Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian

## (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)
Agustin Hanapi
Bina Risma
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: agustinhanafi77@yahoo.com Binarismahk@gmail.com

## Abstrak
Salah satu penyebab perceraian adalah penelantaran yang dilakukan oleh  suami  terhadap  isteri  sehingga  isteri  menuntut  perceraian  di pengadilan.  Namun  hal  ini  terjadi  di  Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan dimana ada beberapa kasus penelantaran isteri sehingga menyebabkan  perceraian.  Berdasaran  kasus  tersebut  Skripsi  ini meneliti  tentang  Penelantaran  Isteri  Oleh  Suami  Sebagai  Sebab Perceraian.  Adapun  cara  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah Library research (Penelitian Pustaka), yaitu penelitian dengan mengambil  data-data  dari  kepustakaan.  Data  yang  telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Adapun penyebab terjadinya penelantaran di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan  adalah  Mabuk,  Meninggalkan  salah  satu  pihak, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  Cacat  badan, Perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  Jiwa/Mental,  Pihak ketiga, Tidak tanggungjawab dan Ekonomi.  Dasar hukum terdapat dalam  surat  ar-Rum  ayat  21,  Dan  Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  19,  menyebutkan,  salah  satunya  jika antara  suami  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan  salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama  2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Kata Kunci : Penelantaran isteri, sebab perceraian
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Penelantaran  adalah  setiap  perbuatan  dilakukan  dengan membiarkan  orang  yang  berada  di  bawah  tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, tidak terpenuhi    kebutuhan dasarnya,  serta  membatasi  gerak  korban  dengan  tujuan mengendalikan kehidupan korban.Yang menjadi objek penelantaran adalah:  Suami,  isteri,  dan  anak,  Orang-orang  yang  mempunyai hubungan keluarga  dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, sesusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah tangga  tersebut.  Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas  maka penelantaran adalah setiap perbuatan dilakukan dengan membiarkan orang yang berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak  terpelihara,  tidak  terpenuhi  kebutuhan  dasarnya,  serta membatasi  gerak  korban  dengan  tujuan  mengendalikan  kehidupan korban.
a) Suami, isteri, dan anak
Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga    dengan orang  sebagaimana  yang  dimaksud  pada huruf  a  karena  hubungan darah,  perkawinan,  sesusuan,  pengasuhan  dan  perwalian,  yang menetap  dalam  rumah  tangga;  dan/atau  orang  yang  bekerja membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga tersebut. 1 Setelah  terjadinya  akad  nikah  antara  mempelai  laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan sebagai konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara  timbal  balik  masing-masing    pihak.  Hak-hak  dalam perkawinan  ini  dapat  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  hak  bersama,  hak isteri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami  yang menjadi
1 Moerti  hadiati  Soeroso ,  Kekersan  Dalam  Rumah  Tangga, (  Jakarta:
Sinar Grafika,2011), hlm.179.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kewajiban isteri. 2 Hal tersebut tentunya harus dilakukan berdasarkan keseimbangan dan kesetaraan. 3
Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan:

## Pasal 30
1. suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Pasal 31
1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
2. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32
1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan   oleh suami isteri bersama.
Pasal 33
Suami  isteri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat menghormati,  setia,  dan  memberi  bantuan  lahir  batin  yang satu pada yang lain.
Pasal 34
1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan    hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Banda Aceh: Yayasan  Pena,2010), hlm.93.
3 Agustin  Hanafi, Perceraian  dalam  perspektif  Fiqh  dan  Perundang- Undangan   Indonesia , ( Banda   Aceh:   NASA, 2013) hlm. 204.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajibannya  masing- masing dapat  mengajukan gugatan kepada pengadilan. 4
Menurut Fiqh, Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya  kewajiban  suami  merupakan  hak  bagi  isteri.  Dalam kaitan  ini  akan  dibahas;  kewajiban  suami  terhadap  isteri,  yang merupakan hak isteri dari suami, Kewajiban isteri terhadap suami, yang  merupakan  hak  suami  bagi  isteri,  hak  bersama  suami  isteri, kewajiban  bersama  suami  isteri.  Kewajiban  suami  terhadap  isteri, yang merupakan hak isteri dari: Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.
Jumlah  nafkah  hal-hal  yang    perlu  diperhatikan  dalam penentuan  kadar  nafkah  antara  lain;  pertama,  keadaan  ekonomi suami; mudah, sedang, atau sulit. Kedua dalam memberikan nafkah, sang  suami  seharusnya  mengikuti  cara  yang  menurutnya  lebih mudah.  Apabila  ia  bekerja  dengan  upah  per  hari  seperti  pekerja buruh maka ia memberi nafkah tiap hari. Apabila ia bekerja dengan upah perpekan maka seperti pekerja pabrik maka ia memberi nafkah tiap pekan. Apabila ia bekerja dengan gaji bulanan seperti pegawai negeri  maka  ia  memberi  nafkah  tiap  bulan.  Apabila  ia  mendapat hasil tahunan seperti petani maka ia memberi nafkah tiap kali panen. ketiga  harus  memperhatikan  perubahan  harga  di  pasar  atau perubahan keadaan ekonomi suami ketika memberi nafkah keluarga. Apabila harga naik dan ekonomi membaik saat nafkah diwajibkan maka  sang  isteri  berhak  meminta  tambahan.  Apabila  harga  turun atau  keadaan  ekonomi  suami  memburuk  setelah  memberi  nafkah berjalan maka sang suami berhak mengurangi nafkah.
Setelah terjadinya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan sebagai konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing  pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi
4 Amir  Syarifuddin ,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, (  Jakarta: Kencana,2006 ), hlm. 159-165.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri. 5 Hal tersebut  tentunya  harus  dilakukan  berdasarkan  keseimbangan  dan kesetaraan. 6
Hak  bersama  suami  isteri  adalah  bolehnya  bergaul  dan bersenang-senang diantara keduanya, mendapat (berperilaku) yang baik,  timbulnya  hubungan  suami  dengan  keluarga  isteri  dan sebaliknya  hubungan  isteri  dengan  keluarga  suami,  yang  disebut dengan mushaharah ,  hubungan  saling  mewarisi  di  antara  suami isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.
Perceraian  atau firqah menurut  syara’  adalah  berakhirnya akad  (Kontrak)  nikah  karena  salah  satu  sebab  dari  berbagai  sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir. 7
Berdasarkan  data  yang  kami  peroleh  pada  bulan  Januari- oktober  2016,  terdata  sebanyak  16  kasus  Penelantaran  Isteri  Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian di Mahkamah Syar’iah Tapaktuan, Aceh  Selatan.  Kawin  paksa,  ekonomi,  tidak  ada  tanggung  jawab, kawin  dibawah  umur,  menyakiti  jasmani,  menyakiti  mental, dihukum,  cacat  biologis,  politis,  gangguan  pihak  ketiga,  tidak  ada keharmonisan,  meninggalkan  salah  satu  pihak,  kekerasan  dalam rumah  tangga,  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus, jiwa/mental. 8

## Sebab Penelantaran dan Faktor Penelantaran Oleh Suami
Penyebab  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bersumber dalam  budaya  dan  struktur  sosial  yang  mendiskriminasikan perempuan  serta  menciptakan  jurang  pemisah  antara  laki-laki  dan
5 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Banda Aceh: Yayasan Pena,2010), hlm.93.
6 Agustin  Hanafi, Perceraian  dalam  perspektif  Fiqh  dan  Perundang- Undangan   Indonesia , ( Banda   Aceh:   NASA, 2013) hlm. 204.
7 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat , ( Jakarta:Kencana,2003 ), hlm.246.
8 Padhil, Hasil Wawancara , Mahkamah Syariah Tapak Tuan,2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
perempuan. 9 Alasan-alasan yang mendasari kecenderungan tersebut antara lain: Pertama, rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika  diketahui  umum. Kedua, Ketergantungan  yang  besar  terhadap pelaku (secara ekonomis). Ketiga, Berkaitan dengan kinerja penegak hukum  dalam  menangani  perkara  merupakan  hal  yang  menjadi pertimbangan  perempuan  untuk  tidak  melaporkan  kekerasan  yang terjadi pada dirinya. 10
Adapun penyebab lainnya antara lain: Pertama, masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih  untuk  merasa  berkuasa  atas  diri  dan  orang  sekelilingnya. Ketiga, Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam  masyarakat. Keempat, Masyarakat  tidak  menganggap Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  sebagai  persoalan  sosial,  tetapi persoalan pribadi suami-isteri. Orang lain tidak boleh ikut campur.

## Dampak Penelantaran Bagi Isteri
Dan  ada  pun  dampak  dari  kekerasan  psiklogis  adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut. Pada tahap lanjut, bisa berkembang menjadi trauma yang  menghalangi  dan  menghambat  aktivitas  keseharian. 11 korban penelantaran  rumah  tangga  akan  mengalami  gangguan  psikologis, misalnya: tertekan, gangguan perkembangan, stres, trauma, minder atau tidak percaya diri dan lain-lain.
Penelantaran  Isteri  dalam  Perspektif  Islam  dan  Perundang- rundangan
9 Trainer  Polda  Metro  Jaya,IOM-IOM, Hak  Asasi  Manusia, (Jakarta:  2006), hlm.117.
10 Sulistyowati  Irianto,  L.I  Nurtjahyo, Perempuan  di  Persidangan ,  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006), hlm. 68.
11 Cahyadi Takariawan , Pernik-pernik Rumah Tangga Islami , (Surakarta: Erainter media, 2005), hlm.281-282.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Kalau  pada  awalnya  Islam  telah  membutikan  dirinya mampu  meretas  belenggu  yang  menjerat  perempuan,  dalam perkembangan  selanjutnya,  terdapat  kesan  terjadinya  kemandegan kalau tidak bisa dikatakan kemunduran. Salah satu sebabnya, pada hemat saya, adalah kerena sering kali kita memberikan makna ayat- ayat  Al-Qur’an  dengan  tidak  mengindahkan  konteks  historisnya untuk  kemudian menjadikannya  sebagai  aturan-aturan  hukum atau tuntunan moral yang seolah-olah berlaku Universal. 12
Dalam Islam tidak ditemukan arti secara definitif mengenai pengertian penelantaran suami terhadap isteri oleh karena itu penulis hanya akan mengetengahkan dalil-dalil nash Al-Qur’an dan Hadist serta pendapat kompilasi yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah  dankaitannya  dengan  hal  itu.  Pasal  80,  (2).  Suami  wajib melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan  pendidikan  agama  kepada  isterinya  dan  memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan beramfaat bagi agama  nusa  dan  bangsa.  Sesuai  dengan  penghasilan  suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

## Kasus-Kasus Penelantaran Isteri di Mahkamah Syar’iyah
Penelantaran  dalam  rumah  tangga  banyak  terjadi  di Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan,  penelantaranterjadi  akibat  suami tidak  bertanggungjawab  kepada  keluarga.  Menelantarkan  isteri termasuk tindakan tidak terpuji dan isteri dapat mengajukan gugat cerai  ke  pengadilan  apabila  merasa  teraniaya  dengan  sikap  suami, seperti kasus-kasus berikut:
1. Kasus yang sudah diputuskan Nomor 0040/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tanggal  02  Februari  2016,  telah  mengajukan  gugatan  untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan
12 Lies  M.Marcoes,  Johan  Hendrik  Meuleman, Wanita  Islam  Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontektual , (Jakarta: NIS, 1993), hlm.59.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
sebagai  berikut:  Bahwa  kurang  lebih  sejak  tahun  2013  antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah . 2.  Kasus Nomor 73/Pdt.G/2017/MS.Ttn
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dengan Nomor 73/Pdt.G/2017/MS.Ttn,  tanggal  19  April  2017,  telah  mengajukan
Cerai  Gugat  dalil-dalil  sebagai  berikut:  Bahwa  sejak  tanggal  24 Maret  2015  hingga  sekarang  telah  berjalan  selama  2  tahun  lebih lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah  mengirim kabar  dan  nafkah  serta  tidak  diketahui  alamatnya  di  wilayah Republik Indonesia.

## Tingkat  Perceraian  dan  Sebabnya  di  Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan
Peningkatan  angka  perceraian  setiap  tahun  menunjukkan bahwa  ada  masalah  yang  selama  ini  luput  dari  perhatian  kita terhadap  keluarga  sebagai  institusi  terkecil  masyarakat.  Padahal, keluarga  adalah  benteng  terakhir  peradaban  ketika  negara  dinilai gagal membangun peradaban. Jika kasus perceraian dibiarkan, maka keluarga  sebagai  institusi  penopang  masyarakat  pelan-pelan  akan keropos  dan  membusuk.  Dengan  demikian  peradaban  akan  runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk.Berdasarkan hasil  penelitiannya  di  Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan menyebutkan  beberapa  penyebab  tingginya  perceraian  pada  tahun 2016,  yaitu  sebagai  berikut:(1).  Mabuk  1,  (2).Meninggalkan  salah satu  pihak  53,(3).  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  12,  (4).Cacat badan  4,  (5).  Perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  78,  (6). Jiwa/Mental 4, (7). Pihak ketiga 29, (8). Tidak tanggungjawab 61, (9). Ekonomi 4.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Analisis Kasus-Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan
1. Duduk Perkara Kasus Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/MS.Ttn
Penggugat  (xxxx),  umur  32  tahun,  tempat  tinggal  Ds.xxx, Kecamatan  Kluet  Utara  Kabupaten  Aceh  Selatan,  yang  menikah tanggal  10  Juli  2009.  Setelah  pelaksanaan  akad  nikah,  Tergugat mengucapkan  sigat  taklik  talak.  Perkawinan  telah  berlangsung selama  7  tahun  dan  kedua  suami-isteri  telah  bergaul  secara  baik sebagaimana  layaknya  suami  isteri  selama  4  tahun  dan  sudah dikaruniai  dua  orang  anak.  Dalam  gugatannya  penggugat mengemukakan  bahwa  antara  Penggugat  dan  tergugat  pada  saat sekarang  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  8  bulan  lamanya disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. Selalu  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  sebab  Tergugat sering  tidak  pulang  ke  rumah,  tidak  lagi  memperdulikan Penggugat  dan  anak-anak  Penggugat  dengan  Tergugat,  hanya sesekali pulang dan memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak,  sehingga  Penggugat  harus  bekerja  sendiri  untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  dan  kelangsungan  hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.
2. Selama 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  memohon kepada  Pengadilan  Mahkmah  Syar’iyah  Tapaktuan  untuk memutuskan cerai antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah melanggar taklik talak. Setelah melalui proses peradilan, maka Mahkamah Syar’iah Tapaktuan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

## Analisis Penulis
Dari  jalannya  perkara  di  atas  dapat  diketahui  dengan  jelas alasan-alasan  mengapa  Penggugat  menuntut  cerai  dari  suaminya
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
(Tergugat). Yaitu karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya,  yang  merupakan  kewajiban  tergugat  terhadap Penggugat, ada pun hukum suami yang tidak mau menafkahi maka dosa,  apabila  tidak  mau  berusaha  dan  bermalas-malasan  dengan hanya  mengandalkan  kekayaan  isteri  untuk  menghidupi  anak Tergugat dengan Penggugat. Satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diingat, bahwa suami wajib memberi nafkah dari rizki  yang halal.  Alasan  yang pertama, Meninggalkan  penggugat,  Dibolehkan suami  pergi  meninggalkan  istrinya,  lebih  dari  empat  bulan,  enam bulan,  setahun  atau  dua  tahun  dengan  syarat  tempat  tinggal  istri aman dan rela ditinggalkan, jika tempat tinggalnya tidak aman atau tempat aman tapi istri tidak merelakan, maka dalam kondisi seperti itu,  suami  tidak  boleh  meninggalkan  istrinya.  Alasan  yang kedua, Tergugat  tidak  peduli  dengan  keadaan  Penggugat  sehingga Penggugat  harus  menafkahi  anak  Penggugat  dengan  Tergugat dengan bekerja sendiri. karena berdasarkan kewajiban memelihara dan  mendidik  anak  adalah  tanggung  jawab  bersama  yang  harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk  mencarikan  nafkah  untuk  anak-anaknya  selama  dalam keadaan  anak  tersebut  membutuhkan  nafkah,  ia  tidak  wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri  bila  seorang  ayah  tersebut  mampu  akan  tetapi  tidak memberikan  nafkah  untuk  anak-anaknya  padahal  sedang membutuhkan maka dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang sesuai hingga dapat menunaikan kewajibannya tersebut.
Bahwa  oleh  karena  sikap  Tergugat  tersebut,  Penggugat merasa  sudah  tidak  ada  harapan      untuk  hidup  rukun  lagi  dengan Tergugat dalam membina rumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21.
Dapat  dipahami  mengapa  Penggugat  menuntut  cerai  dari suaminya, karena menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  disebabkan  Tergugat sudah  jarang  pulang  ke  rumah.  Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  19,  menyebutkan,  salah  satunya  jika
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
1. Duduk Perkara Kasus Nomor 73/P dt.G/2017/MS.Ttn
Penggugat (xxxx), umur 31 tahun, tempat tinggal di Dusun xxxx  ,Desa  xxxx,  Kecamatan  Babahrot,  Kabupaten  Aceh  Barat Daya, yang menikah tanggal 10 Mei 2011. Setelah pelaksanaan akad nikah,  Tergugat  mengucapkan  sigat  taklik  talak.  Perkawinan  telah berlangsung  selama  7  tahun  dan  kedua  suami  isteri  telah  bergaul secara baik sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun dan sudah  dikaruniai  seorang  anak.  Dalam  gugatannya  Penggugat mengemukakan  bahwa  antara  Pengugat  dan  Tergugat  pada  saat sekarang  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama  2  tahun  lamanya disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas.  Selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar  dan  nafkah  serta  tidak  diketahui  alamatnya  di  wilayah Republik Indonesia.
Setelah  melalui  proses  peradilan,  maka  Mahkamah Syar’iah Tapaktuan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek.

## Analisis Penulis
Dari  jalannya  perkara  di  atas  dapat  diketahui  dengan  jelas alasan  mengapa  Penggugat  menuntut  cerai  dari  suaminya (Tergugat).Yaitu, karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya  dan  pergi  meninggalkan  penggugat  selama  dua  tahun tanpa  alasan  yang  jelas.  Alasan  tersebut  dapat  dibuktikan kebenarannya,  berarti  cukup  beralasan  bagi  tuntutan  cerai  ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas,  selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta  tidak  diketahui  alamatnya  di  wilayah  Republik  Indonesia; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman- teman  dekat  Tergugat,  mereka  tidak  mengetahui  secara  persis
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keberadaan Tergugat. Batasan yang ditetapkan secara syar’i tentang perginya suami meninggalkan isterinya adalah selama empat bulan, tidak boleh lebih. Kecuali bila si isteri ridha, dengan catatan aman dari fitnah baik bagi si isteri maupun bagi si suami. Terkecuali orang yang  dipaksa  oleh  keadaan  darurat  untuk  pergi  dalam  waktu  yang lama, maka ia diberi udzur karenanya.
Bahwa  oleh  karena  sikap  Tergugat  tersebut,  Penggugat merasa  sudah  tidak  ada  harapan      untuk  hidup  rukun  lagi  dengan Tergugat dalam membina rumah tangga. Majelis Hakim menasehati Penggugat  agar  bersabar  menunggu  kepulanganTergugat,  tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan  alat-alat  bukti.  Dapat  dipahami  mengapa  Penggugat menuntut  cerai  dari  suaminya,  karena  menurut  saksi  benar Tergugat.Nusyuz  suami  mengandung  arti  pendurhakaan  suami kepada  Allah  karena  meninggalkan  kewajiban  terhadap  isterinya. Hak  perempuan  harus  diprioritaskan  ketimbang  kewajibannya. Artinya seorang suami harus mendahulukan kewajibannya terhadap isteri dan bersikap baik terhadap isteri.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19,  menyebutkan,  salah  satunya  pihak  meninggalkan  pihak  lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

## Penutup
Dari uraian Penelantaran Isteri oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian penulis dapat menyimpulkan:
Adapun  penyebab  terjadinya  penelantaran  isteri  di Mahkamah  Syar’iyah  Tapaktuan  adalah  Mabuk,  Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat badan,  Perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  Jiwa/Mental, Pihak ketiga, Tidak tanggungjawab dan Ekonomi.
Adapun  alasan  Penggugat  menuntut  cerai  dari  Tergugat karena  Tergugat  tidak  lagi  menunaikan  kewajiban  nafkahnya, meninggalkan  penggugat,  dan  tidak  peduli  dengan  keadaan Penggugat  sehingga  Penggugat  harus  menafkahi  anak  Penggugat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  Tergugat  dengan  bekerja  sendiri,berarti  Tergugat  telah melanggar  taklik  talak  yang  pernah  diikrarkannya  setelah  terjadi akad nikah.  Dasar hukum terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21, Dan Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  19, menyebutkan,  salah  satunya  jika  antara  suami  istri  terus  menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan hidup  rukun  dalam  rumah  tangga  dan  salah  satunya  pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

## Daftar Pustaka
Cahyadi  Takariawan ,  Pernik-pernik  Rumah  Tangga  Islami ,
Surakarta: Erainter media, 2005.
Dewi Novirianti, Peri umar Farouk, Bambang Soetono, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: The World Bank, 2005.
Lies M.Marcoes, Johan Hendrik Meuleman, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontektual , Jakarta: NIS, 1993.
Moerti  hadiati  Soeroso ,  Kekersan  Dalam  Rumah  Tangga, Jakarta: Sinar Grafika,2011.
Padhil, Hasil Wawancara , Mahkamah Syariah Tapak Tuan,2016. Musliadi, Interpretasi Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan  Perceraian  Dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004 ,    Banda  Aceh:  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum,
2015.
Lailatul  Qadar, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Peran  Istri Sebagai  Pencari  Nafkah  Utama ,  Banda  Aceh:  Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015.
Rita Maulidar,  Ancaman  Hukuman  Bagi  Pelaku  Penelantaran Rumah  Tangga  Secara  Keseluruhan  dalam  Hukum  Islam dan  Undang-Undang  No.23  tahun  2004 ,  Banda  Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2011.
Sulistyowati  Irianto,  L.I  Nurtjahyo, Perempuan  di  Persidangan , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2006.
Trainer Polda Metro Jaya,IOM-IOM, Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2006.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah