## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 47-62

## Analisis  Prinsip  Independensi  Hakim  Konstitusi  di Indonesia
Priandita Koswara 1* , Megawati 2
12 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia *Corresponding Author: priandita1900024155@webmail.uad.ac.id
Histori Artikel Abstrak Masuk: 30 Mar 2023 Review: 3 Jun 2023 Diterima: 10 Agu 2023 Terbit: 11 Agu 2023 Tujuan  dari  tulisan  ini  untuk  mengetahui  analisis prinsip  independensi hakim  konstitusi  di  Indonesia. Jenis  penelitian  yang  digunakan  termasuk  dalam penelitian yuridis normatif karena  dilakukan melalui studi dokumen atau melalui bahan kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Terhadap  bahan  hukum  yang  diperoleh dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  analisis kualitatif.  Sementara  itu,  untuk  metode  pendekatan yang  digunakan penulis  dalam  penelitian ini  sendiri yakni  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Independensi kekuasaan  kehakiman  dapat  dipahami sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam artian adanya kebebasan sepenuhnya dan tidak ada campur tangan  terhadap  kekuasaan  kehakiman.  Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga kekuasaan negara yang merdeka atau independen, sehingga tidak ada campur tangan dari  pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan  kewenangannya. Upaya  untuk  mengurangi nilai independensi dan praktik politik terhadap Mahkamah Konstitusi  jelas  ditunjukkan  oleh  lembaga  legislatif. Tindakan  di  luar  ketentuan  tersebut  mencederai independensi  peradilan  yang  merupakan  benteng terpenting negara hukum dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kata  Kunci: Prinsip; Independensi; Hakim Konstitusi, Kehakiman. Article’s History Abstract Received: 30 Mar 2023 Reviewed: 3 Jun 2023 Accepted: 10 Agu 2023 Published: 11 Agu 2023 The purpose of this paper is: to find out the analysis of the principle  of  independence  of  constitutional  judges  in Indonesia.  The  type  of  research  used  is  included  in normative  juridical research  because  it  is  carried  out through  document  studies  or  through  literature materials  by  collecting  primary  legal  materials  and secondary  legal  materials.  The  legal  material  obtained was  analyzed using qualitative analysis. Meanwhile, the approach method used by the author in this study itself is

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 47-62
a conceptual approach. Based  on the results of the study, it  can  be  concluded  that  the  independence  of  judicial power  can  be  understood  as  independence  or independence, in the  sense  of  complete freedom  and  no interference  with  judicial  power.  Judicial  power  is  an independent or independent institution of state power, so there  is  no  interference  from  any  party  in  the implementation of  its  duties  and  authorities. Efforts to reduce the  value  of independence and  political practice towards  the  Constitutional  Court  are  clearly demonstrated  by  the  legislature.   Actions  outside these provisions injure the independence of the judiciary which is  the most  important bulwark of  the  rule of  law in the sense of Article 1 paragraph (3) and Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Keywords: Principles; Independence; Constitutional Court
Judges; Judiciary.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Konstitusi  menetapkan  dalam tatanan  dasar  negara  bahwa Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Demikian  pula  penjelasan konstitusi  tentang  sistem  pemerintahan  negara,  yang  secara  tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum ( rechtsstaat ) (Enggarani, 2018). Berdasarkan  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Dasar Negara  Republik Indonesia  1945  (UUD 1945)  telah  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan prinsip negara hukum berarti semua orang  baik  pemerintah  maupun  rakyat  pada  umumnya  harus  tunduk  pada hukum yang berkeadilan  yang bersandar  pada konstitusi  yang memosisikan semua orang sama di hadapan  hukum (Fuady, 2011).
Independensi  bagi  kekuasaan  kehakiman merupakan salah satu prinsip  yang harus  dianut  terutama  pada  negara-negara  yang berlandaskan  pada  hukum. Hal  itu  sebagaimana  diungkap  Jimly Ashiddiqie  bahwa  salah  satu  prinsip pokok  negara  hukum  ialah  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak (Ashiddiqie,  2005). Independensi  Hakim  telah  menjadi  perdebatan  panjang dalam sejarah  ketatanegaraan  sejak lahirnya gagasan  negara  hukum. Pro dan kontra  tentang  perlunya  kebebasan  diberikan  kepada  Hakim  lahir  dari kalangan  pragmatisme  berhadapan  dengan  aliran  progresif.  Pada  kondisi tertentu,  seorang  hakim  sebenarnya  dapat  dipengaruhi  terhadap independensi,  mengingat  seorang  hakim  sama  manusiawinya  dengan  kita. Namun, sebagai profesi, hakim adalah negarawan yang tidak bisa digoyahkan. Meski  begitu,  gesekan  antar  kelompok kepentingan  politik  terhadap  Hakim Mahkamah  Konstitusi  masih  kecil  kemungkinannya.  Memang,  hal  itu  bisa mempengaruhi  opini  publik  dan  kepercayaan  terhadap  lembaga  tertinggi negara.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 47-62
Pembuatan  undang-undang  tidak  hanya  sekedar  mengadaptasi  norma yang telah diuji dengan UUD 1945. Namun, seringkali  ada upaya untuk pematahan permohonan  dengan  mempertanyakan legal  standing pemohon  yang bertujuan  supaya  permohonan  tersebut  ditolak.  Semangat  konstitusi  bukan hanya apa  yang tertulis,  tetapi  juga  nilai-nilai  moral bangsa  dan  negara.  Jika Hakim Konstitusi  tidak  memilikinya, kemungkinan  besar  akan  melemahkan independensi  hakim yang dalam menjalankan fungsinya harus mengutamakan pelaksanaan  prinsip-prinsip  keadilan, moral dan jiwa negarawan.
Dalam  hal  ini,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  memberhentikan  Hakim Aswanto dari jabatannya dalam Hakim Mahkamah Konstitusi walaupun masa jabatan  hakimnya  masih  panjang.  Akan  tetapi  faktor  pemberhentian  yaitu menganulir  Undang-undang  produk  DPR  di  Mahkamah  Konstitusi.  Maka, pemberhentian  ini  merupakan  alasan  yang  kontroversial  karena  alasan pemberhentian  tersebut tidak diatur di dalam tata cara pemberhentian  hakim konstitusi  itu  sendiri.  Secara  rasional,  kepentingan  politik  bisa  masuk  ke dalam  ranah  proses  menjaga  independensi  peradilan,  karena  Dewan Perwakilan  Rakyat  adalah  lembaga  politik  yang  juga  membuat  kebijakan politik.  Padahal  Mahkamah  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  bertanggung jawab dalam perlindungan  peradilan harus bebas dari campur tangan lembaga lain  untuk  menciptakan  independensi  guna  tercapainya  penerapan  hukum yang  adil.  Dalam  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  ini,  hakim  harus memahami dengan   jelas ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang (Luhukay, 2019).
Independensi  tidak hanya harus ditegakkan,  tetapi juga harus dibangun pagar yang jauh dari pusat independensi.  Oleh karena itu, setiap kali ada upaya untuk melanggar  kode  etik,  akan  dibunyikan  lonceng  peringatan  untuk mempertahankan  independensi.  Berdasarkan  problematika  yang  telah dipaparkan,  artikel  ini  hendak  membahas  dan  menganalisis  prinsip independensi  hakim konstitusi di Indonesia.

## Metode
Jenis penelitian  yang  digunakan  termasuk dalam penelitian  yuridis  normatif karena  dilakukan  melalui  studi  dokumen  atau  melalui  bahan  kepustakaan dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  (bersifat autoritatif yang artinya  mempunyai  otoritas,  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan- catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan putusan-putusan  hakim)  dan  bahan  hukum  sekunder  (bahan  hukum  yang memberikan penjelasan-penjelasan  mengenai  hukum primer,  berupa  semua publikasi  tentang  hukum yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi, meliputi buku-buku  teks, jurnal-jurnal  hukum. Bahan  hukum yang diperoleh dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Sementara  itu, untuk metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini sendiri yakni pendekatan  konseptual ( conceptual approach ).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 47-62

## Hasil dan Pembahasan
Gagasan  negara  hukum  ini  menyiratkan  bahwa  semua  individu  -  kaya  dan miskin, pria atau wanita, kasta maju atau mundur  - tunduk pada hukum yang sama. Peran utama peradilan  adalah untuk melindungi supremasi  hukum dan memastikan  supremasi  hukum.  Ini  melindungi  hak-hak  individu, menyelesaikan  perselisihan  sesuai  dengan  hukum  dan  memastikan  bahwa demokrasi tidak menyerah pada kediktatoran  individu atau kelompok. Untuk dapat melakukan semua ini, peradilan  harus independen  dari tekanan politik apa  pun.  Pada  hakikatnya,  kemerdekaan  hakim  adalah  sebagai  basis  untuk menjatuhkan  putusan  yang  murni  didasarkan  pada  pertimbangan  hukum. Apabila ada alien elements maka pertimbangan  hukum tersebut  akan tergeser karena tergerus, sehingga  akibatnya tidak lagi pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan  hukum,  tapi  didominansi  oleh  pertimbangan  lain  seperti misalnya  pertimbangan  politik  yang  mengutamakan  kepentingan  hakim  itu sendiri,  dan  bukannya  murni  pertimbangan  hukum  yang  rasional. Sesungguhnya,  salah satu progresivitas hukum untuk menjamin kemerdekaan Mahkamah  Konstitusi  adalah  dengan  tidak  adanya  lagi  periodisasi  sehingga Hakim  Konstitusi  tidak  lagi  bertanggung  jawab  kepada  lembaga pengusungnya (Mahkamah Konstitusi  Republik Indonesia, 2022). Untuk  mendukung  independensi  Hakim  Konstitusi,  telah  ditetapkan  PMK Nomor  09/PMK/2006  tentang  Pemberlakuan  Deklarasi  Kode  Etik  dan Perilaku  Hakim  Konstitusi.  Mengenai  independensi  hakim  konstitusi,  pada bagian  pertama  Deklarasi  menegaskan  independensi  Hakim  Konstitusi merupakan  prasyarat  pokok  bagi  terwujudnya  cita  negara  hukum,  dan merupakan  jaminan  bagi  tegaknya  hukum dan  keadilan.  Prinsip  ini  melekat sangat  dalam  dan  harus  tercermin  dalam  proses  pemeriksaan  dan pengambilan  keputusan  atas  setiap  perkara,  dan  terkait  erat  dengan independensi  mahkamah  sebagai  institusi  peradilan  yang  berwibawa, bermartabat,  dan terpercaya.  Independensi  hakim konstitusi  dan pengadilan terwujud  dalam  kemandirian  dan  kemerdekaan  hakim  konstitusi,  baik sendiri-sendiri  maupun sebagai  institusi dari pelbagai  pengaruh, yang berasal dari  luar  diri  hakim  berupa  intervensi  yang  bersifat  memengaruhi  secara langsung  atau tidak langsung  berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan,  ancaman, atau tindakan  balasan karena kepentingan  politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah  atau  kekuatan  politik  yang  berkuasa,  kelompok  atau  golongan tertentu,  dengan  imbalan  atau  janji  imbalan  berupa  keuntungan  jabatan, keuntungan  ekonomi, atau bentuk lainnya.
Penerapan  prinsip  independensi  tersebut adalah sebagai  berikut:
1. Hakim  konstitusi  harus  menjalankan  fungsi  judisial  secara  independen atas  dasar  penilaian  terhadap  fakta-fakta,  menolak  pengaruh  dari  luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan,  ancaman atau campur tangan, baik langsung  maupun  tidak  langsung,  dari  siapapun  atau  dengan  alasan apapun, sesuai  dengan penguasaannya  yang seksama atas hukum.
2. Hakim  konstitusi  harus  bersikap  independen  dari  tekanan  masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 47-62
3. Hakim  konstitusi  harus  menjaga  independensi  dari  pengaruh  lembaga- lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga  negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan,  hakim konstitusi harus independen dari pengaruh  rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim  konstitusi  harus  mendorong,  menegakkan,  dan  meningkatkan jaminan  independensi  dalam  pelaksanaan  tugas  peradilan  baik  secara perorangan  maupun kelembagaan.
6. Hakim konstitusi  harus menjaga dan menunjukkan citra independen  serta memajukan standar  perilaku  yang tinggi  guna  memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap  Mahkamah.
Pengertian independensi  kekuasaan kehakiman dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu  dalam  arti  sempit  dan  dalam  arti  luas.  Independensi  kekuasaan kehakiman  dalam  arti  sempit  berarti  independensi institusional (independensi  struktural  atau  independensi  eksternal  atau  independensi kolektif). Independensi  kekuasaan  kehakiman  dalam arti  luas  meliputi  juga independensi  individual (independensi  fungsional atau independensi  internal atau  independensi  normatif).  Pengertian  independensi  personal  dapat diartikan  juga  dari  setidak-tidaknya  2  (dua)  sudut,  yaitu:  independensi personal,  yaitu  independensi  seorang  Hakim  terhadap  pengaruh  sesama Hakim  atau  koleganya;  independensi  substantif,  yaitu  independensi  Hakim terhadap  kekuasaan  manapun  baik  ketika  memutuskan  suatu  perkara maupun  ketika  menjalankan  tugas  dan  kedudukan  sebagai  Hakim (Librayanto,Romi, et al, 2019: 46).
Frank  Cross  mengemukakan  bahwa  setidaknya  terdapat  5  (lima)  dasar kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  dan  kebebasan  hakim,  yaitu (Manan, 2013:  5-14). Pertama,  Trias  Politica dari  Montesquieu.  Bahwa  Montesquieu menulis:. there  is  no  liberty,  if  judiciary  power  be  not  separated  from  the legislative  and  executive .  Dengan  rumusan  berbeda,  ungkapan  serupa diutarakan  oleh George Hamilton: there in no liberty, if the power of judging be not separated from legislative and executive . Kedua,  telah  menjadi kelaziman dan  telah  diterima  secara  ilmiah  dan  praktik  bahwa  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  dan  kebebasan  hakim  merupakan  salah  satu  unsur  negara hukum. Ketiga,  pengaruh  dan pendapat  umum ( public opinion ), bahwa hakim semata-mata  memutus  perkara  menurut  hukum.  Hakim  tidak  hanya  wajib melindungi  kepentingan  umum,  tetapi  juga  melindungi  individu  dan minoritas.  Keempat,  menghindari  tekanan  penggugat  atau  penuntut.  Untuk menjamin fairness,  impartiality,  justice  dan  due  process  of  law ,  diperlukan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan  hakim  yang  bebas.  Kelima, hambatan  hukum  ( constraint of  law )  seperti  pedang  bermata  dua.  Di  satu pihak,  hukum  adalah  alat  kendali  untuk  mencegah  tindakan  sewenang- wenang,  namun  di  pihak  lain,  hukum  yang  ada  dapat  membelenggu  kalau hukum itu bersifat sewenang-wenang.
Mengenai  independensi  Kekuasaan  Kehakiman,  termasuk  Mahkamah Konstitusi,  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  hasil  perubahan  menyatakan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 47-62
Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Ketentuan  tersebut  menjelaskan  sifat  dan  tujuan  dari  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman,  yaitu  kekuasaan  yang  merdeka  guna  menegakkan hukum  serta  keadilan.  Disamping  itu,  frasa  kekuasaan  yang  merdeka memperlihatkan  dan  sekaligus  menegaskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman adalah  kekuasaan  yang  terpisah  dari  cabang  kekuasaan  lainnya  dan  dalam melaksanakan  fungsinya  itu  tak  dapat  dipengaruhi  oleh  pihak  manapun (Luhukay, 2019).
Bertolak dari pembagian kemandirian kekuasaan kehakiman menurut Shimon Shetreet  dalam Judicial  Independence:  New  Conceptual  Dimensions  and Contemporary  Challenges ,  terdapat  tiga  macam  independensi  kekuasaan kehakiman  yang  dilekatkan  sesuai  objeknya  (badan/lembaga  peradilan  dan hakim),  yaitu:  independensi  kolektif;  independensi  personal;  dan independensi  internal.  Berikut  adalah  jabaran  dari  ketiga  macam independensi  tersebut (Syarifah, 2015):
1. Independensi  kolektif,  yaitu  “kemandirian  yang  diberikan  kepada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga secara kolektif dalam hubungannya dengan  cabang-cabang  kekuasaan  lainnya.  Kemandirian  kolektif mensyaratkan  bahwa  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  harus  dijamin oleh negara;  direfleksikan  dalam konstitusi  dan hukum negara;  dan  wajib dihormati  oleh  pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya.  Aspek-aspek independensi  kolektif  meliputi:  (1)  jaminan  konstitusi  terhadap keberadaan  dan  jalannya  lembaga  peradilan;  (2)  pembagian  wewenang yang  jelas  dan  tegas  diantara  pilar  kekuasaan  dalam  Konstitusi;  (3) hubungan  dan  kemandirian  lembaga  peradilan  dengan  pilar  kekuasaan dan/atau  lembaga negara  lainnya; dan (4) peraturan perundang-undangan yang  menjamin/melindungi  lembaga  peradilan  dan  hakim  (larangan membuat  aturan/kebijakan  yang  merugikan  hakim)”.  D alam  konteks Indonesia,  independensi  kolektif terdapat  dalam  Pasal  3  ayat (2) UU No. 48/2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi: “Badan  peradilan adalah lembaga yang mandiri dan harus terbebas dari intervensi pihak lain di luar kekuasaan kehakiman” (Hantoro & dkk, 2017).
2. Independensi  personal,  yaitu  “kemandirian  kekuasaan  kehakiman  yang diberikan kepada hakim terkait dengan jabatannya. Independensi  personal terbagi  dua,  yaitu:  (1)  independensi  substantif,  yaitu  kemandirian  yang diberikan  kepada  hakim  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  fungsi memeriksa dan  memutus  perkara  serta  menjalankan  tugas  resmi  lainnya dan  (2) independensi  personal  hakim, yaitu  kemandirian  yang  diberikan kepada  hakim selama yang bersangkutan  menjabat sebagai  hakim. Aspek- aspek independensi  substantif meliputi: (a) kebebasan dalam memutus; (b) kebebasan  dari  partai  politik;  (c)  kenetralan;  (d)  menghindari  konflik kepentingan;  dan  (e)  jaminan  kerahasiaan.  Sedangkan  aspek-aspek independensi  personal  hakim meliputi: (a) pengangkatan  hakim; (b) masa jabatan hakim; (c) penempatan  hakim; (d) karir hakim; (e) pemberhentian

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 47-62
hakim; (f) kesejahteraan  hakim; dan (g) keamanan  hakim.” Dalam konteks Indonesia,  independensi  personal  terdapat  dalam  Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009  yang berbunyi: “Dalam menjalankan  tugas  da n fungsinya,  hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.
Independensi  internal,  yaitu  “kemandirian  kekuasaan  kehakiman  yang diberikan  kepada  hakim  dalam  berhubungan  dengan  kolega  dan  atasannya ketika  melaksanakan  tugas  yudisialnya.  Aspek-aspek  independensi  internal meliputi independensi  dari kolega dan atasan dalam memeriksa dan memutus perkara,  serta  prosedur/manajemen  administrasi  perkara  dan  kebebasan dalam memutus.” Jaminan independensi  internal di Indonesia terdapat  dalam Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  48/2009  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas (Hantoro & dkk, 2017).

## Pengangkatan Hakim
Dasar konstitusional  pengangkatan  hakim konstitusi  adalah  Pasal 24C ayat 3 dan 5 UUD 1945, Pasal 24C ayat 3 menyatakan “bahwa hakim MK terdiri dari sembilan orang hakim yang diajukan masing-masing  tiga orang oleh MA, DPR, dan  Presiden  serta  ditetapkan  oleh  Presiden”.  Berdasarkan  UUD 1945  pasal 24C  ayat  (5)  menyebutkan  “syarat  bahwa  untuk  hakim  konstitusi  harus memiliki integritas  dan  kepribadian  yang tidak tercela, adil, negarawan  yang menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan,  serta  tidak  merangkap  sebagai pejabat negara”.
Pengaturan  pemilihan  hakim  konstitusi  juga  diatur  dalam  Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa unsur-unsur  pengajuan hakim konstitusi terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan  secara transparan  dan partisipatif, serta  konsep  pemilihan  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan  akuntabel. Kemudian,  pada  Pasal  35  UU  Kekuasaan  Kehakiman  ditegaskan  bahwa Ketentuan  lanjutan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  hakim konstitusi  diatur  dalam  Undang-undang.  Hingga  lahirnya  Undang-Undang Nomor 7  Tahun  2020  tentang  Mahkamah  Konstitusi,  persoalan  mekanisme seleksi  hakim  konstitusi  belum  menjadi  hal  yang  penting  untuk  dilakukan perubahan,  dan hanya  terkait dengan  masa jabatan  hakim konstitusi.  Hal ini membuktikan bahwa selama ini upaya memperbaharui Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan  hanya terkonsentrasi  pada hulunya saja, sedangkan  yang hilir tidak menjadi prioritas (Sumadi, 2011).
Tidak menarik perhatian  dari pembentuk undang-undang  terkait Mekanisme seleksi  yang  menentukan  integritas  hakim  konstitusi,.  Padahal,  salah  satu indikator  yang  mempengaruhi  kualitas  hakim  konstitusi  adalah  proses pemilihan hakim konstitusi (Wantu & dkk, 2021). Undang-undang  Mahkamah Konstitusi  hanya  menjelaskan  tentang  asas  dan  syarat  hakim  konstitusi, pencalonan  serta  pengangkatan  dan  pemberhentiannya.  Ketentuan penyeleksian,  pemilihan  dan pengajuan  hakim konstitusi  diatur oleh masing- masing lembaga yang berwenang  yaitu Mahkamah Agung,  DPR, dan Presiden

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 47-62
sesuai Pasal 20 Undang-undang  Mahkamah Konstitusi,  pemilihan mana harus dilaksanakan  secara objektif dan akuntabel.
Proses  pengangkatan  Hakim  Konstitusi  dimulai  dengan  pencalonan  yang diselenggarakan  oleh  masing-masing  lembaga  yang  mengajukan  hakim konstitusi  melalui  mekanisme  penunjukan  langsung  atau  rapat  pemilihan dilakukan  oleh tim internal  secara  tertutup  yang mana sebetulnya  keduanya tidak  sesuai  dengan  Pasal  19  Undang-undang  Mahkamah  Konstitusi  yang menyebutkan  “bahwa  pencalonan  hakim  konstitusi  dilaksanakan  se cara transparan  dan  partisipatif.  Selanjutnya,  daftar  calon hakim konstitusi  yang diajukan  oleh  Mahkamah  Agung,  DPR, dan  Presiden  tersebut  diangkat  dan ditetapkan  dengan  Keputusan  Presiden  selambat-lambatnya  dalam  waktu tujuh hari kerja sejak pengajuan  diterima oleh Presiden sesuai Pasal 20 Ayat 2 Undang- undang  Mahkamah Konstitusi” (Triyudiana & dkk, 2022).
Ada  beberapa  kekeliruan  dalam  pengamalan  amanat  yuridis  dan  amanat konstitusional  dalam  konsep  pengangkatan  hakim  konstitusi.  Pertama, amanat  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman  atas  unsur-unsur  pengajuan hakim konstitusi  yang  terdiri  atas  proses  pencalonan  dan  proses  pemilihan tidak  diturunkan  kembali  dalam  Undang-undang  Mahkamah  Konstitusi. Kedua,  Undang-undang  Mahkamah  Konstitusi  secara  langsung  melimpahkan pengaturan  dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada  Mahkamah  Agung,  DPR dan  Presiden.  Padahal,  secara terang  dimuat dalam  UUD  1945  bahwa  mengenai  pengangkatan,  syarat-syarat  serta ketentuan  lainnya  tentang  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dengan  Undang- undang.  Hal  tersebut  selanjutnya  melahirkan  dua  wajah  pengaturan  yang dicampurbaurkan  sebagai  suatu  konsep  bersama  dimana  yang  satu menghendaki  suatu  standar  baku,  sementara  yang  lainnya  menghendaki fleksibilitas  pelaksanaan.  Kedua  wajah  pengaturan  tersebut  selanjutnya berbaur  tanpa  dapat  menjadi  kesatuan  yang  utuh  sehingga  berpengaruh terhadap  taraf penyelenggaraan  pengangkatan  hakim konstitusi secara sosio- yuridis (Fajriyah, 2015).
Prinsip  dasar  independensi  peradilan  mensyaratkan  hal  itu  dalam menyelenggarakan  peradilan  hakim  harus  tetap  bebas  dari  segala  macam campur tangan  atau pengaruh  baik langsung  maupun  tidak langsung.  Hakim yang  tidak  memihak  dan  sistem  peradilan  yang  adil  juga  merupakan persyaratan dasar negara hukum dan keadilan alam. Namun, tanpa seleksi dan penunjukan  yang  tidak  memihak dan  adil  menilai  penilaian  yang  adil  tidak mungkin.  Oleh karena  itu, pengangkatan  hakim merupakan  salah  satu dasar persyaratan  independensi  peradilan.

## Masa Jabatan Hakim
Masa  jabatan  hakim  adalah  aspek  fundamental  lain  dari  independensi peradilan erat dengan penunjukan yudisial. Ketika seseorang diangkat sebagai hakim  petugas,  pertanyaan  penting  berikutnya  adalah  apakah  masa  kerja kantor  atau  pekerjaannya  cukup  aman  atau  tidak.  Jika masa  jabatan  hakim tidak  terjamin,  mereka  dapat  dikenakan  disiplin  atau  pemecatan  secara

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 47-62
sewenang-wenang.  Jadi,  prinsip  kemandirian  dari  peradilan  mensyaratkan bahwa masa jabatan  hakim harus dijamin  secara memadai. Untuk Menjamin terselenggaranya  peradilan  secara  netral,  adil  dan  tanpa  rasa  takut  hakim harus  memiliki  jaminan  bahwa  mereka  tidak  akan  dikenakan  disiplin  atau pemecatan  karena  keputusan  mereka  atau  pelaksanaan  kebijaksanaan sewenang-wenang  dari otoritas penunjukan.
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi.  Pasal 23 ayat (1) mengatur  alasan Pemberhentian  dengan  hormat yang diantaranya  meliputi:
a. Meninggal  dunia;
b. Mengundurkan  diri atas permintaan  sendiri yang diajukan kepada ketua;
c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
d. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus-menerus  selama 3 (tiga) bulan. Sehingga  tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan  dokter.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi.  Pasal  23  ayat  (2) mengatur  alasan  pemberhentian  tidak  dengan hormat yang diantaranya meliputi:
a. dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
b. melakukan perbuatan  tercela;
c. tidak  menghadiri  persidangan  yang  menjadi  tugas  dan  kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut  tanpa alasan yang sah;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. dengan  sengaja  menghambat  Mahkamah  Konstitusi  memberi  putusan dalam  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7B  ayat  (4)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;
f. melanggar  larangan  rangkap jabatan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17;
g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi;  dan/atau
h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
Hakim konstitusi  diberhentikan  sementara dari jabatannya  dengan alasan:
a. Untuk  memberikan  kesempatan  kepada  Hakim  yang  bersangkutan untuk mereka diri di hadapan  Majelis Kehormatan.
b. Ada perintah  penahanan
c. Dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana.
Konstitusi  merupakan  landasan  hukum  yang  suci  yang  semestinya  semua masyarakat  jaga,  karena  berjalannya  negara  bergantung  bagaimana masyarakat  dan  para  pejabat  pemangku  kebijakan  mengimplementasikan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 47-62
nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  konstitusi  bukan  hanya  untuk kepentingan  politis belaka.
Disiplin Hakim Hakim  konstitusi  merupakan  jabatan  yang  mempunyai  tanggung  jawab maupun amanah  yang sangat  besar,  khususnya  bagi masyarakat luas.  Sesuai dengan  salah  fungsi  dari  Mahkamah  Konstitusi  itu  sendiri  Mahkamah Konstitusi  merupakan Guardian  of  Constitusion dan  penafsir  final  bagi konstitusi  itu sendiri,  dimana seperti  yang kita ketahui  konstitusi  itu sendiri merupakan  keseluruhan  sistem  ketatanegaraan  suatu  negara  yang  berupa seperangkat aturan  yang  membentuk  dan  mengatur/menjalankan pemerintahan  suatu  negara.  Konstitusi  ini  merupakan  hal  yang  sakral  bagi negara  karena  konstitusi  ini  berkaitan  dengan  keberlangsungan  kehidupan bangsa  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  netralitas  seorang  profesi hakim sebagai  penafsir final dari konstitusi ini.
Kemandirian  yudisial didasarkan  pada pengambilan  keputusan  dengan  itikad baik. Itu tidak pernah  dimaksudkan untuk termasuk pengambilan  keputusan dengan  itikad  buruk,  di  mana  seorang  hakim  secara  sadar  dan  sengaja mengabaikannya  fakta  dan  hukum  suatu  kasus.  Ini  benar-benar  subjek tinjauan  disipliner,  terlepas  dari  apakah  itu  dapat  diperbaiki  pada  saat banding.  Kesalahan  yang  sangat  besar  juga  merupakan  kesalahan,  karena sifatnya  dan/atau  besarnya  mengandaikan  bahwa  seorang  hakim bertindak dengan sengaja,  atau bahwa dia tidak kompeten.
Disiplin  hakim  sangat  erat  kaitannya  dengan  akuntabilitas  peradilan  dan terdapat  hubungan  antara  akuntabilitas  yudisial  dan  independensi  yudisial. Tanpa layak kontrol atau akuntabilitas  peradilan mungkin sewenang-wenang. Di sisi lain atas nama akuntabilitas  atau kontrol jika otoritas yang ditugaskan mengganggu  atau mengintervensi  tidak perlu itu akan menjadi ancaman bagi independensi  peradilan.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  dari  tepat  bagi  para hakim sangat  penting untuk memastikan akuntabilitas  mereka.
Disiplin  peradilan  adalah  proses  terhadap  hakim  yang  dilaksanakan  sesuai dengan  konstitusi  dan  Undang-undang  negara.  Disiplin  hakim  melibatkan kinerja  dan  tindakan  lain  yang diperlukan  untuk  memastikan  perilaku  yang tepat dan kinerja hakim, yang dapat mencakup kecaman, penurunan  pangkat dan  gaji  yang  lebih  rendah,  paksa,  pensiun  wajib  dan  pemecatan.  Tindakan disipliner ini atau hukuman memiliki dampak langsung pada kondisi dan masa jabatan yudisial, yaitu erat kaitannya dengan  independensi  peradilan.  Tujuan utama  dari  disiplin  peradilan  adalah  bertanya-tanya  mengapa  disiplin diperlukan  dan bagaimana  hal itu dapat dipastikan.  Penyebab umum disiplin adalah  ketidakmampuan,  kesalahan,  korupsi  dan  tindak  pidana  dan mekanisme  yang  tersedia  untuk  disiplin  adalah:  parlemen,  peradilan  dan komisi independen.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 47-62

## Independensi Hakim Konstitusi
Independensi  kelembagaan  dikenal  sebagai  independensi  kolektif hakim. Ini sebenarnya  berarti independensi  peradilan  sebagai  lembaga. Nilai dasar atau guidline terdapat  dalam  Pancasila  dan  UUD 1945.  Terdapat  dalam  Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga  UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945  untuk  melakukan  kekuasaan  kehakiman  adalah  Mahkamah  Agung beserta  badan-badan  peradilan  di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini, berkaitan  dengan  mekanisme kode etik dalam Mahkamah  Konstitusi, tujuan untuk menjaga dan menegakkan keadilan serta memiliki sifat martabat yang beretika. Kode etik dalam Hakim Konstitusi menuntun bersifat dan moral integritas  dan profesional kehakiman (Triyudiana & dkk, 2022).
Kode  etik dalam dan perilaku  Hakim Konstitusi,  berdasarkan The Bangalore Principles  of  Judicial  Conduct  2002 dan  nilai-nilai  sosial  serta  budaya masyarakat. Meskipun perihal kode etik Mahkamah Konstitusi  dideklarasikan bernama  “Sapta  Karsa  Hutama”  ditetapkan  pada  tanggal  17  Oktober  2005. Kemudian  disempurnakan  terdapat  dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  09/PMK/2006  tentang  Pemberlakuan  Deklarasi  Kode  Etik  dan Perilaku  Hakim Konstitusi.  Hal  ini,  dimaksudkan  dengan  tujuan  tidak  boleh melanggar  apa yang sudah  ditentukan  oleh peraturan,  baik jangkauan  di luar kedinasan  dan  saat  melakukan  proses  hukum  acara.  Sehingga  pedoman perilaku  atau  Sapta  Karsa  Hutama. Pemaparan  tersebut  peraturan  kode etik baik  secara  umum dan  nilai-nilai  serta  norma-norma  masyarakat,  memiliki tujuan untuk menilai baik dan buruk tingkah lakunya oleh sesama kelompok. Hal  ini,  bertujuan  untuk  mengawasi  Hakim  Konstitusi.  Sehingga  dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) berdasarkan  PMK Nomor 2/2013 yang diganti  dengan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/2014  tentang Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi.  DE-HK memiliki sifat  permanen serta  memiliki  tugas  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi  (Triyudiana & dkk, 2022).
Beragam  latar belakang  hakim yang terdiri  dari  Mahkamah Agung,  DPR dan Presiden  dengan  tiga  orang  dari  masing-masing  tersebut.  Alasan pengangkatan  hakim MK tersebut  diangkat  dari  berbagai  unsur  karena  agar terciptanya keberagaman  latar belakang yang ada di Mahkamah Konstitusi  itu sendiri.  Dapat  dikatakan  bahwa  DPR  dan  Presiden  merupakan  sebuah lembaga hasil dari produk politik, yang dimana Politik merupakan  salah satu mendapatkan  sesuatu  hal dengan  tujuan  mencapai kekuasaan  yang berbasis didominasi baik secara sukarela dan memaksa, kekuasaan  ini memiliki tujuan untuk  demi  kesejahteraan  bersama  menurut  Plato. Tidak  dipungkiri  bahwa dengan  adanya  pengangkatan  dari  instrumen  politik  ini  (DPR)  dapat menyebabkan conflict of  interest antara  kepentingan  sang  “Pengusung”  dan juga yang “Diusung” ini. Karena  disisi lain, penafsiran akan konstitusi ini tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun (Independen) (Triyudiana & dkk, 2022).
Upaya  untuk  mengurangi  nilai  independensi  dan  campur  tangan  politik terhadap  Mahkamah  Konstitusi  telah ditunjukkan  dengan  jelas oleh lembaga

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 47-62
legislatif.  Betapa  tidak,  dalam  rapat  paripurna  beberapa  waktu  lalu,  DPR mencopot  Hakim  Konstitusi  Aswanto  secara  sewenang-wenang  tanpa  dalil penuh.  Pada saat yang sama, anggota  dewan juga sepakat  memilih Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah, untuk menggantikan Aswanto sebagai  hakim konstitusi berikutnya (Indonesia Corruption Watch, 2022). Belakangan  ini, DPR memberhentikan Hakim Aswanto dari jabatannya  dalam Hakim  Mahkamah  Konstitusi  walaupun  masa  jabatan  hakimnya  masih Panjang. Akan tetapi faktor pemberhentian  yaitu menganulir Undang-undang produk  DPR di  Mahkamah  Konstitusi.  Maka,  pemberhentian  ini  merupakan alasan yang kontroversial karena alasan  pemberhentian  tersebut tidak diatur di dalam tata cara pemberhentian  hakim konstitusi  itu sendiri.  Dari berbagai alasan  pemberhentian  hakim  secara  hormat  maupun  tidak  hormat,  alasan pemberhentian  yang  dilakukan  oleh  DPR  ini  tidak  tercantum  di  dalamnya. Dalam hal ini Bambang  (Anggota  DPR) mengibaratkan  penunjukan  Aswanto dengan penunjukan  direksi perusahaan  oleh pemilik (CNN Indonesia,  2022). Oleh  karena  itu,  situasi  hukum  dan  penegakan  hukum  saat  ini  yang menimbulkan  ketidakpercayaan  publik,  dan  menginspirasi  Mahkamah Konstitusi  sebagai  pelindung  konstitusi,  DPR,  Pemerintah  dan  Mahkamah Konstitusi  harus  mencerminkan  nilai,  prinsip  dan  ketidakberpihakan  serta tanggungjawab  seorang  Hakim  Mahkamah  Konstitusi (Suparto,  2020). Perbuatan  di  luar  ketentuan  tersebut  mencederai  independensi  peradilan yang merupakan benteng  terpenting  negara hukum dalam pengertian  Pasal 1 (3) dan Pasal 24 (1) UUD 1945.  Peraturan yang tercantum di dalam peraturan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pencopotan  atau pemberhentian  Hakim  Aswanto  ini  melanggar  peraturan  atau  bisa  disebut cacat  formil  maupun  materiil  atau  tidak  relevan  dengan  prosedur  dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan (Triyudiana & dkk, 2022). Sekalipun  menentang  intervensi  dari  lembaga  non  yudisial  ( extra  judical ) untuk  mengontrol  hakim  konstitusi,  hal  itu  telah  menjadi  pilihan  politik hukum  yang  permanen  untuk  mendukung  dan  melindungi  kehormatan, martabat, dan perilaku hakim perlu dilakukan pengawasan  terhadap perilaku hakim agar  sesuai  kode etik  dan pedoman  perilaku  sehingga  setiap  putusan hakim menjunjung hukum dan keadilan berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945 (Muhtadi, 2015).
Oleh  karena  itu,  pengawasan  terhadap  hakim  konstitusi  sangatlah  penting, karena  setiap  lembaga  negara  tidak  dapat  lepas  dari  pengawasan  tersebut. Transparansi  dan  akuntabilitas  publik  seperti  inilah  yang  dituntut  oleh lembaga-lembaga  negara  di  zaman  sekarang  ini.  Secara  profesi,  hakim konstitusi  seperti  hakim negeri,  hakim tinggi,  hakim agung  dan  juga  hakim- hakim yang lain. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan termasuk dalam hal pengawasan (Suparto, 2020). Setelah  Amandemen  UUD 1945, tidak ada lagi lembaga negara yang tidak terbatas, termasuk Mahkamah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi,  sebagai  kekuasaan  kehakiman.  Komisi Yudisial hadir  sebagai badan yang  bertanggung jawab  untuk menyeimbangkan  dan  mengendalikan  kinerja  para  hakim,  termasuk  hakim

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 47-62
agung  dan  hakim  konstitusi.  Aturan  main  yang  jelas  untuk  pelaksanaan kekuasaan  oleh  lembaga  peradilan  mutlak  diperlukan  untuk  menghindari perselisihan  antar  lembaga  negara.  Aturan  main  itu  harus  berada  dalam wadah  Undang-undang  agar  memiliki  kekuatan  hukum  dan  menjadi  acuan hukum bersama.
Dengan kata lain, Komisi Yudisial juga berperan dan bertanggung  jawab untuk mengupayakan  kondisi  yang  ideal  bagi  terselenggaranya  fungsi  dan kekuasaan lembaga peradilan  yang mandiri. Komisi Yudisial merupakan salah satu  bentuk  akuntabilitas  yang  mendukung  konsep  akuntabilitas  yang diperlukan bagi independensi  peradilan. Reformasi peradilan  selalu dikaitkan dengan  fungsi pengawasan,  dan tugas utamanya tidak terbatas  pada menjaga independensi  dan imparsialitas  peradilan.  Perlu pula dibentuk dan dipelihara mekanisme  akuntabilitas  dan  kontrol  bagi  para  hakim,  termasuk  hakim konstitusi,  agar  lembaga  peradilan  tidak  melahirkan  “ abuse  of  power atau judis ial  tirani”. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial  dalam menjalankan  fungsi pengawasannya  harus mencari titik temu/hubungan  antara independensi  dan akuntabilitas  pengawasan  tanpa mengganggu  independensi.
Batasan  atau  rambu-rambu  yang  harus  diingat  dan  diperhatikan  dalam implementasi kebebasan itu adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan  hukum, baik segi  prosedural  maupun  substansial  atau materiil  merupakan  batasan  bagi  kekuasaan  kehakiman  agar  dalam melakukan  independensi  tidak  melanggar  hukum,  dan bertindak  sewenang- wenang.  Hakim  adalah  subordinasi  pada  hukum  dan  tidak  dapat  bertindak contra legem . Selanjutnya  harus disadari bahwa kebebasan  dan independensi tersebut  diikat pula dengan  pertanggungjawaban  atau akuntabilitas,  di mana keduanya pada dasarnya merupakan dua sisi koin mata uang yang sama. Tidak ada  kebebasan  mutlak tanpa  tanggung  jawab.  Dengan  perkataan  lain  dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan pasangannya  yaitu  akuntabilitas  peradilan  ( judicial  accountability ). Wujud akuntabilitas  publik  dalam  pengawasan,  bahwa  walaupun  hakim  sebagai pemegang  kekuasaan  kehakiman  haruslah  independen,  tetapi  independensi tersebut tidak boleh menjadikan hakim sebagai pelaku yang tidak terkontrol. Sesungguhnya  Komisi  Yudisial  merupakan  mitra  strategis  dari  DPR  dan Presiden  untuk  melakukan  dan  memperkuat  kontrol  ( checks and  balances ) terhadap  Mahkamah Agung  dan Mahkamah  Konstitusi.  Pembentukan Komisi Yudisial  dan  juga  komisi-komisi  independen  lainnya  adalah  dimaksudkan sebagai Institutional Watchdog . Fungsinya  adalah  untuk  memperkuat checks and  balances ,  membangun  akuntabilitas  dan  memperluas  partisipasi masyarakat.  Melalui  kewenangannya,  Komisi  Yudisial  punya  peran  sinergis bersama  DPR  dan  Presiden  untuk  mendapatkan  calon  Hakim  agung  yang kredibel  dan  berintegritas.  Melalui  Komisi  Yudisial  diharapkan  pula  harkat, martabat  dan  perilaku  para  hakim  dapat  terjaga,  tidak  terkecuali  Hakim Konstitusi,  walaupun  seleksi atau pencalonan  Hakim Konstitusi  tidak melalui Komisi  Yudisial”.  Dan  pada  akhirnya  akan  tercipta  Lembaga  peradilan  yang

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 47-62
bersih,  berwibawa  dan  layak  dipercaya  masyarakat  sehingga  lembaga kekuasaan kehakiman semakin kokoh dan kuat.

## Kesimpulan
Independensi  kekuasaan  kehakiman  dapat  dipahami  sebagai  kemandirian atau kemerdekaan, dalam artian adanya kebebasan  sepenuhnya dan tidak ada campur  tangan  terhadap  kekuasaan  kehakiman.  Kekuasaan  kehakiman merupakan  lembaga  kekuasaan  negara  yang  merdeka  atau  independen, sehingga  tidak  ada  campur tangan  dari  pihak  manapun  dalam  pelaksanaan tugas  dan kewenangannya.  Upaya untuk mengurangi  nilai  independensi  dan praktik politik terhadap  Mahkamah Konstitusi jelas ditunjukkan oleh lembaga legislatif.    Tindakan  di  luar  ketentuan  tersebut  mencederai  independensi peradilan  yang  merupakan  benteng  terpenting  negara  hukum  dalam pengertian  Pasal  1 ayat (3) dan  Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.  Dari peraturan yang  tercantum  di  dalam  peraturan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  pencopotan  atau  pemberhentian  Hakim  Aswanto  ini melanggar  peraturan  atau  bisa  disebut  cacat  formil maupun  materiil  atau tidak  relevan  dengan  prosedur  dan  mekanisme  yang  telah  diatur  dalam peraturan.  Sehubungan  dengan  itu, ke depan  perlu  adanya  penguatan  tugas dan  kewenangan  Komisi  Yudisial  sebagai  lembaga  negara  yang  melakukan pengawasan  terhadap  hakim  perlu  dicari  formulasi  yang  tepat  agar pelaksanaan  pengawasan  tidak  terhambat  atau  berbenturan  dengan independensi  kekuasaan  kehakiman.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No 1, 2023 , pp. 47-62
Referensi Ashiddiqie,  J. (2005). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia . Konstitusi
Press. CNN  Indonesia.  (2022).  Alasan  DPR  Copot  Aswanto  dari  Jabatan  Hakim Konstitusi. CNN Indonesia . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202- 32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim- konstitusi
Enggarani,  N. S. (2018). Independensi  Peradilan Dan Negara  Hukum. Jurnal
Law and Justice , 3 (02). https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426 Fajriyah,  M.  (2015).  Refraksi  dan  Alinasi  Pengangkatan  Hakim  Konstitusi.
Jurnal Konstitusi , 12 (02). https://doi.org/10.31078/jk1223 Fuady, M. (2011). Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) . Refika Aditama. Hantoro,  N.  M.,  &  dkk.  (2017). HAKIM:  Antara  Pengaturan  dan Implementasinya . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Indonesia  Corruption  Watch.  (2022).  Menyoal  Pemberhentian  Hakim
Konstitusi  oleh  DPR:  Tindakan  Serampangan,  Otoritarianisme, dan  Upaya  Sistematis  Menundukkan  Mahkamah. Indonesia Corruption Watch . https://antikorupsi.org/id/menyoal- pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan- serampangan-otoritarianisme-dan-upaya Luhukay,  R.  S.  (2019).  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Pasca Amandemen  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  Dan Relevansinya  Bagi  Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Di Indonesia. Jurnal  Jurisprudentie  UIN  Alauddin  Makassar , 01 . https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i1.7973
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  (2022).  Siaran  Pers:  Ketentuan
Penggantian  Hakim  Konstitusi  Diuji. Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia . https://www.mkri.id/index.php?page=download.Press&id=253 4
Muhtadi.  (2015). Politik Hukum Pengawasan  Hakim Konstitusi. Jurnal Ilmu Hukum , 9 (03). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.602 Sumadi, A. F. (2011). Independensi  Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi ,
8 (05). https://doi.org/10.31078/jk851 Suparto.  (2020).  Perlunya Amandemen  Terhadap  Pasal 24  B Ayat (1) UUD 1945  Dalam  Rangka  Pengawasan  Terhadap  Hakim  Konstitusi. Jurnal Borneo Law Review , 4 (01). https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1396
Syarifah,  N.  (2015).  Pengaturan  Jabatan  Hakim  untuk  Menciptakan Independensi  Peradilan. Lembaga Kajian & Advokasi Independensi
Peradilan .  https://leip.or.id/pengaturan-jabatan-hakim-unt uk- menciptakan-independensi-peradilan/#_ftn3
Triyudiana, A., & dkk. (2022). Netralitas  Profesi Hakim di Tengah  Intervensi Politik. Das  Sollen:  Jurnal  Kajian  Kontemporer    Hukum  Dan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 1, 2023, pp. 47-62
Masyarakat , 1 (01). https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view /98 Wantu, F., & dkk. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi:  Problematika dan Model Ke Depan. Jurnal Konstitusi , 18 (02). https://doi.org/10.31078/jk1820