## MEDIASI DALAM PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KABUPATEN MALANG

## Mustiyah
Pengadilan Agama Malang
Jl. Raya Mojosari Jl. Raya Pepen No.77, Dawukan, Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
Email: mustiyah@gmail.com

## Abstrak
Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk mencapai  mufakat  para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Terhadap pelaksanan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  para  pihak  yang bersengketa  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tidak terkecuali didalamnya  termasuk  perkara  permohonan  izin  poligami. Poligami  adalah  ikatan perkawinan  yang  salah  satu  pihak  (suami)  yang mempunyai  istri  beberapa  orang istri dalam waktu yang sama. Perkawinan poligami merupakan lawan monogami, yaitu  ikatan  perkawinan  yang  hanya  membolehkan  suami  mempunyai  satu  istri. Rumusan  masalah  yang  diangkat  adalah  Bagaimana  mediasi  dalam  perkara poligami  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Kabupaten  Malang  dan  Faktor-faktor yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan Agama  Kelas  1A  Kabupaten  Malang.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  empiris.  Kesimpulan  yang  digagas  adalah  Proses  Mediasi  dilakukan dengan  dua  tahapan  yaitu  tahap  pramediasi  dan  proses  mediasi.  Pelaksanaan mediasi  untuk  perkara  poligami  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Kelas IA  jika  dilihat  sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  dapat dikatakan  belum  berjalan  secara  efektif  dan  belum  sampai  pada  tujuan dikeluarkannya aturan yang ada untuk  menjadikan mediasi  berdayaguna, mampu meningkatkan  tingkat  keberhasilan  karena  beberapa  faktor  yaitu  dari  pihak mediator,  para  pihak  atau  bahkan  dari  perkara  permohonan  izin  poligami  yang didalamnya tidak mengandung sengketa.
Kata-Kunci: Mediasi, Poligami, Pengadilan Agama.

## Abstract
Mediation is a dispute resolution process through a negotiation process to reach agreement  between  the  parties,  assisted  by  a  mediator  who  does  not  have  the authority to decide or impose a settlement. With regard to the implementation of a decision that has permanent legal force, the parties to the dispute must first seek a settlement  through  mediation,  unless  otherwise  stipulated  based  on  a  Supreme Court  Regulation,  including  the  case  for  a  polygamy  permit  application.
Polygamy is a marriage bond in which one party (husband) has several  wives at the  same  time.  Polygamous  marriage  is  the  opposite  of  monogamy,  which  is  a marriage bond that only allows the husband to have one wife. The formulation of the  problem  raised  is  how  to  mediate  in  polygamy  cases  at  the  Religious  Court Class 1A Malang Regency and the factors that support and hinder the success of mediation in the Religious Court Class 1A Malang Regency. The type of research used  is  juridical  empirical.  The  conclusion  that  was  initiated  was  that  the Mediation Process was carried out in two stages, namely the premediation stage and the mediation  process. The implementation  of  mediation  for polygamy cases at  the  Religious  Courts  of  Malang  Regency  Class  IA  when  viewed  according  to the  Supreme  Court  Regulation  Number  1  of  2016  can  be  said  to  have  not  run effectively  and  have  not  yet  reached  the  goal  of  issuing  existing  rules  to  make mediation  efficient,  able  to  increase  the  success  rate  due  to  several  factors, namely:  from  the  mediator,  the  parties  or  even  from  the  case  of  a  polygamy permit application in which there is no dispute.
Keywords: Mediation, Polygamy, Religious Courts.

## PENDAHULUAN
Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan untuk  mencapai  mufakat  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator  yang  tidak memiliki  kewenangan  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ciri utama  proses  mediasi  adalah  perundingan  yang  esensinya  sama  dengan  proses musyawarah  atau  konsensus.  Sesuai  dengan  hakikat  perundingan  atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak  sesuatu  gagasan  atau  penyelesaian  selama  proses  mediasi  berlangsung. Segala  sesuatunya  harus  memperoleh  persetujuan  dari  para  pihak  satu.  Dalam melakukan  mediasi  setiap  pihak  perlu  membangun  kesamaan  prinsip  sejak  awal agar  semua  pihak  tidak  terjebak  dalam  rasa  egoistis  dan  merasa  paling  benar. Semua  pihak  harus  memiliki  tekad  untuk  sepakat  mengakhiri  perselisihan  dan mencari  solusi  jitu  yang  saling  menguntungkan,  agar  semua  pihak  terikat  dan dapat  dilaksanakan  materi  perdamaian.  Adapun  materi  perdamaian  dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara dan memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan mediasi  bukan  hanya  sekedar  untuk  mengakhiri    perselisihan,  akan  tetapi  juga untuk  membangun  keikhlasan  dan  kerelaan  para  pihak  tanpa  ada  yang  merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian  merupakan  pilihan  paling  baik  dari  para  pihak  yang  didasari  dengan keikhlasan.
Berdasarkan  Pasal  4  PERMA  No.  1 Tahun  2016 tentang  Prosedur  Mediasi di  Pengadilan,  jenis  perkara  yang  diwajibkan  untuk  menempuh  mediasi  adalah semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan  termasuk  perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet)  maupun  pihak  ketiga  (derden  verzet). Terhadap  pelaksanan  putusan  yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak yang bersengketa wajib terlebih dahulu diupayakan  penyelesaian  melalui  mediasi,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan
Peraturan  Mahkamah  Agung  tidak  terkecuali  didalamnya  termasuk  perkara permohonan izin poligami. 1
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  pengertian  mediasi  di  atas,  maka pengertian mediasi mengandung unsur-unsur berupa: 2
1. Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Pihak  ketiga  atau  mediator  diterima  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.
3. Mediator  bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  mencari  jalan keluarpemecah masalah.
4. Mediator  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  keputusan- keputusanselama proses mediasi berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapatdi terima pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan.
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian. 3 Menurut Syahrizal  Abbas  mediator  adalah  pihak  ketiga  yang  membantu  penyelesaian sengketa  para  pihak,  yang  mana  ia  tidak  melakukan  intervensi  terhadap pengambilan keputusan. 4 Selain keberadaan para pihak, juga sangatlah penting peran seorang mediator. Cristopher W. Moore membagi mediator ke dalam tiga tipe mediator, yaitu:
1. Social Network Mediators
Yaitu orang-orang yang oleh pihak dikenal baik dan dapat dipercaya oleh para  pihak  yang  bertikai.  Esensinya  adalah  upata  untuk  mempertahankan keserasian  hubungan  baik  dalam  sebuah  komunitas  karena  mediator  dan para pihak menjadi bagian di dalamya;
2. Authoritative Mediators
Adalah mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk  menyelesaikan  perbedaan-perbedaan  dan  memiliki  posisi  yang  kuat, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi. Akan tetapi Authoritative Mediators selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangannya atau pengaruhnya,  namun  dalam  situasi  tertentu  mediator  akan  memberikan batasan-batasan tertentu dalam upaya pemecahan masalah;
3. Independent Mediators
Adalah  mediator  yang  menjaga  jarak  terhadap  pihak  yang  bersengketa atau menjaga jarak dengan persoalan yang dihadapi mediator tipe ini banyak ditemukan  dalam  masyarakat  yang  telah  mengembangkan  tradisi kemandirian dan telah menghasilkan mediator professional.
1 Perma Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
2 Susanti  Adi  Nugroho,  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelasaian  Sengketa,  Telaga  Ilmu Indonesia,Jakarta Selatan, 2009, hlm 41
3 Perma No. 1 Tahun 2008
4 Syahrizzal Abbas, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009.,hlm.59.
Selain itu dalam proses mediasi di pengadilan para pihak berhak memilih mediator  sebagaimana  terdapat  pada  Perma  No.  1  Tahun  2008  Pasal  8, yaitu: 5
1. Hakim  bukan  pemeriksa  perkara  perkara  pada  pengadilan  yang bersangkutan;
2. Advokat atau akademis hukum;
3. Profesi  bukan  hukum  yang  dianggap  para  pihak  menguasai  atau berpengalaman dalam pokok sengketa;
4. Hakim majelis pemeriksa perkara;
5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam ayat (1) dan (4) gabungan antara ayat (2) dan (4) atau gabungan antara ayat (3) dan (4).
Agar dapat menjadi  seorang mediator, maka diperlukan syarat-syarat  untuk menjadi  seorang  mediator,.  Syarat  seorang  mediator  menurut  Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yaitu harus memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. 6 Persyaratan lain bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 7
1. Sisi  Internal  Mediator,  berkaitan  dengan  personal  mediator  dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para  pihak  berhasil  mencapai  kesepakatan  yang  dapat  mengakhiri persengketaan  mereka.  Persyaratan  mediator  berdasarkan  sisi  internal mediator berupa:
a. Kemampuan  membangun  kepercayaan  para  pihak,  adalah  sikap  yang harus  ditunjukan  mediator  kepada  para  pihak  bahwa  ia  tidak  memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa;
b. Kemampuan  menunjukan  sikap  empati,  bahwa  dirinya  memiliki  peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak;
c. Seorang  mediator  bukanlah  hakim,  yang  dapat  memutuskan  sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum;
d. Mampu memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataannya tersebut tidak ia setujui;
e. Mediator  harus  memiliki  kemampuan  komunikasi  yang  baik,  jelas  dan teratur  serta  mudah  dapat  dipahami  para  pihak  karena  menggunakan bahasa yang sederhana;
f. Kemampuan  mediator  menjalin  hubungan  antar  personal  dan  keahlian merupakan syarat penting bagi seorang mediator.
2. Sisi Eksternal Mediator, berkaitan dengan persyaratan Formil yang harus di miliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani.
Berdasarkan penjelasan di  atas, dapat  diketahui bahawa peran mediator dalam proses  penyelesaian  sengketa  sangatlah  penting  agar  mediasi  tersebut  dapat
5 Perma No. 1 Tahun 2008
6 Perma No. 1 Tahun 2008
7 Syahrizzal Abbas, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009.,hlm. 60
berjalan  dengan  lancar  dan  sukses.  Peran  penting  seorang  mediator  dapat digambarkan sebagai berikut: 8
1. Mediator harus berada di tengah para pihak;
2. Mengisolasi proses mediasi, mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak  menentukan  pihak  mana  yang  salah  dan  benar,  bahkan  bila bertindak  dan  berperan  pemberi  nasihat  hukum  ( to  give  legal  advice ) juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum;
3. Mediator harus mampu menekan reaksi, mediator harus mampu berperan menghargai  apa  saja  yang  dikemukakan  kedua  belah  pihak  selain  itu  ia harus  menjadi  seorang  pendengar  yang  baik  mampu  mengontrol  kesan buruk sangka, mampu berbicara tenang dan bahasa yang netral, maupun menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri;
4. Mampu  mengarahkan  pertemuan  pemeriksaan  sedapat  mungkin pembicaraan pertemuan tidak lantur dan tidak menyinggung serta mampu mengarahkan pembicaraan secara langsung ke arah pokok penyelesaian;
5. Mediator  harus  memegang  teguh  kerahasiaan  persengketaan  maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa;
6. Hasil  kesepakatan  dirumuskan  dalam  bentuk  kompromis  ( compromise solution ),  kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang  kalah  dan  tidak  ada  yang menang, tetapi sama-sama menang ( win-win solution ).
Poligami  adalah  ikatan  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  (suami)  yang mempunyai  istri  beberapa  orang  istri  dalam  waktu  yang  sama.  Perkawinan poligami  merupakan  lawan  monogami,  yaitu  ikatan  perkawinan  yang  hanya membolehkan  suami  mempunyai  satu  istri. 9 Dengan  demikian  perkara Permohonan  izin  poligami  adalah  jenis  perkara  permohonan  yang  diajukan  oleh pihak  pemohon  (suami)  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  yang  disertakan  alasan yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  serta  adanya  persetujuan  dari  termohon (istri).Dalam  ketentuan  dijelaskan  bahwa  permohonan  izin  poligami  merupakan suatu  permohonan  dalam  bidang  perkawinan  bersifat  contentius  sesuai  Pasal  4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang  diwajibkan  untuk  menempuh  mediasi  adalah  semua  sengketa  perdata  yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan  perlawanan  pihak  berperkara  (partij  verzet)  maupun  pihak  ketiga  (derden verzet). Terhadap pelaksanan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak istri  didudukkan  sebagai  termohon  dan  pihak  suami  sebagai  pemohon.Izin poligami  sifat  dari  perkaramya  adalah  contentius,  maka  harus  dilakukan  upaya mediasi.
Asas kewajiban mendamaikan para pihak diatur pada pasal 65 dan 82 UU Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.    Menurut  ajaran  Islam,  apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “Ishlah”. Karena itu asas  kewajiban  hakim  untuk  mendamaikan  pihak-pihak  yang  bersengketa  sesuai benar dengan tuntunan ajaran Islam.Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi,
8 D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum  dan  Peradilan  Agama  Menurut  PERMA  No.  1 Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 102.
9 Rochayat  Machali,  Wacana  Poligami  Di  Indonesia,  (Bandung  :  PT.  Mizan  Pustaka, 2005), hlm. 46.
jarang  sekali  dijumpai  putusan  perdamaian  .  Produk  yang  dihasilkan  peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir seluruhnya berupa putusan  konvensional  yang  bercorak  menang  atau  kalah.  Gagalnya  mediasi disebabkan beberapa faktor, seperti mediasi yang dilakukan secara formalitas dan keseriusan  para  pihak  dalam  menyekesaikan  sengketanya  dengan  jalan  damai ditandai  dengan  sikap  para  pihak  yang  bersikukuh  dengan  tuntutan  masing- masing, disamping itu peran mediator dalam menjembatani pertemuan para pihak dan  kemampuannya  dalam  memediasi  para  pihak  menjadi  salah  satu  faktor berhasil atau tidaknya suatu mediasi.
Proses  mediasi  merupakan  penyelesaian  konflik  yang  paling  murah  dan cepat  serta  dapat  memberikan  jalan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  terlibat sengketa. Instrumen mediasi memiliki tujuan untuk mengatasi masalah perkara di pengadilan  agama  khususnya  masalah  poligami.  Selain  itu,  instrument  mediasi dapat memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan yang bersifat memutus. Dengan diperbaruinya  aturan PERMA  No.  1  Tahun  2008  menjadi  PERMA  No.  1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam perkara poligami belum mampu mengurangi perkara yang  masuk  dalam  persidangan.  Jumlah  perkara  yang  terus  meningkat menunjukkan  bahwa  belum  adanya  perubahan  yang  signifikan  dengan diperbaruinya peraturan tersebut. Dengan rumusan masalah di bawah ini :
1. Bagaimana mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang?
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  pada  kajian  tesis  ini  mengunakan  jenis  penelitian  hukum empiris  atau  yuridis  sosiologis.  Menurut  Suharsimi  Arikunto  pengertian  empiris adalah  suatu  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  unruk  menggambarkan kondisi apa adanya sesuai penglihatan di lapangan. 10 Cik Hasan Bisri berpendapat bahwa  penelitian  hukum  empiris  sudah  menggambarkan  secara  jelas  dan  detail terkait  keadaan  atau  fenomena  dari  objek  penelitian  yang  sedang  diteliti  dengan cara  mengembangkan  konsep  serta  menghimpun  kenyataan  yang  ada  di lapangan. 11
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  kajian  tesis  ini  adalah pendekatan  yuridis  sosiologis.  Pengertian  pendekatan  yuridis  sosiologis  adalah mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil dan  fungsional  dalam  sistem  kehidupan  yang  nyata. 12 Pendekatan  yuridis sosiologis  menekankan  pada  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh pengetahuan  hukum  secara  empiris  dengan  turun  langsung  ke  obyek  penelitian sehingga dapat mengetahui proses mediasi dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang.
10 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek  (Jakarta:  Rineka Cipta, 2006) hal. 142
11 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2004) hal. 18-19
12 Soerjono  Soekamto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

## Jurnal Negara dan Keadilan
Langkah pertama dalam pengumpulan data dan analisis data dalam sebuah penelitian  adalah  penentuan  populasi.  Populasi  dalam  penelitian  kajian  tesis  ini adalah seluruh seluruh pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  pada  kajian  tesis  ini  adalah  teknik purposive  random  sampling.  Purposive  random  sampling  menurut  Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 13 Dalam  penelitian  kajian  tesis  ini,  peneliti  menentukan  yang  menjadi responden  penelitian  adalah  hakim-hakim  yang  menangani  perkara  poligami  di Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Kabupaten  Malang.Ada  beberapa  teknik pengumpulan  data  yang  akan  dilakukan  dalam  kajian  tesis  ini.Data-data  yang dikumpulkan merupakan data-data primer yang merupakan hasil dari pengalaman obyek yang meliputi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data-data sekunder yang diperoleh dari responden tambahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang Kelas 1A, perkara izin poligami yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama  Malang  Kelas  1A  tahun  2021  sebanyak  29  perkara,  untuk  20  perkara dinyatakan  tidak  berhasil  dalam  tahap  mediasi,  2  perkara  berhasil  mediasi,  6 perkara  statusnya  dinyatakan  dicabut  sebelum  sampai  pada  tahap  mediasi,  dan  1 perkara  ditolak  oleh  Pengadilan.  Presentase  yang  bisa  dilihat  dari  penjelasan diatas menyebutkan bahwa perkara izin poligami  yang gagal  mediasi  yaitu 69%, sedangkan  perkara  yang  berhasil  melakukan  mediasi  senilai  6,8%,  dan  untuk perkara  yang  dicabut  senilai  20,6%,  dan  perkara  ditolak  sejumlah  3,4%.  Sesuai dengan  data  yang  diperoleh  dapat  disimpulkan  bahwa  hampir  seluruh  perkara permohonan  izin  poligami  yang  didaftarkan  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang Kelas 1A dan sudah melalui tahap proses mediasi mengalami kegagalan, yang  artinya  para  pihak  tetap  dengan  kesepakatan  menyelesaikan  secara  litigasi (persidangan)  dan  hasil  dari  putusan  akhir  perkara  tersebut  sebagian  besar menyatakan  bahwa  Hakim  mengabulkan  permohonan  poligami  yang  diajukan para pihak.
Dalam  rangka  mewujudkan  upaya  perdamaian  di  Pengadilan  Agama Kabupaten Malang Kelas IA, maka Pengadilan menjadikan mediasi bagian dalam proses  berperkara  sebagaimana  amanat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi  di  Pengadilan,  bahwa  semua  perkara perdata  yang  terdaftar  di  pengadilan  harus  menempuh  proses  mediasi.  Sesuai dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  yang  menyatakan bahwa  semua  perkara  perdata  yang  sudah  terdaftar  di  Pengadilan  diwajibkan menempuh  mediasi,  tidak  terkecuali  perkara  permohonan  izin  poligami.  Pada prosesnya  mediasi  di  pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Kelas  IA  melalui  2 tahap,  yakni  tahap  pra  mediasi  dan  tahap  pelaksanaan  mediasi,  diantara  lain sebagai berikut:
a. Tahap Pra Mediasi di Pengadilan
Tahap pramediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten  Malang  Kelas  IA  merupakan  proses  tahap  penawaran  dari  Hakim
13 Sugiyono.  2008.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung  : ALFABETA, hlm. 54
pemeriksa  perkara  yang  mewajibkan  para  pihak  agar  menempuh  upaya perdamaian  yaitu  mediasi  ditandai  dengan  memberikan  formulir  kesediaan melakukan  mediasi  dan  melakukan  pemeriksaan kelengkapan  berkas  persyaratan permohonan izin poligami.
b. Tahap Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
Proses  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang Kelas  IA  dilakukan  ketika  sudah  ditentukan  waktu  mediasi  dengan  dihadiri seluruh  pihak,  medaiator  sebagai  pihak  ketiga  yang  berpekara  dengan  jangka waktu  yang  sudah  ditentukan.  Selama  proses  mediasi  dilakukan  mediator  sebisa mungkin diharapkan mencari titik persoalan perkara izin poligami. Setelah proses mediasi  dilakukan  maka  mediator  akan  membuat  kesepakatan  antar  para  pihak dalam  bentuk  akta  perdamaian  yang  menyatakan  mediasi  berhasil  atau  tidak berhasil dilakukan kemudian diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara.
Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Kelas  IA  telah  menerapkan pelaksanaan  mediasi  poligami  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang  terdapat dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  dengan  harapan  mengurangi  tingginya  angka ketidakberhasilan  penyelesaian  melalui  mediasi,  akan  tetapi  tidak  terlepas  dari kesesuaian  dan  pelaksanaanya  perkara  permohonan  izin  poligami  pada  tingkat kegagalan mediasi terbilang masih tinggi sehingga dapat diartikan mediasi belum berjalan  secara  efektif.  Proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang Kelas  IA  bisa  dilakukan  setelah  perkara  permohonan  poligami  di  daftarkan  di Pengadilan,  kemudian  pada  hari  pertama  sidang  majelis  hakim  yang  menangani perkara  tersebut  menjelaskan  prosedur  mediasi  di  Pengadilan.  Proses  tersebut biasa disebut dengan tahap pra mediasi yang merupakan tahap dimana para pelaku izin  poligami  juga  mendapatkan  penawaran  dari  hakim  untuk  memilih  mediator dari  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  sebagai  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral untuk  membantu menyelesaikan sengketa mereka. Setelah para pihak memahami proses mediasi dan telah menentukan melakukan mediasi dilakukan di pengadilan atau  di  luar  pengadilan  maka  para  pihak  menandatangani  surat  pernyataan persetujuan  melakukan  mediasi.  Pada  tahap  ini  juga  merupakan  proses pemeriksaan  kelengkapan  berkas-berkas  yang  dibutuhkan  dalam  melakukan permohonan  izin  poligami.  Batas  waktu  melakukan  mediasi  terhitung  sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
Pelaksanaan  mediasi  permohonan  izin  poligami  di  Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang  Kelas  IA  akan  dilakukan  ketika  dihadiri  semua  para  pihak yakni  suami,  istri,  dan  calon  istri.  Apabila  salah  satu  berhalangan  hadir,  maka mediasi ditunda sementara dan dilakukan kembali sampai semua pihak bisa hadir. Dalam  pelaksanaan  mediasi  permohonan  izin  poligami  mediator  diharuskan mampu  mencari  duduk  permasalahan,  seperti  halnya  menanyakan  maksud  dan tujuan  seorang  suami  melakukan  poligami,  dan  memberikan  wawasan  tentang bagaimana  kehidupan  pernikahan  setelah  terjadinya  poligami.Proses  mediasi  di Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Kelas  IA  bisa  dilakukan  setelah  perkara permohonan  poligami  di  daftarkan  di  Pengadilan,  kemudian  pada  hari  pertama sidang  majelis  hakim  yang  menangani  perkara  tersebut  menjelaskan  prosedur mediasi  di  Pengadilan.  Proses  tersebut  biasa  disebut  dengan  tahap  pra  mediasi yang  merupakan  tahap  dimana  para  pelaku  izin  poligami  juga  mendapatkan penawaran  dari  hakim  untuk  memilih  mediator  dari  pengadilan  atau  di  luar
pengadilan  sebagai  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral  untuk  membantu menyelesaikan  sengketa  mereka.  Setelah  para  pihak  memahami  proses  mediasi dan  telah  menentukan  melakukan  mediasi  dilakukan  di  pengadilan  atau  di  luar pengadilan  maka  para  pihak  menandatangani  surat  pernyataan  persetujuan melakukan  mediasi.  Pada  tahap  ini  juga  merupakan  proses  pemeriksaan kelengkapan  berkas-berkas  yang  dibutuhkan  dalam  melakukan  permohonan  izin poligami.  Batas  waktu  melakukan  mediasi  terhitung  sejak  penetapan  perintah melakukan mediasi.
Ketika  mediasi  tidak  berhasil  dilakukan  maka  permohonan  izin  poligami akan tetap dilanjutkan melalui proses litigasi, meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil  mediator  tetap  akan  memberikan  solusi  dengan  harapan  supaya  tidak muncul  permasalahan  setelah  terjadinya  poligami  ketika  permohonan  yang diajukan  dinyatakan  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim.Dalam  pelaksanaannya  para pihak  pada  saat  mediasi  akan  dipersilahkan  untuk  memberikan  pernyataan informasi  terkait  dengan  perkara  poligaminya,  seperti  diketahui  pemohon  akan menjelaskan  secara  langsung  yang  menjadi  alasan  mengajukan  permohonan poligami,  hal  tersebut  juga  dilakukan  termohon  dengan  memberikan  keterangan alasan  apa  sampai  merelakan  atau  tidak  keberatan  dengan  memberi  izin  kepada pemohon  untuk  berpoligami.  Selain  dari  hal  tersebut  biasanya  mediator  akan memberikan  arahan  dan  penjelasan  bagaimana  gambaran  kehidupan  pernikahan poligami  mulai  dari  segi  harta  bersama,  nafkah  lahir  batin,  dan  sikap  adil  yang harus  diwujudkan  oleh  suami  untuk  istri-istri  dan  anak-anak  mereka.  Mengenai kasus  yang  ada,  penulis  meneliti  putusan  hakim  atas  perkara  poligami  di Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Nomor  2240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Dimana  pertimbangan  yang  dilakukan  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan izin  perkawinan  poligami  dalam  kasus  ini  syarat  dan  alasan  sudah  dipenuhi  oleh Pemohon. Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan izin perkawinan poligami  tersebut  disebabkan  Termohon  tidak  sanggup  memenuhi  kewajiban sebagai  seorang istri  dikarenakan sakit tumor otak yang diderita oleh Termohon, serta  Termohon  tidak  keberatan  dimadu.  Sehingga  ini  menjadi  pertimbangan Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  mengenai  kemasalahatan  dan kemafsadatan  yang  kemungkinan  timbul  jika  tidak  dikabulkan  atau  ditilak  izin kawin  poligami.  Semua  syarat  adanya  kesanggupan  Pemohon  untuk  berlau  adil dan jaminan berlaku adil sebagaimana pasal  5 ayat  (1) huruf (c) Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  41  hurud  (d)  Peraturan  Pemerinatah  Nomor  1 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk syarat komulatif sudah dipenuhi dan tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku,  serta  semua  telah  terbukti  dalam  dalam persidangan  dengan  adanya  pernyataan  lisan  dan  tertulis  dari  Termohon,  Calon Isteri  Pemohon,  dan  keterangan  para  saksi-saksi  sehingga  melengkapi  alat  bukti. Mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  dalam  hal  ini  adalah  seorang  praktisi hukum  yang  ditunjuk  oleh  Majelis  Hakim  belum  mampu  mencegah  terjadinya perkara poligami.
Faktor  pendukung  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang  Kelas  IA  tidak  terlepas  dari  peran  seluruh  pihak  sampai  proses  mediasi berlangsung dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang tidak bersifat berat sebelah. Faktor-faktor di balik keberhasilan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA adalah:

## a. Keterampilan Mediator
Mediator  yang  mempunyai  keterampilan  pendekatan  baik  dari  segi pendekatan  psikologis  dan  pendekatan  agama.  Adanya  penguasaan  masing- masing  pendekatan  dapat  membantu  mediator  untuk  melihat  suatu  permasalahan yang  terjadi  dalam  para  pihak  dan  akan  sangat  menentukan  keberhasilan  dari mediasi;
b. Kehadiran seluruh pihak yang berperkara
Hadirnya seluruh pihak yang berpekara pada proses mediasi juga menjadi faktor  penting  karena  dengan  kehadiran  seluruh  pihak  dapat  membantu  efisiensi waktu dalam proses mediasi
c. Keikhlasan dari seluruh pihak
Ikhlas  dalam  hal  ini  perkara  poligami  setelah  dilakukan  mediasi  oleh mediator  kemudian  suami  dalam  kesepakatnnya  membatalkan  niat  berpoligami sehingga perkaranya dicabut dan calon istri ke-2 ikhlas menerima keputusan yang ada.  Selain  faktor  –  faktor  keberhasilan,  terdapat  juga  faktor  –  faktor  yang menyebabkan  kegagalan  dalam  mediasi  izin  poligami.  Faktor  –  faktor  tersebut diantara lain sebagai berikut:
1. Tidak ada upaya iktikad baik dari para pihak Para  pihak  yang  berperkara  memang  sudah  berniat  akan  menyelesaikan melalui proses litigasi, sehingga mengakibatkan kurangnya iktikad baik dari para pihak untuk melakukan proses mediasi;
2. Suami tetap bertekad untuk melanjutkan poligami Seorang suami tetap dengan pendiriannya sampai memaksakan diri  untuk tetap  melakukan  poligami.  Sehingga  sulit  menerima  nasehat  yang  diberikan mediator pada saat proses mediasi;
3. Mendapat persetujuan istri untuk poligami Istri  memberikan  izin  kepada  suami  untuk  berpoligami  karena  ada  2 kemungkinan,  pertama  seorang  istri  yang  bergantung  hidupnya  pada  suami  dan harta  suaminya,  kedua  istri  yang  memang  dengan  ikhlas  dan  mempunyai  alasan kuat membolehkan suaminya melakukan poligami.
Pada putusan perkara Nomor 2240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, faktor-faktor- faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mediasi izin poligami antara lain:
a. Hadirnya  Pemohon,  Termohon,  Calon  Isteri  Pemohon,  dan  saksi  yang menyatakan menerima dan mendukung agar izin poligami diberikan.
b. Adanya  persetujuan  Termohon  sebagai  isteri  pertama  dikarenakan Termohon  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya.  Terbukti  dalam  bukti tertulis yang dituanangkan pada surat pernyataan bermaterai.
c. Adanya  kepastian  suami  atau  Pemohon  mampu menjamin  keperluan  hidup isteri dan anak-anaknya. Dibuktikan dengan surat pernyataan Pemohon dan surat  penghasilan  pekerjaan  yang  ditandatangani  oleh  kepala  desa  tempat tinggal Pemohon.
d. Adanya  jaminan  untuk  berlaku  adil.  Dibuktikan  dengan  surat  pernyataan berlaku adil yang dinyatakan didepan persidangan.
e. Persetujuan dari calon isteri Pemohon yang rela dimadu dengan Termohon. Terbukti dengan pernyataan calon isteri Pemohon di depan persidangan. Sehingga  faktor-faktor  di  atas  yang  didasari  oleh  alasan  Pemohon  sudah sesuai  dengan  Pasal  3  Ayat  (2),  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  (a)  dan  Pasal  5  Ayat  (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9

## Jurnal Negara dan Keadilan
Tahun 1975, Jo. Pasal 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam. Yang berbunyi : Pasal 3 ayat (4) : Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Pasal 4  Ayat  (2)  huruf  (a):  isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri; Pasal  5  Ayat  (1):  Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat  sebagai  berikut:  adanya  persetujuan  dari  isteri/isteri-isteri,  adanya kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup  isteri-isteri dan  anakanak  mereka,  adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  mediasi  permohonan  izin  poligami  di  Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang  Kelas  IA  dapat  dilakukan  ketika  perkara  permohonan  sudah terdaftar.  Proses  Mediasi  dilakukan  dengan  dua  tahapan  yaitu  tahap  pramediasi danproses mediasi. Gambaran umum selama proses mediasi di pengadilan para – para  pihak  terutama  pemohon  menyampaikan  segala  hal  yang  mempengaruhi pengajuan  permohonan  poligami  tersebut  dan  para  pihakjuga  diberikan kesempatan  luang  untuk  bebas  menyampaikan  pendapatatau  informasi  perihal perkaranya  untuk  nanti  memudahkan  mediator  mencari  titik  permasalahan  dan menyimpulkan hasil dari mediasi. Pelaksanaan mediasi untuk perkara poligami di Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Kelas  IA  jika  dilihat  sesuai  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  dapat  dikatakan  belum  berjalan  secara efektif  dan  belum  sampai  pada  tujuan  dikeluarkannya  aturan  yang  ada  untuk menjadikan  mediasi  berdayaguna,  mampu  meningkatkan  tingkat  keberhasilan karena  beberapa  faktor  yaitu  dari  pihak  mediator,  para  pihak  atau  bahkan  dari perkara permohonan izin poligami yang didalamnya tidak mengandung sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abbas,  Syahrizzal,  2009,  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  Dan  Hukum Nasional, Jakarta.
Arikunto,  Suharsimi,  2006,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, Jakarta.
Bisri, Cik Hasan, 2004, Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian, Jakarta.
Machali, Rochayat, 2005, Wacana Poligami Di Indonesia, Bandung.
Nugroho,  Susanti  Adi,  2009,  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelasaian  Sengketa,
Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Selatan.
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
Witanto,  D.Y,  2010,  Hukum  Acara  Mediasi:  Dalam  Perkara  Perdata  di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bandung.
Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung.