## SOSIALISASI  HUKUM KELUARGA BERDASAR  UU NO. 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT DESA MAYANG
Suharno, Amir Junaidi, Ismiyanto, Dika Yudanto, Rudatyo,  Hadi Mahmud, Firstnandiar Glica Aini S.
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta Email : suharno@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  pengabdian  masyarakat  di  desa  Mayang  terkait  sosialisasi  Undang-undang  No.  16 Tahun  2019  tentang  perkawinan  sangat  penting.  Berdasarkan  pada  kasus-kasus  yang  terjadi  di masyarakat khususnya dikabupaten Sukoharjo,  menunjukkan bahwa kasus-kasus perceraian akibat nikah muda meningkat pesat. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka tiem pengabdian masyarakat  khususnya  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  batik  Surakarta  mengadakan  sosialissi UU  No.  16  tahun  2019  tentang  pernikahan.  Metode  pengabdian  masyarakat  dilaksanakan  di  desa Mayang  dengan  sosialisasi  UU  No.  16  tahun  2019  tentang  perkawinan  dengan  pendekatan Participatory  Rural  Appraisal (PRA).  Pendekatan  PRA  mengedepankan  peran  serta  aktif masyakarat  yang  100  %  adalah  wanita.  Metode  ini  dipakai  untuk  saling  mengingatkan  terkait banyaknya  perceraian  di  kabupaten  Sukoharjo.  Hasil  pengabdian  masyarakat  menunjukkan  peran aktif  dari  semua  pihak  terutama  tokoh  masyarakat  dan  ketua  RT  dan  kepala  desa  Mayang  juga hadir. Partisipasi  masyarakat  cukup baik,  tetapi  daya serap dan permasalahan  yang sensitive tidak memungkinkan  disampaikan  pada  forum  umum.  Sehingga  tiem  pengabdian  masyarakat  belum melihat keefektifan sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hanya sebagai informasi awal,  hal  yang  lebih  penting  fakultas  hukum  siap  mendampingi  apabila  ada  permasalahan  hukum terkait dengan hal tersebut.
Kata Kunci : Sosialisasi, UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan, desa Mayang

## Abstract
The purpose of  community service in  Mayang village is  related to the socialization of  Law no.  16  of  2019  regarding  marriage  is  very  important.  Based  on  cases  that  occurred  in  the community, especially in Sukoharjo district, it shows that cases of divorce due to young marriages are  increasing  rapidly.  To  anticipate  this  happening,  the  community  service  team,  especially  the Faculty  of  Law,  Surakarta  Batik  Islamic  University,  held  a  socialization  of  Law  no.  16  of  2019 regarding marriage. The community service method is carried out in the village of Mayang with the socialization  of  Law  no.  16  of  2019  concerning  marriage  with  a  Participatory  Rural  Appraisal (PRA) approach. The PRA approach emphasizes the active participation of the community, which is  100%  women.  This  method  is  used  to  remind  each  other  regarding  the  number  of  divorces  in Sukoharjo  district.  The  results  of  the  community  service  showed  the  active  role  of  all  parties, especially community leaders and the head of the RT and the head of the Mayang village were also present. Community participation is quite good, but the absorption capacity and sensitive issues do not  allow  it  to  be  conveyed  in  public  forums.  So  the  community  service  team  has  not  seen  the effectiveness  of  the  socialization  of  Law  no.  16  of  2019  concerning  marriage.  Only  as  initial information,  the  more  important  thing  is  that  the  law  faculty  is  ready  to  assist  if  there  are  legal issues related to this matter.
Keywords : Socialization, Law no. 16 of 2019, marriage, Mayang village

## 1. PENDAHULUAN
Kasus  perceraian  di  Indonesia  berdasarkan  data  dari  Laporan  Statistik  Indonesia  mencapai 447.743  kasus  pada  tahun  2021.  Meningkat  bila  dibandingkan  dengan  tahun  2020  sebanyak 291.677  kasus  perceraian.  Dominasi  sebanyak  337.343  kasus  perceraian  dari  para  istri  yang menggugat  cerai  dibanding  suami.  Perceraian  akibat  talak  sebanyak  110.440  kasus.  Pulau  Jawa mendominasi  kasus  perceraian  di  Indonesia.  Jawa  Barat  sebanyak  98.088  kasus,  Jawa  Timur sebanyak 88.235 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 75.509 kasus (www.databoks.katadata.co.id). Pemerintah  kabupaten  Sukoharjo  melalui  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), telah berusaha untuk mengantisipasi  nikah  muda  dikalangan  pemuda  dengan  model  pemilihan  generasi  berencana sebagai brand  ambassador sebagai  DutaGenre  di  kabupaten  Sukoharjo,  yaitu  Rayhan  Fikri Ardiansyah dan Afifah Mirna Noviyanti sebagai DutaGenre yang terpilih. https://www.solopos.com/pernikahan-dini-hingga-kesehatan-mental-remaja-jadi-pr-duta-genre- sukoharjo-pernikahan-dini-hingga-aborsi-remaja-jadi-pr-duta-genre-sukoharjo-pernikahan-dini- hingga-kesehatan-mental-remaja-jadi-pr-dut-1411792
Kasus  perceraian  banyak  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  salahsatunya  menikah  lgi  tanpa seijin istri pertamanya. Seperti kasus seorang suami dengan  berinisial BIY umur 38, dilaporkn oleh istrinya  pertamanya,  akibat  menikah  lagi  tanpa  seijin  istri  pertamnya.  Yang  bersangkutan  juga diduga juga menelantarkan anak dan istri syahnya selama sembilan bulan. https://www.murianews.com/2022/09/21/318547/nikah-lagi-dan-telantarkan-anak-istri-suami-di- sukoharjo-dilaporkan-polisi
Kasus  perceraian  di  Kabupaten  Sukoharjo  sepanjang  tahun  2021  tergolong  tinggi.  Sumber dari  Pengadilan  Agama  (PA),  telah  tercatat  ada  1.049  kasus  perceraian  sampai  bulan  September 2021. Kasus perceraian terbanyak disebabkan Karena perselisihan dan pertengkaran sebanyak 621 kasus.  Selanjutnya  disebabkan  meninggal  salahsatu  pihak  sebanyak  236  kasus  dan  yang  terakhir disebabkan  oleh  factor  ekonomi  sebanyak  166  kasus.  Rata-rata  usia  sekitar  20-30  tahun  yang  di dominasi  oleh  perkara  cerai-gugat  yang  disebabkan  perselisihan  sampai  factor  ekonomi  sebanyak 1.049 kasus.
https://www.gatra.com/news-527361-hukum-kasus-perceraian-di-sukoharjo-tinggi-akibat- pernikahan-usia-muda.html
Berdasarkan  kasus  yang  tinggi  di  kabupaten  Sukoharjo,  fakultas  hukum  Universitas  Islam Batik  Surakarta,  terpanggil  untuk  mengadakan  sosialisasi  UU  No.  16  tahun  2019  tentang perkawinan.  Hal  ini  sangat  penting  mengingat  dampak  yang  terjadi  banyak  merugikan  dari  sisi kejiwaan anak-anak mereka akibat perceraian orangtuanya.
Pengelompokan  peserta  pengabdian  pada  masyarakat  dengan  yang  lebih  homogen,  akan lebih  mudah dalam mengadakan sosialisasi program kerja. Pada kasus sosialisasi Undang- undang perkawinan  ini  sangat  sensitive,  sehingga  rahasia  dari  seluruh  perserta  hraus  dijaga  dengan  baik (Rachmawatie, S, dkk, 2022).

## 2. METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Metode  pengabdian-masyarakat  yang  berupa  sosialisasi  UU  No.  16  tahun  2019  tentang perkawinan  menggunakan  model  PRA,  yaitu  pendekatan  dari  peserta  kasus  demi  kasus  yang  100 persen peserta yang hadir adalah ibu-ibu. Selanjutnya data dan informasi dihimpun untuk dilakukn pendampingan dari tim hukum.
Langkah-langkah yang dilakukan antara lain;
1) Melakukan  penyampaian  informasi  data-data  perceraian  yang  terjadi  di  Sukoharjo  dan juga dampak yang dapat terjadi akibat perceraian dari sisi kejiwaan anak, sisi agama dan dari sisi hukum, disampaikan oleh bapak H Suharno, SH MH;
2) Dilanjutkan dengan materi inti tentang perceraian berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 oleh bapak Dr H Ismiyanto, SH MH;
3) Pemberian opsi-opsi pendampingan hukum bila ada permasalahan perkawinan oleh bapak Dika Yudanto, SH MH.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Diskripsi Wilayah

## 1) Tahap awal survay dan pelaksanaan
Tahap awal di dalam pengabdian masyarakat dengn model sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perceraian dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Langkah pertama mendata peserta  yang  termarginalkan  secara  system  masyarakat  yaitu  ibu-ibu,  sehingga  ditetapkan 100  persen  peserta  ibu-ibu.  Dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  sosialisasi  oleh  tiem  hukum UNIBA Surakarta dengan surat tugas resmi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Pengembangan  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LP3M)  UNIBA  Surakarta.  Setelah selesai  melaksanakan  sosialisasi  melapor  ke  kepala  desa  Mayang  untuk  dilakukan  validasi oleh  pejabat  yang  berwenang.  Hal  ini  sangat  penting  bahwa  sosialisasi  UU  No.  16  tahun 2019 tentang perkawinan telah mendapatkan ijin dari kampus dan dari kepala desa.
Gambar.1. Dukungan pemerintahan kab Sukoharjo tentang HAM Gambar.2.  Ceramah  penyuluhan  hukum Tingkat Propinsi Jawa Tengah Gambar.  Gerakan  Indonesia  sadar  administrasi kependudukan Gambar.4. Peserta sosialisasi Undang- Undang perkawinan di desa Mayang
Sosialisasi  Undang-Undang  No.  16  tahun  2019  tentang  perkawinan  di  beberapa  wilayah  di Indonesia,  salahsatunya  di  Bandar  Lampung,  terkait  dengan  batas  usia  perkawinan  dalam pernikahan  belum  efektif  untuk  dilakukan.  Belum  efektif  dilakukan  karena  disebabkan  oleh beberapa kendala dilapang dan juga hukum adat. Selain itu juga di dalam hukum harus ada sanksi- sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar hukum. Penegakan hukum tidak pandang bulu bagi masyarakat  yang melanggar. Ketegasan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga ketaatan masyarakat  pada  hukum  yang  berlaku.  Pengawasan  orang  tua  terhadap  anak  di  dalam  pergaulan, pengetahuan agama pada anak-anak memang harus ditingkatan untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan.  Untuk  itu  sosialisasi  kepada  masyarakat  sangat  penting  urgensinya,  Harus  dilakukan berkali-kali baik pada anak-anak SMA, maahasiswa dan kepada orangtuanya (Husni, S. M, 2022). Peranan lembaga-lembaga pemerintah terkait perkawinan antara lain KAU atau Kantor Urusan Agama  harus  aktif  turun  ke  masyarakat.  Hal  ini  sangat  penting  KAU  tidak  hanya  mengurusi
perkawinan dan perceraian, tetapi  juga pra nikah harus di  sosialisasikan. Sosialisasi  dapat  melalui beberapa media. Media pengajian salahsatunya dapat dipakai terkait hukum hukum agama tentang pergaulan bebas, hukum nikh dini dan sebagainya. Sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP, SMA dan Universitas dan juga kelompok-kelompok pemuda sangat penting untuk dilakukan harus dilakukan secara periodic (Fariz, M.R, 2022).
Hasil penelitian dari Rahmwati, R (2021), menghasilkan kesimpulan bahwa penegakan dalam pelaksanaan  UU  No.  16  tahun  2019  serta  Peraturan  MA  No.  5  tahun  2019  tentang  pedoman mengadili  permohonan  dispensasi  perkawinan.  Permasalahan  batas  usia  harus  dipertimbangkan hakim sealin perlindungan kejiwaan bagi anak. Ada tren meningkat setelah ada peraturan MA No. 5 tahun  2019  untuk  mengajukan  despensasi  batas  usia  perkawinan.  Selain  ada  factor-faktor  lain seperti ekonomi orang tua, pendidikan orang tua, rendahkanya kesadaran hukum perkawinan orang tua juga andil dalam peningkatan tren tersebut.
Penerapan  UU  No.  16  tahun  2019  berdampak  positif  dan  berdampak  negative  menurut (Julirukmana  T  dkk,  2021).  Kasus  di  KAU  kecamatan  Ulu  Rawas  khususnya  dikelurahan  Muara Kulam  adalah  faktof  ekonomi,  adat  istiadat  masyarakat,  tingkat  pendidikan  masyarakat  sebagai penyebab  terjadinya  pernikahan  dibawah  umur.  Untuk  KUA  harus  terus  menerus  melakukan sosialisasi, pemberdayaan dan penyuluhan kepada semua pemangku kepentingan.
Temuan  hasil  penelitian  Husnan  M,  dkk  (2022)  menemukan  ada  sekian  factor  terjadinya pernikahan dini, antara lain factor pendidikan yang tidak baik terutama di lingkungan sekitar, factor yang  lain  adalah  tekanan  ekonomi,  sehingga  terjebak  pada  pergualan  bebas  dan  mengejar kesenangan dunia. Penerapan UU perkawinan tidak berjalan secara optimal karena terjadi beberapa bias keputusan orang tua atau dari keputusan pengadilan ada demi nama baik keluarga bila terjadi kehamilan di luar pernikahan yang kn berlanjut pada pernikahan dini.
Gambar. 5. Peta wilayah Kabupaten Sukoharjo  Gambar.6.  pembinaan    Sadar  Hukum  oleh pemerintah kab Sukoharjo
Gambar.7.  Penyampaian materi UU  hukum perkawinan Gambar. 8.  Sambutan ketua Abdimas hukum perkawinan bapak H Suharno., SH.MH Gambar.9. Tim pengabdian sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat desa Mayang Gambar.10. Publikasi sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan via video youtube di pramhad tv
Angka penikahan dini atau perkawinan dibawah umur  masih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa penerapan  UU  No.  16  tahun  2019  tentang  perkawinan  masih  belum  optimal  kasus  di  KUA Sangkapura.  Sosialisasi,  penyuluhan  sudah  dilakukan  tetapi  belum  menunjukkan  hasil  yang memuaskan dan terasa kurang efektivitas (Halilurrahman, M, 2021).
Aplikasi  Undang  undang  perkawinan  harus  ditegakan  supaya  menjadikan  keluarga  yang sakinah mawadah waramad akan menjadi lebih  riil  di  dapatkan. Sosialisasi  dan penyuluhan harus terus menerus dilakukan untuk terus memahamkan semua kalangan baik orang tua, anak muda dan pemangku  kepentingan  yang  lain.  Pengetahuan  yang  cukup  terkait  isi  dari  undang-undang
perkawinan yang salahsatunya yang paling sering muncul adalah pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur. Usia yang masih muda di bawah 17 tahun masih labil dalam emosi, tidak ada rasa takut  dan  belum  mendapatkan  pendapatan  untuk  memberikan  nafkah  ekonomi  secara  layak  dan peran  menjadi  orang  tua  juga  belum  bisa  dilakukan  dengan  sangat  baik    kasus  di  Kabupaten Polewali Mandar (Alghifari A dkk, 2021).

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  diambil  berdasarkan  pada  data,  fakta  dan  pembahasan  yang  terdapat  dilapang, yaitu masyarakat menunjukkan peran aktif dari semua pihak terutama tokoh masyarakat dan ketua RT  dan  kepala  desa  Mayang  juga  hadir.  Partisipasi  masyarakat  cukup  baik,  tetapi  daya  serap  dan permasalahan yang sensitive tidak memungkinkan disampaikan pada forum umum. Sehingga tiem pengabdian  masyarakat  belum  melihat  keefektifan  sosialisasi  UU  No.  16  tahun  2019  tentang perkawinan.  Hanya  sebagai  informasi  awal,  hal  yang  lebih  penting  fakultas  hukum  siap mendampingi apabila ada permasalahan hukum terkait dengan hal tersebut .

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih  yang sebanyak-banyak kami sampaikan kepada;
1. Bapak Harjono, A.Md selaku Kepala Desa Mayang, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo
2. Bapak RT 1 Dukuh Ngempak Bapak Heru Wiyono SE. M.Si
3. Bapak  Dr  Pramono  Hadi,  SP.  M.Si  selaku  kepala  Lembaga  Penelitian  Pengembangan  dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) UNIBA Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Alghifari, A., Nuzha, N., dan Nur, D. U. H. (2021). Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di  Kabupaten Polewali  Mandar:  Studi  di  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar. QISTHOSIA:  Jurnal Syariah dan Hukum , 2 (2), 121-140.
Fariz,  M.  R.  2022.  Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Mengurangi  Pernikahan  Dini (Implementasi  UU  No.  16  Tahun  2019  Di  Desa  Cicadas  Kecamatan  Gunung  Putri). Bachelor's  Thesis .  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Halilurrahman, M. (2021). Efektifitas Undang-undang No 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal Mengenai Batas Usia Pernikahan. Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah , 1 (1), 30-42.
Husnan, M., Sulaiman, S., dan Harun, H. (2022). Implementasi Undang-undang No 16 tahun 2019 Dalam  Mencegah  Praktik  Perkawinan  Dibawah  Umur  Pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Geragai. Doctoral dissertation. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Husni,  S.  M.  (2022).  Efektivitas  Penerapan  Batas  Usia  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang Perkawinan  No.16  Tahun  2019  Pada  Masa  Pndemi  Covid  19. Familia:  Jurnal  Hukum Keluarga , 3 (2), 113-128.
Julirukmana,  T.,  Kasir,  I.,  dan  Mustiah,  M.  (2021).  Persepektif  Undang-undang  Nomor  16  tahun 2019  Terhadap  Pernikahan  di  Bawah  Umur  Tanpa  Dispensasi  Nikah  (Studi  di  Kelurahan Muara  Kulam  Kecamatan  Ulu  Rawas  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  Provinsi  Sumatra Selatan). Doctoral Dissertation. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Rachmawatie, S. J., Hadi,  P., Mariam, S., dan Hartono, S. (2022). Philanthropy Masyarakat  Desa Wonoboyo,  Kecamatan  Wonogiri  Kabupaten  Wonogiri. J-ABDI:  Jurnal  Pengabdian kepada Masyarakat , 1 (8), 1825-1834.
Rahmawati,  R.  (2021).  Implikasi  Penetapan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Terhadap Permintaan  Dispensasi  Nikah  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama  Takalar). Doctoral dissertation . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## Internet
https://www.solopos.com/pernikahan-dini-hingga-kesehatan-mental-remaja-jadi-pr-duta-genre- sukoharjo-pernikahan-dini-hingga-aborsi-remaja-jadi-pr-duta-genre-sukoharjo-pernikahan-dini- hingga-kesehatan-mental-remaja-jadi-pr-dut-1411792
https://www.murianews.com/2022/09/21/318547/nikah-lagi-dan-telantarkan-anak-istri-suami-di- sukoharjo-dilaporkan-polisi
https://www.gatra.com/news-527361-hukum-kasus-perceraian-di-sukoharjo-tinggi-akibat- pernikahan-usia-muda.html
www.databoks.katadata.co.id