INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7246-7258 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di : Kejaksaan Negeri Lombok Timur)
I Putu Agus Eka Sanjaya 1 ✉ , Rodliyah 2 , Ufran 3
Universitas Mataram
Email: putuaguseka89@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan RI terkait Keadilan Restoratif berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik  jeruji besi sebagai terpidana. Peran Jaksa dalam penegakan hukum pidana diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan dimana proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat  semakin  banyak  terselesaikan  melalui  proses  Keadialan  Restoratif.  Bedasarkan  latar  belakang diatas,  maka dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan  bagaimana  peran  Jaksa  dan  Apa  saja  yang menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses restorative justice bagi pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  empiris,  jenis  pendekatan  yang  digunakan  pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui peran jaksa dalam proses penyelesian perkara tindak pidana pelaku dewasa melalui proses restorative justice adalah sebagai fasilitator.  Selanjutnya diharapkan kedepannya dapat dilaksanakan oleh satuan – satuan kerja di daerah untuk pengambilan keputusan,  sehingga  tujuan  hukum  sistem  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  dapat terwujud. Kesimpulan peran Jaksa dalam penyelesaian perkara melalui proses restorative justice adalah sebagai fasilitator.
Kata Kunci : peran jaksa, pelaku dewasa, restorative justice.

## Abstract
The  Attorney  General's  Office  (AGO)  issued  AGO  Regulation  Number  15  of  2020  concerning  the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The birth of the idea of the AGO Regulation related to Restorative Justice reflects on the application of the legal process to the cases of Minah's grandmother and Samirin's grandfather who had to languish behind bars as convicts. The role of the Prosecutor in criminal law enforcement is expected to touch the sense of justice where the process of resolving  minor  criminal  cases  can  be  increasingly  resolved  through the  Restorative  Justice  process. Based on the above background, several problems can be formulated on how the role of the prosecutor and what are the obstacles in resolving criminal cases through the restorative justice process for adult offenders at the East Lombok District Attorney's Office. The type of research used in this research is empirical research, the type of approach used is a sociological approach. Based on the results of the study, it can be seen that the role of the prosecutor in the process of resolving adult criminal cases through the restorative justice process is as a facilitator. Furthermore, it is expected that in the future it can be implemented by work units in the regions for decision-making so that the legal objectives of a simple, fast, and low-cost justice system can be realized. In conclusion, the role of the prosecutor in resolving cases through the restorative justice process is as a facilitator.
Keywords: role, prosecutor, adult offender, restorative justice.

## PENDAHULUAN
Integrated  Criminal  Justice  System  atau  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara,  kepentingan  masyarakat,  maupun  kepentingan  individu  termasuk  kepentingan pelaku  tindak  pidana  dan  korban  kejahatan.  Sistem  ini  merupakan  istilah  yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pengertian sistem sendiri dimaknai sebagai implikasi dari sebuah proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan menjaga efisiensi untuk hasil tertentu dengan  segala  keterbatasannya.  Kejahatan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan masyarakatnya
Sistem  peradilan  pidana  meliputi  tahap  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di pengadilan  dan  pelaksanaan  putusan.  Dengan  melihat  pada  tahapan  tersebut  maka, komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
Sebagai  salah  satu  sub  sistem  peradilan  pidana,  Kejaksaan  dituntut  untuk  selalu menjaga  agar  penegakan  hukum  berjalan  sesuai  dengan  sistem.  Dalam  praktik  dan perkembangannya,  Kejaksaan  Agung  mengeluarkan  Peraturan  Kejaksaan  RI  Nomor  15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya
disingkat  Perja  Nomor  15  Tahun  2020).  Adanya  Perja  No.  15  Tahun  2020  memberikan kewenangan Jaksa untuk berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara untuk terciptanya suatu perdamaian menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Selain itu,  arah  tersebut  memberikan  ruang  terhadap  perkembangan  penyelesaian  perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan.  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya  kasus pidana tidak dapat diselesaikan  diluar  pengadilan,  walaupun  dalam  hal-hal  tertentu,  dimungkinkan  adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.
Keadilan Restoratif sebelumnya sudah terlaksana pada penyelesaian tindak pidana Anak.  Keadilan Restoratif  dapat dilaksanakan  bagi anak  yang melakukan Tindak  Pidana ringan dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana yang diatur dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa juga terdapat beberapa kasus tindak pidana ringan, namun karena tidak adanya regulasi yang mengakomodir penyelesaian perkara diluar pengadilan mengakibatkan pelaku harus dijatuhi hukuman Pidana.  Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Keadilan Restoratif tidak terlepas pada kasus yang berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik jeruji besi sebagai terpidana. Kasus nenek Minah yang didakwa melakukan pencurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan dan 15 hari dengan masa percobaan selama tiga bulan. Kasus lain yang serupa adalah kasus kakek Samirin yang divonis bersalah 2 bulan 4 hari karena mencuri getah karet yang harganya sekitar Rp17 ribu. Dalam kasus nenek Minah dan kakek Sarimin  penegak  hukum  seharusnya  lebih  menggunakan  hati  nurani  dalam  melakukan upaya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut.
Sebuah penerapan hukum yang mengedepankan pertimbangan  -  pertimbangan yang  seimbang  sehingga  tak  semua  perbuatan  pidana  berakhir  di  penjara.  Untuk  itu, diperlukan  mekanisme  penegakan  hukum  yang  berbasis  pada  keadilan  restoratif  bagi masyarakat.  Sehingga,  aparat  dapat  mengedepankan  proses  -  proses  pemulihan  bagi korban ataupun pelaku. Hal  inilah yang mendasari Kejaksaan Agung menerbitkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan  restoratif  merupakan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,  bukan  pembalasan  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  1  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif dipandang sebagai konsep pemikiran yang merespon  pengembangan  sistem peradilan  pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.
Beberapa  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  saat  ini  diselesaikan  melalui  konsep restorative justice, seperti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur telah berhasil menerapkan konsep restorative justice pada 7 (tujuh) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, kasus pertama merupakan perkara penadahan pasal 480 KUHP selanjutnya 3 (tiga) perkara  terkait  dengan  Undang – Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, pasal 310 Ayat (4), perkara terkait Undang – Undang No. 35 Tahun 2009, perkara  penganiayaan  pasal  351  KUHP  dan  perkara  pencurian  pasal  363  KUHP.  Kejari Lombok  Timur  menerapkan restorative  justice  dalam  kasus  tersebut  diatas  dengan sejumlah tahapan yang harus dilakukan, salah satunya melalui perundingan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Hal tersebut dapat memberikan kesimpulan terhadap upaya perdamaian. Disamping itu, sejumlah syarat lain juga harus dilakukan selain kesepakatan untuk berdamai. Jika ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian yang timbul dari kasus  tersebut  berada  di  bawah  Rp  2.500.000.  maka,  proses  restorative  justice  dapat dilanjutkan  dan  dipenuhi  dalam  kasus  ini,  hingga  akhirnya  kasus  bisa  selesai  sebelum masuk ke Pengadilan.
Pelaksanaan penghentian penuntutan hingga saat ini menjadi prioritas utama dalam penyelesaian penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Hal ini terlihat dari  data  yang  ditemukan  penulis,  bahwa  Kejaksaan  Agung  telah  menghentikan  2103 perkara berdasarkan keadilan restoratif ( restorative justice). 230 perkara pada tahun 2020, 422 perkara pada tahun 2021 dan 1451 perkara pada Januari hingga November tahun 2022. keadilan  restoratif  dipandang  menjadi  salah  satu  langkah  efektif  dalam  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  dan  juga  bertumpu pada pemulihan kembali pada keadaan semula.
Keadilan  Restoratif  saat  ini  tidak  hanya  menjadi  perhatian  kejaksaan  agung, melainkan beberapa instansi seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut dilihat dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  Nota Kesepakatan  Bersama  Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  Menteri  Hukum  dan  Ham  RI,  Jaksa Agung  RI,  Kepala  Kepolisian  RI  Nomor  131/KMA/SKB/X/2012  Tentang  Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan
Cepat,  serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restoratif  Justice).  dan  Surat  Keputusan Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  (Dirjen  Badilum)  MA  Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Penerapan  Keadilan Restoratif  ( Restorative  Justice).  Hal  ini  jelas  memberikan  perhatian  khusus  terhadap pelaksanaan  penanganan  setiap  perkara  tindak  pidana  yang  mengedepankan  keadilan restoratif.
Peran Jaksa dalam penegakan hukum pidana diharapkan  dapat menyentuh rasa keadilan yang dimana proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat semakin banyak  terselesaikan  melalui  proses  Keadialan  Restoratif.  Untuk  itu,  pelaksanaan penghentian  penuntutan  oleh  kejaksaan  agung  dewasa  ini  melalui  keadilan  restoratif menjadi perhatian khusus penulis untuk mengetahui Bagaimana peran Jaksa dan Apa saja yang  menjadi  hambatan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  proses restorative justice bagi pelaku Tindak Pidana Orang Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  suatu  penelitian  dengan  cara  mengkaji  dan melihat  secara  langsung  fenomena  dalam  masyarakat  dan  penerapan  Peraturan Perundang-undangan dilapangan. Penelitian empiris difokuskan pada data yang diperoleh dari  lapangan  atau  biasa  disebut  data  lapangan,  dengan  menggunakan  pendekatan sosiologis. Dimana Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Proses Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur
Saat  ini,  praktik  semua  institusi  penegakan  hukum  di  Indonesia  baik  Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012,  Nomor  M-HH-07.HM.03.02  Tahun  2012,  Nomor  KEP-
06/E/EJP/10/2012,  Nomor  B/39/X/2012  tanggal  17  Oktober  2012  tentang  Pelaksanaan Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.
Prinsip  keadilan  restoratif  adalah  salah  satu  prinsip  penegakan  hukum  dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam     bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung)  namun  pelaksanaannya  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut adalah:
1.  Peraturan   Mahkamah Agung   Republik   Indonesia   Nomor   2   Tahun   2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
2.  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
3.  Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
4.    Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban   Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga   Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
5.  Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
Setelah  disepakatinya  Nota  Kesepakatan  Bersama,  Mahkamah  Agung,  Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing- masing  institusi  sebagai  pedoman penyelesaian perkara  pidana  dengan prinsip  keadilan restoratif, antara lain:
1. Surat Edaran  Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  (SE Kapolri 8/2018”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan
4. Keputusan  Direktur   Jendral  Badan   Peradilan   Umum  Mahkamah Agung  Republik Indonesia  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).
Peraturan  Kejaksaan  RI  No.  15  Tahun  2020  juga  memuat  mengenai  pembatasan pelaksanaan  keadilan  restoratif  sehingga  tidak  hanya  diartikan  sebagai  sebatas  sebuah kesepakatan  perdamaian  karena  jika  demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada  sebatas  menjalankan  fungsi  secara  prosedur  saja  sehingga  kebenaran  (khususnya kebenaran  materil)  dan  keadilan  tidak  dapat  tercapai. Peraturan  ini  juga dianggap sebagai substansi hukum ( legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik  dengan  lebih  mengedepankan  hukum  progresif  berlabel  keadilan  restoratif ( restorative  justice).  Adapun  keadilan  restoratif  merupakan  penyelesaian  perkara  tindak pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan pihak lain yang terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian    yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. penghindaran stigma negatif;
c. penghindaran pembalasan;
d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Selain  hal  tersebut  di  atas,  Penuntut  Umum  dalam  Penghentian  penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
c. tingkat ketercelaan;
d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e. cost and benefit penanganan perkara;
f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.
Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif ( restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak  pidana  yang  saat  ini  kembali  banyak  disuarakan  di  berbagai  negara.  Melalui pendekatan  keadilan  restoratif  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat
mencapai    perdamaian  dengan  mengedepankan win-win  solution,  dan  menitikberatkan agar  kerugian  korban  tergantikan  dan  pihak  korban  memaafkan  pelaku  tindak  pidana. Secara  normatif,  sistem  peradilan  pidana  ditujukan  untuk  law  enforcement  (penegakan hukum). Sistem tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang - undangan agar dapat  mengatasi  kriminalitas  untuk  menghasilkan  kepastian  hukum.  Implementasi  social defense  dapat  difasilitasi  oleh  sistem  peradilan  pidana  demi  mewujudkan  kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat ( expediency) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi  residivisme  dan  kejahatan  dalam  jangka  pendek.  Sedangkan  untuk  jangka panjang,  sistem  peradilan  pidana  dimaksudkan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  sosial yang  lebih  baik  di  masa  depan.  Jika  tujuan  tersebut  tidak  dapat  terwujud  maka  ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.
2. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Proses Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Dewasa pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur
Penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pembalasan berangsur-angsur mengalami perubahan. Hukum pidana tidak lagi dijadikan sebagai pembalasan terhadap orang-orang  yang  melanggar  Undang-  undang.    Hukum  pidana  dijadikan  sebagai  alat untuk  menanggulangi  kejahatan  itu    sendiri.    Upaya-upaya  dalam  penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan  atau kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan   bagian   dari   perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat  sehingga  dalam  penanggulangan  kejahatan  tidak  hanya  menjadi  tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.
Perubahan  orientasi  hukum  sangat  diperlukan  untuk    mencapai  tujuan  hukum  itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban. Tujuan yang dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan  untuk  menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih  menekankan  pada  struktur rasional, prosedur dan format formal.  Rasionalitas  berkembang  sedemikian  rupa  sampai  pada  tingkat  rasional  di  atas segala-galanya ( rasionality  above else). Para penegak hukum hanya mengedepankan nilai kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai kemanfaatan maupun keadilan. Hukum tidak dapat  ditegakkan  hanya  dengan  menerapkan  peraturan  begitu  saja,  tetapi  juga  harus menimbang   nilai   dan   cita-cita   yang ingin  diwujudkan  oleh  hukum,  yang tidak mudah
dibaca dalam peraturan.
Dalam  penegakkan  hukum  penting  memperhatikan  nilai-nilai  yang  mendasari perikehidupan  bangsa sebagai suatu core philosophy yang merupakan local  genius dan local wisdom (kearifan lokal) Bangsa Indonesia. Nilai - nilai inilah merupakan intisari dari peradaban bangsa Indonesia yang telah ada selama ribuan tahun yang harus digunakan sebagai ukuran nilai - nilai dasar pembangunan serta pembaharuan hukum diIndonesia.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  ST.  Burhauddin mengatakan    bahwa  keadilan  tidak  ada  didalam  buku  melainkan  ada  pada  hati  nurani. Dalam mewujudkan keadilan tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa  Agung  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  sebagai bentuk  perwujudan      penegakan    hukum      yang  lebih  humanis.  Dalam  pendekatanya Kejaksaan  sebagai  lembaga  pengendali  perkara.  Keadilan  restoratif  merupakan  tujuan keadilan  yang  ingin  dicapai  dengan  cara  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula, keseimbangan  perlindungan,  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak berorientasi  pada  pembalasan.  Perubahan  pandangan  tersebut  merupakan  Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan  membebaskan  rasa  bersalah  pelaku.Apabila  dahulu  pemidanaan  dianggap  sebagai kritik  moral  perbuatan  tercela,  maka  saat  ini  harus  merupakan  kritik  moral  untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian  hari. Dahulu kejahatan merupakan konflik yang harus  diselesaikan  antara  negara  dengan  pelaku  kejahatan,  tanpa  memedulikan  korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan.
Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 4 PERJA No. 15 tahun 2020 yang dilakukan dengan memperhatikan:
a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang   dilindungi
b. penghindaran stigma negatif;
c. penghindaran pembalasan;
d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Analisis terkait Pasal 4 Ayat 1 PERJA No. 15 tahun 2020
a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi maksudnya adalah
- Kepentingan  Korban  dalam  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  melalui  Restorative Justice  menekankan  pada  mendapat  ganti  kerugian  sesuai  dengan  kesepakatan dengan pelaku Tindak Pidana;
- Kepentigan hukum lain yang dilindungi yaitu berikaitan dengan kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan juga;
b. Penghindaran stigma negatif maksudnya adalah penghindaran pandangan, pikiran, dan juga  kepercayaan  negatif  yang  didapatkan  Pelaku  Tindak  Pidana  dari  masyarakat ataupun lingkungannya;
c.   Penghindaran pembalasan maksudnya adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana;
d.  Respon  dan  keharmonisan  masyarakat  maksudnya  adalah  reaksi  yang  terjadi  pada hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya baik dan memiliki rasa solidaritas sosial yaitu saling peduli, saling tolong menolong, kerjasama yang tinggi dan gotong royong;
e.  Kepatutan,  kesusilan  dan  ketertiban  umum  maksudnya  adalah  terlaksananya  proses Restorative Justice menyesuaikan dengan etika kesopanan yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi gangguan keamanan.
Selain itu dalam penghentian penututan Penuntut Umum mempertimbangkan:
a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b) latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
c) tingkat ketercelaan;
d) kerugian atau   akibat   yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e) cost    and    benefit    penanganan perkara;
f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.
Analisis terkait Pasal 4 Ayat 2 PERJA No. 15 tahun 2020
a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana maksudnya adalah
- subjek hukum adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- objek hukum adalah tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian nilai yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari  dari 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ancaman tindak pidana adalah tindak pidana hanya diancama dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
b. latar  belakang  terjadinya/dilakukannya  tindak  pidana  maksudnya  adalah  dalam
pelaksanaan  Restorative Justice harus memperhatikan latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana apakah dilakukan karena kelalaian atau disengaja oleh pelaku tindak pidana;
c. tingkat ketercelaan maksudnya adalah suatu penilaian kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penyimpangan atau perkecualian dari suatu asas kesalahan;
d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana maksudnya adalah tolak ukur dari nilai kerugian yang di timbulkan dari tindak pidana;
e. cost  and  benefit  penanganan  perkara  yaitu  keuntungan  yang  akan  didapatkan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat dalam suatu penanganan perkaran;
f. pemulihan kembali pada keadaan semula yaitu proses penyelesaian perkara dengan cara mengembalikan keadaan atau memperbaiki keadaan yang tidak harmonis dalam masyarakat agar kembali harmonis seperti keadaan semula;
g. adanya  perdamaian  antara  Korban  dan  Tersangka  adalah  terciptanya  kesepakatan damai  antara  korban  dan  tersangka  sebagai  dasar  utama  dilaksanakannya  proses Restorative Justice.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  kepada  Kasi  Tindak  Pidana  Umum  (Pidum) Kejari  Lombok  Timur,  Ida  Made  Oka  Wijaya  menjelaskan  bahwa  Peran  Jaksa  dalam penyelesaian  perkara  pidana  melalui  proses restorative  justice  adalah  sebagai  fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dengan pelaku. “Artinya tidak berkepentingan atau berketerkaitan  dengan  tersangka,  korban  atau  pun  perkara.  Baik  secara  pribadi,  profesi, langsung  ataupun  tidak” .  Jaksa  sebagai  fasilitator  harus  melaksanakan  3  (tiga)  tahapan utama dalam proses restorative justice  yaitu upaya perdamaian, proses perdamaian dan pelaksanaan  perdamaian.  Pertama,  upaya  perdamaian  yang  ditawarkan  penuntut  umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan Alur dari upaya perdamaian dimulai dengan pemanggilan  korban  oleh  penuntut  umum  diikuti  dengan  dengan  memberitahu  alasan dilakukan pemanggilan. Dilanjutkan dengan melibatkan keluarga korban / tersangka, tokoh /  perwakilan  masyarakat,  dan  pihak  lain  yang  terkait.  Selama  proses  dilakukan,    apabila tawaran  diterima  maka  kasus  diberhentikan,  jika  ditolak  maka  kasus  perkara  akan dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, proses perdamaian. Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang tidak ada unsur keterpihakan diantara kedua belah pihak antara korban dan tersangka dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan korban dilaksanakan dikantor kejaksaan. Ketiga, pelaksanaan perdamaian. Jaksa sebagai fasilitator menerbitkan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
setelah  berkas  permohonan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif disetujui  oleh  Kejaksaan  Agung  melalui  kejaksaan  tinggi  berdasarkan  kesepakatan perdamaian. Kegiatan tersebut dilakukan guna menyelesaikan  perkara  secara   damai dan tidak ditindaklanjuti kepengadilan.
3. Hambatan  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Pelaku  Dewasa  Melalui  Proses Restorative Justice Pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur
Berikut  hambatan  yang  diperoleh  selama  proses  penyelesaian  perkara  pidana  pelaku dewasa  melalui  proses Restorative  Justice  Pada  Kejaksaan  Negeri  Lombok  Timur  yang berhasil di urai berdasarkan hasil wawancara:
1. Admnistrasi Restorative Justice yang banyak, sehingga proses pelaksanaan Restorative Justice membutuhkan banyak waktu;
2. Sarana  dan  Prasarana  belum  memadai.  Dalam  pengambilan  dan  pembuatan  video masih  menggunakan  Handphone  masing  -  masing  pegawai  karena  belum  ada pengadaan khusus sarana dan prasaran pembuatan video;
3. Pelaksanaan persetujuan ketetapan Restorative Justice masih bersifat sentralistik atau terpusat  pada  Kejaksaan  Agung.  Diharapkan  untuk  kedepannya  dapat  dilaksanakan oleh satuan - satuan kerja di daerah untuk pengambilan keputusan, sehingga tujuan hukum sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.
4. Peraturan Restorative Justice bagi pelaku tindak pidana orang dewasa saat ini masih menggunakan  aturan  internal  masing  -  masing  organisasi  Aparat  Penegak  Hukum (APH) seperti Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kapolri dan Peraturan Mahkamah Agung, sehingga perlu ditingkatkan ke Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau setingkat Undang – Undang.

## SIMPULAN
Peran Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses restorative justice adalah sebagai Fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dengan pelaku. Jaksa sebagai Fasilitator harus melaksanakan 3 (tiga) tahapan utama dalam proses restorative justice  yaitu  Upaya  Perdamaian,  Proses  Perdamaian  dan  Pelaksanaan  Perdamaian. Pertama, upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum kepada kedua belah pihak yakni tersangka dan Alur dari upaya perdamaian dimulai   dengan   pemanggilan   korban oleh penuntut umum diikuti dengan dengan memberitahu alasan dilakukan pemanggilan. Kedua,  proses  perdamaian.    Jaksa  bertindak  sebagai  fasilitator  yang  tidak  ada  unsur keterpihakan  diantara  kedua  belah  pihak  antara  korban  dan  tersangka  dengan  jangka
waktu 14 (empat belas)  hari sejak penyerahan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan korban dilaksanakan dikantor kejaksaan. Ketiga, pelaksanaan perdamaian. Jaksa  sebagai  fasilitator  menerbitkan  surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  setelah berkas  permohonan  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  disetujui oleh  Kejaksaan  Agung  melalui  kejaksaan  tinggi  berdasarkan  kesepakatan  perdamaian. Kegiatan  tersebut  dilakukan  guna  menyelesaikan    perkara    secara      damai  dan  tidak ditindaklanjuti kepengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief,  2010,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum    Pidana    (Perkembangan Penyusunan  Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta, hal. 22
Gani,  Nur  Salwiyani,  Fitriana,  A.Dian,  Sila,  Anugrahwati  M.,  Fitriani,  R.,Yuliarti,  Astinana,
Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press;
https://kbr.id/nasional/11-2022/kejaksaan-agung-selesaikan-2-103-perkara-lewat- mekanisme-restorative-justice/110219.html Diakses tanggal 05 April 2023
M.  Arief  Amrullah,  Perkembangan  Kejahatan  Korporasi:  Dampak  dan  Permasalahan Penegakan Hukum, (Jakarta, Prenamedia Grup, 2018).
Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice, (Denpasar, Universitas Udayana Press, 2021).
Mahendra,  Adam  Prima, “ Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan  Berlandaskan  Keadilan Restoratif ”, Jurnal Jurist-Diction ,3 (4), 2020, hlm. 1153 – 1178.
Mirdad  Apriadi Danial,  “ Pelaksanaan  Perja  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,”  Jurnal  Pro  Hukum, vol.  11  No.  1  (Juni 2022), Hlm. 16.
Penerapan restorative  justice  dilingkungan  peradilan  umum,  Lampiran  Surat  Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor  1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22  Desember 2020  tentang  Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.
Ruben  Achmad,  "Hakekat  Keberadaan  Sanksi  Pidana  dan  Pemidanaan  dalam  Sistem Hukum Pidana." Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.5 No.2, 2017, hlm.84
Wawancara dengan Ida Made Oka Wijaya Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lombok Timur, 22 Desember 2023.