## PENGARUH GLOBAL TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

## Susi Yanuarsi
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: susi.yanuarsi@gmail.com

## Abstract
The  global  environmental  problem  is  a  reflection  of  the  international  community  on  the occurrence  of  environmental  damage  and  pollution  that  has  engulfed  the  world  due  to development.  Problems  can  be  formulated  on  how  the  global  impact  of  international environmental law conventions on environmental law in Indonesia. International conferences in the  global  environmental  field  will  certainly  have  an  effect  on  Indonesian  legal  politics  in the  environmental  field.  Government  policies  ratified  various  international  conventions related  to  environmental  protection.  The  environmental  protection  and  management  policy provides the concept of sustainable environmental development. Existing environmental legal instruments  should  be  consistently  enforced  especially  in  the  enforcement  of  environmental law. The importance of awareness of all components of the nation to develop the Indonesian state by relying on sustainable environmental development.
Keywords : Global Environment, Environmental Law

## Abstrak
Masalah  lingkungan  hidup  global  merupakan  refleksi  masyarakat  internasional  terhadap terjadinya  kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  yang  melanda  dunia  akibat  adanya pembangunan.  Dapat  dirumuskan  permasalahan  pada  bagaimana  dampak  global  konvensi hukum lingkungan internasional terhadap hukum lingkungan di Indonesia. Konfrensi-konfrensi  internasional  di  bidang  lingkungan  hidup  global,  tentunya  akan berpengaruh  terhadap  politik  hukum  Indonesia  di  bidang  lingkungan.  Kebijakan  pemerintah meratifikasi  berbagai  konvensi  internasional  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap lingkungan.  Kebijakan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  memberikan  konsep pembangunan  lingkungan  yang  berkelanjutan.  Instrumen  hukum  lingkungan  yang  ada hendaknya  ditegakkan  secara  konsisten  khususnya  dalam  penegakan  hukum  lingkungan. Pentingnya  kesadaran  dari  semua  komponen  bangsa  untuk  membangunan  negara  Indonesia dengan bersandar pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
Kata Kunci : Lingkungan Hidup Global, Hukum Lingkungan

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai  kehidupan  yang  labih  baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar  hari  depan  lebih  baik  dari  hari  ini. Namun demikian, tidak dapat  dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu besentuhan  dengan  lingkungan.  Bruce
Mitcel  mengatakan  pengelolaan  sumber daya  lingkungan  akan  mengalami  empat situasi  pokok  yaitu: 1 (a)  Perubahan (change), (b) Kompleksitas (complexity ), (c)  ketidakpastian  ( uncertainty) dan  (d) konflik ( conflict).
1 Supriadi, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 38.
Susi Yaniarsi, Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, Halaman 258-268
Dalam  konteks  negara  Indonesia, hakikat  pembangunan  menurut  Emil Salim 2 adalah  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan seluruh  masyarakat  Indonesia.    Hal  ini berarti  pemangunan  mencakup  pertama, kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan dan lain-lain; kedua kemajuan  batiniah,  seperti  pendidikan, rasa  aman,  rasa  keadilan,  rasa  sehat; ketiga  kemajuan  yang  meliputi  seluruh rakyat  sebagaimana  tercermin  dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.
Lebih lanjut Emil Salim 3
mengatakan bahwa
sungguhpun pembangunan  telah  berjalan  ratusan tahun  di  dunia,  namun  baru  pada permulaan tahun tujuh puluhan ini, dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga  mulai  menanganinnya  secara sungguh-sungguh sebagai masalah dunia.
Masalah  lingkungan  hidup  global
merupakan refleksi masyarakat internasional teradap
terjadinya
kerusakan/pencemaran  lingkungan  yang melanda dunia akibat adanya pembangunan.  Meadow  memberikan laporan berbagai masalah yang menimpa banyak  negara  di  dunia  dalam  sebuah
2 Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan ,  Jakarta:  Mutiara  Sumber  Widya, Cetakan 10, 1995, hlm. 11
3 Ibid
laporannya  yang  berjudul The  limits  to growth , suatu laporan kepada the club of rome  project  on  the  Predicament  of mankind. 4 Dalam  laporan  tersebut  ada lima  masalah  utama  yang  memerlukan perhatian  global  yaitu:    kemajuan industrialisasi,  pertumbuhan  penduduk yang  cepat,  kekurangan  pangan  yang meluas,  kerusakan  sumber  daya  alam yang  tak  terbaharui  dan  pencemaran lingkungan yang menimbulkan pemikiran negara-negara maju membatasi pertumbuhan sedemikan rupa sehingga  akibat  yang  buruk  dapat diindahkan.
Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait bagaimana dampak global  konvensi  hukum  lingkungan internasional terhadap hukum lingkungan di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
Untuk  meyikapi  perubahan  global terhadap  kerusakan-kerusakan  terhadap lingkungan  hidup  di  berbagai  belahan bumi,  maka  para  penggiat  lingkungan hidup internasional mengadakan pertemuan  pertemuan  atau  konfrensi internasional di antaranya:
A. Deklarasi Stockholm di Swedia
Dampak dari pembangunan sebagaimana  laporan  tersebut  telah
4 Ibid
Susi Yaniarsi, Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, Halaman 258-268
dirasakan  oleh  masyarakat  internasional sebagai  masalah  yang  harus  ditangani sedini mungkin. Untuk mengatasi persoalan  lingkungan  tersebut,  pada tanggal  12  Juni  1972  di  Stckholm diadakan konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
untuk pembangunan  dan  lingkungan  yang dihadiri  oleh  kurang  lebih  110  negara. Dalam  konfrensi  tersebut  dibicarakan mengenai  masalah  lingkungan  dan  jalan keluarnya  agar  pembangunan  tetap terlaksanakan  dengan  memperhitungkan daya dukung lingkungan.
Salah satu rekomendasi dari konfrensi  PBB  untuk  lingkungan  hidup dan  pembangunan  adalah  dibentuknya badan  khusus  PBB  yang  mengurusi masalah lingkungan yang disebut Governing  Council  of  Enviromental Programme ,  yang  akhirnya  menjadi United  Nation  Envirment  Programme (UNEP).
Konfrensi  PBB  untuk  lingkungan dan pembangunan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap pembangunan lingkungan regional dan nasional. Dalam artian, hasil dari  konfrensi  PBB  untuk  lingkungan hidup dan pembangunan harus ditindaklanjuti oleh setiap negara anggota
PBB. Indonesia sebagai salah satu negara anggota  PBB  menindaklanjuti  dari  apa yang  dihasilkan  oleh  konfrensi  PBB dalam bidang lingkungan dan pembangunan dengan mengeluarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  Lingkungan  Hidup,  yang  telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan idup.
Perubahan  undang-undang  tersebut tidak  terlepas  dari  pengaruh  global terhadap  hukum  lingkungan  khususnya akibat  dari  keluarnya  beberapa  deklarasi lingkungan  seperti  deklarasi  Stockholm 1972  di  Swedia  yang  menghasilkan  26 asas  yang  berkaitan  dengan  lingkungan hidup dan rencana asas lingkungan hidup manusia dan beberapa rekomendasi yang berkaitan  dengan  lingkungan  hidup. 5
Perkembangan  hukum  lingkungan  tidak dapat  dipisahkan  dari  gerakan  sedunia untuk  memberikan  perhatian  lebih  besar kepada  lingkungan  hidup  mengingat
5 Harcout Wendy, Globalization if The Economy An International Genger Perspective , dalam Fokus on Gender Vol. 2 0 3 Oktober 1994, hlm. 70.
kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama
demi kelangsungan hidup di dunia.
B. Deklarasi Rio De Janeiro Brazil
Selanjutnya  tahun  1992  lahirnya Deklarasi  Rio  De  Janeiro  di  Brazil. Deklarasi  Rio  De  Janeiro  merupakan konfrensi  PBB  mengenai  lingkungan hidup yang kedua setelah konfrensi PBB mengenai  lingkungan  hidup  pertama  di Stockholm.  Konfrensi  Rio  De  Janeiro lazim  disebut  konfrensi  tingkat  tinggi bumi,  telah  menghasilkan  5  Dokumen sebagai berikut:
1. Deklrasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan  dengan  27  asas  yang menetapkan hak dan tanggung jawab bengsa-bangsa dalam
memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia.
2. Agenda  21,  tentang  pembangunan berkelanjutan.
3. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan.
4. Pengurangan emisi gas-gas karbon.
5. Pelestarian lingkungan.
Hasil  konfrensi  deklarasi  Rio  De Janeiro  menetapkan  serangkaian  asas sebagai  pedoman  pembangunan  di  masa mendatang.  Asas-asas  ini  menetapkan hak-hak manusia atas pembangunan, dan
tanggung jawab manusia teradap pelestarian  lingkungan  bersama,  juga perlu adanya perlindungan lingkungan.
C. Protokol Kyoto di Jepang
Prinsip-prinsip Protokol Kyoto 1997.  Lahirnya  perjanjian  Protokol Kyoto muncul karena timbul kekhawatiran  para  pakar  kehutanan  dan klimatologi terhadap terjadinya pemanasan global akhir-akhir ini. Pemanasan global ini adalah kabar buruk yang akan menimpa generasi mendatang. Perubahan  iklim  yang  terjadi  muncul sebagai  dampak  dari  aktivitas  manusia yang melakukan eksploitasi sumber daya alam  yang  tidak  terkendali,  yang  pada akhirnya menimbulkan pemanasan global yang dirasakan saat ini.
Protokol  Kyoto  merupakan  refpeksi dari  keinginan  masyarakat  dunia  untuk mengurangi gas rumah kaca yang terjadi di  atmosfer,  yang  setiap  hari  semakin meningkat. Peningkatan gas-gas ini telah hampir  merata  di  seluruh  dunia  dan dampaknya  telah  terasa  saat  ini.  Oleh karena  itu,  para  pakar  lingkungan,  para pengamat,  dan  para  kepala  negara sepakat  untuk  melakukan  pertemuan secara  berkala,  yang  tujuannya  adalah untuk  melihat  komiten  negara-negara maju terhadap emisi karbon.
Susi Yaniarsi, Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, Halaman 258-268
Protokol  Kyoto  diratifikasi  paling sedikit  55  negara  maju,  karena  negara maju yang paling banyak menyumbangkan  emisi  karbon.  Tetapi tidak semua negara maju yang menyetujui  Protokol  Kyoto,  seperti negara Amerika Serikat menolak Protokol  Kyoto  dan  penolakan  ini  tidak terlepas  dari  kepentingan  politik  dari negara Amerika serikat.
1.  Implikasi  Protokol  Kyoto  bagi Indonesia
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara yang  termasuk  dalam  kategori  negara sedang  berkembang  secara  hukum  tidak mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan pengurangi  terhadap  emisinya,  karena dalam ketentuan  Protokol  Kyoto, negara berkembang  tidak  diwajibkan  untuk melakukan pengurangi emisinya. Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang telah bergabung dalam masyarakat dunia di bawah payung PBB sangat berpengaruh  kalau  ikut  meratifikasi Protokol Kyoto tersebut. Karena Protokol Kyoto  menurut  Daniel  Murdiyrso 6 ilmplikasinya dapat dikelompokan dalam tiga  aspek  yaitu:  politik  dan  hukum, bisnis dan kelembagaan.
2. Implikasi Pada Politik dan Hukum
6 Supriadi, Op.Cit , hlm, 72
Secara hukum, ratifikasi atau pengesahan  suatu  konvensi  tidak  selalu ditindaklanjuti dengan pengesahan protokolnya.  Jika  ternyata  ada  negara yang  mengesahkan  konvensi,  tetapi menolak  protokolnya,  itu  adalah  hak negara tersebut karena menurut pertimbangannya  terdapat  hal-hal  yang merugikan.  Dengan  kata  lain,  perlu tidaknya  pengesahan  adalah  kedaulatan setiap  negara  yang  didasari  berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan-pertimbangan politik, hukum  nasional  dan  finansial  serta peluang melakukan pengembangan bisnis.
Salah  satu sektor yang diatur dalam Protokol  Kyoto  adalah  di  sektor  energi. Untuk mengimlementasikan sektor-sektor yang akan mendapat bantuan dari organisasi para pihak sesuai Protokol Kyoto tersebut, negara berkembang  harus  memiliki  perangkat hukum  di  bidang  energi  yang  bersifat komprehensif. 7 Indonesia  sebenarnya telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur energi  seperti:  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun 2001 tentang  Minyak dan  Gas Bumi  dan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2002  tentang  Ketenagalistrikan.
7 Abdul  Manan ,  Aspek-aspek  Penguba  Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm . 29.
Susi Yaniarsi, Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, Halaman 258-268
Hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang  yang  mengatur energi secara komprehensif dan menangani berbagai sumber energi
Di  sektor  lingkungan  Indonesia memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan  Lingkungan  sebagaiman telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang baru  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perubahan Undang-Undang  di  bidang  lingkungan tersebut  tidak  terlepas  dari  pengaruh global  di  bidang  lingkungan  hidup, karena  masing-masing  undang-undang tersebut memiliki oreintasinya. 8
Di  samping  itu  ada  beberapa peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti
Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Perkebunan  Nomor  18  Tahun  2004, Undang-Undang  Pertanian  Nomor  4 Tahun  2009,  Undang-Undang  Sumber
8 Soemitro Ronni Hanitijio, Problema Globalisasi . Surakarta:
Muhammadiyah University Pers, 2001, hlm. 61.
Daya  Air  Nomor  7  Tahun  2004, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009
tentang
Pertambangan dan undang-undang  lainnya  yang  memiliki hubungan  dengan  bidang  lingkungan hidup.

## 3. Bisnis
Implikasi  pada  sektor  bisnis  ini berkaitan  dengan  terjadinya  penawaran pasar  karbon  global  yang  berhubungan dengan penurunan emisi. Untuk mencapai  target  penurunan  emisinya, negara-negara  industri  dapat  melakukan secara  domestik,  tetapi  dapat  dipastikan bahwa cara tersebut akan memakan biaya tinggi.  Oleh  karena  itu,  mereka  akan pergi  pasar  karbon  global  luar  negeri melalui  proyek-proyek  investasi  baru  di berbagai  sektor  dengan  menggunakan mekanisme  Kyoto.  Sektor-sektor  yang dapat  menurunkan  emisi  antara  lain, energi,  industri,  transportasi,  kehutanan, pertanian,  dan  limbah  domestik.  Bagi Indonesia  terbuka  peluang  investasi. Peluang  Indonesia  dalam  pasar  karbon global hanya 2 persen. 9

## 4. Kelembagaan
Langkah awal yang harus dilakukan semua  negara  yang  ingin  berpartisipasi dalam kegiatan CDM ( clean development
9 Muhammad  Taufik  Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan , Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006, hlm. 134.
Susi Yaniarsi, Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, Halaman 258-268
mechanism ),  termasuk  Indonesia  adalah mengesahkan  Protokol  Kyoto.  Dengan menyusun peraturan perundang-undangan  yang  akan  berlaku secara  nasional,  maka  ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,  sehingga  memberikan  daya  tarik untuk berinvestasi. 10
D.  Konfrensi  Tingkat  Tinggi  (KTT) Pembangunan Berkelanjutan di
Johannesburg, Afrika Selatan Konfrensi tingkat tinggi
pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan  di  Johannesburg  Afrika Selatan  pada  tahun  2002,  merupakan lanjutan  konfrensi  yang  pertama    di Stockholm  Swedia pada tahun 1972 dan konfrensi kedua di Rio De Janeiro Brazil tahun  1992.  Konfrensi  di  Johannesburg Afrika  Selatan  ini  lebih  memfokuskan pada pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan  berkelanjutan  meliputi: pembangunan  ekonomi,  pembangunan sosial  dan  perlindungan  lingkungan, sebagai pilar  yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.
Pengaruh konfrensi di Johannesburg Afrika  Selatan  bagi  Indonesia  adalah meliputi:
10 Syaifudddin  Ateng, Penataan  Ruang  dan Lingkungan  Hidup  dalam  Kaitannya  dengan Wewenang Pemerintah Daerah, Makalah Hukum Lingkungan,  Fakultas  Hukum  Unair,  Surabaya, 1992. hlm 85.
1. Penghapusan kemiskinan;
2. Mengubah pola konsumsi dan produksi  yang  tidak  berkelanjutan (sayur  dan  buah  Indonesia  sulit menembus pasar global karena mengandung insektisida);
3. Melindungi  dan  mengelola  basis sumber  daya  alam  bagi  pembangunan ekonomi dan sosial;
4. Program  pembangunan  kelautan  dan pesisir  (dilarang  menggunakan  alat pengangkapan ikan pakai pukat harimau atau pakai bom);
5. Perubaan iklim dan penanganan bencana;
6. Program mengatasi pencemaran udara dan pembangunan pertanian (diwajibkan untuk menanam pohon-pohon, karena sebagai paru-paru dunia);
7. Pembangunan berkelanjutan dalam era globalisasi; dan
8. Kesehatan dan pembangunan berkelanjutan.

## E. Konvensi Internasional
Di  samping  berbagai  instrumen hukum lingkungan sebagaimana dikemukakan  di  atas,  ada  perjanjian  dan konvensi internasional di bidang lingkungan  merupakan  instrumen  baru bagi  kebijaksanaan  lingkungan  yang realistik.  Begitu  pula  halnya  dalam
perkembangan  pengelolaan  lingkungan di Indonesia, beberapa konvensi internasional  yang  telah  diratifikasi mempunyai  implikasi  yang  penting  bagi pembangunan peraturan perundang-undangan lingkungan
nasional. Berikut ini dikemukakan beberapa konvensi dan perjanjian internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia sebagai pengaruh dari globalisasi terhadap pengelolaan lingkungan di Indonesia. 11 1. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan
International  Convention  on  Civil Liability  for  Oil  Pollution  Damage 1969  jo.  Keputusan  Presiden  Nomor 52  Tahun  1999  tentang  Pengesahan Protocol  of  1992 to  Amend  the International  Convention  on  Civil Liablity  for  All  Pollution  Damage
1969. (Protokol 1992 tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasioal  tentang  Tanggung  Jawab Perdata Kerusakan Akibat
Pencemaran Minyak, 1969).
2. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978  tentang  Pengesahan Convention on International Trade in Endangered
11 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksaaan Lingkungan Nasional , Edisi Ketiga,  Surabaya:  Airlangga  University  Press, 2005, hlm. 118.
Species  of  Wild  Fauna  and  Flora (CITES), 1973.
3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 1985 tentang Ratifikasi United Nations  Convention  on  The  Law  of The  Sea (UNCLOS)  1982.  Konvensi ini  mempunyai  kekuatan  berlaku tanggal  16  November  1994.  Sebagai perangkat  hukum  pendukung  berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang  Perairan  Indonesia  dan  PP Nomor  19  Tahun  1997  tentang Pengendalian  Pencemaran  dan/atau Perusakan Laut.
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1986  tentang  Pengesahan  ASEAN
Agreement  on  The  Conservation  of Nature  and  Natural  Resources ,  1985. Peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota hendaklah menampung ketentuan-ketentuan  yang  menjamin konservasi  dan  pengelolaan  sumber daya alam sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan.
5. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun
1986 tentang Pengesahan International  Convention  for  the Prevention  of  Pollution  from  Ships, 1973, beserta Protokol ( The Protocl of 1978  Relating  to  The  International Convention  for  The  Prevention  of
Susi Yaniarsi, Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, Halaman 258-268
Pollution  from  Ships,  1973 ).  Untuk menjaga  kelestarian  lingkungan  laut dari  bahaya  pencemaran  yang  berasal dari pengoperasian kapal-kapal.
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989  tentang  Pengesahan  C onvention
Concerning  The  Protection  of  The Word  Cultural  and  Natural  Heritage.
Dengan
mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda dan Cagar budaya.
7. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991  tentang  Pengesahan Convention on Wetlands of International
Importance  Especially  as  Waterfowl Habitat .  Konvensi  tersebut  bertujuan melestarikan lahan basah berikut flora dan  faunanya  yang  pelaksanaannya memerlukan keterpaduan antara kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan internasional.
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992  tentang  Pengeshan Convention for The Protection of The Ozone Layer and Manterial Protocol on Substannce The  Deplete  The  Ozone  layer  as Adjusted and Amended by The Second Meeting  of  The  Parties, (London 27-29  June  1990).  Konvensi  ini berkaitan dengan perlindungan lapisan ozon.
9. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun
1993 tentang Pengesahan Basel Convention  on  The  Control  of
Transboundary Movements
of
Hazardous Wastes and Their Disposal. Tujuan  konvensi  ini  agar wilayah  Indonesia  tidak  menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya dari luar negari.
10. Keputusan  Presiden  Nomor  135 Tahun  1998  tentang  Pengesahan The United Nations Convention to Combat Desertification  in  Those  Countries Experiencing  Serious Drought  and/or Desertification,  Particulary  in  Africa (konvensi perserikatan bangsa-bangsa untuk  memerangi  penggurunan  di negara-negara yang mengalami kekeringan dan/atau penggurunan yang  serius,  terutama  Afrika,  tanggal 20 Agustus 1998).
11. Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1994  tentang  Pengesahan United Nations  Convention  on  Biological Diversity ( konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati).
12. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1994  tentang  Pengesahan United Nations  Framework  Convention  on Climate  Change  ( konvensi  kerangka
Susi Yaniarsi, Pengaruh Global Terhadap Hukum Lingkungan di Indonesia, Halaman 258-268
kerja perserikatan bangsa-bangsa
mengenai perubahan iklim).
13. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1997  tentang  Pengesahan Treaty  on
The  Southeast  Asia  Nuclear  Weapon Freezone (Traktat  kawasan  bebas senjata nuklir di Asia Tenggara).
14. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1998  tentang  Pengesahan Convention on The Prohibition of
The Development, Production, Stockpiling and us of Chemical Weapon and Their Destruction yakni  konvensi  tentang larangan  pengembangan,  produksi penimbunan  dan  penggunaan  senjata kimia serta tentang pemusnahannya.
Berbagai konvensi yang telah ditandatangani atau telah diratifikasi oleh negara  Indonesia,  merupakan  pengaruh global  terhadap  lingkungan,  sehingga negara-negara, baik negara maju maupun negara  berkembang  tentunya  memiliki kepentingan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga kemanfaatan  pengelolaan  lingkungan tersebut berguna untuk generasi mendatang  dan  disamping  itu  juga perlunya  adanya  kesadaran  dari  semua komponen  bangsa  untuk  membangunan negara Indonesia dengan konsep pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

## III. PENUTUP
Konfrensi-konfrensi  internasional di bidang lingkungan hidup global, tentunya akan berpengaruh terhadap politik hukum Indonesia  di  bidang  lingkungan    hal  ini dapat  dilihat  dari  kebijakan  pemerintah meratifikasi berbagai konvensi internasional  yang  berkaitan  dengan perlindungan  terhadap  lingkungan.  Di samping  meratifikasi  berbagai  konvensi internasional tersebut, pemerintah Indonesia  juga  mengeluarkan  beberapa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan    seperti  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki  hubungan  dengan  lingkungan hidup,  seperti  undang-undang  wilayah perairan,  undang-undang  perkebunan, undang-undang kehutanan, undang-undang pertanian, undang-undang tentang migas, undang-undang  tentang    sumber  daya air,  undang-undang  kelistrikan  dan undang-undang  agraria  sebagai  induk dari  peraturan  perundang-undangan  di bidang  lingkungan  hidup  yang  memuat nilai  filosofis  bagi  pengelolaan  setiap sumber  kekayaan  alam  yang  ada  di Indonesia.
Instrumen  hukum  lingkungan  yang ada hendaknya ditegakkan secara konsisten  khususnya  dalam  penegakan hukum  lingkungan  berkaitan  dengan emisi  karbon  yang  berdampak  terhadap pencemaran lingkungan dengan menerapkan sertifikasi
terhadap pabrik-pabrik yang mencemari udara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan ,  Aspek-Aspek  Pengubah Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media, 2006.
Emil  Salim, Lingkungan  Hidup  dan Pembangunan, Cetakan 10, Jakarta:
Mutiara Sumber Widya, 1995.
Harcout  Wendy, Globalization  if  The Economic  An  International  Gender
Perspectice ,  dalam  Fokus  Gender
Vol. 2 No. 3 Oktober 1994.
Muhammad Taufik Makarao,
Aspek-aspek  Hukum  Lingkungan ,
Jakarta:  PT.  Indeks  Kelompok
Gramedia,    2006.
Salim H.S. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta:  Sinar  Grafika,
2004.
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksaaan Lingkungan  Nasional ,  Edisi  Ketiga,
Surabaya: Airlangga university
press, 2005.
Soemitro  Ronni  Hanitijio, Problema Globalisasi.
Surakarta:
Muhammadiyah  University  Pers,
2001. Supriadi , Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar , Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.
Syaifudddin Ateng, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah , Makalah Hukum
Lingkungan, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1992.