P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021

## HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Oleh :

## BAMBANG PUJIONO, ACHMAD BAHRONI , KUSTANTO, HERY SULISTYO NINIEK WAHYUNI
bambangpjn33@gmail.com , achmadbahroni@unik-kadiri.ac.id , kustanto@unik-kediri.ac.id , herysulistyo@unik-kadiri.ac.id , niniekwahyuni@unik-kadiri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Adanya  kasus  yang  merugikan  konsumen  perlu  dikhawatirkan  bagi  pemerintah, dimana  kasus  perlindungan  konsumen  yang  berada  di  Indonesia  masih  banyak  dijumpai. Yang tersirat dalam Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin keyakinan sah  yang  memberikan  jaminan  kepada  Konsumen.  Beberapa  mungkin  ada  bagi  para produsen  mengabaikan  hak-hak  yang  seharusnya  dipertimbangkan  sebelum  memberikan jasa maupun barang terhadap konsumen, hal ini yang membuat pemerintah kita membuat sistem  yang  diperuntukan  melindungi  konsumen  kita  dari  sebab-sebab  yang  bisa  jadi menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen.  Tujuan  penelitian  ini  :  1.  Bagaimana  kedudukan konsumen di Indonesia? 2. Bagaimana hukum perlindungan konsumen di Indonesia?.
Hasil  penelelitian  ini  menyimpulkan  :  1.  Kedudukan  konsumen  berada  di  dasar mutlak dalam hukum keamanan konsumen dan secara positif tidak sesuai dengan gagasan hukum. 2.  Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia masih terbilang belum memenuhi konsep dari hukum tersebut, dimana konsumen sebagai objek dari pokok yang dimuat dari hukum tersebut belum sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang Perlindungan Konsumen.
Kata kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Kedudukan Konsumen
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021

## PENDAHULUAN
Kemajuan  ekonomi  yang  pesat  di  era  globalisasi  telah  membuat  beragam  jenis produk dan / atau administrasi (jasa), dengan bantuan inovasi dan pertukaran data yang dapat diselesaikan secara efektif, perkembangan perdagangan barang atau pertukaran administrasi melintasi  batas  wilayah  suatu  wilayah.  negara  yang  menerima  pelanggan  mendapatkan banyak pilihan produk atau layanan yang ditawarkan oleh produsen atau organisasi khusus. Selain itu dampak dari era globalisasi tersebut para produsen barang dan/atau penyedia jasa juga berlomba-lomba untuk merebut pasar dengan memberikan penawaran produk barang atau  jasa  yang  kompetitif,  bersaing  yang  prinsipnya  dapat  merebut  pasar  demi  tumbuh kembangnya perusahaan.
Persaingan  produk  barang  atau  jasa  tersebut  sebenarnya  sangat  menguntungkan konsumen, di  karenakan kebutuhan terhadap barang jasa yang diinginkan para konsumen mudah untuk dipenuhi, misalnya konsumen tidak perlu lagi berbelanja ke swalayan atau mall cukup  belanja  lewat  toko-toko  online,konsumen  tidak  perlu  membawa  uang  tunai  cukup dengan transaksi online atau e money. Disisi lain persaingan pelaku usaha dalam merebut pasar konsumen mengatur situasi konsumen terhadap pembuat menjadi miring, konsumen secara teratur ditempatkan secara menyedihkan oleh pembuat, karena pelanggan digunakan sebagai objek latihan bisnis untuk memanen dan mencari keuntungan terbesar melalui tip dan  metode  khusus  penawaran  dan  penjualan  yang  menghalangi  konsumen. Ketidakberdayaan  konsumen  terhadap  pembuat  produk  atau  administrasi  secara  teratur ditunjukkan  melalui  pengaturan  standar,  data  atau  penawaran  khusus  yang  tidak  sesuai dengan kebenaran barang dagangan dan / atau administrasi (jasa) yang dibeli oleh konsumen, pembuat  atau  pelaku  bisnis  mengabaikan  standar  kewajiban  sehingga  konsumen  harus menanggungnya. Bahaya kemalangan untuk barang dagangan atau administrasi yang telah dibeli atau dimanfaatkan, memang setiap organisasi harus memiliki kesadaran sosial.
Berkaitan dengan lemahnya keberadaan konsumen  maka pemerintah sangat perlu melakukan intervensi untuk melindungi konsumen  agar barang dan jasa yang dijual atau ditawarkan  dari  para  produsen  atau  pelaku  usaha  tidak  merugikan  konsumen,  intervensi melalui  kebijakan-kebijakan  dan  hak-hak  konsumen  atau  peraturan  perundang-undangan perlindungan  konsumen  yang  pada  hakekatnya  merupakan  isi  dari  bagian    implementasi Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ini  adalah  sesuatu  yang penting karena dalam budaya masa kini, pembuat menawarkan berbagai jenis barang yang
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021
dikirim secara massal  atau secara keseluruhan, efek samping dari manufaktur skala besar dan  inovasi  modern  mungkin  dapat  terlihat.  barang  yang  tidak  sempurna  dan  tidak memenuhi pedoman dan tidak aman bagi pelanggan 1 . selain itu intervensi atau pengaruh pemerintah  dalam  melindungi  konsumen  terutama  diperlukan  dalam  kemajuan  keuangan untuk  mengatur  dan  menegakkan  hukum  dan  pedoman  di  bidang  moneter.  Melalui UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  otoritas  publik mengontrol hak-hak Konsumen yang harus dijaminkan. 4

## RUMUSAN MASALAH
Dari  penggambaran  pondasi  atas  kesulitan  yang  telah  disusun  di  atas,  maka  dapat direncanakan dengan sangat baik dengan beberapa hal pokok, antara lain yaitu:
1. Bagaimana kedudukan konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana hukum perlindungan konsumen di Indonesia?

## LANDASAN TEORI

## Teori keadilan
Hipotesis  ekuitas  adalah  suatu  strategi  atau  pendekatan  untuk  mempelajari  dan menciptakan  ekuitas,  ada  pendekatan  untuk  berpikir  dalam  memberikan  ekuitas,  mentah bergantung pada dua standar, yaitu hak ekuivalen spesifik dan ekuitas moneter, menurutnya hak ekuivalen harus dikelola dalam leksikal. tingkat, khususnya berbagai standar berfungsi jika standar pertama kali berfungsi atau dalam beberapa saat, aturan kontras akan berfungsi jika tidak ada hak-hak esensial yang ditolak (tidak ada pelanggaran kebebasan umum) dan meningkatkan asumsi untuk individu yang kurang diberkati , sehingga harus ada pemenuhan hak-hak  fundamental  sehingga  aturan  disparitas  dapat  dilaksanakan  pada  akhirnya, ketimpangan finansial akan sah jika tidak menghilangkan kebebasan-kebebasan dasar yang esensial tersebut.. 2
1 http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20269925-T37510-Rosalita%20Chandra.pdf 4 https://www.neliti.com/id/publications/323575/kedudukan-pelaku-usaha-dan-konsumendalamhukum- perlindungan-konsumen-produk-mi
2 J. Rawls, ‘ Justice as fairness: political not metaphysical’ Philosophy and Public Affairs14 (1985)
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021

## Teori Kepastian Hukum
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Kelsen,  hukum  adalah  pengaturan  standar,  standar adalah  artikulasi  yang  menggarisbawahi  perspektif  "seharusnya"  atau  das  sollen,  dengan memasukkan beberapa pedoman tentang apa yang harus dilakukan, standar adalah item dan aktivitas  manusia  yang  bersifat  musyawarah,  hukum  yang  berisi  aturan  dan  pedoman. Standar umum berfungsi sebagai aturan bagi orang-orang yang menjalankan ranah publik, baik  yang  terlibat  dengan  individu  maupun  yang  terlibat  dengan  masyarakat.    Standar- standar ini menjadi penghalang bagi masyarakat dalam menyusahkan dan mempersulit atau mengambil langkah melawan masyarakat karena adanya prinsip-prinsip ini dan pelaksanaan pedoman ini membuat kepastian yang sah. 3
Dan  menurut  Utrecht,  Kepastian  hukum  memuat  dua  definisi,  pertama,  adanya  pedoman umum  yang  membuat  masyarakat  memahami  kegiatan  apa  yang  boleh  atau  tidak  boleh dilakukan,  dan  kedua,  sebagai  jaminan  yang  sah  bagi  orang-orang  dari  penyalahgunaan pemerintah mengingat dengan adanya standar umum , orang bisa menyadari apa yang sedang terjadi.  mungkin  akan  dipaksa  dan  diselesaikan  oleh  Negara  terhadap  orang-orang  atau individu.

## Teori Penemuan Hukum
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  seperti  dikutip  Dari  Penemuan  Hukum  ada  dua macam:
a) Penemuan  Hukum  Heteronomis,  jika  dalam  penemuan  hukumotoritas  yang  ditunjuk sepenuhnya tergantung pada hukum, juri hanya prihatin bahwa hukum dapat diterapkan pada waktu-waktu tertentu, kemudian otoritas yang ditunjuk menerapkannya sesuai dengan bunyi undang-undang. 7
b) Penemuan Hukum Otonomi adalah  jika Hakim  dalam Menjatuhkan pilihannya  dipandu  oleh  perspektif,  pemahaman,  pertemuan  dan  persepsinya  atau pertimbangannya  sendiri.  Jadi  hakim  memilih  kasus  di  hadapannya  sesuai  penghargaan individu, tanpa sepenuhnya dibatasi oleh pengaturan hukum.
3 https://suduthukum.com/2016/11/kepastian-hukum-4.html 7 Sudikno Mertokusumo,Penemuan, op.cit., h. 40-42.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021

## METODE PENELITIAN
Titik  fokus  pengujian  dalam  eksplorasi  ini  adalah  untuk  mendapatkan  opsi  untuk mempertimbangkan  UU  Perlindungan  Konsumen,  sedangkan  strategi  yang  digunakan dicatat  sebagai  hard  copy,  penelitian  ini  adalah  teknik  penyusunan  peraturan  perundang- undangan,  yaitu  teknik  penyusunan  yang  bergantung  pada  penyelidikan.  dari  beberapa standar yang sah dan spekulasi yang sah seperti halnya peraturan dan pedoman yang sesuai. diidentifikasi dengan masalah dalam penyelidikan ini. Eksplorasi sah yang membakukan ini merupakan  teknik  dan  strategi  pemeriksaan  logis  untuk  menemukan  realitas  yang bergantung pada alasan logis hukum dari sudut pandang yang mengatur.
1. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan ujian ini terdiri dari 3 (tiga) pendekatan, yaitu: Metodologi hukum (pendekatan resolusi) digunakan untuk  memeriksa  dan  mengecam  undang-undang  dan  pedoman,  yang  dalam normalisasi  masih  terdapat  kekurangan-kekurangan  sampai  dengan  Perlindungan Konsumen.
2. Metodologi terapan (konseptual) digunakan untuk memahami ide dan  hipotesis yang dikaitkan dengan keamanan konsumen.
3. Korelasi  atau  Perbandingan  (pendekatan  dekat)  digunakan  untuk  memeriksa  jenis pemeriksaan relatif keamanan konsumen di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Dalam dunia perdagangan atau pertukaran saat  ini sangatlah cepat,  terlepas dari apakah  itu  produk  pertukaran  atau  administrasi,  yang  sejujurnya  sangat  memengaruhi perekonomian  baik  secara  luas  maupun  global.  Hal  inilah  yang  membuatnya  menarik  dari kegiatan bisnis yang terjadi di masyarakat saat ini, banyak hal yang terjadi pada konsumen, khususnya ketika konsumen merasa terganggu dengan perilaku pembuat atau pelaku bisnis terhadap barang dagangan atau administrasi yang mereka tawarkan. konsumen, oleh karena itu sangat wajar apa bila diperlukan hukum yang mengatur kedudukan konsumen agar tidak terjadi timbulnya korban keserakahan oleh produsen atau pelaku usaha.
Bahwasanya  hukum  dalam  konteks  ekonomi  memiliki  peranan  penting  dalam menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif  dengan hukum tersebut aktivitas produsen dan /atau pelaku usaha dapat diatur dan diawasi sehingga tidak timbul perbuatan -perbuatan yang  merugikan  baik  itu  terhadap  sesama  produsen  dan/  atau  terhadap  konsumen khususnya.oleh  karena  itu  hukum  perlindungan  konsumen  harus  dapat  diterapkan  di Indonesia  dikarenakan  Spekulasi  asing  telah  menjadi  bagian  dari  perbaikan  keuangan  di Indonesia  dan  penting  untuk  persaingan  moneter  global  sehingga  konsekuensi  yang merugikan dapat dihindari.
Law  Dictionary  Dark  mencirikan  aturan  yang  melindungi  Konsumen  dalam penggunaan barang dagangan dan administrasi (jasa). "Keamanan Konsumen adalah istilah yang  digunakan  untuk  menggambarkan  asuransi  sah  yang  diberikan  kepada  konsumen dengan  tujuan  akhir  untuk  mengatasi  masalah  mereka  dari  hal-hal  yang  merugikan konsumen  sendiri".  Dalam  hukum  asuransi  Konsumen  disebutkan  bahwa,  keamanan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  jaminan  yang  sah  untuk  memberikan asuransi  kepada  konsumen,  sedangkan  penyertaan  jaminan  pelanggan  dapat  diisolasi menjadi dua sudut pandang, yaitu:
1. Jaminan terhadap peluang produk yang telah disampaikan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disetujui.
2. Jaminan terhadap beban kondisi yang tidak wajar kepada konsumen. Singkatnya bahwa setiap upaya yang direncanakan dalam keamanan pelanggan.
tidak  hanya  melawan  tingkat  keras  dalam  setiap  aspek  asuransi  yang  diberikan  kepada konsumen, pedoman jaminan konsumen dilengkapi dengan:
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021
1. Membuat kerangka asuransi konsumen yang berisi komponen penerimaan data    secara terbuka dan memastikan kepastian yang sah.
2. Mengamankan kepentingan konsumen secara khusus dan kepentingan semua      pelaku bisnis.
3. Memperbaiki sifat tenaga kerja dan produk.
4. Memberikan jaminan kepada konsumen dari pendekatan strategis yang      memperdaya dan menipu.
5. Menggabungkan  pelaksanaan,  kemajuan  dan  pedoman  asuransi  konsumen          dengan keamanan di berbagai bidang.
Karena motivasi di balik undang-undang ini adalah, untuk mengakui ekuitas, keuntungan, dan  jaminan,  undang-undang  keamanan  konsumen  berisi  standar  dan  memutuskan  yang mengontrol  dan  memastikan  konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah  dengan  pengaturan dan  pemanfaatan  barang-barang  konsumen  di  antara  pemasok  dan  pemanfaatannya  di wilayah public (masyarakat).
Mengingat Betapa pentingnya hak pelanggan, sehingga melahirkan pemahaman bahwa hak konsumen  adalah  era  keempat  kebebasan  bersama  (HAM)  yang  merupakan  slogan  dari lahirnya kebebasan dasar dalam kemajuan eksistensi manusia, belum cukup untuk apa yang akan  datang.  .  Hak  konsumen  dalam  pengertian  luas  ini  juga  dapat  dikenal  sebagai komponen kebebasan bersama lainnya yang sedang berkembang dan harus dilindungi dari kemungkinan  penganiayaan  atau  aktivitas  diskresioner  dalam  hubungan  kekuatan  datar antara pembuat dan konsumen.
Sesungguhnya, hak-hak esensial konsumen pertama kali dimajukan oleh Presiden Amerika Serikat Jhon F.Kenedy saat menyampaikan wacana progresif di hadapan kongres (Kongres AS) pada tanggal 15 Maret 1962 tentang Hak Konsumen, berjudul  A Special Massage of Protection the Consumer Intereset. atau lebih lagi dengan nama "Presentasi Hak Konsumen". Menurut Presiden Jhon F. Kennedy ada 4 hak konsumen yang esensial yaitu:
1. Keistimewaan  sudut  keamanan  difokuskan  pada  asuransi  pelanggan  dari menampilkan barang dagangan dan / atau layanan berisiko keamanan pembelanja, mediasi pemerintah untuk memastikan keamanan konsumen sangat penting,
2. Opsi untuk memilih (opsi untuk memilih) opsi untuk memilih adalah hak istimewa konsumen, konsumen seharusnya tidak mendapat paksaan dari pembuat atau calon penghibur bisnis.
3. Opsi  untuk  dididik  (opsi  untuk  memperoleh  data)  konsumen  memiliki  hak istimewa untuk mendapatkan data atau data yang asli dan bagus secara langsung atau  secara  implisit  sehubungan  dengan  barang  dagangan  yang  akan  dibuat membeli,  data  dan  korespondensi  tergantung  pada  pengaturan  yang  jelas  tidak menipu.
4. Opsi  untuk  didengarkan  (opsi  untuk  diketahui  tentang)  hak  konsumen  untuk mendapatkan  jaminan  bahwa  keuntungan  mereka  harus  dipikirkan,  keberatan tentang produk dan / atau administrasi yang telah dibeli telah didengar. Wilayah moneter lokal Eropa juga mengatur hak-hak pelanggan yang penting, termasuk:
1. Hak istimewa atas kesejahteraan dan asuransi keamanan.
2. Hak istimewa untuk kepentingan moneter.
3. Hak istimewa untuk membayar.
4. Hak atas data.
5. Opsi untuk didengarkan.
PBB melalui Resolusi Nomor A / RES / 39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perasuransian konsumen membentuk intrik pelanggan yang harus diamankan, antara lain:
1. Kepastian pelanggan dari bahaya terhadap kesejahteraan dan keamanan
2. Kemajuan dan keamanan kepentingan moneter sosial konsumen.
3. Aksesibilitas  data  yang  memuaskan  bagi  pelanggan  untuk  diberikan  kapasitas  mereka untuk menetapkan keputusan yang benar sesuai keinginan dan kebutuhan mereka individu
4. Pendidikan Konsumen
5. Aksesibilitas remunerasi yang sukses.
6. Kesempatan untuk membingkai asosiasi konsumen atau asosiasi yang berbeda     penting dan  memberikan  kebebasan  kepada  asosiasi  menyuarakan  penilaiannya  dalam menentukan pilihan-pilihan terkait kecenderungan mereka.   Kemudian muncul beberapa hak konsumen berbeda diberitakan oleh beberapa asosiasi dunia, termasuk:
• Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  10  Desember  1948,  menyesuaikan  4 hakistimewa  konsumen,  khususnya  hak  istimewa  untuk  remunerasi,  hak  istimewa
untuk pelatihan bagi pelanggan, hak istimewa untuk kepuasan, dan hak istimewa untuk iklim yang kokoh.
• Organisasi  Internasional  Serikat  Konsumen  menambahkan  4  hak  pelanggan yangpenting, untuk lebih spesifik:
- Pilihan untuk mendapatkan kebutuhan hidup. - hak istimewa untuk membayar.
- pilihan untuk mendapatkan instruksi pembelanja.
- hak istimewa untuk iklim hidup yang sempurna dan sehat.
Pada  tanggal  15  Maret  1983,  Hak  Konsumen  akhirnya  diakui  pada  tingkat  dasar  oleh pemerintah  di  seluruh  dunia  dalam  Sidang  Umum  PBB  dan  tanggal  15  Maret  1883 diproklamasikan  sebagai  Hari  Hak  Konsumen  Sedunia.  Keseluruhan  ini  dilakukan  untuk meningkatkan  dan  memperkuat  asuransi  yang  sah  demi  kelangsungan  pengembangan pelanggan di planet ini.
Menyinggung  UU  Perlindungan  Konsumen,  UU  No.  8  tahun  1999  pasal  4,  hak konsumen adalah sebagai berikut:
1. Pilihan untuk hiburan, keamanan dan kesejahteraan dalam melahap produk    /  layanan.
2. Opsi untuk memilih dan mendapatkan produk / administrasi sesuai dengan skala konversi dan kondisi serta sertifikasi yang dijamin.
3. Pilihan  atas  data  yang  benar,  jelas  dan  adil  sehubungan  dengan  kondisi  dan  jaminan produk / administrasi.
4. Pilihan untuk didengar dan mengeluh tentang produk / administrasi yang     digunakan.
5. Pilihan untuk mendapatkan promosi, asuransi, dan upaya untuk memastikan     pertanyaan konsumen secara tepat.
6. Opsi untuk mendapatkan arahan dan instruksi konsumen.
7. Pilihan untuk ditangani atau dilayani dengan tepat dan tulus serta tidak adil.
8. Pilihan untuk mendapatkan bayaran, bayaran, atau penggantian, jika barang dagangan / administrasi yang didapat tidak sesuai pemahaman atau tidak   sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak  diarahkan  dalam  pengaturan  hukum  dan  pedoman  yang  berbeda.  Selain  hak dalam  pasal  4,  terdapat  juga  hak  konsumen  yang  diatur  dalam  pasal  7  yang  mengatur komitmen  pelaku  usaha.  Komitmen  dan  hak  antinomies  dalam  hukum,  jadi  komitmen pelaku bisnis adalah hak istimewa konsumen. Terlepas dari hakhak yang disebutkan, ada juga  opsi  untuk  dilindungi  dari  dampak  buruk  persaingan  palsu.  Hal  ini  dipicu  oleh pemikiran  bahwa  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  bisnis  seringkali
dilakukan  dengan  cara  menipu,  yang  dalam  undang-undang  disebut  sebagai  “false rivalry”.
Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen,
Kewajiban Konsumen adalah:
1. Membaca  atau  mematuhi  petunjuk  dan  strategi  data  untuk  pemanfaatan  atau penggunaan  barang  dagangan  dan  /  atau  administrasi,  untuk  keamanan  dan kesejahteraan.
2. Memiliki tujuan yang tulus dalam melakukan pertukaran konsumen untuk    barang dagangan dan / atau administrasi.
3. Bayar seperti  yang ditunjukkan oleh skala konversi yang disetujui;- Berpartisipasi dalam penyelesaian sah dari debat keamanan konsumen dengan tepat. 4
Untuk  komitmen  organisasi  kepada  pembeli  yang  bergantung  pada  kemungkinan bahwa  pembeli  dan  pelanggan  tidak  setara,  pembeli  benar-benar  tidak  berdaya  terhadap tujuan pembuat atau pelaku bisnis yang memiliki informasi dan bakat yang tidak dimiliki pembeli, jadi hampir pasti, pengaturan dibuat secara tunggal. oleh pembuat atau penghibur. organisasi yang mungkin akan merugikan pembeli, dengan cara ini hukum asuransi pembeli harus mengontrol masalah ini yang merupakan pernyataan standar. Sudaryatmo menemukan atribut yang menyertai kondisi standar:
1. Pemahaman  dibuat  secara  khusus  oleh  mereka  yang  posisinya  lebih  beralasan daripada pembeli.
2. Pembeli sama sekali tidak terlibat dalam memutuskan substansi perjanjian.
3. Dibuat direkam sebagai hard copy dan massal.
4. Pembeli dipaksa untuk mengetahui substansi pengaturankarena     mereka didorong oleh variabel kebutuhan.
Sebagian  dari  hal-hal  yang  dirujuk  di  atas  penting  untuk  jenis  bea  dalam  undang- undang  asuransi  pembeli  yang  diidentifikasi  dengan  beberapa  standar  kewajiban.  Dalam undang-undang keamanan pembeli, pelaku bisnis harus dianggap bertanggung jawab, yaitu, jika demonstrasi mengabaikan hak dan kepentingan pelanggan, menyebabkan kerugian, atau kesejahteraan  pembeli  terganggu.  Kewajiban  barang  adalah  tugas  sah  dari  individu  atau elemen yang sah yang menciptakan barang (pabrikan pembuat) atau individu atau elemen yang ditempati dengan interaksi untuk mengirimkan barang (agen pembuat prosesor) atau
4 UU No 5 Tahun 1999 Tentang Badan Perlindungan Nasional
individu  atau  zat  yang  menjual  dan  beredar  (  dealer,  grosir)  barang  tersebut,  standar kewajiban antara lain :
1. Tanggung Jawab Berdasarkan dari Kecerobohan (Kelalaian).
Tugas yang bergantung pada kelalaian adalah aturan kewajiban yang abstrak, lebih spesifiknya  tugas  yang  ditentukan  oleh  perilaku  pelaku  bisnis.  Ide  subjektivitas  ini muncul karena klasifikasi di mana seseorang yang berhati-hati mencegah dan adanya kemalangan  bagi  konsumen.  Mengingat  hipotesis  ini,  kelalaian  pembuat  yang membawa kemalangan bagi konsumen adalah faktor fundamental yang memutuskan hak  konsumen  untuk  mencatat  klaim  atas  kemalangan  terhadap  pelaku  bisnis. Kelalaian  pembuat  atau  pelaku  bisnis  penghibur  merupakan  faktor  yang  membuat kemalangan  pelanggan  (hubungan  kausal  antara  kelalaian  dan  kemalangan pembelanja).  Dalam  pedoman  kewajiban  ini,  karena  kelalaiannya  juga  mengalami perbaikan  dengan  berbagai  tingkat  kewajiban  mengenai  semua  kepentingan konsumen, antara lain:
1) Pertanggung Jawaban dari Kelalaian dengan Syarat Hubungan Kontrak.Hipotesis yang tidak dipalsukan dari pedoman kelalaian adalah kewajiban yang bergantung pada komponen kesalahan dan hubungan yang mengikat secara hukum. Hipotesis ini sangat merugikan dan melemahkan konsumen karena klaim harus dicatat jika melengkapi 2 syarat, yaitu terdiri dari kesalahan atau kecerobohan (kelalaian) dan hubungan  yang  mengikat  secara  hukum  antara  pembuat  atau  pelaku  bisnis  dan Konsumen. Hipotesis  bea barang yang bergantung pada kecerobohan (kelalaian) tidak  akan  menjamin  keamanan  pada  para  Konsumen,  karena  konsumen berhadapan  dengan  dua  masalah  yang  mendokumentasikan  klaim  terhadap pembuat,  khususnya  yang  utama,  kasus  untuk  hubungan  yang  mengikat  secara hukum antara konsumen sebagai konsumen. pihak yang tersinggung dan pembuat sebagai responden.
Kedua,  anggapan  dari  pembuat  atau  pelaku  bisnis  bahwa  ketidakberuntungan konsumen disebabkan oleh kesalahan bahan mentah untuk barang itu.
2) Kelalaian  pada  sedikit  Pengecualian  terhadap  Persyaratan  Hubungan  Kontrak. Perbaikan di tahap yang ke 2 hipotesis kewajiban berbasis kecerobohan (kelalaian) adalah  standar responsibility (tanggung  jawab)  yang  konsisten  tergantung  pada
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021
kelalaian,  namun  kadang-kadang  ada  kasus  khusus  untuk  rincian  hubungan otoritatif.  Seperti  yang  diungkapkan  sebelumnya,  kondisi  hubungan  otoritatif adalah satu dari sekian halangan bagi pelanggan untuk melaksanakan pembayaran kepada pembuat.
3) Kelalaian Berdasarkan Hubungan Kontrak.
Adanya pedoman kewajiban berdasarkan kelalaian dengan beberapa kasus khusus untuk hubungan otoritatif untuk tahap yang ke 2 pada perbaikan substansi yang sah dari pertanggungjawaban item, tahapan setelahnya yaitua tahap ke 3, secara spesifik pengaturan  risiko  yang  tetap  ada.  bergantung  pada  kelalaian,  namun  tidak membutuhkan hubungan yang mengikat secara hukum.
4) Prinsip  dari  Praduga  Lalai  (ceroboh)  dan  Bertanggung  Jawab  atas PembuktianTerbaik.
Pada  kemajuan  akhir  pada  standar  tugas  yang  bergantung  pada  kelalaian  adalah sebagai  perubahan  terhadap  aturan  kewajiban  yang  bergantung  pada  kesalahan. Perubahan  ini  menyiratkan  bahwa  ada  kelonggaran  bagi  konsumen  dalam penggunaan obligasi tergantung pada kelalaian, namun aturan kewajiban ini masih tergantung  pada  kesalahan.  Penyesuaian  ini  membahas  waktu  kemajuan  menuju pengaturan kewajiban total.

## 2. Pertanggung Jawaban Berdasarkan pada Wanprestasi
Disisi  lain,  mencatat  tuntutan  atas  kecerobohan  pembuatnya,  pelajaran  hokum tersebut  akan  mengenalkan  konsumen  dengan  gugatan  dokumen  terhadap  default. Kewajiban  pembuat,  yang  dikenal  sebagai  non-execution,  adalah  kewajiban berdasarkan  perjanjian.  Ketika  suatu  bahan  pangan  yang  diproduksi  dengan  bahan mentah tidak berkualitas yang menyebabkan kerugian, konsumen terkadang melihat substansi kesepakatan atau pemahaman atau jaminan yang penting untuk kesepakatan tersebut, baik secara tertulis maupun lisan. Manfaat bagi konsumen dalam suatu klaim yang  bergantung  pada  hipotesis  ini  adalah  penggunaan  komitmen  tetap,  yaitu komitmen  yang  tidak  bergantung  pada  upaya  yang  dilakukan  oleh  dealer  untuk memenuhi  jaminannya.  Ini  berarti  bahwa  jika  pembuat  telah  berusaha  untuk memenuhi jaminannya namun konsumen benarbenar mengalami kemalangan, maka pada  saat  itu  pembuat  masih  bermasalah  dengan  kewajiban  untuk  menebus

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021
ketidakberuntungan  tersebut.  Namun  demikian,  dalam  standar  kewajiban  yang bergantung pada gagal bayar, ada beberapa kekurangan yang dapat menurunkan jenis jaminan yang sah karena adanya kekhawatiran yang sah bagi konsumen, yaitu:
1) Batas waktu gugatan
2) Syarat pemberitahuan.
3) Terjadinya bantahan.
4) Persyaratan  hubungan  kontrak,  baik  hubungaan  kontrak  secara  horizontal maupun vertikal.
3. Tangung Jawab Mutlak.
Pedoman  kewajiban  diketahui  sebagai  tanggung  jawab  item.  Sesuai  aturan  ini, pembuat  harus  menanggung  atas  kemalangan  Konsumen  atas  konsumsi  barang yang  mengalir  pada  saat  pengintai.  Tanggung  jawab  tertinggi,  risiko  berat,  yaitu komponen kesalahan tidak boleh ditunjukkan oleh pihak yang tersinggung sebagai alasan untuk membayar, hal ini adalah lex specialis (khusus) pada gugatan tentang pelanggaran  hukum  sebagai  aturan.  Pihak  yang  tersinggung  (pembelanja)  hanya perlu menunjukkan bahwa ada hubungan antara aktivitas pembuat dan kemalangan yang  dialaminya.  Dengan  penerapan  aturan  tugas  ini,  setiap  pembelanja  yang merasa  terhalang  hasil  yang  tidak  wajar  untuk  digunakan  atau  tidak  dapat diandalkan dapat  menjamin pembayaran tanpa  memperhatikan  adanya atau tidak hadirnya komponen kesalahan berkenaan dengan pembuatnya. Dengan mengatur / menelusuri barang dagangan di tempat, itu berarti bahwa Produsen menjamin atas produk yang di berikan dilindungi  untuk digunakan, jika ini terbukti tidak dapat diandalkan.

## PENUTUP
Dalam  era  pasar  bebas  dan  era  digital    dimana  lalu  lintas  barang  ataupun  jasa melampaui wilayah Internasiaonal, segala aktivitas perdagangan produk barang maupun jasa semakin  mudah,  Indonesia  yang  memiliki  jumlah  penduduk  terbesar  kelima  didunia tentunya menjadi  pasar  yang sangat potensial  bagai  para pelaku usaha dan atau  produsen untuk  menjaring  konsumen  sebanyak-banyaknya.  Memang  jika  dibandingkan  dengan negara lainnya apa lagi negara maju Indonesia termasuk terlambat dalam merumuskan dan membuat  Undang-undang  perlindungan  konsumen,namun  begitu  pemerintah  harus  terus berkarya  untuk  mengejar  ketertinggalan  tersebut  dengan  menekankan  fungsi  dan  tujuan hukum sebagai sarana ketertiban,kepastian,dan keadilan.
UU  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  memang  sementara  telah menjawab banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia dari sisi  Produsen juga dari sisi konsumen, namun seiring berkembangnya jaman dan teknolgi yang super cepat ini  tentunya  melakukan  kajian-kajian  hukum  lagi  yang  dapat  memecahkan  permasalahan konsumen yang terbarukan. 5
5 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.4 No.2 /Juli 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Dr, Susanti Adi Nugroho.SH.MH. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Telaga Ilmu Indonesia 2011
Gunawan Wijaya, 2005, Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT      Raja Graindo Persada Jakarta.
Abdullah Kadir Muhammad,SH,1978 HUkum Perjanjian
Dr.Munir  Fuady  SH,MH,LLM  ,Konsep  Hukum  Perdata  ,PT  Raja  Grafindo  Persada,2015
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  ,Departemen  Kehakiman  ,Jakarta,  November 1995
Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan  di  Indonesia

## II. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No,8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang- Undang No.5 tahun 1999 tentang Badan Perlindungan Nasional Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
III. Internet
https://www.jurnal.id/id/blog/strategi -pemasaran-tepat/
https://www.neliti.com/id/publications/323575/kedudukan -pelaku-usaha-dan-  konsumen- dalam-hukum-perlindungan-konsumen-produk-mi
https://suduthukum.com/2016/11/kepastian -hukum-4.html https://labib4.wordpress.com/hukum/penemuan -hukum/
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016 -12/20269925-T37510-Rosalita %20Chandra.pdf