## THAQĀFIYYĀT: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam
ISSN (Print):  1411-5727,  ISSN (Online): 2550-0937 http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/index

## Vol 20, No. 1 (2021)

## Research Article
Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia

## Ahmad Jafarul Musadad
UIN Sunan Kalijaga

## E-mail: namikazejafarul@gmail.com
Abstract:  Islamic education was originally a scientific base that first appeared in the archipelago (Nusantara). Pesantren is the oldest education recorded in history books, and at the same time has an important role in the development of Islamic education, no exception after Indonesia gained independence   from   the   colonial   reign.  Although   independence   has   been   achieved,   Indonesian education cannot be said to be smooth in its journey, in this case the following article will discuss the dynamics of post-independence Islamic Education related.
Regarding the old order, Islamic education had existed before, and it was mostly pesantren, and public schools, but it was not yet neatly arranged, however in this period there were many laws and regulations   related   to   policies,   to   carry   out   religious   teaching.   Then,   entering   the   new   order, education   only   focuses   on   formal   education,   while   informal   and   Islamic   education   become stepchildren of the government. When entering the era of reform, a lot of Islamic education began to grow and develop into various teachings, one of them is madrasa as well as the education of Al- Qur'an and so on. This research uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics (source gathering stage), external criticism (determining source authenticity) and internal criticism   (determining   source   credibility),   interpretation   (analysis)   of   data,   and   historiography (writing process). The results of this study stated that post-independence Islamic education in Indonesia gave birth to ups and downs in policy and ended with the number of institutions that developed pesantren education, as the oldest educational system.

## Keywords: Dynamics; Islamic Education; Social

## Pendahuluan
Masuknya   Islam   ke   Nusantara   merupakan   bagian   dari   perjalanan   panjang pendidikan   Islam.   Hal   ini   dikarenakan   di   samping   banyaknya   rute   dan   perjalanan   di
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 1
seluruh dunia, berawal dari perdagangan, dan juga penyebaran agama. Pada abad ke-17 telah banyak jaringan ulama Timur Tengah dan Nusantara mampu membawa transmisi keilmuan yang dalam penyebarannya mampu memperkaya intelektualitas pendidikan di Nusantara. 1
Tradisi keilmuan di kalangan ulama sepanjang sejarah Islam, memiliki keterikatan kuat dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan, dan pendidikan seperti madrasah, ribath bahkan rumah guru. Berdasarkan hal ini, maka lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada   masa   awal   mensinergikan   dan   mampu   lebih   integritas   antara   corak   original keindonesiaan dengan tradisi sebelumnya yakni Hindu dan Budha serta nuansa Timur Tengah,   seperti   berdirinya   surau,   langgar,   musala,   masjid   dan   pesantren. 2 Pada   era berikutnya   mengalami   perubahan   di   era   modern   seperti   munculnya   madrasah   dan perguruan Tinggi Islam. Meskipun sebagian ahli dan sejarawan Islam berasumsi bahwa masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 M. 3 Islam telah tersebar dan berkembang pada abad ke-15 yang kemudian secara resmi dianut oleh mayoritas rakyat, dan penguasa pada abad setelahnya. Meskipun demikian, pada abad ke-16 ajaran Islam telah diterima secara masif, namun hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk lembaga pendidikan Islam telah tersistem dengan baik. Hal ini dikarenakan masa itu ajaran Hindu dan Budha masih   dapar   berkembang   di   tengah-tengah   pendidikan   Islam,   sehingga   proses pengadopsian sistem dari kedua agama tersebut juga terjadi dalam pendidikan Islam.
Pendidikan di surau dan pondok pesantren pada awalnya merupakan tempat belajar yang mengadopsi dari sistem Hindu, namun dalam perkembangan selanjutnya lembaga pendidikan   Islam   mulai   mengalami   penyesuaian   dengan   adanya   islamisasi.   Hingga akhirnya pada awal abad ke-19, sebagaimana yang dikemukahkan oleh para sejarawan baru   disinyalir   sebagai   awal   perkembangan   pendidikan   Islam   di   Nusantara.   Masa   ini merupakan babak baru bagi kondisi pendidikan Islam di Nusantara. Pertumbuhan dan perkembangannya terjadi begitu pesat, serta pengelolaan mampu terorganisir secara rapi. Kondisi ini disebabkan masuknya pemikiran pembaruan dari Timur Tengah serta sudah adanya kompetisi dengan pendidikan modern oleh pemerintah Belanda. 4
Kedatangan   Islam   di   Nusantara   yang   hampir   bersamaan   dengan,   atau   segera disusul oleh kemunculan kaum kolonialis Eropa. 5 Penjajahan Belanda yang berlangsung lama sejak keberadaan tiba di Nusantara tersebut, kemudian menghadang gerak dakwah para   ulama   dan   kiai   yang   datang   dari   Timur   Tengah.   Sebagai   contoh   dari   bentuk penghalangan tersebut adalah adanya perlakuan diskriminatif, yang diwujudkan dalam bentuk   kebijakan   dengan   mewajibkan   para   Kiai,   dan   ulama   yang   akan   melakukan pengajaran atau pengajian agar izin dahulu terhadap Belanda, padahal tidak semua ulama
1 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII (Bandung: Mizan, 1998), 103.
2 Rahardjo Dawam, Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah (Jakarta: P3M, 1985).
3 Khozin, Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi (Malang: UMM Press, 2006), 34–44.
4 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 152.
5 Nurcholis Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 2000), 152.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 2
atau kiai diberi izin untuk melakukan atifivitas belajar-mengajar. Bentuk lain dari tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap ulama dan kiai yang berasal Nusantara ialah dengan adanya pembatasan untuk menunaikan Ibadah haji dan proses perizinan yang ada untuk melakukan safari ke sejumlah provinsi juga sangat terbatas. Hal ini membuat penyebaran Islam menjadi sangat terbatas pada wilayah tertentu. Dari sini dapat   dilihat   bahwa   bentuk   diskrimansi   dari   pihak   Belanda   juga   menguatkan,   bahwa kurang meratanya pendidikan Islam di Nusantara disebabkan oleh peraturan yang mereka buat   terkait   kebijakan   dana.   Pada   suatu   ketika   Belanda   berusaha   membuat   lembaga pendidikan yang bercorak Barat, namun umat Islam tidak tinggal diam dan merespon dengan   berusaha   memperkuat   lagi   peran   pesantren   yang   perannya   berubah   menjadi padepokan dengan penekanan aktivitas pada kegiatan tarekat. 6
Ketika kolonial berhasil mendirikan pendidikan dengan corak Barat, maka sistem tatanan   sosial   yang   muncul   seperti   yang   dicontohkan   oleh   Clifford   Geertz   sebagai golongan santri. Di bawah pimpinan para ulama, golongan santri yang disebut sebagai kelompok   sosial   dan   paling   banyak   melahirkan   wirausahawan   pribumi   merupakan golongan yang dalam hal pendidikan modern termasuk paling rendah. 7 Ketika pemerintah Belanda   ingin   menyertakan   rakyat   Hindia   Belanda   dalam   peradaban   modern   dengan mengenalkan pendidikan modern (Belanda, Barat, Sekuler), para ulama mengimbanginya dengan mengembangkan dan mendirikan lebih banyak pesantren-pesantren. Berdasarkan analisis di atas menyebutkan bahwa perlawanan terhadap bangsa kolonial oleh masyarakat pribumi   dilakukan   dengan   cara   menumbuhkan   cinta   tanah   air   dan   memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat, untuk memupuk semnagat dalam melawan keterpurukan secara mental.

## Pembahasan
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling awal di Nusantara. Jenis pendidikan dapat dijumpai di seluruh wilayah di Nusantara. Tidak heran pendidikan ini memiliki   nama   atau   istilah   lain   dalam   setiap   daerah.   Misalnya   di   Sumatera   Barat pendidikan ini lebih dikenal dengan istilah “ Surau”, di Aceh dinamakan dengan “Dayah atau Meunasah”. Sedangkan istilah pesantren lebih melekat kepada masyarakat di Pulau Jawa. Di samping di wilayah Indonesia, pendidikan tradisional ini juga dikenal di sejumlah wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Thailand. Namun dalam kedua negara tersebut lebih populer dengan nama pondok, yang mengakar pada suku kata bahasa Arab yakni Funduq yang memiliki arti tempat tidur, wisma, atau hotel sederhana. 8
Pesantren mampu menjadi pendidikan Islam yang banyak diminati yakni pada abad ke-19. Hal ini diperkuat dengan beberapa data yang terbagi menjadi dua tahap. Pertama, inspeksi pendidikan untuk pribumi oleh Belanda pada tahun 1873 menyebutkan bahwa jumlah  pesantren  memiliki  angka  cukup   besar  yakni   sekitar  20.000  hingga   25.000  dan
6 Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi , 73.
7 Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan , xii.
8 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 75.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 3
jumlah santri kurang lebih mencapai 300.000 orang. Kedua, berdasarkan pada perjalanan intelektual Belanda yakni Snouck Hurgronje yang melakukan riset ke sejumlah wilayah di Indonesia menemukan beberapa pesantren seperti Caringin diasuh oleh H. Muhammad Rafi’i, Pesantren Sukaregang oleh Kiai Adrangi, dan Pesantren Kiara koneng oleh Haji Muallim. Selain itu ada pula beberapa lagi yang menyebar di wilayah Jawa Barat, Tengah, Timur, Snouck juga mengatakan bahwa setiap pemimpin pesantren pernah menuntut ilmu di Makkah. 9
Tokoh   pendidikan   Islam   di   Indonesia   pada   era   modern   juga   banyak   yang merupakan alumnus Kairo. Ketika mereka datang ada sejumlah penawaran terkait ide-ide pembaharuan, termasuk pendidikan modern di Indonesia. Tidak sedikit dari mereka juga membentuk organisasi sosial-keagamaan dengan tujuan untuk memfokuskan diri pada pengembangan modern di Indonesia. Sejumlah hal telah dilakukan dari penyebaran ide melalui media atau ruang publik sebagai bentuk sosialisasi atas pendidikan Islam modern tersebut. 10
Dalam   konteks   modernisasi   Islam,   Muhammadiyah   muncul   di   tahun   1912 memberikan gerakan baru dalam konteks modernisasi di Indonesia. Dari sini kemudian muncul berbagai organisasi kemasyarakatan dengan berbagai agenda yang lebih beragam dam   komplek.   Kehadiran   organisasi   pembaharu   tersebut   berlangsung   sejalan   dengan perubahan sosial akibat modernisasi, pada gilirannya memang melahirkan pola kehidupan dan keagamaan baru yang berangkat dari semangat kemajuan.
Memasuki   era   kolonial,   Indonesia   dikepung   dengan   kebijakan   pendidikan   yang diterapkan oleh Belanda Banyak sekolah didirikan dan hanya boleh dinikmati oleh kaum priyayi dan konglomerat dari pihak Belanda atau sekutu mereka. Sementara orang pribumi jarang bahkan cenderung tidak ada yang mendapatkan hak bersekolah. Tujuan Belanda membangun   sekolah   untuk   pribumi   semata-mata   agar   masyarakat   Indonesia   patuh terhadap kebijakan oleh kolonial dan diharapkan bekerjasama dengan bangsa Eropa. Rata- rata yang dapat bersekolah di sana adalah anak bupati, sementara jurusan yang tersedia ialah   administrasi.   Proyek   ini   terus   berlanjut   hingga   sekolah   ini   memiliki   lembaga pendidikan kelas satu dan kelas dua di tahun 1893. 11

## 1) Pendidikan Islam Masa Orde Lama
Pada periode ini kegiatan pendidikan di Indonesia lebih mengarah pada penataan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada periode ini adalah nation and character building.  Kalangan utama penyelenggaraan pendidikan nasional diampu oleh sejumlah tokoh dari kalangan nasionalis. Mereka menguasai berbagai posisi penting di institusi pemerintahan dan secara aktif, dan sistematis menjadikan pendidikan sebagai
9 Ibid., 79.
10 Ibid., 95.
11 Ibid., 102.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 4
bagian integral dari proses sosialisasi ideologi  negara  serta penataan corak  kehidupan berbangsa dan bernegara. 12
Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) pertama yang saat itu dipimpin   oleh   Ki   Hajar   Dewantara,   dan   dikenal   sebagai   bapak   pendidikan   membuat kebijakan yang bersifat umum serta memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Pertama, mengibarkan sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah. Kedua, melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, menghentikan pengibaran Bendera Jepang dan menghapus nyanyian Kimiyago (lagu kebangsaan Jepang). Keempat, menghapus pelajaran Bahasa Jepang, serta upacara yang berasal dari bala tentara Jepang. Kelima, memberi semangat kebebasan kepada semua murid. 13
Tujuan   pendidikan   nasional   pada   masa   tersebut   adalah   menekankan   pada penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional, sehingga dengan semangat itu kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi. Kementrian Pendidikan pada tahun 1946 mengeluarkan suatu pedoman bagi sejumlah pengajar yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran serta pendidikan di Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya berintisarikan Pancasila.
Pada   bulan   Desember   1949,   Republik   Indonesia   mengalami   perubahan ketatanegaraan   dan   Undang-Undang   Dasar   1945,   diganti   dengan   konstitusi   sementara Republik   Indonesia   Serikat   (RIS).   Pada   tanggal   5   April   1950   mengenai   dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal   3   disebutkan   bahwa   tujuan   pendidikan   nasional   Indonesia   adalah   membentuk manusia yang asusila dengan cakap dan warga negara demokratis serta bertanggung jawab tentang   kesejahteraan   masyarakat   Indonesia.   Hal   ini   berarti   bahwa   setiap   sistem persekolahan pada waktu itu harus dapat menanamkan, dan mengembangkan sifat-sifat demokratis pada anak didiknya misalnya: di dalam sejumlah kampus juga menciptakan kebebasan akademis, yang luar biasa ditandai dengan adanya beberapa fragmentasi politik begitu hebat di kalangan mahasiswa, sehingga mereka dengan bebas berorganisasi sesuai pilihannya. 14
Sistem   persekolahan   pada   masa   Orde   Lama   memiliki   3   tingkatan:   pertama, pendidikan rendah, yang terdiri dari taman kanak-kanak (1 tahun) dan sekolah dasar (6 tahun). Kedua, pendidikan menengah yang terdiri dari sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dengan masa belajar untuk masing-masing terdiri atas sekolah umum dan sekolah kejuruan. Ketiga, pendidikan tinggi selama kurun waktu  1945-1950   berkembang   pesat   dan   terbuka   lebar   bagi   setiap   warga   negara   yang memenuhi   syarat,   tetapi   karena   masa   perjuangan   maka   perkuliahan   kerap   kali   disela dengan perjuangan ke garis depan. Pendidikan tinggi yang ada berbentuk universitas atau perguruan tinggi dan akademi.
12 Fasli Jalal and Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Onatomi Daerah (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 3.
13 Mustafa and Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 130.
14 Ari H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Renika Cipta, 1995), 36.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 5
Para   pengajar   melaksanakan   tugasnya   dengan   sebaik-baiknya   walaupun   serba terbatas.   Meski   segala   tantangan   dan   keterbatasan   itu   memupuk   pemimpin-pemimpin nasional   yang   dapat   mengatasi   masa   pancaroba   seperti   rongrongan   terhadap   NKRI. Kebijakan yang diambil dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Pada waktu itu pendidikan tinggi dengan tingkat integritas terbaik berada di pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR. Sementara di beberapa daerah di luar Provinsi Jawa dan jauh dari kota besar di Indonesia, terjadi kebalikannya, artinya sarana prasarana yang tersedia tidak mampu meningkatkan kualitas dari pendidikan di Indonesia secara   merata.   Hal   pertama   yang   dilakukan   oleh   pemerintahan   saat   itu   ialah   dengan mencanangkan   program   pendidikan   pemberantasan   buta   huruf,   karena   selama   dijajah Belanda, rakyat tidak bisa menikmati pendidikan sehingga mayoritas buta huruf. 15
Pada masa orde lama ini dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu: Periode 1945-1950 (awal kemerdekaan) usaha untuk memperbaiki tingkat dan mutu pendidikan di Indonesia, maka kaitannya adalah berhubungan dengan: a) Peningkatan fasilitas fisik (sarana dan prasarana pendidikan). Pemerintah mendirikan beberapa gedung sekolah baru, menyewa rumah rakyat dan mengadakan sistem penggunaan gedung sekolah dua sampai tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan malam hari. b) Peningkatan dan penambahan fasilitas personal sekolah (guru dan tenaga tata usaha). c) Kurikulum Setelah UU Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 diterbitkan, maka kebijakan yang muncul sebagai berikut:
1) Kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk mempersiapkan anak agar memiliki dasar-dasar   pengetahuan,   kecakapan,   ketangkasan   baik  lahir  maupun   batin   dan mengembangkan bakat serta minatnya.
2) Kurikulum   pendidikan   menengah   ditujukan   untuk   mempersiapkan   pelajar   ke pendidikan   tinggi,   serta   mendidik   tenaga-tenaga   ahli   dalam   berbagai   lapangan khusus, sesuai dengan bakat individu dan kebutuhan masyarakat.
3) Kurikulum   pendidikan   tinggi   ditujukan   untuk   mempersiapkan   mahasiswa   agar dapat menjadi pimpinan dalam masyarakat dan mampu memelihara kemajuan ilmu serta kemajuan hidup bermasyarakat.
Pada   tahun   itu   kedaulatan   Indonesia   semakin   matang   dan   sempurna,   maka rancangan   pendidikan   agama   pada   waktu   tersebut   semakin   disempurnakan   dengan dibentuknya panitia yang diketuai oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari departemen P & K. Hasil dari panitia tersebut adalah SKB yang diterbitkan pada bulan Januari 1951, 16 isinya sebagai berikut:
15 S. Anam, Sekolah Dasar, Pergulatan Mengejar Ketertinggalan (Solo: Wijarti, tt), 113–148.
16 Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama (Jakarta, 1986), 153.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 6
1) Pendidikan agama mulai diajarkan kelas IV sekolah rakyat (sekolah dasar)
2) Khusus   untuk   daerah   yang   porsi   agamanya   sudah   menguat,   seperti   Sumatera, Kalimantan dan lain-lain, maka pendidikan agama mulai diajarkan dari kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang, jika dibandingkan   dengan   sekolah   lain   yang   pendidikan   agamanya   diajarkan   mulai kelas IV.
3) Di sekolah lanjutan pertama dan atas (umum dan kejuruan) diajarkan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
4) Pendidikan agama diajarkan pada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau walinya.
5) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama di tanggung oleh pemerintah melalui departemen agama. 17
Untuk   memahami   keputusan   yang   dibuat   oleh   pemerintah   Orde   Lama   tentang penyelenggaraan   pendidikan   Islam   harus   didahului   dengan   memahami   kebijakan- kebijakan yang bersifat umum dan khusus dari pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan pendidikan   Islam   merupakan   bagian   penting   yang   tidak   bisa   dipisahkan   dari   sistem pendidikan   nasional   di   masa   Orde   Lama.   Tidak   hanya   itu,   untuk   memahami   politik pendidikan Islam di era awal bangsa Indonesia ini, maka perlu memahami pula bahwa sesungguhnya   pendidikan   Islam   tidak   bisa   dilepaskan   dari   perjuangan   kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Sejak zaman penjajahan oleh kolonialisme Belanda, dan Jepang hingga agresi militer II oleh sekutu, para pendidik Islam selalu berada di barisan garda terdepan dalam membela kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks kajian ini, kebijakan pemerintah Orde Lama merupakan seluruh produk kebijakan pemerintah yang dihasilkan oleh tiga jajaran besar yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki relevansi dengan   bidang   pendidikan   dan   merupakan   bagian   dari   kebijakan   publik,   kerena menyangkut persoalan masyarakat luas, bangsa dan negara Indonesia.
Pelaksanaan   Pendidikan   di   Indonesia   pada   masa   awal   kemerdekaan   memiliki landasan falsafah Pancasila, dan landasan Konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945 berbunyi: pertama, Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pengajaran. Kedua, Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang- undang. Landasan dasar negara inilah yang digunakan oleh Pemerintah Orde Lama untuk menyusun   dan   melaksanakan   sistem   pendidikan   nasional,   termasuk   di   dalamnya pengajaran agama Islam bagi para pemeluknya. Oleh karena itu maka Pemerintah Orde lama kemudian menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam.
Kebijakan Pendidikan Pemerintah Orde Lama merumuskan beberapa hal, yakni, Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai
17 Ismail, “‘Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam),’” Jurnal Kabilah: Journal of Social Community 1, no. 1 (June 2016): 155.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 7
dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat dari kalangan menengah ke bawah yang telah berurat, dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan serta pertolongan   material   dari   pemerintah".   Memang   sangat   beralasan   jika   madrasah   dan pesantren menjadi bagian yang sangat dipentingkan dalam pendidikan nasional, karena madrasah dan pesantren merupakan akar pendidikan Islam di Indonesia. Namun sebagai negara yang baru merdeka tentu saja belum memiliki sistem pendidikan nasional yang bisa disepakati oleh seluruh bangsa di Indonesia, sehingga ketika sistem pendidikan yang ada dalam   bentuk   pelaksanaan   pendidikan   disesuaikan   dengan   kebijakan   pemilik   dan pengelola lembaga pendidikan tersebut.
Melihat dari pernyataan di atas, maka tersirat bahwa pendidikan Islam yang telah ada   sebelumnya   baik   madrasah   atau   pesantren,   pemerintah   harusnya   mampu memprioritaskan terlebih dahulu, karena tanpa mereka bisa jadi kemerdekaan Indonesia belum lahir pada tahun tersebut, dan tanpa mengenyampingkan pendidikan lain, yang ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian diharapkan proses pendidikan bagi masyarakat terus berlanjut yakni dengan dasar agama yang kuat. Selain itu, pemerintah juga   harus   dapat   menyalurkan   dana   yang   dibutuhkan   oleh   pesantren   dan   madrasah. Sedangkan menurut Karel A. Steenbrink sebagaimana dikutip oleh Assegaf, bahwa pada 27 Desember   1945   tersebut   BPKNIP   mengadakan   pembicaraan   mengenai   garis   besar pendidikan nasional.
Hasil musyawarah tersebut merumuskan lebih detail tentang garis besar pendidikan di   Indonesia.   Dalam   laporan   yang   ditata   oleh   panitia   tersebut,   lalu   diusulkan   tentang pendidikan agama sebagai berikut: (a) pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada   jam   pelajaran.   (b)   para   guru   digaji   oleh   pemerintah,   (c)   pada   sekolah   dasar, pendidikan   ini   diberikan   mulai   kelas   IV,   (d)   pendidikan   tersebut   diselenggarakan seminggu   sekali   pada   jam   tertentu,   (e)   para   guru   diangkat   oleh   pemerintah   melalui Departemen Agama, (f) para guru agama diwajibkan cakap dalam pendidikan umum, (g) pemerintah   menyediakan   layanan   perbukuan   untuk   pendidikan   agama,   (h)   diadakan latihan bagi para guru agama, (i) kualitas pesantren (dan sejenisnya) dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan. Ketentuan itu, lantas menjadi acuan bagi pelaksanaan program pendidikan agama Islam di berbagai sekolah umum. 18 Keputusan   bersama   antara   Menteri   PPK   dan   Menteri   Agama   No.1142/Bhg   A (pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) dan Yogyakarta tanggal   2  Desember  1946.  Keputusan  bersama   ini   merupakan  kebijakan   pertama  yang pernah dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Departemen Agama telah legal terbentuk pada 3 Januari 1946 di dalam masa Kabinet Sjahrir, dengan tujuan agar pembentukan   kementerian   itu   dapat   secara   khusus   menangani   persoalan-persoalan keagamaan.   Pembentukan  Departemen  Agama   sama   sekali   tidak   terlepas   dari   aspirasi
18 Ibid., 160.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 8
yang   berkembang   di   kalangan   intelektual   muslim   Indonesia,   tetapi   mengingkari keterkaitan historis institusi-institusi serupa sebelumnya jelas keliru.
Berdasarkan   hal   tersebut,   maka   diberlakukannya   aturan   yang   mengacu   pada kebijakan itu dan berbunyi sebagai berikut “Pedoman, dukungan, dan jaminan kualitas ( quality assurance) terhadap proses belajar mengajar di madrasah” termasuk pesantren pada tahun 1946, tidak lama berselang setelah didirikan, Departemen Agama membentuk divisi   khusus   untuk   mengurus   pendidikan   agama.   Divisi   yang   disebut   Japenda   atau Jawatan  Pendidikan Agama,  dan memiliki  mandat  untuk  mengurus  seluruh  persoalan yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian secara khusus terhadap ilmu pengetahuan,  dan lembaga pendidikan  Islam yang  telah  ada baik madrasah  dan pesantren. Implementasi pengelolaan pendidikan Islam oleh Departemen Agama di awal kemerdekaan ini menjadi catatan menarik dan penting bagi masyarakat muslim Indonesia di dalam mewujudkan cita-citanya dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan Islam.
Pada bulan Desember 1946 diterbitkannya aturan bersama dari dua menteri, yakni Menteri   Agama   dan   Menteri   Pendidikan   dan   Pengajaran   yang   menetapkan   bahwa pendidikan agama mulai diajarkan dari kelas IV SR (Sekolah Rakyat sama dengan Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum matang, sehingga SKB dua menteri di atas belum dapat berjalan dengan semestinya. Sementara wilayah yang berada di luar pulau Jawa masih banyak yang mengajarkan pendidikan agama mulai dari kelas I SR. Peraturan tersebut bermaksud untuk mengatur pelaksanaan pendidikan  Agama   di   setiap   sekolah   yang   didirikan   oleh   Pemerintah.   Sementara   bagi sekolah yang didirikan oleh swasta diberikan kebebasan di dalam memberikan pelajaran agama kepada anak didiknya. Sehingga kebutuhan pendidikan agama Islam di sekolah negeri dapat terpenuhi.
Kebijakan   pemerintah   selanjutnya   berkenaan   dengan   pendidikan   Agama   Islam adalah dengan membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947. Majelis ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P&K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugas pokok dari majelis ini ialah turut ikut serta dalam mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah di luar pendidikan agama. Ketika majelis itu berdiri, yang diharapkan ialah terciptanya sistem dan pengajaran yang rapi dalam mengajarkan pendidikan agama kepada masyarakat yang sekolah umum saat itu. 19
Undang-undang tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Pemerintah Orde Lama telah memiliki rancangan pelaksanaan pendidikan Islam. Bahwa pemerintah ketika itu mengharuskan kepada setiap sekolah untuk memberikan pengajaran agama, sesuai dengan agama yang dianut oleh anak didiknya, serta memberi kebebasan kepada orang   tua   murid   untuk   mengikutkan   anak-anaknya   dalam   pengajaran   agama   (Islam). Sementara bagi sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta sebagai lembaga sekolah yang bersifat   partikular,   dan   tetap   diberi   kebebasan   seluas-luasnya   untuk   melaksanakan
19 Ibid., 152.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 9
pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah. Dalam pasal itu pula dicantumkan bahwa kewenangan pendidikan dan pengajaran di sekolah tidak hanya diberikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan pemerintah memberikan kewenangannya kepada Menteri Agama.
Kewenangan menteri Agama di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah terbatas pada  penyelenggaraan  pendidikan agama, sementara  persoalan  umum  yang lain tetap pada kebijakan yang dbuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, hal   ini   sudah   menunjukkan   adanya   niatan   politik   Pemerintah   Orde   Lama   di   dalam melaksanakan   amanat   UUD   1945   untuk   menjamin   warga   negaranya   dalam   memeluk agama, dan mengamalkan ajarannya. Hal ini sangat dirasakan oleh umat Islam setelah kemerdekaan.   Ketika   masyarakat   Nusantara   di   era   kolonial   banyak   dari   mereka   yang kesulitan untuk mengakses dan memperoleh pendidikan agama. Akibat dari UU. No. 4 tahun   1950   ini,   kemudian   umat   Islam   merasa   sangat   terjamin   di   dalam   mendapatkan pendidikan dan pengetahuan agamanya, tidak hanya di lingkungan pesantren maupun madrasah, tetapi juga di lingkungan sekolah negeri (umum).
Bersamaan dengan hal itu, Departemen Agama mengalami penyempurnaan tujuan pembentukannya pada tahun 1950. Seperti pendapat yang dilontarkan oleh Deliar Noer bahwa penyempurnaan tujuan terbagi menjadi beberapa landasan : (1) Malaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik- baiknya, (2) menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, (3) membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat, (4) menyelenggarakan, memimpin dan mengawal   pendidikan   agama   di   sekolah   negeri,   (5)   memimpin,   menyokong   serta mengamat-amati   pendidikan   dan   pengeajaran   di   madrasah-madrasah   dan   perguruan agama-agama   lain,   (6)   mengadakan   pendidikan   guru-guru   dan   hakim   agama,   (7) menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota   tentara,   asrama   rumah-rumah   penjara   dan   tempat–tempat   lain   yang dipandang   perlu,   (8)   mengatur,   mengerjakan   dan   mengamat-amati   segala   hal   yang bersangkutan   dengan   perncatatan   pernikahan,   rujuk   dan   talak   orang   Islam,   (9) memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja dll), (10) menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pengadilan agama oleh Mahkamah Islam Tinggi, (11) menyelidiki, menentukan mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf, dan (12) mempertinggi kecerdasan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup beragama.
Penyempurnaan   tujuan   atau   fungsi   dari   Departemen   Agama   juga   semakin menguatkan kepentingan umat Islam, untuk memasukkan sistem pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, terkait  Pengajaran dan Kebudayaan  Nomor 1432/Kab  dan Menteri Agama Nomor K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951 Pada tahun 1950, kedaulatan Indonesia telah pulih
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 10
untuk   seluruh   Indonesia,   dan   telah   disahkannya   undang-undang   No.   4   tahun   1950, menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:
a) Pendidikan agama yang diajarkan dari kelas IV Sekolah Rakyat atau istilah sekarang Sekolah Dasar.
b) Untuk daerah yang agamanya sudah menguat kuat contoh di Sumatera, Kalimantan, maka pendidikan agama boleh diajarkan dari kelas I SR, dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang, jika dibandingkan sekolah lain yang pendidikan agamanya diajarkan mulai kelas IV.
c) Dalam konteks kategori sekolah tingkat pertama dan lanjutan atas, porsi diajarkan pengetahuan agama, 2 kali dalam seminggu.
d) Pendidikan agama diajarkan kepada murid-murid dalam satu kelas minimal berisi 10 siswa dan mendapat izin dari orang tua atau walinya
e) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.
SKB   tersebut   dapat   menjelaskan   kepada   masyarakat   bahwa   pendidikan   agama (Islam) bagi anak didik telah dirancang sedemikian rupa dan mengacu kepada UU. No. 4 tahun   1950.   Hal   ini   juga   menunjukkan   bahwa   telah   ada   upaya   yang   dilakukan   oleh pemerintah   dalam   menjamin   kehidupan   beragama   warganya,   untuk   mendapatkan pendidikan agamanya sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu atau kelompok   di   Negara   Republik   Indonesia.   Tidak   luput   pula   bagi   umat   Islam   bisa memperoleh pendidikan agama Islam di bangku sekolah mereka. Adapun kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah Orde Lama dalam hubungannya dengan politik pendidikan Islam   ialah   berdasar   keputusan   yang   dirumuskan   pada   1951,   tugas   Japenda   (Jawatan Pendidikan  Agama)   dibagi   ke   dalam   tiga   bagian,   yaitu   bagian   pendidikan   agama   di sekolah negeri, bagian pendidikan umum di madrasah, dan bagian pelatihan guru serta petugas agama.
Japenda   memiliki   agenda   menyusun   perencanaan   pengembangan   pendidikan agama, penulisan buku-buku teks untuk mata pelajaran di madrasah. Japenda memiliki jaringan   sampai   tingkat   kabupaten.   Di   tingkat   provinsi,   Japenda   dibantu   oleh   staf Departemen Agama di tingkat provinsi, sementara di tingkat kabupaten dibantu oleh staf Departemen   Agama   di   tingkat   kabupaten.   Dengan   demikian   organ   pemerintah   yang membidangi   pendidikan   Islam   telah   semakin   lengkap,   tidak   hanya   di   tingkat   pusat melainkan sudah dibentuk pula di daerah.
Meskipun   sudah   disahkan   dan   diberlakukan   serta   telah   mengakomodasi kepentingan   umat   Islam   tentang   pendidikan   Islam   ketika   itu,   namun   undang-undang tersebut   belum   memuaskan   kelompok   politik   pada   waktu   itu,   khususnya   wakil   dari Masyumi yang mempresentasikan kelompok nasionalis-muslim. Adanya ketidakpuasan mereka   terutama   berkaitan   dengan   kedudukan   pendidikan   agama.   Munculnya ketidakpuasan itu antara lain dikemukakan kembali oleh Zainal Abidin Ahmad, tokoh
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 11
Masyumi asal Padang, dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada 27 Januari 1954.
Rapat yang berlangsung pada 1954 itu, ia mengangkat ketidakpuasan itu : “Adapun keberatan yang diajukan oleh sejumlah Fraksi dahulu, terkait Undang-Undang No. 4 itu adalah pasal. (1) Menolak mengeluarkan pendidikan dan pengajaran di beberapa sekolah agama   dari   istilah   pendidikan   pengajaran   di   sekolah   sebagai   tersebut   dalam   pasal   2, sedang   tadinya   dijamin   dan   diliputi   oleh   pasal   1.   (2)   Menuntut   supaya   belajar  dalam sekolah agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar-mengajar, dan tuntutan itu sudah dimasukkan dalam pasal 10. (3) Memasukkan pelajaran agama di dalam jam belajar yang terpaksa dicari jalan kompromi sebagai yang tertera dalam pasal 10. (4) Menetapkan prinsip pendidikan terpisah antara murid-murid laki-laki dan perempuan, dan tuntutan ini ditolak dengan tercantumnya pasal 21.”
Dari   proses   di   atas   dapat   dipahami   bahwa   ketika   negara   Indonesia   telah menyatakan kembali dalam bentuk negara kesatuan, maka keinginan umat Islam untuk menempatkan   pendidikan   Islam   sebagai   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dalam   sistem pendidikan nasional kembali menguat dengan beberapa usulan seperti dikemukakan di atas. Namun beberapa faktor penting lain yang menjadi perhatian pemerintah ketika itu, maka usulan yang disampaikan oleh Zainal Abidin Ahmad tidak mendapatkan respon politik dari pemerintah. Pembelajaran di sekolah umum tetap tidak memisahkan siswa dan siswi.
Dalam TAP MPRS telah tercantum secara eksplisit bahwa urgensi pendidikan agama bagi   seluruh   warga   negara   Indonesia   dalam   rangka   mewujudkan   cita-cita   kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Serta kemudian   TAP   MPRS   ini   disempurnakan   melalui   TAP   MPRS   1966   yang   mewajibkan kepada seluruh anak didik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran agama, karena masa ini telah beralih ke pemerintahan Orde Baru yang bermaksud membersihkan sisa-sisa pengaruh G-30 S PKI.
Penerapan dari kebijakan yang dibuat Pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan Islam. Beberapa kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam bidang pendidikan dan agama berdampak terhadap pendidikan Islam, baik dalam konteks kelembagaan maupun materi dan   kurikulumnya.   Dalam   penerapannya   harus   sesuai   engan   ketentuan   di   bawah   ini, antara lain:

## a. Madrasah
Semenjak   3   Januari   1946   Departemen  Agama   resmi   berdiri   dan   menjadi   bagian Kabinet Republik Indonesia, maka lembaga inilah yang secara intensi memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan   Islam   bertumpu   pada   aspirasi   umat   Islam   agar   pendidikan   agama   yang diajarkan   di   sekolah-sekolah,   di   samping   pada   pengembangan   madrasah   itu   sendiri. Bersamaan dengan itu eksistensi madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal semakin diperhatikan oleh pemerintah.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 12
Pada   awal   mulanya   madrasah   merupakan   hasil   pengembangan   dari   kurikulum pesantren   di   dalam   merespon   modernisasi   pendidikan   Islam.   madrasah-madrasah   itu semuanya adalah hasil usaha di luar kepemilikan baik negeri atau swasta, yang mendapat pengawasan dari Departemen Agama. Madrasah yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Agama menerima bantuan dari departemen itu dengan hitungan tiap-tiap murid   pada   madrasah   milik   perseorangan   menerima   Rp.   10,-   tiap   tahun,   sedangkan madrasah yang berada di naungan organisasi menerima untuk tiap-tiap murid Rp. 30,- tiap tahun. (sejak tahun 1966 bantuan berupa uang dari Departemen Agama ditiadakan). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah ketika itu terhadap madrasah dalam bentuk bantuan   subsidi   dana   pendidikan.   Selanjutnya,   madrasah-madrasah   yang   memenuhi persyaratan dengan ketentuan uang dibuat oleh Departemen P & K mendapat subsidi yang lebih besar, tidak lagi dari Departemen Agama.
Subsidi itu menjadi Rp. 7,50,- bagi tiap-tiap siswa tiap bulan. Syarat pokok yang harus ditaati oleh madrasah yang menghendaki subsidi dari Departemen P & K, ialah memberikan pengetahuan umum kepada para siswanya yang sesuai dengan isi rencana pelajaran SD negeri dan pelajaran agama porsi belajarnya diberi waktu kurang lebih 4 jam pelajaran   dalam   satu   minggu.   Bantuan   konsep   bantuan   dana   pendidikan   bagi penyelenggara   pendidikan   non-pemerintah   merupakan   indikator   kuat   bagi   keseriusan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya menyediakan sistem pendidikan yang baik, bermutu   dan   berdaya   saing.   Karena   dengan   subsidi   tersebut   beban   masyarakat   dan pengelola pendidikan akan lebih ringan sehingga untuk mewujudkan cita-cita pendidikan mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan akan segera tercapai oleh   pemerintah   kepada   madrasah   diharapkan   dapat   memotivasi   madrasah   dalam mengembangkan pendidikannya. Namun, peserta didik yang berhasrat untuk melanjutkan melanjutkan pelajarannya ke SLP harus menempuh ujian masuk SLP, yang diselenggarakan oleh Departemen P dan K.
Kemudian, berdasarkan ketetapan pemerintah, belajar pada madrasah yang telah diakui oleh Departemen Agama, dipandang telah melaksanakan kewajiban belajar. Suatu madrasah   diakui   oleh   Departemen   Agama,   apabila   dalam   kurun   waktu   7   hari   telah memberikan pelajaran sebanyak 6 jam perihal agama sebagai mata pembelajaran yang bersifat wajib. Sedangkan jika dilihat dari sisi waktu atau lama belajar di madrasah ketika itu, masih menurut I. Djumhur dan Drs. H. Danasaputra, bertingkat-tingkat. Yaitu tingkat pendidikan   yang   dilaksanakan   oleh   beberapa   kalangan   seperti   Sumatera   Thawalib, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Persis, NU dan Al-Jam’iyatul Washliyah : 1) Awaliyah, khusus memberikan pelajaran agama pada anak yang bersekolah di Sekolah Desa, lama belajar enam tahun. 2) Ibtidaiyah, lanjutan Awaliyah atau lanjutan Sekolah Desa yang telah menamatkan Qur’an, lama belajar 4 tahun. 3) Tsanawiyah, sama dengan MULO, lama belajar 3 tahun. 4) Sekolah Menengah Islam (SMI), sama dengan AMS, lama belajar 4 tahun.

## b. Madrasah Wajib Belajar (MWB)
Madrasah   Wajib   Belajar   (MWB)   pertama   kali   digaungkan   pada   tahun   pelajaran 1958/1959.   Selain   dari   untuk   melakukan   revolusi   perubahan   pendidikan   di   lembaga pendidikan Islam – madrasah dan pesantren – MWB memiliki tujuan dan fungsi antara lain :   1)   mampu   menerapkan   amanat   Undang-undang   Kewajiban   Belajar,   2)   Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa, untuk mencapai kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi. Sedangkan lama belajar di MWB ini adalah 8 tahun.
Untuk menunjang agar pendidikan agama yang didapatkan oleh oleh siswa, maka para pengajar melihat bahwa posisi mata pelajaran agama sangat penting, di samping itu peran   agama   mampu   meningkatkan   optimistis   kaum   muslim   dari   periode   awal kemerdekaan sampai periode kontemporer, atas latar belakang historis itulah terciptanya inisiatif dari para guru agama Islam modern. Sekolah untuk tenaga pengajar mulai dibuka pada   16   Mei   1948   dengan   pendirian   Sekolah   Guru   dan   Hakim   Islam   (SGHI)   di   Solo. Namun pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena terganggu oleh aksi militer Belanda II. Setelah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya pada 1949, upaya-upaya pembinaan dan pengembangan guru agama dapat dilanjutkan.
Departemen Agama kemudian memindahkan SGHI dari Solo ke Yogyakarta dan dibuka   kembali   pada   16   Januari   1950   dengan   ikatan   dinas.   SGHI   kemudian   dipecah menjadi SGAI (Sekolah Guru Agama Islam) dan SHAI (Sekolah Hakim Agama Islam). Pada 1951   SGAI   diubah   menjadi   PGA  (Pendidikan   Guru  Agama).   Pada   tahun   1953,  Arifin Tamyang   menambah   waktu   pendidikan   di   PGA  menjadi   6   tahun,   empat   tahun   PGA pertama dan dua tahun PGA Atas. Kondisi ini tentu merupakan buah dukungan politik yang diperoleh oleh Departemen Agama dari para tokoh Islam yang nota bene merupakan tokoh bangsa.
Pengembangan   sekolah   guru   di   lingkungan   Departemen   Agama   selanjutnya berlangsung cepat. Setelah mendirikan SGHAI di Yogyakarta pada 1950, Menteri Agama Kiai  Wahid  Hasyim  mengeluarkan SK   Menteri  Agama  No.  227/e/c-9,  15 Agustus  1951 menganjurkan pembukaan sekolah guru pada setiap keresidenan. Sejak itu sekolah guru berdiri di berbagai daerah. Pada 1951 SGHAI telah berdiri di lima kota yaitu : Yogyakarta, Bandung, Malang, Kotapraja, dan Bukittinggi. Sementara itu pada tahun yang bersamaan PGA juga telah berdiri di 21 kota seluruh Indonesia. Inilah bentuk konkrit dari upaya politik pendidikan Islam di awal kemerdekaan melalui Departemen Agama.

## c. Perguruan Tinggi Agama Islam
Menyangkut   politik   pendidikan   Islam   dalam   bidang   pendidikan   tinggi   dapat ditelusuri bahwa pendirian perguruan tinggi Islam pertama, menurut Mahmud Yunus, berdiri pada 9 Desember 1940 oleh Mahmud Yunus, melalui Islamic College, di Padang Sumatera Barat. Lembaga ini terdiri dari dua fakultas, yaitu fakultas syariat/ agama dan fakultas pendidikan bahasa Arab. Usaha umat Islam lebih giat lagi di dalam mewujudkan pendidikan tinggi Islam dengan bantuan pemerintah pendudukan Jepang.   Pada 8 Juli
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 14
1945, di saat peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, didirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Tidak hanya itu, pada tanggal 22 Maret 1948, Sekolah Tinggi Islam (STI) diubah menjadi Universitas Islam Indonesia dengan beberapa fakultas, yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan.
Menurut Mahmud Yunus, usaha umat Islam dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan Islam semakin kuat ditandai pada 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. Pada tahun itu juga, fakultas agama yang semula ada di Universitas Islam Indonesia diserahkan ke pemerintah, yakni Kementerian  Agama   yang   kemudian   dijadikan   Perguruan   Tinggi  Agama   Islam   Negeri (PTAIN) dengan PP. No. 34 Th. 1950 yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Universitas Islam Solo dan UII Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 1951 disatukan menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII yang sejak saat itu mempunyai cabang di kedua kota tersebut.
Itulah   beberapa   uraian   mengenai   pollitik   pendidikan   Islam   di   Indonesia   dalam konteks pendirian perguruan tinggi Islam. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa   usaha   umat   Islam   dalam   mewujudkan   sistem   pendidikan   nasional   yang mengakomodir   kepentingan   pendidikan   Islam   terus   berlanjut   karena   keberadaan Departemen Agama di dalam Pemerintahan Orde Lama. Sementara di sisi pemerintah keberadaan   Departemen   Agama   dapat   menjadi   kepanjangan   tangan   untuk   terus melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan nasional.

## d. Kurikulum PAI
Kebijakan Pemerintah Orde Lama dengan produknya tentang pendidikan semisal UU No 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran belum menyebut secara eksplisit adanya istilah kurikulum. Aplikasi kurikulum saat itu identik kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam hal penetapan pendidikan agama (Islam) dalam struktur kurikulum   hingga   lahirnya   kebijakan   terkait   PAI   di   tahun   1964,   yang   disebut   dengan Rencana Pendidikan, belum terlihat secara tegas. Hal ini dikarenakan pada kurikulum itu pelajaran   agama   masih   merupakan   sub/   bagian   dari   wardhana   (bidang   studi) perkembangan moral dan diintegrasikan antara mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan.  Artinya   memang   ketika   masa   orde   lama   belum   ditemukan   adanya kebijakan pendidikan bidang kurikulum yang menunjukkan adanya pemberlakuan secara khusus pendidikan agama Islam sebagai salah satu dari mata pelajaran. Tetapi walaupun demikian,   pembelajaran   agama   Islam   telah   berlangsung   di   tengah-tengah   masyarakat muslim.   Pondok   pesantren   dan   madrasah   (diniyah)   telah   memiliki   dan   melaksanakan pembelajaran agama Islam, sehingga dapat dipahami bahwa walaupun belum menjadi kebijakan pemerintah pendidikan Islam sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. 20

## 2) Pendidikan Islam Masa Orde Baru
20 Ibid., 150–160.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 15
Apabila  mencermati  keadaan pendidikan  di  Indonesia,  sebenarnya  telah  banyak dilakukan pembaharuan, dan tujuan dari perubahan-perubahan yang pada akhirnya untuk menjaga   produk   pendidikan   yang   lebih   relevan   dengan   kebutuhan   dunia   kerja   atau persyaratan bagi yang hendak melanjutkan pendidikan pada tingkat lebih tinggi. Tetapi sampai kini, pendidikan nasional masih terperangkap di dalam sistem kehidupan yang kooperatif,   sehingga   telah   terkungkung   di   dalam   paradigma-paradigma   yang   tunduk kepada kekuasaan otoriter dan memperbodoh rakyat belaka. 21
Hal ini pernah terjadi terutama pada era Orde Baru yang telah berjalan dalam kurun waktu   32   tahun.   Pada   masa   ini   pendidikan   Indonesia   dinilai   sangat   tidak   mampu memperdayakan masyarakat secara efektif, meskipun secara kuantitatif pada rezim ini mampu menujukkan prestasi yang dinilai cukup baik dalam bidang pendidikan, hal ini diprakarsai oleh banyaknya bangunan dan jumlah sekolah yang berdiri, nilai kuantitatif ini bersifat  banyak  sejumlah gedung sekolah yang  didirikan  oleh rezim ini. Ketika secara kuantitatif   ini   bahwa   pendidikan   mengalami   kemajuan   naas   justru   masyarakat   yang mampu menyerap sebagai sumberdaya tidak terlihat sama sekali. 22
Mengapa hal itu bisa terjadi, diketahui bahwa ketika pemerintahan ini telah berjalan selama   5   tahun,   secara   sistematik   telah   mempersiapkan   skenario   pemerintahan   yang memiliki visi dan misi yaitu melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai safety net pelestarian kekuasaan itu   melahirkan   kebijakan   yang   bersifat   straight   jacket   dan   inilah   kemudian   yang mengakibatkan adanya kesenjangan pendidikan pada era Orde Baru. Bila dicermati maka ada   4   tahapan   yang   dilakukan   oleh   Orde   Baru   dalam   memperpanjang   periode kekuasaannya, dan berikut diantaranya: Pertama, sistem yang kaku dan sentralistik artinya suatu sistem yang terperangkap dalam satu kekuasaan otoritas dengan memiliki ciri-ciri sentralisme   yaitu   birokrasi   yang   ketat,   dan   telah   mewarnai   penyelenggaraan   sistem pendidikan nasional. Kedua, sistem pendidikan nasional di dalam pelaksanannya telah dicemari oleh unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, sistem pendidikan tidak berorientasi   pada   pemberdayaan   masyarakat,   sehingga   tujuan   pendidikan   untuk mencerdaskan   rakyat   telah   sirna   dan   diganti   dengan   praktik-praktik   “memberatkan” rakyat   untuk   memperoleh   pendidikan   yang   berkualitas.   Keempat,   pada   kenyataannya “sistem pendidikan sekarang belum mengantisipasi masa depan dan msyarakat madani, artinya belum mampu menyiapkan output yang sesuai dengan permintaan pasar, kurang memiliki   kemampuan   bersaing   secara   kompetitif   dan   outputnya   hanya   sekedar mengandalkan   ijazah   resmi   dari   bidang   studi   tertentu   dari   suatu   pendidikan   dengan kemampuan yang sangat terbatas oleh alumninya. 23
21 Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 8.
22 Ibid.
23 Ibid., 9.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 16

## 3) Pendidikan Islam Era Reformasi
Pada   era   reformasi   baru   kemudian   pendidikan   nasional   ditekankan   untuk membangun   manusia   dan   masyrakat   madani   Indonesia   yang   mempunyai   identitas, berdasarkan budaya Indonesia. Maka dari itu pendidikan harus berdasar pada budaya, peradaban,   merdeka,   bertakwa,   moral,   dan   berakhlak,   berpengetahuan,   keterampilan, inovatif dan kompetitif, sehingga dapat berkarya secara pofesional dalam kehidupan global dalam masyarakat madani Indonesia. 24
Lembaga pendidikan Islam di Indonesia saat era ini didominasi oleh pesantren dan madrasah.   Sistem   yang   digunakan   di   pesantren   memiliki   karakteristik   tersendiri   jika dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya, yaitu:   memakai   sistem   tradisional.   Kehidupan   di   pesantren   menampakkan   semangat demokrasi. Para santri terbebas dari capaian-capaian simbolik, seperti mengejar gelar dan ijazah. Sistem pendidikan yang mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian hidup. 25
Jika ditelaah lagi, maka pendidikan pesantren yang merupakan pendidikan yang pola-polanya sudah diselenggarakan sejak sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum adanya format sekolah seperti yang digagas oleh Snouck Hurgronje yang kemudian sampai saat ini masih   digunakan   di   Indonesia,   maka   pesantren   membutuhkan   beberapa   sentuhan perubahan. Perubahan yang paling dibutuhkan dalam pendidikan di pesantren terutama meliputi :
a. Bidang personalia. Dalam hal ini maka dibutuhkan peningkatan mutu guru, sistem kepangkatan, manajerial kependidikan, dan lain sebagainya.
b. Fasilitas fisik, dalam hal ini maka sentuhan teknologi dibutuhkan dalam perbaikan mutu pesantren di masa yang akan datang.
c. Perencanaan   waktu.   Hal   ini   penting   dalam   mengatur   waktu   belajar,   perubahan jadwal pelajaran dan lain-lain. 26
Dalam hal persiapan lembaga pendidikan dalam menyongsong perubahan sosial, maka   salah   satunya   adalah   melakukan upgrading  dalam   hal   tenaga   pengajar.   Ada beberapa kompetensi yang harus diperhatikan ditingkatkan, diantaranya:
a. Kompetensi   pedagogik.   Kompetensi   ini   merupakan   kemampuan   yang   berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara   substansi,   kompetensi   ini   mencakup   kemampuan   pemahaman   terhadap siswa,   perencanaan   dan   pelaksanaan   pembelajaran,   evaluasi   hasil   belajar,   dan pengembangan siswa dalam berbagai potensinya.
b. Kompetensi pribadi, di mana guru adalah pusat perhatian siswa terhadap sosok pribadi yang ideal.
24 Ibid., 10.
25 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1994), 14–26.
26 Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritikan Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 56.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 17
c. Kepribadian professional.
d. Skill teknologi. Skill yang baik dalam penggunaan teknologi akan membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan guru juga akan lebih mudah untuk mengakses bahan pembelajaran untuk disampaikan pada murid. Dalam memasuki abad ke-21 atau milenium ke-3 keadaan dunia ditandai oleh berbagai perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ada beberapa   kategori   yang   mewarnai   kehidupan   di   masa   mendatang,   sebagaimana dikutip dari Mochtar Bukhari oleh Abudin Nata yaitu di antaranya :
1) Keinginan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi, dan kecenderungan untuk berpecah-belah dalam kehidupan politik.
2) Kegemaran kehidupan larutnya manusia dalam arus negatif globalisasi, seperti narkoba, masalah lingkungan serta masalah pertumbuhan penduduk.
3) Kehendak akan adanya perubahan secara radikal terhadap situasi dalam pasar tenaga kerja.
4) Kecondongan penggunaan teknologi tingkat tinggi. 27
5) Kecenderungan terhadap lahirnya gaya hidup baru yang mengandung ekses ekses   tertentu   seperti   pornografi,   penggunaan   senjata   api,   alat-alat microelectronic  untuk melakukan kejahatan dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dalam mempersiapkan perubahan sosial dan visi global di atas, maka harus melakukan demokratisasi pendidikan yang berupa:
a) Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
b) Melaksanakan konsep pendidikan untuk semua ( education for all) .
c) Mengerjakan   pemberdayaan   dan   pendayagunaan   berbagai   institusi kemasyarakatan.
d) Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri. 28
Pendapat   lain   mengatakan   bahwa   Era   Reformasi   dalam   istilah   lazim   yang digunakan   di   Indonesia   adalah   masa   pemerintahan   yang   dimulai   setelah   jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Sejalan dengan berbagai kebijakan yang ada, keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik daripada keadaan pendidikan pada masa pemerintahan Orde Baru. Keadaan pendidikan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
Pertama,   kebijakan   tentang   pemantapan   pendidikan   Islam   sebagai   bagian   dari   sistem pendidikan   nasional.   Upaya   ini   dilakukan   melalui   penyempurnaan   Undang-Undang Nomor   2   Tahun   1989   menjadi   Undang-Undang  Nomor   20   Tahun  2003   tentang   Sistem Pendidikan Nasional. Jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, hanya menyebutkkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, pada Undang-Undang
27 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 91– 97.
28 Ibid., 206.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 18
Nomor 20 Tahun 2003 pesantren, Ma’had Ali, Raudatul Athfal (taman kanak-kanak), dan majlis taklim telah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.
Kedua, kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam. Kebijakan ini terlaksana dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Demikian pula pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. 29
Ketiga, setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah yang disebut dengan program wajib belajar sembilan   tahun.   Program   wajib   belajar   ini   bukan   hanya   berlaku  bagi   anak-anak   yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sebagai tindak lanjut dari program wajib belajar ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut,   telah   diberikan   biaya   bantuan   operasional   sekolah   yang   selanjutnya   dikenal dengan istilah BOS.
Keempat, penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional (SBN) dan internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses pembelajaran, sarana prasarana, manejemen pengelolaan, evaluasi, dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.
Kelima, kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian   Pendidikan   Nasional   maupun   guru   yang   berada   di   bawah   Kementerian Agama. Hal ini merupakan program peningkatan mutu guru dan dosen sebagai tenaga profesional.   Untuk   mendukung   program   tersebut,   selain   pemerintah   mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, juga mengalokasikan anggaran biaya pendidikan sebesar 20% dari total APBN.
Keenam, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/ tahun 2004) dan kurikulum tingkat satuan (KTSP/tahun 2006). Kurikulum ini tidak hanya menuntut peserta didik menguasai pelajaran, melainkan juga dituntut untuk memiliki pengalaman dalam proses mendapatkan pengetahuan tersebut.
Ketujuh, pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru ( teachercentris) melalui kegiatan teaching, tetapi juga berpusat pada murid melalui kegiatan learning  (belajar) dan research (meneliti). Dengan pendekatan ini, metode yang digunakan   dalam   proses   pembelajaran   bukan   hanya   ceramah,   contoh,   dan  bimbingan, melainkan juga diskusi, seminar, pemecahan masalah, penugasan, dan penemuan.
29 Aisyah Nursyarief, “Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintas Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam),” Jurnal Lentera Pendidikan 17, no. 2 (Desember 2014): 266.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 19
Penerapan manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan ( to give good service and satisfaction for all customers). Dengan pandangan bahwa   pendidikan   adalah   sebuah   komoditas   yang   diperdagangkan,   agar   komoditas tersebut menarik minat, maka komoditas tersebut harus diproduksi dengan kualitas yang unggul. Untuk itu, seluruh komponen pendidikan harus dilakukan standarisasi. Standar tersebut harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang unggul, dilakukan perbaikan terus-menerus,   dan   dilakukan   pengembangan   sesuai   dengan   kebutuhan   masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi Standar Isi (kurikulum), Standar Mutu Pendidikan,   Standar   Proses   Pendidikan,   Standar   Pendidik   dan   tenaga   kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. 30
Sebagai   perbandingan,   lembaga   pendidikan   di   Mesir   dalam   menyongsong perubahan sosial melakukan banyak perubahan, diantaranya adalah dalam bidang materi dan kurikulum Dalam hal perbaikan kurikulum, maka jika ada ilmu atau pengetahuan baru   yang   muncul   dan   belum   pernah   diterapkan   di   Mesir,   maka   pemerintah   sebagai penanggung   jawab   utama   pendidikan   nasional   melakukan   kebijakan   untuk menerjemahkannya.   Di   antara   buku-buku   yang   diterjemahkan   di   era   kontemporer   ini antara lain yang mengenai filsafat, biografi, logika, geografi, politik dan antropologi.
Guna menghadapi perubahan sosial, maka lembaga pendidikan di Indonesia harus melakukan perbaikan dalam hal manajemen, di antaranya adalah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS. Dalam sutdi MBS tersebut, aspek yang menjadi perhatian amat penting ini di antaranya sebagai berikut: manajemen kurikulum dan   program   pengajaran,   tenaga   pendidikan,   kesiswaan,   keuangan   dan   pembiayaan, sarana dan prasarana pendidikan, hubungan sekolah dengan masyarakat.
Dalam   suatu   perubahan   tidak   terhindarkan   tantangan-tantangan   ( challenge), persoalan-persoalan,   dan   goncangan   akan   terus   berlangsung   sebelum   perubahan   itu berhasil. Ada beberapa fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat,   yaitu:   Fungsi   pendidikan   sebagai   perubahan   sosial,   Fungsi   memindahkan nilai-nilai budaya (trasformasi kebudayaan), Fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial.
Pesantren sebagai salah satu wujud lembaga pendidikan Islam diwajibkan berbenah untuk mengarungi arus perubahan sosial yang begitu cepat. Faktor utama dalam merubah semua   managemen,   maka   aspek   kepemimpinan,   dan   sumber   daya   manusia   perlu ditingkatkan   agar   dapat   menjelaskan   pentingnya   peran   kepemimpinan   lembaga pendidikan berfungsi efisien. 31 Ia mengatakan bahwa pimpinan pondok yang efektif adalah ketika   kiai   mengatur,   mengendalikan,   menggerakkan,   dan   menggiatkan   keseluruhan totalitas kehidupan pondok, baik ke luar atau ke dalam. Sebab nilai yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan para santri, guru, dan segenap warga pondok yang didasari oleh jiwa dan falsafah hidup pondok itulah yang mendidik. Bukan hanya pelajaran di kelas dan
30 Ibid., 267.
31 Syukri Zarkasyi, Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005), 198.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 20
ceramah-ceramah saja, melainkan seluruh totalitas kehidupan itulah yang mendidik. Dari sini tercipta lingkungan masyarakat belajar dan mental attitude akan tertanam. Pendidikan itu bukan hanya melalui pengajaran semata, melainkan lewat pengarahan, penugasan serta pembiasaan dengan kebiasaan yang baik dan dengan al-uswah al-hasanah. 32
Karakteristik pendidikan informal antara lain tidak terancang, tidak terorganisir, tujuan tidak dinyatakan secara eksplisit namun proses pendidikan tetap berjalan sesuai dengan   pola   budaya   dan   falsafah   hidup   yang   dianut   dalam   keluarga   maupun   dalam lingkungan   masyarakat   tempat   mereka   berada.   Pendidikan   informal   berbeda   dengan pendidikan formal dan nonformal dilihat dari aspek tujuan, isi, waktu penyelenggaraan, sistem   penyelenggaraan,   dan   sistem   pengawasannya.   Dari   sudut   tujuan,   pendidikan informal tidak secara eksplisit tujuan disampaikan kepada warga belajar namun tersirat bahwa   tujuan   pendidikan   memang   dicanangkan   secara   komprehensif   pada   saat   unit keluarga ingin membentuk norma keluarga.
Dari sudut isi ( content) atau materi bahan ajar, pendidikan informal mempunyai acuan normatif yang dikembangkan dari falsafah hidup keluarga yang umumnya berisi pola-pola budaya, nilai hidup yang ingin disampaikan kepada anak-anak mereka sebagai peserta didiknya. Di samping itu juga terdapat materi pembelajaran yang bersifat praktis sebagai bekal   hidup   setelah   dewasa.   Dari   sudut   waktu   penyelenggaraan,   pendidikan   informal sangat fleksibel dan tidak terikat oleh waktu.
Dari sudut sistem penyelenggaraan, pendidikan informal terlaksana tanpa sistem, karena komponen sistem tidak secara eksplisit dinyatakan dalam bentuk komponen sistem, misalnya seorang fasilitator dalam proses pembelajaran pendidikan informal tidak terdapat kualifikasi secara jelas sebagai seorang fasilitator. Sedangkan dari segi sistem pengawasan, pendidikan   informal   tidak   memiliki   lembaga   yang   bertanggung   jawab   atas terselenggaranya   proses   pendidikan   tersebut.   Pengawasan   pendidikan   dalam   keluarga sangat tergantung pada tingkat keketatan atau kedisiplinan dalam keluarga tersebut. 33

## Kesimpulan
Penyelenggaraan pendidikan Islam dari kemerdekaan hingga reformasi, memiliki ciri-ciri   khusus   yang   menunjukkan   adanya   naik   turun   dalam   mengaktualisasikan pengetahuan terhadap generasi penerus bangsa. Semisal lembaga pendidikan pesantren yang   telah   ada   jauh   sebelum   Indonesia   merdeka,   bahkan   pesantren   telah   lebih   dulu mengorbitkan   generasi   emasnya.   Ketika   kemerdekaan   sudah   ada   ditangan   maysrakat Indonesia, maka mimpi untuk lebih bisa berkiprah dalam dunia pengetahuan sangat besar daripada era sebelum kemerdekaan.
Selepas   masa   kolonialisme   di   Indonesia,   pendidikan   menjadi   prioritas   dalam menegakkan pengetahuan bagi anak-anak di masa mendatang, tak terkecuali pendidikan Islam.   Pada   periode   Orde   Lama   kebijakan   yang   dibuat   antara   lain:   tujuan   adanya pendidikan yang pertama harus dilakukan yakni mengusung semangat patriotisme, dan
32 Bambang Sucipto, “Lembaga Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial,” Jurnal Insania 8, no. 3 (Agustus 2011).
33 Ibid., 492–493.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 21
membuat kebijakan terkait pentingnya nilai-nilai agama dalam melaksanakan pendidikan tersebut.   Ketika   berganti   era,   kebijakan   lebih   bersifat   kuantitatif,   dan   tidak memperdayakan   masyarakat   sebagaimana   mestinya   visi   dan   misi   dari   pendidikan. Sedangkan memasuki era reformasi, terjadi keterbukaan terhadap segala macam bentuk budaya, agama, dan peyelenggaraan pendidikan Islam.
Dalam   perspektif   peneliti   bahwa   adanya   perubahan   dari   setiap   kebijakan   yang dibuat oleh masing-masing era, itu memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan di setiap lininya, tak terkecuali era modern. Maka dari itu, unsur pendidikan mulai beragam, dari yang awalnya pendidikan hanya diperuntukkan untuk kepentingan pengetahuan semata, namun   kini   pendidikan   juga   mampu   menjadi   komoditi   dalam   memperdayakan masyarakat   dan   memang   harus   berkembang   sesuai   zaman.   Hal   itu   dikarenakan pendidikan merupakan pola asuh yang terpenting, oleh karena itu pendidikan sekarang tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri, swasta atau pendidikan informal, melainkan juga ada pendidikan yang sifatnya lebih beragam. Semua itu dibutuhkan untuk menunjang literasi pendidikan dalam Islam yang juga mengalami pembaharuan dan perkembangan, sehingga   setiap   kebijakan   yang   dibuat   oleh   pemerintah   memiliki   signifikansi   dalam kehidupan masyarakat secara luas.

## Daftar Pustaka
Anam, S. Sekolah Dasar, Pergulatan Mengejar Ketertinggalan . Solo: Wijarti, tt.
Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII . Bandung: Mizan, 1998.
Dawam, Rahardjo. Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah . Jakarta: P3M, 1985.
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia . Jakarta: LP3ES, 1994.
Gunawan, Ari H. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan . Jakarta: Renika Cipta, 1995.
Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Ismail. “‘Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam).’” Jurnal Kabilah: Journal of Social Community 1, no. 1 (June 2016).
Jalal, Fasli, and Dedi Supriadi. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Onatomi Daerah . Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
Khozin. Jejak-Jejak Pendidikan Islam Di Indonesia: Rekonstruksi Sejarah Untuk Aksi . Malang: UMM Press, 2006.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 22
Madjid, Nurcholis. Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan . Jakarta: Paramadina, 2000.
Mustafa, and Abdullah. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 1998.
Nata, Abuddin. Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Nursyarief, Aisyah. “Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintas Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam).” Jurnal Lentera Pendidikan 17, no. 2 (Desember 2014).
Sanaky, Hujair AH. Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia . Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003.
Subhan, Arief. Lembaga Pendidikan Islam Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Sucipto, Bambang. “Lembaga Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial.” Jurnal Insania 8, no. 3 (Agustus 2011).
Yasmadi. Modernisasi Pesantren: Kritikan Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional . Jakarta: Ciputat Press, 2002.
Zarkasyi, Syukri. Gontor Dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren . Depok: Raja Grafindo Persada, 2005.
Zuhairini dkk. Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama . Jakarta, 1986.
Jurnal Thaqāfiyyāt, Vol 20, No. 1 (2021) DOI: https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101 | 23