## PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG PEKANBARU OLEH PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR

## Muchlis
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: muchlis1933064@gmail.com

## ABSTRACT
The provisions regarding crimes against  public power are contained in book 2 Chapter VIII Articles 207 to 241 of the Criminal Code. The crime against public power in the construction of  the  Padang-Pekanbaru  toll  road  occurred  and  was  handled  by  the  Ditreskrimum  of  the West Sumatra Police, where the suspect deliberately violated the law in obstructing the work of  the  Padang-Sicincin  toll  road  project.  Furthermore,  investigators  apply  the  provisions  of Article  214  paragraph  (1)  in  conjunction  with  Article  212  of  the  Criminal  Code.  The application  of  elements  of  criminal  acts  of  crime  against  general  authorities  in  the  form  of obstruction  of  the  Padang  Pekanbaru  toll  road  construction  consists  of  subjective  elements and objective elements. The subjective element is a person, then what is meant by whoever in this article is the perpetrator as a person who can be held accountable for his actions and the objective element is that his actions are against the law, namely: The element "With the threat of  violence",  "against  an  official  who  is  carrying  out  a  legitimate  task"  and  the  element  "If committed by two or more people in alliance" so that the actions of the two suspects according to  the  Criminal Expert  have  fulfilled the formulation  and  elements  of  Article  214 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 212 of the Criminal Code. The obstacle faced by investigators in the application of elements of criminal acts against public authorities in the form of obstruction of the Padang- Pekanbaru toll road construction, is the difficulty of proving  the  element  "With  the  threat  of  violence"  because  based  on  the  testimony  of  the perpetrators that nothing was done and several witnesses explained that they had never heard of the statement from the perpetrator said the threat of violence so that in order to prove the element  of  the  reason,  investigators  had  to  present  more  witnesses  who  were  directly  at  the scene.
Keywords: Crime, Crime, General Authority, Padang-Pekanbaru Toll Road

## ABSTRAK
Ketentuan  tentang  kejahatan  terhadap  kekuasaan  umum  terdapat  di  dalam  buku  2  Bab  VIII Pasal 207 sampai 241 KUHP.  Kejahatan terhadap kekuasaan umum pada pembangunan jalan tol  Padang-Pekanbaru  terjadi  dan  ditangani  oleh  Ditreskrimum  Polda  Sumbar,  dimana tersangka dengan sengaja telah melawan hukum menghalangi kegiatan pekerjaan proyek jalan tol  ruas  Padang-Sicincin.  Selanjutnya  Penyidik  menerapkan  ketentuan  Pasal  214  ayat  (1)  jo Pasal 212 KUHP. Penerapan unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk  penghalangan  pembangunan  jalan  tol  Padang  Pekanbaru  adalah  terdiri  dari  unsur
subjektif  dan  unsur  objektif.  Unsur  subjektif  adalah  orang,  kemudian  yang  dimaksud  barang siapa  dalam  pasal  ini  adalah  pelaku  sebagai  orang  yang  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, yaitu: Unsur “Dengan  ancaman  kekerasan”,  “Melawan  seorang  pejabat  yang  sedang  menjalankan  tugas yang  sah”  dan  unsur  “Jika  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu”  sehingga perbuatan kedua orang tersangka tersebut menurut Ahli Pidana telah memenuhi rumusan dan unsur-unsur  Pasal  214  ayat  (1)  KUHP  jo  Pasal  212  KUHP.  Kendala  yang  dihadapi  oleh penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk penghalangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, adalah sulitnya untuk membuktikan unsur “Dengan ancaman kekerasan” dikarenakan berdasarkan keterangan pelaku bahwa tidak ada melakukan dan beberapa orang saksi menjelaskan bahwa tidak pernah adanya mendengar ucapan  dari  pelaku  mengatakan  ancaman  kekerasan  sehingga  untuk  dapat  dibuktikan  unsur Pasalnya, Penyidik harus menghadirkan lebih banyak saksi yang berada langsung di TKP.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kejahatan, kekuasaan Umum, Tol Padang-Pekanbaru

## PENDAHULUAN
Pada  Pasal  212  Bab  VIII  KUHP  tentang  Kejahatan  Terhadap  kekuasaan  Umum mengatur tentang:
“Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  melawan  seorang  pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang- undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan  pejabat,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Adapun Pasal 214 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa:
“Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
Jika ditinjau berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf u dan v,  Pasal 2 ayat (2) dan (3)  dalam Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  117  Tahun  2015  tentang  perubahan  atas Peraturan  Presiden  Nomor  100  Tahun  2014  tentang  Percepatan  Pembangunan  Jalan  Tol  di Sumatera  dijelaskan  bahwa  ruas  tol  Padang  Pekanbaru  merupakan  bagian  dari  tol  sumatera dan  dalam  pengusahaan  ruas  jalan  tol  sumatera,  pemerintah  menugaskan  PT.  Hutama  Karya (Persero) meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan.
Pembangunan  ruas  tol  Padang-Pekanbaru  seksi  I  sudah  dimulai  sejak  kehadiran Presiden Jokowi melakukan ground breaking pada 9 Februari 2018. Akan tetapi kenyataannya usai peletakan batu pertama di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, pembangunannya sempat  terhenti  karena  pembebasan  lahan  yang  belum  rampung  dan  adanya  tindakan masyarakat  setempat  untuk  melarang  adanya  aktifitas  pembangunan  yang  disertai  dengan ancaman  keselamatan  terhadap  pejabat  dan  pekerja  yang  bertugas  di  lapangan.  Persoalan  ini mengakibatkan lambatnya pembangunan jalan tol di Sumatera Barat dibandingkan provinsi di Sumatera lainnya. Pembangunan jaringan jalan akan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam
agenda  pembangunan  2020  hingga  2024. 1 Pembangunan  infrastruktur  itu mencakup  jalan  tol ataupun  nontol  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  konektivitas.  Pembangunan  infrstruktur juga  menjadi  salah  satu  Visi  Presiden  Joko  Widodo  untuk  Indonesia  2019-2024,  diharapkan terjadi  interkoneksi  dengan  kawasan  kecil,  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK),  pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan, dapat mendorong  Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibiltas dalam menghadapi tantangan global  yang dinamis, penuh kejutan, dan beresiko.
Dengan  sudah  adanya  beberapa  payung  hukum  yang  mengakomodir  agar  segera terlaksananya  proses  pembangunan  jalan  tol  ruas  Padang-Pekanbaru,  maka  tindakan  oknum masyarakat  yang  menghalangi  dengan  kekerasan  maupun  ancaman  terhadap  pejabat  PT. Hutama  Karya  Infrastruktur  (HKI)  selaku  perusahaan  yang  melaksanakan  pekerjaan  proyek jalan  tol  Padang-Pekanbaru  dengan  dasar  Surat  Kontrak  Nomor:  DPBJT/FE/3647/ S.Perj.91/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang “Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans  Sumatera  Ruas  Padang-Pekanbaru  Seksi  Sicincin-LubukAlung-Padang”  merupakan tindak pidana.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  penerapan  unsur    tindak  pidana  kejahatan  terhadap  kekuasaan  umum  pada pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum pada pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru?
Teori  sistem  hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman,  seorang  ahli  sosiologi  hukum dari  Standford  University  menjelaskan  ada  tiga  elemen  utama  dari  sistem  hukum  ( legal system ), yaitu: 2
a. Struktur Hukum (Legal Structure)
b. Substansi Hukum (Legal Substance)
c. Budaya Hukum (Legal Culture)
Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama dari sistem hukum tersebut.
Remington  dan  Ohlin  mendefinisikan  Sistem  Peradilan  Pidana  sebagai  pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem  merupakan  hasil  interaksi  antara  peraturan  perundang-undangan,  praktik  administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. 3
Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: 4

## 1) Kepastian hukum
Hukum  harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan,  setiap  orang  menginginkan  dapat  ditegakkan hukum  terhadap  peristiwa  konkret  yang  terjadi,  bagaimana  hukumnya,  itulah  yang  harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.
2) Kemanfaatan
1 Adinda Pryanka dan  Friska  Yolanda, " Infrastruktur Masih  Jadi  Prioritas  Pembangunan 2020-2024 ", 2020, https://republika.co.id/berita/pr9nh7370/infrastruktur-masih-jadi-prioritas-pembangunan-20202024 .
2 Lawrence  M.  Friedman, American  law  An  Introduction  Second  Edition (Suatu  Pengantar  Hukum Amerika) Penerjemah Wisnu Basuki, PT Tata nusa, Jakarta, 2001, hlm. 79
3 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.115
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145
Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum.  Hukum adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum  atau  penegakan  hukum  harus  memberi manfaat  atau  kegunaan  bagi  masyarakat.  Jangan  sampai  justru  karena  hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3) Keadilan
Masyarakat  sangat  berkepentingan  dalam  pelaksanaan  atau  penegakan  hukum  bahwa keadilan  harus  diperhatikan.  Hukum  tidak  identik  dengan  keadilan.  Hukum  itu  bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Kejahatan  Terhadap  kekuasaan  Umum  Pada Pembangunan  Jalan  Tol  Padang  Pekanbaru  Oleh  Penyidik  Ditreskrimum  Polda Sumbar
Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana  dapat  dilakukan  analisis  mengenai  apakah  perbuatan  tersebut  telah  memenuhi unsur-unsur  yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus  diadakan  penyesuaian  atau  pencocokan  (bagian-bagian/  kejadian-kejadian)  dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang dipersangkakan. Jika ternyata sudah cocok,  maka  dapat  ditentukan  bahwa  peristiwa  itu  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang telah  terjadi  yang  (dapat)  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  kepada  subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  belum  atau  tidak  terjadi.  Hal  ini  karena,  mungkin tindakan  sudah  terjadi,  tetapi  bukan  suatu  tindakan  yang  terlarang  oleh  undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai  dengan  perumusan  tindakan  dalam  pasal  yang  bersangkutan,  tetapi  tidak  terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.
Adapun  penerapan  unsur-unsur  tindak  pidana  terhadap  para  pelaku  yang melakukan  perbuatan  penghalangan  dengan  ancaman  kekerasan  kepada  petugas  atau karyawan  PT.  HKI  yang  sedang  melaksanakan  pembangunan  tol  Padang  Pekanbaru, khususnya melanggar Pasal 212 Juncto Pasal 214 Ayat (1) Juncto Pasal 92 Ayat (1) Juncto Pasal  167  Ayat  (1)  KUHP  adalah  terdiri  dari  unsur  subjektif  dan  unsur  objektif.  Unsur subjektif  adalah  orang  atau  badan  hukum,  sebagai  subjek  hukum  yang  dimaksud  adalah subjek hukum yang harus dibuktikan melakukan perbuatan melawan seorang pejabat yang sedang  menjalankan  tugas  yang  sah  baik  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan. Kemudian  yang  dimaksud  barang  siapa  dalam  pasal  ini  pada  penyidikan  yang  dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar adalah pelaku MUSRI Bin ABDUL MUIS dan TAUFIK  HARIADI  Bin  RUSDI  sebagai  orang  yang  dapat  mempertanggung  jawabkan
perbuatannya.  Pada  perkara  ini  subjek  hukum  adalah  orang  secara  natural  bukan  badan hukum.  Terbukti  pelaku  berbuat  atas  nama  dirinya  sendiri  bukan  atas  nama  suatu  badan hukum.
Sedangkan Unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, yaitu:

## Unsur “Dengan ancaman kekerasan”
Berdasarkan  keterangan  ahli  atas  nama  Dra.  NOVIATRI,  M.Hum.  terhadap pernyataan:  “Apabila  Melewati  Pagar  Akan  Dipukul,  Akan  Memukul  Apabila Pelaksanaan  Proyek  Dilanjutkan  Sebelum  Ganti  Rugi  Tanahnya  Diselesaikan,  Apabila Masuk  Akan  Terjadi  Pertumpahan  Darah”.  Semua  pernyataan  tersebut  bernada mengancam  karena  sebahagian  besar  pernyataan  tersebut  menyatakan  maksud  (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang akan merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan  pihak  lain.  Adapun  pendapat  ahli  hukum  Pidana  Prof.  DR.  ERWIL DANIL, S.H.,M.H. tentang pernyataan diatas adalah kedua orang pelaku telah memenuhi rumusan unsur “dengan ancaman kekerasan” dari Pasal 212 KUHP.

## Unsur “Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah”
Berdasarkan  alat  bukti  yang  diperoleh  berupa  Surat  Kontrak  Nomor: DPBJT/FE/3647/S.Perj.91/XII/2018  Tanggal  20  Desember  2018  tentang  Kegiatan Pelaksanaan  Pembangunan  Jalan  Tol  Trans  Sumatera  Ruas  Pekanbaru-Padang  Seksi Sicincin-Lubuk  Alung-Padang,  dan  pendapat  ahli  hukum  Pidana  Prof.  DR.  ERWIL DANIL, S.H.,M.H. yang menyatakan:
1) Terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  kedua  tersangka  merupakan  perbuatan  yang bersifat  melawan  hukum (wederrechtelijkheid), dikatakan  demikian  adalah  karena kedua  tersangka  telah  mengeluarkan  perkataan  yang  mengandung  adanya  ancaman kekerasan terhadap karyawan PT. HKI yang sedang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sah menurut Undang-undang yang dipercayakan kepadanya.
2) Kedua  orang  tersangka  dengan  ancaman  kekerasan  telah  menghalangi  karyawan  PT HKI melakukan pekerjaan di atas tanah yang sudah dibebaskan dan memiliki sertifikat sebagi tanda bukti kepemilikan yang kuat. Terkait dengan tanah atau lahan dimaksud, bisa  saja  kedua  tersangka  mengklaimnya  sebagi  tanah  kaum  mereka,  tapi  cara  yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berada di luar koridor hukum. Dalam hal adanya pihak-pihak yang merasa memiliki tanah yang telah bersertifikat, sebagaimana halnya tanah “ incase ”, secara hukum mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan  sertifikat  yang  dimaksud.  Hanya  dengan  atas  dasar  perintah pengadilanlah karyawan PT HKI dapat diminta untuk menghentikan pekerjaan.

## Unsur “Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
Karena  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  pelaku  berdua  (Taufik  Hariadi  dan Musri) secara bersama-sama, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain, dan saling mendukung  satu  sama  lain,  maka  itu  artinya  mereka  berdua  telah  bersekutu  dalam melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dimaksud.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  mereka berdua telah  memenuhi  kriteria  dan  unsur-unsur  sebagai  bagian  inti  delik  dari  Pasal  214 ayat (1) KUHP. Artinya, perbuatan materil telah memenuhi unsur-unsur Pasal 212 KUHP, namun karena dilakukan berdua dengan bersekutu, maka perbuatan materil tersebut terkait dengan  ketentuan  Pasal  214  ayat  (1)  KUHP  sebagai  pasal  pemberatan  ( gequalifiseerd ) dari Pasal 212  KUHP.  Ahli Pidana berpendapat bahwa perbuatan kedua orang tersangka
dapat dikatakan sebagai perbuatan yang  bersifat melawan hukum, yang dalam perspektif hukum  pidana  disebut  sebagai  tindak  pidana.  Perbuatan  kedua  orang  pelaku  tersebut menurut  Ahli  telah  memenuhi  rumusan  dan  unsur-unsur  sebagai  bagian  inti  delik ( bestandelen van delict ) dari ketentuan Pasal 214 ayat (1) KUHP jo Pasal 212 KUHP.
B. Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Penyidik  Dalam  Penerapan  Unsur  Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum Pada Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Merujuk  pada  proses  dan  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  menurut KUHAP,  maka  penyelesaian  perkara  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kejahatan  terhadap kekuasaan umum pada penghalangan pembangunan jalan tol padang pekanbaru dilakukan meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut:
1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan;
2. Tahap penuntutan (Penyelesaian  Perkara di Kejaksaan);
3. Tahap pemutusan di sidang pengadilan.
Para penegak hukum melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan kewenangannya,  dengan  memastikan  pasal  yang  disangkakan  tersebut  memenuhi  unsur- unsur  pidananya.  Sebagai  bentuk  dari  hasil  pemeriksaan  penyidik  terhadap  tersangka, saksi dan bukti di tingkat penyidikan yang telah sesuai dan memenuhi unsur maka berkas penyidikan  mendapat  status  P21  dari  kejaksaan  selaku  penuntut  umum  yang  akan melanjutkan tahapan perkaranya ke Pengadilan.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  penerapan  unsur  tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk penghalangan pembangunan jalan tol  Padang  Pekanbaru,  adalah  sulitnya  untuk  membuktikan  unsur  “Dengan  ancaman kekerasan” dikarenakan berdasarkan keterangan pelaku dan saksi yang dari pihak pelaku saat dimintakan keterangan oleh Penyidik tidak mengakui dan merasa tidak pernah adanya mendengar  ucapan  dari  pelaku  saat melakukan  penghalangan  pekerjaan  jalan  tol Padang Pekanbaru mengatakan “Apabila Melewati Pagar Akan Dipukul, Akan Memukul Apabila Pelaksanaan  Proyek  Dilanjutkan  Sebelum  Ganti  Rugi  Tanahnya  Diselesaikan,  Apabila Masuk  Akan  Terjadi  Pertumpahan  Darah”  sehingga  untuk  dapat  dibuktikan  unsur Pasalnya, Penyidik harus menghadirkan lebih banyak saksi yang berada langsung di TKP dan  dari  hasil  keterangan  itulah  Penyidik  menanyakan  rumusan  kalimat  tersebut  kepada Ahli bahasa dan Ahli hukum Pidana apakah bermakna sebagai ancaman kekerasan. Selain kendala  dalam  penerapan  unsur  pidana  di  atas,  Penyidik  juga  menemui  kendala  dalam proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang dibutuhkan, antara lain:
1. Pelaku tidak kooperatif dalam menjelaskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya disebabkan adanya alas hak atau bukti kepemilikan dari mereka atas objek tanah yang merupakan  area  pembangunan  tol  Padang  Pekanbaru  ruas  1  dan  menjadi  lokasi perbuatan  pidana  tersangka  sehingga  pelaku  berpendapat  dan  lebih  banyak  menjawab kasus ini dari sisi keperdataan yakni klaim atas kepemilikan tanahnya;
2. Pemanggilan  saksi  ahli  yang  diharapkan  penyidik  dapat  hadir  8  hari  setelah  surat permintaan disampaikan, pada kenyataannya tidak dapat hadir sesuai hari dan tanggal yang dijadwalkan, dan kemudian baru dapat dimintai keterangannya di ruangakan kerja Ahli  sekitar  1  minggu  kemudian  disebabkan  adanya  alur  birokrasi  dan  banyaknya pekerjaan  yang  tidak  bisa  ditinggalkan  di  institusi  tempat  saksi  ahli  bertugas  yang
harus dilaksanakan;
3. Sulitnya  koordinasi  disebabkan  situasi  pandemi  covid19  dengan  pihak  kejaksaan  dan instansi terkait dalam hal pengumpulan surat-surat keputusan, keterangan, dan petunjuk yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  ditangani  untuk  dijadikan  bahan  pertimbagan penyidik  dalam  menentukan  langkah  penyidikan  dan  penetapan  unsur  tindak  pidana terhadap tersangka;
4. Adanya  perbedaan  pendapat  antara  penyidik  dengan  saksi  ahli  tentang  penggunaan pasal  167  Ayat  (1)  KUHP  dalam  perkara  yang  ditangani  ini,  sehingga  dibutuhkan koordinasi dengan pihak kejaksaan selaku penuntut umum;
5. Status  P19  dari  Kejaksaan  karena  terdapat  pernyataan  saksi  yang  kurang  jelas maksudnya pada isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang perlu dikonfirmasi dan ditanyakan  lebih  jelas  kembali  oleh  Penyidik  kepada  saksi  dan  Berkas  perkara dikembalikan lagi ke penyidik. Hal tersebut mengharuskan penyidik untuk melakukan pemeriksaan saksi lanjutan agar dapat melengkapi saran dan petunjuk dari jaksa umum untuk mendapat status P21.
Dalam  sistem  pembuktian  hukum  acara  pidana  yang  menganut  stelsel  negatief wettelijk,  maka  hanya  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  yang  dapat dipergunakan  untuk  pembuktian.  Hal  ini  berarti  bahwa  di  luar  dari  ketentuan  tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Pada tindak pidana ini unsur-unsur yang  akan  diterapkan  harus  lengkap  dengan  alat  bukti  yang  menunjukkan  adanya  sikap batin  pelaku  pada  saat  melakukan  perbuatan  (mens  rea)  dan  esensi  dari  kejahatan  itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan (actus reus) dari tersangka. Kondisi ini yang sering menjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum, sehingga banyak kasus perkara  yang  diragui  sebagai  perkara  pidana  karena  dianggap  hanya  sebagai  persoaalan perdata. Lemahnya pemahaman penegak hukum berkaitan dengan kegiatan Penentuan hak kepemilikan  objek  tanah  sehinga  ada  beberapa  perbuatan  yang  telah  memenuhi  unsur tindak pidana tetapi tidak dapat dilakukan penegakan hukummya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Saran
1. Penerapan  unsur-unsur  tindak  pidana  kejahatan  terhadap  kekuasaan  umum  berbentuk penghalangan  pembangunan  jalan  tol  Padang  Pekanbaru  adalah  terdiri  dari  unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah orang, sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah subjek hukum yang harus dibuktikan melakukan perbuatan melawan seorang pejabat yang  sedang menjalankan tugas  yang  sah baik dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan.  Kemudian  yang  dimaksud  barang  siapa  dalam  pasal  ini  pada penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  Ditreskrimum  Polda  Sumbar  adalah  pelaku sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Unsur objektif adalah  perbuatannya  bersifat  melawan  hukum,  yaitu:  Unsur  “Dengan  ancaman kekerasan”, “Melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah” dan unsur “Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga perbuatan kedua  orang  tersangka  tersebut  menurut  Ahli  Pidana  telah  memenuhi  rumusan  dan unsur-unsur sebagai bagian inti delik (bestandelen van delict) dari ketentuan Pasal 214 ayat (1) KUHP jo Pasal 212 KUHP.
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  penerapan  unsur  tindak  pidana  kejahatan terhadap  kekuasaan  umum  berbentuk  penghalangan  pembangunan  jalan  tol  Padang Pekanbaru,  adalah  sulitnya  untuk  membuktikan  unsur  “Dengan  ancaman  kekerasan” dikarenakan  berdasarkan  keterangan  pelaku  dan  saksi  yang  dari  pihak  pelaku  saat dimintakan keterangan oleh Penyidik tidak mengakui dan merasa tidak pernah adanya mendengar  ucapan  dari  pelaku  saat  melakukan  penghalangan  pekerjaan  jalan  tol Padang  Pekanbaru  mengatakan  “Apabila  Melewati  Pagar  Akan  Dipukul,  Akan Memukul  Apabila  Pelaksanaan  Proyek  Dilanjutkan  Sebelum  Ganti  Rugi  Tanahnya Diselesaikan, Apabila Masuk Akan Terjadi Pertumpahan Darah” sehingga untuk dapat dibuktikan  unsur  Pasalnya,  Penyidik  harus  menghadirkan  lebih  banyak  saksi  yang berada langsung di TKP.
B. Saran
1. Agar  Penyidik  pada  Kepolisian  lebih  menambah  kapasitas  keilmuan  hukumnya, disamping  menguasai  hukum  pidana  sebagai  ranah  kepolisian  seharusnya  penyidik juga  mengerti  tentang  hukum  perdata  supaya  perkara  pidana  yang  berasal  dari  kasus perdata dapat diselesaikan lebih mudah.
2. Agar  adanya  koordinasi    yang  baik  dengan  instansi  tempat  saksi  ahli  yang  akan dimintakan  pendapat  dan  keterangan  supaya  dalam  pelaksanaan  penyidikan  berjalan lebih lancar dan efektif.
3. Agar  dilakukan  pembaharuan  terhadap  pengaturan  hukum  pidana  bagi  tindak  pidana kejahatan  terhadap  kekuasaan  umum  pada  penghalangan  pembangunan  pemerintah yang  ada  hubungannya  dengan  pelepasan  hak  kepemilikan  tanah  sehingga  tidak menimbulkan multi tafsir bagi penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinda Pryanka dan Friska Yolanda, " Infrastruktur Masih Jadi Prioritas Pembangunan 2020- 2024",2020,https://republika.co.id/berita/pr9nh7370/infrastruktur-masih-jadi-prioritas- pembangunan-20202024
Lawrence  M.  Friedman, American  law  An  Introduction  Second  Edition  (Suatu  Pengantar Hukum Amerika) Penerjemah Wisnu Basuki, PT Tata nusa, Jakarta, 2001.
M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  No.  117  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang Penyidikan Tindak Pidana.