## KESIAPAN PEMERINTAH MENERAPKAN GREEN BANKING MELALUI POJK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Muhammad Agus Salim, S.H., M.H.
Universitas Padjadjaran Email : muhammadagusalim@gmail.com

## ABSTRAK
The  world  of  banking  in  Indonesia  began  to  show  its concern  for  environmental problems  through  various  banking  activities  known  as  Green  banking.  Green banking  is  a  program  for  a  financial  institution  that  makes  sustainability  a  top priority  in  its  business.  Currently  banks  that  have  pledged  green  banking  are required  in  OJK  Regulation  Number  51  /  POJK.03  of  2017  concerning  the Implementation of Sustainable  Finance for  Financial Service Institutions, Issuers and  Public  Companies  to  report  on  the  results  of  implementing  green  banking. This writing discusses how the legal consequences of the implementation of green banking for banking business activities in Indonesia after the enactment of POJK Number  51  /  POJK.03  in  2017  concerning  the  Implementation  of  Sustainable Finance  for  Financial  Services  Institutions,  Issuers  and  Public  Companies  and how OJK conducts supervision.
This study is a legal research using a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Data  obtained through  library  studies  and  field  research  in  the  form  of  legislation,  books, journals, and electronic media.
The  findings  of  this  study  are  2  (two)  explanations  namely  First,  the  legal consequences  of  the  implementation  of  green  banking  in  banking  business activities in Indonesia in realizing sustainable development have not been able to be carried out due to banks and financial services institutions both banks and non- banks  do  not  yet  have  specific  guidelines  or  references  governing  this  green banking.  Second,  the  obligation  for  banks  that  have  pledged  green  banking  is  to provide  insurance  for  the  environment,  considering  that  banking  business activities  also  include  insurance  referring  to  Article  7  of  the  Banking  Law.  OJK has  actually  launched  environmental  insurance,  but  the  Indonesian  government has not responded to anything that has been conveyed by the OJK. The reason for the government according to the OJK informants is that the development of a little more would certainly damage the environment, so that environmental insurance is impossible in Indonesia.
Keywords : Green Banking, Financial Services Authority.

## I. PENDAHULUAN
Masalah  lingkungan  menjadi  isu  yang  terus  dibahas  di  berbagai  negara. Pemanasan  global,  bencana  alam  hingga  perubahan  iklim  dianggap  sebagai bentuk  dari  kurangnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  lingkungan.  Kerusakan yang terjadi pada lingkungan merupakan bentuk ketidakdisiplinan manusia dalam mengelola sumber daya alam.
Indonesia  juga  merupakan  negara  yang  terkena  dampak  pemanasan  global. Untuk  ikut  serta  dalam  melaksanakan  ketertiban  dunia,    dalam  konteks mengurangi  pemanasan  global  dan  sebagai  bentuk  respon  pemerintah  terhadap Deklarasi  Stockholm  yang  menyepakati  bahwa  pengelolaan  lingkungan  hidup merupakan  kewajiban  dari  segenap  umat  manusia  dan  setiap  pemerintah  di seluruh  dunia 1 ,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).
Secara yuridis, pasca berlakunya UUPPLH segala hal yang berkaitan dengan pembangunan,  wajib memenuhi  unsur-unsur  wawasan  lingkungan  dengan  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  sejalan  dengan  landasan  konstitusional tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  tertuang  pada  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berbicara  masalah  pembangunan,  yang  patut  disadari  bahwa  pembangunan nasional  yang  dijalankan  selama  ini  menyebabkan  kerusakan  pada  lingkungan. Hal ini diakibatkan model pembangunan berkelanjutan masih bersandar kuat pada sistem  kapitalisme  pasar  ekstraksi  sumber  daya  industri  dan  liberalisasi  pasar. 2 Padahal United Nation Environtment Programme (UNEP) pada tahun 2009 telah menegaskan bahwa setiap pembangunan harus berlandaskan pada Green Economy yang  diartikan  oleh  (UNEP)  sebagai  proses  mengkonfigurasi  bisnis  dan
1 Abdurrahman, Pengantar  Hukum  Lingkungan Indonesia , Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 1990, hlm. 2.
2 Desy Aji Nurul Aisyah, “Aspek Hukum Penerapan Green banking dalam Kegiatan Kredit Di PT.BNI” , Jurnal Privat Law , Volume IV, No.2, 2016, hlm. 55.
infrastruktur untuk mengantarkan hasil yang lebih baik kepada alam, manusia dan inevstasi  kapital  ekonomi.  UNEP  juga  berharap  dengan  adanya  prinsip Green Economy menghasilkan  emisi  rumah  kaca,  pengekstrasian  dan  penggunaan sumber  daya  alam  yang  lebih  sedikit  dengan  limbah  yang  minimal  dan kesenjangan sosial yang minimum. 3
Wacana  mengenai Green  Economy tersebut  tidak  luput  dari  perhatian  dunia perbankan  yang  merupakan  salah  satu  penggerak  roda  perekonomian  negara. Dunia perbankan di Indonesia mulai menunjukkan perhatiannya terhadap masalah lingkungan  melalui  berbagai  kegiatan  perbankan  yang  dikenal  dengan Green banking.
Green  banking merupakan  program  bagi  suatu  institusi  keuangan  yang menjadikan sustainability sebagai prioritas utama dalam bisnisnya. Green banking mempunyai  empat  unsur  kehidupan  yaitu Nature,  Well-Being,  Economy dan Society .  Bank  yang  hijau  menjalankan  program  ini  akan  mensinergikan  empat unsur  tersebut  ke  dalam  prinsip  bisnis  yang  selain  peduli  kepada  kualitas  hidup manusia  sekaligus  peduli  terhadap  ekosistem.  Hasil  yang  diharapkan  adalah berupa efesiensi biaya operasional perusahaan, keunggulan kompetitif, corporate identity , branding yang  kuat  kepada  institusi  serta  pencapaian  target  bisnis  yang seimbang. 4
Perdebatan  yang  terjadi  dalam  penerapan green  banking adalah  pihak  mana yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan, apakah  Bank  ataukah  debitur  yang  bertanggung  jawab.  Sebagian  bank  telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan  yang diajukan oleh calon  debitur.  Bank  memiliki  hak  penuh  untuk  memilih  menurunkan  dana pembiayaan atau tidak menurunkan dana pembiayaan tersebut, tergantung sejauh mana  kegiatan  yang  akan  dibiayai  dengan  pinjaman  bank  berdampak  pada lingkungan. 5
3 Ibid.
4 Suryaman dan Yudi W. Suwandi, “Peran Dan Tanggungjawab Perbankan Dalam Implementasi Green banking(Studi Pada Bank BJB)” , Jurnal Prosiding SENTIA , Volume 8, 2016, hlm. 36.
5 Marcel  Jeucken, Sustainability  In  Finance  :  Banking  On  The  Planet, Belanda: Eburon Academic Publisher, 2004 hlm. 31.
Di Indonesia, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  14/15/PBI  tahun  2012  tentang  Penilaian Kualitas  Aset  Bank Umum  yang dengan  peraturan ini, BI mendorong perbankan nasional  untuk  mempertimbangkan  faktor  kelayakan  lingkungan  dalam  menilai suatu prospek usaha. Peraturan ini merupakan tindak lanjut BI terhadap penetapan UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin  Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  Wajib  Memiliki  Analisis  Dampak  Lingkungan Hidup (Amdal). 6
Setelah  OJK  berdiri,  OJK  menjadi  salah  satu  lembaga  yang  mengawasi jalannya  semua  lembaga  keuangan,  mulai  dari  LJK  berbentuk  perbankan  hingga pasar  modal.  OJK  kemudian  mengeluarkan  Peraturan  OJK  (POJK)  Nomor 51/POJK.03  tahun  2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik.
Perubahan  yang  terjadi  dari  PBI  Nomor  14/15/PBI  tahun  2012  tentang Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  menjadi  POJK  Nomor  51/POJK.03  tahun 2017  tentunya  membawa  efek  secara  yuridis  bagi  LJK  perbankan  dan  LJK  non perbankan.  Pada  masa  berlakunya  PBI    Nomor  14/15/PBI  tahun  2012  tentang Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum,  LJK  perbankan  dibebankan  kewajiban memenuhi  aspek  lingkungan  dalam  pemberian  kredit  yang  dapat  digunakan sebagai  modal  untuk  pembangunan.  Sementara  pada  POJK  Nomor  51/POJK.03 tahun  2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi  Lembaga  Jasa Keuangan,  Emiten  Dan  Perusahaan  Publik  disebutkan  bahwa  perbankan seharusnya  menerapkan  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  tidak  hanya pada pemberian kredit tetapi juga pada keseharian aktifitas perbankan.
Hal  tersebut  ditegaskan  pada  Pasal  1  ayat  (7)  POJK  POJK  Nomor 51/POJK.03  tahun  2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten  Dan  Perusahaan  Publik  dijelaskan  bahwa keuangan berkelanjutan adalah dukungan meneyuluruh dari sektor jasa keuangan
6 Setya  Budiantoro  (et.al.), mengawal  Green  banking Indonesia dalam  kerangka pembangunan berkelanjutan, Jakarta: Prakarsa. 2014, hlm vi.
untuk  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  dengan  menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
Saat  ini  bank  yang  telah  mengikrarkan green  banking diwajibkan  dalam POJK  Nomor  51/POJK.03  tahun  2017  tentang  Penerapan  Keuangan Berkelanjutan  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten  Dan  Perusahaan  Publik untuk  melaporkan  hasil  penerapan green  banking .  Namun  bank-bank  tersebut belum  melaporkan  hasil  implementasi green  banking pada  bank  kepada masyarakat.
Green banking diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan  berkelanjutan  dalam  kegiatan  operasional  perbankan.  Bank,  secara langsung  bukan  tergolong  sebagai  penyumbang  pencemaran  lingkungan  yang tinggi.  Penggunaan  energi,  air  dan  sumber  daya  alam  lainnya  dalam  kegiatan perbankan  tidaklah  separah  penggunaan  oleh  sektor-sektor  pertambangan  atau industri pengolahan. 7
Bank  juga  harus  bertanggung  jawab  atas  dampak  negatif,  aktivitas  pelaku usaha  terhadap  lingkungan  hidup.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  8  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagai  mana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa:
(1) dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  syariah,  Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan  dimaksud  sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dengan  demikian  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat, bank harus  pula  memperhatikan  hasil  Analisis  Mengenai  Dampak  lingkungan  bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usahanya,  ternyata  pelaku  usaha  sangat  berkontribusi  terhadap  pencemaran  dan perusakan  lingkungan  hidup.  Aktivitas  usaha  pada  sektor  perkebunan  dan kehutanan  telah  mengakibatkan  kerusakan  hutan  setiap  tahunnya  mencapai  1,1
7 Ibid.
juta  hektar,  dan  dari  30  juta  hektar  hutan  yang  tersisa  di  Indonesia  dari  jumlah tersebut  sebanyak  42  juta  hektar  telah  ditebang  habis. 8 Kontribusi  lainnya  dari pelaku  usaha  atas  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  adalah  bencana kabut  asap  akibat  pembakaran  hutan  dan  lahan.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  di Indonesia  pada tahun  2015  telah menimbulkan  dampak  yang  sangat  luas.  Indeks Standar  Pencemaran  Udara  (ISPU)  mencapai  di  atas  400  (>400).  Berdasarkan pada  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  289  Tahun  2013  tentang  Prosedur Pengendalian  Dampak  Pencemaran  Udara  Akibat  Kebakaran  Hutan  terhadap Kesehatan ISPU di atas 400 menunjukkan level sangat berbahaya ( extra hazard ). Pada level >400kondisi udara sangat berbahaya bagi semua orang, oleh karenanya harus  dilakukan  evaluasi  terutama  terhadap  ibu  hamil,  balita,  orang  tua  dan penderita  gangguan  pernapasan. 9 Pada  bencana  kabut  asap  akibat  pembakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  mencatat  terdapat  sebanyak  413  yang  diindikasikan  melakukan pembakaran  hutan  yang  mengakibatkan  kerusakan  lahan  dan  hutan  seluas  1,7 hektar. 10
Berdasarkan  pemaparan  di atas  perlu  dianalisis  kembali implementasi green banking pada  praktik  perbankan  di  Indonesia,  untuk  mendapatkan  kejelasan bagaimana  implementasi green  banking pada  praktik  perbankan  yang menyeluruh,  tidak  terbatas  pada  pembahasan  penerapan green  banking pada pemberian kredit, namun juga pada praktik usaha perbankan sesuai POJK Nomor 51/POJK.03  tahun  2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik.
Tulisan  ini  akan  membahas  aspek  legislasi  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan aspek  yuridis.  Sehingga  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah:  bagaimana akibat  hukum  implementasi green  banking bagi  kegiatan  usaha  perbankan  di Indonesia  pasca  berlakunya  POJK  Nomor  51/POJK.03  tahun  2017  tentang
8 Imamulhadi dan Tarsisius Murwadji, “Green Banking dan Model Implementasinya di Indonesia”, Seminar Nasional Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia . Makassar, 2017, hlm. 5.
9 Ibid.
10 Ibid.
Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten  Dan Perusahaan  Publik  dan  Bagaimana  pengawasan  yang  seharusnya  dilakukan  OJK selaku  lembaga  pengawas  perusahaan  jasa  keuangan  di  Indonesia  dalam mewujudkan Green Banking di Indonesia.

## II. Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif ,  yaitu penelitian  dengan  pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data  sekunder berupa  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Pada  penelitian hukum  normatif,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  dalam  (ilmu)  penelitian yang  digolongkan  sebagai  data  sekunder. 11 Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional dihubungkan dengan teori-teori hukum  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  hukum.  Soerjono  Soekanto mengemukakan  bahwa  penelitian  deskriptif  yaitu  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan  dan  gejala  -  gejalan  lainnya,  dengan  tujuan mempertegas hipotesa - hipoesa supaya dapat membantu dalam memperkuat teori - teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori baru. 12
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  Penelitian  kepustakaan  dan Penelitian  di  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  memperoleh bahan-bahan  hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer adalah  bahan-bahan  yang  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  konvensi internasional, perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yakni terdiri  dari  doktrin-doktrin,  pendapat  para  ahli  yang  dapat  terlihat  dalam  buku- buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia  pembentukan  hukum,  hasil  penelitian  hukum,  RUU  dan  lain-lain  yang
11 Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24
12 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press, 1984, hlm 10.
dapat  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.  Di  samping  itu dikaji  pula  bahan    hukum      tersier,      yakni      berupa      pendapat-pendapat      atau opini  masyarakat  yang  ada  di  dalam  majalah-majalah  dan  surat  kabar,  kamus, ensiklospedi, yang dapat memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.
Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analisis  normatif ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang- undangan  yang berkitan dengan pembentukan hukum yang dianalsis berdasarkan teori-teori hukum.

## III. Pembahasan
3.1. Akibat  hukum  implementasi  green  banking  bagi  kegiatan  usaha perbankan  di  Indonesia  pasca  berlakunya  POJK  Nomor  51/POJK.03 tahun  2017  tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi  Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik
Pasca  berlakunya  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  14/15/PBI tahun  2012  tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  yang  dengan peraturan  ini,  BI  mendorong  perbankan  nasional  untuk  mempertimbangkan faktor  kelayakan  lingkungan  dalam  menilai  suatu  prospek  usaha.  Peraturan ini  merupakan  tindak  lanjut  BI  terhadap  penetapan  UUPPLH,  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan,  serta  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  5  tahun  2012  tentang  Rencana  Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
Dampaknya  pada  praktik  usaha  perbankan  adalah  setiap  pembiayaan yang  akan  dilaksanakan  oleh  perbankan,  mewajibkan  nasabah  untuk  dapat mengikuti peraturan administratif seperti adanya AMDAL dan perbankan pun tidak  serta  merta  dapat  menerima  setelah  AMDAL  diberikan  oleh  nasabah, akan  tetapi  melaksanakan  terlebih  dahulu  review  serta  beberapa tes  lanjutan
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif , Op.Cit, hlm.25.
yang  menjadi  dasar  kemantapan  perbankan  untuk  memberikan  pembiayaan kepada nasabah dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian. 13
Pasca  berlakunya  POJK  Nomor  51/POJK.03  Tahun  2017  Tentang Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten Dan  Perusahaan  Publik,  terdapat  tuntutan  yang  lebih  besar  kepada  lembaga jasa  keuangan  (LJK)  yang  tidak  hanya  terbatas  kepada  perbankan  namun seluruh  lembaga  jasa  keuangan  untuk  dapat  memperhatikan  faktor lingkungan atau faktor-faktor sosial lainnya dalam menjalankan praktik usaha lembaga  jasa  keuangan.  OJK  dalam  POJK  ini  menghendaki  adanya  laporan wajib  terbit  tiap  tahunnya  terkait  keberlanjutan  yang  harus  dipublikasikan oleh lembaga jasa keuangan.
Pasal  10  POJK  Nomor  51/POJK.03  Tahun  2017  Tentang  Penerapan Keuangan  Berkelanjutan  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten  Dan Perusahaan  Publik  menyatakan  bahwa  LJK,  Emiten  dan  Perusahaan  Publik wajib  menyusun  laporan  keberlanjutan  serta  Pasal  12  ayat  (3)  menyatakan bahwa  “  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  yang  belum  memiliki  situs  web, laporan  keberlanjutan  wajib  dipublikasikan  melalui  media  cetak  atau  media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat tanggal 30 april tahun berikutnya”.
Berdasarkan  penelusuran  penulis,  saat  ini  data  yang  bisa  diambil  baik secara  elektronik  maupun  cetak  dari  bank  yang  telah  mengikrarkan green banking adalah  Bank  BCA,  Bank  Mandiri,  Bank  BNI,  Bank  BJB  dan  Bank BRI sementara untuk Bank Niaga, tidak dapat diakses melalui situs web, dan tidak tersedia versi cetakan yang dapat dibaca.
Berbicara  mengenai  regulasi green  banking ,  Indonesia  ternyata  tidak mempunyai  regulasi  khusus  yang  mengatur  masalah green  banking ini, sehingga green  banking masih  hanya  menjadi  gerakan  dan  imbauan  atau dapat  dikatakan  tidak  wajib  dilaksanakan  oleh  lembaga  jasa  keuangan.  Hal ini tentu memberikan dampak yang tidak baik kepada lingkungan.
13 Muhammad Agus Salim, Implementasi Green Banking Pada Kegiatan Usaha Perbankan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Tesis, Universitas Padjadjaran, 2018.
Bencana  kabut  asap  adalah  contoh  nyata  akibat  tidak  adanya  peraturan khusus  mengenai green  banking ,  berawal  dari  pembiayaan  bank  PT. Sinarmas  yang  tidak  mengikrarkan green  banking ,  dalam land  clearing di daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Provinsi  Riau,  telah  menyebabkan terjadinya  kebakaran  hutan  secara  besar-besaran.  Kebakaran  hutan  ini  tidak hanya menimbulkan akibat saat kebakaran terjadi, namun pasca api tidak lagi tampak  pada  permukaam  tanah,  dikarenakan  tekstur  tanah  yang  berbasis gambut,  sehingga  api  dan  panas  tersimpan  dibawah  lapisan  tanah  yang menyebabkan  asap  naik  ke  permukaan  tanah  sehingga  menyebabkan  asap yang  menyelimuti  Pulau  Sumatera  hingga  Negara  Malaysia  dan  Singapura. Hal  tersebut  tentunya  selain  mengganggu  aktivitas  masyarakat,  dapat mengganggu suasana politik luar negeri Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya  teguran  secara  tertulis  yang  dikirimkan  oleh  perdana  menteri  kedua negara tersebut kepada KBRI Indonesia baik di Singapura maupun Malaysia.
Kejadian  di  atas,  harusnya  mendapatkan  sanksi  sesuai  peraturan  yang berlaku.  Namun  mengacu  pada  Pasal  13  POJK  Nomor  51/POJK.03  Tahun 2017  Tentang  Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  Bagi  Lembaga  Jasa Keuangan,  Emiten  Dan  Perusahaan  Publik,  sanksi  yang  dapat  diberikan hanyalah  sanksi  administratif  atau  teguran  secara  tertulis.  Namun  tidak ditemukan dalam penjelasan POJK ini bentuk sanksi administratif seperti apa yang dapat diberikan OJK kepada sponsor perusak lingkungan tersebut.
Bila  kejadian  di  atas  dianalisis  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagai  mana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  bank  juga  harus bertanggung  jawab  atas  dampak  negatif,  aktivitas  pelaku  usaha  terhadap lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa:
(1) dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah
debitur  untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan  pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  bank  harus  pula memperhatikan  hasil Analisis  Mengenai  Dampak  lingkungan  bagi  perusahaan  berskala  besar  dan atau  berisiko  tinggi  agar  proyek  yang  dibiayai  tetap  menjaga  kelestarian lingkungan.  Hal  tersebut  sangat  disayangkan  oleh  penulis  karena  luput  dari perhatian  masyarakat  bahwa  bank  juga  harus  mampu  bertanggung  jawab kepada lingkungan dan sosial masyarakat. Seperti dibuktikan dalam berbagai pemberitaan, hanya perusahaan yang digugat oleh pemerintah, tidak termasuk lembaga  perbankan  yang  mensponsori  usaha  pengrusakan  lingkungan tersebut.
Kredit  perbankan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  ekonomi  kehidupan  masyarakat  karena  perbankan  sebagai salah satu lembaga keuangan pemberi kredit, maka pengertian bank tidak bisa dilepaskan  dengan  kredit  sebagai  kegiatan  dan  penghasilan  utama  bank disamping memberikan layanan dan jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
Dalam  hal  pemberian  kredit,  bank  dituntut  memperoleh  keyakinan tentang kemampuan nasabah Dalam hal pemberian kredit, bank dituntut agar dapat  memperoleh  keyakinan  tentang  kemampuan  nasabah  sebelum menyalurkan kreditnya, maka faktor melakukan penilaian secara cermat dan seksama  terhadap  watak,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan  prospek  usaha, debitur  wajib  meyakinkan  bank.  Undang-undang  Perbankan  ini  secara implisit menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan cukup menyandarkan  diri  pada  keyakinan  atau  kemampuan  dan  kesanggupan  dari debitur  untuk  melunasi  hutangnya,  serta  prospek  bisnis  yang  akan dilaksanakan calon debiturnya.
Hal tersebut dapat terjadi karena POJK ini bertujuan untuk menciptakan keuangan  berkelanjutan.  Dari  setiap  pasal  kemudian  hal-hal  yang  dijelaskan dalam POJK ini, sangat sedikit peraturan  yang mengedepankan hal-hal yang berkaitan  dengan  lingkungan  khususnya  kelesatarian  lingkungan.  Menurut
penulis sejatinya tujuan dikeluarkannya POJK ini tidak lain tercapainya atau terciptanya financial  sustainability ,  sehingga  yang  fokusnya  pada keberlanjutan usaha-usaha pengelolaan keuangannya saja, bukan keberlanjutan  lingkungan  secara  khusus.  Wajar  apabila  kemudian  tidak ditemukan  sanksi-sanksi  yang  tegas  atau  nomenklatur  yang  menyatakan menghukum  lembaga  jasa  keuangan  yang  terbukti  menjadi  sponsor  dalam pengrusakan lingkungan.
Mengacu  pada  konsep  pembangunan  berkelanjutan,  maka  kejadian  di atas  dapat  dikatakan  tidak  memenuhi  syarat  pembangunan  berkelanjutan karena  pembangunan  berkelanjutan  mensyaratkan  tiga  pilar  keberlanjutan yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan keberlanjutan sosial. Kejadian  di  atas  sudah  pula  melanggar  prinsip  perlindungan  keragaman hayati  yang  merupakan  salah  satu  prinsip  pembangunan  berkelanjutan. Keberlanjutan  pula  dapat  diukur  dengan  tidak  adanya  pemborosan  sumber daya,  tidak  adanya  polusi  dan  dampak  lingkungan  lain,  kegiatan keberlanjutan  harus  meningkatkan useable  resources ataupun replaceable resource .
Konsepsi green  banking merupakan  konsep  yang  ditujukan  untuk mewujudkan tiga keberlanjutan tersebut. Hal ini terlihat pada paradigma baru mensyaratkan bank yang sehat tidak hanya didasarkan pada kondisi kesehatan secara  finansial,    melainkan  meliputi  pula  bagaimana  bank  tersebut bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.
Berkenaan  dengan  prinsip  keuangan  berkelanjutan,  bank  diharapkan bertransformasi  menuju  tahap  akhir  sebagai Sustainable  Bank .  Menurut Marcel  Jeucken  terdapat  fase-fase  perbankan  dalam  pembangunan berkelanjutan  dimana  masing-masing  fase  menggambarkan  transformasinya menuju  tahap  berkelanjutan.  Tahap  pertama  dari  fase  perbankan  menuju tahap  berkelanjutan  adalah  tahap defensive  banking .  Tahap  dan  fase  ini menunjukkan  bank  sebagai follower ,  mengikuti  peraturan  yang  ditetapkan terkait  dengan  persoalan  lingkungan  dan  pembangunan  yang  berkelanjutan.
Tahap  kedua  adalah preventive  banking .  Pada  tahap  ini  bank  melakukan penghematan  biaya  dengan  program  ramah  lingkungan  seperti  kebijakan paperless , hemat energi, hemat air, dan bank melakukan upaya minimalisasi risiko  terkait  risiko  lingkungan  hidup.  Tahap  ketiga  adalah  tahap offensive banking .  Tahap  ini  bank  menyediakan  dana  untuk  proyek-proyek  ramah lingkungan.  Pada  tahap  ini  bank  telah  mengadopsi  pembangunan berkelanjutan. Tahap keempat sebagai tahap terakhir adalah tahap sustainable banking ,  dimana  pada  tahap  ini  bank  telah  mengatur  syarat-syarat  khusus sebagai  acuan  agar  seluruh  kegiatannya  mengadopsi  konsep  keberlanjutan. Pada  tahap  ini  bank  telah  memenuhi  standar  kegiatan  operasi  yang  ramah lingkungan.
Dalam  aktivitas  perbankan  nasional,  sejauh  ini  peraturan  perundang- undangan yang menjadi payung hukum bagi green banking sebenarnya telah ada. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  bahwa  dalam  implementasi  prinsip  kehati-hatian  ( prudential principle ) terutama  dalam  mengantisipasi  risiko  keamanan  penyaluran  dana, bank perlu untuk mensyaratkan Amdal, terutama pada perusahaan besar dan berisiko tinggi.
Pasal  42  dan  43  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang instrumen ekonomi  lingkungan  hidup  yang  meliputi  perencanaan  pembangunan  dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup. Berdasarkan pada ketentuan tersebut  pengembangan  sistem  lembaga  keuangan  dan  pasar  modal  yang ramah  lingkungan  hidup,  bank  sebagai  lembaga  jasa  keuangan  diharapkan memiliki sistem pembiayaan  atau sistem kredit yang ramah lingkungan.
Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur  bahwa  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  dibidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Bagi  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan CSR akan  dikenai  sanksi  sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Pada  penjelasan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  dijelaskan  bahwa  pembangunan  telah  melahirkan  permasalahan sosial  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Untuk  mengatasi  permasalahan tersebut  dan  sebagai  bentuk  tanggungjawab  dunia  industri  atas  permasalahan yang terjadi akibat industrialisasi melahirkan Corporate Social Responsibility ( CSR ).
Adanya CSR yang  wajib  dilaksanakan  oleh  perseroan  menurut  UUPT, menjadikan  kontribusi  perbankan  pada  lingkungan  menjadi  sangat  mudah. Misalnya,  yang  melakukan CSR dalam melestarikan lingkungan adalah Bank BRI pada cabang Jakarta, maka dalam laporan keberlanjutan, dikatakan Bank BRI  Cabang  Jakarta  telah  mewakili  seluruh  cabang  bank  BRI  yang  ada  di Indonesia.  Padahal  kenyataannya,  Bank  BRI  pada  cabang  Batam,  tidak melakukan  hal  yang  serupa,  malah  bisa  saja  melakukan  pemborosan  enegi dengan alasan Bank BRI pada cabang Batam adalah kantor cabang Bank BRI yang baru dibuka.
Berbicara masalah akibat hukum dari kegiatan permodalan dari bank yang menyebabkan  kerusakan  lingkungan  berdasarkan  POJK  Nomor  51/POJK.03 Tahun  2017,  tidak  ditemukan  adanya  sanksi  apabila  dalam  laporan keberlanjutan  bank  tidak  ada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  bank yang berkaitan dengan pengrusakan lingkungan. Hal ini menurut penulis dapat terjadi  dikarenakan  definisi  dan  asas-asas  yang  mendasari  konsep green banking di  Indonesia  belum  dibakukan  atau  dituangkan  dalam  sebuah peraturan khusus tentang green banking itu sendiri .
Imamulhadi  dan  Tarsisius  Murwadji  menyatakan  bahwa green  banking sebenarnya telah diatur namun peraturan yang ada bersifat tidak jelas. Akibat dari ketidakjelasan tersebut dalam penerapannya, akan terjadi kebingungan di lapangan.  Akibatnya  pemerintah  akan  susah  menjalankan  program pembangunan  berkelanjutan  melalui  implementasi green  banking dalam kegiatan usaha perbankan.
Berdasarkan pemaparan di atas, menurut penulis apabila pemerintah ingin mencapai Sustainability  Development melalui green  banking dalam  praktik
usaha  perbankan,  maka  perlu  kiranya  diatur  secara  khusus  tentang  hal-hal yang berkaitan dengan green banking bagi lembaga jasa keuangan, yang tidak terbatas  pada  perbankan  namun  meliputi  seluruh  aktivitas  lembaga  jasa keuangan,  beserta  sanksi  yang  tegas  untuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh nasabah dan bank yang menjadi lembaga pembiayaannya.
Adapun konsep dan prinsip peraturan yang menurut penulis patut disusun kedalam  aturan  yang  khusus  mengenai green  banking untuk  kegiatan  usaha perbankan adalah:
1. Pembentukan undang-undang atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memuat  komitmen-komitmen  bagi  lembaga  jasa  keuangan  khususnya perbankan agar  melakukan penilaian secara menyeluruh dari segi dampak terhadap  lingkungan  untuk  semua  proyek  yang  akan  dibiayai  sesuai dengan prinsip Ekuator.
2. Adanya  sanksi  yang  jelas  dan  tegas  bagi  lembaga  jasa  keuangan  yang terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  pembiayaan  yang mendukung  usaha  perusakan  lingkungan  dengan  prinsip  bertanggung jawab seperti yang tertera pada deklarasi collevecchio .
3. Peraturan ataupun  undang-undang  yang  akan  dibuat,  tidak  lepas  daripada konsepsi yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Perbankan, Undang- Undang  Pengelolaan  dan  Pemeliharaan  lingkungan  hidup  serta  Undang- undang PT.
Berbicara  perumusan  undang-undang  ataupun  suatu  peraturan,  tidak  lepas dari  lembaga  yang  akan  mengeluarkan  peraturan  tersebut  agar  mengandung akibat hukum yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha. Apabila berbicara masalah kelestarian lingkungan hidup, tentunya tidak akan dipisahkan  keberadaan  kementrian  lingkungan  hidup.  Akan  tetapi  menurut penulis,  dalam  ranah  lembaga  jasa  keuangan,  baik  bank  maupun  nonbank, peraturan  yang  diatur  oleh  OJK  selaku  lembaga  yang  melakukan  dan memiliki  fungsi  pengawasan  dan  pembinaan,  akan  lebih  tepat  dibandingkan apabila dikeluarkan oleh kementrian lingkungan hidup.
Menurut  penulis,  setelah  adanya  peraturan  yang  jelas  terkait green banking ini,  lembaga  jasa  keuangan,  khususnya  perbankan  baik  yang  telah mengikrarkan green  banking ataupun  tidak,  lebih  berguna  selain  untuk  para nasabah tetapi juga kepada pelestarian lingkungan. Setelah ada kesadaran dan kewajiban  terhadap  keberlanjutan  lingkungan,  tentunya  peraturan  tentang green  banking akan  membuat  implementasi green  banking yang  seragam pada  setiap  lembaga  jasa  keuangan,  sehingga  akan  lebih  memudahkan  OJK dalam  mengawasi  praktik  usaha  perbankan  dengan  adanya  keseragaman tersebut. Selain itu, penentuan akibat hukum untuk lembaga perbankan yang terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  pembiayaan  terhadap  usaha debitur  yang  merusak  lingkungan,  menurut  penulis  akan  sangat meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dengan  sangat  signifikan.  Hal  ini  diyakini  penulis  karena  usaha  perbankan sangat erat dengan reputasi dari bank itu sendiri, apabila terdapat usaha bank yang  membuat  keburukan  bagi  nama  baik  bank  dengan  perbuatan  merusak lingkungan, bank tersebut akan jatuh kapabilitasnya dimata masyarakat.
Berdasarkan  analisis  diatas,  penulis  mendapatkan  bahwa  akibat  hukum dari implementasi green banking pada kegiatan usaha perbankan di Indonesia dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  belum  mampu  terlaksana diakibatkan  perbankan  dan  lembaga  jasa  keuangan  baik  bank  maupun nonbank  belum  mempunyai guideline atau  acuan  khusus  yang  mengatur tentang green banking ini. Peraturan yang dikeluarkan OJK tentang keuangan berkelanjutan ini menurut penulis tidak membawa akibat hukum apapun bagi perbankan yang telah menjadi sponsor pengrusakan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan belum tercapainya pembangunan berkelanjutan dari perbankan dengan metode green banking ini.
3.2. Pengawasan yang seharusnya dilakukan OJK selaku lembaga pengawas perusahaan  jasa  keuangan  di  Indonesia  dalam  mewujudkan  Green

## Banking di Indonesia
Penulis  sebetulnya  mengharapkan  peran  kerja  yang  lebih  aktif  dan maksimal  dari  OJK  dalam  rangka  melestarikan  lingkungan  untuk
mewujudkan Green Banking . Misalnya,  pegawai OJK  yang telah tersebar di berbagai daerah kota maupun provinsi, melakukan tugas pengawasan seperti melakukan  peninjauan  kepada  setiap  kebiijakan  keuangan  yang  dilakukan lembaga jasa keuangan baik bank maupun nonbank pada cabang-cabang yang ada  di  setiap  kota  maupun  provinsi,  dengan  tujuan  membuat  laporan pembanding  tentang  keberlanjutan  versi  OJK  yang  akan  dibandingkan dengan  laporan  keberlanjutan  dari  lembaga  jasa  keuangan,  sehingga kemudian  OJK  dapat  menyimpulkan  dan  menyatakan  dengan  keyakinan penuh  berdasarkan  data-data  yang  valid  bahwa  sebuah  perbankan  X berdasarkan himpunan data dari bank X yang tersebar dalam beberapa cabang di  daerah,  memang  telah  melakukan  kebijakan  yang  ramah  lingkungan. Hasilnya  adalah  tercapai green  banking sebagai  suatu  kewajiban,  bukan merupakan  pilihan  bagi  lembaga  jasa  keuangan  baik  bank  maupun  nonbank untuk mencapai citra ramah lingkungan saja.
Setelah memberikan penilaian, alangkah lebih baik jika OJK melaporkan hasil  pengawasannya  kepada  masyarakat  sebagai  bentuk  nyata  peran  OJK dalam  mengawasi  aktivitas  lembaga  jasa  keuangan.  Hal  ini  sangat  penting menurut penulis dikarenakan OJK merupakan pembuat aturan, pengawas dan pemberi  sanksi  kepada  lembaga  jasa  keuangan,  selain  itu  akses  masyarakat untuk mengetahui kinerja sebuah lembaga jasa keuangan benar-benar ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan masih sulit.
Penulis  berfikir  bahwa  setelah  adanya  kewajiban  bagi  perbankan  yang telah mengikrarkan green banking ini, perbankan juga menyediakan asuransi bagi  lingkungan  hidup,  mengingat  kegiatan  usaha  perbankan  juga  meliputi asuransi  mengacu  pada  Pasal  7  UU  Perbankan.  Asuransi  bagi  lingkungan hidup  merupakan  hal  yang  tidak  baru  di  Indonesia  karena  pernah dilaksanakan  pada  tahun  1961  dan  tidak  dilanjutkan.  Padahal  menurut penulis,  asuransi  bagi  lingkungan  hidup,  disamping  menjadi  dasar perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, cenderung lebih bersifat praktis dan  memberikan  kontribusi  yang  lebih  nyata  bagi  lingkungan  hidup.  Bank sebagai  pihak  asuransi tentunya  tidak  mau  mengganti  kerugian  akibat  klaim
asuransi  bagi  lingkungan  hidup  yang  dirusak  oleh  nasabahnya  sehingga apabila  adanya  asuransi  lingkungan,  tentunya  kontribusi  bank  terhadap pengrusakan lingkungan akan berkurang secara signifikan.
Asuransi  lingkungan  juga  mampu  meningkatkan  kinerja  perusahaan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Karena konsep dasar asuransi  adalah  suatu  perjanjian,  yang  memberikan  kebebasan  bagi  para pihak  untuk  berkontrak.  Perusahaan  asuransi  pun  dalam mengeluarkan  polis asuransi dapat mengeluarkan syarat-syarat yang harus ditaati oleh perusahaan tertanggung,  misalnya  adanya  syarat  untuk  menerapkan  teknologi pertambangan  yang  aman  bagi  lingkungan  dan  memonitor  pelaksanaannya dalam  periode  waktu  tertentu.  Dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi  dapat membatalkan  klaim  asuransi  apabila  perusahaan  tertanggungnya  tidak melaksanakan  syarat  dan  ketentuan  yang  diatur  dalam  polis  asuransi lingkungan.
Nasabah  tentu  tidak  ingin  kehilangan  tanggungan  yang  diperoleh  dari premi  asuransinya.  Usaha  asuransi  adalah  usaha  jasa  keuangan  yang mengumpulkan  dana  masyarakat  dalam  bentuk  pembayaran  premi  dan sebagai imbal baliknya perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan  dana  tersebut  kepada  nasabah  apabila  tidak  terjadi pengalihan  risiko.  Uang  tanggungan  asuransi  tentu  dikembalikan  kepada pengusaha  bila  kinerja  perusahaan  dalam  mengelola  lingkungan  baik  serta tidak  menimbulkan  pencemaran  atau  ganti  rugi  lingkungan.  Dampak komulatifnya,  dapat  dihindari  timbulnya  kerugian  lingkungan  yang berpotensi diakibatkan proses industrinya.
Penulis  berpendapat  demikian  dikarenakan  mengkaji  praktik-praktik perusakan  lingkungan  dalam  alasan land  clearing seperti  yang  telah dijelaskan pada bab ini, akan lebih baik merawat lingkungan  yang telah ada dibandingkan  usaha CSR menanam  sejuta  pohon,  yang  pasca CSR telah didokumentasikan  dengan  baik  dan  dikemas  dalam  laporan  keberlanjutan, perawatan terhadap pohon-pohon tersebut tidak dapat ditemukan laporannya karena menilik laporan keberlanjutan dari perbankan dari tahun 2016 hingga
tahun  2017,  terdapat  banyak CSR menanam  pohon  pada  tahun  2016,  tetapi tidak  ada  satupun  laporan  pada  tahun  2017  yang  menjelaskan  bagaimana perkembangan sejumlah pohon yang telah ditanam tersebut.
Asuransi lingkungan hidup menurut penulis juga merupakan bentuk dari green  banking dikarekanakan  sejalan  dengan  prinsip  pembangunan berkelanjutan  yang  dinyatakan  oleh  emil  salim  bahwa  pembangunan berkelanjutan  termasuk  didalamnya  prinsip  keadilan  antar  generasi  yang didasari pada keyakinan sumber daya alam adalah titipan untuk dipergunakan generasi  yang  akan  datang  sehingga  setiap  generasi  wajib  menjaga  titipan tersebut  untuk  dipergunakan  oleh  generasi  yang  akan  datang  sekaligus menerima manfaat dari generasi sebelumnya.
Selain  prinsip  keadilan  antar  generasi,  asuransi  lingkungan  juga  salah satu  bentuk  implementasi  konkrit  yang  dapat  dilakukan  perbankan berdasarkan prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat dari berhasil atau tidaknya  prinsip  keadilan  antar  generasi.  Prinsip  ini  juga  menghendaki pencegahan  terhadap  kepunahan  jenis  keanekaragaman  hayati.  Hal  tersebut akan  mengakibatkan  perbankan  akan  lebih  mempertimbangkan  memberikan pembiayaan  kepada  calon  debitur  apabila  dalam  rencana  kegiatan penggunaan  dana  usaha  calon  debitur  terdapat  pengrusakan  lingkungan walaupun  lingkungan  hidup  tersebut  dapat  dikembalikan  seperti  semula dalam waktu yang lama.
OJK  sebenarnya  telah  mencanangkan  asuransi  lingkungan  hidup  pasca terjadinya  kebakaran  hutan  yang  menghasilkan  asap  yang  memberikan kerugian bagi masyarakat pada tahun 2015, tetapi pemerintah Indonesia tidak menanggapi  apa-apa  yang  telah  disampaikan  oleh  OJK.  Alasan  pemerintah menurut  informan  OJK  adalah  pembangunan  sedikit  banyaknya  tentu  akan merusak lingkungan, sehingga asuransi lingkungan mustahil dilaksanakan di Indonesia mengingat asuransi lingkungan pernah dilakukan pada tahun 1961. Tanggapan  pemerintah  tentunya  bertentangan  dengan  dimensi  konsep pembangunan  berkelanjutan.  Dimensi  konsep  pembangunan  berkelanjutan
menyatakan  bahwa  pembangunan  tidak  hanya  cukup  diartikan  sebagai pertumbuhan  ekonomi,  akan  tetapi  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup karena  lingkungan  hidup  merupakan  jaminan  dan  sarana  untuk  mencapai keberlanjutan pembangunan.
Dasar hukum asuransi lingkungan hidup  sebenarnya telah ada. Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH).  UUPPLH  dan  Peraturan  pemerintah  Nomor 46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  juga  telah mengamanatkan  kepada  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk, mengembangkan  dan  menerapkan  asuransi  lingkungan  itu  dalam  rangka melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup.  Menurut  Penjelasan  Pasal  43 UUPPLH  asuransi  lingkungan  hidup  adalah  asuransi  yang  memberikan perlindungan  pada  saat  terjadi  pencemaran  dan/  atau  kerusakan  lingkungan hidup.
Pada prinsipnya asuransi lingkungan hidup sama dengan asuransi umum, yaitu  suatu  pengalihan  risiko  dari  seseorang  atau  badan  usaha  ke  usaha  jasa asuransi. Membantu pihak masyarakat dalam hal biaya penggantian kerugian dan  pemulihan  lingkungan  apabila  terjadi  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan.  Pihak  pelaku  usaha  melalui pihak  asuransi  telah  mencadangkan dana  untuk  hal-hal  tersebut  sehingga  pihak  masyarakat  akan  mendapatkan kepastian biaya konpensasi dan dilakukannya pemulihan terhadap lingkungan yang  tercemar/rusak,  hal  ini  memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat. Berdasarkan  pemaparan  diatas  asuransi  lingkungan  dapat  membantu  pihak industri  menyediakan  dana  yang  dapat  digunakan  untuk  menghadapi  risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan atau tuntutan ganti rugi.

## IV. PENUTUP

## 4.1. SIMPULAN
1. Akibat  hukum  dari  implementasi green  banking pada  kegiatan  usaha perbankan  di  Indonesia  dalam mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan belum  mampu  terlaksana  diakibatkan  perbankan  dan  lembaga  jasa
keuangan  baik  bank  maupun  nonbank  belum  mempunyai guideline atau acuan  khusus  yang  mengatur  tentang green  banking ini.  Peraturan  yang dikeluarkan  OJK  tentang  keuangan  berkelanjutan  ini  menurut  penulis tidak membawa akibat hukum apapun bagi perbankan yang telah menjadi sponsor  pengrusakan  lingkungan.  Hal  tersebut  menyebabkan  belum tercapainya  pembangunan  berkelanjutan  dari  perbankan  dengan  metode green banking ini.
2. kewajiban  bagi  perbankan  yang  telah  mengikrarkan green  banking ini,adalah  menyediakan  asuransi  bagi  lingkungan  hidup,  mengingat kegiatan  usaha  perbankan  juga  meliputi  asuransi  mengacu  pada  Pasal  7 UU  Perbankan.  OJK  sebenarnya  telah  mencanangkan  asuransi lingkungan  hiduptetapi  pemerintah  Indonesia  tidak  menanggapi  apa-apa yang telah disampaikan oleh OJK. Alasan pemerintah menurut informan OJK  adalah  pembangunan  sedikit  banyaknya  tentu  akan  merusak lingkungan,  sehingga  asuransi  lingkungan  mustahil  dilaksanakan  di Indonesia.

## 4.2. SARAN
Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus terhadap pembentukan berjalannya green banking di Indonesia, keberadaan green banking yang dapat membantu pembangunan  keberlanjutan  Indonesia  khususnya  di  bidang  lingkungan sangat  diharapkan  dapat  membantu  pihak  masyarakat  dalam  hal  biaya penggantian  kerugian  dan  pemulihan  lingkungan  apabila  terjadi  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan,  mengingat  Indonesia  pada  saat  ini  sedang dalam  posisi  rawan  terhadap  kebakaran  hutan  dan  perusakan  lingkungan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Abdurrahman,  1990, Pengantar  Hukum  Lingkungan Indonesia , Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Desy  Aji  Nurul  Aisyah,  2016,  “Aspek  Hukum  Penerapan  Green  banking  dalam Kegiatan Kredit Di PT.BNI” , Jurnal Privat Law , Volume IV, No.2.
Suryaman  dan  Yudi  W.  Suwandi,  2016,  “Peran  Dan  Tanggungjawab  Perbankan Dalam  Implementasi  Green  banking(Studi  Pada  Bank  BJB)” , Jurnal Prosiding SENTIA , Volume 8.
Marcel  Jeucken,  2004, Sustainability  In  Finance  :  Banking  On  The  Planet,
Belanda: Eburon Academic Publisher.
Setya  Budiantoro  (et.al.),  2014, mengawal  Green  banking Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, Prakarsa., Jakarta.
Imamulhadi  dan  Tarsisius  Murwadji,  2017,  “Green  Banking  dan  Model Implementasinya  di  Indonesia”, Seminar  Nasional  Perkumpulan  Pembina Hukum Lingkungan Indonesia . Makassar.
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum ,  UI-PRESS, Jakarta.

## Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang Perbankan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  Dan  Perlindungan Lingkungan Hidup
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15  Tahun  2017  Tentang Penerapan Keuangan  Berkelanjutan  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten  Dan Perusahaan Publik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi Lingkungan

## Sumber Lain
Wawancara  dengan  Jahja  Setiaatmaja  Presiden  Direktur  Bank  Central  Asia, dilaksanakan Pada Kamis, 05 Juli 2018, Jakarta.
Varia,  Jadi  Bank  Hijau  ini  yang  Dijalankan  BNI  dan  BJB,  diuanggah  8  Maret
2015 pada http://www.varia.id/2015/03/08/jadi-bank-hijau-ini-yang- dijalankan-bni-dan-bjb/#1x2z4n10LGcbj diakses pada Kamis, 5 Juli 2018. HSBC Team, Green Banking Offer, Diakses melalui
https://www.hsbc.com.my/1/2/business-banking/latest-promotions/green- banking, pada hari Senin, 23 Juli 2018.
Edy  Setijawan,  Deputi  Direktur  OJK  disampaikan  pada  diskusi  publik  “Usulan
Masyarakat Sipil Untuk Menyusun RUU Perbankan 2015”.
BNI Go Green dimuat pada http://www.bni.co.id/id-
id/tentangkami/corporatesocialresponsibility/bnigogreen.aspx.  Diakses  pada Rabu, 4Juli 2018.