## Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dana Desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi

## Hafrida, Yulia Monita dan Dessy Rakhmawati
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Program  Nawacita  adalah  suatu  program  yang  diranangkan  pemerintah  dengan mengedepankan  prinsip  pembangunan  mulai  dari  pinggir  atau  level  terdekan  dengan masyarakat yaitu dari desa dengan memperkuat pembangunan daerah melalui pedesaan. Desa merupakan unsur terkecil dalam pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak terdepan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang alokasi dana desa yang diharapkan dapat mewujudkan otonomi desa. Dana Desa yang mencapai 1 milyar perdesa  perlu  dikelola  dengan  baik  dan  pengawasannya  atas  pemanfaatannyapun  harus dilakukan  dengan  benar  karena  dana  desa  ini  berpotensi  untuk  terjadinya  praktik  korupsi. Untuk  itulah  melalui  pelaksanaan  pengabdian  ini  diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya praktek korupsi atas dana desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.
Kata Kunci : Dana Desa; Korupsi; Pencegahan; Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Tahun  2015  Pemerintah  menganggarkan  Dana  Desa  sebesar  Rp.  20,7  Triliun  dengan  nilai alokasi sebesar Rp. 280 Juta per Desa, kemudian berkembang dari tahun ke tahun 206 Rp. 628 Juta/desa, 2017 rata-rata perdesa Rp. 800 juta terahir pada 2020 bisa mencapai 1 milyar rupiah. 1 Anggaran  dana  desa  ini  menempatkan  desa  sebagai  ujung  tombak  pembanguan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi wewenang untuk dapat mengelola potensi desa  yang  dimilikinya  sehingga  melalui  pengelolaan  dana  desa  ini  diharapkan  akan meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat  yang  pada  akhirnya  akan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan selama tiga tahun ini, dana desa telah membantu pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Penggunaan  dana  desa  dilaksanakan  melalui  swakelola  oleh  desa  artinya  pelaksanaan kegiatan yang telah direncakan dibuat oleh desa secara mandiri sehingga uang desa tersebut tidak mengalir kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat  desa. 2 Melalui  program  dana  desa  ini  paling  tidak  10%  pajak  daerah/retribusi daerah kabupaten/kota akan mengalir ke desa-desa. 1 Namun demikian walaupun seperangkat peraturan  perundang-undangan  telah  dibentuk  mulai  dari  Undang-Undang  sampai  kepada Peraturan  Menteri  untuk  mengawal  pelaksanaan  pemanfaatan  dana  desa  ini  tetapi  dalam kenyataannya    belum  sepenuhnya  terlaksana  dengan  baik.  Bahkan  terdapat  beberapa  desa melalui  perangkat  desanya  tersangkut  perkara  korupsi  atas  dana  desa  tersebut.  Korupsi  di Indonesia  masih  menjadi  musuh  terbesar  walaupun  berbagai  upaya  telah  dilakukan  dalam rangka menurunkan angka korupsi di Indonesia.
Desa  Sungai  Bungur  Kecamatan  Kumpeh  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  merupakan lokasi  pengabdian  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  54  Tahun  1999  dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Batanghari. Kabupaten Muaro Jambi secara demografis
1 Desa,  “Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  2021,”  sedesa.id  (blog),  September  22,  2020, https://sedesa.id/prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/.
memiliki  luas  wilayah  5.246  Kilometer  persegi,  memiliki  jumlah  penduduk  365.700  jiwa (angka  pada  2019)  dengan  tingkat  pertumbuhan  penduduk  3,93  persen  pertahun.  Secara Administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan yaitu: Kecamatan Bahar selatan, Bahar Utara, Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, Maro Sebo, Mestong, Sakernan, Sungai Bahar, Sungai Gelam dan Taman Rajo. Kecamatan Kumpeh terdiri dari 16 (enam belas) Desa dan 1 (satu kelurahan). Kecamatan Kumpeh merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Muaro  Jambi  yaitu  kurang  lebih  1.658,93  Km 2 atau  hampir  31,51%  dari  keseluruhan  luas wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Salah  satu  Desa  dari  enambelas  desa  yang  ada  pada Kecamatan Kumpeh adalah desa Sungai Bungur. 2
Gambar 1. Peta Lokasi Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi
Melihat  kondisi  geografis  dan  demografis  dan  luasnya  wilayah  Kumpeh  sebagai  wilayah kecamatan terluas di Muaro Jambi ini, dalam hal pengelolaan dana desa pada salah satu desa yaitu Desa Seponjen telah memasuki tahap penyidikan untuk tindak pidana korupsi dana desa. Pihak  Kejari  Muaro  Jambi  telah  secara  resmi  meningkatkan  dugaan  kasus  tindak  pidana korupsi dana desa Seponjen ketahapan penyidikan terhitung tanggal 13 Oktober 2020, dugaan korupsi ini berkaitan dengan pembangunan jembatan di desa Seponjen yang  bersumber dari Dana  Desa  Tahun  2019. 3 Informasi  terjadinya  dugaan  korupsi  di  Desa  Seponjen  ini berdasarkan  pengaduan  masyarakat.  Disini  terlihat  tentang  peran  masyarakat  dalam pengawasan penggunaan dana desa di desa mereka.
Berdasarkan kondisi yang terjadi di desa tetangga dari Desa Sungai Bungur maka tentu saja  potensi  penyimpangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  juga  besar.  Sebagai  upaya pencegahan  penyimpangan  pengelolaan  dana  desa  yang  berpotensi  menjadi  tindak  pidana korupsi  maka  penyuluhan  hukum  melalui  sosialisasi  pengelolaan  dana  desa  ini  dilakukan. Masyarakat  desa  merupakan  pengawas  yang  paling  efektif  dalam  pengawasan  penggunaan dana  desa  ini.  Kemandirian  desa  dalam  pengelolaan  dana  desa  iniguna  pencegahan penyelewengan  perlu  pendampingan  yang  baik  dan  berkelanjutan.  Komisi  Pemberantasan Korupsi  telah  menginventarisir  setidaknya  terdapat  14  (empat  belas)  potensi penyelewengan/penyimpangan dana desa yang terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu:
2 Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka tahun 2021. accessed March 6, 2021, https://muarojambikab.bps.go.id/publication/download. D%3D.
3 Jambi  Pers,  “Dugaan  Korupsi  Dana  Desa  Seponjen  Naik  ke  Tahap  Penyidikan,”  Jambipers.com  | Mencerdaskan Generasi Bangsa, October 21, 2020,
"aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Empat  aspek  itu  yang  dapat  mempengaruhi  terjadinya  korupsi  di  pemerintah  desa, Pelaksanaan tata pemerintahan desa juga mempunyai peluang terjadi korupsi desa. Perlu dilakukan  pendampingan  secara  berkelanjutan  bagi  pemerintah  desa  dalam  mengelola tatanan pemerintahan di tingkat desa." 4
Berdasarkan kondisi yang terjadi di desa tetangga dari Desa Sungai Bungur maka tentu saja  potensi  penyimpangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  juga  besar.  Sebagai  upaya pencegahan  penyimpangan  pengelolaan  dana  desa  yang  berpotensi  menjadi  tindak  pidana korupsi  maka  penyuluhan  hukum  melalui  sosialisasi  pengelolaan  dana  desa  ini  dilakukan. Masyarakat  desa  merupakan  pengawas  yang  paling  efektif  dalam  pengawasan  penggunaan dana desa ini.

## METODE PENELITIAN
Pengabdian pada masyarakat tentang Pencegahan Korupsi Dana Desa di Desa Sungai Bungur Kecamatan  Kumpeh  sebagai  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Melalui  peningkatan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan pemahaman berbagai peraturan perundang- undangan  tentang  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dana  desa  maka  diharapkan  aparatur  Desa Sungai Bungur akan terhindar dari tindak pidana korupsi dana desa.
Dalam  pelaksanaannya  tim  pengabdian  pada  masyarakat  dibantu  oleh  3  (tiga)  orang mahasiswa.  Mitra  dalam  pengabdian  ini  adalah  Desa  Sungai  Bungur  Kecamatan  Kumpeh. Partisipasi  mitra  tentu  saja  sangat  membantu  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini.  Kegiatan  ini dilaksanakan melalui tahap-tahapan kegiatan sebagai berikut:

## Survei Pendahuluan
Survei pendahuluan ini dilakukan oleh tim dengan maksud untuk menghimpun data konkrit dari kondisi mitra dan menghimpun kebutuhan mitra akan informasi yang perlu dipersiapkan. Selain itu survei pendahuluan ini dilakukan untuk penyelesaian persyarakatan administratif lainnya.

## Pelaksanaan Penyuluhan
Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan pada lokasi yang telah di tentukan di (Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh) dengan peserta 20-30 orang. Penyuluhan dilakukan melalui tahap penyampaian materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim dan mahasiswa yang terlibat  baik  melalui  media  video  maupun  PPT.  Bahan  penyuluhan  dibuat  pertinggal  untuk pihak mitra dan tahap diskusi dan tanya jawab

## PEMBAHASAN
Penyuluhan  Pengabdian  pada  masyarakat  ini  berpedoman  pada  Undang-Undang  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemeberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4 http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2732-potensi-korupsi-dana-desa-diakui. diakses pada 30 Januari 2021.
Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja,  Keputusan  Bersama  Menteri  (Skb  Tiga  Menteri  Tentang Desa)Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Keuangan,  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Transmigrasi  Tentang  Nomor  900/5356/Sj  Nomor 959/Kmk.07/2015 Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana Desa.
Kegiatan pengabdian pada masyarakat di laksanakan di Desa Sungai Bungur Kecamatan kumpeh Ilir Kabupaten Muaro, melihat banyaknya desa yang tersandung korupsi dana desa, salah  satunya  Desa  Seponjen    yang  telah  memasuki  tahap  penyidikan  untuk  tindak  pidana korupsi  dana  desa  dugaan  korupsi  ini  berkaitan  dengan  pembangunan  jembatan  di  desa Seponjen  yang  bersumber  dari  Dana  Desa,  oleh  sebab    itu  Tim  Pengabdian  melakukan soialisasi  Pencegahan  Korupsi  dana  Desa.  Dalam  Sosialisasi  ini  ketua  Tim  Pengabdian  Dr. Hafrida,  S.H.,  M.H.  menjelaskan  akan  pentingnya  pemahaman  tentang  pencegahan  korupsi dana  desa.  Pada  saat  ini  pemerintah  telah  membuat  program  1  desa  1  Miliar.sosialisasi  ini bertujuan agara Agar dana tersebut dapat di gunakan sebagai mana mestinya jangan sampai aparatur  desa  sungai  Bungur  tersandung  Kasus  Korupsi  Dana  Desa.  sosialisasi    ini  sebagai langkah  kongkrit  pemerintah  daerah  untuk  aktif  dalam  pencegahan  dini,  agar  tidak  terjadi praktek korupsi dalam pengelolaan dana desa. Layanan publik yang baik merupakan elemen vital dalam keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Pengelolaan keuangan desa dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan hingga pertanggungjawaban. Kesadaran dalam pengelolaan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Satu rupiah  yang  dimanfaatkan  dan  tidak  dipertanggungjawabkan  akan  menimbulkan  masalah,” Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa dapat  di lakukan dengan cara:

## Mengenali modus modus korupsinya
Hingga akhir 2020 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Di sisi lain, masih banyak perangkat desa yang tidak memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan. Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat  korupsi  adalah  yang  paling  banyak  terjadi.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam  musyawarah  desa  dan  penyelewengan  dana  desa  untuk  kepentingan  pribadi  adalah beberapa  pola  yang  banyak  dilakukan.  Lemahnya  pengawasan  adalah  salahsatu  penyebab suburnya  korupsi  dana  desa.  Beberapa  waktu  lalu  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) melakukan  penelitian  mengenai  modus  korupsi  dana  desa.  Peneliti  ICW  Egi  Primayoga memaparkan  hasil  penelitiannya,  ada  12  modus  korupsi  dana  desa  yang  disimpukan  ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain
1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan  dilakukan  secara  terbuka  dan  menggunakan  potensi  lokal  desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa  melakukan  cek  bersama  mengenai  kepastian  biaya  atau  harga-harga  barang yang dibutuhkan.
2. Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek  tersebut  bersumber  dari  sumber  lain.  Modus  ini  hanya  bisa  terlihat  jika pengawas  memahami  alokasi  pendanaan  oleh  desa.  Modus  seperti  ini  banyak dilakukan  karea  relatif  tersembunyi.  Karena  itulah  APBDes  arus  terbuka  agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya.
3. Meminjam  sementara  dana  desa  untuk  kepentingan  pribadi  namun  tidak dikembalikan.  Ini  juga  sangat  banyak  terjadi,  dari  mulai  kepentingan  pribadi hingga  untuk  membayar  biaya  S2.  Budaya  ewuh-pakewuh  di  desa  menjadi salahsatu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi.
4. Pungutan  atau  pemotongan  dana  desa  oleh  oknum  pejabat  kecamatan  atau kabupaten.  Ini  juga  banyak  terjadi  dengan  beragam  alasan.  Perangkat  desa  tak boleh  ragu  untuk  melaporkan  kasus  seperti  ini  karena  desa-lah  yang  paling dirugikan.
5. Membuat  perjalanan  dinas  fiktif  kepala  desa  dan  jajarannya.  Banyak  kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan untuk pelesiran saja.
6. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa. Jika modus ini  lolos  maka  para  perangkat  desa  yang  honornya  di  gelembungkan  seharusnya melaporkan kasus  seperti  ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu.
7. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bia dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa  atau  kantor  pajak.  Pengawas  harus  memahami  alur  dana  menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi ewuh pakewuh menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran.
10. Pemangkasan  anggaran  publik  kemudian  dialokasikan  untuk  kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.
11. Melakukan  permainan  (kongkalingkong)  dalam  proyek  yang  didanai  dana  desa. Bisa  ditelusuri  sejak  dilakukannya  Musyawarah  Desa  dan  aturan  mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar.
12. Membuat  kegiatan  atau  proyek  fiktif  yang  dananya  dibebankan  dari  dana  desa. Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga desa  dan  berbagai  perangkat  yang  memiliki  wewenang  melakukan  pengawasan aktif  monitor  setiap  langkah  yang  dilakukan  dengan  pembelanjaan  dana  desa. Karena  sebuah  penyalahgunaan  wewenang  bakal  selalu  kemungkinan  terjadi karena ada kesempatan yang terbuka. 5

## Peningkatan  Capacity Building (Perangkat  Desa)
Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas berat dalam menjalankan roda pemerintahan di  tingkat  desa.  Saat  ini,  desa-desa  dituntut  mampu  mengelola  anggaran  pemerintah  yang nilainya  cukup  besar  mencapai  Rp1  milyar  lebih  setiap  tahunnya.  Sehingga  Kades  dan perangkatnya  mesti  lebih  meningkatkan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dengan berbagai  kegiatan  pelatihan  ataupun  bimbingan  teknis  (Bimtek).  Termasuk  kegiatan peningkatan  SDM  aparatur  desa  yang  diselenggarakan  bagi  perangkat  desa  belum  lama  ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa.mHasil pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan sangat terasa manfaatnya bagi perangkat desa dalam  melaksanakan  tugas-tugas  administratif  di  desa  dan  peningkatan wawasan  bagi
5 Aryadji. Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW. http://www.berdesa.com/12-modus-ko- rupsi-dana-desa-versi-icw/. Diakses pada tanggal 21 September 2018.
perangkat  desa. Peningkatan  SDM  melalui  pelatihan,  bimbingan  teknis  serta  pendampingan merupakan  kebutuhan  perangkat  desa  seiring  perubahan  paradigma  penyelenggaraan  di pemerintahan  desa,  disamping  itu  banyak  perangkat  desa  yang  baru  diangkat  dengan latar belakang  pendidikan  yang  bervariatif.  Sehingga  memang  perlu  adanya  pelatihan  atau  pun bimtek  ini,  dan  diharapkan  keberlanjutannya  kepada  semua  perangkat  sesuai  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah  desa  yang  terus  meningkat.  Selain  itu  kuga  harus  juga  dapat melakukan peningkatan  Penguatan  Kapasitas  Pendamping  Desa dengan cara:
1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi  Desa  dalam  melaksanakan  pengelolaan  pelayanan  sosial  dasar, pengembangan  usaha  ekonomi  Desa,  pendayagunaan  sumber  daya  alam  dan teknologi tepat  guna,  pembangunan  sarana  prasarana  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan  peningkatan  kapasitas  bagi  Pemerintahan  Desa,  lembaga kemasyarakatan Desa  dalam  hal  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. Melakukan  peningkatan  kapasitas  bagi  Kader  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif; dan Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan  pelaksanaan  pendampingan  oleh  Camat  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.
Melalui  pengabdian  ini  tim  pengabdian  memberikan  sosialisasi  Pencegahan  Korupsi dana Desa, memberikan gambaran mengenai jenis-jenis tindak pidana  korupsi, perbuatan yang termasuk  korupsi.  Di  dalam  sosialisasi  ini  juga  di  berikan  sesi  tanya  jawab  terhadap  para peserta, para peserta sangat antusias bertanya dalam kegiatan ini. Sehingga dengan diberikan sosialisasi  ini  di  harapkan  meningkatkan  kesadaran    apatarur  desa  sungai    mengenai Pencegahan Korupsi Dana Desa

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 10, Pasal 71 Ayat (2). PP No 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (9). Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten, pengawasan alokasi dana desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan secara terus menerus dilakukan pendampingan oleh pendamping yang disediakan oleh Kementerian Desa,  supaya  dana  desa  yang  dikelola  oleh  desa  tidak  diselewengkan  dan  disalahgunakan, sehingga pembangunan desa dapat tercapai dan tepat guna., Bentuk penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa menurut  UU Desa, yaitu perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa.
Dalam upaya pencegahan korupsi dana desa maka upaya yang dapat dilakukan dengan pengaturan  tentang  pengawasan  seharusnya  diatur  secara  jelas  oleh  peraturan  perundang- undangan supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan  pengawasan  secara  berkala  kepada  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugasnya, supaya Kepala Desa tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, bagi pengawas Desa yang bertugas untuk mengawasan pembangunan di Desa juga wajib mengawasai masuk keluarnya uang yang di berikan kepada Desa terlebih kepada Kepala Desa

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Korupsi Di idonesia Masalah Dan Pemecahannya, Jakarta: Gramedia, 2001. Devas  Nick,  Binder  Brian,  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia,  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia, 2010.
Desa.  “Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  2021.”  sedesa.id  (blog),  September  22,  2020. https://sedesa.id/prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/ .
http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2732-potensi-korupsi-dana-desa- diakui. diakses  pada  30  Januari  2021.  Eko,  Sutoro.2016.  Dana  Desa  untuk  Desa  Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa. Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Eko,  Sutoro.  Dana  Desa  untuk  Desa  Membangun  Indonesia  (Tanya  Jawab  Seputaran  Dana Desa.  Jakarta:  Kementria  Desa  Pembangunan  Desa  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia. 2016.
Jamaludin,  Adon  Nasrullah..  Sosiologi  Perdesaan,  Bandung:  Pustaka  Setia.  Marpaung, Laden.2001.  Tindak  Pidana  Korupsi  Pemberantasan  Dan  Pencegahan,  Bandung: Djambatan. 2015
Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka 2021. Accessed March 6, 2021. https://muarojambikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=M http://tribuna.com/liputan-khusus/analisis/4201/mencegah-korupsi-dana-desa.kr.2
Januari 2020. 09.07 WIB, diakses pada 30 Januari 2021.
Pers,  Jambi.  “Dugaan  Korupsi  Dana  Desa  Seponjen  Naik  ke  Tahap  Penyidikan.”
Jambipers.com | Mencerdaskan Generasi Bangsa, October 21, 2020. https://jambipers.com/2020/10/21/dugaan-korupsi-dana-desa-seponjen-  naik-ke-tahap- penyidikan/.