Jurusan  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Bangka  Belitung.  Balun  Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172.
Email: sujad.m13@gmail.com

## JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020 DOI: 10.14710/jiip.v5i2.8514
Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung
Sujadmi 1 & Bahjatul Murtasidin 2
1 Jurusan Sosiologi, Universitas Bangka Belitung 2 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
Dikirimkan: 16 Juli 2020
Direvisi: 3 September 2020 Diterbitkan: 30 September 2020
Pendahuluan epulauan Bangka Belitung adalah salah satu provinsi bercirikan kepulauan terbesar  di  Indonesia  yang  memiliki  wilayah  pesisir  sangat  luas  dengan beragam  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Kondisi  ini memberikan  peluang  sekaligus  ancaman  tersendiri.  Disatu  sisi,  terdapat  potensi sumberdaya kelautan yang menjadi keunggulan komparatif  sekaligus kompetitif yang harus dioptimalkan sehingga bisa menjadi leading sector pembangunan. Akan tetapi, pada sisi lainnya persoalan ekologi, sosial-ekonomi, dan kelembagaan menjadi ancaman

## K

## INTISARI
Perebutan  akses  dan  konflik  pemanfaatan  atas  ruang  laut  di  Kepulauan  Bangka  Belitung merupakan konsekuensi logis atas sifat laut yang open access , dimana hampir 80% wilayah provinsi ini adalah lautan dan pesisir. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah berlangsung. Dengan meminjam pendekatan sosio-spasial dari Levebvre, penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan  metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  (RZWP3K)  berjalan  secara  dinamis  bahkan  menjadi  arena  kontestasi konflik  kepentingan.  Di  satu  sisi,  kesejahteraan  nelayan  dan  potensi  kekayaan  alam  di  laut (timah) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada sisi yang berseberangan, aspek ekologi atas dampak dari aktifitas penambangan timah di laut juga wajib diperhatikan. Perda RZWP3K adalah sarana yang mengakomodir konflik kepentingan yang terjadi.
Dalam konsep sosio-spasial, pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator sulit untuk  mengabaikan  nilai  guna  atas  ruang  laut,  sehingga  dalam  pemanfaatnnya harus  diatur.  Tetapi  dalam  proses  penetapan  Perda-nya,  pemerintah  tidak  bisa bersikap netral terhadap kepentingan antar aktor, Hal ini terlihat dari kepentingan- kepentingan  berbagai  pihak  yang  diakomodir  oleh  pemerintah  melalui  zonasi wilayah pemanfaatan ruang laut di Bangka Belitung

## Kata Kunci
Bangka Belitung; ekonomi politik; konflik; negosiasi; tata ruang laut
serius  akibat  dari  konflik  kepentingan,  tumpang  tindih  kewenangan  dan  kompetisi dalam pengelolaannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang tak bisa dihindari dari sifat laut yang open  access dan mengakibatkan terbukanya ruang untuk saling berbeda kepentingan  (Annisa,  Satria,  &  Kinseng,  2009).  Sifat open  acess tersebut  tidak  lepas pemahaman  bahwa  sumber  daya  alam  adalah  bersifat  milik  bersama  ( common  pool resource ),  sehingga  mendorong  semua  pihak  untuk  memanfaatkan  sumber  daya, termasuk  sumber  daya  kelautan  semaksimal  mungkin  (Royandi  &  Keiya,  2019). Akibatnya,  sangat  sulit  dilakukan  pengendalian,  karena  perkembangan  eksploitasi sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir akhir-akhir ini telah menjadi market driven yang  bernilai  ekonomis  tinggi,  sehingga  mendorong  eksploitasi  sumberdaya  kelautan dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar (S. Stanis., Supriharyono., 2007). Pada kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, timah adalah sumber daya alam  yang  tidak  hanya  terkandung  di  daratan,  tetapi  juga  diwilayah  lautan  Bangka Belitung.  Timah telah ditambang sejak 3 abad lalu dengan kontrol rezim yang berbeda- beda (Erman, 2017). Bahkan, sampai sekarang aktivitas penambangan timah pun masih tetap berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa, Bangka Belitung adalah daerah yang sangat  bergantung  kepada  timah  sebagai  industri  ekstraktif.  Dominasi  dari  sektor tersebut terlihat jelas pada statistik ekonomi makro dimana sektor pertambangan dan penggalian mineral logam dan bukan logam dan sektor industri logam dasar masing- masing memberikan kontribusi sebesar 13,85 persen dan 15,71 persen terhadap total perkembangan PDRB ADHK selama periode tahun 2010 hingga tahun 2017 (BPS, 2018). Di  tingkat  lokal  meskipun  tidak  tertangkap  dalam  statistik  resmi,  namun  kegiatan pertambangan  rakyat  mampu  berkontribusi  terhadap  pendapatan  masyarakat pertambangan yang berefek pada masyarakat non pertambangan di sekitarnya (Sulista, Ibrahim, & Pratama, 2019).
Sengkarut  pertimahan  di  Bangka  Belitung  berawal  dari  terjadinya  deregulasi pertimahan nasional. Sebelum tahun 2000, kegiatan pertambangan timah sebenarnya dilakukan secara sentralistik oleh Negara melalui perusahaan yang diberi izin (Yunianto, 2009).  Sejak  timah  terbuka  dan  bebas  di  era  pasca  orde  baru,  muncul  kompetitor perusahaan timah Negara yang ikut mengeksploitasi timah, termasuk di kawasan pesisir. Jika  dulu  penambangan  lepas  pantai  hanya  menjadi  monopoli  perusahaan  tambang timah yang memperoleh ijin dari pemerintah pusat saja, maka sejak reformasi bergulir konsesi penambangan timah lepas pantai seakan menjadi milik semua (Sulista, Ibrahim, &  Pratama,  2019).    Akibatnya,  tarik-menarik  penambangan  timah  di  kawasan  pesisir bangka Belitung menjadi problem baru ketika nelayan menampakkan perlawanan atas agresi  perusahaan  timah  (Pratama,  2018).  Pengakuan  para  nelayan  mengungkapkan bahwa  operasi  tambang  timah  diwilayah  pesisir  laut  telah  mengurangi  daya  tangkap nelayan dan jarak melaut yang semakin menjauh (Haryadi & Wahyudin, 2018).
Fenomena di atas merupakan sebuah realitas politik yang sulit untuk dihindari akibat  dari  lemahnya  tatakelola  ruang  laut  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca Deregulasi Pertimahan Nasional. Pergeseran aktivitas penambangan  timah  dari  daratan  ke  wilayah  pesisir  laut  yang  berdampak  pada intensitas konflik dan potensi degradasi lingkungan, pada akhirnya menyadarkan para stakeholder  di  Bangka  Belitung  bahwa  tidak  ada  pilihan  lain  dalam  aspek  kebijakan perencanaan  pembangunan  selain  penataan  ruang  laut.  Penataan  ruang  laut  Bangka
Belitung tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda ini disusun dengan sangat dinamis karena menjadi arena kontestasi berbagai aktor yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber ekonomi kelautan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjelaskan tentang konflik antar aktor dalam pembentukan Perda ini.
Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  sumber  data priemer  berasal  dari  11  informan,  yang  terdiri  dari  perwakilan  kelompok  nelayan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dan aparat desa. Sumber data primer ini didukung  oleh  data  sekunder  sebagai  penguat  kajian  yan  berasal  dari  dokumen- dokumen  relevan  dengan  kajian.  Data  diolah  dengan  menggunakan  model  analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Model analisis ini terdiri dari  pengumpulan, reduksi, penyajian data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

## Sosio-Spasial: Pendekatan dalam Penataan Ruang Laut
Peningkatan  kualitas  kesejahteraan  hidup  masyarakat  dan  lingkungan sekitarnya  dapat  dilakukan  dengan  penataan  ruang.    Penataan  ini  haruslah  diawali dengan  perencanaan  tata  ruang  sebagai  fase  awal  yang  sangat  penting.  Hal  ini disebabkan  karena  perencanaan  dalam  tata  ruang  merupakan  elemen  dasar  yang sangat vital bagi pengendalian dan pemanfaatan ruang sekaligus. Beberapa faktor yang dijadikan  bahan  pertimbangan  dalam  perencanaan  ini  diantaranya  adalah  kegiatan ekonomi  masyarakat  laut  dan  pesisir,  termasuk  kawasan-kawasan  budidaya  dan pelestarian kawasan lindung. Seluruh kepentingan idealnya dapat diakomodir dalam proses perencanaan penataan ruang sehingga tidak ada persoalan dalam pemanfaatan ruang laut (Aminah, 2016).
Sebagai  provinsi  kepulauan,  Bangka  Belitung  memiliki  luas  wilayah  sebesar 81.582  kilometer  persegi.  Hanya  21  %  berupa  daratan  (setara  dengan  16.281  KM 2) , sedangkan sisanya seluas 79 %  (65.301 KM 2 ) merupakan lautan. Artinya, provinsi ini memiliki  wilayah  pesisir  yang  sangat  luas  (Zulkarnain,  Erman,  Pudjiastuti,  & Mulyaningsih,  2005).  Dengan  luasnya  wilayah  pesisir  yang  dimiliki,  Bangka  Belitung dihadapkan  pada  persoalan  pemanfaatan  ruang  laut.  Tumpang  tindih  regulasi  dan pemanfaatan ruang laut yang berujung pada konflik kepentingan berakibat pada tidak optimalnya  pemanfaatan  ruang  laut  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung.  Padahal, ruang laut bernilai nilai guna yang setara dengan waktu (Lefebvre, 1991), yang idealnya menjadi leading  sector pembangunan  sekaligus bargaining  position bagi  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Dengan  julukan  sebagai  pulau  timah,  seharusnya  royalti atas eksploitasi kekayaan alam ini mampu menjadikan provinsi ini sebagai daerah maju dengan pembangunan yang merata. Tetapi realita yang terjadi adalah bahwa kontribusi timah terhadap PAD langsung tidak seberapa besar dimana Pemerintah Bangka Belitung hanya dapat 3% dari total laba perusahaan dan itu pun dibagikan lagi untuk berbagai sektor pembangunan. Timah juga seharusnya menjadi daya tawar ( bargaining position) dengan pemerintah pusat untuk memperoleh berbagai program pembangunan strategis nasional.
Pada  kasus  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  terdapat  beberapa  faktor yang  saling  mempengaruhi  dari  tidak  optimalnya  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir. Faktor  utamanya  disebabkan  karena  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan sumberdaya  pesisir  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  yang  selama  ini  dijalankan  tidak tertata sesuai dengan penataan ruang yang baik dan lebih bersifat sektoral. Oleh karena itu,  pendekatan  holistik  dan  terintegasi  seharusnya  dapat  dilakukan  secara berkelanjutan agar lebih optimal (Sunyowati, 2008).
Salah  satu  pendekatan  yang  holistik  dan  terintegasi  dalam  mengatasi problematika  tata  ruang  yang  terjadi  di  Bangka  Belitung  adalah  dengan  pendekatan sosio-spasial dari  Lefebvre.  Kerangka  pemikiran  yang  dibangun  oleh  Lefebvre  ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit untuk mengabaikan nilai  guna  atas  suatu  ruang.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  haruslah  menjadi  regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani kepentingan antar aktor dalam memanfaatkan ruang yang ada. Lebih jauh, Lefebvre mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap netral  terhadap  kepentingan  antar  aktor  (masyarakat  dan  swasta/pemodal)  dalam pemanfaatan ruang yang ada (Lefebvre, 1991).
Melakukan  tatakelola  ruang  laut  untuk  beragam  penggunaan  di  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilacak melalui penetapan visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Laut,  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  yang  Maju, Aman, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna”. Visi ini secara jelas menggambarkan bahwa mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil  haruslsah  dilakukan  dengan  baik,  sehingga  dapat  berdampak  pada pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  masyarakat  kepulauan  Bangka  Belitung dapat terwujud.
Penetapan  visi  di  atas  kemudian  sejalan  dengan  penataan  zonasi  kawasan pesisir, sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No.1/2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Kemudian, UU ini mengamanatkan kepada seluruh daerah  untuk  menerbitkan  sebuah  regulasi  tentang  penataan  wilayah  pesisir  melalui RZWP3K. RZWP3K ialah sebuah rencana penentuan arah penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pada pola ruang yang boleh dilakukan pemanfaatan atau pun pada pola ruang yang tidak boleh dilakukan pemanfaatan sumberdaya.
Perda tentang RZWP3K disusun berdasarkan hirarki penataan ruang yang telah di  amanahkan  oleh  Undang  –Undang,  yang  terdiri  dari  4  (empat)  zonasi,  yaitu  zona pemanfaatan umum, zona konservasi, zona strategis nasional tertentu, dan zona alur laut sebagaimana yang tertera dalam bagan di bawah ini:

## Bagan 1. Alokasi Ruang dalam RZWP3K
Sumber : Diolah dari UU No.27/2007 jo UU No 1 Tahun 2014
Keempat  alokasi  ruang  tersebut  di  atas,  diakomodir  dalam  Peraturan  Daerah RZWP3K nomor 3 Tahun 2020. Secara garis besar, perda ini terdiri dari 4 (empat aspek), yaitu  perencanaan,  pengelolaan,  pengawasan,  dan  pengendalian.  Keempat  aspek  ini merupakan  panduan  interaksi  dalam  memanfaatkan  sumberdaya  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seccara berkelanjutan.

## Konflik, Negosiasi dan Kontestasi Kepentingan dalam RZW3K
Ruang pada dasarnya adalah sebuah area sekaligus alat yang dapat berfungsi untuk melestarikan tatanan ekonomi-politik. Karakteristik dari ruang adalah interaktif dari kelompok aktor pemerintah, masyarakat dan swasta (pengusaha). Oleh sebab itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik tata ruang pun tidak dapat terhindarkan (Aminah,  2016).  Demikian  pula  praktik  penataan  ruang  laut  di  Bangka  Belitung.  Sulit untuk  dibantah  bahwa  praktik  penataan  ruang  laut  melalui  RZWP3K  ini  tidak  dapat terlepas  dari  konflik  dan  kontestasi  berbagai  aktor  yang  berkepentingan.  Pertanyaan yang  kemudian  muncul  adalah  mengapa  hal  ini  bisa  terjadi  ?  Setidaknya  terdapat  5 (lima) alasan yang bisa dijadikan bahan analisis. Pertama, ruang pada dasarnya adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi yang tidak netral (Lefebvre, 1991).  Oleh  karenanya,  ruang  memiliki  karakteristik  yang  sangat  interaktif  antara
pengusaha  (investor/kapitalis),  pemerintah  (negara),  dan  masyarakat.  Kedua,  ruang dapat  memainkan  peranannya  sebagai  fungsi  sosio-ekonomi.  Ketiga,  sifat/karakter ruang  sebagai  objek  hidup  bergerak  dan  saling  bertabrakan  dengan  ruang  lainnya. Keempat, kontestasi penataan ruang pada dasarnya adalah perjuangan dari kelas-kelas untuk mendapatkan dan menguasai kegiatan produksi dan reproduksi dalam ruang itu (Lefebvre, 1991). Kelima, ruang merupakan instrumen politik yang memiliki nilai guna. Oleh  karenanya,  keberpihakan  aktor  yang  membuat  regulasi  tata  ruang  sulit  untuk dihindari.
Persoalan  ruang  laut  yang  masih  tumpang  tindih  di  Bangka  Belitung  telah berakibat pada konflik pemanfaatan sektor kelautan, terutama konflik penambangan timah  yang telah bergeser dari daratan ke pesisir. Petaka konflik pertimahan di Bangka Belitung  dapat  teridentifikasi    sekurang-kurangnya  oleh  dua  faktor.  Pertama,  sejarah masa lalu yang menujukkan bahwa timah telah menjadi komoditas konflik oleh elit-elit penguasa sejak dari dulu. Kedua, kekacauan tata ruang daerah Bangka Belitung akibat deregulasi kebijakan pertimahan nasional (Sulista et al., 2019). Sebelum tahun 2000, kegiatan  pertambangan  timah  sebenarnya  dilakukan  secara  sentralistik  oleh  negara, dimana  hanya  perusahaan  yang  diberi  izin  oleh  pemerintah  pusat  saja  yang  dapat menambang (Yunianto, 2009). Sejak timah terbuka dan bebas di era pasca orde baru, muncul  kompetitor  perusahaan  timah  negara  yang  ikut  mengeksploitasi  timah, termasuk  di  kawasan  pesisir.  Jika  dulu  penambangan  lepas  pantai  hanya  menjadi monopoli perusahaan tambang timah yang memperoleh ijin dari pemerintah pusat saja, maka sejak reformasi bergulir konsesi penambangan timah lepas pantai seakan menjadi milik semua (Pratama, 2018).
Ibarat buah simalakama yang dihadapai. Ruang laut dan pesisir Bangka Belitung yang notabene -nya barang publik yang dikuasai negara, mengandung potensi ekonomi kelautan (terutama timah) yang harus dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Akan tetapi peranan komoditas timah untuk Bangka Belitung  belum optimal. Hal ini dapat terlihat  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hanya  3%  dari  total  laba  perusahaan penambang timah dan itu pun dibagikan lagi untuk berbagai sektor pembangunan.  Hal ini  diperparah  dengan  kerusakan  dan  degradasi  lingkungan  yang  terjadi  akibat  dari semakin tidak terkendalinya penambangan (Yunianto, 2009).
Hasil PAD yang tidak optimal dan potensi kerusakan lingkungan di wilayah laut ini menjadi salah satu penyebab benturan kepentingan. Akibatnya, konflik tidak dapat terhindarkan. Karakter konflik tambang timah yang terjadi di Bangka Belitung berbeda dengan  konflik  tambang  diwilayah  lainnya  (Zulkarnain  et  al.,  2005).  Konflik  tambang timah  di  Bangka  Belitung  ini  setidaknya  dapat  didekati  dengan  4  (empat)  isu  yang dikonflikkan, yaitu (1) persoalan dalam mengakses sumber daya (timah), (2) persoalan lahan  yang  terdampak  dari  aktifitas  penambangan  timah,  (3)  persoalan  degradasi lingkungan  sebagai  akibat  aktifitas  penambangan,  dan  (4)  persoalan  pemberdayaan masyarakat.  Keempat  persoalan  tersebut  pada  prinsipnya  tidak  terlepas  dari  aktor ( Stakeholder /Pemerintah/  masyarakat/perusahaan, spekulen /pemodal,  dan  aparat keamanan) yang terlibat dalam proses eksploitasi sumber daya timah dan bagaimana relasi diantara ketiganya.
Terdapat berbagai sikap dan reaksi yang ditunjukkan oleh pihak berkepentingan dalam konflik tambang timah di Bangka Belitung. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) bentuk
sikap. Pertama, akomodatif moderat. Kedua, resistensi/ protes keras. Ketiga, abu-abu karena  kelompok  masyarakat  terbelah  menjadi  pro  dan  kontra  (Sulista  et  al.,  2019). Semua pihak mengklaim pemanfaatan kekayaan sumber daya dalam wilayah yang sama, pesisir,  adalah  berkah.  Namun,  asumsi  pertambangan,  terutama  yang  berkarakter konvensional-ekstraktif,  merusak  kelestarian  ekosistem  yang  menjadi  syarat  utama keberlangsungan usaha kelautan, perikanan, dan juga wisata pesisir.  Lebih kompleks, konflik  ini  juga  berlangsung  dalam  tatar  vertikal  dan  horizontal.  Dilema  kewenangan antar tingkat otoritas pemerintah dan penegak hukum, juga antara pemerintah daerah, masyarakat, dengan korporasi negara, adalah sebuah bentuk konflik hierarkial. Konflik antar  pemerintah  pada  level street  bureaucracy (Desa/Kelurahan)  dengan  warganya sendiri,  ataupun  friksi  antara  kelompok  pro  dan  kontra  terhadap  pertambangan  laut menjadi contoh konflik horizontal.
Saling  klaim  arena  kuasa  atas  wilayah  pesisir  adalah  bentuk  pertikaian  paling kentara  dalam  debat  konflik  terbuka  pertambangan  timah  laut  di  Bangka  Belitung. Pemilik  IUP  dan  pengusaha  merasa  paling  berhak  atas  rencana  usaha  pertambangan dengan  dalil  legalitas  dan  perwujudan  dari  otoritas  negara.  Sementara  warga  pesisir sebagai  penghuni  sejak  lama  dengan  segala  aktivitasnya  tak  ingin  penghidupannya terganggu oleh eksternalitas pertambangan laut. Pun warga pesisir yang mengakomodir kehadiran tambang laut tetap saja dimotivasi oleh rasio ganti rugi yang juga berangkat dari klaim sebagai pemilik kuasa atas lahan/wilayah pesisir (interview Joni, 20/6/2020). Ditambah  dengan  kehadiran  tren  baru  pembangunan  pariwisata  yang  turut mengoptimalisasikan potensi pesisir (Haryadi & Wahyudin, 2018).
Kompleksitas  persoalan  di  atas,  pada  dasarnya  telah  menuntut  negara  untuk hadir  dalam  posisi  yang  lebih powerfullness dan  paling  menentukan  dalam  konflik pertambangan timah laut di kawasan pesisir Bangka Belitung agar tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan pilihan optimalisasi sumber daya yang komprehensif pada zona pesisir. RZWP3K merupakan hasil akademik yang menyarankan perlunya  pengaturan  pemanfaatan  tata  ruang  laut.  Dalam  konteks  Bangka  Belitung, penyusunan  dokumen  ini  menimbulkan  permasalahan  rumit  sehingga  proses penyusunan  sampai  pengesahannya  pun  memakan  waktu  relatif  lama.  Sekurang- kurangnya, teridentifikasi 3 (tiga) penyebab utamanya. Pertama penetapan batas zonasi laut harus diakui bahwa lebih sulit untuk dilakukan karena tidak ada data ruang yang cukup dan konsisten, sifat multidimensional lingkungan laut, dan kekurangan informasi tentang sumber daya laut yang akurat, lengkap, dan terkini (Sunyowati, 2008). Selain itu,  simpang  siur  isu,  wacana,  dan  polemik  yang  direkonstruksi  di  masyarakat,  serta proses  komunikasi  yang  tersendat  antar  pihak  berkepentingan  ikut  menjadi trigger utama konflik tambang timah di wilayah pesisir sehingga sangat menghambat proses penysunan dan penetapan RZWP3K.
Penyebab  kedua,  zonasi  pada  dasarnya  berkaitan  erat  dengan political environment ,  politik  penguasaan  dan  pemilikan  sumber  daya  alam  dan  perdagangan produk  turunannya.  Dalam  hal  ini  politik  berkaitan  dengan  kekuatan  dan  kekuasaan pasar yang sulit untuk dilawan (Murtasidin & Sigalingging, 2020). Penyebab ketiga, hasil studi yang mendorong penciutan WIUP perusahaan tambang terutama milik PT. Timah (Persero) Tbk, padahal perusahaan sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Kondisi ini tentu menjadikan proses penyusunan menjadi lebih lama karena tarik ulur kepentingan.
Pilihan sikap antar pelaku usaha di kawasan pesisir adalah sama-sama saling mengklaim bahwa semua pihak mengoptimalisasi keuntungan versi sendiri dengan menegasikan eksistensi pihak yang lain.
Bagan 2 Proses perebutan sumber daya timah di kawasan pesisir Bangka Belitung
Sumber : Sulista et al., 2019
Kondisi di atas merupakan sengkarut pertimahan akibat penataan ruang yang masih tumpang tindih. Padahal, kerangka dasar bangunan paradigma tentang penataan ruang  telah  lama  terkonstruksi    dengan  menggunakan  metode  dialektika  ruang (Lefebvre, 1991).  Ada dinamika dalam RZWP3K. Dinamika itu telah menjadikan ruang laut sebagai arena kontestasi kepentingan oleh beragam aktor. Sulitnya mengatur ruang (laut) secara proporsional, optimal dan berkesinambungan terlihat dari proses panjang penyusunan Perda RZWP3K di Bangka Belitung.
Penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu baru dapat terlaksana dengan baik setelah dikeluarkannya UU no 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang WP3K. Perencanaan itu terdiri dari empat hirarki, yakni mulai dari rencana  strategis  yang  memberi  arah  kebijakan  lintas  sektor,  rencana  zonasi  yang menjaga  keseimbangan  ekologi  dan  ekonomi  dalam  tata  ruang  terpadu,  rencana pengelolaan hingga penyusunan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil tersebut.
Prosesnya  penyusunan  Perda  ini  seiring  sejalan  dengan  konflik  tambang  yang masih terjadi. Walaupun eskalasi konfliknya berbeda-beda. Seperti misalnya di wilayah Bangka  Selatan,  tepatnya  di  wilayah  Batu  Perahu.  Temuan  dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  ternyata,  jauh  sebelum  perda  ini  disusun,  kelompok  nelayan  di wilayah  ini  secara  tegas  menolak  kegiatan  pertambangan  di  wilayah  pesisir,  apalagi Perda  RZWP3K  memberikan  ruang  “tambang”  kepada  penambang  (BUMN/swasta). Politik resistensi ini bukan tanpa alasan. Beberapa faktor penyebab nelayan melakukan protes yaitu pertama , mereka menolak 0-12 mil sebagai wilayah tambang, sehingga jalur nelayan terganggu, dan akan berdampak pada jumlah tangkapannya. Selain itu, dasar
laut akan rusak apabila ditambang sedangkan reklamasi atas kerusakan tersebut diyakini tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Kedua, tidak ada jaminan keamanan bagi aktivitas  nelayan  apabila  diberi  peluang  kehadiran  kegiatan  penambangan  meskipun legal (interview Joni, 20/6/2020). Sementara itu, cadangan timah dimulai dari daratan pantai melewati lokasi tambat perahu hingga wilayah perairan lokasi tangkapan ikan. Fakta  lapangan  telah  membuktikan  bahwa  kehadiran  Kapal  Isap  Ponton  (KIP)  akan mendatangkan tambang-tambang apung ilegal yang kemudian akan menjadi semakin tidak terkendali (Sulista et al., 2019).  Oleh karena itu, politik resistensi jelas mereka lakukan .
Selama proses penyusunan Perda RZWp3K, motif  protes yang dilakukan oleh nelayan Batu Perahu dapat tergambar sebagai berikut:
Bagan 3 Pola Protes Nelayan Batu Perahu
Sumber : Sulista et al., 2019
Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penolakan nelayan terjadi akibat pergeseran tambang timah ke wilayah pesisir. Jauh sebelum bergeser ke wilayah pesisir, aktivitas  pertambangan  dilakukan  didaratan,  sehingga  tidak  mengganggu  aktivitas nelayan  diwilayah  perairan.  Geliat  resistensi  semakin  terlihat  setelah  0-12  Mil dinyatakan  sebagai  wilayah  tambang.  Kondisi  ini  jelas  semakin  membuka  ruang  bagi para pemburu timah diwilayah pesisir untuk mengeksploitasi timah. Oleh karena itu, dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan  rasional  untung  rugi  yang  akan  didapat, ataupun idealisme kearifan ekologis menjadi alasan kuat atas penolakan nelayan Batu Perahu, Bangka Selatan.
Memang  harus  diakui  bahwa  Perda  RZWP3K  sebagai  instrumen  pengaturan ruang  (laut)  di  Bangka  Belitung  tidak  dapat  mengakomodir  seluruh  kepentingan  dari berbagai  pihak.  Akan  tetapi,  79  persen  alokasi  ruang  RZWP3K  digunakan  untuk kepentingan publik. Zonasi tersebut akan dibagi untuk perikanan tangkap seluas 60,84%, perikanan budaya seluas 4,36%, konservasi 14, 74%, sektor pelabuhan 1,7%, industri
0,07%,  dan  alur  fabel  pipa  sebanyak  4,44%.  Sedangkan  untuk  pertambangan  seluas 11,2% dan  pariwisata 3,25%. Jadi total keseluruhan adalah seluas 4.259, 119,3 hektar.

## Penutup
Konflik,  negosiasi  dan  kontestasi  kepentingan  ekonomi  politik  merupakan dinamika dalam proses penyusunan Perda RZWP3K yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka  Belitung.  Kondisi  ini  adalah  konsekuensi  logis  yang  memang  tidak  bisa terhindarkan  karena  aktivitas  penambangan  timah  diwilayah  laut  yang  mulai  masif setelah  deregulasi  pertimahan  nasional,  telah  terjadi  selama  belasan  tahun,  tetapi regulasi tentang pemanfaatan ruang laut belum ada. Padahal, jauh sebelum pergeseran aktivitas penambangan terjadi, laut adalah sumber penghidupan para nelayan sehingga konflik  kepentingan  dalam  pemanfaatan  ruang  laut  ini  pun  terjadi.  Oleh  karena  itu pengaturan ruang laut mutlak untuk dilakukan agar pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dapat dikelola secara berkelanjutan.
Perda  RZWP3K  adalah  wujud  konkrit  penataan  ruang  laut  untuk  pemanfaatan sumber  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya.  Hasil  penelitian  ini  adalah dinamika  konflik  dan  negosisasi  selama  proses  penyusunan  perda  ini  menunjukkan bahwa  ruang  laut  adalah  arena  kontestasi.  Dalam  konsep  sosio-spasial,  pemerintah sebagai  regulator  sekaligus  fasilitator  sulit  untuk  mengabaikan  nilai  guna  atas  ruang laut,  sehingga  dalam  pemanfaatnnya  harus  diatur.  Tetapi  dalam  proses  penetapan Perda-nya, pemerintah tidak bisa bersikap netral terhadap kepentingan antar aktor, Hal ini  terlihat  dari  kepentingan-kepentingan  berbagai  pihak  yang  diakomodir  oleh pemerintah melalui zonasi wilayah pemanfaatan ruang laut di Bangka Belitung.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung, seluruh narasumber/informan, dan terkhusus  kepada  Sandy  Pratama,  kolega  seprofesi  karena  telah  membantu  proses penggalian data selama proses penelitian.

## Pendanaan
Penulisan  artikel  ini  dilakukan  untuk  memenuhi  luaran  wajib  penelitian  pada  skema Penelitiaan  Dosen  Tingkat  Fakultas  (PDTF)  yang  dibiayai  dari  Dana  DIPA,  Universitas Bangka Belitung.

## Daftar Pustaka
Aminah, S. (2016). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 20 (1), 59–79. https://doi.org/10.7454/ mjs.v20i1.4751 Annisa, L., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2009). Konflik Nelayan di Jawa Timur: Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 3 (1).
BPS. (2018). Produk domestik bruto tahun 2010 -2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Erman, E. (2017). Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. Masyarakat Indonesia , 36 (2), 71–101.
Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2018). Local Fisherman Resistance in Kelapa Kampit Coastal
Area  Toward  Offshore  Mining  Activities.  In E3S  Web  of  Conferences (Vol.  47,  p. 5003). EDP Sciences.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru . Jakarta: UIP.
Murtasidin, B., & Sigalingging, B. M. (2020). Dimensi Ekologi Politik dalam Kerjasama Voluntary  Partership  Agreement  (VPA)  Indonesia-Uni  Eropa. JDP  (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) , 3 (1), 1–11.
Pratama, S. (2018). Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi  Kasus  Surat  Keputusan  Gubernur  Bangka  Belitung  Tentang  Penghentian Sementara  Operasional  Pertambangan  Laut  PT  Timah,  Tbk  Tahun  2016). JWP (Jurnal Wacana Politik) , 3 (1). Royandi, E., & Keiya, R. (2019). Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial , 2 (1), 77–98.
S.  Stanis.,  Supriharyono.,  A.  N.  B.  (2007).  Pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan  laut melalui pemberdayaan kearifan lokal di kabupaten lembata propinsi nusa tenggara timur. Jurnal Pasir Laut , 2 , 67–82.
Sulista,  Ibrahim,  &  Pratama,  S.  (2019a).  Accommodation,  Resistance  and  Divided Community: Study of the Dynamics of Offshore Tin Mining Conflict Between the Fishermen  of  the  Coastal  Area  and  Companies  in  Bangka  Island. PEOPLE: International Journal of Social Sciences , 5 (3), 275–296. https://doi.org/10.20319/pijss.2019.53.275296 Sulista, S., Ibrahim, I., & Pratama, S. (2019b). Accomodation, Resistance and Devided Community: Study of the Dynamics of Offshore Tin Mining Conclict Between The Fishermen  of  The  Coastel  Area  And  Companies  In  Bangka  Island. PEOPLE: International Journal of Social Sciences , 5 (3).
Sunyowati,  D.  (2008).  Penataan  Ruang  Laut  Berdasarkan  Integrated  Coastal Management. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 20 (3), 425–442.
Yunianto, B. (2009). Kajian Problem Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung  Sebagai  Masukan  Kebijakan  Pertimahan  Nasional. Jurnal  Teknologi Mineral Dan Batubara , 5 (3), 97–113.
Zulkarnain, I., Erman, E., Pudjiastuti, T. N., & Mulyaningsih. (2005). Konflik di kawasan pertambangan timah Bangka Belitung: persoalan dan alternatif solusi.
Tentang Penulis Sujadmi, adalah  dosen  Jurusan  Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas  Bangka Belitung.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  Gender, Media, dan Pembangunan SDM.
Bahjatul Murtasidin adalah dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Bangka Belitung.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  Politik Internasional dan Politik Kemaritiman.