Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  KURATOR  ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI DEBITOR DALAM PROSES HUKUM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
Serlika Aprita Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail: 5312lika@gmail.com

## ABSTRACT
In general, the monetary crisis that hit a country gave an unfavorable influence on the economic life  of  the  country  concerned  and  caused  great  difficulties  in  the  business  community  to  continue  its activities. The ability of the business world to develop its business is very disturbed, even to maintain the continuity  of  its  business  activities  is  also  not  easy.  It  was  decided  that  a  debtor  becomes  a  bankrupt debtor  by  the  Commercial  Court,  it  will  cause  legal  consequences  for  the  debtor  and  his  assets.  In connection  with  the  loss  of  the  right  to  control  and  manage  the  assets  of  the  debtor,  the  curator  has  the authority to administer and deposit bankrupt assets. However, in its implementation, the curator has done a  lot  of  mistakes  and  negligence  in  carrying  out  his  duties,  as  found  in  various  case  examples,  so  the debtor must be responsible for errors and omissions. The existence of legal ratios as well as the form and mechanism  of  curatory  legal  responsibility  has  been  regulated  in  Law  Number  37  of 2004 based  on  the theory of legal responsibility and legal protection theory and the opinions of bankruptcy law experts are the main basis for curators to be responsible for their errors or omissions. It is expected that the curator in carrying out his duties to manage and deposit bankrupt debtors' assets can maximally increase the value of bankrupt assets in the interest of creditors.
Keywords: Debtors, Creditors, Curators, Legal Responsibilities, Errors or Negligence

## ABSTRAK
Pada  umumnya  krisis  moneter  yang  melanda  suatu  negara    memberi  pengaruh  yang  tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan dan menimbulkan kesulitan besar  di  kalangan  dunia  usaha  untuk  meneruskan  kegiatannya.  Kemampuan  dunia  usaha  dalam mengembangkan  usahanya  sangat  terganggu,  bahkan  untuk  mempertahankan  kelangsungan  kegiatan usahanya  juga  tidak  mudah.Dengan  diputuskannya  seorang  debitor  menjadi  debitor      pailit  oleh Pengadilan  Niaga , maka  akan  menimbulkan  akibat  hukum    terhadap  debitor  dan  hartanya.  Sehubungan dengan  hilangnya  hak  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaan  debitor  maka  kuratornya  yang berwenang  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit.Namun  pada  penerapannya  kurator banyak  melakukakan  kesalahan  dan  kelalaiannya  dalam  menjalankan  tugasnya,  hal  ini  sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus,sehingga debitor harus bertanggung jawab atas adanya kesalahan dan  kelalainnya.  Adanya  rasio  hukum  serta  bentuk  dan  mekanisme  tanggung  jawab  hukum  kuratoryang telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  dengan  berpedoman  kepada  teori  tanggung jawab  hukum  dan    teori  perlindungan  hukum  dan  pendapat  para  ahli  hukum  kepailitan  menjadi  dasar utama  kurator  untuk  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  atau  kelalaiannya.  Diharapkan  kurator  dalam menjalankan  tugasnya  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  debitor  pailit  dapat  semaksimal mungkin meningkatkan nilai harta pailit demi kepentingan para kreditor.
Kata Kunci:Debitor, Kreditor, Kurator,TanggungJawab Hukum,Kesalahan atau Kelalaian .
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174

## I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Dalam  kegiatan  usaha  pada  era  global seperti  sekarang  ini  pada  kenyataannya tidak    mungkin  terisolir  dari  masalah– masalah  lain.Suatu  perusahaan  yang dinyatakan  pailit  pada  saat  ini  akan mempunyai  imbas  dan  pengaruh  buruk bukan  hanya  kepada  perusahaan itu  saja melainkan berakibat global.Pada
umumnya  krisis  moneter  yang  melanda suatu  negara    memberi  pengaruh  yang tidak menguntungkan
terhadap kehidupan  perekonomian  negara  yang bersangkutan dan menimbulkan kesulitan  besar  di  kalangan  dunia  usaha untuk meneruskan
kegiatannya.
Kemampuan dunia usaha dalam
mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk
mempertahankan  kelangsungan  kegiatan usahanya  juga  tidak  mudah. 1 Lebih  jauh lagi,    gejolak  tersebut  juga  telah memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi  kewajiban  pembayaran  utang mereka  kepada  kreditor.  Keadaan  ini pada  gilirannya  telah  melahirkan  akibat yang berantai dan apabila tidak diselesaikan  akan  menimbulkan  dampak yang  lebih  luas  lagi.Tidak  hanya  dalam kelangsungan usaha dan segi–segi ekonomi  pada  umumnya,  tetapi  juga kepada  masalah  ketenagakerjaan    dan aspek  sosial  yang  perlu  diselesaikan
1 Victorianus  M.H.  Randa  Puang.2011. Penerapan Asas  Pembuktian  Sederhana  dalam  Penjatuhan Putusan  Pailit ,  PT.Sarana  Tutorial  Nurani  Sejahtera (SATU NUSA), Jakarta, hlm.1.
dengan  adil  dalam  arti  memperhatikan kepentingan  pengusaha  sebagai  debitor ataupun  kepentingan  kreditor  secara seimbang.
Sebagai  contoh,  ketika  Direktur Utama Yamaichi Securities pada tanggal 1 Desember 1995 mengumumkan kebangkrutan  perusahaannya  pada  suatu konfrensi  pers  di  Tokyo,Jepang.  Dari kasus  ini  dapat  dilihat  banyak  pihak yang  jadi  korban  apabila  perusahaan dinyatakan  pailit.  Oleh  karena  itu lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan  pokok  di  dalam  aktivitas bisnis karena adanya status pailit. 2 Untuk mengantisipasi adanya perbuatan- perbuatan debitor yang merugikan kreditor,maka  pemerintah  melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan  dalam  peraturan  perundang- undangan,  salah  satunya  adalah  dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan yang ada.Sebelum Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1998  jo  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1998    dikeluarkan, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban  pembayaran  utang  di  negara kita diatur dalam
Faillisement Verordening (Staasblad  Tahun  1905 Nomor  207  jo.  Staatsblad  Tahun  1906 Nomor 348). Dalam perjalanan waktunya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1998  dirasakan  belum  mampu mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak dalam menyelesaikan masalah  utang  piutang.  Oleh  karena  itu perlu  dibenahi,disempurnakan  baik  dari
2 Sri Redjeki Hartini.2008. Hukum Kepailitan , Universitas  Muhamadiyah  Malang  Press,  Malang, hlm.3
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
aspek formil maupun materielnya. Maka, pada  tanggal  18  November  2004 disahkan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. 3
Jika  ditelusuri  sejarah  hukum tentang  kepailitan,  diketahui  bahwa hukum  tentang  kepailitan  itu  sendiri sudah  ada  sejak  zaman  Romawi. Kata  bangkrut  yang  di  dalam  bahasa inggris  disebut bankrupt berasal  dari
undang–undang di Italia yang disebut banca  rupta. Pada  abad pertengahan di Eropa, terjadi praktik kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan  bangku–bangku  dari para  bankir  atau  pedagang  yang melarikan  diri  secara  diam–diam dengan membawa harta kreditornya. 4
Adapun  di  Venetia  (Italia)  pada waktu  itu,  dimana  para  pemberi pinjaman  (bankir)  saat  itu  yang banco (bangko)  mereka  yang  tidak mampu  lagi  membayar  utang  atau gagal  dalam  usahanya,  bangkut tersebut  benar–benar  telah  patah  dan hancur. 5 Dari perkembangan sejarah hukum kepailitan dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan adalah sebagai berikut:
a. Debt collection merupakan
konsep pembalasan dari kreditor terhadap  debitor  pailit  dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor;
3 Ibid .,hlm.8.
4 Rachmadi  Usman.2004. Dimensi  Hukum  Kepailitan di Indonesia ,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hlm.1.
5 Munir  Fuady.2005. Hukum  Pailit  Dalam  Teori  dan Praktek, Edisi  Revisi  (Disesuaikan  dengan  Undang- undang  Nomor  37  Tahun  2004),  PT.Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.
b. Debt
Forgiveness
dimanifestasikan  dalam  bentuk asset  exemption  (beberapaharta debitor dikecualikan dalam budel pailit ), relief from imprisonment (tidak  dipenjara karena  gagal  membayar  utang); moratorium (penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu dan discharge of indebtedness
(pembebasan debitor  atau  harta  debitor  untuk membayar  utang  pembayaran yang  benar-benar  tidak  dapat dipenuhinya);
c. Debt adjustment merupakan hak distribusi  dari  para  kreditor sebagai  suatu  grup  dengan menerapkan  prinsip pro  rata distribution atau structrued prorata (pembagian berdasarkan kelas kreditor) serta
reorganisasi atau Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang ( PKPU ). 6
Lembaga kepailitan pada dasarnya  merupakan  lembaga  yang memberikan  suatu  solusi  terhadap para  pihak  apabila  debitur  dalam keadaan  berhenti  membayar  atau tidak  mampu  membayar.  Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu :
1. Kepailitan  sebagai  lembaga  pemberi jaminan  kepada  kreditor  bahwa debitor  tidak  akan  berbuat  curang,
6 Emmy  Yuhassarie  dan  Tri  Harnowo.2005.
Pendahuluan:Pemikiran  Kembali  Hukum  Kepailitan Indonesia dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (Tim  Editor), Undang-Undang  Kepailitan  dan perkembangannya:Prosidings  Rangkaian  Lokakarta Terbatas  dan  Masalah-Masalah  Kepailitan  dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya ,Cet.2,Pusat Pengkajian Hukum,2005,hlm.xix.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
dan tetap bertanggung jawab
terhadap semua utang–utangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan  sebagai  lembaga  yang juga  memberi  perlindungan  kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor- kreditornya.
3. Melindungi  para  kreditor  konkuren untuk  memperoleh  hak  mereka sehubungan  dengan  berlakunya  asas jaminan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. 7
Dengan diputuskannya seorang debitor  menjadi  debitor      pailit  oleh Pengadilan Niaga , maka akan menimbulkan adanya  suatu  akibat  hukum  yang  secara teoritis diatur dalam Bagian Kedua Undang– Undang  Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004 yang terdiri  dari  Pasal  19  sampai  dengan Pasal  62. 8 Satu  diantaranya  adalah  akibat hukum kepailitan terhadap debitor pailit dan hartanya.  Harta  pailit  adalah  harta  milik debitor  yang  dinyatakan  pailit  dengan
berdasarkan
kepada putusan pengadilan. 9 Berdasarkan  ketentuan  Pasal 21 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  kepailitan  meliputi seluruh  harta  kekayaan  debitor  pada  saat pernyataan  pailit  itu  diputuskan  beserta semua  harta  kekayaan  yang  diperoleh
7 Agus  Subroto,  “Undang-Undang  Kepailitan  dan Perkembangan  Hukum  Kepailitan  Menyongsong  Era Pasar  Bebas”, Makalah disampaikan  pada  Diskusi Hukum “Konsistensi Undang-Undang Kepailitan dan Impilikasinya  Terhadap  Perkembangan  Dunia  Usaha Khususnya  di  Sumatera  Selatan”,  Mahameru  Room Swarna  Dwipa  Hotel,  Palembang,  21  Mei  2005, hlm.9.
8 Parwoto  Wignjosumarto.2003. Hukum  Kepailitan Selayang Pandang “ Himpunan Makalah”, PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm.118
9 Gunawan  Widjaja.2004. Tanggung  Jawab  Direksi atas  Kepailitan  Perseroan, Rajawali  Pers, Jakarta,hlm.94.
selama  kepailitan  itu.Ketentuan  pasal  ini menunjukkan  bahwa  dengan  pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak  untuk  menguasai  dan  mengurus kekayaannya  yang  dimaksudkan  kedalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu.  Sehubungan  dengan  hilangnya  hak untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaan debitor  maka  kuratornya  yang  berperan terhadap  kekayaan  debitor  seperti  yang diatur  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  Undang- Undang  Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004, yang isinya menerangkan bahwa kuratornya yang berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit.Dengan demikian,debitor  kehilangan  hak  menguasai harta  yang  masuk  dalam  kepailitan  namun tidak  kehilangan  hak  atas  harta  kekayaan yang  berada  di  luar  kepailitan. 10 Pendapat lain  dari  Imran  Nating,  kendati  telah ditegaskan  bahwa  dengan  di  jatuhkannya putusan  pailit  harta  kekayaan  debitor  pailit akan  terus  di  kuasai  oleh  kurator,  namun tidak semua kekayaan debitor pailit diserahkan kepada kurator. 11
Ada  beberapa  harta  yang  dengan tegas dikecualikan dari kepailitan, yaitu :
1) Alat  perlengkapan  tidur  dan  pakaian sehari- hari;
2) Alat perlengkapan dinas;
3) Alat perlengkapan kerja;
4) Persediaan  makan  untuk  kira-kira satu bulan;
5) Gaji,  upah,  pensiun,  uang  jasa  dan honorium;
6) Hak cipta;
10 Fennieka  Kristianto.2009. Kewenangan  Menggugat Pailit  dalam  Perjanjian  Kredit  Sindikasi ,  Minerva Athena Pressindo, Jakarta,hlm.83.
11 Imran  Nating.2004. Peranan  dan  Tanggung  Jawab Kurator  dalam  Pengurusan  dan  Pemberesan  Harta Pailit , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.145.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
7) Sejumlah  uang  yang  ditentukan  oleh hakim  pengawas  untuk  nafkahkan (debitor);
8) Sejumlah  uang  yang  diterima  dari pendapatan anak- anaknya. 12
Pengecualian  di  atas  mirip  dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan  Nomor  37  Tahun  2004  yang isinya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  21  tidak berlaku terhadap:
a. Benda,termasuk  hewan  yang  benar- benar  dibutuhkan  oleh  debitor sehubungan  dengan  pekerjaannya, perlengkapan,alat-alat  medis  yang
di pergunakan untuk kesehatan,tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan  oleh  debitor  dan keluarganya,dan  bahan  makanan untuk  30  (tiga  puluh)  hari  bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor  dan  pekerjannya  sendiri sebagai  pengganjian  dari  suatu jabatan  atau  jasa,sebagai  upah, pensiun,  uang  tunggu  atau  uang tunjangan,  sejauh  yang  ditentukan oleh hakim pengawas;
c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk  memenuhi  suatu  kewajiban memberi  nafkah  menurut  undang- undang.
Meskipun  dalam  hal  yang
demikian,  debitor  tidak  kehilangan kecakapannya  untuk  melakukan perbuatan
hukum ( volkomen handelingsbevoeg ), perbuatan- perbuatannya tidakmempunyai akibat hukum atas harta
12 Annalisa Yahanan, Op.Cit ., hlm.60.
kekayaannya  yang  termasuk  dalam budel kepailitan. Artinya jika debitor melanggar hukum ketentuan ini maka perbuatannya tidak mengikat  kekayaannya  tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel
pailit. 13 Berdasarkan  ketentuan  ini menunjukkan bahwa kepailitan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian  hukum  bagi  kreditor dalam memperoleh pelunasan pembayaran  piutang.Atas  dasar  ini, maka  undang-undang  kepailitan menetapkan pihak yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta
kekayaan  debitor  pailit  melalui kurator. Berdasarkan ketentuan Pasal  67  dan  Pasal  67A  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004 menyatakan  bahwa  kurator  adalah orang perseorangan atau persekutuan  perdata  yang  memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan  untuk  mengurus  dan membereskan  harta  pailit  dan  telah terdaftar dalam Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.  Menurut  S.Wojowasito sebagaimana  dikutip  dari  Annalisa Yahanan,  kurator  diartikan  sebagai: (a)  orang  yang  ditunjuk  untuk mengawasi  barang  bangkrut;  (b) orang yang melaksanakan curatele;(c) anggota komisi
pengawas  universitas.  Berdasarkan ketiga  makna  kurator  sebagaimana ditegaskan  oleh  S.  Wojowasito, makna  yang  lebih  tepat  digunakan
13 R.Anton  Suyatno.2012. Pemanfaatan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  Sebagai  Upaya Mencegah Kepailitan , Kencana,Jakarta,hlm.48.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
dalam  artian  kurator  adalah  orang yang  ditunjuk  untuk  mengawasi barang bangkrut. 14
Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga
bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit.
Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan
kepailitan tidak
mengajukan usul pengangkatan kurator  lain  kepada  pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak  selaku  kurator.  Kurator yang diangkat oleh Pengadilan harus independen  dan  tidak  mempunyai benturan  kepentingan  baik  dengan debitor  maupun  dengan  kreditor. Menunrut undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004,  kurator  yang  bertugas untuk  melakukan  pengurusan  dan pemberesan  terhadap  harta  debitor pailit  tidak  dimonopoli  oleh  Balai Harta  Peninggalan  sebagai  satu- satunya kurator,melainkan juga dibuka  kemungkinan  bagi  pihak  lain untuk  turut  serta  menjadi  kurator bagi  harta  debitor  pailit,  dengan ketentuan yang menjadi pihak tersebut mempunyai kriteria sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004  yaitu:
a. Orang  perseorangan  yang  berdomisili  di Indonesia,  yang  memiliki  keahlian khusus  yang  dibutuhkan  dalam  rangka mengurus atau membereskan harta pailit;
b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
14 Annalisa Yahanan, Op.Cit., hlm.76.
bidang hukum dan peraturan perundang- undangan (Menteri Hukum dan HAM). 15
Sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perpu)  Nomor  1  Tahun  1998  yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  menjadi Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998 yang  menjadi  kurator  hanyalah  Balai Harta  Peninggalan  saja.  Tetapi  dengan berlakunnya  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004    yang  dapat  bertindak sebagai  kurator  selain  Balai  Harta Peninggalan  juga  orang  perseorangan yang  diangkat  oleh  pengadilan  untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. 16
Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak  sekedar  bagaimana  menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor,tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan  nilai  harta  pailit.Kurator  juga dituntut  untuk  memiliki  integritas  yang berpedoman  pada  kebenaran  dan  keadilan serta  keharusan  untuk  mentaati  standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor.
17 Namun pada penerapannya  kurator  banyak  melakukakan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan  tugasnya,hal  ini  sebagaimana ditemukan  dalam  berbagai  contoh  kasus sebagai berikut:
15 Gunawan  Widjaja.2009. Resiko  Hukum  dan  Bisnis Perusahaan Pailit ,Forum Sahabat,Jakarta,hlm.88 16 Bagus Irawan.2007. Aspek-Aspek Hukum
Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi , PT. Alumni, Bandung,hlm.67.
17 Adrian  Sutedi.2009. Hukum  Kepailitan ,Ghalia Indonesia.,Jakarta,hlm.66.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
1. Kasus  Kesalahan/  Kelalaian  Kurator dalam  Pengurusan  dan  Pemberesan
Harta Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI)
PT. AJMI adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh Manulife
Financial  Corporation  (Manulife)  dari Kanada  dengan  saham  51%,Dharmala Sakti  Sejahtera,TBK.  Dengan  saham  40 % dan International Finance Corporation (IFC)  dengan  saham  sebesar  9%. Permohonan kepailitan PT. AJMI diajukan oleh PT. Dharma Sakti Sejahtera.TBK (PT.DSS), dengan alasan tidak  membayar  deviden  keuntungan perusahaan  pada  tahun  1998.  Alasan PT.DSS  mempailitkan  PT.AJMI  adalah dengan dinyatakan
PT. AJMI pailit,segala  sesuatu  yang  menyangkut pengurusan  harta  kekayaan  sepenuhnya dilakukan  oleh  kurator.  Akan  tetapi  PT.
AJMI menuntut untuk meminta dilakukan  penggantian  kurator  Kali Sutan  yang  melakukan  pengurusan  dan pemberesan  hartanya  sebagai  debitor pailit.  Adapun  latar  belakang  PT.  AJMI menuntut  untuk  dilakukan  penggantian kurator dilatarbelakangi oleh: (1)
Kurator Kali  Sutan  sudah  bukan
berkedudukan  sebagai  Asosiasi  Kurator Indonesia  (AKI).  Hal  ini  sebagaimana SK.Menteri Kehakiman menyatakan bahwa  izin  praktek  kurator  dalam melakukan  pengurusan  dan  pemberesan harta debitor pailit hanya berlaku apabila kurator  yang  bersangkutan  masih  aktif sebagai  anggota  kurator  AKI;(2)Kurator Kali  Sutan  tidak  bertindak  independen hal  ini  dikarenakan  kurator  masih terlibat pada beberapa kepentingan, yang dibuktikan  dengan  Kali  Sutan  pernah melawan  pihak  PT.  AJMI  di  Hongkong pada  tahun  2001,  hal  ini  menunjukkan
bahwa kurator dalam menjalankan tugas pokoknya  yaitu  melakukan  pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tidak bersifat independen. 18
2. Kasus Kesalahan atau Kelalaian Kurator dalam  Pengurusan  dan  Pemberesan Harta Pailit PT.Adam Air
Mantan  karyawan  Adam  Air yang  tergabung  dalam  Serikat  Pekerja Independent  Adam  Air  (FORSIKAD) mengajukan  gugatan  di  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat.  Mereka  menuntut hakim  mengganti  kurator  dalam  kasus pemailittan perusahan penerbangan tersebut.Adapun  kurator  yang  bertugas melakukan  pengurusan  dan  pemberesan terhadap harta Adam Air adalah Gunawan  Wiryaatmaja  dan  Anthony Prawira.
Menurut  mantan  karyawan    Adam Air  menyatakan  bahwa  kinerja  kedua kurator  tertunjuk  ini  dinilai  tidak  mampu mengatasi  permasalahan  karyawan  yaitu dalam  memperoleh  pesangon  dan  uang penggantian hak serta uang masa penghargaan  kerja.Kedua  kurator  ini  dinilai lambat dalam mengurusi sidang mempailitkan dan mencairkan aset perusahaan  Adam  Air,  akibatnya  pencairan hak  sekitar  3000  karyawan  terancam  tidak
18 Iskandar Syahputra Nasution,Kewenangan Pengajuan  Pailit  terhadap  Perusahaan  Asuransi,
Tesis , dalam
HYPERLINKhttp://www.scribd.com/doc/57254996/I SNANDAR-SYAHPUTRA-NASUTION"
http: //www.  scribd.  com/d  o  c/57254996/ISNANDAR- SYAHPUTRA-NASUTION,diakses  pada  2  Oktober 2012.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
tuntas  dan  seharusnya  hak  karyawan  yang mencapai  Rp.120  M  bisa  segera  cair  pada Agustus 2008.Berdasarkan kasus ini menunjuukkan adanya kelalaian yang dilakukan  oleh  kurator  dalam  melakukan pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi  karyawan,  kurator  dianggap  tidak mampu memperjuangkan hak karyawan. 19
Berdasarkan  kasus  hukum  diatas menunjukkan bahwa lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang  piutang  diantara  debitor  dan  kreditor dimana  pengurusan  dan  pemberesan  harta debitor  pailit  yang  dilakukan  oleh  kurator belum  dapat  memberikan  perlindungan hukum  yang  maksimal  bagi  pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan khususnya  bagi  debitor  dan  kreditor. Keadaan  ini  berbanding  terbalik  dengan filosofi  hukum  kepailitan  adalah  untuk mengatasi  permasalahan  apabila  seluruh harta  kekayaan  debitor  tidak  cukup  untuk membayar  seluruh  utang-utangnya  kepada kreditor dan kepailitan merupakan exit from financial  distress yaitu  suatu  jalan  keluar dari  persoalan  yang  membelit  secara finansial  yang  sudah  tidak  bisa  diselesaikan lagi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mosgan Situmorang  yang  menyatakan  bahwa  tujuan utama  kepailitan  adalah  untuk  melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan  debitor  oleh  kurator. 20 Kepailitan
19 Eks  Karyawan  Adam  Air  Tuntut  Hakim  Ganti Kurator , dalam http://www. tempo.co/read /news/2009/ 01/12/083154829/Eks-Karyawan-Adam- Air-Tuntut-Hakim-Ganti-Kurator,diakses pada 2 Oktober 2012.
20 Mosgan  Situmorang.1999.Tinjauan  Atas  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1998  Tentang  Penetapan Perpu  Nomor  1  Tahun  1998  menjadi  Undang- Undang, Majalah  Hukum  Nasional Nomor  1, hlm.163.
tersebut  dimaksudkan  untuk  menghindari terjadinya  sitaan  terpisah  atau  eksekusi terpisah  oleh  kreditor  dan  menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga  kekayaan  debitor  dapat  dibagikan kepada  semua  kreditor  sesuai  dengan  hak masing-masing  karena  kepailitan  ada  untuk menjamin  para  kreditor  memperoleh  hak- haknya atas harta debitor pailit.
Undang-undang  kepailitan  berbicara secara  netral  tentang  kepailitan  menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar dan tidak membicarakan mengapa  seseorang  jatuh  bangkrut  dan juga tidak  membedakan  antara  seorang  pailit karena melakukan penipuan atau jatuh pailit diluar kesalahannya.Undang-undang kepailitan  hanya  mengatur  bahwa  pada  saat ditagih  orang  tersebut  dimana  dalam  hal  ini debitor  pailit  yang  tidak  mampu  membayar utangnya kepada kreditor-kreditornya dimana pengurusan dan pemberesan hartanya  dikakukan  oleh  kurator.Hal  ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Zainal Asikin menyatakan bahwa hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui  hukum  kepailitan  akan  diadakan suatu  penyitaan  umum  (eksekusi  massal) terhadap  seluruh  harta  kekayaan  debitor yang  selanjutnya  akan  dibagikan  kepada kreditor  setelah  terlebih  dahulu  dilakukan pengurusan  dan  pemberesan  oleh  kurator. 21 Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat collective proceeding , dalam rangka mengatasi collective  action  problem yang  timbul  dari kepentingan masing-masing kreditor. Artinya hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme  dimana  para  kreditor  dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya  perusahaan  atau  harta  kekayaan
21 Sunarmi,2010. Hukum Kepailitan ,Edisi 2,PT.Sofmedia,.Jakarta,hlm.20.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
debitor  diteruskan  kelangsungan  usahanya atau  tidak,  dan  dapat  memaksa  kreditor minoritas  mengikuti skim karena  adanya prosedur pemungutan suara. 22
Kurator dalam
melakukan
pengurusan  dan  pemberesan  terhadap  harta debitor  pailit  pada  prakteknya  sering melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan  cara-cara  yang  mendekati  tindak pidana  sehingga  mengakibatkan  terjadinya kerugian  bagi  kreditor  dikarenakan  tidak terdapat kepastian hukum dalam memperoleh pelunasan piutang yang diperoleh dari harta debitor.Hal ini diperkuat dengan  pendapat  Kartini  Muljadi  yang menyatakan  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari Undang-Undang  Kepailitan,  yaitu  untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan kreditor. 23 Selain  itu  ditinjau  dari  sudut sejarah  hukum,  undang-undang  kepailitan bertujuan  untuk  melindungi  para  kreditor dengan  memberikan  jalan  yang  jelas  dan pasti  untuk  menyelesaikan  utang  yang  tidak dapat dibayar. 24

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah rasio hukum tanggung jawab hukum  kurator  yang  atas  kesalahan  dan kelalaiannya  mengakibatkan  kerugian  bagi debitor dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta pailit?
22 Daniel  Suryana.2007. Hukum  Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia ,Pustaka Sutra, Bandung, hlm.37.
23 Kartini  Muljadi, Pengertian  dan  Prinsip-prinsip Umum  Hukum  Kepailitan ,  Rudhy  A.Lontoh  et,al, (ed), Op.Cit., hlm.75-76.
24 Erman  Rajagukguk ,  Latar  Belakang  dan  Ruang Lingkup  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998 Tentang  Kepailitan ,  Rudhy  A.Lontoh  et.al,  (ed), Op.Cit., hlm.181.
2. Bagaimanakah  bentuk  dan  mekanisme tanggung  jawab  hukum  kurator  yang  atas kesalahan  dan  kelalaianya  mengakibatkan kerugian  bagi  debitor  dalam  proses  hukum pengurusan dan pemberesan harta pailit?

## C. Metode Penelitian
 Tipe  penelitian ,  tipe  penelitiannya secara  normatif  yakni  penelitian  yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan  dengan  meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder. 25 Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),  yaitu  mengkaji  norma- norma  yang  terdapat  dalam  ketentuan perundang-undangan, dan dengan pendekatan konseptual ( conceptual approach ),  yaitu  mengkaji  konsep- konsep  yuridis  yang  berkaitan  dengan implementasi peraturan perundang- undangan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang.
 Data  penelitian ,  dalam  paper  ini  data berupa  data  sekunder  yakni  data  yang diperoleh  dari  bahan  pustaka  baik  yang bersifat  pribadi  maupun  publik. 26 Dari sudut  kekuatan  mengikatnya,  data sekunder di golongkan ke dalam : a. Bahan hukum primer; yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan peraturan perundang-undangan
hukum  kepailitan  dan  penundaan kewajiban pembayaran utang.
25 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum ,  Cetakan  III,  (Jakarta:  UI-Press,  2008),  hlm 52.
26 Ibid .
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
b. Bahan hukum sekunder; yang digunakan adalah buku-buku,
makalah, ataupun artikel-artikel yang  merupakan  literatur  hukum dan pendapat para sarjana di bidang hukum  kepailitan  dan  penundaan kewajiban pembayaran utang.
 Prosedur Pengumpulan Bahan
Hukum , bahan-bahan  hukum  primer dan sekunder yang didapat dan dikumpulkan  berasal  dari  perpustakaan ataupun  juga  dari  melakukan browsing di  internet,  yang  selanjutnya  bahan- bahan tersebut dikelompokkan berdasarkan  pokok  permasalahan  pada penelitian.
 Analisis  Bahan  Hukum ,  bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut dikelompokkan secara logis dan sistematis,  untuk  kemudian  dilakukan analisa dengan mempergunakan metode deskriptif  analitis  dan  ditafsirkan  atau diinterpretasikan,  sehingga  nantinya akan diperoleh jawaban atas permasalahan  dalam  penelitian  ini. Metode  penelitian  secara  deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan  memberikan  gambaran  secara sistematis  terhadap  objek  yang  diteliti. Penelitian  deskriptif  ini  dimaksudkan untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan, atau gejala-gejala yang lainnya. Maksudnya  adalah  untuk  mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat  teori-teori  lama  atau  di dalam teori-teori baru. 27
II.   PEMBAHASAN
A. Rasio Hukum Tanggung Jawab Hukum  Kurator  atas  Kesalahan  atau 27 Ibid , hlm 10.
Kelalaiannya mengakibatkan Kerugian  bagi  Debitor  dalam  Proses Hukum  Pengurusan  dan  Pemberesan Harta Debitor Pailit
Kurator memiilki peranan penting dalam melakukan  pengurusan  dan  pemberesan harta debitor pailit dengan cara memaksimalkan harta pailit sehingga kewajiban  debitor  kepada  kreditor  dapat terpenuhi.Oleh  karena  itu  kreditor  sangat mengharapkan  kurator  dapat  melaksanakan tugasnya  secara  maksimal  dengan  harapan dapat  memaksimalkan  pengembalian  aset ( asset  recovery ).Namun  pada  praktiknya kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan  dan  pemberesan  ini    banyak melakukan  kesalahan  dan  kelalainan  yang mengakibatkan  kerugian  bagi  debitor  yang mengharuskan  kurator  bertanggung  jawab. Adapun  rasio  hukum  tanggung  jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya  yang  mengakibatkan  kerugian bagi debitor dalam proses hukum pengurusan  dan  pemberesan  harta  debitor pailit sebagai berikut:
a. Kurator merupakan pihak yang melakukan  pengurusan  dan  pemberesan harta  debitor  pailit  dengan  tata  cara pengangkatan  oleh Pengadilan Niaga Ketentuan  ini  menjelaskan  bahwa kurator telah diberikan kewajiban hukum oleh pengadilan niaga yang pengaturannya  diatur  dalam  undang- undang kepailitan yaitu untuk melakukan  pengurusan  dan  pemberesan harta  debitor  pailit,  dimana  apabila  ia melalaikan kewajiban ia harus
bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang timbul.  Hal  ini  secara  tegas  dijelaskan dalam  ketentuan  Pasal  72  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa ” kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan  kerugian  bagi  harta pailit ”.
Tanggung jawab hukum yang diberikan  oleh  pengadilan  niaga  bagi kurator  harus  dilaksanakan  sebaik- baiknya.  Hal  ini  dikarenakan  kurator harus    bertanggungjawab  atas  setiap perbuatan  yang  kesalahan  atau  kelalaian yang  dapat  merugikan  harta  debitor pailitdan  kepentingan  kreditor  dalam memperoleh  pelunasan  piutang.  Untuk menghindari  perbuatan  kurator  supaya tidak  berlaku  sewenang-wenang  atas kekuasaan yang dimilikinya,maka hukum  membatasi  kekuasaan  tersbut dengan  mengadakan  sanksi.Esensi  dari kekuasaan adalah
hak untuk mengadakan sanksi. 28 Hal ini sebagaimana  diperkuat  oleh  pendapat Peperzak  yang  mengemukakan  adanya hubungan  hukum  dan  kekuasaan  satu diantaranya  dengan  cara  menelaah konsep dari sanksi, yaitu apabila terdapat prilaku  yang  tidak  mematuhi  aturan- aturan  hukum  menyebapkan  diperlukan sanksi  untuk  penegakan  aturan-aturan hukum  tadi.  Karena  sanksi  dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar
menjadikannya  sebagai  kekerasan  yang sah. Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik  sehingga  semua  sistem  hukum dapat  bergaya  guna  serta  berhasil,  maka diperlukan  adanya  kekuasaan  yang memberikan  dukungan  tenaga  maupun perlindungan  bagi  sistem  aturan  hukum berikut dengan sanksi. 29 Berdasarkan atas
28 Miriam  Budiardjo.2008. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hlm.61-62
29 Ibid
ketentuan  ini  apabila  kurator  tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan  pengurusan  dan  pemberesan harta  debitor  pailit  maka  ia  akan memperoleh sanksi.
b. Adanya  ketidakpastian  hukum  bagi kreditor  dalam  memperoleh  pelunasan piutang  yang  berasal  dari  harta  debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator Dalam  melaksanakan  tugasnya melakukan  pengurusan  dan  pemberesan terhadap  harta    debitor  pailit  kurator harus  memaksimalkan  nilai  harta  pailit sehingga dapat memberikan hasil optimal yang dipergunakan dalam melunasi utang-utang debitor.Tetapi,apabila kurator dalam melaksanakan tugasnya ini tidak melaksanakannya dengan maksimal maka  akan  mengakibatkan  terjadinya ketidakpastian  hukum  bagi  kreditor- kreditor  dalam  memperoleh  pelunasan piutang  yang  bersumber  dari  harta debitor  pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.
Langkah tepat yang dapat diambil  oleh  kreditor  jika  ada  suatu rencana kebijakan atau perbuatan kurator yang  tidak  sesuai  dengan  kehendak kreditor diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “ setiap kreditor,  panitia  kreditor,  dan  panitia debitor  pailit  dapat  mengajukan  surat keberatan  kepada  Hakim  Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator  atau  memohon  kepada  Hakim Pengawas  untuk  mengeluarkan  surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. ”Selanjutnya dalam
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
ketentuan  Pasal  77  ayat  2  menyatakan bahwa” Hakim Pengawas
harus menyampaikan  surat  keberatan  kepada kurator  paling  lambat  3  (hari)  setelah surat  keberatan  diterima. ”  dan  dalam Pasal  77  ayat  3  menyatakan  bahwa “ Kurator  harus  memberikan  tanggapan kepada  Hakim  Pengawas  paling  lambat 3  (tiga)  hari  setelah  menerima  surat keberatan .”
c. Adanya  pengaturan  dalam  peraturan perundang-undangan mengenai
tanggungjawab  hukum  kurator  baik dalam  kapasitas  sebagai  kurator  dan pribadi    dalam  hal  terjadinya  kesalahan atau  kelalaian  dalam  pengurusan  dan pemberesan harta debitor pailit
Kurator  dapat  digugat  dan  wajib membayar ganti kerugian baik kapasitasnya  sebagai  kurator  maupun pribadi  apabila  karena  kelalaiannya  dan kesalahannya (terdapat unsur kesengajaan) telah mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam memperoleh pelunasan dari harta debitor pailit.
Dalam  kapasitas  tanggung  jawab sebagai  kurator  sehubungan  dengan kesalahan dan kelalaian
yang mengakibatkan  kerugian  bagi  harta debitor pailit telah diatur dalam ketentuan  Pasal  77  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Dalam  kapasitas  tanggung  jawab sebagai  pribadi  sehubungan  dengan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan  kerugian  bagi  harta debitor pailit telah diatur dalam ketentuan  Pasal  72  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004.  Kurator  juga harus  bertanggung  jawab  atas  kesalahan dan kelalaian dalam melakaukan kewajiban pengurusan dan/atau pemberesan yang
mengakibatkan
kerusakan  dan  berkurangnya  nilai  harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan  hukum,kurator  dapat  digugat untuk  bertanggung  jawab  secara  pribadi oleh  pihak-pihak  yang  dirugikan  atas sikap  dan  perbuatan  kurator.  Bahkan kurator  harus  bertanggungjawab  secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. d. Adanya penyalahgunaan wewenang yang  diberikan  oleh  undang-undang kepailitan  kepada    kurator  sehingga mengakibatkan kerugian bagi debitor Secara umum kurator
mempunyai kekuatan yuridis atau wewenang  untuk  melaksanakan  proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit.Pada penerapannya kurator sering melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang mengakibatkan kerugian bagi harta debitor pailit.
Tindakan  hukum  kurator  yang dianggap debitor merugikan harta pailitnya maka debitor pailit diperbolehkan mengajukan surat permohonan  mengajukan  perlawanan yang ditunjukkan kepada hakim pengawas  terhadap  setiap  perbuatan yang  dilakukan  oleh  kurator  yang dianggap merugikan debitor pailit.
B. Bentuk  dan  Mekanisme  Tanggung Jawab  Hukum  Kurator  yang  atas Kesalahan atau Kelalaianya
mengakibatkan Kerugian  bagi Debitor dalam  Proses  Hukum  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit
A.Tanggung  Jawab  Hukum  Kurator dalam  Kapasitas  sebagai  Kurator  atas Kesalahan  dan  Kelalaiannya  Selama Proses  Pengurusan  dan  Pemberesan Harta Debitor Pailit
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  69  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004.Tanggung jawab  kurator  dalam  kapasitas  sebagai kurator dibebankan kepada harta pailit,danbukan kepada kurator secara pribadi  yang  harus  membayar  kerugian. Pihak  yang  menuntut  mempunyai  tagihan atas  harta  kepailitan  dan  tagihannya  seperti utang harta pailit, seperti:
a) Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi;
b) Kurator  menjual  aset  debitor  yang tidak masuk kedalam harta kepailitan;
c) Kurator menjual aset pihak ketiga;
d) Kurator  berupaya  menagih  tagihan debitor  yang  pailit  dan  melakukan sita  atas  properti  debitor,  kemudian terbukti  bahwa  tuntutan  debitor tersebut palsu. 30
Mekanisme  tanggung  jawab  hukum kurator  dalam  kapasitas  sebagai  kurator apabila terjadi suatu kesalahan dan kelalaian yang  dilakukan  oleh  kurator  selama  proses pengurusan  dan  pemberesan  harta  debitor pailit,  maka  langkah  yang  dapat  diambil oleh  kreditor  jika  ada  suatu  rencana kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai dengan kehendak kreditor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 menyatakan  bahwa” Setiap  kreditor,  panitia kreditor, dan debitor pailit dapat
30 Imran Nating, Op.Cit .,hlm.116-117.
mengajukan  surat  keberatan  kepada  hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu  atau  tidak  melakukan  perbuatan yang sudah direncanakan .”Selanjutnya hakim  pengawas  menurut  Pasal  77  ayat  2 Undang-Undang  Nomor    37  Tahun  2004, harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimanya. Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim  pengawas  atas  surat  keberatan tersebut  paling  lambat  3  hari  setelah  surat keberatan tersebut diterimanya  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  77  ayat  3  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Setelah itu, berdasarkan  Pasal  77  ayat  4  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  hakim pengawas  harus  memberikan  penetapan paling  lambat  3  hari  setelah  tanggapan  dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas
B.   Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam
Kapasitas sebagai Pribadi atas Kesalahan  dan  Kelalaiannya  Selama Proses  Pengurusan  dan  Pemberesan Harta Debitor Pailit
Kurator  bertanggung  jawab  terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan  harta  debitor  pailit  yang mengakibatkan  kerugian  terhadap  harta pailit sebagaimana tercantum dalam ketentuan  Pasal  69  ayat  1  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004.Setiap  perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun  dalam  arti  merugikan  kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja  oleh  kurator  maka  kurator  harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya  tersebut.  Hal  ini  secara  tegas dinyatakan  dalam  Pasal  72  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa:
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
Kurator  bertanggung  jawab  terhadap kesalahan/kelalaian dalam metaksanalcan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang
menyebabkan  kerugian  terhadap  harta pailit.
Ini  berarti  kurator  dalam  melakukan pengurusan  dan  pemberesan  tidak  dapat bertindak  sewenang-wenang,  karena  apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit,  maka  harta  pribadi  kurator  turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
Mengenai  tanggung  jawab  hukum kurator  dalam  Undang-Undang  Kepailitan, Jerry Hoff berpendapat:
In  my  opinion,  this  article  doesn’t  create  a stricter  liablity  than  would  arise  under  the applicable rule for tort (article 1365 CC). A receiver maybe held liable if he hascommited  a  tort.  Any  degree  of  gaultis sufficient  to  create  liablity.  The  acts  of receiver  will  presumably  be  compared withthe  acts  a  reasonably  competent receiver.  It  maybe  argued,however,  that the liabilty of a receiver must to be  judged by a higher  standards  if  he  has  more  than everage expertise or experience.
M.Hadi  Subhan  menyatakan  kurang sependapat  mengenai  pendapat  Hoff  bahwa ketentuan ketentuan tanggung jawab kurator dalam undang-undang kurang berarti karena sudah tersurat dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta lebih mempercayai kemampuan  kurator  karena  keahlian  dan pengalamannya  karena  walaupun  ketentuan mengenai  tanggung  jawab  kurator  telah diatur dalam  dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang  bisa  dianggap  ketentuan overbodig , namun  demikian  saya  berpendapat  bahwa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan  kepailitan  mengenai  pertanggung
jawaban  kurator  karena  wewenang  kurator yang  sedemikian  luasnya  memerlukan rambu-rambu  hukum  yang  pasti  serta menghindarkan  interpretasi  yang  meluas serta  mengingat  cakupan  norma  yang  ada dalam Pasal1365 KUPerdata telrlalu fleksibel. Disamping itu juga dalam praktiknya  tidak  sedikit  kurator  yang menyalahgunakan  kekuasaannya  sebagai kurator,  seperti  yang  terjadi  dalam  kasus kepailitan PT Indomas Pratama Putra. 31
Tolak ukur untuk menentukan bahwa kurator  telah  melakukan  kesalahan  atau kelalaian  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  72  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2004  menyatakan  bahwa  kurator mempunyai  dua  kewajiban  hukum  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya yaitu:
1. kewajiban yang pertama adalah sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan  kata  lain,  kurator  mengemban statutory duties, yaitu kewajiban- kewajiban yang ditentukan oleh undang- undang, dan
2. kewajiban kedua berupa fiduciary duties atau fiduciary obligations, dimana kurator mengemban fiduciary duties atau fiduciary  obligations adalah  karena kurator  memiliki fiduciary  relationship, Fiduciary duties kurator adalah terhadap:
a. Pengadilan; dalam UU Kepailitan  Indonesia  diwakili oleh hakim pengawas;
b. Debitor pailit;
c. Para kreditor;
31 M.Hadi Subhan, Op.Cit .,hlm.104.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
d. Para pemegang saham.
Dengan kata lain, kurator mengemban  kepercayaan  dan  pengadilan, debitor,  para  kreditor,  dan  para  pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya  demi  kepentingan  pihak- pihak tersebut. 32
Dalam  ketentuan  Pasal  78  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 menentukan apabila untuk melakukan perbuatan  terhadap  pihak  ketiga,  kurator memerlukan  kuasa  atau  izin  dari  hakim pengawas  tetapi  temyata  kuasa  atau  izin tersebut  tidak  ada  atau  tidak  diperoleh  atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan Pasal  84  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004,  perbuatan  terhadap  pihak  ketiga tersebut  secara  hukum  adalah  sah.  Namun konsekuensinya,  menurut  Pasal  78  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 kurator  harus  bertanggung  jawab  sendiri secara  pribadi  terhadap  debitor  pailit  dan kreditor.
Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72  dan  Pasal  78,  kurator  dapat  digugat  dan wajib  membayar  ganti  kerugian  apabila karena  kelalaiannya,  lebih-lebih  lagi  karena kesalahannya  (dilakukan  dengan  sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama  tentunya  adalah  para  kreditor konkuren  yang  dirugikan  yang  mana kerugian  itu  terutama  apabila  harta  pailit berkurangnya  sehingga  dengan  demikian para  kreditor  konkuren  memperoleh  nilai pelunasan  tagihannya  kurang  dan  yang
32 Sutan  Remy  Sjahdeini.2002. Hukum  Kepailitan “Memahami  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,hlm.228.
seharusnya  diterima  dan  basil  penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.
Wujud  tanggung  jawab  hukum kurator  atas  kerugian  yang  ditimbulkan sebagai  akibat  dari  kesalahan  dan  kelalaian kurator  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh kurator tanpa adanya persetujuan dari hakim pengawas, dalam hal ini kurator bertanggung  jawab  secara  pribadi  dan kurator  harus  membayar  sendiri  kerugian yang  ditimbulkannya,  dimana  tanggung jawab  ini  dapat  terjadi,  misalnya,  jika kurator  menggelapkan  harta  kepailitan  dan segala  kerugian  yang  timbul,  sebagai  akibat dari kelalaian atau karena
ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung  jawab  kurator,  oleh  karenanya kerugian  tersebut  tidak  bisa  dibebankan pada harta pailit. Untuk menghadap di muka pengadilan,  kurator  harus  terlebih  dahulu mendapatkan  izin  dari  hakim  pengawas, kecuali menyangkut:
a. Sengketa
pencocokkan piutang;atau b. Sengketa tentang kepastian kelanjutan pelaksanaan
perjanjian  timbal  balik  yang belum atau baru sebagian dipenuhi  (Pasal  36  Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004);dan
c. Sengketa  tentang  penghentian hubungan  sewa  yang  dilakukan oleh  debitor  pailit  dengan  pihak lain  (Pasal  38  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). 33
33 Bernadette Waluyo.1999. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , CV. Mandar Maju, Bandung,hlm.11.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
Bentuk pertanggung jawaban hukum kurator  lainnya    atas  kesalahan  ataupun kelalaian  dalam  melakukan  kewajiban pengurusan  dan/atau  penyelesaian  yang menyebabkan  kerusakan  atau  berkurangnya nilai  harta  pailit  sebagaimana  tercantum dalam  ketentuan  Pasal  74  ayat  1  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa  “ kurator harus menyampaikan laporan  kepada  hakim  pengawas  mengenai keadaan  harta  pailit  dan  pelaksanaan tugasnya  setiap  3  (tiga)bulan. ”  Selanjutnya laporan  yang  disampaikan  oleh  kurator  ini bersifat  terbuka  untuk  umum  dan  dapat dilihat  setiap  orang  secara  cuma-cuma ketentuan  ini  secara  tegas  dijelaskan dalamPasal  74  ayat  2  Undang-Undang Nomor  37 Tahun 2004.
Mengenai  bentuk  tanggung  jawab hukum  kurator  dijelaskan  juga  dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator  dapat  digugat  untuk  bertanggung jawab  secara  pribadi  terhadap  pihak-pihak yang  dirugikan  atas  sikap  dan  perbuatan kurator.Bahkan  kurator  harus  bertanggung jawab  secara  pidana  atas  sikap  dan perbuatannya  itu.  Ketentuan  ini  mencakup dalam  tindakan  kurator  yang  merugikan harta  pailit  dan  pihak  ketiga  tersebut merupakan  tindakan  di  luar  kewenangan kurator  yang  diberikan  padanya  oleh undang-undang  kepailitan,  tidak  dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tangggung jawab kurator secara pribadi.

## III. PENUTUP Kesimpulan
1.  Rasio  hukum  tanggung  jawab  hukum kurator yang atas kesalahan atau kelalaiannya  mengakibatkan  kerugian  bagi debitor dalam proses hukum pengurusan dan
pemberesan  harta  pailit  adalah  sebagai berikut:
a. Kurator  merupakan  pihak  yang melakukan pengurusan dan
pemberesan  harta  debitor  pailit dengan  tata  cara  pengangkatan    oleh Pengadilan Niaga Ketentuan ini menjelaskan bahwa kurator telah diberikan kewajiban  hukum  oleh  pengadilan niaga  yang  pengaturannya  diatur dalam undang-undang kepailitan yaitu  untuk  melakukan  pengurusan dan  pemberesan  harta  debitor  pailit, dimana apabila ia melalaikan kewajiban  ia  harus  bertanggung jawab  atas  kerugiandijelaskan  dalam ketentuan  Pasal  72  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004    menyatakan bahwa  ” kurator  bertanggung  jawab terhadap  kesalahan/kelalaian  dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang
mengakibatkan  kerugian  bagi  harta pailit ”.
b. Adanya  ketidakpastian  hukum  bagi kreditor dalam memperoleh
pelunasan  piutang  yang  berasal  dari harta  debitor  pailit  yang  pengurusan dan  pemberesannya  dilakukan  oleh kurator Apabila kurator dalam melaksanakan  tugasnya  ini  tidak maksimal maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi
kreditor-kreditor dalam memperoleh  pelunasan  piutang  yang bersumber  dari  harta  debitor  pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan  oleh  kurator.  Langkah tepat  yang  dapat  diambil  oleh kreditor  jika  ada  suatu  rencana
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
kebijakan  atau  perbuatan  kurator yang  tidak  sesuai  dengan  kehendak kreditor diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004  menyatakan  bahwa “ setiap  kreditor,  panitia  kreditor, dan  panitia  debitor  pailit  dapat mengajukan  surat  keberatan  kepada
Hakim Pengawas terhadap perbuatan  yang  dilakukan  oleh kurator  atau  memohon  kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan  surat  perintah  agar kurator melakukan
perbuatan
tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. ”
c. Adanya  pengaturan  dalam  peraturan perundang-undangan mengenai tanggungjawab  hukum  kurator  baik dalam  kapasitas  sebagai  kurator  dan pribadi    dalam  hal  terjadinya kesalahan  atau  kelalaian  dalam pengurusan  dan  pemberesan  harta debitor pailit
Kurator  dapat  digugat  dan  wajib membayar ganti kerugian baik kapasitasnya sebagai kurator maupun pribadi  apabila  karena  kelalaiannya dan  kesalahannya  (terdapat  unsur kesengajaan)  telah  mengakibatkan kerugian  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan  dalam  memperoleh pelunasan dari harta debitor pailit.
Dalam  kapasitas  tanggung  jawab sebagai  kurator  sehubungan  dengan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan  kerugian  bagi  harta debitor  pailit  telah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  77  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Dalam  kapasitas  tanggung  jawab sebagai  pribadi  sehubungan  dengan kesalahan dan kelalaian yang
mengakibatkan  kerugian  bagi  harta debitor  pailit  telah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  72  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator juga harus bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian dalam melakaukan  kewajiban  pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan    kerusakan  dan berkurangnya  nilai  harta  pailit. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1365 KUHPerdata  mengenai  perbuatan melawan hukum,kurator dapat digugat  untuk  bertanggung  jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan  atas  sikap  dan  perbuatan kurator. Bahkan kurator harus bertanggungjawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu.
d. Adanya  penyalahgunaan  wewenang yang diberikan undang-undang kepailitan  kepada  kurator  sehingga mengakibatkan kerugian bagi debitor Pada  penerapannya  kurator sering  melakukan  penyalahgunaan wewenangnya  yang  mengakibatkan kerugian bagi harta debitor pailit.Tindakan  hukum  kurator  yang dianggap  debitor  merugikan  harta pailitnya maka debitor pailit diperbolehkan mengajukan surat permohonan mengajukan perlawanan yang  ditunjukkan  kepada  hakim pengawas  terhadap  setiap  perbuatan yang  dilakukan  oleh  kurator  yang dianggap merugikan debitor pailit. 2.  Bentuk  dan  mekanisme  tanggungjawab hukum  kurator  yang  atas  kesalahan  atau kelalaiannya  mengakibatkan  kerugian  bagi debitor dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. Tanggung  Jawab  Hukum  Kurator dalam Kapasitas  sebagai Kurator
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
Tanggung  jawab  kurator  dalam kapasitas  sebagai  kurator  dibebankan kepada  harta  pailit,dan  bukan  kepada kurator  secara  pribadi  yang  harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut  mempunyai  tagihan  atas  harta kepailitan  dan  tagihannya  seperti  utang harta pailit, seperti:
a) Kurator  lupa  memasukkan salah  satu  kreditor  dalam rencana distribusi;
b) Kurator  menjual  aset  debitor yang  tidak  masuk  kedalam harta kepailitan;
c) Kurator  menjual  aset  pihak ketiga;
d) Kurator  berupaya  menagih tagihan  debitor  yang  pailit dan  melakukan  sita  atas properti  debitor,  kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu. Mekanisme tanggung jawab  hukum  kurator  dalam kapasitas  sebagai  kutator  apabila terjadi  suatu  kesalahan  atau kelalaian  yang  dilakukan  oleh kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, maka langkah yang  dapat  diambil  oleh  kreditor jika  ada  suatu  rencana  kebijakan atau perbuatan kurator yang tidak sesuai  dengan  kehendak  kreditor sebagaimana  dijelaskan  dalam
Pasal  77  ayat  1  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa” Setiap kreditor,  panitia  kreditor,  dan debitor  pailit  dapat  mengajukan surat  keberatan  kepada  hakim
pengawas  untuk  mengeluarkan surat  perintah  agar  kurator melakukan  perbuatan  tertentu atau  tidak  melakukan  perbuatan yang sudah direncanakan .”
b.   Tanggung  Jawab  Hukum  Kurator dalam Kapasitas Pribadi
Setiap perbuatan kurator yang merugikan  terhadap  harta  pailit  ataupun dalam  arti  merugikan  kepentingan  kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja  oleh  kurator  maka  kurator  harus dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya  tersebut.  Hal  ini  secara  tegas dinyatakan  dalam  Pasal  72  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 .
Wujud  tanggung  jawab  hukum kurator  atas  kerugian  yang  ditimbulkan sebagai  akibat  dari  kesalahan  dan  kelalaian kurator  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh kurator tanpa adanya persetujuan dari hakim pengawas  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,  dalam  hal  ini  kurator  bertanggung jawab  secara  pribadi  dan  kurator  harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab  ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan  harta  kepailitan  dan  segala kerugian  yang  timbul,  sebagai  akibat  dari kelalaian  atau  karena  ketidakprofesionalan kurator  menjadi  tanggung  jawab  kurator, oleh  karenanya  kerugian  tersebut  tidak  bisa dibebankan pada harta pailit.
Bentuk pertanggung jawaban hukum kurator  lainnya    sebagaimana  tercantum dalam  ketentuan  Pasal  74  ayat  1  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa  “ kurator harus menyampaikan laporan  kepada  hakim  pengawas  mengenai
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
keadaan  harta  pailit  dan  pelaksanaan tugasnya  setiap  3  (tiga)bulan. ”  Selanjutnya laporan  yang  disampaikan  oleh  kurator  ini bersifat  terbuka  untuk  umum  dan  dapat dilihat  setiap  orang  secara  cuma-cuma ketentuan  ini  secara  tegas  dijelaskan dalamPasal  74  ayat  2  Undang-Undang Nomor  37 Tahun 2004.
Mengenai  bentuk  tanggung  jawab hukum  kurator  dijelaskan  juga  dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator  dapat  digugat  untuk  bertanggung jawab  secara  pribadi  terhadap  pihak-pihak yang  dirugikan  atas  sikap  dan  perbuatan kurator.Bahkan  kurator  harus  bertanggung jawab  secara  pidana  atas  sikap  dan perbuatannya itu.

## B. Saran
1.  Kurator  hendaknya  dalam  menjalankan tugasnya  dituntutuntuk  memiliki  integritas yang  berpedoman  kepada  kebenaran  dan keadilan  serta  keharusan  untuk  mentaati standar  profesi  dan  kode  etik  yang  berlaku. Hal  ini  sebagai  upaya  untuk  menghindari terjadinya  perbuatan  itikad  buruk  debitor selama melaksanakan  tugas  pengurusan  dan pemberesan harta debitor pailit. 2. Tanggung jawab hukum kurator terhadap adanya  kesalahan  atau  kelalaian  hendaknya berupa      hukum  pidana  penjara  dan  denda maksimal  dilakukan  dengan  cara  reposisi atau amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004    khusus  mengenai  sanksi  bagi kurator  sebagai  upaya  penegakkan  hukum dengan  tujuan  untuk    memberikan  efek  jera bagi  kurator  untuk  melakukan  perbuatan melawan hukum. Selain itu kurator hendaknya  dalam  menjalankan  tugas  secara maksimal  dalam  upaya  mencapai  hasil optimal terhadap nilai harta pailit.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja.2002. Seri Hukum Bisnis
Kepailitan ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Adrian  Sutendi.2009. Hukum  Kepailitan, Ghalia Indonesia,Bogor.
Annalisa Yahanan.2007. Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang:Alternatif  Penyelesaian  Utang Piutang ,UNSRI, Palembang.
Bagus  Irawan.2007. Aspek-Aspek  Hukum Kepailitan,  Perusahaan  dan  Asuransi ,  PT. Alumni, Bandung.
Bernadette Waluyo.1999. Hukum Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , CV. Mandar Maju, Bandung.
Bagir Manan.2001. Mengenai PERPU
Kepailitan, Rudhy  A.Lontoh  et.al,  (ed), dalam  Penyelesaian  Utang  Piutang  Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung. Daniel Suryana.2007. Hukum Kepailitan:Kepailitan terhadap Badan
Usaha  Asing  oleh  Pengadilan  Niaga Indonesia ,Pustaka Sutra, Bandung, 2007.
Erman  Rajagukguk ,  Latar  Belakang  dan Ruang  Lingkup  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1998 Tentang  Kepailitan ,  Rudhy A.Lontoh et.al, (ed), Op.Cit. . Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo.2005.Pendahuluan:Pemikiran
Kembali Hukum Kepailitan indonesia dalam Emmy  Yuhassarie  dan  Tri  Harnowo  (Tim Editor), Undang-Undang  Kepailitan  dan Perkembangannya:Prosidings Rangkaian Lokakarya  Terbatas  dan  Masalah-Masalah Kepailitan  dan  Wawasan  Hukum  Bisnis
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
Lainnya ,cet.2. Pusat Pengkajian Hukum,Jakarta. Fennieka Kristianto.2009. Kewenangan Menggugat  Pailit  dalam  Perjanjian  Kredit Sindikasi , Minerva Athena Pressindo, Jakarta.
Gunawan  Widjaja.2004. Tanggung  Jawab Direksi
atas
Kepailitan Perseroan, Rajawali Pers, Jakarta.
Gunawan  Widjaja.2009. Resiko  Hukum  dan Bisnis  Perusahaan  Pailit ,  Forum Sahabat, Jakarta.
Imran  Nating.2004. Peranan  dan  Tanggung Jawab  Kurator  dalam  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Jono.2008. Hukum  Kepailitan ,Sinar  Grafika, Jakarta.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widaja.2004. Pedoman  Menangani  Perkara Kepailitan ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Kartini  Muljadi, Pengertian  dan  Prinsip- Prinsip Umum Hukum Kepailitan , Rudhy A. Lontoh et.al, (ed), Op.Cit .,.
Lili  Rasyidi.1990. Dasar-Dasar  Filsafat Hukum ,Citra Aditya Bakti,Jakarta.
Munir  Fuady.2010. Hukum  Pailit  dalam Teori  dan  Praktek, Edisi  Kedua,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Man
S. Sastrawidjaja.2010. Hukum Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban
Pembayaran Utang , PT.Alumni, Bandung.
M.Hadi Subhan.2009. Hukum Kepailitan:Prinsip,  Norma  dan  Praktik  di Peradilan , Kencana, Jakarta.
Rahayu Hartini.2007. Hukum Kepailitan ,Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang. Rachmadi Usman.2004. Dimensi Hukum
Kepailitan  di  Indonesia, Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta. R.Anton Suyatno.2012. Pemanfaatan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan , Kencana,Jakarta.
Sunarmi.2010. Prinsip Keseimbangan dakan Hukum  Kepailitan  di  Indonesia”A  Critical Review  on  Bankruptcy  Law:  Towards  The Bankruptcy Laws That Protect Creditor and Debitor  Interest” ,  Edisi  2,  PT.  Sofmedia,
Jakarta. Sutan Remy
Sjahdeini.2002. Hukum
Kepailitan  “Memahami  Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Sunarmi.2010. Hukum  Kepailitan, Edisi  2, PT.Sofmedia, Jakarta.
Victorianus M.H. Randa
Puang.2011. Penerapan  Asas  Pembuktian Sederhana  dalam  Penjatuhan  Putusan Pailit ,  PT.Sarana  Tutorial  Nurani  Sejahtera (SATU NUSA), Jakarta.
Zainal  Asikin.2001. Hukum  Kepailitan  dan Penundaan  Pembayaran  di  Indonesia ,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Agus Subroto.2005 .Undang-Undang Kepailitan  dan  Perkembangan  Hukum Kepailitan Menyongsong Era Pasar Bebas, Makalah disampaikan  pada  Diskusi
Hukum “Konsistensi Undang-Undang Kepailitan  dan  Impilikasinya  Terhadap Perkembangan  Dunia  Usaha  Khususnya  di Sumatera  Selatan”,  Mahameru  Room Swarna Dwipa Hotel, Palembang.
Serlika  Aprita,  Wewenang  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum    Kurator    Atas  Kesalahan  Atau  Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, halaman 154-174
Dani  K.2002. Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia, Putra Harsa, Surabaya.
Iskandar  Syahputra  Nasution,Kewenangan Pengajuan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Tesis , dalam
HYPERLINKhttp://www.scribd.com/doc/57 254996/ISNANDAR-SYAHPUTRA- NASUTION"  http:  //www.  scribd.  com/d  o c/57254996/ISNANDAR-SYAHPUTRA- NASUTION,diakses pada 2 Oktober 2012.
Kelik  Pramudya,Pengadilan  Niaga  sebagai
Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan, Artikel ,
dalamhttp://click- gtg.blogspot.com/2009/02/pengadilan-niaga- sebagai-lembaga.html,diakses pada 2 Oktober 2012.
Mosgan  Situmorang.1999.Tinjauan  Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998 Tentang  Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun 1998  menjadi  Undang-Undang ” , Majalah Hukum Nasional Nomor 1, Jakarta.
Eks  Karyawan  Adam  Air  Tuntut  Hakim
Ganti
Kurator , dalam
http://www.
tempo.co/read
/news/2009/
01/12/083154829/Eks-Karyawan-Adam- Air-Tuntut-Hakim-Ganti-Kurator,diakses pada 2 Oktober 2012.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.