## Perubahan Perilaku Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Isu Laut Tiongkok Selatan
Arief Bakhtiar Darmawan 1
arief.darmawan@unsoed.ac.id

## Abstraksi
Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan perilaku politik luar negeri Tiongkok dalam menghadapi sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) sejak Tiongkok bersedia turut serta dalam forum regional atau multilateral sampai saat ini. Artikel ini berargumen bahwa meski karakter utama dan narasi politik luar negeri Tiongkok cenderung konsisten, perilaku politik luar negeri Tiongkok mengalami perubahan. Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan historis  yang  mengelaborasi  pola-pola  sejarah  dalam  politik  luar  negeri  Tiongkok.  Melalui metode kualitatif yang menyandarkan pada dokumen resmi, sumber arsip, dan pustaka literatur spesifik tentang politik luar negeri Tiongkok atas LTS, penulis berusaha menganalisis berbagai peristiwa dan detail spesifik perilaku politik luar negeri Tiongkok terhadap isu LTS dari tahun 1990 sampai 2018 ke dalam satu studi yang komprehensif. Perilaku politik luar negeri Tiongkok ketika  menghadapi  isu  LTS  terbagi  menjadi  empat  fase.  Pertama,  fase  pasif  dan  defensif. Tiongkok masih curiga bahwa forum multilateral merupakan cara untuk menekan kepentingan Tiongkok. Kedua, fase aktif. Pada fase ini, Tiongkok mulai percaya diri sebagai negara besar dan  kuat  sehingga  tidak  khawatir  bahwa  forum  multilateral  akan  mengancam  keamanan nasionalnya.  Ketiga,  fase  inisiatif.  Tiongkok  melangkah  lebih  jauh  dengan  menginisiasi beberapa ide dan terobosan multilateral yang sangat penting dalam jangka panjang. Keempat, fase  asertif.  Dalam  fase  ini,  Tiongkok  terlibat  dalam  beberapa  insiden,  konsisten  terhadap kepentingan mereka, sekaligus berusaha menahan diri untuk tidak memulai perang terbuka. Melalui perubahan politik luar negeri tersebut, Tiongkok berhasil menyesuaikan diri dengan politik  internasional  kontemporer  dan  tetap  berhasil  mempertahankan  kepentingan nasionalnya atas LTS.
Kata kunci : Laut Tiongkok Selatan, politik luar negeri, sengketa, Tiongkok

## Abstract
This  article  aims  to  explore  China's  foreign  policy  changes  on  the  South  China  Sea  (SCS) dispute ever since China started participating in regional or multilateral forums up to today. This article argues that although the main characters and narratives of China’s foreign policy tend to be consistent, Chinese foreign policy behavior is changing. This study uses comparative historical  analysis  that  elaborates  historical  patterns  in  Chinese  foreign  policy.  Through qualitative methods that rely on official documents, source of archives, and specific literature about China’s foreign policy on SCS, the authors attempt to analyze various events and specific details  of  Chinese  foreign  policy  behavior  on  the  SCS  issue  from  1990  to  2018  into  one comprehensive study. China's foreign policy behavior on the issue of SCS is divided into four phases. First, the passive and defensive phases. China still suspects that multilateral forums are a way of suppressing Chinese interests. Second, the active phase. In this phase, China begins to believe in itself as a big and powerful country that they do not consider multilateral forums as a threat its national security. Third, the initiative phase. China goes a step further by initiating some important multilateral initiative and breakthroughs in the long-term project. Fourth, the assertive  phase.  In  this  phase,  China  is  involved  in  several  incidents,  consistent  with  their
1 Korespondensi: Program Studi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman,Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 - Purwokerto 53122 / Hot line: (0281) - 635292
interests, while trying to refrain from initiating an open war. Through the change of foreign policy, China has adjusted to contemporary international politics and maintained its national interest in SCS.
Keywords : China, dispute, foreign policy, South China Sea
Pendahuluan
Dalam perjalanannya sebagai sebuah negara, Tiongkok terus mengalami perubahan perilaku politik luar negeri. Dalam hubungan internasional kontemporer, kebangkitan  Tiongkok  merupakan  tema  yang  menarik  minat  para  pengamat  dan peneliti  (Shambaugh,  2013;  Zhao,  2013;  Luttwak,  2012).  Sekitar  40  tahun  lalu, Tiongkok menerapkan kebijakan yang tidak efisien, cenderung stagnan, dan terasing dari ekonomi global. Namun, semenjak Deng Xiaoping melakukan reformasi ekonomi, investasi,  dan  perdagangan  internasional  yang  berorientasi  pasar  bebas  pada  tahun 1979, Tiongkok menjadi negara yang mengalami pertumbuhan pesat di dunia. Pada era Deng  Xiaoping,  meski  masih  menerapkan low  profile  policy ,  Tiongkok  bersikap  lebih terbuka terhadap hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Hasilnya, dari tahun  1976  sampai  2016,  Tiongkok  mengalami  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi sebesar 9,6% (Morrison, 2018: 5). Dimulai dari bidang ekonomi tersebut, Tiongkok turut  mengubah  haluan  politik  luar  negerinya,  baik  dalam  lingkup  regional  maupun internasional.  Perubahan  perilaku  politik  luar  negeri  Tiongkok  tersebut  juga berpengaruh  dalam  sikap  Tiongkok  ketika  menghadapi  isu  Laut  Tiongkok  Selatan (LTS).  Seperti  yang  akan  penulis  paparkan  secara  lebih  mendetail  pada  bagian pembahasan, Tiongkok yang selalu bersikap defensif dan memiliki kecurigaan terhadap pertemuan-pertemuan multilateral tentang LTS berubah menjadi negara yang berani mengajukan inisiatif terkait dengan upaya penyelesaian sengketa.
Persoalan LTS merupakan isu penting dalam hubungan internasional, baik saat  ini  maupun  di  masa  depan,  karena  isu  tersebut  dapat  berpengaruh  terhadap stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Posisi LTS yang strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia membuat wilayah ini rawan terhadap benturan  kepentingan  antarnegara.  Apalagi,  LTS  diperkirakan  memiliki  potensi cadangan sumber daya minyak yang besar, sekitar 28 miliar barel (Weatherbee, 2005: 134). Tiongkok merupakan salah satu pihak yang melakukan klaim, bersama Filipina, Malaysia,  Vietnam,  Taiwan,  dan  Brunei  Darussalam.  Sampai  saat  ini,  klaim-klaim
antarnegara tersebut belum menemukan titik temu. Sengketa LTS bahkan berpotensi menarik  kekuatan-kekuatan  maritim  eksternal  di  luar  kawasan  (Darmawan  & Mahendra, 2018: 99). Meski demikian, ketika berhadapan dengan isu LTS, Tiongkok tidak  begitu  saja  menghindar.  Dalam  beberapa  pertemuan  regional  yang  membahas LTS, Tiongkok bersedia untuk hadir dan membicarakan persoalan yang muncul. Sikap Tiongkok tersebut berbeda dengan sikap Tiongkok di masa lalu ketika masih dipenuhi kecurigaan bahwa kehadiran mereka hanya akan menjadi target kecaman negara-negara lainnya.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  penulis  berusaha  memahami  bagaimana perubahan  kebijakan  luar  negeri  Tiongkok  dalam  menghadapi  isu  Laut  Tiongkok Selatan. Penulis berargumen bahwa, dengan karakter dan narasi politik yang konsisten, politik luar negeri Tiongkok dalam menghadapi isu Laut Tiongkok Selatan berubah dari low  profile  policy menjadi  cenderung  asertif.  Meski  seringkali  dianggap  agresif,
Tiongkok juga menahan diri untuk tidak memicu perang terbuka antarnegara di area sengketa. Kebangkitan Tiongkok membutuhkan stabilitas kawasan, sehingga Tiongkok berhati-hati untuk melakukan kebijakan yang bersifat pengerahan militer besar-besaran di LTS. Namun, dalam setiap politik luar negerinya, Tiongkok relatif mampu untuk terus mempertahankan kepentingan nasionalnya terhadap isu LTS.

## Tinjauan Pustaka
Sebagai  sebuah  negara,  Tiongkok  memiliki  tiga  karakter  yang  nantinya akan membantu pemahaman kita mengenai hal-hal yang mempertajam perilaku politik luar negerinya (Varrall, 2015:3-5). Kualifikasi-kualifikasi ini merupakan karakter yang secara khusus melekat dalam politik luar negeri Tiongkok. Pertama, mengenai tujuan utama.  Tujuan  utama  politik  luar  negeri  Tiongkok  adalah  untuk  menjaga  Partai Komunis  Tiongkok  tetap  berada  di  puncak  kekuasaan.  Dengan  demikian,  segala tindakan  atau  kebijakan  yang  diambil  Tiongkok  merupakan  alat  untuk mempertahankan legitimasi. Atau, dengan kata lain, perilaku Tiongkok selalu berada dalam  lingkup  dan  kepentingan  Tiongkok  sebagai  negara  satu  partai.  Jika  menilik politik dalam negeri, segala kebijakan negara dalam hal mekanisme sosialisasi, artikel- artikel  di  media,  sampai  sistem  pendidikan,  semuanya  mengarah  pada  kepentingan partai. Begitu juga politik luar negeri, semuanya mengarah pada parameter rezim yang
berkuasa. Kedua, narasi-narasi partai harus sampai pada rakyat. Dengan situasi seperti saat ini, sulit untuk menilai apakah narasi pemimpin atau partai diyakini oleh seluruh rakyat.  Tiongkok  bukan  negara  yang  sepenuhnya  totaliter.  Mereka  membuka kesempatan  pada  rakyat  untuk  bebas  melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri  dan mengakses berbagai informasi. Untuk menghadapi ketidakpastian itu, negara dan partai terus  mengaitkan  isu  LTS  dengan  gagasan  nasionalisme  yang  tertanam  kuat  dalam kehidupan  masyarakat  Tiongkok  (Sinaga,  2015:  136;  Darmawan,  2018:  23).  Ketiga, faktor-faktor lain seperti ide pemimpin. Para pemimpin Tiongkok mungkin memiliki tujuan politik luar negeri jangka panjang yang sama.  Namun, seperti yang akan kita bahas di bawah, cara-cara yang ditempuh tidak selalu sama. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan bahwa hanya satu faktor yang menentukan perilaku politik luar negeri Tiongkok.
Lebih  jauh,  Varrall  (2015:  5-10)  menilai  beberapa  narasi  yang mempertajam politik luar negeri Tiongkok. Pertama, Tiongkok percaya bahwa negara itu telah mengalami 100 tahun penderitaan akibat penjajahan Barat. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kampanye patriotik, Tiongkok harus bangkit di arena internasional. Kedua,  seperti  yang  pernah  dinyatakan  oleh  Xi  Jinping  dalam  pidatonya  di  Jerman tahun 2014, Tiongkok percaya bahwa mereka adalah “ a peace-loving nation ”. Perdamaian, persahabatan,  dan  harmoni  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  karakter Tiongkok. Xi Jinping mengutip aksioma Tiongkok: “A warlike state, however big it may be, will eventually perish” (MOFA of the PRC, 2014). Ketiga, pandangan terhadap sejarah.
Menurut narasi ini, dalam sejarah panjang dunia, Tiongkok adalah kekuatan yang kuat, dihormati,  dan  aktor  global  yang  damai.  Keempat,  relasi  Tiongkok  dan  rakyatnya bagaikan  orang  tua  dan  anaknya.  Dalam  konteks  ini,  aspirasi  dari  rakyat  dipandang layaknya  aspirasi  keluarga  yang  akan  bersama-sama  mewujudkan  mimpi  bersama Tiongkok. Dua faktor tambahan yang mempertajam politik luar negeri Tiongkok di era kontemporer adalah peran Xi Jinping dan tumbuhnya kapabilitas Tiongkok (Varrall, 2015: 13). Sejak berada di puncak kekuasaan tertinggi, Xi Jinping membawa Tiongkok ke dalam ambisi besar menuju sebuah negara maju. Xi, misalnya, mendorong Tiongkok untuk menjalankan Belt and Road Initiative (BRI) dengan segala resikonya. Pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara ekonomi dan militer juga menjadikan Tiongkok semakin percaya diri dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, Tiongkok terus berusaha
mempertahankan  integritas  teritorialnya  di  wilayah  LTS.  Meskipun  tidak  memiliki fondasi legalitas yang jelas, Tiongkok terus bertahan atas klaimnya di LTS berdasarkan alasan-alasan historis (Hayton, 2018: 2).
Dengan  karakter  dan  narasi  tersebut,  politik  luar  negeri  Tiongkok mengalami  beberapa  perubahan  perilaku.  Economy  (2010:  142)  menyatakan  bahwa Tiongkok  telah  menjadi  kekuatan  yang  revolusioner.  Dimulai  sejak  kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok membangun keterhubungan dengan dunia luar. Tiongkok mulai percaya bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mereka membutuhkan strategi global yang lebih aktif. Perubahan politik luar negeri Tiongkok juga tumbuh dari  kesadaran  bahwa  kekuatan  nasional  dan  posisi  geografis  yang  selama  ini  telah dilakukan  tidak  mampu  lagi  beradaptasi  dengan  situasi  internasional  kontemporer (Zhao, 2013). Dalam konsep perubahan dan kesinambungan politik luar negeri, strategi dapat dikatakan berubah jika ada hal-hal mendasar yang menunjukkan perbedaan dari strategi  sebelumnya.  Perubahan  ini  bisa  mencakup  pergeseran  posisi  negara  dalam komunitas internasional maupun perubahan implementasi kebijakan yang berbentuk program tertentu (Rosati, Hagan, & Sampson, 1994). Sementara itu, kesinambungan bisa dilihat dari landasan politik luar negeri yang konsisten dengan perubahan pada sisi perifer yang tidak terlalu kentara.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  perubahan  perilaku  politik  Tiongkok  ini menggunakan  analisis  perbandingan  historis  ( comparative  historical  analysis ).  Analisis perbandingan historis memformulasikan satu rumusan masalah utama dalam kasus- kasus  sejarah  spesifik  yang  kemudian  dielaborasi  melalui  pemeriksaan  peristiwa- peristiwa  atau  kondisi  sejarah  tertentu  sesuai  kurun  waktu  yang  ditentukan  peneliti (Neuman,  2014:  52;  Mahoney  &  Reuschemeyer,  2003:  9).  Dalam  penelitian  ini, rumusan  pertanyaan  utama  dan  sejarah  spesifik  yang  dimaksud  adalah  bagaimana perubahan  politik  luar  negeri  Tiongkok  terhadap  sengketa  LTS.  Oleh  karena  itu, penelitian ini termasuk dalam kategori case-oriented comparative research yang fokus pada satu  fenomena  utama  (Ragin,  1987).  Dengan  analisis  perbandingan  sejarah,  peneliti berusaha  mengeksplorasi  beberapa  periode  sejarah  politik  luar  negeri  Tiongkok, mengamati  keterhubungan  dan  perbedaan  karakteristik  tiap  periode,  serta
mendeskripsikannya dalam beberapa kategori analisis dengan menyimpulkan fase-fase tertentu.  Pendekatan  perbandingan  historis  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Metode  kualitatif  dalam  penelitian  melibatkan  dugaan-dugaan naratif yang tidak mengandalkan data-data numerik (Spray & Roselle, 2016: 39). Dalam analisis  perbandingan  sejarah,  penulis  melakukan  riset  dengan  mencatat  dokumen sejarah  dan  sumber-sumber  arsip.  Penulis membatasi  dokumen,  sumber  arsip,  serta literatur  pada  topik  yang  terkait  dengan  politik  luar  negeri  Tiongkok,  kebangkitan Tiongkok,  serta  dinamika  sengketa  LTS.  Sekuen  waktu  juga  menjadi  pertimbangan pengambilan data. Penulis memulai data politik luar negeri Tiongkok dari kesediaan Tiongkok  untuk  mengikuti  pertemuan  multilateral  dimulai  dari  pernyataan  Perdana Menteri Tiongkok Li Peng pada bulan Agustus 1990 di Singapura. Dalam pertemuan tersebut, Tiongkok siap mengesampingkan masalah kedaulatan dalam LTS dan ingin bekerja sama dengan negara lain untuk pengembangan bersama masalah maritim atau sumber daya di dalamnya. Li Peng mengatakan, “China is ready to join efforts… to develop islands, while putting aside for the time being the question of sovereignty” (Hyer, 1995: 40). Dari situ, penulis berusaha memahami fase politik luar negeri Tiongkok sampai saat ini.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  isu  LTS,  Tiongkok  selalu  memperbarui  klaim  territorial  di  LTS. Pada tahun 1936, Dewan Editor China Geographical Society dan ahli geografi Bai Meichu membuat  atlas  Tiongkok  yang  menggambarkan  klaim  berbentuk  “U”  di  LTS. Berdasarkan  peta  tersebut,  pada  tahun  1947,  Departemen  Geografi  Tiongkok mempublikasikan LTS sebagai bagian dari Distrik Khusus Hainan (Hayton, 2014; Yu, 2003).  Pada  tahun  1958,  Tiongkok  mengeluarkan  klaim  resmi  dalam Declaration  of China’s  Territorial  Sea yang  memasukkan  semua  kepulauan  di  LTS  sebagai  lautan Tiongkok (Dupuy & Dupuy, 2013: 126). Klaim itulah yang coba dipertahankan melalui politik luar negeri Tiongkok. Pada bagian ini, penulis menganalisis perubahan politik luar  negeri  Tiongkok  dalam  merespon  isu  LTS.  Perubahan  yang  dibahas  meliputi keikutsertaan Tiongkok dalam forum multilateral untuk menyelesaikan masalah dan mencari  persetujuan  damai  di  LTS  maupun  perilaku-perilaku  Tiongkok  di  lautan. Dalam  bab  ini,  berdasarkan  pola  dan  level  keterlibatan,  penulis  membahas  perilaku Tiongkok dalam empat fase utama.

## Fase Pertama (1990-1995): Pasif dan Defensif
Pada fase pertama ini, Tiongkok masih berhati-hati untuk terlibat dalam pertemuan atau perundingan multilateral. Sikap Tiongkok masih dipenuhi rasa curiga bahwa  pertemuan-pertemuan  multilateral  berusaha  untuk  menekan  kepentingan Tiongkok.  Pada  masa  ini,  mengutip  Marc  Lanteigne  (2009:  21),  politik  luar  negeri Tiongkok masih dipengaruhi oleh low profile policy yang dibawa Deng Xiaoping, yaitu “hiding China’s capabilities and biding its time” ( tauguang yanghui ). Oleh karena itu, Tiongkok berperilaku pasif dan defensif. Kata “pasif” di sini berkaitan dengan kekuatan suatu negara,  sehingga  makna  pasif  dapat  dipahami  sebagai  keinginan  untuk  tidak menunjukkan kekuatan untuk mendominasi. Sementara kata “defensif” merujuk pada sikap khawatir Tiongkok dalam menghadapi tantangan atau kritik dari negara lain.
Pada awalnya Tiongkok hanya mengikuti forum multilateral yang bersifat informal, yaitu Managing Potential Conflicts in the South China Sea (MPCSCS). MPCSCS mulai  diselenggarakan  pada  tahun  1990,  diinisiasi  oleh  diplomat  Hasjim  Djalal  dari Indonesia dan Profesor Ian Towsend-Gault dari Kanada yang merancang lokakarya informal  atau  tidak  resmi  yang  membicarakan  LTS  (Djalal,  2011).  Tiongkok  baru mengikuti  MPCSCS  pada  pertemuan  yang  kedua.  Pada  pertemuan  MPCSCS  yang kedua,  semua  negara  di  kawasan  ikut  serta  hadir  di  Bandung  kecuali  Kamboja.
Kamboja  masih  menghadapi  situasi  dalam  negeri  yang  tidak  stabil.  Kamboja  baru berpartisipasi  dalam  MPCSCS  pada  tahun  1994  ketika  negara  tersebut menyelenggarakan  pemilu  yang  disponsori  oleh  UNTAC.  Dalam  pertemuan  ini,
Tiongkok  bersikap  defensif  dan  penuh  kehati-hatian.  Dalam  kesempatan  yang diberikan, pimpinan delegasi Tiongkok Direktur Asia dalam Kementerian Luar Negeri Tiongkok  Wang  Yingfan  menegaskan  bahwa  kehadiran  Tiongkok  tidak mengindikasikan perubahan posisi Tiongkok atas Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Tiongkok tetap pada posisinya bahwa Tiongkok memiliki kedaulatan atas dua kepulauan tersebut. Setidaknya ada lima poin penting yang disampaikan Wang Yingfan. Pertama, Tiongkok siap untuk mengadakan kerja sama eksplorasi melalui mekanisme atau  organisasi  yang  sesuai.  Kedua,  Tiongkok  menyatakan  persetujuannya  bahwa masalah LTS harus diselesaikan secara damai. Ketiga, Tiongkok menghimbau negara- negara lain untuk tidak memperkeruh situasi di lapangan. Keempat, Tiongkok tidak
setuju jika masalah LTS harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi internasional dan memilih untuk menyelesaikannya secara bilateral. Kelima, Tiongkok tidak ingin ada kekuatan atau negara di luar kawasan yang terlibat dalam resolusi konflik teritorial di LTS. Menurut John Garver, kebijakan Tiongkok dalam isu LTS tersebut merupakan usaha  Tiongkok  untuk  mencegah  naiknya  tensi  konflik  di  kawasan  (Garver,  1992: 1016).
Pada lokakarya MPCSCS ketiga yang diselenggarakan pada tahun 1992 di Yogyakarta,  Tiongkok  bersikap  defensif  ketika  forum  mulai  membahas  tindakan Tiongkok yang memperbolehkan kerja sama eksplorasi minyak antara China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dan perusahaan minyak AS Crestone Energy Corporation di perairan sengketa. Tiongkok meminta forum tidak membicarakan persoalan tersebut. Pada  pertemuan  MPCSCS  ke-4  tahun  1993  di  Surabaya,  Menteri  Luar  Negeri Indonesia  Ali  Alatas  sempat  mengusulkan  untuk  membuat  lokakarya  ini  menjadi pertemuan  formal,  namun  Tiongkok  menolak  dengan  alasan  bahwa  isu  LTS  akan menjadi lebih sulit dan kompleks (Shaohua, 2008: 87). Pada pertemuan ini, Tiongkok kembali meminta lokakarya tidak membahas isu kedaulatan dan politik di LTS. Oleh karena  itu,  pada  pertemuan  MPCSCS  ke-5  tahun  1994  dan  selanjutnya,  diskusi mengenai  isu-isu  politik  dan  keamanan  tidak  dimasukkan  dalam  agenda  lokakarya. Perkembangan mengenai isu politik dan keamanan tidak banyak berarti. Tiongkok juga menolak usulan Indonesia mengenai “formula donat” yang menempatkan area tengah LTS sebagai lokasi proyek pengembangan bersama. Tiongkok khawatir klaimnya akan terganggu (Shaohua, 2008: 76-77). Pada pertemuan yang ke-4, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengusulkan agar lokakarya melibatkan negara lain seperti AS, Jepang, atau negara Eropa  untuk membantu proyek kerja sama dari sisi teknis atau finansial. Tiongkok menolak meskipun tidak menutup kemungkinan di masa depan (Haryanto & Bainus, 2017: 75).
Selain dalam MPCSCS, kehati-hatian Tiongkok terlihat pada tahun-tahun awal ASEAN  Regional  Forum (ARF).  Tiongkok  pertama  kali  ikut  serta  sebagai “consultative  partner”  untuk Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN)  dalam pertemuan pertama ARF di Bangkok pada 25 Juli 1994. Forum ini dibentuk setelah disepakati  oleh  para  pemerintah  negara-negara  ASEAN  dalam  Pertemuan  Menteri ASEAN  yang  diselenggarakan  pada  23-25  Juli  1993  (Kemlu  RI,  2012).  Isu  LTS
mendapatkan tempat dalam pembahasan pertemuan ARF karena hal ini sesuai dengan tujuan  ARF  dibentuk,  yaitu “to  foster  constructive  dialogue  and  consultation  on  political  and security  issues  of  common  interest  and  concern” dan “to  make  significant  contributions  to  efforts towards  confidence-building  and  preventive  diplomacy  in  the  Asia-Pacific  region” (ASEAN Regional  Forum,  2018).  Pembicaraan  antarnegara  di  dalam  ARF,  baik  yang  terlibat klaim  maupun  tidak,  menjadi  penting  karena  isu  LTS  melibatkan  banyak  pihak, terutama  yang  berkaitan  dengan  kebebasan  navigasi  di  lautan  tersebut.  Pihak-pihak yang tidak terlibat klaim langsung pun berkepentingan dalam mencari penjelasan dan perkembangan mengenai isu LTS karena khawatir efek buruknya akan menyebar luas jika terjadi konflik terbuka.
Pada  awal  mula  diskusi  pembentukan  ARF,  ada  tiga  kekhawatiran  para pemimpin Tiongkok yang membuat Tiongkok tidak antusias dengan ARF. Pertama, Tiongkok  merasa  bahwa  negara-negara  di  Asia  memiliki  banyak  perbedaan  dan waktunya tidak tepat. Kedua, Tiongkok khawatir masalah Taiwan dan klaim di LTS akan  menjadi  bagian  dari  pembicaraan  multilateral.  Ketiga,  ARF  berpotensi mengancam  kepentingan  Tiongkok  yang  lain,  yaitu  dengan  adanya  kekuatan  luar kawasan  yang  ikut  campur  terlalu  dalam  mengenai  isu  LTS.  Tiongkok  khawatir  AS akan mendominasi proses organisasional dalam ARF dan mengkritik perilaku-perilaku Tiongkok (Foot, 1998: 426). Sementara itu, beberapa negara ASEAN meminta forum untuk fokus pada masalah-masalah umum ketimbang isu-isu yang bisa menimbulkan perdebatan  dan  menempatkan  salah  satu  pihak  dalam  posisi  defensif  karena  kritik.
Malaysia  dan  Filipina  adalah  dua  negara  yang  memperlihatkan  keinginan  untuk mendiskusikan masalah politik dan keamanan dalam konflik LTS. Dalam konferensi pers mengenai ARF, Tiongkok merespon sikap dua negara ASEAN tersebut dengan menegaskan  bahwa  konflik  teritorial  tidak  seharusnya  mendapat  tempat  di  ruang diskusi ARF. Pada akhirnya, pernyataan yang paling penting adalah pentingnya untuk meninggalkan penggunaan senjata nuklir di Asia Utara, tanpa menyebutkan mengenai konflik LTS. Beberapa pengamat mulai melihat ARF sebagai “ no more than a glorified cocktail party ” (Shaohua, 2008: 98).
Dalam  perkembangan  ARF  kemudian,  negara-negara  besar  seperti  AS, Rusia, dan India, ikut serta dalam forum dengan dilandasi berbagai kepentingan. AS ingin  tetap  hadir  menjadi  kekuatan  regional  di  kawasan,  sementara  Jepang  ingin
mengamankan  pasokan  minyak.  Hal  itu  membuat  Tiongkok  enggan  membicarakan masalah  LTS  ini  lebih  jauh.  Hal  tersebut  dipertegas  dalam  pertemuan  ARF  ke-2  di Brunei  tahun  1995.  Juru  bicara  Menteri  Luar  Negeri  Tiongkok  mengatakan  bahwa Tiongkok “menolak peran ARF dalam mendiskusikan masalah ini” (Acharya, 2009: 134). Pada tahun  tersebut,  tensi kawasan sempat memanas karena insiden Gugusan Karang  Mischief  yang  melibatkan  Tiongkok  dan  Filipina.  Tiongkok  sempat mengepung dan menahan kapal Analita yang dipimpin Kapten Alipustain dari Filipina yang  memergoki  bangunan  Tiongkok  di  Gugusan  Karang  Mischief.  Setelah  terlibat dalam perdebatan, Tiongkok akhirnya menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan isu LTS dengan negara ASEAN berbasis hukum internasional, namun tanpa keterlibatan dari  pihak  luar  kawasan.  Untuk  pertama  kalinya  dalam  forum  multilateral  formal, Tiongkok berdiskusi mengenai konflik LTS dengan ASEAN sebagai satu kelompok. Meskipun  kesediaan  Tiongkok  untuk  membicarakan  isu  LTS  dianggap  sebagai kesuksesan  bagi  ARF  yang  mengubah  pendekatan  dari “hard  approach” menjadi “soft approach” , pada fase ini penulis melihat Tiongkok lebih bersikap pasif dan defensif.
Fase Kedua (1996-1999): Aktif
Pada fase ini, persepsi Tiongkok terhadap forum multilateral secara umum mulai berubah. Tiongkok mulai aktif dalam forum-forum multilateral yang diikutinya. Sama seperti kata “pasif”, kata “aktif” tersebut berkaitan dengan kekuatan suatu negara. Dengan demikian, fase aktif di sini dipahami sebagai perilaku Tiongkok yang  mulai merasa percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya dan mencoba untuk menghadapi semua  hambatan  yang  menghalangi  kepentingannya  atas  klaim  di  LTS.  Di  bawah kepemimpinan Jiang Zhemin, Tiongkok mulai meninggalkan taoguang yanghui dan mulai menjalankan great  power  diplomacy ( daguo  zhanlue )  (Lanteigne,  2009:  21).  Pada  fase  ini,
Tiongkok  pertama  kali  menempatkan  klaimnya  di  LTS  atas  dasar  historis  dalam dokumen  resmi China’s  Exclusive  Economic  Zone  and  Continental  Shelf  Act (Dupuy  & Dupuy, 2013: 123). Tiongkok berargumen bahwa Tiongkok telah hadir di kawasan itu sejak Dinasti Han berkuasa pada abad ke-2 SM (Dam, 2010). Faktor sejarah inilah yang memperkuat keaktifan Tiongkok agar tidak kehilangan klaim. Di saat yang bersamaa, dengan keyakinan bahwa Tiongkok adalah negara besar dan kuat, Tiongkok tidak lagi menganggap bahwa forum-forum multilateral akan memberi tekanan yang besar pada
keamanan nasionalnya (Cheng-Chwee, 2005: 107). Secara khusus, hal itu berlaku juga untuk forum-forum multilateral yang membicarakan isu LTS. Forum seperti ARF dan MPCSCS  yang  memakai  nilai-nilai  ASEAN  perlahan  membuat  Tiongkok  merasa nyaman  karena  adanya  prinsip  non-intervensi  dan  pendekatan  konsensus  dalam pengambilan keputusan.
Keaktifan Tiongkok terlihat dengan jelas dalam ARF. Pada keikutsertaan tahun 1996, status Tiongkok dalam ARF berubah menjadi “ dialogue partner ” sepenuhnya.
Dalam  pertemuan  ARF  ke-3  tahun  1996,  Menteri  Luar  Negeri  Qian  Qichen mengemukakan  pendekatan  kerja  sama  keamanan  yang  dikenal  dengan New  Security Concept (NSP). Tujuan utama NSP adalah “to conduct dialogue, consultation, and negotiation on an equal footing..: to solve disputes and safeguard peace. Only by developing a new security concept and  establishing  a  fair  and  reasonable  new  international  order  can  world  peace  and  security  be fundamentally  guaranteed” (Shambaugh,  2013:  78-79).  Meskipun  Menteri  Luar  Negeri Qian Qichen mengatakan bahwa posisi Tiongkok yang mengesampingkan perselisihan dan fokus pada pengembangan bersama akan menjadi konsensus dari anggota forum, Tiongkok  melangkah  lebih  jauh  dengan  kesediaan  menjadi  tuan  rumah Confidence Building Measures (CBM) ARF. Pada tahun 1997, Tiongkok bersama Filipina menjadi ketua “ intersessional support group ” dalam CBM yang diselenggarakan di Beijing. Menteri Luar  Negeri  Tiongkok  Qian  Qichen  menyatakan  bahwa  ini  akan  menjadi  “pertama kalinya bagi Tiongkok untuk menjadi tuan rumah sebuah konferensi multilateral resmi dalam isu keamanan” (Foot, 1998: 426). Dalam ARF ke-4 ini, juru bicara Kementrian Luar  Negeri  Tiongkok  Cui  Tiankai  mengatakan  bahwa  Tiongkok  bersedia menyelesaikan konflik melalui konsultasi damai dan meminta pengembangan bersama menjadi perhatian peserta forum. Filipina yang menginginkan isu LTS masuk dalam agenda menawarkan proposal untuk membahas resolusi konflik, tapi proposal tersebut tidak mendapatkan respon dari forum. Ketimbang memandang hal tersebut sebagai strategi Tiongkok, penulis memahami bahwa isu LTS tidak menjadi perhatian utama forum  karena  pada  tahun  1997  itu  ASEAN  menghadapi  krisis  kepemimpinan  di Kamboja dan isu hak asasi manusia di Myanmar. Namun pertemuan di Beijing telah berhasil membahas isu-isu keamanan yang sebelumnya tabu bagi Tiongkok: doktrin pertahanan  dan  transparansi  kekuatan  militer,  kerja  sama  militer,  partisipasi  dalam United Nations Register of Conventional Arms (UNRCA), serta sirkulasi partisipasi UNRCA
di  antara  sesama  anggota  ARF.  Pernyataan  Menlu  Qian  mengenai  militer  dan keamanan pada bulan Juli 1997 juga positif untuk upaya perdamaian: “Security cannot depend on increasing armament. Nor can it depend on military alliance. Security should depend on mutual trust and ties of common interests” (Foot, 1998: 435).
Pada ARF ke-5 di Manila, pada tahun 1998, perdebatan kembali muncul antara  Tiongkok  dan  Filipina  terkait  insiden  Mischief  Reef  pada  tahun  1995.  Tuan rumah  Filipina  ingin  agar  forum  mendukung  posisi  Filipina  masalah  pembangunan infrastruktur  Tiongkok  di  Mischief  Reef  dan  melakukan  isolasi  terhadap  Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas di Mischief Reef untuk tujuan pengamatan cuaca dan akan terbuka bagi nelayan Filipina di masa depan. Proposal Filipina tidak mendapatkan respon positif dari negara-negara ASEAN lainnya. Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar, misalnya, mengatakan bahwa situasi di  LTS  cenderung  stabil.  Dalam  ARF  ke-5  ini,  Tiongkok  kembali  konsisten  untuk menolak internasionalisasi isu LTS dan setuju untuk menyelesaikan persoalan dalam kerangka damai bersama pihak-pihak yang ‘relevan’ saja (Shaohua, 2008: 107). Dalam ARF ke-6 di Singapura, pada tahun 1999, perdebatan yang muncul adalah mengenai bangunan  baru  atau  perluasan  struktur  di  LTS.  Filipina  mengajukan  draf  agar  tidak boleh ada bangunan baru atau perluasan struktur di LTS oleh negara pengklaim. Semua negara ASEAN menyetujui draf itu untuk dibicarakan dalam ARF, kecuali Malaysia. Namun  setelah  melalui  diskusi  kembali,  agar  Tiongkok  bisa  menerima  hasil  ARF, Filipina  akhirnya  menyetujui  bolehnya  struktur  permanen  baru  di  area  konflik (Shaohua, 2008: 108).
Dalam MPCSCS, Tiongkok relatif percaya diri dari sikap negara lain yang berkaitan  dengan  klaim  atas  LTS.  Dalam  MPCSCS  ke-9, United  Nations  Environment Programme (UNEP)  sebagai  salah  satu  organ  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) diundang sebagai salah satu narasumber (Bainus, 2000: 28). Meski demikian, kehadiran UNEP  tidak  serta  merta  membuat  Tiongkok  meninggalkan  posisinya  bahwa penyelesaian sengketa cukup dibicarakan  antarsesama negara yang terlibat langsung. Keterlibatan UNEP dalam MPCSCS relatif kecil, sebatas pada proyek biodiversitas. Pada fase ini, Tiongkok terlihat lebih percaya diri dan aktif dalam forum multilateral yang membicarakan isu LTS.
Fase Ketiga (2000-2011): Berinisiatif
Tiongkok  terus  mengalami  perubahan  dalam  perilaku  politik  luar negerinya. Kata “inisitiatif” yang dipilih penulis pada fase ini merujuk pada sikap negara untuk mempromosikan atau mendorong hal-hal tertentu kepada negara lain. Hal itulah yang terlihat dari politik luar negeri Tiongkok di bawah kepemimpinan Hu Jintao yang memperkenalkan  prinsip  “harmonious  world”  ( hexie  shijie )  (Medeiros,  2009:  48).
Prinsip  tersebut  menekankan  pada  niat  Tiongkok  untuk  “memelihara  perdamaian dunia” dan lebih terikat pada komunitas internasional (Medeiros, 2009: 49-50). Dalam isu  LTS,  prinsip  tersebut  mendorong  Tiongkok  melangkah  lebih  jauh  dengan menginisiasi beberapa ide dan mendorong terobosan multilateral yang sangat penting untuk strategi jangka panjang. Pada tahun 2009, Tiongkok sempat mendaftarkan peta Sembilan  garis  putus-putus  berbentuk  “U”  ke  Komisi  PBB  Bidang  Perbatasan  dan Landas Kontinen, meskipun kemudian tidak mendapatkan legalisasi (Dupuy & Dupuy, 2013: 130. Partisipasi Tiongkok yang mengusulkan beberapa proposal dalam forum regional bersamaan dengan fokus Tiongkok pada stabilitas kawasan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik Tiongkok sampai tahun 2020 (Yi, 2005: 76). Fase ini merupakan masa terbaik dan paling efektif dalam diplomasi luar negeri  Tiongkok  (Shambaugh,  2013:  41).  Para  pengamat  melihat  Tiongkok menjalankan kebijakan luar negeri “ charm offensive ” (Lanteigne, 2009: 30).
Dalam ARF ke-7 di Bangkok yang diselenggarakan pada bulan Juli 2000, dua  hal  penting  yang perlu  dicatat  adalah  kehadiran  Korea  Utara  sebagai  tamu  dan inisiatif ASEAN-Tiongkok untuk membuat “ Regional Code of Conduct in the South China Sea ”. Kehadiran Korea Utara dan Korea Selatan tidak lepas dari peran Tiongkok yang memiliki hubungan dengan kedua negara (Evans, 2003: 753). Dalam pertemuan ARF ke-8 tahun 2001 di Hanoi, Vietnam, para peserta mendiskusikan COC di LTS dan isu- isu keamanan lain di Asia Pasifik. Forum sepakat untuk mengadakan konsultasi antara ASEAN dan Tiongkok untuk mengembangkan COC sebagai jalan perdamaian dalam isu LTS. Pada ARF ke-8 tahun 2002 ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok menegaskan kembali  prioritas  kebijakan  Tiongkok  untuk  membangun  persahabatan  antarnegara dan  sikap  sebagai  negara  tetangga  yang  baik.  Pada  ARF  tahun  2003,  Tiongkok mengajukan proposal ARF Security Policy Conference (ASPC). ARF ke-18 di Bali, yang diselenggarakan  pada  bulan  Juli  2011,  menghasilkan  beberapa  kesepakatan  antara
ASEAN dan Tiongkok mengenai komitmen dalam pelaksanaan DOC bagi para pihak di LTS. Secara garis besar, melihat tidak adanya perdebatan besar yang menimbulkan perselisihan dalam forum, ARF telah menjalankan berkomitmen untuk melangkah dan dijalankan  dengan  nyaman  bagi  semua  partisipan:  pelan,  tidak  mengikat,  dan persetujuan diputuskan secara sukarela. Menurut Rosemary Foot, ARF  mengadopsi mekanisme kerja sama keamanan yang menempatkan kepercayaan dan dialog sebagai metode untuk menciptakan rasa saling percaya (Foot, 1998: 428).
Pada tahun 2000, ketika Canadian International Development Agency (CIDA) menghentikan bantuan dana untuk MPCSCS, Tiongkok bersedia memberikan bantuan dana untuk keberlanjutan lokakarya tersebut. Para peserta juga sepakat bahwa forum tetap bersifat informal dan metode pengambilan keputusan menggunakan konsensus. Pada  kurun  waktu  antara  tahun  2003  sampai  2006,  Tiongkok  berperan  lebih  aktif dengan menjadi koordinator proyek Database Information Exchange and Networking .
Pada  tahun  2002,  ASEAN  dan  Tiongkok  menandatangani  DOC  yang merupakan  deklarasi  Tata  Berperilaku  di  sekitar  kawasan  LTS.  Penandatanganan tersebut  merupakan  keberhasilan  lanjutan  dari  Pertemuan  Menteri  Luar  Negeri ASEAN  tahun  1992  di  Manila  yang  menghasilkan ASEAN  Declaration  on  the  South China  Sea. Deklarasi  pada  tahun  1992  itu  sendiri  menegaskan “necessity  to  resolve  all sovereignty and jurisdictional issues pertaining to the South China Sea by peaceful means, without resort to force”, dan keinginan “all parties concerned to exercise restraint” (Acharya, 2009: 134). Pada  tahun  2005,  untuk  mengupayakan  implementasi  DOC  yang  diinisiasi  oleh ASEAN,  ASEAN-Tiongkok  membentuk  kelompok  kerja  gabungan  dan  sepakat bahwa kedua belah pihak berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan LTS. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-11 tahun 2007 di Singapura, setelah  mengikuti  CBM  yang  tidak  mengikutsertakan  Taiwan,  Tiongkok  kembali menandatangani  dokumen  di  bidang politik  dan  keamanan  mengenai  isu  keamanan non-tradisional dan implementasi DOC (Sinaga, 2011).
Pada tahun 2010, Tiongkok aktif dalam pembicaraan mengenai DOC dan KTT  ASEAN.  Beberapa  kelanjutan  pertemuan  dari  kelompok  kerja  gabungan mengenai implementasi DOC misalnya ASEAN-China Joint Working Group Meeting on the Implementation of the DOC , yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam, pada 16-17 April 2010.  Pertemuan  tersebut  menetapkan  bahwa  DOC  akan  selalu  menjadi  salah  satu
dokumen yang signifikan bagi ASEAN dan Tiongkok. Oleh karena itu, ASEAN dan Tiongkok harus terus menghormati setiap aspek yang terkandung pada DOC tahun 2002.  Tiongkok  hadir  dalam  KTT  ASEAN  ke-17  yang  diselenggarakan  pada  30 Oktober 2010 di Hanoi, Vietnam, yang kembali membahas masalah DOC. Tiongkok ikut  menyepakati  langkah-langkah  penting  terkait  implementasi  DOC,  diantaranya memanfaatkan mekanisme regional dalam membangun rasa saling percaya dalam isu LTS dengan mengimplementasikan DOC serta terus mengupayakan Code of Conduct in the South China Sea (COC). Pada akhir tahun 2010, tepatnya tanggal 21-22 Desember,
Tiongkok menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN-China Joint Working Group Meeting on  the  Implementation  of  the  DOC di  Kunming.  Kelanjutan  pembicaraan  LTS  menjadi lebih giat pada tahun 2011. Pada  tanggal 17-19 April 2011, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan ke-6 ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea yang diselenggarakan di Medan.  Dalam  pertemuan  ini,  Tiongkok mengambil  peran  sebagai  ketua  salah  satu agenda pertemuan bersama Vietnam yang juga memiliki klaim di LTS (CIL, 2011).
Inisiatif  Tiongkok  pada  fase  ini  didukung  oleh  faktor  internal  berupa kapabilitas militer dan kebutuhan ekonomi. Secara militer, anggaran militer Tiongkok terus mengalami kenaikan, dari 63.503 juta dollar AS pada tahun 2004 sampai 147.258 juta dollar AS pada tahun 2011 (SIPRI, 2015). Jumlah itu merupakan angka yang sangat besar untuk mengembangkan senjata nuklir dan peralatan militer dengan daya jangkau yang jauh (Darmawan, 2018). Dengan anggaran yang besar dan modernisasi militer, Tiongkok semakin percaya diri untuk mempertahankan klaim. Secara ekonomi, LTS menyimpan  banyak  potensi  untuk  meningkatkan  pendapatan  nasional,  misalnya cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 28 miliar barrel (Weatherbee, 2005: 134). Selain itu, sejak tahun 2003, Tiongkok telah menjadi konsumen minyak terbesar ke-2 di dunia, sehingga penguasaan jalur pelayaran menjadi isu utama (Medeiros, 2009: 40). Dengan potensi dan pentingnya LTS untuk ekonomi dalam negeri, Tiongkok harus tetap menguasai forum agar sesuai dengan kepentingan mempertahankan klaim.

## Fase Keempat (2012-2018): Asertif
Pada  fase  ini,  Tiongkok  memperlihatkan  kecenderungan  untuk memperkuat  kepentingan  nasionalnya  terhadap  isu  LTS  dalam  forum  multilateral
dengan  berusaha  menolak  agenda  pembicaraan  mengenai  isu  LTS  dalam  forum, meskipun juga tetap bersedia mengikut forum multilateral yang membahas LTS. Pada fase ini, Tiongkok bersikap asertif sekaligus tidak mau ambil resiko dengan bersikap arogan.  Menurut  kamus  Meriam-Webster  (2018),  makna  kata  asertif  merujuk  pada pernyataan-pernyataan atau perilaku yang tegas dan percaya diri. Lebih lanjut, p erilaku asertif  merupakan sikap  seseorang “to  act  in  his  own  best  interests,  to  stand  up  for  himself without undue anxiety, to express his honest feeling comfortably, or to exercise his own rights without denying the rights of others” . Dalam konteks hubungan internasional, sampai saat ini belum ada konsensus mengenai makna asertif (Johnston, 2013: 9). Beberapa merujuk pada aktivisme  yang  konstruktif,  beberapa  lainnya  mendeskripsikannya  serupa  perilaku imperialistik atau nasionalistik. Dalam konteks perilaku Tiongkok, sementara Johnston (2013: 10) memahami asertif sebagai ancaman yang eksplisit terhadap aktor lain jika tidak  ingin  mendapatkan  kerugian  yang  lebih  besar,  Jerdén  (2014:  49)  melihatnya sebagai tendensi Tiongkok untuk meraih tujuan dan menyelesaikan persoalan dengan cara konfrontatif. Dalam artikel ini, penulis memahami sikap asertif Tiongkok sebagai perilaku untuk meraih kepentingannya di LTS, bahkan jika perlu menggunakan cara- cara konfrontatif.
Indikasi  sikap  asertif  ditunjukkan  dalam  beberapa  hal.  Pada  bulan  Juni 2014, misalnya, Tiongkok menerbitkan peta resmi baru dengan menambahkan garis putus-putus  ke-10  di  sebelah  timur  Taiwan  (Hayton,  2014).  Tiongkok  juga  berhasil mendikte  forum.  Pada  Pertemuan  Menlu  ASEAN  yang  diselenggarakan  bulan  Juli 2012,  Tiongkok  mempengaruhi  ketua  ASEAN  tahun  itu,  Kamboja,  untuk  tidak membahas isu LTS. Hal itu semakin mempertajam sikap ASEAN yang telah terbelah (Darmawan  &  Mahendra,  2018).  Pertama  kalinya  dalam  sejarah  ASEAN  tidak menghasilkan  dokumen  apa  pun.  Dalam  pertemuan  itu,  konsensus  antarnegara ASEAN tidak tercapai. Kamboja melalui Menlu Hor Namhong menolak memasukkan insiden  antara  Tiongkok-Filipina  di  Beting  Scarborough  ke  dalam  dokumen  akhir forum  (BBC,  2012).  KTT  ASEAN  ke-23 di  Bandar  Seri  Begawan,  Brunei,  pada  24 April 2013 kembali membicarakan masalah LTS. Sebelum KTT, terjadi dua insiden di wilayah sengketa yang semuanya melibatkan Tiongkok, yaitu antara Tiongkok-Vietnam dan  Tiongkok-Malaysia.  Oleh  karena  itu,  dalam  pertemuan  tersebut,  negara-negara ASEAN berusaha mengajak Tiongkok untuk menyetujui COC atau tata berperilaku
dalam penyelesaian masalah di LCS. Namun Tiongkok menolak karena tidak ingin ada ikatan yang lebih ketat untuk mengatur tindakannya di LTS. Tiongkok khawatir adanya COC akan mengganggu klaim teritorialnya di LTS. KTT ASEAN ke-24 tahun 2004 di Naypydaw, Myanmar, menjadikan isu sengketa LTS sebagai pembahasan utama. Salah satu sebabnya, sebelum KTT, insiden di wilayah LTS kembali terjadi antara Tiongkok dan Vietnam (The Guardian, 2014). Sikap asertif kembali terlihat ketika pada bulan Juli 2014, surat kabar Harian Rakyat yang merupakan corong Partai Komunis Tiongkok menerbitkan  peta  baru  LTS  dengan  sepuluh  garis  putus-putus  (Reuters,  2014). Penerbitan peta  tersebut  penting  supaya  rakyat  memahami  upaya-upaya  pemerintah demi hak-hak maritim dan integritas territorial (Darmawan, 2018). Media dalam negeri juga menempatkan Tiongkok sebagai korban agresivitas Vietnam dan Filipina untuk menumbuhkan sikap nasionalisme (International Crisis Group, 2012: 27).
Pada tahun 2015, dalam Pernyataan Bersama Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015 di Kuala Lumpur, isu  LTS  mendapatkan  perhatian  yang  serius.  Sebelum  pertemuan  tersebut,  Menlu Tiongkok Wang Yi dan Wakil Menlu Tiongkok Liu Zhenmin meminta forum untuk tidak membahas isu LTS. Menurut Wakil Menlu Liu Zhenmin, forum tersebut adalah forum  untuk  mempromosikan  kerja  sama  (South  China  Morning Post,  2015).  Tapi ASEAN menolak dan akhirnya memasukkan isu LTS dalam Pernyataan Bersama. Para Menlu ASEAN menegaskan telah “mencatat perhatian yang serius yang disampaikan beberapa menteri mengenai pengurukan daratan di Laut Tiongkok Selatan, yang telah mengikis  kepercayaan,  meningkatkan  ketegangan,  serta  mengurangi  perdamaian, keamanan,  dan  stabilitas  di  Laut  Tiongkok  Selatan”.  Pada  akhirnya,  sehari  sebelum Pernyataan  Bersama,  Menlu  Wang  Yi  mengatakan  bahwa  pembangunan  yang dimaksud  dalam  forum  telah  dihentikan,  dan  Tiongkok  tetap  berkomitmen  dalam kebebasan navigasi dan penerbangan, serta bersedia mempercepat konsultasi mengenai COC (MOFA of the PRC, 2015). Pada bulan November 2015, sebelum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengunjungi Filipina  untuk  memperingatkan  Filipina  sebagai  tuan  rumah  APEC  agar  tidak memasukkan isu teritorial dalam forum APEC. Tiongkok menganggap pembicaraan isu LTS sebaiknya dilakukan secara bilateral dan tidak dalam APEC yang berpotensi melibatkan intervensi negara luar kawasan seperti AS.
Di  lautan,  Tiongkok  memperlihatkan  diri  sebagai  kekuatan  maritim regional  yang  terus  bertumbuh  (Burnay,  et  al.,  2015:  29).  Jika  pada  tahun  1990 Tiongkok  memiliki  anggaran  militer  sebesar  19,7  juta  dollar  AS,  pada  tahun  2014 jumlah itu menjadi 190,9 juta dollar AS (SIPRI, 2015). Pada periode ini, Tiongkok terus mengembangkan  senjata  nuklir  serta  kapal  militer  yang  memiliki  kemampuan  daya jangkau  yang  jauh.  Tiongkok  terlibat  beberapa  insiden,  baik  dengan  sesama  negara pengklaim maupun AS. Pada tahun 2005, kapal Tiongkok dilaporkan menembaki dua kapal  nelayan  Vietnam  di  sekitar  Teluk  Tonkin.  Pada  tahun  2012,  Tiongkok  dan Filipina terlibat konflik di Beting Scarborough. Pada  tahun 2009, Tiongkok bahkan sempat terlibat insiden dengan AS. Waktu itu, kapal Tiongkok membayangi kapal AS untuk segera pergi dari kawasan yang diklaim oleh Tiongkok. Pada fase ini, Tiongkok bertindak lebih jauh dengan melakukan proyek reklamasi di LTS. Pada tahun 2015,
Tiongkok dilaporkan telah mengubah Gugusan Karang Mischief menjadi sebuah pulau. Tiongkok  juga  mendirikan  landasan  terbang  kecil  di  Gugusan  Karang  Fiery  Cross. Peristiwa-peristiwa  tersebut  mengindikasikan  bahwa  Tiongkok  semakin  asertif  di bawah kepemimpinan Xi Jinping (Sinaga, 2015: 137).
Dengan analisis kesinambungan dan perubahan dalam pembahasan di atas, penulis  mengamati  beberapa  poin  penting.  Sejak  memutuskan  untuk  mengikuti perundingan  multilateral/  regional  yang  membahas  isu  LTS,  Tiongkok  berhasil mempertahankan  kesinambungan  klaim  mereka  atas  LTS.  Meski  mendapatkan tentangan  dari  negara  pengklaim  lain  seperti  Filipina  dan  Vietnam,  Tiongkok  tidak pernah kehilangan klaim yang didasarkan atas klaim sejarah tersebut. Hal ini semakin menguatkan  Tiongkok  sebagai  negara  yang  lekat  dengan  narasi  sejarah. Kesinambungan itulah yang terus dibangun oleh para pemimpin Tiongkok yang juga merupakan para pejabat Partai Komunis Tiongkok. Surat-surat kabar seperti Harian Rakyat ( People’s Daily ) juga terus memberitakan isu LTS dalam konteks nasionalisme, misalnya dengan membuat narasi Tiongkok sebagai korban dari agresivitas Vietnam dan Filipina. Sementara itu, karakter ide-ide pemimpin Tiongkok memengaruhi adanya perubahan  perilaku  pada  masing-masing  politik  luar  negeri.  Perubahan  perilaku terhadap  isu  LTS  merupakan  salah  satu  cara  para  pemimpin  Tiongkok  untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan internasional yang dinamis. Pada awalnya, low profile policy mungkin cocok dengan situasi  Tiongkok yang belum terlalu aktif dalam
arena  internasional.  Namun,  seiring  masuknya  Tiongkok  dalam  arena  internasional dalam  berbagai  bidang  dan  panasnya  tensi  regional  karena  LTS,  kebijakan  itu  tidak mampu lagi meredam tensi kawasan. Oleh karena itu, Tiongkok berusaha melakukan beberapa inisiatif dan bertindak asertif untuk secara efektif mempertahankan klaim di LTS sekaligus menjaga hubungan dengan negara-negara ASEAN. Di sini, isu LTS tidak boleh  menjadi  penghalang  bagi  kemajuan  Tiongkok,  yang  nantinya  beresiko menurunkan  legitimasi  Partai  Komunis  Tiongkok  di  dalam  negeri.  Tiongkok memandang bahwa isu LTS berada dalam kerangka yang lebih besar lagi, yaitu menjadi bagian dari ide kebangkitan Tiongkok (Fangyin, 2016).

## Kesimpulan
Politik  luar  negeri  Tiongkok  terus  mengalami  perubahan.  Meskipun memiliki  karakter  dan  narasi  yang  sama  dari  masa  ke  masa,  perubahan  perilaku menunjukkan  bahwa  Tiongkok  memperhatikan  kapabilitas  militer  dan  ekonominya yang  terus  meningkat  sebagai  motivasi  dan  kekuatan  untuk  mempertahankan kepentingan  nasionalnya.  Dalam  soal  LTS,  tujuan  strategis  Tiongkok  atas  LTS cenderung  berada  di  pertengahan.  Tiongkok  mendorong  status  quo  sambil  terus bersedia duduk di meja perundingan, baik perundingan regional maupun multilateral. Tiongkok berperilaku agresif di lautan, sekaligus memanfaatkan forum multilateral atau regional  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dan  mempertahankan  stabilitas  kawasan demi pertumbuhan ekonomi. Fase-fase perilaku politik luar negeri di atas menunjukkan bahwa,  mengutip  argumen  Shannon  Tiezzi,  “ China’s  rise  is  peaceful  but  China  will  not hesitate to use whatever means necessary to defend itselt ” (Rustandi, 2016: 6).
Dengan  cara-cara  tersebut,  Tiongkok  berhasil  meraih  setidaknya  empat kepentingan yang sesuai dengan karakter dan narasi Tiongkok mengenai politik luar negeri.  Pertama,  sejak  menerbitkan  peta  klaim,  Tiongkok  tidak  pernah  kehilangan klaim  teritorial  atas  LTS.  Kedua,  Tiongkok  hampir  selalu  berhasil  mendikte  forum untuk  tidak  merusak  klaim  teritorial  yang  selama  ini  dibangun.  Ketiga,  Tiongkok memperlihatkan diri bahwa peningkatan kapabilitas ekonomi dan militer mereka tidak lantas  membuat  mereka  menarik  diri  dari  isu  LTS.  Keempat,  Tiongkok  mampu mencegah  kekuatan  besar  dari  luar  kawasan  untuk  ikut  campur  dalam  isu  LTS, terutama AS dan Jepang.

## Daftar Rujukan

## Buku
Acharya, A. (2009). Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional Order , 2 nd ed. New York: Routledge.
Hayton, B. (2014). The South China Sea: The Struggle for Power in Asia . New Haven &
London: Yale University Press.
Haryanto, A. & Bainus, A. (2017). Peran Indonesia dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan . Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
Lanteigne,  M.  (2009). Chinese  Foreign  Policy:  An  Introduction .  London  &  New  York: Routledge.
Luttwak, E. N. (2012). The Rise of China vs the Logic of Strategy . Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
Mahoney,  J.  &  Rueschemeyer,  D.  (Ed.).  (2003). Comparative  Historical  Analysis  in  the Social Sciences. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Medeiros,  E.  S.  (2009). China’s  International  Behavior:  Activism,  Opportunism,  and Diversification . Santa Monica: RAND Corporation.
Neuman,  W.  L.  (2014). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches. Essex: Pearson Education Limited.
Ragin, C. C. (1987). The Comparative Method. Berkeley, C.A.: University of California Press.
Shambaugh,  D.  (2013). China  Goes  Global:  The  Partial  Power .  New  York:  Oxford University Press.
SIPRI, 2015. SIPRI Year Book 2015: Armaments, Disarmaments, and International Security. Stockholm  International  Peace  Research  Institute:  Oxford  University Press.
Spray, S. & Roselle, L. (2016). Research and Writing in International Relations . New York:
Routledge.
Weatherbee,  D.  E.  (2005). International  Relations  in  Southeast  Asia:  The  Struggle  for Autonomy . Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Artikel
Bainus, A., et.al. (2000). Prospek Joint Development dan Joint Co-operation di Laut Cina Selatan  sebagai  Mekanisme  Penghindaran  Konflik  di  Kawasan:  Suatu Perspektif Ekonomi-Politik dan Pertahanan dari Indonesia (2001-2003). Final Draft Penelitian. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Burnay, M., et al. (2015). China’s foreign policy and external relations. Belgium: European Parliament’s Committee on Foreign Affairs.
Cheng-Chwee,  K.  (2005).  Multilateralism  in  China’s  ASEAN  Policy:  Its  Evolution, Characteristics, and Aspiration. Contemporary Southeast Asia , 27(1), 102-122. Darmawan, A. B. & Mahendra, L. (2018). Isu Laut Tiongkok Selatan: Negara-negara ASEAN Terbelah Menghadapi Tiongkok. Jurnal Global & Strategis , 12(1), 79-100.
Darmawan,  A.  B.  (2018).  Dinamika  Isu  Laut  Tiongkok  Selatan:  Analisis  Sumber- sumber  Kebijakan  Luar  Negeri  Tiongkok  dalam  Sengketa. Jurnal  Ilmiah Hubungan Internasional , 14(1), 13-35.
Djalal, H. (2011). South China Sea: Contribution of 2 nd Track Diplomacy/ Workshop Process to Progressive  Development  of  Regional  Peace  and  Cooperation .  Manila:  Center  for Southeast Asian Studies.
Dupuy, F. & Dupuy, P. (2013). A Legal Analysis of China’s Historic Rights Claim in the South China Sea. The American Journal of International Law, 107(1), 124- 141.
Economy,  E.  C.  (2010).  The  Game  Changer:  Coping  with  China’s  Foreign  Policy Revolution. Foreign Affairs , 89(6), 142-152.
Evans,  T.  (2003).  The  PRC’s  Relationship  with  the  ASEAN  Regional  Forum:
Realpolitik,  Regime  Theory  or  a  Continuation  of  the  Sinic  Zone  of Influence System? Modern Asian Studies , 37(3), 737-763.
Fangyin, Z. (2016). Between Assertiveness and Self-Restraint: Understanding China’s South China Sea Policy. International Affairs, 92(4), 869-890.
Foot, R. (1998). China in the ASEAN Regional Forum: Organizational Process and Domestic Modes of Thought. Asian Survey, 38(5), 425-440.
Garver,  J.  (1992).  China’s  Push  through  the  South  China  Sea:  The  Interaction  of
Bureaucratic and National Interests. The China Quarterly , 132, 999-1028.
Hayton,  B.  (2018).  The  Modern  Creation  of  China’s  ‘Historic  Rights’  Claim  in  the South China Sea. Asian Affairs, 1-13.
Hyer,  E.  (1995).  The  South  China  Sea  Disputes:  Implications  of  China’s  Earlier Territorial Settlements. Pacific Affairs , 68(1), 34-54.
International  Crisis  Group.  (2012).  Stirring  up  the  South  China  Sea  (I).  Brussels:
International Crisis Group.
Jerdén, B. (2014). The Assertive China Narrative: Why Its Wrong and How So Many Still Bought into It . The Chinese Journal of International Relations , 7(1), 47-88. Johnston,  A.  I.  (2013).  How  New  and  Assertive  Is  China’s  New  Assertiveness?
International Security , 37(4), 7-48.
Morrison, W. M. (2018). China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States. Washington, D.C.: Congressional Research Service. Rustandi, A. (2016). The South China Sea Dispute: Opportunities for ASEAN to enchance its policies in order to achieve resolution . Commonwealth of Australia: The Centre for Defence and Strategic Studies.
Rosati, J., Hagan, J., & Sampson, M. (1994). Foreign Policy Restructuring: How Governments Respond to Global Change. Columbia: University of South Carolina.
Sinaga, L. (2015). China’s Assertive Foreign Policy in South China Sea under Xi Jinping: Its  Impact  on  United  States  and  Australian  Foreign  Policy. Journal  of ASEAN Studies , 3(2), 133-149.
Varrall, M. (2015). Chinese worldviews and China’s foreign policy . Sydney: Lowy Institute.
Yi, X. (2005). Chinese Foreign Policy in Transition: Understanding China's "Peaceful Development”. The Journal of East Asian Affairs , 19(1), 74-112.
Yu, P. K. (2003). The Chinese (Broken) U-shaped Line in the South China Sea: Point, Lines, and Zones. Contemporary Southeast Asia , 25(3), 405-430.
Zhao, S. (2013). Chinese Foreign Policy as a Rising Power to find its Rightful Place. Perceptions , 18(1), 101-128.

## Artikel Daring
ASEAN  Regional  Forum.  (2018).  About  The  ASEAN  Regional  Forum. ASEAN Secretariat. Diakses 28 Juli 2018 pada http://aseanregionalforum.asean.org/about.html.
BBC. (2012). Asean nations fail to reach agreement on South China Sea. Diakses 24 Agustus 2018 pada https://www.bbc.com/news/world-asia-18825148. CIL. (2011). Document on ASEAN and South China Sea. Centre for International Law, National  University  of  Singapore .  Diakses  29  Juli  2018  pada https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2011/06/Documents-on- ASEAN-and-South-China-Sea-as-of-June-2011-pdf.pdf.
Kemlu  RI.  (2012).  ASEAN:  Selayang  Pandang. Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia . Diakses 29 Juli 2018 pada https://www.kemlu.go.id/Documents/ASEAN/ASP_2012_Edisi_20.p df.
Meriam-Webster.  (2018).  Meaning  of  “assertive”.  Diakses  28  Juli  2018  pada https://www.merriam-webster.com/dictionary/assertive.
MOFA of the PRC. (2015). Wang Yi on the South China Sea Issue At the ASEAN
Regional Forum. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China . Diakses 24 Agustus 2018 pada http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1287277.shtml. MOFA  of  the  PRC.  (2014).  Speech  by  H.E.  Xi  Jinping  President  of  the  People's Republic of China At the Körber Foundation. Ministry of Foreign Affairs of the  People’s  Republic  of  China .  Diakses  28  Juli  2018  pada
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t11486
40.shtml.
Reuters.  (2014).  New  Chinese  map  gives  greater  play  to  South  China  Sea  claims.
Diakses  24  Agustus  2018  pada  https://www.reuters.com/article/us- china-diplomacy-map-idUSKBN0F00OI20140625.
Sinaga, L. C. (2011). Dua Dasawarsa Hubungan ASEAN-China. Pusat Penelitian Politik, LIPI . Diakses 24 Agustus 2018 pada http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/512- dua-dasawarsa-hubungan-asean-china.
SIPRI.  (2015).  Recent  Trends  in  Military  Expenditure.  Diakses  20  Juni  2018  dari http://www.sipri.org/research/armaments/ milex/research/armaments/milex/research/ armaments/milex/milex_database.
South  China  Morning  Post.  (2015).  China  wants  no  talk  of  South  China  Sea  at Tuesday’s Asean meeting in Kuala Lumpur. Diakses 24 Agustus 2018 pada https://www.scmp.com/news/china/diplomacy- defence/article/1846145/china-wants-no-talk-south-china-sea-tuesdays- asean.
The Guardian. (2014). Tensions rise in South China Sea as Vietnamese boats come under attack. Diakses 24 Agustus 2018 pada https://www.theguardian.com/world/2014/may/07/chinese- vietnamese-vessels-clash-south-china-sea.