## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang Fakultas Hukum Universitas International Batam anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

## Abstrak
Kondisi  peradilan  Indonesia  sekarang  mengungkapkan  bila  sistemperadilan  pidana  Indonesia  lebih  condong kebawah  dan  tumpul  keatas  serta  telah  jauh  dari  keadilan  yang  ada  pada  nilai-nilai  Pancasila.  Penelitian  ini membahas berkenaan dengan kondisi sistemperadilan pidana Indonesia saat ini dan mengkaji bagaimana reformasi sistemperadilan  pidan  dimasa  yang  akan  datang  yang  berwawasan  Pancasila.  Metode  penelitian  yang  diuraikan dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa lemahnya  kondisi  sistemperadilan  Indonesia  sekarang  membuat  masyarakat  tidak  percaya  kembali  untuk menemukan keadilan didalamnya serta telah jauh dari nilai-nilai Pancasila. Atas hal ini perlu diadakan reformasi terhadap  sistemperadilan  pidana  Indonesia  yang  berwawasan  Pancasila  yang  dapat  dimulai  dari  sub-sistem substansi, sub-sistem structural, dan sub-sistem budaya.
Kata kunci: Keadilan; Pancasila; Sistem per adilan pidana

## Abstract
The condition of the Indonesian judiciary now reveals that the Indonesian criminal justice system is more inclined downward  and  obtuse  and  has  been  far  from  the  existing  justice  in  Pancasila  values.  This  study  will  discuss regarding  the  current  condition  of  the  Indonesian  criminal  justice  system  and  examine  how  the  reform  of  the criminal  Justice  system  will  come  with  a  vision  of  Pancasila.  The  research  method  described  in  this  study  uses normative  legal  research.  The  results  showed  that  the  weak  condition  of  Indonesia's  justice  system  now  makes people distrust to find justice in it and has been far from the values of Pancasila. For this reason, reforms to the Indonesian  criminal  justice  system  that  need  to  be  guided  by  Pancasila  can be  started  from  the  substance  sub- system, structural sub-system, and cultural sub-system.
Keywords: Justice; Pancasila; Criminal Justice System
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 1
Published: 30/01/2021
How To Cite: Appludnospsanji., Disemadi, H, S., Jaya N, S, P. ( 2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawa- san Pancasila. KERTHA W ICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (1). Pp 1 - 10. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86

## I.  PENDAHULUAN
Semua  kegiatan  yang  mau  dan  wajib dilaksanakan  dalam  kehidupan  bernegara  bisa dilaksanakan  apabila  ada  aturan  yang  mengatur dalam  hal  ini  yakni  hukum.  Hukum  yang berkembang  di  sebuah  Negara  yang  berdsarkan atas  hukum  menjadikan  sebuah  implikasi  jika dalam  pelaksaan  kehidupan  baik  bernegara  dan bermasyarakat  harus  bersandarkan  hukum (Anakotta & Disemadi, 2020). Kehadiran hukum yang  tersusun  dari  sebuah  sistemmerupakan pengejawantahan  untuk  terwujudnya  tujuan hukum.    Indonesia  mempunyai  dasar  hukum
mendasar  yakni  Pancasila.  Pancasila  merupakan sumber  hukum  di  Indonesia  yang  menjadi  roh dalam  setiap  aturan  hukum  yang  akan diberlakukan  di  Indonesia  dan  menjadi  hal  yang krusial  bagi  pembangunan  hukum  di  Indonesia yang  harus  berdasarkan  Pancasila (Rahardjo, 2009). Segala  ide  dan  konsep  yang  terbentuk seperti  sistem  ekonomi  berspektif  Pancasila, sistem  politik  yang  bepandangan  Pancasila  atau sistem  politik  Pancasila  dapat  dilaksanakan dengan  hukum  yang  ada  didalamnya.  Sehingga apabila hukum yang diterapkan sudah berwawasan  Pancasila  maka  dengan  mudah sistem-sistem  yang  diatur  sudah  menjiwai  nilai-
nilai  kehidupan  dari  masyarakat  Indonesia (Pahlevi,  2016). Keberadaan  Pancasila  sangat dibutuhkan  dalam  pembangunan  hukum  yang disesuaikan  dengan  nilai-nilai  dalam  Pancasila. Sebagai contoh produk hukum yang diterapkan di Indonesia  seperti  penegakan  hukum  yang  ada  di Indonesia.  Penegakan  hukum  Indonesia  identik dengan  tempat  pencari  keadilan  yang  harus disesuaikan  dengan  kepentingan  masyarakat sebagai  bentuk  upaya  mendapatkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bo’a, 2018).
Penegakan  hukum  itu  sendiri  bisa  dimaknai sebagai  bentuk  usaha  dalam  hukum  demi mengakali  terjadinya  kejahatan  yang  terjadi, mencapai  suatu  rasa  adil  bagi  masyarakat  dan tepat  sasaran (Mukhlis  R,  2018). Upaya penanggulangan  kejahatan  dengan  fasilitas- fasilitas  yang  ada  yang  nantinya  bisa  dilakukan baik itu sarana penal maupun nonpenal yang bisa diintegrasikan dan dapat dipilih atau digabungkan keduanya. Apabila sarana pidana yang diperuntukkan  dalam  menanggulangi  kejahatan makan didalamnya terdapat politik hukum pidana didalamnya  yang  bertujuan  membuat  sebuah aturan  pidana  yang  disesuaikan  dengan  kondisi sekarang  dan  yang  akan  datang  berdasarkan kehidupan yang ada di masyarakat (Arief, 2002). Menelisik  masalah  penegakan  hukum  maka berbicara tentang bagaimana caranya menegakkan  hukum  itu  sendiri  yang  didalamnya terdapat tiga unsur yang ingin dicapai diantaranya keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan.  Manusia menginginkan  ditetapkannya  hukum  terhadap keadaan  konkret  yang  terjadi,  baik  itu  terjadi pergolakan batin maupun fisik yang terjadi entah itu dari substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum  yang  terjadi  maka  hukum  harus  tetap hadir didalamnya demi menegakkan hukum. Jadi, pada  intinya  apapun  yang  terjadi  terhadap  suatu penyelewengan  yang  terjadi  sekalipun  langit runtuk  hukum  akan  tetap  ditegakkan (Artadi, 2016) .
Hukum  yang  dijalankan  dan  diproses  wajib hukum  yang  didalamnya  terdapat  nilai-nilai keadilan  yang  ada  di  sila  lima  dari  Pancasila. Oleh karenanya, selain kepastian dan kemanfaatan,  hakekat  dari  penegakkan  hukum yang  penting  yaitu  keadilan.  Hakekat  dari penegakan  hukum  tersimpul  pada  aktifitas  yang selaras  dengan  nilai-nilai  yang  termaksud  dalam kaidah-kaidah  nilai  dan  norma  didalamnya  yang dilanjutkan  dengan  sikap  serta  tindakan  guna menumbuhkan, mempertahankan, serta memeliharanya  yang  nantinya  mendatangkan
sebuah  keadilan  didalamnya (Pahlevi,  2016; Widodo,  2012) .  Pelaksanaan  penegakan  hukum tak  selalu  berjalan  seperti  apa  yang  terdoktrin dalam aturan yang ada namun terdapat gangguan didalamnya  yang  bakal  terjadi  antara  antara tritunggal  nilai,  kaidah  hukum,  dan  perilaku. Gangguan  tersebut  terjadi  karena  sudah  ada interpretasi  yang  berbeda  dalam  menegakkan hukum.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  penegekan hukum  yang  sesuai  dengan  koridor  hukum  harus mengandung  nilai-nilai  yang  berkesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945.
Perbedaan  orientasi  yang  sudah  berubah  dari nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945 membuat  penegakkan  hukum  Indonesia  saat  ini belum  bisa  menjadikan  tempat  seutuhnya masyarakat dalam mencari keadilan. Perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  setiap harinya mengalami perubahan yang begitu deras, kencang,  dan  semakin  kritis  dalam  menyikapi permasalahan  yang  berkaitan  dengan  penegakan hukum  di  Indonesia,  telah  membuat  kesan  jika penegakan  hukum  saat  ini  telah  menciderai  rasa keadilan  yang  melibatkan  rakyat  kecil  ( Leonard, 2016;  Mukhlis  R,  2018) .  Penegakan  hukum sebagai  kerangka  dari  Sistem  Peradilan  Pidana memang  sangat  diharapkan  bisa  memberikan keadilan  bagi  masyarakat,  namun  faktanya memberikan  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat tidaklah  mudah  dan  dampaknya  keadilan  social yang  termuat  dalam  sila  lima  Pancasila  telah dinodai  dengan  hadirnya  penegakkan  hukum yang  tidak  menghimpun  masyarakat  kecil  yang meminta  keadilan  dalam  penegakan  hukum. Masyarakat kecil tetap dihukum sesuai perbuatannya  dan  menghukum  dengan  ukuran yang  tergolong  tinggi  meskipun  kasusnya tergolong  kecil  dan  secara  manusiawi  bisa dimaafkan.  Tidak  heran  jika  banyak  argument masyarakat bahwa hukum Indonesia condong dan tajam  kebawah  dan  tumpul  keatas.  Sebagai contoh  teringat  jelas  dalam  ingatan  masyarakat mengenai  kasus  pencuri  sebuah  semangka  oleh dua  orang  pria  bernama  Basar  dan  Kholil  di Kediri, Jawa Timur yang dihukum pidana penjara 2  tahun  10  bulan  oleh  majelis  hakim.  Kemudian kasus seorang wanita paruh baya yang dihukum 3 bulan penjara dan 6 bulan masa percobaan karena menjual petasan (Diah, 2020) . Kasus-kasus diatas menunjukkan  bahwa  keberadaan  hukum  bukan untuk mencapai suatu keadilan dalam masyarakat dan  bersifat  tidak  kemanusiaan  karena  dinilai perkara  kecil  yang  bisa  saja  diselesaikan  dengan kekeluargaan  namun  nyatanya  malah  dihukum
Halaman 2 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
oleh  aparat  penegak  hukum.  Selain  keadilan masyarakat  yang  tidak  tercapai,  aparat  penegak hukum dalam hal ini hakim yang memutus suatu perkara dinilai hanya mengandalkan hukum yang tertulis  saja  dan  belum  mampu  memberikan gebrakan  baru  untuk  mencapai  suatu  keadilan (Leonard, 2016; Mukhlis R, 2018). Atas kejadian ini  merupakan  suatu  dilema  dalam  penegakan hukum Indonesia  dan  dibutuhkan  suatu pembaharuan  dalam  hukum  pidana  Indonesia guna  menegakkan  hukum  yang  berdasarkan keadilan dan nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalamnya.
Penelitian sebelum yang ada hubungan dengan penelitian  penulis  diantaranya  Angga  Putra dengan  judul  penelitian  pembaharuan  sistem peradilan  pidana  melalui  penataan  administrasi peradilan (Putra,  2015) ,  kemudian  J.  Pajar Widodo  dengan  judul  penelitian  reformasi sistemperadilan pidana dalam rangka penanggulangan mafia peradilan (Widodo, 2012). Selanjutnya  Pujiyono  dengan  penelitian  yang membahas  mengenai  rekonstrusi  di  sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan pespektif kemandirian  kehakiman (Pujiyono,  2012). Penelitian  penulis  telah  menunjukkan  adanya perbedaan  karena  penelitian  ini  berfokus  kepada reformasi  mengenai  sistemperadilan  pidana Indonesia  yang  berwawasan  Pancasila  dengan melihat  bagaimana  kondisi  penegakan  hukum Indonesia  saat  ini  sudah  sesuai  atau  telah  terjadi penyimpangan dari perspektif Pancasila kemudian bagaimana pembaharuan dari
sistemperadilan pidana yang berwawasan Pancasila.

## II.  METODE
Adapun penelitian ini berspesifikasi pada sifat yang  deskriptif-analitis  dengan  jenis  penelitian doctrinal atau yuridis normatif. Penelitian bersifat deskriptif-analitis  yang  mengartikan  bahwa tulisan  ini  akan  menggambarkan  permasalahan yang  terjadi  dengan  analisis  secara  normative mengenai  reformasi  sistem  peradilan  pidana Indonesia  dimasa  yang  akan  datang.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan kasus.  Pendekatan  perundang-undangan  yang mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan Indonesia  yang  didalamnya  terdapat  nilai-nilai Pancasila  seperti  UUD  NRI  1945,  Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan.  Kemudian  pendekatan  kasus  dengan melihat  kondisi  didalam  masyarakat  mengenai
kasus-kasus  masyarakat  yang  berkonflik  dengan hukum.  Penelitian  ini  bertumpu  pada  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  sebagai teknik  pengumpulan  datannya,  yang  kemudian dianalisis menggunakam teknik analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Saat Ini Dalam Perspektif Pancasila
Hakekat  dari  Sistem  peradilan  pidana  erat hubungan  dengan  sistem  penegakan  hukum.  Hal ini  karena  proses  peradilan  pada  berakar  pada sebuah  proses  untuk  menegakkan  hukum.  Selain itu  sistem  peradilan  pidana  tak  bisa  luput  dari “sistem  kekuasaan  kehakiman”,  karena  pada dasarnya  kekuasaan  kehakiman  merupakan “kekuasaan/kewenangan  menegakkan  hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan sistemperadilan pidana / criminal justice  system pada  dasarnya  merupakan  sistem penegakan  hukum  pidana.  Penegakan  hukum pidana merupakan sebuah sistemdari aktifitas dari pengembangan perbuatan manusia yang melanggar  ketentuan  pidana  yang  berdampak pada  masyarakat  baik  langsung  maupun  tidak. Aktifitas  penegakan  hukum  pidanan  merupakan wujud  dari  proses  peradilan  pidana  yang  bisa disebut criminal justice system (Arief, 2019a) .
Penegakan hukum pidana secara komprehensif dapat dikatakan suatu proses menegakkan hukum pidana  materil  yang  mencari  kebenaran  dari perbuatan  terlarang  yang  disangkakan  kepada pelaku  baik  yang  ada  dalam  KUHP  maupun  UU diluar  KUHP.  Setiap  perbuatan  yang  memenuhi rumusan  undang-undang  maka  perbuatan  itu dapat  dipertanggungjawabkan  tanpa  melihat faktor  tujuan  mengapa  perbuatan  itu  dilakukan dan  hanya  melihat  unsur  dari  undang-undang, sehingga  dapat  dimaknai  bahwa  hukum  pidana sifatnya  kaku  karena  hanya  condong  kepada undang-undang.  Secara  struktural,  berkaitan dengan  lembaga/instansi/aparat  penegak  hukum yang menegakkan hukum. Aparat penegak hukum dewasa  kali  ini,  contohnya  hakim  masih terkekang dengan paradigma positivis yang hanya berpacu pada yang unsur tertulis saja yang dapat di  kenakan  kepada  pelaku.  Hakim  dalam menjatuhkan  putusannya  tidak  bisa  melakukan rule  breaking dalam  putusannya  supaya  dapat mencapai suatu keadilan yang substansial (Rofiq, Disemadi, & Jaya, 2019) . Hal ini berakibat bahwa

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 3
penegakan hukum Indonesia masih berat kedalam aturan  tertulis  dan  belum  menyentuh  hati nuraninya.  Meskipun  hati  nurani  hakim  dalam memutus bergejolak akan tetapi apabila aturannya sudah  menentukan  untuk  dihukum  maka  hakim tetap  memutus  berdasarkan  aturan  hukum  yang terkodifikasi.  Secara  budaya  hukum,  masyarakat yang hasrusnya menjadi pengawas, pengawal dari penegakkan  hukum  dari  luar  seperti  tidak berkuasa  dengan  adanya  kasus-kasus  yang menimpa rakyat kecil seperti kasus nenek asyani. Dari  budaya  penegakan  hukum  juga  nilai  bahwa kebanyakan  aparat  penegak  hukum  memiliki budaya yang masih berpatokan kepada aturan dan tidak  mau  mengambil  resiko  untuk  melakukan suatu  perubahan  yang  mana  perubahan  itu  dapat mendatangkan keadilan bagi masyarakat (Sakina, 2017) .
Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  dan  konsep-  konsep  hukum yang  diharapakan  rakyat  menjadi  kenyataan (Disemadi  &  Roisah,  2019).  Penegakan  hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana  menjadi  3  (Tiga)  bagian  diantaranya Pertama, Total enforcement, menjelaskan mengenai  ruang  lingkup  dari  penegakan  hukum pidana  yang  ada  dalam  hukum  pidana  yang substantive  atau  berdasarkan  isi  dari  aturan hukum  pidana  dalam  menegakkan  hukum ataupun  tidak  menegakkan  hukum.  Penegakan hukum  pidana  secara  total  ini  tidak  mungkin dilakukan  sebab  para  penegak  hukum  dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain  mencakup  aturan-aturan  mulai  dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan  dan  pemeriksaan  pendahuluan.  Selain itu  dimungkinkan  terjadi  juga  dalam  hukum pidana  substantive  itulah  yang  memberi  batasan kepada  aparat  penegak  hukum.  Kedua, Full enforcement , setelah pelaksaanaan dari penegakan hukum yang total baik itu menegakkan hukum pidana maupun tidak. Hadirnya area of no enforcement ditujukan  agar  penegakan  hukum dapat  menegakkan  hukum  secara  maksimal  dan tidak  hanya  dapat  menghukum  orang  namun dapat  melakukan  sebuah  tindakan  kepada  pelaku agar  tidak  terlalu  kaku  dalam  pelaksanaannya. Ketiga, Actual  enforcement, menurut  Joseph Goldstein full  enforcement ini  dianggap not  a realistic expectation , sebab adanya keterbatasan- keterbatasan  dalam  bentuk  waktu,  orang- orangnya,  alat-alat  investigasi,  biaya  dan  hal lainnya yang kesemuanya mengakibatkan
keharusan  dilakukannya discretion dan  sisanya inilah  yang  disebut  dengan actual  enforcement (Barama, 2016).
Terdapat
beberapa tujuan dari penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana menurut  Muladi  diantaranya  tujuan jangka  kecil/ pendek  yakni  dengan  melakukan  resosialisasi terhadap  narapidana.  Kedua,  tujuan  jangka sedang/menegah dengan melaksanakan pencegahan  kejahatan  dan  ketiga  tujuan  jangka panjang/luas  guna  mencapai  suatu  kesejahteraan sosial.  Pelaksanaan  sistempenegakan  hukum  di Indonesia ironinya sekarang sedikit banyak sudah menyimpang  dari  nilai-nilai  yeng  termuat  dalam Pancasila  yang  merupakan grundnorm bagi Indonesia  dalam  menjalankan  sistem  hukumnya (Hatta,  2008 ).  Hal  ini  bukanlah  tanpa  sebab mengingat  sistemperadilan  pidana  di  Indonesia dinilai kurang mampu untuk menegakkan hukum berdasarkan  keadilan  terhadap  setiap  lapisan masyarakat  yang  berkonflik  dengan  hukum. Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  apabila  sistem hukum  yang  ditujukan  ialah  sistem  hukum Pancasila  maka  sejatinya  yang  perlu  dipahami, diteliti,  dikembangkan  dalam  sistem  hukum pidana  maka  fokusnya  kepada  sistem  hukum pidana  yang  berketuhanan  yang  maha  esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai hukum  pidana  yang  mengandung  nilai-nilai persatuan  dengan  tidak  membeda-bedaka  suku, golongan,  ras,  agama  dan  mendahulukan kepentingan  bersama,  sistemhukum  pidana  yang demokrasi  dan  sistem  penegakan  hukum  yang berorientasi  kepada  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia (Hatta, 2008).
Menerapkan nilai-nilai Pancasila yang termuat di isi Pancasila dalam sistem hukum nasional bisa dikemukakan  dalam  rambu-rambu  sistem  hukum nasional  seperti  nilai  ketuhanan  yang  maha  esa terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menjelaskan  jika  peradilan  dalam  menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berkesesuain  dengan  Pancasila.  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  mana  peradilan dilakukan  demi  keadilan  berdasarkan  ketuhanan yang maha esa, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  yang menjelaskana  dalam  melaksanakan  penuntutan berdasarkan keyakinan dan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah harus berdasarkan keadilan  dan  kebenaran  dari  ketuhanan  yang Halaman 4 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
maha  esa.  Rambu-rambu  sistem  hukum  nasional yang  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  juga pernah dijelaskan dalam seminar hukum nasional ke  VI  tahun  1994  yang  menerangkan  dalam pengembangan  gagasan  dari  pemberian  keadilan harus  disesuaikan  dan  cocok  dengan  sistem hukum  Pancasila  dan  menurut  Paul  Scholten pernah menerangkan bahwa ilmu hukum keadilan itu  maka  dapat  dihubungkan  ditemukan  dengan ilmu tentang keadilan Pancasila.
Peradilan Indonesia dinilai sangat berhati-hati, dalam menyelesaikan kasus besar seperti korupsi, suap, pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang berkuasa dan ujungnya dihukum belum bisa mencapai  suatu  keadilan  di  dalam  masyarakat ketimbang  menyelesaikan  kasus  kelas  bawah seperti pencurian, perbuatan tidak menyenangkan dan masih banyak lagi kasus yang dilakukan oleh wong  cilik .  Seperti  kasus  yang  menimpa  Nenek Asyani  alias  Bu  Muaris  (63)  didakwa  mencuri tujuh  (7)  buah  batang  kayu  jati  milik  Perhutani dan terancam hukuman lima tahun penjara sesuai Pasal  12  juncto  pasal  83  UU  Nomor  18  Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Pengrusakan  Hutan.  Perhutani  melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Jatibanteng dengan nomor laporan LP/K/11/VII/2014/Res.Sit/ Sek.Jatibanteng  atas  laporan  Perum  Perhutan Resor  Pemangkuan  Hutan  (RPH)  Jatibanteng kepada  Sekretaris  Divisi  Regional  Perum Perhutani  Jatim,  Yahya  Amin.  Selanjutnya Perhutani bersama Polsek Jatibanteng melakukan operasi  gabungan  untuk  upaya  penyelidikan  dan penyidikan.  Alhasil,  pada  tanggal  15  Desember 2014,  Nenek  Asyani  bersama  tiga  (3)  orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di  Rumah  Tahanan  Situbondo,  Jawa  Timur. Nenek  Asyani  bersama  tiga  (3)  orang  lainnya ditahan  selama  tiga  bulan  dan  kini  sudah  berada di  rumahnya  sendiri  karena  penangguhan penahanannya  dikabulkan  Majelis  Hakim.  Atas perbuatan  yang  didakwakan  oleh  nenek  Asyani, beliau  divonis  1  tahun  penjara  dengan  masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 juta subsider  1  hari  hukuman  percobaan (Ningtyas, 2015) .
Meskipun  putusan  yang  dijatuhkan  hakim lebih  rendah  dari  tuntutan  penuntut  umum,  akan tetapi  terhadap  kasus  ini  telah  menciderai  rasa kepercayaan  masyarakat  dan  dinilai  putusan  itu tidaklah berprikemanusiaan dan tidak mendatangkan  keadilan  bagi  terdakwa  yang termuat  dalam  nilai-nilai  Pancasila.  Pancasila merupakan  roh  yang  ada  dijiwa  seluruh  manusia
yang  ada  di  Indonesia,  yang  memberikan pemahaman mengenai hidup yang berkessesuaian dengan aspek-aspek keindonesiaan serta membimbing rakyat untuk meningkatkan kualitas hidupmenjadi  lebih  baik  sehingga  tercipta masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera. Menyadari bahwa untuk melestarikan keaagungan dan  kesaktian  yang  ada  secara  tersirat  dari Pancasila  maka  diperlukan  upaya  yang  konkret dan  berkelanjutan  dalam  pengahayatan  dan mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  baik  itu  untuk penyelenggaraan  dalam  hal  ini  lembaga kekuasaan kehakiman, lembaga kenegaraan yang menegakkan hukum serta lembaga pemasyarakatan  baik  tingkat  pusat  dan  daerah (Pahlevi,  2016). Adapun  nilai-nilai  yang terkandung  didasar  Pancasila  yang  dapat dimaknai secara bersama diantaranya:
Nilai  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  yang  ada  di sila  pertama,  sila  pertama  ini  menjelaskan  jika percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Esa dan rakyat  Indonesia.  Kepercayaan  ini  dimaksudkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib  hukumnya  untuk  dihargai  agama  dan kepercayaan  masing-masing  umat  sehingga  tidak terjadi perpecahan antar umat beragama. Apabila sudah  tercapai  sikap  menghargai  antar  umat beragama  maka  ketertibann,  kerukunan  antar umat  beragama,  pemerintah  akan  berjalan harmonis.
Nilai  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradap. Maksud  dari  pemahanam  dari  sila  ini  ialah persamaan  perlakuan  yang  adil  dimata  hukum dengan adanya manusia di muka bumi. Perlakuan yang  adil  dimaksudkan  ialah  adanya  persamaan hak  dimata  hukum  dan  berkesesuaian  dengan kewajiban  dan  tidak  ada  yang  membedakan manusia  baik  itu  agama,  ras,  suku,  etnis  dan sebagainya.  Perlakuan  yang  sama  tak  luput  dari sikap  yang  hormat-menghormati,  kerja  bersama, timbulnya  sikap  sopan  dan  santun  ialah perwujudan  dari  nilai-nilai  kemanusiann  yang terkandung dalam Pancasila.
Nilai Persatuan Indonesia yang terdapat dalam sila  ketiga  Pancasila  yang  menjelaskan  tentang adanya  pengakuan  dari  nilai-nilai  Pancasila diantaranya niali-nilai kemanusiaan atas ketuhanan  yang  menjadi  modal  awal  dalam terciptanya  persatuan,  sikap  kepentingan  umum bangsa yang didahulukan ketimbang kepentingan sendiri dan  atau  golongan serta  mengembangkan persatuan  bangsa  berdasarkan  Bhineka  Tunggal

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 5
Ika.
Nilai Kerakyatan yang ada pada sila keempat. Sila  keempat  ini  menjelaskan  akan  kedudukan rakyat  yang  mempunyai  posisi  kedaulatan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan  Indonesia  sebagaimana  yang termuat  dalam  Pasal  1  ayat  2  UUD  NRI  1945 yang kesemuanya ditetapkan berdasarkan keputusan  yang  mengutamakan  musyawarah untuk mencapai mufakat.
Nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  Pancasila  sila ke-lima yakni keadilan. Keadilan disini dimaknai sebagai  pelakuan,  pemenuhan  yang  adil  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  tidak  memihak,  serta melihat  nilai-nilai  serta  kebiasaan  yang  hidup didalam masyarakat.
Terhadap  kondisi  sistemperadilan  pidana Indonesia  diakui  bahwa  belum  bisa  menciptakan suatu  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia sebagaimana  tertuang  dalam  pembukaan  UUD NRI  1945  serta  nilai-nilai  Pancasila  yang termaktub  didalamnya.  Kehadiran  nilai-nilai Pancasila  mempunyai  posisi  penting  pada penegakan  hukum  pidana  agar  dapat  dijadikan acuan  dalam  pembangunan  dan  perubahan  yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pembangunan  hukum  yang  diposisikan  sebagai objek,  dengan  menjalankan  peran  hukum  dalam mewujudkan  hukum  yang  baik  dan  proporsional yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  atau kebiasaan  di  dalam  masyarakat.  Jika  hukum diartikan  sebagai  subjek  dalam  pembangunan maka  masyarakat  sebagai  penggerak  dan pengawas  dari  pembangunan  hukum  itu  sendiri (Marbun,  2014;  Widodo,  2012). Terhadap kedudukan seperti inilah diperlukan peran penting dari  Pancasila  untuk  dapat  memproduksi  hukum yang menjawab persoalan-persoalan dan perilaku di  dalam  masyarakat.  Adapun  dasar  pijakan  dari penegakan  hukum  agar  tertanam  terus  jiwa Pancasila didalam hidupnya, diharuskan mempunyai hukum yang responsive, hukum yang melihat  suatu  gejalan  dengan  tidak  hanya melihata dari sekedar aturan belaka tetapi melihat dari  perilaku  kehidupan  manusia.  Reformasi hukum  yang  dituangkan  dalam  sebuah  kebijakan harus  tetap  berkaca  kepada  moral  yang  hidup, tumbuh dan berkembang dikehidupan masyarakat supaya  nilai-nilai  baik,  perilaku  bagus  akan tertanam  dalam  pembangunan  hukum  dan  dapat menegakkan  hukum  yang  benar  dan  mencapai suatu  keadilan  social  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia (Marbun, 2014).
Reformasi Sistem Peradilan Pidana Yang Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Reformasi banyak dimengerti sebagai pembaharuan.  Pada  perkembangan  manka  yang lebih  kritis  maka  reformasi  bukan  hanya melakukan  sebuah  perubahan  atau  pembaharuan namun  lebih  dimaknai  kepada  peningkatan kualitas  menjadi  lebih  baik  dari  sebelumnya. Berdasarkan pengertian dan penjelasan mengenai reformasi maka reformansi dalam sistemperadilan pidana  dimaknai  sebagai  pembaharuan  kualitas yang  lebih  baik  dari  sistem  peradilan  pidana  itu sendiri (Mukhlis R, 2018). Adapun upaya/wujud/ bentuk  dari  reformasi  atau  pembaharuan  kualitas yang  lebih  baik  langkah  yang  harus  dilakukan yakni reorientas, reevaluasi, reformulasi, restrukturisasi,  rekonstruksi.  Sistem  penegakan hukum  pada  dasarnya  kompilasi  dari  gabungan beberapa  sub-sistem  didalamnya  seperti  sistem substansi,  sistem  struktural  dan  sistem  budaya. Apabila  masuk  dalam  suatu  unsur  pembaharun terhadapnya  maka  pembaharuan  yang  dilakukan harus meliputi ketiga-tiganya bai itu reformasi di bidang  substansi,  bidang  struktur,  dan  bidang budaya hukumnya (Arief, 2019b) .

## Reformasi Substansial atau Legal Substance
Pada  umumnya  yang  termasuk  dalam  legal substance  dibidang  peradilan/penegakan  hukum, mencakup  substansi  hukum  material,  substansi hukum formal dan substansi hukum pelaksanaan/ eksekusi (Widodo,  2012) .  Uraian  ini  difokuskan pada  substansi  hukum  di  bidang  hukum  pidana. Aturan-aturan  hukum  merupakan  instrument lunak  yang  dapat  menentukan  bentuk  dan landasan  bekerjanya  sebuah  sistem  termasuk sistem  peradilan  pidana.  Refomrasi  terhadap materi  hukum  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek diantaranya;  aspek  hukum  pidana  materil,  aspek pidana formil dan aspek hukum pelaksana. Aspek hukum  pidana  materil  yang  ada  dalam  KUHP ditemukan sebuah kondisi kalau sudah terjadinya tumpang  tindih,  tidak  serasi  baik  itu  ditujukan pada  sistem  diatasnya  maupun  yang  sistemyang setara.
Kondisi yang menyatakan ketidaksingkronan  dan  ketidakserasian  antar peraturan  yang  ada  KUHP  atau  undang-undang diluar  KUHP  dapat  diklasifikasikan  seperti; pengaturan mengenai bagian dari sistem peradilan pidana  masih  bersifat  parsial  dengan  tidak ditemukannya keterpaduan dalam sebuah system, terjadinya overlapping karena  terlalu  banyak aturan  yang  ada  di  setiap  lembaga  penegak hukum  yang  berbeda  sehingga  menimbulkan ketidakpastian  dalam  proses  humunya,  adanya
Halaman 6 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
aturan  yang  meniadakan  kewenangan  lembaga lain, aturan yang tiak saling berhubungan dengan semangat  pembaharuan.  Sebagai  contoh  bahwa perubahan  isi  dari  amandemen  UUD  NRI  1945 khususnya Pasal 24 ayat 1 dan 2 yang mengakui komponen dari kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak  memihak  hanya  pada  lingkup  kekuasaan mengadili  saja.  Hal  ini  justru  bertentangan dengan  semangat  luhur  dari  reformasi  yang menginginkan  penguatan  sub  sistemperadilan yang  merdeka  secara  integral  yang  ada  dalam PROPENAS  Nomor  25  tahun  2000 (Falasifah, Baskoro, & Sukinta, 2016).
Terhadap  telaah  substansi  hukum  yang menerangkan  tentang  eksistensi  dan  relasi  antar lembaga  penyelenggaraan  penegakan  hukum melalui sistemperadilan pidana telah menampakkan bahwa didalamnya terjadi ketidaksinkronan  antar  aturan  di  berbagai lembaga  penegakan  hukum,  overlapping  bahkan dalam  tataran  konstitusi  yang  bertentangan dengan  ide  dari  reformasi  pada  sistemperadilan pidana yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi.  Sehingga  penataan  ulang  perlu dilakukan  dengan  dimulai  dari  tataran  kostitusi khusus  yakni di Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI  1945  perubahan  ke-3  agar  selaras  dengan makna  sistemperadilan  pidana  terpadu  dibawah kekuasaan kehakiman yang berdiri sendiri, bebas, tidak  terikat  dan  integral.  Kemudain,  penataan ulang  terhadap  substansi  material  dari  hukum pidana/KUHP  yang  harus  berorientasi  pada  ide keseimbangan  antara  pelaku  dengan  perbuatan. Dalam  proses  pembaharuan  KUHP  harus berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila  diantaranya (Maerani, 2016):
Nilai  Ketuhanan  dalam  sila  pertama.  Nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  sila  pertama Pancasila  yakni  ketuhanan  yang  maha  esa  ialah terbentuknya  Negara  sebagai  pengejawantahan dari  tujuan  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan tuhan.  Oleh  sebab  itu  semua  peristiwa  yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan  Negara  hinggal  moral  Negara, moral  penyelenggara,  pemerintahan,  peraturan perundang-undangan,  penegakan  hukum  harus dijiwai  dengan  nilai-nilai  ketuhanan.  Keyakinan, pengakuan,  dan  perwujudan  dengan  suatu  aksi disetiap  proses  kehidupan  harus  memperhatikan dari  ajaran  ketuhanan  yang  ada.  Terkhusus berkenanaan  dengan  pembaharuan  terhadap sistemperadilan  pidana  yang  secara  substansi mengatur  masalah  hukum  pidana  materil  maka berdasarkan  nilai-nilai  ketuhanan  diperlukan
penggalian  nilai  hukum  agama  dari  beragam agama  dan  kepercayaan  kemudian  diintegrasikan dalam  hukum  positif  yang  ada  sebagai  acuan untuk  pembaruan  dalam  bidal  substansi  hukum pidana (Wahyuningsih, 2014).
Nilai  kemanusiaan  yang  terdapat  dalam  sila kedua  Pancasila  merupakan  implementasi  atas hadirnya manusia dalam menjalankan kehidupannya.  Dalam  hal  pembaharuan  hukum dari  sistemperadilan  pidana  maka  kebijakan- kebijakan yang dibuat harus memperhatikan hak- hak dari setiap manusian baik itu kepada manusia yang  berkonflik  dengan  hukum  maupun masyarakat  umum  yang  terkenan  dampaknya. Sebagai  wujud  dari  sila  kedua  dalam  peradilan pidana  seperti  persamaan  hak  bagi  setiap  orang yang  berperkara,  sifat  saling  menghormati,  sifat tidak  mengucilkan  manuisa  yang  berhadapan dengan  hukum,  implementasi  dari  asas  praduga tak  bersalah,  serta  tidak  main  hakim  sendiri (Leonard, 2016).
Nilai  Persatuan  yang  termaktub  dalam  sila ketiga ini menandakan bahwa peradilan Indonesia nantinya  harus  mencapai  suatu  persatuan  dan integrits  dari  suatu  bangsa  dan  tidak  terjadi perpecahan  bangsa  dan  Negara.  Wujud  asli  dari sila  ketiga  ini  dengan  saling  mengedepankan kepentingan umum dibanding keentingan pribadi/ golongan.
Nilai  Kerakyatan  dari  sila  keempat  ini dimaknai  bahwa  dalam  proses  pembentukan hukum  harus  didasari  pada  nilai-nilai  demokrasi yang menghubungkan dan menyelaraskan diberbagai  semua  elemen  baik  itu  Negara, pemerintah,  legislative,  aparat  penegak  hukum, bahkan masyarakat sendiri.
Nilai  keadilan  dalam  sila  kelima  yang dimaknai  bahwa  keadilan  yang  ingin  dicapai merupakan  keadilan  uyang  substansial  dimana adil dimaknai bahwa sistemperadilan pidana yang terdiri dari berbagai sub sistemdidalamnya dalam menegakkan hukum apabila aturan secara tertulis dirasa  tidak  mendatangkan  keadilan  dan bertentangan  dengan  hati  nurani  aparat  maka aparat dapat menggali hukum yang hidup didalam masyarakat  dan  tidak  segan-segan  untuk melepaskan  pelaku  kejahatan  bila  dirasa  itu dimungkinkan.
Selanjutnya  dalam  penataan  ulang  pada substansi  hukum  harus  diciptakan  penciptaan undang-undang  yang  mengatur  dan  menjelaskan tentang sub-sistem SPP secara komprehensif serta

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 7
proses dari hubungan antar sub sistemdi peraturan perundang-undangan  baik itu  bentuknya  undang- undang  kekuasaan  kehakiman  yang  belum mengatur  perihal  lembaga  pengadilan.    Terakhir reformasi yang dapat dilakukan dengan membuat aturan  hukum  baru  seperti  undang-undang  yang mengatur  secara  khusus  tentang  sub  sistemdi bidang penyidikan, maupun di pelaksana pidana.
Reformasi Structural atau Legal Structure
Kekuasaan kehakiman dalam landasan dasarnya  merupakan  suatu  bentuk  kewenangan atau  kekuasaan  untuk  menegakkan  hukum. Kekuasaan  kehakiman  dibidang  hukum  pidana tidak  semata-mata  hanya  ditegakkan  di  lembaga pengadilan. Kekuasaan kehakiman pada penyelenggaraan  penegakan  hukum  pidana ditampung  oleh  empat  lembaga  lembaga  secara linier  yang  masing-masing  elemen  mempunyai kewenangan  yang  menentukan  terselenggaranya sistemperadilan  pidana  seperti  model  “efek domino”.  Pada  proses  pelaksanaan seperti  model efek  domino  maka  proses  peradilan  pidana  yang muara  ujungnya  sampai  pada  pelaksana  pidana, yang dimulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan.  Bila  dilihat  dari  perspektif  peradilan pidana  dengan  sistem  “kemudi”  atau  stuurmodel maka  keempat  subsistem  dari  peradilan  pidana mempunyai  kewenangan  untuk  menentukan aturan  hukumnya  sendiri  (Sahabuddin,  2014). Sebagai  contoh  penyidik  bisa  menghentikan pemeriksaan jika tidak ditemukannya cukup bukti dan  mengeluarkan  surat  perintah  penghentian penyidikan  (SP3).  Pemberian  SP3  tersebut bertujuan  agar  kasus  tidak  dilanjutkan  ke  tahap selanjutnya. Kejaksaan yang diberi tugas menjadi penuntut  umum  dalam  menentukan  hukumnya dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian  Penuntutan  (SKP2)  yang  tujuannya agar  tidak  bergulir  ke  tahap  persidangan  dimuka pengadilan.  Sedangkan  diproses  pemeriksaan  di muka  pengadilan  ditentukan  dengan  ada  atau tidak  adanya  proses  yang  mendahuluinya.  Ini menunjukkan  bahwa  lembaga  pengadilan  dalam menjalankan  kekuasaan  kehakiman  dibidang hukum  pidana  bukan  merupakan  satu-satunya kunci  penentu  dalam  proses  pelaksanaan penegakan hukum pidana (Pujiyono, 2012).
Secara  komprehensif  dengan  melihat  kondisi dari sub-sistem peradilan pidana yang belum bisa berdiri  sendiri,  bebas,  tanpa  tekanan  dari  pihak manapun  maka  dibutuhkan  suatu  penataan kembali  yang  sifatnya  sistematik  dan  terintegral
dalam  tatanan  konstruksi  baru  yang  mengacu dalam  kekuasaan  kehakiman  dalam  arti  yang lebih  luas  lagi.  Sehingga  elemen-elemen  dari sistem  peradilan  pidana  perlu  didukung  dengan ditata ulang yang posisinya berada di bawah satu atap yang masuk kedalam lembaga yudikatif yang berpuncak  di  Mahkamah  Agung.  Reformasi bangunan yang terjadi di sistem peradilan pidana yang  memposisikan  MA  sebagai  the  top  law enforcement officer sebagaimana yang disesuaikan  dengan  desain  prosedur  menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana  (RUU-KUHP).  Tahapan  yang  dominan dalam prosedur di sistemperadilan pidana berada pada  tahap  adjudikasi/tahap  pemeriksaan  di pengadilan  yang  merupakan  ciri  universal  dalam sistemperadilan pidana di Negara-negara demokrasi. (Reksodiputro, 2017)

## Reformasi Budaya atau Legal Culture
Komponen  budaya  hukum  dalam  sistem penegakan  hukum  hakikatnya  implementasi  dari sistem  nilai-nilai  dari  budaya  hukum  yang mencakup  seperti  filsafat  hukum,  asas-asas hukum,  teori  hukum,  ilmu  hukum  serta  perilaku dari  hukum  itu  sediri.  Sehingga  bisa  dikatakan bahwa  reformasi  dari  budaya  hukum  merupakan keseluruhan dari budaya hukum yang terintegrasi dengan  baik.  Reformasi  budaya  hukum  sendiri tidak  hanya  sekedar  memperbaikai  prilaku  dari aparat  penegak  hukum  melainkan  perbaikan  atas etika hukum dan pendidikan hukum nya (Antoni, 2019).
Reformasi dari budaya hukum itu bisa melalui dua  pendekatan  mulai  dari  legal  ethic  dan  legal science  /education  reform  yang  kesemuanya harus  bekerjasama  secara berkesinambungan  dan terintegrasi  baik  kepada  aparat  penegak  hukum seperti  aparat  penegak  hukum  di  penyidikan, penuntutan,  pengadilan,  pelaksana  pidana, masyarakat,  dan  pengguna  penegakan  hukum. Satjipto  Rahardjo  pernah  berkata  bahwa  “hukum tidak  bekerja  diruang  yang  hampa”.  Pernyataan tersebut  mengimplikasikan  bahwa  penegakan hukum  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  aparat penegak  hukum  saja  melainkan  masyarakat  juga turut serta dalam upaya pembaharuan sistempenegakan  hukum.  Kesadaran  hukum merupakan inti dari adanya pembaharuan budaya hukum tanpa adanya kesadaran maka penghubung  antara  aturan  perundang-undangan yang telah dibuat dengan tingkah laku masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran hukum dalam Halaman 8
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
menegakkan hukum untuk menjadikan sistemperadilan  pidana  kedepan  menjadi  lebih baik (Usman, 2015) .
Menurut  Achmad  Ramli  srtategi  dalam reformasi  budaya  hukum  bagi  aparat  penegak hukum  dan  masyarakat,  dengan  melakukan langkah-langkah  diantaranya  yang  pertama, melaksanakan  kegiatan  yang  efektif  dan  tepat seperti menggunakan media dan infrastuktur yang hidup  dan  berkembang  di  amsyarakat.  Yang kedua, melaksanakan sosialisasi mengenai materi hukum. Yang ketiga, membangun budaya hukum dari  masyarakat  secara  berkelanjutan  guna meningkatkan  profesionalisme  bagi  aparat penegak  hukum  dan  birokrasi  sehingga  apabila sudah  muncul  profesionalisme  dari  aparat  maka kepercayaan  public  terhadap  hukum  dapat meningkat.  Yang  keempat,  adanya  program pembudayaan  hukum  secara  terpadu,  terencana, tersusun secara sistematis berdasarkan permasalahan-permasalahan  yang  ada  didalam masyarakat.  Yang  kelima,  pembudayaan  hukum harus  dilakukan  sejak  kecil  dengan  dimulai  dari kehidupan  didalam  rumah  tangga (Pujiyono, 2012).

## IV. SIMPULAN
Pemaknaan  dari  konkritisasi  dari  nilai-nilai Pancasila  sangat  dibutuhkan  peranannya  dalam penegakan  hukum  agar  benar-benar  menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat  yang  kita  harapkan  serta  bisa menegakkan  hukum  sebagaimana  yang  tersirat dalam  kandungan  Pancasila  seutuhnya.  Kondisi sistem  peradilan  pidana  Indonesia  yang  belum mencapai  rasa  keadilan  masyarakat  membuat sistempenegak  hukum  dipandang  masyarakat bukan  lagi  sebagai  tempat  pencari  keadilan seutuhnya.  Sebagai  contoh  penjatuhan  vonis bersalah  kepada  nenek  Asyani  yang  merupakan suatu wujud bahwa sistemperadilan pidana belum mencapai  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  dan dinilai  belum  bisa  menerapkan  nilai-nilai  yang termaktub  dalam  Pancasila  khususnya  nilai kemanusiaan. Dalam hal reformasi sistemperadilan  pidana  Indonesia  mendatang memang  dibutuhkan  sebuah  perubahan  dalam sistemperadilan pidana Indonesia yang berorientasi  pada  UUD  NRI  1945  dan  nilai-nilai Pancasila  mulai  dari  sub-sistem  sturuktural,  sub- sistem substansial, dan sub-sistem kultural.
DAFTAR PUSTAKA
Anakotta,  M.  Y.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020).
Melanjutkan  Pembangunan  Sistem  Keamanan Nasional  Indonesia  Dalam  Kerangka  Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme. Jurnal Keamanan Nasional , 6 (1), 41–71. https://doi.org/
doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455 Antoni,  A.  (2019).  Menuju  Budaya  Hukum  (Legal Culture)  Penegak  Hukum  Yang  Progresif. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat , 19 (2),  237–250.  https://doi.org/ https://doi.org/10.19109/nurani.v19i2.4613
Arief,  B.  N.  (2002). Kebijakan  Hukum  Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Arief,  B.  N.  (2019a). Reformasi  Sistem  Peradilan Sistem  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia . Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro.
Arief,  B.  N.  (2019b). Reformasi  System  Peradilan Pidana (System Penegakan Hukum) . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Artadi,  I.  (2016).  Hukum :  Antara  Nilai-Nilai Kepastian,  Kemanfaatan  Dan  Keadilan. Jurnal Ilmiah  Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat , 4 (1), 67–80. https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.36356/hdm.v4i1.362 Barama, M. (2016). Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan  Pidana  Dalam  Perkembangan.  Jurnal Ilmu Hukum, 3(8), 8-17. Jurnal Ilmu Hukum , 3 (8), 8–17.
Bo’a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jurnal Konstitusi , 15 (1),  21–49.  https://doi.org/https:// doi.org/10.31078/jk1512
Diah.  (2020).  7  Kasus  Hukum  di  Indonesia  yang “Terkesan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas.” https://www.boombastis.com/hukum-di- indonesia/58772.
Disemadi,  H.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Urgency  of  the Contempt  of  Court  Criminalization  Policy  to Overcome  Harassment  Against  the  Status  and Dignity of Courts. Brawijaya Law Journal , 6 (2),
224–233. https://doi.org/10.21776/
ub.blj.2019.006.02.07
Falasifah,  U.,  Baskoro,  B.  D.,  &  Sukinta.  (2016).
Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap sebagai Landasan  Bekerjanya  Sistem  Peradilan  Pidana di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1– 11.
Hatta,  M.  (2008). Menyongsong  Penegakan  Hukum Responsif  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu (Dalam  Konsepsi  dan  Implementasi)  Kapita Selekta . Yogyakarta: Galangpress Group.
Leonard,  T.  (2016).  Pembaharuan  Sanksi  Pidana Berdasarkan  Falsafah  Pancasila  Dalam  Sistem Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Y ustisia  Jurnal Hukum , 5 (2),  468–483.  https://doi.org/https://
doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8764

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 9
Maerani,  I.  A.  (2016).  Maerani,  I.  A.  (2016). Implementasi  Ide  Keseimbangan  Dalam Pembangunan  Hukum  Pidana  Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. , 3(3), 329-338. Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 3 (3),  329–338.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ jph.v3i3.1364
Marbun,  R.  (2014).  Grand  Design  Politik  Hukum Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.
PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal of Law) , 1 (3), 558–577. https:// doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8
Mukhlis  R.  (2018).  Rekonstruksi  Penyidikan  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Berbasis  pada  Prinsip Negara Hukum Pancasila. Melayunesia Law , 2 (1), 44–59.
Ningtyas,  I.  (2015).  Diduga  Mencuri  Kayu,  Nenek Asyani Dituntut 1 Tahun Penjara.
Pahlevi,  F.  S.  (2016).  Revitalisasi  Pancasila  Dalam Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Di Indonesia. Justicia Islamica , 13 (2), 1–15. Pujiyono.  (2012).  Rekonstruksi  Sistem  Peradilan
Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian  Kekuasaan  Kehakiman. Masalah-
Masalah  Hukum , 41 (1),  118–127.  https:// doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.118-127
Putra,  A.  (2015).  Putra,  A.  (2015).  Pembaharuan Sistem  Peradilan  Pidana  melalui  Penataan Administrasi  Peradilan.  ,  4(3).  50-57. Lex Crimen , 4 (3), 50–57.
Rahardjo,  S.  (2009).  Pendidikan  hukum  sebagai pendidikan manusia. LAW  REFORM , 1 (1), 1– 10. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ lr.v1i1.12176
Reksodiputro,  M.  (2017).  Rekonstruksi  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia. Jurnal  Lex Specialis , 10 ,  1–10.  Retrieved  from  http:// jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/ article/view/98
Rofiq,  A.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2019).
Criminal  Objectives  Integrality  in  the
Indonesian  Criminal  Justice  System. Al- Risalah , 19 (2), 179–190. https:// doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458
Sahabuddin,  S.  (2014).  Reorientasi  Kebijakan Kriminal  dalam  Menyelesaikan  Kasus  Ringan (dari  Due  Process  Model  ke  Reintegrative Model). Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (1),  162– 175. https://doi.org/http://
dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.285
Sakina,  A.  I.  (2017).  Menyoroti  Budaya  Patriarki  Di Indonesia. Share :  Social  W ork  Journal , 7 (1), 71. https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820
Usman,  A.  H.  (2015).  Kesadaran  Hukum  masyarakat dan  Pemerintah  sebagai  Faktor  Tegaknya Negara  Hukum  di  Indonesia. Jurnal  W awasan
Yuridika , 30 (1),  26–53.  https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74
Wahyuningsih,  S.  E.  (2014).  Urgensi  Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Jurnal
Pembaharuan  Hukum , 1 (1),  17–23.  https:// doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ jph.v1i1.1457
Widodo,  J.  P.  (2012).  Reformasi  Sistem  Peradilan
Pidana  dalam  Rangka  Penanggulangan  Mafia Peradilan. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (1), 108 –120. https://doi.org/http:// dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.200

## Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila