## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MIMIKA
Hengki Derek Wandosa 1
Wandosah@yahoo.com Arius Kambu 2 ariusk16@gmail.com Agustinus Numberi 3 numberi.agus75@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine:  (1)  The  potential  revenue  (PAD)  in  Mimika Regency  Year  2002-2013;  (2)  Identify  the  factors  that  encourage  the  growth  source revenue  (PAD)  in  Mimika.  The  method  used  in  analyzing  the  use  of  quantitative techniques  the  4  quadrant  approach  to  tax  (shift  and  share),  elasticity  component  of revenue  (PAD).  The  results  showed  that,  by  classification  using  the  shift  and  share analysis  of  the  potential  components  of  taxes  and  levies  in  Mimika,  shows  the classification  Prima  namely  Public  service  levies,  and  levies  Licensing  Certain, whereas  in  the  classification  Potentially  the  service  levies  Enterprises,  for  the classification  of  Developing  the  components  Restaurant  tax,  entertainment  tax, advertisement  tax,  street  lighting  tax  and  the    classification    Retarded  Hotel  Tax  Non Metallic  Minerals  &  Rocks.  Based  on  the  calculation  of  tax  elasticity  against  the regional  revenue,  obtained  information  that  the  sources  of  growth  by  component  Local Revenue  (PAD)  that  is  the  average  of  the  component  Local  Tax  gain  an  Elastic  (2.91> 1),  Retribution  gain  an  Inelastic  (0.22  <1),  Earnings  and  Asset  enterprises      have  a unitary  assessment  (1.98  =  1),  and    a    component    of    Other    Income,    Legal    acquire Elastic assessment (-16.79> 1). So that through this information, the source of regional revenue growth in Mimika courtesy Realization component Local Tax, Income and Asset enterprises.
Keywords : Local Revenue

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  tolak  ukur  yang  penting  untuk menentukan  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah secara  nyata  dan  bertanggungjawab. Otonomi  daerah  membawa  dampak positif bagi  daerah  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam,  tetapi    tidak  demikian dengan  daerah    yang  miskin  sumber  daya  alamnya,    yang  merupakan  salah satu  masalah  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  pada  umumnya adalah  terbatasnya  dana  yang  berasal  dari  daerah  sendiri  (PAD),  sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya (Azis,1997).
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  nantinya  dikhawatirkan  banyak daerah kabupaten/kota   yang   tidak mampu membiayai   kebutuhan daerahnya. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi  keuangan  daerah  yang  ada  selama  ini  di  mana porsi  antara  PAD  dengan  bantuan  pusat  sangat  menjolok  sekali  bahwa  lebih separuh  dari  jumlah  kabupaten/kota  di  Indonesia  memiliki  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  sangat  minim  dalam  membelanjai  kebutuhan  anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.
Kabupaten  Mimika  yang  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi Papua  juga  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengelola  sumber pendapatan  daerahnya  sendiri.  Untuk  kelangsungan  dan  kemajuan  dari Kabupaten  Mimika  maka  diharapkan  Kabupaten  Mimika  mampu  menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya. Kabupaten Mimika  adalah salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Papua  yang  memiliki  sumber  daya  alam yang  melimpah.  Sektor  utama  perekonomian  di  Kabupaten  Mimika  adalah pertambangan.  Dimana  salah  satu  perusahaan  terbesar  di  dunia  yakni  PT. Freeport Indonesia sedang melakukan produksi diwilayah administrasi Kabupaten Mimika,
Perkembangan  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  secara  faktual  bahwa terjadi  penurunan  pada  tahun  2010  sebesar  Rp.  10  Triliun  Sedangkan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Mimika  mengalami peningkatan  pada  tahun  2010  sebesar  Rp.96  Milyar  dan  kemudian  naik  secara cukup signifikan pada tahun  2011  sebesar  Rp.135  Milyar  dan  pada  tahun  2012 sebesar  Rp.337  milyar, dan selanjutnya bahwa pada tahun 2013 cukup signifikan terjadi penurunan Penerimaan PAD Kabupaten Mimika sebesar Rp.126 Milyar.
Komponen  Pajak  Daerah  pada  tahun  2012  mampu  menyumpangkan Rp.147  Milyar  pada  pembentukan  nilai  PAD  Kabupaten  Mimika,  pada  tahun 2010 Retribusi memberikan kontribusi sebesar Rp.18 Milyar, dan Komponen Laba BUMD  dan  Asset  Daerah  sebesar  Rp.6  Milyar  pada  tahun  2013,  sedangkan komponen  Pendapatan  Lain-lain  yang sah  sebesar  Rp.176    Milyar    pada    tahun 2012.  Titik  nilai  realisasi  komponen  PAD  ini  menandakan  bahwa  sebenarnya masih  terdapat  komponen  pajak,  retribusi  serta  laba  BUMD  yang  masih  perlu didorong  untuk  dapat  memberikan  kontribusi  fiskal  melalui  SKPD  terkait  di Kabupaten  Mimika.  Sepertinya  halnya  yang  disampaikan  melalui  media  oleh Kepala Dispenda Mimika, Paulus Yanengga kepada antara di timika, mengatakan tahun  ini  target  penerimaan  PAD  Mimika  sebagaimana  yang  ditetapkan  DPRD setempat  dalam  APBD  Tahun  2015  sebesar  Rp.238,855  Milyar.  Sedangkan Target APBD Tahun 2015 mencapai Rp.2.235 Triliun. Sumber: antarapapua.com
Kabupaten  Mimika  merupakan  salah  satu  kabupaten  terkaya  dengan keberadaan  sumber  daya  alam  yang  mampu  menciptakan  sumber  pendapatan daerah  yang luas untuk mampu mendorong kemakmuran masyarakat kabupaten mimika.  Untuk  itu  dengan  kondisi  faktual  kabupaten  mimika,  maka  pemerintah daerah  perlu  mengidentifikasi  keunggulan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sehingga optimalisasi dan identifikasi   sumber-sumber   pendapatan lainnya.
Dengan dasar ini maka peneliti sangat tertarik untuk memberikan kontribusi terhadap  strategi  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  sehingga mampu di  dorong  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat.  Dalam  penelitian  ini  secara  umum memiliki  tujuan  untuk  mengkaji  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Mimika,  adapun  secara  khusus  memiliki  tujuan  sebagai  berikut:  (1)  Untuk mengetahui  sejauh  mana  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Mimika  Tahun  2004-2013;  (2)  Mengidentifikasi  Faktor-faktor  yang  mendorong sumber pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika.
Dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  UU  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  UU  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  dan  UU  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah.  Sebagai  subsistem  dari  pengelolaan    keuangan  negara dan  merupakan  kewenangan  pemerintah  daerah,  pelaksanaan  pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah,   yang  mengatur  secara  komprehensif dan terpadu    (omnibus  regulation)  ketentuan-ketentuan  dalam  bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan mengakomodasi berbagai substansi yang terdapat dalam berbagai undang- undang diatas.

## METODE PENELITIAN
Proses pelaksanaan kajian memakai pendekatan kuantitatif, pendekatan memiliki pengertian  yakni  metode  penelitan  yang  bersifat  deskriptif  dan  lebih  banyak menggunakan  analisis  penelitan  kuantitatif  bertujuan    mencari    hu  bungan  yang menjelaskan    sebab-sebab    dalam    fakta-fakta  sosial  yang  terukur,  menunjukan hubungan  variabel  serta  menganalisa.  Sedangkan  sumber  data  utama  yaitu dokumentasi serta studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Mimika .
Kabupaten  Mimika  memiliki  10  Objek  pajak  yang  selama  ini  dilakukan pemungutan  dari  wajib  pajak  baik  perorangan  maupun  lembaga.  Pajak  memiliki peran cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika. Untuk lebih jelas dalam memotret Komponen Pajak Daerah, dapat melihat tabel sebagai berikut:
Tabel  1.1 Perkembangan  Kondisi  Komponen  Pajak  Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2004-2013
Thn
Komomponen Pajak Daerah Hotel Restoran Hibura n Reklam e Penerangan Jalan Mineral Bukan Logam & Batuan Parkir Air Tanah PBB BPHTB
200 4 -41% - 142% 52% 368% 4 % - - - - 200 5 177 % 18% 45% 32% 13 % 11% - - - - 200 6 -27% -11% -63% -13% 199% 31% - - - - 200 7 9% 57% 51% 83% 13 % 4 % - - - - 200 8 61% 28% 80% 58% 4 % 0 % - - - - 200 9 22% 1% 198% 40% 10 % 16% - - - - 201 0 -2% 537% 11% -9% 0 % 14% - - - - 201 1 13% 25% 58% 87% 101% 42% - - - - 201 2 14% 33% 63% 48% 94 % 135% - 137% - -3% 201 3 3% -14% 46% -6% -76% -85%  -100% -100% - -33%
Sumber: Data diolah, 2015
Pajak  hotel  terlihat  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  PAD  Kabupaten Mimika, kecuali pada tahun 2004, 2006, dan tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang  negatif.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  wajib  pajak  atau  pada  pengelola Pajak  Daerah  (SKPD  terkait).  Pertumbuhan  sangat  signifikan  pada  tahun  2005 yang  mengalami  pertumbuhan  diatas  100  persen  dengan  Realisasi  Pajak Sebesar  Rp.7  Milyar,  pada  tahun  2013  hanya  mengalami  pertumbuhan  3 persen    dari    tahun  sebelumnya  2012,  secara  keseluruhan  rerata  pertumbuhan Pajak Hotel sebesar 23 persen dengan tanda positif.
Kondisi  Komponen  Retribusi  Daerah. Kabupaten  Mimika  memiliki  3 Objek  retibusi  yang  selama  ini  dilakukan  pemungutan  baik  perorangan  maupun lembaga.  Retribusi  memiliki  peran  cukup  besar  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Mimika. Untuk lebih jelas dalam memotret Komponen Retribusi Daerah, dapat melihat tabel sebagai berikut:
Tabel  1.2 Perkembangan  Kondisi  Komponen  Retribusi  Daerah  Kabupaten Mimika Tahun 2004-2013
Tahun Komponen Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu 2004 6% 53% 67% 2005 -19% 48% 16% 2006 2% 197% -30% 2007 -2% -80% 108% 2008 98% -9% 13% 2009 353% -14% 41% 2010 46% 22% 85% 2011 -12% -11% -28% 2012 -55% -8% -49% 2013 -27% -17% 65% Rerata 39% 18% 29%
Sumber: Data diolah, 2015
Retribusi  jasa  umum  kurun  waktu    2004-2013    memiliki    pertumbuhan positif,  dimana  pada  kondisi  yang  sama  terjadi  pertumbuhan  negatif.  Pada tahun  2012  terjadi  penurunan  pertumbuhan  realisasi  retribusi  jasa  umum sebesar  55 persen  dari  tahun sebelumnya.  Pertumbuhan  positif  terjadi  di  tahun 2009  melebihi  100  persen  yakni  sebesar  353  persen.  Rata-rata  pertumbuhan retribusi jasa umum dikabupaten Mimika sebesar 39 persen.
Kondisi Komponen Kekayaan BUMD dan  Asset . Kekayaan BUMD  dan
Asset   Pemerintah    Daerah    yakni    berupa Bagian Laba atas  Penyertaan  Modal BUMD  di  Kabupaten  Mimika.  Dimana  bagian  ini  menjadi  salah  satu  bentuk Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),    untuk  mengetahui  perkembangan  dari  kondisi dari obejek pendapatan asli daerah ini, dapat dilihat sebagai berikut:

## Tabel  1.3 Perkembangan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD
Kabupaten Mimika Tahun 2004-2013
Tahun Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD 2003 600,634,688 2004 1,216,433,000 2005 3,796,971,332 2006 911,104,367 2007 1,771,752,521 2008 11,500,000 2009 5,069,537,059 2010 5,500,069,318 2011 4,195,402,211 2012 5,488,830,016 2013 6,038,699,124
Sumber: DISPENDA Kabupaten Mimika, 2015
Kurun  waktu  11  tahun  rata-rata  item  memiliki  share  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika sebesar Rp. 3 Milyar. Dimana berdasarkan tabel  diatas  maka  nampak  pada  tahun  2003  merealisasikan  Rp.600  Juta  pada tahun 2013  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  yakni  sebesar  Rp.  6 Milyar.  Pada  tahun  2006  terjadi  penurunan  realisasi  penerimaan  objek  ini sebesar  Rp.2 Milyar kondisi  ini terjadi penurunan   sangat   drastis   pada   tahun 2008   yakni mencapai titik penurunan sebesar Rp.100 Juta.
Kondisi Kompenen Lain-lain Pendapatan Yang sah . Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah di Kabupaten Mimika, antara lain sebagai berikut: (1) Hasil Penjualan  Aset  Daerah  Yang  Tidak  Dipisahkan,  (2)  Penerimaan  Jasa  Giro,  (3) Pendapatan  Bunga  Deposito,  (4)  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Daerah  (Tgr),  (5) Pendapatan  Denda  Pajak  Pendapatan  Denda  Retribusi,  (6)  Pendapatan  Dari Pengembalian.  Untuk  dapat  mengetahui  perkembangan  masing-masing  dari objek Lain-lain Pendapatan Yang sah, dapat mengamati tabel sebagai berikut:
Tabel 1.4 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Mimika Tahun 2004-2013
Tahu n Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Tgr) Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Dari Pengembalian 2004 - -62% - - - - - 2005 - 284% - - - - - 2006 - 1161% - - - - -100% 2007 - 16 % -63% - - - - - 2008 - 35 % 2 0 %
350% - 186% -27% 443% 2009 136% - 8 % 69 % - 185% -40% - 31 % 2010 - 61 % -76% -19% - 32 % 20 % - 55 % 2011 511% 4 1 % 54 % - 81 % 99 % 24 % 2012 - 31 % -20% -21% - 81 % -69% - 18 % 2013 - 46 % 3 1
% -29% - 212% 521% - 37 %
Sumber: Data diolah, 2015
Hasil  penjualan  aset  daerah  yang  tidak  dipisahkan  memiliki  pertumbuhan positif  yang  cukup  besar  pada  tahun  2011  sebesar  511  persen  atau  sebesar Rp.1  Milyar.  Namun  dengan  pencapaian  tersebut,  pada  tahun  2012  dan  2013 secara  berturut-turut mengalami  penurunan  realisasi  penerimaan  item  ini  masing- masing sebesar 31 persen dan 46 persen.
Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Mimika  Tahun 2004-2013. Peran dari komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten
Mimika  sangat  penting  apabila  di  tinjau  dari  kontribusi    pajak  dalam  Penerimaan PAD  Kabupaten  Mimika.  Besar  penerimaan  pajak  tahun  2004  mencapai  Rp.10 Milyar  dan  pada  tahun  2013  meningkat  menjadi  mencapai  Rp.  97  Milyar,  namun pada  tahun  2012  Kondisi  Pajak  mampu  merealisasikan  penerimaan  mencapai Rp.147 Milyar.
Tabel  4.7 Pertumbuhan  Komponen  Pajak  &  Retribusi Kabupaten  Mimika
Tahun 2004-2013 No Komponen Pajak dan RetribusiDaerah Pertumbuhan Periode 2004-2013
Rerata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Pajak Hotel -40.71  176.98  -27.29 8.70 61.27 22.49 -2.06 13.02 14.01 3.28 22.97 2 Pajak Restoran -2.71 18.01 -11.17 56.54 27.66 0.78 536.52  25.30 32.90  -13.66 67.02 3 Pajak Hiburan 141.60  44.75 -63.10 51.18 80.10  198.25  10.74 57.70 63.02 45.52 62.98 4 Pajak Reklame 52.30 32.46 -12.81 83.19 57.70 39.95 -8.79 87.02 47.90 -5.94 37.30 5 Pajak Penerangan Jalan 367.66 12.80 198.94 13.27 3.80 10.05 0.25 100.95 94.09 -76.12 72.57 6 Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 3.55 10.67 30.77 3.65 -0.42 16.07 14.09 41.80 135.40 -85.14 17.04 7 Retribusi Jasa Umum 5.68 -19.20 1.94 -1.79 98.18 353.37 46.26 -12.16 -54.72 -26.70 39.09 8 Retribusi Jasa Usaha 52.60 47.75 196.86 -80.30 -9.44 -13.86 22.23 -11.43 -7.59 -16.62 18.02 9 Retribusi Perizinan Tertentu 66.69 15.56 -30.12 108.44 12.64 41.44 85.33 -27.64 -48.96 65.19 28.86
Sumber: Data diolah, 2015
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  9  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Mimika, dimana sebanyak 6 jenis komponen pajak daerah dan 3 jenis komponen  retribusi  daerah.  Terlihat  pada  tabel  diatas  bahwa  Pajak  hotel mengalami  pertumbuhan  negatif  pada  tahun  2004,  2006,dan  2010  masing- masing sebesar -40,71 persen, -27,29 persen, dan -2,06 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,97 persen.

## KESIMPULAN  DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  klasifikasi  menggunakan  shift  dan  share  analisis  maka  potensi komponen pajak dan retribusi di Kabupaten Mimika, menunjukkan pada klasifikasi Prima yakni Retribusi  Jasa Umum, dan Retribusi  Perizinan Tertentu,  sedangkan pada  klasifikasi Berpotensi yakni  Retribusi  Jasa  Usaha,  untuk      klasifikasi Berkembang Pajak      Restoran,    Pajak      Hiburan,      Pajak  Reklame,  Pajak
Penerangan Jalan  dan klasifikasi Terbelakang yakni  Pajak  Hotel,  Pajak  Mineral Bukan Logam & Batuan.
Berdasarkan  perhitungan  elastisitas  pajak  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  maka,  diperoleh  informasi  bahwa  sumber  pertumbuhan  melalui komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yakni  rerata  komponen  Pajak  Daerah memperoleh penilaian Elastis, Retribusi Daerah memperoleh penilaian Inelastis,
Laba BUMD dan Aset Daerah memiliki penilaian Unitary Elastis, dan komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah memperoleh penilaian Elastis . Sehingga melalui informasi  ini,  maka sumber  pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Mimika  di  persembahkan  oleh  komponen  Realisasi  Pajak  Daerah,  Laba  BUMD dan Aset Daerah.

## 2.  Saran
Pemerintah  Daerah  perlu  meningkatkan penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah dari  pos  peneriman  yang  memiliki  potensi  yang  besar  melalui  Retribusi  Jasa Usaha,  dan  juga  konsisten  mengembangkan  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan, Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan,  dan    memperhatikan    Pajak    Hotel, Pajak  Mineral  Bukan  Logam  &  Batuan  sehingga  dapat  mengoptimalkan  Pos Penerimaan di Kabupaten Mimika.
Peningkatan  Pajak  Hotel  melalui  penetapan  tarif  pajak  bagi  setiap pemilik  losmen  maupun  rumah  sewa  serta  hotel  melati  tiga  karena  setiap penghasilan yang diterima wajib dikenakan pajak.
Upaya kerjasama lintas SKPD dalam rangka menggali dan
mengoptimalkan sektor-sektor penyumbang Retribusi, dalam rangka meningkatkan peran retribusi dalam pembentukan nilai Pendapatan Asli Daerah.
Kebijakan  optimalisasi  terkait  penerimaan  Laba  BUMD  dan  Aset  Daerah mengenai    Dividen    Bank    Papua,    sehingga    mampu    memberikan    kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika.
Peningkatan  pengawasan  dan  supervisi  pada  seluruh  objek  komponen Pendapatan  Asli  Daerah,  melalui  dukungan  regulasi  daerah  untuk  dapat meningkatkan penerimaan daerah.
Dalam  menjaga  pertumbuhan  dan  kontribusi   Komponen  Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi di Kabupaten Mimika.

## DAFTAR PUSTAKA
Baridwan,   Zaki.   1998.   Sistem   Akuntansi:  Penyusunan   Prosedur  dan   Metode Yogyakarta: BPFE.
Imam  Gunawan, Metode  Penelitian  Kualitatif  (Teori  dan  Praktik), PT.  Bumi Aksara, Jakarta, 2013
Imam  Soebechi, JUDICIAL  REVIEW  (Perda  Pajak  dan  Retribusi  Daerah), Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Imam Ghozali, Ekonomitrika , UniversitasDiponegora, Semarang, 2009
Jogiyanto  H.M, Metode  Penelitian  Bisnis  (Salah  Kaprah  dan  Pengalaman- pengalaman), Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, 2010.
Mamesah,  D,  J.  1995.  Sistem  Administrasi  Keuangan  Daerah.  Jakarta: Pustaka Utama
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2011 ,  ANDI, Yogyakarta,  2011
Marihot   Pahala   Siahaan, Hukum   Pajak   Material   (   Objek,   Subjek,   Dasar Pengenaan  Pajak,  Tarif  Pajak,  dan  Cara  Perhitungan  Pajak) ,  Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
Muhhamad.   Faktor-faktor   Yang   Mempengaruhi   Pendapatan   Asli   Daerah   di
Samarinda, Tahun 2005
Nick  Devas,  Brian  Binder,  Anne  Booth,  Kenneth  Davey,  Roy  Kelly, Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia ,  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- Press), Salemba 4 Jakarta, 1987.
Singgih   Santoso, Menguasai   SPSS   21   di   Era   Informasi ,   PT.   Elex   Media Komputindo, Jakarta, 2013
Subhan,  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, Tahun 2010
Sigit,   Analisis   Penerimaan   Retribusi   Pelayanan   Kesehata n”   (Studi   Kasus   di Kabupaten Boyolali), Tahun 2004
Transna      ,Pengaruh      Pengeluaran      Pemerintah      dan      Perkembangan Ekonomi Terhadap PAD di Provinsi Papua, Tahun 2004
Peraturan    Pemerintah    Nomor    58    tahun    2005,    tentang    Pengelolaan Keuangan Daerah
Purwadinata, Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah  Dan Strategi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah (Di Kabupaten Sumbawa),Tahun 2010
Robinson  Tarigan, Ekonomi  Regional  (Teoridan  Aplikasi ),  PT.  BumiAksara, Jakarta, 2005
Riduansyah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Guna  Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah ”(Studi  Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Undang-Undang      Nomor      25        Tahun        2004      Tentang      Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak    Daerah  dan  Retribusi Daerah
YuliaYustikasari,  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD  dan  DAU  Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Tahun 2007
Wahidi,  Analisis  Fakaktor-faktor  yang  mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  di Propinsi Kalimantan timur, Tahun 2003