Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018

## UPAYA PAKSA BADAN ( LIJFSDWANG) TERHADAP DEBITOR YANG TIDAK KOOPERATIF
Oleh : Nina Yolanda Fakultas Hukum  Universitas Palembang Email ninayolanda51@yahoo.co.id.

## ABSTRACT
Objective:  To  analyze  and  describe  the  forced  effort  of  the  body  (lijfsdwang)  against uncooperative  debtors.  Research  method:  research  using  normative  juridical  method.  The  results  of the study: Requested the supervisory judge to issue a summons  with the objective of presenting the debtor's bankruptcy debtor to the meeting or creditors meeting, delivering a warning letter instructing the  debtor  to  comply  with  specific  actions  in  bankruptcy,  asking  the  supervisory  judge  to  use  the instruments  available  in  Article  84  of  the  Law,  ie  to  hold  the  debitor  hostage.  The  weakness  of bankruptcy law enforcement is due to: the lack of goodwill of the court (Commercial Court) to carry out the body's forced efforts only for trivial reasons; the reason for the forced implementation of the body  in  the  UUK is  easily  avoided  by  uncooperative  uncooperative  debtors,  whereas  the  reason for the institution's implementation of agency force is to impose coercion on debtors who are able to pay but do not pay their debts to creditors, so they do not hang around and hide even the master property that has been declared bankrupt.Ketentuan this naughty debtor shelter from the threat of force body. The debtor can easily meet both criteria in the provisions of this UUK. Therefore, the authors suggest that a revision of the provision of force in this UUK.
Keywords : Forced Attempts Body; Bankrupt

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  :  untuk  menganalisis  dan  menjabarkan    Upaya  paksa  badan  (lijfsdwang) terhadap debitor yang tidak kooperatif.  Metode penelitian:  penelitiani menggunakan metode yuridis normatif.  Hasil  penelitian:  Meminta  hakim  pengawas  untuk  mengeluarkan  surat  panggilan  yang bertujuan untuk menghadirkan debitor pailit kemuka sidang atau rapat kreditor,  menyampaikan surat teguran  yang  memerintahkan  debitor  agar  mematuhi  tindakan-tindakan  khusus  dalam  kepailitan, meminta  hakim  pengawas  untuk  menggunakan  instrumen  yang  tersedia  pada  Pasal  84  UUK,  yaitu untuk menyandera debitor tersebut. Faktor lemahnya penegakan hukum kepailitan disebabkan:kurangnya  niat  baik  pihak  pengadilan  (Pengadilan  Niaga)  untuk  melaksanakan  upaya paksa badan hanya karena alasan sepele; alasan pelaksanaan paksa badan dalam UUK mudah sekali dihindari  oleh  debitor  nakal  yang  tidak  kooperatif,  padahal  alasan  penerapan  lembaga  paksa  badan adalah  untuk  memberikan  paksaan  bagi  para  debitor  yang  mampu  membayar  namun  tidak  mau membayar utang-utangnya kepada kreditor, sehingga mereka tidak berkeliaran dan menyembunyikan bahkan menguasai harta yang sudah dinyatakan pailit.Ketentuan inilah debitor nakal berlindung dari ancaman paksa badan. Debitor dengan mudah dapat memenuhi kedua criteria dalam ketentuan UUK ini. Oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan revisi terhadap ketentuan upaya paksa badan dalam UUK ini.
Kata Kunci : Upaya Paksa Badan; Pailit

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Secara  harfiah,  kepailitan  berarti segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  pailit.  Jadi  pailit  adalah suatu kondisi  dimana  seorang  debitor  tidak lagi mampu membayar utang-utangnya
yang  telah  jatuh  tempo  kepada  lebih dari  seorang  kreditor .  Pengertian  lain dari  pailit  menurut  Retno  Wulan Sutantio 1 adalah  eksekusi  massal  yang
1 Retno  Wulan  Sutantio,  dalam  Annalisa  Y., Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
ditetapkan  dengan  keputusan  hakim, yang  berlaku  serta  merta  dengan melakukan  sitaan  umum  atas  semua harta  orang  yang  dinyatakan  pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan
berlangsung,
untuk kepentingan  semua  kreditor  yang dilakukan  dengan  pengawasan  pihak berwajib.
Dengan  dinyatakan  pailit  oleh Pengadilan  Niaga,  maka  pihak  yang dinyatakan pailit, tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengelola kekayaannya  (Prof.DR.  Joni  Emirzon, SH.,  M.Hum.  diistilah  dengan  “ mati perdata” ).  Pada  proses  selanjutnya, pihak yang berwenang untuk “mengurusi  dan  membereskan” 2 harta yang  dinyatakan  pailit  tersebut  sejak pernyataan  pailit  dinyatakan  adalah kurator.  Kuratorlah  yang  memegang peranan  utama  dalam  mengurus  dan membereskan  harta pailit harta pailit.
Putusan pernyataan pailit
terhadap  debitor  membawa  dampak yang  sangat  besar  bagi  para  kreditor debitor  pailit  tersebut.  Yang  menjadi persoalan selanjutnya adalah, bagaimana  mereka  mendapatkan  hak- haknya  atas  harta  debitor  pailit tersebut.  Siapa  yang  akan  mengurus pembagian  harta  debitor  pailit  tersebut
Utang-piutang), Unsri, Palembang, 2007, halaman. 37. 2 Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu  sejak  debitor  dinyakatan  pailit  sampai dengan  debitor  mengajukan  rencana  perdamaian. Dalam  mengurus  harta  pailit,  kurator  harus melakukan  tindakan  antara  lain  :  (1)  mendata, melakukan  verifikasi  atas  kewajiban  debitor  pailit. Baik  debitor  maupun  kreditor  harus  sama-sama didengar  untuk  dapat  menentukan  status,  jumlah dan  keabsahan  utang  piutang  antara  debitor  pailit dengan para kreditornyaq. (2) melakukan penelitian asset  debitor  pailit  termasuk  tagihan-tagihan  yang dimilki  debitor  pailit  sehingga  dapat  ditentukan langkah-langkah  yang  harus  diambil  oleh  kurator untuk  menguangkan  tagihan-tagihan  tersebut. Sedangkan  pemberesan  dimulai  setelah  harta  pailit dalam  keadaan  tidak  mampu  membayar  dan  usaha debitor dihentikan.
kepada kreditor berdasarkan hak mereka  masing-masing.  Yang  menjadi persoalan  utama  dalam  kepailitan sebagaimana  diungkapkan  Profesor Warren 3 adalah  siapa  yang  berhak  dan bagaimana  membagi  harta  debitor pailit.  Terhadap  pernyataan  ini,  di Indonesia  telah  diatur  bahwa  yang berhak  melakukan  itu  adalah  Balai Harta Peninggalan dan Kurator.
Peranan  yang  demikian  penting ini  sangat  disayangkan  jika  tidak didukung  oleh  kemampuan  personal kurator  dalam  memahami  tugas  dan tanggung  jawabnya  sebagai  kurator. Hal  yang  sama  juga  akan  berakibat kurang  maksimal,  jika  pihak  yang berhubungan langsung dengan pailitnya  suatu  perusahaan/individu, tidak  atau  kurang  paham  tentang  apa, siapa  dan  bagaimana  peranan  kurator dalam suatu kepailitan.
Dalam  menjalankan  tugasnya tersebut,  kurator  harus  memahami bahwa tugasnya tidak sekedar bagaimana  menyelamatkan  harta  pailit yang  berhasil  dikumpulkannya  untuk kemudian  dibagikan  kepada  para kreditor,  namun  sedapat  mungkin  bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.  Lebih  jauh  lagi,  kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman  pada  kebenaran  dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi  dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.
Dalam  standar  profesi  kurator dan  pengurus,  kurator  sangat  dituntut untuk  menjalin  kerjasama  yang  baik dengan debitor pailit. Kegagalan kurator  membina  kerjasama  dengan
3 David  G.  Epstein,  Steve  H.  Nickles  dan James J. White, dalam Imran Nating, Peranan dan Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  dan Pemberesan  Harta  Palit ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. halaman. 11.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
debitor  pailit  dapat  menyebabkan hambatan  bagi  proses  kepailitan  itu sendiri.  Memang  tidak  mudah  untuk menjalin  hubungan  dengan  debitor pailit,  terlebih  lagi  debitor  dinyatakan pailit atas permintaan/permohonan kreditor.  Pada  situasi  seperti  ini, debitor  akan  senantiasa  berfikir  bahwa tindakan  kurator  semata-mata  untuk keuntungan kreditor dan tidak memperhatikan  kerugian  yang  diderita oleh  di  debitor.  Hal  ini  berbeda  jika permohonan  pailit  tersebut  diajukan oleh  debitor  pailit  itu  sendiri.  Dalam hal  ini  kurator  akan  memperoleh kerjasama  yang  baik  dari  kreditor pailit. 4
Namun  demikian,  jika  debitor dinilai  tidak  kooperatif,  yaitu  apabila mereka menolak, baik jika diminta atau tidak oleh kurator, untuk bekerja sama menjalankan dalam menjalankan proses  kepailitan,  kurator  harus  tetap berusaha  untuk  memperoleh  harta debitor  pailit  dengan  cara-cara  yang ditentukan dalam aturan kepailitan.
Pada  kenyataannya,  walau  tugas dan wewenang kurator telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam  prakteknya  masih  saja  terjadi permasalahan  yang  dihadapi  kurator sehingga  kinerja  kurator  menjadi terhambat.  Misalanya,  debitor  pailit tidak  mentaati  putusan  Pengadilan Niaga yang telah inkracht , atau bahkan menolak  untuk  dieksekusi.  Oleh  sebab itu,  melalui  makalah  ini,  penulis  akan mencoba membahas upaya-upaya kurator  terhadap  debitor  yang  tidak kooperatif.
Dalam  putusan  pernyataan  pailit, setiap  saat  setelah  putusan  itu,  atas usulan  hakim  pengawas,  pengadilan dapat  memerintahkan  penahanan  bagi si  pailit.  Perintah  itu  dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan
4 Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
kurator  atau  kreditor  karena  debitor pailit tidak kooperatif dalam pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit.  Namun  kenyataaanya,  dalam kasus  kepailitan  dimana  debitor  telah dinyatakan  pailit,  debitor  pailit  masih bebas  melakukan  hubungan  hukum dengan pihak lain dengan menggunakan  asset  yang  seharusnya telah masuk dalam daftar boedel pailit, tanpa  adanya  kekuatan  dari  kurator untuk  menghentikannya.  Bahkan  bila debitornya  orang  “kuat”,  malah putusan  pailit  tersebut  hamper  tidak berguna baginya.
Kenyataan diatas sungguh sangat menyedihkan,  karena  dasar  hukum untuk  melakukan  tindakan  tegas  bagi debitor tersebut telah tersedia. Pasal 84 UUK telah mengatur bahwa, penyanderaan  dapat  dilakukan  bagi debitor yang tidak mematuhi keputusan dari Pengadilan Niaga. Namun kenyataan dilapangan menunjukan dalam  beberapa  kasus  debitor  yang telah  dinyatakan  pailit  dan  tidak  mau bekerja sama tetap menjalani kehidupan  seperti  saat  ia  belum dinyatakan pailit.

## B.  Permasalahan
Tidak semua debitor akan bekerjasama  dengan  baik  dengan kurator,  terutama  jika  debitor  tersebut “dipaksa”  pailit  oleh  para  kreditor sehingga  debitor  tersebut  tidak  ihklas melepaskan  hartanya  untuk  dibagikan kepada  kreditor.  Jika  kondisi  seperti tercipta,  maka  ada  kemungkinan  si debitor  akan  melakukan  usaha-usaha illegal  untuk  menyelamatkan  kembali hartanya  yang  telah  dipailitkan  oleh Pengadilan  Niaga.  Dari  uraian  ini, yang  menjadi  permasalahan  dalam makalah ini adalah
1.  Apa-apa  saja  upaya  yang  dapat dilakukan  oleh  kurator  terhadap debitor yang  tidak kooperatif tersebut ?
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
2.  Apa  factor  penyebab  Upaya  Paksa Badan  ( lijfsdwang) tidak  efektif dilaksanakan dalam penegakan hukum kepailitan ?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif.
Tujuan penelitian : untuk menganalisis dan menjabarkan  Upaya paksa Badan (Lijfsdwang) terhadapdebitor yang tidak kooperatif

## II.  PEMBAHASAN

## A.  Tugas Dan Wewenang Kurator
Dalam Peraturan Kepailitan yang lama,  yang  menjadi  kurator  hanyalah Balai  Harta  Peninggalan  (BHP)  saja, akan  tetapi  dengan  adanya  Undang- Undang  yang  baru  diperluas  menjadi Balai  Harta  Peninggalan  dan  Kurator lain, yaitu perorangan atau persekutuan perdata  yang  berdomisili  di  Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan  dalam  rangka  mengurus atau  membereskan  harta  pailit  dan telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI sebagai kurator. 5
Tugas  utama  kurator  adalah adalah  melakukan  pengurusan  dan pemberesan  harta  pailit.  Dalam  Pasal 67  ayat  (1)  UUK,  kurator  mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  tugas pengurusan dan /atau pemberesan harta pailit.  Menurut  Jerry  Hoff,  tujuan kepailitan adalah untuk  membayar hak para  krditor  yang  seharusnya  mereka peroleh  sesuai  dengan  tingkat  urutan tuntutan  mereka. 6 Oleh  karena  itu, kurator  tidak  hanya  bertindak  untuk kepentingan  yang terbaik bagi  kurator, tetapi  juga  ia  harus  memperhatikan
5 Joni Emirzon, 2003, Hukum Bisnis Indonesia,
PT. Prehalindo Jakarta, halaman. 141.
6 Jerry  Hoff, Undang-Undang  Kepailitan  di Indonesia¸ (Indonesian Banckrupcty Law), diterjemahkan  oleh  Kartini  Muljadi,  Jakarta, Tetanusa, 2000. halaman. 65.
kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak hanya diabaikan sama sekali. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya,  seorang  kurator  perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUK, 7
(i) kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan  atau  mendapat persetujuan  terlebih  dahulu  dari debitor  atau  salah  satu  organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut  jika  dalam  keadaan diluar  kepaiitan  persetujuan  atau pemberitahuan  demikian  tidak dipersyaratkan.
(ii) kewenangan yang dapat dilakukan  setelah  memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya  tindakan  kurator  untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga  dengan  membebani  harta pailit  dengan  hak  tanggungan, gadai atau hak agunan atas benda lainnya.
Secara  garis  besar,  tugas  kurator dibagi  atas  2  (dua)  tahap,  yaitu  tahap pengurusan dan tahap pemberesan. 8
1. Pengurusan Harta Pailit
Tahap  pengurusan  harta  pailit adalah  jangka  waktu  sejak  debitor dinyakatan  pailit  sampai  dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, dimana rencana perdamaian  diterima  oleh  kreditor dan  dihomoligasi  oleh  majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan  diangkat,  kurator  harus
7 Lihat Pasal 67 ayat (2) dan ayta (3) UUK
8 Imran  Nating, Peranan  dan  Tanggung  Jawab Kurator  Dalam  Pengurusan  dan  Pemberesan Harta  Palit ,  PT.  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2004. halaman. 72.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
melakukan  tindakan  antara  lain  : (1)  mendata,  melakukan  verifikasi atas  kewajiban  debitor  pailit.  Baik debitor  maupun  kreditor  harus sama-sama  didengar  untuk  dapat menentukan  status,  jumlah  dan keabsahan  utang  piutang  antara debitor pailit dengan para
kreditornya. (2) melakukan penelitian asset debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang
dimilki  debitor  pailit  sehingga dapat  ditentukan  langkah-langkah yang  harus  diambil  oleh  kurator untuk menguangkan tagihan-
tagihan tersebut.
Dalam  tahap  ini,  kurator  harus melindungi  keberadaan  kekayaan debitor pailit dan berusaha berusaha  mempertahankan  nilai kekayaan  tersebut.  Setiap  tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya  dalam  tahap  ini harus memperoleh persetujuan
terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan  penjualan  kekayaan debitor  pailit 9 atau  mengagunkan kekayaan debitor pailit 10 .
2. Pemberesan Harta Pailit Kurator  memulai  pemberesan harta  pailit  setelah  harta  pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan.  Kurator  memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan  selalu  memperhatikan  nilai terbaik  pada  waktu  pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagi salah  satu    atau  lebih  kesatuan usaha (going  concern) atau  atas masing-masing harta pailit.
Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan dimuka umum atau apabila dibawah  tangan  dengan  pesetujuan
9 Lihat Pasal 98 UUK
10 Lihat Pasal 67 Ayat (3) UUK
hakim pengawas 11 . Dalam
melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan  hal  sebagai  berikut : 12
(1) Harus  menjual  untuk  harga yang paling tinggi;
(2) Harus memutuskan apakah harta  tertentu  harus  dijual segera  dan  harta  yang  lain harus  disimpan  terlebih  dahulu karena nilainya akan meningkat dikemudian hari; (3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit. Kurator  dalam  melakukan pemberesan  harta  pailit  memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
(1) Setelah  kepailitan  dinyatakan dibuka  kembali,  kurator  harus seketika  memulai  pemberesan harta pailit; 13
(2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh  persetujuan  atau bantuan pailit; 14
(3) Memutuskan tindakan apa yang akan  dilakukan  terhadap  benda yang  tidak  lekas  atau  sama sekali tidak dapat dibereskan; 15
(4) Menggunakan jasa bantuan debitor  pailit  guna  keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah; 16

## B.  Hubungan  Kurator  Dengan  Debitor
Pailit
11 Standar Profesi Kurator Dan Pengurus Indonesia, Op. cit.
12 Rudy  A.  Lontoh,  dalam  Imran  Nating,
Peranan  dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam Pengurusan  dan  Pemberesan  Harta  Palit ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. halaman. 85.
13 Lihat Pasal 165 UUK.
14 Lihat Pasal 170 Ayat (1) UUK.
15 Lihat Pasal 171 Ayat (2) UUK.
16 Standar Profesi Kurator dan Pengurus, Op. cit.
Selain  kemampuan  individual
kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit sangat dituntut, hal yang paling penting untuk menyukseskan  tugas  seorang  kurator adalah  kerja  sama  yang  baik  dari debitor pailit.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas, kurator  sangat  dituntut  untuk  menjalin kerja  sama  yang  baik  dengan  debitor pailit.  Kegagalan  kurator  membina kerja  sama  yang  baik  dengan  debitor pailit,  dapat  menjadi  hambatan  bagi proses  kepailitan  itu  sendiri.  Memang tidak mudah menjalin hubungan dengan  debitor  pailit,  terlebih  jika debitor dinyatakan pailit karena permohonan  kreditor.  Pada  situasi seperti  ini,  debitor  akan  senantiasa berfikir bahwa tindakan kurator
semata-mata untuk keuntungan kreditor  dan  tidak  memperhatikan kerugian  yang  diderita  oleh  di  debitor. Hal ini berbeda jika permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitor pailit itu sendiri.  Dalam  hal  ini  kurator  akan memperoleh  kerjasama  yang  baik  dari kreditor pailit. 17
Untuk  memperoleh  kerja  sama yang  baik  dari  debitor,  tidak  berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan  debitor  demi  tercciptanya keharmonisan  hubungan,  tetapi  dalam kerangka professional,  seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelematkan harta pailit. Oleh karena itu, kurator wajib memberitahukan  dan  mengingatkan debitor  pailit  secara  tertulis  tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan  yang  harus  dipatuhinya sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Namun  demikian,  jika  debitor dinilai  tidak  kooperatif,  yaitu  apabila mereka  menolak,  baik  diminta  atau
17 Standar Profesi Kurator dan Pengurus,
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
tidak oleh kurator, untuk  bekerja sama dakam  menjalankan  proses  kepailitan, kurator  harus  tetap  berusaha  untuk memperoleh harta debitor pailit dengan cara-cara yang ditentukan dalam aturan kepailitan.
Debitor  harus  memahami  bahwa tindakan kurator bukanlah semata-mata untuk  kepentingan  kreditor,  melainkan untuk  kepentingan  si  debitor  juga. Oleh  karena  itu,  kerja  sama  yang  baik dari  debitor  sangat  diharapkan.  kerja sama yang dimaksud antara lain : 18
1. memberikan  seluruh  data  dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
2. menyerahkan  seluruh  kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya  pada  kurator  dan  tidak lagi menjalankan sendiri;
3. jika  diminta,  membantu  kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
4. tidak  menghalangi,  baik  sengaja atau  tidak,  pelaksanaan  tugas kurator;
Terhadap  debitor  pailit  yang tidak kooperatif, upaya yang dilakukan oleh  kurator  antara lain  kurator  dapat mengusulkan  kepada  hakim  pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi  proses  kepailitan. Tindakan ini  dapat  bervariasi  misalnya  :  (1) meminta hakim pengawas untuk mengeluarkan  surat  panggilan  yang bertujuan  untuk  menghadirkan  debitor pailit  kemuka  sidang  atau  rapat kreditor,  (2)  menyampaikan  surat teguran  yang  memerintahkan  debitor agar mematuhi tindakan-tindakan khusus  dalam  kepailitan,  (3)  meminta hakim  pengawas  untuk  menggunakan instrumenm  yang  tersedia  pada  Pasal
18 Imran  Nating,  2004., Peranan  dan Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  dan Pemberesan  Harta  Palit ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta,. halaman. 95.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
84  UUK,  yaitu  untuk  menyandera debitor tersebut.
Sebaliknya, tidak semua tindakan hukum  yang  dilakukan  oleh  kurator harus  dengan  begitu  saja  diterima debitor pailit. Debitor pailit dibolehkan dengan  surat  permohonan  mengajukan perlawanan  yang  ditujukan  kepada hakim pengawas terhadap setiap perbuatan  yang  dilakukan  oleh  kurator ataupun meminta dikeluarkannya perintah hakim, supaya kurator melakukan suatu perbuatan yang sudah dirancangkan.
Seorang debitor,
untuk menyelesaikan  proses  pengurusan  dan pemberesan  harta  pailit,  diharapkan agar  secara  moral  membantu  tugas kurator. Antara lain dengan memberikan keterangan
tentang keberadaan  hartanya  secara  lengkap kepada  kurator.  Demikian  sebaliknya, kurator  harus  bisa  dengan  kemampuan yang  dimilikinya  untuk  mengurus  dan membereskan harta debitor pailit, demi untuk  kepentingan  para  kreditor  dan debitor  pailit.  Pada  posisi  inilah, seorang kurator sangat dituntut bekerja independen,  sehingga  tidak  terbebani untuk  mengikuti  kepentingan  kreditor atau debitor.
C.  Upaya Paksa Badan Terhadap
Debitor Yang Tidak Kooperatif Berhasil tidaknya proses
pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit  sangat  ditentukan  oleh  peranan debitor  pailit.  Jika  debitor  kooperatif, maka  proses  kepailitan  akan  berjalan dengan sukses. Namun sebaliknya, jika debitor  tidak  menunjukkan  itikad  baik untuk bekerja sama, proses pengurusan dan  pemberesan  harta  pailit  akan berjalan  lama  dan  bahkan  bisa  tidak berhasil.  Kita  patut  bersyukur,  bahwa para legal drafter UUK telah memikirkan  hal  ini  yang  kemudian dalam  UUK  telah  diantisipasi  dengan adanya Lembaga Paksa Badan.
Lembaga Paksa Badan ( lijfsdwang) yang  sebelumnya  dikenal dengan  Lembaga  Sandera  ( gijzeling) telah diaktifkan kembali keberlakuannya dengan keluarnya PERMA  I  Tahun  2000  setelah  pernah dibekukan keberlakunnya melalui SEMA  No.  2  Tahun  1964  tanggal  22 Januari  1964,  serta  SEMA  berikutnya No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.  Pada  intinya  lembaga  ini khususnya  akan  diberlakukan  kepada debitor yang beritikad tidak baik, yaitu debitor yang mampu memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  utang, namun  kewajibannya  tersebut  tidak dipenuhi,  karenanya  perlu  dilakukan paksa badan. 19
Sementara  itu  dalam  UUK, Lembaga  Paksa  Badan  secara  khusus diatur  dalam  Pasal  84.  Lembaga Sandera / Paksa Badan yang dimaksud dalam  UUK  adalah  Lembaga  Paksa Badan yang dimohonkan setelah putusan  Pengadilan  Niaga,  dimana debitor  pailit  tidak  mematuhi  putusan pengadilan tersebut.
Dalam  putusan  pernyataan  pailit, setiap  saat  setelah  putusan  itu,  atas usulan  hakim  pengawas,  pengadilan dapat  memerintahkan  penahanan  bagi si  pailit.  Perintah  itu  dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan kurator  atau  kreditor  karena  debitor pailit tidak kooperatif dalam pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit.  Namun  kenyataaanya,  dalam kasus  kepailitan  dimana  debitor  telah dinyatakan  pailit,  debitor  pailit  masih bebas  melakukan  hubungan  hukum dengan pihak lain dengan menggunakan  asset  yang  seharusnya telah masuk dalam daftar boedel pailit, tanpa  adanya  kekuatan  dari  kurator
19 Imran  Nating,  2004., Peranan  dan Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  dan Pemberesan  Harta  Palit ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta,. halaman. 108.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
untuk  menghentikannya.  Bahkan  bila debitornya  orang  “kuat”,  malah putusan  pailit  tersebut  hamper  tidak berguna baginya.
Kenyataan diatas  sungguh sangat menyedihkan,  karena  dasar  hukum untuk  melakukan  tindakan  tegas  bagi debitor tersebut telah tersedia. Pasal 84 UUK telah mengatur bahwa, penyanderaan  dapat  dilakukan  bagi debitor yang tidak mematuhi keputusan  dari  Pengadilan  Niaga. Namun kenyataan dilapangan menunjukan  dalam  beberapa  kasus debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit dan  tidak  mau  bekerja  sama  tetap menjalani  kehidupan  seperti  saat  ia belum dinyatakan pailit.
UUK  menentukan  bahwa  yang boleh  mangajukan  permohonan  paksa badan adalah Hakim Pengawas,
Kurator  atau  seorang  atau  lebih kreditor.  Dalam  sejarah  berdirinya
Pengadilan Niaga, baik Hakim Pengawas,  Kurator  maupun  Kreditor, belum pernah
mengajukan permohonan upaya paksa badan. Menurut analisa penulis, untuk dipenuhinya  permohonan  paksa  badan masih  agak  berat  dilaksanakan  karena belum  adanya  aturan  yang  jelas terhadap  proses  paksa  badan  ini. Berbeda  dengan  instrument  penegakan hukum lainnya, aturan mengenai paksa badan  sudah  sangat  jelas,  misalnya penegakan hukum pidana.
Sejalan  dengan  hal  diatas,  yang menjadi  kendala  paksa  badan  sebagai upaya  penegakan  hukum  kepailitan (menurut  pihak  Pengadilan  Niaga) antara  lain  :  (1)  Siapa  yang  akan menanggung biaya jika terhadap debitor  dikenakan  paksa  badan  ?  (2) kemudian ditentukan bahwa yang akan melaksanakan  eksekusi  paksa  badan tersebut adalah kejaksanaan, sementara hubungan  ini  (jaksa  melaksanakan
eksekusi  paksa  badan)  belum  diatur bagaimana prosedurnya. 20
Selain persoalan prosedural diatas,  yang  menjadi  kendala  yaitu dalam  ketentuan  UUK  juga  memberi peluang  tidak  dilaksanakannya  paksa badan.  UUK  hanya  memerintahkan pelaksanaan  paksa  badan  jika  debitor pailit dengan sengaja tanpa alasan yang sah : (1) meninggalkan tempat tinggalnya tanpa alasan dan izin hakim pengawas,  (2)  tidak  hadir  menghadap dimuka  hakim  pengawas,  kurator  atau panitia  kreditor  untuk  memberikan keterangan jika dipanggil. 21
Jelaslah  sudah  bahwa  UUK mengatur  bahwa  debitor  yang  boleh ditahan hanya jika pergi meninggalkan tempat  tinggalnya  tanpa  seizing  hakim pengawas  atau  tidak  hadir  memberi keterangan  ketika  dipanggil  untuk  itu. Jadi jika kurator atau kreditor mengajukan  permohonan  paksa  badan dengan  alasan  yang  lebih  substantif, misalnya debitor menyembunyikan atau  tidak  memberitahukan  dimana letak  harta  kekayannya  atau  tetap menguasai  harta  kekayannya,  maka terhadap  debitor  tersebut  tidak  dapat diajukan upaya paksa badan.
Menurut  hemat  penulis,  alasan yang  diberikan  oleh  pihak  pengadilan diatas,  bahwa  salah  satu  kendala besarnya dalah tentang biaya pelaksanaan paksa badan adalah sangat naïf.  Karena  kalau  hanya  biaya pelaksanaan  paksa  badan,  kreditor akan  bersedia  menerima  jika  biaya tersebut diambil dari asset harta debitor yang  tidak  kooperatif.  Hal  ini  menjadi lebih  sangat  menguntungkan  bagi  para kreditor  dibandingkan  jika  debitor yang  tidak  kooperatif  berkeliaran secara  bebas  bahkan  tetap  menguasai serta menggunakan harta kekayaannya.
20 Imran Nating, 2004., op.cit ,. halaman. 111.
21 Lihat Pasal 86 UUK dan lihat juga isi Pasal 88, 101 dan 102 UUK.

## TIDAK KOOPERATIF. Halaman. 21-30
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
Oleh karena itu, alasan yang dikemukakan  oleh  pihak  pengadilan masalah  biaya  pelaksanaan  paksa badan  sangat  naïf  karena  pada  saat yang  bersamaan  terdapat  asset  harta pailit debitor.
Semua  komponen  bangsa  ini harus  menyadari  bahwa  keterpurukan ekonomi Negara ini dikarenakan antara lain iklim usaha yang tidak mendukung,  yaitu  hukum  tidak  bisa memberikan  kepastian  hukum  kepada pelaku  usaha,  sama  seperti  halnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang  Kepailitan.  Padahal  hukum harus memberi kepastian atau
setidaknya dapat diprediksi (predictable), serta harus mencerminkan keadilan (fairness) . Karena  hanya  dengan  hukum  yang berkepastian  dan  berkeadilanlah  yang dapat  menciptakan  kestabilan  dan suasana  yang  kondusif  bagi  semua aspek  kehidupan,  termasuk  dunia usaha.

## III.PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  diatas,
dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :
1.   Upaya-upaya  yang dapat dilakukan kurator terhadap debitor yang tidak kooperatif  antara  lain  : kurator dapat  mengusulkan  kepada  hakim pengawas  untuk  dapat  diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan.
Tindakan  ini  misalnya  :  (1) meminta  hakim  pengawas  untuk mengeluarkan surat panggilan yang bertujuan untuk menghadirkan debitor  pailit  kemuka  sidang  atau rapat  kreditor,  (2)  menyampaikan surat  teguran  yang  memerintahkan debitor  agar  mematuhi  tindakan-
tindakan  khusus  dalam  kepailitan, (3)  meminta  hakim  pengawas untuk menggunakan instrumen yang  tersedia  pada  Pasal  84  UUK, yaitu  untuk  menyandera  debitor tersebut.
2.  Faktor lemahnya penegakan hukum kepailitan disebabkan:
a. kurangnya  niat  baik  pihak pengadilan  (Pengadilan  Niaga) untuk  melaksanakan  upaya paksa  badan  hanya  karena alasan sepele;
b. alasan pelaksanaan paksa badan  dalam  UUK  mudah sekali  dihindari  oleh  debitor nakal  yang  tidak  kooperatif, padahal alasan penerapan lembaga  paksa  badan  adalah untuk  memberikan  paksaan bagi  para  debitor  yang  mampu membayar  namun  tidak  mau membayar utang-utangnya
kepada kreditor, sehingga mereka  tidak  berkeliaran  dan menyembunyikan bahkan menguasai  harta  yang  sudah dinyatakan pailit.

## B.  Saran
Ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  (UUK)  yang  mengatur bahwa  paksa  badan  hanya  bisa diajukan  ke  pengadilan  jika  debitor meninggalkan  tempat  tinggalnya  tanpa izin  hakim  pengawas  dan  tidak  hadir dihadapan  hakim  pengawas,  kurator atau  rapat  kreditor  jika  dipanggil merupakan  suatu  kekurangan  besar dalam  ketentuan  penerapan  paksa badan  yng  diatur  dalam  UUK.  Pada ketentuan inilah debitor nakal berlindung  dari  ancaman  paksa  badan. Debitor dengan mudah dapat memenuhi kedua criteria dalam ketentuan  UUK  ini.  Oleh  karena  itu penulis  menyarankan  agar  dilakukan
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
revisi  terhadap  ketentuan  upaya  paksa badan dalam UUK ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
David  G.  Epstein,  Steve  H.  Nickles  dan James  J.  White,  dalam  Imran Nating, Peranan  dan  Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan  Pemberesan  Harta  Palit ,  PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2014. Imran  Nating,  2004., Peranan  dan Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta  Palit ,  PT.  RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
Jerry  Hoff, Undang-Undang  Kepailitan  di
Indonesia¸
(Indonesian Banckrupcty  Law), diterjemahkan oleh  Kartini  Muljadi,  Jakarta, Tetanusa, 2000. Rudy  A.  Lontoh,  dalam  Imran  Nating, Peranan  dan  Tanggung  Jawab Kurator  Dalam  Pengurusan  dan
Pemberesan  Harta  Palit ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Retno Wulan Sutantio, dalam Annalisa Y., Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif  Penyelesaian  Utang-
piutang), Unsri, Palembang, 2007. Sunaryati  Hartono., Penelitian  Hukum  di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20., Alumni, Bandung, 2014. Standar  Profesi  Kurator  dan  Pengurus, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.
B. Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan