## Peran Good Governace dalam Program Inovasi Kampung Hijau di Daerah Istimewa Yogyakarta

## Ambar Teguh Sulistiyani Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
Abstrak, Good  governance merupakan  semangat  baru  yang  ditiupkan  dalam  birokrasi pemerintah.  Berbagai  upaya  ditempuh  untuk  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik  sehingga terwujud  sistem  birokrasi  professional,  produktif  dan  inovatif.  Kelembagaan  pemerintah menjadi bidakan utama untuk mencapai kemuliaan penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi akan  mudah  dilakukan  jika  lembaga  pemerintah  memberikan  ruang  gerak  yang  memadai terhadap peran stakeholder lain dan masyarakat.
Pemerintah,  stakeholder  lain  dan  masyarakat  hendaknya  bersinergi  untuk mengemban  dan  merealisasikan  program  inovasi  di  segala  bidang.  Kampung  hijau merupakan salah satu bentuk inovasi permukiman yang harus didukung oleh berbagai peran aktor.  Sedangkan  untuk merajut  hubungan  antar  pihak, dibutuhkan  iklim  birokrasi  yang kondusif.  Paper  ini  membahas  tentang  pengejawantahan  peran  good governance  dalam fasilitasi program inovasi kampung hijau di DIY.
Hasil  pengkajian  terhadap  data  sekunder  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah good  governace berada  pada  tataran  regulasi,  perencanaan,  implementasi  dan pendampingan.  Namun  demikian,  peran  tersebut  sekedar  berisfat  formal,  belum  intensif. Peran good  governance masyarakat  adalah  dalam  bentuk  partisipasi, yang  dapat  berjalan bagus  di  tiga  kampung  hijau.  Namun,  partisipasi  masyarakat  belum  dapat  meluas. Sedangkan  peran  swasta  masih  terbatas  pada  kepentingan  timbal  balik  yang  dapat menguntungkan.  Rekomendasi  untuk  mengoptimalkan good  governace adalah  dengan autentisitas  birokrasi  hijau  ( authentic  green  bureaucracy ),  program  aksi  hijau  oleh  swasta ( private  green  action )  dan  rekayasa  sosial  komunitas hijau  ( social  engineering  green community ).
Kata Kunci :
Abstract, Good governance is a new spirit delivered for government bureaucracy. Various efforts  have been  made  in  order  to  create good  governance  so  that  it  can  lead  to professional,  productive,  and  innovative  bureaucracy  system.  Government  institutional
becomes the main ditch to achieve respectable governance. Innovation will be convenient if government  institutions  give  adequate  spaces  toward  the  roles  of  other  stakeholders  and community.
Government,  other  stakeholder  and  community  are  supposed  to  work  together  to carry  and  implement  innovation  programs  in  all  sectors.  Green  village  is  one  residential innovation  form  that  should  be  supported by  various  actor  roles.  In  addition,  in  order  to establish  relationship  between  parties, conducive of bureaucracy  atmosphere  is  needed. This  paper  discusses  the  implementation  of  the  roles  of  good  governance  in  facilitating green village innovation program in Daerah Istimewa Yogyakarta.
Investigation result toward secondary data show that the government role of good governance is on regulation, planning, implementation and assistance. However, the role is only formal not yet intensive. Good governance role of society is in the form of participation, which  has  worked  well  in  three  green  villages.  However,  society  participation  is  not  wide spread  yet.  Meanwhile,  private  role  is  still  limited  on  mutual  interest  which  is  profitable. Recommendation to optimize good governance by performing authentic green bureaucracy, private green action and social engineering green community.
Keywords :

## PENDAHULUAN
Pembangunan
kampung hijau merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam menghadapi  masalah  global  warming. Kebutuhan  pembangunan  yang  tidak  dapat ditolak  juga  telah menyebabkan degradasi lingkungan  hutan.  Pembukaan  lahan  yang berlebihan semakin meluas untuk kepentingan pengembangan areal persawahan,  hutan  produksi,  pusat-pusat kota, fasilitas  publik  dan  permukiman. Makin  menyempitnya  hutan  dan  ruang terbuka hijau  menyebabkan  kemampuan untuk menetralisir karbon semakin kecil.
Kondisi lingkungan permukiman mengalami permasalahan serius. Pemanasan global  terjadi  akibat  dari  gas  rumah  kaca, emisi gas buang, dan cerobong pabrik, yang secara  umum  menggunakan  bahan  bakar fosil  fuel.  Peningkatan  pencemaran  udara menjadi  isu  besar  di  seluruh  dunia. Terdapat 10 kota dengan tingkat pencemaran  tertinggi  di  dunia, yaitu  New Delhi,  Patna,  Gwalior,  Raipur,  Karachi, Peshawar, Rawalpindi, Khorramabad, Ahmedabad  dan  Lucknow.  Sedangkan di negara  berpendapatan  rendah, terdapat 90% kematian akibat polusi udara (Lukman.
2016).  Meskipun  Indonesia  tidak  termasuk pada  10  negara  dengan  polutan tertinggi  di dunia,  namun hal  ini  tetap perlu  mendapat perhatian. Environmental  pollution  in Indonesia has reached the stage of worrying (Aminah dan Noviati. 2014.h.1).
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik DIY dalam kurun waktu 3 tahun saja, terjadi peningkatan pencemaran lingkungan hidup di DIY hingga  di atas  250  persen  (Laporan BPS.2015/2016). Untuk itu, diperlukan peran good  governance dalam  inovasi  program kampung hijau. Beberapa kasus governance dalam  pembangunan  kampung  hijau  terjadi di  kota  Madiun,  kota  Makasar  dan  kota Jakarta. Seperti diungkapkan oleh Putri et.al (20153.h.50),  upaya  Pemerintah  Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun  secara  umum  telah  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tataruang wilayah  Kota  Madiun  Tahun  2010–2030.  Di Kota Makasar, menurut Tahir dan Nasruddin (2017.h.13), kapabilitas dynamic governance yang  ditunjukkan  dalam  penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman pencapaian  tujuan  belum  dapat  dikatakan dapat  dipahami  secara  menyeluruh  dengan adanya antisipasi  RTH  melalui  kebijakan. Namun, opsi startegi yang dapat dimunculkan  dalam  penelitian  ini  yaitu pemanfaatan ruang-ruang terbangun
dengan  cara  melakukan  penanaman pada atap  dan  tembok  bangunan.  Selain  itu, strategi  dari  segi  kebijakan  dapat  ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan  Peraturan  Daerah  terkait  dengan RTH. Di Jakarta, menurut Manan (2015.h.478), good  governance  in  the management  of  green  areas  should  be established. Beberapa penelitian ini menunjukkan  aspek  penting governance dalam  pembangunan  ruang  hijau. Bertolak dari  kondisi  ini  maka  DIY  yang  telah mengembangkan  good  govenance  perlu dilihat  dari beberapa kasus  di  DIY  perlu memperhatikan  aspek  pencemaran  dan degradasi lingkungan secara umum. Pencemaran  air  juga  terjadi  secara  meluas. Menurut Herlambang (2006.h.17), pencemaran air dapat dilihat dari kekeruhannya. Kondisi  air  yang  keruh dimungkinkan diakibatkan  oleh pencemaran akibat limbah pertambangan, limbah industri,  limbah  kegiatan  domestik,  akibat guguran pertikel tanah karena longsor, erosi dan  juga banjir.  Bukan  hanya  pencemaran air,  namun  cadanagn  air  tanah  yang  selalu mengalami  penurunan  juga  merupakan permasalahan lingkungan yang serius. Akibat pembangunan hotel yang masif di DIY, maka air tanah mengalami penurunan yang serius.
Masalah  tutupan  lahan  bukan  hanya dihadapi  di  wilayah  perkotaan,  namun  juga
dialami di pedesaan. Alih fungsi lahan di DIY mencapai  200-250  ha/tahun  (Kepala  Dinas Pertanian  Pemda  DIY.  (16  Oktober  2017). Kondisi  ini  sangat  menentukan  penurunan kualitas  lingkungan  hidup.  Alih  fungsi  lahan yang  terjadi  di  DIY merupakan akibat akan adanya  pembangunan  perumahan.  Trend investasi  perumahan  telah  menjadi  pemicu pesatnya alih guna lahan DIY.
Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan penurunan kualitas lingkungan  ini,  maka  pemerintah  DIY melakukan  inovasi  kampung  hijau.  Program kampung  hijau  sebenarnya  merupakan program  nasional  yang  berusaha  untuk menginovasi  permukiman  di  Indonesia. Standar kualitas  lingkungan perlu  dibentuk lagi, khususnya di wilayah yang menghadapi permasalahan pencemaran lingkungan.
Dengan  program  ini, diharapkan  dapat secara  bertahap  memfasilitasi  pemulihan kondisi lingkungan permukiman.
Dalam  upaya  inovasi  kampung  hijau untuk  mengatasi  permasalahan  lingkungan ini peran  stakeholder diperlukan secara intensif. Stakeholders yang  dimaksud  di  sini adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Pengembangan good  governance dalam inovasi  kampung  hijau  sangat  diperlukan. Peran  pemerintah  sebagai  regulator  dan eksekutor  bersifat  strategis.  Sementara  itu, peran perguruan tinggi secara umum adalah
sebagai  inisiator  dan  fasilitator  rekayasa sosial maupun rekayasa  teknologi,  peran swasta adalah sebagai  fasilitator  dan kontributor, sedangkan operasionalisasi secara teknis dilakukan oleh masyarakat.
Dalam praktiknya, pemerintah, khususnya  Badan  Lingkungan  Hidup, telah melakukan koordinasi  dengan  dinas  terkait, baik di level Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu, keterlibatan perguruan  tinggi  melalui  berbagai  program telah memberikan  kontribusi  yang  serius terhadap pembangunan kampung hijau, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN),  pendampingan, pengabdian  kepada  masyararakat, dan penelitian tindakan dilakukan untuk memberikan peningkatan kondisi lingkungan fisik  dan  sosial  masyarakat.  Bahkan kesadaran swasta telah bermanfaat terhadap percepatan pembangunan kampung hijau.
Keterkaitan  antar  stakeholder  dalam pembangunan  kampung  hijau  merupakan indikasi  adanya  praktik good  governance . Paper  ini  mengetengahkan  permasalahan “Bagaimanakah  peran good  governance dalam memberikan kontibusi untuk pembangunan kampung hijau di DIY?

## KERANGKA TEORI
Kampung  Hijau  sebagai  Rehabilitasi Pencemaran Lingkungan
Seluruh  logam  berat  muncul  secara alami  di  lingkungan  yang  dihasilkan  dari buangan industri dengan jumlah yang makin hari  makin  meningkat. Semakin  modern suatu negara, semakin besar potensi menuju industrialisasi.  Dengan  banyaknya  pabrik yang  melakukan  operasionalisasi  produksi, semakin  banyak  polutan  yang  dikeluarkan dari  cerobong  asap maupun  limbah  cair dengan  kontaminan  tinggi.  Jika  sistem pengolahan  limbah  tidak  memenuhi  standar baku  mutu,  maka  akan  menimbulkan dampak  terhadap  lingkungan.  Polusi  udara dan  limbah  padat  maupun  cair  merupakan sumber  pencemar  lingkungan  yang  besar dan  berpengaruh  terhadap  kesehatan manusia. Berdasarkan pendapat dari Kovacs (1992),  manusia  bukan  hanya  menderita sakit  karena  menghirup  udara  yang tercemar,  tetapi  juga  mengasup  makanan yang  tercemar  logam  berat  (Istarani.et.al. 2014.h.53).
Dengan mempertimbangkan semakin besarnya  dampak  yang  ditimbulkan  oleh pencemaran  lingkungan,  maka  diperlukan pewaspadaan  terhadap penurunan  kualitas lingkungan  hidup. Terdapat  tiga  indikator penting  yang  perlu  dikembangkan  dalam pengukuran  kualitas  lingkungan  hidup.  Tiga indikator tersebut adalah indeks kualitas air, indeks  kualitas  udara  dan  indeks  tutupan lahan  (Pusat  Data  dan  Informarmasi
Kementerian  LH  dan  Kehutanan.2015.p.i). Penurunan  kualitas  air  terjadi  jika air terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang berasal  dari  limbah,  yang  secara  umum mengandung logam  berat.  Pencemaran udara, baik  karena  emisi  karbon  maupun karbon  monoksida, telah  mengancam kualitas udara. Sedangkan pembukaan lahan dan  alih  fungsi  yang  berlebihan  telah mengancam keseimbangan ekosistem sehingga  memunculkan  berbagai masalah kesehatan dan bencana.
Di  wilayah  yang  tercemar  perlu dilakukan  upaya  untuk  pemulihan  kondisi lingkungan.  Dilihat  dari  pendekatan kuratif, pembangunan  kampung  hijau  merupakan usaha untuk merehabilitasi kondisi lingkungan. Upaya  untuk meningkatkan kondisi memerlukan sarana  dan  prasana rehabilitasi  kondisi  lingkungan.  Penyediaan selokan  atau  drainasi,  biovory, dan sumur resapan berguna  untuk menanggulangi genangan air hujan dan banjir di lingkungan permukiman.  Salah  satu  program  kampung hijau adalah mengatasi masalah luapan air di lingkungan  permukiman  secara  mandiri  dan swakelola oleh masyarakat. Oleh karena itu, Ikhtiar  (2016.h.22)  menyampaikan, apabila air  hujan  tidak  tertampung  oleh  selokan- selokan  rumah, maka dapat  dialirkan  ke sumur-sumur resapan.
Kampung  hijau  merupakan  sebuah hunian  yang  dlingkupi  oleh  pemenuhan manajemen  lingkungan.  Menurut  Leslan et.al.  (2010.h.  6548 ), green  space  in  urban neighborhoods  can  be  a  serious  restriction for  the  wellbeing. Sebuah  kampung  hijau memiliki ciri khas sebagai permukiman hijau yang  berkelanjutan  yang  dapat melakukan manajemen  lingkungan  secara  mandiri dan dapat  menghemat  penggunaan  energi. Beberapa  aspek  yang  dikembangkan  dalam kampung  hijau  menurut  Budihardjo  (1999) adalah persampahan, pengelolaan air bersih, pengendalian banjir, pengelolaan lingkungan dan inovasi-inovasi  lain  yang  berkelanjutan. Bertolak  dari  pendapat  ini, maka  sebuah kampung hijau memiliki sistem pengendalian lingkungan yang dilakukan melalui dukungan masyarakat  serta  bantuan  dari  stakeholder lain  dan  pemerintah. Pendapat senada disampaikan  oleh Nugroho  dan  Syaodih (t.th.h.1)  akan  diperlukannya  prinsip-prinsip Peningkatan  Atribut Green  City dari  setiap elemen atribut kota hijau ( green open space, green transportation, green community, dan green  waste ).  Berdasarkan  pendapat ini, maka  sebuah  kampung  hijau  hendaknya memiliki  ruang  terbuka  hijau, transportasi dengan  bahan  bakar  ramah  lingkungan, dukungan  dari komunitas  hijau  serta pengelolaan  sampah.  Terdapat  kemiripan
pendapat antara Budihardjo dengan Nugroho dan Syaodih.
Pengelolaan  sampah  merupakan  ciri utama  terdepan  yang  perlu  dikembangkan secara  meluas.  Pengelolaan  sampah  dapat dimulai dari pemahaman konsep manajemen sampah  yang  terdiri  atas  5  R  ( Replace, reduce, Reuse, Recycle, Recovery ), implementasinya hingga  program  aksi.
Transformasi  pengetahuan dan  ketrampilan adalah  langkah  terdahulu  yang  penting dilakukan.  Masyarakat yang  telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam manajemen sampah, harus memiliki
kesadaran dan kesanggupan untuk mengimplementasikannya. Apabila kesadaran dan kesanggupan untuk melaksanakan  pengelolaan  sampah  dengan pendekatan  3  R  atau  5  R telah  ada,  maka misi  dari  sebuah  kampung  hijau  yang berkelanjutan mulai bertumbuh.
Air bersih dewasa ini semakin langka akibat limbah industri yang  terkontaminasi dengan bermacam-macam bahan kimia telah semakin  meluas.  Keprihatinan  masyarakat dalam  memulihkan  dan  memurnikan air sangat  diperlukan.  Gerakan kampung  hijau berusaha  menjangkau  layanan  pengelolaan air  bersih  dan  air  minum. Air  yang  terkena kontominan sebaiknya mendapatkan treatmen berupa  penyaringan  (filtrasi). Air “sadah” yakni air yang mengandung mineral
yang tinggi,  umumnya  partikel  tanah,  ion kalsium  (Ca)  dan  magnesium  (Mg)  dalam bentuk  garam  karbonat  perlu mendapatkan treatmen. Air  kotor  tidak  hanya  bersifat sadah, namun juga terkontaminasi, sehingga harus ditreatment .  Susanto  et.al.  (2014.  h. 142) menyatakan  bahwa  air  kotor  ini  tidak dapat  digunakan  secara  langsung  apalagi untuk dikonsumsi.
Aktivitas  kampung  hijau  salah satunya adalah melakukan treatmen terhadap  air,  jika  di  lingkungannya mengkonsumsi air bersih yang terkontaminasi.  Yang  disebut  air  bersih berbeda  dengan  air  sehat.  Air  yang digunakan  untuk  konsumsi  hendaknya merupakan  air  sehat.  Gerakan  kampung hijau  antara  lain  perlu  memahami  dan melakukan pengambilan sampel air, pemerikaan  laboratorium,  dan  pengadaan alat teknologi tepat guna untuk penyaringan. Realisasi kegiatan treatment terhadap air ini dapat  berlangsung  pada  setiap  rumah tangga maupun dalam komunitas.
Pengendalian terhadap banjir
dilakukan  dengan  membuat  drainase  dan resapan-resapan air yang memadai.
Drainase  dan  resapan  air  dapat berbasis pada  lingkungan  maupun  rumah  tangga, namun diupayakan  tersedia  sumur  resapan. Sumur  resapan  berfungsi  ganda, selain sebagai  pengedali  banjir  juga mampu
mengembalikan air menjadi dalam air tanah kembali. Menurut  hasil  penelitian  Bisri  dan Prasetya  (2009.h.90),  sumur  resapan  ini adalah  solusi  tercepat  untuk  konservasi  air tanah. Bertolak dari hasil peneitian tersebut, maka  dapat  dipahami  bahwa  semakin banyak air  yang  terserap  dalam  resapan, maka akan semakin baik pula kemampuannya untuk memperbaiki muka air tanah.  Dengan  begitu, sumber  air  di lingkungannya  tidak  cepat  kering. Di samping itu, genangan-genangan air sisi dari hujan juga perlu diatasi, agar tidak menjadi tempat  berkembangnya  nyamuk.  Untuk  itu, biovory  dijadikan  sebagai  salah  satu kegiatan dalam kampung hijau.
Pengelolaan  terhadap  lingkungan secara  umum  adalah  berusaha  untuk mencapai  keseimbangan  antara  proprsi bangunan  dan  tutupan  lahan dengan mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH). Menurut  Wolch  (2014.h.234), green  space, such as parks, forests, green roofs, streams, and  community  gardens,  provides  critical ecosystem  services.  Green  space  also promotes  physical  activity,  psychological well-being,  and  the  general  public  health  of urban  residents. Sangat  ideal  jika  dalam suatu  permukiman  tersedia  30%  RTH.  Jika itu  sulit  diwujudkan, maka  setidaknya  ada 10%  RTH  dalam  suatu  kawasan.  Vegetasi yang  ditanam  sebagai  penhijauan  juga
menjadi  sarana konservasi  lingkungan  dan sebagai  upaya  memperindah  pemandangan. Dengan  demikian, pengelolaan  lingkungan ini  tidak  terbatas  pada  penanaman  pohon, namun  juga  penataan  dan  keserasian. Mengingat  kampung  hijau memiliki luas wilayah  yang  terbatas,  maka  RTH  ini dapat berupa  taman,  kebun,  halaman,  dan  lahan antar rumah yang ditanami vegetasi.
Sesungguhnya bentuk kampung hijau itu  sendiri  merupakan  sebuah  inovasi lingkungan. Inovasi  dalam  membuat suatu permukiman  yang  memiliki  keterbatasan fisik, tercemar dan gersang menjadi sebuah permukiman  hijau  yang  terbebas  dari pengaruh  polusi  dan  bersih.  Untuk melakukan perubahan ini diperlukan inovasi- inovasi. Tata  cara  membangun  lingkungan yang  lebih  baik  dan menemukan serta menggunakan  tekonologi  tepat  guna  adalah serangkaian  inovasi. Pada  level  masyarakat, pemerintah  maupun  dunia  pendidikan, sesungguhnya  sudah  banyak ditemukan teknologi terkait dengan rekayasa sosial dan teknologi  untuk  lingkungan. Beberapa contohnya adalah teknik pengolahan pupuk, bahan  anorganik,  limbah  rumah  tangga, teknik biovory dan sumur resapan.
Indikator  kampung  hijau yang telah diuraikan  ini  mencakup  komponen  yang sangat  luas  dan  sekaligus  detail. Penelitian ini  melacak  data  sekunder  terkait  dengan
indikator  persampahan,  pengelolaan  air bersih, pengendalian  banjir,  pengelolaan lingkungan  dan  inovasi-inovasi  lain sebatas hal-hal  yang  dilakukan  di  DIY  dan  sudah terdokumentasikan sebagai  data  sekunder, baik  yang  diakses  dari  dokumen  yang tersimpan di Pemda DIY, maupun data yang dapat diakses secara online.

## Peran Good Governance dalam Inovasi Kampung Hijau
Untuk  mencapai  kondisi  masyarakat yang mampu melakukan swakelola lingkungan melalui program kampung hijau, maka peran good  governance diperlukan. Disampaikan  oleh  Nugroho  dan  Syaodih (t.th.h.1),  hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan menggabungkan pendapat
masyarakat  sebagai  pendukung  terciptanya kota  hijau. Pendekatan  dan  aktivitas
langsung dari stakeholder dalam menggerakkan  kampung  hijau  ini  dapat mengantarkan dan mengedukasi masyarakat, khususnya  dalam  pengelolaan lingkungan  permukiman  dan  sekitarnya. Good  governance merupakan  suatu  pola pengelolaan pemerintah yang dapat mengakomodasi peran
masyarakat, khususnya  masyarakat  di  negara  demokrasi (Nugrahaningsih  dan  Utami.  2014.h.3). Pemerintah  melakukan  proses  terstruktur dalam  menyampaikan  program  kampung
hijau,  hingga  masyarakat  dapat  memahami, sanggup,  dan  melakukan  kegiatan  yang mendorong  terwujudnya  suatu  lingkungan permukiman  yang  memiliki  ciri  khas kampung hijau. Menurut Manan (2015.h.483), good governance  systems have  been  applied  in  the  planning  of  the expansion of green areas .
Guna  mewujudkan  inovasi  kampung hijau  diperlukan  peran good  governace secara  utuh.  Komponen-komponen good governace diharapkan  dapat  mengambil peran  secara  proporsional. Definisi  peran menurut Slamet (1985.h.15) adalah sebagai “sesuatu  perilaku  yang  dilaksanakan  oleh seseorang  yang  menempati  suatu  posisi dalam  masyarakat.  Sedangkan Susanto (1979.h.94)  menyatakan  bahwa  peranan adalah  dinamisasi  dari  statis  ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut  subyektif. Peran governance dalam hal  ini  adalah  mengembangkan  kerjasama antar  stakeholder, baik  pemerintah,  swasta maupun  masyarakat, dalam  mewujudkan kampung  hijau.  Sesuai  pendapat  Nicolaidou (2016.h.5), … presenting  alternative  and multifunctional  ways  to  manage  and revitalise  cities. Menurut  Putri  et.al.
(2013.h.43), good  governance juga  dapat diterapkan  sebagai  aspek  penunjang  dalam penyelesaian  masalah  dan  terciptanya
kondisi  lingkungan  yang  nyaman  dan kondusif.
Daerah-daerah yang memiliki potensi untuk  berkembang  dituntut  agar  dapat meningkatkan
kegiatan-kegiatan pemerintahan  dan  pembangunan  dengan melakukan pelimpahan kewenangan (Yenny.2013.h.197). Tjokroamidjojo
memandang good  governance sebagai “suatu  bentuk  manajemen pembangunan, yang  juga  disebut  sebagai  administrasi pembangunan.  Menurut Woods (1999.h.4), partisipasi,  akuntabilitas,  terbuka  dan bertanggung  jawab  merupakan  prinsip utama  dalam  good  governance.  Sedangkan konsep good  governance secara  eksplisit merupakan suatu  cara  dan  pelaksanaan governance yang  baik,  baik  dalam  arti tindakan  atau  perilaku  para  stakeholder dalam  menjalankan governance dengan berlandaskan  pada  prinsip-prinsip.  Menurut Mahfud  MD (2001.h.ii), good  governance secara  etimologi  diterjemahkan  menjadi pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik.  Sementara itu, Thoha  (1999.h.2)  menyampaikan  bahwa good  governance adalah  tata  pemerintahan yang baik dan berwibawa.
Kampung  hijau  sangat  tergantung dari kesadaran pemerintah sebagai perencana.  Seperti  disampaikan  oleh  Wolch (2014.h.241), it depends  on  the  willingness
of planners and local stakeholders to design green  space  projects  that  are  explicitly shaped by community concerns, needs, and desires rather than either conventional urban design  formulae  or  ecological  restoration approaches. Dalam  hal  ini, perencanaan sebaiknya  disusun  dengan  matang,  agar mudah untuk dilaksanakan. Pemerintah yang memiliki  kesadaran  tinggi  akan  arti pentingnya lingkungan hijau dan sehat, akan serius  dalam menyusun  rencana  tersebut, baik  dari  rencana  yang  sifatnya  umum maupun  yang detail  dan  lengkap  disusun. Panduan  yang  bersifat  detail  memudahkan implementor dan masyarakat untuk membangun  kampung  hijau. Ives  et.al. (2014.h.6)  menyampaikan bahwa green open space  planning  is  generally  based  on local  policies  and  guidelines  and  is  rarely informed  by  empirical  evidence . Apa  yang disampaikan  Ives  merupakan  potret  fakta yang  banyak  terjadi.  Seringkali  pedoman pembangunan  kampung  hijau  tidak  tersedia dalam  bentuk dokumen  yang  baik.  Sebuah pedoman  inovasi  kampung  hijau  mestinya diformulasikan dan disahkan oleh pemerintah  lokal,  dengan  menterjemahkan regulasi dari level pusat.
Kampung  hijau  sangat  strategis untuk menginovasi kondisi permukiman yang dewasa  ini  telah mengalami  degradasi lingkungan.  Pemerintah  tidak  mungkin
optimal  membangun  kampung  hijau  apabila secara  sepihak  menginisiasi. Malek  et.al. (2014.h.13) menyatakan  bahwa secara keseluruhan kampung  hijau tidak  dapat mengabaikan  peran  kepuasan  pengguna, preferensi, pola penggunaan dan kebutuhan. Untuk  itulah  stakeholder  dan  masyarakat perlu  dilibatkan. Menurut  Tahir  dan Nasruddin  (2017.h.1),  penerapan  citra good governance pada  akhirnya  mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai  kekuatan  penyeimbang  negara. Pemerintah  membutuhkan  peran  lembaga lain yang dapat berkontribusi dalam program ini. Pemahaman  tentang governance dalam konteks kebijakan kampung hijau hendaknya diarahkan  tentang  bentuk  shareholders. Sesuai  dengan  pendapat Gardera  et.a. (2014.p.1), pemahaman  akan  kualitas lingkungan  hidup  ini  sangat  penting  untuk mendorong  semua  pemangku  kepentingan (stakeholder)  melakukan  aksi  nyata  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup. Bertolak  dari  pendapat  ini,  maka peran good  governance dalam  inovasi kampung hijau sangat penting dan strategis. Tanpa adanya pendekatan multistakeholders maka akan  mengalami  kesulitan  dalam mewujudkan kampung hijau.
Inovasi  program  kampung  hijau berjalan  karena  peran  masing-masing  aktor dapat  berjalan  dengan  serasi  dan  saling
mengisi.  Peran  pemerintah dalam  regulasi, inisiasi,  motovasi,  dan  implementasi  sangat mengemuka. Peran swasta bentuk kepeduliannya adalah berkontribusi  untuk terhadap membangun  lingkungan  dalam bentuk  CSR.  Peran  perguruan tinggi adalah mengedukasi masyarakat guna menyadarkan akan arti pentingnya kampung hijau  untuk  hidup  yang  berkualitas.
Sedangkan peran masyarakat sendiri adalah dalam operasionalnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkepentingan
untuk mempermudah masyarakat  awam  dan  para  pengambil keputusan, mulai  dari  pemerintah  pusat hingga pemerintah daerah, untuk memahami kualitas lingkungan hidup Indonesia.
Secara  umum, penekanan  peran good  governance dalam  inovasi  program kampung  hijau  adalah  pola  tingkah  laku pemerintah, swasta  dan  masyarakat  dalam melakukan pembangunan suatu  kawasan hunian  berbatas administrasi  sebagai kampong.  Hal  tersebut  dapat  terwujud dengan  melakukan  manajemen  sampah, treatmen  terhadap  air,  pengendalian  banjir, pembuatan  RTH  dan  inovasi-inovasi  secara berkelanjutan. Pola tingkah laku pemerintah mencakup penentuan regulasi, perencanaan, pelaksanaan  inovasi  program  kampung hijau.  Pola  tingkah  laku  swasta dalam memberikan  kontribusi  terhadap  inovasi
program  kampung  hijau  adalah dalam bentuk  bantuan.  Sedangkan  pola  tingkah laku  masyarakat  dalam  inovasi  kampung hijau  adalah dalam bentuk  partisipasi  yang diberikan.

## Analisis Peran Good Governance dalam Inovasi Program Kampung Hijau di DIY
Analisis peran peran good governance dalam inovasi program kampung  hijau  di  DIY  mencakup  pola perilaku  pemerintah,  pola  perilaku  swasta dan  pola  perilaku  masyarakat  dalam melakukan  inovasi  kampung  hijau  di wilayahnya. Penjabaran analisis ini memberikan  gambaran  secara  deskriptif kualitatif  tentang  kondisi  peran good governance yang telah dilakukan di DIY.
Pola  perilaku  pemerintah  dalam melaksanakan  inovasi  program  kampung hijau  ditumpukan  pada  kelembagaan  yang sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas  pokok. Adapun  organisasi  pemerintah  yang  sesuai tersebut  adalah  Badan  Lingkungan  Hidup (BLH). Dalam rangka memudahkan pelaksanaan  inovasi  program  kampung hijau,  BLH  tingkat  provinsi  bekerjasama dengan BLH di kabupaten dan kota. Secara konseptual,  BLH  Pemda  DIY  yang menyusun konsep dan panduan operasional,  sedangkan  BLH  di  kabupaten
Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul
dan  kota  Yogyakarta  yang  melakukan eksekusi secara operasional. Ini merupakan wujud  perilaku good  governance yang sesuai.  Pola  perilaku pemerintah  dalam  hal
ini  adalah  membuat  jaringan  kerjasama antara  BLH  Pemda  DIY  dengan BLH
Pemerintah Kabupaten dan Kota.

## Tabel 1. Bentuk pola perilaku good governance pemerintah dalam Inovasi program kampung hijau
Pemerintah Regulasi Perencanaan Implementasi Pemda DIY Pedoman Kampung hijau, 2007 Koordinator dalam perencanaan lomba Penyelenggaraan lomba kampung hijau Kab. Sleman -- Penyusunan Program dan kegiatan Melakukan  inovasi  kampung  hijau, Pengiriman lomba 2015 Desa Kadirojo, Tempel Dusun Sukunan, Gamping Kab. Bantul -- Penyusunan Program dan kegiatan Melakukan inovasi kampung hijau, Pengiriman lomba Dusun Serut Konsep “omong -omong, ameng- ameng, iming- iming” Kab.Kulon Progo -- Penyusunan Program dan kegiatan Melakukan inovasi kampung hijau, Pengiriman lomba Kab. Gunung Kidul -- Penyusunan Program dan kegiatan Melakukan  inovasi kampung  hijau, Pengiriman lomba Kota Yogyakarta -- Kampung hijau berbasis RW 2012: Semangat “segoro amarto”
( Semangat  Gotong  Royong  Agawe
Majune Ngayogyakarta) Pengiriman lomba
Tahun  2016  membangun  12  kampung hijau
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, DIY, 2017.
Di antara program
yang dikembangkan  oleh  pemerintah  DIY,
tentunya  ada  yang  mencapai  target dengan baik. Pola perilaku good governance terkait  dengan  kampung  hijau
yang  dilakukan  oleh  BHL sangat  tampak pada  regulasi, sedangkan peran  teknis sangat kecil porsinya. Sebagaimana fungsi provinsi sebagai koordinator, maka Pemda DIY merupakan koordinator dalam
penyelenggaraan
perencanaan di kabupaten/kota.  Konsulidasi  rencana  per kabupaten/kota dilakukan
sekaligus dengan  konsultasi  kepada  Pemda  DIY. Peran implementasi  hanya  pada  level lomba,  sedikit  pembinaan  langsung, maupun peninjauan lapangan.
Level  perencanaan  di  Pemda  DIY berupa  perencanaan  penyelenggaraan lomba.  Ajang  kompetisi  diciptakan  untuk memberikan semangat kepada masyarakat dan pemkab/kota. Dengan adanya motivasi lomba,  maka  setiap  kabupaten/kota menjadi lebih bersemangat dalam mengembangkan  pola  perilaku good governance , berupa pendampingan, perencanaan  dan  implementasi  inovasi program  kampung  hijau.  Pendampingan dilakukan  oleh  semua  kabupaten/kota.
Adanya semangat  pendampingan  yang dilakukan  secara  riil telah  menghasilkan kontinyuitas  kegiatan  di  kampung  hijau binaan masing-masing.
Pola perilaku pendampingan,
sebagai wujud dari praktik good
governane , menguat di tingkat kabupaten/kota.  Pendampingan  dilakukan untuk menjaga semangat pelaku kampung hijau agar tetap stagnan atapun meningkat. Kabupaten  dan  kota  yang melakukan  pendampingan  paling  efektif adalah  Bantul,  Kota  Yogyakarta  dan
Sleman.  Bentuk  pendampingan  adalah dengan melakukan kunjungan ke kampung hijau.  Pada  level  implementasi, setiap kabupaten/kota sekuat tenaga mengoptimalkan  hasil  kerja  sehingga terlihat  produk  keluarannya.  Produknya adalah keberhasilan setiap kabupaten/kota mengantarkan  kampung  hijau  masing- masing  memenuhi  indikator  manajemen sampah,  pengelolaan  air,  penanggulangan banjir,  RTH,  dan inovasi  berkelajutan. Upaya dalam implementasi inovasi program kampung hijau sebaiknya dilandasi  oleh  semangat  dan  nilai-nilai kultural  yang  terkait  dengan  lingkungan. Selama ini yang terlihat memiliki semangat sosio  kultural  dan telah diekspose  sebagai slogan  yang  menarik  adalah  kota Yogyakarta.  Dengan  konsep segoro amarto , maka masyarakat memiliki semangat untuk  mewujudkan  kampung hijau dengan lebih sungguh-sungguh.
Pada  level  implementasi, khususnya BLH  Pemda  DIY  melaksanakan  lomba kampung hijau. Setiap kabupaten dan kota membangun  secara  sunguh-sungguh  agar memiliki  kampung hijau  yang  layak  untuk mengikuti  lomba.  Semua  kabupaten  dan kota  melakukan  pendampingan  yang intensif terhadap kampung hijau yang akan dilombakan.  Bentuk-bentuk  perilaku good
governance yang dilakukan oleh pemerintah tersaji pada tabel 2.
Di  Kota  Yogyakarta, pada  tahun
2015, telah  memiliki  6  kampung  hijau, sebagaimana  dicantumkan  pada  tabel. Enam  kampung  hijau  tersebut yang telah maju  di  tingkat  provinsi.  Sedangkan kampung  Gambiran  telah  maju  sebagai kampung  iklim,  pada  tahun  2015. Semua pemerintah telah  memberikan  peran
pendampingan  secara  umum dengan proporsi  dan  variasi  yang  berbeda-beda. Sedangkan peran pada  level  perencanaan telah dilakukan  oleh  Pemda  DIY.
Sementara  itu, perencanaan  di  kabupaten dan  kota  hanya  pada  level  teknis operasional.  Rencana  yang  dibuat  di kabupaten  dan  kota  hanyalah  pada perencanaan  program  kampung  hijau.

## Tabel 2. Bentuk pola perilaku Good governance
Pemda Pendampingan Diklat Bantuan alat Bantuan tanaman Lainnya DIY √ √ √ √ Pameran pembangunan Sleman √ √ √ √ Ikut  serta  dalam pameran Bantul √ √ √ √ Ikut serta dalam pameran Kulon Progo √ √ √ √ Ikut serta dalam pameran Gunung Kidul √ √ √ √ Ikut serta dalam pameran Yogyakarta √ √ √ √ Ikut serta dalam pameran
Perintisan  kampung  hijau  dilakukan oleh Pemda DIY sejak tahun 2007, dengan melakukan  penyusunan  buku  panduan kampung  hijau.  Buku  tersebut memuat indikator  kampung  hijau  dan pelaksanaan inovasi  kampung  hijau di  kabupaten dan kota.  Pada  tataran  regulasi, teknis operasional  belum  dibentuk  sehingga turunan peraturan kampung hijau hanya
sampai  di  level  Pemda  DIY. Kabupaten dan kota di DIY hanya sebagai implementor yang secara teknis mendampingi komunitas maupun kampung atau desa. Pada data tabel 1, dapat dilihat bahwa  pada  level  Pemda  DIY  telah mensosialisasikan  pentingnya  membangun kampung hijau dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri.
Bentuk  bantuan  yang  diberikan selain  hal-hal  yang  sifatnya  edukasi,  juga bantuan  alat,  teknologi, dan bantuan penghijauan.  Beberapa  bantuan  tersebut adalah  pendampingan  dari  BLH dan support tanaman  perindang  sebanyak  50- 70  batang.  Selain  itu,  juga  akan  diberikan alat pengolahan sampah (Kasubid Pengembangan  Sumberdaya  Lingkungan). Secara  umum, pendampingan telah
dilakukan,  namun  tidak  dapat  secara intensif.  Pendampingan  lebih  banyak dilakukan secara formal.
Untuk mengetahui peran masyarakat dalam  membangun  kampung  hijau, dapat dilihat  dari  kontribusinya  secara  langsung atau  tidak  langsung.  Inisiatif  masyarakat dalam  inovasi  program  kampung  hijau melalui gerakan masyarakat dapat diidentifikasi  dari  data  tabel  berikut:

## Tabel 3. Upaya membangun inovasi program kampung hijau
Pemda/Tah un Tokoh Alamat kampung hijau Kegiatan Inovasi Sumber data Sleman 2002-2008 Iswanto Sukunan Pengelolaan sampah mandiri, tanaman sayur organik, sumber air berkelanjutan, kerajinan sampah, pemanfaatan pekarangan, menghemat ebergi dan air, biovory Mengelola air hujan untuk konsumsi Biogas Briket Youtube Bantul 2007 Tobadiyana (mantan dukuh) Serut Bank sampah, mitigasi bencana, RTH, pupuk organik, ketahanan pangan, saluran air, biovory, kolam ikan, tanaman konservasi, mina padi Bahan plastic untuk kolam organic Youtube Kulon Progo Kalirejo Kalibiru RTH -- Youtube Gunung Kidul Pampang, Bendowo Bank sampah, RTH, kerajinan plastic, buah organik, ternak organik, -- Youtube 1 April 2007, deklarasi “Kampung Hijau“ Agus Susanto RW 08 Kampung Gambiran,Pan deyan Umbulharjo Kota Yogyakarta Pengelolaan Sungai Gajah Wong, Pemetaan sungai, Mencari jejaring/komunitas sungai, Membangun kesadaran masyarakat tidak membuang sampah di sungai, Antisipasi bencana banjir, Pembuatan bronjong, Energi alternative, IPAL menjadi Biogas di RT. 30
& RT. 47 Biogas Solarpanel IPAL komunal Mongabay Indonesia, Situs berita lingkungan 14 Desember 2012
Sumber: diolah dari berbagai sumber, DIY, 2015.
Partisipasi masyarakat dalam inovasi kampung  hijau  dibedakan  menjadi  dua. Pertama, partisipasi  sebagai  inisisator,
kreator  dan  innovator dalam  inovasi kampung  hijau  yang tergolong sangat tinggi. Hal itu terjadi terutama di desa atau
kalurahan  kota  yang  memiliki  kesadaran tinggi akan arti pentingnya kampung hijau. Kondisi  ini  ditandai  oleh  munculnya  tokoh sebagai  public  figure  yang  menjadi pioneer.  Tokoh  yang  sangat  menonjol perannya terdapat  di  Sleman,  Bantul  dan Kota Yogyakarta. Namun hal serupa belum ditemukan  dalam  rekaman  data  di  Kulon Progo  dan  Gunung  Kidul. Kedua  adalah golongan  partisipasi  masyarakat  yang masih  sangat  minimalis,  dengan  harus dipaksa  oleh  sistem.  Beberapa  kampung hijau sulit terbentuk mengingat ketergantungan  masyarakat  sangat  besar kepada pemerintah.
Partisipasi  masyarakat  di Sleman, Bantul  dan Kota  Yogyakarta  memiliki prestasi  yang  sangat  baik  dalam  inovasi kampung  hijau.  Semangat  pemerintah diimbangi oleh masyarakat. Peran masyarakat  sangat  menonjol  sehingga dusun Sukunan di Sleman, Serut di Bantul dan  RW  08  Gambiran  di  Kota  Yogyakarta menjadi sangat inovatif dalam membangun kampung  hijau.  Ketiga  kampung  hijau  ini kemudian mendapatkan penghargaan sebagai  kampung  hijau  terbaik.  Pada gilirannya  ketiganya  dewasa  ini  telah menjadi kampung iklim.
Partisipasi masyarakat sebagai bentuk  pola  perilaku good  governace dalam pembangunan  kampung  hijau  telah
terbukti.  Kampung  hijau  pertama  di Sleman  dibangun  untuk  mewujudkan kondisi  kampung  yang  sehat,  dengan partisipasi masyarakat dari sedikit berangsur banyak. Kampung hijau pertama di  Bantul  dibangun  dari  kesadaran menghadapi bencana,  sehingga  terbentuk kekuatan  yang  lebih  solid. Kampung  hijau pertama  di  Kota  Yogyakarta yang bertujuan  untuk  mengurangi  dampak banjir  secara  inovatif  telah  mewujudkan kondisi  yang  sangat  dramatis.  Namun partisipasi  yang  terjadi  di  tiga  lokasi kabupaten dan kota ini belum berkembang meluas. Terdapat lebih banyak masyarakat yang  bersifat  pasif  dan  berharap  bantuan pemerintah.  Terbukti  hingga  tahun  2017, tidak  banyak  bermunculan  kampung  hijau di  tiga  wilayah  ini.  Bahkan  di  dua kabupaten lainnya, yakni Kulon Progo dan Gunung  Kidul  juga  belum  tampak secara menonjol adanya eksistensi  kampung hijau.
Peran good  governance dari swasta yang dilakukan oleh para pengusaha yang bergerak  di  lingkungan  bisnis  organik dapat  memberikan  bantuan  edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang diberikan yaitu berupa  penggunaan teknologi  namun  berhubungan  dengan kepentingan.  Untuk  itulah  hubungan  yang terjalin tidak langgeng, dikarenakan hanya
sebatas  komitmen  untuk  memenuhi kepentingan  saja.  Dengan  demikian, tanggung jawab secara berkelanjutan tidak dapat dipenuhi sesuai harapan.
Untuk mengoptimalisasikan good governace yang dilakukan oleh pemerintah, semangat  birokrasi  yang  memiliki  keahlian lingkungan, berinovasi dan  berpendekatan kerakyatan perlu  dikembangkan.  Dengan demikian, autentisitas  birokrasi  hijau ( authentic  green  bureaucracy ) dapat terbentuk.  Peran good  governance swasta akan  meningkat  jika  memiliki  program  aksi hijau  ( private  green  action )  secara berkelanjutan. Apabila kepentingan reciprocal  terpenuhi  secara  kelanjutan, maka akan terjadi kerjasama berkelanjutan. Sedangkan  partisipasi  masyarakat  akan berkembang dan  mengalami perluasan semangat  inovasi  kampung  hijau  dengan melalui rekayasa  sosial  komunitas  hijau ( social engineering green community ).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Hasil  pengkajian  terhadap  data sekunder  menunjukkan  bahwa  peran pemerintah  DIY  berada  pada  tataran regulasi,  perencanaan, dan implementasi. Pendampingan telah dilakukan, namun SDM yang  terbatas tidak memungkinkan untuk menjangkau wilayah  dan masyarakat  yang luas. Dari Proses  yang  terjadi  selama  satu
dasawarsa  hanya  menghasilkan  inovasi kampung  hijau  dengan  kuantitas  dan kualitas yang terbatas. Partisipasi masyarakat sangat bagus hanya terdapat di wilayah yang memiliki inisiator dan pioneer yang  kuat.  Sedangkan  pada  umumnya, masyarakat  tidak  memberikan  dukungan yang  kuat.  Peran  swasta  terbatas  inovasi dan terkonsentrasi pada hubungan kepentingan. Peran good governance terjadi dengan  efektif  di  tiga  kampung  hijau. Namun, masyarakat  masih  dikendalikan oleh harapan akan adanya kucuran bantuan pemerintah.
Rekomendasi untuk mengoptimalkan good governace adalah adanya autentisitas birokrasi hijau (authentic green bureaucracy),  program  aksi  hijau  oleh swasta (private green action) dan rekayasa sosial komunitas  hijau (social  engineering green community).

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah  dan  Noviani.  (2014).  “Analisis penerapan  akuntansi  lingkungan  di rumah  sakit  Mardi  Waluyo  Metro. Jurnal  Akuntansi  &  Keuangan.  5(2 September 2014) .pp. 1 – 16.
Manan,  Rustam Hakim.  (2015).  “Effective Management  of  Green  Spaces Jakarta  City.” International  Journal of Engineering Research &
Technology  (IJERT) .    4(Issue  11,
November-2015). pp.447-484. Gardera, Dida. Lindawati. Esrom
Hamonangan.  Dewi  Ratnaningsih. Jetro  Pande  Situmorang.  Nuke Mutikania.  Heru  Subroto.  Hasan Nurdin.  Indira  Siregar.  Darmanto. dan Wiyoga. (2014). Indeks kualitas lingkungan  hidup  Indonesia  tahun
2014.Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Herlambang, Arie. (2006). “Pencemaran dan strategi penanggulangannya”.
JAI.
2(1).pp.16-29.
Ikhtiar,  Muhammad.  (2016).  Analisis Kualitas  Lingkungan.  Makasar.  CV.
Social Politic Genius (SIGn)
Istarani,  Festri.  dan  Ellina  S.  Pandebesie.
(2014).  “Studi  dampak  arsen  (As)
dan kadmium (Cd) terhadap penurunan  kualitas  lingkungan.”
Jurnal  Teknik  Pomits.  3(1).  pp.  53- 58.
Ives,  Christopher.  Cathy  Oke.  Benjamin Cooke. Ascelin Gordon and Associate Professor  Sarah  Bekessy.  (2014). “National  Environment  Research
Program,  Environmental  Decisions Hub  School  of  Global:  Final  Report for Australian Government
Department  of  Environment.” Urban
and  Social  Studies  RMIT  University. (October 2014). RMIT University. Laporan Statistik Lingkungan Hidup DIY tahun 2015/2016. Yogyakarta.
Lukman,  Agus.  (2016)  “Dunia  Darurat
Udara  Kotor, 60  Ribu  Warga
Indonesia  Meninggal  karena  Polusi: Hampir  90  persen  kematian  akibat polusi  udara  berada  di  negara- negara  dengan  pendapatan  rendah dan menengah.”KBR. (27 September 2016). http://kbr.id/berita/09- 2016/who__dunia_darurat_udara_ko tor__60_ribu_warga_indonesia_meni nggal_karena_polusi/85412.html .
Mahfud  MD,    Mohammad.  ed2.  (2001).
Ketika  gudang  kehabisan  teori ekonomi  dalam  pemerintahan  yang bersih. Yogyakarta.UII Press.
Mohammad Bisri dan Titah Andalan Norman Prastya.  (2009).  “Imbuhan  airtanah buatan  untuk  mereduksi  genangan (studi kasus di kecamatan batu kota batu).” Jurnal  Rekayasa  Sipil. 3(1). pp.77-91.
National Geographic  Indonesia.  (2016).
“WHO:  92  Persen  Populasi  Dunia Bernafas di Udara Tercemar.”
Nugrahaningsih,  Widi.  dan  Indah  Wahyu Utami.  (2013).”Implementasi  good governance  dengan  dasar  UU  no.32 tahun  2004  tentang  pemerintah
daerah,  di  kota  Surakarta.”Seminar nasional  dan  call  for  papers  uniba 2014eJournal  Ilmu Administrasi Negara. 1 (2). Pp.196-209. Nugroho, Dwi Suryadi. dan Ernady Syaodih. (t.th.). “Strategi peningkatan
kualitas  empat  atribut  green  city  di kecamatan  bandung  wetan  kota bandung .” Jurnal perencanaan wilayah dan kota, 13(2).pp.1-9.
Pusat  Data  dan  Informasi.  (2015).  Statistik Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan tahun  2014.  Jakarta.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Susanto,  Diko.  Toibah  Umi  Kalsum.  dan
Yanolanda  Suzantri  H.  (2014).  “Alat penyaringan  air  kotor  menjadi  air bersih menggunakan mikrokontroller atmega 32.” Jurnal media infotama .10  (2  September  2014). pp. 142-150.
Toha,  Miftah.  1999)  “Transparansi  dan pertanggung jawaban publik terhadap  tindakan  pemerintah.”
Seminar  hukum  nasional  ke-7.
Jakarta.
Wolch, Jennifer R. Jason Byrne . Joshua P.
Newell. (2014). “Urban green space, public  health,  and  environmental justice:  The  challenge  of  making cities ‘just green enough’.”
Landscape  and  Urban  Planning 125 (2014).pp.  234–244.
Woods,  Ngaire,  (1999).  “Good  Governance in International Organization.”
EBSCOhost: Global Governance . (5. Jan-Mar 1999). Yenny. (2013). Prinsip-prinsip good governance: studi tentang penerapan  prinsip – prinsip  good governancedalam pelaksanaan
pelayanan  publik  di  kantor  camat Samarinda Utara Kota Samarinda. Malek, Nurhayati Abdul. Manohar Mariapan.
Mustafa  Kamal  Mohd  Shariff.  and Azlizam  Aziz.(2010). Assessing  the Quality  of  Green  Open  Spaces:  A review.
http://www.hphpcentral.com/wp- content/uploads/2010/09/5000- paper-by-Abdul-Malek.pdf
Lestan, Katarina Ana. Ivan Eržen. and Mojca Golobi.  (2014).  “The  role  of  open space  in  urban  neighbourhoods  for health-related lifestyle.” International journal of
environmental  research  and  public health. 11. pp. 6547-6570.
Putri, Chyntia D. Lely Indah Mindarti. Farida Nurani. (2013). “Peran  pemerintah daerah  dalam  mengelola  ruang terbuka  hijau  dengan  perspektif good  environmental  governance
(studi  di  kota  Madiun).” Jurnal
Administrasi  Publik  (JAP) .1(3).  pp.
42-50.
Nikolaïdou,  Sofia.    Tanja  Klöti.  Simone
Tappert.  and  Matthias  Drilling.
“Urban  Gardening  and  Green  Space Governance: Towards New Collaborative  Planning  Practices.” Urban  Planning.  2016.  1(  Issue  1). pp. 5-19. Tahir,Muchlas  M.    dan  Zulfan  Nahruddin.
(2017). “Kapabilitas dynamic governance dalam optimalisasi
pengelolaan  lahan  terbuka  hijau  di kota makassar.” Cosmogov .3(1 April 2017).pp.1-13.
Slamet,  Margono.  (1985). Pengantar
Sosilogi . Jakarta. PT Rajawali.
Susanto, Astrid S. (1979). Komunikasi Sosial di  Indonesia. Bandung.  Bina  Cipta.