## PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DI DESA HILISERANGKAI  KECAMATAN IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN
Parlindungan, Marpaung DosenFakultasIlmuSosial Dan IlmuPolitik E-mail :parlindunganmarpaung@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  discusses  aboutCommunity  Participation  and  Leadership  Capability  of the  Village  Head  Against  the  Success  of  Development  in  Hiliserangkai  Village, Idanotae  Sub-District,  South  Nias  Regency.  Many  problems  often  occur  until  now and one of them is the construction of inadequate infrastructure. The issue becomes an obstacle in the process of region’s progress and also hinders the progress of life, both in welfare, trade, agriculture, etc. This was due to the lack of attention from the government  in  the  development  and  coordination  of  the  regions.  In  addition,  the community  is  not  involved  in  the development program,  but  only  involves  certain people  in  the  village.  Theory  and  Concept  of  development  and  also  the  leadership capacity of the Village Head are inseparable in the success of development activities. The  ability  of  the  village’s  leaderin  the  succedingvillage’s  development  is  very important  and  central.  This  can  help  provide  solutions  in  solving  problems  in  the development  process.  These  concepts  and  theories  can  be  used  as  guidelines  in implementing  better  and  ideal  development  activities  that  aim  for  progress  and mutual interests. The purpose of development is to provide a positive impact on the entire community which covers all aspects of life. The research method used in this study is a qualitative research method. The research method used in this research is a  cauliflower  research  method  and  with  15  informants.  The  conclusion  isthat  the conditions of development, development programs, the ability of village leaders to fight for development are still not optimal and inadequate. In accordance with the results of the research, observations and data obtained from the research location, it can  be  said  that  the  leadership  capacity  of  the  village’s  leader  has  not  been successful.  In  addition,  the  inhibiting  factors  both  internally  and  externally  also become obstacles in the process of development progress. Community response and forms  of  community  participation  are  still  very  lack  and  wait  the  attention  of  the government only.
Keywords: Role, Village Chief and Development
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Sistem pemerintahan Negara  Republik  Indonesia  yang membagi  daerah  Indonesia  atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan  terendah  adalah  Desa atau  kelurahan.Dalam  konteks  ini, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Desa  merupakan satu  kesatuan  masyarakat  hukum maka  dalam  kehidupan  dibatasi  oleh sebuah  peraturan  yang  harus  ditaati, peraturan  dibuat  dengan  tujuan  agar dalam  kehidupan  bermasyarakat tercipta  suatu  kehidupan  yang harmonis, adil, aman dan makmur. Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2  UU  No.  6  Tahun  2014  dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Pembangunan  Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan  usaha  yang  dilakukan sebagai  langkah  untuk  membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung  arti  bahwa  setiap kebijakan  yang  akan  diambil  yang berkaitan dengan pembangunan harus  tertuju  pada  pembangunan yang  merata  di  seluruh  wilayah Indonesia  dan  diselenggarakan  untuk kepentingan  masyarakat  agar  hasil pembangunan  tersebut  benar-benar dapat  dirasakan  oleh  masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak  terhadap  perbaikan  dan
peningkatan  taraf  hidup  masyarakat Indonesia.Dari  uraian  diatas  sudah jelas  bahwa  Badan  Permusyawaratan Masyarakat  Desa  mempunyai  peran yang  strategis  dalam  ikut  mengawal penggunaan  dana  desa  tersebut  agar tidak  diselewengkan.  Jika  dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.
Kemudian  maksud  dan tujuan  dibentuknya  Desa  tersebut, diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desadalam  pasal  4  (empat) menyebutkan : 1)  Memberikan pengakuan dan penghormatan  atas  Desa  yang sudah ada dengan keberagamannya  sebelum  dan sesudah  terbentuknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2)  Memberikan  kejelasan  status  dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. 3)  Melestarikan  dan  memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset  Desa  guna  kesejahteraan bersama. 5)  Membentuk  Pemerintahan  Desa yangprofesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
6)  Meningkatkan  pelayanan  publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 7)  Meningkatkan  ketahanan  sosial budaya  masyarakat  Desa  guna mewujudkan  masyarakat  Desa yang mampu memelihara kesatuan  sosial  sebagai  bagian dari ketahanan nasional. 8)  Memajukan perekonomian masyarakat  Desa  serta  mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. 9)  Memperkuat  masyarakat  Desa sebagai subjek pembangunan. Berdasarkan  Undang  -
Undang  Nomor  6  Tahun  2014,Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat setempat,  berdasarkan  asal-asul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Adapun  kendala yang  dialami  dalam  pelaksanaan pemabngunan  infrastruktur  di  desa Hiliserangkasi  Kecamatan  Idanotae Kabupaten Nias Selatan, diantaranya : 1. Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan dalam pengalokasian dana desa khususnya  dalam  pembangunan infrastruktur desa, 2. SDM masyarakat kurang memadai,
3. Kepala desa yang kurang trasnparan terhadap setiap anggaran  yang  diluncurkan  dalam
program-program  pembangunan infrastruktur desa,
4. Kurangnya  koordinasi  kepala  desa kepada  seluruh  lembaga  desa  dan juga  kepada  masyarakat  terhadap kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintahan desa,
5. Hubungan  antara  Kepala  Desa dengan BPD kurang harmonis,
6. Masih banyaknya masyarakat yang kurang  peduli  terhadap  kebijakan- kebijakan  pembangunan yang dibuat oleh kepala desa.
Jadi  penulis  ingin  melihat faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi kendala  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan infrastruktur di desaHiliserangakai Kecamatan Idanotae  Kabupaten  Nias  Selatan. Melihat  situasi  ini,  maka  peneliti merasa  tertarik  untuk  menulis tentang  “Peranan  Kepala  Desa  Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Hiliserangkai  Kecamatan  Idanotae Kabupaten  Nias  Selatan.  Berdasarkan penjelasan  latar  belakang  di  atas, maka  penulis  merasa  tertarik  untuk mengkaji  dan  mengetahui  serta melakukan penelitian secara langsung untuk  mendapatakn  informasi  secara konkret  di  lokasi  penelitian.  Adapun judul penelitian skripsi yang diangkat oleh peneliti adalah “Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan  Infrastruktur  Desa (Studi  Pada  Desa  Hiliserangkai
Kecamatan  Idanotae  Kabupaten Nias Selatan)”.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  dari  uraian yang  telah  di  tuangkan  pada  latar
belakang  diatas,  maka  penulis  dapat merumuskan  permasalahan  sebagai berikut: 1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan  Infrastruktur Desa  di  Desa  Hiliserangkai Kec.  Idanotae  Kab.  Nias Selatan? 2. Faktor-faktor  apa  saja  yang menghambat Pelaksanaan Pembangunan  Infrastruktur Desa  di  Desa  Hiliserangkai Kec.  Idanotae  Kab.  Nias Selatan? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah  untuk  memberikan  jawaban terhadap  perumusan  masalah  yang telah dikemukakan diatas, yakni : 1. Untuk  mengetahui  Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan  Pembangunan Infrastruktur  Desa  di  Desa Hiliserangkai  Kec.  Idanotae Kab. Nias Selatan. 2. Untuk  mengetahui  Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan  Infrastruktur Desa  Di  Desa  Hiliserangkai Kec.  Idanotae  Kab.  Nias Selatan.

## BAB II
URAIAN TEORITIS 2.1. Teori Peranan Menurut  Soerjono  Soekanto dalam  buku  yang  berjudul  Sosiologi Suatu Pengantar (2012:212), menjelaskan  pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan  hak  dan  kewajibannya
sesuai  dengan  kedudukannya,  dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan  antara  kedudukan  dan peranan  adalah  untuk  kepentingan ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tak dapat  dipisah-pisahkan  karena  yang satu  tergantung  pada  yang  lain  dan sebaliknya.  Tak  ada  peranan  tanpa kedudukan  atau  kedudukan  tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua  arti.  Setiap  orang  mempunyai macam-macam  peranan  yang  berasal dari  pola-pola  pergaulan  hidupnya. Hal  itu  sekaligus  berarti  bahwa peranan  menentukan  apa  yang diperbuatnya  bagi  masyarakat  serta kesempatan-kesempatan  apa  yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Secara ringkas dapat dikatakan  bahwa  semakin  tinggi kedudukan  seseorang  dalam  suatu hierarki  organisasi,  semakin  sedikit keterampilan  teknis  yang  diperlukan. Sebaliknya, semkin rendah kedudukan  seseorang  dalam  suatu hierarki  organisasi,  semakin  penting keterampilan  teknis  yang  diperlukan,
Siswanto (2012:21).
2.  Peranan  merupakan  suatu  konsep tentang  apa  yang  dapat  dilakukan oleh  individu  dalam  masyarakat sebagai organisasi.
3.  Peranan  juga  dapat  dikatakan sebagai  prilaku  individu  yang penting  bagi  struktur  sosial masyarakat.
Prilaku  individu  adalah aktivitas  seorang  atasan  dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil
keputusan  tentang  kecocokan  antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas. Keputusan tersebut dipengaruhi  oleh  ciri  atasan  dan bawahan  yang  dipengaruhi  oleh perilaku  individu.  Ada  4  (empat)  ciri utama individu, yaitu: 1.  Persepsi (perception) adalah peroses  pemberian  arti  terhadap lingkungan oleh individu. 2.  Sikap ( attitude ) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan  seseorang  terhadap orang,  obyek,  dan  situasi  yang berhubungan dengannya. 3.  Kepribadian  adalah  serangkaian ciri yang relatif mantap, kecendrungan  dan  perangai  yang sebagian  besar  dibentuk  oleh faktor  keturunan  dan  oleh  faktor- faktor  sosial,  kebudayaan  dan lingkungan.
4.  Belajar  adalah  proses  terjadinya prubahan  yang  relatif  tetap  dalam prilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).
Berdasarkan  pengertian- pengertian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa peranan adalah suatu komplek penghargaan seseorang terhadap cara menentukan  sikap  dan  perbuatan dalam  situasi  tertentu  berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

## 2.3. Definisi Konsep Operasioanl
a.  Definisi Variabel Penelitian Variabel  penelitian  adalah segala  sesuatu  yang  berbentuk  apa saja  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh
informasi  tentang  hal  tersebut kemudian  ditarik  kesimpulannya,
Sugiyono (2010:38). b. Macam-Macam Variabel Penelitian Menurut hubungan antara satu variabel  penelitian  dengan  variabel yang  lain  maka  macam-macam variabel  dalam  penelitian  dapat dibedakanmenjadi  2  (dua)  bagian,
yaitu :
1. variabel Independen yaitu variabel  yang  sering  disebut dengan  variabel  stimulus  atau prediktor. Dalam bahasa Indonesia  sering  disebut  sebagai variabel  bebas.  Variabel  bebas adalah  merupakan  variabel  yang mempengaruhi atau yang menjadi  sebab  perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 2.  variabel  dependen  yaitu  sering disebut  dengan  variabel  output, kriteria, konsekuen. Dalam
bahasa  Indonesia  sering  disebut sebagai  variabel  terikat.  Variabel terikat  merupakan  variabel  yang diepngaruhi  atau  yang  menjadi akibat  karena  adanya  variabel bebas, Sugiyono (2010 : 39).
Sesuai  dengan  penjelasan di  atas,  maka  yang  menjadi  variabel bebas  (independen)  dalam  penelitian ini adalah :
Variabel  Bebas  (independen)  yaitu  : Peranan Variabel  Bebas  (independen)  yaitu  : Kepala Desa Varibael  terikat  (dependen)  yaitu: Pembangunan Infrastruktur.

## BAB III METODE PENELITIAN

## 3.1. Bentuk Penelitian
Dilihat  dari  aspek  metode penelitian  maka  untuk  memperjelas permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2010:11-12)  penelitian  deskriptif adalah  penelitian  yang  digunakan untuk  mengetahui  nilai  variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan  atau  menghubungkan variabel  yang  satu  dengan  yang lainnya.Tujuannya adalah untuk memperkirakan  gejala  yang  akan terjadi  disebabkan  dasar  data  yang didapat di lapangan. 3.2. Subjek Penelitian Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang  suatu  fakta  atau  pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto
(2006:145),  subjek  penelitian  adalah subjek  yang  dituju  untuk  diteliti  oleh peneliti.  Jadi,  subjek  penelitian  itu merupakan  sumber  informasi  yang digali  untuk  mengungkap  fakta-fakta di  lapangan.  Penentuan  subjek penelitian atau sampel dalam penelitian  kualitatif  berbeda  dengan penelitian  kuantitatif.  Lincoln  dan
Guba  dalam  sugiyono  (2007:301), mengemukakan  bahwa  :  penentuan sampel  dalam  penelitian  kualitatif (naturalistik)  sangat  berbeda  dengan penentuan  sampel  dalam  penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan
samapel  tidak  didasarkan  pada perhitungan perhitungan statistik.
3.4. Jenis Dan Sumber Data Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :
1. Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh peneliti  secara  langsung  dari sumber  datanya.  Data  primer disebut  juga  sebagai  data  asli  atau data baru yang memiliki sifat up to date .  Untuk  mendapatkan  data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.  Teknik  yang  dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain  teknik  observasi,  teknik wawancara  dengan  menggunakan rekaman atau video dan juga catat- mencatat  saat  wawancara  akan dimulai.
2. Data  Sekunder  adalah  data  yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah  ada  (peneliti  sebagai  tangan kedua).  Data  sekunder  dapat diperoleh  dari  berbagai  sumber seperti  Biro  Pusat  Statistik  (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

## BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN 1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Gambaran umum lokasi penelitian memiliki keterkaitan dengan  objek  penelitian  ini.  Secara umum,  lokasi  penelitian “Desa Hiliserangkai”  Kecamatan  Idanotae
Kabupaten  Nias  Selatan.  Adapun  hal- hal  yang  akan  dikemukakan  terdiri dari : sejarah singkat berdirinya lokasi penelitian, letak dan keadaan geografis  dan  batas-batas  wilayah lokasi  penelitian  serta  keadaan  sosial budaya  dan  kondisi  perekonomian desa Hiliserangkai.
1.2. Sejarah Desa Hiliserangkai Terbentuknya Desa Hiliserangkai  pada  tahun  2009.  Desa Hiliserangkai    hasil  dari    pemekaran desa  induk    yaitu  Desa  Lahusa Idanotae di Kecamatan Gomo \Kabupaten  Nias  Selatan.  Sebelum pemekaran Desa Hiliserangkai  masih berstatus  Dusun  II  desa  Lahusa
Idanotae  yang  terdiri  dari  beberapa lingkungan  antara  lain:  Linkungan Tetegewo,  Lingkungan  bawosaloo, Lingkungan  Tetehesi,  Lingkungan Tetegewo  Satua,  dan  Lingkungan Hilifalago. Desa Hiliserangkai mendapatkan pengesahan desa secara defenitif  oleh    oleh  Pemerintah Kabupaten  Nias  Selatan  melalui
Peraturan  Daerah  tahun  2009.  Dan pada tahun yang bersamaan di angkat Pelaksana  Jabatan  Sementara  (PJS) Kepala    Desa  Hiliserangkai  oleh pemerintah  Kabupaten  Nias  Selatan atas  nama  Eduard    Lase  sampai dengan  tahun  2011  dan  pada  akhir tahun  2011  di  laksanakan  pemilihan kepala  desa  defenitif  dan  yang terpilih kepala desa adalah  Lalawauri lase Sampai sekarang.

## 1.3. Keadaan Demografi
Desa Hiliserngkai terletak di dalam wilayah Kecamatan Idanotae  Kabuaten  Nias  Selatan Provinsi Sumtera Utara yang berbatasan dengan :  Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hilisaloo Kec.Idanotae  Sebelah Timur berbatasan dengan  Desa  Orahua  Kec. Idanotae
 Sebelah  Selatan  berbatasan dengan  Lahusa  Ldanotae  Kec.
Gomo  Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lolosoni Kec.Gomo Luas wilayah Desa Hiliserangkai adalah 10 Ha dimana70%  berupa  daratan  yang bertopografi  berbukit-bukit  dan  30% dataran  di  manfatkan  sebagai  lahan pertanian dan perkebunan. Iklim desa Hiliserangkai sebagaimana desa- desalainnya,  hal  tersebut  mempunyai pengaruh langsung terhadap pertanian  dan  perkebunan  yang  ada di  desa  Hiliserangkai  Kecamatan Idanotae. Oleh  sebab  itu,  untuk mengetahui struktur organisasi pemerintahan  desa  Hiliserangkai maka  struktur  organisasi  desa Hiliserangkai  kecamatan  Idanotae menganut sistem kelembagaan pemerinathan  desa  dengan  pola minimal. Selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :
Gambar 4.1
Struktur Desa HiliserangakaiKecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan
V. PENUP 1.1 Kesimpulan Berdasarkan dengan penjelasan  teori  dan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  yang membahas tentang “ Persepsi Masyarakat  Terhadap  Kinerja  Dan Kemampuan  Kepala  Desa  Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur  Desa”,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan  secara  sengaja  untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan  masyarakat  atau proses perbaikan yang berkesinambungan  dari  suatu masyarakat dalam sistem sosial secara keseluruhan guna kehidupan  yang  lebih  baik  atau lebih  manusiawi,  karenanya lingkup  pembangunan  meliputi mengadakan,  membuat  atau
mengatur  suatu  yang  belum ada. 2. Kinerja dan kemampuan kepala desa dalam menunjang pembangunan  infrastruktur  di desa Hiliserangkai belum maksimal  karena  banyaknya pembangunan yang dilaksanakan  oleh  kepala  desa masih  banyak  yang  tidak  tepat sasaran dan tidk berfungsi.
3. Pembangunan yang ada di desa Hiliserangkai  hingga  saat  ini masih  belum  cukup  dan  perlu pembenahan  yang  lebih  baik lagi terutama dalam hal memulihkan  fungsi  bangunan yang  selama  ini  sudah  tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat umum. 1.2.Saran Berdasarkan kesimpulan yang  dikemukakan  peneliti  di  atas, maka  peneliti  juga  menguraikan beberapa  saran  yang  dapat  dijadikan
sebagai  masukan    dan  pertimbangan kepada pemerintah daerah, pemeintahan  desa,  lembaga-lembaga desa  dan  juga  kepada  masyarakat desa. Adapun  yang  menjadi  saran-saran tersebut adalah :
1. Diharapkan  kepada  pemerintah daerah  atau  dinas  terkait  agar mampu melakukan pengawasan dan  kontrol  terhadap  setiap kegiatan  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  kepala  desa dan sekaligus melakukan evaluasi  hasil  pembangunan yang  telah  dilaksanakan  oleh pemerintahan desa. 2. Diharapakan kepada Pemerintahan desa agar mampu mengarahkan pembangunan yang  lebih  tepat  dan  sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat demi kesejahteraan  masyarakat  desa dan sekaligus memulihkan fungsi  da  manfaat  bangunan yang  sudah  ada  agar  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Diharapkan  kepada  lembaga- lembaga  desa  dan  juga  kepada masyarakat desa agar lebih aktif dan mampu menjadi pengontrol terhadap  kinerja  kepala  desa khususnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo. (2013). Pembangunan Perdesaan .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian :
Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta :  Rineka Cipta. Djaman Satori. (2007). Profesi Keguruan . Jakarta : Universitas Terbuka. Hendarso.  (2005). Metode  Dalam
Data .  Jakarta  :  Salemba Manajemen. Handayaningrat,  Soewarno.  (2003). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta : CV.Haji Masagung. Kamaludin,  Rustian.(2003). Ekonomi Tranportasi . Jakarta : Gahalia Indonesia. Kurniawan, Agung.(2005). Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: Pembaruan.
Mankiw,  N.  G.  (2003). Makroekonomi . Edisi  Keenam.  Jakarta  : Erlangga. Margono. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rhineka Cipta. Moloeng.(2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja
Rosdakarya Nawawi,  Ismail.  (2009). Public  Policy Analisis,  Strategi  Advokasi Teori dan Praktek . Surabaya: PMN.
Nazir, Moh. (2003). Metode Penelitian . Cetakan  Kelima.  Jakarta  :
Ghalia Indonesia. Ni’matul  Huda.  (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Jakarta : Nusa Media. Poerwandari, E. Kristi. (2005). Metode
Penelitian  Sosial .  Jakarta  :
Universitas Terbuka.
Riduwan.  (2004). Metode  Riset .
Jakarta : Rineka Cipta.
Robert, J. Kodoatie. (2005). Pengantar Manajemen  Infrastruktur . Edisi  Revisi.  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar. Siagian.S.P. (2008). Teori Motivasi dan Aplikasinya .  Jakarta:  Bina
Aksara. Siswanto,  Bejo.  (2012). Manajemen Tenaga  Kerja  Indonesia Pendekatan  Administratif dan  Operasional .  Jakarta  : Bumi Aksara. Soekanto,  Soerjono.  (2012). Sosiologi Suatu  Pengantar .  Jakarta  : Rajawali Pers. Solekhan, Moch. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Malang : Setara. Sudarsono. (2007). Kamus Hukum. Edisi  Baru.  Jakarta
: Rineka Cipta.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan RND . Bandung : Alfabeta. Suhardono,  Edy.  (2001). Teori  Peran . Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama. Suyanto, Bagong. (2005). Metode Penelitian Sosial : Bergabai Alternatif Pendekatan. Jakarta : Prenada Media. Thoha, Miftah.(2012). Prilaku Organisasi  Konsep  Dasar dan  Implikasinya .  Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Todaro,  Smith.  (2005). Pembangunan
Ekonomi  di  Dunia  Ketiga .
Edisi  Kedelapan.  Jakarta  : Erlangga.