## Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan  Berbasis Petani Dalam Perspektif  Sosiologis
Oleh : Mahmuddin

## Abstrak
Tidak ada kegiatan ekonomi Indonesia yang memiliki kisah semuram sektor pertanian. Dari  masalah  bencana  alam  hingga  masalah  runyamnya  pelaku  pembangunan pertanian (petani) atas berbagai program yang dikembangan pemerintah terhadap sektor pertanian. Sejarah pertanian Indonesia adalah sejarah penyimpangan. Penyimpangan inilah yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan struktural di sektor pertanian yang masih terus bertahan hingga saat ini. Berbagai program yang diterapkan tidak hanya berdampak positif  bagi pembangunan, namun juga meninggalkan kepincangan yang cukup berarti dalam pembangunan pertanian.  Perkembangan ragam paradigma pembangunan  pertanian  yang  kemudian  lebih  dikenal  sebagai  basis  pembangunan pertanian  berkelajutan  merupakan  salah  satu  jawaban  atas  ketidakmampuan paradigma revolusi hijau yang menyisakan berbagai polemik  atas persoalan pertanian di tanah air.

## Kata Kunci : Pembangunan Pertanian,  Revolusi Hijau, Pertanian Berkelanjutan

## A. Pendahuluan
Pembicaraan atau diskusi masalah pembangunan pertanian bukanlah ba- rang baru bagi masyarakat. Bukan hanya kaum ilmuan, budayawan namun juga politikus hingga pelaku pertanian sendiri (petani) mempunyai ragam pemikiran terhadap masalah pembangunan pertanian. Keberhasilan revolusi hijau yang dide- wakan pemerintah orde baru misalnya, selain mampu meningkatkan swasembada pangan dan terbebas dari masalah kelaparan, namun tidak luput juga perubahan radikal yang dialami petani lewat revolusi hijau. Dari persoalan rusaknya agroe- kosistem persawahan, merebaknya penggunaan pestisida yang berlebih sehingga serangan hama yang cukup tinggi hingga truma sosial psikologi akibat ketergan- tungan dari kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan pertanian.
Perubahan paradigma pembangunan pertanian pada awalnya sudah dimu- lai sejak tahun 1920-an dimana tumbuh rasa kesadaran untuk mempertimbang- kan aspek biologi dan ekologi dalam pengelolaan industri pertanian. Pada tahun 1930-an di Amerika muncul konsep pertanian lingkungan sebagai solusi atas ke-
1. Dosen Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
munduran produktivitas lahan dan bencana erosi yang melanda beberapa negara bagian. Tahun 1940-an mulailah berkembang konsep keseimbangan antara peng- gunaan teknologi kimia dan biologi pada sektor pertanian. Tahap perkembangan ini terus mengalami kemajuan yang pesat hingga penggunaan bahan kimia dan teknologi pertanian terus meningkat pada dekade 1970-an.
Kebijakan ini pula yang ikut mempengaruhi format pertanian di Indone- sia. Konsep pertumbuhan yang berorientasi ekonomi dengan melakukan sunti- kan besar-besaran terhadap berbagai peningkatan usaha tani mulai dari subsidi harga  pupuk,  pemberian  bibit  cuma-cuma  memperkenalkan  teknologi  usaha produksi pertanian hingga gencarnya penyuluhan pertanian yang membawa pe- rubahan radikal di komunitas petani untuk beralih dari pola pertanian tradional (subsisten) ke pertanian modern.
Kendatipun  demikian  niat  baik  yang  dilakukan  pemerintah  tidak  hanya berdampak  peningkatan  laju  pertumbuhan  ekonomi  bangsa,  namun  sekaligus secara tidak sengaja menyebabkan timbulnya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah dan sekaligus mematikan nilai-nilai lokal petani dalam pem- bangunan pertanian yang digantikan oleh jargon ekonomi global yang meniada- kan  hubungan manusia dengan ekosistem alam sebagai hubungan yang simetris dan bukan saling ketergantungan satu sam lain.
Kondisi  inilah  yang  memunculkan  sigma  dari  banyak  pihak  untuk  me- mikirkan ulang pola pembangunan pertanian yang tidak hanya menguntungkan bagi pelaku sendiri dalam hal petani, namun juga sekaligus mampu membangun hubungan sinergis aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan pertanian.  Berangkat dari hal tersebut, tulisan singkat ini diarahkan untuk men- jembatani  paradigma  yang  sudah  banyak  diterapkan  dinegara  berkembang  lain dengan sistem pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai jawaban atas per- soalan semua persoalan pembangunan pertanian yang berkembang di Indonesia sejak masa warisan kolonial dari pemerintah Belanda hingga jargon pendewaan revolusi hijau pada masa pemerintahan orde baru.

## B. Pertanian Indonesia : Catatan Historis
Sejarah pertanian Indonesia adalah sejarah penyimpangan. Penyimpangan inilah yang telah mewariskan pokok-pokok persoalan struktural di sektor perta- nian  yang  masih  terus  bertahan  hingga  saat  ini.  Apabila  menelusuri  lebih  jauh pertanian yang berkembang di Indonesia dari waktu ke waktu  selalu mengalami berbagai pasang surut. Pertanian yang selalu digaungkan sebagai dasar perekono- mian kerakyatan yang pada awalnya sangat diandalkan dalam menopang sendi- sendi  pembanguan  bangsa,  akhirnya  mengalami  berbagai  gejolak  di  dalamnya. Penyebabnya  adalah  dari  berbagai  kebijakan  negara  yang  justeru  menciptakan keadaan yang secara tidak sengaja malah tidak menguntungkan bagi petani. Ke- bijakan struktural yang seharusnya diharapkan banyak pihak mampu menyele-
saikan masalah pertanian di Indonesia malahan harus terjebak dengan barbagai persoalan  komplekstual yang tidak menguntungkan petani sebagai pelaku perta- nian. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya memberatkan petani dan menguntung- kan bagi negara dan pengusaha yang terlibat dalam modernisasi pertanian. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa masalah dialektika pertanian di Indonesia tidak terlepas dari unsur kesejarahan yang mempengaruhinya.
Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Perta- nian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan  dengan  demikian  mendorong  kemunculan  peradaban.  Terjadi  perubahan dalam sistem kepercayaan, pengembangan alat-alat pendukung  kehidupan, dan juga  kesenian  akibat  diadopsinya  teknologi  pertanian.  Koentjaranigrat  (dalam Raharjo, 2004) menyebutkan semenjak keberadaan manusia kira-kira dua juta ta- hun yang lalu, manusia baru mengenal cocok taman sekitar 10.000 tahun yang lalu.  Sebelumnya  cara  hidup  manusia  masih  dalam  taraf food  gathering  economics seperti  berburu,menangkap  ikan  dan  meramu.  Dengan  berkembangnya  cocok tanam memaksa manusia untuk hidup menetap disuatu tempat untuk menjaga dan menunggui panenan. Proses awal yang dilakukan manusia telah memungkin- kan terjadinya akumulasi pengetahuan dan tata perilaku bersama yang terwujud dalam pola kebudayaan bercocok tanam. Sehingga tidak mengherankan seperti disebutkan  Childe,    peristiwa  penemuan  cocok  tanam  marupakan  revolusi  ke- budayan.  Makna  revolusi  kebudayaan  juga  berkaitan  dengan  kenyataan  bahwa dengan ditemukannya pertanian bukan hanya menyebabkan munculnya daerah desa namun juga  lebih lanjut terhadap munculnya kota.

## 1. Pertanian pada masa kerajaan kuno
Manakala  merunut  alur  sejarah  pertanian  di Indonesia bahwa  pertanian yang berkembang saat sekarang ini tidak terlalu jauh parameternya sistem perta- nian pada masa taman paksa 1830-1870 atau bahkan pada zaman pemerintahan Mataram. Ini berarti bahwa model pertanian yang dilakukan petani  sama sekali tidak  mengalami  perubahan   selama  600  tahun  ini.  Yang  dimaksudkan  adalah bahwa mental petani dalam melakukan pekerjaan pertanian yaitu dengan men- golah dan menanami tanahnya selalu merupakan fungsi atau berkaitan dengan motivasi  petani  dan  berhubungan  dengan  harapan  yang  ada.  Dan  harapan  ini selalu berhubungan dengan apa yang dijanjikan pemerintah.
Adalah  hal  yang  menarik  dengan  apa  yang  disebutkan  Raffles,  bahwa pemerintahan Belanda sama sekali acuh tidak acuh mengenai masalah pertanian dan petani khususnya. Karena tambahnya kesalahan yang dilakukan pemerintah Belanda terlalu banyak terkait dengan perantara sehingga aspek pertanian yang dibangun lebih bersifat feodal dan menekan (Mubyaro, 1987; Booth, 1988).
Hal  sebaliknya  dapat  dicermati  sebelum  pemerintahan  Belanda  datang, dimana sistem bertanam padi dengan pola pengairan merupakan hal yang su-
dah dipraktekan secara turun termurun. Karenanya, beberapa ahli asing melihat bahwa  sebelum  abad  masehi  penduduk  Melayu  di  Jawa  mengolah  padi  sawah pada pengairan yang berteras-teras.
Bertani  adalah  kehidupan  pokok  rakyat  dan  pemerintah  memperoleh sumber  penerimaannya  semata-mata  dari  pertanian.  Penerimaan  negara  teru- tama  terdiri  atas  pembayaran in  natura dan  jasa-jasa  tenaga  penggarapa  tanah. Ini berarti bahwa sebagai kawula rakyat kecil harus menyisihkan sebagian hasil panen dan waktunya bagi keperluan raja, kerajaan dan atasan. Pembayaran inilah sebagai bukti bahwa mereka merupakan kawula dari suatu negara dan dianggap sebagai imbalan dari serangan musuh atas gangguan keamanan lainnya. Menurut Pigeaud  (dalam  Hutapea,1986)  adanya  lapisan  yang  muncul  dalam  masyarakat sangat penting peranannya di dalam ekonomi kerajaan-kerajaan Jawa, kehilangan statusnya sebagai warga masyarakat yang bebas antara lain oleh karena perang, dihukum oleh raja atau tidak mampu membayar hutang. Adanya lapisan dengan jumlah anggota yang besar lebih memudahkan raja untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
Bila menyimak campur tangan pemerintah secara langsung dalam mema- jukan pertanian realitanya samasekali tidak ada. Pertanian adalah urusan petani. Pemerintah tidak menganggap perlu dan rupanya juga tidak dianggap perlu un- tuk mengetahui hal ihwal masalah pertanian. Sehingga pada masa kerajaan tidak terbayangkan bahwa para raja atau pangeran berkunjung ke desa dan berdialok dengan petani. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa, petiggi atau tokoh di desa. Hirarkhi pemerintahan cukup berlapis dan otonom amat kenta- ra pada semua tingkat walaupun semua pejabat selalu berorientasi ke atas, yaitu berusaha menyenangkan pejabat atasannya. Hal ini barangkali tidak terlepas dari analisis yang dilakukan Wittfogel yang membedakan pola birokrasi kerajaan Mat- aram dengan birokrasi negara-negara Timur berhubungan dengan masalah perta- nian. Perbedaan antara birokrasi kerajaan Mataram dan negara Timur dapat dili- hat dari hubungan antara petani dan pemerintah diatasnya. Keadaan lingkungan di Jawa, memungkinkan petani untuk membangun sendiri jaringan irigasi dengan memanfaatkan mata air serta aliran sungai. Hal ini berbeda wilayah dengan ne- gara-negara Timur dimana pertanian   sangat tergantung dengan jaringan irigasi besar  yang  memanfaat  sungai  besar.  Pembangunan  jaringan  irigasi  yang  besar memungkinkan munculnya birokrasi dalam proses pembangunan. Pemilikan ini menyebabkan para petani tergantung kepada birokrasi yang bersangkutan.
Kendatipun demikian, ada sisi lain yang menyebabkan munculnya kezali- man kerajaan Mataram dimana terletak di dalam tuntutan yang berat dari pengua- sa kerajaan kepada petani. Tuntuntan tersebut tidak terlepas dari faktor historis kerajaan  sebelumnya.  Atas  alasan  inilah    Pigeaud  menyebut  kerajaan  Mataram sebagai  kerajaan  yang  zalim  dalam  masalah  hubungan  kerajaan  dengan  petani. Kerajaan Mataram mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari kerajaan sebel- umnya dan atas dasar kekuasaan tersebut dapat memberikan tuntutan serta te-
kanan yang lebih  berat kepada para petani.

## 2.    Pertanian Pada Masa Penjajahan
Pada masa ini sangat terkait dengan periodesisasi di bawah struktur kolo- nialisme pemerintahan Belanda yang lebih kurang 350 terhadap kompleksitasnya pertanian di Indonesia. Pada masa ini periodesisasi tersebut dapat dibagi kepada : (1) zaman VOC 1600-1800 (2) zaman kekacauan dan ketidakpastian 1800-1830 (3) zaman tanam paksa 1830-1850 (4) zaman peralihan ke liberalisme 1850-1870 (5)  zaman  liberalisme  1870-1900  (6)  zaman  politik  etik  1900-1930  (7)  zaman dipresi dan perang 1930-1945 (Booth, 1988; Atmosudirdjo, 1983).
Pembagian periode ini memberi gambaran umum atas keadaan pertanian di Indonesia selama 350 tahun jelas menunjukkan model pertanian yang semuan- ya ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya bagi penjajah. Pada masa ini format pertanian sangat dipengaruhi oleh model tanam paksa yang cukup  besar  pengaruhnya  memberi  dampak  bagi  petani.  Dengan  pola  tanam paksa yang terjawatahkan misalnya dalam sistem persewaan telah menyebabkan berkembangnya  kapitalisme  di  kalangan  petani  yang  tidak  boleh  menjadi  kapi- talis. Artinya yang menjadi kapitalis adalah para pengusaha Belanda atau orang Eropa yang membawa modal pengetahuan dan ilmu sistem perekonomian. Hal inilah yang disebutkan Boeke asal mula dualisme yang bertimpakan dengan sis- tem ekonomi tradisional yang telah berkembang sebelumnya.
Pada  masa  penjajahan  kedudukan  dan  peranan  petani  pada  hakekatnya tidak berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu memenuhi berbagai kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah. Kendatipun demikian, pada masa ini beban menjadi semakin berat terutama pada masa cultuurstelse . Dasar pemikiran ini yang melatarbelakangi tanam paksa tersebut khususnya penanaman tebu sebagai salah satu jalan untuk menumbuhkan industri gula yang stabil yang stabil, efesien dan menguntungkan dengan memaksa petani mengerjakan berbagai pekerjaan dengan nilai upah yang rendah. Konsekuensi tersebut bermuara dengan berlangsungnya tekanan terhadap petani, secara tidak lansung telah mempertajam perbedaan so- sial ekonomi. Elson dalam tulisannya menyebutkan di sekitar pertengahan abab kesembilan belas petani terbagi menjadi tiga lapisan. Pertama, sekelompok kecil petani yang mempunyai hak atas tanah yang luasnya memberikan hasil yang mele- bihi kebutuhan konsumsi sendiri dan yang penggarapnya. Kedua, petani dengan mereka  yang  memiliki  luas  tanah  yang  memberikan  produksi  untuk  keperluan sehari-hari dan dikerjakan juga tenaga keluarga sendiri. Ketiga, para petani yang tidak bertanah, dan menggantungkan hidupnya pada lapisan di atas atau bekerja sebagai pekerja prabikan (Elson, 1984).
Di masa penjajahan Belanda disebutkan, guna melayani sistem tanam paksa dihidupkan kembali komunalisme desa. Sistem tanam paksa yang dikembangkan dengan mengkombinasikan dipertahankannya kekuasaan feodal tuan-tuan tanah dengan  kepentingan  kolonialisme  dari  luar.  Dengan  pola  ini  petani  mendapat
tanah  garapan  tanam  paksa  yang  sama  besarnya,  dan  statusnya  sebagai  petani hamba yang menyerahkan   tenaga kerjanya untuk tanaman-tanaman komunitas yang diharuskan pemerintah hindia Belanda sebagai jaminan pembayaran pajak. Dan bersamaan dengan hal tersebut kelas tuan tanah diperlemah.
Tahun  1870  merupakan  tahun  dimana  proses  leberalisasi  lewat  sistem perkebunan  yang membawa perubaan besat  dimana semakin luasnya pemilikan perorangan atas tanah. Artinya, ruang publik semakin kentara, dan ruang indi- vidu semakin menguat, dengan polarisasi yang dikembangan di daerah pedesaan. Sehingga  yang  terjadi  dimana  pelapisan  sosial  semakin  kuat,  dengan  golongan pemilik tanah beserta para pejabat pemerintah yang pada  umumnya penguasan tanah sebagai lapisan teratas. Tidak berhenti di sini saja,juga mulai berlangsung proses marjilalisasi petani, karena  kebutuhan tenaga kerja upah di pabrik perke- bunan (Setiawan, 2003)
Pada masa inilah involusi pertanian memasuki masa liberalism. Sehingga petani tanam paksa dianggap telah mendorong petani bekerja lebih giat untuk meningkatkan produksi pertanian. Setelah berakhirnya masa liberal pada tahun 1900 dan mulai memasuki abak ke-20 berkembanglah apa yang dinamakan den- gan  politik  etik.  Keuntungan  yang  diperoleh  Belanda  kemudian  dikembalikan sebagian kecil bagi kalangan pribumi, terutama petani. Pada aras inilah terkenal program pendidikan, pengairan dan transmigrasi.

## 3.    Pertanian Sesudah Masa Kemerdekaan
Pada  masa  ini  gambaran  pertanian  mengalami  pergeseran  yang  cukup signifikan dengan masa-masa sebelumnya. Soemardjan (dalam Mubyarto, 1987) lewat  tulisannya  memperlihatkan  bahwa  pada  periode  sebelum  pembaharuan agraria tahun 1918 petani hanya mempunyai kewajiban dan tidak memiliki hak, antara tahun 1918 dan 1951 petani memiliki keduanya  kewajiban dan hak, dan sesudah  penghapusan  pajak  tanah  1951  petani  hanya  memiliki  hak-hakya  dan hampir tidak memiliki kewajiban apapun.
Pada masa ini pulalah sistem gotong royong diperkenalkan di daerah desa yang melibatkan semua warga desa dalam proses pembangunan, terutama pem- bangunan pertanian. Gotong royong yang dikembangkan tidak hanya mencakup bagi mereka yang mempunyai sawah namun juga   bagi mereka yang tidak ada sawah ikut melakukan kegiatan gotong royong dalam usaha pembangunan perta- nian.  Warisan struktural setidaknya tidak berubah, bentuk dan struktur  menjadi tidak  mengherankan  sebagai  berubah  kapitalisme  dengan  apa  yang  disebut  se- bagai neo-kolonialisme. Secara tidak langsung warisan kolonialisme tidak hanya dihampiri pada masa kolonial Belanda namun juga terus terjadi setelah masa ke- merekaan.  Ini  cukup  kentara  terjadi  manakala  pemerintah  lebih  menitikberat- kan  pada  pembangunan  sistem  pertanian  ketimbang  kepada  perubahan  sistem agraria.
Perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari kenyataan masa sebelumnya. Pertanian di Jawa misalnya selama masa penjajahan melibatkan dua lingkungan. Lingkungan yang pertama lingkungan penguasa yaitu tanaman-tanaman perdagangan dengan dukungan pemerintah di satu pihak dan padi milik petani di pihak lain. Lingkungan kedua adalah lingkungan petani, yaitu lingkungan pembayar pajak, yang bebas dari tanaman-tanaman perdagangan dan selama  beberapa  kurun  waktu  cukup  panjang  mengelola  sendiri  jaringan  pen- gairan. Pada dasawarsa pertama dari abad ke dua puluh, sejalan dengan politik etis, sebagian dari lingkungan ini kehilangan kebebasannya dimana pembangunan pembangunan jaringan pengairan berada dalam  ranah pemerintah di bawah di- nas pengairan.
Dipresi ekonomi pada masa tiga puluhan, pendudukan Jepang dan perang kemerdekan  menyebankan  terjadinya  perubahan  pada  lingkungan  pengusaha. Pada tahap ini arah pertanian lebih ditekankan pada produksi pangan. Sehingga sistem pembangunan jaringan irigasi mutlak sepenuhnya berada di tangan pemer- intah.  Pemerintah  berupaya  membangun  jaringan  irigasi  untuk  meningkatkan produksi padi. Sehingga berbeda dengan apa yang terjadi pada masa penjajahan, jaringan irigasi dilingkungan penguasa kini lebih dimanfaatkan  guna mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi. Hal ini bahwa dinas pengairan  pada  masa  lalu  mengarahkan  pada  kebijakan  terutama  kepentingan pabrik tebu, namun kini menjalankan  cara yang baru untuk memperhatikan pra- bik yang masih aktif  dan juga memperhatikan kepentingan petani.
Dalam bidang produksi pertanian, petani mengalami perubahan sikap pen- guasa yang berbeda satu sama lain. Zaman Belanda (zaman normal oleh petani karena politik pertanian tidak begitu banyak berubah dalam waktu yang cukup lama), zaman Jepang (yang keras tetapi relatif  pendek) dan zaman Republik.
Pada zaman sebelum Jepang, pejabat pertanian bangsa Belanda maupun bangsa Indonesia bersikap paternalistik terhadap para petani dan masyarakat um- umnya. Artinya pejabat menganggap dirinya sebagai bapak, dan petani sebagai anak  yang  belum  dewasa  yang  selalu  berada  dibawah  pengawasan  bapak.  Apa yang menurut pendapat pejabat baik, maka baik pula bagi petani. Pada zaman Jepang seperti juga diketahui, pertanian lebih diarahkan pada upaya mendukung peperangan. Pada zaman Jepang dikenang oleh petani sebagai zaman yang kejam dengan penyiksaan.
Apa  yang   tergambarkan  pada  masa  pendudukan  Jepang,  pola  pertani- an yang berkembang selanjutnya juga tidak selalu mengarah kepada keberpiha- kan pemerintah Indonesia terdapat petani. Lewat salah satu programnya Bimas gotong  royong  secara  tidak  sengaja  berkembang  pola  pembangunan  pertanian top down yang menyebabkan  kemerdekaan petani dan pemaksaan program per- tanian  cukup  kuat  terasa.  Melalui  paradigma  yang  berorientasi  produksi   dan mengejar pertumbuhan, pemerintah secara tidak langsung mematikan otonomi
petani dalam pembangunan pertanian. Digaungkannya revolusi Hijau pada masa pemerintahan orde baru misalnya menjadi bukti bahwa masalah pertanian erat kaitannya dengan aspek ekonomi dan juga politik. Revolusi hijau yang didewa- kan  pemerintahan  orde  baru  sarat  dengan  unsur  kontrol  dan  dominasi. Lewat revolusi hijau dan modernisasi pertanian telah menggusur segenap bentuk peng- etahuan petani yang dianggap tradisional   ke cara-cara yang modern. Cara-cara bertani  beserta  benih-benih  digantikan  secara  paksa  dengan  cara  modern,  dan bersamaan dengan itu   pula telah menghancurkan formasi sosial non kapitalis- tik. Tidak berhenti di situ saja, revolusi hijau ternyata juga telah menggantikan tradisi gotong royong dengan kapitalisme dan industrialisasi pertanian. Sehingga revolusi hijau telah menggusur segenap bentuk proses budaya politik pedesaan berbasis nilai lokal kepada model modernisasi politik modern yang mematikan sisi lokalitas (Fakih, 2004).
Model modernisasi pertanian lewat input modal besar-besar yang diperk- enalkan masa pemerintahan orde  baru dengan paradigma  pertumbuhan sebagai jargon ekonomi global dalam kenyataannya tidaklah membawa keuntungan bagi petani.  Malah  yang  diuntungkan  adalah  pemilik  modal  dan  juga  elit  desa  yang secara serta merta menjadi pemanfaat dari jerih payah keringat petani.
Hal yang sam juga seperti disebutkan Soetrisno, apa yang dilakukan pemer- intah lewat program revolusi hijau di dekade 1970-an selain mampu mencapai pembangunan pertanian skala makro dengan peningkatan produktivitas sub-sek- tor pertanian pangan, namun juga pada level mikro telah menimbulkan masalah tersendiri. Melalui revolusi hijau Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Akan tetapi juga melalui program revolusi hijau telah memunculkan kesenjangan antara daerah kawasan padi   pada dan non-padi di daerah pegunungan misalnya. Sekaligus lewat program ini secara tidak  langsung telah mematikan pengetahuan lokal yang cukup arif   dalam menjaga hubungan manusia dengan alam harus tergantungan dengan logika efesiensi dan keberpi- hakan pada teknologi modern (Soetrisno, 2002). Logika penerapan revolusi hijau juga  diarahkan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  petani.  Namun dalam kenyataannya keberhasilan lewat revolusi pertanian masih menjadi perde- batan pajang. Karena apa yang dicita-citakan melalui revolusi hijau bermanfaat bagi pembangunan pertanian malah menyisakan  cukup banyak kesenjangan yang muncul dari terjadinya polarisasi kesenjangan antara petani kaya dan miskin.
Historis  perkembangan  pembangunan  pertanian  sejak  masa  orde  lama, hingga runtuhnya orde baru tidak jauh berbeda dengan masa penjajah belanda lewat  dominasi  pemerintah  atas  program  pertanian  yang  secara  lahiriah  bukan hanya menguntungkan pengusaha sebagai pemilik modal namun juga pemerin- tah sebagai pelaksana  kebijakan. Dan seperti disebutkan banyak pengamat tidak sama  sekali  menguntungkan  petani.  Kekuatan  struktur  ekonomi  global  dunia telah  merubah  secara  radikal  kebijakan  pembangunan  pertanian  berbasis  raky- at.   Melalui ketergantungan   yang dilakukan pemerintah kepada lembaga asing,
seperti  IMF  seperti  disebutkan  Setiawan  (2003),  telah  mengarahkan  kebijakan pertanian untuk semakin pro-pasar bebas dan secara sepihak mematikan nilai- nilai  lokal  yang  dibangun  petani  dalam  pembangunan  pertanian  berbasis  desa. Sehingga  bila  mencermati  lebih  jauh  ternyata  warisan pembangunan  pertanian dari masa kolonial dan orde baru kini semakin kompleks dengan mekanisme baru berwajah neo-imperialisme.

## C. Paradigma Pembangunan Pertanian
Dalam upaya memajukan sektor pertanian ada   beberapa hal yang telah dikembangkan pemerintah dari intensifikasi hingga restrukturisasi pertanian se- cara global. Pada dasarnya ada beberapa alasan mendasar yang dibangun manaka- la  sektor   pertanian  mendapat  prioritas  dalam  format  pembangunan  sekarang ini.  Pertama,  barang-barang  hasil  industri      memerlukan  dukungan  daya  beli masyarakat.  Karena  sebagian  besar  pembelinya  adalah  masyarakat  petani  yang merupakan  mayoritas  penduduk  di  negara-negara  berkembang,  maka  tingkat pendapatan mereka harus ditingkatkan melalui pembangunan pertanian. Kedua, untuk menekan ongkos produksi dari komponen upah dan gaji diperlukan terse- dianya bahan-bahan makanan yang murah, sehingga upah dan gaji yang diterima dapat  dipakai  memenuhi  kebutuhan  pokok  buruh  dan  pegawai.  Hal  ini  dapat dicapai  manakala  produksi  pertanian,  terutama  pangan  dapat  ditingkatkan  se- hingga harga nya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Ketiga, industri juga membutuhkan bahan mentah yang berasal dari sektor pertanian, dan karena itu produksi  bahan  industri  memberikan  basis  bagi  pertumbuhan  industri  sendiri (Rahardjo, 1984).
Dengan mengacu pada perspektif pembangunan pertanian yang seharusn- ya mendapat posisi urgen dibandingkan prioritas industrialisasi terkait dari suatu logika bahwa sektor pertanian memiliki kemampuan ekonomis untuk meningkat- kan surplus. Selanjutnya, apabila cara produksi pertanian dapat lebih dipermu- dah, dengan teknologi, produktivitas yang lebih tinggi dan hasil pertanian pada bidang pangan, maka beban tenaga kerja sektor pertanian dapat digeser ke sektor industri.  Artinya  sektor  pertanian  dinilai  merupakan  sumber  tenaga  kerja  bagi sektor industri.
Perubahan  paradigma  pertanian  yang  mengacu  pada  pembangunan  per- tanian secara holistik  menjadi fakus utama yang harus terbangun dimana tujuan paradigma pertanian   harus lebih menjamin keamanan pangan   secara mandiri dan berkelanjutan baik dalam lingkup keluarga dan juga lingkup negara. Untuk mencapai target tersebut ada beberapa pandangan penting yang harus dilakukan negara  berhubunga  dengan  paradigma  ini  sendiri.  Soekartawi  (1995)  menjelas- kan, paradigma pembangunan pertanian harus dirubah  dari pendekatan sentral- isasi ke desentralisasi, pendekatan komoditas ke sumber daya, dari pendekatan pendapatan petani ke peningkatan  kesejahteraan masyarakat pedesaan, dari skala usaha pertanian subsistem ke komersial, dari padat karya ke mesin, dari komoditi
primer ke komoditi yang mempunyai nilai tambah tinggi, dari pendekatan tarik tambang  ke  dorong  gelombang  dan  dari  dominasi  pemerintah  ke  partisipasi swasta yang lebih besar.
Mengacu dari sentralisasi ke desentralisasi diharapkan pembangunan per- tanian di daerah perlu diberikan wewenang yang lebih luas dalam merencanakan pembangunan.  Kekuatan  nilai  lokal  yang  ada  pada  masyarakat  harus  menjadi penyelaras  dari  berbagai  pijakan  yang  memuat  semua  elemen  masyarakat  dan pemerintah  daerah  dalam  membangun  sektor  pertanian.  Pembangunan  perta- nian tidak hanya berpikir parsial, tetapi juga struktur dan berbagai elemen lain- nya saling terkait satu sama lain. Pembangunan pertanian perlu memperhatikan skala usaha. Artinya petani kecil perlu diarahkan berusaha pada skala usaha yang menguntungkan.  Aspek  manajerial  terus  menjadi penting  dalam  meningkatkan produkstivitas. Karena logika yang berkembang bukan doing the right things saja, melainkan juga memperhatikan doing the things right .
Pada tingkat skala yang lebih makro format pembangunan dengan pen- dekatan tarik tambang yang pernah dipraktekkan pemerintah lewat PJP I dimana investasi diarahkan di daerah yang mempunyai potensi SDA yang harus dikem- bangkan, sehingga memunculkan ketimpangan pembangunan bagi daerah yang tidak  memiliki  SDA  memadai.  Perspektif      daerah  gelombang  diarahkan  bagi daerah yang tertinggal perlu didorong untuk dapat berkembang sejajar dengan daerah yang lebih maju.
Dengan konsekuensi  yang dikembangkan tersebut partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  pertanian  harus  semakin  digalakkan.  Bila  hal  ini  dapat dilakukan  secara  komprehensif  akan  mengurangi    beban  pemerintah  dalam pembangunan.  Sehingga  secara  bertahap  akan  dilakukan  revitalisasi  pertanian tradisional  ke  arah  industrialisas  semakin  memungkinkan  untuk  menjadi term pembanguna pertanian selanjutnya. Sejalan dengan pemikiran tersebur, Ginanjar (dalam Salikin, 2003:73-74) menyebutkan ada beberapa kriteria untuk mewujud- kan pertanian berbudaya industri:
1. Pengetahuan  merupakan   landasan  utama  dalam  pengambilan  keputusan (bukan instuisi atau kebiasaan saja) sehingga kebutuhan terhadap perkem- bangan dan kualias informasi akan semakin tinggi.
Kemajuan  teknologi  merupakan  instrument  utama  dalam  pemanfaatan sumber daya.
Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa.
Efesiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumber daya sehingga menghemat biaya pengelolaan sumber daya.
Mutu dan keunggulan merupakan orientasi,wacana, sekaligus tujuan.
Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol.
Perekayasaan harus menggantikan ketergantungan pada alam sehingga se- tiap produk   yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang telah
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ditetapkan pasar.
Format  pembangunan  pertanian  yang  tergambarkan  di  atas  berupaya menggeser paradigma pertanian berwajah subsisten menuju pertanian berbudaya industri. Kendatipun demikian Satria (1997), menjelaskan model transformasi ke arah pertanian berbudaya industri tidak mungkin dilakukan secara revolusioner. Lompatan drastis   dari masyarakat subsiten ke masyarakat industri justru akan merugikan karena dapat berakibat fatal, yakni terjadinya aliansi atau keteransin- gan  budaya.  Akan  tetapi  yang  diperlukan  adalah  rekayasa  transformasi  berupa akselerasi atau model evolusi  yang dipercepat, dimana laju pergerakan dipercepat melalui aplikasi teknologi baru disertai  dengan upaya penyiapan kemapanan dan kematangan  masyarakat  untuk  menggunakan  dan  mengembangkan  teknologi tersebut.  Sehingga  yang  patut  dipahami  bahwa  model  transformasi  pertanian berbudaya industri tidak salah dipahami serta merta dimaknai dengan pemban- gunan pabrik industri berskala besar, gedung industri pengolahan hasil pertanian, akan tetapi pola ini lebih terarah pada transformasi pola pikir, pola tindakan, dan sikap dari petani tradisional kearah petani modern.
Dengan apa yang dilakukan pemerintahan orde baru lewat program Re- pelita dan Pelita pembangunan nasional selama lima tahun telah menempatkan pembangunan sektor pertanian “terpinggirkan” oleh pembangunan sektor-sek- tor lainnya. Faktor inilah yang melandasi format pembangunan pertanian men- jadi prioritas utama dari program pemerintahan reformasi kendatipun masih ter- dapat banyak kelemahan dalam upaya memberdayakan kehidupan petani sebagai pelaku pembangunan.
Suryana  (1997)  dalam  analisisnya  untuk  mewujudkan  visi  pembangunan pertanian sebagai sektor yang modern, tangguh dan efesien harus melandasi em- pat hal :
1. Memanfaatkan  sumber  daya  pertanian  secara  optimal  dan  mempertahan- kan kelestarian lingkungan hidup. Sumber daya pertania meliputi lahan, air dan perairan secara umum, kelautan, plasma nutfah, sumber daya genetika dan sumber daya energy. Pengelolaan sumber daya tersebut harus memenuhi prinsip ekonomi dan efesiensi serta mengacu kebutuhan pasar.
Menetapkan  diversifikasi  secara  komprehensif  baik  dari  dimensi  vertikal, horizontal. Kunci sukses dalam pengembangan diversifikasi pertanian ada- lah  pemanfaatan  teknologi  spesifik  lokasi,  ketersediaan  prasarana  wilayah pengembangan dan keberadaan lembaga pendukung yang memadai, termas- uk infomasi pasar dan standarisasi produk. Diversifikasi bukan hanya pada kegiatan  produksi,  tetapi  juga  alam  pengelohan  dan  pemasaran  hasil-hasil pertanian.
Menerapkan  rekayasa  teknologi  maju  dan  spesifik  lokasi.  Kata  kunci  di dalam hal ini adalah maju dan spesifik lokasi, mengingat sumber daya pem- bangunan pertanian yang ada sangat beragam. Dengan penerapan teknologi
2.
3.
maju yang beradaptasi dengan kondisi lokal spesifik, maka upaya peningka- tan efesiensi usaha tani yang berdaya dapat dilakukan secara maksimal.
Meningkatkan  efesiensi  sistem  agrobisnis  dan  agroindustri  agar  mampu menghasilkan  produk  pertanian  berdaya  tinggi  serta  mampu  memberikan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara berimbang.
Dengan  demikian  dari  apa  yang  dikembangkan  di  atas,  agar  paradigma 4.
tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan, dibutuhkan kebijakan dan ke- berpihakan  pemerintah  atas  sektor  pertanian  yang  pada  dasarnya  menjadi  pe- nyumbang devisa terbesar dalam pembangunan dan sekaligus merupakan mata pencaharian yang masih dominan dilakukan masyarakat dalam mengatasi krisis global.  Karena  apa  yang  sering  muncul  dari  permasalahan  pertanian  tidak  ter- lepas  bagaimana  pemerintan  menghampiri  sektor  pertanian  dan  petani  sendiri sebagai pelaku pembangunan.   Rekontruksi sektor pertanian bukanlah hal yang mudah,  khususnya  setelah  dijepit  dengan  sekian  banyak  kebijakan  pemerintah yang  memuat  sektor  ini  semakin  terdesak.  Yudistika  (2003)  menyebutkan  ter- dapat dua masalah besar yang masih menggantung pada sektor pertanian. Per- tama, kepemilikan lahan yang sangat kecil.  Pada tahun 1980-an seperti penelitian yang dilakukan Hayami dan Kikuchi melapokan  kepemilikan lahan rata-rata di Jawa  kurang  dari  0,5  hektar.  Kini  rata-rata  lahan  tinggal  0,25  hektar.  Dengan struktur kepemilikan lahan seperti ini jelas atribut-atribut semacam efesiensi dan produktivitas masih jauh dari yang diharapkan. Kedua, menyingkirkan kondisi- kondisi yang menyebabkan sektor pertanian selalu kalah dan tersingkirkan oleh sektor  lain.  Berhadapan  dengan  alam,  teknologi  dan  kelembagaan,  sektor  per- tanian selama ini hampir selalu berada pada situasi subordinat, terdesak secara mengenaskan.  Bila  beradapan  dengan  pelaku  ekonomi  lainnya,  kondisi  petani selalu kurang mujur akibat kelembagaan ekonomi yang asimetris sehingga biaya transaksi nyaris seluruhnya menjadi beban petani.
Dengan  atribut  penguasaan  lahan  yang  sangat  timpang  hal   yang  dapat dibayangkan adalah bagaimana akhirnya petani terpaksa harus memenuhi kebu- tuhan hidup mereka dengan mencari sumber pendapat tambahan di luar sektor pertanian ( off-farm ). Kondisi yang sudah dapat dibayangkan ini akan selalu men- jadi pemandangan klasik yang harus dihilangkan dengan mengupayakan kebija- kan pembangunan yang dibangun negara dapat merubah sektor pertanian dan petani  sendiri  menjadi  aktor  utama  dalam  pembangunan  pertanian  dan  bukan malah  sebaliknya.  Karena  apa  yang  digambarkan  Soetomo  (1997)  dalam  men- simbolisasikan  petani  sebagai  manusia  yang  kalah  cukuplah  berasalan. Pertama , kekalahan yang datang dari alam. Ini sesuatu yang sangat ironis bila mengingat pada awalnya kultur bercocok tanam lahir berkat anugerah kekayaan alam. Tetapi ini bisa pula dipahami karena ketergantungan  petani pada alam sebenarya men- ciptakan ancaman di dalam dirinya sendiri. Kedua , terbentuknya masyarakat dan lembaga beserta sistem kekuasaan dan politik yang ada di dalamnya. Kelemba- gaan  pertanian  modern,  misalnya  telah  membuka  babak  baru  di  mana  buruh
tani bergantung pada majikannya, pemasaran produk pertanian di bawah hukum permintaan dan penawaran pasar dan bahkan harga jual produk pertanian selalu terancam oleh rekayasa praktek ekonomi makro. Ketiga ,   ilmu pengetahuan dan teknologi yang diangankan bisa mengatasi tradisionalitas ternyata juga tidak ter- capai. Justru sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi berubah menjadi ben- tuk dominasi baru yang tidak kurang menindas. Kondisi ketiga inilah yang selalu akhirnya menikam petani secara perlahan dan nyaris tidak dapat menyelamatkan diri terlebih lagi dengan platform model pembangunan pembangunan pertanian yang tidak memihak petani.
Artinya,  paradigma  pembangunan  pertanian  akan  selalu  menjadi  menja- di sebuah khalayan   dari suatu paradigma semata manakala pemerintah belum mampu merubah pola dan bangunan dari  kebijakan pertanian yang lebih  kon- sisten  dan  terpola  dengan  tetap  melihat  sektor  pertanian  sama  dengan  sektor lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## D. Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani : Sisi Lain Paradigma Pem- bangunan Pertanian
Pada dasarnya terminologi pertanian berkelanjutan sebagai padanan istilah agroekonomi pertama kali dipergunakan sekitar awal tahun 1980-an oleh pakar pertanian FAO. Agroekonomi sendiri mengacu pada modifikasi ekosistem alami- ah dengan sentuhan campur tangan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, serat dan kayu untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Conway dalam Salikin juga menggunakan istilah pertanian berkelanjutan dengan konteks agroekosistem  yang  berupaya  memadukan  antara  produktivitas  ,  stabilitas  dan pemerataan (Salikin, 2003). Jadi semakin jelas bahwa konsep agroekonomi dan pertanian  berkelanjutan  adalah  jawaban  bagi  kegamangan  dampak  revolusi  hi- jau yang antara lain ditengarai oleh semakin merosotnya produktivitas pertanian. Revolusi  hijau  memang  dipandang  sukse  melakukan  rekayasa  pertanian  lewat modal  teknologi,  namun  juga  sekaligus  menyimpan  berbagai  problematik  dari masalah kemanusia hingga rusaknya ekosistem alam.
Eksistensi  konsepsi  pertanian  berkelajutan  bukanlah  sesuatu  yang  baru. King menuliskan baha teknik usaha tani dengan metode organik atau pertanian permanen yang mengintegrasikan pengelolaan kesuburan tanah juga telah dilaku- kan  oleh  para  petani  di  dataran  Cina,  Jepang  dan  Korea  beberapa  abad  yang lalu. Dengan demikian isu paradigma pertanian berkelanjutan yang berkembang sekarang sebenarnya merupakan reaktualisasi untuk mencari model pengelolaan pertanian yang berbasis alam. Kegagalan pertanian modern telah merubah cara pandang untuk melalukan rekayasa pertanian kembali ke alam.
Soekartawi (1995)  dalam pandangannya  menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan  pembangunan  pertanian  di  Indonesia  harus  menerapkan  model pertanian berkelanjutan. Pertama, sebagai negara agraris, peranan sektor perta-
nian Indonesia dalam sistem perekonomian nasional masih dominan. Konstri- busi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto adalah sekitar 20% dan menyerap 50% lebih tenaga kerja pedesaan. Dari 210 juta penduduk Indonesia hampir 150 juta orang bertumpu pada sekor pertanian dalam memenuhi kebu- tuhan hidup. Kedua, sebagai negara agraris agrobisnis dan agroindustri memiliki peranan yang sangat vital dalam mendukung pembagunan sektor lainnya. Pen- galaman masal lalu menunjukkan, yakni  pada saat sektor  industri dan perbakan mengalami krisis ekonomi, sektor agrobisnis dan agroindustri malah mengalami kemajuan akibat krus mata uang AS di dunia melemah. Ketiga, sebagai negara agraris, pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi keharusan agar sumber daya alam yang ad sekarang ini dapat terus dimanfaatkan dalam upaya peningka- tan kesejahteraan masyarakat banyak.
Secara konsepsual pendekatan pertanian berkelajutan merupakan pola dan cara pandang yang harus dikembangkan dengan mengintegrasikan aspek ekono- mi,  sosial  dan  lingkungan  secara  sinergis.  Pendekatan  ekonomi  berkelanjutan berbasis pada konsep maksimalisasi aliran pendapatan antargenerasi,dengan cara merawat  dan  menjaga  cadangan  sumber  daya  atau  modal  yang  mampu  meng- hasilkan suatu keuntungan. Upaya optimalisasi dan efesiensi penggunan sumber daya yang langka menjadi keharusan dalam menghadapi berbagai isu ketidakpas- tian baik aspek alam maupun non alam. Konsep sosia berkelajutan  berorientasi pada manusia dan hubungan pelestarian stabilitas sosial  dan sistem budaya, ter- masuk upaya mereduksi berbagai konflik sosial yang merusak.  Dalam perspektif sosial, perhatian utama ditujukan pada pemerataan, pelestarian keanekaragaman budaya, serta pemanfaatan praktek pengatahuan lokal yang berorientasi panjang dan berkelanjutan. Tinjauan aspek lingkungan berkelanjutan terokus pada upaya menjaga  stabilitas  sistem  biologis  dan  lingkungan  fisik  dengan  bagian  utama menjaga  kelangsungan  hidup  masing-masing  subsistem  menuju  stabilitas  yang dinamis dan menyeluruh pada ekosistem (Salikin, 2003).
Dari  ketiga  aspek  tersebut  memiliki  perhatian  dan  peranan  yang  sama pentingnya. Aspek ekonomi dan sosial memiliki keterkaitan sehingga pertumbu- han ekonomi dapat didistribusikan secara merata pada semua lapisan sosial, seh- ingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan stratifiaksi sosial dalam masyarakat. Keterkaitan aspek   ekonomi dan lingkungan sebagai pemahaman agar aktivitas ekonomi baik produksi, distribusi dan  konsumsi tidak membawa   dampak ek- sternalisasi negatif  pada lingkungan dan sedapat mungkin menginternalisasikan aspek lingkungan ke dalam tindakan dan putusan ekonomi. Dan keterkaitan as- pek sosial dan lingkungan bertujuan   memperbaiki kualitas hidup antargenerasi secara merata dan upaya menfasilitasi partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
Sistem pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian denan peng- gunaan input luar secara ekonomis serta memiliki produktivitas   tinggi dengan mempertimbangkan sosial ekonomi, budaya dan pemeliharaan lingkungan.Oleh karena itu dalam pertanian yang berkelanjutan berbagai dukungan sumberdaya
manusia, pengetahuan dan teknologi,   permodalan hingga pada produk dalam masalah keseimbangan pertanian dalam pembangunan. Dalam mendukung per- tanian berkelanjutan, peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian sangat pent- ing dengan visi dan misi dan tujuan dari pembangunan pertanian. Dalam upaya memanfaatkan  teknologi  juga  perlu  mempertimbangkan  faktor  eksternal  dan internal  serta  komponen  teknologi  di  dalamnya.Strategi  tersebut  kemudian  di- implemantasikan  dalam  berbagai  sektor  pertanian  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteran petani sebagai pelaku pembangunan (Husodo, 2004).
Mengacu pada konsep pertanian berkelanjutan sistem pertanian berkelan- jutan  dapat  dilakukan  menggunakan  empat  model.  Pertama,  sistem  pertanian organik, dimana pola pertanian organik merupakan alih tandingan dari kegaga- lan sistem pertanian industrial. Kedua, sistem pertanian terpadu, merupakan ga- bungan dari sistem pertanian terpadu konvensional dan sistem pertanian dengan penggunaan teknologi. Pada tahap ini ada hubungan yang saling mengikat untuk dapat memadukan pola pertanian yang tetap menjaga kelestarian alam sekaligus dengan  pemanfaatan  teknologi  tepat  guna  sebagai  ajang  peningkatan  produksi pertanian  dan  efesiensi  modal.  Ketiga,  sistem  pertanian  masukan  luar  rendah. Pada tahap ini sistem pertanian yang berkelanjuan harus dibangun dengan fon- dasi   sumber daya yang dapat diperbaharui yang berasal dari lingkungan usaha tani dan sekitarnya. Keempat, sistem pengendalian hama terpadu. Terdesak oleh pemenuhan pangan dan kecukupan pangan bagi penduduk yang jumlahnya 120 juta  orang  mendesak  program  pencangan  pembangunan  pertanian  yang  telah dilakukan pada masa pemerintahan orde lama dan orde baru melalui   program pertanian yang bernama intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi semuanya bermuara pada terjadinya ketidakseimbangan dan penghancuran alam dalam  rangak  meningkatkan  surplus  komoditi  beras  bertaraf  internasional  se- bagai  ajang  swasembada  beras.  Di satu  titik  pertanian Indonesia  telah  berhasil melalukan swasembada beras ,namun disisi  yang lain, lewat logika pertumbuhan ekonomi  telah  merusak  kelenstarian  alam.  Munculnya  berbagai  seragam  hama penyakit pada sektor pertanian menunjukkan adanya ketidakseimbangan kondisi alam dengan  logika kebutuhan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan dan sedikit sekali berpikir alam sebagai sumber daya terbatas.
Berangkat  dari  paradigma  baru  pembangunan  pertanian,  pertanian berkelanjutan  merupakan  konsep  yang  tepat  untuk  meningkatan  kesejahteraan petani dan sekaligus sebagai pijakan dari pemerintah untuk tetap memajukan sek- tor pertanian sebagai andalan peningkatan devisa negara. Hal ini sangat berlasan untuk tidak mengulang lagi pola pertanian yang dilakukan pemerintah pada masa sebelumya, yang secara tidak langsung berpola top down sepihak dimana kekuatan pusat menjadi pelaku utama pembangunan yang malah mematikan pengetahuan lokal dan kelembagaan lokal dalam peningkatan sektor pembanguna pertanian. Pada tahapa ini akhirnya yang harus terbangun adanya kesenergian antara pola top down dan juga bottom up untuk melibatkan secara penuh petani sebagai pelaku pembangunan dan bukan malah menjadi obyek pembangunan.

## E. Penutup
Pembangunan pertanian pada masa sekarang dan selajutnya adalah beru- paya untuk mengambangkan sistem pertanian berkelanjutan yang harus mampu meningkatkan sumber daya petani dalam menunjang sistem tersebut. Peningkata sumber daya manusia tidak hanya terbatas dalam artian peningkatan produktivi- tas semata, tetapi yang lebih penting bagaimana kebijakan pemerintah menempa- tan petani berperan dalam proses pembangunan.
Fakta sejarah memperlihatkan sektor pertanian telah menjadi katub penga- manan perekonomian nasional lewat penyerapan tenaga kerja yang teramat be- sar. Paradoknya, kebijakan pemerintah tidak pernah menampatkan petani sebagai pihak yang harus disantuni. Kebijakan pertanian yang  berakar dari masa kolonial dan peninggalan kolonial telah menjadi kisah suram dari kehidupan petani, seh- ingga masyarakat petani menempati lapisan terbawah dari komunitas miskin di Indonesia.
Mendasari dari fakta inilah paradigma baru pembangunan pertanian  yang melibatkan hubungan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan berserta merubah menset kebijakan dan program pemerintah yang memihak kepada petani mutlak diperlukan. Hal ini cukup mendasar karena sektor pertanian merupakan sektor andalan yang mampu meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ban- yak.

## Referensi
Atmosudirdjo, MR. Prajudi, Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi , Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
Booth, Anne (peny.), Sejarah Ekonomi Indonesia , LP3ES, Jakarta, 1988.
Elson,  R. E.  1984. Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry. Impact and Change in an  east Java Residency 1830-1940 . Oxford University.
Fakih,   Mansour. 2004. Bebas Dari Neoliberalisme . Insist. Yogyakarta.
Hutapea,  S.R.  1986.   “Partisipasi  Petani  Dalam  Pembangunan  Jaringan  Irigasi Tersier”. Disertasi .  Pasca Sarjana IPB. Bogor.
Mubyarto. 1987. Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan . Sinar Harapan. Jakarta.
Raharjo. 2004. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Rahardjo,   M. Dawam. 1984. Trasformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja . UI Press.Jakarta.
Soekartawi. 1995. Pembangunan  Pertanian . Rajawali Press. Jakarta.
Salikin,  Karwan A. 2003. Sistem Pertanian Berkelanjutan . Kanisius.Yogyakarta.
Satria, A. 197.   “Transformasi Ke Arah Pertanian Berbudaya Industri”. Dalam Analisis CSIS . Jakarta.
Suryana,  A.  1997.   “Pertanian  2020,  Tidak  Dapat  Dengan  Pendekatan  Biasa Lagi”. Kompas . 7 Maret.
Setiawan, Bonnie.  2003. Globalisasi Pertanian . IGJ. Jakarta.
Soetrisno,  Loekman. 2002. Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis . Kanisius. Yogyakarta.
Soetomo, Greg.  1997. Kekalahan Manusia Petani: Dimensi Manusia dalam Pembangu- nan Pertanian . Kanisius.Yogyakarta.
Soekartawi. 1995. “Agribisnis dalam Perspektif  Pembangunan yang Berkelanju- tan”. Agrodiklat . No. 10/Agro/XIII/  Jakarta.
Yudo Husodo, 2004.  Siswono dkk. Pertanian Mandiri Pandangan Strategis Para Pa- kar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia . Swadaya. Bogor.
Yustika,   Ahmad Erani. Negara VS Kaum Miskin . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003.
Penulis  :  Mahmuddin,  PPs  Sosiologi  Fisipol  UGM  Yogyakarta.  Staf  Pengajar IAIN Ar-Raniry Banda  Aceh.