## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 47

## Prospek Pengaturan Organisasi Masyarakat Dalam Transisi
Demokrasi
Oleh:
R. Muhammad Mihradi, S.H., M.H.

## Abstrak
Demokrasi  tanpa  organisasi  masyarakat  sebagai komponen masyarakat sipil ( civil society ) adalah kemusykilan.  Sebab,  demokrasi  memerlukan  partisipasi politik.  Partisipasi  dapat  diorganisir  dalam  kelembagaan seperti organisasi masyarakat (ormas) dan bisa pula masing- masing individu. Hal ini dijamin secara konstitusional dalam Pasal  28  UUD  1945.  Selama  ini,  pengaturan  organisasi masyarakat  berinduk  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1985  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Dipastikan, undang-undang  dimaksud  bukan  saja  tidak  sesuai  lagi dengan  kebutuhan  masyarakat  melainkan  dibentuk  dalam suasana  watak  otoritarian  sehingga  penggantiannya merupakan  keniscayaan.  Kini,  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  RI  telah  mengusulkan  inisiatif  Rancangan  Undang- Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU- Ormas). Dalam kerangka  demikian,  menarik  dicermati  bagaimana  model ormas  yang  sebaiknya  didorong  di  masa  depan  dan  diatur dalam undang-undang ormas. Bagaimana pula desain ormas yang hendak dibentuk bila dikaitkan dengan kontekstualisasi transisi demokrasi, sebuah fase yang tidak mudah dipastikan dilalui  tanpa  pelembagaan  dan  penguatan  mentalitas demokrasi yang substansial.
Kata  Kunci:  Undang-undang,  Demokrasi,  Organisasi Masyarakat.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 48

## A. Pendahuluan
Studi  demokrasi  tidak  pernah  dapat  dilepaskan  dari kelembagaan  ( institutions )  dan  aktor  ( actor ).  Dalam  studi demokrasi,  kelembagaan  dan  aktor  saling  berinteraksi. Interaksi  demikian  wajib  diatur  di  dalam  peraturan perundang-undangan. Sebab, mekanisme demokrasi senantiasa  mengasumsikan  suatu  kesepakatan  antara pemangku kepentingan yang tertuang dalam kebijakan publik berbalut  hukum.  Bila  telah  dibentuk  hukum,  kesepakatan dimaksud  dapat  dipaksakan.  Dengan  begitu,  diharapkan kebijakan dimaksud dapat efektif berjalan.
Reformasi 1998 beranjak dari hal demikian. Saat rezim pemerintahan  Soeharto  yang  berwatak  otoriter  dan  korup runtuh,  maka  pelembagaan  demokrasi  dan  diakomodasinya aktor  pro  demokrasi  menjadi  pilihan  utama.  Dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999,2000,2001 dan 2002) merupakan fakta dipilihnya demokrasi. Selain itu, pemilihan  presiden  hingga  kepala  daerah  dilakukan  secara langsung  merupakan  instrumen  untuk  memastikan  bahwa aktor  yang  direkrut  dalam  sistem  demokrasi  merupakan aktor  elite  penyelenggara  pilihan  publik.  Berkualitas  dan amanah.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 49
Perjalanan  reformasi  yang  melembagakan  demokrasi dalam pengalaman senyatanya tidak mudah. Pertama , asumsi dan  kondisi  bahwa  transisi  demokrasi  yang  disepakati sebagai  awal  pijak  untuk  melembagakan  demokrasi  tidak dikawal  ketat  berkaitan  dengan  rentang  waktu  serta  agenda aksi  yang  koheren  dan  konsisten.  Akibatnya,  transisi demokrasi  menjadi  semacam  apologi  di  saat  ”kericuhan politik” hingga kini tidak terselesaikan dengan tuntas. Seperti pada anomali sistem pemerintahan presidensial dengan multi partai.  Komplikasinya  sangat  serius  karena  para  aktor demokrasi  menjadi  saling  sandera  dalam  isu  korupsi  serta pelbagai penyimpangan dari misi demokrasi. Kedua , terdapat ”anak yang tertinggal” di dalam reformasi yakni menyangkut perbaikan, pelembagaan dan penguatan organisasi kemasyarakatan.  Dampak  keterlambatan  adalah  lahirnya organisasi  masyarakat  atau  ormas  yang  tidak  saja  tidak berakar  pada  kepentingan  publik.  Melainkan  potensial dimanfaatkan  oleh  elite-elite  politik  baik  nasional  maupun lokal  untuk  mengaborsi  demokrasi  itu  sendiri.  Pembusukan ini  diperburuk  dengan  politisasi  otonomi  dan  pilkada  lokal yang  sarat  ”koncoisme”,  ”mafiosi”  serta  ”dinasti  keluarga”. 1
Kedua  hal  ini  hendak  dilacak,  diuji  dan  ditantang  pada
1 Untuk  politisasi  pilkada  dan  otonomi  lokal  dapat  dilihat  Leo  Agustino, Sisi  Gelap Otonomi Daerah, Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi , (Bandung: Widya Padjajaran, 2011).

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 50
rancangan  undang-undang  tentang  organisasi  masyarakat (RUU-Ormas)  yang  diinisiasi  oleh  DPR  RI.  Apakah  telah ditimbang  dengan  komperhensif  dalam  pasal-pasalnya, kondisi-kondisi  muram  di  atas.  Tulisan  berikut  akan mendalami hal dimaksud.

## B. Akar Traumatik Ormas Orde Baru
Fase  Orde  Baru  atau  lazim  disingkat  Orba, sesungguhnya  sudah  membuka  arena  bagi  pembentukan organisasi masyarakat atau lazim disingkat Ormas. Bagi Orba, Ormas  merupakan  hal  yang  harus  dijamin  keberadaannya sebagai  konsekuensi  dan  turunan  dari  Pasal  28  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa  ” kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya  ditetapkan  dengan  undang-undang ”.  Terdapat catatan dari Jimly Asshiddiqie bahwa sesungguhnya Pasal 28 UUD 1945 ini merupakan hasil kompromi antara Hatta-Yamin dengan  pendapat  Soekarno-Soepomo  mengenai  penolakan atas  pencantuman  dalam  konstitusi  mengenai  hak  asasi manusia.  Dalam  relasi  demikian,  maka  disepakati  adanya ketentuan  hak  asasi  manusia  secara  terbatas,  yakni  salah satunya Pasal 28 di atas dengan ditetapkan nantinya dengan undang-undang.  Jadi,  dalam  persepsi  dan  analisis  Jimly Asshiddiqie,  bahwa  hak  asasi  di  Pasal  28  tadi  bukan  dari

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 51
konstitusi  terbitnya.  Melainkan  setelah  undang-undang dibawahnya mengatur. 2
Implikasi  atas  amanat  Pasal  28  UUD  1945,  maka  di masa Orde Baru terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (disingkat  UU  Ormas 1985).  Dalam  UU  Ormas  1985  diatur  asas,  fungsi,  hak  dan kewajiban,  keanggotaan,  keuangan,  pembinaan  hingga pembekuan  dan  pembubaran.  Mengingat,  rezim  Orba dibangun  di  atas  jerami  otoriterisme  maka  senyatanya  UU Ormas 1985 digunakan untuk melakukan mobilisasi terhadap konfigurasi  politik  otoriterisme  dimaksud.  Maka,  lahirlah berbagai  ormas  yang  menjadi onderbauw partai  politik, khususnya  untuk  mendukung  partai  terbesar  saat  itu  yakni Golkar.  Tidak  heran,  Korps  Pegawai  Republik  Indonesia (Korpri)  sebagai  organisasi  tunggal  dan  terbesar  birokrasi justru  berpolitik  dengan  menyalurkan  hanya  satu  aspirasi pada Golkar. 3 Hal serupa dialami oleh pelbagai ormas, seperti
2 Lihat  Jimly  Asshiddiqie, Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.112.
3 Lacak  lebih  lanjut  terkait  hal-hal  politisasi  rezim  Orba  dalam  Satya  Arinanto, Pembangunan  Hukum  dan  Demokrasi ,  (Jakarta:  Dasamedia,  1993);  Arbi  Sanit, Sistem  Politik Indonesia: Kestabilian Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan , (Jakarta: Rajawali Press, 1995); R Eep Saefulloh Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) dan  Todung  Mulya  Lubis, In  Search  of Human Rights:  Legal  Political Dilemmas  of  Indonesia’s New Order  1966-1990 ,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  1993).  Pada  bagian  tertentu,  lihat  pula  R. Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara , (Bogor: Ghalia Indonesia,
2011), khususnya pada Bab III.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 52
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan sebagainya.
Dalam koridor dan kondisi demikian, ormas tidak lagi menjadi  instrumen  dan  wahana  demokrasi  melainkan pelembaga  rezim  otoriter  dan  sekaligus  otokratis.  Ini menimbulkan  traumatik.  Apalagi,  ketentuan  UU  Ormas  1985 memberikan ruang bagi negara untuk membekukan ataupun menutup bila ormas dianggap mengganggu ketertiban umum. Sementara,  makna  ”ketertiban  umum”  berada  ditafsir penguasa.  Tidak  heran  bila  ormas-ormas  yang  mencoba mengkritisi negara mengalami kesukaran dalam rezim buram demikian. 4
Dipastikan  saat  itu,  ormas  yang  kritis  mengalami penekanan  luar  biasa.  Teror  dan  intimidasi  merupakan  hal niscaya.  Ini  seperti  dialami  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  Jakarta  misalnya.  Keterampilan  melakukan  advokasi publik  ditengah  tekanan  demikian  adalah  sesuatu  yang menjadi  kapasitas  tersendiri  yang  sangat  tidak  mudah dilakukan.
4 Apalagi di dalam Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur  kewenangan  pemerintah  yang  dapat  melakukan  pembinaan,  di  mana  dalam  perspektir organisasi  non  pemerintah  saat  itu  merupakan  medium  bagi  pemerintah  untuk  mengintervensi kebebasan berpolitik warganya, lebih lanjut lihat Todung Mulya Lubis, In Search of Human Rights:
Legal  Political  Dilemmas  of  Indonesia’s  New  Order  1966-1990, (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1993), hlm.222.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 53
Landasan  ”traumatis”  di  atas  bagi  penulis  adalah paradigma  yang  harus  menjadi  titik  pijak  disaat  melakukan dekonstruksi  sekaligus  rekonstruksi  terhadap  pengaturan ormas.  Sebab,  implikasi  ”traumatis”  di  atas  hanya  dapat ditangkal  bila  dipastikan  pasal-pasal  di  dalam  ketentuan ormas  dilembagakan  nilai  demokrasi  dan  penguatan masyarakat sipil ( civil society ).
Ada  berbagai  kerangka  teoritik  yang  dapat  dibangun dalam  memberikan  argumentasi  kebutuhan  pengaturan  dan jaminan  ormas. Pertama ,  dari  perspektif  Milton  Friedman 5 .
Dalam  persepsinya,  pemerintah  memiliki  daya  jangkau terbatas  di  dalam  mengelola  negara 6 dan  kebebasan.  Dalam paradigma demikian maka adanya ormas dapat menjadi mitra kritis  di  dalam  pengelolaan  negara.  Dengan  begitu, kepentingan publik dapat dirawat optimal dengan melibatkan publik itu sendiri.
Kedua ,  perspektif  Iris  Marion  Young 7 yang berpendapat,  di  dalam  konteks  demokrasi,  perlu  dipikirkan
5 Milton  Friedman  dalam  Philip  Green,  Key Concept  in  Critical  Theory Democracy , (USA: Humanity Press, 1993), hlm. 196.
6 Dalam  pengelolaan  negara  itu  sendiri  diasumsikan  terdapat  birokrasi  yang  imparsial yang  dapat  mengambil  jarak  dari  kepentingan  politik  dan  mendapat  restriksi  bila  hendak berpartisipasi  dalam  partai  politik,  lihat  John  Alder  dan  Peter  English, Constitutional  and Administrative Law , (London: Mac Millan, 1989), hlm.220.
7 April  Carter  &  Geiffrey  Stoks, Liberal  Democracy  and  Its  Critics:  Perspectives  in Contemporary Political Theory , (USA: Polity Press, 1998), hlm.205.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 54
apa  yang  bila  mengacu  pemikiran  Habermas  disebut demokrasi deliberatif 8 . Suatu
demokrasi yang mengoptimalkan  partisipasi  publik  hingga  ke  akar  radikal esensial secara dialogis, rasional, komunikatif, bebas tekanan. Dengan  kata  lain,  mendemokratisasi  demokrasi  atau pendalaman  demokrasi  ( deepning  democracy )  merupakan pilihan yang tidak dapat dielakkan untuk melacak konsensus dari  pelbagai  aneka  warna  pendapat.  Namun,  hal  ini  tidak dapat  dijangkau  tanpa  distribusi  sumber  daya  dan  akses secara  merata  berkeadilan  di  arena  publik.  Dalam  konteks dan  korelasi  demikian,  ormas  dapat  membantu  melakukan distribusi sumber daya ( resources allocation ) dan akses untuk mengimbangi  negara  sehingga  terbentuk  relasi  yang    saling mendukung antara pemerintah dan yang  diperintahnya.

## C. Desain RUU tentang Ormas versi DPR RI
Draft  RUU  Ormas  versi  DPR  RI  terdiri  dari  57  pasal, mengatur mulai darsi asas, ciri dan sifat ormas. Tujuan, fungsi dan  ruang  lingkup  ormas,  pendaftaran,  hak  dan  kewajiban,
8 Mengenai  pemikiran  Habermas,  dapat  dilacak  paling  tidak  beberapa  literatur  berikut:
(1) F Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Menimbang ’Negara Hukum’ dan ’Ruang Publik’ Dalam Teori  Diskursus  Jurgen  Habermas ,  (Yogyakarta:  Kanisius,  2009),  hal.128-129;  (2)  R.  Muhammad Mihradi,  ”Trias  Politica  dan  Korupsi  Di  Daerah”,  Harian Radar  Bogor ,  Sabtu  2  September  2006, hal.13;  (3)  R.  Muhammad  Mihradi, Kebebasan  Informasi  Publik  versus  Rahasia  Negara ,  (Bogor: Ghalia,  2011)  dan  (4)  F.  Budi  Hardiman,  “Ruang  Publik  dan  Demokrasi  Deliberatif:  Etika  Politik Jurgen  Habermas”,  dalam  F.  Budi  Hardiman  dkk. Empat  Esai  Etika  Politik ,  (Jakarta: www.srimulyani.net dan Komunitas Salihara, 2011), 11.

## Pakuan Law Review
e-ISSN :
Halaman 55
AD/ART Ormas, ormas asing hingga pengawasan serta sanksi bila terjadi pelanggaran.
Ada  beberapa  hal  menarik  dalam  RUU  Ormas  versi DPR  RI. Pertama ,  terlalu  mudah  mendirikan  ormas.  Hanya dengan  sekurang-kurangnya  tiga  orang,  maka  ormas  dapat didirikan. Kedua , adanya perbedaan kualifikasi antara ormas berbadan  hukum  dan  tidak  berbadan  hukum.  Keduanya memiliki  kewajiban  sama  yakni  melakukan  pendaftaran  dan tunduk  pada  undang-undang  ormas. Ketiga ,  ormas  boleh memiliki  badan  usaha  ormas  sepanjang  diatur  dalam anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangganya.  Rupanya ketentuan  ini  untuk  merespon  persoalan  finansial  dalam penyelenggaraan ormas. Keempat , adanya pengaturan ormas asing yang berkaitan dengan perizinan operasional, larangan hal-hal  terkait  diantaranya  politik  praktis,  spionase,  dan kewajiban  memberikan  pengumuman  sumber,  jumlah  dan penggunaan  dana  organisasi  tersebut. Kelima ,  adanya kewajiban  ormas  membuat  laporan  kegiatan  dan  keuangan yang  terbuka  untuk  publik. Keenam ,  diperkenalkannya mekanisme  mediasi  dan  konsiliasi  dalam  penyelesaian sengketa  ormas.  Dan  ditutup  dengan ketujuh ,  mengenai mekanisme kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 56
memberikan  sanksi  pembekuan  sementara  dan  hal  ini  dapat diuji ke pengadilan bagi ormas yang merasa dirugikan.
Ketujuh  hal  di  atas  sesungguhnya  diharapkan  dapat mengantisipasi  serta  meregulasi  dalam  kerangka  solusi terhadap  persoalan-persoalan  ormas  selama  ini.  Seperti praktik anarki ormas maupun ormas yang digunakan sebagai instrumen  atau  alat  politik  baik  oleh  elite  politik  ataupun kekuatan  lainnya.  Meski  demikian,  diperlukan  studi  lebih mendalam  berkenaan  dengan  hal-hal  yang  hendak  diatur  di atas  karena  ada  beberapa  hal  yang  memerlukan  penajaman sekaligus  mendesak  diakomodasi.  Hal  dimaksud  akan diuraikan pada bagian lain tulisan ini.

## D. Agenda Reformasi Ormas
Di  dalam  perspektif  Arbi  Sanit,  pengaturan  ormas memiliki  urgensitas  tersendiri.  Sebab,  melalui  pengaturan undang-undang  ormas,  maka  kekuatan  masyarakat  sipil dilembagakan, khususnya dalam konteks penguatan institusi, personal  dan  sumber  daya.  Bagi  Arbi  Sanit,  undang-undang ormas harus dapat memastikan perbedaan antara ormas yang merupakan onderbauw partisan  partai  dengan  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  independen.  Ormas onderbauw partisan  partai  adalah  bagian  dari  komponen

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 57
partai  yang  tidak  dapat  diintegrasikan  atau  dipersamakan dengan ormas lain. 9
Berkenaan  dengan  substansi  pengaturan  undang- undang  ormas  itu  sendiri,  ada  beberapa  isu  kritis  penting dicermati  dengan  tingkat  kompleksitasnya  yang  memiliki derajat kerumitan cukup tinggi. Pertama , mengenai penamaan atau nomenklatur .  Heterogenitas  penyebutan  ormas merupakan fenomena yang sulit diingkari. Terdapat beragam penyebutan  terhadap  ormas  serta  keanekaragaman  dasar hukum.  Misalnya,  lembaga  nir  laba,  lembaga  swadaya masyarakat,  organisasi  non  pemerintah 10 ,  organisasi  sosial, dan sebagainya. 11 Belum lagi yang menggunakan peristilahan
9 Arbi  Sanit,  “Dari  Demokratisasi  Berporos  Elit  ke  Berbasis  Keseimbangan  Golongan”, Paper ,  Dihimpun  dalam  Kumpulan  Makalah  Arbi  Sanit  tentang  Sistem  Politik  Pemerintahan, Diterbikan  oleh  Kelompok  Kerja  Konsolidasi  Sistem  Politik  dan  Pemerintahan,  Dewan Pertimbangan Presiden RI, 2010., hlm.7.
10 Arbi Sanit untuk lebih memudahkan tipologi, ia membedakan antara organisasi negara atau  organisasi  pemerintahan  dengan  organisasi  masyarakat  atau  organisasi  non  pemerintah. Meski  menurutnya  musykil  membuat  batasan  tentang  organisasi  kemasyarakatan  di  Indonesia namun dengan membedakan adanya organisasi non pemerintah dengan organisasi pemerintahan merupakan  kategori  yang  masih  dapat  dirumuskan,  meski  dengan  catatan  tidak  tertutup kemungkinan  pada  organisasi  non  pemerintah  dimasuki  atau  dibentuk  oleh  orang  pemerintahan namun atas tanggung jawab dan resiko sendiri tanpa kaitan struktural dengan pemerintahan, lihat Arbi  Sanit, Swadaya  Politik  Masyarakat:  Telaah  tentang  Keterkaitan  Organisasi  Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia , (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm.65- 67.
11 Ada  yang  menarik,  dalam  buku Negara,  Civil  Society  dan  Demokratisasi ,  Luthfi  J Kurniawan  dkk  membedakan  antara  organisasi  masyarakat  (ormas)  dan  organisasi  non pemerintah.  Dasar  hukumnya  yang  ditonjolkan  adalah,  bila  Ormas  diatur  melalui  UU  Nomor  8 Tahun  1985  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  sedangkan  untuk  organisasi  non  pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sementara bila ditelaah bahwa Instruksi Menteri  Dalam  Negeri  dimaksud  pada  konsiderans  mengingat  memasukkan  acuan  UU  Nomor  8 Tahun  1985  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Pemisahan  model  demikian  tidak  saja abu-abu,

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 58
yang  sulit  dilacak  dasar  hukumnya  maupun  konteksnya.
Seperti menggunakan
istilah “front”, “solidaritas”,
‘paguyuban”,  “komunitas”,  “perhimpunan”,  “lembaga”  dan sebagainya. Demikian pula keberadaan dasar hukumnya. Ada ormas  berbadan  hukum  “yayasan”  sehingga  tunduk  pada undang-undang  yayasan  (UU  Nomor  16  Tahun  2001)  dan ormas  berbadan  hukum  perkumpulan  ( Staatsblad 1870  No.
64  (“Stb.  1870-64”)  dan  KUHPerdata  (KUHPer) Buku  III  Bab IX). 12 Terdapat  pula  yang  menggunakan  istilah  ”organisasi sosial”  sehingga  menginduk  pada  undang-undang  tentang kesejahteraan sosial.
Bila  dilacak  dari  aparatur  pemerintah  yang membinanya  maka  terdapat  perbedaan  pula.  Misalnya, Kementerian  Sosial  memiliki  peran  membina  organisasi sosial.  Kementerian  Dalam  Negeri  bagi  yang  dikategorikan organisasi masyarakat. Bila ini semua hendak dicakup dalam undang-undang  ormas,  tidaklah  mudah.  Sebab,  boleh  jadi potensi konflik aturan terbuka. Seperti, bagi ormas berbadan hukum yayasan maka ada sejumlah prosedur pendaftaran dan administrasi lainnya yang telah diatur dalam undang-undang
melainkan cukup membingungkan. Lihat lebih lanjut Luthfi J Kurniawan dkk, Negara, Civil Society dan Demokratisasi , (Malang: Instrans Intitute dan MCW, 2008), hlm.57.
12 Kajian International IDEA yang dituangkan dalam buku Pengembangan Kapasitas Seri
8, Penilaian Demokratisasi di Indonesia , terbitan tahun 2000 di halaman 107 merumuskan bahwa organisasi masyarakat sipil dibedakan menjadi asosiasi atau perkumpulan dan yayasan.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 59
yayasan  maupun  ketentuan  yang  diterbitkan  Kementerian Hukum  &  HAM.  Begitu  juga  pada  organisasi  sosial,  yang didasarkan  pada  undang-undang  kesejahteraan  sosial  (UU No.11  Tahun  2009)  mengatur  mengenai  pendaftaran, pembinaan  dan  seterusnya.  Dalam  kondisi  begitu,  bisa  jadi yang  paling  mungkin  diatur  adalah  ormas  yang  belum berbadan hukum.
Kedua ,  atas  asumsi  persoalan  di point pertama,  maka tidak  dapat  dihindari  pula  kebutuhan  untuk  meletakkan aturan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar kelembagaan  dan  perundang-undangan,  andai  ormas  yang diatur di undang-undang ormas mencakup semua ormas, baik berbadan  hukum  maupun  tidak.  Sebab,  bila  tidak  ada mekanisme  sinkronisasi  dan  harmonisasi,  dikhawatirkan terdapat konflik aturan. Seperti, syarat pendirian ormas tentu tidak  dapat  menafikan  syarat  yang  telah  diatur  di  undang- undang  yayasan.  Khususnya  bagi  ormas  yang  berbadan hukum yayasan.
Ketiga, di  kalangan  masyarakat  sipil,  ada  persoalan mengenai  pendanaan  ormas.  Di  satu  sisi,  akuntabilitas pendanaan  ormas  adalah  hal  yang  tidak  dapat  ditawar. Namun,  di  sisi  lain,  pembiayaan  operasional  ormas  perlu diatur  dan  dijamin  keberadaannya.  Sebab,  bila  misalnya

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
melarang ormas menerima dana asing karena dikhawatirkan akan terdapat muatan ideologisasi asing 13 melalui pendanaan.
Maka  negara  “wajib”  menyisihkan  dari  APBN  maupun  APBD mengenai pembiayaan ormas secara memadai. 14
Keempat , perlu dicermati asas keseimbangan, di mana di  dalam  RUU  tentang  Ormas  diatur  mengenai  kewajiban ormas terkait akuntabilitas organisasi, pendaftaran, keuangan dan  sebagainya.  Di  sisi  lain,  diperlukan  pasal  yang memastikan  agar  negara  tidak  dapat  mengintervensi kebijakan atau kegiatan ormas sepanjang tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  penting,
13 Soal ideologisasi asing maupun hal-hal buruk yang sering dituduhkan pada donor asing yang  membiayai  lembaga  swadaya  masyarakat  maupun  lembaga  swadaya  masyarakat  selaku penerima, baik di masa orde baru maupun reformasi, merupakan argumentasi dan retorika yang harus  dicermati  secara  hati-hati.  Sebab,  baik  di  masa  orde  baru  maupun  reformasi,  dana  asing mengalir  tidak  hanya  melalui  lembaga  swadaya  masyarakat,  bahkan  sebagian  besar  melalui pemerintah  baik  atas  nama  badan  internasional  seperti  PBB,  Unesco  maupun  UNDP  misalnya maupun  melalui  perjanjian  bilateral  antar  negara.  Dalam  kondisi  demikian,  letak  kehati-hatian menempatkan  kerangka  “tuduhan”  serius  demikian  dapat  berlaku  pada  negara  yang  bisa  jadi dianggap  “agen”  asing  juga.  Asumsi-asumsi  seperti  ini  harusnya  dapat  dieliminasi  dengan ketentuan  objektif  yang  berlaku  terukur  serta  mengikat  baik  negara  maupun  lembaga  swadaya masyarakat.  Mengenai  keterpengaruhan  negara  atas  peran  dana  asing  dan multi  nasional corporation dapat  dilihat  I  Wibowo, Negara  Centeng,  Negara  dan  Saudagar  di  Era  Globalisasi , (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
14 Di  dalam  pemberitaan  media  berapa  tahun  lampau,  Yayasan  LBH  Indonesia  pernah membuka  rekening  sumbangan  publik  serta  mengumumkan  kesulitan  anggaran  lembaga  ini, namun ternyata baik pemerintah dan publik tiada memberikan sumbangan signifikan, dan hanya Taufik  Kemas  (Ketua  MPR  dan  Tokoh  PDI  Perjuangan)  yang  menyumbang.  Hal  ini  menjadi persoalan  sulit  lanjutan  karena  bila  sumbangan  didapat  dari  politisi,  maka  potensi  menyandera ormas  bila  bergesekan  dengan  isu-isu  politik  menjadi  kian  terbuka.  Terdapat  ide  bahwa  negara harus pro aktif membantu pendanaan bagi organisasi non pemerintah pernah dipaparkan pula oleh Kelompok Kerja Konsolidasi Sistem Politik dan Pemerintahan Dewan Pertimbangan Presiden yang dipimpin tim ini oleh Jimly Asshiddiqie dan Arbi Sanit. Success story Gubernur DKI di masa lalu, Ali Sadikit dalam mengalokasikan dana rutin bagi LBH Jakarta dari APBD DKI Jakarta merupakan kasus konkrit  peran  negara  mengayomi  organisasi  non  pemerintah  dari  sisi  finansial.  Lihat,  Laporan Kajian  Terbatas Konsolidasi  Sistem  Politik  dan  Pemerintahan  Presidensil ,  Kelompok  Kerja Konsolidasi Sistem Politik dan Pemerintahan, Jakarta November 2010, hlm.29.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 61
sebab  ”traumatik”  masa  Orba  perlu  menjadi  referensi  untuk tidak  melembagakan  kembali  potensi-potensi  otoriterisme serta negara-isme sehingga daya imajinatif dan kreatif publik menjadi tersandera.
Kelima ,  terdapat  kesan  selama  ini  mendirikan  ormas demikian  mudah  serta  leluasa  pula  mengakses  anggaran publik.  Dalam  konteks  demikian,  rancangan  undang-undang tentang  ormas  harus  mengantisipasi,  khususnya  bagi  ormas yang  hendak  mendapatkan  bantuan  dana  dari  pemerintah untuk  dipastikan  kapasitas  serta  integritasnya.  Hal  ini  untuk menghindari pelbagai potensi penyimpangan.
Keenam ,  rancangan  undang-undang  tentang  ormas harus  dapat  mengantisipasi  praktik  anarki  ormas  yang mengatasnamakan apapun. Demikian pula, konflik horizontal di  publik  dengan  melibatkan  ormas  harus  dapat  ditangani pengaturannya secara komperhensif. Misalnya, ada ketentuan bahwa  dalam  keadaan  ”mendesak”,  ormas  yang  melakukan tindakan  anarki  dapat  dibubarkan  dan  diperberat  sanksi pidana para pelakunya sebagai lex specialis dari KUH Pidana.
Ketujuh ,  rancangan  undang-undang  tentang  ormas harus mengakomodasi paling tidak empat peran ormas secara teoritik,  yakni  (1)  ormas  merupakan  kelembagaan  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 62
membuka  dirinya  untuk  melaksanakan  sosialisasi  politik. Sehingga  menjadi  wahana  pencerahan  politik;  (2)  ormas merupakan  lembaga  yang  berfungsi  menghimpun  para individu yang tersebar di masyarakat untuk dipersatukan atas kesamaan  yang  menjadi  latar  pembentuk  ormas,  baik ideologi,  minat  ataupun  kepentingan;  (3)  ormas  harus mengangkat  kepentingan-kepentingan  yang  dihimpun  serta diformulasi  sebagai  bahan  bagi  pengambilan  kebijakan negara.  Dengan  begitu,  negara  memiliki  lentera  menuju  ke arah lebih baik; (4) ormas harus mampu melayani masyarakat sebagai  sarana  komunikasi  politik  sehingga  opini,  keinginan, keluhan  dan  tuntutan  masyarakat  dapat  tersalur  kepada pemerintah. 15

## E. Penutup
Hans  Antlov  dan  Anna  Wetterberg  menulis  bahwa menuju  demokrasi  substansial  tidak  cukup  hanya  dengan membawa  pemerintah  lebih  dekat  kepada  atau  membuka ruang  bagi  masyarakat  sipil.  Namun,  yang  lebih  penting adalah
memperdalam dan meningkatkan keterlibatanmasyarakat  sipil  dengan  struktur  negara
15 Arbi Sanit, Swadaya Politik...Op.Cit , hlm. 58-59.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 63
terdesentralisasi. 16 Dibutuhkan  penguatan  pada  organisasi masyarakat  sipil  yang  dapat  saja  disalahgunakan  secara politik.  Namun,  melalui  penguatan,  akuntabilitas  dan pengorganisasian  organisasi  masyarakat  sipil  secara  lebih komperhensif dapat menjadi alternatif menangkalnya.
Sebagai  penutup,  menarik  rekomendasi  dari  kajian IDEA yang memberikan tawaran terkait peran organisasi non pemerintah  atau  ormas  setidaknya  dalam  dua  hal. Pertama , ormas  sebaiknya  mendukung  implementasi  pemerintahan baik  nasional  maupun  lokal  dengan  posisi  memonitor kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan melalui mekanisme dialog baik antara pemerintah, parlemen maupun partai  politik  dan kedua ,  organisasi  non  pemerintah  atau ormas  perlu  menjaga  independensi  dari  partai-partai  politik tetapi  mereka  juga  perlu  membuat  jaringan  dan  menjaga komunikasi yang baik dengan anggota-anggota parlemen dan partai-partai  politik  yang  mempunyai  tujuan  dan  nilai-nilai sama.  Tentu  diluar  kedua  hal  tadi,  perbaikan  kelembagaan internal  ormas  sendiri  mencakup  sumber  daya,  manajerial,
16 Hans  Antlov  dan  Anna Wetterberg,  ”Masyarakat  Sipil,  Akuntabilitas  Publik,  dan  Masa Depan Pemerintahan Daerah”,  Majalah Prisma Vol.29 Juli 2010, hlm.26.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 64
akuntabilitas dan kualitas kinerja merupakan bagian dari hal yang tidak dapat ditawar untuk ditingkatkan kapasitasnya. 17
17 Lihat  International  IDEA,  Pengembangan  Kapasitas  Seri  8 Penilaian  Demokratisasi  di Indonesia , Forum untuk Reformasi Demokratis, 2000, hlm.112.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 65

## DAFTAR PUSTAKA
April  Carter  &  Geiffrey  Stoks, Liberal  Democracy  and  Its  Critics:
Perspectives  in  Contemporary  Political  Theory ,  (USA:
Polity Press, 1998).
Arbi  Sanit,  “Dari  Demokratisasi  Berporos  Elit  ke  Berbasis Keseimbangan  Golongan”, Paper ,  Dihimpun  dalam Kumpulan  Makalah  Arbi  Sanit  tentang  Sistem  Politik Pemerintahan,  Diterbikan  oleh  Kelompok  Kerja Konsolidasi Sistem Politik dan Pemerintahan, Dewan Pertimbangan Presiden RI, 2010., hlm.7.
Arbi  Sanit, Sistem  Politik  Indonesia:  Kestabilian  Peta  Kekuatan
Politik  dan  Pembangunan ,  (Jakarta:  Rajawali  Press,
1995).
Arbi  Sanit, Swadaya  Politik  Masyarakat:  Telaah  tentang
Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik,
Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia , (Jakarta:
Rajawali, 1985).
F  Budi  Hardiman, Demokrasi  Deliberatif:  Menimbang  ’Negara Hukum’  dan  ’Ruang  Publik’  Dalam  Teori  Diskursus Jurgen Habermas , (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
F. Budi Hardiman, “Ruang Publik dan Demokrasi Deliberatif: Etika
Politik  Jurgen  Habermas”,  dalam  F.  Budi  Hardiman

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
dkk. Empat Esai Etika Politik , (Jakarta:
www.srimulyani.net dan Komunitas Salihara, 2011).
Hans  Antlov  dan  Anna  Wetterberg,  ”Masyarakat  Sipil,
Akuntabilitas  Publik,  dan  Masa  Depan  Pemerintahan Daerah”,  Majalah Prisma Vol.29 Juli 2010, hlm.26.
I  Wibowo, Negara  Centeng,  Negara  dan  Saudagar  di  Era
Globalisasi , (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
International  IDEA,  Pengembangan  Kapasitas  Seri  8 Penilaian Demokratisasi  di  Indonesia ,  Forum  untuk  Reformasi
Demokratis, 2000.
Jimly  Asshiddiqie, Komentar  Atas  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009).
John  Alder  dan  Peter  English, Constitutional  and  Administrative
Law , (London: Mac Millan, 1989).
Laporan  Kajian  Terbatas Konsolidasi  Sistem  Politik  dan
Pemerintahan Presidensil , Kelompok Kerja
Konsolidasi Sistem Politik dan Pemerintahan, Jakarta November 2010, hlm.29.
Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah, Sisi Gelap Desentralisasi di  Indonesia  Berbanding  Era  Sentralisasi ,  (Bandung:
Widya Padjajaran, 2011).

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 67
Luthfi  J  Kurniawan  dkk, Negara,  Civil  Society  dan  Demokratisasi ,
(Malang: Instrans Intitute dan MCW, 2008).
Philip  Green,  Key Concept  in  Critical  Theory  Democracy ,  (USA:
Humanity Press, 1993).
R  Eep  Saefulloh  Fatah, Masalah  dan  Prospek  Demokrasi  di
Indonesia , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
R.  Muhammad  Mihradi,  ”Trias  Politica  dan  Korupsi  Di  Daerah”,
Harian Radar Bogor , Sabtu 2 September 2006.
R. Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia
Negara , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
Satya  Arinanto, Pembangunan  Hukum  dan  Demokrasi ,  (Jakarta:
Dasamedia, 1993).
Todung  Mulya  Lubis, In  Search  of  Human  Rights:  Legal  Political Dilemmas  of  Indonesia’s  New  Order  1966-1990 ,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015 e-ISSN :
Halaman 68