## Sylviana Ayu Retno Ambarsari Alumni Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract: The ship as a means to transport passengers before sailing should legally have been  stated  in  seaworthy  condition  that  must  fulfill  safety  requirements  and  shipping standards of the ship. The unseaworthy stipulated ship would have undergone ship wreck. Therefore,  can  the  passengers’  ticket  be  evidence  to  claim  assurance  when  ship  wreck occurs. Furthermore, how accountability of ship owner for the occurred Dumai Express 10 ship  wreck  is.  The  research  constitutes  normatively  legal  research  that  uses  statute approach.  The  result  shows  that  the  passengers’  ticket  can  be  evidence  to  claim  the assurance. When the ship wreck happens, the passenger has the right to obtain indemnity or  compensation  the  transporters  have  to  pay  because  of  the  transporters’  negligence  as long as transporting the passengers. There are two reasons for paying indemnity, namely damaging  the  contract  and  acting  the  unlawful  deeds.  The  indemnity  for  damaging  the contract is stipulated from Article 1246 to Article 1252 of Book III of the Civil Code, while the indemnity for unlawful deeds is stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Thus, the issue,  Dumai  Express  10  Ship  undergoes,  constitutes  the  compensation  for  damaging  the contract.
Keywords: assurance, passenger of ship, transporter, indemnity.
Abstrak: Kapal  sebagai  sarana  untuk  mengangkut  penumpang  seharusnya  sebelum berlayar  dapat  dikatakan  dalam  keadaan  laik  laut  yang  harus  memenuhi  persyaratan keselamatan kapal  dan standar pelayaran. Kapal  yang dikatakan tidak laik laut pasti akan mengalami  kecelakaan  kapal  laut.  Oleh  karena  itu,  apakah  tiket  penumpang  kapal  laut dapat  dijadikan  dasar  klaim  asuransi  jika  terjadi  kecelakaan  kapal.  Selain  itu,  bagaimana bentuk  tanggung  gugat  pemilik  kapal  terhadap  kecelakaan  kapal  Dumai  Ex-press  10. Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan statute  approach , pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tiket penumpang  kapal  laut  dapat  dijadikan  dasar  klaim  asuransi.  Ketika  terjadi  kecelakaan kapal  laut,  penumpang  berhak  atas  ganti  kerugian  yang  wajib  diberikan  oleh  pengangkut karena  kelalaian  pengangkut  selama  penyelenggaraan  pengangkutan.  Ada  dua  sebab timbulnya  ganti  rugi  yaitu  ganti  rugi  karena  wanprestasi  dan  ganti  rugi  karena  perbuatan melanggar  hukum.  Ganti  rugi  karena  wanprestasi  diatur  dalam  buku  III  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang  dimulai  dari  Pasal  1246  sampai  Pasal  1252 KUHPerdata,  sedangkan  ganti  rugi  karena  Perbuatan  Melanggar  Hukum  diatur  dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikin, kejadian  yang menimpa kapal  Dumai Express 10 ialah mengenai ganti rugi karena wanprestasi.
Kata kunci: asuransi, penumpang kapal, pengangkut, ganti rugi.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut bagi Penumpang Kapal Laut

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indone- sia,  adalah  negara  kepulauan,  yang  ter- letak di  kawasan Asia Tenggara.  Dengan posisi  geografis  Indonesia  yang  terdiri atas letak astronomis dan letak geografis. Letak  astronomis  Indonesia  terletak diantara 60 LU-110 LS dan 950 BT-1410 BT  sedangkan  letak  geografisnya,  kepu- lauan  Indonesia  terletak  di  antara  Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik. Jadi negara  Indonesia tidak hanya dikeli- lingi oleh laut, tetapi juga bagian-bagian- nya  yang  terdiri  dari  pulau-pulau  atau gugusan  pulau-pulau  yang  dikelilingi oleh  laut.  Sehingga  secara  geografis  ne- gara  kepulauan  Indonesia  adalah  negara yang  terbuka  lewat  laut  yang  sangat menguntungkan  dan  strategis  bagi  dunia pelayaran seperti yang kita ketahui bahwa wilayah  laut  Indonesia  merupakan  jalur pelayaran  yang  sangat  ramai  dan  mem- beri  kontribusi  besar  bagi  perekonomian atau  perdagangan  internasional  yaitu dengan  menggunakan  kapal  laut  yang merupakan  salah  satu  pilihan  alat  tran- sportasi antar pulau baik untuk mengang- kut  kendaraan,  barang  maupun  penum- pang,  dimana  setiap  kapal  yang  menye- lenggarakan  pengangkutan  pasti  memer- lukan pelabuhan.
Pelabuhan merupakan tempat kapal -kapal berlabuh, bersandar, naik turunnya penumpang,  bongkar  muat  barang,  tem- pat  perpindahan  intra  dan  antarmoda transportasi.  Selain  itu,  pelabuhan  memi- liki fungsi sebagai tempat kegiatan peme- rintahan  dan  pengusahaan  sesuai  dengan Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kegiatan  pemerintahan  berupa  ter- tib administratif yang mencakup beberapa kegiatan  yang  merupakan  pelaksanaan
peraturan  perundang-undangan  ( law  en- forcement )  di  bidang-bidang  berikut: keselamatan pelayaran, pabean, keimigra- sian,  karantina. 1 Sedangkan  fungsi  peng- usahaan  yang  mencakup  kegiatan  usaha pelabuhan  dalam  menyediakan  fasilitas dan  memberikan  pelayanan  kepada  pe- makai jasa pelabuhan, baik pemilik kapal maupun  pemilik  barang. 2 Kapal  yang digunakan  sebagai  sarana  untuk  meng- angkut  penumpang  seharusnya  sebelum berlayar,  kapal  dapat  dikatakan  dalam keadaan  laik  laut  yang  mana  dapat  me- menuhi  persyaratan  keselamatan  kapal seperti  material,  konstruksi,  bangunan, permesinan  dan  perlistrikan,  stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan  alat  penolong  dan  radio, elektronika  kapal  yang  sesuai  dengan Pasal  124  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pela- yaran  selain  dapat  dikatakan  laik  laut, kapal  juga  harus  memenuhi  standar pelayaran.  Namun  kenyataannya  masih ada  juga  kapal  yang  tidak  layak  laik  laut seperti  kapal  Dumai  Express  10  dengan rute  Batam-Dumai,  Riau  yang  terjadi pada hari Minggu, 22 November 2010 di perairan  Takong  Hiu,  Tanjung  Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Kapal  tersebut  diketahui  tidak  me- miliki  sertifikat  sistem  manajemen  kese- lamatan  (SMC)  yang  teregistrasi  di Badan  Klasifikasi  Indonesia  (BKI).  De- mikian  juga  DOC  ( document  of  com- pliance ),  yaitu  sistem  manajemen  kese-
1 Elfrida  Gultom,  2007, Refungsionalisasi Pengaturan  Pelabuhan  Untuk  Meningkatkan Ekonomi  Nasional, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,  hal.  56.  Lihat  juga:  I  Nyoman  Gede, 2002, Instansi  Terkait  di  Pelabuhan, Surabaya: Tanjung Perak.
2 Elfrida  Gultom, op.cit ,  hal.  55.  Lihat  juga:  M Wirjoono  Prodjodikoro,  1961, Hukum  Laut  Bagi Indonesia, Bandung: Sumur, hal. 113.
lamatan  untuk  perusahaan  yang  teregis- trasi  di  BKI,  karena  sudah  habis  masa berlakunya pada Maret  2003. 3 Selain itu, menurut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Rocky Achmad, jumlah penumpang yang diizinkan  diangkut  oleh  kapal  Dumai Express  10  sesuai  dengan  sertifikat penumpang sebanyak 265 orang. Namun, secara  de  facto,  jika  dilihat  dari  penum- pang  yang  selamat  dan  korban  yang ditemukan  tewas,  jumlah  penumpang mencapai 294 orang. 4
Dari  adanya  kecelakaan  kapal  ter- sebut maka peranan syahbandar pelabuh- an  sangat  dibutuhkan,  sebab  syahbandar inilah yang harus secara tegas menyeleksi kapal  mana  yang  izinkan  berlayar  dan kapal  yang  harus  menunggu  cuaca  me- reda.  Syahbandar  memiliki  fungsi,  tugas dan  kewenangan  yang  sudah  diatur  pada Bab  XI  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Selain syahbandar,  berdasarkan  ketentuan  Pasal 128  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008  tentang  Pelayaran  yang  menyata- kan: 5 “Nakhoda  atau  anak  buah  kapal harus memberitahukan kepada Pejabat  Pemeriksa  Keselamatan Kapal  apabila  mengetahui  bahwa kondisi kapal/bagian dari kapalnya, di nilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan  kapal,  serta  pemilik, operator  kapal,  dan  nakhoda  wajib membantu  pelaksanaan  pemeriksa- an dan pengujian.”
3 http://sekoci6.wordpess.com/.../transportasi-laut- indonesia-kembali-trrcoreng  diakses  tgl  29  Janu- ari 2010 jam 8.29 AM.
4 http://www1.kompas.com/read/xmi/2009/12/ 10..,kapal  tenggelam  tanggung  jawab  siapa diakses tgl 29 Januari 2010 jam 8.24 AM.
5 Pasal  128  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Selaku  nakhoda  pada  kapal  Dumai Express  10  ini,  nakhoda  tetap  berlayar meskipun  ia  mengetahui  bahwa  bagian dari  kapal  tersebut  adalah  bahan  fibre- glass  atau  sifatnya  seperti  gelas  yang kapal jenis ini mudah sekali pecah apabi- la  terjadi  tubrukan  dan  tidak  layak  untuk berlayar. Secara operasional  nakhoda da- lam  menjalankan  tugasnya  mempunyai tanggung  jawab  untuk  dapat  melaksana- kan  kewajibannya  yaitu  melindungi  pe- numpang sampai ketempat tujuan dengan selamat,  artinya  dalam  proses  pemindah- an  dari  satu  tempat  ke  tempat  tujuan dapat  berlangsung  tanpa  hambatan  dan penumpang  sampai  ke  tempat  tujuan dalam  keadaan  sehat,  tidak  mengalami bahaya,  luka,  sakit  maupun  meninggal dunia.  Tetapi  tujuan  tersebut  tidak  ter- laksana  dengan  baik  sehingga  membuat masyarakat  merasa  dirugikan  dalam  hal kerugian materiil maupun kerugian secara immaterial  seperti  kekecewaan  dan  ke- tidaknyamanan  yang  dirasakan  oleh  pe- numpang saat kecelakaan tersebut terjadi.
Meskipun  demikian,  penumpang tidak  perlu  khawatir  karena  pengangkut memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab pengangkut  yang  sudah  diatur  pada Bagian Kesembilan Undang-Undang
Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pela- yaran  yang  perjanjian  pengangkutannya dibuktikan  dengan  adanya  tiket.  Tiket kapal  laut  berfungsi  sebagai  bukti pengangkutan  penumpang. 6 Tiket  terse- but  merupakan  dana  himpunan  masyara- kat  dalam  bentuk  iuran  wajib  yang  ada pada asuransi.
Adapun  perjanjian  asuransi  ( con- tract  of  indemnity )  berlangsung  antara kedua  belah  pihak  yang  berkepentingan,
6 Abdul  Kadir  Muhammad,  1991, Hukum Pengangkutan  Darat,  Laut,  dan  Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 57.
yaitu  antara  penanggung  ( insurer  under- write )  dengan  yang  tertanggung  ( as- sured ) 7 sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (selan- jutnya disebut KUHD) Pasal  246  KUHD yang  berbunyi:  “Asuransi  atau  pertang- gungan  adalah  suatu  perjanjian,  dengan mana  seorang  penanggung  mengikatkan diri  kepada  seorang  tertanggung,  dengan memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau ke- hilangan  keuntungan  yang  diharapkan, yang  mungkin  akan  dideritanya  karena suatu  peristiwa  yang  tak  tertentu”. Namun  ada  aturan  yang  menjelaskan bahwa  asuransi  merupakan  suatu  per- janjian  pertanggungan  yang  definisinya adalah  suatu  perjanjian  untung-untungan yang  mengenai  ganti  ruginya  tergantung hasil  dari  kejadian  sebenarnya.  Hal  ini tidak  terlepas  dari  ketentuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang selanjutnya  disebut  Burgelijk  Wetbook dalam  kaitannya  dengan  perjanjian  asu- ransi  yang  disebut  perjanjian  untung- untungan yang hasilnya mengenai untung ruginya  tergantung  pada  kejadian  yang belum tentu.
Mengenai  iuran  wajib  sudah  diatur dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  1965 Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pelaksana- an Dana Pertanggungan Wajib Kecelaka- an Penumpang yang berbunyi: 8
Pasal 3:
1) Iuran  wajib  harus  dibayar  bersama dengan membayar biaya peng- angkutan  penumpang  kepada  peng-
7 Radiks  Purba,  1998, Asuransi  Angkutan  Laut,
Cet.I, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.
8 Pasal  3  dan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah Nomor  17  Tahun  1965  Tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pelaksanaan  Dana  Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
usaha  alat  angkutan  umum  yang  ber- sangkutan.
2) Pengusaha/ pemilik alat angkutan pe- numpang  umum  yang  bersangkutan wajib  memberi  pertanggungjawaban seluruh  hasil  pungutan  iuran  wajib para penumpang dan menyetorkan ke- pada  Perusahaan,  setiap  bulan  selam- bat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung  atau  melalui  bank  ataupun Badan  Asuransi  lain  yang  ditunjuk oleh  Menteri  menurut  cara  yang  di- tentukan oleh Direksi Perusahaan.
Pasal 4:
Iuran  wajib  semata-mata  dibuktikan  de- ngan  kupon  pertanggungan  yang  bentuk dan hal-hal lain mengenainya, ditentukan oleh Menteri.
Dari  peraturan  pemerintah  tersebut maka  penumpang  yang  menjadi  korban akan  mendapatkan  santunan  dari  pihak PT Jasa Raharja yang mana jumlah besar- nya  uang  iuran  wajib  dan  besarnya  jum- lah ganti rugi sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1964 Tentang  Dana  Pertang-gungan  Wajib Kecelakaan  Penumpang.  Dalam  kecela- kaan  tersebut  yang  mendapat  santunan hanya penumpang yang memilki tiket dan sudah  terdaftar  di  manifes  kapal  sedang- kan penumpang  yang tidak memilki tiket tidak  men-dapatkan  santunan  atau  ganti rugi  terkait  kecelakaan  tersebut.  Dari  hal ini  dapat  diketahui  bahwa  dalam  sektor pelayanan  angkutan  laut  masih  banyak menyimpan  permasalahan  yang  klasik dan  dalam  hal  ini  penumpang  sering menjadi korban.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang diteliti  dan  dikaji  oleh  penulis  adalah apakah tiket  penumpang kapal laut dapat dijadikan dasar klaim asuransi jika terjadi kecelakaan  kapal.  Selain  itu,  bagaimana bentuk tanggung gugat pemilik kapal ter-
hadap  kecelakaan  kapal  Dumai  Ex-press 10?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif,  yakni  peneli- tian yang difokuskan untuk mengkaji pe- nerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam  hukum  positif. 9 Dengan  pende- katan statute  approach (perundang- undangan),  yakni  dilakukan  dengan  me- nelaah  semua  undang-undang  dan  regu- lasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum yang sedang dikaji. 10
Dalam penelitian ini  digunakan  be- berapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  primer  merupakan  bahan  hukum yang  bersifat  otoritatif  artinya  mem- punyai  otoritas.  Bahan-bahan  hukum primer  terdiri  dari  perundang-undangan seperti,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  (KUHD), Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  Un- dang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 Tentang  Usaha  Perasuransian,  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  1964  tentang Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan Penumpang  serta  beberapa  Undang- Undang yang ada korelasinya dengan pe- nelitain  ini.  Sedangkan  Bahan  Hukum Sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  di- peroleh  berdasarkan  studi  bahan  pusaka, seperti  buku-buku  atau  literatur  yang berkaitkan  dengan  permasalahan  yang dibahas.
9 Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  &  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295.
10 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005 Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 93.
Bahan-bahan  hukum  yang  dikum- pulkan  selanjutnya  diolah  ( legal  re- search ),  yaitu  dengan  menggunakan:  1) iventarisasi,  yaitu  pengumpulan  bebe- rapa  bahan  hukum,  baik  perundang- undangan,  buku  dan  sumber  lainnya;  2) sistematisasi, yaitu pengaturan secara sis- tematis  dalam  menyusun  bahan-bahan hukum  yang  telah  dikumpulkan;  3)  kla- sifikasi,  yaitu  pembagian  atau  peng- golongan  menurut  kelas  yang  ada  pada bahan hukum yang telah dikumpulkan.
Bahan-bahan  yang  telah  dikumpul- kan  kemudian  dianalisis. Statute  ap- proach (pendekatan peraturan perundang- undangan)  digunakan  untuk  mengkaji perjanjian  asuransi  laut  bagi  penumpang kapal laut, kemudian hasilnya dipaparkan secara  sistematis  dan  terperinci  yang untuk  selanjutnya  ditarik  suatu  kesim- pulan.

## Tiket  Penumpang  Kapal  Laut  Dapat
Dijadikan  Dasar  Klaim  Asuransi  Jika Terjadi Kecelakaan Kapal
Persamaan antara polis dengan tiket penumpang  kapal  laut  adalah  sama-sama merupakan  alat  bukti.  Hanya  saja  polis merupakan  alat  bukti  tertulis  dari  suatu perjanjian  asuransi  yang telah dibuat dan telah disepakati antara kedua belah pihak antara  tertanggung  dan  penanggung,  se- dangkan  tiket  penumpang  dan  dokumen muatan termasuk alat bukti dalam perjan- jian  pengangkutan  yang  diatur  dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Polis  bukan  satu-satunya  alat  bukti dalam  perjanjian  pertanggungan  tetapi polis  tetap  mempunyai  arti  yang  sangat besar bagi pihak tertanggung, sebab polis itu  merupakan  bukti  yang  sempurna tentang  apa  yang  mereka  perjanjikan  di dalam perjanjian pertanggungan itu kare-
na  tanpa  polis  maka  pembuktian  akan menjadi  sulit  dan  terbatas.  Selain  polis masih ada alat bukti lainnya yaitu berupa: 1. Dokumen muatan
Dokumen-dokumen  muatan  terse- but  antara  lain:  a)  polis  asli;  b)  laporan kecelakaan  kapal  yang  telah  diketahui dan disahkan oleh surveyor yang ditunjuk oleh penanggung perusahaan Jasa Rahar- ja;  c) log  book (buku  harian  perjalanan kapal); d) survey report (laporan dari tim average  adjuster atau  ahli  penaksir kerusakan);  e)  surat-surat  tentang  klasifi- kasi  kapal  (kelaiklautan  diterbitkan  oleh syahbandar);  f)  tembusan  surat  dan  atau jawaban  atas  tuntutan  kepada  pihak ketiga;  dan  g)  Dokumen-dokumen  lain yang  bertalitan  dengan  kerugian  yang bersangkutan  yang  dapat  dipakai  sebagai bukti untuk memperkuat klaim.
Ketujuh  dokumen-dokumen  terse- but  merupakan  dokumen-dokumen  khu- sus  yang  diperlukan  untuk  kelangsungan prosedur  klaim  yang  harus  dilengkapi oleh  tertanggung  sebagai  pemilik  kapal Dumai  Express  10  agar  proses  pencairan dana  dari  klaim  yang  ditujukan  kepada penanggung  sebagai  perusahaan  asuransi jasa  raharja  dapat  segera  cair  dan  di- berikan  oleh  tertanggung  menurut  keten- tuan polis.
Kesesuaian ganti rugi yang akan di- berikan oleh perusahaan asuransi jasa ra- harja  harus  sesuai  dengan  kesepakatan yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak,  hal  ini  dikarenakan  sesuai  dengan harga  pertanggungan  kapal  pada  saat pembuatan  polis hull ,  mengenai  ganti rugi  yang  sebesar  harga  pertanggungan dirasa  kurang  menguntungkan  pihak  ter- tanggung  dikarenakan  sesuai  dengan aturan  mengenai  perjanjian  pertanggung- an  yang  telah  ditetapkan  bahwa  setiap kejadian  yang  merugikan  tertanggung
maka  secara  langsung  penanggung  wajib mengganti  kerugian  apabila  tertanggung mempunyai  kepentingan  atas  kejadian tersebut.
Tertanggung  mempunyai  kepen- tingan /interest atas apa yang telah dideri- tanya  serta  telah  dicantumkan  pada  polis mengenai  ganti  rugi  yang  merupakan kewajiban  dari  penanggung,  memang besar  semua  resiko  yang  ditang-gung oleh polis hull menyangkup keselu-ruhan resiko atau dapat disebut all risk . Namun berdasarkan  konteksnya  kerugian  kapal laut  yang  menimpa  kecelakaan  kapal Dumai  Express  10  ada  dua  macam  yaitu general  average (kerugian  laut  umum) dan particular  average (kerugian  laut khusus)  yang  dimana  kapal  Dumai Express 10 tertimpa bahaya laut yang me- ngancam  keselamatan  kapal  dan  muatan- nya,  maka  awak  kapal  seperti  nahkoda wajib  untuk  melakukan  tindakan  yang berbahaya bagi kapal, tindakan ini meng- hasilkan kerugian kapal namun pada prin- sipnya  kejadian  ini  merupakan general average (kerugian laut umum) maka akan dipikul  bersama  oleh interest yang  wajib diselamatkan.
Dalam  kasus  ini  keadaan  kapal Dumai  Express  10 tetap  mengalami total loss atau kerugian  lenyap  semua  atas upaya  apa  yang  telah  dilakukan  awak kapal, maka semua usaha yang dilakukan tersebut  tidak  termasuk general  average
(kerugian  laut  umum)  jika  tidak  ada interest yang  selamat  jadi  yang  berhak menanggung adalah penanggung.
Sebelum  nilai  pertanggungan  kapal diberikan  kepada  tertanggung  maka tertanggung  wajib  untuk  membayar war- ranty  of  premi (pembayaran  premi  yang telah  disepakati  oleh  tertanggung  dan penanggung).  Apabila  premi  tidak  di- bayar,  pertanggungan  dapat  diputuskan,
atau  setidak-tidaknya  pertanggungan  itu tidak berjalan.
Sebagai  suatu  perjanjian  timbal balik,  perjanjian  pertanggungan  bersifat konsensual,  artinya  sejak  terjadinya  kata sepakat,  timbullah  hak  dan  kewajiban antar  para  pihak.  Jika  premi  belum dibayar,  pertanggungan  tersebut  tidak berjalan  hal  ini  dikarenakan  premi  perlu dilunasi  pada  saat  pertanggungan  itu diadakan  atau  pada  saat  bahaya  mulai berjalan.  Pada  pertanggungan  yang  di- adakan  untuk  jangka  waktu  tertentu  atau untuk  suatu  perjalanan,  premi  dibayar lebih  dahulu  pada  saat  bahaya  mulai berjalan.  Sedangkan  pada  pertanggungan yang  diadakan  untuk  jangka  waktu  yang panjang,  pembayaran  premi  dapat  di- tentukan  secara  periodik,  misalnya  tiap bulan  dan  pembayaran  dilakukan  pada permulaan tiap periodik.
Besarnya  jumlah  premi  yang  harus dibayar  oleh  tertanggung  ditentukan dengan suatu prosentase dari jumlah yang dipertanggungkan  berdasarkan  penilaian risiko  yang  dipikul  oleh  penanggung. Dalam  prakteknya,  penerapan  besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh pihak -pihak  secara  layak  dan  dicantumkan  di dalam polis. 11
Selain  itu,  salah  satu  prosedur  di atas  yang  salah  satunya  merupakan prosedur yang paling penting adalah surat kelaiklautan  yang  diterbitkan  oleh  syah- bandar.  Hal  ini  sangat  berguna,  sebab setiap  perusahaan  asuransi  yang  berniat untuk  menanggung  sebuah  kapal  atas keinginan  serta  perjanjian  yang  telah dibuat oleh kedua belah pihak, maka atas dasar  kelengkapan  persyaratan  polis dengan  ini  surat  laik  laut  harus  dimun-
11 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Asuransi Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 75.
culkan.  Dalam  hal  ini  kelaiklautan  kapal diatur  dalam  Bab  IX  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pela- yaran. Secara sederhana kapal dapat dika- takan  laik  laut  apabila  dapat  membawa barang maupun penumpang dengan aman dari  pelabuhan  asal  ke  pelabuhan  tujuan dengan  aman  dan  lancar  dengan  kondisi cuaca yang memungkinkan untuk berlayar. Laik laut yang dimaksud adalah konsep  yang  abstrak,  yaitu  kapal  yang laik  laut  bukan  hanya  tergantung  pada kualitas  fisik  tetapi  pada  kualitas  peng- awakan dan manajemen kapal.
Kelaiklautan  kapal  wajib  dipenuhi oleh setiap kapal yang sesuai dengan dae- rah pelayarannya. Ini sesuai dengan Pasal 117  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu me- liputi: a) keselamatan kapal; b) pencegah- an pencemaran dari kapal; c) pengawakan kapal; d) garis muat kapal dan pemuatan; e) kesejahteraan awak kapal dan kesehat- an penumpang; f) status hukum kapal; g) manajemen  keselamatan  dan  pencegahan pencemaran  dari  kapal  dan;  h)  manaje- men keamanan kapal.
Kapal yang laik laut akan mendapat sertifikat  keselamatan  kapal  oleh  peme- rintah.  Uji  kelaikan  kapal  dilakukan  oleh badan  yang  berwenang,  yaitu  Biro  Kla- sifikasi  Kapal  Laut  yang  selanjutnya disebut  BKI  yang  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1964  jo  Surat  Keputusan  Menteri  Per- hubungan  Laut  tanggal  20  September 1964 No.1/71/1.
Tugas  dari  BKI  yang  tercantum dalam  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  1964  tentang  BKI ialah: 12 a)  memberikan  klasifikasi  atau
12 Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  No.28  Tahun 1964 Tentang Biro Klasifikasi Kapal Indonesia
penggolongan  keadaan  kapal  atas  suatu kapal  yang telah diselidiki dan dinilai; b) memberikan  petunjuk  dan  penilaian  atas konstruksi  kapal  yang  sedang  dalam  pe- makaian, termasuk semua alat perlengka- pannya;  dan  c)  tugas  sampingan  yang berkaitan  dengan  lapangan  klasifikasi kapal.
Kapal  yang  sudah  diperiksa  dan diuji  oleh  Badan  Klasifikasi  akan  diberi- kan  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  selain itu setiap kapal  yang akan berlayar wajib memiliki  Surat  Izin  Berlayar  yang  akan dikeluarkan  oleh  Syahbandar  setelah  ter- penuhinya persyaratan kelaiklautan selain itu kapal dapat dikatakan laik laut apabila memilki dokumen ynag lengkap dan ma- sih berlaku.
2. Tiket penumpang
Dengan  dimilikinya  tiket  penum- pang  kapal  laut  tersebut,  hak  dan  kewa- jiban para pihak mulai timbul. Jadi, pihak pengangkut  mulai  bertanggung  jawab atas penumpang maupun barang yang di- angkut.  Sebelum  penumpang  naik  ke  da- lam kapal laut, penumpang tersebut harus membayar  lunas  biaya  angkutan.  Selain membayar  biaya  angkutan,  penumpang juga  harus  membayar  iuran  wajib  yang dibayar secara bersamaan dengan pemba- yaran  angkutan.  Supaya  penumpang  me- ngetahui  bahwa  di  dalam  sewa  penum- pang  telah  termasuk  iuran  wajib,  maka pada  halaman  depan  tiket  itu  dicantum- kan  (dicap)  perkataan  “Termasuk  iuran wajib Jasa Raharja”. 13
Penumpang  yang  sah  dalam  alat angkutan  penumpang  umum  yang  telah melunasi  Iuran  Wajib  (IW)  berhak  atas dana  santunan  dari  pihak  Jasa  Raharja. Apabila  dilihat  dari  segi  sosial,  iuran-
13 Radiks Purba, op.cit, hal. 333.
iuran  wajib  tersebut  dapat  diharap-kan menjadi  dana-dana  yang  dapat  digu- nakan untuk tujuan pembangunan, karena dengan  pembayaran  iuran  wajib,  secara sadar ataupun tidak, seseorang telah men- jalankan  aksi  menabung.  Iuran  wajib  ini merupakan alat untuk memupuk tabungan secara  terpimpin,  demi  membantu  mene- kan inflasi dan menambah dana investasi yang diperlukan dalam rangka pembiaya- an  Pembangunan  Nasional  Semesta  Ben- cana. Pengelola alat pengangkutan umum bertugas  untuk  memungut  iuran  wajib dari  para  penumpang  untuk  setiap  kali perjalanan  yang  iuran  wajib  ini  biasanya dijadikan satu dengan sewa pengangkutan atau  harga  tiket.  Kemudian,  iuran  wajib ini  disetorkan  oleh  pengangkut  kepada PT. Jasa Raharja.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  33  Tahun  1964  jo.  Peraturan Pemerintah  Nomor  17  Tahun  1965  ten- tang  ketentuan-ketentuan  pelaksanaan dana pertanggungan wajib kecelakaan pe- numpang  yang  diatur  dalam  Pasal  1  sub d,  “iuran  wajib”  ialah  iuran  wajib  yang dibayar penumpang alat angkutan penumpang  umum  menurut  Pasal  2  Per- aturan  Pemerintah  ini.  Dalam  Pasal  7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 1965  menyatakan  bahwa  “Iuran-Iuran wajib  yang  terhimpun  merupakan  dana untuk  memberi  jaminan  pertanggungan kecelakaan  diri  kepada  penumpang  alat angkutan  penumpang  umum”.  Jaminan pertanggungan  kecelakaan  diri  kepada penumpang  yang  berada  dalam  alat  ang- kutan,  yang  telah  disediakan  oleh  peng- angkut  hanya  dapat  digunakan  dalam jangka  waktu  antara  saat  naiknya  pe- numpang  dari  tempat  pemberangkatan sampai  turunnya  penumpang  di  tempat tujuan,  yang  waktu  pemberangkatan kapal  dari  tempat  awal  hingga  sampai  di
tempat  tujuan  sudah  tertera  dalam  tiket penumpang.  Jaminan  perlindungan  ter- hadap  keselamatan  penumpang  yang  ada di  Indonesia  merupakan  jaminan  yang diberikan  oleh  perusahaan  asuransi  jasa raharja.  Hal  ini  disebabkan  karena  PT. Jasa  Raharja  (Persero)  merupakan  salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di  bawah  Kementerian  Keuangan  yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang perasuransian.  Seiring  dengan  kemajuan ekonomi  global  saat  ini,  sarana  tranpor- tasi  menjadi  sangat  penting  dan  sangat menentukan  gerak  roda  perekonomian nasional.  Selain  dampak  positif,  bidang pelayaran juga memberikan dampak yang negatif berupa peningkatan jumlah korban kecelakaan akibat kapal laut yang tidak laik laut.
PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  mem- punyai  tanggung  jawab  untuk  memupuk dana melalui iuran dan sumbangan wajib berdasarkan  Undang-undang  Nomor  33 dan  34  Tahun  1964  yang  selanjutnya  di- salurkan  kembali  melalui  santunan  asu- ransi  jasa  raharja.  Dengan  demikian, tidak  kalah  pentingnya  PT.  Jasa  Raharja (Persero)  perlu  melakukan  upaya-upaya penanganan  keselamatan  di  bidang  pela- yaran  hal  ini  dimungkinkan  untuk  me- ngurangi  jumlah  korban  yang  ditimbul- kannya. Semakin banyak kapal  laut  yang dinyatakan dalam keadaan tidak laik laut, semakin  banyak  pula  angka  peningkatan korban akibat kecelakaan kapal laut yang semakin  bertambah.  Oleh  karena  itu, negara melalui PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan  jaminan  perlindungan  ber- upa  santunan  asuransi  jasa  raharja  yang besarnya  antara  lain:  a)  meninggal  dunia sebesar  Rp.  25.000.000,-;  b)  catat  tetap (maksimal)  sebesar  Rp.  25.000.000,-;  c) biaya  rawatan  (maksimal)  sebesar  Rp.
10.000.000,-;  dan  d)  biaya  penguburan sebesar Rp.2.000.000,-.
Santunan  asuransi  jasa  raharja  di- tentukan sepihak oleh penanggung. Maka dari itu, arti penting santunan jasa raharja adalah  upaya  perlindungan  masyarakat dari  pemerintahnya,  dalam  upaya  mem- berikan  jaminan  kepastian  akan  kejadian musibah kecelakaan kapal  laut. Sehingga tujuan  utama  dari  santunan  jasa  raharja adalah  selain  memberikan  jaminan  akan kepastian  perlindungan,  negara  kepada rakyatnya. Jadi jaminan sosial jasa rahar- ja adalah compulsary insurance yang ber- tujuan  memberikan  jaminan  sosial  untuk masyarakat. Compulsary  insurance dija- lankan  dengan  paksaan  ( force  saving ).
Oleh  karena  itu,  setiap  warga  negara diwajibkan  membayar  iuran  wajib  dan sumbangan  wajib  sebagaimana  telah  di- perjelas  dalam  pertanggungan  atau  asu- ransi.
Pertanggungan  ini  diatur  dalam Pasal  246  KUHD  yang  berbunyi: “Asuransi  atau  pertanggungan  adalah suatu  perjanjian,  dengan  mana  seorang penanggung  mengikatkan  diri  kepada  se- orang  tertanggung,  dengan  memberikan penggantian  kepadanya  karena  suatu  ke- rugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keun- tungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin akan  dideritanya  karena  suatu  peristiwa yang  tak  tertentu.”  Berdasakan  definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu:
1. Pihak  tertanggung  ( insured )  yang berjanji  untuk  membayar  uang  (san- tunan)  kepada  pihak  penanggung  se- kaligus atau secara berangsur-angsur;
2. Pihak penanggung ( insurer ) yang ber- janji  akan  membayar  sejumlah  uang (santunan)  kepada  pihak  tertanggung sekaligus  atau  secara  berangsur-ang-
sur  apabila  terjadi  sesuatu  yang  me- ngandung unsur tidak tertentu;
3. Suatu  peristiwa  ( accident )  yang  tidak tertentu (tidak diketahui sebelumnya);
4. Kepentingan  ( interest )  yang  mungkin akan  mengalami  kerugian  karena peristiwa yang tak tentu.
Adapun  sifat-sifat  pertanggungan yang  terdapat  dalam  Pasal  246  KUHD yaitu:
(1) Bahwa  pertanggungan  itu  ada  pada suatu  perjanjian  penggantian  kerugi- an yang mana penanggung mengikat- kan  diri  untuk  mengganti  kerugian yang  diderita  dari  pihak  tertanggung. Penggantian  kerugian  ini  harus  se- imbang  dengan  kerugian  yang  diala- mi.
(2) Bahwa  pertanggungan  itu  adalah suatu  perjanjian  bersyarat 14 ,  maksud- nya  ialah  bahwa  kewajiban  dalam mengganti  kerugian  dari  penanggung hanya dapat dilaksanakan apabila ter- jadi peristiwa yang tidak tertentu.
(3) Bahwa pertanggunan itu bersifat tim- bal balik, maksudnya bahwa kewajib- an  penanggung  untuk  mengganti  ke- rugian  dihadapkan  dengan  kewajiban tertanggung  dalam  membayar  premi yang  mana  dalam  hal  ini  kewajiban tersebut harus dilaksanakan.
(4) Bahwa kerugian  yang diderita adalah sebagai  akibat  dari  peristiwa  tidak tertentu  atas  nama  diadakan  pertang- gungan.  Di  sini  harus  terdapat  hu- bungan  sebab  dan  akibat  di  antara peristiwa dan kerugian.
Bentuk  Tanggung  Gugat  Pemilik Kapal  Terhadap  Kecelakaan  Kapal Dumai Express 10
14 Emmy  Pangaribuan  Simanjutak,  1990, Hukum Pertanggungan  dan  Perkembangannya ,  Univer- sitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 24.
Sebelum  membahas  masalah  tang- gung  gugat  terlebih  dahulu  penulis membahas  masalah  tentang  tanggung jawab  pengangkut  sesuai  dengan  keten- tuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  yang  ber- bunyi:  (1)  Perusahaan  angkutan  di  per- airan  bertangggung  jawab  terhadap  kese- lamatan  dan  keamanan  penumpang  dan/ atau  barang  yang  diangkutnya;  (2)  Per- usahaan  angkutan  di  perairan  bertang- gung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam  dokumen  muatan  dan/atau  per- janjian  atau  kontrak  pengangkutan  yang telah  disepakati.  Selain  itu,  perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransi- kan  tanggung  jawabnya  dan  melaksana- kan  asuransi  perlindungan  dasar  penum- pang umum sesuai dengan ketentuan per- aturan perundang-undangan. Dari adanya tanggung  jawab  pengangkut  terhadap penumpang  tersebut  maka  timbullah  hu- bungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan  hukum  tersebut  ialah  hu- bungan  kewajiban  dan  hak  secara  timbal balik  yang  timbul  karena  adanya  peris- tiwa  hukum  berupa  perbuatan,  kejadian, atau keadaan.
Hubungan  kewajiban  dan  hak  ter- sebut  terjadi  baik  karena  perjanjian maupun karena ketentuan undang- undang. 15 Hak dan kewajiban dalam per- janjian pengangkutan umumnya tidak ter- tulis, tetapi didukung oleh dokumen ang- kutan,  maka  kewajiban  dan  hak  para pihak  biasanya  sudah  tertulis  pada  do- kumen tersebut.
Alasan  perjanjian  pengangkutan tidak  dibuat  secara  tertulis  karena  ke- wajiban  dan  hak  para  pihak  ditentukan berdasarkan  asas  konsensual  yang  mana
15 Abdul Kadir Muhammad, op.cit, 75
asas  ini  tidak  mengharuskan  bentuk  per- janjian  pengangkutan  secara  tertulis  me- lainkan  dengan  adanya  kesepakatan  atau kehendak  para  pihak  telah  dianggap cukup  tetapi  juga  harus  dibuktikan dengan dokumen angkutan.
Apabila dalam dokumen tidak diru- muskan  hak  dan  kewajiban  para  pihak, maka  yang  diikuti  adalah  ketentuan Undang-Undang  Pengangkutan  tetapi apabila  dalam  Undang-Undang  itu  juga tidak  ditentukan  hak  dan  kewajiban  para pihak, maka  yang diikuti adalah kebiasa- an dalam pengangkutan.
Kebiasaan  dalam  pengangkutan yang dilakukan oleh para pihak mengenai hak  dan  kewajiban  yang  mana  peng- angkut  wajib  menyelenggarakan  peng- angkutan  barang  dan  atau  penumpang dari  tempat  pemuatan  sampai  tempat tujuan  dengan  aman  dan  selamat  tetapi hal  ini  tidak  terlaksana  dikarenakan  pe- numpang  tidak  mendapatkan  haknya untuk mendapatkan perlindungan atas pe- nyelenggaraan  barang  dan  atau  penum- pang  dari  tempat  pemuatan  sampai  ke tempat tujuan dengan selamat.
Adanya  kecelakaan  kapal  laut  ter- sebut  membuat  penumpang  berhak  atas ganti  kerugian  yang  dideritanya  karena kelalaian  pengangkut  selama  penyeleng- garaan  pengangkutan.  Atas  hak  penum- pang  tersebut  maka  pengangkut  wajib memberikan  ganti  kerugian.  Ada  dua sebab  timbulnya  ganti  rugi  yaitu  ganti rugi  karena  wanprestasi  dan  ganti  rugi karena  perbuatan  melanggar  hukum. Ganti  rugi  karena  wanprestasi  diatur dalam  Buku  III  KUHPerdata  yang dimulai  dari  Pasal  1246  sampai  Pasal 1252  KUHPerdata,  sedangkan  ganti  rugi karena  Perbuatan  Melanggar  Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Ganti  rugi  karena  wanprestasi adalah  suatu  bentuk  ganti  rugi  yang dibebankan  kepada  pengangkut  yang tidak  memenuhi  isi  perjanjian  yang  telah dibuat antara pengangkut dengan penum- pang.  Menurut  Pasal  1246  KUHPerdata, ganti  rugi  yang  dapat  dibebankan  pada pengangkut yang wanprestasi yaitu adanya kerugian yang nyata-nyata diderita oleh penumpang dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.
Kedua  jenis  ganti  rugi  tersebut tercakup akan pengertian biaya, rugi, dan bunga. Ketentuan tentang biaya, rugi, dan bunga  ini  terdapat  dalam  Pasal  1239 KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa ”tiap-tiap  perikatan  untuk  berbuat  sesua- tu  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu, apabila  pengangkut  tidak  memenuhi  ke- wajibannya,  mendapatkan  penyelesaian- nya  dalam  kewajiban  untuk  penggantian biaya,  rugi,  dan  bunga.  Dalam  hal  ini penumpang  yang  menuntut  ganti  rugi harus  mengemukakan  dan  membuktikan bahwa pengangkut telah melakukan wan- prestasi  yang  mengakibatkan  timbulnya kerugian.  Berdasarkan  uraian  di  atas apabila  perjanjian  yang  disepakati  terjadi pelanggaran  maka  dapat  diajukan  ganti rugi  wanprestasi  seperti  kejadian  yang menimpa  kapal  Dumai  Express  10.  Hal ini disebabkan adanya hubungan kontrak- tual  antar  para  pihak  (yaitu  PT.  Lestari Indomal  Bahari  selaku  pemilik  kapal Dumai  Express  10  dengan  perusahaan asuransi  jasa  raharja)  yang  menimbulkan kerugian  dan  ada  pihak  yang  menderita kerugian.
Apabila  terjadi  pelanggaran  karena adanya  perselisihan  antara  tertanggung dan  penanggung  yang  mana  pihak  dari tertanggung  PT.  Lestari  Indomal  Bahari selaku  pemilik  kapal  Dumai  Express  10 tidak setuju dengan  ganti  rugi  yang telah
diberikan  oleh  perusahaan  asuransi  jasa raharja  sebagai  penanggung  yang  me- nanggung kapal Dumai Express 10.
Penyelesaian  perselisihan  antara tertanggung dan penanggung akan dilaku- kan  dengan  cara  musyawarah  atau  nego- siasi.  Cara  ini  lebih  profesional  untuk menjaga nama baik  tertanggung dan pe-- nanggung  di  hadapan  masyarakat.  Apa- bila  perselisihan  ini  diselesaikan  melalui jalur  pengadilan  ( litigasi )  tentunya  harus melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu  dan  jika  tidak  bisa  maka  per- selisihan  akan  dilanjutkan  melalui  jalur pengadilan  dengan  memilih  domisili polis  di  mana  dikeluarkan  yang  dalam kasus  ini  berada  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Memang  benar  di dalam  statuta  mahkamah  internasional diterapkan  asas ex  aequo  et  bono (kepa- tutan  dan  kelayakan),  namun  penyelesai- an  yang  terjadi  menggunakan  aturan hukum  nasional  yang  dirasa  relatif  lebih netral.
Pada  umumnya,  penyelesaian  per- selisihan  antara  tertanggung  pemilik kapal Dumai  Express 10 dengan penang- gung  perusahaan  asuransi  jasa  raharja yang  melalui  jalur  pengadilan  selalu dihindari  oleh  para  pihak.  Hal  ini dikarenakan tidak efisien dan membutuh- kan  waktu  yang  sangat  lama  dan  proses- nya  terlalu  rumit  serta  membutuhkan biaya  yang  tidak  sedikit.  Bahkan,  belum tentu  keputusan  dari  pengadilan  bisa memuaskan para pihak.
Dengan  demikian,  dapat  disimpul- kan  bahwa  ganti  rugi  karena  wanprestasi dan  ganti  rugi  karena  perbuatan  melang- gar hukum berbeda.  Ini  dapat dilihat dari tujuan  ganti  rugi  tersebut.  Tujuan  ganti rugi  karena  wanprestasi  ialah  untuk menempatkan  penggugat  dalam  contoh kasus  kecelakaan  kapal  Dumai  Express
10  mengenai  perselisihan  pemberian ganti  rugi pada posisi  seandainya perjan- jian  tersebut  terpenuhi.  Akibat  hukum jika  terjadi  wanprestasi  adalah  bahwa perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan  kepada  hakim,  tetapi  sudah dengan  sendirinya  batal  demi  hukum. Sedangkan  tujuan  ganti  rugi  karena perbuatan melanggar hukum adalah untuk menetapkan  posisi  penggugat  kepada  ke- adaan  semula  sebelum  terjadinya  per- buatan melanggar hukum.
Ganti  kerugian  karena  perbuatan melanggar  hukum  diatur  dalam  Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bah- wa  setiap  perbuatan  melanggar  hukum yang  membawa  kerugian  kepada  orang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya  menerbitkan  kerugian  itu  untuk mengganti kerugian tersebut.
Ganti  rugi  karena  perbuatan  me- langgar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi  yang dibebankan kepada orang yang telah  menimbulkan  kesalahan  kepada pihak  yang  dirugikan.  Kerugian  yang  di- akibatkan  karena  perbuatan  melanggar hukum  ini  diatur  dalam  Pasal  1365  dan Pasal 1366 KUHPerdata.
Apabila dilihat kembali, penuntutan ganti  rugi  karena  perbuatan  melanggar hukum memiliki beberapa segi persamaan  dengan  penentuan  ganti  rugi karena  wanprestasi.  Hal  ini  dikarenakan tidak ada larangan hukum untuk memperlakukan  pengertian  ganti  rugi karena  perbuatan  melanggar  hukum dengan  ganti  rugi  karena  wanprestasi, tapi ada juga dalam beberapa hal berbeda. Dalam  undang-undang  tidak  diatur  ten- tang  ganti  kerugian  yang  harus  dibayar karena  perbuatan  melanggar  hukum,  se- dangkan  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian, yang  harus  dibayar  karena  wanprestasi.
Sebelum perusahaan asuransi jasa raharja memberikan  ganti  kerugian  kepada  pe- numpang  yang  menjadi  korban  maka terlebih  dahulu  pemilik  kapal  harus  me- lengkapi  dokumen-dokumen  kapalnya. Pemilik  kapal  dalam  melengkapi  doku- men-dokumennya tersebut, maka pemilik kapal  harus  mengerti  tanggung  jawabnya sebagai pemilik kapal.
Tanggung jawab pemilik kapal dan/ atau  operator  kapal  yang  diatur  dalam Pasal  181  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  yakni sebagai berikut:
(1) Pemilik dan/atau operator kapal ber- tanggung  jawab  pada  setiap  keru- sakan telekomunikasi pelayaran dan hambatan  di  laut,  sungai  dan  danau yang disebabkan oleh pengoperasian kapalnya.
(2) Tanggung  jawab  pemilik  dan/atau operator  kapal  sebagaimana  dimak- sud  pada  ayat  (1)  berupa  kewajiban untuk  segera  memperbaiki  atau mengganti  sehingga  fasilitas  ter- sebut  dapat  berfungsi  kembali  se- perti semula.
(3) Perbaikan  dan  penggantian  sebagai- mana  dimaksud  pada  ayat  (2)  di- lakukan  dalam  batas  waktu  60 (enam  puluh)  hari  kalender  sejak kerusakan terjadi.
Perbaikan  dan  penggantian  dapat segera  dilakukan  dalam  batas  waktu  60 (enam  puluh)  hari  kalender,  sehingga seperti  sarana  bantu  navigasi  pelayaran, telekomunikasi  pelayaran  serta  fasilitas alur  pelayaran  dapat  berfungsi  seperti sediakala.  Apabila  dalam  batas  waktu  60 (enam puluh) hari kalender sejak kerusakan tersebut terjadi tidak dilakukan perbaikan  atau  pengganti  oleh  pemilik kapal,  maka  menteri  akan  melakukan perbaikan  dan  penggantian  dengan  biaya
yang dibebankan kepada pemilik dan atau operator  kapal  sesuai  dengan  Surat Keputusan  Menteri  Perhubungan  Laut tentang  Peraturan  Kewajiban  Kapal- Kapal untuk Memiliki Sertifikat No.Th.1/17/1  Jakarta,  26  September 1964.
Tanggung  jawab  pemilik  dan/atau operator  kapal  pada  Pasal  181  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran  ini  tidak  menghilangkan  tang- gung  jawab  nahkoda  atau  pemimpin kapal  atas  kesalahannya  yang  telah mengakibatkan  kerusakan  dan  hambatan yang  menimbulkan  kerugian  terhadap sarana  bantu  navidasi  pelayaran,  teleko- munikasi pelayaran, dan fasilitas alur pe- layaran.
Tanggung jawab nahkoda berdasar- kan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa:
(1) Nakhoda  dan/atau  Anak  Buah  Kapal harus  memberitahukan  kepada  Peja- bat  Pemeriksa  Keselamatan  Kapal apabila  mengetahui  bahwa  kondisi kapal  atau  bagian  dari  kapalnya,  di- nilai  tidak  memenuhi  persyaratan  ke- selamatan kapal.
(2) Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib  membantu  pelaksanaan  peme- riksaan dan pengujian. Seperti diketa- hui  bahwa  kecelakaan  kapal  Dumai Express  10  ini  terjadi  dikarenakan bagian  dari  kapalnya  terbuat  dari bahan  fiberglass  yang  bahan  jenis  ini seperti gelas yang mudah sekali pecah apabila  terjadi  benturan.  Nahkoda yang  berperan  sebagai  pemimpin  ka- pal  seharusnya  memberitahukan  ke- pada  Pejabat  Pemeriksa  Keselamatan Kapal  apapun  mengenai  kapalnya, sebab  apapun  yang  terjadi  di  dalam kapal mengenai adanya bahaya adalah
tanggung  jawab  nahkoda  atau  anak buah  kapal  sesuai  dengan  Pasal  128 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008  tentang  Pelayaran.  Selain  nah- koda  syahbandar  pun  juga  harus dimintai pertanggungjawaban atas ke- celakaan kapal Dumai Express 10 ter- sebut.
Syahbandar  di  sini  dimintai  per- tanggungjawaban,  karena  fungsi,  tugas dan  kewenangan  dari  syahbandar  telah diatur  dalam  Pasal  207,  Pasal  208,  Pasal 209  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008  Tentang  Pelayaran.  Selain  itu,  juga diketahui bahwa kapal ini tidak memiliki sertifikat  sistem  manajemen  keselamatan (SMC)  yang  teregistrasi  di  Badan  Klasi- fikasi  Indonesia  (BKI).  Demikian  juga DOC  ( document  of  compliance ),  yaitu sistem  manajemen  keselamatan  untuk perusahaan  yang  teregristasi  di  BKI, karena sudah habis masa berlakunya pada Maret 2003.
Berdasarkan  Undang-Undang  No- mor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran Pasal 169 telah dijelaskan tentang: (1)  Pemilik  atau  operator  kapal  yang mengoperasikan  kapal  untuk  jenis  dan ukuran  tertentu  harus  memenuhi  per- syaratan  manajemen  keselamatan  dan pencegahan pencemaran dari kapal. (2)  Kapal  yang  telah  memenuhi  per- syaratan  manajemen  keselamatan  dan pencegahan  pencemaran  dari  kapal  se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.
(3)  Sertifikat  manajemen  keselamatan dan  pencegahan  pencemaran  dari  kapal sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  be- rupa  Dokumen  Penyesuaian  Manajemen Keselamatan  ( Document  of  Compliance / DOC)  untuk  perusahaan  dan  Sertifikat Manajemen  Keselamatan  ( Safety  Mana- gement Certificate /SMC) untuk kapal.
(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  diterbitkan  setelah  dilakukan audit  eksternal  oleh  pejabat  pemerintah yang  memiliki  kompetensi  atau  lembaga yang  diberikan  kewenangan  oleh  Peme- rintah.
(5)  Sertifikat  Manajemen  Keselamatan dan  Pencegahan  Pencemaran  diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (6)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara audit dan penerbitan sertifikat mana- jemen  keselamatan  dan  pencegahan  pen- cemaran  dari  kapal  diatur  dengan Peraturan Menteri.
Dari  ketentuan  pasal-pasal  di  atas apabila  pemilik  kapal  bisa  melengkapi dokumen-dokumen  kapal  maka  pemba- yaran  ganti  kerugian  atas  kejadian  kece- lakaan  kapal  tersebut  dapat  sesegera mungkin dicari jalan keluarnya, agar per- usahaan asuransi jasa raharja dapat meng- ganti sejumlah financial value yang telah ada dan tercantum didalam polis.
Apabila  terjadi  perselisihan  maka penyelesaian  perselisihan  tersebut  di- gunakan  dengan  cara  kekeluargaan  atau musyawarah  atau  melalui  arbitrase  atau melalaui  pengadilan.  Dalam  kenyataan- nya,  sedikit  sekali  atau  hampir  tidak  ada perkara  yang  diselesaiakan  melalui  arbi- trase atau melalui pengadilan.  Hal  ini di- sebabkan  oleh  karena  mereka  selalu memegang prinsip lebih baik rugi sedikit daripada  perkara  tersebut  di  bawa  ke pengadilan yang akan menghabiskan bia- ya  pengadilan  yang  cukup  banyak  dan belum tentu juga nanti nya di pengadilan bisa memuaskan semua pihak.
Dari  hasil  keputusan  kedua  belah pihak  tersebut  maka  pemilik  kapal  akan mendapatkan  ganti  kerugian  yang  sesuai dengan  harga  pertanggungan marine  hull yang  menimpa  kapalnya.  Dengan  demi- kian,  penumpang  yang  menjadi  korban
kecelakaan  kapal  laut  tidak  perlu  me- risaukan  mengenai  ganti  kerugian  karena penumpang  yang  mengalami  luka-luka, cacat, bahkan  yang meningga dunia akan mendapatkan santunan dari pemilik kapal Dumai  Express  10  dan  perusahaan asuransi jasa raharja.

## Kesimpulan
Tiket  penumpang  kapal  laut  dapat dijadikan dasar klaim asuransi jika terjadi kecelakaan kapal apabila penumpang ter- sebut  memiliki  tiket  penumpang  kapal laut.  Dengan  memiliki  tiket  penumpang kapal  laut  maka  hak  dan  kewajiban  para pihak  mulai  timbul  jadi  pihak  dari  peng- angkut  mulai  bertanggung  jawab  atas penumpang  maupun  barang  yang  diang- kut.  Selain  tiket  penumpang,  masih  ada dokumen  muatan  yang  harus  dipenuhi pemilik  kapal  terhadap  perusahaan  asu- ransi  jasa  raharja  demi  kelangsungan prosedur  klaim  yang  akan  diberikan  per- usahaan  asuransi  kepada  pemilik  kapal. Dengan  adanya  dokumen  muatan  dan tiket  penumpang  kapal  laut  ini  maka penumpang  yang  menjadi  korban  dalam kecelakaan  kapal  laut  dapat  menerima ganti  rugi  dari  perusahaan  asuransi  jasa raharja dan pemilik kapal Dumai Express 10,  karena  penumpang  yang  sebelum menaiki  kapal  sudah  wajib  membayar biaya  angkutan  juga  harus  membayar iuran wajib. Iuran wajin ini nantinya oleh pengelola  alat  pengangkutan  umum  akan disetorkan  melalui  pengangkut  kepada Jasa  Raharja.  Penyetoran  ini  dilakukan untuk mendapatkan santunan jasa raharja. Sedangkan  mengenai  penumpang  yang tidak memilki tiket tidak akan mendapat- kan  santunan  jasa  raharja.  Selain  tiket penumpang, ada alat bukti lain yaitu polis yang  merupakan  bukti  yang  sempurna tentang  apa  yang  mereka  perjanjikan  di
dalam  perjanjian  pertanggungan  itu  dan tanpa  polis  maka  pembuktian  akan  men- jadi sulit dan terbatas.
Bentuk  tanggung  gugat  pemilik kapal  terhadap  kecelakaan  kapal  Dumai Express  10  berupa  tanggung  gugat  wan- prtestasi.  Sebab,  ganti  rugi  karena  wan- prestasi  adalah  suatu  bentuk  ganti  rugi yang  dibebankan  kepada  pengangkut yang  tidak  memenuhi  isi  perjanjian  yang telah  dibuat  antara  pengangkut  dengan penumpang. Menurut Pasal 1246
KUHPerdata,  ganti  rugi  yang  dapat  di- bebankan  pada  pengangkut  yang  wan- prestasi  yaitu  kerugian  yang  nyata-nyata diderita oleh penumpang dan keuntungan yang  seharusnya  diperoleh.  Dengan  de- mikian,  ganti  rugi  yang  dilakukan  pe- milik  kapal  tidak  terlepas  dari  tanggung jawabnya  sebagai  pemilik  kapal  selain pemilik  kapal  masih  ada  nahkoda  dan anak  buah  kapal  yang  harus  dimintai pertanggungjawaban.  Dalam  hal  ini  nah- koda  merupakan  pemimpin  kapal  atas kesalahannya  yang  telah  mengakibatkan kerusakan dan hambatan yang menimbul- kan kerugian terhadap sarana bantu navi- dasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta  fasilitas  alur  pelayaran.  Sedangkan anak  buah  kapal  bertugas  membantu nahkoda  dalam  memberikan  aba-aba dalam  berlayar.  Selain  itu,  syahbandar pun dimintai pertanggung jawaban karena sesuai  fungsi,  tugas,  dan  kewengan  dari syahbandarlah  kapal  dapat  dikatakan dalam keadaan laik laut.

## Daftar Bacaan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD)
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang  Pelayaran,  (LN.RI  Tahun
2008,  Nomor:64,  TLN.RI  Nomor  : 4849) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian,
(LN.RI  Tahun  1992,  Nomor:13, TLN.RI Nomor: 3467)
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan  Penumpang,  (LN.RI Tahun  1964,  Nomor:137,  TLN.RI Nomor : 2720)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun
1965  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan  Dana  Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, (LN.RI Tahun 1965, Nonor: 29) Surat  Keputusan  Menteri  Perhubungan Laut  Tentang  Peraturan  Kewajiban Kapal-Kapal Untuk Memiliki Sertifikat  Klasifikasi  No.Th.1/17/1, Jakarta, 26 September 1964. Gultom,  Elfrida,  2007, Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan  Ekonomi  Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hartini,  Rahayu,  2007, Hukum  Pengang- kutan , Cet.I, UMM, Malang.
Hartono, Sri Rejeki, Asuransi dan Hukum Asuransi  Di  Indonesia, Semarang IKIP Semarang Press.
-------------------------, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika, Jakarta.
Ibrahim, Johnny, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005 Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Muhammad,  Abdul  Kadir,  1991, Hukum Pengangkutan  Darat,  Laut,  dan Udara, Bandung:  Citra  Aditya
Bakti. -----------------------------,  1999, Hukum Asuransi  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung. ----------------------------,  1990, Pokok- Pokok Hukum Pertanggungan ,
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Purba,  Radiks,  1998, Asuransi  Angkutan Laut, Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta.
Purwahid, Patrick, 1986, Asas Itikad Baik Kepatuhan dalam Perjanjian ,
UNDIP, Semarang.
R.  Setiawan,  1977, Pokok-Pokok  Hukum Perikatan , Bina Cipta, Jakarta.
Siregar, Muchtarudin, Beberapa Masalah Ekonomi  dan  Management  Peng- angkutan , L.P.F.E, Univ.In.
Soedjono,  Wiwoho,  1987, Hukum  Peng- angkutan  Laut  di  Indonesia  dan Perkembangannya ,  Cet.I,  Liberty, Yogyakarta.
Soekardono, 1981, Hukum  Dagang Indonesia , Rajawali, Jakarta.
Subekti, 1984, Hukum Perjanjian ,
Cet.IV, Citra Aditya Bakti,
Bandung.
----------,  1984, Aneka  Perjanjian ,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Website http://sekoci6.wordpess.com/...
http://www1.kompas.com/read/xmi/2009/ 12/10..