JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  145-163  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://10.55637/juinhum.4.1.6700.145-163

## TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG FENOMENA CYBERBULLYING YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA

## Fuadi Isnawan
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia fuadi.isnawan@uii.ac.id

## ABSTRAK
Bullying dulu dikenal dengan istilah perundungan sekarang di era teknologi yang berkembang ini dikenal dengan istilah cyberbullying .  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  kekhawatiran  terhadap  fenomena  cyber bullying yang semakin  merajalela  di  kalangan  remaja  di  Indonesia.  Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki tinjauan Hukum Pidana Indonesia terhadap tindakan cyber bullying yang dilakukan oleh remaja. Dalam konteks ini, penelitian akan mengulas aspek-aspek hukum yang relevan yang terkait dengan tindakan cyber bullying , serta bagaimana regulasi hukum tersebut dapat diterapkan untuk melindungi individu yang menjadi korban. Selain itu, penelitian  ini  juga  akan  memfokuskan  perhatian  pada  upaya  konkret  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam menanggulangi tindak pidana cyber bullying tersebut. Selanjutnya, penelitian akan mengeksplorasi efektivitas dan peran cyber  patrol yang  dilakukan  oleh  kepolisian  sebagai upaya  pencegahan  dan penindakan  terhadap  tindak pidana cyber bullying . Penelitian ini dikaji secara yuridis normatif yang akan menggaji berbagai macam literatur yang  relevan  dengan  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  sehingga  mendapatkan  gambaran  yang komprehensif  dan  juga  dapat  membuat  paham  mengenai  tindak  pidana cyberbullying ini.  Untuk  melakukan analisis terhadap fenomena cyber bullying yang dilakukan oleh remaja, bahan hukum yang menjadi pijakan utama adalah  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  merupakan  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik..Kesimpulan  yang  didapat  dari  penelitian  ini  adalah tindak pidana cyberbullying diancam di dalam hukum Indonesia dan siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan    mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Upaya cyber  patrol yang  dilakukan  oleh kepolisian dapat mencegah adanya penghinaan tersebut karena hal tersebut terintegrasi ke dalam media sosial dan dapat mencegah terjadinya cyber bullying tersebut. Kata Kunci: Cyberbullying, Perkembangan Teknologi, Perundungan, Kerangka Hukum Pidana di Indonesia

## ABSTRACT
Bullying used to be known as bullying now in this era of developing technology is known as cyberbullying. This research is motivated by concerns about the phenomenon of cyberbullying which is increasingly rampant among adolescents in Indonesia. The main objective of this research is to investigate the Indonesian Criminal Law review of cyberbullying acts committed by teenagers. In this context, the research will review the relevant legal aspects associated with acts of cyberbullying, as well as how such legal regulations can be applied to protect victimised individuals. In addition, this research will also focus on the concrete efforts made by the police in tackling the criminal offence of cyberbullying. Furthermore, the research will explore the effectiveness and role of cyber patrol conducted by the police as an effort to prevent and prosecute cyberbullying criminal offences. This research is studied in a normative juridical manner that will review various kinds of literature relevant to the subject matter in this research so as to get a comprehensive picture and also be able to make an understanding of the criminal act of cyberbullying. To analyse the phenomenon of cyberbullying committed by teenagers, the legal material that becomes  the  main  footing  is  Law  Number  19  of  2016  which  is  an  amendment  to  Law  Number  11  of  2008 concerning  Electronic  Information  and  Transactions.  The  conclusion  obtained  from  this  research  is  that  the criminal act of cyberbullying is threatened in Indonesian law and anyone who commits such acts will get sanctions in accordance with applicable regulations. Cyber patrol efforts carried out by the police can prevent the insult because it is integrated into social media and can prevent cyber bullying.
Keywords: Bullying, Cyberbullying, Technological Development, The Indonesian Criminal Law Framework

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang pesat memiliki andil dalam kemudahan untuk mengakses berbagai macam informasi yang ada di internet. Dengan semakin mudahnya teknologi maka kehidupan manusia pun akan semakin mudah dengan adanya teknologi yang mutakhir. Banyak berbagai macam kemudahan
yang muncul karena perkembangan teknologi ini. Bahkan teknologi komunikasi pun semakin melaju karena  adanya  teknologi  yang  semakin  hari  semakin  berkembang  dan  semakin  mempermudah kehidupan dari manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang mutakhir ialah sosial media yang banyak  sekali  digunakan  oleh  remaja  dalam  berkomunikasi  atau  dalam  mengekspresikan  dirinya. Mereka memiliki banyak sekali platform favorit mereka dan mereka menghabiskan waktu senggang mereka untuk berselancar di dalam media sosialnya tersebut.
Cara remaja untuk berkomunikasi pun berkembang seiring dengan perkembangan teknologi media sosial yang ada.  Hal itu menimbulkan berbagai macam fenomena yang timbul karena perkembangan teknologi.  Salah satu fenomena yang timbul karena perkembangan teknologi media sosial dalam pesat itu ialah perundungan di media sosial yang kerap dilakukan oleh remaja.  Dalam platform media sosial banyak  sekali  terjadi  perundungan  seperti  yang  digambarkan  dalam  gambar  di  bawah  ini  (Pratama, 2021).

## Gambar 1. Persentase perundungan yang terjadi di media sosial
Dari tabel di atas maka dapat dipahami oleh kita semua bahwa platform media sosial Instagram ialah tempat remaja mendapatkan cyber bullying tertinggi.  Setelah itu dilanjutkan oleh beberapa media sosial  yang  ada  seperti  Facebook,  Snapchat,  WhatsApp,  YouTube  dan  Twitter.  Hampir  50% pembullyan di dunia maya terdapat di Instagram, dimana Platform media sosial tersebut adalah yang paling digemari oleh remaja dan mereka banyak berinteraksi di media sosial tersebut.  oleh karena itu menjadi  perhatian  yang  serius  agar  kehidupan  bermedia  sosial  remaja  perlu  diperhatikan  agar  tidak menjadi pelaku maupun korban dari bullying di media sosial.
Namun,  tingkat  keterlibatan  yang  intens  dalam  kegiatan  "bersosialisasi"  di  lingkungan  digital, terutama  yang  sering  dilakukan  oleh  remaja  dan  pelajar  SMP,  meningkatkan  risiko  mereka  menjadi korban atau pelaku cyberbullying atau perundungan siber. Menurut data yang dirilis oleh Direktorat SMP  Kemendikbud  Ristek  pada  Senin  (7/6/2021),  hasil  survei  U-Report  dan  UNICEF  tahun  2019 menunjukkan  bahwa  45  persen  dari  2.777  responden  muda  Indonesia  mengakui  pernah  mengalami perundungan  siber.  Dari  persentase  tersebut,  45  persen  dari  responden  yang  menjadi  korban perundungan siber melaporkan pengalaman pelecehan seksual melalui aplikasi chatting, sementara 41 persen responden lainnya mengungkapkan bahwa foto atau video pribadi mereka  disebar tanpa izin. Secara  umum,  istilah cyberbullying atau  perundungan  siber  merujuk  pada  bentuk  kekerasan  yang
disengaja, berulang, dan terus-menerus melalui perangkat komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya (Albertus Adit, 2021).
Data  yang  dirilis  oleh  UNICEF  pada  tahun  2022  menunjukkan  bahwa  45%  dari  2.777  anak Indonesia yang menjadi responden mengalami cyberbullying . Temuan lain dari Microsoft pada tahun 2021  juga  mengungkapkan  bahwa  Indonesia  memegang  predikat  sebagai  negara  dengan  tingkat kesopanan dunia maya terendah di Asia Tenggara, menegaskan permasalahan serius yang dihadapi oleh anak-anak sebagai korban cyberbullying (Desy Nirmala Setyawati, 2022). Pada bulan Agustus 2021, Center  for  Digital  Society (CfDS)  melakukan  penelitian  yang  berjudul  " Teenager-Related Cyberbullying Case in Indonesi a" terhadap 3.077 siswa SMP dan SMA berusia 13-18 di 34 provinsi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 1.895 siswa (sekitar 45,35%) mengakui bahwa mereka pernah mengalami tindakan cyberbullying , sementara 1.182 siswa (sekitar 38,41%) lainnya mengakui bahwa mereka menjadi pelaku dalam kasus tersebut (Fahlevi, 2023).

## Gambar 2. Temuan tentang jumlah siswa yang pernah mengalami perundungan
Data  yang  berhasil  saya  kumpulkan  dan  analisis  menunjukkan  sebuah  kecenderungan  yang mengkhawatirkan,  yakni  peningkatan  kasus cyberbullying dari  tahun  ke  tahun.  Fenomena  ini memberikan  penekanan  pada  urgensi  perlunya  penelitian  lebih  lanjut  untuk  menggali  akar permasalahan  dan  mencari  solusi  yang  tepat.  Dalam konteks  ini,  data yang saya  miliki memberikan gambaran bahwa meningkatnya insiden cyberbullying memberikan ancaman nyata terhadap anak-anak di  Indonesia.  Pertumbuhan  ini  menciptakan  kerentanan  yang  lebih  besar  bagi  anak-anak,  yang kemungkinan besar terpapar risiko cyberbullying . Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan untuk pemahaman akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif cyberbullying (Ratusan Anak Jadi Korban Bullying di Media Sosial Sejak 20, 2022).
Data yang diperoleh dari Asosiasi jasa penyelenggara internet Indonesia bahwa tahun 2021 sampai 2022 angka penetrasi internet di Indonesia ialah yang tertinggi dengan persentase 98,64 % untuk usia 13 sampai 18 tahun.  Pada usia ini rentan terjadi perundungan di media sosial atau yang sering disebut juga dengan cyberbullying . Hal ini dikarenakan karena mudahnya penggunaan internet sehingga remaja lebih mudah mengaksesnya (Fahlevi, 2023). Menjadi sebuah pertanyaan yang mengherankan bagi kita semua mengapa dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini kehidupan remaja menjadi agak sulit terkontrol dengan adanya cyberbullying tersebut.  Padahal di dalam kehidupan media sosial walaupun  terdapat  norma-norma  yang  ada  di  dalamnya  untuk  mengatur  kehidupan  bermedia  sosial sehingga terciplah ketentraman dan keamanan di dalam media sosial tersebut.  Indonesia telah mengatur itu  semua  dalam  undang-undang  informasi  dan  transaksi  elektronik  untuk  mengatasi  adanya  tindak pidana yang ada di dalam media sosial pada khususnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah serius untuk menangani berbagai macam kejahatan yang ada di media sosial terutama cyberbullying ini. Akan  tetapi  fenomena  tersebut  semakin  hari  semakin  meningkat  karena  mudahnya  remaja  untuk
mengakses  media  sosial  dan  dapat  berkomentar  sesuka  hatinya  sehingga  mereka  tidak  memahami bahwa di dalam komentarnya terhadap seseorang atau kelompok tertentu itu bisa memiliki konsekuensi yang  nyata  bahkan  bisa  dijatuhi  hukuman  gara-gara  dia  melakukan  ketidaksukaannya  terhadap seseorang itu.  Di sinilah perlu adanya pemahaman yang mendalam bagi remaja agar tidak melakukan tindak  pidana  di dalam  media sosial  tersebut  karena mengandung  konsekuensi yang  nyata  dan logis bagi mereka yang melakukannya karena dapat berhadapan dengan hukum yang berlaku.
Penelitian ini penting dilakukan dalam menghadapi permasalahan sosial yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Dengan melihat pertumbuhan kasus cyberbullying yang merugikan terutama bagi kelompok remaja, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui, memahami dan mendalami relevansi aspek-aspek hukum pidana yang dapat mengatasi dan melindungi remaja dari dampak  negatif  fenomena  tersebut.  Keberlanjutan  kasus cyberbullying yang  dilakukan  oleh  remaja menandakan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada dapat memberikan  perlindungan yang memadai terhadap  korban.  Selain itu,  penelitian ini bertujuan untuk menyoroti  celah  atau  kelemahan  dalam  peraturan  hukum  yang  mungkin  dieksploitasi  oleh  pelaku cyberbullying remaja.  Mengidentifikasi  aspek-aspek  ini  tidak  hanya  penting  untuk  memahami ketidakseimbangan  dalam  perlindungan  hukum,  tetapi  juga  untuk  memberikan  masukan  konstruktif kepada pembuat kebijakan dalam merumuskan atau memperbaharui peraturan yang lebih efektif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan landasan bagi perubahan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan perilaku remaja dalam dunia digital.
Penelitian  ini  juga  memiliki  tujuan  yang  lebih  luas,  yaitu  memberikan  kontribusi  kepada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. Dengan mendalami kasus-kasus cyberbullying yang melibatkan remaja, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi hukum pidana dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi remaja dalam menghadapi risiko cyberbullying .

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  untuk  menganalisis fenomena cyberbullying yang dilakukan oleh remaja di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada  analisis  dokumen  perundang-undangan  yang  mencakup  undang-undang  terkait cyberbullying . Analisis  penelitian  dilakukan  dengan  penekanan  pada  norma-norma  hukum  pidana  yang  berkaitan dengan cyberbullying , termasuk definisi dan sanksi pidana (Muhaimin, 2020; Solikin, 2021). Untuk  melakukan  analisis  terhadap  fenomena cyberbullying yang  dilakukan  oleh  remaja,  bahan hukum yang menjadi pijakan utama adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang  ini  menjadi  landasan  hukum  yang  mengatur  tindakan  kriminal  di  ranah  digital, termasuk cyberbullying , yang dapat merugikan dan merendahkan martabat individu. Selain itu, bahan hukum yang relevan juga mencakup Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Dalam  konteks ini,  peran  kepolisian menjadi  sangat  penting  dalam penanganan cyberbullying , di mana mereka memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menindak, dan menegakkan hukum  terkait  tindakan  tersebut.  Melalui  tinjauan  hukum  pidana  ini,  diharapkan  dapat  diperoleh pemahaman  yang  mendalam  tentang  kerangka  hukum  yang  mengatur cyberbullying ,  sekaligus menyusun strategi penanganan yang efektif untuk melindungi remaja dari dampak negatif fenomena ini.
Proses analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua fokus utama. Pertama, penelitian akan menganalisis unsur-unsur cyberbullying yang tercakup dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Pasal yang relevan akan diteliti dengan seksama untuk memahami bagaimana  kerangka  hukum  ini  menanggapi  tindakan cyberbullying ,  termasuk  aspek  hukum  yang melibatkan penyebaran konten merendahkan atau mengancam melalui media elektronik. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana UU ITE dapat melindungi remaja dari ancaman cyberbullying dan apakah ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Sementara  itu,  fokus  kedua  penelitian  akan  mengarah  pada  evaluasi cyber  patrol sebagai  upaya pencegahan terhadap cyberbullying . Data yang dikumpulkan akan mencakup efektivitas cyber patrol
dalam  mendeteksi  dan  mencegah  tindakan cyberbullying ,  termasuk  metode  dan  teknologi  yang digunakan.  Tujuan  utama  adalah  memahami  sejauh  mana cyber  patrol dapat  berkontribusi  dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman, khususnya bagi remaja.
Hasil  analisis  ini  diharapkan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  respons  hukum terhadap cyberbullying yang melibatkan remaja di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan aspek  sosial  dengan  mempertimbangkan  kesadaran  remaja  terkait  penggunaan  media  sosial.  Hal  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih luas tentang faktor-faktor pendorong cyberbullying di kalangan remaja. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dievaluasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap remaja dalam konteks cyberbullying . Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi pada upaya pencegahan dengan  meningkatkan  kesadaran  remaja  tentang  konsekuensi  dan  dampak  negatif  dari  tindakan cyberbullying .
Dengan  pendekatan  ini,  penelitian  ini  berupaya  menyajikan  pemahaman  komprehensif  tentang tindakan cyberbullying oleh  remaja  dari  sudut  pandang  hukum  pidana.  Diharapkan  bahwa  temuan penelitian  ini  tidak  hanya  memberikan  kontribusi  pada  perkembangan  ilmu  hukum,  tetapi  juga memberdayakan remaja untuk berinteraksi secara positif dan bijaksana dalam ruang digital.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bully dalam  kamus  Merriam-Webster,  didefinisikan  sebagai  memperlakukan  secara  kasar  atau mempengaruhi dengan kekerasan atau paksaan. Serangkaian aktivitas kekerasan atau manipulatif yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain merupakan perundungan. Biasanya didasarkan pada ketidakseimbangan kekuatan untuk jangka waktu tertentu. Menurut Coloroso, perundungan adalah perilaku  yang  disengaja,  terarah,  dan  kejam  yang  dimaksudkan  untuk  menyakiti,  menimbulkan  rasa takut dengan ancaman agresi tambahan, dan menimbulkan kepanikan. Apakah penindasan ini dilakukan oleh  seorang  anak  atau  sekelompok  anak,  secara  nyata  atau  tersembunyi,  di  tempat  terbuka  atau dirahasiakan, mudah diidentifikasi atau ditutupi oleh persahabatan yang tampak (Coloroso, 2007).
Secara  tidak langsung cyberbullying terdapat  pada  pasal  27  ayat  (3)  dan ayat  (4)  dari  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan larangan tegas terhadap penyebaran informasi melalui internet yang mencakup tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ancaman melalui media  internet.  Larangan  ini  mengacu  pada  konten  yang  dapat  merugikan  reputasi  seseorang  dan menyebabkan ketidaknyamanan melalui ekspresi negatif, dengan penekanan khusus pada aspek hukum yang mengatur perilaku melalui dunia maya (Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, dkk., 2020; Ni Putu Suci Meinarni, 2019)
Bastomi  &  Hidayah  (2019),  Coloroso  (2006)  mengemukakan  pendapat  mengenai bullying , tindakan tersebut akan memiliki empat unsur yang ada antara lain: a. Imbalance power atau menunjukkan kekuatan yang tidak setara Bullying ini  bukanlah  sesuatu  hal  dilakukan  oleh  yang  setara  dalam  kedudukannya  akan  tetapi pelaku itu orang yang lebih tinggi daripada korbannya. Bisa lebih kuat, bisa lebih besar, bisa lebih tinggi status sosialnya bisa juga Dia berasal dari ras yang berbeda. Fenomena bullying di Indonesia, seperti yang  terjadi  pada  siswa  SMP  RDA  (13)  di  Banyuwangi,  mencerminkan  unsur  ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, terdapat kejadian tragis di mana RDA menjadi korban  perundungan  dan  penganiayaan  oleh  temannya  yang  berinisial  B.  Kejadian  ini  memberikan gambaran nyata tentang ketidaksetaraan kekuatan yang menjadi unsur kunci dalam bullying . Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus tersebut, ketidakseimbangan kekuatan termanifestasi dalam tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, B, terhadap RDA. Dalam kejadian pertama, RDA tiba-tiba dihadang  di  toilet  sekolah  oleh  seorang  kakak  kelas  yang  tidak  dikenalnya,  yang  kemudian mempertemukannya  dengan  pelaku.  Tindakan  ini  menciptakan  situasi  di  mana  RDA  merasa  tidak berdaya dan rentan terhadap penganiayaan oleh pelaku.
Penganiayaan  kedua  yang  terjadi  di  sekitar  Gedung  Wanita  Banyuwangi  setelah  salat  Jumat semakin  menunjukkan  ketidakseimbangan  kekuatan  yang  mencolok.  Kejadian  ini  mengekspos ketidakadilan  yang  dialami  RDA  di  luar  lingkungan  sekolah,  menunjukkan  bahwa  pelaku  memiliki kendali yang signifikan atas situasi tersebut (5 Fakta Terbaru Kasus Bullying Hingga Penganiayaan Siswa  SMP  Banyuwangi,  2023) .    Dalam  konteks  ini,  unsur  imbalance  power  menjadi  pendorong
utama terjadinya bullying , di mana pelaku memanfaatkan posisinya yang lebih kuat untuk mendominasi dan  menyakiti  korban.  Kasus  ini  juga  menyoroti  urgensi  perluasan  pemahaman  dan  penanganan terhadap  fenomena bullying di  lingkungan  sekolah  dan  masyarakat  secara  lebih  luas,  dengan memastikan keamanan dan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban. b. Desire to hurt atau keinginan pelaku untuk mencederai Di  dalam  hal  tersebut  tidak  ada  yang  namanya  ketidaksengajaan  dalam bullying . bullying itu mengakibatkan penderitanya memperoleh luka fisik atau luka emosional, dimana saat itu pelaku yang melakukannya  memiliki  rasa  senang  hati  akan  penderitaan  dari  korbannya.  Fenomena bullying di Indonesia, khususnya yang melibatkan unsur "desire to hurt" atau keinginan untuk menyakiti, menjadi suatu realitas yang memprihatinkan. Hal ini tergambar dalam kasus seorang siswa Sekolah Dasar di Sukabumi yang mengalami patah tulang akibat perundungan oleh teman sekelasnya. Dalam kejadian tersebut, terlihat adanya niat yang jelas untuk menyakiti korban. Tindakan fisik yang dilakukan oleh teman sekelas, yaitu mendorong korban beserta bantuan teman lainnya, menunjukkan adanya intensi untuk  mencelakai  dan  menyebabkan  cedera  serius  pada  korban.  Kejadian  di  Sukabumi  ini mencerminkan  bahwa  fenomena bullying tidak  hanya  sebatas  tindakan  fisik  semata,  tetapi  juga mencakup  aspek  psikologis,  di  mana  pelaku  memiliki  keinginan  untuk  menyakiti  dan  merugikan korban.
Perilaku tersebut dapat mengakibatkan dampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan fisik korban, serta menimbulkan ketakutan dan trauma yang mendalam (Kasus Bullying Anak SD Hingga Patah Tulang di Sukabumi, Polisi Periksa Pihak Sekolah, 2023) . Dalam konteks inilah, penting untuk  memahami  bahwa  upaya  pencegahan bullying tidak  hanya  sebatas  penanggulangan  fisik, melainkan juga perlu menangani akar permasalahan psikologis dan emosional pelaku. Mengenali motif di balik perilaku tersebut menjadi kunci dalam merancang strategi pencegahan yang efektif. Kesadaran akan konsekuensi serius dari niat untuk menyakiti ini perlu disosialisasikan di kalangan masyarakat dan pendidikan, sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman bullying di berbagai tingkatan pendidikan.
c. Terdapat ancaman lebih lanjut
Hal ini dapat dipahami jika perilaku bullying itu tidak akan terjadi hanya satu kali saja akan tetapi perbuatan itu pasti akan Diulangi atau akan dilakukan secara berulang kali kepada korban oleh pelaku. Fenomena bullying di Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus MFW, mencerminkan unsur ancaman lebih  lanjut,  di  mana  perbuatan  tersebut  tidak  terjadi  sekali  saja,  melainkan  menjadi  tindakan  yang diulang-ulang  oleh  pelaku  terhadap  korban.  Dalam  kasus  MFW,  siswa  kelas  2  di  SDN  1  Jenggolo, perundungan yang dialaminya sudah terjadi berulang kali sejak ia masih duduk di kelas 1 SD. Pelaku, yang  merupakan  kakak  kelasnya,  tidak  hanya  meminta  uang  saku  MFW,  tetapi  juga  melakukan kekerasan fisik jika permintaannya tidak dipenuhi (M Bagus Ibrahim, 2022) .
Kasus ini mencerminkan ketidaksetaraan kekuatan antara korban dan pelaku, di mana pelaku yang lebih  tua  dan  berada  di  kelas  yang  lebih  tinggi  menggunakan  kekuatan  fisik  dan  pemalakan  untuk mengintimidasi korban. Meskipun korban mengalami perundungan berulang kali, ia tidak melaporkan kejadian  tersebut  kepada  orangtuanya,  mungkin  karena  faktor  gengsi  atau  ketidakmampuan  untuk mengungkapkan pengalaman traumatis yang dialaminya. Perundungan tersebut mencapai tingkat yang serius, menyebabkan MFW harus dirawat di rumah sakit setelah dianiaya oleh kakak kelasnya. Kejadian tersebut  mencakup  serangan  fisik  yang  menyebabkan  MFW  muntah,  sakit  kepala,  bahkan  hingga mengalami kejang-kejang dan kehilangan kesadaran d. Adanya teror Bullying ini dapat dimaknai sebagai sebuah kekerasan sistematik yang dilakukan oleh pelaku untuk mengintimidasi  seseorang  menjadi  targetnya  dan  untuk  memelihara  dominasi  dari  pelaku.    tindakan teori  tersebut  hanya  sebuah  alat  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  dari bullying tersebut. Fenomena bullying di Indonesia menggambarkan kekerasan sistematik yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi dan memelihara dominasi. Kasus yang terjadi di Gresik, Jawa Timur, menjadi contoh nyata  dari  dampak  serius  yang  dapat  terjadi  akibat  tindakan bullying .  Seorang  siswi  kelas  2  SD mengalami  buta  permanen  pada  mata  kanannya  setelah  diduga  ditusuk  oleh  kakak  kelasnya  dalam konteks  kegiatan  perundungan  di  sekolah.  Kasus  ini  mencerminkan  bahwa  tindakan bullying tidak hanya mencakup intimidasi verbal, tetapi juga mencapai tingkat kekerasan fisik yang mengakibatkan dampak  permanen.  Menariknya,  kronologi  kasus  ini  mengungkapkan  bahwa  tindakan  perundungan
tersebut merupakan suatu bentuk kontrol psikologis yang dilakukan secara berulang oleh pelaku, dalam hal ini kakak kelas korban. Pelaku, diduga marah karena korban menolak memberikan uang jajannya, akhirnya  melibatkan  tindakan  kekerasan  fisik  dengan  menusuk  mata  kanan  korban.  Kejadian  ini mencerminkan bahwa bullying bukan hanya sebuah tindakan spontan, tetapi seringkali merupakan hasil dari pola perilaku sistematis yang merugikan dan dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius (Mata  Siswi  SD  di  Gresik  Ditusuk  Hingga  Buta-Perundungan  di  Indonesia  Sudah  Darurat, 2023) .
Demi  mencegah  kasus cyberbullying di  kalangan  remaja,  peran  pendidikan  menjadi  sangat signifikan.  Kurikulum  sekolah  dan  lembaga  pendidikan  lainnya  perlu  merangkul  pandangan  yang komprehensif tentang penggunaan teknologi dengan tepat, sambil memberikan penekanan pada hak dan tanggung  jawab  yang  terkait.  Etika  digital  dapat  diajarkan melalui modul-modul  pembelajaran  yang mencakup  pemahaman  mendalam  tentang  perilaku  online  yang  positif,  menghormati  privasi,  dan menghindari tindakan merugikan. Pendidikan semacam ini dapat memberikan landasan moral kepada remaja  untuk  berinteraksi  secara  sehat  dalam  lingkungan  digital,  mengurangi  risiko  terlibat  dalam tindakan cyberbullying . Seiring dengan itu, direkomendasikan adanya program atau inisiatif khusus yang  dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan  kesadaran  di  kalangan  remaja  terkait cyberbullying . Misalnya,  kampanye  kesadaran  dengan  pendekatan  yang  menarik,  seperti  seminar,  lokakarya,  atau kegiatan  sosial  yang  mengedepankan  kesadaran  digital.  Selain  itu,  keterlibatan  orang  tua  dan  guru dalam mendukung upaya ini sangat penting, dengan memberikan informasi dan panduan kepada remaja tentang konsekuensi cyberbullying serta cara untuk melibatkan diri secara positif di dunia maya (Abdul Bari & Achmad Taufik, 2023) .
Korban perundungan tidak hanya menjadi penerima pasif dari perilaku perundungan. Dengan tetap diam,  ia  berkontribusi  dalam  menegakkan  dan  melanggengkan  skenario  perundungan.  Karena  tidak memiliki kemampuan untuk membela diri atau terlibat dalam konflik, korban biasanya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan perundungan terjadi terhadap dirinya. Sikap korban untuk tetap diam tidak diragukan lagi rasional. Alasan utamanya adalah karena mereka percaya bahwa melaporkan kejadian perundungan  yang  menimpa  mereka  tidak  akan  menyelesaikan  masalah.  Karena  jika  orang  tua  atau penegak  hukum  turun  tangan  untuk  menghentikan  perundungan,  keadaan  korban  akan  semakin memburuk (Arliman, dkk., 2019).
Selain itu, anak muda mungkin memiliki sistem nilai yang memandang bahwa mengeluh kepada orang  lain  adalah  tindakan  yang  tidak  dewasa,  manja,  dan  kekanak-kanakan.  Korban  perundungan merasa  sendirian  dan  dikucilkan  dari  kelompok,  teman,  dan  hubungan  sosial,  yang  tidak  hanya membuat mereka merasa tidak kompeten dan tidak menarik, tetapi juga melanggar nilai-nilai anak dan melanggar hak mereka untuk mengeluh tentang anak-anak lain. Bagi korban, lebih baik menanggung beban  penderitaan  mereka.  Individu  yang  telah  diintimidasi  sering  kali  mengalami  kesulitan  untuk membangun hubungan yang kuat dan menjalani kehidupan yang normal (Arliman, dkk. 2019; Sopiani, 2018).
Perundungan adalah perilaku atau sikap yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama dengan satu target untuk merusak perasaan orang lain dengan sengaja. Perundungan atau bullying sering kali diikuti dengan  "ancaman"  atau  sesuatu  yang  mengganggu  korban,  sehingga  menyebabkan  gangguan  parah pada sistem emosional, mental, fisik, dan sistem lainnya. Oleh karena itu, perundungan adalah tindakan yang sangat buruk yang tidak dapat dimaafkan untuk alasan apa pun. Anak-anak yang diyakini memiliki kekurangan di dalam dan luar, seperti anak-anak yang biasanya tidak bisa bergaul dengan orang lain dan tidak memiliki teman (umumnya disebut sebagai introvert), dan anak-anak yang memiliki masalah fisik atau mental, biasanya menjadi fokus perundungan (Aradhana & Pangaribuan, 2022).
Cyberbullying ini  menurut  Rigby  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  tindakan  negatif  di  mana  hal tersebut dilakukan oleh remaja secara berulang kali atau bisa terus-menerus kepada seseorang tertentu yang  menjadi  targetnya  dikarenakan  berbagai  macam  hal.    Akibat  dari  tindakan  ini  seseorang  yang menjadi korban dari tindakan tersebut memang tidak secara fisik akan terluka akan tetapi lebih kepada mentalnya sehingga mereka merasa tidak berdaya (Nasrullah, 2015; Rastati, 2016).
Remaja  yang  melakukan  perundungan  di  media  sosial  acap  kali  tidak  pernah  sekalipun  mereka memikirkan berbagai macam akibat dan dampak nyata dari tindakan negatif yang telah mereka lakukan kepada seseorang,  hal ini dikarenakan mereka menganggap itu hanya sempat bercandaan saja hanya sebatas humor saja mengapa ditanggapi secara serius.  Hal ini bisa dimaklumi karena mereka memiliki
kepekaan yang berbeda-beda. Meskipun mereka memiliki kepekaan yang berbeda-beda namun harus tetap menjunjung tinggi etika dalam komentar jangan sampai menimbulkan kerugian bagi mereka yang menjadi korban dari tindakan mereka.  Para remaja yang melakukan perundingan tersebut akan terlihat cemas dan panik jika korban mereka telah mengambil suatu langkah terhadap apa yang mereka lakukan di mana hal tersebut akan membuat kerugian bagi remaja yang melakukan perundungan itu (Marsinun & Riswanto, 2020).
Perundungan  di  media  sosial  yang  dilakukan  oleh  remaja  itu  ada  berbagai  macam  bentuknya. Masing-masing memiliki ciri khas tertentu sebuah bentuk perundungan yang dilakukan remaja terhadap orang atau kelompok yang tidak mereka sukai, atau mereka benci.  Berbagai macam hal tersebut antara lain (Rastati, 2016):
a) Yang  pertama  ialah  pertengkaran  yang  dilakukan  secara  daring,  atau  yang  biasa  disebut  dengan flaming . Hal ini bisa dilakukan oleh remaja dengan cara perang dengan menggunakan kata-kata, di mana  kata-kata  yang  mereka  gunakan  ialah  kata-kata  yang  kasar,  vulgar,    mengandung  amarah teman mengancam dan juga merendahkan orang atau kelompok tertentu di media sosial.
b) Yang kedua ialah pelecehan yang dilakukan di media sosial atau disebut harassment .  Bentuk yang kedua ini hampir mirip dengan bentuk yang pertama akan tetapi mereka menggunakan kata-kata yang lebih menyerang dan kasar untuk melecehkan orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang.
c) Yang ketiga ialah sibuk cyberbullying yang dilakukan oleh remaja dengan cara mereka melakukan posting  di  media  sosial  yang  berisikan  gosip  yang  kejam,  rumor  yang  belum  terbukti  bahkan kendaraan  yang  bohong yang  ditujukan  kepada  seseorang tertentu atau  kelompok  tertentu  untuk merusakkan reputasi yang mereka miliki. Hal ini disebut dengan denigration .
d) Yang keempat ialah perbuatan meretas akun dari seseorang atau juga bisa melakukan posting yang mengaku sebagai orang tertentu yang dapat naik mereka membuat akun palsu dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah membuat seseorang yang menjadi korban mereka itu terlihat buruk sehingga  reputasi  yang  mereka  miliki  akan  semakin  turun  dan  merosot  sehingga  mereka  akan tercemar nama baiknya. Hal ini disebut dengan impersonating .
e) Yang kelima ialah remaja memperdaya seseorang dengan tujuan untuk melakukan perbuatan yang bersifat memalukan, atau mereka membuka informasi yang bersifat pribadi tentang mereka seperti foto video, bisa juga teks dengan tujuan untuk disebar di media sosial.  Hal ini sering disertai dengan ancaman agar mereka yang menjadi korban itu memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Ini dikenal dengan istilah trickery .
f) Bentuk yang keenam ialah pengucilan, atau bisa dimaknai tindakan yang dilakukan oleh remaja untuk  mengucilkan  orang  tertentu  dari  grup  media  sosial  yang  mereka  ikuti  secara  sengaja  atau disebut juga dengan exclusion .
g) Bentuk  yang  terakhir  ialah cyberstalking yang  dilakukan  dengan  cara  spesifik  yaitu  mengirim berbagai macam pesan yang dilakukan secara intens di mana pesan tersebut berisi intimidasi, dan bisa  ancaman  di  mana  mereka,  melakukan  secara  terus-menerus  untuk  memata-matai  seseorang yang menjadi korbannya sehingga mereka yang menjadi korbannya itu merasakan sesuatu hal yang tidak  mengenakkan  dalam  dirinya,  bisa  merasa  tidak  nyaman  bahkan  merasa  terancam  atas keselamatan dirinya sendiri.

## 3.1. Tinjauan hukum pidana indonesia terhadap cyberbullying yang dilakukan oleh remaja
Tindakan yang dilakukan oleh remaja dengan dasar ketidaksukaan mereka secara pribadi terhadap seseorang atau personal yang mereka tidak sukai,  hal ini bisa dilakukan dengan memberikan berbagai macam  komentar  yang  dapat  membuat  korban  itu  merasa  tidak  nyaman,    komentar  tersebut  bisa bernuansa humor atau hanya candaan belaka akan tetapi tanpa mereka sadari apa yang telah mereka lakukan itu termasuk perundungan di media sosial. Para remaja belum bisa memahami dengan baik dan benar bahwa berbagai macam komentar negatif atau bernuansa nyinyir tersebut itu termasuk ke dalam ranah cyberbullying ,  di mana mereka bisa dijerat dengan hukum yang berlaku karena telah melakukan tindak  pidana  yaitu  pencemaran  nama  baik  yang  telah  diatur  undang-undang  ITE.  Remaja  yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang di media sosial dapat dipidanakan berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang - Undang Nomor 19 pada tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor  11  pada  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  (Amri  Dunan  &  Bambang Mudjiyanto, n.d.; Marsinun & Riswanto, 2020).
Pasal 27 ayat (3) yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penghinaan tersebut berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Aldo Ernandi Putra & Tantimin, 2022; Kendry Tan, 2022; Zainab Ompu Jainah, dkk., 2023).
Konsekuensi bagi remaja yang nelakukan tidakan cyberbullting menurut UU ITE tecantum dalam pasal 45 ayat 3 yang berbunyi : “ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (Andi Rahma dkk., 2023; Dona Budi Kharisma, 2022; Rizky Pratama Putra Karo Karo, 2022).
Jika seorang remaja terbukti bahwa seseorang telah melanggar peraturan yang berkaitan dengan berbagai jenis cyberbullying , mereka dapat dijatuhi hukuman tiga hingga enam tahun penjara atau denda antara 750 juta hingga 1 miliar rupiah. Pertama-tama perlu melalui proses pengaduan dan investigasi yang ketat untuk melihat apakah pasal pidana tersebut valid. Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam konteks hukum pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan menyerang kehormatan orang lain dengan membuat tuduhan yang dimaksudkan untuk diketahui oleh publik tetapi mungkin tidak benar. Untuk memenuhi hak asasi manusia, negara diwajibkan oleh konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum  kepada  setiap  warga  negaranya,  termasuk  korban  dan  pelaku.  Negara  harus  membela  warga negaranya melalui aturan hukum untuk melindungi mereka yang telah menjadi target cyberbullying . Salah satu bentuk jaminan keamanan bagi korban dan saksi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UndangUndang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memerangi tindak pidana cyberbullying . "Saksi adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri," demikian bunyi Pasal 1 angka 1 (Aradhana & Pangaribuan, 2022).
Unsur - unsur yang terdapat di dalam pasal yang terkait dalam cyberbullying remaja antara lain: unsur  setiap  orang,  unsur  dengan  sengaja  tanpa  hak,  unsur  memiliki  muatan  penghinaan  dan/ pencemaran nama baik, mendistribusikan dan/ membuat dapat diaksesnya.  jika ditelaah secara rinci maka  berbagai  macam  unsur  tersebut  bisa  menjerat  remaja  yang  melakukan  perundungan  di  media sosial.  hal itu dikarenakan semua unsurnya telah terpenuhi dan remaja tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab di dalam hal tersebut.

## 1) Unsur “setiap orang”
Jika merujuk pada maka setiap orang ini dapat dimaknai bahwa orang perorangan di mana mereka bisa warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum yang ada di Indonesia.  Unsur yang pertama ini sudah memenuhi jika remaja melakukan perundingan di media sosial karena mereka termasuk warga negara Indonesia yang menjadi subjek hukum di dalam undang-undang ITE tersebut (Rachman, dkk., 2020).
Remaja ialah bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara karena remaja ialah individu yang lahir dan tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.  Mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sebagai bagian yang tak terpisah dari warga negara mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti orang yang sudah dewasa dalam masyarakat dalam.  Indonesia mereka juga tidak luput kewajiban  mereka  Untuk  memahami  Berbagai  macam  peraturan  perundangan  yang  ada  terutama peraturan yang melarang adanya perundungan di media sosial.
Menurut  system  hokum  Indonesia,  subjek  hukum  pidana  adalah  manusia  atau  disebut  juga natuurlijke person (Dina Pratiwi, 2014). Disini bias dikatakan jika remaja adalah subjek tindak pidana, karena term,asuk ke dalam golongan natuurlijke person . Hal ini berdasarkan pada beberapa hal dasar didalamya  antara lain (Tongat, 2003):
a) Perumusan  tindak  pidana  itu  diawali  dengan  frasa  yang  menunjukkan  subjeknya  ialah  manusia, seperti kata awal barangsiapa.
b) Berbagai jenis tindak pidana hanya ditujukan untuk manusia saja.
c) Asas  kesalahan  dalam  hokum  menunjukkan  bahwa  hanya  manusia  saja  yang  dapat  berbuat kesalahan, baik secara sendiri maupun secara kelompok.
Remaja  yang  melakukan cyberbullying tersebut  ialah  subjek  hukum  pidana  yang  memiliki kemampuan untuk bertanggunjawab atas apa yang sudah dia lakukan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang dia serang. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Frans Maramis yang menyatakan jika semua  orang  itu  dilihat  sebagai  orang  berjiwa  sehat,  sehingga  mereka  memiliki  kemampuan  untuk mempertanggunjawabkan  perbuatannya.  Hal  ini  dilihat  sampai  ada  pembuktian  sebaliknya,  hal  ini merupakan sebuah asas yang ada pada hukum pidana (Maramis, 2012).
Mengenai  kemampuan  remaja  untuk  bertanggungjawab  ini  ada  berbagai  pendapat  dan  batasan untuk hal tersebut, antara lain (Muhaling, 2019).
a) Simons yang mengatakan jika remaja memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab jika keadaan psikisnya  sedemikian  rupa  dan  pemidanaan  terhadapnya  dapat  dibenarkan.  Mereka  dapat bertanggungjawab jike mereka sadar dan tahu jika tindakan mereka tersebut melawqan hokum yang berlaku. Selain hal tersebut, mereka bisa berkehendak sesuai dengan kesadaran mereka (Muhaling, 2019; Prasetyo, 2011).
b) Van  Hamel  yang  menyatakan  jika  remaja  yang  memiliki  kemampuan  bertanggungjawab  ialah mereka  yang  memiliki  kejiwaan  yang  normal  dan  hal  tersebut  matang  dimana  da  3  buah kemampuan dari dalam dirinya, yaitu: Tahu akan hal yang diakibatkan karena perbuatannya, sadar jika  tindakannya  bertentangan  dan  tidak  sesuai  dengan  nilai  masyarakat,  dan  mereka  bisa berkehendak untuk berbuat (Muhaling, 2019; Prasetyo, 2011).
c) Soedarto  yang  mengatakan  kemampuan  bertanggunjawab  remaja  jika  remaja  maemiliki kekampuan  untuk  memberikan  penilaiandengan  perasaan  dan  pikirannya  jika  tindakannya  itu dilarang  dan  diancam  oleh  undang  –  undang.  Artinya  undang  –  undang  tidak  menghendaki perbuatan tersebut, sehingga ia harus berbuat seperti tersebut (Muhaling, 2019; Prasetyo, 2011).
Dari  penjelasan  tersebut  sudah  jelas  bahwa  jika  remaja  yang  merupakan  subjek  hokum  pidana memiliki  kemampuan  bertanggungjawab  akan  perbuatannya,  karena  kondisi  kejiwaan  mereka  yang normal  dan  tidak  ada  gangguan  yang  berarti.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  mereka  mampu  mengakses smartphone  atrau  alat  teknologi  lainnya  untuk  melakukan cyberbullying kepada  yang  mereka  tuju, sehingga mereka tidak bisa lepas dari konsekuensi nyata dari perbuatan yang mereka lakukan.
Pertanggunjawaban  pidana  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  menentukan  apakah  remaja  tersebut dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan dari segala tuntutan yang ditujukan kepadanya. Dengan kata lain (Takdir, 2013).
a) Jika remaja tersebut dikenakan pidana, maka harus dibuktikan jika tindakan dari remaja tersebut memiliki  sifat  melawan  hokum  dan  remaja  tersebut  memiliki  kemampuyan  untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan.
b) Jika  remaja  tersebut  terbebas,  maka  klesalahan  remaja  tersebut  tidak  terbukti,  artinya  dia  tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.
c) Agar  remaja  tersebut  dapat  dituntut  dengan  hokum  yang  berlaku  maka  haruslah  sebagai  orang. Hubungan yang terkadnung antara remaja sebagai pelaku dengan tindakannya dapat ditentukan oleh kemampuan remaja untuk bertanggungjawab, artinya mereka haruslah:
- Mengetahui hakikat dari tindakan yang akan dilakukan oleh mereka.
- Bisa  mengetaui,  atau  paling  tidak  menduga  akan  akibat  dan  keburukan  sebgai  konsekuensi tindakannya.
- Mereka bisa menentukan apakah mereka akan berbuat atau tidak berbuat. Sehingga jika mereka berbuat, maka akan timbul sebagai sengaja tau alpa. Dalam arti lain mereka berbuat tanpa ada paksaan dari sisi dalam dan juga luar remaja tersebut.
Selain hal tersebut, remaja dipandang mampu untuk bertanggungjawab jika mereka (Purwoleksono,
2014):
a) Mereka bisa untuk menentukan niat untuk berbuat, merencanakan dan berkehendak atas tindakan yang akan mereka lakukan. Sebagai remaja yang tidak memiliki gangguan kejiwaan, maka mereka dalam bertindak memiliki niat, begitu pula jika mereka jika tidak ingin untuk melakukan perbuatan tersebut. Mereka memiliki suatu kehendak untuk bertindak atau tidak sesuai dengan akal pikiran mereka.
b) Sadar dan paham jika tindakan yang akan mereka lakukan tidak patu dimata masyarakat. Sebagai remaja yang sehat jiwanya tentu mereka bisa berpikir apakah perbuatan cyberbullying tersebut baik atau buruk dimata masyarakat. Apakah masyarakat menilai jika penghinaan dan pencemaran nama
baik  tersebut  baik  atau  buruk.  Remaja  tentu  bias  berpikir  jernih  akan  hal  tersebut  dengan menggunakan akal pikirannya, sehingga mereka bias menghindari perbuatan tersebut.
c) Mereka paham jika tindakannya tersebut bernilai buruk. Sebagai insan yang terpelajar, mereka pasti dapat mengetahui dan memahami jika cyberbullying tersebut bernilai buruk dan tercela. Didalam semua norma dan ajaran agama melarang cyberbullying ini, sehingga mereka harus menghindari perbuatan tersebut.
2) Unsur “dengan sengaja” dan tanpa hak
Dalam kajian hukum pidana kesalahan baik itu kesengajaan maupun kealpaan merupakan hal yang fundamental  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana.    Kesalahan  inilah  yang  dimaknai sebagai keadaan jiwa dari orang yang berbuat tersebut dan memiliki hubungan batin antara orang yang membuat dengan perbuatannya.  Terdapatnya unsur kesalahan pada seseorang maka dapat dikatakan orang  tersebut  dapat  dicela.    Khususnya  ialah  yang  dimaknai  sebagai  sebuah  tindakan  tidak  bisa dijadikan menjadi hal yang menyalahkan seseorang jika maksudnya itu tidak memiliki unsur bersalah (Kalia, 2013).
Unsur  kedua  ini  memiliki  makna  jika  remaja  yang  telah  melakukan  tindakan  tersebut  mereka menghendaki dan secara sadar mengetahui akan tindakannya itu dilakukan tanpa hak olehnya.  Artinya remaja  secara  penuh  kesadaran  menghendaki  perbuatan  tersebut  untuk  melakukan  perundingan  di media sosial dan mereka membuat media informasi elektronik dapat diakses dengan mudah di mana hal tersebut memiliki muatan yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik.  Maksud tanpa hak ialah hal yang melawan hukum,  hal ini dimaksudkan agar remaja itu dapat dicegah perbuatannya untuk melakukan perundungan di media sosial sehingga informasi tersebut tidak tersebar luas.  Kedua unsur ini harus  dibuktikan  secara  bersama-sama  untuk menentukan  apakah  remaja tersebut  dapat  dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Rachman, dkk., 2020).
Remaja yang melakukan perbuatan tersebut pasti memiliki motif tersendiri, sehingga dengan motif itu  mereka  melakukan  perundungan  di  media  social  kepada  orang  tertentu.  Motif  yang  diteruskan menjadi perbuatan inilah yang dapat dimaksud dengan kesengajaan, bukanlah sebuah kealpaan. Remaja yang  bertindak  dengan  penuh  kesadaran  dan  kesengajaan  itu  wajib  dikehendaki  mengenai  apa  yang diperbuat tersebut.  Hal ini bukanlah sebuah refleks atau perbuatan yang tidak dikendalikan dan tidak dikontrol oleh kesadaran dari remaja tersebut.  Dalam pengertian lain hal ini dapat diartikan sebagai menghendaki  dan  mengetahui  yang    maknanya  remaja  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dengan kesengajaan wajib menghendaki dan memiliki keesaan bahwa tindakan tersebut memiliki akibat.  Jadi hal  itu  dapat  diartikan  secara  sederhana  bahwa  remaja  tersebut  sengaja  yang  memiliki  makna  dia menghendaki dan mengetahui mengenai apa yang dia lakukan tersebut.  Remaja yang berbuat dengan penuh  kesegaran  menghendaki  tindakan  tersebut  dan  selain  itu  mereka  menyadari  serta  mengetahui mengenai  apa  saja  akibat  yang  akan  timbul  karena  melakukan  perbuatan  tersebut.    Berkaitan  dan kesenangan tersebut maka timbul dua teori tentang kesengajaan. Teori tersebut antara lain:
a) Teori  kehendak  yang  mengatakan  jika  remaja  yang    berbuat  tersebut  jika  remaja  tersebut menghendaki untuk dilakukan perbuatan tersebut.  Oleh karena itu remaja diklasifikasikan telah melakukan perbuatan dengan sengaja tentang suatu tindak pidana jika dalam diri remaja tersebut terdapat  kehendak  untuk  merealisasikan  berbagai  macam  unsur  tindak  pidana  dalam  rumusan undang-undang.
b) Teori  pengetahuan,    yang  mengatakan  jika  sengaja  itu  memiliki  makna  remaja  tersebut membayangkan  mengenai  munculnya  berbagai  macam  akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan mereka. Dalam kajian teori ini remaja tidak bisa menghendaki akibat yang nyata dari perbuatannya, akan tetapi mereka hanya bisa untuk membayangkan mengenai akibat yang akan terjadi kemudian akibat perbuatannya tersebut.  Mengenai tindakan tersebut yang telah dilakukan oleh remaja bahwa tidak ada perbedaan diantara kedua teori tersebut,  kedua teori tersebut sama-sama mengajarkan jika kesengajaan wajib ada niat atau kehendak untuk berbuat sesuatu.
Di dalam rumusan tindak pidana tersebut unsur kesengajaan yang juga dikenal dengan istilah opzet ialah unsur yang terpenting karena jika di dalam perumusan tersebut terdapat tindakan yang dilakukan dengan sengaja  maka unsur tindak pidana dengan sengaja tersebut meliputi semua unsur yang ada di belakangnya  dan  hal  itu  memiliki  konsep  konsekuensi  logis  yang  harus  dibuktikan.    Terminologi sengaja  ini  memiliki  makna  adanya  kehendak  di  mana  kehendak  tersebut  disadari  oleh  orang  yang berbuat  dimana  hal  tersebut  ditujukan  untuk  bertindak  kejahatan  yang  dimaksudkan  olehnya.  Oleh
karena itu berkaitan dengan pembuktiannya jika perbuatan yang dilakukan seseorang itu diperbuatnya dengan  sengaja  maka  terkandung  berbagai  macam  pengertian  yaitu  menghendaki  yang  disertai mengetahui atau bisa juga disebut dengan willens en wetens .  Artinya seseorang yang bertindak tersebut dilakukan dengan sengaja harus memenuhi unsur willens atau yang menghendaki apa yang dia perbuat sehingga  memenuhi  unsur  dimana  ia  harus  mengetahui  apa  yang  dia  perbuat  atau  memenuhi  unsur wettens (Apriani, 2019).
Tindak  pidana  tersebut memiliki unsur  kesengajaan  dan  bukanlah memiliki  unsur  kelalaian atau culpa. Remaja yang melakukan tindak pidana tersebut pantas untuk dijatuhi hukuman pidana karena melakukan  perbuatan  tersebut  dengan  sengaja.  Di  dalam  kehidupan  sehari-hari  sering  orang  tidak sengaja melakukan sesuatu dan untuk menghindari celaan dari perbuatan tersebut maka dia akan berkata bahwa dia tidak sengaja,  sehingga hal tersebut bisa memperoleh maaf dari korban.  Hal tersebut pun tidak akan dikenai pidana apapun (Mukhlis, dkk., 2018). Kesengajaan tersebut itu meliputi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu (Purwoleksono, 2014):
a) Kesengajaan di mana hal tersebut memiliki sifat berupa tujuan untuk mencapai sesuatu atau disebut dengan istilah opzet als oogmerk .
Kesengajaan ini  dimaknai sebagai bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut memang  sudah  ditentukan  sebelumnya.  Akibat  dari  perbuatan  tersebut  merupakan  perwujudan  dari tujuan atau maksud dan serta kesadaran dari orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut (Takdir, 2013).
b) Kesengajaan  yang  tidak  terkandung  sebuah  tujuan  akan  tetapi  hal  tersebut  disertai  pengetahuan orang tersebut jika akibat dari perbuatannya pasti akan terjadi atau bisa disebut dengan kesengajaan secara  kepastian  dan  keinsyafan  yang  dalam  Bahasa  lain  dikenal  dengan  istilah opzet  bij zekerheidsbewustzijn . Pada kesengajaan ini yang menjadi tolok ukur ialah seberapa jauh kesadaran atau  pengetahuan  dari  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  dan  segala  akibat  yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut (Purwoleksono, 2014).
c) Kesengajaan  yang  ketiga  ini  mirip  seperti  kesengajaan  nomor  2  akan tetapi  hal tersebut  disertai dengan  keindahan  dari  orang  tersebut  hanya  ada  kemungkinan  artinya  bukan  sebuah  kepastian bahwa  akibat  dari  perbuatan  tersebut  akan  terjadi  atau  bisa  disebut  dengan  kesengajaan  secara keinsyafan kemungkinan yang disebut juga dengan istilah lain opzet bij mogelijkheids-bewustzijn. Hal  ini    dikenal  juga  dengan  kesengajaan  bersyarat  dan  terkadang  sulit  untuk  membedakan kesengajaan bersyarat ini dengan kelalaian atau kealpaan. Pada kesengaja ini yang menjadi tolak ukur ialah sejauh apa kesadaran dan atau pengetahuan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut yang dia lakukan dengan berbagai macam akibat yang mungkin akan terjadi (Takdir, 2013).
3) Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Objek dari tindak pidana penghinaan ialah kehormatan dan juga nama baik seseorang.  Di dalam hal tersebut terdapat harkat dan juga martabat atau harga diri orang di mana hal tersebut memiliki sifat yang  pribadi  maupun  yang  bersifat  komunal  yang  mendapatkan  perlindungan  oleh  hukum.  Tindak pidana  penghinaan  ini  memiliki  sifat  umum  dan  juga  khusus  yang  memberikan  perlindungan  bagi kepentingan  hukum  mengenai  rasa  yang  seperti  ini.    Terlebih  lagi  rasa  akan  harga  diri  mengenai kehormatan seseorang dan rasa harga diri mengenai nama baik setiap orang.  Semua orang mempunyai rasa  harga  diri  tentang  kehormatan  dan  rasa  harga  diri  tentang  yang  berkaitan  dengan  nama  baik seseorang.  Menurut apa yang telah dikemukakan oleh Satochid Kkartanegara harga diri dan martabat manusia itu disandarkan pada tata susila yang ada di dalam masyarakat.  Dimaksud dengan nama baik ialah sebuah rasa harga diri atau dapat dikatakan martabat seseorang di mana hal tersebut didasarkan pada penilaian atau pandangan yang baik dari masyarakat kepada seseorang yang di dalam kehidupan bermasyarakatnya.  Di  dalam  bergaul  sehari-hari  orang  saling  berinteraksi  sehingga  terbentuklah penilaian atau pandangan antara orang dengan orang lain.  Pandangan seperti inilah yang menjadi dasar dari nama baik tersebut. Perlu dicatat jika nama baik ialah perasaan dari seorang mengenai dirinya di mana  hal  tersebut  dinilai  dan  juga  dipandang  oleh  orang  lain  sebagai  baik.  Menurut  Satochid Kartanegara nama baik itu begitu juga kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat (Chazawi, 2013).
Walaupun yang dikatakan beliau tidak sepenuhnya benar akan tetapi hal tersebut dapat diterima jika secara umum di dalam sebuah kedudukan yang tinggi itu ada berbagai macam sifat pribadi yang baik.  Dalam kedudukan tinggi tersebut wajib didasari dengan kepribadian yaitu berbagai macam sifat
yang baik tidak hanya karena sosialnya saja yang tinggi.  Walau diakui juga jika kedudukan sosial yang baik juga akan memperoleh nama baik bagi seorang.  Akan tetapi perlu diingat jika berbagai macam sifat dan keadaan tersebut yang ada di setiap orang sehingga rasa harga diri tentang nama baik terdapat pula di setiap orang sehingga rasa harga diri tersebut yang mengenai nama baik ada di setiap orang pula, yang  menjadi  pembeda  ialah  rendah  dan  tingginya  semata.    Sehingga  terminologi  kedudukan  tinggi tidak boleh diartikan secara sempit semata yaitu sebagai kedudukan dari kehidupan sosial yang tinggi akan tetapi juga termasuk berbagai macam sifat dan kepribadian yang baik (Rohmana, 2017).
Penghinaan dapat diartikan secara sederhana yaitu perbuatan atau berbagai macam sikap di mana hal tersebut melanggar nama baik atau melanggar sikap yang bertentangan dengan tata krama pergaulan dalam  memperhatikan  kepentingan  dari  orang  lain  dalam  interaksi  sehari-hari.    Penerangan  kepada kehormatan orang lain tersebut akan berakibat orang tersebut mendapatkan rasa malu dan harga diri orang tersebut terkoyak. Hal tersebut memiliki dua sisi nilai antara lain (Satrio, 2005):
a) Sisi yang bersifat subjektif memiliki makna bahwa orang melakukan pengakuan jika perasaan atau kehormatan sebagai akibat dari orang lain yang melakukan penghinaan yang ditujukan kepadanya.
b) Sisi  yang  berdebat  objektif  ialah  jika  sebuah  perkataan  atau  bisa  juga  berupa  perbuatan  yang dirasakan oleh orang tersebut sebagai sebuah penghinaan harus dapat dinilai dan diterima oleh akal sehat bahwa perbuatan tersebut  ialah bener merupakan hal yang bersifat menghina dan bukanlah sebagai perasaan seseorang yang memiliki sifat subjektif belaka.
Tindakan yang mencemarkan nama baik dan juga kehormatan seseorang itu dilarang oleh hukum pidana karena hukum pidana melindungi kehormatan,  nama baik dan martabat semua orang karena hal tersebut  ialah  salah  satu  kepentingan  hukum  di  mana  hal  tersebut  merupakan  bagian  dari  hak konstitusional semua orang yang dijamin oleh UUD 1945 (Muthia & Arifin, 2019).
Dalam perlindungan terhadap tindak pidana yang mencemarkan nama baik perlindungan tersebut ialah  kewajiban  bagi  semua  orang  untuk  memberikan  rasa  hormat  orang  lain  dari  sudut  pandang kehormatan beserta nama baiknya di mata orang lain walaupun ada kemungkinan orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.  Kehormatan dapat dimaknai sebagai perasaan seseorang yang merasa dihormati di mata masyarakat yang mana semua orang  mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan dengan penuh rasa hormat di dalam masyarakat.  Rasa hormat serta perbuatan yang tergolong dalam menyerang  kehormatan  kepada  seorang  diklasifikasikan  menurut  kondisi  sosial  masyarakat  tempat tindakan tersebut dilakukan.  Baik antara nama baik dan kehormatan saling memiliki hubungan yang erat.  Konsekuensinya jika menyerang salah satu baik itu nama baik ataupun kehormatan hal itu sudah cukup  untuk  menjadi  alasan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  melakukan  penumbuhan  kepada seseorang yang telah melakukan penghinaan tersebut (Lompoliuw, 2019).
4) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau  membuat dapat diaksesnya
Penjelasan terminologi tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam UU ITE sehingga hal ini harus ditafsirkan sesuai dengan definisi baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehingga hal tersebut dapat dipahami dan dimengerti secara komprehensif (Rachman, dkk., 2020). Dalam KBBI arti dari mendistribusikan ialah menyalurkan bisa juga membagikan dan juga mengirimkan sesuatu kepada berbagai orang yang dituju (Penyusun, 2008). Sedangkan arti dari mentransmisikan dalam KBBI ialah meneruskan atau mengirimkan sesuatu hal atau pesan dan sebagainya untuk orang lain yang dituju yang berasal  dari  seseorang  (Penyusun,  2008).  definisi  dari  membuat  dapat  diaksesnya  itu  juga  tidak dijelaskan artinya hal ini harus diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia di mana hal tersebut bisa dipahami dengan serangkaian kegiatan interaksi yang berkaitan dengan sistem elektronik baik berdiri sendiri atau bisa dalam jaringan (Rachman, dkk., 2020).
Unsur  UU  ITE  yang  mengatur  "Mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya"  memiliki  implikasi  penting  dalam  pemahaman  dan  penanganan  tindakan cyberbullying yang melibatkan remaja dan media sosial. Dalam konteks ini, unsur ini merujuk pada berbagai bentuk interaksi digital di mana individu secara sengaja menyebarkan atau mentransmisikan informasi, konten, atau pesan tertentu yang dapat diakses oleh pengguna lain di dunia maya.
Tindakan mendistribusikan mencakup segala upaya menyebarkan pesan atau materi, seperti teks, gambar, atau video, yang dapat merugikan atau merendahkan pihak lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai  platform  media  sosial  seperti  Facebook,  Instagram,  Twitter,  atau  platform  lainnya  yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara daring. Konten yang didistribusikan ini bisa berupa fitnah,  ancaman,  atau  materi  merugikan  lainnya  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  reputasi  atau
kesejahteraan  psikologis  dari  individu  yang  menjadi  target.  Sementara  itu,  unsur  mentransmisikan mencakup proses pengiriman pesan atau konten melalui berbagai saluran komunikasi digital, seperti pesan teks, surel, atau platform pesan instan. Aktivitas ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas di kalangan pengguna media sosial.
Selain itu, unsur membuat dapat diaksesnya menekankan pada tindakan membuat informasi atau konten tertentu dapat diakses oleh publik. Hal ini mencakup pengaturan privasi dan keputusan sengaja membuat informasi pribadi atau konten yang bersifat merugikan dapat diakses oleh orang lain. Ini bisa terjadi melalui penyesuaian pengaturan keamanan pada akun media sosial atau melalui tindakan lain yang secara langsung mempengaruhi tingkat aksesibilitas suatu konten.

## 3.2 Upaya Pencegahan Cyberbullying dengan menggunakan cyber patrol
Patroli  yang  lakukan  oleh  kepolisian  di  dunia  maya  itu  sama  tujuannya  dengan  patroli  pada umumnya.  Pada patroli  secara umum memiliki tujuan antara lain (Chairisda, 2020):
a) Mencegah  adanya  kemungkinan  mengenai  kesempatan  dan  juga  niat  dalam  hal  pencegahan timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.
b) Memberikan kehadiran polisi yang hidup diantara masyarakat.
c) Melayani  masyarakat  secara  prima  untuk  mengantisipasi  berbagai  macam  gangguan  yang  ada, seperti gangguan ketertiban,  keamanan,  dan keselamatan masyarakat.
d) Mengembangkan  partisipasi  dan  juga  peran  masyarakat  dalam  menciptakan  keamanan  dan ketertiban masyarakat.
e) Melayani masyarakat berupa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat
f) Mewujudkan keamanan dalam masyarakat.
Institusi yang mempunyai kewenangan yang dapat menindak hukum yang relevan dengan cyber patrol ialah  kepolisian,  dimana  hal  tersebut  dilakukan  melalui  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber (Dittipidsiber)  yang  berada  di  bawah  Bareskrim  POLRI.  Selain  hal  tersebut  Dittipidsiber  memiliki kewajiban dalam menegakkkan hokum terhadap kejahatan yang ada di dunia  maya atau dunia siber. Dittipidsiber ini mengurusi kejahatan dalam dunia maya secara umum, yaitu mengenai computer crime dan computer  related  crime (Sasmitha,  dkk.,  2022).  Melakukan cyberbullying termasuk  ke  dalam online  defamation ,  dimana  remaja  melakukan  penemaran  nama  baik  di  media  social  kepada  orang tertentu.
Polisi Siber melakukan operasi Patroli Siber dengan mengawasi semua aktivitas online, terutama di media sosial dan platform online lainnya. Polri telah mengambil beberapa langkah untuk memerangi kejahatan siber di tingkat domestik, termasuk (A, dkk., 2016; Hasibuan, 2023):
a) Bereaksi dan menerima setiap laporan dari masyarakat tentang klaim kejahatan siber, dan mencatat setiap kasus yang ditangani terkait laporan tersebut.
b) Menggunakan jejaring sosial, email, dan e-commerce untuk melakukan investigasi online (virtual) terhadap kejahatan.
c) Bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi
d) Bekerja  sama  dengan  industri  perbankan,  khususnya  dengan  Bank  Indonesia,  untuk  mencegah penggunaan rekening palsu oleh pelaku kejahatan.
e) Menghimbau semua orang untuk selalu menggunakan internet secara aman.
Patroli yang dilakukan oleh kepolisian bukan hanya berupa patroli fisik pada umumnya saja akan tetapi juga ada patroli yang dilakukan di dunia maya khususnya media sosial untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka penggunaan media sosial yang sehat. Upaya ini disebut juga sebagai cyber  patrol .  Kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan,    yang  berupa  kejahatan  di  media  sosial.    Kegiatan cyber  patrol ini  dilaksanakan  oleh pasukan  khusus  yaitu  pasukan cyber yang  dilakukan  dengan  cara  memantau  dan  melacak  terhadap segala bentuk aktivitas di dunia media sosial yang ada. Kegiatan cyber patrol ini ialah berbagai macam tindakan untuk melakukan pengintaian melalui sistem komputer yang bertujuan untuk melihat apakah ada  sebuah  kejahatan cyber di  dalam  media  sosial  tersebut,  di  mana  hal  tersebut  berpotensi  untuk menimbulkan kegaduhan dan juga keresahan yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan  cara  yang  sistematis  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  melalui  sistem  komputer  untuk memperoleh berbagai macam postingan yang memiliki unsur berbagai macam hajatan di dunia maya (Wakim, 2020).
Perkembangan kejahatan di dunia maya ini membuat hukum harus berbenah untuk mengimbangi dan mengatasinya. Karena internet semakin mudah diakses dan berkembang sehingga sulit untuk diatasi jika hukum tidak merespon dengan baik.  mengenai kejahatan di dunia maya yang ada di uu ite terutama tentang soal cyber bullying ini kepolisian telah membuat virtual police atau polisi virtual dengan dasar hukum yang merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021 Tentang “ Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.” Hal ini  melatarbelakangi cyber  patrol yang  bekerja  dalam  fungsi  pemantauan  kegiatan  di  dalam  sosial media yang ada (Cindy, dkk., 2021).
Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  oleh  anggota  kepolisian  dalam  melakukan  tugasnya  untuk menanggulangi cyberbullying dapat  ditempuh  dengan  berbagai  macam  cara  antara  lain  (Noviantini, dkk., 2021):
a) Menjalin kerjasama dengan berbagai macam instansi yang  dapat membantu menjalankan patroli cyber untuk menanggulangi cyber bullying .
b) Melakukan sosialisasi mengenai kejahatan cyber bullying di instansi sekolah maupun di masyarakat desa agar remaja memiliki sikap bijak dalam bersosial media.
c) Melakukan  pendidikan  kepada  masyarakat  yang  ditempuh  dengan  cara  melakukan  posting  di berbagai macam akun media sosial agar bisa menjauhi kejahatan cyber bullying itu. Tim Cyber patrol melakukan pengawasan kepada semua kegiatan yang ada di media sosial,  dalam arti lain tim tersebut melakukan patroli di jagat media sosial dengan memantau orang yang terindikasi melakukan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  uu  ite  khususnya cyberbullying .    Pengawasan  juga dilakukan oleh tim cyber patrol untuk melakukan pemantauan kepada para pengguna media sosial yang ada,    mereka  akan  dipantau  sejauh  mana  aktivitas  yang  dilakukan  olehnya.  Tim  tersebut  memiliki wewenang untuk melacak dan mencari serta menemukan user pemilik akun tersebut.  Berbagai macam hal yang dapat dilakukan oleh tim cyber patrol antara lain (Chairisda, 2020):
a) Melakukan penjagaan terhadap ketertiban dan keamanan di dalam media sosial.
b) Melakukan pencegahan terhadap potensi provokasi dan keberlanjutan dari tindakan tersebut.
c) Melakukan deteksi terjadinya berbagai macam kemungkinan terjadinya berbagai macam postingan yang dapat menimbulkan kegaduhan.
d) Melakukan pengawasan kepada seluruh akun media sosial yang dicurigai.
e) Membaca  berbagai macam situs yang terdapat pada jaringan online.
f) Melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dicuri.
g) Melakukan pemantauan.
h) Melacak akun-akun yang melakukan kejahatan di dunia maya.
Untuk menanggulangi fenomena cyberbullying di media sosial, Polri melalui unit polisi virtual telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku. Juru bicara Polri menjelaskan  bahwa  salah  satu  metode  yang  digunakan  oleh  unit  polisi  virtual  adalah  melalui penelusuran kata kunci (keywords) guna mendeteksi unggahan warganet, baik berupa konten maupun komentar,  yang  terindikasi  melanggar  hukum,  terutama  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE). Setelah menemukan indikasi pelanggaran, unit polisi virtual melakukan analisis awal  terhadap  konten  unggahan  tersebut,  termasuk  berkolaborasi  dengan  ahli  bahasa  untuk memperdalam  pemahaman  terhadap  konteks  dan  implikasi  hukum  dari  unggahan  tersebut.  Apabila berdasarkan rembuk awal disimpulkan bahwa konten atau unggahan tersebut terkualifikasi melanggar hukum, polisi virtual akan memberikan teguran melalui pesan langsung ( direct message ) kepada pelaku. Pesan tersebut berisikan instruksi untuk menghapus konten yang melanggar dalam waktu 1x 24 jam. Selain  itu,  Polisi  juga  memiliki  kewenangan  untuk  meningkatkan  tingkat  teguran,  bahkan  hingga melakukan penjemputan langsung terhadap pelaku, jika pihak yang ditegur tetap tidak mengindahkan perintah penghapusan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum  terhadap cyberbullying tidak hanya sejalan dengan proses hukum formal, tetapi juga mencakup langkah-langkah proaktif untuk memastikan  keamanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  ruang  digital.  Dengan  adanya  mekanisme penegakan  hukum  ini,  diharapkan  Polri  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  pelaku cyberbullying , sekaligus memberikan perlindungan kepada korban. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan efektif, upaya cyber  patrol ini  menjadi  bagian  penting  dalam  menjaga  integritas  dan  keamanan  lingkungan digital di Indonesia (Auditya Firza Saputra, 2020; Noviantini, dkk., 2021).
Pendekatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polri untuk menanggulangi cyber bullying , sejalan  dengan  prinsip  penanganan  cyber bullying yang  lebih  menitikberatkan  pada  pencegahan
daripada  penegakan  hukum  langsung.  Jika  upaya  preventif  tersebut  tidak  berhasil,  langkah-langkah represif akan diambil, termasuk pembuatan laporan polisi, penyusunan anev setiap bahan, penyelidikan lebih  lanjut,  dan  gelar  akhir  untuk  pemberkasan  yang  memenuhi  unsur  tindak  pidana.  Melalui kombinasi strategi ini, diharapkan Polri dapat efektif menanggulangi fenomena cyber bullying di media sosial, menciptakan lingkungan online yang lebih aman, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Kesimpulan  yang  didapat  dari  pembahasan  diatas  ialah  fenomena cyberbullying yang  dilakukan oleh remaja di media sosial, melanggar ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penghinaan di media elektronik. Remaja yang terlibat dalam cyber bullying dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana cyber bullying , seperti "setiap orang," "dengan sengaja dan  tanpa  hak,"  serta  "mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya,"  dijelaskan  dengan  rinci.  Remaja  dianggap  sebagai  subjek  hukum  pidana  dan  dapat bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  asalkan  dapat  membuktikan  bahwa  mereka  memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.
Kesimpulan  yang  kedua,  Operasi  Patroli  Siber  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  melibatkan pengawasan aktivitas online, terutama di media sosial dan platform online lainnya. Langkah-langkah yang  diambil  mencakup  penerimaan  laporan  masyarakat,  investigasi  online  menggunakan  jejaring sosial  dan  email,  kerjasama  dengan  instansi  terkait,  dan  himbauan  kepada  masyarakat  untuk menggunakan internet secara aman. Patroli yang dilakukan bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga melibatkan  pemantauan  di  dunia  maya,  khususnya  media  sosial,  untuk  menjaga  ketertiban  dan keamanan masyarakat. Upaya ini disebut sebagai cyber patrol , yang dilaksanakan oleh pasukan khusus, yaitu  pasukan  cyber,  dengan  tujuan  mencegah  terjadinya  kejahatan  di  media  sosial.  Kegiatan cyber patrol melibatkan pemantauan, deteksi potensi provokasi, pemblokiran situs yang mencurigakan, serta melibatkan  masyarakat  dalam  pendidikan  dan  sosialisasi  mengenai  kejahatan  cyber bullying .  Untuk menanggulangi fenomena cyber bullying , polisi juga melakukan sosialisasi, pendidikan, dan kerjasama dengan berbagai instansi. Tim Cyber patrol melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan di media sosial dengan melibatkan berbagai tindakan preventif dan represif, termasuk pemantauan, pembacaan situs, serta tindakan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan di dunia maya.

## 4.2 Saran
Saran  yang  dapat  peneliti  berikan    dalam  penelitian  ini  ialah  penelitian  ini  dapat  untuk memperdalam pemahaman mengenai cyberbullying , khususnya fokus pada aspek hukum pidana yang terkait dan konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku. Melalui analisis literatur terkini, penelitian ini akan mengidentifikasi tren terbaru dalam cyberbullying dan mengkaji bagaimana perkembangan hukum telah merespons  tantangan  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  akan  dapat  memberikan  penekanan  pada pentingnya pendidikan tentang etika online dan perilaku yang pantas di internet. Rancangan program pendidikan baru atau evaluasi terhadap program yang sudah ada akan dilakukan, dengan fokus pada integrasi  pendidikan  etika  online  di  lingkungan  sekolah.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  juga  akan memeriksa  peran  orang  tua  dan  sekolah  dalam  mencegah  serta  mengatasi cyberbullying ,  dengan penelitian mendalam terhadap strategi yang efektif. Di samping itu, penelitian ini dapat mengeksplorasi dampak psikologis cyberbullying pada korban dan pelaku, dengan tujuan untuk memahami mengapa pencegahan menjadi  begitu  krusial.  Selain  itu,  penelitian  akan  mencakup  saran-saran  konkrit  terkait integrasi  pendidikan  etika  online  di  keluarga,  serta  menganalisis  peran  teknologi  dalam  mendukung upaya pencegahan cyberbullying , termasuk teknologi keamanan yang dapat digunakan oleh orang tua dan  sekolah.  Dengan  pendekatan  komprehensif  ini,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan landasan  yang  kokoh  untuk  merumuskan  strategi  pencegahan  yang  lebih  efektif  dan  meminimalkan dampak negatif dari fenomena cyber bullying .

## DAFTAR PUSTAKA
5 Fakta Terbaru Kasus Bullying hingga Penganiayaan Siswa SMP Banyuwangi. (2023, October 17).
DetikJatim . https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6986459/5-fakta-terbaru- kasus- bullying -hingga-penganiayaan-siswa-smp-banyuwangi
A, B., Mochammad, E., Utomo, T. C., & Putranti, I. R. (2016). Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Polri)-Australian  Federal  Police  (AFP)  Sektor  Capacity  Building  dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Cyber  Crime  di  Indonesia  Periode  2012-2014. Journal  of International Relations , 2 No. 1 .
Abdul Bari & Achmad Taufik. (2023). Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka. Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (3). Albertus  Adit.  (2021,  July  6).  Siswa  SMP  Rentan  Cyber  Bullying,  Ini  10  Ragam  Perilakunya. Kompas.Com .  https://www.kompas.com/edu/read/2021/06/07/125040071/siswa-smp-rentan- cyber- bullying -ini-10-ragam-perilakunya
Aldo Ernandi Putra & Tantimin. (2022). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 9 (5).
Amri  Dunan  &  Bambang  Mudjiyanto.  (n.d.).  Pasal  Karet  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elekronik Bermasalah. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa , 3 (1).
Andi Rahma, Asrul Aswar, & Dhea Rezkyah M. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime terhadap Pencemaran Nama Baik  di Kota Makassar (Studi Putusan No.255/Pid.Sus/2021/PN. Makassar. Pledoi , 1 (2).
Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana. Ganec Swara , 13 No. 1 . Aradhana, A. A. A., & Pangaribuan, C. S. (2022). Cyber Bullying in Media Social: A  Mainstreaming the Victim Protection  Principles in Indonesian Criminal Justice System. Indonesia Media Law Review , 1 No, 2 .
Arliman, L., Situngkir, D. A., Hariyadi, H., Putri, R. R., Fauzi, R., & Parlindungan, G. T. (2019). Cyber Bullying  Against  Children  in  Indonesia. Current  Issues  on  Social  Humanities,  Economic Development and Law . International Conference on Social Sciences, Humanities, Economics and Law, Padang.
Auditya Firza Saputra. (2020). One Nation Under Virtual Police’: Kontrol Sosial, Aktivisme Viral, dan Patroli Internet’. Jentera , 4 (1).
Bastomi,  H.,  &  Hidayah,  S.  N.  M.  (2019).  Fenomena  Perundungan  di  Media  Sosial  Media:  Telaah Dampak  Perundungan  bagi  Remaja. At  Tabsyir  Jurnal  Komunikasi  Penyiaran  Islam  IAIN Kudus , 6 No. 2 .
Chairisda,  N.  R.  P.  (2020).  Optimalisasi  Satgas  Cyber  Patrol  Polres  Banyumas  dalam  Menghadapi Pemilu 2019. Police Studies Review , 4 No. 1 . Chazawi, A. (2013). Hukum Pidana Positif Penghinaan . Bayumedia Publishing.
Cindy, L. I., Rachmat, Y. A., Nugroho, T., & Ruchimat, R. (2021). Perspektif Mengenai Patroli Siber Sebagai Penegak Hukum di Media Sosial. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada  Masyarakat  2021 .  Pengembangan  Ekonomi  Bangsa  melalui  Inovasi  Digital  Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Jakarta.
Coloroso, B. (2006). Penindas, Tertindas, dan Penonton. Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU. Serambi Ilmu.
Coloroso, B. (2007). Stop Bullying (S. I. Astuti, Trans.). Serambi Ilmu Semesta. Desy  Nirmala  Setyawati.  (2022,  December  12).  Literasi  Digital  Penangkal  Cyber  Bullying. Times Indonesia . https://timesindonesia.co.id/kopi-times/439915/literasi-digital-penangkal- cyber bullying Dina Pratiwi, T. (2014). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Anak pada Saat Proses Penyidikan . Universitas Airlangga.
Dona  Budi  Kharisma.  (2022).  Kepatuhan  dan  Kesadaran  Hukum  Kritis:  Kajian  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rechtsvinding , 11 (4).
Fahlevi,  F.  (2023).  1.895  Remaja  Alami  Perundungan  Secara  Siber,  Pelakunya  1.182  Siswa. tribunnews.com .
Hasibuan,  E.  S.  (2023).  The  Role  of  Indonesian  Police  through  “ Cyber  Patrol ”  in  Preserving  and Maintaining Cyber Room Security. International Journal Of Social Service and Research , 2 No. 8 .
Kalia,  H.  (2013).  Pembuktian  Tindak  Pidana  dengan  Terang-Terangan  dan  Tenaga  bersama Menggunakan  Kekerasan  terhadap  Orang  yang  Mengakibatkan  Luka-Luka  (Studi  Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 4 No. 1 .
Kasus  Bullying  Anak  SD  hingga  Patah  Tulang  di  Sukabumi,  Polisi  Periksa  Pihak  Sekolah.  (2023, January 11). Okezone News . https://news.okezone.com/read/2023/11/01/525/2912573/kasus- bullying -anak-sd-hingga-patah-tulang-di-sukabumi-polisi-periksa-pihak-sekolah Kendry  Tan.  (2022).  Analisa  Pasal  Karet  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. Samudra Keadilan , 17 (1).
Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. (2019). Analisis Penegakan Hukum Pidana tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP. Lex Crimen , 8 No. 12 .
M  Bagus  Ibrahim.  (2022,  November  24).  Siswa  SD  di  Malang  Ternyata  Berkali-kali  Dipalak  dan Dibully  Kakak  Kelas. DetikJatim .  https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d- 6423900/siswa-sd-di-malang-ternyata-berkali-kali-dipalak-dan-dibully-kakak-kelas
Maramis, F. (2012). Hukum Pidana Umum dan Tertulis  di Indonesia . Raja Grafindo Persada.
Marsinun, R., & Riswanto, D. (2020). Perilaku Cyber Bullying Remaja di Media Sosial. Analitika , 12 No. 2 .
Mata  Siswi  SD  di  Gresik  Ditusuk  Hingga  Buta—’Perundungan  di  Indonesia  Sudah  Darurat.  (2023, September 21). BBC.Com . https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press.
Muhaling, A. J. (2019). Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang–Undangan yang Berlaku. Lex Crimen , 8 No. 3 . Mukhlis, M., Tarmizi, T., & Hadi, A. (2018). Hukum Pidana . Syiah Kuala Univercity Press.
Muthia,  F.  R.,  &  Arifin,  R.  (2019).  Kajian  Hukum  Pidana  pada  Kasus  Kejahatan  Mayantara (Cybercrime) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. Resam , 5 No. 1 .
Nasrullah,  R.  (2015). Media  Sosial  (Perspektif  Komunikasi,  Budaya  dan  Sosioteknologi) .  Simbiosa Rekatama Media.
Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, & Hatarto Pakpahan. (2020). Cyber Bullying di Media Sosial. Bhirawa Law Journal , 1 (2).
Ni  Putu  Suci  Meinarni.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Cyber  Bullying  dalam  Ranah  Hukum  Indonesia. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 2 (1).
Noviantini, N., Remaja, I. N. G., & Mariadi, N. N. (2021). Efektivitas Patroli Siber dalam Mengungkap Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Kertha Widya Jurnal Hukum , 9 No. 1 . Penyusun, T. (2008). Kamus Bahasa Indonesia . Pusat Bahasa. Prasetyo, T. (2011). Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada. Pratama, K. R. (2021). Instagram, Media Sosial Pemicu “Cyber Bullying” Tertinggi. kompas.com . Purwoleksono, D. E. (2014). Hukum Pidana . Airlangga University Press.
Rachman, W. E. K., Simatupang, M. S., Kurniani, Y., & Putri, R. (2020). Tindak Pidana Pencemaran Nama  Baik  di  Media  Sosial  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Perundangan. RechtIdee, 15 no. 1 .
Rastati, R. (2016). Bentuk Perundungan Siber  di Media Sosial dan Pencegahannya bagi Korban dan Pelaku. Urnal Sosioteknologi J , 15 No. 2 .
Ratusan  Anak  Jadi  Korban  Bullying  di  Media  Sosial  sejak  20 .  (2022).  [Dataset]. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ratusan-anak-jadi-korban- bullying -di- media-sosial-sejak-2016
Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2022). Hate Speech: Penyimpangan  terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. Jurnal Lemhanas RI , 10 (4).
Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum tentang Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Yuridika , 32 No. 1 .
Sasmitha,  P.  D.  W.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Subamia,  I.  N.  (2022).  Efektivitas Cyber  patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar. Jurnal Analogi Hukum , 4 No. 3 .
Satrio,  J.  (2005). Gugat  Perdata  atas  Dasar  Penghinaan  sebagai  Tindakan  Melawan  Hukum .  Citra Aditya Bakti. Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum . Qiara Media. Sopiani, M. (2018). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Bullying di Media Social . Universitas Lampung.
Takdir, T. (2013). Mengenal Hukum Pidana . Laskar Perubahan. Tongat, T. (2003). Hukum Pidana Materil . Djambatan. Wakim, D. V. (2020). Cyber Patrol dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial, . Fakultas Hukum Unpatti.
Zainab  Ompu  Jainah,  Akbar  Triharto  Wahyudi,  Yudistira  Pratama  Ramadan  &  Nadira.  (2023). Pelecehan  Seksual  terhadap  Anak  di  Bawah  Umur  Di  Sosial  Media  Tiktok  Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3. Jurnal Ilmu Hukum Prima , 6 (1).