KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM MENGELOLA REMITAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI’AH PROGRAM GRAMEEN BANK
Iskandar Dzulkarnain, Faidol, Aminah Dewi Rahmawati, H. Mohammad Djasuli
Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan Email: iskandar_aftoinette@yahoo.co.id

## Abstrak:
Banyaknya  suami  yang  bekerja  sebagai  nelayan  dengan  ketidakpastian  waktu melautnya, pada akhirnya memperbanyak keluarga nelayan masuk ke dalam kategori miskin, yang pada akhirnya menyebabkan istri-istri bekerja ke luar daerah, bahkan ke luar  negeri.  Hal  inilah  yang  menguatkan  peran  istri  bekerja  dalam  dua  ranah,  yaitu ranah  domestik  dan  publik.  Realitas  hidup  secara  ekonomi  dan  sosial  yang mengharuskan mereka menerjang budaya Madura. Meskipun demikian, secara tidak langsung  dan  otomatis,  kemandirian  perempuan  akan  menghapuskan  mereka  dari sikap ketidakadilan para suaminya, keluarganya, dan masyarakat Madura. Dari sinilah peneliti  berupaya  untuk  memberdayakan  kaum  perempuan  pesisir  Madura  untuk tidak hanya sekedar mandiri secara ekonomi dan sosial, namun kemandirian tersebut dibarengi  dengan  keadilan  gender  bagi  mereka.  Karenananya,  peneliti  berargumen bahwa  perlu  adanya  pemberdayaan  bagi  kaum  perempuan  melalui  penguatan ekonomi,  yang  akan  melahirkan  kemandirian  perempuan  dalam  bidang  ekonomi, sosial,  budaya,  dan  religiusitas  mereka  melalui  pola Grameen  Bank di  Lembaga Keuangan  Mikro  Syari’ah  (LKMS),  dengan  program  dana  remitan.  Hal  ini  penting dikarenakan pengelolaan keuangan remitan yang tidak bagus disebabkan oleh belum beranjaknya  para  keluarga  yang  istrinya  bekerja  ke  luar  negeri  ke  strata  sosial  yang lebih  tinggi.  Hal  ini  berbeda  dengan  daerah  Kabupaten  Malang  Selatan,  tepatnya  di desa Kedungsalam kecamatan Donomulyo, di mana para keluarga yang ditinggalkan istrinya  bekerja  ke  luar  negeri  lebih  mandiri  secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan religiusitasnya serta mampu menaikkan strata sosial ekonomi keluarganya.

## Abstract:
Many  husbands  were  fishermen  with  their  fishing  time  of  uncertainty,  in  turn reproduce fishing families in the category of the poor, which in turn led to the wives work outside the region and even abroad. This is what strengthens the role of the wife works in two spheres, domestic and public. And economic realities of life that requires them  crashing  socially  Madura  culture.  Even  so,  indirectly,  the  independence  of women  would  automatically  eliminate  them  from  the  injustice  of  her  attitude,  her family, and the Madura. From this the researcher seeks to empower women to Madura coast  not  only  economically  and  socially  indepen-dent,  but  independence  is  coupled with  gender  justice  for  them.  So  the  resear-chers  argue  that  the  need  for  the empowerment of women through economic strengthening, which will give birth to the independence of women in the economic, social, cultural, and their religiosity through
a pattern of Grameen Bank in Sharia Microfinance Institutions (LKMS), the remittance of funds program. This is important because the financial management of remittances is not good, because the family has not move whose wife works abroad to the higher social  strata.  This  is  in  contrast  to  the  South  Malang  regency,  namely  Kedungsalam village  sub  Donomulyo,  where  the  family  left  behind  his  wife  worked  abroad  more economic  independence,  social,  cultural,  and  religiosity  and  were  able  to  raise  her family socio economic strata.

## Kata kunci:
Remitan, Grameen Bank , kemandirian perempuan, dan LKMS

## Pendahuluan
Secara  tradisional,  pola  keluarga patriarkhi  menempatkan  istri  sebagai pihak yang mengurusi pekerjaan domes- tik.  Sistem  patriarkhi  dalam  sejarah gender  merupakan  sistem  yang  menem- patkan  kekuasaan  laki-laki  atas  perem- puan  dalam  segala  aspek  kehidupan. Dalam  aspek  ekonomi,  segenap  mana- jemen senantiasa menggantungkan pengusahaan  kebertahanan  keluarga kepada  laki-laki  (suami),  sementara perempuan  (istri)  menempatkan  diri pada  penerimaan  serta  pembelanjaan keluarga.  Perempuan  dianggap  sebagai bagian  penting  dari  faktor  domestik, sedangkan laki-laki (suami) ditempatkan pada  posisi  publik.  Peranan  domestik perempuan  adalah  peranan  sosial  yang terkait  dengan  aktifitas  internal  rumah tangga,  seperti  memasak,  mengurus anak,  dan  melayani  suami,  sedangkan peranan  publik  adalah  peranan  sosial yang  berkaitan  dengan  aktifitas  sosial, eko-nomi,  dan  politik  di  luar  rumah tangga.  Jika  peranan  tersebut  dapat dilakukan  oleh  seorang  perempuan, maka  dia  memainkan  peranan  ganda. Peranan  ganda  perempuan  semacam itulah  dapat  dilihat  dalam  aktifitas komunitas  masyarakat  pesisir  Madura dan  perempuan  Kabupaten  Malang Selatan.  Peranan  ganda  tersebut  meru-
pakan akibat dari kemiskinan dan keter- belakangan  masyarakat  pesisir  yang merupakan  lagu  lama  yang  tidak  dapat dielakkan  pada  sepanjang  sejarah berdirinya  Republik  Indonesia  hingga bergulirnya  era  reformasi.  Semestinya, bangsa  ini  berbangga  diri  memiliki masyarakat  yang  rela  mencurahkan hidup  dan  matinya  untuk  mengelola sumber  daya  kemaritiman.  Mengingat pembangunan  kemaritiman  bagi  bangsa ini merupakan modal besar dan peluang lebar untuk menuju persaingan ekonomi global.  Memberdayakan  masyarakat pesisir  dari  kemiskinan  dan  keterbe- lakangan  adalah  langkah  yang  sangat mendasar  dalam  tahap  awal  pembangu- nan kemaritiman.
Ada  beberapa  hal  yang  meng- hambat  pemberdayaan  terhadap  perem- puan  pesisir,  yaitu: pertama ,  tingkat pendidikan  penduduk  yang  rendah. Kedua ,  kepemilikan  perahu  dan  alat tangkap  yang  masih  sederhana. Ketiga , teknis  proses  produksi  sederhana  dan tergantung  pada  musim. Keempat ,  harga hasil tangkapan ikan yang masih rendah pada  saat  panen  dan  tata  niaga  yang dikuasai  pengumpul. Kelima ,  rendahnya pengetahuan  perempuan  pesisir  terha- dap  lembaga-lembaga  keuangan  mikro syariah  (LKMS)  yang  ada,  khususnya pola  pengelolaan grameen  bank yang
diakibat-kan  oleh  rendahnya  sosialisasi tentang  pola  pengelolaan  keuangan tersebut,  baik  oleh  ilmuwan  maupun Pemkab.
Grameen  Bank adalah  sebuah organisasi  kredit  mikro  yang  dimulai  di Bangladesh  yang  memberikan  pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral . Sistem ini berdasarkan  ide  bahwa  orang  miskin memiliki  kemampuan  yang  kurang digunakan.  Yang  berbeda  dari  kredit  ini adalah  pinjaman  diberikan  kepada kelompok  perempuan  produktif  yang masih berada dalam status sosial miskin. Pola grameen bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara di dunia (kebanyakan di  negara  Asia  dan  Afrika,  termasuk Indonesia).  Jika  diterapkan  dengan konsisten,  pola grameen  bank ini  dapat mencapai  tujuan  untuk  membantu  per- ekonomian  masyarakat  miskin  melalui perempuan.
Keterlibatan  perempuan  pada wilayah  publik  dalam  keluarga  pesisir tidak hanya bermanfaat bagi kelangsungan  hidup  rumah  tangga, peningkatan  kapasitas  diri,  dan  status sosial  dalam  struktur  sosial  masya- rakatnya,  tetapi  memberi  kontribusi terhadap  dinamika  sosial  ekonomi  dan budaya  masyarakat  lokal.  Karena  itu, kaum  perempuan  (istri)  tidak  hanya menjadi  potensi  sosial  budaya,  akan tetapi  juga  sangat  potensial  dalam pengembangan ekonomi.
Dalam  konteks  ini,  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  kemandirian  perempuan dalam melakukan pola pengelolaan dana remitan  melalui  Lembaga  Keuangan Mikro  Syari’ah  (LKMS)  berpola Grameen Bank ? Sehingga signifikansi penelitian ini sebagai berikut:
Pertama , setelah memperoleh data lengkap terkait
pemberdayaan masyarakat kaum perem- puan  pesisir  (istri  nelayan)  terhadap penguatan ekonomi melalui pengelolaan lembaga  keuangan  mikro  syari’ah (LKMS)  berpola Grameen  Bank dapat digunakan  sebagai  upaya  untuk    meng- ungkap  pengelolaan  peran  perem-puan dalam  wilayah  publik. Kedua ,  wilayah pesisiran  merupakan  wilayah  publik yang terbagi menjadi dua, yaitu laut dan darat.  Karena  itu,  temuan  dalam  pene- litian  ini  akan  memberikan  kontribusi teoritik  dalam  mengurai  upaya  pember- dayaan  perempuan  nelayan  melalui penguatan ekonomi tersebut, yaitu meru- muskan gender  assigment dan gender equality melalui  pengelolaan  lembaga keuangan  mikro  syari’ah  (LKMS)  pola Grameen Bank melalui dana remitan. Sedangkan secara kultural, peneli- tian  ini  urgen  dilakukan  sebagai  kajian keilmuan  di  bidang  sosial,  budaya,  dan gender  di  Indonesia,  khususnya  komu- nitas  keluarga  pesisir  masyarakat  Ma- dura.  Pemahaman  yang  utuh  dan komprehensif  tentang  peran  perempuan dan  keharmonisan  relasi  suami-istri keluarga  pesisiran  sangat  berguna  bagi pengembangan masyarakat Muslim yang inklusif,  yaitu  masyarakat  yang  mampu menghargai  peran  perempuan  di  wila- yah  publik  yang  memiliki  nilai  positif sama besar dengan kaum lelaki.
Sebagian  masyarakat  Madura hidup  di  daerah  pesisir.  Masyarakat pesisir  merupakan  salah  satu  komunitas sosial  yang  kelangsungan  hidupnya ditopang  oleh  kemampuannya  menge- lola sumber daya laut. Karena tantangan di laut yang begitu besar, sudah menjadi gejala  umum  jika  istri  nelayan  harus bekerja  di  sektor  publik  (daratan)  guna menunjang pekerjaan suami di laut.
Kegiatan  melaut  memakan  waktu yang  beragam,  dari  yang  hanya
menghabiskan  waktu  24  jam,  15  hari sampai 1 bulan. Pada saat suami melaut, istri-istri  nelayan  mengambil  alih  semua urusan  keluarga,  baik  pekerjaan  domes- tiknya  sendiri  maupun  kegiatan  publik suaminya.  Segenap  pola  pengaturan  pe- ran menjadi bagian penting dalam relasi suami  istri.  Dalam  konteks  ini,  terjadi dinamika  dan  pola  peran  yang  menarik antara  suami  (nelayan)  dan  istri  yang mengambil  inisiatif  untuk  memerankan diri  sebagai  bagian  dari  peran  yang selama  ini  “ditabukan”  dalam  masyara- kat Madura, yakni sektor publik. Bahkan, pada saat suami mereka datang, istri-istri nelayan  harus  sudah  siap  di  darat menyambut  kedatangan  mereka  untuk menjual  hasil  tangkapan  suami  mereka dari laut. Realitas ini mengharuskan istri merambah  dua  peran  sekaligus,  yaitu peran domestik dan publik.
Peran  ini  akan  semakin  besar seiring  semakin  banyaknya  istri-istri nelayan  yang  beralih  bekerja  ke  luar daerah atau bahkan ke luar negeri akibat minimnya  hasil  tangkapan  suami-suami mereka,  yang  diakibatkan  perahu  dan alat  tangkapnya  yang  masih  sederhana. Selain  itu,  ia  juga  diakibatkan  oleh banyaknya utang yang mereka tanggung selama masa paceklik ikan.
Oleh  karena  itu,  salah  satu  upaya yang  ingin  dilakukan  dalam  rangka mengentaskan  kemiskinan  masyarakat pesisir  di  Kepulauan  Arjasa,  Kangayan, Sapeken,  dan  Ra’as  Sumenep  Madura adalah  melalui  pemberdayaan  masyara- kat yaitu perkuatan pengelolaan lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS) berbasis sumber daya dan budaya lokal. Di  samping  itu,  perlu  juga  dilakukan penguatan  kelembagaan  lokal  untuk menyokong  upaya  penguatan  ekonomi masyarakat.  Selain  itu,  juga  perlu dicarikan  perbandingan  pola  pengelola-
an  keuangan  remitan  yang  lebih  baik, sehingga dapat mengangkat strata sosial keluarganya.  Dalam  hal  ini,  peneliti melihat  dan  mengkaji  bahwa  daerah Kabupaten  Malang,  tepatnya  Desa Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo, para  keluarga  (TKI)  yang  ditinggalkan istrinya  bekerja  ke  luar  negeri  relatif lebih  mandiri  dan  mampu  mengelola uang  kiriman  istrinya  (remitan)  dengan baik,  sehingga  mampu  mengangkat strata  sosial  keluarganya  ke  arah  yang lebih baik.
Hal-hal  yang  menyebabkan  pe- nelitian  ini  sangat  penting  untuk dilaksanakan adalah:
1. Tingkat  kesejahteraan  penduduk pesisir  Kepulauan  Arjasa,  Kan- gayan, Sapeken, dan Raas Sumenep Madura  sangat  rendah,  terutama perempuan  yang  diting-galkan suaminya bekerja ke luar negeri .
2. Proporsi penghasilan yang diterima rumah tangga sebagian besar digu- nakan  untuk  makan  sebesar  51%. Sedangkan  sisanya  dialoka-sikan untuk pendidikan sebesar 19%, uti- litas sehari-hari  sebesar 21%, aktifi- tas sosial sebesar 4%, dan untuk ke- giatan  produktif  sebesar  5%,  se- hingga  masyarakat  tidak  mempu- nyai  kemampuan  untuk  men- gembangkan  usahanya.  Bahkan mereka  banyak  terjebak  dengan ”rentenir”. Oleh karena itu, mereka perlu  dukungan  dana  untuk  me- ngembangkan  usahanya,  dengan memanfaatkan  sumber  dana  yang ada yakni remitan.
3. Tingkat pendidikan penduduk san- gat rendah. Masyarakat yang dapat mengenyam  pendidikan  sampai  di atas  SLTP  hanya  sebesar  9%,  se- dangkan  sisanya  sebesar  61%  tidak bersekolah, sebesar 14% tidak tamat
SD  dan  sebesar  16%  tamat  SD.  Im- plikasinya mereka sulit untuk bera- lih  ke  jenis  pekerjaan  lain  di  luar sektor  melaut  (nelayan)  karena pengetahuan dan keterampilan me- reka  sangat  rendah.  Sehingga  ba- nyak dari mereka yang menjadi bu- ruh di luar negeri.
4. Wawasan  masyarakat  tentang  or- ganisasi  dan  kelembagaan  sangat rendah.  Mereka  hanya  mengetahui lembaga  keagamaan  yang  sering diikuti  melalui  kelompok  pen- gajian.  Hal  ini  menandakan  bahwa masyarakatnya  memang  agamis. Masyarakat  pesisir  di  Kabupaten Sumenep  Kepulauan  Arjasa,  Kan- gayan, Sapeken, dan Raas kebingu- ngan mencari kegiatan usaha lain di luar  musim  paceklik  ikan  untuk menunjang kebutuhan pokok keluarga yang  disebabkan terbatas- nya  modal  yang  dimiliki  dan skill yang rendah.
5. Produksi  ikan  yang  melimpah,  ka- dang  tidak  mudah  terjual,  kalau pun bisa dijual seringkali di bawah harga  dasar  dan  nelayan  tidak memiliki  posisi  tawar-menawar, sehingga nelayan semakin terpuruk dan semakin miskin.

## Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini  dimulai  dari  wacana  tentang  gender yang  merupakan  kajian  yang  menarik dan  kontroversial.  Dari  segi  tekstual, Nasaruddin  Umar  dalam  bukunya Argumen  Kesetaraan  Gender:  Perspektif  Al- Qur’an , 1 menggambarkan  tentang  per- soalan gender dalam al-Qur’an, sehingga didapat  bahwa  di  dalam  al-Qur’an  ter- dapat  perbedaan  kosa  kata  tentang  seks
1 Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Jender Perpsektif Al- Qur’an (Jakarta: Paramadina, 1999)
dan  gender.  Seks  mengacu  kepada  kata al-dzakar dan al-untsâ ,  sedangkan  untuk gender  kata  yang  sering  digunakan  di dalam  al-Qur’an  adalah al-rajul dan al- mar’ah .  Al-Qur’an  bahkan  menegaskan bahwa  perempuan  memiliki  hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, seperti  hak  memelihara  identitas  diri, hak  memperoleh  pendidikan,  hak  ber- partisipasi  dalam  politik,  dan  persoalan publik lainnya.
Secara  kontekstual  sosial-empirik, penelitian  tentang  gender  terutama tentang  kemandirian  perempuan  dan ketidakadilan  gender,  menurut  hemat penulis  belum  ada  yang  melakukannya secara  keseluruhan.  Hal  ini  dikarenakan para  peneliti,  penulis,  dan  akademisi masih beranggapan bahwa ketika perem- puan mandiri secara sosial dan ekonomi maka ketidakadilan tidak akan menimpa mereka.  Seperti  yang  ditulis  oleh  Arief Budiman  dalam Pembagian  Kerja  Secara Seksual:  Sebuah  Pembahasan  Sosiologis Tentang  Peran  Wanita  di  Dalam  Masya- rakat ”, 2 yang  beranggapan  bahwa  perlu adanya pembagian kerja yang kemudian akan  menjadikan  para  wanita  lebih mandiri  secara  ekonomi.  Selain  itu, Kathryn Woodward 3 mengatakan bahwa ada  indikasi  yang  berubah  bagi  para perempuan  (ibu)  pada  masa  budaya kontemporer  sekarang  ini.  Ia  mencatat kemunculan  suatu  representasi  baru, yakni  “ibu  yang  mandiri”  yang  bukan lagi  merupakan  figur  domestik  ideal yang  hanya  berkutat  hanya  dengan pengasuhan  anak,  akan  tetapi  juga
2 Arief  Budiman, Pembagian  Kerja  Secara  Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1981) 3 Kathryn  Woodward,  “Motherhood:  Identities, Meanings and Myths” dalam Kathryn Woodward  (ed.), Identity  and  Difference:  Culture, Media, and Identities (London: Sage, 1997)
mendukung otonomi dan kerja bagi ibu. Hal  ini  tidak  lepas  dari  fantasi  menjadi ibu  yang  sekaligus  memiliki  karier  dan bisa  mengeksplorasi  individualitasnya sehingga dapat tampil secara menarik.
Sedangkan kajian tentang ketidak- adilan  gender  telah  dilakukan  dengan sangat  baik  oleh  Mansur  Faqih. 4 Ia mengklasifikasikan  ketidakadilan  yang menimpa  para  perempuan  menjadi  lima bagian, pertama ,  gender  dan  margina- lisasi perempuan; kedua , gender dan sub- ordinasi; ketiga ,  gender  dan  streotipe; keempat ,  gender  dan  kekerasan;  dan kelima , gender dan beban kerja.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  riset  kualitatif  dan kuantitatif  untuk  membuat brandmark dengan  teknik  (a) Social  Auditing
( Examinating  Local  Currency  System ),  (b) Economic  Auditing, (c) Community  and Resources  Mapping dan  Teknik  PRA ( Participatory Rural Appraisal ).
Penelitian  ini  berlangsung  selama satu  tahun,  dengan  lokasi  di  desa-desa yang  banyak  menyumbangkan  warga- nya  bekerja ke luar negeri di  Kabupaten Sumenep,  yaitu  Kecamatan  Sapeken, Arjasa,  Kangayan  dan  Raas,  serta  Desa Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo Kabupaten  Malang  daerah  Selatan sebagai pembanding. Adapun responden diambil  10%  dari  KK  TKI  untuk  setiap desa.
Potret  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  di Malang dan Sumenep
4 Mansour  Fakih, Analisis  Gender  &  Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
Migrasi  di  Indonesia  bukanlah merupakan  sesuatu  hal  yang  baru, karena kondisi geografis Indonesia yang sangat  luas  menunjang  akan  hal  itu. Berbeda  dengan  latar  belakang  migrasi yang  terjadi  pada  akhir  abad  XX, menurut  Tjondronegoro  dalam  Syafa’at 5 sangat terkait dengan kegagalan pembangunan  pedesaan  pertanian,  se- hingga  menciptakan  pemerataan  ke- miskinan  dan  penyediaan  lapangan pekerjaan  yang  semakin  sedikit  bagi warganya,  serta  kondisi  ini  semakin nampak  ketika  Indonesia  dilanda  krisis moneter  di  awal  tahun  1997-an  sampai saat  ini,  yang  pada  akhirnya  mencip- takan  jatuhnya  era  Orde  Baru  Soeharto dan  semakin  sulitnya  masyarakat mempercayai  pimpinan-pimpinan  nega- ranya.
Menurut  Rahayu, 6 untuk  menjadi migran  dibutuhkan  beberapa  persya- ratan  administratif  dan  dokumen- dokumen yang harus dilengkapi. Persya- ratan administratif tersebut di antaranya adalah:
a. Usia  minimal  18  tahun  kecuali negara tujuan menentukan lain
b. Pendidikan  disesuaikan  dengan negara tujuan, minimal SLTA
c. Kartu tanda penduduk (KTP)
d. Kartu susunan keluarga (KK)
e. Surat ijin orang tua/wali/ suami/istri  diketahui  oleh  Kepala Desa
f. Akte kelahiran/surat kenal lahir.
g. Keterampilan  sesuai  dengan  jaba- tan
5 Syafa’at,  et.al, Menggagas  Kebijakan  Pro  TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten  Blitar (Yogjakarta:  Lappera  Pustaka Utama, 2002), hlm. 2 6 Devi Rahayu, Trafficking Buruh Migran (Sidoarjo: Qithos Digital Press, 2007), hlm. 4-10
h. Kartu Kuning (AKI) dari Depnakertrans
i. Kartu  identitas  TKI  (KITKI)  dari Depnakertrans setempat
j. Ijazah pendidikan, dan surat kete- rangan sehat. Sedangkan dokumen-dokumen yang  harus  dilengkapi  oleh  para  calon migran  adalah  paspor,  visa  kerja  dari negara  tujuan,  pengurusan  tiket,  tanda tangan  perjanjian  kerja,  asuransi  perlin- dungan  TKI,  program  kepersertaan tabungan  TKI,  dan  rekomendasi  bebas viskal luar.
Lebih lanjut, Syafa’at dkk 7 membagi  proses  bermigrasi  menjadi  6 (enam),  yakni:  (1)  rekruitmen;  (2) penampungan;  (3)  pemberangkatan;  (4) saat  di  negara  tujuan;  (5)  pemulangan dan (6) pengelolaan hasil. Pembagian ini berdasarkan perspektif kebijakan pemerintah  daerah.  Namun  demikian  6 (enam)  tahapan  ini  dapat  diseder- hanakan  menjadi  3  tahapan  yaitu:  (a) sebelum  berangkat  ( pre - recruiting );  (b) saat di negara tujuan ( destination ); dan (c) saat  kembali  di  keluarganya  ( reinteg- ration ).  Hal  ini  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) yang  mengemukakan  tentang  perlin- dungan  terhadap  TKI  dari  keseluruhan proses, mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan. 8
Dalam  proses  bermigrasi  banyak sekali  masalah  yang  dialami  oleh  para TKI,  terutama  para  TKI  perempuan. Kasus-kasus yang terjadi antara lain: gaji yang  tidak  dibayar,  jam  kerja  yang
7 Syafa’at, et.al, Menggagas Kebijakan , hlm. 137
8 Ummi  Hilmy, et  al ,  ”Akses  dan  Kontrol  pada Penghasilan  dalam  Proses  Bermigrasi (Studi  di Desa  Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo Kabupaten Malang)”, Laporan Penelitian Solidaritas  Perempuan:  Dian  Mutiara  Crisis Centre, 2008.
panjang,  pemotongan  gaji,  larangan berkomunikasi,  larangan  ke  luar  rumah, penganiayaan, pelecehan seksual, pemu- langan  tanpa  kesalahan,  dan  masih banyak  lagi.  Tapi  di  antara  masalah- masalah tersebut, masalah biaya rekrutmen  yang  tinggi  dengan  memo- tong  gaji  pada  awal  para  TKI  bekerja merupakan  hal  yang  sangat  penting, karena  biaya  tinggi  sangat  merugikan para TKI, terutama TKI perempuan, dan ini yang  banyak dialami oleh para TKW di  Desa  Kedungsalam  Donomulyo Kabupaten  Malang  maupun  di  kepu- lauan Sumenep. Selain itu, asuransi bagi para  TKI  merupakan  masalah  berikut- nya,  demikian  pula  Terminal  3  yang selalu  dilewati  oleh  para  migran  pada saat berangkat maupun pulang. Persoalan  terakhir  adalah  masalah penggunaan remitan.
Sebenarnya  ketidakadilan  terha- dap TKW dapat terjadi pada setiap ranah kehidupan  yang  mereka  lalui.  Dalam kehidupan  TKW,  setidaknya  dikelom- pokkan  ke  dalam  3  fase,  yaitu  [1] pengalamannya  pada  saat  sebelum keberangkatan  menjadi  buruh  migran ( pre-departure ), [2] pengalaman pada saat berada di luar negeri atau tempat bekerja ( post  arrival ),  dan  [3]  pengalamannya pada  saat  setelah  kembali  ke  tanah  air atau masa kepulangan ( reintegrasi ). 9 Ketidakadilan  ini  terjadi  dalam bentuk-bentuk  mengeksploitasi  perem- puan,  mensubordinasi  perempuan,  sam- pai dengan menstereotipkan buruh mig- ran  perempuan  dengan  label-label negatif.  Pelemahan  juga  erat  kaitannya dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  yang dapat mendominasi dan menghancurkan keinginan  serta  inisiatif  perempuan. Kekuasaan  terkait  dengan  konteks
lingkungan  TKW,  nilai-nilai  budaya  di mana TKW hidup, orang-orang di sekiar TKW,  sampai  dengan  hal-hal  yang sifatnya sangat makro seperti peraturan- peraturan  negara  terkait  proses  migrasi, kebijakan-kebijakan negara, aparat peme-rintah lokal dan nasional.
Pembahasan  mengenai  perem- puan  bisa  diteropong  dari  berbagai sudut  pandang.  Boleh  jadi  orang memandang  dari  sudut  ciri-cirinya, perannya  dalam  masyarakat,  dalam keluarga,  pekerjaannya,  karakteristik- nya,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  pan- dangan sejarah, perempuan telah memainkan  banyak  peran,  baik  sebagai ibu,  istri,  buruh,  pekerja  sukarela, bahkan  bapak,  dan  lain  sebagainya. Bahkan  lebih  lanjut,  tidak  hanya  peran tunggal,  banyak  perempuan  yang  telah memainkan peran ganda.
Tiap masyarakat mengembangkan citra  tertentu  mengenai  peranan  yang tepat  bagi  perempuan.  Beberapa  komu- nitas  masyakarat  memberikan  kedu- dukan  yang  terhormat  bagi  perempuan. Beberapa  yang  lain  menganggap  peran perempuan  kurang  penting  diban- dingkan  dengan  laki-laki.  Beberapa  citra tentang  perempuan  bahkan  seringkali berubah-ubah.  Hal  ini  bisa  dimaklumi karena  fenomena  tentang  perempuan begitu dinamis.
Dalam pengertian komunitas masyarakat  di  pedesaan  atau  menurut peneliti  tradisional,  perempuan  tidak dapat  dianggap  sebagai  golongan  yang seragam  dalam  artian  memiliki  ciri-ciri, kebutuhan,  dan  persoalan  yang  sama. Perempuan  perlu  juga  ditelaah  dalam berbagai  kelompok  atau  golongan  yang berbeda-beda.  Pengertian  yang  seperti ini  didukung  oleh  betapa  banyaknya faktor  yang  mendukung  perbedaan tersebut.  Sumber-sumber  produksi,  pen-
didikan,  dan  pengaruh  lingkungan  di seputar lingkup interaksi, yang tentunya akan  amat  menentukan  perbedaan tersebut.
Perempuan  kepulauan  (masya- rakat  pesisir)  yang  meninggalkan keluarganya  untuk  bekerja  ke  luar negeri,  yang  merupakan  salah  satu golongan masyarakat yang secara ‘senga- ja’ dijadikan subjek dalam penelitian ini, merupakan  sebagian  kecil  dari  kelom- pok-kelompok perempuan lainnya. Perempuan  kepulauan  yang  mening- galkan  keluarganya  bekerja  ke  luar negeri  ini  diidentikkan  sebagai  perem- puan yang mandiri, yang dalam interaksi kese-hariannya  dilekatkan  dengan  ber- bagai  peran  yang  khas.  Sebagai  bagian dari  komunitas  masyarakat  pesisir,  dia memi-liki  peran  sebagai  istri,  ibu,  dan juga  pekerja  (pencari  nafkah  keluarga). Dalam artian dia juga merupakan bagian kecil  ‘organ’  di  dalam  ‘tubuh’  masya- rakat.  Oleh  karenanya,  dalam  peran  dia juga  merambah  dataran  domestik  dan publik sekaligus.
Memahami  tentang  siapa  mereka dan  bagaimana  aspek  sepak  terjangnya dalam masyarakat, terasa lebih bijaksana jika  sebelumnya  dirunut  keberadaannya melalui keluarga inti atau keluarga batih . Secara  universal,  keluarga  inti  memiliki fungsi  yang  melibatkan  individu-indi- vidu  dalam  kehidupan  sosial  ekonomi rumah  tangga.  Fungsi-fungsi  tersebut adalah  memberikan  keamanan  bagi individu  dan  bantuan  hidup  dari  sesa- manya,  mengurus  pengasuhan  dan pendidikan anak-anak, menjalankan eko- nomi  rumah  tangga  sebagai  satu kesatuan,  dan  melakukan  usaha-usaha yang produktif.
Kemandirian  perempuan  kepu- lauan Kabupaten Sumenep yang meninggalkan keluarganya untuk
bekerja  ke  luar  negeri  secara  sosial  dan ekonomi,  nampak  dari  posisinya  yang menempati  dua  ranah  dalam  memaknai kegiatan  bekerja  yaitu  bekerja  dalam rumah  tangga  (domestik)  dan  bekerja dalam suatu pekerjaan yang menghasilkan pendapatan (publik).
Data  yang  didapatkan  dari Disnakertrans  melalui  BPS  Kabupaten Sumenep  tahun  2009,  keberangkatan mereka  ke  luar  negeri  adalah  sebanyak 501  orang,  yang  mayoritas  adalah  laki- laki.  Pembagiannya  adalah  Kepulauan Arjasa  sebanyak  271  orang,  Kangayan sebanyak  46  orang,  Sapeken  sebanyak  7 orang,  dan  Raas  sebanyak  1  orang. 10 Namun, data ini adalah data yang legal. Padahal  dari  hasil  observasi  dan  survey peneliti  didapat  bahwa  jumlah  para  TKI dari  kepulauan  Kabupaten  Sumenep sangat  banyak,  kalau  tidak  mau  disebut hampir  semua  keluarga  yang  ada  di kepulauan  Kabupaten  Sumenep  pasti ada  salah  satu  anggota  keluargannya yang  menjadi  TKI,  terutama  di Kecamatan  Arjasa  Sumenep,  sehingga peneliti  memutuskan  untuk  membuat Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah (LKMS),  yakni  koperasi  syari’ah  penge- lolaan dana remitan berpola grameen bank di  kepulauan  Kecamatan  Arjasa  Kabu- paten  Sumenep.  Dengan  demikian, mayoritas  para  TKI  kepulauan  Kabu- peten Sumenep adalah ilegal.
Sebagai seorang perempuan (yang telah menikah), maka dia memiliki peran dalam keluarga inti sebagai istri, seorang ibu  dan  sebagai  pengurus  rumah tangganya.  Mereka  menyadari  sepenuh- nya jika tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Mereka meng-
10 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sumenep, Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2012 , (Sumenep: BPS, 2013), hlm. 36-40
hayati  betul  peran  ini  dan  berusaha untuk menjalaninya dengan sangat baik. Karena  ketika  mereka  dianggap  gagal dalam  mengurus  rumah  tangganya, selain akan dicemooh oleh suaminya dan keluarganya juga akan disingkirkan dari keluarganya  sendiri.  Gambaran  tentang keadaan  ini  dapat  disimak  dari  penu- turan Saudah, penjual ikan:
“ Mon  daddhi  bebhinek  reya ….ye ngabdi  ka  lake  arowa  se  paleng  penting. Mare  jareya  ngurus  anak.  Bebhinek  kan mara  jeriye  lako  utamana.  Kalakoan laennah  dagghik  bile  kalakoan  roma mare ” (Peran perempuan yang paling penting  adalah  mengabdi  kepada suaminya. Kemudian mengurus anak. Itulah peran utama perempuan. Aktifitas  lainnya  bisa  dilakukan  apa- bila urusan rumah tangga selesai). 11
Pada kesempatan lain, ada seorang  istri yang  mengungkapkan pen- dapat  yang  hampir  sama.  Menurut  Ibu Siti 12 :
“ se  ngurus  anak  ben  lake  iye  kodhu bebhinek.  Sengko’  mara jeriye  keya,  iye kan  lek.  Polana  lake  lakar  kodhu  alako  e luar  bengko.  Mo n  sengko’  mare  alakone kalakoan  bengko  buru  alako  e  luar ” (Yang  mengurus  anak  dan  suami adalah istri. Saya juga begitu, bukan? Apabila  urusan  rumah  selesai,  saya baru  bisa  beraktifitas  lain  di  luar rumah).
Pandangan-pandangan  seperti  ini semakin  mengukuhkan  bahwa  istri-istri di  kepulauan  Kabupaten  Sumenep
11 Wawancara  dengan  Saudah,  penjual  ikan, tanggal 02 Agustus 2012.
12 Wawancara dengan Ibu Siti, ibu rumah tangga dan buruh rumput laut, tanggal 4 Agustus 2012
sangat  memahami  perannya  sebagai  ibu rumah  tangga.  Dalam  artian  mereka merasa  memiliki  tanggung  jawab  atas “ketertiban”  rumah  tangga  dan  isinya. Realitas inilah yang  sangat bertentangan dengan  beberapa  dialektika  tentang posisi  perempuan  yang  sering  kali diperbincangkan  oleh  sebagian  kecil  ko- munitas  di  perkotaan,  akademisi,  dan praktisi  perempuan  yang  umumnya merasa belum terlalu puas dengan peran yang  sedemikian  dan  sering  menuntut untuk  memperoleh  hak  yang  sama sebagai  individu  yang  bebas  mengem- bangkan  dan  mewujudkan  kepriba- diannya  serta  merasa  tidak  perlu  untuk terlalu  tenggelam  atau  membatasi  diri dalam  mengabdikan  dirinya  terhadap suami  dan  anak-anaknya  karena  bisa dirawat oleh pembantu dan perawatnya. Sedang-kan  para  istri  di  kepulauan Kabupaten  Sumenep  beranggapan  bah- wa  pekerjaan  yang  mereka  lakukan merupakan  bagian  dari  kewajiban  dan rasa  kecintaan  mereka  terhadap  keluar- ganya, sehingga tidak pernah berpikiran untuk  mendapatkan  upah.  Persepsi inilah  yang  kemudian  dikuatkan  oleh Arief  Budiman, 13 bahwa  pekerjaan  istri tidak  akan  mendapatkan  nilai  tukar walaupun  pekerjaannya  itu  jelas  sangat bermanfaat.
Sementara  itu,  istri-istri  yang memiliki  anak,  maka  secara  otomatis berperan  sebagai  ibu.  Sebagai  seorang ibu,  dia  merasa  memiliki  kewajiban untuk  merawat  anaknya,  menjaga kesehatannya dan memperhatikan segala kebutuhannya.  Istri-istri  ini  menyadari betul  perannya  tersebut  karena  mere- kalah  yang  memiliki  waktu  dan kesempatan  yang  lebih  banyak  untuk memerhatikan  keadaan  anak-anaknya,
13 Budiman, Pembagian Kerja, hlm. 21
dikarenakan  suami-suami  mereka  sibuk bekerja  untuk  mencari  nafkah  keluarga- nya  sebagai  nelayan,  sehingga  segala kebutuhan  keluarganya  diurus  se- muanya  oleh  para  istri  mereka  sebelum berangkat  kerja  ke  luar  negeri.  Hal  ini dianggap  sebagai  sesuatu  yang  lumrah bagi  para  istri,  sehingga  mereka  akan membiarkan suami-suami mereka untuk tidak mempedulikan keluarganya karena takut para suaminya marah ketika harus disibukkan lagi dengan persoalan keluar- ganya  padahal  mereka  sudah  sangat sibuk  dengan  mencari  kerja.  Bahkan ketika  para  suami  mereka  tidak  bekerja, maka  para  istri  akan  segera  mengu- sutnya mengenai sebab musabab suaminya  tidak  ikut  bekerja.  Jika  ter- nyata  karena  sakit  dan  lain  sebagainya, para  istri  akan  memakluminya.  Namun, jika  ternyata  karena  mereka  malas  atau takut  berpisah  dengan  keluarganya, maka  sang  istri  akan  memasang  muka masam  kepada  suami-suami  mereka. Kejadian ini sempat terekam sendiri oleh peneliti  ketika  mencoba  untuk  menggali data  di  salah  satu  keluarga  yang  sua- minya  masih  ada  di  kepulauan  Kabu- paten Sumenep tepatnya di Pulau Arjasa. Saat  itu  suami  tersebut  sedang  dihu- bungi  oleh  keluarganya  yang  bekerja  di luar  negeri  (Malaysia)  untuk  bekerja  di sana  dikarenakan  di  tempat  kerjanya sedang membutuhkan tenaga kerja baru. Padahal  di  pulau  Arjasa  dia  hanya bekerja  sebagai  nelayan  yang  menurut istrinya  sangat  tidak  mencukupi  untuk kebutuhan  keluarganya.  Istri  yang sedang  memberikan  informasi  tersebut kemu-dian  memasang  muka  cemberut dan berusaha untuk membujuk suaminya  supaya  mau  bekerja  ke  luar negeri  dan  mengiyakan  ajakan  dari keluarganya  yang  ada  di  Malaysia, dengan  mengatakan  bahwa  suaminya
bersedia untuk bekerja di sana. 14 Namun yang  terjadi  malah  istrinya  yang berangkat menjadi TKW di Malaysia.
Motivasi  mereka  bekerja  di  ranah publik menjadi TKW kebanyakan adalah untuk  menambah  penghasilan  keluar- ganya.  Para  istri  beranggapan  bahwa mereka  memiliki  kewajiban  melakukan ini  terutama  jika  kebutuhan  rumah tangganya  sangat  banyak  sementara penghasilan  suaminya  sebagai  nelayan tidak dapat dipastikan berapa.
Dengan  demikian,  istri  ikut berperan  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan di sinilah salah  satu  letak  kemandirian  para  istri kepulauan  Kabupaten  Sumenep  yang meninggalkan  para  suaminya  untuk bekerja ke luar negeri. Dalam tiga puluh rumah  tangga  keluarga  yang  istrinya bekerja  ke  luar  negeri  yang  dijadikan sampel  oleh  peneliti  terlihat  jelas  bahwa adanya  dampak  kesejahteraan  yang semakin  meningkat  dalam  rumah tangganya  ketika  para  istri  bekerja  juga, meskipun  kesejahteraan  itu  terlihat  dari rumahnya.  Namun  demikian,  mereka secara  umum  menganggap  semakin buruk  dan  tetap  kondisi  perekonomian keluarganya. Hal ini terlihat dalam tabel I  tentang  perubahan  kesejahteraan keluarga  yang  bekerja  ke  luar  negeri setelah istri bekerja.

## Tabel I
Perubahan Kesejahteraan Hidup Keluarga TKI Perubahan Kesejahteraan Hidup Jumlah Keluarga Yang Bekerja Ke Luar Negeri Persentase Memburuk 10 33,3% Tetap 8 26,7% Membaik 12 40% Sumber: Data Primer, Kuesioner 2012
14 Wawancara  dengan  Maryam,  tanggal  20  Juni 2012.
Motivasi  kedua  adalah  untuk mengurangi  ketergantungan  kepada suami.  Beberapa  istri  di  kepulauan Kabupaten Sumenep yang meninggalkan suaminya  bekerja  ke  luar  negeri menjelaskan  bahwa  pengeluaran  rumah tangganya tidak hanya untuk makan dan kebutuhan  primer  lainnya,  tetapi  juga meliputi  kebutuhan  untuk  urusan kemasyarakatan,  seperti  perkawinan, melayat,  dan  lain  sebagainya.  Untuk itulah  para  istri  bekerja.  Motivasi  ketiga adalah  untuk  mengisi  waktu  luang  dan menghindari kebosanan.
Pola  Pengelolaan  Remitan  melalui Grameen Bank: Studi terhadap Koperasi Syari’ah  Perempuan  ‘B ina  Mandiri ’ di Kedungsalam Donomulyo Malang Penggunaan  remitan  tidak  diatur sama sekali dalam peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  masalah  mig- ran,  karena  hal  itu  dianggap  sebagai wilayah  pribadi.  Dalam  peraturan perundang-undangan  yang  lain,  misal- nya,  pembagian  harta  ketika  perceraian terjadi  atau  peraturan  mengenai  waris. Demikian  pula mores maupun folkways yang berkembang di daerah tersebut. 15 Remitan merupakan produk yang dihasilkan oleh migran yang merupakan reward yang  sangat  dinantikan  dan diharapkan  oleh  keluarga  migran  di daerah  asal.  Akan  tetapi,  sesungguhnya remitan  tidak  hanya  dinanti  oleh keluarga  migran  tetapi  secara  tidak langsung  hasil  migran  ini  bermanfaat juga  untuk  daerah  asal  dan  bahkan negara Indonesia.  Dengan  demikian,
15 Hilmy,  et.al,  ”Akses  dan  Kontrol  pada Penghasilan  dalam  Proses  Bermigrasi (Studi  di Desa  Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo Kabupaten  Malang)”, (Laporan  Penelitian Solidaritas  Perempuan:  Dian  Mutiara  Crisis Centre, 2008)
remitan  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu yang  dihasilkan  dari  suatu  proses migrasi yang dikirim ke daerah asal baik dalam  bentuk  materiil,  seperti  barang, uang,  maupun  dalam  bentuk  yang immateril  seperti  peningkatan  kualitas ketrampilan  dan  ide-ide  pembangunan yang  bermanfaat  bagi  daerah  asal migran.
Lastri,  salah  seorang  informan menyebutkan  bahwa  untuk  bisa  bekerja di  Hongkong,  dia  harus  menghadapi suami dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.  Dia  menyadari  adanya  nilai- nilai  sosial  yang  menyebutkan  bahwa sudah  seharusnya  istri  berada  di samping  suaminya  dan  mengurus pekerjaan  domestik  serta  menjaga  anak- anaknya.  Meskipun  pada  awalnya dilarang oleh orang tua dan suami untuk bekerja di Hongkong, tetapi Lastri selalu mendesak.  Dia  bahkan  menggunakan alasan  untuk  mengubah  perekonomian keluarga menjadi argumentasi utamanya agar  orang  tua  dan  suaminya  membe- rikan  izin.  Strategi  ini  ternyata  berhasil. Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh beberapa  TKW  lainnya.  Alasan  ekonomi menjadi  dalih  yang  sudah  populer  di kalangan  TKW  agar  bisa  mewujudkan keinginan-nya  bekerja  di  luar  negeri. Beberapa informan mengaku belajar dari pengala-man  mantan  TKW  lainnya perihal  penggunaan  alasan  ekonomi sebagai  strategi  mewujudkan  insiatif- nya. 16
Juwariyah,  sekembalinya  dari bekerja  di  Hongkong,  bahkan  sudah mulai berani mengungkapkan usulannya terkait  dengan  kepentingan  keluarga seperti membangun rumah dan mengatur  pola  asuh  anak.  Juwariyah mengaku  jika  bermusyawarah  tentang
hal ini bersama orang tua dan suaminya, dia  sudah  mulai  bisa  mendominasi pembicaraan.  Bahkan  dia  sudah  bisa meyakinkan  suaminya  bahwa  penda- patnya benar. Bagi Juwariyah, mengung- kapkan  hal-hal  yang  sifatnya  rasional dan bisa diterima oleh suami, ketimbang berpegang  pada  nilai-nilai  irasional, adalah  strategi  agar  dia  bisa  mengambil keputusan  pada  ranah-ranah  tertentu  di lingkungan keluarga. 17
Beberapa TKW lain juga memiliki pengalaman  yang  hampir  sama  dengan Juwariyah.  Ernawati,  mantan  TKW, bahkan  sudah  mempunyai  kuasa  untuk mengelola sendiri uang hasil jerih payah bekerja  selama  di  Hongkong.  Dalam kehidupan rumah tangga, Ernawati juga dipercaya  oleh  suaminya  untuk  meng- ambil  keputusan  dalam  hal  pengasuhan anak. Mantan TKW memang mengambil strategi  dengan  cara  menciptakan  pola- pola  pengambilan  keputusan  bersama dalam  rumah  tangga.  TKW  yang  sudah menikah  biasanya  berkompromi  dengan suami  untuk  berbagi  peran  dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, posisi perempuan masih lebih banyak  memegang  pengambilan  kepu- tusan  untuk  hal-hal  yang  sifatnya domestik,  seperti  pengasuhan  anak, pembelian  keperluan  bahan  rumah tangga, menata rumah, dan sebagainya. 18 Hal  menarik  dialami  Maisiah. Maisiah adalah seorang perempuan yang menjadi korban selingkuh suami saat dia ditinggalkan  bekerja  selama  beberapa tahun.  Dalam  menghadapi  relasi  dalam pernikahan,  di  mana  suami  mempunyai kekuatan  untuk  melakukan  hubungan seksual  selain  dengan  istri,  Maisiah
17 Wawancara  dengan  Juwariyah,  tanggal  10 April 2012.
18 Wawancara dengan Ernawati, tanggal 12 April 2012.
berani  menggugat  cerai  suaminya.  Me- nurut  Maisiah,  hal  tersebut  dilakukan agar  dia  tidak  ditindas  dan  disakiti  oleh suaminya. Maisiah mengungkapkan bah- wa  dengan  bercerai,  suaminya  tidak akan  bisa  menyakiti,  menindas,  dan merampas  hak-haknya.  Tindakan  perce- raian yang dilakukan Maisiah membawa hasil.  Saat  ini,  Maisiah  mengaku  bahwa mereka  telah  rujuk,  dan  dia  memiliki kekuatan  setara  dengan  suaminya.  Saat ini,  suami  Maisiah  sangat  menghormati hak-haknya,  terutama  haknya  sebagai istri. 19
TKW memang mempunyai inisiatif  agar  mereka  bisa  memperoleh, mengakses, dan mengontrol hak-haknya. Bekerja  ke  luar  negeri  merupakan inisiatif  perempuan  di  desa  Kedung- salam,  meskipun  beberapa  perempuan memang  mengungkapkan  bahwa  ini- siatif  ini  muncul  setelah  melihat kesuksesan kerabat, tetangga atau teman yang  sudah  terlebih  dahulu  pergi menjadi TKW.
TKW asal desa Kedungsalam yang bekerja di Hongkong memang mau tidak mau  harus  berhadapan  dengan  pemo- tongan  gaji.  Akibat  pemotongan  gaji  ini adalah  tidak  diterimanya  sejumlah  uang upah  pekerjaan  mereka.  Belum  ada perlawanan yang berarti yang dilakukan oleh  kebanyakan  perempuan  di  desa Kedungsalam perihal ini. Hampir semua mantan  TKW  yang  menjadi  informan, menganggap  bahwa  pemotongan  gaji masih  dianggap  sebagai  sebuah  kewa- jiban  pembayaran  sebagai  konse-kuensi pembiayaan  pemberangkatan  mereka dari desa ke Hongkong.
Inisiatif yang terlihat atas keadaan ini  justru  membuat  beberapa  TKW
19 Wawancara  dengan  Maisiah,  tanggal  12  April 2012.
melakukan  kerja  lembur  atau  bekerja  di dua  majikan  guna  tetap  memperoleh upah  yang  memadai.  Hal  ini,  misalnya, dilakukan  Yunestutik.  Dia  menguraikan bahwa dirinya bekerja pada dua majikan, yaitu  majikan  sesuai  kontrak  kerja  dan majikan  lain  yang  merupakan  saudara majikan  aslinya.  Dengan  majikan  asli, Yunestutik  melakukan  kerja full  time , sementara  dengan  majikan  lain  dia bekerja part  time .  Baginya,  ini  adalah strategi  supaya  dia  tetap  bisa  mem- peroleh  penghasilan  atau  uang  yang merupakan haknya. 20 Beberapa TKW lain bahkan  melakukan  strategi  kerja  lembur di  hari  libur  untuk  tetap  memperoleh penghasilan.  Sebuah  ironi,  bahwa  bebe- rapa  TKW,  tanpa  disadarinya,  melaku- kan  tindakan  yang  sama  saja  dengan mengeksploitasi  diri  guna  memperoleh penghasilan.
Beberapa TKW yang memiliki hari libur  mengungkapkan  bahwa  biasanya mereka  menghabiskan  waktu  liburan mereka  di  sebuah  taman,  yaitu  di Victoria  Park.  Pada  kesempatan  ini, mereka  bertemu,  bercerita,  dan  saling bertukar  informasi  dengan  sesama pekerja dari Indonesia. Juwariyah adalah salah seorang mantan TKW yang pernah berinisiatif mengumpulkan teman- temannya dalam sebuah wadah kegiatan pengajian  atau  tahlilan.  Juwariyah bercerita bahwa pada saat di Hongkong, dia  berhasil  mengumpulkan  50  orang sesama  TKW  yang  berasal  dari  Desa Kedungsalam  untuk  mengadakan  tah- lilan setiap minggunya di taman Victoria Park.  Pada  awalnya,  pembentukan kelompok  tahlilan  ini  ditujukan  untuk menggalang  solidaritas  sesama  buruh migran asal desanya.
Pada  awalnya,  tahlilan  memang dilakukan  untuk  mendoakan  seorang anggota keluarga TKW yang  meninggal. Kegiatan  ini  menjadi  kegiatan  rutin setelah  banyak  TKW  lain  yang  ikut. Dalam  perkembangannya,  kelompok tahlilan  ini  tidak  hanya  melakukan  doa- doa semata. Lebih dari itu, mereka mulai melakukan kegiatan menabung (penyim- panan  uang)  dan  ruang  untuk  saling berkomunikasi. Menurut penuturan Juwariyah,  sampai  dengan  saat  ini, meskipun  dirinya  sudah  berada  di Indonesia,  kelompok  tersebut  masih terbentuk.
Menurutnya,  berkomunikasi  de- ngan  sesama  TKW  pada  hari  libur merupakan strategi mereka untuk keluar dari  tekanan  rutinitas  pekerjaan.  Mulai hari  Senin  sampai  dengan  Sabtu, biasanya  TKW  disibukkan  oleh  jadwal pekerjaan  rumah  tangga  yang  ketat. Tidak  ada  waktu  istirahat,  apalagi  bagi mereka  yang  bekerja  mulai  pagi  sampai larut malam.
Keberadaan Victoria Park menjadi ruang  mereka  untuk  mengeluhkan kelelahan  dengan  sesama  rekan  TKW, bersenang-senang bersama dengan sesama  teman  dari  Indonesia  secara umum,  dan  dari  desa  Kedungsalam secara  khusus,  memasak  bersama makanan khas Indonesia, dan memuncul-kan perasaan kolektif senasib dan  sepenanggungan.  Beberapa  mantan TKW bahkan mengungkapkan hari libur di  Victoria  Park  menjadi  ajang  yang selalu  dinanti-nanti.  Tidak  jarang  ada yang  memanfaatkan hari libur ini untuk menjalin  hubungan  dengan  pacar  atau kekasihnya. 21
21 Hilmy,  et.al,  ”  Akses  dan  Kontrol  pada Penghasilan  dalam  Proses  Bermigrasi (Studi  di Desa  Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo Kabupaten  Malang)”, (Laporan  Penelitian
Beberapa  mantan  TKW  yang menjadi  informan  juga  mengungkapkan bahwa pada saat hari libur tersebut, akan dapat  dilihat  kelompok-kelompok  TKW Indonesia.  Kelompok-kelompok  ini  ber- kumpul  tergantung  kepentingannya. Bagi  TKW  yang  menjadi  informan, berkumpul  pada  hari  minggu  adalah strategi  untuk  istirahat  dari  kesibukan, untuk menghilangkan kepenatan dengan majikan,  untuk  bisa  bergaul  dengan banyak orang, untuk bisa berkomunikasi dan  saling  tukar  informasi,  dan sebagainya. 22
Saat kembali ke kampung halaman  di  desa  Kedungsalam,  TKW kembali harus menghadapi situasi sosial budaya  masyarakat  desa  yang  jauh berbeda  dengan  masyarakat  kota  besar seperti  Hongkong.  Salah  satu  hak  TKW yang  perlu  mendapatkan  perhatian adalah  akses  dan  kontrol  atas  penge- 0lolaan penghasilannnya (remitan).
Saat  kembali  berada  di  desa, Juwariyah  mempunyai  inisiatif  untuk mengatasnamakan  semua  hasil  yang diperoleh  melalui  bekerja  di  Hongkong dengan  namanya.  Sertifikat  atas  tanah yang  dia  beli  menggunakan  uang pribadinya,  diatasnamakan  nama  Juwa- riyah.  Begitu  pula  dengan  barang furniture yang  ada  di  rumahnya  dibeli Juwariyah  menggunakan  uang  gajinya. Rumah  yang  saat  ini  ditinggali  juga merupakan  hasil  jerih  payah  Juwariyah. Dia bercerita:
“Hasil  (gaji)  saya  buat  beli  tanah di  dekat  tempat  orang  tua,  sudah disertifikat,  itu  atas  nama  saya. Kalau  rumah  ini  tanahnya  punya suami,  belum  ada  sertifikatnya.
Solidaritas  Perempuan:  Dian  Mutiara  Crisis Centre, 2008)
Barang-barang di rumah juga saya yang  beli  sendiri  setelah  datang dari  Hongkong.  Seperti  kursi  ini juga mbak , saya beli sendiri waktu masih  di  Hongkong.  Jadi  saya lihat gambar perabotnya dari sana (Hongkong), kemudian saya transfer  uangnya  ke  toko,  dan barangnya  langsung  dikirim  oleh penjualnya  dari  toko  ke  rumah. Saat  membangun  rumah  ini  juga gitu mbak .  Saya  langsung  transfer uang ke toko bangunan di sini (di desa  Kedungsalam)  dan  toko bangunan  yang  kemudian  mengi- rim  bahan  bangunan  ke  rumah sini”. 23
Selain  pengalaman  Juwariyah, juga ada pengalaman Ernawati. Ernawati saat  ini  memiliki  2  sertifikat  tanah.  Atas inisiatifnya  sendiri,  kedua  sertifikat  itu diatasnamakan  dirinya.  Inisiatif  ini merupakan  strategi  yang  dilakukan Ernawati  agar  hak  kepemilikan  harta hasilnya  bekerja  di  Hongkonng  tidak jatuh  ke  tangan  suami.  Pengalaman dikhianati  suami  berselingkuh  saat  ia masih  di  Hongkong  membuatnya tergerak untuk mengamankan hasil jerih payah  bekerjanya  di  Hongkong. 24 Strategi membuat sertifikat atas namanya dilakukan  agar  dia  tidak  dipermainkan atau  dieksploitasi  oleh  laki-laki.  Strategi ini dilakukan secara sadar oleh Ernawati, meskipun  suaminya  masih  dianggap berperan  sebagai  kepala  keluarga,  dia tidak tinggal diam untuk mengantisipasi pengelolaan penghasilannya.
23 Wawancara  dengan  Juwariyah,  tanggal  20 April 2012.
24 Ummi  Hilmy,  ”Poligami  di  Kalangan  Buruh Perempuan  (Studi  Pada  Buruh  Industri  Dan Buruh  Migran)”  dalam Wacana  Poligami  di Indonesia (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005).
Berdasarkan  observasi  dan  wa- wancara  dengan  sejumlah  informan mantan  TKW  di  Desa  Kedungsalam, terlihat bahwa para mantan TKW di desa ini  memang  sudah  memiliki  kesadaran untuk  berkumpul  bersama,  membentuk suatu  kelompok  maupun  organisasi guna  menuntut  perolehan  atas  hak-hak mereka,  meskipun  awalnya  berasal  dari kumpulan  tahlilan  para  ibu-ibu.  Namun para  mantan  TKW  tersebut  menyadari tentang  hak  dan  kebutuhan  mereka sebagai  perempuan  dan  warga  masya- rakat.  Keinginan  untuk  berkumpul memang sudah mulai ada sejak beberapa tahun terakhir. Kelompok ini didasarkan pada  kebutuhan  perempuan-perempuan yang ada di desa. Suwantin menjelaskan tentang kelompok tahlilan atau pengajian  yang  sudah  terbentuk  di  desa Kedungsalam:
”Dulu  ibu-ibu  di  sini  ingin  ada yang  namanya  pengajian  atau ya itu  tahlilan.  Terus  kita  bareng- bareng setuju membuat kelompok tahlilan itu.” 25
Pernyataan  serupa  disebutkan oleh Siti, seorang tokoh agama perempuan. Dia mengungkapkan bahwa kelompok  tahlilan  di  desa  Kedungsalam didirikan  sejak  tahun  2002.  Saat  itu, dirinya  diminta  untuk  memimpin  tahlil tersebut.  Secara  bersama-sama,  perem- puan  memilih  Ibu  Siti  untuk  menjadi pemimpin  tahlil  ini.  Alasannya,  karena Ibu  Siti  memiliki  pengetahuan  agama Islam yang lumayan baik. 26
Kegiatan dalam kelompok tahlilan juga  semakin  berkembang.  Kegiatan  ini tidak  lagi  hanya  sebatas  pada  kegiatan pengajian dan pemahaman ajaran agama
25 Wawancara dengan Suwantin, tanggal 20 April 2012.
26 Dikutip dari Hilmy, et.al, ”Akses dan Kontrol”.
Islam  atau  mendoakan  arwah-arwah keluarga  yang  sudah  meninggal.  Dalam kelompok  tahlilan  juga  sudah  mulai dilakukan  arisan,  yang  menurut  perem- puan  di  desa  Kedungsalam  merupakan bagian  dari  sarana  belajar  menabung. Mantan  TKW  juga  bertutur  bahwa kelompok  tahlilan  di  desanya  sudah menjadi sarana saling bertukar informasi tentang berbagai hal.
Tokoh  agama  Islam  di  Desa Kedungsalam  memang  memiliki  minat besar untuk mengembangkan kelompok- kelompok perempuan. Kegiatannya beri- sikan  nilai-nilai  keagamaan.  Satiyah, seorang  tokoh  agama  dan  pemimpin tahlil akbar menjelaskan:
“Kalau  bisa  mau  membuat kumpulan perempuan. Kumpulan itu  sebagai  sarana  peningkatan kapasitas,  pemberdayaan,  dan aktifitasnya  yang  kuat  terhadap agamanya.  Harus  bisa  menghi- langkan  klenik–klenik  Jawa  yang bertentangan nilai agama. 27
Namun,  untuk  mengorganisa- sikan  sebuah  kelompok  perempuan  di Desa  Kedungsalam  memang  tidak mudah.  Hal  ini  pernah  dialami  Juwa- riyah.  Juwariyah,  mantan  pemimpin kelompok tahlilan TKW di Victoria Park, mengatakan  bahwa  sesungguhnya  dia memiliki  keinginan  membentuk  kelom- pok  yang  sama,  namun  hal  itu  tidak mudah untuk dilakukan. Dia berkata:
”Dulu  itu  maksud  saya  mau diadakan  tahlilan  seperti  waktu saya  memimpin  kelompok  di Hongkong. Tadinya, dulu itu mau dibuat  setiap  hari  Kamis,  Sabtu, atau  Minggu  dan nggak ada  yang setuju.  Maksud  saya,  seminggu
27 Wawancara  dengan  Satiyah,  tanggal    20  April 2012.
sekali  ada  pertemuan  ibu-ibu  di sini, tapi gak jadi juga.“ 28 Berbicara  perihal  enggannya  pe- rempuan  desa  Kedungsalam  untuk membuat kegiatan bersama selain penga- jian  memang  menarik.  Dinda  (bukan nama  sebenarnya),  seorang  aktivis sebuah  organisasi  buruh  migran  cabang Malang menyebutkan,
”Di  Donomulyo  sulit  mengorga- nisasi  perempuan  di  sana,  selain orangnya  curiga  dengan  kita, mereka pikir kita (aktivis SBMI DPC Malang)  mau  berbuat  macam- macam  yang  tidak  benar.  Birok- rasinya juga sulit. Donomulyo sudah banyak  masalah.  Sudah  begitu, lokasinya  jauh.  Apalagi  daerah Ngliyep, Desa Kedungsalam.” 29 Kesulitan  membangun  kelompok perempuan  juga  diakui  oleh  Sumiyati, istri  kepada  desa.  Dia  mengungkapkan bahwa  perempuan  di  desa  jarang  yang mau  datang  jika  diundang  dalam pertemuan. Sumiyati menjelaskan:
“Perempuan  di  sini  kalau  diundang untuk  membentuk  kumpulan  sulit. Mereka  mau  datang  mungkin  jika diundang satu-satu.” 30
Berikut  pemetaan  aktor-aktor yang  menjadi agent  of  change bagi pemberdayaan TKW di desa
Kedungsalam antara lain, yaitu:
1. Tenaga Kerja Wanita (TKW)
a. Juwariyah,  TKW  ini  memiliki sifat  yang  proaktif.  Pengajian di  taman  Victoria  Hongkong (50 orang anggota) dan keberadaan  tahlil  kecil  serta
28 Wawancara dengan Juwariyah, tanggal 20 April 2012.
29 Wawancara  dengan  Dinda  (bukan  nama sebenarnya), tanggal 8 April 2012.
30 Wawancara  dengan  Sumiyati,  tanggal  9  April 2012.
d iba’ adalah  bukti  keberhasi- lannya mengorganisasi sesama perempuan.
b. Yuyun.  TKW  ini  memang tergolong  pendiam.  Namun dia  menjaga  hubungan  baik dengan TKW lainnya, sehingga dia  cukup  dihormati  oleh sesama TKW. Saudaranya juga banyak  yang  menjadi  TKW  di Hongkong dan saudara-
saudaranya  tersebut  tersebar di  beberapa  titik  wilayah  di desa Kedungsalam. Bukti
nyata  kesuksesan  TKW  ini adalah  mengorganisasi  perem- puan dalam pelaksanaan
focused  group  discussion (FGD)
tentang  hak  perempuan  dan proses migrasi.
2. Tokoh Agama
a. Satiyah,  tokoh  ini  suaminya sangat  dihormati  di  desa.  Dia sendiri adalah pemimpin tahlil kecil  di  wilayahnya  dan  seka- ligus koordinator tahlil/penga- jian akbar.
b. Juwariyah,  tokoh  ini  sebenar- nya  juga  TKW,  namun  karena dia juga mengajar mengaji tiap hari  dan  menjadi  pimpinan tahlil  kecil  di  Ngliyep,  maka sudah  sepantasnya  jika  dia tergolong  pula  pada  tokoh agama.
c. Tukini,  tokoh  ini  juga  TKW, namun  dia  lebih  diakui posisinya  sebagai  pimpinan tahlil kecil di Krajan.
3. Tokoh  Masyarakat  (Sumiyati,  Bu Lurah),  tokoh  ini  adalah  tokoh yang dianggap memiliki penghar- gaan  status  sosial  akibat  kekua- saan  suaminya,  sebagai  Kepala Desa. Sehingga dia memiliki daya
paksa untuk mengorganisasi massa.
Mereka itulah yang  menjadi agent of  change yang  memanfaatkan  arisan tahlil  bukan  sekadar  rutinitas  pengajian. Namun,  bisa  lebih  bermanfaat  untuk menciptakan pola pengelolaan hasil dari upah yang mereka dapat sebagai TKW di Hongkong.  Mulai  tahun  2009  rencana tersebut  disepakati  oleh  semua  anggota arisan  tahlil  untuk  membuat  koperasi syari’ah  perempuan  dengan  nama  “Bina Mandiri”,  sebagai  upaya  pengelolaan dana  remitan  dari  para  mantan  TKW desa  Kedungsalam,  yang  diketuai  oleh Latiyah,  dengan  jumlah  anggota  22 orang.
Koperasi  Syari’ah  Perempuan  ‘Bina Mandiri’:  Pengelola  Dana  Remitan Berpola Grameen Bank Ada  beberapa  syarat  yang  harus dimiliki  oleh  sekelompok  orang  untuk mendirikan  koperasi.  Ada  persyaratan umum dan ada juga persyaratan khusus tentang bentuk koperasi tersebut, seperti apakah koperasi simpan pinjam, unit jasa keuangan  syari’ah,  unit  simpan  pinjam, dan koperasi jasa keuangan syariah. 31 Berawal dari perkumpulan tahlilan,  para  ibu  dan  mantan  TKW berupaya  untuk  membuat  koperasi berpola  syari’ah.  Proses  pendirian koperasi sebenarnya  dimulai  sejak lama, yaitu  sejak  tahun  2002.  Namun  baru tahun  2009  perkumpulan  tahlilan  ini betul-betul memroses pendirian koperasi syari’ah  perempuan  dengan  nama  ‘Bina Mandiri.  Ketuanya  adalah  Latiyah  dan diikuti oleh 22 anggota dengan alamat Jl. Raya  Pantai  Ngliyep  Rt  20  Rw  4  Desa
31 Kementrian  Koperasi  dan  UKM  RI,  “ Pedoman Pendirian Koperasi ” (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2011)
Kedungsalam  Kecamatan  Donomulyo Kabupaten Malang. Ia disahkan oleh Itta Andrijani, SH, dan baru pada tanggal 30 Maret 2010 koperasi syari’ah perempuan ‘Bina  Mandiri’  ini  mendapatkan  akta pendirian dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten  Malang  dengan  Nomor 183/BH/XVI.14/III/2010,  dengan  ben- tuk  koperasi  simpan  pinjam  (KSP) syari’ah.
Saat  ini  koperasi  syari’ah  perem- puan  ‘Bina  Mandiri’  sudah  memiliki  47 anggota dengan simpanan pokok sebesar Rp 50.000-. dan simpanan wajib minimal sebesar  Rp  10.000-./bulan.  Dari  sinilah kemudian  koperasi  itu  berkembang  dan memiliki  berbagai  bentuk  usaha  lain,  di antaranya  adalah  usaha  kripik  pisang, kripik  emping,  dan  penanaman  pohon sengon,  serta  rental  pengetikan  kom- puter,  dan  warnet,  dengan  bantuan  dari Windows pada tahun 2011.
Setiap  anggota  diperbolehkan untuk  meminjam  dana  koperasi  sebesar Rp  1.000.000  –  2.000.000  untuk  kebutu- han  usaha  keluarga  dan  kepentingan keluarga.  Dari  peminjaman  ini,  setiap anggota  diwajibkan  untuk  membayar per-minggu sebesar kemampuan mereka. Dari  hasil  pembayaran  ini,  koperasi mendapatkan  keuntungan  seikhlasnya para  anggota  yang  meminjamnya. Bahkan  pola  seperti  ini  lebih  baik  dan berkeadilan ketimbang pola grameen bank di mana polanya adalah bank ini dimiliki oleh  peminjam  miskin  dari grameen  bank tersebut,  yang  kebanyakan  adalah perempuan.  Sekitar  94%  dimiliki  oleh peminjam,  sedangkan  sisa  6%  dimiliki oleh Pemerintahan Bangladesh. 32 Bahkan
32 Zain,  Penerapan  Model Grameen  Bank pada Pengelolaan  Dana  di  Daerah  Pedesaan,  2002, www.prasetya.barwijaya.ac.id/mar01.html (diakses tanggal 05 Maret 2012)
setiap  akhir  tahunnya  para  anggota koperasi syari’ah perempuan ‘Bina Man- diri’ bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 150.000 secara merata, dengan  tidak  melihat  struktur  kepengu- rusan  keanggotaannya.  Dalam  artian baik  yang  duduk  sebagai  pimpinan ataupun  bawahan  mendapatkan  SHU yang sama.
Pola  ini  sesuai  dengan  bentuk Grameen  Bank ,  di  mana  metode  yang digunakan grameen bank ini berupa group lending , group sanction atau collateral . Ber- beda  dengan  sistem  dan  prinsip  bank konvensional,  cara  kerja Grameen  Bank adalah memberikan kredit kepada orang miskin,  yang  sebagian  besar  tidak  ber- penghasilan  tetap. Grameen  Bank meran- cang  kredit  mikro  berbasis  kepercayaan bukan kontrak legal. Konkritnya, pemin- jam  diminta  membuat  kelompok  yang terdiri  dari  lima  orang  dengan  seorang pemimpin.  Pinjaman  diberikan  secara berurutan  dengan  catatan  orang  kedua baru  bisa  meminjam  setelah  pinjaman orang  pertama  dikembalikan.  Pem- bayaran pinjaman yang dilakukan Gram- een  Bank diberikan  kepada  sebuah  ke- lompok  miskin,  dan  pembayarannya  ju- ga  melalui  kelompok  itu.  Jika  terdapat nasabah  yang  tidak  mampu  membayar, maka  teman  dalam  satu  kelompoknya harus  membantu  supaya  orang  tersebut mampu membayar. Selain itu, kelompok peminjam  dituntut  membuat  pelbagai agenda  sosial  yang  bermanfaat  bagi masyarakat di sekitarnya. Ada kombinasi antara  modal  uang  dan  modal  sosial. Dengan  menerapkan  modal  sosial  ini, pengembalian  utang  kepada Grameen Bank bisa mencapai 99%. 33
33 Muhammad  Yunus, Expanding  Microcredit Outreach  the  Millennium  Development  Goal-Some Issues  For  Attention (Cittagong,  Bangladesh: Packages Corporation Limited, 2003).
Demi keberlanjutan antargenerasi, Grameen  Bank memfokuskan  pinjaman pada perempuan. Ada dua misi dari aksi ini: pertama ,  pemberdayaan  perempuan dengan  meningkatkan  posisi  tawar mereka, baik di ruang domestik maupun publik. Kedua ,  peningkatan  kualitas hidup anak. Riset membuktikan, pening- katan  ekonomi  perempuan  berbanding lurus  dengan  tingkat  pendidikan  dan kesehatan anak. Pemberdayaan ekonomi perempuan  berhubungan  langsung  de- ngan turunnya angka kematian bayi dan malnutrisi. 34
Hal  inilah  yang  dilakukan  oleh para  anggota  koperasi  syari’ah  perem- puan  ‘Bina  Mandiri’,  terutama  para mantan TKW, di mana penghasilan yang mereka  dapatkan  dari  Hongkong  sudah habis, karena dibelikan tanah, perbaikan rumah,  kendaraan,  dan  usaha  lainnya. Sehingga  hasil  dari  pembelanjaan  ter- sebut, seperti tanahnya  ditanami pisang, pohon sengon, ketela, dan lainnya, maka keuntungan  yang  didapatnya  biasanya untuk  menutupi  kebutuhan  sehari-hari mereka  dan  sisanya  untuk  ditabung  di koperasi  syari’ah  perempuan  ‘Bina Mandiri’  atau  untuk  membayar  hutang kepada koperasi tersebut.
Sampai  saat  ini  hampir  semua mantan  TKW  yang  berasal  dari  Desa Kedungsalam  sesudah  purna  jadi  TKW bisa dikategorikan sebagai mantan TKW yang  mampu  mengangkat  derajat  sosial ekonomi  keluarganya.  Bahkan  mereka sudah  bisa  memperbaiki  kondisi  eko- nomi  desanya  melalui  sumbangan  wajib yang  diminta  oleh  aparat  desa. Kemapanan  ekonomi  dan  kemandirian
34 Mudrajad  Kuncoro,” Grameen  Bank &  Lembaga Keuangan  Mikro ’, dalam Kedaulatan  Rakyat , Sabtu,  2  Agustus  2008,  http://www.kr.co.id (diakses tanggal 05 Maret 2012)
mantan  TKW  inilah  yang  semakin memperkuat basis kesadaran masyarakat Desa  Kedungsalam  Donomulyo  untuk lebih  menghargai  arti  penting  ilmu  pen- didikan  melalui  pendidikan  formal. Sehingga  saat  ini  sangat  jarang  anak muda  Desa  Kedungsalam  yang  sekolah- nya hanya sampai tingkat SLTP. Bahkan menurut  Pak  Misdi,  Kepala  Desa Kedungsalam,  bahwa  sudah  60%  lebih anak  muda  di  Desa  Kedungsalam  baik laki-laki  maupun  perempuan  yang melanjutkan  pendidikan  sampai  Pergu- ruan  Tinggi,  terutama  di  wilayah Malang. 35
Pola  keuntungan  dan  resiko  yang seimbang  dalam  pola  simpan  pinjam menjadi  landasan  utama  lahirnya  kope- rasi  syari’ah  perempuan  ‘Bina  Mandiri’. Ia  dilandasi  oleh  rasa  kebersamaan  dan kepercayaan  terhadap  masing-masing pengurus  dan  anggota  dari  koperasi tersebut.  Rasa  kebersamaan  akibat perilaku ketidakadilan yang dialami me- reka  ketika  menjadi  TKW  dan  kemis- kinan  serta  lemahnya  pendidikan menjadi  fondasi  kekuatan  yang  luar biasa  dalam  proses  pembentukan  dan pengelolaan  koperasi  syari’ah  perem- puan ‘Bina Mandiri’ ini.
Pengelolaan  dana  remitan  untuk dipolakan  dengan  sistem Grameen  Bank sebagaimana di koperasi syari’ah perempuan  ‘Bina  Mandiri’  memang masih harus berproses panjang, di mana Grameen  Bank sebenarnya  bisa  dikatego- rikan sebagai pola pengembangan sistem perbankan  yang  mungkin  dapat  disebut sebagai  sistem  perbankan  kerakyatan, seperti model Grameen Bank yang  ada di Bangladesh.  Sebagaimana  dikemukakan
oleh  Manurung, 36 sebagai  pengganti kelangkaan agunan  yang  dialami  usaha- usaha  ekonomi  rakyat,  alternatif  yang ditawarkan  oleh Grameen  Bank adalah dengan  mengorganisasikan  para  calon debiturnya melalui pembentukan kelom- pok  atau  pusat.  Selain  berfungsi  sebagai pengganti  agunan,  pengorganisasian para  debitur Grameen  Bank juga dimaksudkan  untuk:  (1)  menumbuhkan rasa  aman  dan  rasa  percaya  diri  dalam melakukan  prakarsa  baru;  (2)  sebagai wahana  utama  bagi  partisipasi  para anggotanya  dalam  kegiatan  proyek;  (3) sebagai  sumber  tekanan  terhadap anggotanya  agar  memenuhi  kewajib- annya  terhadap  bank,  dan  untuk mendorong  mereka  agar  memiliki keberanian  dalam  meninggalkan  sikap- sikap  tradisional  yang  tidak  diperlukan, serta  untuk  mencegah  perbuatan  anti sosial; (4) melalui pembentukan kelompok, terbuka peluang  bagi  mereka yang  lemah  untuk  mengubah  keadaan mereka menjadi kekuatan kolektif.
Sebagai  kelengkapan  dari  pengem- bangan  modal  institusional  tersebut, Grameen Bank juga menerapkan apa yang disebut sebagai ikrar 16 pasal, yaitu yang ditujukan untuk meningkat-kan disiplin, persatuan,  kerja  keras,  kesejahteraan setiap  anggota  kelompok  debitur.  Ikrar terhadap  16  pasal  itu  wajib  dilakukan setiap  pertemuan  pusat  (meliputi  5-6 kelompok)  yang  dilakukan  setiap  ming- gu.  Bahkan,  terkait  dengan  pengem- bangan  modal  intelektual,  setiap  pusat juga  dianjurkan  mendirikan  sekolah. Model  lain  yang  juga  dapat  diper- timbangkan  sebagai  pengejewan-tahan sistem  perbankan  kerakyatan  adalah
36 V.  T.  Manurung,  “Keragaan  Kelembagaan
Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur”, FAE Vol. 16 No. 2 (Desember 1998), hlm. 67-80
sistem perbankan bagi hasil (Bank Islam). Prinsip  utama  sistem  perbankan  bagi hasil adalah pembagian keuntungan dan resiko secara berkeadailan antara debitur, kreditur, dan penabung. Dengan adanya  pembagian  keuntungan  dan resiko  yang  seimbang  tersebut  diharap- kan  muncul  rasa  tanggung  jawab bersama  dalam  penyaluran  kredit  dan pengelolaan proyek. 37

## Penutup
Kesimpulan  yang  dapat  diambil adalah:  1)  hampir  semua  keluarga  TKI berasal  dari  keluarga  miskin  secara ekonomi;  2)  keberangkatan  para  TKI  di Kabupaten  Malang  banyak  dilakukan secara  legal  dan  tujuannya  utamanya  ke Hongkong;  3)  para  TKI  di  kepulauan Sumenep mayoritas ilegal, dengan tujuan Malaysia  dan  Timur  Tengah;  4) pengelolaan  dana  remitan  di  Desa Kedungsalam sudah sangat baik dengan dibentuknya  koperasi  syari’ah  perem- puan ’Bina Mandiri’, dengan pengelolaan berpola Grameen Bank ; 5) dana remitan di Desa  Kedungsalam  banyak  dilakukan untuk  pembelian  tanah  pertanian, perbaikan  rumah,  pembelian  kendaraan, dan  modal  usaha,  serta  untuk  simpanan di  koperasi  syari’ah  perempuan  ’Bina Mandiri’;  6)  para  TKI  di  kepulauan Sumenep  dalam  mengelola  remitan kebanyakan  untuk  membayar  hutang pemberangkatan, kebutuhan harian,  dan untuk  membangun  rumah  dengan sangat  megah  dengan  segala  fasilitas  di dalamnya.
Dari sinilah peneliti akan mereko- mendasikan beberapa hal, di antaranya: a. Perlunya pemahaman para TKI untuk mengelola  dana  remitannya  dengan
baik,  bukan  untuk  merubah  gaya hidup dan perilakunya.
b.  Perlunya  dinas-dinas  terkait,  seperti
Disnakertrans,  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM untuk  memberdayakan  dan  melatih mereka (mantan TKI) supaya berdaya saing  secara  ekonomi,  sosial,  budaya, dan  religius.  Sehingga  ketika  mereka purna dari TKI masih bisa memberdayakan diri dan keluarganya secara  ekonomi  menuju  stratifikasi sosial  yang  lebih  baik  sebelum  dia berangkat menjadi TKI.
c. Perlunya penyadaran akan pentingnya menjadi  TKI  yang  legal,  untuk menjaga  keamanan  dan  jaminan  bagi mereka.[]

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, Kabupaten  Sumenep  dalam Angka 2012 , Sumenep: BPS, 2013
Budiman,  Arief. Pembagian  Kerja  Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang  Peran  Wanita  di  Dalam Masyarakat . Jakarta: Gramedia, 1996
Fakih,  Mansour. Analisis  Gender  &
Transformasi  Sosial. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999
Hilmy,  Ummi, et  al ,  ”Akses  dan  Kontrol Pada  Penghasilan  dalam  Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo  Kabupaten  Malang).” Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan: Dian  Mutiara  Crisis Centre, 2008
-------.”Poligami  di  Kalangan  Buruh Perempuan  (Studi  Pada  Buruh Industri  dan  Buruh  Migran) dalam Wacana  Poligami  di  Indonesia . Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
Kementrian  Koperasi  dan  UKM  RI. Pedoman  Pendirian  Koperasi. Jakarta: Kementerian  Koperasi  dan  UKM RI, 2011
Kuncoro,  Mudrajad.,  ‘ Grameen  Bank & Lembaga  Keuangan  Mikro’,  dalam Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 2 Agustus
2008. Manurung, V.T., “Keragaan
Kelembagaan  Perkreditan  Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur”, FAE , Vol. 16 No. 2 Desember 1998 Umar,  Nasaruddin. Argumen  Kesetaraan Jender  Perpsektif  Al- Qur’an . Jakarta: Paramadina, 1999
Rahayu,  Devi. Trafficking  Buruh  Migran . Sidoarjo: Qithos Digital Press, 2007 Syafa’at, et  al . Menggagas  Kebijakan  Pro TKI:  Model  Kebijakan  Perlindungan TKI  ke  Luar  Negeri  di  Kabupaten Blitar . Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002.
Yunus,  Muhamad. Expanding  Microcredit Outreach  the  Millen-nium  Develop- ment  Goal-Some  Issues  For  Attention. Cittagong,  Bangladesh:  Packages Corporation Limited, 2003.
Zain,  Penerapan  Model Grameen  Bank pada  Pengelolaan  Dana  di  Daerah Pedesaan, www.prasetya.barwijaya.ac. id/mar01.html (diakses  tanggal  05 Maret 2012)
