ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
(Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)
Muhammad Sapril Sardi Juardi sapril.sardi@uin-alauddin.ac.id Mustakim Muchlis mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id Reski Amalia Putri
reskiamelia28@gmail.com Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dalam  meningkatkan  kualitas akuntabilitas  keuangan  desa  pada  Desa  Jenetallasa  Kecamatan Pallangga  Kabupaten  Gowa.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretative. Data diperoleh dengan obsevasi dan wawancara secara mendalam,  kemudian  diproses  tiga  tahap  yakni  reduksi  data, penyajian  data  sampai  penarikan  kesimpulan,  Keabsahan  data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori  dan  uji  transferability.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan  pelaporanya  di  Desa  Jennetallsa  sudah  mekalukan  proses pertanggungjawaban  yang  sudah  relevan  dan  dalam  menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.
Kata Kunci: SISKEUDES dan Akuntabilitas

## ABSTRACT
This study aims to evaluate the Application of Village Financial System  (SISKEUDES)  in  improving  the  quality  of  village  financial accountability  in  the  village  of  Jenetallasa  Pallangga  District  Gowa District.  This  research  is  a  qualitative  research  using  interpretive paradigm approach. Data obtained by obsevasi and interview in depth, then processed three stages of data reduction, data presentation until conclusion,  validity  of  data  done  by  test  credibility,  triangulation  of data source, triangulation theory and test of transferability. The result of  the  research  shows  that  in  Jenetallasa  Village  in  implementing SISKEUDES Application has been run thoroughly and in the process of pengimputan and reporting in Jennetallsa Village have mekalukan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
relevant  accountability  process  and  in  running  the  application  have been well structured.
Key Words: SISKEUDES and Accountability

## A. LATAR BELAKANG
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan  nasional  tidak  bisa  dilepaskan  dari  prinsip  otonomi daerah,  suatu  daerah  mempunyai  kewenangan  dan  tanggungjawab menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,  salah  satu  rasionalitas  yang  penting  dari  pelaksanaan otonomi  daerah  adalah  untuk  memperbaiki  kinerja  pemerintahan kabupaten  dan  kota.  Otonomi  daerah  merupakan  konsep  kajian aktual  yang  memberikan  porsi  lebih  kepada  daerah  untuk menyalurkan  segala  urusan  dan  kepentingan  daerah  agar  mampu dikelola  sendiri  sesuai  dengan  potensi  masing-masing  daerah  yang sangat  berbeda-beda  semua  itu  dilakukan  sebagai  langkah  nyata pemerintah  pusat  guna  mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah (Yunianti, 2015).
Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015), Berkaitan dengan peran tersebut, diatur  dalam  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  desa  yang menjelaskan  bahwa  desa  merupakan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  negara kesatuan Republik Indonesia.
Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban  penyelenggaraan  pemerintah  desa  yakni memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM- Desa  dan  RKP-Desa  perlu  dilakukan  pengaturan.  Dengan  itu  maka dikeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  66  Tahun  2014 tentang Perencanaan Desa yaitu pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan  agar  seluruh  proses  penyusunan  APBDesa  semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam  penetapan  arah  kebijakan  umum,  skala  prioritas  dan penetapan  alokasi,  serta  distribusi  sumber  daya  dengan  melibatkan partisipasi  masyarakat.  Akan  tetapi  keuangan  desa  merupakan  hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di  desa  sebenarnya  menunjukan  bagaimana  pola  keuangan  di  desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaanya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan
86 Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018 Page 84-107
dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  suatu  sub  sistem  dari pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah  dalam  mendanai penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat desa  sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  dalam  pengelolaan keuangan  desa  diperlukan  mengevaluasi  standar  yang  digunakan dimulai  dari  aspek  perencanaan  dan  penganggaran  maupun  aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Proses  perencanaan  dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa  dan  aspek  pertanggungjawaban  merupakan  kesempatan  yang baik  untuk  melakukan  evaluasi  apakah  pemerintahan  desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016).
Berdasarkan  pemaparan-pemaparan  di  atas,  tujuan  penelitian meliputi;  1)  Untuk  mengetahui  proses  pengelolaan  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  di  Desa  Jenetallasa,  Kec.  Pallangga, Kab.  Gowa.  2)  Untuk  mengetahui  kualitas  akuntanbilitas  keuangan desa setelah penerapan aplikasi (SISKEUDES).

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Theory Compliance (Teori Kepatuhan)
Teori  kepatuhan  memberikan  penjelasan  mengenai  pengaruh perilaku  kepatuhan  didalam  proses  sosialisasi.  Individu  cenderung mematuhi  hukum  yang  mereka  anggap  sesuai  dengan  norma-norma internal  mereka  dengan  dukungan  yang  kuat  terhadap  nilai  dan sasaran  yang  ingin  dicapai.  Berdasarkan  perpektif  normatif  maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi (Rosalina,  2010).  Kepatuhan  berasal  dari  kata  yang  patuh,  yang menurut  kamus  bahasa  Indonesia,  patuh  berarti  suka  menurut perintah,  taat  kepada  perintah  atau  aturan  dan  disiplin.  Kepatuhan berarti  bersifat  patuh,  ketaatan,  tunduk,  dan  patuh  pada  ajaran  dan peraturan.
Berdasarkan  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  NO.  113  Tahun  2014  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan  desa,  yang  secara  garis  besar  pedoman  pengelolaan  Desa meliputi  asas  pengelolaan  keuangan  Desa,  kekuasaan  pengelolaan keuangan Desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, perubahan  APBDesa,  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  Desa,  pelaksanaan  APBDesa,  pengelolaan  Alokasi  Dana
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Desa  (ADD)  dan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam  mengelola keuangan Desa.
Teori  kepatuhan  diterapkan  pada  pemerintahan  yang  yang semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah Desa, maka kepala Desa dan perangkat Desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam  menjalankan  tugasnya.  Dengan  terbaiknya  sistem  yang  baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri  dalam  menjalankan  pemerintahannya  sesuai  dengan peraturan  perundanga-undangan  yang  berlaku  serta  mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  yang  maksiamal  untuk kepentingan masyarakat.
2. Evaluasi
Proses  dalam  melakukan  evaluasi  keuangan  mungkin  saja berbeda sesuai persepsi teori yang di anut, ada bermacam-macam cara antara  lain  menurut  (Arikunto,  2006)  Evaluasi  yakni  mengukur  dan menilai,  kita  tidak  dapat  mengadakan  penilaian  sebelum  kita mengadakan  pengukuran.  (Purwanto,  2008)  menyatakan  dalam  arti luas  evaluasi  adalah  suatu  proses  merencanakan,  memperoleh  dan menyediakan  informasi  yang  sangat  diperlukan  untuk  membuat alternatif-alternatif keputusan.
Evaluasi keputusan teoritis (formal decision-theoritic evaluation) adalah  pendekatan  yang  menggunakan  metode-metode  deskriftif untuk  menghasilkan  informasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh  berbagai  macam  pelaku  kebijakan.  Menurut  (Tayibnapis,  2000) menyatakan  pendapat  tentang  fungsi  evaluasi,  yaitu  fungsi  evaluasi yaitu  memfokuskan  evaluasi,  mendesain  evaluasi,  mengumpulkan informasi,  menganalisis  informasi,  melaporkan  hasil  evaluasi, mengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi.
3. Akuntabilitas
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  merupakan  salah  satu tuntunan  masyarakat  yang  harus  dipenuhi.  Salah  satu  pilar  tata kelola  tersebut  adalah  akuntabilitas.  (Anwar  2013)  menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (account-tability) merupakan suatu  bentuk  keharusan  seseorang  (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikanpertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan kinerja  dan  tindakan  seseorang  badan  hukum  pimpinan  suatu organisasi  kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban  (Taufik  2013). Dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  dilingkungan  instansi  pemerintah,
88 Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018 Page 84-107
perlu  diperhatikan  prinsip-prinsip  sebagai  berikut:  1.  Harus  ada komitmen  dari  pimpinan  38  dan  seluruh  staf  instansi  untuk melakukan  pengelolaan  pelaksanaan  misi  agar  akuntabel.  2.  Harus merupakan  suatu  sistem  yang  dapat  menjamin  penggunaan  sumber- sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  3.  Harus  dapat  menunjukkan  tingkat  pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Harus berorientasi pada pencapaian  visi  dan  misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang  diperoleh.  5. Harus  jujur,  objektif,  transparan  dan  inovatif  sebagai  katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja danpenyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).
4. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
Pengembangan  Aplikasi  Sistem  Desa  telah  dipersiapkan  sejak  awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI  Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI  maupun  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Launching  aplikasi  yang  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  13  Juli  2015 merupakan  jawaban  atas  pertanyaan  pada  Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP) Komisi  XI  tanggal  30  Maret  2015,  yang  menanyakan  kepastian  waktu penyelesaian  aplikasi  yang  dibangun  oleh  BPKP,  serta  memenuhi rekomendasi  KPK-RI  untuk  menyusun  sistem  keuangan  desa  bersama dengan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Aplikasi  tata  kelola  keuangan  desa  ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Barat sebagai  proyek  percontohan  di  lingkungan  BPKP pada  bulan  Mei 2015.

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  dengan  keadaan subjek  atau  objek  dalam  penelitian  berupa  orang,  lembaga, masyarakat dan lain-lain yang saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang  tampak  atau  apa  adanya.  Metode  deskriptif  merupakan  suatu metode  dalam  meneliti  status  kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu kondisi,  suatu  pemikiran,  ataupun  suatu  peristiwa  pada  masa sekarang  (Nazir,  1988).  Sehingga  peneliti  akan  mengkaji  secara mendalam  mendikripsikan,  menguraikan,  dan  menjelaskan  tentang evaluasi  penggunaan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKUDES) dapat mengimplementasikan  kualitas  akuntanbilitas  keuangan  desa. Paradigma interpretatif ini dianggap lebih tepat karena sesuai dengan tujuan penelitian.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Penekanan pengujian  teori-teori  dilakukan  melalui  pengukuran  variabel-variabel dengan  angka  untuk  kemudian  analisis  data  dilakukan  melalui prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002). Penelitian ini juga tergolong hypothesis  testing  dikarenakan  penelitian  ini  sudah memiliki  kejelasan  dan  gambaran,  sehingga  pengujian  hipotesis dimaksudkan  untuk  menjelaskan  hubungan  kausal  antara  variabel- variabel penelitian (Sekaran, 2006).
2. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data
Analisis  data  kualitatif  digunakan  bila  data-data  yang terkumpul  dalam  riset  adalah  data  kualitatif.  Data  kualitatif  dapat berupa    kata-kata,  kalimat-kalimat  atau  narasi-narasi  baik  yang diperoleh  dari  wawancara  mendalam  maupun  observasi.  Untuk memperoleh  data  digunakan  teknik-teknik  pengumpulan  data  studi dokumen/kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan  mendalam.  Adapun  proses-proses  tersebut  dapat  di  jelaskan kedalam tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai kepada penarikan kesimpulan.
3. Uji Keabsahan Data
Uji  keabsahan  data,  dalam  penelitian  ini  hanya  digunakan  dua pengujian  yang  sesuai,  yaitu uji  creadibility  (validitas  internal), transferability  (validitas  eksternal).  Uji  kredibilitas  data  atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan dan mengunakan triangulasi  sumber  data  yaitu  triangulasi  teori  dan  triangulasi  data. Uji transferability mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan  pada  kasus  lain.  Maka  hasil  penelitian  menjadi lebih  jelas,  sehingga  dapat  memutuskan  bisa  atau  tidaknya  untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengolahan Sistem Keuangan Desa
Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  yang menyatakan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  desa  tersebut.  Sedangkan yang  di  maksud  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  subsistem  dari  sistem pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah  dalam  mendanai penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat
90 Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018 Page 84-107
desa.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  dalam  pengelolaan keuangan  desa  diperlukan  suatu  standar  pengaturan  yang  di  mulai dari  aspek  perencanaan  dan  penganggaran  maupun  aspek pelaksanaan,
penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aspek  perencanaa  dan  penganggaran,  aspek  pelaksa naan  dan penatausahaan  keuangan desa  Pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran, penatausahaan/pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan  desa.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  dari narasumber  diperoleh  gambaran  bahwa  aparat  desa  sudah mengetahui  secara  garis  besar  mengenai  gambaran  umum  aplikasi sistem  keuangan  desa  (selanjutnya  disingakat  dengan  (SISKEUDES) dan penerapan aplikasi tersebut.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyatakan  oleh  Bendahara  Desa jenetallasa yaitu Pak Taslim menyatakan bahwa:
“ Kalo  [kalau]  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  disingkat (SISKEUDES), aplikasinya itubaru memang diterapkan di Desa Jenetallasa sudah sejak tahun 2015 Tapi kalo [kalau] penerapannya belumpi  [belum]  diterapkan  langsung,  kan ada  itu  namanya  proses  percobaan  dan  belajarkan,  jadi kita disini belajar dulu, nah [kemudian] bendahara di Desa
Jenetallasa dikasi  [diberi]  pelatihan  kalo  [kalau]  tidak salah  kurang  lebih  enam  bulan  lamanya  itu, nah [selanjutnya] setelahmi  [setelah  selesai]  dikasi  [diberi]
pelatihan, nah  [selanjutnya]  barupi  [baru]  tahun  2016 tahun,  lalu barupi  [baru]  rangkup  semua,  itu  aplikasi hampirmi  [sudah  hampir]  berjalan  2  (dua)  tahun  karna kalo  [kalau]  diakhir  2017  genapmi  2  tahun  di  aplikasi  itu lagi terbagiki  [terbagi]  4  modul  yang  pertama  modul perencanaan,  modul  penganggaran,  modul  penatausahaan atau pelaporan dan modul pertanggngjawaban. (Wawancara  Tanggal,  12  Desember  2017  Pukul  14.15
WITA).
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Demikian  juga  pernyataan  yang  di  berikan  oleh  Pak  Alam sebagai Sekertaris desa yang mengatakan bahwa:
“ Kalo  [kalau]  ini  aplikasi  sistem  keuangan  desa  yang dikembangkan  di  Desa  Jenetallasa  barupi  [baru] diterapkan  sejak  tahun  2015  tapi  kalo  [kalau]  penerapan aplikasi  itu  belumpi  [belum]  berjalan  lancar  ditahun  itu, karena  aparat  desa  baru belajar  karena  aplikasi  baru dan belumpi  [belum  semua]  langsung  diketahui  aplikasi tersebut  diketahui  oleh  aparat  desa  makanya  bendahara diberi  pelatihan  khusus  6  bulan  lamanya  dikasi  pelatihan dulu  nah  [selanjutnya]  baru  2016  ditetapkan  secara menyeluruh  (Wawancara  Tanggal,  12  Desember  2017 Pukul 15.40 WITA). Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan  bahwa  mengenai  penerapan  aplikasi  SISKEUDES  di Desa  Jenetallsa  sudah  diterapkan  pada  tahun  2015  dan  dalam berposes  penerapannya  dalam  hal  ini  aparat  desa  diberi  bimbingan dan  pelatihan  khusus.  Agar  dalam  proses  pelaksanaan  dan pengelolaan  aplikasi  dapat  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Berikut  dapat  digambarkan berdasarkan  hasil  wawancara  di  lapangan  mengenai  sistem pengelolaan keuangan desa.

## Gambar 1.: Struktur  Sistem Keuangan Desa
Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari  beberapa  unsur  (elemen).  Dapat  pula  diartikan  sebagai  sesuatu
Pengawasan/
Evaluasi/ Pengendalian
Pelaksanaan/ Penatausahaan Pelaporan/ Pertanggungjawab SISTEM KEUANGAN DESA Perencanaan/ Penganggaran Input:
1. RPJMDesa 2. RKPDesa 3. Musrenbangdes a
4. Kinerja masa lalu Proses:
1. Kebijakan Umum APBDesa 2. Proiritas & Plafon anggaran
sementara 3. Kegiatan
Input: APBDesa Proses:
Penatausahaan/ Akuntansi Yang terdiri dari: 1. Formulir 2. Dokumen 3. Kwitansi 4. Catatan Input: APBDesa
Input:
Hasil Kerja dari Pelaksanaan APBDesa
Input: Laporan APBDesa Proses:
Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawa
b Proses: Penatausahaan/ Akuntansi Yang  terdiri  dari: 1.Formulir 2. Dokumen 3. Kwitansi Proses:
Laporan APBDesa Dievaluasi Output: Hasil Kerja Ouput: Pelaporan dan Pertanggungjawaba
n APBDesa Laporan terdiri dari:
1. Bulanan 2. Tahunan Output: Hasil Kerja
Sumber: data diloah 2018
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
yang  lebih  tinggi  daripada  hanya  merupakan  cara,  tata,  rencana, skema,  prosedur,  atau  metode.  Kemudian  menurut  (Mamesah,  1995) menyatakan  bahwa  sistem  adalah  sebagai  kebulatan  yang  berliku- liku dan tetap dari hal-hal atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan disatu padukan berdasarkan sesuatu asas tata tertib. Selanjutnya menurut  Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia merumuskan  bahwa  sistem  sebagai  suatu  totalitas  yang  terdiri  dari sub sistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh  mempengaruhi  sehingga  keseluruhanya  merupakan  suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu. Melaksanakan sistem keuangan desa harus saling berinteraksi dan saling pengaruh satu sama lain dan merupakan satu unsur atau elemen  yang  saling  berhubungan.  Administrasi  keuangan  memiliki arti,  manfaat  dan  pengaruh  yang  begitu  besar  terhadap  nasib  suatu bangsa.  Segala  kebijakan  yang  ditempuh  di  bidang  administrasi keuangan  bisa  berakibat  kemakmuran  atau  kemunduran  serta kejayaan suatu bangsa. Kepandaian mengendalikan negara dibarengi dengan  kepandaian  mengendalikan  keuangan  akan  memberi  hasil yang  memuaskan  sesuai  yang  diharapkan.  Sebaliknya  tanpa mengendalikan  keuangan  dengan  baik  serta  kurang  mampu  melihat kedepan  dapat  berakibat  suatu  kehancuran.  Hal  ini  dapat  berlaku bagi administrasi keuangan di daerah otonom.
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  merupakan aplikasi  yang  dikembangkan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  tata kelola  keuangan  desa.  Fitur-fitur  yang  ada  dalam  aplikasi pengelolaan keuangan  desa  dibuat  sederhana  dan user  friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan apikasi SISKEUDES.  Kemudian  dalam  aplikasi  SISKEUDES  terbagi atas 4 modul yaitu sebagai berikut:
a. Modul Perencanaan Pemerintah  desa  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan  kabupaten/kota.  Rencana  pembangunan  desa  disusun untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi.  Melalui  pengaturan beberapa  aspek  tersebut  diharapkan  sistem  dan  prosedur  pengelolan keuangan desa secara rinci yang dapat diterapkan dalam setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efsiensi.
94 Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018 Page 84-107
Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan  organisasi,  penentuan  strategi  untuk  mencapai  tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan  yang  menyeluruh  untuk  mengintegrasikan  dan mengoordinasikan  seluruh  pekerjaan  organisasi,  hingga  pencapaian tujuan  organisasi  (Bastian,  2015).    Perencanaan  dalam  penegelolaan keuangan  desa  adalah  landasan  utama  untuk  mencapai  sebuah tujuan  yang  baik,  tujuan  dapat  tercapai  apabila  dilandasi  dengan sebuah  perencanaan  yang  baik  pula  sehingga  apa  yang  menjadi tujuan dari sebuah perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Proses  dari  pengeloaan  keuangan  desa  yang  baik,  sehingga  apapun tujuannya dapat tercapai sesuai dengan apa yang di inginkan.
Berdasarkan  pernyataan  dari  Pak  Taslim  sebagai  Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:
“ Kalo [kalau] di dalam proses modul perencanaan yang ada pada  Desa  Jenetallasa,  pertama  perencanaannya  itu dilakukan  musyawarah  desa,  nah  [kemudian]  setelah  itu dilakukanmi [dilakukanlah] rapat tersebut lalu dilakukanmi [kita lakukan] terakhir penetapan RKPDesa (Rencana Kerja Perangkat  Desa)  setelah  itu  di  masukkan  kedalam perangkat aplikasi sistem keuangan desa. Kemudian dalam pengimputannya  yang  dimasukanlah  kedalam  modul perencanaan.  (Wawancara  Tanggal,  12  Desember  2017 Pukul 15.50 WITA). ”
Berdasarkan  wawacara  tersebut  dalam  pegambilan  keputusan dalam  perencanaan  melibatkan  masyarakat.  Sehingga  masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam melakukan  suatu  pekerjaan,  niat  dan  perencanaan  sangat  penting. Segala  sesuatu  secara  mantap  untuk  melahirkan  keyakinan  yang berdampak  pada  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  aturan.  Dalam hadist  riwayat  Bukhari  Muslim  dari ‘ Umar  bin  Khoththob  bersabda yang artinya:
“ Sesungguhnya  setiap  amalan  tergantung  pada  niatnya.  Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya  karena  Allah  dan  Rasul-Nya,  maka  hijrahnya  untuk Allah  dan  Rasul-Nya.  Siapa  yang  hijrahnya  karena  mencari dunia  atau  karena  wanita  yang  dinikahinya,  maka  hijrahnya kepada yang ia tuju. (HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907 ” .
b. Modul Penganggaran
Setelah  RKP  Desa  ditetapkan  maka  dilanjutkan  proses penyusunan  APB  Desa.  Rencana  Kegiatan  dan  Rencana  Anggaran Biaya  yang  telah  ditetapkan  dalam  RKP  Desa  dijadikan  pedoman dalam  proses  penganggarannya.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Desa  (APB  Desa)  merupakan  rencana  anggaran  keuangan  tahunan pemerintah  desa  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan  program dan  kegiatan  yang  menjadi  kewenangan  desa.  Proses  Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:
1) Pelaksana  Kegiatan  menyampaian  usulan  anggaran  kegiatan kepada  Sekretaris  Desa  berdasarkan  RKP  Desa  yang  telah ditetapkan.
2) Sekretaris  Desa  menyusun  rancangan  Peraturan  Desa  tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
3) Kepala  Desa  selanjutnya  menyampaikan  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama. Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  disepakati bersama  paling  lambat  bulan  Oktober  tahun  berjalan  antara Kepala Desa dan BPD.
4) Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  yang  telah disepakati  bersama  sebagaimana  selanjutnya  disampaikan  oleh Kepala  Desa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  atau sebutan  lain  paling  lambat  3  (tiga)  hari  sejak  disepakati  untuk dievaluasi.
5) Bupati/Walikota  menetapkan  hasil\  evaluasi  Rancangan  APB Desa  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  kerja  sejak  diterimanya Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa.  Dalam  hal Bupati/Walikota  tidak  memberikan  hasil  evaluasi  dalam  batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam  hal  Bupati/Walikota  menyatakan  hasil  evaluasi Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  tidak  sesuai dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  hasil evaluasi.
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala  Desa  tetap  menetapkan  Rancangan  Peraturan  Desa tentang  APB  Desa  menjadi  Peraturan  Desa,  Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan bupati/walikota yang  menyatakan  berlakunya  pagu  APB  Desa  tahun  anggaran sebelumnya.
6) Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  ditetapkan  paling  lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
96 Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018

## Page 84-107
Sesuai  pernyataan  yang  dijelaskan  diatas  sebagaimana penjelasan  Pak  Taslim  sebagai  Bendahara  desa  yang  menyatakan bahwa:
“ Kalo  [kalau]  pengoperasiannya  itu  modul  penganggaran digunakan  untuk  melakukan  proses  entri  data  dalam rangka  penyusunan  anggaran  pendapatan  belanja  desa (APBDesa).  Kalau  Pengimputannya  itu  dilakukanki  [kita lakukan]  secara  berurut  sesuai  menunya  yang  disediakan dalam  aplikasi.  Petunjuk  pengimputan  data  anggarannya yang  digunakan  itu  yang  pertama  kita  buka  dulu  data umum  desanya  kemudian  klikki  [diklik]  menu  isian  data anggarannya  digunakanki  [digunakan]  untuk  lakukan pengimputan  data  pemerintah  desa  seperti  nama  Kepala Desa,  nama  sekertaris  desa,  tanggal  perdesa  dan  tanggal PAK. Kemudian yang pengisiannya yaitu yang pertama isiki [diisi]  dulu  dari  menu  entri  kemudian  klikki  [diklik]  kolom penganggaran    lanjut    isiki  [kita  isi]  isian  data  anggaran kemudian  pilih  desa  misalnya  Desa  jenetallasa  kemudian kecamatan klik pilih desa setelah selesai klik tombol tambah dan  kemudian  diakhiri  dengan  klik  tombol  simpan. (Wawancara  Tanggal,  12  Desember  2017  Pukul  14.22 WITA). ”
Hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  proses penganggaran  yang  dilakukan  di  Desa  Jenetallasa  tersebut  telah terstruktur  dengan  baik  dalam  hal  pengelolaan  anggaran  dan  proses penggunaan  dana  sudah  dapat  diketahui  karena  setelah  dilakukan proses  perencanaan  lalu  dilakukan  proses  penganggaran  yang kemudian  diinput  masuk  kedalam  aplikasi  SISKEUDES  dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan di Desa Jenetallsa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan diakhir kegiatan.
c. Modul Pelaksanaan/Penatausahaan
Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  penatausahaan  keuangan desa  harus  menetapkan  bendahara  desa.  Penetapan  bendahara  desa harus  dilakukan  sebelum  dimulainya  tahun  anggaran  bersangkutan dan  berdasarkan  keputusan  Kepala  Desa.  Penatausahaan  keuangan desa  terdiri  dari  penatausahaan  penerimaan  dan  penatausahaan pengeluaran  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  pembiayaannya bersumber  dari  APBDesa  tahun  2014  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Guna  mendukung  keterbukaan  dan  penyampaian  informasi secara  jelas  kepada  masyarakat,  maka  disetiap  kegiatan  fisik  wajib dilengkapi  dengan  papan  informasi  kegiatan  yang  dipasang  di  lokasi kegiatan.  Papan  informasi  tersebut  sekurang-kurangnya  memuat nama  kegiatan,  volume  kegiatan,  besaran  anggaran  dari  APBDesa maupun  swadaya  masyarakat,  dan  waktu  pelaksanaan  kegiatan. Selain  papan  nama  kegiatan,  informasi  tentang  seluruh  program APBDesa  wajib  disajikan  di  kantor  desa  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat desa.
Berdasarkan  pernyataan  dari  Pak  Taslim  sebagai  Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:
“ Kalo  [kalau]  dibagian  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa  yang  akuntabel  di  Desa  Jenetallasa  tersebut  dengan mengkomparasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya  itu  haruski  [sudah  harus]  sesuai  dengan unsur-unsur didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri yaitu pelaksanaan keuangannya haruski [kita harus] laksanakan  dengan  adanya  pencatatan  dulu  sama bendahara  terkait  peneriamaan  dan  pengeluaran  keuangan desa,  adanya  penerimaan  dan  pengeluaran  haruski  [harus] melalui  rekening  Desa,  adanya  persetujuan  dari  Kepala Desanya  dalam  pencairan  keuangan  desa  akan  tetapi setelah  diterapkannya  aplikasi  SISKEUDES  tersebut  isian resi-resinya  itu  langsung  dimasukkanmi  [kami  masukkan] kedalam aplikasi adapun input datanya yaitu yang pertama bukaki  dulu  menu  parameter  rekening  bank  desa  sehingga tampakki [sudah tampak] isiannya, yang kedua pilihki [kita pilih]  desa  yang  akan  di  input  datanya  kemudian    klikki [diklik] tombol rekening kas desanya sehingga tampak form berlaku  lalu  diisi  dan  terakhir  di  klik  tombol  simpan ” . (Wawancara  Tanggal,  12  Desember  2017  Pukul  14.29 WITA).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa penatausahaan  Keuangan  Desa  adalah  kegiatan  pencatatan  yang khususnya  dilakukan  oleh  bendahara  Desa  Jenetallasa.  Bendahara desa  wajib  mencatat  terhadap  seluruh  transaksi  yang  ada  berupa penerimaan  dan  pengeluaran.  Di  Desa  Jenetallasa  memiliki  alur penatausahaan  yakni  melakukan  penulisan  dengan  cara  yang sederhana,  yaitu  berupa  menulis  pembukuan  dan  menyimpan  bukti- bukti  pembayaran  dan  setelah  dikumpulkan  isian  dari  resi-resi tersebut  kemudian  dimasukkan  kedalam  aplikasi  SISKEUDES. Dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel di Desa Jenetallasa tersebut dengan mengkomparasikan dalam penatausahaan keuangan yang  harus  sesuai  dengan  unsur-unsur  didalam  penatausahaan
98 Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018 Page 84-107
keuangan  itu  sendiri  yaitu  penataushaan  keuangan  harus dilaksanakan  dengan  adanya  pencatatan  oleh  bendahara  terkait peneriamaan dan pengeluaran keuangan desa.
d. Modul Pertanggungjawaban
Pemberian  informasi  secara  terbuka  terhadap  kritik  yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh  karena  itu  perlu  dikembangkan  manajemen  interaksi  antar semua  stakeholders  pembangunan  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban  sehingga  hasil  dari  tingkat  partisipasi  tersebut cukup membanggakan.
Pemerintahan  Desa  dalam  mempertanggungjawaban  kepada masyarakat  berdasarkan  pembangunan  yang  menggunakan  dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan  musyawarah  melalui  forum  evaluasi  pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APB  Desa  merupakan laporan  yang  disampaikan  secara  periodik  kepada  BPD  terhadap pelaksanaan  APB  Desa  yang  telah  disepakati  di  awal  tahun  dalam bentuk  Peraturan  Desa.  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:
1) Format  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
2) Format  Laporan  Kekayaan  Milik  Desa  per  31  Desember  Tahun Anggaran berkenaan.
3) Format  Laporan  Program  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah yang Masuk ke desa.
Dari hasil wawancara dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:
“ Kalo  [kalau]  itu  modul  yang  terakhir  ini  yaitu  bagaimana aparat  desanya  itu  lakukan  pelaporann  yang  pertama  yaitu haruski [kita harus] lakukan dulu laporan realisasi anggaran yang  hasilnya  itu  diambil  dari  modul  penatausahaan,  kedua saldo  awalnya  digunakanki  [kita  gunakan]  untuk  catatki [dicatat]  saldo  asetnya  sama  kewajiban  untuk  dihasilkanki [menghasilkan]  laporan  kekayaan  milik  desa,  ketiga  menu penyesuaiannya  itu  digunakan  untuk  catatki  [dicatat] perubahan  assetnya  atau  kekayaan  milik  desa  mulai  tahun berjalan dan terakhirnya itu desa yang terakhir dilakukanmi [kami  lakukan]  koreksi  pendapatan  dan  belanjanya  yang sudah  dicatat  secara  jelasmi  [jelas].(Wawancara  Tanggal,  12 Desember 2017 Pukul 14.35 WITA). ”
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Berdasarkan dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Jenetallsa sudah melalukan  proses  pertanggungjawabannya  sudah  relevan  dan  dalam menjalankan  aplikasi  tersebut  sudah  terstruktur  dengan  baik sehingga  proses  pengelolaan  sudah  sesuai  dengan  Peraturan Permendagri No 37 Tahun 2014.
2. Kualitas  Akuntanbilitas  Keuangan  Desa  Setelah  Penerapan Aplikasi
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  upaya  negara untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap  warga negara  atas  barang,  jasa,  dan  pelayanan  administrasi  yang disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Di  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan  kepada  negara  agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga  efektivitas  suatu  sistem  pemerintahan  sangat  ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.
Penyelenggara  pelayanan  publik  di  Indonesia  adalah  semua organ  negara  seperti  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah (Provinsi,  Kabupaten,  Kota).  Dalam  hal  ini,  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  pun  pada  aliena  ke-4  secara  tegas  menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk  memajukan  kesejahteraan  publik  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Faktor  yang  mempengaruhi  tidak  berjalannya pelayanan  publik  dengan  baik  yaitu  mengenai  struktural  birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik.
Mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  adalah  adanya kendala  kultural  di  dalam  birokrasi.  Selain  itu  ada  pula  faktor  dari perilaku  aparat  yang  tidak  mencerminkan  perilaku  melayani,  dan sebaliknya  cenderung  menunjukkan  perilaku  ingin  dilayani.  di departemen  atau  pemerintahan  paling  rendah,  yang  diutamakan adalah  masukan  dan  proses,  bukan  hasil.  Karenanya,  yang  selalu diperhatikan  oleh  para  pelaku  birokrasi  adalah  jangan  sampai  ada sisa  pada  akhir  tahun  buku.  Subjek  good  governance,  pelayanan publik.  Berdasarkan  hal  yang  penting  diperhatian  dalam  kualitas akuntabilitas keuangan yaitu;
3. Good Governance
Governance  merupakan  paradigma  baru  dalam  tatanan pengelolaan  kepemerintahan.  Ada  tiga  pilar  governance,  yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigm pengelolaan  pemerintahan  yang  sebelumnya  berkembang  adalah government  sebagai  satu-satunya  penyelenggara  pemerintahan. Dengan  bergesernya  paradigma  dari  government  kearah  governance, yang  menekankan  pada  kolaborasi  dalam  kesetaraan  dan
100 Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018 Page 84-107
keseimbangan  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat madani  (civil  society),  maka  dikembangkan  pandangan  atau paradigma  baru  administrasi  publik  yang  disebut  dengan kepemerintahan  yang  baik  (good  governance)  (Mardia  mo,  2002). Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya  tata  kelola  yang  baik  (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  yaitu  transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008).
Dari  hasil  wawancara  dari  Pak  Alam  sebagai  Sekertaris  Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:
“ Disini dalam terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntanbel dan transparan nah [selanjutnya] salah satu hal terpenting  dalam  tercapainya  tata  kelola  desa  yang  baik  itu keuangan desanya, kerena keuangan desa itu memang faktor utama yang haruski [kita harus] perhatikan mulaiki [mulai] dari  proses  keluaran  dan  masukannya  uang haruski  [kita harus]  diketahui. Nah  [selanjutnya]  setelah  penerapan  ini aplikasi  sudah  terangkup jelasmi  [sudah  jelas]  ini  untuk ditauki  [sudah  diketahui]  kemana  itu  uang  dikeluarkan karena kalo  adami  [kalau  sudah]  dilakukan  transaksi keluarannya langsungmi  [sudah  langsung]  di  masukan didalam  aplikasi  dan  itu langsungmi  [bisa  langsung]  dilihat dipusat  makanya tidak  adami  [sudah  tidak]  lagi  keraguan apalagi  hal  yang  tidak  di  inginkan  seperti  dulu  ada penyalahgunaan dana, kemudian dalam hal pertanggungjawabannya kan itu proses pertanggungjawabanya itu toh ada 2 peranggungjawaban itu harus  dibuat  oleh  aparat  desa  yang  pertama  yaitu pertanggungjawaban tahunan, yang kedua yaitu pertanggung jawaban bulanan, nah [selanjutnya] pertanggung  jawaban  bulanan  ini  harus  dibuat  dan dirangkupki [dirangkup] setiap akhir bulan sesuai peraturan yang    di  tetapkan  oleh  pemerintah  pusat, nah  [selanjutnya] itumi  [itu]  aplikasi  siskeudes  memang  sangat  baik  dan bermanfaat  dalam  memujudkan  tata  kelola  desa  yang akuntabel  di  Desa  Jenetallasa ” (Wawancara  Tanggal,  12 Desember 2017 Pukul 15.50 WITA). ”
Demikian  pula  dengan  pernyataan  dari  Pak  Taslim  sebagai Bendahara  Desa Jenetallasa menyatakan bahwa;
“ Didalam  penerapannya  ini  aplikasi  SISKEUDES  di  Desa Jenetalasa  sangat  baik,  karena mempercepatmi  [dapat mempercepat]  pelaporannya  kemudian  hal  paling  saya  lihat karena  aparat  desa  saya  perhatiakan  sudah rajinmi  [rajin]
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
semua  dan  tidak lambatmi  [lambat  lagi]  dalam  proses pengerjaannya.  Yang  dahulunya  itu kalo  sudah  jam  2 siangmi  [siang]  kantor  itu  sudah  mulaimi  [mulai]  sepi sekarang  tidak  ada  lgi  yang  seperti  itu  sekarang  mulai semuami  [semuanya]  taat  peraturan  (Wawancara  Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.49 WITA). ”
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  penerapan  aplikasi  siskeudes  di  Desa  Jenetallsa  sangat membawa perubahan, baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban,  dan  keaktifan  aparat  desa  dalam  melakukan pekerjaanya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabanya  yang  kemudian bermanfaat  dalam  memujudkan  tata  kelola  desa  yang  akuntabel. Kemudian  Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya  tata  kelola  yang baik  ( good  governance)  dalam  penyelenggaraan  desa,  pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  berdasarkan  prinsip  tata  kelola  yaitu transparan,  akuntabel  dan  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib dan disiplin anggaran.
a. Transparansi
Transparan  adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil- hasil yang dicapai.
Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  informasi  adalah informasi  mengenai  setiap  aspek  kebijakan  pemerintah  yang  dapat dijangkau  oleh  publik.  Keterbukaan  informasi  diharapkan  akan menghasilkan  persaingan  politik  yang  sehat,  toleran  dan  kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas 2003). Prinsip- prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:
1) Mekanisme  yang  menjamin  sistem  keterbukaan  dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2) Mekanisme  yang  memfasilitasi  pertanyaan-pertanyaan publik  tentang  berbagai  kebijakan  dan  pelayanan  publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran  informasi  maupun  penyimpangan  tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Bappenas 2003).
102
Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018
Page 84-107
b. Partisiasi
Partisipasi  menurut  LAN  dan  BPKP  (2000)  adalah  setiap warganegara  mempunyai  suara  dalam  pembuatan  keputusan, baik  secara  langsung  maupun  melalui  intermediasi  institusi legitimasi  yang  mewakili  kepentingannya.  Partisipasi  ini dibangun  atas  dasar  kebebasan  berasosiasi  dan  berbicara  serta berpartisipasi  secara  konstruktif.  Dalam  Permendagri  No.  113 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  partisipasi memakai  kata-kata  partisipatif,  yaitu  keikutsertaan  dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi  masyarakat  dalam  penentuan  kebijakan  publik menjadi  kekuatan  pendorong  untuk  mempercepat  terpenuhinya prinsip  akuntabilitas  dari  penyelenggara  pemerintahan  di  desa. Dalam  penganggaran  partisipasi  masyarakat  sangat  penting untuk  mencegah  kebijakan-kebijakan  yang  menyimpang.  Prinsip dan  indikator  partisipasi  masyarakat  dalam  pengganggaran menurut (Taufik, 2013) mencakup hal-hal berikut:
1) Adanya  akses  bagi  partisipasi  aktif  publik  dalam  proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
2) Adanya  peraturan  yang  memberikan  tempat  ruang  kontrol oleh  lembaga  independen  danmasyarakat  baik  secara perorangan  maupun  kelembagaan  sebagai  media  check  and balances.
3) Adanya  sikap  proaktif  pemerintah  daerah  untuk  mendorong partisipasi  warga  pada  proses  penganggaran.  Hal  ini mengingat  kesenjangan  yang  tajam  antara  kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita- cita mewujudkan APBD yang aspiratif.
Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  perumusan perancangan  APBDesa.  Badan  Permusyawaratan  Desa  mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan desa.
Masyarakat tetap mendampingi pelaksanaan dan pertanggungjawaban  APBDesa  sampai  tahap  akhir  yaitu  ikut mengevaluasi  laporan  realisasi  dan  pertanggungjawaban  APBDesa dari media informasi yang disediakan oleh Desa. Pemerintah Propinsi dan  Pemerintah  Daerah  tetap  mengadakan  pembinaan  dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
c. Akuntabilitas
Pengelolaan  berkewajiban  untuk  membina  sistem  akuntansi yang  efektif  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  dapat dipercaya.  Untuk  itu,  diperlukan  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan pertanggujawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Akuntabilitas  merupakan  asas  penting  dalam  bisnis  syariah  dan merupakan  prasayarat  yang  diperlukan  untuk  memahami  kinerja
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
yang  berkesinambungan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya,  setiap  elemen  organisasi  dan  semua  karyawan  harus berpegang  pada  etika  bisnis  syariah  dan  pedoman  perilaku  (code  of conduct)  yang  telah  disepakati  (Peraturan  Mentri  BUMN  R.I). Sedangkan  menurut  (Chandra,  2013)  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan dan  tanggung  jawab  organ  sehingga  pengelolaan  terlaksanan  secara efektif.
Akuntabilitas  (accountability)  mengandung  unsur  kejelasan fungsi  dalam  organisasi  dan  cara  mempertanggungjawabkannya, akuntabilitas  (accountability)  adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban  atau  menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan tindakan  seseorang  badan  hukum  pimpinan  suatu  organisasi  kepada pihak  yang  memiliki  hak  atau  berkewenangan  untuk  meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas  dilingkungan  instansi  pemerintah,  perlu  diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Harus  ada  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  staf  instansi untuk  melakukan  pengelolaan  pelaksanaan  misi  agar akuntabel.
2) Harus  merupakan  suatu  sistem  yang  dapat  menjamin penggunaan  sumber-sumber  daya  secara  konsisten  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Harus  dapat  menunjukkan  tingkat  pencapaian  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan.
4) Harus  berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi  serta  hasil dan manfaat yang diperoleh.
5) Harus  jujur,  objektif,  transparan  dan  inovatif  sebagai katalisator  perubahan  manajemen  instansi  pemerintah  dalam bentuk  pemutakhiran  metode  dan  teknik  pengukuran  kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).
Dari  hasil  wawancara  dari  Pak  Alam  sebagai  Sekertaris  Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:
104
Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018
Page 84-107 “ Kalo  [kalau]  proses  pelakasanaannya  ini  aplikasi  ini pelaporanya  cepatmi  [sudah  cepat]  karena  dulunya  itu sebelum  penerapan  aplikasi  siskeudes  aparat  desa  masih kita  kalo  [kami  melakukan]  proses  secara  manual  seperti itu  resi-resi  pembayaran  biasanya  dicari  lagi  sebelum dibuat laporan pertangunggung jawaban keluaran belumpi [belum]  lagi  kalau  misalnya  resi  hilangmi  sedeng  [hilang lagi]  atau  tercecer  kan  itu  tentu  berpengaruhki  [dapat berpengaruh] dalam proses pertanggung jawabanya itu lagi kasi  lamaki  [membuat  lama]  rangkup  dalam  waktu  yang dikasiki  [diberikan]  untuk  selesaikanki  [menyelesaikan] yang  pastinya  menghambatki  [dapat  menghambat]  proses kerja  yang  ada  pada  desa.  Sebelum  penerapannya  kan diketahui  masih  dilakukan  proses  pelaksanaan  secara manual,  yang  proses  pengerjaannya  masih  lambat  sekali buat  pelaporannya  itu  dan  setelah  penerapannyami [penerapannya] ini aplikasi seskeudes aparat desa harusmi bikin  [harus  membuat]  pelaporan  sesuai  yang  telah diterapkan ya intinya mempercepatmi [sangat mempercepat]  pelaksaanan  dan  pertanggung  jawabannya, ”
(Wawancara  Tanggal,  12  Desember  2017  Pukul  15.55 WITA). ”
Dari  hasil  wawancara  diatas,  yaitu  Transparansi  dan akuntabilitas  adalah  dua  kata  kunci  di  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  ataupun  penyelenggaraan  perusahaan  yang  bagus, dinyatakan  juga  bahwa  dalam  akuntabilitas  terkandung  kewajiban untuk  menyajikan  danmelaporkan  segala  kegiatan  terutama  dalam bidang  administrasi  keuangan  kepada  pihak  yang  lebih  tinggi. Akuntabilitas  dapat  dilaksanakan  dengan  memberikan  akses  kepada semua  pihak  yang  berkepentingan  bertanya  atau  menggugat pertanggungjawaban  para  pengambil  keputusan  dan  pelaksana baikditingkat program, daerah dan masyarakat.
Dalam  hal  ini  maka  semua  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang  ber  kepentingan  terutama  masyarakat  di  wilayahnya (Sulistiyani,  2004).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa    penerapan aplikasi  siskeudes  merupakan  hal  yang  dapat  menghasilkan peningkatan  kualitas  desa  yang  baik,  menghasilkan  pelaporan keuangan  yang  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan,  dan  dalam penerapan  aplikasi  siskeudes  di  Desa  Jenetallasa  menghasilkan laporan keuangan dengan hasil baik, relevan dan akuntabel.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  pengelolaan Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  di Desa  Jennetallsa  bahwa  dalam  proses  pengimputan  dan  pelaporanya di Desa Jennetallsa sudah mekalukan proses pertanggungjawabannya sudah  relevan  dan  dalam  menjalankan  aplikasi  tersebut  sudah terstruktur dengan baik. Kemudian di Desa Jennetallasa menerapkan prinsip  patuh  dan  taat  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab  serta  bersikap  adil  dalam  menyampaikan  informasi sehingga  semua  proses  pengerjaan  sudah  sangat  baik  bahkan penerapan  aplikasi  siskeudes  merupakan  aplikasi  yang  sangat  baik yang  telah  menghasilkan  kualitas  akuntabilitas  keuangan  desa  dan mewujudkan tata kelolah desa yang baik.
Berdasarkan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  Di  Desa Jennetallasa  setelah  penerapan  aplikasi  SISKEUDES  sangat membawa perubahan yang baik di Desa Jennetallasa, mempermudah dalam  proses  pelaporan  pertanggungjawaban  dan  memberikan  hasil peningkatan  kualitas  desa  yang  baik,  menghasilkan  pelaporan keuangan  yang  sesuai  dengan  waktu  yang  ditentukan,  dan  dalam penerapan aplikasi  SISKEUDES di Desa Jennetallasa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikuntoro, Suharsimi. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
Anwar, Misbahul dan Jatmiko, Bambang. 2013. Kontribusi dan Peran
Pengelolaan  Keuangan  Desa  untuk  Mewujudkan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  Transparan  dan Akuntabel  (Survey  pada  Perangkat  Desa  di  Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Akuntansi. Yogyakarta. Bastian,  Indra.  2015. “ Akuntansi  Untuk  Kecamatan  Dan  Desa. Jakatra.
BPKP,  2015.  Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan  dan  Konsultas Pengelolaan  Keuangan  Desa. Tim penyusun  Deputi  Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  2003.  Indikator  &  Alat  Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi . Jakarta.
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Faozi,  C.  2015.  Harap-harap  Cemas  Undang-Undang  Desa. Available at http://www.kompasiana.com .
Kantaprawira, Rusadi. 1999. Sistem Politik Indonesia. Bandung.
106 Akuntansi Peradaban : Vol. IV No. 1 Juni 2018 Page 84-107 LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul  Sosialisasi  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.
Mamesah,  D.  J.  1995.  Sistem  Administrasi  Keuangan  Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Moedarlis, Fajar T. 2016. Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa. Hal : 1-17.
Maryunani.  2006.  Perspektif  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Ekonomi Desa. Malang. Universitas Brawijaya.
Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta Newman,  W.  L.  1997.  Social  Research  Methods  Qualitative  anda Quantitative  Approaces.  3 rd Edition.  Boston  Person  Educaton Inc.
Purwanto,  N.  2008.  Prinsip-prinsip  dan  Teknik  Evaluasi  Pengajaran. Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  66  Tahun  2014  tentang Perencanaan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan  Desa.  Didalam http://bppk.kemenkeu.go.id/ diakses 20/10/2016 Pukul 23:32.
Putra, Derhichard H. 2012. “ Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan ” .  http://kalamenau.blogspot.com.  (7  Agustus 2015).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2016  tentang Desa.
Rahmat, P. Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. Equilibrium. Vol. 5, No
9. 1-8.
Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika  Profesi  Berdasarkan  Locus  Of  Control  dan  Gender. Surabaya. Santosa, P.B. Paradigma Penelitian Kualitatif. http://images.purbayusbs.multiplycontent.com.2007. Septiani, Aditya. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang  Berkembang. Tesis.Perspektif  Teori  Kepatuhan.  Hal 13-14.
Sopanah. 2010. Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan dengan Dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD): Sebuah Studi Interpretif. SNA XIII. Purwokerto.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Susetiawan.  2009.    Pembangunan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat
Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Neoliberalisme. Working Paper. Yogyakarta.
Sidik,  M.  2002.  Optimalisasi  Pajak  Daerahdan  retribusi  Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
Bandung. Sulistyowati,  F.  MC.,  Candra  R.  D.  dan  Harisaptaning  T.  2017. Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi  Sistem  Informasi  Desa. Jurnal  APISKOM.  Vol. 3, No 2. 215-224.
Subroto,  A.  2009.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. Thesis. Semarang.
Sidik,  M.2002.  Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Bandung.
Santosa, P. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance .

## Bandung
Tayibnapis, F. Y. 2000. Evaluasi program. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Taufik,  T.  2013.  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Dalam  Sistem  Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi Yuliana, M. 2013. Desa Kini dan Masa Depan dalam Sudut Pandang Sisi Dilematis Undang-Undang Desa. Available at https://www.academia.edu. Yunianti,  Umi.  2015.  Analisis  Efesiensidan  Efektivitas  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Thesis. Yogyakarta.