JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 10 No. 2 (2023), 149-168; DOI: 10.31942/iq.v10i2.7516/, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |149

## Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dengan Metode Qiraa’ah Mubaadalah
Royhatul Ma’wa Hr,  Muhamad Nasrudin
Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung roykhah@gmail.com,  idenasrudin@metrouniv.ac.id

## Abstract
The  musyarakah  financing  agreement  is  an  interpretation  of  mutual  help  between people.  In  this  financing  agreement,  the  Fatwa  of  MUI  DSN  is  a  reference  for  the implementation  of  the  agreement  in  the  field.  Musyarakah  is  a  form  of  mixed financing that has equal properties in principle. However, in this study, the issue is found that in principle, musyarakah is not provided in the financing process because collateral is still used, because this is not in line with the meaning contained in the fatwa.  The  principle  of  equality  contained  in  this  musyarakah  is  in  line  with  the principle of Qiraa'ah Mubaadalah. Where in the reading of texts this is used through reading using a method that is not lame. Furthermore, the mubaadalah instrument is reading the various verses using the Qowaid, mabadi 'and juz'i in reading methods where from the existence of one legal source (text) with another there should be no inequality. By using this critical paradigm, we can examine the reconstruction of the MUI DSN fatwa through method of reading a text stated in the fatwa, because of this case, the Fatwa  of MUI DSN is the primary legal source in this study.
Keywords : Musyarakah; DSN MUI Fatwa; Qiraa’ah Mubaadalah

## Abstrak
Akad pembiayaan musyarakah merupakan interpretasi dari adanya tolong menolong antar  sesama.  Dalam  akad  pembiayaan  ini  Fatwa  DSN  MUI  merupakan  acuan  atas adanya pelaksanaan akad tersebut dilapangan. Musyarakah yang merupakan bentuk pembiayaan  campuran  yang  memiliki  sifat  setara  pada  prinsipnya.  Namun  dalam kajian  ini  ditemukanlah  isu  bahwa  setara  secara  prinsip  musyarakah  tidak tercurahkan dalam proses pembiayaannya karena masih adanya penggunaan agunan, karena hal ini tidak selaras denga misi yang terdapat dalam fatwa tersebut. Adanya prinsip setara yang tertuang dalam musyarakah ini selaras dengan prinsip Qiraa’ah Mubaadalah .  Dimana  dalam  pembacaan  teks-teks  hal  ini  digunakan  melalui pembacaan menggunakan metode yang tidak timpang. Selanjutnya dalam instrumen mubaadalah  membaca  berbagai  macam  ayat  itu  dengan  menggunakan  metode pembacaan Qowaid , mabadi’ dan juz’i dimana dari adanya sumber hukum yang satu (teks)  dengan  yang  lainnya  tidak  boleh  ada  ketimpangan.  Dengan  menggunakan paradigma  kritis  hal  ini  dapat  mengkaji  mengenai  rekonstruksi  fatwa  DSN  MUI melalui metode pembacaan teks yang tertera di dalam fatwa tersebut, karena dalam hal ini Fatwa DSN MUI merupakan sumber hukum primer dalam penelitian ini.
Kata kunci : Musyarakah; Fatwa DSN MUI; Qiraa’ah Mubaadalah
Received: 2023-11-10 Accepted: 2023-12-12 Published: 2023-12-23
Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 150

## Pendahuluan
Musyarakah merupakan bentuk pembiayaan campuran yang memiliki sifat   setara dalam prinsipnya.  Dalam  literatur ilmu  fiqih terdapat tiga  istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan dan perkongsian  yaitu al-musyarakah,  al-syirkah dan al-syarikah . 1 Ketiga  istilah yang  lebih  tepat  ialah al-syirkah .  Oleh  karena  itu,  literatur  ilmu  fiqih  lebih banyak  mempergunakan  istilah  ini  sedangkan  peraturan  perbankan  syariah mempergunakan istilah musyarakah. 2 Musyarakah atau yang sering kita kenal dengan syirkah ialah suatu kerja sama kemitraan atau perseroan yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan dan menjadi satu kesatuan baik dalam  berbagi  keuntungan  ataupun  risiko  kerugian. 3 Hal  ini  sebagai  bukti bahwa  Islam  melahirkan  pembiayaan  dengan  berbasis  tolong  menolong dalam  bentuk  akad  campuran  atau  transaksi  kerja  sama  usaha  yang  diatur dalam  bentuk  pembiayaan  antara  satu  pihak  dengan  yang  lain. 4 Adapun secara  istilah Syirkah merupakan  persekutuan  atau  perkongsian  dua  pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha baik dalam bidang perdagangan ataupun jasa untuk melakukan pendayagunaan harta (tashoruf) . 5
Bermula  pada  akad  (kontrak  baku)  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS)  dengan  nomor.  01.1020201.001318  pada  BMT  Adzkiya  Khidmatul Ummah  yang  menjalankan  akad  pembiayaan musyarakah dengan menggunakan agunan/jaminan dalam pelaksanaannya tersebut dan hal inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang terasa janggal dalam pelaksanaannya.

## Kaarena pada dasarnya musyarakah bukanlah suatu transaksi ataupun pinjam
_______________
1 Mila Fursia na  Salma Musfiroh, “Musyâr akah  d alam  Ekonomi  Islam,” Syariati:  Jurnal Studi Al- Qur’an dan Hukum, 1, No. 3 (2016): 6 – 19, https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1127/620/.
2 Muhammad bin Ali bin Muhammad al syawkani, Nayl Al Awthar, Syarh Muntaqa Al- Akhbar Min Ahadits Al-Akhyar Juz V (Beirut: Dar al-Jil, n.d.).
3 Astriah  and  Muhammad  Kamal  Zubai r,  “Analisis  Penerapan  Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah d i Perbankan Syariah,” BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 3, No. 2 (2022): 106 – 17, https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2654.
4 DSN- MUI,  “Fatwa DSN-MUI  No.08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Musyarakah” (Jakarta: DSN -MUI, 2000).
5 Abdullah  bin  Muhammad  Thayyar, Ensiklopedia  Fiqh  Muamalah (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004).
Page | 151
meminjam,  tetapi  ini  adalah  pembiayaan  dalam  bentuk  kerjasama  yang berdasar kepada kepercayaan satu sama lain dan tidak menggunakan jaminan. Adanya penggunaan jaminan tersebut menyebabkan tidak seimbangnya akad pembiayaan musyarakah ,  dan  fatwa  DSN  MUI  sebagai  acuan  utama  dalam praktik pembiayaan tersebut pada akhirnya memberikan peluang dan dampak kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai motor dalam menjalankan akad tersebut sehingga dapat menggunakan jaminan pada setiap pembiayaan musyarakah yang kemudian itu  berdampak pada keseluruhan sehingga akad pembiayaan musyarakah ini  sangat tidak ada unsur mubaadalah nya.
Musyarakah disyariatkan berdasarkan dalil Al- Qur’an, hadits, ijma’ dan dalil  akal.  Definisi musyarakah menurut  para  ulama  fiqih  terakomodir  oleh fatwa  DSN  MUI.  Fatwa,  dalam  kaitannya  dengan  pembiayaan  mengartikan musyarakah ialah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan ditanggung  bersama  sesuai  kesepakatan.  Pengertian  ini  dijadikan  landasan oleh  UU  No.  21  Tahun  2008  dalam  mendefinisikan musyarakah atau  yang sering dikenal dengan syirkah secara operasional. 6
Beberapa fatwa  dalam  perkembangannya  dikeluarkan  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat.  Sebab,  keberadaannya  sering  dilegitimasi  lewat  peraturan perundang-undangan  oleh  lembaga  pemerintah,  sehingga  harus  dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Kedudukan Fatwa MUI itulah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat  bagi para pelaku diwilayah ekonomi syariah.
Sebagaimana kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan  juga  usaha  terkadang  diperlukan  dana  dari  pihak  lain.  Salah satunya  melalui  akad  pembiayaan musyarakah .  Seperti  yang  terlah  tertuang dalam  fatwa  DSN-MUI  No.08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan musyarakah ,  bahwa  pembiayaan  tersebut  memiliki  keunggulan  dalam kebersamaan  dan  keadilan.  Selanjutnya    untuk  mewujudkan  terlaksananya pembiayaan yang sesuai prinsip- prinsip syari’ah I slam maka DSN memandang
_______________
6 Abdullah bin Muhammad Thayyar.

## Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 152 perlu untuk menetapkan fatwa tentang musyarakah sebagai pedoman dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Selanjutnya,  dalam  praktik  pembiayaan  tersebut  pada  Lembaga Keuangan  Syariah  terdapat  beberapa  hal  yang  ditimbang  tidak  atau  belum selaras  dengan  dasar  prinsip  pembiayaan  tersebut.  Saat  ini  bisa  dikatakan bahwa  akad  pembiayaan musyarakah telah  memenuhi  kualifikasi  sebagai bagian  dari  akad-akad  syariah.  Karena  saat  ini  banyak  sekali  bermunculan bank dengan label syariah akan tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut.  Dengan  adanya  jaminan/agunan,  tidak  adanya  kesamaan  dalam porsi  kerja  dan  juga  pembagian  untung  rugi  serta  dalam  pembagiannya melebihi  persentase  pembagian  antar  mitra.  Sebagai  subjek  peneliti  yang fokus  pada  akad  pembiayaan musyarakah ,  hal  ini  menjadi  informasi  yang nyata adanya peluang yang jelas mengenai penggunaan jaminan dalam akad tersebut.  Dibawah  ini  merupakan  putusan  Pengadilan  Agama  yang menggambarkan secara nyata sebagai bukti bahwa akad musyarakah terlihat memaksakan hingga pada titik terlihat seperti akad murabahah , mudharabah dan bahkan qardh , sebagaimana tertera pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Perkara Musyarakah
No Nomor perkara Tahun  Pokok Permasalahan Ket 1. No. 944/pdt.G/2015/PA.Mdn 2015 Agunan dan beralih menjadi utang piutang Putus 2. No. 68/pdt.G/2016/PTA.Mdn 2016 Agunan dan beralih menjadi utang piutang Putus 3. No. 624 K/Ag/2017 2017 Agunan dan beralih menjadi utang piutang Putus 4. No. 33 PK/Ag/2020 2020 Agunan dan beralih menjadi utang piutang Putus 5. No. 108/Pdt.G/2020/PN.Tjk 2020 Agunan, pemblokiran fasilitas pembiayaan Putus 6. No.  402/ PID/2020/PT DKI 2020 Agunan dan merugikan satu pihak Putus 7. No. 1262/Pid.Sus/2019/PN tng 2019 Agunan dan akad tidak diketahui dua belah pihak Putus 8. No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt 2019 Agunan Putus Musyarakah yang  termasuk  dalam  sistem  pembiayaan  yang menjunjung tinggi nilai nilai kebersamaan dan keadilan, hal ini selaras dengan prinsip mubaadalah dalam  hal  kesalingan,  kesetaraan,  kebersamaan  juga keadilan. Qira’ah Mubaadalah tidak  hanya  diperuntukkan  untuk  memahami
Page | 153
teks-teks  keagamaan  saja,  akan  tetapi  juga  sebagai  metode  cara  pandang dunia. Meskipun metode yang dimaksudkan adalah untuk merespon teks-teks primer dalam Islam, akan tetapi cara yang sama juga dapat digunakan sebagai metode  cara  pandang  dalam  melihat  keagamaan  sosial  sehingga  tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi apapun dapat melahirkan ketidakadilan  karena  berawal  dari  cara  pandang  yang  negatif  terhadap perbedaan antar pihak yang memiliki relasi.
Pola  pertama,  Penelitian  Mila  Fursiana  Salma  Musfiroh,  Dosen perbankan syari'ah UNSIQ yang berjudul " Musyarakah dalam Ekonomi Islam (aplikasi musyarakah dalam fiqh dan perbankan syari'ah)" menyatakan bahwa Para  ulama  fiqh  sepakat  tentang  keabsahan  atau  kebolehan  praktik musyârakah  ini  secara  global,  sehingga  mendapat  pengakuan  dan  legalitas syar’i.  Pada  bank -bank  Islam  praktek  musyârakah  telah  mengalami perkembangan  dan  kecenderungan  menggunakan  musyârakah  dalam perdagangan  untuk  jangka  pendek.  Pembiayaan  musyârakah  ini  konstribusi modalnya berasal dari bank dan partner. Meskipun seluruh mazhab fiqh tidak membolehkan meminta jaminan kepada partner sebagai kepercayaan, namun bank-bank Islam mengharuskan mereka untuk memberikan jaminan. 7
Pola kedua, publikasi yang fokus kajian terhadap pada Fatwa DSN-MUI No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan  Musyarakah  berasal  dari penelitian Ani Krismiati, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul "Pelaksan aan Akad Pembiayaan Musyārakah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No:  08/DSN- MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan  Musyārakah  (Studi  Kasus  di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali). Dalam pembuatan akad telah didasarkan pada negosiasi bersama antar para mitra dan ketentuan akad telah dituangkan secara tertulis dalam dokumen perjanjian sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000  tenta ng  Pembiayaan  Musyārakah. Penelitian  tersebut menyatakan bahwa Jaminan yang diajukan nasabah memiliki nilai taksasi yang merupakan  salah  satu  faktor  penentu  nilai  plafon  pembiayaan  dan  pada Penerapan ketentuan tentang penunjukan dan kewajiban nasabah tidak sesuai
_______________
7 Musfiroh, “Musyârakah d alam Ekonomi Islam.”

## Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 154
kesepakatan  yaitu,  nasabah  tidak  memberikan  laporan  hasil  usaha  kepada Bank Jateng KCP Syariah Boyolali. 8
Penelitian  Aufa  Islami,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah  dan  Akad  Musyarakah)  di  Perbankan  Syariah"  menyatakan bahwa  pada  dasarnya  tidak  ada  jaminan  atas  akad-akad  bagi  hasil,  seperti mudarabah  dan  musyarakah,  kecuali  sebagai  jaminan  atas  kemungkinan adanya moral hazard (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam fatwa DSN  tentang  mudarabah  dan  tentang  musyarakah  ditegaskan bahwa: Jaminan (ganti rugi) dalam kedua akad itu karena merupakan akad amanah, namun  untuk  mengantisipasi  terjadinya  penyimpangan,  LKS  dapat  menarik jaminan.  Dalam  praktik,  lembaga-lembaga  keuangan  syariah,  khususnya perbankan  syariah,  selalu  menarik  jaminan  kebendaan  atas  akad-akad  bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya (nasabahnya). 9 Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus- kasus di mana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal kerugian terjadi di luar  kesalahan,  kealpaan  atau  pelanggaran  kontrak  oleh  nasabah,  maka jaminan tidak boleh dieksekusi.
Pola  ketiga,  publikasi  yang  fokus  kepada  perspektif  hukum  positif mengenai  pembiayaan  musyarakah  berasal  dari  skripsi  Muhammad  Fahmi Fahrurodzi,  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatulah  Jakarta  dengan judul "Akad  Pembiayaan  Murabahah  dan  Musyarakah  pada  Perbankan  Syariah Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dan  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  Kesesuaian  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia",  menerangkan  dalam  penelitiannya  terbitnya regulasi dari tiga lembaga yang mengatur Ekonomi Islam pada hasil penelitian
_______________
8 Ani  Krismiati,  “Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan  Musyārakah dalam  Perspektif  Fatwa DSN-MUI  No:  08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pemb iayaan  Musyārakah  (Studi  Kasus di  Bank Jateng KC P Syariah Boyolali)” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021).
9 Aufa Islami, “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) d i Perbankan Syariah,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4, No. 1 (2021): 16, https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903.
Page | 155
terdapat  suatu  permasalahan,  salah  satunya  adalah  disharmonisasi  dan kurangnya  materi  hukum  yang  tidak  saling  berkaitan  satu  sama  lain. Disharmonisasi ini ada dalam penjelasan dari masingmasing akad dari ketiga regulasi  yang  diatur.  Hal  tersebut,  dapat  bermula  dari  kata  dalam  definisi, kalimat dalam penjelasan dan penjabaran akad. Sedangkan kurangnya materi hukum akan berdampak pada intrepretasi yang nantinya akan disalahgunakan ketika  ada  suatu  permasalahan  dan  hukum  tersebut  menjadi  tolok  ukurnya. Dampak yang akan terjadi jika objek hukum yang sama diatur oleh lembaga yang  berbeda  dan  terdapat  disharmonisasi  didalamnya,  maka  akan menimbulkan  penafsiran  ganda  serta  dapat  memunculkan  distorsi  hukum. Terlebih  jika  terlibat  suatu  sengketa,  hal  itu  akan  menyulitkan  dalam menentukan yang benar dan bersalah. Bukan hanya itu, bahkan jika terdapat disharmonisasi dalam suatu peraturan akan membuka ruang bagi pihak yang bersengketa  untuk  mengajukan judicial  review ,  yang  berakibat  dapat pembatalan suatu peraturan. 10
Keempat,  publikasi  yang  fokus  kepada  perspektif maqoshid  syariah mengenai pembiayaan musyarakah juga muncul dari penelitian jurnal A. Zaki Fuad  dan  Iffatin  Nur,  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Sayyid  Ali Rahmatullah  Tulungagung  dengan  judul  "Implementasi  Akad  Musyarakah Muntahiyah  Bittamlik  perspektif  Maslahah"  menyatakan  bahwa  akad  ini dimaksudkan  supaya  substansi  dari  akad  yang  dilakukan  tidak  bercampur, sehingga meminimalisir adanya multiakad yang dapat menyebabkan  batalnya suatu  transaksi,  juga  pencantuman  kejelasan  pemindahan  hak  milik  untuk menjaga adanya gharar dalam  akad  atau transaksi  yang  dilakukan  sehingga meminimalisir  adanya      pihak      yang      dirugikan,      karena      dalam      akad musyarakah bukan hanya melibatkan satu orang saja namun bisa dua pihak bahkan lebih. 11
_______________
10 Muhammad  Fahmi  Fahrurrod zi,  “Akad  Pembiayaan  Murabahah dan  Musyarakah pada  Perbankan  Syariah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Kesesuaian  Dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis
Ulama Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43037. 11 A  Zaky  Fuad  and  Iffatin  Nur,  “Implementasi  Akad  Musyarakah  Muntahiyah  Bi  Al - Tamlik  Dalam  Perspektif  Mas lahah,” Ar-Risalah:  Media  Ke-Islaman,  Pendidikan  Dan  Hukum

## Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 156
Berdasar  beberapa  literatur  yang  telah  disebutkan,  bahwa  dalam penelitian  terdahulu  banyak  sekali  model  penelitian  dengan  menggunakan satu kacamata dalam membaca atau memaknai bagaimana berjalannya akad tersebut  sehingga  terus  berkembang  perekonomian  Islam.  Artikel  ini membahas  mengenai  pembiayaan  musyarakah  akan  berfokus  pada  aspek instrumen  pembacaan  fatwa  DSN  MUI  tersebut  dengan  menggunakan metode  Qiraa'ah  Mubaadalah,  dimana value yang  dituju  adalah  prinsip kebersamaan  dan  juga  keadilan  yang  telah  disampaikan  dalam  pembukaan fatwa tetap terjaga sampai pada pengimplementasiannya dilapangan. Karena pada dasarnya pembiayaan musyarakah ialah akad yang berupa unsur tolong menolong  maka  dalam  kajian  literatur  ini  akan  dibedah  bagaimana  posisi Fatwa  DSN  MUI  sebagai  payung  hukum  adanya  pelaksanaan  pembiayaan dalam praktiknya di masyarakat.
Artikel  ini  mengkaji  bagaimana  rekonstruksi  Fatwa  DSI-MUI  No. 08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan musyarakah dengan  metode qiraa’ah Mubaadalah . Dalam mengkaji problem tersebut, terdapat pertanyaan yang akan dikaji pada artikel ini yaitu bagaimana Qiraa’ah Mubaadalah dal am membaca  Fatwa  DSN-MUI  No.08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan musyarakah sebagai  payung  hukum  pelaksanaan  akad  pembiayaan.  Semua publikasi  yang  dilakukan  di  atas  terfokus  kepadasatu  produk  hukum,  yaitu Fatwa  DSN  MUI  dan  Qiraa’ah  mubaadalah  sebagai  upaya  penggunaan metode  pembacaan  teks.  Oleh  sebab  itulah,  penulis  merasa  penting  untuk melakukan  kajian  tentang  Rekonstruksi  Fatwa  DSN  MUI  N0.  08/DSN- MUI/IV/2000  tentang  pembi ayaan  musyarakah  dengan  metode  Qiraa’ah Mubaadalah

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif 12 dan bersifat doktrin  hukum  murni,  penelitian  hukum  normatif  memiliki  kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat _______________
Islam, 19, No. 2 (2021): 258 – 60, https://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/
arrisalah/article/view/941/605.
12 Ahmad  Zuhdi  Muhdlor,  “Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum,” Jurnal Hukum dan Peradilan, 1, No. 2 (2012): 189, https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206.
Page | 157
hukum  dari  sudut  pandang  norma-normanya  saja,  yang  tentunya  bersifat preskriptif. 13
Objek hukum utama dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI yang selanjutnya  juga  berkedudukan  sebagai  bahan  hukum  primer  sedangkan, bahan  hukum  sekundernya  antara  lain  buku-buku  hukum,  majalah  hukum, jurnal,  dan  hasil  karya  ilmiah  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan pembiayaan musyarakah .  Sebagai  kajian  terhadap  proses  produk  hukum, artikel ini sepenuhnya menggunakan instrumen fikih, ushul fiqh serta metode pembacaan Qiraa’ah Mubaadalah dalam mengkaji Fatwa DSN MUI tersebut. Adapun  bidang  keilmuan  yang  digali  adalah  fiqh  muamalah  khususnya mengenai pembiayaan musyarakah. 14
Meskipun  demikian,  berbagai  kajian  yang  beririsan  dengan pembiayaan musyarakah dan qiraa’ah Mubaadalah ini sudah dikaji oleh para peneliti  sebelumnya.  Penelitian  terdahulu  biasanya  mengkaji  mengenai  pola praktik  pembiayaan  musyarakah  yang  fokus  pada  beberapa  hal,  yakni perspektif maqoshid Syariah , perspektif hukum ekonomi syariah, pendekatan hukum positif dan sosiologi hukum serta perspektif fiqh kontemporer.
Selanjutnya  pada  proses  perolehan  data  sebagai  pendukung  adanya kajian  tersebut,  diperoleh  melalui  portal  resmi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, Kontrak baku pembiayaan musyarakah berasal dari salah satu BMT di kota Metro dan Naskah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan  Musyarakah.  Kemudian  dalam  keseluruhan  data  tersebut dilakukan  analisis  dengan  menggunakann  metode  pembacaan  Qiraa'ah Mubaadalah.

## Hasil dan Pembahasan
Pembiayaan Musyarakah sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak  sekali  bermunculan  bank  dengan  label  syariah  tetapi  sesungguhnya _______________
13 Depri Liber Sonata, “Me tode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas d ari Metode Meneliti Hukum.” 14 Depri Liber Sonata.
Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 158
tidak  menerapkan  sistem  tersebut.  Musyarakah  dimaksudkan  sebagai pembiayaan  khusus  untuk  modal  kerja,  dimana  dana  dari  bank  merupakan bagian  dari  modal  usaha  nasabah  dan  keuntungan  dibagi  sesuai  dengan nisbah yang disepakati. 15
Musyarakah yang  juga  merupakan bentuk akad percampuran.  Secara redaksional  terdapat  sejumlah  pendapat  mengenai  makna  musyarakah sebagaimana tertuang pada tabel 02 definisi musyarakah: 16
Tabel 2. Definisi Musyarakah
Menurut Definisi musyarakah Syafi'iyah Musyarakah  merupakan  eksisnya  suatu  hak  atas  bisnis  yang  dimiliki  oleh  dua orang atau lebih Malikiyah Musyarakah  merupakan  suatu  pemberian  wewenang  kepada  para  pihak  yang saling  bekerjasama.  Maksudnya  setiap  pihak  memberi  wewenang  kepada pathnernya  atas  harta  yang  dimiliki  secara  bersama  dengan  masih  berwenang terhadap harta masaing – masaing Hanabilah Musyarakah  merupakan  sautu  perhimpunan  hak  juga  wewenang  untuk mentashorufkan bisnis tersebut. Hanafiyah Musyarakah merupakan suatu akad yang terjadi diantara dua orang yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
Musyarakah membutuhkan pilar dalam bentuk suatu rukun dan syarat, menurut  mayoritas ulama madzhab rukun musyarakah ada  empat hal, yaitu shighat,dua  orang  pelaku  musyarakah  dan  objek  musyarakah.(i)sighat  ijab Kabul yaitu pernyataan yang muncul dari setiap pihak yang saling bertransaksi baik  dengan  lisan  maupun  perbuatan  yang  menunjukkan  suatu  kehendak melakukan  musyarakah,  (ii)  dua  pihak  yang  bertransaksi ('aqdayn) ialah  dua pihak  yang  saling  bekerjasama.  Persyaratan  para  pihak  adalah  layaknya melakukan sautu transaksi, baligh, berakal, pandai dan tidak tercekal/terhalang untuk  membelanjakan  hartanya,  (iii)  Objek  musyarakah,  ialah  modal  pokok musyarakah dapat berupa harta maupun pekerjaan, harta objek tersebut tidak boleh  berupa  harta  yang  terhutang  atau  yang  tidak  diketahui  karena  dapat
_______________
15 Mahmudatus  Sa’diyah  and  Nur  Aziroh,  “Musyarakah dalam  Fiqih  dan  Perbankan Syariah,” Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Kudus, 2, No. 2 (2016): 310 – 27, https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i2.727.
16 Andri  Soemitra, Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Fiqh  Muamalah ,  1st  ed.  (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
Page | 159
menghalangi  tujuan  dari  musyarakah  tersebut,  yaitu  usaha  memperoleh keuntungan. Besarnya suatu keuntungan disyaratkan diketahui nisbahnya oleh masing-masing pihak yang berserikat.
Syafi'iyah  mensyaratkan  modal  berasal  dari  barang  yang  ada padanannya ialah barang yang dapat ditakar dan ditimbang dapat diperjual belikan  dengan  salam  seperti  emas  dan  perak.  Hanafiyah  dan  sebagian Hanabilah mensyaratkan modal musyarakah boleh berupa nilai harga bukan hanya sekedar barang meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Malikiyah dan sebagian  Hanabilah  memperbolehkan  modal  selain  barang mitsl .  Jumhur ulama  tidak  mensyaratkan  harta  modal  harus  tercampur.  Syafi'iyah mensyaratkan modal harus tercampur, Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan pembagian  keuntungan  ditentukan  prosentase  kontribusi  modal  masing- masing,  Hanafiyah  dan  Hanabilah  berpendapat  porsi  keuntungan  boleh berdasarkan pada kesepakatan. 17

## Musyarakah dalam Fatwa DSN MUI
Pembiayaan  musyarakah  memiliki  suatu  keunggulan  dalam  hal kebersamaan juga keadilan baik dalam berbagi masalah keuntungan maupun kerugian, dengan adanya prinsip tersebut dapat terealisasikan maka perlulah menetapkan  fatwa  tentang  musyarakah  untuk  dijadikan  pedoman  pada praktik pelaksanaan di lembaga keuangan syariah. Ada beberapa pokok poin pembahasan  pada  musyarakah  yang  tercantum  dalam  Fatwa  DSN  MUI  No. 08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  pembiayaan  musyarakah,  sebagaimana tercantum dalam tabel 3 ketentuan musyarakah pada fatwa DSN MUI : 18

## Tabel 3. Ketentuan Musyarakah pada Fatwa DSN-MUI
Tentang Ketentuan Ijab qobul (i) Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  eksplisit  menunjukkan  tujuan kontrak (ii) Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak
(iii) Akad tertuang secara tertulis melalui korespondensi atau komunikasi modern. Para pihak yang berkontrak (cakap (i) Kompeten
(ii) Setipa  mitra  menyediakan  dana  dan  pekerjaan  dan  melaksanakan  kerja
_______________
17 Andri Soemitra.
18 DSN-MUI, “Fatwa  DSN -MUI  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Musyarakah.”
Page | 160 hukum)
sebagai wakil (iii) Memiliki hak mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal (iv) Setiap  mitra  memberi  wewenang  kepada  mitra  lain  untuk  mengelola  asset dan dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah (v) Seorang mitra tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana guna kepentingan pribadi. Objek akad Modal: Berupa uang tunai,emas,perak atau yang nilainya sama, Para pihak tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan,mnyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan dan prinsipnya tidak ada jaminan,untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan Kerja:  Partisipasi  para  mitra  adalah  dasar  pelaksanaan  musyarakah  namun kesamaan  porsi  kerja  bukanlah  syarat.  Diperbolehkan  melakukan  kerja  lebih banyak  dan  menuntut  bagian  tambahan  bagi  dirinya,  melaksanakan  atasnama pribadi atau wakil dari mitranya,kedudukan masing-masing mitra harus dijelaskan dalam kontrak Keuntungan:  keuntungan  dikuantifikasi  dengan  jelas  keuntungan  mitra  dibagi secara  proporsional  atas  dasar  seluruh  keuntungan,  tidak  ada  jumlah  yang ditentukan  diawal  yang  ditetapkan  bagi  para  mitra,  Boleh  mengusulkan  jika keuntungan  melebihi  jumlah  tertentu,kelebihan  atau  prosentase  diberikan kepadanya,  Sistem  pembagian  keuntungan  harus  tertuang  dengan  jelas  dalam akad. Kerugian: Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Biaya oprasional dan persengketaan Biaya  oprasional  dibebankan  pada  modal  bersama;  Jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan kewajibannya atau juka terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## Musyarakah dalam Praktik pada Perbankan
Berbicara  mengenai  sistem keuangan  yang  terdapat pada perbankan syari'ah  terkait  dengan  sistem  yang  lebih  modern  ini  telah  berusaha  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendanai kegiatannya, bukan hanya menggunakan  dananya  sendiri  akan  tetapi  juga  menggunakan  dana  orang lain,  baik  dengan  menggunakan  sebuah  prinsip  penyertaan  dalam  upaya pemenuhan  permodalan (equity  financing) maupun  menggunakan  debit pinjaman dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan suatu pembiayaan (debt financing) . 19
Islam  memiliki  hukum  tersendiri  dalam  menangani  terkait  dengan kebutuhan pembiayaan tersebut yakni melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss  sharing) sebagai  upaya  dalam  pemenuhan  permodalan  tersebut (equity
_______________
19 Zainul  Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah ,  7th  ed.  (Tangerang:  Azkia Publisher, 2009).
Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/1V/2000...
Page | 161
financing) dan akad  jual beli untuk memenuhi  kebutuhan  pembiayaan (debt financing) . 20 Selanjutnya,  terdapat  dua  macam  kontrak  dalam  kategori  bagi hasil (profit and loss sharing) yaitu musyarakah (joint venture profit sharing) dan mudharabah (trustee profit sharing) . 21
Pada pembiayaan musyarakah dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga  keuangan  bersama  dengan  nasabahnya  dapat  mengumpulkan modal untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai sebuah badan hukum yang  setiap  pihaknya  memiliki  bagian  secara  proporsional  sesuai  kontribusi modal mereka dan memiliki hak untuk mengawasi (voting right) perusahaan sesuai  dengan  proporsinya  dan  pembagian  keuntungan  setiap  pihak menerima  sesuai  dengan  proporsinya  dengan  kontribusi  modal  masing- masing  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. 22
Apabila  perusahaan  merugi  maka  kerugian  juga  dibebankan  secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal. 23
Pembiayaan musyârakah yang digunakan dalam Bank Islam, menurut Abdullah Saeed adalah musyârakah dalam perdagangan, partisipasi berkurang dan  partisipasi  permanen. 24 Musyârakah  dalam  perdagangan  merupakan tujuan  spesifik  dari  perjanjian  musyârakah,  seperti  pembelian  dan  penjualan sebuah mesin atau komoditas. Pihak bank dan partner memberikan kontribusi modal  tetapi  pihak  partnerlah  yang  menjalankan  menejemen  penjualan, pembelian,  pemasaran  dan  akuntansi  terkait  usaha  tersebut.  Fungsi  bank sendiri  untuk  membiayai  transaksi  yang  menjadi  bagiannya,  menyediakan pelayanan  perbankan.  Partisipasi  berkurang  didefinisikan  sebagai  bentuk kerjasama antara bank dan partner membantu untuk dapat memiliki proyek
_______________
20 Setiawan Rahmadi, “Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank  Syariah  Sesuai  Syariah  Islam,” Margin:  Journal  of  Islamic  Banking, 2,  No.  2  (2022):  133, https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408.
21 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer , 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
22 Nur  Utari  Setiawati  and  Trisadini  Prasastinah Usanti,  “Kriteria  Ingkar  Janji pada Pembiayaan Musyarakah d i Bank Syariah,” Lex Journal: Kajian Hukum  dan Keadilan, 2, No. 2 (2018): 1 – 15, https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1410.
23 Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah .
24 Edo  Segar a  Gustanto,  “Konsep  Mudharabah dan  Musyarakah  dalam  Perbankan Syariah M enurut Abdullah Saeed,” Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking , 1, No. 2 (2021): 83 – 102, https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.177.

## Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 162
secara  bertahap  berdasarkan  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  kontrak musyarakah.  Sedangkan  partisipasi  permanen  didefinisikan  sebagai  bentuk kontrak  musyarakah  dimana  bank  membiayai  bagian  modal  dan  juga menjadikan sebagai pemegang saham, berpartisipasi dalam menajemen dan melakukan  pengawasan  proyek  bersama  dengan  partnernya  dengan  syarat bank akan berbagi keuntungan (profit)/Revenue Sharing 25 dan kerugian (loss) sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. 26

## Qiraa’ah Mubaadalah Sebagai Metode Pembacaan Fatwa
Secara  eksplisit Qiraa’ah  Mubaadalah mengkategorikan  teks  menjadi tiga bagian, yaitu pertama adalah mabadi’ , merupakan teks yang didalamnya mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran pada setiap sendi kehidupan apapun. Kedua, terdapat q owa’i d didalamnya merupakan teks yang mengandung  nilai  dasar  Islam  dalam  suatu  bidang  tertentu  pada  aspek kehidupan. Contohnya dalam perdagangan ada teks tentang keharusan nilai dasar  Islam  dalam  bidang  tertentu.  Ketiga, juz’i yaitu  teks  tentang  perilaku tertentu  yang  bersifat  spesifik.  Ketiga  jenis  teks  ini  mesti  diletakkan  secara heirarkis yaitu teks mabadi’, qowa’id dan juz’i . artinya teks qowa’id tidak boleh di pahami secara bertentangan dengan teks mabadi’ dan teks juz’i tidak boleh bertentangan  dengan  teks qowa’id apalagi mabadi’ . 27 Dengan  cara  kerja seperti  inilah  teks-teks  tentang  petunjuk  parsial  yang  merefleksikan pandangan  dan  sikap  masyarakat  arab  yang  bias  gender  mesti  dipahami dengan  cara-cara  yang sesuai  dengan nilai-nilai  dalam qowa’id dan mabadi’ yang menjiwai dan memayunginya.
Memahami teks yang berkaitan dengan keislaman seyogyanya mampu ditangkap kembali dengan sepirit tauhid pada setiap aspek kehidupan. Ketika
_______________
25 Suprihantosa  Sugiarto,  Ali  Samsuri,  and  Retno  Elok  Catur  Sari,  “Penerapan  Fatwa DSN – MUI  Nomor:  08/DSN – MUI/IV/2000  dalam  Praktik  Akad  Pembiayaan  Musyarakah  di
Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri),” Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business, 2, No. 2 (2022): 146 – 65,
https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274.
26 Aufa Islami, “Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) d i Perbankan Syariah.”
27 Faqihuddin Abdul Qodir, Qiraah Mubadalah/Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam , 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).
Page | 163
berbicara mengenai muamalah dunia perinteraksian antar sesame tidak hanya dari satu kalangan maupun satu jenis yang sama, namun muamalah memiliki makna  yang  sangat  lkuas  jika  kita  mampu  menangkapnya  dengan konferhensif,  bahwa  yang  disampaikan  pada  setuiap  hubungan  tersebut (muamalah) pastilah ada value atau nilai yang dijaga, salah satunya adalah nilai ketauhid an. Maka selanjutnya jika hal tersebut telah mampu ditangkap dan dicermati pada setiap aspek kehidupan maka dalam praktik apapun metode pembacaan  teks  tidak  akan  terjadi  sesuatu  yang  janggal  ataupun bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi diatasnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits.
Aturan  main  kemitraan  dalam  bisnis  apapun,  merupakan  hal  yang sangat  urgen,  karena  ia  ikut  mengarahkan  dan  sekaligus  menjamin kelangsungan  suatu  bisnis  secara  teratur  dan  benar.  Dalam  konteks musyârakah  (kemitraan),  aturan  main  yang  tetuang  dalam  suatu  kontrak menjadi  penting,  karena  akan  memastikan,  membatasi  dan  mengarahkan gerak  para  mitra  dalam  menjalankan musyârakah agar  tetap  sesuai  dengan nilai-nilai  syariah  (Islam).  Ketentuan  musyârakah  yang  semestinya  dikonstruk dalam perbankan syariah, seperti yang difatwakan MUI mengenai pembiayaan musyarakah.
Selanjutnya,  sistem musyarakah yang  bersumber  dari  adanya  fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan tersebut, dipandanglah perlu dibaca Kembali dengan  metode Qira’ah  mubaadalah  dengan  menggunakan  instrumen metode  pembacaan  teks  yaitu mabadi’ , qowai’id dan juz’i agar  kemudian dapat  dianalisis  terkait  dengan  adanya  kasus  yang  terjadi  mengenai musyarakah atau  lebih  dekat  dengan  implementasi  pada  praktiknya, penyelengggaraan  akad/kontrak  baku  sebagai  acuan  dalam  menjalankan pembiayaan  dan  juga  terkait  fatwa  DSN  MUI  sebagai  acuan  pokok pembiayaan muasyarakah.

## Rekonstruksi  Fatwa  DSN  MUI  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang Pembiayaan Musyarakah dengan Metode Qiraa'ah Mubaadalah
Kita dapat memahami bahwa rekonstruksi adalah pengembalian pada sesuatu  yang  semula,  hal  ini  mengarah  kepada  prinsip  dasar  adanya pembiayaan musyarakah yaitu dengan dasar saling percaya dan hal ini tidak

## Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 164
bisa  diukur  ataupun  dikalkulasikan  dengan  menggunakan  rupiah  bahkan jaminan,  karena  jika  hal  tersebut  telah  terjadi,  maka  ini  bukanlah  akad pembiayaan musyarakah tetapi  pinjam  meminjam  atau  bahkan  hutang piutang.  Bentuk  kerjasama  dengan  saling  memberi  modal  dan  juga  tenaga untuk  mengelola  asaet  bersama  ini  yang  dimaksudkan  dalam  pembiayaan musyarakah. 28
Hari  ini  kita  ketahui  bersama  bahwa  posisi  Fatwa  DSN  MUI  adalah sebagai  pondasi  dan  juga  payung  hukum  atas  seluruh  aktivitas  muamalah yang ada dilingkungan umat muslim terkhususnya adalah pada pelaksanaan akad pembiayaan ini.  Akan  tetapi  seperti  halnya  yang  tertera  dalam musyarakah pada praktik perbankan syariah ataupun musyarakah pada fatwa DSN  MUI  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  bahwa  fatwa  DSN  MUI  memberikan peluang adanya perbolehan agunan atau jaminan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah seperti yang telah disebutkan pada tabel 3 ketentuan msyarakah pada Fatwa  DSN  MUI  pada  bagian  objek  akad  bagian  pertama  mengenai  modal poin 3.
Pokok utama dalam penelitian ini adalah bagaiman kemudian qiraa'ah mubaadalah membaca teks yang terdapat pada fatwa DSN MUI. Metode yang ada  pada  qiraa'ah  mubaadalah  ada  tiga  unsur  diantaranya  adalah mabadi' , qowaid dan juz'i . Pola penyusunan Fatwa DSN MUI pun sudah pasti memenuhi instrumen tersebut, dimana terdapat teks yang mengandung unsur mabadi ', qowaid dan juga juz'i pada implementasi praktiknya, tinggal bagaimana ketiga instrumen  tersebut  diserap  dengan  berkesinambungan  sehingga  tidak timbang dengan teks yang berada diatasnya. Fatwa DSN MUI berkedudukan sebagai  teks mabadi' karena  secara  universal  Fatwa  DSN  MUI  adalah  acuan adanya serapan aturan yang lain yang berada di bawahnya yaitu aturan yang berada pada LKS melalui pengawasan DPS dan pastinya aturan yang berada pada LKS adalah yang terimplementasikan pada kontrak baku yang ada pada tiap LKS, jika hal ini adalah Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan musyarakah maka  dapat  ditarik  teks Qowaid nya  adalah  kontrak  baku  pembiayaan
_______________
28 Najikha Akhyati and Muhammad Maksu m, “Transformasi Fatwa DSN -MUI tentang Akad  Musyârakah  Mutanâqisah  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan,” Syar’ie , 3,  No.  2 Agustus (2020): 115 – 36.
Page | 165
musyarakah dan juz'i adalah praktik yang terjadi dilapangan dari adanya acuan kontrak baku tersebut.
Selanjutnya,  keilmuan  dan  juga istinbath hukum  bersifat  dinamis, artinya akan mengalami pembaharuan seiring berjalannya zaman disesuaikan dengan kebutuhannya dan kondisi pada saat itu. Akan tetapi perlu kita garis bawahi  bersama  bahwasannya  pembaharuan  itu  tidak  mengubah  suatu prinsip, hanya mengembangkan dalam segi aturan yang bersifat implementasi dan  nilainya  adalah  maslahah  akan  tetapi  apabila  prinsipnya  juga  berubah, maka  seluruh    kaidah  yang  ada  dalam  hukum  tersebut  pun  berubah. Kemudian kita ingat kembali bahwa prinsip daripada pembiayaan musyarakah adalah saling percaya maka tidak perlu menggunakan jaminan sebagai harga dari rasa saling percaya tersebut. Jika hari ini agunan atau jaminan digunakan sebagai  kunci  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dalam  proses  pembiayaan tersebut  maka  jangan  menggunakan  akad  pembiayaan musyarakah bisa dengan jelas menggunakan akad mudharabah jelas diperbolehkan mengambil jaminan dan tidak merusak daripada prinsip mudharabah tersebut dan ini juga termasuk pembiayaan yang dilakukan secara kerjasama akan tetapi tidak sama dengan musyarakah, karena musyarakah didasari dengan rasa saling percaya yang  kemudian  sama-sama  menyerahkan  hartanya  untuk  memulai  suatu usaha  atau  melakukan  perkongsian  untuk  satu  hal  dan  dari  masing-masing mengirimkan  wakilnya  untuk  sama-sama  pula  mengerjakan  hal  tersebut. Sudah  sangat  jelas  dapat  ditarik  garis  besarnya  jika  Fatwa  DSN  MUI  dalam ketentuan rukun dan syaratnya di perbolehkan adanya peluang pengambilan jaminan  maka  pembaharuan  segala  bentuk  pembiayaan  mengenai musyarakah pun akan mengikuti adanya aturan tersebut.

## Simpulan
Pembahasan  mengenai  beberapa  bahan  rekonstruksi  Fatwa  pada penelitian ini dapat dipahami dengan adanya beberapa sumber data sebagai pokok daripada adanya rekonstruksi tersebut diantaranya adalah Fatwa DSN MUI  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan musyarakah, kontrak baku  pembiayaan musyarakah, dan  juga  putusan  peradilan  terhadap  kasus yang  berkaitan  dengan  sengketa  pada  pembiayaan musyarakah. Pola pelaksanaan pembiayaan pada perbankan memang dapat dikatakan tidak ada

## Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 166
prinsip saling percaya, karena dalam praktiknya terdapat agunan atau jaminan yang dijadikan sebagai alat antisipasi adanya tindakan yang merugikan pada pembiayaan tersebut. Pelaksanaan model pembiayaan yang terjadi pada LKS itu berpacu pada aturan fatwa DSN MUI oleh karenanya inilah yang dimaksud dengan  adanya  heirarki  hukum,  bahwa  aturan  atau  hukum  yang  menjadi pondasi dalam hal ini adalah Fatwa DSN MUI akan diserap oleh hukum yang berada dibawahnya dan dalam hal ini adalah kontrak baku yang ada pada LKS yang  selanjutnya  secara  praktik  prlaksanaanya  juga  berpegang  atas  aturan yang tertera pada akad/kontrak baku tersebut.
Rekonstruksi  Fatwa  ini  menegaskan  bahwasannya  prinsip  atas pelaksanaan pembiayaan musyarakah adalah dengan rasa saling percaya dan memiliki  keutamaan  atas  kebersamaan  dan  juga  keadilan  dalam pelaksanaannya, maka apabila prinsip dasar pada pembiayaan ini tidak dapat diterapkan  sebagai  jaminan  atas  pembiayaan  maka  dengan  tegas  gunakan saja  pembiayaan  yang  diperbolehkan  mengambil  jaminan  atas pembiayaannya  dalam  hal  ini  pembiayaan  yang  atas  dasar  kerjasama  selain daripada  pembiayaan musyarakah adalah  pembiayaan mudharabah .
Selanjutnya, qiraa ’ ah mubaadalah dengan metode pembacaan teks mabadi' , qowaid dan  juga juz’ i menjadi  komponen  yang  komprehensif  dalam membedah dan meneliti terhadap teks-teks yang berkaitan dengan muamalah khususnya pembiayaan musyarakah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah bin Muhammad  Thayyar. Ensiklopedia Fiqh  Muamalah .  Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.
Akhyati,  Najikha,  and  Muhammad  Maksum.  “Transformasi  Fatwa  DSN -MUI Tentang  Akad  Musyârakah  Mutanâqisah  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan.” Syar’ie , 3, No. 2 Agustus (2020): 115 – 36.
Andri Soemitra. Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah . 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
Ani  Krismiati.  “Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan  Musyā rakah  dalam  Perspektif
Page | 167
Fatwa  DSN-MUI  No:  08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan Musyā rakah  (Studi  Kasus  d i  Bank  Jateng  KCP  Syariah  Boyolali).”  Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021.
Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah . 7th ed. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
Astriah,  and  Muhammad  Kamal  Zubair.  “Analisis  P enerapan  Jaminan  pada Pembiayaan  Mudharabah  dan  Musyarakah  d i  Perbankan  Syariah.”
BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, 3, No. 2 (2022): 106 –
17. https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2654.
Aufa Islami. “ Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan  Akad  Musyarakah)  d i  Perbankan  Syariah.” Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah, 4, No. 1 (2021): 16. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903.
Depri  Liber  Sonata.  “Me tode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik Khas d ari Metode Meneliti Hukum.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8, No. 1 (2015): 283. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.
DSN- MUI.  “Fatwa  DSN -MUI  No.08/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Pembiayaan
Musyarakah.” Jakarta: DSN -MUI, 2000.
Edo  Segara  Gustanto.  “ Konsep  Mudharabah  dan  Musyarakah  dalam Perbankan  Syariah  Menurut  Abdullah  Saeed.” Mutanaqishah :  Journal  of Islamic Banking, 1, No. 2 (2021): 83 – 102.
https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.177.
Faqihuddin  Abdul  Qodir. Qiraah  Mubadalah/Tafsir  Progresif  Untuk  Keadilan Gender dalam Islam . 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
Fuad, A Zaky , and Iffatin Nur. “Implement asi Akad Musyarakah Muntahiyah bi Al-Tamlik  d alam  Perspektif  Maslahah.” Ar-Risalah:  Media  Ke-Islaman,
Pendidikan  dan  Hukum  Islam, 19,  No.  2  (2021):  258 – 60. https://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/941/605.
Muhammad  bin  Ali  bin  Muhammad  al  syawkani. Nayl  Al  Awthar,  Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Al-Akhyar Juz V . Beirut: Dar al-Jil, n.d.
Muhammad  Fahmi  Fahrurrodzi.  “Akad  Pembiayaan  Murabahah dan

## Royhatul Ma’wa Hr, Muhamad Nasrudin
Page | 168
Musyarakah pada Perbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Kesesuaian d engan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia.”  UIN Syarif Hidayatullah, 2018. http://repository.uinjkt.ac.id /dspace/handle/123456789/43037. Muhdlor,  Ahmad Zuhdi.  “Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum.” Jurnal Hukum dan Peradilan, 1, No. 2 (2012): 189.
https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206.
Musfiroh,  Mila  Fursiana  Salma.  “Musyâ rakah  d alam  Ekonomi  Islam.” Syariati: Jurnal  Studi  Al- Qur’ an  dan  Hukum, 1,  No.  3  (2016):  6 – 19. https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1127/620/.
Mustofa, Imam. Fiqih Mu’amalah  Kontemporer .  1st  ed.  Depok: Rajawali Pers, 2019.
Rahmadi,  Setiawan.  “Bagi  Has il  pada  Pembiayaan  Musyarakah  dan
Mudharabah  d i  Bank  Syariah  Sesuai  Syariah  Islam.” Margin:  Journal  of Islamic Banking, 2, No. 2 (2022): 133. https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408.
Sa’diyah,  Mahmudatus,  and  Nur  Aziroh.  “ Musyarakah  dalam  Fiqih  dan Perbankan  Syariah.” Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Pasca  Sarjana IAIN Kudus, 2, No. 2 (2016): 310 – 27.
https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i2.727.
Setiawati, Nur Utari, and Trisadini Prasastinah Usanti. “ Kriteria Ingkar Janji pada Pembiayaan Musyarakah d i Bank Syariah.” Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 2, No. 2 (2018): 1 – 15. https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1410.
Sugiarto,  Suprihantosa,  Ali  Samsuri,  and  Retno  Elok  Catur  Sari.  “Penerapan Fatwa  DSN – MUI  Nomor:  08/DSN – MUI/IV/2000  dalam  Praktik  Akad
Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri).” Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business, 2, No. 2 (2022): 146 – 65.
https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274.