Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
PEMULIHAN ASET NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA DAN TAHAPAN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Terobosan Konstruktif dalam Penegakan Hukum yang  Progresif)

## Yuli Asmara Triputra
Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya E-mail : yuliasmaratriputra@gmail.com

## Abstract
Law  The  efforts  of  the  State  Attorney  in  connection  with  the  return  of  state  finances  due  to corruption  crimes  by  conducting  civil  suits,  on  the  other  hand,  civil  suits  are  filed  after criminal  acts  are  no  longer  possible,  because  they  are  faced  with  certain  conditions  as referred to in Articles 32, 33, 34, 38C of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption  Crimes  as  amended  by  Law  Number  20  of  2001.  Without  the  regulation  in  the Corruption Eradication Law, it is not possible to file a civil lawsuit. Civil suits under Article 33  and  Article  34  thus  require  two  things:  1.  the  suspect  or  defendant  dies  during  the investigation  process  or  court  hearing,  2.  there  has  been  a  real  loss  of  state  finances.  The provisions  of  Articles  33  and  34  of  the  GCPL  Law  indicate  that  in  any  way  state  financial losses  must  be  recovered  even  if  the  suspect  or  defendant  dies.  Such  conditions  make  the lawsuit can be addressed to his heirs. Such conditions make the lawsuit can be addressed to his heirs. The GCPL Law explicitly, in addition to including material requirements in the form of state financial losses and unlawful acts, also determines formal requirements. The formal requirements  in  a  civil  lawsuit  relate  to  the  position  of  the  state  as  the  plaintiff.  The government in order to organize welfare, protection of its citizens has the right to file a civil lawsuit to the court (Legal Standing of the Government).
The action to return assets resulting from corruption is carried out in 4 (four) stages: the asset tracking stage, the freezing or return of assets stage, the confiscation of assets stage and the last  stage  is  the  handover  of  assets  resulting  from  corruption  to  the  victim  or  the  victim's country.
Keywords: Recovery; State Assets; Civil Lawsuit; Corruption Crime

## Abstrak
Upaya  Jaksa  Pengacara  Negara  sehubungan  dengan    pengembalian  keuangan  negara  akibat tindak  pidana  korupsi  Dengan  Melakukan  Gugatan  Perdata,  Disisi  lain,  gugatan  perdata diajukan  setelah  tindak  pidana  tidak  memungkinkan  lagi  dilakukan,  karena  dihadapkan  pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Tanpa  adanya  pengaturan  dalam  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata.  Gugatan  perdata  berdasarkan  Pasal  33  dan  Pasal  34  dengan  demikian mensyaratkan adanya dua hal : 1. tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan atau pemeriksaan  sidang  pengadilan,  2.  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara. Ketentuan  Pasal  33  dan  34  UU  PTPK  menandai  bahwa  dengan  cara  apapun  kerugian keuangan  negara  harus  dikembalikan  meskipun  tersangka  atau  terdakwa  meninggal  dunia. Kondisi  seperti  menjadikan  gugatan dapat  ditujukan kepada  ahli  warisnya.  UU  PTPK  secara eksplisit,  selain  mencantumkan  syarat  materiil  dalam  bentuk  kerugian  keuangan  negara  dan perbuatan  melawan  hukum  juga  menentukan  syarat  formil.  Syarat  formil  dalam  gugatan perdata  berkaitan  dengan  kedudukan  negara  sebagai  penggugat.  Pemerintah  dalam  rangka menyelenggarakan  kesejahteraan,  perlindungan  atas  warga  negaranya  mempunyai  hak  untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan ( Legal Standing Pemerintah ).
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan 4 (empat) tahapan tahap pelacakan aset, tahap pembekuan atau Pengembalian aset, tahap penyitaan aset-aset  dan tahap  terakhir  adalah  penyerahan  aset-aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  kepada  korban  atau negara korban.
Kata Kunci : Pemulihan; Aset Negara; Gugatan Perdata; Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN
Modus  tindak  pidana  korupsi yang  dilakukan  para  pelaku  semakin beragam.  Indonesia  Corruption  Watch (ICW)  menemukan  setidaknya  12 modus  operandi  dalam  perkara  yang masuk
kategori extraordinary crime tersebut, mulai
dari penyalahgunaan anggaran, suap, penggelembungan  nilai/harga  ( mark up ), pungutan liar, penggelapan, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang,  gratifikasi,  pemotongan anggaran,  anggaran  ganda,  proyek fiktif, hingga mark down . 1 Dari seluruh modus  tersebut  Wakil  Ketua  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada masanya  yaitu    Lili  Pintauli  Siregar dalam  suatu  kesempatan  menyatakan suap  adalah  yang paling  sering digunakan  oleh  para  pelaku  selama KPK berdiri. Sementara ICW menyebut  pada  2019  jumlah  korupsi pengadaan  barang  dan  jasa  sebanyak 174 atau 64 persen dari 271 perkara di
tahun tersebut dan merugikan
1 Pemulihan  Aset  Negara  Melalui  Gugatan Perdata (hukumonline.com), 2023.
keuangan negara sebesar Rp957 miliar. Dalam  kasus  korupsi  yang  merugikan keuangan  atau  perekonomian  negara, tugas penegak hukum adalah memulihkannya. 2
Korupsi  dapat  ditemukan  di seluruh  bagian  dunia,  sebagaimana yang dinyatakan oleh PBB:
“ This  evil  phenomenon  is  found in  all  countries  big  and  small,  rich and  poor  but  it  is  in  the  developing world  that  its  effects  are  most destructive.  Corruption  hurts  the poor disproportionately by diverting funds  intended  for  development, undermining a Government’s ability to  provide  basic  services,  feeding inequality and injustice and discouraging foreign aid and investment.  Corruption  is  a  key element in economic underperformance  and  a  major obstacle  to  poverty  alleviation  and development”. 3
Aparat  penegak  hukum  biasanya menggunakan  sejumlah  cara  yang untuk  memulihkan  kerugian  keuangan
2 Pemulihan  Aset  Negara  Melalui  Gugatan Perdata (hukumonline.com), 2023
3 Tim  Garda  Tpikor, Kejahatan  Korupsi (Yogyakarta:  Rangkang  Education  dengan kerjasama Garda Tpikor Universitas
Hasanuddin, 2016).
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
negara  akibat  tindak  pidana  korupsi, yaitu : 4
1. Pertama ,  bersamaan  dengan hakim menjatuhkan hukuman pidana,  jika  ada  kerugian keuangan negara maka
terdakwa akan dikenakan uang  pengganti  apabila  uang terdakwa  tidak  mencukupi, maka  hartanya  disita  untuk dilelang.
2. Cara kedua ,  adalah  melalui gugatan perdata negara terhadap orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Pasal  32  ayat  (1) UU  No.  31 Tahun  1999 tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana diubah  dengan UU  No.  20  Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor) menyebutkan  dalam  hal  penyidik menemukan  dan  berpendapat  bahwa satu  atau  lebih  unsur  tindak  pidana korupsi  tidak  terdapat  cukup  bukti, sedangkan  secara  nyata  telah  ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan  berkas  perkara  hasil penyidikan tersebut ke Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi
4 Pemulihan  Aset  Negara  Melalui  Gugatan Perdata (hukumonline.com), 2023.
yang  dirugikan  untuk  mengajukan gugatan.
Korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur. Marwan Effendy, 5 menyebut korupsi di Indonesia  seperti  tidak  habis-habisnya, semakin  ditindak  semakin  meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  baik dalam  jumlah  kasus,  jumlah  kerugian keuangan  negara  maupun  kualitasnya. Bahkan  modus  operandinya  semakin terpola  dan  tersistematis,  lingkupnya pun  telah  merambah  ke  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat  dan  lintas  batas negara, korupsi secara nasional disepakati  tidak  saja  sebagai  kejahatan luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  dan kejahatan transnasional.
Salah satu unsur mendasar dalam tindak  pidana  korupsi  ialah  adanya kerugian keuangan negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi  tidak  semata-mata  bertujuan agar  koruptor  dijatuhi  pidana  penjara ( detterence  effect ),  tetapi  harus  juga dapat  mengembalikan  kerugian  negara yang telah dikorupsi. Persoalan pengembalian  kerugian  negara  ( asset recovery )  dalam  praktek  penanganan
5 Marwan  Effendy, Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi , Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007.
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
perkara korupsi telah menjadi persoalan  serius,  sebab  berdasarkan beberapa  fakta  yang  terjadi  banyak perkara  korupsi  yang  telah  dijatuhi vonis,  namun  dalam  hal  pelaksanaan pidana  uang  pengganti  sulit  untuk terwujud. 6 Maka  dari  itu,  perlu  adanya upaya  kerja  keras  yang  dilakukan  oleh lembaga-lembaga hukum Negara untuk mengusahakan  pengembalian  kerugian negara  dari  para  pelaku  korupsi,  hal tersebut  dapat  diwujudkan  dengan terjadinya  kerjasama  yang  dibangun oleh  berbagai  pihak  penegak  hukum untuk  berusaha  sekuat  tenaga  dalam mengembalikan kerugian negara.
Tanpa  adanya  kerjasama  tersebut  akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian negara.
Dalam  UU  No  31  Tahun  1999 maupun  dalam United  Convention Against  Corruption tidak  diberikan suatu  definisi  untuk  korupsi  sebagai kata yang berdiri sendiri. Adapun jenis- jenis tindak pidana korupsi sebagaimana di  atur dalam  UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
6 Supatmo Eka Iskandar, Prinsip Pengembalian Keuangan  Negara  Akibat  Tindak  Pidana Korupsi  Melalui  Gugatan  Perdata, Disertasi,
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2009.
1. Berkaitan  dengan  kerugian keuangan negara, diatur dalam 2 (dua) pasal 2. Berkaitan dengan suap
menyuap,  diatur  dalam  12
(dua belas) pasal
3. Berkaitan dengan penggelapan  dalam  jabatan, diatur dalam 5 (lima) pasal
4. Berkaitan  dengan  pemerasan, diatur dalam 3 (tiga) pasal
5. Berkaitan  dengan  perbuatan curang, diatur dalam 6 (enam) pasal
6. Berkaitan  dengan  pengadaan, diatur dalam 1 (satu) pasal
7. Berkaitan  dengan  gratifikasi, diatur dalam 1 (satu) pasal.
Pengembalian  uang  negara  atau aset  negara  hasil  dari  tindak  pidana korupsi  dalam  pelaksanaannya  terasa sulit  diterapkan  karena  pada  umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil  maupun  skala  besar  dilakukan dengan  cara-cara  yang  sangat  rahasia, terselubung,  melibatkan  banyak  pihak dengan  solidaritas  yang  kuat  untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan  korupsi  melalui  manipulasi hukum,  rekayasa  hukum,  dan  perilaku apatis  para  pejabat  negara  terhadap kepentingan  rakyat.  Bahkan  harta
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
kekayaan  dari  hasil  jarahan  para koruptor  sudah  sampai  melewati  lintas negara  melalui  transfer  antar  rekening ke  negara  lain  sebagai  antisipatif  dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut. Oleh sebab itu, harus dilakukan  cara  yang  luar  biasa  yaitu dengan  cara  perampasan  terhadap  aset hasil korupsi tersebut. 7
Dalam  menelusuri  dan  mencari kebenaran  materil  maka  haruslah  ada permasalahan  yang  diangkat,  yakni bagaimanakah prosedur gugatan perdata  yang  dilakukan  oleh    Jaksa Pengacara  Negara  sehubungan  dengan pengembalian  keuangan  negara  akibat tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu  juga bagaimana tahapan pengembalian asset hasil  tindak  pidana  korupsi  menurut hukum positif Indonesia.

## PEMBAHASAN
A. Upaya  Jaksa  Pengacara  Negara sehubungan dengan pengembalian  keuangan  negara akibat  tindak  pidana  korupsi Dengan  Melakukan  Gugatan Perdata
7 Oka  Mahendra, Kerjasama  Bantuan  Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Makalah Dalam Seminar Sinergi
Pemberantasan Korupsi , Jakarta, 2006.
Istilah  tindak  pidana  korupsi terdiri  dari  dua  konsep  hukum  yaitu tindak  pidana  dan  korupsi. Tindak pidana  dan  korupsi  merupakan  dua konsep  hukum  yang  berbeda,  yang masing-masing  mempunyai  arti  dan maknanya  sendiri-sendiri,  apabila  dua konsep  hukum  itu  dijadikan  satu dengan  istilah  tindak  pidana  korupsi juga  akan  mempunyai  arti  dan  makna yang  berbeda.  Istilah  tindak  pidana berasal  dari  Bahasa  Belanda  yaitu strafbaarfeit ,  namun  demikian  belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi strafbaarfeit . Oleh  karenanya  masing-masing  para ahli  hukum  memberikan  arti  terhadap istilah strafbaarfeit menurut  persepsi dan  sudut  pandang  mereka  masing- masing. 8
Strafbaarfeit, terdiri  dari  tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan  sebagai  pidana  dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai  dapat  dan  boleh  sedangkan untuk  kata feit diterjemahkan  dengan tindak, peristiwa,  pelanggaran  dan perbuatan. 9 Strafbaarfeit kiranya  dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa,  pelanggaran  atau  perbuatan
8 Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
9 Chazawi
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
yang  dapat  atau  boleh  dipidana  atau dikenakan  hukuman.  Sementara  itu juga  di  dalam  bukunya,  Lamintang menjelaskan  perkataan Feit itu  sendiri di  dalam  Bahasa  Belanda  berarti Sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte  van  de  werkelijk ,  sedangkan straafbaar berarti  dapat  dihukum,
sehingga dapat diartikan bahwa Sebagian  dari  suatu  kenyataan  yang dapat dihukum. Dan tentusaja pernyataan  itu  tidaklah  tepat.  Yang dapat  dihukum  itu  sebenarnya  adalah manusia  sebagai  pribadi  dan  bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 10
Pola tindak pidana korupsi bertitik  tolak  pada  tingkah  laku  atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis, dan/atau  melanggar  hukum  untuk kepentingan  pribadi  dan/atau  golongan yang  merugikan  keuangan  negara, maka untuk memberantas tindak pidana  korupsi  tersebut,  disamping mengoptimalkan  hukum  pidana,  juga harus  menggunakan  sarana  hukum perdata.  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah dirubah menjadi Undang-Undang
10 Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1997).
Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tidak  hanya  memberikan  peluang hukum  pidana  melalui  penyitaan  harta benda  milik  pelaku  oleh  penyidik  dan selanjutnya  jaksa  penuntut  umum menuntut agar hakim melakukan perampasan,  tetapi  juga  memberikan peluang  melalui  instrumen  hukum perdata.
Salah  satu  unsur  dalam  tindak pidana  korupsi  ialah  adanya  kerugian keuangan  negara.  Terhadap  kerugian keuangan negara ini membuat Undang- Undang  Korupsi  baik  yang  lama  yaitu Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1971 maupun  yang  baru  yaitu  Undang- Undang  Nomor  31  tahun  1999  jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menetapkan  kebijakan  bahwa  kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan  atau  diganti  oleh  pelaku korupsi ( Asset Recovery ).
Teori  pengembalian  aset  adalah teori  hukum  yang  menjelaskan  sistem hukum  pengembalian  aset  hasil  tindak pidana  korupsi  berdasarkan  prinsip- rinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada  intitusi  negara  dan  institusi hukum untuk memberikan perlindungan  dan  peluang  kepada
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
individu-individu  masyarakat  dalam mencapai  kesejahteraan.  Teori  ini dilandasi  pada  prinsip  dasar:  diberikan kepada  negara  apa  yang  menjadi  hak negara³  dan  didalam    hak  negara terkandung  kewajiban  negara  yang merupakan  hak  indivudu  masyarakat, sehingga  prinsip  tersebut  setara  dan sebangun  dengan  prinsip  apa  yang menjjadi  hak  warga  negara  harus diberikan kepada warga negara. Tindak pidana  korupsi  adalah  tindakan  yang merampas  aset,  yang  merupakan  hak negara  sehingga  negara  kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga akibatnya,  masyarakat  kehilangan  hak- hak dasar untuk hidup sejahtera. 11
Selama  ini  upaya  penanganan korupsi lebih banyak dilakukan melalui prosedur pidana. Hal ini tidak mengherankan, mengingat posisi korupsi  sebagai  tindak  pidana  khusus, yang  memiliki  undang-undang  khusus dan diutamakan percepatan perkaranya. Namun  demikian,  tidak  berarti  jalur perdata  sama  sekali  tidak  dapat digunakan  sebagai  langkah  untuk menangani  perkara  korupsi.  Secara
11 Leback , Penerjemah  Yudi  Santoso, Teori- Teori  Keadilan,  Six  Theories  of  Justice (Bandung: Nusa Media, 2012).
normatif,  aturan  tentang  penggunaan jalur  perdata  terdapat  dalam  Pasal  32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  pada  pokoknya  mengatur  bahwa gugatan perdata dapat dilakukan apabila:
a. Dalam hal penyidik tidak mendapat  cukup  bukti  tetapi  telah ada  kerugian  keuangan  negara secara nyata;
b. putusan  bebas  dalam  perkara korupsi  tidak  menghapuskan  hak untuk menuntut kerugian keuangan negara;
c. dalam penyidikan dan/atau pemeriksaan sidang, tersangka/terdakwa meninggal dunia  namun  telah  ada  kerugian keuangan negara;
d. putusan telah mempunyai kekuatan hukum  tetap, tetapi  masih terdapat harta  yang  diduga  atau  patut diduga  juga  berasal  dari  tindak pidana korupsi yang belum dikenai perampasan.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa meskipun penanganan perkara korupsi identik dengan
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
penanganan  melalui  jalur  pidana, penggunaan  instrumen  perdata  masih memungkinkan untuk dilakukan.
Penggunaan  mekanisme  perdata  dalam penanganan  perkara  korupsi  dapat dilakukan  dalam  dua  situasi  yaitu ketika  pemeriksaan  secara  pidana mengalami hambatan, dengan kata lain proses pidana belum selesai, dan dalam upaya  pengembalian  aset  negara  yang dikorup.  Secara  normatif,  pengaturan mengenai  situasi  yang  memungkinkan gugatan perdata diajukan ketika pemeriksaan  secara  pidana  mengalami hambatan,  dengan  kata  lain  proses pidana  belum  selesai  ada  dalam  Pasal 32  sampai  dengan  Pasal  34  Undang- undang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.  Adapun  bunyi  pasal-pasal tersebut adalah:
1. Pasal 32
(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat
bahwa  satu  atau  lebih  unsur tindak  pidana  korupsi  tidak terdapat cukup bukti,
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera  menyerahkan  berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan  gugatan  perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
(2) Putusan bebas dalam perkara tindak  pidana  korupsi  tidak menghapuskan  hak  untuk menuntut  kerugian  terhadap keuangan negara.
2. Pasal  33  Dalam  hak  tersangka meninggal  dunia  pada  saat dilakukan penyidikan, sedangkan  secara  nyata  telah ada  kerugian  keuangan  negara, maka penyidik segera menyerahkan  berkas  perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan  perdata  terhadap  ahli warisnya.
3. Pasal  34  Dalam  hal  terdakwa meninggal  dunia  pada  saat dilakukan pemeriksaan di
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
sidang  pengadilan,  sedangkan secara  nyata  telah  ada  kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan  salinan  berkas berita  acara  sidang  tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan  perdata  terhadap  ahli warisnya.
Ketentuan  pasal-pasal  tersebut digunakan  sebagai  alasan  dan  dasar gugatan. Selain ketentuan pasal tersebut, alasan dan dasar gugatan yang dapat digunaka adalah perbuatan melawan  hukum  sebagaimana  diatur dalam  Pasal1365  KUHPerdata  yang berbunyi:
“Tiap perbuatan melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.
Penggunaan pasal perbuatan melawan  hukum  ini  memang  penting, mengingat istilah korupsi tidak didefinisikan  secara  normatif  dalam hukum  perdata,  dan  pasal  perbuatan melawan hukum merupakan pasal yang paling  akomodatif  bagi  istilah  korupsi.
Gugatan perdata sebagai langkah untuk mengembalikan  aset  negara  yang dikorup,meski  telah  terdapat  putusan pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap, secara  normatif  diatur  dalam  Pasal  38 C  UU  No  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:
“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  diketahui masih  terdapat  harta  benda  milik terpidana  yang  diduga  atau  patut diduga  juga  berasal  dari  tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal38  B  ayat  (2),  maka  negara dapat  melakukan  gugatan  perdata terhadap  terpidana  dan  atau  ahli warisnya.”
Romli  Atmasasmita, 12 Guru Besar  Hukum  Pidana  Universitas Padjadjaran berpendapat bahwa penerapan pertanggungjawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi juga dapat diberlakukan kepada mantan Presiden  Soeharto  yang  telah  wafat,
12 Haswandi,  “Pengembalian  Aset  Tindak Pidana  Korupsi  Pelaku  dan  Ahli  Warisnya Menurut  Sistem  Hukum  Indonesia,” Jurnal Hukum  dan  Peradilan, Volume  6  Nomor  1, Maret 2017
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
perkara  gugatan  perdata  terhadapnya tidak  gugur.  Gugatan  itu  tetap  dapat dilakukan hingga tiga garis keturunan3 . Keterlibatan ahli waris dalam
pengembalian asset
negara menimbulkan satu permasalahan,
apakah  hal  ini  bertentangan  dengan keadilan  atau  tidak.  Hans  Kelsen menyatakan  bahwa:  “kriteria  keadilan, seperti  halnya  kriteria  kebenaran, tergantung  pada  frekuensi  dibuatnya penbenaran  tersebut.  Karena  manusia terbagi  menjadi  banyak  bangsa,  kelas, agama,  profesi,  dan  sebagainya,  yang berbeda-beda,  maka  terdapat  banyak ide keadilan.
Pengajuan gugatan dalam perkara korupsi dilakukan oleh Jaksa Pengacara  Negara  atau  instansi  terkait yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 32 sampai dengan pasal 34 20 Tahun 2001 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktik, penggugat adalah Kejaksaan Agung RI, diwakili  oleh  Jaksa  Pengacara  Negara, berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  dan Surat  Perintah dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
Pengadilan
Negeri tempat
mengajukan  gugatan  tunduk  pada ketentuan  pasal  118  Het  Herziene
Inlandsch Reglement/Reglemen
Indonesia yang Diperbaharui. Ketentuan  tersebut  pada  pokoknya mengatur  bahwa  gugatan  perdata  pada tingkat pertama diajukan ke Pengadilan Negeri:
1. Tempat  Tergugat  Diam  atau jka  tidak  diketahui  tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;
2. Jika  tergugat  lebih  dari  satu orang,  diajukan  ke  PN  yang wilayah  hukumnya  meliputi tempat  tinggal  salah  seorang tergugat.  Jika tergugat adalah debitur dan penanggung, diajukan ke PN yang wilayah hukumnya  meliputi  domisili debitur;
3. jika  tempat  diam  dan  tempat tinggal tergugat tidak diketahui,  gugatan  diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat.  Jika  surat  gugat tentang barang gelap, diajukan kepada Ketua PN di daerah  hukum  yang  meliputi letak barang tersebut;
4. Sesuai dengan perjanjian.
Meskipun  pengajuan  gugatan terkait  perkara  korupsi  tidak  diatur
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
secara  khusus,  namun  kemungkinan tempat  pengajuan  gugatan  hanya  ada pada ketentuan  Pasal  118 ayat  (1) atau ayat  (2),  atau  ayat  (3).  Ayat  (4)  tidak mungkin  digunakan,  karena  korupsi  di lihat  dari  kacamata  hukm  perdata dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan  hukum,  yang  merupakan perikatan  yang  lahir  karena  undang- undang, sehingga tidak mugkin pengajuan  gugatan  diajukan  ke  PN yang sudah disetujui sebelumnya lewat perjanjian. Adapun  tergugat,  sesuai dengan  ketentuan  pasal  32  sampai dengan pasal 34 UU No 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi adalah pelaku korupsi atau ahli warisnya.
Kalau dilihatb dari angka keberhasilan, maka Penanganan perkara  korupsi  melalui  jalur  perdata juga  tidak  efektif,  hal  ini  bisa  dilihat dari  jumlah  piutang  uang  pengganti  di neraca kejaksaan yang ada pada bidang BidangPerdata Dan Tata Usaha Negara dengan  nilai  sebesar  Rp9.8  triliun. 13
Hal  ini  berarti,  kejaksaan  belum
13 “Evaluasi Indonesia Corruption Watch atas 2 tahun  Kinerja  HM  Prasetyo  Sebagai  Jaksa Agung,” http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.or g/files/files/Siaran%20Pers/Evaluasi%202%20t ahun%20Kin erja%20HM%20Prasetyo%20Sebagai%20Jaks a%20Agung.pdf, 2023
berhasil  menyerahkan  uang  penganti sebagai  salah  satu  komponen  untuk menambal  kerugian  negara  ke  kas negara.  Juga  berarti  kegagalan  yang ganda,  selain  gagal  menuntut  dan menggugat  untuk  mendapat  pengganti yang  senilai  dengan  kerugian  negara, gagal  untuk  segera  menyetorkan  uang pengganti ke kas negara.
Selain  itu,  menurut  Mujahid  A Latief,  penyebab  tidak  efektifnya penggunaan  mekanisme  perdata  dalam penanganan  perkara  korupsi  adalah hukum acara perdata tidak memberikan kemudahan, bahkan cenderung menghambat, misalnya, tidak dikenalnya sistem pembuktian terbalik, adanya  biaya  yang  harus  dibayar  oleh penggugat,  tidak  adanya  prioritas penanganan  perkara,  serta  hambatan lain seperti tidak ada kemudahan dalam proses  sita  jaminan,  adanya  proses perdamaian  yang  harus  ditempuh (dading), dan sebagainya. 14
Gugatan  perdata  pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak  pidana  korupsi di  pengadilan, mensyaratkan adanya hubungan hukum antara  penggugat  dan  tergugat  (legal
14 Mujahid  A.  Latief,  “Pengembalian  Aset Korupsi via Instrumen Perdata,” http://www.antikorupsi.org/en/content/pengem balian-aset-korupsi-instrumen-perdata, 2023
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
standing),  Secara  nyata  telah  ada kerugian negara, akibat atau berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum tersangka / terdakwa /  terpidana,  Adanya  harta  benda  milik tersangka  /  terdakwa  /  terpidana  yang dapat  digunakan  untuk  pengembalian keuanagan negara, perbuatan melanggar  hukum  berkaitan  dengan perbuatan  melanggar  hak  orang  lain dan  perbuatan  yang  bertentangan dengan kewajiban, untuk pembuktiannya menganut asas pembalikan beban pembuktian mengingat  korupsi  sebagai  kejahatan yang luar biasa.
Upaya  pengembalian  kerugian keuangan  negara  yang  menggunakan intrumen  perdata,  sepenuhnya  tunduk pada  disiplin  hukum  perdata  materiil maupun  formil,  meskipun  berkaitan dengan tindak pidana korupsi.8
Berbeda  dengan  proses  pidana  yang menggunakan system pembuktian materiil, maka proses perdata menganut  system  pembuktian  formil yang  dalam  praktiknya  bisa  lebih  sulit daripada  pembuktian  materiil.  Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping  penuntut  umum,  terdakwa juga  mempunyai  beban  pembuktian, yaitu  terdakwa  wajib  membuktikan
bahwa  harta  benda  miliknya  diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian  pada  terdakwa  ini  dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian ( Reversal Burden of Proof ).
Asas  ini  mengandung  bahwa kepada  tersangka  atau  terdakwa  sudah dianggap  bersalah  melakukan  tindak pidana  korupsi  ( Presumption  of  Guilt ), kecuali  jika  ia  mampu  membuktikan bahwa  dirinya  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
Permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini adalah  sistem  penegakan  hukum  di Indonesia terutama peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan  dengan  hukum  materiil maupun  hukum  acaranya  belum  dapat memaksimalkan  pengembalian  aset tersebut. 15
B. Tahapan  Pengembalian  Asset Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi
Menurut Hukum Positif
Indonesia
15 Elwi Danil, “ Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia ”. Disertasi Pada Program Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
Pengembalian  aset  tindak  pidana melalui keperdataan berasal dari perkembangan praktik penegakan hukum  pidana  di  Inggris  dan  Amerika Serikat menghadapi hambatan- hambatan  di  mana  aset  digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau sebagai penunjang kesinambungan  aktivitas  organisasi kejahatan.  Dasar  pemikiran  tersebut berasal  dari  konsep  pemikiran  sistem hukum common  law yaitu  pengertian forfeiture itu  sendiri  mengandung  arti;
“ a  piece  of  property  guilty  of  wrong doing ”  dan  konsekuensinya,  harta benda  tersebut  dapat  dirampas  sebagai suatu hukuman atas suatu tindak pidana dimana harta benda tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut  atau  berkaitan  dengan  tindap pidana tersebut.
Jalur  gugatan  perdata  biasa memerlukan  waktu  yang  relatif  lama sampai  dapat  di  eksekusinya  putusan tersebut,  belum  lagi  halangan  karena pada  saat  akan  di  eksekusi  muncul gugatan perlawanan atau bantahan dari pihak  ketiga  terhadap  harta  yang  akan dieksekusi,  halangan  karena  proses pembuktian yang konvensional  dengan asas  siapa  yang  menyatakan  sesuatu hak  maka  dia  berkewajiban  untuk
membuktikan  haknya  tersebut. 16 Hal ini akan menyulitkan proses penegakan hukum  perdata  karena  negara  sebagai penggugat  harus  mempunyai  bukti yang kuat untuk membuktikan tergugat adalah  pelaku  tindak  pidana  korupsi serta  pembuktian  tentang  beberapa besarnya kerugian negara akibat korupsinya  tersebut  setelah  terjadinya proses  hukum  dalam  ruang  lingkup hukum  pidana  sebagaimana  dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, pasal 34, Pasal  18  ayat  (1)  huruf  b  Undang- undang  No.  31  Tahun  1999  dan  Pasal 38  C  Undang-undang  No.  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal tersebut akan bertambah sulit jika pelakunya meninggal dunia sebelum  diputus  oleh  pengadilan  dan ahli  warisnya  secara  tegas  membuat pernyataandikepaniteraan Pengadilan Negeri  menolak  sebagai  pewaris10 atau  harta  hasil  korupsinya  tersebut disembunyikan  diluar  negeri  atau disembunyikan  melalui  agen,  notaris, pengacara,  keluarga  atau  orang-orang dekat  dengan  pelaku  tindak  pidana
16 Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR serta Pasal 283 Rbg.
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
korupsi  tersebut  yang  dalam  dunia hukum dikenal dengan “Gate Keeper”.
Kelemahan  lain  dalam  Undang- Undang tindak pidana korupsi yang ada sekarang berkaitan dengan pengembalian aset atau harta kekayaan pelaku  tindak  pidana  korupsi  adalah adanya  ketentuan  Pasal  18  ayat  (3) yang menyebutkan sebagai berikut:
“Dalam  hal  terpidana  tidak mempunyai harta benda yang mencukupi  untuk  membayar  uang pengganti sebagaimana yang dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi  ancaman  maksimum  dari pidana  pokoknya  sesuai  dengan ketentuan  dalam  undang  undang  ini lamanya  pidana  tersebut  sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18 ayat  (3)  tersebut  diatas  maka  hakim dalam putusannya akan mensubsiderkan  hukuman  pembayaran uang  pengganti  dengan  pidana  penjara yang lamanya ditentukan dalam putusan  tersebut.  Akibatnya  banyak terpidana  yang  lebih  memilih  untuk melaksanakan hukuman penjara pengganti  daripada  membayar  atau
mengembalikan  uang  hasil  korupsinya kepada negara karena berhasil menyembunyikan aset hasil korupsinya tersebut.
Tindakan pengembalian aset hasil  tindak  pidana  korupsi  sebagai upaya meminimalisasi  kerugian negara yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana korupsi  merupakan  upaya  yang  tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memvonis  pelaku  dengn  hukuman yang  seberat-beratnya.  Pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk  meminimalkan kerugiaan negara tersebut  disamping  harus  dilakukan sejak  awal  proses  per  penanganan perkara  juga  mutlak  dilakukan  melalui kerjasama  dengan  berbagai  lembaga negara  yang  juga  harus  difasilitasi dengan  bantuan  intelegen  keuangan. 17
Tindakan  pengembalian  aset  hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan  4  (empat)  tahapan  tahap pelacakan  aset,  tahap  pembekuan  atau Pengembalian  aset,  tahap  penyitaan aset-aset    dan  tahap  terakhir  adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana  korupsi  kepada  korban  atau
17 Purwaning  M.  Yuniar, Pengembalian  Aset Hasil  Korupsi:  Berdasarkan  Konvensi  PBB Anti  Korupsi  2003  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia (Bandung: PT Alumni, 2007).
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
negara  korban,  dimana  penjabarannya adalah sebagai berikut :
1. Tahap  pertama  dari  tindak pidana  korupsi  adalah  tahap pelacakan  aset.  Tahap  ini merupakan tahap dimana dikumpulkannnya  informasi mengenai aset yang di korupsi  dan  alat-alat  bukti. Untuk  menjada  lingkup  dan arah tujuan investigasi menjasi  focus,  menurut  John Conyngham,  otoritas  yang melakukan  investigasi  atau melacak  aset-aset  tersebut bermitara dengan firma-firma hukum  dan  firma  akuntansi. Untuk  kepentingan  ivestigasi dirumuskan  praduga  bahwa pelaku  tindak  pidana  akan menggunkan  dana-dan  yang diperoleh  secara  tidak  sah untuk  kepentingan  pribadi dan keluarganya;
2. Tahap  kedua  adalah  tahap pembekuan atau Pengembalian aset. 18 Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang
18 Suradji,  Buguati,  Sutriya,  ed, Pengkajian tentang  Kriminalisasi,  pengembalian  aset, kerjasama  internasional  dalam  konvensi  PBB (Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2008).
diperoleh  secara  tidak  sah memungkinkan pelaksanan tahap pengembalian aset berikutnya,  yaitu  pembekuan atau perampasan aset.
Menurut United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC)  2003, pembekuan atau Pengembalian berarti
larangan  sementara  untuk mentransfer,  mengkonversi, mendisposisi, atau memindahka  kekayaan  atau untuk  sementara  dianggap sebagai  ditaruh  di  bawah perwalian atau dibawah pengewasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenag lainnya. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan  transnational  atau tidak jarang terjadi melibatkan atau antara negara lain  karena  aset  hasil  korupsi disimpan di negara lain, maka kerjasama antar negara dalam proses  Pengembalian  aset sangat  perlu  diperhatikan. Jika  aset-aset  yang  dikorupsi berada  di  luar  yurisdiksi
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
negara korban, maka pelaksanan perintah pembekuan dan Pengembalian  hanya  dapat dilakukan  melalui  otoritas yang berkompeten dari negara  penerima. 19 penerima adalah bahwa aset-aset tersebut merupakan pengamanan sebelum dilakukan  penyitaan  untuk selanjutnya  dapat  dilakukan penyerahan  ast  dari  negara penerima kepada negara
korban;
3. Tahap ketiga adalah penyitaan aset-aset. 20 Penyitaan merupakan perintah pegadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut  hak-hak  pelaku tindak  pidana  korupsi  atas aset-aset  hasil  tindak  pidana korupsi.  Biasanya  perintah penyitaan  dikeluarkan  oleh pengadilan  atau  badan  yang berwenang dari negara
penerima  setelah  ada  putusan pengadilan yang menjatuhkan
19 Purwaning  M.  Yuniar, Pengembalian  Aset Hasil  Korupsi:  Berdasarkan  Konvensi  PBB Anti  Korupsi  2003  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia (Bandung: PT Alumni, 2007). 20 Purwaning M. Yuniar
pidana  pelaku  tindak  pidana. Penyitaaan  dapat  dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan  dalam  hal  pelaku tindak pidana telah meninggal  atau  menghilang atau  tidak  ada  kemungkinan bagi  jaksa  selaku  penuntut umum melakukan penuntutan. Tahap  penyitaan  dijustifkasi oleh prisip yang berakar pada hukum yang menetapkan bahwa orang dilarang
mendaptkan  keuntungan  dari kegiatan yang tidak berdasarkan hukum pada umumnya, dan tindak pidana, khususnya. Prinsip ini megikuti  syarat  bahwa  jika hukum adalah untuk mempengaruhi  tingkah  laku orang, hukum itu harus menyampaikan  pesan-pesan yang  koheren.  Pesan-pesan ini  tidak  lagi  koheren  ketika pada  satu  sisi  berusaha  utuk mencegah bentuk khusus tingkah  laku,  tetapi  pada  sisi yang lain membiarkan seseorang  yang  melakukan bentuk  khusus  tingkah  laku yang berusaha dicegah
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
tersebut, mendapatkan keuntungan. Dengan
demikian  tidakan  penyitaan terhadap  aset  hasil  tindak pidana  korupsi  dibenarkan dengan  landasan  pemikiran bahwa  hukum  pidana  harus tetap komit untuk tidak memberikan keuntungan
kepada  pelaku  tidak  pidana.
Setiap  dugaan  korupsi  yang sedang diperiksa di Pengadilan harus disita
terlebih dahulu, hal ini merupakan tindakan pengamanan  agar  aset  hasil korupsi tersebut tidak dibawa pergi  atau  disembunyikan oleh pelaku. Aset hasil korupsi  harus  disita  terlebih dahulu agar kemudian setelah putusan  bersalah  oleh  Hakim telah berkekuatan hukum
tetap,  aset  hasil  tidak  pidana korupsi  yang  disita  dapat dikembalikan oleh Negara.Tahap penyitaan merupakan tahap yang paling penting dalam rangkaian pengembalian aset hasil tindak  pidana  korupsi.Tujuan dari  penyitaan  adalah  untuk
kepentingan pembuktian dimuka  sidang  pengadilan, karena  tanpa  adanya  barang bukti,  perkara  sulit  diajukan ke hadapan sidang pengadilan.
Baharuddin Lopa mengemukakan 21 bahwa alangkah baiknya bila penyidik  sebelum  melakukan penyidikannya, terlebih
dahulu melakukan pengamatan  yang  seksama atas  semua  kekayaan  calon tersangka.  Pada  saat  disidik langsung secepat nya kekayaan disita untuk menghindari pengalihan kekayaan kepada pihak ketiga. Jadi,  yang  terpenting  ialah menyita  kekayaan  yang  ada, bukan hanya menghitung berapa  jumlah  yang  dikorup dan nanti jumlah itu diwajibkan  baginya  untuk membayar  kembali  kepada Negara;
4. Tahap  keempat  dari  ragkaian pengembalian aset hasil tindak  pidana  korupsi  adalah penyerahan  aset-aset  hasil
21 Baharruddin  Lopa, Kejahatan  Korupsi  dan Penegakan  Hukum (Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2002).
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
tindak  pidana  korupsi  kepada korban  atau  negara  korban.
Agar dapat melakukan
pengembalian  aset-aset,  baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan  tindakan  legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara  sehingga  badan  yang berwenang  dapat  melakukan pengembalian
aset-aset tersebut.  Kebanyakan  negara tidak mengatur secara khusus ketentuan  pembagian  aset- aset  yang  dibekukan  dan disita, sehingga pada umumnya masalah pembagian  aset-aset yang
diatur dalam perjanjian
bantuan  hukum  timbal  balik
antara  negara  korban  dengan negara penerima. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan  upaya  gugatan  aset koruptor secara perdata melalui
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana Korupsi  (UU  TIPIKOR).153  Menurut UU  TIPIKOR,  aparat  penegak  hukum
(jaksa  pengacara  negara)  atau  instansi yang  berwenang  dapat  menggugat  aset koruptor  secara  perdata  apabila  telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:
22
1. Tidak  terdapat  cukup  bukti  untuk membuktikan  unsur-unsur  pidana korupsi  (putusan  bebas  tidak menghalangi upaya gugatan perdata);
2. Tersangka meninggal dunia
(menggugat ke ahli warisnya);
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);
Penjelasan Pasal 38 C UU PTPK menjelaskan  tujuan  yang  mendasari gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak  pidana  korupsi,  yaitu  untuk memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat. 23
Rasa  keadilan  masyarakat  ditekankan dalam penjelasan ini karena ditemukan banyak  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang  menyembunyikan  harta  yang diduga  berasal  dari  tindak  pidana korupsi. Gugatan  perdata  dengan
22 S Eka Iskandar, “Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi,” dimuat dalam https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/ 01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi- bagian-ii/ , 2023
23 “Pejabat publik yang korup cenderung untuk tinggal  di  kantor  selama  beberapa  tahun. ICAR,” http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081e b-7805-11dd-9c9d, 2023
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
demikian  dilakukan  untuk  memenuhi rasa  keadilan  masyarakat.  Hal  ini karena  apabila  tidak  dilakukan,  maka akan menghambat pembangunan nasional, juga pertumbuhan dan kelangsungan  pembangunan  nasional yang  menuntut  efesiensi  tinggi.  Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila  setelah  putusan  pengadilan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, diketahui  masih  terdapat  harta  benda milik  terpidana  korupsi  yang  belum dikenakan Pengembalian. Pada kondisi ini,  negara  dapat  melakukan  gugatan perdata  terhadap  terpidana  dan/atau ahli  warisnya  apabila  dalam  proses persidangan  terdakwa  tidak  dapat membuktikan  harta  benda  tersebut diperoleh bukan karena korupsi.

## KESIMPULAN
Perangkat  hukum  pidana  dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi pada saat ini mengalami kekeliruan  paradigma  karena  hanya mengandalkan uang pengganti kejahatan  korupsi  tyang  terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2001, di mana Pengembalian harta atau kekayaan  hanya  ditujukan  kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan  harta  kekayaan  hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak  keluarga,  kerabat  dekat  atau orang  kepercayaannya  termasuk  para ahli warisnya.
Upaya  Jaksa  Pengacara  Negara sehubungan  dengan    pengembalian keuangan  negara  akibat  tindak  pidana korupsi  Dengan  Melakukan  Gugatan Perdata,  Disisi  lain,  gugatan  perdata diajukan  setelah  tindak  pidana  tidak memungkinkan  lagi  dilakukan,  karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu  sebagaimana  dimaksud  Pasal 32,  33,  34,  38C Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001.  Tanpa  adanya  pengaturan  dalam
Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata.
Gugatan perdata berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 dengan demikian mensyaratkan adanya dua hal :
1. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
penyidikan atau pemeriksaan sidang pengadilan,
2. Secara  nyata  telah  ada  kerugian keuangan negara. Ketentuan
Pasal  33  dan  34  UU  PTPK
menandai  bahwa  dengan  cara
apapun kerugian keuangan negara harus dikembalikan meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
Kondisi seperti menjadikan gugatan  dapat  ditujukan  kepada ahli  warisnya.  UU  PTPK  secara eksplisit,  selain  mencantumkan syarat  materiil  dalam  bentuk kerugian  keuangan  negara  dan perbuatan  melawan  hukum  juga menentukan syarat formil. Syarat formil  dalam  gugatan  perdata berkaitan dengan kedudukan negara sebagai penggugat. Pemerintah dalam
rangka
menyelenggarakan kesejahteraan, perlindungan
atas warga negaranya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara
perdata  ke  pengadilan (Legal Standing Pemerintah).
Tindakan pengembalian aset hasil  tindak  pidana  korupsi  dilakukan dengan  4  (empat)  tahapan  tahap pelacakan  aset,  tahap  pembekuan  atau
Pengembalian  aset,  tahap  penyitaan aset-aset    dan  tahap  terakhir  adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana  korupsi  kepada  korban  atau negara korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharruddin  Lopa, Kejahatan  Korupsi dan Penegakan Hukum , Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2002.
Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  1, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2001.
Elwi  Danil,  “ Fungsionalisasi  Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak  Pidana  Korupsi;  Studi Tentang  Urgensi  Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia ”. Disertasi Pada Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2001.
“Evaluasi  Indonesia  Corruption  Watch atas  2  tahun  Kinerja  HM Prasetyo Sebagai Jaksa Agung,” http://www.antikorupsi.org/sites /antikorupsi.org/files/files/Siara n%20Pers/Evaluasi%202%20ta hun%20Kin erja%20HM%20Prasetyo%20S ebagai%20Jaksa%20Agung.pdf, 2023
Haswandi, “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli
Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal
Hukum  dan  Peradilan, Volume
6 Nomor 1, Maret 2017.
Yuli Asmara Triputri, Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dan Tahapan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Halaman 333-353
Lamintang, Dasar-Dasar Hukum
Pidana  Indonesia ,  Bandung: Citra Adytia Bakti, 1997.
Leback , Penerjemah  Yudi  Santoso, Teori-Teori Keadilan, Six Theories  of  Justice ,  Bandung: Nusa Media, 2012.
Marwan  Effendy, Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi ,  Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis,
Surabaya, 2007.
Mujahid  A.  Latief,  “Pengembalian Aset  Korupsi  via  Instrumen Perdata,” http://www.antikorupsi.org/en/c ontent/pengembalian-aset- korupsi-instrumen-perdata, 2023
Oka  Mahendra, Kerjasama  Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Makalah Dalam Seminar Sinergi Pemberantasan Korupsi , Jakarta, 2006. Pemulihan Aset Negara Melalui Gugatan Perdata (hukumonline.com), 2023. “Pejabat  publik  yang  korup  cenderung untuk  tinggal  di  kantor  selama beberapa tahun. ICAR,” http://www.assetrecovery.org/k c/node/c40081eb-7805-11dd-
9c9d, 2023.
Purwaning  M.  Yuniar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan  Konvensi  PBB Anti  Korupsi  2003  Dalam Sistem Hukum Indonesia ,
Bandung: PT Alumni, 2007.
S. Eka Iskandar, “Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi,” dimuat dalam
https://gagasanhukum.wordpres s.com/2008/09/01/prinsip-
pengembalian-aset-hasil- korupsi-bagian-ii/ , 2023
Suradji,
Buguati, Sutriya, ed,
Pengkajian tentang
Kriminalisasi, pengembalian aset,  kerjasama  internasional dalam  konvensi  PBB, Jakarta:
Badan Pembinaan Hukum Nasional  Departemen  Hukum dan HAM, 2008. Supatmo Eka Iskandar, Prinsip Pengembalian Keuangan Negara  Akibat  Tindak  Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Disertasi,  Program Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2009. Tim Garda Tpikor, Kejahatan Korupsi ,
Yogyakarta: Rangkang Education  dengan  kerjasama Garda Tpikor Universitas Hasanuddin, 2016.