## Effective from Volume 6, No. 2, December  2021

## STUDI KOMPARASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Ilham Jiensa Wijaya 1 , Elva Nuraina 2 , Nur Wahyuning Sulistyowati 3 123 Universitas PGRI Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia ilhamjiensa11@gmail.com ; elvanuraina@unipma.ac.id ; nurwahyu@unipma.ac.id

## ABSTRAK
Setiap  daerah  sangat  membutuhkan  pengembangan  baik  ditingkat  pusat,  provinsi  maupun kabupaten/kota.  Tentu  saja  hal  ini  tidak  terlepas  dari  keberhasilan  implementasi  kebijakan  di berbagai daerah. Dari sisi pembangunan,  Kota Madiun merupakan salah satu kta yang berusaha meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  melalui  pajak  daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  efektivitas,  efisiensi  dan kontribusi  ajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Madiun  melalui  studi  banding sebelum  dan  selama  masa  pandemic  Covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif dengan  sumber  data  primer.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  efektivitas,  efisiensi  dan kontribusi pajak daerah sangat baik  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kota  Madiun  baik  di  masa sebelum Covid-19 dan selama masa pandemic Covid-19.

## ABSTRACT
Each  region  is  in  dire  need  of  development  at  the  central,  provincial  and  district/city  levels.  Of course,  this  is  inseparable  from  the  successful  implementation  of  policies  in  various  regions.  In terms of development, Madiun City is one of the cities that seeks to increase local revenue through local taxes to improve people's welfare. The purpose of this study was to analyze the effectiveness, efficiency  and  contribution  of  local  government  to  local  revenue  in  Madiun  City  through comparative studies before and during the Covid-19 pandemic. This study uses qualitative research with primary data sources. The results of this study indicate that the effectiveness, efficiency and contribution  of  local  taxes  are  very  good  for  the  local  revenue  of  Madiun  City  both  in  the  pre- Covid-19 period and during the Covid-19 pandemic.
.
Volume  6 Nomor 2
Halaman 88-96
Makassar, Desember 2021 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 25 Oktober  2021 Tanggal Revisi 1 November 2021 Tanggal diterima 26 Desember 2021
Kata Kunci : Studi; Komparasi Pendapatan Asli Daerah
Keywords :
Studies; Regional Original Income Comparison
Mengutip artikel ini sebagai : Ilham Jiensa Wijaya, Elva Nuraina., Nur Wahyuning Sulistyowati. 2021. Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi Komparasi Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19). Tangible Jurnal, 6, No. 2, December 2021, Hal. 88-96.

## PENDAHULUAN
Sebuah  ekspansi  sangat  dibutuhkan  pada  tiap  daerah  baik  tingkat  pusat,  provinsi maupun kabupaten/kota. Pastinya ini tidak lepas dari keberhasilan implementasi tiap daerah dalam  membuat  kebijakan.  Kebijakan keuangan  di  setiap wilayah dilakukan  bagi  pemerintah pusat  dengan  tujuan  pemerintah  daerah  memiliki  kinerja  untuk  mendanai  ekspansi  pada daerahnya  seperti  prinsip  daerah  otonomi.  Kota  Madiun  merupakan  salah  satu  kota  yang
memiliki  cara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya  dengan  cara  berupaya menaikkan perolehan asli daerah dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pemungutan dan/atau  iuran  yang  bersifat  wajib,  dan  tidak  tunduk  pada  penyerahan.  Pajak  daerah dilakukan  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  selaku  asal  dana  bagi  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan  daerah,  dan  kemakmuran  penduduk  setempat  (Yoduke  dan Ayem, 2016).
Di Kota Madiun penarikan sistem pemungutan pajak daerah ini ditarik secara langsung oleh  pegawai  pemerintah  dengan  pajak  tertentu  yang  mana  seorang  wajib  pajak  mampu melunasi pada Kantor Pemerintah Kota Madiun. Dengan bentuk pemungutan atau penarikan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ini  akan  meminimalisir  kebocoran  pada  pendapatan  daerah terutama  pada  bagian  pajak  daerah.  Dengan  ini  diharapkan  dapat  menaikkan  perolehan  asli daerah.  Ada  sebuah  hubungan  dari  penerimaan  daerah,  pembangunan  ekonomi  serta kesejahteraan warga. Kesejahteraan warga hendak banyak bergantung pada pemerintah daerah semenjak  terdapatnya  otonomi  daerah  ini,  disebabkan  PAD  jadi  satu  diantara  penanda  pada pengukuran kesuksesan dari penyelenggaraan otonomi daerah (Sucanti dkk., 2017).
Sitinjak  (2016)  membuktikan  bahwa  efektivitas  pajak  daerah  di  Kota  Madiun mengalami  peningkatan  untuk  tiap  tahunnya.  Setelah  menghitung  efektivitas  dari  masing- masing Pajak Daerah maka dapat dihitung rata-rata efektivitas pajak daerah. Hasilnya adalah 79%.  Penerapan  kinerja  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Madiun  masih  dapat  ditingkatkan lagi  dengan  cara  pengawasan  dan  pendekatan.  Studi  yang  sama  dilakukan  oleh  Leliak  dan Sasongko  (2019)  membuktikan  Dari  tahun  2012  hingga  2016,  rata-rata  fluktuasi  efisiensi pemungutan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Maluku  di  bagian  barat  daya  dan  tenggara  adalah 87,70%  atau  kurang.  Pencapaian  tertinggi  pada  tahun  2014  mencapai  129,50%.  Alasannya jumlah sasaran yang ditunjuk lebih kecil dari target. Hal ini karena pemilu legislatif tahun ini diselenggarakan  dan  konstelasi  politik  prakiraan  akan  memanaskan  dampak  pada  pajak daerah.  Mustoffa  (2018)  mengatakan  bahwa  dari  tahun  2011  hingga  tahun  2015,  tingkat kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Ponorogo berfluktuasi dan meningkat setiap tahunnya, antara lain kontribusi pajak standar lampu jalan yang sangat sedikit, dan kontribusi pajak parkir adalah yang paling rendah. Pasalnya, Kepala Biro  Perpajakan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  dan  Kepala  Dinas Perpajakan  DPPKAD  memiliki  pengawasan  yang  kurang  kuat  pada  penetapan  dan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.
Begitu pula Rosa (2020) membuktikan bahwa rata-rata tarif pajak daerah efektif adalah 98,86%  yang  berarti  pemerintah  kota  Bukit  Tinggi  belum  memanfaatkan  pajak  daerah  secara optimal. Rata-rata rasio efisiensi pajak daerah sebesar 98,86% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan efisiensi pajak daerah secara optimal. Rata-rata kontribusi pajak daerah  terhadap  PAD  adalah  42,58%. Artinya  Pemkot Bukittinggi  sering  menggunakan pajak daerah untuk meningkatkan PAD dalam sistem mekanisme pengendaliannya. Perolehan Daerah Kota Madiun pada Perubahan APBD Tahun 2020 mengalami kemrosotan kurang lebih Rp67,2  Milyar.  Perolehan  daerah  pada  awalnya  diprediksikan  Rp1,5  Triliun  menjadi  Rp989,7 Milyar  atau  menurun  sebesar  6,36%.  Hal  tersebut  terkuak  pada  saat  DPRD  Kota  Madiun melangsungkan  Rapat  Paripurna  dengan  rencana  Penyampaian  Nota  Keuangan  tentang  P- APBD 2020. Walikota Madiun, Maidi menyatakan, turunnya perolehan daerah terutama pada bidang  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  disebabkan  karena  pengaruh  pandemi  Virus  Corona atau  Covid-19.  Bahkan  PAD  yang  diagendakan  mengalami  penyusutan  kurang  lebih  Rp13,6 Milyar.  Dari  sebelum  perolehan  Rp235,5  Milyar  menjadi  Rp221,8  Milyar  atau  turun  sebesar 5,78% (Wulan, 2020).
Sehubungan  dengan  penelitian  terdahulu  menggambarkan  tentang  bagaimana peningkatan  perolehan  daerah  dan  ekonomi,  maka  memperkirakan  situasi  di  Kota  Madiun yang  terus  melakukan  ekspansi,  pengembangan  instruktur  dan  penggalian  potensi.  Potensi yang  ada  di  Kota  Madiun  belum  digali  sepenuhnya  oleh  pemerintah,  seharusnya  bisa  digali semaksimal  mungkin  untuk  menambah  sumber  pendapatan  oleh  daerah.  Tetapi  pada  masa Covid-19  ini  pembangunan  di  setiap  daerah  menjadi  lamban,  karena  Covid-19  telah melumpuhkan  perekonomian  di  tiap  daerah  sehingga  terjadi  ketimpangan  dalam  hal
pembangunan.  Covid-19  inilah  menarik  bagi  penulis  untuk  melihat  situasi  keuangan pemerintah  daerah  yang  ada  di  Kota  Madiun  dari  segi  pajak  daerah,  lalu  menganalisis efektivitas,  efisiensi  perolehan  pajak  daerah  di  Kota  Madiun,  kemudian  seberapa  besar kontribusi  yang  dilakukan  pada  Penerimaan  Asli  Daerah  Kota  Madiun  dengan membandingkan  di  tahun  2015,  2016,  2017  dan  2018.  Dengan  membandingkan  di  tahun tersebut,  apakah  selama  Covid-19  efektivitas,  efisiensi  dan  kontribusi  pendapatan  daerah  di Kota Madiun itu menurun atau tidak. Ternyata setelah dilakukan penelitian, tidak mengalami penurunan
Manfaat  dari  penelitian  ini  secara  teoritis  yaitu  penelitian  ini  diharapkan  bisa memperkaya  literatur  bidang  ilmu  akuntansi  pajak  dalam  penerapannya  pada  proses penerimaan  perolehan  asli  daerah  khususnya  dari  sektor  perolehan  pajak  daerah  yang ditangani  langsung  oleh  instansi  pemerintah  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Madiun. Sedangkan  secara  praktis  memperluas  wawasan  dalam  melakukan  suatu  penelitian  serta mengetahui  sejauh  mana  wawasan  dan  penerapan  ilmu  yang  telah  dipeajari  selama  masa perkuliahan perpajakan dan akuntansi sektor publik.

## METODE PENELITIAN
Bentuk  dari  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan dokumentasi  berupa  laporan  target  dan  realisasi  pajak  daerah,  biaya  belanja  daerah  dan anggaran  pendapatan  asli  daerah  Kota  Madiun  dengan  sumber  data  primer  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumber  penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 yaitu analisis deskriptif dan analisis rasio. Analisis Rasio:
a. Rasio Efektivitas
Untuk menghitung efektivitas perolehan asli daerah Kota Madiun tahun 2015 – 2020 dapat dilihat dari efektifitas manajemen pajak  daerah yang merupakan bagian sumber perolehan asli daerah  Kota  Madiun,  maka  data  yang  dipungut  pada  penelitian  ini  akan  dianalisis  dengan rasio efektivitas dengan rumus (Moridu, 2017) sebagai berikut:
Efektivitas  mengilustrasikan  kapasitas  pemerintah  daerah  merealisasikan  pendapatan asli daerah yang sedang diasumsikan dengan target yang telah dialokasikan pada kemampuan daerah. Pajak daerah dapat dipilih sesuai tingkat efektivitas sebagai berikut:
Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah
Presentase Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif 90 – 100 % Efektif 80 – 90 % Cukup Efektif 60 – 80 % Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber: Zainudin (2016)
b. Rasio Efisiensi
Untuk menghitung efisiensi penerimaan perolehan asli daerah Kota Madiun tahun 2015 – 2020 dapat dilihat dari efisiensi pengelolaan pajak  daerah sebagai asal perolehan asli daerah di Kota Madiun, jadi data yang diperoleh dianalisis dengan rasio efisiensi dengan rumus (Yoduke dan Ayem, 2016) sebagai berikut:
Efisiensi mengilustrasikan potensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan perolehan asli  daerah  yang  sedang  dikelola  dengan  target  yang  telah  ditetapkan  pada  kemampuan daerah.  Pajak daerah dapat diklasifikasi tingkat efisiensi sebagai berikut:
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi Pajak Daerah Presentase
Kriteria
Diatas 30% Tidak Efisien 21 – 30 % Kurang Efisien 11 – 20 % Cukup Efisien 5 – 10 % Efisien Kurang dari 5% Sangat Efisien
Sumber: Romdani dan Yusdita (2017)
c. Rasio Kontribusi
Kontribusi  dipakai  untuk  menjelaskan  sejauh  mana  partisipasi  pajak  daerah  terhadap perolehan  asli  daerah  penerima.  Kontribusi  dapat  diperoleh  dengan  mengkomparasi pendapatan  pajak  daerah  untuk  suatu  tahun  tertentu  dengan  perolehan  daerah  tertentu. Semakin  meningkat  hasilnya,  semakin  naik  pula  dampak  pajak  daerah  pada  perolehan  asli daerah,  begitu  juga  sebaliknya.  Taksiran  ini  dipakai  untuk  menjelaskan  besarnya  partisipasi pajak daerah pada perolehan asli daerah, dengan rumus (Rosa, 2020) sebagai berikut:
Kontribusi  tersebut  mengilustrasikan  potensi  pemerintah  daerah  dalam  mengelola perolehan asli daerah dalam pengalokasian, dan menetapkan target berdasarkan kemampuan daerah.  Pajak  daerah  dapat  dibagi  menjadi  jenis  pembayaran  berikut.    Kontribusi  dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase Pajak Daerah
Presentase Kriteria 0,00 % - 10 % Sangat Kurang 10,00 % - 20 % Kurang 20,00 % - 30 % Sedang 30,00 % - 40 % Cukup Baik 40,00 % - 50 % Baik Diatas 50 % Sangat Baik Sumber: Zainudin (2016)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Tujuan  daripada  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  efektivitas,  efisiensi  dan kontribusi  pajak  daerah  terhadap  perolehan  asli  daerah  di  Kota  Madiun  dengan  melakukan studi komparasi sebelum dan selama masa pandemi Covid 19 yaitu data di tahun 2015 sampai tahun 2020
a) Tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Madiun 2015 – 2019 Tabel 4. Efektivitas Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2015 sampai 2019 Tahun Target Realisasi Efektivitas 2015 49.055.000.000 59.074.030.772 120 % 2016 57.000.000.000 64.158.553.540 112 % 2017 58.000.000.000 75.435.177.803 130 % 2018 77.000.000.000 83.729.443.913 108 % 2019 82.332.000.000 91.446.851.803 111 %
Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)
Pada  tabel  4.  di  atas  sebelum  Covid-19  melihatkan  bahwa  efektivitas  pajak  daerah  di Kota  Madiun  termasuk  dalam  bagian  sangat  efektif,  ini  dibuktikan  oleh  perhitungan  rasio efektivitas yang di atas dari angka 100% atau realisasi dari perolehan pajak daerah itu sangat tinggi  daripada  target  yang  telah  ditentukan  pada  penerimaan  pajak  daerah.  Untuk efektivitasnya, pada tahun 2015 efektivitas pajak daerah sebesar 120%. Tahun 2016 efektivitas pajak  daerah  menurun  sebesar  8% dari  tahun  sebelumnya  menjadi  112%. Lalu  di  tahun  2017 mengalami  peningkatan  efektivitas  menjadi  130%,  dan  di  tahun  2018  mengalami  penurunan sebanyak 22% menjadi 108%. Sedangkan di tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan efektivitas
sebesar  3%  menjadi  111%.  Ini  menandakan  efektivitas  pajak  daerah  tahun  2015  hingga  2019 sudah  termasuk  kategori  sangat  efektif  karena  efektivitasnya  di  atas  100%  meski  setiap tahunnya mengalami fluktuatif atau naik turun. Tingkat efektivitas pajak daerah yang tertinggi terjadi  pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  130%.  Sedangkan  tingkat  efektivitas  pajak  daerah terendah terjadi pada tahun berikutnya tahun 2018 yaitu sebesar 108%.
b) Tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Madiun 2020
Tabel 5. Efektivitas Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Tahun Target Realisasi Efektivitas 2020 76.350.000.000 90.389.463.175 118 %
Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)
Pada tabel 5. di atas pada tahun 2020 ini Kota Madiun dilanda bencana yaitu virus Covid 19, dimana realisasi dan target penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebelum  covid-19.  Realisasi  dan  target  penerimaan  pajak  daerah  Kota  Madiun  tahun  2020 sebesar  Rp.  90.389.463.175  dan  Rp.  76.350.000.000.  Penurunannya  cukup  signifikan  dari  tahun sebelumnya  untuk  target  penerimaan  pajak  daerah  sebesar  Rp.  5.982.000.000  dan  untuk realisasi  penerimaan  pajak  daerahnya  sebesar  Rp.  1.057.388.628.  Sedangkan  untuk  tingkat efektivitas  pajak  daerah  di  Kota  Madiun  masih  cukup  tinggi  yaitu  sebesar  118%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  efektivitas  pajak  daerah  pada  masa  pandemi  Covid-19  mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19 sebesar 7%. Ini dikarenakan target realisasi  pajak  daerah  pada  tahun  2020  yang  digunakan  sangat  rendah,  sedangkan  realisasi yang  dianggarkan  cukup  tinggi.  Semakin rendah  target realisasi  pajak  daerah,  maka  semakin tinggi  efektivitas  pajak  daerah,  begitupun  sebaliknya.  Maka,  Pemkot  Madiun  berhasil menjalankan asal perolehan dari pajak daerah walaupun di masa pandemi Covid-19.
c) Tingkat efisiensi pajak daerah di Kota Madiun 2015 – 2019 Tabel 6. Efisiensi Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2015 sampai 2019 Tahun Biaya Belanja Daerah Realisasi Efisiensi 2015 Rp 6,097,723,918.00 Rp 59,074,030,772.00 10 % 2016 Rp 6,713,978,272.00 Rp 64,158,553,540.00 10 % 2017 Rp 6,070,240,681.00 Rp 75,435,177,803.00 8 % 2018 Rp 8,588,286,956.00 Rp 83,729,443,913.00 10 % 2019 Rp 8,068,302,358.00 Rp 91,446,851,803.00 9 %
Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)
Dari  tabel  6.  di  atas  dengan  rata-rata  efisiensi  sebesar  9%.  Rasio  efisiensi  yang  terjadi pada  tahun  2015  sebesar  10%,  pada  tahun  2016  tingkat  efisiensi  tidak  beruh  dari  tahun  lalu sebanyak  10%,  tahun  2017  efisiensi  mengalami  peningkatan  sebanyak  2%  menjadi  8%,  pada tahun  2018  efisiensi  mengalami  penyusutan  sebanyak  2%  dari  tahun  lalu  menjadi  10%,  pada tahun 2019 efisiensi pajak daerah sebesar 9%. Ini menggambarkan bahwa efisiensi pajak daerah Kota  Madiun di  tahun  2015  hingga  2019  termasuk  kategori  efisien  meskipun  setiap  tahunnya mengalami  naik  turun.  Ini  menandakan  bahwa  Pemkot  Madiun  sudah  efisien  dalam melakukan biaya belanja daerah.
d) Tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Madiun 2020
Tabel 7. Efisiensi Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Tahun Biaya Belanja Daerah Realisasi Efisiensi 2020 Rp 7,603,443,522 90,389,463,175 8 %
Sumber: Data primer diolah penelitian (2021)
Pada  tabel  7.  di  atas  pada  tahun  2020  di  mana  realisasi  perolehan  pajak  daerah  dan belanja  daerah    mengalami  penurunan  di  tahun  2019  sebelum  Covid-19.  Realisasi  dan  target perolehan  pajak  daerah  Kota  Madiun  tahun  2020  sebesar  Rp  90.389.463.175  dan  Rp. 7.603.443.552.  Penurunannya  cukup  signifikan  dari  tahun  sebelumnya  untuk  belanja  daerah sebesar  Rp.  464.858.806  dan  untuk  realisasi  penerimaan  pajak  daerahnya  sebesar  Rp. 1.057.388.628. Maka efisiensi pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1% dari tahun 2019
sebelum masa pandemi Covid-19 yaitu sebesar 8%. Ini dikarenakan biaya belanja daerah yang dikeluarkan cukup rendah dari tahun sebelumnya sehingga efisiensi pajak daerah mengalami peningkatan.  Jika  semakin  tinggi  biaya belanja  daerah yang dikeluarkan  maka  semakin tidak efisien  pajak  daerahnya.  Pada  masa  pandemi  Covid-19  ini,  efisiensi  pajak  daerah  di  Kota Madiun sudah efisien. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Madiun sangat efisien dalam mengambil pajak daerah walaupun sedang mengalami masa pandemi Covid-19.
e) Rata – Rata Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2020
Tabel  8.  Rata-rata  Kontribusi  Sumber  Penerimaan  Pajak  Daerah  Terhadap  Penerimaan
Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2020. Jenis Pajak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata - Rata Hotel 5 % 6 % 7 % 7 % 7 % 5 % 6.2 % Restoran 8 % 9 % 10 % 11 % 14 % 13 % 10.7 % Hiburan 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % 1 % 1.7 % Reklame 4 % 4 % 4 % 3 % 2 % 2 % 3.3 % Penerangan Jalan 27 % 26 % 25 % 24 % 23 % 23 % 24.3 % Parkir 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1.5 % Air Bawah Tanah 0.5 % 0.5 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % BPHTB 26 % 24 % 27 % 26 % 26 % 30 % 26.6 % Bumi dan Bangunan 26 % 28 % 24 % 25 % 23 % 25 % 25 % Lain-lain pendapatan - 0.2 % 0.3 % 0.3 % 0.4 % 0.1 % 0.3 %
Sumber: Data primer diolah peneliti (2021) Pada tahun 2015 hingga 2020 rata – rata kontribusi dari sumber perolehan pajak  daerah berasal dari 10 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel sebesar 6.2%, pajak restoran sebesar 10.7%, pajak hiburan sebesar 1.7%, pajak reklame sebesar 3.3%, pajak penerangan jalan sebesar 24.3%, pajak  parkir  sebesar  1.5%,  pajak  air  bawah  tanah  sebesar  0.4%,  pajak  BPHTB  sebesar  26.6% pajak bumi dan bangunan sebesar 25% dan lain – lain pendapatan pajak sebesar 0.3%. Rata-rata jenis  pajak  tertinggi  pada  perolehan  pajak  daerah  secara  keseluruhan  yaitu dari BPHTB yaitu sebesar  26.6%.  Sedangkan  rata-rata  sumber  perolehan  pajak  daerah  terendah  pada  perolehan pajak  daerah  secara  keseluruhan  yaitu  dari  pajak  air  bawah  tanah  sebesar  0.4%.  Ini membuktikan  bahwa  pemerintah  Kota  Madiun  masih  mengandalkan  pemasukkan  dari  Bea Perolehan  Atas  Tanah  dan  Bangunan.  BPHTB  di  masa  pandemi  Covid-19  juga  berkontribusi sangat  banyak  dalam  sumber  penerimaan  pajak  daerah.  Karena  pada  tahun  2020  pemerintah Kota Madiun membangun rusunawa, ruang taman hijau, kampong tematik dan lapak umkm di setiap kelurahan.
f) Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2015- 2019
Kontribusi pajak daerah disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 9. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun
2015 - 2019 Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi PAD Kontribusi 2015 59,074,030,772.00 164,681,136,058.00 35,8% 2016 64,158,553,540.00 173,235,929,827.00 37 % 2017 75,435,177,803.00 230,608,717,369.00 32,7 % 2018 83,729,443,913.00 231,027,226,926.00 36,2 % 2019 91,446,851,803.00 252,048,754,413.00 36,2 %
Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)
Pada  tabel  9.  di  atas  realisasi  pajak  daerah  di  tahun  2015  sebesar  Rp.  59.074.030.772 dengan realisasi perolehan asli daerah Rp. 164,681,136,058.00, sedangkan di tahun 2016 realisasi perolehan pajak daerah naik menjadi Rp. 64.158.553.540 dan realisasi perolehan asli daerah Rp. 173,235,929,827.00.  Pada  tahun  2017  realisasi  dan  target  penerimaan  pajak  daerah  mengalami
kenaikan  yaitu  Rp.  75.435.177.803  dengan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  Rp. 230,608,717,369.00.  Di  tahun  2018  juga  mengalami  peningkatan  realisasi    penerimaan  pajak daaerah di Kota Madiun yaitu sebesar Rp. 83.729.443.913 dan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 231,027,226,926.00. Sedangkan di tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, juga mengalami peningkatan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  yaitu  sebesar  Rp.  91.446.851.803  dan  realisasi pendapatan asli daerah Rp. 252,048,754,413.00. Bisa disimpulkan bahwa tiap tahunnya di tahun 2015-2019 realisasi perolehan pajak daerah dan realisasi perolehan asli daerah selalu meningkat. Kontribusi  pajak  daerah  pada  perolehan  asli  daerah  Kota  Madiun  tahun  2015  yaitu  35,8%; tahun 2016 37%; tahun 2017 32,7%; pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 36,2% ini menunjukkan fluktuasi sebelum Covid-19 kontribusi pajak daerah di Kota Madiun.
g) Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Tabel  10.  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Madiun
Tahun 2020 Tahun Realisasi Pajak Daerah Realisasi PAD Kontribusi 2020 90,389,463,175.00 248,944,404,487.00 36,3 %
Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)
Walaupun  di  tengah  pandemi  Covid-19,  dimana  realisasi  perolehan  pajak  daerah  dan realisasi  perolehan  asli  daerah    mengalami  penurunan  di  tahun  2019  sebelum  covid-19. Realisasi  perolehan  pajak  daerah  Kota  Madiun  tahun  2020  sebesar  Rp.  90.389.463.175 sedangakan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  Rp.  7248,944,404,487.00.  Penurunannya  cukup signifikan  di  tahun  lalu  untuk  realisasi  penerimaan  asli  daerah  sebesar  Rp.  3.104.349.926  dan untuk realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp. 1.057.388.628. Kontribusi pajak daerah masih tinggi pada tahun 2020 yaitu mencapai 36,3% meningkat 0,1% dari tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19. Ini menunjukkan kontirbusi pajak daerah pada perolehan asli daerah Kota  Madiun  di  masa  pandemi  Covid-19  ini  masih  cukup  baik.  Pajak  Daerah  ini  memiliki peranan penting terhadap perolehan asli daerah Kota Madiun.
B. Pembahasan
1) Efektivitas  Pencapaian  Pemerolehan  Pajak  Daerah  Kota  Madiun  Sebelum  dan  Selama Masa Pandemi Covid-19
Dalam hal pemungutan pajak daerah sebelum masa pandemi Covid-19 di Kota Madiun ini sangat fluktuatif dan berakhir dengan sangat efektif, ni dapat diamati dari rasio efektivitas yang  di  atas  100%.  Sedangkan  selama  masa  pandemi  Covid-19  mengalami  penurunan efektivitas  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2019,  namun  masih  termasuk  dalam  kategori sangat efektif. Target pajak daerah pada tahun 2020 lebih rendah pada tahun 2019 dikarenakan mengantisipasi,  dimana  pada  tahun  2020  ada  salah  satu  pajak  daerah  yang  tidak  beroperasi karena  tidak  diijinkan di  masa  pandemi  Covid-19  ini yaitu  pajak  hiburan.  Pajak restoran dan pajak  hotel  juga  rendah  dikarenakan  pendapatan  menurun,  dari  pajak  restoran  tidak diperbolehkan  makan  ditempat  sedangkan  pajak  hotel  tidak  boleh  berpergian,  jadi  tidak  ada tamu dari luar kota yang menginap. Dengan begitu di masa pandemi Covid-19 ini setoran dari semua  pajak  masih  bisa  memenuhi  target yang direncanakan.  Keadaan  ini  tidak  terlepas dari sistem  penarikan  pajak  daerah  di  Kota  Madiun  yang  ditarik  secara  langsung  oleh  pegawai pemerintahan  serta  kesadaran  masyarakat  dalam  menaati  pembayaran  pajak  sehingga  dapat membantu  efektivitas  pajak  daerah  Kota  Madiun.  Sejalan  dengan  Yoduke  dan  Ayem  (2016) menjelaskan bahwa pajak daerah di Kota Bantul cenderung fluktuatif dan dapat dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam hal moneter.
2) Efisiensi Pencapaian Pemerolehan Pajak Daerah Kota Madiun Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19
Hasil analisis dari rasio efisiensi pajak daerah pada tahun 2015 sampai 2019 Kota Madiun cukup  baik  dan  efisien  dalam  mengendalikan  pajak.  Tidak  berbeda  jauh  pada  tahun sebelumnya,  tahun  2020  tidak  mengalami  penurunan  efisiensi  pajak  daerah  terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan dari pemerintah Kota Madun dalam perencanaan  pendapatan  asli  daerahnya  telah  mencapai  target  yang  ditetapkan  sebelum  dan selama  masa  pandemi  Covid-19.  Ini  dibuktikkan  dengan  hasil  rata – rata  efisien  sebesar  9%.
Dari hasil penelitian yang didapat, hal ini sesuai dengan penelitian Rati, Herni Sunarya (2019) terdahulu  yang  berjudul  Analisis  Efektivitas,  Efisiensi  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Pada Pemerintah  Daerah  Kota  Kupang  tahun  2012-2016  yaitu  bahwa  efisiensi  pajak  daerah merupakan  sebuah  nilai  yang  dihitung  dari  biaya  pemungutan  pajak  daerah  dibagi  dengan realisasi pemungutan pajak daerah. Hasil penelitian tersebut yaitu pajak daerah Kota Kupang mengalami fluktuatif dan masuk pada kriteria efisiensi
3) Kontribusi  Pajak  Daerah  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Madiun  Sebelum  dan Selama Masa Pandemi Covid-19
Kontribusi  peneriman  pajak  daerah  pada  perolehan  asli  daerah  sewaktu  tahun  2015 sampai  2020  mencapai  rata – rata  sebesar  35%.  Ini  membuktikan  bahwa  pemerintah  Kota Madiun masih menggantungkan pajak daerah pada pendapatan asli daerahnya. Sumber rata – rata tertinggi kontribusi pajak daerah pada perolehan asli daerah berasal dari BPHTB sewaktu 6 tahun.  BPHTB  di  masa  pandemi  Covid-19  juga  berkontribusi  sangat  banyak  dalam  sumber penerimaan  pajak  daerah.  Karena  pada  tahun  2020  pemerintah  Kota  Madiun  membangun rusunawa,  ruang  taman  hijau,  kampong  tematik  dan  lapak  umkm  di  setiap  kelurahan.  Ini membuktikan  bahwa  Kota  Madiun  kurang  mengembangkan  sektor  lain  dalam  menaikkan perolehan  asli  daerahnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  dari  Sitinjak  (2016) bahwa kontribusi dari pajak daerah pada perolehan asli daerah Kota Madiun tahun 2010-2014 termasuk dalam kategori sedang.
Kemampuan  di  Kota  Madiun  sebaiknya  dapat  ditingkatkan  lebih  lagi  agar  dapat meninggikan  asal  penerimaan  meningkat.  Tujuan  keadaan  pajak  daerah  ini  untuk meningkatkan sektor ekonomi Kota Madiun melalui ekspansi sarana dan prasarana yang dapat menyangga ekonomi daerah. Dengan adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pembahasan penelitian yang dijabarkan diatas, maka relevan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa organisasi, kelompok atau individu yang tertarik dan dapat mempengaruhi tujuan  organisasi.  Pihak  yang  berkepentingan  dapat  menyimpulkan  bahwa  individu, kelompok,  atau  organisasi  apa  pun  yang dapat  mengklaim  atau  mempengaruhi  sumber daya atau  hasil  organisasi.  Keberhasilan  dalam  organisasi  publik  dan  swasta  adalah  sejauh  mana organisasi  dapat  menuntut  kepuasan  dari  pemangku  kepentingan  utamanya.  Sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintah,  pemerintah  harus  fokus  pada  aspek  kepentingan  rakyat sebagai  pemangku  kepentingan  yang  mengklaim  bahwa  pemerintah  menyediakan  kekayaan daerah,  pendapatan  daerah  dan  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Pada  hal  ini  terbukti  jika masyarakat  taat  dalam  pembayaran  pajak  maka  pemerintah  akan  berusaha  semaksimal mungkin  dalam  menjalankan  tugas  pemerintahan  dengan  tujuan  untuk  memuaskan kesejahteraan rakyat.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pada pajak daerah di Kota Madiun sebelum masa pandemi Covid-19 tahun 2015 sampai 2019 masuk di  dalam  kategori  efektif,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  rasio  di  atas  100%.  Sedangkan  selama masa  pandemi  Covid-19  tahun  2020  ini,  tingkat  efektivitas  pajak  daerah  masuk  pada  kriteria sangat  efektif.  Tingkat  efisiensi  pada  pajak  daerah  di  Kota  Madiun  sebelum  masa  pandemi Covid-19 tahun 2015 sampai 2019 masuk di dalam kategori efisien, hal ini ditunjukkan dengan rata – rata rasio sebesar 9%. Sedangkan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 ini, tingkat efisiensi  pajak  daerah  masuk  ke  dalam  kategori  efisien  sebesar  8%.  Kontribusi  pajak  daerah pada perolehan asli daerah ini mendapati fluktuasi sebelum masa pandemi Covid-19 di tahun 2015  sampai  2019.  Sedangkan  selama  masa pandemi  Covid-19  ini,  kontribusi  yang dibagikan pajak daerah terhadap perolehan asli daerah sebesar 36,2%.
Penelitian  ini  membahas  secara  umum  gambaran  mengenai  efektivitas,  efisiensi  dan kontribusi  pajak  daerah,  diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya  untuk  dapat  melakukan penelitian  secara  mendalam  dan  berfokus  pada  upaya  dan  hasil  serta  belanja  daerah  dalam usaha memperoleh pendapatan untuk dapat digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas

## DAFTAR PUSTAKA
Leliak,  P.,  &  Sasongko,  G.  (2019).  Efisiensi,  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Sub  Pajak  Daerah  Di Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat. Jurnal  Stie  Semarang , 11 (1),  01 – 20. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v11i1.335
Moridu, I. . H. O. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. Journal EMOR , 2 (2), 167 – 183. Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 7 (1), 1 – 14. Rati,  Herni  Sunarya,  F.  A.  (2019). Analisis  Efektifitas,  Efisiensi  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016 . 6 (2), 78 – 92. Romdani, F., & Yusdita, E. E. (2017). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan PAD Kota Madiun . 3 , 22 – 36.
Rosa, Y. D. R. I. S. M. A. (2020). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bukittinggi. Ekonomi  Dan Bisnis , 19 (1), 113 – 126. Sitinjak, N. D. (2016). Tinjauan Pajak Daerah dan PDRB Atas Efektivitas dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Madiun . 2 (3), 1 – 7.
Sucanti, N. W. A., Kurniawan, P. S., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Studi Analisis Efektivitas,
Efisiensi  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (Studi  Kasus  Di  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar). E- Journal Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2). Wulan, E. (2020). PAD Kota Madiun pada P-APBD 2020 Turun Rp13 Milyar Dampak Covid-19 . RRI. https://rri.co.id/madiun/daerah/883530/pad-kota-madiun-pada-p-apbd-2020-turun- rp13-milyar-dampak-covid-19
Yoduke,  R.,  &  Ayem,  S.  (2016).  Analisis  Efektivitas,  Efisiensi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi Daerah  Serta  Kontribusi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Bantul Tahun 2009-2014. Jurnal Akuntansi , 3 (2). https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49 Zainudin. (2016). Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provisi Maluku Utara . 42 (1), 1 – 10.