Vol. 4 – No.2, year (2020), page 189 -204
| ISSN 2548-8201 (Print) | 2580-0469) (Online) |
Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di SDN No. 39 Cakke
Baharuddin 1 , Saidang 2
1,2 Pendidikan Nonformal, Universitas Muhammadiyah Enrekang, Indonesia
* Corresponding Author. E-mail: 1 baharuddin@ummaspul.ac.id, 2 saidangsaid03@gmail.com
Receive: 12/10/2020 Accepted: 19/10/2020 Published: 28/10/2020

## Abstrak
Pendidikan inklusif adalah jenis pendidikan yang menganut falsafah pemerataan, keadilan dan non  diskriminatif  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan.  Pendidikan  inklusif  hadir  untuk membuka  akses  pendidikan  yang  seluas-luasnya  kepada  seluruh  warga  negara  Indonesia khususnya  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  yang  masih  status  usia  sekolah.  Diantara sekolah yang menjadi sekolah penyelenggaran pendidikan inklusif adalah SDN No. 39 Cakke yang menjadi sekolah percontohan implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten  Enrekang. Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  proses  implementasi  kebijakan  pendidikan inklusif  di  SDN  No.  39  Cakke,  mulai  dari  reformulasi,  sosialisasi  hingga  implementasi. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  fenomenologis.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara,  observasi  mendalam,  dan  studi  dokumentasi.  Temuan penelitian  adalah  reformulasi  kebijakan  pendidikan  inklusif  dilakukan  dengan  berpedoman pada  peraturan  yang  berlaku  secara  nasional  dan  juga  Peraturan  Daerah.  Selanjutnya  dalam proses  sosialisasi,  dilakukan  dengan  melibatkan  semua  stakeholders.  Sedangkan  proses implementasi  pendidikan  inklusif  dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek  (1)  kesiapan sekolah,  (2)  manajemen  sesiswaan,  (3)  manajemen  kurikulum,  (4)  manajemen  tenaga pendidik, (5) manajemen sarana dan prasarana, dan (6) manajemen hubungan masyarakat.
Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan

## Pendahuluan
Lahirnya pendidikan inklusif didorong oleh adanya  kesadaran  bahwa  semua  anak berhak  atas  pendidikan  yang  layak  tanpa memandang  sisi  kelemahan  seseorang, menghapuskan  diskriminatif  pada  anak- anak  yang  memiliki  keterbatasan,  serta membuka  layanan  pendidikan  yang  seluas- luasnya  kepada  untuk  mengoptimalkan potensi  diri  yang  dimilikinya  (Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  70 Tahun  2009;  O`Neil,  1997;  Ainscow, 2005).  Pendidikan  inklusif  adalah  jenis pendidikan yang menganut falsafah
pemerataan, keadilan dan non diskriminatif untuk mendapatkan layanan pendidikan.
Fenomena  anak  berkebutuhan  khusus (ABK) di Indonesia menjadi hal yang urgen untuk  mendapatkan  perhatian  serius  sebab fenomena  ABK  ini  terus  mengalami peningkatan  kuantitas  dari  tahun  ke  tahun sementara  lembaga  pendidikan  yang  bisa menampung mereka masih terbilang terbatas.  M  penunjang  serta  belum  adanya aturan  kebijakan  yang  kongkrit  bagi  karir Guru Pembimbing Khusus.
Metode
enyadari hal tersebut, pemerintah menggalakkan  gerakan  nasional  peduli ABK  melalui  penyelenggaraan  pendidikan inklusif  di  sekolah-sekolah  reguler.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  membuka  ruang  yang seluas-luasnya kepada ABK untuk mengakses pendididkan secara memadai.
Mencermati
akan pentingnya mengembangkan pendidikan inklusif dalam rangka  membuka  akses  pendidikan  yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia khususnya Anak Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  yang  masih status  usia  sekolah,  maka  Kabupaten Enrekang  sebagai  salah  satu  kabupaten  di Provinsi Sulawesi Selatan turut berpartisipasi  merintis  pendidikan  inklusif sebagai bentuk kepedulian terhadap ABK.
Diantara  sekolah  yang  menjadi  sekolah penyelenggaran  pendidikan  inklusif  di Kabupaten  Enrekang  adalah  SDN  No.  39 Cakke.  Menurut  Salma  selaku  Kepala Sekolah,  SDN  No.  39  Cakke  adalah sekolah binaan yang mendapatkan langsung pendampingan dari
Helen
Keller International (HKI) sejak kebijakan
pendidikan  inklusif  dimulai  di  Kabupaten Enrekang. Meskipun demikian sebagaimana suatu program rintisan, pendidikan inklusif di Kabupaten Enrekang dalam  perjalanannya  menghadapi  beragam kendala  dalam  aspek  implementasinya. Beberapa  yang terdeteksi berdasarkan  hasil
studi  pendahuluan  di  lapangan  dengan pihak  terkait  antara  lain;  minimnya  sarana dan  prasarana  yang  aksesibel  bagi  ABK, keterbatasan  jumlah  dan  kompetensi  guru reguler, minimnya sarana dan prasarana Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kualitatif  fenomenologis. Fenomenologis dipilih karena sesuai dengan  tujuan  penelitian  yakni  untuk memeriksa  secara  rinci  fenomena  sosial yang  terjadi  secara  nyata  dan  apa  adanya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara,  observasi  mendalam, dan  studi  dokumentasi.  Sedangkan  teknik analisis dilakukan secara bertahap, yaitu: a. paparan  data,  reduksi  data,  penyajian  data, verifikasi data,  dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
a. Reformulasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke
Perumusan  sebuah  kebijakan  pendidikan berproses  melalui  tahapan-tahapan  yang panjang,  mulai  dari  formulasi,  legitimas, komunikasi  dan  sosialisasi,  implementasi, monitoring  hingga  evaluasi  kebijakan pendidikan.  Pembahasan  dalam  perumusan kebijakan  pendidikan  meliputi;  lingkungan kebijakan pendidikan, aktor-aktor perumusan  kebijakan  pendidikan,  masalah dan agenda kebijakan pendidikan, formulasi kebijakan pendidikan dan
problema-problemanya.  Aktifitas  sekitar formulasi  tersebut  merupakan  upaya  dan interaksi  peranan  antar  peserta  perumusan kebijakan  pendidikan  baik  formal  maupun non formal.
Agar rumusan kebijakan, termasuk kebijakan  pendidikan  yang  baik,  haruslah memenuhi  kriteria; Pertama, rumusan kebijakan  pendidikan  tidak  mendiktekan keputusan spesifik atau hanya  menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusan kebijakan  pendidikan  dapat  dipergunakan dalam  menghadapi  masalah  atau  situasi yang  timbul  secara  berulang.  Hal  ini berarti,  bahwa  waktu,  biaya  dan  tenaga yang  telah  banyak  dikeluarkan  tidak sekedar  dipergunakan  untuk  memecahkan satu  masalah  atau  satu  situasi  saja  (Imron, 1996).
Dalam  fase  formulasi  kebijakan  publik, realitas  politik  yang  melingkupi  proses pembuatan  kebijakan  publik  tidak  boleh dilepaskan dari  fokus kajiannya, sebab bila melepaskan  kenyataan  politik  dari  proses pembuatan  kebijakan  publik,  maka  jelas kebijakan  publik  yang  dihasilkan  itu  akan miskin  aspek  lapangannya,  yang  dalam  hal ini berkenaan dengan kebijakan pendidikan inklusif  (Fowler,  2009).  Sebuah  produk kebijakan  publik  yang  miskin  aspek lapangannya  itu  jelas  akan  menemui banyak  persoalan  pada  tahap  penerapan berikutnya.
Terkait  reformulasi  kebijakan  pendidikan inklusif  di  SDN  No.  39  Cakke,  Salma selaku  Kepala  Sekolah  mengatakan  bahwa pihak  sekolah  mengacu  pada  kebijakan yang telah  berlaku secara  nasional  maupun yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Enrekang.
Perumusan  kebijakan  pendidikan  inklusif di  SDN  No.  39  Cakke  pada  intinya mengikuti  kebijakan  dari  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemdikbud) dan  Pemerintah  Kabupaten  Enrekang. Sehingga  untuk  tingkat  sekolah,  kami
tinggal  melaksanakan  apa  yang  sudah menjadi ketentuan dalam Peraturan Menteri  pendidikan  dan Kebudayaan maupun Peraturan Daerah.
Sementara  itu  menurut  Drs.  Hamzah Mundi, MM selaku Ketua Seksi Monitoring  dan  Evaluasi  Tim  Manajemen Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan  Khusus,  Kabupaten  Enrekang terkait  reformulasi  kebijakan  pendidikan inklusif  di  SDN  No.  39  Cakke  mengacu pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  secara  nasional  dan  juga  peraturan daerah.
Menurut Salma, untuk merumuskan Kembali (reformulasi) kebijakan pendidikan inklusif di lingkup SDN No. 39 Cakke,  langkah  awal  yang  dilakukan adalah  membangun  komunikasi  dengan stakeholder terkait.
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan bahwa  reformulasi  kebijakan  pendidikan inklusif  pada  tingkat  sekolah  di  SDN  No. 39  Cakke  dilakukan  dengan  berpedoman pada  kebijakan  nasional  yang  termaktub dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah,  maupun  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Selain  itu, SDN  No.  39  Cakke  juga  berpedoman  pada Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  dan Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang.
Secara  operasional,  SDN  No.  39  Cakke membentuk  tim  pengembang  yang  terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru Pendamping Khusus. Tim pengembang tersebut kemudian  bertugas  untuk  menjabarkan secara spesifik tentang implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah.
Dalam proses perumusan kebijakan pendidikan perlu adanya kehati-hatian lebih dari  para  pembuat  kebijakan  ketika  akan melakukan  formulasi  kebijakan.  Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan  bahwa  formulasi  kebijakan yang  baik  itu  adalah  sebuah  uraian
konseptual  yang  sarat  dengan  pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Padahal  sesungguhnya  formulasi  kebijakan yang  baik  itu  adalah  sebuah  uraian  atas kematangan  pembacaan  realitas  sekaligus alternatif  solusi  yang  fisibel  terhadap realitas  tersebut.  Kendati  pada  akhirnya uraian yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya presisi  dengan  nilai  ideal  normatif,  itu bukanlah  masalah  asalkan  uraian  atas kebijakan  itu  presisi  dengan  realitas masalah  kebijakan  yang  ada  di  lapangan (Nichols, 2016).
Setidaknya  terdapat  lima  tahapan  yang perlu  dicermati  dalam  proses  perumusan kebijakan,  yaitu; pertama, perumusan masalah yang merupakan pemasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan  yang  mempersoalkan  asumsi- asumsi  yang  mendasari  definisi  masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting) . Kedua, peramalan yaitu berkenaan dengan  penyediakan  pengetahuan  yang relevan  dengan  kebijakan  tentang  masalah yang  akan  terjadi  dimasa  mendatang sebagai  akibat  dari  diambilnya  alternatif, termasuk  tidak  melakukan  sesuatu.  Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Ketiga, rekomendasi yang dapat membuahkan  pengetahuan  yang  relevan dengan  kebijakan  tentang  manfaat  atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu  pengambilan  kebijakan  pada tahap adopsi kebijakan.
Keempat, yaitu  pemantauan (monitoring) yang  menyediakan  pengetahuan  yang relevan  dengan  kebijakan  tentang  akibat dari  kebijakan  yang  diambil  sebelumnya. Ini  membantu  pengambil  kebijakan  pada tahap  implementasi  kebijakan  dengan menggunakan  berbagai  indikator  kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan,  kesejahteraan,  dan  lain-lain. Kelima, yaitu  evaluasi  (penilaian)  yang dapat  membuahkan  pengetahuan  yang
relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian  antara  kinerja  kebijakan yang  diterapkan  dengan  yang  benar-benar dihasilkan
b. Sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke Sosialisasi adalah penyebarluasan
informasi  (progam,  peraturan,  kebijakan) dari  satu  pihak  (pemilik  progam)  ke  pihak lain  (masyarakat  umum)  dan  proses pemberdayaan,  dimana  diharapkan  dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku  masyarakat,  dengan  demikian maka  sosialisasi  harus  terintregasi  dalam aktifitas  pemberdayaan  dan  dilakukan secara terus menerus.
Pada  sisi  aktifitas  fisiknya,  sosialisasi pendidikan inklusif di Kabupaten Enrekang khususnya  di  SDN  No.  39  Cakke diharapkan menggunakan beberapa pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran. Pendekatan yang dilakukan,  diharapkan  bisa  membangun keterlibatan  guru  maupun  masyarakat  pada umumnya (sebagai subjek pelaksana progam)  melalui  pertukaran  pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan bersama  yang  berpijak  pada  kesetaraan, kesadaran kritis dan akal sehat.
Menurut Dye (2011) bahwa tujuan sosialisasi secara umum adalah mengupayakan  masyarakat luas  memahami dan  mampu  menginternalisasikan  “makna” dari  konsep  dan  tujuan  dari  kebijakan pemerintah,  sehingga  masyarakat  luas mengetahui  dan  memahami  perkembangan pelaksanaan  progam  pemerintah  sebagai bagian  dari  pertanggungjawaban  terhadap publik. Dengan demikian sosialisasi kebijakan  pendidikan  inklusif  menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan  yang  terdapat  dalam  siklus
progam  dari  kebijakan  pemerintah  yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Salma, terkait sosialisasi pendidikan inklusif di lingkungan SDN No. 39  Cakke  bukanlah  merupakan  hal  yang asing  sebab  program  pendidikan  inklusif telah  dimulai  jauh  sebelum  deklarasi Kabupaten  Enrekang  sebagai  Pelopor Kabupaten Pendidikan Iklusif.
Salma  melanjutkan,  banyak  hal  dilakukan oleh  pihak  sekolah  dalam  melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke.
Beragam  cara  yang  kami  tempuh  untuk mensosialisasikan  pelaksanaan  pendidikan inklusif  di  SDN  No.  39  Cakke.  Misalnya memanfaatkan momentum acara penamatan  siswa  untuk  sosialisasikan tentang  implementasi  pendidikan  inklusif. Kami juga melakukan komunikasi langsung kepada  para  orang  tua  dan  wali  siswa bahwa  di  SDN  No.  39  Cakke  telah menerima  siswa  ABK.  Kami  lakukan demikian  dengan  harapan  agar  para  orang tua dapat membantu kami dalam melakukan sosialisasi di lingkungan keluarga atau tetangganya. Selain  itu, kami juga  gunakan  forum  pertemuan  dengan para  orang  tua  atau  wali  siswa  untuk sosialisasi.
Dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan  inklusif  di  SDN  No.  39  Cakke, dua  faktor  yang  menjadi  perhatian  serius bagi  Kepala  Sekolah  dan  guru,  yaitu:  1) partisipasi stakeholders; 2) proses sosialisasi. Partisipasi stakeholders; pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  dapat berjalan dengan maksimal apabila dilakukan  dengan  proses  sosialisasi  dan benar, efektif dan efisien dengan mendayagunakan  sumber  daya  seperti waktu,  tenaga,  dan  biaya  untuk  mencapai target yang tepat sasaran, serta dalam upaya mencapai  produktifitas  pendidikan  yang
optimal.  Dengan  demikian  maka,  proses sosialisasi  akan  dapat  berjalan  dengan efektif apabila dilaksanakan dengan adanya peran parstisipasi aktif dari para stakeholders  atau  pemangku  kepentingan yang  relevan  dalam  mencapai  tujuan  dari proses  sosialisasi  tersebut  (Fowler,  2004; Tilaar 2009).
Oleh  karena  itu,  pihak  SDN  No.  39  Cakke melibatkan  secara  penuh  para  stakeholders dalam  proses  sosialisasinya,  misalnya komite  sekolah,  kepala  cabang  dinas pendidikan yang berkedudukan di kecamatan,  dan  para  orang  tua  dan  wali siswa, termasuk para pemerhati pendidikan inklusif.  Hal  ini  dilakukan  agar  informasi terkait  pelaksanaan  pendidikan  inklusif  di SDN  No.  39  Cakke  tersebar  secara  massif di masyarakat.
Selanjutnya  proses  sosialisasi; berkenaan dengan proses sosialisasi kebijakan pendidikan  inklusif  di  SDN  No.  39  Cakke, aspek-aspek  yang  menjadi  perhatian  dalam proses sosialisasi adalah sebagai berikut: a) pemahaman yang mendalam tentang materi atau substansi terhadap kebijakan pendidikan  inklusif;  b)  jadwal  sosialisasi dan  pemilihan  tempat  sosialisasi;  c) performance  team dalam  sosialisasi;  d) keterbukaan (openness) ;  e)  dialogis,  yaitu bahwa  proses  sosialisasi  mengupayakan adanya interaksi dari para peserta sosialisasi atau penerima  manfaat langsung yaitu  para  guru  dan  siswa  SDN  No.  39 Cakke,  juga  masyarakat  agar  kebijakan yang akan diimplementasikan dapat dipahami terlebih dahulu dengan baik.
Kondisi tersebut di atas juga sejalan dengan yang  dikemukakan  dalam  Huda  (2010), Fowler  (2009),  Imron  (1996)  bahwa sosialisasi kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan inklusif perlu mengedepankan kaitannya dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian  tujuan-tujuan  tertentu.  Apabila visi pendidikan mencakup rumusan- rumusan yang abstrak, maka misi
pendidikan  lebih  terarah  pada  pencapaian tujuan-tujuan  pendidikan  yang  konkret. Kebijakan  pendidikan  merupakan  hal  yang dinamis  yang  terus  menerus  berubah namun terarah dengan jelas.

## c. Implementasi  kebijakan  pendidikan inklusif di SDN No. 39 Cakke
Implementasi  kebijakan  adalah  tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Bila  kebijakan  yang  telah  dirumuskan dipandang  sebagai  suatu  proses,  maka langkah  selanjutnya  adalah  implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Tinus,  2014).  Menurut  Van  Meter  &  Van Horn (1975) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok  pemerintah  maupun swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Menurut  Grindle  (1980)  dan  Quade (Sunarno,  2012),  untuk  mengukur  kinerja implementasi  suatu  kebijakan  publik  harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi  dan  lingkungan.  Perhatian  itu perlu  diarahkan  karena  melalui  pemilihan kebijakan  yang  tepat  maka  masyarakat dapat berpartisipasi  memberikan kontribusi optimal  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Sebagaimana  hasil  penelitian Tiwari et  al (2015)  menemukan  bahwa keberhasilan  dari  implementasi  kebijakan pendidikan  terutama  bagi  peserta  didik berkebutuhan khusus tidak dapat dipisahkan  dari  dukungan  dari  kehidupan sosial dan kebiasaaan-kebiasaan masyarakat  sekitarnya.  Selanjutnya,  ketika sudah ditemukan kebijakan terpilih, diperlukan  organisasi  pelaksana,  karena  di dalam  organisasi  ada  kewenangan  dan berbagai  sumber  daya  yang  mendukung pelaksanaan  kebijakan  bagi  pelayanan
publik.  Sedangkan  lingkungan  kebijakan tergantung  pada  sifatnya  yang  positif  atau negatif.
Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi  menurut  Ripley  dan  Franklin (Widodo,  2001)  didasarkan  pada  tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan  birokrasi  sebagaimana  diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran  rutinitas  dan  tidak  adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat)  yang  dikehendaki  dari  semua program  yang  ada  terarah.  Sedangkan menurut Johnsen et al (2003) ada beberapa faktor  yang  harus  dipertimbangkan  dalam implementasi pendidikan inklusif, beberapa faktor  dimaksud  yakni  (1)  Kebijakan- hukum,  yaitu  perlunya  ada  undang-undang khusus  yang  mengakomodasi  kepentingan anak  berkebutuhan  khusus,  serta  dukungan dana  dalam  implementasinya;  (2)  sikap- pengetahuan,  yaitu  berkenaan  dengan pengakuan  hak  anak  serta  kemampuan  dan potensinya;  (3)  Kurikulum  lokal,  regional, dan  nasional;  (4)  perubahan  pendidikan yang potensial, inklusi harus didukung oleh reorientasi  di  lapangan,  dalam  bidang pendidikan  guru  dan  penelitian;  (5) Kerjasama  lintas  sektoral;  (6)  Adaptasi ringkungan,  dan  (7)  Penciptaan  lapangan kerja.
Selanjutnya faktor yang menentukan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif  sebagaimana  menurut  Rusyani (2009),  yaitu:  Pertama, Welcoming  School (sekolah  ramah)  dan Welcoming  Teacher (guru  yang  ramah).  Sekolah  yang  ramah terhadap  anak  merupakan  sekolah    dimana semua  anak  memiliki  hak  untuk  belajar mengembangkan semua  potensi yang dimilikinya  secara  optimal  di  dalam lingkungan  yang  nyaman  dan  terbuka. Menjadi  “ramah”  apabila  keterlibatan  dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran  tercipta  secara  alami  dengan baik.
Kedua, Resources Center. Pelayanan pembelajaran pada sekolah dan guru ramah akan  berjalan  semakin  mulus  apabila didukung  oleh  pusat  sumber  ( resources center )  yang  dapat  membantu  memberikan bantuan  teknis  kepada  sekolah  inklusif. Tugas  dan  fungsi  pusat  sumber  adalah menyediakan  guru  pendidikan  kebutuhan khusus  yang  professional  yang  disebut sebagai  guru  kunjung  ( iteneran  teacher ). Tugas  guru  kunjung  membantu  guru sekolah reguler dalam membantu melakukan asesmen dan merancang pembelajaran  serta  memberikan  layanan pendidikan  kepada  anak  berkebutuhan khusus. Selain itu resources center
mempunyai  tugas  menyediakan  alat/media belajar yang
diperlukan
anak berkebutuhankhusus.
Ketiga, Sarana dan Prasarana ; Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat  keras  maupun  perangkat  lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif  pada  satuan  pendidikan  tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan  tertentu  dapat  dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif,  tetapi  untuk  mengoptimalkan proses  pembelajaran  perlu  dilengkapi aksesibilitas  bagi  kelancaran  mobilisasi anak berkebutuhan khusus.
Keempat, Dukungan  Orangtua ;  Dukungan orangtua  dan  kerjasama  dengan  sekolah sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan  belajar  anak  di  sekolah  dalam upaya optimalisasi potensi anak, kerjasama yang  erat  antara  orangtua  dan  guru  dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani  kebutuhan  belajar  anak  di sekolah.  Keterlibatan  orangtua  secara  aktif terhadap  pendidikan  anak  di  sekolah, sangat  penting  dalam  kaitannya  dengan negosiasi  dalam  mencari  solusi  berkenaan dengan  pendidikan  anak,  baik  di  sekolah maupun di rumah.
Proses  implementasi pendidikan  inklusif di SDN  No.  39  Cakke  dilakukan  dengan memperhatikan  semua  aspek  yang  menjadi penunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan  inkkusif.  Ada  6  aspek  yang menjadi  fokus  utama  bagi  pihak  sekolah dalam  rangka  memaksimalkan  pelaksanaan pendidikan  inklusif,  yakni;  (1)  Kesiapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan
Inklusif,  (2)  Manajemen  Kesiswaan,  (3)
Manajemen  Kurikulum,  (4)  Manajemen
Tenaga  Pendidik,  (5)  Manajemen  Sarana dan Prasarana, dan (6) Manajemen Hubungan Masyarakat.
1. Kesiapan Sekolah

## Penyelenggara Pendidikan Inklusif
Salah satu persyaratan pokok untuk menjadi  sekolah  penyelenggara pendidikan  inklusif  adalah  memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya  memiliki  komitmen untuk mengelola pendidikan inklusi secara  profesional.  Selain  itu  juga harus  memiliki  jaringan  kerjasama dengan  lembaga-lembaga  terkait yang  didukung  dengan  adanya fasilitas  dan  sarana  pembelajaran yang  mudah  diakses  oleh  semua anak (Suparno, 2010).
Direktorat  Pendidikan  Sekolah  Luar  Biasa (2007) menjelaskan, bahwa sekolah Inklusif  adalah  sekolah  reguler  yang terpilih  melalui  seleksi  dan  memiliki kesiapan secara sumber daya manusia yang komprehensif  mulai  baik  Kepala  Sekolah, guru,  orang  tua,  peserta  didik,  tenaga administrasi dan lingkungan sekolah/masyarakat).
SDN  No.  39  Cakke  sebelum  resmi menyelenggarakan  program  pendidikan inklusif  pada  tahun  2014,  pihaknya  telah melakukan banyak persiapan untuk mendukung suksesnya
rencana
implementasi  pendidikan  inklusif.  Diantara
persiapan  yang  dilakukan  adalah  bersama- sama  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Enrekang untuk merintis pendidikan  inklusif.  Upaya  pertama  yang dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan Helen  Keller  Internasional  (HKI) yang  merupakan  lembaga  non  pemerintah yang  konsen  dalam  pembinaan  anak bekebutuhan khusus.
Selanjutnya  untuk  menjamin  keseriusan dan  keberlanjutan  program  pendidikan inklusif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pun melakukan penandatangan Memorandum of Understanding  (MoU) dengan  HKI  untuk
memberikan pendampingan selama perintisan  program  pendidikan  inklusif. Bentuk pendampingan yang diberikan yaitu memberikan pelatihan bagi Guru Pembimbing  Khusus  (GPK)  dan  pelibatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang dalam forum pendidikan  inklusif  baik  tingkat  nasional maupun internasional.
Keseriusan  SDN  No.  39  Cakke  dalam mempersiapkan diri menjadi penyelenggara pendidikan inklusif juga diwujudkan dengan  melakukan  sosialisasi  tentang pentingnya  pendidikan  inklusif  bagi  ABK. Baik  untuk  masyarakat  di  sekitar  sekolah maupun  masyarakat  secara  umum.  Upaya lain  yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Enrekang untuk memaksimalkan implementasi pendidikan  inklusif  di  SDN  No.  39  Cakke adalah  menunjuk  Sekolah  Luar  Biasa (SLB)  untuk  menjadi Resources  Center (RC)  atau  Pusat  Sumber,  yaitu  SLBN Enrekang.
Pusat  Sumber ini berfungsi sebagai penyedia informasi bagi sekolah yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif,  terkait  dengan  hal-hal  yang bersifat  teknis,  antara  lain  mengenai manajemen  sekolah,  teknik  pembelajaran
anak berkebutuhan khusus, serta penyusunan  kurikulum.  Namun  untuk memaksimalkan  pelaksanaan  pendidikan inklusif  tidak  cukup  dengan  dukungan infrastruktur namun tidak kalah pentingnya adalah dukungan dalam bentuk noninfrastruktur  seperti  sistem  pengelolaan satuan  pendidikan  seperti:  (a)  Manajemen Kesiswaan; (b) Manajemen  Kurikulum;  (c)
Manajemen  Tenaga  Kependidikan;  (d) Manajemen  Sarana  dan  Prasarana;  (e)
Manajemen Hubungan Sekolah dan
Masyarakat).

## 2. Manajemen Kesiswaan
Kebijakan pada aspek manajemen kesiswaan  untuk  pendidikan  inklusif  di SDN No. 39 Cakke, dilaksanakan berdasarkan  standar  operasional  yang  ada di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayan Kabupaten Enrekang. Direktorat Pembinaan  Sekolah  Luar  Biasa  (2007), manajemen  kesiswaan  bertujuan  untuk mengatur  berbagai  kegiatan  peserta  didik agar  kegiatan  pembelajaran  di  sekolah dapat  berjalan  lancar,  tertib,  dan  teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.
Temuan  penelitian  di  SDN  No.  39  Cakke diketahui  bahwa  pelaksanaan  penerimaan peserta didik baru baik peserta didik reguler maupun  peserta  didik  ABK  dilaksanakan bersamaan.  Waktu  dan  jadwal  pelaksanaan sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Hal ini sesuai dengan pendapat  Prihatin  (2011)  menjelaskan bahwa  kebijakan  penerimaan  peserta  didik ini  dibuat  berdasarkan  petunjuk-petunjuk yang  diberikan  oleh  dinas  pendidikan kabupaten/kota.  Petunjuk  demikian  harus dipedomani  karena  ia  memang  dibuat dalam  rangka  mendapatkan  calon  peserta didik  sebagaimana  yang  diinginkan  atau diidealkan.
Untuk  mempermudah  pelaksanaan  PPDB dibentuklah kepanitiaan. Para panitia
tersebut  terdiri  dari  kepala  sekolah,  guru, dan  tenaga  kependidikan.  Kepanitiaan disahkan  dengan  surat  keputusan  yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Sistem pendaftarannya, yaitu (a)
pengumuman  penerimaan  peserta  didik baru dan sosialisasi kepada masyarakat, (b) pengambilan  formulir  oleh  calon  peserta didik, (c) pengisian data, dan (d) pengembalian  formulir.  Hal  ini  sesuai dengan pendapat Imron (1994) menjelaskan bahwa  prosedur  penerimaan  peserta  didik baru,  yaitu  (1)  pembentukan  panitia penerimaan  peserta  didik  baru,  (2)  rapat penentuan peserta didik baru, (3) pembuatan/pemasangan/pengiriman pengumuman, (4) pendaftaran peserta didik baru,  (5)  seleksi,  (6)  penentuan  peserta didik  yang  diterima,  (7)  pengumuman peserta  didik  yang  diterima,  dan  (8) registrasi/daftar  ulang  peserta  didik  yang diterima.
SDN No. 39 Cakke memiliki 25 (dua puluh lima)  orang  peserta  didik  ABK.  Masing- masing  lambat  belajar  sebanyak  16  orang, autis  4  orang,  hiperaktif  2  orang,  down syndrom  1  orang,  dan  lambat  bicara  2 orang.  Jumlah  peserta  didik  ABK  ini terbagi  adalah  akumulasi  dari  2  tahun ajaran  yakni  tahun  ajaran  2018/2019  dan tahun ajaran 2019/2020.
Adapun penempatan  peserta  didik  reguler  dan peserta  didik  ABK  digabung  menjadi dalam satu kelas.
Tabel  1.1  Data  Siswa  Anak  Berkebutuhan Khusus (ABK) SDN No. 39 Cakke
N o. Nama Jeni s Kela min Kela s Jenis Kekhususa n
1 Nur Aziza h P V Lambat Belajar
2 Muh. Irfan L IV Autis
3 Rangg a L IV Lambat Belajar 4 Mellia no L III Hiperaktif 5 Muh. Fuad L III Hiperaktif 6 Albir L III Lambat Belajar 7 Najwa  P III Lambat Belajar 8 Fatur L IV Autis 9 Gafrie l L V Autis
1 0 Muh. Fauzi L VI Lambat Bicara 1 1 Raiza L II Lambat Belajar 1 2 Cello P II Lambat Belajar 1 3 Tasya P IV Lambat Belajar 1 4 Gilan g L V Lambat Belajar
1 5 Putri Natas ya P II Lambat Belajar 1 6 Alif L II Lambat Belajar 1 7 Al Fatir L III Lambat Belajar 1 8 Adit L VI Lambat Belajar 1 9 Huma irah P V Lambat Belajar
2 0 Andi Pange ran L I Lambat Bicara 2 1 Aqila P II Down Syndrom 2 2 Akbar  L III Lambat Belajar 2 3 Mifta h P III Lambat Belajar 2 4 Tasri m L III Lambat Belajar 2 5 Afip L III Autis
Sumber Data: SDN No. 39 Cakke
Model  pendidikan  inklsuif  yang  digunakan di  SDN  No.  39  Cakke  adalah  model
inklusif    moderat,  atau  biasa  disebut  juga model mainstreaming . Di dalam  model  ini, peserta  didik  berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas reguler. Namun, pada kesempatan- kesempatan tertentu di mana  peserta  didik berkebutuhan  khusus  dipisahkan  untuk diberikan treatment khusus. Pada prinsipnya,    peserta    didik    berkebutuhan khusus  diberikan  kesempatan  yang  sama untuk  mendapatkan  pembelajaran  di  kelas bersama-sama  dengan  peserta    didik    yang tidak    digolongkan    ke    dalam    anak-anak berkebutuhan khusus.
Pemisahan    peserta    didik  berkebutuhan khusus    dari    kelas    reguler  dilakukan hanya pada kesempatan kesempatan tertentu    dimana    proses  pembelajaran tidak    bisa    disama-ratakan.  Model  kelas seperti  ini  disebut  kelas pull  out ,  dimana anak  berkelainan belajar  bersama anak  lain (normal)  di  kelas  reguler  namun  dalam waktu-waktu  tertentu  ditarik  dari  kelas reguler  ke  ruang  sumber  untuk  belajar dengan guru pembimbing khusus.
Demikian  pula,  penyelenggaraan  kelas inklusif  harus  didesain  sedemikian  rupa agar  pembelajaran  bisa  optimal  terutama materi  pembelajaran,  teknik  pembelajaran, kurikulum,  sistem  evaluasi  dan  fasilitas penunjang yang memadai seperti transportasi  khusus,  assesmen  psikologi, terapi,  pengobatan  khusus  dan  konseling yang dibutuhkan agar pembelajaran berjalan  efektif  karena  tujuan  utama  dari pendidikan  inklusif  ini  adalah  menemukan dan  mengembangkan  kemampuan  khusus peserta didik (Hallahan, et al , 2009).

## 3. Manajemen Kurikulum
Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  pada dasarnya  menggunakan  kurikulum  reguler yang  berlaku  di  sekolah  umum.  Namun demikian  karena  ragam  hambatan  yang dialami  peserta  didik  berkebutuhn  khusus sangat  bervariasi  mulai  dari  yang  bersifat
ringan,  sedang  sampai  yang  berat,  maka dalam  implementasinya,  kurikulum  reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta didik. Modifikasi kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum  sekolah terdiri dari Kepala  Sekolah,  guru  pendamping  khusus, guru  mata  pelajaran,  konselor,  psikolog, dan ahli lain yang terkait.
Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian  baik  dari  segi  kurikulum, sarana  dan  prasarana  pendidikan,  maupun sistem  pembelajaran  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  individu  peserta  didik (Direktorat  Pendidikan  Luar  Biasa,  2004). Kurikulum yang sesuai dalam penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  yaitu dapat  digunakan  oleh  setiap  anak  dengan kebutuhan yang berbeda. Kurikulum tersebut  bersifat  fleksibel  dan  dapat  diatur dengan kebutuhan yang berbeda dari setiap anak (Unesco, 2004).
Hasil  penelitian  di  SDN  No.  39  Cakke ditemukan  bahwa  para  guru  menggunakan kurikulum  nasional  yang  telah  dimodifiksi sedemikian  rupa  sesuai  kebutuhan  peserta didik ABK. Penggunaan kurikulum tersebut  juga  sesuai  dengan  petunjuk  dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten  Enrekang  untuk  menggunakan kurikulum nasional yang telah dimodifikasi sesuai  keberagaman  kebutuhan  peserta didik ABK.
Menurut  Farrell  (2008)  dalam  berbagai kajiannya menyatakan untuk special school's maka  kurikulum  harus  memiliki kekhasan  tersendiri  pula.  Hal  tersebut dinyatakannya  bahwa  meskipun  kurikulum untuk sekolah khsusus (inklusi) menggunakan  kurikulum  yang  berbasis kurikulum nasional harus pula dimungkinkan  pengembangannya  dengan fleksibel, kurikulum dapat dibentuk dengan berbagai  cara  dan  isi  kurikulum  dapat dipilah, waktu yang dihabiskan untuk setiap
subjek  dan  area  kurikulum  dapat  diubah sesuai kebutuhan, kedalaman dan interrelasi antar aspek dalam kurikulum dan program yang dikaji harus dapat dimodifikasi.
Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  Mallory  & Rebecca  (1994)  bahwa  pengembangan kurikulum  untuk  pendidikan  inklusi  harus dilakukan  dengan  cara  yang  tepat  dengan mempertimbangkan  kemampuan  peserta didik,  untuk  itu  kurikulum  tidak  hanya dikembangkan  berdasakan  urutan,  tetapi juga organisasi kurkulum harus memperhatikan  kekhususan  anak  yang berbeda  pada  setiap  individu  mereka,  dan modifikasi secara Spesifik diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.
Perencanaan  pengembangan  bahan  ajar (subject matter) di sekolah khusus (inklusi) harus  mempertimbangkan  prioritas  untuk peserta  didik  dengan  kebutuhan  khusus disamping  peserta  didik  normal.  Perhatian secara  khusus  tersebut  mencakup  semua aspek  yang  berkaitan  dengan  kurikulum, implementasi  kurikulum,  penilaian  dan upaya-upaya perbaikan pembelajaran lainnya.

## 4. Manajemen Tenaga Pendidik
Sekolah ciri pokok penyelenggara pendidikan  inklusif  adalah  harus  memiliki guru  pendamping  khusus  ( GPK )  bagi peserta  didik  ABK.  Hal  ini  dilakukan apabila  ada  kendala  ketika  proses  belajar mengajar  di  kelas  terhadap  anak  ABK, maka  guru  pendamping  khususlah  yang akan membantu mengatasi kendala tersebut.  Pentingnya  peserta  didik  ABK memiliki  guru  pendamping  khusus  seperti penjelasan Nur’aeni (2014) shadow teacher atau  guru  pendamping  khusus  adalah seorang  pendamping  di  bidang  pendidikan prasekolah  dan  sekolah  dasar  yang  bekerja secara  langsung  dengan  seorang  anak berkebutuhan  khusus  selama  masa  tahun- tahun prasekolah dan sekolah dasar.
Berdasarkan  temuan  penelitian  diketahui bahwa  SDN  No.  39  Cakke  memiliki  Guru Pendamping  Khusus  sebanyak  3  orang, yakni  Salma,  Jaming  dan  Salma  D.  Ketiga GPK ini mendampingi seluruh aktivitas dan proses pembelajaran bagi 25 ABK yang ada di  SDN  No.  39  Cakke.  Selain  mengajar peserta  didik  reguler  lainnya.  Kedua  GPK tersebut masing-masing menjadi penanggung  jawab kelas  yang di dalamnya ada peserta didik reguler dan ABK.
Tabel  2.1  Data  Guru  Pendamping  Khusus (GPK) SDN No. 39 Cakke
N o. Nama Temp at Tangg al Lahir Jeni s Kela min Aga ma St at us
1 Salma, S.Pd., M.Pd. Cakke, 18/10/ 1971 P Islam P N S 2 Jamin g, A.Ma. Pd. Cakke, 31/12/ 1955 L Islam P N S 3 Husna D,
S.Pd. Pasara n, 01/10/ 1970 P Islam P N S Sumber Data: SDN No. 39 Cakke Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 70 tahun 2009 disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan  paling  sedikit  1  orang  Guru Pembimbing  Khusus  (GPK)  pada  satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. GPK  adalah  guru  yang  mempunyai  latar belakang  pendidikan  khusus/pendidikan luar  biasa  atau  yang  pernah  mendapat pelatihan  tentang  pendidikan  khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif.
Salah  satu  karakteristik  GPK  atau shadow teacher adalah memahami keanekaragaman dari  anak-anak  dengan  kondisi  kekhususan dan  bagaimana  menanganinya  dengan  baik
dan  benar.  Menyediakan  guru  pembimbing khusus  yang  berkualitas  dan  berkompeten membuat  anak  berkebutuhan  khusus  dapat mengikuti  kelas  dengan  maksimal  ketika perhatian  penuh  dan  fokus  diperlukan  bagi seorang anak untuk menerima dan memproses  informasi  yang  disampaikan ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas.
Setiap  pengajar  di  dalam  penyelenggaraan pendidikan  inklusif  setiap  peserta  didik dipastikan memahami instruksi yang diberikan.  Kemudian,  tenaga  pengajar harus familiar dengan kurikulum baru yang dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  anak. Oleh  karena  itu  tenaga  pengajar  perlu menjalani pelatihan.
Selain  itu, dalam  mengajar di kelas, tenaga pengajar  juga  perlu  memiliki  kreativitas, sehingga  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan anak,  berikut  adalah  contoh  yang  perlu guru  lakukan  yaitu  menyediakan  waktu yang  fleksibel,  sehingga  anak  bisa  belajar subjek  tertentu,  memperbolehkan  anak untuk  bekerja  secara  tim  maupun  individu, memiliki  kebebasan  dalam  menentukan metode ajar, mengalokasikan waktu tambahan untuk tugas bersama.
Menurut Johnsen et al (2003), ada beberapa kemampuan  yang  harus  dimiliki  guru pendidikan  inklusif,  yaitu  (a).  pengetahuan tentang perkembangan anak; (b) pemahaman  akan  kebutuhan  dan  nilai interaksi  komunikasi  dan  dialog  di  kelas; (c) pemahaman akan pentingnya mendorong  rasa  penghargaan  diri  anak berkaitan  dengan  perkernbangan,  motivasi dan  belajar  melalui  suatu  interaksi  positif dan berorientasikan sumber; (d) pemahaman tentang “Konvensi Hak Anak”, dan  irnplikasinya  terhadap  implementasi pendidikan dan perkembangan semua anak;
(e) pemahaman tentang pentingnya
menciptakan lingkungan yang rama terhadap  pembelajaran  yang  berkaitan dengan  isi,  hubungan  sosial,  pendekatan dan  metode  dan  bahan  pembelajaran;  (f)
pemahaman  arti  pentingnya  belajar  aktif dan  pengembangan  pemikiran  kreatif  dan logis;  (g)  pemahaman  pentingnya  evaluasi dan  asesmen  berkesinambungan  oleh  guru; (h) pemahaman konsep inklusi dan pengayaan  serta  cara  pelaksanaan  inklusi dan  pembelajaran  yang  berdeferensi;  (i) Pemahaman  terhadap  hambatan  belajar termasuk  yang  disebabkan  oleh  kecacatan fisik  atau  mental;  (j)  pemahaman  konsep pendidikan berkualitas dan kebutuhan akan implementasi pendekatan dan metode baru.

## 5. Manajemen Sarana dan Prasarana
Komponen  sarana  dan  prasarana  dalam sistem  pendidikan  inklusi,  menjadi  salah satu  komponen  yang  termasuk  penting. Melihat  karakteristik  anak  berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan  yang  dibutuhkan  tentunya menyesuaikan  dengan  kebutuhan  anak. Selain  komponen  sekolah  seperti  tanah, gedung, kantor, gedung sekolah, laboratorium,  dan  sebagainya,  diperlukan pula  alat-alat  spesifik  seperti  ruang  khusus bagi  anak low  vision ,  ruang  kedap  suara bagi  anak  tunarungu,  berbagai  macam  alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat  menunjang  untuk  anak  dapat  belajar secara efektif dan maksimal.
Bafadal (2003)
mengklasifikasikan prasarana pendidikan menjadi dua; pertama,  prasarana  yang  secara  langsung digunakan  untuk  proses  belajar  mengajar seperti  ruang  teori,  ruang  perpustakaan, ruang  praktik  keterampilan  dan  ruang laboratorium. Kedua, prasarana yang keberadaannya  tidak  digunakan  untuk proses  belajar  mengajar  seperti  ruang kantor,  kantin,  mesjid,  tanah,  jalan  menuju lembaga, kamar kecil, ruang usaha kesehatan,  ruang  guru,  ruang  kepala lembaga dan ruang parkir kenderaan.
Berdasarkan hasil penelitian di SDN No. 39 Cakke,  ditemukan  bahwa  sarana  dan prasarana  yang  tersedia  sudah  cukup
memadai.
Fasilitas
ruangan untuk melaksanakan kegiatan  pembelajaran di  kelas  pun  tersedia  sesuai  standar  yang ada.  Demikian  halnya  dengan  ruangan untuk  kegitan   asesmen, konsultasi, latihan, dan remedial  teaching , dan  penyimpanan alat juga tersedia.
Pada  aspek  perencanaan  sarana  dan prasarana, Kepala Sekolah, guru kelas, guru pendamping  khusus  dan  komite  sekolah menyusun  daftar  kebutuhan  sekolah  dalam setiap  tahun  ajaran.  Saran  dan  prasarana penjunjang  pembelajaran  juga  menjadi prioritas, terutama yang menjadi kebutuhan khusus  dari  peserta  didik  yang  mengalami hambatan  berdasarkan  jenis  kekhususan yang  dimilikinya.  Perencanaan  pengadaan sarana  dan  prasarana  juga  dilakukan dengan mengajukan proposal yang ditujukan  kepada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan
Kabupaten
Enrekang,
Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan maupun  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Selanjutnya  pengorganisasian  sarana  dan prasarana dilakukan dengan cara mengiventarisir  semua  jenis  aset  yang dimiliki  SDN  No.  39  Cakke,  baik  sifatnya permanen  maupun  non  permanen.  Alat Permainan  Edukatif  (APE)  dan  peralatan bantu  untuk  peserta  didik  ABK  pun disimpan  dengan  rapi  dan  terjaga  serta senantiasa dirawat.
Pengorganisasian dan perawatan sarana dan prasarana  sekolah  merupakan  faktor  yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan  suatu  proses  pendidikan. Sarana  dan  prasarana  sekolah  menjadi penentu  dalam  upaya  membangun  sistem pendidikan  yang  bermutu.  Annurrahman (2014)  menyatakan  bahwa  sarana  dan prasarana  pembelajaran  merupakan  faktor yang  turut  memberikan  pengaruh  terhadap hasil  belajar  siswa.  Dalam  pembelajaran diharapkan  kepada  semua  pihak  agar menjaga  dan  merawat  segala  fasilitas dengan baik.

## 6. Manajemen Hubungan Masyarakat
Sebuah  institusi  pendidikan  sangat  perlu memperhatikan
aspek hubungan
masyarakat. Harus disadari bahwa masyarakat  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dalam  keberadaan,  kelangsungan, bahkan  kemajuan    lembaga  pendidikan. Setidaknya  salah  satu  parameter  penentuan nasib lembaga pendidikan adalah masyarakat.  Bila  ada  lembaga  pendidikan yang  maju  hampir  dapat  dipastikan  salah satu  faktor  keberhasilannya  tersebut  ada keterlibatan masyarakat. Begitu pula sebaliknya,  bila  ada  lembaga  pendidikan yang terpuruk atau bernasib memprihatinkan,  salah  satu  penyebabnya adalah masyarakat (Mukminin, 2011).
Kepercayaan  masyarakat  menjadi  salah satu  kunci  keberhasilan  sebuah  lembaga pendidikan.  Ketika  masyarakat  memiliki kepercayaan  terhadap lembaga, maka mereka akan  mendukung penuh bukan saja dengan  memasukkan  putra-putrinya  ke dalam lembaga pendidikan kita, akan tetapi turut memberikan pengaruh bagi orang lain untuk  melakukan  hal  yang  sama.  Kondisi tersebut jelas bahwa masyarakat merupakan komponen  strategis  yang  harus  mendapat perhatian penuh oleh manajer dan staf yang ada.  Masyarakat  memiliki  peran  ganda yaitu  sebagai  objek  dan  subjek,  yang  ke duanya  memiliki  makna  fungsional  bagi pengelolaan lembaga pendidikan.
Simpati  masyarakat  akan  tumbuh  apabila kita menjalin hubungan dengan intensif dan proaktif  di  samping  membangun  citra lembaga  yang  baik. Hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk: 1) memajukan kualitas  pembelajaran  dan  pertumbuhan anak,  2)  memperkukuh  tujuan  serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan
masyarakat, 3)
menggairahkan  masyarakat  untuk  menjalin hubungan dengan seklah (Qomar, 2007).
SDN  No.  39  Cakke  termasuk  lembaga pendidikan dasar yang memiliki manajemen  hubungan  masyarakat  yang baik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa SDN No. 39 Cakke telah menjalin  kemitraan  yang  cukup  bagus dengan masyarakat. Baik melalui hubungan personal  guru  maupun  secara  kelembagaan sekolah.  SDN  No.  39  Cakke  aktif  bermitra dengan  sesama  lembaga  pendidikan  dasar, komunitas disabilitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat  yang berafiliasi dengan anak berkebutuhan khusus.
SDN  No.  39  Cakke  juga  memiliki hubungan  yang  harmonis  dengan  forum orang  tua  siswa.  Upaya  untuk  memelihara hubungan  dengan  orang  tua  siswa  pun dilakukan  dengan melinatkan mereka dalam  kegiatan  sekolah  terutama  yang terkait  dengan  perayaan  di  sekolah, misalnya  pawai  atau  penamatan  siswa. Selain forum orang tua, SDN No. 39 Cakke juga  senantiasa  menjalin  komunikasi  dan kerjasama  dengan  komite  sekolah  untuk mendapatkan input terkait upaya pengembangan dan kemajuan sekolah.
Kebanyakan  orang  tua  dari  anak berkebutuhan  khusus  berasumsi bahwa  anak-anak  mereka  akan mendapat  manfaat  positif  dalam hal akademik jika mereka dikirim ke sekolah  reguler  yang  menyediakan pendidikan inklusif (Frederickson et al ,  2004).  Namun,  alasan  utama orang  tua  dari  anak  berkebutuhan khusus mengirim anak-anak mereka  ke  sekolah  reguler  yang menyediakan  pendidikan  inklusif daripada  ke  sekolah  berkebutuhan khusus  adalah  karena  orang  tua menganggap  bahwa  peluang  sosial anak-anak  mereka  meningkat  di sekolah  inklusif  (Sloper  dan  Tyler, 1992; Nakken dan Pijl, 2002).
Menurut hasil penelitian Tiwari et al (2015) menemukan bahwa keberhasilan dari implementasi pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus tidak dapat dipisahkan  dari  dukungan  dari  kehidupan sosial dan
kebiasaaan-kebiasaan masyarakat  sekitarnya.  Pendidikan  inklusif bagi  peserta  didik  yang  berkebutuhan khusus  perlu  kolaborasi  kritis-teoritis, refleksif, dan berorientasi pada penelitian di antara komunitas pembelajaran profesional. Selain  itu  perlu  membangun  kemitraan antara  sekolah-komunitas-perguruan  tinggi dan  termasuk  guru  muda,  para  guru berpengalaman,  asisten  pengajar  dan  tutor perguruan tinggi (Robinson, 2017).

## Simpulan
Sekolah  inklusi  merupakan  salah  satu bentuk  pemerataan  dan  bentuk  perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan  khusus  dan  anak-anak  pada umumnya  dapat  memperoleh  pendidikan yang sama. Kerja sama dari berbagai pihak baik  itu  pemerintah,  pihak  sekolah,  dan masyarakat  sangat  berpengaruh  dalam proses  implementasi  pendidikan  inklusif  di sekolah reguler.
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan bahwa  reformulasi  kebijakan  pendidikan inklusif  pada  tingkat  sekolah  di  SDN  No. 39  Cakke  dilakukan  dengan  berpedoman pada  kebijakan  nasional  yang  termaktub dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah,  maupun  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Selain  itu, SDN  No.  39  Cakke  juga  berpedoman  pada Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  dan Peraturan  Bupati  Kabupaten  Enrekang. Secara  operasional,  SDN  No.  39  Cakke membentuk  tim  pengembang  yang  terdiri dari Kepala Sekolah dan Guru Pendamping Khusus. Tim pengembang tersebut kemudian  bertugas  untuk  menjabarkan secara spesifik tentang implementasi pendidikan inklusif di tingkat sekolah.
Selanjutnya  dalam  proses  sosialisasi,  ada beragam cara yang  ditempuh  untuk mensosialisasikan  pelaksanaan  pendidikan inklusif  di  SDN  No.  39  Cakke.  Misalnya memanfaatkan momentum acara penamatan  siswa  untuk  sosialisasikan tentang  implementasi  pendidikan  inklusif. Kami juga melakukan komunikasi langsung kepada  para  orang  tua  dan  wali  siswa bahwa  di  SDN  No.  39  Cakke  telah menerima  siswa  ABK.  Kami  lakukan demikian  dengan  harapan  agar  para  orang tua dapat membantu kami dalam melakukan sosialisasi di lingkungan keluarga atau tetangganya. Selain  itu, kami juga  gunakan  forum  pertemuan  dengan para  orang  tua  atau  wali  siswa  untuk sosialisasi. Dalam proses sosialisasi kebijakan  pendidikan  inklusif  di  SDN  No. 39  Cakke,  dua  faktor  yang  menjadi perhatian  serius  bagi  Kepala  Sekolah  dan guru,  yaitu:  1)  partisipasi  stakeholders;  2) proses sosialisasi.
Proses  implementasi pendidikan  inklusif di SDN  No.  39  Cakke  dilakukan  dengan memperhatikan  semua  aspek  yang  menjadi penunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan  inkkusif.  Ada  6  aspek  yang menjadi  fokus  utama  bagi  pihak  sekolah dalam  rangka  memaksimalkan  pelaksanaan pendidikan  inklusif,  yakni;  (1)  Kesiapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif,  (2)  Manajemen  Kesiswaan,  (3) Manajemen  Kurikulum,  (4)  Manajemen Tenaga  Pendidik,  (5)  Manajemen  Sarana dan Prasarana, dan (6) Manajemen Hubungan Masyarakat.

## Daftar Pustaka
[1] Annurrahman  (2014). Belajar  dan Pembelajaran . Bandung: Alfabeta.
[2] Bafadal, I. (2003). Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; Dari Sentralisasi  Menuju  Disentralisasi . Jakarta: Bumi Aksara.
[3] Direktoral  Pembinaan  Sekolah  Luar Biasa  (2007).  Kementerian  Pendidikan
dan  Kebudayaan,  Republik  Indonesia. http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/ucs /index.php?=show_detail&id=5566
[4] Dye, T.R. (2011). Understanding Public Policy. Singapore: Longman.
[5] Fowler,  F.C.  (2004).  Policy  Studies  For Educational  Leaders.  An  Introduction. 2nd  Edition.  Ohio:  Pearson  Merrill Prentice Hall.
[6] Fowler,  F.C.  (2009).  Policy  Studies  for Educational  Leaders:  An  Introduction (Third ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
[7] Frederickson, N.S. Dunsmuir, J.L, & J.J. Monsen.  (2004).  Mainstream  special school  inclusion  partnerships:  Pupil, parent  and  teacher  perspectives.
International  Journal  of  Inclusive Education , 8: 37–57.
[8] Grindle,  M.S.  (1980). Politics  and Police  Implementation  In  Third  Rowld . Princeton University Press.
[9] Hallahan,  D.P,  Kauffman,  J.M,  & Pullen, P.C.
(2009) . Exceptional Learners.  An  Introduction  to  Special Education. Pearson  Education,  Inc: United State of America.
[10] Huda,  A.Y.  (2010).  Kajian  Filosofi Otonomi  Daerah  Bidang  Pendidikan. Malang:  Fakultas  Ilmu  Pendidikan (FIP).
[11] Imron,  A.  (1996).  Kebijaksanaan Pendidikan  di  Indonesia:  Proses, Produk  dan  Masa  Depannya.  Jakarta: Bumi Aksara.
[12] Johnsen,  BH  &  Skjorten,  M.  D.  (2003). Pendidikan
Kebutuhan Khusus: Sebuah Pengantar, terjemahan ,
Bandung: Program Pascasarjana UPI.
[13] Mallory,  B.L  &  Rebecca,  N.  (1994). Diversity and Developmentally
Appropriate  Practices.  Challenges  for Early  Chilhood  Education. New  York,
London: Teachers  College,  Columbia University .
[14] Mukminin,  A.  (2011).  Manajemen Penyelenggaraan  Pendidikan  Anak
Usia  Dini. Bahan  Ajar .  Semarang: Universitas Negeri Semarang.
[15] Nakken,  H.  &  S.J.  Pijl.  (2002).  Getting along  with  classmates  in  regular schools:  A  review  of  the  effects  of integration  on  the  development  of social relationships. International Journal  of  Inclusive  Education 6:  47– 61.
[16] Nichols,  S.L.  (2016).  Educational Policies and Youth in the 21st Century. Problems, Potential, and Progress. San Antonio: University of Texas.
[17] Nur’aeni.  (2014).  Model  Program Pembelajaran Individual untuk Peserta Didik dengan Kesulitan Belajar melalui Pelatihan  Terapi  Gerak  bagi  Shadow Teacher di SD Inklusi. Prosiding SnaPP 2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora , 4: (1) 319—326.
[18] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor  70  Tahun  2009 tentang  Pendidikan  Inklusif  Bagi Peserta  Didik  yang  Memiliki  Kelainan dan  Memiliki  Potensi  Kecerdasan dan/atau  Bakat  Istimewa.  Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
[19] Qomar, M. (2007). Manajemen Pendidikan Islam. Malang : Erlangga.
[20] Robinson, D. (2017). Effective Inclusive Teacher Education for Special Educational  Needs  and  Disabilities:
Some  More  Thoughts  on  The  Way Forward. Teaching and Teacher Education , 61 (2017) 164-178.
[21] Rusyani,  E.  (2009). Pengembangan
Model  Pembelajaran  Inklusi  Melalui Program Pendidikan yang Diindividualisasikan dan Sistem Pendukungnya. Jakarta: Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta.
[22] Sloper,  T.  &  Tyler,  S.  (1992). Integration  of  children  with  severe learning  difficulties  in  mainstream schools:  Evaluation  of  a  pilot  study.
Educational  and  Child  Psychology , 9(4), 34-45.
[23] Sunarno,  Siswanto.  (2012). Hukum Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia . Jakarta:  Sinar Grafika.
[24] Suparno,  (2010).  Pendidikan  Inklusif
Untuk Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Khusus . 7 (2).
[25] Tilaar,  H.A.R.  (2009).  Kekuasaan  dan Pendidikan.  Manajemen  Pendidikan Nasional  Dalam  Pusaran  Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
[26] Tinus,  A.  (2014). Perubahan  Kapasitas
Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan  (Studi  Multikasus  Pada Dinas  Pendidikan  Kota  Malang  dan Kabupaten Jembaran) . Disertasi.
Malang: Pascasarjana Universitas
Negeri Malang.
[27] Tiwari,  A.,  Das,  A.,  &  Sharma,  M. (2015). Inclusive Education a “Rhetoric”  or  “Reality”? Teachers'
Perspectives and Beliefs. Teaching and Teacher Education, 52 (2015) 128-136 . http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.09.
002 .
[28] Unesco.  (2004). Buku  1;  Menjadikan Lingkungan  Inklusif,  Ramah  Terhadap
Pembelajaran, (LIRP) . Jakarta: Depdiknas. [29] Widodo, Joko, (2001). Good Governance,  telaah  dari  dimensi Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi, pada  era  Desentralisasi  dan  Otonomi daerah , Surabaya: Insan Cendekia..