SINERGITAS PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT SIPIL ( CIVIL SOCIETY ) MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

## DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA CILEGON
Oleh :
Ipah Ema Jumiati
ema.umar@gmail.com
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak :Sinergitas  Pemerintah,  Dunia  Usaha  Dan  Masyarakat  Sipil  ( Civil  Society ) Melalui Corporate  Social  Responsibilty (CSR)  Dalam  Program  Pengentasan Kemiskinan  di  Kota  Cilegon  merupakan  komitmen  bersama  dalam  pembangunan yang  berkelanjutan.  Sinergitas  ini  akan  berguna  untuk  membantu  perusahaan  dalam memperbaiki financial performance dan akses pada modal, meningkatkan corporate image dan penjualan/layanan jasa, memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan pada isu-isu kritis, serta menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka  panjang.  Dengan  dukungan  berbagai stakeholder pada  ranah  ekonomi,  sosial dan  lingkungan,  yang  diaplikasikan  dalam  kegiatan-kegiatan  prioritas  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  memperbaiki  lingkungan.  Sumber pendanaannya  dihasilkan  dari  kemitraan  pemerintah,  dunia  usaha  dan  masyarakat sipil  ( civil  society )  berdasarkan  kesepakatan-kesepakatan  yang  dibangun  bersama, untuk  kepentingan  ke  depan  dalam  jangka  panjang  yang  lebih  baik.  Sebagai outputnya adalah pemberdayaan masyarakat  Cilegon dalam pengentasan kemiskinan melalui kerangka good corporate  governance.
Kata Kunci : Sinergitas, CSR, Pengentasan, Kemiskinan.
Perubahan  sosial  ekonomi  dan  budaya merupakan  proses  alamiah  yang  tidak bisa  dihentikan.  Tanggung  jawab
perusahaan adalah meminimalkan kontribusi dampak negatif dan memaksimalkan  dampak  positif  dari
perusahaan tersebut. Berperilaku bisnis secara mulia, jujur, adil, dan bertanggungjawab  adalah  kewajiban untuk  menjaga  eksistensi  perusahaan agar diterima dengan baik dalam rantai bisnisnya. Namun, saat ini hal tersebut belum cukup bagi perusahaan.
Perusahaan semakin menyadari bahwa CSR diperlukan sebagai bentuk
kepedulian terhadap kepentingan stakeholder .
Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan,  atau  yang  lebih  sering disebut corporate  social  responsibility (CSR),  bukan  lagi  berada  dalam tataran  wacana  sebagaimana  beberapa tahun  ke  belakang,  atau  bentuk kegiatan  amal  dan  respons  atas kejadian  luar  biasa  semata.  CSR  di Indonesia telah mengalami
perkembangan  pesat,  dimana  sudah menjadi unsur penting bagi perusahaan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya,  maupun  bagi  pemangku kepentingan lain sebagai bentuk tanggung  jawab  atas  sebuah  dampak operasional.
Terdapat  dua  indikator  yang menunjukkan, bahwa CSR telah memiliki kedudukan penting. Pertama ,
pada beberapa perusahaan multinasional,  nasional,  dan  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  CSR sudah menjadi departemen/divisi mandiri yang secara struktur organisasi bertanggung  jawab  langsung  kepada direktur atau CEO. Hal ini menunjukkan  bahwa  CSR  bukan  lagi pelengkap/tempelan  pada  departemen lain,  atau  divisi  yang  baru  dibentuk jika memperingati ulang tahun perusahaan maupun ketika ada kejadian  luar  biasa  ( force  major ), seperti konflik masyarakat atau bencana  yang  disebabkan  dampak operasional.
Kedua ,  regulasi  terkait  CSR juga  semakin  berkembang,  mulai  dari Keputusan  Menteri  BUMN,  Undang- Undang  Perusahaan  Terbatas  (PT), Undang-Undang  Penanaman  Modal, Undang-Undang  Minyak  dan  Gas bumi,  serta guidance ISO  26000. Dalam  era  otonomi  daerah  beberapa Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  juga gencar  menerbitkan  Peraturan  Daerah mengenai pengelolaan dan
peruntukkan dana CSR. Kondisi tersebut, menjadi tantangan bagi perusahaan  untuk  menjalankan  CSR secara  professional,  sehingga  CSR
memberikan
kontribusi positif
multipihak, bukan ada tiada CSR tidak memberikan pengaruh.
Sebagai  implikasi  dari  dua indikator  di  atas  dengan  mencermati perdebatan dan polemik tentang konsepsi serta konsekuensi formalisasi CSR selama ini, menimbulkan beberapa  permasalahan  antara  lain  :
pertama , karena perbedaan pemahaman  mengenai  konsepsi  CSR oleh  para  pelaku  bisnis,  pemerintah, DPR/DPRD,  masyarakat,  dan  pihak- pihak  yang  berkepentingan. Kedua ,
Setelah  Mahkamah  Konstitusi  (MK) menolak  permohonan  dari  sejumlah asosiasi  pengusaha  dan  perusahaan untuk  mencabut  Pasal  74  Undang- undang  No.40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT),  CSR menjadi kewajiban perseroan.
Permasalahannya,  paradigma  bisnis dari  kebanyakan  pengusaha,  pelaku bisnis,  atau  perusahaan  di  Indonesia masih  konservatif  dan  pragmatis. Mereka sebenarnya belum siap menerima CSR sebagai suatu kewajiban perseroan dan menginternalisasikannya ke dalam praktik  bisnis  secara  berkelanjutan. Mereka  masih  menganggap  CSR
sebagai  suatu  beban  yang  merugikan kepentingan  perusahaan  dan  pemilik. Apabila  paradigm  konservatif  tersebut tidak segera dicerahkan, “pemaksaaan” CSR  bakal  menimbulkan  konflik kepentingan  dan  komplikasi  masalah yang serius yang justru akan merugikan  dunia  usaha,  pemerintah, masyarakat  dan  lingkungan,  serta perekonomian nasional.
Ketiga , CSR sudah menjadi isu global  yang  mendapat  perhatian  luas dari  kalangan  pelaku  pasar,  para kepala  negara  yang  tergabung  dalam Perserikatan  Bangsa-bangsa,  lembaga- lembaga keuangan dan bisnis internasional,  serta  yang  lainnya. Munculnya Global  Compact , Global Reporting  Inisiatives (GRI),  dan  ISO 26000  tentang  CSR  menunjukkan bahwa  CSR  menjadi  isu  krusial  serta agenda  bisnis  global  yang  harus mendapat  perhatian  serius  dari  pelaku bisnis  dan  dunia  usaha.  Kebanyakan pelaku  bisnis  dan  perusahaan  di Indonesia  masih  belum  menyadari  hal itu  karena  berbagai  sebab. Keempat , diwajibkannya CSR sebagai kewajiban perseroan  dan  mulai  responsifnya sejumlah  pelaku  bisnis  (perusahaan) terhadap  isu-isu  CSR  tentu  saja
membawa  implikasi  dan  konsekuensi serius  bagi  akuntansi  dan  profesi akuntan. Aspek ini berhubungan dengan  aspek  akuntansi  manajemen CSR  dan  pelaporan  CSR  dalam pelaporan perusahaan, yang menunjukkan  bahwa  CSR  berkorelasi erat  dan  berpengaruh  positif  secara signifikan  terhadap  profitabilitas  serta nilai perusahaan.
Sehubungan  dengan  beberapa permasalahan di atas, penulis mendapati  kesamaan  persoalan  dalam implementasi  CSR  di  Kota  Cilegon yang  dikelola  oleh  pihak  ketiga  yaitu Cilegon Corporate Social
Responsibility (CCSR)  yang  setelah terbentuk  melalui  Peraturan  Walikota Cilegon  Nomor  3  Tahun  2011  tentang Pembentukan dan Tata Kerja CCSR di
Kota Cilegon dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 460.05/Kep.83-Org/2011 tentang Penetapan  Dewan  Pengawas  dan Pengurus  CCSR  Periode  Tahun  2011-
2013,  pada  Tahun  2011  meniitik beratkan pada program-program pengentasan kemiskinan  yang menjadi salah  satu  tujuan  utama  yang  ingin dicapai melalui CSR.
Secara umum Cilegon memiliki penduduk  sebanyak  385.720  orang, yang  terdiri  atas  laki-laki  sebanyak 197.230 orang, dan Perempuan sebanyak  188.490  orang  ( sumber : Cilegon  dalam  angka,  2012)  ini memiliki  potensi  yang  luar  biasa. Potensi  yang  terbesar  yaitu  potensi perindustrian, Pelabuhan dan Pariwisata.  Seperti  yang  diketahui, Cilegon  telah  dikenal  dengan  Kota Industri, dimana sebagian dari wilayahnya diperuntukkan untuk perindustrian. Terdapat  344 Perseroan Terbatas  (Sumber  :  Disperindagkop Kota  Cilegon,  2011).  Adapun  jumlah Industri Besar yang terdata pada CCSR sebanyak  39.  Namun  yang  tergabung dalam  keanggotaan  CCSR  hanya  3 (tiga)  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)  (Badan  Perkreditan  Rakyat (BPR)  Syariah  Mandiri,  Perusahaan Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Cilegon, PD  Pelabuhan  Cilegon  Mandiri),  5 (lima)  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  (PT.  ASDP  Merak,  PT. Indonesia  Power,  PT.  Krakatau  Steel, PT.  Pelindo  2)  dan  1  (satu)  lembaga perbankan  yaitu  Bank  Jabar  Cilegon (Sumber: Divisi Keuangan dan Pelaporan CCSR Cilegon, 2012).
Selain  wilayah  perindustrian Cilegon  juga  dikenal  dengan  Kota transit,  karena  di  Cilegon  terdapat pelabuhan besar yang menghubungkan antara  Pulau  Jawa  dan  Sumatera  yang keberadaannya  di  Merak.  Pelabuhan lain juga terdapat di Ciwandan, namun pelabuhan  tersebut  dikhususkan  untuk angkutan general  cargo /barang  (untuk kapal  asing)  yang  pengelolaannya  di pegang oleh Pelindo.
Potensi  Cilegon  lainnya  yaitu di  bidang  pariwisata.  Kota  Cilegon memiliki  beberapa  obyek  wisata  dan rekreasi  yang  cukup  berarti  dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan  perekonomian  Kota  dan pengembangan wilayah, diantaranya :
1. Wisata  bangunan  bersejarah berupa cagar budaya.
2. Wisata  bahari  di  Pulaorida, Pulau  Merak  Kecil  dan  Pantai Merak sampai dengan Suralaya di Kecamatan Pulomerak
3. Wisata  industri  di  Kawasan PLTU Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak dan Kawasan Industri di Kecamatan Citangkil dan Ciwandan; serta
4. Obyek  rekreasi  lainnya  seperti kampung  wisata  di  Cipala
Kecamatan Pulomerak.
Kota  Cilegon  terdiri  atas  8
(delapan) Kecamatan; yaitu 1)
Kecamatan  Cilegon;  2)  Kecamatan Jombang;  3)  Kecamatan  Grogol;  4) Kecamatan  Purwakarta;  5)  Kecamatan Ciwandan; 6) Kecamatan Citangkil; 7) Kecamatan  Pulomerak;    dan  8) Kecamatan  Cibeber.  Potensi-potensi yang  ada  tersebut  seharusnya  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, minimalnya dapat mengurangi persoalan-persoalan kemiskinan  di  Kota  Cilegon.  Apalagi Cilegon  adalah  Kota  kecil  karena  luas wilayah  Kota  Cilegon  hanya  175.50 Km 2 . Sehingga Pemerintah dapat lebih mudah  untuk  menjangkau  wilayah- wilayah  dengan  berbagai  persoalan kemiskinan  yang  dialami.  Namun, dalam  kenyataannya  Kota  Cilegon masih tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan.
Adapun data  yang menunjukan kemiskinan  di  Kota  Cilegon  dapat digambarkan melalui Tabel 1.1., berikut :
Tabel 1.1
Kemiskinan di Kota Cilegon tahun 2009-2011 Tahun Jumlah Penduduk Miskin ( Dari 383.854 ) 2009 16.979 2010 15.961 2011 15.961 Sumber :  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Masyarakat  Langsung  (BML)  Kota  Cilegon, 2011.
Data tersebut menunjukan bahwa  masih  banyaknya  penduduk yang miskin di daerah industri. Dilihat dari  tahun  2009  sampai  dengan  tahun 2011  jumlah  penduduk  miskin  hanya mengalami  penurunan  sebanyak  1.018 penduduk  dari  jumlah  penduduk  Kota Cilegon  sebesar  383.854.  Salah  satu asumsinya  adalah  bahwa  penurunan angka  kemiskinan  tersebut  disebabkan pada  tahun  tersebut,  Cilegon  telah memberlakukan program-program
penanggulangan  kemiskinan  seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Masyarakat Langsung (BML), Program  1  Milyar  1  Kecamatan, Program P2WKSS (Peningkatan Peranan  Wanita  Menuju  Keluarga
Sehat dan Sejahtera), Program Cilegon Corporate
Social Responsibity (CCSR) ,  dan  lain-lain.  Selain  data kemiskinan  yang  bersumber  dari petunjuk  teknis  Bantuan  Masyarakat Langsung  (BML)  Kota  Cilegon,  data yang mendukung adanya angka kemiskinan  di  Kota  Cilegon  adalah data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)
Provinsi Banten, yaitu :
Tabel 1.2. Kemiskinan di Kota Cilegon tahun 2009-2011 Tahun Jumlah Penduduk Miskin 2009 15.367 2010 16.800 2011 15.453 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2012 Dari tabel 1.2. tersebut menunjukan  bahwa  terjadi  kenaikan jumlah  penduduk  miskin  pada  tahun 2009 sebesar 15.367 menjadi 16.800 di tahun  2010.  Kenaikan  itu  disebabkan antara  lain  karena  pada  tahun  tersebut di Indonesia sedang mengalami lonjakan kenaikan harga bahan pangan, sehingga daya beli masyarakat untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup menjadi  rendah.  Walaupun  demikian,
dengan banyaknya
program
penanggulangan kemiskinan di Cilegon,  di  tahun  2011  jumlah penduduk miskin di Cilegon mengalami penurunan ke angka 15.453 atau sebesar 3,98 persen.
Namun,  diantara  8  (delapan) Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Banten,  Kota  Cilegon  adalah  Kota yang  memiliki  jumlah  kemiskinan yang rendah. Hal itu dapat digambarkan  pada  tabel  1.3.,  berikut  :
Tabel 1.3.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan di Kota/Kabupaten se-Provinsi
Banten Kota/ Kabupaten 2009 2010 2011 PAD (Milyar) Kemiskinan PAD (Milyar) Kemiskinan PAD (Milyar) Kemiskinan Pandeglang 82.800 140.261 936.180 127.800 952.649 117.644 Lebak 823.089 142.229 955.534 125.200 1.111.410 115.160 Tangerang 1.922.811 256.151 1.638.706 89.200 1.209.035 82.047 Serang 909.125 82.897 949.390 89.200 1.846.947 82.047 Kota Tangerang 1.182.823 106.102 1.358.921 124.300 1.433.096 114.333 Cilegon 640.263 15.367 685.599 16.800 781.047 15.453 Kota Serang 265.004 32.764 517.574 40.700 563.649 37.436 Tangerang Selatan - 918.193 21.900 1.175.314 20.144 Jumlah 6.564.915 775.791 7.960.097 751.000 9.055.147 690.874
Sumber : Bad an Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2012
Berdasarkan  data  pada  Tabel 1.3.  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa terjadi fluktuasi dari angka kemiskinan maupun  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  mulai  tahun  2009  sampai dengan  tahun  2011  yang  diperoleh masing-masing Kabupaten/Kota  di Provinsi  Banten.  Dalam  hal  ini Cilegon merupakan daerah yang PAD- nya  terendah  kedua  diantara  daerah lainnya.
Kemudian  yang  menjadi  salah satu  sasaran  dari  program  Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) adalah Rumah Tangga Sasaran  (RTS)  di  Kota  Cilegon berdasarkan      data  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Kota  Cilegon,  sebagai berikut :
Tabel 1.4.
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Per-Kecamatan Di Kota Cilegon
Tahun 2009-2011 Kecamatan Jumlah RTS 2009 2010 2011 Ciwandan 2.884 2.758 2.758 Citangkil 4.050 2.298 2.298 Pulomerak 2.697 2.205 2.205 Purwakarta 2.162 1.396 1.396 Grogol 1.763 1.907 1.907 Cilegon 1.909 1.650 1.650 Jombang 3.198 2.073 2.073 Cibeber 2.239 1.676 1.676 Jumlah 20.902 15.961 15.961 Sumber : Cilegon Dalam Angka tahun 2009-2011 Dari tabel 1.4. tersebut,
Kecamatan yang memiliki jumlah RTS
terbanyak  di  tahun  2009  adalah Kecamatan  Citangkil  dengan  jumlah RTS  4.050,  kemudian  Kecamatan
Jombang dengan 3.198 RTS,
Ciwandan  2.884,  Pulomerak  2.697, Cibeber  2.239,  Purwakarta  2.162, Cilegon  1.909,  yang  paling  sedikit adalah  Kecamatan  Grogol  dengan jumlah  RTS  1.763.  Pada  tahun  2010, jumlah  RTS  di  semua  Kecamatan
mengalami  perubahan.  Dan  yang Kecamatan  yang  terbanyak  menjadi Kecamatan  Ciwandan  dengan  jumlah RTS sebanyak 2.758, kemudian Citangkil  dengan  2.298,  Pulomerak 2.205,  Jombang  2.073,  Grogol  1.907, Cibeber  1.676,  Cilegon  1.650,  dan yang  paling  sedikit  jumlah  RTSnya yaitu  Purwakarta  dengan  1.396  RTS. Kenaikan  jumlah  RTS  terjadi  pada Kecamatan  Grogol  yang  pada  tahun 2009  jumlah  RTS  sebanyak  1.763
menjadi  1.907  di  tahun  2010.  Dan  di tahun  2011,  jumlah  RTS  di  semua Kecamatan  tidak  mengalami  kenaikan ataupun penurunan. Hal tersebut dikarenakan  data  yang  digunakan untuk  tahun  2011  menggunakan  data di  tahun  2010.  Sehingga  tidak  terlihat adanya kenaikan ataupun penurunan.
Dengan melihat berbagai
fenomena  di  atas,  Kota  Cilegon kiranya  perlu  berbenah  diri  dengan spirit CCSR-nya yang berusaha
membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan  masyarakat  di  Kota  Cilegon sebagai  pertanggungjawaban  moral dan etika pembangunan yang berkelanjutan  di  bidang  ekonomi, sosial  dan  perlindungan  lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah  di  atas,  maka  rumusan masalahnya adalah: Bagaimana
Sinergitas  Pemerintah,  Dunia  Usaha Dan  Masyarakat  Sipil  ( Civil  Society ) Melalui Corporate Social
Responsibility (CSR)  Dalam  Program
Pengentasan  Kemiskinan  Di  Kota Cilegon ?

## II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sinergitas dalam Good Governance
Seiring dengan arus globalisasi, di awal dekade Sembilan puluhan telah lahir  pendekatan,  teori  atau  paradigma baru  dalam administrasi  negara . Banyak cendekiawan kontemporer
dalam administrasi negara menggunakan istilah governance sebagai  istilah  lain  dari administrasi negara .  Istilah governance dapat  dan telah digunakan dalam berbagai konteks, seperti good corporate governance , local  governance ,  serta public  governance (sebagai  pengganti istilah public  administration ).  Ada pula  yang  memberikan  pengertian governance sebagai  proses  kegiatan bersama-sama dalam memecahkan masalah  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat.
Dalam “ good governance ”,  misalnya  terkandung makna sharing/partnership pengelolaan negara antar sektor publik, yaitu Negara/Pemerintah, swasta/dunia
usaha dan masyarakat. Dengan perkataan  lain, governance yang  baik ditandai dengan hubungan yang sinergis  dan  konstruktif  di  antara ketiga  pihak  tersebut,  yang  oleh kalangan  pakar  disebut  sebagai  pilar- pilar good governance . Dengan demikian,  dalam governance terlibat segenap  pelaku,  yaitu  keseluruhan pihak yang berkepentingan
( stakeholders ),  yang  pada  dasarnya terdiri atas Negara/Pemerintah, pemerintahannya, stakeholders masyarakat  meliputi  kalangan  yang sangat  luas  dan  beraneka  ragam, seperti  organisasi  politik,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), koperasi, individu dan bahkan lembaga-lembaga internasional.
Dalam public governance
peran sektor Negara/Pemerintah,
bukan  hanya  sebagai  pemberi  layanan barang  dan  jasa,  melainkan  lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator  untuk  menciptakan  iklim yang  kondusif  bagi  berkembangnya dunia  usaha  dan  masyarakat.  Oleh karena  itu  paradigma  utama  dalam
good governance adalah pemberdayaan  masyarakat.  Hal  ini berarti  gagasan  Osborne  dan  Gaebler
melalui  ” empowering  rather  than serving ” menjadi semangat  yang perlu ditumbuhkan di kalangan aparat pemerintah, karena keberdayaan masyarakat  akan  mengurangi  beban pemerintah daerah pada saat ketersediaan  sumber-sumber  publik semakin  langka.  Dengan  demikian pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan menjadi lebih efektif, karena masyarakat  memiliki  kontrol  yang lebih  besar,  masyarakat  memahami permasalahan  lebih  baik,  dan  usaha pemberian  pelayanan  dari  masyarakat diharapkan  lebih  murah  dibandingkan dengan  usaha  profesional.  Dengan demikian mendorong daya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dengan meningkatkan  efisiensi,  lebih  bersifat responsif  dan  merangsang  inovasi  dan gairah kerja aparat pemerintah.
Berdasarkan  hal  itu,  dalam  versi World  Bank yang  mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan administrasi pembangunan dalam proses
penyelenggaraan  politik,  administratif serta  penciptaan legal dan political frameworks bagi  tumbuhnya  aktivitas
kewirausahaan, good governance memiliki karakteristik nilai-nilai
sebagai berikut :
1. Participation ,  dimana  setiap warga negara mempunyai suara dalam  pembuatan  keputusan, baik  secara  langsung  maupun melalui  intermediasi  institusi legitimasi yang mewakili
kepentingannya.  Partisipasi  ini dibangun  atas  dasar  kebebasan berserikat, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif; 2. Rule of Law , harus dilaksanakan  secara  adil  dan tidak diskriminatif, serta menghormati Hak Asasi
Manusia;
3. Transparancy, yang  dibangun atas  dasar  kebebasan  arus informasi, mengakibatkan proses  kegiatan  lembaga  dan informasinya  dapat  diterima secara  langsung  oleh  pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini  informasi  tersebut  harus dapat dipahami dan dimonitor;
4. Responsiveness, dimana  setiap lembaga dan proses
kegiatannya  harus  melayani setiap stakeholders ;
5. Consensus Oriented, yaitu good governance menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda untuk memperoleh  pilihan  terbaik bagi  kepentingan  yang  lebih luas,  baik  dalam  hal  kebijakan maupun prosedur;
6. Equity, dimana  semua  warga negara,  baik  laki-laki  maupun perempuan mempunyai
kesempatan untuk
meningkatkan  atau  memelihara kesejahteraannya;
7. Effectiveness  and  efficiency,
dimana setiap proses dan lembaga  menghasilkan  produk tertentu sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan  sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin;
8. Accountability, yaitu para pengambil  keputusan  dalam pemerintahan,  sektor  swasta dan masyarakat
bertanggungjawab kepada publik  dan  lembaga-lembaga stakeholders .  Akuntabilitas  ini berbeda-beda  tergantung  pada
organisasi  dan  sifat  keputusan yang dibuat, apakah merupakan keputusan internal atau eksternal;
9. Strategic  vision, yaitu  para pemimpin publik harus mempunyai  perspektif good
governance dan pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  luas  dan  jauh  ke  depan sejalan dengan apa yang diperlukan pembangunan.
(LAN RI, 2006 : 6-7)
Kesembilan  karakteristik  di
atas  saling  memperkuat  dan  tidak berdiri sendiri untuk menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan.  Untuk  itu  diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah  pada  perubahan  kelembagaan dan  sistem  ketatalaksanaan;  kualitas
SDM aparatur; serta sistem pengawasan  dan  pemeriksaan  yang efektif.
Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
Perkembangan  CSR  tidak  bisa terlepas  dari  konsep  pembangunan
berkelanjutan ( sustainability development ).  Definisi  pembangunan berkelanjutan  menurut The  World Commision in Environment and Development yang lebih dikenal dengan The  Brundtland  Comission , adalah  pembangunan  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  manusia  saat  ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi  yang  akan  datang  dalam memenuhi kebutuhan mereka.
The Bruntland Comission dibentuk untuk menanggapi keprihatinan  yang  semakin  meningkat dari para pemimpin dunia, menyangkut peningkatan  kerusakan  lingkungan hidup  dan  sumber  daya  alam  yang semakin  cepat.  Selain  itu  komisi  ini juga dibentuk untuk mencermati dampak  kerusakan  lingkungan  hidup dan  sumber  daya  alam  terhadap ekonomi  dan  pembangunan  sosial. Oleh  karenanya,  konsep Sustainability Development dibangun  di  atas  tiga pilar  yang  berhubungan  dan  saling mendukung  satu  dengan  lainnya. Ketiga  pilar  tersebut  adalah  sosial, ekonomi dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan  dalam  T he  United  Nations
2005 World Summit Outcome
Document (Solihin : 2009).
Pengenalan konsep Sustainability Development memberikan dampak kepada perkembangan  definisi  dan  konsep CSR  selanjutnya.  Sebagai  contoh, The Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD)  merumuskan  CSR  sebagai kontribusi  bisnis  bagi  pembangunan berkelanjutan,  serta  adanya  perilaku korporasi  yang  tidak  semata-mata menjamin  adanya  pengembalian  bagi pemegang  saham,  upah  bagi  para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa  bagi  para  pelanggan,  melainkan perusahaan juga harus memberi perhatian  terhadap  berbagai  hal  yang dianggap penting serta nilai-nilai  yang ada di masyarakat.
Lembaga lain yang memberikan  rumusan  CSR  sejalan dengan konsep Sustainability Development adalah The World
Business  Council  for  Sustainability
Development (WBCSD). Menurut
organisasi  ini,  CSR  adalah  komitmen berkelanjutan  dari  para  pelaku  bisnis untuk  berperilaku  secara  etis  dan memberikan kontribusi bagi pembangunan  ekonomi.  Pada  saat yang  sama  meningkatkan  kualitas
hidup dari para pekerja dan keluarganya, demikian pula masyarakat  lokal  dan  masyarakat secara luas.
Menurut  World  Bank  (Fox, Ward  dan  Howard  2002  :  1),  CSR merupakan  komitmen  sektor  swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan ( Sustainable  Development ).  Dukungan sektor swasta dalam hal ini perusahaan untuk melakukan tanggungjawab sosial,  dimulai  ketika  tahun  2000, Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) membentuk UN  Global  Compact sebagai  salah  satu  lembaga  yang merangkai  konsep  dan  kegiatan  CSR. Lembaga  ini  merupakan  representasi kerangka  kerja  sektor  swasta  untuk mendukung pembangunan berkelanjutan  dan  terciptanya Good Corporate  Citizenship (UN  Global Compact  :  10).  Tujuan  utama  yang ingin  dicapai  adalah  memberantas kemiskinan,  menyelesaikan  masalah buta  huruf,  memperbaiki  pelayanan kesehatan, mengurangi angka kematian  bayi,  memberantas  AIDS, menciptakan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, dan
merangsang terciptanya kemitraan dalam proses pembangunan.
Selanjutnya, tujuan CSR
didasarkan  pada  tiga  alasan  penting mengapa  kalangan  dunia  usaha  harus merespon  CSR  agar  sejalan  dengan jaminan keberlanjutan operasional
perusahaan, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007), yaitu :
1. Perusahaan  adalah  bagian  dari masyarakat  dan  oleh  karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan
lingkungan  masyarakat.  Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas  penguasaan  sumber  daya  alam atau  sumber  daya  ekonomi  oleh perusahaan  yang  kadang  bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan  ( discomfort )  pada masyarakat.
2. Kalangan  bisnis  dan  masyarakat sebaiknya  memiliki  hubungan  yang bersifat simbiosis mutualisme untuk
mendapatkan dukungan dari masyarakat.  Wajar  bila  perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada
masyarakat,  sehingga  bisa  tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa. 3. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara  untuk  meredam  atau  bahkan menghindarkan konflik sosial.
Potensi  konflik  itu  bisa  berasal akibat dampak operasional perusahaan  atau  akibat  kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul  antara  masyarakat  dengan komponen perusahaan.
Sementara  ruang  lingkup  CSR dalam pencapaian tujuan di atas adalah bahwa  pada  dasarnya  CSR  bukanlah entitas  departemen  atau  divisi  yang sifatnya  parsial,  atau  hanya  berfungsi dalam  pendongkrakan  citra  sebagai bagian  dari  jurus  jitu  marketing perusahaan,  sehingga  nilai  perusahaan di  mata  stakeholders  lain  khususnya masyarakat menjadi positif.
Pada  hakikatnya  CSR  adalah nilai atau  jiwa yang  melandasi aktivitas  perusahaan  secara  umum, dikarenakan  CSR  menjadi  pijakan
komprehensif  dalam  aspek  ekonomi, sosial,  kesejahteraan  dan  lingkungan.
Tidak  etis  jika  nilai  CSR  hanya diimplementasikan untuk memberdayakan  masyarakat  setempat, di  sisi  lain  kesejahteraan  karyawan yang  ada  didalamnya  tidak  terjamin, atau  perusahaan  tidak  disiplin  dalam membayar  pajak,  suburnya  praktik korupsi dan kolusi,
atau
mempekerjakan anak. Dalam aspek lingkungan
misalnya, terdapat perusahaan- perusahaan  yang  berkontribusi  dalam pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan  energi,  dan  bermasalah dalam  limbah.  Bagaimanapun  semua aspek dalam perusahaan, baik ekonomi,  sosial,  kesejahteraan  dan lingkungan  tidak  bisa  lepas  dari koridor tanggung jawab sosial perusahaan.  Oleh  karena  itu  dalam CSR  tercakup  di  dalamnya  empat landasan  pokok  yang  antara  satu dengan  yang  lainnya  saling  berkaitan (Tanari, 2009), yaitu :
1. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi :
 Kinerja keuangan berjalan baik
 Investasi modal berjalan sehat
 Kepatuhan  dalam  pembayaran
pajak  Tidak terdapat praktik
suap/korupsi
 Tidak ada konflik kepentingan
 Tidak dalam keadaan
mendukung rezim yang korup  Menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten
 Tidak  melakukan  sumbangan politis/lobi.
2. Landasan  pokok  CSR  dalam  isu lingkungan hidup, meliputi :
 Tidak melakukan pencemaran
 Tidak berkontribusi dalam perubahan iklim
 Tidak berkontribusi atas limbah
 Tidak melakukan praktik pemborosan air
 Tidak melakukan penyerobotan lahan
 Tidak berkontribusi dalam
kebisingan
 Menjaga keanekaragaman hayati.
3. Landasan  pokok  CSR  dalam  isu sosial, meliputi :
 Menjamin  kesehatan  karyawan atau  masyarakat  yang  terkena dampak
 Tidak mempekerjakan anak
 Memberikan  dampak  positif terhadap masyarakat
 Melakukan proteksi konsumen
 Menjunjung keberanekaragaman
 Menjaga privasi
 Melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan
 Bertanggung jawab dalam proses  outsourcing dan off- shoring
 Akses untuk memperoleh
barang-barang  tertentu  dengan
harga wajar.
4. Landasan  pokok  CSR  dalam  isu
kesejahteraan, meliputi :
 Memberikan kompensasi terhadap karyawan
 Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah
 Menjaga kesehatan karyawan
 Menjaga  keamanan  kondisi tempat kerja
 Menjaga keselamatan dan
kesehatan kerja
 Menjaga
keseimbangan
kerja/hidup.
Landasan  di  atas  memberikan sebuh gambaran bahwa CSR bukanlah
hal  yang  parsial,  melainkan  suatu urusan yang komprehensif. Tidak tepat jika  perusahaan  hanya  fokus  pada aspek  lingkungann  hidup,  namun  abai dalam  aspek  kesejahteraan  karyawan dan  ketidakseimbangan  antar  aspek lainnya.  Oleh  karena  itu,  poin-poin  di atas  bisa  dijadikan  sebagai  indikator sejauhmana keseriusan perusahaan dalam menerapkan CSR.

## Konsep Kemiskinan
Kemiskinan
merupakan masalah yang cukup merisaukan banyak  orang.    Dianggap  sebagai penyakit  sosial  yang  paling  dahsyat dan  menjadi  musuh  utama  kepada rancangan pembangunan negara (Hairi Abdullah,  1984:16).  Dan    Kemiskinan bukan  saja  dilihat  sebagai  fenomena ekonomi  semata-mata,  tetapi  juga sebagai  masalah  sosial  dan  politik (Syed  Othman  Alhabshi,  1996:  35). Pelbagai  usaha  telah  dilaksanakan untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan. Namun begitu,  kemiskinan tidak dapat dihapuskan  secara  total.  Dari  masa  ke masa,  kemiskinan  terus  mewujud  dan usaha mengatasinya pun terus menerus dilaksanakan  dan  berbagai  kebijakan
pun  telah  diambil,  semuanya  untuk kemiskinan.  Tetapi,  kemiskinan  tetap menggurita  dan  menjadi  kanker  yang
terus menerus menghisap dan
menggerus tubuh kemiskinan itu.
Dalam  konteks  yang  demikian, maka untuk memahami kemiskinan  dapat  dilihat  dari pandangan  Sudibyo,  (1995:11) bahwa  kemiskinan  adalah kondisi deprivasi terhadap sumber- sumber  pemenuhan  kebutuhan dasar  seperti  sandang,  papan, pangan, kesehatan dan pendidikan  dasar.  Pandangan
serupa dari Badan Pusat Statisitik
(BPS)  mengartikan  kemiskinan
sebagai  ketidakmampuan  untuk memenuhi standar minimum kebutuhan  dasar  yang  meliputi kebutuhan  makanan  maupun non-makanan.  Sedangkan  dari BKKBN (1996:10) kemiskinan dianggap  sebagai  Suatu  keadaan
dimana  seseorang  tidak  sanggup
memelihara dirinya sendiri dengan  taraf  kehidupan  yang dimiliki  dan  juga  tidak  mampu memanfaatkan  tenaga,  mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.
Lebih lanjut kriteria kemiskinan  menurut  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  yang  menjadi  salah satu  tolak  ukur  penentuan  masyarakat miskin, yaitu :
1. Luas lantai bangunan tempat  tinggal  kurang  dari  8 m2 per orang 2. Jenis lantai bangunan tempat  tinggal  terbuat  dari tanah/bambu/kayu murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas  rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak  memiliki  fasilitas buang  air  besar/bersama- sama  dengan  rumah  tangga lain.
5. Sumber  penerangan  rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber  air  minum  berasal dari  sumur/mata  air  tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk
memasak sehari-hari adalah
kayu bakar/arang/minyak tanah. 8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya  membeli  satu  stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan sebanyak  satu/dua  kali  dalam sehari. 11. Tidak  sanggup  membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12. Pendidikan  tertinggi  kepala kepala  rumah  tangga:  tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 13. Sumber  penghasilan  kepala rumah tangga adalah: petani  dengan  luas  lahan  0, 5  ha.  Buruh  tani,  nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan,  atau  pekerjaan lainnya  dengan  pendapatan di  bawah  Rp  600.000  per bulan. 14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah  dijual  dengan  nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor  (kredit/non  kredit),
emas,  ternak,  kapal  motor, atau barang modal lainnya.
Terkait dengan hal itu, Nasikun (1995)  kemudian  merangkum  secara lengkap pengertian kemiskinan dengan menyatakan  bahwa  kemiskinan  adalah
:
Sebuah  fenomena  multifaset, multi  dimensional,  dan  terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan.    Hidup  dalam  kemiskinan seringkali  juga  berarti  akses  yang rendah  terhadap  berbagai  ragam sumberdaya  dan  aset  produktif yang  sangat  diperlukan  untuk
dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan  hidup  yang  paling dasar  tersebut,  antara  lain: informasi,  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  kapital.    Lebih  dari itu,  hidup  dalam  kemiskinan sering  kali  juga  berarti  hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap  kekuasaan,  dan  oleh karena  itu  pilihan-pilihan  hidup yang sempit dan pengap”.
Disamping  pandangan  ahli  yang  telah diuraikan sebelumnya,  beberapa ahli juga memetakan  penyebab  kemiskinan  dalam 3 (tiga) kategori yaitu kemiskinan natural,
kemiskinan  kultural  dan  kemiskinan struktural.  Kemiskinan  natural  dapat dikatakan  sebagai  kemiskinan  yang disebabkan  oleh  keterbatasan  alamiah baik  pada  segi  sumberdaya  manusianya maupun  sumberdaya  alamnya  atau kemiskinan konsekuensial meminjam istilah David Cox (dalam Suharto
2004:132),  namun,  Galbraith  (1979:13) menganggap faktor-faktor alamiah kurang bisa  dijadikan  penjelasan  mengenai terjadinya  kemiskinan.  Ia  menunjuk Jepang, Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korsel  sebagai  bukti.  Secara  alamiah negara-negara tersebut  bukanlah negara- negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun  demikian,  dalam  kenyataannya, kelima  negara  di  atas  tidak  termasuk negara miskin. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  faktor- faktor  kebudayaan,  yang  menyebabkan terjadinya  proses  pelestarian  kemiskinan didalam masyarakat itu. (Suharto,
2004:137;  Baswir,  1995:20;  Mas’oed 1994:135). Kemiskinan model ini menurut Oscar  Lewis  dapat  muncul  sebagai  akibat adanya  nilai-nilai  atau  kebudayaan  yang dianut  oleh  orang-orang  miskin  seperti malas,  mudah  menyerah  pada  nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya  atau  faktor  internal  yang datang  dari  diri  si  miskin  itu  sendiri.
(Suharto, 2004:138).  Pandangan tersebut oleh  Chambers  (1988:132)  dianggap sebagian  besar  melesat,  karena  banyak studi  kasus  yang  menunjukkan  bahwa orang-orang    miskin    pekerja  keras, cerdik,  dan  ulet.  Mereka  harus  memiliki sifat-sifat  seperti  itu  untuk  dapat bertahan  hidup  dan  melepaskan  diri  dari belenggu rantai kemiskinan.
Selanjutnya kemiskinan Struktural menurut  Saefullah  (2007:  53)  adalah kemiskinan  yang  diderita  oleh  suatu golongan  masyarakat  karena  struktur sosial  masyarakat  itu  tidak  dapat  ikut menggunakan  sumber  pendapatan  yang sebenarnya.  Sedangkan  Bagi  kelompok agrarian  populism (Sutrisno,  1995:18) pengaturan institusi ( institutional arrangements )  atau  campur  tangan  yang terlalu  luas  dari  negara  dalam  kehidupan masyarakat  pada  umumnya,  khususnya masyarakat  pedesaan  menjadi  penyebab kemiskinan  itu.  Bagi  kelompok  ini  orang miskin dianggap mampu membangun diri sendiri apabila pemerintah mau memberi kebebasan  bagi  mereka  untuk  mengatur diri sendiri dalam bentuk empowerment.
Berkaitan  dengan  pandangan tersebut,    maka    Friedman  (dalam Suharto, 2005:134) memandang kemiskinan,  karena  berkaitan  dengan ketidaksamaan kesempatan dalam
mengakumulasi  basis  kekuasaan  sosial yang  meliputi    (1).  Modal  produktif  atau asset    (tanah,  perumahan,  alat  produksi, kesehatan; (2). Sumber keuangan (pekerjaan,  kredit);  (3).  Organisasi  sosial dan  politik  yang  dapat  digunakan  untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial);
(4).  Jaringan  sosial  untuk  memperoleh pekerjaan, barang dan jasa; (5).
Pengetahuan  dan  keterampilan;  dan  (6). Informasi  yang  berguna  untuk  kemajuan hidup.
Untuk  mengeluarkan  mereka dari  kondisi  seperti  itu  diperlukan kebijakan publik, persoalannya kendala  yang  sangat  besar  dalam pelayanan publik ialah adanya perbedaan  sosial  ekonomi  antara masyarakat    yang  beragam  dan kemampuan  birokrasi  pemerintahan. Karena itu, menurut Supriatna,
(1997:37)  bahwa    pemerintah  dalam melakukan  pelayanan  publiknya  harus memperhatikan kondisi lokal, sehingga dapat meyesuaikan diri dengan
kebutuhan kelompok sasaran masyarakat.  Inti  dasar  pelayanan  ini terletak  pada  proses  kebijakan  publik dan operasionalisasinya.
Kebijakan publik yang diperlukan  tidak  hanya  bersifat  jangka pendek  tetapi  juga  kebijakan  yang bersifat  jangka  panjang  sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:60) bahwa dalam hal pengentasan kemiskinan diperlukan kebijakan  yang bersifat jangka pendek maupun kebijakan    bersifat  jangka  panjang yaitu:
1. Kebijakan jangka pendek dengan  memberikan  bantuan kebutuhan  hidup  sehari-hari secara minimal pada hakekatnya hanya bersifat sementara karena kalau bantuan itu habis maka penduduk  yang  diberi  bantuan akan  kembali  hidup  dalam kemiskinan.
2. Kebijakan  jangka  panjang  ini menyangkut  dua  aspek  utama.
Pertama, pengembalian  sikap mental  untuk  bekerja  dan kebanggaan memperoleh penghasilan dari hasil
keringatnya  sendiri.  Aspek  ini meliputi  pemberian  pendidikan keahlian  untuk  membangun jiwa wiraswasta, perluasan lapangan  kerja,  realisasi  wajib belajar dengan  anggaran penuh pemerintah, penanaman disiplin untuk menjaga kesehatan lingkungan, penataan sanitasi  dan  sumber  air  bersih, sistem  keamanan  yang  dapat menangkal  kejahatan  dalam kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya.  Secara  konseptual kebijakan jangka panjang
bukan hanya terbatas memenuhi kebutuhan fisiologis sehingga bukan hanya mengatasi  kebutuhan  material tetapi  juga  kebutuhan  spiritual yang berisi rasa aman, tenteram dan  terhindar  dari  rasa  takut.
Kedua, yang  memang  tidak mudah dilakukan karena menyangkut  perubahan  sistem secara menyeluruh….perubahan sistem  harus  dimulai  dengan keinginan bersama untuk melakukan penertiban dan penataan  di  segala  bidang kehidupan. …. Oleh karena itu kalau betul-betul ingin mengentaskan  kemiskinan  di Indonesia perlu melakukan perubahan struktur sosial ekonomi  secara  komprehensif. Sedangkan pembuatan kebijakannya  itu  sendiri  harus berorientasikan kepada kepentingan publik. Bagaimanapun juga penanganan kemiskinan tidaklah
mudah, karena sangat complicated dan berdimensi  sangat  luas,  sehingga upaya  penanganannyapun  sulit,  telah berbagai  kebijakan  publik  dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan, namun sampai  saat  ini  warga  miskin  tetap melalui  pendakian  panjang  untuk mencapai  harapan  hidup  yang  lebih berharga dan bermartabat dalam kehidupan  sosialnya.  Dan  kebijakan pemberdayaan  kemiskinan  menjadi
tumpuan akhir, tidak saja bagi masyarakat  miskin  tetapi  juga  bagi pemerintah.
Pemberdayaan dan Partisipasi

## Masyarakat
Arus  utama  kebijakan  publik dalam pengentasan kemiskinan, ujungnya adalah mengarah pada Pemberdayaan
Masyarakat
( empowerment ), dimana Strategi pengentasan masyarakat miskin menurut  Dwiyanto  (1995:4)  tidak  lagi hanya  berorientasi  pada  kesejahteraan ( welfare  oriented  strategy )  melalui delivered  development belaka  tetapi lebih difokuskan pada upaya empowernment atau  pemberdayaan masyarakat. Model pengentasan kemiskinan  yang  demikian  tidak  lagi mengarah pada charity strategy , karena  strategi  seperti  ini  lebih berorientasi Assistencialism ,  (Freire, 1974 dalam Moelyarto, 1995:24)  yang memandang  masyarakat  sebagai  objek asistensi  atau  objek  bantuan  dalam pelbagai  pelayanan  dan  pemberian fasilitas sosial. Hal ini makin memperbesar  tingkat  ketergantungan masyarakat  kepada  pemerintah  yang merendahkan  martabat  kemanusiaan,
dimana pemerintah malah menciptakan pengemis baru.
Masalah  kemanusiaan  inilah yang menjadi inti dasar dari pemberdayaan, sebagaimana dikemukakan Sumodiningrat (1999:44) bahwa pemberdayaan masyarakat  juga  merupakan  upaya meningkatkan  harkat  dan  martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang  mengalami  kesulitan  untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Pendekatan pemberdayaan yang  lebih  berpusat  kepada  manusia memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi dirinya.
Penciptaan  iklim  yang  memungkinkan masyarakat  berkembang  ( enabling ),
upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat ( empowering ), dan perlindungan (Sumodiningrat,1999:44).  Pandangan demikian  didukung  dalam  pendekatan pengelolaan  sumber  yang  bertumpu pada  komunitas (community  based resource  management) dari  Korten (dalam  Moeljarto  1995:  26)  dengan ciri-ciri pendekatan adalah:
1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
tahap  demi  tahap  harus diletakkan  di  masyarakat sendiri.
2. Fokus  utamanya  adalah meningkatkan  kemampuan untuk mengelola dan memobilisasikan  sumber- sumber  yang  terdapat  di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. 3. Pendekatan ini mentoleransi  variasi  lokal dan    karenanya,  sifatnya amat fleksibel
menyesuaikan dengan kondisi lokal. 4. Didalam melaksanakan pembangunan,  pendekatan ini  pada  proses social learning yang  didalamnya terdapat interaksi kolaboratif  antara  birokrasi dan  komunitas  mulai  dari proses  perencanaan  sampai evaluasi  proyek  dengan
mendasarkan  pada  saling belajar. 5. Proses pembentukan jaringan (networking) untuk birokrat dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisionil  yang  mandiri, merupakan  bagian  integral dari  pendekatan  ini,  baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengindentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antar  struktur  vertikal  dan horizontal.  Melalui  proses networking  ini  diharapkan terjadi simbiose antara
struktur-struktur pembangunan  di  tingkat lokal. . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Proses pemberdayaan mempunyai kecenderungan yaitu menekankan  pada  proses  pemberian kekuatan  kepada  masyarakat  lain untuk  dapat  lebih  berdaya.  Atau Pemberdayaan adalah suatu cara
memberikan kekuatan kepada masyarakat  yang  powerles  agar  ikut serta  dalam  proses  pembangunan sebagai  proses  aktualisasi  eksistensi (Pranarka  dan  Moeljarto,  1996:17). Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan  pula  menurut  Suhendra (2006:75)  bahwa  masyarakat  diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan  masyarakat,  organisasi agar  mampu  menguasai  atau  berkuasa atas  kehidupannya  untuk  semua  aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan,  kesehatan,  pengelolaan lingkungan dan sebagainya.
Pemberdayaan, masyarakat memiliki otonomi atas dirinya sehingga mampu meningkatkan potensi yang
dimilikinya.
Sebagaimana  dikemukakan  Suwaryo (2005:  430)  bahwa  Jiwa  otonomi  itu harus  dimulai  dari  individu-individu masyarakat,  diwujudkan  dalam  bentuk partisipasi dan  mengembangkan  pola kemandirian  dalam  profesi  masing- masing individu masyarakat.
Selanjutnya dikatakan bahwa Otonomi yang
berorientasi kepada pemberdayaan  daerah  dan  masyarakat dan  otonomi  yang  berorientasi  kepada
scientific Government (orientasi kepada aspirasi dan empiris
sumberdaya).
Ife (1995:61-64) pemberdayaan memuat  dua  pengertian  kunci,  yakni kekuasaan  dan  kelompok lemah.
Kekuasaan  di  sini  diartikan  bukan hanya  menyangkut  kekuasaan  politik dalam arti sempit, melainkan
kekuasaan atau penguasaan klien atas: 1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan- kesempatan hidup; kemampuan  dalam  memuat keputusan –keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan. 2. Pendefinisian kebutuhan; kemampuan menentukan kebutuhan  selaras  dengan aspirasi dan keinginannya. 3. ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan  gagasan dalam  suatu  forum  atau diskusi  secara  bebas  dan tanpa tekanan. 4. Lembaga-lembaga; kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata- pranata  masyarakat,  seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. 5. sumber-sumber; kemampuan  memobilisasi sumber-sumber formal,
informal dan kemasyarakatan. 6. aktivitas ekonomi, kemampuan  memanfaatkan dan  mengelola  mekanisme produksi,  distribusi,  dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi; kemampuan
dalam  kaitannya  dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. Tujuan  utama  pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan,  baik  karena  kondisi internal  (persepsi  mereka  sendiri), maupun  karena  kondisi  eksternal (ditindas  oleh  struktur  sosial  yang tidak adil) (Soeharto,2005:60 )
selanjutnya dikatakan bahwa kelompok  yang  dapat  dikategorikan sebagai  kelompok  lemah  atau  tidak berdaya meliputi:
1. Kelompok  lemah  secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok  lemah  khusus, seperti  manula,  anak-anak,
dan  remaja,  penyandang cacat, gay dan lesbian,masyarakat terasing.
3. Kelompok  lemah  secara personal, yakni mereka yang  mengalami  masalah pribadi dan atau keluarga. Ketidakberdayaan ini diperparah lagi oleh karena masyarakat di lingkungan mereka telah menciptakan pandangan lain dari yang umum  sehingga  kerapkali  dianggap sebagai deviant (penyimpang). Mereka kurang  dihargai  dan  bahkan  dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri.
Padahal ketidakberdayaan mereka menurut  Suharto  (2005:61)  seringkali merupakan akibat dari adanya
kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek  kehidupan  tertentu.  Oleh  karena itu  para  teoritisi,  baik  Seeman  (1985), Seligman  (1972)  dan  Learner  (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok
masyarakat  merupakan  akibat  dari proses  internalisasi  yang  dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat.  Mereka  menganggap  diri mereka  sebagai  lemah,  dan  tidak berdaya,  karena  masyarakat  memang menganggapnya  demikian,  yang  oleh Seeman diistilahkan sebagai “alienasi” (Suharto,2005:61).
Untuk  mengeluarkan  mereka dari kondisi keteralienasian diperlukan strategi  pemberdayaan,  dimana  pada umumnya  dilakukan  secara  kolektif. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan  dapat  saja  dilakukan secara  individual;  meskipun  pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan  dengan  kolektivitas.  Dan untuk membangun strategi pemberdayaan  menurut  Dubois  dan Miley  (1992:211)  digunakan  beberapa cara  atau  teknik  yang  lebih  spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:
1. Membangun relasi pertolongan yang (a) merefleksikan respon empati;  (b)  menghargai pilihan  dan  hak  klien menetukan nasibnya sendiri (self determination); (c) menghargai  perbedaan  dan keunikan individu (d)  menekankan  kerjasama klien. 2. Membangun kebijakan yang  :  (a)  menghormati martabat  dan  harga  diri klien (b) mempertimbangkan keberagamaan  individu  (c) berfokus  pada  klien  (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat  dalam  pemecahan masalah  (a)  Memperkuat partisipasi klien dalam
semua aspek proses pemecahan  masalah  (b) menghargai  hak-hak  klien; (c)  merangkai  tantangan- tantangan sebagai kesempatan belajar;(d) melibatkan  klien  dalam pembuatan  keputusan  dan evaluasi. 4. Merefleksikan  sikap  dan nilai profesi pekerjaan sosial  melalui:  ketaatan terhadap  kode  etik  profesi (b) keterlibatan dalam pengembangan professional riset dan perumusan  kebijaksanaan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan  pribadi ke dalam isu-isu publik (d) Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. Telah  diuraikan  sebelumnya
bahwa  pemberdayaan    merupakan salah  satu  pembuka  kunci  bagi pengentasan kemiskinan, namun untuk membukanya diperlukan strategi partisipatif dalam pelaksanaannya, sebab  tanpa  partisipasi  dari  mereka yang hendak diberdayakan, maka amat sulit  suatu  program  terlaksana  dengan baik.  Program  itu  boleh  jadi  dapat dilaksanakan,    ataukah  program  itu sangat  jadi  tercapai  tujuannya,  namun apakah  kemudian  program  itu  dapat mencapai tujuan utama dari
pemberdayaan, tentu saja akan menyisakan  banyak  pertanyaan  jika tanpa  partisipasi  dari  masyarakat  yang hendak diberdayakan.
Dalam  bukunya  Kartasasmita (1997:56)  menulis  bahwa  dari  Studi empirik banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan  tidak  mencapai  sasaran, karena  kurangnya partisipasi  rakyat . Lebih lanjut  Kartasasmita menyatakan bahwa keadaan itu dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain.
1. Pembangunan hanya menguntungkan rakyat banyak,  bahkan  pada  sisi ekstrim dirasakan merugikan. 2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang  memahami  maksud
itu, 3. pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya,  tetapi  cara pelaksanaannya tidak sesuai  dengan  pemahaman itu. 4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat,  tetapi  sejak  semula rakyat tidak diikutsertakan.
Dalam  konteks  yang  demikian adalah  menarik  jika  terlebih  dahulu diurai pemikiran dari Mubyarto
(1984:43)  tentang  Partisipasi  yang mengandung arti
keterlibatan seseorang  atau  sekelompok  orang secara  mental  emosional  atau  fisikal dalam  situasi  kelompok  tertentu,  yang mendorongnya untuk  mendukung atau menunjang tercapainya tujuan kelompok tersebut serta ikut bertanggungjawab atasnya (baik secara individual  atau  kolektif,  maupun secara vertikal atau horizontal).
Pemikiran ini kemudian sejalan dengan pemikiran dari Syarwani
(1987:65)  bahwa  partisipasi    pada hakekatnya  berarti  ikut  sertanya  suatu kesatuan  atau  kelompok  orang  dalam suatu aktivitas kolektif yang diselenggarakan  oleh  suatu  tatanan yang lebih besar. Selanjutnya Koentjaraningrat (1981:80) menyatakan bahwa partisipasi menyangkut  dua  pola  yang  pada dasarnya  berbeda  yaitu:  (1)  partisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama- sama dalam proyek pembangunan; dan
(2)  partisipasi sebagai individu di luar kegiatan bersama dalam pembangunan. Dari pandangan
tersebut,  jika  dikaitkan  dalam  konteks pembangunan, maka partisipasi mengandung  arti  menurut  Slamet (2003:8) yaitu :
1. Ikut  memberi  input  proses pembangunan, menerima imbalan  atas  input  tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut  memberi  input  dan menikmati hasilnya.
3. Ikut  memberi  input  dan menerima  imbalan  tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung. 4. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya
Lebih lanjut Ndraha (1987:103) menguraikan  bahwa  ada  beberapa bentuk  atau  tahap  dalam  partisipasi yaitu :
1. Partisipasi    dalam  atau melalui kontak dengan pihak lain ( contact change ) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Pemberdayaan.
3. Partisipasi dalam
memperhatikan/menyerap dan  memberi  tanggapan terhadap  informasi  baik dalam  arti  menerima  ( mentaati, memenuhi, melaksanakan ) mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
4. Partisipasi dalam perencanaan  pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana.  Perasaan  terlibat dalam  merencanakan  perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat.  Partisipasi  ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut  nasib  mereka dan  pemberdayaan    dalam hal yang bersifat  teknis. 5. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; 6. Partisipasi dalam menerima,  memelihara  dan mengembangkan hasil pembangunan. 7. Partisipasi  dalam  menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam  menilai  sejauh  mana pelaksanaan  pembangunan sesuai  dengan  rencana  dan sejauhmana  hasilnya  dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya  Conyers  (1991:154-155) mengemukakan  tiga  alasan  utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting.
Pertama , partisipasi masyarakat  merupakan  suatu alat guna memperoleh informasi  mengenai  kondisi, kebutuhan dan sikap
masyarakat setempat yang tanpa    kehadirannya  program pembangunan  serta  proyek- proyek  akan  gagal. Kedua ,
masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan  dan  perencanaannya karena  mereka  akan  lebih mengetahui seluk beluk program  atau  proyek  tersebut akan mempunyai rasa memiliki. Ketiga ,  merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat  dilibatkan  dalam pembangunan masyarakat sendiri. Dalam kaitan dengan pemberdayaan  menunjukkan  bahwa pemberdayaan dalam kerangka meningkatkan taraf hidup kaum miskin diperlukan  keterlibatan  masyarakat sebagai  subjek  dalam  pembangunan. Pembangunan  yang  berpusat  pada rakyat menunjukkan masyarakat selaku  pemegang  peran  utama  dalam pembangunan  sebagaimana  dikatakan oleh Hikmat (2006: 128-129) bahwa :
Melalui reformulasi
pembangunan  peluang  bagi masyarakat  untuk  membangun secara  partisipatif  aktif  dapat diwujudkan. Dalam pembangunan yang partisipatif, pemberdayaan merupakan
salah satu strategi yang dianggap  paling  tepat  jika faktor-faktor
determinan
dikondisikan  sedemikian  rupa sehingga  esensi  pemberdayaan tidak  terdistorsi.  Upaya  lain untuk  menanggulangi  masalah kemiskinan  adalah partisipasi aktif masyarakat melalui gerakan  massif  .Gerakan  ini dilakukan untuk menghilangkan  kesan  bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ”hanya” merupakan tanggungjawab pemerintah.  Partisipasi  aktif masyarakat  juga  menunjukkan mereka  memiliki  empati  yang dalam  yang  dibangun  dari prinsip silih  asih,  silih  asuh, dan silih asah.
Dengan demikian, maka dalam kerangka  pemberdayaan  masyarakat miskin,  melibatkan  masyarakat  secara langsung dalam berbagai bentuk kegiatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan,  menunjukkan  apresiasi pemerintah terhadap kemampuan masyarakat miskin untuk memberdayakan  dirinya.  Sebab  pada dasarnya manusia memiliki kemampuan dan potensi untuk dikembangkan  dalam  mengelola  diri dan  lingkungannya.  Dengan  kebijakan yang berparadigma keberfungsian
sosial,  maka  titik  perhatian  terletak pada  apa  yang  dimiliki  oleh  orang miskin,  bukan  pada  apa  yang  tidak dimiliki orang miskin, sehingga keberdayaan kaum miskin dapat diapresiasi  tidak  saja  dari  sisi  potensi ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan harkat dan  martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya.

## PEMBAHASAN
Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil ( Civil Society ) Melalui
Corporate
Social
Responsibilty (CSR) Dalam Program Pengentasan  Kemiskinan  di  Kota Cilegon Corporate Social Responsibility sangat erat
hubungannya  dengan  pembangunan berkelanjutan, diartikan sebagai proses pembangunan  (lahan  kota,  bisnis, masyarakat,  dan  sebagainya)  yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan  kebutuhan  generasi  masa depan”.  Salah  satu  faktor  yang  harus dihadapi  dalam  rangka  mencapai pembangunan  berkelanjutan  adalah memperbaiki  kehancuran  lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan
pembangunan  ekonomi  dan  keadilan sosial.
Pembangunan berkelanjutan telah  menjadi  isu  global  yang  harus dipahami  dan  diimplementasikan  pada tingkat lokal. Pembangunan
berkelanjutan  sering  dipahami  hanya sebagai  isu-isu  lingkungan.  Lebih  dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup sinergi tiga elemen kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi,  pembangunan  sosial,  dan perlindungan lingkungan yang digambarkan  oleh  John  Elkington
dalam triple bottom line , yaitu “orang, planet, dan keuntungan” yang
merupakan tujuan pembangunan. Maksudnya bahwa Sustainable development pengembangan
berkelanjutan  harus  didukung  oleh komitmen yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan terdiri dari: 1) Ekonomi profit, adalah bentuk tanggung  jawab  perusahaan  pada pemegang  saham,  yakni  profit;  2) Lingkungan planet, merupakan tanggung  jawab  perusahaan  agar menjaga kemampuan lingkungan
dalam mendukung keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya; 3)
Sosial  People,  dimaksudkan  bahwa
kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat pada stakeholder dan masyarakat secara luas.
Konsep triple bottom line perlu dikembangkan  dan  diperluas  hingga menjadi  kegiatan  CSR  yang  benar- benar sustainable. Selain  itu,  program CSR  baru  dapat  berkelanjutan  apabila program  yang  dibuat  oleh  suatu perusahaan  benar-benar  merupakan komitmen bersama dari  segenap unsur yang  ada  di  dalam  perusahaan  itu sendiri.  Namun  dalam  implementasi CSR,  dilakukan  menggunakan  metode yang berbeda-beda. Implementasi yang dilakukan  dapat  menggunakan  model charity atau pemberdayaan. Perusahaan  yang  menggunakan  model charity hanya berpatok sekadar menghabiskan anggaran dan menafikkan  kebutuhan  masyarakat. Model charity mendapat  kritikan karena  model  tersebut  hanya  menjadi candu  bagi  masyarakat  dan  membuat masyarakat  tergantung  serta  tidak berdaya.
Cilegon Corporate Social
Responsibility (CCSR) adalah lembaga fasilitator yang akan melakukan sosialisasi  dan  edukasi  kepada  para
perusahaan/dunia usaha di Kota
Cilegon,  sehingga  berkomitmen  untuk berjalan seiring-sejalan dengan Pemerintah Kota Cilegon dalam mengurangi  permasalahan  sosial  dan lingkungan. Program dilakukan dengan model kemitraan bina lingkungan  (PKBL)  sebagai  bagian dari  strategi  bisnis  guna  mencapai profitabilitas  dan  sustainabilitas  yang maksimal.  Maksud  pendirian  CCSR adalah  terbentuknya  suatu  lembaga independent  dan  professional.  CCSR sebagai  mitra  pemerintah  dan  dunia usaha,  dalam  rangka  implementasi program CSR dari perusahaan- perusahaan  yang  terdapat  di  wilayah Cilegon.  Saat  ini  CCSR  berkantor  di Jl.  Sultan  Ageng  Tirtayasa,  Cilegon-
Banten,  Telp  :  (0254)  381769,  Fax (0254) 381769, Email : Cilegon_csr@yahoo.co.id.
Tujuan Pendirian CCSR adalah membangun dan mengembangkan pola kerjasama  PEMDA  Kota  Cilegon  dan dunia usaha. Memetakan dan distribusi implementasi  CSR  yang  transparan dan  professional.  Meningkatkan  daya dukung yang stakeholder dalam penanggulangan dampak sosial pembangunan,
mendukung
peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan  keterampilan  Sumber Daya  Manusia  (SDM),  kesehatan  dan ketenagaan,  mengembangkan  konsep partisipatif dalam melaksanakan pembangunan dan mendorong penyelenggaraan  pembangunan  yang berwawasan  lingkungan.  Sedangkan visinya  adalah  mitra  pemerintah  dan dunia usaha, dengan misinya sinkronisasi,  integrasi  dan  fasilitasi dunia usaha.
Kepengurusan  CCSR  Periode 2011-2013  terdiri  dari  unsur  BUMN, BUMD, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha.
Selanjutnya Program-program prioritas CCSR  adalah :
1. Bantuan  Buku Paket  Sekolah  yang di Ujian Akhir Nasional kan, untuk SMP,  SMA,  SMK  Negeri  di  Kota Cilegon (Penyandang Bantuan Bank  Jabar  Cabang  Cilegon,  PT. KS  (Persero)  Tbk.,  PT.  Chandra Asri Petrochemical, Forum BUMD Kota  Cilegon  (PT.  BPRS  Cilegon Mandiri, PT. PCM, PDAM
Cilegon Mandiri).
2. Pembuatan Jamban Keluarga
3. Pemugaran  Rumah  Tidak  Layak Huni
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (1 Milyar/Kecamatan) 5. Listrik Masuk Desa
6. Bank  Sampah,  Rencana  Pilot Project dilaksanakan di Perumahan
Umun (Perum) Cibeber Cilegon.

## 7. Bantuan Kacamata.

## Berikut adalah Tabel 3.1. Rekapitulasi Nilai Bantuan Program CCSR
Tahun 2011 No. Tgl Perjanjian Kerjasama Program Nilai 1. 5/06/2011 PT  Krakatau  Steel  dengan CCSR Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 1 Milyard/Kecamatan Rp. 1,598,200,000,- 2. 20/07/2011  PT  Bank  Pembangunan Daerah  Jawa  Barat  dan Banten, Tbk dengan CCSR Pengadaan Buku Paket Sekolah  Menengah  Pertama (SMP) Kota Cilegon Rp.  458,459,000,- 3. 20/10/2011 PT  Krakatau  Steel  dengan CCSR Pengadaan Buku Paket SMA DAN SMK Rp. 248,000,000,- 4. 20/10/2011  PT  Krakatau  Steel  dengan CCSR Program  Jambanisasi    120 Unit Rp.  300,000,000,- 5. 25/11/2011 PT Chandra Asri Petrochemical dengan CCSR Pengadaan Buku Paket Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Cilegon Rp. 209,000,000,- 6. 29/11/2011  PT Chandra Asri Petrochemical dengan CCSR Program Jambanisasi 20 unit Rp. 50.000.000,- 7. 20/11/2011  BJB dengan Cilegon CCSR Program Jambanisasi Keluarga  53 unit Dan Semenisasi 44 Rumah Rp. 332.500,000,- 8. 25/11/2011 Forum BUMD dengan CCSR Bantuan  Buku  Paket  Untuk SMA Rp. 138,000,000,- 9. 20/12/2011 PT. KIMIA FARMA Dengan CCSR Pemeriksaan mata 358 siswa dan  Pemberian  Kacamata 100 Siswa Sekolah Dasar Di Cilegon, Rp. 50,000,000,- Sumber : Divisi Keuangan dan Pelaporan CCSR, 2013.
Terdapat tiga Model Kerja CCSR yang
telah dilakukan, yaitu :
(1) Model Kerja 1 Perusahaan Masyarakat
Dalam  model  ini  CSR  dapat dilakukan  masing-masing  perusahaan- perusahaan.  Perusahaan  melakukan kegiatan CSR yang langsung ditujukan kepada  masyarakat.  Peran  CCSR melakukan  dokumentasi  dan  publikasi kegiatan yang telah dilakukan tersebut.
Kelebihan Model Kerja I :
1. Perusahaan independen dalam menyalurkan dana CSR
2. Penyaluran dana CSR sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Kelemahan Model Kerja I :
1. Program  CSR  perusahaa  tumpang
tindih  dengan  program  Pemerintah Kota Cilegon
2. Penerima dana CSR dimungkinkan hanya  untuk  masyarakat  sekitar perusahaan
3. Penyelarasan program secara terpadu dan terukur sulit dilakukan
4. Sulit terjadi pemerataan pelaksanaan program CSR. (2) Model Kerja II Perusahaan CCSR, memfasilitasi penggunaan dana CSR
Masyarakat
Dalam model ini kegiatan CSR perusahaan  dilakukan  melalui  CCSR, untuk kemudian disalurkan ke masyarakat.
Kelebihan Model Kerja II :
Program dana CSR yang dikelola oleh CCSR  dapat  disinkronkan  dengan program  PEMKOT  Cilegon.  Penerima manfaat  dapat  lebih  luas,  partisipasi perusahaan dalam  program  CSR dapat sinergis  dan  terdokumentasi  dengan baik.
Kelemahan Model Kerja II :
Penyaluran  dana  CSR  sesuai  dengan program  CCSR  dimungkinkan  tidak sesuai dengan program jangka panjang yang telah disusun perusahaan.

## (3) Model Kerja III
Perusahaan CCSR,

## menawarkan kegiatan CCSR
Masyarakat Dalam Model ini CCSR
menawarkan beberapa proposal
CCSR , Mencatat dan Mempublikasikan
kegiatan  CSR  kepada  perusahaan. Secara  lengkap  dalam  model  in,  pada awalnya masyarakat mengajukan proposal  kepada  CCSR,  kemudian CCSR  akan  memilih  proposal  yang paling  layak  atau  paling  baik  untuk dilaksanakan. Setelah ditentukan proposal  mana  saja  yang  layak  dapat didanai,  maka  CCSR  akan  membawa proposal  tersebut  ke  korporat  untuk didanai.
Kelebihan Model Kerja III :
Dimungkinkan  karena  datang  dari masyarakat,  program  CSR  yang  akan dijalankan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.
Kelebihan Model III :
Tidak  semua  proposal  yang  masuk  ke
CCSR dapat diimplementasikan, karena keputusan akhir ada di korporat,  dan  sulit  terjadi  pemerataan program CSR secara komprehensif dan terukur.

## KESIMPULAN
Sinergitas  Pemerintah,  Dunia Usaha  Dan  Masyarakat  Sipil  ( Civil Society )  Melalui Corporate  Social Responsibilty (CSR)  Dalam  Program
Pengentasan  Kemiskinan  di  Kota Cilegon merupakan komitmen bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kota Cilegon. Sinergitas  program  ini  akan  berguna untuk  membantu  perusahaan  dalam memperbaiki financial  performance dan  akses  pada  modal,  meningkatkan corporate image dan penjualan/layanan  jasa,  memelihara kualitas  kerja,  memperbaiki  keputusan pada  isu-isu  kritis,  serta  menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka panjang.
CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan  tersebut)  sebagai  bentuk tanggung  jawab  mereka  terhadap sosial/lingkungan  sekitar  perusahaan berada.  Dengan  dukungan  berbagai stakeholder pada  ranah  ekonomi, sosial dan lingkungan, yang diaplikasikan  dalam  kegiatan-kegiatan prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan. Sumber pendanaannya dihasilkan dari kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil ( civil society ) berdasarkan  kesepakatan-kesepakatan
yang dibangun bersama, untuk kepentingan  ke  depan  dalam  jangka panjang  yang  lebih  baik.  Sebagai outputnya adalah pemberdayaan masyarakat Cilegon dalam pengentasan kemiskinan melalui
kerangka good corporate  governance.

## Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran berupa rekomendasi berikut :
1. Sinergitas program kemitraan CSR dalam penanganan masalah- masalah lingkungan sebagai dampak  operasional  perusahaan harus memperhatikan biofisik
lingkungan  hidup,  yang  memberi daya dukung alam pada kehidupan. Dengan demikian, program
perusahaan  di  bidang  lingkungan harus mempunyai kaitan yang kuat dan kontekstual dengan
pengembangan sosial ekonomi.
2. Sinergitas program kemitraan CSR
dalam penanganan masalah- masalah ekonomi masyarakat, dilakukan dengan strategi pengembangan kualitas dan kapasitas masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi,
maupun
lingkungan  dalam  pengembangan pembangunan berkelanjutan.
3. Sinergitas program kemitraan CSR dalam penanganan-penanganan masalah-masalah sosial, khususnya bidang  pendidikan  dan  kesehatan, dilakukan dengan dengan penciptaan lapangan kerja alternatif melalui peningkatan pendidikan  dan  pengembangan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Chambers,
Robert.
1988. Pembangunan Desa Mulai dari
Belakang . Jakarta : LP3ES
Conyers,  Diana.  1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga . Terjemahan: Susetiawan.
Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press.
Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . 1995.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Gilbraith, Jhon Kenneth. 1979.
Hakekat  Kemiskinan  Massa , (Terj.  Tom  Anwar).  Jakarta  : Sinar harapan.
Hairi  Abdullah,  ed.  1984. Kemiskinan dan Kehidupan Golongan Berpendapatan  Rendah . Bangi
: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Hikmat, Hary. 2006 . Strategi
Pemberdayaan  Masyarakat . Bandung: Humaniora. Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan.
Jakarta: LP3ES. __________. 1996. Pembangunan
Untuk  Rakyat  ,  Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan.
Jakarta : Pustaka Cidesindo.
Koentjaraningrat.  1980. Kebudayaan Mentalitet  dan  Pembangunan.
Jakarta: Gramedia.
Lako,  Andreas.  2011. Dekonstruksi CSR  &  Reformasi  Paradigma Bisnis  &  Akuntansi .  Jakarta  : Erlangga. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2006. Sistem Administrasi Negara Kesatuan  Republik  Indonesia . Jakarta : LAN RI. Moeljarto. 1995. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep,  arah  dan  Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya . Mubyarto. 1984. Strategi pembangunan Pedesaan. Yogyakarta : P3KP-UGM. Ndraha, Taliziduhu, 1987, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal  Landas ,  Jakarta:  Bina
Aksara
Pranarka  dan  Vidhyandika  M.  dalam
Onny.SP  dan  AMW.Pranarka (ed) 1996 Pemberdayaan.
Jakarta:CSIS. Rachman,  Nurdizal  M,  Asep  Efendi, Emir Wicaksana. 2011. Panduan Lengkap Perencanaan  Corporate  Social Responsibility . Jakarta : Penebar Swadaya. Rahmatullah  dan  Trianitas  Kurniati. 2011.
Panduan
Praktis Pengelolaan  CSR ( Corporate Social
Responsibility ).
Yogyakarta : Samudra Biru.
Saefullah,  Djadja.  2007, Pemikiran
Kontemporer Administrasi Publik  (Perspektif  Manajemen Sumberdaya  Manusia  Dalam Era Desentralisasi. Jakarta
:LP3AN. Soetrisno,  Lukman.  1995. Menuju Masyarakat Partisipatif .
Jakarta : Kanisius. Solihin, Ismail.  2009. Corporate Social  Responsibility  :  From Charity to Sustainability . Jakarta : PT. Salemba Empat.
Suharto,  Edi.  2005. Analisis  Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
________ .2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial . Bandung : Refika Aditama
Suhendra,  K.  2006. Peranan  Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung :  Alfabeta Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Jaring Pengaman Sosial .  Jakarta : Gramedia.
Syarwani,  Abdullah.1987. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan  dan  Alternatif Cara  Menuju  Keswadayaan dalam Menatap Masalah Pembangunan Indonesia . Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia (LKMI). Syed Othman Alhabshi. 1996. " Poverty  Eradication  From Islamic Perspectives ", http://vlib.unitarkl1.edu.my/staf f-publications/datuk,
layari pada Ogos 2000.
Wibisono,  Yusuf.  2007.  Membedah Konsep  dan  Aplikasi  CSR. Gresik : Fascho Publishing.

## Dokumen/Makalah/Jurnal
Guidance On Social Responsibility . 2008. Document ISO 26000.
Hikmat,  Hary.  2003 ,  Marginalisasi komunitas Local dalam Perspektif  Kontingensi  Strategi Pemberdayaan Masyarakat (studi  kasus  di  kota  Bekasi, Disertasi, UNPAD: Bandung. Tanari, Adrianus. 2009. Materi Training  CSR  as  per  ISO 26000 . Jakarta : Valueconsult.
Suwaryo,  Utang.  2005 ,    Implementasi Kebijakan  Otonomi  Daerah,  Studi
Kasus tentang kewenangan dalam  aplikasi  otonomi  daerah berdasarkan undang-undang nomor  22  tahun  1999  di    Kota Bandung, Disertasi, UNPAD: Bandung .