Indonesian of Health Information Management Journal

## Analisis Perkembangan Kasus COVID-19 Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah di Pulau Jawa
Charvia Ismi Zahrani 1 , Setia Pramana 1,2 1 Politeknik Statistika STIS
2 Badan Pusat Statistik Indonesia Jalan Otista No.64C RT.1/RW.4, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Korespondensi E-mail: setia.pramana@stis.ac.id
Submitted: 19 November 2020, Revised: 13 Juni 2021, Accepted: 16 Juni 2021

## Abstract
COVID-19 is a serious problem that faced by almost all countries in the world. Since announced as a pandemic by WHO on March, the number of positive COVID-19 cases in Indonesia has reached 287,008 patients until the end of September 2020. COVID-19 cases dispersion depends on the local government policies and the awareness of the public to obey. About 60 percent of positive cases and 65 percent of death cases were in Java. Therefore, the aim of this study is to analyze the growth of the COVID-19 case in Java from March to September 2020 in relation to the local government policies. The results showed that six provinces in Java had the same pattern. The large-scale social restriction (PSBB), which was implemented since April 10 2020, seen to be able to contain the dispersion of cases because from April to June the positive cases did not increase significantly. A very high increase occurred in August and September, this was probably due to the easing of the PSBB become new-normal where various public places and facilities have been reopened. Meanwhile, death cases, the number is very high in mid-April and June and late July to September 2020. For cured cases, there was a significant increase in late August to September 2020. The importance of information about the growth of the COVID- 19 cases can help government to formulate strategies and policies to prevent the dispersion of COVID-19.
Keyword: COVID-19, pandemic, Java, cases growth

## Abstrak
COVID-19 merupakan suatu masalah serius yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh negara. Sejak diumumkan sebagai  pandemi  oleh  WHO  pada  Maret  lalu,  jumlah  kasus  positif  COVID-19  di  Indonesia  mencapai  287.008 pasien hingga akhir September. Penyebaran kasus COVID-19 sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk mematuhinya. Sebesar 60 persen kasus positif dan 65 persen kasus meninggal berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan kasus  COVID-19  di  Pulau  Jawa  sejak  Bulan  Maret-September  2020  dikaitkan  dengan  kebijakan  pemerintah setempat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keenam  provinsi  memiliki  pola  yang  sama.  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan sejak 10 April 2020 terlihat dapat menahan penyebaran kasus karena pada bulan April-Juni 2020 kasus positif tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang sangat tinggi terjadi pada  bulan  Agustus  dan  September  2020,  hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  dilonggarkannya  kebijakan  PSBB menjadi PSBB Transisi dimana berbagai tempat dan fasilitas umum telah dibuka kembali. Sementara untuk kasus meninggal, angka tertinggi terjadi pada pertengahan April dan Juni serta akhir Juli hingga September 2020. Untuk kasus  sembuh,  terjadi  peningkatan  yang  signifikan  pada  akhir  Agustus  hingga  September  2020.  Pentingnya informasi  tentang  perkembangan  kasus  COVID-19  ini  dapat  membantu  pemerintah  daerah  untuk  membuat strategi dan kebijakan untuk mencegah penyebaran rantai virus COVID-19.
Kata Kunci: COVID-19, pandemi, Jawa, perkembangan kasus
Pendahuluan Pada  awal  tahun  2020,  dunia  dikejutkan  dengan  adanya  wabah  COVID-19  yang  menyerang hampir seluruh negara. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona. Virus baru ini pertama kali terdeteksi di sebuah laboratorium di Wuhan, Cina yang menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan akan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus (1). Kondisi  ini  menyebabkan  sebagian  orang  menyepelekan  dan  menganggap  gejalanya  hanya  sebatas penyakit  influenza  biasa  padahal  menurut  analisis  kedokteran,  virus  ini  berbahaya  dan  dapat menyebabkan kematian.
Penularan  virus  COVID-19  cukup  signifikan  karena  penyebarannya  terjadi  secara  global, termasuk di Indonesia. Kasus pertama terjadi pada bulan Februari dan hingga tanggal 30 September 2020, jumlah kasus COVID-19 telah mencapai 287.000 pasien. Dalam 11 hari setelah kasus pertama diumumkan,  jumlah  kasus positif  mencapai  69  orang, 4  diantaranya  meninggal  dan  5  kasus  sembuh. Pesatnya perkembangan kasus ini mendesak pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang dianggap dapat menekan penyebarannya. Pemerintah pusat telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait virus ini dengan jumlah waktu 91 hari  (2).  Beberapa  kebijakan  yang  diterapkan  adalah  membatasi  aktifitas  keluar  rumah,  merumahkan kegiatan  bersekolah,  hingga  merumahkan  kegiatan  beribadah.  Namun  pada  kenyataannya,  terdapat disharmonisasi antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah di  awal  masa  pandemi. Perbedaan  tersebut  dimulai  ketika  beberapa  daerah  menerapkan  kebijakan lockdown sementara pemerintah pusat menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski  terdapat  perbedaan,  berbagai  kebijakan  tersebut  telah  membuat  pola  mobilitas  masyarakat  di rumah  dan  berbagai  tempat  publik  berbeda  (3).  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  tingkat  penyebaran COVID-19.
Gambar 1.
Jumlah Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Menurut Provinsi Periode Maret-September 2020 Sumber: covid19.go.id (diolah)
Di Indonesia, lebih dari 60 persen kasus positif dan 65 persen kasus meninggal berada di Pulau Jawa (4). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kasus positif serta kasus meninggal yang ada di Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Gambar 1 memperlihatkan bahwa provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ketiga provinsi ini berada di Pulau Jawa. Hal  ini  memperihatinkan  mengingat  DKI  Jakarta  merupakan  ibu  kota  yang  juga  menjadi  pusat perekonomian  Indonesia.  Hal  ini  juga  mungkin  berkaitan  dengan  padatnya  penduduk  Pulau  Jawa sehingga menyebabkan penyebaran kasus berlangsung lebih cepat. Pemerintah Daerah yang berada di Pulau Jawa harus memberikan perhatian khusus guna menekan kasus penyebaran COVID-19 mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyebabkan maslaah serius termasuk kematian. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah setempat karena perkembangan kasus sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap perkembangan  kasus  COVID-19  di  Pulau  Jawa  sejak  bulan  Maret  hingga  September  2020  dikaitkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

## Metode Penelitian

## Kajian Teori
Kementrian Kesehatan RI (2020) menjelaskan bahwa COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Walaupun angka kematian penyakit ini  masih  terbilang  rendah,  yaitu  sekitar  3  persen,  tetapi  bagi  balita,  lansia,  dan  orang-orang  dengan riwayat penyakit lain sebelumnya, penyakit ini lebih berisiko untuk menyebabkan kematian.  Kejadian COVID-19  terjadi  kebanyakan  pada  pasien  pria  berumur  34  hingga  59  tahun.  Virus  ini  cenderung menginfeksi orang dengan komorbid kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Kasus parah biasanya terjadi pada pasien berumur lebih dari 60 tahun dengan berbagai komorbid (5). Untuk kasus di Indonesia, selama  2  Maret  hingga  2  Agustus  2020,  terdapat  67.79  persen  kasus  yang  sembuh,  dan  4.83  persen meninggal.  Kebanyakan  dari  pasien  adalah  laki-laki  (50,52  persen)  dan  orang  dewasa  berumur  31-45 tahun (29.73 persen) (6). Meski episentrum adalah di Jabodetabek, tetapi semua provinsi telah terdapat kasus positif.
Melihat  perkembangan  hingga  saat  ini,  lebih  dari  50%  kasus  terkonfirmasi  telah  dinyatakan membaik,  dan  angka  kesembuhan  akan  terus  meningkat  (7).  WHO  dan  Kementerian  Kesehatan  RI menyatakan bahwa penularan virus ini terjadi melalui tetesan kecil atau disebut droplet yang dikeluarkan saat  seseorang batuk  atau  bersin. Droplet tersebut  kemudian  jatuh  pada benda  yang  ada  di  sekitarnya kemudian saat orang lain menyentuh benda yang terkontaminasi droplet tersebut, dan menyentuh area mata, hidung, atau mulut maka orang itu dapat terinfeksi virus COVID-19 (8). Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk menjaga jarak dari orang lain saat masa pandemi ini.
Awalnya pemerintah tidak ingin terlalu banyak memberikan informasi kepada masyarakat terkait virus corona yang masuk ke Indonesia untuk menghindari kepanikan masyarakat dan menghindari isu- isu yang tidak jelas kebenarannya (9). Namun jumlah kasus terkonfirmasi terus mengalami peningkatan sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai upaya guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pada bulan Maret, Presiden melakukan siaran pers yang menyuluhkan masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat melakukan akitivitas dengan pembatasan social ( social distancing ) demi mencegah penularan virus  COVID-19.  Sejak  15  Maret  2020,  Presiden  menyerahkan  penentuan  status  kedaruratan  daerah kepada kepala daerah masing-masing. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terlebih dahulu diperiksa secara ketat dengan mempertimbangkan konsekuensinya sacara matang, baik dari segi ekonomi maupun segi sosial.
Presiden Joko Widodo telah menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 (10). Provinsi pertama yang mengajukan PSBB adalah  DKI  Jakarta,  dimana  wilayah  ini  merupakan  wilayah  dengan  kasus  korona  paling  tinggi. Pemberlakuan PSBB DKI Jakarta belangsung selama 2 minggu pada tanggal 10-24 April 2020. Pengajuan PSBB  DKI  Jakarta  ini  kemudian  diikuti  oleh  wilayah  Jawa  Barat,  yaitu  Bogor,  Depok,  dan  Bekasi. Pengajuan ini dilakukan oleh pemeritah setempat pada 11 April 2020. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah  juga  menerapkan  PSBB  namun  hanya  di  beberapa  kabupaten  yang  merupakan  zona  merah. Sementara provinsi lain di Pulau Jawa yaitu Banten dan DI Yogyakarta belum menerapkan kebijakan PSBB hingga Bulan September.
Adanya pembatasan aktivitas masyarakat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial dengan mengadakan tatanan normal baru atau disebut The new normal (10). Kebijakan The new normal didasarkan kepada pertimbangan bahwa virus COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh WHO, sehingga  tidak  mungkin  untuk  menghentikan  aktivitas  ekonomi  dan  sosial  yang  dapat  mengancam keberlanjutan pertumbuhan dan pembangunan suatu negara (11).
Penerapan The new normal dilakukan dengan tetap menaati protokol kesehatan diantaranya selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kebijakan ini diharapkan menghasilkan  sinergitas  keberlanjutan  aktivitas  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  dengan  upaya penanggulangan  COVID-19  di  masing-masing  daerah.  Kebijakan  yang  dianjurkan  dilakukan  untuk pengetatan  diam  di  rumah,  menurunkan  penyebaran  penyakit  dengan  karantina  wilayah  dalam  skala besar, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan alat pelindung diri (APD) (12).  Selain  itu  terdapat  kesenjangan  dan  batasan  dalam  respon  pemerintah  dalam  penanggulangan COVID-19  (13).  Mereka  memberikan  lima  rekomendasi  untuk  respon  yang  lebih  cepat,  efektif,  dan komprehensif. Rekomendasi tersebut adalah:
1. Memperkuat respons kesehatan seperti yang disarankan oleh WHO
2. Proaktif dan memperkuat koordinasi selama krisis dan situasi darurat
3. Memperkuat ketahanan ekonomi
4. Memanfaatkan  pengambilan  keputusan  yang  multi-disiplin  berbasis  sains  yang  salah  satunya didukung oleh data besar
5. Mempromosikan pendekatan inklusif dan berbasis masyarakat untuk ketahanan dan kesiapan kesehatan masyarakat
Survei Perilaku Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa masyarakat sudah berangsur mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan perubahan perilaku dan  memperhatikan  protokol  kesehatan  seperti  memakai  masker,  mencuci  tangan  dan  menjauhi kerumunan (14).

## Sumber Data
Data yang digunakan merupakan data sekunder time series yang berasal dari website covid19.go.id yang  dibentuk  oleh  komite  penanganan  COVID-19  dan  pemulihan  ekonomi  nasional  (KPCPEN). Komite ini merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanggulangan penyakit koronavirus 2019 dan pandemi COVID-19 di Indonesia pada tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder  berupa Google  Mobility  Index .  Indeks  ini  merupakan  indeks  yang  menunjukkan  persentase perubahan jumlah/lama kunjungan seseorang ke beberapa tempat dalam suatu hari dibandingkan dengan baseline days . Nilai baseline yang digunakan merupakan median dari data kunjungan pada periode 3 Januari – 6 Februari 2020. Unit analisis dalam penelitian ini adalah enam provinsi yang berada di Pulau Jawa yaitu Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

## Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif berupa penyajian grafik. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini bertujuan untuk melihat gambaran umum dari perkembangan kasus COVID-19 di enam provinsi di Pulau Jawa berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat sejak bulan Maret hingga September 2020. Perkembangan kasus yang diteliti dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jumlah pasien terkonfirmasi, jumlah pasien sembuh, dan jumlah  pasien  meninggal.  Google  Index  Mobility  di  berbagai  tempat  juga  ditampilkan  untuk memperlihatkan bagaimana perubahan dari mobilitas masyarakat serta efektifitas pembatasan mobilitas masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Perkembangan Kasus COVID-19 di Pulau Jawa
Analisis  deskriptif  dilakukan  kepada  enam  provinsi  yang  ada  di  Pulau  Jawa  yang  kemudian dilakukan  perbandingan  dari  masing-masing  provinsinya.  Berdasarkan  pengolahan  data,  Gambar  2 menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Dapat dilihat bahwa provinsi dengan kasus terbanyak adalah DKI Jakarta sementara yang terendah adalah DI Yogyakarta. Tingginya kasus yang terjadi di DKI Jakarta mungkin berkaitan dengan  padatnya  penduduk  Kota  Jakarta.  Sebagai  ibu  kota  yang  merupakan  pusat  berbagai  macam kegiatan baik dari segi pemerintahan maupun perekonomian, sulit untuk menghentikan berbagai aktivitas
secara total sehingga tingkat penularan yang terjadi di Jakarta juga lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Selain itu, pemeriksaan atau testing seperti rapid dan swab test juga lebih mudah ditemukan di Jakarta, hal ini membuat kasus yang terkonfirmasi terus bertambah karena pemeriksaan terus dilakukan. Jika dilihat berdasarkan pola perkembangan setiap bulannya, ditemukan pola yang serupa pada semua provinsi, yaitu kenaikan drastis terjadi pada bulan September, hal ini mungkin berkaitan dengan kebijakan kebiasaan baru atau new normal yang diterapkan oleh pemerintah.
Gambar 2. Jumlah Kasus Terkonfirmasi di Pulau Jawa pada Bulan Maret-September 2020
Sumber: covid19.go.id (diolah)
Meskipun kasus terkonfirmasi terbanyak terjadi di DKI Jakarta, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Gambar 3. Terlihat bahwa provinsi dengan kasus meninggal terbanyak adalah Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kematian yang ada di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta. Hal ini mungkin terjadi karena fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit ataupun Puskesmas yang memadai  lebih  mudah  ditemukan  di  Jakarta  dibandingkan  di  Jawa  Timur.  Epidemiolog  Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, menyatakan bahwa tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah tingginya jumlah pasien COVID-19 yang berasal dari kategori risiko tinggi; yakni pasien lansia, pasien balita, dan pasien yang memiliki penyakit bawaan lainnya atau kormobid . Faktor kedua adalah kapasitas ruang isolasi rumah sakit yang ada di Jawa Timur  tidak  sebanding  dengan  pertambahan  pasien  terkonfirmasi.  Faktor  lainnya  yang  juga menyebabkan kondisi ini adalah keterlambatan pasien datang ke rumah sakit. Selain itu, laboratorium COVID-19 di Jawa Timur belum merata melainkan hanya terkonsentrasi di Surabaya, sehingga banyak pasien yang berada di kabupaten baru terdeteksi terkena virus COVID-19 saat sudah mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia (15).
Gambar 3. Jumlah Kasus Meninggal di Pulau Jawa pada Bulan Maret-September 2020 Sumber: covid19.go.id (diolah)
137 23 792 89 92 9 404 95 3968 1123 726 952 861 236 7088 2345 1403 4802 1461 313 11225 3295 3833 11932 1835 674 21399 6476 9518 22084 2904 1425 40084 11031 13966 33543 5643 2643 73736 22167 22435 43743 B A N T E N
D I
Y O G Y A K A R T A D K I   J A K A R T A J A W A   B A R A T J A W A T E N G A H J A W A   T I M U R
Maret April Mei Juni Juli Agustus September
15 2 105 25 18 10 41 7 346 89 61 96 69 8 492 154 69
394
79 8
624 186 171 893
90 20 832 210 625 1698 108 39 1197 273 999 2369 171 67 1729 419 1415 3191 B A N T E N
D I
Y O G Y A K A R T A D K I   J A K A R T A J A W A   B A R A T
J A W A
T E N G A H J A W A   T I M U R
Maret April Mei Juni Juli Agustus September
Seperti kasus terkonfirmasi dan kasus meninggal, kasus pasien yang sembuh dari virus COVID- 19 terus mengalami peningkatkan setiap bulannya. Ini merupakan hal yang baik yang menandakan bahwa cara-cara  yang  dilakukan  untuk  menyembuhkan  pasien  yang  terkena  virus  COVID-19  semakin  hari semakin membaik. Jika dilihat antar provinsi seperti yang disajikan pada Gambar 4, daerah yang memiliki jumlah kasus sembuh terbanyak adalah DKI Jakarta sementara yang terendah adalah DI Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan banyaknya kasus terkonfirmasi pada Gambar 2. Tingginya kasus sembuh di Jakarta disebabkan  oleh  banyaknya  rumah  sakit  rujukan  yang  ada  di  Jakarta  sehingga  setiap  pasien  yang terkonfirmasi  positif  virus  COVID-19  dapat  langsung  mendapat  penanganan  dan  pengobatan. Sementara untuk DI Yogyakarta, kasus sembuh sangat sedikit dikarenakan pasien yang terindikasi positif juga paling sedikit dibandingjkan provinsi lainnya.
Gambar 4.
Jumlah Kasus Sembuh di Pulau Jawa pada Bulan Maret-September 2020 Sumber: covid19.go.id (diolah)
Analisis  Mobilitas  Masyarakat  pada  Era  COVID-19  Berhubungan  dengan  Kebijakan Pemerintah di Pulau Jawa
Gambar 5.
Mobilitas Masyarakat di Tempat Kerja dan Rumah pada Bulan Maret-September 2020
Sumber: Google Mobility Index (diolah)
3 2 76 16 10 17 34 43 467 165 118 157 243 169 2007 691 360 609 640 266 6397 1746 1277 4007 1354 398 13203 3959 5308 14415 2043 1026 30529 6155 8972 26139 3963 1885 60224 13642 16039 37058 B A N T E N
D I
Y O G Y A K A R T A D K I   J A K A R T A J A W A   B A R A T
J A W A
T E N G A H J A W A   T I M U R
Maret April Mei Juni Juli Agustus September
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 01 /0 3/ 20 08 /0 3/ 20 15 /0 3/ 20 22 /0 3/ 20 29 /0 3/ 20 05 /0 4/ 20 12 /0 4/ 20 19 /0 4/ 20 26 /0 4/ 20 03 /0 5/ 20 10 /0 5/ 20 17 /0 5/ 20 24 /0 5/ 20 31 /0 5/ 20 07 /0 6/ 20 14 /0 6/ 20 21 /0 6/ 20 28 /0 6/ 20 05 /0 7/ 20 12 /0 7/ 20 19 /0 7/ 20 26 /0 7/ 20 02 /0 8/ 20 09 /0 8/ 20 16 /0 8/ 20 23 /0 8/ 20 30 /0 8/ 20 06 /0 9/ 20 13 /0 9/ 20 20 /0 9/ 20 27 /0 9/ 20 Workplaces Residential
Maret April
Mei
Juni
Juli Agustus September
WFH New Normal PSBB PSBB
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data Google  Mobilty  Index seperti  pada  Gambar  5  terlihat  bahwa penurunan drastis mobilitas di tempat kerja terjadi setelah tanggal 16 Maret, bertepatan dengan kebijakan Work  From  Home yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta  yang  juga  menyebabkan  penurunan mobilitas ke daerah sekitar DKI Jakarta. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat di rumah. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai oleh DKI Jakarta yaitu awal April yang kemudian diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur pada akhir  April.  Penerapan  PSBB  ini  berdampak  pada  menurunnya  mobilitas  di  tempat  kerja  serta meningkatnya mobilitas di rumah sejak Bulan April hingga Mei.
Pada  tanggal  5  April  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan New  Normal sehingga  sejak  saat  itu, masyarakat  kembali  bekerja  di  kantor  dan  beraktivitas  di  luar  rumah.  Terlihat  pada  gambar  bahwa mobilitas masyarakat sejak saat itu kembali mendekati baseline days yang menandakan bahwa mobilitas juga  mendekati  keadaan  normal  sebelum  PSBB  meskipun  perubahannya  tidak  terlalu  drastis  karena kegiatan masyarakat hanya kembali aktif sebesar 50%. Kemudian peningkatan kasus terkonfirmasi yang kian meningkat pada awal Bulan Agustus membuat pemerintah kembali menerapkan kebijakan PSBB pada  minggu  pertama.  Hal  ini  terlihat  dengan  menurunnya  mobilitas  ke  kantor  pada  bulan  Agustus. Sementara untuk mobilitas di rumah, hanya terjadi perubahan sedikit. Hal ini mungkin terjadi karena masyarakat sudah jera berada di rumah.
Gambar 6.
Mobilitas Masyarakat di Berbagai Tempat dan Fasilitas Umum pada Bulan Maret-September di Pulau

## Jawa
Sumber: Google Mobility Index (diolah)
Selain  mobilitas  di  tempat  kerja  dan  di  rumah,  perubahan  mobilitas  masyarakat  juga mengalami  penurunan  drastis  di  beberapa  tempat  seperti  temopat  perdagangan,  tempat  berbelanja kebutuhan sehari-hari, taman, serta stasiun dan tempat transit. Penurunan paling signifikan terjadi pada Bulan April saat kebijakan PSBB dilaksanakan. Tempat yang mengalami penurunan paling besar adalah stasiun dan tempat transit yaitu sebesar 61 persen. Hal ini sangat wajar terjadi karena transportasi umum pada saat PSBB dilarang beroperasi. Sementara tempat yang mengalami penurunan paling kecil adalah tempat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari yakni hanya sebesar 22 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya  ketergantungan  masyarakat  akan  kebutuhan  sehari-hari  sehingga  mobilitasnya  tidak  terlalu berkurang banyak.
Pada tempat perdagangan retail dan rekreasi serta taman, mobilitas masyarakat ke dua tempat ini juga mengalami penurunan cukup drastis yaitu sekitar 40 persen. Hal ini selaras dengan peraturan
-14,29 -40,43 -39,48 -25,63 -18,22 -15,94 -22,89 Tempat Perdagangan Retail & Rekreasi -21,88 -59,87 -60,96 -48,71 -38,00 -33,74 -41,05 Stasiun & Tempat Transit -21,88 -59,87 -60,96 -48,71 -38,00 -33,74 -41,05 Stasiun & Tempat Transit Maret April Mei Juni Juli Agustus September
pemerintah untuk menutup taman kota serta tempat lain yang dapat menimbulkan kerumunan. Untuk kebutuhan berbelanja, banyak masyarakat yang beralih ke e-commerce sebagai salah satu upaya untuk tetap melakukan aktivitas jual-beli tanpa melakukan kontak fisik. Penurunan sejak Bulan April terus terjadi hingga Bulan Mei. Pada bulan Juni mulai terjadi peningkatan mobilitas yang disebabkan oleh kebijakan New Normal. Kenaikan ini berlanjut hingga bulan Agustus yang kemudian mengalami penurunan lagi di Bulan September. Turunnya mobilitas masyarakat ke tempat-tempat umum seperti yang tertera pada Gambar 6 menunjukkan bahwa peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbukti dapat mengontrol mobilitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pramana et al (2020) yang menunjukkan dengan berbagai sumber big data, terlihat bahwa pada masa adaptasi kebiasaan baru terdapat perbedaan pola kebiasaan  masyarakat,  seperti  dalam  hal  mobilitas,    kegiatan  pariwisata,  perubahan  adopsi  teknologi digital untuk berbelanja.
Gambar 7.
Jumlah Kasus Terkonfirmasi, Sembuh, dan Meninggal menurut Provinsi di Pulau Jawa pada Bulan Maret-September 2020
137 404 861 1461 1835 2904 5643 3 34 243 640 1354 2043 3963 15 41 69 79 90 108
171 Maret April Mei Juni Juli Agustus September BANTEN Terkonfirmasi Sembuh Meninggal 792 3968 7088 11225 21399 40084 73736 76 467 2007 6397 13203 30529 60224 105 346 492 624 832 1197
1729 Maret April Mei Juni Juli Agustus September DKI JAKARTA Terkonfirmasi Sembuh Meninggal 92 726 1403 3833 9518 13966 22435 10 118 360 1277 5308 8972 16039 18 61 69 171 625 999 1415
Maret April Mei Juni Juli Agustus September JAWA TENGAH Terkonfirmasi Sembuh Meninggal 23 95 236 313 674 1425 2643 2 43 169 266 398 1026 1885 2 7 8 8 20 39 67
Maret April Mei Juni Juli Agustus September DI YOGYAKARTA Terkonfirmasi Sembuh Meninggal 89 1123 2345 3295 6476 11031 22167 16 165 691 1746 3959 6155 13642 25 89 154 186 210 273 419
Maret April Mei Juni Juli Agustus September JAWA BARAT Terkonfirmasi Sembuh Meninggal 9 952 4802 11932 22084 33543 43743 17 157 609 4007 14415 26139 37058 10 96 394 893 1698 2369 3191
Maret April Mei Juni Juli Agustus September JAWA TIMUR Terkonfirmasi Sembuh Meninggal

## Perkembangan Kasus Terkonfirmasi, Sembuh, dan Meninggal COVID-19 Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah menurut Provinsi di Pulau Jawa
Berdasarkan hasil pengolahan data seperti yang tersaji pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa keenam provinsi  yang  ada  di  Pulau  Jawa  memiliki  pola  yang  sama  untuk  masing-masing  kasus  baik  kasus terkonfirmasi,  sembuh,  maupun  meninggal.  Diantara  provinsi  lainnya,  Banten  dan  DI  Yogyakarta merupakan provinsi dengan kasus yang paling sedikit. Kedua provinsi ini memiliki kasus terkonfirmasi yang masih kurang dari sepuluh ribu sedangkan provinsi lainnya mencapai angka puluhan ribu. Hal ini membuat Kepala Daerah Provinsi DI Yogyakarta belum menerapkan kebijakan PSBB. Berbeda dengan DIY, Gubernur Banten menerapkan kebijakan PSBB selama satu bulan mulai 21 September hingga 20 Oktober 2020, hal ini mungkin dilakukan melihat pertambahan kasus yang terjadi dari bulan Agustus ke September mencapai lebih dari 2000 kasus padahal sejak Maret, pertambahan kasus perbulannya sekitar 1000 kasus.
Jika  dibandingkan  dengan  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur,  kedua  provinsi  ini  memiliki  angka kepadatan penduduk yang lebih besar namun kasus terkonfirmasinya lebih sedikit. Hal ini menandakan bahwa  kesadaran  dari  masyarakat  di  kedua  provinsi  ini  lebih  baik.  Masyarakat  lebih  patuh  terhadap regulasi-regulasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  sehingga  tingkat  penyebaran  virus  COVID-19  lebih rendah  dibanding  provinsi  lainnya.  Untuk  kasus  meninggal,  angka  terbesar  untuk DIY  masih berada dibawah seratus dan untuk Banten angka terbesarnya adalah 171. Hal ini menandakan tingkat kematian yang ada di dua provinsi ini masih sangat kecil. Seiring dengan ini, tingkat kesembuhan yang ada di dua provinsi ini terbilang cukup baik yang menandakan bahwa fasilitas kesehatan yang ada cukup memadai.
Beralih ke DKI Jakarta, terlihat bahwa kasus terkonfirmasi pada Bulan September adalah 73.736 dimana angka ini sangat tinggi dibanding provinsi lain. Berkaitan dengan ini, sudah banyak kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  namun  faktanya,  kebijakan-kebijakan  ini  belum  bisa  menurunkan angka positif COVID-19. Pada tanggal 13 Maret, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang pemberlakuan kegiatan belajar di rumah, pembatasan penyelenggaraan acara, serta menutup sementara fasilitas taman dan hutan kota di Wilayah DKI Jakarta. Kemudian pada tanggal 16 Maret, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun seperti yang terlihat pada Gambar 7 dari bulan Maret ke April, pertambahan kasus justru sangat banyak yaitu mencapai lebih dari 3000 kasus.
Pada  1  April,  pemerintah  menyelenggarakan rapid  test dengan  memprioritaskan  warga  berisiko tinggi dibantu Puskesmas. Hal ini menjadi penyebab bertambah banyaknya kasus positif karena jumlah orang yang diperiksa semakin banyak. Selanjutnya PSBB pertama kali dilakukan pada tanggal 10 April yang berlangsung selama dua minggu yang kemudian dilakukan perpanjangan hingga tanggal 22 Mei. Pertambahan kasus menjadi dua kali lipat pada Bulan Juni kemudian menjadi tiga kali lipat pada bulan Agustus. Hal ini mungkin terjadi karena banyak warga yang sudah jenuh dengan beraktivitas di rumah saja sehingga mereka mulai melakukan aktivitas keluar rumah yang menyebabkan pertambahan kasus sangat drastis. Selain itu pada 15 Mei bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri yang juga memungkinkan penyebaran virus menjadi semakin luas.
Pada  tanggal  5  Juni,  Gubernur  DKI  Jakarta  menetapkan  pemberlakuan  PSBB  Masa  Transisi dimulai  dengan  pembukaan  kembali  transportasi  umum  dan  juga  sistem  50  persen  karyawan  dapat bekerja  di  kantor.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  dibukanya  kembali  rumah  ibadah.  Hal  ini  mungkin menjadi penyebab peningkatan pada Bulan Agustus yang mencapai angka 40.000. Kemudian di awal Agustus, pemeriksaan virus COVID-19 di Jakarta 4 kali lipat lebih banyak dari standar WHO. Tingginya angka pada bulan Agustus ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan PSBB namun sayangnya  masyarakat  sudah  terbiasa  untuk  beraktivitas  dengan  kondisi  PSBB  transisi  sehingga penyebaran virus COVID-19 belum bisa ditekan secara total.
Untuk  kasus  sembuh  di  DKI  Jakarta,  pertambahannya  terus  meningkat  dari  Maret  hingga September. Hal ini terjadi karena sejak bulan April, pemerintah telah menyiapkan banyak rumah sakit serta puskesmas yang dijadikan rumah sakit rujukan COVID-19 sehingga penanganan terhadap kasus COVID-19 dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini juga membuat kasus meninggal di DKI Jakarta bukan  yang  tertinggi.  Teknologi  yang  dimiliki  oleh  rumah  sakit  yang  ada  di  Jakarta  lebih  canggih dibandingkan provinsi lainnya sehingga penanggulangan kasus COVID-19 dapat dilakukan dengan baik.
Merujuk  pada  Gambar  7  terlihat  bahwa  meskipun  kenaikan  untuk  kasus  terkonfirmasi  sangat  tinggi, kenaikan untuk kasus sembuh juga sangat tinggi, apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Selanjutnya, untuk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, jumlah kasus yang terkonfirmasi hampir sama setiap bulannya. Angka tertinggi untuk kedua provinsi ini adalah sekitar 22.000 kasus. Untuk kasus sembuh, Jawa Tengah memiliki angka yang lebih tinggi sekitar tiga ribu setiap bulannya, sementara untuk kasus  meninggal,  Jawa  Tengah  juga  memiliki  angka  yang  lebih  tinggi  dimana  pada  bulan  September jumlah  kasus  meninggal  mencapai  1.729  sedangkan  Jawa  Barat  tidak  mencapai  angka  seribu.  Hal  ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat kesembuhan maupun tingkat kematian yang lebih tinggi daripada Jawa Timur. Ditinjau berdasarkan kebijakan yang berlaku, Jawa Tengah belum melakukan penerapan PSBB secara menyeluruh di tingkat Provinsi. Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah  tegas  berupa  penegakan  hokum  jika  masyarakat  tidak  disiplin  terhadap  protocol  kesehatan COVID-19.
Di  sisi  lain,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  melakukan  PSBB  pada  tanggal  15  April  dan berlangsung  selama  dua  minggu  yang  berlaku  pada  wilayah  Bogor,  Depok,  dan  Bekasi  (Bodebek). Peningkatan yang terjadi di tiga wilayah ini kemungkinan cukup pesat akibat masih banyak warga yang keluar dan masuk dari DKI Jakarta. PSBB yang dilakukan berupa penghentian kegiatan belajar di sekolah, bekerja di kantor, rumah ibadah, serta pembatasan pengguna moda transportasi dengan kapasitas 50 persen. Karena kasus terkonfirmasi terus bertambah menjadi dua kali lipat pada bulan Agustus menuju September, maka Gubernur Jawa Barat kembali menerapkan PSBB wilayah Bodebek yang merupakan penyelarasan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang berlangsung hingga 11 Oktober 2020. Sementara untuk wilayah non-Bodebek diberlakukan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dimana aktivitas diluar rumah dapat dilakukan seperti biasa dengan selalu mematuhi protokol kesehatan.
Untuk Provinsi Jawa Timur, kasus terkonfirmasi positif merupakan kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Hal ini mengkhawatirkan mengingat angka kepadatan penduduk Jawa Timur adalah yang terkecil dibandingkan provinsi lainnya. Pada bulan September, angka positif kasus COVID-19 mencapai 43.743. Lonjakan yang terjadi setiap bulannya cukup signifikan menyebabkan penerapan PSBB di Jawa Timur sudah dilakukan sejak Bulan April. Penerapan PSBB di Jawa Timur terjadi secara bertahap tidak langsung dalam skala provinsi. Tiga daerah pertama yang melakukan PSBB adalah Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik yaitu mulai tanggal 28 April. Hal ini dilakukan karena perkembangan kasus yang pesat terjadi di tiga daerah ini. Banyaknya kasus terkonfirmasi di Kota Surabaya juga mungkin disebabkan oleh laboratorium untuk pengujian COVID-19 yang hanya tersebar di kota sehingga pasien yang terpapar virus COVID-19 lebih mudah terdeteksi dibanding wilayah atau kabupaten lainnya.
PSBB  selanjutnya  diikuti  oleh  Kota  Malang,  Kabupaten  Malang,  dan  Kota  Batu  yaitu  pada tanggal 17 Mei. Hal ini dilakukan seiring banyaknya pertambahan kasus positif hingga bulan Mei yang sudah mencapai hampir 5.000 pasien. Selanjutnya kenaikan yang signifikan tetap terjadi hingga bulan September yang kemungkinan diakibatkan oleh pemberlakuan PSBB transisi dimana banyak warga yang sudah jenuh berada di rumah sehingga saat PSBB ditiadakan, mereka langsung melakukan aktivitas ke luar rumah seperti pergi ke pusat perbelanjaan ataupun fasilitas umum lainnya yang sebelumnya ditutup. Untuk kasus meninggal, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka kematian yang paling tinggi. Sementara untuk kasus sembuh, angkanya juga cukup tinggi sama halnya dengan yang terjadi di DKI Jakarta.
Melihat  perkembangan  kasus  COVID-19  di  Pulau  Jawa  yang  terus  meningkat,  membuat pemerintah  yang  ada  di  Pulau  Jawa  mendapat  tantangan  khusus  untuk menanggulanginya.  Meskipun memang  sangat  sulit  untuk  menahan  penyebaran  virus  ini  mengingat  Pulau  Jawa  merupakan  pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat  untuk  menekan  penyebaran  kasus  COVID-19  namun  pada  kenyataannya  angka  nya  terus bertambah.  Hal  ini  terjadi  karena  alat test yang  digunakan  untuk  mendeteksi  virus  semakin  mudah ditemukan sehingga jumlah orang yang melakukan test juga semakin banyak. Selain itu juga diperlukan kesadaran dari individu masyarakat untuk menjaga dirinya dari virus COVID-19 dengan cara beraktivitas di rumah saja, ataupun hanya ke luar rumah jika sangat diperlukan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.  Meskipun  jumlah  kasus  terkonfirmasi  setiap  bulannya  mengalami  kenaikkan,  tetapi  kasus sembuh juga turut mengalami kenaikkan.

## Kesimpulan
Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan sejak Bulan Maret hingga September. Hal ini sejalan dengan bertambahnya pasien yang sembuh maupun pasien meninggal. Untuk kasus terkonfirmasi dan kasus sembuh, provinsi yang memiliki angka tertinggi adalah DKI Jakarta sementara untuk kasus meninggal, provinsi yang memiliki angka tertinggi adalah Jawa Timur. Upaya serta kebijakan yang diterapkan di tiap provinsi berbeda-beda karena kebijakan yang dibuat oleh  pemerintah  daerah  terlebih  dahulu  diperiksa  secara  ketat  dengan  mempertimbangkan konsekuensinya sacara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Mobilitas masyarakat pada era pandemi  mengalami  penurunan  terutama  pada  bulan  April  dan  Mei.  Mobilitas  pada  tempat  kerja mengalami penurunan drastis saat kebijakan WFH ditetapkan. Mobilitas pada tempat-tempat umum juga mengalami  penurunan  seiring  dengan  peraturan  pemerintah  yang  melarang  kendaraan  umum,  taman kota, hingga tempat rekreasi untuk beroperasi. Peraturan yang dibuat pemerintah terlihat dapat merubah kebiasaan masyarakat terutama dalam hal mobilitas yang juga diharapkan dapat menekan penyebaran kasus COVID-19. Terlihat bahwa pertambahan kasus diiringi dengan semakin mudahnya akses untuk memeriksa  COVID-19  sehingga  lebih  mudah  untuk  mendeteksinya.  Selain  itu  mungkin  saja  apabila pemerintah  tidak  menerapkan  berbagai  kebijakan  seperti  PSBB,  kasus  yang  ada  di  Indonesia  sangat banyak  melebihi  jumlah  saat  ini.  Pertambahan  kasus  positif  juga  sejalan  dengan  pertambahan  kasus sembuh.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  penanganan  pasien  COVID-19  juga  kian  membaik  setiap bulannya.

## Daftar Pustaka
1. World Health Organization. Coronavirus [Internet]. 2020. Available from: https://www.who.int/health- topics/coronavirus#tab=tab_1
2. Koesmawardhani  NW.  Pemerintah  Tetapkan  Masa  Darurat  Bencana  Corona  hingga  29  Mei  2020. detiknews.com [Internet]. 2020; Available from: https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah- tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020
3. Pramana Setia, Yuniarti, Paramatha Dede Yoga, Panununtun Satria Bagus.  Mobility Pattern Changes In Indonesia In Response To COVID-19. 2021; Economics and Finance Indonesia Vol 67(1).
4. Sari HP. BNPB Rekomendasikan PSBB Diberlakukan di Seluruh Pulau Jawa. kompas.com [Internet]. 2020; Available  from:  https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/12193931/bnpb-rekomendasikan- psbb-diberlakukan-di-seluruh-pulau-jawa
5. Harapan  Harapan , Naoya  Itoh , Amanda  Yufika , Wira  Winardi , Synat  Keam, Haypheng  Te , Dewi Megawati , Zinatul Hayati , Abram L Wagner , Mudatsir Mudatsir. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A literature review. 2020; J Infect Public Health13(5):667-673. doi: 10.1016/j.jiph.2020.03.019
6. Aisyah DN, Mayadewi CA, Diva H, Kozlakidis Z, Siswanto, Adisasmito W. A spatial-temporal description of the SARS-CoV-2 infections in Indonesia during the first six months of outbreak.  2020; PLoS ONE 15(12): e0243703. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243703
7. Indonesia  KKR.  QnA :  Pertanyaan  dan  Jawaban  Terkait  COVID-19  [Internet].  2020.  Available  from: https://covid19.kemkes.go.id/qna-pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19/#.X7TrEGUzbIU
8. Jayaweera M, Perera H, Gunawardana B, Manatunge J. Transmission of COVID-19 virus by droplets and aerosols:  A  critical  review  on  the  unresolved  dichotomy. Environ  Res .  2020;  188:109819. doi:10.1016/j.envres.2020.109819
9. Yunus NR, Rezki A, Nabi K, Saw M, Wabah M, Menular P. Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. J Sos Budaya Syar-i. 2020;7(3):227 – 38.
10. Gitiyarko V. Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Covid-19. kompas.id [Internet]. 2020 Jun;  Available  from: https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan- pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-COVID-19
11. Herdiana  D,  Nurul  S.  IMPLIKASI  TATANAN  NORMAL  BARU  TERHADAP  KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN. 2020;4(148):300 – 28.
12. Setiati S, Azwar MK. COVID-19 and Indonesia. 2020;52(1):84 – 9.
13. Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Mahfud C, Sudjatma A,  Indrawan  M, et al. Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to march 2020. J Pre-proof [Internet]. 2020;100091. Available from: https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091
14. Badan  Pusat  Statistik.  Survei  Perilaku  Masyarakat  di  Masa  Pandemi  Covid-19.  2020;  Available  from: https://www.bps.go.id/publication/2020/09/28/f376dc33cfcdeec4a514f09c/perilaku-masyarakat-di- masa-pandemi-covid-19.html
15. Zulfaroh AN. Menyoal Tingginya Angka Kematian Covid-19 di Jatim... kompas.com [Internet]. 2020 Sep; Available  from:  https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/11/080700865/menyoal-tingginya- angka-kematian-covid-19-di-jatim-?page=all