## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019

## TAHÂLUF SIYÂSI DALAM PRAKTIK POLITIK PARTAI ISLAM DI INDONESIA

## Nadirsah Hawari
UIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 e-mail: nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana konsep koalisi yang pernah dilakukan oleh  Rasulullah  SAW.  dan  seperti  apakah  bentuk  praktik tahâluf  siyâsî yang dijalankan oleh partai berbasis agama saat ini? Penelitian ini bersifat deskriptif, dokumentatif  dengan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa koalisi ( tahâluf siyâsî ) menyimpan makna suci dan bersih dari segala kepentingan pragmatis bahkan praktik politik generasi awal Islam memberi sinyal kuat bahwa koalisi itu adalah berkorban untuk orang yang terzalimi, menekan kebatilan dan mengangkat harkat dan martabat kebenaran, sedangkan praktik politik saat ini justru memberi konotasi lain dari makna suci tersebut. Suatu catatan kelam dari perjalanan koalisi yang sering dibangun di antara kelompok politik termasuk partai Islam  saat  ini  bahwa  koalisi  ( tahâluf )  itu  sarat  dengan  kepentingan  pragmatis sehingga istilah tahâluf dirasa kurang sesuai dan lebih tepat disebut tanâshub atau takâluf siyâsi politik transaksional.
Abstract: Tahâluf Siyâsî in  the  Practice  of  Islamic  Politcal  Party  in Indonesia . This article studies the concept of the coalition at the level of normative doctrine and what form of tahâluf category practiced by religious-based parties of today? This research is descriptive with the method of documentation with qualitative analysis. The results of the study found that the coalition ( tahâluf siyâsî ) inherent there in the sacred and purity meaning of all pragmatic interests even the political practices of the early generations of Islam gave a strong signal that the coalition was a sacrifice for the wronged people, raised the dignity of the truth, where as the current political practice  gives another  connotation of  the sacred  meaning. The  author emphasized that one of the dark history of the coalition that had been built among political groups including Islamic parties today is that the coalition ( tahâluf ) is loaded with pragmatic interests so that the term tahâluf is felt to be less appropriate and more properly called tanâshub or takâluf siyâsî transactional politic.
Kata Kunci : tahâluf, siyâsî , koalisi, partai Islam, politik

## Pendahuluan
Ada dua tujuan utama proses demokrasi. Pertama, pelibatan masyarakat dalam proses politik, meningkatnya partisipasi publik. Kedua, munculnya sosok local leadership berintegritas karena dilahirkan dari rahim kejujuran dan diberi mandat langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga memiliki legitimasi politik dan public trust yang kuat. 1
Bagi seorang kandidat yang ingin maju dalam kontestasi demokrasi di tingkat lokal, setidaknya harus memiliki dua modal utama yaitu modal sosial dan modal finansial. Modal sosial berupa tingkat popularitas dan jaringan politik yang kuat terutama ketika berhadapan dengan elit partai, nakhoda perahu politik yang akan ditumpanginya. Sedangkan modal finansial berupa sejumlah amunisi dan pembiayaan guna sosialisasi dan konsekwensi ekonomis lainnya dari sebuah pergerakan massa apalagi dalam konteks pemilu.
Tahâluf siyâsî (koalisi politik) merupakan sebuah bentuk kerjasama yang melibat beberapa pihak dalam ruang politik, baik elit partai, pengurus harian dan juga para kandidat yang berhasrat maju dalam proses politik. Bahkan koalisi menjadi sebuah keharusan ketika tidak ada satu partai pun yang menang mayoritas di parlemen.
Pada tataran teoretis, konsep tahâluf bukanlah barang baru sebab selain sudah dipraktikkan oleh beberapa negara seperti Malaysia 2 juga sudah dicontohkan dalam literasi klasik Islam. Hanya yang menjadi persoalan saat ini adalah sejauhmana kebutuhan sebuah parpol untuk terlibat aktif dalam sebuah kesepakatan politik yang justru terkadang menjadi batu sandungan sendiri bagi partai terkait untuk mengembangkan langkah politiknya. Selain tingkat keperluan, membangun sebuah koalisi memang bukan perkara mudah. Menurut Michael Lever, seperti dinukil oleh Hadiwinata, koalisi akan makin sulit karena sistem yang dipakai saat ini adalah multi partai. 3 Ketidakjelasan tentang hakikat tahâluf (koalisi) saat ini diperburuk oleh praktik parpol yang kerap menjadikan koalisi sebagai dalih untuk menjembatani kepentingan pragmatis antara pihak yang bersepakat. Riset yang dilakukan oleh Makhasin pada Pilkada di Jawa Tengah tahun 2015 menegaskan bahwa hanya ada empat bentuk koalisi yang didasari oleh ideologi, sedangkan 11 lainnya pragmatisme politik. 4
Penjelasan Makhasin menguatkan asumsi sebagian bahwa tahâluf (koalisi) bukan perjanjian suci, sebab bisa dilanggar kapan dan oleh siapapun. Kajian Ghadhbân tentang tahâluf (koalisi) adalah perjanjian suci bisa dianggap tidak sesuai dalam kontek kekinian
Nadirsah Hawari: Tahâluf Siyâsi dalam Praktik Politik Partai Islam
1 Nanik  Prasetyoningsih,  “Dampak  Pemilihan  Umum  Serentak  Bagi  Pembangunan Demokrasi Indonesia,” dalam Jurnal Media Hukum , No. 2, 2014,h. 243.
2 Nik  Mohamad  Abduh  Nik  Abduk  Azîz,  “Tahâluf  Siyâsî:  Keterbukaan  Islam,”  dalam Harakah Daily , 2017, h. 34.
3 Hadiwinata, Bob Sugeng, “Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi,” dalam Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik , Vol.9, No. 1, 2005, h. 14.
4 Luthfi  Makhasin,  “Orientasi  Ideologi  dan  Pragmatisme  Politik  Model  Pembentukan Koalisi  dalam  Pilkada  Serentak  di  Jawa  Tengah  2015,”  dalam Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik , Vol.19, No. 3, 2016, h. 248.

## MIQOT
Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
di Indonesia khususnya di era Reformasi saat ini. Yang ada hanya bentuk ta‘âhud dan tahâluf siyâsî yaitu sejumlah bentuk pendekatan politik yang dilakukan oleh sebuah partai politik untuk mencukupkan syarat perundangan dalam mengusung calon tertentu atau untuk membangun kekuatan di parlemen yang pada akhirnya semua parpol akan berhitung kembali sejauh mana keuntungan yang bisa didapat dari sebuah praktik tahâluf siyâsî . Ketika konsep tahâluf siyâsî atau apapun namanya ini tidak bisa berkontribusi positif dalam pembangunan demokrasi bangsa wajar jika kemudian ada pihak yang putus asa dan menganggap tahâluf sebagai sebuah kesia-siaan saja. 5
Ada dua rumusan masalah utama dalam kajian ini yaitu seperti apakah konsep tahâluf siyâsî (koalisi) yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW.? Apakah substansi dari praktik tahâluf siyâsî yang dijalankan oleh partai berbasis agama yang ada saat ini sehingga tepat menyebutnya sebagai sebuah perjanjian suci ( hilf )? Penelitian ini adalah kajian pustaka dengan sumber data utama berupa dokumen literasi Islam klasik dan sumber bacaan kontemporer terutama dokumen media, baik cetak maupun online yang cukup memadai.
Ada dua arus utama pemikiran dalam masalah ini yaitu Ghadhbân, Thâha, Abduh dan Izat yang menegaskan bahwa tahâluf itu adalah kesepakatan antara kelompok Islam dengan non Muslim (sekuler) ketika ada kepentingan bersama yang disepakati sebagaimana dijelaskan dalam literatur Islam dan bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman setimpal sebagai sebuah konsekwensi logis janji suci. Di sisi lain, Abdul Hadi dan Syakir menyatakan tahâluf itu adalah sebuah kerjasama pada perkara mubah yang tidak ada kaitannya apapun dengan keyakinan keagamaan sehingga ketika dipandang tidak menguntungkan maka boleh dilanggar dan tidak ada hukuman apapun. Kajian ini mencoba untuk menjembatani perbedaan persepsi tentang tahâluf dalam praktik politik saat ini.

## Makna dan Praktik Koalisi Menurut Rasulullah
Kata tahâluf berasal dari bahasa Arab dengan dasar kata halafa, yahlifu hilfan yang berarti berjanji dan bersumpah. Sedangkan kata hilfun artinya perjanjian antara suatu kaum dengan bentuk jamak ( plural ) ahlâf , dan tahâlafû artinya tanâshur (saling tolong menolong dan kerjasama). 6 Kata tahâluf dalam istilah politik kontemporer diterjemahkan dengan makna koalisi atau saling kerjasama dan mu‘âqadah, mu‘âhadah sepakat antara dua kelompok, atau partai tertentu. Asal kata tahâluf dari kata hilfun yang berarti mu‘âhadah (sumpah setia) Nabi bersabda “sahabat Anas berkata: “Rasulullah SAW. menyatukan antara
5 Yusrijal  Abdar,  “Koalisi  Partai  Politik  Dalam  UU  NO  10  Tahun  2016,”  dalam Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1, No. 1, 2018, h. 58.
6 Fairuz  Âbâdî, al-Qâmûsh  al-Muhîth , Vol.  2 (Saudi  Arabia: al-Maktabah  al-Syâmilah, 2001),  h.  368.
Muhajirin dan Anshar di rumah kami sebanyak dua kali.” Maksudnya Nabi mempersaudarakan di antara mereka. 7
Ibn Atsîr mengatakan arti dari hilfun adalah (saling janji dan bersumpah) untuk saling menguatkan dan saling menolong. 8 Di awal masa Islam, Nabi pernah melarang kaum Muslim untuk melakukan perjanjian ( tahâluf ) dengan sabdanya: “Tidak ada perjanjian dalam Islam”. Abû  Manshûr berkata: “ Hulafâ’ adalah mereka yang  telah berjanji untuk saling menolong agar mampu menghadapi musuh. Dengan begitu perjanjian itu bisa antara dua jamaah Islamiyah, atau antara jama‘âh Islâmiyah dengan kelompok di luar Islam untuk menghadapi musuh ketiga. 9 Menurut kamus bahasa Inggris, koalisi ( coalition ) disebutkan penggabungan, persatuan, koalisi, dan coalition party (partai koalisi). 10 Dalam kamus Oxford dinyatakan “ A temporary alliance for combined action, especially of political parties forming a government, a coalition between liberals and conservatives’. 11 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata tahâluf (koalisi) menuntun pada satu makna berjanji setia, membangun kerjasama, melakukan hal-hal yang sudah disepakati demi kemaslahatan bersama.
Adapun kata al-siyâsî nisbah kepada siyâsah dan siyâsah itu sendiri berasal dari kata sâsa-yasûsu-siyâsah yang berarti menuntun, merawat dan membimbing. Muhammad al- Zubaidî mengatakan siyâsah adalah mengerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat. 12 Intinya bahwa siyâsah (politik) itu adalah kemaslahatan dan kebaikan. Namun  Qal‘ajî menambahkan bahwa siyâsah itu terambil dari kata sâsa al-nâs (memimpin manusia) jika dia baik dalam mengatur urusan orang lain dan dicintai oleh rakyatnya dan tidak hanya terbatas pada urusan umat saja. 13 Penjelasan di atas sebenarnya mensarikan dari ungkapan Imam al-Mâwardî ketika menjelaskan makna siyâsah yaitu mengatur urusan dunia ( siyâsat al-dunyâ ) dan menjaga urusan agama ( hirâsat al-dîn ) karena kata kunci dari kedua perkara penting ini bermuara kepada kata kemaslahatan. 14 Ibn Khaldûn pun menegaskan hal yang sama bahwa khilâfah itu adalah mengarahkan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang
Nadirsah Hawari: Tahâluf Siyâsi dalam Praktik Politik Partai Islam
7 Muhammad  bin  Ismâ‘il  al-Bukhârî, Shahîh  al-Bukhârî ,  2nd  ed.  (Saudi  Arabia:  al- Maktabah al-Syâmilah, Vol. 22), h. 320.
8 Ibn Atsîr, Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsâr , Vol. 1 (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 1979), h. 1031.
9 Munîr Muhammad al-Ghadhbân, al-Tahâluf al-Siyâsî fi al-Islâm (Yordan: Maktabah al- Manâr,1982), h. 6.
10 John M. Echol Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary , 23rd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 121.
11 OUP,  “Definition  Coalition,”  dalam  https://en.oxforddictionaries.com/definition/ coalition  21 July 2017.
12 Muhammad  bin  Muhammad  al-Zubaidî, Tâj  al- ‘ Arûs  Min  Jawâhir  al-Qâmûs (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 3957.
13 Muhammad Rawwâs Qal‘ajî Hamid Sâdiq Qunaibî, Mu ‘ jam Lugh â t al-Fuqâha’ (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 3.
14 ‘Alî bin Muhammad al-Mâwardi, al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wil â yât al-Diniyah , Vol. 2 (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 3.

## MIQOT
Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
diinginkan dan ahli siasat itu orang yang mampu mengarahkan orang dengan logis dan sesuai mashlahat . 15
Menurut al-Mubârakfurî, koalisi ( tahâluf ) bukanlah barang baru karena sudah pernah dipraktikkan oleh Nabi baik sebelum kenabian maupun sesudahnya, baik di Makkah maupun kota Madinah. 16 Bahkan Ibn Hisyâm hal ini sangat nyata dan banyak terjadi dan salah satunya adalah kerjasama al-Muthayyibîn dan kerjasama al-Fudhûl. 17 Karena keagungan kerjasama al-Muthayyibîn, Rasulullah SAW. sempat berkomentar tentangnya: “ Aku pernah melihat berlangsungnya kesepakatan al-Muthayyibin, aku tidak mengingkarinya dan walaupun aku diberikan kekuasaan atas binatang ternak ”. Bukan hanya itu, Nabi juga merasakan betapa indahnya sebuah kerjasama dalam membantu orang-orang yang tertindas. Perjanjian itu dikenali dengan nama hilf al-fudhûl . Berawal dari orang-orang Quraisy yang tergerak hatinya untuk membuat perjanjian, maka mereka pun berkumpul di rumah ‘Abdullâh bin Jad‘an, sebab dia adalah orang yang paling disegani dan paling sepuh di antara mereka. Para kabilah yang bersepakat tersebut adalah Banî Hâsyim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab dan Tamîm bin Murrah. Kesepakatan mereka dituangkan untuk menghilangkan segala tindak kezaliman yang dilakukan oleh siapapun di Makkah, baik pendatang maupun tempatan. Mereka tidak akan pernah berdiam diri sampai kemudian kezaliman itu hilang atau pelakunya dihabisi dan perjanjian setia ini dinamakan hilfu al-fudhûl atau janji keutamaan. Sebab kejadian ini adalah ketika seorang Arab Badui menjual sesuatu kepada penguasa Makkah saat itu yaitu al-‘Ash bin Wâ’il,dan ketika barang sudah diserahkan kepadanya oleh sang Badui ternyata si kaya ini tidak mau membayarnya dan akhirnya si Arab Badui mengadukan halnya kepada kelompok koalisi ( ahlâf ) yang terdiri dari beberapa suku ternama di Makkah di antaranya ‘Abd al-Bâr, Makhzûm, Jamh, Sahm dan ‘Adi bin Ka‘ab, namun mereka ini tidak sudi membantu si Arab Badui mengingat si pelaku adalah penguasa mereka sendiri dan orang terpandang di Makkah. Tidak puas dengan sikap sekelompok kabilah yang dimintai tolong oleh si Arab Badui, dia pun akhirnya mendaki bukit Abu Qubais dan berteriak lantang sembari membaca syair meminta tolong dan bantuan. Mendengar jeritan itu beberapa orang dari kabilah ternama seperti Hâsyim, Zuhrâ, dan Taimî bin Murrah di kediaman ‘Abdullâh bin Jad‘ân. Kesemuanya sepakat untuk mengulurkan tangan bantuan bagi yang tertindas dan Nabi sangat senang dengan kejadian ini seraya mengatakan “Kalaulah aku diundang (dalam hilfu al-fudhûl ) di masa Islam pastilah aku akan melayaninya”. Andaian Nabi ini dilatarbelakangi bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian keutamaan ( hilf al-fudhûl ).
Setelah Muhammad SAW. diangkat menjadi Nabi, ia juga terbiasa melakukan perjanjian demi perjanjian dengan berbagai pihak untuk melindungi dakwahnya dari kekejaman
15 Ibn Khaldûn, al-Muqaddimah (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 97. 16 Kisah ini sangat masyhur dalam kitab sîrah yang kita kenal dengan perjanjian Fudhûl, lihat Mubarak Furî, al-Rahîq al-Makhtûm (al-Maktabah al-Syâmilah, t.t.), h. 44.
17 Ibn Hisyâm, Sirah Ibn Hisyâm (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah), h. 133.
musuh Islam. Penolakan demi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Makkah membuat Nabi mulai melirik kelompok-kelompok lain di luar Makkah. Tepatnya pada musim haji tahun 11 kenabian, Nabi mengadakan kesepakatan suci dan rahasia kepada utusan dari kota Madinah yang dilakukan di ‘Aqabah di Mina yang kemudian tahun berikutnya dilanjutkan dengan perjanjian kedua di tempat yang sama. Kesepakatan Nabi di ‘Aqabah inilah yang kemudian mengilhami beliau untuk kemudian berpindah dari negeri Musyrik menuju kota ilmu dan iman yaitu kota Madinah. Dalam perjanjian ‘Aqabah satu dan dua, Nabi menuangkan butir-butir kesepakatan di antara kedua pihak. Kesepakatan kerjasama tersebut dilandasi sebuah  keyakinan  akan  kerasulan  Muhammad  sekaligus  kesediaan  mereka  untuk menjadi pelindung Nabi jika kelak Nabi berpindah ke negeri mereka dan meninggalkan kota Makkah yang sudah semakin sulit untuk dijadikan markas dakwah.
Nabi Muhammad SAW. pun berhijarah ke kota Madinah, sebuah kota yang sudah dipersiapkan oleh Nabi jauh hari sebelum ia berangkat. Adalah Mus‘ab bin ‘Umair, salah satu duta Nabi, yang ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait keislaman dan baiknya penerimaan penduduk Madinah di kemudian hari. Sesampainya di kota Madinah, Nabi membangun pusat peradaban dan pusat ibadah yaitu masjid dan dari sinilah kemudian cahaya Islam dan peradaban rahmatan li al-‘âlamîn itu kemudian bersinar ke seluruh penjuru dunia. Tidak berselang lama setelah Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhâjirîn dan Anshâr setelah sebelumnya menyatukan antara Anshâr yang terdiri dari dua kabilah utama yaitu Aus dan Khazraj, Nabi akhirnya membuat kesepakatan suci dan perjanjian abadi di antara semua lapisan masyarakat yang ada di kota suci tersebut. Shahîfah Madinah, itulah nama surat perjanjian tersebut dimana di dalamnya diatur pola interaksi sosial keagamaan antara semua lapisan masyarakat yang ada di kota tersebut. Nabi tidak hanya mengatur urusan sesama kaum Muslim akan tetapi Nabi juga mengatur pola hubungan antara mereka dengan etnis non Arab yaitu Yahudi yang juga sudah lama menetap di kota kurma tersebut sebelum kedatangan Nabi dalam peristiwa hijrah. Yang terakhir adalah perjanjian yang dibuat Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah, dimana dalam perjanjian tersebut baginda membuat beberapa butir kesepakatan antara dirinya dengan perwakilan Makkah. Dalam butir-butir perjanjian tersebut tampak oleh para sahabat Nabi bahwa butir-butir kesepakatan yang ada merugikan baginda. Sebagian besar sahabat protes keras dan tidak terima dengan tekanan yang diberikan kepada pihak Madinah, namun Nabi tetap menerimanya dengan lapang dada. Dari kisah ini nampak sekali bahwa ketika sebuah perjanjian suci sudah disepakati, maka masing-masing harus siap dengan segala risikonya.
Merujuk pada paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi lah yang telah memberikan panduan dan acuan dalam membangun sebuah kesepakatan apalagi kesepakatan itu berada di ranah kemasalahatan agama. Yang pasti bahwa semua kesepakatan Nabi tersebut adalah pada perkara-perkara yang mulia dan dianjurkan dalam agama atas dasar saling tolong menolong, meringankan beban, dan bukan atas dasar kemaslahatan pragmatis sesaat.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019

## Partai Islam dan Praktik Tahâluf Siyâsî
Sebelum dibahas tentang praktik koalisi yang dijalankan oleh partai politik (parpol) Islam di era Reformasi, alangkah baiknya jika pembahasan ini diawali terlebih dahulu tentang apa itu partai Islam. Ada dua mazhab pemikiran dalam menentukan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan partai Islam. Pertama, partai yang mengasaskan perjuangan dengan asas Islam, logo dan simbol adalah simbol Islam serta aksi politiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Atas dasar ini yang termasuk partai Islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ketiga partai ini secara tegas menyatakan asasnya adalah Islam. Sedangkan pendapat kedua adalah mazhab yang mengatakan partai dengan basis massa pendukung umat Islam/ormas Islam, visi dan misi yang sejalan dengan nilai Islam walaupun ia tidak memakai simbol dan logo Islam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) karena keduanya berafiliasi kepada dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Dua pengelompokan ini dinilai sebagai sikap akomodatif dan kompromi atas dua arus ekstrim baik kaum puritan maupun konservatif  dan semua nama partai yang disebutkan di atas termasuk dalam katagori partai Islam menurut al-Chaidar. 18
Peralihan sistem pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan menyerahkan hak memilih kepada  rakyat secara langsung diharapkan ibarat hujan yang akan mampu menyiram keringnya pohon demokrasi di musim kemarau sehingga tumbuhlah daun-daun hijau demokrasi dan sebagai pilkada pertama yang memakai sistem ini adalah Pilkada DKI tahun 2007. Namun fakta tidak seindah harapan, ada banyak catatan dan persoalan yang muncul, bahkan luput dari analisa pengamat yang kemudian memuncullan suara arus bawah yang didukung oleh beberapa Fraksi DPR-RI dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 2014 tentang pemilihan tidak langsung. Keputusan DPR RI mengembalikan sistem pemilihan kepada sistem lama menuai kritik tajam dari para politisi, pengamat, dan rakyat sehingga akhirnya Presiden SBY turun tangan dengan mengeluarkan Perpu. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sekaligus mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 2014. SBY juga mengeluarkan Perpu. No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan membatalkan pasal yang menyebutkan bahwa tugas DPRD adalah memilih kepala daerah.
Diskursus pro kontra Pilkada langsung dan tidak langsung tidak begitu penting bagi peneliti, namun yang pasti bahwa Pilkada langsung menimbulkan banyak persoalan dan kendala. Setidaknya ada tiga masalah utama pilkada langsung di era Reformasi yaitu biaya tinggi dengan tingkat partisipasi rendah, merebaknya praktik koruspi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan semakin banyaknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap
18 Al-Chaidar, Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam versus Partai-partai Sekuler (Jakarta: Penerbit Dârul Falâh, 1419), h. 122.
Tangan (OTT) dan munculnya konflik sosial-horizontal terutama yang melibatkan tim sukses masing-masing kandidat termasuk konflik konten postingan di media sosial.
Partai politik sebagai sebuah piranti lunak demokrasi sejatinya lahir untuk menjadi jembatan penghubung antara kepentingan rakyat dan penguasa melalui mekanisme direct voting baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Eksistensi sebuah partai politik semakin menguat dalam proses demokrasi lokal ketika dibaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 40 ayat 1 yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (duapuluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Atas dasar inilah, setiap kandidat harus berhubungan langsung dengan setiap parpol yang memiliki saving electoral memadai untuk memenuhi persyaratan di atas.
Bagi seorang kandidat yang ingin maju dalam kontestasi demokrasi di tingkat lokal setidaknya harus memiliki dua modal utama yaitu modal sosial dan modal finansial. Modal sosial berupa tingkat popularitas dan jaringan politik yang kuat terutama ketika berhadapan dengan elit partai politik sebagai nakhoda perahu politik yang akan ditumpanginya. Sedangkan modal finansial berupa sejumlah amunisi dan pembiayaan guna sosialisasi dan konsekwensi ekonomis lainnya dari sebuah pergerakan massa apalagi dalam konteks pemilu.
Pada tataran praktis, sudah sejak lama ada kerjasama antar parpol Islam bahkan dengan parpol nasionalis sekalipun dalam rangka mencapai tujuan politik. Pemilu tahun 1955, tahun 1971 dan lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil fusi Partai NU, Parmusi, PSII dan Perti. 19 Begitu juga di era Reformasi yang melahirkan banyak partai dan setiap kerap melakukan koalisi baik di level pemilu nasional seperti Pilpres maupun pemilu lokal seperti Pilkada seperti koalisi poros tengah, kerjasama pengusung calon kepala daerah hampir merata. Memang tidak ada satu bentuk koalisi yang permanen dan baku, semua sangat dinamis, kondisional, dan lentur tergantung dengan kondisi sosio-politik yang ada terutama setelah terjadi amandemen terhadap UUD 1945 tentang sistem pemerintahan presidensil. 20
Setidaknya ada empat keunggulan sistem presidensil. Pertama, menganut sistem trias politika dimana setiap kekuasaan memiliki wilayah dan batasannya masing-masing. Kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden dengan para menterinya, namun justru menteri bertanggungjawab penuh dengan Presiden. Ketiga, Presiden tidak
19 Esty Ekawati, “Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,” dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. 12, No. 1, 2015, h. 18. 20 Decky Wospakrik, “Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia,” dalam Papua Law Journal, Vol . 1, No. 1, 2016, h. 143.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
bisa membubarkan parlemen dan sebaliknya parlemen tidak bisa memakzulkan Presiden kecuali dengan cara impeachment karena pelanggaran hukum berat. Keempat, Presiden dipilih untuk masa empat tahun ( fix executive system ).
Menurut Mohd. Syakir, semestinya bisa dibedakan antara tahâluf siyâsî (kesepakatan politik) dan ta‘âwun siyâsî (kerjasama politik) dimana tahâluf lebih kepada kerjasama lintas wilayah teologi politik yang tercermin pada kerjasama partai Islam dengan partai- partai nasionalis sekuler seperti PDIP dan yang semisalnya yang dalam aksinya terkadang terlihat seakan ingin memisahkan agama dari politik. Sementara ta‘âwun siyâsî lebih menekankan pada kerjasama antara partai berbasis agama yang memiliki ideologi sama, arah tujuan sama dan memiliki banyak persamaan seperti kerjasama antara PKS dan PPP, PBB, PKB dan PAN yang terlihat lebih dekat dengan umat.
Dilihat dari sudut pandang ideologi, ada tiga klasifikasi partai politik yang ada di Indonesia yaitu partai nasionalis murni, nasionalis religi dan religus-nasionalis. Partai nasionalis murni diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Perindo, PSI dan Partai Berkarya. Partai nasionalis religi diwakili oleh Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sedangkan partai religius nasionalis diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Setiap parpol yang ada hingga saat ini memiliki ciri khasnya tersendiri dalam membangun komunikasi politiknya baik dengan rakyat sebagai basis massa pendukung dan dengan kalangan elit sebagai cantelan politik dalam memperkuat bargaining dan posisi dalam struktur pemerintahan yang sedang berkuasa. Ciri nasionalis dan religi atau berbasis agama menjadi warna tersendiri dalam menentukan arah dan gerak langkah masing-masing partai di atas.
Dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem parlementer, koalisi akan sangat efektif dan berdampak massif karena memang pemerintahan dibentuk oleh pemenang mayoritas sedangkan dalam sistem presidensial dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada satu partai pemenang mayoritas, maka koalisi atau tahâluf dan ta‘âwun siyâsî hanya akan menjadi jembatan darurat yang hanya akan dipakai oleh penyeberang ketika jembatan utama masih dalam perbaikan. Tidak heran jika kemudian banyak partai yang tergabung dalam satu koalisi baik besar maupun kecil lalu kemudian bubar atau membubarkan diri karena masing-masing mencari jalan baik baik buat dirinya sendiri sejalan dengan kongklusi A. Bakir Ihsan. 21 Kisah pilu Koalisi Merah Putih (KMP) yang digagas oleh Partai Gerindra pasca kekalahan calon Presidennya dalam Pilpres 2014 yang lalu membuktikan hipotesa ini bahwa koalisi dalam sistem presidensial tidak ada yang paten dan langgeng. Berbeda dengan sistem pemerintahan dan politik yang ada di Malaysia
21 A.  Bâkir  Ihsân,  “Rekonstruksi  dan  Revitalisasi  Koalisi  Parpol  dalam  Sistem  Quasi Presidensial,” dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol . 8, No. 1, 2011, h. 31.
dimana ada Barisan Nasional (BN) dan ada Pakatan Rakyat yang semuanya menyatu dalam barisannya masing-masing untuk kemudian membentuk satu pemerintahan baik di level pusat maupun negeri (wilayah) sehingga kisah koalisi atau kerjasama partai politik bisa berumur puluhan tahun sepanjang pemilu dan momentum demokrasi lainnya.
Ketika Yusril Ihza Mahendra dihujat banyak kalangan karena bersedia menjadi Tim Pembela Hukum Capres No. 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, padahal partai yang dipimpinnya memiliki kedekatan aura politik lebih dekat dengan Capres 02 Prabowo-Sandi dan partai pengusungnya. Alasannya, bahwa koalisi yang dibangun oleh Gerindra untuk pemenangan Capres pada Pilpres 2019 mendatang tidak menguntungkan semua partai pengusung dan hanya menguntungkan Gerindra saja dan hal ini pernah dialami oleh Partai Bulan Bintang pada saat mendukung SBY. 22
Kegaduhan partai mitra koalisi bukan hanya terjadi sejak awal mula diberlakukannya Pilkada langsung dan mewajibkan calon diusung oleh partai atau gabungan parpol sehingga deal - deal politik, politik transaksional dan bagi-bagi kekuasaan dan kursi jabatan tidak bisa dihindarkan. Keadaan akan semakin tidak jelas ketika partai dominan yang berkoalisi merasa nyaman dengan posisinya sendiri baik secara politik ataupun yuridis sehingga tuntutan untuk berbagi atau giliran bisa dipungkiri atau diperlambat seperti yang terjadi antara PKS dan Gerindra terkait jabatan Wakil Bupati Jakarta yang hingga naskah ini ditulis belum ada kepastian di antara keduanya. 23
Sejatinya tahâluf siyâsî yang pernah dipraktikkan Nabi SAW. bukanlah kerjasama politik seperti yang dilihat hari ini, namun lebih kepada kerjasama dengan pihak luar Islam (suku Quraisy dan non Muslim) untuk mempertahankan dan menyebarkan dakwah Islamiyah di Jazirah Arab. Tapi, apa yang dibincangkan di sini adalah sebuah kerjasama antara partai politik, partai Islam atau pengurus partai yang kebanyakan dari mereka adalah Muslim sehingga apakah relevan untuk menyamakan antara tahaluf siyâsî yang pernah dibangun oleh Nabi dengan tahâluf siyâsî di era Reformasi saat ini.
Inilah yang menjadi kegelisahan Abdul Hadi Awang, mantan Ketua Umum Parti Islam se-Malaysia (PAS) yang menyatakan bahwa tahâluf siyâsî berbeda dengan ta‘âwun siyâsî , di mana tahâluf lebih fokus ke luar, sedangkan ta‘âwun lebih banyak ke dalam, sesama partai Islam dan kelompok Islam lainnya. Pendapat ini bisa saja diterima sebagai sebuah pembagian agar tidak mengaburkan sejarah dan juga mencampuradukkan antara kerjasama ideologis dan pragmatis, namun kerjasama antara sesama partai Islam pun terkadang juga tidak menghasilkan sebuah ta‘âwun yang berasal dari kata ‘aun yaitu bantuan.
Nadirsah Hawari: Tahâluf Siyâsi dalam Praktik Politik Partai Islam
22 Sania Mashabi, “Yusril Blak-Blakan Soal Tak Ingin Gabung di Tim Prabowo-Sandiaga,” dalam  https://www.liputan6.com/pilpres/read/3685711/yusril-blak-blakan-soal-tak-ingin- gabung-di-tim-prabowo-sandiaga, 11 June 2018.
23 Indra Komara, “PKS Ungkit Tak All-out di Pilpres Jika Kursi Wagub DKI Belum Jelas,” dalam  http://m.detik.com/news,  18  Desember  2018.

## MIQOT
Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
Artinya ta‘âwun siyâsî antara parpol Islam pun terkadang hanya sekadar untuk mujâmalah siyâsiyah (basa-basi politik), menjaga perasaan sahabat, dan demi tertib administratif saja sehingga tidak salah kalau kemudian peneliti menyebutnya sebagai ta‘ahud siyâsî (keakraban politik) dan belum sampai pada konsep takâful dan tadhâmun siyâsî yang sesungguhnya yang diinginkan dari sebuah kerjasama antara parpol Islam.
Harapan ini bukan hanya sekadar impian dan mestinya menjadi sebuah perenungan dan acuan politik bagi para politisi Muslim yang sudah lama terjun dalam dunia politik praktis di negeri ini. Kisah lama ketidakkompakan partai Islam dan berbasis umat untuk menyatu dalam satu wadah politik atau kerjasama politik sejak tahun 1955 hingga saat ini nampaknya belum bisa terwujud dan menjelma menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengimbangi kekuatan di luar barisan umat Islam di parlemen dan eksekutif. Berbagai macam alasan dan perbedaan mendasar antara falsafah, gaya dan kultur politik masing- masing parpol Islam di negeri ini termasuk menjadi alasan kuat untuk tidak lahirnya sebuah tadhâmun dan takâful siyâsî. Sebuah kerjasama yang bukan hanya formalitas kalâm siyâsî belaka, namun sebuah kerjasama yang memang tulus dan terlihat dari aksi politik di lapangan, bukan sekadar saling berjanji ( tahâluf ), saling mendekat ( ta‘âhud ), dan saling mengakrabkan diri ( ta’âluf) belaka yang akhirnya istilah loncat pagar, pindah perahu, atau pindah kubu lawan menjadi label baru bagi mitra koalisi yang kemudian pindah ke partai lain.
Sejatinya koalisi atau kerjasama politik itu didasarkan pada kesamaan idealisme dan kecocokan ideologi kelembagaan dan juga kalkulasi politis lainnya sehingga sebuah kesepakatan ini akan langgeng dan memberi dampak yang signifikan baik yang bergabung dalam koalisi partai penguasa maupun koalisi partai oposisi. Perimbangan kekuatan politik dan hidupnya semangat check and balancing dalam sebuah masa kepemimpinan akan menghidupkan iklim demokrasi dan  jauh dari praktik absolut dan diktator. Dalam teori office seeking dimana arah koalisi didasarkan pada kepentingan dan keuntungan materi terutama berupa jabatan dan kedudukan yang akan didapat setelah bergabung dengan mitra koalisi. Sejatinya koalisi itu permanen dan simbol kesetiaan namun menurut Sumadinata, justru sejak tahun 2014 ada fenomena menarik dimana partai-partai pendukung secara terang-terangan menyatakan bergabung dengan kubu penguasa dan meninggalkan kubu oposisi . 24 Kesimpulan Sumadinata menguatkan pendapat Tuswoyo bahwa peran pemerintah adalah penentu dari kuat tidaknya oposisi. Karena semakin besar peran pemerintah dalam pembangunan bangsa, maka akan semakin melemahlah ruang bagi oposisi untuk mengkritisi kebijakan lawan politiknya. 25
24 R. Widya Setiabudi Sumadinata, “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014,” dalam Jurnal Wacana Politik, Vol . 1, No. 2 , 2014, h. 184.
25 Tuswoyo  Admojo,  “Peran  Partai  Oposisi  di  Parlemen  Pasca  Pemilu  Presiden  2014,” dalam Jurnal Politik , Vol. 1, No. 2, 2014, h. 284.
Begitulah gambaran singkat tentang tahâluf sebagai sebuah konsep komunikasi politik dalam sistem demokrasi terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, maju mundur, dukung dan tolak seakan menjadi warna tersendiri dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia di era Reformasi saat ini. Kata pasti dari konsep tahâluf yang diterjemahkan menjadi janji setia, komitmen tinggi seakan menjadi bisa ketika pihak tertentu bisa melompat ke kubu sebelah disebabkan oleh pertimbangan politik tertentu. Apakah tahâluf bisa diartikan sebagai bentuk ta‘âwun (saling bantu), takâful (saling menjamin), ta‘âluf (saling mendekat, melunak) ataukah tadhâmun (menyatu secara utuh) atau tanâshur (saling bantu)?
Tahâluf bukan hanya sekadar kerjasama namun maknanya bisa lebih dalam dari sekadar itu. Thâha Husein menyebutkan bahwa tahâluf bisa diartikan sebagai mubâya’ah (janji setia) 26 dan janji setia itu harus didasari sebuah kedasaran akan kontrak sosial dan kerjasama yang diilhami oleh wahyu Tuhan dan sabda kenabian. 27 Muhammad Izat Shâleh ‘Unaini menyimpulkan dalam kajiannya tentang tahâluf siyâsî sebagai sebuah perjanjian, kesepakatan dan saling tolong menolong dalam perkara yang mubah yang dilakukan oleh kelompok politik atau lebih untuk mewujudkan tujuan politik yang sudah disepakati diantara mereka baik bersifat permanen maupun temporer.” 28 Intinya bahwa tahâluf itu sebuah kesepakatan untuk saling menolong.
Selain menyodorkan istilah tahâluf untuk penyebutan kata koalisi, peneliti mencoba untuk menelusuri beberapa referensi politik berbahasa Arab terutama dalam laman website pemerintah negara-negara Arab dan didapati bahwa kerjasama politik tidak hanya dipadankan dengan kata tahâluf . Setidaknya ada beberapa istilah lain yang kerap dipakai oleh para jurnalis ketika menurunkan berita kerjasama politik diantaranya kata ta‘âhud, ta‘âluf, tanâshur, tadhâmun, takâful dan ta‘âwun yang kesemunya memberikan isyarat makna utama pada kata kerjasama. Namun setelah dikaji secara lebih dalam lagi dengan merujuk beberapa literatur berbahasa Arab klasik, didapati bahwa istilah-istilah yang disebutkan di atas memiliki muatan makna lain yang dianggap mewakili dari realitas koalisi itu sendiri.
Di antara  padanan kata tahâluf (koalisi) adalah kata ta‘âhud , dan ta‘âhud sendiri berasal dari kata dasar ‘ahada yang menurut Ahmad bin Fâris sebagaimana dikatakan oleh Khalîl bin Ahmad adalah menjaga sesuatu dan merawatnya. ‘Ahd juga bisa diartikan bertemu dan memberikan perhatian lebih kepada sesuatu. 29 Dari sini bisa disimpulkan bahwa kata ta‘âhud bisa diterjemahkan saling mengenal dan saling memberikan perhatian selain juga bisa diartikan saling berjanji. Dalam konteks praktik koalisi, semangat semacam
26 Thâha Husein, a l-Fitnah al-Kubrâ , Vol. 1 (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, 1951), h. 28–29. 27 Yûsuf Mûsa, Nizhâm al-Hukm fî  al-Islâm (Kairo: Dâr al-Kutub al-‘Arâbiyah, 1963), h. 126. 28 Muhammad Izat Shâleh Unainî, Ahkâm al-Tahâluf al-Siyâsi fi al-Fiqh al-Islâmî (Palestina: Jâmiah An-Najah al-Wathâniyah, 2008), h.  37.
29 Ahmad  bin  Fâris  Zakariyâ, Maqâyîs  al-Lughah ,  Juz  4  (Suriah:  Ittihad  al-Kuttâb  al- ’Arab, 2002), h. 137.

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
ini kerap muncul dimana untuk meredam serangan lawan politik, penguasa menawarkan kerjasama (koalisi) kepada pihak oposisi agar saling melunak, mendekat dan akhirnya serangan pun hilang.
Sama halnya dengan kata ta’âluf yag diambil dari kata ‘ulfah mudah didekati atau bisa   diajak kompromi sebagaimana disebutkan Ibn Manzhûr, 30 sedangkan ta’âluf adalah saling mendekat dan saling melembut antara kedua belah pihak dan dalam tema koalisi biasanya masing-masing pihak mendekat, melunak dan mau diajak kompromi demi sebuah keuntungan sesaat dan pragmatis. Istilah tahâluf untuk penyebutan kepada sebuah kesepakatan dan pendekatan personal lazim dipakai dalam istilah politik seperti kata al-ta’âluf al-siyâsî sebagaimana dinukil dalam pemberitaan pada media berbahasa Arab, 31 termasuk dalam koran al-Masdar dengan menyebut istilah yang sama. 32
Padanan lain dari istilah tahâluf adalah kata ta‘âwun yang memberi makna umum bantuan. Kata ta‘âwun berasal dari kata al-ma‘ûnah yang berarti al-‘îanah yaitu bantuan. Sedangkan kata ta‘awun menggunakan wazan mufâ‘alah (saling) artinya mereka saling kerjasama. 33 Kata ta‘âwun juga dekat maknanya dengan kata tanâshur yang juga lazim dipakai dalam penyebut arti koalisi walaupun menurut Ibn Manzhûr tanâshur lebih khusus untuk menolong urusan agama. Intinya bahwa tahâluf itu sebuah kesepakatan untuk saling menolong sebagaimana ditegaskan oleh Ibrâhîm Mustafâ, et al. 34 Al-Askarî menyebutkan perbedaan antara nashr (pertolongan) dengan ma‘unah dimana al-nashr adalah bantuan untuk melawan musuh, sedangkan ma‘unah adalah bantuan untuk semua urusan. 35 Istilah terakhir dari kata tahâluf siyâsî adalah kata tadhâmun siyâsî yang menjurus makna saling mendukung dan membantu. Tadhâmun berasal dari kata dhamn yang berarti menanggung dan menjamin. 36
Kesimpulannya, bahwa tahâluf sebagai terjemahan dari kata koalisi atau kejasama memiliki banyak padanan kata di antaranya ta‘âwun, ta’âluf dan tadhâmun dan ta‘âhud. Tahâluf atau ta‘âwun siyâsî adalah sebuah bentuk kerjasama antara satu orang atau satu organisasi termasuk organisasi politik untuk mencapai satu tujuan tertentu yang sudah disepakati bersama. Kerjasama politik ini sejatinya memang tidak dilarang menurut agama bahkan sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. sejak dini sebelum ia menjadi
30 Ibn Manzhûr al-Mashrî, Lisân al- ‘ Arab (Beirut: Dâr Shâdir, 1996), h. 9. 31 Fathi al-Jarî, “Waqi‘ al-Masyhad al-Siyâsi al-Tûnisî wa Tahawwulâtuhu al-Manzhûrah,” dalam  http://studies.aljazeera.net/ar/reports,  5  May  2016.
32 Ghair Musannaf, “al-Tahâluf min Ajli al-Jumhuriyat Yusyakkil Majlisan,” dalam https:/ /turess.com, 6 July 2011.
33 Al-Jauharî, al-Shihâh Fi al-Lughah (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h.  7. 34 Ibrahîm  Najjâr, Hâmid  Abdunnajjâr,  Ahmad  Ziyât, al-Mu ‘ jam  al-Wasîth (Damaskus: Majma‘ al-Lughah al-‘Arâbiyah, Vol.1, 2008), h. 401.
35 Al-Hasan bin ‘Abdullah al-‘Askarî, al-Furûq al-Lughawiyah (Kairo: Dâr al-‘Ilm wa al- Tsaqâfah, 2010), h. 540.
36 Ibn Manzhûr Al-Mashrî, Lisan al- ‘ Arab (Beirut: Dâr Shâdir, Vol.9, 1996), h. 257.
Rasul sampai ia menjadi Nabi dan hijrah ke Madinah. Praktik tahâluf atau ta‘âwun siyâsî ini juga sudah lama dikenal dalam sejarah perpolitikan bangsa, sebelum era Reformasi hingga saat ini baik di level nasional seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Praktik kerjasama politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. baik dengan elit tertentu dari penguasa Makkah dan kaum Yahudi yang ada di kota Madinah bukanlah sebuah kerjasama yang hanya disasarkan kepada nilai-nilai pragmatis semata walau kalkulasi politik yang dirancang oleh Nabi sangat visioner dan berdampak sistemis pada perkembangan dakwah Islamiyah di kemudian hari. Tahâluf siyâsî Nabi lebih dekat kepada makna ta‘âhud (mengenalkan), ta‘âluf (mendekatkan) Islam kepada non-Muslim, dan ta‘âwun (saling tolong) dengan tetap mengedapankan norma, etika dan kemaslahatan jangka panjang dan bukan untuk kepentingan sesat.
Tahâluf siyâsî (kerjasama politik) dalam praktiknya sudah sejak lama dikenal dalam sejarah siyâsah syar‘iyah khusunya praktik siyâsi Rasulullah SAW. terutama di fase Makkah baik sebelum nubuwah maupun sesudahnya. Nabi bekerjasama dengan pamannya Abû Thâlib untuk melancarkan dakwahnya ketika diintimidasi oleh Quraisy, Nabi mendapat perlidungan Muth’im bin Âdî ketika memasuki kota Makkah pada saat diboikot oleh kaum Musyrik Makkah demi mencegah tersebarnya dakwah Islam di kota tersebut. 37 Begitu pun ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, ia bekerjasama dengan kaum Yahudi untuk membuat kesepakatan Madinah ( Shahîfah Madînah ),sebagaimana para sahabat yang berhijrah ke Habasyah juga bekerjasama dan mendapat perlindungan dari Raja Najâsyî. 38

## Penutup
Berdasarkan telaah mendalam terhadap sumber-sumber data yang dikaji, peneliti menyimpulkan bahwa tahâluf siyâsî (koalisi politik) adalah membangun kerjasama dengan pihak lain yang terkadang berbeda akidah sekalipun demi sebuah kemaslahatan bersama dan dalam bingkai memberikan kebaikan buat sesama yang menjadi manifestasi nilai- nilai luhur Islam yaitu menebar rahmat dan kasih sayang buat alam semesta dan sejatinya praktik ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dapat ditelusuri dalam berbagai literatur baik al-Qur’an, hadits, sîrah dan yang lainnya. Kata ini diambil dari bahasa Arab dengan akar kata hilf yang berarti sumpah setia dan suci sehingga kata tahâluf bukan sekadar  istilah  biasa  dalam  dunia  politik ala Rasulullah  SAW.,  bahkan  Nabi  rela menanggung kerugian materi dan non materi sebagai dampak dari sebuah perjanjian seperti dalam Hudaibiyah.
37 Shafiyurrahmân al-Mubârakfûrî, al-Rahîq al-Makhtûm (Saudi Arabia: al-Maktabah al- Syâmilah, 2001), h. 90.
38 Ibn Hisyâm, al-Sîrah al-Nabawiyah (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 454.

## MIQOT
Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
Ada dua arus utama pemikiran tentang konsep tahâluf siyâsî dengan logika berpikirnya masing-masing. Pertama, mereka yang mengatakan tahâluf sebagai sebuah kerjasama antara kelompok Islam dengan non-Islam yang didasari atas kepentingan bersama dengan sebuah perjanjian suci sesuai akar kata tahâluf itu sendiri dan siap dengan segala risiko yang ada seperti yang dicontohkan oleh Nabi sebagaimana diungkap oleh Ghadhbân, Thâha Husein, Nik Muhammad Abduh dan Mohamad Izat. Sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa tahâluf siyâsî itu hanya sebuah wasilah dalam perkara mubah untuk mencapat kebaikan dan selama kebaikan masih dirasakan maka selama itu pula kerjasama bisa diteruskan dan jika tidak maka tidak ada sanksi apapun yang bisa dikenakan sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Awang dan Syakir. Di sisi lain, Abdul Hadi dan Syakir menyatakan tahâluf itu adalah sebuah kerjasama pada perkara mubah yang tidak ada kaitannya apapun dengan keyakinan keagamaan sehingga ketika dipandang tidak menguntungkan maka boleh dilanggar dan tidak ada hukuman apapun.
Kajian ini mencoba untuk menjembatani perbedaan persepsi tentang tahâluf dalam praktik politik saat ini. Kedua arus pemikiran ini sulit untuk disandingkan sebab kedua- duanya memiliki latarbelakang pemikiran dan pandangan yang berbeda. Akan makin terasa sulit lagi ketika tahâluf siyâsî dihadapkan pada praktik politik parpol Islam di era Reformasi saat ini. Selain tidak tepat untuk menggambarkan bentuk kerjasama antara partai berbasis agama di Indonesia, kata tahâluf siyâsî juga kurang tepat untuk menggambarkan kerjasama antara partai berbasis agama dengan partai nasionalis-sekuler karena kerjasama yang dibangun tidak didasarkan kepada nilai normatif dan kearifan lokal murni. Hal ini bisa dilihat dari rapuhnya bangunan kerjasama, mudah pisah, dan nyaris tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang melanggar. Sedangkan praktik siyâsah ala nubuwah mengajarkan bahwa Nabi memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berkhianat dari sebuah perjanjian suci ( tahâluf siyâsî ) seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada kelompok Yahudi di Madinah ketika mereka melanggar butir perjanjian Piagam Madinah ( Shahîfah Madînah ).
Atas dasar inilah dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah kerjasama hanya sekadar ingin mereduksi tekanan politik pihak oposisi, bermesraan dengan lawan, melunakkan cengkeraman musuh, memperbanyak mitra koalisi dengan landasan keuntungan pragmatis maka kurang tepat dinamakan tahâluf yang diambil dari kata hilf yang berarti sumpah setia dan suci. Penyebutan makna kerjasama politik dengan kata tahâluf siyâsî sangat variatif dan beragam sesuai kondisi yang ada. Di antara padanan kata yang bisa dipakai antara lain ta‘âluf, tanâshur, ta‘âwun, takâmul, dan tadhâmun. Uniknya, keragaman penamaan itu justru menggambarkan ragam kondisi psikologis dari koalisi itu sendiri. Keberanian Munir Ghadhbân menamakan koalisi yang pernah dibangun oleh Nabi dengan istilah tahâluf siyâsî karena memang kerjasama itu didasarkan pada niat suci dan sikap saling menghargai, dan ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar dan sangat kontras dengan kondisi di era Reformasi saat ini dimana kerjasama politik hanya demi kelengkapan berkas politik, saling meredam, dan saling mendekat dengan kalkulasi politik pragmatis yang mencengangkan.
Tentu, tema-tema semisal ini tidak cukup dibahas sampai di sini mengingat begitu banyak kajian dan perkembangan di sekitar dunia perpolitikan praktis yang melibatkan para politisi Muslim bahkan membawa bendera partai Islam sehingga terkadang aksi-aksi politik mereka menjadi justifikasi dari sebuah pemahaman awam akan konsep berpolitik menurut Islam. Untuk itu, kajian tentang koalisi tentu akan menarik lagi ketika dikaitkan dengan ideologi, fiqh wâqi‘ dan juga mengambil dan menimbang antara maslahat dan mudarat dalam sebuah keputusan politik.

## Pustaka Acuan
Abadî, Fairuz. al-Q â mûsh al-Muhîth , Vol. 2. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
Abdar, Yusrijal. “Koalisi  Partai Politik Dalam UU NO 10 Tahun 2016,” dalam Jurnal Hukum Magnum Opus , Vol. 1, No. 1, 2018.
Admojo, Tuswoyo. “ Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014,” dalam Jurnal Politik, Vol . 1, No. 2, 2014.
Al-‘Askarî, al-Hasan bin ‘Abdullâh. Al-Furûq al-Lughawiyah. Kairo: Dâr al-‘Ilm wa al- Tsaqâfah, 2010.
Al-Bukhâri, Muhammad bin Ismâ‘il. Shahîh al-Bukhâri. Saudi Arabia: al-Maktabah al- Syâmilah,2001.
Al-Ghadhbân, Munîr Muhammad. al-Tahâluf al-Siyâsî fî al-Islâm . Yordan: Maktabah al- Manâr, 1982.
Al-Jarî, Fathi. “Waqi‘ al-Masyhad al-Siyâsi al-Tûnîsî wa Tahawwulâtuhu al-Manzhûrah,” dalam http://studies.aljazeera.net/ar/reports.
Al-Jauharî. Al-Shihâh fi al-Lughah , Vol. 2. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
Al-Mashrî, Ibn Manzhûr. Lisân al- ‘ Arab . Beirut: Dâr Shâdir, 1996.
Al-Mawardî, Alî bin Muhammad. Al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyât al-Diniyah . Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
Al-Mubârakfûrî, Shafiyurrahmân. Al-Rahîq al-Makhtûm. Saudi Arabia: al-Maktabah al- Syâmilah, 2001.
Al-Zubaidî, Muhammad bin Muhammad. Tâj al-‘Arûs min Jawâhir al-Qâmûs . Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
Atsîr, Ibn. “Al -Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar . Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 1979.
Ekawati, Esty. “Koalisi Partai di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,” dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. 12, No. 1, 2015.
Hadiwinata, Bob Sugeng. “Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi,” dalam Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol. 9, No. 1, 2005.
Hâmid Sâdiq Qunaibî, Muhammad Rawwâs Qal‘ajî. Mu‘jam Lughât al-Fuqâhâ’. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
Nadirsah Hawari: Tahâluf Siyâsi dalam Praktik Politik Partai Islam

## MIQOT Vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019
Hasan Shadily, John M. Echol. Kamus Inggris Indonesia: An Ingglish-Indonesian Dictionary . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
Hisyâm, Ibn. Al-Sîrah al-Nabawiyah . Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
Husein, Thâha. Al-Fitnah al-Kubrâ, Vol.1. Cairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1951.
Ibn, Khaldûn. Al-Muqaddimah. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
Ihsân, A. Bâkir. “Rekonstruksi dan Revitalisasi Koalisi Parpol Dalam Sistem Quasi Presidensial,” dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. 8, No. 1, 2011.
Komara, Indra. “PKS Ungkit Tak All-out di Pilpres Jika Kursi Wagub DKI Belum Jelas,” dalam http://m.detik.com/news/berita/4340512.
Mahadi, Helmi. “Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman,” dalam Jurnal Studi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, 2011.
Makhâsin, Luthfî. “Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan  Koalisi Dalam  Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015,” dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 19, No. 3, 2016.
Mashabi, Sania. “Yusril Blak-Blakan Soal Tak Ingin Gabung di Tim Prabowo-Sandi,” dalam https://www.liputan6.com/pilpres/read/3685711.
Mohd Rosdi, Mohd Syakir. “Pemikiran Tahâluf Siyâsi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Negara,” dalam Sain Humanika , Vol.8, No. 2, 2016.
Mûsâ, Yûsuf. Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm . Kairo: Dâr al-Kutub al-‘Arabiyah, 1963.
Musannaf, Ghair . “al-Tahâluf min Ajli al-Jumhuriyat Yusyakkil Majlisan,” dalam https:/
/turess.com.
Najjâr, Hâmid Abdunnajjâr, Ibrâhim, Ahmad Ziyât. al-Mu ‘ jam al-Wasîth. Damaskus: Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyah, Vol.1, 2008.
Nik Abduk Aziz, Nik Mohamda Abduh. Tahaluf Siyasi: Keterbukaan Islam. Malaysia: Harakah Daily .
OUP. “Definition Coalition,” dalam https://en.oxford dictionaries.com/definition/coalition. Prasetyoningsih,  Nanik.  “Dampak  Pemilihan  Umum  Serentak  Bagi  Pembangunan Demokrasi Indoensia,” dalam Jurnal Media Hukum , Vol. 2, 2014.
Sumadinata, R. Widya Setiabudi. “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014,” dalam Jurnal Wacana Politik , Vol.1, No. 2, 2014.
‘Unainî, Muhammad Izat Shâleh. Ahkâm al-Tahâluf al-Siyâsi fi al-Fiqh al-Islâmî . Palestina: Jâmiah al-Najâh al-Wathâniyah, 2008.
Wospakrik, Decky. “Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia,” dalam Papua Law Journal , Vol. 1, No. 1, 2016.
Zakariyâ, Ahmad bin Fâris. Maqâyîs al-Lughah . Suriah: Ittihad al-Kuttâb al-‘Arab,Vol.4,
2002.