## ETIKA DAN PRIVASI LAYANAN JASA TEKNOLOGI FINANSIAL
Studi Fenomenologi Pada Korban Pelanggaran Privasi
Rati Sanjaya 1 dan Irwansyah 2
1.2 Program Studi Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya, Kenari, Jakarta Pusat Email: ratisjy@gmail.com 1 , dr.irwansyah.ma@gmail.com 2

## Abstrak
Digitalisasi membawa kemudahan sekaligus risiko penyalahgunaan data. Data kemudian menjadi  komoditas  di  industri  4.0  yang  membawa  isu  pada  etika  dan  privasi  pada teknologi  finansial  (tekfin)  yang  terus  berkembang.  Regulasi  dibuat  berdasarkan peraturan pasar modal yang kadang tidak mencakup seluruh aspek keamanan siber pada layanan jasa tekfin. Penelitian ini bertujuan mengungkap fenomena pelanggaran privasi yang  dihadapi  oleh  dua  orang  narasumber  utama  dan  didukung  oleh  pengalaman  tiga narasumber tambahan melalui studi fenomenologi. Adapun hasil temuan dari pengguna tekfin  ini  adalah  kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  tekfin  pada  masyarakat  sehingga pelanggaran privasi dan ancaman pada keamanan siber dapat terjadi.
Katakunci : industry 4.0, tekfin, digitalisasi, keamanan siber, penyalahgunaan data

## ETHICS AND PRIVACY REGARDING THE FINANCIAL TECHNOLOGY SERVICES

## Abstract
Digitalization not only help people to make life easier, but also brought data risk. Data became  a  commodity  in  industry  4.0  that  made  ethic  and  privacy  issue  for  financial technology  (fintech).  Rapid  technology  development  unequal  with  regulation development,  Indonesia  still  use  stock  exchange’s  law  which  not  covered  all  financial technology  aspect  like  cyber  security.  This  research  was  made  to  discover  privacy violation  that happened  to  two  key  informants  and  three informants  who  support  this research to figure the case through phenomenology. The result is fintech user was lack of knowledge  about  privacy  and  threat  that  might  be  happened about  data  they give  to fintech organization.
Keywords : industry 4.0, fintech, digitalization, cyber security, data risk
To cite this article (7 th APA style) :
Sanjaya,  R.  &  Irwansyah  (2019).  Etika  dan  Privasi  Layanan  Jasa  Teknologi  Finansial:  Studi Fenomenologi  pada  Korban  Pelanggaran  Privasi  [Ethics  and  Privacy  regarding  the  Financial
Technology Services]. Journal Communication Spectrum, 9 (1), 14-29.
http://dx.doi.org/10.36782/jcs.v9i1.1873

## Pendahuluan
Kemudahan  akses  informasi  yang dibawa dalam proses digitalisasi membuat  data  menjadi  komoditas  yang diperebutkan  dalam  industri  teknologi informasi dan komunikasi. Risiko
keamanan  data  yang  kadang  dilewati pengguna  pada  bagian  syarat  dan ketentuan  membawa  dampak  yang  tak disangka  oleh  konsumen.  Perusahaan teknologi  finansial  (financial  technology atau fintech) menawarkan jasa keuangan yang  mudah  dan  tidak  memerlukan proses administrasi yang panjang sebagaimana yang terjadi di bank fisik.
Kecepatan verifikasi dan kemudahan  akses  melalui  ponsel  pintar menjadi salah satu alasan berkembangnya  pemain  kredit  tanpa agunan  (KTA)  di  tengah  masyarakat perkotaan  (Nabila,  2018).  Kedua  alasan tadi  pun  membawa  dampak  bagi konsumen  yang  tidak  jeli  membaca syarat dan ketentuan yang mengakibatkan kebocoran data sehingga pihak  pemberi  kredit  dapat  mengakses kontak konsumen.
Penelitian ini
mengonstruksi
kembali  kebocoran  data  dapat  terjadi pada  dua  orang  narasumber  utama setelah  meminjam  uang  dari  kredit daring  melalui  studi  fenomenologi. Teknik  penelitian  melalui  wawancara langsung  pada  dua  orang  key  informan yang  mengalami  kebocoran  data  dan dua  orang  informan  dimana  informan pertama pernah kredit melalui bank dan satu  lagi  pernah  mengikuti  pembelian secara kredit daring. Pengalaman
keempat narasumber ini menggambarkan kemudahan serta risiko yang  ditelaah  dari  sisi  industri  teknologi komunikasi yang kini sudah menjalankan industri web 4.0 di daerah perkotaan.
Beberapa  penelitian  sebelumnya membahas  tentang  privasi  dan  data pribadi  dari  segi  hukum  seperti  Dewi  & Perlindungan  (2016)  yang  membahas regulasi  proteksi  terhadap  privasi  dan data pribadi khususnya dalam penggunaan  teknologi  cloud  computing. Sementara,  Nurdinisari  (2013)  melihat privasi  dan  perlindungan  data  pribadi dari  sisi  hukum  ekonomi  yang  tertuang dalam  UU  tentang  Telekomunikasi,  UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  serta  UU  Perlindungan Konsumen  yang  dinilai  belum  secara komprehensif  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  perlindungan  privasi  dan  data pribadi yang berlaku internasional.
Tulisan  lain  oleh  Yuwinanto  (2012) membahas tentang definisi, dimensi, dan pengukuran  privasi  juga  kebebasan informasi dan keamanan data dari sudut pandang ilmu informasi dan
perpustakaan.  Maka  penelitian  ini melengkapi  lubang  etika  dan  privasi dalam teknologi finansial atau tekfin dari perspektif industri teknologi komunikasi.

## Tinjauan Pustaka

## Industri Teknologi Komunikasi Tekfin
Disrupsi  perkembangan  teknologi komunikasi  dari  analog  ke  digital mempengaruhi  semua  segi  kehidupan
dari  tingkat  pribadi  sampai  nasional. Tren belanja daring semakin berkembang dimana tahun 2013
terdapat  40%  pengguna  ponsel  pintar yang  terkoneksi  internet  seentara  di tahun  2018  naik  menjadi  94%  (Azis, 2019).  Potensi  pasar  yang  besar memunculkan teknologi finansial (tekfin) yang  mempermudah  proses  transaksi non tunai ( cashless ).
Walaupun teknologi finansial sudah menelurkan  banyak  inovasi  keuangan, belum  ada  definisi  yang  secara  khusus menjelaskan  teknologi  finansial,  tetapi Schueffel (2016) mencoba menyimpulkan dari banyaknya penjelasan  tentang  teknologi  finansial sebagai  industri  keuangan  baru  yang tidak  hanya  mendukung  perbankan tetapi  juga  menggunakan  teknologi untuk mengembangkan aktivitas keuangan.
Awal  munculnya  teknologi  finansial (tekfin)  ini  belum  banyak  regulasi  dan belum  diawasi  oleh  otoritas  jasa keuangan  sehingga  industri  teknologi finansial  menjadi  industri  yang  ramai dengan  pemain  finansial  berbasis  digital ini.  Sejauh  ini  terdapat  empat  kategori teknologi finansial (Perdana, 2017):
● Crowdfunding  dan  peer  to  peer lending
Kategori pertama ini mempertemukan  antara  pencari  modal dan  investor  yang  memiliki  akses  untuk menyalurkan  dana  langsung  kepada masyarakat  yang  belum  tersentuh  oleh
bank  konvensional.  Kategori  ini  masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
● Market aggregator
Dalam  kategori  ini  masyarakat dapat  mengisi  profil  mereka  dan platform akan mencari jenis kartu kredit yang  cocok  dengan  data  yang  diinput. Jenis  teknologi  finansial  ini  ada  dalam pengawasan  BI  karena  memberlakukan sistem pembayaran.
● Risk and investment management Jenis teknologi finansial ini mengarahkan pengguna untuk berinvestasi  sesuai  dengan  preferensi yang dimasukkan oleh pengguna.
Bentuknya  lebih  mirip  perencanaan keuangan  digital,  kategori  ini  diawasi oleh  BI  juga  karena  ada  sistem pembayaran.
●  Payment, settlement, and clearing
Teknologi  finansial  ini  bergerak  di bidang  pembayaran  seperti e-wallet . Kategori  ini  masuk  ke  pengawasan  BI karena  ada  proses  pembayaran  dan perputaran uang.
Gambar 1 . Skema bisnis tekfin pinjaman antarpihak
Perbedaan  tekfin  dengan  industri keuangan  yang  sudah  ada,  tekfin menawarkan dua peluang, yakni sebagai peminjam  atau  pemberi  pinjaman ( lender atau investor )  dimana  tekfin tidak  menyalurkan  dana  perusahaan pada peminjam sebagaimana perusahaan multifinance atau perusahaan  pembiayaan,  juga  bukan menyalurkan dana masyarakat
sebagaimana  perbankan  atau  asuransi (Kompas,  2019c).  Inilah  yang  membuat peluang inklusi keuangan karena layanan peer  to  peer  (P2P)  menyediakan  sarana bagi  orang  untuk  memberi  modal  untuk investasi dan menerima modal.
Dalam  penelitian  ini,  teknologi finansial yang difokuskan lebih ke bidang pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk mencicil layaknya kartu kredit  konvensional.  Pinjaman  daring yang  dilakukan  oleh  narasumber  pun
disimulasikan seperti kartu kredit konvensional dengan kemudahan proses registrasi dan verifikasi. Jumlah investasi teknologi  finansial  (tekfin)  berdasarkan laporan  Asosiasi  tekfin  Indonesia  atau
Aftech  sampai  Mei  2019  mencapai  US$ 10  miliar  atau  setara  dengan  Rp  142 triliun dengan investasi pendanaan seri A (WE  Online,  2019).  Nilai  transaksi  dari industri tekfin ini mencapai Rp 47 triliun dengan  volume  transaksi  pembayaran naik 2,9 juta kali dari tahun sebelumnya. Munculnya layanan teknologi finansial (tekfin) sebagai industri keuangan non-bank di Indonesia
membutuhkan  regulasi  yang  menaungi untuk  melindungi  industri  dan  juga konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang mengawasi perijinan teknologi  finansial  menghimbau  agar lembaga  teknologi  finansial  (tekfin) melakukan  sistem  eKYC  ( Know  Your Customer )  agar  mencegah  pencucian uang yang dapat terjadi akibat pemalsuan data (Suara, 2019b).
Dalam  artikel  tersebut,  Hendrikus Passagi  sebagai  Direktur  Pengawasan Perijinan  tekfin  Otoritas  Jasa  Keuangan menyebutkan  bahwa  verifikasi  data penting  dalam  industri  4.0  yang seharusnya  bukan  hanya  ditangani  oleh data  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Dukcapil)  tetapi  juga  adanya  tanda tangan  digital  sebagai  komponen  dasar yang  membedakan  verifikasi  bukan akses  agar  perusahaan  tekfin  dapat mengenal  baik  pemangku  kepentingan dengan lebih cepat, efisien dan akurat.
Dari dua pemberitaan di atas dapat dipahami bahwa Indonesia masih
meraba-raba  regulasi  yang  mengatur industri  teknologi  finansial  ini.  Bulan Februari  2019  satuan  tugas  Waspada Investasi  menutup  231  perusahaan tekfin ilegal karena tidak terdaftar di OJK sehingga laman operasi mereka terblokir yang  disebabkan  oleh  menerapkan bunga  tinggi  dengan  jumlah  pinjaman kecil (Suara, 2019a).
Sejauh  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  menggunakan  regulasi  tentang pasar  modal  pada  praktik  kerja  layanan urun  dana  (equity  crowdfunding)  yang menyebabkan  tantangan  baru  pada fintech (Isna, 2019). Tantangan lain pada teknologi  finansial  (tekfin)  adalah  fitur kredit  tanpa  agunan  (KTA)  instan  dalam platform  digital  masing-masing  bank (Kontan,  2019a).  Mencegah  tumbuhnya teknologi finansial (tekfin) liar, persyaratan perijinan usaha pun diterapkan  dan  mulai  terjadi  geliat  dari luar  Jakarta  seperti  Jawa  Timur, Bandung, Pontianak, dan Sumatera Barat yang  secara  aktif  menggali  informasi persyaratan dari asosiasi (Kontan, 2019b).

## Etika dan Privasi
Perlindungan terhadap
data informasi  yang  tersebar  belum  konkret, baru  berupa  etika  yang  tidak  konkret. Etika  sendiri  dapat  dikaitkan  dengan moral  individu  yang  terkait  dengan  cara berpikir  tentang  benar  dan  salah, sementara dalam dunia digital menggarisbawahi  konsekuensi  dari  aksi atau keputusan. Etika dalam dunia digital
dapat  dilihat  dari  berbagai  perspektif, mulai  dari  etika  penggunaan  personal, etika  bisnis,  etika  politis,  dan  lainnya (Wijaya, 2019).
Konvergensi menjebol batasan moral  sehingga  komunikasi  dalam  dunia digital  menjadi  kompleks,  sementara perilaku komunikasi etis perlu sensitivitas  moral  dan  kesadaran  akan perbedaan  pilihan  etis  yang  akhirnya secara  kolektif  diterima  sebagai  moral (Drushel  &  German,  2011).  Sejak  tahun 1980an  etika  penggunaan  komputer sudah  ada  dan  masalah  etika  yang ditemukan  adalah  penyalinan  ilegal, distribusi yang murah mematikan teknologi lama seperti kaset, dan media baru  menyediakan  masalah  etika  yang baru (Ess, 2013).
Industri  media  baru  menjadikan data sebagai komoditas utama.
Digitalisasi  membuat  sistem  distribusi lebih  murah  dan  mudah.  Data  digital yang  terlindungi  dengan  buruk  dapat diakses  dari  mana  saja  di  dunia  dan menyebar  dengan  cepat  ke  sejumlah besar  individu  (Aldrige,  Medina  & Ralphs,  2010).  Data  yang  menyebar dengan  cepat  ini  dapat  membahayakan jika  berisi  data  yang  penting  sehingga risiko  digital  ini  sebenarnya  nyata  dan tidak  dapat  dianggap  enteng.  Kemudian dibuatlah batasan-batasan yang membuat pemerintah memiliki kekuatan untuk  mengatur  akses  informasi melalui internet.  Daya  etika  analog  jika  dibawa ke  ranah  digital  akan  menimbulkan penurunan penggunaan internet sebagaimana  dicatat  oleh  Freedom House pada tahun 2016.
Privasi  menjadi  sebuah  isu  yang perlu dipertimbangkan dalam perkembangan  teknologi  komunikasi terkini.  Privasi  informasi  termasuk kendali atas diseminasi informasi termasuk  data  tentang  data  pribadi seseorang yang disimpan, ditransmisikan melalui teknologi informasi dan komunikasi  (Drushel  &  German,  2011). Sejalan dengan pengertian tadi, informasi pribadi dan sensitif yang bukan hanya  nama,  alamat,  tetapi  juga  status kesehatan, agama, kepercayaan filosofis, keanggotaan  perdagangan,  identitas seksual, sehingga individu perlu diberitahu  saat  informasi  tersebut  akan diminta  oleh  pembuat  web  (Ess,  2013).
Setiap tempat memiliki peraturan perlindungan privasi yang berbeda-beda.
Ess  (2013)  memberi  contoh  di  Uni Eropa,  privasi  dilindungi  sebagai  hak setiap orang bahkan melampaui pertimbangan  ekonomis  dimana  privasi menjadi  dasar  hak  politis  yang  tidak dapat  diperjualbelikan  dalam  negara demokratis;  sementara  di  Amerika Serikat  isu  privasi  masih  berupa  tambal sulam sesuai dengan kasus yang muncul seperti kesehatan dan informasi keuangan  sehingga  privasi  menjadi tanggung  jawab  pribadi  atau  bisnis. Perbedaan  ini  berdasarkan  tingkat  nilai privasi pada keamanan, sebagian merasa sangat penting sampai dapat mengancam  kemanusiaan,  sementara bagi  yang  lain  hanya  sebagai  informasi yang biasa saja.
Permasalahan privasi yang dilanggar ini  terjadi  pada  konsumen  baik  yang mengabaikan peraturan privasi dan yang
sudah membaca dan menyetujui dengan sadar.  Kasus  penggunaan  data  di  luar dari  kewenangan  aplikasi  ini  membuat urgensi  regulasi  privasi  sebagaimana yang  seharusnya  diatur  oleh  pihak pengawas teknologi finansial.
Sejak tahun 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima sepuluh laporan pelanggaran  privasi  283  korban  di wilayah  Indonesia  untuk  penagihan pinjaman  daring  dianggap  AFPI  sebagai tekfin pinjaman yang ilegal karena belum teregistrasi  oleh  OJK  (Kompas,  2018a). Perusahaan yang sudah teregistrasi akan dibatasi  aksesnya  pada  data  pribadi nasabah  seperti  daftar  kontak  telepon sebagaimana  yang  dialami  oleh  kedua key informan penelitian ini.
Sertifikasi  tekfin  dianggap  perlu untuk  standarisasi  proses  penagihan dengan  pagu  biaya  (pembatasan  biaya atau  bunga  pinjaman)  yang  telah  diatur oleh  OJK  pada  tahun  2016  dalam Peraturan  OJK  no  77/POJK.01/2016. Tujuan  awal  adanya  tekfin  ini  adalah membantu menjangkau masyarakat yang  belum  dilayani  oleh  fasilitas perbankan  (inklusi  keuangan)  sehingga perlu  juga  mengedukasi  masyarakat untuk  mengelola  keuangan  sekaligus mengakses jasa keuangan.
Kini  pemain e-commerce sudah merambah  ke  arah  tekfin  dengan menyediakan layanan pembayaran dengan  cicilan  bunga  rendah  untuk pembelanjaan dalam aplikasi.  Etika dan privasi  tekfin  sudah  ada  sejak  2016, tetapi  kurangnya  diseminasi  informasi pada masyarakat menyebabkan
kebingungan  apa  yang  harus  dilakukan ketika  terjadi  pelanggaran  etika  dan privasi yang dilakukan oleh tekfin.
Memang  tidak  tertulis  siapa  pihak yang
seharusnya mengedukasi masyarakat  tentang  pelaporan  ini.  OJK seakan  melindungi  perusahaan  tekfin dengan  e-KYC  sementara  AFPI  meminta pihak  tekfin  mengedukasi  masyarakat juga.
Perusahaan tekfin yang meluncurkan produk baru agar
mengedukasi  masyarakat  bagaimana cara  memanfaatkan  fasilitas  produk tersebut.

## Keamanan Siber
Di era big data sekarang, diperlukan proses untuk menemukan wawasan pola yang menarik  dan baru juga model data dalam  jumlah  besar  yang  deskriptif, mudah  dipahami,  dan  prediktif  yang biasa  disebut  sebagai  data  mining  (Zaki &  Meira,  2014).  Data  yang  menjadi komoditas  industri  4.0  perlu  dijaga keamanannya dengan proses yang dapat dikenal sebagai keamanan siber.
Diakun-Thibault (2014) merumuskan definisi baru bagi keamanan  siber  sebagai  organisasi  dan koleksi  dari  sumber  daya,  proses,  dan struktur yang digunakan untuk melindungi  ruang  siber  dan  sistem  di dalamnya yang muncul akibat
ketidakselarasan  kejadian  de  jure  dan hak  milik  de  facto.  Usaha  Diakun- Thibault mendefinisikan keamanan siber menggambarkan pentingnya keberadaan keamanan  siber  pada  praktik  tekfin  di Indonesia.
Kesulitan  yang  dihadapi  praktik teknologi  finansial  di  Indonesia  adalah pembangunan sistem yang terfragmentasi (Kompas, 2018b). Munculnya pemain baru yang mendaftar pada AFPI juga menunjukkan perbedaan sistem infrastruktur sehingga
mempersulit  proses  keamanan  siber pada  perusahaan  tekfin  dan  juga konsumen.
Data  pribadi  konsumen  bahkan diperjualbelikan bebas lewat marketplace  seperti  Tokopedia  dan
Bukalapak  (Kompas,  2019b).  Penelitian Kompas  ini  mengungkapkan  berbagai penawaran  yang  muncul  di  gawai  kita baik  itu  kartu  kredit,  pinjaman  tunai, bahkan  sampai  aplikasi  tidak  jelas ternyata  adalah  data  pribadi  yang diperjualbelikan  di  pasaran  dan  sudah mafhum digunakan untuk bagian pemasaran  perbankan.  Harga  data tersebut  biasanya  sekitar  Rp  1  per  data hingga  Rp  20.000  per  data  tergantung bagus  tidaknya  data  tersebut.  Bagus dalam artian menerima promosi perbankan  atau  asuransi  juga  batas kredit di atas lima puluh juta rupiah.
Onno  W  Purbo,  pakar  telematika (Kompas,  2019b)  pun  mengungkapkan hal  terkait  nomor  ponsel  dan  nama lengkap  dapat  dilacak  dan  diidentifikasi prodilnya lewat  akun  media  sosial.  Data sekunder  seperti  hobi  dapat  membantu proses  profiling  untuk  menawarkan  jasa dan  juga  dapat  digunakan  untuk penipuan  yang  dapat  dikategorikan sebagai kejahatan. Telepon yang mengatasnamakan bank dan mengetahui nama ibu kandung dan data
yang akurat dapat memperdaya konsumen hingga jatuh dalam penipuan.
Keamanan siber tidak dapat terjamin  dengan  adanya  oknum  yang bersedia menjual data nasabah perbankan  yang  merupakan  hal  lumrah di kalangan pemasaran produk perbankan  (Kompas,  2019a).  Seribu seratus  data  dihargai  Rp  500.000  dan bisa ditawar sampai mencapai kesepakatan. Biasanya sumber pemasukan  oknum  ini  berasal  dari komisi  setiap  permohonan  kartu  kredit sehingga  membuat  oknum  bersedia menjual  data  yang  dimilikinya.  Nasabah yang  mempercayakan  data  pribadinya pada tangan perbankan untuk memenuhi  syarat  kepemilikan  kartu kredit  menjadi  pihak  yang  sangat dirugikan.
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian fenomenologi di mana Merleau-Ponty (2013) menjelaskan penelitian  ini  sebagai  esensi  dari persepsi dan kesadaran yang mendeskripsikan secara langsung pengalaman  manusia.  Persepsi  sebagai latar belakang pengalaman yang membuat  manusia  sadar  akan  sebuah aksi  dengan  dunia  sebagai  bidang persepsi dan kesadaran manusia memberikan  makna  pada  dunia  yang keduanya  tidak  bisa  dipisahkan  satu sama  lain.  Maka  bagi  Merleau-Ponty, persepsi  tidak  murni  sensasi  atau interpretasi, sementara kesadaran
adalah proses merasakan juga penalaran. Berangkat dari pemahaman Merleau-Ponty, penelitian ini mengangkat  persepsi  narasumber  atas pengalaman mereka menggunakan kredit  daring.  Pola  yang  didapat  dari hasil  temuan  kemudian  menjadi  esensi topik  pembahasan  yakni  etika  dalam privasi dan industri teknologi komunikasi fintech.
Teknik  penelitian  yang  dilakukan adalah  melalui  wawancara  langsung dengan  pertanyaan  tidak  terstruktur sehingga  narasumber  dapat  secara bebas  mengkonstruksi  kejadian  sesuai dengan persepsinya atas fenomena yang dialaminya.
Narasumber utama dalam penelitian ini ada dua orang berinisial CS dan SA yang terkena pelanggaran privasi dengan  karakteristik  laki-laki,  tinggal  di daerah  perkotaan,  sudah  berkeluarga dan memiliki anak, terbiasa menggunakan gawai dalam kesehariannya, bekerja di bidang pendidikan  di  sekolah  swasta  dan termasuk dalam kelas ekonomi menengah.
Untuk  mendukung  data  yang  telah didapat,  penelitian  ini  menambahkan dua orang narasumber tambahan berinisial  KI  dan  TRA  dengan  kriteria mengetahui  aktivitas  perbankan,  kredit online, dan juga mengetahui kasus yang terlibat  pada  dua  narasumber  utama sebagai  member  checking.  Informan tambahan  untuk  mendapat  gambaran
dari  pihak  netral  berinisial  LS  yang menggunakan  fasilitas  tekfin  untuk investasi sebagai lender (pemberi dana). Usaha  ini  dilakukan  agar  mendapat gambaran  fenomena  realitas  yang terkonstruksi dari berbagai persepsi yang dipahami oleh masing-masing narasumber. Kasus pelanggaran privasi ini dialami  oleh  dua  narasumber  utama  di pertengahan  tahun  2018  sementara transaksi dilakukan di awal tahun 2018.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  pada  dua orang pria yang sudah menikah berinisial CS  dan  SA.  Keduanya  adalah  karyawan tetap  di  salah  satu  sekolah  swasta  di Jakarta.  Pengalaman  menggunakan  dan mengetahui  diri  mereka  adalah  korban pelanggaran  privasi  di  tahun  2018.  Saat diwawancara  dalam  dua  tempat  dan waktu  yang  berbeda,  hasil  wawancara menunjukkan  bahwa  CS  yang  pertama tertarik pada proses pinjaman uang yang muncul pada laman jejaring saat sedang browsing.
CS mengaku bahwa dirinya mencoba-coba  dan  tidak  terlalu  peduli pada  syarat  dan  ketentuan  atau  apa yang  disetujui  pada  bagian  ini  sehingga secara  tidak  sengaja  memberikan  akses pada developer untuk mengakses ponsel pintarnya secara remote. Ketika satu per satu  koleganya  dihubungi  oleh  pihak kreditur  di  luar  dari  nama  yang dicantumkan  pada  saat  registrasi,  CS
langsung mencopot pemasangan aplikasi dengan  harapan  memutus  akses  pada data  di  ponsel  pintarnya.  Tetapi kemudian  pihak  kreditur  menghubungi atasan  CS  sehingga  CS  langsung mengambil  tindakan  melunasi  pinjaman agar  tidak  mengganggu  kontaknya  yang lain.  Setelah  kejadian  ini,  CS  mengaku kapok  dan  tidak  mau  lagi  meminjam uang secara daring.
Kemudahan  verifikasi  persetujuan kredit  daring  CS  rupanya  membuat narasumber  kedua  tertarik  mencoba juga.  Sama,  SA  juga  merasa  penasaran dengan  fasilitas  kredit  daring.  SA sebenarnya  tidak  memiliki  kebutuhan yang  mendesak  saat  itu,  tetapi  karena melihat  temannya,  SA  pun  memasang aplikasi serupa dan membaca syarat dan ketentuan.
Pada  bagian  privasi,  SA  mengingat bahwa  aplikasi  membutuhkan  data untuk  kepentingan  internal  perusahaan dan  tidak  akan  disebarluaskan  atau dipergunakan tanpa sepengetahuan pengguna. Tidak merasa ada kejanggalan,  SA  pun  menerima  syarat dan  ketentuan  dengan  anggapan  etika privasi  tidak  akan  terlanggar.  Saat telepon  bermunculan  sekitar  beberapa hari  sebelum  jatuh  tempo,  SA  mencari cara  untuk  membayar  jumlah  minimal tagihan  dengan  yang  ada  tetapi  tetap terkena  bunga  yang  memberatkan. Bahkan setelah pembayaran minimal, SA tetap  dikejar  dengan  pihak  penagih menelpon  tempat  kerja  dan  menuntut untuk  berbicara  dengan  SA.  Berbeda dengan  CS  yang  langsung  dihubungi  ke beberapa  kontak  yang  ada  di  gawainya,
SA  mungkin  tidak  memasukkan  data tempat  kerja  dalam  gawai  yang  dipakai untuk pendaftaran fasilitas tekfin.
Merasa  dirugikan,  SA  mencari informasi  terkait  pinjaman  pada  tekfin dan  menemukan  sebuah  ruang  obrolan maya  yang  membahas  tentang  tekfin yang  digunakan.  Setelah  membaca pengalaman orang lain dan berkaca pada pengalamannya,  SA  menuturkan  bahwa kebijakan privasi secara sengaja
dilanggar  oleh  pihak  tekfin  dengan mewajibkan ijin akses gawai baik kontak, lokasi,  dan  google  play  untuk  syarat registrasi.
Jika  tidak  memberikan  ijin  akses, maka  proses  registrasi  terhenti  di  situ dan  tidak  bisa  dilanjutkan  sampai  ijin akses  diberikan.  Kecurangan  lain  adalah pada  syarat  dan  ketentuan  tertulis bahwa  data  hanya  sebagai  dukungan internal  dan  tidak  akan  digunakan dengan tanpa seijin pemilik gawai. Akses gawai  secara  remote  yang  biasa  kita temukan  di  film  aksi  yang  berisi  peretas membongkar data dari komputer korban dimanfaatkan oleh tekfin yang
dinyatakan ilegal oleh AFPI tadi.
Tetapi  SA  juga  menyebutkan  untuk perusahaan  baru  (start  up)  apalagi  yang melakukan  bisnis  di  bidang  keuangan pasti  membutuhkan  usaha  yang  lebih keras
untuk menjaga operasi perusahaan.  SA  juga  merasa  penagihan melalui  kontak  itu  bukan  sebagai  teror tetapi  sebagai  konsekuensi  dari  proses virtual  yang  tanpa  survey  dan  analisis terlalu  jauh.  Kinerja  yang  melanggar batas  privasi  itu  dianggap  SA  sebagai
usaha yang melebihi batas kewenangan, namun  dapat  dipahami.  Sementara  CS menganggap bahwa tekfin yang digunakannya  sudah  melanggar  batas tetapi  tidak  mencari  tahu  lebih  dalam bagaimana gawainya bisa diretas padahal dilakukan dengan ijinnya sendiri.
Saat  kejadian  ini  berlangsung,
keamanan  siber  di  bidang  tekfin  baru dirumuskan.
Keduanya cenderung merasa tidak perlu melaporkan kejadian yang sudah berlangsung satu tahun yang lalu ini, CS dengan alasan tidak tahu dan belum tentu ditindak sementara SA yang meminjam  dari  dua  tempat  berbeda sudah mengetahui bahwa dua perusahaan  itu  sudah  diblokir  oleh  OJK. CS  sendiri  meminjam  dari  beberapa perusahaan sehingga tidak merasa hal ini sebagai  sesuatu  yang  perlu  dilaporkan pada OJK.
Sikap  abai ini  biasanya  terjadi  pada sosok  yang  sudah  kewalahan  dengan besaran  pinjaman  yang  tidak  bisa dilunasi  sebagaimana  terjadi  pada informan berinisial KI. KI meminjam pada beberapa bank dan pola hidup konsumtif membuatnya kewalahan sehingga mengabaikan  pihak  penagih  hutang sampai  kemudian  bisa  mencicil  sedikit demi  sedikit  sampai  lunas.  Berbekal pengalaman  itu,  KI  pun  berusaha mencegah  SA  dan  CS  mengambil pinjaman  tekfin  walaupun  verifikasinya sangat mudah.
Berbeda  dengan  pengalaman  TRA yang sempat dihubungi terkait pinjaman daring SA, saat ditagih dengan kasar, TRA
merasa  sangat  terganggu  tetapi  karena merasa  tidak  dekat  dengan  SA  sehingga mengabaikan panggilan tersebut.
TRA  sempat  menceritakan  bahwa dirinya  tidak  pernah  melakukan  kontak panggilan atau obrolan dengan SA maka dirinya  sangat  terkejut  ketika  dihubungi pihak  penagih.  Saat  TRA  menuntut penagih  mendapat  informasi  kontaknya dari  mana,  pembicaraan  dialihkan.  TRA mengaku  dirinya  tidak  berminat  untuk meminjam  dana  secara  daring,  tetapi menggunakan  layanan  cicilan  bagi transaksi  besar  seperti  pembelian  sofa melalui OLX.
Baik  TRA  dan  KI  tidak  mengetahui adanya  praktik  pelanggaran  privasi dengan  meminta  akses  gawai  secara remote.  Keduanya  menganggap  berarti kedua  orang  ini  memasukkan  data referensi  demikian  sebagaimana  kartu kredit biasa.
Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan  bahwa  penggunaan fasilitas  kredit  daring  ini  bermula  dari rasa penasaran kedua narasumber kunci. Keduanya  mengungkapkan  bahwa  rasa ingin  tahu  mendorong  mereka  untuk mencoba salah satu aplikasi kredit daring dan terpesona akan kecepatan verifikasinya  yang tidak dapat ditandingi oleh jasa kredit non-daring melalui bank konvensional. Benefit dan kegunaan jasa melalui  media  online  ini  membuat konsumen pada akhirnya –seperti dalam teori  uses  and  gratification,  mudah tergiur  dan  terjebak  di  dalamnya  (Kania & Agatha, 2011).
LS sebagai narasumber yang menggunakan jasa tekfin untuk berinvestasi  ketika  ditanyakan  tentang pelanggaran  privasi  berupa  pencurian data  menuturkan  bahwa  data  dirinya mungkin dimanfaatkan di luar pengetahuannya  seperti  yang  dijelaskan pada  bagian  keamanan  siber  di  atas. Penjualan data termasuk dalam kriminalitas  siber  yang  merugikan  bagi nasabah.  Terkait  dengan  pinjaman daring  yang  sampai  meretas  gawai pengguna, LS mengaku tidak mengetahui adanya  kasus  tersebut  karena  tidak tertarik  menggunakan layanan pinjaman daring.  LS  menggunakan  layanan  jasa tekfin  hanya  untuk  investasi  sehingga mengabaikan hal-hal
di luar
ketertarikannya.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara, ditemukan bahwa hanya satu dari empat informan  yang  mencari  tahu  lebih  jauh tentang  tekfin  sehingga  memahami proses  praktik  yang  benar  dan  yang salah.  Empat  informan  lainnya,  bahkan yang  korban,  tidak  merasa  memiliki urgensi  untuk  mencari  tahu  lebih  jauh tentang  praktik  tekfin  yang  sedang berkembang.
Lima  narasumber  sepakat,  bahwa mereka tidak ingin menggunakan layanan  jasa  pinjaman  daring  dengan berbagai  alasan.  Untuk  dua  narasumber utama  alasannya  adalah  trauma  dengan kejadian yang menimpa mereka, sementara KI sudah merasakan pahitnya kesulitan membayar tagihan.
Berbeda dengan TRA yang memanfaatkan  promosi  tekfin  untuk
mencicil  kebutuhan  dengan  harga  yang tinggi dengan bunga 0%. Lain dengan LS yang  fokus  menggunakan  tekfin  untuk investasi sehingga belum tertarik apalagi sampai  mengikuti  perkembangan  tekfin kategori pinjaman.
Dari  hasil  temuan  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  tekfin  masih  termasuk dalam  khazanah  yang  belum  jelas definisinya  bagi  masyarakat.  Ketika ditanyakan  tentang  tekfin  atau  fintech hanya  dua  dari  lima  narasumber  yang memahaminya.
Sementara
ketika berbincang dengan masyarakat, persepsi akan  tekfin  disamakan  dengan  internet banking atau mobile banking.
Walaupun  disrupsi  perkembangan teknologi demikian cepat, tetapi pengguna  yang  tidak  awas  akan perkembangan teknologi cenderung mengabaikan  informasi  yang  sudah berseliweran.  Seperti  LS  yang  sudah menggunakan teknologi tekfin sejak dua tahun  yang  lalu,  tidak  melirik  fasilitas tekfin  selain  investasi.  Keinginan  LS menggunakan  tekfin  untuk  berinvestasi pun didukung ketika ada temannya yang berhasil  mendapat  keuntungan  dari tekfin tersebut.
Sebagaimana SA yang tertarik ketika melihat  teman-temannya  (termasuk  CS) mendaftar  dan  terverifikasi  dalam hitungan  menit,  LS  pun  menggunakan fasilitas tekfin ketika sudah ada portfolio yang
menunjukkan hasil yang diharapkannya.  Kekurangan  dari  teknik word  of  mouth  ini  terlihat  bagaimana lima narasumber cenderung tidak mencari  tahu  lebih  dalam  tentang
fasilitas lainnya di luar apa yang menarik baginya.
Ketika  fasilitas  atau  layanan  pun tidak jamak diketahui khalayak, maka isu tentang  keamanan  siber  lebih  abstrak lagi  mengingat  eksistensi  fasilitas  jasa tekfin  pun  tidak  diketahui,  terlebih batasan  fasilitas  teknologi  finansial tersebut.
Kurangnya pengetahuan tentang  tekfin  menunjukkan  bahwa media  massa  digital  pun  belum  bisa menjadi  jembatan  bagi  tekfin  dengan masyarakat.  Urgensi  privasi  dan  etika penggunaan  data  belum  dirasakan masyarakat  yang  berdampak  pada keputusan  penggunaan  fasilitas  layanan jasa.
Edukasi terhadap perlindungan data dalam keamanan siber dianjurkan untuk dilaksanakan daripada sekadar
memberitahu  cara  penggunaan  layanan jasa tekfin pada saat peluncuran produk. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  pihak AFPI  dan  OJK  perlu  lebih  jeli  melihat kondisi pasar yang cenderung buta akan layanan jasa teknologi finansial. Langkah pencegahan  dan  promosi  etika  privasi dan keamanan siber menjadi tampaknya perlu  menjadi  agenda  utama  untuk disampaikan pada masyarakat.
Pengalaman dua narasumber utama yang  buruk  menyebabkan  trauma  yang cenderung  menghambat  pengenalan akan produk layanan tekfin karena sudah terlanjur  resisten  atas  pengalaman  yang buruk.  SA  pun  menyatakan  bahwa  lebih baik  meminjam  pada  teman  atau saudara  yang  menandakan  kekecewaan
mendalam sehingga menghindari pelanggaran privasi lainnya. Sebagai  pekerja  yang  mengikuti perkembangan teknologi, keduanya terkecoh  dalam  pemanfaatan  tekfin karena  kurangnya  pemahaman.  Sampai saat penelitian dilakukan, kedua narasumber  utama  mengaku  masih merasakan sensasi traumatis atas pelanggaran  privasi  tersebut  tetapi mereka cenderung menganggap
peretasan  ini  sebagai  kesalahan  pribadi atau  pengalaman  pembelajaran  hidup sehingga  merasa  tidak  perlu  melapor pada pihak berwajib.
Kesamaan semua narasumber adalah  semuanya  mendapatkan  pesan atau ditelpon dari penawaran bank atau tekfin  baru  yang  menyertakan  link sehingga  mereka  mengetahui  bahwa data  tersebut  didapat  dari  kartu  kredit atau asuransi. Langkah yang diambil atas kejadian  ini  adalah  mengabaikan  pesan dan panggilan sebagai gangguan saja.
Hal  ini  menggambarkan  bahwa
pelanggaran privasi dengan penyebarluasan  data  pribadi  dianggap
hal  wajar  dan  risiko  ketika  mendaftar fasilitas perbankan atau asuransi. Penjelasan  ini  secara  tidak  langsung menggambarkan
seberapa rendah tingkat  keamanan  siber  yang  berlaku  di lingkungan narasumber  sehingga praktik penjualan  data  dianggap  sebagai  hal yang biasa saja.
Ketika  kejahatan  siber  atau  cyber crime  dianggap  sebagai  kewajaran praktik bisnis, maka hal ini menunjukkan
pemakluman  buruknya  keamanan  siber
Indonesia sehingga tidak dapat melindungi  data  di  level  terkecil,  yakni data  pribadi.  Anggapan  bahwa  risiko  ini tidak dapat dihindari membuat pertanyaan  lebih  lanjut  seberapa  jauh batasan  privasi  yang  ada  di  daerah perkotaan?  Dengan  temuan  bahwa belum  semua  masyarakat  mengetahui batasan keamanan siber dalam pemrosesan data, maka aktivitas pelanggaran  privasi  belum  bisa  ditindak karena  belum  ada  konsensus  batasan data privasi.
Etika dapat terbentuk  ketika semua orang  mengamini  moral  yang  sama, ketika  moral  tersebut  belum  disepakati atau  mencapai  konsensus,  maka  perlu ada regulasi dan edukasi yang mumpuni bagi masyarakat sebelum semakin marak kasus  pelanggaran  privasi  masyarakat. Tindakan  pencegahan  dengan  regulasi bukan  hanya  bagi  perusahaan  tekfin tetapi juga masyarakat agar kedua belah pihak  tidak  merasa  dirugikan  atas regulasi yang dibuat.

## Simpulan
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan,  bagi  masyarakat  yang  tidak mengikuti  perkembangan  tekfin,  tidak memiliki  pengetahuan  yang  cukup  baik tentang layanan jasa dan keamanan dari tekfin.  Keamanan  siber  menjadi  sebuah wacana  yang  diketahui  masyarakat tetapi  belum  nyata  karena  batasannya belum disepakati.
Tindakan  OJK  dan  bank  BI  dalam memperketat  regulasi  organisasi  tekfin perlu didukung edukasi pada masyarakat,  disarankan  melalui  jalur personal  karena  melalui  media  massa baik  konvensional  (analog)  atau  digital belum mampu untuk meraih pemahaman masyarakat akan pentingnya privasi dan kaitannya dengan keamanan siber. Kendala penelitian ini adalah terbatasnya waktu penelitian dan keterbatasan  pemilihan  narasumber sehingga hasil yang didapatkan mewakili pekerja  kelas  menengah  di  perkotaan saja.  Karena  itu,  penelitian  berikutnya dapat  menjangkau  segmen  narasumber yang berbeda dengan kasus dan konteks yang berbeda.

## Daftar Pustaka
Aldridge,  J.,  Medina,  J.  &  Ralphs,  R.
(2010). The Problem of Proliferation: Guidelines for Improving the Security  of  Qualitative  Data  in  a Digital Age. https://Doi.Org/1747016110006001 02 Azis,  I.  (2019,  January  3).  Tren  Perilaku Online Konsumen Indonesia Sepanjang 2018. Tirto.id. https://tirto.id/tren-perilaku-online- konsumen-indonesia-sepanjang- 2018-ddcH
Dewi,  S.  &  Perlindungan,  K.  (2016). Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas Privasi  dan  Data  Pribadi  Dikaitkan
Dengan Penggunaan Cloud Computing  di  Indonesia. Yustisia, 5 (1).https://jurnal.uns.ac.id/yustisia
/article/download/8712/7802
Diakun-Thibault,  N.  (2014). Defining
Cybersecurity. North  Carolina  State University . https://www.researchgate.net/profi le/Nadia_Diakun- Thibault/publication/267631801_D efining_Cybersecurity/links/54550d 9f0cf26d5090a6fa6c/Defining- Cybersecurity.pdf?origin=publicatio n_detail
Drushel,  B.  E.  &  German,  K.  (2011).  The Ethics of Emerging Media: Information, Social Norms, and New Media .  Bloomsbury  Publishing  (e-
book). https://books.google.co.id/books?id =A5sZYuu5zpUC&pg=PT40&dq=defi nition+of+ethics+in+digital&hl=id&s a=X&ved=0ahUKEwj3tI_0iIniAhX0Q 3wKHTWuDOoQ6AEIVTAG#v=snipp et&q=ethic&f=true
Ess,  C.  (2013). Digital  Media  Ethics . Polity. https://books.google.co.id/books?id =B23gdgMoBXoC&printsec=frontco ver&dq=definition+of+ethics+in+dig ital&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj3tI _0iIniAhX0Q3wKHTWuDOoQ6AEIM
DAB#v=onepage&q&f=true
Isna, T. D. (2019, May 10). Pelaku Fintech Urun  Dana  Harap  OJK  Tak  Batasi Investor per Proyek . Warta Ekonomi.
https://www.wartaekonomi.co.id/r ead227245/pelaku-fintech-urun-
dana-harap-ojk-tak-batasi-investor- per-proyek.html
Kania,  D.  &  Agatha,  N.  (2011).  Online Consumers  and  the  Application  of Uses  and Gratification Theory: Case Study  the  Kaskus  Website. Journal
Communication Spectrum, 1 (2),  91-
108
Kompas  (2018a,  February). Pengenalan Nasabah  Perlu  Keamanan  Data .
Kompas.Id.
https://kompas.id/baca/ekonomi/2
018/02/01/pengenalan-nasabah- perlu-keamanan-data/
Kompas  (2018b,  November  6). AFPI Tanggapi  Pelanggaran  Penagihan Pinjaman Daring. Kompas.Id. https://kompas.id/baca/utama/201 8/11/06/afpi-tanggapi-pelanggaran-
penagihan-pinjaman-daring/
Kompas  (2019a,  May  13). Dari  Alamat hingga Nama Ibu Kandung . Kompas.Id. https://kompas.id/baca/utama/201
9/05/13/dari-alamat-hingga-nama- ibu-kandung/
Kompas  (2019b,  May  14). Data  Dipakai untuk Kejahatan . Kompas.Id. https://kompas.id/baca/utama/201
9/05/14/data-pribadi-jadi-akses- kejahatan/
Kompas  (2019c,  May  25). ”Fintech
Lending”,  Peluang  Investasi  Masa
Kini.
Kompas.Id. https://kompas.id/baca/utama/201
9/05/25/fintech-lending-peluang- investasi-masa-kini/
Kontan  (2019a,  May  20). Luncurkan pinjaman  online,  bank  menantang fintech.
Kontan.Co.Id.
https://keuangan.kontan.co.id/new s/luncurkan-pinjaman-online-bank-
menantang-fintech
Kontan  (2019b,  May  23). Pelaku  bisnis fintech  lending  mulai  menjalar  ke berbagai daerah . Kontan.co.id.
https://keuangan.kontan.co.id/new s/pelaku-bisnis-fintech-lending-
mulai-menjalar-ke-berbagai-daerah- 1
Nabila,  M.  (2018,  July  19). Hiruk  Pikuk KTA  Online,  Produk  Kartu  Kredit Virtual  Masa  Kini .  Dailysocial.id. https://dailysocial.id/post/hiruk- pikuk-kta-online-produk-kartu- kredit-virtual-masa-kini
Merleau-Ponty,  M.  &  Landes,  D.  A.
(2013). Phenomenology of Perception. Taylor and Francis.
Nurdinisari,  R.  (2013). Perlindungan Hukum  Terhadap  Privasi  dan  Data Pribadi  Pengguna  Telekomunikasi dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi  Khususnya  dalam Menerima  Informasi  Promosi  yang Merugikan ( Spamming). Thesis. Universitas Indonesia. http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital /20334335-T32602- Rizka%20Nurdinisari.pdf
Perdana,  J.  (2017,  May  23). Klasifikasi
Empat  Jenis  Fintech  Menurut  Bank Indonesia. Marketeers. http://marketeers.com/fintech- bank-indonesia-klasifikasi/
Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. SRNS Electronic Journal, 4 . https://doi.org/10.2139/ssrn.30973 12
Suara  (2019a,  February  13). Satgas Waspada  Investasi  Blokir  Kegiatan 231  Perusahaan  Fintech  Ilegal . Suara.com. https://www.suara.com/bisnis/201 9/02/13/195625/satgas-waspada- investasi-blokir-kegiatan-231- perusahaan-fintech-ilegal
Suara  (2019b,  February  27). OJK Beberkan  Pentingnya  e-KYC  Bagi Lembaga Keuangan Terlebih Fintech . Suara.Com. https://www.suara.com/bisnis/201 9/02/27/134529/ojk-beberkan-
pentingnya-e-kyc-bagi-lembaga- keuangan-terlebih-fintech
WE  Online  (2019,  May  4). Didominasi
Pinjaman Online,  Investasi  Fintech di  Indonesia  Capai  Rp142  Triliun . Warta Ekonomi. https://www.wartaekonomi.co.id/r ead226398/didominasi-pinjaman-
online-investasi-fintech-di- indonesia-capai-rp142-triliun.html
Yuwinanto,  H.  P.  (2012). Privasi Online dan Keamanan Data. Unair. http://journal.unair.ac.id/download -fullpapers-palim0d249692cafull.pdf Zaki,  M.  J.  &  Meira  Jr,  W.  (2014).  Data Mining  and  Analysis:  Fundamental
Concepts  and  Algorithms.  Dalam  J.
Wagner (ed.). https://books.google.com/books/ab
out/Data_Mining_and_Analysis.htm l?id=Gh9GAwAAQBAJ