## EFEKTIVITAS PROTOKOL KYOTO DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL SEBAGAI SUATU REZIM
Muhammad Rafi Darajati rafidarajati@untan.ac.id Universitas Tanjungpura Pontianak

## ABSTRAK
Ancaman  perubahan  iklim  yang  semakin  nyata  mendorong  komunitas  global  untuk melakukan  upaya  bersama  untuk  mencegah  dan  memeranginya.  Penyebab  utama  terjadinya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh maraknya pembangunan dan  industrialisasi  di  negara-negara  maju.  Penulisan  ini  akan  membahas  mengenai  apakah Protokol  Kyoto  sebagai  suatu  rezim  sudah  efektif  dalam  mencapai  tujuannya  untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dunia. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa meskipun Protokol  Kyoto  mewakili  lambang  prestasi  diplomatik,  namun  efektifitasnya  rendah, keberhasilannya jauh dari meyakinkan.
Kata Kunci : Protokol Kyoto, Perubahan Iklim, Lingkungan

## ABSTRACT
The increasingly threat of climate change is driving the global community to make concerted efforts  to  prevent  and  reduce  it.  The  main  cause  of  climate  change  is  the  emission  of greenhouse  gases  produced  by  the  rise  of  development  and  industrialization  in  developing countries.  This  writing  will  discuss  whether  the  Kyoto  Protocol  as  a  regime  has  been effective in achieving its goal of reducing world greenhouse gas emissions. The results of this paper show that although the Kyoto Protocol represents a symbol of diplomatic achievement, its effectiveness is low, its success is far from convincing.
Keyword: Kyoto Protocol; Climate Change; Environment

## PENDAHULUAN
Selepas  dari  perang  dingin  yang melanda  dunia  internasional,  sistem  politik dunia  mengalami  perubahan  dimana  tidak hanya mengedepankan isu-isu hard powers tetapi  mulai  merambah  kepada  isu-isu soft powers seperti  lingkungan  hidup.  Isu lingkungan  hidup  menjadi  isu  hangat dimulai  saat  menjadi  agenda  dalam Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB)  tentang  lingkungan  hidup  pada tahun  1972  di  Stockholm,  Swedia  yang lebih dikenal dengan Stockholm Conference . Konferensi yang diadakan oleh PBB  ini  merupakan  jawaban  terhadap penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  dan semakin
meningkatnya
kepedulian masyarakat dunia pada saat itu (Abdi Sapta Gelora Aritonang, 2019).
Dalam perkembangannya,
isu lingkungan  hidup  ini  berkaitan  dengan perubahan iklim di bumi atau biasa dikenal sebagai Global  Warming atau  pemanasan global.    Isu  pemanasan  global  merupakan isu  terkait  perubahan  iklim  di  bumi  yang terjadi karena mencairnya es di kutub utara dan  selatan  bumi,  sehingga  berdampak negatif  di  berbagai  bidang  baik  itu  secara langsung  atau  tidak  langsung.  Pemanasan global  mengakibatkan  munculnya  banyak kelangkaan  air,  erosi  dan  abrasi  di  banyak tempat; berujung kepada kepunahan spesies-spesies hewan dan tanaman. Di sisi lain,  karena  naiknya  air  laut  menyebabkan banyak  negara-negara  kepulauan  terancam tenggelam satu persatu.
Besarnya dampak dari global warming membuatnya  menjadi  salah  satu isu  hangat  yang  di  bahas  dalam  setiap
pertemuan masyarakat internasional.
Konferensi  Stockholm  yang  dijelaskan  di atas  merupakan  salah  satu  langkah  awal yang  dilakukan  untuk  membahas  tentang global  warming  ini.  Selanjutnya  juga  ada konferensi Rio de Jainero yang dilaksanakan  pada  tahun  1992  yang menghasilkan United  Nations  Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah gas  rumah  kaca  di  atmosfer.    Selanjutnya untuk  mengatur  produksi  dari  gas  rumah kaca  ini,  maka  pada tahun  1997  dihasilkan Protokol  Kyoto  yang  bertujuan  untuk mengatur secara lebih detail terkait dengan produksi  rumah  kaca  oleh  suatu  negara (UNFCC, 2019). Protokol ini disahkan dan dianggap menjadi suatu rezim internasional yang  harus  dipatuhi  oleh  negara-negara yang  meratifikasinya.  Protokol  ini  disusun guna  mengatur  target  penurunan  emisi  dan target  waktu  penurunan  emisi  bagi  negara maju,  sedangkan  bagi  berkembang  tidak diberikan  kewajiban  untuk  menurunkan emisi.
Sebagai  suatu  rezim  internasional, apakah Protokol Kyoto sudah efektif dalam mencapai  tujuannya  untuk  mengurangi emisi  gas  rumah  kaca  dunia?  dalam penulisan  ini  akan  dibahas  tentang  seperti apakah  Protokol  Kyoto  itu  sendiri  serta bentuk-bentuk implementasinya oleh negara  agar  nantinya  dapat  melihat efektifitas  pelaksanaan  Protokol  Kyoto  ini sendiri.

## PEMBAHASAN

## A. Rezim Internasional
Suatu  rezim  dapat  muncul  dalam bentuk  secara  implisit  atau  eksplisit  yang terdapat dalam seperangkat prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan  yang  berkaitan  dengan  harapan para  aktor  yang  terlibat  dalam  bidang tersebut  yang  dalam  hal  ini  adalah  aktor masyarakat  internasional  dalam  menjalin hubungan internasional (Stephen D. Krasner,  1983).  Sebuah  rezim  tidak  dapat berdiri tanpa salah satu komponennya yaitu prinsip,  norma,  peraturan,  dan  prosedur pengambilan  keputusan  dengan  tujuan
untuk mebantu mewujudkan keinginan para aktor  hubungan  internasional,  sehingga tidak  jarang  juga  sebuah  rezim  dapat dianggap dapat mempengaruhi atau mengendalikan perilaku negara.
Dalam  memahami  sebuah  rezim internasional harus dipahami bahwa sebuah rezim  internasional  tidak  hanya  sebuah perjanjian  sementara  yang  tergantung terhadap kepentingan yang sedang berlangsung  (Stephen  D.  Krasner,  1983). Maksudnya  disini  sebuah  rezim  tidak tergantung pada komponen seperti kepentingan  masing-masing  aktor  sedang berlangsung,  sehingga  rezim  internasional memberikan  peluang  terjadinya  sebuah perjanjian  yang  bukan  bersifat  sementara dengan  memberikan  kerangka  yang  jelas yaitu seperangkat prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan  para  aktor  tersebut  (Stephen  D. Krasner, 1983).
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  sebuah  rezim  tidak  sama  dengan perjanjian,  dimana  perjanjian  terdapat kesepakatan-kesepakatan yang khusus dengan  tujuan  yang    sudah  di  tentukan berdasarkan  kepentingan  masing-masing pihak  yang  terlibat,  sedangkan  rezim memiliki kerangka  yang lebih besar karena berdasarkan keinginan atau harapan seluruh aktor  yang  terlibat  dan  tidak  berdasarkan keinginan salah satu aktor saja.

## B. Protokol Kyoto
Semenjak  masuknya  era  industri, dunia  ini  menjadi  semakin  tercemar  dan kotor.  Banyaknya  pertumbuhan  pabrik- pabrik yang pembuangan limbah sembarangan  semakin  membuat  bumi menjadi  tercemar  dan  mulai  terganggu kesehatannya.  Dikarenakan  semua  hal  itu, dan  karena  kepedulian  banyak  pihak  akan kesehatan  bumi,  membuat  masyarakat internasional  mulai memikirkan cara  untuk kembali  menyembuhkan  bumi.  Akhirnya tercetuslah  ide  untuk  membuat  sebuah badan  dimana  badan  tersebut  mengawasi dan  membatasi  setiap  gas  karbon  dan  gas rumah  kaca  yang  negara-negara  industri
keluarkan.  Lalu  setelah  pembuatan  badan tersebut,  tercetus  ide  lain  untuk  membuat sebuah  perjanjian  dimana  negara-negara industri haruslah mengurangi emisi karbonnya  dan  gas  rumah  kaca  lainnya. Adapun badan itu kita kenal sebagai United Nations Framework Convention on Climate Change ,  dan  perjanjiannya  kita  kenal hingga sekarang sebagai Protokol Kyoto.
Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian  internasional  yang  terhubung dengan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang mengikat anggotanya dengan menetapkan  target  pengurangan  emisi. Protokol  Kyoto  dibuat  di  Kyoto,  Jepang, pada  11  Desember  1997.  Di  tanggal  16 Maret  1998  hingga  15  Maret  1999,  dibuka penandatanganan protokol ini di PBB, New York, dan berhasil mengumpulkan 84 tanda tangan.  Protokol  Kyoto  baru entry  into force di tanggal 16  Februari 2005, tepat 19 hari setelahnya. Adapun komitmen pertama dari  pelaksanaan  Protokol  Kyoto  dimulai pada tahun 2008 hingga 2012.  Hingga  saat ini,  terdapat  192  pihak  (191  negara  dan  1 organisasi  regional)  yang  mengikatkan  diri dalam Protokol Kyoto (UNFCC, 2019).
“The  Kyoto  Protocol  is  a  legally binding agreement under which industrialized  countries  will  reduce  their collective emissions of greenhouse gases by 5.2%  compared  to  the  year  1990  (but  note that,  compared  to  the  emissions  levels  that would  be  expected  by  2010  without  the Protocol, this target represents a 29% cut). The goal is to lower overall emissions from six  greenhouse  gases  -  carbon  dioxide, methane, nitrous oxide, sulfur hexafluoride, HFCs,  and  PFCs  -  calculated  as  an average  over  the  five-year  period  of  2008- 12.  National  targets  range  from  8% reductions  for  the  European  Union  and some  others  to  7%  for  the  US,  6%  for Japan,  0%  for  Russia,  and  permitted increases of 8% for Australia and 10% for Iceland.” (Protokol Kyoto, 2019). (terjemahan:  “Protokol  Kyoto  adalah sebuah  persetujuan  sah  di  mana  negara- negara  perindustrian  akan  mengurangi
emisi  gas  rumah  kaca  mereka  secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah  emisi  pada  tahun  2010  tanpa Protokol,  target  ini  berarti  pengurangan sebesar  29%).  Tujuannya  adalah  untuk mengurangi  rata-rata  emisi  dari  enam  gas rumah  kaca  -  karbon  dioksida,  metan, nitrous  oxide,  sulfur  heksafluorida,  HFC, dan  PFC  -  yang  dihitung  sebagai  rata-rata selama  masa  lima  tahun  antara  2008-12. Target  nasional  berkisar  dari  pengurangan 8%  untuk  Uni  Eropa,  7%  untuk  AS,  6% untuk  Jepang,  0%  untuk  Rusia,  dan penambahan  yang  diizinkan  sebesar  8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia.”)
Dalam  pernyataan  diatas  kita  dapat melihat  bahwa  setiap  negara  memiliki angka yang berbeda untuk jumlah pengurangan  gas  emisi  mereka.  Hal  ini memang  diperbolehkan,  asalkan,  tingkat emisi negara tersebut masih ditingkat 1990. Tingkat  emisi  ini  ditetapkan  oleh  seluruh anggota  karena  di  era  1990-an  merupakan era meningkatnya emisi gas karbon dan gas rumah kaca (Michael Grubb, 1999). C. Protokol Kyoto sebagai Bentuk International Environmental Regimes Protokol  Kyoto  dipahami  sebagai merupakan sebuah rezim lingkungan internasional yang diadopsi pada tanggal 11 Desember  1997  di  bawah  perjanjian perubahan  iklim  PBB,  yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Protokol Kyoto merupakan  rezim  yang  tergolong  dalam obligasi,  di  mana  rezim  ini  menentukan langkah-langkah tertentu yang harus maupun dapat ditempuh oleh negara-negara yang meratifikasinya, yakni melalui prinsip kerjasama  yang  dianutnya.  Adapun  prinsip kerjasama  tersebut,  yakni  Perdagangan Emisi (Emission  Trading); Mekanisme Pembangunan  Bersih (Clean  Development Mechanism) dan  Implementasi  Bersama (Joint Implementation ) (UNFCC, 2019). Pembentukan Framework  Convention on  Climate  Control (UNFCCC)  dalam putaran Earth  Summit 1992  di  Rio  de
Janeiro  menghasilkan  sebuah  perjanjian internasional  untuk  menjaga  lingkungan hidup  serta  upaya  mereduksi  emisi  gas karbon  yang  menyebabkan  pemanasan global dan terganggunya climate system yang berdampak pada kesejahteraan makhluk  hidup. Kyoto  Protocol merupakan sebuah  protokol  tambahan  dari  UNFCCC sebagai update dari agenda pertemuan mereka  sebelumnya.  Bertempat  di  Kyoto, Jepang  pada  tahun  1997,  protokol  ini dibentuk  sebagai  upaya  realisasi  dan implementasi  dari  konvensi  UNFCCC  di mana  melibatkan  seluruh  negara  partisipan UNFCCC  termasuk  didalamnya  Amerika Serikat.
Penandatangangan Protokol Kyoto dimulai  pada  tahun  1998  dan berakhir  pada  tahun  1999  di  mana  seluruh negara UNFCCC menandatangani protokol ini. Protokol Kyoto sendiri mulai masuk ke dalam  masa  aktif  pada  tahun  2005  setelah Rusia  sebagai  negara  terakhir yang meratifikasi  protokol  pada  tahun  2004,  hal ini membuat Amerika Serikat menjadi satu- satunya negara signatory yang tidak pernah meratifikasi Protokol Kyoto, setelah mengundurkan  diri  pada  tahun  2001. Setelah mencapai ratifikasi dari 55 negara Annex
I UNFCCC yang diindikasikan  sebagai  negara  penyumbang gas  emisi  terbesar  di tahun  1990 atau  yang disebut juga dengan Annex B secara khusus dalam Kyoto Protocol , putaran pertama dari protokol  ini  dimulai  pada  tahun  2008  dan akan  berakhir  pada  akhir  tahun  2012. Dalam  situs  resmi  UNFCCC  disebutkan bahwa  saat  ini  terdapat  192 pihak  peserta peratifikasi yang  terdiri  dari  191  negara peserta  dan  1  organisasi    regional  yang menjadi pihak  peninjau  setelah  Kanada mengundurkan  dari  dari  protokol  pada akhir
tahun 2011 lalu
( http://www.bbc.co.uk , 2019).
Protokol  Kyoto  sebagai  bentuk  rezim lingkungan  internasional berfokus  pada upaya  penurunan  tingkat  emisi  gas  karbon yang ditujukan bagi negara-negara penghasil  gas  rumah  kaca  terbesar  dunia dengan  estimasi  rata-rata  5,2%  dalam
periode  pertama,  dibandingkan  dengan pada  tahun  1990.  Atau  29%  apabila dibandingkan  dengan  tahun  2010  tanpa upaya dari protokol. Namun persentasi rata- rata  ini  berkurang  menjadi  4,2%  setelah Amerika  Serikat  memutuskan  untuk  tidak meratifikasi  protokol  ini  pada  2001. Terdapat  6  jenis  gas  karbon  yang menyebabkan  efek  rumah  kaca  yang berusaha  untuk  direduksi  dalam  protokol ini  yakni  gas  karbon  dioksida,  gas metan, nitrous  oxide , sulfur  heksafluorida , HFC  dan  PFC.  Berbeda  dengan Annex di UNFCCC;  yang  terbagi  menjadi Annex I (negara  penyumbang  emisi  gas  karbon terbesar  pada  hingga  tahun  1990), Annex II (negara-negara  maju  yang  diwajibkan untuk  memberikan  bantuan  keuangan dalam  program  UNFCCC)  serta  negara non- Annex , Kyoto Protocol menerapkan ketiga  mekanisme  implementasinya  ke dalam dua Annex utama yakni Annex B   yang  umumnya  merupakan negara  maju  dengan  tingkat  industri  yang tinggi serta negara-negara non- Annex B yang umumnya merupakan negara  berkembang,  dan  tidak  dikenakan kewajiban  untuk  mengurangi  emisi  gas rumah kaca. Pengkategorian Annex ini menjadi  hal  yang  paling  populer  dalam analisis Kyoto  Protocol ,  di  mana  negara- negara  maju  Asia  dengan  tingkat  industri dan emisi karbon yang tinggi seperti China (serta negara Special Administration
Region -nya  seperti  Macau  dan  Hongkong), adapun Korea Selatan dan India yang masih dikategorikan  sebagai  negara  berkembang oleh PBB diposisikan sebagai Annex B dan membuat  pertanyaan  akan  keabsahan Kyoto  Protokol  dalam  salah  satu  bentuk Rezim  Lingkungan  Internasional  yang memiliki  tujuan  utama  untuk  mereduksi emisi  gas  karbon  global  seringkali  muncul (Michael Grubb, 1999).
D. Bentuk-bentuk Implementasi Protokol Kyoto Negara-negara yang
mengimplementasikan  protokol  ini  yaitu negara  yang  ikut  menandatangani  dan meratifikasi  Protokol  Kyoto.  Implementasi
tersebut  terwujud  melalui  tiga  mekanisme, yaitu International  Emissions  Trading (IET), Joint Implementation (JI), dan Clean Development  Mechanism  (CDM) dalam langkah  untuk  mengurangi  emisi  GHG (green house gases) (UNFCC, 2007) .
1. International  Emissions  Trading (IET)
Pada  mekanisme  ini,  terdapat perdagangan unit emisi gas antar negara yang  disebutkan  dalam  Annex  I Protokol Kyoto yang diatur dalam Pasal 17.  Isi  dari  pasal  17  protokol  tersebut yaitu:
“The  Conference  of  the  Parties  shall define the relevant principles, modalities,  rules  and  guidelines,  in particular  for  verification,  reporting and accountability for emissions trading.  The  Parties  included  in Annex B  may  participate  in  emissions  trading for  the  purposes  of  fulfilling  their commitments under Article 3. Any such trading  shall  be  supplemental  to domestic  actions  for  the  purpose  of meeting  quantified  emission  limitation and  reduction  commitments  under  that Article.” (Pasal 7 Protokol Kyoto).
Mekanisme ini menghasilkan
beberapa  skema  perdagangan  nasional dan  regional,  salah  satunya  yaitu the European  Union  Emission  Trading Scheme (EU ETS) yang juga merupakan operasi  perdagangan  emisi  terbesar (UNFCC,  2019) . EU  ETS  merupakan salah  satu  bentuk  implementasi  dalam bentuk  kerjasama  dalam  pengurangan emisi  negara.  Caranya  adalah  dengan menjual  kredit  atau  ijin  penurunan emisi  ke  negara-negara  maju  lainnya atau  negara  maju  yang  disebutkan dalam Annex I . Namun, istilah dominan yang sering terdengar dalam
perdagangan  ini  adalah carbon  market,
berdasarkan  pada  unsur  utama  GHG adalah  karbon  dan  selebihnya  disebut dengan carbon-dioxide equivalents.
2. Joint Implementation (JI)
Mekanisme  ini  disebutkan  dalam pasal  6  Protokol  Kyoto,  yaitu: For  the
purpose  of  meeting  its  commitments under  Article  3,  any  Party  included  in Annex  I  may  transfer  to,  or  acquire from,  any  other  such  Party  emission reduction  units  resulting  from  projects aimed  at  reducing  anthropogenic emissions  by  sources  or  enhancing anthropogenic  removals  by  sinks  of greenhouse  gases  in  any  sector  of  the economy, provided that:
a) Any  such  project  has  the approval of the Parties involved;
b) Any  such  project  provides  a reduction in emissions by sources,  or  an  enhancement  of removals  by  sinks,  that  is additional  to  any  that  would otherwise occur;
c) It does not acquire any emission reduction  units  if  it  is  not  in compliance  with  its  obligations under Articles 5 and 7; and
d) The  acquisition  of  emission reduction units shall be supplemental to domestic
actions  for  the  purposes  of meeting commitments under Article  3 (Pasal  6  Protokol Kyoto). Bentuk implementasi pada
mekanisme  ini  negara-negara  yang berada  di  bawah  Protokol  Kyoto mempunyai  hak  untuk  mentransfer maupun  memperoleh  ERUs (Emission Reduction  Units) yang  digunakan untuk  memenuhi  target  pengurangan emisi (http://ji.unfccc.int/index.html, 2019).  Caranya  adalah  dengan  adanya kerjasama  antar  negara  anggota  untuk saling berbagi ERUs dalam implementasi  bersama,  dimana  1  unit setara dengan 1 ton metrik CO 2 . 3. Clean Development Mechanism
(CDM) Pada mekanisme-mekanisme sebelumnya dijelaskan bahwa hubungan kerjasama maupun
perdagangan  hanya  melibatkan  negara Annex  I atau  negara  maju.  Pada
mekanisme  CDM,  negara  berkembang mulai  terlibat,  yaitu  dengan  cara hubungan  kerjasama  yang  dibentuk oleh  negara  maju  sendiri  dengan membuat  suatu  proyek  pengurangan emisi  gas  di  negara  berkembang. Melalui  proyek-proyek  tersebut  akan dihasilkan  atau  diperoleh  kredit  CER (Certified  Emission  Reduction) yang setara  dengan  1  ton  CO 2 (UNFCC,
2019).  Salah  satu  negara  yang  bisa dijadikan  target  proyek  tersebut  adalah Indonesia.  Beberapa  pihak  asing  telah menjalin kerjasama atas proyek tersebut dengan  Indonesia.  Terdapat  berbagai bentuk  kerjasama  bilateral  maupun multilateral  seperti  NEDO  (Jepang), GTZ  (Jerman)  maupun  Bank  Dunia dalam mempromosikan mekanisme pembangunan  bersih  dalam  kerangka AIJ (activities  implemented  jointly),
meskipun  belum  memperoleh  CER (Hannan Nugroho, 2019).
E. Efektifitas  Protokol  Kyoto  sebagai Bentuk International  Environmental

## Regimes
Pada  dasarnya  pelaksanaan  sebuah rezim harus mampu mengikat dan mempengaruhi  fokus  tertentu    yang menjadi tujuan terbentuknya rezim tersebut.    Ini  berkaitan  dengan  efektif  atau tidaknya  kinerja  dari  rezim  itu  sendiri. Protokol  Kyoto  sebagai  sebuah  rezim internasional  yang  bergerak  dalam  bidang lingkungan dipandang tidak mampu bekerja secara  efektif.  Hal  ini  terlihat  dengan adanya  beberapa  bukti  nyata.    Hal  kecil yang  mencirikan  Protokol  Kyoto  sebagai rezim  yang  kurang  efektif  adalah  hal ratifikasi. Protokol
Kyoyo sebagai perjanjian  internasional,  tidaklah  memiliki compulsive
enforcement mechanism . Meskipun  negara-negara  yang  meratifikasi memiliki obligasi dalam perjanjian tersebut,  negara  tidak  dapat  dipaksa  untuk menghentikan
aktifititasnya yang merugikan (Nick Mabey, et.all., 1997).
Selain  itu,  dari  awal  perancangan Protokol Kyoto ini sudah terdapat hal yang memang  kurang  dipahami,  yakni  terdapat
negara  yang  menandatangani  Protokol Kyoto namun tidak meratifikasinya. Amerika  Serikat  salah  satu  contohnya, sebagai  negara  industri  yang  maju  dan Negara  yang  menandatangani  Protokol Kyoto  tetapi  Amerika  Serikat  tidak meratifikasinya.  Tidak  jelas  alasan  yang disampaikan  Amerika  Serikat  mengapa tidak meratifikasi, namun ini menjadi salah satu  kekurangan  dari  protocol  Kyoto  yang menyebabkan kinerjanya dipandang kurang mengikat dengan baik.
Selain  itu,  Protokol  Kyoto  yang bertujuan  untuk  mengurangi  penggunaan emisi karbondioksida ini memiliki bebeberapa mekanisme dalam pengaplikasiannya. Diantaranya,
perdagangan  emisi  ( emission  trading ,  ET), penerapan  bersama  ( joint  implementation ,
JI)  dan  mekanisme  pembangunan  bersih ( clean  development  mechanism ,  CDM).
Disini  yang  menjadi  sorotan  utama  dalam kinerja  dari  aturan  Protokol  itu  sendiri adalah poin ke-3 mekanisme pembangunan bersih.  Mekanisme  ini  melibatkan  negara- negara  berkembang  (selain Annex  I )  , dimana  negara Annex  I yang  industrinya sudah  maju,  bisa  bekerjasama  dengan negara  berkembang  untuk  mengurangi penggunaan  emisi  di  negaranya  dengan cara  menjalankan  proyek-proyek  atau industri  di  negara  berkembang.  Dengan alih-alih  membantu  peningkatan  negara berkembang,  namun  hal  ini  dipandang sebagai  suatu  kekuasaan  yang  sepihak.  Ini akan merugikan negara-negara berkembang yang nantinya mungkin saja akan ketergantungan  terhadap  industri  yang diberikan negara Annex I (UNFCC, 2007). Kemudian  hal  lain  adalah  tentang perdagangan  emisi.  Ini  diartikan  sebagai menjual  atau  membeli  izin  penggunaan emisi.  Dengan  kata  lain  selama  negara tersebut  mampu  membeli  izin  maka  akan terus menggunakan emisi nya. Lagi-lagi hal ini dipandang tidak efektif karena berhubungan dengan kerugian dan keuntungan  yang  sepihak  bagi  negara- negara maju. Mengingat
negara berkembang yang lebih rendah
perekonomiannya  akan  lebih  sulit  untuk membeli  perizinan  tersebut.  Kedua  hal tersebut sangat berkaitan. Jika negara maju bisa  membeli  izin  penggunaan  emisi, sedangkan  negara  berkembang  tidak,  dan negara  maju  boleh  melakukan  kegiatan perindustriannya di negara berkembang. Ini sangat  menguntungkan  bagi  negara-negara maju.  Kurangnya  komitmen  dari  negara- negara  maju  tersebut  semakin  menambah ketidak efektifan Protokol Kyoto. kemudian  diusulkan  suatu  mekanisme pengganti  Protokol  Kyoto  yaitu  sebuah mekanisme  insentif  untuk  pencegahan deforestasi  yang  dikenal  dengan Reducing
Emissions from Deforestation in Developing Countries (RED) pada Konferensi  para  Pihak  (COP)  ke  11  di Montreal  pada  tahun  2005  yang  kemudian ditindaklanjuti pada COP ke 12 di Nairobi. Hal  tersebut  menambah  pandangan  buruk terhadap kinerja dan pengaruh dari protokol Kyoto itu sendiri (Leo Peskett, 2019).

## KESIMPULAN
Ancaman  perubahan  iklim  yang semakin  nyata  mendorong  komunitas global  untuk  melakukan  upaya  bersama untuk  mencegah  dan  memeranginya.  Awal tahun 1990-an menjadi tonggak munculnya rezim perubahan iklim global yang ditandai dengan  terbentuknya  UNFCCC  pada  tahun 1992. Pembentukan kerangka kerja PBB ini diharapkan  dapat  menjadi  wadah  bagi pelaksanaan negosiasi antara negara-negara di  dunia  untuk  menyepakati  mekanisme pencegahan  dan  penanganan  perubahan iklim. Penyebab utama terjadinya perubahan  iklim  adalah  emisi  gas  rumah kaca  yang  dihasilkan  oleh  maraknya pembangunan dan industrialisasi di negara- negara  maju.  Selain  itu  pemakaian  bahan bakar  fosil,  pemakaian  sumber  daya  alam yang berlebihan dan penebangan liar hutan merupakan sumber utama emisi.
Meskipun Protokol Kyoto mewakili lambang prestasi diplomatik, namun efektifitasnya rendah, keberhasilannya jauh dari  meyakinkan.  Memang,  laporan  yang
diterbitkan  dalam  dua  tahun  pertama terhitung  perjanjian  berlaku  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  peserta  akan  gagal memenuhi  target  emisi  mereka.  Bahkan jika target terpenuhi, bagaimanapun, manfaat utama untuk lingkungan tidak akan signifikan  dikarenakan  Amerika  Serikat, sebagai  emitor  terkemuka  gas  rumah  kaca (sekitar  25%  dari  total),  tidak  terlibat  dan tunduk dengan Protokol  Kyoto, dan China, emitor  kedua  terkemuka,  tidak  perlu  untuk membatasi  emisi  karena  statusnya  sebagai negara  berkembang.  Pengurangan  emisi yang  disebutkan  dalam  protokol  itu  terlalu sederhana  untuk  menampilkan  signifikansi perbedaan  suhu  global  dalam  beberapa dekade berikutnya, bahkan jika sepenuhnya tercapai  dengan  partisipasi  AS.  Sementara itu, beberapa negara berkembang berpendapat  bahwa  meningkatkan  adaptasi terhadap  variabilitas  iklim  dan  perubahan adalah sama pentingnya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi Sapta Gelora Aritonang, Kajian Isu Pemanasan Global, Sebuah Kritik Terhadap Studi Lingkungan  Hidup  Dalam  Paradigma  Hubungan  Internasional ,  http://www.theglobal review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#.U7lWHPmSyAl,  diakses pada tanggal 1 Juni 2019
Canada to Withdraw from Kyoto Protocol. , http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada 16151310, diakses pada tanggal 4 Juni 2016
Clean Development Mechanism,
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/271 8.php, diakses pada tanggal 5 Juni 2019
Grubb, Michael. the Kyoto Protocol . London: The Royal Institute. 1999.
Hannan  Nugroho, Ratifikasi  Protokol  Kyoto,  Mekanisme  Pembangunan  Bersih  dan Pengembangan Sektor
Energi Indonesia:
Catatan
Strategis , http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10505/2254/,  diakses  pada tanggal 5 Juni 2019 International Emissions Trading, http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/2731.php,
diakses pada tanggal 5 Juni 2019
Joint Implementation, http://ji.unfccc.int/index.html, diakses pada tanggal 5 Juni 2019 Krasner, Stephen D. International Regimes . New York: Cornell University Press. 1983. Leo Peskett, How did forests fare in Nairobi? , https://www.odi.org/comment/66-did-forests- fare-nairobi, diakses pada tanggal 5 Juni 2019
Mabey,  Nick  et.all., Argument  in  he  Greenhouse:  The  International  Economics  of Controlling Global Warming London: Routledge, 1997 Protokol Kyoto United Nations Framework Convention
on Climate
Change, http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php, diakses pada tanggal 4 Juni 2019 United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change, Introduction:  Overview  of institutions, mechanisms and arrangements under the Convention , http://unfccc.int/focus/overview/items/7756.php, diakses pada tanggal 1 Juni 2019
United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change, Status  of  Ratification  of  the Kyoto  Protocol ,  http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php, diakses pada tanggal 1 Juni 2019
United Nations Framework Convention on Climate Change. the Kyoto Protocol Mechanisms. Bonn: UNFCC. 2007.