## JURNAL MANAJEMEN
Terbit online : http://jurnalfe.ustjogja.ac.id
Kompleksitas Daerah, Pengawasan Internal dan Dampaknya terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Indonesia
Muhtar Universitas Sebelas Maret
E-mail : Muhtar66@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Informasi Naskah : Diterima:
25 Juli 2022 Revisi : 27 Juli 2022 Tersedia Online : 28 Juli 2022 This study aims to examine the effect of the complexity of local government  and  local  government  internal  control  on  the  timeliness  of local  government  financial  reporting  in  Indonesia.  This  study  produces panel data with a total of 1524 observations from 508 local governments in Indonesia. Data analysis was performed by panel data regression. This study found that there were still local governments in Indonesia during the 2016-2018 period that had not been able to submit their financial reports on  time  with  an  average  delay  of  2  days  from  the  specified  reporting deadline. Furthermore, the empirical findings of this study reveal that the complexity  of  local  government  does  not  affect  the  timeliness  of  local government  financial  reporting,  while  internal  control  shows  a  positive influence. This study also recommends local governments to continuously improve the quality of internal control to be more effective and efficient in order to oversee the local government financial reporting process so that it can be completed on time.
Keywords: Indonesia, local government, timeliness of financial reporting, complexity, internal control

## Latar Belakang
Pelaporan  keuangan  merupakan  salah  satu  mekanisme  akuntabilitas  terpenting  baik  di sektor privat maupun sektor publik (Blanco et al., 2011; Steccolini, 2004; Yusuf & Jordan, 2015). Dalam organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, laporan keuangan menjadi salah satu  alat  akuntabilitas  yang  sangat  krusial  (Yusuf  &  Jordan,  2015)  untuk  menunjukkan  bahwa pemerintah  telah  mengelola  dana  publik  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku (Adiputra et al., 2018), utamanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan  kesejahteraan  umum.  Salah  satu  karakteristik  kualitatif  dari  informasi  keuangan yang  harus  dipenuhi  oleh  laporan  keuangan  adalah  ketepatan  waktu  yang  penting  untuk meningkatkan kapasitas informasi  keuangan sebagai masukan untuk penilaian akuntabilitas dan menentukan keputusan pengguna informasi tersebut (Tambingon et al., 2018). Aspek ketepatan waktu  informasi  keuangan  memang  merupakan  hal  yang  penting  pada  sektor  pemerintahan
(Edmonds  et  al.,  2017).  Di  Indonesia,  ketepatan  waktu  laporan  keuangan  lembaga  pemerintah sangat diatur oleh Undang-Undang 1 . Regulasi yang berlaku mengatur bahwa lembaga pemerintah di Indonesia wajib menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya  setelah  periode  pelaporan.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  instansi  pemerintah  di Indonesia  yang  belum  mampu  memenuhi  tenggat  waktu  pelaporan  keuangan  yang  diatur  oleh regulasi, terutama instansi pemerintah daerah (Sutaryo et al., 2020a).
Ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  telah  menjadi  isu  pada  pemerintah  daerah  di Indonesia sejak diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada organisasi pemerintah. Pemerintah Republik  Indonesia  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  telah  mengamanatkan  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  sebagai bagian dari reformasi  akuntansi sektor publik untuk meningkatkan kualitas  informasi keuangan dalam laporan keuangan lembaga pemerintah dan meningkatkan transparansi (Karunia et al., 2019; Pamungkas,  2018;  Putra  &  Sulistyowati,  2021).  Namun,  pemerintah  daerah  Indonesia  masih memiliki kendala dalam penerapan akuntansi akrual seperti kurangnya tenaga ahli yang kompeten di bidang akuntansi (Mcleod & Harun, 2014; Suparman et al., 2015) dan terbatasnya penerapan teknologi informasi yang terintegrasi secara efektif dan efisien dalam proses pelaporan keuangan (Suparman et al., 2015). Kesulitan-kesulitan tersebut berdampak signifikan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Berdasarkan permasalahan yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh  bukti  empiris  yang  memadai  terkait  pengaruh  kompleksitas  dan  kapabilitas  fungsi audit  internal  pemerintah  daerah  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pada  seluruh pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Studi  ini  menyajikan  kontribusi  literatur  dengan  mengisi kesenjangan  penelitian  sebelumnya  seperti  pembatasan  ruang  lingkup  penelitian  dengan mencakup  semua  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Adapun  struktur  penulisan artikel  untuk  bagian  selanjutnya  disajikan  sebagai  berikut:  kajian  pustaka  dan  pengembangan hipotesis; metodologi; hasil dan pembahasan; dan penutup.

## Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

## Hubungan Keagenan dan Akuntabilitas pada Pemerintah Daerah
Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban agen untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Halim & Abdullah (2006) mengungkapkan bahwa teori keagenan  juga  berlaku  dalam  konteks  pemerintah  daerah  dimana  pemerintah  daerah  bertindak sebagai agen masyarakat yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya daerah untuk kepentingan  masyarakat.  Dalam  teori  keagenan,  agen  dianggap  cenderung  memaksimumkan kepentingannya tetapi tetap berusaha memenuhi kontrak (Mäntysaari, 2010)  dengan potensi agen bertindak  menyimpang  untuk  memenuhi  kepentingannya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  suatu mekanisme tata kelola yang baik diterapkan, salah  satunya dengan pengawasan yang dilakukan secara internal oleh fungsi audit internal (Sutaryo et al., 2022a).
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

## Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tepat waktu merupakan salah satu karakteristik informasi laporan keuangan yang sangat penting untuk dipenuhi. Ketepatan waktu merupakan karakteristik yang penting untuk mednukung relevansi informasi keuangan (Ashraf et al., 2019). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa pemerintah daerah harus menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) paling lambat tiga bulan setelah periode pelaporan berakhir, tepatnya pada 31 Maret pada tahun setelah periode pelaporan.

## Kompleksitas Daerah dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tingkat kompleksitas suatu pemerintah daerah berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan  daerah  (Setyaningrum  &  Syafitri,  2012),  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Sebagai  konsekuensi  dari  pembagian  fungsi  pemerintahan  ke  sejumlah  SKPD,  setiap SKPD diwajibkan menyusun laporan keuangan masing-masing untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPD sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.  Dengan  demikian,  kompleksitas  akan  mempengaruhi  waktu  penyusunan  LKPD  secara keseluruhan karena penyusunan di masing-masing SKPD dan proses konsolidasi dari banyaknya SKPD juga memakan lebih banyak waktu (Sutaryo et al., 2020b). Merujuk pada referensi yang tersedia pada literatur dan regulasi terkait, hipotesis penelitian berikut dirumuskan:
H2. Kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

## Pengawasan Internal dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengawasan  internal  pemerintah  daerah  merupakan  aspek  penting  dalam  pengelolaan keuangan  (Aikins,  2011).  Pengawasan  internal  mendukung  pengelolaan  keuangan  khususnya dalam melaksanakan proses keuangan yang efektif (Van Rensburg & Coetzee, 2016). Pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah Indonesia dilakukan oleh fungsi audit internal  melalui inspektorat  daerah,  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  terselenggaranya  pemerintahan  daerah yang  akuntabel  yang  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  oleh  regulasi  perundang- undangan yang ditetapkan (Sarjono & Sulistiadi, 2018).
Fungsi audit internal melaksanakan berbagai kegiatan audit,  reviu, hingga  evaluasi dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Sari et al., 2019). Kapabilitas fungsi audit internal yang memadai dapat mendukung tata kelola yang baik (Ayagre, 2015). Fungsi audit internal membantu memastikan  efektivitas  dan  efisiensi  proses  pelaksanaan  program-program  pemerintah  dari  sisi keuangan  (Sarens  et  al.,  2011).  Dengan  pengawasan  internal  yang  optimal,  Dengan  demikian, kapabilitas  fungsi  audit  internal  diharapkan  mampu  meningkatkan  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2. Pengawasan  internal berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah
Metodologi
Desain dan Cakupan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kausalitas  yang  mengkaji  pengaruh  kompleksitas daerah serta pengawasan internal terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah  di  Indonesia.  Populasi  penelitian  mencakup  seluruh  pemerintah  Kabupaten/Kota  di Indonesia tahun 2016-2018 yang terdiri dari 508 pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian ini tidak  mencakup  Kota  Administratif  yang  berada  dalam  Provinsi  DKI  Jakarta  karena  tidak menerbitkan laporan keuangan auditan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Proses pemilihan sampel dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a) Pemerintah daerah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri;
b) Pemerintah daerah menyediakan laporan keuangan audit yang dapat diakses; dan
c)  Pemerintah  daerah  menyediakan  informasi  yang  dapat  diakses  yang  dibutuhkan  untuk  data penelitian.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  terkait  pemerintah daerah  Indonesia  dari  tahun  anggaran  2016-2018.  Dengan  demikian,  bentuk  data  penelitian  ini adalah data panel. Data penelitian ini diperoleh dari lembaga negara yang berwenang, yaitu BPK, BPKP, dan halaman web pemerintah daerah.

## Definisi Operasional Variabel
Variabel  dependen  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  adalah  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan time lag penyampaian laporan keuangan yang diperoleh dari BPK. Variabel independen terdiri dari kompleksitas pemerintah daerah yang diukur dengan jumlah SKPD serta pengawasan internal pemerintah daerah yang dikukur dengan tingkat kapabilitas  fungsi  audit  internal.  Selain  variabel  independen,  beberapa  variabel  kontrol  juga digunakan untuk mengakomodasi pengaruh di luar variabel independen yang terdiri dari kompetisi politik,  tingkat  pembangunan  daerah,  serta  faktor  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  aset, pendapatan,  dan  belanja  daerah.  Operasionalisasi  variabel  penelitian  secara  rinci  dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 1. Operasionalisasi variabel penelitian Variabel Pengukuran Referensi Pengukuran Dependen Ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (TIMELINESS it ) Time lag pelaporan keuangan, diukur dengan tanggal penyampaian laporan keuangan dikurangi dengan batas tanggal penyampaian laporan keuangan yang diatur Cohen & Leventis (2013), Sutaryo et al. (2022b) Independen Kompleksitas pemerintah daerah (COMPLEX it ) Jumlah SKPD Muhtar et al. (2021), Sutaryo & Sinaga (2018), Winarna et al. (2021) . Pengawasan Internal pemerintah daerah (IAF it ) Tingkat kapabilitas fungsi audit internal yang diukur dengan level Sari et al. (2019), Sutaryo et al. (2020b), Yusof et al. (2018)
Variabel Pengukuran Referensi Pengukuran Internal Audit Capability Model (IACM): Level 1 = Rintisan Level 2 = Infrastruktur
Level 3 = Terintegrasi Level 4 = Terkelola
Level 5 = Optimal Kontrol
Kompetisi politik (POLOPP it ) Proporsi anggota dewan dari partai oposisi pada DPRD Cohen & Leventis (2013b) Tingkat pembangunan daerah (IPM it ) Indeks Pembangunan Manusia tingkat daerah Fadilah et al. (2018), Miranda-Lescano et al. (2022), Prasetyo & Zuhdi (2013), Saragih (2022) Aset daerah (ASSET it ) Nilai logaritma natural total aset daerah Adiputra et al. (2018), Utama et al., (2019) Pendapatan daerah (REV it ) Nilai logaritma natural total pendapatan daerah Adiputra et al. (2018), Utama et al., (2019) Belanja daerah (EXPEND it ) Nilai logaritma natural total belanja daerah Adiputra et al. (2018), Utama et al., (2019)

## Analisis Data
Proses  analisis  data  penelitian  didahului  dengan  analisis  statistik  deskriptif  dan  korelasi variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh kompleksitas dan pengawasan internal pemerintah daerah sebagai  variabel independen terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  selaku  variabel  dependen.  Persamaan  regresi  data  panel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:
TIMELINESS  =  a  +  bCOMPLEX it +  bIAF it +bASSET it +  bREV it +  bEXPEND it +  bGEO it + bKABKOTA it + e............................................................................................ (1)

## Hasil Analisis dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif dan Korelasi Variabel
Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini disajikan sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil analisis statistik deskriptif Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max TIMELINESS it 1524 -2,601 17,944 -130 73 COMPLEX it 1524 51,55 20,876 22 209 IAF it 1514 1,836 0,657 1 3 POLOPP it 1524 0,627 0,198 0,04 1 IPM it 1524 66,409 7,352 21,12 86,11 ASET it 1524 28,493 0,616 26,44 31,387 REV it 1524 27,889 0,503 24,484 29,732 EXPEND it 1524 27,767 0,496 25,596 29,73
Adapun  terkait  variabel  kontrol,  rata-rata  variabel  kompetisi  politik  adalah  0,627  yang berarti bahwa  presentase oposisi pada DPRD  pemerintah daerah mencapai 62,7%.  Selanjutnya, variabel  pembangunan  daerah  sebagaimana  diukur  dengan  nilai  IPM  menunjukkan  rata-rata 66,409  yang  artinya  masih  pada  tingkat  menengah.  Selanjutnya,  penelitian  ini  juga  menguji korelasi antar varianel dengan hasil yang disajikan sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil analisis korelasi Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) TIMELINESS it 1,000 (2) COMPLEX it -0,001 1,000 (3) IAF it 0,213 0,087 1,000 (4) POLOPP it -0,102 -0,045 -0,121 1,000 (5) IPM it 0,264 0,012 0,228 0,011 1,000 (6) ASET it 0,205 0,153 0,180 -0,165 0,345 1,000 (7) REV it 0,185 0,228 0,196 -0,173 0,231 0,787 1,000 (8) EXPEND it 0,203 0,227 0,217 -0,180 0,299 0,822 0,941 1,000

## Analisis Regresi Data Panel
Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa tidak  terdapat pengaruh yang signifikan dari  variabel  kompleksitas  pemerintah  daerah  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Adapun  pengawasan  internal  menunjukkan  pengaruh  positif.  Hasil  tersebut menolak  hipotesis  1  dan  menerima  hipotesis  2.  Temuan  dari  analisis  regresi  data  panel  berikut dengan analisis subsampel disajikan sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil analisis regresi data panel
Variabel Semua Pemda Pemda Pemda Kabupaten Kota COMPLEX it 0,0318 0,0373 -0,0128 (0,0332) (0,0342) (0,124) IAF it 4,716*** 3,871*** 7,217*** (1,044) (1,185) (2,303) POLOPP it -3,142 -3,036 -4,292 (3,692) (4,083) (8,824) IPM it 0,697 0,765 0,484 (0,566) (0,597) (1,730) ASET it 15,39*** 18,18*** 9,502 (3,047) (3,604) (6,307) REV it -0,719 -0,369 -4,967 (2,918) (3,010) (11,31) EXPEND it -12,21*** -15,21*** -6,525 (3,674) (4,425) (8,637) Constant -136,4 -144,4 0,676 (115,5) (128,2) (295,3) Observasi 1514 1236 278
Variabel Semua Pemda Pemda Pemda Kabupaten Kota R-squared 0,10 0,95 0,032 F-Statistics 9,61 7,36 2,65 Prob. 0,000 0,000 0,012 Jumlah Pemda 508 415 93 Estimasi terbaik Fixed effect Fixed effect Fixed effect
*** signifikan pada taraf 0,01; ** signifikan pada taraf 0,05; * signifikan pada taraf 0,1
Kompleksitas  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  didukung  dengan  temuan  yang  konsisten  pada  skenario  observasi pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, tingkat kompleksitas pemerintah daerah tidak menentukan kecenderungan apakah pemerintah daerah mampu menyampaikan LKPD secara tepat waktu  atau  tidak.  Terkait  dengan  temuan  ini,  beberapa  penelitian  terdahulu  tidak  menemukan pengaruh signifikan dari variabel kompleksitas pemerintah daerah terhadap beberapa aspek terkait pelaporan keuangan. Setyaningrum & Syafitri (2012) tidak menemukan pengaruh signifikan dari kompleksitas pemerintah daerah terhadap kualitas pengungkapan. Pemerintah daerah tetap mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu.
Kapabilitas fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan  pemerintah  daerah.  Analisis  subsampel  lebih  lanjut  menunjukkan  pengaruh  yang konsisten  pada  semua  skenario  observasi  baik  pada  semua  pemerintah  daerah,  subsampel kabupaten,  dan  juga  kota.  Kapabilitas  fungsi  audit  internal  yang  dikembangkan  dengan  konsep IACM  sendiri  bertujuan  untuk  meningkatkan  peran  fungsi  audit  internal  dalam  pengelolaan keuangan organisasi sektor publik (Institute of Internal Auditors, 2009). Peningkatan kapabilitas memperkuat dan mendukung efektivitas pengendalian internal untuk proses pengelolaan keuangan yang  lebih  baik  (Yusof  et  al.,  2018).  Van  Rensburg  &  Coetzee  (2016)  menyebutkan  bahwa kapabilitas fungsi audit internal mampu mendukung pemerintah dalam menghasilkan luaran yang ditargetkan,  salah  satunya  yaitu  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  andal.  Temuan  ini  juga mendukung beberapa penelitian terdahulu.
Terkait dengan variabel kontrol, penelitian ini menemukan bahwa aset daerah berpengaruh positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan  demikian, pemerintah daerah dengan kekayaan yang lebih besar cenderung mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena didukung  kekayaan daerahnya yang besar.  Adapun belanja daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Belanja daerah merupakan transaksi yang melibatkan proses yang lebih rumit dan memakan waktu terkait  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  sehingga  penatausahaan  belanja  yang  belum selesai dapat menunda proses pelaporan keuangan. Variabel kontrol lain yaitu pendapatan daerah, kompetisi  politik  dan  pendapatan  daerah  tidak  berpengaruh  signfikan  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Penutup
Penelitian ini menguji pengaruh kompleksitas pemerintah daerah dan pengawasan internal terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui kajian yang menyeluruh mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Secara keseluruhan, masih banyak pemerintah daerah  di  Indonesia  selama  periode  2016-2018  yang  belum  mampu  menyampaikan  laporan keuangannya secara tepat waktu dengan rata-rata keterlambatan 2 hari dari batas waktu pelaporan yang  ditentukan.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bukti  empiris  bahwa  kompleksitas  pemerintah daerah  tidak berpengaruh  terhadap ketepatwaktuan  pelaporan keuangan sedangkan  pengawasan internal  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh,  penelitian  ini  menekankan  pentingnya  menangani  isu kompleksitas  pemerintah  daerah  dalam  pelaporan  keuangan  melalui  implementasi  teknologi informasi  yang  memadai  dalam  proses  pelaporan  keuangan  sehingga  pemerintah  daerah  dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan untuk mendukung proses pelaporan keuangan yang lebih baik dan tepat waktu. Penelitian ini juga merekomendasikan pemerintah  daerah  untuk  senantiasa  meningkatkan  kapabilitas  fungsi  internal  audit  untuk pengawasan  internal  yang  lebih  efektif  dan  efisien  guna  mengawal  proses  pelaporan  keuangan pemerintah daerah agar tepat waktu.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  W.,  &  Saepullah,  A.  (2018).  Model  Technology  to  Performance  Chain  (TPC)  in Implementing  Accrual-Based  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Finance: Empirical  Evidence  from  Local  Government  of  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Manajemen , 9 (1), 56–68. https://doi.org/10.15294/jdm.v9i1.14652
Adiputra,  I.  M.  P.,  Utama,  S.,  &  Rossieta,  H.  (2018).  Transparency  of  local  government  in Indonesia. Asian Journal
of Accounting Research , 3 (1), 123–138.
https://doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019
Aikins, S. K. (2011). An examination of government internal audits’ role in improving financial performance.
Public Finance and Management , 11 (4), 306–337. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/17506200710779521
Arifin, T., Trinugroho, I., Prabowo, M. A., Sutaryo, S., & Muhtar, M. (2015). Local governance and corruption: Evidence from Indonesia. Corporate Ownership and Control , 12 (4CONT1), 194–199. https://doi.org/10.22495/cocv12i4c1p3
Ashraf, M., Michas, P. N., & Russomanno, D. (2019). The Impact of Audit Committee Information Technology  Expertise  on  the  Reliability  and  Timeliness  of  Financial  Reporting. The Accounting Review , In press. https://doi.org/10.2308/accr-52622
Ayagre,  P.  (2015).  Internal  Audit  Capacity  to  Enhance  Good  Governance  of  Public  Sector Organisations : Developing Countries Perspective. Journal of Governance and Development , 11 (1), 39–60.
Bimo,  I.  D.,  Siregar,  S.  V.,  Hermawan,  A.  A.,  &  Wardhani,  R.  (2019).  Internal  control  over financial reporting, organizational complexity, and financial reporting quality. International Journal of Economics and Management , 13 (2), 331–342.
Blanco,  H.,  Lennard,  J.,  &  Lamontagne,  S.  (2011).  Annual  reporting  and  accountability  by municipalities in Canada: An empirical investigation. Accounting Perspectives , 10 (3), 195– 224. https://doi.org/10.1111/j.1911-3838.2011.00024.x
Cagle, C., Flesher, D., Pridgen, A., & Bunker, R. (2017). Compilation report timeliness in local governments: An investigation of entities exceeding state deadlines. Journal of Accounting and Finance , 17 (6), 43–58. Christofzik,  D.  I.,  &  Kessing,  S.  G.  (2018).  Does  fiscal  oversight  matter? Journal  of  Urban Economics , 105 , 70–87. https://doi.org/10.1016/j.jue.2018.03.002
Cohen,  S.,  &  Leventis,  S.  (2013a).  Effects  of  municipal,  auditing  and  political  factors  on  audit delay. Accounting Forum , 37 (1), 40–53. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.04.002 Cohen, S., &  Leventis, S. (2013b). Effects of municipal, auditing  and political factors on audit delay. Accounting Forum , 37 (1), 40–53. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.04.002 DeSimone, S., D’Onza, G. D., & Sarens, G. (2019). Correlates of internal audit function maturity (Vol. 1, Issue July).
Edmonds, C. T., Edmonds, J. E., Vermeer, B. Y., & Vermeer, T. E. (2017). Does timeliness of financial information matter in the governmental sector? Journal of Accounting and Public Policy , 36 (2), 163–176. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.002 Ewens, H., & van der Voet, J. (2019). Organizational complexity and participatory  innovation: participatory  budgeting  in  local  government. Public  Management  Review , 21 (12),  1848– 1866. https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1577908
Fadilah,  A.,  Ananda,  C.  F.,  &  Kaluge,  D.  (2018).  A  Panel  Approach:  How  Does  Government Expenditure  Influence  Human  Development  Index? Jurnal  Ekonomi  Dan  Studi Pembangunan , 10 (2). https://doi.org/10.17977/um002v10i22018p130
Gamayuni, R. R. (2018a). The effect of internal audit function effectiveness and implementation of accrual based government accounting standard on financial reporting quality. Review of Integrative Business and Economic Research , 7 (1), 46–58.
Gamayuni,  R.  R.  (2018b).  The  effect  of  internal  auditor  competence  and  objectivity,  and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications  at  local  government. International  Journal  of  Economic  Policy  in  Emerging Economies , 11 (3), 248–261. https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2018.093951
Halim,  A.,  &  Abdullah,  S.  (2006).  Hubungan  masalah  keagenan  di  pemerintah  daerah:  Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan , 2 (1), 53–64. Hardiningsih, P., Januarti, I., Srimindarti, C., & Oktaviani, R. M. (2019). Does the characteristics of regional government and complexity affect on the disclosure regional financial statements?
Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 23 (2), 106–116.
https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss2.art5
Harun, H., Mir, M., Carter, D., & An, Y. (2019). Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia. Public Money and Management , 39 (2), 86–94. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580892
Institute of Internal Auditors. (2009). Internal audit capability model for the public sector (Issue January).  https://na.theiia.org/iiarf/Public  Documents/Internal  Audit  Capability  Model  IA- CM for the Public Sector Overview.pdf
Janse van Rensburg, J. O., & Coetzee, P. (2016). Internal audit public sector capability: A case study. Journal of Public Affairs , 16 (2), 181–191. https://doi.org/10.1002/pa.1574 Karunia,  A.  P.,  Payamta,  P.,  &  Sutaryo,  S.  (2019).  The  Implementation  of  Accrual-based Accounting in Indonesian Government: Has Local Government Financial Statement Quality Improved? Journal of Accounting and Investment , 20 (2), 26–43. https://doi.org/10.18196/jai.2002115
Kewo,  C.  L.,  &  Afifah,  N.  N.  (2017).  Does  quality  of  financial  statement  affected  by  internal control system and internal audit? International Journal of Economics and Financial Issues , 7 (2), 568–573.
Leon-Moreta,  A.  (2018).  Functional  Responsibilities  of  Municipal  Governments. American Review of Public Administration , 48 (1), 18–32. https://doi.org/10.1177/0275074016675721
Mäntysaari, P. (2010). The law of corporate finance: General principles and EU Law (Volume I).
In Springer Berlin Heidelberg . https://doi.org/10.1007/978-3-642-02750-5
Mcleod, R. H., & Harun, H. (2014). Public Sector Accounting Reform at Local Government Level in Indonesia. Financial Accountability & Management , 30 (2), 267–4424.
Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2022). Human development  and decentralization:  The  importance  of  public  health  expenditure. Annals  of  Public  and Cooperative Economics , 1–29. https://doi.org/10.1111/apce.12373
Muhtar,  Arifin,  T.,  &  Sutaryo.  (2021).  Performance  accountability  in  Indonesian  local governments: Does monitoring really work? International Journal of Business and Society , 22 (3), 1673–1692. https://doi.org/10.33736/ijbs.4329.2021
Muhtar,  M.,  Payamta,  P.,  Sutaryo,  S.,  &  Amidjaya,  P.  G.  (2020).  Government  accrual-based accounting  standards  implementation  in  Indonesia:  The  role  of  local  government  internal audit. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration , 28 (3). https://doi.org/10.46585/sp28031107
Pamungkas,  B.  (2018).  Accrual-Based  Accounting  Implementation  In  Indonesian’s  Local Governments Compared To Other Countries’ Experiences. Man in India , 98 (1), 1–23.
Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. Procedia Economics and Finance , 5 , 615–622. https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(13)00072-5
Putra,  D.  M.,  &  Sulistyowati,  W.  A.  (2021).  Measuring  Impact  of  the  Accrual  Accounting Implementation on Fiscal Transparency Quality: A Mix Method Study in Indonesia. Journal of Accounting and Investment , 22 (3), 460–481. https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.11441 Rahman,  A.,  &  Fachri,  Z.  (2016).  Region’s  Financial  Accounting  Information  System  and  the Quality  of  Local  Government  Financial  Reports. Information  Management  and  Business Review , 8 (4), 64–68. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Rahmatika, D. N. (2014). The impact of internal audit function effectiveness on quality of financial reporting and its implications on good government governance research on local government Indonesia. Research Journal of Finance Accounting , 5 (18), 64–75.
Saragih,  J.  (2022).  Local  Government  Capital  Expenditure,  Internal  Supervision,  Wealth  and Human  Development:  Evidence  from  Indonesia. Jurnal  Dinamika  Akuntansi  Dan  Bisnis , 9 (1), 89–106. https://doi.org/10.24815/JDAB.V9I1.23562
Sarens,  G.,  Allegrini,  M.,  D’Onza,  G.,  &  Melville,  R.  (2011).  Are  internal  auditing  practices related  to  the  age  of  the  internal  audit  function?:  Exploratory  evidence  and  directions  for future research. Managerial Auditing Journal , 26 (1), 51–64. https://doi.org/10.1108/02686901111090835
Sari,  R.  P.,  Hastuti,  S.,  &  Tannar,  O.  (2019).  Audit  quality  based  on  Internal  Audit  Capability Model (IACM) and gender as mediating variable in the public sector. Journal of Economics, Business, and Government Challenges , 2 (1), 22–38. https://doi.org/10.33005/ebgc.v2i1.61
Sarjono, A. H., & Sulistiadi, W. (2018). Analysis of policy implementation for the improvement capability  of  internal  government  supervisory  apparatus  (APIP)  at  inspectorate  general  of
ministry  of  health. Journal  of  Indonesian  Health  Policy  and  Administration , 3 (1),  1–8. https://doi.org/10.7454/ihpa.v3i1.2104
Sepsey, T. (2011). Internal Audits at Local Governments: Audit Experiences of the State Audit Office of Hungary. Public Finance Quarterly , 56 (4), 411–428.
Setyaningrum,  D.,  &  Syafitri,  F.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 9 (2), 154–170. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10
Smidt, L., Ahmi, A., Steenkamp, L., van der Nest, D. P., & Lubbe, D. (2019). A Maturity-level Assessment of Generalised Audit Software: Internal Audit Functions in Australia. Australian Accounting Review , 29 (3), 516–531. https://doi.org/10.1111/auar.12252
Steccolini, I. (2004). Is the annual report an  accountability medium? An empirical investigation into Italian local governments. Financial Accountability & Management , 20 (3), 327–350. Suparman,  M.,  Siti-Nabiha,  A.  K.,  &  Phua,  L.  K.  (2015).  Public  sector  accounting  reforms: Assessing  Indonesia’s  readiness  towards  implementing  accrual  accounting. Problems  and Perspectives in Management , 13 (2), 296–303.
Sutaryo,  Naviantia,  I.  A.,  &  Muhtar.  (2020a).  Audit  opinion  on  government  financial  report: Evidence  from  local  governments  in  Indonesia. International  Journal  of  Economics  and Management , 14 (1), 129–144.
Sutaryo,  S.,  Naviantia,  I.  A.,  &  Muhtar,  M.  (2020b).  Audit  Opinion  on  Government  Financial Report: Evidence from Local Governments in Indonesia. International Journal of Economics and Management , 14 (1), 129–144. http://www.ijem.upm.edu.my Sutaryo, S., Sahari, S. binti, Jakpar, S. bin, & Balia, S. S. bin. (2022a). Internal Audit Function And  Public  Service  Quality:  Evidence  From  Indonesian  Local  Governments. Public Administration  Issues , 0 (5),  110–133.  https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-5-110- 133
Sutaryo,  S.,  Sahari,  S.,  Jakpar,  S.,  &  Balia,  S.  S.  (2022b).  Timeliness  of  Local  Government Budgeting  in  Indonesia:  Do  Internal  Audit  Function  and  Political  Factors  Matter? International Journal of Economics and Management , 16 (1), 65–81. http://www.ijem.upm.edu.my
Sutaryo,  S.,  &  Sinaga,  D.  (2018).  Government  internal  control  system  maturity:  The  role  of internal guidance and  external  control of local government  in Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 19 (1), 24–35. https://doi.org/10.18196/jai.190189
Tambingon, H. N., Yadiati, W., & Kewo, C. L. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues Determinant Factors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government  in  Indonesia. International  Journal  of  Economics  and  Financial  Issues , 8 (2), 262–268. http:www.econjournals.com
Utama, F. R., Evana, E., & Gamayuni, R. R. (2019). The effect of local government characteristics on  performance  of  local  government  administration. International  Research  Journal  of Business Studies , 12 (2), 197–208. https://doi.org/10.21632/irjbs.12.2.197-208
Winarna,  J.,  Muhtar,  M.,  Sutaryo,  S.,  &  Amidjaya,  P.  G.  (2021).  Government  Internal  Control System  and  Local  Government  Administration  Performance:  Evidence  from  Indonesian Local Governments. Public Finance Quarterly , 66 (2), 88–107. https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_S_2_5
Yuesti, A., Adnyana, I. M. D., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). Management information systems and the quality of financial statements in local government. Journal of Public Affairs , 1–7. https://doi.org/10.1002/pa.2462
Yusof, N. A. Z. M., Haron, H., & Ismail, I. (2018). Internal Audit Capability Level: Case Studies of State, State Statutory Body and Public University Organizations in Malaysia. International Academic  Journal  of  Accounting  and  Financial  Management , 05 (02),  110–130. https://doi.org/10.9756/iajafm/v5i2/1810021
Yusuf,  J.-E.,  &  Jordan,  M.  M.  (2015).  Popular  Financial  Reports:  Tools  for  Transparency, Accountability  and  Citizen  Engagement  Repository  Citation. The  Journal  of  Government Financial Management , 64 (1), 12–17. www.electionstudies.org
Zeyn, E. (2018). The Effect of Internal Audit Quality on Financial Accountability Quality at Local Government. Journal  of  Accounting,  Business  and  Finance  Research , 4 (2),  74–82. https://doi.org/10.20448/2002.42.74.82