## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR
I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani
Universitas Pendidikan Ganesha
Email : andreyuddhaa@gmail.com ; sugi.hartono@undiksha.ac.id niktsariadnyani@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengetahui dan menganalisa  bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah kota Denpasar, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang dilakukan di wilayah Kota Denpasar.  Jenis penelirian  yang  digunakan  dalam  penelirian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Lokasi  penelitian dilaksanakan di  Polresta Denpasar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  non  probability  sampling  dan penentuan obyeknya dengan purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  Bentuk penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar yang dilakukan oleh anak  dibawah  umur  diakibatkan  oleh  berbagai  faktor  diantaranya  faktor  lingkungan,  kondisi  keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pemakai dan  anak  sebagai  pengedar  narkotika,  serta  (2)    Upaya  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  di  Kota Denpasar  adalah  yang  pertama  dalam  hal  pencegahan,  Polresta  Denpasar  beserta  jajaran  yang  menangani khusus bidang narkotika melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan yang lainnya untuk melakukan langkah pencegahan seperti melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Kemudian apabila anak telah melakukan  tindak  pidana  tersebut  maka  tindakannya  adalah  penegakan  hukum  yang  benar  agar  anak  bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang mereka lakukan salah.

## Kata kunci: Narkotika, Anak, Pengguna

## Abstract
This study aims to (1) identify and analyze the forms of narcotics abuse by minors in the Denpasar city area, and (2) identify and analyze efforts to overcome the crime of narcotics abuse by minors carried out in the Denpasar City area. The type of research used in this research is empirical legal research. The location of the research was  carried  out  at  the  Denpasar  Police.  Data  collection  techniques  using  document  study  techniques, observation  and  interviews.  The  sampling  technique  used  is  non-probability  sampling  and  the  object  is determined by purposive sampling. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) The form of narcotics abuse in Denpasar City which was carried out by minors was caused by various factors including environmental factors, conditions of family harmony and economic factors. Then the form of narcotics abuse  is  children  as  users  and  children  as  narcotics  dealers,  and  (2)  Efforts  to  overcome  narcotics  abuse  in Denpasar City are the first in terms of prevention, the Denpasar Police and the ranks that deal specifically with the  narcotics  sector  carry  out  cooperation  with  related  agencies  such  as  the  National  Narcotics  Agency  and other related agencies. others to take preventive steps such as socializing the dangers of narcotics. Then if the child has committed the crime, then the action is correct law enforcement so that the child can change and realize that what they did was wrong.
Keywords: Narcotics, Children, Users

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  seseorang  dapat  diartikan  menggunakan  narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar  pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu  bisa  berupa  pengaruh  terhadap  ketenangan  dalam  masyarakat,  pengaruh  terhadap  timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.
Penyalahgunaan  narkotika  tak  lagi  memandang  usia,  mulai  dari  anak-anak,  remaja,  orang dewasa  hingga  orang  tua  sekalipun  tak  luput  dari  jeratan  penyalahgunaan  narkotika  ini.  Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga merambah ke pelosok. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus  menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaualan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika  yang  dapat  merusak  masa  depan  anak.  Masalah  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia sekarang  ini  dirasakan  pada  keadaan  yang  mengkhawatirkan.  Sebagai  negara  kepulauan  yang mempunyai  letak  strategis,  baik  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  dalam  dunia internasional, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu  dengan  disahkannya  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. (Hadisuprapto,2010:11).
Penyalahgunaan narkotika di kota Denpasar dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mencapai 60 kasus. Penyalahgunaan narkotika sudah merambah berbagai usia mulai anak-anak hingga orang tua tidak  luput  dari  jeratan  penyelahgunaan  narkotika  tersebut.  Tidak  jarang  untuk  mengelabui  pihak berwajib  para  pengedar  narkotika  sering  menggunakan  atau  memanfaatkan  anak  sebagai  perantara dalam  peredaran  obat-obatan  terlarang.  Hasil  survey  Sat  Narkoba  Polresta  Denpasar,  tahun  2020 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia  yang sangat  muda yaitu 12-16 tahun.
Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/ psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi  kesehatan  mental  dan  fisik.  Meskipun  demikian  terkadang  beberapa  jenis  obat  masih  dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara  umum  dan  bebas  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu  obat  dan  narkotika  yang  disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.
Masalah yang biasa dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan  saja  tetapi  juga  melibatkan  kelompok  tertentu  dalam  masyarakat.  Penyalahgunaan narkotika  yang  selama  ini  terjadi  dengan  peran  orang  dewasa  sebagai  korban,  ternyata  kini  justru terjadi  dimana  korbannya  banyak  adalah  anak  di  bawah  umur.  Penyalahgunaan  narkotika  ini  tidak luput  dari  gaya  pergaulan  bebas  dan  juga  pengaruh  keluarga  yang  justru  memiliki  andil  yang  lebih besar.  Untuk  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  narkotika  yang  sangat  merugikan  dan membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  pada  Sidang  Umum  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Presiden  Republik  Indonesia  untuk  melakukan  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ( Rizky, 2012: 3-4 )

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah kota Denpasar?
2. Bagaimana  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak  dibawah umur yang dilakukan di wilayah kota Denpasar ?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum empiris  yang  mengacu  pada  kenyataan  hukum  yang  mencakup  kenyataan-kenyataan  sosial  atau budayanya.  Dalam penelitian ini mengkaji mengenai  penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di bawah umur yang dilakukan di kepolisian resor kota Denpasar.  Data yang digunakan berasal dari data primer yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang berasal dari studi dokumen (Ishaq, 2017 : 31).
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  3  (tiga)  cara  yaitu  teknik  wawancara,  teknik observasi  dan  teknik  studi  dokumen  (Waluyo,  2008  :  8).  bentuk  teknik  penentuan  sampel  yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk purposive sampling . Data penelitian yang  telah  dikumpulkan  kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan  analisis  kualitatif  yang  kemudian disajikan berupa data bukan angka. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, (Adnyani, 2015: 68-80). Metode kualitatif dengan studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif (Adnyani, 2021 : 59). yaitu memaparkan hasil analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 : 35), yang dideskripsikan karena sesuai dengan sifat dari masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dari penelitiannya.
Penelitian  ini  merupakan  deskriptif  maka  dalam  memperoleh  bahan  hukum  yang  sebanyak- banyaknya  dilakukan  melalui  berbagai  teknik  yang  disusun  secara  sitematis  untuk  mencari pengumpulan  bahan  hukum  hasil  penelitian  yang  sempurna  (Adnyani,  2016  :  223)Setelah dilakukan penyajian bahan hukum  Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Denpasar
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang  memiliki  peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.  Anak  menurut  Konvensi  Hak  Anak  pada  Pasal  1  bagian  1  menyebutkan  bahwa  seorang Anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan undang- undang yang berlaku bagi Anak-Anak kedewasaan dicapai lebih cepat.
Dalam  hal  ini  anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  juga  merupakan  anak  yang melakukan kejahatan narkotika karena telah memenuhi unsur-unsur kejahatan. Adapun faktor-faktor yang  menyebabkan  anak  melakukan  tindak  kejahatan  terkhususnya  tindak  pidana  narkotika  adalah sebagai berikut :
1. Pergaulan atau lingkungannya
Faktor lingkungan terdiri dari tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan  lainnya.  Ketiga  lingkungan  tersebut  dapat  memberikan  pengaruh  negatif  seseorang. Akikat yang ditimbulkan oleh interaksi lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan hal yang baik atau juga sebaliknya. Dalam hal pergaulan seringkali anak-anak bebas bergaul dengan siapa saja, baik itu di sekolah atau di lingkungan rumah. Anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
akan merasa penasaran dengan hal-hal baru dalam lingkungannya termasuk narkotika.
2. Faktor Ingin tahu atau coba-coba
Pelaku kejahatan dengan motif ini biasanya dilakukan bagi pengguna pemula atau pada usia anak- anak atau remaja. Dengan rasa keingintahuan yang tinggi pada usia anak-anak membuat anak dapat terlibat dalam melakukan tindak pidana.
3. Kondisi keluarga yang tidak harmonis
Tidak  semua  anak  terlahir  dalam  kondisi  keluarga  yang  harmonis.  Kadangkala  anak  akan  merasa kekurangan perhatian dari keluarganya sehingga akan memilih jalan lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan termasuk mengkonsumsi narkotika.
4. Kesulitan ekonomi
Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Pada keadaan ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah, demikian pula sebaliknya apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit sehingga banyak orang akan berusaha keluar dari himpitan ekonomi dengan melakukan  berbagai  cara.  Kesulitan  ekonomi  juga  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya penyalahgunaan narkotika. Namun dalam hal ini anak akan cenderung bergerak sebagai pengedar untuk menambah penghasilannya.
Kejahatan  narkotika  yang  bersifat  transnasional  dilakukan  dengan  menggunakan  modus operandi dan tehnologi canggih, termasuk pengamatan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.  Untuk  lebih  meningkatkan  pengendalian  dan  pengawasan  serta  meningkatkan  upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran  gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah  diratifikasi  dengan  Undang-  Undang  No.  7  tahun  1997  tentang  Pengesahan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-  Bangsa  tentang  Pemberantasan  Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika. Dengan  demikian,  undang-undang  narkotika  yang  baru  diharapkan  lebih  efektif  mencegah  dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara  Republik  Indonesia  dijadikan  ajang  transito  maupun  sasaran  peredaran  gelap  narkotika. (Marlina, 2009 : 90).
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Adi, 2014 : 28). Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri.
Adapun  bentuk-bentuk  kejahatan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  narkotika adalah sebagai berikut (Prasetyo, 2011 : 49) :
(1) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan narkotika.
(2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika.
(3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
(4) Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau mentransito Narkotika.
(5) Setiap orang  yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika.
Bentuk  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  di  wilayah  hukum  Polresta Denpasar hanya berbatas pada pengguna dan pengedar narkotika dengan jumlah yang pengguna yang lebih banyak dari pengedar narkotika. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polresta Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Mengkonsumsi narkotika (Pemakai)
Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, sebagai bahan campuran obatobatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotika banyak digunakan dalam keperluan operasi medis, karena narkotika memberikan efek nyaman dan dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi tanpa merasa sakit. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf di Polresta  Denpasar  bahwa  sebagian  besar  anak  pengguna  narkotika  mengkonsumsi  karena keingintahuan yang tinggi.
2. Mengedarkan narkotika (pengedar)
Narkotika  merupakan  barang  yang  sangat  berbahaya  tetapi  sangat  menggiurkan  untuk  dijadikan sebagai sumber pengahasilan dengan cara berprofesi sebagai penjual/pengedar. Hal ini dikarenakan akan memberikan keuntungan  yang sangat  besar. Tetapi keuntungan  yang sangat  besar tersebut tidak sepadam dengan sanksi hukum yang di diterima sebagai pelaku kejahatan narkotika dengan ancaman  penjara  minimal  5  tahun  maksimal  20  tahun  dan  denda  minimal  1.000.000.000.  (satu millyar) (Pasal 114 UU. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika)

## Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur
Pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi  penerapan  sanksinyaselalu  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 Pengadilan  Anak.  Baik  pidana  pokok  yang  ditetapkan  kepada  seorang  anak  pelaku  tindak  pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak.  Ketetapan  ini  bukan  berarti mengabaikan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  Tentang  Narkotika,  akan  tetapi  meletakkan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak  sebagai  bentuk  dari  pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.Hampir  seluruh  seluruh  penduduk    dunia  dapat  dengan  mudah  mendapatkan narkotika,  misalnya  dari  Bandar/pengedar  yang  menjual  di  sekitar  sekolah,  kampus,  diskotik    dan berbagai tempat lainnya.Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi   bisnis yang banyak diminati karena keuntungan  ekonomis.  Penyalahgunaan  narkotika  adalah  penggunaan  tanpa  hak  dan    kewajiban melawan  hukum,  yang  dulakukan  tidak  untuk  maksud  pengobatan,  tetapi  karena  ingin  menikmati pengaruhnya,  dalam  jumlah  berlebih,  kurang  teratur,  dan  berlangsung  cukup  lama,  sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan  kehidupan sosial.
Dalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk  penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa :
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepulah miliar rupiah).
Larangan-larangan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal    114  Ayat  (1)  UU  Narkotika diatas  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  menetukan  semua  perbuatan  dengantanpa  hak  atau melawan hukum untuk  menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  menerima, menjadi perantara dalam jaul beli, menukar, atau  menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat membahayakan  dan berpengaruh  terhadap  meningkatnya  kriminalitas.  Apabila    perbuatan-perbuatan  tersebut  dilakukan oleh  seseorang  dengan    tanpa  hak,  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan    penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana  khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.
Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehinga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya  penyakit-penyakit  yang  dapat  ditularkan  melalui  pola  hidup  para  pecandu,  maka  masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah  remaja  yang  merupakan  masa  depan  bangsa,  karena  penyalahgunaan  narkoba  ini  sangat berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  menyatakan  bahwa  :  “Narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih  membatasi  penggunaan  Narkotika  golongan  I  yang  hanya  digunakan  untuk  kepentingan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk  reagensia  diagnostik,  serta  reagensia laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan  Menteri  atas  rekomendasi  Kepala  Badan  Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan komplek baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk foktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan  luas  tidak  hanya  terhadap  pelakunya  tetapi  juga  menimbulkan  beban  psikologis,  sosial  dan ekonomis,  bagi  orang  tua  dan  keluarganya,  serta  menimbulkan  dampak  yang  merugikan  terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Adapun dalam beberapa wawancara pihak  Polresta  Denpasar  menyatakan  bahwa  upaya  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak diantaranya :
1. Melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah.
2. Memberikan edukasi masyarakat dengan menyusur desa
3. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti BNN dan yang lainnya dalam rangka pemberatasan tindak pidana  narkotika oleh anak.
Maksud dan tujuan upaya ini dilakukan untuk menekan prtumbuhan jumlah penyalahgunaan narkotika secara  umum.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
menganut double  track  system (sistem  dua  jalur),  dapat  dimungkinkan  seorang  Anak  yang  terbukti melakukan  tindak  pidana  dapat  dijatuhi  sanksi  berupa  tindakan  atau  sanksi  yang  berupa  pidana. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak sebagai berikut:
1. Pengembalian kepada orangtua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan Rumah Sakit Jiwa;
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan oleh pemerintah/badan swasta:
6. Pencabutan izin mengemudi:
7. Perbaikan akibat tindak pidana.
Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional mengambil keputusan untuk :
1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  di  instansi pemerintah  atau  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  di  instansi  yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan,  dan  pembimbingan.  Karena  Anak  masih  memerlukan  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan  lanjutan,  masa  pendidikan,  pembinaan,  dan  pembimbingan  yang  dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  tindak  kejahatan  yang  dapat  merusak  kesehatan  dan menggangu  keamanan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Olehnya  itu  diperlukan  pengaturan  dan pengendalian  secara  terorganisir  terhadap  peredaran  narkotika  yang  sudah  sangat  menghawatirkan tersebut.  Kejahatan  narkotika  dewasa  ini  tidak  lagi  dilakukan  secara  perseorangan,  melainkan melibatkan  banyak  orang  yang  secara  bersama-sama,  bahkan  merupakan  satu  sindikat  yang terorganisasi  dengan  jaringan  yang  luas,  yang  bekerja  sama  secara  rapi  dan  rahasia,  baik  tingkat nasional  maupun  internasional.  Fenomena  sosial  ini  sangat  menggangu  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.
Narkotika  merupakan  zat  atau  obat  yang  sangat  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat  menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi  perseorangan  atau  masyarakat  khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peredaran narkotika dewasa ini telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat memperihatinkan bagi bangsa dan Negara,  sehingga dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalagunaan narkotika dengan ancaman sanksi pidana dapat menimbulkan efek jerah bagi pelaku kejahatan narkotika.
Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan  yang  ada.  Penjatuhan  pidana  pada  Anak  harus  disesuaikan  dengan  kejiwaan  Anak  dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang    Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Restorative Justice adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang  berhadapan  dengan  hukum  dengan  cara  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang (Marlina, 2009 : 178).
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan    Anak  yang melakukan  tindak  pidana  mendapatkan  perlindungan  khusus  dari  pemerintah  dan  negara.  Sesuai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  tereksploitasi secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang  cacat,  dan  anak  korban  perlakuan  salah  dan  penelantaran.  Pasal  67  dijelaskan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Pasal  64  Ayat  (2),  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  mendapatkan  perlindungan  khusus,  yaitu (Chawazi, 2005 : 79):
1. Perlakuan atas anak secara manusiawi  sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk perlindungan terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Upaya  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  anak  di  wilayah  hukum  Polresta  Denpasar dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya (Sasangka, 2013 : 78) :
1. Upaya Preventif
Upaya  penanggulangan  secara  preventif  meliputi  segala  upaya  untuk  mencegah  penyalahgunaan Narkotika  atau  zat  sejenisnya  dikalangan  masyarakat  umum.  Kemudian  mempersempit  ruang geraknya  dan  mengurangi  pengaruh  terhadap  aspek-aspek  kehidupan  lainnya.  Bentuk-bentuk upaya preventif dalam penanggulangan narkotika adalah :
a. Penyuluhan; Sosialisasi dilakukan untuk melakukan pencegahan dengan menanamkan bahaya Sosialisasi laten narkoba di masyarakat dan generasi muda khususnya pelajar.
b. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat; Membangun kemitraan dengan masayarakat untuk mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan narkotika  sehingga  masyarakat  terlibat  aktif  dalam  memberikan  informasi  kepada  pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian Polewali Mandar tentang keberadaan narkoba.
c. Pemetaan Jalur Peredaran Narkoba; Pemetaan jalur Peredaran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penaggulangan peradaran narkotika
2. Upaya Refresif
Upaya penanggulangan secara refresif dimaksud  suatu  tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat,  karena  telah  melakukan  tindakan  kejahatan  Narkotika  sebagai  kelanjutan  dari  pola penggunaannya.  Upaya  refresif  yang  dilakukan  dalam  menanggulangi  penyalagunaan  narkotika yaitu:

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
a. Penindakan Melalui Penyergapan; Penindakan melalui penyergapan ke tempat kejadian perkara dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya dilakukan pengintaian atau mata oleh intelijen sehinggga dapat menyita barang bukti.
b. Penindakan Melalui penindakan Hukum; Penindakan  melalui  penindakan  hukum  dilakukan  ketika  pelaku  sudah  memasuki  tahap pengadilan atau terdakwa. Pelaku dikenakan sanksi maksimal sehingga memunculkan efek jerah bagi pelaku.
Upaya    penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  anak  yang  terjadi  di  Kota  Denpasar  tentunya  harus membutuhkan hubungan dan sinergi antara satu sama lain. Penanganan tindak pidana anak yang harus dilakukan secara khusus karena adanya  perhatian terhadap tumbuh kembang dan mental anak yang harus diperhitungkan demi kelangsungan hidup anak di kemudian hari.

## SIMPULAN DAN SARAN
Bentuk  penyalahgunaan  narkotika di  Kota  Denpasar  yang dilakukan oleh  anak dibawah umur diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor  ekonomi.  Kemudian  bentuk  penyalahgunaan  narkotikanya  adalah  anak  sebagai  pemakai  dan anak sebagai pengedar narkotika.
Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar adalah yang pertama dalam hal  pencegahan,  Polresta  Denpasar  beserta  jajaran  yang  menangani  khusus  bidang  narkotika melaksanakan  kerjasama  dengan  instansi  terkait  seperti  BNN  dan  yang  lainnya  untuk  melakukan langkah  pencegahan  seperti  melakukan  sosialisasi  bahaya  narkotika.  Kemudian  apabila  anak  telah melakukan tindak pidana tersebut maka tindakannya adalah penegakan hukum yang benar agar anak bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang mereka lakukan salah.
Masyarakat  terkhususnya  orangtua  dan  lingkungan  masyarakat  sekitar    harusnya  dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap anak-anak yang sedang tumbuh dan mencari jati dirinya agar tidak  terlibat dalam tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abidin Ahmad, 2007. Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.
Adi, Koesno. 2014. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak , Malang : Setara Press.
Ali,  Achmad,  2009, Menguak  Teori  Hukum  Legal  Theory  dan  Teori  Peradilan  Judicialprudence Termasuk  Interprestasi  Undang-Undang  Legisprudence, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Chawazi, Adami. 2005, Pelajaran Hukum Pidana I , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Gultom, Maidi. 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak , Bandung : PT Refika Aditama.
Hadisuprapto, Paulus. 2010. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Malang: Selaras. Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta. Istiqomah Umi,2005. Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba , Surakarta : Seti Aji. Lamintang, PAF, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika Lisa, Julianan, 2013, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa , Yogyakarta : Bandung. Makaro, Moh. Taufik. 2005, Tindak Pidana Narkotika , Bogor : Ghalia Indonesia.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfektif Hukum Pidana Nasional , Jakarta : Raja Grafindo Indonesia.
Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama. Marpauang, Laden, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana , Jakarta : Sinar Grafika. Moeljatno. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta : Rineka Cipta.
Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana Edisi Revisi , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Prodjodikoro, Wirjono. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , Bandung : Refika Aditama. Rizky, Moh. 2012, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu No 35 Tahun 2009 Dari Prespektif Victimologi . Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
Sasangka, Hari. 2013. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana ,  Bandung : Mandar Maju. Subagyo, Partodiharjo. 2010. Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya . Jakarta: Erlangga. Sumber Data: Staf Sat Res Narkoba Polresta Denpasar, 2020 Supramono, Gatot. 2001. Hukum Narkoba Indonesia) . Jakarta:Penerbit Djambatan. Syarif,  Ahmad,  2009. Penyalahgunaan  Narkoba  dalam  Perspektif  Hukum  Positif, Palu:  STAIN Datokarama.
Waluyo, Bambang, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation  Analysis  Between  The  Improvement  Tax  With  Tourism Development  In  The  Lovina  Singaraja  Area  (Case  Study  In  The  Buleleng  District). International Journal of Business, Economics and Law , 4 (2)
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu  Rumah  Tangga  Dalam  Perlindungan  Konsumen.” Jurnal Komunikasi Hukum, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
Adnyani, Sari Ketut Ni.2016. Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. vol 5(1):755).diunduh pada tanggal 17 Juli 2021. Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing  Khas  Tenganan.  In Seminar  Nasional  Pengabdian  kepada Masyarakat (Vol. 1).
Adnyani, N. K. S., Purnamawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. (2017, November). Perlindungan Hukum Terhadap  Kerajinan  Ata  Sebagai  Produk  Industri  Kreatif  Pedesaan  Di  Kabupaten Karangasem. In seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 2, pp. 212-216).
Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. International Journal of Social Science and Business , 5 (1).
Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. Target: Jurnal Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66.
Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap  Curanmor  yang dilakukan  Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik  Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak  Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana,  I.  B.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Windari,  R.  A.  (2020).  Peran  Kepolisian  Dalam Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (3), 250-259.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap  Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra,  I.  P.  S.  W.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kebijakan  Hukum  Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That  Should  Be Taken by  The Parties  In The War  In Concerning  Wound  and  Sick  Or  Dead  During  War  or  After  War  Under  The  Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management  Between  Indonesia  And  Malaysia  In  Increasing  The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu  Puteh  Di  Selat  Johor  Antara  Singapura  Dengan  Malaysia  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan  Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020).  Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten Buleleng. Ganesha Law Review , 2 (2), 109-120.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Nomor 5332).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5062). Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembara  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6736)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419).