Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

## Discrimination Against Women Victims Of Ethnic Conflict In Manipur India From A Human Rights Perspective

## Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia hannafiahmumtaz@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the forms of discrimination experienced by Kuki women  during the ethnic conflict in Manipur, India, in 2023, and to consider the state's accountability in addressing these issues. The conflict created  an  environment  rife  with  violence  and  human  rights  violations,  particularly  against  Kuki  women. There is an urgent need for a deep understanding of the impact of this conflict to demand a swift and effective response to these issues. The research employs a normative legal methodology with a legislative approach and case  studies,  using  international  legal  instruments  as  primary  sources.  The  main  findings  highlight  various forms of discrimination and human rights violations, emphasizing the importance of law enforcement and the protection  of  individual  rights.  The  study  also  encourages  concrete  steps  to  safeguard  individual  rights  and prevent  future  violations.  In  conclusion,  this  research  underscores  the  necessity  for  a  more  effective  and responsive  government  response  from  India  in  addressing  discrimination  and  human  rights  violations, particularly against Kuki women in Manipur.
Keywords: Discrimination Against Women; Gender; Human Rights

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk-bentuk  diskriminasi  yang  dialami  perempuan  etnis  Kuki selama  konflik  etnis  di  Manipur,  India,  pada  tahun  2023,  serta  mempertimbangkan  pertanggungjawaban negara  dalam  menangani  permasalahan  ini.  Konflik  tersebut  menciptakan  lingkungan  penuh  kekerasan  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia,  terutama  terhadap  perempuan  etnis  Kuki.  Dengan  urgensi  perlunya pemahaman mendalam tentang dampak konflik tersebut untuk menuntut respon yang cepat dan efektif dalam menangani  masalah.  Metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  studi kasus digunakan, dengan instrumen hukum internasional sebagai sumber primer. Temuan utama menunjukan berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi,  dengan pentingnya penegakan hukum  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  individu,  serta  mendorong  langkah-langkah  konkret  untuk melindungi  hak-hak  individu  dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran  di  masa  depan.  Sebagai  kesimpulan, penelitian ini menekankan perlu adanya respon yang lebih efektif dan responsif  dari pemerintah India dalam menanggapi  diskriminasi  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  terutama  terhadap  perempuan  etnis  Kuki  di Manipur.
Kata kunci: Diskriminasi Perempuan; Gender; Hak Asasi Manusia
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Diskriminasi  terhadap  perempuan  adalah  masalah  global  yang  dapat  ditemukan  di berbagai  belahan dunia, dengan ciri berbeda antar satu  negara dengan negara  flain.  Dalam skala  global,  pada  tahun  2018  Organisasi  Kesehatan  Dunia  ( World  Health  Organization , WHO) memperkirakan ada sekitar 736 juta perempuan berusia 15 tahun atau lebih pernah menjadi korban kekerasan fisik dan/atau seksual setidaknya satu kali dalam hidup mereka. 1 Salah  satu  negara  yang  secara  masif  menarik  perhatian  masyarakat  dunia  terkait  kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender adalah India. Berdasarkan data yang dirilis oleh National  Crime  Records  Bureau Kementerian  Dalam  Negeri  India,  kejahatan  terhadap perempuan di  India pada tahun 2021 mencapai  jumlah 428.278, masih melonjak jauh dari tahun  2020,  yang  berjumlah  371.503  kasus. 2 Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  dilaporkan adalah  pembunuhan  disertai  pemerkosaan  berkelompok,  terjadi  hingga  284  kasus  dengan total 293 korban. 3
Terdapat beberapa wilayah di India, di antaranya adalah India Timur laut yang terdiri dari delapan negara bagian yaitu Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya,  Tripura,  dan  Sikkim.  Wilayah  ini  berbatasan  dengan  negara-negara  seperti Nepal,  Bhutan,  Myanmar,  Bangladesh,  dan  China. 4 Wilayah  Timur  Laut  telah  mengalami ketidakstabilan  politik  selama  lebih  dari  lima  dekade,  sering  kali  memburuk  menjadi pemberontakan  dan  konflik  bersenjata. 5 Konflik  antar  etnis  telah  terjadi  sejak  negara merdeka dan disebabkan oleh ekstremisme yang merajalela di wilayah tersebut. 6 Salah satu negara bagian, Manipur yang memiliki sejarah panjang terkait konflik etnis. Pada Mei 2023, terjadi  kerusuhan  etnis  setelah  Pawai  Solidaritas  Suku  oleh All  Tribal  Students’  Union Manipur (ATSUM)  pada  3  Mei  di  Manipur.  Di  daerah  Torbung,  distrik  Churachandpur, unjuk rasa damai berubah menjadi kekerasan ketika massa bersenjata menyerang komunitas Meitei, yang diduga melibatkan militan Kuki. Sebagai balasan, Meitei menyerang Kuki dan membakar  harta  benda  mereka.  Kekerasan  menyebar  ke  distrik  Kuki  dan  Meitei.  Sekitar 48.000  orang  kehilangan  tempat  tinggal,  lebih  dari  1.700  rumah  termasuk  tempat  ibadah juga  dibakar.  Laporan  terakhir  pada  29  Juli  2023,  menunjukan  bahwa  setidaknya  ada  181 orang tewas termasuk 113 dari etnis Kuki dan 62 dari etnis Meitei. Kejadian ini merupakan buntut  dari  konflik  etnis  antara  etnis  yang  menempati  wilayah  Manipur.  Pada  puncak konflik kali ini, sepenuhnya terjadi antara Meitei dan Kuki.
1 Pallavi dkk., “Violence Against Women and Challenges During Pandemic,” International Journal of Mechanical Engineering 7, no. 6 (2022): 71, https://www.kalaharijournals.com/ijme-june-2022.php.
2 National  Crime  Records  Bureau,  “Crime  in  India  2021:  Satistics  Volume  I”  (New  Delhi:  Ministry  of  Home Affairs, Government of India, 2022), 211.
3 National Crime Records Bureau, 212.
4 Munmun Majumdar, “India–Myanmar Border Fencing and India’s Act East Policy,” India Quarterly: A Journal of International Affairs 76, no. 1 (Maret 2020): 60, https://doi.org/10.1177/0974928419901190.
5 Sanghamitra  Choudhury  dan  Shailendra  Kumar,  “Gender  Discrimination  and  Marginalization  of  Women  in North‐East India,” Journal of Public Affairs 22, no. 4 (November 2022): e2625, https://doi.org/10.1002/pa.2625.
6 Dipika Saikia dan Dhruba Jyoti Gogoi, “Ethnic Conflict in North-East India with Special Reference to Manipur,” Journal of Research Administration 5, no. 2 (2023): 8180, http://journalra.org/index.php/jra/article/view/943.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
Buntut dari peristiwa tersebut adalah saat sekelompok laki-laki dari etnis Meitei, yang bahkan  beberapa  di  antaranya  masih  berusia  15  tahun,  menyeret  seorang  perempuan  Kuki berusia  40  tahunan  dan  seorang  remaja  ke  sebuah  sawah  di  distrik  Kangkokpi  dan memperkosa  mereka.  Kejadian  ini  digadang  merupakan  bentuk  balas  dendam  setelah sebelumnya  sebuah  foto  tubuh  seorang  perempuan  muda  yang  dibungkus  dalam  kantong plastik  menjadi  viral  di  Churachandpur,  dengan  narasi  bahwa  seorang  perempuan  Meitei telah  diperkosa  dan  dibunuh  oleh  laki-laki  Kuki,  yang  mana  ternyata  kabar  tersebut merupakan  berita  bohong. 7 Berbagai  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap perempuan  kemudian  terjadi  hingga  menjadi  salah  satu  senjata  di  tengah  konflik. Diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  Kuki  telah  mengakibatkan  trauma  dan stigmatisasi  yang  berkepanjangan.  Perempuan  Kuki  telah  menjadi  sasaran  korban penyiksaan  dan  pelecehan,  dengan  beberapa  kasus  yang  tercatat  sebagai  penganiayaan brutal,  termasuk  diseret,  diperkosa,  dan  diserang  di  tempat  umum.  Kondisi  ini  telah mengakibatkan perempuan Kuki menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.
Penelitian-penelitian terkait dengan penelitian ini, di antaranya ditulis oleh Pertiwi, et al.  yang  menyimpulkan  bahwa  diskriminasi  terhadap  perempuan  adalah  salah  satu permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah India. Secara garis besar membahas  tentang  diskriminasi  yang  dialami  perempuan  India  serta  pengimplementasian instrumen  hukum  internasional,  namun  hanya  berfokus  pada  tradisi dowry atau  mahar. 8 Penelitian  membahas  sebuah  fenomena  diskriminasi  perempuan  di  India  dengan  fokus analisis  terhadap  satu  instrumen  hukum  internasional  saja,  yakni  CEDAW,  dan  bagaimana organisasi-organisasi  internasional  maupun  dalam  negeri  India  terhadap  fenomena dowry. Hal  tersebut  dapat  menjadi  pembeda  dengan  penelitian  ini,  di  mana  penelitian  ini menganalisis  fenomena  diskriminasi  dan  kekerasan  perempuan  dari  berbagai  aspek instrumen hukum internasional.
Kemudian Nanulaitta et al., yang membahas tentang perlindungan hak asasi manusia perempuan  kelompok  minoritas,  dan  menyorot  tindak  kejahatan  terhadap  perempuan  di Myanmar yang dilakukan oknum militer. Hingga kemudian PBB pun mengeluarkan resolusi pada 1991 dan 1992 untuk mengutuk penganiayaan etnis minoritas di Myanmar. 9 Penelitian tersebut  mampu membahas  bagaimana hukum  internasional mengatur dan melindungi hak asasi  perempuan,  khususnya  yang  berasal  dari  kelompok  minoritas.  Namun,  penelitian
7 Sonal  Matharu,  “No  one  wants  to  talk  about  rapes  in  Manipur.  There’s  a  silence  at  the  heart  of  the  violence,” 2023,  https://theprint.in/ground-reports/no-one-wants-to-talk-about-rapes-in-manipur-theres-a-silence-at-the-heart-of-the- violence/1665212/.
8 Wiwik  Sukarni  Pertiwi,  Alfian  Hidayat,  dan  Khairur  Rizki,  “Implementasi  CEDAW  (Convention  on  the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar,” Indonesian Journal of Global Discourse 3, no. 1 (2021): 55–80, https://doi.org/doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.29.
9 Hana  Delvina  Nanulaitta,  Efie  Baadila,  dan  Lucia  Charlota  Octovina  Tahamata,  “Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  Bagi  Perempuan  Kaum  Minoritas  Perspektif  Hukum  Internasional,” TATOHI:  Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  9 (2021): 848–61, https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.806.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
belum dapat menjelaskan secara rinci bagaimana andil negara dalam mengatasi atau bereksi terhadap bentuk diskriminasi yang dialami perempuan Rohingya di Myanmar.
Lalu  terakhir,  Salamor  menemukan  bahwa  kasus  kekerasan  seksual  terhadap perempuan  di  Indonesia  dan  India  terus  meningkat,  dan  khusus  pada  penanganan  kasus kekerasa  seksual  di  India  telah  terdapat  berbagai  peraturan  namun  penanganannya  belum berjalan efetktif sebab masih terdapat faktor kasta dan faktor ekonomi. 10 Penelitian sekadar membahas  tingginya  kasus  kekerasan  seksual  di  India  dan  Indonesia,  tanpa  lebih  dalam membahas  bagaimana  hukum  berlaku  di  kedua  negara,  dan  apa  langkah  yang  telah  atau seharusnya diambil untuk menangani problematika itu.
Di  antara  berbagai  penelitian  terdahulu,  penelitian  atas  diskriminasi  perempuan korban  konflik  etnis  di  Manipur,  India  masih  terbatas.  Serta  melalui  gabungan  perspektif hak asasi manusia dengan hukum internasional dalam konteks konflik memberikan analisis yang  lebih  komprehensif,  untuk  mengeksplorasi  aspek  hukum,  sosial,  dan  kemanusiaan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  hasil  analisis  dari  tindak  diskriminasi  pada perempuan etnis Kuki, serta pertanggungjawaban negara dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, diharapkan bisa menjadi salah satu yang pertama yang bisa memberikan analisis mendalam  dan  mampu  memberi  kontribusi  pada  literatur  akademis  terkait  diskriminasi perempuan di tengah konflik etnis di Manipur, India dalam lingkup hukum internasional.

## 2. METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, sebuah  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  meliputi  pengkajian/penelitian  data sekunder.  Pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  atau statute  approach dan  pendekatan  studi  kasus  atau case  study  approach .  Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap peraturan dan kebijakan, terutama dalam lingkup  hukum  internasional  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia,  kesetaraan perempuan,  dan  isu  etnis  di  Manipur,  India.  Pendekatan  studi  kasus  digunakan  untuk memahami  situasi  konkret  pada  kasus  yang  terjadi,  dilanjut  dengan  menganalisis  berbagai hal  seperti  faktor  pemicu  konflik  dan  diskriminasi,  dampaknya,  serta  respon  pemerintah, masyarakat  India,  hingga  masyarakat  dunia  terhadap  peristiwa  tersebut.  Berbagai  sumber data  digunakan  untuk  mendukung  penulisan  penelitian,  di  antaranya  adalah  bahan  primer, terdiri dari Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Rights of the Child, Declaration on the Elimination of Violence Against Women, International Covenant on Civil and Political Rights, International Convention on the  Elimination  of  All  Forms  of  Racial  Discrimination, serta Universal  Declaration  of Human  Rights .  Bahan  primer  digunakan  untuk  membantu  menilai  serta  acuan  apakah penegak  hukum,  pemerintah  Manipur,  dan  pemerintah  India  telah  memenuhi  standar  hak asasi  manusia  yang  diakui  secara  internasional  atau  tidak.  Kemudian  juga  bahan  sekunder yang  berguna  untuk  menjelaskan  lebih  dalam  isi  dari  bahan  hukum  primer,  seperti  buku,
10 Yonna  Beatrix  Salamor  dan  Anna  Maria  Salamor,  “Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  (Kajian Perbandingan Indonesia-India),” Balobe Law Journal 2, no. 1 (2022): 7–11, https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
hasil  penelitian,  jurnal  hukum,  makalah  ilmiah,  artikel,  atau  karya  tulis.  Dan  terakhir, digunakan  pula  bahan  hukum  tersier  untuk  penjelasan  atas  bahan  hukum  lainnya,  yakni kamus  dan  ensiklopedia.  Analisis  data  yang  dipakai  adalah  teknik  analisis  kualitatif, dilakukan  dengan  mengevaluasi,  mendeskripsikan,  dan  meringkas  situasi  situasional  yang beragam dari berbagai data yang diperoleh dalam bentuk pengamatan mengenai topik yang diteliti.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  Etnis  Kuki  Pada  Peristiwa  Konflik  di Manipur, India
Diskriminasi  adalah  perlakuan  tidak  setara  terhadap  individu  yang  berada  dalam situasi  yang  sama  tetapi  berbeda  dalam  satu  atau  beberapa  karakteristik,  seperti  etnis,  ras, gender, atau status  lainnya. 11 Theodorson & Theodorson menjelaskan diskriminasi sebagai bentuk  perlakuan  tidak  adil pada  individu  atau kelompok  dengan  identitas tertentu, seperti ras, kebangsaan, agama, atau status sosial, sering kali merujuk pada tindakan dari mayoritas terhadap  minoritas  yang  tidak  berdaya.  Hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  perilaku  tidak bermoral dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 12
Diskriminasi sering kali menyerang seorang subjek minoritas atau rentan, dan karena ini  maka  prinsip  non-diskriminaasi  harus  menjadi  hal  yang  diutamakan. 13 Salah  satunya pihak rentan terhadap diskriminasi adalah perempuan. Diskriminasi berbasis gender dalam beberapa  dekade  kebelakang  sudah  menjadi  masalah  sosial  utama  yang  mempengaruhi banyak  masyarakat  dunia.  Meskipun  terdapat  kemajuan  yang  signifikan  dalam  perjuangan kesetaraan  gender,  diskriminasi  masih  terjadi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sehari-hari. Situasi  tersebut  menyebabkan  terjadinya  ketimpangan  pada  segala  aspek  yaitu  dalam pendidikan,  prospek  pekerjaan,  dan  keterwakilan  politik  semuanya  telah  menyebabkan pembelaan yang bersifat diskriminatif secara struktural. Beberapa gambaran stereotip sosial gender  adalah  laki-laki  lebih  kuat  dibanding  perempuan,  laki-laki  mempunyai  peran  yang lebih  signifikan  dibanding  perempuan,  laki-laki  ditakdirkan  untuk  memimpin,  sedangkan perempuan  lebih  cocok  berada  di  dapur  sebagai  ibu  rumah  tangga. 14 Padahal  dalam kesetaraan  menyatakan  bahwa  setiap  orang,  terlepas  dari  jenis  kelaminnya,  berhak  untuk diperlakukan  sama.  Diskriminasi  gender  menciptakan  suasana  dimana  perempuan  lebih rentan  terhadap  berbagai  jenis  kekerasan.  Meskipun  telah  ada  segala  macam  upaya  untuk mengatasi  isu  ini,  fakta  yang  menyedihkan  adalah  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan
11 Rosita  Fibbi,  Arnfinn  H.  Midtbøen,  dan  Patrick  Simon,  “Concepts  of  Discrimination,”  dalam Migration  and Discrimination , oleh Rosita Fibbi, Arnfinn H. Midtbøen, dan Patrick Simon, IMISCOE Research Series (Cham: Springer International Publishing, 2021), 1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-67281-2_2.
12 Makhda  Intan,  “Peningkatan  Pemahaman  Siswa  -  Siswi  Madrasah  Tsanawiyah  (MTS)  Al  -  Uswah  Terhadap Diskriminasi Dan Kesetaraan,” Jurnal Pengabdian West Science 2, no. 07 (2023): 617, https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.531.
13 Anisatul  Hamidah,  “Urgensi  Prinsip  Non-Diskriminasi  dalam  Regulasi  untuk  Pengarus-Utamaan  Kesetaraan Gender,” Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 679, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129.
14 Annisa Widyani, Abdul Saman, dan Nur Fadhilah Umar, “Analisis Stereotip Gender Dalam Pemilihan Karier: Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama,” Pinisi Journal  of Art, Humanity and Social Studies 3, no. 1 (2023): 10.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
masih  merupakan  ancaman  yang  tidak  dapat  dihindari.  Kekerasan  terhadap  perempuan melanggar hak asasi manusia, dan memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap perempuan, baik secara fisik, seksual, dan emosional, termasuk kematian. 15
Secara etimologis, gender berarti jenis kelamin. 16 Terdapat empat aspek terkait dengan konsep gender, yakni: fisik atau tubuh, identitas gender yang seseorang pilih, status hukum terkait  gender,  dan  juga  cara  seseorang  mengekspresikan  gender  mereka,  yang  mencakup norma-norma sosial yang berkaitan dengan penampilan dan perilaku. 17 Pemahaman gender pada  masyarakat  menggabungkan  faktor  seksual  dan  biologis  yang  berkaitan  dengan gender,  serta  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  performativitas  gender  yang  mau  tidak mau  tertanam  dalam  norma-norma  sosial  dan  budaya. 18 Konsep  hak  asasi  manusia berprinsip non diskriminasi, ditegaskan pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang berbunyi: 19
“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak  yang  diakui  dalam  Kovenan  ini  bagi  semua  individu  yang  berada  di  dalam wilayahnya  dan  tunduk  pada  yurisdiksinya,  tanpa  pembedaan  apa  pun,  seperti  ras, warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  pendapat  politik  atau  lainnya,  asal  usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.”
Larangan  atas  segala  bentuk  diskriminasi  sejatinya  telah  disebutkan  pada  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM).  Pasal  2  menegaskan  hak  semua  orang  untuk memiliki  kebebasan  tanpa  pembedaan  warna  kulit,  ras,  jenis  kelamin,  pandangan  politik, dll. 20 Convention  on  the  Elimination  of  all  Forms  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW)  juga  menegaskan  perlindungan  perlakuan  diskriminasi  kepada  perempuan. Konvensi  ini  merupakan  bentuk  upaya  hukum  internasional  untuk  menumpaskan diskriminasi  berdasar jenis  kelamin,  serta menegaskan kesetaraan bagi  perempuan sebagai hak  asasi  manusia.  Pernyataan  hak-hak  perempuan  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia menjadi landasan pembentukan CEDAW. Pernyataan ini dirumuskan dalam Sidang Majelis Umum  PBB  pada  18  Desember  1979.  Proses  pembentukan  konvensi  dimulai  dengan inisiatif  Majelis  Umum  PBB  yang  mengakui  adanya  masalah  diskriminasi  terhadap perempuan,  terutama  di  negara-negara  berkembang.  Setelah  rancangan  konvensi  ini diusulkan,  CEDAW  kemudian  diratifikasi  pada  tahun  1981  setelah  mendapatkan
15 B Suresh Lal, “Violence against Women  - Issues, Challenges and Solutions,” International Journal of Science and Research (IJSR) 12, no. 1 (2023): 105, https://doi.org/10.21275/SR23101225707.
16 Erizal  Gani  dan  Yulia  Marizal,  “Ketidakadilan  Gender  Novel  Azab  dan  Sengsara  Karya  Merari  Siregar  dan Novel  Cantik  itu  Luka  Karya  Eka  Kurniawan,” Diglosia:  Jurnal  Kajian  Bahasa,  Sastra,  dan  Pengajarannya 6,  no.  2 (2023): 528, https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i2.649.
17 Anna Lindqvist, Marie Gustafsson Sendén, dan Emma A. Renström, “What Is Gender, Anyway: A Review of the  Options  for  Operationalising  Gender,” Psychology  &  Sexuality 12,  no.  4  (2  Oktober  2021):  341, https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844.
18 Claudia  Mazzuca  dkk.,  “Gender  Is  a  Multifaceted  Concept:  Evidence  That  Specific  Life  Experiences Differentially  Shape  the  Concept  of  Gender,” Language and Cognition 12, no. 4 (2020): 24, https://doi.org/10.1017/langcog.2020.15.
19 UN General Assembly, “International Covenant on Civil and Political Rights,” Treaty Series, Vol. 999 (1966),
2.
20 UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” A/RES/217(III) (1948), 2.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
persetujuan  dari  20  negara.  Tujuan  utama  CEDAW  adalah  untuk  melindungi  dan mempromosikan hak-hak perempuan di tingkat internasional. 21

## PBB juga mengadopsi Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau
Declaration  on  the  Elimination  of  Violence  Against  Women (DEVAW)  dalam  resolusi 48/104  pada  20  Desember  1993.  Definisi  kekerasan  terhadap  perempuan  seperti  yang tercantum  pada  Pasal  1  DEVAW,  adalah  segala  bentuk  tindakan  kekerasan  yang  berakar pada  perbedaan  jenis  kelamin,  yang  berpotensi  mengakibatkan  dampak  atau  penderitaan fisik,  seksual,  atau  psikologis  pada  perempuan,  termasuk  ancaman  terhadap  tindakan semacam itu, pengekangan atau penghilangan kebebasan tanpa dasar yang sah, baik dalam lingkup publik maupun situasi pribadi. Selanjutnya, Pasal 2 secara lebih rinci menjelaskan berbagai  bentuk  kekerasan  dengan  perempuan  sebagai  korban,  seperti  kekerasan  fisik, seksual,  dan  juga  kekerasan  psikologis.  Semua  bentuk  kekerasan  ini  dapat  terjadi  baik  di dalam lingkup keluarga, masyarakat, atau bahkan dalam tataran negara. 22
Diskriminasi, menurut DUHAM, merujuk pada tindakan atau perlakuan berbeda atau tidak adil pada seseorang atau kelompok orang berdasarkan karakteristik, seperti ras, warna kulit,  jenis  kelamin,  agama,  atau  asal  usul  etnis  mereka.  Diskriminasi  dianggap  sebagai pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  karena  semua  individu  memiliki  hak  yang  sama dan  tak  terpisahkan.  ICCPR  juga  melarang  segala  bentuk  diskriminasi  dan  menekankan prinsip kesetaraan hak asasi manusia untuk semua individu tanpa terkecuali.
Diskriminasi  yang  sering  terjadi  di  antaranya  adalah  diskriminasi  rasial  dan diskriminasi  gender. The  International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Racial Discrimination (ICERD) menggolongkan diskriminasi terhadap suatu golongan etnis sebagai  diskriminasi  rasial,  hal  ini  terdapat  pada  pasal  1  yang  menyebutkan  bahwa diskriminasi  rasial  adalah  sebuah  pembedaan  serta  pengucilan  atas  dasar  ras,  warna  kulit, keturunan  atau  asal  etnik  dan  kebangsaan,  yang  bisa  mengurangi  pengakuan,  akses,  atau pelaksanaan  HAM  serta  privilise  dasar,  dalam  berbagai  aspek  seperti  politik,  ekonomi, sosial, budaya, atau kehidupan sosial lainnya. 23 Diskriminasi gender dijelaskan di CEDAW sebagai  segala  bentuk  perlakuan  yang  membedakan,  mengucilkan,  atau  membatasi seseorang berdasarkan jenis kelamin, dengan maksud atau dampak untuk mengurangi atau menghilangkan  pengakuan,  kepuasan,  atau  penggunaan  hak-hak  asasi  manusia  serta kebebasan dasar dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan. 24
Di  tengah  gencarnya  tekanan  masyarakat  internasional  dalam  mengurangi  tindak diskriminasi dan pelanggaran HAM, sebuah kasus besar justru terjadi di India. Tepatnya di Manipur,  sebuah  wilayah  yang  memiliki  sejarah  panjang  terkait  konflik  etnis.  Kebijakan
21 Pertiwi,  Hidayat,  dan  Rizki,  “Implementasi  CEDAW  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination against Women) di India,” 56.
22 UN General Assembly, “Declaration on the Elimination of Violence against Women,” A/RES/48/104 (1993), 3.
23 UN  General  Assembly,  “International  Convention on  the  Elimination  of  All Forms of  Racial  Discrimination,” Treaty Series, vol. 660 (1965), 3.
24 UN  General  Assembly,  “Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women,” Treaty Series, vol. 1249 (1979), 2.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
pembagian  wilayah  saat  masa  kolonial  Inggris  dipercaya  menjadi  benih  perselisihan  antar masyarakat. Hingga akhirnya Manipur terbagi antara masyarakat perbukitan dan lembah, di mana  etnis  Meitei  menempati  wilayah  lembah,  dan  etnis  Kuki  serta  Naga  menempati wilayah  bukit.  Pemicu  konflik  baru-baru  ini  di  Manipur  adalah  rekomendasi  yang  dibuat oleh Pengadilan Tinggi Manipur kepada pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) di negara bagian  tersebut  untuk  memasukkan  Meitei  ke  dalam  kategori  suku  terdaftar.  Hal  ini menimbulkan kekhawatiran di beberapa komunitas, terutama komunitas etnis Kuki. Mereka khawatir  jika  perintah  pengadilan  tinggi  diterapkan,  mereka  akan  kehilangan  tanah  dan pekerjaan  karena  potensi  persaingan  dari  komunitas  etnis  Meitei.  Mereka  khawatir masyarakat  Meitei  akan  mendapat  kesempatan  untuk  membeli  tanah  di  perbukitan,  yang selama ini ditempati  masyarakat  Kuki. 25 Hal  ini lalu  berbuntut  pada kerusuhan besar pada Mei 2023.
Serangkaian  peristiwa  diskriminasi  terjadi  di  tengah  kasus  kerusuhan  akibat  konflik etnis di Manipur. Manipur adalah negara bagian di timur laut India telah lama terpecah oleh konflik  antar  kelompok  etnis  yang  didasari  isu  eksklusivitas,  dominasi  dan  integrasi. Manipur  adalah  sebuah  kerajaan  sampai  Perang  Anglo-Manipuri  pada  tahun  1891  ketika dianeksasi  oleh  Inggris.  Negara  bagian  ini  digabungkan  menjadi  negara  bagian  penuh setelah  kemerdekaan  India  pada  tahun  1947.  Perbukitan  Manipur  adalah  rumah  bagi berbagai  suku  atau  suku  yang  secara  luas  dapat  diklasifikasikan  sebagai  Kuki  dan  Naga, sedangkan  lembah  tersebut  didominasi  oleh  Vaisnavites  dan  Meitei,  bersama  sejumlah populasi Muslim. 26 Penduduk mayoritas di Manipur adalah mereka yang berasal dari etnis Meitei  yang  beragama  Hindu  Wisnawa,  dengan  presentase  sebesar  57%  dari  keseluruhan penduduk. Kemudian 43% berasal dari etnis lain, yang di antaranya merupakan masyarakat etnis Kuki dan Naga. 27 Jumlah penduduk Kuki pada Sensus 2011 adalah 464.893 jiwa, yaitu 16,2%  dari  total  penduduk  Manipur  yaitu  2.855.794  jiwa.  Etnis-etnis  minoritas,  termasuk etnis  Kuki  menerima  status scheduled  tribe (ST)  atau  suku  terdaftar  yang  diatur  dalam Manipur Land Revenue  and Land Reforms Act,  1960 sebagai  bentuk  perlindungan budaya serta hak mereka di Manipur.
Meitei  turut  mengajukan  untuk  pemberian  status Scheduled  Tribe sejak  tahun  2012, yang  kemudian  pada  April  2023  Pengadilan  Tinggi  Manipur  mulai  mempertimbangkan pemberian  status  tersebut.  Hal  ini  memungkinkan  warga  Meitei  untuk  membeli  tanah  di perbukitan,  tempat  kebanyakan  dari  masyarakat  etnis  Kuki  tinggal,  sehingga  semakin memicu  kekhawatiran  bahwa  tanah,  pekerjaan,  dan  peluang  ekonomi  serta  pendidikan mereka akan dirampas. Selain itu pihak etnis Kuki juga merasa bahwa pemerintah Manipur
25 Shruti  Rathore,  “Navigating  the  Kuki-Meitei  Conflict  in  India’s  Manipur  State,” The  Diplomat ,  2023, https://thediplomat.com/2023/08/navigating-the-kuki-meitei-conflict-in-indias-manipur- state/#:~:text=Manipur's%20minorities%20also%20point%20out,the%20Meiteis%20and%20the%20Kukis.
26 Atchareeya Saisin dkk., “Securitization in Moreh Town of Manipur State, India and the Impact of the Myanmar Political Conflict,” Research in Globalization 7 (2023): 1, https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100150.
27 Zainab  Fatima,  “Decoding  Manipur:  Unveiling  Human  Rights  Violations  Against  Women  Amidst  Ethnic Conflict,” Oxford  Human  Rights  Hub ,  2023,  https://ohrh.law.ox.ac.uk/decoding-manipur-unveiling-human-rights- violations-against-women-amidst-ethnic-conflict/.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
telah  menerapkan  kebijakan  yang  mendiskriminasi,  termasuk  melakukan  penggusuran paksa  yang  mengancam  keamanan  tanah  mereka,  juga  adanya  upaya  untuk  menjadikan mereka sebagai imigran ilegal. Pada 3 Mei 2023, sebuah kelompok solidaritas bernama All Tribal  Students’  Union  Manipur (ATSUM)  melakukan  pawai  unjuk  rasa  terkait  kebijakan dan  perlakuan  tidak  adil  dari  pemerintah  kepada  etnis  Kuki.  Aksi  damai  ini  kemudian berujung  pada  kerusuhan  etnis  Kuki  dan  Meitei.  Kejadian  ini  diperparah  dengan  adanya pencurian ribuan senjata dari pos polisi dan tentara. Akibat dari peristiwa tersebut, ratusan warga  Meitei  dan  Manipur  kehilangan  nyawa,  sekitar  48  ribu  orang  kehilangan  tempat tinggal dan harus mengungsi, bahkan rumah ibadah pun ikut menjadi sasaran pembakaran. 28 Berdasarkan  laporan  Uskup  Agung  Manipur,  diperkirakan  249  gereja  milik  umat  Kristen telah habis dibakar. Uskup Agung juga mempertanyakan bagaimana penyerangan terhadap gereja  bisa  terjadi  sangat  terstruktur,  juga  telah  terjadi  berbagai  ancaman  apabila  umat Kristen  Manipur  tidak  kembali  ke  “agama  asal”  (Hindu),  serta  berbagai  pembungkaman sistematis terhadap kelompok minoritas.
Berbagai  tindak  kekerasan  berujung  pada  pembunuhan  terjadi  tanpa  terkecuali.  Dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak menjadi korban pembantaian. Dalam laporan yang diserahkan ke Mahkamah Agung, pemerintah negara bagian Manipur mengatakan pihaknya mencatat  hingga  Agustus  2023  telah  terjadi  lebih  dari  6.500  laporan  kemungkinan pelanggaran  dan  252  orang  telah  ditangkap.  Laporan  mencakup  kasus  terkait  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak.  Hampir  seluruh  kasus  kekerasan  seksual  terjadi  pada  etnis Kuki. Terdapat satu kasus pemerkosaan dan pembunuhan, tiga kasus pemerkosaan/pemerkosaan  beramai-ramai,  dan  72  kasus  pembunuhan  yang  secara  resmi telah diajukan, menurut laporan polisi.
Seorang  anak  laki-laki  berusia  7  tahun,  (anak  dari  pernikahan  meitei  kuki)  yang merupakan  keturunan  campuran  Kuki-Meitei  dibakar  hidup-hidup  oleh  sekelompok  etnis Meitei. Anak laki-laki bernama Tonsing Hangsing itu sebelumnya mendapat luka tembak di bagian  kepala,  dan  hendak  dibawa  ke  fasilitas  militer  sebelum  akhirnya  ambulans  yang ditumpangi  dibakar  massa.  Sang  ibu  yang  berasal  dari  kelompok  etnis  Meitei  turut  ikut menjadi  korban  dalam  peristiwa  tersebut.  Ayah  Tonsing,  seorang  etnis  Kuki,  hingga  kini mengungsi di luar Manipur bersama dua anaknya yang lain.
Selain  itu,  bentuk  kekerasan  lain  yang  terjadi  pada  konflik  antar  etnis  adalah kekerasan  seksual.  Dua  orang  perempuan  Kuki,  Olivia  Chongloi  dan  Florence  Hangsing dilaporkan telah menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Kedua perempuan tersebut bekerja di wilayah Imphal, yang suatu hari kamar sewa yang mereka tempati di kepung oleh sejumlah laki-laki yang tergabung dalam kelompok Meitei. Kemudian keduanya diseret ke ruangan  lain,  dan  di  situlah  mereka  diserang.  Peristiwa  ini  menambah  catatan  kekejaman dan  diskriminasi  terhadap  perempuan  pada  konflik  di  Manipur.  Contoh  bentuk  kekerasan lainnya  berupa  beredarnya  sebuah  video  di  internet  pada  tanggal  19  Juli  2023,  yang
28 Pushpita  Das,  “The  Unfolding  Kuki–Meitei  Conflict  in  Manipur,” Manohar  Parrikar  Institute  for  Defence Studies and Analyses , 2023, https://www.idsa.in/issuebrief/The-Unfolding-Kuki-Meitei-Conflict-pdas-260523.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
memperlihatkan  dua  orang  perempuan  diarak  tanpa  sehelai  pakaian  dan  menjadi  korban pelecehan  oleh  gerombolan  laki-laki  dari  etnis  Meitei.  Diketahui  peristiwa  tersebut  telah terjadi  pada  4  Mei  2023,  namun  kabar  baru  terdengar  berminggu-minggu  kemudian.  Hal tersebut  dikarenakan  pemerintah  India  melakukan  pemutusan  akses  internet  di  wilayah manipur  agar  situasi  menjadi  lebih  kondusif.  Berdasarkan  peristiwa  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  kekerasan  seksual,  terutama  terhadap  perempuan  banyak  dilakukan sebagai bagian dari konflik.
Pemerkosaan merupakan pelanggaran HAM sangat serius yang dapat memberi trauma fisik  hingga  psikis  pada  korban. 29 Serta  juga  termasuk  dalam  pelanggaran  hukum internasional, yakni perampasan hak dasar individu atas integritas fisik dan psikologis, serta hak  untuk  hidup  tanpa  penyiksaan  dan  perlakuan  yang  kejam.  Hukum  internasional mengatur perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan melalui berbagai instrumen  hukum  seperti  CEDAW,  DEVAW,  dan  ICCPR.  Instrumen-instrumen  ini mengharuskan  negara-negara  untuk  mengambil  langkah  efektif  dalam  mencegah, mengatasi, dan menghukum tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Selain itu,  hukum  internasional  juga  menekankan  pentingnya  memberikan  dukungan  kepada korban,  mengedepankan  kesetaraan  gender,  dan  menghapuskan  budaya  yang  mendukung tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. CEDAW menekankan perlindungan perempuan  dari  semua  bentuk  kekerasan  berbasis  gender,  di  mana  pasal  2  disebutkan larangan  atas  tindakan  atau  praktik  diskriminasi  pada  perempuan,  serta  untuk  memastikan bahwa pejabat pemerintah dan institusi negara akan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan kewajiban tersebut.
Kekerasan dan pembunuhan anak pada tengah konflik adalah sebuah pelanggaran atas Konvensi Hak Anak, atau United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). UNCRC, sebuah instrumen HAM internasional mengatur hak anak, dan beberapa hak yang diakui  pada  konvensi  ini  di  antaranya  adalah  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan  anak  tanpa  kekerasan  atau  perlakuan  yang  merugikan.  Pasal  5  DUHAM menyatakan  bahwa “Tidak  seorangpun  boleh  disiksa  atau  diperlakukan  secara  kejam, diperlakukan  atau  dihukum  secara  tidak  manusiawi  atau  dihina.” Instrumen  hukum internasional mengatur perlindungan dari rasa takut dan aman yang mengacu pada hak asasi manusia  yang  meliputi  hak  setiap  individu  untuk  hidup  tanpa  rasa  takut  akan  kekerasan, penindasan,  atau  ancaman  terhadap  dirinya  atau  keamanannya.  ICCPR  dan  DUHAM menegaskan  pentingnya  hak  ini  dan  mendorong  negara-negara  untuk  menciptakan lingkungan  yang  aman,  menjaga  keamanan  masyarakat,  dan  menghindari  tindakan  yang dapat menciptakan rasa takut atau ketidakamanan di antara penduduknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ICCPR, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
29 Faturohman Faturohman, Hurotun Afifah, dan Mita Sari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita yang Menjadi Korban Pemerkosaan dan Tindak Pidana Pemerkosaan,” Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2024): 35, https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.78.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
Pembakaran  gereja  atau  rumah  ibadah  dapat  dikecam  sebagai  pelanggaran  HAM. Perbuatan  ini  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  berdasarkan  instrumen  HAM internasional,  yang  menjamin  hak  kebebasan  beragama  dan  beribadah.  Pasal  18  DUHAM berbunyi:
“Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  pikiran,  hati  nurani  dan  agama;  dalam  hal  ini termasuk  kebebasan  berganti  agama  atau  kepercayaan,  dengan  kebebasan  untuk menyatakan  agama  atau  kepercayaan  dengan  cara  mengajarkannya,  melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”
Kejadian-kejadian  dalam  konflik  etnis  di  Manipur  tersebut  tidak  hanya  melanggar ketentuan hukum internasional, namun juga hukum nasional India. Peraturan pidana India, Indian  Penal  Code ,  pada  Pasal  375  mendeskripsikan  pemerkosaan  sebagai  hubungan seksual  dengan  seorang  perempuan  yang  bertentangan  dengan  keinginannya,  tanpa persetujuannya, dengan  paksaan, penafsiran yang keliru, atau penipuan,  atau pada saat  dia sedang  mabuk  atau  ditipu,  atau  sedang  dalam  kondisi  kesehatan  mental  yang  tidak  sehat, dan  dalam  hal  apa  pun,  jika  dia  berusia  di  bawah  18  tahun.  Setiap  pelaku  pemerkosaan terancam  minimal  tujuh  tahun  penjara  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  pada  Pasal  376,  dan Pasal 377 lebih khusus lagi mengatur hukuman atas tindak pemerkosaan berkelompok, yaitu pidana  penjara  berat  dalam  jangka  waktu  tidak  kurang  dari  sepuluh  tahun  hingga  seumur hidup. Pengrusakan rumah ibadah diatur pula dalam Pasal 295 Indian Penal Code , dengan ancaman  2  tahun  penjara,  atau  denda,  atau  keduanya.  Hukuman  untuk  pembunuhan  yang diatur dalam Pasal 302 Indian Penal Code adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan  ditentukan  berdasarkan  keadaan  serta  beratnya  pelanggaran.  Kemudian Indian  Penal Code tidak  mengatur  secara  khusus  penganiayaan  dan  pembunuhan  terhadap  anak,  tetapi India  sendiri  telah  mengesahkan  sebuah  undang-undang,  yakni The  Juvenile  Justice ( Care and Protection of Children ) Act, 2015, yang secara khusus mengatur perlindungan anak. Penyelewengan HAM tidak hanya dilakukan masyarakat saja. Tepat setelah pecahnya konflik etnis, pemerintah memutus jaringan internet di Manipur. Pemerintah Manipur telah memerintahkan  perpanjangan  penutupan  internet  hingga  10  Juli.  Penutupan  tersebut  telah berlangsung  sejak  3  Mei.  Pihak  berwenang  mengatakan  bahwa  penutupan  tersebut  adalah untuk  menjaga  perdamaian  dan  keharmonisan  komunal.  Namun  penutupan  tersebut melanggar  hak  asasi  manusia  masyarakat  Manipur  dan  menghalangi  mereka  untuk menerima dan menyebarkan informasi serta kebebasan menyampaikan pendapat, dan untuk menghubungi  keluarga  atau  kerabat. 30 Negara  tidak  boleh  memblokir  atau  menghambat konektivitas  internet  untuk  mengekang  kebebasan  berekspresi,  yang  merupakan  hak  yang tercantum dalam ICCPR, di mana India merupakan salah satu negara yang meratifikasinya. Pembatasan  apapun  terhadap  pengoperasian  sistem  penyebaran  informasi  harus  sesuai dengan  pengujian  pembatasan  kebebasan  berekspresi.  Khususnya,  pembatasan  tersebut harus  sah,  perlu,  dan  proporsional.  Pemutusan  akses  internet  pada  dasarnya  tidak
30 Amnesty International, “India: Wanton killings, violence, and human rights abuses in Manipur,” 2023, 6.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
proporsional menurut hukum HAM internasional dan tidak boleh diterapkan bahkan dalam keadaan darurat.
3.2. Pertanggungjawaban  Negara  dalam  Menangani  Diskriminasi  Terhadap Perempuan Etnis Kuki Pada Peristiwa Konflik yang Terjadi di Manipur, India Negara  merupakan duty  bearer (pemangku  HAM)  yang  memiliki  kewajiban,  yakni menghormati,  memenuhi,  melindungi  HAM  semua  orang  sebagai right  holder (pemegang hak) tanpa terkecuali. 31 Ada pula pelanggaran HAM oleh negara dapat dikategorikan dalam dua  bentuk,  yaitu  atas  perbuatan  sendiri/kesengajaan  ( act  of  commission ),  atau  karena kelalaian  dan/atau  pembiaran  ( act  of  omission ). By  commission terjadi  saat  pemerintah melakukan  campur  tangan  langsung  dalam  mengintervensi  hak  asasi  warga  negara  yang seharusnya  dijaga  dan  dihormati.  Sedangkan by  omission adalah  ketika  negara  tidak melakukan  tindakan,  bersikap  pasif,  serta  gagal  memastikan  perlindungan  dan  pemenuhan hak asasi manusia bagi warganya. 32
Pelanggaran  HAM,  khususnya  yang  melibatkan  negara,  dapat  mengakibatkan berbagai konsekuensi, termasuk tekanan diplomatik dari organisasi internasional, penilaian negatif  dari  negara-negara  lain,  serta  potensi  sanksi  ekonomi  dan  politik.  Organisasi internasional  seperti  PBB  atau  lembaga  HAM  lain  dapat  mengeluarkan  pernyataan, mengecam,  dan  mendorong  negara  yang  terlibat  untuk  memperbaiki  situasi  HAM  di dalamnya.  Selain  itu,  adanya  penyelidikan  atas  keadaan  yang  terjadi  juga  mungkin dilakukan.
Konflik  etnis  antara  komunitas  Kuki  dan  Meitei  di  Manipur  berujung  pada  jatuhnya banyak  korban  jiwa  dan  harta  benda.  Pemerintah  India  diharapkan  bisa  secepatnya melangkah untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Pemerintah bisa memulai  dialog  dengan  kedua  pihak  yang  terlibat  konflik  untuk  memahami  permasalahan yang  terjadi  dan  berupaya  mencapai  penyelesaian  konflik  secara  damai.  Perlu  juga dipastikan bahwa aparat keamanan bertindak tidak memihak.
Berdasarkan  instrumen  hukum  internasional,  India  memiliki  tanggung  jawab  untuk mencegah,  menyelidiki,  dan  menghukum  pelanggaran  diskriminasi  atau  pelanggaran  hak asasi  manusia  apapun  yang  terjadi  pada  konflik  ini,  yang  dilakukan  oleh  siapa  pun, termasuk warga negaranya. India perlu mengambil langkah untuk menyelidiki, menjatuhkan hukuman,  juga  memberi  perlindungan  dan  pemulihan  yang  sepantasnya  diterima  korban. Apabila  kedepannya  India  masih  lalai  dalam  memberi  pertanggungjawaban,  maka  India dapat dianggap telah melakukan pelanggaran HAM by omission , dan bukan tidak mungkin hal  tersebut  menjadi  dasar  untuk  penuntutan  internasional  terhadap  India.  Penuntutan terhadap India atas pelanggaran hak asasi manusia serta perilaku diskriminasi bisa menjadi
31 Sultan  Fadillah Effendi,  Nabila Aulia  Arsyah, dan  Mutia  Faradila,  “Ambivalensi  Hak  Kebebasan  Berpendapat dalam  Konstelasi  Hukum  Modern  di  Indonesia,” Realism: Law Review 1, no. 3 (2023): 37, https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/19.
32 Michael Frederijk Tampubolon, F X Joko Priyono, dan Elfia Farida, “Penerapan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dalam Sengketa Antara Gambia dan Myanmar,” Diponegoro Law Journal 11, no. 2 (2022): 4–5, https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34694.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
langkah penting demi memastikan bahwa negara bertanggung jawab, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan.
Berdasarkan instrumen hukum internasional, negara memiliki tugas untuk melindungi rakyatnya.  Hal  ini  mencakup  berbagai  tindakan  yang  diatur  oleh  hukum  internasional, termasuk  DUHAM,  ICCPR,  serta  instrumen  lainnya,  yang  menekankan  pentingnya perdamaian,  keamanan,  dan  penghormatan  atas  hak  asasi  manusia.  Negara  harus  menjaga keamanan  dan  stabilitas  dalam  wilayah  serta  melindungi  rakyatnya  dari  segala  bentuk ancaman.  Negara  juga  harus  mencegah  dan  menangani  pelanggaran  hak  asasi  manusia, memastikan akses ke keadilan bagi  warga negara mereka, dan mengambil tindakan efektif dalam situasi krisis atau konflik.
Dalam hal menangani konflik yang antar Meitei dan Kuki, Majelis Hakim Mahkamah Agung India telah mengarahkan Pemerintah Manipur untuk memberikan rincian 6.523 First Information  Report (FIR)  yang  didaftarkan  oleh  polisi  setempat  di  tengah  konflik  yang sedang  berlangsung  di  Negara  Bagian  tersebut.  FIR  sendiri  adalah  dokumen  atau  laporan tertulis  yang  disiapkan  oleh  kepolisian  ketika  mereka  menerima  informasi  tentang  adanya sebuah  pelanggaran.  FIR  merupakan  laporan  informasi  yang  sampai  ke  polisi  terlebih dahulu,  yang  maka  dari  itu  disebut First  Information  Report atau  Laporan  Informasi Pertama.  Pemerintah  Manipur  menyampaikan,  seluruh  FIR  tersebut  telah  terdaftar  di Negara Bagian tersebut pada tanggal 25 Juli 2023 dan sejumlah 252 orang telah ditangkap. Tambahan 12.740 penangkapan juga telah dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Laporan tersebut  juga  menyoroti  sebanyak  5.101  kasus  pembakaran.  Salah  satu  dari  seluruh  FIR tersebut, adalah dengan kekerasan seksual yang dilakukan sekelompok laki-laki kepada dua perempuan.  Kemudian  kasus  tersebut  telah  diserahkan  ke Central  Bureau  of  Investigation (CBI)  atau  Biro  Investigasi  Pusat  pada  tanggal  29  Juli  2023,  dengan  tujuh  orang  yang terkait dengan peristiwa tersebut telah ditangkap oleh Pemerintah Manipur.
Melalui press  release yang  tayang  pada  tanggal  4  September  2023,  tim  pakar  PBB mendesak  pemerintah  India  untuk  meningkatkan  upaya  bantuan  kepada  mereka  yang terkena dampak atas konflik etnis di Manipur dan mengambil tindakan yang tegas dan tepat waktu  untuk  menyelidiki  tindakan  kekerasan  dan  meminta  pertanggungjawaban  para pelakunya, termasuk pejabat publik yang mungkin telah membantu dan bersekongkol dalam hasutan kebencian dan kekerasan ras dan agama. Para pakar juga menyoroti lambatnya dan tidak  memadainya  tanggapan  Pemerintah  India,  termasuk  penegakan  hukum,  dalam membendung kekerasan fisik dan seksual serta ujaran kebencian di Manipur.
Konferensi  HAM  Sedunia  di  Wina  pada  tahun  1993  yang  dihadiri  oleh  185  negara merumuskan  persoalan  HAM  sebagai:  “Semua  hak  asasi  manusia  adalah  universal,  tidak dapat  dipisahkan,  saling  bergantung  dan  saling  terkait.  Masyarakat  internasional  secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional  serta  berbagai  latar  belakang  sejarah,  budaya,  dan  agama  adalah  sesuatu  yang penting  dan  harus  terus  menjadi  pertimbangan,  adalah  tugas  semua  negara,  apapun  sistem
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
politik,  ekonomi  dan  budayanya,  untuk  memajukan  dan  melindungi  semua  hak  asasi manusia.” 33
Negara  sebagai  pihak  dalam  sebuah  instrumen  internasional  HAM  memiliki kewajiban hukum untuk mendorong, menghargai, menaati, dan menjaga ketentuan tersebut. Agar  dapat  memenuhi  kewajiban  hukum  ini,  negara  tersebut  antara  lain  harus  mengambil langkah-langkah effective  remedy ,  yang  setidaknya  memenuhi  beberapa  bagian  penting, antara  lain  adalah  pengakuan  dan  permintaan  maaf,  kompensasi  dan  rehabilitasi, non- recurrence atau tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia tersebut, serta pendabutan hukum atau pembuatan hukum. 34
Urgensi  dari effective  remedy dalam  kasus  pelanggaran  HAM  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  individu  yang  menjadi  korban  memiliki  akses  yang  tidak  terhalang terhadap  keadilan  dan  pemulihan  yang  layak  setelah  mengalami  pelanggaran  hak  mereka. Effective remedy sendiri telah diatur pada pasal 8 DUHAM, yang berbunyi:
“Setiap  orang  berhak  atas  pemulihan  yang  efektif  dari  pengadilan  nasional  yang kompeten  untuk  tindakan-tindakan  yang  melanggar  hak-hak  dasar  yang  diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.”
Membuat  ketentuan  hukum  yang  melindungi  HAM  adalah  kewajiban  negara,  dan salah  satunya  adalah  meratifikasi  instrumen  internasional.  Ratifikasi  merupakan  langkah penting  yang  diambil  oleh  suatu  negara  untuk  menunjukan  komitmen  mereka  terhadap perlindungan HAM secara internasional. Proses ini melibatkan pengesahan atau persetujuan resmi  oleh  negara  terhadap  perjanjian,  konvensi,  deklarasi,  atau  traktat  yang  berkaitan dengan HAM. Dengan melakukan ratifikasi, negara telah setuju untuk menjadi bagian dari instrumen tersebut dan bertanggung jawab penuh untuk mematuhi aturan dan standar HAM yang  tercantum  di  dalamnya.  Ratifikasi  bukan  sekadar  tindakan  formalitas,  namun  juga menunjukan komitmen suatu negara. Dan seperti dijelaskan pada Pasal 1 DUHAM, bahwa setiap  individu  dilahirkan  dengan  kebebasan  dan  memiliki  hak  serta  martabat  yang  sama. Mereka diberi kemampuan berpikir dan merasa, serta diharapkan untuk berinteraksi secara bersaudara. Oleh karena itu, penting bagi HAM untuk dihormati sepenuhnya, dan jika ada pelanggaran, harus segera ditindaklanjuti melalui prosedur hukum yang berlaku. 35
Terkait  komitmen  atas  penumpasan  kasus  kekerasan  serta  diskriminasi  terhadap perempuan,  negara  India  telah  meratifikasi  CEDAW  pada  tahun  1993.  Dengan  berhasil diratifikasinya  CEDAW,  India  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyerahkan  laporan tahunan  yang  berkaitan  dengan  kondisi  perempuan  di  India.  India  juga  pada  hakikatnya harus fokus pada kesetaraan serta pemberdayaan perempuan. Constitution of India , Bagian III, Pasal 14 disebutkan bahwa: “Equality before law.”, dan kemudian ditekankan larangan
33 UN General Assembly, “Vienna Declaration and Programme of Action,” A/CONF 157/23 (1993), 3.
34 Sugeng  Bahagijo,  Asmara  Nababan,  dan  Komnas  HAM  (Indonesia),  ed., Hak  asasi  manusia:  tanggung  jawab negara, peran institusi nasional, dan masyarakat (Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999), 14.
35 Diajeng  Dhea  Annisa  Aura  Islami  dan  M.  Rizki  Yudha  Prawira,  “Kekuatan  Hukum  Yurisdiksi  Mahkamah Internasional  dalam  Keputusan  International  Court  of  Justice  Preliminary  Decision  in  Ukraine  v  Russia  2022,” Jurnal Esensi Hukum 5, no. 2 (t.t.): 36, https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.235.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
atas  diskriminasi,  yang  berbunyi: “Prohibition  of  discrimination  on  grounds  of  religion, race,  caste,  sex  or  place  of  birth.” . 36 Pemerintah  telah  menerapkan  berbagai  kebijakan untuk mengatasi kekerasan pada perempuan India, tetapi pada akhirnya tidak memberi efek signifikan karena tradisi serta budaya yang mengikat sejak lama. 37
Apabila dilihat dalam pandangan adat, budaya serta kebiasaan, seringkali perempuan diposisikan  lebih  rendah.  Tidak  ada  pengecualian  terhadap  fakta  bahwa  perempuan  telah diperlakukan  dengan  buruk,  didiskriminasi,  dan  dirampas  hak  asasi  manusianya  sejak zaman  dahulu,  di  setiap  masyarakat,  termasuk  masyarakat  India. 38 Untuk  mengurangi  hal ini,  undang-undang  di  India  telah  menetapkan  prinsip  kesetaraan  serta  pemberdayaan perempuan  yang  mendorong  negara  agar  memberi  kebijakan  tegas  terkait  segala  bentuk diskriminasi  perempuan,  serta  mendorong  perempuan  untuk  bisa  menerima  haknya.  India seringkali  merujuk  instrumen  internasional  serta  HAM  untuk  menyelesaikan  masalah dengan  tujuan  mematahkan  pertentangan  hukum,  hukum  adat,  serta  kebiasaan  dalam pengadilan. 39
Berdasarkan  instrumen  hukum  internasional,  India  memiliki  tanggung  jawab  untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelanggaran diskriminasi atau pelanggaran HAM apapun  yang  terjadi  pada  konflik  ini,  yang  dilakukan  oleh  siapapun,  termasuk  warga negaranya. India perlu mengambil langkah untuk menyelidiki, menjatuhkan hukuman, juga memberi perlindungan dan pemulihan yang sepantasnya diterima korban. Pemerintah India pun harus melakukan pengawasan dan pengawasan yang efektif terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan etnis Kuki. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan yang konsisten dan berkesinambungan, serta menghilangkan kesenjangan  antara pemerintah  negara  bagian  dan  pemerintah  pusat.  Apabila  kedepannya  India  masih  lalai dalam memberi pertanggungjawaban, maka bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi dasar untuk penuntutan internasional terhadap India. Penuntutan terhadap India atas pelanggaran hak  asasi  manusia  serta  perilaku  diskriminasi  bisa  menjadi  langkah  penting  demi memastikan  bahwa  negara  bertanggung  jawab,  dan  untuk  mencegah  adanya  pelanggaran yang sama di masa depan.

## 4. PENUTUP
Diskriminasi tidak jarang dilakukan oleh sebuah kelompok mayoritas pada minoritas yang  tidak  berdaya.  Konflik  yang  disertai  kerusuhan  antar  dua  etnis  di  wilayah  Manipur, India,  yakni  Meitei  dan  Kuki  telah  mengakibatkan  setidaknya  48  ribu  orang  kehilangan tempat tinggal, dan bahkan ratusan rumah ibadah pun tidak luput dari sasaran pembakaran.
36 “Constitution of India,” Part III (1995).
37 Nining Kurnia, Khairur Rizki, dan Zulkarnain Zulkarnain, “Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di  India  Terhadap  Kekerasan  Berbasis  Gender  di  India,” Indonesian  Journal  of  Global  Discourse 5,  no.  1  (2023):  82, https://doi.org/10.29303/ijgd.v5i1.87.
38 Kaushiki dan Sudha Garg, “Role Of Indian Judiciary In Empowerment Of Women: An Analysis Through Case Laws,” Educational Administration: Theory and Practice 30,
no. 4 (2024): 6477, https://doi.org/10.53555/kuey.v30i4.2412.
39 Pertiwi,  Hidayat,  dan  Rizki,  “Implementasi  CEDAW  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination against Women) di India,” 71.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
Berbagai  tindak  kekerasan,  pemerkosaan,  hingga  pembunuhan  terjadi  kepada  siapa  saja tanpa  pandang  bulu.  Puncaknya  adalah  ketika  beredar  sebuah  video  di  internet  yang memperlihatkan  perbuatan  persekusi,  pelecehan  seksual,  dan  pemerkosaan  terhadap  dua orang  perempuan  etnis  Kuki  lain  dilakukan  oleh  sekelompok  laki-laki  etnis  Meitei. Berbagai  instrumen  hukum  internasional  mengatur  perlindungan  HAM  bagi  semua  orang, seperti  yang  diatur  dalam  DUHAM,  CEDAW,  ICCPR,  UNCRC,  dan  banyak  lainnya. Segalanya  diatur  mulai  dari  kebebasan  individu  untuk  hidup  tanpa  penyiksaan  atau perlakuan,  perlindungan  dari  kekerasan  dan  pelecehan,  hingga  kebebasan  untuk  beribadah di  rumah  ibadah.  Tidak  hanya  hukum  internasional,  hukum  nasional  India  juga  turut mengatur perlindungan bagi warga negaranya dari pemerkosaan, seperti diatur dalam Pasal 375,  376,  dan  377  Indian  Penal  Code.  Adapula  Pasal  295  yang  mengancam  hukuman penjara selama dua tahun bagi pelaku pengrusakan rumah ibadah. Constitution of India pun dalam  salah  satu  pasalnya  menegaskan  bahwa  kesetaraan  ada  sebelum  hukum.  Dan sejatinya,  dengan  berbagai  peraturan,  perlindungan,  serta  larangan  tersebut,  India  harus berkomitmen tegas bertindak atas tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di tengah konflik itu. India sebagai negara bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum perbuatan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang telah atau tengah terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty  International.  “India:  Wanton  killings,  violence,  and  human  rights  abuses  in Manipur,” 2023.
Bahagijo,  Sugeng,  Asmara  Nababan,  dan  Komnas  HAM  (Indonesia),  ed. Hak  asasi manusia: tanggung jawab negara, peran institusi nasional, dan masyarakat . Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999.
Choudhury,  Sanghamitra,  dan  Shailendra  Kumar.  “Gender  Discrimination  and Marginalization of Women in North‐East  India.” Journal  of  Public Affairs 22,  no.  4 (November 2022): e2625. https://doi.org/10.1002/pa.2625.
Constitution of India, § Part III (1995).
Das,  Pushpita.  “The  Unfolding  Kuki–Meitei  Conflict  in  Manipur.” Manohar  Parrikar Institute for  Defence Studies and Analyses , 2023. https://www.idsa.in/issuebrief/The- Unfolding-Kuki-Meitei-Conflict-pdas-260523.
Effendi,  Sultan  Fadillah,  Nabila  Aulia  Arsyah,  dan  Mutia  Faradila.  “Ambivalensi  Hak Kebebasan  Berpendapat  dalam  Konstelasi  Hukum  Modern  di  Indonesia.” Realism: Law Review 1, no. 3 (2023): 37–55. https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/19. Fatima, Zainab. “Decoding Manipur: Unveiling Human Rights Violations Against Women Amidst Ethnic Conflict.” Oxford Human Rights Hub , 2023.
https://ohrh.law.ox.ac.uk/decoding-manipur-unveiling-human-rights-violations- against-women-amidst-ethnic-conflict/.
Faturohman,  Faturohman,  Hurotun  Afifah,  dan  Mita  Sari.  “Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  Terhadap  Wanita  yang  Menjadi  Korban  Pemerkosaan  dan  Tindak Pidana Pemerkosaan.” Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2024): 34–48. https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.78.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
Fibbi,  Rosita,  Arnfinn  H.  Midtbøen,  dan  Patrick  Simon.  “Concepts  of  Discrimination.” Dalam Migration  and  Discrimination ,  oleh  Rosita  Fibbi, Arnfinn  H.  Midtbøen,  dan Patrick  Simon,  13–20.  IMISCOE  Research  Series.  Cham:  Springer  International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67281-2_2.
Gani,  Erizal,  dan Yulia  Marizal.  “Ketidakadilan  Gender  Novel Azab  dan  Sengsara  Karya Merari  Siregar  dan  Novel  Cantik  itu  Luka  Karya  Eka  Kurniawan.” Diglosia:  Jurnal Kajian  Bahasa,  Sastra,  dan  Pengajarannya 6,  no.  2  (2023):  527–38. https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i2.649.
Hamidah,  Anisatul.  “Urgensi  Prinsip  Non-Diskriminasi  dalam  Regulasi  untuk  Pengarus- Utamaan  Kesetaraan  Gender.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 51,  no.  3  (2021). https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129.
Intan, Makhda. “Peningkatan Pemahaman Siswa - Siswi Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al - Uswah Terhadap Diskriminasi Dan Kesetaraan.” Jurnal  Pengabdian  West  Science 2, no. 07 (2023): 616–23. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.531.
Islami,  Diajeng  Dhea  Annisa  Aura,  dan  M.  Rizki  Yudha  Prawira.  “Kekuatan  Hukum Yurisdiksi  Mahkamah  Internasional  dalam  Keputusan  International  Court  of  Justice Preliminary Decision in Ukraine v Russia 2022.” Jurnal Esensi Hukum 5, no. 2 (t.t.): 30–43. https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.235.
Kaushiki,  dan  Sudha  Garg.  “Role  Of  Indian  Judiciary  In  Empowerment  Of  Women:  An Analysis Through Case Laws.” Educational Administration: Theory and Practice 30, no. 4 (2024): 6473–84. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i4.2412.
Kurnia,  Nining,  Khairur  Rizki,  dan  Zulkarnain  Zulkarnain.  “Keamanan  Manusia  dalam Pengaruh  Tradisi  Dowry  di  India  Terhadap  Kekerasan  Berbasis  Gender  di  India.” Indonesian Journal of Global Discourse 5, no. 1 (2023): 73–89. https://doi.org/10.29303/ijgd.v5i1.87.
Lindqvist,  Anna,  Marie  Gustafsson  Sendén,  dan  Emma  A.  Renström.  “What  Is  Gender, Anyway:  A  Review  of  the  Options  for  Operationalising  Gender.” Psychology  & Sexuality 12, no. 4 (2 Oktober 2021): 332–44.
https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844.
Majumdar, Munmun. “India–Myanmar Border Fencing and India’s Act East Policy.” India Quarterly:  A  Journal  of  International  Affairs 76,  no.  1  (Maret  2020):  58–72. https://doi.org/10.1177/0974928419901190.
Matharu, Sonal. “No one wants to talk about rapes in Manipur. There’s a silence at the heart of  the  violence,”  2023.  https://theprint.in/ground-reports/no-one-wants-to-talk-about- rapes-in-manipur-theres-a-silence-at-the-heart-of-the-violence/1665212/.
Mazzuca,  Claudia,  Asifa  Majid,  Luisa  Lugli,  Roberto  Nicoletti,  dan  Anna  M.  Borghi. “Gender  Is  a  Multifaceted  Concept:  Evidence  That  Specific  Life  Experiences Differentially  Shape  the  Concept  of  Gender.” Language  and  Cognition 12,  no.  4 (2020): 649–78. https://doi.org/10.1017/langcog.2020.15.
Nanulaitta,  Hana  Delvina,  Efie  Baadila,  dan  Lucia  Charlota  Octovina  Tahamata. “Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Perempuan  Kaum  Minoritas  Perspektif Hukum  Internasional.” TATOHI:  Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  9  (2021):  848–61. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.806.
National  Crime  Records  Bureau.  “Crime  in  India  2021:  Satistics  Volume  I.”  New  Delhi:
Ministry of Home Affairs, Government of India, 2022.
Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira
e-ISSN: 2621-4105
Pallavi,  Navmi  Joshi,  Mr.  Ashutosh  Kumar,  dan  Dr.  Vaibhav  Uniyal.  “Violence  Against Women  and  Challenges  During  Pandemic.” International  Journal  of  Mechanical Engineering 7,  no.  6  (2022):  68–73.  https://www.kalaharijournals.com/ijme-june- 2022.php.
Pertiwi,  Wiwik  Sukarni,  Alfian  Hidayat,  dan  Khairur  Rizki.  “Implementasi  CEDAW (Convention  on  the  Elimination  of All  Forms  of  Discrimination  against  Women)  di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar.” Indonesian Journal of Global Discourse 3, no. 1 (2021): 55–80. https://doi.org/doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.29.
Rathore,  Shruti.  “Navigating  the  Kuki-Meitei  Conflict  in  India’s  Manipur  State.” The Diplomat , 2023. https://thediplomat.com/2023/08/navigating-the-kuki-meitei-conflict- in-indias-manipur- state/#:~:text=Manipur's%20minorities%20also%20point%20out,the%20Meiteis%20 and%20the%20Kukis.
Saikia, Dipika, dan Dhruba Jyoti Gogoi. “Ethnic Conflict in North-East India with Special Reference to Manipur.” Journal of Research Administration 5, no. 2 (2023): 8175–81. http://journalra.org/index.php/jra/article/view/943.
Saisin,  Atchareeya,  Siriporn  Somboonboorana,  Rajen  Singh  Laishram,  dan  Somrak Chaisingkananont.  “Securitization  in  Moreh  Town  of  Manipur  State,  India  and  the Impact  of  the  Myanmar  Political  Conflict.” Research  in  Globalization 7  (2023): 100150. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100150.
Salamor,  Yonna  Beatrix,  dan  Anna  Maria  Salamor.  “Kekerasan  Seksual  Terhadap Perempuan  (Kajian  Perbandingan  Indonesia-India).” Balobe  Law  Journal 2,  no.  1 (2022): 7–11. https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791.
Suresh Lal, B. “Violence against Women - Issues, Challenges and Solutions.” International Journal  of  Science  and  Research  (IJSR) 12,  no.  1  (2023):  105–10. https://doi.org/10.21275/SR23101225707.
Tampubolon,  Michael  Frederijk,  F  X  Joko  Priyono,  dan  Elfia  Farida.  “Penerapan Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  of  the  Crime  of  Genocide  dalam Sengketa Antara Gambia dan Myanmar.” Diponegoro Law Journal 11, no. 2 (2022). https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34694.
UN  General  Assembly.  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women, Treaty Series, vol. 1249 (1979).
———. Declaration on the Elimination of Violence against Women, A/RES/48/104 (1993).
———. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Treaty Series, vol. 660 (1965).
———.  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights,  Treaty  Series,  Vol.  999 (1966).
———. Universal Declaration of Human Rights, A/RES/217(III) (1948).
———. Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF 157/23 § (1993). Widyani, Annisa, Abdul Saman, dan Nur Fadhilah Umar. “Analisis Stereotip Gender Dalam Pemilihan  Karier:  Studi  Kasus  Pada  Siswa  Sekolah  Menengah  Pertama.” Pinisi Journal  of Art, Humanity and Social Studies 3, no. 1 (2023).