## PENERAPAN GREEN ACCOUNTING PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
Suci Nasehati Sunaningsih 1) , Nibras A. Khabibah 2) , Kartika P. Suryatimur 3) sucinasehati@untidar.ac.id , nibras@untidar.ac.id , kpsuryatimur@untidar.ac.id
1), 2) S1 Akuntansi, 3) D3 Akuntansi, Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman, No 39, Tuguran, Potrobangsan Kec. Magelang Utara, Kota Magelang Email : admin@untidar.ac.id 1) ,  humas@untidar.ac.id 2)

## Abstract
Toxic  substances  from  the  waste  of  hospital  operational  are  very  dangerous  for  the  community  and  susceptible  to externalities. The implementation of green accounting is the first step to minimize the impact of environmental damages in order to improve efficiency of environmental management from the environmental costs perspective. This study aims to  analyze  implementation  of  green  accounting  in  the  Regional  Public  Hospital  (RSUD)  Muntilan  and  identify  its benefits. The object in this field is RSUD Muntilan in Magelang Regency.
This  is a  qualitative  research  with  case  study  method.  Collecting  data  is  done through  interview  and  documentation. Data  analysis  consisted  of  three  stages:  data  reduction,  data  display,  conclusion  drawing.  The  results  showed  that RSUD Muntilan has not implemented the concept of green accounting because it doesn’t present environment costs in special report as an additional voluntary information. However, RSUD Muntilan has identified, recognized, measured, presented, and disclosed these environmental costs in the operational report as associated cost on operational cost.
Keywords: Green Accounting, Regional Public Hospital, Implementation.

## Abstrak
Kandungan  zat-zat  beracun  dari  limbah  sisa  hasil  operasional  Rumah  Sakit  sangat  berbahaya  bagi  masyarakat  dan rentan  menimbulkan  efek  eksternalitas.  Penerapan  akuntansi  hijau  adalah  langkah  awal  meminimalisir  dampak kerusakan  lingkungan  dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  lingkungan  dari  sudut  pandang  biaya lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sejauh  mana  penerapan  akuntansi  hijau  pada  Rumah  Sakit Umum  Daerah  (RSUD)  Muntilan  dan  mengidentifikasi  manfaat  penerapannya.  Objek  penelitian  ini  adalah  RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan terdiri dari tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  RSUD  Muntilan  belum  menerapkan  konsep  green accounting  secara  menyeluruh  karena  tidak  menyajikan  biaya-biaya  lingkungan  dalam  laporan  khusus  sebagai informasi  tambahan  yang  bersifat  sukarela.  Adapun  RSUD  Muntilan  telah  mengidentifikasi,  mengakui,  mengukur, menyajikan,  dan  mengungkapkan  biaya-biaya  tersebut  pada  laporan  keuangan,  yakni  sebagai  biaya-biaya  serumpun pada biaya operasional.
Kata kunci : Green Accounting, Rumah Sakit Umum Daerah, Penerapan

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  yang  pesat  dalam  berbagai bidang  seringkali  menimbulkan  permasalahan  terhadap lingkungan.  Berkembangnya  operasional  perusahaan maupun  organisasi  milik  pemerintah  yang  tidak memperhatikan lingkungan cenderung berdampak negatif  bagi  kehidupan  manusia  dan  kelestarian lingkungan.  Efek  negatif  berupa  pencemaran  tanah,  air, udara,  suara;  penumpukan  limbah  produksi;  dan kesenjangan sosial disebut dengan eksternalitas ( externality ).
Sistem  akuntansi  yang  menyajikan  akun-akun  terkait biaya  lingkungan  ini  disebut  dengan  akuntansi  hijau ( green  accounting ).  Akuntansi  hijau  adalah  paradigma
baru  akuntansi  yang  menekankan  bahwa  proses akuntansi  yang  terdiri  dari  identifikasi,  pengakuan, pengukuran,  penyajian  informasi  tidak  hanya  pada objek/transaksi  yang  bersifat  keuangan  saja  melainkan juga  pada  objek/transaksi  yang  bersifat  sosial  dan lingkungan.  (Lako,  2018).  Penerapan green  accounting merupakan  langkah  awal  untuk  meminimalisir  dampak kerusakan  lingkungan  dalam  rangka  meningkatkan efisiensi  pengelolaan  lingkungan  dari  sudut  pandang biaya  lingkungan.  Akuntansi  hijau  didasarkan  pada konsep externality ,  yakni  telaah  mengenai  dampak aktivitas  ekonomi  yang  seharusnya  dihitung  dan dibukukan  dalam  catatan  keuangan.  Dengan  demikian, laporan  akuntansi  tidak  hanya  menyajikan  informasi
keuangan  tetapi  juga  informasi  sosial  dan  lingkungan secara terintegrasi.
Rumah  Sakit  merupakan  organisasi  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  komplek,  padat  pakar,  padat modal,  dan  padat  teknologi.  Tanggung  jawab  rumah sakit  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1204/Menkes/SK/X/2004  tentang  Persyaratan Kesehatan  Lingkungan  Rumah  Sakit.  Salah  satu persyaratan  pengolahan  limbah  RS  meliputi  upaya Kesehatan  Lingkungan  (UKL),  Upaya  Pemantauan Lingkungan  (UPL)  atau  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  (AMDAL).  Namun  banyak  rumah  sakit yang  hanya  mempertimbangkan  syarat  pengelolaan lingkungan  saja  untuk  memenuhi  persyaratan  pendirian Rumah  Sakit.  Padahal,  jika  tidak  ada  aturan  kepastian maka  dampaknya  terhadap  lingkungan  dapat  berakibat fatal. Apalagi, hingga saat ini pengelolaan limbah medis masih  sering  menjadi  permasalahan,  seperti  masalah perijinan  hingga  kelalaian  pihak  manajemen  dalam pembuangan limbah.
Menurut  Windasari  dan  Harimurti  (dalam  Nurhasanah, 2018),  limbah  rumah  sakit  adalah  semua  limbah  yang dihasilkan  oleh  kegiatan  pelayanan  kesehatan  dan kegiatan  penunjang  lainnya  berupa  limbah  radioaktif, limbah infeksius, patologi dan anatomi, limbah sitotokis, limbah  kimia,  dan  limbah  farmasi.  Sedangkan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mendefinisikan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai zat, energi  dan/atau  komponen  apapun  yang  karena  sifat, konsentrasi  dan/atau  jumlahnya,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dapat  mencemarkan,  merusak, dan/atau  membahayakan  lingkungan  hidup,  kesehatan dan  kelangsungan  hidup  manusia  serta  makhluk  hidup lainnya.  Kegiatan  operasional  rumah  sakit  berpotensi menimbulkan  masalah  lingkungan  karena  limbah  yang dihasilkan  merupakan  limbah  berbahaya.  Oleh  karena itu,  limbah  rumah  sakit  termasuk  ke  dalam  Limbah  B3 yang  harus  dikelola  dengan  baik  dan  tidak  boleh  luput dari perhatian manajemen

## 2. Pembahasan

## A. Identifikasi Biaya Lingkungan
Limbah  medis  RSUD  Muntilan  adalah  limbah  B3  yang berbentuk  padat  dan  cair.  Pengelolaan  limbah  tersebut tentu memerlukan biaya-biaya tertentu. RSUD bekerjasama  dengan  pihak  ketiga  untuk  pengelolaan limbah  padat  B3,  sedangkan  untuk  pengelolaan  limbah cair,  RSUD  memiliki  unit  yaitu  Instalasi  Kesehatan Lingkungan.  Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara  dengan Ibu  Umi  Kurnia,  S.E.  selaku  Kepala  Seksi  Akuntansi sebagai berikut:
“Biaya  jasa  kebersihan  itu  ada  hubungannya  dengan limbah B3, ini dibayarkan ke pihak ketiga. SOP nya kita ada  sendiri-sendiri  di  akuntansi  dan  di  kesling  punya SOP  sendiri.  Nih  contohnya  jasa  kebersihan,  ini  kan realisasinya masuk dalam LO nah ini di dalamnya juga
ada  jasa  kebersihan  yg  ngangkut  dari  sini  ke  TPA Pemda.  Terus  ada jasa  pembuangan  sampah  medis  dan B3 ini masuk ke biaya jasa kebersihan. Lalu limbah cair kan  diolah  masuk  ke  jaringan  IPAL  nah  di  dalamnya ada  alatnya,  terus  yg  keluar  dari  IPAL  airnya mencemari  saat  dibuang  di  sungai  apa  tidak  itu  masuk ke biaya pemeriksaan.”
Pernyataan  tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan  Bapak Suharyanto,  S.T.  selaku  Kepala  Instalasi  Kesehatan Lingkungan sebagai berikut:
“Kalau limbah B3 kan kita kerjasama dengan ketiga ya ada  biayanya  tapi  tidak  dicantumkan  di  simpel.  Untuk pertanggungjawaban  pihak  ketiga  biasanya  pakai manifest,  kita  kan  kontrak  to  ada  kerjasama,  misal  per kg  ya  harus  ada  laporannya  berapa  kg  yang  dibawa terus  dikalikan  dengan  nilai  yang  sudah  disepakati  per kg.”
Setelah melakukan pengidentifikasian berdasarkan bukti- bukti,  RSUD  Muntilan  telah  mengidentifikasi  biaya- biaya  yang  dikeluarkan  berkaitan  dengan  aktivitas lingkungannya,  tetapi  biaya-biaya  tersebut  belum diidentifikasi secara khusus. RSUD Muntilan
melaporkan biaya-biaya tersebut pada Laporan Operasional, yakni sebagai biaya operasional pada biaya pelayanan  meliputi:  gaji  dan  tunjangan  pegawai  Non- PNS,  biaya  bahan  dan  alat  sanitasi,  biaya outsourcing . Selain  itu,  terdapat  biaya  dikategorikan  dalam  biaya operasional pada biaya umum dan administrasi meliputi: biaya  pemeliharaan,  biaya  peralatan  kebersihan  dan bahan  pembersih,  biaya  bahan  bakar,  biaya  jasa konsultan,  biaya  jasa  kebersihan,  dan  biaya  jasa pemeriksaan  air,  udara,  dan  gas.  Hal  ini  sesuai  dengan penjelasan Kepala Seksi Akuntansi berikut:
“Klasifikasi  dari  biaya  operasional  kan  buanyak,  dari pelayanan  sampai  administrasi.  Rincinya  ada  di  Gaji yang  Non  PNS  karena  banyak  yang  kerja  di  Instalansi Kesling,  ada  juga  tenaga  kebersihan  dan  taman  itu outsourcing.  Tapi  ada  juga  PNS  golongan  I  atau  II  itu yang  di  Kesling.  Jadi  kan  RS  kita  ada  manajemen  dan ada  instalasi  Kesehatan  Lingkungan yang berhubungan dengan  fungsional  RS,  nah  disana  itu.  Kalau    yang bersih-bersih biaya outsourcing itu dengan pihak ketiga, biaya bahan dan alat sanitasi, gaji pemeliharaan taman, pemeliharaan  irigasi  itu  rinci  lagi  ada  IPAL  untuk limbah  cair  itu  ada  rekening  sendiri.  Ada  biaya  jasa pemeriksaan air dan gas”
Pelaporan biaya yang terkait dengan lingkungan menjadi sangat  penting  untuk  memperbaiki  kinerja  lingkungan dan  mengendalikan  biaya  lingkungan.  Pelaporan  biaya tersebut  dapat  memberikan  2  (dua)  hasil  yang  penting, yaitu: (1) dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas,  dan  (2)  jumlah  relatif  biaya  yang dihabiskan  untuk  setiap  kategori.  Dari  sudut  pandang praktis,  biaya  lingkungan  akan  menjadi  perhatian manajemen  jika  jumlahnya  signifikan.  RSUD  Muntilan memang  belum  melakukan  pengelompokan  biaya lingkungan  sesuai  teori  yang  dikemukan  Hansen  dan
Mowen  (2011).  Pengelompokan  biaya  pengolahan limbah RSUD Muntilan dalam Tabel 3 dibawah ini:
Tabel 1. Klasifikasi Biaya Pengolahan Limbah No. Klasifikasi Biaya Hansen Mowen (2011) Biaya Pengolahan Limbah RSUD Muntilan 1. Biaya Pencegahan ( Preventive Cost ) a. Gaji dan tunjangan pegawai Non-PNS b. Biaya bahan dan alat sanitasi
c. Biaya outsourcing d. Biaya bahan bakar
e. Biaya pemeliharaan
2. Biaya  Deteksi
( Detection Cost ) a. Biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
b. Biaya jasa konsultan c. Biaya jasa kebersihan
d. Biaya jasa pemeriksaan air, udara, dan gas 3. Biaya
Kegagalan Internal ( Internal Failure Cost ) - 4. Biaya Kegagalan Eksternal ( External Failure Cost )
-

## Sumber: data diolah, 2020

## Pengakuan Biaya Lingkungan
Rumah  sakit  mengakui  setiap  biaya  yang  dikeluarkan terkait  proses  pengelolaan  limbah  dengan menggunakan metode  akrual.  Biaya  tersebut  diakui  sebagai  beban ketika  sudah  digunakan  untuk  kegiatan  operasional rumah  sakit.  RSUD  melakukan  pengakuan  biaya menggunakan basis akrual ( acrual basis ) dimana hal ini mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  Ibu  Umi  Kurnia  S.E.  selaku  Kepala Seksi  Akuntansi  dan  Ibu  Ratna  Ernawati,  S.E  selaku Kepala Bidang Keuangan sebagai berikut:
“Biaya  dicatat  berdasarkan  sesuai  uang/biaya  yang dikeluarkan,  bukan  saat  bikin  laporan.  Kan  mereka kerja  dulu  to,  baru  kita  bayar.  Pengakuannya  sudah basis  akrual  kok  kita  sesuai  transaksinya.  Kan  kalau pemerintah itu kan aturan pengelolaan keuangannya kan terima barang/jasa dulu baru kita bayar.”
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Publik  Nomor  01  Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan
bahwa pengakuan merupakan suatu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur dan harus diakui  jika:  1)  ada  kemungkinan  bahwa  manfaat ekonomi  yang  berkaitan  dengan  pos  tersebut  akan mengalir dari atau ke dalam instansi; dan 2) pos tersebut mempunyai  nilai  atau  biaya  yang  dapat  diukur  dengan andal.  Biaya  pengelolaan  limbah  dari  RSUD  Muntilan menunjukkan adanya manfaat ekonomi untuk pengelolaan limbah demi menjaga lingkungan disekitarnya  serta  mempunyai  nilai  yang  dapat  diukur dengan andal.

## Pengukuran Biaya Lingkungan
PSAP  Nomor  01  menjelaskan  pengukuran  menurut Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan  (KDPPLK)  adalah  proses  penetapan  jumlah uang  untuk  mengakui  dan  memasukkan  setiap  unsur laporan  keuangan.  Seluruh  biaya  proses  pengelolaan limbah  harus  diukur  dengan  akurat  dan  andal. Berdasarkan  hasil  pengamatan,  pengukuran  biaya pengolahan  limbah  RSUD  Muntilan  menggunakan  nilai historis  ( historical  cost )  dengan  satuan  mata  uang Rupiah.  RSUD  Muntilan  mengukur  nilai  dan  jumlah biaya  yang  dikeluarkan  untuk  pengelolaan  limbah menggunakan satuan moneter, yakni sebesar biaya  yang akan dibayarka mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan Ibu Umi Kurnia S.E. sebagai berikut:
“Kalau anggaran itu kan pagu jadi ya kita rencanakan. Kalau RS kan tidak ada istilah menghabiskan anggaran, posnya  sesuai  kebutuhan.  Biaya-biaya  yang  saya centang  ini  ada  kaitannya  dengan  limbah.  Ini  kan kelihatan  biayanya  setahun  habis  berapa  kalau  di anggaran  kan  ada  rincian,  contoh  biaya  pemeliharaan irigasi untuk apa saja ya sudah ada aturannya. Kita kan sampai keuar nilai ini ada SPJ nya dan kita harus ada.”
RSUD  Muntilan  telah  memiliki  Instalasi  Kesehatan Lingkungan dan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3. Berikut adalah tabel pengukuran biaya  terkait  dengan  pengelolaan  limbah  di  RSUD Muntilan:
Tabel 2. Pengukuran Biaya No. Nama Rekening Pengukuran 1. 2. Belanja Operasional – Biaya Pelayanan Biaya  Operasional – Biaya Umum dan Administrasi
Historical Cost
Historical Cost Sumber: data diolah, 2020

## Penyajian Biaya Lingkungan
Menurut  Haryono  dalam  Sela  (2019),  penyajian laporan keuangan  sebagai  alternatif  model  pelaporan  keuangan lingkungan secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4  (empat)  model,  antara  lain:  1)  model  normatif;  2) model hijau; 3) model intensif lingkungan; dan 4) model aset  nasional.  Penyajian  yang  dilakukan  rumah  sakit sudah  sesuai  KDPPLK  yakni  menggunakan historical cost .  RSUD  Muntilan  tidak  menyajikan  biaya-biaya yang terkait proses pengelolaan limbah ke dalam laporan keuangan  khusus,  tetapi  item-item  tersebut  dicatat  pada sub-sub biaya operasional di Laporan Operasional sesuai dengan  model  normatif.  Hal  ini  sesuai  dengan wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Akuntansi,  yaitu  Ibu Umi Kurnia, S.E. sebagai berikut:
“Biaya terkait limbah nanti masuk ke rekening-rekening yang  sudah  ada.  Kita  sudah  sesuai  SAP  (pengelolaan keuangan) dari atas ada klasifikasi besarnya di LO nya itu  Biaya  Operasional  dan  Investasi.  Untuk  limbah  itu masuk ke Biaya Operasional BLUD dari pendapatan RS sendiri.”

## Pengungkapan Biaya Lingkungan
Dalam  mengungkapkan  biaya-biaya  terkait  pengelolaan pihak  rumah  sakit  tidak  mengkhususkan  biaya-biaya yang dikeluarkan terkait pengelolaan limbah, akan tetapi diperlakukan  sebagai  biaya  operasional.  Pengungkapan dalam biaya lingkungan merupakan jenis pengungkapan sukarela. Informasi biaya operasional yang diungkapkan ialah  terkait  dengan  biaya  pelayanan  dan  biaya  umum dan  administrasi  sesuai  dengan  penjelasan  Kepala  Seksi Akuntansi:
“Iya, di kami biaya-biaya tersebut masih disajikan jadi satu  dalam  biaya  operasional,  masuknya  ke  biaya pelayanan ada.”
Dari  keterangan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  RSUD mencatat  biaya  terkait  pengelolahan  limbah  dijadikan satu  dengan  akun-akun  yang  serumpun.  Meskipun pengungkapan  dan  penyajian  biaya-biaya  terkait pengelolaan  limbah  tidak  dikhususkan,  namun  kegiatan pengolahan limbah rutin dilaporkan kepada Direktur RS meskipun  tidak  disajikan  dalam  bentuk  laporan keuangan  tambahan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Kepala Seksi Akuntansi:

## “Kesling juga  laporan langsung ke direktur hanya saja laporannya seperti bikin laporan kinerja ya tapi”
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  yang  diberlakukan sejak  13  Juni  2010,  PSAP  Nomor  01  Paragraf  19 menjelaskan  bahwa  entitas  pelaporan  menyajikan informasi  tambahan  untuk  membantu  para  pengguna dalam  memperkirakan  kinerja  keuangan  entitas  dan pengelolaan  aset,  seperti  halnya  dalam  pembuatan  dan evaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya ekonomi.  Informasi  tambahan  ini  termasuk  rincian mengenai  output  entitas  dan outcomes dalam  bentuk indikator  kinerja  keuangan,  laporan  kinerja  keuangan, tinjauan  program  dan  laporan  lain mengenai  pencapaian
kinerja  keuangan  entitas  selama  periode  pelaporan. Green  accounting termasuk  salah  satu  di  antara pelaporan  tambahan  itu,  namun  masih  bersifat  sukarela sehingga  jika  ada  pihak  yang  tidak  mencantumkan penyajian  secara  khusus  tentang  pelaporan  akuntansi hijau  atau  lingkungan  pun  tidak  melanggar  peraturan yang ada.

## 3. Kesimpulan
1. RSUD Muntilan melaksanakan pengelolaan limbah  medis  maupun  non  medis  sesuai  dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Seluruh biaya  terkait  dengan  pengelolaan  limbah  diukur dengan  biaya  historis.  RSUD  Muntilan  mengakui biaya  pengelolaan  limbah  pada  saat  aktivitas pengelolaan  limbah  dilakukan  meskipun  belum timbul kas, hal ini sesuai dengan basis akrual yang diwajibkan SAP.
2. RSUD  Muntilan  tidak  mengungkapkan  seluruh biaya  lingkungan  secara  khusus,  namun  telah menyajikannya  pada  laporan  keuangan  sebagai biaya-biaya yang serumpun yakni biaya operasional.  Dalam  hal  ini,  RSUD  Muntilan melakukan pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran,  penyajian,  serta  pengungkapan  biaya pengelolaan  limbah  dalam  Laporan  Operasional dalam  laporan  keuangan RSUD. Hal  ini mengindikasikan  bahwa  fungsi  laporan  biaya pengolahan  limbah  sebagai  salah  satu  dasar pengambilan  keputusan  belum  digunakan  secara maksimal.  Selain  itu,  informasi  biaya  operasional dalam  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  RSUD Muntilan  belum  digambarkan  secara  relevan  dan andal, karena tidak mencakup informasi kuantitatif biaya  kegiatan  pengelolaan  limbah  maupun informasi  kualitatif  tentang  dampak  lingkungan yang  ditimbulkan  dari kegiatan rumah  sakit.  Oleh sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  pengungkapan informasi  biaya  lingkungan  RSUD  Muntilan belum  mencerminkan  aktivitas  rumah  sakit berdasarkan  konsep green  accounting secara menyeluruh.

## Daftar Pustaka
[1]  Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Method Approach. California: Sage Publications.
[2]    Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2011). Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.
[3]  Khoirina,  M.  M.  (2016).  Analysis  of  Green Accounting  to  Support  Corporate  Social Responsibility  (Case  Study:  Semen  Gresik Hospital). AKRUAL Vol. 8 No.1 , 1-10.
[4]      Lako,  A.  (2018). Akuntansi  Hijau:  Isu,  Teori,  dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
[5]  Menteri  Kesehatan.  (2004). Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang  Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan Rumah Sakit .
[6]  Nurhasanah.  (2018,  Januari  31). Kajian  Green
Accounting pada RSUD Labuang Baji
Makassar. Diambil  kembali  dari repositori.uin- alauddin.ac.id: http://repositori.uin- alauddin.ac.id/id/eprint/8752 [7]    (2010). Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. [8]    Sela,  A.  Y.,  Karamoy,  H.,  &  Mawikere,  L.  M.
(2019). Analisis Penerapan Akuntansi
Lingkungan  pada  RSUD  DR.  Sam  Ratulangi Tondano. Indonesia Accounting Journal Volume 1, Number 2 , 63-73.
[9]      Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
[10]    (2009). Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
[11]      Yin,  R.  K.  (2014). Case  Study  Research  Design and  Methods  5th  Edition. California:  Sage Publications.