## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PeneraPan PrinsiP Kehati-hatian ( Prudential
PrinciPle ) Dalam Proses Pembiayaan PaDa banK syariah Di inDonesia (stuDi Kasus banK syariah inDonesia Kantor Cabang mataram nusa tenggara barat)
ApplicAtion of prudentiAl principles in the shAriA BAnk finAnce process in indonesiA (studi kAsus BAnk syAriAh indonesiA kAntor cABAng MAtArAM nusA
tenggArA BArAt)

## m anugerah Puji sakti
Universitas Samawa Sumbawa Besar Email : pujisakti99@gmail.com

## endra syaifuddin ahmad
Universitas Samawa Sumbawa Besar Email : enkfakta@gmail.com

## abstrak
Prinsip kehati -hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau di laksanakan oleh bank. Prinsip kehati -hatian (prudential principle) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati -hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah sesuai dengan fungsi perbankan syariah di Indonesia, kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri KC Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder kemudian dilakukan analisis kualitatif dan intrepretasi data bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini berupa: pertama, prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram dalam pembiayaan menggunakan akad murabahah dilaksanakan dengan menganalisis beberapa nilai yang dianggap mampu merepresentasikan calon nasabah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai calon nasabah pembiayaan, serta menjadi kriteria untuk memutuskan menerima atau menolak pembiayaan yang diajukan agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah sehingga menimbulkan resiko bagi pihak bank. Kedua, Hambatan-hambatan yang dihadapai dan sering terjadi dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah cukup beragam. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan internal.
Kata Kunci: Bank Syariah; Prinsip Kehati-Hatian; Pembiayaan.

## abstract
principles of banking: attention as one of the principles in the activities of banks in indonesia must be applied or implemented by banks. the prudential principle requires the bank to always be vigilant and careful in carrying out its operations, in the sense that it must always be consistent and obedient in implementing the laws and regulations in banking based on professionalism and
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 170~179
good faith. the purpose of this research is to know and analyze the application of the principle of caution in the financing process carried out by the sharia Bank to customers in accordance with the function of sharia banking in indonesia. this research also aims to know the obstacles to the application of the principle of caution in the funding of the sharia Bank by the independent kc Mataram. this is normative research supported by interviews. the data used is secondary data, and then qualitative analysis and data interpretation are descriptive. the results of this research are: first, the principle of caution on the indonesian sharia Bank Branch office of Mataram in financing using murabahah academics is carried out by analyzing several values that are considered capable of representing candidates. this is done with the aim of evaluating the prospects for financing as well as being a criterion for deciding whether to accept or reject the proposed financing so that there is no problematic financing that poses a risk to the bank. second, the obstacles faced and often occurring in the application of the precautionary principle in sharia banking are quite varied. these barriers can be classified into external and internal factors
Keywords: Sharia Bank; Principles of death; Finance.

## a. PenDahuluan
Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat penting untuk pembangunan dan perekonomian nasional. Bank menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan yang selanjutnya disebut sebagai undang-undang perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Mengacu pada pasal tersebut bisa dikatakan bahwa fungsi Bank salah satunya adalah agent of development atau agen pembangunan nasional.
Seiring berjalannya waktu kebutuhuan masyarakat akan lembaga keuangan khususnya perbankan semakin tinggi, disisi lain penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim,  dimana kesadaran umat islam untuk menjalankan hukum islam di bidang muamalah semakin tinggi pula. Banyak  pemahaman yang berkembang tentang hukum bunga pada praktik Bank konvensional yang dipandang haram oleh sebagian ulama, maka dengan hal tersebut mendorong lahirnya industri keuangan syariah salah satunya adalah Bank syariah.
Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut sebagai UUPS memberikan pengertian bahwa “Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.  Selanjutnya dalam pasal 2 UUPS menegaskan bahwa “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. 1
Menurut undang-undang perbankan ada 3 bentuk kegiatan usaha bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 2 Salah satu peran penting bank sesuai undang-undang tersebut adalah penyaluran dana yaitu dalam
1 Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
bentuk kredit di bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan di bank syariah bagi nasabah debitur sesuai dengan kebutuhannya.
Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi oleh beberapa azas atau prinsip . azaz hukum yang berkaitan dengan perbankan meliputi, prinsip kehati-hatian (prudential principal), prinsip kerahasiaan (confidential principal), prinsip kepercayaan (fiduciary principal), 3 Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya haruslah berhati-hati, tujuannya adalah agar bank selalu dalam kondisi yang sehat dan tidak melanggar hukum yang berlaku dan penyaluran dana tidak jatuh ketangan debitur yang salah.
Prinsip kehati -hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau di laksanakan oleh bank. Prinsip kehati -hatian ( prudential principle ) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati -hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. 4
Salahsatu implementasi dari Prinsip kehati-hatian yaitu dalam produk-produk penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun pembiayaan di bank syariah. diterapkan dengan cara analisis kredit, yaitu adalah proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit atau pembiayaan yang diajukan oleh calon debitor sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa calon debitor memang benar-benar dapat diandalkan dan juga proyek atau bisnis yang akan dibiayai benar-benar layak.
Analisis kredit mencakup latar belakng calon debitor atau perusahaannya, jaminan yang diberikan, dan faktor-faktor lainnya, analisis kredit dapat dilakukan dengan prinsip 5C dan analisis kredit berdasarkan prinsip studi kelayakan atau prinsip 6A. Prinsip 6C meliputi prinsip Character, Capital, Capacity, Condition of economy, Collateral. Prinsip 7P meliputi prinsip Peronality, Party, Purpose, Prospect, payment, Profability dan Protection. 5
Terdapat beberapa alasan mengapa prinsip kehati-hatian sangat penting dalam aktivitas perbankan, khususnya dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Pertama, berkaitan dengan fungsi perbankan sebagai agent of development yang dilakukan melaui kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan sebagaimana pasal 3 UU perbankan dan pasal 4 ayat (1) UU perbankan syariah. Bank berperan sebagai penggerak ekonomi untuk menhidupkan sektor riil dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi, baik barang maupun jasa melalui dana yang disalurkan oleh Bank. Apabila fungsi intermediary ini tidak berjalan dengan baik maka akan dapat berpengaruh
3 Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek hukum perbankan indonesia , Gramedia PustakaUtama, Jakarta, hlm.
19. 4 Liabrintika Oktaviani Gunawan, 2017, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberi- an Kredit Oleh Bank, jurnal hukum bisnis universitas udayana , hlm 2.
5 Rosita Ayu Saraswati, 2012, Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawas Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung, Jurnal Nominal Volume 1 Nomor 1, hlm 5.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 172~179
kepada ekonomi makro yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan.
Alasan kedua adalah bahwa dana yang dikelola oleh bank adalah dana pihak ketiga yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaanya, sehingga dapat dikembalikan kepada pemilik dana beserta return yang telah diperjanjijakan sebelumnya dan tertuang dalam perjanjian kredit maupun pembiayaan. Alasan ketiga adalah bank wajib menjaga agar penyaluran kredit atau pembiayaan tidak menimbulkan kerugian bagi bank akibat kredit atau pembiayaan yang bermasalah. Ketiga alasan tersebut menempatkan prinsip kehati-hatian menjadi prinsip yang implementasinya bersifat obligatory atau memaksa dengan mengklasifikasikan pelanggaran terhadap prinsip ini adalah sebagai tindak pidana perbankan sesuai dengan pasal 49 ayat (2.b) yang intinya bahwa komisaris dan direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait maka akan diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang- kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah. 6
Langkah analisis tersebut adalah salahsatu bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh Bank dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan. Hal tersebut dimaksudkan agara bank tercegah dari terjadinya kegagalan para nasabah dalam melunasi kewajibannya dan agar terhindar dari pembiayaan fiktif yang dapat menimbulkan kerugian yang besar terhadap bank.

## b. metoDe Penelitian
Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang akan digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian. 7 Jenis penelitian ini digunakan penulis dengan tujuan melakukan suatu penggambaran dengan tepat suatu keadaan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait yang berkenaan dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian ( prudential principle ) Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat).
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain sehingga pada penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 8 Wawancara digunakan sebagai pelengkap serta pendukung atas data sekunder yang diteliti. 9 Penelitian hukum normatif dapat mencakup penelitian terhadap
6 Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank, rechtidee, Vol. 13, no. 1 , Juni 2018, hlm 69.
7 Maria SW. Sumardjono, 2014, Metodologi penelitian ilmu hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7. 8 ibid, hlm. 17.
9 Burhan Asshofa, 1996, Metode penelitian hukum , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.
asas-asas hukum, penelitian terhadap sistemik hukum, penelitian terhadap sinkronikasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

## C. analisis Dan Pembahasan

## 1. mekanisme Pembiayaan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan Pada bank syariah indonesia KC mataram.
Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah perorangan maupun badan usaha yang bergerak pada usaha mikro ataupun makro. Hal tersebut untuk membiayai kebutuhan usaha masyarakat melalui pembiayaan modal usaha dengan maksimal limit sampai 100 juta untuk usaha mikro.
Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah indonesia dengan syarat yang terbilang mudah dan angsuran yang ringan dan juga tetap sampai dengan jatuh tempo menjadikan nilai tambah untuk produk ini. Dengan fasilitas yang disediakan oleh bank syariah indonesia ini diharapkan pelaku UMKM tetap bisa menjalankan usahanya secara maksimal dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Akad yang digunakan pada produk pembiayaan ini adalah akad murabahah. Konsekuensi pemakaian akad murabahah ini mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana kita ketahui dalam hal ini fungsi dari Bank Syariah Indonesia adalah penjual barang kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya dalam bentuk barang, dengan cara membelikan barang tersebut dari suplier kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli dan ditambah mark up atau keuntungan yang diinginkan oleh Bank.
Sebelum melalui tahapan yang lebih jauh berkaitan dengan pembiayaan menggunakan akad murabahah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia, untuk merealisasikan hal tersebut pihak bank akan melakukan analisa terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut. Pihak bank khususnya Account Officer akan melakukan analisis yang mendalam dan memilih calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan oleh bank tersebut.
Pihak bank dalam hal ini akan melakukan penilaian kepada nasabah dari berbagai aspek yaitu, karakter nasabah ( character ), kapasitas/kelayakan usaha ( capacity ) dan agunan ( colleteral ) yang telah disesuaikan dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan juga persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia.
Standar Operasional Perusahaan (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar. 10 Sistem ini berisikan urutan proses melakukan pekerjaan dari awal hingga akhirnyapekerjaan, SOP adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga untuk meminimalisir kesalahan dan kelalaian.
Pada dasarnya analisis kelayakan berlaku untuk semua akad dalam pembiayaan. Bank Syariah Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan tersebut harus menerapkan prinsip

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 174~179
kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam prakteknya dikenal dengan prinsip 3C (character, capacity, collateral). Berikut penerapan daripada prinsip kehati-hatian yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat.
1) Character (penilaian karakter)
Characrter adalah watak atau sifat calon nasabah  pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana itikad baik atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karakter seperti watak calon nasabah pembiayaan yang baik atau tidak baik, itu didapat dari hasil verifikasi keluarga, teman, tetangga, masyarakat atau pemerintahan setempat calon nasabah.
Bank Syariah Indonesia KC Mataram menilai bahwa aspek karakter sangatlah penting untuk mengetahui watak/sifat seseorang, jadi bank harus bersikap hati-hati dengan melihat karakter dan watak daripada calon nasabah tersebut, apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak diberikan fasilitas pembiayaan. Bahwa keberhasilan suatu pembiayaan sangat tergantung kepada tingkat kejujuran dan itikad baik daripada calon nasabah itu sendiri, dan untuk hal tersebut pihak bank menempuh upaya yakni melihat riwayat pinjaman calon nasabah pembiayaan dengan bantuan sistem informasi nasabah (Bi checking).
Langkah selanjutnya adalah melakukan personal checking kepada calon nasabah melalui sistem tatap muka, hal demikian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara langsung karakter calon nasabah. menurut hasil wawancara yang penulis dapatkan, dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku ( termasuk gerakan tubuh) nasabah pada saat personal checking dilakukan, dan juga dengan melakukan pemeriksaan langsung ke rumah atau tempat usaha calon nasabah tersebut.
Calon nasabah dalam hal ini harus mempunyai karakter yang baik serta kepribadian yang bagus dan memiliki sifat shiddiq, amanah, tabligh, fathanah. Dengan dilaksanakannya personal checking tersebut diharapkan pihak bank tidak keliru dalam menetapkan nasabah mana yang layak dan cocok diberikan pembiayaan.
2) Kapasitas (Capacity)
Kapasitas/ capacity adalah kemampuan seorang calon nasbaah untuk menjalankan serta melunasi kewajiban yang timbul dari perikatan yang dilakukan kepada pihak bank. Kemampuan mengembalikan pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dapat dilihat juga dari kemampuan ekonomi calon nasabah itu sendiri. Penlaian tersebut dilakukan untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman serta pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah secara tepat waktu.
Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh pihak bank dalam menilai kapasitas calon nasabah adalah dengan pertama, bank harus menilai jumlah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dan juga kelayakan usahanya. Kedua, pihak bank harus menelusuri nilai agunan yang akan diberikan oleh calon nasabah. Dalam hal
menilai agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank, maka pihak bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada pemerintah setempat, yaitu tempat dimana calon nasabah tinggal, kepada masyarakat sekitar tentang keabsahan agunan yang diajukan oleh calon nasabah kepada pihak bank.
Agunan tersebut menjadi pertimbangan diterimanya suatu permohonan pembiayaan, ketika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya agunan tersebut menjadi jaminan dalam pelunasan. Disinilah salah satu contoh penerapan  prinsip kehati-hati yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kntor Cabang Mataram dalam menyalurkan pembiayaan mikro dengan akad murabahah kepada para nasabah pembiayaan.
3) Agunan (collateral)
Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan adalah alternatif pembayaran lain dari calon nasabah, jika nasabah dalam perjalanan melakukan pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajiban/ tidak dapat mengembalikan pembayaran angsuran, maka pihak bank dapat melakukan upaya salahsatunya adalah menjual agunan tersebut untuk melengkapi pembayaran angsuran yang tidak dapat dipenuhi oleh calon nasabah.
Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram tidak akan memberikan jumlah pembiayaan/plafon pembiayaan yang melebihi nilai agunan. Agunan/jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian pembiayaan karena jaminan adalah jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran.
Dalam hal menilai agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank, maka pihak bank akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada pemerintah setempat, yaitu tempat dimana calon nasabah tinggal, kepada masyarakat sekitar tentang keabsahan agunan yang diajukan oleh calon nasabah kepada pihak bank.
Dengan agunan tersebut menjadi pertimbangan diterimanya suatu permohonan pembiayaan, ketika sewaktu-waktu nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya agunan tersebut menjadi jaminan dalam pelunasan. Disinilah salah satu contoh penerapan  prinsip kehati-hati yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kntor Cabang Mataram dalam menyalurkan pembiayaan mikro dengan akad murabahah kepada para nasabah pembiayaan.

## 2. hambatan dan konsekuensi terhadap penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah KC mataram.
Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan atau tidak selalu berjalan dengan lancar, selalu terdapat kendala-kendala dalam penerapan prinsip tersebut. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah seorang karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram, mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu yang bersumber dari faktor eksternal maupun faktor internal. Kurangnya keterbukaan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 176~179
calon nasabah dalam memberikan data serta dalam menjalankan usahaanya seringkali ditemukan unsur-unsur ketidak jujuran.
Selain kendala yang telah penulis ungkapkan diatas, pihak bank seringkali mengalami resiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar atau pembayarannya bermasalah, yang mana hal tersebut juga disebabkan oleh faktor ekonomi nasabah. Kondisi keuangan yang dikelola oleh nasabah seringkali dimanipulasi sehingga terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kapasitas nasabah untuk membayar kepada pihak bank tidak terpenuhi.
Fator eksternal yang telah penulis singgung sebelumnya adalah faktor yang berada diluar Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram, yang mana faktor tersebut menjadi sesuatu yang menghambat terwujudnya prinsip kehati-hatian, dan pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi yaitu pembiayaan bermasalah/macet. Contoh kongkret terhadap faktor eksternal yang kerap kali terjadi adalah kurangnya itikad baik oleh nasabah dalam hal pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan kepada pihak bank.
Hal tersebut dapat terjadi karena pada saat pihak bank menganalisis karakter dari calon nasabah, terjadi perbedaan antara data yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan hasil atau hasil survey pihak bank (Account Officer). Hal demikian dapat terjadi karena nasabah pandai memanipulasi data dan juga karakter ketika pihak bank melakukan survey lapangan.
Selain memanipulasi karakter calon nasabah juga seringkali memanipulasi nilai agunan (collateral). Pihak bank dalam melakukan verifikasi data agunan tetap melakukan kerjasama bersama pihak pemerintah setempat, akan tetapi dalam melakukan verifikasi tersebut pihak bank diberikan keterangan yang tidak sesuai dengan aslinya. Nilai/ harga agunan seringkali dimanipulasi oleh oknum pmerintah setempat yang telah bekerjasama dengan nasabah dengan cara menaikkan harga agunan jauh di atas harga normal pasaran. Calon nasabah memanfaatkan pihak-pihak tertentu (oknum pemerintah setempat) agar pihak bank dapat mengeluarkan pembiayaan kepada calon nasabah.
Terhadap agunan yang telah dimanipulasi menimbulkan resiko terhadap pihak bank. Resiko tersebut adalah resiko gagal bayar oleh nasabah dan bilamana nasabah sudah tidak mampu lagi melunasi kewajibannya, maka agunan dari nasabah tidak dapat lagi menolong pihak bank dalam pelunasan hutang nasabah tersebut. Agunan bagi pihak bank adalah sumber pembayaran atau pelunasan kedua ketika nasabah sudah tidak mampu lagi melunasi kewajibannya. Hal tersebut menjadi salahsatu hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian.
Faktor selanjutnya adalah faktor perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang diberikan pembiayaan oleh pihak bank mengalami penurunan omzet serta produktifitasnya. Selain daripada faktor tersebut ada juga faktor banyaknya pesaing usaha yang sama dengan yang nasabah jalankan, sehingga usaha yang dikelola oleh pihak nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bersaing.
Hambatan yang dirasakan oleh pihak bank dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian juga berasal dari faktor internal bank itu sendiri. faktor internal adalah faktor yang terjadi didalam bank tersebut, sehingga menjadi penyebab terjadinya resiko pembiayaan bermasalah/macet. Faktor internal tersebut antara lain sumber daya manusia daripada karyawan yang belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan kepada nasabah, serta dalam memilih calon nasabah yang layak diberikan pembiayaan oleh pihak bank.
Keberpihakan internal bank kepada salahsatu calon nasabah juga menjadi faktor internal yang menghambat penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank. Susahnya menerapkan prinsip kehati-hatian kepada nasabah terjadi ketika salahsatu oknum pihak bank memiliki hubungan kedekatan dengan calon nasabah. Keberpihakan oknum pihak bank kepada salah satu nasabah dapat terjadi ketika proses pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah telah memenuhi persyaratan, akan tetapi ada beberapa penilaian oleh pihak bank yang  masih diragukan dalam rangka memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Oleh karena kedekatan calon nasabah dengan oknum pihak bank yang pada akhirnya keraguan yang ada menjadi buyar sehingga calon nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan yang diinginkan dari pihak bank. Salah satu hambatan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut adanya unsur nepotisme didalam dunia kerja sehingga mengabaikan hal-hal yang sifatnya penting dan prinsip.
Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa alasan terbesar terjadinya gagal bayar atau pembayaran kredit macet salahsatunya adalah tidak terealisasikannya prinsip kehati-hatian yang sudah dipedomani oleh peraturan terkait. Kesalahan yang dilakukan baik dipihak internal maupun eksternal tersebut menimbulkan akibat dan dampak yang luar biasa bagi bank itu sendiri. Jalur yang akan ditempuh oleh pihak bank untuk menindaklanjuti hal tersebut tentunya tidak langsung mengeksekusi agunan yang ada akan tetapi pihak bank menurut hasil wawancara akan melakukan beberapa cara seperti pendekatan secara kekeluargaan.
Pendekatan keluarga yaitu pihak bank akan mendatangi rumah nasabah hal tersebut untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah tersebut. Dengan pendekatan ini diharapkan baik pihak bank maupun nasabah dapat menemukan jalan keluar bagi masalah tersebut, selain itu pendekatan ini juga diharapkan baik pihak bank maupun nasabah dapat terus menjalin hubungan yang baik dan menemukan win win solution.
Setelah tindakan seperti diatas telah dilakukan dan nasabah tak kunjung melunasi apa yang menjadi kewajibannya, maka pihak bank akan melakukan langkah rescheduling (penjadwalan ulang) yaitu memperpanjang lamanya waktu angsuran nasabah yang mengalami pembiayaan macet dan mengurangi jumlah beban pembayaran angsuran.
Upaya penjadwalan ulang adalah upaya yang meringankan beban nasabah terhadap angsurannya, maka ketika upaya tersebut juga tidak dapat berjalan seperti yang diinginkan dan diperjanjikan, upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah penjualan aset/agunan yang telah disepakati bersama oleh para pihak. Aset merupakan sumber pembayaran/pelunasan kedua oleh nasabah kepada pihak bank.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 178~179
Hal tersebut membuktikan bahwa pihak bank selalu bersikap hati-hati terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
Dalam hal penjualan aset yang dilakukan oleh pihak bank, maka pihak bank akan melakukan mekanisme pelelangan terhadap agunan tersebut. Dari hasil penjualan tersebut nantinya pihak bank akan mengambil apa yang menjadi haknya, yaitu sisa dari tunggakan nasabah tersebut. Hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan tunggakan akan dikembalikan kepada nasabah.

## D. KesimPulan
Penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram dalam pembiayaan menggunakan akad murabahah dilaksanakan dengan menganalisis beberapa nilai yang dianggap mampu merepresentasikan calon nasabah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai calon nasabah pembiayaan, serta menjadi kriteria untuk memutuskan menerima atau menolak pembiayaan yang diajukan agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah sehingga menimbulkan resiko bagi pihak bank. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 3C (Character, Capacity, Collateral). Penilaian tersebut adalah penilaian terhadap karakter nasabah pembiayaan, kemampuan atau kelayakan usaha, dan agunan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank. Penerapan penilaian tersebut telah sesuai dengan amanat undang-undang baik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Hambatan-hambatan yang dihadapai dan sering terjadi dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah cukup beragam. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan internal. Hambatan yang terjadi disebabkan oleh faktor eksternal adalah nasabah terkadang tidak beritikad baik untuk melunasi kewajibannya, kemudian bisa juga disebabkan oleh faktor perekonomian yang kurang baik, dan bisa juga disebabkan oleh persaingan usaha yang cukup banyak sehingga menimbulkan resiko kerugian yang besar. Faktor internal yang seringkali menjadi hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah, sumber daya manusia karyawan yang belum cakap, kemudian keberpihakan internal bank kepada salahsatu calon nasabah yang mendapat rekomendasi. Solusi yang diambil oleh pihak Bank Syariah Indonesia dalam masalah penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar nasabah mampu mengusahakan pengembalian/ pelunasan kewajibannya. Kemudian jika pendekatan kekeluargaan tidak cukup, maka pihak bank akan melakukan pemantauan dan penagihan secara intensif kepada nasabah tersebut, jika masih dirasa nasabah tersebut tidak mampu maka akan dilakukan proses rescheduling atau penjadwalan ulang batas akhir pelunasan dan mengurangi jumlah beban angsuran. Alternatif terakhir jika nasabah masih tidak mampu untuk melunasi kewajibannya adalah penyelesaian pembiayaan melalui penjualan aset/agunan.

## Daftar PustaKa
buku dengan penulis:
Annie Sailendra, 2015, Langkah-langkah Praktis Membuat SOP, Trans idea publishing, yogyakarta.
Burhan Asshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
Liabrintika Oktaviani Gunawan, 2017, Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati- Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank, jurnal hukum bisnis universitas udayana.
Maria SW. Sumardjono, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Rachmadi Usman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
artikel Jurnal :
Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank, Rechtidee, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
Rosita Ayu Saraswati, 2012, Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5c Calon Debitur Dan Pengawas Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada Pd Bpr Bank Pasar Kabupaten Temanggung, Jurnal Nominal Volume 1 Nomor 1.