## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Upaya Mediasi dan Akibat Hukum Sengketa Pertanahan di Kantor BPN Kabupaten Sambas
Jamiat Akadol 1 , Munadi 2 , Sri Sudono Saliro 3 , Samsul 4
1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: srisudonosalirofh@gmail.com
2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: - 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: - 4 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: -
Abstract — Land is considered an asset that promises high value, so it is not surprising that land disputes occur in order to maintain ownership rights to land. The land dispute resolution process can be carried out by litigation or non-litigation. In the context of the implementation of land dispute resolution conducted at the Sambas BPN office, it is carried out through a mediation process (non-litigation). Based on the facts in the field in 2018 and 2019, there were many land disputes that were not resolved through mediation. This research focuses on what factors are causing the failure of mediation conducted at the Sambas  BPN  Office  and  how  the  legal  consequences  of  resolving  land  disputes  are  resolved  through  mediation.  The research  uses  empirical  methods,  and  is  analytical  descriptive.  To  obtain  primary  data  observation  and  unstructured interviews  were  conducted  with  respondents  and  sampling  using  purposive  sampling.  The  results  showed  that:  first,  the factors  causing  the  failure  of  mediation  were  the  factors  of  the  parties,  the  completion  time  factor,  and  supporting  data factors. Second, the legal consequences of resolving land disputes resolved through mediation bind the parties to the dispute.
Keywords — : Mediation; Land Dispute; BPN Sambas.

## I. PENDAHULUAN
Zaman  sekarang  perihal  pertanahan  bukanlah  hal  baru.  Tentunya  hal  ini  dikarenakan  sebidang  tanah  yang  terbatas  tetapi memiliki  nilai/harga  yang  tinggi  dan  merupakan  kekayaan  yang  strategis.  Secara  esensial,  makna  dari  kekayaan  strategis sebidang tanah bagi  kehidupan  masyarakat Indonesia secara umum  memiliki nilai ekonomis, nilai sosial-politik, nilai  budaya, nilai  pertahanan  dan  keamanan  serta  nilai  legalitas  hukum. 1 Maka  dari  itu  untuk  menjamin  nilai  legalitas  hukum,  diperlukan dasar  pengaturan  hak  kepemilikan  tanah  sebagai  wujud  perlindungan  Negara  dan  mewujudkan  legalitas  hukum  untuk  warga negaranya. 2 Dasar hukum hak  kepemilikan tanah  secara eksplisit diatur pada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Kepemilikan  hak  atas  tanah  merupakan  suatu  kebutuhan  manusia  dan  harus  diwujudkan  melalui  pendaftaran  tanah. Pemangku  kebijakan  membuat  dasar  ketentuan  hukum  pendaftaran  tanah  melalui  ketentuan  Peraturan  Pemerintah. 3 Dasar hukum pendaftaran tanah yakni PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dasar hukum ini menjamin legalitas hukum dan  bentuk  proteksi  secara  preventif  dan  represif  guna  memenuhi  perlindungan  hak  asasi  manusia. 4 Selanjutnya  untuk memperoleh legalitas hukum kepemilikan atas tanah maka dilakukan pendaftaran dan apabila segala syarat telah terpenuhi akan dikeluarkan sertifikat tanah atau surat tanda bukti hak.
Keberadaan  sertifikat  tanah  memiliki  fungsi  sebagai  dorongan  sebuah  tatanan  hukum  yang  tertib,  damai  dan  menciptakan suasana  kondusif. 5 Menurut  Urip, 6 sertifikat  tanah  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  dalam  menunjukan  status  kepemilikan  hak milik  atas  tanah,  apabila  sesuai  kriteria  sebagai  berikut:  a.  sertifikat  tanah  harus  atas  nama  subjek  hukum  baik  orang  ataupun badan  hukum,  b.  cara  memperoleh  tanah  dengan  itikad  baik,  c.  pengarapan  tanah  dikerjakan  secara  nyata,  d.  tidak  ada pengajuan gugatan selama 5 tahun sejak sertifikat tanah terbit. Selain itu, pendaftaran tanah dilakukan pada badan yang secara resmi  dan  sah  oleh  Negara  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  terbitan  sertifikat  tanah  tersebut
1 Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia,” INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, no. 2, 2013, hlm. 63-77.
2 Nur Shivana, “Meraba Wujud Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum,” Lex Scientia Law Review Volume 1 No. 1. 2017, hlm. 93-98.
3 A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia Cet. I , Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 85.
4 Arba, “The Legal Protection Of Community Right In Area Spatial Planning Of Mataram City Base On The Local Regulation  Number 12 Year 2011,” Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 2 Nomor 1. 2014, hlm. 28-41.
5 Muhammad Yamin Lubis and Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah . Mandar Maju , Jakarta, 2008, hlm. 51.
6 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah , Cetakan II, Kencana , Jakarta, 2010, hlm. 261.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat. 7 Sehingga  pemiliknya  merasa  aman  dan  tentram,  dan  segala  sesuatunya  akan  mudah diketahui karena asas legalitas hukumnya jelas dan bisa di pertanggungjawabkan menurut hukum. 8
Meskipun kriteria kepemilikan hak atas tanah telah dipenuhi sesuai peraturan hukum, bukan hal yang mustahil terjadi kasus pertanahan 9 ,  khususnya  pada  penelitian  ini  bicara  mengenai  sengketa  pertanahan.  Timbulnya  sengketa  pertanahan  bermula adanya pengaduan dari subjek hukum yang mengutarakan keluhan-keluhan dan menuntut status kepemilikan hak atas tanah. 10 Kantor BPN Sambas menerima pengaduan dengan catatan harus memenuhi syarat minimum yang harus ada, seperti: identitas pengadu/pelapor dan paparan singkat kasus sengketa pertanahan, apabila syarat minimum tersebut tidak terpenuhi maka petugas loket  akan  mengembalikan  berkas  pengaduan  untuk  dilengkapi  oleh  pengadu/pelapor. 11 Keberatan  dan  tuntutan  terjadi karena adanya perubahan, dan perilaku bersaing antara dua orang atau lebih dalam upaya mempertahankan status hak kepemilikan atas tanah. 12
Di Indonesia macam-macam sengketa pertanahan secara garis besar meliputi: a) sengketa status kepemilikan hak atas tanah, b).  peralihan/pemindahtanganan  status  hak  kepemilikan  atas  tanah,  c).  membebankan  hak  kepada  seorang  individu,  padahal status hak kepemilikan atas tanah  masih tanggungan pihak  lain. d). pendudukan eks tanah partikelir. 13 Permasalahan  sengketa pertanahan di masing-masing daerah tentunya berbeda-beda 14 , begitu juga di Kabupaten Sambas. Namun bentuk sengketa tanah yang  kerap  terjadi  pada  masyarakat  mengenai  sengketa  kepemilikan  (sengketa  warisan,  hibah,  jual  beli  tanah),  sengketa tumpang tindih, sengketa batas tanah, yang mana sengketa-sengketa tersebut merupakan pengakuan kepemilikan atas tanah. 15 Setiap  sengketa  pasti  diperlukan  suatu  kegiatan  penyelesaian  dan  mustahil  suatu  sengketa  akan  berakhir  tanpa  adanya penyelesaian. 16 Secara umum, proses penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia mengenal 2 tipe, pertama, tipe penyelesaian proses  litigasi,  dan kedua tipe  penyelesaian  proses  non  litigasi. 17 Menurut  Nader,  Todd,  model  penyelesaian  sengketa  yang tumbuh  di  lingkungan  masyarakat  dapat  berupa:  ajudikasi,  mediasi,  arbitrasi,  negosiasi,  pemaksaan,  penghindaran,  dan pembiaran. 18 Jalur  penyelesaian  perkara  melalui  non  litigasi  merupakan  cara  menyelesaikan  sengketa  yang  mana  kedua  belah pihak menyelesaikan sendiri dan tercapai kesepakatan/tidak ditentukan oleh kedua belah pihak atau dengan cara pihak pelapor dan  terlapor  melibatkan  pihak  ketiga/mediator  yang  bersifat  tidak  memihak  salah  satu  pihak/netral. 19 Pihak  ketiga  yang dimaksud  adalah  BPN,  yang  mana  kronologi  sengketa  pertanahan  tersebut  diterima  melalui  loket  pengaduan,  surat  ataupun website, dan akan dipelajari serta dianalisis guna melakukan serangkaian tindakan mediasi.
Berdasarkan data yang ditemukan pada kantor BPN Kabupaten Sambas pada tahun 2018 menerima 8 (delapan) pengaduan sengketa  pertanahan  untuk  diselesaikan  secara  mediasi.  Dari  kedelapan  pengaduan  yang  diajukan  kepada  kantor  BPN Kabupaten  Sambas  sebanyak  7  pengaduan  tidak  terselesaikan  melalui  mediasi  dan  sebanyak  1  pengaduan  telah  terselesaikan melalui mediasi. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 24 (dua puluh empat) pengaduan sengketa pertanahan. Dari 24 perkara tersebut, hanya 5 perkara yang telah terselesaikan melalui mediasi. Padahal upaya penyelesaian melalui mediasi dianggap lebih menguntungkan sebab proses tersebut lebih cepat, biaya tidak  mahal, dan diselesaikan dengan hubungan baik  kekeluargaan. 20 Akan tetapi faktual dilapangan malah sebaliknya, banyak sengketa pertanahan tidak terselesaikan melalui mediasi.
Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten perbatasan sebelah utara di Provinsi Kalimantan Barat yang luas daerahnya 6.395,70  km 2 atau  4,36  persen  luas  daerah  Kal-bar. 21 Keadaan  geografis  Kab.  Sambas  yang  sangat  luas,  tentu  tidak  bisa terhindar  dari  berbagai  persoalan/kendala  pertanahan  yang  dihadapi.  Berdasarkan  paparan  diatas,  penelitian  ini  ditulis  untuk mengungkap  fokus  masalah  yaitu:  1).  bagaimana  upaya  penyelesaian  melalui  jalur  mediasi  yang  dilakukan  di  Kantor  BPN
7 Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, and Sahnan, “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat,” Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 5 Nomor 2. 2017, hlm. 310-321.
8 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia: Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  Dan  Pelaksanaannya ,  Penerbit  Djambatan ,  Jakarta, 2007, hlm. 31.
9 Terdapat  didalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.  Pasal  1  angka  1  bahwa  Kasus  Pertanahan  adalah  Sengketa,  Konflik,  atau  Perkara  Pertanahan  untuk  mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.
10 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Mandar Maju , Bandung, 1991, hlm. 22.
11 Wawancara, Ilyas sebagai Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, di Kantor BPN Kab. Sambas, Tanggal 17 Februari, 2020.
12 Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan,” INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, no. 1, 2014, hlm. 54–66.
13 Yudha Chandra Arwana and Ridwan Arifin, “Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak  Asasi Manusia,” Jambura Law Review Volume 1, no. 2, 2019, hlm. 212-236.
14 Elza Sharif, Mentuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan . KPG, Jakarta, 2012, hlm. 12.
15 Layyin Mahfiana, “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo,” KODIFIKASIA: Jurnal Penelitian Islam Volume 7, no. 1, 2017, hlm. 83–102.
16 Mochamad Munir, “Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat”, Disertasi, Universitas Airlangga, 1997, hlm. 185.
17 Umiyati, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertifikat Melalui Alternative Dispute Resolution,” Jurnal Spektrum Hukum Volume 6, no. 2, 2019, hlm. 39–51.
18 Nader and Todd, The Disputing Process Law in Ten Societas . Colombia University Press, New York, 1978, hlm 15.
19 Maria SW Sumarjono, Mediasi Sengketa Tanah . Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 2.
20 Umiyati, Op.Cit. hlm. 39 . 21 Indah Huruswati, dkk, Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Desa Perbatasan - Kalimantan Barat 2012 . P3KS Press, Jakarta, 2012, hlm. 11.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Sambas; dan 2) bagaimana akibat hukum bagi para pihak apabila upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi menemukan kesepakatan.

## II. TINJAUAN TEORITIS
Pengkajian pustaka dalam penelitian ini mendasarkan pada beberapa hasil penelitian skripsi dan hasil penemuan-penemuan yang telah dibukukan dari beberapa penulis. Ada beberapa skripsi yang membahas tentang masalah sengketa tanahtetapi dengan objek  yang  berbeda  diantaranya, Pertama, skripsi  Riki  Dendih  Saputra  yang  berjudul  “Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan Tanah  yang  Bersertifikat  Ganda  Menurut  Aturan  Badan  Pertanahan  Nasional  di  Wilayah  Tangerang  Selatan”. 22 Skripsi  ini membahas  faktor  penyebab  sertifikat  ganda  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  menganalisis  penyebab masyarakat  di  wilayah  Tangerang  tidak  memiliki  sertifikat  kepemilikan  tanah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa persengketaan atas sertifikat tanah berganda sering ditemukan di wilayah kantor BPN, baik antar personal, dengan perusahaan, maupun  dengan  pemerintahan  Tangerang  Selatan.  Sementara  itu,  model  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  persengketaan tanah selalu ditempuh  melalui jalur hukum (pengadilan  negeri sampai MA). Bedanya dengan penelitian penulis  yakni penulis lebih  memfokuskan  pada  upaya  non-litigasi  (mediasi),  sedangkan  skripsi  Riki  Dendih  Saputra  mengungkapkan  upaya peneyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi (pengadilan).
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dewi  Zulkharnain  dengan  judul  “Bentuk  Penyelesaian  Terhadap  Sertifikat  Ganda ( Overlapping )  Antara  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Dengan  Sertifikat  Hak  Milik  Oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Surabaya  II”. 23 Penelitian  skripsi  ini  membahas  bahwa  munculnya  sertifikat  ganda  ditengarai  oleh  faktor-faktor  yang mempengaruhi  timbulnya  sertifikat  ganda  antara  lain  karena  ketidaktelitian  pejabat  kantor  pertanahan,  peta  pendaftaran  dan kesengajaan  pemohon  tidak  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  dan  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  dan  akibat hukum dari penerbitan sertifikat ganda. Dan akibat hukum dari penerbitan sertifikat ganda adalah menimbulkan ketidakpastian hukum,  menimbulkan kerugian dan pembatalan  sertifikat. Perbedaanya penelitian penulis  yakni objek penelitian penulis  yang dibahas sengketa sertifikat tanah melalui upaya mediasi dan akibat hukumnya, sedangkan skripsi Dewi Zulkharnain membahas objeknya sertifikat ganda dan penyelesaiannya melalui pengadilan.
Selanjutnya Ketiga, jurnal  ilmiah  oleh  Nia  Kurniati  dan  Efa  Laela  Fakhriah,  berjudul  “BPN  Sebagai  Mediator  Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca PERKABAN No. 11 Tahun 2016”. 24 Jurnal ini membahas tentang pemaparan permasalahan  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  oleh  BPN  dan  upaya  penyelesaiannya.  Objek  penelitian  ini  yaitu  sengketa tanah yang menjadi kewenangan BPN. Dengan cara mediasi berhasil dicapai kesepakatan akan dituangkan dalam “kesepakatan perdamaian” yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berita Acara Pelaksanaan Mediasi dibuat dan ditandatangani oleh  mediator.  Kesepakatan  perdamaian  ini  semata-mata  hanya  merupakan  alat  bukti  tertulis  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, melainkan masih memerlukan dukungan lembaga peradilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat atas kesepakatan perdamaian. Perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan analisis lapangan yang mengungkap persoalan nyata di BPN Kabupaten Sambas, sedangkan jurnal Nia Kurniati dan Efa  Laela  Fakhriah  menggunakan  pendekatan  analisis  kepustakaan,  yang  hanya  terfokuskan  pada  pembahasan  kewenangan BPN berdasarkan PERKABAN No. 11 Tahun 2016.
Penelitian  ini  berbeda  dari  skripsi  dan  jurnal  yang  telah  dipaparkan  tersebut  yakni  pembahasannya  terfokuskan  mengenai upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor ATR/BPN Sambas dan serta menganalisis akibat hukum dari gagalnya  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan  di  Kantor  Kementerian  ATR/BPN  Kab.  Sambas.  Penelitian  ini membahas  tentang  gagalnya  mediasi  yang  disebabkan  oleh  pihak  pelapor  dan  terlapor  atau  salah  satu  pihak  tidak  bersedia menghadiri mediasi, sehingga pelaksanaan mediasi ditunda atau bahkan tidak berjalan dengan efektif. Selain itu, akibat hukum dari gagalnya mediasi, akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan hasil temuan lapangan, sehingga dapat menjawab apakah akan dilakukan upaya hukum lain yang ditempuh selain mediasi.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  menggunakan  metode  empiris  dengan  lokasi  penelitian  di  wilayah  hukum  Kantor  BPN  Sambas, penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis. 25 Penelitian  ini  tetap  memanfaatkan  data  kuantitatif  sengketa  pertanahan  dari  BPN Sambas.  Responden  primer  sekaligus  data  primer  penelitian  ini  adalah  pejabat  BPN  Sambas  yang  menangani  bidang Penanganan  Sengketa,  Konflik,  dan  Perkara  Pertanahan  dengan  menggunakan purposive  sampling . 26 Data  sekunder  berupa
22 Riki  Dendih  Saputra,  “Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Tanah  Yang  Bersertifikat  Ganda  Menurut  Aturan  Badan  Pertanahan  Nasional  Di  Wilayah Tangerang Selatan”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
23 Dewi Zulkharnain, “Bentuk Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda (Overlapping) Antara Sertifikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II”. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “veteran,” 2013.
24 Nia Kurniati and Efa Laela Fakhriah, “BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca PERKABAN No.  11 Tahun 2016.,” Sosiohumaniora LP2M Unpad Volume 19, No. 2, 2017, hlm. 95–105.
25 Haris Herdiyansyah, Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hal. 9.
26 M Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek . Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 70.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  bidang  pertanahan,  buku,  jurnal  dll.  Selanjutnya  peneliti  melakukan obsevasi  dan  wawancara  tidak  terstruktur  dengan  mengajukan  pertanyaan  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  jawaban  dari responden. 27

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Upaya Penyelesaian Melalui Mediasi
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  penyelesaian  mediasi  bisa  saja  menemukan  kesepakatan  untuk  berdamai,  tetapi tidak jarang juga menemukan kegagalan. Lembaga yang memiliki otoritas diwilayah hukum Kabupaten Sambas pada konteks penyelesaian  sengketa  pertanahan  diluar  pengadilan  dan  sebagai  fasilitator  sebelum  menuju  jalur  pengadilan  dilakukan  oleh BPN  Sambas.  Pada  proses  pelaksanaan  mediasi,  pihak  pelapor  dan  terlapor  secara  sukarela  dan  dengan  itikad  baik  meminta bantuan kepada pihak ketiga atau mediator 28 , untuk dirundingkan, dimusyawarahkan secara adil, efisien dan biaya yang murah, dan hasil kesepakatannya dapat diterima pihak pelapor dan terlapor. 29
Profesionalitas  mediator  sedikit  banyak  akan  memberi  pengaruh  pada  keberhasilan  upaya  penyelesaian  melalui  mediasi. Asumsinya  bahwa  peran  mediator  bisa  memberikan  pengaruh  baik  yang  semula  terjadi  konflik  antara  pelapor  dan  terlapor, berubah  dan  memiliki  persepsi  yang  sama  untuk  mencapai  tujuan  kesepakatan  bersama  yang  saling  menguntungkan. 30 Sikap adil mediator ditunjukan dengan mampu menjaga kepentingan pihak pelapor dan terlapor dengan bijaksana, sehingga hal yang paling utama untuk dijaga adalah nilai kepercayaan para pihak kepada mediator. 31 Mediator membantu memberikan gambaran alternatif  penyelesaian  dan  mencarikan  cara  terbaik,  solusi  atas  persoalan  yang  dihadapi  dan  mendorong  para  pihak  secara bersama-sama  ikut  menyelesaikan  sengketa.  Berdasarkan  hasil  observasi  dengan  Dini  Apriliani 32 mengatakan  bahwa  kualitas keberhasilan  mediasi  ditentukan  oleh  sikap  baik  kedua  belah  pihak  dalam  memaknai  mediasi,  rasa  saling  percaya  antar  para pihak  dan  kepercayaan  terhadap  mediator  dalam  menyusun  konsep  kesepakatan  yang  sama-sama  disepakati  oleh  para  pihak yang bersengketa.
Hasil wawancara dengan Desmanto, 33 bahwa proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di BPN Sambas  memiliki  3  tahapan  antara  lain: pertama, tahap  persiapan, kedua tahap  kegiatan  mediasi, ketiga ,  tahap  hasil.  Pada tahapan persiapan meliputi: BPN Sambas mempelajari awal mula permasalahan dan pokok permasalahan yang disengketakan, membentuk tim penyelesaian sengketa dan penentuan mediator, mempersiapkan bahan mediasi, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan  mediasi,  dan  mengirimkan  undangan  panggilan  kepada  para  pihak  untuk  menghadiri  pelaksanaan  mediasi. Selanjutnya tahapan kegiatan mediasi dapat dilaksanakan apabila para pihak yang bersengketa (pelapor dan terlapor) hadir pada waktu  pelaksanaan  mediasi,  sedangkan  apabila  hanya  dihadiri  oleh  salah  satu  pihak,  maka  pelaksanaan  mediasi  akan  ditunda dan dilakukan penjadwalan kembali pelaksanaan mediasi.
Pada konteks hasil mediasi terhadap sengketa pertanahan yang menemukan kesepakatan antar para pihak, maka selanjutnya menandatangani perjanjian perdamaian yang dibuat oleh BPN yang berisi kausul-kausul sebagaimana disepakati. 34 Menurut Edi Supardi, 35 Perjanjian perdamaian tersebut selanjutnya dilakukan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat guna mengikat  dan  menjamin  para  pihak  dimata  hukum  yang  kemudian  selanjutnya  disebut  akta  perdamaian. 36 Sedangkan  apabila upaya  penyelesaian  melalui  mediasi  tidak  menemukan  kesepakatan  antar  para  pihak  yang  bersengketa,  menurut  hasil wawancara  dengan  Fajar  Yulianto, 37 sengketa  pertanahan  tersebut  disarankan  untuk  ditempuh  upaya  hukum  lainnya  yaitu melalui  lembaga  litigasi/pengadilan,  yang  mana  gugatan  ditujukan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  domisili hukumnya hanya ada di provinsi, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.
Adapun  faktor  penyebab  gagalnya  penyelesaian  sengketa  pertanahan  dengan  cara  mediasi  di  Kantor  BPN  Sambas, berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  kepada  Kasi  Penanganan  Masalah  dan  Pengendalian  Pertanahan,  Kasubsi
27 Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (editor), and Dariyatno (penerjemah), Handbook of Qualitative Research (Edisi Ketiga) . Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 507-508. Dalam buku Jamiat Akadol, Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia. Penerbit Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 39.
28 Lihat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus  Pertanahan.  Mediator  adalah  pihak  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian sengketa atau konflik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
29 Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, Op.Cit. hlm. 96.
30 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2.
31 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional. kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009, hlm. 43.
32 Wawancara, Dinni Aprilliani, SH sebagai Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, di Kantor BPN Kab. Sambas, Tanggal 25 Februari, 2020.
33 Wawancara, Desmanto, SH sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan, di Kantor BPN Kab. Sambas, Tanggal 17 Februari, 2020.
34 Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah. Op.Cit, hlm. 98.
35 Wawancara, Edi Supardi sebagai Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor BPN Kab. Sambas Tanggal 25 Februari, 2020.
36 Akta  Perdamaian  adalah  kesepakatan  hasil  mediasi  dalam  bentuk  dokumen  yang  memuat  ketentuan  penyelesaian  sengketa  yang  ditandatangani  oleh  para pihak dan mediator.
37 Wawancara, Fajar Yulianto, SH sebagai Mediator dari Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Sambas, Tanggal 25 Februari, 2020.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Penanganan  Sengketa,  Konflik,  dan  Perkara  Pertanahan,  dan  Mediator  dari  Kasi  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  pada  Kejari Sambas dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Ketidakhadiran para pihak atau salahsatu pihak  yang bersengketa, sehingga  hal tersebut  harus dilakukan pengaturan  ulang pertemuan untuk dilangsungkan mediasi.
b. Para pihak/salah satu pihak tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa.
c. Para  pihak  saling  mempertahankan  pendapat  masing-masing  individu  yang  tak  kunjung  berpenghujung.  Hal  ini  dilakukan dengan penuh emosional, guna mempertahankan penguasaan tanahnya sehingga suasana menjadi tidak kondusif.
d. Waktu yang digunakan untuk memediasi satu perkara, memerlukan waktu yang cukup lama dan berulang-ulang.
e. Kurangnya  arsip  data  yang  dimiliki  oleh  pihak  BPN  Kab.  Sambas  sebagai  data  pembanding  antara  para  pihak  yang bersengketa. Kurangnya arsip data dikarenakan peristiwa Kantor BPN Kab. Sambas yang mengalami kebakaran.
Tidak jarang ditemukan ketika para pihak yang sudah gagal melakukan mediasi, tidak melakukan upaya hukum lain melalui pengadilan akan tetapi mencoba lagi untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang tentunya dilakukan ketika suasana para pihak sudah tenang.

## B. Akibat Hukum Bagi Para Pihak yang Pelaksanaan Mediasinya Berhasil
Kewenangan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  dengan  cara  mediasi  akan  memberikan  pengaruh  pada  keputusan  yang disepakati  secara  bersama-sama,  sehingga  hasil  kesepakatan  tersebut  bentuk  keadilan,  kemanfaatan  dan  sekaligus  kepastian menciptakan perlindungan hukum. Makna keadilan pada penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi mewakili keadilan antara  para  pihak  yang  bersengketa,  pernyataan  itu  senada  dengan  keadilan  yang  uraikan  oleh  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  nilai keadilan didasarkan pada keinginan dan keseimbangan hak dan kewajiban dari masyarakat. 38
Dengan  demikian  hasil  mediasi  oleh  BPN  RI  bersifat  autoritatif. 39 Termasuk  juga  BPN  Sambas,  maksud  dari  bersifat autoritatif ialah pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan membuat keputusan dari proses yang dilakukan oleh  BPN  Sambas  terlaksana  sesuai  dengan  kewenangan  atribusi  yang  termuat  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang merupakan suatu lembaga memiliki wewenang menyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan.
Dinni  Aprilliani  sebagai  Kasubsi  Penanganan  Sengketa,  Konflik,  dan  Perkara  Pertanahan  BPN  Sambas 40 mengungkapkan bahwa hasil kesepakatan dari pelaksanaan mediasi wajib untuk dibubuhi tandatangan oleh para pihak/pelapor dan terlapor yang bersengketa,  mediator  dan  para  saksi  pada  berita  acara  pelaksanaan  mediasi.  Penandatanganan  dilaksanakan  pada  hari  dan tanggal ketika menemukan kesepakatan antar para pihak bersengketa, dilakukan secara bersama-sama pada tempat yang tidak terpisah. Isi kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan mediasi merupakan perumusan dari kedua belah pihak tanpa paksaan dan intimidasi. Isi berita acara pelaksanaan mediasi mengikat para pihak bersengketa.
Dasar utama tujuan mediasi memberikan putusan bersifat win-win solution . Edi Supardi sebagai Kasi Penanganan Masalah dan  Pengendalian  Pertanahan  BPN  Sambas  mengungkapkan  arti  sifat win-win  solution yakni  sebuah  kata  sepakat  yang bermakna untung sama untung. Setiap lembaga tentu memiliki metode yang berbeda-beda dalam menyelesaikan persengketaan, ada  kelebihan  dan  kekurangannya  masing-masing. 41 Metode  utama  dalam  proses  pelaksanaan  mediasi  yaitu  melakukan pendekatan secara emosional kepada kedua belah pihak, hal ini dilakukan agar kedua belah pihak berkenan untuk menghadiri pelaksanaan mediasi sebagaimana dijadwalkan oleh BPN, dan pada hasil mediasi akan menghasilkan keputusan yang menjaga kepentingan-kepentingan para pihak tetap terpenuhi.
Paparan  diatas  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  jalur  mediasi  menekankan  pada  nilai manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Dengan  dasar  penekanan  nilai  manfaat  tersebut  bisa  mengakomodir  kepentingan para pihak secara maksimal. Hal ini akan memberikan dampak positif baik itu terhadap kepuasan para pihak bersengketa akan hasil mediasi, kepercayaan para pihak kepada kepiawaian seorang mediator dan sebagai bukti bahwa mediasi itu cepat, singkat dan  biaya  murah.  Inilah  kelebihan  secara  substantif  dari  pelaksanaan  mediasi  dalam  menyelesaiakansengketa  pertanahan.  Hal ini merupakan perwujudan dari makna keadilan pada sebuah implementasi hukum yaitu hasil keputusan tidak merugikan para pihak  yang  bersengketa  atas  keputusan  yang  disepakati  bersama.  Maka  apabila  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi yang dilakukan di Kantor BPN Kab. Sambas telah mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa, semua kesepakatan  dituangkan  dalam  akta  perjanjian  atau  perjanjian  perdamaian  yang  selanjutnya  akan  didaftarkan  ke  Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas demi menjamin kepastian hukum dan mengikat para pihak yang bersengketa. 42 Pada umumnya, akta perdamaian memiliki makna sama dengan penetapan eksekusi dari putusan pengadilan, karena akta perdamaian yang notabene merupakan dokumen hukum dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan putusan pengadilan inkracht .

## V. KESIMPULAN
38 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 21.
39 Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, Op.Cit . hlm. 101”
40 Wawancara, Dinni Aprilliani, SH sebagai Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, di Kantor BPN Kab. Sambas, Tanggal 25 Februari.
41 Wawancara, Edi Supardi sebagai Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor BPN Kab. Sambas Tanggal 25 Februari.
42 Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI,  “Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan” (2016), Lihat Pasal 41.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Hasil  temuan  penelitian  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  faktor  penyebab  gagalnya  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa pertanahan  melalui  mediasi  disebabkan  faktor  ketidakhadiran  para  pihak/salah  satu  pihak,  faktor  keterbatasan  waktu penyelesaian  dikarenakan  ketidakhadiran  para  pihak  sehingga  memerlukan  waktu  lama  dan  berulang-ulang  ,  kendala selanjutnya  disebabkan  tidak  adanya  arsip  dari  Kantor  BPN  Kab.  Sambas  yang  akan  digunakan  sebagai  data  pembanding. Akibat  hukum  dari  penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  dilakukan  melalui  mediasi  menemukan  kesepakatan  akan dituangkan  dalam  berita  acara  pelaksanaan  mediasi,  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  mengetahui  kepala  BPN  Sambas  dan kemudian  atas  dasar  berita  acara  mediasi  pelaksanaan  mediasi  dibuatkan  akta  perdamaian  serta  melakukan  pendaftaran ditujukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Syahrizal. 2009. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional . Jakarta: kencana Prenada Media Group.
Arba. (2014). “The Legal Protection Of Community Right In Area Spatial Planning Of Mataram City Base On The Local Regulation  Number 12 Year 2011.” Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 2 Nomor 1. pp 28-41. doi:https://dx.doi.org/10.12345/ius.v2i4.155.
Arwana,  Yudha  Chandra,  dan  Ridwan  Arifin.  (2019).  “Jalur  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Sebagai  Dorongan  Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia.” Jambura Law Review Volume 1, no. 2: pp 212-236. doi:https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399. Asmawati. (2014). “Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, no. 1: 54–66. Denzin,  Norman  K.,  Yvonna  S.  Lincoln  (editor),  dan  Dariyatno  (penerjemah). 2009. Handbook of  Qualitative  Research  (Edisi Ketiga) .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Direktur  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  (2016).  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Harsono,  Boedi.  2007. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan  Pelaksanaannya .  Jakarta:  Penerbit Djambatan,. Herdiyansyah, Haris. 2012. Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial . Jakarta: Salemba Humanika. Huruswati, dkk, Indah. 2012. Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Desa Perbatasan - Kalimantan Barat 2012 . Jakarta: P3KS Press. Kusuma,  Dadi  Arja,  Rodliyah,  dan  Sahnan.  (2017).  “Sertifikat  Hak  Milik Atas  Tanah  Sebagai  Alat Bukti  Hak Yang  Kuat.” Jurnal  IUS: Kajian  Hukum  Dan Keadilan Volume 5 Nomor 2. pp310-321. Agustus. Lubis, Muhammad Yamin, dan Abdul Rahim Lubis. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah . Jakarta: Mandar Maju.
Mahfiana, Layyin. (2017). “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo.” KODIFIKASIA: Jurnal Penelitian Islam Volume 7, no. 1: 83– 102. doi:https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.780.
Mudzhar, M Atho. 1998. Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Munir,  Mochamad.  1997.  “Penggunaan  Pengadilan  Negeri  Sebagai  Lembaga  Untuk  Menyelesaikan  Sengketa  Dalam  Masyarakat.”  Disertasi,  Universitas Airlangga.
Murad, Rusmadi. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Bandung: Mandar Maju. Nader, dan Todd. 1978. The Disputing Process Law in Ten Societas . New York: Colombia University Press.
Nia Kurniati, dan Efa Laela Fakhriah. (2017). “BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di  Indonesia Pasca PERKABAN No. 11 Tahun 2016.” Sosiohumaniora LP2M Unpad Volume 19, No. 2 Juli 2017: 95–105. doi:https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999. Nur Shivana. (2017). “Meraba Wujud Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum.” Lex Scientia Law Review Volume 1 No. 1. pp. 93-98, Nopember. Parlindungan, A.P. 1999. Pendaftaran Tanah Di Indonesia Cet. I . Bandung: Mandar Maju. Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing. Rosmidah. (2013). “Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, no. 2: pp 63-77. Santoso, Urip. 2010. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah . Cetakan II. Jakarta: Kencana.
Saputra,  Riki  Dendih.  2017.  “Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Tanah Yang  Bersertifikat  Ganda Menurut  Aturan  Badan  Pertanahan  Nasional  Di Wilayah Tangerang Selatan.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sharif, Elza. 2012. Mentuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan . Jakarta: KPG. Sumarjono, Maria SW. 2008. Mediasi Sengketa Tanah . Jakarta: Kompas. Umiyati. (2019). “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertifikat Melalui Alternative Dispute Resolution.” Jurnal Spektrum Hukum Volume 6, no. 2: 39–51. doi:https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1181. Usman, Rachmadi. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Wawancara. Desmanto, SH sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan, di Kantor BPN Kab. Sambas, Tanggal 17 Februari, 2020.
———. Dinni Aprilliani, SH sebagai Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, di Kantor BPN Kab. Sambas, Tanggal 25 Februari, 2020. ———. Edi Supardi sebagai Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor BPN Kab. Sambas Tanggal 25 Februari, 2020. ———. Fajar Yulianto, SH sebagai Mediator dari Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Sambas, Tanggal 25 Februari, 2020. ———. Ilyas sebagai Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, di Kantor BPN Kab. Sambas, Tanggal 17 Februari, 2020.
Zulkharnain, Dewi. 2013. “Bentuk Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda (Overlapping) Antara Sertifikat Hak Guna Bangunan Dengan Sertifikat Hak Milik Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “veteran,”.