Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SUJUD NEMBAH BEKTI
Bashirurrahman
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bashirurrahman232@gmail.com

## Abstrak
Praktik  perkawinan  berbeda  agama  dan  kepercayaan  yang  terjadi  di  Arjosari,  Malang terjadi karena masyarakat yang hidup  berdampingan  antar agama dan kepercayaan yang ada  seperti:  Islam,  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha,  Kong  Hu  Cu,  serta  Penghayat Kepercayaan.  Penghayat  kepercayaan  yang  terdapat  di  Malang  pun  beragam,  seperti Perguruan  Ilmu  Sejati  Malang,  Budi  Lestari Ajining  Djiwo,  Susilo  Budi  Dharma,  Sujud Nembah Bekti, dll. Sehingga terdapat interaksi antar agama dan kepercayaan yang menjadi satu  dalam  sosial  masyarakat,  baik  dalam  bentuk  komunitas  hingga  sampai  menjalin ikatan batin seperti perkawinan. Aliran kepercayaan Sujud Nembah Bekti bukanlah sebuah agama  ataupun  sekte-sekte  dalam  agama.  Perkumpulan  ini  secara  intensif  melatih kepekaan  spiritual  dalam  menghayati  kehadiran  Tuhan  YME  dalam  dirinya.  Ajaran Penghayat  Kepercayaan  Sujud      Nembah      Bekti      berasal      dari      khazanah  literatur kejawen diantaranya terkait kitab primbon betal jemur adam makna. Seperti halnya agama- agama yang menyelenggarakan praktik  perkawinan terhadap pemeluknya, Sujud Nembah Bekti  menempatkan  perkawinan  pada  ritual  yang  sakral.  Akan  tetapi,  Pandangan  Sujud Nembah  Bekti  tentang  perkawinan  lebih  sederhana.  Perkawinan  merupakan  proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci (ibadah) dan merupakan hak pribadi tiap manusia.
Kata Kunci: Perkawinan, Penghayat, Sujud Nembah Bekti

## Abstract
The practice of marriage of different religions and beliefs that occurred in Arjosari, Malang occurred  because  of  the  people  who  live  side  by  side  between  existing  religions  and  beliefs such as: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, Confucianism, and Believers. There are various kinds of believers in Malang, such as the Malang True Science College, Budi Lestari  Ajining  Djiwo,  Susilo  Budi  Dharma,  Sujud  Nembah  Bekti,  etc.  So  that  there  is  an interaction between religions and beliefs that become one in the social community, both in the form of community to forging inner bonds such as marriage.
The  belief  in  Sujud  Nembah  Bekti  is not  a  religion or  sects  within  religion.  This  association intensively  trains  spiritual  sensitivity  in  experiencing  God's  presence  within  him.  The teachings  of  the  adherents  of  the  belief  in  Sujud  Nembah  Bekti  come  from  the  treasures  of Javanese literature, including those related to the Primbon Betal Drying Adam meaning book. Like  other  religions  that  carry  out  marriage  practices  for  their  adherents,  Sujud  Nembah Bekti places marriage in a sacred ritual. However, Nembah Bekti's Sujud View of marriage is simpler. Marriage is a process of vertical relationship with the Most Holy God (worship) and is a personal right of every human being.
Keywords: Marriage, Penghayat, Prostration of Prayer
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  plural  dalam  hal  beragama  dan berkeyakinan.  Pluralitas  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  sepanjang  sejarah menunjukkan  bahwa  tradisi  toleransi  sudah  terbangun  secara  alami  di  tengah- tengah  masyarakat  terlebih  dahulu  sebelum  hadirnya  agama.  Oleh  karena  itu, pengakuan  dan  toleransi  tersebut  bukan  hanya  untuk  agama  yang  berbeda,  tetapi juga  untuk  aliran  kepercayaan  yang  berbeda.  Hal  ini  penting  diperhatikan  sebagai pengalaman historis bangsa Indonesia yang akan mempengaruhi pola pikir bangsa di masa mendatang. 1
Diantara  banyaknya  agama  yang  ada  di  dunia,  yang  masih  berkembang sampai hari ini adalah Nasrani (Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi,  Sikh,  Khonghucu.  Sedangkan  kepercayaan-kepercayaan  lain  di  dunia  yang masih  ada  hingga  saat  ini  yaitu  Konfusianisme,  Taoisme,  Zoroastrianisme, Shintoisme  dan  Kepercayaan  Baha’i.  Inti  dan  sumber  agama  adalah  religiusitas, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan serta ikatan kembali manusia dengan Tuhan  karena  manusia  telah  mengenal  serta  mengalami  kembali  Tuhan,  dan percaya kepada-Nya. 2
Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  pernyataan  dan  pelaksanaan hubungan  pribadi  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berdasarkan  keyakinan  yang diwujudkan  dengan  perilaku  ketaqwaan  dan  peribadatan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  serta  pengamalan  budi  luhur  yang  ajarannya  bersumber  dari  kearifan lokal  bangsa  Indonesia. 3 Terdapat  berbagai  jenis  kepercayaan  yang  terdapat  di Indonesia.  Orang  yang  mengamalkan  dan  menjadi  pengikut  ajaran  kepercayaan disebut  penghayat  kepercayaan.  Jumlah  penghayat  sebesar  3,14  persen  dari  total masyarakat  Indonesia  sekitar  500  orang  dan  akan  terus  meningkat.  Sebelumnya, penganut  kepercayaan  juga  mencatatkan  diri  sebagai pemeluk  enam  agama  yang diakui  pemerintah.  Jumlah  organisasi  penghayat  di  Malang  saat  ini  terdapat  24 organisasi  dan  telah  mencapai  200  warga  yang  sudah  berkolom  penghayat kepercayaan.
Kelompok  masyarakat  bersikap  kontradiktif  pada  putusan  Mahkamah Konstitusi  yang  mengiizinkan  para  penghayat  kepercayaan  untuk  mencantumkan statusnya  sebagai  penghayat  kepercayaan  dalam  kolom  agama  di  Kartu  Keluarga (KK)  dan  KTP  Elektronik  (KTP  elektronik). Pertama, bahwa  Mahkamah  Konstitusi dalam  proses  persidangannya  tidak  melibatkan  Majelis  Ulama’ Indonesia  (MUI) selaku instansi yang kompeten persoalan agama dan kepercayaan. 4 Sehingga secara tersirat dalam putusan tersebut mengartikan dan memposisikan bahwa agama serta kepercayaan  menjadi  sama.  Itu  artinya,  Mahkamah  Konstitusi  telah  Setelah
1 Muhammad Dahlan, dan Airin Liemanto, P erlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia (ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017), hlm 20-39.
2 Agus  M.  Hardjana, Religiositas, Agama,  Dan Spiritualitas , cet. 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 51
3 Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009/Nomor: 41 Tahun 2009 tentang  Pedoman  Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4 http://mediaindonesia.com/news/read/133330/din-sebut-sidang-penghayat-kepercayaan -di- mk- dilakukan-diam/2017-11-22, (diakses pada tanggal 14-05-2022)
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
menggelar  beberapa  sidang,  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  mengabulkan seluruh  isi  permohonan  para  penghayat  kepercayaan  tersebut. Ketiga, bahwa putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  berpotensi  akan  disalahgunkana  dan dimanfaatkan. 5
5 Kamil Kartapradja, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia, (Jakarta:  Masagung, 1985), hlm. 132-133.
Kabilah : Journal of Social Community          Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Metode Penelitian
Berdasarkan  penelitian  diatas,  penelitian  ini  dalam  mengkaji  tentang  perkawinan pengahayat  kepercayaan  sujud  nembah  bekti  pasca  putusan  mahkamah  konstitusi perspektif  Syafi’I.  Ini  berbentuk  penelitian  kajian  lapangan  atau  field  research.  Sumber penelitian dalam penelitian ini berupa sumber penelitian yang berasal dari sumber primer berupa  beberapa  jurnal,  kitab,  buku  tentang  lebah,  buku  tafsir  ilmi  dan  refrensi-refrensi yang mendukung lainya. Kemudian sumber sekunder adalah berupa buku dan refrensi yang mendukung terhadap refrensi primer yang telah disebutkan.
Langkah  penelitian  pertama  adalah  mendeskripsikan  beberapa  landasan  teori  dari penelitian  tersebut,  seperti  dalam  hal  sejarah  penghayat  kepercayaan,  perkawinan  dalam Islam dan apapun yang berkaitan dengan perkawinan menurut ormas Sujud nembah bekti.
Langkah  penelitian  kedua  adalah  melakukan  analisa  terhadap  sejarah  penghayat kepercayaan,  perkawinan  dalam  Islam  dan  apapun  yang  berkaitan  dengan  perkawinan menurut  ormas  Sujud  nembah  bekti.  Langkah  penelitian  ketiga  adalah  dengan  melakukan analisis  sejarah  penghayat  kepercayaan,  perkawinan  dalam  Islam  dan  apapun  yang berkaitan dengan perkawinan menurut ormas Sujud nembah bekti.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Hasil Pembahasan
Praktik  Perkawinan  Kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi
Konsep  perkawinan  mengandung  makna awal  tunggal  akhir  jadi  sawaji (awalnya  satu,  akhirnya  jadi  menyatu).  Artinya  setiap  manusia  itu  mulanya tunggal atau  sendiri  yang  kemudian  pada  akhirnya  akan  menyatu  dengan pasangannya  masing-masing  dalam  kehidupan  melalui  suatu  hukum  dan hubungan  batin  yang  terjalin.  Perkawinan  sendiri  bukanlah  semata-mata  ibadah dan  rasa  cinta  kepada  Tuhan  semesta,  melainkan  untuk  memelihara  keturunan manusia, menjaga alam dan sebagai jalan untuk meraih kesempurnaan hidup.
Proses  perkawinan  memiliki  ketentuan  sendiri.  Salah  satu  syarat  untuk melangsungkan  perkawinan  di  Penghayat  Kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti, mempelai pengantin harus mengikuti atau meyakini salah satu aliran kepercayaan. Dengan  kata  lain,  bahwa  syarat  utama  perkawinan  di  Penghayat  Kepercayaan adalah  memiliki  Kartu  Tanda  Anggota  sebagai  bukti  orang  tersebut  merupakan penganut  kepercayaan.  Hal  ini  juga  sebagai  dasar  penghulu  untuk  mengawinkan pasangan  sesama  atau  beda  aliran.  Dalam  wawancara  dengan  Bapak  Khamid  (16 Mei 2022), yang isinya kurang lebih adalah sebagai berikut: aku ora wani nikahke pasangan  sek  dudu  anggota  penghayat,  sebab  kwi  nyalahi  aturan” (saya  tidak berani menikahkan diluar anggota penghayat, sebab itu akan menyalahi aturan). 6 Setidaknya sudah banyak perkawinan yang terjadi antara orang Islam dengan  penghayat  kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti,  peristiwa  tersebut  telah berlangsung sejak lama dan berkembang sampai saat ini. Contohnya adalah Bapak Kasnari dan Ibu Sri yang menikah berbeda agama dan kepercayaan dimana Bapak Kasnari  yang  menganut  kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti  dan  Ibu  Sri  yang menganut agama Islam, selain itu juga ada pasangan Bapak Khamid yang beragama Islam menikah dengan Ibu Inah yang menganut kepercayaan Sujud Nembah Bekti. Mereka  adalah  contoh  masyarakat  yang  melangsungkan  perkawinan  antar pemeluk agama Islam dengan penghayat kepercayaan Sujud Nembah Bekti.
Bapak  Edi  Purnomo  sebagai  pinisepuh/ketua  penghayat  kepercayaan menjelaskan bahwa penghayat merupakan aliran yang merujuk kepada kerohanian pendekatan emosional kepada Tuhan YME, adanya penghayat pun sudah  ada sejak sebelum  adanya  agama.  Perkawinan  penghayat  memiliki  cara  tersendiri dalam menentukan  perkawinan  menurut  ajaran  aliran  mereka  masing-masing  misalnya dalam  penentuan  hari/tanggal/bulan  sampai  prosesi  pernikahan.  Pinisepuh masing-masing  penghayat  melakukan  puasa.  Dalam  islam  sebelum  akad  nikah umumnya  memiliki  tradisi  pingitan,  sedangkan  bagi  para  penghayat  mereka melakukan  pendekatan  kepada  Tuhan  YME  dengan  cara  menguatkan  batin pengantin  serta  memberikan  nasihat  dan  melakukan  acara  ritual  selama  7  hari seperti  mandi  kembang,  bakar  arang/menyan  sebagai  bentuk  menghormati para  leluhur.  Kegiatan  tersebut  dipercaya  akan  membawa  kebahagiaan  dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mereka memohon kepada Tuhan YME dengan membaca  doa  berbahasa  jawa  (kejawen).  Bagi  pinisepuh,  mereka  melakukan pendekatan  kepada  Tuhan  YME  dengan  cara  berdiam  diri  (duduk  bersila)  diatas
6 Bapak Khamid, Wakil ketua Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekti, Interview Pribadi (16 Mei 2022).
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
batu  atau  di  ruangan  yang  tenang.  setelah  ritual  itu  selesai  dilakukan,  penghulu penghayat  keluar  dan  siap  untuk  melakukan  upacara  perkawinan.  Kedua mempelai  kemudian  berjabat  tangan  sambari  (dengan  santun  dan  penuh percaya diri  ala  Jawa)  pengulu  mengucapkan  akad  dengan  suara  berbisik  lirih  dengan berbahasa  Jawa kromo  inggil .  Lafal  akad  nikah  bersifat  rahasia  dan  tertutup  bagi orang di luar anggota penghayat kepercayaan  Sujud Nembah Bekti. Lafal tersebut hanya boleh deketahui dan dipelajari serta dibicarakan oleh sesama  anggota saja. Akan  tetapi  pernikahan  tersebut  harus  disaksikan  oleh  pinisepuh  Sujud  Nembah Bekti. Apabila tidak dihadiri oleh pinisepuh, maka pernikahan sah secara adat saja. 7 Perkawinan  dengan  cara  penghayat  ini  tidak  mempermasalahkan  sebuah maskawin, wali, atau saksi yang mana  persyaratan  pada  Kompilasi  Hukum Islam yakni  rukun  dan  syarat-syarat  perkawinannya.  Yang  lebih  penting  menurut penghayat  kepercayaan  ini  adalah  saling  mencintai,  niat  tulus  dan  suci.  Tidak seperti  proses  perkawinan  Jawa  pada  umumnya,  yang  harus berkesan  mewah dalam  prosesinya.  Pada  Penghayat  Kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti,  prosesi perkawinan  dilangsungkan  secara  sederhana.  Karena  pada  dasarnya, “di  hadapan Tuhan,  manusia  tidak  dinilai  dari  segi  materi”  tutur  Edi  Purnomo.
Pada pelaksanaannya, Akad nikah ini kebanyakan dilangsungkan di rumah masing-masing  mempelai  sesuai  dengan  kesepakatan.  Selain  dirumah,  juga bersedia  di  undang  untuk  menikahkan  sebagaimana  penghulu-penghulu  pada umumnya.  Akan  tetapi  penghulu  penghayat  kepercayaan  ini  hanya  bersedia mengawinkan sesama penghayat kepercayaan saja. 8
Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan pernikahan yang memakai  pedoman  kitab  primbon Betaljemur  Adammakna sebagai  acuan  untuk melakukan  prosesi  pernikahan,  dengan  rukun  pernikahan  yang  terdiri  dari  calon suami,  calon  istri,  dan  ijab  qabul  tanpa  wali.  Sedangkan  syarat-syarat pernikahannya  adalah  tekad,  niat  suci,  saling  sepakat,  dan  restu  dari  keluarga. Pernikahan  dilakukan  di  kantor himpunan  penghayat  kepercayaan  kepada  Tuhan YME dan dilakukan sesuai aliran kepercayaan yang mereka percayai. 9
Syarat perkawinan antara lain: (1) dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan,  (2)  pemuka  adalah  orang  yang  ditunjuk  oleh  organisasi  penghayat keprcayaan,  (3)  pemuka  penghayat  adalah  mereka  yang  didaftarkan  pada kementerian  yang  terkait  untuk  membina  penghayat  kepercayaan.  Perkawinan dihadapan  pemuka  tersebut  wajib  dilaporkan  ke  instansi  pelaksana  khusus penghayat  dengan  melampirkan  syarat-syarat  administrasi  seperti:  surat perkawinan, KTP, foto, akta kelahiran, dan paspor bagi orang asing.
Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Umum aliran Sujud Nembah Bekti tanggal  16  Mei  2022,  mengenai  syarat-syarat  perkawinan  di  penghayat kepercayaan Sujud Nembah Bekti adalah sebagai berikut:
7 Bapak Edi Purnomo,  Tokoh Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekti, Interview  Pribadi (16 Mei 2022)
8 Bapak Edi Purnomo,  Tokoh Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekti, Interview  Pribadi (16 Mei 2022)
9 Isa Mariati, “Pernikahan Menurut Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Temanggung Jawa Tengah”, Al-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 01 – (Juni 2014).
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
a. Salah satu calon pengantin harus penganut aliran penghayat kepercayaan
b. Kedua  pihak  harus  mempunyai  tekad  dan  niat  suci  dalam  melaksanakan perkawinan
c. Calon mempelai bersedia dan sepakat akan melangsungkan perkawinan
d. Mendapatkan restu dari keluarga masing-masing.
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.1/1974  ini  dihubungkan  dengan  Pasal 2  ayat (1)  UU      No.1/1974,      bahwa      setiap      perkawinan      yang      dilakukan  secara  sah menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu harus  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. 10
Bapak Nur Afifuddin selaku pegawai penyuluh agama menjelaskan  bahwa didalam perkawinan  yang  terjadi  di  KUA  seperti  halnya  penghayat  mendaftarkan pernikahannya  sesuai  agama  mereka  masing-masing.  Sampai  saat  ini  KUA  Kota Malang  telah  mencatat  beberapa  pernikahan  dari  kepercayaan  penghayat, diantaranya adalah 10 kepala keluarga dan kemungkinan akan terus bertambah. 11

## Legalitas  Perkawinan  Kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi
Pada Kongres Kebatinan Indonesia II di Surakarta  tahun  1956, dirumuskan definisi  kebatinan  yaitu:  “sumber  asas  dan  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  untuk mencapai  budi  luhur  guna  kesempurnaan  hidup”.  Kongres Kebatinan Indonesia III pada  tanggal  17-20  Juli  1958  di  Jakarta,  Presiden  Sukarno  sempat  hadir  dan memberikan sambutan. Kemudian, pada Kongres Kebatinan Indonesia IV, 22-24 Juli 1960  di  Malang,  Jawa  Timur,  menumbuhkan  anggapan  bahwa  antara  agama  dan kebatinan  tidak  ada  perbedaan  prinsip,  keduanya  samasama  mengamalkan  budi luhur. Selanjutnya pada Kongres Kebatinan Indonesia V, 1-4 Juni 1963 di Ponorogo, Jawa  Timur,  dirumuskan  perlunya  terlibat  dalam  penyelamatan  revolusi berdasarkan Pancasila. 12
Demi  memperoleh  legalitas  dan  landasan  hukum  bagi  kebatinan,  untuk menjamin  keberadaanya  di  tengah-tengah  masyarakat,  pada  tanggal  7  sampai  9 November 1970 diadakan simposium Kepercayaan yang berlangsung di Yogyakarta. Dalam  forum  tersebut  Wongsonegoro  mengungkapkan  bahwa  Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  membuat  sebuah  sistematisasi  muatan  ajaran dengan sebutan kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian. 74 Kemudian pada tanggal 27- 30 Desember 1970 diadakan Munas I (Musyawarah Nasional I) di Yogyakarta. Hasil Munas I tersebut adalah terbentuknya organisasi baru yang dinamakan Sekretariat Kerjasama  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (SKK). 13 Organisasi
10 Rachmadi  Usman ,  “Makna  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia“, Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 – (September 2017), hlm. 255- 274.
11 Bapak Nur Afifuddin, Pegawa Penyuluh Agama, Interview pribadi (16 Mei 2022)
12 Mohammad Damami, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  Pada  Periode 1973- 1978: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001) hlm. 109.
13 Mohammad Damami Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973- 1978:
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
tersebut  merupakan  wadah  baru  pengganti  BKKI  yang  menampung  aspirasi  dari semua penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tergabung dalam organisasi, kelompok,  maupun  perorangan.  Mulai  saat  itu,  istilah  kebatinan  diganti  dengan kepercayaan,  lengkapnya  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  di dalamnya  tercakup  jenis-jenis  aliran  kebatinan,  kejiwaan  maupun  kerohanian. Upaya mencari landasan hukum selanjutnya semakin dimantapkan lagi dalam sidang MPR- RI tahun 1973. 14
Dengan demikian diakuilah  kehidupan  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang Maha Esa di samping agama dan sejak itu aliran kebatinan berubah nama menjadi aliran  kepercayaan.  Pengakuan  legalitas  ini  berbarengan  dengan  timbulnya keberatan  di  masyarakat  yang  merasa  resah  dengan  isu  yang  menyebar  secara nasional  bahwa  akan  dikabulkannya  aspirasi  penghayat  kepercayaan  yang  akan menjadi  agama.  Langkah  kompromi  diambil  pemerintah  dengan  memasukkan urusan  penghayat  kepercayaan  berada  di  bawah  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, agama formal tetap berada di bawah Departemen Agama.
Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  membuat  aturan  tentang  pencatatan perkawinan  penghayat  kepercayaan  Pencatatan  administrasi  pernikahan  bagi mereka  yang  bukan  penganut  agama  yang  diakui  di  Indonesia  pun  diresmikan. Aturan soal pencatatan pernikahan penghayat kepercayaan dituangkan dalam Bab VI,  'Tata  Cara  Pencatatan  Perkawinan  Bagi  Penghayat  Kepercayaan  Terhadap Tuhan Yang Maha Esa'.
"Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan  pemuka  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa," demikian  bunyi  Pasal  39  ayat  (1).  Kemudian  Pasal  39  ayat  (2)  sampai  ayat menjelaskan  soal  pemuka  penghayat  kepercayaan  dan  tugasnya  dalam pernikahan  penghayat  kepercayaan.  "Pemuka  penghayat  kepercayaan  terhadap Tuhan  yang  Maha  Esa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengisi  dan menandatangani  surat  perkawinan  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  yang Maha  Esa,"  bunyi  Pasal  39  ayat  (4).  Kemudian  pada  Pasal  40  ayat  (1)  tertulis, "Pencatatan  perkawinan  penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten/Kota  atau UPT Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten/Kota  paling  lambat  60 hari setelah  dilakukan  perkawinan  di  hadapan  pemuka  penghayat  kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa". 15 Pasal  itu  juga  mengatur  tata  cara  pencatatan perkawinan  penghayat  kepercayaan  oleh  pejabat  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  atau  Kota.  Pejabat  nantinya  akan  memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.
Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah akad nikah, 16 Undang- undang  ini  hanya  mengatur  mengenai  masalah  dasar-dasar  perkawinan,  syarat- syarat  perkawinan,  pencatatan  perkawinan,  dan  lain  sebagainya.  Akan  tetapi,
Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001), hlm. 111 14 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur , (Yogyakarta, LKiS, 2005), hlm. 218
15 https://www.cnnindonesia.com/nasional/2-12-414828/jokowi-resmikanpencatatan-perkawinan- penghayat- kepercayaan (diakses pada tanggal 18-05-2022)
16 Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  Pasal  2  menjelaskan “  perkawinan  adalah  sah, bila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu” . Kemudian,  dalam  penjelasannya  dinyatakan “tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945” . Suatu  perkawinan  dikatakan  sah,  apabila  memenuhi  syarat  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 81 menjelesakan:
1. Perkawinan  Penghayat  Kepercayaan  dilakukan  di  hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
2. Pemuka  Penghayat  Kepercayaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  ditunjuk  dan  ditetapkan  oleh  organisasi  penghayat kepercayaan,  untuk  mengisi  dan  menandatangani  surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
3. Pemuka  Penghayat  Kepercayaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  didaftar  pada  kementerian  yang  bidang  tugasnya  secara teknis  membina  organisasi  Penghayat  Kepercayaan  Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pencatatan  perkawinan  memegang  peranan  yang  sangat  menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka  perkawinan  tersebut  tidak  diakui  oleh  negara,  begitu  pula sebagai  akibat yang  timbul  dari  perkawinan  tersebut.  Pencatatan  perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang  bersifat  resmi  dan  termuat  dalam  suatu  daftar  yang  khusus  disediakan untuk  itu,  sehingga  sewaktu-waktu  dapat  digunakan di  manapun,  terutama sebagai  alat  bukti  tertulis  yang  otentik,  dengan  adanya  surat  bukti  itu,  maka perkawinan harus dicatatkan.
Kemudian  Pencatatan  perkawinan  diatur  dalam  pasal  2  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:
1) Bagi  yang  beragama  Islam  pencatatannya  oleh  pegawai  pencatat sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. 2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
Perkawinan  penghayat  kepercayaan  ini  juga  dapat  dilihat  pada  asas-asas perkawinan      menurut      Hukum      Adat. Perkawinan      bertujuan untuk membentuk  keluarga  rumah  tangga  dan  hubungan  kekerabatan  yang rukun  dan  damai,  bahagia  dan  kekal .  Sedangkan  mengenai  persetujuannya,  asas perkawinan  adat  menjelaskan  bahwa perkawinan  harus  didasarkan  atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. 17
Sehubungan dari itu, kelengkapan  administrasi  kependudukan, perkawinan penghayat  kepercayaan  mengenai  akta  nikah  diterbitkan  dan  dicatat  oleh
17 Hilman Hadikusuma, Antropologi Agama, (Bandung: Citra Aditya Bakti,  1993),  hlm.  85- 86.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Cataatan Sipil. Hal ini sesuai dengan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal  2 ayat 2 tentang Pencatatan  Perkawinan,  yang  isinya  adalah; “pencatatan  perkawinan  dari  mereka yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agamanya  dan  kepercayaan  itu selain  agama  Islam,  dilakukan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  pada  kantor catatan sipil ” .
Selain  itu,  perkawinan  penghayat  kepercayaan  dapat  terlihat  dari  Buku Panduan  bagi  Penghayat  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan judul Peraturan  Tentang  Penghayat  Aliran  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa Kunci Kerukunan Umat Beragama Syarat-Syarat Pendirian Ormas / LSM, yang  di  terbitkan  dari  Kesbangpol  dan  Linmas  menjelaskan  dan  menegaskan tentang perkawinan di penghayat kepercayaan.
Panduan  pernikahan  tertuang  dalam  peraturan  tentang  penghayat  aliran kepercayaan Tuhan YME, kunci kerukunan umat beragama, syarat-syarat pendirian ormas/LSM,  yang  sesuai  dengan  PP  37  tahun  2007  dalam  bab  X  pasal  81-83 tentang  persyaratan  dan  tata  cara  pencatatan  perkawinan  bagi  penghayat kepercayaan. Yang isinya sebagai berikut:
Pasal  81:  Menjelaskan  tentang  kewenangan  penghayat  kepercayaan  dalam mengawinkan seseorang, yang menyatakan bahwa:
1. Perkawinan  penghayat  kepercayaan  dilakukan  di  hadapan  pemuka  penghayat kepercayaan.
2. Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan  ditetapkan  oleh  organisasi  penghayat  kepercayaan,  untuk  mengisi  dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.
3. Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada  kementrian  yang  bidang  tugasnya  secara  teknis  membina  organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal  82:  Menjelaskan  mangenai  sistem  pelaporan  perkawinan  pada  penghayat kepercayaan, yang isinya sebagai berikut:
Peristiwa perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  81 ayat
(2) wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat  60  (enam  puluh)  hari  dengan menyerahkan:
a. Surat perkawianan penghayat kepercayaan
b. Foto kopi KTP
c. Pas foto suami dan istri
d. Akta kelahiran dan
e. Paspor suami / istri bagi orang asing.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Pasal  83:  Menjelaskan  mengenai  pelaksanaan  pencatatan  perkawinan,  yang isinya sebagai berikut:
1. Pejabat  instansi  pelaksana  atau  UPTD  Instansi  pelaksanaan  mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dengan tata cara:
2. Menyerahkan  formulir  pencatat  perkawinan  kepada  pasangan suami-istri
3. Melakukan  verifikasi  dan  validasi  terhadap
data  yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan 4. Mencatat  pada  register  akta  perkawinan  dan  menerbitkan kutipan akta perkawinan  penghayat kepercayaan.
5. Kutipan  akta  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  C diberikan kepada masing-masing suami dan istri. (Peraturan Tentang Penghayat Aliran  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Kunci  Kerukunan  Umat Beragama Syarat-Syarat Pendirian Ormas/LSM). 18
Dari  ketentuan  tersebut,  pemuka  Penghayat  Kepercayaan  memiliki peranan  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh penganut  Penghayat  Kepercayaan.  Pemuka  Penghayat  Kepercayaan  bertanggung jawab  dalam  melaksanakan  pencatatan  perkawinan  serta  mengisi  dan menandatangani  surat  atas  terjadinya  perkawinan  Penghayat  Kepercayaan  yang nantinya  akan  dijadikan  bukti  ke  Kantor  Catatan  Sipil  untuk  mendapatkan keabsahan.
Pencatatan  perkawinan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  karena merupakan  suatu  syarat  diakui  atau  tidaknya perkawinan  oleh negara.  Bila  suatu perkawinan  tidak  dicatat  maka  perkawinan  tersebut  tidak  diakui  oleh  negara, begitu  pula  sebagai  akibat  yang  timbul  dari  perkawinan  tersebut.  Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi  yang  bersangkutan  maupun  bagi  orang  lain  dan  masyarakat. Dengan  adanya kejelasan tersebut dapat menjadi alat bukti tertulis yang terpercaya sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.

## Perkawinan  Orang  Islam  dengan  Penghayat  Kepercayaan  Sujud  Nembah Bekti Menurut Hukum Islam
Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah bekti mengandung makna  awal  tunggal  akhir  jadi  sawiji  atau  awalnya  satu,  akhirnya  jadi  menyatu. Artinya  setiap  manusia  itu  mulanya  tunggal/satu/sendiri  yang  kemudian  pada kemudian  pada  akhirnya  akan  menyatu  dengan  pasangannya  masing-masing dalam  kehidupan  melalui  suatu  hukum  dan  hubungan  batin  yang  terjalin. Perkawinan  sendiri  bukanlah  semata-mata  ibadah  dan  rasa  cinta  kepada  Tuhan semesta, melainkan juga untuk memelihara keturunan manusia, menjaga alam dan sebagai jalan untuk meraih kesempurnaan hidup. 19
Begitupun  didalam  agama  Islam  sebagaimana  yang  termuat  di  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  “Pernikahan  adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaaqan  ghaliidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya
18 Drs. Abdul Mutholib Ilyas,  Drs. Abdul Ghofur Imam, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia, (Surabaya: Amin 1988). Hlm. 12-13.
19 Kamil Kartapradja, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), hlm. 132-133.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
merupakan ibadah”. Oleh karenanya, persamaan makna mengenai  perkawinan bagi penghayat Sujud Nembah Bekti dan agama Islam selain sebagai  bentuk ikatan lahir batin  antara  laki-laki  dan  wanita  juga  sebaga  bentuk  ibadah  kepada  Tuhan  YME. Perkawinan  antar  pemeluk  agama  Islam  dengan  Penghayat  Kepercayaan dilangsungkan  berdasarkan  kesepakatan  kedua  mempelai  dan  masing-masing keluarga. Namun rata-rata perkawinan yang dilangsungkan menggunakan tata cara Islam, yaitu ijab qabul.
Dalam      Hukum      Islam,      khususnya      hukum      perkawinan      (fikih munakahat) telah  diatur  secara  rinci  dan  komperehensif  tentang  ketentuan- ketentuan  yang  mencakup  seluruh  aspek  perkawinan,  mulai  dari  syarat,  rukun, lamaran  ( khitbah ),  akad  maupun  larangan-larangan  perkawinan.  Tujuan  dari ketentuan-ketentuan itu adalah terwujdnya tujuan perkawinan dan terhindar dari perpecahan dalam keluarga.
Pada  dasarnya,  praktik  perkawinan  maupun  ketentuan-ketentuan  proses perkawinan  yang  berlaku  pada  penghayat  kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti sangatlah fenomenal. Perkawinan yang dilakukan oleh golongan yang menyatakan dirinya adalah Islam akan tetapi tidak menjalankan syarat dan rukun yang  sudah ditetapkan Hukum Islam, golongan ini yang dikenal dengan Islam abangan . Hal ini berdasar kepada penafsiran mereka bahwa agama Islam adalah agama asing yang berasal  dari  Arab.  Maka  dari  itu,  untuk  mengkaji  masalah  ini,  diperlukan  untuk menilik kembali bagaimana syarat rukun akad perkawinan dalam tinjauan Hukum Islamnya. Dari situ, dapat terlihat mengenai sah dan tidaknya suatu perkawinan. Dalam KHI pasal 14 bahwa akad perkawinan itu  akan  dianggap  sah secara Islam  apabila  memenuhi  rukunnya,  sedangkan  rukun  nikah  itu  adalah  sebagai berikut:
1. Adanya  dua  calon  mempelai  yang  tidak  ada  halangan  syar'i  untuk dinikahkan dan saling meridhoi (tidak adanya paksaan).
2. Adanya wali yang sah dari calon mempelai perempuan atau adanya wali hakim apabila calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali.
3. Adanya saksi.
4. Adanya  ijab dan qobul (antara  wali  atau  yang  mewakilinya  dengan  calon mempelai putra)
Menurut imam Syafi’i dan Hanbali, syarat ijab dan qobul harus dengan kata- kata yang tersebut dalam Al-Quran, yaitu lafal nikah dan tazwij atau terjemahannya seperti  kawin,  nikah.  Adapun  di  luar  dua  kata  tersebut,  terdapat  perbedaan pendapat.  Imam  hanafi  menambahkan  dengan  kata ibadah (halal), hibah (beri), tamlik (milik).  Karena  ketiga  kata  tersebut  mengandung  arti  penyerahan, sebagaimana  ucapan  Nabi  untuk  maksud  perkawinan. 20 Sayangnya  peneliti dilarang  mengetahui  isi  lafal  yang  diucapkan  penghulu  ketika  menikahkan mempelai.
Sebagian besar ulama menyepakati, bahwa saksi termasuk  dalam salah satu rukun dalam perkawinan. Akad nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi, tidak sah (Yunus,  1996:  18).  Imam  Hanafi  berpendapat  bahwa  perempuan  boleh meng ijab kan  akad  nikah  atau  meng qobul kan,  hal  ini  berdasarkan  pada  pendapat Hanafi  sendiri.  Bahwa  perempuan baliq dan  berakal diperbolehkan
20 Syarifudin Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
mengkawinkan dirinya sendiri dengan tidak memakai wali. 21
Sehingga  proses  penelusuran  literatur  ini  menemukan  titik  ujung  yang ditarik  pada  kesimpulan.  Bahwa  perkawinan  penghayat  kepercayaan  Sujud Nembah  Bekti  berlawanan  dengan nash .  terlihat  dalam  praktik sighat akad perkawinan yang dilakukan oleh penghulunya saja, dan mempelai  hanya menerima dan pasrah pada penghulu. Hal ini jelas tidak  sesuai dengan ungkapan dalam  Al- Quran,  yang  disebut  dengan  ” mitsaqon  gholidzan ”  perjanjian  yang sangat  kuat.  Para  ulama  sepakat,  perkawinan  merupakan  perjanjian  yang  sangat kuat,  dengan  disimbolkan  dengan ijab  qobul dan  ditempatkan  sebagai  salah  satu rukun perkawinan. Dari sini sudah jelas bahwa perkawinan tersebut tidaklah boleh dilakukan oleh orang muslim.

## Penutup
Praktik  perkawinan  berbeda  agama  dan  kepercayaan  yang  terjadi  di Arjosari,  Malang  terjadi  karena  masyarakat  yang  hidup  berdampingan  antar agama dan kepercayaan yang ada seperti: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, serta Penghayat Kepercayaan. Penghayat kepercayaan yang terdapat di Malang  pun  beragam,  seperti  Perguruan  Ilmu  Sejati  Malang,  Budi  Lestari Ajining Djiwo,  Susilo  Budi  Dharma,  Sujud  Nembah  Bekti,  dll.  Sehingga  terdapat  interaksi antar  agama  dan  kepercayaan  yang  menjadi  satu  dalam  sosial  masyarakat,  baik dalam bentuk komunitas hingga sampai menjalin ikatan batin seperti perkawinan.
Aliran  kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti  bukanlah  sebuah  agama  ataupun sekte-sekte  dalam  agama.  Perkumpulan  ini  secara  intensif  melatih  kepekaan spiritual dalam menghayati kehadiran Tuhan YME dalam dirinya. Ajaran Penghayat Kepercayaan  Sujud   Nembah   Bekti   berasal   dari   khazanah literatur kejawen diantaranya terkait kitab primbon betal jemur adam makna. Seperti halnya agama- agama  yang  menyelenggarakan  praktik  perkawinan  terhadap  pemeluknya,  Sujud Nembah  Bekti  menempatkan  perkawinan  pada  ritual  yang  sakral.  Akan  tetapi, Pandangan Sujud Nembah Bekti tentang perkawinan lebih sederhana. Perkawinan merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci (ibadah) dan merupakan hak pribadi tiap manusia.
Syarat  perkawinan  menurut  Sujud  Nembah  Bekti  bukanlah  maskawin ( mahar ),  wali,  dan  saksi.  Syarat  pernikahan  hanyalah  adanya  “cinta”  serta  tekad kuat, tulus dan suci kedua mempelai. Pada praktik perkawinannya, akad dilakukan dengan cara mempelai berjabat tanggan tanpa lafal ijab qobul dari kedua mempelai, tanpa  wali, sighat akad  berbisik  hanya  diucapkan  sepihak  oleh  ketua  penghayat (sebagai  penghulu).  Kesimpulan  ini  lebih  di  dasarkan  kepada  pandangan  ketua penghayat kepercayaan, bukan kepada pelaku perkawinan.
Menurut hukum syar’i . akad nikah mereka masih belum sah bila dilakukan oleh  muslim.  Akad  nikah  mereka  belum  memenuhi  beberapa  prosedur  syariat. Pertama ,  akad  nikah  mereka  tidak  diucapkan  oleh  kedua  belah  pihak  atau  yang mewakilinya; kedua ,  mempelai  tidak  didampingi  wali; ketiga ,  pelafalan  akad perkawinan  juga  belum  sesuai  syarat  rukun  akad  perkawinan  Pencatatan perkawinan  dalam  penghayat  kepercayaan  dilakukan  dengan syarat:
21 Yunus, Mahmud. 1996. Hukum Perkawinan Mazhab, Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali . Jakarta: Hadikarya Agun
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
2. Pemuka  Penghayat  Kepercayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditunjuk  dan  ditetapkan  oleh  organisasi  penghayat  kepercayaan,  untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat kepercayaan.
Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada  kementrian  yang  bidang  tugasnya  secara  teknis  membina  organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. Agus M. Hardjana, Religiositas, Agama, dan Spiritualitas , cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005. Ahmad Rodli, Hubungan Negara dengan Arus Utama Islam dan Aliran Minoritas di Indonesia, Tesis, (Program Studi Agama dan Filsafat Kosentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
Alo  Liliweri, Prasangka  dan  Konflik:  Komunikasi  Lintas  Budaya  Masyarakat. Multikultur , Yogyakarta, LKiS, 2005.
Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
Anna Amalia, https://crcs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk- 2017/ (diakses pada tanggal 18-05-2022)
Bapak  Edi  Purnomo,  Tokoh  Penghayat  Kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti, Interview Pribadi (16 Mei 2022).
Bapak Khamid,  Wakil  ketua  Penghayat  Kepercayaan  Sujud  Nembah  Bekti, Interview Pribadi (16 Mei 2022). Bapak Nur Afifuddin, Pegawa Penyuluh Agama, Interview pribadi (16  Mei 2022). Budhy Munawar-Rachman (editor), Membela Kebebasan Beragama, Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010.
Bukan Cuma-Ada Gumiral Seorang", artikel dalam Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997.
Diah Puspitasari, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Dalam Kolom Agama di KTP Elektronik, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). Drs. Abdul Mutholib Ilyas, Drs. Abdul Ghofur Imam, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia, (Surabaya: Amin 1988). Hlm. 12-13.
Fulthoni, et. all., Memahami Diskriminasi, Jakarta: IL
Kabilah : Journal of Social Community          Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019