## Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan

## Hadi Tuasikal
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Hadilessytuasikal@gmail.com

## Abstrak
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Sebagaimana terjadi dalam praktik, penyidikan  kasus  korupsi  dilakukan  oleh  Polri,  Kejaksaan  atau  Komisi  PemberantasanKkorupsi.  Untuk Polri  dan  KPK  dasar  hukum  kewenangan  Penyidikan  tindak  Pidana  korupsi  sudah  jelas,  yaitu  Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan KPK berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Namun  untuk  Jaksa,  ada  terdapat  banyak  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  kewenangan Jaksa  dalam  penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sehingga  dapat  dan  telah  menimbulkan  kebingungan dimasyarakat. Atas dasar inilah, penulis akan memfokuskan untuk membahas penyidikan  Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan.
Kata Kunci : Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan.

## PENDAHULUAN
Dalam KUHP, yang dimaksud korupsi terdapat dalam Buku II Bab XXVIII, khususnya yang mengatur delik yang dilakukan oleh pejabat (dalam arti ambtenaar) yaitu; (a)  Pasal 415 KUHP tentang  Penggelapan  oleh  pejabat;  (b)  Pasal  416  KUHP  tentang  Pemalsuan  buku-buku  oleh pejabat; (c) Pasal 418 KUHP tentang Menerima suap; (d) Pasal 423, 425 dan 435 KUHP tentang Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.
Dalam hal penyuapan (Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP) telah ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah  Undang-undang  Penberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun  1999. Perkembangan  pengertian  korupsi  dapat  dilihat  dari  rumusan  korupsi  itu  sendiri,  yaitu;  (1) Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar bahwa seseorang pengabdi Negara (pegawai negeri) yang  berjiwa  korup  menganggap  kantor/instansinya  sebagai  perusahaan  dagang,  dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.; (2) Rumusan yang menekankan titik berat pejabat  pemerintah.;  (a)  Perkataan  “korupsi”  dikaitkan  dengan  perbuatan  penyuapan  yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan
dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.; (b) Seorang pejabat pemerintah dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu  yang bisa dilakukan dalam tugas  jabatannya pada hal ini selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah  untuk  alasan  yang  tidak  benar  dan  dapat  merugikan  kepentingan  umum.  yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.; (c) Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari  kewajiban-kewajiban  normal  suatu  peran  instansi  pemerintah,  karena  kepentingan  pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.
Hal  itu  mencakup  tindakan  seperti:  penyuapan  (memberi  hadiah  dengan  maksud  hal-hal menyelewengkan  seseorang  dalam  kedudukan  pada  jawatan  dinasnya);  nepotisme  (kedudukan sanak-saudaranya  sendiri  didahulukan,  demikian  pula  khususnya  dalam  pemberian  jabatan atau memberikan  perlindungan  dengan  alasan-alasan  hubungan  asal-usul  dan  bukannya  berdasarkan pada pertimbangan prestasi),penyalahgunaan secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan Negara untuk kepentingan / keperluan pribadi.; (d) Rumusan Korupsi dari sisi sosiologis.
Pengkajian makna korupsi secara sosiologis, yaitu terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai  negeri  menerima  pemberian  yang  disodorkan  oleh  seorang  dengan  maksud mempengaruhi agar  memberikan  perhatian  istimewa  pada  kepentingan-kepentingan  si  pemberi. Menurut Arief Sritua (1986:5) korupsi menciptakan 4 efek negatif yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi. Pertama, perkembangannya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap ( black income ) oleh para pelaku korupsi dan demonstration effect yang menyertainya.
Kedua,  pengalihan  sumber-sumber  nasional  ke  luar  negeri  oleh  pelaku-pelaku  korupsi disebabkan  adanya  kekhawatiran  timbulnya  gejolak  sosial  yang  eksplosif  di  dalam  negeri.  Ini membuat kemampuan ekonomis Negara-negara dengan pemerintahan yang korup  sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya.Ketiga, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin regresif setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang  tidak  tercatat;  Pendapatan  dari  hasil  korupsi  dan  penyimpangan-penyimpangan  lain,  yang bersifat  terselubung  dan  diselubungkan, menyebabkan  pendapatan ini  tidak  dapat masuk  dalam jaringan objek perpajakan langsung. Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta- harta  sosial  atau  barang-barang  dan  jasa-jasa  umum.  Ini  terjadi  sebagai  akibat  berlangsungnya
suatu proses penentuan harga barang dan jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang tinbul dari adanya ketidakwajaran disegi penyediaan dan permintaan.
Penegak  hukum  dapat  dibedakan  dalam  pengertian  luas  dan  pengertian  yang  sempit.;  (a) Dalam arti luas, penegak hukum adalah setiap orang yang mentaati hukum.; (b) Dalam pengertian sempit  terbatas  pada  orang-orang  uang  diberi  wewenang  memaksa  oleh  Undang-undang  untuk menegakkan hukum.
Dalam semua yurisdiksi hukum didunia, baik dalam tradisi Anglo Saxon, atau tradisi Eropa Kontinental,  jaksa  merupakan  tokoh  utama  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana,  karena  ia memainkan peranan penting dalam peoses pembuatan dakwaan /tuntutan. Sekalipun polisi lebih terlatih  dalam  mengumpulkan  bukti-bukti  di  tempat  terjadinya  kejahatan,  pun  polisi  memiliki komposisi  sumber  daya  manusia  dan  perlengkapan  yang  lebih  baik,  mereka  tetap  tergantung kepada jaksa dan tetap memerlukan nasihat dan pengarahan jaksa.
Salah satu sebabnya mungkin karena umumnya Jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki  hak  utama  yang  eksklusif  dalam  menghubungi  pengadilan.  Peran  kejaksaan  adalah sebagai  penegak  hukum  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan RI. Dalam Pasal  35, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang; (1) Menetapkan serta  mengendalikan  kebijakan  penegakan  hukum  dan  keadilan  dalam  ruang  lingkup  tugas  dan wewenang kejaksaan; (2) Mengoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden.
Penjelasan  ayat  ini  adalah;  (1)  Yang  dimaksud  dengan  “perkara  pidana  tertentu”  adalah perkara-perkara pidana yang dapat meresahkan masyarakat luas, dan atau dapat membahayakan keselamatan negara, dan atau dapat merugikan perekonomian negara; (2) Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang secara fungsional terkait dengan penangan perkara pidana tertentu,  baik  badan  penegak  hukum  maupun  instansi  pemerintah  lainnya,  dalam  hal  ini  tidak termasuk badan peradilan; (3) Penetapan oleh Presiden tentang pelaksanaan koordinasi sama sekali tidak  mengurangi  asas  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970 yang  telah  di  ubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  48 tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  tetap  memperhatikan  asas-asas  hukum  yang berlaku demi kepastian hukum.
Walaupun  didalam  Pasal  32  huruf  a  dan  b  sama  sekali  tidak  disinggung  atau  dikatakan mengenai  Undang-undang  Korupsi,  didalam  penjelasan  pasalnya  sangat  jelas  bahwa  yang
dimaksud  dengan  “Perkara  pidana  tertentu  yang  dapat  merugikan  perekonomian  Negara” menjurus  kepada  pengertian  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  dengan demikian,  kejaksaan  menegaskan  perannya  sebagai  instansi  atau  lembaga  yang  memegang  dan melakukan  inisiatif  koordinasi  didalam  tindakan-tindakan  penegakan  hukum,  khisisnya  pada perkara-perkara  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  prakteknya,  pelaksanaan  koordinasi  tersebut diteruskan  dan  dilegitimasi  dari  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga jaksa menjalankan tugas.
Trend perkembangan kasus Korupsi semakin hari semakin meningkat. bahkan dewasa ini berkembang opini publik bahwa korupsi sudah menjelma  menjadi  suatu  budaya  baru,  dalam arti  telah  menguasai  tingkah  laku (behavior)  bukan  saja  birokrasi  negara,  tetapi  juga  dunia usaha  dan  seluruh  lapisan masyarakat. tingginya angka  korupsi  akan  merugikan  kepentingan pembangunan secara keseluruhan. hampir disetiap bagian kehidupan, selalu ada praktek korupsi. mulai dari bawahan sampai atasan, dari pejabat sampai pegawai rendahan, dibidang perdagangan, dibidang pemerintahan, bahkan dalam bidang pendidikan pun terlihat praktek-praktek korupsi.
Korupsi  sangat  dipengaruhi  oleh  prilaku  masyarakat.  Masyarakat  yang  hidupnya  normal, menerima  apa  adanya  dalam  kehidupan  sehari-hari  alias  kurang  mendapatkan  tekanan-tekanan sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  berat  akan  lebih  terbebas  dari  perilaku  korupsi.  Sedangkan, masyarakat  yang  tinggi  tekanan  sosial,  ekonomi  dan  politik,  akan  lebih  mudah  melakukan tindakan-tindakan korupsi. mentalitas ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, bergaya instan akan rawan  berperilaku  korup  ketimbang  masyarakat  yang  mencintai  hasil  lewat  proses  kerja  yang matang.
Banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, berdasarkan pemantauan ICW selama 2008, terdapat 194 perkara Korupsi dengan 444 terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia. di tingkat pengadilan negeri ada 159 perkara, banding di pengadilan tinggi 10 perkara, dan kasasi di Mahkamah Agung 25 perkara. Nilai kerugian negara  dari perkara-perkara itu mencapai Rp 11,7 triliun. Dari 444 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus, sebanyak 277 terdakwa (62,38 persen) divonis bebas pengadilan. Hanya 167 terdakwa (37,61 persen) yang akhirnya  divonis  bersalah.  namun,  ICW  melihat,  dari  167  terdakwa  korupsi  yang  akhirnya diputuskan bersalah, vonisnya belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Terdakwa yang divonis di bawah 1 tahun penjara sebanyak 78 terdakwa, di atas 1,1 tahun hingga 2 tahun sebanyak 55 terdakwa, divonis 2,1 tahun hingga 5 tahun sebanyak 18 terdakwa, dan divonis 5,1 tahun hingga
10  tahun  sebanyak  5  terdakwa.  Hanya  satu  terdakwa  yang  divonis  di  atas  10  tahun  alias  0,22 persen. Malah ada 10 terdakwa yang divonis percobaan. Rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan pengadilan umum 5,82 bulan penjara atau 1 tahun 3 bulan penjara. pada tahun-tahun sebelumnya, kasus korupsi yang divonis bebas pengadilan umum memang cukup besar. ironisnya, kata ICW, dari 277 terdakwa, ada 121 terdakwa yang divonis bebas justru saat ditangani Mahkamah Agung. Ini sangat kontras dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
ICW mencatat, selama 2008, terdapat 27 perkara dengan 31 terdakwa yang diperiksa dan diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Seluruhnya divonis bersalah dan tidak ada satu pun yang divonis bebas. Rata-rata terdakwa korupsi divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 50-90  bulan  penjara  atau  4,24  tahun  penjara.  Vonis  paling  berat  di  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi, yaitu dalam perkara suap yang dilakukan oleh Artalyta Suryani terkait dengan perkara korupsi  BLBI  Sjamsul  Nursalim  dengan  terdakwa  Urip  Tri  Gunawan,  yang  divonis  20  tahun penjara.  Sedangkan  paling  ringan  adalah  dalam  kasus  Bupati  Minahasa  Utara  Vonnie  Anneke Panambunan, yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Soal kinerja Mahkamah Agung Tahun 2008, ICW menilai reformasi di lembaga ini masih gagal. Kenaikan tunjangan khusus atau remunerasi hingga 100 persen pada 2008 ternyata tidak banyak mengubah keadaan. Menurut ICW, pantas jika peradilan Indonesia mendapat predikat sebagai peradilan terburuk dari 12 peradilan di Asia versi Political  and  Economic  Risk  Consultancy/PERC  di  Hong  Kong,  September  2008.;  (1) Bagaimanakah  Pelaksanan  Penyidikan    Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan Negeri sorong Papua barat ?; (2) Apakah  kendala  yang  dihadapi Kejaksaan Negeri sorong Papua barat  dalam  melakukan  Penyidikan    Tindak  Pidana  Korupsi  ?;  (3)  Bagaimanakah  upaya  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Sorong    Papua  barat  Atas  Pengembalian  Kerugian  Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ?
Metode  Penelitian  Hukum  Menurut  Philipus  M.  Hadjon  (1994:7-8),  disebutkan  sebagai berikut : “Suatu pemelihan atas metode yang senantiasa dibatasi oleh perumusan masalah, objek yang  akan  diteliti  dan  tradisi  keilmuan  itu  sendiri”.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah bersifat Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

## PEMBAHASAN
Pengertian Korupsi
Menurut asal katanya, korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio”, “corruption” (inggris) dan “corruptive” (belanda), arti harfiahnya menunjukkan pada suatu perbuatan yang rusak, busuk, tidak  jujur  yang  dikaitkan  dengan  keuangan  Dalam Black’s    Law  Dictionary ,  korupsi  adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan  hak-hak  dari  pihak  lain  secara  salah  menggunakan  jabatannya  atau  karakternya  untuk mendapatkan  suatu  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain,  berlawanan  dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.(Sudarto,1976:1)
Syeid  Hussein  Alatastas,  mengembangkan  7  (tujuh)  tipologi  korupsi  sebagai  berikut;  (1) Korupsi  transaktif,  yaitu  korupsi  yang  terjadi  atas  kesepakatan  diantara  seorang  donor  dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak; (2) Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi; (3) Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang  merupakan  investasi  untuk  mengantisipasi  adanya  keuntungan  dimasa  mendatang;  (4) Korupsi nepotistic, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengagkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat; (5) Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai  orang  dalam  (insiders  information)  tentang  berbagai  kebijakan  publik  yang  seharusnya dirahasiakan;  (6)  Korupsi  supportif,  yaitu  perlindungan  atau  penguatan  korupsi  yang  menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; (7) Korupsi defentif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.
Dalam kamus-kamus bahasa Indonesia ataupun kamus bahasa yang lainnya maka perbuatan korupsi dapat diartikan sebagai  perbuatan  bejat, tidak bermoral, jorok, perilaku yang suka disogok dan sebagainya. Hal ini juga tedapat di dalam New World Dictionary of the America Languange (Soedjono  Dirdjosisworo,1984:7)  dimana  perbuatan  korupsi  mengandung  arti  yaitu;  (1)  Suatu perbuatan atau kenyataan yang mana menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; (2) Perilaku yang jahat, tercela dan atau kejahatan moral; (3) Bentuk-bentuk ketidakjujuran, penyuapan, kebusukan atau tengik; (4) Hal atau sesuatu yang korup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat; (5) Pengaruh yang menjurus ke hal yang korup.
Seorang  Sosiolog  (S.Husein  Alatas,1981:11)  menyebutkan  korup  sebagai  berikut  : Fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi memiliki model atau tipe yaitu; (1) Seseorang dapat menyebut  korup  apabila  seorang  pegawai  negeri  menerima  hadiah  atau  pemberian  yang
disodorkan oleh seorang pengusaha swasta dengan maksud mempengaruhi agar memberikan suatu perhatian  atau  perlakuan  yang  istimewa  kepada  kepentingan  si  pemberi;  (2)  Pemerasan,  yakni suatu permintaaan pemberian atau hadiah. Hal seperti ini terdapat dalam pelaksanaan tugas-tugas public; (3) Pengangkatan kepada sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik yang pada jabatan-jabatan  publik  tanpa  memandang  jasa  mereka  maupun  berharap  konsekuensinya  pada kesejahteraan publik kita menyebut hal ini dengan tindakan nepotisme.
Adapun  ciri-ciri  dari  perbuatan  korupsi  oleh  Alatas  (1981  :  13-14)  yang  mana  dapat diuraikan sebagai berikut; (1) Orang yang mana senantiasa melibatkan lebih dari satu orang; (2) Perbuatan korupsi dapat melibatkan elemen-elemen dan muncul kewajiban dan keuntungan timbal balik; (3) Korupsi pada umunya melibatkan keserba rahasiaan; (4) Mereka yang berpraktek cara- cara  korupsi  yang  biasanya  berusaha  untuk  menyelubungi  perbuatannya  dengan  berlindung  di balik pembenaran hukum yang ada; (5) Pihak yang terlibat korupsi adalah pihak-pihak yang sangat menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka sendiri yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut; (6)  Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan terhadap kepercayaan; (7)  Setiap  bentuk  korupsi  melibatkan  fungsi  ganda  yang  kontradiktif  dari  mereka-mereka  yang melakukan  tindakan-tindakan  tersebut;  (8)  Perbuatan  korupsi  sangat  melanggar  norma-norma, tugas dan pertanggung jawaban dalam tuntutan masyarakat.

## Pengaturan Tindak  Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tindak  Pidana Korupsi.
Jika diperhatikan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut; (a)  Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ( Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999); (b) Dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanya atau kedudukan  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan negara.( Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999); (c) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan  atau  wewenang  yang  melekat  pada  jabatan  atau  kedudukannya  atau  oleh  pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.( Pasal 4 Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999);  (d)  Percobaan,  pembantuan  dan  pemufakatan  jahat  untuk melakukan tindak pidana korupsi.(Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999); (e) Memberi
atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud supaya  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibanya.(Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999);  (f)  Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatanya.(Pasal 5 Ayat  (2)  huruf  b  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001);  (g)  Memberikan  atau  menjanjikan sesuatu  kepada  hakim  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara  yang  diserahkan kepadanya  untuk  diadili.(Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001);  (h) Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada  waktu  menyerahkan  bahan  bangunan,  melakukan  perbuatan  curang  yang  dapat membahayakan  keamanan  orang  atau  barang,atau  keselamatan  negara  dalam  keadaan  perang. (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (i) Setiap orang yang bertugas mengawasi  pembangunan  atau  menyerahkan  bahan  bangunan,  sengaja  membiarkan  perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.(Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (j) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara Nasional Indonesia  atau  kepolisian  Negara  republik  Indonesia  melakukan  perbuatan  curang  yang  dapat membahayakan  keselamatan  negara  dalam  keadaan  perang.(Pasal  7  ayat(1)  huruf  c  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001);  (k)  Setiap  orang  yang  bertugas  menguasai  penyerahan  barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara republik Indonesia dengan sengaja membiarkan  perbuatan  curang  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  negara  dalam  keadaan perang.(Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (l) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus  atau  sementara  waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang disimpan karena jabatanya, atau membiarkan orang atau surat berharga tersebut.(Pasal 8 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001); (m) Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus  menerus  atau  sementara  waktu,  dengan  sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.(Pasal 9 Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001);  (n)  Pegawai  negeri  atau  orang  selain  pegawai  negeri yang  ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan  umum  secara  terus menerus  atau  sementara  waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat di pakai barang,  akta,  surat,  atau  daftar  yang  digunakan  untuk  meyakinkan  atau  untuk  membuktikan  di
muka  pejabat  yang  berwenang,  yang  dikuasai  karena  jabatanya,  atau  membiarkan  orang  lain menghilangkan, menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.(Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (o)  Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ; (1) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan  atau  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya sendiri. (Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (2) pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri penyelenggara negara yang  lain  atau  kas  umum  tersebut  mempunyai  utang  kepadanya,  padahal  diketahui  hal  tersebit bukan merupakan utang.(Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (3) pada waktu menjalankan  tugas  meminta  atau  menerima  pekerjaan  atau  penyerahan  barang  seolah-olah merupakan  utang  pada  dirinya,  padahal  diketahui  bahwa  hal  tersebut  bukan  merupakan utang.(Pasal 12 huruf g Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (4) pada  waktu  menjalankan tugas telah menggunakan  tanah  negara  diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undanga telah merugikan  orang yang berhak, padahal  diketahuinya bahwa perbuatan    tersebut    bertentangan    dengan    peraturan  perundang-undangan.  (Pasal  12  huruf  h Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (5) baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau  persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.(Pasal 12 huruf i Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001);  (6)  memberi  hadiah  kepada  pegawai  negeri  dengan mengingat  kekuasaan  atau wewenang yang melekat  pada  jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada  jabatan atau kedudukan itu.( Pasal 13 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001)
Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut : (1) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang  bertentangan  dengan  kewajibanya.(Pasal  5  ayat(2)  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2001);(2) Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.(Pasal  6  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001);  (3)  orang  yang  menerima penyerahan  bahan  barang  keperluan  TNI  atau  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang membiarkan  perbuatan  curang  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  dan  c,  dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.(  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001);  (4)  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji iti diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.(Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (5). pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  dalam jabatanya  yang  bertentangan  dengan  kewajibanya,  atau  sebagai akibat  atau  disebabkan  karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatanya yang  bertentangan  dengan  kewajibanya.  (Pasal  12  huruf  a  Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2001); (6). hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara  yang  diserahkan kepadanya untuk diadili.(Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (7). advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan  untuk  mempengaruhi  nasehat  atau  pendapat  yang  diberikan  berhubungan  dengan perkara  yang  diserahkan  kepada  pengadilan  untuk  diadili.(Pasal  12  huruf  d  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001); (8).  setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara  yang menerima gratifikasi  yang  berhubungan  dengan  jabatanya  dan  berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya.(Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
Demikian pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  dan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Lahirnya  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999  adalah  menggantikan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1971,  dan  diharapkan  mampu memenuhi  dan  mengantisipasi  perkembangan  masyarakat  dalam  rangka  mencegah  dan memberantas  secara  lebih  efektif  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  yang  sangat  merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
Ciri  tersebut  yang  telah  dikemukakan  Alatas  diatas,  berdasarkan  pengamatan  yang dilakukannya.  Pandangan-pandangan  yang  telah  dikemukakan  ada  benarnya  karena  dalam perkara-perkara  tindak  pidana  korupsi  jarang  sekali  kita  temukan  pelakunya  hanya  satu  orang, tetapi sering melibatkan lebih dari satu orang. Untuk itulah tindak pidana korupsi sering disebut
dengan Crime Organizer oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara teratur dan terorganisir serta telah direncanakan.

## Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crimes ). Apabila hal tersebut dikaji dari pandangan doktrinal, maka, Romly Atmasasmita (2002:25), Menekankan bahwa :
“  Dengan  memperhatikan  perkembangan  tindak  pidana  korupsi,  baik  dari  sisi  kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  bukan  merupakan  kejahatan  biasa  melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau  dampak  negatif    yang  sangat  merusak  tataran  kehidupan  bangsa  Indonesia    sejak pemerintahan  orde  baru  sampai  saat  ini,  jelas  bahwa  perbuatan  korupsi  merupakan perampasan hak ekonomi dan hak-hak sosial rakyat Indonesia”.
Konsekuensi  logis  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan extra  ordinary  crimes , diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa ( extra ordinary enforcement ) dan perangkat  hukum  yang  luar  biasa  pula( extra  ordinary  measures ).  Dari  dimensi  ini,  salah  satu langkah  komperehensif  yang  dapat  dilakukan  dalam  sistem  peradilan  pidana  indonesia  adalah melalui pembuktian yang relative memadai, yaitu diperlukan adanya” pembuktian terbalik” atau“ pembalikan beban pembuktian”.(Lilik Mulyadi,2007:252-253).
Sistem  pembebanan  pembuktian  terbalik  dalam  hukum  pidana  indonesia,  diadopsi  dari hukum  pembuktian  perkara  korupsi  dari  negara  anglo  saxon,  seperti  inggris,  singapura,  dan Malaysia.  Sistem  pembebanan  pembuktian  terbalik  hanya  diterapkan  pada  tindak  pidana  yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap.(Indriyanto Seno Aji, 2002 : 5).
Jenis pembuktian dalam hukum pidana yang dipenalkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun  1999  juncto  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  adalah  pembuktian  terbalik  yang merupakan  penyimpangan  dari  pembuktian  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Namun demikian, pembuktian  terbalik tersebut masih memiliki sifat terbatas dimana Jaksa  Penuntut  Umum  masih  diwajibkan  untuk  melakukan  pembuktian  atas  dakwaan  yang diajukannya.  Jadi,  kedua  Undang-undang  tersebut    tidak  semata-mata    memberikan  terdakwa kesempatan  untuk  membuktikan  dirinya  tidak  bersalah.  perumusan  pembuktian  terbalik  dalam pembuktian  tindak  pidana    korupsi  ini  sendiri  telah  mengalami  penyempurnaan  dari  rumusan semula  pada  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999    sampai  dengan  rumusan  pada  Undang-
undang  Nomor  20  Tahun  2001,  sehingga  menunjukan  sifat  berimbang  antara  pembuktian  yang dilakukan dengan akibat hukum dari pembuktian bagi si terdakwa itu sendiri.
Pada  Pasal  37  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebelumnya  dinyatakan bahwa:
“ Dalam hal terdakwa dapat membutikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.” Sementara setelah dilakukan perubahan terhadap pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dengan lebih tegas dinyatakan bahwa:
“  Dalam hal terdakwa yang dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi,  maka  pembuktian  tersebut  digunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar  untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.”

## SIMPULAN
Bangsa Indonesia pada awal reformasi memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus Korupsi yang telah berlangsung, namun kenyataanya hingga saat ini wujud tindakan pemberantasan Korupsi belum terlihat hasilnya secara  memuaskan,  bahkan  tindakan  Korupsi  makin  meningkat  baik  sisi  kuantitas  maupun  dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan  kejahatan  biasa  ( ordinary  crimes ),  tetapi  telah  menjadi  kejahatan  luar  biasa  ( extra- ordinary crimes ), maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chawawi,2008. Hukum Pembultian Tindak Pidana Korupsi. Alumni : Bandung Arief  Sritua,1986  Korupsi. Lembaga Studi Pembanguan
Anonim,2010. Kompilasi Perundangan Tentang omisi Pemberantasan Korupsi, Polisi, Dan Jaksa.
Cetakan I putaka Yustisia : Jakarta
Djoko Prakoso,1987 Pendidikan, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum  Acara Pidana. Bina Aksara : Jakarta
Lilik Mulyadi,2006. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis dan Permasalahannya. Jakarta Leden Marpaung,2004. Tindak Pidana Korupsi ; Pemberantasan Dan Pencegahanya. Djambatan :
Jakarta
Mardjono  Reksodiputro,  2002  Korupsi  Dalam  Sistem  Hukum  ”  Mencuri  Uang  Rakyat.  Kajian korupsi Di Indonesia. Aksara Foundation : Jakarta
Martiman Prodjohamidjojo,2009 Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Mandar Maju : Bandung
Marwan Efendy,2005 Kejaksaan Posisi Dan Fungsinya Dari Perspekti Hukum. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
Sudarto,1976.Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia.  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  : Semarang
Syeid Husein Alatas. ( tanpa tahun) Coruption : Its Nature, Cause And Consecuences, Aldershot Brookfield,Vt : Evebury
Wirjono Prodjodikoro, 2003 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Piadana ( KUHP)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan  Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ( selanjutnya disebut UU MLA)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2000  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi