## STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERSTATUS FOREIGN TERRORIS FIGHTER (FTF) DI SURIAH
Ida Susilowati 1 , Kusniawati 2 , Nur Rohim Yunus 3 , Novi Rizka Amalia 4 124 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor
3 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
1 idasusilowati@unida.gontor.ac.id

## Abstrak
Terrorisme  menjadi  isu  politik  global  dalam  hubungan  internasional  yang menjadi ancaman negara-negara kawasan Asia Tenggara. Propaganda yang di  lakukan  Islamic  State  of  Iraq  and  Syria  (ISIS)  cukup  berpengaruh terhadap  sebagian  warga  negara  Indonesia,  terbukti  dari  jumlah  warga Negara Indonesia yang rela meninggalkan tanah air dan bergabung menjadi Foreign  Terroris  Fighter  (FTF)  di  Suriah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  strategi  pemerintah  Indonesia  dalam  menanggulangi  warga negaranya  yang  terjerat  Foreign  Terroris  Fighter  (FTF)  di  Suriah,  termasuk mereka  yang  memutuskan  untuk  kembali  ke  Indonesia.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  menerapkan  metode  deskriptif analitis,  melalui  tehnik  studi  pustaka  dalam  mengumpulkan  data-data penelitian  sekaligus  mengidentifikasi  fenomena  atau  peristiwa  yang  terjadi melalui  pendekatan  kebijakan  luar  negeri  Indonesia.  Hasil  penelitian menunjukkan,  bahwa  pemerintah  Indonesia  berupaya  menangani  warga negaranya  yang  terjerat  sebagai  Foreign  Terroris  Fighter  (FTF)  di  Suriah melalui  beberapa  strategi,  yaitu  penerapan  regulasi  kebijakan  pemerintah, melalui  kelembagaan  nasional,  serta  melakukan  tindakan  diplomasi  dan kerjasama dengan berbagai pihak.
Kata kunci: Penanggulangan Terrorisme, ISIS, FTF, Strategi Indonesia

## PENDAHULUAN
Terorisme didefinisikan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu  atau  kelompok  dan  mengakibatkan  kerusakan,  kematian  serta ketakutan  (BNPT,  2022).  Terorisme  dikategorikan  sebagai  Gerakan Transnasional  yang  berkaitan  dengan  isu  radikalisme  dan  ekstrimisme. Sebagai  kejahatan  kemanusiaan  yang  bersifat  transnasional,  terorisme dapat mengancam stabilitas pertahanan keamanan negara yang berdampak juga terhadap stabilitas kawasan atau regional karena sifatnya yang lintas batas  (Mustofa,  2002).  Terorisme  dianggap  sebagai  musuh  umat  manusia
( hostes  humanis  generis )  karena  ancaman  yang  ditimbulkannya,  baik  yang berbasis politik, agama, maupun ideologis.
Berdasarkan  data  dari  Global  Terrorism  Database  2013,  Indonesia merupakan  negara  ke-tiga  yang  mendapat  serangan  teroris  terbanyak  di Asia Tenggara sejak tahun 1970 hingga 2013. Kasus terorisme di Indonesia dilakukan  dalam  bentuk  pengeboman  mulai  dari  skala  kecil  hingga  skala besar.  Pada  tahun  2016,  Polri  mengamankan  170  orang  dalam  kasus terorisme.  Pada  tahun  2018  Polri  juga  mengamankan  396  orang  terkait kasus  terorisme,  serta  pada  tahun  2019  aparat  keamanan  mengamankan 275  terduga  terorisme.  Pada  tahun  2020,  Polri  menangkap  sebanyak  228 orang  tersangka  kasus  terorisme  dan  pada  tahun  2021  terjadi  peristiwa pengeboman  di  Gereja  Katedral,  Makassar  (Mubarak,  2012).  Selain  itu, Mabes Polri juga menjadi sasaran tindakan terorisme melalui tindakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang yang diindikasi sebagai anggota ISIS.
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  sasaran  dari  kelompok  teroris ISIS  (Negara  Islam  Irak  dan  Suriah),  dengan  menerapkan  perekrutan  dan penyerangan  baru.  POLRI  mengindikasikan  bahwa  ISIS  dibentuk  oleh mereka yang memisahkan diri dari kelompok Al-Qaeda sejak 2014. Berbeda dengan Al-Qaida, ISIS relatif lebih terbuka dalam memperluas pengaruhnya melalui  propaganda  doktrin  radikal  dengan  memanfaatkan  media  sosial. Sehingga, mereka berhasil merekrut anggota dalam jumlah besar termasuk dari negara-negara di luar Irak dan Suriah (Tukina, 2011).
Foreign  Terrorist  Fighter (FTF)  dalam  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB didefinisikan  sebagai  individu  yang  keluar  dari  negara  asalnya  menuju negara  lain,  dengan  tujuan  untuk  turut  serta  terlibat  dalam  perencanaan, perbuatan  dan  partisipasi  kegiatan  terorisme  (Madjid,  2018).  Alasan seseorang menjadi FTF berbeda-beda, namun mayoritas peng-atas nama-an agama seringkali menjadi alasan dominan seseorang memilih menjadi FTF, ditambah adanya propaganda agama yang dilakukan oleh kelompok teroris menjadi pemicu individu keluar dari negaranya (Rachma, A.S. Hikam, et al., 2022).  Gerakan  “Jihad”  yang  dimaksud  ISIS  adalah  aksi  bom  bunuh  diri,
adapun  istilah  “Hijrah”  menurut  Gerakan  ISIS  adalah  berpindah  dari negara  asal  menuju  Siria  untuk  bergabung  berjihad  mendirikan  Negara Islam di Irak dan Siria.
Paska  operasi  militer  Filipina  di  Marawi,  negara-negara  di  Kawasan Asia Tenggara menguatkan kerjasama dalam membendung pergerakan sel- sel teroris ISIS secara regional, terutama setelah jatuhnya ISIS di  Irak dan Siria (KOMINFO, 2023). Dicabutnya situasi pandemi covid-19, dinilai dapat meningkatkan  ancaman  FTF  yang  dapat  melintasi  berbagai  negara termasuk  Kawasan  Asia  Tenggara.  Perlu  koordinasi  dan  komunikasi  antar negara  dalam  menghadapi  para  ‘returnee’  yang  berpotensi  mengancam keamanan negara (Christiyaningsih, 2022). Indonesia menjadi negara yang dinilai  potensial  untuk  menyebarkan  paham  radikal  yang  diajarkan  oleh ISIS, dengan meng-atas nama-kan ajaran kitab suci Al-Qur’an. Oleh sebab itu, perlu penanganan intens terhadap WNI yang menjadi FTF di Siria dan berniat  kembali  ke  Indonesia.  WNI  yang  berstatus  FTF  di  Siria  tersebut, dinilai  dapat  mengancam  keamanan  negara  Indonesia  melalui  ideologi ekstremis  yang  mereka  bawa.  Bagaimana  strategi  pemerintah  Indonesia dalam menangani WNI yang menjadi FTF (Foreign Teroris Fighter) di Suriah tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strataegi pemerintah Indonesia  menghadapi  isu  FTF  tersebut,  guna  memberikan  gambaran kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara.

## Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan  metode  deskriptif  analitis  dalam  menganalisa  isu  WNI  yang berstatus  FTF  di  Siria,  khususnya  yang  tergabung  dalam  ISIS.  Fenomena WNI  yang  menjadi  FTF  di  Siria  menjadi  ancaman  sekaligus  tantangan pertahanan keamanan negara, sehingga diperlukan strategi yang tepat dari pemerintah dalam menangani isu tersebut. Sementara tehnik pengumpulan data  penelitian  ini  menggunakan  tehnik  studi  Pustaka,  dimana  data-data berupa  dokumen  bersumber  dari  jurnal,  buku,  dan  situs  internet terpercaya.  Tehnik  analisa  data  dimulai  dari  pengumpulan  data-data,
dilanjutkan  dengan  analisa  data  kemudian  penyajian  data,  dan  diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Faktor WNI Berstatus Foreign Terrorist Fighter (FTF) di Suriah
Isu Foreign  Terorrist  Fighter bukanlah  fenomena  baru  di  Indonesia. Pemerintah  Indonesia  telah  menghadapi  beberapa  gelombang  FTF,  seperti; kelompok  separatis  Aceh  yang  menerima  pelatihan  militer  di  Libya, kelompok  Mujahidin  Muslim  Indonesia  yang  menerima  pelatihan  militer  di Afghanistan,  dan  Kelompok  Jamaah  Islamiah  yang  menerima  pelatihan  di Filipina Selatan. Di era tahun 1980-an, FTF Indonesia terdiri dari para laki- laki  dewasa  yang  memiliki  motivasi  ideologi  negara  merdeka  dan  negara Islam.  Mereka  kembali  ke  negara  Indonesia  untuk  melakukan  konfrontasi dalam  bentuk  pemberontakan  atau  aksi  teror  terhadap  Pemerintah Indonesia (Kustiwa et al., 2023).
Data menunjukkan bahwa sebagian besar warga Indonesia yang ikut menjadi FTF disebabkan oleh kekecewaan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia,  sehingga  mereka  relatif  mudah  terbawa  propaganda  kelompok ISIS.  Hal  ini  dibuktikan  dalam  buku foreign  fighter  returnees ,  yang menyatakan  bahwa  WNI  ke  Suriah  berdasarkan  keinganan  mereka  untuk mendirikan  negara  ‘khilafah’  ditambah  adanya  propaganda  ISIS  bahwa Indonesia bukanlah negara  Islam (Sanur, 2016).  Tujuan awal para Foreign Terrorist  Fighter (FTF)  berangkat  menuju  Suriah  terdiri  dari  tiga  alasan, yaitu;  berperang  atau  berjihad  karena  dorongan  kemanusiaan,  berperang karena dorongan hadits dan hidup di bawah pemerintahan khilafah.Ketiganya  menjadi  pemicu  WNI  menjadi  FTF  sehingga  bersedia melibatkan diri di dalam konflik negara lain.
Perang  yang  semula  akibat  permasalahan  internal  negara  Suriah, berkembang  menjadi  isu  internasional  berupa  Gerakan  transnasional.  Isu kemanusiaan  dan  agama  mulai  dikait-kaitkan  dalam  konflik  tersebut. Kemanusiaan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  penindasan  yang dilakukan  rezim  Suriah  terhadap  masyarakat  sipil,  sementara  isu  agama yang  di  propaganda  kan  yakni  terkait  pendirian  negara  khilafah  di  Suriah
yang  akan  menerapkan  syariat-syariat  Islam  secara  kaffah  (Purba  et  al., 2021).  Oleh  sebab  itu,  ajakan  jihad  untuk  menegakkan  negara  khilafah  di Suriah  dan  Irak  menjadi  propaganda  utama  kelompok  ISIS  sehingga berhasil merekrut FTF dari berbagai negara.
Ancaman  FTF  ( Foreign  Terorist  Fighter )  Terhadap  Keamanan  Nasional Indonesia
ISIS  menggunakn  tiga  cara  dalam  menjalankan  propagandanya, yaitu: pertama melalui  ideologi,  sebagai  upaya  menimbulkan  rasa kewajiban untuk membantu dan membela sesama Sunni dari pemerintahan Suriah  dan  sekutunya; kedua melalui  peran  insentif  keuangan  dan imbalan  materi.  Mayoritas  FTF  di  janjikan  imbalan  pahala  oleh  ISIS, berlandaskan konsep jihad, hijrah dan jaminana hidup yang lebih baik dari pada  di  negara  asal;  dan ketiga melalui  peran  media  sosial  yang  aktif melakukan  perekrutan  dan  doktrin  propaganda  radikal  dengan  meng-atas nama-kan  al-Qur’an  dan  Hadits sebagai  upaya  mencapai  kepentingan kelompok ISIS (A’yun, 2021).
Berdasarkan  data  dari  buku  Kajian  Kontra  Terorisme  dan  Kebijakan yang  diterbitkan  oleh  The  Habibie  Center,  bahwa  dalam  rentan  waktu  dua tahun (2017-2019) perkembangan jumlah WNI yang terkait FTF di Siria dan Irak adalah  sebagai berikut: (Pemulangan & Isis, n.d.).

## Gambar 1. WNI FTF di Suriah dan Irak
Sumber: The Habibie Center
Data di atas menunjukkan angka yang relatif tinggi terkait WNI yang berstatus sebagai FTF di Siria dan Irak, diantaranya bahkan telah tewas di wilayah konflik dan masih terdapat juga yang berencana pergi ke Siria dan Irak untuk terlibat konflik ISIS di Siria dan Irak.
Sementara Dhio dan Adrianus, dalam penelitiannya tentang motivasi dan  harapan  para  FTF  kembali  ke  tanah  air  menjelaskan,  bahwa  ada sekitar  671  Warga  Negara  Indonesia  yang  bergabung  dengan  ISIS  untuk menjadi Foreign Terorrism Fighter berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Banyaknya  WNI  yang  bergabung  menjadi  FTF kelompok  ISIS,  menimbulkan  ancaman  terhadap  stabilitas  keamanan nasional  Indonesia  akibat  fenomena  ekstremisme  global  dan  meluasnya ruang  lingkup  geografis  para  militan  dari  negara-negara  Asia  Tenggara (Putra & Meliala, 2023).
Berdasarkan  data-data  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  eksistensi terorisme  secara  global  berkembang  dengan  paham  radikal  yang  menjadi doktrin  utama  mereka  menarik  anggota  jaringan  terorisme  di  Asia Tenggara,  seperti;  kelompok  Al-Qaeda,  kelompok  Abu  Sayyaf,  New  People’s Army  (NPA),  Jemaah  Islamiyah,  dan  Islamic  State  (IS),  Gerakan  teroris seperti  MILF  (Moro  Islamic  Liberation  Front)  di  Filipina,  maupun  Gerakan Patani  di  Thailand.  Masuknya  jihadis  dari  luar  Kawasan  atau  Foreign Terrorist  Fighters  (FTF)  juga  menjadi  ancaman  bagi  Asia  Tenggara, termasuk  negara  Indonesia  (Firmansyah,  2011).  Hal  tersebut  menjadi tantangan  bagi  pemerintah  Indonesia  dalam  menanggulangi  WNI  yang menjadi FTF ISIS di Siria.
Peningkatan  jumlah  WNI  yang  menjadi FTF  di  Suriah,  menimbulkan ancaman  keamanan  nasional  bagi  negara-negara  Kawasan  Asia  Tenggara termasuk Indonesia. Problematika yang muncul bagi pemerintah Indonesia adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kelompok ISIS, tetapi masih memiliki paspor Indonesia. WNI yang berstatus FTF  ISIS dan masih memiliki  paspor  Indonesia,  belum  kehilangan  status  kewarganegaraannya dan  masih  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  Indonesia.  Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, seseorang akan kehilangan kewarganegaraan  apabila  menjadi  warga  negara  lain  atau  bergabung dengan  tentara  asing  (Studi  et  al.,  2021).  Kenyataannya,  ISIS  hanyalah kelompok ekstrimis yang bukan entitas negara yang diakui dunia.
Di  sisi  lain,  pro-kontra  muncul,  dimana  Pemerintah  Indonesia  tidak memiliki  alasan  yang  cukup  kuat  untuk  tidak  memulangkan  WNI  yang berstatus FTF di Siria, karena mereka tidak masuk kategori pengungsi yang diatur  dalam  hukum  internasional  (Akbar  et  al.,  2020).  Hal  tersebut menjadi  dilemma  bagi  pemerintah  Indonesia,  apakah  memulangkan  para FTF ke Indonesia dan berpotensi menyebarkan paham mereka di Indonesia, atau  berhadapan  dengan  struktur  hukum  internasional  sebagai  negara berdaulat  yang  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  warga  negara  mereka yang berada di negara lain.

## Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penanggulangan FTF Indonesia di Suriah
Strategi  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia  diterapkan  sebagai upaya kontra-terorisme, diantanya melalui: Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT),  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan Datasemen  Khusus  88  Anti  Teror  (Densus  88).  Penanggulangan  terorisme tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  Indonesia,  tetapi  juga tanggung jawab ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara. Melalui  kerjasama  regional  ASEAN,  negara-negara  Kawasan  Asia  Tenggara berupaya  untuk  meningkatkan  perdamaian  dan  stabilitas  regional  dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (Rachma, Hikam, et al., 2022).
Adapun  Strategi  Pemerintah  Indonesia  dalam  menanggulangi  WNI yang  menjadi  FTF  di  Suriah  dilakukan  melalui  tiga  upaya,  antara  lain sebagai berikut:
Pertama, penerapan  regulasi  kebijakan  pemerintah .  Setiap  negara memiliki kebijakan berbeda-beda dalam penanggulangan terorisme, baik itu berupa  kebijakan  yang  bersifat soft  approach (pendekatan  psikologis) maupun  yang  bersifat hard  approach (pendekatan  perundang-undangan). Indonesia  sendiri  lebih  mengarah  pada  kebijakan  yang  bersifat hard approach ,  yaitu  berupa  perundang-undangan.  Melalui  Undang-Undang nomor  5  tahun  2018  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  nomor  15 tahun  2003  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  (Abdullah,
2021).  Undang-Undang  nomor  5  tahun  2018  menerapkan  kebijakan pencabutan  paspor  kepada  mereka  yang  menjadi  FTF  setelah  kembali  ke Indonesia dan menjalani hukuman di penjara.
Undang-Undang  No  5  tahun  2018  dinilai  cukup  efektif  dalam menanggulangi WNI yang menjadi FTF, karena pada dasarnya mereka telah melakukan  tindakan  yang  dapat  mengancam  keamanan  nasional  akibat keikutsertaan  mereka  dalam  konflik  bersenjata  di  luar  negeri,  mengikuti pelatihan  militer  diluar  negeri,  menyebarkan  informasi  dan  menyebarkan dokumen  elektronik.  Selain  pencabutan  passport,  WNI  yang  menjadi  FTF juga mendapatkan hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Kedua,  melalui  kelembagaan  nasional .  Diantara  lembaga  pemerintah yang  berperan  dalam  penanggulangan  FTF  adalah:  Badan  Nasional Penanggulangan  Terroris  (BNPT),  Kementerian  Sosial  (Kemensos)  serta Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPA). BNPT  RI  menjadi  lembaga  nasional  utama  yang  berperan  dalam menanggulangi  isu  FTF  di  Indonesia.  BNPT  bertugas  untuk:  meng- koordinasi-kan  antar  penegak  hukum  dalam  penanggulangan  terorisme; merumuskan  kebijakan  dan  strategi  penanggulangan  terorisme;  dan melaksanakan  kebijakan,  strategi,  sekaligus  program  nasional  terkait penanggulangan  terorisme  di  bidang  kerjasama  internasional.  Selain  itu, BNPT  juga  menangani  ke-siap  siaga-an  nasional,  kontra  radikalisasi  dan de-radikalisasi  terhadap  isu  terorisme  termasuk  diantaranya  isu  FTF (BNPT, 2022).
Selain pada tahapan awal, peran BNPT sebagai koordinator dan focal point juga berlanjut hingga pada tahapan penanganan para WNI simpatisan ISIS  yang  tiba  di  tanah  air.  Program-program  de-radikalisasi  diberikan kepada  mereka  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  dan  harus menjalani  hukuman  di  lembaga  pemasyarakatan,  dengan  bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program-program de- radikalisasi  dan  rehabilitasi  juga  diberikan  kepada  mereka  yang  tidak tersangkut  kasus  hukum  dan  akan  menjalani  re-integrasi  ke  dalam masyarakat.  Pengawasan  dan  pembinaan  pasca  re-integrasi  juga  menjadi
fokus  kebijakan  BNPT  ( BNPT  Upayakan  Formulasi  Efektif  Atas  Penuntutan FTF  Sebagai  Kejahatan  Terorisme  Dan  Kejahatan  Internasional-Badan Nasional  Penanggulangan  Terorisme ,  n.d.).  BNPT  juga  bekerjasama  dengan Lembaga-lembaga  hukum  lainnya  di  Indonesia,  seperti  Kemenkumham, Polri, dan Kejaksaan RI dalam penanganan kasus hukum WNI yang terlibat menjadi FTF di Suriah.
Instansi  lain  yang  berperan  penting  dalam  penanggulangan  WNI berstatus FTF adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Dalam lingkup kerja Kemensos,  program  rehabilitasi  terhadap  anak  yang  terasosiasi  terorisme dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus  (BRSAMPK).  Selain  itu,  Kemensos  juga  menjalankan  Rumah Perlindungan/Trauma  Center  (RPTC)  yang  fokus  pada  penanganan rehabilitasi orang dewasa. Pada penanganan di lembaga-lembaga di bawah Kemensos ini akan dilakukan berbagai pemeriksaan termasuk pemeriksaan fisik,  kesehatan,  identitas,  dan  psikologi.  Kemensos  dibantu  oleh Kementrian  Kesehatan  dalam  hal  pemeriksaan  fisik  dan  Kesehatan  para WNI  berstatus  FTF  yang  sudah  kembali  ke  tanah  air.  Kemensos,  melalui BRSAMPAK  dan  RPTC  juga  mengadakan  berbagai  kelas  rehabilitasi  dan mengevaluasi  perkembangan  para  penerima  manfaat  setiap  minggu. Penelusuran  keluarga  atau  tujuan  pemulangan  para  FTF,  deportant,  dan returnee  juga  dilakukan  oleh  BRSAMPK,  termasuk  pembinaan  lanjutan apabila dibutuhkan (Sanur, 2016).
Sementara  dalam  konteks  penanganan  perempuan  dan  anak-anak yang  terasosiasi  dengan  FTF,  ditangani  oleh  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPA).  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2014,  mengatur  hak  perlindungan  anak  dan kewajiban  negara  untuk  melindungi  anak-anak.  Setiap  anak,  misalnya, dijamin  haknya  oleh  negara  untuk  terlindungi  dari  pelibatan  dalam sengketa  bersenjata  dan  peperangan.  Selain  itu,  konflik  bersenjata  dan pengungsian sebagaimana yang terjadi di Suriah, menurut undang-undang, dapat  dianggap  sebagai  “situasi  darurat”  bagi  anak-anak  dimana
pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus (Arifin, 2020).
Dengan demikian, pemerintah telah membentuk struktur kelembagaan yang terakselerasi satu sama lain untuk menangani WNI yang berstatus  FTF,  baik  yang  terdampak  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Hal  tersebut  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dari para returnee yang telah tiba kembali ke tanah air.
Dan ketiga , berupa  tindakan  diplomasi  serta  kerjasama .  Diantara tindakan  yang  diterapkan  pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  mencakup kerjasama bilateral, regional dan internasional .

## 1. Melalui Kerjasama Bilateral
Dalam  hal  penanganan  FTF  di  Siria  BNPT  bekerjasama  dengan negara-negara  lain,  baik  yang  bersifat  Bilateral,  Regional,  Multilateral atau Global. Adapun salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BNPT  RI  adalah  kerjasama  Indonesia  dengan  Iran.  Pada  tahun  2022, Komjen.  Pol.  Dr.  Boy  Rafli  Amar,  M.H.,  selaku  Kepala  BNPT  RI melakukan  diplomasi  dengan  Duta  Besar  Republik  Islam  Iran,  H.E. Mohammad Khosush Heikal Azad, selaku perwakilan dari negara Iran. Keduanya  berdiplomasi  terkait  Isu  Foreign  Terorrist  Fighter  yang menjadi dilema Indonesia saat ini. Adapun yang menjadi ke khawairan dari kedua negara tersebut terkait FTF adalah penyalahgunaan narasi agama  dalam  aksi  terorisme  dan  radikalisasi  melalui  ruang  digital ( Menko Polhukam Cerita Pengalaman Indonesia Saat Bom Bali 15 Tahun Lalu ,  n.d.).  Berdasarkan  kekhawatiran  terhadap  isu  tersebut,  Kepala BNPT RI dan Duta Besar Republik Iran menjalin MoU antara Indonesia dan Iran dalam penanggulangan terorisme. MoU tersebut menjelaskan, bahwa  kedua  negara  sepakat  untuk  melakukan  kerjasama  strategis dan  meningkatkan  intensitas  komunikasi  dalam  hal  pertukaran informasi  terkait  pergerakan  FTF,  baik  dalam  skala  Regional  maupun Internasional  ( BNPT  dan  IRAN  Rajut  Kerjasama  Penanggulangan
Terorisme  Melalui  MoU-Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme , n.d.).
Selain  dengan  Iran,  pemerintah  Indonesia  juga  menjalin Kerjasama  dengan  negara-negara  lainnya  dalam  menangani  isu  FTF dan  trorisme,  terhitung  sejak  tahun  2017-2022  Indonesia  telah bekerjasama Turkiye, New Zaeland, Ceko, Spanyol, Denmark, Belanda, China,  Korea  Selatan,  Fiji  dan  masih  banyak  lagi  negara-negara  yang telah bekerjasama dengan Indonesia dalam penanggulangan terorisme sekaligus isu FTF (Hasanah, 2018).

## 2. Melalui Kerjasama Regional
Sebagai  upaya  penanganan  FTF  di  Kawasan  Asia  Tenggara, Indonesia  turut  serta  bekerjasama  di  tingkat  regional  melalui  Forum Sub-Regional  Association  of  Southeast  Asian  Nation  (ASEAN). Sebagaimana  yang  di  ungkapkan  oleh  Ibu  Kolonel  Renny  Setiowati selaku kepala bidang kerjasama Asia Pasifik, bahwa dalam melakukan penanganan  terhadap  FTF  di  wilayah  ASEAN,  Indonesia  ikut berpartisipasi  melalui  SRM  FTF-CBT  pada  tahun  2017,  2018  dan tahun 2020. Adapun poin utama yang dapat dirumuskan dalam forum ini adalah: (1) Disepakatinya pembentukan forum yang menangani FTF dengan  memperkuat  Kerjasama  sharing  Information  negara  Kawasan,
(2)  Mendorong  terjalinya  kerjasama  di  enam  negara  ASEAN  dan kerjasama  dengan  perusahaan  media  sosial,  video  file  sharing  dan messaging,  (3)  Studi  komparatif  terhadap  undang-undang  terkait terorisme  yang  berlaku  di  negara  masing-masing,  (4)  Memperkuat kerjasama  antar  Lembaga  untuk  mencegah  dan  menanggulangi kegiatan  pendanaan  kegiatan  teroris,  dan  (5)  Memperkuat  kerjasama antara  instansi  badan  imigrasi  dalam  rangka  pengawasan  perbatasan terpadu.
Selain  kelima  poin  tersebut,  negara-negara  ASEAN  juga bersepakat  untuk  menolak  kembalinya  FTF  dari  konflik  Suriah, dengan  maksud  untuk  menjamin  keamanan  nasional  negara-negara Kawasan  Asia  Tenggara.  Karena  yang  di  takutkan  adalah  dengan
kembalinya  FTF  ke  tanah  air,  mereka  lebih  leluasa  menyebarkan ideologi  radikal  mereka.    Dan  Pemerintahan  Indonesia  juga mengeluarkan kebijakan bahwa yang boleh dipulangakan hanya anak- anak di bawah 10 tahun dan statusnya yatim piatu. Factor keamanan menjadi  factor  utama  mengapa  Indonesia  mengeluarakan  kebijakan tersebut.(Rahma et al., 2022).
3. Melalui Kerjasama Multilateral atau Global
Aksi  terorisme  menjadi  salah  satu  kejahatan  yang  sangat  krusial di  dunia  nasional  dan  internasional.  kejahatan  teroris  dapat mempengaruhi  politik  global  bagi  semua  negara  di  dunia.  Negara  di dunia  termasuk  Indonesia  sepakat  untuk  mananggulangi  kejahatan terorris dengan membentuk kerja sama Multilateral atau Global. Kerja sama  ini  dapat    buktikan  dengan  MoU  yang  telah  disepakati  antar negara dan berbagai kegiatan Join Working Grup yang telah dilakukan. Dan  berbagai  kegiatan  tersebut  dilakukan  guna  mencegah  atau menanggulangi penyebaran jaringan radikal.
Adapun  beberapa  Kerja  sama  dalam  penanganan  terorris  yang telah  disepakati  oleh  pemerintah  Indonesia  ditingkat  Global  meliputi: kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  BNPT  RI  bersama  dengan  Badan Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  Uni  Eropa  (UE)  dan The  Royal  United  Service  Isue  (RUSI)  ( Komitmen  Lindungi  Pekerja Migran,  BNPT  RI  Bersinergi  Dengan  BP2MI,  Uni  Eropa  Dan  RUSI  Latih Instruktur  Cegah  Paham  Ekstremisme  Berbasis  Kekerasan-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme , n.d.).
Seperti  yang  di  ungkapkan  oleh  Deputi  Bidang  Kerjasama Internasional  BNPT  RI,  Andhika  Chrisnayudhanto  dalam  pelatihan Training on Preventing and Countering Violent Extremism for Instructors of  Indonesian  Migrant  Workers  Pre-Departure  Orientation di  Jakarta pada  11  Juli  hingga  13  Juli  2023  di  Jakarta.  “Sebagaimana  yang diamanahkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017, diketahui pelindungan bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  meliputi  pelindungan sebelum,  selama  dan  setelah  bekerja  dari  negara  penempatan”.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  kerja  sama  tersebut  untuk memaksimal perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ancaman  ekstremisme  berbasis  kekerasan  yang  mengarah  kepada terorisme.
Tidak  hanya  itu,  BNPT  RI  juga  bekerja  sama  dengan  EU  dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam melanjutkan Program  Strive  Juvenile.  ( Fokus  Tingkatkan  Resiliensi  Anak  Terhadap Ekstremisme  Dan  Terorisme,  BNPT  RI  Bersama  EU  Dan  UNODC Lanjutkan  Program  STRIVE  Juvenile-Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme , n.d.). Menurut Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT  RI,  M.  Zaim  Alkalish  Nasution,  keterlibatan  anak  dalam terorisme adalah fenomena yang kompleks, sehingga untuk menangani hal  tersebut  dibutuhkan  adanya  kerja  sama  multi  pihak.  Dalam kerjasama  tersebut  dibutuhkan  program  yang  ditujukan  untuk mencegah  dan  melindungi  anak-anak  dari  aktivitas  kelompok  teror, dan  seluruh  pemangku  kepentingan  akan  fokus  pada  peningkatan resiliensi  anak.  Adapun  yang  menjadi  salah  satu  agenda  yang dilaksanakan  adalah  upaya  pengembangan  layanan  rehabilitasi  dan reintegrasi  bagi  anak-anak  yang  terasosiasi  dengan  kelompok  teroris, termasuk mereka yang telah kembali dari zona konflik.
Kerjasama  Global  yang  disepakati  oleh  Badan  Nasional Penanggulangan  Teroris  RI  (BNPT  RI),  semata-mata  bertujuan  untuk memutus  paham  radikal  dan  korban  dari  aksi  terorisme  yang berdampak tidak hanya bagi Masyarakat dewasa tetapi juga bagi anak- anak.

## KESIMPULAN
Warga Negara yang berstatus FTF (Foreign  Terrorist Fighter) menjadi salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  di  Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia saat ini. Kembalinya para FTF ke negara asal menjadi problem tersendiri bagi keamanan negara, karena ditakutkan mereka  akan  menyebarluaskan  paham  radikalnya  di  negara  asal.
Perkembangan  media  sosial  turut  menjadi  alasan  utama  berkembangnya paham  radikal  di  Indonesia  tanpa  mengenal  gender  maupun  umur. Pemerintah  Indonesia  merespon  isu  tersebut  dengan  Menyusun  beberapa strategi  melalui  beberapa  kebijakan,  diantaranya  adalah:  (a)  menyusun regulasi  sekaligus  penerapannya  melalui  perundang-undangan,  sebagai bentuk  pendekatan  hard  power.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  melakukan revisi UU no. 5 tahun 2004 dengan pemberlakuan UU no.5 tahun 2018; (b) Membentuk  kelembagaan  terstruktur  sebagai  Upaya  penanganan  FTF secara  sistematis.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  menugaskan  BNPT  sebagai Lembaga utama yang menangani isu FTF sekaligus terorisme dan beberapa Lembaga  terkait  seperti  Kemensos  dan  KPPA.  Sementara  dalam  hal jurisdiksi  hukum,  BNPT  terakselerasi  dengan  institusi  pemerintahan lainnya,  seperti  Kemenkumham,  POLRI  dan  Kejaksaan  RI;  (c)  Sementara sebagai  Upaya  penguatan  eksternal,  pemerintah  melakukan  Kerjasama dengan negara-negara lain dalam menghadapi isu FTF dan terorisme, baik melalui  Kerjasama  bilaterial,  regional  maupun  multilateral  atau  global dengan  penyepakatan  MoU  antar  berbagai  pihak.  Dengan  demikian, diharapkan  melalui  strategi  dan  penerapan  kebijakan  pemerintah  tersebut dapat meminimalisir kasus-kasus terorisme di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A’yun,  Q.  (2021).  Law  Enforcement  of  Terrorism  Crimes  Associated  with Foreign  Terorist  Fighter  ISIS  Cases. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 23 (1), 49–64. https://doi.org/10.24815/kanun.v23i1.19000
Abdullah,  M.  Z.  (2021).  Analisis  Yuridis Terhadap  Undang-  Undang  Nomor 15  Tahun  2003  jo  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Dalam  Hubungan  Dengan Hak Azasi Manusia. Legalitas: Jurnal Hukum , 13 (1), 26. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246
Akbar,  T.,  Widodo,  P.,  Anwar,  S.,  &  Tenggara,  A.  (2020). Potensi  Ancaman Asimetris  Pada  Foreign  Fighter  Returnees  di  Indonesia . 11 (2),  183–202. https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1770
Arifin,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Panorama Hukum , 5 (1), 49–62. https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4317
BNPT.  “Tugas  Pokok  Dan  Fungsi  -  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme.” Bnpt.Go.Id , 2022. https://www.bnpt.go.id/tupoksi
“BNPT DAN IRAN Rajut Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Melalui Mou
- Badan
Nasional
Penanggulangan
Terorisme,” n.d.
https://www.bnpt.go.id/bnpt-dan-iran-rajut-kerja-sama- penanggulangan-terorisme-melalui-mou
“BNPT Upayakan Formulasi Efektif Atas Penuntutan FTF Sebagai Kejahatan Terorisme  Dan  Kejahatan  Internasional  -  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme,”  n.d. https://www.bnpt.go.id/bnpt- upayakan-formulasi-efektif-atas-penuntutan-ftf-sebagai-kejahatan- terorisme-dan-kejahatan-internasional
Christiyaningsih,  “Kepala  BNPT:  Foreign  Terrorist  Fighters  Masih  Jadi Ancaman”, Republika: Nasional, Kamis 13 Oktober 2022, dilansir dari https://news.republika.co.id/berita/rjocxr459/kepala-bnpt-foreign- terrorist-fighters-masih-jadi-ancaman diakses pada kamis, 5 Oktober 2023, 10.17 WIB.
Firmansyah,  H.  (2011).  UPAYA  PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA TERORISME di Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 23 (2), 376–393.
Hasanah,  N.  (2018).  Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Mengatasi Terorisme  Pada  Masa  Pemerintahan  Joko  Widodo  Tahun  2014  -  2019. E-Journal Ilmu Hubungan Internasional , 6 (3), 881–892. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2018/07/1.  1302045061  -  Nur  Hasanah  (07-15-18- 01-11-48).pdf
Kustiwa,  I.,  Harijanti,  S.  D.,  &  Wulandari,  W.  (2023).  Politik  Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Studi  Terhadap Status Warganegara Yang Menjadi  Foreign  Terorist  Fighters  (Ftf)  Isis. Litigasi , 24 (24),  85–109. https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.6951
Madjid,  Y.  (2018).  Konstruksi  Pengaturan  Kejahatan  Terorisme Internasional  Dalam  Perjanjian  Internasional  Dengan  Tanggung  Jawab Integral.  In Arena  Hukum (Vol.  11,  Issue  2,  pp.  290–316). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.5
Mubarak, Z. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia. Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam , 15 (2), 240–254.
Mustofa,  M.  (2002).  Memahami  Terorisme:  Suatu  Perspektif  Kriminologi. Jurnal Kriminologi Indonesia , 2 (Iii), 30–38.
Purba, T. M., Rahmat, H. K., & Prasetyo, T. B. (2021). Efektivitas Diplomasi
dan  Komunikasi  Strategis  dalam  Kampanye  Melawan  Terorisme  di Indonesia.
Dinamika Sosial Budaya , 23 (1), 161–147. http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb
Putra,  D.  K.,  &  Meliala,  A.  E.  (2023). Motivasi  dan  Harapan  Kembali  Para Foreign Terrorist Fighter dari Suriah Ke Indonesia . 6 , 194–206.
Rachma,  S.,  A.S.  Hikam,  M.,  &  Munabari,  F.  (2022).  The  Repatriation  of Foreign  Terrorist  Fighters  in  Indonesia:  Its  Dilemma  and  Debates.
Deviance Jurnal Kriminologi ,
6 (1), 1. https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1834
Rachma,  S.,  Hikam,  M.  A.  S.,  Munabari,  F.,  Studi,  P.,  Internasional,  H., Studi, P., Internasional, H., Luhur, U. B., & Internasional, T. (2022). The Repatriation  of  Foreign  Terrorist  Fighters  in  Indonesia :  Its  Dilemma  and Debates . 6 , 1–15.
Rahma, S., Hikam, M. A. S., & Munabari, F. (2022). Machine Translated by Google  Pemulangan  Pejuang  Teroris  Asing  di  Indonesia :  Its  Dilema  dan Perdebatan . 1–15.
Sanur,  D.  (2016).  Upaya  Penanggulangan  Terorisme  ISIS  di  Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional. Jurnal Politica , 07 (1), 25–47.
Studi, P., Hubungan, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Islam, U., & Syarif, N. (2021). UPAYA  INDONESIA  MENANGANI  FOREIGN  TERRORIST FIGHTERS ( FTF ) DALAM KONFLIK SURIAH PADA PERIODE 2017-2020 .
Tukina,  T.  (2011).  Tinjauan  Kritis  Sosial:  Terorisme  di  Indonesia.
Humaniora , 2 (1), 731. https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.3090 “Fokus  Tingkatkan  Resiliensi  Anak  Terhadap  Ekstremisme  Dan  Terorisme, BNPT  RI  Bersama  EU  Dan  UNODC  Lanjutkan  Program  STRIVE Juvenile  -  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,”  n.d. https://www.bnpt.go.id/fokus-tingkatkan-resiliensi-anak-terhadap- ekstremisme-dan-terorisme-bnpt-ri-bersama-eu-dan-unodc- lanjutkan-program-strive-juvenile
“Komitmen  Lindungi  Pekerja  Migran,  BNPT  RI  Bersinergi  Dengan  BP2MI,
Uni  Eropa  Dan  RUSI  Latih  Instruktur  Cegah  Paham  Ekstremisme Berbasis  Kekerasan  -  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,” n.d. https://www.bnpt.go.id/komitmen-lindungi-pekerja-migran- bnpt-ri-bersinergi-dengan-bp2mi-uni-eropa-dan-rusi-latih-instruktur- cegah-paham-ekstremisme-berbasis-kekerasan
KOMINFO, “BNPT: FTF Ancaman Riil Asia Tenggara”, kominfo.go.id dilansir dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/10241/bnpt-ftf- ancaman-riil-asia-tenggara/0/sorotan_media diakses  pada  kamis,  5
Oktober 2023, 10.25 WIB.
“Menko  Polhukam  Cerita  Pengalaman  Indonesia  Saat  Bom  Bali  15  Tahun Lalu,”  n.d. https://polkam.go.id/menko-polhukam-cerita- pengalaman-indonesia-saat-bom-bali-15-tahun-lalu/
Pemulangan,  Solusi,  and  Simpatisan  Isis.  “Kajian  Kontra  Terorisme  Dan Kebijakan
Daftar,”
n.d.
https://habibiecenter.or.id/img/publication/THC-kajian-kontra- terorisme-dan-kebijakan-2.pdf