Vol. 10, No. 1 (2018)

## IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA KOMITE SEKOLAH DI SMPN 12 MANDAU
Jon Helmi STAI Hubbulwathan Duri Email: jonhelmi_drsmp@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  komite  sekolah  yang  sudah dibentuk  oleh  masyarakat  dan  sekolah  sudah  maksimal  keterlibatannya  secara penuh  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan,  misalnya  dalam  memberikan pertimbangan  pada  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan.  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komite sekolah di SMPN 12 Mandau dan bagaimana implementasi fungsi dan tujuan komite sekolah di  SMPN  12  Mandau.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang berupa  penelitian  dengan  metode  atau  pendekatan  studi  kasus,  dengan  teknik wawancara. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel sebanyak tiga belas orang masyarakat.  Hasil  dari  penelitian  adalah  komite  sekolah  yang  bertujuan  untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan  operasional  dan  program  pendidikan  di  satuan  pendidikan  sudah terlaksana, walaupun belum maksimal dan perlu dilakukan kerja sama yang lebih baik  lagi.    Peran  komite  sekolah  sebagai    pemberi  pertimbangan,  pendukung, pengontrol,  dan  mediator  sudah  terlaksana,  walaupun  belum  maksimal.  Komite sekolah  perlu  mempelajari  kembali  AD/ART  komite  sekolah.  Fungsi  komite sekolah  sudah  terlaksana  di  SMPN  12  Mandau  walaupun  masih  perlu mempelajari  lagi  PP  No.  17  Tahun  2010  yang  menyebutkan  bahwa  komite sekolah  selain  mandiri  juga  harus  profesional.  Artinya,  komite  sekolah  harus benar-benar  dapat  menjalankan  peran  dan  fungsi,  tidak  hanya  menjadi  alat pelengkap  di  sekolah  atau  bahkan  hanya  menjadi  ”tukang  stempel”  atas kebijakan kepala sekolah.
This study aims to know whether school committees that have been established by the  community  and  schools  have  maximal  full  involvement  in  improving  the quality of education, for example in giving consideration in the determination and implementation  of  education  policy.  The  problem  formulation  in  this  research  is how  the  role  of  school  committees  in  SMPN  12  Mandau  and  how  the implementation  of  the  function  and  purpose  of  school  committees  in  SMPN  12 Mandau. This research is descriptive qualitative research in the form of research with method or approach of case study, with interview technique. In this case the authors  take  a  sample  of  13  people.  The  result  of  the  research  is  the  School Committee  aims  to  accommodate  and  channel  the  aspirations  and  initiatives  of the community in giving birth to operational policies and educational programs in educational units have been implemented although not yet maximal and needs to be  done  better  cooperation.  School  Committee's  role  as  a  consideration,
Vol. 10, No. 1 (2018)
supporter, controller, mediator has been implemented although not yet maximally need  to  re-examine  AD  /  ART  school  committee.  School  Committee  function  has been  done  in  SMPN  12  Mandau  although  still  need  to  study  again  PP  no  17  of 2010 is mentioned that the school committee other than independent also must be professional. This means that the school committee must really be able to perform roles  and  functions,  not  only  be  a  complementary  tool  at  school,  or  even  just  a "stamp on the principal's policy.
Kata Kunci : Komite Sekolah dan Program Kerja

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  diartikan  sebagai  upaya pemberdayaan  daerah  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  bidang  kehidupan,  termasuk  bidang  pendidikan.  Untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan,  yang memerlukan wadah agar dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan penggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, trasnparansi, dan akuntabilitas.  Salah  satu  wadah  tersebut  adalah  dewan  pendidikan  di  tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.
Kelahiran komite sekolah ibarat hujan yang turun di musim kemarau yang diharapkan  banyak  orang.  Masyarakat,  sebagai  pihak  konsumen  pendidikan ( customer ),  mempunyai  harapan  yang  sangat  besar  terhadap  pelaksanaan  peran dan fungsi  komite  sekolah secara optimal untuk  meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, pemerintah, sebagai pihak penyedia layanan pendidikan ( provider ), mengharapkan  kelahiran  komite  sekolah  sebagai  mitra  yang  diharapkan  dapat bekerja  sama  secara  sinergis  untuk  bersama-sama  melaksanakan  tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.
Lahir  dan  terbentuknya  dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah  telah memiliki  landasan  teoretis  yang  cukup  kuat  (Kepmendiknas  dan  UU).  Secara konseptual,  Bapak  Pendidikan  Nasional,  Ki  Hajar  Dewantara,  bahkan  telah mengemukakan  konsep  tripusat  pendidikan  yang  menegaskan  bahwa  keluarga, sekolah,  dan  masyarakat  merupakan  satu  kesatuan  sinergis  yang  bertanggung jawab  bukan  saja  hasil  belajar  peserta  didik  tetapi  juga  proses  pendidikan  itu sendiri.  Dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002 dikatakan bahwa pembentukan organisasi keanggotaan komite sekolah terdiri atas unsur masyarakat yang berasal dari
Vol. 10, No. 1 (2018)
1. orang tua/wali peserta didik
2. tokoh masyarakat
3. tokoh pendidikan
4. dunia usaha/industri
5. organisasi profesi tenaga pendidikan
6. wakil alumni wakil peserta didik.
Selain  itu,  dalam  pembentukan  keorganisasian  komite  sekolah  juga dilibatkan  unsur  dewan  guru,  yayasan/lembaga  penyelenggara  pendidikan,  dan Badan  Pertimbangan  Desa.  Dalam  kepengurusannya,  komite  sekolah  sekurang- kurangnya memiliki  ketua (bukan dari kepala satuan pendidikan),  sekertaris, dan bendahara.  Seluruh  kepengurusan  ini  dipilih  dari  dan  oleh  keanggotaan  komite. Selain  itu,  komite  sekolah  wajib  memiliki  anggaran  dasar  (AD)  dan  anggaran rumah  tangga  (ART).  Anggaran  dasar  sebagaimana  yang  dimaksud  di  atas sekurang-kurangnya  memuat:  nama  dan  tempat  kedudukan,  dasar,  tujuan dan kegiatan,  keanggotaan  dan  kepengurusan,  hak  dan  kewajiban  anggota  dan pengurus,  keuangan,  mekanisme  kerja  dan  rapat-rapat,  perubahan  AD  dan  ART, dan  pembubaran organisasi.
Dari  latar  belakang  masalah  di  atas  muncul  permasalahan  yakni  komite sekolah  yang  sudah  dibentuk  oleh  kepala  sekolah  melalui  musyawarah  belum maksimal  keterlibatannya  secara  penuh  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan. Jika diundang untuk rapat komite sekolah, anggota komite hanya beberapa orang yang  hadir,  sehingga  kurang  memberikan  pertimbangan  yang  sesuai  dalam penentu  dan  pelaksana  pendidikan.  Sementara,  dari  tujuan  dibentuknya  komite sekolah  adalah  untuk  mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  dan  prakarsa masyarakat  dalam  melahirkan  kebijakan  operasional  dan  program  pendidikan  di satuan  pendidikan,  meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  serta  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  dan  menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan  yang  bermutu  di  satuan  pendidikan. Selain  itu,  komite  sekolah  juga  dapat  memberikan  bantuan  berwujud  material, pemikiran,  ide,  dan  gagasan-  gagasan  inovatif  demi  kemajuan  suatu  satuan pendidikan.
SMPN 12 Mandau telah memiliki komite sekolah. Komite sekolah terseut telah  memiliki  SK  kerja  dengan  Nomor:  421.2/93/VII/2012,    aturan  kerja  yang disepakati  pihak  sekolah  dan  komite  sekolah,  melaksanakan  peran  dan  fungsi
Vol. 10, No. 1 (2018)
sebagai  komite  sekolah  walaupun  belum  maksimal,  serta  telah  ikut  serta  dalam penyusunan program dan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan.
Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa gejala di lapangan di antaranya sebagai berikut.
1. Komite  sekolah  yang  sudah  dibentuk  berdasarkan  aturan  yang  berlaku  tidak memahami  fungsi  dan  perannya  dalam  mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi dan prakarsa masyarakat.
2. Komite  sekolah  sudah  memiliki  aturan  kerja,  tetapi  belum  mampu menerapkannya secara maksimal.
3. Komite sekolah  belum melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.
4. Komite  sekolah  telah  menyusun  program  dan  kegiatan  yang  inovatif,  tetapi sebagian belum dapat terlaksana.

## Konsep Dasar Komite Sekolah/Madrasah
Komite  sekolah  merupakan  nama  baru  pengganti  Badan  Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial, kedua istilah tersebut  tidak begitu  mengalami  perbedaan.  Yang  membedakan  hanya  terletak  pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan.
Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam pembentukan Dewan Pendidikan  dan  Komite  Sekolah,  termasuk  pelaksanaan  program  kegiatan sosialisasi dan fasilitasi, adalah sebagai berikut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan Nasional (Propenas) 2000—2004;
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pasal  54  dan  56  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional;
6. Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002   tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  Nomor 559/C/Kep/PG/2002  tentang  Tim  Pengembangan  Dewan  Pendidikan  dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Vol. 10, No. 1 (2018)
Untuk  penamaan  badan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  daerah dari masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama lain yang disepakati bersama. Berdasarkan buku  pedoman  kerja  komite  sekolah  Bab  II  Pasal  4  (empat)  telah  dijelaskan bahwasanya  kedudukan  komite  sekolah  adalah  sebagai  lembaga  mandiri  atau organisasi  di  luar  struktur  organisasi  sekolah  yang  lazim  disebut  organisasi nonstruktural.  Akan  tetapi,  ini  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dengan sekolah  sebagai  mitra  kerja  sekolah.  Komite  sekolah  berkedudukan  pada  satuan pendidikan  sekolah,  pada  seluruh  jenjang  pendidikan,  pendidikan  dasar  hingga pendidikan menengah, baik lembaga pendidikan negeri ataupun swasta.
Tujuan  dibentuknya  komite  sekolah  dimaksudkan  agar  adanya  suatu organisasi  masyarakat  sekolah  yang  mempunyai  komitmen  dan  loyalitas  serta peduli  terhadap  peningkatan  kualitas  sekolah.  Melalui  peran  pemerintah  Nomor 39  Tahun  1992,  tentang  peran  serta  Masyarakat  dalam  Pendidikan  Nasional  dan Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No/044/U/2002  tentang  Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Hakikat kedua produk yang dikeluarkan pemerintah  tersebut  adalah  bahwa  peran  serta  masyarakat  berfungsi  untuk  ikut memelihara,  menumbuhkan,  meningkatkan,  dan  mengembangkan  pendidikan nasional  dan  bertujuan  untuk  mendayagunakan  kemampuan  yang  ada  pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
Komite  Sekolah  merupakan  suatu  badan  yang  mewadahi  peran  serta pengelolaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan.  Badan  ini  bersifat  mandiri,  tidak mempunyai  hubungan  hierarkis  dengan  sekolah  maupun  lembaga  pemerintah lainnya.  Komite  sekolah  adalah  badan  mandiri  yang  mewadahi  peran  serta masyarakat  dalam  rangka  peningkatan  mutu,  pemerataan,  dan  efisiensi pengelolaan  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  yang  dibentuk  berdasarkan musyawarah  yang  demokratis  oleh stakeholder pendidikan  (Bedjo  Sujanto,
2007:61).  Komite  sekolah  merupakan  suatu  badan  atau  lembaga  nonpolitis  dan nonprofit,  dibentuk  berdasarkan  musyawarah  yang  demokratis  oleh  para stakeholder pendidikan  di  tingkat  sekolah,  sebagai  representasi  dari  berbagai unsur  yang  bertanggung  jawab  terhadap  peningkatan  kualitas  proses  dan  hasil pendidikan (Nanang Fattah, 2004:158).
Bedjo  Sujanto (2007: 62) merumuskan fungsi komite sekolah sebagai berikut.
a.   Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Vol. 10, No. 1 (2018)
b.   Melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat  (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia  industri)  dan  pemerintah  berkenaan  dengan  penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
c.   Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d.  Memberikan  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  satuan pendidikan mengenai
1)   Kebijakan dan program pendidikan;
2)   Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS);
3)   Kriteria kinerja satuan pendidikan;
4)   Kriteria tenaga kependidikan;
5)   Kriteria fasilitas pendidikan; dan
6)   Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
e.   Mendorong  orang  tua  dan  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pendidikan  guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
f.    Menggalang  dana  masyarakat  dalam  rangka  pembiayaan  penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g.   Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).
Dari  keterangan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  komite  sekolah/madrasah memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  di madrasah.  Dibentuknya  komite  sekolah  ini  dimaksudkan  agar  adanya  suatu organisasi  masyarakat  yang  mempunyai  komitmen  dan  loyalitas  serta  peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.

## Sifat dan Kedudukan Komite sekolah/Madrasah
Menurut  Suryosubroto  (2004),  komite  sekolah  merupakan  badan  yang bersifat  mandiri  dan  tidak  mempunyai  hubungan  hierarkis  dengan  lembaga pemerintahan daerah. Dengan demikian, komite sekolah/madrasah adalah sebuah badan/lembaga  yang  sifatnya  mandiri  (independen).  Dengan  kata  lain,  komite sekolah  tidak  mempunyai  hubungan  dengan  lembaga-lembaga  lainnya. Sementara,  mengenai  kedudukan,  komite  sekolah/madrasah  berkedudukan  di satuan  pendidikan  dalam  jenjang  yang  sama,  atau  beberapa  satuan  pendidikan yang  berbeda  jenjang,  tetapi  berada  pada  lokasi  yang  berdekatan,  atau  satuan- satuan  pendidikan  yang  dikelola  oleh  suatu  penyelenggara  pendidikan,  atau karena  pertimbangan  lain.  Jadi  jelaslah  bahwa  komite  sekolah/madrasah kedudukannya  berada  di  satuan  pendidikan  sekolah/madrasah.  Komite  sekolah
Vol. 10, No. 1 (2018)
terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi/legislatif. Unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut.
a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan.
b. Tokoh masyarakat (ulama, budayawan, pemuka adat, dll.).
c. Anggota  masyarakat  yang  mempunyai  perhatian  pada  peningkatan mutu
d. Pendidikan atau yang dijadikan figur di daerah.
e. Tokoh  dan  pakar  pendidikan  yang  mempunyai  perhatian  pada peningkatan mutu pendidikan.
f. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah,pesantren).
g. Dunia  usaha/industri/asosiasi  profesi  (pengusaha  industri,  jasa, asosiasi,dan lain-lain).
h. Organisasi profesi tenaga kependidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain).
i. Perwakilan dari komite sekolah yang disepakati.
Pengurus  komite  sekolah  ditetapkan  berdasarkan  pilihan  anggota  yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila dipandang  perlu,  kepengurusan  dapat  dilengkapi  dengan  bidang-bidang  tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan  administrasi.  Komite  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  secara  demokratis. Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan. Syarat- syarat,  hak,  dan  kewajiban,  serta  masa  bakti  kepengurusan  komite  sekolah ditetapkan  dalam  AD/ART. Mekanisme  kerja  pengurus  komite  sekolah  dapat diidentifikasi sebagai berikut.
a. Pengurus  komite sekolah terpilih  bertanggung jawab kepada  musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART.
b. Pengurus komite sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di daerah.
c. Apabila  pengurus  komite  sekolah  terpilih  dinilai  tidak  produktif  dalam masa  jabatannya,  maka  musyawarah  anggota  dapat  memberhentikan  dan mengganti dengan kepengurusan baru.
d. Pembiayaan  kegiatan  operasional  komite  sekolah  ditetapkan  melalui musyawarah anggota.
e. Untuk  melaksanakan  kegiatan  operasional,  komite  sekolah  dapat menyelenggarakan  rapat  yang  jenis  dan  mekanismenya  ditetapkan  di dalam AD/ART.
Vol. 10, No. 1 (2018)
Komite  sekolah  wajib  memiliki  AD/ART.  Anggaran  Dasar  sekurang-kurangnya memuat hal berikut.
a.  Dasar, tujuan, dan kegiatan.
b.  Keanggotaan dan kepengurusan.
c.  Hak dan kewajiban anggota dan pengurus.
d.  Keuangan.
e.  Mekanisme kerja dan rapat-rapat.
f.   Perubahan AD/ART dan pembubaran organisasi.
Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat hal berikut.
a.  Mekanisme pemilihan dan penetapan anggota dan pengurus.
b.  Rincian tugas anggota dan pengurus.
c.  Masa bakti keanggotaan dan kepengurusan.
d.  Kerja sama dengan pihak lain.
e.  Pertanggungjawaban pelaksana program kerja.
Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan  demokratis.  Yang  dimaksud  transparan  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai  dari  tahap  pembentukan  panitia  persiapan,  proses  sosialisasi  oleh  panitia persiapan,  kriteria  calon  anggota,  proses  seleksi  calon  anggota,  pengumuman calon  anggota,  proses  pemilihan,  dan  penyampaian  hasil  pemilihan.  Adapun akuntabel  berarti  bahwa  panitia  persiapan  hendaknya  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Sementar, demokratis  mempunyai  makna  bahwa  dalam  proses  pemilihan  anggota  dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota  dan  pengurus  dapat  dilakukan  melalui  pemungutan  suara  (Qomar, 2007:14).

## Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah
Sekolah  bukanlah  suatu  lembaga  yang  terpisah  dari  masyarakat.  Sekolah merupakan  lembaga  yang  bekerja  dalam  konteks  sosial.  Sekolah  mengambil siswanya  dari  masyarakat  setempat,  sehingga  keberadaannya  bergantung  dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.
Vol. 10, No. 1 (2018)
Adapun  hubungan  yang  harmonis  antarsekolah  dan  masyarakat  yang diwadahi  dalam  organisasi  komite  sekolah,  sudah  barang  tentu  mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan, dalam bentuk berikut.
a. Orang  tua  dan  komite  sekolah  dapat  membantu  menyediakan  fasilitas pendidikan,  memberikan  bantuan  dana  serta  pemikiran  atau  saran  yang diperlukan sekolah.
b. Orang  tua  memberikan  informasi  kepada  sekolah  tentang  potensi  yang dimiliki anaknya.
c. Orang  tua  menciptakan  rumah  tangga  yang  edukatif  bagi  anak (Depdiknas, 2001:19).
Berkenaan  dengan  peningkatan  hubungan  sekolah  dengan  masyarakat,
substansi  pembinaannya  harus  diarahkan  kepada  meningkatkan  kemampuan seluruh personil sekolah dalam :
a.   memupuk  pengertian  dan  pengetahuan  orang  tua  tentang  pertumbuhan pribadi anak;
b.   memupuk  pengertian  orang  tua  tentang  cara  mendidik  anak  yang  baik, dengan harapan; mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.
c.   memupuk  pengertian  orang  tua  dan  masyarakat  tentang  program pendidikan yang sedang dikembangkan di sekolah;
d.   memupuk  pengertian  orang  tua  dan  masyarakat  tentang  hambatan- hambatan yang dihadapi sekolah;
e.   memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  berperan  serta memajukan sekolah;
f.  mengikutsertakan orang tua dan tokoh  masyarakat  dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah (Depdiknas, 2001:20).
Sebuah  organisasi  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  tidak terjadi  kebersamaan  di  dalam  tim.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibangun  sistem kebersamaan,  yaitu  membangun  sebuah team  work yang  efektif  (Paparan tentang Team  Work ,  tersedia  secara  terpisah).  Sebuah  organisasi  akan  berjalan lebih  cepat,  efektif,  dan  efisien  apabila  organisasi  tersebut  dipenuhi  oleh  orang- orang  yang  penuh  kreativitas.  Orang  yang  kreatif  adalah  orang  yang  selalu bertanya tentang sesuatu yang dianggap masalah. Orang kreatif adalah orang yang selalu berfikir untuk  menemukan solusi  untuk  memecahan suatu  masalah. Orang yang  kreatif  selalu  memiliki  gagasan-gagasan  baru,  yang  kadang-kadang  tidak pernah  dipikirkan  orang  lain.  Organisasi  yang  baik  adalah  organisasi  yang mendukung pengembangan kreativitas.

## Mutu Pendidikan
Vol. 10, No. 1 (2018)
Mutu  pendidikan  yang  diinginkan  tidak  akan  terjadi  begitu  saja.  Mutu perlu  menjadi  bagian  yang  penting  dalam  strategi  sebuah  institusi  dan  untuk meraihnya wajib menggunakan pendekatan yang sistematis dengan menggunakan proses  perencanaan  yang  matang.  Perencanaan  strategi  merupakan  salah  satu bagian dalam upaya peningkatan mutu. Sallis (1993) dalam buku Dachnel Kamars (2005:313) mengatakan  TQM ( total quality management ) adalah satu filosofi dari perbaikan  terus  menerus  yang  dapat  menyediakan  suatu  lembaga  pendidikan dengan  seperangkat  alat  praktis  untuk  memenuhi  dan  melampaui  kebutuhan, kemauan,  dan  harapan  pelanggan  pada  waktu  sekarang  dan  untuk  yang  akan datang.
Mutu  dalam  konteks  "hasil"  pendidikan  mengacu  pada  prestasi  yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya
Menurut Sallis dalam buku Husaini Usman (2006:408), mutu atau kualitas adalah  gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh  dari  barang  atau  jasa  yang menunjukkan kamampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang  tersirat.  Dalam  konteks  pendidikan,  pengertian  mutu  mencakup  input, proses,  dan  output  pendidikan.  Input  pendidikan  adalah  segala  hal  yang  harus tersedia  karena  dibutuhkan  untuk  berlangsungnya  proses.  Segala  hal  yang dimaksud  meliputi  sumber  daya  dan  perangkat  lunak  serta  harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya  manusia  (kepala  sekolah,  guru  termasuk  guru  BP,  karyawan,  siswa)  dan sumber  daya  selebihnya  (peralatan,  perlengkapan,  uang,  bahan,  dsb.).  Input perangkat  lunak  meliputi  struktur  organisasi  sekolah,  peraturan  perundang- undangan,  deskripsi  tugas,  rencana,  program,  dsb.  Input  harapan-harapan  berupa visi, misi,  tujuan, dan sasaran-sasaran  yang ingin dicapai  oleh sekolah. Kesiapan input sangat  diperlukan agar proses dapat  berlangsung dengan baik.  Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi  tingkat  kesiapan  input,  makin  tinggi  pula  mutu  input  tersebut(Husaini Usman, 2006:410).
Proses  pendidikan  merupakan  kejadian  berubahnya  sesuatu  menjadi sesuatu  yang  lain.  Sesuatu  yang  berpengaruh  terhadap  berlangsungnya  proses disebut  input,  sedangkan  sesuatu  dari  hasil  proses  disebut  output.  Proses pendidikan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan,  kompetensi  yang harus dicapai dalam ikhtiar pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya suatu rumusan  kompetensi  pada  akhirnya  keberhasilannya  sangat  tergantung  kepada
Vol. 10, No. 1 (2018)
pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  guru(Wina  sanjaya, 2006:5).
Menurut Mujamil Qomar (2007:212), diperlukan strategi peningkatan mutu pendidikan  yang  berorientasi  pada  keterampilan (broad  based  education) dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademik (high based education) .
Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan berorientasi akademik bisa ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut.
1. Quality  assurance kepada  semua  lembaga  pendidikan  sehingga  dapat mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat  tersaring  pada  saat  dilakukan quality control melalui ujian nasional.
2. Menjamin kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat memusatkan perhatiannya pada kegiatan belajar mengajar.
3. Mendorong daerah dan lembaga untuk dapat memobilisasi berbagai sumber dana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
Menurut  Syafaruddin  (2005:290),  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan mutu sekolah perlu dilakukan hal-hal berikut.
1. Menyamakan  komitmen  mutu  oleh  kepala  sekolah,  para  guru  dan  pihak terkait (stakeholders) , mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran;
2. Mengusahakan adanya program peningkatan mutu madrasah (kurikulum/pengajaran,  pembinaan  siswa,  pembinaan  guru,  keuangan, sarana  dan  prasarana,  serta  kerjasama  dengan stakeholders madrasah, meliputi jangka panjang dan jangka pendek;
3. Meningkatkan pelayanan administrasi sekolah;
4. Kepemimpinan kepala madrasah yang efektif;
5. Ada standar mutu lulusan;
6. Jaringan kerjasama yang baik dan luas;
7. Penataan organisasi madrasah yang baik (tata kerja);
8. Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat  kualitatif.  Penelitian  yang digunakan  yaitu  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus ( case study ). Penelitian  ini  memusatkan  diri  secara  intensif  pada  satu  objek  tertentu  yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain, studi ini berasal dari berbagai sumber. Tempat  penelitian  yang  digunakan  sebagai  penelitian  adalah  di  SMPN  12 Mandau. Penelitian dilakukan pada April sampai Mei 2016. Adapun subjek dalam
Vol. 10, No. 1 (2018)
penelitian  ini  adalah  kepala  sekolah  dan  komite  sekolah.  Sementara,  objek penelitian adalah program kerja komite sekolah di SMPN 12 Mandau.
Dalam  hal  ini,  penulis  mengambil  sampel  sebanyak  tiga  belas  orang masyarakat. Penulis menggunakan teknik sampel dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian, semua subjek memiliki hak yang sama.
Tabel 1. Populasi dan Sampel No Responden Populasi Sampel Keterangan 1 Kepala sekolah 1 1 SMPN 12 Mandau 2 Komite sekolah 12 12 SMPN 12 Mandau Jumlah 13 13 Peneliti menggunakan metode interview dan observasi untuk mengumpulkan  data  mengenai  sejarah  berdirinya  SMPN  12,  struktur organisasinya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Sementara, yang menjadi narasumber  adalah  kepala  sekolah  dan  komite  sekolah.  Di  samping  itu,  peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data.
Setelah  mengadakan  penelitian  dan  semua  data  yang  diperlukan  telah terkumpul,  data  tersebut  diolah  dan  dianalisis.  Langkah  berikutnya  adalah menyimpulkan.  Langkah-langkah  yang  penulis  tempuh  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara  kualitatif  (peneliti  tidak  mengadakan  perhitungan  atau  tidak menggunakan bilangan atau frekuensi simbol dalam melakukan analisis).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam pembentukan komite sekolah, pihak sekolah mengundang wali murid. Komite tersebut  berasal  dari wali murid. Biasanya pengundangan wali murid untuk pembentukan komite sekolah diadakan di  awal  tahun  ajaran  baru  yang  tujuannya  adalah  untuk  membuat  program pendidikan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  sekolah.  Komite  sekolah mengetahui  dan  membantu  pelaksanaan  program  tersebut.  Pemilihan  komite sekolah  memang  harus  mengaju  kepada  kriteria  yang  sudah  ditetapkan,  di antaranya  luwes,  cakap,  dan  berdedikasi  tinggi,  serta  loyal  dengan  sekolah. Komite  sekolah  yang  akan  terpilih  juga  orang-orang  yang  dekat  dengan masyarakat.
Pemilihan komite sekolah yang dilaksanakan di SMPN 12 Mandau berjalan dengan  lancar,  karena  pihak  sekolah  sudah  merencanakan  terlebih  dahulu  serta telah  membuat  program-program  pendidikan  untuk  ke  depananya.  SMPN  12 Mandau memiliki tujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
Vol. 10, No. 1 (2018)
akhlak  mulia,  serta  keterampilan  untuk  hidup  mandiri  dan  mengikuti  pendidikan lebih lanjut. Sebelum pemilihan komite sekolah, pihak sekolah membagikan buku pegangan  komite  kepada  setiap  perwakilan.  Buku  pegangan  ini  berisikan  peran, fungsi, dan tujuannnya komite sekolah dibentuk. Komite sekolah sebagai penyalur aspirasi  masyarakat.  Maka,  dalam  membuat  program  sekolah,  komite  selalu diundang  untuk  menyempurnakan  program  tersebut.  Sekolah  membuat  jadwal tertulis untuk mengundang komite sekolah. Rapat diadakan sekali sebulan dengan komite sekolah.
Komite sekolah dalam rapat  selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pihak sekolah.  Komite selalu menilai kegiatan belajar di  sekolah  dan  selalu  memberikan  masukan  kepada  sekolah  tentang  kegiatan pembelajaran siswa. Dalam membuat program pendidikan antara sekolah dengan komite  sekolah  selalu  bekerja  sama,  komite  sekolah  memberikan  usulan-usalan untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Sekolah  selalu  bermusyawarah  dengan komite tentang pendidikan siswa ke depannya.
Komite  juga  membuat  program  untuk  pelaksanaan  pendidikan,  program tersebut  di  sampaikan  kepada  pihak  sekolah.  Sekolah  juga  menanggapi  program komite  tersebut  dan  menyempurnakan  program  komite  bersama-sama.  Komite sekolah  menjalankan  program  yang  sudah  disepakati.  Komite  sekolah  selalu memantau  kegiatan  sekolah  setiap  ada  kegiatan.  Komite  sekolah  selalu  adil  jika ada permasalahan sekolah yang melibatkan komite sekolah.
Komite  sekolah  selalu  mengawasi  kegiatan  sekolah,  karena  tugas  komite mengawasi serta memberikan layanan masyarakat terhadap pelaksanaan program komite.  Komite  selalu  mendatangi  sekolah  jika  pihak  sekolah  membutuhkan, sehingga  segala  kegiatan  sekolah  selalu  terawasi  oleh  komite.  Setiap  diundang rapat,  komite  sekolah  selalu  memberikan  masukan  untuk  kemajuan  pendidikan. Komite sekolah selalu memikirkan untuk  kemajuan sekolah dengan memberikan saran-saran yang membangun.
Untuk  kunjungan  ke  sekolah,  komite  sekolah  memiliki  jadwal  yang  sudah ditetapkan,  Jika  ada  permasalahan  atau  ada  yang  ingin  disampaikan  komite sekolah  bisa  kapan  saja  mengunjungi  sekolah.  Komite  sekolah  berkunjung  ke sekolah  jika  ada  permasalahan  atau  ada  kepentingan  tentang  pelaksanaan pendidikan  di  SMPN  12  Mandau.  Kedatangan  komite  ke  sekolah  sesuai  dengan urusanya.  Jika  berurusan  dengan  pihak  sekolah,  komite  sekolah  terlebih  dahulu harus mengonfirmasikan kedatangannya. Namun, bisa saja komite sekolah datang atau berkunjung ke ke sekolah tanpa konfirmasi, misalnya melihat kegiatan proses belajar mengajar siswa atau melihat kondisi fasilitas-fasilitas sekolah.
Komite  selalu  bekerja  sama  dengan  pihak  sekolah.  Setiap  apa  yang diprogramkan, mereka selalu mendiskusikannya untuk mencari kata sepakat demi kemajuan  pendidikan  di  SMPN  12  Mandau.  Komite  sekolah  selalu  mengawasi
Vol. 10, No. 1 (2018)
kegiatan pembelajaran di SMPN 12 Mandau. Setiap ada kegiatan, komite sekolah selalu  dilibatkan  sebagai  penanggung  jawab.  Komite  sekolah  membuat  jadwal berkunjung  ke  SMPN  12  Mandau.  Komite  sekolah,  selain  mengawasi  kegiatan pembelajaran,  juga  mengawasi  fasilitas-fasilitas  belajar  dan  aset  sekolah  yang lainnya. Komite sekolah bekerja bersama dengan anggota dan pihak sekolah demi kelangsungan  proses  pendidikan  dan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan. Komite  sekolah  tidak  selalu  berada  di  sekolah.  Komite  hanya  mendapatkan informasi  dan  datang  jika  dibutuhkan.  Mereka  tidak  punya  ruangan  khusus  di sekolah.  Komite  sekolah  hanya  sebagai  badan  yang  mengawasi  kegiatan pelaksanaan pendidikan.
Dalam  pengangkatan  selalu  ada  SK,  surat  keputusan  untuk  melaksanakan kegiatan.  SK  dikeluarkan  setelah  terpilih.  SK  adalah  surat  untuk  melaksanakan tugas  yang  sudah  ditetapkan  dan  siap  untuk  dilaksanakan.  SK  komite  sekolah dikeluarkan  oleh  pihak  sekolah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  atau berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Komite sekolah memberi pertimbangan  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di  satuan pendidikan dengan selalu mengacu kepada anggaran dasarnya.
Komite  sekolah  memberi  pertimbangan  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan kebijakan pendidikan di  satuan pendidikan dengan memberikan masukan kepada pihak  sekolah  atau  membuat  proposal  bantuan  kepada  wali  murid  atau  pihak- pihak yang terlibat dalam kemajuan pendidikan. Komite sekolah melakukan kerja sama  dengan  masyarakat  dan  pemerintah  berkenaan  dengan  penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
dengan membuat proposal ke
perorangan/organisasi/dunia  usaha/dunia  industri  untuk  kemajuan  pendidikan. Komite  sekolah  menampung  dan  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan berbagai  kebutuhan  pendidikan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  dan  disampaikan kepada  pihak  sekolah,  mencarikan  cara  bagaimana  untuk  merealisasikannya. Komite  sekolah  melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Peneliti  juga  melakukan  observasi  terhadap  pelaksanaan  tugas  komite sekolah  SMPN  12  Mandau  dengan  menemui  beberapa  orang  anggota  komite,  di antaranya ketua komite dan anggota komite. Dari hasil wawancara dengan  pihak komite,  peneliti  mendapatkan  informasi  bahwa  pemilihan  anggota  komite  di SMPN  12  Mandau  sudah  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan.  Namun,  dalam pelaksanaannya, belum semua program komite diterapkan.
Berdasarkan  alternatif  jawaban  dari  hasil  observasi  penulis  dengan  guru bahwa jawaban terbanyak adalah pilihan YA dengan persentase yaitu 70% dalam kategori  sedang (Sudjiono, 2012).  Oleh karena itu,  pada dasarnya implementasi
Vol. 10, No. 1 (2018)
Komite Sekolah SMPN 12 Mandau sudah terlaksana  walaupun belum maksimal. Maka  dari  itu,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  Implementasi  Komite  Sekolah SMPN  12  Mandau  dapat  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  tujuan  pendidikan akan  tercapai  dengan  pelaksanaan  yang  maksimal  oleh  pihak  sekolah  dengan komite sekolah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  judul  “Implementasi Komite Sekolah di SMPN 12 Mandau”, dapat disimpulkan berikut ini.
a. Komite  sekolah bertujuan untuk  mewadahi  dan menyalurkan aspirasi  dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan  di  satuan  pendidikan  sudah  terlaksana,  walaupun  belum maksimal dan perlu dilakukan kerjasama yang lebih baik lagi.
b. Peran  komite  sekolah  sebagai    pemberi  pertimbangan,  pendukung, pengontrol,  dan  mediator  sudah  terlaksana,  walaupun  belum  maksimal. Komite perlu mempelajari kembali AD/ART komite sekolah.
Fungsi  komite  sekolah  sudah  terlaksana  di  SMPN  12  Mandau  walaupun masih  perlu  mempelajari  lagi  PP  No.  17  Tahun  2010  ini.  Dalam  PP  tersebut disebutkan bahwa komite sekolah selain mandiri juga harus profesional. Artinya, komite  sekolah  harus  benar-benar  dapat  menjalankan  peran  dan  fungsi,  tidak hanya  menjadi  alat  pelengkap  di  sekolah,  atau  bahkan  hanya  menjadi  ”tukang stempel” atas kebijakan kepala sekolah.

## SARAN
a. Diharapkan agar sekolah lebih meningkatkan lagi kerja sama dengan komite sekolah  dengan  membuat  program-program  yang  dirumuskan  bersama dengan  komite  sekolah,  membuat  jadwal  pertemuan  dengan  komite  yang berkesinambungan.
b. Diharapkan  agar  komite  sekolah  lebih  memahami  Keputusan  Mentri Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002  yang  mengakatakan  bahwa pembentukan  organisasi  keanggotaan  komite  sekolah  terdiri  atas  unsur masyarakat, PP daerah mengenai komite sekolah.
c. Diharapkan  agar  peneliti  yang  akan  datang  dapat  meneliti  mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan prasekolah dan meningkatkan prestasi kerja  guru  pada  khusunya,  untuk  dikaji  lebih  mendalam  dengan  berbagai metode  penelitian  yang  lain  agar  diperoleh  penemuan-penemuan  baru sehingga  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  lembaga  pendidikan  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bedjo  Sujanto.(  2007).  Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Sekolah;  Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi. Jakarta : Sagung Seto.
Dachnel  Kamars.  (2005).  Administrasi  Pendidikan  Teori  dan  Praktek.  Padang  : Universitas Putra Indonesia Press.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2003).Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
Edward  Sallis.(2006).  Total  Quality  Management  in  Education.  Yogyakakarta  :
IRCiSoD.
Husaini Usman (2006). Manajemen teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
Kepmendiknas. (2002). Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Mujamil Qomar. (2007). Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta :Erlangga.
Suryosubroto.(2004). Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: Rineka cipta.
Nanang  Fattah.(2004).  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dan  Dewan  Sekolah.
Bandung : Pustaka Bani Quraisy
Syafaruddin.  (2005).  Manajemen  Lembaga  Pendidikan  Islam.  Jakarta  :  Ciputat Press.
Sudijono, Anas. (2012). Pengantar Statistic Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press.
Wina  Sanjaya.  (2010).  Strategi  Pembelajaran  Berorientasi  Standar  Proses Pendidikan. Jakarta : Kencana.