Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 12 Nomor 02 Tahun 2022 : 128 – 135 p-ISSN 2477-5088 e-ISSN 2761-2621 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PABUARAN KECAMATAN RANGKASBITUNG
1 Jaka Maulana; 2 Agus Sjafari; 3 Suwaib Amiruddin
Program Studi Administrasi Publik, Pascasarjana / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/Indonesia Email: maulanajaka87@gmail.com 1) ; agus.sjafari@untirta.ac.id 2) ; suwaib_a@yahoo.com 3)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran kecamatan  Rangkasbitung.  Metode  penelitian  kualitatif  menjadi  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  pengambilan  data  melalui  observasi,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian  ditemukan  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  kecamatan  Rangkasbitung memiliki kemanfaatan untuk Desa dari Desa dan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat menjadi aspek yang  diperlukan  untuk  dapat  mengendalikan  secara  lokalitas  dalam  mewujudkan  lingkungan  yang berkualitas.  Pelibatan  masyarakat  dalam  pembangunan,  dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai dengan  pemanfaatan.  Keberadaan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  kecamatan Rangkasbitung  total dari pembangunan, namun dari jenis  usulan  program/kegiatan  masih  belum  terealisasi semuanya.
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

## A. PENDAHULUAN
Tujuan  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  bagian  keuangan  desa  yang  diperoleh dari  bagi  hasil  pajak  daerah  dan  bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterimah  oleh  kabupaten/kota  untuk  desa  yang  dibagikan  secara proporsional.  Alokasi  Dana  Desa  mengandung  makna  bahwa  desa  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  yang menyangkut  peranan  pemerintah  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  dalam proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  daerah  yang  melibatkan masyarakat  ditingkat  desa.  berikut  ini  kegiatan  yang  dibiayai  dari  bantuan  langsung alokasi dana desa dapat dilihat pada table 1.1 yaitu sebagai berikut.

## Tabel 1.1

## Kegiatan yang dibiayai Langsung Alokasi Dana Desa
Bidang Uraian kegiatan Bidang Pemerintahan Desa Penghasilan tetap dan tunjangan Operasional perkantoran Operasional BPD Operasional RT/RW
Penetapan dan penegasan batas desa;
Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa; Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
Bidang Uraian kegiatan Pendataan dan pengklasifikasihan tenaga kerja desa Pendataan  penduduk  yang  bekerja  pada  sektor  pertanian  & sektor non pertanian; Pendataan  penduduk  menurut  jumlah  penduduk  usia  kerja, Angkatan  kerja,  pencari  kerja,  dan  tingkat  partisipasi masyarakat Pendataan  penduduk  usia  15  tahun  ke  atas  yang  bekerja menurut  lapangan  pekerjaan  jenis  pekerjaan  dan  status pekerjaan;
Pendataan penduduk bekerja diluar negeri;
Penetapan organisasi pemerintahan desa; Pembentukan badan permusyawaratan desa;
Penetapan perangkat desa;
Penetapan BUMN; Penetapan APBdesa; Penetapan peraturan desa; Penetapan kerjasama antara desa;
Pemberian  izin  penggunaan  gedung  pertemuan  atau  balai desa;
Pendataan potensi desa;
Pemberian izin hak pengelolaan atas tana desa;
Penetapan  desa  dalam  keadaan  darurat  seperti  kejadian bencana,  konflik,  rawan  pangan,  wabah  penyakit,  gangguan keamanan dan kejadian laur biasa lainnya dalam skala desa;
Pengelolaan arsip Desa; Penetapan  pos  keamanan  dan  pos  kesiapsiagaan  lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa; Bidang Pelaksanaan Pelayanan Dasar Desa
Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
Pengembangan tenaga kesehatan desa; Pengelolaan dan pembinaan posyandu;
Layanan gizi untuk balita;
(Sumber: Data Desa Pabuaran 2021)
Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya  dengan  memprioritaskan  kegiatan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  yang  bersifat  mendesak  untuk  dilaksanakan serta lebih dibutuhkan dan  berhubungan  langsung  dengan  kepentingan sebagian  besar  masyarakat  desa. Sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa,  maka kegiatan yang di biayai dana  desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:
1. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
2. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan warga miskin didesa Alokasi  Dana  Desa  harus  digunakan  dan  dialokasikan  sebagai  mana  mestinya
sesuai  dengan  undang-undang  dan  ketentuan  yang  berlaku  yang  telah  ditetapkan pemerintah  Indonesia.  harus  mengedepankan  kebersamaan,  kekeluargaan,  dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  dibiayai  desa  harus mengikutsertakan  masyarakat  desa  dari  perencanaan,  pengoganisasian,  pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses  perencanaan  dan  masyarakat,  bersama  aparat  pemerintah  juga  berhak mengetahui  dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa..
Untuk  itu  alokasi  danan  desa  yang  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan  masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan mengunakan sumberdaya yang diperlukan  untuk  merancang  dan  membangun  perekonomian  yang  dimiliki,  serta memanfaatkan  potensi  ekonomi  yang  ada  sehingga  dapat  meningkatkan perekonomian  masyarakat.  Tujuan  adanya  Alokasi  Dana  Desa  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan  perencanaan  dan penganggaran
3. pembangunan  di  tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
5. Meningkatkan  pengamalan  nilai-nilai  keagamaan,  sosial  budaya  dalam  rangka mewujudkan peningkatan sosial.
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
7. Meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa  dalam  rangka  pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
8. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
Meningkatkan  pendapatan  alokasi  dana  desa  masyarakat  dan  desa  harus bekerjasama  melalui  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes).  Penyaluran  alokasi  Dana Desa  Didesa  Pabuaran  Kecamatan  Rangkasbitung  dilakukan  secara  bertahap  pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
1. Tahap pertama pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap ketiga pada bulan November sebesar 20%
Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya. Dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang  bagaimana  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran kecamatan  Rangkasbitung.  Ketertarikan  ini  dikarenakan  program  Alokasi  Dana  Desa merupakan sebuah program yang harus dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh yang  sangat  besar  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  khususnya  Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung. Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Pabuaran  Kecamatan  Rangkasbitung  adalah  untuk  meningkatkan  perekonomian masyarakat  Desa  Pabuaran  agar  lebih  baik  dari  sebelumnya  sehingga  masyarakat  baik ditingkat  individu,  kelompok,  kelembagaan,  maupun komunitas  lebih  sejahtera  dari sebelumnya.  Adapun  uraian  sasaran  pada  program  dan  kegiatan  yang  menjadi  fokus alokasi dana desa Pabuaran yaitu sebagai berikut:
Table 1.2 Program Dan Kegiatan Di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung

## Sumber: Data Desa Pabuaran 2021
Dari tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari uraian pada program dan  kegiatan  di  desa  di  desa  Pabuaran  kecamatan  rangkasbitung  adalah  untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat  Desa  Pabuaran  agar  lebih  baik  dari sebelumnya  sehingga  masyarakat  baik  ditingkat  individu,  kelompok,  kelembagaan, maupun  komunitas  lebih  sejahtera  dari  sebelumnya.  Alokasi  Dana  Desa  Didesa
No. Uraian sasaran Satuan TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Kantor Desa 1 1 1 1 2. Prasarana Umum a. Jalan Km - - b. Jembatan Buah 2 2 2 2 3.  Prasarana Pendidikan a. Perpustakaan Desa Buah - - - - - b. Gedung Sekolah PAUD Buah 2 2 2 2 2 c. Gedung Sekolah TK Buah 1 1 1 1 1
d. Taman Pendidikan Al Qur’an Buah 3 3 3 3 3 e. Gedung SD/Sederajat Buah 3 3 3 3 3 f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat Buah - - - - - g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat Buah - - - - - h. Gedung Perguruan Tinggi Buah - - - - - 4.  Prasarana Kesehatan a. Puskesmas - - b. Poskesdes Buah - - c. Posyandu Buah 8 8 8 8 8 d. Polindes Buah 1 1 1 1 1 e. MCK Buah 8 8 8 8 8 f. Sarana Air Bersih Buah 1 1 1 1 1 4.  Prasarana Ekonomi a. Pasar Desa Buah - - b. Kios desa Buah - - 5.  Prasarana Ibadah a. Mesjid Buah 5 5 5 5 5 b. Mushola Buah 4 4 4 4 4 c. Gereja Buah - - d. Pura Buah - - e. Vihara Buah - - f. Klenteng Buah - - 6.  Prasarana Umum a. Olahraga Buah - - b. Kesenian/budaya Buah 1 1 1 1 1 c. Balai pertemuan Buah - 1 1 1 1 d. Sumur desa Buah 5 5 5 5 5 e. Pasar desa Buah - -
Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung digunakan untuk:
1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari penetapan dan  pengesahan  batas  desa,  pendataan,  dan  pembangunan  sarana dan prasarana kantor desa.
2. Bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  terdiri  dari  jalan  desa, jalan
3. Bidang  pembinaan  masyarakat  desa  terdiri  dari  pengadaan  sarana dan prasarana olahraga
4. Bidang  pemberdayaan  pemberdayaan  masyarakat  desa  terdiri  dari peningkatan kapasitas masyarakat seperti kelompok pemuda Bantuan  Langsung  ADD  adalah  dana  Bantuan  Langsung  yang  dialokasikan kepada  Pemerintah  Desa  digunakan  untuk  meningkatkan  sarana  pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat,  yang  pemanfaatan  dan  administrasi  pengelolaannya  dilakukan  dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah  sebagai  bantuan  stimulan  atau  dana  perangsang  untuk  mendorong  dalam membiayai  program  Pemerintah  Desa  yang  ditunjang  dengan  partisipasi  swadaya gotong  royong  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  pemberian  Bantuan  Langsung  Alokasi  Dana  Desa antara lain meliputi:
1. Meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan  pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan  kemampuan  lembaga  kemasyarakatan  di  desa  dalam  perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan  pemerataan  pendapatan,  kesempatan  kerja  dan  kesempatan  berusaha bagi  masyarakat  desa  serta  dalam  rangka  pengembangan  kegiatan  sosial  ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Namun dalam hal ini pada pelaksanaan di dalamnya bantuan alokasi dana desa di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai  contoh  adalah  masih  rendahnya  Pendapatan  Asli  Desa  dibandingkan  dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Dengan kondisi ini terlihat bahwa alokasi dana desa sangat  berperan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan di tingkat Desa.

## B. METODE
Jenis  penelitian  yang  dipakai  di  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini terfokus pada kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung. Lokasi penelitian di lakukan di Desa  Pabuaran  Kecamatan  Rangakabitung.  Sumber  data  Primer  dari  pihak  Komisi  I DPRD Kabupaten Lebak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten lebak, Akademisi,  Media,  Kepala  Desa,  Rukun  Warga (RW)  tokoh  ulama  dan  pemuda  yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan ini. Selain itu data-data yang berhubungan langsung melalui arsip-arsip dari kelurahan.
Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan melalui wawancara langsung dan  wawancara  menggunakan  media  handphone  dan  wawancara  terstruktur  dengan mengisi pilihan-pilihan secara tertulis yang di isi melalui kertas pedoman wawancara.
Observasi  dilakukan dengan  terjun  langsung  ke  lapangan,  dan  dokumentasi  di setiap wawancaranya.

## C. HASIL DAN DISKUSI
Pelaksanaan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran kecamatan Rangkasbitung adalah kebijakan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pemerintah  daerah  dalam  ini  desa  yang memiliki  pemukiman yang kumuh atau desa yang  masih memliki  kategori  desa  tertinggal.  Hal  ini dilakukan  agar desa  tidak  tertin dapat memiliki pemukiman yang nyaman dan dan masyrakatnya sejahtera. Selain itu, pelaksanaan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  kecamatan Rangkasbitung  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek  fisik  pemukiman/lingkungan semata.  Akan  tetapi,  bagaimana  membangunan  desa  agar  keluar  dari  kategori  desa tertinggal.
Di  rangkasbitung,  implementasi  kebijakan  alokasi dana  desa  di  desa  Pabuaran kecamatan Rangkasbitung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun tujuan diadakannya kebijakan alokasi dana  desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini bagi Pemerintah desa adalah teratasinya sebagian desa-desa kumuh atau tertinggal di  perkotaan,  tersedianya  pemukiman  yang  bersih,  nyaman  dan  tentram,  adanya kenyamanan  bertempat  tinggal,  meningkatkan  kualitas  kesehatan  lingkungan, meningkatkan  kemampuan keluarga  dalam  melaksanakan  peran  dan  fungsi  keluarga, serta meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin.
Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan  Rangkasbitung,  ternyata  ditemukan  permasalahan-permasalahan  yang menjadi  kendala  dalam  melaksanakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti mencoba mengetahui alokasi dana desa di  desa  Pabuaran  dengan  menggunakan  3  (tiga)  pilar  penilaian  dari  implementasi alokasi dana desa di desa Pabuaran yang dikemukakan oleh Charles O’Jones (1994:296). Tiga pilar penilaian dari alokasi dana desa di desa Pabuaran tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.
1. Organisasi
Pelaksanaan  Implementasi  Kebijakan  alokasi  dana desa  di  desa  Pabuaran  bukan berbentuk  organisasi,  Belum  sepenuhnya  keterlibatan  dari  pihak-pihak  terkait  dengan pelaksana  kebijakan  Kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  menjadi  pelaksana. Hal  dikarenakan  kurangnya  pihak  yang  terkait  merespon  terhadap  pelaksanaan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, Jumlah pelaksana dari Kebijakan alokasi dana  desa  di desa  Pabuaran  tidak dapat  diketahui  secara  pasti. Hal  ini  tergantung  dari keterlibatan  dari  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  program  tersebut,  Adanya  Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran belum dapat memberikan perubahan pada desa itu sendiri.
2. Interpretasi
Masih  ada  pelaksana  yang  pemahamannya  terbatas  mengenai  pelaksana Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran Karena tidak mengetahui siapa saja yang bertanggung  jawab  terhadap  Kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran,  dan  salah menyebutkan  tahun  pertama  kali  mendapatkan  Kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa
Pabuaran, Kinerja dari para pelaksana sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, kinerja tersebut  hanya  diperlihatkan  oleh  beberapa  pihak  saja.  Hal  ini  dikarenakan  masih  ada pihak  yang  terkait  tidak  terlibat  dalam  Kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran belum  berjalan  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  belum  sepenuhnya  masyarakat  memiliki kesadaran untuk melaksanakan gotong-royong, membantu serta terlibat dalam kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran.
3. Penerapan
kurang tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari jenis usulan pada program dan  jenis  kegiatan.  Sosialisasi  Kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan belum sepenuhnya sosialisasi mengenai Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran  menyentuh  masyarakat.  Sehingga  masih  ada  masyarakat  yang  belum mengetahui  adanya  Kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  tersebut.  Selain  itu, ada  juga  dalam  pelaksanaan  Kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  tidak melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu.  Masih  ada  ketidaksesuaian  antara  waktu pelaksanaan dengan prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan pelaksana Kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran untuk melakukan pembangunan yang di usulkan. Kemudian tertundanya  pembangunan  karena  faktor  penetuan  dengan  skal  prioritas,  dan  proses pngajuan  ataupun  pencairan  menentukan  skala  prioritas.  Dalam  proses  penentuanan usulan  yang  di  uslakan  harus  memlalui  tahapan  verifikasi  apakah  masuk  pada  jenis usulan skala prioritas apa tidak.
Pelaksanaan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran kecamatan Rangkasbitung adalah kebijakan pemerintah pusat yang diperuntukkan  bagi pemerintah  daerah  dalam  ini  desa  yang  memiliki  pemukiman  yang  kumuh  atau  desa yang  masih  memliki  kategori  desa  tertinggal.  Hal  ini  dilakukan  agar  desa  tidak  tertin dapat  memiliki  pemukiman  yang  nyaman  dan  dan  masyrakatnya  sejahtera.  Selain  itu, pelaksanaan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  kecamatan Rangkasbitung  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek  fisik  pemukiman/lingkungan semata.  Akan  tetapi,  bagaimana  membangunan  desa  agar  keluar  dari  kategori  desa tertinggal.
Di  Rangkasbitung,  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran kecamatan  Rangkasbitung  pertama  kali  dilaksanakan  pada  tahun  2020.  Adapun  tujuan diadakannya kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung ini bagi  Pemerintah  desa  adalah  teratasinya  sebagian  desa-desa  kumuh  atau  tertinggal  di perkotaan,  tersedianya  pemukiman  yang  bersih,  nyaman  dan  tentram,  adanya kenyamanan  bertempat  tinggal,  meningkatkan  kualitas  kesehatan  lingkungan, meningkatkan  kemampuan  keluarga  dalam  melaksanakan  peran  dan  fung si  keluarga, serta meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Pabuaran  Kecamatan Rangkasbitung  berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di  atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan  agar  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung dapat berjalan optimal.

## Saran
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara dinas di kabupaten lebak dengan pihak  yang  terkai  dalam  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran kecamatan  Rangkasbitung  seperti  Kecamatan,  desa,  Tokoh  Masyarakat,  RT/RW    dan masyarakat  agar  mereka  ikut  terlibat  dalam  melaksanakan  alokasi  dana  desa  di  desa Pabuaran  kecamatan  Rangkasbitung.  Dengan  cara  melakukan  pendekatan  persuasif dan  memberikan  pengarahan  secara  terus  menerus  oleh  dinas  yang  terkait  kepada pihak-pihak  yang  terkait  dengan  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran kecamatan Rangkasbitung tersebut.
Perlu  adanya  pembinaan agar  peningkatan  wawasan dari  para  pelaksana  untuk lebih memahami mengenai implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran kecamatan  Rangkasbitung  dan  memahami  kewenangannya  masing-masing,  dengan cara  memberikan  pelatihan  tentang  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana desa  di  desa  Pabuaran  kecamatan  Rangkasbitung.  Kinerja  dari  dinas  yang  terkait, kecamatan  dan  khususnya  desa  Pabuaran  juga  perlu  ditingkatkan  dengan  cara  ikut terlibat  langsung  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  di  desa Pabuaran kecamatan Rangkasbitung di Lapangan.Implementasi kebijakan alokasi dana desa  di  desa  Pabuaran  kecamatan  Rangkasbitung  Peningkatan  pengawasan  dalam pelaksanaan Kecamatan, dan desa, perlu dilakukan agar tidak terjadi praktik KKN dan manipulasi  dalam  pembuatan  laporan.  Peningkatan  wawasan  dari  para  pendamping atau  pelaksana  yang  terlibat  pada  alokasi  dana  desa  di  desa  Pabuaran  juga  perlu dilakukan agar lebih memahami tentang kebijakan alokasi dana desa di desa Pabuaran, dengan cara memberikan arahan secara menerus oleh pelaksana, khususnya pelaksana yang ada di tingkat Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Press. Data Desa Pabuaran 2021 Jones, C.O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik . Jakarta: Raja Grafindo Persada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suharto,  E.  2006. Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama.