Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional

## Anti-Money-Laundering Efforts by the Financial Transaction Reporting and Analysis Centre Through International Cooperation

## Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
Magister Hukum, Universitas Riau Kepalauan (UNRIKA) Batam, Indonesia chrisps347@gmail.com

## Abstract
The  study  aims  to  examine  the  efforts  of  the  Centre  for  Reporting  and  Analysis  of  Financial  Transactions (PPATK)  to  combat  the  crime  of  money  laundering  through  international  cooperation.  This  research  is becoming  crucial  in  this  era  of  globalization.  Transnational  crimes  such  as  money  laundering  often  involve complex  networks  that  cross  different  jurisdictions,  requiring  an  effective  inter-state  coordinated  response. Emergency research formulates better policies and more advanced investigative techniques to combat  money laundering effectively and reduce its negative impact on global economic and social stability. The novelty of this  research  lies  in  its  in-depth  study  of  international  and  national  cooperation  in  the  prevention  and suppression of money laundering crime, a topic of great relevance in the era of globalization. This research method  uses  Yuridis  Normative.  Cross-country  co-operation  in  tackling  money-laundering  is  vital,  both nationally  and  nationally  with  international  agencies  such  as  UNTOC  and  FATF.  The  role  of  norms,  legal frameworks, and theoretical perspectives in shaping cooperative efforts between countries in the fight against money laundering.
Keywords: Harassment; Money Laundering Crime; Prevention

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  melalui  kerjasama internasional.  Penelitian ini menjadi  sangat  penting  di  era  globalisasi  ini.  Kejahatan  transnasional  seperti  pencucian  uang  sering melibatkan  jaringan  yang  kompleks  yang  melewati  berbagai  yurisdiksi,  sehingga  membutuhkan  respons koordinasi  antarnegara  yang  efektif.  Urgensi  penelitian    memformulasikan  kebijakan  yang  lebih  baik  dan teknik investigasi yang lebih maju untuk memerangi pencucian uang secara efektif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kestabilan ekonomi dan sosial global. Novelty penelitian ini terletak pada kajiannya yang mendalam  mengenai  kerjasama  internasional  dan  nasional  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang,  sebuah  topik  yang  sangat  relevan  di  era  globalisasi.  Metode  penelitian  ini menggunakan  Yuridis  Normatif.  Kerjasama  lintas  negara  dalam  mengatasi  masalah  pencucian  uang  sangat penting,  baik  anta  negara  maupun  negara  dengan  lembaga  inetrnasional  seperti  UNTOC  dan  FATF  Peran norma,  kerangka  hukum,  dan  perspektif  teoritis  dalam  membentuk  upaya  kolaboratif  antara  negara  dalam memerangi pencucian uang.
Kata kunci: Pemberantasan; Pencegahan; Tindak Pidana Pencucian Uang
1. PENDAHULUAN
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Pada  dasarnya,  manusia  membutuhkan  ketertiban,  baik  dalam  kehidupan  pribadi mereka  maupun  dengan  orang  lain.  Namun,  orang-orang  yang  hidup  dalam  masyarakat sebenarnya  memiliki  kepentingan  masing-masing.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya, kepentingan tersebut dicapai. Ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi karena  konflik  kepentingan  antara  sesama  manusia  saat  mencapai  tujuan  tersebut.  Kaidah hukum  formal  dan  material  diperlukan  untuk  menjaga  ketertiban  tersebut. 1 Hal  terseut menajdi  dasar  pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  tentang  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, seperti UU No. 15 tahun 2002, yang diubah dengan UU No. 25 tahun 2003, dan terakhir diganti dengan UU No. 8 tahun 2010. Hukum diciptakan dan disahkan oleh negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan. 2
Tindak  Pidana  pencucian  uang  adalah  tindak  pidana  di  mana  sejumlah  besar  uang ilegal  yang diperoleh dari tindak pidana diubah  menjadi dana yang tampaknya bersih atau sah  menurut  hukum  dengan  menggunakan  metode  yang  canggih,  inovatif,  dan  kompleks. Pencucian  uang  adalah  tindak  pidana  yang  bertujuan  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  sumber  uang  atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  yang kemudian diubah menjadi harta yang tampaknya berasal dari kegiatan yang sah. 3
Penelitian  tentang  kerjasama  internasional  dan  nasional  dalam  mengatasi  tindak pidana  pencucian  uang  menjadi  sangat  penting  di  era  globalisasi  ini.  Kejahatan transnasional  seperti  pencucian  uang  sering  melibatkan  jaringan  yang  kompleks  yang melewati berbagai yurisdiksi, sehingga membutuhkan respons koordinasi antarnegara yang efektif. Penelitian  ini membantu dalam harmonisasi regulasi dan meningkatkan pertukaran informasi  antarlembaga  penegak  hukum.  Ini  juga  penting  untuk  mengidentifikasi  praktik terbaik  dan  mengatasi  tantangan  dalam  pertukaran  data  lintas  negara,  serta  meningkatkan kapasitas penegakan hukum di berbagai negara. Penelitian ini membantu memformulasikan kebijakan  yang  lebih  baik  dan  teknik  investigasi  yang  lebih  maju  untuk  memerangi pencucian  uang  secara  efektif  dan  mengurangi  dampak  negatifnya  terhadap  kestabilan ekonomi dan sosial global.
Penelitian  ini  berfokus  pada  upaya  harmonisasi  regulasi  dan  peningkatan  pertukaran informasi  antara  lembaga  penegak  hukum  di  berbagai  negara.  Identifikasi  praktik  terbaik dan  penanganan  tantangan  dalam  pertukaran  data  lintas  negara  juga  menjadi  fokus  utama untuk  meningkatkan  kapasitas  penegakan  hukum.  Era  globalisasi  ini,  pencucian  uang menggunakan  berbagai  modus,  termasuk  transaksi  perdagangan  internasional  dengan dokumen  L/C  yang  mempersulit  deteksi  oleh  aparat  penegak  hukum.  Kerjasama
1 Yonathan  Laowo,  Sebastian,  “Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundering),” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1 (2022): 86.
2 Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
3 Andi Marlina; Imron Rizki A; Safri Salam, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa  Umrah  Abu  Tours,” Delictum:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Pidana  Islam 1,  no.  3  (2023):  166–83, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3414.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
internasional  tidak  hanya  diperlukan,  tetapi  juga  menjadi  elemen  kunci  dalam  upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini.
Tindak  pidana  pencucian  uang  mempunyai    sekian  banyak  modus  dan  cara  yang dipakai para mafia berdasi guna memuluskan usaha pencucian uang mereka maka cara yang dianggap  jitu  dan  dapat  mengalihkan  perhatian  aparat  penegak  hukum  adalah  dengan melakukan  transaksi  transaksi  dagang  internasional  Modus  ini  menggunakan  sarana dokumen  L/C.  Salah  satu  upaya  menangkal  atau  mencegah  kejahatan  pencucian  uang dengan  modus  lari  ke  luar  negeri  adalah  dengan  melakukan  kejasama  luar  negeri. Kerjasama  luar  negeri  merupakan  unsur  yang  tak  terelakkan  untuk  memenuhi  kebutuhan dan mencapai tujuan dalam masyarakat karena manusia adalah makhluk sosial. Secara teori, kerjasama mengacu pada kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok  yang  lebih  besar  untuk  mencapai  tujuan  bersama  tujuan  dengan  metode  yang disepakati bersama. Kerja sama umumnya berlawanan dengan paradigma persaingan.
Telah  ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berhubungan  denagn  penelitian  ini antara  lain  penelitian  oleh  Simamora  (2018),  penelitian  ini  menggali  kerjasama  antara Indonesia  dan  Malaysia  dalam  menangani  praktik  pencucian  uang  yang  berkaitan  dengan perdagangan  narkoba.  Dengan  menggunakan  konsep  kejahatan  transnasional  di  bidang kejahatan  keuangan  dan  kerangka  pemikiran  neoliberal  institusional,  penelitian  ini memberikan  pemahaman  mendalam  tentang  pentingnya  kerjasama  lintas  negara  dalam mengatasi  masalah  pencucian  uang  yang  kompleks.  Penelitian  ini  menyoroti  dampak negatif  pencucian  uang  terhadap  kedua  negara  dan  urgensi  pembentukan  undang-undang yang  efektif  untuk  mengatasi  tindak  pidana  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga menyoroti pentingnya menjaga reputasi negara dan memperkuat rezim anti pencucian uang sebagai  langkah  preventif  yang  diperlukan.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  yang signifikan  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  praktik  pencucian  uang  yang merugikan kedua negara. 4
Selanjutnya  penelitian  oleh  Putri  (2021)  yang  mengkaji  upaya  memahami  peran PPATK  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  melalui kerjasama  internasional.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dan teori yang  relevan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didistribusikan  melalui  penelitian ilmiah  dan  literatur  hukum.  Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  mendalam  mengenai mekanisme  kerjasama  PPATK  dengan  lembaga  internasional  dalam  upaya  memberantas TPPU.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  faktor-faktor  penghambat  dalam kerjasama  PPATK  untuk  memerangi  tindak  kejahatan  pencucian  uang.  Dengan  demikian,
4 Tiurma Debora Simamora, “Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Terhadap Penanganan Pencucian Uang Berbasis Perdagangan Narkoba Di Indonesia Tiurma,” Journal of International Relations 4, no. 3 (2018): 509–18.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  memahami  kompleksitas  masalah kejahatan global seperti pencucian uang dan upaya pemberantasannya. 5
Penelitian  oleh  Zetri  (2022)  memberikan  analisis  komprehensif  tentang  kerjasama antara  Swiss  dan  Indonesia  dalam  memerangi  pencucian  uang.  Studi  ini  menggali efektivitas Mutual Legal Assistance (MLA) dan  mengkaji hambatan yang dihadapi selama implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menganalisis  efektivitas  perjanjian  MLA  antara  kedua  negara  dalam  menangani  kejahatan perpajakan  dan  menyarankan  langkah-langkah  untuk  mengoptimalkan  kerjasama  tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kongruen, menghubungkan teori- teori  yang  telah  ditetapkan  dengan  kasus-kasus  spesifik  untuk  memahami  mengapa  Swiss bersedia  membantu  Indonesia  dalam  memerangi  pencucian  uang.  Secara  keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas kerjasama internasional dalam  memerangi  pencucian  uang  dan  menekankan  peran  norma,  kerangka  hukum,  dan perspektif teoritis dalam membentuk upaya kolaboratif antara negara. 6
Novelty  penelitian  ini  terletak  pada  kajiannya  yang  mendalam  mengenai  kerjasama internasional  dan  nasional  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian uang,  sebuah  topik  yang  sangat  relevan  di  era  globalisasi.  Penelitian  ini  berbeda  dari penelitian  sebelumnya  dengan  mengedepankan  pentingnya  harmonisasi  regulasi  antar negara  serta  pertukaran  informasi  antarlembaga  penegak  hukum  dalam  menghadapi jaringan  kejahatan  yang  kompleks  dan  lintas  yurisdiksi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga mengeksplorasi mekanisme kerjasama yang efektif antara lembaga seperti Pusat Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dengan  organisasi  internasional,  guna meningkatkan  kapasitas  penegakan  hukum  di  berbagai  negara.  Upaya  kerjasama  nasional dan internasional  dilaksanakan oleh PPATK memberikan kajian yang menarik dan khusus di  bidang  hukum  dan  antar  hubungan  nasional,  karena  PPATK  sendiri  merupakan  unit intelejen  keuangan  baru  didirikan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji upaya pemberantasan TPPU oleh PPATK melalui  kerjasama internasional.

## 2. METODE
Penelitian  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan data sekunder adalah strategi yang efektif  untuk  mengkaji  kerangka  hukum  yang  ada  dan  penerapannya. 7 Penelitian  ini engumpulkan dan menganalisis data sekunder seperti perundang-undangan relevan, putusan pengadilan,  kebijakan  pemerintah,  dan  literatur  akademik  terkait  dengan  pencucian  uang. Fokus  utamanya  adalah  memahami  isi  dan  struktur  dari  undang-undang  pencucian  uang,
5 Mutia  Kartika  Putri  and  Fenny  Monica  Utama,  “Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Oleh Ppatk  Melalui  Kerjasama  Internasional,” Justice Law: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2021): 86–96, https://mail.scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176.
6 Suci Permata Zetri et al., “Melampaui Kepentingan Nasional: Kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) Antara Swiss Dan Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Pencucian Uang,” Journal of International Relations 8, no. 4 (2022): 1071–86, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihihttp://www.fisip.undip.ac.id.
7 Yulianto Achmad Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
seperti  Undang-Undang  Anti  Pencucian  Uang,  serta  regulasi  internasional  yang  berkaitan, misalnya rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) dan UNTOC. Analisis ini membantu  mengidentifikasi  kesenjangan  antara  hukum  yang  ada  dan  realitas  praktiknya, serta  mengevaluasi  efektivitas  undang-undang  dalam  menangani  kasus  pencucian  uang. Dari  sini,  peneliti  dapat  menawarkan  interpretasi  hukum,  menilai  kecukupan  pengawasan dan  penegakan  hukum,  serta  memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  dan  penyesuaian kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi  pencucian uang. Metode ini sangat  penting untuk  memperkuat  sistem  hukum  dalam  mengatasi  kompleksitas  dan  tantangan  yang dihadapi dalam memerangi kejahatan pencucian uang secara nasional dan internasional.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang
Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, pencucian uang telah berkembang secara  berbeda  dari  kejahatan  konvensional.  Sekarang,  pencucian  uang  dapat  dilakukan secara virtual, sehingga semakin sulit untuk dideteksi dan payung hukum nasional semakin sulit  untuk  mengusutkannya  dalam  yurisdiksi  dunia  virtual  yang  semakin  kabur.  Hal  ini menjadi  masalah  utama  bagi  proses  penerapan  hukum  Indonesia  terhadap  pencucian  uang virtual, yang berdampak negatif pada sistem keuangan nasional. 8
Dalam kebanyakan kasus, pelaku perseorangan maupun korporasi yang menghasilkan kekayaan  dari  kejahatan  korupsi  menahan  diri  untuk  tidak  langsung  menggunakannya karena  takut  atau  terindikasi  sebagai  kegiatan  pencucian  uang.  Dengan  demikian,  para pelaku  biasanya  berusaha  untuk  menyembunyikan  sumber  kekayaan  mereka  dengan berbagai  cara,  seperti  memasukkannya  ke  dalam  sistem  keuangan.  Ini  biasanya  dilakukan untuk  menghindari  upaya  penegak  hukum,  yang  biasanya  dikenal  sebagai  pencucian  uang atau money laundering, untuk melacak mereka. 9
PPATK  sebagai Financial  Intelligent  Unit (FIU)  adalah  lembaga  independen  yang didirikan  berdasarkan  UU  No.  15  tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan
terakhir diganti dengan  UU  nNo.8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Kepala  PPATK  diangkat  oleh  Presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada Presiden.  PPATK  berkantor  pusat  di  Jakarta  dan  tidak  memiliki  cabang  di  luar  negeri Sebagai  FIU,  PPATK  memiliki  peran  strategis  dalam  mengkoordinasikan  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Ini  memberikan  informasi finansial  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  jangkauan  penegakan  hukum  terhadap pelaku.    Karena  Laporan  Hasil  Analisis  (HA)  PPATK  dianggap  sebagai  laporan  intelijen, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang  (TPPU).  Namun,  jika  HA  PPATK  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam penanganan  kasus  TPPU,  itu  akan  memperkuat  kemampuan  aparat  penegak  hukum  untuk
8 Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money,” Al-Adl : Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 1–27, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224.
9 Budi Bahreisy, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi,” Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 103–4, https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
membuktikan  TPPU. 10 PPATK  berfungsi  sebagai  pusat  data  untuk  semua  transaksi keuangan  yang  mencurigakan.  Namun,  sebagai  penyedia  jasa  keuangan,  badan  ini  tidak cukup  aktif.  Ini  dapat  menyebabkan  proses  pembuatan  laporan  yang  lambat  karena banyaknya laporan dan upaya penyelidikan yang harus dilakukan oleh penyidik. 11 Sehingga jika  dilihat  dari  fungsinya  PPATK  hanya  membantu  aparat  penegak  hukum  memberantas tindak pidana pencucian uang dan tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana terpadu. 12 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pembangunan transportasi dan  komunikasi  informasi  telah  menghasilkan  hubungan  regional  dalam  suatu  negara  dan antar  negara  memungkinkan  adanya  perpindahan  orang,  barang,  dan  uang  dengan  mudah dan cepat dari satu negara ke lain. Namun hal ini juga mengakibatkan perkembangan yang semakin canggih. kejahatan terselubung.
Adanya  kejahatan  terorganisir  juga  memerlukan  penguatan  upaya  untuk mengendalikan dan melawannya. Pengendalian dalam negeri dan kerja  sama multidimensi kepastian,  serta  kerjasama  antar  pemerintah  sangat  diperlukan.  Pencegahan  dan pemberantasan  pencucian  uang,  sebagai  paradigma  baru3  atau  upaya  pemberantasan kejahatan,  memiliki  mekanisme  tersendiri  baik  nasional  maupun  internasional  kerjasama, khususnya yang berkaitan dengan kerjasama pertukaran informasi.
Selain  membentuk  PPATK  sebagai  institusi,  UU  TPPU  juga  memberikan  ruang lingkup,  wewenang,  dan  mekanisme  kepada  PPATK  untuk  digunakan  oleh  penyedia  jasa keuangan, regulator industri keuangan, lembaga penegak hukum, dan lainnya pihak terkait. Penyedia  layanan  keuangan  diwajibkan  untuk  menemukan  dan  mengajukan  Laporan Transaksi  Tidak  Biasa  (UTR)  dan  Laporan  Transaksi  Keuangan  Tunai  (FCTR)  untuk mencegah  pencucian  uang.  PPATK  akan  mempengaruhi  juga  pemindaian  keuangan penyedia layanan keuangan atau pertukaran informasi dengan berbagai negara melalui FIU dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada aparat penegak hukum.
Terlebih  dahulu,  upaya  harus  dilakukan  untuk  mencegah  pelaku  korupsi  melarikan diri  ketika  proses  hukum  sedang  berjalan.  Ini  karena  menangkap  pelaku  yang  sudah terlanjur melarikan diri memerlukan upaya yang lebih besar dan waktu yang lama, terutama di luar negeri. Melakukan pecegahan dan penangkalan, atau cekal, dapat mencegah pelaku melarikan  diri.  Pencekalan  umum,  tetapi  sering  tertunda  karena  masalah  birokrasi  dan koordinasi  antarlembaga.  Tidak  jarang,  oknum  tertentu  malah  "membantu"  pelarian  diri tersebut.  Semua  lembaga  terkait  harus  bekerja  sama  dan  bekerja  sama  untuk  mengatasi masalah ini. Presiden, sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi, harus mengatasi apabila
10 Fuad  Hasan,  “Kemungkinan  Atas  Digunakannya  Hasil  Analisis  PPATK  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Penanganan Perkara  Pencucian  Uang,” AML/CFT  Journal:  The  Journal  of  Anti  Money  Laundering  and  Countering  the  Financing Terrorism 1, no. 1 (2022): 53–66, https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.26.
11 Muhammad  Rosikhu,  “Peran  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” Jurnal  Fundamental  Justice 1,  no.  2  (2020):  51–60, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109.
12 Adhar  Adhar,  “Analisis  Fungsi  PPATK  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,” JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi 2, no. 1 (2020): 32–41, https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
hal  itu  sulit.  Oknum  yang  terbukti  "membantu"  harus  dihukum  dengan  tegas,  seperti pemecatan.
Menyita  atau  membekukan  harta  yang  diduga  berasal  dari  korupsi  adalah  langkah selanjutnya  yang  dapat  diambil  untuk  mencegah  hal  ini  terjadi.  Ini  dilakukan  untuk membatasi  gerak  pelaku  karena  biaya  pelarian  akan  sangat  tinggi.  Selama  proses  hukum, harta yang dianggap sebagai hasil dari korupsi disita oleh negara sampai putusan pengadilan berkekuatan  hukum  tetap.  Dengan  demikian,  ketika  pelaku  melarikan  diri  dari  proses hukum, dia tidak dapat menggunakan harta yang dihasilkan dari korupsinya dengan bebas, dan  jika  tidak  ditemukan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  harta  yang  disita  menjadi  milik negara.  Salah  satu  langkah  yang  harus  dilakukan  adalah  membekukan  harta  kekayaan pelaku  yang  diduga  berasal  dari  korupsi.  Dibutuhkan  kerjasama  internasional  untuk menangkap koruptor di luar negeri. Ini dapat berupa kerja sama bilateral, misalnya melalui.
PPATK  sebagai  lembaga  pencegahan  dan  pemberantasan  uang  pencucian  dan pendanaan  terorisme,  telah  bekerja  sama  dengan  banyak  lembaga  dalam  dan  luar  negeri. Akhir Oktober 2009, PPATK telah menetapkan terikat ke dalam 31 pengaturan Kerjasama dalam  negeri  dan  31  Kerjasama  pengaturan  di  luar  negeri  melalui  penandatanganan  Nota Kesepahaman  kedudukan.  Pemerintah  RI  telah  secara  aktif  terlibat  dalam  berbagai  bentuk kerjasama  dengan  lembaga  internasional  untuk  memerangi  tindak  pidana  pencucian  uang, sebuah  usaha  yang  menunjukkan  komitmen  kuat  negara  dalam  menjaga  integritas  sistem keuangan  global.  Sebagai  anggota  dari Financial  Action  Task  Force (FATF),  Indonesia berpartisipasi  dalam  menetapkan  standar  global  dan  menerapkan  kebijakan  yang direkomendasikan  untuk  memerangi  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme.  Kerjasama ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  Indonesia  memenuhi  standar  internasional  dan  tidak menjadi  tempat  yang  rentan  bagi  aktivitas  kejahatan  finansial.  Selain  itu,  Indonesia  juga bekerja  sama  dengan United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime (UNODC)  yang membantu  dalam  meningkatkan  kapasitas  aparat  penegak  hukum  dan  sistem  peradilan dalam  menangani  kasus  pencucian  uang.  Dukungan  dari World  Bank dan International Monetary  Fund (IMF)  juga  sangat  vital,  terutama  dalam  penyediaan  bantuan  teknis  dan keuangan  untuk  memperkuat  infrastruktur  keuangan  dan  regulasi  perbankan.  Di  tingkat regional, melalui Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) dan kerjasama ASEAN, Indonesia  terlibat  dalam  dialog  dan  pertukaran  praktik  terbaik  untuk  memperkuat  upaya pencegahan  dan  penindakan  terhadap  pencucian  uang.  Kerjasama  bilateral  dengan  negara- negara  lain  juga  memperluas  jangkauan  Indonesia  dalam  memerangi  kejahatan  ini, memungkinkan  pertukaran  informasi  dan  koordinasi  penegakan  hukum  lintas  negara  yang lebih  efektif.  Upaya  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  kolaborasi  internasional  dalam menghadapi  tantangan  global  pencucian  uang  yang  semakin  kompleks.  Upaya  dari pemerintah  RI  ini  juga  harus  didukung  oleh  DPR  dalam  proses  legislasi  undang-undang tenant  TPPU  dan  mempermudah  proses    ratifikasi  perjanjian  internasional  yang  berkaitan dengan  pemberantasan  TPPU. Teknologi  mempersulit  deteksi  pencucian  uang  melalui beberapa  cara.  Pertama,  mata  uang  kripto  seperti  bitcoin  memungkinkan transaksi  anonim
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
dan  tersembunyi  yang  tidak  mudah  dilacak  ke  identitas  pengguna  asli. Platform Decentralized  Finance (DeFi)  juga  memfasilitasi  transaksi  tanpa  perantara,  membuat pemantauan  menjadi  lebih  sulit.  Kedua,  metode  pembayaran  digital,  seperti  e-wallets  dan kartu  prabayar,  memungkinkan  pemecahan  aliran  uang  menjadi  transaksi  mikro  yang menyamarkan  sumber  dan  tujuan  dana.  Ketiga,  teknologi  juga  memungkinkan  layering melalui  transaksi  internasional  yang  kompleks,  seringkali  melibatkan e-commerce dan platform digital yang sah, sehingga memperumit upaya pelacakan oleh otoritas.
Untuk mengatasi  tantangan ini, solusi spesifik  dapat  diterapkan. Regulasi yang lebih ketat  terhadap  mata  uang  kripto  sangat  penting,  dengan  mengharuskan  bursa  kripto menerapkan  kebijakan Know  Your  Customer (KYC)  dan Anti-Money  Laundering (AML) serta  melaporkan  transaksi  mencurigakan.  Pemanfaatan  kecerdasan  buatan  dan pembelajaran  mesin  dapat  meningkatkan  pemantauan  dan  deteksi  pola  transaksi mencurigakan dalam pembayaran digital. Kerjasama internasional yang lebih  baik  melalui pertukaran  informasi  dan  standarisasi  regulasi  global  akan  membantu  penegakan  hukum lintas negara. Selain itu, penguatan lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan sumber daya,  serta  pembentukan  unit  khusus  untuk  kejahatan  siber  dan  pencucian  uang,  sangat diperlukan.  Teknologi blockchain juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  menciptakan  jejak  audit yang  transparan  dan  tidak  dapat  diubah,  serta  menggunakan  smart  contracts  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  ditetapkan.  Dengan  langkah-langkah  ini, diharapkan  upaya  deteksi  dan  pencegahan  pencucian  uang  dapat  menjadi  lebih  efektif dalam menghadapi tantangan teknologi.
Salah satu cara deteksi adanya tindak pidana TPPU dengan menggunakan  model alat bantu  diperlukan  untuk  membantu  perbankan  dan  jasa  keuangan  dalam  mengidentifikasi transaksi  pencucian  uang  yang  didasarkan  pada  transaksi  harian  keuangan  yang menyimpang dari profil, fitur, atau kebiasaan transaksi nasabah. Untuk mendapatkan tingkat akurasi  yang  tinggi  dalam  mendeteksi  transaksi  yang  dianggap  sebagai  pencucian  uang, model  a  Algoritma  Klasifikasi  C4.5  yang  digunakan  adalah  klasifikasi Decision  Tree melalui analisis parameter yang optimal. Untuk pembentukan pohon keputusan, kriteria atau parameter  yang  digunakan  adalah  Index  Gini  (C4.5),  ID3  ( Information  Gain ),  dan parameter Pre-Pruning  dan  Pruning. Di  antara  93.365 record yang  digunakan  dalam penelitian,  hanya  37 record yang  dicurigai,  sehingga  pengukuran  model  yang  digunakan adalah AUC. 13
3.2 Kesulitan  dan    Hambatan  Pembuktian  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Skala Internasional
Salah  satu  kejahatan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  negara  adalah pencucian  uang,  yang  dapat  mengancam  dan  merugikan  negara  dengan  meningkatnya
13 Kahfi Heryandi Suradiradja, “Deteksi Transaksi Pencucian Uang Dengan Algoritma Klasifikasi C4.5,” Jurnal Teknologi Informasi ESIT XII, no. 01 (2018): 69–73.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
berbagai  tindakan  ilegal,  serta  sangat  merugikan  masyarakat. 14 Penegakan  hukum  di penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan  harus  mempunyai  ketiga  tujuan tersebut. 15 Dalam  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang,  latar  belakang  dari  perolehan  uang gelap,  haram,  atau  kotor  kemudian  dikelola  dengan  cara  tertentu,  seperti  membuat  bisnis, mentransfer, atau mengubah uang ini ke bank atau perusahaan keuangan non-bank, seperti asuransi, untuk menghilangkan latar belakang dari uang ilegal tersebut. 16
Menurut  Lawrence  M.  Friedman,  penegakan  hukum  mencakup  tiga  subsistem: subsistem  substansi  hukum,  subsistem  struktur  hukum,  dan  subsistem  budaya  hukum. sistem.    Ketiga  unsur  ini  mempengaruhi  keberhasilan  penegakan  hukum  di  negara  yang bersinergi  satu  sama  lain  untuk  mencapai  tujuan  penegakan  hukum. 17 Salah  satu  dari  tiga subsistem adalah subsistem substansi hukum, termasuk materi hukum, termasuk perundang- undangan  peraturan.  Substansi  hukum  sangat  penting,  terutama  di  Indonesia  yang  masih kental dengan prinsip  sistem hukum  perdata. Hukum dan peraturan perlu dibentuk dengan baik, tepat, harmonis, efisien, dan terbuka. Mengingat pentingnya peraturan tersebut, dalam setiap  perumusan  peraturan  perundang-undangan,  perlu  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Rancangan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019.  Penegakan  yang  adil  terjadi seolah-olah  harmonisasi  antara  nilai-nilai  yang  diungkapkan  dalam  produk  hukum  atau peraturan perundang-undangan dan perilaku manusia menjadikannya sebagai pedoman.
Pelaku  pencucian  uang  biasanya  berasal  dari  masyarakat  yang  cerdas,  memiliki kekuatan sosial, politik, dan ekonomi, dan memiliki jaringan yang luas. Akibatnya, mereka dapat dengan mudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang terjadi terkait dengan kejahatan  yang  mereka  lakukan. 18 Ada  beberapa  cara  bagi  pelaku  TPPU  dalam menyembunyikan  hasil  kejahatannya  seperti  tahap  penempatan;  pelaku  memasukkan  hasil kehajatan  korupsi  ke  dalam  sistem  keuangan,  seperti  tabungan,  deposito,  kartu  kredit,  dan lain-lain.  Para  pelaku  menggunakan  metode  ini  untuk  membuat  dana  lebih  likuid  dengan menyetorkan uang tunai ke rekening bank, sehingga dana dapat ditransfer dan dimanipulasi dengan  lebih  mudah.  Selanjutnya  pelaku  mengelola  hasil  kejahatan  korupsi  melalui berbagai transaksi yang rumit sebagai langkah "pelapisan". Mereka biasanya menggunakan sistem  transaksi  yang  kompleks  untuk  menyembunyikan  sumber  dan  kepemilikan  dana, sehingga  dana  yang  berasal  dari  kejahatan  korupsi  tersamarkan  dari  audit  dan
14 Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi Marlina, “Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan
Online,”
Jurnal USM
Law Review 5, no. 1 (2022): 357–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741.
15 Budimansyah, “Rekonstruksi Dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif,” Jurnal Hukum Media Bhakti 1, no. 2 (2017): 182–93, https://doi.org/https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.14.
16 Suparji  Suparji  and  Ridha  Fauzy,  “Analisis  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Pada  Kasus  Suap  Proyek  Jalan  Di Maluku  Yang  Dilakukan  Oleh  Pejabat  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat,” Jurnal  Magister  Ilmu Hukum 3, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.746.
17 Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2018): 148, https://doi.org/10.35586/.v4i2.244https://doi.org/10.35586/.v4i2.244.
18 Urbanisasi Urbanisasi, “Auditor Hukum Di Era Digitalisasi Dalam Upaya Mencegah Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jurnal Era Hukum 16, no. 2 (2018), https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.14907.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
membingungkan  penyelidikan.  Kemudian  pelaku  menggunakan  kembali  dana  yang diperoleh  dari  kejahatan  korupsi  yang  telah  ditransaksikan  dengan  berbagai  pihak  untuk tujuan bisnis yang sah. Pada titik ini, dana ini dimasukkan kembali ke dalam perekonomian milik pelaku untuk memberi kesan seperti itu berasal dari sumber yang sah. Investasi bisnis, pembelian  atau  penjualan  aset  yang  dibeli,  seperti  halnya  transaksi  properti,  adalah contohnya. Ini adalah alasan mengapa sulit untuk membedakan kekayaan yang dimiliki oleh pelaku dari kekayaan illegal. 19
Dalam  proses  penyusunan  dan  perubahan  perundang-undangan  di  Indonesia, kebijakan  pidana  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  pidana  masih  bersifat  parsial,  tambal sulam, tidak komprehensif, dan sistematis, yang menyebabkan gangguan penegakan hukum. Jadi tidak sedikit bahwa peraturan ini menjadi baru masalah, seperti tumpang tindih dengan aturan  lain  atau  aturan  tersebut  tidak  sejalan  dengan  Konstitusi  Indonesia  dan  Pancasila. Tidak ada pengecualian untuk hukum mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perangkat tambahan.
Pencucian  uang  pertama  kali  diundangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2002 tentang Uang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diganti dengan Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2003.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tetap  berlaku dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Undang-Undang  Pencucian  Uang  saat  ini  memiliki kelemahan dalam harmonisasi dengan berbagai peraturan dan konvensi internasional.
Bahwa  pertumbuhan  pesat  globalisasi  terkait  dengan  meningkatnya  kejahatan transnasional  terorganisasi.  Globalisasi  telah  menghasilkan  berbagai  ancaman  yang  terus berkembang,  seperti  terorisme,  perompakan,  penyelundupan  manusia,  perdagangan  gelap, narkoba,  penyelundupan  senjata,  pencucian  uang,  kejahatan  dunia  maya  atau cybercrime, serta  kejahatan  sebagaimana  disebutkan  dalam  dokumen  PBB  yang  mencantumkan beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisir. 20 Berdasarkan Wina 1969 Konvensi, dalam  Pasal  27,  negara-negara  pihak  tidak  boleh  membuat  hukum  negara  mereka membenarkan atau tidak mematuhi perjanjian internasional. Perkembangan sistem hukum, khususnya  hukuman  di  Indonesia,  harus  diselaraskan  dengan  hukum  internasional. Mengingat  uang  itu  pencucian  adalah  kejahatan  transnasional,  setiap  negara  harus mempromosikan internasional kerjasama dalam menangani dan mencegahnya. Meningkatkan  kerjasama  internasional  dapat  dilakukan  dengan  menyelaraskan  peraturan tentang pencucian uang di masing-masing pihak negara terkait unsur dan sanksi.
Menurut  studi  dari  dari  hasil  penelitian  106  kasus,  laporan  FATF-Egmont  Group menjelaskaan  bahwa  terdapat  individu  dan  kelompok  yang  berusaha  menyembunyikan kepemilikan  aset  kemungkinan  besar  akan  melakukan  kontrol  atas  aset  tersebut  melalui kombinasi  kontrol  langsung  dan  tidak  langsung,  daripada  hanya  satu  atau  yang  lain.
19 Fradhana  Putra  Disantara  et  al.,  “Enigma  Pemberantasan  Korupsi  Di  Masa  Pandemi  Covid-19,” Jurnal  USM Law Review 5, no. 1 (2022): 61, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135.
20 Ramadan Tabiu et al., “Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi,” Halu Oleo Law Review 7, no. 1 (2023): 99–110, https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
menurut tentang seratus enam studi kasus. 21 Sejak diperkenalkan oleh PBB pada tahun 1988 dalam Konvensi Wina tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika, dunia telah memandang  pencucian  uang  sebagai  kejahatan  multidimensi.  Itu  Undang-Undang Pencucian  Uang  menjadi  semakin  strategis  dan  relevan  bagi  Amerika  Serikat  Nations Convention  Against  Corruption,  diratifikasi  pada  tahun  2006.  Dengan  meratifikasi  Anti- Konvensi  Korupsi,  pemerintah  Indonesia  harus  memenuhi  semua  kewajibannya.  Ini kewajibannya  antara  lain  mencegah  korupsi  dan  mengatur  pencucian  uang  di  kebijakan dalam  negeri,  termasuk  sistem  pembuktian  terbalik.  Dalam  Konvensi  PBB  tentang  Anti- Korupsi  2003,  para  peserta  sangat  berhati-hati  dalam  membahas  kebalikan  beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 31 angka 8.
Hal  ini  mencerminkan  sikap  delegasi  peserta  pada  konferensi  yang  membahas draft konvensi.  Hal  ini  dicontohkan  dengan  berhentinya  memperoleh  kebulatan  suara  terhadap ketentuan  yang  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  Konvensi.  Menimbang  bahwa  ketentuan pembuktian  terbalik  melanggar  praduga  ketidakbersalahan  dan  hak  istimewa  untuk  tidak menyalahkan diri sendiri. Keberatan yang paling signifikan terutama dari negara-negara Uni Eropa  dan  Amerika  Serikat.  Keberatan  menyangkut  masing-masing  konstitusi  negara  dan keterikatan  negara-negara  anggota  UE  pada  Konvensi  Eropa  tentang  Hak  Asasi  Manusia, yang  secara  tegas  melarang  ketentuan  pembuktian  terbalik.  Namun,  menampung  delegasi peserta untuk memasukkan ketentuan dalam konvensi, kewajiban tidak wajib disusun.
Menurut UNTOC, pencucian uang  adalah kejahatan serius. Akibatnya, setiap negara pihak  berkewajiban  untuk  mengatasinya,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2.  dan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 5, 8, dan 23. Bahasa Indonesia Hukum Pidana hanya mengenal  delik  dan  kejahatan  biasa,  sedangkan  kejahatan  berat  adalah  dibebaskan.  Oleh karena itu, menghukum kejahatan berat di Indonesia harus didasarkan pada: hukum masing- masing  daripada  KUHP.  Ini  juga  berlaku  untuk  pencucian  uang  yang  memiliki  undang- undang  tertentu  daripada  mengikuti  KUHP.  Harmonisasi  undang-undang  peraturan  antar negara  bagian  akan  membantu  menerapkan  MLA.  Penegakan  hukum  akan  kurang  efektif tanpa kerjasama internasional dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang. Terutama ketika kejahatan dilakukan di luar yurisdiksi nasional tertentu.
Meskipun  UNTOC  hanya  mengikat  negara-negara  pihak,  itu  dapat  mempromosikan penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  transnasional,  termasuk  kasus  pencucian  uang. Pembentukan setiap peraturan, terutama undang-undang wajib, memperhatikan: satu prinsip kejelasan  rumusan.  Prinsip  tersebut  membutuhkan  setidaknya  hukum  untuk  ditetapkan dengan  bahasa  hukum  yang  jelas  dan  dapat  dipahami  agar  tidak  menimbulkan  berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. 22
21 Syahrijal  Syakur,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Oleh  Pemilik  Manfaat  (Beneficial  Owner)  Sebagai  Pelaku Pencucian  Uang  Dan  Kejahatan  Lainnya  Dalam  Perseroan  Terbatas,” AML/CFT  Journal:  The  Journal  of  Anti  Money Laundering and Countering the Financing Terrorism 1, no. 1 (2022): 101–12, https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.28.
22 Stefanus  Reynold  Andika,  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Lintas  Negara  Melalui Perjanjian Ekstradisi (Suatu Catatan Menarik Untuk Diskusi),” Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 16, no. 2 (2019): 322–48, https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4532.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Dalam  hal  ini  UU  TPPU  belum  terpenuhi  prinsip  pembentukannya  karena  masih banyak  salah  persepsi,  antara  lain  tentangnya  konsep  dan  frasa  substansi.  Salah  satunya dituangkan  dalam  Pasal  69  Uang  UU  Pencucian.  Ini  memungkinkan  penyelidikan, penuntutan,  dan  pemeriksaan  dengan  uang  sidang  pengadilan  pencucian  uang  meskipun kejahatan  itu  terbukti.  Namun,  Pasal  77  dan  78  UU  Pencucian  Uang  mengatur  bahwa terdakwa  memiliki  kewajiban  untuk  membalikkan  pembuktian  untuk  membuktikan  bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana. keduanya ketentuan tidak jelas untuk  situasi  apa  dan  bagaimana  pasal-pasal  ini  harus  diterapkan.  Di  sana  Banyak perbedaan pemahaman para penegak hukum dalam menerapkan kedua pasal tersebut.
Sebelumnya disebutkan bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan. Keyakinan berkas tersebut dapat digabungkan dengan tindak pidana asal atau diputuskan setelah pidana asal pengakuan. Namun dalam praktiknya, terkadang kasus pencucian uang dapat diputus di memajukan  kejahatan  asal.  Kejahatan  lebih  lanjut  didefinisikan  sebagai  "Tindakan Berkelanjutan,"  dalam  mana  ada  hubungan  yang  erat  antara  tindakan-tindakan  itu. Serangkaian tindakan harus tindakan tindak lanjut yang dipertimbangkan.
Konsep  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  69  Uang  UU  Pencucian  Uang,  yang menyatakan  bahwa  pencucian  uang  dapat  dibuktikan  tanpa  predikat  kejahatan.  Tindak pidana  pencucian  uang  tidak  jelas  apakah  merupakan  tindak  pidana  lanjutan  atau  pidana pokok  yang  dapat  berdiri  sendiri  walaupun  tidak  ada  tindak  pidana  lainnya.  Jadi,  ketika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari suatu tindak pidana, hakim dapat memutuskan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari suatu tindak pidana.
Penafsiran  ini  dapat  mengkonfirmasi  bahwa  pencucian  uang  adalah  kejahatan  lebih lanjut  tetapi  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut  penerapan  sanksi  apabila  tindak  pidana pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana  bersamaan.  Dalam  KUHP,  Bab  IV  mengatur secara  bersamaan  ( concursus ),  yang  terdiri  dari  tiga:  ketentuan:  (a)  Pasal  63,  Gabungan dalam Tindakan ( concursus idealis ); (b) Pasal 64, Tindak Lanjut (penanganan voortgezette ); (c) dan dari Pasal  65 sampai 69, Kombinasi dalam Beberapa Perbuatan  ( concursus realis ) Namun,  vonisnya  seringkali  ringan  dan  tidak  dengan  aturan  hukum  yang  ideal  dan penerapannya  dalam  kenyataan.  Akibatnya,  tidak  ada  jaminan  keadilan  dan  kepastian hukum  bagi  pelaku  pencucian  uang  karena  perbedaan  penanganan  perkara  bagi  setiap penegak  hukum.  Potensi  tidak  tercapainya  sasaran  sanksi  menjadi  penghambat memengaruhi.
Terhadap Pasal 69 UU Pencucian Uang, tetap merupakan konflik norma untuk Pasal 2,  3,  4,  dan  5.  Pertentangan  itu  berkaitan  dengan  frasa  "hasil  kejahatan",  dipertimbangkan bertentangan  dengan  frasa  “...tidak  dapat  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana asalnya..”  dalam  Pasal  69.  Konflik  tersebut  akan  mengakibatkan  ketidakpastian  hukum karena  disebutkan  bahwa  aset  seseorang  didefinisikan  sebagai  akibat  dari  suatu  tindak pidana  apabila  tindak  pidana  asal  tidak  dapat  dibuktikan  terlebih  dahulu.  Pasal  2  dari  UU Pencucian  Uang  menunjukkan  bahwa  harus  ada  kejahatan  asal  untuk  ditangani  unsur
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
pencucian uang. 43 Unsur kriminal penting lainnya dalam uang Pendanaan pencucian uang dapat  diketahui  asalkan  terbukti  merupakan  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime ).  Namun, Pasal 69 justru membuat pemenuhan unsur ini kontradiktif.
Karena  kepastian  hukum  diperlukan  untuk  menjaga  stabilitas  sosial,  isi  materi  UU Pencucian Uang tidak boleh menimbulkan konflik antara norma. Untuk penegakan hukum dapat  bekerja  dengan  baik  untuk  membangun  ketertiban  dalam  masyarakat,  hukum  harus jelas.  Namun,  ada  konflik  tentang  kekhususan  pembuktian  dalam  pencucian  uang.  Ini mengikuti  Pasal  69  dan  Pasal  75  UU  Pencucian  Uang,  yang  menimbulkan  kekhawatiran jika  kedua  pasal  tersebut  berlaku  sendiri.  Pasal  69  secara  tegas  menyatakan  bahwa  tindak pidana  pencucian  uang  dapat  diproses  di  maju  sekalipun  tindak  pidana  asalnya  belum terbukti.
Pasal  75  menyatakan  bahwa  pencucian  uang  dan  kejahatan  asal  dapat  dilakukan secara  bersamaan.  Jadi  keduanya  bab  tampak  kontradiktif  atau  kontradiktif.  Dengan mencermati  Pasal  69  sampai  Pasal  77  dan  78  UU  TPPU,  kasus  TPPU  dapat  diproses  di maju dari tindak pidana asal jika ada bukti permulaan yang cukup. Namun, definisi "bukti awal yang cukup" ini mensyaratkan kepemilikan properti atau dugaan hasil kejahatan asal. Akibatnya,  masih  harus  ada  unsur  pembuktian  kejahatan  asal  dan  penyebab  tindak  pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri.
Pernyataan  Romli  Atmasasmita  memperkuat  pendapat  tersebut.  Seperti  yang digariskan dalam Pasal 69 UU Pencucian Uang, pencucian uang secara kontroversial terkait dengan  Pasal  77  dan  78.  Ia  mewajibkan  tersangka  untuk  membuktikan  bahwa  hartanya diperoleh dari kegiatan  yang sah  atau tidak. Dia mengandung kontradiksi substansi  norma antara Pasal 69 yang menyatakan: bahwa kejahatan asal tidak perlu dibuktikan. Pasal 77 dan 78,  terdakwa  adalah  wajib  membuktikan  apakah  harta  kekayaan  itu  berasal  dari  tindak pidana asal atau bukan.
Selanjutnya terkait dengan alat bukti. Ada perluasan definisi alat bukti dari apa yang ditentukan  oleh  KUHAP.  Pasal  73  ayat  (2)  UU  TPPU  menyebutkan  alat  bukti  yang  layak sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Ia juga mengakui sebagai alat bukti berupa informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik  dengan perangkat  optik  atau  alat  yang  mirip  dengan  optik  dan  dokumen.  Ketentuan  tersebut mengatur  pengakuan  atas  informasi  media  elektronik  pribadi  sebagai  bukti  tindak  pidana pencucian uang.
Selain  itu,  kejahatan  yang  paling  umum  dilakukan  melalui  sistem  keuangan  negara adalah  pencucian  uang.  Penggunaan  lembaga  keuangan  dalam  uang  tindak  pidana pencucian uang dapat berupa penyertaan dan pemindahan uang dari hasil kejahatan seperti uang  hasil  korupsi,  suap,  penipuan,  kejahatan  perbankan,  modal  pasar,  dan  lain-lain  ke
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
dalam deposito, pembelian cek perjalanan, saham, obligasi, reksa dana dana, dan instrumen keuangan lainnya. 23
Bahkan dengan fasilitas teknologi canggih, semakin sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan  pencucian  uang.  Bukti  dari  hasil  kejahatan  mudah  dimanipulasi  melalui kejahatan  dunia  maya.  Perkembangan  ini  menggarisbawahi  perubahan  yang  terjadi  dalam ketentuan  pidana  pencucian  uang.  Selain  itu,  pencucian  uang  dapat  mencakup  di  luar yurisdiksi  Indonesia sampai  memasuki yurisdiksi  negara lain  ( crossborder ). Saat  ini, uang kegiatan pencucian telah melewati batas yurisdiksi. Ini menawarkan kerahasiaan tinggi oleh menggunakan  berbagai  mekanisme  keuangan  di  mana  uang  dapat  bergerak  melalui  bank dan uang pemancar. Kegiatan bisnis bahkan dapat dikirim ke luar negeri untuk dicuci bersih uang.    Selain  itu,  penerapan  pembuktian  terbalik  rentan  terhadap  kerugian  penuntutan proses karena pelaku memiliki kesempatan untuk merekayasa sumbernya akuisisi properti. Pelaku  merekayasa  sumber  kekayaan  dengan  menghadirkan  barang  bukti  bahwa  penegak hukum belum berhasil memperoleh proses penuntutan.
P enanganan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  di  Malaysia  dilakukan  melalui kerangka  hukum  dan  institusi  yang  kuat  serta  kerjasama  internasional  yang  intensif. Malaysia  memiliki  undang-undang  khusus  untuk  menangani  TPPU,  yaitu Anti-Money Laundering,  Anti-Terrorism  Financing  and  Proceeds  of  Unlawful  Activities  Act  2001 (AMLATFPUAA).  Undang-undang  ini  mengatur  kewajiban  pelaporan  transaksi mencurigakan  oleh  lembaga  keuangan  dan  non-keuangan,  serta  memberikan  wewenang kepada  Bank  Negara  Malaysia  (BNM)  sebagai  otoritas  pusat  untuk  memantau  dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang. BNM bekerja sama dengan Financial  Intelligence  and  Enforcement  Department (FIED)  untuk  mengumpulkan  dan menganalisis  laporan  transaksi  mencurigakan,  serta  mendukung  penegakan  hukum  dengan menyediakan intelijen keuangan yang diperlukan. 24
Selain  itu,  Malaysia  juga  aktif  dalam  kerjasama  internasional  melalui  keanggotaan  di FATF)  dan  APG.  Ini  memungkinkan  Malaysia  untuk  terlibat  dalam  pertukaran  informasi lintas  negara  dan  mengikuti  standar  internasional  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan pencucian  uang.  Penegakan  hukum  di  Malaysia  juga  melibatkan  berbagai  lembaga, termasuk  Polisi  Diraja  Malaysia  (PDRM)  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Malaysia (MACC),  yang  bekerja  sama  dalam  investigasi  dan  penuntutan  kasus  TPPU.  Untuk meningkatkan  efektivitas  penanganan,  Malaysia  juga  menggunakan  teknologi  seperti analisis  data  besar  dan  kecerdasan  buatan  untuk  mendeteksi  dan  melacak  transaksi mencurigakan. Dengan pendekatan komprehensif ini, Malaysia berupaya untuk tidak hanya
23 Dhoni Erwanto and M Zen Abdullah, “Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Legalitas IX, no. 1 (2017): 143–61, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.145.
24 Rangganata Adhi Kusuma Wardhana and R.B. Sularto, “Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 227–44, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.227-244.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
menindak  pelaku  TPPU  tetapi  juga  memperkuat  sistem  keuangan  negara  dari  ancaman kejahatan finansial yang kompleks

## 4. PENUTUP
Bahwa  TPPU  saat  ini  telah  semakin  berkembang  modus  operandinya  dan  adanya kompleksitas masalah kejahatan global seperti pencucian uang dan upaya pemberantasannya  melalui  kerjasama  internasional.  Penelitian  ini  memberikan  analisis komprehensif  tentang  efektivitas  kerjasama  antara  negara  dalam  memerangi  pencucian uang, menggali hambatan yang dihadapi selama implementasi kerjasama, dan menawarkan rekomendasi  untuk  meningkatkan  kerjasama  tersebut.  Kerjasama  lintas  negara  dalam mengatasi masalah pencucian uang sangat penting, baik anta negara maupun negara dengan lembaga  inetrnasional  seperti  UNTOC  dan  FATF.   Peran  norma,  kerangka  hukum, pemanfaatan  teknologi  dan  perspektif  teoritis  dalam  membentuk  upaya  kolaboratif  antara negara dalam memerangi pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhar,  Adhar.  “Analisis  Fungsi  PPATK  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang.” JIHAD :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Administrasi 2,  no.  1 (2020): 32–41. https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107.
Andi  Marlina;  Imron  Rizki  A;  Safri  Salam.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Umrah Abu Tours.” Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam 1, no. 3 (2023): 166–83.
https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3414.
Andika,  Stefanus  Reynold.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Lintas Negara  Melalui  Perjanjian  Ekstradisi  (Suatu  Catatan  Menarik  Untuk  Diskusi).” Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 16, no. 2 (2019): 322–48. https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4532.
Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” Jurnal Yuridis 4, no. 2 (2018): 148.
https://doi.org/10.35586/.v4i2.244https://doi.org/10.35586/.v4i2.244.
Budi  Bahreisy.  “Implementasi  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi.” Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 103–4. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63.
Budimansyah. “Rekonstruksi Dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif.” Jurnal Hukum Media Bhakti 1, no. 2 (2017): 182– 93. https://doi.org/https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.14.
Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and  Galih  Rahmawati.  “Enigma  Pemberantasan  Korupsi  Di  Masa  Pandemi  Covid- 19.” Jurnal USM Aw Review 5, no. 1 (2022): 61.
https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135.
Erwanto, Dhoni, and M Zen Abdullah. “Penerapan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Legalitas IX, no. 1 (2017): 143–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.145.
Hasan, Fuad. “Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang.” AML/CFT Journal: The Journal of Anti
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Money Laundering and Countering the Financing Terrorism 1, no. 1 (2022): 53–66. https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.26.
Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Laowo,  Sebastian,  Yonathan.  “Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering).” Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1 (2022): 86.
Marlina,  Filep  Wamafma;  Enni  Martha  Sasea;  Andi.  “Upaya  Bank  Indonesia Menanggulangi  Money  Laundering  Dalam  Perbankan  Online.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 357–76.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741.
Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Putri,  Mutia  Kartika,  and  Fenny  Monica  Utama.  “Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Oleh  Ppatk  Melalui  Kerjasama  Internasional.” Justice  Law:  Jurnal
Hukum 1, no. 2 (2021): 86–96.
https://mail.scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/1176.
Rosikhu,  Muhammad.  “Peran  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Jurnal Fundamental Justice 1, no. 2 (2020): 51–60.
https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109.
Simamora,  Tiurma  Debora.  “Implementasi  Kerjasama  Indonesia  Dan  Malaysia  Terhadap Penanganan  Pencucian  Uang  Berbasis  Perdagangan  Narkoba  Di  Indonesia  Tiurma.” Journal of International Relations 4, no. 3 (2018): 509–18.
Suparji,  Suparji,  and  Ridha  Fauzy.  “Analisis  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Pada  Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat.” Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum 3,  no.  1  (2021):  1. https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.746.
Suradiradja,  Kahfi  Heryandi.  “Deteksi  Transaksi  Pencucian  Uang  Dengan  Algoritma Klasifikasi C4.5.” Jurnal Teknologi Informasi ESIT XII, no. 01 (2018): 69–73. Syakur, Syahrijal. “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas.” AML/CFT  Journal:  The  Journal  of  Anti  Money  Laundering  and  Countering  the
Financing Terrorism 1, no. 1 (2022): 101–12.
https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.28.
Tabiu,  Ramadan,  Heryanti,  Nur  Intan,  and  Sahrina  Safiuddin.  “Globalisasi  Dan  Kejahatan Transnasional  Terorganisasi.” Halu  Oleo  Law  Review 7,  no.  1  (2023):  99–110. https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11.
Urbanisasi,  Urbanisasi.  “Auditor  Hukum  Di  Era  Digitalisasi  Dalam  Upaya  Mencegah Transaksi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Jurnal  Era  Hukum 16,  no.  2  (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.14907.
Utami,  Suci.  “Tindak  Pidana  Pencucian  Terhadap  Uang  Virtual  Money  Laundering  on Virtual Money.” Al-Adl : Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 1–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4224.
Wardhana,  Rangganata  Adhi  Kusuma,  and  R.B.  Sularto.  “Studi  Komparasi  Formulasi Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Di  Indonesia  Dan  Malaysia.” Jurnal  Pembangunan
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 227–44. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.227-244. Zetri,  Suci  Permata,  Mohamad  Rosyidin,  S  Sos,  Muhammad  Faizal  Alfian,  and  S  Ip.
“Melampaui  Kepentingan  Nasional:  Kerjasama  Mutual  Legal  Assistance  (MLA) Antara Swiss  Dan  Indonesia Dalam Menangani  Kejahatan Pencucian Uang.” Journal of International Relations 8, no. 4 (2022): 1071–86. http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jihihttp://www.fisip.undip.ac.id.