## PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (PSDM) UNSUR PERANGKAT DESA DAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA SE KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Stunting dan Konvergensi Pencegahan Stunting)
Khosiah 1 , Sintayana Muhardini 2

## Universitas Muhammadiyah Mataram
Abstrak. Stunting adalah  kondisi  gagal  tumbuh  pada  anak  balita  akibat  kekurangan  gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3%  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  hasil  Riset  Kesehatan  Dasar (Riskesdas)  Tahun  2018  menunjukkan  bahwa  terdapat  data  30,8%  atau  terdapat  7  Juta  anak Indonesia  terkena  stunting.  Hal  ini  merupakan  permasalahan  yang  serius  sehingga  pemerintah dengan  serius  dalam  penanganan  dan  pencegahan  masalah  stunting  tersebut.  Sejalan  dengan Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.16  Tahun  2018 bahwa  salah  satu  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  itu  adalah  salah  satunya  diperuntukkan  untuk penanganan  stunting  melalui  pelayanan  kesehatan  dan  gizi.  Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode ceramah, metode tanya jawab dan metode simulasi. Berdasarkan hasil  pelatihan  menunjukkan  bahwa  para  kader  pembangunan  manusia  (KPM)  sudah  mampu memahami permasalahan stunting dan upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Kata Kunci : Stunting, Konvergensi Stunting, Pencegahan stunting

## PENDAHULUAN
Paradigma  pembangunan  Desa  pada saat ini diwarnai oleh pendekatan pemberdayaan masyarakat utamanya menempatan  masyarakat  desa  sebagai  subjek pembangunan.  Undang-Undang  Desa  yang mengamanhkan  bahwa  salah  satu  tujuan peraturan desa adalah memperkuat masyarakat  desa  sebagai  sebagai  subjek pembangunan.  Selain  itu  Undang-Undang Desa  juga  mengamnahkan  bahwa  tujuan  dari pembangunan desa yakni meliputi peningkatan kualitas hidup manusia, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan menanggulangi  kemiskinan.  Oleh  sebab  itu pada  era  implementasi  Undang-Undang  Desa kegiatan  pelayanan  sosial  dasar  utamanya pembangunan dibidang kesehatan dan pendidikan menjadi sangat penting.
Pembangunan kesehatan di Desa diarahkan pada pengutamaan upaya peningkatan  pencegahan  penyakit  (Preventif) dan peningkatan promosi kesehatan (Promotif). Namun demikan tanpa
mengasingkan terutama dalam upaya meninkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat
dilakukan  pengobatan  penyakit  (Kuratif)  dan upaya  pemulihan  kesehatan  (Rehabilitatif) utamanya  bagi  masyarakat  yang  kurang mampu atau miskin. Pembangunan kesehatan di  Desa  harus  dilakukan  secara  terpadu, terintegrasi  dan  berkesinambungan  dengan menayagunakan  potensi  sumberdaya  maupun layanan kesehatan yang tersedia di Desa.
Stunting adalah  kondisi  gagal  tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).  Kondisi  gagal  tumbuh  pada  anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam  waktu  lama  serta  terjadinya  infeksi berulang,  dan  kedua  faktor  penyebab  ini dipengaruhi  oleh  pola  asuh  yang  tidak memadai  terutama  dalam  1.000  HPK.  Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan  menurut  umurnya  lebih  rendah  dari standar  nasional  yang  berlaku.  Standar dimaksud  terdapat  pada  buku  Kesehatan  Ibu dan  Anak  (KIA)  dan  beberapa  dokumen lainnya.
Penurunan stunting penting  dilakukan  sedini mungkin  untuk  menghindari  dampak  jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya
tumbuh kembang anak.
Stunting mempengaruhi  perkembangan  otak  sehingga tingkat  kecerdasan  anak  tidak  maksimal.  Hal ini  berisiko  menurunkan  produktivitas  pada saat  dewasa. Stunting juga  menjadikan  anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko  lebih  tinggi  menderita  penyakit kronis  di  masa  dewasanya.  Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan  berkontribusi  pada  hilangnya  2- 3%  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  setiap tahunnya.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2018
menemukan  30,8%  atau  sekitar  7  juta  anak balita  mengalami stunting .  Mengacu  pada “The  Conceptual  Framework  of  the Determinants of Child Undernutrition” , “ The Underlying  Drivers  of  Malnutrition ” 1 ,  dan “Faktor  Penyebab  Masalah  Gizi  Konteks Indonesia”  penyebab  langsung  masalah  gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya  asupan  gizi  dan  status  kesehatan. Penurunan stunting menitikberatkan  pada penanganan  penyebab  masalah  gizi,  yaitu faktor  yang  berhubungan  dengan  ketahanan pangan  khususnya  akses  terhadap  pangan bergizi  (makanan),  lingkungan  sosial  yang terkait  dengan  praktik  pemberian  makanan bayi  dan  anak  (pengasuhan),  akses  terhadap pelayanan  kesehatan  untuk  pencegahan  dan pengobatan  (kesehatan),  serta  kesehatan lingkungan  yang  meliputi  tersedianya  sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan).  Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status  kesehatan  ibu  dan  anak.  Intervensi terhadap  keempat  faktor  tersebut  diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.
Tujuan
Adapun  tujuan  diadakannya  pelatihan ini adalah:
1. Untuk  meningkatkan  kapasitas  kader pembangunan manusia (KPM)
2. Meningkatkan  peran  Kader  Pembangunan Manusia  (KPM)  yang  terdidik  dan  terlatih untuk  mewujudkan  konvergensi  layanan kesehatan  di  Desa,  utamanya  konvergensi pencegahan stunting di Desa.
Manfaat
Adapun  manfaat  dari  pelaksanaan pelatihan ini adalah :
1. Sebagai pedoman bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan
Pemerintah  Desa  dalam  memfasilitasi pembentukan  dan  pengelolaan  Rumah Desa Sehat di Desa.
2. Mendayagunakan  Rumah  Desa  Sehat) RDS  sebagai  Sekretariat    Bersama  bagi para  pegiat  pemberdayaan  masyarakat  dan pelaku  pembangunan  di  Desa  khususnya yang  bergerak  di  bidang  kesehatan  untuk mempercepat konvergensi pencegahan stunting.
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2015tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa;
6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2015  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
9. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  72  Tahun  2012  tentang  Sistem Kesehatan Nasional; 10. Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  42
Tahun  2013  tentang  Gerakan  Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan  anak  Usia  Dini  Holistik
Intergratif.
11. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan
Kesehatan;
12. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2015  tentang  RPJMN 2015-2019;
13. Instruksi  Presiden  Nomor  5  tahun  2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak.
14. 14.  Instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
15. 15.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2011  tentang  Pedoman  Pengintegrasian Layanan  Sosial  Dasar  di  Pos  Pelayanan Terpadu;
16. 16.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

## PENYELENGGARAAN KEGIATAN Waktu dan Tempat Kegiatan
Waktu  pelaksanan  pelatihan  yakni sebelum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  atau pengesahan  Rencana  Kegiatan  Pembangunan Desa  (RKPDes).  Adapun  tempat  pelaksanaan kegiatan yakni di Aula Kantor Camat Aikmel. Peserta dalam pelatihan ini adalah para Kader
Pembangunan
Manusia
(KPM)
dan Pemerintah  Desa  yang  dalam  hal  ini  diwakili oleh  Kasi  Kesejahteraan  yang  membidangi bidang kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Kegiatan
Adapun data peserta Pelatihan
Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  dari Unsur  Kader  Pembangunan  Manusia  (KPM) dan Kasi Kesejahteraan Se-Kecamatan Aikmel  yakni  dapat  dilihat  pada  Tabel berikut.
Tabel 01. Data KPM Se-Kecamatan Aikmel
(Sumber : Olahan, 2019)
Tabel  02.  Data  Kasi  Kesejahteraan  Se- Kecamatan Aikmel
(Sumber : Olahan, 2019)
Dokumentasi Kegiatan

## PEMBAHASAN
Dalam  pelatihan  yang  kami  dilakukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)
Kecamatan  Aikmel  menghimbau  kepada seluruh  peserta  supaya  bener-bener  serius dalam  mengikuti  materi  pelatihan.    Adapun dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  hal pencegahan  stunting  di  Desa,  KPM  harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa. Berikut beberapa tugas dari Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang nantinya akan melaksanakan fungsinya, antara lain:
1. Mensosialisasikan  kebijakan  konvergensi pencegahan  stunting  di  Desa  kepada masyarakat di Desa termasuk memperkienalkan tikar pertumbuhan untuk  pengukuran  panjang/tinggi  badan
Baduta sebagai alat deteksi dini stunting
2. Mendata sasaran rumah tangga 1000 HPK
3. Memantau  layanan  pencegahan  stnting terhadap sasaran rumah tangga 1000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas. 4. Memfasilitasi dan mengadvokasi
peningkatan  belanja  APBDES  utamanya yang  bersumber  dari  Dana  Desa,  untuk digunakan membiayai kegiatan
pencegahan  stunting  berupa  layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif. 5. Menfasilitasi  suami  ibu  hamil  dan  bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan  konseling  gizi  serta  kesehatan ibu dan anak 6. Menfasilitasi  masyarakat  Desa  untuk berpartisipasi  aktif  dalam  perencnaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kgiatan  pembangnan  Desa  untuk pemenuhan  layanan  gizi  spesifik  dan sensitif. 7. Melksanakan koordinasi dan/atau kerjasama  dengan  para  pihak  yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan  stunting  seperti  Bidan  desa, petugas  Puskesmas  (ahli  gizi,  sanitarian) gru PAUD dan/atau perangkat Desa. 8. Segera melakukan musywarah pembentukan Rumah Desa Sehat 9. Setelah  kepengurusan  RDS  terbentuk, supaya  segera  melakukan  Fokus  Grup discussion  (FGD)  terkait  dengan  hasil pendataan 1000 HPK yang dilakukan.
10. Hasil  FGD  yng  telah  dilaksanakan selanjutnya akan dibahas dalam
Musyawarah rembuk Stunting, yang mana hasil  dari  musyawarah  rembuk  stunting inilah yang akan dijadikan acuan oleh Tim Penyusun  RKPDes  untuk  di  masukkan dalam RKPDes.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Riset  Kesehatan Dasar  (Riskesdas)  tahun  2018  yang  sudah dilakukan  tercatat  30,8%  atau  sekitar  balita menderita  stunting.  Artinya  tercatat  sebanyak 7  juta  balita  di  Indonesia    yang  saat  ini merupakan  generasi  bangsa  terancam  kurang memiliki  daya  saing  di  masa  depan. Peneceahan stunting sangat dibutuhkan untuk memastikan generasi muda Indonesia memiliki  masa  depan  yang  cerah.  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dn Transmigrasi telah menetapkan bahwa prioritas  penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2019 adalah  salah  satunya  untuk  penanganan stunting.  Sehingga  dengan  adanya  pelatihan bagi  KPM  dan  Pemerintah  Desa  yang  dalam hal ini diwakili oleh kasi KESRA diharapkan Pemerintah  Desa  akan  lebih  terarah  dalam mengalokasikan  Dana  Desa  yang  20%  dalam penangan stunting.

## SARAN
1. Perlu  adanya  perhatian  khusus  dari  Desa terhadap  keberadaan  KPM  mengingat tugas  yang  diemban  oleh  KPM  begitu banyak.
2. Perlu  pelatihan-pelatihan  tindak  lanjut kaitannya  dengan  penanganan  stunting, mengingat  tidak  semua  KPM  memiliki kemampuan yang sama dengan KPM yang lainnya.