## EVALUASI BADAN LEGISLASI DPRD
PROVINSI JAWA TENGAH 2009-2014

## Wahid Abdulrahman

## Abstract
Regional Legislation Board as one of the fittings of regional house of representative that has a vital role for the implementation of the legislative function which is owned by  the  local  parliament.  The  board  then  was  changed  to  the  Establishment  of regional regulation board as the revision of Law on Local Government number 32 of 2014 to Law number 23 of 2014. Using  qualitative research approach this research focused on how the performance of  the Legislative Board of  Central Java house of representative from 2009 to 2014. Results of this study indicated that in general the Legislation  Board has done  a good  job  in  preparing  the  Local  Legislation  Program, assessment  or  harmonisation  on  local  regulations  proposed  draft.  However,  these functions  had  not  been  able  to  be  implemented  effectively  and  efficiently  in  the absence  of  guidelines  standard  for  the  tasks  implementation.  It  can  be  seen  from long distant  between the assessment  of the proposal with other proposals because of  not  having  a  clear  standard.  Even  when  the  assessment  conducted  by  the Legislation Board often exceeded the time limit determined by the central java house of representative leaders.
Key Words : Legislation Board, legislation function

## A. Pendahuluan
Badan  Legislasi  Daerah  sebagai  salah  satu  alat  kelengkapan  DPRD merupakan  alat  kelengkapan  yang  memiliki  peran  vital  bagi  pelaksanaan  fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD yang kemudian badan tersebut dirubah menjadi Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  sebagaimana  revisi  Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari UU No 32 Tahun 2014 menjadi UU No 23 Tahun 2014.
Badan  Legislasi  Daerah  maupun  Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah pada dasarnya merupakan alat kelengkapan yang relatif baru karena baru muncul semenjak DPRD Periode 2009-2014 dimana secara spesifik diatur dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
DPRD  Jawa  Tengah merupakan  institusi penting  yang  memiliki  peran  dalam fungsi  legislasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Jawa  Tengah.  Jika melihat  eksistensi  DPRD  Jawa  Tengah  periode-periode  2004-2009,  dapat dikatakan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  legislasi  di  DPRD  belum  berjalan  secara optimal.  Hal  tersebut  nampak  dari  Perda  yang  telah  dihasilkan  dimana  selama lima  tahun,  DPRD  baru  bisa  menghasilkan  satu  Perda  inisiatif  yakni  Perda tentang  Penanggulanan  HIV/AIDS  di  Provinsi  Jawa  Tengah  (sumber:  sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah). Sebaliknya pada periode 2009-2014 DPRD Jawa Tengah mampu menghasilkan 28 Perda yang merupakan inisiatif DPRD.
Namun  demikian  jika  melihat  Program  Legislasi  Daerah  (Prolegda),  maka tidak  semua  Raperda  dapat  disahkan  oleh  DPRD  secara  tepat  waktu.  Seperti
misalanya,  pada  tahun  2012  dari  17  Raperda  yang  terdapat  dalam  Prolegda tahun 2012 terdapat sembilan Raperda yang tidak terselesaikan.
Berdasarkan data di atas maka penenlitian ini penting untuk dilakukan, untuk mengevaluasi  peran  Badan  Legislasi  DPRD  Jawa  Tengah  selama  kurun  waktu 2009-2014  sebagai  dasar  untuk  meningkatkan  peran  Badan  Pembentukan Peraturan Daerah.

## B. Pembahasan
Badan  Legislasi  DPRD  memiliki  peranan  yang  sangat  penting,  badan  inilah yang  menentukan  usulan  rancangan  peraturan  daerah  layak  atau  tidak  untuk ditindaklanjuti.  Badan  Legislasi  DPRD  merupakan  alat  kelengkapan  baru  sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD dimana kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Tentang  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam  Pasal  53 dijelaskan bahwa Badan Legislasi bertugas:
a.  menyusun  rancangan  program  legislasi  daerah  yang  memuat  daftar  urutan dan  prioritas  rancangan  peraturan  daerah  beserta  alasannya  untuk  setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b.  koordinasi  untuk  penyusunan  program  legislasi  daerah  antara  DPRD  dan pemerintah daerah;
c.  menyiapkan  rancangan  peraturan  daerah usul  DPRD  berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d.  melakukan  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi rancangan  peraturan  daerah  yang  diajukan  anggota,  komisi  dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
e.  memberikan  pertimbangan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah  yang diajukan  oleh  anggota,  komisi  dan/atau  gabungan  komisi,  di  luar  prioritas rancangan  peraturan  daerah  tahun  berjalan  atau  di  luar  rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
f.  mengikuti  perkembangan  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  pembahasan materi  muatan  rancangan  peraturan  daerah  melalui  koordinasi  dengan komisi dan/atau panitia khusus;
g.  memberikan  masukan  kepada  pimpinan  DPRD  atas  rancangan  peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
h.  membuat  laporan  kinerja  pada  masa  akhir  keanggotaan  DPRD  baik  yang sudah  maupun  yang  belum  terselesaikan  untuk  dapat  digunakan  sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

## b.1. Penyusunan Program Legislasi Daerah
Badan  Legislasi  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  fungsi legislasi  DPRD  yakni  pertama terkait dengan  penyusunan  Program  Legislasi
Daerah (Prolegda). Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas menyusun Prolegda.  Prolegda adalah instrumen perencanaan program  pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  disusun  secara  terencana, terpadu,  dan  sistematis.  Prolegda  memuat  program  pembentukan  Peraturan Daerah  dengan  judul  Rancangan  Peraturan  Daerah,  materi  yang  diatur,  dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Penyusunan  Prolegda  dilaksanakan  oleh  DPRD  dan  Pemerintah Daerah. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan  Prolegda  dilakukan  setiap  tahun  sebelum  penetapan  Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Dalam  penyusunan  Prolegda  penyusunan  daftar  rancangan  peraturan daerah didasarkan atas:
a.   perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; b.   rencana pembangunan daerah;
c.   penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d.   aspirasi masyarakat daerah.
Sistematika  Prolegda  pada  dasarnya  tidak  ada  bentuk  baku  yang menjadi panduan bagi DPRD. Adapun format atau sistematika Prolegda yang digunakan oleh DPRD Jawa Tengah mengacu pada format Program Legislasi Nasional yang disusun oleh DPR RI dengan format:
1.  Pendahuluan
2.  Arah dan Kebijakan Prolegda
3.  Daftar Prolegda Raperda Prioritas
4.  Penutup
Prolegda juga disertai dengan lampiran dimana dalam lampiran tersebut dijelaksan uraian dari masing-masing Raperda yang ditetapkan meliputi:
1.  Judul
2.  Latar Belakang
3.  Sasaran
4.  Pokok Pikiran
5.  Jangkauan dan Arah Pengaturan
Selama  periode  2009-2014  Badan  Legislasi  DPRD  Jawa  Tengah  telah menyusun  empat  Prolegda  yakni  pada  tahun  2011,  2012,  2013,  dan  2014. Semestinya  pada  tahun  2010  Badan  Legislasi  juga  menyusun  Prolegda. Namun demikian, pada tahun 2010 Badan Legislasi belum mampu menyusun Prolegda karena penyusunan alat kelengkapan DPRD baru selesai pada akhir Desember  2009  dan  fokus  kerja  DPRD  pada  saat  itu  adalah  menyelaikan pembahasan  RAPBD  Jawa  Tengah  2010.  Sehingga  sampai  batas  waktu penyusunan  Prolegda  yakni  akhir  Desember  2009  Prolegda  tidak  dapat disusun.  Selama  kurun  waktu  2011-2014  semua  Perda  yang    dihasilkan merupakan Perda yang telah direncanakan dalam Prolegda. Tidak ada Perda yang  dihasilkan/ditetapkan  di  luar  raperda  yang  telah  dimasukkan  dalam Program Legislasi Daerah.

## b.2. Pengkajian Usulan RaperdaPengkajian Usulan Raperda
Salah satu tugas dari Badan Legislasi adalah melakukan pengharmonisasian  atau  pengkajian  terhadap  usulan  raperda  baik  yang disampaikan  oleh  kesekutif  maupun  legislatif.  Melalui  pengkajian  tersebut Badan  Legislasi  akan  memberikan  keputusan  apakah  satu  usulan  raperda dapat dilanjutkan untuk tahap pembahasan atau tidak. Tugas ini sangat besar maknanya terhadap kualitas dan keabsahan raperda yang akan ditetapkan.
Dalam  pengkajiannya  Badan  Legislasi  melakukan  telaah  terhadap Raperda tersebut dalam hal :
a.  Kewenangan b.  Kejelasan tujuan c.  Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat d.  Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
e.  Dapat dilaksanakan
f. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
g.  Kejelasan rumusan
h.  Keterbukaan
Selama  kurun  waktu  2011-2014  Badan  Legislasi  DPRD  Jawa  Tengah memberikan  rekomendasi  terhadap  Raperda  dan  Naskah  Akademik  yang diusulkan  baik  oleh  DPRD  maupun  Gubernur.  Hampir  semua  rekomendasi tersebut  menyatakan  bahwa  Raperda  layak  untuk  dilanjutkan  dalam pembahasan di DPRD dan telah memenuhi kedelapan aspek di atas. Usulan Raperda  tentang  Perubahan  Hari  Jadi  Provinsi  Jawa  Tengah  merupakan usulan  raperda  yang  dikembalikan  kepada  pengusul  karena  hasil  kajian  dari Badan  Legislasi  menyatakan  bahwa  proses  perubahan  tersebut  tidak merupakan  bagian  dari  kewenangan  peraturan  daerah  melainkan  menjadi kewenangan  dari  undang-undang  dalam  hal  ini  adalah  Undang-Undang tentang  Pembentukan  Provinsi  Jawa  Tengah  sehingga  untuk  merubah  hari jadi Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan revisi atas undang-undang bukan melalui Peraturan Daerah.
Semua  kajian  terhadap  usulan  raperda  yang  dilakukan  oleh  Badan Legislasi  juga  disertai  dengan  catatan  atau  rekomendasi  bagi  perbaikan usulan tersebut.
Badan  Legislasi  DPRD  Jawa  Tengah  pernah  mengembalikan  Naskah Akademik  dan  Draf  Raperda  tentang  Perpustakaan  hal  tersebut  disebabkan karena  sistematika  Naskah  Akademik  yang  disusun  belum  sesuai  dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011.
Jika  melihat  kinerja  Badan  Legislasi  DPRD  terhadap  tugas  dalam pengharmonisasian  dan  pengkajian  usulan  raperda  maka  dapat  dikatakan kinerja tersebut sudah menunjukkan kinerja yang baik. Terbukti dengan tidak adanya  satupun  perda  yang  kemudian  dibatalkan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri.  Namun  demikian  salah  satu  kinerja  yang  penulis  nilai  kurang  baik adalah dalam hal efektivitas waktu pengkajian.
Tidak  tercapainya  target  penyelesaian  pembahasan  raperda  sesuai dengan  Program  Legislasi  Daerah  salah  satunya  disebabkan  oleh  terlalu lamanya  Badan  Legislasi  melakukan  pengkajian.  Hal  tersebut  juga disampaikan  oleh  para  informan  dalam  penelitian  ini.  Ketika  proses pengkajian di Badan Legislasi lama maka hal tersebut akan berdampak pada
proses berikutnya yakni pembahasan di panitia khusus atau komisi sehingga proses penetapan menjadi terlambat.
Tidak adanya standar waktu kerja Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah membuat  proses  pengkajian  pada  setiap  usulan  raperda  berbeda-beda. Sebagai  contoh  untuk  empat  usulan  raperda  yang  disampaikan  oleh  Ketua DPRD  pada  19  Juli  2012  baru  bisa  diselesaikan  oleh  Badan  Legislasi  pada Oktober  2012  atau  tiga  bulan.  Sedangkan  satu  usulan  raperda  tentang pengendalian penduduk yang disampikan oleh Ketuga DPRD pada 4 Oktober 2012 barus bisa diselesikan pada 3 Desember 2012 atau dua bulan.
Tidak  adanya  standar  waktu  yang  pasti  terhadap  proses  pengkajian  di Badan  Legislasi  menyebabkan  banyak  anggota  DPRD  Jawa  Tengah khususnya  di  komisi  merasa  bahwa  Badan  Legislasi  dapat  menghambat kinerja  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD.  Menyadari  hal  tersebut  maka kemudiaan  dalam  surat  yang  disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  kepada Ketua  Badan  Legislasi  perihal  pengkajian  terhadap  usulan  raperda  maka pimpinan  memberikan  penekanan  terhadap  waktu  penyelesaikan  usulan raperda  tersebut.Sebagai  gambaran,  Surat  tertangal  11  Oktober  2012  ada penekanan  dari  Wakil  Ketua  DPRD  bahwa  pengkajian  tersebut  harus diselesaikan “dalam waktu yang tidak terlalu lama”.
Surat  26  Juli  2013  yang  ditandatangai  oleh Drs.  Rukma Setia  Budi,MM selaku PLT ketua DPRD kepada Ketua Badan Legislasi memberikan batasan waktu yang jelas untuk melakukan pengkajian yakni paling lama `21 hari kerja terhitung sejak surat tersebut diterima. Namun demikian tetap saja pengkajian oleh Badan Legislasi disampaikan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.
Surat  6 Juni 2014 yang ditandatangai oleh Drs.Jayus,  MM selaku wakil ketua DPRD kepada Ketua Badan Legislasi memberikan batasan waktu yang jelas  untuk  melakukan  pengkajian  yakni  paling  lama  `14  hari  kalender terhitung sejak surat tersebut diterima.
Jumat  13  Juni  2014  diadakan  rapat  antara  eksektif  dan  baleg  dengan agenda  penjelasan  dari  eksekutif  kepada  Badan  Legislasi.  Namun  demikin hasil kajian tersebut  baru disampaikan kepada pimpinan DPRD pada 8 JULI 2014 bersamaan dengan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan.
Ketidaktepatan  waktu  pengkajian  oleh  Badan  Legislasi  DPRD disebabkan  tidak  adanya  mekanisme  proses  yang  diatur  dalam  tata  tertib DPRD  maupun  dalam  aturan  internal  Badan  Legislasi.  Sehingga  surat  yang disampaikan  oleh  Pimpinan  DPRD  pun  tidak  secara  otomatis  ditaati  oleh Badan  Legislasi  karena  didalamnya  juga  tidak  mengatur  sangsi.  Kondisi semacam ini juga tidak diatur dalam kode etik DPRD yang merujuk pada PP No 16 Tahun 2010 sehingga tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Badan Kehormatan DPRD.
Dari  fakta  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  kinerja  Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan fungsi pengkajian usulan rancangan peraturan daerah dalam hal waktu masih kurang optimal.

## b.3. Hambatan Badan Legislasi DPD Jawa Tengah
Berdasarkan  penjelasan  dari  informan  dan  pengamatan  penulis  salah satu  hambatan  dalam  peningkatan  kinerja  Badan  Legislasi  DPRD  Provinsi
Jawa Tengah adalah belum adanya panduan kerja yang ditetapkan di internal untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Legislasi. Demikian halnya dari Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Dalam  Negeri  juga  tidak menerbitkan panduan untuk menunjang kinerja Badan Legislasi.
Panduan  tersebut  setidaknya  digunakan  untuk  internal  Badan  Legislasi yang mencakup:
1.  Prosedur dalam menyusun program legislasi.
2.  Prosedur  pengharmonisan,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi rancangan daerah.
Dalam  panduan  tersebut  semestinya  terdapat  metode  dan  batasan waktu yang jelas sehingga kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi mampu  berjalan  efektif  dan  efisien  dalam  mendukung  pelaksanaan  fungsi legislasi DPRD.Sebaliknya ketiadaan prosedur tersebut menjadikan sejumlah raperda  nampak  cukup  lama  dibahas  diinternal  Badan  Legislasi  sehingga dalam proses selanjutnya (pembahasan di internal Pansus)  menjadi semakin lama.
Terhadap  prosedur  tersebut,  pada  tahun  2011  tim  ahli  DPRD  Jawa Tengah  telah  menyusun  draf  panduan  yang  berisi  metode,  sistematika,  dan batasan  waktu  proses  pengkajian  terhadap  usulan  raperda  serta  telah menyerahkannya  kepada  Sekretariat  DPRD.  Namun  demikian  prosedur tersebut tidak dapat ditetapkan.
Hambatan  kedua  adalah  sumber  daya  manusia  dari  anggota  Badan Legislasi. Tidak semua anggota Badan Legislasi memiiliki pengetahuan yang mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Badan  Legislasi.  Pelaksanaan bimbingan  teknis  yang  pernah  dilakukan  nampaknya  juga  tidak  mampu secara optimal memberikan pemahaman tersebut.Sebagai salah satu contoh, salah  satu  anggota  Badan  Legislasi  pada  saat  melakukan  kunjungan  ke DPRD  Sumatera  Utara  menyampaikan  tentang  konsep  harmonisasi  raperda dengan  Peraturan  Daerah  di  provinsi  lainnya  sebagai  salah  satu  tugas  dari Badan Legislasi Daerah. Namun demikian konsep yang disampaikan tersebut kurang tepat dan kurang sesuai dengan konteks yang dibicarakan pada saat itu. Kurangnya pemahaman juga menjadikan seluruh kinerja Badan Legislasi tergantung  pada  tim  ahli  DPRD.  Dari  pengamatan  penulis,  dari  20  orang anggota  Badan  Legislasi  tidak  lebih  dari  10  orang  yang  aktif  dalam memberikan pandangan maupun kajian terhadap dengan raperda yang dikaji oleh Badan Legislasi.
Hambatan  ketiga,  adalah  orientasi  dan  motif  dari  anggota  Badan Legislasi  DPRD  dalam  proses  pengkajian  usulan  raperda.  Dalam  proses pengkajian  Badan  Legislasi  diberikan  hak  untuk  melakukan  kunjungan  kerja ke  Pemerintah  Provinsi  lain  dan  konsultasi  kepada  pemerintah  pusat  sesuai dengan  usulan  raperda  yang  sedang  dibahas.  Sebagai  gambaran,  ketika melakukan  pengkajian  terhadap  usulan  tentang  raperda  penyelenggaraan kesejahteraan  lansia  maka  Badan  Legislasi  berkoordinasi  dengan kementerian  sosial  terkait  dengan  kewenangan  daerah  maupun  kebijakan- kebijakan  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  lansia.  Demikian  halnya dalam  proses  pengkajian  Badan  Legislasi  dapat  melakukan  kunjungan  kerja
ke  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  untuk  mendengarkan masukan  terhadap  usulan  tersebut.  Kegiatan  tersebut  pada  dasarnya sangatlah  bermanfaat  karena  dengan  konsultasi  maka  dapat  diperoleh kepastian hukum terhadap usulan raperda yang sedang dikaji.
Namun  demikian  kegiatan  tersebut  juga  dapat  bermotif  mencari tambahan  penghasilan  dari  uang  yang  diperoleh  selama  kunjungan  kerja maupun konsultasi. Sehingga semakin banyak kunjungan kerja dan konsultasi yang  dilakukan  akan  semakin  besar  pula  tambahan  penghasilan  yang diperoleh  anggota  Badan  Legislasi.Hal  inilah  yang  menyebabkan  lamanya waktu proses pengkajian di Badan Legislasi.

## C. Penutup
Badan  Legislasi  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  2009-2014  telah  mampu melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  yakni  menyusun  Program  Legislasi  Daerah dan  melakukan  pengharmonisasian  dan  pengkajian  atas  usulan  rancangan peraturan  daerah.  Tugas  dan  fungsi  tersebut  telah  dilaksanakan  dengan  baik terbukti dengan adanya Program Legislasi Daerah yang telah disusun pada tahun 2011-2014.  Demikian  halnya  dari  semua  usulan  rancangan  peraturan  daerah yang  dikaji  semuanya  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Daerah  tanpa  ada  satupun yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2014  dalam  hal  pengharominsasian  dan  pengkajian  usulan  rancangan peraturan  daerah  belum  mampu  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  karena tidak adanya standar pedoman pelaksanaan tugas. Hal tersebut dapat dilihat dari lama  waktu  pengkajian  antara  satu  usulan  dengan  usulan  yang  lain  yang  tidak memiliki  standar  waktu  yang  jelas.  Bahkan  waktu  pengkajian  yang  dilaksanakan oleh  Badan  Legislasi  seringkali  melebihi  batas  waktu  yang  ditentukan  oleh Pimpinan  DPRD.Tidak  adanya  standar  pedoman  pengharmonisasian  dan pengkajian  usulan  rancangan  peraturan  daerah  dan    sumber  daya  manusia anggota  Badan  Legislasi  DPRD  merupakan  sejumlah  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah.

## Saran
1.    Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Dalam  Negeri  perlu  menyusun pedoman  atau  panduan  bagi  pelaksanaan  tugas  Badan  Legislasi  DPRD khususnya  menyangkut  pedoman  pengharmonisasian  dan  pengkajian  usulan rancangan peraturan daerah.
2. DPRD Jawa Tengah perlu menyusun keputusan DPRD yang mengatur tata kerja Badan Legislasi khususnya menyangkut standar waktu pengharmonisasian dan pengkajian usulan rancangan peraturan daerah.
3.  DPRD Jawa Tengah secara khusus perlu melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan tata kerja Badan Legislasi bagi anggota Badan Legislasi.

## Daftar Rujukan
Bastian.2001. Perbandingan Konsep Kinerja. Gramedia, Jakarta.
Budiardjo,  Miriam,    1998. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Georg  Sorensen. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi, Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia    Yang Sedang berkembang. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.. Haris, Syamsudin (Ed), 2007 Partai Politik & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia. LIPI Press, Jakarta. Keban,  Yeremias  T.  1995. Indikator  Kinerja  Pemda,  Pendekatan  Manajemen  dan Kebijakan , Fisip UGM, Yogyakarta. Moelong,Lexi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif . Rosdakarya, Bandung. Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  2006. Evaluasi  Kinerja  SDM ,  Refika  Aditama, Bandung.
Marbun,  B.N,  1994. DPRD  Pertumbuhan,  Masalah  &  Masa  Depannya .  Erlangga, Jakarta.
Michael Quinn Patton. 2004. Metode Penelitian Evaluasi Kualitatif . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Mooney,D,  James.  1996. Konsep  Pengenbangan  Organisasi  Publik. Sinar  Baru Algesindo, Bandung.
Nugroho, Rian. 2009, Public Policy .Jakarta. Elex Media Komputindo. Nurcholis,  Hanif,  2007. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  Dan  Otonomi  Daerah . Grasindo, Jakarta.
Pradjudi,Armosudiro. 2006. Konsep Organisasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Romli, Lili, 2007. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Ruki. 2001. Akuntabilitas kinerja Organisasi. Gramedia, Jakarta. Sanit, Arbi, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia . Rajawali Press, Jakarta.
Sobandi,  Baban  dkk.  2006. Desentralisasi  dan  Tuntutan  Penataan  Kelembagaan Daerah . Bandung. Surjadi  H,.  2009. Pengembangan  Kinerja  Pelayanan  Publik ,  Refika  Aditama, Bandung.
Wasistiono, Sadu dan Yonatan W, 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD , Fokusmedia, Bandung.
Winarno,  Budi,  2002, Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Media  Pressindo, Yogyakarta.