Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
Putu Eka Pitriyantini
Fakultas Hukum Universitas Tabanan, Kediri Tabanan, Bali-Indonesia ekapit.wikrama@gmail.com

## Abstrak
Delik lokika  sanggraha merupakan  salah  satu  hukum  adat  yang  masih  ada  dalam  pergaulan  masyarakat  di Indonesia.  Delik  adat  ini  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  membuat  putusan  oleh  hakim  dalam  perkara  pidana. Sedangkan  sistem  pidana  Indonesia  terbentur  asas  “ Nullum  Delictum  Nulla  Poena  Sine  Pravia  Legi  Poenali ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam hukum nasional. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan meletakan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan  serta  doctrinal.  Dalam  hal  pemutusan  perkara  pidana  khusus  delik lokika  sanggraha , kewajiban  hakim  untuk  mengikuti  gerak  dinamika  hukum,  tidak  saja  dalam  pengertian  hukum  tertulis,  tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat.
Kata Kunci: Lokika Sanggr aha; Hukum Adat; Hukum Nasional

## Abstract
Lokika sanggraha Delict is one of the customary laws that still exists in community relations in Indonesia. This custom delict is used as a basis for making decisions by judges in criminal cases. While the Indonesian criminal system is hit by the principle "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali". This study aims to analyze the position of customary law in national law. The research method used is normative legal research by putting the law  as  the  norm  with  the  approach  of  legislation  and  doctrinal.  In  the  case  of  termination  of  criminal  cases specifically the lokika sanggraha offense, the judge's obligation to follow the movement of legal dynamics, not only in the sense of written law, but includes in an unwritten sense within the community.
Keywords: Lokika Sanggraha; Customary Law; National Law
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 90
Published: 01/08/2019 How To Cite: Pitriyantini, P, E . ( 2019). Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadi- lan dalam Perkara Pidana. KERTHA W ICAKSA NA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 13 (2). Pp 90 - 96. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5

## I.  PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis  dalam  arti  luas  dari  segi  jumlah  estnis/ suku, system kekerabatan, hukum maupun agama. Van  Vollenhoven  membagi  masyarakat  pribumi Indonesia  ke  dalam  19  daerah  hukum  adat berdasarkan  atas  kriteria  kultur  dan  geografi (Marzali,  2015) inilah  yang  menyebabkan  teori pluralism hukum di Indonesia semakin berkembang, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Gagasan  pluralisme  hukum  sudah  ada  sejak jaman  Monstesquieu  tetapi  pluralisme  hukum baru muncul kembali pada awal abad ke 20  atau sekitar  1980an.  Diterimanya  pluralisme  hukum sebagai  suatu  tertib  hukum  dalam  kehidupan masyarakat akan meningkatkan intensitas pluralitas dan pada titik akhir konvergensi, di titik sentral  bagian  dalam  bangunan  keseluruhan,  di mana  hukum  disusun  dari  seluruh  yang  berbeda, dan  merupakan  suatu  konspetualisasi  ideal hukum.  Di  sinilah  di  mana  “ the  boly  grail  of  all law ”  (tempat  sesuatu  yang  diinginkan  suci  oleh hukum)  menjadi  nyata  untuk  dikelompokkan (Achmad,  2009) .  Realitas  yang  ada  pada masyarakat  terdapat  lebih  dari  satu  hukum  yang hidup dan juga pranantanya sehingga
pengaturannya  bisa  berjalan  bersama-sama, namun  kadang  kala  terdapat  pertentangan  di dalamnya,  sehingga  dalam  situasi  pluralisme hukum,  seseorang  dapat  menggunakan  lebih  dari satu  peraturan  untuk  merasionalisasi  dan melegitimasi keputusan atau perilaku mereka. Hal tersebut  sejalan  dengan  prinsip  adat  “dimana bumi  dipijak  di  situ  langit  dijunjung”. Penghormatan  terhadap  nilai-nilai  setempat sangat  perlu dilakukan,  mengingat  kondisi  social masyarakat  dewasa  ini  semakin  mengabaikan nilai-nilai  tempatan.  Meskipun  pendatang  tidak dilarang  untuk  hidup  bersama  di  daerah  rantau, para  perantau  diminta  untuk  menghormati  nilai- nilai  masyarakat  setempat  yang  jika  dilanggar dapat diberi sanksi menurut hukum adat setempat. Perlakuan  yang  berbeda  dapat  diterapkan,  jika suatu  daerah  masyarakat  perantau  yang  satu entitas  budaya  merupakan  mayoritas.  Dalam keadaan mayoritas, mereka tetap dapat menerapkan  hukum  adat  daerah  asalnya  dan sekaligus  membentuk  lembaga  peradilan  adat (Effendi, 2018) .
Untuk  lebih  memahami  kedudukan  hukum adat  dalam  hukum  nasional  sekaligus  mengurai hubungan  Negara  dan  warga  negara,  maka  jalan masuknya adalah memahami makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang  menyatakan Indonesia adalah  negara  hukum.  Berdasarkan  teori  Negara hukum  yang  merujuk  pandangan  Brian  Z. Tamanaha, hukum merupakan instrument pemerintahan  tidak  saja  harus  pasti  dan  dibuat secara  demokratis  juga  harus  adil  dan  bermanfat bagi  warga  Negara  dalam  meningkatkan kesejahteraannya (Atmaja, 2016) .
Indonesia  memiliki  banyak  hukum  nasional yang  mengakui  keberadaan  hukum  adat  di Indonesia.  Khusus  untuk  peradilan  pidana,  salah satu  daerah  dimana  hukum  adat  mendapat pengakuan oleh sistem peradilan pidana  Modern adalah  Bali.  Meskipun  Bali  adalah  daerah  yang menjadi  objek  tujuan  wisata  internasional, populasi  penduduk  Bali  sendiri  lebih  homogeny dimana  masyarakat  Bali  mayoritas  beragama Hindu.  Meskipun  tidak  menafikan  keberlakuan hukum  pidan  positif,  hukum  adat  juga  berlaku dengan sebaik-baiknya di Bali. Salah satu sumber hukum adat Bali adalah Lokika Sanggraha.
Kitab Adhigama menjelaskan Lokika
Sanggraha  adalah  hubungan  percintaan    antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan dimana keduanya belum terikat suatu perkawinan yang  sah  menurut  Hukum  Nasional  maupun
Hukum  Adat.  Delik  Adat  Lokika  Sanggraha berawal  dari  seorang  laki-laki  menjanjikan  kelak di  kemudian  hari  akan  mempersunting  seorang perempuan  sebagai  istrinya  sehingga  perempuan tersebut akhirnya bersedia menyerahkan segalanya  sampai  terjadi  hubungan  biologis  dan terjadi  kehamilan  namun  kemudian  laki-laki tersebut  memutuskan  hubungan  cintanya  tanpa alasan  yang  sah.  Ketentuan  adat  yang  mengatur tentang  Delik  Lokika  Sanggraha  ini  masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Bali. Pelanggaran terhadap delik-delik Adat, khususnya  Delik  Adat  Lokika  Sanggraha dirasakan  sebagai  pelanggaran  hukum  serta norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  Bali  dan melanggar  rasa  keadilan  masyarakat.  Delik  adat ini merupakan salah satu delik (perbuatan pidana) dibidang  kesusilaan  yang  diciptakan,  hidup  dan ditaati oleh masyarakat Bali sejak jaman kerajaan dahulu  sampai  sekarang,  tentu  saja  dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dalam luas  lingkup  pengertian  dan  wujud  saknsinya dengan perkembangan zaman (Widnyana, 1987) . Perundang-undangan nasional khususnya KUHP  belum  mengatur  mengenai  delik  adat lokika sanggraha sehingga pada pasal 284 KUHP seseorang  yang  melakukan  hubungan  kelamin atau  persetubuhan  di  luar  perkawinan  atas  dasar suka  sama  suka  pada  prinsipnya  tidak  dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah  kawin).  Dipidana  menurut  Pasal  285 KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar kawin itu  dilakukan  secara  paksa  (perkosaan),  dalam Pasal  286  KUHP  seseorang  yang  bersetubuh dengan  seorang  perempuan  di  luar  perkawinan, padahal  diketahui  perempuan  tersebut  dalam keadaan  tidak  berdaya  atau  pingsan.  Sedangkan dalam Pasal 287 KUHP seseorang dapat dipidana apabila bersetubuh dengan seorang perempuan di luar  perkawinan,  padahal  diketahui  umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawini. Hal ini menjadi menarik  ketika  delik  adat  Lokika  Sanggraha  ini dijadikan  suatu  dasar  untuk  memutus  suatu perkara di Peradilan Umum di Bali.
Berdasarkan pemaparan singkat tersebut maka dapat  ditarik  permasalahan  tentang  Bagaimana kedudukan  delik  Lokika  sanggraha  dalam  sistem hukum  nasional  khususnya  hukum  pidana  dan Bagaimana bentuk pelestarian hukum pidana adat dalam yurisprudensi di Indonesia.

## II.  METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 91
makalah  ini  adalah  penelitian  hukum  normative (Natsir  &  Rachmad,  2018)  yang  meletakan hukum  sebagai  norma  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  serta  doctrinal, bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  sebagai hukum  primer  terdiri  dari  UUD  NRI  1945, KUHP,  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Bahan  hukum  sekunder terdiri  dari  buku,  disertasi,  jurnal  terkait  dengan penelitian.
Keseluruhan hukum tesebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan penelitian  kemudian  dikaji  secara  mendalam untuk  menggambarkan  posisi  hukum  adat  lokika sanggraha dalam hukum nasional yang berkenaan dengan hukum pidana.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Yuridis  Hukum  Adat  Lokika  Sanggraha dalam Hukum Pidana Nasional
Konsepsi
Negara hukum Indonesia mengintrodusir  perkembangan  pemikiran  baik dari  tradisi  hukum rechtsstaat maupun  tradisi hukum the  rule  of  law ,  tetapi  tetap  memiliki karakteristik
yang khas sebagaimana diperlihatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  baik sebelum  ataupun  sesudah Amademen.  Ketentuan sebagai  Negara  hukum  dikuatkan  dalam  Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  (Amadement)  yang  menyatakan “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. Memaknai  Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum  ( rechtsstaat ),  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan  belaka  ( machsstaat )  sebagaimana dimuat  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar 1945  sebelum  amademen.  Dapat  dikatakan  pula bahwa  Negara  hukum  yang  dimaksudkan  ialah Negara  yang  berdiri  di  atas  hukum  yang menjamin  keadilan  kepada  warga  negaranya (Soebechi,  2016) .  Jika  dikaji  dari  unsur  filosofi, konsepsi  Negara  hukum  Indonesia  berbeda dengan pemahaman antara Rechtsstaat dan rule of law . Rechtsstaat dan rule of law didasarkan pada falsafah individualistis liberal sedangkan falsafah bangsa  Indonesia  adalah  Pancasila.  Kedudukan Pancasila  ini  yang  menjadi  pembeda  bagaimana Negara  hukum  di  Indonesia.  Tujuan  dari  Negara hukum  Indonesia  adalah  untuk  mewujudkan amanah  pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  Alinea  IV yaitu :
Adanya pemerintahan Negara yang Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah Indonesia, Memajukan
kesejahteraan  umum,  Mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang  berdasarkan  kemerdakaan,  perdamaian abadi, dan keadilan social
Adanya  Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan  rakyat  berdasarkan  Pancasila (Soebechi, 2016) .
Konsep  kesatuan  masyarakat  hukum  adat berakar  pada  pendekatan  konsep  politik kewargaan. Secara umum kewargaan didefenisikan  sebagai  suatu  keanggotaan  dalam sebuah  masyarakat  yang  menjadi  basis  status formal  seorang  warga  beserta  hak-hak  dan kewargaan  aktif  yang  terkait  dengan  status tersebut.  Menurut  Stokke  kewargaan  modern terbentuk dari empat dimensi yang saling terkait: keanggotaan,  status  legal,  hak,  dan  partisipasi. Sementara, dimensi keanggotaan dan status legal lebih  terkait  soal  inklusi  kulutural  dan  yuridis dalam  komunitas  warga  Negara,  hak,  dan partisipasi berkaitan dengan kepemilikan atas hak -hak  penerimaan  atas  kewajiban-kewajiban  yang muncul atas proses inklusi. Castels dan Davidson berpendapat  bahwa  konsep  kewargaan  telah berubah  dari  semata  soal  pemahaman  yang berlaku  umum  ( common  sense )  menjadi  konsep yang  problematic  dan  diperdebatkan.  Pergeseran ini  tidak  hanya  terkait  dengan  perubahan- perubahan  di  tengah  masyarakat,  tetapi  juga dengan meningkatnya sensitivitas tentang kontradiksi-kontradiksi  dalam  model  kewargaan Negara-bangsa.
Lebih lanjut Taylor secara spesifik memandang  globalisasi  dan  multikulturalisme telah melahirkan ketegangan-ketegangan territorial dan kulutural dalam  model kewargaan, dan  oleh  karenanya  membuka  jalan  bagi  adanya global  and cultural  turn dalam  kajian-kajian kewargaan. Cultural  turn dalam  kewargaan merujuk pada meningkatnya sanggahan- sanggahan  akademis  dan  politik  terhadap  asumsi universalitas dan juga karena semakin berkembangnya  tuntutan  untuk  pengakuan identitas  kelompok  dan  hak-haknya.  Inti  dari cultural  turn  dijelaskan  bahwa  penekanan  pada isu  identitas  bersama  menyembunyikan  fakta bahwa  kewargaan  itu  didefenisikan  melalui identitas  dominan  dan  karenanya  menempatkan kelompok  identitas  lain  di  posisi  yang  tidak menguntungkan,  bahkan  meskipun  ketika  semua orang diberikan kewargaan secara hukum. Setiap masyarakat  selalu  mengandung  diferensiasi  dan penindasan  kelompok,  sebagai  proses  yang
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 92
mempertegas  keanggotaan  dalam  komunitas tertentu  bagi  setiap  anggota  masyarakat  yang bersangkutan. Artinya, kewargaan penuh memerlukan  hak-hak  kelompok  di  samping  hak- hak individual yang universal. Hal ini hanya bisa dilakukan  dengan  cara  mengakui  perbedaan  dan meyediakan  mekanisme  kelembagaan  bagi representasi  kelompok  yang  dapat  menjadi  basis perjuangan  keadilan  bagi  semua.  Dalam perspektif  liberal  dimana  semua  anggota komunitas  politik  diberikan  kewargaan  secara sama.  Artinya,  keseragaman  identitas  lebih diutamakan  dengan  mengabaikan  partikularitas- partikularitas  yang  melekat  pada  kelompok;  dan bahwa  semuanya  diperlakukan  sama  dalam  arti hukum  dan  tata  aturan  yang  ada  diterapkan terhadap  semua  tanpa  pandang  bulu (Hiariej  & Stokke, 2018) .
Pengakuan  terhadap  kelompok-kelompok masyarakat  di  suatu  Negara  berdasarkan pendekatan kewargaan merupakan bentuk penghormatan  masyarakat  hukum  adat.  Di Indonesia  masyarakat  hukum  adat  diakui  dan dilindungi  oleh  konstitusi.Kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum,  yang  menunjukan  pada kesatuan-kesatuan  masyarakat,  yang  mempunyai kesatuan  hukum,  kesatuan  penguasa,  dan kesatuan  lingkungan  hidup,  seperti  Desa Pakraman yang ada di Bali. Salah satu instrument hukum adat Bali yang dikaji dalam penelitian ini adalah  Lokika  Sanggraha  yang  masih  ada  dan dipakai  sebagai  dasar  putusan  dalam  perkara pidana.
Lokika  Sanggraha berasal  dari  bahasa Sansekerta yang  secara  harfiah  dapat  diartikan sebagai  berikut lokika berarti  pertimbnagan, perhitungan,estiit, pikiran yang  logis  sedangkann sanggraha
berarti
meladeni atau melayani.meladeni  atau  melayani  ini  mungkin bernilai  negative  atau  positif,  tergantung  dari hasrat  yang  diberi  layanan. Sanggraha atau melayani  berarti  berusaha  agar  pihak  berarti berusaha  agar  pihak  yang  mendapat  layanan  itu merasa  senang,  nikmat  dan  sebagainya.  Bila wujud  dari  senang  atau  nikmat  karena  hasrat nurani  luhur  seseorang  yang  mendapat  layanan, misalnya  dalam  belajar  atau  membela  kebenaran dan  keadilan,  maka  upaya sanggraha yang bersangkutan  akan  bernilai  positif.  Akan  tetapi bila  yang  dipuaskan  itu  adalah  gejolak  nafsu, maka  negatiflah  nilai  sanggraha  tersebut (Kaler, 1983) .
Pergaulan  bebas  dan  persetubuhan  di  luar
kawin  adalah  perbuatan  yang  sangat  tercela  di Bali  karena  melanggar  dasar-dasar  kehidupan nilai-nilai  yang  dihormati  oleh  masyarakat  Bali. Lokika  sanggraha  adalah  suatu  aturan  adat  yang sudah  mendasar  di  masyarakat,  merupakan pembatasan  kehidupan  seksuil.  Anak-anak  yang lahir  dari  hubungan  badan  di  luar  perkawinan yang  sah  dinilai  rendah  oleh  masyarakat.  Anak- anak seperti ini dikenal dengan nama ejekan  astra atau anak tak sah (Triwinaya, 2014) .
Delik  Adat  Lokika  Sanggraha  diatur  dalam Kitab Adi Gama Pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut: Malih  Lokika  Sanggraha  loewir  ipoen, jadma  mademenan,  sane  mowani  nerehang demen  ipoen,  ngererehang  daja,  soebajan  iloeh kesanggoepin,  wastaering  pepadoean,  toengkas paksane,  sane  loeh  ngakoe  kasanggama,  sane mowani  ngelisang  mepaksa  ngoecapang  dewek ipoen  kaparikosa  antoek  iloeh,  jan  asapoenika patoet  tetes  terangan  pisan,  jan  djati  imowani menemenin wenang ipoen sisipang danda oetama sahasa  24.000,  poenika  mawasta  Lokika Sanggraha ,  yang  artinya  Lokika  Sanggraha adalah, orang bercinta, yang laki tidak setia akan cintanya,  karena  takut  akan  dipersalahkan, mencari  daya  upaya,  janji  wanita  disanggupi, akhirnya sampai di pengadilan berbeda pengakuannya, si wanita mengaku di setubuhi, si laki-laki  seketika  mengatakan  dirinya  diperkosa oleh  wanita.  Kalau  demikian  halnya  haruslah diusut  kejelasannya,  kalau  benar  si  laki-laki mencintai  dan  patut  dipersalahkan  dengan  denda utama  sebesar  24.000,  itu  namanya  Lokika Sanggraha (Artadi,  1980) Maka  unsur-unsur  dari delik  Adat    lokika  sanggraha  menurut  Pasal  359 Adi Gama adalah:
Telah  terjadi  persetubuhan  suka  sama  suka antara  pria  dan  wanita  yang  tidak  terikat  dalam perkawinan yang sah.
Pihak pria memberikan janji untuk mengawini pihak wanita yang sudah disetubuhi.
Si pria tidak memenuhi janjinya
Indonesia  menganut  asas  legalitas  dalam penerapan  hukum  pidananya  yaitu  asas  “ Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali ” artinya tidak ada suatu delik yang dapat dipidana tanpa  peraturan  terlebih  dahulu.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  1  KUHP.  Untuk  delik  adat  lokika sanggraha,  peraturan  perundang-undangan  yang ada  di  Indonesia  khususnya  dalam  KUHP  di setiap pasal-pasalnya belum ada yang mengatur.
Dalam  Pasal  284  KUHP,  seseorang  yang
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 93
melakukan  hubungan  kelamin  atau  persetubuhan di  luar  perkawinan  atas  dasar  suka  sama  suka pada  prinsipnya  tidak  dipidana,  kecuali  terbukti ada  perzinahan  (salah  satu  pihak  sudah  kawin). Dipidana  menurut  Pasal  285  KUHP,  hanya apabila persetubuhan di luar kawin itu dilakukan secara paksa (perkosaan), dalam Pasal 286 KUHP seseorang  yang  bersetubuh  dengan  seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Sedangkan dalam Pasal 287 KUHP seseorang  dapat  dipidana  apabila  bersetubuh dengan  seorang  perempuan  di  luar  perkawinan, padahal  diketahui  umurnya  belum  lima  belas tahun atau  umurnya  tidak  jelas,  belum  waktunya untuk dikawini.
Delik lokika  sanggraha merupakan  salah  satu hukum  adat  yang  masih  ada  dalam  pergaulan masyarakat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven  bahwa  delik  adat  adalah  perbuatan yang  tidak  boleh  dilakukan  walaupun  pada kenyataannya  peristiwa  atau  perbuatan  itu  hanya sumbang  (kesalahan)  kecil.  Beberapa  sarjana cenderung  menyebut  pelanggaran  dalam  hukum adat  sebagai  suatu  perbuatan/  tindakan  pidana. Istilah  pidana  dalam  konteks  ini  sebetulnya dirasakan  kurang  tepat,  karena  sebenarnya  yang dimaksud  adalah  penyelewengan  dari  berbagai ketentuan  hukum  adat,  berupa  sikap  tindak  yang menggangu  kedamaian  hidup  yang  juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup  berupa  kepatutan  dalam  masyarakat,  yang umumnya tidak dalam bentuk tertulis.
Dalam  hal  pemutusan  perkara  pidana  khusus delik lokika  sanggraha ,  kewajiban  hakim  untuk mengikuti  gerak  dinamika  hukum,  tidak  saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam  artian  tidak  tertulis  yang  ada  dalam masyarakat  yang  tertuang  dalam  UU  No.  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  hal tersebut  diatur  dalam  pasal  5  ayat  (1),  yang menyatakan,  hakim  dan  hakim  kostitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. termasuk segala hal yang menyangkut  hukum  pidana  adat  (materiil/ substansi) mendapat tempat bagi perhatian hakim di  Indonesia,  termasuk  permasalahan  yang berkaitan  dengan  perbuatan  tercela  atau  sifat melawan hukum secara meteriil dalam masyarakat  adat  di  Indonesia.  Oleh  karenanya diperlukan suatu sikap ketelitian dalam menentukan  suatu  perbuatan  dapat  dikatakan sebagai  tercela  menurut  ukuran  masyarakat
Indonesia.
Bentuk  Pelestarian  Hukum  Pidana  Adat  dalam Yurisprudensi di Indonesia Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan  oleh  Snouck  Hurgronje  pada Tahun  1983  dalam  bukunya  De  Atjehnese  yang memperkenalkan  istilah Adatrecht (hukum  adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia  asli)  dan  orang  timur  asing  pada  masa Hindia  Belanda.    Hukum  adat  baru  mempunyai pengertian  secara  tehnis  yuridis  setelah  C.  Van Vollenhoven  mengeluarkan    bukunya  yang berjudul Adatrecht .  Dialah  yang  pertama  sekali menyatakan  bahwa  hukum  adat  merupakan hukum  yang  berlaku  bagi  rakyat  Indonesia  asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan  hukum  positif  serta  dijadikan sebagai  mata  kuliah  tersendiri,  dan  juga  yang mengangkat  hukum  adat  sebagai  hukum  yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen.
Dalam  memahami  posisi  hukum  nasional  dan hukum  adat  yang  memiliki  arti  sama  yaitu sebagai  suatu  rangkaian  norma  yang  mengatur tingkah  laku  dan  perbuatan  dalam  hidup bermasyarakat  dengan  tujuan  terciptanya  suatu ketertiban dalam masyarakat. Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya  perlu  diketengahkan  dua  konsep pemikiran  tentang  hukum  yang  sangat  tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem  hukum  yaitu  konsep  pemikiran  legisme (termasuk  aliran  positivisme)  dan  aliran  mazhab sejarah.
Pengakuan  terhadap  hukum  tidak  tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan  Umum  UUD  1945  angka  I  dan  pada Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 yang dapat  dipahami  bawa  Konstitusi  menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya,  Jaminan  konstitusi  sepanjang hukum  adat  itu  masih  hidup,  Sesuai  dengan perkembangan masyarakat, Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Diatur dalam undang-undang. Maka konsitusi memberikan
jaminan pengakuan dan penghormatan kepada hukum adat bila memenuhi Syarat Realitas yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, Syarat Idealitas yaitu  sesuai  dengan  prinsip  negara  kesatuan Republik  Indonesia,  dan  keberlakuan  diatur dalam undang-undang (Manarisip, 2012) .
Secara  formil  hukum  adat  sebagai  sumber
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 94
hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam  wujud  sebagai  hukum  adat  yang  secara formal  diakui  dalam  perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau atau pendapat para sarjana.  Dalam  kaitannya  dengan  yurisprudensi, hukum  adat  merupakan    sesuatu  yang  penting ketika  hakim  memutuskan  suatu  perkara.  Dalam praktik  pengambilan  putusan  hakim  dengan mendasarkan pada ketercelaan menurut nilai yang hidup ditengah masyarakat akan membuat hukum nasional  bergeser  dari  sifatnya  yang  legalistik. Pengakuan  atas  nilai-nilai  hukum  yang  hidup sesungguhnya  telah  diterima  dalam  pandangan penegak  hukum  walaupun  jarang  diterapkan. Dalam  arti  sempit  hukum  hanya  dipandang sebagai  hukum  yang  tertulis  atau  terkodifikasi seperti undang-undang Sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis seperti  kebiasaan,  kesopanan,  kesusilaan,  dan kepatuhan dalam masyarakat.
Perkembangan-perkembangan  hukum  adat melalui yurisprudensi akan memberikan pengetahuan  tentang  pergeseran  dan  tumbuhnya hukum  adat,  melemahnya  hukum  adat  local  dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat  dan  mengikat  secara  nasional.  Hukum adat  memiliki  peran  dalam  memberi  arahan  bagi perkembangan  hukum  nasional  ditengah-tengah menguatnya  tuntutan  globalisasi,  terutama besarnya  kemungkinan  terdapat  ruang  kosong atau tidak diaturnya delik yang dimaksud. Sebab bagaimana pun tidak ada satu sistem hukum pun yang  sempurna  dan  masing-masing  memiliki kelemahan dan kelebihan.
Satjipto  Raharjo  mengemukakan  bahwa  sejak semula  hukum  tidak  pernah  dapat  memuaskan keinginan  manusia  sebagai  suatu  alat  yang mematok antara perbuatan yang “benar” dan yang “salah”  secara  sempurna.  Seperti  adegium “ Summum ius summa iniuria ” bahwa hukum yang bekerja  terlalu  hebat  justru  menimbulkan ketidakadilan.

## IV. SIMPULAN
Delik lokika  sanggraha merupakan  salah  satu hukum  adat  yang  masih  ada  dalam  pergaulan masyarakat di Indonesia. Hukum adat diakui serta dilindungi  dalam  konstitusi  (sistem  hukum nasional).  Dalam  hal  pemutusan  perkara  pidana khusus  delik lokika  sanggraha ,  kewajiban  hakim untuk  mengikuti  gerak  dinamika  hukum,  tidak saja  dalam  pengertian  hukum  tertulis,  tetapi mencakup  dalam  artian  tidak  tertulis  yang  ada dalam  masyarakat  yang  tertuang  dalam  Undang-
Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No. 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, hal  tersebut  diatur  dalam  pasal  5  ayat  (1),  yang menyatakan,  hakim  dan  hakim  kostitusi  wajib menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.
Pelestarian hukum adat dalam yurisprudensi  ,selain  merupakan  keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum  adat,  juga  sebagai  sarana  pembinaan hukum  adat  agar  sesuai  dengan  cita-cita  hukum, sekaligus  dari  yurisprudensi  dari  masa  ke  masa dapat dijadikan bukti perkembangan – perkembangan  hukum  adat,  baik  yang  masih bersifat  local  maupun  yang  telah  berlaku  secara nasional.Perkembangan-perkembangan hukum adat  melalui  yurisprudensi  akan  memberikan pengetahuan  tentang  pergeseran  dan  tumbuhnya hukum  adat,  melemahnya  hukum  adat  lokal  dan menguatnya hukum adat yang kemudian menjadi bersifat dan mengikat secara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, A. (2009). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan . Jakarta: Kencana.
Artadi,  I.  ketut.  (1980). Hukum  Adat  Bali .  Denpasar: Setia Kawan.
Atmaja, G. M. W. (2016). Politik Pluralisme  Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah . Denpasar: PT Percetakan Bali. Effendi,  E.  (2018). Hukum  Pidana  Adat .  Bandung: Refika Aditama.
Hiariej,  E.,  &  Stokke,  K.  (2018). Politik  Kewargaan Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Kaler,  I.  G.  K.  (1983). Butir-Butir  Tercecer  tentang Adat Bali . Denpasar: Bali Agung.
Manarisip,  M.  (2012).  Eksistensi  Pidana  Adat  Dalam Hukum  Nasional. Lex  Crimen , 1 (4).  Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexcrimen/article/view/900
Marzali, A. (2015). Antropologi dan Kebijakna Publik . Jakarta: Prenada Media Group.
Natsir,  M.,  &  Rachmad,  A.  (2018).  Penetapan  Asas Kearifan  Lokal  Sebagai  Kebijakan  Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) , 4 (7), 468–489. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/ article/view/42718
Soebechi, H. I. (2016). Hak Uji Materiil . Jakarta: Sinar Grafika.
Triwinaya,  I.  N.  E.  (2014).  Delik  Adat  (Bali)  Lokika
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 95
Sanggraha  Dihubungkan  Dengan  Pasal  284 KUHP. Kertha  W idya , 2 (1).  Retrieved  from https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/ article/view/230 Widnyana, I. M. (1987). Eksistensi Delik Adat Lokika Sanggraha  dalam  Pembangunan  Hukum
Nasional . Denpasar.
Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved