## Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta

## Asal Wahyuni Erlin Mulyadi
*

## Abstrak
Permasalahan besar dalam bidang transportasi di suatu kota meliputi antara lain kemacetan, tingginya ang- ka kecelakaan lalulintas, dan semakin tidak amannya akses bagi pejalan kaki. Di beberapa kota di Indonesia terutama yang memiliki tingkat kemacetan lalulintas yang tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta banyak dijumpai “pengatur lalulintas” yang sering disebut “polisi cepek” dan sekarang dikenal dengan nama Supeltas (sukarelawan pengatur lalulintas). Mereka disebut Supeltas karena mengatur arus lalulintas yang ramai secara sukarela dan dengan imbalan sukarela dari para pengendara. Walaupun masih banyak ditemui Supeltas yang tidak menggunakan atribut khusus, tetapi juga banyak dijumpai mereka yang menggunakan seragam khusus yang berlambangkan kepolisian. Keberadaan mereka mau tidak mau dapat diakui telah turut membantu mengatasi permasalahan besar diatas. Demikian pula dengan upaya pemerin- tah daerah dalam meningkatkan pelayanan transportasi bagi pejalan kaki dengan penyediaan pelican cross- ing. Tulisan ini akan memaparkan tentang Supeltas dan pelican crossing sebagai ragam inovasi pelayanan publik di Kota Surakarta.
Kata kunci: Pelayanan Publik, Transportasi, Supeltas, Pelican Crossing

## Abstract
Traffic jam,  high number of traffic accidents, and increasingly insecure access for pedestrians are among the big issues in the field of transportation. In some cities in Indonesia especially those with high levels of traffic jam such as Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, and Surakarta, we can find an interesting phenom - enon in which people voluntarily act as a “traffic control” (this person is often called “polisi cepek” and even now has a more formal  term, i.e “Supeltas” or volunteer for traffic control). They hold the name of Supeltas since they voluntary assist vehicle riders despite in fact they also receive money given by the the riders. Interestingly, most of them wear a special vest with a police attribut. Their work therefore is inevi - tably recognized has helped the traffic problems.  At the same time, to improve transportation services for pedestrians, government provide a pelican crossing. This paper will describe about Supeltas and pelican crossing as a public service innovation in Surakarta City.
Key words: Public Service, Transportation, Supeltas, Pelican Crossing
* Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret Surakarta aw.erlinmulyadi@gmail.com

## Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik
Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476

## I. Pendahuluan
Bidang transportasi sebagai penun- jang perkembangan kehidupan telah menun- jukkan kemajuan yang sangat pesat. Be-
ragam moda transportasi baik transportasi darat, udara dan laut mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan. Pada satu sisi kondisi ini menunjukkan
suatu kemajuan khususnya dalam hal mo- bilitas masyarakat dengan segala tingkat kebutuhannya. Pada sisi yang lain kondisi ini menimbulkan permasalahan yang kom- pleks, terutama dalam hal kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Beragam berita tra- gis terkait kecelakaan lalu lintas menghiasi hampir setiap hari media cetak di Indone- sia. Kementerian Perhubungan RI (2015) melaporkan bahwa pertumbuhan rata-ra- ta angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2010-2014 mencapai 16,59%. Di salah satu wilayah di Indonesia, Kota Surakarta, pada tahun 2007 kecelakaan lalu lintas men- duduki peringkat tertinggi dibanding lima wilayah kepolisian lainnya di Jawa Tengah. Angka kecelakaan pada tri wulan perta- ma tahun 2008 cenderung naik dan tidak menunjukkan pengurangan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2010, tercatat 42 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, naik 24% dari tri- wulan sebelumnya pada tahun 2009. (www. detik.com).
Berita tersebut hanya satu dari pu- luhan bahkan ratusan kejadian kecelakaan lalulintas dengan segala penyebab dan aki- batnya. Dalam tingkat internasionl, Global Status  Report  on  Road  Safety  2013 mel- aporkan bahwa Indonesia menempati urutan negara kelima tertinggi untuk kecelakaan tewas dalam berlalu lintas.  Pada tahun 2013 terjadi 101.037 kasus kecelakaan ber- lalu dengan korban 25.157 orang meninggal dengan kerugian materi hingga mencapai Rp254,608 miliar (www.grenews.com). Badan Inteligen Negara, mengutip laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO), juga mel-
aporkan bahwa kecelakaan lalu lintas di In- donesia dinilai sebagai pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung koroner dan tuberculosis. Tahun 2011 dilaporkan bahwa 67% korban kecelakaan lalu lintas adalah pada usia produktif yaitu 22-50 tahun (www. bin.go.id).
Selain permasalahan kecelakaan lalu lintas, permasalahan kemacetan juga menjadi isu publik yang tidak lagi bisa dise- pelekan. Pada pertengahan tahun 2015 di- laporkan bahwa Indonesia menempati ran- gking ke 11 sebagai sebagai negara paling macet di dunia (www.otosia.com). Dahulu kemacetan lalu lintas pada umunya dikenal di kota besar, jalan besar atau jalan protokol. Tidak demikian halnya dengan kondisi de- wasa ini, dimana kemacetan banyak terjadi bahkan di bukan jalan besar. Salah satu con- tohnya adalah di jalan Selokan Mataram di Yogyakarta. Perkembangan yang pesat baik perumahan, pertokoan, sekolah dan lainnya telah menjadikan jalan yang semula hanya dilewati beberapa kendaraan ini menjadi salah satu titik kemacetan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat juga merupakan penyebab kemacetan lalu lintas. Data dari BPS (2013) mengutip data dari Kantor Kepolisian Republik Indo- nesia dalam 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat fantatis yaitu hampir 40% per tahun. Di kota bukan metropolitan seperti Kota Solo misalnya, berdasar catatan dari Dishubkominfo, pada tahun 2012 kenaikan volume kendaraan mencapai 12% (menjadi 496 ribu unit dari 330 ribu unit pada tahun 2011) dan belum termasuk kendaraan yg
masuk dari luar Solo (www.solopos.com).
Tentu saja persoalan ini tidak bisa hanya dibiarkan begitu saja apalagi efek karambol terhadap persoalan hidup lainn- ya juga akan semakin meluas. Tentu saja tidak ada satu pihak pun yang berharap dan menginginkan kondisi ini, baik penyeleng- gara pelayanan publik maupun pengguna jasa (masyarakat). Oleh karena itu, kedua pihak ini sama-sama memiliki kewajiban untuk turut menciptakan kondisi yang di- harapkan sesuai dengan peranannya mas- ing-masing. Pemerintah sebagai penyeleng- gara pelayanan publik bersama masyarakat perlu bersatu padu untuk menciptakan ino- vasi pelayanan sebagai bentuk reformasi dari pelayanan yang tidak memuaskan dan menuai berbagai keluhan publik. Kondisi nyata terkait persoalan tingginya angka kecelakaan dan semakin meningkatnya ke- macetan lalu lintas seperti dipaparkan diatas tersebut mendasari penelitian ini dilakukan dengan menfokuskan pada upaya pemerin- tah serta partisipasi masyarakat Kota Sur- karta dalam peningkatan pelayanan publik dibidang transportasi. Melalui penelitian ini ragam inovasi yang telah dilakukan dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak dan dengan demikian pemanfaatan secara optimal serta peningkatan pelayanan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk men- capai pelayanan publik yang berkualitas.

## II. Kajian Literatur
Rendahnya kualitas pelayanan pub- lik dikarenakan adanya kelemahan dalam pelayanan publik. Berbagai upaya yang berkelanjutan perlu tiada henti dilakukan
oleh penyedia layanan publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan (mewu- judkan pelayanan prima). Pelayanan prima merupakan tuntutan bagi penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah (Sinam- bela, 2008:6). Pelayanan yang berkualitas merupakan salah satu tolak ukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik (pemerintah). Hal ini sesuai dengan per- nyataan Ilhaamie (2010:40) bahwa “ser - vice quality is an important dimension of organizational performance in the public sector as the main output of public organi - zations is services”. Perwujudan dari upa- ya peningkatan kualitas pelayanan adalah dengan melakukan reformasi pelayanan publik yang antara lain dapat diwujudkan melalui inovasi pelayanan publik. Artinya, inovasi pelayanan publik merupakan suatu keharusan sebagai wujud respon terhadap kebutuhan publik. Kesuksesan suatu ino- vasi ditunjukkan oleh peningkatan yang signifikan dalam hal efisiensi dan efektifitas pelayanan tersebut.
Penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan semua aspek penen- tu kualitas pelayanan termasuk keterjang- kauan bagi semua serta responsif terhadap keluhan publik. Suryokusumo (2008:22) menyampaikan bahwa beberapa kelemah- an yang menyebabkan penyelenggara pe- layanan publik belum mampu memberikan pelayanan yang berkualitas adalah karena penyelenggara pelayanan publik:
1.  Kurang responsif terhadap berbagai keluhan pengguna layanan
2.  Kurang informatif sehingga informasi yang seharusnya disampaikan kepada
masyarakat diterima lambat atau bah- kan tidak sampai
3. Kurang accesible (jauh dari jangkauan masyarakat).
4.  Kurang koordinasi antar unit layanan terkait sehingga sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain.
5.  Pelayanan yang terlalu birokratis yang menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.
6.  Kurang mau mendengar keluhan/saran/ aspirasi/masyarakat
7.  Berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali tidak relevan dengan pe- layanan yang diinginkan
Terkait pelayanan publik dibidang transportasi, permasalahan besar bagi Indonesia antara lain meliputi kema- cetan, tingginya angka kecelakaan la- lu-lintas, dan semakin tidak amannya akses bagi pejalan kaki di suatu kota, terutama kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Surakarta. Beragam berita kecelakaan lalulintas hampir bisa dipastikan terjadi setiap hari. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa di salah satu kota di indone- sia yaitu kota Surakarta, jumlah angka kecelakaan lalulintas menurun setiap tahun akan tetapi jumlahnya masih be- rada diatas 500 kecelakaan dengan jum- lah korban lebih dari 600 orang setiap tahun.

## Tabel 1. Kecelakaan Lalulintas di Kota Surakarta Tahun 2007-2013
No Tahun Jumlah Kecelakaan Lalulintas Jumlah Korban Me ninggal Luka parah Luka rin- gan Total 1 2007 636 57 28 837 922
2 2008 642 31 10 766 807 3 2009 660 13 3 743 809 4 2010 696 13 14 782 809
5 2011 625 30 5 658 693
6 2012 582 67 1 598 666
7 2013 53357 69 2 544 615
Sumber data: City Report of Surakarta City, 2014
Kendaraan bermotor jenis sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang peningkatan volumenya paling tinggi. Ti- dak mengherankan apabila permasalahan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas juga di dominasi oleh keterlibatan sepeda mo- tor. Kementerian Perhubungan RI (2015) juga melaporkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2010-2014 berdasar jenis kendaraan adalah 71% sepeda mo- tor. Dikemukakan oleh  Ambak, Atik, dan Ismail (2009) bahwa “motorcycles  are the  most  common  and  popular  mode  of transportation  in  most Asian  countries... Due  to  motorcyclists  as  vulnerable  road users  many  road  accidents  are  involved them” . Ditambahkan pula oleh Pierowic et al (2001) bahwa “ motorcyclists experience a high fatality rate, a significant number of which are attributable to right-of-way violations by other drivers”. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat terjadi di seluruh negara di dunia. Hasil penelitian WardAuto 2011 menunjuk- kan bahwa sampai dengan tahun 2010 lalu jumlah kendaraan bermotor di seluruh dunia
mencapai 1,015 miliar unit (Arianto, 2011).
Apabila terjadi kecelakaan antara pengendara kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, siapa yang pertama kali akan di sebut sebagai “pihak yang bersalah?” Hampir bisa dipastikan bahwa jawabannya adalah pengendara kendaraan bermotor. Kecelakaan tersebut akan dianggap karena kelalaian pengendara kendaraan bermotor. Akan sedikit yang memperhatikan tentang posisi pejalan kaki tersebut, terutama ter- kait alasan tidak berjalan di ”tempat yang semestinya”.  Terlebih lagi, akan lebih se- dikit yang akan mengkaitkan dengan keter- sediaan akses bagi pejalan kaki di daerah sekitar kejadian tersebut. Fasilitas layanan publik bagi pejalan kaki ( pedestrian ) yang ”semestinya” antara lain adalah trotoar dan tempat penyeberangan, termasuk jembatan penyeberangan. Namun demikian, bukan rahasia umum di Indonesia bahwa sarana bagi pejalan kaki ini dalam kondisi ”sem- rawut”. Walaupun sarana bagi pejalan kaki sudah tersedia, kondisinya banyak yang ku- rang layak pakai karena berlubang, terdapat bekas galian, serta  tidak standar (ukuran serta keberadaan pembatas dan pohon per- indang). Lebih parah lagi, banyak sarana bagi pejalan kaki (trotoar) yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan (khususn- ya para pedagang kaki lima). Bahkan juga tidak sedikit dijumpai trotoar yang menjadi lahan parkir. Belum lagi kalau mau bic- ara tentang aksesibilitasnya bagi semua pengguna jalan, terutama bagi saudara kita para difabel. Dapat dipahami bahwa penye- diaan fasilitas pelayanan publik bagi pejalan kaki, termasuk lokasi khusus penyeberan-
gan jalan, bukan merupakan hal yang bisa diabaikan.
Ketersediaan dan aksesibilitas fasili- tas pelayanan publik bagi pejalan kaki turut mempengaruhi sistem transportasi berke- lanjutan. Faktor keselamatan ( safety ) dan keadilan ( equity ) bagi pejalan kaki juga harus menjadi perhatian karena hal terse- but juga sudah diatur dengan ketentuan yang berlaku, sama dengan bagi pengendara kendaraan bermotor. Ketentuan-ketentuan dan hak untuk pejalan kaki serta sangsi bagi yang melanggar sebenarnya telah diten- tukan oleh pemerintah baik dalam bentuk undang-undang maupun ketentuan lainnya. Hal tersebut sangat mendukung terhadap sistem transportasi di Indonesia. Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak untuk pe- jalan kaki antara lain diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 dan UU No. 14 tahun 1992. Dalam UU No. 14 tahun 1992 pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa “pengemudi kenda- raan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib (butir b) mengutamakan keselamatan pejalan kaki”. Senada dengan hal tersebut, UU No. 22 tahun 2009 pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa “pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tem- pat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki”. Dalam Pasal 106 ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda”. Penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki juga harus mengacu pada perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tersebut juga
dipaparkan secara jelas bahwa tata cara pe- rencanaan fasilitas pejalan kaki di kawasan perkotaan, fasilitas pejalan kaki harus diren- canakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.  Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar
2.  Terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki, yang menghubungkan daerah yang satu dengan yang lain
3.  Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilaku- kan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengatur ataupun dengan marka penyeberangan, atau tempat penye- berangan yang tidak sebidang.
4.  Jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (Z e- bra Cross) , marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas ( Pelican Cross ), jembatan penyeberangan dan terowon- gan.
5.  Fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di perkotaan atau pada tempat-tempat dimana volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentu- an-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut.
6.  Jalur pejalan kaki sebaiknya ditem- patkan sedemikian rupa dari jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin.
7.  Dilengkapi dengan rambu atau peleng- kap jalan lainnya, sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa.
8.  Perencanaan jalur pejalan kaki dapat
sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada.
9.  Jalur pejalan kaki harus dibuat sede- mikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon-pohon pen- eduh.
10.  Untuk menjaga keamanan dan kelelua- saan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukan jalan.
Pun demikian dengan permasalahan kemacetan lalu lintas, yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara lainnya isu publik mengenai kemacetan lalu lintas ini juga banyak dijumpai sebagaima- na juga disampaikan oleh Sugiyama, et al., (2008) bahwa “a traffic jam on a highway is a very familiar phenomenon”. Akibat dari kondisi kemacetan lalu lintas ini sudah tak terhitung kerugian yang harus ditanggu- ng, termasuk secara perhitungan ekonomi. Sebagai contoh, diberitakan bahwa Kota Jakarta dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang sedemikian tinggi, kece- patan rata-rata lalu lintas di Jakarta hanya 20 km/jam yang apabila dihitung kerugian ekonomi akibat kemacetan tersebut men- capai Rp 27,76 trilyun (www.detik.com) . Tidak sedikit inovasi pelayanan publik bidang transportasi yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait ke- macetan lalu lintas ini. Rekayasa lalulintas, pemanfaatan informasi dan teknologi (IT), penolakan mobil murah, pelican crossing (fasilitas penyeberangan pejalan kaki yang
dilengkapi dengan lampu lalulintas untuk menyeberang jalan dengan aman dan nya- man), dan lainnya merupakan contoh reaksi terhadap permasalahan tersebut. Tanggu- ngjawab dan peran langsung kepolisian dalam hal ini khususnya polisi lalu lintas juga menjadi tulang punggung utama pe- merintah. Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat seperti keberadaan Supeltas, penting juga untuk dipertimbangkan, wa- laupun masih sering menjadi diskusi apakah keterlibatan masyarakat tersebut merupakan fenomena yang tak terhindarkan ataukah merupakan tantangan bagi pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan sesuai dengan perkembangan.
Terdapat dua hasil penelitian tentang Supeltas sebagai “pembantu pengendali” lalulintas sebagai wujud partisipasi mas- yarakat dalam permasalahan lalu lintas di Indonesia yang dijadikan referensi pene- litian ini yaitu penelitian Sukarno (2015) serta Patniawati dan Imron (2015). Peneli- tian pertama mengkaji tentang komunikasi non-verbal Supeltas dalam mengatur lalu lintas dan penelitian kedua tentang distribu- si arena Supeltas. Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian tersebut adalah dalam aspek fokus kajiannya yaitu penelitian ini menekankan pada alasan, peran, dan kom- pleksitas eksistensi Supeltas sebagai inisi- asi masyarakat dalam turut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan lalu lintas. Terkait pelican crossing, penelitian ini me- nekankan pada aspek inovasi pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam bidang transportasi, sementara penelitian terkait yang dijadikan acuan untuk topik
yang sama adalah tentang pengaturan waktu pelican crossing yang efektif (Al’Alimi, Yulianto, dan Setiono, 2016), untuk men- getahui volume, kecepatan, kepadatan pe- jalan kaki, spot speed, flow rate kendaraan dan efektifitas penggunaan pelican crossing (Wibowo, Hidayati, dan Mulyono, 2015), serta mengkaji tentang karakteristik kejad- ian konflik antara kendaraan dengan penye - berang jalan dengan cara survey time lag (Wicaksono & Siswanto, 2011).  Dengan demikian secara garis besar, penelitian ini menfokuskan kepada keberadaan Supeltas dan penyediaan pelican crossing di Kota Surakarta sebagai ragam inovasi pelayanan publik dalam bidang transportasi.

## III. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan de- sain deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, telaah dokumen terkait, dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis studi kasus domain tunggal dengan mendeskripsikan secara bebas dari hasil temuan penelitian.

## IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Salah satu bentuk partisipasi mas- yarakat dalam turut serta mengatasi perma- salahan lalulintas adalah dengan menjadi Supeltas (sukarelawan pengatur lalulin- tas). Sebenarnya Supeltas juga dijumpai di negara lain seperti Mumbai. Anita Lobo, merupakan seorang Supeltas wanita (vol - unteer traffic warden) karena kepedulian pada kemacetan yang terjadi di dekat tem- pat tinggalnya dengan alasan agar tidak
hanya komplain saja terhadap permasalahan kemacetan, tetapi melakukan sesuatu un- tuk permasalahan tersebut (Shetty, 2011). Mereka disebut Supeltas karena mengatur arus lalulintas yang ramai secara sukarela dan dengan imbalan sukarela dari para pen- gendara. Walaupun masih banyak ditemui Supeltas yang tidak menggunakan atribut khusus, tetapi juga banyak dijumpai mereka yang menggunakan seragam khusus yang berlambangkan kepolisian. Keberadaan mereka cenderung tidak dilarang oleh pi- hak Polisi Lalu Lintas (Polantas), dan oleh karena itu masyarakat cenderung berpikiran bahwa Supeltas merupakan bentukan dari Polantas.
Di Kota Surakarta, Supeltas menjadi sorotan publik mengingat perannya yang cukup berarti dalam mengatasi kemacetan di jalan raya. Terlebih lagi, Joko Widodo (Walikota Surakarta saat itu, yang seka- rang menjadi Presiden RI), dengan bangga menyebutkan Supeltas sangat membantu dalam mengatasi kemacetan. Kegiatan Su- peltas ini sangat didukung oleh kepolisian melalui pelatihan keterampilan gerakan dasar pengaturan lalu lintas, pemberian se- ragam rompi, topi, dan fasilitas lainnya. Kegiatan Supeltas di Kota Surakarta tidak hanya berkutat dengan masalah kemacetan tetapi juga lainnya seperti aksi donor darah, kebersihan jalan, dan senam massal. Pada saat ini terdapat 48 anggota yang tersebar di 19 titik jalan yang rawan kemacetan. Penempatan Supeltas pada titik – titik ke- macetan namun bukan di jalur cepat ini juga ditentukan oleh Polantas Kota Surakarta (hasil wawancara dengan Ketua Supeltas
Solo). Awalnya menurut penuturan salah seorang Supeltas, sekitar delapan tahun yang lalu yang sekarang menjadi tim Supel- tas di kota Surakarta merupakan kumpulan beberapa orang yang sering nongkrong di sekitar Jalan Kalitan. Di kawasan dengan kondisi lalu lintas yang cukup ramai terse- but sering kali terjadi kecelakaan bahkan untuk menyeberang jalan saja sulit. Saat ini Supeltas Kota Surakarta sudah berkem- bang menjadi sebuah paguyuban dengan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sek- retaris, Bendahara, dan anggota. Sebagai pengikat keanggotaan, terdapat iuran kas yang disepakati yaitu sebesar Rp. 3.000,- per minggu. Uang kas ini biasa mereka gu- nakan untuk berbagai kegiatan social antar mereka.
Dalam perkembangannya, diketahui bahwa kondisi atau isu-isu publik yang melatarbe- lakangi keberadaan Supeltas di Kota Solo tidak semata atas alasan kepedulian atas kemacetan lalu lintas. Alasan ekonomi yaitu memperoleh pendapatan bagi Supeltas juga mendominasi pilihan mereka untuk menjadi Supeltas.
“… Kita mempunyai tujuan sosial karena kegiatan-kegiatan  kita  untuk  membantu masyarakat,  kita  kan  berasal  dari  mas - yarakat  jadi  kita  ada  untuk  masyarakat. Walaupun demikian tapi kadang kita ter - kendala masalah uang karena kalau kita mengandalkan dari uang kas saja kurang mencukupi untuk kegiatan kita”.
“…Motivasi pribadi dari masing-masing anggota Supeltas tidak lepas dari masalah ekonomi, untuk saya sendiri misalnya, mo -
tivasi saya terjun ke dalam Supeltas tentu sebagai tanggung jawab saya sebagai kepa - la  rumah  tangga.  Selain  untuk  menafka - hi keluarga, dengan terjun di Supeltas ini saya juga bisa turut beramal kepada mas - yarakat.”
“…anak-anak  saya  kan  sekolah,  butuh biaya makanya jadi Supeltas, selain jadi Supeltas ya cari-cari pekerjaan lain sep - erti jualan kecil-kecilan, cari jangkrik, dan serabutan lainnya”
Ketika alasan mendapatkan peng- hasilan (uang) mengedepan, hal ini men- jadi kontradiktif mengingat peran Supeltas ini adalah sebagai sukarelawan. Bisa jadi alasan sukarela sebagai bentuk kepedulian (volunteer) ini menjadi “tercemar” karena kemudian berimbas dengan alasan mem- peroleh pendapatan untuk pemenuhan ke- butuhan dasar hidup. Hal ini yang pada satu sisi dapat memudarkan arti penting keterlibatan masyarakat terhadap isu publik seperti Supeltas ini. Sebagai contoh, pernah diberitakan bahwa Polres Sidoarjo yang pernah menjadi pioneer Supeltas, saat ini malah menyatakan pelarangan keberadaan Supeltas karena dinilai malah menambah kemacetan dengan tindakannya yang lebih memprioritaskan pelayanan hanya kepada mereka yang memberi uang. Berdasar hasil wawancara lebih lanjut dalam studi kami terkait Supeltas di Kota Surakarta, diketa- hui bahwa tidak semua Supeltas menggan- tungkan hidup dari kegiatan Supeltas ini. Mereka memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghidupan yaitu petani, tukang kayu, tukang batu, tukang becak. Apabi-
la mereka sedang mengerjakan pekerjaan pokok mereka maka untuk sementara tidak akan bertugas sebagai Supeltas dan akan digantikan oleh rekannya yang luang. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa tidak sedikit dari Supeltas ini yang tidak punya pekerjaan karena awalnya mereka adalah kelompok pengamen. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua KAPAS Kota Surakarta:
“Sebelum terbentuk Supeltas seperti sekarang ini, 90% dari kami adalah pen - gamen-pengamen  yang  tergabung  dalam sebuah  perkumpulan  yang  dikenal  den - gan istilah Keluarga Pengamen Surakarta (KAPAS)“.
Dengan demikian maka mau tidak mau dapat dikatakan bahwa peran Supeltas telah diakui oleh pemerintah. Melalui telaah secara umum diatas dan kajian terhadap studi sederhana yang dilakukan di Kota Surakarta mengenai keberadaan Supeltas ini, satu konsekuensi yang patut dipetim- bangjan dan memerlukan diskusi panjang adalah apakah keberadaan Supletas ini se- buah fenomena semata sebagai wujud parti- sipasi publik ataukah merupakan tantangan pemerintah yang responsif terhadap kebu- tuhan publik? Pada satu sisi Supeltas dibu- tuhkan, membantu, dan menghidupi tetapi pada saat yang bersamaan kondisi ini ber- implikasi pada beragam aspek terkait lain- nya sehubungan dengan “kelemahan” pada sisi sifat yang medasari yaitu “sukarela”. Berbagai lontaran ide disampaikan dengan dua pilihan: bina dan dukung dengan lebih baik versus larang dan maksimalkan fungsi aparat dengan tegas. Pertanyaan besarnya
adalah: bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi keberadaan Supeltas yang secara tidak langsung sangat berkait erat dengan masalah serius bangsa ini? Dengan kata lain, fenomena atau tantangan ini perlu menjadi kajian untuk dibiarkan terus ber- lanjut atau sebaiknya disikapi secara lebih profesional (sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan) oleh pemerin- tah, misalnya melalui kebijakan pemerintah daerah.
Inovasi pelayanan publik dalam sektor transportasi juga tak henti diupaya- kan oleh pemerintah. Dalam hal ini, salah satu gebrakan unggulan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta adalah den- gan penyediaan pelican crossing . Fasilitas penyeberangan bagi pengguna jalan yang dikenal luas oleh masyarakat saat ini adalah zebra crossing. Pelican crossing merupa- kan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki yang dilengkapi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Pada web- site Pemerintah Kota Surakarta dijelaskan bahwa nama Pelican berasal dari singkatan untuk ‘ PEdestrian LIght CONtrolled’ , den- gan ‘o’ diubah menjadi ‘a’ untuk kemuda- han dan kefamilieran penyebutan. Pelican crossing tersebut harus dipasang pada loka- si-lokasi sebagai berikut: 1) pada kecepatan lalu lintas kendaraan dan arus penyeberang tinggi, 2) pada jalan yang dekat dengan persimpangan, 3) pada persimpangan den- gan lampu lalu lintas, dimana pelican cross dapat dipasang menjadi satu kesatuan den- gan rambu lalu lintas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Repub- lik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014
Tentang Marka Jalan bahwa marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki termasuk dua garis utuh yang melin- tang jalur lalu lintas dengan alat pemberi isyarat lalu lintas untuk menyeberang (pel - ican crossing).
Sebenarnya, pelican crossing bu- kan sesuatu yang baru, karena sudah di kenal sejak beberapa dekade yang lalu. Pada tahun 1974, Departemen Lingkungan London melaporkan bahwa penggantian zebra crossing menjadi pelican crossing menunjukkan pengurangan yang cukup be- rarti terhadap angka kecelakaan lalu lintas. Menurut Lalani (1975), “ the  department of environment had studied a sample sites where zebra crossings had been replaced by pelican. They found savings in accident of over 60%” . Akan tetapi di Indonesia bisa dikatakan bahwa pelican crossing belum banyak tersedia serta masyarakat yang tahu tentang pelican crossing. Pelican crossing ini merupakan adopsi dari infrastruktur luar negeri yang memiliki tingkat kesadaran akan lalu lintas yang tinggi. Perencanaan mengenai inovasi pelayanan publik ini di rancang sejak tahun 2010 yang tertuang dalam Rencana kerja Satuan Kerja Perang- kat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta Tahun 2010. Dasar penyediaan pelican crosing di Kota Sura- karta adalah Undang-Undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan kebijakan Wali Kota dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan infrastruktur. Inovasi pelayanan publik bidang transportasi di kota Surakarta berupa penyediaan fasilitas
pelican crossing ini menurut pihak Dishub Kota Surakarta di latar belakangi oleh:
1.  Banyaknya kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan bahwa 65% korban ke- celakaan lalu lintas adalah pejalan kaki
2.  Keselamatan pejalan kaki terancam akibat minimnya fasilitas untuk pedes - trian.
3.  Perlunya perlindungan secara khusus bagi penyeberang jalan yang membu- tuhkan suatu prioritas ketika menye- berang jalan.
Sarana bagi pejalan kaki beru- pa pelican crossing di Kota Surakarta di launching oleh Walikota pada tanggal 18 Januari 2011. Pada saat itu baru terdapat dua pelican crossing yaitu di depan Ru- mah Sakit Moewardi dan di depan Stasiun Kereta Api Purwosari. Alasan pemilihan penyediaan di dua lokasi ini, menurut Di- shub Kota Surakara adalah didasarkan pada hasil survey bahwa dua lokasi tersebut mer- upakan tempat yang paling banyak digu- nakan pengguna jalan (khususnya penye- berang jalan). Selama ini penggunaan zebra crossing dianggap kurang menarik, bahkan banyak pengendara kendaraan bermotor yang bersikap acuh terhadap keberadaan zebra crossing. Selain itu pemilihan lokasi di stasiun kereta api Purwosari adalah un- tuk mempermudah integrasi antar moda. Sosialisasi yang dilakukan terkait dengan penyediaan fasilitas bagi pengguna jalan ini, yang merupakan hal baru bagi banyak orang, dilakukan dengan bebeerapa cara yaitu:
1. Launching secara langsung Walikota
Surakarta agar mendapat perhatian dan antusiasme dari masyarakat.
2.  Melalui media cetak (selebaran, pam- flet, koran, surat kabar, dll) dalam lingkup regional
3.  Melalui media elektronik khususnya televisi kerjasama dengan TA TV
4.  Penempatan petugas Dishub Kota Sura- karta selama satu bulan untuk mem- bantu dan mensosialisasikan langsung kepada masyarakat khususnya bagi penyeberang jalan.
Monitoring dan evaluasi dilaku- kan oleh pelaksana melalui media massa dan masyarakat. Berdasar hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dishub Kota Surakarta, monitoring melalui media mas- sa ini baru sebatas kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat. Kerjasama dengan pihak kepolisian juga sudah dilaku- kan terutama dalam pemberian sanksi pe- langgaran. Namun sejauh ini berdasar hasil pengamatan, penanganan terhadap pelang- garan yang terjadi belum disikapi secara tegas. Tanpa mengesampingkan manfaat penting dari inovasi pelayanan ini, dalam pelaksanaannya diperlukan monitoring dan evaluasi yang lebih serius. Perhatian terh- adap sarana pendukung lainnya, misalnya tanda larangan berhenti bagi kendaraan (terutama bis umum) serta penyediaan halte dan trotoar yang standar perlu juga menjadi perhatian. Dishub kota Surakarta berencana menambah dan memperbanyak pelican crossing terutama di tempat-tempat yang banyak dan ramai dilalui penyeberang jalan. Hal ini dikarenakan pentingnya peng-
utamaan keselamatan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki di wilayah Sura- karta. Kendala yang dihadapi saat ini agar pelican crossing dapat berfungsi dengan baik adalah masih rendahnya kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat, khususnya dari pengendara kendaraan bermotor. Bah- kan di lokasi pelican crossing masih sering ditemui terdapat petugas polisi atau satpam yang membantu mengatur lalu lintas teruta- ma pada jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari. Masih banyak pelanggaran dilaku- kan oleh pengendara kendaraan bermotor dengan sering menerobos lampu merah pada saat penyeberang jalan menggunakan fasilitas pelican crossing. Selain itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat penye- berang jalan tentang pelican crossing dan cara penggunaannya juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

## V. Penutup
Keberhasilan menciptakan suatu inovasi pelayanan publik bukan berarti tertutup untuk inovasi selanjutnya. Pen- ingkatan pelayanan publik untuk mewu- judkan pelayanan prima harus dilakukan secara berkelanjutan. Proses dalam setiap kebijakan publik yang dipilih harus selalu bersinergi satu sama lain, termasuk dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi. Seperti telah dikemukakan diatas, perfor- ma suatu penyelenggara pelayanan publik salah satunya adalah ditentukan dari kual- itas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang ditawarkan Supeltas ini bisa dikatakan sebagai sebuah inovasi dalam pelayanan publik khususnya di bidang transportasi.
Pelayanan yang sebelumnya biasa kita li- hat dilakukan oleh para petugas kepolisian, kini berkembang dengan melalui Supeltas. Inovasi pelayanan bidang transportasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta berupa pelican crossing juga menunjukkan upaya “selangkah lebih maju” karena fasil- itas ini hanya tersedia sebagian kecil kota di Indonesia. Perhatian pada pengguna jalan khususnya fasilitas penyeberangan jalan hendaknya tidak di “nomer seribu kan” dalam mengembangkan sistem transportasi yang berkelanjutan. Termasuk juga untuk memperhatikan bahwa akses publik tersebut harus berlaku bagi semua, termasuk saudara kita yang difabel.
Dilatarbelakangi oleh berbagai per- masalahan lalu lintas seperti kemacetan, kurangnya rambu lalu lintas, dan bahkan timbulnya kecelakaan, keberadaan Supel- tas mulai dirasakan manfaatnya. Namun demikian, penting untuk diperhatikan men- genai pro dan kontra mengenai keberadaan Supeltas antara lain dengan mengetahui secara lebih komperehensif tentang alasan yang mendasari serta perkembangan yang ada saat ini. Masih menyisakan pertanyaan apakah keberadaan Supeltas ini merupakan sikap kepedulian masyarakat atau bukti kekurangmampuan pemerintah yang perlu disikapi secara nyata dan matang. Demikian pula dengan penyediaan pelican crossing yang masih belum optimal pemanfaatan- nya. Untuk itu, diperlukan pemikiran dan upaya nyata yang tegas dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait agar terwujud beragam peningkatan dan inovasi pelayanan publik yang berkual-

## Daftar Pustaka
Al’Alimi, F., Yulianto, B., & Setiono. (2016). Analisis Kinerja Pedestrian Crossing Pada Kondisi Mixed Traffic. e-Jurnal Matriks Teknik Sipil, 374-380.
Ambak, K., Atiq, R., & Ismail, R. (2009). Intelligent Transport System for Motorcycle Safety and Issues. Euro Journals Publishing , 28(4), 600-611.
Arianto, A. 2011. Kendaraan Bermotor di Indonesia Terbanyak di ASEAN. 19 Agustus 2011. Terdapat pada http://www.tempo.co/read/news/2011/08/19/124352572/.
Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Badan Inteligen Negara. (2014). Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga. Terdapat pada http://www.bin.go.id/awas/detil/197#sthash.IEeeMwwM.dpuf
BPS. (2013). Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987- 2011. Jakarta: BPS (Biro Pusat Statistik).
City Report: Surakarta City Indonesia. Eight Regional EST Forum in Asia “Next Gener- ation Solution for Clean Air and Sustainable Transport-Towards a Livable Society in Asia”. 19-21 November 2014, Colombo Sri Lanka
Gresnews. (2014).Indonesia Urutan Kelima Negara dengan Kecelakaan Tewaas Tertinggi.
26 Januari 2014. Terdapat pada http://www.gresnews.com/berita/hukum/1530261-In - donesia-urutan-kelima-negara-dengan-kecelakaan-tewas-tertinggi
Ilhaamie, A. (2010). Service Quality in Malaysian Public Service: Some Findings. Journal of Trade, Economics and Finance, 1(1), 40-45.
Kementerian Perhubungan RI (2015). Perhubungan Darat Dalam Angka 2014. Dirjen Per- hubungan Darat. Jakarta, April 2015. Terdapat pada http://www.hubdat.dephub.go.id
Lalani, N. (1975). Are Pelican Crossings Safe? Greater London Intelligence Quarterly (33), 5-10.
itas serta memenuhi harapan dan kebutuhan publik.
Keterangan: Artikel ini merupakan kompilasi dan penu -
lisan kembali dua makalah yang dipresen - tasikan dalam Konferensi Indonesian As - sociation for Public Administration (IAPA) pada tahun 2010.
Patniawati, H. D., & Imron, A. (2015). Distribusi Arena Polisi Cepek: Studi Mengenai Habitus, Modal, dan Arena pada Praktik Sosial Polisi Cepek di Ketintang Selatan.
Paradigma , 03(02), 1-7.
Pierowicz, J; Gawron, V; Wilson, G; Bisantz, A. 2011. The Effects of Motor Vehicle Fleet Daytime Running Lights (DRL) on Motorcycle Conspicuity. The U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Report No. DOT HS 811 504
Shetty, R. 2013. Meet Anita Lobo, Mumbai’s Only Woman Volunteer Traffic Warden. CNN-IBN 28 May. Terdapat pada http://m.ibnlive.com/news/meet-anita-lobo-mum - bais-only-woman-volunteer-traffic-warden/394434-3-237.html.
Sinambela, L. (2008). SinambelReformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Imple - mentasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyama, Y., Fukui, M., Hasebe, K., Nakayama, A., Nishinari, K., Tadaki, S., et al. (2008). Traffic Jams without Bottlenecks—Experimental Evidence for the Physical Mecha - nism of the Formation of a Jam. New Journal of Physics, 10, 77-87.
Sukarno, B. (2015). Efektivitas Komunikasi Non-Verbal Supeltas dalam Mengatur Lalu- lintas di Suarakarta. Channel , 3(2), 101-112
Suryokusumo, F. (2008). Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan. Yogyakarta: Sinergi Publishing.
Wibowo, Hidayati, Mulyono (2015). Kajian Efektifitas Penggunaan Pelican Crossing Bagi Penyeberang Jalan: Studi Kasus Jl. Kolonel Sutarto Solo Jawa Tengah. Naskah Publikasi Skripsi Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muham- madiyah Surakarta
Wicaksono, Y., & Siswanto, J. (2011). Kebutuhan Fasilitas Penyeberang Jalan dengan Metode Gap Kritis. Teknik , 32(2), 104-113.
www.tempointeraktif.com . 65 Persen Korban Kecelakaan Lalu Lintas adalah  Pejalan Kaki. 22 Oktober 2003. Terdapat pada http://www.tempointeraktif.com/hg/jakar - ta/2003/10/22/brk,20031022-07,id.html.
www.otosia.com. Pertengahan 2015 “Rangking” Kemacetan Indonesia Makin Naik. 28 Agustus 2015. Terdapat pada http://www.otosia.com/berita/pertengahan-2015-ran - gking-kemacetan-indonesia-makin-naik.html
www.solopos.com. 2013. Rekayasa Lalu Lintas: Solo Terancam Macet Total. Jumat 20/9/2013. Terdapat pada http://www.solopos.com/2013/09/20/rekayasa-lalu-lin - tas-solo-terancam-macet-total