## PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA STEWARDSHIPS DI
KABUPATEN MUARO JAMBI
oleh :
*) Asrini, S.E., M.SA. **) Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi e-mail: asrini.msa@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  atas  dasar  hasil  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah sehingga  laporan  keuangan  Pemerintah  Muaro  Jambi  belum  memenuhi  kriteria  sebagai persyaratan  kualitas  laporan  keuangan.  Fokus  penelitian  untuk  menjelaskan  pengendalian internal,  pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  lokal  dan  kinerja  penata  layanan  sebagai pemkab Muaro Jambi. Keterkaitan antara pengendalian internal dengan pelaksanaan sistem akuntansi  keuangan  lokal  Kabupaten  Muaro  Jambi,    oleh  sebagian  dan  sekaligus pengendalian  internal  dan  pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  lokal  terhadap  kinerja penata layanan yang dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian menggunakan explanatory  research  dengan  pendekatan  survei.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis jalur  dengan  skala  interval  pengukuran.  Uji  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  t dan  secara  simultan  menggunakan  uji  F  dengan  taraf  signifikansi  (α)  sebesar  0,05.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengendalian  internal  pertama,  pelaksanaan  sistem akuntansi keuangan  lokal,  kinerja  stewardships  sangat  baik;  Kedua,  ada  korelasi  antara pengendalian  internal  dengan  pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah;  Dengan demikian,  pengendalian  internal  sebagian  berpengaruh  terhadap  kinerja  sistem  akuntansi keuangan  secara  signifikan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  penatagunaan dan secara simultan pengendalian internal dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan lokal berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap signifikansi.
Kata  kunci:  pengendalian  internal,  pelaksanaan  sistem  akuntansi  keuangan  lokal,  kinerja stewardship

## 1. LATAR BELAKANG PENELITIAN
Penerapan  akuntabilitas  publik  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  bertujuan  untuk mengeliminir  penyimpangan-penyimpangan  dalam  penegelolaan  keuangan publik,  dan mendorong  pelaksana  tugas  menyajikan  data-data  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan peraturan serta memenuhi sistem  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (Halim, 2004 : 61). Penerapan  atas  sistem  akuntamsi  keungan  daerah  akan  berdampak  pada  pengelolaan keuangan  daerah  terkait  dengan  alokasi  anggaran  publik  tersebut  memiliki  akan  berperan penting  pada  kinerja stewardships,  kinerja  manajer  dan  organisasi  dalam  kepemerintahan (Tausikal,  2009:  26;  Hay,1997)  dengan  tingkat  akurasi  dan  akuntabilitas  manajemen keuangan  daerah  sangat  tergantung  dari  peran  pengawasan  internal  pada  APBD  yang
diperuntukan  untuk  kepentingan  masyarakat  umum.    Sesuai  dengan  pendapat  Suwardjono (2005: 14) bahwa peran nyata akuntansi bagi kehidupan sosial ekonomi jika informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara.
Secara spesifik Alamsyah, (1997:79) mengatakan bahwa pengawasan terhadap APBD untuk  menjamin  bahwa:  (1)  alokasi  anggaran  sesuai  dengan  prioritas  daerah  dan  diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif dan (3) menjaga agar Implementasi APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan keuangan daerah  yang transparan dan akuntabilitas dalam mengeliminir terjadinya kebocoran.
Sedangkan  Hay,  (1997)  menjabarkan  bahwa  secara  umum  tujuan  akuntansi  dan pelaporan  keuangan  bagi  pemerintah  untuk  di  gunakan  sebagai  sarana  informasi  yang:  (1) menyajikan  informasi  keuangan  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi, politik, dan sosial serta penampilan akuntabilitas dan stewardships; (2) menyajikan informasi yang  berguna  untuk  mengevaluasi  kinerja  manajer  dan  organisasi  dalam  kepemerintahan (Tausikal, 2009: 26).
Tidak  di  pungkiri  bahwa  masih  ada  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  memiliki kelemahan dalam menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan, dan ada kemungkinan terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dalam  mengimplementasikan anggaran  publik. Hasil pemeriksaan  di  tinjau  dari  Sistem  Pengendalian  Intern,  mengungkapkan  bahwa  masih ditemukan kelemahan pada Implementasi APBD yaitu sistem dan prosedur akuntansi belum diterapkan  pada  bagian  Keuangan  dan  masing-masing  SKPD.  ( www.bpk.go.id ). Dalam penelitian  Anita  Wulandari,(2001)  kemampuan  pengelolaan  keuangan  Pemda  Kota  masih dihadapkan  pada  kendala  rendahnya  kemampuan  keuangan  daerah,  yang  dilihat  dari rendahnya  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah.Padahal,  lapoaran  keuangan  atau  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  sangat  penting  bagi  masyarakat,  parawakil  rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak donasi, pers, investor, kreditor dan pihak-pihak lain  yang  berkepentingan  sebagai  dasar  untuk  perencanaan,  pengendalian,  dan  pengambilan keputusan. (Mahmudi, 2010 : 2).
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut:
1) Apakah  Terdapat  Hubungan  Antara  Pengawasan  Internal  Dan  Implementasi Implementasi  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Stewardships?
2) Apakah Pengawasan  Internal    berpengaruh  pada Implementasi  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah?
3) Apakah  Implementasi  Implementasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berpengaruh Terhadap Kinerja Stewardships?
4) Apakah Pengawasan Internal Berpengaruh Terhadap Kinerja Stewardships?
Tujuan  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  bukti empiris tentang:
1) Pengaruh Pengawasan  Internal  Terhadap  Implementasi  Implementasi  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kinerja Stewardships.
2) Pengaruh  Implementasi Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kinerja Stewardships
3) Pengawasan  Intern  Dan  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Secara Simultan  Berpengaruh Terhadap Kinerja Stewardships.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengawasan Internal
Pemahaman  terhadap  Pengawasan  internal  dalah  suatu  upaya  yang  sistematik untuk  menetapkan  kinerja  standar    pada  perencanaan  untuk  merancang  sistem  umpan balik  informasi,  untuk  membandingkan  kinerja  aktual  dengan standar  yang  telah ditentukan,  untuk  menetapkan  apakah  telah  terjadi  suatu  penyimpangan  tersebut,  serta untuk  mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua sumber  daya  perusahaan  atau  pemerintahan  telah  digunakan  seefektif  dan  seefisien mungkin  guna  mencapai  tujuan  perusahaan  atau  pemerintahan  (Winidyaningrum  dan Rahmawati, 2010).
Menurut Arifin Sabeni dan  Imam Gozali (1997:67) tentang pengawasan  Internal adalah  suatu  alat  pengawasan  dari  pimpinan  organisasi  yang  bersangkutan  untuk mengawasi  apakah  kegiatan-kegiatan  bawahannya  telah  sesuai  dengan  rencana  dan kebijakan  yang  telah  ditentukan. Dengan  demikian  secara  hakikat  bahwa  Pengawasan berfungsi  untuk  pencegahan  sedini  mungkin  akan  terjadinya  penyimpangan- pemyimpangan  dalam  perencanaan,  mengakolaksikan,  melaksanakan  dan  mengevaluasi sumberdaya publik. Sehingga kemungkinan kecil terjadi pemborosan, penyelewenangan,
hambatan,  kesalahan  dan  kegagalan  dalam  mencapai  tujuan  dan  Implementasi  tugas- tugas organisasi kepemerintahan.
Fungsi pengawasan intenal atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar Implementasi kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mewujudkan good governance , clean  government,  dan  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  yang efektif  dan  efisien,  transparan,  akuntabel,  serta  bersih  dan  bebas  dari  praktik-praktik korupsi,  kolusi  maupun  nepotisme.  Maka  pengawasan  pada  penyelenggaran pemerintahan  melalui  pengawasan  melekat,  pengawasan  masyarakat,  dan  pengawasan fungsional (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).
Pemahaman  tentang  pengawasan  fungsional  adalah  pengawasan  yang  dilakukan oleh  lembaga/aparat  pengawasan  yang  dibentuk  atau  ditunjuk  khusus  untuk melaksanakan  fungsi pengawasan  secara  independen  terhadap  obyek  yang  diawasi. Pengawasan  fungsional  dilakukan  oleh  lembaga/badan/unit  yang  mempunyai  tugas  dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin  agar  penyelenggaraan pemerintahan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengawasan  fungsional  bisa  dilakukan  dari  ekstern pemerintah  maupun  pengawas  intern  pemerintah.  Pengawasan  ekstern  pemerintah dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK), sedangkan  pengawasan  intern pemerintah  dilakukan  oleh  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008).
Salah  satu  pengawasan  internal  perlu  di  lakukan  pada  APBD.  Hal  tersebut  di ungkapkan  oleh  Mardiasmo,(2002:38)  pengawasan  terhadap  APBD  penting  dilakukan untuk  menjaga  dan  memastikan  bahwa  alokasi  anggaran  sesuai  dengan  prioritas  daerah dan  diajukan  untuk  kesejahteraan  masyarakat,  menjaga  agar  penggunaan  APBD ekonomis,  efisien  dan  efektif  dan  menjaga  agar  Implementasi  APBD  benar-benar  dapat dipertanggungjawabkan  atau  dengan  kata  lain  bahwa  anggaran  telah  dikelola  secara transparan  dan  akuntabel  untuk  meminimalkan  terjadinya  kebocoran  pada  setiap  tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Alamsyah, 1997:79).
Dalam  penelitian  ini  fokus  pada  fungsi  pengawasan  internal  yaitu  suatu  fungsi penilaian  yang  independen  dalam  suatu  organisasi  untuk  menguji  dan  mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan berkaitan dengan keuangan daerah.

## 2.2. Sistem Akuntansi Keuangan
Menurut  Eko  Hariyanto  (2007:10)  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  yaitu Serangkaian secara sistematik (siklus akuntansi) dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan  elemen  lain  untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak  analisis  transaksi  sampai dengan  pelaporan  keuangan  di  lingkungan  organisasi  pemerintah.  Aturan  dasar  sistem akuntansi  keuangan  sebagai  berikut  :  Identifikasi,  Pengklasifikasian,  Adanya  sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas, Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Pencatatan  dan  pelaporan  diperlukan  untuk  memenuhi  3  kebutuhan  yaitu:  legal, managerial dan stewardships (Mardiasmo,2002: 147-148).
Secara  ekspilisit  bahwa  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  merupakan  sistem terpadu  yang  menggabungkan  prosedur  manual  dan proses  computerisasi  dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas  seluruh  entitas  pemerintah  daerah  yang  sistematik  dan  penyajian  laporan keuangan yang handal untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian program publik.

## 2.3. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Definisi  implementasi  sistem  akuntasi  keuangan  pemerintah  daerah  dalam Mardiasmo, (2002: 12) menjelaskan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan  suatu  kondisi  yang menunjukkan  kemudahan  dan  kemanfaatan  sistem akuntansi  pemerintahan  sebagai  pedoman  pokok  dalam  penyusunan  dan  penyajian laporan keuangan pemerintah.
Fungsi  dalam  implemntasi  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  sangat diperlukan  untuk  menjamin  konsistensi  dalam  pelaporan  keuangan  dan  dapat  dijadikan pedoman  dalam  menyajikan  informasi  yang  diperlukan  berbagai  pihak  untuk  berbagai kepentingan  (general  purposes  financial  statements),  karena  sistem  akuntansi memberikan  landasan  tentang  prosedur,  teknik, dan  metode  yang  layak  untuk  merekam segala  peristiwa  penting  kegiatan  pemerintah.  Sehingga  implementasi  sistem  akuntansi pemerintahan tersebut dapat menjamin kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran  yang  jelas  dan  akuntable  dengan  melalui  proses  akuntansi  dalam  bentuk laporan  dari  semua  transaksi  pemerintah,  dan  untuk  menjamin  konsistensi  dalam pelaporan keuangan (Hendriksen, 2005:79).
Implementasi  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  suatu  aktivitas  yang mencakup: tahap perencanaan, tahap Implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termasuk didalamnya bagaimana penatausahaannya, tahap pertanggungjawaban dan  pengawasa,  dari  implementasi  pengelolaan  terdiri: planning  and  budget  setting keuangan daerah yang efektif (Abdul Rohman, 2009).

## 2.4. Pemahaman Teori stewardships
Sebagai  penggerak  proses  transaksi  publik  sistem  akuntansi  untuk  mengatasi komplesitas  dan  spesialisasi  perkembangan  pengolahan  keuangan  sektor  publik,  yang mengakibatkan principal semakin  sulit  untuk  melaksanakan  sendiri  fungsi-fungsi pengelolaan.  Akuntansi  organisasi  sektor  publik  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi bagi  hubungan  antara stewards dengan principals. Berbagai  keterbatasan,  pemilik sumber  daya  (capital  suppliers/principals)  mempercayakan  pengelolaan  sumber  daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap.
Teori stewardships dapat  diterapkan  pada  penelitian  akuntansi  organisasi  sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Latifah,  Lyna dan Arifin Sabeni. 2007). Beberapa pertimbangan penggunaan stewardships theory dalam penelitian ini,  sebagai  pandangan  bahwa  manajemen  sebagai stewards (pelayan/penerima amanah/pengelolah). Stewardships  theory memandang  bahwa  manajemen  organisasi sebagai “stewards/ penatalayanan ” ,    akan  bertindak  dengan  penuh  kesadaran,  arif  dan bijaksana bagi kepentingan organisasi.
Selain itu  teori Stewardships mengacu atas  asumsi  filosofis  mengenai  sifat manusia  yakni  manusia  pada  hakekatnya  dapat  dipercaya,  mampu  bertindak  dengan penuh  tangung  jawab,  memiliki  integritas  dan  kejujuran  terhadap  pihak  lain.  Eksistensi Pemerintah  Daerah  sebagai  suatu  lembaga  yang  dapat  dipercaya  untuk  bertindak  sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, dan efisien, akuntable, serta dapat dipertanggungjawabkan.Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut  maka stewards (manajemen dan auditor internal) menggunakan semua  kemampuan  dan  keahliannya  untuk    mengefektifkan  pengendalian  internal sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

## 2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Sebagai  rujukan  dalam  pengembangan  model  konseptual  penelitian  ini, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan antara lain:
Anita  Wulandari,(2001)  fokus  penelitia  tentang  Kemampuan  Keuangan  Daerah Kota Jambi dalam Implementasi Otonomi Daerah. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa dalam  Implementasi  otonomi  daerah,  Kota  Jambi  dihadapkan  pada  kendala  rendahnya kemampuan  keuangan  daerah,  yang  dilihat  dari  rendahnya  kontribusi  Pendapatan  Asli Daerah.
Hasil  empiris  Abdul  Rohman  (2009),  tentang  Pengaruh  Implementasi  Sistem Akuntansi,  Pengelolaan    Keuangan      Daerah  terhadap  Fungsi  Pengawasan  intern  dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah). Dengan menggunakan analisis  jalur  (path  analysis),  menunjukkan  bahwa  implementasi  sistem  akuntansi  dan pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  mempengaruhi  dan  memperlancar  Implementasi fungsi  pengawasan  intern  pada  Pemerintah  daerah  di  Jawa  Tengah.  Selain  itu implementasi  sistem  akuntansi  pemerintahan,  implementasi  pengelolaan  keuangan daerah, dan fungsi pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah daerah.

## 3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  hubungan  antara  pengawasan internal  dan  implementasi  sistem  keuangan  daerah  terhadap  kinerja stewardshipss,  maka model kerangka konseptual penelitian ini diilustrasikan pada gambar 3.1 di bawah ini:

## 4. METODE PENELITIAN

## 4.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian survey.  Penelitian  ini  merupakan field research,  karena  dilakukan  dalam  lingkungan  alami  yang  sesungguhnya.  Dengan demikian,  penelitian  ini  menggambarkan  hubungan  kausal  antara  sistem  pengelolaan keuangan  daerah  dan  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kinerja stewardships di Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi.

## 4.2. Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  Pegawai  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten  Kabupaten  Muaro  Jambi Kota Jambi. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan keuangannya dan aset daerah.

## 4.3  Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  primer.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  individu,  kelompok-kelompok  tertentu,  dan  juga responden yang telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti yang memilik data spesifik dari  waktu  ke  waktu  (Sugiyono,  2006:29).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  survei, dan pengumpulan  data  primer  dengan kuestioner  yang  dibuat  secara  berstruktur  yang mana  responden  dibatasi  dalam  memberikan  jawaban  pada  alternatif  jawaban  tertentu saja.  Penyebaran  kuestioner  terhadap  responden  dilakukan  setelah  terlebih  dahulu mendapat  rekomendasi  dari  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (DPPKAD)  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  pengambilan  kembali  kuesioner  disesuaikan dengan waktu yang telah disepakati dengan DPPKAD Kabupaten Muaro Jambi.

## 4.4 Definisi Operasional dan Pengukurannya
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  variabel  yaitu  variabel  dependen  dan  variabel independen.
1. Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen  (Nur  Indriantoro,  dan  Bambang  Supomo,  2002;  63).  Variabel  dependen dalam penelitian ini yaitu fungsi pengawasan keuangan daerah.
2. Variabel  independen  adalah  tipe  variabel  yang  menjelaskan  atau  mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain:
a.  Pengawasan Internal Pengelolaan Keuangan Daerah
Sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  suatu  aktivitas  yang mencakup:  tahap  perencanaan,  tahap  penyusunan  dan  penetapan  APBD,  tahap Implementasi  APBD  termasuk  di  dalamnya  bagaimana  penatausahaannya,  tahap pertanggungjawaban, dan pengawasan.
b.  Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  merupakan  suatu  kondisi yang  menunjukkan  kemudahan  dan  kemanfaatan  sistem  akuntansi  pemerintahan sebagai  pedoman  pokok  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan pemerintah. Kedua variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen pengukuran dalam bentuk kuestioner (Fachruzaman. 2010), setiap item diberi skor 1 sampai 5, yaitu : skala 5 sangat setuju, skala 4 setuju, skala 3 ragu-ragu, skala 2 tidak setuju dan skala 1 sangat tidak setuju.
c.  Kinerja Stewardshipss
Kinerja  Pemerintah  Daerah  berarti  bagaimana  atau  sejauh  mana  Pemerintah Daerah  menyelenggarakan urusan atau  tugas-tugas  publik  oleh  PEMDA. Pemerintah Daerah bertindak sebagai stewards, sedangkan kinerja berasal dari kata performance yang  artinya manner  of  functioning,  artinya  sejauh  mana/bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan/atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja Pemerintah Daerah.

## 5. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian menyatakan Suatu instrumen penelitian dikatakan baik jika dapat memenuhi  tiga  persyaratan  utama  yaitu:  Valid,  sahih,  atau  absah;  Reliable  atau  andal;  dan Praktis (Cooper, Schindler :2005). Agar instrumen tersebut mampu menjadi alat pengumpul data yang andal dan konsisten. Program statistik yang digunakan adalah SPSS For Windows dan Microsoft exel.
5.1 Pengujian Instrumen
1. Uji  Validitas
Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkap sesuatu yang  menjadi  sasaran  pokok  pengukuran  yang  dilakukan  dengan  instrumen  tersebut. Kuestioner  sebagai  instrumen  penelitian  harus  bisa  mengukur  apa  yang  ingin  diukur,
sehingga  harus  teruji  validitasnya.  Analisa confirmatoy  factor dilakukan  dengan  cara mengkorelasikan skor-skor faktor dengan skor total setelah terlebih dahulu mengetahui kekhususan tiap faktor.

## 2. Uji  Reliabilitas
Kuestioner  sebagai  instrumen  dalam  penelitian  ini  berbentuk  angket  yang  dijawab dengan  “sangat  tidak  setuju,  tidak  setuju,  netral,  setuju,  sangat  setuju.  Peneliti menggunakan  metode internal  consistency dengan  teknik  alpha  atau  sering  disebut cronbach’s al pha.

## 5.2 Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  nilai  yang  diperoleh  dari  perhitungan terhadap  tanggapan  responden  mengenai  Pengawasan  Internal  pada  Dinas  Kab  Muaro Jambi  adalah sebesar 586. Hal ini menunjukkan ke dalam interval berkategori baik, yang berarti  bahwa  tanggapan  responden  mengenai  Pengawasan  Internal  dari  13  pertanyaan mendapat  respon  baik  sebanyak  11  pertanyaan  (87,56%),  pemaknaannya  bahwa pengawasan  Internal  yang dilakukan  atasan langsung terhadap bawahan telah dilakukan dengan baik pada Dinas Kab Muaro Jambi. Hal tersebut menunjukkan Dinas Kab Muaro Jambi  menuju peningkatan dalam melakukan Pengawasan Internal yang lebih baik lagi. Adapun  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  nilai  yang  diperoleh  dari  perhitungan terhadap  tanggapan  responden  mengenai  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  pada  Dinas  Kab  Muaro  Jambi    adalah  sebesar  598,  dengan  tingkat  respon kategori  baik  sebesar  90,21%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah dilaksanakan dengan baik pada Dinas yang berada di Dinas  Kab  Muaro  Jambi.  Pemahaman  bahwa  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah merupakan  faktor  penting  dalam  reformasi  keuangan  daerah  menuju  akuntabilitas  dan efisiensi.  Selanjutnya,  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  tanggapan  responden  atas Kinerja  Pemerintah  Daerah  bertindak  sebagai stewardships yang  berada  di  Kabupaten Muaro  Jambi  adalah  sebesar  479,  artinya  77,78%  dari  item  pertanyaan  mampu menjelaskan  Kinerja stewardships Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  kinerja stewardships tersebut dapat dinyatakan kategori baik.
Untuk  mengetahui  hubungan  antara  Pengawasan  Internal  dan  Implementasi Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  pada  Dinas  yang  berada  di  Kab  Muaro  Jambi, pengujian  statistik  koefisien  korelasi,  membuktikan  bahwa  koefisien  korelasi  hubungan
variabel Pengawasan Internal dengan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah  sebesar  0,896  atau  89,6%,  artinya  terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat  antara variabel  Pengawasan  Intern  dengan  dengan  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah.
Dari  pengujian  hipotesa menggunakan  uji  t.  Nilai  t  menunjukkan  pengujian  variabel independen  secara  individu  yang  dilakukan  untuk  melihat  apakah  variabel  independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lainnya tetap atau konstan.
Uji F menunjukkan pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan serentak yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen adalah  signifikan  atau  tidak  signifikan  (Ghozali,  2008:  88).  Uji  F  digunakan  untuk mengetahui fit model. Apabila Fhitung > Ftabel atau ρ value < 0,05, maka model regresi tepat (fit),  artinya  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  implementasi  sistem  akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah, dan sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel atau ρ value ≥ 0,05 maka model regresi kurang tepat atau tidak fit.
Hasil pengujian secara parsial antara Pengawasan Internal dengan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai stewardships, di perhitungkan dengan kriteria penolakan Ho, jika t hitung > t tabel .
Diperoleh  t hitung sebesar  5,542  kemudian  t hitung ini  dibandingkan  dengan  t tabel, diperoleh  t tabel 2,262,  Sehingga  t hitung (5,542)  >  t tabel (2,262)  dan  diperoleh  signifikansi  sebesar  0,001.
Koefisien jalur tersebut  memiliki makna bahwa  hipotesis Ho ditolak dan hipotesis alternatif diterima.  Dengan  diterimanya  hipotesis  alternatif  (Ha)  menunjukkan  bahwa  pada  tingkat keyakinan  95%  Pengawasan  Intern  (X 1 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja stewardships (Y).
Sedangkan  hasil  pengujian  secara  parsial  antara  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  dengan  Kinerja stewardships.  Dengan  kriteria  penolakan  Ho,  jika  t hitung >  t tabel , diperoleh  t hitung sebesar  3,393  kemudian  t hitung ini  dibandingkan  dengan  t tabel ,  diperoleh  t tabel 2,262,  Sehingga  t hitung (3,393)  >  t tabel (2,262)  dan  diperoleh  signifikansi  sebesar  0,009.
Koefisien jalur tersebut  memiliki makna bahwa  hipotesis Ho ditolak dan hipotesis alternatif diterima.  Dengan  diterimanya  hipotesis  alternatif  (Ha)  menunjukkan  bahwa pada  tingkat keyakinan  95%  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  signifikan terhadap Kinerja Stewardshipss.
Selanjutnya  untuk  menjelaskan  interaksi  anteseden  penelitian,  di  gunkan  Uji  F menunjukkan bahwa pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan serentak bertujuan  untuk  melihat  signifikansi  atau  tidak  signifikannya  variabel  independen mempengaruhi  variabel  dependen  (Ghozali,  2008:  88).  Selain  itu  Uji  F  digunakan  untuk mengetahui fit model. Apabila Fhitung > Ftabel at au ρ value < 0,05, maka model regresi tepat (fit),  artinya  Pengawasan  internal  dan  implementasi  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh terhadap kinerja Stewardshipss , dan sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel atau ρ value ≥ 0,05 maka model regresi kura ng tepat atau tidak fit.
Hasil  empiris  ini,  menunjukkan  bahwa  pengaruh  secara  simultan  dimana  (ρ 2 yx 1 x 2 ) yaitu  sebesar  0,962,  dengan  nilai  signifikansi  0,000  dimana  nilai  0,000  <  0,05.  Dengan menggunakan uji F, Fhitung diperoleh 291,600 sedangkan F tabel 4,96. Hal ini berarti F hitung > F tabel. Dengan  demikian  maka  kesimpulannya  adalah  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya bahwa  variabel  Pengawasan  Internal  dan  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja stewardsips di Kab Muaro Jambi.
Secara  lengkap  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  antara  variabel  Pengawasan Internal dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja stewardships dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Dari hasil analisis berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa koefisien jalur untuk Pengawasan  Internal  terhadap  Kinerja stewardships adalah  sebesar  0,602,  sedangkan koefisien  jalur  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja stewardships adalah  sebesar  0,360.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  pengaruh  secara langsung  variabel  Pengawasan  Internal  terhadap  Kinerja stewardships adalah  sebesar  0,372 atau  sebesar  37,2%,  sedangkan  pengaruh  tidak  langsung  Pengawasan  Internal  terhadap
Kinerja stewardships melalui  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  sebesar 0,219 atau 21,9%.  Kemudian Pengaruh langsung  Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  terhadap  Kinerja stewardships sebesar  0,141  atau  sebesar  14,1%.  Sedangkan pengaruh tidak langsung Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja stewardships melalui Pengawasan  Internal adalah sebesar 0,219 atau 21,9%. Total pengaruh simultan  dari  Pengawasan  Internal,  Implementasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah terhadap Kinerja stewardships sebesar  0,962  atau  96,2%  model  penelitian  mampu menjelaskan hubungan antar variabel.
Sedangkan  faktor  residu  atau  faktor  lain  yang  mempengaruhi  Kinerja stewardships yang tidak masuk dalam variabel penelitian adalah sebesar 0,038 atau sebesar 3,8%. Pengaruh tersebut  merupakan  hal  yang  memberikan  makna  selain  Pengawasan  Internal  dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih ada variabel penting lain yang dapat menjelaskan kinerja stewardships

## 6. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Kabupaten Muaro  Jambi sudah  melaksanakan  Pengawasan  Internal,  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah  diterapkan  dengan  baik.  Sehingga  berefek  secara  langsung  dan  tidak  langsung  pada kinerja stewardship.
Jika  di  lihat  dari  hasil  pengujian  hipotesis  Pengawasan  Internal  dan  Implementasi Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  mempunyai  hubungan  yang  sangat  kuat  artinya Pengawasan  Internal  yang  dilaksanakan  efektif  dan  akuntable.  Pengawasan  internal  di Kabupaten  Muaro  Jambi  telah  mampu  menjalankan  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, sehingga  kemungkinan  kecil  akan  terjadi  kebocoran  dan  ketidakefisienan  anggaran  publik. Sehingga sistem akuntansi keuangan daerah dapat mendukungan kinerja stewardships.

## Saran

## 1. Bagi Dinas dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
a. Diharapkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten  Muaro  Jambi dapat  melaksanakan  pengawasan  internal,  dan  implementasi
sistem akuntansi keuangan daerah lebih baik dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah di tetapkan.
b.  Kedepannya  diharapakan  setiap  dinas  di  kota  Jambi  atau  khususnya  Kab  Muaro  Jambi mengimplementasi  sistem  akuntansi  daerah  untuk  mengefektifkan  aktivitas,  dan mencegah  terjadinya  penyelewengan  anggaran. Karena  ada  jaminan  bahwa  seluruh kegiatan  pemerintah  memiliki  rekam  jejak  dengan  baik  dengan  ukuran-ukuran  yang jelas  dan  akuntable  dengan  melalui  proses  akuntansi  dalam  bentuk  laporan  dari  semua transaksi pemerintah, dan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian  yang  akan  datang,  lebih  fokus  membahas  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, dengan  mempertimbngkan  variabel  yang  dapat  menjelaskan  perilaku stewardships, sumberdaya  manusia,  maupun  Sistem  Perencanaan  dan  Pengendalian,  Anggaran  Kinerja, pengaliokasi anggaran, dan variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
Alamsyah.  1997. Mekanisme  Pengawasan  APBD  di  Kabupaten  Sleman, Tesis  Magister Akuntansi Publi. Univ. Gadjah Mada, Jogjakarta.
Anita Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi

## Publik Vol.5 No.2 November
Arifin  Sabeni,  dan  Imam  Gozali.1995. Pokok-pokok  Akuntansi  Pemerintahan.  Edisi  4. Yogyakarta. BPFE
Cooper, Donald R., Pamela S., Schindler. 2005. Business Research Methode. 7th Edition , Mc Graw- Hill International Edition, Boston.
Eko  Harianto.  2005. Peranan  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam  Mewujudkan  Good Governance. Pada  Regional  Accounting  Seminar  di  Universitas  Siliwangi.  Tidak dipublikasikan
Fachruzaman.  2010.  Implementasi  Sistem  Pengukuran  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) di Kota
Bengkulu. Simpsium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto
Ghozali,  Imam.  2006. Analisis  Multivariate  dengan  Menggunakan  Program  SPSS. Semarang: BPFE UNDIP.
Hay, Leon E., 1997. Accounting for Governmental And Non-profit Entities, 9th Ed., Boston : Richard D. Irwin Inc..
Hendriksen,  Eldon  S.,  2005,  Teori  Akuntansi,  Terjemahan  oleh  Marianus  Sinaga,  Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga.
Latifah, Lyna dan Arifin Sabeni. 2007. Faktor Keperilakuan Organisasi Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. SNA X. UNDIP Semarang.
Mahmudi, 2010. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah, edisi kedua. Yogyakarta:
UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:ANDI.

## Novi  Andiani,  2012. Pengaruh  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan Implementasi
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Di Kabupaten Boyolali)
Nur  Indriantoro  dan  Bambang  Supomo.  2002. Metodologi  Penelitian  Bisnis.  Yogyakarta: BPFE.
Rohman,  Abdul.  2007.  Pengaruh  Peran  Manajerial  Pengelola  Keuangan  dan  Fungsi Pemeriksaan  Intern  terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Survei  pada  Pemda  Kota, Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal MAKSI, Vol. 7, no. 2: 206-220. Agustus.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
Susmanto,  Bintang.  2008.  Pengawasan  Intern  pada  Kementerian  Koordinator  Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Suwardjono.  2005. Teori  Akuntansi  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan.  Edisi  Ketiga. Yogyakarta: BPFE
Tuasikal,  Askam.  2009. Pengaruh  Pengawasan,  Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. Juni. Hlm. 66-88.
Wilkinson, et al. 2000. Accounting information systems:Essential concepts and applications (4the,). NewYork:John Wiley and sons. Inc.
Winidyaningrum  dan  Rahmawati,  2010. Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Informasi Teknologi  Pemanfaatan  Kehandalan  Dan  Ketepatan  Waktu  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Internal Akuntansi.