## POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Saptono Jenar PSDKU DIH Universitas Brawijaya Jalan Abdul Muis Nomor 52 Jakarta Pusat E-mail: saptonojenar@student.ub.ac.id

## Abstract
Based  on  Law  Number  39  of  2008  concerning  State  Ministries,  it  is  stated  that  there  is government affairs in development of disadvantaged regions as one of the specific affairs in the  government.  It  was  later  determined  that  government  affairs  of  development  of disadvantaged  regions  were  carried  out  in  the  context  of  sharpening,  coordinating,  and synchronizing  government  programs.  In  accordance  with  the  general  duties  of  the government, the government affairs of development of disadvantaged regions are carried out as  a  manifestation  of  the  government's  duties  in  the  context  of  realizing  general  welfare through  the  implementation  of  national  development.  In  this  regard,  it  is  important  to conduct further research on the legal policy of establishing government affairs of development of disadvantaged regions in the implementation of national development. In addition, it is also  important  to  discuss  further  the  role  of  government  affairs  of  development  of disadvantaged regions in the acceleration development of disadvantaged regions which is an integral part of national development as mandated in Law Number 17 of 2007 concerning the  National  Long-Term  Development  Plan  of  2005-2025.  The  research  method  in  this writing  is  normative  legal  research  and  uses  a  theoretical,  conceptual,  and  statutory approach.  The  results  of  the  research  and  discussion  in  this  paper  conclude  that  the  legal policy  of  establishing  government  affairs  of  development  of  disadvantaged  regions  in  the implementation of national development is a form of the government's commitment to giving development attention and alignments to disadvantaged regions with the aim of realizing a more equitable and just development which is characterized by the realization of equitable distribution  of  regional  development  as  well  as  reducing  disparities  between  regions. Meanwhile,  the  role  of  government  affairs  of  development  of  disadvantaged  regions  is contextually aimed at coordinating the implementation of the acceleration development of disadvantaged  regions  with  relevant  ministries/institutions,  provincial  governments,  and district  governments  through  sharpening,  coordinating,  and  synchronizing  government programs nationally.
Keywords : Legal Policy; Government Affairs; Development of Disadvantaged Regions.

## Intisari
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara, disebutkan  adanya  urusan  pemerintahan  pembangunan  daerah  tertinggal  sebagai  salah satu  urusan  tertentu  dalam  pemerintahan.  Ditentukan  kemudian  bahwa  urusan pemerintahan  pembangunan  daerah  tertinggal  dilaksanakan  dalam  rangka  penajaman, koordinasi,  dan  sinkronisasi  program  pemerintah.  Sesuai  dengan  tugas  umum pemerintahan, maka urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan sebagai  salah  satu  wujud  tugas  pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, penting  untuk  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap  politik  hukum  pembentukan urusan  pemerintahan  pembangunan  daerah  tertinggal  dalam  penyelenggaraan pembangunan  nasional  Di  samping  itu  juga,  penting  untuk  membahas  lebih  lanjut mengenai peran urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam percepatan pembangunan  daerah  tertinggal  yang  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional  sebagaimana  diamanatkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025.  Adapun metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  serta menggunakan  pendekatan  teoretis,  konseptual,  dan  perundang-undangan.  Hasil penelitian  dan  pembahasan  dalam  penulisan  ini  menyimpulkan  bahwa  politik  hukum pembentukan urusan  pemerintahan  pembangunan  daerah  tertinggal  dalam penyelenggaraan  pembangunan  nasional  yaitu  sebagai  wujud  komitmen  pemerintah dalam  memberikan  perhatian  dan  keberpihakan  pembangunan  kepada  daerah-daerah tertinggal  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  yang  lebih  merata  dan berkeadilan  yang  ditandai  dengan  terwujudnya  pemerataan  pembangunan  wilayah  serta berkurangnya  kesenjangan  antarwilayah.  Sedangkan  peran  urusan  pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  secara  kontekstual  ditujukan  untuk  mengoordinasikan pelaksanaan  percepatan  pembangunan  daerah  tertinggal  dengan  kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten melalui penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah secara nasional.
Kata Kunci : Politik Hukum; Urusan Pemerintahan; Pembangunan Daerah Tertinggal.

## A. Latar Belakang Masalah
Penegasan kekuasaan pemerintahan negara  pada  konstruksi  ketatanegaraan
Indonesia  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), pada
hakikatnya  bertujuan  untuk  mendorong perwujudan eksistensi
sistem pemerintahan  presidensiil.  Sebagaimana menyitir  Jimly  Asshiddiqie 1 bahwasanya salah satu ciri yang penting dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu
tanggungjawab  pemerintahan  berada  di pundak  Presiden  dan  oleh  karena  itu Presiden berwenang penuh dalam melaksanakan  pemerintahan,  menyusun komposisi  kabinet,  mengangkat  dan memberhentikan menteri-menteri negara  serta  pejabat-pejabat  publik  yang pengangkatan  dan  pemberhentiannya dilakukan
berdasarkan political appointment .  Dengan  demikian,  sistem pemerintahan  presidensiil  disebut  juga dengan concentration of governing power and  responsibility  upon  the  president .
Sebab  tidak  ada  institusi  lain  yang  lebih tinggi  dari  Presiden  selain  Konstitusi. Oleh karena itu, dalam konteks
1 Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitualisme  Indonesia ,  Sekretariat  Jenderal  dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Jakarta, hlm. 206.
constitutional state , secara politik Presiden hanya bertanggungjawab kepada  rakyat  sedangkan  secara  hukum Presiden bertanggungjawab kepada Konstitusi. 2
Di  dalam  sistem  pemerintahaan presidensiil, kedudukan Presiden
merupakan top  management dalam penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan.  Mengingat  kekuasaan pemerintahan  yang  begitu  luas,  maka pada  praktiknya  Presiden  dibantu  oleh menteri-menteri negara dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Luasnya lapangan
kekuasaan  pemerintahan  yang  menjadi wilayah  kekuasaan  eksekutif,  dapat dijelaskan  karena  Indonesia  menganut paham negara hukum modern atau sering disebut juga sebagai negara kesejahteraan ( welfare  state ).  Karena  di  dalam welfare state tugas  pemerintah  tidak  hanya  di
2 Lutfil Ansori, “Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut  Sistem  Pemerintahan  Indonesia”, Jurnal Yuridis , Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 27.
bidang pemerintahan saja, namun pemerintah  juga  melaksanakan  tugas kesejahteraan  sosial  (umum)  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  negara  yang dijalankan melalui penyelenggaraan
pembangunan nasional. 3 Merujuk penjelasan yang dikemukakan oleh Bagir Manan 4
bahwasanya  terdapat  4  (empat)  bidang dalam kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden yang bersifat umum, yaitu:
1. tugas  dan  wewenang  administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum; 2. tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan  mulai  dari  surat menyurat sampai pada dokumentasi dan lain-lain;
3 Ridwan,  2014, Diskresi  dan  Tanggung  Jawab Pemerintah , FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 3.
4 Rahayu  Prasetyaningsih,  “Menakar  Kekuasaan Presiden  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945”,
3. tugas  dan  wewenang  administrasi negara di  bidang  pelayanan umum; dan
4. tugas  dan  wewenang  administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.
Terkait tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan  kesejahteraan  umum, kemudian  diimplementasikan  dengan adanya  penyelenggaraan  pembangunan nasional.  Pada  praktiknya,  tugas  dan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan  pembangunan  nasional yang dilaksanakan oleh Presiden tersebut kemudian  dilimpahkan  kepada  menteri- menteri  negara. 5 Memahami  konteks tersebut,  maka  keberadaan  menteri- menteri  negara  pada  dasarnya  untuk membantu  Presiden  dalam  pelaksanaan urusan  pemerintahan  tertentu  dalam
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 269.
5 Bagir Manan, 2006, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 125.
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  Hal  tersebut  sesuai dengan  pengaturan  yang  terdapat  pada Pasal  17  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2)
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan  oleh  Presiden;  (3)  Setiap menteri  membidangi  urusan  tertentu dalam pemerintahan.
Saat  ini  pengaturan  terhadap pembidangan  urusan-urusan  tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (3)  UUD
NRI  Tahun  1945  telah  diatur  dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (UU tentang  Kementerian  Negara).  Secara substantif,  konstruksi  di  dalam  UU tentang
Kementerian
Negara
memberikan  penjabaran  terkait  lingkup urusan-urusan pemerintahan yang harus
6 Ni’matul  Huda,  2019, Presiden  Dan  Pembantu Presiden  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia,
FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 303.
dijalankan  Presiden  secara  menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara 6 sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) UU tentang Kementerian Negara bahwa  “Setiap  Menteri  membidangi urusan  tertentu  dalam  pemerintahan.” Kemudian  pada  Pasal  4  ayat  (2)  UU tentang  Kementerian  Negara  membagi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan  tersebut  ke  dalam  3  (tiga) kelompok, yaitu: (1) urusan pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya  secara  tegas  disebutkan dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945;  (2) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya  disebutkan  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945;  dan  (3)  urusan pemerintahan  dalam  rangka  penajaman, koordinasi,  dan  sinkronisasi  program pemerintah.
Pembidangan  kelompok  urusan pemerintahan di atas, kemudian dijabarkan  lebih  lanjut  di  dalam  Pasal  5 UU tentang Kementerian Negara, yaitu:
(1) Urusan pemerintahan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  meliputi urusan  luar  negeri,  dalam  negeri,
dan pertahanan.
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (2)  huruf  b  meliputi urusan  agama,  hukum,  keuangan, keamanan,  hak  asasi  manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan,  energi,  pekerjaan umum,  transmigrasi,  transportasi, informasi,  komunikasi,  pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. (3) Urusan pemerintahan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (2)  huruf  c  meliputi urusan perencanaan pembangunan  nasional,  aparatur negara,  kesekretariatan  negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan,  teknologi,  investasi, koperasi, usaha kecil dan
menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda,  olahraga,  perumahan, dan  pembangunan  kawasan  atau daerah tertinggal. Dari berbagai jenis urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tentang Kementerian Negara di atas, pada prinsipnya sama sekali tidak mengurangi  apalagi  menghilangkan  hak Presiden  dalam  menyusun  kementerian negara  yang  akan  membantunya  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebab  pada  prinsipnya,  UU  tentang Kementerian  Negara  dibentuk  justru untuk  memudahkan  Presiden  dalam menyusun komposisi kabinetnya. Karena di dalam materi pengaturan di dalam UU tentang Kementerian Negara telah secara jelas  dan  tegas  mengatur  mengenai kedudukan,  tugas,  fungsi,  dan  susunan organisasi  kementerian  negara.  Sehingga Presiden  akan  lebih  dimudahkan  dalam hal  menyusun  komposisi  kabinet  yang akan  membantunya  serta  dapat  fleksibel
merumuskan  tugas,  fungsi,  dan  susunan organisasi kementerian-kementerian negara  yang  dibentuknya  sesuai  dengan visi  misi  Presiden  yang  dituangkan  ke dalam  dokumen  kebijakan  perencanaan pembangunan  nasional 7 sebagai  dasar penyelenggaraan pembangunan nasional.
Berdasarkan latar belakang tersebut, adanya urusan pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  yang menjadi salah satu urusan pemerintahan di  dalam  UU  tentang  Kementerian Negara  pada  prinsipnya  cukup  penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dari  perspektif  politik  hukum  yang bertujuan  untuk  memahami ratio  legis dibentuknya urusan pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  sebagai salah  satu  urusan  tertentu  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping  itu  juga,  penting  untuk
7 DPR  RI,  “Risalah  Rapat  Pembahasan  Rancangan Undang-Undang  Tentang  Kementerian  Negara”, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1- 20191206-053027-9952.pdf ,  diakses  tanggal  12 Desember 2021.
membahas  lebih  lanjut  mengenai  peran urusan pemerintahan pembangunan
daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan  nasional  yang  bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap konstruksi pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan
pembangunan  daerah  tertinggal  dalam pelaksanaan fungsi penajaman, koordinasi,  dan  sinkronisasi  program pemerintah  sebagaimana  dimaksud  di dalam UU tentang Kementerian Negara.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penulisan ini menggunakan jenis penelitian doktrinal  atau  biasa  disebut  dengan penelitian  hukum  normatif  ( normative legal  research ) 8 .  Secara  substantif  sifat penelitian  hukum  dalam  penulisan  ini adalah  preskriptif,  yaitu  suatu  penelitian
8 Philipus  M.  Hadjon,  1997, Penelitian  Hukum Dogmatik  (Normatif) ,  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.
yang  ditujukan  untuk  memberikan pemahaman  bagaimana  konsep  politik hukum  dalam  pembentukan  urusan pemerintahan pembangunan daerah
tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional serta menjelaskan peran dari urusan pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Hal tersebut sebagaimana mengacu pada konsep  ilmu  hukum  yaitu  sebagai  ilmu yang  bersifat  preskriptif  dan  terapan. 9
Untuk  dapat  memberikan  preskripsi itulah,  maka  diperlukan  suatu  penelitian hukum ( legal research ). Adapun pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan teoretis ( theorethical  approach ), 10 pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ), 11 dan pendekatan perundang-undangan ( statute  approach ).  Pendekatan  teoretis
9 Peter  Mahmud  Marzuki,  2008, Penelitian  Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.
10 Aan  Eko  Widiarto,  “Implikasi  Hukum  Pengaturan Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Bentuk Peraturan  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal  Konstitusi, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 28-29.
digunakan  untuk  menjelaskan  teori politik  hukum  dalam  pembentukan urusan pemerintahan pembangunan
daerah  tertinggal  sebagai  salah  satu urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 12 Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan
konsep urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal  berkenaan  dengan  perannya dalam  penyelenggaraan  pembangunan nasional. Sedangkan pendekatan perundang-undangan  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  mencakup  konteks penerapan  teori  (politik  hukum)  pada pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  hukum pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.
11 I Made Pasek Diantha, 2016 , Metodologi Penelitian Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 156-159.
12 Ibid .
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 17
Tahun  2007  tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 4. Undang-Undang Nomor 39
Tahun  2008  tentang  Kementerian Negara; 5. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 tahun  2014  tentang  Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kemudian  untuk  bahan  hukum sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi
13 Deddy  Ismatullah  dan  Enung  Nurjanah,  2018,
Politik  Hukum  Kajian  Hukum  Tata  Negara ,  PT.
Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 8.
semua  publikasi  yang  terkait  untuk memberikan  pengayaan  dalam  materi penelitian. Selanjutnya bahan-bahan tersebut  dikumpulkan  dengan  cara  studi kepustakaan  ( library  research ),  yaitu pengumpulan data sekunder dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait  dan  buku-buku  yang  relevan dengan penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Terminologi politik hukum
memiliki  asal  kata  dari  istilah  dalam bahasa  Belanda  yaitu rechtspolitiek . 13 Dalam konteks ilmu hukum, studi politik hukum  merupakan  penggabungan  dari pembidangan tata hukum dengan pendekatan  interdisipliner.  Sebagaimana merujuk  pada  penjelasan  Soerjono
Soekanto  dan  Purnadi  Purbacaraka, 14 yang  menyatakan  bahwa  studi  politik hukum  merupakan  bagian  dari  ilmu hukum  yang  memiliki  pendekatan interdisipliner  dengan  ilmu  politik. Berkenaan dengan pengertian dari politik hukum, Moh. Mahfud MD 15 memberikan pengertian bahwa politik hukum
merupakan legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Pada praktiknya,  politik  hukum  mencakup pembuatan hukum yang berintikan pada pembuatan  dan  pembaharuan  terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan,  dan pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang sudah  ada,  termasuk  penegakan  fungsi lembaga  dan  pembinaan  para  penegak hukum. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Mahfud MD, bahwa legal policy yang
14 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 2018, Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 106.
15 Moh.  Mahfud  MD,  2012, Politik  Hukum  di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 8.
akan  dibentuk  negara  untuk  mencapai tujuan  negara,  dapat  berupa  pembuatan hukum  baru  dan  penggantian  hukum lama. 16 Pada  konteks  tersebut  berarti harus  dilihat  dan  perlu  dipahami  lebih lanjut  bahwa  politik  hukum  juga memiliki  keterkaitan  dengan  arah, bentuk,  maupun  isi  hukum  yang  akan dibentuk.
Di  sisi  lain,  Sri  Soemantri 17 mengatakan bahwa politik hukum secara konseptual meliputi juga politik perundang-undangan.  Dijelaskan  lebih lanjut bahwasanya politik hukum merupakan  tujuan  dan  alasan  ( legal reasoning )  dibentuknya  suatu  peraturan perundang-undangan. Selaras hal
tersebut,  Hikmahanto  Juwana  juga memberikan penjelasan bahwasanya politik hukum dalam pembentukan suatu peraturan  perundang-undangan  sangat
16 Moh.  Mahfud  MD,  2017, Membangun  Politik Hukum,  Menegakkan  Konstitusi, PT.  RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 5.
17 Sri Soemantri, 2018, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 130.
penting  untuk  dipahami,  yaitu  untuk mengetahui alasan hukum ( legal reasoning ) mengapa perlu dibentuk suatu peraturan  perundang-undangan  dan untuk  menentukan  apa  yang  hendak diterjemahkan dalam kalimat hukum dan menjadi  rumusan  pasal  dalam  batang tubuh.  Sebab  secara  praktis  harus dipahami  bahwa  peraturan  perundang- undangan  dan  rumusan  norma  di dalamnya  merupakan  jembatan  antara politik  hukum  yang  ditetapkan  dengan pelaksanaan  politik  hukum  itu  dalam
tahap implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karenanya  harus  ada  konsistensi  dan korelasi antar keduanya. 18 Mengacu pada pemahaman  politik  hukum  oleh  para begawan hukum tersebut, Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah
18 Sulasi  Rongiyati,  Politik  Hukum  Pembentukan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2016  tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis  Terhadap  Kewenangan  Komite  Stabilitas Sistem Keuangan dalam Suhariyono Ar, 2016, Politik Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Analisis Terhadap  Beberapa  Undang-Undang  Tahun  2016 , Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI  Bekerja
kemudian merumuskan cakupan pembahasan  di  dalam  politik  hukum, yaitu:  (a)  tujuan  negara,  (b)  sistem hukum, (c) pembentukan hukum, dan (d) pembaruan  hukum. 19 Sehingga  politik hukum secara konseptual dapat dipahami sebagai ratio  legis terhadap  kebijakan negara  yang  dituangkan  dalam  suatu peraturan  perundang-undangan  dalam rangka pencapaian tujuan negara berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI Tahun 1945.
Dengan  dianutnya  paham welfare state , maka pada prinsipnya fungsi negara Indonesia  adalah  untuk  mewujudkan tujuan  negara  sebagaimana  tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945.
Sebagaimana yang
dikemukakan  oleh  Muchsan, 20 bahwa terdapat  beberapa  fungsi  negara  dalam
sama Dengan Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta- Malang, hlm. 75.
19 Deddy  Ismatullah  dan  Enung  Nurjanah,  O p.Cit ., hlm. 14.
20 W.  Riawan  Tjandra,  2014, Hukum  Sarana Pemerintahan ,  Cahaya  Atma  Pustaka,  Yogyakarta, hlm. 17.
mengimplementasikan  konsep welfare state , yaitu:
a. Fungsi  pertama  merupakan  tugas keamanan, pertahanan, dan ketertiban  ( defence,  security,  and protectional function ).
b. Fungsi  kedua  merupakan  tugas kesejahteraan atau welfare function .
c. Fungsi  ketiga  merupakan  tugas pendidikan ( educational function ).
d. Fungsi  keempat  merupakan  tugas untuk  mewujudkan  ketertiban serta  kesejahteraan  dunia  ( world peace and human welfare ).
Dalam rangka melaksanakan fungsi negara  tersebut,  Presiden  selaku  kepala pemerintahan negara sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD NRI  tahun  1945  mengangkat  menteri- menteri  negara  untuk  membantu  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara (Pasal  17  UUD  NRI  Tahun  1945).  Di
21 W.  Riawan  Tjandra,  2019, Hukum  Administrasi Negara , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121-122.
samping itu juga masih terdapat lembaga pemerintah  non  kementerian  (LPNK), badan  pemerintah,  maupun  lembaga pemerintah  non  struktural  (LNS)  yang dibentuk  Presiden  dengan  berbagai  jenis peraturan  perundang-undangan  dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan  negara. 21 Secara  singkat dapat  dipahami  bahwa  dalam  konteks hukum  administrasi  khususnya  pada konteks  pengertian  administrasi  secara fungsional,  maka  urusan  pemerintahan merupakan penyelenggaraan semua tugas-tugas  kenegaraan  atau  fungsi administrasi  pemerintahan  ( bestuur ) selain bidang pembuatan undang-undang dan  bidang  peradilan. 22 Philipus  M. Hadjon kemudian merumuskan mengenai bestuur ini sebagai berikut: B = KN  –  (rg  +  rh).  Fungsi  pemerintahan ( bestuur )  adalah  semua  kekuasaan  atau
kegiatan negara (KN) dikurangi
22 Ridwan, O p.Cit ., hlm. 86-93.
pembuatan undang-undang ( regelgeving ) dan peradilan ( rechtspaak ). 23
Berkenaan dengan eksistensi urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal  sebagai  salah  satu  urusan pemerintahan yang ada di dalam Pasal 5 UU  tentang  Kementerian  Negara,  maka secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari  kondisi  empiris  yang  menunjukkan adanya realitas kesenjangan
pembangunan  antarwilayah  yang  masih terjadi  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,
kebutuhan terhadap pembentukan
urusan pemerintahan pembangunan
daerah tertinggal menjadi salah satu fokus pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui upaya pemerataan pembangunan guna mengatasi kesenjangan antarwilayah. Sebab fenomena
kesenjangan  antarwilayah  yang  masih
23 Ibid , hlm. 100.
24 Rosmelli  dan  Nurhayani,  “Studi  Komperatif Ketimpangan  Wilayah  Antara  Kawasan  Barat Indonesia  Dan  Kawasan  Timur  Indonesia”, Jurnal Manajemen  Terapan  Dan  Keuangan ,  Vol.  3,  No.  1, 2014, hlm. 458-459.
cukup tinggi antara tingkat pembangunan  yang  dicapai  di  Kawasan Barat  Indonesia  (KBI)  dengan  Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah menjadi isu yang  muncul  di  permukaan  dalam penyelengaraan  pembangunan  nasional pasca reformasi. 24 Terjadinya kesenjangan tersebut tercipta karena pola pembangunan yang dilaksanakan di masa orde baru, menempatkan Jakarta sebagai episentrum pertumbuhan perekonomian secara  nasional  dan  faktanya  hingga  saat ini menunjukkan bahwa 70 persen sektor perindustrian  masih  berpusat  di  wilayah Jawa. 25 Kuatnya sentralitas Jakarta sebagai episentrum pertumbuhan perekonomian secara  nasional  tidak  dapat  dilepaskan dari  strategi  pembangunan  ekonomi  di masa  lalu  yang  lebih  mengarah  pada kebijakan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  ( economic  growth ),  sehingga
25 Liputan6.com,  “Ini  Sebab  Pertumbuhan  Ekonomi Tak Merata di Indonesia”, https://www.liputan6.com/bisnis/read/2178570/ini- sebab-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-di- indonesia , diakses tanggal 17 Desember 2021.
kegiatan  ekonomi  pada  masa  itu didominasi  oleh  investor  luar  negeri (asing)  yang  keberadaan  operasional bisnisnya  terpusat  di  Jakarta.  Sehingga pada praktiknya, wilayah Jakarta menjadi episentrum  dalam  perputaran  investasi dan  kegiatan  perekonomian  yang  terus menerus  tanpa  henti.  Selain  itu  juga, jumlah  seluruh  pendapatan  nasional masuk terlebih dahulu ke pusat dan baru didistribusikan kembali ke daerah melalui APBN yang diatur oleh Pemerintah Pusat tanpa  dibarengi  dengan  adanya  kegiatan ekonomi secara langsung di daerah. 26 Bermula dari orientasi pertumbuhan  ekonomi  yang  menjadi kebijakan pembangunan pada masa orde baru itulah, maka tercipta ketidakmerataan pembangunan
infrastruktur  produksi  maupun  industri
26 Suhartono,  Posisi  dan  Kondisi  Daerah  Tertinggal: Konsepsi  dan  Strategi  Pembangunan  Berbasis Wilayah,  dalam  I  Wayan  Rusastra,  2014, Prioritas Pembangunan  Indonesia  2015-2019:  Keberlanjutan Pertumbuhan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ,  Kerja  Sama  P3DI  Setjen  DPR  dengan Azza Grafika, Jakarta-Yogyakarta, hlm. 188.
terutama  di  wilayah  luar  Jawa  dan Indonesia  Timur  yang  berdampak  pada munculnya  ketimpangan  pembangunan yang bersifat regional ( regional disparity ). 27 Lemahnya  perhatian  pada aspek  pemerataan  regional  kemudian melahirkan berbagai masalah ketertinggalan  yang  berkepanjangan  dan menjadi agenda penting dalam merumuskan arah kebijakan
pembangunan  pada  pemerintahan  yang lahir  pasca  orde  baru. 28 Tekanan  dan tuntutan  terhadap  adanya  ketimpangan pembangunan  yang  bersifat  regional menyebabkan  munculnya  desakan  dari daerah-daerah dan juga memicu lahirnya sejumlah gerakan separatisme di Wilayah Indonesia  Bagian  Barat  maupun  Timur. Lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan  Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)
27 Irwan  Suhermi,  “Konsepsi  Negara  Kesejahteraan Pada Konteks Pembangunan Wilayah”, Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen , Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 53.
28 Ari  Mulianta  Ginting,  “Pengaruh  Ketimpangan Pembangunan AntarWilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia  2004-2013”, Jurnal  DPR ,  Vol.  20,  No.  1, 2015, hlm. 46.
menjadi  beberapa  bukti  konkret  adanya dampak  dari  ketimpangan  antarwilayah yang  kemudian  memengaruhi  stabilitas politik dan keamanan serta keberlanjutan pembangunan. 29 Seiring dengan perubahan  politik  di  tingkat  nasional melalui  gerakan  reformasi  tahun  1998, tekanan  dan  desakan  untuk  segera mengatasi  ketimpangan  antarwilayah kemudian  melahirkan  sejumlah  konsep reformulasi  kebijakan  pembangunan yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah pasca tumbangnya kekuasaan orde baru. 30
Munculnya perhatian terhadap persoalan ketertinggalan  daerah  khususnya  di  KTI merupakan  buah  dari  perubahan  yang dibawa  oleh  arus  reformasi,  yakni menghendaki  adanya  perubahan  dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dari yang bersifat
sentralistik dengan mengedepankan
29 Merdeka.com, “Ketua DPD Sebut Gerakan Separatis Ada Karena Pembangunan Tak Merata”, https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-dpd-sebut- gerakan-separatis-ada-karena-pembangunan-tak- merata.html , diakses tanggal 19 Desember 2021.
pertumbuhan ekonomi menjadi desentralistik  dengan  mengutamakan pemerataan pembangunan. Sebab dampak sentralisasi dan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi di masa orde baru tanpa dibarengi dengan upaya pemerataan  pembangunan  di  seluruh wilayah,  mengakibatkan  kemunculan sejumlah  konflik  di  daerah  seperti  di Aceh,  Maluku,  dan  Papua.  Hal  tersebut terjadi sebagai bentuk respon ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di masa orde baru. 31
Dibentuknya suatu urusan
pemerintahan  tertentu  yang  secara khusus menangani permasalahan pembangunan  di  KTI  pada  masa pemerintahan  Gus  Dur-Megawati  di tahun  2000,  yang  kemudian  secara institusional dilaksanakan oleh
30 Muhammad  Firdaus,  “Ketimpangan  Pembangunan AntarWilayah  Di  Indonesia:  Fakta  Dan  Strategi Inisiatif”, Makalah ,  Orasi  Ilmiah  Guru  Besar  Tetap Fakultas  Ekonomi  Dan  Manajemen  IPB,  Bogor,  1 September 2013, hlm. 14.
31 Suhartono, Op.Cit ., hlm. 188-189.
Kementerian  Muda  Urusan  Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Kemenmud  PPKTI)  merupakan  bentuk responsi  pemerintah  dalam  mengatasi berbagai  permasalahan  ketimpangan antarawilayah  sebagai  dampak  dari pembangunan yag tidak merata khususnya di KTI. Merujuk pada Pasal 3 Keputusan  Presiden  Nomor  164  Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  Dan Tata  Kerja  Menteri  Muda,  tujuan dibentuknya  Kemenmud  PPKTI  pada prinsipnya  adalah  untuk  melaksanakan tugas  mengkoordinasikan  kebijakan  di bidang percepatan pembangunan Kawasan  Timur  Indonesia  yang  dalam pelaksanaan  tugas  sehari-hari  melekat pada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan. Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal  4  Keputusan  Presiden  Nomor  164 Tahun  2000  tentang  Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan
Organisasi,  Dan  Tata  Kerja  Menteri Muda  mengatur  bahwa  Kemenmud PPKTI melaksanakan fungsi:
a. pelaksanaan  koordinasi  dengan
Dewan Kawasan Timur Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi untuk mempercepat
pembangunan  di  Kawasan  Timur
Indonesia; b. koordinasi  pelaksanaan  kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi  terkait  serta  Pemerintah Daerah; c. koordinasi pengendalian kebijakan percepatan pembangunan  Kawasan  Timur Indonesia; dan
d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas  kepada  Presiden  dan  Wakil Presiden.

## Bergeser  ke  masa  pemerintahan
Megawati-Hamzah
Haz, kemudian nomenklatur  Kemenmud  PPKTI  diubah menjadi  Kementerian  Negara  PPKTI (Kemeneg PPKTI)
sebagaimana ditetapkan  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  228/M  Tahun  2001,  tanggal  9 Agustus  2001  yang  berimplikasi  kepada penguatan fungsi Kemeneg PPKTI dalam mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Timur  Indonesia  dengan  Departemen, Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen, dan  instansi  terkait  serta  Pemerintah
Daerah. Kemudian pada masa pemerintahan SBY-JK, model
penanganan  ketimpangan  antarwilayah dilakukan  dalam  skala  nasional  dengan konsep percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) yang meliputi daerah- daerah  di  KBI  dan  di  KTI.  Secara institusional,  dalam  pelaksanaan  PPDT
kemudian dikoordinasikan oleh Kementerian Negara
Pembangunan
Daerah  Tertinggal  (KPDT)  sebagai bentuk  transformasi  kelembagan  dari
Kemeneg PPKTI. Hal tersebut didasarkan bahwa secara faktual persoalan kesenjangan  antardaerah  baik  di  KBI maupun  di  KTI  turut  memengaruhi konsentrasi arah kebijakan pembangunan nasional di awal pemerintahan SBY-JK.
Secara  historis  dapat  dipahami bahwasanya  pembentukan  Kemenmud PPKTI  merupakan  bukti  konkret  upaya pemerintah dalam merespon isu ketertinggalan di KTI yang sifatnya sudah sangat  mendesak  untuk  ditangani  oleh pemerintah.  Sehingga  penanganan  isu ketertinggalan wilayah di KTI diwujudkan menjadi  suatu  urusan pemerintahan  tersendiri  yang  harus dibentuk  di  dalam  penyelengaraan pemerintahan  pasca  reformasi.  Dalam perkembangannya  kemudian,  muncul fakta bahwa ketertinggalan ternyata tidak hanya  di  KTI,  namun  juga  fenomena ketertinggalan wilayah dalam
pembangunan juga terjadi pada beberapa wilayah di KBI yang kemudian berdampak pada proses evolusi kebijakan dan perubahan kelembagaan pemerintahan dalam menangani ketertinggalan  wilayah  dalam  skala nasional. Salah satu faktor
berkembangnya  masalah  ketertinggalan wilayah  tersebut  diidentifikasi  bermula dari  massifnya  pemekaran  daerah  pasca bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di bawah rezim Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah. Di mana perkembangan pemekaran  daerah,  turut  berkontribusi dalam  menambah  daftar  jumlah  daerah kabupaten  yang  berstatus  tertinggal. Sehingga penetapan status daerah
tertinggal yang ditentukan berdasarkan 6
(enam)  kriteria  yaitu  perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan  prasarana,  kemampuan  keuangan
32 Aris  Ahmad  Risadi,  2014, Sengkarut  Daerah Tertinggal: Buah Terlarang Desentralisasi , Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 16-17.
daerah,  aksesibilitas,  dan  karakteristik daerah, menunjukkan fakta bahwa daerah kabupaten  yang  memenuhi  kriteria sebagai  daerah  tertinggal  tidak  hanya berada  di  KTI  saja  namun  juga  sebagian di  KBI.  Meskipun  demikian,  tercatat bahwa  secara  umum  daerah  tertinggal yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  masih tetap  didominasi  oleh  daerah-daerah yang berada di KTI. 32
Dalam konteks adanya kesenjangan antarwilayah  itulah,  peran  pemerintah menjadi sangat penting dalam mendorong adanya pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebab sebagian  besar  energi  pembangunan secara  nasional  ada  di  bawah  komando pemerintah khususnya Pemerintah Pusat. Selain  itu  juga,  pertumbuhan  ekonomi pada banyak daerah diindikasikan masih banyak tergantung dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang
hingga  saat  ini  mencapai  sebesar  80,1 persen. 33 Untuk  pemecahan  beragam masalah mengenai kesenjangan antarwilayah,  maka  pada  praktiknya dibutuhkan berbagai terobosan kebijakan dan  formulasi  konsep  pembangunan yang  tepat  dari  pemerintah.  Sehingga pada  dasarnya  pemerintah  mempunyai peran  yang  sangat  penting  untuk mengurangi  kesenjangan  antarwilayah melalui instrumen
kebijakan
pembangunan  yang  dibentuk  dengan peraturan  perundang-undangan.  Sebab isu mengenai adanya kesenjangan antarwilayah  dan  kebutuhan  adanya upaya  pemerintah  dalam  menangani permasalahan  pembangunan  di  wilayah tertinggal inilah yang kemudian menjadi salah  satu  agenda  penting  dan  strategis dalam  perumusan  skema  kebijakan pembangunan  nasional  yang  kemudian dituangkan  di  dalam  arah  rencana
33 Bisnis.com, “20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan  Pemda  Terhadap  Pusat  Masih Tinggi”, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/142692
pembangunan  jangka  panjang  nasional Tahun 2005-2025.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, maka  politik  hukum  pembentukan urusan pemerintahan yang pembangunan daerah tertinggal
sebagaimana  ditentukan  di  dalam  UU tentang  Kementerian  Negara  dapat dijelaskan karena didorong adanya suatu kebutuhan  di  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  sebagai  wujud  komitmen pemerintah dalam melaksanakan
pemerataan pembangunan melalui upaya penajaman,  koordinasi,  dan  sinkronisasi program pemerintah
yang
diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan  pembangunan  di  daerah tertinggal dan bertujuan untuk pencapaian  pembangunan  yang  lebih merata  dan  berkeadilan  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945 yang ditandai dengan pembangunan yang
5/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda- terhadap-pusat-masih-tinggi ,  diakses  tanggal  19 Desember 2021.
lebih  merata  di  seluruh  wilayah  NKRI
serta berkurangnya
kesenjangan antarwilayah.
2. Peran Urusan Pemerintahan Pembangunan  Daerah  Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental atau civil  law ,  maka  secara umum identitas hukum di Indonesia akan selalu identik dengan seperangkat norma yang  berwujud  peraturan  perundang- undangan atau peraturan tertulis
( statutory
laws atau statutory legislation ). 34 Hal  tersebut  kemudian menunjukkan,
bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan
merupakan  instrumen  utama  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  negara  di
34 Mukhlis  Taib,  2017, Dinamika  Perundang- undangan  di  Indonesia ,  Refika  Aditama,  Bandung, hlm. 22.
35 A.  Hamid  S.  Attamimi,  Kerangka  Sistem Pembangunan  Materi  Hukum,  dalam  Maria  Farida
dalam  penyelenggaraan  pembangunan nasional. 35 Pada  praktiknya,  eksistensi peraturan  perundang-undanga  dalam penyelenggaraan  pembangunan  nasional mempunyai  peran  sebagai  alat  kontrol pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. 36
Dalam  hal  sebagai instrumen  utama dalam  penyelenggaraan  pembangunan nasional,  maka  keberadaan  peraturan perundang-undangan  difungsikan  untuk mengatur  lalu  lintas  penyelenggaraan pembangunan nasional guna menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaannya yang dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta  pengendalian  dan  pengawasan pembangunan. 37
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional
Indrati,  2021, Kumpulan  Tulisan  A.  Hamid  S. Attamimi , BP FH UI, Jakarta, hlm. 128.
36 H.  Abdul  Manan,  2018, Peranan  Hukum  Dalam Pembangunan  Ekonomi ,  Prenamedia  Group,  Jakarta, hlm. 56.
37 Ibid , hlm. 58.
(UU  tentang  SPPN),  maka  orientasi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan  nasional  tersusun  ke dalam  rangkaian  dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.  Sebagai  sebuah  sistem,  maka
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana  pembangunan  dalam jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur penyelenggara  negara  dan  masyarakat  di tingkat Pusat dan Daerah. Pada praktiknya dokumen perencanaan jangka panjang  kemudian  dituangkan  di  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU tentang  RPJPN  Tahun  2005-2025). Disebutkan dalam Lampiran UU tentang
38 Saptono  Jenar  dan  Agnes  Harvelian,  “Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang  Percepatan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal
RPJPN  Tahun  2005-2025  pada  Bab  II Kondisi  Saat  Ini,  Sub  Bab  II.I  Kondisi Umum,  Huruf  H  Bidang  Wilayah  dan Tata  Ruang  bahwa  masih  adanya  isu wilayah  tertinggal  yang  memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. 38 Memahami  hal  tersebut, bahwasanya  di  Indonesia  pada  saat penyusunan  UU  tentang  RPJPN  Tahun 2005-2025, isu kesenjangan pembangunan antarwilayah telah
ditetapkan  menjadi  salah  satu  isu  yang cukup penting dan strategis dalam agenda pembangunan  nasional.  Dijelaskan  lebih lanjut bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, maka pemerintah akan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi
kesenjangan  sosial  secara  menyeluruh, serta memberikan keberpihakan (afirmasi)  kepada  masyarakat,  kelompok
Ditinjau  Dari  Teori  Daya  Laku  Hukum  ( Geltung )”, IBLAM Law Review , Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 5.
dan  wilayah/daerah  yang  masih  lemah. Tujuan  penting  dan  mendasar  yang hendak  dicapai  untuk  mengurangi kesenjangan antarwilayah pada prinsipnya  bukan  diarahkan  untuk memeratakan  pembangunan  fisik  di setiap  daerah  semata,  akan  tetapi  untuk mengurangi  kesenjangan  kualitas  hidup dan  kesejahteraan  masyarakat,  baik  di masing-masing daerah maupun antardaerah. Sebagai wujud dari pemerataan pembangunan, maka indikator  utamanya  akan  ditunjukkan dengan  adanya  peningkatan  kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang semakin  merata  di  seluruh  wilayah termasuk  berkurangnya  kesenjangan antarwilayah di seluruh wilayah Indonesia. 39
Pada  umumnya  masyarakat  yang berada di wilayah tertinggal masih belum banyak tersentuh oleh program–program pembangunan  sehingga  akses  terhadap
39 Ibid , hlm. 6
pelayanan  sosial,  ekonomi,  dan  politik masih  sangat  terbatas  serta  terisolir  dari wilayah di sekitarnya. Pada intinya bahwa kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup  di  wilayah  tertinggal  masih membutuhkan perhatian dan keberpihakan  pembangunan  yang  besar dari pemerintah. Hal tersebut disebabkan bahwasanya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk  yang  masih  dihuni  oleh komunitas  adat  terpencil  disebabkan antara  lain:  (a)  terbatasnya  akses transportasi yang menghubungkan wilayah  tertinggal  dengan  wilayah  yang relatif  lebih  maju;  (b)  kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (c) kebanyakan  wilayah-wilayah  ini  miskin sumber  daya,  khususnya  sumber  daya alam dan manusia; (d) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah  tertinggal  oleh  pemerintah daerah karena dianggap tidak
menghasilkan  pendapatan  asli  daerah (PAD)  secara  langsung;  dan  (e)  belum optimalnya  dukungan  sektor  terkait untuk  pengembangan  wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan  hal tersebut, maka dalam kerangka kebijakan pengembangan wilayah untuk
mendukung pemenuhan kebutuhan dasar  masyarakat  di  wilayah  tertinggal dan  prasarana  dan  sarana  dasar  daerah tertinggal difokuskan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT). 40 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwasanya politik hukum pembentukan urusan pemerintahan pembangunan
daerah  tertinggal  yaitu  sebagai  wujud komitmen
pemerintah
dalam melaksanakan pemerataan pembangunan
melalui  upaya  penajaman,  koordinasi, dan  sinkronisasi  program  pemerintah yang diimplementasikan untuk
40 Ibid .
mengatasi  permasalahan  pembangunan di daerah tertinggal dan bertujuan untuk pencapaian  pembangunan  yang  lebih merata  dan  berkeadilan  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945 yang ditandai dengan pembangunan yang lebih  merata  di  seluruh  wilayah  NKRI serta berkurangnya kesenjangan
antarwilayah.  Dalam  rangka  percepatan pengembangan wilayah tertinggal tersebut, peran dari urusan pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  yaitu untuk  melaksanakan  fungsi  penajaman, koordinasi,  sinkronisasi  PPDT  yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pembangunan nasional. Untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan PPDT  dalam  mewujudkan  pemerataan pembangunan  wilayah  dan  mengurangi kesenjangan  antarwilayah,  kemudian
Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2014 tentang Percepatan Pembangunan
Daerah  Tertinggal  (PP  tentang  PPDT) sebagai peraturan pelaksana ( verordnung atau delegated  regulation )  dari  UU tentang RPJPN Tahun 2005-2025.
Secara definitif, merujuk pada Pasal 1  angka  1  PP  tentang  PPDT  disebutkan bahwa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal (PDT)  merupakan  suatu  proses,  upaya, dan  tindakan  secara  terencana  untuk meningkatkan  kualitas  masyarakat  dan wilayah  yang  merupakan  bagian  integral dari  pembangunan  nasional.  Sementara itu  Pasal  1  angka  2  PP  tentang  PPDT, ditentukan bahwa PPDT sebagai keberpihakan  dan  penajaman  terhadap PDT  di  bidang  perencanaan  dan pendanaan  serta  pelaksanaan  PDT. Merujuk pada Pasal 1 angka 3 PP tentang PPDT,  Daerah  Tertinggal  diintroduksi merupakan  daerah  kabupaten  yang wilayah  serta  masyarakatnya  kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Sebagai upaya  konkret  pelaksanaan  urusan
pemerintahan pembangunan daerah tertinggal  dalam  rangka  PPDT,  secara historis  telah  dibentuk  Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)  pada  tahun  2004  hingga  2014 yang  kemudian  nomenklaturnya  diubah menjadi Kementerian Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  (Kemendesa  PDTT)  sejak tahun  2015  hingga  saat  ini  sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 12  Tahun  2015  tentang  Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi  dan  kemudian  diubah dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  85 Tahun  2020  tentang  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi. Adapun peran dari pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  oleh
KPDT  maupun  Kemendesa  PDTT  yaitu untuk melaksanakan penajaman, koordinasi,  dan  sinkronisasi  program pemerintah  di  bidang  PPDT  serta
mengoordinasikan PPDT secara nasional dengan  kementerian/lembaga  terkait, pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten. 41
Sebelum diterbitkannya PP tentang PPDT  di  Tahun  2014,  implementasi PPDT  yang  dikoordinasikan  oleh  KPDT pada periode 2004-2009 difokuskan pada
199 kabupaten daerah tertinggal sebagaimana  diatur  di  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  7  Tahun  2005  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  Tahun  2005-2009 (RPJMN 2005-2009). Hingga di
penghujung  tahun  2009,  jumlah  daerah tertinggal  yang  telah  berhasil  dientaskan oleh  pemerintah  yaitu  sebanyak  50 kabupaten sebagaimana kemudian ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 044/KEP/M-PDT.II/2010 tentang Penetapan  Daerah  Tertinggal  yang
41 Saptono  Jenar,  “ The  Acceleration  Development  of Disadvantaged  Region:  On  Government  Affairs
Terentaskan  Tahun  2005-2009.  Pada periode  berikutnya  mengacu  kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 jo Lampiran 4 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6/PER/M-PDT/I/2010 tentang  Rencana  Strategis  Kementerian Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Tahun 2010-2014,  jumlah  daerah  tertinggal ditetapkan  sebanyak  183  kabupaten, dengan  komposisi  70  persen  atau  128 kabupaten  berada  di  wilayah  timur Indonesia  dan  30  persen  atau  55 kabupaten  di  wilayah  barat  Indonesia. 42
Melalui  berbagai  upaya  yang  dilakukan oleh  KPDT  bersama-sama  dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten dengan  memberikan  program  afirmasi berupa intervensi kegiatan pembangunan di  183  kabupaten  daerah  tertinggal  pada periode  2010-2014,  maka  sebanyak  70
Perspective ”, Jurnal  Nurani  Hukum ,  Vol.  4,  No.  2, 2021, hlm. 5.
42 Ibid , hlm. 9.
kabupaten  daerah  tertinggal  berhasil dientaskan  dari  ketertinggalannya  dan menjadi daerah maju di akhir tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor
141  Tahun  2014  tentang  Penetapan Kabupaten  Daerah  Tertinggal  yang Terentaskan Tahun 2014.
Setelah  diterbitkan  PP  tentang PPDT  di  Tahun  2014,  maka  mengacu pada  ketentuan  Pasal  6  ayat  (3)  PP tentang PPDT ditentukan bahwa Penetapan  Daerah  Tertinggal  secara nasional ditetapkan oleh Presiden setiap 5 (lima) tahun sekali. Berdasarkan ketentuan  tersebut,  maka  penetapan daerah  tertinggal  periode  2015-2019 kemudian  ditetapkan  dengan  Peraturan Presiden.  Merujuk  pada  Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan  Daerah  Tertinggal  Tahun 2015-2019,  ditetapkan  bahwa  jumlah daerah tertinggal sebanyak 122
kabupaten.  Selanjutnya  mengacu  pada
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang  RPJMN  2015-2019  ditentukan bahwa  sasaran  pengentasan  daerah tertinggal  yaitu  sebanyak  80  kabupaten hingga  tahun  2019.  Hingga  berakhirnya periode RPJMN 2015-2019 di tahun 2019, jumlah daerah tertinggal yang terentaskan hanya 62 kabupaten sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten  Daerah  Tertinggal  Yang Terentaskan Tahun 2015-2019 atau dapat dikatakan  bahwa  pengentasan  daerah tertinggal periode 2015-2019 tidak sesuai dengan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  di dalam  RPJMN  2015-2019.  Adapun  pada saat  ini,  berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 telah ditetapkan  sebanyak  62  kabupaten  yang termasuk  ke  dalam  kategori  daerah tertinggal.  Mengacu  pada  Peraturan

## Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang
RPJMN 2020-2024, maka telah ditetapkan bahwa sasaran daerah tertinggal  yang  harus  dientaskan  hingga pada  tahun  2024  yaitu  sebanyak  25 kabupaten.
Pada  prinsipnya  faktor  utama sebagai  penentu  tingkat  keberhasilan pengentasan  daerah  tertinggal  yaitu didasarkan  pada  dokumen  perencanaan PPDT  yang  disusun  dan  ditetapkan  oleh pemerintah,  baik  di  tingkat  nasional maupun  di  tingkat  daerah.  Sehingga konsistensi  pelaksanaan  PPDT  yang dilakukan  oleh  kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten
dapat dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai dengan  dokumen  perencanaan  PPDT yang telah disusun dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun konstruksi pengaturan perencanaan PPDT  secara  tegas  ditentukan  di  dalam Pasal  8  ayat  (1)  PP  tentang  PPDT  yang
menyatakan  bahwa  perencanaan  PPDT menjadi  bagian  dalam  perencanaan pembangunan  nasional  yaitu  RPJMN, RPJMD, RKP, dan RKPD. Dalam rangka penajaman,  koordinasi,  dan  sinkronisasi program  pemerintah  di  bidang  PPDT, maka pada prinsipnya diimplementasikan  dan  dirumuskan  ke dalam  suatu  skema  perencanaan  yang secara  khusus  difokuskan  dalam  rangka PPDT  dan  terintegrasi  di  dalam  sistem perencanaan  pembangunan  nasional serta  ditetapkan  dengan  peraturan perundang-undangan  baik  di  tingkat nasional  maupun  di  tingkat  daerah. Untuk  di  tingkat  nasional,  maka perencanaan PPDT dituangkan ke dalam peraturan  perundang-undangan  dengan maksud  agar  pelaksanaan  PPDT  dapat dikoordinasikan  dan  disinergikan  secara efektif  oleh  Kemendesa  PDTT  terhadap program  dan  kegiatan  serta  anggaran yang dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga  terkait  di  bidang

## PPDT. Mengacu pada Pasal 9 PP tentang
PPDT  disebutkan  bahwa  perencanaan PPDT  di  tingkat  nasional  terdiri  dari Strategi  Nasional  PPDT  (STRANAS- PPDT) dan Rencana Aksi Nasional PPDT (RAN-PPDT).  Untuk  memberikan  daya guna  ( efficacy )  terhadap  perencanaan PPDT  di  tingkat  nasional,  kemudian STRANAS-PPDT  ditetapkan  dengan Peraturan  Presiden  setiap  5  tahun  dan RAN-PPDT  ditetapkan  setiap  tahunnya dengan Keputusan Presiden. 43
Pada  konteks  perencanaan  PPDT  di tingkat  daerah,  kemudian  ditentukan bahwa  kepala  daerah  provinsi  maupun kabupaten  dalam  pelaksanaan  urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal  sesuai  dengan  pelaksanaan urusan  pemerintahan  umum  yang
dilimpahkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan kepada  gubernur  dan  bupati  dalam
43 Saptono  Jenar,  “Analisis  Penetapan  Daerah Tertinggal  Tahun  2020-2024  dan  Rencana  Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
rangka  PPDT,  wajib  untuk  membentuk perencanaan  PPDT  dengan  mengacu kepada perencanaan PPDT yang dibentuk  di  tingkat  nasional.  Merujuk pada  Pasal  12  dan  Pasal  15  PP  tentang PPDT  ditentukan  bahwa  perencanaan PPDT di tingkat provinsi dan kabupaten adalah Strategi Daerah PPDT (STRADA- PPDT)  dan  Rencana  Aksi  Daerah  PPDT (RAD-PPDT).  Gubernur  dan  Bupati kemudian menetapkan dokumen STRADA-PPDT setiap 5 tahun dan RAD- PPDT setiap setahun sekali. Perencanaan PPDT  di  tingkat  provinsi  mengacu  pada dokumen  perencanaan  PPDT  di  tingkat nasional,  dan  perencanaan  PPDT  di tingkat kabupaten mengacu pada perencanaan  PPDT  di  tingkat  provinsi.
Dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan PPDT dengan perencanaan pembangunan daerah, maka dokumen  perencanaan  PPDT  di  daerah
Tahun 2020”, Indonesia Law Reform Journal , Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 13.
harus disinkronisasikan
dan direlevansikan  ke  dalam  dokumen perencanaan  pembangunan  daerahnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 262 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  sebagaimana  kemudian  diatur lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah tentang  Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah,  dan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan  bahwa  politik  hukum pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal di dalam penyelenggaraan  pembangunan  nasional merupakan  sebagai  wujud  komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan  keberpihakan  pembangunan  kepada daerah-daerah  tertinggal  dengan  tujuan untuk  mewujudkan  pembangunan  yang lebih  merata  dan  berkeadilan  yang ditandai dengan terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah serta berkurangnya  kesenjangan  antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengimplementasikan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan  nasional,  maka  peran urusan pemerintahan pembangunan daerah  tertinggal  secara  kontekstual
ditujukan untuk mengoordinasikan pelaksanaan  percepatan  pembangunan daerah tertinggal
dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten melalui  penajaman,  koordinasi,  dan sinkronisasi  program  pemerintah  secara nasional.
Pada praktiknya, dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan pembangunan  daerah  tertinggal  wajib didukung  oleh  kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah  tertinggal  dapat  dilaksanakan secara optimal, maka penggunaan sarana pemerintahan  berupa  instrumen  hukum peraturan  perundang-undangan  sangat penting  untuk  memberikan  kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi penajaman,  koordinasi,  dan  sinkronisasi program  pemerintah  yang  dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait,
pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten  dalam  rangka  percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sehingga pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal  pada  prinsipnya  dibentuk untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, dengan  tujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat  yang  tercantum  di  dalam  Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asshidiqie,  Jimly,  2005, Konstitusi  dan Konstitualisme Indonesia , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta. Diantha, I Made Pasek, 2016 , Metodologi Penelitian  Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenadamedia Group, Jakarta.
Huda,  Ni’matul,  2019, Presiden  Dan Pembantu  Presiden  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia, FH  UII Press, Yogyakarta.

## Ismatullah, Deddy dan Enung Nurjanah,
2018, Politik  Hukum  Kajian  Tata Negara , Remaja Rosdakarya, Bandung. Manan, Bagir, 2006, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press,
Yogyakarta,
Manan, H. Abdul, 2018, Peranan Hukum
Dalam  Pembangunan  Ekonomi , Prenamedia Group, Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
MD, Moh. Mahfud, 2012, Politik Hukum di Indonesia , Raja Grafindo Persada,
Jakarta. ________________,  2017, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. Philipus  M.  Hadjon,  1997, Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif) , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Ridwan,  2014, Diskresi  dan  Tanggung
Jawab  Pemerintah ,  FH  UII  Press,
Yogyakarta.
Risadi,  Aris  Ahmad,  2014, Sengkarut
Daerah  Tertinggal:  Buah  Terlarang
Desentralisasi , Leutikaprio, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka,  2018, Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum , PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung. Soemantri, Sri, 2018, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Taib, Mukhlis, 2017, Dinamika Perundang-undangan  di  Indonesia ,
Refika Aditama, Bandung.
Tjandra,  W.  Riawan,  2014, Hukum Sarana Pemerintahan , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. _________________, 2019, Hukum
Administrasi Negara , Sinar Grafika,
Jakarta.

## Jurnal
Ansori,  Lutfil,  “Pertanggungjawaban Wakil  Presiden  Menurut  Sistem Pemerintahan  Indonesia”, Jurnal
Yuridis , Vol. 1, No. 1, 2014. Ginting, Ari Mulianta, “Pengaruh Ketimpangan Pembangunan AntarWilayah Terhadap Kemiskinan  di  Indonesia  2004- 2013”, Jurnal  DPR ,  Vol.  20,  No.  1,
2015.
Prasetyaningsih, Rahayu, “Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017. Jenar,  Saptono  dan  Agnes  Harvelian, “Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang  Percepatan  Pembangunan
Daerah  Tertinggal  Ditinjau  Dari Teori Daya Laku Hukum (Geltung)”, IBLAM  Law  Review , Vol. 1, No. 2, 2021.
______________, “ The Acceleration Development of Disadvantaged Region:  On  Government  Affairs
Perspective ”, Jurnal Nurani Hukum ,
Vol. 4, No. 2, 2021.
____________, “Analisis Penetapan
Daerah  Tertinggal  Tahun  2020- 2024  dan  Rencana  Aksi  Nasional
Percepatan  Pembangunan  Daerah Tertinggal  Tahun  2020”, Indonesia
Law  Reform  Journal ,  Vol.  2,  No.  1, 2022. Rosmelli dan Nurhayani, “Studi Komperatif  Ketimpangan  Wilayah
Antara  Kawasan  Barat  Indonesia Dan  Kawasan  Timur  Indonesia”, Jurnal  Manajemen  Terapan  Dan Keuangan , Vol. 3, No. 1, 2014. Suhermi,  Irwan,  “Konsepsi  Negara Kesejahteraan Pada Konteks Pembangunan  Wilayah”, Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen , Vol. 1, No. 2, 2017. Widiarto,  Aan  Eko,  “Implikasi  Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal  Konstitusi ,  Vol. 16, No. 1, 2019.

## Makalah
Firdaus,  Muhammad,  “Ketimpangan Pembangunan  AntarWilayah  Di Indonesia:  Fakta  Dan  Strategi Inisiatif”, Makalah ,  Orasi  Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Dan  Manajemen  IPB,  Bogor,  1 September 2013.

## Kumpulan Artikel Dalam Buku
Attamimi, A. Hamid S., Kerangka Sistem
Pembangunan Materi Hukum, dalam  Maria  Farida  Indrati,  2021, Kumpulan  Tulisan  A.  Hamid  S. Attamimi , BP FH UI, Jakarta. Rongiyati, Sulasi, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2016  tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap  Kewenangan  Komite Stabilitas  Sistem  Keuangan,  dalam Suhariyono Ar, 2016, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016 , Pusat Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI
Bekerja  sama  Dengan  Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta-Malang.
Suhartono,  Posisi  dan  Kondisi  Daerah Tertinggal:  Konsepsi  dan  Strategi Pembangunan  Berbasis  Wilayah, dalam  I  Wayan  Rusastra,  2014,
Prioritas  Pembangunan  Indonesia 2015-2019: Keberlanjutan Pertumbuhan dan Percepatan
Pengentasan  Kemiskinan ,  Kerja Sama P3DI Setjen DPR dengan Azza Grafika, Jakarta-Yogyakarta.

## Internet
Bisnis.com,  “20  Tahun  Desentralisasi, Ketergantungan  Pemda  Terhadap Pusat Masih Tinggi”, https://ekonomi.bisnis.com/read/202 10806/9/1426925/20-tahun- desentralisasi-ketergantungan-
pemda-terhadap-pusat-masih-
tinggi , diakses tanggal 19 Desember
2021.
DPR  RI,  “Risalah  Rapat  Pembahasan
Rancangan Undang-Undang Tentang  Kementerian  Negara”, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/L ampiran/leg_1-20191206-053027-
9952.pdf , diakses tanggal 12
Desember 2021.
Liputan6.com,  “Ini  Sebab  Pertumbuhan Ekonomi Tak Merata di Indonesia”, https://www.liputan6.com/bisnis/rea d/2178570/ini-sebab-pertumbuhan- ekonomi-tak-merata-di-indonesia , diakses tanggal 17 Desember 2021. Merdeka.com, “Ketua DPD Sebut Gerakan  Separatis  Ada  Karena Pembangunan Tak Merata”, https://www.merdeka.com/peristiwa /ketua-dpd-sebut-gerakan-separatis- ada-karena-pembangunan-tak-
merata.html ,  diakses  tanggal  19 Desember 2021.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor  33,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4700). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan  Daerah  Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5598).
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun 2005-2009 (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor 11). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun 2010-2014.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 3). Peraturan  Presiden  Nomor  131  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259). Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun 2020  tentang  Penetapan  Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119). Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2015  tentang  Kementerian  Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal,
dan Transmigrasi sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  85  Tahun  2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 13)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara
Perencanaan,  Pengendalian  dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah, Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara Perubahan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keputusan  Presiden  Nomor  164  Tahun 2000  tentang  Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda.
Keputusan  Presiden  Nomor  234/M
Tahun 2000.
Keputusan  Presiden  Nomor  228/M
Tahun 2001.
Keputusan  Presiden  Nomor  187/M
Tahun 2004. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6/PER/M- PDT/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan  Daerah  Tertinggal Tahun 2010-2014.
Keputusan Menteri Negara Pembangunan  Daerah  Tertinggal Nomor 044/KEP/M-PDT.II/2010 Tahun  2010  tentang  Penetapan Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2005-2009. Keputusan Menteri Pembangunan Daerah  Tertinggal  Nomor  141 Tahun  2014  tentang  Penetapan Kabupaten  Daerah  Tertinggal  yang
Terentaskan Tahun 2014.
Keputusan  Menteri  Desa,  Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor  79  Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019.