## ISSN 021-969X

## Sinkronisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Hak Milik Atas Tanah
(The Synchronization Enactment Number 41 Year 2009 About The Continuous Protection of Farming Food Land Against The Right of Land Titles)

## Selly Indriati
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur E-mail:sellybl@yahoo.co.id

## ABSTRAKSI
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Pokok-Pokok  Agraria  menyatakan  pemegang  hak atas  tanah  berupa  hak  milik  bebas  untuk  memanfaatkan  tanahnya  karena  memiliki  sifat  turun-temurun, terkuat dan terpenuh dan hanya dibatasi oleh fungsi sosial. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dinyatakan    setiap pemegang  hak  atas  tanah  diatas  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dilarang  mengalihfungsikan  lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan walaupun hak atas tanah diatas lahan  tersebut  berupa  hak  milik.  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan melakukan  pembatasan  pengalihfungsian  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  terhadap  hak  atas  tanah walaupun  lahan  tersebut  berstatus  hak  milik  yang  seharusnya  hanya  dapat  dibatasi  oleh  fungsi  sosial.  Asas- asas  perundang-undangan  pun  tidak  dapat  digunakan  untuk  mengesampingkan  pengaturan  mengenai  hak milik  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Kedua  undang-undang  tersebut  tidak  sinkron  satu  sama  lain. Sehingga disarankan untuk dilakukannya revisi terhadap Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.
Kata Kunci: sinkronisasi, hak milik atas tanah, pembatasan dan asas perundang-undangan

## ABSTRACT
Enactment number 5 year 1960 about the main regulation of agrarian stated that the holding of land titles is free to used the land because it inherit hereditary nature, fullest and strongest and only limited by the social function. However in the Enactment number 41 year 2009 about the continuous protection of  farming food land  stated  that  each  of  land  titles  above  farming  land  is  prohibited  to  diverse  the  function  of  land  farming which has been fixed as continuous farming food land, even though the right of it is proprietary. Enactment of continuous  protection  of  farming  food  land  is  making  limitation  of  diverse  function  though  the  right  is proprietary which actually only can be limited to social function. The principles of enactment cannot be used to deviate the rule of proprietary in main regulation of agrarian. Both of enactment is not synchronizing one another. So it is suggested to do some revision to article 44 paragraph 1 enactment of continuous protection of  farming  food  land  which  is  conflicted  with  article  20  paragraph  1  the  enactment  of  main  regulation  of agrarian.
Key Words: synchronize, proprietary, limitation and principles of enactment.

## ISSN 021-969X

## PENDAHULUAN
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan landasan konstitusional Indonesia menyatakan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Adapun  menurut  Pasal  20  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  1960-104,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  2043)  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Pokok  Agraria, “hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”
Ketentuan  Pasal  6  yang  dimaksud  tersebut  berbunyi,  “Semua  hak  atas  tanah mempunyai fungsi sosial.” Terkait sifat-sifat hak milik diatas, Urip Santoso menjelaskannya lebih  rinci  yakni  “Turun-temurun  artinya  hak  milik  atas  tanah  dapat  berlangsung  terus selama  pemiliknya  masih  hidup  dan  bila  pemiliknya  meninggal  dunia,  maka  Hak  Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat,  artinya  hak  milik  atas  tanah  lebih  kuat  bila  dibandingkan  dengan  hak  atas  tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahakan dari gangguan pihak lain,  dan  tidak  mudah  hapus.  Terpenuh,  artinya  hak  milik  atas  tanah  memberi  wewenang kepada  pemiliknya  paling  luas  bila  dibandingkan  dengan  hak  atas  tanah  yang  lain,  dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.” 1 Sehingga  atas  penjelasan  di  atas,  pemegang  hak  milik  atas  tanah  tersebut  dapat dengan bebas berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu termasuk mengalihkan atau tidak mengalihkan  hak  milik  yang  dimilkinya  tersebut,  dengan  catatan  tidak  melanggar  fungsi sosial hak atas tanah.
Namun  menurut  ketentuan  Pasal  44    Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5068)  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  disebutkan  bahwa,  “Lahan  yang  sudah  ditetapkan sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dilindungi  dan  dilarang  dialihfungsikan”. Dimana  Undang-Undang  ini  telah  melakukan  pembatasan  atau  larangan  bagi  pemilik  hak milik  atau  hak  atas  tanah  lainnya  untuk  mengalihfungsikan  lahannya  selain  untuk  lahan pertanian.
Menurut  Yusriadi  sendiri,  fungsi  sosial  hak  milik  atas  tanah  berkaitan  erat  bahkan sering  diidentikan  dengan  kepentingan  umum. 2 Pengaturan  mengenai  kepentingan  umum itu sendiri termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk  Kepentingan  Umum  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  22, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5280)  yang  selanjutnya  disebut
1 Urip Santoso, 2005, Hukum Agaria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, hlm. 90-91.
2 Yusriadi, 2010, Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25-26.

## ISSN 021-969X
Undang-Undang  Pengadaan  Tanah.  Pasal  10  Undang-Undang  ini  sendiri  telah  melakukan pembatasan  bahwa  yang  termasuk  kategori  kepentingan  umum  hanya  18  jenis  kegiatan pembangunan,  dimana  diantara  ke-18  kategori  tersebut  lahan  pertanian  tidak  termasuk kedalamnya.
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait sinkronisasi  Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap hak milik atas tanah.

## Sinkronisasi  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan Terhadap Hak Milik Atas Tanah
Menurut  Kusnu  Goesniadhie  S,  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  adalah penyelarasan  dan  penyelerasian  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada  dan  yang  sedang  disusun  yang mengatur suatu bidang tertentu. 3
Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sinkronisasi vertikal dan horisontal. 4 Dalam sinkronisasi vertikal ini yang dilihat ialah dari sisi tata urutan perundang-undangan atau hierarkinya. Namun kajian ini tidak dapat dilakukan secara vertikal karena objek kajian dari skripsi ini berada pada posisi yang sejajar dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia. Sedangkan maksud dari sinkronisasi vertikal adalah untuk menelaah sinkronisasi antara dua peraturan perundang-undangan antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dari segi hierarkinya.
Walaupun  demikian,  menurut  penulis  masih  dapat  dilakukan  tahap  sinkronisasi vertikal.  Namun  bukan  antara  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  terhadap  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Tetapi  antara  Undang-Undang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  tersebut  pengaturan  yang  terkait  dengan  lahan  pertanian,  secara tidak  langsung  hanya  terdapat  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa,  “bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Tujuan  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan sendiri  ialah  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan guna  menjamin  ketersediaan  pangan  yang  cukup  bagi  segenap  rakyat  Indonesia.  Sehingga tidak terdapat pertentangan antara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sinkronisasi  horisontal  dilakukan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang sederajat  dan  mengatur  bidang  yang  sama.  Selain  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak
3 Kusnu  Goesniadhie  S,  2006, Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang-undangan,  Temprina  Media Grafika, Surabaya, hlm. 23.
4 Ibid.

## ISSN 021-969X
milik  juga  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  36  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  yang berbunyi  sebagai  berikut:  (1)  Setiap  orang  berhak  mempunyai  milik,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang  lain  demi  pengembangan  dirinya,  bangsa  dan  masyarakat dengan  cara  yang  tidak  melanggar  hukum.,  (2)  Tidak  seorangpun  boleh  dirampas  miliknya dengan  sewenang-wenang  dan  secara  melawan  hukum.,  (3)  Hak  milik  mempunyai  fungsi sosial.
Dalam  ketentuan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia hak milik terkesan sebagai  hak  mutlak  ( absolute ),  yakni  setiap  kekuasaan  mutlak  yang  oleh  hukum  diberikan pada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak buat kepentingannya. 5 Hal ini  didukung  pula  dengan  adanya  sifat  hak  milik  yang  terkuat  dan  terpenuh  sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Namun hal ini tidak menjadikan hak milik menjadi hak yang bersifat mutlak absolut melainkan hak mutlak relatif. Hal ini dikarenakan walaupun hak yang terkuat dan terpenuh, tetapi hak  milik  tetap  dibatasi oleh  fungsi  sosial sebagaimana  yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang  Pokok  Agraria  maupun  Pasal  36  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak  Asasi Manusia.
Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hak  milik  hanya  dibatasi  oleh  fungsi  sosial  atau kepentingan umum saja. Kepentingan umum itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 6 Undang- Undang Pengadaan Tanah adalah “kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Sedangkan tanah untuk kepentingan umum tersebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Pengadaan  Tanah,  hanya  dapat  dipergunakan  untuk  pembangunan  Pertahanan  dan keamanan nasional; Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan  fasilitas  operasi  kereta  api;  Waduk,  bendungan,  bendung,  irigasi,  saluran  air  minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; Pelabuhan, bandar udara  dan  terminal;  Infrastruktur  minyak,  gas  dan  panas  bumi;  Pembangkit,  transmisi, gardu,  jaringan  dan  distribusi  tenaga  listrik;  Jaringan  telekomunikasi  dan  informatika Pemerintah; Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah  Daerah;  Fasilitas  keselamatan  umum;  Tempat  pemakaman  umum Pemerintah/Pemerintah  Daerah;  Fasilitas  sosial,  fasilitas  umum,  dan  ruang  terbuka  hijau publik;  Cagar  alam  dan  cagar  budaya;  Kantor  Pemerintah/Pemerintah  Daerah/Desa; Penataan  permukiman  kumuh  perkotaan  dan/atau  konsolidasi  tanah,  serta  perumahan untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dengan  status  sewa;  Prasarana  pendidikan  atau sekolah  Pemerintah/Pemerintah  Daerah;  Prasarana  olahraga  Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pasar umum dan lapangan parkir umum.
Jadi,  hak  milik  adalah  hak  turun-temurun,  terkuat  dan terpenuh  yang  dapat dimilki orang atas tanah, namun sifat hak milik yang terpenuh tersebut tidak menjadikan hak milik bersifat  mutlak  absolut  tetapi  mutlak  relatif.  Hal  ini  dikarenakan,  walapun  pemgang  hak milik  diberikan  keleluasaan  untuk  berbuat  dan  tidak  berbuat  sesuatu  atas  hak  miliknya, namun  wajib  memperhatikan  fungsi  sosial.  Atau  dengan  kata  lain,  keleluasaan  pemegang hak  milik  terhadap  tanahnya  dapat  dibatasi  oleh  fungsi  sosial  hak  atas  tanah.  Dalam
5 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48-49.

## ISSN 021-969X
Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terdapat pembatasan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan walaupun lahan tersebut berstatus hak milik.
Dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  hak  milik  memiliki  sifat  turun-temurun, terkuat dan terpenuh dan hanya dapat dibatasi oleh fungsi sosial hak atas tanah. Padahal, lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  tidak  termasuk  kedalam  fungsi  sosial  yang dimaksudkan  oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Namun,  walaupun  dikemudian  hari Pemerintah  melakukan  revisi  terhadap  isi  pasal  dalam  Undang-Undang  Pengadaan  Tanah dan memasukkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai kepentingan umum. Perlu dilakukan  kajian  lebih  mendalam  lagi,  apakah  dengan  demikian  secara  otomatis  lahan pertanian pangan berkelanjutan masuk kedalam pengertian fungsi sosial yang dimaksudkan Undang-Undang Pokok Agraria.
Hal ini dikarenakan fungsi sosial itu sendiri ialah untuk mengakomodir kepentingan bangsa,  negara  dan  masyarakat.  Namun,  kepemilikan  lahan  pertanian  tersebut  masih berada  pada  pemegang  hak  atas  tanah,  yang  khususnya  dalam  hal  ini  ialah  hak  milik. Walaupun  perlindungan  lahan  pertanian  tersebut  bertujuan  untuk  kepentingan  bangsa, negara  dan  masyarakat  dalam  hal  mewujudkan  ketahanan  pangan  lokal  dan  nasional. Namun,  karena  kepemilikan  haknya  masih  ditangan  pemegang  hak,  maka  perlu  dilakukan kajian lebih mendalam lagi.

## Pengaturan  Mengenai  Hak  Milik  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan Bersifat Lebih Khusus Dibandingkan Dengan Undang-Undang Pokok Agraria
Dalam  ketentuan  Pasal  44  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  juga  menyatakan  bahwa,  “Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”.
Sedangkan  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  diatur  bahwa, “hak-hak  atas  tanah  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  1  atau  yang  dalam  hal  ini ialah yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ialah Hak milik, Hak guna-usaha, Hak guna-bangunan, Hak pakai, Hak sewa,  Hak  membuka  tanah,  Hak  memungut-hasil-hutan,  Hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  hanya mengatur  pembatasan  bagi  lahan  pertanian  terhadap  hak-hak  atas  tanah,  namun  dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur adalah spesifikasi atau penjabaran dari hak-hak atas  tanah  itu  sendiri.  Sehingga  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan bukan merupakan pengaturan yang lebih khusus atau lebih special mengenai hak-hak  atas  tanah  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Tetapi  Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melakukan pembatasan terhadap hak- hak atas tanah yang termuat dalam  Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.
Asas perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah ialah asas lex posteriori derogat legi priori dan asas lex speciales derogat legi generali . Karena secara
ISSN 021-969X
hierarki  perundang-undangan  antara  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada posisi yang sederajat.
Asas lex  posteriori  derogat  legi  priori berarti  bahwa  Undang-Undang  yang  berlaku kemudian  membatalkan  undang-undang  yang  terdahulu,  sejauh  mengatur  hal  yang  sama. Bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  baru  mengalahkan  peraturan  perundang- undangan  yang  lama.    Atas  dasar  tersebut  Penulis  menganalisa  bahwa  dari  segi  waktu terbitnya,  Undang-Undang  Pokok  Agraria  terbit  lebih  dahulu  yakni  diundangkan  pada tanggal  24  September  1960.  Sedangkan  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009.
Namun  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  tidak  mengatur  hal  yang  sama.  Undang-Undang  Pokok Agraria  mengatur  mengenai  pokok-pokok  agraria  dan  lebih  banyak  membahas  mengenai hak-hak  atas  tanah,  sedangkan  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan.  Sehingga  menurut  Penulis,  asas lex  posteriori  derogat  legi  priori ini  tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan Undang-Undang Pokok Agraria.
Asas lex  speciales  derogat  legi  generali sendiri  ialah  undang-undang  yang  bersifat khusus  mengesampingkan  undang-undang  yang  bersifat  umum,  jika  undang-undang tersebut  kedudukannya  sama.  Dalam  hal  ini,  dari  segi  hierarki  peraturan  perundang- undangan,  baik  Undang-Undang  Pokok  Agraria  maupun  Undang-Undang  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  memiliki  kedudukan  yang  sama.  Undang-Undang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  bukanlah  pengaturan  yang  lebih khusus mengenai hak atas tanah khususnya hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria, karena  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  lebih  spesifik mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melarang atau membatasi adanya alih fungsi lahan pertanian terhadap pemegang hak atas tanah.
Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria merupakan undang-undang yang sifatnya umum,  namun  bukan  berarti  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan adalah undang-undang yang sifatnya khusus terhadap ketentuan hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Karena dari segi substansinya, Undang-Undang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan jelas  mengatur hal  yang  berbeda dan bukan merupakan kekhususan dari Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tentang hak-hak  atas  tanah  maupun  Pasal  20  ayat  (1)    Undang-Undang  Pokok  Agraria  tentang hak milik.
Hal  ini  dikarenakan  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  hanya  secara  tidak  langsung  melakukan  pembatasan  terhadap  hak-hak  atas tanah  khusunya  hak  milik,  atas  dasar  ketentuan  Pasal  44  ayat  (1)  dan  pasal  34  ayat  (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana Pasal 44 ayat (1)  menyatakan  bahwa,  “Lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  dilindungi  dan  dilarang  dialihfungsikan”.  Pasal  34  ayat  (1)  Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menyatakan bahwa  “Setiap orang yang  memiliki  hak  atas  tanah  yang  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan

## ISSN 021-969X
Berkelanjutan  berkewajiban  Memanfaatkan  tanah  sesuai  peruntukan;  dan  Mencegah kerusakan irigasi.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai  Sinkronisasi  Undang-Undang  Republik Indonesia    Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  Terhadap  Hak  Milik  Atas  Tanah,  dapat  Penulis  simpulkan  antara  Undang- Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dan  Undang-Undang  Pokok Agraria  tidak  sinkron,  sehingga  tidak  menimbulkam  keharmonisan  satu  sama  lain.  Hal  ini dikarenakan  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan melakukan  pembatasan  pengalihfungsian  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  terhadap hak atas tanah walaupun lahan tersebut berstatus hak milik. Padahal dalam Undang-Undang Pokok  Agraria,  hak  milik  memiliki  sifat  turun-temurun,  terkuat  dan  terpenuh  dan  hanya dapat dibatasi oleh fungsi sosial hak atas tanah.
Namun,  lahan  pertanian  tidak  termasuk  kedalam  fungsi  sosial  yang  dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Pengaturan mengenai hak milik dalam Undang-Undang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  itu  sendiri  tidak  bersifat  khusus  dari Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Karena  dari  segi  asas-asas  perundang-undangan,  asas lex posteriori  derogat  legi  priori dan  asas lex  speciales  derogat  legi  generali tidak  dapat digunakan untuk mengesampingkan pengaturan mengenai hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Dari segi tata urutan perundang-undangan/hierarkinya Undang-Undang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  maupun  Undang-Undang  Pokok Agraria  memiliki  posisi  yang  sederajat.  Undang-Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  dari  segi  waktu  terbitnya  juga  lebih  baru  dibandingkan  dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Namun  karena keduanya mengatur hal yang berbeda maka tidak  dapat  menjadi  dasar  untuk  mengesampingkan  pengaturan  tentang  pembatasan  hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Saran  Penulis,  demi  terwujudnya  harmonisasi  hukum  antara  Undang-Undang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dan  Undang-Undang  Pokok  Agraria, maka saran penulis ialah pemerintah melakukan revisi terhadap isi Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang  bertentangan  dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Kusnu  Goesniadhie  S ,  2006, Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang-undangan , Temprina Media Grafika, Surabaya.
Urip Santoso , 2005, Hukum Agaria Dan Hak-Hak Atas Tanah , Kencana, Jakarta.
Riduan Syahrani , 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. Yusriadi , 2010, Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial , Genta Publishing, Yogyakarta.
ISSN 021-969X

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  Nomor  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum.