## Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan
Volume 10 Issue 2 2022 Pages 369-380 website: https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index
Studi  Analisis  Kelayakan  Penyaluran  Modal  Usaha  Pertanian  dalam Perspektif UU NO. 21 Tahun 2008
Maula Nasrifah 1* , Khovivatul Jannah 2 1, 2 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo *e -mail : nasrifahmaula@gmail.com
Abstract : This research aims to analyze the feasibility process in channeling financing at BMT UGT Sidogiri then analyze its conformity with Law No. 21 of 2008 and explain whether or not the process is  feasible  to  provide  financing  of  agricultural  business  capital.  Based  on  the  results  of  research  on the ground it was found that the first step to analyze the feasibility of business capital distribution is to  know  the  financing  application  procedure,  and  analyze  the  feasibility  of  financing  customers  in BMT  UGT  Sidogiri  reviewed  from  Law  No.21  of  2008.  This  research  uses  qualitative  methods,  to gain  a  deep  understanding  that  is  suggested.  Data  collection  techniques  include  interviews, observations and documentation.
Keywords : feasibility analysis, financing, distribution of agricultural business capital
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  kelayakan  dalam  menyalurkan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri kemudian menganalisa kesesuaiannya dengan UU No. 21 Tahun 2008  dan  menjelaskan  layak  atau  tidak  prosesnya  memberikan  pembiayaan  modal  usaha  pertanian. Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan  ditemukan  bahwa  langkah  awal  untuk  menganalisa kelayakan penyaluran modal  usaha adalah dengan mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan, dan menganalisis  kelayakan  nasabah  pembiayaan  di  BMT UGT  Sidogiri  ditinjau  dari  UU  No.21 Tahun 2008.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  untuk  mendapatkan  suatu  pemahaman  yang mendalam  yang  disarankan.  Tehnik  pengumpulan  datanya  meliputi    wawancara,  observasi  dan dokumentasi.
Kata kunci : analisis kelayakan, pembiayaan, penyaluran modal usaha pertanian
Copyright (c) 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Kraksaan  adalah  lembaga  keuangan  yang  menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dimana lembaga keuangan ini berorientasi pada  sosial  keagamaan  yang  kegiatan  utamanya  yaitu  menampung  serta  menyalurkan  harta masyarakat  berupa  Zakat,  Infaq  dan  Shodaqoh  (ZIS)  berdasarkan  ketentuan  Al  Quran  dan Sunnah.  Serta  menghimpun  dana  masyarakat  dalam  bentuk  tabungan  (simpanan)  maupun deposito,  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Pratiwi, 2018).
Prinsip pembiayaan yang dijalankan diantaranya adalah produk yang memakai konsep bagi  hasil  dalam  bentuk  kerjasama  dengan  akad bai’ul  wafa’ dan  akad mudharabah .  Oleh karena  itu  BMT  memiliki  kewajiban  untuk  menjalankan  suatu  kegiatan  operasional  dengan

## 370 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
baik  dan  membayar  bagi  hasil  kepada  anggotanya.  Salah  satu  kegiatan  operasional  BMT yaitu    melakukan  usaha  dalam  bentuk  penyaluran  dana.  Penyaluran  dana  atau  yang  biasa disebut  dengan  pembiayaan  diberikan  kepada  anggota  yang  mengajukan  permohonan pembiayaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tertentu.  Akad bai’ul wafa’ dan  akad mudharabah bukan saja mengandung makna kerja sama dalam  memperoleh keuntungan,  melainkan juga mengandung  makna  ta’awun,  yaitu  saling  membantu  untuk  memenuhi  kebutuhan  masing- masing pihak, dan saling menutupi kekurangan masing-masing pihak. Penentuan nisbah bagi hasil  dari  keuntungan  usaha  yang  disepakati  bersama  antara  pemilik  modal  dan  pengelola usaha juga akan melahirkan suatu keseimbangan/keadilan dalam perolehan keuntungan.
Akad mudharabah yang di terapkan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Kraksaan adalah bentuk  kerjasama  antara  BMT  dan  anggota,  dimana  BMT (Shohibul  maal) menyediakan seluruh  (100%)  modal,  dan anggota menjadi  pengelola (mudharib) dengan  pembagian  hasil sesuai kesepakatan. Sedangakan akad bai’ul wafa adalah suatu akad dimana seseorang yang membutuhkan  uang  menjual  barang  dengan  kesepakatan  kapan  ia  dapat  mengembalikan harga  barang  tersebut  maka  ia  dapat  meminta  (membeli)  kembali.  Diantara  kedua  akad tersebut, akad bai’ul wafa merupakan akad yang banyak digunakan oleh nasabah dan  paling efektif untuk diterapkan.
Pembiayaan  menjadi  salah  satu  aktivitas  penting  didalam  manajemen  BMT  UGT Sidogiri  yang  sering  digunakan  untuk  menunjukan  aktivitas  utama  karena  berhubungan dengan  rencana  perolehan  pendapatan.  Akan  tetapi  banyak  lembaga  keuangan  syariah  baik bank maupun non bank mengalami kerugian yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, hal ini terjadi    karena  pembiayaan  yang  telah  berjalan  mengalami  kemacetan,  yang  dikarenakan kurang  adanya  ketelitian  dalam  pelaksanaan  pembiayaan  kepada  anggota  sebelum  proses pembiayaan  tersebut  terlaksana.  Proses  penilaian  kelayakan  pemberian  pembiayaan  ini menjadi  permasalahan  pada  lembaga  pembiayaan  pada  umumnya  oleh  karena  itu  dalam memberikan fasilitas pemberian pembiayaan  memerlukan proses analisis yang cermat mulai dari  awal  pelaksanaan  pengajuan  hingga  terealisasi  pembiayaan  agar  dapat  menghasilkan keuntungan  dan  mendukung  kelangsungan  usaha  BMT  dan  bisa  mengetahui  betul  secara detail  sehingga  dapat  ditentukan  apakah  pembiayaan  tersebut  dapat  dikatakan  layak  atau tidak.
Sehingga  dalam  hal  ini  BMT  UGT  Capem  Kraksaan    perlu    memperhatikan  betul mengenai  standar  operasional  pelaksanaan  dalam    memberikan  fasilitas  pembiayaan  kepada anggotanya  dengan  prinsip  kehati-hatian  dalam  proses  kelayakan  pemberian  modal  guna

## 371 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
mengantisipasi  timbulnya  resiko  pembiayaan  bermasalah.  Resiko  dalam  pemberian  fasilitas pembiayaan  dapat  terjadi  karena  tidak  kembalinya  pokok  pembiayaan  serta  tidak  mendapat imbalan,  ujrah  atau  bagi  hasil  sebagaimana  yang  telah  disepakati  dalam  akad.  Menurut Kasmir  ada  beberapa  faktor  yang  dianggap  mempengaruhi  tingkat  kemacetan  dalam pembiayaan,  antara  lain  pihak  debitur  kurang  teliti  dalam  menganalisis  usaha  nasabah, kurangnya pengawasan dari pihak debitur, dan nasabah tidak mempunyai i’tikad baik untuk membayar  atau  mengembalikan  apa  yang    menjadi  tanggung  jawabnya.  Sehingga  dalam proses  penyaluran  dana  diperlukan  sebuah    manajemen  yang  baik  untuk  mengelola  dan mengatur  posisi  dana  yang  diterima.  Pembiayaan    khususnya  pada  sektor  pertanian  yang memiliki  resiko  cukup  besar  dalam  segi  pengembalian  modal  usaha  pembiayaan  yang terealisasikan.
Oleh  karena  itu,  dalam  proses  kelayakan  pembiayaan  yang  akan  diberikan  oleh  pihak pihak  BMT  terhadap  pihak  penerima  penyaluran  modal  perlu  ditinjau  dari  beberapa  aspek yang disesuaikan dalam UU  No. 21 Tahun 2008 perihal tentang proses kelayakan penyaluran pembiayaan  modal  pertanian  agar  dapat  meminimalisir  kerugian  yang  disebabkan  dari ketidaksesuaian dalam hal proses pemberian kelayakan tersebut. maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan kesesuaian kelayakan dalam perspektif   UU No. 21 Tahun 2008.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus (case study) yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  secara intensif,  terinci  dan  mendalam  terhadap suatu  organisasi,  lembaga  atau  gejala  tertentu.  Ditinjau  dari  beberapa  wilayah,  maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sempit, akan tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam dan objeknya adalah BMT UGT Capem Krasaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Proses kelayakan adalah suatu gambaran atau  rangkaian dari  pelaksanaan penyaluran modal  Yang  dimulai  dari  pengajuan  kelayakan  penyaluran  modal  oleh  anggota  pemohon sampai  dengan  terealisasinya  penyaluran  yang  diajukan.  Penyaluran  modal  pertanian merupakan salah satu program produk BMT yang menggunakan akad mudharabah dan akad bai’ul  wafa untuk  kebutuhan  modal  kerja  maupun  investasi  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  modal  khususnya  dalam  bidang  pertanian.  Adapun  dalam  pemberian

## 372 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
penyaluran  modal  untuk  pertanian  banyak  hal  yang  perlu  di  perhitungkan  dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan sehingga penyaluran modal menjadi tepat guna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Latif selaku Kepala BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Kraksaan  maka  penulis  dapat  mengemukakan  bahwa  sebelum memproses  kelayakannya  pihak  BMT  harus  mengetahui  terlebih  dahulu  prosedur pembiayaannya.
Berikut  persyaratan  umum  untuk  mendapatkan  modal  pertanian  di  BMT  Capem Kraksaan:

## Tabel 1. Prosedur Penyaluran Modal Pertanian
No Items Persyaratan 1. Usia Nasabah Minimal 21 tahun atau menikah untuk usia diantara 18-21 tahun Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembayaran 2. Jarak Tempuh Radius tempat usaha nasabah maksimum 10 KM dari kantor BMT yang memberikan pembiayaan 3. Lama Usaha Minimal 2 tahun terhadap bidang usaha yang menjadi sumber pembayaran pembiayaan 4. Karakter Tidak ada temuan informasi negatif mengenai nasabah beserta pasangannya, sebagai pribadi maupun terkait usahanya. 5. Informasi Keuangan Nasabah dan pasangannya (jika perorangan) tidak terdapat dalam Daftar Hitam Nasional(DHN) 6. Status tempat tinggal dan usaha (nasabah perorangan) Jika agunan adalah barang bergerak (kendaraan bermotor), maka minimal salah satu dari tempat tinggal atau tempat usaha adalah milik nasabah /pasangan nasabah / orang tua nasabah 7. Skema Pembiayaan Sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku 8. Manfaat/tujuan pembiayaan Sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku tidak diperkenankan untuk tujuan pembelian agunan bermasalah di BMT

## 373 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
9. Syarat dokumen nasabah Sesuai dengan kebijakan dokumentasi pembiayaan yang berlaku 10. Akad Pembiayaan Sesuai dengan kebijakan dokumentasi pembiayaan yang berlaku 11. Pengikatan Agunan Sesuai dengan kebijakan agunan transaksi yang berlaku 12. Jenis dan metode pembayaran Angsuran tetap bulanan 13. Perlunasan
dipercepat
Tidak diperbolehkan
Selain  ketentuan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  terdapat  beberapa  ketentuan  lainnya yang  harus  dipenuhi  oleh  penerima  modal  pertanian.  Ketentuan  tersebut  adalah  sebagai berikut:

## A. Tahap pengajuan dan permohonan
Pada  tahap  ini  calon  nasabah  mengajukan  permohonan  pembiayaan  untuk  modal pertanian  secara  tertulis  kepada  pihak  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Kraksaan.  Permohonan fasilitas  pembiayaan  dapat  mencakup  penambahan  fasilitas  yaitu  bagi  nasabah  yang  sudah lama atau pernah mengajukan pembiyaan pertama yang telah berjalan kurang lebih satu tahun dengan kondisi lancar dan memenuhi kelengkapan data yang telah ditentukan dan persyaratan jaminan untuk pencairan dana.
Calon  nasabah  datang  ke  kantor  kemudian  dibantu  oleh  salah  satu  pihak  BMT  untuk mengisi  formulir  pendaftaran atau  formulir  pengajuan  permohonan  pembiayaan  yang  sudah disediakan  oleh  pihak  BMT.  Bilamana  nasabah  tidak  dapat  datang  ke  kantor  maka  pihak BMT  yaitu  salah  satu  dari  pihak  BMT  yang  akan  mendatangi  nasabah  dan  memberikan formulir  pembiayaan  untuk  diisi  lengkap.  Calon  nasabah  harus  memenuhi  persyaratan  yang telah  ditetapkan  oleh  BMT  dalam  hal  pengajuan  permohonan  pembiayaan.  Persyaratan umumnya terdiri dari:
1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
Tahap  pertama  yang  harus  dilakukan  calon  penerima  penyaluran  modal  pertanian adalah  mengisi  formulir  pembiayaan  yang  telah  disediakan  oleh  pihak  BMT  UGT  Capem Kraksaan. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan yaitu:
a. Fotocopi KTP/SIM Suami-Istri
b. Fotocopi KSK
c. Fotocopi Surat Jaminan beserta aslinya
d. Surat Pernyataan dari pemilik jaminan untuk jaminan yang bukan atas nama pemohon
2. Proses s urvey nasabah oleh pihak BMT
Setelah  permohonan  diterima  baik  lisan  maupun  tulisan,  pihak  BMT  mulai  bekerja melalui  investigasi  awal  dengan  mencari  informasi  mengenai  diri  calon  nasabah  melalui berbagai sumber. Apabila hasilnya positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya.
B. Tahap Proses Pembiayaan
a. Penerimaan dan pemeriksaan pengajuan pembiayaan
b. Survei dan wawancara kepada pemohon pembiayaan
c. Analisa pembiayaan.
C. Tahap Realisasi
Tahap  terakhir  dari  ketentuan  pengajuan  modal  pertanian  adalah  tahap  realisasi. Apabila  persyaratan  nasabah  pada  tahap  ini  disetujui  oleh  pihak  analis  maka  akan  terdapat dana pencairan dana, dan apabila persyaratan nasabah tidak disetujui oleh pihak analis maka tidak akan terdapat dana pencairan. Tahapan untuk pencairan dana adalah sebagai berikut :
1. Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan
2. Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan
3. Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon.

## Pembahasan
Analisis Kelayakan Penyaluran Modal Pertanian di BMT UGT Capem Kraksaan
Banyak  hal  yang  harus  diperhitungkan  dan  dipertimbangkan  agar  tidak  terjadi  hal-hal yang  tidak  diinginkan  dalam  hal  pemberian  pembiayaan.  Seperti  analisa  kelayakan pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Kraksaan  dalam  menganalisis calon debitur yang layak dan yang sesuai dalam menerima pemberian pembiayaan, setelah itu BMT  dapat  menentukan  calon  debitur  yang  layak  dan  tidak  layak  untuk  mendapatkan pembiayaan  penyaluran  modal  pertanian.  Maka  dari  itu  BMT  melakukan  sebuah  analisis dengan menggunakan prinsip pembiayaan 5C.  Seperti contoh bagan dibawah ini.

## 375 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Gambar 1 ilustrasi Analisis Pemberian Pembiayaan
a. Character
Penlilaian character di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Kraksaan  merupakan  suatu penilaian  yang  sangat  pentinguntuk  sifat dan  watak calon  debitur,  karena  jika  seseorang  itu mempunyai  sifat  jujur  dan  amanah  pastinya  seseorang  tersebut  akan  berusaha  membayar angsuran  dengan  tepat  waktu  sebelum  jatuh  tempo  karena  itu  semua  sudah  termasuk tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi.Penilaian character diperoleh  BMT  UGT  Sidogiri Capem Kraksaan dengan cara :
1. Survey langsung ke rumah calon debitur
Petugas  BMT  bisa  langsung  kerumah  calon  debitur  dan  wawancara  langsung  dengan debitur  atau  calon  debitur.  Dengan  cara  melihat  dari  ekspresi  muka,  cara  berbicara  dan tingkah  laku  debitur  atau  calon  debitur.  Penilaian  petugas  saat  wawancara  terhadap  debitur atau calon debitur adalah sebagai berikut :
a. Melihat  dari  ekspresi  muka  calon  debitur  yakni  apakah  waktu  awal  pihak  BMT mewawancarai  calon  debitur  pipinya  tiba-tiba  memerah,  lubang  hidung  melebar,  kebiasaan
Layak Tidak Layak Nasabah Collateral Capital Capacity Character Condition Of Economy

## 376 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
menggigit  bibir,  berkedip  cepat  hingga  menarik  nafas  dalam-dalam  ketika  berbicara.  Kalau calon debitur melakukan cara hal-hal tersebut biasanya itu tanda bahwa calon debitur tersebut sedang  mengatakan  kebohongan.  Begitupula  sebaliknya,  jika  calon  debitur  ketika  ditanya wajahnya senyum dan rileks biasanya calon debitur tersebut jujur.
b. Pihak  BMT  ketika  menilai  calon  debiturnya  dari  cara  berbicara,  biasanya  yang mewawancarai  melihat  atau  merasakan  bagaimana  pola  nafasnya  ketika  berbicara,  apakah cepat  atau  santai.  Biasanya  orang  berbohong  tergesa-gesa  dalam  pembicaraannya,  karena mereka  tidak  ingn  terpotong  dan  sampai  akhirnya  apa  yang  ia  bicarakan  menjadi  hal  yang lupa dan menguap begitu saja. Selain itu ketika ditanya, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Berbeda  apabila  calon  debitur  itu  jujur,  nafasnya  akan  biasa  saja  dan  terlihat  santai  serta rileks.
c. Petugas  BMT  juga  menilai  dari  tingkah  laku  debitur  atau  calon  debiturnya  .  Orang yang melakukan kebohongan biasanya sering tidak sadar apa yang  mereka lakukan, mereka cenderung merasa tidak tenang sehingga tanpa disadari akan melakukan gerakan  tidak biasa dan petugas akan mudah mengetahui orang tersebut jujur atau sedang berbohong.

## 2. Mencari informasi kepada tetangga
Setelah  melakukan survey langsung  kepada  calon  debitur,  kemudian  pihak  BMT  yang melakukan survey bertanya  kepada  tetangga  samping  kanan  kiri  calon  debitur  tentang bagaimana watak dan sifat dari calon debitur.
3. Melihat sejarah masa lalunya
Petugas  BMT  akan  mencari  sejarah  masalalunya  terkait  dengan  keuangan,  seperti  apakah pernah  bermasalah  dengan  Bank  lain  dalam  hal  angsuran  pembiayaan.  Karena  dengan melihat history seseorang,  secara  tidak  langsung  sejarah  debitur  ini  bisa  membuktikan character pihak debitur, jika debitur melakukan pembayaran dengan tepat waktu,  maka bisa dinilai  bahwa  character  debitur  tersebut  bagus,  begitu  pula  sebaliknya  jika  debitur mengangsur sering jatuh tempo, maka bisa dinilai character debitur tersebut kurang bagus.

## b. Capacity
BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan dalam menilai capacity dari debitur atau calon debitur dengan cara melihat dari kemampuan dalam mengelola kegiatan usahanya guna memperoleh laba yang dihasilkan. Untuk dapat mengetahui usaha yang dijalankan dan kemmapuan dalam membayar  calon  debitur,  dapat  dilihat  dengan  menghitung  dari  pendapatan  perbulan kemudian menilai seberapa besar jumlah angsuran yang harus dibayar debitur tiap bulannya. Selain  itu,  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Kraksaan  juka  melihat  pembukuan  belanja  calon

## 377 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
debitur, jika dalam pembukuan belanja nasabah dalam waktu sebulan bisa belanja 8 kali bisa dianalisa  bahwa  usaha  anggota  lancar,  begitu  pula  sebaliknya  jika  pebukuan  belanja  calon debitur dalam waktu sebulan haanya belanja 1 kali memungkinkan usaha pihak debitur tidak lancar.  Dengan  menilai  kemampuan  calon  debitur  dalam  mengelola  usahanya  yang dijalankan, akan terlihat apakah penghasilan debitur atau calon debitur dapat mengembalikan jumlah  pinjaman  pembiayaan.  Penilaian capacity yang  dilakukan  oleh  pihak  BMT  UGT Sidogiri  yakni  membuat  pertimbangan  dengan  melakukan  wawancara  kepada  calon  debitur menegnai  pendapatan  yang  diperoleh  baik  pendapatan  sampingan  dan  berapa  pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan keluarga perbulan yang dirumuskan dengan pendapatan bersih = pendapatan  –  pengeluaran.  Jika  pendapatan  bersih  lebih  besar  dari  jumlah  pinjaman,  maka calon  debitur  tersebut  lolos  dalam  penilaian capacity dan  pembiayaan  tersebut disetujui.Begitu  pula  sebalikya,  jika  pendapatan  bersih  lebih  kecil  dari  jumlah  pinjaman, maka calon debitur tidak lolos penilaiannya dan tidak disetujui.
c. Capital
BMT  UGT  Sidogiri  ketika  melakukan  penilaian  tentang  modal  yang  telah  dimiliki  oleh debitur  atau  calon  debitur  akan  melihat  seberapa  aset  yang  dimiliki  oleh  debitur  atau  calon debitur seperti sawah, rumah, mobil, stok barang atau lain-lain. Karena jika debitur atau calon debitur  tidak  bisa  membayar  angsuran,  maka  pembayaran  angsuran  bisa  diambil  dari tabungan yang dimiliki debitur di BMT UGT Sidogiri.

## d. Collateral
Kelayakan agunan atau jaminan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan  di  BMT  UGT  Sidogiri.  Jaminan  juga  merupakan  faktor  yang  penting,  karena jaminan ini juga merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran angsuran kedua. Apabila terdapat  debitur  atau  calon  debitur  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya,  BMT  UGT Sidogiri melakukan cara kekeluargaan terlebih dahulu jika pihak debitur masih beritikad baik dan  BMT  UGT  Sidogiri  mencari  jalan  keluar  untuk  menyelesaikannya.  Begitu  pula sebaliknya apabila debitur tidak mempunyai itikad baik dengan BMT UGT Sidogiri  Capem Kraksaan maka debitur akan dikenai SP1, SP2, SP3, sampai mengeksekusi jaminan sebagai jalan keluar terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan. Jaminan yang diterapkan oleh BMT UGT  Sidogiri  Capem  Kraksaan  sendiri  itu  sertifikat  rumah,  tanah  dan  BPKB.Standar  nilai pinjaman  di  BMT  UGT  Sidogiri  tidak  boleh  lebih  dari  50  %  harga  second  kalau  2  tahun pebiayaan jika yang dijaminkan merupakan benda bergerak.
e. Condition
Penilaian condition yang  dilakukan  di  BMT  UGT  Sidogiri  untuk  mengetahui  apakah usaha  yang  dijalankan  debitur  itu  dipengaruhi  oleh  situasi-situasi  sosial,  konomi,  kebijakan pemerintah,  pemasaran  dan  lain-lain,  seperti  anggota  mempunyai  usaha  tanaman  tembakau pada waktu musim hujan, hal ini juga akan mempengaruhi usaha dari debitur karena tanaman tembakau  itu  sendiri  cocoknya  ditanam  pada  musim  kemarau,  dan  seperti  itu  akan mengakibatkan gagal panen jika ditanam pada musim hujan, jika debitur sudah gagal dalam panennya  pastinya  debitur  akan  kesulitan  dalam  pembayaran  angsuran  dan  mengakibatkan pembiayaan  bermasalah.  Jadi  dalam  analisis  condition  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Kraksaan juga melihat usaha calon debitur apakah prospek kedepannya atau sebaliknya.
Kesesuaian  Antara  Proses  Kelayakan  Penyaluran  di  BMT  terhadap  Kelayakan dalam UU No. 21 Tahun 2008.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  khususnya  pasal  23  perihal  kelayakan  penyaluran  dana  (pemberian pembiayaan), ditegaskan bahwa :
1. Bank  Syariah  dan  atau  UUS  harus  mempunyai  keyakinan  atas  kemauan  dan kemampuan  calon  Nasabah  Penerima  Fasilitas  untuk  melunasi  seluruh  kewajiban  pada waktunya,  sebelum  Bank  Syariah  dan/atau  UUS  menyalurkan  dana  kepada  Nasabah Penerima Fasilitas.
2. Untuk  memperoleh  keyakinan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Bank  Syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.
Ketentuan  Pasal  23  UU  No.  21  Tahun  2008  di  atas  merupakan  dasar  atau  landasan  bagi Perbankan  Syariah  dalam  menyalurkan  dana  kepada  nasabah  debitor.  Analisis  pembiayaan atau  penelitian  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank,  bertujuan  untuk  memperoleh  keyakinan apakah  usaha  nasabah  pembiayaan  layak  untuk  dibiayai,  dan  apakah  nasabah  pembiayaan mempunyai  kemauan  dan  kemampuan  memenuhi  kewajibannya  kepada  bank  secara  baik, sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank, oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kelayakan perusahaan yang dilihat dari prinsip 5Csehingga disitu sudah terlihat bahwa proses kelayakan yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan sesuai dengan kelayakan dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  kelayakan  penyaluran  dana  yang sama-sama memakai prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition.

## 379 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  penulis  lakukan  mengenali  Study  Analisis kelayakan  Penyaluran  Modal  Pertanian  dalam  Perspektif  UU  No.  21  Tahun  2008  di  BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan dapat disimpulkan bahwa PROSES analisis suatu kelayakan calon debitur untuk menerima pembiayaaan itu lebih fokus pada prinsip 5C yaitu charakter, capacity, capital, collateral , dan condition.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. (2013). Fikih Ekonomi Islam Jakarta: Darul Haq.
Adiwarman Karim. (2011). Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan, Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada.
AH. Azharuddin Lathif. (2005). Fiqh Muamalat, Jakarta: UIN Jakarta Press.
Andri Soemitra. (2009). Bank dan LembagaKeungan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ascarya. (2008). Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Avisha ,Astari., Anne Charina., Trisna Insan Noor., Gema Wibawa Mukti. (2018).
.Crowdfunding  Sebagai  Akses  Alternatif  Permodalan  Berbasis  Teknologi  Digital Pada  Kegiatan  Pertanian  (Studi  Kasus  di  PT  Crowde  Membangun  Bangsa ).Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari 2019. 5(1): 1-22
Ayat 25 Pasal 1 Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Undang-Undang N0. 21 tahun 2008 Tentang perbankan Syariah.
Darminto, Dwi  Prasetyo dan Julianty, Rifka. (2002). Analisis Laporan Keuangan.
Yogyakarta: YKPN.
Djuwariyah . (2016). Prosedur Pembiayaan Modal Usaha Pertanian dengan Akad
Mudharabah  di  KPPS  Tamzis  Bina  Utama  Cabang  Temanggung.  Tugas  Akhir. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Gita Danupranata. (2013). Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat.
Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana.
Kawoka , Yestelin., Ventje V. Rantung., Caroline B.D Pakasi. (2015). Analisis Studi
Kelayakan Usaha Christine Klappertaart di Kairagi Weru Manado . ASE – Volume 11 Nomor 3a, November 2015: 45 – 56
Komarudin. (1994). Ensiklopedia Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara.

## 380 | Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 No. 2 2022
Lexy J Moleong. (2014). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
M Luthfi Hamidi. (2003). Jejak-jejak Ekonomi Syariah . Jakarta: Senayan Abadi Publishing. Mahmud Thoha dan Yeni Saptia. (2010). Efektifitas Model Pembiayaan Syariah dalam
Mengembangkan Sektor Pertanian , Jakarta: LIPI Press.
Makhalul Ilmi. (2002). Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana.
Moh Tjoekam. (1999). Perkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep, Teknik, dan Kasus,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Moleong. (2006). Metode Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad Syafii Antonio. (2001). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek Jakarta: Gema Insani.
Nainggolan , Olivia Venessa B.(2018). Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (Umkm)  Sepatu  dan  Sandal  di  Bogor. Jurnal  Bina  Akuntansi,  Juli  2017, Vol.4 No.2 Hal 101 – 149
Nur Indriantoro. (1999). Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen,
Jogjakarta: BPFE.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomer 21 Tahun 2008, ayat 25 pasal 1. Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomer 21 Tahun 2008, ayat 25 pasal 1. Wiroso. (2005). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: PT Grasindo.
Yazid Afandi. (2009). Fiqh Muamalah Yogyakarta: Logung Pustaka.
Zainul Arifin. (2005). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet.