## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas  IA  Dalam Menjatuhkan Pidana kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor
E. Nita Juwita* 1 , Jonsilas Tanaos 2

## Fakultas Hukum Universitas Aryasatya Deo Muri
enitajuwita74@gmail.com

## ABSTRACT.
This research examines the considerations of judges at the Kupang District Court Class 1A in sentencing children who commit the crime of motorbike theft. The purpose of this research is to find out the consideration of the Kupang District Court Class 1A judge's decision to impose a crime on  a  child  who  stole  a  motorbike.  The  research  method  used  is  descriptive  and  normative.  The results and discussion show that the judge's considerations in imposing a crime on a child include: (1) Juridical considerations, these considerations are the most essential considerations for the Panel of Judges in proving the defendant's actions. (2) Non-juridical considerations, these considerations are considerations regarding the child's motivation for  committing theft, the consequences of the child's actions, the child's personal condition, and the aggravating and mitigating circumstances of the child. (3) Consideration of recommendations from the Center for Corrections, this consideration is a very important consideration and influences the criminal decision that will be handed down to the child. (4) Consider the opinion of parents/guardians, this consideration is a consideration that does not have much influence on the criminal decision that will be handed down.
Keywords : Criminal Children, Judge's Consideration, Crime of Theft

## ABSTRAK.
Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A menjatuhkan pidana kepada  Anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas  1A  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  yang  melakukan  pencurian  sepeda  motor.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  bersifat  dekripsitif  dan  berjenis  normatif.  Hasil  dan pembahasan menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak antara lain: (1) Pertimbangan yuridis, pertimbangan ini merupakan pertimbangan  yang paling esensial  bagi  Majelis  Hakim  dalam  membuktikan  perbuatan  terdakwa.  (2)  Pertimbangan  non yuridis,  pertimbangan  ini  merupakan  pertimbangan  terhadap  motifasi  Anak  melakukan pencurian,  akibat  perbuatan  Anak,  kondisi  diri  Anak,  dan  keadaan  memberatkan  dan meringankan  Anak.  (3)  Pertimbangan  rekomendasi  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS), pertimbangan  ini  merupakan  pertimbangan  yang  sangat  penting  dan  berpengaruh  terhadap putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak. (4) Pertimbangan pendapat orangtua/ wali, pertimbangan  ini  merupakan  pertimbangan  yang  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap  putusan pidana yang akan dijatuhkan.
Kata kunci: Anak Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencurian

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301

## PENDAHULUAN
Sebuah  Sistem  peradilan  pidana  anak  merupakan  suatu  proses  penyelesaian perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dapat  dikatakan  bahwa  anak  yang  berkonflik  hukum,  dan  anak  yang  menjadi  korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Konteks dalam penulisan ini, penulis  lebih  menekankan  pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Anak  yang berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang  sudah  berusia  14  tahun  tetapi  belum mencapai  18  tahun  di  duga  melakukan  tindak  pidana,  sebagaimana  yang  tercantum dalam Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan  sanksi  pidana  atau  hukuman  pidana  kepada  anak  yang  berkonflik dengan hukum pada dasarnya tidak berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan penerapan hukuman pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum haruslah berdasarkan pada Undang-undang Nomor  :  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sebagaimana  yang diterangkan  dalam  ketentuan  Pasal  69  ayat  (1)  yang  berbunyi  :  “ Anak  hanya  dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-undang ini .” Ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  UUSPPA  telah mengatakan  bahwa  hukuman  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  hanya  dikenai hukuman pidana atau hukuman tindakan, sehingga hukuman pidana yang dimaksudkan dalam  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  berupa  hukuman  pidana pokok  dan  pidana  tambahan  sebagaimana  yang  diterangkan  dalam  ketentuan  Pasal  71 UUSPPA.
Penjatuhan hukuman pemidanaan sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 71 UUSPPA  memiliki  pengertian  yang  secara  khusus  dalam  menjatuhkan  hukuman pemidanaan  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Pengertian  secara  khusus dimaksudkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana belum tentu hukuman pidana yang  dijatuhkan  tersebut  dapat  bersesuaian,  misalnya  anak  yang  melakukan  tindak pidana  pencurian  yang  diatur  dalam  Pasal  363  KUHP  yang  diancam  dengan  hukuman maksimumnya  lebih  tinggi,  yaitu  lebih  dari  5  (lima)  tahun  pidana  penjara. 1 Namun hukuman yang dijatuhkan tersebut bukan hanya dikenai pidana penjara sesuai ancaman pidana  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  363  KUHP  akan  tetapi  penajatuhan hukuman pidana tersebut bisa saja dikenai pidana peringatan atau pidana bersyarat, atau pidana pelatihan kerja, ataupun pidana penjara sebagai ultimum remedium. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana tersebut memiliki suatu nilai ukur atau tolak ukur tersendiri dalam menjatuhkan  hukuman  pidana  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Untuk memahami konteks permasalahan penelitian ini, dapat dilihat pada perkara pidana anak sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Kelas  I  A  Nomor  :  01/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Kpg, pada perkara pidana anak ini, anak telah melakukan tindak pidana
1 Ravinska  Audina  Zhasadoma  &  Budi  Setiyanto,  (Januari-April  2015), Tinjauan  Terhadap Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak (Analisis Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh) , Jurnal Penelitian Recidive (4) 1, hlm. 97- 98

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
pencurian dengan pemberatan dengan dikenai ancaman pidana penjara selama 1 (satu) bulan.  Sedangkan  Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Kelas  I  A  Nomor  : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg,  terdakwa  anak  juga  melakukan  tindak  pidana  pencurian dengan pemberatan  sebagaimana  sesuai  dengan perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh anak pada putusan sebelumnya, akan tetapi penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan di perkara ini berbeda yaitu dikenai pidana bersyarat khusus berupa pidana pengawasan selama  1  (satu)  tahun.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  penjatuhan  hukuman  pemidanaan terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  memiliki  kesamaan  tindak pidana  yang  dilakukan  yaitu  Pasal  363  ayat  (1)  ke-4  KUHP,  akan  tetapi  berdasarkan Putusan tersebut terdapat pula hukuman pemidanaan yang berbeda yaitu pada Putusan Pengadilan  Negeri  Kupang  Kelas  I  A  Nomor  :  01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg  adalah pidana  penjara  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Kelas  I  A  Nomor  : 07/Pid.Sus/2016/ PN.Kpg adalah pidana bersyarat, dimana pidana bersyarat sendiri juga dikenai kepada anak pidana dengan pidana bersyarat khusus pengawasan.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Yulista Triyani dalam Jurnalnya  menerangkan  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  kepada  anak  dapat diberlakukan  dalam  hal  anak  melakukan  tindak  pidana  berat  atau  tindak  pidana  yang disertai dengan kekerasan. 2 Jadi dapat diketahui bahwa karena pidana penjara tersebut hanya  dapat  diterapkan  kepada  perbuatan  pidana  berat  atau  yang  disertai  dengan kekerasan maka apabila disandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A  Nomor  :  01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg  yang  menjatuhkan  pidana  penjara  sangatlah diluar dari konteks pendapat Yulista Triyani tersebut karena baginya pidana penjara itu harus diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UUSPPA. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A menjatuhkan pidana kepada Anak yang melakukan pencurian sepeda motor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan prilaku pribadi atau  kelompok  serta  menentukan  frekuensi  suatu  individu. 3 Oleh  sebab  itu  yang dimaksudkan  dalam  deskriptif  dalam  penelitian  ini  adalah  penulis  akan  menjelaskan, menggambarkan  secara  lengkap  tentang  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri Kupang Kelas I A menjatuhkan pidana kepada Anak yang melakukan pencurian sepeda motor.  Sedangkan  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  “Normatif”,  Penelitian hukum  normatif  disebut  juga  penelitian doktrinal yaitu  penelitian  dimana  hukum dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in book )  atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  dasar perilaku manusia yang dianggap pantas. 4
2 Yulista  Triyani,  (Januari-April  2022), Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana  Penjara Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Yang  Mengakibatkan  Kematian , Jurnal Verstek, (10) 1, hlm. 220
3 Yanto Ekon, 2021, Metode Penelitian Hukum , Kupang: Untuk kalangan sendiri, hlm. 14
4 Ibid , hlm. 19

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung  dari  masyarakat  dinamakan  data  primer  (atau  data  dasar),  sedangkan  yang diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  lazimnya  dinamakan  data  sekunder. 5 Dalam penelitian  hukum  normatif  ini  dimana  data  yang  digunakan  adalah,  data  sekunder mencakup bahan hukum primair, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Pengumpulan  bahan  hukum  dari  sumber  bahan  hukum  diatas  maka  perlu menggunakan  cara  atau  teknik  pengumpulan  bahan  hukum.  Adapun  teknik pengumpulannya  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen. Studi kepustakan atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca,  mempelajari  dan  menganalisa  buku-buku,  peraturan-peraturan,  referensi putusan pengadilan. 6
Analisis  bahan  hukum  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis data  yang  diperoleh  dari  hasil  mengumpul  dan  mempelajari  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan-putusan  serta literature-literatur yang mendukung dalam penelitian ini, sehingga dianalisis dan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim Pengadilan  Negeri  Kupang  Kelas  I  A  Menjatuhkan  Pidana Kepada Anak Yang Melakukan Pencurian Sepeda Motor
Penjatuhan hukuman pidana oleh hakim pada dasarnya harus dilihat berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang berlaku dalam peradilan. Salah satu instrumen hukum dalam  penjatuhan  pidana  adalah  pertimbangan  hakim/hukum  ( Ratio  Decidendi ) Pertimbangan  hakim  pada  dasarnya  berisikan  tentang  adanya  dakwaan  dan  tuntutan Jaksa Penuntut Umum, eksepsi, syarat formil dan materiil, pledoi, pembukaan fakta yang diungkapkan  di  dalam  persidangan,  serta  mencantumkan  pasal  yang  didakwakan sehingga  hal  inilah  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  hakim,  akan  tetapi  hakim  juga dapat menggunakan teori yang dapat dijadikan dasar pertimbangannya. 7
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhi  pidana  dalam  perkara  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  pada  prinsipnya  dasar  pertimbangan  hakim  tersebut mempunyai  instrumen  hukum  tertentu,  sebab  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  lebih  mengutamakan  masa  depan  anak  serta  tidak  merampas  kebebasan  anak, kecuali ada hal-hal yang dapat menentukan bahwa anak tersebut patut untuk di jatuhkan hukuman  pidana  penjara  sebagai  pidana  perampasan  kebebasan  anak.  Oleh  sebab  itu, dari hasil penelitian di mana terdapat beberapa pertimbangan yang mendasar dari hakim dalam menjatuhkan pidana antara lain :
1. Pertimbangan Aspek Yuridis Atas Perbuatan Anak
5 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2019, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , Depok, Rajawali Pers, hlm. 12
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2022, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,  PT. Raja Grafindo Persada, hlm 41
7 Nisa  Fadhilah  &  Kamilatun,  (Desember  2021), Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu ), Jurnal Hukum, Legalita (1) 2, hlm. 145

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
Pertimbangan  aspek  yuris  ini  merupakan  suatu  pertimbangan  hakim  yang mendasar  dalam  menentukan  apakah  seseorang  benar-benar  melakukan  perbuatan pidana?  Sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  1  KUHP  telah  menerangkan  bahwa sistem  peradilan  di  Indonesia  menganut  asas  legalitas  yaitu,  bahwa  tiada  suatu perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  peraturan perundang-undangan yang telah ada. Artinya bahwa pertimbangan hakim atas aspek yuridis  ini  memberikan  penentuan  akan  seseorang  yang  diduga  telah  melakukan tindak  pidana  untuk  dipertimbangkan  dugaan-dugaan  tersebut  dengan memperhatikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, pembuktian terhadap alat bukti (Keterangan  saksi,  surat,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti,  petunjuk),  tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pembelaan terdakwa, sehingga hal ini dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak dalam melakukan suatu perbuatan pidana.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  dapat  disimak  pertimbangan  aspek yuridis  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kupang  Kelas  I  A  sebagaimana  yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor  : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg,  di  mana  pertimbangan  tersebut  Majelis mempertimbangkan  mengenai  dakwaan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum.  Dakwaan tersebut  pada  pokoknya  berisikan  bahwa  Terdakwa  Anak  yang  melakukan  tindak pidana  pencurian  dengan  pemberatan  yang  didakwakan  Penuntut  Umum  dengan ancaman sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, di sinilah Majelis mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :
a. Unsur barang siapa.
Berdasarkan  unsur  ini,  Majelis  mempertimbangkan  identitas  para terdakwa  anak  sesuai  dengan  alat  bukti  yang  sah,  sehingga  dari  pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa apakah anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.
b. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Berdasarkan  unsur  ini,  di  mana  Majelis  mempertimbangkan  fakta-fakta hukum  yang  terungkap  sesuai  dengan  alat  bukti  yang  sah,  mengenai  para terdakwa  anak  mengambil  barang  yang  bukan  kepunyaan  mereka  tanpa sepengetahui atau izin dari si korban. Artinya bahwa Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan  terdakwa  Anak  benar-benar  mengambil  barang  seseorang  tanpa sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut, sehingga barang yang diambil oleh terdakwa  Anak  tersebut  Majelis  Hakim  dapat  mengkategorikan  sebagai perbuatan melawan hukum.
c. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Unsur  ini  Majelis  mempertimbangkan  terkait  perbuatan  yang  dilakukan tersebut  dilakukan  dua  orang  atau  lebih.  Dimana  unsur  ini  merupakan  suatu kesinambungan  dengan  unsur  sebelumnya,  artinya  jika  unsur  sebelumnya tersebut  telah  terbukti  bahwa  yang  dilakukan  tersebut  bukan  hanya  seorang melainkan lebih dari dua orang maka unsur ini senyatanya dapat terpenuhi.
Pertimbangan  yuridis  atas  perbuatan  terdakwa  Anak  pada  dasarnya pertimbangan  ini  sudah  menyangkup  dakwaan,  pembuktian,  tuntutan  dan  pledoi terdakwa. Artinya pertimbangan yuridis ini lebih difokuskan kepada perbuatan dari si

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
terdakwa  anak  yang  mana  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  mengenai  apakah terdakwa anak tersebut bersalah atau tidak dalam melakukan perbuatan pidananya sesuai  unsur-unsur  pasal  dakwaannya  tersebut.  Sehingga  pertimbangan  ini merupakan  pertimbangan  yang  paling  esensial  bagi  Majelis  Hakim  dalam membuktikan perbuatan terdakwa. Disisi lain pertimbangan ini dapat dijadikan suatu patokan  untuk  dapat  dijatuhi  hukuman  pidana  sesuai  Pasal  71  UUSPPA,  sebab  dari fakta-fakta  yang  terungkap  dan  telah  terpenuhinya  unsur-unsur  yang  didakwakan maka dengan sendirinya dapat diketahui apakah anak layak dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 79 UUSPPA ataukah anak dapat dijatuhi pidana lain sesuai Pasal 71.
2. Pertimbangan Aspek Non Yuridis
Pertimbangan  aspek  non  yuridis  atau  disebut  juga  pertimbangan  aspek sosiologis, pada pokoknya pertimbangan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sebagaimana  yang  diterangkan  dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Jadi dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan hakim tersebut harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  akan  dijabarkan  faktor-faktor  yang  di pertimbangkan oleh hakim menurut aspek non yuridis atau sosiologis.
a. Motivasi Anak melakukan tindak pidana pencurian
Motivasi atau dalam peraktik hukum disebut sebagai motif tindak pidana, motif ini dimaksudkan sebagai alasan yang mendorong si Anak untuk melakukan tindak pidana. Definisi motif sebagaimana yang diterangkan oleh Sherif & Sherif menyatakan  motif  sebagai  suatu  istilah  generik  yang  meliputi  semua  faktor internal  yang  mengarah  pada  berbagai  jenis  perilaku  yang  berorientasi  pada tujuan tertentu, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan ( needs ) yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial yang  bersumber  dari  fungsi-fungsi  tersebut.  Selain  itu  menurut  Giddens mengartikan  motif  sebagai  impuls  atau  dorongan  yang  memberi  energi  pada tindakan  manusia  sepanjang  lintasan  kognitif  (perilaku)  ke  arah  pemuasan kebutuhan. Giddens menambahkan bahwa motif tidak harus dipersepsikan secara sadar, sebab motif lebih merupakan suatu keadaan perasaan. Kemudian menurut Nasution  berpendapat  bahwa  motif  adalah  segala  daya  yang  mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.
Jadi  hemat  penulis  bahwa  motif  tindak  pidana  merupakan  suatu  niatan sesorang yang menjadikan suatu alasan untuk melakukan sesuatu. Namun dalam konteks ini dimana suatu motif tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan  untuk  menghapus  kesalahan  yang  telah  dilakukannya  melainkan  untuk dijadikan  alasan  yang  dapat  meringankan  hukuman  pidana  kepadanya.  Oleh sebab  itu,  dari  hasil  penelitian  terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor  : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg  terdapat  beberapa  motif  yang  jadi  alasan pendorong bagi si Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
1) Faktor kenikmatan hasil dari kejahatan (Pencurian).
2) Faktor Pergaulan di lingkungan masyarakat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
3) Faktor terpancing dengan kondisi kendaraan yang tidak terkunci.
b. Akibat perbuatan Anak
Akibat perbuatan Anak ini dimaksudkan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut menimbulkan suatu dampak kerugian bagi korban maupun  masyarakat  sekitar.  Sebagaimana  berdasarkan  Putusan  Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg, dimana terdapat kerugian yang dialami korban, yaitu :
1) Korban mengalami keruigan material : a) Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor  :  07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg korban mengalami kerugian marerial sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). b) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Kpg  korban  mengalami  kerugian  material  sebesar  Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). 2) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
c. Kondisi diri Anak
Kondisi diri Anak pada dasarnya mempunyai beberapa kategori yang bisa menjadi landasaran untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Anak, seperti usia anak, tekanan orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Pada konteks ini dimana dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang  Nomor  :  07/Pid.Sus/2016/  PN.Kpg  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri Kupang  Nomor  :  01/Pid.Sus-Anak/2023/  PN.Kpg  maka  peneliti  hanya memperoleh kategori usia Anak, namun hal inipun tidak menjadi hal yang paling mendasar karena menurut Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2012 telah secara jelas menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Artinya  anak pidana  yang  dimaksudkan  adalah renggang  usia  anak dari 12  tahun  hingga  17  tahun,  maka  hal  tersebut  dapat  disebut  sebagai  anak  yang juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.
d. Keadaan memberatkan dan meringankan Anak
Keadaan  memberatkan  dan  meringankan  kerapkali  terdapat  pada  suatu putusan  hakim,  yangmana  keadaan  memberatkan  dan  meringankan  ini dipertimbangkan  mengenai  sikap  atau  perilaku  terdakwa  dalam  proses persidangan.  Dengannya  pertimbangan-pertimbangan  ini  dapat  memberikan suatu  tolak  ukur  terhadap  hakim  dalam  meringankan  hukuman  dan memberatkan  hukuman  terdakwa.  Sebagaimana  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Kupang  Nomor  :    07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg  dan  Putusan  Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg, hakim mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sebagai berikut : 1) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Keadaan meringankan :
a) Anak  tersebut bersikap  sopan  dan  mengakui terus  terang  perbuatannya sehingga  memperlancar  jalannya  persidangan,  menyesali  perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
b) Anak tersebut masih ingin melanjutkan sekolah dan besar harapan untuk memperbaiki sifat dan perilakunya;
c) Bahwa  orang  tuanya  mendukung  agar  Anak  diberikan  bimbingan  dan pelajaran agar dapat menyadari dan memperbaiki sifat dan perilakunya.
2) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg Keadaan memberatkan :
a) Perbuatan mereka Anak meresahkan masyarakat. b) Mereka Anak sudah sempat menikmati hasil kejahatannya. Hal meringankan: a) Mereka Anak menyesali perbuatannya. b) Mereka Anak mengakui terus terang perbuatannya.
c) Mereka Anak belum pernah dihukum.
d) Anak  I  dan  Anak  III  telah  mengganti  kerugian  yang  dialami  oleh  saksi korban.
3. Pertimbangan Rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Peranan pembimbing kemayarakatan sangatlah penting dalam mengupayakan  perlindungan  Anak.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara anak. Oleh sebab itu, sebelum  hakim  manjatuhi  pidana  maka  harus  terlebih  dahulu  mempertimbangkan laporan  penelitian  kemasyarakatan,  artinya  bahwa  laporan  penelitian kemasyarakatan  diwajibkan  kepada  hakim  untuk  mempertimbangkan  agar  pidana yang dijatuhi nantinya tidak menimbulkan suatu ketidak pastian hukum dan ketidak adilan  bagi  Anak,  dan  apabila  laporan  penelitian  kemasyarakatan  tersebut  tidak dipertimbangkan oleh hakim maka putusan pidana yang dijatuhi tersebut batal demi hukum. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4) UUSPPA, yang menyatakan bahwa :
Ayat (3): Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
Ayat (4): Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3)  tidak  dipertimbangkan  dalam  putusan  hakim,  putusan  batal  demi hukum.
Berdasarkan  ketentuan  yang  diterangkan  diatas  agar  mengetahui  mengenai rekomendasi BAPAS dalam perkara anak maka dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, dimana dari rekomendasi BAPAS tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa Anak masih dapat dibina dan dibimbing kearah yang  lebih  baik  dengan perhatian  dan  pengawasan  yang  lebih  baik lagi  dari orangtua,  keluarga  dan  masyarakat.  Artinya  dari  rekomendasi  BAPAS  ini  adanya upaya  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  dan negara, dimana dengan usia anak yang masih sangat muda anak masih dapat dibina dan  dipehatikan  serta  dilakukan  pengawasan  yang  lebih  baik  lagi  agar  anak  dapat berubah dalam tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu BAPAS merekomendasikan para Anak dapat dijatuhi pidana bersyarat pengawasan.
Selian  itu,  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor  :  01/Pid.Sus- Anak/2023/ PN.Kpg, BAPAS tidak mengajukan rekomendasinya dalam persidangan, sehingga  dengan  ketidak  adanya  rekomendasi  BAPAS  memberikan  peranan  yang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
krusial bagi Jaksa dalam menuntut anak. Maka dari itu, dengannya kedua putusan ini telah sangat jelas bahwa adanya suatu problem baru, dimana berdasarkan Pasal 60 ayat (3)  dan (4) menyatakan  hakim  wajib mempertimbangkan rekomendasi BAPAS dan  jika  tidak  dipertimbangkan  maka  batal  demi  hukum,  namun  apa  jadinya  jika rekomendasi tersebut tidak diajukan oleh BAPAS apakah putusan nantinya batal demi hukum  atau  tidak.  Jadi  dengan  ketidak  adaannya  rekomendasi  BAPAS  maka  hakim lebih  mempertimbangkan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  bila  tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  memohon  agar  anak  dijatuhi  pidana  penjara  maka  kemungkinan besar  tuntutan  pidana  tersebut  dapat  dikabulkan  hakim  karena  tidak  adanya  hasil penelitian kemasyarakat yang direkomendasikan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim  meyakini  bahwa  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  telah tepat, sebagaimana hal ini selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg. Jadi pertimbangan rekomendasi Balai Pemasyarakat merupakan  pertimbangan  yang  sangat  penting  dan  berpengaruh  terhadap  putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak.
4. Pertimbangan Pendapat Orangtua/Wali
Pendapat orangtua/wali merupakan pernan terpenting dalam perkara pidana anak, dimana orangtua/wali anak dapat memberikan pendapat berupa dorongan dan dukungan  serta  motifasi  terhadap  anak,  sehingga  dengan  pernan  orangtua/wali  ini dapat  membantu  anak  dalam  tumbuh  kembangnya  menjadi  lebih  baik  di kemudian hari.  Oleh  karena  itu,  dalam  peradilan  anak  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat yang dimiliki oleh orangtua sebagai perwakilan dari anak sebab anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.
Legal standing pendapat orangtua/wali diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1)  UUSPPA,  yang  menyatakan  bahwa  :  “Sebelum  menjatuhkan  putusan,  hakim memberikan  kesempatan  kepada  orangtua/wali  dan/atau  pendamping  untuk mengemukakan  hal  yang  bermanfaat  bagi  Anak.”  Sebagaimana  hal  inipun  telah dipertimbangkan  hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor  : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor    : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg.
a. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 07/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Pendapat orangtua/wali sebagai berikut :
1) Anak tidak dipisahkan dengan orangtua atau keluarganya.
2) Anak dapat tetap sekolah dengan sebaik-baiknya.
b. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kpg Pendapat orangtua/wali pada pokoknya sebagai berikut :
1) Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikan.
2) Orangtua berjanji untuk membimbing Anak ke arah yang lebih baik.
3) Orangtua telah mengganti kerugian korban. Pertimbangan  ini  secara  yuridis  tidak  diwajibkan  kepada  orangtua/wali dalam  memberikan  pendapatnya,  namun  diberikan  kesempatan  artinya  apabila orangtua/wali  ingin  memberikan  pendapatnya  maka  secara  yuridis  tidak  dilarang, sebaliknya  apabila  orangtua/wali  tidak  memberikan  pendapatnya  maka  secara yuridispun tidak  dilarang.  Kemudian jika terdapat pendapat yang  disampaikan  oleh orangtua/wali  anak,  maka  Majelis  Hakim  pun  harus  memperhatikan  dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
mempertimbangkannya.  Oleh  sebab  itu  pertimbangan  terhadap  pendapat orangtua/wali  merupakan  pertimbangan  yang  tidak  terlalu  berpengaruh  terhadap putusan pidana yang akan dijatuhkan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301

## .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pertimbangan  hakim  terhadap  penjatuhan  pidana  bersyarat  pengawasan  dan pidana penjara kepada Anak yang melakukan pencurian sepeda motor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut, menunjukan bahwa terdapat pertimbangan hakim yang mendasar yaitu, pertimbangan aspek yuridis, pertimbangan aspek non yuridis atau sosiologis,  pertimbangan  rekemondasi  BAPAS,  dan  pertimbangan  pendapat  orangtua/ wali.  Meskipun  secara  teoritis  terdapat  beberapa  hal  mendasar  dalam  pertimbangan hakim, namun yang lebih menonjol dari pertimbangan hakim dalam perkara Anak adalah ke  empat  hal  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian  inipun  terdapat  beberapa  hal  yang menjadi kelemahan atau kekosongan norma ketika dilakukan penjatuhan pidana kepada Anak dalam tindak pidana pencurian, salah satunya berkaitan dengan ukuran atau rasio untuk  menentukan  Anak  tersebut  pantas  dijatuhi  hukuman  pidana  berupa  pidana bersyarat  atau  pidana penjara,  sebab  didalam  Undang-undang Nomor  :  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem Peradilan  Pidana Anak  tidak  diterangkan secara  eksplisit  ukuran untuk menentukan hukuman pidana yang mana yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustine Oly Viana, 2019, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan , Depok, Rajawali Pers
Ekon Yanto, 2021, Metode Penelitian Hukum , Kupang: Untuk kalangan sendiri.
Kasim  Ramdhan  dan  Nusa  Apriyanto,  2019, Hukum  Acara  Pidana;  Teori,  Asas,  & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi , Malang, Setara Press Lamintang P.A.F,  2013, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia , Bandung, PT  Citra Aditya Bakti
Moeliono Anton M, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka Muhammad Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana kontemporer , Jakarta, Citra Aditya Mulyadi Lilik, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Tekik Membuat, dan Permasalahannya) , Bandung, PT
Citra Aditya Bakti
Poerwodarminto W.J.S,  2011, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Ketiga ,  Jakarta, Balai Pustaka
Prodjodikoro Wirjono, 2003, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia , Bandung, PT. Refika Aditama
Prodjodikoro  Wirjono,  2007, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia ,  Bandung,  PT. Refika Aditama
Soekanto  Soerjono  &  Mamudji  Sri,  2019, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Depok, Rajawali Pers Soekanto  Soerjono  &  Mamudji  Sri,  2022 ,  Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta:  Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta Jurnal:

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
DOI: 10.47476/as.v5i3.6301
Fadhilah  Nisa  &  Kamilatun,  (Desember  2021), Analisis  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Menghilangkan  Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu ), Jurnal Hukum, Legalita (1) 2, hlm. 145
Triyani  Yulista,  (Januari-April  2022), Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana Penjara  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Yang  Mengakibatkan Kematian , Jurnal Verstek, (10) 1, hlm. 220
Zhasadoma Ravinska Audina & Setiyanto Budi, (Januari-April 2015), Tinjauan Terhadap Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pencurian  Dengan  Pemberatan  Yang  Dilakukan  Oleh Anak  (Analisis  Putusan  Nomor  15/Pid.Sus/2014/PN.Skh) ,  Jurnal  Penelitian Recidive (4) 1, hlm. 97-98
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak (Lembaran  Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang Hak  Asasi  Manusia (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
Undang-undang  Nomor  4    Tahun  1979  Tentang Kesejahtraan  Anak (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1979)
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)