## FAKTOR PENGETAHUAN, DUKUNGAN SOSIAL DAN NIAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN MANDIRI
KEPALA KELUARGA DI KELURAHAN KEDUNG BADAK KECAMATAN TANAH SEREAL KOTA BOGOR TAHUN 2018
Zakiyah Nurul Hikmah 1) , Rachma Hidana 2) , Indira Chotimah 3)
1) Konsentrasi  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan,  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Ilmu  Kesehatan, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jl. K.H Soleh Iskandar KM 2, Kota Bogor, 16162.
Email : zakiyahnurul33@gmail.com
2) Konsentrasi  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan,  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Ilmu  Kesehatan, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jl. K.H Soleh Iskandar KM 2, Kota Bogor, 16162.
Email : rachma.hidana@gmail.com
3) Konsentrasi  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan,  Program  Studi  Kesehatan  Masyarakat  Fakultas  Ilmu  Kesehatan, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jl. K.H Soleh Iskandar KM 2, Kota Bogor, 16162.
Email : indira@uika-bogor.ac.id

## Abstrak
Kepesertaan BPJS kesehatan wajib bagi seluruh penduduk indonesia. Di Kecamatan Tanah Sereal kepesertaan BPJS Kesehatan masih 172.978orang dari total jumlah penduduk. Tujuan penelitian ini yaitu  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan mandiri di Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sereal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif  dengan  desain cross  sectional .  Populasi  dalam  penelitian  adalah  seluruh  penduduk Kedung  Badak  yang  bukan  penerima  bantuan  iuran.  Sampel  penelitian  yaitu  100  KK,  dengan menggunakan  teknik simple  random  sampling .    Analisis  yang  digunakan  analisis  univariat  dan analisis  bivariat  dengan  uji  statistik chi-square .  Hasil  penelitian  didapatkan    24%  bukan  peserta BPJS mandiri dan 76% peserta BPJS mandiri. Hasil analisis bivariat diperoleh tidak ada hubungan karateristik  responden  terhadap  kepesertaan  BPJS  mandiri,  tidak  ada  hubungan  faktor  pendukung yaitu  pendapatan  terhadap  kepesertaan  BPJS,  tetapi  terdapat  hubungan  faktor  pendukung  yaitu pengetahuan  dan  dukungan  sosial  terhadap  kepesertaan  BPJS,  dan  terdapat  hubungan  karateristik kebutuhan  yaitu  niat  terhadap  kepesertaan  BPJS  dengan  nilai P-Value <  0,05.  Disarankan  kepada semua  pihak  terutama  kepada  tokoh  masyarkat  dan  tenaga  kesehatan  untuk  lebih  meningkatkan promosi  dan  sosialisasi  tentang  BPJS  sehingga  pengetahuan  masyarakat  bisa  lebih  ditingkatkan lagi.
Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Dukungan Sosial.

## Latar Belakang
Jaminan  sosial  adalah  perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa  tertentu  dengan  tujuan sejauh mungkin, untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat
mengakibatkan hilangnya atau turunya sebagian  besar  penghasilan,  dan  untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan  keuangan  terhadap  konsekuensi ekonomi  dari  terjadinya  peristiwa  tersebut, serta  jaminan  untuk  tunjangan  keluarga  dan
anak.  Secara singkat jaminan sosial diartikan sebagai  bentuk  perlindungan  sosial  yang menjamin seluruh rakyat agar dapat mendapatkan  kebutuhan  dasar  yang  layak (Asyhadie, 2007).
Tahun  2004,  dikeluarkan  Undang- Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan  bahwa  jaminan  sosial  wajib bagi  seluruh  penduduk  termasuk  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  melalui  suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  juga menetapkan,  Jaminan  Sosial  Nasional  akan diselenggarakan  oleh  BPJS,  yang  terdiri  atas BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan. Khusus  untuk  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  akan  diselenggarakan  oleh  BPJS Kesehatan  yang  implementasinya  dimulai  1 Januari 2014.
Implementasinya  adalah  pelaksanaan Sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional  dimulai pada  tahun  2014.  Hingga  tahun  ke-3 pelaksanaan  JKN  sudah  25.828  Faskes melayani  pasien  JKN.  Sampai  dengan Desember 2016, cakupan kepesertaan program JKN berjumlah 171.939.254 peserta. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah peserta  BPJS  Kesehatan  meningkat  sebesar 22,40%  yaitu  dari  133.423.653  jiwa  pada tahun  2014  menjadi  171.939.254  jiwa  pada tahun 2016.
Peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2016 terdiri  dari  peserta  PBI  yang  berjumlah 106.514.567  jiwa  dan  peserta  non  PBI  yang berjumlah  65.424.687  jiwa.  Peserta  PBI  terdiri dari  peserta  dengan  iuran  bersumber  dari APBN sebanyak 91.099.279 peserta dan yang bersumber  dari  APBD  berjumlah  15.415.288 peserta.  Sedangkan  peserta  non  PBI  terdiri  atas pekerja penerima upah yang berjumlah 41.027.229 peserta, pekerja bukan penerima upah yang  berjumlah  19.336.531  peserta,  dan  bukan pekerja yang berjumlah 5.060.927 peserta.
Menurut proporsinya, jumlah peserta BPJS Kesehatan tertinggi pada tahun 2016 yaitu segmen peserta  PBI  APBN  sebesar  52,98%,  disusul kemudian oleh segmen peserta Pekerja Penerima Upah  (PPU)  sebesar  23,86%,  dan  segmen peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU) sebesar  11,25%.  Proporsi  jumlah  peserta  BPJS Kesehatan  terendah  yaitu  dari  segmen  peserta Bukan  Pekerja  (BP)  sebesar  2.94%.  Proporsi jumlah  peserta  BPJS  Kesehatan  per  31 Desember 2016 menurut segmen peserta dapat dilihat pada gambar berikut.
Jumlah   peserta   BPJS Kesehatan per 31 Desember  2016  adalah  sebesar  66,46%  dari seluruh  jumlah  penduduk.  Provinsi  dengan jumlah  kepesertaan  tertinggi  adalah  Jawa  Barat sebanyak  28.842.790.000  orang.  Sedangkan provinsi  dengan  jumlah  kepesertaan  terendah adalah
Kalimantan Utara sebanyak 47.154.000 orang. Data yang diperoleh dari BPJS kesehatan  Kota  Bogor  tahun  2018  sebanyak 942.376  jiwa  dari  jumlah  penduduk  Kota Bogor  yaitu  1.010.566  jiwa.  Meliputi  peserta PBI  412.288  jiwa,  dan  peserta  Non  PBI 530.088  jiwa.  Berdasarkan  wilayah  jumlah kepesertaan  BPJS  Kesehatan  Kota  Bogor Barat  terdiri  dari  223.074  jiwa,  wilayah  Kota Bogor  Selatan  191.987  jiwa,  wilayah  Kota Bogor  Tengah  95.715  jiwa,  wilayah  Kota Bogor  Timur  86.228  jiwa,  wilayah  Kota Bogor Utara 172.186 jiwa, dan wilayah Tanah Sereal sebanyak 172.978 jiwa.
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa  di  Kota  Bogor  yang  belum  ikut kepesertaan JKN Tahun 2018 adalah sebanyak 68.190 jiwa dengan jumlah kepesertaan  terkecil  pada  wilayah  Tanah Sereal, sedangkan misi pemerintah mewajibkan  seluruh  masyarakat  Indonesia ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional paling  lambat  tahun  2019  sudah  ikutserta dalam JKN. Berdasarkan permasalahan peneliti tertarik untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi  partisipasi  kepesertaan  BPJS Kesehatan  mandiri  kepala  keluarga  di cakupan kelurahan Kedung Badak Kecamatan
Tanah  Sereal  Kota  Bogor  tahun  2018.  Teori yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Teori Anderson.

## Metode
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kuantitaif  dengan  menggunakan rancangan  penelitian  cross  sectional  (potong lintang).  Desain  penelitian  ini  digunakan untuk  meneliti  suatu  kejadian  pada  waktu yang  bersamaan  (sekali  waktu).  Sehingga variabel dependen dan variabel independen di teliti  secara  bersamaan  (Notoatmodjo,  2012). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  berhubungan dengan  kepesertaan  BPJS  kesehatan  mandiri di wilayah kelurahan Kedung Badak.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah kepala  keluarga  yang  berada  diwilayah
kelurahan  Kedung  Badak  yang  terdiri  dari 6.830 KK.
Dalam  penelitian  ini,  alat  ukur  yang digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengukur variabel penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner diambil dari penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Della  dalam  penelitian  yang  berjudul  faktor- faktor  yang  berhubungan  dengan  kepesertaan BPJS kesehatan  mandiri di kelurahan Mekarjaya Depok tahun 2014.

## Hasil
3.1 Hubungan Pendidikan KK  dengan Kepesertaan BPJS Mandiri
Tabel 3.1 Hubungan Pendidikan dengan Kepesertaan BPJS Mandiri Pendidikan Kepesertaaan BPJS Kesehatan Mandiri Total P.Value OR (95%CI) Peserta Bukan peserta N % N % N % Tinggi 44 57.9 8 33,3 52 52.0 0.062 2.750(1.050- 7.205) Rendah 32 42.1 16 66,7 48 48.0 Jumlah 76 100.0 24 100.0 100 100.0
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  hasil analisis  hubungan  antara  pendidikan  dengan kepesertaan  BPJS  Kesehatan  mandiri  yang peserta  BPJS  yaitu  sebanyak  76  KK,  dimana 44  KK  atau  57.9%  pendidikan  tinggi  dan  32
KK  atau  42.1%  pendidikan  rendah.  Hasil  uji statistik  diperoleh  nilai  p=  0.062  maka  dapat disimpulkan  tidak  ada  perbedaan  ( P-Value 0,05) proporsi peserta BPJS antara responden yang peserta BPJS dengan pendidikan.

## 3.2 Hubungan Pekerjaan KK dengan Kepesertaan BPJS Mandiri
Tabel 3.2 Hubungan Pekerjaan dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri
Pekerjaan Kepesertaaan BPJS Kesehatan Mandiri Total P.Value OR (95%CI) Peserta Bukan peserta N % N % N % PPU 52 68.4 19 79.2 71 71.0 0.861 1.333(0.399-
4.457) PBPU BP 18 6 23.7 7.9 5 0 20.8 0.0 23 6 23.0 6.0 Jumlah 76 100.0 24 100.0 100 100.0
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  hasil analisis  hubungan  antara  pekerjaan  KK dengan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  mandiri yang  peserta  yaitu  sebanyak  76  KK,  dimana 52  KK  kategori  pekerja  penerima  upah,  18
KK  pekerja  bukan  penerima  upah  dan  6  KK bukan  pekerja.  Hasil  uji  statistik  diperoleh nilai  p=  0.861  maka  dapat  disimpulkan  tidak ada  perbedaan  ( P-Value 0,05)  antara  peserta BPJS terhadap pekerjaan KK.

## 3.3 Hubungan Jenis Kelamin dengan Kepesertaan BPJS Mandiri
Tabel 3.3 Hubungan Jenis Kelamin dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Jenis Kelamin Kepesertaaan BPJS Kesehatan Mandiri Total P.Value OR (95%CI) Peserta Bukan peserta N % N % N % Laki-laki 6 7.9 0 0 6 6.0 0.354 0.921(0.862- 0.984) Perempuan    70 92.1 24 100.0 94 94.0 Jumlah 76 100.0 24 100.0 100 100.0
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  hasil analisis  hubungan  antara  jenis  kelamin dengan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  mandiri yang  peserta  yaitu  sebanyak  30  responden, dimana  6  responden  atau  7.9%  jenis  kelamin laki-laki  dan  70  responden  atau  92.1%  jenis
kelamin  perempuan.  Hasil  uji  statistik diperoleh  nilai  p=  0.354  maka  dapat disimpulkan  tidak  ada  perbedaan  ( P-Value 0,05)  antara  peserta  BPJS  dengan  jenis kelamin.
3.4 Hubungan Pendapatan KK dengan Kepesertaan BPJS Mandiri Tabel 3.4 Hubungan Pendapatan KK dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Pendapatan KK Kepesertaaan BPJS Kesehatan Mandiri Total P.Value OR (95%CI) Peserta Bukan peserta N % N % N % Rendah 56  73.7 16 66.7 72 72.0 0.684 1.400(0.520- 3.769) Tinggi 20  26.3 8 33.3 28 28.0 Jumlah 76  100.0 24 100.0 100 100.0
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  hasil analisis  hubungan  antara  pendapatan  KK dengan  kepesertaan  BPJS  mandiri  yang peserta  yaitu  sebanyak  76  responden,  dimana 56  responden  atau  73.7%  pendapatan  rendah
dan  20  responden  atau  26.3%  pendapatan tinggi.  Hasil  uji  statistik  diperoleh  nilai  p= 0.684  maka  dapat  disimpulkan  tidak  ada perbedaan  ( P-Value 0,05)  antara  peserta BPJS dengan pendapatan KK.

## 3.5 Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kepesertaan BPJS Mandiri
Tabel 3.5 Hubungan Jumlah Anggota Keluarga dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Anggota keluarga Kepesertaaan BPJS Kesehatan Mandiri Total P.Value OR (95%CI) Peserta Bukan peserta N % N % N % Kecil 28 36.8 4 16.7 32 32.0 0.110 2.917(0.905- 9.401) Besar 48 63.2 20 83.3 68 68.0 Jumlah 76 100.0 24 100.0 100 100.0
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  hasil analisis  hubungan  antara  jumlah  anggota keluarga dengan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri  yang  peserta  yaitu  sebanyak  76 responden,  dimana  28  responden  atau  36.8%
keluarga  kecil  dan  48  responden  atau  63.2% keluarga  besar.  Hasil  uji  statistik  diperoleh nilai  p=  0.110  maka  dapat  disimpulkan  tidak ada  perbedaan  ( P-Value 0,05)  antara  peserta BPJS dengan jumlah anggota keluarga.

## 3.6 Hubungan Pengetahuan dengan Kepesertaan BPJS Mandiri
Tabel 3.6 Hubungan Pengetahuan dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Pengetahuan Kepesertaaan BPJS Kesehatan Mandiri Total P.Value OR (95%CI) Peserta Bukan peserta N % N % N % Tinggi 52 68.4 6 25.0 58 58.0 0.000 6.500(2.291- 18.443) Rendah 24 31.6 18 75.0 42 42.0 Jumlah 76 100.0 24 100.0 100 100.0
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  hasil analisis hubungan antara pengetahuan dengan kepesertaan  BPJS  Kesehatan  mandiri  yang peserta  yaitu  sebanyak  76  responden,  dimana 52  responden  atau  68.4%  pengetahuan  tinggi
dan  24  responden  atau  31.6%  pengetahuan rendah.  Hasil  uji  statistik  diperoleh  nilai  p= 0.000 maka dapat disimpulkan ada perbedaan ( P-Value 0,05)  antara  peserta  BPJS  dengan pengetahuan.
3.7 Hubungan Dukungan Sosial dengan Kepesertaan BPJS Mandiri Tabel 3.7 Hubungan Dukungan Sosial dengan Kepesertan BPJS Kesehatan Mandiri Dukungan sosial Kepesertaaan BPJS Kesehatan Mandiri Total P.Value OR (95%CI) Peserta Bukan peserta N % N % N % Ada 48 63.2 6 25.0 54 54.0 0.002 5.143(1.827- 14.475) Tidak ada    28 36.8 18 75.0 46 46.0 Jumlah 76 100.0 24 100.0 100 100.0
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  hasil analisis  hubungan  antara  dukungan  sosial dengan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  mandiri yang  peserta  yaitu  sebanyak  76  responden, dimana  48  responden  atau  63.2%  ada
dukungan sosial dan 28 responden atau 36.8% tidak  ada  dukungan  sosial.  Hasil  uji  statistik diperoleh  nilai  p=  0.002  maka  dapat disimpulkan  ada  perbedaan  ( P-Value 0,05) antara peserta BPJS dengan dukungan sosial.

## 3.8 Hubugan Niat dengan Kepesertaan BPJS Mandiri
Tabel 3.8 Hubungan Niat dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Niat Kepesertaaan BPJS Kesehatan Mandiri Total P.Value OR (95%CI) Peserta Bukan peserta N % N % N % Ada Niat 60 78.9 4 16.7 64 64.0
0.000 18.750(5.609- 62.682)
Tidak Ada Niat 16 21.1 20 83.3 36 36.0 Jumlah 76 100.0 24 100.0 100 100.0
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  hasil analisis hubungan antara niat dengan kepesertaan  BPJS  Kesehatan  mandiri  yang peserta  yaitu  sebanyak  76  responden,  dimana 60  responden  atau  78.9%  ada  niat  dan  16
responden atau 21.1% tidak ada niat. Hasil uji statistik  diperoleh  nilai  p=  0.000  maka  dapat disimpulkan  ada  perbedaan  ( P-Value 0,05) antara peserta BPJS dengan niat.

## Pembahasan
4.1 Hubungan Pendidikan Dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Hasil uji statistik di dapat nilai p= 0,062
( P-Value >  0,05),  maka  disimpulkan  bahwa tidak  ada  hubungan  yang  bermakna  antara pendidikan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan  mandiri  di  kelurahan  Kedung Badak. Meskipun secara statistik disimpulkan
bahwa  tidak  ada  hubungan  yang  bermakna antara  pendidikan  dengan  kepesertaan  BPJS Kesehatan  mandiri  tetapi  dari  peneliti  ingin menunjuKKan  proposional adanya  perbedaan antara  pendidikan  dengan  kepesertaan  BPJS Kesehatan  mandiri,  bahwa  dari  76  responden yang peserta BPJS  yang memiliki pendidikan tinggi  lebih  banyak  yaitu  44  responden, begitu  juga  dengan  bukan  peserta  BPJS  yang
memiliki  pendidikan  rendah  lebih  banyak yaitu sebanyak 16 responden.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Azlika  (2015),  Debra  dKK  (2015)  yang menyatakan  tidak  ada  hubungan  yang bermakna antara pendidikan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri. 4.2 Hubugan  Pekerjaan  KK  Dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan

## Mandiri
Dalam  penelitian  ini  didapatkan  hasil bahwa  tidak  terdapat  hubungan  signifikan antara  pekerjaan  KK  dengan  kepesertaan BPJS  Kesehatan  mandiri  dengan  nilai  p  = 0,861  ( P-Value >0,05),  hal  ini  memungkin tidak  ada  pengaruh  pekerjaan  terhadap kepesertaan  BPJS  melainkan  kebutuhan  dari setiap  keluarga.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Debra  (2015)  bahwa  tidak  ada hubungan  pekerjan  terhadap  kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri.
4.3 Hubungan  Jenis  Kelamin  Dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan

## Mandiri
Hasil  uji  statistik  didapatkan  nilai  p  = 0,354  ( P-Value >  0,05),  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  ada  hubungan  yang  bermakna antara jenis kelamin dengan kepesertaan BPJS kesehatan  mandiri  di  kelurahan  Kedung Badak.  Hal  ini  memungkinkan  jika  kepala kelurga  ikut  serta  dalam  kepesertaan  BPJS, maka  anggota  keluarga  pun  ikut  serta  dalam program  BPJS.  Penelitian  ini  sejalan  dengan Debra  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  tidak ada  hubungan  antara  jenis  kelamin  dengan kepesertaan BPJS Kesehtan mandiri.
4.4 Hubungan  Pendapatan  KK  Dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan

## Mandiri
Pendapatan  keluarga  adalah  jumlah pegahsilan  riil  dri  seluruh  anggota  rumah tangga  yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  bersama  maupun  perseorangan dalam rumah tangga. Menurut Yadnya (2005)
dalam Ratiabriani dan Purbadharmaja (2016:55),  pendapatan  keluarga  berpengaruh positif dan nyata terhadap partisipasi masyarakat,  semakin  besar  pendapatan  yang diperoleh masyarakat maka semakin meningkat partisipasi masyarakat.
Hasil  uji  statistik  didapatkan  nilai  p  = 0,684  ( P-Value >  0,05),  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  ada  hubungan  yang  bermakna antara  pendapatan  KK  dengan  kepesertaan BPJS  Kesehatan  mandiri  di  kelurahan Kedung  Badak.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  dengan  Viona  Febya  Pangetika (2017)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada hubungan  yang  bermakna  antara  pendapatan KK dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.
4.5 Hubungan Jumlah Anggota Keluarga Dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Menurut BKKBN (1998), besar keluarga  adalah  jumlah  anggota  keluarga yang  terdiri  dari  suami,  istri,  anak  dan anggota  keluarga  lainnya  yang  tinggal bersama.  Berdasarkan  jumlah  anggota  rumah tangga, besar rumah tangga di kelompoKKan menjadi  dua  yitu  besar,  sedang  dan  kecil. Rumah  tangga  besar  adalah  rumah  tangga dengan  jumlah  anggota  keluarga  lebih  dari tujuh  orang.  Rumah  tangga  sedang  dengan jumlah  anggota  kelurga  antara  empat  orang, sedangkan  rumah  tangga  kecil  adalah  rumah tangga  dengan  jumlah  anggota  keluarga  tiga orang atau kurang.
Hasil  uji  statistik  didapatkan  nilai  p  = 0,110  ( P-Value >  0,05),  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  ada  hubungan  yang  bermakna antara  jumlah  anggota  keluarga  dengan kepesertaan  BPJS  Kesehatan  mandiri  di kelurahan  Kedung  Badak.  Penelitian  ini sejalan  dengan  Viona  Febya  Pangestika (2017)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada hubungan  jumlah  anggota  keluarga  dengan kepesertaan BPJS kesehatan.
4.6 Hubungan Pengetahuan Dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan

## Mandiri
Pengetahuan  merupakan  hasil  dari  tahu dan  ini  terjadi  setelah  orang  melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan  merupakan  pedoman  dalam membentuk  tindakan  seseorang.  Berdasarkan penelitian  yang  diperoleh  bahwa  perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng  daripada  perilaku  yang  tidak didasari pengetahuan (Maulana, 2009:194).
Hasil  uji  statistik  didapatkan  nilai  p  = 0,000  ( P-Value <  0,05),  dapat  disimpulkan bahwa  ada  hubungan  yang  signifikan  antara pengetahuan  terhadap  kepesertaan  BPJS Kesehatan  mandiri  di  kelurahan  Kedung Badak.  Jika  dilihat  responden  yang  ikut  serta BPJS  memiliki  pengetahuan  tinggi  lebih banyak  yaitu  52  responden  dan  yang  tidak ikut serta BPJS memiliki pengetahuan rendah sebanyak  18  responden.  Dapat  disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang maka  akan  semakin  baik  perilaku  nya terutama  dalam  segi  kesehatan.  Penelitian  ini tidak sejalan dengan Viona  Febya Pangestika (2017)  yang  menyatakan  bahwa  tidaak  ada hubungan antara pengetahuan dengan kepesertaan BPJS kesehatan. 4.7 Hubungan  Dukungan  Sosial  Dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Hasil uji statistik didapat nilai p = 0,002 ( P-Value <  0,05),  maka  disimpulkan  bahwa ada hubungan yang bermakna antara dukungan  sosial  terhadap  kepesertaan  BPJS
Kesehatan  mandiri  di  kelurahan  Kedung Badak. Jika di lihat responden yang ikut serta BPJS  Kesehatan  lebih  banyak  memiliki dukungan sosial yaitu sebanyak 48 responden, begitu  juga  sebaliknya  responden  yang  blum ikut serta BPJS Kesehatan lebih banyak tidak ada  dukungan  sosial  yaitu  sebanyak  18 responden sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan  adanya  dukungan  sosial  dapat mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan suatu  tindakan.  Penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  Yuli  (2017)  yang  menyatakan  bahwa tidak  ada  hubungan  antara  dukungan  sosial dengan kepesertaan BPJS.
4.8 Hubungan  Niat  Dengan  Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri
Niat  adalah  maksud  yang  terdapat dalam  hati  seseorang  untuk  melakukan sesuatu  yang  yang  ingin  dilakukan.  Niat termasuk  perbuatan  hati,  bahkan  semua perbuatan  yang  hendak  dilakukan  oleh manusia,  niatnya  secara  otomatis  tertanam  di dalam hati nya.
Hasil uji statistik didapat nilai p = 0,000 ( P-Value <  0,05),  maka  disimpulkan  ada hubungan  yang  bermakna  antara  niat  dengan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri kelurahan Kedung  Badak. Jika dilihat peserta yang  ikut  BPJS  sebagian  besar  mempunyai niat yang tinggi  yaitu sebanyak 60 responden sedangkan  responden  yang  blum  ikut  serta BPJS  sebagian  besar  mempunyai  niat  yg rendah  yaitu  20  responden.  Penelitian  ini tidak  sejalan  dengan  Yuli  (2017)  yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara niat dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.

## Kesimpulan
1. Tidak  ada  hubungan  yang  bermakna antara karateristik
responden (pendidikan,  pekerjaan  KK,  umur,  jenis kelamin, jumlah anggota keluarga) terhadap  kepesertaan  BPJS  Kesehatan mandiri di kelurahan Kedung Badak
2. Tidak  ada  hubungan  yang  bermakna faktor  pendukung  yaitu  pendapatan,
tetapi  terdapat  hubungan  yang  bermakna antara  pengetahuan  dan  dukungan  sosial terhadap  kepesertaan  BPJS  Kesehatan mandiri di Kelurahan Kedung Badak.
3. Ada  hubungan  yang  bermakna  antara karateristik  kebutuhan  (niat)  terhadap kepesertaan  BPJS  Kesehatan  mandiri  di kelurahan Kedung Badak.

## Referensi
[1] Afifi, Anggi. 2009. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepemilikan Asuransi Kesehatan Komersial, Khususnya Pada Mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia . Skripsi: Universitas Indonesia, Depok.
[2] BPJS  Kota  Bogor.  2018. Angka
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional  Tahun  2018  Per  Kecamatan Kota Bogor . Bogor: BPJS Kota Bogor.
[3] Della. 2014. Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kepesertaan
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan  Secara  Mandiri  Di Kelurahan  Mekarjaya,  Depok  Tahun 2014 . Depok: Universitas Indonesia.
[4] Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Bogor.  2018. Angka  Jumlah
Penduduk  Per  Kecamatan  Kota  Bogor .
Bogor: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
[5] Fajrianti, T. 2015.
Hubungan
Pengetahuan,  Pendapatan,  Persepsi dan  Sosialiasasi  Dengan  Kepesertaan
Jaminan  Kesehatan  Nasional  Mandiri
Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Sartok Kota Pariaman . Skripsi: Fakultas Kesehtan Masyarakat Universitas Andalas. [6] Gunistiyo.  2006. Pengaruh  Tingkat Pendidikan  Dan  Pendapatan  Terhadap
Kesadaran  Masyarakat  Tegal  Dalam Berasuransi .  Jurnal:  Fakultas  Ekonomi Universitas Pancasakti.
[7] Hazfiarini,  Alya  dan  Ernawaty.  2015. Indeks  Kepuasan  Pasien  Kesehatan
Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur . Jurnal: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya [8] Hermawati.  2013. Pengaruh  Gender, Tingkat Pendidikan Dan Usia Terhadap Kesadaran Berasuransi Pada Masyarakat Indonesia . [9] Ibnu  Abdi  Maulana.  2013. Analisis Pengaruh Keterampilan, Jumlah
tanggungan  keluarga,  pendapatan  dan pendidikan terhadap keluarga miskin di desa sumbergondo kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi . Skripsi: Jurusan  ilmu  ekonomi  dan  studi pembangunan. Fakultas ekonomi. Universitas jember. [10] Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN)  Dalam  Sistem  Jaminan Sosial Nasional .
[11]  Kementrian  Kesehatan  RI.  2018. Data
Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017.
[12]  Lestari,  Andayani  Budi.  2013. Jaminan Kesehatan  Nasional  Dan  Peran  BPJS
Kesehatan . Yogyakarta: ASKES Health Isurance Specialist [13]  Notoatmodjo, S. 2002. Metode
Penelitian  Kesehatan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
[14]  Notoatmodjo,  S.  2003. Ilmu  Kesehatan Masyarakat . Jakarta: Rineka Cipta.
[15]  Notoatmodjo, S. 2005. Promosi Kesehatan  Teori  Dan  Aplikasi .  Jakarta: Rineka Cipta.
[16]  Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan  &  Ilmu  Perilaku .  Jakarta: Rineka Cipta.
[17]  Notoatmodjo,  S.  2010 .  Ilmu  Perilaku Kesehatan . Jakarta: Rineka Cipta.
[18]  Pangestika, Viona Febya. 2017 . Faktor-
Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan Kepesertaan  Sektor  Informal  Dalam
BPJS Kesehatan Mandiri Di Kelurahan Poncol, Kecamatan Kesehata Masyarakat  UNDIP. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jkn
[19]  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2014. Peraturan  Menteri  Kesehatan No.28 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
[20]  Presiden  Republik  Indonesia.  2013. Peraturan Presiden No.111 Tahun 2013 Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden No.12  Tahun  2013  Tentang  Jaminan Kesehatan Nasional.
[21]  Priyoto.  2014. Teori  Sikap  &  Perilaku Dalam  Kesehatan .  Yogjakarta:  Nuha Medika.
[22]  Profil Kesehatan Indonesia. 2016. Profil Kesehatan  Indonesia  2016 .  Jakarta:
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia. [23]  Purwandari,  Septiana  Ika  Dan  Chalila
Maharani. 2014. Analisis Sikap Pekerja
Informal Non Pbi Yang Belum Terdaftar  Program  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) 2014 Kabupaten
Brebes . http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/
ujph
[24]  Putri,  Baby  Silvia  Dan  Lindawati Kartika.  2017. Pengaruh  Kualitas Pelayanan  BPJS  Kesehatan  Terhadap Kepuasan  Pengguna  Perspektif  Dokter Rumah  Sakit  Hermina  Bogor. Jurnal: Fakultas  Ekonomi  Dan  Manajemen IPB. Volume 2 Nomer 1
[25]  Putro,  Gurendro.  2017. Manajemen Peningkatan Kepesertaan Dalam
Jaminan  Kesehatan  Nasional  Pada Kelompok  Nelayan  Non  Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) . http://dx.dui.org/10.22435/mpk.v27i1.1
7-24
[26]  Rulisha.  2014. Pengaruh  Pendapatan,
Risiko, Premi, Dan Informasi Terhadap Preferensi Masyarakat Golongan Menengah Keatas Pada Produk
Asuransi. Jurnal: Jurusan Ilmu Ekonomi
UNINBRAW. Malang.
[27]  Rusady,  A  Maya.  2017. Peranan  BPJS Kesehatan Dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan. BPJS Kesehatan [28]  Sugihartono. 2007 . Psikologi
Pendidikan . Yogjakarta: UNY Press [29]  Triwardani,  Yuni.  2017. Faktor-Faktor Yang  Berhubungan  Dengan  Kepuaan Pasien  BPJS  Pada  Pelayanan  Di Puskesmas  Pamulang .  Skripsi:  UIN Jakarta
[30]  Undang-Undang  No.40  Tahun  2004. Sistem Jaminan Sosial Nasional .
[31]  Undang-Undaang  No.24  Tahun  2014. Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Nasional.