https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ Volume 3 Nomor 2 November 2021 : 67-76 Doi : http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15046 p-Issn : 2715-8950 | e-Issn : 2716-2060

## ANALISIS PRINSIP KESATRIAAN DALAM PENGGUNAAN KILLER ROBOT  DALAM KONFLIK BERSENJATA

## ( ANALYSIS OF THE CHIVALRY PRINCIPLE IN THE USE OF ROBOT KILLER IN ARMED CONFLICT)
Mahmood Faiz Baraja Jun Justinar Universitas Trisakti mahmoodfaizbaraja@gmail.com , jun.j@trisakti.ac.id

## Abstrak
Perubahan istilah dari Hukum Pertikaian senjata ( The Law of Armed Conflicts) menjadi Hukum Humaniter Internasional ( International Humanitarian Law) merupakan satu titik perkembangan yang sangat penting. Bahwa didalam normanya, dimasukkan segi-segi kemanusiaan yang pada intinya  untuk  menjaga  dan  melindungi  warga  sipil  dan  hors  de  combat.  Hukum  Humaniter memiliki  Prinsip  Kesatiraan  ( Chivalry)  didalamnya,  yang  menyatakan  bahwa  kejujuran  dalam perang harus dijunjung tinggi. Namun dengan perkembangan zaman dan teknologi, berkembang juga  persenjataan  untuk  perang.  Perkembangan  terakhir  dari  senjata  perang  adalah  sistem senjata  otonom.  Pertanyaan  yang  ingin  dijwawab  adalah  apakah  penggunaan  sistem  senjata otonom melanggar prinsip kesatriaan hukum humaniter internasional? Tulisan ini akan menjawab dengan cara membandingkan pelarangan senjata lain atas dasar tidak sejalan dengan prinsip kesatriaan, dan dengan melihat dan membandingkan pendapat ahli dalam subjek ini. Singkatnya, senjatotonom menjadi melanggar kesatriaan jika mengarahakan pada target manusia.
Kata kunci: Kesatriaan, senjata perang, sistem senjata otnom

## Abstract
The change in terms from the Law of Armed Conflicts to International Humanitarian Law is a very important point of development. In its arrangement, the humanitarian aspects are essential to safeguard and protect civilians and hors de combat combatants. Humanitarian law has the Principle of Chivalry in it, which states that honesty in war must be upheld. However, with the development  of  the  times  and  technology,  it  also  develops  for  weapons  of  war.  The  most advanced progress of weapons of war is the autonomous weapon system. The issue at hand is whether  the  usage  of  autonomous  weapons  systems  disregards  the  chivalry  principles  of international humanitarian law? This paper will answer the subject by comparing the prohibition of other weapons on the basis that it is not in line with the principle of chivalry, and by considering and comparing the views of officials on this matter.
Keywords: Chivalry; automated weapon system

## 68   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________

## Pendahuluan
Hubungan  antar  negara  semakin  berkembang  dan  semakin  menyeluruh.  Walaupun hubungan antar negara menurut hukum internasional berdiri dengan prinsip koeksistensi, prinsip hubungan bersahabat, dan prinsip kerjasama internasional 1 , namun tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik atau sengketa diantaranya.
Konflik lintas negara atau konflik internasional adalah hal yang pasti dalam hubungan internasional.  Bahwa  dalam  setiap  hubungan,  cepat  atau  lambat  akan  terjadinya  konflik. Sengekta dapat berasal dari beberapa aspek seperti aspek ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Setiap sengketa  menurut norma  hukum  internasional  harus  diselesaikan secara  damai 2 ,  yang dibagi menjadi penyelesaian sengketa diluar dan didalam pengadilan. 3 Walaupun didalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB sudah dilarang untuk menggunakan ancaman dan penggunaan senjata kekerasan  dalam  menyelesaiakan  sengketa,  namun  realitanya  masih  terdapat  penyelesaian sengketa  secara  kekerasan  (perang).  Hukum  internasional  hanya  menganjurkan  cara penyelesaian sengketa secara damai. Tidak dianjurkan sama sekali cara kekerasan atau perang. Namun  peperangan  sudah  menjadi  alat  untuk  menyelesaikan  sengketa  dari  zaman  dahulu. Konflik  bersenjata  pertama  dalam  sejarah  yang  dicatat  oleh  saksi  mata  adalah  pertempuran Megiddo  pada  1479  SM  antara  Thutmose  III  Mesir  dan  aliansi  bekas  wilayah  Mesir  dibawah kepemimpinan Raja Kadesh. 4
Hukum  Perang  ( The  Law  of  War)  berkembang  sejak  pertengahan  abad  ke-19.  Pada tahun  1864,  sebagai  hasil  dari  karya  Henry  Dunant,  yang  terkejut  dengan  kebrutalan pertempuran Solferino pada tahun 1879, diadopsilah Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Tentara  yang  Terluka  di  Medan  Perang. 5 Istilah  Hukum  Perang  dipakai  karena  pada  masa sebelum Perang Dunia I, konflik diselesaiakan dengan cara berperang. Istilah ini berubah karena sebutan hukum perang memiliki makna hukum yakni perang adalah sengketa bersenjata yang memenuhi unsur-unsur spesifik yaitu pihak-pihak yang berkonfrontasi adalah negara dan harus adanya declaration of war, padahal realitanya tidak sejelas itu. Istilah ini juga outdated, karena kebutuhan untuk mengatur pertikaian senjata yang intensitasnya sama dengan perang muncul, karena itu dirubahlah dengan istilah Hukum Pertikaian Senjata ( The Law of Armed Conflicts). Namun  dalam  pertumbuhannya, the  law  of  armed  conflicts  disisipkan  ide-ide berperikemanusiaan,  maka  istilahnya  diubah  menjadi  Hukum  Humaniter  Internasional ( International Humanitarian Law). 6
Walaupun perang sebagai bentuk penyelesaian sengketa tidak dianjurkan oleh hukum internasional,  namun  angka  kematian  dalam  perang  menjadi  bukti  menyedihkan  dalam kenyataan. Diambil dari Guinness World Records, menyatakan bahwa estimasi angka kematian dalam Perang Dunia Kedua sebanyak 56.400.000 jiwa. Angka ini termasuk didalamnya kematian dalam  medan  perang  dan  kematian  penduduk  sipil,  dengan  negara  yang  paling  parah merasakannya adalah Polandia dengan angka 6.028.000 atau 17.2% dari total angka kematian. 7
1 Huala Adolf, 2015, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional , Cetakan V, CV Keni Media, Bandung, hlm. 55
2 Lihat  Piagam  PBB  Pasal  2  angka  3  yang  menyatakan  bahwa  setiap  anggota  yang  telah  ikut  kedalam  PBB,  harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadalah tidak terancam punah.
3 Lihat Piagam PBB Pasal 33 angka 1 yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, yang jika berlanjut akan mungkin  membahayakan  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  pertama  harus  mencari  solusi  melalui  negosisasi, penyelidikan,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrase,  penyelesaian  yudisial,  peninjauan  kembali  atau  cara  damai  lainnya  yang mereka pilih sendiri.
4 Joshua J. Mark, 2009, War in Ancient Times , World History, https://www.worldhistory.org/war/ diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 18:47
5 Malcolm N. Shaw, 2003, International Law , Edisi Kelima, Cambridge University Press, hlm. 1054
6 Ria Wierma Putri, 2011, Hukum Humaniter Internasional , Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 1
7 https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/highest-death-toll-from- wars/?fb_comment_id=837406259615349_1637898349566132 diakes pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 18:53
Angka menyedihkan ini menjadi rekor dunia tertinggi diantara perang-perang lainnya. Banyak sekali konflik lain yang terus berkontribusi untuk menambah angka kematian.
Grafik  diatas  diambil  dari Our  World  in  Data 8 ,  yang  menunjukkan  angka  kematian  terkait pertempuran dalam konflik negara sejak tahun 1946 hingga 2016 menurut wilayah dunia.
Perkembangan  persenjataan  dari  zaman  ke  zaman,  perang  ke  perang,  dapat  terlihat kemajuannya.  Perkembangan  terlihat  pada  senjata  yang  dipakai  dalam  medan  perang.  Pada Perang Revolusi Prancis, senjata yang populer digunakan adalah pedang, bayonet, dan pistol pemuat  mocong  ( muzzle  loading  gun) 9 .  Selanjutnya  pada  Perang  Dunia  Pertama,  muncul kendaraan  dengan  konsep  untuk  memberi  pasukan  perlindungan  bergerak  dan  daya  tembak yang tinggi. Kendaraan ini menggabungkan internal combustion (mesin), plat baja, dan trek yang tidak terputus (ban tank), yang disebut “ tank” oleh Britania Raya. Tank digunakan pertama kali pada Pertarungan Flers-Courcelette pada tanggal 15 September 1916. 10 Lalu pada Perang Dunia Kedua, pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjadi negara pertama dan terakhir yang menggunakan bom atom dan menjatuhkannya di Jepang pada dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom ini membunuh langsung 120.000 lebih dan menghancurkan kota sebesar empat mil persegi (10,36 km persegi) dan menjadikannya reruntuhan. 11 Dari penjelasan diatas, jelas terlihat  perkembangan  dan  kemajuan  teknlogi  persenjataan.  Terlihat  juga  akan  pentingnya pembatasan pada alat dan cara atau metode peperangan.
Hukum Humaniter pada intinya adalah seperangkat peraturan yang mengatur masalah pada  masa  konflik  dan  berusaha  untuk  melindungi  orang-orang  yang  tidak  terlibat  dalam sengketa dan untuk membatasi metode peperangan. Dalam kata lain, hukum humaniter memberi derajat  tinggi  pada  prinsip  kemanusian.  Hal  inilah  yang  membuat  pengaturan  mengenai pembatasan senjata dan metode peperangan sangat penting. Kemajuan teknologi senjata berarti bahwa  aturan  perang  juga  harus  beradaptasi.  Ini  karena  beberapa  senjata  dan  metode
8 Max Roser, 2016, War and Peace , Our World in Data, https://ourworldindata.org/war-and-peace diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 15:29
9 https://ageofrevolution.org/200-object/french-musket-bayonet/ diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 19:27
10 https://www.iwm.org.uk/history/how-britain-invented-the-tank-in-the-first-world-war diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 22:25
11 https://www.history.com/this-day-in-history/american-bomber-drops-atomic-bomb-on-hiroshima diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 22:34
peperangan  tidak  membedakan  antara combatant  dan  warga  sipil,  karena  itu  batasan penggunaannya  telah  disepakati. 12 Pengaturan  awal  mengenai  limitasi  pada  senjata  adalah Deklarasi Saint Petersburg pada tahun 1868 yang mengatur masalah Proyektil peledak dengan berat kurang dari 400gr. Lalu muncul Hague Declaration tahun 1899 yang mengatur mengenai pelarangan peluru yang mengembang atau merata didalam tubuh manusia ( expanding bullets), 13 hingga peraturan mengenai pelarangan penggunaan senjata kimia. 14
Perkembangan  teknologi  lain  yang  berpotensi  untuk  menjadi  perhatian  Hukum Humaniter  Internasional  adalah  pengembangan  robot  yang  sepenuhnya  otonom  ( automated) yang  mampu  mengambil  keputusan  untuk  menentukan  sasaran  secara  independen  tanpa keterlibatan manusia ( lethal autonomous weapon). 15 Imajinasi robot pembunuh otomatis sudah sering menjadi diskusi genre fiksi-ilmiah film maupun game selama beberapa tahun belakangan, seperti  film  Hollywod Terminator  dan  Robocop,  namun  dengan  pesatnya  kemajuan  teknologi kecerdasan buatan ( artificial intelligence), akan sangat memungkinkan mengantar kita pada era killer robot secara nyata. Namun teknologi ini tidak sebaru yang kita bayangkan. Hal ini terlihat pada buku desain Leonardo da Vinci yang mendesain robot ksatria dengan pergerakan mekanik yang  rumit  didalamnya  untuk  memimik  pergerakan  manusia.  Bentuk  paling  dasar  dari persenjataan ini terlihat pada perlombaan pada saat Cold War (Perang Dingin). 16 Ada 3 prinsip pada Hukum Humaniter Internasional yaitu, Pertama, Asas Kepentingan Militer  ( Military  Necessity).  Asas  ini  merupakan  hak  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menentukan  kekuatan  yang  dipergunakan  untuk  menghancurkan  musuh  dalam  waktu  yang paling cepat, dengan biaya se-efisien mungkin, dan dengan meminimalisir korban jiwa. Kedua, adalah Prinsip Berperikemanusiaan ( Humanity). Menurut asas ini, para pihak yang bersengketa wajib  memperhatikan  nilai-nilai  kemanusiaan,  dimana  mereka  dilarang  untuk  menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaaan yang tidak perlu. 17 Ketiga, dan asas yang akan dibahas dalam tulisan ini, adalah Asas Kesatriaan (Chivalry). Asas ini mengandung  arti  bahwa  kejujuran  harus  diutamakan  dalam  suatu  konflik.  Penggunaan instrumen  dan  metode  ilegal  atau  bertentangan  dengan  Hukum  Humaniter  serta  cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang. 18
Dalam tulisan ini, saya akan mencoba menganalisa prinsip kesatriaan hukum humaniter dalam  kaitannya  dengan  penggunaan  robot  pembunuh  ( killer  robot)  dalam  suatu  konflik bersenjata.
12 Rules of war (in a nutshell) I The Laws of War, ICRC Youtube Channel (3:28 – 3:43), https://www.youtube.com/watch?v=HwpzzAefx9M diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 13:16
13 Lihat Hague Declaration (IV,3) concerning expanding bullets. The Hague, 29 July 1899 https://ihl- databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=F5FF4D9CA7E41925C12563CD005 1616B diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 22:51
14 Lihat Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous, or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925 https://ihl- databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=58A096110540867AC12563CD005 187B9 diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 22:54
15 Nils Melzer, 2019, Hukum Humaniter Internasional:Sebuah Pengantar Komprehensif , International Committee of the Red Cross , hlm. 49
16 Ty McCormick, 2014, Lethal Autonomy:A Short History , Foreign Policy, Lethal Autonomy: A Short History – Foreign Policy diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 23:31
17 Arlina Permanasari, 1999, Pengantar Hukum Humaniter , ICRC, Jakarta, hlm. 11
18 Arlina Permanasari, 2008, Asas-asas Hukum Humaniter Internasional , Arlina web’s blog https://arlina100.wordpress.com/2008/11/15/asas-asas-hukum-humaniter/ diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 23:56

## Pembahasan
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, robot killer atau Autonomous Weapon System atau Lethal Autonomous Weapon (LAW) adalah sistem senjata yang bersifat “lepas tangan manusia” atau berdiri sendiri dalam cara kerjanya. Hal ini dikarenakan LAW memiliki tiga komponen penting didalamnya:
1. Sensory Unit
Sensor digunakan untuk mengidentifikasi data, gambar dan informasi lainnya. Sensor dapat berbentuk sensor gerak, sensor kamera, radar, dan teknologi lainnya yang memungkinkan robot dapat mengetahui lingkungan perang sekitar.
2. Processing Unit
Prosessor  akan  memproses  data  yang  didapat  dari  unit  sensor  dan  kemudian  dapat mengidentifikasi dan mengenali apa-apa saja yang ada disekitarnya. Sistem ini terdiri dari hardware  (prosessor)  dan  software  (intelejen  buatan)  yang  memungkinkan  robot  untuk memiliki  kemampuan  seperti  manusia  seperti  membaca  dan  memahami  teks,  pola,  dan problem solving.
3. Weapon Unit
Senjata  akan  mendapatkan  input  dari  unit  proses  dan  akan  mengambil  keputusan  untuk meluncurkan atau tidak meluncurkan serangan pada target tertentu.
Menurut  Departemen  Pertahanan  Amerika  Serikat, Autonomous  Weapon  System  (AWS) adalah sistem senjata yang, sekali diaktifkan, dapat memilih dan melibatkan target tanpa campur tangun lebih jauh oleh operator manusia. 19
Senjata  ini  sendiri  menuai  banyak  pro  dan  kontra.  Argumen  yang  digunakan  untuk mensuport penggunaan AWS dalam konflik terbagi menjadi dua bagian yaitu, Kentungan Militer dan Pembenaran Moral. Dari sisi militer, penggunaan AWS dapat menjadi alat penambah atau pengganda kekuatan. AWS juga dapat memperluas medan perang, yakni robot dapat mencapai daerah yang tadinya tidak dapat terjangkau oleh manusia. Argumen Pembenaran Moral termasuk didalamnya  adalah  AWS  dapat  mengurangi  korban  jiwa  dengan  cara  menghilangkan  unsur manusia dalam medan peperangan. Bahwa robot tidak memiliki insting “menjaga diri”, karena itu tidak rentan terhadap perilaku “tembak dahulu, lalu tanya pertanyaan”. Argumen yang tidak mendukung dengan penggunaan AWS dalam perang pada dasarnya adalah bahwa AWS akan menodai nama artificial intelligence dan akan menghambat research and development di bidang ini.  AI  akan  mendapat  nama  buruk  dimata  publik  dan  masyarakat  luas  akan  takut  untuk mengimplementasikan  AI  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Argumen  lainnya  adalah  bahwa pendelegasian tugas “hidup dan mati” kepada robot terlihat tidak bermoral. Hal ini karena robto tidak  memiliki  hati  nurani  dan  tidak  bisa  mengambil  keputusan  atas  dasar  dirinya  sendiri. 20 Autonomous Weapon System mengambil langkah dengan metode softwawre yang akan lebih cepat,  lebih  ekonomis  dan  dalam  skala  yang  lebih  besar.  Hal  ini  akan  sangat  mengganggu stabilitas di tingkat nasional dan internasional karena menimbulkan ancaman proleferasi, eskalasi cepat,  ketidakpastian,  dan  bahkan  potensi  senjata  pemusnah  massal. 21 Pertanyaan  besarnya adalah, “apakah penggunaan Automated Weapon System dalam suatu konflik adalah tindakan yang melawan prinsip kesatriaan ( chivalry)?”Chivalry menurut Webster’s Dictionary, adalah (1)
19 Michael T. Klare, 2019, Autonomous Weapon Systems and the Laws of War , Arms Control Association, https://www.armscontrol.org/act/2019-03/features/autonomous-weapons-systems-laws-war diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 23:00
20 Amitai & Oren Etzioni, 2017, Pros and Cons of Autonomous Weapon Systems , Army Universitry Press, https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2017/Pros-and-Cons-of- Autonomous-Weapons-Systems/ diakses pada tanggal 30 October 2021 pukul 23:11
21 https://autonomousweapons.org/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2021 pukul 15:05
72   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
tindakan yang terhormat ( honourable behavior); (2) konvensi sosial dan moral para ksatria abad pertengahan; (3) adalah kualiatas suatu ksatria yang ideal (kesopanan, menghormati, memberi perlindungan kepada yang lemah, dan lain-lain). 22 Konsep chivalry lahir pada abad pertengahan, skeitar abad ke-11 dan 12 untuk menjaga sifat “kebanditan” para kesatria. Bahwa diperlukan suatu code of conduct untuk menjaga sifat orang- orang  kuat  yang  berkumpul  bersama  dan  memiliki  senjata.  Tidak  pernah  ada  sebelumnya konsensus  yang  menekankan  apa  ksatria  yang  baik  itu.  Nilai  yang  sama  yang  mucul  adalah keberanian dalam peperangan dan loyalitas pada bangsawan dan rekan. 23 Konsep chivalry atau ksatriaan memunculkan gambar dalam pikiran yaitu seorang kesatria dengan baju besi yang bersinar, yang masuk kedalam medan perang dengan mengendarai kuda gagah  untuk  menyelamatkan  ratu  dari  orang  jahat.  Gambaran  ini  tidak  terlalu  salah,  karena ruang lingkup chivalry yang luas mulai dari etika dalam peperangan, hingga percintaan. 24 ICRC memberi pendapat mengenai Autonomous Weapon System, bahwa:
1. Pelarangan  untuk  mentargetkan  manusia  dalam  robot.  Hal  ini  untuk  menjunjung  tinggi keselamatan perikemanusiaan dan dari sisi norma humaniter yang memberi proteksi pada penduduk sipil dan kombatan hors de combat.
2. Melarang sistem senjata otonom yang tidak dapat diprediksi, terutama karena efeknya yang tidak melihat korbannya (tidak pandang bulu). Hal ini paling baik dicapai dengan larangan sistem senjata otonom yang dirancang atau digunakan sedemikian rupa sehingga efeknya tidak dpaat dipahami, diprediksi, dan dijelaskan secara memadai.
3. Untuk  melindungi  warga  sipil  dan  objek  sipil,  menegakkan  aturan  hukum  humaniter internasional  dan  menjaga  kemanusiaan,  desain  dan  penggunaan  sistem  senjata  otonom yang tidak akan dilarang harus diatur, termasuk melalui kombinasi:
a. Limitasi pada tipe target tertentu
b. Limitasi  pada  durasi,  lingkup  geografis  (medan  perang),  dan  skala  penggunaan. Dapat  dilakukan  dengan  memungkinkan  intervensi  manusia  saat  penyerangan tertentu.
c. Limitasi  pada  situasi  penggunaan.  Bahwa  harus  mengekang  pergerakan  senjata dimana penduduk sipil dan objek sipil berada.
d. Keharusan  untuk  ada  komunikasi  antara  manusia  dengan  robot.  Hal  ini  untuk memudahkan intervensi dan bila perlu mematikan mesin. 25
Pada  tahun  1139,  Gereja  dengan Ecumenical  Lateran  Council  melarang  penggunaan panah diantara orang-orang Kristen. Langkah ini barangkali merupakan langkah pertama manusia  untuk  mengendalikan  senjata.  Secara  khusus,  upayanya  untuk  menegakkan simetri senjata. 26 Bahwa peperangan dimaksudkan untuk dilakukan oleh para kesatria dan menggunakan senjata kesatriaan yang mahal dan bagus, tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang desa yang menggunakan panah (pada masa itu, panah banyak digunakan kaum bawah yang tidak termasuk kedalam “kesatria”).
Sebagian  besar  inovasi  dalam  medan  perang,  yang  pada  hakikatnya  membuat pertempuran  menjadi  urusan  jarak  jauh,  menarik  banyak  kritik  yang  serupa  dengan
22 The New Lexicon Webster’s Dictionary of the English Language, 1991 Edition, Lexicon Publication, Inc, New York, hlm. 173
23 Livia Gershon, 2019, Chivalry Was Established to Keep Thuggish, Medieval Knights in Check , History Stories, History, https://www.history.com/news/chivalry-knights-middle-ages diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 13:25
24 Rain Liivoja, Chivalry Without A Horse : Military Honour and the Modern Law of Armed Conflict , ENDC Proceedings, Vol. 15, 2012, hlm. 75
25 https://www.icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems diakses pada tanggal 31 October 2021 pukul 16:01
26 Robert L. O’Connell, 1988, Of Arms and Men : A History of War, Weapons, and Aggression , Oxford University Press, New York, hlm.95
penggunaan  racun  dan  busur. 27 Robot  tempur  otonom  atau  sistem  senjata  otonom memiliki  tujuan  antara  lain  untuk  menyelamatkan  tentara  manusia.  Resiko  kerugian dapat  diminimalisir  jika  tentara  tidak  lagi  harus  hadir  didalam  medan  peperangan. Berdasarkan  argumen  tersebut,  AWS  termasuk  kedalam  senjata  “jarak  jauh”,  yang perkembangannya dimulai dari busur dan anak panah, hinnga bubuk mesiu, artileri dan drone.  Pengenalan  teknologi  semacam  diatas  tersebut,  yang  bertujuan  untuk mengurangi kebutuhan akan konfrontasi langsung dengan musuh, selalu dikritik sebagai tidak etis dan tidak sopan ( unchivalrous). 28
Dr.  Sharkey,  Ketua  Komite  Internasional  untuk  Kontrol  Senjata  Robot  ( International Committee for Robot Arms Control) ICRAC, menyatakan dalam Konfrensi Kontrol Senjata Robot Simposium bahwa:
“ Robots  cannot  comply  with  the  Laws  of  War  in  discriminating  civilians  from combatants and they lack the reasoning necessary to make judgments about the proportional use of force. Unlike a human, they cannot be held accountable for their errors. We must not cross the line where machines have delegated the decision  to  kill  humans.  To  do  otherwise  is  both  morally  repugnant  and unthinkable.” 29
Singkatnya, robot tidak dapat mentaati Hukum Humaniter dalam membedakan warga sipil dengan kombatan dan mereka tidak memiliki kemampuan mempertimbangi untuk membuat  suatu verdict  tentang  seberapa  besar  kebutuhan  kekuatan.  Tidak  seperti manusia yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

## Kesimpulan
Melalui  beberapa  pernyataan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan automated  weapon  system  dalam  beberapa  fungsinya  dibolehkan  dan  tidak  melanggar  dari prinsip  kesatriaan.  Seperti  penggunaannya  dalam  pengawasan  medan  perang  (mencari penembak jitu, mencari serangan dadakan) yang dilakukan oleh Unmanned Ground Vehicles. 30 Namun penggunaan AWS untuk mentargetkan tentara (personil), merupakan hal yang tidak etis dan  dapat  dikatakan  melanggar  prinsip  kesatriaan  karena,  (1)  kemampuan  robot  pembunuh untuk membedakan dan menimbang apakah target memerlukan penggunaan kekerasan yang lebih atau tidak, tidak bisa dikontrol. (2) bahwa dasar menggunakan killer robot adalah sama seperti  penggunaan  panah  &  busur  dan  racun  pada  zaman  dulu,  yakni  untuk  menjauhkan manusia dari konfrontasi langsung dengan musuh, yang pada hakikatnya adalah hal yang “tidak sopan” ( unchivalrous) atau melanggar prinsip kesatriaan.
27 Livia Gershon, 2019, Chivalry Was Established to Keep Thuggish, Medieval Knights in Check , History Stories, History, https://www.history.com/news/chivalry-knights-middle-ages diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 18:50
28 Robin Geiss, 2015, The International-Law Dimension of Autonomous Weapon Sysytem , Friedrich Ebert Stiftung, http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/11673.pdf diakses pada tanggal 31 October 2021 pukul 19:27
29 Matthew Bolton, 2013, The Politics of Killer Robots: Expert Consider Political, Legal and Ethical Implications of Drones and Other Robotic Weapons at Pace University Symposium , International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), https://www.icrac.net/the-politics-of-killer-robots-experts- consider-political-legal-and-ethical-implications-of-drones-and-other-robotic-weapons-at-pace- university-symposium/ diakses pada tanggal 31 October 2021 pukul 19:35
30 Ugis Romanivs and Maris Andzans, 2017, Digital Infantry Battlefield Solution. Concept of Operations. DIBS Project Part II , https://www.baltdefcol.org/files/files/publications/digital-infantry-battlefield- solutionnglish.pdf diakses pada tanggal 31 October 2021 pukul 19:51
Sekarang,  zaman  modern,  sangat  diperlukan  pengaturan  mengenai AWS.  ICRC mendukung inisiatif para negara untuk menetapkan batasan internasional pada sistem senjata otonom yang bertujuan untuk secara efektif mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh senjata ini,  seperti  upaya  yang  dilakukan  dalam  Konvensi  Senjata  Konvensional  Tertentu  untuk menyepakati  aspek  kerangka  kerja  normatif  dan  operasional.  Mempertimbangkan  kecepatan pengembangan dalam teknologi dan penggunaan sistem senjata otonom, sangat penting bahwa batas yang disepakati secara internasional ditetapkan pada waktu yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty International. THE BATTLE FOR LIBYA KILLINGS, DISAPPEARANCES AND TORTURE. London: Amnesty International, 2011. Beccaro, Andrea. “Russia: Looking for a Warm Sea”. Foreign Actors in Libya’s Crisis, ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli 73-89. Milano: Ledizioni LediPublishing, 2017.
Cullen, Anthony. The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law:  Cambridge  Studies  in  International  and  Comparative  Law,  Cambridge:  Cambridge University Press, 2010.
Erdağ, Ramazan. Libya in the Arab Spring: From Revolution to Insecurity. New York: Springer Nature, 2017.
Eriksson, Mikael and Elias Bohman, The Second Libyan Civil War: Security Developments During 2016-207. Sweden, 2016.
Fishman, Ben. “United States: Reluctant Engagement”. Foreign Actors in Libya’s Crisis, ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli 91-109. Milano: Ledizioni LediPublishing, 2017. Fraihat, Ibrahim. Unfinished Revolutions:Yemen. Libya, and Tunisia after the Arab Spring, Yale: Yale University Press, 2016.
H. Michaels, Jeffrey. “Able But Not Willing: A Critical Assessment of NATO’s Libya intervention”. The NATO Intervention in Libya, Edited by Kjell Engelbrekt,Marcus Mohlin and Charlotte Wagnsson, 17-41. New York: Routledge, 2014.
International Committee of the Red Cross, “International Humanitarian Law and The Challenges Of Contemporary Armed Conflicts”. (October 2015). International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts | International Committee of the Red Cross (icrc.org)
Lacher,  Wolfram. Libya’s  Fragmentation:  Structure  and  Process  in  Violent  Conflict.  London:
Bloomsbury Publishing, 2020.
Mezran, Karim and Arturo Varvelli. “Libyan Crisis: International Actors at Play”. Foreign Actors in Libya’s Crisis, ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli 13-22. Italy: Ledizioni LediPublishing, 2017.
Permanasari, Arlina et al., Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: International Committee of The Red Cross, 1999.
Toaldo,  Mattia  “Europe:  Carving  Out  a  New  Role”, Foreign Actors in Libya’s Crisis, ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli 57-70. Italy: Ledizioni LediPublishing, 2017.
Konstantinos  Athanasopoulos  Antyras,  Alexandros.  “Non-International  Conflicts:  The  Case  of Libya”, (June 2015): 1-18, 10.6084/m9.figshare.12505436.v1 .
Cerone,  John.  “International  Enforcement  in  Non-International  Armed  Conflict:  Searching  for Synergy among Legal Regimes in the Case of Libya”. International Law Studies. vol. 88.
(August 2018): 369-395. "International Enforcement in Non-International Armed Conflict: Searchi" by John Cerone (usnwc.edu) .
Gartenstein-Ross,  Daveed  dan  Nathaniel  Barr.  “Dignity  and  Dawn:  Libya’s  Escalating  Civil War”, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 6. no. 1 (2015): 1-56. http://dx.doi.org/10.19165/2015.1.01 .
Green,  Matthew.  “To  What  Extent  Was  the  NATO  Intervention  in  Libya  a  Humanitarian Intervention”. (February 2019): 1-9. To What Extent Was the NATO Intervention in Libya a Humanitarian Intervention? (e-ir.info)
Harchaoui,  Jalel  “Why  Turkey  Intervened  in  Libya”.
The  East  Mediterranean  and  Regional Security: A Transatlantic Trialogue. (December 2020): 1-16. Why  Turkey  Intervened  in Libya - Foreign Policy Research Institute (fpri.org) .
Hasler, Stefan “Explaining Humanitarian Intervention In Libya And Non-Intervention In Syria”. Master  diss.,  Naval  Postgraduate  School.  California,  2018. Explaining  Humanitarian Intervention in Libya and Non-Intervention in Syria (nps.edu) .
Jamestown Foundation . “Operation Dignity: General Haftar's Latest Battle May Decide Libya's Future ”.  Terrorism  Monitor  Volume:  12  Issue:  11  (May  2014):  1-11. https://www.refworld.org/docid/538f12444.html (diakses pada tanggal 22 Oktober 2021). M. Honandar, Yessenia. “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional” ( Non-International Armed Conflict). Lex Privatum Vol. 5, No. 2, (March 2017): 93-100 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15278
Kelley, Morgan “Challenges to Compliance with International Humanitarian Law in the Context of Contemporary Warfare”, Independent Study Project (ISP) Collection, (Spring 2013): 1-38
, "Challenges to Compliance with International Humanitarian Law in the Co" by Morgan Kelley (sit.edu)
Zamir,Noam  “Distinction  Matters:  Rethinking  the  Protection  of  Civilian  Objects  in  Non- International  Armed  Conflicts”, Israel  Law  Review,  Vol  48  (January  2015):  111-132. https://doi.org/10.1017/S0021223714000247 Meddeb, Hamza. “The Volatile Tunisia-Libya Border: Between Tunisia’s Security Policy and Libya’s Militia Factions”. Carnegie Middle East Center. September, 2020: The Volatile Tunisia-Libya Border:  Between  Tunisia’s Security  Policy  and  Libya’s  Militia  Factions  -  Carnegie  Middle East Center - Carnegie Endowment for International Peace (carnegie-mec.org) Megerisi,  Tarek.  “Libya’s  Global  Civil  War”. European  Council  On  Foreign  Relations.  June  26, 2019. Libya’s global civil war – European Council on Foreign Relations (ecfr.eu) International  Criminal  Court,  “ Libya:  Situation  in  Libya”,  March,  2011 Situation  in  Libya  (icc- cpi.int)
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Report on the Human Rights Situation in Libya - 16 November 2015”. November 16, 2015. Report on the Human Rights Situation in Libya - 16 November 2015 - Libya | ReliefWeb
Relief. “On the Road to Peace, Libya Makes Progress but Hits Pitfalls”. Reliefweb, July 15 2021, On the Road to Peace, Libya Makes Progress but Hits Pitfalls - Libya | ReliefWeb United  Nations  Support  Mission  In  Libya.  “CIVILIAN  CASUALTIES  REPORT  1  JANUARY-  31 MARCH 2020” UNSMIL. April 30, 2020. Civilian Casualties Report 1 January- 31 March 2020 | UNSMIL (unmissions.org)
United Nation Support Mission In Libya, “The Libyan National Conference Process Final Report”, (November 2018): 1-72, The Libyan National Conference Process - Final Report | UNSMIL (unmissions.org)
76   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________