TAMAN NASIONAL DALAM WACANA POLITIK KONSERVASIALAM:STUDIKASUSPENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG-HALIMUN SALAK
Berry Yogaswara*

## Abstract
This paper describes discourse on National Park management through political-ecology framework,  using  Gunung Halimun-Salak National Park as a  case study.  The  National Park is an arena of contestation among government, non governmental organization, people surrounding the park and also,  scientific  institute.  I  argue  that the  historical and power relationship among stakeholder of the park is an important factor to  be considered on the national park  management.  I  identify  three  ideological  way  of thinking,  namely conservationist,  eco-populist  and developmentalist.  These  three  groups  exist  in  the management of national park and raise conflicts of accommodation and negotiation among the  stakeholders.
Keywords:  Political ecology,  Discourse analysis,  Nature  Conservation:  Halimun  salak Mountain  National  Parks
Makalah ini mendiskusikan wacana dalam pengelolaan Taman Nasional melalui  kerangka kelja politik-ekologi, dengan menampilkan pengelolaan Taman Nasional Gummg Halimun Salak di Provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai studi kasus. Dalam konteks pendekatan wacana, pengelolaan  taman  nasional  adalah  suatu  arena  pertarungan  di  antara  para  pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat di sekitar kawasan taman nasional dan juga lembaga-lembaga ilmiah yang terkait dalam pengelolaan taman nasional. Argumentasi  penulis,  faktor  kesejarahan  dan  relasi  kekuasaan  di  antara  para  pemangku kepentingan  pengelolaan  taman  nasional  adalah  dua  faktor  yang  sangat  perlu  untuk diperhatikan. Penulis mengidentifikasi adanya tiga aliran pemikiran yang melatarbelakangi pengelolaan taman nasional, yaitu konservasionis,  eko-populis dan deve/opmenta/ist.  Tiga aliran pemikiran ini menampakan dirinya dalam pengelolaan taman nasional, dan memunculkan proses-proses sosial yang berbentuk konflik, akomodasi dan negosiasi di antara kelompok- kelompok pemangku kepentingan.
KataKunci:  Politik ekologi;  analisis  wacana;  Konservasi  alam,  Taman Nasional  Gunung Halimun Salak
• Peneliti Bidang Ekologi Manusia, Puslit Kependudukan LIPI, E-mail: yogaswaralipi@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Ideologi konservasi alam yang ada di Indonesia masa kini merupakan suatu proses yang mempunyai pertalian dengan ide-ide konservasi alam pada masa kolonial. Ide- ide konservasi pada masa kolonial ini mempunyai keterkaitan dengan sejarah gerakan konservasi  yang  terjadi  di  Amerika Utara  dan  Eropa  pada  umumnya.  Jepson  dan Whittaker (2002  :  148-149)  menunjukkan  hubungan  antara  gerakan  intemasional konservasi dan berbagai kejadian di Hindia Belanda pada masa 1800-1940. Dari basil perbandingan tersebut, beberapa events yang terjadi di  dunia intemasional temyata mempunyai  kaitan yang erat dengan kejadian yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa kolonial). Misalnya ketika  "hobi" mengenai natural history,- termasuk mengumpulkan  bagian-bagian  tubuh  hewan  hasil  buruan-, melanda  kalangan aristokrasi  Eropa  kemudian  berwujud  pada  pendirian  berbagai natural  history museums sekitar tahun 1800-an, sedangkan pada tahun 1818 di Bogar berdiri Botanical Garden yang sekarang dikenal dengan Kebun Raya Bogar.
Demikian  halnya  dalam  peri ode  1904-191 0  ketika  masyarakat  Eropa mengampanyekan  pembangunan nature  monuments dibawah pimpinan Conwentz. Van  Tienhoven  mendirikan Netherlands  Society for  the  Preservation  of Nature Reserve dalam tahun 1904.  Sedangkan di Hindia Belanda S.H. Koorders mendirikan Nederlands  lndische  Vereeneeging  tot  Natuur  bescherming (Asosiasi  Hindia Belanda  untuk  Perlindungan Alam)  untuk  melakukan  lobi  pembangunan nature monuments. Koorders inilah yang mempunyai andil besar dalam pendirian kebun raya Bogar sekarang ini.
Kaitan intemasional dan situasi di Hindia Belanda pada abad 19 dan awal abad ke -20 bukanlah hubungan yang kebetulan (coincident) belaka. Peranan para botanis seperti Reinwart, Treub, dan Koorders dalam kancah pergaulan konservasi intemasional di Belanda dan Hindia Belanda pada zamannya sangat signifikan. Keterlibatan mereka dalam  aktivitas  intemasional,  kemudian  dibawa ketika  mereka  bertugas  di  Hindia Belanda sambil tetap menjalin kontak dengan gerakan konservasi yang ada di Am erika Utara dan  Eropa.
Selain terbentuknya Botanical Garden di  Bogar dan Cibodas (untuk tanaman dataran tinggi) sebagai kawasan konservasi ex-situ, gerakan konservasi Hindia Belanda mulai menguat sejak awal1900-an. Penetapan eagar alam Pancoran Mas di Depok menjadi  tonggak kegiatan konservasi.  Pendekatan konservasi  yang dilakukan oleh Be Ianda adalah perlindungan jenis tumbuhan a tau satwa liar tertentu sehingga tidak mengherankan jika banyak kawasan suaka alam yang berukuran kecil (Aliadi, 1996 : 4). Selain itu, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan  berbagai undang-undang yang terkait dengan konservasi, seperti UU Perlindungan Binatang Liar tahun 1931, UU Cagar Alam  dan  Suaka Margasatawa (LN  1711932)  diubah  LN No  77311939, UU Perlindungan Alam tahun  1941, UU Perburuan Jawa dan Madura tahun  1940, Peraturan  Pemerintah  Perlindungan  Binatang  Liar  tahun  1931,  dan  Peraturan Pemerintah Perburuan Jawa dan Madura tahun 1940 (Aliadi,  1996 : 6-7).
Konsep Taman Nasional yang akan digunakan dalam makalah ini berdasarkan UUNo 5/1990 tentang Keanekaragaman hayati.  Taman Nasional adalah ... "kawasan pelestarian  alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi serta dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, penelitian, pengembangan budidaya, rekreasi  dan  pariwisata".  Dalam  Pasal  30 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan Taman  Nasional  adalah  tercapainya  3  (tiga)  fungsi  yaitu  Perlindungan  terhadap ekosistem penyangga kehidupan, Pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta  Pelestarian  pemanfaatan. 1 •

## PoLITIK EKOLOGI TENTANG W ACANA KoNSERVASI
Paul  Robbins  (2004  :  6-7)  memberikan  pandangan  bahwa  politik-ekologi merupakan suatu pandangan yang multi~tafsir. Hal ini dapat dilihat dari luasnya konsep- konsep  dan  definisi  yang  digunakan.  Mulai  dari  konsep ueco-lobby ", ~~ecology", ~~political-economy",  ~~distribution of power", ~~bio-environmental relationship", ~~the political consequences of environmental change", hingga "access and control over resources". Dari setiap definisi yang ada dapat diambil kata-kata kunci lainnya yang dianggap penting oleh masing-masing pembaca.  Namun beberapa kata kunci yang dipaparkan di atas, selain memperlihatkan kompleksitas terminologi ekologi politik, juga ingin menunjukkan bahwa terminologi ekologi politik dalam derajat tertentu bukanlah suatu konsep yang bam.
Sedangkan Peluso (1992  : 51),  melihat ekologi  politik mengacu pada analisis ekonomi politik lingkungan yang terkait dengan beberapa diskusi perihal pengguna sumber daya alam dan kaitannya dengan proses yang lebih luas dari struktur lingkungan sosial dan fisik dimana tindakan itu berlangsung. Bagi Peluso, ekologi politik lebih menyerupai  sebuah  metode  analisis  daripada  sebuah  teori per-se. Ia  bahkan memberikan persamaan antara ekologi politik dengan progressive contextualization, sebuah pendekatan yang sering diterapkan oleh ahli ekologi manusia untuk menganalisis dan  memberikan jawaban mengenai  kebijakan  lingkungan  yang  relevan.  Namun demikian,  selain terjadinya titik singgung antara progressive contextualization dan ekologi politik, terdapat juga perbedaan yang mendasar. Kedua pendekatan ini melihat siapa pengguna langsung sumber daya (direct resources users) dan melihat pentingnya konteks  yang  mengatur  seseorang  untuk bertindak  atau  tidak  bertindak terhadap pemanfaatan sumber daya tertentu.
1 Selain Taman Nasional kawasan alami yang dilindungi di Indonesia dapat dibedakan atas dua go Iongan, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan lindung.  Kawasan suaka alam terdiri  dari  eagar alam,  suaka margasatwa, hutan wisata, taman hutan raya dan taman nasional. Sedangkan kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan perlindungan setempat. Sedangkan dalam UU Kehutanan No  41/1999  dikenal  hutan  konservasi  yang  terdiri  dari  kawasan  hutan  suaka  alam,  kawasan  hutan pelestarian alam dan taman buru.
Sedangkan Zingerli (2005: 735) memberikan beberapa penjelasan singkat mengenai beberapa pendekatan dalam ekologi politik, seperti struktural dan pascastruktural. Dalam pendekatan post-struktural- dengan mengutip pendapat sarjana lainnya- dilihat sebagai pendekatan yang memberi fokus pada aspek sejarah dan pengaruh kebudayaan. Kemudian  dalam  tulisannya  ia  lebih  menggunakan  pendekatan  sejarah  dan  actor oriented. Dengan demikian, suatu pendekatan ekologi politik dapat dianggap sebagai pendekatan yang melihat posisi dan peran aktor dalam menggunakan sumber dayanya, dan  kemudian  bagaimana  institusi  yang  bersifat  lokal,  nasional  dan  intemasional mempengaruhi.
Saya mengikuti pendapat yang melihat politik-ekologi sebagai sebuah alat analisis untuk melihat situasi lokal yang dikaitkan dengan dimensi nasional dan bahkan global, serta melihat pentingnya faktor kesejarahan.  Oleh sebab itu,  dalam analisis wacana terhadap keberadaan pengelolaan taman nasional, perlu untuk melihat para aktor yang bermain pada tingkat lokal, kemudian melihat relasinya dalam konteks nasional, serta bagaimana pengaruh global memasuki ranah lokal dan nasional. Dimensi sejarah menjadi faktor penting untuk melihat bagaimana sebuah institusi bekerja pada situasi kekinian.
Wittmer  dan  Bimer (2005)  menyediakan  alat  analisis  wacana  yang  cukup memadai. Dengan mengambil studi kasus di Thailand dan Indonesia, mereka mencoba mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam kebijakan  keanekaragaman hayati kedalam tiga kelompok, conservasionist,  eco-populist dan developmentalist. Label- label  ini  diberikan berdasarkan ideologi (atau "value belief system") yang melatar- belakanginya.2 Sedangkan pengertian wacana (discourse) yang digunakan dalam tulisan ini mencakup berbagai  ide,  konsep-konsep dan kategorisasi  tentang meaning.  Satu konsep  lainnya yang digunakan adalah story-lines sebagai suatu "a set of symbolic references  that  suggest  a  common  understanding". Selain  itu,  suatu  story-lines perlu dipahami sebagai suatu "metaphora".
Konservasionis  biasanya  didukung  oleh  organisasi  nonpemerintah  ( omop) konservasi dan kalangan sarjana biologi dan ekologi. Argumentasi kuncinya adalah diperlukannya kawasan yang tidak terganggu oleh intervensi manusia. Tujuannya untuk menghindari  kehilangan  spesies  dan  memelihara keseimbangan  ekologi,  termasuk didalamnya fungsi-fungsi hidrologis kawasan hutan. Posisi para pendukungnya adalah mempertahankan  kelestarian  alam  dan  spesies  yang  terancam.  Sedangkan  para penentangnya memposisikan masyarakat lokal sebagai pihak yang merusak sumber daya alam dan kelompok omop eco-populist dianggapnya mengabaikan kepentingan nilai-nilai  ekologi.  Relasinya  dengan  ilmu  pengetahuan  adalah  basil  dari  ilmu pengetahuan alam sebagai dasar yang tidak dapat dipertanyakan untuk suatu argumen.
2 Bagi van Dijk (dalam Wittmer and Bimer, 2005), ideologi adalah "basis of the social representations shared by member of a group", which  "allow people as group members to organize a multitude of social beliefs about what is the case, good or bad,  right or wrong, for them and to act accordingly". Ideologi cakupannya lebih luas dari sekedar nilai dan etika, melainkan mencakup keseluruhan nilai dan etika yang dianggap merepresentasikan suatu kelompok.
Sedangkan eco-populist didukung  oleh berbagai  omop yang terlibat advokasi dan kalangan ahli antropologi budaya. Kunci argumennya adalah  masyarakat lokal dan/atau indigenous  communities adalah  kelompok  yang  sejatinya  pengurus lingkungan. Mereka telah membuktikan kemampuannya dalam menyelamatkan sumber daya hutan lebih baik daripada negara. Prioritas dari wacana ini adalah membiarkan masyarakat lokal untuk memelihara gaya hidup  tradisional.  Posisi para pendukung wacana ini adalah mempertahankan indigenous rights. Oleh sebab itu mereka melihat negara dan kelompok bisnis sebagai kelompok yang mencabut kehidupan komunitas lokal. Selain itu, konservasionis dilihat sebagai kelompok yang mengabaikan hak-hak asasi manusia. Relasinya dengan ilmu pengetahuan ada tiga hal, yaitu mengkritisi ilmu pengetahuan dari sisi posmodem, penggunaan kualitatif dalam ilmu sosial dan dalam ilmu  pasti  menentang  sikap  ortodok,  kemudian  memberikan  apresiasi  yang  tinggi terhadap pengetahuan lokal
Sedangkan "developmenta/ist didukung  oleh  kelompok-kelompok  berideologi pembangunan, termasuk negara,  omop dan donor,  kebanyakan dari  mereka adalah ahli ekonomi. Argumen kunci dari kelompok ini adalah perkembangan penduduk dan kemiskinan sebagai penyebab utama deforestrasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pengurangan  kemiskinan  merupakan  hal  yang  mendasar  untuk  menyelamatkan lingkungan. Posisi pendukung wacana ini adalah mendakwa kalangan miskin karena itu prioritasnya adalah pengurangan kemiskinan.  Kelompok pendukung wacana ini menganggap bahwa kaum eco-populis meromantisasi dan menganggap instrumental komunitas  lokal.  Sedangkan  konservasionis  dianggap  mengabaikan  kebutuhan pengurangan kemiskinan. Kaitannya dengan ilmu pengetahuan, mereka percaya dengan disiplin ilmu yang bersifat teknik seperti  agronomi  dan  ilmu rekayasa lainnya,  dan studi-studi sosial ekonomi

## SEJARAH DAN RELASI KEKUASAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
Tulisan ini mendapatkan inspirasi dari  tulisan Wittmer dan Birner tentang wacana dalam  konservasi,  khususnya  mengenai  tiga  kelompok  yang  dominan  dalam  isu konservasi. Namun demikian, dalam tulisan ini akan ditunjukkan bahwa pengelompokan aktor-aktor kedalam kelompok pendukung wacana tertentu tidak bersifat rigid, tetapi bersifat cair dan dilihat dalam konteks rej im tertentu. Argumentasi yang mendasari makalah ini adalah pentingnya melihat faktor sejarah dan relasi kekuasaan dalam melihat hubungan para aktor dalam pengelolaan taman nasional.
Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan suatu site yang dapat menjadi contoh bagaimana kontestasi terjadi di antara pendukung dan penentang dari  wacana-wacana tersebut.  Pengelolaan  TNGHS  sendiri  dapat  menjadi  contoh bagaimana ideologi kolonial tentang konservasi alam masih dijalankan, yaitu memisahkan masyarakat dari ruang taman nasional. Kemudian dalam derajat tertentu dapat melihat adanya  kerumitan  konflik  antara  masyarakat  setempat  dengan  pihak  manajemen
TNGHS,  sekaligus  konflik-konflik  ideologi  yang  terjadi  di  antara  organisasi  non pemerintah  ( omop ).  Berbagai  eksperimen  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga berbasis sciences, seperti LIPI,  JICA  dan berbagai perguruan tinggi  dapat menjadi contoh mengenai the politics of science yang sering dijadikan dasar dari pembuatan kebijakan pengelolaan TNGHS, termasuk "perluasan" yang terjadi pada tahun 2003. Berbagai  pendekatan  baru  dalam  konservasi  alam,  termasuk  pengelolaan  berbasis masyarakat yang ditawarkan oleh beberapa omop lokal dan global juga terjadi TNGHS, seperti  konsep Kampung Konservasi dari  JICA, Kawasan  Dengan  Tujuan  Khusus KDTK  dari  RMI  dan  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat  (PHBM)  LATIN. Kelompok lain, yaitu Yayasan  Ekowisata Halimun menawarkan  konsep  ekowisata berbasis  masyarakat.  Selain  itu,  mengikuti  arus  desentralisasi  sejak  tahun  2001, pengelolaan TNGHS dihadapkan pada keinginan pemerintah daerah yang bertabrakan dengan kepentingan konservasi.

## TAMAN NASIONAL GUNUNG IIALIMUN SALAK
Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) ditetapkan pertama kali sebagai Taman Nasional tahun 1992 dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 282/ Kpts-1111992, dengan luas 40.000 ha (Putro, 2006: 1 ). Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-1112003 tanggal1 0 Juni 2003 tentang penunjukan kawasan TNGH dan perubahan fungsi  kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak yang dike lola oleh Perum Perhutani maka Taman Nasional Gunung Halimun berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan luas kawasan menjadi 113.357 hektar. Pengelolaan TNGHS diserahkan kepada Balai Taman Nasional Gunung Halimun (BTNGH) (JICA, 2006).
Secara administratifwilayah kelja Taman Nasional Gunung Halimun Salak meliputi tiga wilayah administratif pemerintahan tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten  Sukabumi  dan  Kabupaten  Lebak.  Pada  tingkat  kecamatan  dan  desa, terdapat  26  kecamatan  (9  kecamatan  bagian  dari  Kabupaten  Bogor,  8 kecamatan bagian dari Kabupaten Sukabumi dan 9 kecamatan merupakan bagian dari Kabupaten Lebak) dan 101 desa yang berbatasan langsung dengan wilayah TNGHS. Berdasarkan survei kampung yang dilakukan oleh GHSNP MP ( Gunung Halimun Salak National Park Management Project-JICA) pada tahun 2005, tercatat 314 kampung yang berada di  dalam  kawasan  TNGHS.  Keberadaan  kampung-kampung  yang  masyarakatnya berinteraksi langsung dengan kawasan TNGHS ini merupakan situasi yang berpotensi mendukung ataupun menghambat kegiatan pengelolaan TNGHS dalamjangka panjang (JICA, 2006).
Dengan demikian, di wilayah TNGHS terlibat tiga pemerintah daerah kabupaten (Bogor,  Lebak dan Sukabumi) dan  dua provinsi (Jawa Barat dan  Banten). Terlebih setelah pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, hubungan pemerintah pusat
78
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
dan pemerintahan di daerah seringkali berada pada ketegangan-ketegangan tertentu, khususnya yang  menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang terletak pada wilayah perbatasan  daerah-daerah  tersebut.
Dalam konteks masyarakat yang mendiami kawasan TNGHS, secara antropologi dapat dibagi kedalam dua kategori.  Kedua kategori  lebih menekankan pada aspek- aspek kultural, khususnya aspek religi, organisasi sosial, dan sistem pertanian tradisional. Kedua kategori tersebut adalah masyarakat kasepuhan dan masyarakat non-kasepuhan. Pembagian dua tersebut hanyalah penyederhanaan  saja,  karena  terdapat kategori- kategori lainnya yang bersifat dinamis.
Kelompok  masyarakat  kasepuhan  adalah, suatu  kelompok  masyarakat  yang mempunyai  adat  dan  tradisi  yang  berbeda  dari  kelompok  etnis  sunda  lainnya. Perbedaannya dari segi religi, organisasi sosial, dan sistem pertanian lokal. Masyarakat kasepuhan masih mempraktikm1 kepercayaan sunda lama yang sinkretis dengan agama Islam.  Selain itu masyarakat kasepuhan  masih mempercayai kekuasaan tradisional yang berpusat kepada pemimpin adat yang disebut dengan sesepuh girang. Kemudian, masyarakat kasepuhan masih mempraktikan sistem pertanian tradisional, yang pada intinya menumpukan pada sistem ladang (ngahuma), sistem sawah dengan.masa tanam sekali  setahun (nyawah  teu  meunang malik jarami) dan  pemanfaatan  kawasan hutan sekunder.
Terdapat beberapa kelompok masyarakat kasepuhan, yaitu Ciptarasa/Ciptagelar, Simaresmi, Cipta Mulya, Citorek, Cisungsang, Cicarucub, Cisitu, Bayah, Urug dan sebagainya. Jumlah kasepuhan ini cenderung bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini terkait  dengan  adanya  "perpecahan" dari  kasepuhan-kasepuhan  yang berdiri  sejak awal.  Ketika gerakan pengembalian hak-hak masyarakat adat ramai  dipromosikan oleh  berbagai  omop  pada  pertengahan  dekade  1990-an,  kelompok  masyarakat kasepuhan pun mulai mengenal terminologi "masyarakat adat" dan "hak-hak ulayat" dan mulai melebur ke dalam gerakan ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam dan pengakuan sebagai "masyarakat adat" 3
Selain kelompok masyarakat kasepuhan, penduduk di sekitar kawasan TNGHS juga telah menetap sejak zaman kolonial.  Migrasi masuk ke daerah tersebut dipicu oleh adanya daya tarik sebagai pekerja perkebunan, tambang emas dan laban-laban untuk pertanian. Survey yang dilakukan oleh llCA tahun 2005, terhadap 314 kampung di  wilayah TNGHS,  mencatat jumlah penduduk 99.782 jiwa.  Jumlah ini  termasuk
3 Kelompok  masyarakat  Baduy  yang  secara  geografis  bertetangga  dengan  masyarakat  kasepuhan  telah mendapatkan pengakuan melalui Perda Kabupaten Lebak No 32/2001, tentang Hak Ulayat Baduy. Perda ini telah  memberikan  inspirasi  bagi  kalangan  Omop  untuk  memberikan  hak  yang  sama  kepada  masyarakat kasepuhan.  Keinginan  ini  tampaknya disambut  cukup  baik oleh  kalangan  DPRD  Kabupaten  Lebak yang menginginkan Perda yang sama untuk seluruh masyarakat kasepuhan yang ada di wilayah TNGHS (Catatan penulis,  13  Desember 2006).  Namun demikian, terdapat dua perbedaan yang mendasar antara Perda Baduy dengan kasepuhan.  Dalam Perda Baduy inisiatif datang dari Gus Our, Presiden RI  pada masa itu,  sehingga pihak eksekutif dan legislatifLebak mendukung. Kedua, Baduy mempunyai wilayah yang "eksklusif', hal ini berbeda  dengan  masyarakat  kasepuhan,  dimana  dalam  banyak  kampung  penduduknya  tercampur antara warga kasepuhan dan non-kasepuhan.
penduduk yang diklasifikasikan sebagai masyarakat kasepuhan dan non-kasepuhan. Survei ini juga mencatat bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja, sekitar 86% sebagai petani dengan tiga jenis tanaman, yaitu ( 1) tanaman semusim seperti padi, ketela pohon, sayur-mayur; (2) Tanamanjangka menengah seperti kopi, sengon; (3) tanamanjangka panjang seperti pete dan durian. Selain bertani, pendudukjuga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pengrajin, pedagang, penjahit, buruh, pegawai negeri dan bekerja di sektor informal perkotaan. (Tim Survey Comdev GHSNP MP JICA, 2004; GHSNP MP JICA  ,  2006).  Tingginya  persentase  penduduk  yang  bekerja  sebagai  petani memberikan indikasi pentingnya kepastian tenurial terhadap laban yang dikuasai oleh petani.  Hal inilah yang menjadi salah satu masalah penting dalam hubungan antara petani dengan pihak institusi kehutanan, termasuk Perum Perhutani dan manajemen TNGHS.
Sedangkan perusahaan-perusahaan,  termasuk swasta, BUMN dan perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam di TNGHS terdiri dari berbagai jenis usaha. Di dalam kawasan TNGHS, beroperasi perusahaan pertambangan PT Aneka Tambang dan  PT Chevron Geothermal  Salak.  PT Aneka Tambang melakukan penambangan emas  di  Cikidang  (Kecamatan  Cibeber,  Kabupaten  Lebak)  dan  Gunung  Pongkor (Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor). PT Chevron Geothermal Salak melakukan penambangan geothermal di  kawasan Gunung Salak.  Kawasan TNGHS dikelilingi pula  oleh  perusahaan  perkebunan  PT Nirmala Agung,  PTPN VIII  Cianten,  PTPN VIII Cisalak Baru, PT Jayanegara, dan PT Pasir Madang (JICA, 2006) ·
Kawasan TNGHS mulai menarik perhatian berbagai lembaga penelitian (termasuk individu-individu peneliti),  ornop, donor intemasional dan berbagai jaringan sejak pertengahan tahun 1980-an. Perhatian mulai intensif sejak tahun 1992, yaitu dengan ditetapkannya wilayah tersebut menjadi Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH). Tiga  hal  yang  menjadikan  kawasan  TNGHS  menarik perhatian  lembaga-lembaga terse but,  yaitu  ( 1)  keberadaan  masyarakat kasepuhan  di  sekitar kawasan  TNGHS, (2) penetapan kawasan TNGH pada tahun 1992 dan perluasan menjadi TNGHS pada tahun 2003, dan (3) model-model pengelolaan yang diterapkan TNGHS.
Keberadaan masyarakat kasepuhan mulai menarik perhatian peneliti sejak tahun 1973 yaitu ketika sekelompok mahasiswa jurusan Antropologi melakukan kerja lapangan di wilayah Simaresmi, Kabupaten Sukabumi (Garna,  1973). Kemudian, studi-studi Antropologi untuk kepentingan akademis, seperti penulisan skripsi, thesis, dan disertasi mulai marak dilakukan, khususnya di wilayah selatan TNGHS. Beberapa penelitian itu adalah mengenai kepemimpinan tradisional (Adimiharja, 1983), interaksi manusia dengan hutan (Adimiharja, 1993, Harimukti, 2001, Gunawan, 2000), sistem pertanian tradisional  (Yogaswara,  1991),  kesehatan  (Gunawan  1992)  kemudian  "kelompok UNPAD"  ini  mendirikan  sebuah  lembaga  bernama Indonesian  Resources  of Indigenous Knowledge (INRJK) pada tahun 1991. Lembaga yang merupakanjaringan kerja  internasional  tentang Indigenous  Knowledge yang  dimotori  oleh Leiden Ethnosystems  and Development  (LEAD), Universitas  Leiden,  Belanda.  INRIK sebagai bagian integral dari Universitas Padjadjaran melakukan berbagai penelitian
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
yang ada kaitannya dengan hutan, sistem pertanian, pengetahuan tradisional tentang kesehatan hingga melakukan pemetaan partisipatif mengenai hutan adat kasepuhan Ciptarasa.
Setelah  tahun  1992,  ketika wilayah pegunungan  Halimun  ditetapkan  menjadi TNGH berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-W1992,jaringan-jaringan omop maupun lembaga di luar Omop mulai melakukan kegiatan di wilayah TNGH. Pada 21  Juli 1994, sebanyak 16lembaga bertekad untuk mencetuskan pembentukan konsorsium Gedepahala (Gunung Gede, Pangrango, Halimun dan Salak). Konsorsium ini terdiri dari 2 omop dan 14lembaga pemerintah. Kedua omop itu adalah Biological Sciences  Club dan Wetland International. Lembaga lain yang  terlibat di  antaranya adalah lembaga pemerintah, seperti Puslitbang Biologi LIPI, ITB, Fakultas Kehutanan IPB,  dan  Puslitbang  Kehutanan  Departemen  Kehutanan.  Penamaan  "Gedepahala" ini terkait dengan wilayah Taman Nasional dan kawasan lindung yang menjadi perhatian konsorsium, yaitu Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGP), Taman Nasional Gunung Halimun, dan Hutan Lindung Gunung Salak. Pada saat itu TNGH masih di bawah kendali manajemen TNGP.
Konsorsium  Gedepahala  mempunyai  dua  tujuan.  Pertama,  meningkatkan pemanfaatan TNGP, TNGH, dan kawasan hutan lindung Gunung Salak sesuai fungsi dan  peranannya.  Kedua,  meningkatkan  kerjasama  pakar  dan  lembaga  untuk mewujudkan  suatu  model  taman  nasional  Indonesia.  Terdapat  empat  kegiatan konsorsium,  yaitu  (1)  melakukan  penelitian  dan  pengembangan  pemanfaatan keragaman hayati dan ekosistemnya, (2) melakukan pengkajian model taman nasional di Indonesia, meliputi pengertian, kriteria dan sistem pengelolaannya, (3) mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan TNGP, TNGH, dan kawasan hutan lindung Gunung Salak; dan ( 4) mengembangkan program-program untuk mendapatkan dana bagi kegiatannya.
Kemudian Yayasan Ekowisata Halimun (YEH) yang didirikan pada tahun 1999 mulai terlibat di TNGH melalui kegiatan ekowisata. Misi YEH adalah mengembangkan sistem pengelolaan eko-turisme berkelanjutan 4 yang dilakukan oleh komunitas lokal TNGH. Peranan YEH adalah membantu komunitas lokal dalam mengembangkan dan mengelola konsep ekoturisme dan memberdayakan kehidupan swadaya dikalangan komunitas untuk kehidupan sehari-hari. YEH juga mengambil peran sebagai "agen" jari kegiatan wisata di wilayah TNGH. MenurutYayasan Ekowisata Halimun (1999) terminologi community  based eco-turism adalah  sesuatu  yang  relatif baru  pada
4 Konsep Community  Based Ecoturism di  Halimun  sebetulnya  telah  ada  sejak  tahun  1995  dengan terbentuknya  konsorsium  oleh  Ditjen  Perlindungan  }:lutan  dan  Pelestarian Alam  (PHPA), Wildlife Preservation  Trust  International (WPTI),  Biological Sciences  Club  (BScC), Pusat Penelitian untuk Keragaman Hayati dan Konservasi Universitas Indonesia, dan McDonald's Indonesia Family Restaurants. Konsorsium mendapatkan dana untuk kegiatan selama 3 tahwi dari the Biodiversity Conservation Network (BCN) untuk menyediakan guest house di bagian utara, timur dan selatan TNGH. Ke tiga guest house ini  selesai tahun  1998. Kemudian YEH  berfungsilbertugas memonitor proyek-proyek eko-turisme.
lapangan isu konservasi. Namun, pentingnya bekerja dengan komunitas lokal dalam menghadapi tantangan kerusakan ekosistem tidak boleh diabaikan. (Yayasan Ekowisata Halimun, 2006)
Rimbawan  Muda  Indonesia, The  Indonesian  Institute for  Forest  and Environment atau  lebih  dikenal  dengan  RMI adalah  salah  satu  omop yang  secara in tens if melakukan aktivitas di kawasan TNGHS. RMI didirikan di Bogor pada tanggal 18 September 1992 dengan mengangkat isu kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan pertanian, daerah aliran sungai, dan pendidikan lingkungan. Motivasi pendirian RMI  adalah  untuk  mengusahakan  dan  mendukung  pengelolaan  sumberdaya  alam khususnya  hutan  yang  adil,  setara,  dan  lestari.  Kegiatan  utama  RMI  adalah pemberdayaan masyarakat, pendidikan lingkungan, dan studi kebijakan. RMI mulai masuk dan beraktifitas di Halimun pada tahun 1997 dengan melibatkan masyarakat yang ada di desa Malasari, Kabupaten Bogor. Kemudian RMI berkeliling ke beberapa desa  di  kabupaten  Bogor  (desa  Malasari  dan  Sukajaya),  kabupaten  Sukabumi (Simaresmi), dan kabupaten Lebak (Mekarsari, Citorek, Ciusul dan Citarik)
RMI adalah salah satu omop yang mengusung konsep "Kampung dengan Tujuan Konservasi" atau KDTK di  Kampung Nyungcung kabupaten Bogor. Lokasinya berada di  dalam wilayah TNGHS sejak tahun 2003. Kekhawatiran kampung tersebut akan dipindahkan  ke  tempat  lain,  karena posisinya di  dalam  kawasan  Taman  Nasional. Masyarakat lokal dibantu oleh RMI mengajukan tawaran solusi yang disebut KDTK. Di  dalam  wilayah  KDTK  masyarakat  lokal  mengkategorikan  hutan ke  dalam  tiga bentuk pengelolaan laban, yaitu hutan larangan, hutan buah-buahan dan tanaman lainnya (lahan dudukuhan), dan laban yang digunakan oleh penduduk untuk tempat tinggal, sawah  dan  tanaman  pertanian  lainnya.  Selain  itu,  RMI  juga aktif memfasilitasi pengakuan terhadap wilayah adat  ( wewengkon) di kasepuhan Cibedug dan Citorek. Beberapa lembaga lainnya ikut terlibat, seperti Working Group Tenure {WGT), ICRAF, dan  Huma.  Kegiatan  RMI  dalam  hal  ini  adalah  melakukan  pemetaan  wilayah, pembuatan sejarah,  dan  pendokumentasian tradisi  budaya masyarakat Citorek dan Cibedug.

## Masyarakat Sipil dan Gerakan Perlawanan di TNGHS
Berbagai kelompok masyarakat sipil terlibat dalam membela hak-hak masyarakat di sekitar kawasan TNGHS, khususnya yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat (indigenous  peoples  rights). Hak-hak  masyarakat  adat  yang  dibela  adalah  dari kelompok masyarakat adat kasepuhan, yang memang secara tradisional telah mendiami wilayah  TNGHS sejak lama. Menurut Adimihardja (1993), keberadaan masyarakat tersebut  terkait  dengan  berakhimya Kerajaan  Sunda Pajajaran _sekitar  tahun  1579. Bahkan kelompok kasepuhan Ciptagelar yang ada di desa Simaresmi mengklaim dirinya eksis sejak tahun 1368 (Yogaswara, 2001: 64) dan setiap tahunnya diperingati melalui upacara seren taun yang menandai akhir suatu masa tanam dan memulai masa tanam yangbaru.
Namun,  kelompok  masyarakat  sipil  pun  tidak  hanya  membela  kepentingan kelompok-kelompok masyarakat adat  saja. Kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang tidak mempunyai afiliasi terhadap suatu kelompok adat, tetapi tinggal di wilayah TNGHS dan terancam oleh perluasan taman nasional, menjadi bagian dari advokasi. Seperti yang dilakukan oleh FKMHJBB.
Dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi masyarakat di kawasan TNGHS, tampaknya RMI menjadi simpul dari berbagai gerakan. Dapat dikatakan hampir semua organisasi masyarakat sipil maupun kalangan akademisi dan lembaga penelitian yang mempunyai keberpihakan terhadap keberadaan masyarakat di kawasan TNGHS mempunyai kaitan dengan RMI. Demikian halnya dengan gerakan- gerakan pada tingkatjaringan akar rumput, tampaknya mempunyai kaitan dengan RMI dalam berbagai kapasitasnya. Misalnya aktivisnya pemah bekerja dengan RMI atau difasilitasi oleh RMI, seperti kaitannya dengan FKMHJBB.
RMI. dapat menjadi simpul dari gerakan masyarakat sipil dan kelompok lainnya di TNGHS, tidak terlepas dari rekamjejak organisasi ini yang sejak tahun 1997 telah berkiprah di wilayah desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. RMI juga secara aktif melakukan kegiatan pemetaan untuk wilayah kasepuhan Citorek dan Cibedug, dan mereka jugalah yang memperkenalkan konsep wewengkon untuk wilayah adat kepada publik yang lebih luas.  Kegiatan RMI  dapat dijadikan simpul, karena terdapat berbagai organisasi maupun perorangan yang mempunyai kepedulian dengan masyarakat di  kawasan TNGHS.
Sebagai  sebuah  simpul  dari  gerakan  masyarakat  sipil  di  kawasan  TNGHS, identitas sebagai sebuah omop yang mempunyai keberpihakan terhadap keberadaan hak-hak adat masyarakat di kawasan·TNGHS sangat jelas. Melalui buletin triwulan "Kabar Sanggabuana" 5 berbagai tulisan berupa peristiwa, profil kampung,  laporan perjalanan, kajian ilmiah hingga tulisan yang berasal dari komunitaspun menjadi cara untuk  memperlihatkan  bahwa masyarakat  di  kawasan  TNGHS  adalah  masyarakat yang mempunyai sejarah yangjauh lebih panjang dari keberadaan manajemen TNGHS sendiri. Selain itu, ditampilkan pula cara masyarakat mengelola pengelolaan sumber daya alamnya sendiri. Suatu model pengelolaan yang berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh negara. Namun, menipunyai nilai keberlanjutan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat di kawasan TNGHS itu sendiri.
Walaupun mempunyai ideologi keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat di kawasan TNGHS, dalam melakukan advokasinya RMI menggunakan strategi meraih stakeholder yang  berbeda  (multi-stakeholder)  dan  bertingkat  (multi  layers). RMI membangun kontak yang sangat baik dengan pihak DPRD kabupaten Lebak untuk mendapatkan Perda Pengakuan Hak-hakAdat untuk kasepuhan Cibedug dan Citorek.
5 Buletin "Kabar Sanggabuana" diterbitkan atas  kerja sama  RMI  dan  SGP-TPF,  yaitu  suatu  skema small-grant dari  UNDP.  Tujuannya ~dalah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dalam mengelola hutan di wilayahnya dari pihak-pihak terkait (RMI, 2006)
RMI juga telah  berhasil  membangun jejaring yang kuat dengan  berbagai  lembaga penelitian yang mempunyai perhatian di TNGHS, seperti ICRAF dan LIPI.

## KoNFLIK PENGELOLAAN:  KosERVASIONIS VS Eco-POPULIS
Keberadaan TNGHS 6 mempunyai lima fungsi, yaitu (1) sebagai wahana penelitian dan pendidikan lingkungan, (2) mendukung pengembangan budi daya tumbuhan dan penangkaran  satwa,  (3)  sebagai  wahana  kegiatan  rekreasi  dan  ekowisata,  (4) merupakan habitat bagi plasma nuftah dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan  (5) pengaturan tata air dan  iklim  mikro  serta sumber mata air bagi  wilayah  di sekitamya,  terutama Bogor,  Sukabumi,  Lebak dan  DKI Jakarta.  Sedangkan tujuan pengelolaannya ( 1) melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati di dalam kawasan, pada tingkat genetik,jenis (spesies) dan ekosistem; (2) melestarikan ekosistem hutan untuk memelihara fungsi hidrologi;  (3) melestarikan ekosistem hutan hujan tropika yang  dikombinasikan  dengan  konservasi  hutan  Taman  N asional  Gunung  Gede Pangrango dan Taman Nasional Ujung Kulon yang merupakan ciri hutan hujan tropis di Pulau Jawa dari mulai dataran rendah sampai pegunungan; (4) menyediakan salah satu pusat penelitian biologi di Indonesia; (5) meningkatkan kesadaran, apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam konservasi  alam dan lingkungan;  dan ( 6)  mendukung pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam dan ekosistem taman nasional.
Kelima fungsi TNGHS ini tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal di  dalam  maupun  di  sekitar  kawasan.  Bahkan  dalam  brosur  yang  dibuat  oleh Departemen Kehutanan dan llCA dikatakan adanya 3 ancaman utama bagi TNGHS yaitu (1) lebih dari 300 kampung berada di TNGHS, (2) pembalakan dan perambahan liar, dan (3) tambang emas liar.
Ancaman  pertama  diketahui  dari  adanya  masyarakat  yang  telah  mendiami kawasan terse but selama bertahun-tahun. Keberadaan mereka tidak diakui oleh hukum yang berlaku. Pertambahan penduduk berimplikasi  pada tingginya kebutuhan laban dan sumber daya alam sehingga luas tutupan hutan semakin berkurang dengan cepat. Berkurangnya tutupan hutan berkorelasi dengan pertambahan penduduk yang cepat. Padahal  di  kawasan  TNGHS  masih  terdapat bentuk-bentuk kegiatan  lainnya yang membuka tutupan hutan, seperti perkebunan teh, tambang emas dan perambahan hutan oleh berbagai pihak.
Pengelolaan TNGHS  ini  mendapat dukungan  yang kuat dari  beberapa  pihak, utamanya dari lembaga-lembaga pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun yang terlibat
6 Dengan adanya SK Menhut No 175/K.pts-11/2003 tentang Penunjukan Kawasan TNGH dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimpn dan Kleompok Hutan Gunung Salak maka Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) berubah nama menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
dalam konsorsium. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dalam hal ini Pusat Penelitian Biologi dan Japan International Cooperation Agency (JICA)  merupakan pendukung utama  pengelolaan TNGHS berdasarkan mandat dari pemerintah pusat masing-masing 7 • LIPI dan llCA menjadi "think-tan/C' pengelolaan J'NGHS melalui berbagai  penelitian,  utamanya  mengenai  flora  dan  fauna,  serta model pengelolaan Taman Nasional.
Selain itu,  lembaga-lembaga yang tergabung dalam konsorsium Gedepahala yang kebanyakan adalah lembaga pemerintah dan perguruan tinggijuga sejauh ini menjadi pendukung utama pengelolaan TNGHS 8 • Demikian halnya omop Yayasan Ekowisata Halimun  (YEH),  mengambil posisi untuk  mendukung  manajemen TNGHS  karena perannya dalam mengembangkan ekowisata di Halimun mendapat dukungan dari pihak TNGHS.
Perbedaan pandangan dan cara bekerja para pihak dalam pengelolaan TNGHS sangat nyata ketika Departemen Kehutanan  mengumumkan Surat Keputusan (SK) Menteri  Kehutanan  No  175/kpts-1112003  tentang  penunjukan  "perluasan" Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dari 40,000 ha menjadi 113,357 ha 9 • Ketika kebijakan tersebut diumumkan kepada publik pada tahun 2003, mendapat tantangan yang cukup keras dari kalangan pemerintah kabupaten, organisasi nonpemerintah, dan kelompok komunitas yang wilayahnya terkena perluasan TNGHS. Bupati Kabupaten Sukabumi menyatakan tidak pemah dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memperluas kawasan TNGHS, pemerintah kabupaten Sukabumi hanya memperoleh surat tembusan yang berisi keputusan pemerintah pusat (Kompas 8 November 2003) 10 •
7 Salah satu proyeknya adalah Proyek Konservasi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Conservation Project)  yang dikoordinasikan antara Direktorat Jenderal  Perlindungan  Hutan dan  Pelestarian Alam (PHPA), LIP I dan JICA. Proyek ini dikembangkan oleh tiga negara yaitu Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat yang didasarkan pada pembicaraan antara Presiden Amerika Serikat dengan Perdana Menteri Jepang tahun 1992. Proyek ini dimulai tahun 1995 yang mengandung  tiga komponen yaitu :Information Processing and Network,  Research and survey,  dan  National Park Planning and Management.
8 Dalam  draft  Rencana  Pengelolaan  Taman  Gunung  Halimun  disebutkan ...  Mengingat  adanya keterbatasan (wewenang,  sumber daya manusia,  biaya,  teknologi,  waktu dan lain-lain) maka TNGHS melakukan kerjasama,  kemitraan dan  koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Pada saat ini Ielah terbentuk konsorsium taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Halimun (GEDE PAHALA), yang beranggotakan 14 institusi yang terdiri dari instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan  lembaga  swadaya  masyarakat.  Kegiatan  konsorsium  ini  meliputi penelitian,  pendidikan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar TNGHS.  (JICA, 2006)  Teks ini cukup menarik untuk didalami, mengingat yang disebutkan disitu hanya konsorsium Gedepahala, yang sejak awal mendukung manajemen TNGHS.  Tetapi  omop-omop  lain  yang  bersikap  kritis,  seperti  RMI,  LATIN  dan  Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat dan Banten (FKMHJBB) tidak masuk dalam konsorsium.
9 Nama SK 175/2003 itu sendiri tidak mengandung kata "perluasan", melainkan berjudul" Penunjukan K.awasan  Taman Nasional  Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi  K.awasan  Hutan Lindung,  Hutan Produksi  Tetap,  Hutan  Produksi  Terbatas  pada  Kelompok  Rutan  Gunung  Halimun  dan  Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas ± 113.357  hektar di  propinsi  Jawa  Barat dan  Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS)
Beberapa  argumentasi  dari  kalangan  Departemen  Kehutanan  terhadap "perluasan" taman nasional  yang dihimpun dari  beberapa sumber  adalah sebagai berikut.
Pertama,  pertimbangan  perluasan  TNGH  menjadi  TNGHS  berdasarkan  SK terse but adalah ( 1) kelompok hutan Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan  hamparan  hutan  dataran  rendah  dan  pegunungan  yang  mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, (2) sumber mata air bagi kehidupan masyarakat disekitamya yang perlu dilindungi dan dilestarikan (SK Menhut 175/Kpts-1112003).
Kedua, menurut keterangan dari pengelola TNGH gagasan untuk merubah Gunung Salak menjadi Taman Nasional sudah lama dicetuskan dan diajukan oleh konsorsium Gedepahala sejak tahun  1995.  Usulan juga datang  dari  perguruan  tinggi  dan LSM yang memberikan argumen-argumen untuk mendukung Gunung Salak dijadikan Taman Nasional. Hal ini terutama juga dipicu dengan adanya kejadian banjir tahun  2001 dan 2002 (WGT, 2006).
Ketiga,  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  175/Kpts-1112003  ini  murni perubahan fungsi kawasan hutan, dari hutan lindung dan hutan produksi menjadi hutan konservasi TNGHS, tidak ada kesan perubahan status.  Status kawasan hutan TNGHS tetap sebagai hutan negara dengan tidak memasukkan tanah hak. Luas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.  175/Kpts-1112003  yang dikeluarkan tanggal  10 Juni tahun 2003  adalah sebesar 113.357  hektar.  Sebelum keluamya Surat Keputusan Menteri  Kehutanan No.  175/ Kpts-11/2003, luas kawasan Taman Nasional Gunung Halimun adalah 40.000 hektar. Areal yang mengalami perluasan adalah kawasan hutan negara seluas 73.357 hektar yang dike lola oleh Perum Perhutani 11 • Perluasan kawasan hutan negara eks Perhutani di  kabupaten  Sukabumi  seluas  16.785,22 ha,  di  kabupaten Bogor seluas  18.378,68 hektar dan di kabupaten Lebak seluas 27.049,04 hektar
Secara ringkas argumentasi ini bertumpu pada (1) teknis kehutanan, (2) teknis hidrologi dan (3) 1egitimasi dari konsorsium yang terdiri dari akademisi, birokrat dan omop.  Argumentasi-argumentasi  merupakan  pandangan  klasik  penge1o1aan  yang bersifat "kolonial", yaitu tidak memperhitungkan adanya man usia di dalam kawasan- kawasan yang  diperluas  tersebut 12 • Pandangan  ini juga tidak dapat dilepaskan dari pandangan negara-negara maju yang mempunyai taman nasional yang tidak dihuni oleh penduduk,  atau menge1uarkan  penduduk dari  wilayah  taman nasional  dengan kompensasi  yang  mencukupi.  Pengalaman  dari  negara  maju  tersebut  seringkali
10 Padahal dalam konsiderans SK Menteri itu disebutkan  "Hasil pembahasan rencana perluasan Taman Nasional  Gunung  Gede  Pangrango  dan  Taman  Nasional  Halimun-Salak  yang  dilakukan  oleh DepartemenKehutanan  bersama Perum Perhutani,  Pemda Provinsi  Jawa  Barat dan Provinsi  Banten, Pemda Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi dan Lebak".
11 Dalam hal ini Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten; khususnya KPH Banten, KPH Bogor dan KPH Sukabumi.
Jurnal  Kependudukan  Indonesia
diduplikasikan dengan situasi di Indonesia melalui pelatihan-pelatihan manajemen taman nasional yang diikuti oleh birokrat maupun kalangan peneliti dan omop, yang disponsori oleh negara-negara maju terse but. Misalnya, pelatihan manajemen Taman Nasional di Yakushima Jepang.
Argumentasi pihak-pihak yang menentang "perluasan" TNGHS ini didasarkan pada pengalaman di lapangan. Misalnya dari Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa  Barat dan  Banten  (FKMHJBB) 13 mengemukakan  bahwa  perluasan  tersebut merupakan (1)  kebijakan  sepihak yang  tidak memperhatikan kondisi  lapangan,  (2) sejak dulu  sebenamya daerah perluasan itu merupakan areal non-hutan yang terdiri dari laban permukiman serta garapan masyarakat, (3) masyarakat menjadi resah karena ketidak-jelasan nasib permukiman dan  laban garapan mereka,  (4)  masyarakat desa telah  menggarap  secara turun-temurun,  (5)  tidak jelas tata  batas,  (6)  larangan  dari petugas Taman Nasional untuk menggarap dengan cara memasang papan larangan, dan (7) terjadi pengusiran terhadap 80 KK. di Lebak.  Sedangkan pendapat dari salah seorang  pegiat  RMI  adalah  (1)  SK  seharusnya  tidak  menyandarkan  alasan penggabungan keduanya (TNGH dan Hutan Gunung Salak- pen.) adalah merupakan satu  kesatuan  yang  harus  dijaga  dan  dilestarikan.  Pengakuan,  penghormatan  dan perlindungan hak masyarakat adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam seharusnya juga dipertimbangkan dalam upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, peng~aan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, (2) walaupun perluasan belum diterapkan,  di  lapangan  telah  menimbulkan  keresahan  tentang  status  perumahan (permukiman) dan kebun-kebunnya, karena kampung-kampung masyarakat berada di dalam kawasan, (3) batas-batas desa juga dimasukkan dalam perluasan kawasan, dan (4) pada masa transisi ini illegalloging telah merambah ke wilayah yang ditetapkan.
Argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh omop merupakan ciri wacana eco- populis yang kental, dimana menempatkan kepentingan rakyat diatas segalanya dan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas laban yang sesungguhnya. Selain itu,  omop juga melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak berbasis pada kenyataan di  lapangan dan  hanya mengandalkan teknik-ilmiah pengelolaan sumber daya alam.
12 Sebetulnya dalam pembicaraan informal dengan salah seorang Kasubdit di  lingkungan Ditjen PKA (nama baru untuk Ditjen PHPA), keluarnya SK tersebut, selain pertimbangan akademis-ilmiah, terdapat juga masalah-masalah internal di Dephut, seperti kewenangan Perhutani dan Taman Nasional, tumpang- tindih penguasaan laban antara Taman Nasional, Perhutani dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya SK ini kewenangan hanya ada ditangan Ditjen PKA melalui Balai TNGHS (Komunikasi Pribadi dengan Bpk Agus S, November 2006)
13 FKMHJBB  dibentuk dari keresahan masyarakat Halimun atas dikeluarkannya SK  175/Kpts/2003, embrionya berasal dari 3 orang pegiat masyarakat dari lokasi bela jar RMI Halimun Barat, Halimun Utara dan  Halimun Selatan.  Selanjutnya, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh 31  desa dan menyepakati pembentukan forum  tersebut (RMI, 2004: 69)

## KEsJMPULAN
Pengelolaan TNGHS dapat merupakan suatu contoh dimana perspektifkolonial tentang pengelolaan hutan masih dijalankan, melalui wacana konservasi yang didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan juga omop yang  tidak  melakukan  advokasi.  Ciri  utamanya  adalah  berbasis  science  dan mengabaikan keberadaan kelompok masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan taman nasional. Taman nasional dikonstruksikan sebagai suatu lingkungan alam yang hanya terdiri dari flora dan fauna eksotis dan endemis. Kenyataan bahwa masyarakat telah lama bermukim di wilayah TNGHS tidak diterima sebagai bagian integral dari TNGHS, melainkan harus berada diluar kawasan.
Sebaliknya, omop yang melakukan advokasi di TNGHS mempunyai aliran eko- populis yang demikian kuat. Peran negara hanya ditempatkan sebagai pengatur birokrasi saja, dan tidak dibolehkan untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam. Asumsinya adalah masyarakat dianggap telah mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Ketika kedua aliran ini berada pada dua titik ekstrim yang berbeda, tidak ada ruang dialog yang dapat digunakan oleh kedua aliran ini.
Namun demikian, proses negosiasi masih berjalan di tingkat lapangan. Munculnya konsep-konsep seperti  Kampung dengan Tujuan Konservasi dan penataan wilayah adat ( wewengkon) di Cibedug dan Citorek melalui eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten Bogor, Sukabtimi dan Banten  untuk mendapatkan Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi  "hak adat" masyarakat, merupakan  sebuah celah negosiasi antara negara dan masyarakat untuk saling mengakui hak dan kewenangannya.

## DAFrAR PUSTAKA
Adimihardja, Kusnaka. 1987. "Ki Ardjo: A Wandering Spriritual Leader in West Java". Southeast Asia  Journal, Singapore.
Adimihardja,  Kusmaka.  1993.  Kasepuhan yang Tumbuh  di atas yang Luruh:  Pengelolaan Lingkungan  Secara  Traidisional  di  Kawasan  Gunung  Halimun  Jawa  Barat.
Bandung: Transito.
Aliadi,  dkk  1996. Kawasan  Yang Dilindungi di Indonesia.  Bogor:  Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN).
Departemen Kehutanan, SK, MENHUT 175/KPTS-11/2003.
Garna, Yudistira.  1973. "Kesepuhan Sima Resmi:  Studi Tentang Kepemimpinan Tradisional di Sukabumi (Banten) Selatan".  Bandung: Universitas Padjadjaran.
Gunawan,  Rimbo.  1992. "Penawaran Sebelum dan  Setelah Melahirkan di  Kalangan Wama Kesepuhan  Cipta  Rasa  di  Desa  Simarasa".  Skripsi.  Tidak  Diterbitkan.  Bandung: Universitas Padjadjaran.
Gunawan, Rimbo. 2000. "Power, Meaning and Forest Conservation in The Gunung Halimun National Park, West Java,  Indonesia". Thesis  Master of Arts. Quezon City,  Metro Manila : Ateneo  De Manila University.
Harimukti,  Hario. 2001. "Taman Nasional Gunung Halimun:  Studi Tentang Konflik dalam Pengelolaan Kawasan di Desa Siinarasa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat". Skripsi. Tidak Diterbitkan. Bandung: Universias Padjadjaran.
Jepson, Paul and Robert J Whittaker, 2002. Histories of Protected Areas : Intemationalisation of Conservasionist Value and Their Adoption in the Netherland Indies (Indonesia). Environmental and History 8 : 129-172
JICA. 2006. Rencana Pengembangan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. (drafbelum dipublikasikan)
Peluso, Nancy Lee. 1993. "Coercing Conservation? The Politics ofStates Resources Control". Global Environmental Change, 3: 199-217
Putro,  Hatyanto, dkk (2006) Ana/isis Para Pihak (Stakeholders Analysis) Taman  Nasional Gunung Halimun-Salak. Departemen Kehutanan-JICA, Gunung Halimun National Park Management Project. (draft belum dipublikasikan)
RMI. 2004.  Nyoreang A/am  Ka  Tukang,  Nyawang Anu  Bakal Datang  :  Penelusuran
Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat-Banten. Bogor-Jakarta: Penerbit RMI dan Yayasan Kemala.
Robbins, Paul. 2004. Political Ecology: A Critical Introduction. Oxford : Blackwell Wittmer,  Heidi  and  Regina  Bimer. 2005  Between  Conservationism,  Eco-populism  and Developmentalism-Discourse  in  Biodiversity  in  Thailand and Indonesia. Capri Working Paper No 37
Yayasan Ekowisata Halimun. 2006. "Profit Yayasan Ekowisata Halimun". (www.indo.net.id/ halimun)
Yogaswara, Herry. 1991. "Respons Komunitas Kasepuhan Cipta Rasa Terhadap Aktivitas Malik Jarami di Desa Sirnarasa Sukabumi". Skripsi. Tidak Di~rbitkan. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Yogaswara, Herry. 2001. "Dynamic of Land  Future System: A Case  Study of Kasepuhan Ciptarasa, West Java, Indonesia". Tesis. Tidak Diterbitkan. Quezon City, Manila . Zingerli, Claudia. 2005. "Colliding Understanding of Biodiversity Conservation in Vietnam: Global  Claims,  National  Interests  and  Local  Struggles". Society  and Natural Resources,18:133-141