  pengetahuan  khusus  selain  karena  pengalaman juga karena pelatihan yang diikutinya.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 110
Sedangkan  pengalaman  responden  seperti  ditunjukan  pada  Grafik  3  di  bidang keahliannya antara 1-5 tahun (1,75%), 6-10 tahun (12,28%), 11-15 tahun (26,32%), 16-20 tahun (28,07%) dan lebih dari 20 tahun (31,58%).

## Grafik 3 Pengalaman Responden di Bidang Keahliannya
Sebanyak  66,67%  responden  seperti  ditunjukan  pada  Grafik  4  menyatakan  pernah melakukan  publikasi  ilmiah  dalam  jurnal  nasional,  64,91%  publikasi  dalam  jurnal internasional,  40.53%  publikasi  bab  dalam  buku,  22,81%  publikasi  dalam  bentuk  buku, 56,14%  dalam  prosiding  konferensi  ilmiah  nasional  dan  64,91%  dalam  prosiding konferensi  ilmiah  internasional.  Sedangkan  14,04%  menyatakan  karyanya  dalam  bentuk konten  website,  hak  kekayaan  intelektual  seperti  paten,  perancangan  peraturan perundang-undangan (legislative drafting) , dokumen perencanaan, laporan studi dan ada juga yang tidak pernah melakukan publikasi sama sekali.
Grafik 4 Publikasi yang dilakukan Responden

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 111
Seperti  ditunjukan  pada  Grafik  6,  sebanyak  66,67%  responden  bekerja  sebagai  dosen, 24,56%  sebagai  peneliti  dan  12,28%  sebagai  profesional  serta  7,02%  pekerjaan  lainnya. Responden  bekerja  di  lembaga  pendidikan  negeri  dan  swasta,  lembaga  penelitian pemerintah,  pegawai  negeri  sipil  di  instansi  lingkungan  hidup  pusat  dan  daerah, profesional  di  institusi  swasta  serta  lembaga  swadaya  masyarakat.  Menurut  Koesnadi Hardjasoemantri karena peran penting saksi ahli dalam perkara lingkungan, saksi ahli ini dapat  diminta  kepada  Pusat  Studi  Lingkungan  (PSL)  yang  ada  di  perguruan  tinggi. Kerjasama  yang  erat  menurutnya  hendaknya  dibina  oleh  pengadilan  dan  pusat  studi lingkungan (Hardjasoemantri 2006).

## Grafik 5 Pekerjaan Responden
Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dosen adalah pendidik  profesional  dan  ilmuwan  dengan  tugas  utama  mentransformasikan, mengembangkan,  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni  melalui pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  (Republik  Indonesia  2005). Menurut  Peraturan  Kepala  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  Nomor  08/E/2013 Tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah, peneliti adalah seseorang yang  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  penelitian  ilmu  pengetahuan  sesuai  dengan bidang  kepakaran  dan  kompetensi  yang  diakui  oleh  peraturan  yang  berlaku  serta  dibina oleh  lembaga  pembina  peneliti  di  Indonesia  (LIPI  2013).  Undang-Undang  Nomor  11

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 112
Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi penelitian adalah kegiatan  yang  dilakukan  menurut  metodologi  ilmiah  untuk  memperoleh  data  dan informasi  yang  berkaitan  dengan  pemahaman  tentang  fenomena  alam  dan/atau  sosial, pembuktian  kebenaran  atau  ketidakbenaran  suatu  asumsi  dan/atau  hipotesis,  dan penarikan  kesimpulan  ilmiah  (Republik  Indonesia  2019).  Selain  ilmuwan  seperti  dosen dan peneliti, profesional  di bidang  lingkungan  hidup juga dimungkinkan  menjadi ahli di pengadilan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik  kasusnya.  Menuru  Jassanof, Seorang  ahli  dapat  berupa  seorang  praktisi (expert  practioner) ,  profesional (expert- professional) atau ilmuwan (expert scientist) (Jasanoff 2008).

## 1.4 Menjadi Ahli di Pengadilan
Sebanyak  29.82%  responden  (17  orang)  sebagaimana  ditunjukan  pada  Grafik  6 menyatakan pernah menjadi ahli di pengadilan, dan sisanya sebanyak 70.18% (40 orang) belum pernah.

## Grafik 6 Pengalaman Menjadi Ahli di Pengadilan
Yang pernah memberikan keterangan ahli (menjadi saksi ahli) di pengadilan sebanyak 14 orang  (24,56%)  memberikannya  antara  1-  5  kali,  sebanyak  2  orang  (3,51%)  antara  6-10 kali dan 1 orang (1.75%) pernah memberikannya lebih dari 20 kali.
Seperti  ditunjukan  pada  Grafik  8,  secara  keseluruhan,  31  orang  (54,39%)  menyatakan bersedia  untuk  menjadi  ahli  dalam  perkara  perdata  lingkungan  hidup  di  pengadilan sedangkan 26 orang (45,61%) tidak bersedia.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 113

## Grafik 7 Kesediaan Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan
Responden  yang  tidak  bersedia  memberikan  keterangan  ahli  di  pengadilan  menyatakan kurang  nyaman  dengan  suasana  pengadilan  sebanyak  8  orang  (14,04%),  khawatir  tidak dapat  memberikan  keterangan  yang  objektif  sebanyak  6  orang  (10,54%),  tidak  ingin terlibat  dalam  konflik  sebanyak  10  orang  (17,54%),  belum  tahu  caranya  atau  belum pernah  sebanyak  13  orang  (22,81%)  serta  kendala  waktu  sebanyak  12  orang  (21.05%) serta  alasan  lainnya  1  orang  (1,75%).  Keterangan  tambahan  yang  diberikan  oleh responden  adalah  seringkali  saksi  ahli  seperti  menjadi  terdakwa,  mendapatkan pertanyaan-pertanyaan  menyudutkan  dan  meragukan  kemampuan,  khawatir  informasi hanya  berasal  dari  para  pihak  yang  bersengketa  saja,  adanya  konflik  yang  sebenarnya biasanya di luar hal yang dibicarakan dalam konteks peradilan perkara lingkungan, belum pernah  melihat  suasana  dalam  pengadilan,  khawatir  tidak  menguasai  materi  serta  terikat pekerjaan  lembaga.  Ada  juga  yang  menyatakan  bentuk  penyampaian  keterangan  ahli seharusnya presentasi dan diskusi, bukan menjawab pertanyaan yang ditanyakan hakim.
Responden yang bersedia memberikan keterangan ahli di pengadilan menyatakan sebagai tugas  dan  pengabdian  pada  masyarakat  sebanyak  23  orang  (40,35%),  membantu pengadilan  agar  dapat  membuat  keputusan  yang  baik  sebanyak  28  orang  (49,12%)  serta membantu  para  pihak  yang  bersengketa  yang  meminta  bantuan  sebanyak  6  orang (21,05%). Alasan yang dikemukakan adalah sebagai warga negara adalah tugas agar ilmu dan  pengetahuan  yang  dimiliki  dapat  dibagi  pada  masyarakat,  masyarakat  memerlukan

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 114
pendampingan  dalam  kasus  lingkungan  hidup,  membantu  menyelesaikan  persoalan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan,  serta  sebagai  salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsi dari seorang dosen berkewajiban menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui fungsi pengabdian pada masyarakat.
Selain  itu  juga  ada  yang  menyatakan  walaupun  agak  menakutkan,  tapi  harus  belajar melihat  persoalan  dari  kacamata  yang  berbeda-beda  dan  mungkin  jadi  kebutuhan pengadilan,  karena  beberapa  kali  diminta  untuk  menjadi  saksi  ahli  dalam  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  oleh  instansi  lingkungan  hidup, memberikan  pandangan  mengenai  tema  lingkungan  pada  perkara  atau  sengketa lingkungan  sesuai  dengan  bidang  keahlian,  tanggung  jawab  memberikan  kebenaran  dari sudut  pandang  keilmuan  yang  dimiliki  serta  memberikan  masukan  dari  sisi  keilmuan. Selain  itu  juga  ada  yang  menyatakan  seorang  dosen  harus  bisa  bertindak  sebagai academic leader di mana bisa memberikan pencerdasan kepada masyarakat dalam hal ini adalah  pengadilan  sehingga  hakim  dapat  membuat  keputusan  terbaik.  Pernyataan  lain adalah sebagai bentuk peran serta untuk penyelesaian masalah atau sengketa berdasarkan keahlian  di  bidangnya  serta  dosen  harus  bisa  bertindak  bijaksana  dalam  memberikan keterangan di pengadilan.
Menjadi ahli di pengadilan dalam proses hukum yang bersifat contentiosa memang tidak selalu  dapat  dipahami  sebagai  tugas  ilmuwan  untuk  melakukan  pengabdian  pada masyarakat.  Pengajuan  ahli  oleh  salah  satu  pihak  dapat  menimbulkan  persepsi  yang berbeda  dan  bahkan  mungkin  berujung  pada  gugatan  hukum.  Oleh  karena  itu  tidak mengherankan  apabila  ada  yang  mengatakan  menjadi  ahli  yang  memperjuangkan kepentingan  lingkungan  hidup  menjadi  kebanggaan  dan  pengabdian  pada  bangsa  dan negara  dan  meskipun  banyak  godaan  namun  harus  mempertimbangkan  sesuai  dengan keilmuan  dan  keyakinan.  Selain  itu,  menjadi  ahli  di  pengadilan  mungkin  juga mempertimbangkan  harapan  dan  menjadi  ekspresi  idealisme  seorang  ahli  untuk memperjuangkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  di  samping  harus  mempunyai kemampuan dan pemahaman keilmuwan yang kuat serta kemampuan menjelaskan fakta- fakta  hukum  yang  ada  dan  memiliki  keberanian  menghadapi  berbagai  ancaman  maupun godaan  dari  pihak  berperkara.  Laporan  ilmiah  yang  disusun  ahli  seharusnya  mudah

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 115
dipahami oleh hakim karena pembuktian yang ahli sampaikan bertujuan membantu hakim memahami kasus dan peristiwa hukum dengan jelas (Virna P Setyorini 2018).

## 1.5 Pandangan Terhadap Pihak yang Meminta Bantuan Ahli
Terhadap  pertanyaan  mengenai  pihak  yang  lebih  tepat  untuk  meminta  bantuan  kepada ahli  untuk  memberikan  keterangan  di  pengadilan,  responden  yang  memilih  hakim  atau pengadilan sebanyak 32 orang atau 56,14%, para pihak yang bersengketa masing-masing sebanyak  23  orang  atau  40,35%,  persetujuan  bersama  para  pihak  yang  bersengketa sebanyak 14 orang atau 24,58% serta hakim atau pengadilan dengan persetujuan bersama para  pihak  yang  bersengketa  sebanyak  29  orang  atau  50,88  %  serta  alternatif  lainnya  2 orang atau 3,51%. Responden diperbolehkan untuk memberikan jawaban lebih dari satu. Secara grafis jawaban responden tersebut dapat digambarkan pada grafik 9 berikut ini.

## Grafik 8 Pandangan Tentang Pihak yang Lebih Tepat Meminta Bantuan Ahli di Pengadilan
Terhadap  pertanyaan  ini,  responden  ada  yang  memberikan  respon  tambahan  berupa pendapat  bahwa  hakim  adalah  pihak  yang  paling  tepat  untuk  menentukan  meminta bantuan  kepada  ahli  untuk  memberikan  keterangan  di  pengadilan  dan  persetujuan  dari para pihak yang bersengketa hanya dijadikan second opinion sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam memutuskan saksi ahli. Pendapat ini juga kemungkinan terkait dengan pendapat  pengadilan  sebagai  institusi  yang  harus  bersikap  adil  dan  untuk  menghindari subyektifitas ahli sehingga ahli lebih netral dan tidak berpihak serta menghindari conflict of  interest dan  untuk  memastikan  independensi  dan  objektivitas  ahli.  Ada  juga  yang

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 116
melihat  hal  ini  sebagai  upaya  agar  tidak  ada  kesan  pemihakan  dan  sebagai  penguatan terhadap hakim dalam perkara lingkungan.
Ada  yang  mengemukakan  pentingnya  persetujuan  para  pihak  adalah  agar  dicapai keterbukaan  terhadap  kemampuan  ahli  yang  disetujui  para  pihak  sehingga  diharapkan akan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Namun demikian, hak para pihak untuk meminta bantuan ahli juga menjadi pilihan, hal ini kemungkinan terkait dengan  kondisi  kasus  lingkungan  hidup  di  mana  para  pihak  mungkin  memerlukan bantuan ahli sebelum perkara masuk ke pengadilan.

## SIMPULAN
Tidak  semua  ahli  yang  layak  menjadi  ahli  sesuai  bidang  keahliannya  bersedia  untuk menjadi ahli dalam perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dengan alasan karena kurang nyaman dengan suasana pengadilan, khawatir tidak dapat memberikan keterangan yang  objektif,  tidak  ingin  terlibat  dalam  konflik,  belum  tahu  caranya  atau  belum  pernah serta  kendala  waktu.  Namun  demikian,  tidak  sedikit  yang  bersedia  untuk  menjadi  ahli sesuai bidang keahliannya dalam perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dengan alasan sebagai bentuk tugas dan pengabdian pada masyarakat, membantu pengadilan agar dapat  membuat  keputusan  yang  baik  serta  membantu  para pihak  yang  bersengketa  yang meminta bantuan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Bantuan ilmu pengetahuan dalam  bentuk  keterangan  ahli  lebih  cenderung  diminati  agar  yang  meminta  bantuan adalah  pengadilan  atau  hakim  termasuk  dengan  kesepakatan  para  pihak  agar  ahli  lebih bisa  bersikap  objektif  dan  netral  dalam  memberikan  pendapat  sesuai  keahliannya.  Ahli yang ditunjuk pengadilan juga mungkin bisa mengatasi kendala ketidakseimbangan akses terhadap  ahli  diantara  para  pihak.  Meskipun  demikian,  hal  tersebut  tidak  menutup kemungkinan  para  pihak  untuk  meminta  bantuan  ahli  sesuai  dengan  kebutuhan  kondisi kasus lingkungan hidup.
Untuk  memastikan  objektifitas  dan  profesionalitas  ahli  dalam  memberikan  keterangan sebaik-baiknya sesuai pengetahuannya selain sumpah ahli di pengadilan, perlu juga dikaji masalah  kode  etik  ahli  serta  pengembangan  suatu  register  ahli  yang  dibuat  oleh pengadilan atau organisasi lainnya yang memiliki perhatian pada akses terhadap ahli oleh

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 117
pengadilan  dan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan  di pengadilan secara independen.

## DAFTAR PUSTAKA
Aslichati,  Lilik,  H.I.  Bambang  Prasetyo,  dan  Prasetya  Irawan.  2017. Metode  Penelitian Sosial . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Echols, John M., dan Hasan Shadily. 1992. Kamus Indonesia-Inggris . Jakarta: Gramedia Pustaka  Utama.
Fakhriah, Efa Laela. 2013. ―Small Claims Court in Environmental Disputes Resolution to Support the Realization of SustainableDevelopment.‖ Sociology Study 3 (8): 588‐ 595.
———.  2015. Perbandingan  HIR  dan  RBG  Sebagai  Hukum  Acara  Perdata  Positif  di Indonesia . Bandung: Keni Media.
———.  2017. Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Pembuktian  Perdata .  Bandung:  Refika Aditama.
Hardjasoemantri,  Koesnadi.  2006. Ekologi,  Manusia  dan  Kebudayaan .  Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Jasanoff, Sheila. 2005. ―Science in court.‖ Nature , 3 Maret 2005.
———.  2008.  ―Representation  and  Re-Presentation  in  Litigation  Science.‖
Environmental Health Perspectives 116 (1): 123–29. https://doi.org/10.1289/ehp.9976.
Kisworo,  Windu.  2018.  ―Aplikasi  Prinsip-Prinsip  Terkait  Bukti  Ilmiah  (Scientific Evidence) di Amerika Serikat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia.‖ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 5 (1): 24–59.
LIPI. 2013. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 08/E/2013 Tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah .
Mahkamah  Agung.  2013. Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor:    36/KMA/SK/II/2013  Tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penanganan Perkara Lingkungan Hidup .
Mas  Achmad  Santosa,  Takdir  Rahmadi,  Sulaiman  N.  Sembiring,  dan  Rosa  Vivien Ratnawati.  1997. Penerapan  Asas  Tanggung  Jawab  Mutlak  (Strict  Liability)  di Bidang Lingkungan Hidup . Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law. Mish, Frederic C., ed. 2004. The Merriam Webster Dictionary . Massachusetts: Merriam- Webster Incorporated.
Nicholson, David. 2009. Environmental Dispute Resolution in Indonesia . Leiden: KITLV Press.

## Vol. 2 No. 2 Juli 2020

## 118
Ozawa, Connie P. 1996. ―Science in Environmental Conflicts.‖ Sociological Pespectives 39 (2): 219–30.
Paulus  Effendi  Lotulung.  1993. Penegakan  Hukum  Lingkungan  oleh  Hakim  Perdata . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  2015. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Republik  Indonesia.  2005. Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2005  Tentang  Guru  dan Dosen .
———.  2019. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Sistem  Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .
Sholihah,  Arni  Rahmawati  Fahmi.  2011.  ―Peran  Saksi  Ahli  Dan  Laboratorium  Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.‖ 12 Desember 2011.
https://blogs.itb.ac.id/sholihah/2011/12/12/peran-saksi-ahli-dan-laboratorium- dalam-penegakan-hukum-lingkungan/. Soekanto,  Soerjono.  2015. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia.
Takdir Rahmadi. 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Virna P Setyorini. 2018. ―KLHK kumpulkan ahli perkuat penegakan hukum lingkungan.‖ ANTARA News , Oktober 2018. https://www.antaranews.com/berita/762545/klhk- kumpulkan-ahli-perkuat-penegakan-hukum-lingkungan.