HUKMY : Jurnal Hukum Volume 4, No. 1, April 2024 ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA TANAH MELALUI PENGOPTIMALAN PERAN SATGAS ANTI-MAFIA TANAH

## Haposan Sahala Raja Sinaga
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
Email : haposan.sinaga@uki.ac.id

## Abstrak
Selama  tahun  2018  hingga  2022,  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  (‘ATR/BPN’)  tercatat  menangani  305  kasus  pertanahan  yang melibatkan  mafia  tanah.  Upaya  yang  dilakukan  Kementerian  ATR/BPN  untuk memberantas  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  praktik  mafia  tanah  adalah  dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (‘Satgas Anti- Mafia Tanah’). Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum dari Satgas Anti-Mafia Tanah serta memberikan rekomendasi pengoptimalan  peran  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan praktik mafia  tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan  penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini: 1)  kedudukan Satgas Anti-Mafia Tanah berdasarkan kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu  pertama, tingkat kementerian yang diangkat dan  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Menteri  ATR/BPN  dan  kedua,  tingkat  kantor wilayah. Perannya hanya meneliti dan menganalisa praktik mafia tanah dan kemudian melimpahkannya  ke Polri 2) Pengoptimalan  peran Satgas Anti-Mafia Tanah  dilakukan dengan  urgensi  pembentukan  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah;  Strategi pencegahan praktik mafia tanah dengan menggunakan model sosial-ekologi yang mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas; dan merubah bentuk Satgas Anti-Mafia tanah di bawah tanggungjawab Presiden sesuai Inpres dan dikoordinasikan Menko Polhukam yang melibatkan pakar dan tokoh independen. ”
Kata kunci: satgas anti-mafia tanah, mafia tanah, praktik mafia tanah

## Abstract
During 2018 to 2022, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency ('ATR/BPN') “ recorded handling 305 land cases involving the land mafia. The efforts made by the Ministry of ATR/BPN to eradicate parties involved in land mafia practices are by establishing a Task Force for the Prevention and Eradication of Land Mafia ('Anti-Mafia Land  Task  Force')  conducting  this  research  with  the  aim  of  legally  analyzing  the  legal position of Anti-Mafia  Land Task Force and provide recommendations for optimizing the role  of  the  Anti-Land  Mafia  Task  Force  in  efforts  to  prevent  and  eradicate  land  mafia
Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah
practices in Indonesia. This research is juridical-normative research, with a statutory and literature approach. The results of this research: 1) the position of the Anti-Mafia  Land Task Force based on its position is at 2 (two) different levels, namely first, the ministry level which is appointed and determined based on the decision of the Minister of ATR/BPN and second, the regional office level. Its role is only to research and analyze land mafia practices and then delegate them to the Police. 2) Optimizing the role of the Anti-Mafia  Land Task Force is  carried  out  with  the  urgency  of  establishing  the  ATR/BPN  Ministerial  Regulation  on Prevention and Eradication of Land Mafia Practices; The strategy to prevent land mafia practices uses a social-ecological model that includes four levels: individual, relationship, culture, and society/community; and changing the form of the Anti-Mafia Land Task Force under the responsibility of the President in accordance with the Presidential Instruction and coordinated by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs involving experts and independent figures. ”
Keywords: anti-mafia land task force, land mafia, land mafia practices.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Selama  tahun  2018  hingga  2022, “ Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional (‘ATR/BPN’) tercatat menangani ratusan kasus pertanahan  yang melibatkan  mafia  tanah. 1 Dalam  lima  tahun  itu,  Kementerian  ATR/BPN  telah menetapkan  sebanyak  305  kasus  yang  menjadi  Target  Operasi  Mafia  Tanah,  dan  145 kasus di antaranya telah ditetapkan statusnya menjadi P21 2 . ” Istilah mafia tanah tidak ada  di  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960    tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, namun dapat ditemukan pada Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah  Agraria  dan  Pemanfaatan  Ruang  dan  Tanah  Nomor:  01/JUKNIS/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberintahan Mafia Tanah (‘Petunjuk Teknis’).
Pengertian  mafia  tanah  pada  Petunjuk  Teknis  tersebut  dijelaskan  bahwa pengertian  mafia  tanah  adalah:  “individu,  kelompok  dan/atau  badan  hukum  yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.” 3 Menurut Vani Wirawan:  “mafia tanah dapat dikatakan masih menjadi salah satu  faktor penyebab
1 Muhdany Yusuf Laksono, “Lima Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Tangani 305 Kasus Mafia Tanah”, https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/24/200000221/lima-tahun-terakhir-kementerian- atr-bpn-tangani-305-kasus-mafia-tanah., diakses pada tanggal 13 April 2023 pukul 22.20 WIB.
2 P-21  merupakan  “kode  formulir  yang  digunakan  dalam  proses  penanganan  dan  penyelesaian  perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.”
3 Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan  Pemanfaatan Ruang  dan Tanah Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberintahan Mafia Tanah.
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
terjadinya kasus pertanahan terbesar di Indonesia dan merupakan permasalahan yang sudah sangat meresahkan masyarakat.” 4
Theodoros  Rakopoulus  mengungkapkan  bahwa:  “salah    satu  modus  mafia  tanah dengan memanfaatkan kelangkaan tanah dan kealpaan pihak-pihak terkait pertanahan untuk  berbagai  kepentingan. Objek sasaran kejahatan mafia tanah tidak hanya  tanah- tanah  pribadi  dan  tanah-tanah lembaga,  bahkan  tanah-tanah negara. Hal tersebut akan mengakibatkan    ketidakpastian      hukum  dalam  bidang  pertanahan,    serta    juga  dapat merugikan sebagian orang dan/atau  badan  hukum ataupun negara sebagai korban.” 5
Berkurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  negara,  serta  terjadi  sengketa penguasaan    hak  kepemilikan  atas  tanah.  Selain  itu,  sekaligus        akan  menghambat masuknya  investasi  dan laju  pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai sektor. 6
Dalam  praktiknya  para  mafia  tanah  kerap  menggunakan  berbagai  modus  untuk mengambil alih hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki orang lain. Modus yang kerap terjadi  dengan  cara  memalsukan  dokumen  alas  hak  atas  tanah  untuk  kemudian mengalihkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki seseorang. 7 Aktor-aktor dalam mafia tanah,  yakni  komplotan  penyerobot  tanah,  oknum  lurah/kades/camat,  oknum notaris/PPAT bodong, oknum pejabat  BPN. Mafia tanahnya umumnya bekerja dengan melibatkan  sejumlah  oknum  pejabat  pemerintahan  untuk  memuluskan  aksi  mereka berikut modus-modus mafia tanah:

## 1. Pemalsuan Alas Hak
Alas  hak adalah syarat permohonan hak  atas tanah yakni melalui jual-beli, hibah, waris,  atau  penguasaan  fisik  selama  puluhan  tahun.  Dokumen  alas  hak  yang dipalsukan  dijadikan  dasar/dalil  untuk  menggugat  hak  atas  tanah  melalui pengadilan.
4 Vani Wirawan. “Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah.” Jurnal Hukum Ius Publicum, 1(I), (2020): 98-108.  https://doi.org/10.55551/jip.v1iI.74
5 Theodoros  Rakopoulos,  “The  Shared  Boundary: Sicilian  Mafia  and  Antimafia  Land,” Journal  of Modern Italian  Studies Volume  25, no.  5  (2020): 528–44, https://doi.org/10.1080/1354571X.2020.1830526
6 Aartje  Tehupeiory.  “Land  Mafia  Case  Handling  Through  the  Optimalization  of  Land  Mafia  Task  Force Role.” SASI 29.2 (2023): 214-226. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1185
7 Aartje  Tehupeiory.  “Role  Model  of  Eradicating  the  Land  Mafia  in  Indonesia.” Baltic  Journal  of  Law  & Politics 16.3 (2023): 459-465. https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0000040
Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah
2. Pemalsuan Surat Kuasa
Melalui  surat  kuasa  palsu  yang  seolah-olah  dibuat  di  depan  notaris  mafia  tanah merekayasa pembuatan dokumen alas hak untuk mengalihkan legalitas kepemilikan hak atas tanah.
3. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk
Dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu sebagai pemilik tanah dan pihak  yang  mengaku  sebagai  pemilik  KTP  mafia  tanah  merekayasa  pembuatan dokumen alas hak untuk mengalihkan legalitas kepemilikan hak atas tanah.
Upaya  yang  dilakukan  Kementerian  ATR/BPN  untuk  memberantas  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  praktik  mafia  tanah  adalah  dengan  pembentukan  Satuan  Tugas Pencegahan  dan  Pemberantasan  Mafia  Tanah  (‘Satgas  Anti-Mafia  Tanah’).  Adapun pembentukan  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  didasarkan  pada  beberapa  peraturan,  sebagai berikut: 8
1. Nota  Kesepahaman  Antara  Kementerian  ATR/BPN  dengan  Polri  tanggal  17  Maret 2017    No.  3/SKB/III/2017  dan  B/26/III/2017  tentang  Kerjasama  di  Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
2. Pedoman  Kerja  Antara  Kementerian  ATR   dengan  Polri  tanggal  12  Juni  2017  No. 26/SKB-900/VI/2017  dan  49/VI/2017  tentang  Kerjasama  di  Bidang  Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang;
3. Keputusan  Bersama  Bareskrim  dan  Dirjen    Penanganan  Masalah  Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah No: B/01/V/2018/Bareskrim-34/SKB-800/V/2018 tanggal  8  Mei  2018  tentang  Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah.
Berbagai peristiwa praktik mafia tanah yang selalu berulang ini telah meresehkan masyarakat dan penegakkan hukum Indonesia. Berbagai lapisan masyarakat seringkali menjadi  korban  dan  mengharapkan  mafia  tanah  diberangus  agar  tercipta  keadilan  di masyarakat.  Pemerintah  telah  banyak  melakukan  berbagai  upaya  namun  justru seringkali ada oknum pemerintah yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Munculnya istilah  mafia  tanah  merupakan  bukti  pandangan  negatif  masyarakat  terhadap  dunia hukum  diungkapkan  dengan  label  mafia. 9 Arie  S.  Hutagalung  mengemukakan:
8 Prima Novianti Salma & Habib Adjie. “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak  Pidana  Mafia  Tanah.” Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling  (JPDK) 5.1  (2023):  5144-5153. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11824
9 Gayus Lumbuun. “Penegakan Hukum Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Penanganan Perkara Di Pengadilan dan Kejaksaan.” Jakarta: Seminar ILUNI S3 FH Universitas Indonesia. (2018)
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
“Dibentuknya  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  diharapkan  dapat  lebih  dioptimalkan  kembali perannya dalam pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah sebagai langkah reformasi hukum untuk perbaikan fundamental di bidang hukum pertanahan, sehingga Indonesia sebagai negara hukum benar-benar dapat mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945.” 10
Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada optimalisasi peran Satgas Anti- Mafia  Tanah  dengan  memperhatikan  berbagai  penelitian  terdahulu  sebagai  berikut: Pertama,  penelitian  oleh  Dian  Cahyaningrum  (2021)  dari  Pusat  Penenlitian  Badan Keahlian DPR RI, 2021 dengan judul: “Pemberantasan Mafia Tanah”. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa upaya untuk memberantas mafia tanah adalah: “menindak secara tegas  pelaku;  meningkatkan  integritas  dan  profesionalisme  aparat;  meningkatkan koordinasi  antar-aparat;  sertifikasi  tanah;  dan  meningkatkan  peran  serta/aktif masyarakat dalam melindungi tanahnya.” Terkait upaya tersebut, Dian Cahyaningrum menjelaskan: “bahwa Komisi II dan Komisi III DPR RI berperan penting untuk melakukan pengawasan  terhadap  aparat  terkait  agar  terus  berupaya  memberantas  mafia  tanah, dengan  membentuk  6  (enam)  Panja  Mafia  Tanah  yang  fokus  melakukan  pengawasan terhadap  pemerintah  dalam  menyelesaikan  masalah  pertanahan  dan  pemberantasan mafia tanah agar masyarakat terlindungi haknya.” 11
Kedua penelitian oleh Yunawati Karlina (2022) dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan,  dengan  judul  penelitian  berjudul:  “Pemberantasan  Mafia  Tanah  dengan Menggunakan  Instrumen  Hukum  Pidana  di  Indonesia”.  Yunawati  Karlina mengemukakan: “pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrumen hukum pidana  saat  ini  adalah  metode  yang  tepat  karena  dapat  dengan  cepat  membongkar kejahatan  mafia  tanah.” 12 Berbeda  dari  penelitian-penelitian  terdahulu,  peneliti
10 Arie S. Hutagalung. “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah. Jakarta : Seminar ILUNI S3 FH Universitas Indonesia (2018)
11 Dian  Cahyaningrum.  “Pemberantasan  Mafia  Tanah.” Bidang  Hukum    Info  Singkat:  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol.XIII No. 23 (2021): 1-6
12 Yunawati Karlina & Irwan Sapta Putra. “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum  Pidana  Di  Indonesia.” Jurnal  Res  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum, 2(1),  (2022):  109-130. https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28
Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah
melakukan penelitian ini  dengan  tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum  dari  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  serta  memberikan  rekomendasi  pengoptimalan peran  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  praktik mafia tanah di Indonesia.

## B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan,  tugas,  dan  mekanisme  pelaksanaan  Satgas  Anti-Mafia Tanah?
2. Bagaimana pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis-normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  kepustakaan. 13 Pendekatan  perundang-undangan  atau  state approach  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  seperti:  “Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang- Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, berbagai peraturan pemerintah,  peraturan  presiden,  peraturan  menteri,  dan  berbagai  peraturan  lainnya, termasuk  Petunjuk  Teknis  Direktorat  Jenderal  Penanganan  Masalah  Agraria  dan Pemanfaatan  Ruang  dan  Tanah  Nomor:  01/JUKNIS/DJ-VII/2018  tentang  Pencegahan dan Pemberintahan Mafia Tanah.” 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan, Tugas dan Mekanisme Pelaksanaan Satgas Anti-Mafia Tanah
Dalam  Petunjuk  Teknis  Direktorat  Jenderal  Penanganan  Masalah  Agraria  dan Pemanfaatan  Ruang  dan  Tanah  Nomor:  01/JUKNIS/DJ-VII/2018  tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Mafia  Tanah  diatur  bahwa:  “Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Pemberantasan Mafia Tanah (disingkat ‘Satgas Anti-Mafia Tanah’)  kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu  pertama, tingkat kementerian yang diangkat
13 Jhony Ibrahim. “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Cetakan 3, Jakarta: Bayumedia (2007)
14 Haposan Sahala Raja Sinaga. “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Sengketa  Pembelian  Tanah  Yang  Belum  Terdaftar/Bersertifikat  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung Balai.” Honeste Vivere 33.2 (2023): 130-141.  https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.250
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dan  ditetapkan  berdasarkan  keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  (‘Menteri  ATR/BPN’)  dan  kedua,  tingkat  kantor  wilayah,  yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi (‘Kanwil BPN Provinsi’).” Satgas Anti-Mafia Tanah pada tingkat kementerian dan kantor wilayah, dengan susunan sebagai berikut:
1.1. Susunan Satgas Anti-Mafia Tanah
1.1.1. Tingkat Kementerian
Pada tingkat kementerian, ada 2 (dua) susunan satgas yakni Satgas 1 untuk wilayah I dan Satgas 2 untuk wilayah II.
a. Satgas 1
1) Pengarah : 1. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria,
Pemanfaatan Ruang dan Tanah. 2. Kepala Bareskrim Polri 2) Ketua
: Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I
3) Wakil Ketua  : Salah satu Direktur pada Bareskrim Mabes Polri
4) Sekretaris : Kepala Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah I
5) Anggota
: 1. Penyidik Mabes Polri (2 orang)
2. Pejabat Kementerian ATR/BPN (2 orang)
b. Satgas 2 1) Pengarah : 1. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria,
Pemanfaatan Ruang dan Tanah. 2. Kepala Bareskrim Polri 2) Ketua
: Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II
3) Wakil Ketua  : Salah satu Direktur pada Bareskrim Mabes Polri
4) Sekretaris : Kepala Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah
II 5) Anggota : 1. Penyidik Mabes Polri (2 orang) 2. Pejabat Kementerian ATR/BPN (2 orang) 1.1.2. Tingkat Kantor Wilayah 1) Pengarah
: 1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Salah satu Direktur Reskrim Polda 2) Ketua : Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Provinsi 3) Wakil Ketua  : Salah satu Kasubdit pada Ditreskrim Polda 4) Sekretaris
: Kepala Seksi Sengketa dan Konfil Pertanahan Kanwil
BPN Provinsi
5) Anggota : 1. Penyidik Polda (2 orang) 2. Pejabat Kanwil BPN (2 orang)
Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah

## 1.2. Tugas Satgas Anti-Mafia Tanah
Berdasarkan Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan  Ruang  dan  Tanah  Nomor:  01/JUKNIS/DJ-VII/2018  tentang  Pencegahan dan  Pemberintahan  Mafia  Tanah  diatur  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  bertugas  sebagai berikut:

## 1.3. Mekanisme Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah
Mekanisme  pelaksanaan  pencegahan  dan  pemberantasan  mafia  tanah  adalah sebagai berikut: “Mengumpulkan informasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat maupun informasi yang diperoleh Kementerian ATR/BPN dan/atau Kepolisian Negara Republik  Indonesia  (‘Polri’)  tentang  adanya  kasus  pertanahan  yang  terindikasi keterlibatan  mafia  tanah.  Melakukan  rapat  koordinasi  untuk  merumuskan  langkah- langkah penanganan berupa rencana penelitian atas hal-hal atau data yang diperlukan, rencana pengumpulan keterangan pihak-pihak yang terkait, dan rencana gelar kasus.” 15
Rapat  koordinasi  lainnya  juga  diperlukan  untuk  melakukan  penelitian  terhadap kasus yang terindikasi adanya mafia tanah dengan inventarisasi dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa: “data fisik dan data yuridis; putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Polri, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya  yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum; data  yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; data lainnya yang terkait dan dapat  mempengaruhi  serta  memperjelas  duduk  persoalan  sengketa  dan  konflik; dan/atau keterangan saksi.”
Untuk  melengkapi  data  yuridis,  data  fisik  atau  data  lainnya  dapat  dilakukan kegiatan penelitian lapangan, antara lain: “penelitian keabsahan/kesesuaian data dengan
15 Aartje  Tehupeiory.  “Monograf Penegakan  Hukum Terhadap  Praktek  Mafia  Tanah.”  Jakarta:  UKI  Press (2022). h. 43
a. melaksanakan  penelitian  dan  pengumpulan  bahan  keterangan  terhadap  kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/atau berdimensi luas;
b. melaksanakan  kajian  dan  analisis  terhadap  data  kasus  pertanahan  yang  terindikasi keterlibatan mafia tanah;
c. melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi  lain  terkait  dengan  penanggulangan  dan penanganan kasus pertanahan yang berdimensi luas dan/atau melibatkan mafia tanah;
d. melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut;
e. melaporkan  hasil  dari  pelaksanaan  satgas  berkala  setiap  6  (enam)  bulan  sekali;  dan membuat  laporan  hasil  penanganan  dan  rekomendasi  kepada  Menteri  ATR/BPN  di tingkat kementerian dan kepada Kepala Kantor BPN Provinsi di tingkat provinsi.
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sumbernya  atau  pengujian  autentisitas  dokumen  melalui  history  opinion;  pencarian keterangan  dari  saksi-saksi  yang  terkait  kasus;  peninjauan  fisik  tanah  obyek  yang diperselisihkan; penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang atau surat ukur; dan kegiatan lainnya yang diperlukan.”
Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah akan menerbitkan surat tugas  yang diketahui oleh Direktur untuk dimulainya kegiatan  penelitian  lapangan.  Surat  tugas  kegiatan  penelitian  lapangan  lainnya  dapat diterbitkan  juga  dari  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  atau  Kepala  Bagian  Tata  Usaha  di tingkat Kantor Wilayah BPN.
Pejabat  yang  ditugaskan  melakukan  kegiatan  lapangan  tersebut  wajib  mencatat hasilnya dalam suatu Berita Acara yang diketahui Ketua Satgas. Selanjutnya Berita Acara Kegiatan  Penelitian  yang  di  dalamnya  terdapat  data-data  yang  dianggap  cukup  maka harus  dilakukan  gelar  kasus  secara  eksternal  dengan  melibatkan  narasumber  dari berbagai instansi  untuk mengetahui dalam kasus tersebut terindikasi mafia tanah atau tidak.
Satgas  Anti-Mafia  Tanah  melakukan “ pengkajian  atas  hasil  penelitian  dan keterangan serta hasil gelar kasus awal. Kemudian melakukan gelar kasus internal Satgas untuk menetapkan kesimpulan dan rekomendasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Satgas. Apabila dalam gelar kasus ini diperoleh bukti  awal  adanya  keterlibatan  mafia    tanah,  Satgas  menyerahkannya  kepada  pihak Polri. ”
Seluruh pelaksanaan kegiatan Satgas Anti-Mafia Tanah dilaporkan kepada “ Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah di tingkat kementerian, serta kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di tingkat Provinsi. Laporan Satgas Anti-Mafia Tanah ini akan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Mabes Polri. ”
2. Pengoptimalan  Peran  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah
2.1. Urgensi  Pembentukan  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah
Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah
Praktik mafia tanah dapat terjadi di mana saja. Termasuk dapat juga terjadi pada lingkungan  Kementerian  ATR/BPN,  Kantor  BPN  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara. 16 Sehingga diperlukan  peraturan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah.
Dalam  teori  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  Bagir  Manar menjelaskan:  “bahwa  peraturan  perundang-undangan  adalah  wujud  formalisasi  dari kebijakan-kebijkan negara atau pemerintah. Kebijakan yang merupakan idealitas politik anti-mafia tanah yang perlu mendapatkan justifikasi hukum lewat peraturan perundang- undangan.  Dengan  demikian  kebijakan  strategis  pemerintah  dapat  memiliki  daya  ikat dan paksa kepada masyarakat, yang pada akhirnya muwujudkan tertib hukum (law and order) di masyarakat.” 17

## 2.2. Strategi Pencegahan Praktik Mafia Tanah
Dalam  mencegah  praktik  mafia  tanah  dapat  menggunakan  model  sosial-ekologi yang  digunakan  untuk  mencakup  empat  tingkat:  individu,  hubungan,  budaya,  dan kemasyarakatan/komunitas.

## Gambar 1. Cakupan Sasaran Strategi Pencegahan Praktik Mafia Tanah
Upaya strategi pencegahan praktik mafia tanah ini dimulai dari peran Satgas Anti- Mafia Tanah dalam masing-masing individu yang tergabung dalam keanggotaan Satgas. Satgas  Anti-Mafia  Tanah  harus  bisa  membangun  interaksi,  integritas  dan  komitmen dalam mencegah dan memberantas praktik mafia tanah tanpa pandang bulu. Kemudian harus berani melaksanakan intervensi terhadap tindakan atau potensi yang mendukung dan/atau memfasilitasi praktik mafia tanah yang melibatkan siapapun, termasuk oknum pemerintah. Peer/partner/kolega/rekan dalam keanggotaan Satgas dapat menjadi pihak
16 Aartje Tehupeiory. “Role Model Pemberantasan Mafia Tanah”. Jakarta: Forum Indonesia Adil. (2022)
17 Bagir Manan, “Teori dan Politik Konstitusi”. Yogyakarta: FH UII Press (2023), h. 207.
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
yang paling awal mengetahui informasi mengenai praktik mafia tanah dan meneruskan informasi tersebut ke pihak Satgas.
Pada tingkat organisasi/institusi, pelibatan pimpinan Kementerian ATR/BPN, Polri, Kejaksaan  untuk  mempromosikan  budaya  anti  praktik  mafia  tanah  dan  bersinergi melakukan pemetaan hot spot  untuk mengidentifikasi dan memantau terjadinya praktik mafia tanah. Terakhir pada tingkat komunitas, inisiatif masyrakat untuk melaksanakan dan  menegakkan  upaya  pencegahan  praktik  mafia  tanah  dan  memperkuat  serta mendukung penegakkan, tanggapan, dan kebijakan pelaporan praktik mafia tanah. 18

## 2.3. Satgas Anti-Mafia Tanah Bertanggungjawab kepada Presiden
Sejauh  ini  upaya “ pencegahan  dan  pemberantasan  praktik  mafia  tanah  bersifat sporadik  dan  belum  cukup  berhasil  menggali  akar  masalah,  serta  melahirkan  solusi dengan mengkoordinasikan seluruh  kementerian/lembaga yang membidangi  agraria. ” Satgas  Anti-Mafia  Tanah  yang  saat  ini  bertanggungjawab  kepada  Menteri  ATR/BPN, sebaiknya secara kedudukan baiknya langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan (‘Menko Polhukum’).
Pengoptimalan  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  yang  dibentuk  di  bawah  Presiden sebaiknya melibatkan pakar dan tokoh independen dengan agenda: “melakukan kajian untuk  merumuskan  tipologi  dan  pola  kerja  mafia  tanah;  merekomendasikan  langkah- langkah  penyelesaian  dan  pencegahan;  memantau  pelaksanaan  rekomendasi;  dan menarik  pembelajaran.”  Pembentukan  Satgas  Anti-Mafia  dengan  dasar  diterbitkannya Instruksi  Presiden  (‘Inpres’)  sebagai  dasar  hukum  untuk  koordinasi  antar kementerian/lembaga pengelola agraria dan tata ruang. Dengan demikian peran Satgas Anti-Mafia Tanah akan lebih optimal dalam mencegah dan memberantas praktik mafia tanah. Satgas Anti-Mafia Tanah akan dapat mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum  yang  disertai,  supervisi,  monitor  dan  evaluasi  menyeluruh  terhadap  praktik pertahanan di Indonesia.
18 Aartje  Tehupeiory.  “Land  Mafia  Case  Handling  Through  the Optimalization of Land  Mafia  Task  Force Role.” SASI 29.2 (2023): 214-226. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1185
Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah

## KESIMPULAN
Kedudukan  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  berdasarkan  Petunjuk  Teknis  Direktorat Jenderal  Penanganan  Masalah  Agraria  dan  Pemanfaatan  Ruang  dan  Tanah  Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VII/2018  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Mafia  Tanah kedudukannya  ada  pada  2  (dua)  tingkat  yang  berbeda,  yaitu  pertama,  tingkat kementerian yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan  keputusan Menteri ATR/BPN dan kedua, tingkat kantor wilayah, yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.  Satgas Anti-Mafia Tanah hanya berperan  dalam pelaksanaan  penelitian,  pengumpulan,  kajian  dan  analisis  terhadap  data  kasus pertanahan  yang  terindikasi  keterlibatan  mafia  tanah  serta  hanya  dapat mengkoordinasikannya dengan instansi lain dan melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah kepada pihak kepolisian.
Pengoptimalan  peran  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  dilakukan  dengan  urgensi pembentukan  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Praktik  Mafia  Tanah;    Strategi  pencegahan  praktik  mafia  tanah  dengan  menggunakan model  sosial-ekologi  yang  mencakup  empat  tingkat:  individu,  hubungan,  budaya,  dan kemasyarakatan/komunitas;  dan  merubah  bentuk  Satgas  Anti-Mafia  tanah  dibawah tanggungjawab  Presiden  sesuai  Inpres  dan  dikoordinasikan  Menko  Polhukam  yang melibatkan  pakar  dan  tokoh  independen  dengan  agenda: “ melakukan  kajian  untuk merumuskan tipologi dan pola kerja mafia tanah; merekomendasikan langkah-langkah penyelesaian dan pencegahan; dan memantau pelaksanaan rekomendasi dan menarik pembelajaran. ” Dengan  demikian  peran  Satgas  Anti-Mafia  Tanah  akan  lebih  optimal dalam mencegah dan memberantas praktik mafia tanah. Satgas Anti-Mafia Tanah akan dapat  mengkoordinasikan  pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  disertai,  supervisi, monitor dan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertahanan di Indoensia.
ISSN : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aartje  Tehupeiory.  “Monograf  Penegakan  Hukum  Terhadap  Praktek  Mafia  Tanah.” Jakarta: UKI Press (2022).
Aartje Tehupeiory. “Role Model Pemberantasan Mafia Tanah”. Jakarta: Forum Indonesia Adil. (2022)
Arie S. Hutagalung. “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah. Jakarta : Seminar ILUNI S3 FH Universitas Indonesia (2018)
Bagir Manan, “Teori dan Politik Konstitusi”. Yogyakarta: FH UII Press (2023)
Gayus  Lumbuun.  “Penegakan  Hukum  Sengketa  Pertanahan  Dalam  Perspektif Penanganan Perkara Di Pengadilan dan Kejaksaan.” Jakarta: Seminar ILUNI S3 FH Universitas Indonesia. (2018)
Jhony Ibrahim. “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Cetakan 3, Jakarta: Bayumedia (2007)

## Jurnal
Aartje Tehupeiory. “Role Model of Eradicating the Land Mafia in Indonesia.” Baltic Journal of  Law  &  Politics 16.3  (2023):  459-465. https://doi.org/10.2478/bjlp-2023- 0000040
Aartje Tehupeiory. “Land Mafia Case Handling Through the Optimalization of Land Mafia
Task Force Role.” SASI 29.2 (2023): 214-226.
https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1185
Dian Cahyaningrum. “Pemberantasan Mafia Tanah.” Bidang Hukum  Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol.XIII No. 23 (2021): 1-6
Haposan Sahala Raja Sinaga. “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Sengketa Pembelian Tanah Yang Belum Terdaftar/Bersertifikat di Pengadilan  Negeri  Tanjung  Balai.” Honeste  Vivere 33.2  (2023):  130-141. https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.250
Prima Novianti Salma & Habib Adjie. “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda  Akibat  Tindak  Pidana  Mafia  Tanah.” Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling (JPDK) 5.1 (2023): 5144-5153. https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11824
Theodoros  Rakopoulos,  “The  Shared  Boundary: Sicilian  Mafia  and  Antimafia  Land,” Journal    of  Modern    Italian    Studies,  Volume    25,  no.    5    (2020):  528–44, https://doi.org/10.1080/1354571X.2020.1830526
Praktik Mafia Tanah Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah
Vani  Wirawan.  “Sengketa  Tanah  Dan  Konflik  Tanah:  Dampak  Munculnya  Mafia
Tanah.” Jurnal Hukum Ius Publicum, 1(I), (2020): 98-108. https://doi.org/10.55551/jip.v1iI.74
Yunawati  Karlina  &  Irwan  Sapta  Putra.  “Pemberantasan  Mafia  Tanah  Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), (2022): 109-130. https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28

## Internet
Muhdany  Yusuf  Laksono,  “Lima  Tahun  Terakhir,  Kementerian  ATR/BPN  Tangani  305
Kasus Mafia Tanah”,
https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/24/200000221/lima- tahun-terakhir-kementerian-atr-bpn-tangani-305-kasus-mafia-tanah .