## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Sudarmi 1 , Rahman Ambo Masse 2 , Nasrullah Bin Sapa 3
1 STIM Lasharan Jaya Makassar
2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: sudarmi@stimlasharanjaya.ac.id 1 , ahman.ambo@uin-alauddin.ac.id 2 , nasrullah.sapa@uin- alauddin.ac.id 3
Article History: Received: 11 Mei 2024 Revised: 23 Mei 2024 Accepted: 25 Mei 2024
Abstract: Perbankan syariah di Indonesia, tumbuh pesat dan menjadi bagian integral dari sistem keuangan global. Namun, tantangan seperti literasi keuangan syariah yang rendah dan regulasi yang belum matang juga dihadapi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penulis menyoroti peluang besar yang dimiliki perbankan syariah dalam mendukung inklusi keuangan, pembiayaan produktif, dan stabilitas ekonomi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perbankan syariah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi, diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif,berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya mencerminkan respons terhadap permintaan pasar yang berkembang, tetapi juga aspirasi masyarakat akan sistem keuangan yang lebih etis dan inklusif. Penulisan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur dengan menganalisis dampak pengembangan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, di Indonesia.
Keywords: Lembaga Keuangan Syariah, pertumbuhan ekonomi
PENDAHULUAN Pertumbuhan perekonomian dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terakhir ini mulai mengalami percepatan. Kenaikan ini akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat, seperti kondisi perekonomian yang berangsur membaik. Sektor Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia juga tumbuh lebih baik. Dengan banyaknya bank yang mulai menerapkan prinsip syariah, mayoritas warga muslim akan lebih mudah menabung dan menghindari sistem tradisional. Pemerintah juga berupaya memasukkan prinsip-prinsip keuangan syariah ke dalam program pendidikan, seperti perbankan syariah dan ekonomi Islam. Oleh karena itu, diharapkan anggota masyarakat menjadi lebih akrab dengan pengertian syariah dan proses penerapannya, sehingga mereka dapat menghindari apa yang disebut dengan “riba”.
Bermula sebagai Lembaga Keuangan Syariah dan kini telah berkembang ke banyak tempat di seluruh Indonesia. Organisasi perbankan syariah ini khusus mengabdi pada prinsip-prinsip agama Islam. Dalam situasi ini, perusahaan keuangan syariah memberikan lebih banyak
keuntungan daripada kerugian. Dengan didirikannya Lembaga Keuangan Syariah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kita dalam mengamalkan seluruh ajaran Islam tanpa ada penyimpangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih dituntut untuk memilih Lembaga Keuangan Syariah dibandingkan Lembaga Keuangan Konvensional pada proses menabung. Munculnya Bank Muamalat dan unit usaha syariah menandakan keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia kini memiliki 13 bank umum syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perluasan lembaga keuangan syariah diharapkan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di Indonesia.
Tujuan artikel ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendirian lembaga keuangan syariah khususnya di kalangan umat Islam yang menginginkan kemudahan akses terhadap lembaga tersebut, yang diprediksi dapat mendukung ekspansi perekonomian Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, diharapkan bahwa kerja sama dan kolaborasi sektoral, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta kerja sama dan kolaborasi kepemimpinan dan manajer perubahan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Layanan keuangan juga belum tersedia bagi 6070% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebenarnya, sektor UMKM berpotensi menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara drastis, dan mempekerjakan sekitar 53 juta masyarakat miskin (Ian Alfian et al., 2019).
87% penduduk Indonesia beragama Islam, dan mereka dapat mendukung ekonomi syariah di negaranya (Ilmiah, 2019) . Mengingat Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, Lembaga Keuangan Syariah di negara ini harus berkembang lebih cepat. Lebih khusus lagi, perbankan syariah adalah penyedia layanan keuangan alternatif yang menggalang dana seluruh proyek untuk investasi bagi perusahaan yang secara eksklusif menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Hal ini ditemukan oleh (Kumail Abbas Rizvi et al., 2018). Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih cepat ketika industri-industri baru diperkenalkan dan diperluas dengan bantuan keuangan perbankan syariah. Saat ini pemerintah telah menggabungkan bank-bank syariah khususnya Bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah yang dulunya merupakan bagian dari bank konvensional milik negara menjadi satu organisasi yang disebut Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan kombinasi ini, kami berharap dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional Bank LKS dapat digunakan tanpa mengganggu teori ekonomi perbankan konvensional.
Menurut konsep syariah Islam, bunga bank yang tetap akan menyalahgunakan perekonomian, salah mengalokasikan sumber daya, dan memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan sejumlah kecil orang. Ketidakadilan, inefisiensi, dan ketidakstabilan ekonomi akan diakibatkan oleh hal ini. Menurut (Setiawan, 2006) , minat telah meningkatkan jarak antara perkembangan dan pencapaian tujuan. Bunga juga merusak tujuan pembangunan ekonomi, produktivitas, dan stabilitas yang Anda inginkan. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional mempunyai dampak ekonomi yang signifikan (Amah, 2013). Dalam kegiatan perekonomian Indonesia, tujuan perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu memperoleh dan mengalokasikan dana (Fitri, 2015). Perbedaan utama antara keduanya berkaitan dengan peraturan yang mengatur transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip yang mengarahkan operasional perbankan syariah adalah bagi hasil. Sistem bunga yang digunakan perbankan konvensional tidak tercakup dalam teori ini. Perbankan syariah dinilai berpotensi mendorong pembangunan perekonomian suatu bangsa.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1572

## LANDASAN TEORI
1. Lembaga Keuangan Syariah Lembaga keuangan yang mengikuti hukum Syariah Islam dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Syariah. Organisasi keuangan yang sesuai syariah tidak boleh terlibat dalam maisir, gharar, atau riba. Hal-hal ini dilarang keras, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Lembaga keuangan atau LK muncul sebagai dampak dari tumbuhnya aktivitas perekonomian masyarakat sehingga diperlukan adanya lembaga yang mampu mengelola uang. LK sebagai mediator antara pihak yang surplus dan pihak yang defisit. Untuk tujuan komersial, FI menyediakan layanan atau produk kepada perusahaan yang ingin berinvestasi, mendistribusikan barang dan jasa, atau terlibat dalam aktivitas konsumsi. Lembaga keuangan selalu berkembang seiring mereka mencari cara-cara baru untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengoperasian perekonomian masyarakat. Sesuai Keputusan Menteri Perbantuan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, LK adalah semua organisasi sektor keuangan yang menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat, khususnya untuk bantuan investasi perusahaan.
Menurut Kasmir, LK adalah perusahaan komersial yang melakukan kegiatan operasional keuangan seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, atau kedua-duanya. Di negara ini, LK digolongkan menjadi dua kelompok berdasarkan sistem operasionalnya: LK Syariah (LKS) dan LK biasa. Meski beroperasi di industri yang sama, namun pada dasarnya mereka berbeda, khususnya lembaga keuangan syariah yang berpedoman pada hukum Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003), LKS adalah semua kelompok yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dan salurkan uang tunai kepada masyarakat, khususnya untuk mendukung investasi perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia, sistem keuangan syariah dilaksanakan oleh dua jenis LK: LK penyimpanan syariah (bank penyimpanan syariah) yang disebut juga LK bank syariah, dan LK syariah non penyimpanan yang disebut juga LK syariah non-bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang diberi wewenang untuk beroperasi dan menciptakan produk keuangan syariah. Definisi ini menekankan bahwa LKS harus memenuhi dua syarat: operasionalnya sebagai lembaga keuangan harus halal dan harus berpegang pada syariah Islam. DSN secara terpusat mengatur ketaatan seorang LKS terhadap syariah Islam, terbukti dengan banyaknya fatwa yang dikeluarkan organisasi tersebut. Berbagai badan yang mempunyai kewenangan memberikan izin operasional mengontrol legalitas operasional lembaga keuangan.
Beberapa konsep operasional LKS adalah :
a. Keadilan, diartikan sebagai pengertian pembagian keuntungan berdasarkan penjualan riil, dengan memperhatikan usaha serta resiko.
b. Gagasan kesetaraan di antara orang-orang yang terlibat dalam kolaborasi dikenal sebagai kemitraan. Untuk memaksimalkan keuntungan, konsumen, investor (pemegang uang), lembaga keuangan itu sendiri, dan pemanfaatan dana diperlakukan sebagai mitra bisnis yang setara.
c. Transparansi: Untuk memastikan investor dan pihak lain mengetahui kondisi keuangan mereka saat ini, LKS diharapkan dapat memberikan pelaporan keuangan yang berkesinambungan dan transparan kepada mereka.
d. Universal atau rahmatan lil alamin adalah gagasan yang dalam memberikan layanan sesuai prinsip Islam, mengharuskan LKS mempertimbangkan kelas sosial, ras, agama, dan suku. Pada menjalankan fungsinya, LKS juga harus perhatikan yakni:
a. Tidak diperbolehkan membayar kembali pinjaman dengan nilai selain yang telah ditetapkan sebelumnya.
b. Lembaga yang meminjam uang tunai wajib berbagi keuntungan dan kerugian yang diperoleh pemberi dana.
c. "Menghasilkan uang dari uang" dilarang dalam Islam. Uang tidak memiliki nilai intrinsik; itu hanya alat pertukaran.
d. Komponen gharar seperti ketidakpastian dan dugaan tidak diterima. Hasil suatu transaksi harus dipahami sepenuhnya oleh kedua belah pihak.
e. Bank syariah hanya diperbolehkan berinvestasi pada bisnis yang tidak bertentangan dengan hukum Islam; ini berarti toko minuman keras, misalnya, tidak dapat disponsori.
2. Pengertian Bank Syariah
Bank syariah didefinisikan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 sebagai bank yang sesuai dengan sifatnya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank keuangan umat Islam dan bank umum syariah merupakan dua organisasi yang berbeda. Selanjutnya sesuai dengan persyaratan tersebut, maka Unit Usaha Syariah (UUS) adalah satuan kerja dari kantor pusat bank umum konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk, dan Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah. yang operasinya meliputi penyediaan layanan pembayaran. dari instansi atau departemen yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah (Wiyon & Iskatrinah, 2022).
Bank syariah atau Islam adalah bank yang tidak mendasarkan operasinya pada bunga. Bank syariah, sering juga dikenal sebagai bank bebas bunga, adalah lembaga keuangan yang mendasarkan operasional dan penawarannya berdasarkan Hadits Nabi SAW dan Al-Qur'an. Dengan kata lain, bank syariah adalah organisasi jasa keuangan yang mematuhi hukum syariah dan menawarkan pembiayaan, pembayaran, dan bentuk peredaran uang lainnya (Wilardjo, 2004). Hukum syariah mengatur bagaimana bank Islam melakukan bisnis. Bank syariah menjalankan usahanya sesuai dengan Sunnah dan Alquran (Wibowo, 2005).
Bank syariah adalah lembaga yang operasionalnya mengikuti ajaran syariah Islam, khususnya yang mengatur proses muamalah Islam. Proses muamalat meminimalkan operasi komersial yang dilakukan pada masa Nabi atau bentuk-bentuk lain yang ada sebelum larangannya, serta praktik-praktik yang dianggap mengandung komponen riba. Kegiatan investasi diprioritaskan berdasarkan bagi hasil dan trade finance. Sementara itu, Sutan Remy Shahdeiny berpendapat bahwa Bank Syariah merupakan organisasi yang berfungsi sebagai perantara (jembatan) bagi mereka yang memiliki kelebihan aset dan mengembalikan dana kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga namun hanya pada pihak yang membutuhkan. dasar syariah. Bank Umum Syariah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank- bank ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Bank syariah, sering disebut bank syariah, beroperasi tanpa memerlukan pembayaran bunga. Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW menjadi landasan operasional dan penawaran bank syariah yang sering disebut bank tanpa bunga. Tujuan utama bank syariah adalah menawarkan pinjaman serta layanan lain yang berkaitan dengan pembiayaan dan lalu lintas. Berdasarkan prinsip syariah Islam, Antonio dan Perwataatmadja membedakan dua bentuk peredaran uang: bank operasional dan bank syariah. Islam. Bank syariah adalah bank yang: (1) menganut prinsip syariah Islam; dan (2) mendasarkan praktik bisnis mereka pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan bank yang

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1574
menganut hukum syariah Islam sepenuhnya berpegang pada prinsip syariah Islam. Teknik konversi tersebut akan digantikan dengan kegiatan investasi berbasis bagi hasil dan trade finance karena di dalamnya terdapat praktik yang mungkin terkait dengan riba (Rusby, 2017). Perbankan Islam adalah komponen sistem keuangan yang menganut prinsip-prinsip Syariah atau hukum Islam. Konsep dasar perbankan Islam didasarkan pada hukum Islam, yang mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan. Salah satu prinsip dasar perbankan Islam adalah pelarangan riba (bunga), yang dianggap tidak bermoral dan dilarang dalam Islam. Sebaliknya, perbankan Islam menerapkan struktur bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset untuk membangun perjanjian keuangan yang adil dan berjangka panjang di antara pihak-pihak yang terlibat.
Perbankan Islam berbeda dari perbankan tradisional dalam beberapa hal. Salah satunya dalam pengorganisasian produk dan layanan yang diberikan. Barang dan jasa perbankan syariah dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang lebih memilih untuk melakukan transaksi dengan tetap mempertimbangkan pertimbangan moral dan agama. Berbeda dengan struktur suku bunga tetap perbankan konvensional, produk tabungan dan investasi di perbankan syariah seringkali didasarkan pada konsep bagi hasil, yang membagi pendapatan dan risiko antara bank dan konsumen.
3. Pengembangan Bank Syariah Perbankan syariah berkembang berbagai negara, bukan hanya negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Situasi ini menunjukkan meningkatnya permintaan pasar terhadap barang dan jasa keuangan yang mematuhi aturan syariah. Perbankan syariah telah berkembang secara dramatis pada beberapa tahun terakhir, mencakup berbagai organisasi keuangan, mulai dari bank tradisional yang menjual produk syariah hingga bank syariah murni yang mematuhi prinsip syariah dalam semua aspek operasinya.
Permintaan pasar yang semakin meningkat menjadi salah satu elemen penting pendorong tumbuhnya perbankan syariah. Komunitas Muslim di seluruh dunia dengan cepat menyadari manfaat penggunaan barang dan jasa perbankan. Permintaan pasar yang terus meningkat merupakan salah satu elemen terpenting yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Komunitas Muslim di seluruh dunia dengan cepat menyadari manfaat penggunaan barang dan jasa perbankan. Selain itu, inovasi produk dan layanan menjadi pendorong utama pertumbuhan perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah terus mencari produk baru dan relevan dengan pasar, seperti keuangan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah. Inovasi ini tidak hanya memperluas cakupan perbankan syariah, namun juga meningkatkan daya saingnya di pasar keuangan global. Regulasi dan pengawasan yang memadai juga diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan perbankan syariah. Otoritas pengawas keuangan di berbagai negara bertugas memastikan kegiatan perbankan syariah mematuhi prinsip syariah dan norma keuangan terkait. Hal ini melibatkan tanggung jawab atas transparansi, manajemen risiko, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen.
Dengan demikian, pertumbuhan perbankan syariah disebabkan oleh perpaduan permintaan pasar, inisiatif pemerintah, inovasi produk dan layanan, serta regulasi dan pengawasan yang tepat. Perluasan ini tidak hanya menguntungkan komunitas Muslim, yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan nilai-nilai agama, namun juga komunitas yang lebih luas, yang mencari opsi pengelolaan keuangan yang lebih etis dan inklusif. Oleh karena itu, kemajuan perbankan syariah berpotensi menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di berbagai wilayah di dunia.
4. Pertumbuhan Ekonomi Sebelum tahun 1960an, pembangunan ekonomi diartikan sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk berkembang secara signifikan. Hal ini ditandai dengan kondisi perekonomian yang semula relatif stagnan dalam jangka waktu yang lama, namun mampu meningkatkan dan menopang laju pertumbuhan GNP (Produk Nasional Bruto) hingga mencapai 5 hingga 7 persen atau lebih setiap tahunnya (Arsyad, 2010). Dengan demikian, pembangunan ekonomi pada saat itu diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan besar.
Menurut Todaro dan Smith (2003), sebagaimana disebutkan dalam (Arsyad, 2010) , keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara tercermin dalam tiga bidang besar. Pertama, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (rezeki) semakin membaik, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan pendidikan. Kedua, meningkatkan rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, yang berujung pada perbaikan situasi sosial dan psikologis masyarakat, sehingga membuat mereka merasa dihargai dan bermartabat. Ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat untuk memilih (freedom from service) yang merupakan hak asasi manusia, mengandung makna adanya kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya tanpa adanya tirani atau ketergantungan.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, namun juga pengaruhnya terhadap kesejahteraan individu dan kebebasan dalam suatu komunitas. Industri keuangan, khususnya perbankan syariah, semakin diakui sebagai penggerak pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Perbankan Islam dapat membantu masyarakat yang sebelumnya terabaikan dalam mendapatkan akses terhadap layanan keuangan, memobilisasi tabungan dan investasi untuk sektor-sektor produktif, dan mengurangi volatilitas sistem keuangan dengan mematuhi aturan-aturan Syariah. Pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas multifaset yang mencakup banyak aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Perbankan Islam mungkin memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan akses terhadap layanan keuangan yang adil, memobilisasi investasi untuk sektor-sektor produktif, dan mendukung praktik keuangan yang konsisten dengan prinsip-prinsip moral dan etika.
Untuk mencapai kontribusi yang kuat, berdaya saing tinggi, dan penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial nasional, perbankan syariah Indonesia harus melakukan tiga hal, yaitu:
1. meningkatkan kekhasan perbankan dan lembaga keuangan syariah melalui pengembangan produk syariah yang inovatif dan berdaya saing, peningkatan permodalan dan efisiensi, serta mendorong transformasi digital perbankan dan lembaga keuangan syariah.
2. Sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah: meliputi kolaborasi dengan industri halal, lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan sosial syariah, kementerian dan lembaga; hal ini juga mencakup peningkatan kesadaran masyarakat dalam konteks ekosistem ekonomi syariah.
3. memperkuat perizinan, aturan, dan pengawasan; mempercepat proses perizinan dengan menerapkan teknologi; menciptakan undang-undang yang dapat diandalkan dan fleksibel; dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
Jadi, untuk mewujudkan lembaga keuangan syariah yang bisa mendukung perkembangan perekonomian Indonesia, diperlukan kolaborasi dan koordinasi antara kepemimpinan dan manajemen perubahan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi.
METODE PENELITIAN

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1576
Metode penelitian kualitatif digunakan pada temuan ini. Dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, seperti membaca, menganalisis, dan memparafrasekan ide atau teori dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dan sebagainya, data sekunder dikumpulkan. Teknik pengolahan data yang digunakan pada temuan ini ialah teknik deskriptif kualitatif, yaitu memungkinkan pemahaman yang utuh mengenai realitas dengan menghasilkan uraian tertulis dari studi kepustakaan atau studi kepustakaan berdasarkan kajian kepustakaan yang mendalam berupa data teoritis dan fatwa (Sugiyono, 2018).
HASIL DAN PEMBAHASAN Keberadaan bank di Indonesia sangat menarik minat masyarakat, namun sebagai negara yang mayoritas muslim tentunya menginginkan bank tanpa bunga sebagaimana mekanisme dari dari perbankan konvesional yang menggunakan bunga dianggap haram, oleh karena itu sekelompok umat muslim ingin menghadirkan lembaga keuangan yang bebas dari bunga bank. Pada tahun 1984-1990 ketua majelis ulama Indonesia (MUI) KH. Hasan Basri sebagai lembaga isla, mengadakan rapat pada pertengahan tahun 1990 dengan dihadiri para ulama dan pejabat bank, yang pada akhirnya menyepakati pembentukan bank tanpa bunga yang disampaikan oleh ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yaitu BJ. Habibi kemudian disahkan sebagai bank Muamalat Islam Indonesia, namun diubah oleh presiden Suharto dengan menghapus nama kata islam karena dengan kata muamalat sudah menandakan bahwa bank tersebut berladaskan syariat islam.
Secara sah bank muamalat resmi didirikan tanggal 1 November 1991, namun beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Karena bank syariah atau lembaga keuangan syariah tidak terikat dengan finansial yang membangkrutkan, sehingga bank muamalat mampu bertahan dan melewati masa-masa sulit atau krisis pada tahun 1997-1998 disaat bank-bank konvensional banyak yang mengalami kebangrutan, sehingga pada akhirnya banyak bank konvensional yang mendirikan bank syariah dan terus mengalami perkembangan sampai sekarang, yang mana menurut laporan OJK per September 2023 bahwa pangsa perbankan terhadap total bank yaitu jumlah aset mencapai 831,95 triliun, dana pihak ketiga meningkat sebesar 10,94% dan pembiayaan 7,72%, ini menandakan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat atau bertambah.
1. Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Keuangan Islam telah melampaui pasar keuangan tradisional dan menjadi salah satu industri di sektor keuangan global dengan tingkat pertumbuhan tercepat selama sepuluh tahun terakhir. Nilai aset keuangan syariah meningkat sebesar 13,9% pada tahun 2019, dari $2,52 triliun menjadi $2,88 triliun, menurut Global Islamic Economic Report (2020). Nilai aset keuangan syariah diperkirakan tidak akan meningkat pada tahun 2020 sebagai akibat dari krisis COVID-19, namun diperkirakan akan pulih dan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lima tahun sebesar 5% mulai tahun 2019 dan mencapai $3,69 triliun pada tahun 2024, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Perkembangannya dimulai dari sektor perbankan yang asetnya tumbuh 15,6% (yoy) pada Mei 2021 mencapai Rp 598,2 triliun, menurut Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dari sana, beralih ke pasar modal syariah, di mana pertumbuhan investor sebesar 9,3% dalam tiga bulan pertama tahun 2021. “Pembiayaan syariah dipandang sebagai instrumen utama untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan bisnis dan perekonomian lokal. Hal ini disebabkan karena keuangan syariah memberikan
kerangka pengaturan aset dan transaksi sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas. “Semua itu terlihat dari mekanisme pembiayaan risiko yang adil dalam pembiayaan syariah serta hadirnya keuangan syariah sosial seperti zakat, wakaf dan infaq,” Febrio mendengarnya berkata. Sektor keuangan syariah di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar. Meskipun tingkat melek huruf dan keterlibatan sangat rendah, total aset berada di peringkat kedelapan di dunia. “Kami melihat industri keuangan syariah Nasional masih memiliki potensi besar untuk tumbuh memenuhi kebutuhan pasar, baik konsumen ritel maupun pelaku usaha,” kata Wakil Ketua Dewan OJK Mirza Adityaswara, Jumat, 13 Oktober di Grand Sahid Jakarta. Komisaris. Menurut Mirza, Laporan Kemajuan Keuangan Syariah tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh global untuk aset keuangan syariah menunjukkan sejauh mana kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan populasi Muslim sebanyak 237,56 juta jiwa, atau 86,7% populasi dunia, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim tertinggi di dunia, yang berkontribusi terhadap salah satu keberhasilan tersebut. Selain itu, sebagian besar penyedia jasa keuangan berkonsentrasi pada industri riil, dimana Indonesia memiliki jumlah usaha UMKM yang banyak, sejalan dengan ciri-ciri keuangan syariah Indonesia. Ia melanjutkan, “Peserta UMKM berjumlah 64,2 juta orang dengan potensi kebutuhan pendanaan sekitar 1,605 triliun.” Nilai keseluruhan aset keuangan syariah Indonesia diperkirakan meningkat sebesar Rp 2.450,55 triliun atau sekitar US$ 163,09 miliar hingga Juni 2023. Berdasarkan angka tersebut, pangsa pasarnya meningkat sebesar 13,37% (year on year), atau 10,94%. dari seluruh aset keuangan.
Perekonomian nasional pulih lebih cepat salah satunya berkat keuangan dan ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu lebih banyak promosi bantuan keuangan syariah, terutama di kalangan pelaku usaha, termasuk perbankan syariah dan keuangan non-perbankan. Guna lebih mendorong pembiayaan komersial dan sosial syariah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkomitmen menyelenggarakan Keuangan Syariah 2023. Bulan (BPS).
2. Dampak Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Sejak mulai beroperasi di tanah air pada tahun 1991, Ekonomi dan Keuangan Syariah, atau eksyar, diperkirakan akan berkembang secara positif dan berkelanjutan hingga tahun 2023. Kinerja sektor Halal Value Chain (HVC) terdepan, yang tumbuh sebesar 3,93 persen dari tahun ke tahun ( yoy), merupakan pendorong utama perkembangan Exyar. Pada tahun 2023, sektor HVC teratas akan menyumbang lebih dari 23 persen PDB negara tersebut, dengan kontribusi berasal dari busana Muslim, makanan dan minuman halal, pertanian, dan perjalanan ramah Muslim (PRM). Kinerja exsyar Indonesia bagus dalam skala dunia. Exyar Indonesia diperkirakan akan naik ke posisi ketiga dalam peringkat State of the Global Islamic Economy (SGIE) pada tahun 2023.
Menurut Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan, ekonomi sosial syariah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan karakteristik positif keuangan dan ekonomi syariah untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Exyar di Indonesia bukan berarti pergerakan tidak dibatasi, meskipun sudah ada kemajuan baru-baru ini. Kita dihadapkan pada beberapa kendala, seperti kendala produksi dan aksesibilitas barang halal. Selain itu, peningkatan angka melek huruf warga asing di masyarakat juga masih perlu dilakukan.
Di tingkat lokal dan global, perbankan Islam sangat penting untuk menentukan stabilitas keuangan dan ekonomi. Salah satu dampak utama dari perbankan syariah terhadap stabilitas keuangan adalah pengurangan risiko sistemik. Prinsip-prinsip syariah yang menghindari spekulasi dan praktikpraktik berisiko tinggi dapat membantu dalam mencegah terjadinya krisis keuangan yang disebabkan oleh perilaku spekulatif dan leverage yang tinggi. Dengan demikian,

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1578
perbankan syariah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, mengurangi kemungkinan terjadinya gejolak pasar yang merugikan. Selain itu, perbankan syariah juga dapat membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi.
Dengan memberikan akses terhadap layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, perbankan syariah membantu dalam meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Individu dan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah cenderung lebih stabil secara finansial, yang pada gilirannya dapat membantu dalam memperkuat basis konsumen dan meningkatkan ketahanan ekonomi di tengah tantangan global yang kompleks. Selain dampak positifnya terhadap stabilitas keuangan, perbankan syariah juga memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat membantu dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Praktik-praktik keuangan syariah yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan bisa dorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan, serta membantu membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan stabil untuk jangka panjang.
Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dampak perbankan syariah terhadap stabilitas keuangan dan ekonomi sangat penting dalammerumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung perkembangan sektorkeuangan syariah dan memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Melaluipengembangan infrastruktur keuangan yang kuat, pengawasan yang ketat, danpenerapan praktik-praktik keuangan yang berkelanjutan, perbankan syariah dapat menjadi pilar yang kuat dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukungpertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
KESIMPULAN Perbankan syariah diperlukan untuk mendukung pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kinerja, seperti yang ditunjukkan oleh profitabilitas yang diukur dengan return on assets (ROA). Fundamental perusahaan dan faktor makroekonomi menentukan kinerja bank syariah. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah, output (penawaran agregat) dan permintaan (permintaan agregat) sektor makro mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pada gilirannya berdampak pada meningkatnya permintaan investasi yang menyediakan pendanaan bagi bank syariah. Oleh karena itu, perluasan perbankan syariah di Indonesia memerlukan peraturan yang lebih konstruktif dari pemerintah (BI dan OJK), serta perluasan infrastruktur layanan.
Pentingnya peran perbankan syariah dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya tercermin dalam peningkatan jumlah bank dan asetnya, tetapi juga dalam diversifikasi produk dan layanan yang ditawarkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga menjadi sangat signifikan di tingkat lokal, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian tercermin dalam pembiayaan produktif dan inklusi keuangan yang lebih luas. Melalui prinsip bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset, perbankan syariah memberikan sumber pendanaan penting bagi sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja. Selain itu, perbankan syariah memainkan peran kunci dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem konvensional, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas ekonomi
secara keseluruhan.
Dampak perbankan syariah terhadap stabilitas keuangan dan ekonomi juga penting untuk diperhatikan. Prinsip-prinsip syariah yang menghindari spekulasi dan praktik berisiko tinggi dapat membantu dalam mencegah krisis keuangan dan mengurangi risiko sistemik. Dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan investasi, perbankan syariah juga dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
Pengembangan perbankan syariah di masa depan juga dihadapkan pada tantangan, termasuk keterbatasan dalam literasi keuangan syariah dan perbedaan regulasi antar negara. Meskipun demikian, terdapat juga peluang besar, seperti pertumbuhan pasar global untuk produk dan layanan keuangan syariah, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pendekatan yang holistik dan kerjasama yang erat antara semua pemangku kepentingan, perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar yang kuat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etis.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS
Diucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan dosen pengampu mata kuliah akad muamalat, atas ilmunya, sehingga artikel ini bisa terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI
Amah, N. (2013). Bank syariah dan UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia: Suatu kajian literatur. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan , 2 (1). Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. UPT STIM YKPN. Fitri, M. (2015). PRINSIP KESYARIAHAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 6 (1), 57–70. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786 Ian Alfian, I. A., Sari, E. P., & Yuedrika, T. (2019). ANALISIS PENGARUH TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN KESEJAHTERAAN DI KOTA MEDAN. JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM , 4 (2), 100–113. https://doi.org/10.32505/v4i1.1235
Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 9 (2).
Kumail Abbas Rizvi, S., Naqvi, B., & Tanveer, F. (2018). Is Pakistan Ready to Embrace Fintech Innovation? THE LAHORE JOURNAL OF ECONOMICS , 23 (2), 151–182. https://doi.org/10.35536/lje.2018.v23.i2.A6
Rusby, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah . Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR. Setiawan, A. B. (2006). Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia. Jurnal Kordinat , 8 (1).
Wibowo, E. (2005). Mengapa memilih bank syariah?: kedudukan nasabah terhadap bank dalam hubungannya dengan penerapan metode bunga di bank konvensional dan metode bagi hasil di bank syariah: suatu tinjauan hukum . Ghalia Indonesia. Wilardjo, L. (2004). Ilmu dan Agama di Perguruan Tinggi: dipadukan atau dibincangkan? Dalam Jurnal Waskita , 1 (1).
Wiyon, W. M., & Iskatrinah, I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kesiapan Kewajiban Spin Off Bagi Unit Usaha Syariah (UUS) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Wijayakusuma Law Review , 4 (2). https://doi.org/10.51921/wlr.v4i2.216