## EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN KOTAK SUARA BERBAHAN
DUPLEK DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 (Studi Pemilu Serentak  Kabupaten Pringsewu tahun 2019)
Wahir 1 , Robi Cahyadi Kurniawan 2 , Tabah Maryanah 3 , Muhammad Iskandar 4
Universitas Lampung adenwahir77@gmail.com , robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id , anna_tabah@yahoo.com , iskandara@gmail.com

## Abstract
Elections are actually not only pursuing material success with the election of good people's representatives,  but  more  than  that,  success  in  organizing  is  in  the  form  of  effective  and efficient  use  of  the  election  budget  due  to  the  effectiveness  of  the  materials  or  tools  used. The  writing  of  this  article  aims  to  explain  the  effectiveness  and  efficiency  of  using  ballot boxes  made  of  duplex  in  elections  compared  to  using  paper,  especially  iron,  as  has  been done in the 2014 elections. The research method used in writing this article is qualitative which emphasizes the explanation regarding the implication of using ballot boxes made of duplex  in  the  2019  simultaneous  elections  in  Pringsewu  district.  The  results  of  the  study show  that  the  use  of  duplex  ballot  boxes  is  practically  cheaper  and  safer  than  other materials. This is related to Indonesia's climate, with high rainfall and mountainous terrain and the presence of quite a lot of deep rivers, so that duplex materials are safer and lighter in distribution of goods by the organizers compared to other materials.

## Keywords: Election, ballot box, effective and efficient

## Abstrak
Pemilu sejatinya tidak hanya mengejar kesuksesan secara materiil dengan terpilihnya wakil rakyat  yang  baik,  namun  lebih  daripada  itu  sukses  dalam  penyelenggaraan  yaitu  berupa efektif dan efesiennya penggunaan anggaran pemilu akibat efektifnya bahan atau alat yang digunakan.  Penulisan  artikel  ini  bertujuan  menjelaskan  tentang  efektifitas  dan  efesiensi penggunaan  kotak  suara  berbahan  duplek  dalam  pemilu  dibandingkan dengan menggunakan  bahan  kertas  apalagi  besi  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  dalam  pemilu 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif yang menekankan  pada  penjelasan  terkait  implikasi  penggunaan  kotak  suara  berbahan  duplek pada  pemilu  serentak  2019  di  Kabupaten  Pringsewu.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa penggunaan  kotak  suara  berbahan  duplek  secara  praktik  lebih  murah  dan  aman dibandingkan  dengan  bahan  lainnya.  Hal  ini  terkait  dengan  iklim  Indonesia  dengan  curah hujan  yang  cukup tinggi dan medan  yang bergunung-gunung dan keberadaan  sungai  yang cukup  banyak  dan  dalam,  sehingga  bahan  duplek  lebih  aman  dan  ringan  dalam  distribusi barang oleh penyelenggara dibandingkan bahan yang lain.

## Kata Kunci: Pemilu, Kotak Suara, Efektif dan Efesien

## PENDAHULUAN
Terkait  dengan  penerapan  paham  demokrasi  yang  sudah  dipandang  sebagai  sistem  politik dan  cara  pengaturan  kehidupan  terbaik  bagi  setiap  masyarakat  yang  menyebut  dirinya modern,  sehingga  pemerintah  di  manapun  termasuk  rezim-rezim  totaliter,  berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka juga menganut sistem politik demokratis atau sekurang-kurangnya tengah berproses ke arah itu. 1
Salah  satu  dari  bentuk  perwujudan  sistem  politik  yang  demokratis  tersebut  adalah  dengan dilaksanakannya  pemilu  secara  berkelanjutan.  Sebagaimana  dalam  sebuah  negara demokrasi,  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dari  sebuah proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagaian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, bahwa  Pemilu  adalah  mekanisme  pergantian  kekuasaan  (suksesi)  yang  paling  aman,  bila dibanding dengan cara-cara lain. 2
Bagi  bangsa  Indonesia  sendiri,  pemilu  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  berjalannya demokrasi baik pemilu dalam tingkat nasional maupun daerah (Pilkada). Karena itu pemilu harus  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  demokrasi  sebagaimana  tertuang  dalam UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3
Sebagai  cara  pergantian  kekuasaan  paling  aman,  maka  sesungguhnya  dalam  pemilu terdapat  perbedaan  antara  sistem  pemilu (electoral  laws) dengan  proses  pemilu (electoral process).  Electoral  laws diartikan  sebagai  aturan  yang  menata  tentang  bagaimana  pemilu dijalankan  serta  distribusi  hasil  pemilihan  umum.  Sementara electoral  process adalah mekanisme  yang  dijalankan  dalam  pemilu  seperti  mekanisme  penentuan  calon,  cara berkampanye dan lain-lain. 4
Salah satu bentuk dari proses pemilu ( electoral process ) adalah terkait dengan penyediaan bahan-bahan  pemilu  adalah  kertas  suara,  alat  peraga  kampanye,  tinta,  paku  coblos  hingga pada  penyediaan  kotak  suara  pemilu  yang  bahannya  bermacam-macam  mulai  dari  bahan kayu, alumunium hingga berbahan duplek.
Kotak suara kayu menjadi pilihan utama pemilu pada era orde baru selama 7 periode yaitu tahun  1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  1997.  Memasuki  era  reformasi  dimulai  pada  tahun
1 Topo  Santoso  dan  Ida  Budhiati, Pemilu  Di  Indonesia  (Kelembagaan,  Pelaksanaan,dan Pengawasan) (Jakarta: Sinar Garfika, 2019), hal. 10-11.
2 Nur Hidayat Sardini, Restorasi  Penyelenggaraan Pemilu  di  Indonesia. (Yogyakarta:  Fajar Media, 2011), hal. 1.
3 Ratna  Solihah  dan  Siti  Witianti,  “Permasalahan  dan  Upaya  Mewujudkan  Pemilu  Demokratis  di Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal Bawaslu, 3, no. 1 (2017): hal. 15.
4 Ni’matul Huda, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. (Yogyakarta: Thafa Media., 2016), hal. 50.
1999 masih tetap dengan kotak suara kayu. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2009 berubah menjadi  alumunium.  Sementara  pada  pemilu  2014  bahan  kotak  suara  selain  berbahan alumunium  juga  terbuat  dari  kardus.  Berbahan  duplex  atau  karton  kedap  air  digunakan pada pemilu 2019. 5
Keputusan untuk mengubah bahan baku kotak suara pemilu dari bahan alumunium dengan alasan  pertimbangan  efesiensi  biaya  pemilu.  Apabila  per  unit  kotak  alumunium  seharga Rp.350.000  dan  harga  kotak  kardus  anggaran  kotak  suara  berbahan  dupleks  Rp.36.000. Pagu  anggaran  awalnya  yang  dirancang  sebesar  Rp.  948  miliar,  selanjutnya  dilelang kebutuhannya  menjadi  Rp.298  miliar.  Jika  dibandingkan,  pengadaan  kotak  berbahan aluminium  lebih  mahal  tiga  kali  lipat  dari  kotak  kardus.  Sedangkan  biaya  produksi  bisa menghemat  hingga  70%  yaitu  dengan  tidak  perlu  menyewa  gedung  untuk  menyimpan kotak suara aluminium. 6
Terkait  dengan  tema  bahan  kotak  suara  pemilu  sudah  ada  beberapa  jurnal  yang  ditulis. Seperti  artikel  yang  ditulis  oleh  Adi  susanto  dan  Mardiana  dengan  judul “Evaluasi Penggunaan  Kotak  Suara  Duplek  dalam  proses  Distribusi  Logistik  Pemilu  2019  di  KPU Kota  Jambi” .  Dalam  artikel  ini  penulis  hanya  memotret  kondisi  pelaksanaan  pemilu serentak  di  kota  Jambi  dengan  menggunakan  kotak  suara  duplek  yang  waktu  pelaksanaan pemilu  dalam  kondisi  curah  hujan  cukup  tinggi  sehingga  ditemukan  di  beberapa  wilayah akhirnya kotak suara harus di bungkus dengan plastik agar tidak rusak. 7
Berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Ima Nur Imani dengan judul “Efektivitas Kotak Suara  Berbahan  Dupleks  pada  Pemilihan  Umum  Serentak  tahun  2019  di  Pulau  Legundi Kabupaten Pesawaran” . Pada artikel ini penulis memotret bahwa penggunaan kotak suara berbahan  duplek  tidak  bermasalah  jika  dilaksanakan  dengan  penuh  kecermatan,  kehatian- hatian  dan  perencanaan  yang  matang  terkait  penggunaan  kotak  suara  tersebut.  Selain  itu penulis juga menyarankan agar dipertimbangkan untuk menggunakan kotak suara berbahan mika  untuk daerah-daerah  yang ekstrim atau  sulit. Hal  ini terkait  kondisi mika yang lebih kuat dibandingkan dengan duplek. 8
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan studi literatur  terkait pada penjelasan implikasi penggunaan kotak suara berbahan duplek pada pemilu serentak 2019 khususnya di Kabupaten Pringsewu.
5 Adi  Susanto  dan  Mardiana,  “Evaluasi  Penggunaan  Kotak  Suara  Duplex  dalam  Proses  Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi,” Electoral Governance , Jurnal tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2, no. 1 (1 November 2020): hal. 84.
6 Ima Nur Imani, “Efektivitas Kotak Suara Berbahan Dupleks Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Pulau Legundi kabupaten Pesawaran,” Electoral  Governance , Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 1, no. 1 (2020): hal. 63-64.
7 Susanto  dan  Mardiana,  “Evaluasi  Penggunaan  Kotak  Suara  Duplex  dalam  Proses  Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi.”
8 Ima Nur Imani, “Efektivitas Kotak Suara Berbahan Dupleks Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Pulau Legundi kabupaten Pesawaran.”
Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  yang  berasal  dari  informan  secara  langsung  dengan menggunakan  teknik  wawancara  dan  pengamatan  langsung  penulis  yang  juga  pegawai KPU Pringsewu. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi
yang  terkait  dengan  penggunaan  kotak  suara  berbahan  duplek  dan  implikasinya  pada efektifitas  dan  efesiensi  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemilu  serentak  tahun  2019  di Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  dapat  penulis  tarik  benang  merah sebagai  rumusan  masalah  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  bagaimana  efektivitas  dan efiseinsi  penggunaan  kota  suara  berbahan  duplek  dalam  pemilu  serentak  tahun  2019 dibandingkan  dengan  penyelenggaraan  pemilu  sebelumnya?  Apa  kelebihan  dan kekurangan  penggunaan  kotak  suara  berbahan  duplek  dengan  kotak  suara  lain  khususnya melihat kondisi kabupaten Pringsewu sebagai tempat penelitian?

## KAJIAN TEORI

## 1. Teori efektifitas
Tercapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah  yang disebut  defektif.  Efektivitas  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang  dan  dapat  dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. 9
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  mendefinisikan  efektivitas  adalah pencapaian  hasil  sepenuhnya  seperti  yang  benar-benar  diinginkan  setidak-tidaknya berusaha  mencapai  hasil  semaksimal  mungkin.  Umumnya  efektivitas  dikaitkan  dengan waktu. 10
Menurut  The  Liang  Gie  sebagaimana  dikutip  oleh  Stevani  Mandagi  et.al  adalah  sebagai berikut:“ efektifitas  adalah  suatu  keadaaan  yang  mengandung  pengertian  terjadinya  suatu efek akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan tindakan dengan maksud tertentu yang  memang  dikehendaki,  maka  orang  dikatakan  efektif  jika  menimbulkan  suatu  akibat atau maksud sebagaimana yang dikehendaki ”. 11
Untuk  mengukur  efektifitas  bukanlah  suatu  hal  yang  sangat  sederhana  karena  efektivitas dapat  dikaji  dari  berbagai  sudut  pandang  dan  tergantung  pada  siapa  yang  menilai  serta menginterprestasinya. Tingkat efektifitas juga dapat di ukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan namun jika usaha atau  hasil  pekerjaan  dan  tindakan  yang  di  lakukan  tidak  tepat  sehingga  menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif. 12
9 Ahmad Nazir, “Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas pemilu Legislatif di KPU Kota Tanggerang,” Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas pamulang, 4, no. 2 (2017): hal. 85.
10 Ahmad Nazir, hal. 13.
11 Stevani  Mandagi  dkk.,  “”Efektivitas  Sosialisasi  Pemberian  dan  Penghitungan  Suara  Pada Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Legislatif  (PILEG)  Tahun  2009  di  Kecamatan  Tomohon  Utara  Kota Tomohon”,” t.t., 12.
12 Ferawati Royani, “Efektivitas badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2019  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum (Studi kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu),” Jurnal Hukum Sehasen, 2, no. 2 (November 2019): hal. 9.
Dengan  demikian  untuk  mengukur  efektif  tidaknya  kotak  suara  baik  yang  berasal  dari alumnunium,  kertas  dan  duplek  dapat  dilihat  atau  diuji  berdasarkan  teori  efektivitas  ini dengan  membandingkan  penggunaan  kotak  suara  berbahan  lain  pada  pemilu-pemilu sebelumnya.

## 2. Teori Pemilu
Pemilihan  umum  (pemilu)  adalah  suatu  mekanisme  yang  berfungsi  sebagai  sarana pelaksanaan  demokrasi  yang  sangat  prinsipil.  Pada  intinya,  pemilu  bersumber  pada  dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang  ajaran  kedaulatan  rakyat  dan  paham  demokrasi,  dimana  demokrasi  diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi. 13
Sebagai  cara  pergantian  kekuasaan  paling  aman,  maka  sesungguhnya  dalam  pemilu terdapat  perbedaan  antara  sistem  pemilu  ( electoral  laws )  dengan  proses  pemilu  ( electoral process ). Electoral  laws diartikan  sebagai  aturan  yang  menata  tentang  bagaimana  pemilu dijalankan  serta  distribusi  hasil  pemilihan  umum.  Sementara electoral  process adalah mekanisme  yang  dijalankan  dalam  pemilu  seperti  mekanisme  penentuan  calon,  cara berkampanye dan lain-lain. 14
Sistem pemilu ( electoral laws) dalam praktikknya di dunia terbagi menjadi dua kelompok yaitu  sistem  distrik  dan  sistem  proporsional.  Disebut  dengan  sistem  distrik  apabila  dalam suatu wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Sedangkan disebut dengan pemilihan proporsional adalah suatu sistem dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan  kepada  partai-partai  politik  sesuai  dengan  imbangan  perolehan  suara  yang didapatkan oleh partai politik yang bersangkutan. 15
Dalam electoral  process lah  diatur  terkait  dengan  bentuk  dan  bahan  kotak  suara  yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Jika  menggunakan e-voting sebagaimana terjadi di beberapa  negara  maju,  maka  tidak  memerlukan  kotak  suara  dan  kertas  suara,  karena semuanya  berbentuk  komputerisasi.  Yang  dibutuhkan  adalah  jangan  sampai  sistem komputer  yang  sudah  dirancang  sedemikian  rupa  kena  hack  sehingga  mengubah  bentuk pemilihan  hingga  yang  paling  fatal  adalah  berubahnya  atau  bahkan  hilangnya  suara pemilih.
13 M.Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik,” Jurnal Konstitusi, 11, no. 2 (Juni 2014): hal. 394.
14 Huda, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. , hal. 50.
15 M.Iwan  Satriawan  dan  Ade  Arif  Firmansyah, Diskursus  Penanganan  Pelanggaran  Pemilu  dan Pembentukan Peradilan Pemilu (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hal. 5-7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penggunaan Kotak Suara Berbahan Duplek dalam Pemilu
Proses  pengadaan  dalam  siklus  pemilu  meliputi  pengadaan  jasa  dan  pengadaan  barang. Tidak  seperti  instansi  lain,  beberapa  item  barang  dan  jasa  dalam  proses  pemilu  sangat spesifik,  sehingga  tidak  semua  perusahaan  dapat  menyediakan.  Secara  garis  besar,  proses pengadaan  barang  dan  jasa  pemilu  terbagi  atas  dua  tahapan.  Pertama,  logistik  pada persiapan  pemilu  dan  logistik  pada  pelaksanaan  pemilu.  Sedangkan  barang  dan  jasa  yang harus  disiapkan  pra  pelaksanaan  pemilu  diantaranya  adalah  aplikasi  dan software untuk pengolahan  data  pemili,  data  yang  berkaiatan  dengan  peserta  pemilu,  serta  aplikasi  yang berhubungan dengan proses penghitungan suara supaya dapat diakses oleh public. 16
Logistik sendiri dapat diartikan dengan berbagai jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan  perlengakapan  lainnya.  Proses  pengepakan  logistik  dan  pendukung  lainnya seperti sortir dan lipat surat suara yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota harus mempedomani  SOP  yang  telah  ditetapkan  oleh  sekretaris  Jenderal  KPU  dengan memperhatikan  kondisi  wilayah  yang  bersangkutan  agar  lebih  efektif  dan  efesien  dalam pelaksanaannya.
Maka  berdasarkan  pada  Peraturan  KPU  (PKPU)  Nomor  15  Tahun  2018  tentang  Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum.  Khususnya  pada  pasal  7  Peraturan  KPU,  dijelaskan bahwa  kotak  suara  sebagaimana  dimaksud  terbuat  dari  bahan  karton  kedap  air  yang  pada satu sisinya bersifat transparan, merupakan barang habis pakai, berbentuk kotak pada setiap sisinya,  dengan  ukuran  panjang  40  centimeter,  lebar  40  centimeter  dan  tinggi  60 centimeter, dan kotak suara tersebut berwarna putih.
Hal  ini  yang  kemudian  digunakan  dalam  pemilu  serentak  pada  tahun  2019  yang  sempat menimbulkan  kontroversi  terkait  dengan  kekuatan  duplek  tersebut.  Mengingat  kondisi tanah air yang tidak semuanya bagus sebagaimana Jakarta, namun ada banyak daerah yang harus  menyeberang  sungai,  melintasi  gunung,  membelah  ngarai  dan  rawa.  Sehingga dibutuhkan  kotak  suara  yang  betul-betul  kuat,hemat  dan  ringan.  Dan  ini  hanya  ada  pada kotak  suara  berbahan  duplek  yang  kekuatannya  meskipun  tidak  sama  dengan  kayu  atau alumunium namun jika terkena percikan air asal tida direndam akan tetap cukup kuat.

## 2. Kondisi Pringsewu
Secara astronomis, kabupaten Pringsewu terletak antara 104 0 42 bujung Timur sampai 105 0 8 bujur timur dan antara 05 0 8 lintang selatan sampai 06 0 8 lintang selatan yang berbatasan dengan  kabupaten  Lampung  Tengah  ,  lampung  selatan,  Tanggamus  dan  Pesawaran  yang didirikan  berdasarkan  UU  No.48  Tahun  2008  tentang  Pendirian  Kabupaten  pringsewu  di Provinsi Lampung.
16 Resista  Vikaliana  dan  I  Nyoman  Purnaya,  “Optimalisasi  Distribusi  Surat  Suara  Pemilu  pada Pemilihan  Umum  Serentak  2019,” Transparansi :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi 2,  no.  2  (29  Desember 2019): hal. 141, https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.554.
Sejak  tahun  2008  hingga  tahun  2019,  kabupaten  Pringsewu  sudah  melaksanakan  3  (tiga) kali  pemilu  presiden,  DPR,DPD  dan  2  (dua)  kali  pilkada  yaitu  tahun  2011  dan  2017. Sedangkan untuk tahun 2008-2011 masih dijabat oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).
Sebagaimana  yang  terjadi  di  Kabupaten  Pringsewu  tempat  objek  penelitian  ini dilaksanakan.  Pada  pemilu  2019  yang  dilaksanakan  secara  serentak,  KPU  Pringsewu membutuhkan sebanyak 7080 buah kotak suara  yang tersebar di 1416 TPS.
Dari  sembilan  (9)  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Pringsewu  adalah  kecamatan Pagelaran  Utara  sebagai  kecamatan  pecahan  dari  kecamatan  induk  Pagelaran.  Tempatnya terpencil  dan  kondisi  medan  yang  berat  ditambah  buruknya  infrastruktur  menjadi tantantang  tersendiri  bagi  penyelenggara  pemilu.  Untungnya  menggunakan  kotak  suara berbahan kertas duplek dengan berat.

## 3. Efektifitas dan Efiseinsi Kotak Suara Pemilu
Pelaksanaan  pemilu  dari  periode  ke  periode  selalu  mengalami  dinamikanya  masing- masing.  Mulai  dari  perubahan  ambang  batas  pemilih  ( electoral  treshold )  hingga  pada pemberlakuan  ambang  batas  parlemen  ( parliamentary  treshold )  sebesar  4%  pada  pemilu 2019. Selain itu juga pada perubahan kotak suara pemilu mulai yang berbahan kayu hingga terakhir  berbahan  kertas  karton  duplek  tahan  air.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh Anastaisa et.al maka menghasilkan sebagai berikut: 17
“sentimen  positif  terhadap  penggunaaan  kotak  suara  kardus  adalah  aman  dan  jamin (terjamin  aman  untuk  digunakan),  sepakat  (disepakati  oleh  berbagai  pihak  dalam pemerintahan),  tahan  dan  duduk  (tahan  beban  saat  diduduki  walaupun  hanya  sebuah karton),  kedap  dan  air  (kedap  air  meskipun  berbahan  karton),  hemat  (menghemat anggaran  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemilu),  dukung  (didukung  oleh  berbagai pihak) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Berikut adalah perbedaan kualitas, harga dan volume penggunaan kotak suara dari pemilu 2004-2019  khusus  untuk  pemilu  nasional  bukan  pilkada.  Untuk  pemilu  2019  anggaran pengadaan  menjadi  mahal  karena  dibutuhkan  5  kotak  suara  yaitu  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi,  DPRD  kabupaten/Kota  dan  Pilpres.  Hal  berbeda  dengan  pemilu-pemilu  ditahun sebelumnya yang pelaksanaan antara pilpres  dan pileg dipisah sehingga  kotak  suara dapat dilakukan  bergantian  setelah  digunakan  untuk  pileg  dapat  digunakan  untuk  pilpres  karena jeda waktunya tidak lama yaitu 3 bulan.
17 Anastasia Dhika Prasmitasari Wardhani dan Isnandar Slamet, “ANALISIS SENTIMEN PENGGUNAAN KOTAK SUARA KARDUS MENGGUNAKAN SVM LINEARLY SEPARABLE DATA,” 2019, hal.174.
Tabel 1 Perbedaan penggunaan kotak suara dari pemilu 2004-2019 Periode pemilu Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 Bahan Bahan alumunium Bahan kayu lapis atau metal Bahan plastik dengan warna buram dan bilik dari kardus Kertas karton duplek Harga satuan 50.000 130.000 50.000 36.000 Anggaran pengadaan 120 M 55.46 M 119.6 M 284,2 M
Sumber:  Ima  Nur  Imani, Efektivitas  Kotak  Suara  Berbahan  Dupleks  Pada  Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Pulau Legundi kabupaten Pesawaran ,Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.1 No.1 November 2020
Perbandingan  efektifitas  dan  efesiensi  penggunaan  kotak  suara  berbahan  kardus  duplek dengan  penggunaan  kotak  suara  berbahan  lain  juga  disebutkan  oleh  Maksum  Busthomi komisioner Bawaslu Lampung Utara. Menurut beliau sebagai berikut : 18
“Kotak  suara  berbahan  kertas  duplek  dipergunakan  pertama  kali  pada  pemilu  2019. Karena ringannya kotak suara berbahan kardus duplek membuat pekerjaan penyelenggara pemilu untuk menata dan memindahkan kotak tidak berat.”
Sedangkan  Ika  Kartika,  salah  satu  komisioner  KPU  bandar  Lampung  menambahkan sebagai berikut:
“Penggunaan  Kotak  suara  berbahan  kerdus  duplek,  selain  harganya  lebih  murah dibandingkan kayu dan alumunimu yang digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya juga lebih ramah lingkungan. Meskipun disatu sisi masih banyak warga yang  meragukan akan kekuatan  bahan  tersebut.  Namun  buktinya  pada  pemilu  2019  tidak  ada  berita  yang menyatakan  kotak  suara  tersebut  rusak  karena  terkena  air  dll  Selain  itu  retensinya arsipnya lebih cepat dibandingkan berbahan lain.”
Baik  menggunakan  kotak  kayu,  alumunium  maupun  duplek  tetap  akan  banyak menghabiskan  anggaran  negara  dalam  hal  penyediaan  alat-alat  pemilu  dan  model penyimpanannya  juga  akan  memakan  cukup  tempat  disetiap  kantor  KPU  selain keawetannya juga ada batasnya. Maka beberapa negara dengan penduduk yang tidak terlalu banyak  atau  dengan  penduduk  banyak  namun  teknologi  sudah  maju  menggunakan mix model  dalam  pelaksanaan  pemilunya  yaitu  dengan  beberapa  kota  yang  dianggap  baik ketersediaan perangkat elektroniknya menggunakan pemilihan elektronik, sedangkan kota- kota yang  terpencil dan dikuatirkan akan terganggu  tetap menggunakan  kota suara pemilu secara manual.
18 Wawancara pada tanggal 11 September 2021 pukul 17.00 wib via tlp., t.t.
Maka kedepan sudah harus mulai dipikirkan oleh pemegang kebijakan untuk menggunakan e-voting.  Karena  pemilihan  elektronik  ditempat  pemungutan  suara  (TPS)  sudah dilaksanakan  di  beberapa  negara  demokrasi  terbesar  di  dunia.  Dan  pemilihan  melalui internet  digunakan  di  beberapa  negara  terutama  pada  awalnya  di  negara-negara  kecil  dan secara historis bebas konflik. Hal ini dapat menghemat kertas, tinta, paku coblos dan kotak suara pemilu. 19
E-Voting sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada  penyelenggara  pemilu,  menambah  kredibiltas  pada  hasil  pemilu  dan  meningkatkan efisiensi  keseluruhan  proses  pemilu.  Teknologinya  berkembang  dengan  cepat  dan  para penyelenggara  pemilu,  pengamat,  organisasi  internasional,  vendor  dan  lembaga standarisasi secara terus menerus memutakhirkan metodologi dan pendeketan mereka. 20
Maka dengan pelaksanaan pemilu serentak dengan model e-voting akan  sangat membantu dalam  mewujudkan  efektifitas  dan  efesiensi  logistik  pemilu.  Namun  tentunya  untuk pelaksanaan  e-voting  diperlukan  berbagai  persiapan  baik  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) dalam bidang IT, perangkat lunak yang tidak dapat di retas hingga pada ketersediaan listrik sebagai sumber utama operasional  komputer. Sehingga pelaksanaan pemilu dengan sistem campuran dalam artian beberapa daerah tetap manual sedangkan daerah-daerah lain seperti ibu kota negara, provinsi dapat dilaksanakan secara e-voting.

## KESIMPULAN
Pemilu  dari  tahun  ke  tahun  setiap  pelaksanaannya  selalu  menimbulkan  dinamikanya sendiri.  Tidak  hanya  dalam  metode  penghitungan  dan  model  kampanye  namun  juga  pada tata  kelola  pemilu  dimana  di  dalamnya  ada  penyedian  alat-alat  pendukung  pelaksanaan pemilu seperti paku  coblos, tinta,  kertas  suara hingga pada bentuk dan bahan  kotak  suara. Apakah  tetap  menggunakan  bahan  alumunium  sebagaimana  pemilu-pemilu  yang  sudah dilaksanakan  ataukah  kemudian  berubah  menjadi  bahan  kertas  duplek  sebagaimana  yang telah digunakan pada pemilu serentak tahun 2019.
Penggunaan  kotak  suara  dalam  pemilu  bukan  sesuatu  yang  aneh  karena  sudah  digunakan sejak  pemilu  pertama  kali  pada  era  Orde  Lama  yaitu  tahun  1955  yang  kemudian  kotak suara berbahan kayu tersebut terus dipertahankan hingga pemilu terakhir di awal reformasi tahun 1999.
Selanjutnya  pada  pemilu  2004  bahan  kayu  yang  dianggap  kurang  ramah  lingkungan  dan pemborosan  tempat  diganti  dengan  bahan  alumunium  hingga  pemilu  tahun  2014.  Namun kotak  suara  berbahan  alumunium  dalam  perjalannya  dianggap  tidak  efektif  dan  efesien karena  mahal  harganya  dan  berat  bebannya.  Maka  pada  pemilu  tahun  2019  berdasarkan evaluasi  yang  sudah  dilakukan  diputuskan  untuk  menggunakan  bahan  kertas  duplek  yang dianggap  lebih  hemat  biaya  dan  kekuatannya  sama  dengan  alumunium  karena  juga  kedap air.
19 Peter  Wolf,  Rushdi  Nackerdien,  dan  Domenico  Tuccinardi, Memperkenalkan  pemilihan elektronik:  pertimbangan  esensial (Stockholm:  Institut  International  untuk  Demokrasi  dan  Pendampingan Pemilu, 2011), hal. 6.
20 Wolf, Nackerdien, dan Tuccinardi, Memperkenalkan pemilihan elektronik .

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Nazir.  “Pengaruh  Tata  Kelola  Pemilih  Terhadap  Efektivitas  pemilu  Legislatif  di KPU Kota Tanggerang,” Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas pamulang, 4, no. 2 (2017).
Ferawati  Royani.  “Efektivitas  badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam  Penanganan
Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun  2019 Menurut Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu),”
Jurnal Hukum Sehasen, 2, no. 2 (November 2019).
Huda, Ni’matul. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Thafa
Media., 2016.
Ima  Nur  Imani.  “Efektivitas  Kotak  Suara  Berbahan  Dupleks  Pada  Pemilihan  Umum Serentak  tahun  2019  di  Pulau  Legundi  kabupaten  Pesawaran.” Electoral Governance , Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 1, no. 1 (2020).
Mandagi, Stevani, Drs A B Wuysang, Drs Johnly, R Pangemanan, dan M Si. “”Efektivitas
Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif  (PILEG)  Tahun  2009  di  Kecamatan  Tomohon  Utara  Kota  Tomohon”,”
t.t., 12.
M.Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah. Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
M.Lutfi Chakim. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik,” Jurnal Konstitusi, 11, no. 2 (Juni 2014).
Santoso,  Topo,  dan  Ida  Budhiati. Pemilu  Di  Indonesia  (Kelembagaan,  Pelaksanaan,dan Pengawasan) . Jakarta: Sinar Garfika, 2019.
Sardini,  Nur  Hidayat. Restorasi  Penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia. Yogyakarta:  Fajar Media, 2011.
Solihah,  Ratna,  dan  Siti  Witianti.  “Permasalahan  dan  Upaya  Mewujudkan  Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi,” Jurnal Bawaslu, 3, no. 1 (2017).
Susanto,  Adi,  dan  Mardiana.  “Evaluasi  Penggunaan  Kotak  Suara  Duplex  dalam  Proses
Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi.” Electoral Governance , Jurnal tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2, no. 1 (1 November 2020).
Vikaliana,  Resista,  dan  I  Nyoman  Purnaya.  “Optimalisasi  Distribusi  Surat  Suara  Pemilu pada  Pemilihan  Umum  Serentak  2019.” Transparansi :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Administrasi 2, no. 2 (29 Desember 2019): 140–43.
https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.554.

## Wardhani,  Anastasia  Dhika  Prasmitasari,  dan  Isnandar  Slamet.  “ANALISIS  SENTIMEN PENGGUNAAN KOTAK  SUARA  KARDUS  MENGGUNAKAN SVM LINEARLY SEPARABLE DATA,” 2019, 8.
Wawancara pada tanggal 11 September 2021 pukul 17.00 wib via tlp., t.t.
Wolf,  Peter,  Rushdi  Nackerdien,  dan  Domenico  Tuccinardi. Memperkenalkan  pemilihan elektronik:  pertimbangan  esensial .  Stockholm:  Institut  International  untuk
Demokrasi dan Pendampingan Pemilu, 2011.