## KEBIJAKAN FINANCIAL INCLUSION TERHADAP PELAKU EKONOMI KREATIF YANG UNBANKABLE DI INDONESIA
Nur Hadiyati 1
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: hadiyati@uib.ac.id

## ABSTRAK
Pertumbuhan  ekonomi  nasional  didukung  oleh  perkembangan  dari  pelaku  ekonomi  kreatif. Ekonomi  kreatif  adalah  konsep  perekonomian  berbasis  pemamfaatan  sumber  daya  manusia. Aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah ketersediaan lembaga keuangan yang  dapat  memberikan  pendanaan  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  ekonomi  kreatif. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif di Indonesia adalah sulitnya akses  pendanaan  pada  lembaga  keuangan  perbankan  karena  kebijakan  perbankan  yang menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya kebijakan penilaian agunan ( collateral ) yang tidak  dimiliki  oleh  pelaku  ekonomi  kreatif,  karena  pelaku  ekonomi  kreatif  di  dominasi  oleh pelaku usaha muda ( start-up ). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi  pelaku  ekonomi  kreatif  adalah  dengan  menerbitkan  kebijakan  inklusi  keuangan. Inklusi  keuangan  bertujuan  untuk  menumbuhkan  literasi  keuangan  bagi  pelaku  ekonomi kreatif.  Literasi  keuangan  dimaksudkan  agar  pengetahuan,  pemahaman,  akses  terhadap lembaga keuangan, produk, dan layanan jasa keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif semakin bearagam.  Adanya  literasi  keuangan  memberikan  kemudahan  serta  pilihan  bagi  pelaku ekonomi  kreatif  dalam  memperoleh  permodalan  atau  pembiayaan  yang  tidak  hanya  dapat diakses  melalui  lembaga  keuangan  perbankan,  melainkan  dapat  diperoleh  melalui  lembaga keuangan non bank.
Kata kunci: Inklusi Keuangan, Ekonomi Kreatif, Unbankable

## ABSTRACT
National economic growth is supported by the development of creative economic actors. The creative  economy  is  an  economic  concept  based  on  the  utilization  of  human  resources.  An important  aspect  of  the  development  of  the  creative  economy  is  the  availability  of  financial institutions that can provide funding for the growth and development of the creative economy. However,  the  problem  faced  by  creative  economic  actors  in  Indonesia  is  the  difficulty  of accessing funding at banking financial institutions because of banking policies that apply the precautionary  principle,  one  of  which  is  collateral  valuation  policies  that  are  not  owned  by creative economic actors, because of creative economic actors in the start-up. This research uses  the  normative  legal  research  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  the government's  efforts  to  deal  with  the  problems  faced  by  creative  economic  actors  are  by issuing  financial  inclusion  policies.  Financial  inclusion  aims  to  foster  financial  literacy  for creative  economic  actors.  Financial  literacy  is  intended  so  that  knowledge,  understanding, access to financial institutions, products, and financial services for creative economic actors increasingly diverse. The existence of financial literacy provides convenience and choice for creative economic actors in obtaining capital or financing that is not only accessible through banking financial institutions but can be obtained through non-bank financial institutions.
Keywords : Financial Inclusion, Creative Economy, Unbankable

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  industri  kecil  dan kreatif  di  masyarakat  berdampak  pada
peningkatan
serta
pertumbuhan perekonomian  nasional  (Djaya,  2020).  Hal ini  dikarenakan  kekutatan  sesungguhnya
ekonomi  Negara  Indonesia  muncul  serta bertumbuh  di  tengah-tengah  masyarakat. Perkembangan  industri  kecil  dan  kreatif  di Indonesia  tidak  lepas  dari  fenomena perekonomian  yang  telah  memasuki  era industri gelombang ke-empat, yaitu industry ekonomi  kreatif.  Gelombang  revolusi industri  4.0  telah  membawa  perubahan fundamental  pada  tatanan  perekonomian Indonesia  (Disemadi  &  Kang,  2021), ditandai  dengan  semakin  berkembangnnya kreatifitas  dan  inovasi  dalam  industri  kecil dan  menengah  (Disemadi,  Yusuf  &  Zebua, 2021).  Sebagai  wujud  dari  reaksi  fenomena yang terjadi dalam tatanan ekonomi tersebut maka  munculah  “ekonomi  kreatif”  sebagai alternatif pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Shadr, 2008).
Dewasa  ini,  ekonomi  kreatif  adalah konsep  ekonomi  di-era  ekonomi  baru  yang mengintensifkan  informasi  sera  kreatifitas denngan  mengandalkan  ide  serta stock  of knowledge dari  Sumber  Daya  Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi (Sugiarto, 2019). Ekonomi kreatif  menghasilkan  inovasi  kreatif  dalam mengembangkan  barang  dan  jasa  yang dalam  bentuk-bentuk  produksinya  memuat elemen  ekspresif  dan  simbolis  dari  warisan budaya  (Boccella  &  Salerno,  2016).  Di Indonesia  pertumbuhan  ekonomi  kreatif cukuplah tinggi dan menunjukan tren positif karena didukung Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah danpotensi SDM yang selalu dan  dapat  dikembangkan  (Krisharyanto  & Setyowati, 2019). Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor riil yang sangat layak  dijadikan  prioritas  untuk  menjadi tulang  punggung  perekonomian  nasional. Berbeda  dengan  sektor  lain  yang  sangat bergantung  pada  ekploitasi  SDA,  kekutan ekonomi  kreatif  pada  dasarnya  bertumpu kepada keunggulan SDM  seperti karya seni, arsitektur,  buku,  animasi,  dan  inovasi teknologi  berasaldari  ide-ide  kreatif  dari SDM (pemikiran manusia).
Pertumbuhan  ekonomi  kreatif  di Indonesia,  tidak  lepas  pula  dari  kendala- kendala  yang  dihadapi  oleh  pelaku  ekonomi kreatif,  salah  satunya  adalah  kurang
lancarnya dukungan pendanaan oleh lembaga  keuangan  khususnya  perbankan. Akibatnya  tidak  sedikit  pelaku  ekonomi kreatif  yang  terjerat  masalah  dengan pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  lembaga keuangan  illegal  ataupun  rentenir.  Padahal sistem  ekonomi  Indonesia  adalah  sistem ekonomi  Pancasila,  yang  acuannya  sangat jelas,  yaitu  diatur  dalam  Pasal  33  “Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945”  (UUD  NRI  1945)  yang  menyebutkan “ Perekonomian  nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional ”.  Sistem  ekonomi  ini terkadung  demokrasi      ekonomi,  yang  mana mengharuskan  adanya  keterlibatan  serta kerja  sama  antara  pemerintah,  rakyat  dan pengusaha  swasta.  Seharusnya  keterlibatan serta  kerja  sama  tersebut  pula  dapat diimplementasikan dalam membantu menumbuh  kembangkan  ekonomi  kreatif  di Indonesia.
Permasalahan  terkait  penyaluran  dana dari  perbankan  ke  pelakuekonomi  kreatif yang  umumnya  adalah  UMKM  (“Usaha Menengah,  Kecil,  dan  Mikro”)  diakibatkan oleh kebijakan perbankan mengenai kelayakan  pembiayaan  (kelayakan  kredit) yang  sulit  untuk  dipenuhi    oleh  UMKM. Fakta  empiris  yang  menunjukan  adanya permasalahan  yang  dihadapipelaku  ekonomi kreatif  terhadap  akses  pembiayaan  ke lembaga  perbankan  harus  menjadi  perhatian semua  pihak.Untuk  itu  perlu  adanya  upaya- upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan  bagi  pelaku  ekonomi  kreatif. Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan adalah “inklusi keuangan”.
Financial  inclusion atau  inklusi keuangan  merupakan  keseluruhan  upaya untuk  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap layanan jasa-jasa keuangan terutama jasa keuangan perbankan ( unbankable society )
dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang  bersifat  harga  serta  non-harga  (Bank
Indonesia,  2014).  Di  Indonesia,  inklusi keuangan  merupakan  target  yang  menjadi prioritas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat  dan  sebagai  upaya  mengurangi unbankable  society ,  terutama  bagi  pelaku ekonomi  kreatif.  Upaya  tersebut  dapat dilakukan  dengan  peningkatan  literasi keuangan  pelaku  ekonomi  kreatif.  Melalui literasi  keuangan  diyakini  akan  mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan  yang  lebih  inklusif  (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
Penelitian  terdahulu  yang  terkait  telah dilakukan oleh: 1). Rizal Fahlefi pada tahun 2019  yang  berfokus  pada  inklusi  keuangan syariah  pada financial  technology (fintech) (Fahlefi,  2019);  2).  Ani  Faujiah  pada  tahun 2018  yang  berfokus  pada  pengaruh  Bank Wakaf  Mikro  terhadap  inklusi  keuangan UMKM  (Faujiah,  2018);  3).  Fraya  Nabila dan  Cut  Zakia  Rizki  pada  tahun  2018  yang berfokus  pada  kebijakan  inklusi  keuangandi Indonesia  (Nabila  &  Rizki,  2018);  dan  4). Muhammad  Khozin  Ahyar  pada  tahun  2019 yang  berfokus  pada  pengaruh  inklusi perbankan  syariah  terhadap  pembiayaan UMKM (Ahyar, 2019). Berdasarkan penelitian  terdahulu,  walaupun  terdapat kesamaan  tema  yakni  tentang  inklusi keuangan  namu,  pada  penelitian  kali  ini lebihberfokus pada kebijakan inklusi keuangan pada pelaku ekonomi kreatif yang unbankable .
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuaraikan di atas, padapenelitian hukum ini terdapat  rumusan  permasalahan  yang  akan dikaji  lebih  lanjut,  yang  mempertanyakan bagaimana upaya dalam meningkatkan akses pembiayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif (UMKM) yang unbankable.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  yang  termasuk  dalam tipologi penelitian hukum doctrinal . Pendekatan yangdigunakan adalah pendeketan  perundang-undangan.  Data  yang
digunakan  adalah  data  sekunder  berupa bahan hukum primer atau bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti “Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi  Dan  Inklusi  Keuangan  Di  Sektor Jasa  Keuangan  Bagi  Konsumen  Dan/Atau Masyarakat”,  dan  bahan  hukum  sekunder berupa  buku-buku  dan  jurnal-jurnal  ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Singkat  Ekonomi  Kreatif  di Indonesia
Terminologi ekonomi kreatif merupakan  pengembangan  konsep  modal berbasis  kreatifitas  yang  memiliki  potensi besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  (Purnomo,  2016).  Hal  inisejalan dengan unkapan sebelumnya yang menyebutkan  ekonomi  kreatif  merupakan konsep  ekonomi  di-era  ekonomi  baru  yang mengintensifkan  informasi  dan  kreatifitas dengan  mengandalkan  ide  serta stock  of knowledge dari  pemikiiran  manusia  sebagai faktor produksi utama dalamkegiatan ekonomi  (Sugiarto,  2019).  Istilah  ekonomi kreatif  pertama  kali  muncul  dalam  buku John  Howkins  yang  berjudul  “ The  Creative Economy:  How  People  Make  Money  From Ideas” pada  Tahun  2001.  Adapun  definisi ekonomi  kreatif  menurutJohn  Howkins adalah “…..the  transactions  of  creative products  that  have  an  economicgood  or service  that  results  from  creativityand  has economic  value……” (Policy  Research Group, 2013) .
Atas dasar definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses  menghasilkan  produk  dan  jasa melalui kreatifitas SDM yang memiliki nilai jual.  Ekonomi  kreatif  sebagai  kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah kreatifitas yang esensinya adalah “gagasan”. Atas  dasar  bermodalkan  gagasan,  seseorang yang  memiliki  kreatifitas  dan  dapat memperoleh  penghasilan  yang  cukup  tinggi (Purnomo, 2016). Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan “ekonomi kreatif adalah ekonomi gelombang
ke-4  dimana  kelanjutan  dari  ekonomi gelombang  ke-3  dengan  berorientasi  pada kreatifitas,  budaya,serta  warisan  budaya, serta lingkungan” (Purnomo, 2016).
Ekonomi  kreatif  merupakan  konsep perekonomian dalam merealisasikan pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjuutan berbasis  pemamfaatan  kreativitas  SDM (Shaleh  &  Trisnabilah,  2020).  Ide,  gagasan, bakat  atau  talenta  dan  kreatifitas  merupakan sumber daya yang berasal dari manusia yang bukan hanya terbarukanbahkan tidak terbatas.  Kreatifitas  SDM  tidak  hanya terbatas pada seni serta budaya, namun juga berbasis
ilmu-pengetahuan & teknologi, engineering dan
ilmu- telekomunikasi (Purnomo, 2016).
Terdapat  3  (tiga)  hal  pokok  yang menjadii  dasar  dari  ekonomi  kreatif  yang disebutkan  oleh  Rochmat  Aldy  Purnomo, yaitu  kreatifitas,inovasi,  dan  penemuan. Menurutnya kreatifitas atau creativity dapat dijabarkan  sebagai  kemampuan  (kapasitas) dalam  menghasiilkan  atau  menciptaken sesuatu yang fresh, unik, serta dapet diterima oleh  masyarakat  umum.Kreatifitas  adalah menghasilken gagasan atau ide-ide baru dan berbeda dari yang sudah ada atau yang lebih dikenal “ thinking out of the box ”. Sedangkan inovasi  yang  dalam  Bahasa  Inggrisnya adalah innovation merupakan suatu transformasidari  gagasan  atau  ide  untuk menghasilkan  suatu  produk  baik  barang  dan jasa yang memiliki nilai tambah, bermamfaat, dan memiliki unsur kebaharuan dari  produk  sebelumnnya.  Kemudianyang terakhir  adalah  penemuan  atau invention yaitu  penekanan  terhadap  produk  yang  di hasilkan  dari  gagasan  atau  ide  merupakan ciptaan  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya dan  dapat  diakui  sebagai  karya  yang mempunyai  fungsi  yang  unik  atau  belum diketahui sebelumnya (Purnomo, 2016).
Dewasa  ini,  Pemerintah  Indonesia sendiri telah mengidentifikasilingkup industri  kreatif  mencekup  15  sub-sektor, antara  lain  (Purnomo,  2016):  Periklanan ( advertising ); Arsitektur; Pasar Barang Seni; Kerajinan ( craft ); Desain;  Fesyen ( fashion ); Video,  Film  dan  Fotografi;  Permainan
Interaktif ( game ); Musik; Seni Pertunjukkan ( showbiz );  Penerbitan  dan  Percetakan; Layanan    Komputer  dan  Piranti  Lunak (software) atau Teknologi Informasi;
Televisi  &  Radio  ( broadcasting );  Riset  dan Pengembangan ( Research and Development) ;  dan  Kuliner.  Namun,  Kepala Badan  Ekonomi  Kreatif  (Bekraf)  Triawan Munaf saat konferensi pers World Conference  on  Creative  Ekonomi (WCCE)
2018  di  Jakarta  mengungkapkan  terdapat beberapa  subsektor  utama  yang  menopang ekonomi  kreatif  di  Indonesia  yakni  kuliner, fashion,  film  animasi  dan  video,  desain komunikasi  visual,  serta  aplikasi  dan pengembangan game (Lingga, 2019).
Masifnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dewasa ini, diakibatkan keberagaman potensi  yang  ada  di  Indonesia.Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman SDA,melainkan  juga  keberagaman  potensi SDM  yang  masih  bisa  terus  berkembang. Layaknya  sebuah  bangunan  maka  ekonomi kreatif  membutuhkan  pilaragar  bisa  berdiri tegak. Rochmat Aldy Purnomo menyebutkan ekonomi kreatif memiliki lima (5) pilar yang perlu  diperkuat  agar  ekonomi  kreatif dapattumbuh dan berkembang. Ke-lima pilar tersebut  adalah  sebagai  berikut  ((Purnomo, 2016):
1. Sumber  Daya  ( resources ),  merupakan input  yang  dibutuhkan  dalam  proses penciptaan  nilai  tambah,  selain  gagasan atau  ide  yang  dimiliki  oleh  SDM, ketersediaan  SDA  menjadi  input  yang memiliki peranan penunjang;
2. Industri  ( industry ),  adalah  bagian  dari kegiatan yang terkait produksi, distriibusi, pertukaran dan konsumsi produk dan/atau jasa hasil dari adanya ekonomi kreatif;
3. Teknologi ( technology ), merupakan entitas  baik  material  dan  non  material. Teknologi  bukan  hanya  sekedar  mesin atau  alat  bantu  yang  berwujud  belaka melainkan proses mental yang menghasilkan dan mencapai nilai tertentu seperti  kumpulan  teknik  atau  metode- metode;
4. Institusi  ( institutions ),  dimaknai  sebagai tatanan  sosial  yang  mana  termasuk  di
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
dalemnya  adelah  kebiasaan,  norma,  adat, peraturan,  serta  hukum  berlaku,  yang memberikan  kepastian  dan  perlindungan bagi  pelaku  ekonomi  kreatif  yang menciptakan  produk  yang  bermamfaat, bernilai  dan  memiliki  unsur  kebaharuan; dan 5. Lembaga Keuangan ( financial isntitutions ),  merupakanlembaga  yang memiliki peranan
menyalurkan pendanaan kepadapelaku ekonomi kreatif yang  membutuhkan,  baik  dalam  bentuk modal, pembiayaan atau kredit. Lembaga keuangan merupakan pilar yang memiliki peranan endorsement dalam menjembatani  kebutuhan  keuangan  bagi pelaku ekonomi kreatif.
Tegaknya  ke-lima  pilar  di  atas bertujuan  untuk  memperkuat  ekonomi kreatif  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang. Ekonomi kreatifmerupakan salah satu sektor yang  diharepkan  mampu  menjadi  kekuatan baru  ekonomi-nasional  yang  berkelanjuten, serta  menekankan  padapenambahan  nilai barang  lewatdaya  pikir  serta  kreatifitas manusia.  Saat  ini,ekonomi  kreatif  menjadi katalisator  bagi  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  ditengah  perlambatan  tumbuhnya ekonomi secara global. Pemerintah Indonesia  dalam  hal  ini  Badan  Ekonomi Kreatif  (Bekraf)  menaruh  perhatiian  lebih terhadap  sektor  ini,  dengan  tujuan  untuk memaksimalkan  potensi  serta  peluang ekonomi  kreatif  di  Indonesia  (Sabdarini, 2019).
Seperti  disebutkan  di  atas,  salah  satu aspek penting atau pilar dalam pengembangen ekonomi kreatif yaitu ketersediaan  lembaga  keuangan.  Lembaga keuangan  diharapkan  dapat  memberikan pendanaan  yang  menjadi  dasar  dalam pertumbuhan  dan  pengembangan  ekonomi kreatif.Namun
seperti disebutkan sebelumnya  bahwa  pelaku  ekonomi  kreatif saat  ini  terkendala  dengan  akses  pendanaan dari lembaga keuangan khususnya perbankan,  diakibatkan  adanya  kebijakan perbankan  dalam  memberikan  pembiayaan atau  kredit  kepada  pelaku  ekonomi  kreatif. Perbankan diwajibkan atau harus
berpedoman  serta  memperhatikan  asas-asas perkreditan  yang  sehat  dan  menerapkan prinsip kehati-hatian (Damanik &
Prananingtyas,
2019), bank harus
melakukanpenilaian  yang  saksamaterhadap character , capacity , capital , collateral dan condition  of  economy dari  pelaku  ekonomi kreatif  yangdikenal  dengan  prinsip  5C’s (Disemadi,  2019).  Hal  tersebut  telah  diatur dalam  “Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perbankan”,  Pasal  8  undang- undang ini menyebutkan “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan  Prinsip  Syariah,  Bank  Umum wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan  serta  kesanggupan  Nasabah Debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai  dengan  yang  diperjanjikan;  danBank Umum  wajib  memilikidan  menerapkan pedoman  perkreditan  dan  pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yangditetapkan oleh Bank Indonesia ”.
Selain  kebijakan  perbankan  di  atas, kendala akses pembiayaan juga didasari pada pelaku  ekonomi  kreatif  dewasa  ini  yang lebih  banyak  didominasi  oleh  orang - orang muda  ( start  up )  dan  kadang  bisnis atauindustrinya masih non - formal, sehingga perbankan  tidak  mempunyai  keyakinan dalam  memberikan  pembiayaan  atau  kredit. Padahal  hasilkreasi  dari  orang - orang  muda seringkeli  sangat  kreatif,  menjadi  potensi indusstri  dan  bisnis  yeng  menguntungkan (Ahyar,  2019).  Untuk  itu,  harus  diciptakan suasana kondusiif untuk memotifasi generasi muda  dalam  memulai  bisnis  serta  memberi akses - akses finansial yang berpihak (Purnomo, 2016).
Upaya Meningkatkan Akses Pembiayaan  Terhadap  Pelaku  Ekonomi Kreatif Harus disadari, upaya untuk menggerakkan  sektor  ekonomi  kreatif memerlukan kebersamaan, memerlukan sinergi  dari  semua  pihak  pelaku  ekonomi kreatif,  karena  sistem  ekonomi  Indonesia
adalah  demokrasi      ekonomi,  yang mengharuskan  adanya  keterlibatan  sinergi antara  pemerintah,  rakyat  dan  pengusaha swasta.  Keterlibatan  serta  kerja  sama tersebut pula dapat diimplementasikan dalam membantu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Indonesia.
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah melalui  OJK  dalam  memberikan  energi positif  pertumbuhan  ekonomi  kreatif  adalah dengan  meningkatkan  inklusi  keuangan. Sebagaimana  disebutkan  pengertian  inklusi keuangan (financial-inclusion) sebagai seluruh  upaya  yang  bertujuan  meniadakan segala  bentuk  hambatan  yang  bersifat  harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat  dalam  memanfaatken  layanan jase  keuangan.  Indikator  yang  digunakan untuk  mengukur  keuangan  inklusif  adalah ketersediaen  atau  akses  untuk  mengukur kemampuan  penggunaan  jasa  keuangan formal  dalamhal  keterjangkauan  fisik  dan harga, penggunaan untuk mengukur kemampuan  penggunaan  aktual  produk  dan jasa  keuangan  (antara  lain  keteraturen, frekuenssi,  dan  lama  penggunaen),  kualitas untuk  mengukur  apakah  atribut  produk  dan jasa  keuangan  telah  memenuhi  kebutuhan pelanggan, dan kesejahteraan untuk mengukur dampak layanan keuangan terhadap  tingkat  kehidupan  pengguna  jasa (Bank Indonesia, 2014).
Pasal  1  angga  7  “Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  No.  76/POJK.07/2016 tentang  Peningkatan  Literasi  DanInklusi
Keuangan Di Sektor JasaKeuangan BagiKonsumen Dan/Atau Masyarakat
(POJK  No.  76/POJK/2016)”  menyebutkan “ Inklusi  Keuangan  adalah  ketersediaan akses  pada  berbagai  lembaga,  produk  dan layanan  jasa  keuangan  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kemampuan  masyarakat dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat ”.
Otoritas  Jasa  Keuangan  melalui  Pasal
12
POJK No. 76/POJK.07/2016 menyebutkan  bahwa  tujuan  daripada  inklusi keuangan adalah meliputi: “1) Meningkatnya akses  masyarakat  terhadap  lembaga,  produk serta  layanan  jasakeuangan  Pelaku  Usaha
Jasa  Keuangan  (PUJK);  2)  Meningkatnya penyediaan  produk  serta  layanan  jasa keuangan  oleh  PUJK  yang  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kemampuan  masyarakat;  3) Meningkatnya  penggunaan  produk  dan/atau layanan  jasa  keuangan  yang  sesuai  dengan kebutuhen  dan  kemaampuan  masyarakat; dan    4)  Meningkatnya  kualitas  penggunaan produk  dan  layanan  jasa  keuangan  sesuai kebutuhan dan kemampuaan masyarakat”.
Penjelasan POJK No. 76/POJK.07/2016,  terkait  adanya  kendala akses  pembiayaan  oleh  perbankan  yang  di alami  oleh  pelaku  ekonomi  kreatif  maka perlu  alternatif  pembiayaan  yang  cukup efektif melalui lembaga keuangan non bank. Namun saat ini, pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya  pelaku  ekonomi  kreatif  terhadap lembaga keuangan, produk serta layanan jasa keuanganmasih  relatif  rendah  dan  tidak merata  pada  setiap  sektor  industri  jasa keuangan.  Hal  ini  berpengaruh  pada minimnya  pemanfaatan  lembaga  keuangan, produk  dan  layanan  jasa  keuangan.  Oleh karena  itu  untuk  meningkatkan  pengetahuan dan  pemahaman  pelaaku  ekonomi  kreatif terhadap  lembaga  keuangan,  produuk  dan layanan  jasa  keuangan  diperlukan  kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
Pasal  1  angka  (6)  POJK  No. 76/POJK.07/2016 menyebutkan bahwa “ literasi  keuangan  adalah  pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan  dan  pengelolaan  keuangan dalamrangka mencapai kesejahteraan ”.
Dapat dikatakan masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif yang telah mengetahui  lembaga  keuangan,  terampil memanfaatkan  produk  dan  layanan  jasa keuangan serta memiliki keyakinan terhadap lembaga  jasa  keuangan  perlu  didukung dengan  ketersediaan  akses  kepada  lembaga keuangan,  produk  dan  layanan  jasa keuangan.  Dalam  “Peraturan  Presiden Nomor  82Tahun  2016  tentang  Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres
SNKI)”  menetapkan  target  utama  keuangan
inklusif  yaitu  persentase  jumlah  penduduk dewasa  yang  memiliki  akses  layanan keuangan  pada  lembaga  keuangan  formal sebesar  75%.  Namun,  pada  tahun  2016 tingkat  inklusi  keuangan  sektor  perbankan telah  mampu  mencapai  63.63%,artinya masih  terdapat  36.37%  masyarakat  yang belum tersentuh lembaga keuangan perbankan  ( unbankable  society )  (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
Didalam Penjelasan POJK No. 76/POJK.07/2016,  upaya  dalam  rangka meningkatkan  literasi  keuangan  bagi  pelaku ekonomi kreatif dilekukan melalui pelaksanaan  edukasi  keuangan,  diantaranya adalah  pengenalan  mendasar  terhadap Lembaga Keuangan, dankarakteristik, manfaat,  biaya,  danrisiko  suatuproduk  dan layanan  jasa  keuangan.  Apabila  upaya tersebut telah diimplementasikan, diharapakan  pelaku  ekonomi  kreatif  mampu menghadapi  tantangan  terkait  sulitnya pendanaan  sehingga  dapat  memperkuat kemampuan  industri  kreatif  untuk  bersaing dengan  produk-produk   ekonomi  kreatif impor.
Pelaku ekonomi kreatif dengan adanya pengetahuan, pemahaman,dan akses terhadap  lembaga  keuangan,  produk,dan layanan  jasa  keuangan  dapat  meningkatkan kualitas  pengambilan  keputusanmemilih lembaga keuangan dalam mengakses pembiayaan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan dan  kemampuan  dalam  rangka  mencapai kesejahteraan  itu  sendiri.  Dengan  adanya literasi  keuangan  sebagai  upayapeningkatan inklusi  keuangan  mengakibatkan  pelaku ekonomi  kreatif  dapat  mengetahui  bahwa lembaga  pembiayaan  di  Indonesia  bukan hanya  perbankan.  Lembaga  keuangan  di Indonesia terbagi atas dua (2) yaitu lembaga keuangan  perbankan  dan  lembaga  keuangan non  bank  atau  yang  lebih  dikenal  dengan IKNB (Industri Keuangan Non Bank).
Perbankan  diartikan  sebagai  badan usaha perantara keuangan ( Financial Intermediary  Institution )  yang  memiliki fungsi  sebagai  “ Agent  of  Development, Agent  of  Trust  serta  Agent  of  Services” . Seperti diketahui bahwa Agent of
Development diartikan bahwa bank berfungsi  untuk  memperlancar  kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi. Agent of Trust diartikan  bahwa  kepercayaan  “ trust ” merupakanlandasan  dari  segala  kegiatan perbankan, mulai dari kegiatan menghimpun dana  hingga  menyalurkannya  kemasyarakat. Kemudian Agent of Service diartikan sebagai fungsi  perbankan  dalam  memberikan  jasa lain yang dimilikioleh bidang perbankankepada  masyarakat  (Disemadi  & Prananingtyas,  2019).  Kemudian  lembaga keuangan  non  bank  atau  IKNB  merupakan alternatif  lain  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat khususnyapelaku ekonomi kreatif  dalam  memperoleh  pendanaan. Adapun  contoh  IKNB  di  Indonesia  adalah Lembaga  Keuangan  Mikro,  Modal  Ventura, Financial Technology ( fintech ), dan lembaga pembiayaan lainnya.
Didalam  Pasal  1  “Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  tentang  “ Lembaga Keuangan  Mikro”  menyebutkan  Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan  usaha  dan  pemberdayaan masyarakat,  baik  melaluii  pinjaman  atau pembiayaan  dalam  usaha  skalamikro  kepda anggota danmasyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberiian jasa konsultasi  pengembangan  usaha  yang  tidak semata-matamencari keuntungan ”.
Latar  belakang  hadirnya  Lembaga Keuangan  Mikro  atau  LKM  adalah  untuk upaya mendorong
pemberdayaan masyarakat,
khususnya masyarakat
berpenghasilan  menengah  ke bawah  dan UMKM diperlukan dukungan yang komprehensif  dari  lembaga  keuangan (Taryana,  2019;  Attamimi,  Disemadi,  & Santoso,  2019).  Selama  ini  UMKM terkendala  akses  pendanaan  ke  lembaga keuangan  formal  (Disemadi  &  Roisah, 2019).  Untukmengatasi  kendala  tersebut, dimasyarakat telah tumbuh serta berkembang banyak lembaga keuangan non- bank  yang  melakukan  kegiatan  usaha  jasa pengembangen  usaha  serta  pemberdayaan masyarakat,  baik  yang  didirikan  pemerintah
atau masyarakat (Arliman, 2017). Lembaga- lembaga  tersebut   dikenal  dengan  sebutan lembaga  keuangan  mikro  (LKM).  Landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM adalah  “Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro”.
Alternatif pembiaayan atau penyertaan modal  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pilihan adalah modal ventura (Aryastini, Wairocana &  Sarjana,  2015).  Pasal  1  angka  “Peraturan Mentri  Keuangan  Nomor  18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura” menyebutkan  “ PerusahaanModal  Ventura (Venture Capital Company) yang selanjutnya  disingkat  PMV  adalah  badan usaha  yang  melakukan  usaha  pembiayaan/ penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaen  (investee  company)  untuk jangka  waktu  terteentu  dalam  bantuk penyertaan  saham,  penyertaan  melalui pembelian  obligasi  konvensi,  dan/atau pembiayaan  berdasarkan  pembagian  atas hasil usaha ”.
Kemudian  alternatif  lain  yang  dapat dijadikan  pilihan  pelaku  ekonomi  kreatif adalah fintech yang  diharapakan  mampu membantumasyarakat yang unbankable (Qur'aini,  2020;  Winarso,  Disemadi  & Prananingtyas,  2020).  Samahalnya  dengan lembaga  keuangan  non  bank  lainnya, bahwasanya kehadiran fintech dilatar belakangi  adanya  masyarakat  yang  tidak dapat  dilayani  pada  perbankan,  dikarenakan perbankan  terikat  aturanyang  ketat,  dan keterbatasan  perbankan  dalam  melayani masyarakat  di  daerah  tertentu  (Wahyuni  & Turisno, 2019; Sugiarto & Disemadi, 2020). Hadirnya fintech menjawab persoalan dalam masayarakat  khususnya  pelaku  ekonomi kreatif  yang  mencari  alternatif  pendanaan yang  lebih  demokratis  dan  transparan  selain jasa perbankan. Adanya fintech memberikan kemudahan  layanan  keuangan  karena  lebih efisien  dan  menjangkau  masyarakat  luas (Hadad,  2017;  Disemadi,  Yusro  &  Balqis, 2020). Fintech dengan layanan keuanganseperti crowdfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang menyebabkan  revolusi  dalam  bisnis  “ start-
up”. Dengan crowdfunding , bisa
memperolehdana  dari  seluruh  dunia  dengan mudah, bahkan dariorang yang belum pernah ditemui sekaliipun. Fintech juga memungkin kantransfer  uang  secara  global  atau internasional (Benuf, Mahmudah & Priyono, 2019). Fintech juga memiliiki peran penting dalam  mengubah  perilakudan  ekspektaasi konsumen  diantaranya:  a).  dapat  mengakses data  dan  informasi  kapen  saja  serta  dimana saja;  b).  Menyamaratakan  bisnis  besar  dan kecilsehingga cenderung untuk memilikiekspektasi  tinggi  meski  terhadap bisnis  kecilyang  baru  dibangun  (Muzdalifa, Rahma & Novalia, 2018).
Meningkatnya literasi keuangan pelaku ekonomi kreatif terkait pengetahuan, pemahaman,  dan  akses  terhadap  lembaga keuangan  yang  bukan  sekedar  hanya lembaga keuangan perbankan, mengakibatkan  banyaknya  alternatif  yang dapat dipilih untuk memperoleh permodalan ataupun pembiayaan. Masyarakat khususnya pelaku  ekonomi  kreatif  pada  akhirnya diharapkan  membawa  perubahen  positif pada perilaku keuangannya.

## SIMPULAN
Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi revolusi gelombang ke-empat yang mengintensifkan  informasi  dan  kreatifitas dengan  mengandalkan  ide  serta stock  of knowledge dari  Sumber  Daya  Manusia sebagai  faktor  produksi  utama  dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor riil yang sangat layak  dijadikan  prioritas  untuk  menjadi tulang  punggung  perekonomian  nasional. Namun,  pelaku  ekonomi  kreatif  terkendala akses pendanaan terhadap perbankan. Upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  menanggulangi kendala di atas adalah dengan meningkatkan inklusi  keuangan  melalui  peningkatan literasi keuangan pula.
Literasi keuangan bertujuan menumbuhkan pengetahuan,pemahaman, dan  akses  terhadap  lembaga  keuangan, produk,  dan  layanan  jasa  keuangan. Atasdasar  literasi  keuangan  yang  diterima oleh masyarakat atau pelaku ekonomi kreatif
ini  memberikan  kemudahan  serta  pilihan bagi  pelaku  ekonomi  kreatif  dalam memperoleh  permodalan  atau  pembiayaan. Permodalan  dan  pembiayaan  tidak  hanya dapat  diakses  melalui  lembaga  keuangan perbankan,  melalinkan  dapat  diperoleh melalui  lembaga  keuangan  non  bank. Adapun  lembaga  keuangan  non  bank  yang berkembang  saat  ini  adalah  Lembaga Keuangan  Mikro,  Modal  Ventura, Fintech, dan lembaga pembiayaan lainnya.  Lembaga keuangan non bank sebagai alternatif pilihan pelaku  ekonomi  kreatif,  dimaksudkan  untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan memilih lembaga keuangan dalam mengakses  pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan  dan  kemampuan  dalam  rangka mencapai kesejahteraan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar,  M.K.  (2019).  “Analisis  Pengaruh
Inklusi  Perbankan  Syariah  terhadap Pembiayaan  UMKM  Sektor  Halal  di Indonesia”, Al-Tijary, 5(1) 19-36, DOI: https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1716 .
Arliman,  L.  (2017).  “Perlindungan  Hukum UMKM  Dari  Eksploitasi  Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat”, Jurnal
Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum  Nasional, 6(3),  387-402, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejourn al/index.php/jrv/article/view/194 .
Aryastini, I.G.A.M., Wairocana,I.G.N.,
Sarjana,  I.M.  (2015).  “Perlindungan Hukum  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan  Bantuan  Permodalan  dari
Perusahaan  Modal  Ventura  dengan Surat  Pernyataan  Jaminan  Kepastian Pencairan  (SPJKP)  Bilyet  Giro”, Acta
Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan,
3(1), 185-200, DOI:
https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03. i01.p14 .
Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B.  (2019).  Prinsip  Syariah  dalam penyelenggaraan  bank  wakaf  mikro sebagai  perlindungan  hak  spiritual
nasabah. Jurnal Jurisprudence , 9 (2), 117-132.
Bank  Indonesia.  (2014). Booklet  Keuangan Inklusif, Departemen  Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.
Benuf,  K.,  Mahmudah,  S.,  &  Priyono,  E.A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan  Data  Konsumen  Financial Technology  Di  Indonesia”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 3(2), 145- 160,
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2019. v3.i2.p145-160 .
Boccella, N., & Salerno, I. (2016). “Creative Ekonomy,  Cultural  Industries  And Local  Development”, Procedia-Social And Behavioral Scienes, 223, 291-296, DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.0
5.370 .
Damanik,  D.,  &  Prananingtyas,  P.  (2019). “Prudential  Banking  Principles  Dalam Pemberian  Kredit  Kepada  Nasabah”, Notarius,
12(2), 718-730, DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.290 11 .
Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021). Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual Dalam
Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Di Era  Revolusi  Industri  4.0. Jurnal Komunikasi  Hukum  (JKH) , 7 (1),  54- 71.
Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W.
G. (2020). The Problems of Consumer Protection  in  Fintech  Peer  To  Peer Lending Business Activities in Indonesia. Sociological  Jurisprudence Journal , 3 (2), 91-97.
Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W.  S.  (2021).  Perlindungan  Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. Widya  Yuridika:  Jurnal Hukum , 4 (1), 41-52.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Disemadi,  H.S.  &  Prananingtyas,  P.  (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap
Nasabah  Perbankan  Pengguna  CRM (Cash  Recycling  Machine),” Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master  Law  Journal), 8(3),  286-402, DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v 08.i03.p07 . Disemadi,  H.S.  (2019).  “Risk  Management In The Provision Of People’s Business Credit As Implementation Of Prudential  Principles”, Diponegoro
Law  Review, 4(2),  194-208,  DOI: https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.201 9.194-208 .
Disemadi,  H.S.,  &  Roisah,  K.  (2019).
“Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro  Sebagai  Solusi  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat”, Law  Reform, 15(2), 177-194, DOI: https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.2617 6 .
Djaya,  F.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  terhadap Pemasaran  Kosmetik  Ilegal  secara Online di Indonesia. Journal of
Judicial Review , 22 (1), 98-111.
Fahlefi,  R.  (2019).  “Inklusi  Keuangan Syariah  Melalui  Inovasi  Fintech  Di
Sektor  Filantropi” Proceeding  IAIN Batusangkar, 4(1), 205-212, http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/oj s/index.php/proceedings/article/view/1 556 .
Faujiah, A. (2018). “Bank Wakaf Mikro Dan
Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan  Pelaku  Usaha  Kecil  Dan Mikro  (UKM)”, Proceedings  of Annual Conference for Muslim Scholars , 1, 373-382,
http://proceedings.kopertais4.or.id/inde x.php/ancoms/article/view/141 .
Hadad,  M.D.  (2017). Financial  Technology (Fintech) di Indonesia, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
Krisharyanto,  E.,  &  Setyowati,  P.J.  (2019). “Pengendalian  Pre-Project  Selling
Melalui Prinsip Perlindungan
Konsumen  Berdasarkan  UU  Nomor  8
Tahun  1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen”, Perspektif, 24(2),  124- 130,DOI: http://dx.doi.org/10.30742/pe rspektif.v24i2.731 .
Lingga, M.A. (2019). Industri Kreatif Punya Kontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, https://money.kompas.com/read/2019/
08/16/204100026/industri-kreatif- punya-kontribusi-pada-pertumbuhan- ekonomi-indonesia ,  Diakses  Pada  21
November 2019.
Muzdalifa, I., Rahma, I.A., & Novalia, B.G.
(2018). “Peran Fintech
Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM  Di  Indonesia  (Pendekatan Keuangan  Syariah)”, Jurnal  Masharif al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  dan
Perbankan Syariah, 3(1), 1-24,
DOI: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v3 i1.1618 .
Nabila,  F.,  &  Rizki,  C.Z.  (2018).  “Analisis Kebijakan  Inklusi  Keuangan  Di Indonesia” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi  Pembangunan, 3(2),  193- 203, http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/arti cle/view/8018 .
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2017 , www.ojk.go.id ,  Diakses  23
November 2019.
Policy Research Group. (2013). The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights . Government of Canada-Canadian
Heritage.
Purnomo,  R.A.  (2016). Ekonomi  Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia.
Surakarta: Ziyad Visi Media.
Qur'aini,  D.A.  (2020).  “Pemberian  Kredit Berbasis  Teknologi  Informasi  Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm
Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.  77/POJK.  01/2016”,
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 26(1), 76-89, http://www.riset.unisma.ac.id/index.ph
p/jdh/article/view/5443 .
Sabdarini,  I.T.  (2019). Infografis  Sebaran Pelaku  Ekonomi  Kreatif .  Jakarta: Pustaka Bekraf.
Shadr, M.B.A. (2008). Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna. Jakarta: Zahra.
Shaleh,  A.  I.,  &  Trisnabilah,  S.  (2020).
Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan  Merek  Untuk  Barang  Atau Jasa  Yang  Sejenis:  Studi  Merek Bossini. Journal of Judicial Review , 22 (2), 291-300.
Sugiarto,  E.C.  (2019). Ekonomi  Kreatif Masa Depan Indonesia, www.setneg.go.id ,  Diakses  Pada  22 November 2019.
Sugiarto,  I.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).
Consumers Spiritual Rights In Indonesia:  A  Legal  Study  Of  Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. Jurnal IUS Kajian Hukum
dan Keadilan , 8 (3), 437-452.
Taryana.  (2019).  “Optimalisasi  Pembiayaan
UMKKM  pada  Unit  Mikro  Bank
Syariah  Mandiri”, Liquidity, 8(1),  49- 62,
DOI
https://doi.org/10.32546/lq.v8i1.324 .
Wahyuni,  R.A.E.,  &  Turisno,  B.E.  (2019).
“Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal Dalam  Bentuk  Pinjaman  Online Ditinjau  Dari  Etika  Bisnis”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3),
379-391, DOI: https://dx.doi.org/10.14710/jphi.v1i3.3 79-391 .
Winarso,  T.,  Disemadi,  H.  S.,  & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private  Data  Consumers  P2p  Lending As  Part  Of  E-Commerce  Business  In Indonesia. Tadulako Law Review , 5 (2), 206-221.

## Peraturan Perundangan-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 76/POJK.07/2016  tentang  Peningkatan Literasi  Dan  Inklusi  Keuangan  Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.