DOI: 10.15575/kh.v1i1. 7681
* Copyright (c) 2020 Diyar Ginanjar Andiraharja This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 2 Februari 2020; Direvisi: 24 April 2020; Disetujui: 27 April 2020

## POLITIK  HUKUM PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

## Diyar Ginanjar Andiraharja
Badan Pengawas Pemilu Kota Cimahi, Indonesia Email : sutan.diyar@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to find out how the politics of law in the handling of election crime. Where the reformation of the system and the election in Indonesia is felt to be carried out half-heartedly. In practice, the handling of Election criminal acts found obstacles, based on data from 2,798 alleged Election  criminal  violations  that  were  registered,  then  only  380  convictions  regarding  election criminal final cases. The research method uses the method of deductive reasoning. Furthermore, the research data are interpreted using a systematic interpretation method, which is interpreting the meaning and then linking one legal norm with another norm that is considered to have a relationship that is between legal norms that are determined as main or complementary material. The results of this  study  are  the  politics  of  law  in  the  handling  of  election  crimes  to  be  an  important  factor  in establishing a better election regulation. In the future, a regulation in the form of Election Law is needed that is formulated with certainty, clear, not multiple interpretations and treats all parties equally  (impartial  principle),  then  the  regulation is  needed  to  form  a  professional,  impartial  and independent  law  enforcer  in  carrying  out  law  enforcement  functions.  Elections  that  are  clearly regulated.
Keywords: Election Criminal Acts, Legal Politics, Regulations

## Abstrak
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu.    Di  mana  pada  reforrmasi  pada  sistem  dan    Pemilu  di  Indonesia  dirasakan  masih  dijalankan setengah hati. Pada praksisnya penanganan tindak pidana Pemilu menemukan hambatan, berdasarkan data  dari  2.798  dugaan  pelanggaran  pidana  Pemilu  yang  diregistrasi,  kemudian  hanya  380  putusan perkara incrahct pidana  Pemilu.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  penalaran  deduktif. Selanjutnya, data penelitian  ditafsirkan menggunakan cara penafsiran sistematis, yakni menginterpretasi makna lalu mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma lain yang dianggap memiliki keterkaitan yakni  antara  norma-norma  hukum  yang  ditentukan  sebagai  bahan  utama  maupun  pelengkap.  Hasil penelitian ini yakni politik hukum dalam penanganan pidana Pemilu menjadi faktor yang penting untuk membentuk  suatu  regulasi  Pemilu  yang  lebih  baik.  Ke  depan  dibutuhkan  suatu  regulasi  berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak  multitafsir dan memperlakukan semua pihak  secara  setara  (prinsip  imparsial),  kemudian  regulasi  tersebut  dibutuhkan  untuk  membentuk penegak  hukum  yang    profesional,  imparsial,  dan  independen  dalam  menjalankan  fungsi  penegakan hukum Pemilu yang diatur secara jelas..
Kata Kunci: Politik Hukum, Regulasi, Tindak Pidana Pemilu

## PENDAHULUAN
Fungsi Pemilu itu terdiri dari dua perspektif (Kartini, 2017), yakni dari perspektif bottom-up yakni : 1) instrument pelibatan politik, yakni setiap rakyat yang memiliki hak, dapat diseleksi menjadi pejabat negara;  2)  sebagai  instrument  penyusunan  rezim;  dan  3)  instrument  untuk  mengerem  tingkah  laku penguasa dan kebijakannya. Kemudian dari sudut pandang top-down yakni fungsi Pemilu sebagai : 1)

## Diyar Ginanjar Andiraharja
sarana membangun legitimasi; 2) instrumen konsolidasi dan rotasi elit secara berkala; 3) instrumenuntuk mempersiapkan representasi; 4) sebagai instrumenedukasi politik.
Pemilihan Umum serentak tahun 2019 telah membuktikan negara Indonesia telah berhasil dalam penyelenggaraannya  pada  17  April  2019  silam  (Siregar,  2019).  Dari  Pemilu  serentak  ini    telah mengantarkan Ir. H. Joko Widodo sertaK.H. Ma’ruf Amin menjadi pasangan   Presiden dan Wakil Presiden Republik  Indonesia,  kemudian  telah  mengantarkan  575  orang  perwakilan  untuk  Dewan  Perwakilan Rakyat RI dan 136 orang perwakilan untuk Dewan Perwakilan Daerah RI menuju Senayan, selanjutnya 2.207  orang  perwakilan  untuk    Dewan  Pewakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  17.060  orang perwakilanuntuk  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Meskipun dapat dikatakan berhasil, namun bukan berarti pelaksanaan Pemilu tahun 2019 nihil masalah atau terlaksana tanpa terjadinya pelanggaran. Tercatat sampai dengan 28 Mei 2019, Bawaslu menampung 15.052 laporan atau temuan dugaan pelanggaran selama Pemilihan Umum  tahun 2019. Dari 15.052 tersebut sejumlah 14.462 merupakan hasil temuan dari Bawaslu sendiri yang aktif melakukan pengawasan.
Terdapat  2.798 dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diregistrasi, kemudian 582 kasus yang diteruskan ke penyidikan, lalu terdapat 409 kasus yang diteruskan ke tahap penuntutan dan selanjutnya telah ada 380 putusan perkara incraht pidana Pemilu.
Selama pelaksanaan Pemilu 2019, selain pelanggaran Pemilu yang ditangani Bawaslu,  terdapat pula sengketa pada proses Pemilihan Umum, dan sengketa  hasil Pemiliham Umun. Ranah penanganan dan penindakan tindak pidana Pemilu, pelanggaran proses administrasi Pemilihan Umum dan sengketa proses  Pemilihan  Umum  ada  pada  lembaga  Bawaslu.  Untuk  penanganan  pelanggaran  kode  etik penyelenggara Pemilihan Umum diproses dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Untuk  perselisihan  hasil  Pemilihan  Umum,  lembaga  yang  memproses  dan    menyelesaikan  adalah Mahkamah Konstitusi (Satrio, 2016).
Terdapat  15  standar  internasional  dalam  penyelenggaraan Pemilu    (International  Standard  on Elections) yang disusun IDEA (International  Institute for Democracy and Electoral Assistance) tahun 2002 yakni: 1) penyusunan kerangka regulasi; 2) pemilihan cara Pemilu; 3) penentuan daerah pemilihan: 4) hak untuk memilih serta dipilih; 5) institusipelaksana Pemilu; 6) pendataan pemilih dan daftar pemilih; 7) akses suara bagi partai politik dan kandidat; 8) kampanye Pemilu yang demokratis; 9) aksesuntuk media dan  transparansi  informasi  dan  kemerdekaan  bersikap;  10)  biaya  kampanye  dan  penganggaran kampanye; 11) pengambilan suara; 12) rekapitulasi suara dan tabulasi suara; 13) fungsi keterwakilan partai  politik  dan  kontestan;  14)  pemantau  pemilu;  15)  ketaatan  terhadap  regulasi  serta  penegakan hukumPemilu.
Kemudian terdapat  20 International Obligations on Elections di tahun 2014 oleh IDEA yakni: 1) Hak dan kesempatan untuk turut serta dalam kepentingan umum; 2) Hak dan kesempatanuntukmemilih; 3) Hak dan kesempatan untuk dipilih; 4) Pemilihan yang periodik; 5) Hak pilih yang universal; 6) Hak pilih yang  sama;  7)  Jaminan  kerahasiaan  dalam  pemungutan  suara;  8)  Kebebasan  dari  diskriminasi  dan kesetaraan di mata hukum; 9) Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan; 10) Kemerdekaan untuk berserikat;  11)  Kemerdekaan  untuk  berkumpul;  12)  Kebebasan  untuk  bertindak;  13)  Kebebasan berpendapat  dan berekspresi;  14)  Hak atas  keamanan; 15) Keterbukaan  dan hak atas  informasi;  16) Pencegahan  dari  korupsi;  17)  Aturan  hukum;  18)  Hak  atas  pemulihan  yang  efektif;  19)  Hak  atas persidangan yang adil dan terbuka; dan 20) Negara mesti mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak.
Diyar Ginanjar Andiraharja
Jika  kita  cermati  maka,  dari  20  kewajiban  internasional  ini  ditimbang  lebih  menjamin keterlaksanaan  Pemilu  yang  demokratis  dibanding  dengan  15  standar  pada  tahun  2002,  dalam  20 kewajiban internasional ini sudah terdapat jaminan dalam hal:
1) Right to security (kewajiban ke 14);
2) Prevention of corruption (kewajiban ke 16);
3) Rule of law (kewajiban ke 17);
4) Right to effective remedy (kewajiban ke 18); dan
5) State must take necessary steps to give effect to right (kewajiban ke 20). Selanjutnya dalam 21 Component of Legislation on Elections (International IDEA 2014) yakni: 1) Structure of the legal framework; 2) Sistemkepemiluan ; 3) Electoral boundaries; 4) partai politik ; 5) Political finance;  6)  manajemen  kepemiluan;  7) Kesetaraan  gender ;  8)  Equal  opportunities  for  minorities  and marginalized groups; 9) Equal opportunities for persons with disabilities; 10) Electoral observers; 11) Civic and voter education; 12) Voter eligibility; 13) Voter registration; 14 ) Pendaftaran para kandidat ; 15) Media environment; 16) Kampanye Pemilu ; 17) Kampanye di media ; 18) Jajak pendapat; 19) Counting and result management; 20) Keadilan Pemilu; 21) PelanggaranPemilu.
Pada  poin  pertama,  kerangka  hukum  pemilu  di  Indonesia  sudah  berusaha  mengadopsi standar/komponen Pemilu demokratis sebagaimana telah ditentukan.Kemudian pada poin 20, Indonesia sudah memiliki suatu electoral justice system. Kedua hal ini bukan hanya menjamin suatu hasil Pemilu saja, namun beupa integritas hasil dan integritas seluruh proses Pemilu. Sedangkan electoral offences dapat didefinisikan sebagai "Suatu tindakan atau kelalaian yang didefinisikan sebagai tindak pidana, biasanya melalui  pemilihan  atau  hukum  pidana  umum.  Contohnya  termasuk  penipuan,  paksaan,  halangan  atau pemalsuan pendaftaran pemilih, dan pelanggaran ketentuan dana kampanye. ”
Berdasarkan  uraian  di atas bentuk partisipasi masyarakat atas  terselenggaranya Pemilu  dalam aspek penegakan keadilan Pemilu dirasa masih minim. Terlihat dari data persentase laporan masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang masih timpang dengan temuan. Kemudian dari potret penanganan pelanggaran pidana Pemilu tahun 2019 yakni dari 3.725 temuan dan laporan dugaan pidana Pemilu, pada akhirnya 380 kasus saja yang incraht.

## METODE PENELITIAN
Menggunakan  pendeketan  Kualitatif  (Sugiyono,  2013),  data  diolah  dari  proses  pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, lalu diseleksi guna menghasilkan data khusus yang berhubungan dengan topic masalah yang dikaji, selanjutnya memilah data dalamaspek hukum secara berurutan dan logis.
Data  makalah  ini  disusun  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  penalaran  deduktif. Selanjutnya, data tersebut ditafsirkan menggunakan cara penafsiran sistematis, yakni menginterpretasi makna lalu mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma lain yang dianggap memiliki keterkaitan yakni  antara  norma-norma  hukum  yang  ditentukan  sebagai  bahan  utama  maupun  pelengkap  dalam makalah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Walaupun Indonesia telah hampir dua puluh tahun melalui era Reformasi, sampai saat ini  suatu desain sistem dan hukum Pemilu di Indonesia belum disusun secara komprehensif serta koheren yang manfaatnya dapat berlaku dalam jangka panjang. Dengan kata lain reformasi pada sistem dan hukum Pemilu di Indonesia masih dijalankan setengah hati.

## Diyar Ginanjar Andiraharja
Menurut Wirdyaningsih (2019) ada  4  (empat) permasalahan  dalam  tindak  lanjut penyelesaian pelanggaran pidana PemilihanUmum yakni: 1) regulasi dalam perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak holistik; 2) adanya perbedaan penafsiran antar aparatur penegak hukum dalam Sentragakkumdu (penyidik dan jaksa) dengan Bawaslu; 3) ketidaksiapan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan penegak hukum  dalam  menangani  pelanggaran  pidana  Pemilu;  4)  koordinasi  antar  jajaran  pengawas  Pemilu, penyidik dan jaksa yang tidak efektif.
Selanjutnya menurut  Fahmi (2019) terdapat dua permasalahan dalam penegakan hukum pemilu yakni  regulasi  dan  penegakan  hukum  Pemilu.  Permasalahan  regulasi  yakni  ketidakpastian  dalam rumusan  norma  undang-undang  Pemilu,  khususnya  terkait  masalah  hukum  Pemilu.  Kemudian  pada permasalahan penegakan hukum Pemilu berupa permasalahan dalam fungsi, hubungan, dan perspektif masing-masing lembaga penegakan hukum Pemilu.
Menurut Kania (2019), terdapat dua problematika dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu yakni: 1) problem dalam regulasi tindak pidana Pemilu, yakni pada hukum materilnya serta hukum acaranya sehingga  mengganggu  penyelesaian  penegakan  hukum  pidana  itu  sendiri;  2)  problem  dalam  hukum materiil pada penggolongan tindak pidana Pemilihan Umum, sedangkan problem dalam hukum acara ada pada proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum.
Selanjutnya menurut Kania (2019) terdapat permasalahan dalam mekanisme penanganan tindak pidana  Pemilu  yakni  :  1)  pada  satu  sisi  undang-undang  Pemilu  menetapkan  bahwa  mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu merujuk pada  Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana, namun di lain pihak undang-undang Pemilihan Umum membuat mekanisme penanganan yang berlainan dengan pada  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) dari aspek norma, regulasi Undang-Undang Pemilu belum cukup terang dan utuh dalam menata aspek hukum materiil dan hukum acara; 3) regulasi pada undang-undang Pemilu disinyalir dominan akan kepentingan politik yang menuju pada pengingkaran; 4) hukum  materiil  dan  hukum  acara  pada  tindak  pidana  Pemilu  belum  detildan  rigid  sehingga mendatangkan perdebatan tafsir yang mengganggu pelaksanaan penegakan hukum pidana Pemilu.
Implikasi logis dari kondisi ketidakjelasan dalam batasan dan norma pada undang-undang Pemilu adalah  adanya  perbedaan  interpretasi  antara  aparat  penegak  hukum  dan  Bawaslu,  muaranya  sendiri adalah terganggunya proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum.
Hakikat dari penegakan hukum Pemilihan Umum khususnya penanganan tindak pidana Pemilihan adalah  untuk  menegakkan  keadilan  Pemilu.    Keadilan  sendiri  menurut  Kelsen  (2014)  sebagai  suatu kondisitertib sosial yang mampu memastikan usaha pencarian kebenaran dapat berkembang optimal. Keadilan mempresentasikan suatu kebebasan, perdamaian, demokrasi, serta toleransi.
Selanjutnya  John  Rawls  mengungkapkan  keadilan  sebagai fairnes s,  memiliki  asas  bahwa  orang yang  bebas  dan  rasional  mesti  mendapat  suatu  posisi  yang  sama  ketika  memulai  keinginan  untuk mengembangkan  kepentingannya.  Keadilan  tidak  hanya  mencakup  konsep  moral  tentang  individu tetapijuga tentangcara mendapat keadilan itu sendiri.
Uraian yang menjadi penting dalam konteks ini adalah terkait politik hukum pada regulasi tindak pidana Pemilu. Yakni jika mengacu pada UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki 77 pasal  tindak  pidana  Pemilu.  Masalahnya  apakah  dengan  sanksi-sanksi    tersebut  telah  efektif  dalam meminimalkan pelanggaran pidana Pemilu? Kemudian apakah  sanksi-sanksi pada pelanggaran pidana Pemilu dapat ditegakkan secara efektif ?
Menurut  Soerjono  Soekanto  dalam  (Devilla  &  Tarmizi,  2018)    menjelaskan  bahwa  efektifitas penegakan hukum  bergantung  pada beberapa faktor yaitu: 1) substansi hukum itu sendiri; 2) aparat

## Diyar Ginanjar Andiraharja
penegak hukum; 3) sarana; 4) budaya hukum.  Titik tekan pada pembahasan ini pada regulasi undang- undang Pemilu itu sendiri yang menuntun para pelaksananya dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
L.J.Van  Apeldorn  menyatakan  politik  hukum  merupakanpolitik  perundang-undangan.  Politik hukum menentukan tujuan serta isi peraturan perundang-undangan.
Politik hukum merujuk pendapat Satjipto Rahardjo adalah kegiatan untuk memutuskan suatu opsi mengenai tujuan serta metode-metode yang hendak digunakan dalam mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
Mahfud  MDmenyatakan,  politik  hukum  merupakan legal  policy atau  arah  kebijakan  resmi mengenai  hukum  yang  akan  diterapkan  baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan penggantian hukum lama, dengan maksud untuk mencapai tujuan negara.
Tindak pidana sendiri adalah masalah sosial yang dapat merugikan dan menimbulkan korban. Ada pun spektrum tindak pidana luas cakupannya, mulai dari tindak pidana umum , hingga tindak pisana khusus yang diatur di berbagai undang-undang pidana khusus di luar KUHP. Ada pun penanggulangan tindak pidana dapat ditangani dengan sarana non hukum pidana maupun melaluialathukum pidana.
Penanganan melalui jalurnon hukum pidana dapat dilakukan lewat  suatu upaya penecegahan dan pengurangan faktor penyebab kejahatan itu sendiri seperti penguatan kemampuan daya beli di bidang ekonomi, pendidikan, sosialisasi tentang regulasi, penanaman nilai-nilai  keagamaan, penguatan  ikatan sosial dalam masyarakat,serta meningkatkan sarana atau peralatan untuk mencegah kejahatan terjadi.
Penanggulangan  kejahatan  pun  dapat  dilakukan  dengan  hukum  pidana,  misal  dengan  proses kriminalisasi  suatu  perbuatan  melalui  perundang-undangan,  melalui  suatu  ancaman  hukuman, penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi, membuat suatu undang-undang tertentu serta mengubah undang-undang pidana.
Tindak pidana Pemilu menurut UU nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD , DPRD menyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang- undang, dimana penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Definisi tindak pidana Pemilu sendiri tidak terdapat pada UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, definisi ini muncul pada Perbawaslu nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 angka 31 menyatakan bahwa tindak pidana  Pemilu merupakan  tindak pidana pelanggaran  dan/atau  kejahatan terhadap  ketentuan  tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
Topo  Santoso  menyatakan  tindak  pidana  Pemilu  merupakan  tindakan  aktif  atau  pasif  yang melanggar  norma  dalam  tahapan-tahapan  penyelenggaraan  Pemilihan  Umumyang  diancam  dengan sanksi pidana dalam undang-undang Pemilu.
Jika  diperhatikan pada  UU nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilu, ada sejumlah  77 pasal tindak pidana  Pemilihan  Umum,  kemudian  diatur  di  66  pasal  aturan  pidana.  Jika  dianalisa  maka  jumlah  ini meningkat jika dikomparasi dengan UU nomor 8 Tahun 2012 yaitu sejumlah 48 pasal.
Subjek hukum dari tindak Pidana Pemilu ada beberapa kategori yakni delik komun “setiap orang” sebanyak  22  tindak pidana  dari  77  tindak pidana  Pemilu.  Sisanya  55  tindak pidana merupakan  delik propria,  yang subjeknya tertentu/tidak setiap  orang, mulai  dari penyelenggara  Pemilu  tingkat  bawah sampai tingkat atas, pejabat negara, penegak hukum dan lain-lain. Terdapat 23 tindak pidana Pemilihan Umum  dari  77  tindak  pidana  Pemilu  yang  subjeknya  merupakan  penyelenggara  Pemilu  itu  sendiri. Sedangkan bagi pelaksana kampanye Pemilu, peserta kampanye Pemilu, peserta Pemilu, calon Presiden dan wakil Presiden serta pimpinan partai Politik menjadi subjek pada 13 tindak pidana Pemilu.
Dari data tersebut secara kuantitas lebih banyak tindak pidana yang diancamkan diterapkan pada penyelenggara  Pemilu  jika  dibandingkan  subjek  yang  lain.  Hal  ini  menjadi  beban  tersendiri  bagi

## Diyar Ginanjar Andiraharja
penyelenggara Pemilu, selain dengan beban tanggung jawab yang berat, mereka juga dihantui dengan banyaknya ancaman pidana.
Kemudian  hukuman yang diterapkan bagi orang yang  melakukan suatu tindak pidana Pemilu ada beberapa kategori yakni ancaman pidana penjara, kurungan, dan denda. Di mana sanksi pidana penjara dan denda dapat diterapkan secara kumulatif. Namun terdapat kekurangan pada regulasi ini yakni tidak dinyatakan secara tegas tindak pidana mana yang dikategorikan kejahatan dan mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran.
Jika ditinjau dari segi unsur kesalahan, maka dapat dilihat tindak pidana Pemilu ada yang termasuk unsur kesalahan berupa dengan sengaja atau disebut juga sebagai delik dolus. Kemudian ada juga unsur kesalahan berupa kealpaan/kelalaiam yang disebut juga sebagai delik culpa. Selanjutnya ada satu delik proparte dolus proparte culpa karena ada unsur sengaja dan kealpaan sekaligus dalam pasal tersebut. Dalam  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  yang  jelas-jelas  menggunakan  unsur  dengan  sengaja sebanyak 42 tindak pidana, dari 77 delik pidana Pemilihan Umum.Selain 42 delik pidana yang delik dolus, ada juga terkait delik dolus tetapi tidak menggunakan kata sengaja, melainkan menggunakan kata lainnya yang dapat ditafsirkan dengan sengaja.
Pada Pasal 491 yang ada unsur seperti: mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu. Mencermati unsur ini dapat disimpulkan  sebagai delik dolus. Selanjutnya terdapat 4 tindak  pidana  yang  jelas  menggunakan  unsur  karena  kelalaian/kealpaan.  Pasal  550  memiliki  unsur dengan  sengaja  dan  unsur   karena  kelalaian,  sehingga  dapat  disimpulkan Pasal  550 merupakan  delik proparte dolus proparte culpa .
Berdasarkan pembahasan di atas penegakan hukum Pemilihan Umum khususnya adalah hal yang esensial  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Umum.  Penegakan  hukum  Pemilihan  Umum  ini  bertujuan mencapai suatu keadilan Pemilihan Umum, sebagai halnya kerangka keadilan hukum yang tersusun atas keadilan prosedural (formil) serta keadilan substantif (materil). Kedua keadilan ini saling berkelindan dan tidak bisa dipilah berdasar prioritas pemenuhannya. Tercapainya rasa keadilan ini akan bermuara pada kepercayaan publik atas terselenggaranya Pemilu, karena publik yakin bahwa Pemilu yang dilaksanakan adalah Pemilu yang berintegritas.
Untuk mengatasi permasalahan dalam penanganan tindak pidana Pemilu setidaknya diperlukan politik hukum dalam arah kebijakan legislasi penegakan hukum Pemilu, merujuk pada naskah akademik UU  No.7  Tahun  2017  tentang Pemilu setidaknya terdapat  dua tujuan  dasar   dilaksanakannya  Pemilu yakni: 1) menciptakan pemerintah yang stabil yang dihasilkan dari keselarasan hasil pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif; 2) memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih.
Menurut Sera (Sera, 2019), arah Pemilu ke depan diperlukan iktikad dalam politik hukum  untuk suatu konsolidasi demokrasi yakni: 1) membangun demokrasi substantif dan berkualitas yang bermakna terwujudnya  suatu  merit  system;  2)  terwujudnya  kepemimpinan  yang  sehat,  demokrasi  murah  dan berkualitas;  3)  merevisi  aturan  yang  mengekang  kebebasan  berserikat  dan  berpendapat;  4)  merevisi keputusan/kebijakan  yang  melanggar  asas  keadilan  dan  demokrasi;  5)  mewujudkan  tiga  dimensi demokrasi yaitu: 1. kemerdekaan sipil; 2.hak-hak dalam politik; dan 3. institusi demokrasi.
Kemudian mengupayakan sistem politik yang mantap, dinamis, dan tepat guna yakni dengan: 1) mengubah sistem politik berbiaya tinggi menjadi sistem politik yang lebih terjangkau; 2) Merevisi UU Pemilu  untuk  pelaksanaan  Pemilu  yang  demokratis  dan  berbiaya  rendah,  dengan  batas Presidential Treshold 7%  dan  batas Parlementary  Treshold 7%;  3)  merevisi  UU  Partai  Politik  untuk  melakukan pembaruan kepartaian dengan penerapan tata kelola partai yang baik dan optimalisasi pendanaan partai
yang    terbuka  dan  dapat  dipertanggungjawabkan;  4)  mewujudkan  institusi  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif yang beretika, berkapasitas, dan efisien.
Menurut  Lukman  (2017),  konsolidasi  demokrasi akan  sulit  tercapai apabila politik  uang masih mewabah,  sebab  demokrasi  yang  pada  dasarnya  adalah  cara  bernegara  yang  dilandaskan  pada  cara pandang bahwa kedaulatan sepenuhnya ada pada rakyat, selaras dengan peribahasa “Suara rakyat adalah suara Tuhan”. Politik uang dapat dianggap sebagai racun demokrasi, yang dapat mematikan nilai -nilai demokrasi. Selain masyarakat yang berpotensi rusak, aparat negara, bahkan hukum dapat rusak.
Selanjutnya Lukman  (2017 )menyatakan  dalam  berbagai  kajian, politik  uang  dapat  disebabkan oleh:  1)  rendahnya  pendidikan  politik;  2)  sebagai  ekspresi  kekecewaan  masyarakat  yang  menilai parlemen tidak pro rakyat, akibatnya mayoritas masyarakat beranggapan siapapun yang terpilih, nasib mereka tidak akan berubah; 3) lemahnya penegakan hukum yang dapat menjerat praktik politik uang.
Untuk  menjamin  harapan  ke  depan,  dalam  mengurangi  praktik  politik  uang,  maka  diperlukan iktikad  bersama  dalam  politik  hukum  dalam  bentuk  jaminan  prosedural  penanganan  tindak  pidana Pemilu yakni: 1) akses  pada prosedur penanganan keadilan PemilihanUmum yang integral  dan tepat guna;  2)  keadilan  Pemilu  minus  pembiayaan  atas  jasa  dengan  ongkos  yang  rasional;  3)  vonis  atau penanganan  yang  segera  dan  tepat  waktu  agar  pelanggaran  dapat  dikoreksi;  4)  hak  untuk  dibela, menghadiri  persidangan, dan mendapat penanganan hukum yang adil; 5) putusan dan ketetapan yang dijalankan seutuhnya dan tepat waktu; dan 5) undang-undang Pemilihan Umum yang diinterpretasikan dan diaplikasikan secaraterus-menerus.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  tersebutmaka  ditarik  kesimpulan  bahwa  politik  hukum  dalam  penanganan pidana Pemilu menjadi faktor yang penting untuk membentuk suatu regulasi Pemilu yang lebih baik. Ke depan dibutuhkan suatu regulasi berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak  multitafsir dan memperlakukan semua pihak secara setara (prinsip imparsial), kemudian regulasi tersebut dibutuhkan untuk membentuk penegak hukum yang  profesional, imparsial, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Pemilu yang diatur secara jelas. Akhirnya proses penegakan hukum Pemilihan Umum menjadi sebuah prosedur yang diaplikasikan secara kontinu, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan,  dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Devilla, F. A., & Tarmizi, T. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Yang Tidak Laik Jalan Karena Telah Dimodifikasi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 2 (4), 735 – 745. Edy,  M.  L.  (2017). Konsolidasi  demokrasi  Indonesia:  original  intent  undang-undang  pemilu . RMBooks.
Fahmi, K. (2019). Menata Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan . Jakarta. Kania, D. (2019). Keadilan Pemilu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada . Bandung. Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. Journal of Governance , 2 (2).
Kelsen, H. (2014). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen:
General theory of law and state, penerjemah Raisul Muttaqien. Penerbit Nusa Media .
Satrio, A. (2016). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization 0f Politics. Jurnal Konstitusi , 12 (1), 117 – 133. Sera, M. A. (2019). Arah Kebijakan Legislasi Penegakan Hukum Pemilu . Jakarta. Siregar, M. (2019). Membaca Hasil Pemilu Indonesia Tahun 2019 . An1mage.

## Diyar Ginanjar Andiraharja
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kauntitatif,  kualitatif  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Wirdyaningsih. (2019). Dinamika Penegakan Hukum Pemilu . Jakarta.