## Wajah Hukum

## Analisis Yuridis Kontrak Pembiayaan Modal Ventura
Dengan Pola Bagi Hasil Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

## Indrajaya*
Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: indrajaya.palembang@gmail.com
Abstrak. Dalam dunia bisnis, modal merupakan kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha terutama bagi usaha kecil. Guna  memecahkan  masalah  tersebut  pemerintah  mnegeluarkan regulasi terkait  dengan  dengan  permasalahan  itu.  Diantaranya melalui PP No. 9 Tahun 2009 yang mengatur Lembaga Pembiayaan dan PerMenKeu No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal  Ventura.  Dalam  parkteknya,  Perusahaan  ini  dalam  penyertaan  modalnya  dengan  perusahaan  pasangan  usahanya dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  (kontrak).  Tujuan  penelitian ini  untuk  menganalisis  isi  kontrak  pembiayaan  modal ventura  dengan  pola  bagi  hasil  di  PT.  SPV  Sumsel.  Sedangkan  permasalahan pe nelitian  ini  adalah  bagaimanakah  kontrak pembiayaan dengan pola bagi hasil yang diterapkan PMV dengan Pelaku usaha kecil dan menengah yang ada Sumatera Selatan. Jenis penelitian hukumini adalah bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier . Dilakukan dengan  pendekataan  perundang –  undangan (statute  approach) dan  Kesimpulan  penelitian  ini  yaitu bahwa  kontrak Pembiayaan yang  dilakukan  para  pihak  baik  secara  formil  maupun  materil  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu  kontrak  sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan pasal 1338  KUH Pdt dan dibuat dihadapan Notaris serta ditanda tangani oleh Perusahaan pasangan usaha dan PMV yang diwakili oleh pengurus yaitu Direksi.
Kata kunci: Analisis kontrak, bagi hasil, Modal Ventura
Abstract.  In  the business  world,  capital  is an  obstacle that  is  often faced by business actors, especially for  small  businesses. In order to solve this  problem,  the government  issued regulations  related to this problem.  Among them through PP  No.  9  of 2009 which  regulates  Financing  Institutions  and  Minister  of  Finance  Regulation  No.  18/PMK.010/2012  Regarding  Venture  Capital Companies.  In  practice,  this  company  in  its  capital  participation  with  its  business  partner  company  is  stated  in  the  form  of  a written agreement (contract). The purpose of this study was to analyze the contents of the venture capital financing contract with a profit-sharing pattern at PT. South Sumatra SPV. Meanwhile, the problem of this research is how is the financing contract with the profit-sharing pattern applied by PMV with small and medium business actors in South Sumatra. This type of legal research is normative in nature, the legal materials used are primary, secondary and tertiary. It is carried out with a statutory approach and the conclusion of this research is that the financing contract carried out by the parties both formally and materially has fulfilled the legal requirements of a contract as regulated in Article 1320 and Article 1338 of the Civil Code Pdt and made before a Notary and signed by the business partner company and PMV represented by the management, namely the Board of Directors.

## Keywords: Contract analysis, profit sharing, Venture Capital

## PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi di Indonesia sebelum tahun 1997, sebenarnya banyak para pihak yang memuji prestasi pembangunan  ekonomi  Indonesia  sebagai  salah  satu High  Performing  Asian  Economy  Countries yang  memiliki kinerja  perekonomian  yang  sangat  mengagumkan,  bahkan  ada  yang  menganggapnya  sebagai miracle ,  akan  tetapi hantaman  krisis  ekonomi  yang  berawal  dari  depresi  rupiah  pada  Juli  1997,  semua  keajaiban  itu  menjadi  sirna  dan terseok-seok dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai sekarang belum pulih kembali 1 .
Krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  1997  menimbulkan  pesimisme  tentang  jayanya  ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Kondisi ini telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. 2 Kesulitan yang  sangat  besar  terhadap  perekonomian  nasional  terutama  terletak  kepada  kemampuan  dunia  usaha  dalam mengembangkan usahanya. 3
Selain  itu  dampak  dari  krisis  ekonomi  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  pada  awal  tahun  1998  tidak  hanya menjadikan negara kita menjadi negara penghutang kelima pada lembaga  International Monetery Fund (IMF) 4 tetapi juga berakibat pada timbulnya ketidak percayaan masyarakat pada pemerintah saat itu.
1 Abdul  Manan, Aspek  Hukum  dalam  Penyelenggaraan  Investasi  di  Pasar  Modal  Syariah  Indonesia ,  Jakarta:Kencana, 2009, hlm.1
2 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus , Jakarta:Kencana, 2014, hlm.118.
3 Zaeni Asyhadie  dan Budi Sutrisno, Hukum  Perusahaan dan Kepailitan , Jakarta:Erlangga, 2012, hlm.212.
4 Jumlah utang  luar negeri  indonesia  saat  itu sebesar US  $ 150 Miliar, terdiri atas utang pemerintah US  $ 85  Miliar dan swasta US $ 65 Miliar, Akibatnya Indonesia saat itu menduduki peringkat ke 5 pengutang terbesar.

## Indrajaya,  Analisis  Yuridis  Kontrak  Pembiayaan  Modal  Ventura  Dengan  Pola  Bagi  Hasil  Pada  Pelaku  Usaha  Kecil  dan
Menengah
Merosotnya  pembangunan  dalam  bidang  ekonomi  ini  antara  lain  disebabkan  karena  masyarakat  dalam  hal  ini pelaku  usaha  kecil  tidak  tersentuh  pada  pembangunan  ekonomi  dalam  GBHN  guna  mendapatkan  kesejahteraan,  hal inilah yang makin “memperparah” krisis ekonomi yang berkepanjangan itu 5 .
Pengaruh  krisis ekonomi yang terjadi saat  itu berpengaruh terhadap sektor  usaha kecil di  Indonesia tapi tidak semuanya  mengalami  kebangkrutan,  disebabkan  pelaku  usaha  ini  masih  mampu  dalam  menjalankan  usahanya meskipun tanpa bantuan pinjaman dari perbankan
Hal ini bertolak belakang dengan para konlomerat yang saat itu justru mengalami kerdit macet perbankan pada bantuan likuidasi Bank Indonesia (BLBI) hingga mencapai 650 triliun dalam krisis ekonomi tersebut 6 .
UU No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meski melindungi usaha mikro kecil dan menengah  namun  sampai  saat  ini  tetap  kesulitan  dalam  mengembangkan  usahanya,  karena  terkendala  dalam mendapatkan  pinjaman  modal  dari  bank.  Selain  itu  juga  kendala  yang  dihadapi  terkait  pada  kurang  memiliki kemampuan dalam pengelolaan, penguasaan dalam teknologi dalam kerja serta ketidak mampunan dalam persaingan dengan pelaku usaha besar, dalam kegiatan bisnis dalam merebut pasar 7 . Dari realitas yang  ada,  guna  meningkatkan  pemerataan  ekonomi,  perlu  adanya  campur  tangan  pemerintah dalam  memperkecil  kesenjangan  dibidang  ekonomi  antara  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  dengan  pemilik  usaha besar dengan cara mengeluarkan kebijakan ekonomi secara nasional
Salah  satunya  dengan  Peraturan  Presiden (Perpres) No.  9  Tahun  2009  Tentang  Lembaga  Pembiayaan  yang kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  18/PMK.010/2012  Tentang  Perusahaan  Modal Ventura.  Adanya  kebijakan  mengenai  pendirian  lembaga  pembiayaan  tersebut  merupakan  salah  satu  solusi  yang ditawarkan  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  modal  bagi  para  pengusaha,  khususnya  bagi  kalangan  dunia usaha  kecil  dan  menengah (UKM). Mengingat  dalam  menjalankan  usaha/bisnis,  modal  merupakan  salah  satu  faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Salah satu lembaga pembiayan yang ada adalah Modal Ventura.  Lembaga  Pembiayaan  Modal  Ventura  yang  pernah  ada  di  Sumatera  Selatan  adalah  PT.  Sarana  Sumatera Ventura.
Dalam menjalankan usaha, Modal Ventura sebagai salah lembaga pembiayaan dalam prakteknya lebih banyak melayani pemberian kredit terutama kepada pelaku usaha kecil dengan sistem bagi hasil. Adapun syarat – syarat yang harus  dipenuhi  oleh  calon  penerima  kredit  dalam  hah  ini  perusahaan  atau  calon  pasangan  usahannya  adalah  sebagi berikut 8 : 1. Pihak  yang  akan  mengajukan  pembiayaan  itu  harus  terlebih  dahulu  secara  tertulis  mengajukan  permohonan kreditnya,  selanjutnya  melampirkan  proposal  yang  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  jenis  kegiatan  yang  akan dibiayai.  Disamping  itu  juga  melampirkan  kondisi  keuangan  terkini  dan  menjelaskan  usaha  yang  akan dilakukannya kedepan.
2. Perusahaan dan atau pelaku usaha yang akan mendapatkan pembiayaan itu harus juga melengkapi persyaratannya berupa  kelengkapan  administrasi  yang  terkait  dengan  perizinan  dan  surat  jaminan.  Dari  semua  persyaratan  itu kemudian diserahkan kepada Perusahaan pemberi pembiayaan dalam hal  ini PMV yang  kemudian  sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan dalam memberikan pembiayaannya.
Dari  hasil  seleksi,  jika  semua  persyaratan  dianggap  sudah  lengkap  dan  memenuhi  kelayakan  untuk  dapat diberikan  pembiayaan,  maka  dalam  prakteknya  PMV  dalam  kesepakatannya  dengan  calon  pelaku  usaha  yang  akan mendapat pembiayaan itu (CPPU) akan membuat perjaniian dalam bentuk perjanian yang tertulis (kontrak) yang akan memuat  kesepakatan  hal  –  hal  mengenai  tentang  lamanya  waktu  pemberian  kredit  atau  batas  berakhir  perjanjian kontrak, tentang tata cara pengembalian pinjaman pembiayaan baik mengenai  waktu dan cara cicilan serta mengenai bunga  pinjaman  yang  disepakati.  Selain  itu  juga  dijelaskan  dalam  isi  perjanjian  mengenai  adanya  kewajiban memberikan  jaminan,  hal  ini  diperlukan  oleh  pemberi  pinjaman  untuk  mengantisipasi  jika  sewaktu  –  waktu  pihak penerimaan  pembiayaan  melakukan  tindakan  wanprestasi  dalam  hal  ini  jika  terjadi  ketidak  mampuan  penerima pembiayaan  dalam  membayar  pinjamannya.  Oleh  karena  itu  jaminan  ini  merupakan  faktor  pengaman  ( safety  factor ) bagi PMV.
5 Teguh  Sulistia, Aspek  Hukum  Usaha  Kecil  Dalam  Ekonomi  Kerakyatan ,  Andalas  University  Press,  Padang,  Agustus 2006, hlm. 35
6 Budi  Rachmad,  Modal  Ventura  , Cara  Mudah  Meningkatkan  usaha  Kecil  dan  Menengah, Ghalia  Indonesia,  Ciawi  - Bogor, 2008, hlm. 47
7 A. Toni Prasetiantono, Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 27
8 Hasanudddin Rahman, Segi Hukum Modal Ventura, Alternatif Pemikiran Ke Arah Modal Ventura yang sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia , Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 147
Indrajaya,  Analisis  Yuridis  Kontrak  Pembiayaan  Modal  Ventura  Dengan  Pola  Bagi  Hasil  Pada  Pelaku  Usaha  Kecil  dan Menengah
Maka dari uraian - uraian dijelaskan dalam pendahuluan diatas, dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam  jurnal  penelitian  ini  adalah  “Bagaimanakah  pengaturan  kontrak  pembiayaan  dengan  pola  bagi  hasil  yang diterapkan Perusahaan Modal Ventura dengan Pelaku usaha kecil dan menengah“.

## METODE
Setiap  bentuk  penelitian,  terutama  dalam  melakukan  penulisan  penelitian  ilmiah  harus  dilakukan  dengan menggunakan metode yang tersusun secara sistematis dan dapat diterima akal (logis). Dilihat dari artinya, metodelogi berasal dari kata method dalam bahasa latin dan Logos dari bahasa yunani, yang berarti berarti cara untuk memahami suatu  obyek  yang  menjadi  tujuan  dalam  penelitian  ini.  Jurnal  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  doctrinal  yang  membahas  dan  menganalisis  pembiayaan  modal  ventura  dengan pasangan  usahanya  berdasarkan doktrin atau  pendapat  para  ahli  melalui  bahan  kepustakaan  dalam  menjawab permasalahan yang ada.
Penelitian  hukum  doktrinal  ini  juga  berupaya  menerangkan  permasalahan  hukum  yang  terjadi  berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. 9
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 10 . Metode  penelitian  ini  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  pada  suatu  masalah  hukum  yang  terjadi dalam kehidupan mayarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konrak  dapat  diarti  kan  sebagai  satu  kesepakatan  dari  hasil  hasil  perjanjiann  yang  dilakukan  menyebabkan timbulnya  pembaharuan  atau  menyebabkan  hilangnya  suatu  hubungan  hukum.  Secara  umum  Perjanjian  dapat diartikan  dijelaskan  dalam  Psal  1313  KUH  Perdata  yaitu: “Suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  pihak  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebigh.”
Menurut R. Ali Ridho 11 , bahwa definisi perjanjian yang diberikan Pasal 1313 KUH Perdata tidak lengjap sebab istilah “ perbuatan “ yang dipakai akan mencakup jiga perbuatan melawan ghukum, opada hal yang dimaksud adalah perbuatan hukum,.
Untuk  memperjelas  pengertian  ini,  maka  dapat  dilihat  dari  ketentuan  dalam  doktrin (teori  lama) yang  disebut perjanjian  adalah:  ” Perbuartan  hukum  Berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum ”.  Sedangkan  R. Setiawan 12 mendefinisikan  perjanjian  adalah  :  “ suatu  perbuatan  hukum  dimana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya atau saling meningatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ”.
Dari  pengertian  perjanjian  itu  dapat  diketahui  adanya  asas  konsesus  atau  kesepakatan  para  pihak  yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak, unsur – unsur itu meliputi:
1. Merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban
2. Kesepakatan semua pihak yang membuat perjajian
3. Kesepakatan dan kesamaan kehendak itu harus dalam bentuk pernyataan;
4. Suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih menimbulkan menimbulkan akibat hukum;
Pada  bagian  pendahuluan  kontrak  pembiayaan  antara  pihak  pengusaha  kecil  dengan  PT  Sarana  Sumatera Selatan,  diberi  nama  “ Perjanjian  Pembiayaan  Dengan  Pola  Bagi  Hasil”, yang  isinya  meliputi  hari,  tanggal,  bulan, tahun, dan tempat pembuatan kontrak.
Sedangkan para pihak yang relibat dalam kontrak tersebut adalah pihak PPU dan PMV dalam hal ini wakili oleh direktur yang bertindak untuk mewakili kepentingan Direksi.
Adapun identitas para pihak yang terlibat dalam kontrak ini antara lain :
1. Perusahaan Pasangan Usaha
2. PT Sarana Sumatera Selatan Ventura
Mengenai  kontrak  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Perjanjian  pembiayaan  dengan  pola  bagi  hasil menjelaskan  :” Perjanjian  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  pembiayaan  dengan  pola  bagi  hasil,  dalam  hal  mana  PT
9 Kornelius  Benuf,  Muhamad  Azhar, Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer , dalam Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1 tahun 2020, hlm. 22
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Kencana Prenada , Jakarta, 2010, hlm. 35
11 R.  Ali  Ridho,  dkk, Hukum  Dagang, Tentang  Prinsip  dan  Fungsi  Asuransi  Dalam  Lembaga  Keuangan,  Pasar  Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji , Alumni, Bandung, 1992, hlm. 257
12 R. Setiawan, Pokok - pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 49
Indrajaya,  Analisis  Yuridis  Kontrak  Pembiayaan  Modal  Ventura  Dengan  Pola  Bagi  Hasil  Pada  Pelaku  Usaha  Kecil  dan Menengah
Sarana  Sumatera  Selatan  Ventura  menyediakan  jumlah  fasilitas  dana  kepada  Perusahaan  Pasangan  Usaha  setelah seluruh persyaratan dalam perjanjian ini telah dipenuhi ”.
Prosedur yang harus dipenuhi oleh calon PPPU untuk mendapatkan pembiayaan pada PMV, sebagai berikut : 1. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan proposal kegiatan usaha yang ingin dibiayai dengan memuat laporan keuangan tentang kondisi usaha yang bertakhir dan perkiraan kondisi usaha yang akan datang;
2. Melengkapi  aspek  legalitas  atas  usaha  yang  akan  dibiayai  baik  itu  mengenai  masalah  surat  izin  maupun  barang yang dijadikan sebagi jaminannya
3. Menyampaikan semua dokumen yang berkaitan dengan  usaha dimaksud untuk dievaluasi  oleh Perusahaan Modal Ventura.
Sedangkan  bagi  calon  penerima  pembiayaan  dari  PMV  berkewajiban  melapirkan  dokumen-dokumen  penting, meliputi Usaha Perorangan, Usaha Persekutuan Komenditer ( CV) , Perseroan Terbatas (PT) , yaitu :
1. Usaha Perseorangan meliputi dokumen sebagai berikut :
a. KTP/SIM dari suami/istri;
b. Kartu Keluarga ( KK), dan/atau surat nikah;
c. Surat  izin  Tempat  Usaha  ( SITU) atau  minimal  surat  keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  perjabat  kelurahan setenpat;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) bagi calon Perusahaan Pasangan Usaha yang dimiliki;
e. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) bagi calon Perusahaan Pasangan Usaha yang memiliki nama barang;
f. Dokumen  kepemilikan  benda  yang  akan  diangunkan (BPKB  dan  sertifikat  atas  nama  CPPU  sendiri sumai/istri).
2. Persekutuan Komenditer (CV) meliputi dokumen sebagai berikut :
a. Akta  pendirian  persekutuan  komenditer  berikut  seluruh  perubahan  dan  telah  didaftarkan  pada  Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan persekutuan;
b. KTP/SIM atas nama pengurus persekutuan komanditer berikut sekutu komenditernya;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) atas nama persekutuan;
d. Surat Izin Tempat Usaha ( SITU);
e. Tanda  Daftar  Usaha  Perdagangan  ( TDUP) dan/atau  Surat  izin  Usaha  Perdagangan  ( siup) untuk  usaha  yang bergerak dibidang perdagangan;
f. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUK) untuk usaha yang bergerak dibidak konstruksi;
g. Tanda Daftar Rekanan ( TDR);
h. Surat  Perintah  Kerja  ( SPK) berikut  seluruh  dokumen  dan/atau  perjanjian  dengan  pihak  ketiga  dalam kedudukannya sebagai pihak pemberi perintah kerja;
i. Daftar aset harta yang dimiliki dan terdaftar atas nama persekutuan;
j. Surat  persetujuaan  dari  sekutu  komenditer  kepada  direksi  persekutuan  untuk  meminjam  uang  kepada  pihak ketiga  yang  ditandatangani  dan  bermatreai  cukup  bila  tidak  dapat  ikut  menandatangani  akta  pengikatan perjanjian pembiyaan;
k. Dokumen  kepemilikian  benda  yang  akan  diserahkan  sebagai  agunan  berikut  kartu  identitas  pemiliknya  suami istri.
3. Perseroan Terbatas dokumen yang harus dilengkapi sebagai berikut:
a. Akta pendirian Perseroan Terbatas berikut seluruh perubahannya;
b. Surat pengesahan atau persetujuan darin departemen kehakiman dan Hak Azazi Manusia;
c. KTP/SIM atsa nam direksi dan komisaris;
d. Nomor Pkok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;
e. Surat Izin Temapt Usaha (SITU) ;
f. Tanda  Daftar  Usaha  Perdagangan (TDUP) atau  Surat  Izib  Usaha  Perdagangan (SIUP) untuk  usaqha  yang bergerak dibidqang perdagangan;
g. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi(STUK) untuk usaha yang bergerqak dibidang konsttruksi:
h. Tanda Daftar Rekanan (TDR) ;
i. Surat  Perintah  Kerja (SOK) berikut  seluruh  dokumen  hukum  atauy  perjanjian  dengan  pihak  ketiga  dalam kedudukannya sebagai pihak pemberi perintah kerja;
j. Daftar asset harta yangt dimiliki dan terdaftar atas nama perseroan;
k. Surat  persutujuan  dari  komisaris  kepada  dierksi  perseroan  untuk  meminjam  uang  kepada  pihak  ketiga  yang ditandatangani  dan  bermaterai  cukup  bila  tidak  dapat  ikut  menandatangani  akta  pengikatan  perjanjian pembiayaan;
Indrajaya,  Analisis  Yuridis  Kontrak  Pembiayaan  Modal  Ventura  Dengan  Pola  Bagi  Hasil  Pada  Pelaku  Usaha  Kecil  dan Menengah
l. Dokumen  kepemilikan  benda  yang  akan  diserahkan  sebagai  aguan  berikut  kartu  identitas  pemiliknya suami/isteri ;
Sebagaimana  tugas  dan  fungsi  lembaga  pembiayaan  maka  dalam  kegiatannya  PMV  dalam  kegiatannya operasional kesehariannya mempunyai 2 fungsi utama yang meliputi 13 : 1. Investee  management ,  yaitu  manakala  perusahaan  modal  ventura  memberikan  bantuan  berupa  dana modal/pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha, dana mana bersumber dari modal/dana sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan pihak ketiga dan kepentingan operasional perusahaan modal ventura.
2. Fund management ,  yaitu  manakala  perusahaan  modal  ventura  memberikan  bantuan  berupa  dana  modal/pinjaman kepada  perusahaan  pasangan  usaha,  di  mana  perusahaan  modal  ventura  tersebut  hanya  berfungsi  sebagai penyandang dana pihak ketiga dan berada pada posisi channeling atas dana bantuan yang diberikan tersebut kepada perusahaan pasngan usaha.
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  PMV  dalam  operasionalnya  dapat  menjalankan fungsinya sebagai penyandang dan juga dapat berfungsi sebagai pengelola dana pihak ketiga. Juga dapat memberikan pendampingan  mangemen  dalam  hal  memberikan  pembinaan  managemen  ataupun  dalam  bentuk  penempatan managemen di perusahaan pasangan usaha, ini semua berisfat sementara.
Kontrak  pembiayaan  usaha  kecil  oleh  PMV  ini  dituangkan  dalam  bentuk  draff  yang  tertulis,  Biasanya  ada  3 jenis bentuknya yaitu (tiga) jenis yaitu :
1. Perjanjian yang dibuat para pihak dan ditanda tangan pihak – pihak yang membuatu perjanjian tersebut. Perjnajian yang dibuat itu menimbulkan akibat hukum yaitu akan mengikat pihak yang membuat perjanjian, tapi hanya pihak yang membuat perjanjian itu saja, tidak berlaku pada pihak ketiga.
2. Setelah  perpanjian  para  pihak  yang  berjanji  telah  disepakati  maka  selanjutnya  menghadap  notaris  guna mendapatkan  pengesahan  untuk  selanjutnya  dilakukan  legalisisir,  fungsi  dari  pelegalisiran  itu  hanyalah  untuk memastikan  kebenaran  kebenaran  bahwa  para  pihaklah  yang  melakukan  tanda  tangan  tersebut  tanpa mempengaruhi  akibat  hukum  karena  dalam  prakteknya  jika  salah  satu  pihak  melakukan  sangggahan  terhadap  isi perjanjian maka pihak yang itu b
3. kewajiban untuk membuktikan terhadap sanggahannya tersebut.
Isi dari perjajian yang dibuat dihadapan notaris itu biasanya dituangkan dalam bentuk akta Notaris, yaitu suatu akta yang  dibuat  dihadapan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  dapat  dibuat  oleh  notaris,  pemerintah  kecamatan, pejabat yang diberi kewenangan dalam membuat akta tanah selain notaris dan pihak lainnya yang diberi kuasa oleh perundang – undanagn
Dari  analisa  kontrak, didapat bahwa pelaksanaan kontrak pembiayaan usaha  kecil oleh PMV ini dibuat dalam bentuk  tertulis  dihadapan  oleh  Notaris  dalam  bentuk  akta  notariel.  Karena  akta  ini  dibuat  dihadapan  notaris  sebagai pejabat yang berwenang.
Berdasarkan  beberapa  urairan  yang  telah  dikemukakan  di  atas  terutama  mengenai  analisis  yuridis  terhadap kontrak  pembiayaan  usaha  kecil  oleh  PMV.  Bahwa  kontrak  tersebut  baik  secara  formil  maupun  material  telah memenuhi  syarat-syarat  sahnya  kontrak  sebagaimana  diantur  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata  dan  akta  kontrak tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan Notaris serta ditandatangani oleh para pihak  yaitu pihak Perusahaan Pasangan  Usaha  dan  pihak  Perusahaan  Modal  Ventura  yang  diwakili  oleh  pengurus  yaitu  direksi.  Karena  kontrak tersebut  telah  memenuhi  semua  persyaratan  baik  subjektif  maupun  objektif,  maka  mengakibatkan  kontak  tersebut menjadi sah dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan yang ada, sehingga adanya kewajiban untuk dilaksanakan oleh para pihak. Kontrak yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan kontak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## SIMPULAN
Dari  analisis  yuridis  yang  di  lakukan  bahwa  kontrak  Pembiayaan  dengan  pola  bagi  hasil  yang  di  buat  oleh Perusahaan  Modal  Ventura  baik  secara  formil  maupun  materil  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu  kontrak sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Akta  kontrak  tersebut  dibuat  tertulis  dihadapan  Notaris  dan  di tandatangani oleh pihak yaitu pihak Perusahaan Pasangan Usaha dan pihak Perusahaan Modal Ventura yang diwakili oleh  pengurus  yaitu  Direksi.  Karena  kontrak  tersebut  telah  memenuhi  semua  persyaratan subjektif maupun objektif maka  mengakibatkan  kontrak  tersebut  menjadi  sah  dan  mengikat,oleh  karena  itu  berdasarkan  ketentuan  pasal  1338
13 Andi Maradang Mackulau, Aspek Hukum Pmeniayaan dengan Modal Ventura, Bahan Pelatihan Training Legal officer PMV , 2007
Indrajaya,  Analisis  Yuridis  Kontrak  Pembiayaan  Modal  Ventura  Dengan  Pola  Bagi  Hasil  Pada  Pelaku  Usaha  Kecil  dan Menengah
KUH Perdata bahwa perjanjian yang di buat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga adanya kewajiban untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia , Jakarta:Kencana, 2009 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus , Jakarta:Kencana, 2014, Andi  Maradang  Mackulau, Aspek  Hukum  Pmeniayaan  dengan  Modal  Ventura,  Bahan  Pelatihan  Training  Legal officer PMV , 2007 A. Toni Prasetiantono, Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 Budi Rachmad, Modal Ventura , Cara Mudah Meningkatkan usaha Kecil dan Menengah, Ghalia  Indonesia, Ciawi - Bogor, 2008 Hasanudddin  Rahman,  Segi  Hukum  Modal  Ventura, Alternatif  Pemikiran  Ke  Arah  Modal  Ventura  yang  sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 R. Ali Ridho, dkk, Hukum Dagang, Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji , Alumni, Bandung, 1992 R. Setiawan, Pokok - pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung, 1979 Teguh Sulistia, Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan , Andalas University Press, Padang, 2006 Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1986 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum , Kencana Prenada, Jakarta, 2010 Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan , Jakarta:Erlangga, 2012

## Jurnal
Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer , dalam Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1 tahun 2020

## Perundang – undangan
Kitab Undang – undang Hukum Perdata Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.