DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1183
Vol. 5, No. 1, April 2024, pp. 61-72

## PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI, KONDISI KEUANGAN, DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## PENULIS
1) Nella Gabriella, 2) Diana Frederica ABSTRAK Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  sejauh  mana  pengetahuan  hukum  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) untuk mengetahui kesadaran perpajakan terkait kepatuhan PPh Wajib Pajak; (3) mengetahui sanksi atas kepatuhan Wajib Pajak; (4) untuk  mengetahui  status  keuangan  Wajib  Pajak  yang  patuh.  Menggali  transparansi perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak menggunakan metode kuantitatif dengan 120 responden  yang  disurvei  dan  dianalisis  menggunakan  aplikasi  pengolahan  data  SPSS. Terlihat bahwa: (1) pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif serta  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak; (2)  kesadaran  wajib  pajak  mempunyai pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak;  (3)  sanksi mempunyai  pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak;  (4) kondisi  keuangan  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak;  (5)  Transparansi  perpajakan  mempunyai  pengaruh  yang  positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Kondisi  Keuangan, Transparansi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## AFILIASI
Prodi, Fakultas 1,2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nama Institusi 1,2) Universitas Kristen Krida Wacana Alamat Institusi 1,2) Jl. Tanjung Duren Raya No. 4, Jakarta Barat, DKI Jakarat - 11470

## KORESPONDENSI
Penulis Nella Gabriella Email gabriella.322019095@civitas.ukrida.ac.id LICENSE This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .

## I. PENDAHULUAN
Sumber dari pendapatan Negara Indonesia yang paling besar berasal dari pajak salah satunya, karena pajak merupakan sumber utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Sesuai  dengan  UU  Nomor  16  tahun  2009  pajak  merupakan  suatu  kontribusi  yang  wajib kepada negara yang mana terutang oleh individu secara pribadi maupun badan serta memiliki sifat memaksa.  Dengan  adanya  pajak  masyarakat  akan  mendapatkan  fasilitas  transportasi,  fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan serta prasarana umum. Kepatuhan serta kesadaran bagi wajib pajak sangat penting ditingkatkan lagi, supaya tanggung jawab dalam pembangunan suatu negara terpenuhi.
Sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah terjadi beberapa perubahan sistem dimulai dari Official Assessment system, Semiself Assessment System, dan Withholding System serta yang terakhir Self Assesment (Imron,2018). Sistem Self Assessment diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983, yang mengatur  mengenai  persyaratan  secara  umumnya  serta  tata  cara  perpajakan.  Di  tahun  1983, pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan yang pertama ( Tax Reform ) dengan ditetapkannya Self Assessment System sebagai dasar pengenaan pajak di Indonesia, pada masa saat itu sangat terasa adanya  suatu  perubahan  yang  dinamis  dalam  pengelolaan  pajak  di  Indonesia  baik yang  dilakukan oleh pemerintah maupun Wajib Pajak.
Pada  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh),  PPh  Pasal  21  adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang bernama serta berbentuk apa pun itu yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib pajak yang  berpenghasilan  tahunan  Rp.  0  –  Rp.  60.000.000/tahun  dikenakan  tarif  5%.  Wajib  pajak berpenghasilan  tahunan  Rp.  60.000.00  –  Rp.  250.000.000/tahun  dikenakan  tarif  15%.  Undang- Undang  Perpajakan  pernah  mengalami  perubahan.  Terakhir  telah  dilakukan  perubahan  atas  UU Nomor  17  Tahun  2000  menjadi  UU  Nomor  36  Tahun  2008  terkait  Pajak  Penghasilan.  Dimana peraturan  Undang-Undang  terus  mengalami  perbaikan,  penyesuaian,  dan  perubahan.  Sistem Self Assesment adalah Pemerintah terhadap wajib pajak memberikan kepercayaannya guna melaporkan, melakukan penghitungan serta melaksanakan pembayaran sesuai besaran yang harusnya dibayar.
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kesadaran  yang  dimiliki  wajib  pajak  guna  melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai pada aturan yang berjalan dengan tanpa diperlukannya suatu pemeriksaan.  Pajak  penghasilan  atau  yang  biasanya  disebut  PPh  21  merupakan  pajak  penghasilan yang berbentuk upah, tunjangan, gaji, honorarium ataupun jenis pembayaran lainnya termasuk nama serta  berbentuk  apa  saja  yang  memiliki  keterhubungan  dengan  jabatan,  jasa  serta  aktivitas  yang dilaksanakan oleh orang pribadi subjek pajak di dalam negara.
Dengan adanya sanksi perpajakan berguna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaksanaan  kewajiban  perpajakan.  Memahami  sanksi  dalam  perpajakan  sangat  berperan  penting serta berfungsi untuk mengetahui hukuman apa yang diperoleh ketika mereka melakukan pelanggaran dalam  hal  perpajakan.  Menurut  Dirjen  Pajak,  pada  tahun  2021  hanya  9  juta  wajib  pajak  telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini masih jauh dari sasaran yaitu sekitar 80% atau 15,2 juta  wajib  pajak  yang  diharapkan  dapat  patuh  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Adapun rincian 9 juta wajib pajak yang telah membayar pajak meliputi 8,7 juta individu wajib pajak pribadi 282 ribu wajib pajak badan. Sementara dari 8,7 juta individu wajib pajak pribadi atas 8,4 juta orang yang melaporkan SPT tahunan melalui e-filing dan 306 ribu secara manual.
Kondisi  keuangan  merupakan  keahlian  suatu  individu  dalam  hal  melakukan  pemenuhan kebutuhan hidup baik secara primer, sekunder, maupun tersier (Adhimatra & Noviari, 2018). Apabila seseorang  dapat memenuhi  semua  kebutuhannya  tanpa memerlukan  bantuan  orang  lain  maka  bisa dikatakan bahwa kondisi keuangan orang tersebut sangat baik dan jika sebaliknya yang terjadi maka bisa dikatakan bahwa kondisi keuangan orang tersebut kurang baik. Kondisi keuangan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena jika kondisi keuangan wajib pajak baik maka wajib pajak akan sukarela dalam melakukan kewajibannya perpajakannya.
Transparansi  pajak  jadi  satu  dari  sekian  banyak  komponen  penting terhadap  kepatuhan  bagi wajib pajak. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi membuat terjadinya penurunan pada
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
tingkat  keyakinan  terhadap  tugas  pembayar  pajak  untuk  membayar  pajak.  Banyak  warga  yang beranggapan  bahwasanya  biaya  pajak  banyak  disalahgunakan  sebagai  kepentingan  pribadi  pejabat pemerintah  daripada  difungsikan  dalam  pembangunan  Negara.  Dalam  hal  ini  pemerintah  dituntut transparan  dan  akuntabilitasnya  ditunjukkan.  Transparansi  yang  dimaksud  disini  merupakan keterbukaan  mengenai  penggunaan  serta  alokasi  dari  dana  pajak  terhadap  pembangunan  Negara. Direktorat Jendral Pajak pun diharapkan juga memberikan sejelasnya terkait informasi tersebut dalam pembangunan.  Transparansi  dalam  perpajakan  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  pada kepatuhan wajib pajak (Saepudin, 2013).
Pemahaman pada peraturan perpajakan yang memadai harus dimiliki wajib pajak agar dapat melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Peningkatan  kepatuhan  terhadap  wajib  pajak  terhadap kewajibannya  menuntut  pemerintah  untuk  terus  berupaya  mencapai  target  pemungutan  pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara, maka diharapkan timbul pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan dan transparansi perpajakan. Seperti yang telah dibahas di atas bahwa ada banyak orang yang tidak mematuhi serta memahami atas kesadaran Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menarik untuk di bahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Teori Atribusi
Teori atribusi diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner dan rekannya pada tahun 1974. Teori atribusi merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah suatu perilaku individu disebabkan oleh sebab-sebab internal atau bukan. Teori atribusi sangat relevan karena menganggap tingkah laku dari individu ketika melaksanakan kewajiban pajak yang dimilikinya sangat ditentukan keadaan, juga oleh faktor yang berasal dari internal, dalam hal ini hati nurani wajib pajak.

## 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  mengenai  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan yang  ter hutang  kepada  negara,  sifatnya  memaksa  sesuai  Undang-Undang  yang  imbalannya  tidak  diterima secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kepentingan kemakmuran rakyat”.

## 2.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan
Menurut (Lovihan, 2014) pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib  pajak  dapat melakukan  pemahaman  secara jelas  terkait  aturan  yang ada  dalam  sistem  pajak yang  berlaku  saat  ini.  Wajib  Pajak  yang  tidak  memahami  peraturan  perpajakan  jelas  mempunyai kecenderungan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh.

## 2.4 Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  Soermaso  (2017  :37),  menjelaskan  bahwa:  “Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan kondisi yaitu subjek pajak memahami serta mengetahui secara jelas tentang kewajiban perpajakan tanpa ada  tekanan  pihak  lainnya  dalam melaksanakan  kewajiban  pajak  tersebut. Kesadaran  secara garis  besar  memiliki  arti  sebagai  resa  rela  untuk  melakukan  suatu  kewajiban  dalam  kehidupan bermasyarakat.

## 2.5 Sanksi
Sanksi  merupakan  suatu  tindak  hukum  yang  guna  memberi  paksaan  kepada  individu  agar mematuhi  suatu  aturan  maupun  hukum.  Sanksi  perpajakan  dapat memberikan  kesempatan  kepada wajib pajak untuk mengendalikan pembayaran pajaknya sehingga mengurangi godaan untuk tidak menyampaikan SPT (Mulari dan Setiawan, 2016).

## 2.6 Kondisi Keuangan
Menurut (Fatima & Adi, 2019). Kondisi keuangan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan  kemampuan ekonomi  dalam  memenuhi  semua  kebutuhan menggunakan  pendapatan yang dimiliki. Kondisi keuangan umumnya memiliki pengaruh kepada patuhnya wajib pajak.

## 2.7 Transparansi
Menurut  Siahaan  (2013)  menjelaskan  bahwa  dengan  pemerintah  memberikan  transparansi terkait  perpajakan  akan  memberi  gambaran  yang  sesuai  kepada  masyarakat  terkait  aktivitas  di pemerintahan, administrasi perpajakan yang transparan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwasanya  biaya  pajak  yang  dibayarkan  difungsikan  sesuai  dengan  fungsi  dari  pajak  yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

## 1) Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan  dan  peraturan  perpajakan  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan  dalam  membayar  pajak.  Selanjutnya  penelitian  Lovihan  (2014:58)  menunjukkan bahwasanya pengetahuan serta pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap  kepatuhan  dalam  membayar  pajak.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:
H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## 2) Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran perpajakan dapat dipahami sebagai bentuk sikap moral yang memungkinkan negara mendukung  pelaksanaan  pembangunan  serta  taat  segala  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh negara  dan  dikenakan  kepada  wajib  pajak.  Penelitian  Ishandoko  (2012)  mengungkapkan bahwasanya  kesadaran  wajib  pajak  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran pajak wajib pajak akan meningkat serta penerimaan pajak  negara  juga  akan  meningkat.  Berdasarkan  temuan  di  atas  maka  penulis  mengajukan hipotesis kedua penelitiannya adalah:
H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3) Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menerapkan sanksi administratif dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib Pajak akan patuh jika yakin akan dikenakan denda yang besar akibat tindakan ilegal dalam upaya  penyelundupan  pajaknya.  Hasil  penelitian  Arum  (2012)  mengemukakan  bahwasanya sanksi  perpajakan  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan temuan di atas maka penulis mengajukan hipotesis ketiga penelitiannya adalah: H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4) Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Torgler  (2003)  berpendapat  bahwasanya  individu  yang  sedang  dalam  keadaan  kesulitan keuangan cenderung merasa tertekan memenuhi kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak berada dalam  kondisi  keuangan  yang  buruk,  kemungkinan  besar  mereka  akan  gagal  mematuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan jika mereka berada dalam kondisi keuangan yang baik. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kondisi keuangan dibagi menjadi empat yaitu wajib  pajak  juga  memiliki.  Dari  penjelasan  tersebut  disimpulkan  bahwa  keadaan  keuangan wajib  pajak  diharapkan  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Berdasarkan  temuan  tersebut  maka  penulis  mengajukan hipotesis keempat penelitiannya adalah:
H4 : Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## 5) Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Administrasi perpajakan yang transparan membuat masyarakat percaya bahwa uang pajak yang dibayarkan  digunakan  untuk  tujuan  yang  benar.  Jika  pemerintah  tidak  transparan  dalam
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
administrasi  perpajakan,  maka  wajib  pajak  akan  bereaksi  enggan  dalam  membayar  pajak (Siahaan,  2013).  Berdasarkan  temuan  tersebut  maka  penulis  mengajukan  hipotesis  kelima penelitiannya adalah:
H5 : Transparansi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1. Desain Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  kuantitatif  dengan  memakai  pengukuran berdasarkan data primer. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 120 wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Barat. Sampel diperoleh dari penyebaran kuesioner dalam bentuk google form .

## 3.2. Pengukuran
Penelitian ini dikembangkan melalui kuesioner dengan data ordinal yaitu menggunakan skala likert dengan 4 jawaban antara lain ST (Sangat Setuju) dengan poin 4, S (Setuju) dengan poin 3, TS (Tidak Setuju) dengan poin 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan poin 1.

## Tabel 1. Operasional Variabel
No Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran 1 Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) Pemahaman peraturan perpajakan adalah bagaimana wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. - Pemahaman tentang kepemilikan NPWP - Pemahaman tentang pembuatan
NPWP - Pemahaman tentang sistem perpajakan - Pemahaman tentang ketentuan secara umum serta prosedur perpajakan - Pemahaman terkait sifat perpajakan Skala likert (1-4) 2 Kesadaran Wajib Pajak (X2) Pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan menjadi suatu bentuk gotong royong didalam mengumpulkan suatu dana guna kepentingan keuangan masyarakat serta nasional. - Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan (memotong, membayar, serta melaporkan pajak sesuai nominal yang terutang)
- Pola pikir mengenai sumber pendanaan negara salah satunya adalah pajak - Pola pikir wajib mengenai penggunaan dana pajak atau penerimaan pajak - Kondisi keuangan wajib pajak Skala Likert (1-4) 3 Sanksi (X3) - Sanksi adalah tindakan- tindakan memberikan hukuman guna melakukan pemaksaan kepada individu/badan untuk taat kepada suatu aturan - Mengetahui pentingnya sanksi perpajakan - Mengetahui fungsi sanksi perpajakan
- Mengetahui berbagai macam sanksi perpajakan - Mengetahui hubungan sanksi dengan kepatuhan membayar pajak Skala likert (1-4) 4 Kondisi keuangan (X4) - Kondisi keuangan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang menunjukkan kemampuan ekonomi dalam memenuhi semua kebutuhan menggunakan pendapatan yang dimiliki. - Kesadaran pelaporan pajak pribadi - Tarif pajak sesuai dengan kesanggupan
- Baik buruknya kondisi keuangan bukan suatu penghambat - Wajib pajak puas terhadap pajak yang diterima Skala likert (1-4)
5 Transparansi (X5) - Merupakan praktik keterbukaan informasi yang disajikan berupa besaran pajak yang telah dibayarkan serta pengalokasian uang pajak sebesar-besarnya untuk Kembali dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri (Zulaikha, 2020). - Penyediaan informasi yang jelas - Kesesuaian tarif dan jumlah pajak terutang - Adanya mekanisme pengaduan - Kemudahan akses informasi Skala likert (1-4) 6 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) - Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana setiap wajib pajak harus patuh serta taat akan kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. - Mendaftarkan diri - NPWP sebagai identitas diri - Pelaporan SPT secara teratur
- Pembayaran pajak sesuai tarif yang dibebankan Skala likert (1-4) IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Analisis Data Penelitian 4.1.1. Uji Validitas
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan (X1) Nilai R-hitung Nilai R-tabel X 1.1 0,478 0,1509 X 1.2 0,574 0,1509 X 1.3 0,345 0,1509 X 1.4 0,445 0,1509 X 1.5 0,192 0,1509 Item Pertanyaan (X2) X 2.1 0,353 0,1509 X 2.2 0,509 0,1509 X 2.3 0,445 0,1509 X 2.4 0,336 0,1509 Item Pertanyaan (X3) X 3.1 0,504 0,1509 X 3.2 0,411 0,1509 X 3.3 0,342 0,1509 X 3.4 0,287 0,1509 Item Pertanyaan (X4) X 4.1 0,397 0,1509 X 4.2 0,407 0,1509 X 4.3 0,276 0,1509 X 4.4 0,226 0,1509 Item Pertanyaan (X5) X 5.1 0,459 0,1509 X 5.2 0,498 0,1509 X 5.3 0,507 0,1509 X 5.4 0,467 0,1509 Item Pertanyaan (Y) Y 1.1 0,624 0,1509 Y 1.2 0,698 0,1509 Y 1.3 0,737 0,1509 Y 1.4 1 0,1509 Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Cara keputusan diambil dalam uji ini yaitu, data pernyataan/kuesioner dapat disimpulkan valid ketika  nilai  r  hitung  >  r  tabel.  Pada  item  pernyataan  variabel  X1  yaitu  pemahaman  peraturan perpajakan,  semua  r  hitung  >  r  tabel  sehingga  dikatakan  bahwa  keseluruhan  item  pernyataan  X1 semua valid. Pada item pernyataan variabel X2 yaitu kesadaran wajib pajak, semua r hitung > r tabel sehingga  dikatakan  bahwa  keseluruhan  item  pernyataan  X2  semua  valid.  Pada  item  pernyataan variabel  X3  yaitu  sanksi,  semua  r  hitung  >  r  tabel  sehingga  dikatakan  bahwa  keseluruhan  item pernyataan X3 semua valid. Pada item pernyataan variabel X4 yaitu kondisi keuangan, semua r hitung >  r  tabel  sehingga  dikatakan  bahwa  keseluruhan  item  pernyataan  X4  semua  valid.  Pada  item pernyataan variabel X5 yaitu transparansi pajak, semua r hitung > r tabel sehingga dikatakan bahwa keseluruhan  item  pernyataan  X5  semua  valid.  Terakhir,  pada  item  pernyataan  variabel  Y  yaitu kepatuhan  wajib  pajak,  semua  r  hitung  >  r  tabel  sehingga  dikatakan  bahwa  keseluruhan  item pernyataan Y semua valid. Selanjutnya disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan (berjumlah 25 pernyataan) yang digunakan dalam penelitian tidak ada masalah dikarenakan semua itemnya valid.

## 4.1.2. Uji Reliabilitas
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Per Variabel Variabel Nilai Cronbach Alpha Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) 0,865 Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0,868 Sanksi Perpajakan (X3) 0,868 Kondisi Keuangan (X4) 0,876 Transparansi Perpajakan (X5) 0,854 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 0,857

## Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024
Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya nilai dari Cronbach’s Alpha pada variabel-variabel di atas melebihi kriteria reliabilitas suatu instrumen, yaitu nilai Cronbach’s > 0,60 yang berarti seluruh pernyataan mengenai pengaturan variabel semuanya dapat dinyatakan sangat reliabel.

## 4.1.3. Uji Normalitas
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 120 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,36602851 Most Extreme Differences Absolute ,054 Positive ,048 Negative -,054 Test Statistic ,054 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.
Sesuai dengan tabel output tersebut diketahui bahwasanya nilai signifikansi adalah 0,200 yang mana  lebih  besar  dari  0,05  (0,200  >  0,05).  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  dasar  keputusan  uji normalitas, sehingga disimpulkan bawaannya data kuesioner mempunyai distribusi normal. Dengan demikian asumsi syarat normalitas telah terpenuhi.

## 4.1.4. Uji Multikolinearitas

## Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) X1PeraturanPerpajakan ,535 1,869 X2KesadaranWajibPajak ,547 1,828 X3Sanksi ,551 1,814 X4KondisiKeuangan ,525 1,905 X5TransparansiPajak ,428 2,339

## a. Dependent Variable: Y Kepatuhan Wajib Pajak
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwasanya  variabel  independen  terdiri  dari  pemahaman peraturan  perpajakan  (X1),  kesadaran  wajib  pajak  (X2),  sanksi  (X3),  kondisi  keuangan  (X4),  dan transparansi Pajak (X5) mempunyai nilai tolerance diatas 0,1 serta nilai VIF dibawah 10, yang artinya menunjukkan  bahwasanya  data  penelitian  tidak  terjadi  multikolinearitas  diantara  variabel independennya dalam model regresi, sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

## 4.1.5. Uji Heteroskedastisitas

## Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan gambar scatterplot uji heteroskedastisitas tersebut terlihat bahwa plot menyebar ke beberapa arah. Yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada data kuesioner.

## 4.1.6. Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1,369 ,993 1,379  ,171 X1PeraturanPerpajakan ,317 ,076 ,332 4,153  ,000 X2KesadaranWajibPajak ,144 ,072 ,159 2,007  ,047 X3Sanksi ,173 ,074 ,183 2,323  ,022 X4KondisiKeuangan -,060 ,074 -,065 -,801  ,425 X5TransparansiPajak ,303 ,084 ,321 3,590  ,000
a. Dependent Variable: Y Kepatuhan Wajib Pajak
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel output di atas maka diperoleh persamaan:
Y = 1,369 + 0,317 X1 + 0,144 X2 + 0,173 X3 – 0,060 X4 + 0,303 X5

## 4.1.7. Uji F
Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 348,534 5 69,707 35,786 ,000 b Residual 222,058 114 1,948 Total 570,592 119
a. Dependent Variable: Y Kepatuhan Wajib Pajak b. Predictors: (Constant), X5TransparansiPajak, X3Sanksi, X2KesadaranWajibPajak, X1PeraturanPerpajakan, X4KondisiKeuangan
Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan artinya model regresi linier berganda cocok untuk melakukan prediksi pada variabel dependen khususnya kepatuhan wajib pajak.

## 4.1.8. Uji Koefisien Determinasi

## Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,782 a ,611 ,594 1,396
a. Predictors: (Constant), X5TransparansiPajak, X3Sanksi, X2KesadaranWajibPajak, X1PeraturanPerpajakan, X4KondisiKeuangan
Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, besar variabel dependen kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan, serta transparansi pajak adalah 59,4% kemudian sisanya yaitu 40,6% dapat dipengaruhi faktor lainnya yang tidak terdapat pada model ini.

## 4.1.9. Uji t
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Data Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1,369 ,993 1,379  ,171 X1PeraturanPerpajakan ,317 ,076 ,332 4,153  ,000 X2KesadaranWajibPajak ,144 ,072 ,159 2,007  ,047 X3Sanksi ,173 ,074 ,183 2,323  ,022 X4KondisiKeuangan -,060 ,074 -,065 -,801  ,425 X5TransparansiPajak ,303 ,084 ,321 3,590  ,000
a. Dependent Variable: Y Kepatuhan Wajib Pajak
Dapat dilihat dari tabel di atas dimana t-hitung > t-tabel. T-tabel diperoleh dari (n – k – 1) n yang merupakan jumlah  kuesioner yang diperoleh, k yang merupakan jumlah variabel bebas. Dan dapat  diperoleh  t-tabel  sebesar  1.658.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kisaran  t-hitung  tabel  di  atas semuanya lebih besar dari t-Tabel kecuali variabel kondisi keuangan dan menandakan bahwa uji t berhasil dan berpengaruh. Dan berikut penjelasan dari setiap variabelnya sebagai berikut:
1) Dari hasil uji t pada tabel terlihat bahwasanya variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) mempunyai t-hitung 4,153 serta mempunyai nilai signifikansi 0,000 dan mempunyai koefisien 0,317.  Nilai  signifikansi  yang  dihasilkan  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05.  Yang  artinya
disimpulkan  bahwa  H1  diterima  yang  artinya  pemahaman  peraturan  perpajakan  (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2) Dari  hasil  uji  t  pada  tabel  dapat  dilihat  bahwasanya  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X2) mempunyai  t-hitung  2,007  serta  mempunyai  nilai  signifikansi  0,047  kemudian  mempunyai koefisien 0,144. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang artinya disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3) Dari hasil uji t pada tabel dapat dilihat bahwasanya variabel sanksi (X3) mempunyai t-hitung 2,323  dan  mempunyai  nilai  signifikansi  0,022  dan  mempunyai  koefisien  0,173.  Nilai signifikansi  yang  dihasilkan  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05.  Yang  artinya  dapat  disimpulkan bahwa  H3  diterima  yang  artinya  pemahaman  sanksi  (X3)  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
4) Dari hasil uji t pada tabel dapat dilihat bahwa variabel  kondisi keuangan (X4) mempunyai t- hitung -0,801 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,425 dan mempunyai koefisien -0,60. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang disimpulkan bahwa H4 ditolak yang artinya kondisi keuangan (X4) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
5) Dari  hasil  uji  t  pada  tabel  terlihat  bahwasanya  variabel  transparansi  perpajakan  (X5) mempunyai t-hitung 3,590 dan mempunyai nilai signifikansi 0,000 dan mempunyai koefisien 0,303.  Nilai  signifikansi  yang  dihasilkan  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05.  Yang  disimpulkan bahwa  H5  diterima  yang  artinya  transparansi  perpajakan  (X5)  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

## 4.2. Pembahasan
Semakin jelas seorang wajib pajak memahami peraturan dalam pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tentunya saja  memiliki  kaitan  dengan  pemahamannya  terhadap  peraturan  perpajakan.  Peraturan  perpajakan dapat  dipahami  meliputi  pembayaran  pajak  final,  jumlah  pajak  yang  terutang  dan  mengetahui peraturan  perpajakan  yang  sedang  berlaku  saat  ini.  Ketika  wajib  pajak  memahami  peraturan perpajakan serta prosedur dari perpajakan, maka wajib pajak juga dapat memahami peraturan terkait perpajakan. Sehingga hal ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan terkait perpajakan.
Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memahami, mengetahui serta menaati peraturan pajak secara akurat serta sukarela. Tingginya tingkatan kesadaran wajib pajak akan  membuat  semakin  baik  pemahaman  serta  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sehingga meningkatkan kepatuhan. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait peran pajak  sebagai  sumber  pendanaan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  mereka.  Pentingnya kesadaran  perpajakan  yang  tinggi  sangat  membantu  dalam  meningkatkan  kepatuhan.  Wajib  pajak haruslah menyadari serta mempertimbangkan pajak sebagai bentuk partisipasinya dalam mendukung pembangunan suatu negara. Terkait hal tersebut, maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dikarenakan yakin bahwa pemungutan pajak tidak akan merugikan dirinya.
Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi dari kegagalan wajib pajak dalam mematuhi sistem self-assessment perpajakan.  Hal  ini  penting  guna  memberi  peningkatan  kepada  kepatuhan  pajak. Dalam  Teori  Keadilan  dijelaskan  bahwa  jika  keadilan  menjadi  kebijakan  maka  akan  tercipta kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk menerima dan menghormati peraturan yang ada. Jika ada kebijakan tentu ada sanksi bagi yang tidak menaatinya. Oleh karena itu, sanksi menjadi penting dalam  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbagai  jenis  sanksi  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan perpajakan, baik itu terkait pidana maupun administratif. sanksi serta penegakan hukum. Akibat hukumnya adalah dikenakan sanksi. Semakin berat denda yang dikenakan kepada wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhinya.
Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tingginya  keadaan  keuangan  wajib  pajak  bukan  merupakan  faktor  dari  internal  yang  dapat membentuk aspek tertentu dari suatu perilaku individu dalam memenuhi kewajiban kepatuhan dalam perpajakan.  Faktanya,  wajib  pajak  masih  memikirkan  kondisi  keuangannya  bahkan  menghindar untuk membayar pajak. Keadaan seperti ini berarti membaik atau stabilnya keadaan keuangan wajib pajak, tidak menjadi jaminan atau menjadikan wajib pajak patuh dalam membayar pajak, dikarenakan patuh atau tidaknya wajib pajak bukanlah suatu pilihan melainkan tergantung pada kesadaran yang muncul di dalam lingkup wajib pajak.
Wajib  pajak  dapat  mempercayai  badan  pendapatan  (lembaga  pajak)  ketika  mengetahui  dan memahami  tujuan  lembaga  tersebut.  Ketika  ada  agenda  tersembunyi,  tidak  ada  kepercayaan. Transparansi  berhubungan  erat  dengan  kepercayaan  dan  keduanya  berhubungan  positif.  Seiring dengan meningkatnya persepsi wajib pajak terhadap transparansi alam hal perpajakan, kepercayaan juga meningkat. Kepercayaan mendorong sikap positif terhadap lembaga pajak, dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak.

## V. KESIMPULAN
1) Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3) Sanksi memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4) Kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5) Transparansi pajak memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Saran:
1) Bagi wajib pajak penting untuk menambah informasi serta wawasan terkait faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga wajib pajak disarankan untuk tetap aktif dalam menambah ilmu terkait perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan evaluasi yang mendalam serta meningkatkan kualitas  pelayanan  pajak  sehingga  dengan  pelayanan  yang  berkualitas  dapat  meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban dalam perpajakan.

## REFERENSI
As’ari, N. G. (2018) ‘Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’, Jurnal Ekobis Dewantara , 1(6), pp. 64–76.
Boham, S. (2015) ‘Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado’, Tugas Akhir Prodi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Manado .
Fatima, A. and Adi, P. H. (2019) ‘Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’, Accounting and Financial Review , 2(2), pp. 98–106.
Fitria,  D.  (2017)  ‘Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, Journal of Applied Business and Economics , 4(1), pp. 30– 44.
Mutia, S. P. T. (2014) ‘Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat  Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Padang)’, Artikel  Ilmiah  Prodi Akuntansi Universitas Negeri Padang .
Nisak,  I.  A.  and  Ardhani,  L.  (2023)  ‘Pengaruh  Kondisi  Keuangan  Pasca  New  Normal  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pare)’, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) , 7(2), pp. 1–13.
Nugroho, A., Andini, A. and Raharjo, K. (2016) ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Penghasilan (studi Kasus pada KPP Semarang Candi)’, Journal Of Accounting , 2(2), pp. 1–13. Putri,  K.  J.  and  Setiawan,  P.  E.  (2017)  ‘Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  dan  Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18(2), pp. 1112–1140.
Ramadhanty,  A.  and  Zulaikha  (2020)  ‘Pengaruh  Pemahaman  Tentang  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sistem  Transparansi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi’, Diponegoro  Journal  of Accounting , 9(4), pp. 1–12.
Risna  and  Priono,  H.  (2022)  ‘Pengaruh Pemahaman  Perpajakan  dan  Kondisi  Keuangan  Terhadap Kepatuhan Melalui Keasadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening’, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , 7(7), pp. 9692–9711.
Siahaan,  F.  O.  P.  (2013)  ‘The  Effect  of  Tax  Transparency  and  Trust  on  Taxpayers’  Voluntary Compliance’, GSTF Journal on Business Review , 2(3), pp. 4–8.
Yogatama, A. (2014) ‘Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang .
Zahrani, N. R. and Mildawati, T. (2019) ‘Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 8(4), pp. 1–19.
Zirman  and  Basri,  Y.  M.  (2012)  ‘Pengaruh  Kondisi  Keuangan,  Fasilitas  Perusahaan,  dan  Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Pajak Badan (Survei Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru)’, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UR , pp. 1–15.