Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur

## ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN IKLAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KPP TANGERANG TIMUR

## Nico Darmawan
Universitas Multimedia Nusantara nicodarmawan@hotmail.co.id

## Abstract
This  research  was  conducted  to  analyze  relationship  between  the  understanding  of  the taxpayer and the tax advertising towards compliance of taxpayer to pay Land and Building Tax (PBB) in the Tax Office (KPP) East Tangerang especially in sub-district Ciledug.
Objects of this research are taxpayers who pay PBB in KPP East Tangerang especially in  sub-district  Ciledug  and  had  seen  tax  advertising  in  both  mass  media  and  electronic media.  The  samples  were  taken  by  non-probability  sampling  method  by  using  convenience sampling.  The  total  samples  used  in  analysis  are  100  respondents.  In  the  technique  of  data analysts,  this  research  do  the  validity  test  by  pearson  correlation,  reliability  testing  with coefficient  Cronbach’s  alpha,  the  classical  assumption  test,  hypothesis  testing  multiple regression, t test, and F test.
The  result  showed  that  the  understanding  of  taxpayer  have  a  significant  effect  on compliance  of  taxpayer  and  the  tax  advertising  have    insignificant  effect  on  compliance  of taxpayer, meanwhile the understanding of taxpayer and tax advertising simultaneously had a significant effect on compliance of taxpayer.
Keywords: Tax Advertising, Compliance of Taypayer, The Understanding of Taxpayer.

## I. Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  negara  terbesar  yang  digunakan  untuk  membangun negara  ini.  Berdasarkan  Tabel  1.1,  pendapatan  negara  yang  berasal  dari  penerimaan  pajak sangatlah signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan dari segi lainnya.
Tabel 1.1 Penerimaan Negara Detil Tahun 2009-2011 (dalam milyar Rp)
2009 2010 2011 Bagian Laba BUMN 26.049,50 29.500,00 26.590,00 Pajak Dalam Negeri 601.251,80  720.764,50  816.422,30 Pajak Perdagangan Internasional 18.670,40 22.561,40 23.118,10 Pendapatan BLU 8.369,50 9.486,00 14.895,00 Penerimaan SDA 138.959,20  164.726,70  158.173,70 PNBP Lainnya 53.796,00 43.462,00 43.429,00
Sumber: www.pajak.go.id
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) adalah  Pajak  Negara  yang  dikenakan  terhadap  bumi dan/atau  bangunan  berdasarkan  Undang-undang  nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi dan  Bangunan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  nomor  12  Tahun  1994.
PBB  merupakan  pajak  pusat  yang  dipungut  oleh  negara,  namun  pada  tahun  2012  PBB menjadi  pajak  daerah  yang  berarti  pemungutan  pajak  tersebut  dilaksanakan  oleh  masing- masing daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tabel 1.2 Pembayaran PBB Tahun 2009-2011
Tahun Rencana Penerimaan Realisasi Penerimaan Pencapaian 2009 88.052.463.083 83.242.935.719 94,54% 2010 86.921.411.701 95.751.783.781 110,16% 2011 86.456.269.021  104.650.249.073 121,04%
Dari tabel di atas dapat dilihat penerimaan PBB untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2011  mengalami  meningkatan  dalam  realisasi  penerimaannya.  Pada  tahun  2010  dan  2011 pencapaian realisasi penerimaan PBB melebihi angka 100% yang berarti melebihi target yang ditetapkan  diawal.  Dalam  tabel  ini,  jumlah  penerimaan  PBB  (rencana  penerimaaan  dan realisasi penerimaan) terdiri dari dua bagian yaitu sektor perkotaan dan sektor pertambangan migas.
Penerimaan PBB di  Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah, hal  ini disebabkan karena harga tanah  yang semakin lama cenderung naik  dan semakin banyaknya orang  yang mendirikan bangunan sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. PBB yang tinggi akan  sangat  menguntungkan  bagi  negara,  karena  itu  berarti  pendapatan  negara  maupun daerah  akan  bertambah  tetapi  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  apa  yang  dirasakan  oleh masyarakat yang membayar PBB. Semakin tinggi wajib pajak membayar PBB maka menjadi beban  tersendiri  bagi  wajib  pajak  tersebut.  Dalam  hal  ini  dapat  terlihat  bagaimana  perilaku wajib pajak dalam menghadapi tingkat keberhasilan penerimaan PBB, wajib pajak cenderung menginginkan  beban  pajak  yang  rendah  dan  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  apa  yang diharapkan oleh negara yang menginginkan penerimaan yang tinggi dari pajak. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, terutama PBB.
Kesadaran  dan  kepedulian  sukarela  Wajib  Pajak  sangat  sulit  untuk  diwujudkan  jika dalam  definisi  pajak  tidak  ada  tahap  yang  dapat  dipaksakan  dan  yang  bersifat  memaksa. Bertitik  tolak  dari  tahap  ini  menunjukkan  membayar  pajak  bukan  semata-mata  perbuatan sukarela  atau  karena  suatu  kesadaran.  Tahap  ini  memberikan  pemahaman  dan  pengertian bahwa  masyarakat  dituntut  untuk  melaksanakan  kewajiban  sebagai  warga  negara  dengan membayar pajak secara  sukarela dan penuh kesadaran sebagai  aktualisasi  semangat  gotong- royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.
Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana  yang  diharapkan.  Umumnya  masyarakat  masih  kurang  sadar  dan  kurang percaya  terhadap  keberadaan  pajak  karena  masih  merasa  sama  dengan  upeti,  memberatkan, pembayarannya  sering  mengalami  kesulitan,  ketidaktahuan  masyarakat  apa  dan  bagaimana pajak  dan  sulit  menghitung  serta  melaporkannya.  Namun  masih  ada  upaya  yang  dapat dilakukan  sehingga  masyarakat  sadar  sepenuhnya  untuk  membayar  pajak  dan  ini  bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.
Iklan  adalah  sarana  untuk  penyampaian  pesan  dan  menjadi  salah  satu  cara  bagi perusahaan  atau  lembaga  untuk  berkomunikasi  dengan  masyarakat  luas.  Iklan  merupakan suatu  proses  komunikasi  yang  mempunyai  kekuatan  sangat  penting  sebagai  alat  pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide melalui saluran
Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur
tertentu  dalam  bentuk  informasi  yang  persuasif.  Jadi  secara  prinsip  iklan  adalah  bentuk penyajian pesan  yang dilakukan oleh komunikator secara non personal melalui media untuk ditunjukkan  kepada  komunikan  dengan  cara  membayar.  Kebutuhan  instansi-instansi Pemerintah  terhadap  media  semakin  meningkat  terutama  dalam  hal  pemberian  informasi kepada  masyarakat  melalui  iklan  layanan  masyarakat.  Iklan  tersebut  tidak  memuat  pesan bisnis  melainkan  menyajikan  pesan-pesan  sosial  yang  dimaksudkan  untuk  membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang dihadapi.
Pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  merupakan  hal  yang  paling mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  wajib  pajak  karena  tanpa  adanya  pengetahuan  tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para  wajib  pajak  lebih  mudah  mengerti  dan  lebih  cepat  mendapat  informasi  perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat  penjelasan  tentang  pentingnya  pajak  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  agar sekaligus  dapat  menimbulkan  kesadaran  dari  dalam  hati  wajib  pajak.  Dengan  adanya peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pajak  bagi  negara,  maka  kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat.

## Perumusan Masalah
1. Apakah  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  mempunyai  pengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah iklan pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

## Dasar Pemungutan Pajak
Pajak  menurut  Pasal  1  UU  No.28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapat  timbal balik  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut Soemitro (Waluyo, 2009) adalah iuran kepada kas negara berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi),  yang  langsung  didapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak  menyebabkan  dua  situasi  menjadi  berubah.  Pertama,  berkurangnya  kemampuan individu  dalam  menguasai  sumber  daya  untuk  kepentingan  penguasaan  barang  dan  jasa. Kedua,  bertambahnya  kemampuan  keuangan  negara  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa publik  yang  merupakan  kebutuhan  masyarakat.  Sementara  pemahaman  pajak  dari perspektif hukum menurut  Soemitro  merupakan  suatu  perikatan  yang  timbul  karena  adanya Undang-Undang  yang  menyebabkan  timbulnya  kewajiban warga  negara  untuk  menyetorkan sejumlah  penghasilan  tertentu  kepada  negara,  negara  mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa dan  uang  pajak  tersebut  harus  dipergunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dari pendekatan  hukum  ini  memperlihatkan  bahwa  pajak  yang  dipungut  harus  berdsarkan
Undang-Undang  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  baik  bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.
Fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu (Mardiasmo, 2011):

## 1. Fungsi anggaran
Sebagai  sumber  pendapatan negara,  pajak  berfungsi  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  negara.  Untuk  menjalankan  tugas-tugas  rutin  negara  dan  melaksanakan pembangunan,  negara  membutuhkan  biaya. Biaya ini  dapat  diperoleh  dari  penerimaan pajak.  Dewasa  ini  pajak  digunakan  untuk  pembiayaan  rutin  seperti  belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan  dari tabungan pemerintah,  yakni  penerimaan  dalam negeri  dikurangi  pengeluaran  rutin.  Tabungan  pemerintah  ini  dari  tahun  ke  tahun  harus ditingkatkan  sesuai  kebutuhan  pembiayaan  pembangunan  yang  semakin  meningkat  dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur
Pemerintah  bisa  mengatur  pertumbuhan ekonomi melalui  kebijaksanaan  pajak.  Dengan fungsi  mengatur,  pajak  bisa  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Contohnya dalam  rangka  menggiring  penanaman modal,  baik  dalam  negeri  maupun  luar  negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi stabilitas
Dengan  adanya  pajak,  pemerintah  memiliki  dana  untuk  menjalankan  kebijakan  yang berhubungan  dengan  stabilitas  harga  sehingga inflasi dapat  dikendalikan,  Hal  ini  bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak  yang  sudah  dipungut  oleh  negara  akan  digunakan  untuk  membiayai  semua kepentingan  umum,  termasuk  juga  untuk  membiayai  pembangunan  sehingga  dapat membuka  kesempatan  kerja,  yang  pada  akhirnya  akan  dapat  meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tidaklah  mudah  untuk  membebankan  pajak  pada masyarakat.  Bila  beban  pajak  terlalu tinggi,  masyarakat  akan  enggan  membayar  pajak.  Namun  bila  terlalu  rendah,  maka pembangunan  tidak  akan  berjalan  karena  dana  yang  kurang.  Agar  tidak  menimbulkan berbagai  masalah,  maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi  persyaratan  yaitu  (Purwono, 2010):
1) Pemungutan pajak harus adil.
Seperti  halnya produk  hukum pajak  pun  mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan  keadilan dalam  hal  pemungutan  pajak.  Adil  dalam  perundang-undangan  maupun  adil  dalam pelaksanaannya.
2) Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Sesuai  dengan  Pasal  23  UUD  1945  yang  berbunyi:  "Pajak  dan  pungutan  yang  bersifat untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  Undang-Undang",  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
a. Pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  negara  yang  berdasarkan  UU  tersebut  harus dijamin kelancarannya.
b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur
c. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.
3) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan  pajak  harus  diusahakan  sedemikian  rupa  agar  tidak  mengganggu kondisi perekonomian,  baik  kegiatan produksi, perdagangan,  maupun jasa.  Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat  lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
4) Pemungutan pajak harus efisien.
Biaya-biaya yang  dikeluarkan  dalam  rangka  pemungutan  pajak  harus  diperhitungkan. Jangan  sampai  pajak  yang  diterima  lebih  rendah  daripada  biaya  pengurusan  pajak tersebut.  Oleh  karena  itu,  sistem  pemungutan  pajak  harus  sederhana  dan  mudah  untuk dilaksanakan.  Dengan  demikian,  wajib  pajak  tidak  akan  mengalami  kesulitan  dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem  yang  sederhana  akan  memudahkan  wajib  pajak  dalam  menghitung  beban  pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan  kesadaran  dalam  pembayaran  pajak.  Sebaliknya,  jika  sistem  pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar hukum untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah:
1. Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Keputusan  Menteri  Keuangan  (KMK)  No.201/KMK.04/2000,  yang  telah  diubah menjadi  KMK  No.  67/  PMK.03/  2011  Tentang  Penyesuaian  Besarnya  Nilai  Jual Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  Sebagai  Dasar  Penghitungan  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
3. KMK No. 523/KMK.04/1998, yang telah diubah menjadi KMK No. 150/PMK.03/2010  Tentang  Penentuan  Klasifikasi  dan  Besarnya  Nilai  Jual  Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional  yang  Menggunakan  Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Yang  Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000, yang telah diubah menjadi PER 37 /PJ/ 2011  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Besarnya  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor:  SE-43/PJ.6/2003 Tentang  Penyesuaian  Besarnya Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  (NJOPTKP)  PBB  dan  Perubahan  Nilai Perolehan  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  (NPOPTKP)  BPHTB  Untuk  Tahun  Pajak 2004.
7. Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor:  SE-57/PJ.6/1994  Tentang  Penegasan  dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.
Objek PBB, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah Bumi dan/atau Bangunan.  Bumi adalah  permukaan  bumi  (tanah  dan  perairan)  dan  tubuh  bumi  yang  ada
dibawahnya.  Contoh:  sawah,  ladang,  kebun,  tanah,  pekarangan,  tambang,  dan  lain-lain. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau  perairan  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Contoh:  rumah  tempat  tinggal,  bangunan tempat  usaha,  gedung  bertingkat,  pusat  perbelanjaan,  jalan  tol,  kolam  renang,  anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.
Pada  dasarnya  semua  tanah  dan  bangunan  yang  berada  di  wilayah  Indonesia    bisa dimasukkan  sebagai  objek  pajak.  Namun  terhadap  tanah  dan  bangunan  tertentu  dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun objek pajak atau  tanah  dan  bangunan  yang  dikecualikan/tidak  dikenakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  itu adalah sebagai berikut (UU No. 12 Tahun 1994):
1.  Digunakan  semata-mata  untuk  melayani    kepentingan  umum  dibidang  ibadah,  sosial, kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan  nasional  yang  tidak  dimaksudkan  memperoleh keuntungan,  seperti  pesantren  atau  sejenisnya,  mesjid,  gereja,  tanah  wakaf,  rumah  sakit pemerintah, sekolah/madrasah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2.  Digunakan  untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala  atau  yang  sejenis  dengan  itu  seperti museum.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa  dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain.
4.  Tanah  atau  Bangunan  yang  digunakan  oleh    perwakilan  diplomatik  atau  konsulat berdasarkan  asas  perlakuan  timbal  balik.  Artinya  bila  tanah/gedung  perwakilan  RI dinegara  tertentu  tidak  dikenai  PBB,    hal  yang  sama  kita  perlakukan  terhadap tanah/gedung negara tersebut yang ada disini.
5.  Bangunan  yang  digunakan  oleh  perwakilan  organisasi  internasional  yang  ditentukan  oleh Menteri Keuangan.
Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  (NJOPTKP)  adalah  batas  NJOP  atas  bumi dan/atau  bangunan  yang  tidak  kena  pajak,  dengan  ketentuan  sebagai  berikut  setiap  wajib pajak  memperoleh  pengurangan  NJOPTKP  sebanyak  satu  kali  dalam  satu  tahun  pajak  dan apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya.
Menurut UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :
1. 40% untuk objek pajak perumahan yang  wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2.  20%  untuk  objek  pajak  perumahan  yang  wajib  pajaknya  perseorangan  dengan  NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Besarnya tarif PBB adalah 0,5% . Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur

## = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT)  adalah  surat  keputusan  kepala  Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam  1  (satu)  tahun  pajak.  Wajib  pajak  yang  telah  menerima  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang  (SPPT),  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  dan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  dari  Kantor Pelayanan  PBB  (KPPBB)  atau  disampaikan  lewat  Pemerintah  Daerah  harus  melunasinya tepat  waktu  pada  tempat  pembayaran  yang  telah  ditunjuk  dalam  SPPT  yaitu  bank  persepsi atau kantor pos dan giro.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1994  pasal  11 pembayaran  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  dilakukan  selambat-lambatnya  6  (enam) bulan setelah SPPT PBB diterima Wajib Pajak. Untuk PBB wilayah DKI Jakarta ditetapkan paling lambat tanggal 28 agustus setiap tahunnya. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah  melewati  batas  waktu  yang  telah  ditentukan  maka  akan  dikenai  sanksi  perpajakan berupa denda administrasi. Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan  maka  wajib  pajak  dapat  dikenai  sanksi  denda administrasi  sebesar  2%  perbulan  maksimal  selama  24  bulan  berturut-turut  atau  total  denda administrasi  sebesar  48%.  Media  pemberitahuan  pajak  yang  terutang  melewati  batas  waktu yang terlah ditetapkan adalah dengan Surat  Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu  30 hari setelah  STP  terbit  belum  ada  pembayaran  dari  wajib  pajak,  maka  dapat  diterbitkan  Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak (Devanto, 2006) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya  berdasarkan  Undang-Undang. Sedangkan  menurut  Gunadi  (2006)  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  bahwa  wajib  pajak  sudah sesuai  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu  diadakannya  pemeriksaan,  investigasi seksama,  peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  baik  hukum  maupun administrasi.
Kepatuhan  wajib  pajak  dibagi  menjadi  dua  macam  (Devanto,  2006),  yaitu  kepatuhan formal dan kepatuhan informal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi  kewajiban  secara  formal  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  perpajakan, sebagai contoh adalah dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau penyampaian SPOP.  Sedangkan  kepatuhan  informal  (material)  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak secara  substantif  atau  hakikatnya  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan  yakni sesuai  dengan  isi  Undang-Undang  perpajakan,  sebagai  contoh  adalah  isi  dalam  Surat Pemberitahuan  (SPT)  apakah  sudah  benar  atau  belum  atau  membayar  PBB  dengan  jumlah yang tercantum dalam SPPT.

## Pemahaman Wajib Pajak
Pemahaman  menurut  Porwadarminta  (1991)  merupakan  proses  berpikir  dan  belajar. Dikatakan  demikian  karena  untuk  menuju  ke  arah  pemahaman  perlu  diikuti  dengan  belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Sedangkan arti pemahaman  menurut  Purwanto  (1997)  adalah  tingkatan  kemampuan  yang  mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.
Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami  sesuatu  berarti  seseorang  dapat  mempertahankan,  membedakan,  menduga, menerangkan,  menafsirkan,  memperkirakan,  menentukan,  memperluas,  menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan
mengikhtisarkan.  Indikator  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemahaman  mengandung  makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.
Dengan  pengetahuan,  seseorang  belum  tentu  memahami  sesuatu  yang  dimaksud  secara mendalam,  hanya  sekedar  mengetahui  tanpa  bisa  menangkap  makna  dan  arti  dari  sesuatu yang  dipelajari.  Sedangkan  dengan  pemahaman,  seseorang  tidak  hanya  bisa  menghapal sesuatu  yang  dipelajari,  tetapi  juga  mempunyai  kemampuan  untuk  menangkap  makna  dari sesuatu  yang  dipelajari  juga  mampu  memahami  konsep  dari  pelajaran  tersebut.  Jika masyarakat  dapat  memahami  makna  pentingnya  membayar  pajak,  maka  akan  semakin banyak  dari  masyarakat  yang  membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan meningkat.
Dalam  penelitian  sebelumnya  yang  berjudul  “Perilaku  Wajib  Pajak  Terhadap  Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di  Kabupaten Gresik” (Sholichoh dan Istiqomah, 2005) dan “Analisis Variabel–Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kota  Palembang”  (Thoyib,  2008)  menyatakan  bahwa  pemahaman  wajib  pajak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB.
Ha 1 : Tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## Iklan Pajak
Menurut Kotler (Ronald, 2009) iklan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang  atau  jasa  non-personal  yang  dibayar  oleh  sponsor  tertentu.  Sedangkan  menurut American  Marketing  Association (Moriarty,  2009)  iklan  adalah  suatu  cara  untuk mempresentasikan  barang  dan  jasa  serta  ide-ide  non-personal  yang  dibayar  dan  memiliki sponsor  yang  jelas  dan  teridentifikasi.  Masyarakat  periklanan  Indonesia  (Morisan,  2010) menyatakan bahwa iklan adalah suatu bentuk pesan tentang sesuatu yang disampaikan lewat media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat.  Berdasarkan pengertian oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan pajak adalah suatu bentuk komunikasi berupa  informasi  mengenai  pajak  yang  biasanya  dibayarkan  melalui  media  yang  ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tertarik.
Fungsi dan Peran Periklanan adalah (Restaty, 2010):
1.  Sumber informasi
Dengan iklan dapat membantu masyarakat untuk memilih alternatif produk yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhannya.
2.  Kegiatan Ekonomi Periklanan membuat para pelaku ekonomi tetap memproduksi dan memperdagangkan produk mereka
3.  Pembagi Beban Biaya
Periklanan membantu terciptanya skala ekonomi yang besar bagi setiap produk, sehingga menurunkan biaya produksi dan distribusi per unit atas produk tersebut, dan pada gilirannya memurahkan harga jualnya kepada masyarakat.
4.  Sumber dana media
Periklanan telah menunjang harga eceran atau langganan media surat kabar
5.  Identitas Produsen
Melalui kegiatan periklanan, masyarakat akan mengetahui produsen
6.  Sarana Kontrol
Melalui kegiatan periklanan, masyarakat dapat membedakan produk-produk sah dengan tiruan.
Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur
Dalam  penelitian  sebelumnya  yang  berjudul  “Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  atas Pelayanan Publik, Iklan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Nawangsasi, 2010) menyatakan bahwa iklan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Ha 2 : Iklan pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## III. Metode Penelitian
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur khususnya di Kecamatan  Ciledug.  Dalam  meneliti  perilaku  wajib  pajak  yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di  KPP Pratama Tangerang Timur digunakan dua  variabel  untuk  mengukurnya  yaitu  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  pajak. Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  yang  ditujukan  kepada  wajib  pajak  yang  telah membayar PBB di KPP Pratama Tangerang Timur serta tinggal di Kecamatan Ciledug.

## Definisi Operasional Variabel
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)    variabel  independen  yaitu  tingkat  pemahaman Wajib Pajak (X 1 ) dan Iklan Pajak (X 2 ). Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Variabel  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  (X 1 )  adalah  pemahaman  wajib  pajak  akan fungsi  dan pentingnya membayar PBB  yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Variabel  ini menggunakan  skala  interval.  Indikator  untuk  variabel  ini  adalah  pemahaman  wajib  pajak mengenai PBB, prosedur pembayaran PBB, dan sanksi dalam PBB. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor antara 1 sampai 5.
Variabel  iklan  pajak  (X 2 )  adalah  pesan  yang  menawarkan  barang  atau  jasa  yang disampaikan  mealalui  suatu  media,  baik  dalam  media  massa  (koran,  majalah,  dan  lainnya) dan media elektronik (televisi, radio, dan lainnya). Variabel ini berarti mengukur keefektifan sebuah  iklan  pajak  yang  ada  dalam  media  massa  dan  media  elektronik  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terhutang. Variabel ini menggunakan skala interval. Indikator  untuk  variabel  ini  adalah  isi  dari  iklan  pajak  tersebut  dan  frekuensi  tayang  atau munculnya iklan pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor antara 1 sampai 5.
Variabel  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  di  KPP  Pratama  Tangerang  Timur  yang  tinggal  di  Kecamatan  Ciledug  (Y)  adalah untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB maupun keinginan (kemauan) wajib pajak untuk membayar PBB. Variabel ini menggunakan skala interval. Indikator untuk variabel  ini  adalah  wajib  pajak  membayar  PBB  secara  tepat  waktu,  tepat  jumlah,  dan kesediaan wajib pajak untuk membayar sanksi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor antara 1 sampai 5.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  yang  ditujukan  kepada wajib  pajak  yang  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama Tangerang Timur serta tinggal di Kecamatan Ciledug.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer  adalah  data yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya.  Data  primer  digunakan  dalam  mengukur  semua variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat pemahaman wajib pajak (X 1 ), iklan pajak (X 2 ), dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).
Penelitian  ini  menggunakan  teknik non-probability  sampling yang  berarti  tidak  semua sampel  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk  dipilih.  Metode  yang  digunakan  dalam non-probability  sampling adalah convenience ,  yaitu  sampel  dipilih  berdasarkan  kemudahan untuk  memperolehnya.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  warga  Tangerang  Timur khususnya  di  Kecamatan  Ciledug  yang  telah  membayar  PBB  untuk  tahun  2011  dengan jumlah yang dianggap dapat mewakili populasi penelitian ini.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Tabel 4.1 Jumlah Objek PBB di Kecamatan Ciledug Tahun 2011
KELURAHAN SPPT % DICETAK DIBAYAR TAJUR 3.891 3.477 89,36% PANINGGILAN 4.224 3.500 82,86% SUDIMARA BARAT 5.068 3.930 77,55% SUDIMARA JAYA 4.279 3.142 73,43% SUDIMARA SELATAN 3.409 2.511 73,66% SUDIMARA TIMUR 2.541 2.106 82,88% PARUNG SERAB 4.680 3.321 70,96% PANINGGILAN UTARA 3.969 3.013 75,91% JUMLAH 32.061 25.000 77,98%
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  jumlah  objek  PBB  di  Kecamatan  Ciledug  pada  tahun  2011 adalah berjumlah 32.061, sedangkan objek pajak yang telah dibayar pada tahun 2011 hanya berjumlah 25.000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa wajib pajak yang tidak atau belum  membayar  PBB  pada  tahun  2011.  Berdasarkan  presentase  yang  ada  di  dalam  tabel tersebut  menyatakan  bahwa collection  ratio untuk  PBB  di  Kecamatan  Ciledug  tahun  2011 mencapai angka 77,98%.
Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur

## Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden
Tabel 4.2 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner
Jumlah Presentase Jumlah kuesioner yang disebar: 150 100% Kuesioner yang kembali: 128 85,33% Kuesioner yang gugur: 28 21,87% Kuesioner yang dapat digunakan: 100 78,13%

## Sumber : data diolah
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  kuesioner  yang  disebar  pada  awalnya  adalah berjumlah  150  kuesioner.  Kuesioner  yang  kembali  berjumlah  128  kuesioner,  dimana  28 kuesioner dinyatakan  gugur karena tidak memenuhi  syarat  yang ada. Syarat  yang dimaksud adalah  koresponden  tidak  mengisi  lembar  kuesioner  secara  lengkap  atau  koresponden  tidak pernah  melihat  iklan  pajak  baik  di  media  massa  atau  media  elektronik.  Sehingga  kuesioner yang  dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  100  kuesioner.  Pembagian  kuesioner dengan  cara hardcopy dan softcopy ( email )  untuk  wajib  pajak  yang  tinggal  di  daerah Kecamatan Ciledug.
Berikut  adalah  tabel  yang  menunjukkan  karakteristik  dari    responden  yang  mengisi kuesioner dalam penelitian ini:

## Tabel 4.3 Karakteristik Responden
Kriteria Jumlah Presentase Jumlah kuesioner yang digunakan: 100 100% Umur : 17-30 tahun 43 43% 31-40 tahun 20 20% 41-50 tahun 21 21% >50 tahun 16 16% Total 100 100% Jenis Kelamin : Laki-laki 51 51% Perempuan 49 49% Total 100 100% Pendidikan : SD-SMA/SMK 50 50% S1 40 40% S2 2 11% S3 0 0% Lainnya (D1 dan D3) 8 8% Total 100 100% Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa 25 25% Pegawai swasta 42 42% Pegawai negeri 4 4% Wiraswasta 19 19% Lainnya 10 10% Total 100 100%

## Sumber : data diolah
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bagaimana  karakteristik  dari  responden  yang  mengisi kuesioner  dalam  penelitian  ini.  Karakteristik  ini  dibagi  menjadi  4  bagian  yaitu  umur,  jenis kelamin,  pendidikan, dan pekerjaan dari responden. Serta jumlah kuesioner  yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 100 kuesioner.

## Uji Kualitas Data

## 1. Uji Validitas
Uji  Validitas  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  masing-masing  pertanyaan  akan terklasifikasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Butir-butir pertanyaan akan mempunyai validitas tinggi apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengukur apa yang seharusmya diukur. Suatu pertanyaan dapat dinyatakan valid jika nilai significant <0,05  (Ghozali,  2011).  Berikut  uji  validitas  yang  dilakukan  kepada  ketiga  variabel dalam  penelitian  ini  yaitu  Pemahaman  Wajib  Pajak  (X 1 ),  Iklan  Pajak  (X 2 ),  dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Nomor Pertanyaan Pearson Correlation Significant ( 2-tailed ) Kesimpulan Pemahaman Wajib Pajak (X 1 ) 1 0,521 0,000 Valid 2 0,525 0,000 Valid 3 0,601 0,000 Valid 4 0,471 0,000 Valid 5 0,522 0,000 Valid 6 0,440 0,000 Valid 7 0,412 0,000 Valid 8 0,537 0,000 Valid 9 0,533 0,000 Valid Iklan Pajak (X 2 ) 1 0,650 0,000 Valid 2 0,698 0,000 Valid 3 0,695 0,000 Valid 4 0,835 0,000 Valid 5 0,483 0,000 Valid
6 0,768 0,000 Valid Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 1 0,743 0,000 Valid 2 0,719 0,000 Valid 3 0,712 0,000 Valid 4 0,639 0,000 Valid 5 0,512 0,000 Valid 6 0,475 0,000 Valid
Dari  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  pertanyaan  untuk  variabel Pemahaman  Wajib  Pajak  (X 1 )  dinyatakan valid karena  nilai significant  (2-tailed) dari  masing-masing  pertanyaan  bernilai  0,000  yang  berarti  <  0,05,  semua pertanyaan yang ada dalam variabel Iklan Pajak (X 2 ) dinyatakan valid, karena nilai significant (2-tailed) untuk masing-masing pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti < 0,05,  semua  pertanyaan  yang  ada  di  dalam  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y) dinyatakan valid, karena  nilai significant  (2-tailed) untuk  masing-masing pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti < 0,05.

## 2. Uji Reliabilitas
Uji  Reliabilitas  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengukuran  yang  telah dilakukan  dalam  penelitian  dapat  dipercaya  atau  diandalkan.  Uji  reliabilitas  dilakukan dengan  menggunakan  rumus  koefisien Cronbach’s  Alpha .  Jika  nilai  koefisien  alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa intrumen penelitian tersebut handal atau reliable (Ghozali, 2009).
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas X 1 , X 2 , dan Y
Variabel Cronbach's Alpha X 1 0,626 X 2 0,783 Y 0,704
Dari tabel di atas dapat disimpulkan untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak (X 1 ), Iklan  Pajak  (X 2 ),  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  dinyatakan reliable karena  nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

## Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini Uji normalitas
dilakukan  dengan  cara  menggunakan  uji  grafik  atau  bisa  juga  disebut  dengan menggunakan metode uji P-Plot .

## Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  tersebut  mengikuti  garis diagonalnya, hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

## 2. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi terdapat  kesamaan  atau  ketidaksamaan  varians  antara  pengamatan  yang  satu  dengan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas  (Ghozali,  2011).  Metode  yang  digunakan  dalam  uji  adalah  grafik Scatterplot.

## Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur
Dari  gambar  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  pola  tertentu  pada  grafik scatterplot atau dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar scatterplot tidak membentuk pola  tertentu  dan  tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Uji Multikolonearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai cutoff yang umum dipakai unyuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients a
Model Collinearity
Statistics
Tolerance VIF 1 X 1 ,875 1,143 X 2 ,875 1,143 a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  tabel  di  atas  didapatkan  hasil  bahwa  semua  variabel  independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam penelitian ini.

## 4. Uji Autokolerasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear  ada  korelasi antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu  pada periode t-1 (sebelumnya). Nilai α yang digunakan adalah 5%.
Berikut hasil dari uji autokolerasi:

## Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi
Model DurbinWatson 1 2,085
Dari hasil uji autokorelasi di atas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,085. Nilai du yang dipakai dalam uji ini adalah sebesar 1,72 (angka ini didapat dari tabel Durbin- Watson dengan k = 2 dan α = 5%) dan nilai  4-du adalah 2,28, sehingga  nilai Durbin- Watson 2,085  berada  diantara  du  dan  4-du.  Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif.

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan iklan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:
KWP = α 0 + α 1 PWP + α 2 IP + e
Keterangan:
KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB PWP = Pemahaman Wajib Pajak
IP = Iklan Pajak
α 0 – α 2 = Konstanta regresi
e = Error

## 1. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

## Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,480 a ,231 ,215 2,49919 a. Predictors: (Constant), X 2 , X 1 ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 181,533 2 90,766 14,532 ,000 a Residual 605,857 97 6,246 Total 787,390 99 a. Predictors: (Constant), X 2 , X 1 b. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  Tabel  4.8  hasil  uji  statistik  F  besarnya adjusted  R  Square adalah  0,215 atau  sebesar  21,5%.  Hal  ini  berarti  21,5%  variasi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB  dapat  dijelaskan  oleh  pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  pajak,  serta sisanya  78,5%  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lainnya  yang  tidak  terdapat  dalam penelitian ini.
Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur
Untuk  uji  F  didapatkan    hasil  nilai  F  sebesar  14,532  dengan  tingkat  signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak dan iklan pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik t mempunyai nilai signifikansi α=5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p – value) < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,590 2,619 3,662 ,000 X 1 ,372 ,076 ,467 4,899 ,000 X 2 ,028 ,075 ,035 ,368 ,714
a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan tabel di atas hasil uji statistik t diperoleh koefisien regresi sebesar 0,372 untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang diwakili oleh pemahaman wajib pajak. Oleh karena  itu,  setiap  kenaikan  pemahaman  wajib  pajak  sebesar  1%  akan  menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,372 atau 37,2%. Untuk uji parsial antara pemahaman  wajib  pajak  (X 1 )  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dilihat  pada  nilai significant. Hasil  dari  uji  t  untuk  variabel  pemahaman  wajib  pajak  didapatkan  nilai  t sebesar  4,899  dan significant sebesar  0,000.  Dari  hasil  tersebut,  karena  0,000  <  0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pemahaman  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  (Ha 1 tidak berhasil untuk ditolak).
Sementara itu untuk iklan pajak (X 2 ) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,028 untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang diwakili oleh iklan pajak. Oleh karena itu, setiap kenaikan  iklan  pajak  sebesar  1%  akan  menyebabkan  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak  sebesar  0,028  atau  2,8%.  Untuk  uji  parsial  antara  iklan  pajak  (X 2 )  dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada nilai significant. Hasil dari uji t untuk variabel iklan  pajak  didapatkan  nilai  t  sebesar  0,368  dan significant sebesar  0,714.  Dari  hasil tersebut,  karena  0,714  >  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  iklan  pajak  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ha 2 berhasil untuk ditolak).

## V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

## Simpulan
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:
1. Pemahaman  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak dalam membayar  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal  ini dibuktikan dari nilai significant yang bernilai 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat  pemahaman  wajib  pajak  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  PBB,  semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  PBB maka wajib pajak tersebut akan patuh untuk membayar PBB.
2. Iklan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Hal  ini  dibuktikan  dari  nilai significant yang bernilai 0,714 atau lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya iklan pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  pajak  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini  dibuktikan  dari  nilai significant yang  bernilai  0,000  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  pajak  secara bersama-sama  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar PBB.

## Keterbatasan
Berikut adalah beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini:
1. Nilai adjusted R square yang besarnya hanya 0,215 atau 21,5% yang berarti bahwa 21,5% variabel  dependen  (kepatuhan  wajib  pajak)  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen, yaitu  pemahaman  wajib  pajak  dan  iklan  pajak  sedangkan  sisanya  sebesar  78,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
2. Jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  berjumlah  100  sampel (kuesioner).
3. Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  wajib  pajak  yang  membayar  PBB  di  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tangerang Timur.

## Saran
Berikut adalah saran yang diajukan terkait dengan penelitian ini:
1. Peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak , seperti  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  dan  tingkat  kemampuan wajib pajak.
2. Peneliti  selanjutnya  dapat  menambah  jumlah  sampel  (kuesioner)  yang  digunakan  dalam penelitian ini agar lebih dapat mewakili populasi dari sebuah penelitian.
3. Peneliti  selanjutnya  dapat  memperluas  area  penelitian,  seperti  meneliti  dua  atau  lebih Kecamatan.
Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Tangerang Timur

## VI. Referensi
Budi, Ikhsan. Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Publik (JAMBSP) Vol. 3 No. 3 Juni 2007.
Blech,  George  dan  Michael  Blech. Advertising  and  Promotion  Edition  8. McGraw-Hill International Edition. 2009.
Devanto, Sony. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana. 2006.
Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Ghani,  Achmad. Analisis  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Kinerja  Pegawai  Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makasar. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 7 No. 1 Februari 2009.
Ghozali,  Imam. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS. Semarang  :  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009.
Ghozali,  Imam. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS. Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
Hassan,  Dahliana. Pelaksanaan  Tax  Compliance  Dalam  Upaya  Optimalisasi  Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta. Mimbar Hukum Vol. 20 No. 2 Juni 2008.
Koperasi Pegawai Pusat Dirjen Pajak. Tax in Breif : Tinjauan Perpajakan Indonesia . Jakarta: Dirjen Pajak. 2006.
Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Yogayakarta. 2011.
Modul  Laboratorium  Statistika  Terapan  SPSS  (Statistical  Product  Service  Solution) Edisi Revisi. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. 2010.
Moriaty, Mitchell dan Wells. Advertising Principle and practice edition 8 . Pearson. 2009.
Morisan. Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: Kencana. 2010.
Nawangsasi, Restu. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan Publik, Iklan Pajak dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  FE  (Akuntansi)  UI Vol. 6 No. 6 Tahun 2010.
Ngalim,  Purwanto. Prinsip-Prinsip  dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran .  Bandung:  PT. RemajaRosdakarya. 1997.
Pranawa. Ketetapan  Pajak,  Surat  Tagihan  Pajak  Sebagai  Pendorong  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 3 No. 5 Tahun 2008.
Purwono, Herry. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga. 2010.
Resmi, Siti. Perpajakan :Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
Restaty,  Niken. Modul  Pengantar  Periklanan. Jakarta:  Pusat  Pengembangan  Bahan  Ajar UMB. 2010.
Ronald,  Karen  Whitehill  King  dan  Thomas  Russel. Prosedur  Periklanan. Jakarta:  Indeks.
2009.
Rusjdi, Muhammad. PBB, BPHTB & Bea Materai. Jakarta: Indeks. 2005.
Sasana,  Hadi. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB). Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 Juli 2005.
Sekaran, Umar dan Roger Bougie. Research Methods for Business. Wiley. 2009.
Shimp, Terence. Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion. South- Western, Cengage Learning. 2010.
Sholichah, Mu’minatus dan Istiqomah. Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik. Jurnal Logos Vol. 3 No. 1 Juli 2005.
Suandy, Erly. Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
Sutianingsih. Pengaruh Kesadaran, Pelayanan, dan Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 8 No. 16 Tahun 2008.
Thoyib,  M. Analisis  Variabel-Variabel  yang  Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kota Palembang. Ilmiah Volume I No. 1 Tahu 2008.
Waluyo. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. 2009.
W.J.S., Porwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.    1991.