## Journal of Political Issues
Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Volume 1│Nomor 1│Juli 2019 E-ISSN: 2685-7766
Political Issues , 1 (1), 1-9. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2
Hulu-hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia
Rini Archda Saputri 1 ; Jeki Tumangger 1
1 Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
Email: riniardhasaputri@gmail.com

## Abstrak
Stunting menjadi  isu  yang  mendesak  untuk  diselesaikan  karena  berdampak  pada  kualitas  sumber  daya manusia  Indonesia  di  masa  depan.  Sumber  daya  manusia  adalah  faktor  utama  penentu  kesuksesan  sebuah negara. Studi ini bertujuan melihat hulu-hilir upaya penanggulangan stunting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Sumber data berupa analisis dokumen kebijakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  di  hulu  (level  kebijakan)  telah  banyak  sekali  kebijakan pemerintah  yang  dilahirkan  sebagai  upaya  percepatan  penanggulangan stunting ,  namun  pada  kenyataannya angka  penurunan stunting masih  jauh  dari  yang  ditargetkan.  Di  hilir,  masih  terdapat  banyak  masyarakat maupun  implementer  program  di  level  akar  rumput  yang  belum  memiliki  penguasaan  pengetahuan  yang memadai terkait stunting itu sendiri, baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya. Kebijakan  penanggulangan stunting terkesan  masih  berada  pada  tataran  menara  gading,  sementara  pada tataran  akar  rumput  sendiri  yang  merupakan  ujung  tombak  upaya  percepatan  penanggulangan stunting ,  isu stunting seolah  masih  terdengar  asing.  Oleh  karena  itu,  masih  sangat  diperlukan  sosialisasi  secara  massif terkait stunting , dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan stunting pada  tataran  akar  rumput,  sebagai  bentuk  upaya  preventif  individual  tanpa  bergantung  pada  program pemerintah saja, sebab penanggulangan stunting adalah masalah mendesak yang mesti ditangani oleh semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun.
Kata Kunci: Stunting; Penanggulangan Stunting; Intervensi Stunting.

## Abstract
Stunting is an urgent issue to be resolved because it impacts on the quality of Indonesia's human resources in the  future.  Human  resources  are  the  main  factor  determining  the  success  of  a  country.  This  study  aims  to look at the upstream-downstream efforts to overcome stunting in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Source of data in the form of policy document analysis. The results of the study show that, in the upstream (policy level) there have been a lot of government policies that were born as an effort to acceleratecontrol stunting , but in reality thereduction rate is stunting still far from the target. In the downstream area, there are still many communities and the implementation of programs at the  grassroots  level  that  do  not  have  sufficient  mastery  of  knowledge  related  to stunting itself,  both  the impact, the causes, and how to overcome them.prevention policies Stunting seem to still be at the ivory tower level, while at the grassroots level itself is the spearhead of efforts to accelerateprevention stunting , the issue of stunting seems to  still sound strange. Therefore, there  is still a need for massive socialization related to stunting , the impact, the urgency of overcoming it, and efforts to overcome stunting at the grassroots level, as a  form  of  individual  preventive  efforts  without  relying  on  government  programs,  because stunting is  an urgent problem that must be addressed by all parties immediately without waiting for anything.
Keywords: Stunting; Stunting Prevention; Stunting Intervention
Info Artikel: Dikirim: Jul 23, 2019 Diterima: Jul 24, 2019 Dipublikasi: Jul 31, 2019
PENDAHULUAN
Kejadian  balita  pendek  atau  biasa disebut  dengan stunting merupakan  salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017, 22,2% atau  sekitar  150,8  juta  balita  di  dunia mengalami stunting .  Pada  tahun  2017, lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal  dari  Asia  (55%)  sedangkan  lebih dari sepertiganya (39%) tinggal di Afrika. Dari  83,6  juta  balita stunting di  Asia, proporsi  terbanyak  berasal  dari  Asia Selatan  (58,7%)  dan  proporsi  paling sedikit  di  Asia  Tengah  (0,9%).  Data Prevalensi balita stunting yang dikumpulkan  World  Health  Organization (WHO)  menunjukkan  bahwa  Indonesia termasuk  ke  dalam  negara  ketiga  dengan prevalensi  tertinggi  di  regional  Asia Tenggara/South-East
Asia Regional
(SEAR). Rata-rata prevalensi balita stunting di  Indonesia  tahun  2005-2017 adalah  36,4%  (Situasi  Balita  Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018) .
Di  Indonesia, stunting merupakan masalah  serius  dan  juga  merupakan masalah  gizi  utama  yang  sedang  dihadapi (Situasi  Balita  Pendek  (Stunting)  di Indonesia, 2018). Bila masalah ini bersifat kronis,  maka  akan  memengaruhi  fungsi kognitif  yakni  tingkat  kecerdasan  yang rendah  dan  berdampak  pada  kualitas sumberdaya  manusia.  Masalah stunting memiliki  dampak  yang  cukup  serius; antara  lain,  jangka  pendek  terkait  dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi/balita, jangka menengah terkait dengan intelektualitas  dan  kemampuan  kognitif yang  rendah,  dan  jangka  panjang  terkait dengan  kualitas  sumberdaya  manusia  dan masalah  penyakit  degeneratif  di  usia dewasa (Aryastami, 2017).
Sementara  itu,  anak  merupakan aset  bangsa  di  masa  depan.  Bisa dibayangkan,  bagaimana  kondisi  sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang  jika  saat  ini  banyak  anak Indonesia yang menderita stunting. Bangsa  ini  akan  tidak  mampu  bersaing
dengan  bangsa  lain  dalam  menghadapi tantangan  global.  Maka,  untuk  mencegah hal  tersebut  permasalahan stunting mesti segera diatasi secara serius. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat  menghambat  pertumbuhan ekonomi  dan  menurunkan  produktivitas pasar  kerja,  sehingga  mengakibatkan hilangnya  11%  GDP  ( Gross  Domestic Products )  serta  mengurangi  pendapatan pekerja  dewasa  hingga  20%.  Selain  itu, stunting juga  dapat  berkontribusi  pada melebarnya kesenjangan/ inequality , sehingga  mengurangi  10%  dari  total pendapatan  seumur  hidup  dan  juga menyebabkan  kemiskinan  antar-generasi (10  Kabupaten/Koota  Prioritas  untuk Itervensi Anak Kerdil (Stunting), 2017).
Generasi  yang  tumbuh  optimal alias  tidak stunting memiliki  tingkat kecerdasan yang lebih baik, akan memberikan  daya  saing  yang  baik dibidang  pembangunan  dan  ekonomi. Disamping  itu,  pertumbuhan  optimal dapat  mengurangi  beban  terhadap  risiko penyakit  degeneratif  sebagai  dampak  sisa yang  terbawa  dari  dalam  kandungan. Penyakit  degeneratif  seperti  diabetes, hipertensi,  jantung,  ginjal,  merupakan penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Dengan demikian,  bila  pertumbuhan stunting dapat dicegah, maka diharapkan pertumbuhan  ekonomi  bisa  lebih  baik, tanpa dibebani oleh biaya-biaya pengobatan  terhadap  penyakit  degeneratif (Aryastami, 2017).
Sebenarnya,  telah  banyak  upaya yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menurunkan  angka stunting di  Indonesia. Hal  ini  terlihat  dari  turunnya  prevalensi Balita stunting dari  37,2%  pada  tahun 2013  menjadi  30,8%  pada  tahun  2018. Prevalensi Baduta stunting juga mengalami  penurunan  dari  32,8%  pada tahun  2013  menjadi  29,9%  pada  tahun 2018  (Satriawan,  2018).  Namun  meski
demikian,  penurunan  angka  tersebut masih jauh dari yang ditargetkan. Penurunan angka stunting hanya mencapai 4%  antara  tahun  1992  hingga  2013 (Aryastami, 2017).
Ironisnya, di hilir (level implementer  program  dan  masyarakat), persoalan stunting seolah masih  terdengar asing.  Masih  terdapat  banyak  masyarakat yang  belum  mengetahui  perihal stunting, baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan  hingga  penanggulangan  yang dapat  dilakukan.  Hal  ini  terlihat  kontras sekali  dengan  kondisi  di  hulu,  dimana pemerintah  telah  banyak  mengeluarkan kebijakan  dan  menggelontorkan  dana yang tidak sedikit untuk program penanggulangan stunting yang  tentu  saja semestinya  sampai  dan  dirasakan  oleh masyarakat.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang hulu-hilir upaya penanggulangan stunting untuk  kemudian dapat  melihat gap antara  keduanya, sehingga  diharapkan  dapat  menemukan akar  masalah  yang  menyebabkan  upaya penanggulangan stunting yang diupayakan selama  ini  masih  jauh  dari  yang ditargetkan.

## KERANGKA TEORITIK
Stunting Stunting merupakan  salah  satu target Sustainable  Development  Goal (SDGs)  yang  termasuk  pada  tujuan pembangunan  berkelanjutan  ke-2  yaitu menghilangkan  kelaparan  dan  segala bentuk  malnutrisi  pada  tahun  2030  serta mencapai  ketahanan  pangan.  Target  yang ditetapkan  adalah  menurunkan  angka stunting hingga  40%  pada  tahun  2025. Upaya  penurunan stunting baik  secara global  maupun  nasional,  bukan  tanpa alasan.  Hal  ini  karena  persoalan stunting erat  kaitannya  dengan  kualitas  sumber daya manusia dimasa mendatang.
Adapun  dampak  yang  ditimbukan stunting dapat  dibagi  menjadi  dampak jangka  pendek  dan  jangka  panjang.
Dampak  jangka  pendek;  peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan  kognitif,  motorik,  dan verbal pada anak tidak optimal, peningkatan  biaya  kesehatan.  Sedangkan dampak  jangka  panjang;  postur  tubuh yang  tidak  optimal  saat  dewasa  (lebih pendek  dibandingkan  pada  umumnya), meningkatnya resiko obesitas dan penyakit  lainnya,  menurunnya  kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang  kurang  optimal  saat  masa  sekolah, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak  optimal  (Situasi  Balita  Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018).
Stunting disebabkan  oleh  faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh  faktor  gizi  buruk  yang  dialami  oleh ibu  hamil  maupun  anak  balita.  Intervensi yang  paling  menentukan  untuk  dapat mengurangi  prevalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1000 Hari Pertama  kehidupan  (HPK)  dari  anak balita.  Beberapa  faktor  yang  menjadi penyebab stunting adalah:
1) Praktek  pengasuhan  yang  kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan  dan  gizi  sebelum  dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. 2) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-
Ante Natal Care (pelayanan kesehatan  untuk  ibu  selama  masa kehamilan)  Post  Natal  Care  dan pembelajaran dini yang berkualitas.
3) Masih  kurangnya  akses  rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi.
4) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. (Kemiskinan, 2017)
Selain itu, faktor penyebab stunting lainnya;  kondisi  kesehatan  dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah  persalinan,  postur  tubuh  ibu (pendek),  jarak  kehamilan  yang  terlalu dekat,  ibu  yang  terlalu  muda,  terlalu  tua,
terlalu  sering  melahirkan,  serta  asupan nutrisi  yang  kurang  pada  saat  kehamilan, tidak terlaksananya inisiasi  menyusui dini (IMD),  gagalnya  pemberian  air  susu  ibu (ASI)  ekslusif,  dan  proses  penyapihan dini,  kuantitas,  kualitas,  dan  kemanan pangan  MPASI  yang  diberikan  dapat menjadi  salah  satu  faktor  terjadinya stunting (Situasi  Balita  Pendek  (Stunting) di Indonesia, 2018).
Kondisi sosial ekonomi dan
sanitasi  tempat  tinggal  juga  berkaitan dengan terjadinya stunting . Kondisi ekonomi erat kaitanya dengan
kemampuan  dalam  memenuhi  asupan yang  bergizi  dan  pelayanan  kesehatan untuk  ibu  hamil  dan  balita.  Sedangkan sanitasi  dan  keamanan  pangan  dapat meningkatkan  risiko  terjadinya  penyakit infeksi.  Penyakit  infeksi  yang  disebabkan oleh hygiene dan  sanitasi  yang  buruk (misalnya  diare  dan  kecacingan)  dapat menganggu  penyerapan  nutrisi  pada proses  pencernaan.  Beberapa  penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika Kondisi  ini  terjadi  dalam  waktu  yang cukup  lama  dan  tidak  disertai  dengan pemberian  asupan  yang  cukup  untuk proses penyembuhan maka dapat mengakibatkan stunting (Situasi  Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018) . Namun demikian, anak kerdil yang terjadi  di  Indonesia  sebenarnya  tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga yang  miskin  dan  kurang  mampu  saja, karena  stunting  juga  dialami  oleh  rumah tangga/keluarga  yang  tidak  miskin/yang berada  di  atas  40%  tingkat  kesejahteraan sosial  dan  ekonomi  (10  Kabupaten/Koota Prioritas  untuk  Itervensi  Anak  Kerdil (Stunting), 2017).
Asupan  zat  gizi  pada  balita  sangat penting  dalam  mendukung  pertumbuhan sesuai  dengan  grafik  pertumbuhannya agar  tidak  terjadi  gagal  tumbuh  ( growth faltering ) yang dapat menyebabkan stunting. Untuk memenuhi kecukupan gizi
pada  balita,  telah  ditetapkan  program pemberian makan tambahan (PMT) khususnya untuk balita kurus berupa PMT lokal maupun PMT pabrikan yaitu biskuit MT  balita.  Jika  berat  badan  telah  sesuai dengan  perhitungan  berat  badan  menurut tinggi badan, maka MT balita kurus dapat dihentikan dan dilanjutkan dengan makanan  keluarga  gizi  seimbang  (Situasi Balita  Pendek  (Stunting)  di  Indonesia, 2018).
Kerangka Intervensi Stunting di
Indonesia Pada tahun 2012, Indonesia bergabung  dalam  sebuah  gerakan  yang dikenal  dengan  scalling-up  Nutrition (SUN).  SUN  merupakan  sebuah  gerakan global  yang  diluncurkan  dengan  prinsip dasar  bahwa  semua  penduduk  berhak untuk  memperoleh  akses  ke  makanan yang  cukup  dan  bergizi.  Pemerintah Indonesia  bergabung  dalam  gerakan tersebut melalui perancangan dua kerangka  besar  Intervensi Stunting .  Di Indoensia, kebijakan Scalling up Nutrition telah  diterjemahkan  kedalam  Gerakan Nasional Seribu Hari Pertama Kehidupan. Kerangka  Intervensi Stunting tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai macam  program  yang  dilakukan  oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.
Kerangka Intervensi Stunting yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia terbagi  menjadi  dua,  yaitu  Intervensi  Gizi Spesifik  dan  Intervensi  Gizi  Sensitif. Kerangka  pertama  adalah  Intervensi  Gizi Spesifik.  Ini  merupakan  intervensi  yang ditujukan  kepada  anak  dalam  1.000  Hari Pertama Kehidupan (HPK)
dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Kerangka  kegiatan  intervensi gizi  spesifik  umumnya  dilakukan  pada sektor  kesehatan.  Intervensi  ini  juga bersifat  jangka  pendek  dimana  hasilnya dapat  dicatat  dalam  waktu  relatif  pendek. Kegiatan  yang  idealnya  dilakukan  untuk melaksanakan  Intervensi  Gizi  Spesifik
dapat dibagai menjadi beberapa intervensi utama  yang  dimulai  dari  masa  kehamilan ibu hingga melahirkan balita:
1. Intervensi Gizi Spesifik
dengan  sasaran  Ibu  Hamil. Intervensi ini meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan  (PMT)  pada  ibu hamil untuk mengatasi
kekurangan  energi  dan  protein kronis,  mengatasi  kekurangan zat  besi  dan  asam  folat,
mengatasi  kekurangan  iodium, menanggulangi kecacingan
pada ibu hamil serta
melindungi  ibu  hamil  dari Malaria.
2. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan. Intervensi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang mendorong inisiasi menyusui  dini/IMD  terutama melalui pemberian ASI jolong/coloctrum serta mendorong  pemberian  ASI Ekslusif. 3. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui  dan  Anak  Usia  7- 23 bulan. Intervensi ini meliputi kegiatan untuk mendorong penerusan pemberian ASI hingga anak/bayi  berusia  23  bulan. Kemudian, setelah bayi berusia diatas 6 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacing, menyediakan  suplemen  zink, melakukan  fortifikasi  zat  besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap  malaria,  memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan  pencegahan  dan pengobatan diare.
Kerangka Intervensi Stunting yang direncanakan oleh Pemerintah yang kedua adalah  Intervensi  Gizi  Sensitif.  Kerangka ini  idealnya  dilakukan  melalui  berbagai kegiatan  pembangunan  di  luar  sektor kesehatan  dan  berkontribusi  pada  70% Intervensi Stunting . Sasaran dari intervensi  gizi  sensitif  adalah  masyarakat secara  umum  dan  tidak  khusus  ibu  hamil dan  balita  pada  1000  Hari  Pertama Kehidupan/HPK. Kegiatan terkait Intervensi Gizi Sensitif dapat dilaksanakan  melalui  beberapa  kegiatan yang  umumnya  makro  dan  dilakukan secara  lintas  Kementerian  dan  Lembaga. Ada 12 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui Intervensi Gizi Sensitif sebagai berikut:
1) Menyediakan
dan memastikan akses terhadap air  bersih  melalui  program PAMSIMAS  (Penyediaan Air  Bersih  dan  Sanitasi berbasis Masyarakat). Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi melalui kebijakan 2) Melakukan fortifikasi bahan pangan
3) Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan
Keluarga Berencana (KB)
4) Menyediakan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
5) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal
(Jampersal)
6) Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua
7) Memberikan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)
Universal
8) Memberikan pendidikan gizi masyarakat
9) Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada
remaja
10) Menyediakan banyuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin 11) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Kedua kerangka Intervensi
Stunting diatas  sudah  direncanakan  dan dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia sebagai  bagian  dari  upaya  nasional  untuk mencegah  dan  mengurangi  prevalensi stunting.

## Kebijakan dan Program Terkait
Intervensi Stunting Terkait  upaya  untuk  mengurangi serta  menangani  prevalensi stunting.
Pemerintah  di  tingkat  nasional  telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  serta regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi stunting , termasuk diantaranya:
1) Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005- 2025  (Pemerintah  melalui  program pembangunan
nasional ‘Akses Universal  Air  Minum  dan  Sanitasi Tahun  2019’,  menetapkan  bahwa pada  tahun  2019,  Indonesia  dapat menyediakan  layanan  air  minum  dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia).
2) Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2015-2019 (target penurunan prevalensi stunting
menjadi 28% pada 2019).
3) Rencana  Aksi  Nasional  Pangan  dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011
4) Undang-Undang  (UU)  No.  36/2009 tentang Kesehatan
5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/2012  tentang  Air  Susu  Ibu Ekslusif
6) Peraturan  Presiden  (Perpres)  No. 42/2013  tentang  Gerakan  Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
7) Keputusan
Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang
Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Ekslusif Pada Bayi di Indonesia 8) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)  No.  15/2013  tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas
Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. 9) Permenkes No.3/2014 tentang
Sanitasi  Total  Berbasis  Masyarakat (STBM) 10) Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 11) Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional  Percepatan  Gizi  Dalam Rangka Seribu Hari Pertama
Kehidupan  (Gerakan  1000  HPK), 2013. 12) Hari  Pertama  Kehidupan  (Gerakan 1000 HPK), 2013 Selain mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi. Kementerian/Lembaga (K/L)
juga sebenarnya  telah  memiliki  program  baik terkait  intervensi  gizi  spesifik  maupun intervensi  gizi  sensitif,  yang  potensial untuk  menurunkan stunting .  Intervensi Program  Gizi  Spesifik  dilakukan  oleh kementerian Kesehatan (Kemenkes)
melalui  Pusat  Kesehatan  Masyarakat (Puskesmas)  dan  Pos  Pelayanan  Terpadu (Posyandu)  melalui  Gerakan  1000  Hari Pertama Kehidupan (HPK) (10 Kabupaten/Koota Prioritas untuk Itervensi Anak Kerdil (Stunting), 2017).
Selain itu beberapa program lainnya adalah Pemberian Makanan Tambahan  (PMT)  Balita  Gizi  Kurang
Oleh  Kementerian  Kesehatan/Kemenkes melalui Puskesmas dan Posyandu.
Program  terkait  meliputi  pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta penyediaan  makanan  pendukung  gizi untuk  balita  kurang  gizi  usia  6-59  bulan berbasis  pangan  lokal  (misalnya  melalui Hari  Makan  Anak/HMA).  Anggaran program berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan  (BOK)  -Dana  Alokasi  Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.
200.000.000,- per tahun per Puskesmas di daerahnya masing-masing (10 Kabupaten/Koota Prioritas untuk Itervensi
Anak Kerdil (Stunting), 2017).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai  instrumen  kunci.  Pengumpulan data  dilakukan  melalui  analisis  dokumen kebijakan dan arsip, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun yang melibatkan para pemangku  kepentingan  di  daerah,  hingga implementer program di tingkat masyarakat. Analisis  data  dilakukan melalui analisis deskriptif.
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN Upaya Percepatan Penurunan Stunting
di Daerah
Saat ini, pemerintah telah mencanangkan program intervensi pencegahan  stunting  terintegrasi  yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pada tahun 2018, ditetapkan 100 kabupaten  di  34  provinsi  sebagai  lokasi penurunan stunting. Dengan adanya kerjasama  lintas  sektor  ini  diharapkan dapat menekan angka stunting di Indonesia  sehingga  dapat  tercapai  target Suistainable  Development  Goals (SDGs) pada  tahun  2025  yaitu  penurunan  angka stunting hingga 40%.
Studi mengenai keberhasilan
implementasi kebijakan
penurunan masalah  gizi  melalui  berbagai  metode ( sistematik  review ,  kuantitatif  riset,  semi kualitatif interview, analisis pohon masalah)
menunjukkan bahwa
implementasi
kebijakan penurunan masalah  gizi  secara  global  tidak  mudah. Setidaknya  terdapat  delapan  kelemahan variabel  yang  masih  menjadi  kendala, antara lain: masalah koordinasi yang sulit, strategi yang tidak cukup kuat, minat yang kurang  dari stakeholders ,  jaringan  antar stakeholders yang  tidak  kuat,  masih
lemahnya power dalam merekat kebijakan, struktur dalam kolaborasi  yang tidak  sama,  sumberdaya  manusia  yang terbatas,  tidak  terjaminnya  ketersediaan anggaran (Morris SS, 2008).
Variabel yang teridentifikasi tersebut terkonfirmasi di lapangan, bahwa memang  pada  kenyataannya  hal  tersebut menjadi  kendala  dalam  upaya  percepatan penurunan stunting di  daerah.  Meskipun pemerintah  telah  banyak  menerbitkan kebijakan-kebijakan  terkait  dengan  upaya percepatan  penurunan stunting ,  tetapi  di level  daerah  ataupun  masyarakat,  hal tersebut  seolah  masih  jauh  panggang  dari api.  Kebijakan  pada  tataran  hulu  belum sepenuhnya  terimplementasi  pada  tataran hilir,  bahkan  masih  banyak  ditemui implementer  progam  di  tingkat  bawah yang  masih  belum  paham  mengenai stunting itu sendiri.
Salah satu program yang dijalankan dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah Program
Makanan  Tambahan  (PMT)  untuk  Balita dan Ibu Hamil. PMT balita diberikan pada kegiatan posyandu  yan rutin dilaksanakan setiap bulan. Biskuit PMT balita dibagikan  secara  rata  kepada  balita-balita yang  hadir  di  Posyandu  tanpa  melihat status  gizi  yang  dialami  balita.  Namun yang dirasa kurang efektif adalah partisipasi  masyarakat  pada  kegiatan posyandu cukup rendah, terdata partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan posyandu berkisar
Percepatan  penurunan  stunting  ke depan  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan mengatasi masalah berikut:
a. Ibu  hamil  dan  Balita  yang  belum mendapatkan  Program  Makanan Tambahan  (PMT)  masih  cukup tinggi, masing-masing sekitar 74,8% dan 59%
b. Proporsi  anemia  pada  Ibu  Hamil mengalami  kenaikan  dari  37,1% pada  tahun  2013  menjadi  48,9% pada tahun 2018
Berbagai Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Penurunan Stunting Kendala Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan Stunting :
1) Belum  efektifnya  program-program pencegahan
2) Belum optimalnya koordinasi
penyelenggaraan intervensi gizi spesifik  dan  sensitif  di  semua tingkatan, terkait dengan perencanaan dan  penganggaran,  penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi
3) Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana
4) Keterbatasan  kapasitas  dan  kualitas penyelenggaraan program
5) Masih minimnya advokasi,
kampanye,  dan  diseminasi  terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.
6) Sumber  daya  manusia  pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) yang kurang  kreatif  dan  inovatif  dalam membuat  program-program  terkait penanggulangan  masalah  stunting sehingga  anggaran  yang  ada  tidak terserap  secara  optimal.  Hal  ini berkaitan  dengan  kurangnya  SDM pada  Dinas  Kesehatan  dan  tingginya beban  kerja  dan  volume  kerja sehingga  SDM  hanya  berkutat  pada pekerjaan-pekerjaan utamanya saja.

## Masalah yang ditemukan di lapangan
1. Masih banyak masyarakat, terutama  kaum  ibu  yang  tidak paham  mengenai  stunting.  Hal  ini berkaitan  dengan  masih  minimnya sosialisasi  (secara  massif)  yang diberikan  kepada  ibu-ibu  dan rumah  tangga  tentang  stunting, faktor  penyebabnya,  dampak  yang ditimbulkan, dan bagaimana penanggulangannya
2. Masih terdapat banyak stakeholder dan  tenaga  kesehatan  yang  belum
memiliki  pemahaman  yang  baik tentang stunting
3. Rendahnya  partisipasi  masyarakat dalam kegiatan posyandu
4. Pemberian  PMT  yang  terkadang tidak tepat sasaran
5. Jenis  biskuit  PMT  bumil  yang rasanya  tidak  disenangi  bumil sehingga tidak termanfaatkan dengan baik
6. Tablet  Tambah  Darah  (TTD) menimbulkan  mual  sehingga  tidak optimal dalam pemanfaatannya
7. Tidak  ada  pengukuran  tinggi badan di posyandu yang menyebabkan  anak-anak stunting tidak  terdeteksi  sehingga  tidak segera mendapatkan penanganan
8. Percepatan penanggulangan
permasalah stunting tidak  dapat hanya  ditangani  oleh  pihak  dinas kesehatan saja, sebab perlu kerjasama  lintas  sektor  untuk menyelesaikan permasalahan stunting  ini.  Kerjasama  lintar sektor masih dinilai kurang.
9. Persepsi masyarakat bahwa
stunting merupakan faktor keturunan  dan  dianggap  sebagai hal  yang  biasa  saja  merupakan sebuah  kendala  tersendiri  dalam upaya  percepatan  penanggulangan stunting

## SIMPULAN
Persoalan stunting adalah isu yang sangat  mendesak  untuk  segera  ditagani secara  serius  karena  menyangkut  kualitas sumber  daya  manusia  Indonesia  di  masa depan dan sangat  memengaruhi eksistensi negara.  Di  level  kebijakan,  pemerintah telah  banyak  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  dan  program-program  terkait upaya percepatan penanggulangan stunting dan  disertai  dengan  anggaran yang  cukup  besar.  Namun  disatu  sisi,  di level masyarakat upaya percepatan penurunan stunting yang digadang-gadang
tersebut  belum  dirasakan  manfaatnya secara  optimal.  Bahkan,  masih  ditemukan implementer program di tingkat masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang stunting itu sendiri. Terlebih lagi di masyarakat, masih banyak  sekali  masyarakat  yang  asing mendengar  istilah stunting .  Hal  ini menjadi  persoalan  tersendiri  sebab  anak stunting menjadi  sulit  terdeteksi  karena tidak  disadari.  Maka,  salah  satu  strategi uatama  yang  perlu  dilakukan  adalah dengan  mengkampanyekan  isu stunting secara  komprehensif  dan  massif,  baik melalui  media  masa,  maupun  melalui komunikasi dan sosialisasi kepada keluarga,  terutama  kaum  perempuan  (ibu dan  calon  ibu),  serta  melakukan  advokasi secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
10 Kabupaten/Koota Prioritas untuk Itervensi Anak Kerdil (Stunting) (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2017).
Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting diIndonesia. Buletin Penelitian Kesehatan 45 (4) , 233-240.
Kemiskinan, T. N. (2017). 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (stunting). Jakarta: TNP2K.
Morris SS, C. B. (2008, January 17). Effective International Action Against Undernutrition: Why Has it Proven So Difficult and What Can Be Done to Accerate Progress. Maternal andChild . The Lancet.
Satriawan, E. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Jakata: Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, Edisi 1 Semester 1 Tahun 2018 (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan 2018).