ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
ANALISA IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RW DALAM MENDUKUNG HARKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO BEKASI KOTA
1 Hendra Krisnawan, 2 Rahmadsyah Lubis 1,2Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta 12160, Indonesia e-mail: hendrakrisnawan1982@gmail.com

## Abstract
This research was initiated by thinking about the RW Police program, which is actually a program needed by the community, but in reality it has not been implemented optimal. This is shown by the high number of crimes and violations that occur in the Bekasi City Metro Police jurisdiction when compared between before the RW Police Program (in 2021 and 2022) and after the implementation of the RW Police Program (in 2023). On the other hand, the concept of the RW Police program, which facilitates one RW with one police officer who lives in the RW, is a good program because with this concept it is hoped that the police in each RW can get to know more and be closer to the community so that they can become partners in creating public security. So, in order to maximize the implementation of the RW Police program, it is necessary to develop the right strategy and equip  RW  Police  officers  in  the  field  with  good  problem-solving  skills  in  order  to  maximize partnerships with the community and support the creation of  security, especially in  the Bekasi Metro  Police  jurisdiction.  This  research  was  conducted  using  a  qualitative  method  with  a constructivism  paradigm  where  the  author  wanted  to  seek  an  in-depth  understanding  of  the implementation of the RW Police in supporting the security forces in the jurisdiction of the Bekasi Metro Police, find obstacles in the field and find the right strategy to maximize its implementation.
Keywords: Implementation, Polisi RW, Public Security.

## Abstrak
Penelitian ini diawali dengan pemikiran mengenai program Polisi RW yang sejatinya merupakan program  yang dibutuhkan masyarakat,  namun  pada  pelaksanaannya masih  menghadapi  banyak kendala  sehingga  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yaitu  bersama-sama  dengan  masyarakat  untuk mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  serta  situasi  lingkungan  yang  kondusif  belum  dapat tercapai.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  masih  tingginya  angka  kejahatan  dan  pelanggaran  yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota jika dibandingkan dengan periode sebelum adanya  Program  Polisi  RW  (2021  dan  2022)  dan  sesudah  diterapkannya  Program  Polisi  RW (2023).  Konsep  program  Polisi  RW  yang  memfasilitasi  satu  RW  dengan  satu  polisi  yang berdomisili di RW tersebut merupakan program yang baik, karena dengan konsep ini diharapkan polisi  di  masing-masing  RW  dapat  mengenal  masyarakatnya  sehingga  mampu  menjadi  mitra dalam  menciptakan  kamtibmas  yang  kondusif.  Dengan  demikian  diharapkan  keamanan  dan ketertiban di lingkungan terkecil bisa diwujudkan dan akan mendukung keamanan dan ketertiban wilayah pada umumnya. Maka, dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program Polisi RW, dirasa perlu untuk menyusun strategi yang tepat dengan menempatkan petugas Polisi RW sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau domisilinya serta memaksimalkan peran aktif Polisi RW untuk mengedukasi  masyarakat  terkait  pentingnya  pemeliharaan  kamtibmas.  Penulis  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif analisis, di mana Penulis ingin  mencari  pemahaman  mendalam  tentang  implementasi  Polisi  RW  dalam  mendukung
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
harkamtibmas  di  wilayah  hukum  Polres  Metro  Bekasi  Kota,  menemukan  kendala-kendala  di lapangan serta menemukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan pelaksanaannya.

## Kata kunci: harkamtibmas, implementasi, Polisi RW

## Pendahuluan
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  bermaksud  untuk  meneliti  tentang  praktik  pemolisian masyarakat melalui kebijakan Polisi RW, khususnya yang dilaksanakan di Polres Metro Bekasi Kota dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi Rukun Warga (Polisi RW)  merupakan  sebuah  program  yang  digagas  oleh  Kepala  Badan  Pemelihara  Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M. Si., pada awal tahun 2023, atas perintah Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Polisi RW merupakan salah satu perwujudan dari konsep pemolisian masyarakat (polmas) di lingkungan terkecil, yaitu lingkup RW. Sebagaimana konsep polmas, Polisi RW bertugas bersama-sama dan menjadi mitra masyarakat di wilayah  kerjanya  untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  serta  situasi  lingkungan  yang kondusif.  Bayle  (1994)  menjelaskan  bahwa  untuk  mewujudkan  rasa  aman  dalam  masyarakat, mustahil  dapat  dilakukan  dengan  cara-cara  pemolisian  yang  konvensional  oleh  birokrasi  yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat  tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat satu dengan tempat yang lain. Oleh karenanya, perlu kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat, baik secara preventif maupun represif. Polisi RW diharapkan bisa menjadi sosok yang dekat dengan masyarakat, hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat seperti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri yang diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi harus hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakat, polisi harus dekat, akrab dan bermanfaat bagi  masyarakat  di  lingkungan  sekitar  tempat  tinggal,  polisi  harus  mampu  meluangkan  waktu, menunjukkan empati dan kesungguhan dalam memahami publik untuk menjaga kamtibmas yang kondusif dan memperoleh dukungan serta kepercayaan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam  pelaksanaan  konsep  polmas,  terlebih  dahulu  telah  lahir  Bhayangkara  Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merupakan kepanjangan tangan dari Unit Binmas di polsek- polsek yang diharapkan dapat mendeteksi secara dini permasalahan di tingkat kelurahan sehingga dapat  dilakukan  langkah  antisipatif  untuk  meminimalisir  dampak  yang  ditimbulkan  di  tingkat lokal. Namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa  seringkali  permasalahan  gagal  untuk  dideteksi  secara  dini.  Wahyurudhanto  dalam penelitian  berjudul  “Analisis  Kemampuan  Deteksi  Dini  oleh  Bhabinkamtibmas  dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa” menyimpulkan bahwa hal  ini  terjadi  salah  satunya  karena  tidak  semua  anggota  Bhabinkamtibmas  memiliki  “ feeling intelligent” atau  kemampuan  deteksi  dini  yang  mumpuni  sehingga  kurang  cepat  merespons kejadian atau informasi yang mempunyai implikasi potensi rawan kamtibmas. Selain itu penelitian ini  juga  menyebutkan  bahwa  beban  tugas  yang  diberikan  pada  Bhabinkamtibmas  seringkali overloaded karena cakupan wilayah tugas Bhabinkamtibmas  dalam satu kelurahan yang cukup luas dan di samping itu masih harus mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan dalam  sprint- sprint tertentu (misalnya pengamanan demo, pengamanan sepakbola, dan lain-lain).
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
Namun demikian, kehadiran Polisi RW dengan konsep satu polisi untuk masing-masing RW, yang  diharapkan  mampu  membantu  dan  mem backup pelaksanaan  tugas  Bhabinkamtibmas, ternyata belum mampu secara maksimal mencapai tujuannya untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, bahkan setelah diadakannya program Polisi RW ini. Sebuah penelitian yang dilakukan  oleh  Raden  Muhammad  Jauhari  di  wilayah  Kelapa  Gading,  Jakarta  Timur  meneliti tentang pelayanan yang dilakukan Polisi RW kepada masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Polisi RW pada dasarnya sudah cukup optimal namun belum ada parameter yang digunakan untuk mengukur standar mutu pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Oleh karenanya perlu diterapkan sebuah pedoman yang baku dan teruji agar dalam menghadapi  kondisi  di  lapangan  tidak  terjadi  standar  ganda  yang  mengakibatkan  kebingungan pada petugas Polisi RW.
Sekilas,  program  Polisi  RW  terlihat  hampir  sama  dengan  Bhabinkamtibmas,  namun keduanya memiliki substansi yang berbeda. Seorang Bhabinkamtibmas membawahi masyarakat dengan konsep “satu polisi satu desa”, sedangkan Polisi RW hadir di setiap RW pada setiap daerah di Indonesia dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk membangun interaksi positif yang konsisten  antara  kepolisian  dengan  masyarakat  secara  lebih  intens,  yaitu  masyarakat  dalam lingkungan RW, termasuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Ketua RW dan tokoh masyarakat  setempat. Walaupun  hanya  bertanggungjawab  atas  kamtibmas  di  wilayah  satu  RW saja, namun pada kenyataannya Polisi RW memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Berbagai  kendala  dihadapi  Polisi  RW  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  khususnya  mengenai efektivitas  pelaksanaan  tugas  berkaitan  dengan  jumlah  anggota  polisi  yang  tidak  mencukupi dengan jumlah RW yang ada dan beban tugas anggota Polri yang juga tetap harus melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari disamping tanggungjawabnya sebagai Polisi RW.
Sesuai  dengan  paparan  Kabaharkam  Polri  mengenai  Polisi  RW,  idealnya  yang  bertugas sebagai Polisi RW adalah anggota Polri yang tinggal atau berdomisili di  wilayah RW tersebut. Namun hal ini memunculkan sebuah permasalahan dalam teknis pelaksanaannya, karena bisa jadi ada beberapa polisi yang tinggal dalam satu lingkungan RW yang sama, sebaliknya ada lingkungan RW lain yang tidak ada warganya berprofesi sebagai polisi. Selain itu, Polisi RW dituntut untuk mampu membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, membangun simpati, kemitraan dan bahkan menjadi sahabat bagi masyarakat yang bisa memahami kebutuhan masyarakat akan rasa aman  dan  tertib,  dan  yang  lebih  penting  lagi  adalah  menjadi  sosok  yang  bisa  menyelesaikan masalah  kamtibmas  secara  efektif  guna  menghindari  sebuah  masalah  meluas  dan  berkembang menjadi masalah-masalah lainnya.
Dari latar belakang tersebut di atas, maka dirasa perlu bagi Penulis untuk melakukan sebuah penelitian guna memberikan sebuah kajian khusus mengenai kebijakan Polisi RW di Polres Metro Bekasi  Kota,  khususnya  dalam  rangka  menyusun  strategi  yang  tepat  dalam  implementasi kebijakan  Polisi  RW  untuk  lebih  mengoptimalkan  peran  dan  fungsinya.  Penelitian  ini  akan difokuskan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota dengan pertimbangan bahwa Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Surabaya (Metro Tempo, 2019) dan merupakan sebuah kota penyangga Ibukota Jakarta selain Kota
Depok,  Tangerang  dan  Bogor  sebagai  wilayah  pemukiman,  perdagangan,  industri  dan  pusat ekonomi yang memiliki kompleksitas kamtibmas yang cukup tinggi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  yang  diambil  dalam penelitian  ini  yaitu:  (1)  Bagaimana  analisis  kondisi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota saat ini? (2) Apa saja kendala yang dihadapi Polisi RW di wilayah Polres Metro Bekasi Kota dalam mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya?

## Tinjauan Literatur

## 1. Konsep Pemeliharaan Kamtibmas
Robert R. Friedman (1998) menjelaskan bahwa pembinaan kamtibmas adalah suatu kebijakan  dan  strategi  yang  bertujuan  agar  dapat  mencegah  terjadinya  kejahatan  secara lebih  efektif  dan  efisien,  mengurangi  kecemasan  terhadap  kejahatan,  meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi  penyebab  kejahatan.  Hal  ini  berarti  diperlukan  adanya  kepolisian  yang lebih  handal,  peran  masyarakat  yang  lebih  besar  dalam  pengambilan  keputusan  dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.
Konsep  pembinaan  kamtibmas  yang  dilakukan  Polri  saat  ini  berbeda-beda  di seluruh wilayah Republik Indonesia, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing- masing daerah. Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, maka cara hidup, cara memecahkan masalah dan sebagainya akan berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Namun yang menjadi inti dari konsep ini adalah pemilihan strategi yang  tepat  oleh  Polri  untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  dan  menegakkan  hukum bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri.
Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah:
Suatu  kondisi  dinamis masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat  terselenggaranya proses  pembangunan  nasional  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  nasional  yang ditandai  oleh  terjaminnya  keamanan,  ketertiban  dan  tegaknya  hukum,  serta terbinanya  ketenteraman,  yang  mengandung  kemampuan  membina  serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan  menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Community Policing
Community  Policing ini  berkaitan  erat  dengan  konsep  pembinaan  kamtibmas. Menurut  para  ahli,  secara  garis  besar  konsep community  policing menekankan  pada pentingnya  kerjasama  antara  polisi  dengan  masyarakat  di  tempatnya  bertugas  untuk mengidentifikasi  dan  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  yang  terjadi.  Pemolisian ( policing) adalah  segala  upaya  untuk  memelihara  keamanan,  pencegahan  dan penanggulangan  kejahatan  melalui  pengawasan  atau  penjagaan  dan  tindakan  untuk memberikan  sanksi  atau  ancaman  hukum  (Bailey,  1995).  Hubungan  antara  polisi  dan masyarakat dilaksanakan melalui pemolisian ( policing) yang terwujud dalam program dan
strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan kehidupan sosial,  menegakkan  hukum  untuk  pengayoman  kepada  masyarakat  dan  untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lainnya.
Di  Indonesia,  konsep community  policing diwujudkan  dalam  pemolisian masyarakat (polmas). Polmas sebagai paradigma baru Polri adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan. Polmas merupakan filosofi, kebijakan dan strategi organisasi yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Dalam Polmas, polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Paradigma ini menjadi  kerangka  dalam  mewujudkan  jati  diri,  profesionalisme  dan  modernisasi  Polri sebagai  pengayom,  pelindung  dan  pelayan  masyarakat,  berada  dekat  dan  membaur bersama.
Salah satu implementasi konsep polmas di Indonesia adalah program Polisi RW. Polisi  RW  berperan  penting  dalam  membangun  kemitraan  dengan  warga  untuk meningkatkan kesadaran warga akan keamanan dan ketertiban. Jika lingkungan terkecil yaitu  lingkup  RW  aman,  maka  lingkungan  kelurahan  juga  akan  aman,  begitu  pula seterusnya.
3. Teori Aktivitas Rutin
Teori ini dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979), yang menempatkan  tiga  syarat  terjadinya  suatu  kejahatan,  yaitu:  (i)  adanya  target  yang  tepat (suitable target); (ii) adanya pelaku yang termotivasi (motivated offender) ; dan  (iii) tidak ada upaya penjagaan yang baik,  bisa juga diartikan sebagai  lemahnya pengamanan dan pengawasan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa menurut teori Aktivitas Rutin ini kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang memiliki niat dan target yang cocok, bertemu di waktu dan tempat yang sama tanpa adanya kehadiran penjaga atau pengawas yang cakap. Teori Aktivitas Rutin digunakan dalam penelitian ini untuk mendalami lebih jelas mengenai penyebab tingginya angka kejahatan di Kota Bekasi, dikaitkan dengan tiga syarat terjadinya  kejahatan  menurut  teori  ini.  Setelah  mengetahui  dengan  jelas  penyebab tingginya  angka  kejahatan,  akan  dapat  ditemukan  akar  permasalahannya  dan  kemudian dapat  disusun  strategi  yang  baik  untuk  menurunkan  angka  kejahatan  di  Kota  Bekasi khususnya melalui program Polisi RW.

## 4. Teori Implementasi Kebijakan
Kebijakan  merupakan  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan  ataupun  tidak melakukan sesuatu ketika menghadapi suatu permasalahan. Beberapa tokoh merumuskan pengertian  implementasi  kebijakan.  Wahab  (2008)  merumuskan  definisi  implementasi kebijakan  sebagai  suatu  proses  melaksanakan  suatu  kebijakan,  biasanya  dalam  bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan perintah eksekutif. Meter dan Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang  dirumuskan.  Intinya,  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  cara  agar  sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tahapan implementasi kebijakan meliputi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, apa saja yang dikerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan tersebut.
George  C.  Edward  III  merumuskan  teori  implementasi  kebijakan  yang  sering digunakan  sebagai  rujukan  para  akademisi  untuk  mengukur  seberapa  besar  dampak pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam teori George Edward III ini ada empat faktor yang berpengaruh  dalam  memberikan  dampak  pada  implementasi  sebuah  kebijakan. Adapun keempat faktor tersebut adalah:
a. Komunikasi (proses penyampaian informasi);
b. Sumber daya (berupa SDM, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan);
c. Disposisi (yaitu kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh);
d. Struktur birokrasi.
Dalam  penelitian  ini,  teori  implementasi  kebijakan  akan  digunakan  untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana kebijakan Polisi RW dapat dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota dengan efektif untuk mencapai tujuannya.  Kendala-kendala  pelaksanaan  program  Polisi  RW  yang  ditemukan  dalam penelitian  ini  akan  dikaitkan  dengan  empat  faktor  dalam  teori  implementasi  kebijakan George C. Edward III untuk kemudian dapat ditemukan solusinya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  diarahkan  untuk  memahami  dan  mengeksplorasi  lebih  dalam  bagaimana implementasi program Polisi RW, peran Polisi RW dalam mendukung harkamtibmas dan strategi yang  bisa  dilakukan  Polisi  RW  agar  maksimal  dalam  pelaksanaannya  untuk  mendukung harkamtibmas.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif.  Creswell  (2014)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian ilmiah  yang  dimaksudkan  untuk  memahami  masalah-masalah  manusia  dalam  konteks  sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.
Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap sejumlah kasus, data, dan fenomena kemudian dilakukan perbandingan antara teori dengan praktik dan selanjutnya disajikan secara  deskriptif  analitis.  Menurut  John  W.  Creswell  (2014)  pendekatan  studi  kasus  ialah pendekatan yang mengeksplorasi kehidupan nyata pada suatu kasus atau beragam kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam dan melibatkan beragam sumber informasi seperti, observasi, wawancara, bahan audio visual dan berbagai dokumen terkait.
Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Studi  pustaka—dilakukan  dengan  mempelajari  dan  memahami  teori-teori  dari berbagai  literatur  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  khususnya  terkait strategi pemolisian dan pencegahan kejahatan;
b. Studi dokumen—dilakukan dengan melihat data statistik jumlah Polisi RW di wilayah Polres Metro Bekasi Kota dan penyebarannya, serta laporan analisa dan evaluasi Polisi RW di wilayah  Kota Bekasi selama kurun waktu dua minggu. Studi dokumen juga dilakukan dengan melihat data jumlah kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota pada tahun 2021, 2022 dan 2023 untuk membandingkan kondisi
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
kamtibmas yang terjadi di wilayah Kota Bekasi sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan Polisi RW;
c. Wawancara  semi  terstuktur  dan  FGD—yaitu  dilakukan  dengan  pihak-pihak  terkait yaitu Kapolres Metro Bekasi Kota dan para Polisi RW se-wilayah Bekasi Kota, Ketua RW  dan  perangkatnya,  Bhabinkamtibmas  serta  Kasat  atau  Kanit  Binmas  Wilayah. Wawancara  dilakukan  untuk  mendalami  data  yang  diperoleh  dari  dokumen  serta menggali  informasi  yang  lebih  mendalam  mengenai  program  kerja  Polisi  RW  di wilayah  Kota  Bekasi  dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  serta  kemungkinan  solusi atau  strategi  yang  bisa  diterapkan  dalam  rangka  mengatasi  kendala  yang  ada. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa narapidana/pelaku kejahatan yang pernah melakukan tindak kejahatan di Kota Bekasi khususnya kejahatan yang saat ini marak terjadi, termasuk para residivis yang pernah melakukan kejahatan dan mengulanginya kembali.  Hal  ini  diperlukan  untuk  mengetahui  latar  belakang  tingginya  angka kejahatan yang terjadi di Kota Bekasi dan menemukan bagaimana solusi terbaik untuk menurunkannya.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota saat ini
1. Analisis harkamtibmas dilihat dari perbandingan angka kejahatan Salah satu aspek yang dapat menjadi indikasi bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban  masyarakat  di  suatu  wilayah  adalah  terjadinya  kejahatan  dan  pelanggaran. Pada  masyarakat  dengan  kondisi  kamtibmas  yang  kondusif,  angka  kejahatan  dan pelanggaran  cenderung  rendah.  Sebaliknya  masyarakat  yang  angka  kejahatan  dan pelanggarannya tinggi dapat diartikan bahwa kondisi kamtibmasnya tidak kondusif dan oleh  karenanya  membutuhkan  suatu  penanganan  serta  strategi  yang  tepat  agar  angka kejahatan menurun dan tercipta kamtibmas yang kondusif.
Secara  umum,  selain  itu,  data  yang  ada  menunjukkan  fakta  bahwa  tingkat kejahatan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota masih tinggi jika dibandingkan antara sebelum dan sesudah program Polisi RW digalakkan. Berikut Penulis sajikan data yang telah diperoleh mengenai total kejahatan dan total penyelesaian kejahatan di wilayah hukum Polres Bekasi Kota pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Adapun data yang diambil adalah data sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 1). Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sebelum terbentuknya program Polisi RW (yaitu pada tahun 2021 dan 2022) angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bekasi Kota  berturut-turut  sebanyak  3467  dan  3847  kriminalitas.  Pada  tahun  2023  setelah terbentuknya program Polisi RW, diperoleh fakta bahwa sampai dengan akhir tahun 2023 angka kejahatan di Kota Bekasi masih di angka yang tinggi (tidak mengalami penurunan yang signifikan) yaitu sebanyak 3731 tindak pidana.
Tingginya  angka  kejahatan  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi  keamanan  dan ketertiban  di  wilayah  Kota  Bekasi  pada  tahun  2021  sampai  dengan  2023  masih memerlukan  perhatian  dan  strategi  yang  lebih  baik  dalam  hal  pemeliharaannya. Meningkatnya angka kejahatan dari 3467 kejahatan di tahun 2021 menjadi 3847 di tahun
2022 ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas yang pada saat itu mengemban fungsi pemeliharaan kamtibmas belum bisa mencapai tujuannya dengan baik. Pada tahun 2023 ketika  program  Polisi  RW  terbentuk,  ternyata  harapan  pemeliharaan  kamtibmas  yang diemban oleh Polisi RW untuk mendukung tugas harkamtibmas Bhabinkamtibmas juga belum dapat terlaksana dengan baik. Terbukti bahwa dengan adanya program ini, angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi juga masih cukup tinggi, yaitu mencapai 3731 kriminalitas. Angka kejahatan mengalami penurunan namun tidak signifikan.

## Tabel 1 Jumlah Kriminalitas (Crime Total) dan Penyelesaian Perkara (Crime
Clearance) setiap bulan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 di Polres Metro Bekasi Kota
Sumber: Data Bag Bin Ops Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota
Adapun jumlah RW se-wilayah Kota Bekasi adalah 1.020 RW dan jumlah anggota Polri yang tertulis dalam surat perintah dalam tugas sebagai Polisi RW di Kota Bekasi berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/664/III/KEP./2023 tanggal 1 Maret 2023 adalah sebanyak 1.020 Polisi RW.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Polisi RW di wilayah hukum Polres  Metro  Kota  Bekasi  sudah  teralokasikan  sesuai  dengan  jumlah  RW  yang  ada. Namun demikian, ternyata program Polisi RW belum terlaksana secara optimal dengan terlihat masih tingginya angka kejahatan yang terjadi sehingga dengan demikian tujuan Polisi  RW  untuk  mendukung  peningkatan  dan  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat di Kota Bekasi belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu perlu analisis lebih lanjut mengenai faktor penyebabnya dilihat dari sudut pandang terjadinya kejahatan maupun kebijakan itu sendiri (lihat Tabel 2).
2. Analisis Harkamtibams dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan

## JANUA

## RI FEBRU ARI MARE T APRIL MEI JUNI JULI AGUST US SEPTE
MBER OKTO BER NOPE MBER DESE MBER TAHUN 2021 CT 372 248 265 283 273 281 209 278 291 303 283 381 TAHUN 2021 CC 103 109 113 113 101 95 102 95 84 88 87 48 TAHUN 2022 CT 404 307 334 314 249 317 316 281 347 310 364 304 TAHUN 2022 CC 368 241 290 74 80 80 42 49 48 37 26 30 TAHUN 2023 CT 322 298 334 290 310 287 350 315 298 328 300 299 TAHUN 2023 CC 154 72 48 31 60 52 50 71 58 41 47 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 TAHUN 2021 CT TAHUN 2021 CC TAHUN 2022 CT
TAHUN 2022 CC TAHUN 2023 CT TAHUN 2023 CC
Secara umum, dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku kejahatan di Kota Bekasi,  didapatkan  data  bahwa  jenis  kejahatan  yang  umumnya  menarik  bagi  pelaku kejahatan adalah curanmor, pecah kaca dan perampokan. Modus perampokan yang cukup meresahkan adalah perampokan pada minimarket, di mana kejahatan ini seringkali terjadi pada minimarket yang buka 24 jam, dan waktu kejahatan terjadi yaitu di atas pukul 00.00 dini hari ketika karyawan minimarket sudah mulai merasa lelah dan rata-rata tidak ada penjagaan khusus yang ditempatkan di sana, sehingga para pelaku kejahatan merasa aman dalam  melaksanakan  kejahatan.  Sedangkan  para  pelaku  curanmor  dan  pecah  kaca mengaku  memilih  targetnya  berdasarkan  permintaan  penadah  yang  sesuai  dengan permintaan pasar, kemudian pelaku baru mencari target pada lokasi yang aman dan pada kendaraan bermotor yang diparkir sembarangan atau tidak dalam penjagaan yang baik (tidak ada tukang parkir, satpam, maupun penjaga lainnya). Adapun jam eksekusi yang ideal menurut pelaku terjadi pada jam-jam petang atau setelah pukul 18.00 WIB ketika penerangan sudah mulai gelap dan orang-orang  di  sekitar TKP sudah cenderung tidak memperhatikan lagi kondisi di sekitarnya. Hal-hal inilah yang memotivasi calon pelaku kejahatan  untuk  kemudian  melakukan  kejahatannya  karena  merasa  target  yang  dituju adalah target yang cocok dan dalam situasi yang relatif aman.

## Tabel 2 Jumlah Total Kejahatan per tahun dalam periode tahun 2021, 2022 dan
2023 di Polres Metro Bekasi Kota.
Sumber: Data Bag Bin Ops Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota
Para pelaku  kejahatan pada umumnya menghindari lokasi-lokasi yang sering dilalui oleh patroli, baik patroli dari pihak kepolisian maupun satpam. Mereka juga menghindari lokasi-lokasi yang terpasang CCTV dan portal karena menurut mereka sistem keamanan dan pengawasan yang baik  akan  menyulitkan  mereka  dalam  melakukan  kejahatan,  baik  ketika  sedang  melakukan kejahatan maupun mengenai risiko mereka akan tertangkap setelah melakukan kejahatan. Oleh karenanya  penelitian  menunjukkan  bahwa  lingkungan  perumahan  dan  sentra  perniagaan  yang
CT CC CT CC
CT CC TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 Series2 3467 1138 3847 1365 3731 734 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 TABEL JUMLAH TOTAL KEJAHATAN PER TAHUN PERIODE TAHUN 2021, 2022 dan 2023 DI POLRES

## METRO BEKASI KOTA
TAHUN 2021 CT TAHUN 2021 CC TAHUN 2022 CT
TAHUN 2022 CC TAHUN 2023 CT TAHUN 2023 CC
difasilitasi dengan penjagaan security maupun tukang parkir lebih aman dari kejahatan dibanding wilayah perkampungan maupun pertokoan atau warung-warung kaki lima yang tidak difasilitasi penjagaan yang memadai.
Gambaran  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  Aktivitas  Rutin  yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979) mengenai tiga syarat terjadinya suatu  kejahatan,  yaitu:  adanya  target  yang  tepat,  pelaku  yang  termotivasi  dan  lemahnya pengamanan dan pengawasan.
Kehadiran Polisi RW merupakan perwujudan dari konsep community policing (pemolisian masyarakat) yang salah satu tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mendukung harkamtibmas. Ketika masyarakat sudah bisa menjadi polisi bagi diri sendiri dan berpartisipasi menjaga  keamanan  dan  ketertiban  lingkungannya,  hal  ini  diharapkan  bisa  menjadi  solusi  bagi unsur  “lemahnya  pengamanan  dan  pengawasan”  seperti  yang  disebutkan  dalam  teori Aktivitas Rutin.  Jika  pengamanan  dan  pengawasan  sekitar  lebih  kuat,  maka  hal  ini  akan  mengurangi motivasi  para  pelaku  kejahatan  karena  mereka  tidak  akan  merasa  mudah  ketika  berniat menjalankan kejahatan. Selain itu, masyarakat  yang sudah bisa menjadi polisi  bagi  diri sendiri cenderung dapat bersikap lebih berhati-hati, mawas diri, lebih peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga  target-target  yang  tepat  menjadi  sasaran  kejahatan  akan  dapat  dikurangi  bahkan dihilangkan.
Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Polisi RW di wilayah Kota Bekasi belum mampu difungsikan secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan menjadikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dan menjadi polisi bagi dirinya  sendiri.  Banyak  kendala  yang  dihadapi  sehingga  para  petugas  Polisi  RW  tidak  mampu secara fisik hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib. Pada sisi lain, kebutuhan utama masyarakat akan sosok polisi adalah bahwa polisi bisa  hadir  secara  nyata  di  tengah-tengah  mereka  untuk  memberikan  edukasi,  merespon  secara cepat keluhan masyarakat serta menyajikan pemecahan masalah yang tepat atas keluhan-keluhan warga yang terjadi di lingkungan. Pada sisi lain ternyata ada masyarakat yang tergabung dalam kelompok  sadar  (pokdar)  kamtibmas  yang  diadakan  untuk  mendukung  tugas  Polri  untuk menjadikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Namun, ternyata partisipasi Polisi RW di dalamnya belum dirasakan maksimal, di mana belum banyak Polisi RW yang terlibat dalam group kelompok ini dan bahkan berpatisipasi dalam kegiatan-kegiatannya.

## B. Kendala yang Dihadapi Polisi RW di Wilayah Kota Bekasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya
Sejak  awal  mula  dicanangkan,  Program  Polisi  RW  ini  sudah  mendapatkan  pro  dan kontra.  Berbagai  kritik  disampaikan  dari  beberapa  kalangan,  salah  satunya  oleh  Bambang Rukminto,  seorang  pengamat  kepolisian  dari Institute  for  Security  and  Strategic  Studies (ISESS) yang menilai bahwa program Polisi RW merupakan bentuk kegagalan Polri dalam membangun partisipasi masyarakat. Keberadaan Bhabinkamtibmas yang memiliki program serupa dianggap tidak berhasil dimaksimalkan. Rencana Polisi RW sebagai program nasional dianggap  tidak  realistis,  melainkan  hanya  sebagai  upaya  menutupi  kekurangan
Bhabinkamtibmas dan berpotensi menimbulkan kecurigaan sebagai alat politik pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Pendapat kontra lainnya disampaikan oleh anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI Santoso yang mengkritik bahwa pembentukan Polisi RW perlu dikaji ulang karena dikhawatirkan ada tumpang tindih tugas antara Polisi RW dengan Bhabinkamtibmas. Selain itu, program Polisi RW juga berpotensi menambah beban anggara negara. Namun  demikian,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  masyarakat  Kota  Bekasi (antara lain Ketua dan Perangkat RW) menunjukkan bahwa masyarakat menyambut antusias dan berharap banyak terhadap keberadaan Polisi RW pada lingkungannya untuk mendukung pemeliharaan kamtibmas. Masyarakat berharap Polisi RW yang bertugas di lingkungannya bisa  merespon  cepat  permasalahan  yang  timbul  di  lingkungan  yang  selama  ini  seringkali Bhabinkamtibmas tidak mampu mem- back up dengan segera karena wilayah tanggungjawab Bhabinkamtibmas  yang  terlalu  luas. Akan  tetapi  harapan  masyarakat  yang  tinggi  terhadap kebijakan  ini  ternyata  belum  mampu  dijawab  oleh  Polisi  RW  itu  sendiri.  Polisi  RW  yang diharapkan  siap  sedia  di  lingkungannya  ternyata  masih  memiliki  tugas  ganda  yang  cukup menyita waktu bagi mereka.
Jika  mengacu  pada  teori  Implementasi  Kebijakan  dari  George  C.  Edward  III,  ada empat hal yang mempengaruhi pelaksanaan/implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Maka  dalam  menganalisis  kendala  yang dihadapi Polisi RW di wilayah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor tersebut.
1. Aspek Komunikasi
Dalam aspek komunikasi (proses penyampaian informasi),  hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemberi perintah (Kapolda Metro Jaya) dengan penerima perintah (pelaksana di tingkat Polres) dilakukan melalui Surat Perintah  yang  memuat  nama-nama  petugas  Polisi  RW  dan  wilayah  tempat bertugas. Selanjutnya komunikasi dilakukan kembali melalui analisa dan evaluasi (anev) yang dilaksanakan minimal satu minggu sekali via zoom. Melalui anev ini para  pejabat  pemberi  kebijakan  menyampaikan  evaluasi  kegiatan  yang  telah dilakukan  Polisi  RW  selama  kurun  waktu  satu  minggu  ke  belakang.  Dalam kegiatan  anev  tersebut  pejabat  pemberi  kebijakan  juga  kembali  mengingatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Polisi RW dan menyampaikan harapan-harapan  terhadap  semangat  dan  loyalitas  petugas  walaupun  tugas  ini belum didukung  anggaran. Dalam giat  analisa tersebut  juga dibuka kesempatan bagi petugas pelaksana untuk menyampaikan kendala dalam pelaksanaan tugas.
Komunikasi antara pemberi perintah dengan penerima perintah yang hanya dilakukan melalui kegiatan anev via aplikasi zoom meeting satu kali dalam satu minggu ini tidak membawa hasil yang efektif, karena komunikasi dalam kegiatan anev/laporan  hanya  sebatas  pembahasan  mengenai  absensi  laporan  yang  masuk setiap  harinya  dan  kurang  mendalami  kendala-kendala  yang  dialami  anggota maupun  kebutuhan  masyarakat  di  lapangan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  di lapangan. Padahal media anev ini bisa digunakan untuk  komunikasi  yang lebih mendalam untuk menemukan gap atau kesenjangan dalam pelaksanaan program ini serta menemukan solusinya.
Selain itu, hasil penelitian lain yang ditemukan dalam aspek komunikasi adalah belum adanya standar operasional atau petunjuk resmi dari pusat mengenai pedoman baku dalam menghadapi kondisi di lapangan, sehingga seringkali terjadi standar ganda dan kebingungan dari petugas Polisi RW. Standar operasional ini utamanya meliputi hal-hal apa saja yang harus dijadikan bahan untuk memberikan edukasi pada masyarakat secara berkala. Dalam prakteknya di lapangan, Polisi RW di wilayah Kota Bekasi seringkali kebingungan mengenai materi apa yang harus disajikan  untuk  memberikan  edukasi  dan  bagaimana  penyajiannya  kepada masyarakat,  khususnya  dalam  mengedukasi  tentang  hal-hal  seputar  kamtibmas (misalnya, edukasi mengenai hoax , penipuan online , himbauan untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan lain-lain).  Selama ini para Polisi RW di Kota Bekasi tidak pernah memberikan topik-topik baru untuk dibagikan kepada sebagai topik obrolan sehari-hari, melainkan hanya menunggu pertanyaan dari masyarakat. Jika tidak ada pertanyaan dari masyarakat, maka komunikasi cenderung pasif dan tidak hidup.
Hasil  lain  yang  didapat  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  karena  tidak adanya SOP, khususnya  dalam penyelesaian masalah, maka Polisi  RW  bingung ketika  menghadapi  permasalahan  kamtibmas  di  lapangan  dan  akhirnya melemparkan kembali masalah pada bhabinkamtibmas.
2. Aspek Sumber Daya
Terkait  aspek  SDM,  dari  hasil  penelitian  diperoleh  fakta  bahwa keterbatasan  SDM  menjadi  salah  satu  kendala  pelaksanaan  tugas  dan tanggungjawab  Polisi  RW  di  Kota  Bekasi.  Sesuai  konsep  Polisi  RW  yang disampaikan  oleh  Kabaharkam,  bahwa  satu  polisi  membawahi  satu  RW  dan idealnya yang menjadi Polisi RW adalah anggota polisi yang bertempat tinggal di RW tersebut. Namun,  hasil penelitian menunjukkan konsep ini pada kenyataannya sulit diterapkan karena tidak di setiap RW memiliki warga yang berprofesi sebagai anggota  Polri.  Kendala  kedua  adalah,  ketika  di  masing-masing  RW  memiliki warga yang berprofesi sebagai anggota Polri, tidak semuanya berdinas di polsek/ polres  yang  dekat  dengan  tempat  tinggalnya.  Kendala  ketiga,  dalam  1  RW  ada lebih dari 1 warga yang berprofesi sebagai polisi sehingga ada anggota Polri di sebuah RW ditempatkan sebagai Polisi RW di wilayah RW yang lain, bahkan jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini menjadi kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas Polisi RW, karena keterbatasan-keterbatasan ini mengakibatkan waktu dan kesempatan petugas Polisi RW menjadi sangat terbatas untuk dapat berinteraksi dengan  warganya  dan  akhirnya  tidak  tercipta  kedekatan,  keakraban  maupun kemitraan yang baik.
Hasil wawancara dengan warga di Kota Bekasi menunjukkan fakta bahwa sebagian  besar  warga  merasa  lebih  nyaman  dan  puas  berkomunikasi  maupun berinteraksi dengan polisi jika polisi datang dan menemui warga secara langsung tanpa melalui media komunikasi online . Khususnya jika terjadi masalah berkaitan dengan  kamtibmas,  warga  menyatakan  kurang  nyaman  jika  penyelesaiannya hanya  dilakukan  melalui  telepon, chat atau  media  komunikasi  lainnya  selain
pertemuan secara langsung. Kehadiran polisi secara nyata di tengah-tengah warga menjadi  sesuatu  yang  sangat  berarti  dan  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman sehingga  warga  merasa  dekat  dengan  polisi  dan  tidak  merasa  enggan  untuk bekerjasama, khususnya dalam mewujudkan kamtibmas.
Kendala lainnya yang ditemukan adalah beban tugas para petugas Polisi RW yang cukup berat. Berbeda dengan Bhabinkamtibmas yang khusus memiliki tugas  dan  tanggung  jawab  dalam  satu  wilayah  kelurahan,  Polisi  RW  adalah anggota polisi biasa yang masih terikat tugas dan tanggung jawab sehari-hari pada unit, fungsi, satuan ataupun bagian selayaknya anggota Polri pada umumnya. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kebanyakan anggota Polri yang berdinas di satuan reskrim dan narkoba tidak memiliki banyak waktu untuk berada di rumah karena  beban  tugasnya  yang  sudah  cukup  berat  di  kantor.  Hal  ini  juga menyebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas waktu yang dimiliki seorang Polisi RW untuk berinteraksi langsung dengan warga RW yang dinaunginya, sehingga mengakibatkan program Polisi RW yang memiliki tujuan agar polisi menjadi dekat dengan  masyarakat  kurang  bisa  terlaksana  dengan  maksimal.  Kebutuhan  warga akan  kehadiran  langsung  sosok  polisi  di  wilayah  tempat  tinggalnya  belum  bisa terjawab dalam implementasi program Polisi RW ini. Dalam kenyataannya, surat perintah  (sprint)  Polisi  RW  yang  tersusun  belum  bisa  menjawab  kebutuhan penempatan satu polisi satu RW yang benar-benar dapat hadir fisik secara nyata di lingkungannya setiap saat dibutuhkan. Hal ini menjadi kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan program Polisi RW ini, karena ketika Polisi RW tidak bisa hadir secara  nyata  dalam  masyarakat,  maka  kebutuhan  masyarakat  akan  hadirnya anggota  polisi  kembali  harus  di back  up oleh  Bhabinkamtibmas  dengan  segala keterbatasannya.
Dalam aspek sumber daya anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh  ini  program  Polisi  RW  belum  terdukung  oleh  anggaran.  Tidak  adanya dukungan anggaran karena konsep awal program ini adalah menempatkan seorang Polisi di lingkungan tempat tinggalnya, yang sudah mengenal baik lingkungannya dan tidak disediakan dukungan anggaran baik anggaran operasional maupun untuk keperluan  sarana  kontak.  Namun,  pada  kenyataannya  hasil  penelitian  di  Polres Metro Bekasi Kota menunjukkan bahwa masih banyak Polisi RW yang dalam surat perintahnya mendapat tugas jauh dari wilayah tempat tinggalnya, sehingga aspek sumber  daya  anggaran  ini  masih  menjadi  kendala  yang  cukup  berarti  bagi pelaksanaan tugasnya. Namun, karena loyalitas anggota Polri maka sejauh ini para anggota yang mendapat perintah sebagai Polisi RW masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan semaksimal mungkin.
Dalam  aspek  sumber  daya  sarana  dan  prasarana,  hasil  penelitian menunjukkan bahwa program Polisi RW juga belum terdukung oleh sarana dan prasarana  khusus  seperti  kendaraan  dan  alat  komunikasi.  Walaupun  masing- masing anggota sudah memiliki handphone pribadi namun tidak semua handphone yang dimiliki tidak secanggih dan berkapasitas sesuai dengan kebutuhan. Apalagi dalam melaksanakan tugasnya, Polisi RW harus membuat laporan yang berisi foto-
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
foto  yang  cukup  banyak  sehingga  membutuhkan  kapasitas  penyimpanan  yang cukup besar. Hal ini cukup menjadi kendala ketika handphone yang dimiliki tidak memiliki  kapasitas  yang  sesuai,  maka  akan  cukup  kesulitan  dalam  membuat laporan-laporan  kegiatan  karena  tidak  didukung  dengan  sarana  prasarana  yang khusus disediakan untuk pelaksanaan tugas. Kendaraan yang digunakan Polisi RW dalam  menjalankan  tugasnya  juga  menggunakan  kendaraan  pribadi  masing- masing,  yang  mana  jika  wilayah  RW  yang  dinaunginya  sama  dengan  wilayah tempat  tinggal,  maka  hal  ini  tidak  menjadi  kendala.  Namun  sebaliknya,  hal  ini menjadi kendala yang berarti ketika seorang petugas Polisi RW mendapat plotting tugas yang jauh dari tempat tinggalnya, maka dibutuhkan biaya lebih untuk bahan bakar kendaraan yang tidak disediakan oleh dinas.
Namun  dari  penelitian  ini  ditemukan  sebuah  hal  yang  positif,  bahwa walaupun ada berbagai  kendala baik  dalam hal  SDM, anggaran maupun sarana prasarana,  namun  program  Polisi  RW  masih  berjalan  sampai  hari  ini.  Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, praktek yang ditemukan di lapangan adalah sebagian  besar  anggota  Polri  masih  berusaha  sebaik  mungkin  menjalankan tugasnya  sebagai  Polisi  RW  atas  dasar  loyalitas  pada  instansi  dan  masyarakat. Kendala yang ada berusaha diatasi dengan sebaik mungkin dengan semangat dan loyalitas serta dedikasi yang tinggi  pada tugas dan tanggungjawabnya sehingga program ini tetap bisa berjalan walaupun hasilnya kurang maksimal.
3. Disposisi
Hal-hal yang termasuk dalam aspek disposisi, yaitu: kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  utama  yang menjadi  semangat  dan  motivasi  dari  para  Polisi  RW  untuk  tetap  menjalankan tugasnya  adalah  karena  loyalitas  dan  dedikasi  sebagai  anggota  Polri.  Namun sebenarnya  aspek  disposisi  atau  kemauan  pelaksana  kebijakan  ini  terkendala dengan kebutuhan masing-masing personel akan waktu istirahat dan waktu untuk keluarga masing-masing setelah melaksanakan tugas dinasnya yang sudah sangat berat.  Apabila  wilayah  tugas  Polisi  RW  berada  jauh  di  luar  wilayah  tempat tinggalnya, maka hal ini akan sangat memberatkan Polisi RW yang bersangkutan. Pada awal diluncurkannya program ini sekitar bulan Februari tahun 2023,
para  Polisi  RW  cenderung  melakukan  kebijakan  dengan  sungguh-sungguh, diwujudkan dengan cukup banyaknya kegiatan yang rutin dilakukan oleh Polisi RW seperti kegiatan sambang (rutin diadakan seminggu sekali berupa kunjungan Polisi RW ke Ketua RW dan seluruh perangkat RW yang ada, yang hasilnya adalah Polisi  RW  bisa  mengenal  lebih  dekat  pengurus  RW  di  lingkungannya  masing- masing sehingga tercipta hubungan kemitraan yang baik).
Namun  pada  saat  penelitian  ini  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa  sejak sekitar bulan Agustus 2023 kegiatan-kegiatan rutin tersebut sudah jarang bahkan cenderung tidak pernah dilakukan karena terkendala waktu, sarana prasarana dan berbagai  kendala  lainnya  juga  berkurangnya  motivasi  anggota  dalam melaksanakan  program  ini  karena  pergantian  pucuk  pimpinan  Polda  yang
mempunyai kebijakan berbeda terhadap keberlangsungan program Polisi RW. Para anggota menjadi kurang termotivasi karena laporan kegiatan sebagai Polisi RW tidak  pernah  diminta  lagi  oleh  admin  Polda  dan  bahkan anev Polisi  RW  tidak pernah dilakukan. Namun demikian faktanya sampai saat ini masih ada beberapa petugas Polisi RW yang masih dengan semangat melaksanakan perannya sebagai Polisi RW. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tempat tinggal anggota yang sama dengan  wilayah  RW  tempat  ditugaskan  sehingga  Polisi  RW  yang  bersangkutan merasa dekat dan memiliki warga dan wilayah tempatnya bertugas.
4. Struktur birokrasi.
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  fakta  bahwa  struktur  birokrasi  Polisi  RW yang  selama  ini  berjalan  masih  belum  tersusun  dengan  jelas.  Sistem  pelaporan kegiatan Polisi RW selama ini dilakukan melalui aplikasi, dengan mengirimkan laporan-laporan berupa foto-foto kegiatan setiap harinya. Yang diutamakan hanya absensi laporannya saja dan masih mengesampingkan pendalaman akan manfaat dari kegiatan yang dilaporkan serta kendala yang dihadapi. Oleh karenanya maka kecenderungan yang terjadi, laporan dikirim hanya sebagai formalitas saja tanpa benar-benar melaporkan kondisi dan kebutuhan kamtibmas yang dibutuhkan saat itu. Struktur birokrasi yang dibutuhkan adalah SOP yang jelas, dan hal itu belum ada sampai saat ini.
Secara  umum,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  kendala  yang dihadapi  sesuai  keempat  aspek  teori  Implementasi  Kebijakan  dari  George  C. Edward III, sampai saat ini program Polisi RW cenderung masih bisa dilaksanakan secara  efektif  oleh  para  Polisi  RW  yang  mendapat  tugas  di  lokasi  yang  sama dengan tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak harus menyisihkan banyak  waktu,  tenaga  maupun  anggaran  untuk  melakukan  kegiatan  kemitraan dengan  warga  yang  dinaunginya.  Disamping  itu,  mereka  juga  sudah  mengenal dengan baik warga lingkungannya sehingga ada kedekatan yang sudah terjalin dan warga  pun  tidak  merasa  canggung  jika  bermitra  dengan  Polisi  yang  secara emosional  sudah  dikenal  dengan  baik.  Sebaliknya,  untuk  Polisi  RW  yang mendapat wilayah tugas jauh dari lokasi tempat tinggalnya, program Polisi RW ini tidak bisa dijalankan dengan baik karena terkendala waktu, kendala anggaran juga beban  tugas  dinasnya  masing-masing  yang  sudah  cukup  berat.  Pada  akhirnya keluhan maupun informasi  yang disampaikan oleh warga pada Polisi  RW  tidak dapat  terselesaikan  sehingga    masyarakat  tidak  mendapatkan  manfaatnya  dari keberadaan Polisi RW.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota  saat  ini  masih  belum  kondusif  ditandai  dengan  masih  terjadi  kejahatan  dan pelanggaran yang angkanya cukup tinggi. Kehadiran Polisi RW yang diharapkan bisa mem back  up tugas  Bhabinkamtibmas,  ternyata  belum  berhasil  menurunkan  angka kejahatan yang terjadi di Kota Bekasi secara signifikan. Kejahatan masih cukup marak
ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410
terjadi di Kota Bekasi utamanya karena faktor pelaku yang termotivasi akibat lemahnya penjagaan dan pengawasan baik dari polisi, petugas keamanan maupun masyarakat itu sendiri.
2. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polisi RW di Kota Bekasi untuk memelihara  kamtibmas  bersama-sama  dengan  masyarakat  sudah  terlaksana  dengan cukup baik, dibantu peran dari ketua RW dan perangkatnya, juga oleh satpam yang ada di  beberapa  perumahan  se-wilayah  Kota  Bekasi.  Namun,  pada  saat  penelitian dilakukan,  ditemukan  beberapa  keterbatasan  dan  kendala  yang  dialami  Polisi  RW dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Kendala yang utama adalah dalam hal SDM, bahwa penugasan Polisi RW yang awalnya memiliki konsep polisi yang ada di RW tempat tinggalnya tidak terwujud dengan baik. Fakta yang ditemukan seringkali polisi yang ditempatkan sebagai Polisi RW di wilayah tertentu tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut dan berdinas di tempat tugas yang jauh dari tempat tinggalnya juga jauh  dari  tempat  tugasnya  sebagai  Polisi  RW,  sehingga  ketika  masyarakat  menemui permasalahan  kamtibmas  dan  melaporkannya  ke  Polisi  RW,  maka  Polisi  RW  tidak dapat  menyelesaikannya  dengan  baik.  Selain  itu,  karena  Polisi  RW  masih  memiliki beban tugas kedinasan yang lain, hal ini juga menjadi kendala karena waktu yang ada cukup tersita untuk mengerjakan tugas kedinasan sehari-hari sehingga tanggungjawab sebagai Polisi RW menjadi cenderung terabaikan.

## Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis merekomendasi hal-hal sebagai berikut:
1. Agar  Polri  memaksimalkan  peran  Polisi  RW  dalam  memberikan  edukasi  pada masyarakat mengenai pentingnya memelihara kamtibmas, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terkecil, Polisi RW diharapkan tidak hanya pasif menunggu laporan dari masyarakat  saja  namun  harus  aktif  memberikan  edukasi  harkamtibmas  sehingga masyarakat bisa sadar pentingnya kamtibmas dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri.
2. Agar Polri memastikan dengan baik perencanaan penempatan petugas pelaksana Polisi RW, bahwa Polisi RW seharusnya ditempatkan sesuai lokasi tempat tinggal, dan lokasi kantor serta wilayah tanggungjawabnya yang saling berdekatan. Apabila di suatu RW tidak ada warganya yang berprofesi sebagai anggota Polri, maka sebaiknya tidak perlu dipaksakan untuk menempatkan Polisi RW di wilayah tersebut dengan cara mengambil anggota  Polri  dari  lokasi  tempat  tinggal  yang  berjauhan.  Akan  lebih  baik  jika memaksimalkan  penugasan  Polisi  RW  yang  benar-benar  sesuai  domisilinya  dan berdinas  di  kantor  yang  lokasinya  tidak  jauh  dari  domisilinya  tersebut,  dengan demikian  diharapkan  penugasan  Polisi  RW  yang  sesuai  domisilinya  dimaksud  bisa mendukung tugas harkamtibmas secara maksimal.
3. Agar anggota Polri yang ditugaskan sebagai Polisi RW memiliki jam dinas pasti dan tidak sering mendapatkan tugas operasional lapangan, dan memperhatikan jarak dan lokasi domisili dan lokasi kantor dari petugas yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka
Bayley, David. (1998). Police for The Future. New York: Oxford Press. Jakarta: Cipta Manunggal.
Cohen,  L.E.,  &  Felson,  M.  (1979). Social  Change  and  Crime  Rate  Trends: A  Routine Activity Approach. American Sociological Review, p. 588-608
Edward  III,  George  C.  (1980). Implementing  Public  Policy. Washington  DC:  Congresional Quarterly Press.
Erwin,  Yundini  Husni,  dkk.  (2021). Pemolisian  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Kejahatan Jalanan. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 15, No. 1. Friedmann,  Robert  R.  (1992). Community  Policing:  Comparative,  Perspective  and  Prospects.
London: Harvester Campus. Jakarta: Cipta Manunggal.
Hadi,  Mifta.,  &  Wahyurudhanto,  Albertus.  (2023). Penguatan  Bhabinkamtibmas. Bandung: Kaizen Media Publishing.
Imran, Fadil Mohammad (2023). Program Polisi RW. Baharkam Polri Jakarta.
Muhammad,  Farouk.,  &  Djaali.  (2003). Metodologi  Penelitian  Sosial  Bunga  Rampai. Jakarta: PTIK Press.
Raden Muhammad, J. (2011). Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka Mewujudkan Kamtibmas. Universitas Indonesia. Wahyurudhanto, A.  (2018). Analisis  Kemampuan  Deteksi  Dini  oleh  Bhabinkamttibmas  dalam Implementasi  Polmas  sebagai  Penguatan  Program  Satu  Polisi  Satu  Desa. Jurnal  Ilmu Kepolisian, Vol. 12 (No. 2). p. 85-98. Yuanasari, Astri., & Haetami, Heru. (2023). Prokontra, Kritik dan Kecurigaan Pembentukan Polisi RW. Retrieved  from  https://m.kbr.id/nasional/05-2023/prokontra-kritik-dan-kecurigaan- pembentukan-polisi-rw/111635.html