Volume 1, Issue 1, Tahun 2021, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274 Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,
Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy
Faculty of Islamic Economic and Business Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia
Website: http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index

## EVALUASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TPS 3R DI DESA WISATA RELIGI GUNUNGPRING KABUPATEN MAGELANG
Muhammad Alhada Fuadilah Habib 1* , Mahyuddin 2
1 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,
2 Institut Agama Islam Negeri Parepare
* Corresponding Author Email: habibhada@gmail.com
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Abstrak: Pariwisata, khususnya pariwisata religi, merupakan sektor yang mulai diminati oleh masyarakat akhir-akhir ini. Tingginya minat masyarakat terhadap sektor  pariwisata  tersebut  dapat  dipahami  karena  adanya  trend  budaya  pamer foto/video  di  media  sosial  sebagai  bentuk  aktualisasi  diri  di  dunia  maya. Tingginya  animo  masyarakat  terhadap  sektor  pariwisata  ini,  selain  membawa dampak baik, seperti peningkatan ekonomi masyarakat setempat, ternyata juga membawa  berbagai  dampak  buruk.  Salah  satu  dampak  buruk  yang  timbul adalah  permasalahan  sampah.  Kementerian  PUPR  melalui  Balai  Litbang Perkim  berupaya  mengatasi  masalah  sampah  dengan  membangun  TPS  3R  di beberapa  titik  lokasi,  salah  satunya  di  Desa  Wisata  Gunungpring,  Magelang. Setelah  dibangunnya  teknologi  pengolah  sampah  seperti  ini,  tentu  saja memerlukan  pengelolaan  dari  lembaga  setempat.  Dalam  hal  ini  pengelolaan teknologi TPS 3R diserahkan kepada KSM Berkah yang merupakan Bumdes di Desa  Guunungpring.  Setelah  dikelola  selama  satu  tahun,  dilakukan  upaya evaluasi  untuk  melihat  keseuaian  antara  tujuan  pembangunan  dengan  hasil  di lapangan.  Adapun  hasil  evaluasi  menemukan  bahwa  ternyata  masih  ada beberapa ketidaksesuaian pengelolaan, mulai dari kualitas dan kuantitas tenaga pengelola,  manajemen  pengelolaan,  manajemen  keuangan,  serta  kebutuhan sarana dan prasarana dalam proses pengelolaan.
Kata  Kunci:  Evaluasi;  Pariwisata;  Sampah;  Kelembagaan;  Pengelolaan; TPS3R.
Abstract: Tourism, especially tourism, is a sector that has begun to be of interest to  the  public  lately.  The  high  public  interest  in  the  tourism  sector  can  be implemented because of the cultural trend of photos/videos on social media as a form of self-actualization in cyberspace. The high public interest in the tourism
sector,  apart  from  having  good  impacts,  such  as  an  increase  in  the  local community's economy, is also the impact of various bad impacts. One of the bad impacts  that  arise  is  the  problem  of  waste.  The  PUPR  Ministry  through  the Perkim Research and Development Center is trying to solve the waste problem by  building  3R  TPS  in  several  locations,  one  of  which  is  in  Gunungpring Tourism  Village,  Magelang.  After  the  development  of  waste  processing technology  like  this,  of  course,  it  needs  management  from  local  institutions.  In terms of technology management, TPS 3R is handed over to KSM Berkah, which is  the  Bumdes  in  Guunungpring  Village.  After  being  managed  for  one  year, evaluation effort was made to see the alignment between development goals and results in the field. The results of the evaluation found that there were still some management mismatches, starting from the quality and quantity of management personnel,  management,  financial  management,  and  the  need  for  facilities  and infrastructure in the management process.
Keywords: Evaluation; Tourism; Garbage; Institutional; Management; TPS3R

## PENDAHULUAN
Rencana  pembangunan  Indonesia  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  menempatkan  pembangunan  infrastruktur  sebagai  salah  satu  bidang prioritas.  Infrastruktur  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  pembangunan  wilayah, pertumbuhan  ekonomi,  dan  peningkatan  sektor  pariwisata.  Dalam  sektor  pariwisata, sebenarnya  pemerintah  telah  menetapkan  10  destinasi  wisata  sebagai  prioritas pembangunan  nasional,  yaitu  Danau  Toba  (Sumatra  Utara),  Tanjung  Kalayang (Kepulauan  Bangka  Belitung),  Kepulauan  Seribu  (DKI  Jakarta),  Tanjung  Lesung (Banten),  Borobudur  (Jawa  Tengah),  Mandalika  (Nusa  Tenggara  Barat),  Bromo Tenggger  Semeru  (Jawa  Timur),  Wakatobi  (Sulawesi  Tenggara),  Labuan  Bajo  (Nusa Tenggara Timur), dan Pulau Morotai (Maluku Utara). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah  No.  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan Nasional (Agmasari, 2019).
Prioritas pembangunan pemerintah pada sektor pariwisata tersebut, tidak terlepas dari  tingginya  minat  masyarakat  terhadap  sektor  pariwisata  akhir-akhir  ini.  Sejak adanya media sosial, seperti instagram, facebook, twitter, youtube, dan lain sebagainya, animo  masyarakat  terhadap  sektor  pariwisata  secara  kasat  mata  terlihat  mengalami peningkatan.  Masyarakat  berlomba-lomba  mendatangi  berbagai  tempat  wisata  untuk berfoto-foto  atau  membuat  video  dan  memamerkan  konten  foto/video  mereka  di  akun
media  sosial.  Hal  ini  terbukti  dari  ramainya  berbagai  tempat  wisata  dan  juga  jutaan foto/video yang berhasil diunggah di akun media sosialnya masing-masing.
Selain  10  destinasi  wisata  yang  memang  menjadi  prioritas  pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat,  juga  melakukan  pembangunan  di  berbagai  destinasi  wisata  lain.  Salah  satu destinasi  wisata  yang  menjadi  tujuan  pembangunan  nasional  adalah  Desa  Wisata Gunungpring,  Kecamatan  Muntilan,  Kabupaten  Magelang,  Jawa  Tengah.  Lokasi  desa wisata  ini  tidak  jauh  dari  Borobudur  sebagai  salah  satu  destinasi  wisata  prioritas pembangunan  nasional  yang  sama-sama  berlokasi  di  Magelang.  Dengan  demikian pembangunan  destinasi  wisata  ini  sebenarnya  digunakan  untuk  mendukung  sektor wisata  utama  yaitu  Borobudur  sekaligus  mengatasi  masalah  yang  sedang  dihadapi  di desa wisata ini yaitu masalah pengelolaan sampah.
Desa  Wisata  Gunungpring  menawarkan  wisata  religi  yaitu  ziarah  makam seorang wali tanah Jawa yakni Kyai Raden Santri (Pangeran Singosari Mataram). Desa wisata  ini  selain  menawarkan  ziarah  makam  wali,  juga  menawarkan  suasana  Islami karena berada di kawasan pondok pesantren. Pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren  Watu  Congol  yang  didirikan  oleh  Kyai  Nahrowi  Dalhar.  Beliau  merupakan Mursyid Tarekat Syadziliah dan dikenal sebagai orang yang wara' serta menjadi teladan bagi  masyarakat.  Kyai  Haji  Dalhar  atau  Mbah  Dalhar  ini  terkenal  sebagai  salah  satu guru  para  ulama  dan  menjadi  sosok  yang  disegani  sekaligus  panutan  umat  Islam terutama di daerah Jawa Tengah (Achmad, 2020).
Desa Wisata Religi Gunungpring ini selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah mau  pun  masyarakat  yang  hanya  sekedar  ingin  berwisata.  Ramainya  pengunjung  bisa dipahami  karena  lokasi  wisata  tersebut  selain  menawarkan  wisata  rohani,  juga menawarkan  bentang  alam  yang  indah.  Terletak  di  sebuah  bukit  di  tengah  desa  yang ditumbuhi  tanaman  pring/bambu,  dengan  pemandangan  alam  hijau  khas  pedasaan dengan  suasana  yang  sejuk,  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi  para  wisatawan.  Selain kondisi  alam  yang  mendukung,  sikap masyarakat  setempat  yang  ramah,  serta  suguhan pasar tradisional yang menjual berbagai jajanan halal ( halal food ) serta berbagai pernak- pernik khas Magelang, menjadi semakin melengkapi unsur penarik bagi para wisatawan di tempat ini.
Banyaknya  pengunjung  yang  datang  ke  Desa  Wisata  Gunungpring,  selain membawa  dampak  baik  bagi  masyarakat  setempat,  seperti  peningkatan  ekonomi masyarakat,  ternyata  juga  membawa  dampak  buruk.  Para  wisatawan  yang  datang, meninggalkan  banyak  sampah  yang  tentu  saja  menimbulkan  masalah  baru  yaitu pencemaran  lingkungan.  Sampah-sampah  yang  semakin  menggunung  menyebabkan kawasan  wisata  ini  menjadi  kotor  dan  bau.  Kondisi  seperti  ini  perlu  segera  diberikan solusi  atau  penanganan,  mengingat  sektor  pariwisata,  khususnya  pariwisata  religi, merupakan sektor pariwisata yang terbukti memiliki potensi perkembangan yang cukup bagus (Ambarwati & Muthali’in, 2018).
Sebenarnya  masalah  sampah  tidak  hanya  berasal  dari  wisatawan,  sampah domestik  dari  masyarakat  setempat  juga  turut  andil  dalam  menambah  pencemaran lingkungan.  Dalam  penanganannya,  sebagian  masyarakat  Desa  Wisata  Gunungpring lebih  memilih  menimbun  sampah  domestik  maupun  sampah  dari  wisatawan  di  dalam tanah.  Penimbunan  sampah  ini  tentu  saja  dapat  mengakibatkan  penurunan  kualitas  air tanah  bahkan  lebih  lanjut  dapat  mencemari  air  tanah  (Hasibuan,  2016).  Kondisi  ini sangat  berbaya  bagi  masyarakat  setempat  mengingat  masyarakat  yang  tinggal  di  Desa Wisata  Gunungpring  masih  memanfaatkan  air  sumur  untuk  mencukupi  kebutuhan  air sehari-hari, termasuk makan, minum, dan mencuci.
Adapun  sebagian  masyarakat  yang  lain  memilih  membakar  sampah-sampah yang ada di lingkungan mereka. Pembakaran sampah ini dianggap sangat efektif untuk menghilangkan timbunan  sampah dalam waktu singkat dan dengan biaya yang murah. Padahal  pembakaran  sampah  dapat  menimbulkan  pencemaran  udara  yang  bisa berdampak  serius  pada  masyarakat  sekitar  maupun  global  (Octavia,  Fitrianingsih,  & Jati, 2015). Pembakaran sampah ini berdampak pada munculnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global (Wahyudi, 2019).
Berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut,  Kementerian  PUPR  melalui  Balai Penelitian  dan  Pengembangan  Penerapan  Teknologi  Permukiman  melakukan pembangungan  teknologi  TPS  3R  (Teknologi  Pengelolaan  Sampah Reduce-Reuse- Recycle )  di  Desa  Wisata  Gunungpring.  Pembangunan  teknologi  ini  disamping memerlukan  kualitas  bentuk  fisik  teknologi  yang  bagus,  juga  sangat  membutuhkan kualitas pengelola yang bagus, baik dalam hal manajemen pengelolaan, maupun kualitas
dan kuantitas tenaga pengelola. Dalam makalah ini, fokus evaluasi lebih ke pengelolaan sehingga hanya sedikit menyinggung bentuk fisik teknologi.
Teknologi  TPS  3R  dibangun  pada  tahun  2017  dan  mulai  diserahkan  kepada Kelompok  Swadaya  Masyarakat  Berkah  (KSM  Berkah)  untuk  dikalola  mulai  tahun 2018.  KSM  Berkah  ini  merupakan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  yang  mulai dibentuk  menjelang  serah  terima  pengelolaan  aset  Teknologi  TPS  3R  dari  Balitbang Kementerian  PUPR  ke  Pemerintah  Desa  Gunungpring.  Setahun  setelah  serah  terima pengelolaan  aset,  dilakukan  evaluasi  pada  tahun  2019  untuk  melihat  manajemen pengelolaan  teknologi  TPS  3R.  Evaluasi  ini  perlu  dilakukan  untuk  melihat  kesesuaian antara tujuan pembangunan teknologi dengan hasil atau capaian nyata di lapangan. Jika ada  yang  kurang  sesuai  akan  dilakukan  pebaikan  dan  jika  sudah  sesuai  bisa  menjadi contoh pengelolaan pembangunan teknologi sejenis di lokasi lain.

## KAJIAN PUSTAKA

## Evaluasi
Evaluasi  program  merupakan  evaluasi  yang  mengacu  pada  sebuah  topik  yang menitikberatkan kepada pertanyaan atas fokus yang menjadi perhatian, mengumpulkan informasi  yang  sesuai,  kemudian  menganalisis    dan  menafsirkan  informasi  untuk penggunaan  tujuan  yang  spesifik.  Evaluasi  program  juga  bisa  didefinisikan  sebagai proses  untuk  mengetahui  apakah  tujuan  sudah  dapat  terealisasikan  atau  belum (Suharsimi,  2007).  Pendapat  lain  menjelakan  bahwa  evaluasi  program  merupakan proses sistematis di mana data yang bersangkutan dikumpulkan dan dikonversi menjadi informasi  untuk  mengukur  efek  dari  program,  membantu  dalam  pengambilan keputusan, mendokumentasikan hasil yang akan digunakan dalam peningkatan program (Basarab & Root, 1992).
Beberapa  pengertian  evaluasi  program  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  evaluasi program merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis tentang efektivitas  program,  deskripsi,  dan  analisis  data,  yang  dijadikan  acuan  dalam mengambil  keputusan  tentang  apakah  program  tersebut  dilanjutkan  tanpa  perbaikan, atau dilanjutkan dengan perbaikan, atau bahkan dihentikan.

## Model Evaluasi
Evaluasi  program  memiliki  beberapa  model  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat efektivitas sebuah program, salah satunya yaitu evaluasi program model logic . Menurut Bickman, logic  model adalah  sebuah  model  evaluasi  yang  dapat  dipercaya  dan mudah dipahami  untuk  memecahkan  masalah  yang  telah  diidentifikasi  serta  dapat  menjadi dasar  untuk  gambaran  yang  meyakinkan  tentang  kinerja  yang  diharapkan  pada  suatu program  (Wholey,  2010).  Pendapat  kedua  menjelaskan  bahwa logic  model adalah  alat yang  menggambarkan  sesuatu  yang  mendasari  teori  perubahan  dari  sebuah  intervensi terhadap  hasil  dan  kebijakan  (Frechtling,  2007).  Sedangkan  pendapat  ketiga menyebutkan bahwa logic model adalah representasi gambaran dari sebuah proyek atau program tentang keterkaitan antara layanan yang diharapkan dan hasil yang diinginkan (Tabori & Hermann, 2001).
Berdasarkan  beberapa  pengertian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa logic  model adalah  sebuah  model  yang  sistematis  untuk  menggambarkan  perubahan  yang  terjadi, serta menjabarkan hubungan logis antar tiap komponen yang biasanya ditandai dengan hubungan kausalitas (sebab-akibat) dari sebuah program. Dalam hal ini adalah program pembanguan Teknologi TPS 3R yang selanjutnya dikelola oleh KSM Berkah, sehingga dalam  evaluasi ini akan  melihat  keseuaian  antara  tujuan  pembangunan Teknologi TPS 3R dengan hasil di lapangan setelah dikelola oleh KSM Berkah.
Evaluasi logic  model memiliki  beberapa  komponen  atau  tahapan  evaluasi  yaitu context , input,  actvity,  output, dan outcome ( short  term,  medium  term dan long  term ) (Sugiyono,  2018).  Evaluasi context menjelaskan  variabel  yang  dapat  mempengaruhi implementasi  sebuah  program,  misalnya  kondisi  lingkungan,  kebijakan  lembaga,  dan ekonomi  (Frechtling,  2007).  Evaluasi  konteks  dilakukan  untuk  mengetahui  tujuan  dan urgensi penerapan teknologi. Evaluasi input berkaitan dengan sumber dana dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat menjalankan program. Evaluasi activity dilakukan untuk mengetahui  efektivitas  penerapan  teknologi  sebagai  kegiatan  untuk  menghasilkan output .  Evaluasi activity dilakukan  untuk  mengetahui  proses  berlangsungnya pelaksanaan  penerapan  teknologi.  Evaluasi output untuk  mengetahui  gambaran  hasil dari keluaran program teknologi. Evaluasi output ini dikaji dalam 3 jenis rentang waktu yaitu short term, medium term , dan long term .

## Kelembagaan
Kelembagaan  didefinisikan  sebagai  suatu  tatanan  dan  pola  hubungan  antara anggota  masyarakat  atau  organisasi  yang  saling  mengikat  yang  dapat  menentukan bentuk  hubungan  antar  manusia  atau  antara  organisasi  yang  diwadahi  dalam  suatu organisasi  atau  jaringan  dan  ditentukan  oleh  faktor-faktor  pembatas  atau  pengikat norma,  kode  etik  aturan  formal  maupun  informal  untuk  pengendalian  perilaku  sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama (Graha, 2016).
Kesiapan lembaga sosial, politik, dan ekonomi pada tingkat desa atau tingkat lokal sangat  diperlukan  dalam  mewujudkan  kemandirian  pengelolaan  infrastruktur. Kementerian  Keuangan  (2014)  menyebutkan  bahwa  tahap  yang  tidak  tepat  dalam penataan  kelembagaan  dapat  memengaruhi  kegagalan  proyek  pemerintah.  Kapasitas kelembagaan  sangat  penting  untuk  mencapai  peningkatan  taraf  hidup,  produktivitas, kreativitas,  pengetahuan,  dan  keterampilan,  agar  dapat  terus  beradaptasi  terhadap perubahan yang terjadi (Kementerian Keuangan, 2014). Inisiatif masyarakat diupayakan tumbuh  untuk  bertransformasi  secara  mandiri  dan  atas  kebutuhan  masyarakat  sendiri, sedangkan pihak luar hanya memfasilitasi.
Pada umumnya, pembangunan infrastruktur suatu negara diinisiasi oleh pemerintah sebagai  pembuat  usulan  pembangunan.  Pemerintah  mengupayakan  konsensus  bersama dan dilatarbekalangi oleh “ political will ” yang kuat. Untuk mencapai infrastruktur yang diharapkan,  perlu  adanya  mobilisasi  dukungan  dari  pemerintah  sebagai  inisiator  dan partisipasi  masyarakat  sebagai  pengguna  infrastruktur.  Adapun  elemen-elemen  kunci yang diperlukan guna mencapai hal tersebut adalah:
1) Dukungan  pemerintah  nasional .  Hal  ini  menjadi  modal  utama  dalam  pengelolaan infrastruktur.
2) Kebijakan  yang  tepat  sasaran .  Penyediaan  infrastruktur  harus  sejalan  dengan kebijakan pembangunan yang berlaku.
3) Strategi,  rencana  aksi,  dan  program .  Penyusunan  ketiga  hal  ini  menyasar  sektor- sektor pemerintah hingga ke lapisan bawah dan melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan.
4) Kerangka  peraturan  dan  akuntabilitas .  Diperlukan  acuan  peraturan  yang melingkupi  semua  pemangku  kepentingan,  yaitu  pemerintah,  penyedia  layanan, pengguna, sektor swasta, dan lainnya.
5) Pendanaan . Pendanaan dalam pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan biaya operasional jangka pendek maupun jangka panjang.
6) Ketersediaan  informasi  bagi  semua  pihak .  Pengelolaan infrastruktur  pra  dan  pasca pembangunan  perlu  dijalankan  secara  transparan,  baik  kepada  masyarakat  umum maupun orang-orang yang terlibat dalam periode pembangunan.
7) Norma  sosial .  Norma  lokal  yang  berlaku  diharapkan  dapat  mendukung  program pembangunan infrastruktur yang dilakukan.
8) Pemilihan  skema  pengelolaan .  Skema  pengelolaan  berupa  skema  publik,  privat, atau  campuran  harus  didiskusikan  secara  matang  dengan  mempertimbangkan berbagai hal.
9) Pengawasan  yang  menyeluruh .  Aspek  yang  diawasi  meliputi  keberlangsungan penerapan teknologi secara keseluruhan baik pra pembangunan, saat pembangunan maupun  pasca  pembangunan,  dengan  harapan  pembangunan  infrastruktur  dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan rencana.

## Studi Terdahulu
Studi  pertama  dilakukan  oleh  Norken,  Harmayani,  dan  Kuntaparmana  dengan judul Analisis Risiko Pembangunan dan Pengelolaan TPS 3R ( Reduce, Reuse, Recycle ) di  Kota  Denpasar  (Studi  Kasus  TPS  3R  Desa  Sanur  Kauh).  Penelitian  ini dilatarbelakangi    karena  penyelenggaraan  TPS  3R  di  Kota  Denpasar  masih  menemui berbagai kendala dan hambatan dalam pembangunannya sampai pada kegagalan dalam pengelolaannya, untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai risiko dominan yang dapat menghambat proses pembangunan dan pengelolaan. Adapun hasil penelitian ini  menemukan  bahwa  Risiko  dominan  antara  lain,  sulitnya  mengerahkan  masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, masalah sosialisasi pembangunan kepada masyarakat,  pro  dan  kontra  rencana  pembangunan  TPS  3R,  hambatan  dalam pembentukan  KSM  (Kelompok  Swadaya  Masyarakat),  hambatan  persiapan  gambar kerja  dan  dokumen  pengadaan  barang  dan  jasa,  defisit  biaya  operasional,  kekurangan SDM,  masalah  penumpukan  dan  pemilahan  sampah,  serta  kesulitan  mendapatkan pelanggan. Mitigasi risiko antara lain dengan kerja sama pihak KSM dengan pemerintah Desa  Sanur  Kauh  dalam  mengatasi  masalah  sosialisasi  kepada  masyarakat,  solusi
finansial  dan  ketersediaan  SDM.  Adapun  alokasi  kepemilikan  risiko  paling  banyak dimiliki oleh pihak KSM (Norken, Harmayani, & Kuntaparmana, 2019).
Studi  kedua  dilakukan  oleh  Ningsih,    Jalius,  dan  Hadi  dengan  judul  Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Keberfungsian  Tempat  Pengolahan  Sampah  3R (TPS  3R)  Di  Kota  Jambi.  Secara  sederhana  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa Keberfungsian TPS 3R di Kota Jambi menunjukkan bahwa 56% berfungsi dengan baik dan  44%  yang  memiliki  keberfungsian  yang  buruk.  Ini  menunjukkan  bahwa keberfungsian  TPS  3R  di  Kota  Jambi  belum  berjalan  dengan  optimal.  Beberapa indikator penyebabnya adalah lembaga pengelola, pengelolaan keuangan, kondisi sarana dan  prasarana,  peralatan,  dan  proses  pengolahan  yang  belum  optimal  di  TPS  3R  Kota Jambi. Faktor internal menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap memiliki hubungan yang signifikan dengan keberfungsian TPS 3R sedangkan faktor eksternal menunjukkan bahwa  peran  serta  masyarakat  dan  dukungan  pemerintah  daerah  memiliki  hubungan yang  signifikan  dengan  keberfungsian  TPS  3R.  Faktor  paling  dominan  yang  dapat mempengaruhi  keberfungsian  TPS  3R  adalah  peran  serta masyarakat  setelah  dikontrol oleh  pengetahuan,  sikap  dan  dukungan  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian  untuk meningkatkan  peran  serta  masyarakat  diperlukan  pembinaan  dari  pemerintah  daerah berupa sosialisasi dan pelatihan yang masih dan berkelanjutan (Ningsih, Jalius, & Hadi, 2020).
Studi  ketiga  dilakukan  oleh  Tugas  Darmanto  dengan  judul  Implementasi Kebijakan Tata-Kelola Persampahan di Kabupaten Jombang. Secara ringkas penelitian ini  menemukan  bahwa  implementasi  kebijakan  tata  kelola  persampahan  di  Kabupaten Jombang  dirasakan  tidak  maksimal.  Kondisi  ini  menjadikan  Perlunya  pengembangan kelembagaan pengelolaan persampahan, melalui: peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan, memisahkan fungsi/ unit regulator dan operator, meningkatkan kerjasama dan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak,  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia, mendorong  pengelolaan  kolektif  atas  penyelenggaraan  persampahan  skala  regional, mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat dan masyarakat (Darmanto, 2012).
Studi-studi  terdahulu  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  secara  umum  menjelaskan mengenai  aspek  pengelolaan  TPS  3R  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  lembaga pengelola.  Studi-studi  terdahulu  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pijakan  untuk
membantu  menganalisis  temuan  data  terkait  evaluasi  pengelolaan  TPS  3R  di  Desa Wisata Gunungpring, Kabupaten Magelang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan tipe studi kasus. Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau  aktivitas,  baik  pada  tingkat  perorangan,  sekelompok  orang,  maupun  organisasi. Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  pengetahuan  mendalam  tentang  peristiwa  yang dikaji (Denzim & Lincoln, 2009).
Adapun teknik pengumpulan data menggunakan  teknik observasi lapangan dan wawancara  mendalam  ( indepth  interview ).  Teknik  observasi  merupakan  teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti dalam pengumpulan data secara langsung. Peneliti  melihat/mengamati  secara  langsung  bahkan  mendengar,  membau,  dan  meraba secara langsung objek yang diteliti (Suyanto & Sutinah, 2008). Dengan teknik observasi ini,  data  yang  diperoleh  akan  lebih  akurat  dan  sesuai  dengan  realitas  di  lapangan. Selanjutnya  untuk  memperdalam  temuan  data  dilakukan indepth  interview .  Teknik indepth interview merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab (tatap muka secara langsung) antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan  pedoman  ( guide )  wawancara,  di  mana  pewawancara  dan  informan terlibat dalam interaksi sosial yang relatif lama dan cukup intensif (Habib, 2015).
Adapun  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengelola  TPS  3R dalam hal ini adalah anggota KSM Berkah, kemudian aparat Desa Gunungpring, pihak Balai  Litbang  Perkim  Kementerian  PUPR,  dan masyarakat  Desa  Gunungpring  sebagai penerima  manfaat  penerapan  teknologi  TPS  3R.  Teknik  penentuan  informan menggunakan teknik purpos if. Teknik purposive merupakan teknik penentuan informan non-random dengan  hanya  mengambil  informan  yang  sesuai  dengan  kriteria-kriteria yang  dibutuhkan  (Newman,  2016).  Adapun  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data primer hasil pengumpulan data di lapangan dan didukung dengan data skunder berupa dokumen/arsip, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sebagainya.
Data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka ditulis ke dalam bentuk transkrip. Selanjutnya dilakukan pengokodingan data ke
dalam  kategori-kategori  sesuai  dengan  fokus  permasalahan,  lalu  data  direduksi  sampai yang  tersisa  hanya  data  yang  menjawab  fokus  ke  permasalahan.  Kemudian  data  yang telah direduksi dianalisis dan ditulis dalam makalah hasil penelitian (Creswell, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R
Lembaga  pengelola  teknologi  Tempat  Pengelolaan  Sampah  – Reuse,  Reduce , dan Recycle (selanjutnya disebut TPS 3R) hasil replikasi perdana dari Balai Penelitian dan Pengembangan Penerapan Teknologi Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  (selanjutnya  disebut  Balitbang  PUPR)  bernama  Kelompok Swadaya  Masyarakat  Berkah  (selanjutnya  disebut  KSM  Berkah).  Lembaga  ini  secara umum  sebenarnya  telah  memiliki  visi  dan  misi  yang  sesuai  dengan  tujuan  dari pembangunan teknologi TPS 3R yaitu mengelola sampah dengan sistem Reuse, Reduce dan Recycle .  Adapun  pelaksanaan  kegiatan  dari  lembaga  ini  juga  telah  mencerminkan penerapan visi dan misi yang telah ditetapkan.
KSM  Berkah  merupakan  KSM  (Kelompok  Swadaya  Masyarakat)  yang  sudah memiliki  legalitas  hukum  sehinga  sudah  resmi  tercatat  sebagai  kelompok  masyarakat yang  memiliki  payung  hukum.  KSM  Berkah  ini  secara  administrasi  sudah  memiliki kelengkapan  administrasi  yang  dibutuhkan  sebagai  sebuah  komunitas,  mulai  dari kepemilikan  AD/ART,  visi  dan  misi,  struktur  organisasi,  uang  kas  organisasi,  SK pembentukan organisasi dari kepala desa, dan juga surat legalitas dari notaris. Dengan demikian  KSM  ini  sudah  layak  untuk  menerima  penyerahan  pengelolaan  aset  berupa teknologi TPS 3R dari Balitbang Perkim Kementerian PUPR.
Kegiatan  utama  dari  KSM  berkah  adalah  mengangkut  sampah  dari  masyarakat kemudian  memilah  sampah  tersebut  dan  mengolahnya.  Sampah  diambil  langsung  dari rumah-rumah  masyarakat  selanjutnya  diangkut  menggunakan  motor  pengangkut sampah dan dibawa ke tempat penampungan sampah. Di tempat penampungan, sampah dipilah-pilah  kemudian  dikelompokkan  berdasarkan:  (1).  Sampah  yang  bisa  dijual kembali,  (2).  Sampah  yang  bisa  didaur  ulang  menjadi  kerajinan  tangan,  (3).  Sampah yang bisa diolah menjadi pupuk organik, dan (3). Sampah yang tidak bisa diolah.
Adapun  sampah  yang  bisa  dijual  kembali  diantaranya  adalah  sampah  botol plastik  dan  sampah  botol  kaca.  Selanjutnya  terdapat  sampah  yang  bisa  didaur  ulang
menjadi kerajinan tangan yang unik, cantik, dan menarik seperti hiasan dinding, pernak- pernik,  mainan  anak-anak,  dsb.  Kemudian  sampah-sampah  organik  seperti  daun-daun kering, buah-buahan busuk, makanan basi dsb dimasukkan ke mesin penggilingan agar menjadi  potongan-potongan  kecil  selanjutnya  dikemas  di  karung-karung  kecil  untuk dijual  menjadi  pupuk  organik.  Sampah  yang  tidak  bisa  diolah  seperti  sampah  plastik, kresek,  popok  bayi,  pembalut  wanita,  dsb  dimasukkan  ke  dalam  kresek  besar  untuk ditampung dan selanjutnya diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Sampah-sampah  yang  dapat  didaur  ulang  menjadi  sumber  penghasilan  utama dari  lembaga  pengelola  sampah  ini.  Sementara  itu,  kegiatan  operasional  dan  juga kegiatan  pembuangan  sampah  yang  tidak  dapat  didaur  ulang,  menjadi  sumber  beban pengeluaran  dari  lembaga  ini.  Jika  dilihat  dari  kemandirian  pembiayaan,  lembaga  ini masih  belum  mampu  membiayai  kegiatan  operasionalnya  secara  mandiri.  Uang pemasukan yang didapat dari penjualan barang-barang yang dapat didaur ulang, masih belum bisa mencukupi biaya operasional pengelolaan TPS 3R.
Sampai saat ini biaya paling besar adalah untuk pembelian kresek besar sebagai tempat  penampung  sampah  yang  tidak  dapat  didaur  ualng.  Pembelian  kresek  ini diakibatkan  karena  bak  penampungan  sampah  yang  telah  disediakan  oleh  Balitbang PUPR memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan  Hidup  (DLH),  akibatnya  sampah-sampah  tersebut  harus  diwadahi  kresek terlebih  dahulu  sebelum  diangkut  oleh  truk  pengangkut  sampah  milik  DLH.  Adapun untuk biaya pembelian kresek mencapai Rp 500.000 perbulannya.
Untuk  memenuhi  biaya  operasional,  seringkali  ketua  pengelola  harus menggunakan  uang  pribadi  terlebih  dahulu,  kemudian  setelah  mendapat  dana  bantuan operasional  dari  desa,  uang  pribadi  tersebut  baru  bisa  mendapatkan  pengganti. Berdasarkan  realitas  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  sisi  kemandirian, pengelolaan  TPS  3R  masih  belum  mampu  berdiri  secara  mandiri  untuk  membiayai kebutuhan operasional sehari-hari, sehingga sampai saat ini masih mengandalkan dana bantuan dari desa.
Terkait  keanggotaan  organisasi,  jumlah  pengelola  TPS  3R  yang  secara  resmi tercantum  dalam  struktur  organisasi  sebenarnya  berjumlah  18  orang.  Akan tetapi yang benar-benar  mau  dan  mampu  bekerja  hanya  4  orang,  yaitu  1  orang  ketua,  1  orang pemilah  sampah,  dan  2  orang  pengangkut  sampah.  Kondisi  inilah  yang  menyebabkan
ketua  sering  kali  harus  turut  serta  dalam  membantu  kegiatan  pemilahan  sampah. Sementara  itu  anggota  lainnya  yang  tercantum  dalam  keanggotaan  TPS  3R  tidak mampu  digerakkan  oleh  ketua  untuk  membantu  pengelolaan  sampah.  Hal  ini dikarenakan  anggota-anggota  lain  adalah  petinggi-petinggi  desa  seperti  kepala  dusun, carik,  mudin,  dsb,  sehingga  mereka  memang  tidak  bersedia  terlibat  secara  langsung dalam  pengelolaan  sampah.  Pembentukan  organisasi  pengelola  TPS  3R  ini  dulunya ditunjuk  langsung  oleh  kepala  desa  tanpa  adanya  pertimbangan  kemauan  dan kemampuan  anggotanya  dalam  bekerja  menjalankan  tugas.  Akibatnya  terbentuklah anggota organisasi seperti sekarang ini yang sebagian besar tidak mau dan tidak mampu bekerja dalam menjalankan tugas organiasi TPS 3R.
Sebenarnya  divisi-divisi  yang  dibentuk  dalam  struktur  organisasi  telah  sesuai dengan  tujuan  dari  pelaksanaan  tugas  organisasi.  Jika  divisi-divisi  tersebut  berjalan dengan  baik,  dalam  arti  setiap  anggota  divisi  mau  dan  mampu  menjalankan  tugasnya masing-masing,  organisasi  TPS  3R  ini  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tentunya akan  mampu  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  yang  perlu  dirombak  adalah  anggota-anggota  dalam  organisasinya bukan divisi-divisi dalam struktur organisasinya.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa,  sebenarnya  jumlah  anggota dalam  organisasi  ini  telah  mencukupi  apabila  seluruhnya  mau  dan  mampu  untuk menjalankan  tugasnya  masing-masing.  Akan  tetapi  karena  yang  benar-benar  bekerja hanya  4  orang,  organisasi  ini  bisa  dikatakan  kekuarangan  anggota  secara  “real”  di lapangan.  Ketua  KSM  sebenarnya  berkeinginan  untuk  merekrut  anggota  baru  yang benar-benar  mau  dan  mampu  bekerja,  namun  masih  terkendala  biaya  upah.  Hal  ini disebabkan  karena  kondisi  keuangan  dari  TPS  3R  yang  sampai  saat  ini  masih mengalami defisit.
Adapun  dari  ke-4  orang  pekerja  di  KSM  Berkah  ini,  2  orang  diantaranya  yaitu tim  pengangkut  sampah,  hanya  menjadikan  pekerjaan  di  KSM  Berkah  ini  sebagai pekerjaan  sampingan.  Mereka  memiliki  pekerjaan  utama  sebagai  pandai  besi.  Hal  ini dikarenakan  upah  dari  bekerja  sebagai  pengangkut  sampah  di  sini  sangat  rendah  yaitu hanya  Rp  150.000  perbulan.  Kondisi  ini  lah  yang  menyebabkan  mereka  tidak  bisa benar-benar  komitmen  bekerja  menjalankan  tugas  di  KSM  Berkah  ini,  sehingga pekerjaan  mereka  kurang  bisa  maksimal.  Sementara  itu  2  orang  lainnya  yaitu  1  orang
ketua  dan  1  orang  pemilah  sampah,  memiliki  usia  yang  sudah  relatif  tua  sehingga kurang bisa maksimal juga dalam bekerja.
Akibat  dari  tenaga  kerja  yang  “kurang”  secara  kualitas  dan  kuantitatis  ini, pemberian pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat menjadi kurang baik. Hal inilah yang menyebabkan jumlah masyarakat yang menjadi pelanggan dari KSM berkah ini  menjadi  berkurang,  dari  yang  walnya  90  orang  menjadi  30  orang.  Berkurangnya jumlah  pelanggan  ini  diakibatkan  karena  mereka  merasa  kurang  puas  dengan  jadwal pengambilan sampah yang kurang rutin, dalam arti sering ditunda dan sampah menjadi menumpuk di depan rumah para pelanggan.
Akibat  dari  berkurangnya  jumlah  pelanggan  ini,  jumlah  pemasukan  yang bersumber dari iuran masyarakat juga berkurang. Apalagi tenaga pengambil uang iuran juga  tidak  bisa  rutin  mengambil  uang  retribusi  ke  para  pelanggan.  Dengan  demikian pemasukan  dari  uang  retribusi  sampai  saat  ini  masih  belum  bisa  diandalkan,  sebab selain jumlahnya yang sedikit penarikannya juga tidak rutin dilakukan.
KSM berkah ini sebenarnya telah mampu membangun jaringan dengan lembaga- lembaga  luar  dalam  membantu  kegiatan  operasional  TPS  3R.  Jaringan-jaringan  yang terbangun  terbukti  mampu  membantu  berjalannya  kegiatan  operasional  pengelolaan sampah. Adapun jaringan dari lembaga luar yang telah terbangun yang pertama adalah dengan  aparatur  Desa  Gunungpring.  Aparatur  Desa  Gunungpring  terbukti  mampu memberikan  bantuan  berupa  uang  sebagai  dana  bantuan  kegiatan  operasional  TPS 3R. Jaringan  kedua  adalah  dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Magelang.  DLH terbukti  mampu  membantu  dalam  pengambilan  sampah  akhir  yang  tidak  dapat  diolah kembali. Bahkan DLH berencana akan menyesuaikan truk pengangkut sampah dengan bak  sampah  milik  KSM  Berkah  yang  sampai  saat  ini  masih  belum  sesuai  ukurannya. Jika hal ini telah dilakukan, KSM berkah dapat menghemat biaya pengeluaran terutama untuk  pembelian  kresek-kresek  besar.  Kedepannya  karena  KSM  ini  telah  memiliki badan hukum, diharapkan dapat membangun jaringan yang lebih luas terutama dengan lembaga  yang  dapat  memberikan  bantuan  dana,  seperti  dana  CSR  dari  perusahaan- perusahaan besar terdekat.
Dalam  hal  infrastruktur,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dialami  oleh KSM  Berkah.  Permasalahan  pertama  berkaitan  dengan  pembangunan  atap  rumah tempat pemilahan sampah yang kurang panjang. Atap tersebut dibangun kurang panjang
sehingga saat terjadi hujan lebat, air masuk ke dalam ruangan membuat sampah menjadi basah  dan  bau.  Masalah  kedua  adalah  sumur  yang  dibangun  terlalu  dangkal  sehingga saat  musim  kemarau  sumur  tersebut  sering  kali  mengalami  kekeringan,  padahal  air sangat  dibutuhkan  untuk  kegiatan  operasional  sehari-hari  seperti  mencuci  tangan, mencuci  sampah  yang  akan  dibuat  kerajinan,  mandi,  dan  sebagainya.  Masalah  ketiga berkaitan dengan kendaraan pengangukut sampah. Kendaraan tersebut STNKnya masih hilang  padahal  saat  ini  telah  melewati  masa  pembayaran  pajak  untuk  perpanjangan STNK,  akibatnya  secara  administrasi  kendaraan  tersebut  bisa  terkena  tilang  jika  ada razia dari kepolisian saat berkendara di jalan raya.
Terkait permasalahan sampah di Desa Gunungpring, keberadaan teknologi TPS 3R ini ternyata masih belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan sampah di Desa Gunungpring. Pertama karena budaya masyarakat yang memang masih belum sepenuhnya  sadar  akan  pentingnya  pengelolaan  sampah  yang  tepat.  Masyarakat  Desa Gunungpring masih banyak yang membuang sampah dengan cara dibakar dan ditanam di dalam tanah, bagi mereka hal tersebut merupakan cara termudah dan terpraktis dalam membuang  sampah  yang  tidak  memerlukan  biaya.  Permasalahan  kedua  karena  tenaga kerja  pengangkut  sampah  dari  TPS  3R  yang  memang  kurang  konsisten  dalam mengambil  sampah,  hal  ini  menyebabkan  masyarakat  merasa  kurang  puas  dengan pelayanan  dari  TPS  3R.  Permasalahan  ketiga  karena  kendaraan  pengangkut  sampah yang  sempat  rusak  sehingga  pengambilan  sampah  sempat  terhenti  dan  masyarakat merasa kecewa.
Berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KSM Berkah, sampai saat ini  masih  belum  ditemukan  adanya  inovasi  baru  yang  dihasilkan  dalam  rangka pengelolaan  sampah.  Pengelolaan  sampah  yang  dilakukan  masih  sama  seperti  awal pelaksanaan bahkan bisa dikatakan terjadi penurunan kualitas pelayanan. Penurunan ini dikarenakan  kuantitas  dan  juga  kualitas  pekerja  yang  kurang,  baik  dari  sisi  kemauan maupun kemampuan.

## Hasil Evaluasi Keberfungsian Teknologi TPS 3R
Berdasarkan  hasil  evaluasi,  secara  umum  Teknologi  TPS  3R  (Teknologi  Pengelolaan Sampah  – Reuse,  Reduce ,  dan Recycle )  yang  dibangun  sudah  cukup  bagus.  Namun terdapat beberapa hal yang masih kurang berfungsi dan perlu tindak lanjut, yaitu:
1. Atap  bangunan  tempat  penyimpanan  sampah  bagian  tepi  kurang  panjang, sehingga  saat  hujan  turun  air  masuk  dari  samping  sehingga  menyebabkan sampah  basah.  Sampah  yang  basah  ini  menjadi  bau  dan  mengganggu  proses pengolahan.
2. Bak penampung sampah akhir (sampah yang sudah tidak dapat diolah kembali) ukurannya  tidak  sesuai  dengan  kontainer  pengangkut  sampah  milik  Dinas Lingkungan  Hidup  (sebagai  pihak  yang  mengambil  sampah  akhir).  Akibatnya bak  penampung  sampah  tersebut  tidak  bisa  digunakan.  Kondisi  ini mengakibatkan  pengelola  harus  membeli  kantong-kantong  plastik  besar  yang harganya  cukup  mahal  sebagai  kantong  sampah.  Dengan  demikian  biaya operasional pengelolaan sampah menjadi semakin tinggi.
3. Sumur  yang  digunakan  sebagai  sumber  air  untuk  kegiatan  operasional  TPS  3R kurang  dalam,  akibatknya  saat  musim  kemarau  air  sumur  menjadi  kering  dan kegiatan  operasional  pengelolaan  menjadi  terganggu.  Hal  ini  dapat  dipahami karena  air  merupakan  sarana  yang  sangat  penting,  mulai  dari  untuk  kegiatan MCK  tenaga  pengelola,  sampai  untuk  membersihkan  beberapa  sampah  yang akan didaur ulang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  evaluasi ini  menunjukkan  jumlah  tenaga  pengelola  kurang  (tenaga  pengangkut  dan  tenaga pemilah), dan tenaga pengelola saat ini hanya menjadikan pekerjaan mengelola TPS 3R sebagai  pekerjaan  sampingan,  sehingga  pengelolaan  tidak  bisa  berjalan  secara maksimal.  Rencana  penambahan  dan  penggantian  tenaga  pengelola  masih  terkendala biaya  honor  dan  keputusan  kepala  desa,  di  mana  saat  ini  masih  menunggu  poses pergantian kepala desa. Berdasarkan kondisi ini direkomendasikan kepada pengurus inti untuk  segera  berkoordinasi  dengan  pihak  pemerintah  desa  setelah  masa  pergantian kepala  desa.  Pihak  desa  selaku  pembina  pengelolaan  teknologi  perlu  memberikan bantuan  dana  pengelolaan  di  awal  masa  pengelolaan  dan  juga  perlu  membantu pengajuan  dana  bantuan  CSR  di  perusahaan-perusahaan  terdekat  untuk  bantuan pengelolaan  di  awal-awal  masa  pengelolaan,  karena  uang  pemasukan  dari  pelanggan yang menjadi pengguna jasa masih belum bisa mencukupi biaya operasional sehari-hari.
Perlu membina tenaga pengelola saat ini agar bisa berkomitmen menjalankan tugasnya, apabila  tidak  mampu,  perlu  dilakukan  reorganisasi  tenaga  pengelola  dan  penambahan jumlah tenaga pengelola.
Jumlah  masyarakat  “penerima  manfaat”  berkurang  dari  90  peserta  menjadi  30 peserta  dan  pembayaran  iuran/retribusi  belum  berjalan  secara  optimal  karena  tenaga penarikan iuran/retribusi belum dilakukan secara rutin. Pengurangan jumlah masyarakat penerima  manfaat  ini  karena  kurang  memuaskannya  pengelolaan,  seperti  waktu pengambilan  sampah  yang  belum  rutin  sehingga  sampah  sempat  menumpuk.  Hal  ini harus  segera  diperbaiki  mengingat  kuantitas  penerima  manfaat  merupakan  hal  yang sangat  penting,  jika  jumlah  penerima  manfaat  berkurang,  secara  otomatis  pemasukan dana retribusi juga akan berkurang sehingga nantinya akan merugikan pihak pengelola sendiri. Dengan demikian kepuasan para penerima manfaat sangat penting diperhatikan oleh pihak pengelola. Pihak pengelola harus meningkatkan kualitas pelayanannnya. dari kualitas  kinerja  tenaga  pengelola  teknologi  untuk  memuaskan  para  penerima  manfaat sehingga jumlahnya bisa meningkat.
Beban biaya operasional TPS 3R lebih besar dari pemasukan sehingga pengelola masih  sering  mengeluarkan  uang  pribadi  untuk  menutupinya,  sehingga  pengolahannya belum bisa berjalan secara mandiri. Beban pengeluaran paling besar ada di “pembelian kresek  besar”  untuk  mengemas  sampah  residu,  hal  ini  disebabkan  karena  bak  sampah yang  telah  disediakan  tidak  cocok  ukurannya  dengan  kontainer  pengangkut  sampah milik  DLH.  Berkaitan  dengan  kondisi  ini,  diperlukan  koordinasi  dengan  DLH Kabupaten Magelang untuk dapat menyesuaikan kontainer pengangkut sampahnya.
Bangunan  tempat  penimbunan  sampah  memiliki  atap  yang  kurang  lebar  di  sisi samping  kanan  dan  kiri,  sehingga  saat  terjadi  hujan, air masuk  dan  mengenai  sampah, hal  ini menyebabkan  sampah  menjadi  basah  dan  bau.  Selain  itu  sumur  untuk  kegiatan operasional kurang dalam sehingga apabila musim kemarau sering kering. Berdasarkan kenyataan  ini,  direkomendasikan  kepada  pembangun  teknologi  untuk  melakukan perbaikan  bangunan  khususnya  atap  bangunan  dan  juga  mendalamkan  sumur  sebagai sumber mata air yang digunakan untuk operasional pengelolaan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  R.  (2020,  Agustus  4). Jelajahi  Wisata  Religi  di  Gunung  Pring .  Dipetik Februari  3,  2021,  dari  Detik  Travel:  https://travel.detik.com/domestic- destination/d-5119698/jelajahi-wisata-religi-di-gunung-pring
Agmasari, S. (2019, Oktober 23). Apa Itu 10 Destinasi Wisata Prioritas? Tugas Lama untuk Wishnutama. Diambil kembali dari Kompas.com: https://travel.kompas.com/read/2019/10/23/104726127/apa-itu-10-destinasi- wisata-prioritas-tugas-lama-untuk-wishnutama?page=all
Ambarwati,  E.,  &  Muthali’in,  A.  (2018). Pengembangan  Potensi  Pariwisata  Religi (Studi Kasus pada Makam Kyai Ageng Sutawijaya di Desa Majasto Kecamatan Tawangsari  Kabupaten  Sukoharjo). Surakarta:  Electronic  Theses  and Dissertations Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Basarab,  D.  J.,  &  Root,  D.  K.  (1992). The  Training  Evaluation  Process:  A  Practical Approach  to  Evaluating  Corporate  Training  Programs .  New  York:  Springer Science.
Creswell,  J.  W.  (2015). Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset  Memilih  Diantara  Lima Pendekatan (3 ed.) . (A. L. Luzuardi, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Darmanto, T. (2012). Implementasi Kebijakan Tata-Kelola Persampahan di Kabupaten Jombang. Jejaring Administrasi Publik , IV(2), 175 - 182.
Denzim,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2009). Handbook  of  Qualitative  Research .  (S.  Z. Qudsi, Penyunt., Duriyatno, B. S. Fata, Abi, & J. Rinaldi, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Frechtling,  J.  A.  (2007). Logic  Modeling  Methods  In  Program  Evaluation .  San Fransisco: John Wiley.
Graha,  G.  (2016,  Januari  5). Pengertian  Ilmu .  Diambil  kembali  dari  Pengertian Kelembagaan: http://www.pengertianilmu.com/2015/04/pengertian- kelembagaan.html
Habib,  M.  A.  (2015,  Februari).  Pergeseran  nilai  dan  dukungan  sosial  keluarga  pada orang  tua  lanjut  usia  (studi  kasus  pada  lansia  miskin  di  kabupaten  blitar).
Komunitas , IV(2), 1-10. Dipetik Februari 21, 2020
Hasibuan,  R.  (2016).  Analisis  Dampak  Limbah/Sampah  Rumah  Tangga  Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmiah Advokasi , IV(1), 42-52.
Kementerian  Keuangan,  R.  I.  (2014). Better  Practice  Guide:  Penganggaran  Berbasis Kinerja . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Newman,  W.  L.  (2016). Metode  Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif (7 ed.). Jakarta: Indeks.
Ningsih,  W.,  Jalius,  &  Hadi,  S.  (2020).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Keberfungsian  Tempat  Pengolahan  Sampah  3R  (TPS  3R)  di  Kota  Jambi.
Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, III(2), 60 - 66.
Norken,  I.  N.,  Harmayani,  K.  D.,  &  Kuntaparmana.  (2019).  Analisis  Risiko Pembangunan  dan  Pengelolaan  TPS  3R  (Reduce,  Reuse,  Recycle)  Di  Kota Denpasar  (Studi  Kasus  TPS  3R  Desa  Sanur  Kauh). Jurnal  Spektran ,  VII(2), 232 - 243.
Octavia, D., Fitrianingsih, Y., & Jati, D. R. (2015). Analisis Beban Emisi CO dan CH4 Dari  Kegiatan  Pembakaran  Sampah  Rumah  Tangga  Secara  Terbuka  (Studi Kasus  Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Kubu  Raya). Jurnal  Teknologi Industri Pertanian , XVIII(1), 53-59.
Rahmi,  N.  (2017).  Kajian  Ekonomi  Pariwisata  Syariah  Kota  Banda  Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis , VIII(1), 577-589.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi . Bandung: Alfabet.
Suharsimi, A. (2007). Evaluasi Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
Suyanto,  B.,  &  Sutinah.  (2008). Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana.
Tabori, J. R., & Hermann, J. A. (2001). Project Planning and Evaluation Guidebook: A Manual  for  Practitioners  and  Managers  of  SelfSufficiency  Demonstration Projects. Washington DC: Sosiological Practice Association.
Wahyudi, J. (2019). Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Mmodel IPCC. Jurnal Litbang , XV(1), 65-76.
Wholey,  J.  S.  (2010). Handbook  of  Practical  Program  Evaluation .  San  Fransisco:
Jossey-Bass.