Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020

## DAFTAR ISI
PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN, SIKAP INDIVIDU TERHADAP   MINAT INVESTASI SAHAM DI KALANGAN MAHASISWA S2 MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SEMARANG ( Asah Wiari Sidiq; Asih Niati - Universitas Semarang) ........................................................................................................................... 1

## PENINGKATAN KINERJA PENGAJARAN DOSEN MELALUI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PSIKOLOGIS DASAR DENGAN PEMEDIASI MOTIVASI KERJA
(Anik Herminingsih - Universitas Mercu Buana) .................................................................................................................................. 17

## PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN MEKANISME BONUS TERHADAP INDIKASI
TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
(Arum Sasi Andayani; Ardiani Ika Sulistyawati - Universitas Semarang) ............................................................................................ 33

## PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
(STUDI KASUS PADA DESA GINGGANGTANI, KECAMATAN GUBUG, KABUPATEN GROBOGAN)
(Ana Rokhati; Saifudin; Dian Triyani - Universitas Semarang) ............................................................................................................ 51

## PENERAPAN STRATEGI BAURAN PEMASARAN PADA  USAHA KECIL TELUR ASIN DI KELURAHAN TEGAL SARI, KECAMATAN CANDI SARI,
SEMARANG
(Nisa Novia Avien Christy; Dwi Widi Pratito - Universitas Semarang) ................................................................................................ 65

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI KABUPATEN BADUNG
(Ida Ayu Nyoman Yuliastuti; Putu Kepramareni; I Gusti Ayu Asta Yunisari - Universitas Mahasaraswati Denpasar) ...................... 75

## KEBERHASILAN MEMPERTAHANKAN WARUNG MAKAN PRASMANAN MBAH SAN
(Sri Wulandari; Susanto - Universitas Semarang) ................................................................................................................................. 89

## BRAND PERSONALITY DAN GENDER BRAND PERSONALITY STRATEGI MEMBANGUN MEREK
(Haris Murwanto - Universitas Semarang) .......................................................................................................................................... 103

## POLA PERMINTAN DAN PENAWARAN KETERSEDIAAN DAGING SAPI NASIONAL TAHUN 2030 DENGAN PENDEKATAN FORECASTING
(Moeljono - Universitas Semarang) ..................................................................................................................................................... 117

## PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
(STUDI KASUS PADA PRODUK SUSU NATURSOYA CV. GLOBAL MANDIRI SEJAHTERA KANCA PURWODADI)
(Ajeng Ayu Fatimah P; Soedarmadi - Universitas Semarang) ............................................................................................................ 133
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
(Studi Kasus Pada Desa Ginggangtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)
Ana Rokhati 1
Saifudin 2
Dian Triyani 3
anarokhati@gmail.com 1 saifudin@usm.ac.id 2

## Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
Diterima: November 2019, Disetujui:Desember 2019,Dipublikasikan: Januari 2020

## ABSTRACT
Government  accounting  has  three  main  objectives,  namely  accountability,  managerial  and supervision. Accountability of the government is a manifestation of the provision of information about any acts or activities and financial management of the government during the period. Village Allocation Fund is one form of government responsibility to promote development in the villages. Village Funds Allocation derived from Transfer revenue that is sourced from the financial balance of central and local received by the district / city. This research was conducted in the village of Ginggangtani Gubug Grobogan.
The  study  used  a  qualitative  method,  by  using  triangulation  source  data  namely  observation, interviews  and  documentation.  The  purpose  of  this  study  was  to  measure  the  accountability  and transparency  of  the  management  of  thevillage  Funds  Allocation.  The  description  was  obtained  through measurement by comparing the government legislation of 113 of 2014 with actual field activities.
The  results  of  the  study  based  on  the  government  legislation  of  113  of  2014  indicate  that  in general  the  management  of  village  fund  allocations  in  Ginggangtani  Village  has  not  been  transparent and  accountable  at  the  stages  of  planning,  implementation,  accountability  and  supervision.  Because  of the lack of enthusiasm of the village community to participate in  overseeing  the management  of village fund allocations, as well as the lack of knowledge about government accounting by human resources who acted as managers.
Key Word: village fund allocation, transparancy, accountability

## ABSTRAK
Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.  Pertanggungjawaban  yang  dilakukan  pemerintah  merupakan  perwujudan  dari  penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama  satu  periode.  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah untuk  meningkatkan  pembangungan  di  tingkat  pedesaan.  Alokasi  Dana  Desa  berasal  dari  pendapatan Transfer  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten/kota.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Ginggangtani  di  Kecamatan  Gubug  Kabupaten Grobogan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  menggunakan  triangulasi  sumber  data yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengukur akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Ginggangtani.  Hasil  deskripsi didapat  melalui  pengukuran  dengan  membandingkan  undang-undang  Permendagri  113  tahun  2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya.
Hasil  penelitian  berdasarkan  Permendagri  113  tahun  2014  menunjukkan  bahwa  secara  garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ginggangtani belum transparan dan akuntabel pada tahapan perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasannya.  Karena  kurangnya  antusiasme masyarakat  desa  untuk  berpartisipasi  dalam  mengawasi  pengelolaan  alokasi  dana  desa,  serta  kurangnya pengetahuan tentang akuntansi pemerintah oleh sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelola. Kata kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas, Transparansi
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532

## PENDAHULUAN
Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah,  sehingga  memunculkan  kebutuhan  atas  penggunaan  akuntansi  dalam mencatat  dan  melaporkan  kinerja  pemerintah.  Akuntansi  pemerintahan  memiliki  tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.
Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman  kecil  yang  disebut  Kampong  (Banten,  Jawa  Barat)  atau  Dusun (Yogyakarta)  atau  Banjar  (Bali)  atau  Jorong  (Sumatera  Barat).  Menurut  Peraturan Pemerintah  (PP)  nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa,  disebut  bahwa  Desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal  usul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung  pembangunan  desa  yang  lebih  meningkat  dan  tingkat  kehidupan masyarakat  desa  yang  jauh  dari  kemiskinan.  Berbagai  permasalahan  yang  ada  di  desa sangat  kompleks,  menjadikan  alasan  bagi  desa  untuk  berkembang.  Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban.  Pembangunan  desa  harus mencerminkan sikap gotong royong dan  kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila- sila  dalam  Pancasila  demi  mewujudkan  masyarakat  desa  yang  adil  dan  sejahtera. Perencanaan  pembangunan  desa  tidak  terlepas  dari  perencanaan  pembangunan Kabupaten  atau  Kota,  sehingga  perencanaan  yang  dibuat  tersebut  bisa  tetap  selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses  perencanaan  dan  masyarakat  berhak  untuk  mengetahui  dan  melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.
Pendanaan  dari  setiap  kegiatan  pembangunan  desa,  memerlukan  biaya  yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap  tahun  dengan  jumlah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  pembangunan  desa  tersebut.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan  pajak  daerah,  bagi  hasil  penerimaan  retribusi  daerah,  dan  bagian  dana perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  diterima  Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus.
Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance ,  dimana  pemerintah  dan  masyarakat  memiliki  hubungan  yang  erat  dan sekaligus  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  sehingga  mendorong  akuntabilitas, transparansi  dan  responsivitas  pemerintah  lokal.  Bahwa  prinsip-prinsip good governance ,  diantaranya  adalah  partisipasi  masyarakat,  tegaknya  supremasi  hukum, tumbuhnya  transparansi  yang  dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas  dan informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  memadai, peduli  pada stakeholder ,  berorientasi  pada  kesetaraan,  efektifitas  dan  efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.
Transparansi  dan  akuntabilitas  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi pengelolaan  keuangan  di  setiap  organisasi,  baik  organisasi  pemerintah  maupun  non pemerintah.  Pelaksanaan  akuntabilitas  dengan  menjalankan  prinsip-prinsip good governace sangat  penting  di  setiap  organisasi  yang  meliputi  transparansi  dan  rasa keadilan,  hal  ini  bertujuan  agar  organisasi  tersebut  dipercaya  oleh stakeholder ,  oleh karena  itu  setiap  organisasi  di  pemerintahan  maupun  non-pemerintahan  diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  peneliti  ingin  mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ginggangtani di Kecamatan  Gubug  Kabupaten  Grobogan.  Jumlah  penerimaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) Desa Ginggangtani pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

## Tabel 1.1
Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ginggangtani
Tahun Penerimaan Alokasi Dana Desa 2018 Rp 334,500,000 2019 Rp 334,500,000
Sumber: Data APBDESA Desa Ginggangtani (Diolah)
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Dari  tabel  1  dapat  dilihat  jumlah  penerimaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang diterima  Desa  Ginggangtani  pada  tahun  2018  dan  2019  masing-masing  sebesar Rp334,500,000.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  adalah  rencana  keuangan tahun pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk  kepentingan  pembangunan  di  desa.  Pengawasan  yang  dijalankan  oleh  Badan Pengawasan Desa (BPD) terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya.
Alasan  penelitian  melakukan  penelitian  ini  adalah  karena  Desa  Ginggangtani merupakan  salah  satu  desa  yang  melaksanakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa  Ginggangtani  terhadap  pelaporan  Alokasi  Dana Desa  (ADD).  Kendala-kendala  apa  yang  dihadapi  dalam  implementasi  prinsip Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam  pertanggungjawaban  Pemerintah  Desa  terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  masalah  yang  akan  dikaji  dan  dijawab dalam penelitian ini, antara lain: (1) Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 Pada Desa Ginggangtani Di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?,  (2)Bagaimana  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Tahun  2018 dan  2019  Pada  Desa  Ginggangtani  Di  Kecamatan  Gubug  Kabupaten  Grobogan?,  (3) Kendala-kendala  apa  yang  dihadapi  dalam  implementasi  prinsip  Transparansi  dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana  Desa  Tahun  2018  dan  2019  Pada  Desa  Ginggangtani  Di  Kecamatan  Gubug Kabupaten Grobogan?

## METODE
Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa  Ginggangtani, Kec.  Gubug,  Kabupaten  Grobogan.  Dalam  penelitian  ini,  secara  garis  besar menggunakan  tiga  teknik  pengumpulan  data  yaitu  dokumentasi,  dan  wawancara
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
sedangkan  untuk  pemeriksaan  keabsahan  data  digunakan teknik  triangulasi.  Data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer yang berasal dari informan di lapangan dan data sekunder yang berasal dari hasil studi dokumen. Dalam memilih informan, teknik yang digunakan  adalah  teknik  purposive  sample.  Penunjukan  informan  diawali  dengan informan kunci, yakni Kepala Desa Bengkel, Sekretaris Desa, dan Masyarakat Desa.

## ANALISIS DATA

## Transparansi Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Standar  Akuntansi  Pemerintah  menjelaskan  bahwa  transparansi  adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Namun hal  ini  tidak  terjadi  dalam  praktek  yang  terjadi  pada  Desa  Ginggangtani,  berikut informasi dari sebagian masyarakat Desa Ginggangtani:
“Kalau untuk musyawarah desa kita tidak terlalu berminat Mbak, kita ke kantor Balai  desa  ya  kalau  mau  buat  KTP,  pindah  KK,  mengurusi  dana  bantuan  dari pemerintah  saja,  kalau  yang  untuk  masalah  kayak  gitu  kita  gak  ada  waktu” (Hasil  wawancara  dengan  Pak  Fadhil  masyarakat  Desa  Ginggangtani  pada tanggal 23 Juni 2019).
Diperjelas dengan hasil wawancara berikut ini:
“Yang penting pembangunan jalan desa bagus, lancar, kita udah senang, bantuan dari pemerintah juga tidak salah sasaran” (Hasil wawancara dengan Pak Fadhil masyarakat Desa Ginggangtani pada tanggal 23 Juni 2019).
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  di  dalam  pelaksanaan  ADD  di Desa  Ginggangtani,  masyarakat  desa  tidak  terlalu  berantusias  dengan  musyawarah rencana  pengalokasi  dana  desa.  Dengan  demikian,  prinsip  transparansi  pada  sistem pengalokasian  dana  desa  di  Desa  Ginggangtani  belum  diterapkan  dengan  baik,  karena kurangnya  aspirasi  rakyat  dalam  ikut  andil  menjalankan  dan  mengawasi  pengelolaan dana desa.
Transparansi  merupakan  hak  seluruh  lapisan  masyarakat  terhadap  kebebasan mengetahui  kegiatan  pembangunan  yang  berasal  dari  dana  Pemerintah  yang  tujuan
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
utamanya  memang  untuk  pemberdayaan  masyarakat  seperti  dana  ADD.  Transparansi mengukur  tingkat  keamanahan  pihak  pengelola  dalam  menjalankan  kegiatan pembangunan.
Keberhasilan  pengelolaan  ADD  diukur  dari  meningkatnya  pengetahuan masyarakat  tentang  adanya  ADD,  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan  tingkat  desa,  dan  meningkatnya  pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

## Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Akuntabilitas  sistem  pengelolaan  ADD  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good  governance adalah  partisipasi,  transparansi  dan kebertannggungjawaban  dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Tingkat  akuntabilitas  dalam  implementasi  pengelolaan  ADD  dimulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban.  Sebagaimana  ketentuan  dalam Peraturan  Bupati  Nomor  11  tahun  2009  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Temanggung harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai  berikut:
a. Pengelolan  keuangan  ADD  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
b. Seluruh  kegiatan  yang  didanai  dari  ADD  direncanakan  secara  terbuka melalui  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  yang  hasilnya dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa,  serta  dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.
d. Alokasi  Dana  Desa  dilaksanakan  dengan  prinsip  hemat,  terarah,  dan terkendali.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
e. ADD  tidak  diperbolehkan  untuk  ganti  rugi  tanah,  bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.
Dari  ketentuan  tersebut,  sudah  sangat  jelas  menyebutkan  bahwa  pengelolaan ADD  harus  dilaksanakan  secara  terbuka  melalui  musyawarah  desa  dan  hasilnya dituangkan  dalam  Peraturan  Desa  (Perdes).  Ketentuan  tersebut  menunjukkan komitmen  dari stakeholder /pengambil  keputusan  bahwa  pengelolaan  ADD  harus memenuhi  kaidah good  governance yang  harus  dilaksanaan  oleh  para  pelaku  dan masyarakat desa. Namun dari Pemerintah Desa Ginggangtani untuk mengembangkan tingkat  partisipasi  masyarakat  masih  kurang  karena  banyaknya  warga  desa  yang menghadiri musyawarah desa, sesuai dengan informasi sebagai berikut:
“Setiap  ada  musyawarah  desa  untuk  membahas  masalah  dana  desa,  kita  selalu mengikutsertakan  masyarakat  desa  serta  perangkat  desa.  Tapi,  dari  beberapa masyarakat  yang  diundang  masih  sedikit  yang  berantusias  mengikuti”  (hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).
Pendapat  informan  tersebut  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  desa dibutuhkan  dalam  mengatur  pengelolaan  ADD  di  setiap  desa.  Namun,  masih  sedikit masyarakat  desa  yang  berantusias  mengikuti  jalannya  pengimplementasian  prinsip transparansi dan akuntabel dalam mengelola dana desa.

## Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Prinsip  partisipasi  Tjokroamidjojo  dalam  Subroto  (2009)  adalah  keterlibatan setiap  warga  Negara  dalam  pengambilan  keptususan  baik  secara  langsung  maupun melalui  institusi  yang  mewakili  kepentingannya.  Implementasi  program  ADD  di  Desa Ginggangtani  juga  dilaksanakan  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun, faktanya masih sedikit masyarakat desa yang tidak memahami pentingnya aspirasi rakyat dalam merencanakan  alokasi  dana  desa.  Terbukti  dengan  dengan  hasil  wawancara  dengan seorang informan berikut:
“Tingkat  partisipasi  masyarakat  kurang  baik.  Terbukti  saat  adanya musrenbangdes  dari  15  masyarakat  yang  diundang,  hanya  ada  3  orang  yang hadir” (hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Mekanisme  perencanaan  ADD  secara  kronologis  dapat  dijabarkan  sebagai berikut:
Gambar 4.2

## Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

## Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  pembiayaannya  bersumber  dari  ADD sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksanaan  Desa.  Dalam  pelaksanaan  program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan  informasi  ini  merupakan  usaha  pemerintah  desa  untuk  melaksanakan prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  ADD.  Hal  ini  senada  dengan  yang  diucapkan oleh informan berikut:
“Setiap  tahun  kita  selalu  menempelkan  rencana  program-program  di  papan pengumuman  kantor  balai  desa  supaya  masyarakat  luas  bebas  membacanya”. (Hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).
Dipertegas dengan:
“Kita  juga  melaporkan  secara  periodik  laporan  pelaksanaan  ADD  pada pemerintah  tingkat  atas  sebagai  pemberi  amanah”.  (Hasil  wawancara  dengan Sekdes pada tanggal 19 Juni 2019).
Kepala Desa mengadakan MusDes untuk membahas
ADD
MusDes dihadiri oleh BPD, lembaga kemasyarakatan, masyarakat serta tim kecamatan
Tim pelaksana ADD menyampaikan rencana penggunaan ADD berdasarkan prioritas Rancangan ADD disepakati dalam MusDes dan menjadi salah satu bahan penyusunan
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  di  dalam  pelaksanaan  ADD senantiasa  dilaporkan  perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  oleh  pengelola  ADD  di tingkat  desa.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  tanggungjawab  pengelola  ADD di  tingkat  desa  sudah  memenuhi  ketentuan  pembuatan  laporan  kegiatan  ADD  yang bertahap  dan  laporan  akhir  kegiatan.  Pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

## Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)
Penguatan  keuangan  desa  dilakukan  untuk  menguatkan  pilar  transparansi  dan akuntabilitas.  Pengelelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif, transparan  dan  akuntabel.  ADD  yang  merupakan  salah  satu  sumber  utama  pendapatan desa  juga  harus  dipertanggungjawabkan  secara  transparan  kepada  masyarakat  maupun kepada  pemerintah  kabupaten  sebagai  institusi  pemberi  kewenangan.  Selain  itu pertanggungjawaban  kepada  masyarakat    dilakukan  secara  periodik  setiap  enam  bulan sekali  melalui  forum  eveluasi  pelaksanaan  ADD  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Desa. Namun  karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  pengalokasian dana  desa,  sehingga  masih  sedikit  sekali  masyarakat  yang  ikut  serta.  Berikut  hasil wawancara dengan salah satu informan:
“Setiap  tiga  bulan  sekali  selalu  diadakan  eveluasi  pelaksanaan  ADD  yang mengundang  tokoh  masyarakat,  LPM,  BPD.  Evaluasi  dilakukan  untuk mewujudkan  transparansi  dalam  ADD  dan  diharapkan  adanya  masukan- masukan  demi  berjalannya  ADD,  Tapi  ya  gitu  mba,  masih  banyak  masyarakat yang  kurang  mengerti  pentingnya  pengalokasian  dana  desa.  (Hasil  wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019).
Sedangkan  untuk  pengelolaan  administrasi  keuangan.  Administrasi  keuangan yang dilaksanakan di Desa Ginggangtani dapat dikatakan kurang sesuai  dengan prinsip akuntabilitas  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  informan  Sekertaris  desa  sebagai berikut:
“Untuk masalah pembuatan laporan keuangan yang berkaitan dengan dana desa semua  yang  mengurusi  pak  Lurah  Mbak,  tugas  saya  hanya  membantu  beliau saja” (Hasil wawancara dengan Sekdes pada tanggal 19 Juni 2019).
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Informasi-informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  pertanggungjawaban pelaksanaan  ADD  di  Desa  Ginggangtani  belum  sepenuhnya  melaksanakan  prinsip akuntabilitas.  Sumber  Daya  Manusia  tim  pelaksana  dalam  membuat  laporan administrasi  yang  masih  kurang,  pengelolaan  ADD  juga  belum  melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik.

## Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan  secara fungsional,  melekat  dan  operasional  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Grobogan,  Tim Pendamping  ADD,  dan  dilaksanakan  masyarakat  melalui  BPD.  Pengawasan pengelolaan  ADD  di  Desa  Ginggangtani  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik,  sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:
“Bentuk  pengawasannya  dari  kecamatan ada  pembinaan,  juga  ada  pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau  prosedur  dari  pelaksanaan  ADD  dimana  pelaksanaan  tersebut  dilakukan oleh  Tim  Pelaksana  ADD.”  (Hasil  wawancara  dengan  Kepdes  pada  tanggal  13 Juni 2019).
Selain  itu,  pernyataan  tersebut  juga  diperkuat  oleh  hasil  wawancara  sebagai berikut:
“Dari  tahap  perencanaan  kita  didampingi  pihak  kecamatan  diharapkan  nanti tidak  ada  kesalahan.  Dan  pada  saat  pelaksanaan  kita  juga  ada  pendampingan, jadi pihak kecamatan mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita diberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya.” (Hasil wawancara dengan Kepdes pada tanggal 13 Juni 2019). Dikatakan  cukup  baik,  karena  meskipun  telah  dilakukan  pengawasan  oleh pemerintah  atasnya,  tapi  pengawasan  dari  masyarakat  desa  kurang,  karena  prinsip transparansi harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.

## PEMBAHASAN
Dari deskripsi dan penyajian data yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan realitas  yang  ada,  maka  peneliti  pada  bagian  ini  akan  menyajikan  pembahasan  yang
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
diperoleh  dari  penelitian  dilapangan  yang  disesuaikan  dengan  tujuan  dalam  penelitian ini.
Pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Ginggangtani  Kecamatan  Gubug Kabupaten  Grobogan  belum  sepenuhnya  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  sesuai  dengan  Permendagri  113  tahun  2014,  sesuai  dengan  hasil wawancara dengan Kepala Desa berikut ini:
“Setiap  ada  musyawarah  desa  untuk  membahas  masalah  dana  desa,  kita  selalu mengikutsertakan masyarakat desa serta perangkat desa. Tapi, dari beberapa masyarakat yang diundang masih sedikit yang berantusias mengikuti.”
Sesuai  dengan  wawancara  diatas  prinsip  transparansi  pada  pengalokasian  dana desa di Desa Ginggangtani belum terpenuhi karena tidak banyak masyarakat desa yang peduli  dengan  sistem  pengalokasian  dana  desa  meski  telah  tersedianya  informasi yang jelas dari pihak perangkat desa.
Selain  itu,  untuk  prinsip  akuntabilitas  pada  tahap  pertanggungjawaban  belum terlaksana  dengan  baik  karena  SDM  sebagai  pelaku  administrasi  kurang  mengerti dengan  akuntansi  pemerintahan,  sesuai  dengan  hasil  wawancara  salah  satu  informan berikut ini:
“Untuk masalah pembuatan laporan keuangan yang berkaitan dengan dana desa semua yang mengurusi Kepala Desa, tugas saya hanya membantu beliau saja.” Sesuai  dengan  hasil  wawancara  diatas  prinsip  akuntabilitas  pada  pengelolaan dana  desa  di  Desa  Ginggangtani  belum  diterapkan  dengan  baik  sesuai  dengan Permendagri 113 tahun 2014.
Dari  tahap  perencanaan  yang  seharusnya  bersifat  transparan  dengan keikutsertaan  masyarakat  desa  didalam  musyarah  desa,  kenyataannya  dilapangan banyak  masyarakat  desa  yang  acuh  terhadap  kegiatan  desa  seperti  itu,  kemungkinan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya prinsip transparansi dalam  pengelolaan  dana  desa  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  korupsi  oleh pelaksana kegiatan.
Selanjutnya pada tahap pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan  kegiatan  oleh  pengelola  ADD  di  tingkat  desa.  Dengan  demikian  dapat diketahui  bahwa  tanggungjawab  pengelola  ADD  di  tingkat  desa  sudah  memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  ADD  kepada  pemerintah  tingkat  atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.
Pada  tahap  pertanggungjawaban  belum  sepenuhnya  bersifat  akuntabel. penguatan  keuangan  desa  dilakukan  untuk  menguatkan  pilar  transparansi  dan akuntabilitas.  Pengelelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif, transparan  dan  akuntabel.  ADD  yang  merupakan  salah  satu  sumber  utama  pendapatan desa  juga  harus  dipertanggungjawabkan  secara  transparan  kepada  masyarakat  maupun kepada  pemerintah  kabupaten  sebagai  institusi  pemberi  kewenangan.  Selain  itu pertanggungjawaban  kepada  masyarakat    dilakukan  secara  periodik  setiap  enam  bulan sekali  melalui  forum  eveluasi  pelaksanaan  ADD  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Desa. Namun  karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  pengalokasian dana desa, sehingga masih sedikit sekali masyarakat yang ikut serta.
Pada  tahap  pengawasan  terhadap  dana  ADD  beserta  pelaksanaan  kegiatan dilakukan  secara  fungsional,  melekat  dan  operasional  oleh  Inspektorat  Kabupaten Grobogan,  Tim  Pendamping  ADD,  dan  dilaksanakan  masyarakat  melalui  BPD. Pengawasan  pengelolaan  ADD  di  Desa  Ginggangtani  sudah  berjalan  dengan  cukup baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:
“Bentuk  pengawasannya  dari  kecamatan ada  pembinaan,  juga  ada  pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau  prosedur  dari  pelaksanaan  ADD  dimana  pelaksanaan  tersebut  dilakukan oleh Tim Pelaksana ADD.”
Dikatakan  cukup  baik,  karena  meskipun  telah  dilakukan  pengawasan  oleh pemerintah  atasnya,  tapi  pengawasan  dari  masyarakat  desa  kurang,  karena  prinsip transparansi harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.
Hasil  penelitian  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Ginggangtani  berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Wahyu Nur Aini sebelumnya, yaitu pengelolaan alokasi  dana  desa  harus  selalu  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014.
Dari  hasil  penelitian  tersebut  di  atas  dapat  dirangkum  bahwa  akuntabilitas pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa Ginggangtani  belum  sepenuhnya  berdasarkan pada  prinsip  transparansi  maupun  prinsip  akuntabilitas  berdasarkan  Permendagri  113 tahun 2014 berbeda dengan teori peneliti dibagian awal penelitian ini, yaitu pengelolaan
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
alokasi  dana  desa  harus  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dengan demikian  perlu  dilakukan  penyempurnaan  secara  berkelanjutan  dengan  tetap menyesuaikan  situasi  dan  kondisi  serta  perkembangan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  secara  eksplisit  tertuang  dalam  hasil  dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  akhir  dari  penelitian  transparansi  dan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ginggangtani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tahun 2018-2019, yaitu sebagai berikut:
1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum menerapkan prinsip partisipasi dan  transparansi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  ketidakhadiran  masyarakat  dalam  forum musyawarah desa.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ginggangtani belum sepenuhnya  menerapkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Prinsip  transparansi belum  terpenuhi  karena  tidak  banyak  masyarakat  desa  yang  peduli  dengan  sistem pengalokasian  dana  desa  meski  telah  tersedianya  informasi  yang  jelas  dari  pihak perangkat desa. Untuk prinsip akuntabilitas belum terlaksana sepenuhnya karena SDM sebagai pelaku administrasi kurang mengerti dengan akuntansi pemerintahan.
3.  Tahap  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sudah  cukup  baik,  namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

## Saran
Penelitian  ini  hanya  membahas  pengelolaan  teknis  keuangan  desa  berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,  dan  pengawasannya.  Kesulitan  mendapatkan  akses  terhadap kinerja  dan  pelaporan  membuat  peneliti  hanya  mendapatkan  hasil  penelitian  ini  yang menyajikan  perbandingan  kesesuaian  undang-undang  dengan  aplikasi  di  lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen  pengelolaan  keuangan  desa  dan  tidak  pula  membahas  nominal  keuangan desa secara rinci.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 1 Januari 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Penatausahaan dan Pembinaannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2009.  Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. Nasirah.  2016.  “ Analisis  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau) ”, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang, Skripsi.[Online], tersedia di:
http://eprints.umm.ac.id/45110/
Bill Christian Rondonuwu dkk,2017, “ Akuntabilitas  Kinerja Aparat  Dalam  Pelayanan Publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan .” Jurnal Permendagri Nomor 113. 2014. tentang Pengelolaan Keuangan Desa Arista  Widiyanti.  2017.  “ Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten  Pasuruan) ”,  Akuntansi,  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi
Undang-Undang  No  6  Tahun  2014. Tentang  desa .  [Online],  tersedia  di: https://www.berkasedukasi.com/2018/07/uu-undang-undang-nomor-6-tahun- 2014.html
Undang-Undang No 22 Tahun 1999. Tentang pemerintah daerah Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2005. Tentang hibah kepada daerah Undang-Undang  No  25  Tahun  1999. Tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah
Peraturan  Bupati  No  6  Tahun  2012. tentang  Pedoman  Pelaksanaan  ADD .  [Online], tersedia  di:  https://addmagetan.blogspot.com/2012/02/perbup-no-6-tahun-2012- tentang-pedoman.html
http://digilib.unila.ac.id/32792/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.
pdf http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.01.0102.pdf https://www.academia.edu/8988004/AKUNTABILITAS_PENGELOLAAN_DANA_D ESA https://id.wikipedia.org/wiki/Gubug,_Grobogan https://id.wikipedia.org/wiki/Ginggangtani,_Gubug,_Grobogan