DEMOKRATISASI KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS BAGI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA
Febrian 1 , Putu Samawati 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 febrian@fh.unsri.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 putusamawati@fh.unsri.ac.id

## Abstract
Mixed  marriages  between  Indonesian  citizens  (WNI)  and  foreign  citizens  (WNA)  apply  to  two different legal systems. Indonesia adheres to a single citizenship system. Ownership of a single citizen  has  many  legal  issues  ranging  from  issues  of  violation  of  civil  rights,  political  rights, economic  rights,  and  social  rights.  The  discourse  on  the  implementation  of  limited  dual citizenship  for  mixed  marriages  is  one  of  the  efforts  to  minimize  these  legal  problems.  The fundamental  thing  that  must  study  is  whether  the  discourse  of  limited  citizenship  for  diverse marriages does not conflict with the values of Pancasila as the State Foundation. The study uses a  normative  method  through  library  research  based  on  primary  data  (legal  materials)  using  a statutory  and  philosophical  approach.  The  analysis  was  carried  out  qualitatively  with  the technique of concluding inductively. Pancasila, as the basis of the state, provides a benchmark in its values which seeks to provide complete protection for every citizen. Welfare guarantees and protection for citizens are the basis for the possible application of limited dual citizenship status for mixed marriages.
Keywords : Dual Citizenship; Mixed Marriage; Pancasila

## Abstrak
Perkawinan  Campuran  yang  terjadi  antara  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dengan  Warga Negara  Asing  (WNA)  berlaku  dua  sistem  hukum  yang  berbeda.  Indonesia  menganut  sistem kewarganegaraan tunggal. Kepemilikan warga negara tunggal memiliki banyak persoalan hukum mulai  dari  persoalan  pelanggaran  hak  sipil,  hak  politik,  hak  ekonomi,  dan  hak  sosial.  Wacana pemberlakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi persoalan hukum tersebut. Hal mendasar yang harus dikaji adalah apakah wacana kewarganegaraan terbatas bagi perkawinan campuran tidak bertentangan dengan nilai-nilai  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara.  Kajian  tersebut  dilakukan  dengan  metode  normatif melalui  penelitian  kepustakaan  yang  bersumber  pada  data  primer  (bahan  hukum)  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan filsafat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Pancasila sebagai dasar negara memberikan patokan dalam nilai-nilainya yang pada dasarnya berupaya memberikan perlindungan yang utuh bagi  setiap  warga  negaranya.  Jaminan  kesejahteraan  dan  perlindungan  bagi  warga  negara menjadi  dasar  bagi  dimungkinkannya  keberlakuan  status  kewarganegaraan  ganda  terbatas  bagi perkawinan campuran.
Kata Kunci : Kewarganegaraan Ganda; Perkawinan Campuran; Pancasila

## A. Pendahuluan
Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal, hal ini dibuktikan  dengan  ditetapkannya  dalam Konstitusi  Republik  Indonesia  UUD  NRI Tahun  1945  pada  Pasal  28D  ayat  (4),  yang menyatakan bahwa “kewarganegaraan merupakan  hak  setiap  orang”.  Status kewarganegaraan  menjadi  penting  bagi setiap  orang  agar  kedudukannya  sebagai subjek  hukum  yang  menyandang  hak  dan kewajiban,  sehingga  dapat  dijamin  oleh negara.  Terutama  dalam  lalu  lintas  hukum Internasional,  status  kewarganegaraan  dapat menjadi  jembatan  bagi  setiap  warga  negara dalam  pergaulan  internasional  (Asshiddiqie, 2011).  Status  kewarganegaraan  ini  juga sebagai jaminan kepastian bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya.
Sebagai  suatu  negara,  Indonesia  juga memiliki  aturan  mengenai  keberlakuan status kewarganegaraan.
Pengaturan mengenai  kewarganegaraan  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada dasarnya
sistem kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia  adalah  sistem  kewarganegaraan tunggal (Manan, 2011). Pengecualian diberikan kepada anak yang lahir dari orang tua  berkewarganegaraan  Indonesia  dan berkewarganegaraan  asing,  terbatas  hingga umur 18 tahun anak tersebut dapat memiliki kedua  kewarganegaraan  orang  tuanya. Setelah  anak  tersebut  berumur  di  atas  18 tahun,  ia  harus  memilih  dan  menentukan salah  satu  kewarganegaraan.  Fakta  yang banyak  terjadi  khususnya  bagi  WNI  yang berada  di  negara  lain  dan  telah  melakukan pernikahan dengan
WNA, status kewarganegaraan  tunggal  yang  dimilikinya berdampak
pada pemenuhan dan perlindungan hak yang mendapatkan perlakuan yang dirasakan tidak adil. Sebagai analogi  WNI  yang  berada  di  luar  negeri tersebut  melahirkan  anak-anak  di  luar negeri.  Apabila  kondisi  peraturan  tentang status  kewarganegaraan  Indonesia  dengan negara  dimana  WNI  tersebut  tinggal
menganut  sistem  kewarganegaraan  yang sama, tentu hal  ini tidak akan menimbulkan persoalan.  Kondisi  menjadi  berbeda  jika kedua negara memiliki sistem yang berbeda.
Perbedaan pemberlakuan sistem kewarganegaraan antara WNI dengan negara dimana  WNI  itu  tinggal,  sudah  dapat dipastikan akan menimbulkan suatu persoalan  hukum  yang  berdampak  pada kepemilikan  status  kewarganegaraan  ganda ( double  citizenship )  atau  malah  justru kehilangan kewarganegaraan sama sekali.
WNI yang menjalani perkawinan campuran dengan WNA dalam kesehariannya menghadapi beberapa permasalahan,  khususnya  yang  berkaitan dengan  hak  dan  kewajibannya  yang  harus dijalani.  Pengalaman  yang  terjadi  pada  Ny. NM  menikah  dengan  seorang  WNA  asal Amerika  Serikat,  mereka  menikah  di Indonesia  dan  tinggal  5  tahun  di  Indonesia karena  suami  bekerja  di  salah  satu perusahaan  Amerika  di  Jakarta.  Setelah kontrak  kerja  suami  habis,  mereka  kembali ke Amerika dan mereka baru dikaruniai dua orang  anak  ketika  sudah  berdomisili  di Amerika,  Ny.  NM  masih  memegang  status kewarganegaraan  Indonesia.  Di  Amerika beberapa  kali  Ny.  NM  mencoba  untuk melamar  beberapa  pekerjaan,  selalu  tidak mendapatkan  tempat  padalah  gelar  S-2 diperolehnya  dari  salah  satu  Universitas Terkemuka  di  Amerika.  Alasan  yang dikemukakan  oleh  perusahaan  karena  Ny. NM  berstatus  WNI  (bukan  warga  negara Amerika).  Persoalan  lain  juga  dihadapi  Tn. DK  yang  menikahi  wanita  WNA,  istrinya hanya mendapatkan izin tinggal di Indonesia,  meskipun  negara  asal  istrinya mengizinkan untuk memperoleh 2
kewarganegaraan. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan  tunggal berdampak pada  kondisi  istri  Tn.  DK  yang  tidak  dapat memiliki  status  sebagai  WNI,  sehingga  ia tidak  bisa  bekerja  di  Indonesia,  dan  harus melakukan  pelaporan  administrasi  setiap tahun  untuk  perpanjangan  izin  tinggal  di Indonesia turut suami.
Persoalan  status  kewarganegaraan  ini menjadi  pemikiran  yang  seringkali  dibahas karena  ini  menyangkut  hak  asasi  manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Pada konteks kenegaraan status
kewarganegaraan  seseorang  menentukan kedudukan yang bersangkutan dalam mendapatkan  jaminan  pemenuhan  hak- haknya  dan  perlindungan  terhadap  hak- haknya. Atas  dasar hal  tersebut,  sejak tahun 2015 Asosiasi Persatuan Perkawinan
Campuran  (PerCa)  dan  Diaspora  Indonesia mengusulkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran (Wahyudiyanta, 2015).  Tahun  2020  usulan  mengenai  status kewarganegaraan  ganda  untuk  keluarga perkawinan  campuran  juga  diajukan  oleh Aliansi  Pelangi  Antar  Bangsa  (APAB). Berbagai  dukungan  dan  permohonan  untuk mempertimbangkan  pengaturan  mengenai kewarganegaraan ganda terbatas bagi pelaku perkawinan  campuran  merupakan  bentuk demokratisasi  yang  dijalankan  dalam  suatu konsep negara demokrasi seperti Indonesia.
Demokratisasi  adalah  upaya  untuk mengakomodasi  persoalan-persoalan  publik yang  mengarah  pada  bentuk  pemerintahan yang  responsif.  Hal  ini  ditegaskan  oleh Goetz  dan  Gaventa,  yang menyatakan bahwa terwujudnya pemerintah yang responsif pada umumnya akan berhubungan erat dengan keberadaan sistem pemerintahan demokratis,  dimana  salah  satu  indikator yang  menentukan  terhadap  responsif  atau tidaknya suatu pemerintahan terletak kepada daya  tanggap  atau  sikap  reaktif  pemerintah dalam  menyikapi  persoalan-persoalan  yang tengah dihadapi oleh masyarakatnya melalui penerapan  kebijakan  dan/atau regulasi secara  efektif,  terukur,  dan  tepat  sasaran ( Goetz  dan  Gaventa,  2001) .  Globalisasi sebagai  bentuk  perkembangan  zaman  telah menyatukan  manusia  antar  bangsa  atau negara,  dan  setiap  bangsa  atau  negara  tidak dapat  lagi  begitu  kaku  dalam  menerapkan aturan  kehidupan  warganya  ( Newman, 2005) .  Kondisi  ini  juga  berkaitan  dengan persoalan  status  kewarganegaraan  yang dialami oleh pasangan perkawinan
campuran.  Pergerakan  pemerintah  yang responsif  atas  usulan  dan  permohonan warganya  menjadi  indikator  apakah  negara mampu  menjalankan  sistem  demokrasi dalam pemerintahannya.
Demokrasi dalam bernegara merupakan realisasi  dari  dasar  negara  Indonesia Pancasila khususnya sila keempat. Demokrasi  ini  harus  dilaksanakan  dalam semua aspek kehidupan bagi negara Indonesia,  dilaksanakan  menyeluruh  baik oleh pemerintah maupun  oleh rakyat/warga. Dengan  kata  lain  d emokrasi  tidak  dapat berjalan in  vacuum ,  maksudnya  demokrasi tidak  dapat  terjadi  hanya  pada  sektor kehidupan  politik  saja,  sementara  sektor- sektor  kehidupan  lainnya  tidak  demokratis (Held,  1987).  Pelaksanaan  demokrasi  yang menyeluruh  pada  semua  aspek  kehidupan bernegara menerapkan tiga dimensi demokrasi, yaitu dimensi kompetisi, dimensi partisipasi,  dan  dimensi  kebebasan.  Ketiga dimensi  ini  akan  membuka  peluang  bagi berkembang dan tumbuhnya proses demokratisasi  yang  dapat  menguatkan  hak- hak  warga  negara  dalam  mengekspresikan aspirasinya.  Hal  ini  berarti  secara  praktis demokrasi  yang  paling  substansial  adalah negara  wajib  melindungi  rakyat,  utamanya dalam merepresentasikan hak-hak kewargaan  mereka,  lebih  utama  lagi  dalam menyelenggarakan terciptanya hak-hak dasar hidup yang layak. Wacana kewarganegaraan ganda
terbatas  menjadi  perhatian  dalam  kajian hukum kewarganegaraan dan hukum perkawinan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kajian sinkronisasi wacana  kewarganegaraan  ganda  terbatas tersebut  dengan  nilai-nilai  yang  terdapat dalam  Pancasila.  Indikator  Nilai-nilai  yang terdapat  dalam  kelima  sila  Pancasila menjadi  kajian  utama  yang  menjadi  fokus bahasan  untuk  melihat  apakah  wacana kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan  campuran  tidak  bertentangan dengan  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Kajian tentang persoalan
kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan  campuran  dalam  perspektif nilai-nilai  Pancasila  menggunakan  jenis penelitian normatif atau penelitian doktrinal, yang melihat hukum sebagai sistem normatif dalam  menjawab  permasalahan  dari  segi asas-asas  dan  norma  hukum  (Soejono  dan Abdurrahman,  2003).  Penelitian  ini  akan fokus  pada  kajian  hukum  positif,  dalam  arti menghimpun, memaparkan, menyistematisasi, menganalisis, menafsirkan  dan  menilai  norma-norma hukum  positif  yang  sifatnya  memberikan gambaran  tentang  rasionalisasi  konstruksi keabsahan  dari  status  kewarganegaraan ganda  dalam  perkawinan  campuran  antara WNI  dan  WNA  (Sidharta,  2001).  Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan  perundang-undangan  (s tatute approach )  yang  menggunakan  legislasi  dan regulasi (Marzuki, 2005), khususnya dengan menghubungkan  pada  indikator  nilai-nilai Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia. Pendekatan  filosofis  ( legal  philosophy approach ) juga dipergunakan dalam analisis, tujuannya untuk menganalisis asas- asas hukum berikut dasar pemikiran lahirnya suatu  norma  hukum  yang  terkait  dengan eksistensi  dan  perkembangan  konflik  nilai- nilai  dalam  memahami  persoalan  status kewarganegaraan pada perkawinan campuran  antara  WNI  dengan  WNA  dan fungsi  hukum  dalam  menyerasikannya (Darmodiharjo  dan  Shidarta,  1995).  Hasil analisis akan memunculkan suatu kesimpulan  tentang  keberlakuan  nilai-nilai Pancasila  yang  selaras  atau  bertentangan dengan  wacana  kewarganegaraan  ganda terbatas  bagi  perkawinan  campuran,  yang menjawab  permasalahan  secara  induktif (Sunggono, 2007).

## C. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  (UU Kewarganegaraan),
Kewarganegaraan
didefinisikan  sebagai  “segala  ihwal  yang berhubungan  dengan  negara.”  Artinya,
segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan kewarganegaraan  akan  selalu  berhubungan dengan  negara.  Sedangkan  warga  negara berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1),  adalah  warga suatu  negara  yang  ditetapkan  berdasarkan peraturan perundang-undangan. UU Kewarganegaraan RI pada Pasal 4
menerapkan  bahwa  yang  dapat  menjadi WNI adalah: 1) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik  Indonesia  dengan  negara  lain sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2) anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah  dari  seorang  ayah  dan  ibu  Warga Negara Indonesia;
3) anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah  dari  seorang  ayah  Warga  Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
4) anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah  dari  seorang  ayah  warga  negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5) anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang sah  dari  seorang  ibu  Warga  Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum  negara  asal  ayahnya  tidak memberikan  kewarganegaraan  kepada anak tersebut;
6) anak  yang  lahir  dalam  tenggang  waktu 300  (tiga  ratus)  hari  setelah  ayahnya meninggal  dunia  dari  perkawinan  yang sah  dan  ayahnya  Warga  Negara Indonesia;
7) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah  dari  seorang  ibu  Warga  Negara Indonesia;
8) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang  diakui  oleh  seorang  ayah  Warga Negara  Indonesia  sebagai  anaknya  dan pengakuan  itu  dilakukan  sebelum  anak tersebut  berusia  18  (delapan  belas) tahun atau belum kawin;
9) anak  yang  lahir  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  yang  pada  waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah  negara  Republik  Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11) anak  yang  lahir  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  apabila  ayah  dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan  atau  tidak  diketahui keberadaannya;
12) anak  yang  dilahirkan  di  luar  wilayah negara Republik  Indonesia dari seorang ayah  dan  ibu  Warga  Negara  Indonesia yang  karena  ketentuan  dari  negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan  kewarganegaraan  kepada anak yang bersangkutan;
13) anak  dari  seorang  ayah  atau  ibu  yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,  kemudian  ayah atau  ibunya  meninggal  dunia  sebelum mengucapkan  sumpah  atau  menyatakan janji setia
Selain ke-13 jenis kelompok yang dapat dinyatakan  sebagai  warga  negara  Indonesia berdasarkan  Pasal  4  di  atas,  ada  beberapa kelompok  yang  dapat  memperoleh  status kewarganegaraan Indonesia, yaitu:
1) Orang  asing  yang  telah  berjasa  kepada negara  Republik  Indonesia  atau  dengan alasan  kepentingan  negara  dapat  diberi kewarganegaraan  Republik  Indonesia oleh  Presiden  setelah  memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat  RI,  kecuali  dengan  pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan  ganda  (Pasal  20 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006).
2) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum  kawin,  berada  dan  bertempat tinggal  di  wilayah  negara  Republik Indonesia  dari  ayah  atau  ibu  yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan  Indonesia.  Anak warga negara asing  yang belum berusia
5  tahun  yang  diangkat  secara  sah menurut  penetapan  pengadilan  sebagai
anak  oleh  Warga  Negara  Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 21 ayat (1) dan (2)). Berdasarkan  aturan  yang  ditetapkan oleh  UU  Kewarganegaraan  RI,  maka pasangan  yang  melakukan  perkawinan campuran  tidak  dapat  memperoleh  status kewarganegaraan  ganda  karena  berdasarkan Pasal  26 Ayat  (1) dan  Ayat  (3) menyatakan bahwa (1) perempuan WNI akan kehilangan status kewarganegaraannya apabila menikah dengan  laki-laki  WNA  yang  mana  negara suaminya  mengharuskan  kewarganegaraan istri  sama  dengan  kewarganegaraan  suami. (3) Apabila  perempuan WNI tersebut  masih ingin  mempertahankan  status  WNI-nya maka  ia  harus  membuat  pernyataan.  Pasal ini  menegaskan  bahwa  bagi  pasangan  yang melakukan perkawinan campuran diberlakukan  asas  kewarganegaraan  tunggal ikut warganegara
suaminya atau mempertahankan  status  WNI-nya.  Begitu juga  apabila  laki-laki  WNI  menikah  dengan perempuan  WNA,  istrinya  tidak  otomatis mengikuti  kewarganegaraan  suaminya  yang WNI,  ia  harus  mengajukan  permohonan pindah kewarganegaraan dan melepas kewarganegaraan asalnya ( Arliman S,
2017) .
P erkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang- undang Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan (UUP) adalah perkawinan  antar  warga  negara  Indonesia dan  warga  negara  asing,  karena  berlainan kewarganegaraan  tentu  saja  hukum  yang berlaku  bagi  mereka  juga  berlainan. Angka perkawinan  campuran  antara  WNI  dengan WNA  diperkirakan  lebih  dari  3  juta  orang (Luthan, 2015). Berdasarkan informasi yang disampaikan  oleh  Juliani  W.  Luthan,  Ketua Lembaga Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca), “banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para WNI yang melakukan perkawinan campuran, mulai dari persoalan administrasi kependudukan,  izin  tinggal,  tidak  dapat memiliki  properti,  hingga  kehilangan  hak asuh  terhadap  anaknya  karena  memiliki kewarganegaraan  yang  berbeda.  Di  lain  sisi peran pemerintah dalam memberikan
perlindungan hukum atas persoalan- persoalan tersebut masih dinilai minim” (Al- Amin, 2015.
Banyak  persoalan  yang  dihadapi  oleh pasangan perkawinan campuran antara WNI dan  WNA.  Berikut  hasil  rangkuman beberapa  persoalan  hukum  yang  terjadi dalam  perkawinan  campuran  yang  dialami oleh  pasangan  yang  memiliki  perbedaan kewarganegaraan antara lain:
1) Para istri WNA yang bersuamikan WNI tidak dapat bekerja di Indonesia, karena keberadaannya  di  Indonesia  hanya  izin tinggal  bersama  suami  dan  anak- anaknya  bukan  karena  izin  bekerja. Kondisi di lapangan ada beberapa suami yang mengalami suatu kejadian (misalnya; meninggal  dunia,  sakit berkepanjangan,  cacat,  dan  sebagainya) yang  berdampak  pada  kondisi  suami tidak  dapat  beraktivitas  dalam  mencari nafkah atau malah diceraikan, maka istri tidak  dapat  mandiri  mencari  nafkah karena  tidak  memiliki  izin  tersebut (Dhani, 2015).
2) WNA tidak diperbolehkan untuk memiliki  tanah  atau  rumah  atau bangunan  di  wilayah  hukum  Indonesia ( Septiawan, 2017) .
3) WNA  yang  mengikuti  pasangannya tinggal  di  Indonesia  memerlukan exit re-entry permit (Dhani, 2015).
4) WNA  tidak  dapat  memperoleh  status WNI,  meskipun  di  negara  asalnya memberlakukan kewarganegaraan ganda (Nurhidayat, 2016).
5) Seorang ibu WNI memerlukan izin dari kementerian  terkait  untuk  memperoleh hak  asuh  atas  anaknya  (WNA)  yang  di bawah  umur.  Setelah  izin  keluar  visa izin  tinggal  harus  diambil  di  KBRI  di luar  negeri  dimana  si-anak  tercatat sebagai warga negara (Marsella, 2015).
6) Izin  tinggal  terbatas  yang  diberlakukan terhadap anak-anak WNA hanya berlaku  satu  tahun,  dapat  diperpanjang setiap tahunnya. Selain itu setiap ke luar negeri anak WNA tersebut memerlukan re-entry visa (Nurhidayat, 2016).
7) Istri  WNI  tidak  dapat  mensponsori suami dan anak-anaknya untuk
mengajukan  izin  tinggal  di  Indonesia (Nurhidayat, 2016).
8) Istri  WNI  kehilangan  haknya  untuk bekerja di instansi pemerintahan Republik Indonesia, tidak dapat berpolitik  praktis,  dan  tidak  dapat menjadi  anggota  DPR  atau  MPR (Nurhidayat, 2016).
9) Istri  WNI  tidak  dapat  mewarisi  tanah atau bangunan yang dimilikinya kepada suami  dan  anak-anaknya  apabila  dia meninggal dunia (Rampay, 2015).
10) Bagi  anak-anak  WNA  apabila  sudah dewasa tidak dapat bekerja di Indonesia, kecuali  mendapat  izin  bekerja  dari kementerian terkait (Marsella, 2015).
11) Keluarga terpisah, hal ini terjadi karena sulitnya  mendapat  izin  bagi  suami WNA dan anak-anak WNA di Indonesia (Marsella, 2015).
12) Asas  kewarganegaraan  tunggal  yang dianut  Indonesia,  berdampak  pada  istri WNI  yang  tinggal  di  luar  negeri  sulit memperoleh pekerjaan, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila  menghadapi  perceraian  atau suaminya meninggal dunia (Amalia dan Dharmawan, 2013).
Berbagai persoalan hukum dalam perkawinan campuran bermuara pada keberadaan  status  kewarganegaraan  tunggal yang dianut oleh  Indonesia. Revisi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan
Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2006, khususnya  yang  berkaitan  dengan  status kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran menjadi harapan bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran. Harapannya negara dapat memberikan perlindungan dan jaminan akan hak-hak serta kemudahan dalam mendapatkan  akses  jaminan  fasilitas  ketika berada di negara lain. Konsep demokratisasi status
kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan  campuran  dapat  memberikan ruang  bagi  WNI  yang  menikah  dengan WNA  untuk  memiliki  kewarganegaraan
ganda,  yaitu  warga  negara  dia  sendiri  dan warga negara pasangannya. Gagasan kewarganegaraan  ganda  terbatas  ini  juga disampaikan  oleh  Sulistyowati  Irianto  yang menyatakan  bahwa  “Perempuan  berhak mempertahankan
status kewarganegaraannya  serta  hak-hak  yang melekat  di  dalamnya  tanpa  memandang status  perkawinan  (Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1984  tentang  Ratifikasi  CEDAW, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Bagi perempuan  WNI,  apabila  ia  mendapatkan kewarganegaraan  dari  negara  suaminya  hal tersebut tidak boleh menghapus kewarganegaraan  Indonesia,  kecuali  atas permintaan  yang  bersangkutan”  (Irianto,
2006) . Pernyataan  ini  menegaskan  bahwa sudah sepantasnya negara mempertimbangkan persoalan
kewarganegaraan ganda terbatas bagi pelaku perkawinan campuran dalam tatanan hukum kewarganegaraan Indonesia.
Prinsip kebebasan dan kesetaraan menjadi  dasar  dalam  membuka  wacana kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran antar WNI dan WNA sebagai  bentuk  berperannya  negara  demi memberikan  perlindungan  bagi  warganya. Konsep demokratisasi kewarganegaraan ganda  terbatas  khusus  bagi  WNI  yang melakukan  perkawinan  campuran  dengan WNA  merupakan  bentuk  keterlibatan  peran negara  yang  memberikan  perlindungan terhadap  warganya. Perlindungan  yang diberikan  oleh  negara  kepada  warganya merupakan realisasi dari negara kesejahteraan  yang  menghendaki  peran negara  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya baik materiel maupun spiritual  sebagai  realisasi  dari  tujuan dibentuknya negara Indonesia pada
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Realisasinya  dapat  dilakukan  dalam  bentuk melakukan revisi UU Kewarganegaraan RI.
Sebelum  melakukan  revisi  pengaturan mengenai  kewarganegaraan  ganda  terbatas bagi  pelaku  perkawinan  campuran,  terlebih dahulu  harus  diulas  secara  mendasar.  Salah satunya perlu dilakukan pengkajian
berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dasar negara  Republik  Indonesia.  Pengaturan status kewarganegaraan terbatas bagi perkawinan  campuran  harus  selaras  dengan nilai-nilai  Pancasila.  Secara  filosofis  setiap pembentukan peraturan perundang- undangan  hendaknya  memperhatikan  asas- asas  yang  bersumber  pada  nilai-nilai Pancasila terjabarkan dalam indikator Pancasila.  Setiap  sila  memiliki  indikator masing-masing  yang  berfungsi  sebagai patokan dalam melihat apakah suatu konsep yang  akan  diaplikasikan  selaras  atau  tidak dengan Pancasila.
Indikator  nilai-nilai  Pancasila  menjadi patokan  dan  arahan  bagi  penyusunan  aturan status  kewarganegaraan  ganda  terbatas  bagi perkawinan  campuran.  Pada  prinsipnya wacana  pengaturan  kewarganegaraan  ganda terbatas  diperlukan  dalam  perkembangan hukum  kewarganegaraan  yang  mengikuti perkembangan  zaman  (globalisasi)  demi memberikan  jaminan  dan  kepastian  bagi WNI.  Selain  itu  hal  ini  juga  sebagai  wujud berfungsinya  negara  sebagai  penjamin kesejahteraan  masyarakatnya  dalam  konsep welfare  state .  Konsepsi  Indonesia  sebagai negara  kesejahteraan  diwujudkan  secara mutlak  pada  pembukaan  UUD  NRI  Tahun 1945  alinea  keempat  yang  menyatakan bahwa “ Pemerintahan  negara  Indonesia melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan  sosial ” .  Lebih  lanjut  dalam batang tubuh konstitusi kesejahteraan secara ekplisit  dijamin  dalam  Pasal  28C  ayat  (1), Pasal  31  ayat  (5),  dan  bahkan  terdapat  bab tersendiri  pada  konstitusi  yakni  Bab  XIV mengenai  Perekonomian  Nasional  dan Kesejahteraan Sosial. Peranan negara dalam memenuhi  setiap  tuntutan  kebutuhan  hidup warga  negaranya  yang  semakin  meningkat, akan  lebih  diperlukan  guna  memberikan keadilan  kesejahteraan bagi seluruh elemen negara.  Dalam  perspektif  teoretis,  negara hukum  modern  harus  mampu  memberikan
kontribusi maksimal dalam mencapai kesejahteraan  hidup  lapisan  masyarakat (Asshiddiqie, 2005).
Upaya  negara  dalam  mewujudkan kesejahteraan  bagi  setiap  warga  negara dapat diwujudkan dalam merumuskan pengaturan  status  kewarganegaraan  ganda terbatas  bagi  perkawinan  campuran  yang harus  menyesuaikan  dengan  keberadaan nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  Pancasila. Adapun  muatan  nilai-nilai  yang  dapat menjadi patokan adalah sebagai berikut:
1) Peraturan  mengenai  kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran  dibentuk  harus  memenuhi jaminan akan kemerdekaan, kedaulatan, persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta kesetaraan  hubungan  antar  bangsa- bangsa  di  dunia.  Hal  ini  bermakna bahwa  pemerintah  harus  membuat aturan  hukum  yang  diberlakukan  di Indonesia  dengan  memberikan  ruang yang  adil  dan  setara  bagi  setiap  warga negara  termasuk  WNA,  artinya  sangat memungkinkan bahwa wacana
kewargaan  ganda  terbatas  bagi  pelaku perkawinan  campuran  untuk  diterapkan dengan  mempertimbangkan  hubungan kesetaraan  dan  persatuan  kesatuan bangsa  (indikator  1  pada  Sila  ke-2). Pemberlakuan  kewarganegaraan  ganda terbatas bagi pelaku perkawinan campuran membuka pandangan internasional  bahwa  Indonesia  telah mampu membuka diri  dalam peradaban sosial  kemasyarakatan  yang  tidak  lagi mengkotak-kotakkan
seseorang berdasarkan  keturunan  dan  rumpun bangsanya. Wacana pilihan untuk
memiliki  kewarganegaraan  ganda  atau tunggal  merupakan  hak  asasi  yang ditentukan oleh individu masing- masing,  posisi  negara  dalam  hal  ini menyediakan  ruang  pilihan  tersebut secara terbuka dan merdeka.;
2) Peraturan  mengenai  kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran  juga  harus  memenuhi  unsur- unsur  yang  menjamin  hubungan  antar bangsa dengan
mengutamakan
kepentingan nasional dengan
menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia yang  bersifat  universal  dengan  tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan  antar  bangsa  yang  sederajat, berkeadilan  dan  berkeadaban  (indikator 3  Sila  Ke-2).  Hal  yang  menjadi  dasar ketika pengaturan kewarganegaraan ganda  terbatas  diberlakukan  dalam rancangan UU Kewarganegaraan revisi, maka  harus  ada  peraturan  pelaksana yang  memberikan  patokan  bagi  warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan untuk memenuhi unsur-unsur  kesetiaan  pada  negara dengan  memberikan  batasan  bahwa seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan tidak dapat
menduduki posisi penting dalam pemerintahan  dan  kenegaraan,  hal  ini berkaitan  dengan  adanya  benturan kepentingan yang dapat menjadi
konflik;
3) Peraturan  mengenai  kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran  diperuntukkan  bagi  semua lapisan  masyarakat  Indonesia  tanpa memandang  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (indikator  4  Sila  Ke-2). Peraturan yang dibentuk tidak dibenarkan menampilkan identitas kelompok  atau  golongan  masyarakat tertentu, baik minoritas maupun mayoritas.  Pengkhususan  bagi  WNI yang  melakukan  perkawinan  campuran bukan  lah  bentuk  diskriminasi  tetapi didasarkan pada kondisi urgensi jaminan  atas  perlindungan  hak-hak mereka sebagai warga negara;
4) Peraturan  mengenai  kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran  yang  dibentuk  harus  mampu menumbuhkan rasa setiap orang memiliki  dan  mencintai  Tanah  Air  dan bersedia  melindungi  segenap  bangsa dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia (indikator 4 Sila ke-3). Dimilikinya dua kewarganegaraan bagi WNI yang menikah  dengan  WNA  tidak  berarti WNI tersebut berkhianat atau
melakukan  perbuatan-perbuatan  yang dapat menyebabkan hilangnya keutuhan masyarakat  Indonesia.  Indikator  yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa, dan bertanah air Indonesia,  mengembangkan  rasa  cinta tanah air serta bersedia berkorban untuk kepentingan  bangsa  dan  negara  bagi setiap warga negara (indikator 5 Sila ke-
3). Kewarganegaraan ganda yang dimiliki  oleh  WNI  yang  menikah dengan  WNA  merupakan  salah  satu langkah  untuk  mempertahankan  nama baik  Indonesia  sebagai  negara  yang menjamin  hak-hak  warganya,  apalagi jika  warga  negara  tersebut  memberikan prestasi  yang  baik.  Kondisi  ini  telah terbukti dengan banyaknya para keturunan  Indonesia  yang  memiliki prestasi  gemilang  baik  dalam  ilmu pengetahuan maupun dalam bidang olah raga,  kewarganegaraan  ganda  terbatas bagi  perkawinan  campuran  ini  akan sangat membantu dalam proses naturalisasi  yang  tidak  perlu  memakan waktu dan birokrasi yang lama;
5) Peraturan  mengenai  kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran  yang  dibentuk  harus  dapat mendorong dan memberikan
penghormatan  terhadap  aspirasi  dan kepentingan  rakyat  dalam  politik  dan terus  menyempurnakan  sistem  dan praktik  demokrasi  (indikator  1  Sila  ke- 4).  Berbagai  kasus  yang  terjadi  ketika
WNI  menikah  dengan  WNA  dengan status kewarganegaraan tunggal berdampak  pada  hilangnya  hak  politik yang dimiliki. Wacana kewarganegaraan  ganda  dapat  tetap memberikan  hak  politik  bagi  WNI
tersebut. Aturan kewarganegaraan ganda  terbatas  ini  juga  harus  mampu memberikan penegasan mengenai status politik  WNI  dan  WNA  yang  menikah dalam  skema  perkawinan  campuran yang  sah  menurut  hukum  perkawinan yang berlaku di Indonesia;
6) Peraturan  mengenai  kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran  yang  dibentuk  harus  dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat  Indonesia baik lahir maupun  batin  (indikator  1  Sila  ke-5). Diberlakukannya aturan mengenai kewarganegaraan  ganda  terbatas  ini diharapkan  dapat  menjamin  hak  setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak, sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian bangsa. Hal yang menjadi krusial adalah kemampuan menumbuhkan dan meningkatkan  ekonomi  secara  mandiri, jika  terbentur  pada  aturan  mengenai status kewarganegaraan dalam memperoleh  penghasilan  bagaimana mungkin  seseorang  dapat  mencapai pemenuhan akan kehidupan yang layak.
Padahal pada Sila ke-5 negara menjamin  pemenuhan  akan  hak  bagi setiap  warga  negara  untuk  memperoleh pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan  dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang  layak  (indikator  3  Sila  ke-5). Status  kewarganegaraan  ganda  terbatas bagi  pasangan  perkawinan  campuran merupakan  salah  satu  solusi  dalam upaya perlindungan hak-hak bagi negara  khususnya  dalam  memperoleh perlindungan akan kesehatan dan pekerjaan untuk meningkatkan
perekonomian  keluarga  dari  pasangan perkawinan campuran tersebut.
Keenam  indikator  yang  merupakan realisasi dari Pancasila menjadi solusi dalam pengintegrasian pengaturan hukum kewarganegaraan  dan  hukum  perkawinan khususnya  dalam  hal  menyusun  aturan mengenai  status  kewarganegaraan  ganda terbatas  bagi  perkawinan  campuran  di Indonesia.
Perlunya gagasan kewarganegaraan ganda  terbatas  dimasukkan  dalam  suatu kebijakan  pemerintah  didasari  karena  hanya pemerintah  yang  memiliki  kewenangan untuk  memberikan  perlindungan  kepada
warganya.
Kewenangan negara ini memperlihatkan
implementasi dari
dijalankannya  peran  sebagai  pengatur  dan pengawas dalam upaya menjamin kesejahteraan  warganya.  Warga  negara terdiri dari manusia secara individu maupun kelompok  yang  membutuhkan  keberadaan negara  dalam  hubungan  siklus  kehidupan yang  saling  bergantung  satu  sama  lain. Peran  serta  negara  ini  juga  memperlihatkan bahwa  negara  mampu  mengemban  tugas kenegaraannya dengan memberikan jaminan perlindungan  bagi  semua  warganya.    Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki seorang  warga  dengan  alasan  khusus  dan mendasar  merupakan  bentuk  pengecualian yang  dapat  dibenarkan  dan  tidak  akan menjadikan negara lemah di mata internasional. Justru negara akan mendapatkan apresiasi sebagai  bentuk komitmennya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi warganya. Demokratisasi kewarganegaraan
terbatas  ini  bukan  dipandang  sebagai  upaya eksklusif  yang  diberikan  bagi  WNI  yang menikah  dengan  WNA,  melainkan  sebagai bentuk merangkul WNI agar tidak melepaskan status kewarganegaraannya yang  secara  tidak  langsung  membuka peluang  berperannya  WNI  tersebut  dalam perkembangan  dan  pembangunan  negara Indonesia.  Peran  pemerintah  sebagai  organ negara  yang  diberikan  delegasi  untuk melakukan  tindakan-tindakan  kenegaraan harus  dilakukan  dalam  koridor  memberikan layanan  dan  perlindungan  terbaik  bagi rakyat  atau  masyarakatnya.  Pemerintah dengan perangkat aparaturnya harus mampu menciptakan  kondisi  yang  kondusif  yang memberikan ruang bagi rakyat atau masyarakatnya  untuk  menyuarakan  aspirasi mereka demi terlindunginya hak-hak mereka dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan  baik  bagi  diri  mereka  sendiri, keluarganya, maupun bagi negaranya.

## D. Simpulan
Asas kewarganegaraan merupakan pedoman  dasar  bagi  suatu  negara  untuk menentukan  siapakah  yang  menjadi  warga
negaranya. Tuntutan globalisasi yang menghendaki  dihilangkannya  batas-batas negara  yang  memberi  sekat  bagi  setiap orang  salah  satunya  juga  berdampak  pada wacana  status  kewarganegaraan  ganda terbatas  bagi  perkawinan  campuran.  Status kewarganegaraan ganda terbatas ini menjadi solusi  yang  dapat  memberikan  kemudahan bagi  WNI  yang  menikah  dengan  WNA, khususnya  dalam  memperoleh  akses  tertib administrasi  kependudukan  dan  jaminan dalam memperoleh perlindungan bagi kepemilikan harta bendanya. Wacana kewarganegaraan ganda terbatas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila,  hanya  saja  dalam  penyusunan aturan-aturan  yang  akan  diberlakukan  harus berpedoman pada indikator nilai-nilai kelima sila yang terdapat dalam Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Amin,  2015,  “Pemerintah  Tak  Serius
Beri Kepastian Hukum Soal Pernikahan Campuran”, https://m.merdeka.com/peristiwa/pe merintah-tak-serius-beri-kepastian- hukum-soal-pernikahan-
campuran.html
Amalia,  R.,  &  Darmawan,  N.  K.  S.  (2013).
Perkawinan campuran dalam kaitannya  dengan  undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 2(2) https://ojs.unud.ac.id/index.php/kert awicara/article/view/5037
Arliman  S,  L.  (2018).  Perkawinan  Antar
Negara  Di  Indonesia  Berdasarkan Hukum Perdata Internasional.
Kertha  Patrika,  39 (03),  176-192. doi:10.24843/KP.2017.v39.i03.p03
Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata  Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi . Jakarta:
Konstitusi Press.
Asshiddiqie, J. (2011, Oktober)
“Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum  Ke-Indonesia-an”,  Makalah Pada  Simposium  Tentang  Ke-
Indonesiaan  dan  Kewarganegaraan, diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, available on https://www.jimly.com/makalah/na mefile/143
BBC  Indonesia.  (2016).  “Anak  Hasil Perkawinan  Campur  Dipaksa  Jadi turis  di  Negara  Orang  Tua”, https://www.bbc.com/indonesia/beri ta_indonesia/2016/10/161005_indon esia_kisah_dwikenegaraan.amp
Darmodiharjo,  D.  &  Shidarta . (1995). Pokok-Pokok Filsafat Hukum.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Dhani,  A.  (2017,  13  September),  “Betapa Rumitnya  Menikah  dengan  Warga
Negara
Asing”, https://amp.tirto.id/betapa-rumitnya- menikah-dengan-warga-negara- asing-cwtq, diakses September 2021.
Goetz, A.M. & Gaventa, J. (2001). Bringing
Citizen Voice and Client Focus Into Service  Delivery, Kertas  Kerja Institute Development Studies No.138.
Held,  D.  (1987). Models  of  Democracy .
Cambridge: Polity Press.
Irianto,  S.  (2006) Perempuan  dan  Hukum.
Jakarta: Obor. Luthan,  J.W.  dalam  Al-Amin  (2015,  15 Oktober). “Data Pernikahan Campuran  di  Indonesia  Masih Minim”, https://m.merdeka.com/peristiwa/dat a-pernikahan-campur-di-indonesia-
masih-minim.html
Manan, B. (2011). Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 . Yogyakarta: FH UII Press.
Marsella,  M.  (2015).  Kajian  Hukum Terhadap  Anak  Dari  Perkawinan Campuran. Jurnal Mercatoria, 8 (2), 176-192.
Marzuki,  P.M.  (2005). Penelitian  Hukum.
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup.
Newman, J. (2005). Remaking Governance: People,  Politic,  and  The  Public Sphere . Bristol: Policy Press.
Nurhidayat,  A.,  Widanarti,  H.,  &  Kashadi. (2016). Analisis Yuridis Perkawinan Campuran  Pria  WNA  Menikah dengan Wanita WNI  Menurut Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan, Diponegoro Law  Journal ,  5(4),  1-12.  ht - tps://ejournal3.undip.ac.id/ index.php/dlr/article/view/13763
Rampay,  D.L.  (2015). Hak  Waris  Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  Tentang
Kewarganegaraan, Jurnal  Morality,
2 (2), 107-121.
Septiawan, A. A. (2017). Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan
Tanah  Di  Indonesia. Lambung Mangkurat  Law  Journal,  2 (1),  62-
74.
Sidharta, B.A. (2001). Filsafat Ilmu Hukum .
Bandung:  Laboratorium  Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
Soejono  &  Abdurrahman.  (2003). Metode Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Sunggono, B. (2007). Metodologi Penelitian Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Tribunnews  (2020,  20  Agustus).  “APAB
Usul Kewarganegaraan Ganda Untuk  Keluarga  Hasil  perkawinan Campuran, available on
https://www.tribunnews.com/nasion al/2020/08/20/diaspora-indonesia- usul-kewarganegaraan-ganda-untuk- keluarga-hasil-perkawinan- campuran, diakses 17 Oktober 2021, pukul 11.30 WIB
Wahyudiyanta,  I.  (2015,  11  Juni).  "UU
Kewarganegaraan  Ganda  Terbatas Mudahkan Pasangan Kawin Campur", available on https://news.detik.com/berita-jawa-
timur/d-2940182/uu- kewarganegaraan-ganda-terbatas- mudahkan-pasangan-kawin-campur.
Wijaya, R.  (2016, 25 Agustus) “Revisi UU,
Pemerintah Buka Peluang Dwikewarganegaraan”, available on
https://m.kbr.id/nasional/08- 2016/revisi_uu__pemerintah_buka_ peluang_dwikewarganegaraan/8445 7.html