## PROSPEK TANAH ADAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

## Muhammad Irfan Hilmy
Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Email : irfanhilmy37@gmail.com
Informasi Artikel: Dikirim: (5 Maret 2020) ; Direvisi: (7 Mei 2020); Diterima: (9 Mei 2020)
Publish (17 Mei 2020)
Abstrak: Prospek Tanah Adat dalam Menghadapi Pembangunan Nasional. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Resources Institute bahwa terjadi kesenjangan antara perusahaan dan masyarakat adat dalam memperoleh kesempatan untuk mendapatkan hak dalam penguasaan lahan. Dengan luas lahan sekitar 24.000 hektar milik masyarakat adat dan berbanding terbalik dengan 37 juta hektar lahan konsesi mengancam kedudukan tanah adat yang belum diakui lainnya. Tujuannya penulisan artikel ini adalah mengetahui eksistensi tanah adat dalam bertahan di era pembangunan ekonomi  saat  ini.  Tulisan  ini  membahas  Citra  Lingkungan  Masyarakat  Nusantara,  Pengakuan Terhadap  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Adat,  dan  Prospek  Tanah  Adat  Dalam  Pembangunan Ekonomi Nasional. Oleh karenanya, analisa diperlukan untuk mengetahui bagaimana prospek tanah adat  dalam  pembangunan  nasional.  Dalam  hasil  analisa  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan ekonomi turut berperan besar dalam menggeser eksistensi tanah adat.
Kata Kunci : Pembangunan Ekonomi Nasional, Tanah Adat, Citra Lingkungan.
Abstract: The  Prospect  of  Customary  Land  in  National  Development . According  to  research conducted by the World Resources Institute that there is a gap between companies and indigenous peoples in obtaining oportunity to get rights in land tenure. With an area of around 24.000 hectares owned by indigenous peoples and inversely  proportional to 37 million hectares of concession land threatens other unrecognized customary land. The purpose of this paper is to know the existence of customary land in surviving in the current era of economic development. This paper discusses the Archipelago Community's Environmental Image, Recognition of Indigenous Peoples of Indigenous Land, and Prospects of Indigenous Land in National Economic Development. Therefore, analysis is needed to find out how the prospect of customary land in national development. The results of this analysis show that economic development has played a major role in shifting the existence of adat lands.
Key Words : National Economic Development, Indigenious Land, Enviromental Image

## PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan,
Indonesia  memiliki  keanekaragaman  suku dan  budaya.  Dengan  keanekaragaman tersebut  terbentuklah  negara  yang  bersifat multikultural  dengan  kesatuan  sistem masyarakat adat yang beragam antara satu
kepulauan dengan kepulauan lainnya. Tentu dengan  berbagai  macam  keanekaragaman suku  dan  budaya,  Indonesia  sangat  rentan terhadap  konflik  yang  terjadi  akibat benturan  kebudayaan  serta  suku  yang memiliki  sifat  ekslusifitasnya  masing- masing.  Namun,  dewasa  ini  konflik  yang
terjadi  bukan  hanya  melibatkan  antara masyarakat  adat  dengan  sesamanya melainkan terhadap konflik dengan negara yang menaunginya.
Indonesia  sebagai  negara  hukum mengakui  kesatuan  sistem  masyarakat hukum adat melalui UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang”.  Konsekuensi  yuridis  terhadap pengakuan kesatuan masyarakat adat maka negara  harus  memberikan  perlindungan secara  penuh  terhadap  terselenggaranya sistem  kesatuan  masyarakat  adat  dalam wilayah  adatnya  masing-masing.  Dalam putusan  MK  Nomor  35/PUU-X/2012, mengenai  uji  materiil  berkaitan  dengan tanah  adat  yang  diuji  oleh  Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN) bersama  dengan  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  Kenegerian  Kuntu  dan Kasepuhan  Cisitu  mengajukan  pengujian terhadap  beberapa  pasal  dalam  UU Kehutanan  yang  dianggap  merugikan masyarakat  adat  dan  hasilnya  MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagiannya seperti dalam Pasal 1 angka 6, Pasal  4  ayat  (3),  pasal  5  ayat  (1),  pasal  5 ayat (2), serta frasa “dan ayat” pada Pasal 5 ayat (3) dikabulkan oleh MK.
Pada intinya dalam putusan tersebut masyarakat  hukum  adat  diakui  sebagai subyek  hukum  mandiri  yang  termasuk didalamnya penguasaan atas Tanah Ulayat. Hal tersebut menunjukkan bahwa MK turut melegitimasi kepentingan serta keberadaan masyarakat  adat  melalui  putusannya tersebut. Namun. pada kenyataannya masih banyak  konflik  yang  terjadi  antara  negara dengan masyarakat adat. Menurut data dari Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN)  ada  sekitar  118  komunitas  adat yang  berkonflik  dengan  pemerintah (Purwantari, http://brwa.or.id, akses pada 7 Mei  2020).  Faktor  pembangunan  ekonomi dan  perebutan  kuasa  atas  hak  pengelolaan sumber  daya  menjadi  hal  penting  dalam latar  belakang  terjadinya  konflik  antara negara dan masyarakat adat.
Pembangunan  ekonomi  sering  kali melanggar  hak-hak  yang  dimiliki  oleh masyarakat  adat.  Percepatan  ekonomi mengakibatkan  terabaikannya  aspek-aspek budaya yang telah diakui melalui instrumen konstitusi.  Hal  tersebut  dapat  dilihat melalui pembangunan yang terjadi di Kota Solo  yang  mengakibatkan  banjir  akibat pencemaran  dan  rusaknya  lingkungan sungai (Ferdinand,
http://mediaindonesia.com,  akses  pada  9 Mei  2020).  Pembangunan  ekonomi  yang tidak melihat batasan ruang adat dan sosial menghasilkan  dikotomi  dalam  bidang pembangunan  dan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Terdapat  banyak  pelanggaran
terhadap HAM yang sering kali dilakukan oleh negara dalam melaksanakan instrumen pembangunan berkelanjutan secara inklusif. Misalnya saja pembangunan yang dilakukan  oleh  PT.  Semen  Indonesia  di daerah pegunungan Kendeng yang mengakibatkan  kerusakan  pada  cekungan air tanah (CAT) sehingga dapat menyebabkan  krisis  air  disana  (Riandini, lex  scientia  law  review, 2019)  Negara dengan  mengikuti  perkembangan  global harus  terus  mengupayakan  peningkatan terhadap  nilai  perekonomian,  apabila negara  tidak  mengupayakan  peningkatan tersebut  maka  kondisi  ekonomi  dalam negeri akan mengalami ketertinggalan dan tentu  akan  mempengaruhi  angka  investasi yang masuk ke Indonesia.
Perebutan  kuasa  atas  pengelolaan sumber  daya  alam  dalam  lingkungan masyarakat  adat  menjadi  permasalahan yang  dihadapi  oleh  negara  selanjutnya. Pasal  3  UU  No  5  tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menegaskan  bahwa:  “Dengan  mengingat ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  1  dan  2, pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang-undang  dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.
In  casu ,  masyarakat  adat  memiliki  kuasa penuh  terhadap  pengelolaan  sumber  daya alam yang berada dalam tanah-tanah milik masyarakat adat dengan syarat bahwa tidak boleh  bertentangan  dengan  kepentingan nasional.  Namun,  dalam  praktiknya pengelolaan  terhadap  sumber  daya  alam yang  terkandung  dan  berada  dalam  tanah masyarakat  adat  sering  kali  tidak  diakui oleh  pemerintah.  Perkumpulan  untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan  Ekologi  (HUMA)  mencatat  ada sevanyak  326  konflik  sumber  daya  alam yang  terjadi  di  Indonesia  dan  sebanyak 176.337 orang merupakan masyarakat adat yang memperjuangkan serta mempertahankan pengelolaan sumber daya alam  yang  berada  di  tanah  adatnya (Purningsih,  http://greeners.co,  akses  pada 9  Mei  2020). Hal  tersebut  berakibat  pada terabaikannya  hak-hak  milik  masyarakat adat  yang  seharusnya  diakui  oleh  negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk  pada  Konstitusi  serta  nilai-nilai HAM  yang  terdapat  didalamnya.  Padahal UU  No  5  Tahun  1960 memiliki  tujuan yakni:  (a)  meletakkan  dasar-dasar  bagi penyusunan  hukum  agraria  nasional,  yang merupakan  alat  untuk  membawakan kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan bagi  Negara  dan  rakyat,  terutama  rakyat tani,  dalam  rangka  masyarakat  yang  adil dan  makmur;  (b)  meletakkan  dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan  dalam  hukum  pertanahan;
(c) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan  kepastian  hukum  mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Melalui  UU  No  5  Tahun  1960, negara memiliki kewajiban untuk
memberikan  kepastian  hukum  mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, namun sekiranya hal tersebut belum dapat terlaksana  dengan  baik  sehingga  masih banyak  hak-hak  atas  tanah  terutama masyarakat  adat  terabaikan.  Pembangunan ekonomi  dan  perebutan  atas  kuasa pengelolaan  sumber  daya  alam  menjadi faktor  dominan  yang  memperburuk  relasi negara dengan masyarakat adat. Dari uraian tersebut,  lahirlah  permasalahan  yang  akan dibahas  mengenai  bagaimana  prospek eksistensi  tanah  adat  yang  dimiliki  oleh masyarakat adat, di dalam era
pembangunan ekonomi nasional.

## KAJIAN PUSTAKA
Perkembangan  Paradigma  Lingkungan Masyarakat Nusantara
Masyarakat  adat  bersama  dengan tanah adat telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Eksistensi tanah adat bukan hanya sekedar penguasaan wilayah oleh masyarakat  adat  melainkan  penguasaan terhadap  sumber  daya  yang  terkandung didalamnya. Tentu hal tersebut mempengaruhi citra lingkungan yang ada di Indonesia  sehingga  menciptakan  citra lingkungan yang khas. Pada masyarakat di negara-negara  maju,  citra  lingkungan
didasarkan pada ilmu pengetahuan
sehingga alam pikirnya bercorak rasionalistik  dan  intelektualistik. In  casu, dikenal dengan citra lingkungan masyarakat  modern,  sedangkan  terdapat citra  lingkungan  lain  yang  dilandasi  oleh sistem  nilai  dan  religi  seperti  berkembang dalam  alam  pikir  masyarakat  yang  masih sederhana  dan  bersahaja  di  negara-negara berkembang,  yang  dikenal  dengan  citra lingkungan masyarakat tradisional.
Citra lingkungan yang terdapat pada masyarakat  tradisional,  seperti  yang terdapat dalam negara-negara yang sedang berkembang  lebih  bercorak  magis-kosmis. Menurut corak pikir magis-kosmis, manusia  ditempatkan  sebagai  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  lingkungannya, sehingga manusia memiliki keterkaitan dan ketergantungan  pada  alam  lingkungannya. Citra  seperti  ini  dapat  terlihat  dalam  citra lingkungan  yang  ada  di  Indonesia  dengan terbentuk melalui masyarakat hukum adat. Hal lain yang menjadi ciri khas utama citra lingkungan  yang  ada  di  Indonesia  adalah citra lingkungan yang tampak tidak rasional dan masih bersifat mistis. Citra lingkungan tersebut melahirkan suatu konsep khas yang menandai  perbedaan  masyarakat  dengan corak tradisionalis dan modern.
Upaya pencegahan rusaknya lingkungan  pada  masyarakat  tradisionalis pun cenderung memiliki perbedaan dengan masyarakat  modern.  Dengan  dipengaruhi sifat  mistisme  maka  pencegahan  terhadap
perusakan  lingkungan  pun  dilakukan melalui  hal-hal  yang  irasional.  Misalnya saja dengan memberikan cerita-cerita mistis untuk menjauhi masyarakat dalam melakukan  aktivitas  yang  akan  merusak alam.  Dalam  masyarakat  Baduy  masih terdapat kepercayaan kepada kuruhun atau nenek moyang yang mereka yakini bahwa kuruhun menitipkan  tanah  adat  kepada mereka  yang  harus  dijaga,  dipelihara, dilestarikan, dan diteguhkan sebagai tanah kuruhun (Syafa’at dkk, 2015). Oleh karena itu,  orang  Baduy  memegang pikukuh karuhun yang menyatakan:
Lojor  teu  meunag  dipotong,  pondok  teu meunang disambung.
(Artinya:  Panjang  tak  boleh  dipotong, pendek  tak  boleh  disambung:  tidak  boleh dikurangi,  tidak  boleh  dilebihi;  adanya  itu ya itu adanya)
Gunung  teu  meunang  dilebur,  lebak  teu meunang  dirusak,  sasaka  teu  meunang dirempak.
(Artinya: Gunung tak boleh dilebur, daratan tak  boleh  dirusak,  tanah  suci  tak  boleh diacak-acak.)
Kepercayaan  masyarakat  Baduy tersebut  tentu  berpengaruh  terhadap  corak dan  citra  lingkungan  masyarakat.  Citra lingkungan  yang  bersifat  mistis  tersebut sangat  berpengaruh  dalam  upaya  untuk melindungi  alam  yang  dimiliki  oleh masyarakat Baduy sehingga keseimbangan alam dapat tercipta antara manusia dengan alam lingkungannya.
Sesungguhnya
banyak  konsep  yang  ditawarkan  oleh kearifan lokal masyarakat tradisional yang dapat  mendorong  kehidupan  yang  lebih harmonis dengan alam. Kearifan lingkungan ini secara terus menerus sudah termanifestasikan  sebagai  jalan  hidup. Ketika  masyarakat  dapat  mengelaborasi dan  juga  mempraktikkan  konsep  kearifan lingkungan  tersebut  maka  alam  akan bersahabat dan memberi lingkungan hidup yang menyejahterakan. Kearifan lokal yang dimaksud adalah muncul atas adanya situs- situs sakral alami yang menjadi salah satu solusi  untuk  menghadapi  kerusakan lingkungan yang ada saat ini.
Hasil  penelitian  pada  daerah  lain seperti  Sirnarasa  Cisolok  Sukabumi mengenai  interaksi  masyarakat  desa, menunjukkan bahwa terdapat interaksi dan hubungan  yang  saling  ketergantungan antara masyarakat dengan hutan yang ada di sekitarnya.  Interaksi  tersebut  dilakukan untuk  mencukupi  kebutuhan  pokoknya berupa pangan, sumber air, kayu bakar, dan penggembalaan  ternak  (Ichsan,  1999). Penelitian  itu  memberikan  gambaran hubungan  yang  sangat  erat  antara masyarakat  dengan  lingkungan  sekitarnya untuk  menjaga  dari  kerusakan-kerusakan yang  timbul  akibat  ulah  manusia.  Dalam penelitian  lain  di  Desa  Wonorejo, masyarakat  dengan  kearifan  lokalnya memiliki  kemampuan  dan  pengetahuan tradisional untuk mengantisipasi terjadinya bangsir  dan  longsor.  Penelitian  tersebut
menunjukkan  adanya  kemampuan  dari masyarakat  khususnya  petani  dalam menjaga dan mencegah terjadinya bencana serta masyarakat telah memiliki pengetahuan tradisional mengenai
pemanfaatan  dan  pengelolaan  lingkungan pertanian  maupun  perumahan  (Wibowo, 2006).
Citra lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat  nusantara  memang  sangatlah khas. Perpaduan antara rasionalitas dengan hal-hal  mistis  menjadi  upaya  yang  dapat mencegah terjadinya perusakan lingkungan.  Ratusan  bahkan  ribuan  tahun masyarakat  tradisional  mencoba  untuk mempertahankan tanah
adatnya menggunakan hal-hal mistisme  seperti itu.
Kearifan  lokal  itu  membuat  masyarakat tradisional dapat menjaga kelestarian tanah- tanah  adat  agar  tetap  lestari  sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh masyarakat disekitarnya.

## Pengakuan  Terhadap  Masyarakat  Adat Atas Tanah Adat
Secara  terminologis,  istilah  atau  sebutan yang  dilabelkan  kepada  masyarakat  adat masih berkonotasi negatif. Misalnya, dapat dilihat  melalui  istilah-istilah  yang  dapat dijumpai  dalam  literatur-literatur  dan kebijakan  pemerintah  menyebut  dengan suku-suku  bangsa  terasing,  masyarakat yang  diupayakan  berkembang,  kelompok penduduk  rentan,  masyarakat  terasing,
masyarakat primitif, masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, peladang  berpindah,  perambah  hutan, penduduk asli, suku asli, orang asli, kaum minoritas,  orang  gunung,  orang  hutan (Syafa’at dkk, 2015).
Meski  begitu,  berbagai  istilah tersebut  merujuk  pada  satu  makna mengenai  masyarakat  adat.  Penggunaan istilah  yang  cenderung  merendahkan, memarginalkan  serta  mengurangi  esensi dan  nilai  kedudukan  masyarakat  adat. Dengan  terminologi  seperti  itu,  seolah masyarakat  adat  jauh  berbeda  dengan masyarakat  negara  biasanya.  Masyarakat adat  dimaksudkan  sebagai  kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu  serta  memiliki  sistem,  nilai, ideologi,  politik,  ekonomi,  budaya,  sosial, dan  wilayah  sendiri.  Pengertian  tersebut sesuai  dengan  Konvensi  Internasional Labour  Organization  (ILO)  Nomor  169 Tahun 1969 (Syafa’at dkk, 2015).
Eksistensi  masyarakat  adat  sudah ada  sejak  sebelum  Indonesia  merdeka. Masyarakat  adat  berperan  penting  dalam melakukan  pelestarian  dan  penjagaan hutan-hutan  yang  mereka  miliki.  Dalam Kongres  Pemuda  Indonesia  pada  tahun 1928 telah  diakui adanya tanah ulayat serta pengakuan  terhadap  hukum  adat.  Secara konstitusional  pada  perubahan  UUD  NRI 1945,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal 18B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang
berbunyi, “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang.”
Masyarakat hukum adat beserta hak terhadap  tanahnya  diakui  dalam  Undang- undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  yang dilakukan  sepanjang  menurut  kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan  nasional  dan  selaras  dengan perundang-undangan  diatasnya.  Secara tegas pengakuan dalam UUPA merupakan pengakuan  bersyarat  yang  bisa  saja dipengakuan tersebut dicabut apabila sudah tidak  memenuhi  syarat  yang  dimaksud. In casu, maka  pengakuan  yang  ada  dalam UUPA tidaklah mutlak dan dibatasi melalui adanya  kepentingan  nasional  yang  tidak memiliki  definisi  jelas  mengenai  batasan terkait yang dimaksud dengan kepentingan nasional.
Pada  awal  rezim  Orde  Baru  pun telah dilakukan legislasi terhadap beberapa bidang yang terkait erat dengan masyarakat hukum  adat  dan  hak-haknya  atas  tanah seperti, Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Pertambangan. In  casu, keduanya  mengatur  pengakuan terhadap  hak-hak  masyarakat  hukum  adat
sepanjang  masih  ada  dalam  masyarakat. Pada masa Orde Baru pengakuan juga tidak mutlak  dan  diberikan  batasan  persyaratan sesuai  dengan  kehendak  pemerintah,  yaitu apabila  memenuhi  unsur-unsur:  (1)  dalam kenyataan masih ada; (2) tidak bertentangan dengan  kepentingan  nasional;  (3)  tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi;  dan  (4) ditetapkan dengan peraturan derah, sehingga  konsep  ini  dikenal  dengan  nama konsep pengakuan bersyarat berlapis (Ismi, Jurnal Ilmu Hukum, 2012). Lalu dilakukan perubahan  terhadap  UU  Kehutanan  pada tahun 1999 menjadi UU No. 41 Tahun 1999 dan  mencabut  UU  Kehutanan  yang  ada sebelumnya. UU Kehutanan yang baru pun diadakan  perubahan  pada  tahun  2004 menjadi  UU  No.  19  Tahun  2004.  Dalam bagian menimbang UU tersebut dijelaskan secara tegas bahwa pengurusan hutan turut harus menampung aspirasi dan peran serta masyarakat adat sehingga melalui peraturan tersebut  eksistensi  tanah  adat  dipertegas secara formil.
Pengakuan  terhadap  eksistensi masyarakat  adat  juga  diatur  melalui Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  khususnya Pasal  6  ayat  (1)  yang  berbunyi,  “ Dalam rangka  penegakan  hak  asasi  manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan  dilindungi  oleh  hukum,  masyarakat, dan  pemerintah.” Pasal  6  ayat  (2)  yang
berbunyi:  “ Identitas  budaya  masyarakat adat,  termasuk  hak  atas  tanah  ulayat dilindungi,  selaras  dengan  perkembangan zaman.”
Konferensi PBB tentang
Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada Juni 1992, menghasilkan  sebuah  perkembangan  baru bagi  masyarakat  adat  tentang  hubungan mereka  dengan  PBB.  Dalam  konferensi tersebut  mengakui  bahwa masyarakat  adat dan  komunitasnya  memiliki  peran  yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan, berdasarkan ilmu  yang  dimiliki  dan  praktik-praktik tradisional.  Pada  29  Juni  2006  disepakati pula  Deklarasi  PBB  tentang  Hak-Hak Masyarakat  Adat.  Deklarasi  ini  bersifat progresif  karena  mengakui  landasan- landasan  penting  dalam  perlindungan, pengakuan,  dan  pemenuhan  hak-hak masyarakat  adat.  Deklarasi  tersebut  berisi pengakuan  baik  terhadap  hak  individu maupun hak kolektif masyarakat adat, hak atas identitas budaya, pendidikan, kesehatan,  bahasa  dan  hak-hak  dasar lainnya (Maramis, 2013).
Pada  dasarnya  masyarakat  adat memiliki dua hak atas tanahnya, yaitu hak ulayat dan hak pakai (Harsono, 2003). Hak ulayat  merupakan  hak  meramu  atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat bersifat komunal, pada  hakikatnya  terdapat  pula  hak perorangan untuk menguasai sebagian dari
objek  penguasaan  hak  ulayat  tersebut (Syafa’at dkk, 2015). Hak ulayat baru pulih kembali bila orang yang bersangkutan telah melepaskan hak penguasaannya atas tanah ulayat  tersebut,  sementara  hak  pakai membolehkan sebidang tanah bagi kepentingannya,  biasanya  terhadap  tanah sawah  dan  ladang  yang  telah  dibuka  dan dikerjakan terus menerus dalam waktu yang lama. Istilah hak ulayat atau Beschikkingsrecht diperkenalkan oleh Van Vollen  Hoven  (Harsono,  2005).  Dalam setiap  daerah  terdapat  berbagai  istilah- istilah  berbeda  seperti,  “ Wewengkon ” (Jawa),  “Prabumian”  (Bali),  “ Pawatasan ” (Kalimantan),  dan  “ Limpo ”  (Sulawesi Selatan).  Ada  pun  salah  satu  slogan tradisional  atas  tanah  (Batak  Toba)  “ Arga do  bona  ni  pinasa ”  yang  mengartikan Tanah  leluhur  bernilai  tinggi (Simajuntak dkk, 2015).
Pada  dasarnya,  pemerintah  telah mengatur  instrumen  mengenai  pengakuan hak  atas  tanah  kepada  masyarakat  adat. Namun,  dalam  instrumen  UUPA  maupun UU  Kehutanan  serta  UU  Pertambangan tidak  diberikan  pengakuan  secara  mutlak melainkan  pengakuan  secara  bersyarat. Apalagi  belum  ada  aturan  yang  jelas mengenai  maksud  dari  kepentingan nasional sehingga pemerintah dan penegak hukum  dapat  menafsirkan  sesuai  dengan kebutuhan.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Pembangunan Ekonomi

## Nasional Terhadap Tanah Adat
Peningkatan  yang  terjadi  dalam perekonomian  belum  tentu  menjadi  hal yang  baik  apabila  ditinjau  dalam  berbagai perspektif.  Bila  ditinjau  melalui  kajian agraria,  maka  angka  pengaduan  yang masuk  kepada  Komnas  HAM  mengalami kenaikan  yang  signifikan  dari  tahun  2018 hingga  April  2019  tercatat,  ada  196  kasus konflik  agraria  yang  terjadi  diberbagai daerah  di  Indonesia.  Dalam  kurun  lima tahun  terakhir,  pengaduan  masyarakat kepada  komisi  ini  menunjukkan,  konflik agraria  jadi  masalah  mendasar  dan membutuhkan
penyelesaian yang mendesak.  Luasan  konflik  mencapai 2.713.369  hektar,  tercatat,42,3%  atau  48,8 juta jiwa desa berada dalam kawasan hutan yang termasuk pula hutan adat
(Arumingtyas, https://mongabay.co.id, akses pada 25 Februari 2020). Kerusakan  lingkungan  yang  terjadi di  negara-negara  berkembang,  salah satunya merupakan akibat dari
pembangunan  ekonomi  besar-besaran  dan tanpa batasan. Misalkannya saja pada tahun 2018 akibat pembangunan pesat diberbagai negara  mengakibatkan  kenaikan  suhu planet  bumi  yang  mencapai  1,5  derajat celcius,  lalu  akibat  produksi  plastik  hasil pabrik mengakibatkan produksi sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton dan sekitar 3,5  juta  ton  dibuang  ke  laut  Indonesia (Ambari,  https://mongabay.co.id,  akses
pada  7  Mei  2020).  Negara  berkembang menjadi  salah  satu  target  operasi  untuk melakukan  eksplorasi  maupun  eksploitasi sumber  daya  alam  karena  biasanya memiliki  sumber  daya  yang  melimpah, seperti Indonesia, India dan banyak negara lainnya. Ekspansi kapitalisme dalam bentuk proses  imprealisme  menjadi  alasan  utama eksploitasi  secara  berlebihan  terhadap sumber  daya  alam  di  berbagai  negara berkembang  yang  berlangsung  sejak  abad XV.  Keserakahan  kaum  kapitalis  dalam melakukan penumpukan sumber daya alam menghasilkan  eksploitasi  yang  berlebihan dari ambang batas kewajarannya. Fenomena ini telah menyebabkan perusakan  lingkungan  sebab  potensinya dikeruk melebihi kapasitasnya.
Clifford Geertz (1976) menganalisa keterkaitan  antara  kebijakan  politik kolonial  yang  bersifat  kapitalistik  dengan kondisi  sosial  masyarakat  pribumi  yang diberikan  tekanan  berat  oleh  pemerintah kolonial untuk mengeksploitasi alam masih tersisa  hingga  saat  ini.  Pada  masa  kini, praktik kolonial yang sebelumnya diterapkan  oleh  pemerintah  Belanda  dan berdampak buruk pada ekologi masyarakat belum dapat hilang sepenuhnya serta hadir dengan  konsep  yang  berbeda.  Keberadaan dan peranan masyarakat adat dalam sistem pengelolaan  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan  belum  mendapat  perhatian dan  tempat  dalam  sistem  perencanaan pembangunan  dan  pemanfaatan  sumber
daya alam nasional. Percepatan pembangunan ternyata menyebabkan banyak kelompok masyarakat adat kehilangan  akses  atas  sumber  daya  alam berupa hutan, pesisir, dan lautan serta tanah yang pada gilirannya juga akan menghancurkan  kelembagaan  dan  hukum masyarakat  adat  setempat  (Syafa’at  dkk, 2015).
Menurut  Rostow  (1960)  bahwa paradigma  pembangunan  ekonomi  yang banyak  diterapkan  saat  ini  berorientasi penuh  pada  industrialisasi  untuk  memacu pertumbuhan  ekonomi.  Konsep  pemikiran tersebut  bersumber  dari  pola  kapitalisme yang  menganggap  penumpukan  modal adalah  hal  utama  yang  harus  dilakukan untuk membangun sebuah korporasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan penumpukan modal adalah dengan membuka  pabrik-pabrik  maupun  lahan usaha  untuk  mengembangkan  sayap korporasi menjadi lebih besar. Pembukaan lahan  untuk  kepentingan  usaha  apabila tidak  melihat  keadaan  ekologis  akan berdampak panjang sehingga dapat merusak  keseimbangan  lingkungan.  Pola kapitalisme  tersebut  akan  berdampak  pula terhadap eksistensi keberadaan tanah-tanah adat milik masyarakat berdasarkan paradigma  bahwa  tradisi  merupakan  suatu masalah yang akan menghambat pembangunan.  Hal  tersebut  dapat  terlihat jelas  terhadap  pergeseran  budaya  yang terjadi di Kampung Cibitung, Margamukti,
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung  akibat  pembangunan PLTP  yang mengubah  pola  tradisi  masyarakat  yang dahulunya menghargai alam sebagai sebuah kepercayaan  karena  akan  mengganggu keseimbangan,  namun  saat  ini  karena pembangunan  yang  tidak  terkendali  maka perlahan  pula  budaya  menghargai  alam masyarakat  turut  berkurang  (Armanto, http://wartahijau.com,  akses  pada  9  Mei 2020).  Berawal  dari  hal  tersebutlah pengakuan terhadap tanah-tanah adat sering diabaikan  dan  secara  langsung  akan merubah  paradigma  citra  lingkungan  khas nusantara  untuk  saling  berkesinambungan dengan alamnya.
Perebutan  sengketa  tanah  terhadap pembangunan  ekonomi  sampai  saat  ini menjadi  permasalahan  ironis.  Di  daerah Jawa Timur, terjadi sengketa lahan Taman Nasional  Baluran,  Situbondo.  Ada  sekitar 500 keluarga dan 1450 jiwa mendiami 363 hektar lahan sebagai petani, peternak sapi, pekebun  dan  nelayan.  Sengketa  tersebut bermula  dari  penetapan  lokasi  tersebut menjadi  Suaka  Margasatwa  Baluran  pada 1937  dan  pada  tahun  1975  terbit  izin  PT Gunung  Gumitir  dalam  kawasan  Taman Nasional. Di Kabupaten Batanghari terjadi sengketa lahan di hak guna usaha PT Wira Karya  Sakti,  menurut  Polda  Jambi  ada  61 warga tersangka dari petani dan suku anak dalam  Jambi,  namun  hal  tersebut  berbeda dengan  data  yang  dimiliki  oleh  Pemkab Batanghari,  bahwa  menurut  data  Pemkab
ada  sekitar  119  warga  yang  menjadi tersangka (Arumingtyas. https://mongabay.co.id,  akses  pada  25 Februari 2020) Pola  ekonomi  kapitalisme  yang membayangi Indonesia perlahan menggerus  tanah  milik  rakyat  demi kepentingan  berusaha. In  casu, proses modernisasi yang didukung oleh teknologi mampu menumbuhkan mekanisme produksi,  konsumsi,  dan  distribusi  dengan pola ekonomi bergaya modern. Mekanisme produksi  dengan  menggunakan  teknologi canggih  tentu  membutuhkan  modal ekonomi  yang  besar  sehingga  salah  satu cara  untuk  melakukan  hal  tersebut  adalah dengan melakukan ekspansi usaha sebesar- besarnya  yang  secara  perlahan  akan mengurangi  lahan  pertanian  maupun perkebunan.
Terkait dengan perlindungan hukum pemegang  hak  ulayat  yang  dalam  hal  ini adalah  masyarakat  adat,  telah  diatur  oleh pemerintah  dalam  mengatur  peruntukkan dan penyediaan tanah maka hak-hak privat yang  terkristalisasi  dalam  berbagai  hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UUPA harus  tunduk  pada  peraturan-peraturan yang  didasarkan  pada  hak  menguasai  dari negara atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. In casu, hak milik atas  tanah  warga  dapat  diambil  alih  atau dicabut haknya guna pemenuhan kebutuhan atas  tanah  yang  diperuntukkan  bagi pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  untuk
kepentingan umum.
Mengingat pengambilalihan  tanah  menyangkut  hak- hak  individu  atau  masyarakat,  maka pengambilalihan tanah harus
memperhatikan  prinsip  keadilan  sehingga tidak  merugikan  pemilik  asal.  Salah  satu prinsip  dasar  dari  pengambilalihan  tanah yang universal adalah “ no private property shall  be  taken  for  public  use  without  just and  fair  compensation”. Artinya  adalah proses  pengambilalihan  tanah  dilakukan dengan  kompensasi  yang  jujur  dan  adil. Namun  demikian  dalam  prakteknya prinsip-prinsip  tersebut  sering  terabaikan dan  pemerintah  selaku  penyelenggara negara lebih mengedepankan kekuasaannya dengan menggunakan tameng hak menguasai  negara  dan  kepentingan  umum (Maramis, 2013) Namun dalam kenyataannya, berdasarkan  data  kasus  yang  ada  bahwa perlindungan hak masyarakat adat terhadap tanahnya masih sering terabaikan. Memang dalam pengaturan hukum terkait hak ulayat milik  masyarakat  adat  belum  dapat mengakomodasi semuanya, namun apabila peraturan  yang  ada  dilaksanakan  secara baik, maka setidaknya hak masyarakat adat dapat terjamin secara baik pula.
Prospek Tanah Adat dalam

## Pembangunan Ekonomi Nasional
Menurut  penelitian  yang  dilakukan oleh World Resources Institute (WRI) di 15 negara,  Indonesia  mendapat  julukan
sebagai  “The  Scramble  For  Land  Rights” yang  menunjukkan  adanya  kesenjangan antara  perusahaan  dan  masyarakat  adat dalam  memperoleh  kesempatan  untuk mendapatkan hak dalam penguasaan lahan. Saat ini, hanya ada 26 masyarakat adat yang berhasil  memperoleh  hak  atas  tanah  adat mereka dari pemerintah Indonesia, dengan luas  lahan  sekitar  24.000  hektar.  Angka tersebut  tentu  sangat  kecil  dibandingkan dengan  37  juta  hektar  lahan  konsesi  yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  perusahaan perkebunan  dan  kayu.  Menurut  hasil penelitian tersebut, yang menjadi penyebab utama  kesenjangan  perolehan  hak  atas tanah  adalah  proses  sertifikasi  tanah  bagi masyarakat  adat  yang  begitu  memakan waktu,  rumit,  dan  prosesnya  terkadang tidak jelas. Alasan kedua adalah mengenai prosedur  perolehan  hak  atas  tanah  yang harus dilakukan oleh masyarakat adat lebih rumit  dibandingkan  dengan  investor,  dan alasan ketiga adalah masyarakat adat tidak memiliki sumber daya untuk mengerahkan upaya  advokasi  dan  kampanye  (Affandi, http://wri-indonesia.org,  akses  pada  1
Maret 2020). Berdasar jumlah tersebut sebenarnya  hak  masyarakat  adat  dengan kepemilikan lahan adatnya sedang mengalami  krisis  dan  tidak  menutup kemungkinan  akan  berkurang  jumlah kepemilikan  masyarakat  adat  atas  hak tanahnya, di tengah percepatan pembangunan ekonomi di seluruh
Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang bergaya kapitalis akan terus menghabisi  sisa  lahan  milik  masyarakat adat.
Apabila  melihat  proporsi  lahan  di seluruh  dunia  yang  ditempati  oleh masyarakat  adat  dan  masyarakat  lokal lainnya  tidak  ada  jumlah  pasti  mengenai lahan  yang  ditempati  di  seluruh  dunia  ini. Menurut WRI, masyarakat adat menempati sekitar  20  persen  dari  seluruh  dataran  di Bumi  yang  tersebar  diseluruh  benua.  Ada sekitar  2,5  miliar  manusia  termasuk diantaranya lebih dari 370 juta masyarakat adat  yang  bergantung  pada  lahan,  sumber daya alam dan ekosistem. Dengan populasi dunia yang mencapai 7,5 miliar penduduk, satu dari setiap tiga orang bergantung pada lahan komunal bagi kesejahteraan dan mata pencahariannya (Peter, http://wri- indonesia.org,  akses  pada  1  Maret  2020). Apabila  melihat  secara  global,  maka masyarakat adat hanya memiliki 10 persen dari  lahan  yang  ada,  dengan  kata  lain setidaknya sepertiga hingga setengah lahan dunia ditempati oleh masyarakat adat secara tidak resmi dalam pengaturan kepemilikan adat.  Akibat  hal  tersebut,  masyarakat  adat rentan  terhadap  perampasan,  penangkapan dan  pemindahan  secara  paksa  oleh pemerintah. Bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan masyarakat adat global yang saat ini  hanya  memiliki  10  persen  lahan  akan berkurang  jumlahnya  karena  efek  dari pembangunan  ekonomi  global  yang  akan
menyudutkan  hak-hak  terkait  tanah  adat milik masyarakat.
Pembangunan  secara  berkelanjutan yang  ramah  terhadap  lingkungan  dan masyarakat adat menjadi tantangan terberat
manusia era modern. Lahir dan bertumbuhnya korporasi-korporasi di dunia,  pada  akhirnya  akan  menabrak ketentuan  mengenai  etika  lingkungan maupun  terhadap  kepercayaan  kesatuan masyarakat  adat.  Selain  pola  kapitalisme yang disebut oleh Rostow, hal tersebut juga lahir akibat pemikiran umat manusia yang cenderung  mengedepankan  rasionalitas tujuan dan mengenyampingkan rasionalitas komunikatif  (Afifi,  2019).  Habermas mengkritik  keras  mengenai  pembangunan dan  modernisasi  yang  saat  ini  lebih mengedepankan  nilai-nilai  tujuan  berupa materiil daripada menggunakan rasionalitas komunikatif untuk menyeimbangkan pembangunan.
Rasio  komunikatif  yang  tidak digerakkan  oleh  umat  manusia  akibat  dari sikap  egosentris  dan  egoisme  sehingga menolak  melalui  jalan  pemahaman  antar umat  manusia  akan  menyebabkan    tidak hanya  kerusakan  lingkungan  namun  dapat menghasilkan  konflik  sosial  antar  sesama manusia. Habermas menyatakan bahwa ada ketidakseimbangan  rasio  manusia  dalam menghadapi zaman. Kecenderungan terhadap rasionalitas tujuan akan mengurangi esensi dari rasionalitas komunikatif, namun Habermas
menganalisa  bahwa  sebaiknya  manusia menggunakan  rasionalitas  sesuai  pada saatnya. Adakalanya manusia
mengedepankan  rasionalitas  tujuan,  ada saatnya  pula  manusia  mengedepankan rasionalitas  komunikatif,  inilah  yang disebut  Habermas  sebagai  kolonialisasi sistem atas dunia kehidupan.
Dengan  rasionalitas  tersebut  maka tidak  menutup  kemungkinan,  setiap tahunnya  dunia  akan  kekurangan  lahan secara perlahan. Masyarakat adat pun akan merasakan  dampak  dari  pembangunan ekonomi yang bergaya kapitalis dan dengan pemikiran rasionalitas yang mengedepankan  tujuan.  Krisis  terhadap pengakuan  lahan  adat  akan  semakin  besar ketika  ekonomi  bergaya  kapitalis  terus digunakan  sebagai  ideologi  berekonomi. Pada akhirnya tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat akan kehilangan eksistensi akibat  perampasan  yang  dilandasi  oleh motif pembangunan ekonomi.

## PENUTUP
Dalam  analisa  prospek  tanah  adat  dalam pembangunan  ekonomi  nasional  maka dapat  dilihat  bahwa  secara  perlahan  tanah adat milik masyarakat adat akan berkurang karena  tuntutan  pembangunan  ekonomi nasional.  Hal  tersebut  sebagai  pengaruh dari  berkurangnya  dan  semakin  sempitnya lahan  hijau  sehingga  tanah  adat  kerap menjadi  sasaran  pembangunan  dan  secara tidak  langsung  turut  menghilangkan  hak-
hak masyarakat adat terhadap tanahnya. Hal demikian akibat belum adanya pelaksanaan aturan  hukum  secara  tegas  terhadap pengakuan  tanah  adat  serta  masih  banyak tanah  adat  yang  belum  diregistrasi  oleh pemerintah sehingga mengakibatkan terancamnya prospek eksistensi tanah adat di tengah pembangunan ekonomi saat ini.
Dari  analisa  prospek  tanah  adat dalam  pembangunan  ekonomi,  maka  yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mengakomodasi  kedua  hal  yang  saling bertentangan  tersebut  adalah pertama, memberikan  perlindungan  hukum  yang tegas melalui pembentukan peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat ditengah pembangunan  ekonomi  nasional. Kedua, melakukan  reforma  agraria  secara  penuh untuk mempertegas kedudukan tanah-tanah adat  dengan  dengan  segera  melakukan registrasi  terhadap  persebaran  tanah  adat yang ada di Indonesia sehingga tanah adat tersebut  mendapatkan  legitimasi  dari negara  sehingga  tidak  mudah  untuk dirampas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

## PENUTUP
Dalam  analisa  prospek  tanah  adat dalam  pembangunan  ekonomi  nasional maka  dapat  dilihat  bahwa  secara  perlahan tanah  adat  milik  masyarakat  adat  akan berkurang  karena  tuntutan  pembangunan ekonomi  nasional.  Hal  tersebut  sebagai pengaruh  dari  berkurangnya  dan  semakin
sempitnya lahan hijau sehingga tanah adat kerap  menjadi  sasaran  pembangunan  dan secara tidak langsung turut menghilangkan hak-hak masyarakat adat terhadap tanahnya.  Hal  demikian  akibat  belum adanya  pelaksanaan  aturan  hukum  secara tegas  terhadap  pengakuan  tanah  adat  serta masih  banyak  tanah  adat  yang  belum diregistrasi  oleh  pemerintah  sehingga mengakibatkan terancamnya prospek eksistensi tanah adat di tengah pembangunan ekonomi saat ini.
Dari  analisa  prospek  tanah  adat dalam  pembangunan  ekonomi,  maka  yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mengakomodasi  kedua  hal  yang  saling bertentangan  tersebut  adalah pertama, memberikan  perlindungan  hukum  yang tegas melalui pembentukan peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat ditengah pembangunan  ekonomi  nasional. Kedua, melakukan  reforma  agraria  secara  penuh untuk mempertegas kedudukan tanah-tanah adat  dengan  dengan  segera  melakukan registrasi  terhadap  persebaran  tanah  adat yang ada di Indonesia sehingga tanah adat tersebut  mendapatkan  legitimasi  dari negara  sehingga  tidak  mudah  untuk dirampas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

## DAFTAR RUJUKAN Buku
Syafa’at  dkk.  2015.  “ Relasi  Negara  Dan Masyarakat  Adat”. Malang:  Surya Pena Gemilang.
Rostow,  W.W.  1960.  “ The  Stage  of Economic  Growth”. New  York: Cambridge Univ. Press. Afifi,  Irfan.  2019.  “ Jurgen  Habermas: Senjakala Modernitas”. Yogyakarta: IRCiSoD. Geertz, Clifford., 1976. “ Involusi
Pertanian”. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
Harsono,  Boedi.  2005.  “ Hukum  Agraria
Indonesia  Sejarah  Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria  Isi  dan  Pelaksanaannya ”. Jakarta: Djambatan
Simajuntak,  Bungaran  Antonius.  2015.
“ Arti  dan  Fungsi  Tanah  Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo,
Simalungun”. Jakarta:  Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.

## Artikel Jurnal
Ismi,  Hayatul.  2012. Pengakuan  dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat  Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional . Jurnal Ilmu Hukum Volume 2
nomor  2  Februari
2012, hlm 135-146. Maramis,  R.  Marchel.  2013. Kajian  Atas Perlindungan  Hukum  Hak  Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia . Jurnal Hukum Unsrat . Vol. XXI (4) April-Juni 2013, hlm 98-110. Salsabilla AP, Riandini. 2019. Pemaknaan Kepentingan Masyarakat dan Kepentingan   Hukum Bisnis- Ekonomi dalam Pembangunan (Studi Kasus Pembangunan PT Semen  Indonesia  di  Rembang. Lex Scientia Law Review. Vol. 3 nomor 1 mei 2019,
hlm 87-102.

## Internet
Agung Wibowo SP. Msi, 2006. “Kearifan Lokal Petani Lereng Gunung Lawu Dalam  Mengantisipasi  Banjir  dan
Tanah  Longsor  (Studi  Kasus  Di Desa Wonorejo Kecamatan jatiyoso  Kabupaten  Karanganyar).
Dalam
https://sirine.uns.ac.id/penelitian. Diunduh 25 Februari 2020 . Ling Moh. Ichsan, 1999. “ Analisis Interaksi Masyarakat  Desa  dengan  Hutan: Studi Kasus di Desa Sirnarasa Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat”.
Dalam https://digilib.it.ac.id . Diunduh 25 Februari 2020.
Kominfo, “Investasi  Indonesia  Kembali Menggeliat  pada  Triwulan  III Tahun 2019”. https://kominfo.go.id/index.php/co ntent/detail/22483/investasi-
indonesia-kembali-  menggeliat- pada-triwulan-iii-tahun- 2019/0/artikel_gpr ,  akses  pada  25 Februari 2020.
Arumingtyas,  Lusia,  “ Catatan  Akhir Tahun:  Reforma  Agraria  Masih Jauh dari Harapan”. https://www.mongabay.co.id/2019/ 12/31/catatan-akhir-tahun-reforma- agraria-masih- jauh-dari-harapan/ , akses pada 25 Februari 2020 Affandi,  Dean  Yullindra.  “ Perjalanan Panjang  dan  Melelahkan  Menuju Pengakuan Hak Tanah  Adat”. https://wri- indonesia.org/id/blog/perjalanan- panjang-dan-melelahkan- menuju-pengakuan-hak- tanah-adat , akses pada 1 Maret 2020 Veit, Peter dan Katie Reytar, “Hak Tanah Masyarakat  Adat  dan  Masyarakat Dalam Angka”. https://wri- indonesia.org/id/blog/hak-tanah- masyarakat-adat-dan-masyarakat- dalam- angka ,  akses  pada  1  Maret 2020
Purwantari,  “ Mengatasi  Konflik  Terkait Hutan  Dan  Masyarakat  Adat”. https://brwa.or.id/news/read /382 , akses pada 7 Mei 2020
Ambari,  “ Ancaman  Kerusakan  Ekologi
Bumi Karena Pembangunan”.
https://www.mongabay.co.i d/2019/04/23/ancaman-kerusakan-
ekologi-bumi-karena- pembangunan/ , akses pada 7 Mei 2020
Ferdinand,  “ Bencana  Marak  Karena Ekonomi  Abaikan  Lingkungan”. https://mediaindonesia.com/ read/detail/134388-bencana-marak- karena-ekonomi- abaikan- lingkungan, akses pada 9 Mei 2020 Purningsih,  dewi,  “ Perkumpulan  HuMa: 326  Konflik  SDA  dan  Agraria terjadi di sepanjang   2018”. https://www.greeners.co/berita/per kumpulan-huma-326-konflik-sda- dan-  agraria-terjadi-sepanjang- 2018/ , akses pada 9 Mei 2020 Armanto,  Dhani,  “ Proyek  PLTP  Picu Kerusakan  Hutan  Lebih  Luas”. http://wartahijau.com/read/ proyek-pltp-picu-kerusakan-hutan- lebih-luas , akses pada 9 Mei 2020.