## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
Vol. 3 Nomor 1, Mei 2019 E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)DI KABUPATEN MERAUKE

## LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FOR THE SERVICE OF DRINKING WATER COMPANIES (PDAM) IN MERAUKE DISTRICT
Sartika Mersy Unaola Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : sartikamersy02@yahoo.com

## Yuldiana Zesa Azis
Fakultas Hukum Universitas Musamus Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600
E-mail : yuldianazesa21@gmail.com
Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Atas Pelayanan  Perusahan  Air  Minum  Di  Kabupaten  Merauke  serta  untuk  mengetahui  Pelayanan PDAM  Sudah  Sesuai  Dengan  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan di Kantor PDAM PT WEDU Kabupaten Merauke. Metode penelitian      yang    digunakan    adalah    jenis    penelitian    Empiris    ( Field  Research )  atau Penelitian Lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis Empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal. Objek dari penelitian ini adalah Tugas dan Fungsi dari Perusahaan Daerah Air  Minum  PT  Wedu  Merauke  yang  merupakan  Perusahaan  Jasa  Air  Minum  di  Kabupaten Merauke. Kajian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil  penelitian  penulis,  terdapat  permasalahan  yang  terjadi  diantaranya  adalah  Perlindungan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Pelanggan  merasa  dirugikan  oleh  PT  Wedu  atas  Pelayanan yang  diberikan  PT  Wedu,  Diantaranya  Air    tidak    mengalir,    kebocoran    bocor,    meteran rusak.Perusahaan  Daerah  Air Minum (PDAM) Wedu telah berupaya maksimal meningkatkan pelayanan  dengan  Bentuk-  bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  Namunpengakuan  dari konsumen  bahwa  upaya  yang  dilakukan  PT  Wedu  belum  terealisasi  sampai  saat  ini,  sehingga belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pelayanan PDAM; Perusahaan Air.

## Abstract
This study aims to find out the legal protection against consumers for the services of Regional Water Utility Company (PDAM) in Merauke Regency and to find out the PDAM Services are in accordance  with the  Law Number 8 of  1999 concerning Consumer Protection. This   research was    conducted    at    the    PDAM    PT.    WEDU    Office    in    Merauke Regency. The  research method  used  is  a  type  of  empirical  study  (Field  Research)  with  a  focus  on  the  study  of  the Empirical  Juridical  approach  that  examines  law  from  an  external  perspective.  The  object  of this  study  is  the  Duties  and  Functions  of  the  Regional  Water  Utility  Company  of  PT  Wedu Merauke as Drinking Water Utility Service  Company  in  Merauke  Regency.  Review  of  Law Number    8    of    1999  concerns  about  Consumer  Protection. The    results  of    the    study,    the problems  occur  among    them  such    as  consumer  protection  is  all  efforts  that  ensure  the existence of legal certainty to provide protection to consumers. The customer feels aggrieved by PT.  Wedu  for  the  services  provided,  including  the  water  does  not  flow,  leak,  broken  meter. Wedu Regional Water Utility Company (PDAM) has made every effort to improve services with the  forms  of  protection  carried  out.  However,  the  recognition  from consumers  that  the efforts made by PT. Wedu have not been realized until nowadays, so that it is not in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection
Keywords: Legal protection; PDAM services; Water company.
Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia      merupakan      Negara      yang      sedang      berkembang      untuk  mencapai     tujuan Negara   yaitu menciptakan   masyarakat   Indonesia   yang makmur dan sejahtera. Pemerintah dalammewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUndang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telahmelaksanakan  pembangunan  di  segala bidang  secara  berkesinambungan.  Sepertihalnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat berupa sumber daya air.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesai  Tahun  1945  dalam  Pasal  33  ayat  (3) mengatur  Bumi  dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat1.  ini  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai tujuan negara yang wajib untuk    dilaksanakan    dan    dilindungi    oleh    negara.Hal-hal    yang    telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  sangat  sering  diacuhkan  oleh produsen dan ironisnya konsumen sendiripun  seakan  tidak  mengerti  dan  tidak  mau  belajar
mengenai    hal  ini.Demikian  juga  dengan  permasalahan  PDAM,  Badan  regulasi  air  Merauke mencatat,    hanya    70%    dari    total    rumah    tangga    di    Merauke    yang    sudah  tercakup  oleh layanan PDAM.
Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak  konsumen.  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kota  Merauke  merupakan  suatu perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa  penyedia  layanan  air  bersih  bagi  masyarakat  Kota Merauke.  Perusahaan  Daerah    Air    Minum    (PDAM)    sebagai    perusahaan    daerah    diberi tanggung  jawab  untuk  mengembangkan  dan  mengelola  sistem  penyediaan  air  bersih  serta melayani  semua  kelompok  konsumen  dengan  harga  yang  terjangkau.  Kualitas  pelayanan  yang diberikan  produsen  kepada  konsumen  menentukan  loyalitas  konsumen  maupun  kepuasan konsumen  terhadap  perusahaan.  Kualitas  pelayanan  menjadi  suatu  yang  wajib  dilakukan perusahaan  agar  mampu  bertahan  dan  tetap  mendapat  kepercayaan  konsumen.  Belum  lagi dengan distribusi air yang tidak lancar, jika pagi hari debit air kecil tetapi waktu malam kencang atau  justru  tidak  mengalir  sama  sekali,  sehingga  mengakibatkan  naik  turunnya  water  meter karena pergerakan water meter diukur dari besar kecilnya sesuai debit air yang dikeluarkan. Hal itu membuat ketidaknyaman bagi pelanggan.Mengingat tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Merauke yang termahal. Tarif tinggi ini berdampak pada permasalahan aksesibilitas air  bersih  bagi  penduduk  miskin.Sebagai  perusahaan  pemberi  jasa  dan  menyelenggarakan manfaat umum yang sifatnya nirlaba.
Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  tidak  seharusnya  berorientasi  pada  keuntungan, melainkan  harus  lebih  berorientasi  pada  mutu  pelayanan  yang      berkualitas,      mampu menyediakan      air      dengan      mutu      tinggi      yang  memenuhi  syarat-  syarat  kesehatan  (tidak berwarna,  dan  tidak  berbau),  kontinuitas,  inovatif,  sehingga  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)  PT WEDU  Kota Merauke dapat mempertahankan diri, dan di masa depan diharapkan dapat   menjadi    sebuah    perusahaan    pemberi   jasa    yang  mandiri,  memiliki  performance  yang dapat  dipercaya  serta  dibanggakan  oleh  masyarakat  khususnya  Kota  Merauke.  Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PT WEDU Kota Merauke, masih adanya Pelanggaran- pelanggaran  yang  belum  terselesaikan.  Hal  ini  ditandai  oleh  kasus-kasus  ketidakpuasan  yang sebagian  keluhan  secara  langsung    disampaikan    para    pelanggan    dalam    bentuk    telepon langsung; melalui SMS, datang ketempat atau ke kantor, dengan menyampaikan adanya air tidak mengalir,  rendahnya  kualitas  air  seperti  keruh,  maupun  pipa  bocor.  Perusahaan  Daerah  Air
Minum  (PDAM)  PT  WEDU  Kota  Merauke  mempunyai  kewajiban  dalam  memberikan Pelayanan terbaik kepada konsumen/pelanggan sesuai dengan standar produksi yang dibutuhkan konsumen. Pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan dan menerima biaya  penggantian atas  jasa  yang  sewajarnya  dari  pihak  konsumen.  Di samping itu, konsumen juga mempunyai hak  untuk  mendapatkan  dan  memperoleh  ganti  rugi  atas  jasa  yang  tidak  layak  oleh  konsumen. Konsumen  lebih  diperhatikan  kepentingannya  supaya  tidak  selalu  berada  di  pihak  yang dirugikan. Dengan ini harus ada pertanggung jawaban dari pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  PT  WEDU  Kota  Merauke  dalam  menangani  hal-  hal  yang  merugikan pelanggan/konsumen.
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  Penulis  Dengan  Bapak  Bapak  Hendra  Rusdiyanto  selaku Kasubag  Penyambungan  di  Bagian  Hubungan  Langganan  PDAM  WEDU,  Kabupaten MeraukePada  Tanggal  02  Maret  2018.  Diketahui  bahwa  konsumenlah  yang  membuat  PDAM (PDAM)  PT  WEDU  Kota  Merauke  bisa  mendapat  keuntungan  yang  besar.  berdasarkan  hasil prasurvei penulis dengan salah seorang pengguna jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PT  WEDU  Kota  Merauke  (Martinus).  Menyatakan  permasalahan  PDAM  sejak  dulu  sampai sekarang tidak pernah beres, bahkan semakin lama kualitas kinerja perusahaan ini semakin buruk bukannya makin meningkat. Diantara keluhan masyarakat pelanggan PDAM ini adalah kualitas air yang sampai ke rumah-rumah sangat buruk bahkan tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum atau  untuk  memasak. Tiap  bulan harus  membayar  tagihan  yang  tidak  sesuai  dengan air yang gunakan. Menampung air dan harus ditumpahkan dan dibuang karena airnya kotor, bau dan kadang bau sampah. Persoalan yang terjadi di PDAM  (PDAM) PT WEDU Kota Merauke yaitu kualias air yang tidak memadai kepada konsumen, yang disebabkan saluran air konsumen tidak layak untuk dipakai lagi, maka hal ini konsumen  yang  merasa  dirugikan  dengan  kualitas   air yang  jelek  apabila  sudah  musim  hujan.  Tapi  sampai  sekarang  belum  ada  perbaikan  untuk masalah  ini.  Dengan  ini  harus  ada  pertanggung  jawaban  dari  pihak  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  PT  WEDU  Kota  Merauke  dalam  menangani  hal-hal  yang  merugikan pelanggan/konsumen.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  masalahnya  yaitu Bagaimana      Perlindungan      Hukum      Terhadap      Konsumen      Atas  Pelayanan  Perusahan  Air
Minum  Di  Kabupaten  Merauke  dan  apakah      Pelayanan      PDAM      Sudah      Sesuai      Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  merupakan  jenis  penelitian  Empiris  ( Field  Research )  atau  Penelitian Lapangan  dengan  fokus  kajian  pendekatan  menggunakan  pendekatan  Kualitatif  karena  data yang  dikumpulkan  tidak  diolah  menjadi  angka-  angka.  pemusatan  perhatiannya  adalah  Tugas dan Fungsi dari Perusahaan Daerah Air Minum PT Wedu Merauke yang merupakan Perusahaan Jasa  Air  Minum  di  Kabupaten  Merauke.  Dengan  mengkajia  bentuk-  bentuk  Perlindungan yang  dilakukan  PT  Wedu  terhadap  Konsumen  atas  pelayanan  PDAM.  (Kajian  dari  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

## PEMBAHASAN
A. Pelindungan  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  PT  Wedu  Terhadap Konsumen Atas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang- undang  Nomor 8 Tahun 1999  tentang  perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebutkan  Undang-  undang  Perlindungan Konsumen/UUPK),  yang  menyatakanPerlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
PT  Wedu  memiliki  pelanggan  yang  aktiv  sebanyak  3.416  pelanggan  yang  tersebar  pada beberapa  blok  pompa  air,  seperti  blok  pompa  air  di  Wasur,  Muli,  Parako,  Mandala  I  dan Mandala  II.  Dari  hasil  survey  penulis  dengan  beberapa  pelanggan  PDAM  Wedu,  mereka mengatakan pelayanan  yang diberikan oleh petugas lapangan PT Wedu terkesan lambat dalam menangani pengaduan dari pelanggan.
Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  dari  Bapak  Pamuji  (Jl  Ternate)konsumen  bahwa Kualitas air yang disalurkan kerumah-rumah oleh PDAM Wedu sangat jelek,dari tahun ke tahun kualitasnya tidak berubah. Serta  pipa-pipa  untuk  menyalurkan  kerumah-rumah  warga  sudah mengandung karat, maka dalam hal ini adanya kerugian bagi masyarakat yang menggunakan air dari PDAM Wedu.
Berdasarkan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :
1. Pelaku  usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian  uang  atau penggantian  barang  dan/atau  jasa yang sejenis atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dan  ayat  2  tidak menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Laporan    pengaduan    pelanggan    berdasarkan    daftar    pengaduan    yang  diisi  dan  sudah disampaikan  kepada  bagian  Distribusi  Perawatan  PT  WEDU  untuk  dikerjakan.  Dari  berbagai jenis pengaduan yang diterima dapat dikelompokan menjadi 8 jenis pengaduan :
1. Air tidak mengalir
2. Kebocoran pipa (Trans dan Dist)
3. Kebocoran pipa (Persil)
4. Meter rusak/tes meter
5. Kran, ACC rusak dll
6. Kualitas air menurunPenutupan/pencabutan SR
7. Permintaan sambung kembali
Diantara    keluhan    pelanggan    PDAM    ini    adalah    kualitas    air    yang  sampai  ke  rumah- rumah buruk bahkan dalam beberapa waktu tak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum atau untuk  memasak.  Dari  data  pengaduan  diatas  dapat  terlihat  bahwa  keluhan  yang  paling  tinggi dari  masyarakay  adalah  Air  yang  tidak  mengalir  dari  bulan  Januari  sampai  bulan  Desember tahun 2017 sebanyak 409 pengaduan.
Menurut Bapak Suwandi di jalan Prajurit, Selaku Konsumen, masalah  yang terjadi karena tidak adanya sosialisasi kepada pelanggan, bahwa dari setiap stasiun pompa, air yang dijalankan adalah secara bergiliran. Jika pada stasiun pompa Muli dibuka maka akan ada penutupan pada stasiun pompa Mandala I dan Mandala II. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan pengaduan   kepada   PDAM   WEDU   bahwa air ditempat tinggal mereka tidak mengalir.
Pasal 1338 alenia pertama KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya, maka jelas bahwa perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  itu  mempunyai  kekuatan  mengikat  seperti  undang-undang. Hal  ini  dimaksud    untuk    menyatakan    tentang  kekuatan    perjanjian,    yaitu    perjanjian mempunyai  kekuatan  yang  sama  dengan  suatu  undang-undang,  maksudnya  supaya  janji  itu ditepati.  Di  sini  penulis  akan  membahas  salah  satu  bentuk  perjanjian    tersebut    yaitu    pada pelaksanaan    perjanjian    antara    pelanggan  dengan  PDAM  Kota  Merauke  dan  bentuk perlindungan konsumenya terhadap pelanggan Kota Merauke.
Perjanjian  antara  PDAM  Kota  Merauke  dengan  konsumen  dimungkinkan    tidak dilaksanakan  oleh  salah    satu    pihak  atau  kedua  belah  pihak  sehingga  menimbulkan wanprestasi.
Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, apabila di dalam melaksanakan  wanprestasi  perjanjian  telah  lalai sehingga  terlambat  dari jadwal  waktu  yang  ditentukan  atau  dalam  melaksanakan  prestasi tidak menurut selayaknya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ekha  Marlika  (Jl  Kelapa  Lima),  bahwa  pada  tahun 2014,  sekitar  124  Kilometer  pipa  PDAM  Kota  Merauke  mengalami  kerusakan  dan  terjadi pemutusan air untuk sementara waktu, sedangkan pembayaran rekening air minum tepat waktu dan  kalau  terjadi  keterlambatan  pembayaran  akan  dilakukan  pemutusan  aliran  air  minum. Namun  pelaksanaan  pemutusan  aliran  air  minum  hendaknya  di  informasikan  terlebih    dahulu kepada    pelanggan.    Menurut    Beliau    selama    ini    pelanggan  hanya  dibebani  kewajiban  saja, sementara hak tidak diterima  sebagaimana mestinya.
Menurut  bapak  Jhon  Gebze  (Jl  spadem)Setiap  keterlambatan  pembayaran  rekening, pelanggan selalu dikenakan denda. Sementara, apabila terjadi pemutusan air minum, tidak ada kompensasi apapun dari pihak PDAM kepada pelanggan, sehingga pelanggan dirugikan secara finansial terhadap pemutusan penyambungan air minum, pelanggan tidak mempunyai hak untuk menuntut  ganti  rugi  pada  PDAM.Masyarakat  yang bertempat  tinggal  di beberapa titik Kota Merauke  cukup  kesulitan  untuk  mendapatkan  sumber  air  bersih  yang  memadai.  Dikarenakan kondisi  air  tanah  mengandung  lumpur,  sehingga  air  tanah  yang  berada  di  titik-titik  tersebut menjadi  kurang  baik  untuk  dikonsumsi.  Sumber  air  minum  sangat  mempengaruhi  kualitas  air minum.
Bentuk-  bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  Pihak  PT  Wedu  kepada  konsumen  adalah sebagai berikut :
1. Menambah debit air dengan menambah sumber air baku;
2. Mengajukan permohonan dana dari APBD Merauke maupun dari sumber-sumber lain;
3. Mengadakan rencana kerjasama dengan pihak investor;
4. Mengoptimalkan penagihan piutang pelanggan;
5. Mengurangi   atau   menekan   tingkat   kehilangan   air   yang didistribusikan;
6. Meningkatkan   rutinitas   pelaksanaan   pengawasan   terhadap kebocoran teknis maupun non teknis;
7. Mengusulkan kenaikan tarif;
8. Menekan biaya operasional, administrasi dan umum;
9. Penambahan prosedur pengadaan barang dan jasa pekerjaan; dan
10. Mengadakan rasio pegawai perjumlah sambungan.
B. Pelayanaan  PT  Wedu(PDAM)  Di  Kabupaten  Merauke  Menurut  Undang-  undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  perjanjian    antaraPDAM Kota  Merauke  dengan  Pelanggan  dalam permasalahan teknik diantaranya yaitu, UUPK No. 8 tahun  1999  tidak  sepenuhnya  dimengerti  oleh  karyawan  maupun  pelanggan  atau  konsumen. Mereka hanya tahu bahwa baik PDAM  maupun pelanggan di lindungi oleh UUPK, tetapi tidak dimengerti  apa  saja  yang  diatur  di  dalam  UUPK  tersebut  dengan  kata  lain  SDM  nya  masih kurang.
Pada kenyataanya, memang terjadi pada konsumen karena penyebabnya pihak PDAM Kota Merauke  tidak  memberikan  pengertian  atau  penjelasan  akan  pentingnya  mengetahui  isi  dari UUPK No. 8 Tahun 1999, harusnya sebagai pihak pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang mana selalu bertemu dengan masalah yang berhubungan dengan konsumen, PDAM  Kota Merauke    harus    dapat    memberikan    penjelasan  UUPK  No.8  Tahun  1999.  Dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  istilah  konsumen  sebagai  definisi  yuridis  formal  ditemukan pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  Pasal  1 UUPK  dinyatakan,    konsumen    adalah    setiap    orang  pemakai    barang  dan/jasa    yang  tersedia dalam  masyarakat  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Rumusan  pengertian  Perlindungan  Konsumen  terdapat  dalam  pasal  1  angka  1  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebutkan Undang- undang  Perlindungan  Konsumen/UUPK),      yang      menyatakan      “Perlindungan      Konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  member  perlindungan kepada  konsumen.”  Kalimat  yang  menyatakan  “segala  upaya  menjamin  adanya  kepastian hukum,”  diharapkan  sebagai  benteng  untuk  meniadakan  tindakan  sewenang-wenang  yang dilakukan  Pelaku  Usaha  terhadap  Konsumen.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan  juga  mengandung  sifat  yang  melindungi  kepentingan  konsumen.  Sedangkan  hukum konsumen  itu  sendiri  diartikan  sebagai  keseluruhan  asas-  asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang mengatur  hubungan  dan  masalah  antara  berbagai  pihak  satu  sama  lain  yang  berkaitan  dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.
Didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999. Pada Pasal 3 sub  d,  menyatakan  bahwa  tujuan  perlindungan  konsumen  adalah  menciptakan    sistim perlindungan  konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
Adapula Hak dan Kewajiban bagi Pelanggan sebagai Konsumen dari PDAM adalah sebagai berikut :
1. Pelanggan  berhak  mengajukan  keberatan  yang  disampaikan  ke  kantor  PDAM  setempat, bila jumlah pemakaian air di Kartu Meter Langganan (KML) tidak sesuai dengan angka yang tertera dalan Meter Air.
2. Keberatan    dapat    dilayani    sebelum  tanggal    10  lewat  tanggal  tersebut  pelanggan diharuskan  membayar  rekeningnya  terlebih  dahulu,    selanjutnya    akan    diperhitungkan pada  bulan berikutnya.
3. Setelah  terpasangnya  sambungan  rumah  (SR),  pelanggan  berkewajiban  dalam  hal pengamanan meter air, pipa dinas dan pipa persil (pipa sebelum dan setelah meter air).
4. Pembayaran  rekening  air  dan  lainnya  dapat  dilayani  mulai  tanggal  1  s/d  20  setiap bulannya, selebihnya tanggal tersebut akan dilayani bulan berikutnya dengan konsekuensi dikenakan denda keterlambatan.
Kewajiban lain Pelanggan, antara lain adalah :
1. Pada  saat  pembacaan  meter  air,  apabila  pagar  rumah terkunci/rumah kosong, mohon diberitahukan  dengan  cara  menulis  angka  meter  dan  tanggalnya  serta  diletakkan  pada tempat yang mudah diketahui oleh petugas PDAM.
2. Pada saat pembacaan meter air, pelanggan diharapkan mengetahui jumlah pemakaian air dan besarnya rekening yang akan ditagih yang ditulis pada KML.
3. Apabila  terjadi  kebocoran  atau  kerusakan  instalasi,  mohon  segera  dilaporkan  kepada petugas setempat.
Menurut  Bapak  Hendra  Rusdiyanto  selaku  Kasubag  Penyambungan  Ada  beberapa  upaya  yang dilakukan  oleh  pihak  PDAM  WEDU  untuk  mengatasi  permasalahan  air  bersih,  maka  PDAM memiliki usaha-usaha penyehatan antara lain :
1. Menambah debit air dengan menambah sumber air baku;
2. Mengajukan   permohonan   dana   dari   APBD   Merauke maupun dari sumber-sumber lain;
3. Mengadakan rencana kerjasama dengan pihak investor;
4. Mengoptimalkan penagihan piutang pelanggan;
5. Mengurangi  atau  menekan  tingkat  kehilangan  air  yang didistribusikan;
6. Meningkatkan rutinitas pelaksanaan pengawasan terhadap kebocoran teknis maupun non teknis;
7. Mengusulkan kenaikan tarif;
8. Menekan biaya operasional, administrasi dan umum;
9. Penambahan    prosedur    pengadaan    barang    dan    jasa pekerjaan; dan
10. Mengadakan rasio pegawai perjumlah sambungan.
Pengakuan  dari  masyarakat  yang  menggunakan  fasilitas  air  bersih  dari  PT  Wedu,  belum adanya  terealisasi  apa  yang  di  upayakan  oleh  PT  Wedusampai  saat  ini,  malahan  kualitas  air semakin  buruk.  Apabila  hari  hujan,  maka  air  yang  disalurkan  oleh  PT  Wedu tidak  layak  untuk dikosumsi.Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen yang dirugikan atas layanan air  minum  oleh  PT  WeduKota  Merauke  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Badan  Penyelesaian Sengketa   Konsumen   (BPSK)    yang   berdasarkan   Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  selalu  Kabag  Perencanaan  dan  Penelitian PDAM WEDU kota Merauke, menyatakan, saat ini  PDAM  WEDU  kota  Merauke  memiliki empat    permasalahan    yang  mendasar  dan  harus  segera  dituntaskan.  Empat  permasalahan tersebut,  antara  lain,  kepercayaan  konsumen,  pembenahan  organisasi,  penuntasan  hutang,  dan komunikasi dengan stage holder lainnya.
Kenyataan dilapangan yang sering terjadi yaitu :

## 1. Persediaan Air Baku Yang Terbatas
Penyediaan   bahan  baku  air  yang  diproses  untuk  dijadikan  air minum oleh PDAM masih sangat kurang hingga  volume air yang dihasilkan  belum  seluruhnya  memenuhi kebutuhan  konsumen. PDAM selalu berusaha untuk mencari dan menambah sumber air baru  agar  kebutuhan  konsumen  seluruhnya  dapat  terpenuhi  karena  hal  ini  menyangkut usaha untuk meningkatkan pelayanan dan pendistribusian air kepada konsumen.
2. Terbatasnya Mesin Pengolahan Air
Mesin  pengolahan  air  banyak  yang  sudah  tua  dan  aset  penunjang  sudah  banyak  yang rusak, karena itu perlu penggantian, tetapi dana untuk memperbaiki atau membeli mesin- mesin tersebut belum ada realisasinya.
3. Terbatasnya Sambungan Pipa Distribusi
Masalah distribusi air masih belum merata menjangkau kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya, karena belum tersediannya sambungan pipa distribusi. Biaya distribusi dan  operasional  yang  masih  sangat  tinggi  maka  untuk  sementara  belum  menambah sambungan  pipa  distribusi  dalam  hal  ini  menyebabkan  pihak  PDAM  belum  dapat mencukupi  air  secara  normal  kepada  masyarakat.  Pihak  PDAM  tidak  dapat  berbuat banyak  atas  aduan  atau  klaim  dari  pihak  konsumen  yang  merasa  dirugikan  yang disebabkan tidak lancarnya aliran air.
Pemerintah  Kota  Merauke,mengatakan  untuk  menata  kembali  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  WEDU  membutuhkan  biaya  sebesar  Rp      2      triliun      terutama      untuk keperluan   perbaikan   jaringan   pipa   dan peningkatan kapasitas produksi 1.400 liter perdetik dari 320 liter perdetik.
Untuk  itu  ada  upaya  khusus  yang  di  ambil  PT  Wedu  Kota  Merauke  dalam  mengatasinya, yaitu :
1. Koordinasi    yang    berjangka    panjang    baik    dari    semua  manajemen,      Pemerintahan Kota,   DPRD   Kota   pelanggan, Pihak-pihak yang berhubungan dengan PDAM;
2. Menggandeng   swasta   untuk   investasi   merehap   instalasi.
3. Meningkatkan    kemampuan    untuk    mengerti    orang    lain  (pelanggan  mengadu  tidak puas) dan daya empati terhadap pelanggan yang tidak puas; dan
4. Pembenahan   kapasitas   produksi   air   minum   di   beberapa instalasi pengolahan air.
Namun   berdasarkan   pengamatan   upaya   khusus   tersebut   belum berhasil  sepenuhnya, hanya  sebagian  saja.  Sejauh  ini  kerjasama  tersebut belum berjalan dengan baik, Namun pihak PT Wedu tetap melakukan tugas dan fungsinya dengan semaksimal mungkin.Diakui oleh pihak PT  Weduyaitu  masih  butuh  proses  untuk  kelanjutan  kontrak  kerjasama  ini  baik  itu  dengan pemerintah  Daerah,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  maupun  dengan PDAM  yang  diharapkan  akan  terealisasi  tahun  2019.  Hal    tersebut    membuat    sehingga    PT Wedu    mengalami    kegagalan  dalam  melindungi  hak-  hak  konsumen.  sehingga  harapan kedepannya agar konsumen tidak merugikan konsumen  PT Wedu adalah:
1. Mengganti  pompa  air  pada  Stasiun  Pompa  Rawa  Biru  dengan  kapasitas  yang  lebih besar(80 Ltr/Det).
2. Menambah  pipa  tranmisi  dari  Rawa  Biru  ke  Merauke  dengan  diameter  pipa lebih besar atau menambah satu jalur pipa transmisi baru.
3. Percepatan   Studi    Kelayakan    sumber   air   alternative   dan Perlunya   pelaksanaan survey  yang  berkasinambungan    untuk  pemeriksaan  air  pada  pelanggan  dan  untuk perluasan daerah pelayanan.
4. Perlunya  pelatihan  bagi  seluruh  karyawan  PDAM/PT.WEDU  Merauke  dalam  semua Bidang.
Berdasrkan  hasil  wawancara  denga  bapak  Hendra,  beliau  menyatakan  bahwa  ada  beberapa kinerja yang dilakukan yaitu:
1. Pengadaan dan Pemasangan Meter Induk pada Stasiun Pompa Rawa Biru
2. Pengadaan Material Distribusi untuk lanjutan Blok Renofasi jaringan pipa pelanggan
3. Rehabilitasi Jembatan Pipa 10 inci dan 8 inci pada Stasiun Pompa Wasur dan Rehabilitasi Valve dan    Wash Out pada Stasiun Wasur dan Stasiun Muli
4. Rehabilitasi  rumah  mesin  Genset  dan  saluran  limbah  di Stasiun Parakomando
5. Pengadaan   alat-alat   kerja   bidang    Distribusi   dan   Top  Overhaule Mesin Stasiun Rawa  Biru  dan  Rehabilitasi  rumah  jaga  dan  rehabilitasi  rumah  mesin  Genset  di  Stasiun Rawa Biru
6. Pemasangan  jaringan  Listrik  pada  Stasiun  Wasur,  Stasiun Muli, Stasiun Parakomando dan Stasiun Mandala II,
7. Pengadaan  peralatan  Laboratorium  Dan  Pelatihan  tenaga Laboratorium
8. Pembersihan Intake Stasiun Rawa Biru dan Pengadaan satu unit mobil operasional
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  Maka  Penulis  Menyimpulkan  Bahwa  Pelayanan  yang diberikan bagi pelanggan belum maksimal dikarenakan karyawan yang berada di PT Wedu yang bertugas  melayani  berjumlah  22  orang  dengan  kemampuan  yang  terbatas  dan  peralatan  yang kurang memadai sehingga  pada  saat  pelayanan  mereka lalai dalam  menjalankan  tugas dan tanggung  jawab.  Sehingga  Pelayanan  Yang  diberikan  belum  sesuai  dengan  Undang  –undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## KESIMPULAN
Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen,  sedangkan dari  hasil  penelitian di  lapangan  ternyata dalam  menangani  pengaduan dari  pelanggan PDAM  PT  Wedu terkesan lambat  dan pelanggan juga merasa resah karena terkadang air tidak mengalir tetapi pembayaran tetap dilakukan, Maka dalam hal ini adanya kerugian bagi masyarakat yang menggunakan air dari PT Wedu.
Pelayanan  yang diberikan  PDAM  Kota  Merauke  tidak  sepenuhnya memuaskan pelanggan atau konsumen yang mana menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak. Pengakuan dari konsumen  yang menggunakan  fasilitas  air bersih dari PT  Wedu,  bahwa upaya  yang dilakukan PT  Wedu  belum  terealisasi  sampai  saat  ini,  sehingga  belum  sesuai  dengan  Undang-  Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfawie    Kurdie,    Nuktoh  , 2005,  Telaah  Kritis  Teori  Negara  Hukum,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Barkatullah,  Abdul,   2010, Halim  Hak-Hak  Konsumen,  Bandung: Nusa Media.
Dirjosisworo, Soedjono, 2001, Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Marwan, M dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher.
Mertokusumo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberti.
P,   Joko   Subagyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teoti Dan Praktek Jakarta : Rineka Cipta Putra,  Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa,  1993,  Hukum    Sebagai    Suatu  Sistem,  Bandung:  Remaja Rusdakarya.
Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo.