Vol. 2 No. 2 (2020) pp. 57-75 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Analisis  Asas
Audi  Et  Alteram  Partem dalam  Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor
20/Pdt.G/2019/PN Pwr)

## Untung Prasetya
Persatuan Pengacara Muda Indonesia (PERADIN), Yogyakarta, Indonesia *email: untungprasetia@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti/v2i2.657
Submitted: Juni 2020 Revised: Juli 2020 Accepted: Juli 2020

## ABSTRAK
Kata Kunci : Audi Et Alteram Partem , Perlakuan yang Adil, Perkara Perdata Salah  satu  asas  dalam  hukum  acara  perdata  didalam  pemeriksaan perkara  adalah  asas  mendengar  kedua  belah  pihak  atau  sering dikenal  dengan  istilah audi  et  alteram  partem .  Bahwa  pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, mengandung  arti  bahwa  di  dalam  hukum  acara  perdata  yang berperkara  harus  sama-sama  diperhatikan,  berhak  atas  perlakuan yang sama  dan  adil serta  masing-masing harus diberi  kesempatan untuk  memberikan  pendapat  hal  tersebut.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  Asas Audi  Et  Alteram  Partem dalam
proses  persidangan  perkara  perdata.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  sebagai  bahan  dasar  hukum  diteliti  dengan  cara mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan literatur  –  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kendala  dalam penerapan Asas Audi Et Alteram Partem selama proses persidangan perkara  perdata  nomor  20/Pdt.G/2019/PN.Pwr  antara  lain disebabkan  adanya  pihak  yang  tidak  hadir  dalam  persidangan walaupun  telah  dipanggil secara  patut oleh jurusita,  mediasi  yang dilakukan para  pihak  tidak  maksimal  dan  pembuktian yang  tidak
Vol. 2 No. 2 (2020)
seimbang  antar  para  pihak  yang  bersengketa  dikarenakan ketidaktahuan  pihak  dalam  proses  beracara  di  pengadilan. Selanjutnya berakibat adanya pihak yang tidak menghadirkan saksi sedangkan  pihak  lawannya  dapat  menghadirkan  saksi.  Hal-hal tersebut diatas merupakan kendala dalam menerapkan asas Audi Et Alteram  Partem selama  proses  persidangan  perkara  perdata sehingga  cara  yang  ditempuh  oleh  majelis  hakim  Pengadilan Negeri  Purworejo  dalam  memeriksa  mengadili  dan  memutus perkara perdata yaitu dengan cara bersifat kooperatif.

## ABSTRACT
Keywords: Audi Et Alteram Partem, Fair Treatment, Civil Case One  of  the  principles  in  civil  procedural  law  in  case  examination  is listening  to  both  parties  or  often  known  as  audi  et  alteram  partem.  The court  adjudicates  according  to  the  law  without  discriminating  against people  means  that  in  civil  procedural  law  litigants  must  be  given  equal attention, are entitled to equal and fair treatment, and must be given the opportunity to give an opinion on this matter. This study aimed to analyze the principle of Audi Et Alteram Partem in the civil case trial process. The research  method  used  is  the  normative  juridical  method,  namely  legal research carried  out  by  examining  library  materials  or  secondary  data  as the  legal  basis  for  research  by  searching  for  regulations  and  literature related  to  the  problems  studied.  The  results  show  that  Obstacles implemented  the  Principles  of  Audi  Et  Alteram  Partem  during  the  trial process  for  civil  cases  number  20/Pdt.G/2019/PN.Pwr,  among  others, were caused by parties who were not present at the trial. Even though the bailiff  had  properly  summoned  them,  the  parties'  mediation  was  not optimal. And unbalanced evidence between the disputing parties due to the ignorance  of  the  parties  in  the  proceedings  in  court.  Furthermore,  the result is that parties do not present witnesses while the opposing party can present  witnesses.  The  things  mentioned  above  are  obstacles  in  applying Audi Et Alteram Partem during the trial process of civil cases. The method used  by  the  judges  of  the  Purworejo  District  Court  in  examining, adjudicating and deciding civil cases is cooperative.

## 1. PENDAHULUAN
Kehidupan  bermasyarakat  yang  selalu  memerlukan  interaksi  tersebut sering  terjadi  perselisihan  atau  persengketaan  yang  disebabkan  oleh  adanya kepentingan-kepentingan  yang  berbeda.  Perselisihan  atau  persengketaan tersebut  kadang  dapat  diselesaikan  dengan  jalan  musyawarah  yaitu  dengan cara mediasi dengan bantuan seorang mediator. Mediasi ini diharapkan dapat
Vol. 2 No. 2 (2020)
memberikan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak  yang  bersengketa  dengan memberikan jalan keluar yang saling menguntungkan ( win win solution ).
Pelaksanaan  hukum  perdata  materiil  terutama  dalam  hal  ada pelanggaran diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum  materiil  perdata  itu  sendiri.  Peraturan  hukum  inilah  yang  disebut hukum  formil  atau  hukum  acara  perdata.  Hukum    acara    perdata    adalah peraturan  hukum  yang  mengatur  bagaimana caranya  menjamin  ditaatinya hukum  perdata  materiil  dengan  perantaraan hakim. Hukum   acara  perdata dapat  dimaknai  juga  sebagai    peraturan    hukum      yang    menentukan bagaimana      caranya      menjamin      pelaksanaan      hukum      perdata  materiil (Mertokusumo, 2013) .
Salah  satu  asas  dalam  hukum  acara  perdata  didalam  pemeriksaan perkara adalah asas mendengar kedua belah pihak atau sering dikenal dengan istilah audi  et  alteram  partem .  Bahwa  pengadilan  mengadili  menurut  hukum dengan  tidak  membeda-bedakan  orang,  mengandung  arti  bahwa  di  dalam hukum  acara  perdata  yang  berperkara  harus  sama-sama  diperhatikan,  berhak atas  perlakuan  yang  sama  dan  adil  serta  masing-masing  harus  diberi kesempatan  untuk  memberikan  pendapat  hal  tersebut  terdapat  dalam  pasal  4 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Asas  mendengar  kedua  belah  pihak  dapat  diartikan  juga  bahwa hakim  tidak  boleh  menerima  keterangan  dari  salah  satu  pihak  sebagai  benar, bila  pihak  lawan  tidak  didengar  atau  tidak  diberi  kesempatan  untuk mengeluarkan  pendapatnya.  Hal  ini  berarti  juga  bahwa  pengakuan  alat  bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.
Proses persidangan dapat berjalan dengan seimbang, maka kedua belah pihak  harus  di  dengar  dan  diberikan kesempatan  yang  sama  demi  keadilan. Hakim  tidak  boleh  menerima  keterangan  hanya  dari  salah  satu  pihak  saja, tanpa  terlebih  dahulu  mendengar  dan  memberikan  kesempatan  pihak  lain untuk  mengajukan  pendapatnya.  Hakim  harus  memberikan  hak  dan kesempatan  ( opportunity )  kepada  tergugat  untuk  membantah  dalil  penggugat dan  sebaliknya  penggugat  juga  berhak  untuk  melawan  bantahan  tergugat. Proses  dan  sistem  seperti  ini  yang  disebut contradictor yaitu  pemeriksaan perkara  berlangsung  dengan  proses  sanggah  menyangah  baik  dalam  bentuk replik – duplik maupun dalam bentuk konklusi (Harahap, 2017) .
Pemeriksaan  persidangan  harus  mendengar  kedua  belah  pihak  secara seimbang. Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan,
wajib memberi kesempatan yang sama ( to give the same opportunity to each party ) untuk  mengajukan  pembelaan  kepentingan  masing-masing.  Para  pihak mendapat  kesempatan  untuk  mengajukan  atau  mengemukakan  pembelaan kepentingan, merupakan hak yang diberikan undang-undang yang ditegaskan dalam  Pasal  131  ayat  (1)  dan  (2)  HIR.  Hakim  memberi  kesempatan  kepada tergugat  untuk  menjawab  gugatan.  Sebaliknya  kepada  penggugat  diberi kesempatan  untuk  didengar  keterangannya.  Oleh  karena  mengajukan  dan menyampaikan  pembelaan  kepentingan  merupakan  hak.  Tergantung  dan terserah  kepada  pihak  yang  bersangkutan  untuk  mengemukakan  dan memanfaatkannya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Namun yang  penting  diperhatikan  adalah  kewajiban  hakim  untuk  memberikan kesempatan  yang  wajar  demi  tegaknya  asas audi  et  alteram  partem yang digariskan Pasal 131 HIR (Harahap, 2017) .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif  yang  dimana  menurut  Soejono  Soekanto  yaitu  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai  bahan  dasar  hukum  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur  – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti .
Menurut  Zainuddin  Ali  metode  penelitian  hukum  merupakan  suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau bebeapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Ali, 2014) .
Bersifat  normatif  maksudnya  adalah    penelitian  hukum  yang  bertujuan untuk  memperoleh  pengetahuan  normatif  tentang  hubungan  antara  suatu peraturan  dengan  perarturan  lain  dan  penerapan dalam  praktiknya  (studi putusan). Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dinamakan juga dengan penelitian  hukum normati atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian  normatif  data sekunder sebagai  sumber/bahan  informasi  dapat merupakan  bahan  hukum primer ,  bahan  hukum sekunder dan  bahan  hukum tersier .  Bahan  hukum  Primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoratif berupa  peraturan  perundang  –  undangan.  Peraturan  perundang  –  undangan yang  digunakan  adalah  peraturan  yang  memiliki  kaitan  dengan  penelitian
Vol. 2 No. 2 (2020)
yang  dilakukan.  Bahan  hukum  sekunder  biasanya  berupa  pendapat hukum/doktrin/teori  –  teori  yang  diperoleh  dari  literatur  hukum,  hasil penelitian,  artikel  ilmiah,  maupun  website  yang  bekaitan  dengan  penelitian. Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan dan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  sekuder.  Biasanya  bahan  hukum  tersier diperoleh dari kamus  hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya (Margono, 2012) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara
Asas audi  et  alteram  partem adalah  salah  satu  asas  yang  ada  di  dalam proses  pemeriksaan  perkara  di  dalam  persidangan.  Pengadilan  didalam memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  berusaha  maksimal  untuk menerapkan  asas audi  et  alteram  partem (Almitra,  2013) .  Pemeriksaan  perkara perdata  nomor  20/Pdt.G/2019/PN.Pwr  juga  tidak  terlepas  dengan  hal  tersebut. Penerapan  asas audi  et  alteram  partem dalam  pemeriksaan  perkara  nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

## 1. Pemanggilan para pihak
Proses  perkara  perdata  dimulai  saat  pihak  penggugat  mengajukan gugatan.  Gugatan  didaftarkan  melalui  kepaniteraan  pengadilan  negeri  sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan baik formil maupun materiil. Hal ini diatur didalam Pasal 121 ayat (1), (2) dan (4) pada intinya mengatur mengenai proses pendaftaran gugatan ke pengadilan, penetapan dan pembayaran biaya perkara serta  pemanggilan  para  pihak.  Panggilan  dalam  hukum  acara  perdata  yaitu menyampaikan  secara  resmi  ( official )  dan  patut  ( properly )  kepada  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  di  pengadilan  agar  memenuhi  dan melaksanakan  hal-hal  yang  diminta  dan  diperintahkan  majelis  hakim  atau pengadilan (Setiawan, 2019) . Tata cara pemanggilan para pihak secara sah dan patut  merujuk  pada  ketentuan  pasal  388  jo  pasal  390  ayat (1)  HIR  dan  pasal  1 Rv, yang intinya adalah sebagai berikut:
a. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita pengadilan yang telah ditunjuk oleh hakim  untuk  memanggil  para  pihak  sesuai  dengan  kewenangan  relatif yang dimilikinya.
Vol. 2 No. 2 (2020)
b. Bentuknya dengan surat panggilan. Surat pemanggilan harus memperhatikan  jarak  dari  tempat  kediaman  kedua  belah  pihak  sampai  ke tempat  persidangan  itu,  sehingga  melalui  Pasal  122  HIR  diaturlah  tempo antara hari pemanggilan dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari  kerja.  Akibatnya,  bila  surat  pemanggilan  ternyata  kurang  dari  tempo tiga hari kerja, maka pihak yang dipanggil tersebut berhak untuk memiliki alasan secara hukum bahwa ia tidak bisa hadir.
c. Cara  pemanggilan  yang  sah.  Pemanggilan  para  pihak  yang  bersengketa berkaitan dengan tempat tinggal dapat dikategorikan sebagai berikut:
1) Tempat tinggal tergugat diketahui:
a) disampaikan  kepada  yang  bersangkutan  sendiri  ( in  person )  atau keluarganya.
b) penyampaian  dilakukan  di  tempat  tinggal  atau  tempat  domisili pilihan.
c) disampaikan  kepada  kepala  desa,  apabila  yang  bersangkutan  dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.
2) Tempat tinggal tergugat tidak diketahui:
a) jurusita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
b) walikota  atau  bupati  mengumumkan  atau  memaklumkan  surat  juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu  umum  kamar sidang Pengadilan Negeri.
Keterangan  relaas  panggilan  jurusita  pengadilan  bahwa  pihak-pihak yang  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  menurut  undang-undang  itu memberikan  salah  satu  contoh  penerapan  asas audi  el  alteram  partem telah diterapkan dalam proses perkara perdata.

## 2. Proses Mediasi
Mediasi  berasal  dari  bahasa  latin  yang  secara  etimologi  diistilahkan dengan  kata  “ mediare ”  yang  berarti  di  tengah  atau  berada  di  tengah,  karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai (Kartoningrat  &  Andayani,  2018) .  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor  1 angka (1) Tahun 2016  tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan  memberikan  definisi  mediasi  yaitu  cara  penyelesaian  sengketa melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak dengan dibantu oleh mediator.
Vol. 2 No. 2 (2020)
Proses  mediasi  antara  pihak  yang  bersengketa  berlangsung  secara tertutup  artinya  bahwa  pertemuan-pertemuan  mediasi  hanya  dihadiri  para pihak atau  kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain  yang diizinkan oleh  para  pihak  serta  dinamika  yang  terjadi  dalam  pertemuan  tidak  boleh disampaikan  kepada  publik  terkecuali  atas  izin  para  pihak.  Proses  mediasi dilakukan oleh  hakim  yang telah mempunyai sertifikat mediator dan ditunjuk oleh  majelis  hakim  untuk  mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa. Penerapan    asas audi  et  alteram  partem terimplementasi  dalam  proses  mediasi (Sitinjak,  2019) .  Hakim  mediator  yng  ditunjuk  oleh  majelis  mempunyai tanggung jawab terhadap para pihak yang bersengketa antara lain adalah :
a. mediator  wajib  memelihara  dan  mempertahankan  ketidak  berpihakannya, baik  dalam  wujud  kata,  sikap  dan  tingkah  laku  terhadap  para  pihak  yang terlibat sengketa;
b. mediator  dilarang  mempengaruhi  atau  mengarahkan  para  pihak  untuk menghasilkan  syarat-syarat  atau  klausula-klausula  penyelesaian  sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator;
c. dalam  menjalankan  fungsinya,  mediator  harus  beritikad  baik,  tidak berpihak,  dan  tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi  serta  tidak mengorbankan  kepentingan  para  pihak  berdasarkan  Pasal  3  Lampiran  V Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/ 2016 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator.
Hasil sebuah mediasi selain dipengaruhi oleh mediator juga dipengaruhi oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Para  pihak  yang  bersengketa  harus mematuhi  aturan  tata  cara  mediasi  merujuk  kepada  Peraturan  Mahkamah Agung  Repubik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Pasal  7  yang  menyatakan bahwa :
a. Para  pihak  dan/atau  kuasa  hukumnya  wajib  menempuh  mediasi  dengan iktikad baik;
b. Salah  satu  pihak  atau  para  pihak  dan/atau  kuasa  hukumnya  dapat dinyatakan  tidak  beriktikad  baik  oleh  mediator  dalam  hal  yang bersangkutan:
1) tidak  hadir  setelah  dipanggil  secara  patut  2  (dua)  kali  berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan  berikutnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  patut  2  (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
Vol. 2 No. 2 (2020)
3) ketidakhadiran  berulang-ulang  yang  mengganggu  jadwal  pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
4) menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
5) tidak  menandatangani  konsep  kesepakatan  perdamaian  yang  telah disepakati tanpa alasan sah.
3. Proses Pembuktian.
Para  pihak  yang  bersengketa  harus  diberikan  kesempatan  yang  sama dalam proses pembuktian. Penggugat  untuk   meneguhkan  dalil-dalil  gugatan diberi  kesempatan  untuk  membuktikan  dan  begitu  juga  tergugat  diberi kesempatan  untuk  membuktikan  dalil-dalil  bantahannya  sehingga  hakim menemukan  sengketa  yang  nyata-nyata  telah  terjadi.  Pasal  163  HIR menentukan  beban  pembuktian  bagi  para  pihak.  Hakim  tidak  melakukan pembuktian, melainkan para pihaklah yang harus melakukan pembuktian.
Asas audi  et  alteram  partem juga  diwujudkan  dalam  pemeriksaan  alat bukti, majelis hakim harus sama-sama memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para  pihak  dan  tidak  boleh  hanya  memeriksa  alat  bukti  dari  satu  pihak  saja. Hal ini juga berarti hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang  benar,  tanpa  mendengarkan    pihak    lain    terlebih    dahulu  atau  tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya (Butarbutar, 2009).
Kebenaran yang dicari  didalam  hukum acara perdata adalah  kebenaran formil  yang  berarti  bahwa  hakim  terikat  pada  peristiwa  yang  diakui  oleh tergugat atau apa yang tidak dipersengketakan.

## 3.2 Faktor Kendala Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Persidangan Perkara Perdata
Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan asas audi et alteram partem dalam  persidangan (Kusmayanti  et  al.,  2015) perkara  perdata  nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr dapat dilihat dalam beberapa proses antara lain :
1. Pihak berperkara tidak hadir dalam proses persidangan.
Relaas  panggilan  sidang  yang  disampaikan  kepada  tergugat  III dinyatakan  oleh  hakim  patut  dan  sah  akan  tetapi  keterangan  didalam  relaas tersebut  bahwa  juru  sita  tidak  bertemu  tergugat  III  kemudian  relaas disampaikan  kepala  desauntuk  disampaikan  yang  bersangkutan.  Pihak  yang tidak  hadir  di  persidangan  merupakan  salah  satu  faktor  kendala  penerapan asas audi et alteram partem karena hakim tidak dapat memperoleh dan menggali
Vol. 2 No. 2 (2020)
keterangan.  Pihak yang sering tidak hadir dalam persidangan perkara perdata adalah  pihak  tergugat.  Tergugat  pada  umumnya  pada  hari  pertama persidangan  tidak  hadir.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketidaktahuan  tergugat atas gugatan  yang ditujukan  kepada  dirinya.  Tergugat yang tidak mengetahui adanya panggilan sidang dipengaruhi oleh relaas panggilan yang tidak sampai kepada  tergugat.  Hal  ini  disebabkan  karena  alamat  tergugat  tidak  jelas  atau relaas  panggilan  di  sampaikan  kepada  kepala  desa  karena  tergugat  bekerja diluar kota yang kemungkinan pulangnya tidak setiap hari atau setiap minggu.
Pemanggilan  para  pihak  yang  tidak  mempertimbangkan  jarak  antara tempat  tinggal  para  pihak  dari  tempat  pengadilan  negeri  bersidang  berakibat ketidaktahuan  pihak  karena  penerimaan  relaas  panggilan  terlambat  melebihi hari  sidang  yang  telah  ditentukan.  Perkara  perdata  yang  tergugatnya  terdiri atas beberapa orang maka jarak waktu pemanggilan dengan  hari sidang harus memperhatikan  ketentuan.  Relaas  panggilan  tidak  boleh  berpatokan  kepada tempat tinggal tergugat yang paling dekat akan tetapi harus didasarkan kepada tempat tinggal  tergugat  yang  paling  jauh  berdasarkan  Pasal  14 Reglement  of  de Rechtsvordering (Rv).
Apabila  relaas  panggilan  tidak  sampai  pada  tergugat  dan  telah  lewat waktu persidangan yang telah  ditentukan maka akan mengakibatkan tergugat tidak  hadir  pada  proses  pemeriksaan.  Padahal  kehadiran  tergugat  penting untuk  memberikan  keterangan  karena  hakim  harus  mendengarkan  kedua belah pihak secara seimbang dan para pihak memiliki kemungkinan yang sama untuk  menang.  Pihak  yang  berperkara  setelah  dipanggil  dan  diberitahukan tidak  menghadiri  persidangan  berakibat  bahwa  hakim  tidak  akan  mengetahui pokok perkara yang sebenarnya terjadi karena hakim perlu menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dari para pihak. Hal ini menyebabkan  hakim tidak dapat mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang, sehingga asas audi el alteram  partem tidak  dapat  diterapkan  oleh  hakim.  Oleh  karena  itu,  demi tercapainya  penyelesaian  yang  adil  bagi  kedua  belah  pihak  maka  para  pihak yang bersengketa harus hadir di persidangan.

## 2. Mediasi tidak maksimal.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 pasal  7  ayat  2  huruf  (a)  yang  berbunyi  “tidak  hadir  setelah  dipanggil  secara
patut  2  (dua)  kali  berturut-turut  dalam  pertemuan  mediasi  tanpa  alasan  sah” dan  huruf  (c)  yang  berbunyi  “ketidakhadiran  berulang-ulang  yang mengganggu  jadwal  pertemuan  mediasi  tanpa  alasan  sah“    menandakan bahwa tergugat III tidak mempunyai iktikat baik dalam proses mediasi.
Pada  agenda  mediasi  dengan  ketidakhadiran  tergugat  III  merupakan kendala  hakim  didalam  menerapkan  asas audi  et  alteram  partem .  Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 bahwa pihak tergugat  III  tidak  ada  iktikad  baik  dalam  proses  mediasi.  Hal  ini  berakibat hakim  mengalami  hambatan  untuk  memperoleh  keterangan  yang  diperlukan didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.
Mediasi  wajib  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  sesuai dengan  proses  hukum  acara  perdata.  Pada  prinsipnya  mediasi  merupakan upaya  hakim  untuk  mendamaikan  sehingga  mediator  tidak  boleh  membeda- bedakan  para  pihak  dalam  pelaksanaan  proses  mediasi.  Mediator menempatkan  para  pihak  yang  berperkara  dalam  persamaan  hak  dan  derajat dalam  setiap  tahap  pelaksanaan  prosedur  mediasi,  memberikan  perlindungan hukum  yang  sama  selama  proses  mediasi  dan  melayani  dengan  perlakuan yang  sama  menurut  hukum.  Mediator  berposisi  sebagai  penengah  di  antara para  pihak  berperkara  dan  mendengarkan  pihak-pihak  yang  berperkara.  Inti dari  prinsip  hukum  ini  adalah  adanya  kesamaan  ketika  mediator  melakukan prosedur mediasi. Mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada para  pihak  untuk  mengungkapkan  keinginannya  masing-masing (Dharma, 2019) .  Terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Repubik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  diharapkan  proses mediasi  dapat  berjalan  secara  maksimal.    Asas audi  et  alteram  partem tetap menjadi pegangan bagi seorang hakim mediator dalam menyelesaikan perkara pedata.    Berhasilnya  proses  mediasi  menjadikan  prinsip Trilogi Peradilan (Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan)  menjadi  prioritas  dalam  penyelesaian perkara.
3. Pembuktian tidak seimbang.
Pembagian  beban  pembuktian  tercantum  dalam  pasal  163 Herziene Inlandsche  Reglement yang  berbunyi:  “Barangsiapa  yang  mengaku  mempunyai hak  atau  yang  mendasarkan  pada  suatu  peristiwa  untuk  menguatkan  haknya itu  atau  untuk  menyangkut  hak  orang  lain,  harus  membuktikan  adanya  hak atau  peristiwa  itu.”  Ini  berarti  bahwa  kedua  belah  pihak,  baik  penggugat
Vol. 2 No. 2 (2020)
maupun  tergugat  dapat  dibebani  dengan  pembuktian.  Terutama  penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya (Kartika, 2011) .
Persidangan  perkara  perdata  dalam  proses  pembuktian  berupa keterangan  saksi  sebenarnya  merupakan  faktor  penentu  yang  menjadi pertimbangan  hakim  didalam  memutus  perkara.  Keterangan  saksi  akan memperkuat  dalil  gugatan  maupun  bantahan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang berperkara.  Misalnya  dalam  pembuktian  pihak  yang  berperkara  mengajukan bukti surat yang hanya berupa fotokopi dan  tidak dapat menunjukkan aslinya maka  dengan  adanya  saksi  akan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam memeriksa perkara perdata tersebut (Heniyatun et al., 2018) .
Pembuktian berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak terhadap perkara perdata, merupakan penerapan asas audi et alteram partem oleh  hakim.  Karena  dengan  pembuktian  tersebut  para  pihak  dapat didengar  keterangan-keterangannya  guna  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara.  Akan  tetapi  apabila  ada  salah  satu  pihak  tidak menghadirkan  saksi  dalam  proses  pembuktian  maka  tidak  ada  keseimbangan dalam  proses  pemeriksaan  perkara  walaupun  itu  semua  kembali  kepada  para pihak.  Hal  ini  berpengaruh  kepada  hakim  didalam  penerapan  asas  hukum acara perdata yaitu asas audi et alteram partem .
Pada proses pemeriksaan saksi terhadap perkara nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr  terjadi  ketidakseimbangan  diantara  para  pihak  yang bersengketa. Pihak yang mengajukan saksi yaitu saksi dari para penggugat dan saksi  dari  tergugat  IV  sedangkan  pihak  lain  yang  hadir  dalam  persidangan tidak  menghadirkan  saksi  yaitu  tergugat  I,  tergugat  II,  dan  turut  tergugat  VI. Pihak  yang  tidak  mempergunakan  haknya  didalam  persidangan  sangat merugikan  dirinya  sendiri.  Hal  ini  disebabkan  pihak  yang  tidak  mengajukan saksi tidak tahu tentang hukum acara perdata dikarenakan faktor pendidikan. Hakim  harus  benar-benar  cermat  dalam  memperhatikan  kesesuaian  antara saksi  dengan  kesaksiannya  berupa  keterangan  yang  diketahuinya,  sebab  ada beberapa  kemungkinan  yang  menyebabkan  saksi  itu  dapat  dipercaya  atau tidak.  Akan  tetapi  walaupun  ada  kemungkinan  bahwa  seorang  saksi  tidak dapat dipercaya, hakim harus tetap mendengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut.

## 3.3 Penyelesaian Kendala Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata
Hakim  harus  selalu  kooperatif  didalam  memeriksa  setiap  perkara walaupun  untuk  menerapkan  asas audi  et  alteram  partem sering  mengalami kendala.  Penyelesaian  dan  kendala  yang  terjadi  pada  pemeriksaan  perkara perdata adalah sebagai berikut:
1. Pihak berperkara tidak hadir dalam proses persidangan.
Kehadiran  para  pihak  bertujuan  untuk  didengar  keterangan  dan pembelaannya secara seimbang dan adil oleh hakim. Hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya mendengarkan keterangan dari pihak yang hadir saja dan pihak  yang  belum  hadir  juga  perlu  di  panggil  ulang  karena  para  pihak  yang berperkara  memiliki  kedudukan  yang  sama.  Hakim  menjadikan  keterangan dari para pihak dalam perkara perdata sebagai pertimbangan dalam memutus perkara secara adil.
Apabila  ada  pihak  tidak  hadir  dalam  persidangan  maka  hakim  akan menunda  persidangan  untuk  memanggil  kembali.  Hakim  menyuruh  jurusita untuk  membuat  relaas  panggilan  yang  ditujukan  kepada  pihak  yang  tidak hadir.  Hal  ini  dilakukan  sampai  3  kali  jikalau  pihak  yang  tidak  hadir  dalam persidangan  mengulangi  ketidakhadirannya.  Ketidakhadiran  pihak  yang berperkara  dalam  persidangan  memberikan  contoh  bahwa  asas audi  et  alteram partem tidak  dapat  diterapkan  karena  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara tersebut tidak dapat mengetahui secara langsung keterangannya. Ketidakhadiran  pihak  tergugat  dalam  persidangan  merupakan    salah  satu kendala  penerapan  asas audi  et  alteram partem.  Langkah  hakim  untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem maka berdasarkan  pasal  149  RBg  /  pasal  125  HIR  hakim  dapat  menentukan  hal-hal sebagai berikut:
a. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil  dengan  sepatutnya,  dan  juga  tidak  mengirimkan  wakilnya,  maka gugatan  dikabulkan  tanpa  kehadirannya  ( verstek )  kecuali  bila  ternyata menurut pengadilan  negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;
b. Bila  tergugat  dalam  surat  jawabannya  seperti  dimaksud  dalam  pasal  145 RBg/pasal 121 HIR mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri  itu,  maka  pengadilan  negeri,  meskipun  tergugat  tidak  hadir  dan
Vol. 2 No. 2 (2020)
setelah  mendengar  penggugat,  harus  mengambil  keputusan  tentang sanggahan  itu  dan  hanya  jika  sanggahan  itu  tidak  dibenarkan,  mengambil keputusan tentang pokok perkaranya;
c. Dalam  hal  gugatan  dikabulkan,  maka  keputusan  pengadilan  negeri  itu  atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak  hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya  untuk mengajukan perlawanan  dalam  waktu  serta  dengan  cara  seperti  ditentukan  dalam  pasal 153 RBg / pasal 129 HIR kepada pengadilan negeri yang sama;
d. Panitera  di  bagian  bawah  surat  keputusan  pengadilan  negeri  tersebut dibubuhkan  catatan  tentang  siapa  yang  ditugaskan  untuk  memberitahukan keputusan  tersebut  dan  apa  yang  telah  dilaporkannya  baik  secara  tertulis maupun secara lisan.
Hakim  dengan  memerintahkan  jurusita  telah  memanggil  para  pihak untuk hadir dipersidangan, maka para pihak tidak boleh menolak untuk hadir. Pemanggilan  para  pihak  untuk  hadir  dipersidangan  bertujuan  supaya  hakim dapat  mendengarkan  keterangan  dari  para  pihak  secara  langsung.  Hakim memiliki hak untuk memanggil para pihak secara langsung tersebut agar dapat memperoleh  keterangan  lebih  jelas  mengenai  pokok  perkara  yang  sedang diperiksannya  karena  para  pihak  sendiri  yang  secara  langsung  mengalami peristiwa tersebut. Juga agar informasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang  diperoleh  oleh  hakim  lebih  akurat  dan  pasti  untuk  membantunya  dalam memberikan pertimbangan mengenai perkara yang diperiksanya tersebut.
Pihak  berperkara  tidak  hadir  dalam  proses  persidangan  merupakan salah  satu  kendala  penerapan  asas audi  et  alteram  partem .  Penyelesaian  yang berhubungan  dengan  ketidakhadiran  pihak  yang  berperkara  yang pertama adalah memanggil untuk kedua kalinya para pihak yang tidak hadir pada hari persidangan  pertama,  dapat  terjadi  apabila  salah  satu  pihak  atau  keduanya tidak  hadir  tanpa  alasan  pada  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain sebagai  wakilnya.  Penyelesaian  yang kedua yaitu  hakim  mengecek  relaas panggilan yang disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri ( in person ) atau keluarganya  oleh  jurusita  atau  jurusita  pengganti.  Petugas  jurusita  akan menuliskan  keterangan  yang  diperoleh  ketika  memanggil  pihak  yang bersengketa  tidak  bertemu  dengan  yang  bersangkutan.  Relaas  panggilan  akan menjadi  pengetahuan  hakim  didalam  memeriksa  perkara  berkaitan  dengan alamat pihak yang dipanggil apakah benar atau tidak.
2. Mediasi tidak maksimal.
Prinsip audi  et  alteram  partem yang  diimplementasikan  dalam  proses mediasi  di  pengadilan  dapat  dimaknai  sebagai  gambaran  seorang  mediator berperan  menyelesaikan  sengketa  dengan  tepat  tanpa  ikut  campur  secara langsung  ke  dalam  sengketa,  Hakim  mediasi  dituntut  keterampilanya  untuk menyelesaikan  sengketa.  Seorang  meditor  harus  bisa  mendengarkan  secara efektif,  menangkap  dan  memahami  pesan-pesan  yang  disampaikan  oleh  para pihak  dan  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  menjelaskan permasalahannya secara langsung (Syafaah & Lismawati, 2019) .
Mediasi  yang  berada  di  dalam  pengadilan  wajib  ditempuh  para  pihak yang bersengketa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016.  Apabila  hakim tidak memerintahkan para pihak  untuk menempuh mediasi maka  hakim telah melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  mediasi  di  pengadilan.  Sesuai  dengan  pasal  3  ayat  (4)  Peraturan Mahkamah  Agung    Nomor  1  Tahun  2016    berakibat  apabila  diajukan  upaya hukum  maka  pengadilan  tingkat  banding  atau  Mahkamah  Agung  dengan putusan  sela  memerintahkan  pengadilan  tingkat  pertama  untuk  melakukan proses  mediasi.  Berdasarkan  pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2016  bahwa  proses  mediasi  di  pengadilan  mewajibkan  para pihak  untuk  hadir  secara  langsung  pertemuan  mediasi  dengan  atau  tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Mardhiah, 2011) .
Proses  mediasi  itu  dibantu  dengan  mediator  terdiri  dari  hakim-hakim pengadilan yang bukan hakim pemeriksa perkara dan telah memperoleh surat keputusan  sebagai  mediator  oleh  ketua  pengadilan.  Mediator  yang  ditunjuk juga  telah  bersertifikat  serta  mempunyai  kompetensi  sebagai  hakim  mediasi. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016 tugas mediator  harus  diperhatikan  dan  dijalankan  oleh  hakim  mediator  secara maksimal  dengan  tujuan  agar  mediasi  yang  dilakukan  para  pihak  dapat berhasil sehingga prinsip trilogi peradilan dapat tercapai. Keberhasilan mediasi selain  dipengaruhi  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  peranan  mediator  juga sangat  berpengaruh.  Mediasi  yang  kurang  maksimal  sehingga  tidak memberikan  jalan  keluar  yang  bersifat win  win  solution dipegaruhi  oleh  peran mediator.  Hakim  mediator  dalam  proses  mediasi  lalai  tidak  berpegang  teguh pada  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  mediator.  Berdasarkan  kode  etik  dan pedoman  perilaku  mediator  Pasal  3  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung
Vol. 2 No. 2 (2020)
Nomor  108/KMA/SK/VI/2016  yang  mengatur  tanggung  jawab  mediator terhadap para pihak sebagai yang antara lain menyebutkan :
a. Mediator  wajib  memelihara  dan  mempertahankan  ketidak  berpihakannya, baik  dalam  wujud  kata,  sikap  dan  tingkah  laku  terhadap  para  pihak  yang terlibat sengketa.
b. Mediator  dilarang  mempengaruhi  atau  mengarahkan  para  pihak  untuk menghasilkan  syarat-syarat  atau  klausula-klausula  penyelesaian  sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.
c. Dalam  menjalankan  fungsinya,  mediator  harus  beritikad  baik,  tidak berpihak  dan  tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi  serta  tidak mengorbankan kepentingan para pihak.
Pihak  tergugat  III  yang  tidak  hadir  untuk  melakukan  mediasi  setelah dipanggil dua kali oleh jurusita pengadilan negeri mencerminkan tidak adanya iktikad  baik  dalam  proses  mediasi.  pihak  yang  tidak  beriktikad  baik  dalam proses mediasi dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 22 dan pasal 23 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016.  Dalam  pasal  22  ayat  (1)  1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016  Hakim akan memberikan sanksi apabila penggugat yang tidak beriktikad  baik  dalam proses  mediasi  maka gugatan dinyatakan tidak  dapat  diterima  oleh  hakim pemeriksa  perkara. Dalam pasal 22 ayat (2)  Penggugat  yang  tidak  beriktikad tidak    baik   juga    dikenakan    kewajiban  membayar  biaya  mediasi.    Sebaliknya pada pasal 22 ayat (3) apabila tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik, maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  memberikan kepastian  hukum  berkaitan  dengan  langkah-langkah  mediasi  yang  harus diupayakan oleh hakim pemeriksa perkara. Hakim harus selalu mengupayakan perdamaian setiap pemeriksaan perkara dan itu sudah menjadi kewajiban bagi hakim yang sedang memeriksa perkara di pengadilan.
3. Pembuktian tidak seimbang.
Para pihak berperkara  harus sama-sama diperhatikan serta berhak  atas perlakuan  yang sama  dan  adil. Penerapan  asas audi et alteram partem meliputi pengajuan  alat  bukti  di  muka  sidang  yang  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak. Majelis  Hakim  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  para  pihak untuk  mengajukan  pembuktian.  Proses  pembuktian  perkara  perdata  nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr  bahwa  pihak  Tergugat  II  tidak  mengajukan  bukti  surat
maupun  saksi,  Tergugat  I  dan  Turut  Tergugat  VI  hanya  mengajukan  bukti surat sedangkan Penggugat dan Tergugat IV mengajukan bukti surat dan saksi. Proses pembuktian pada perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr terjadi kesenjangan  dan  ketidakseimbangan.  Asas audi  et  alteram  partem tidak  dapat dijalankan  apabila  proses  pembuktian  dalam  pemeriksaan  perkara  tidak seimbang  antara  para  pihak  seperti  pada  perkara  perdata  nomor 20/Pdt.G/2019/PN. Pwr .
Langkah  hakim  dalam  menyelesaikan  kendala  pembuktian  yang  tidak seimbang pertama yaitu hakim memiliki peranan aktif untuk menginformasikan dan  memberikan  penjelasan  kepada  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  hal tersebut  sesuai  dalam  pasal  132  HIR.  Penginformasian  kepada  para  pihak tersebut  tentang  adanya  hak  dalam  persidangan.  Penjelasan  dan penginformasian  yang  dilakukan  majelis  hakim  sebelum  menutup  sidang  dan memberitahukan  agenda  sedang  berikutnya.  Hakim  juga  memberitahukan kepada  para  pihak  apa  saja  yang  perlu  dipersiapkan  khususnya  pada  agenda sidang  pembuktian  hak  untuk  mengajukan  alat-alat  bukti  di  persidangan  baik berupa  bukti  surat  maupun  saksi.  Hal  tersebut    secara  tidak  langsung  bahwa hakim menerapkan asas audi et alteram partem (Syita, 2014) .
Langkah kedua yang  dilakukan  oleh  hakim  adalah  dengan  melakukan pemeriksaan  setempat  terhadap  objek  sengketa.  Hukum  acara  perdata menjelaskan  bahwa  pemeriksaan  setempat  sangat  penting  untuk  dilakukan yang  merupakan  salah  satu  hal  erat  kaitannya  dengan  hukum  pembuktian. Secara  formil  pemeriksaan  setempat  tidak  termasuk  alat  bukti  yang  ada didalam  ketentuan  pasal  1866  kitab  undang-undang  hukum  perdata.  Namun pemeriksaan  setempat  berfungsi  untuk  memberi  keterangan  tentang  kejelasan dan  kepastian  lokasi,  ukuran,  dan  batas–  batas  objek  sengketa.  Pasal  153  ayat (2)  HIR  yang  menyatakan  bahwa  apabila  dianggap  perlu,  hakim  dapat melakukan  pemeriksaan  setempat  atas  objek  sengketa  yang  dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan.

## 4. KESIMPULAN
Hakim  pemeriksa  perkara  sudah  sesuai  didalam  penerapan  asas audi  et alteram partem didalam pemeriksaan perkara perdata. Ada beberapa penerapan asas audi et alteram partem dalam perkara perdata. Pertama adalah adanya relaas panggilan sidang kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan pasal 122 HIR. Kedua adalah  hakim  pemeriksa  perkara  mengupayakan  perdamaian
Vol. 2 No. 2 (2020)
antara  para  pihak  dengan  melakukan  mediasi  sesuai  dengan  pasal  3  ayat  (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk  Setyorini  Wulandari,  S.H.,  M.H  sebagai  mediator. Ketiga adalah sesuai  dengan  pasal  163  HIR  yang  berkaitan  dengan  pemberian  beban pembuktian  bahwa  hakim  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  para pihak dalam proses pembuktian.
Hakim  pemeriksa  perkara  perdata  terkadang  melakukan  hal-hal  yang tidak  sesuai  dengan  asas audi  et  alteram  partem .  Hal  ini  disebabkan pertama adalah  hakim  pemeriksa  perkara  tidak  dapat  mendengar  keterangan  pihak yang  tidak  hadir  di  persidangan  walaupun  telah  dipanggil  patut  dan  sah menurut  hukum.  Berdasarkan  makna  asas audi  et  alteram  partem secara etimologi  yaitu  “ hear  to  the  other  side ”  atau  “dengarkan  pihak  lain”  bagaimana mungkin  hal  ini  dapat  tercapai  jika  pihak  yang  berperkara  tidak  hadir. Kedua adalah  hakim  mediator  didalam  menjalankan  tugasnya  tidak  sesuai  dengan Pasal  3  Lampiran  V  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Mediator yaitu mediator  tidak  beriktikad  baik  dan  memihak  terhadap  salah  satu  pihak  yang berperkara.
Faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan asas audi et alteram partem dalam  persidangan  perkara  perdata  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yaitu ketidakhadiran  pihak  yang  berperkara  dalam  persidangan,  mediasi  yang dilakukan  para  pihak  tidak  maksimal  dan  pembuktian  yang  tidak  seimbang antar  para  pihak  yang  bersengketa  dikarenakan  ketidaktahuan  pihak  dalam proses beracara di pengadilan.
Penyelesaian kendala penerapan asas audi et alteram partem dalam proses persidangan  perkara  perdata  nomor  20/Pdt.G/2019/PN.Pwr  yaitu  memanggil ulang  pihak  yang  tidak  hadir  dalam  persidangan  dan  apabila  pihak  tergugat lebih  dari  satu  maka  pemanggilan  waktu  sidang  ditentukan  berdasarkan tempat tinggal tergugat yang paling jauh. Mediasi yang tidak  maksimal dapat dicegah  dengan  adanya  iktikad  baik  dari  mediator  dan  juga  para  pihak  yang bersengketa. Pembuktian yang tidak seimbang dapat diatasi dengan cara hakim harus  memiliki  peranan  aktif  untuk  menginformasikan  dan  memberikan penjelasan  kepada  para  pihak  yang  berperkara  setiap  tahapan  agenda persidangan.  Hakim  sebelum  memutus  perkara  sengketa  yang  berhubungan dengan  objek  harus  melakukan  pemeriksaan  setempat  yang  bertujuan  untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Almitra, I. (2013). Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor  49  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Umum  Dan  Herziene Inlandsche Reglement (Hir). Jurnal Verstek , 1 (3), 13–23. https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38816/25694
Butarbutar,  E.  N.  (2009).  Konsep  Keadilan  dalam  Sistem  Peradilan  Perdata.
Mimbar Hukum , 21 (2), 354–369. https://doi.org/10.22146/jmh.16262 Dharma,  F.  A.  S.  (2019). Penerapan  Asas  Audi  Et  Alteram  Partem  Dalam  Proses Mediasi Di Pengadilan Agama . Harahap,  Y.  (2017). Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Hakim . Sinar Grafika.
Heniyatun,  Iswanto,  B.  T.,  &  Sulistyaningsih,  P.  (2018).  Kajian  Yuridis Pembuktian  dengan  Informasi  Elektronik  dalam  Penyelesaian  Perkara
Perdata di Pengadilan. Varia Justicia , 14 (1), 30–39.
https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047
Kartika,  S.  D.  (2011).  Pembuktian  dalam  Electronic  Commerce  dan Implikasinya Terhadap Notaris. Jurnal Kajian , 16 (2), 387–412.
Kartoningrat,  R.  B.,  &  Andayani,  I.  (2018).  Mediasi  Sebagai  Alternatif  dalam Pengurusan  dan  Pemberesan  Harta  Pailit  oleh  Kurator  Kepailitan Mediation  As  an  Alternative  in  Managing  and  Ordering  of  Bankrupt Treasures  by  the  Bankruptcy  Curator. Halu  Oleo  Law  Review , 2 (1),  291– 305.
Kusmayanti, H., Sandra, E., & Novianti, R. (2015). Sidang Keliling dan Prinsip- prinsip  Hukum  Acara  Perdata:  Studi  Pengamatan  Sidang  Keliling  di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Hukum Acara Perdata Adhaper , 1 (2), 101– 116.
Mardhiah,  A.  (2011).  Penyelesaian  Sengketa  melalui  Mediasi  Berdasarkan Perma  No.  1/2008. Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 13 (1),  153–169. https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6238
Margono.  (2012). Asas  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  Hukum .  Sinar Grafika.
Mertokusumo,  S.  (2013). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Cahaya  Atma Pustaka.
Setiawan, H. (2019). Jurnal Ilmiah Dunia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 4 (1), 19– 24.
Sitinjak,  J.  I.  (2019).  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Mediasi. Jurnal  Ilmiah Research Sains , 5 (1), 55.
Syafaah,  D.,  & Lismawati. (2019).  Komunikasi  Interpersonal  Mediator  Dalam Proses  Mediasi  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Tulungagung.
Vol. 2 No. 2 (2020)
Al-I’lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 2 (2), 46. https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.1259
Syita,  K.  K.  (2014).  Penerapan  Prinsip  Pembuktian  Hukum  Perdata  Formil dalam  Arbitase  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.
Jurnal Yuridika , 29 (1), 17–38.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License