## PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DI DESA KALIBUKBUK KABUPATEN BULELENG
Komang Witana 1 , Putu Sugi Ardana 2 , I Nyoman Surata 3
Abstrak: Tata  aturan  pelaksanaan  perkawinan  tidak  terlepas  dari  budaya  dan lingkungan  di  mana  perkawinan  tersebut  dilaksanakan.  Faktor  pengetahuan, pengalaman,  kepercayaan,  dan  agama  yang  dianut  masyarakat,  mempengaruhi bagaimana suatu perkawinan dilaksanakan. Di Desa Kalibukbuk, yang berada di kawasan  Wisata  Lovina,  interaksi  antara  wisatawan    asing  dengan  penduduk setempat dapat berujung pada terjadinya perkawinan.
Dalam  hal  ini  perlu  diteliti  bagaimana  syarat-syarat  sahnya  perkawinan campuran antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan dan bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara warga  negara  asing  dengan  Warga  Negara  Indonesia  Di  Desa  Kalibukbuk Kabupaten Buleleng.
Masalah dalam penelitian ini didekati secara yuridis sosiologis, dengan metode utama  pengumpulan  data  primer  berupa  wawancara  terstruktur.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan campuran antara warga  negara  asing  dengan  Warga  Negara  Indonesia  menurut  Undang-undang Perkawinan  adalah  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaannya. Perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk  Kabupaten  Buleleng  umumnya  dilaksanakan  menurut  Agama Hindu.
Kata-kata kunci: perkawinan campuran, syarat sah perkawinan, hukum agama dan kepecayaannya itu.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  lembaga  yang  berkaitan  langsung  dengan  kodrat manusia  untuk  mempertahankan  hidup  dan  mempertahankan  jenisnya.  Melalui perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya secara lebih baik serta dapat mengembangkan kebudayaan untuk meningkatkan kenyamanan
1 Komang Witana, Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Putu Sugi Ardana, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 I Nyoman Surata, Staf Edukatif  pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
hidupnya. Sampai saat ini, meskipun teknologi telah berkembang pesat, secara umum manusia  berkembang  biak  untuk  mempertahankan  jenisnya  melalui  perkawinan secara  alami.  Sebagai  suatu  lembaga,  perkawinan  baru  dapat  memenuhi  fungsinya tersebut apabila dilakukan dalam suatu tata aturan, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
Tata aturan pelaksanaan perkawinan tidak terlepas dari budaya dan lingkungan di  mana  perkawinan  tersebut  dilaksanakan.  Faktor  pengetahuan,  pengalaman, kepercayaan,  dan  agama  yang  dianut  masyarakat,  mempengaruhi  bagaimana  suatu perkawinan dilaksanakan. Pada umumnya perkawinan tidak cukup hanya diatur oleh norma  agama,  maupun  norma  kesusilaan,  tetapi  juga  perlu  diatur  dengan  norma hukum.
Meskipun  banyak  pihak  berpendapat  bahwa  bidang  hukum  yang  relatif  lebih mudah  untuk  dikodifikasi  dan  diunifikasi  di  Indonesia  adalah  bidang-bidang  hukum yang  tidak  berkaitan  erat  dengan  kepercayaan  masyarakat,  mengingat  masyarakat Indonesia  terdiri  dari  beragam  suku,  agama,  mau  pun  ras  (di  antaranya Kusumaatmadja,  1985:  6),  tetapi  kenyataannya  sejak  tahun  1974  Indonesia  telah memiliki  Undang-undang  Perkawinan  Nasional  dengan  diundangkannya  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dengan  adanya  Undang-undang ini  maka,  pelaksanaan  perkawinan  bagi  Warga  Negara  Indonesia  secara  normatif harus mengacu kepadanya.
Menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  Undang-undang  Perkawinan)  perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan bukan hanya menyangkut soal keperdataan dan  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  secara  legal  saja,  tetapi merupakan  ikatan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kewajiban  dan  kerokhanian
(agama).  Perkawinan  merupakan  ikatan  sakral,  yang  harus  dihargai  dan  dihormati tidak hanya oleh kedua belah pihak, tetapi juga oleh masyarakat.
Hal  demikian  kemudian  ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Dalam  penjelasannya  dinyatakan bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.
Kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi memungkinkan terjadinya mobilitas  penduduk  secara  intens,  dengan  melewati  batas-batas  negara.  Salah  satu motif  dari  mobilitas  penduduk  antar  negara  adalah  untuk  kepentingan  pariwisata. Bali, sebagi salah satu tujuan wisata dunia banyak didatangi tamu dari manca negara. Dalam  interaksi  antara  tamu  dengan  penduduk  setempat  inilah  kemudian  dapat terjalin  hubungan  erat,  bahkan  sampai  ke  jenjang  perkawinan.  Hal  demikian  sering terjadi  di  daerah  wisata    di  mana  wisatawan  membaur  dengan  penduduk  asli, misalnya di daerah yang mengembangkan konsep wisata perdesaan.
Di  daerah-daerah  tujuan  wisata  di  Indonesia  pada  umumnya  tidak  ada  batas yang  ketat  antara  kawasan  wisata  dengan  permukiman  penduduk.  Kawasan  Wisata Lovina adalah salah satu contohnya. Pembauran yang demikian  lebih memungkinkan terjadinya  hubungan  yang  erat  antara  wisatawan  asing  dengan  Warga  Negara Indonesia.  Perkawinan  antara  wisatawan  dengan  penduduk  setempatpun  kemudian menjadi fenomena yang sering terjadi.
Dalam  hal  inilah  perlu  dikaji,  karena  sebagaimana  telah  disebutkan  bahwa perkawinan, selain diwarnai oleh budaya, pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan/ agama,  juga  merupakan  hubungan  hukum.  Perkawinan  tidak  hanya  menyangkut kepentingan  kedua  mempelai,  tetapi  juga  menyangkut  kepentingan  orang  lain, terutama anak-anak yang dapat lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, masyarakat luas  juga  berkepentingan  karena  pada  akhirnya  suatu  perkawinan  akan  berpengaruh terhadap ketertiban dan ketrentaman masyarakat. Jadi,  ada urgensi untuk mengetahui aturan-aturan perkawinan antar Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing,
terlebih-lebih apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk tetap mempertahankan kewarganegaraannya.
Ketentuan  hukum  mengenai  perkawinan  antara  Warga  Negara    Indonesia dengan  warga  negara  asing  tidak  hanya  perlu  diketahui  oleh  kedua  mempelai  dan keluarganya,  tetapi  perlu  diketahui  dan  ditegakkan  oleh  seluruh  komponen masyarakat  agar  pelaksanaan  perkawinan  tersebut  tidak  menjadi  bentuk  penindasan dan pelecehan harga diri bangsa.
Sebagian  masyarakat  ada  yang  memandang  perkawinan  antara  warga  negara asing dengan Warga Negara  Indonesia dengan stigma negatif. Hal  itu terjadi karena menurut pandangan umum perkawinan kedua belah pihak tidaklah didasari perasaan saling  mencintai,  tetapi  lebih  didasari  motif-motif  lain.  Bagi  mempelai  yang berkewarganegaraan  Indonesia  ditenggarai  motifnya  semata-mata  ekonomi  (untuk memperoleh  materi),  sedangkan  warga  negara  asing  dicurigai  hanya  bermotif pencarian  kesenangan  sesaat.  Secara  ‘sarkastik’  ada  pihak  yang  menganggap perkawinan  demikian  hanyalah  merupakan  prostitusi  terselubung.  Stigma  negatif demikian  bukan  tidak  beralasan,  perbedaan  usia  yang  tidak  wajar  sering  menjadi dasar  kecurigaan.  Pada  umumnya  mempelai  pria,  warga  negara  asing  yang  sudah berusia  lanjut  (bahkan  sebagian  telah  pensiun)  sedangkan  mempelai  wanita  yang berkewarganegaraan Indonesia masih berusia belasan tahun.
Hukum pada umumnya tidak dapat menilai hal-hal  yang berkaitan dengan hati nurani/ suasana batin. Jika para pihak telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka menurut hukum perkawinan yang demikian tentu harus dianggap sah,  terlepas apakah para pihak hanya berpura-pura atau tidak.
Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  syarat-syarat  sahnya  perkawinan  antara  warga  negara  asing dengan Warga Negara Indonesia yang dilakukan di Indonesia  menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah  pelaksanaan  perkawinan  antara  warga  negara  asing  dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng?

## TINJUAN PUSTAKA
Paul  Scholten  (dalam  Marpaung,  1983:  9)  menyatakan  bahwa  perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara.
Wirjono  Prodjodikoro  (1986:7)  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.  Subekti    menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  pertalian  yang  sah  antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu lama (1985: 23).
Batasan  dari  para  ahli  ini  menegaskan  bahwa  pelaksanaan  perkawinan  harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu  agar  sah.  Juga  tidak  dimungkinkan  adanya perkawinan  antara  2  orang  yang  memiliki  jenis  kelamin  yang  sama,  maupun perkawinan yang sengaja direncanakan untuk sementara waktu saja (misalnya kawin kontrak).
Dalam  Himpunan  Keputusan  Seminar  Kesatuan  Tafsir  Terhadap  Aspek-aspek Agama  Hindu  yang  diterbitkan  oleh  Parisada  Hindu  Dharma  Pusat  1982-1983 (dalam    Surpha,    2002:  lampiran  7)  disebutkan  bahwa:  ”Perkawinan  adalah  ikatan skala  niskala (lahir  batin)  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (satya alaki rabi) ”.
Batasan perkawinan secara normatif dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Dinyatakan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sebagai  ikatan  lahir,  perkawinan  merupakan  hubungan  hukum  antara  seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan  hubungan  formal  yang  sifatnya  nyata,  baik  bagi  yang  mengikatkan  diri maupun  bagi  orang  lain  atau  masyarakat.  Ikatan  lahir  ini  terjadi  dengan  adanya
upacara  perkawinan  yakni  pengucapan  akad  nikah  bagi  yang  beragama  Islam (Syahrani, 1986: 13).
Sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-undang  Perkawinan,  Pemerintah membuat  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah ini dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. Peraturan Pemerintah ini memuat  10 bab, 49 pasal, yang  mengatur  tentang  Ketentuan  Umum,  Pencatatan  Perkawinan,  Tata  Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri Lebih dari Seorang, Ketentuan Pidana, dan Penutup.
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan  ditegaskan  bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Ditempatkannya kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  dalam  Undang-undang  Perkawinan  berarti  suatu perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  perundangan  nasional  bukan  saja  merupakan ‘perikatan keperdataan’ tetapi juga merupakan ‘perikatan keagamaan’ dan sekaligus menampung  asas-asas  perkawinan  menurut  Hukum  Adat  yang  menghendaki perkawinan  sebagai  ‘perikatan  kekeluargaan’  dan  ‘perikatan  kekerabatan’ (Hadikusuma, 1990: 12).
Mengenai  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan,  Hazairin berpendapat  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  itu.  Bagi  orang  Islam  tidak  dimungkinkan  untuk  kawin  dengan melanggar hukum  agamanya sendiri. Demikian juga bagi  orang Kristen,  Hindu, dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia (1975: 5).
Sejalan  dengan  itu,  Wantjik  Saleh  menegaskan  bahwa  untuk  sahnya  suatu perkawinan  itu  haruslah  dilaknakan  menurut  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya itu (1976: 16).
Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik  sesuai  dengan  ajaran  agama  masing-masing.  Jadi  perkawinan  dilihat  dari  segi keagamaan  adalah  suatu  ‘perikatan  jasmani  dan  rokhani’  yang  membawa  akibat hukum  terhadap  agama  yang  dianut  kedua  calon  mempelai  beserta  keluarga kerabatnya.  Hukum  agama  telah  menetapkan  kedudukan  manusia  dengan  iman  dan taqwanya,  apa  yang  seharusnya  dilakukan  dan  apa  yang  tidak  seharusnya  dilakukan (dilarang).  Oleh  karenanya  pada  dasarnya  setiap  agama  tidak  dapat  membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama (Hadikusuma, 1990:10).
Mengenai  perkawinan  beda  agama  (yang  sangat  mungkin  terjadi  dalam perkawinan  antara  warga  negara  asing  dengan  Warga  Negara  Indonesia)  Hilman Hadikusuma  menyatakan  bahwa  perkawinan  itu  sah  jika  dilaksanakan  menurut  tata tertib  aturan  salah  satu  agama,  agama  calon  suami  atau  agama  calon  istri,  bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan  atau  keluarganya.  Jika  perkawinan  telah  dilaksanakan  menurut  Hukum  Islam, kemudian  dilakukan  lagi  perkawinan  menurut  Hukum  Katholik  dan  atau  Hukum Hindu/  Budha,  maka  perkawinan  itu  menjadi  tidak  sah,  demikian  pula  sebaliknya (1990:27).
Perkawinan  yang  hanya  dilakukan  di  hadapan  pegawai  pencatat  sipil,  sejak berlakunya  Undang-undang  Perkawinan  dianggap  tidak  sah,  karena  tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama (Rusli dan Tama, 1984: 29).
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  melangsungkan  perkawinan  menurut Undang-undang Perkawinan adalah sebagaui berikut (Syahrani, 1986: 15):
1. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. adanya  izin  kedua  orang  tua/  wali  bagi  calon  mempelai  yang  belum  berusia  21 tahun;
3. usia  calon  mempelai  pria  sudah  mencapai  19  tahun  dan  usia  calon  mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
4. antara  calon  mempelai  pria  dan  calon  mempelai  wanita  tidak  dalam  hubungan darah yang tidak dibolehkan kawin;
5. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. bagi  suami  istri  yang  telah  bercerai  lalu  kawin  lagi  satu  sama  lain  dan  bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;
7. tidak  berada  dalam  jangka  waktu  tunggu  bagi  calon  mempelai  wanita  yang janda.
Undang-undang  Perkawinan  dalam  Pasal  8      melarang  perkawinan  antara  2 orang yang:
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping,  yaitu  antara  saudara, antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri;
4. berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan,  dan bibi/ paman susuan;
5. berhubungan  saudara  dengan  istri  atau  sebagai  bibi  atau  kemenakan  dari  istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku, dilarang kawin.

## METODE PENELITIAN
Metode  merupakan conditio  sine quanon  bagi  suatu  penelitian  ilmiah  agar penelitian  tersebut  dapat  terlaksana  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten. Metodologis  artinya  sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis  adalah berdasarkan  sistem  (merupakan  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang saling  berhubungan,  saling  mempengaruhi,  dan  saling  mendukung),  sedangkan
konsisten  berarti  tidak  adanya  hal-hal  yang  bertentangan  dalam  suatu  kerangka tertentu (Soekanto, 1986: 42).
Jika penelitian ini ditempatkan dalam kategorisasi penelitian ilmiah, dari sudut kajiannya,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif (normative  law research) .  Penelitian  hukum  normatif  yang  dimaksud  di  sini  adalah  penelitian  yang secara  konsepsi  mengkaji  hukum  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku orang. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa  norma  hukum  positif  tertulis  bentukan  lembaga  perundang-undangan (undang-undang  dasar,  kodifikasi,  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan seterusnya),  dan  norma  hukum  tertulis  bentukan  lembaga  peradilan/  jurisprudensi (judge  made  law) ,  serta  norma  hukum  tertulis  buatan  pihak-pihak  yang berkepentingan  (kontrak,  dokumen  hukum,  laporan  hukum,  catatan  hukum,  dan rancangan undang-undang).
Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  teoritis/  dogmatik karena  tidak  mengkaji  pelaksanaan  atau  implementasi  hukum.  Penelitian  hukum normatif  hanya  menelaah  data  sekunder  (Bambang  Sunggono  dalam  Muhammad, 2004:  52).  Data  sekunder  yang  dimaksud  adalah  data  yang  telah  tersimpan  dalam bentuk bahan pustaka.
Soetandyo Wignyosoebroto (dalam Soejono dan Abdurrahman, 2003: 112-112) menyebutnya  membedakan  antara  penelitian  doktriner  dan  penelitian  hukum  non doktriner.  Penelitian  doktriner  dilakukan  dengan  mempertahankan the  rationality  of consistency  of  legal  doctrines .  Penelitian  non  doktriner  tidak  mengkonsepsikan hukum secara filosofik moralistis sebagai ius constituendum atau law as ought to be atau law as what in book , melainkan secara imperis sebagai ius operatum atau law as what it is in society.
Dalam  terminologi  ini,  walaupun  tidak  secara  keseluruhan  tepat,  penelitian  ini cenderung  kepada  penelitian  hukum  doktriner.  Ketidaktepatan  itu  karena    penelitian ini  juga  dihubungkan  dengan  apa  yang  terjadi  senyatanya  di  lapangan  untuk memperkuat simpulan yang akan diambil.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  didekati  dengan  pendekatan  yuridis sosiologis.  Pendekatan  secara  yuridis  maksudnya  permasalahan  didekati  dengan mengaitkannya dengan hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini yang dimaksud adalah Hukum Positif Indonesia) terutama dalam bentuk peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-undangan  yang  terutama  diacu dalam  penelitian    ini  adalah  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaannya.,  termasuk  di  dalamnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975.  Undang-undang  Nomor  62  Tahun  1958  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga menjadi acuan tambahan.
Secara  sosiologis  maksudnya  dihubungkan  dengan  realita  hukum  yang  hidup dan terjadi di masyarakat, dalam hal ini yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu di Desa Kalibukbuk Kabupaten Buleleng.
Sebagaimana  disebutkan,  bahwa  penelitian  ini  cenderung  kepada  penelitian hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  doktriner,  karena  itu  data  primer  (data  yang langsung  diperoleh  di  masyarakat)  dijadikan  bahan  pendukung  agar  simpulan  yang diambil lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Kalibukbuk  Kabupaten  Buleleng.  Desa Kalibukbuk  adalah  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kawasan  Wisata  Lovina. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  dengan  pertimbangan-pertimbangan  tertentu (bertujuan/ purposive/ judgmental ). Pertimbangan pertama adalah adanya perkawinan campuran.  Sebagai  Desa  yang  terletak  di  Kawasan  Wisata  Lovina,  kemungkinan terjadinya  perkawinan  campuran  antara  Warga  Negara  Indonesia  dengan  warga negara asing sangat besar. Berdasarkan hasil penjajagan awal, di desa ini telah terjadi beberapa  kali  perkawinan  campuran  antara  penduduk  yang  berkewarganegaraan Indonesia dengan wisatawan berkewarganegaraan asing. Pertimbangan kedua, adalah kemudahan  akses  ke  lokasi  penelitian.  Kemudahan  akses  tidak  hanya  karena berhubungan  dengan  tempat  tinggal  peneliti  yang  tidak  jauh  dari  lokasi  penelitian, tetapi  juga  berkaitan  dengan  hubungan  peneliti  yang  baik  dengan  pihak-pihak  yang
dianggap memiliki pengetahuan dan kewenangan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran di Desa Kalibukbuk. Hubungan baik ini diharapkan memudahkan peneliti untuk mencari data yang diperlukan.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data kepustakaan  dan sumber data lapangan. Sumber data kepustakaan diekplorasi dengan melakukan  studi  pustaka  yang  kegiatan  utamanya  berupa  pencarian  bahan-bahan pustaka,  pemahaman  materi,  dan  pembuatan  iktisar/  catatan-catatan  penting.  Dari sumber  kepustakaan  diperoleh  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum  primer (peraturan  perundang-undangan),  bahan-bahan  hukum  sekunder  (pendapat  pakar, karangan  ilmiah,  dan  sebagainya),  maupun  bahan-bahan  hukum  tersier  (kamus,  dan sebagainya).
Sumber  data  lapangan  dieksplorasi  dengan  melakukan  penelitian  lapangan, yang pengumpulan datanya terutama dilakukan melalui wawancara. Dari sumber data lapangan  diperoleh  data  primer  untuk  mendukung  analisis  sehingga  dapat  ditarik simpulan yang sahih.
Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  lembaga  terkait,  dalam  hal  ini terutama  aparat  Desa  Dinas  dan  Desa  Pakraman  Kalibukbuk,  Petugas  Pencatat Perkawinan  (dalam  hal  ini,  karena  perkawinan  campuran  di  Desa  Kalibukbuk umumnya  dilakukan  menurut  Agama  Hindu,  maka  yang  dimaksud  adalah  petugas dari  Badan  Kependudukan  Catatan  Sipil  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten Buleleng),  dan masyarakat Desa Kalibukbuk yang pernah melakukan dan atau masih terikat dalam perkawinan campuran.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  melaksanakan  wawancara terstruktur/  terpimpin,  dalam  pengertian  daftar  pertanyaan  telah  disiapkan  terlebih dahulu, dengan membuka kemungkinan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak  terdapat  dalam  daftar  pertanyaan.  Daftar  pertanyaan  disiapkan  terlebih  dahulu untuk memperlancar wawancara mengingat keterbatasan waktu nara sumber.
Peneliti menyadari bahwa kelemahan wawancara terstruktur/ terpimpin terkesan kaku,  seperti  apa  yang  dikemukakan  beberapa  ahli  bahwa  wawancara  terstruktur/
terpimpin  terkesan  seperti  daftar  pertanyaan  yang  dicapkan,  tetapi  mengingat kapabilitas peneliti, ketersediaan waktu informan, dan situasi kondosi saat wawancara dilakukan, wawancara terstruktur/ terpimpin merupakan pilihan yang rasional.
Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif ditujukan untuk memahami data dalam keberadaannya yang alamiah/ normal. Secara sederhana  proses  pengolahan  data  adalah  sebagai  berikut.  Data  dikumpulkan, kemudian  disusun  secara  sistematis,  direduksi  (dibuang  yang  tidak  relevan), dipaparkan  secara  runut,  dan  ditarik  simpulan,  sebagai  jawaban  akhir  terhadap masalah yang diidentifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  57  Undang-undang  Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan  Indonesia.  Dari  ketentuan  ini,  dapat  dinyatakan  bahwa  unsur- unsur  perkawinan  campuran,  sebagaimana  dimaksud  Undang-undang  Perkawinan, adalah sebagai berikut:
1. Perkawinan itu dilakukan di Indonesia.
2. Adanya perbedaan hukum karena perbedaan kewarganegaraan.
3. Salah satu mempelai adalah Warga Negara Indonesia.
Ketiga  unsur  ini  harus  dipenuhi  secara  bersamaan,  dalam  pengertian  satu  saja unsur  tersebut  tidak  ada  dalam  sebuah  perkawinan,  maka  perkawinan  tersebut  tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran.
Secara  umum  terhadap  perkawinan  campuran  berlaku  ketentuan-ketentuan Hukum  Perkawinan  Indonesia,  terutama  yang  diatur  dalam  Undang-undang Perkawinan.  Jadi,  mengenai  hal  ini  berbeda  dengan  Prinsip  Hukum  Perdata Internasional  Indonesia  pada  umumnya  yang  menganut  prinsip    personalitas.  Telah pula  disebutkan  di  depan,  bahwa  dianutnya  prinsip  personalitas  dalam  Hukum
Perdata  Internasional  dihubungkan  dengan  adanya  2  putusan  pengadilan  yang ditunjuk sebagai yurisprudensi, yaitu:
1. Putusan Raad  van  Justitie di  Medan  tanggal  8  Oktober  1925,  yang menerima  permintaan pailisemen tanpa bantuan suami.
2. Putusan Hogerchtshof tanggal  25  Juni  1936,  telah  menggunakan  hukum harta  benda  Tionghoa  untuk  suami  istri  yang  telah  menikah  di  Tionghoa pada tahun 1910.
Dengan  berlakunya  Hukum  Perkawinan  Indonesia  terhadap  perkawinan campuran,  maka  syart-syarat  sahnya  perkawinan  campuran  pun  mengacu  kepada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan  ditegaskan  bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Perkawinan  campuran  yang  terjadi  di  Desa  Kalibukbuk,  sesuai  data  yang tercatat  di  Kantor  Kepala  Desa  dilaksanakan  menurut  Agama  Hindu.  Pada  saat perkawinan  dilaksanakan  kedua  mempelai  telah  beragama  Hindu.  Jadi,  sebelum perkawinan  dilaksanakan  mempelai  warga  negara  asing  telah  menyatakan  diri menjadi  umat  Hindu  ditandai  dengan  pelaksanaan  upacara  agama  yang  disebut sudi wadani .
Serangkaian  dengan  upacara  sudi  wadani,  dilaksanakan  pula  upacara manusa yadnya (upacara  berkaitan  dengan  siklus  manusia  semasih  hidup)  berupa tiga bulanan, otonan, metatah , dan lain-lainnya. Jadi upacara yang biasanya dilaksanakan pada  saat  manusia  berumur  105  hari,  210  hari,  akil  balik,  dan  sebagainya, dilaksanakan  sekaligus,  sehingga  yang  bersangkutan  secara  agama  telah  diupacarai sebagai umat Hindu. Secara agama mereka kemudian memiliki nama Bali, meskipun secara administratif dan sehari-hari umumnya mereka tetap memakai nama asli.
Setelah  upacara sudi  wadani selesai  dilakukan,  barulah  dilaksanakan  upacara perkawinan mabiyakala ,  yang  menurut  kepercayaan  umat  Hindu  tidak  hanya disaksikan oleh manusia (manusa saksi) , tetapi juga disaksikan oleh Tuhan (Ida Sang
Hyang  Widhi/  Dewa  Saksi) ,  dan  mahluk  yang  lebih  rendah  dari  manusia (butha saksi) .  Hal  ini  sesuai  dengan  Himpunan  Keputusan  Seminar  Kesatuan  Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu  yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dhamra Pusat (dalam  Surpha,  2002: lamp. 7),  yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut Agama Hindu apabila:
1. adanya panyangaskara dengan bhuta saksi dan dewa saksi;
2. adanya manusa saksi , yaitu persaksian dari prajuru adat.
Secara  administratif  di  tingkat  desa  dinas  dan  desa  pakraman  pelaksanaan upacara perkawinan dicatat dalam surat yang diberi nama Ilikita Wiwaha Patra (surat tanda perkawinan), yang memuat:
1. Hari dan tanggal pelaksanaan upacara perkawinan.
2. Identitas  kedua  mempelai,  yang  terdiri  dari  tempat  tanggal  lahir,  agama, pekerjaan, alamat, dan nama serta alamat kedua orang tua.
3. Pernyataan  bahwa  perkawinan  dilaksanakan  atas  dasar  suka  sama  suka, penentuan siapa yang menjadi purusa (pihak laki-laki dalam Hukum Adat Bali)  dan  siapa  yang  menjadi pradana (pihak  perempuan  dalam  Hukum Adat Bali).
4. Tanda tangan:
a. kedua mempelai;
b. Keluarga purusa dan predana;
c. Kelian teruna (oragnisasi pemuda);
d. Kelian banjar dinas;
e. Kepala desa;
f. Kelian Desa Pakraman;
g. Pengurus Parisada Hindu Dharma Desa;
h. Tim Petugas Lapangan  Agama Desa;
i. Rokhaniawan yang memimpin/ menyelesaikan (muput) upacara.
Setelah ditandatangani, ilikita wiwaha patra ini dimintakan pengesahan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten.
Mengingat  perkawinan  dilaksanakan menurut Hukum  Indonesia, maka syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  melangsungkan  perkawinan  menurut  Undang- undang Perkawinan pun berlaku terhadap perkawinan campuran.
Bagi  pihak  pengantin  pria,  sebelum  perkawinan  dilakukan  disyaratkan  untuk menunjukkan surat keterangan dari konsulat negeranya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan.
Bagi  pihak  perempuan  surat  ini  tidak  diperlukan,  karena  klian  desa  pakraman, klian  banjar  dinas,  dan  kepala  desa,  tidak  akan  mau  menandatangani ilikita  wiwaha patra jika mempelai perempuan sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
Bagi warga negara asing yang akan menikah di  Indonesia harus menunjukkan: ijin dari konsulat negara yang bersangkutan dengan mempergunakan 2 bahasa, bahasa resmi negara yang bersangkutan dan Bahasa Indonesia; surat keterangan dari konsulat bahwa  yang  bersangkutan  tidak  sedang    terikat  perkawinan  dengan  pihak  lain; dokumen  yang  menunjukkan  identitas  yang  bersangkutan  secara  lengkap,  pasport, dan kitas (kunjungan ijin terbatas).
Sebelum perkawinan campuran dilakukan jika pihak warga negara asing masih terikat  perkawinan  dengan  pihak  lain,  harus  ada  dokumen  resmi  dari  negara  yang bersangkutan  yang  menyatakan  ijin  dari  pihak  lain  tersebut.  Jika  pihak  mempelai Warga  Negara  Indonesia  pernah  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain  sebelumnya, surat  penetapan  pengadilan  tentang  perceraian  perkawinan  sebelumnya  itu  menjadi syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Apabila  ada  pihak  yang  menganggap  perkawinan  yang  akan  dilangsungkan tidak  memenuhi  syarat-syarat,  dapat  mengajukan  pencegahan  perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat diajukan  oleh para keluarga dalam garis lurus ke atas dan  ke  bawah,  saudara,  wali  nikah,  wali,  pengampu  dari  salah  seorang  calon
mempelai, dan pihak-pihak  yang brekepntingan.  Pencegahan ini hanya dilaksanakan di Indonesia. Jadi, hanya efektif bagi calon mempelai perempuan.
Demikian  juga  mengenai  pembatalan  perkawinan,  dalam  kenyataannya  hanya efektif  bagi  mempelai  perempuan  saja.  Hal  ini  disebabkan  karena  setelah  menikah umumnya mereka tinggal di  Indonesia, dan tidak pernah diketahui  apakah di negara pihak pria dilakukan pengumuman  tentang perkawinan tersebut atau tidak.
Secara  garis  besar  perkawinan  campuran  di  Desa  Kalibukbuk  pada  umumnya dilakukan sebagai berikut:
1. Keinginan  dan  rencana  perkawinan  campuran  tersebut  disampaikan  kepada Kepala  Desa  dan  Kelian  Desa  Pakraman  oleh  kedua  calon  mempelai/  keluarga calon  mempelai  perempuan.  Pada  saat  itu  kedua  mempelai  dan  keluarga  tidak hanya menyanpaikan maksudnya, tetapi juga menanyakan apa syarat-syarat yang harus  dipenuhi  dan  apa  yang  perlu  dipersiapkan.  Kepala  Desa  akan  berusaha menjelaskan  kepada  kedua  belah  pihak,  dan  kepada  keluarga  pihak  perempuan mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  perkawinan  campuran  dan  kemungkinan- kemungkinan  yang  dapat  terjadi.  Bagi  pihak  perempuan  dan  keluarganya  akan disampaikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi sebagai akibat perkawinan  campuran  tersebut.  Hal  ini  penting  disampaikan  untuk  melindungi kepentingan warga masyarakat agar sebelum bertindak dipikirkan secara matang baik terlebih dahulu.
2. Jika  kedua  belah  pihak  sudah  memiliki  tekad  yang  bulat  untuk  melangsungkan perkawinan, Kepala Desa dan/  atau Perangkat  Desa akan meminta pihak warga negara asing untuk menunjukkan:
a. Izin dari konsulat negaranya dengan menggunakan 2 bahasa, salah satunya Bahasa Indonesia.
b. Surat  keterangan  dari  konsulat  negaranya  yang  menyatakan  bahwa  yang bersangkutan  tidak  dalam  ikatan  perkawinan,  apabila  ada  dalam perkawinan  ada  ijin  dari  istri/  istri-istri,  apabila  pernah  kawin  ada  surat keterangan resmi tentang perceraiannya dengan istri terdahulu.
c. Menunjukkan  dokumen  asli  dan  menyerahkan  foto  copy:  akte  kelahiran, pasport, kitas (kunjungan ijin terbatas).
d. Menunjukkan surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian.
3. Setelah  pemerintah  desa  merasa  yakin  bahwa  calon  mempelai  warga  negara asing  memenuhi  syarat  berdasarkan  dokumen-dokumen  yang  dimilikinya, barulah  Kepala  Desa  dan  Kelian  Desa  Pakraman  akan  menyampaikan  kepada kedua  mempelai  dan  keluarganya  bahwa  upacara  perkawinan  secara  Agama Hindu dapat dilaksanakan.
4. Upacara  agama  yang  pertama  dilakukan  adalah  upacara sudi  wadani ,  sebagai tanda  bahwa  pihak  calon  mempelai  warga  negara  asing  mulai  saat  itu  menjadi pemeluk Agama Hindu. Sebagaimana telah disebut di depan, serangkaian dengan upacara sudi wadani , calon pengantin warga negara asing juga diupacarai seperti anak  baru  lahir,  mulai  dari  tiga  bulanan, otonan ,  dan  sebagainya.  Secara  adat, ada yang diberi nama Bali.
5. Setelah  itu,  barulah  dilaksanakan  upacara  perkawinan,  termasuk  didalamnya pembuatan ilikita wiwaha patra .
6. Setelah ilikita  wiwaha  patra tersebut  disahkan  ke  Parisada  Hindu  Dharma Indonesia  Kecamatan  Buleleng  dan  Parisada  Hindu  Dharma  Indonesia Kabupaten Bulelen.
7. Bersama  surat-surat  lain ilikita  wiwaha  patra dibawa  ke  Kantor  Badan Kependudukan  Catatan  Sipil  dan  Keluarga  Berencana  Kabupaten  Buleleng untuk dicatatkan dan dibuatkan akta perkawinan.
Jika proses ini dicermati, maka sebenarnya ada yang tidak dipenuhi, yaitu tahap pengumuman  sebelum  perkawinan  dilaksanakan.  Ketentuan  hukumnya,  perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari 10 sejak pengumuman dilaksanakan.
Perkawinan campuran  yang dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi  itu  terutama  terjadi  kepada  kedua  mempelai.  Sebagai  suami  istri timbulah  hak  dan  kewajiban  yang  sifatnya  bukan  hanya  ada  dalam  tataran  norma agama  atau  norma  kesusilaan,  tetapi  telah  menjadi  tataran  norma  hukum,  sehingga
dengan demikian jika para pihak tidak memenuhi  kewajibannya dapat  timbul akibat hukum  lebih  lanjut,  misalnya  tuntutan  secara  hukum  terhadap  pihak  lain  agar memenuhi  kewajibannya  itu.  Dalam  Undang-undang  Perkawinan  hal  ini  ditegaskan dalam  Pasal  34  ayat  (3)  yang  menyatakan:  “Jika  suami  atau  istri  melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.
Mengenai perkawinan campuran di Desa Kalibukbuk, semua pihak perempuan yang  memiliki  kewarganegaraan  Indonesia  tetap  mempertahankanya  setelah perkawinan  dilaksanakan.  Mengenai  hal  ini  memang  secara  kenyataan  banyak memudahkan,  tidak  hanya  bagi  pihak  perempuan,  tetapi  juga  bagi  suaminya.  Pada umumnya setelah perkawinan mereka  (terutama pihak perempuan) tetap berdomisili di  Indonesia,  sehingga  tidak  dibebani  pajak  orang  asing.  Pada  saat  berada  di Indonesia  pihak  suami  dapat  menggunakan  visa  (umumnya  visa  sosial  budaya) sehingga dapat berada di Indonesia selama 6 bulan. Demikian juga jika mereka ingin membeli  barang  tidak  bergerak,  terutama  tanah,  secara  yuridis  administratif  lebih mudah jika salah satu tetap berkewarganegaraan Indonesia.
Hal  lain  yang  juga  menjadi  akibat  suatu  perkawinan,  termasuk  perkawinan campuran  yang  dilakukan  di  Kalibukbuk  adalah  mengenai  anak.  Mengingat perkawinan campuran yang dilakukan di Kalibukbuk umumnya dilakukan secara sah, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan memiliki kewarganegaraan ayahnya,  dengan  perkecualian-perkecualian  yang  telah  disebut  di  depan,  yaitu: kewarganegaraan  ayahnya  tidak  diketahui  atau  tidak  mempunyai  kewarganegaraan; dalam  perceraian  anak  tersebut  diserahkan  kepada  asuhan  ibunya,  tetapi  satu  tahun Setelah  anak  tersebut  berumur  18  tahun  harus  mengajukan  permohonan kewarganegaraan.

## PENUTUP
Sebagai  bagian  akhir  dari  seluruh  proses  penelitian,  perlu  ditarik  simpulan, sebagai  jawaban  terhadap  permasalahan  yang  telah  diidentifikasi  dan  dijabarkan
dalam bab-bab sebelumnya. Dari apa yang diuraikan di depan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Syarat  sahnya  perkawinan  antara  warga  negara  asing  dengan  Warga  Negara Indonesia  yang  dilakukan  di  Indonesia    menurut  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  adalah  dilakukan  menurut  hukum  agama  dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1).).
2. Perkawinan antara warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia Di Desa Kalibukbuk  Kabupaten  Buleleng  dilaksanakan  sesuai  dengan  Pasal  2  Ayat  (1) Undang-undang Perkawinan. Dalam hal ini dilakukan menurut Agama Hindu. Sehubungan  dengan  permasalahan  perkawinan  campuran  di  Desa  Kalibukbuk dapat dikemukakan saran sebagai berikut:
1. Peralihan  agama  bukanlah  suatu  peristiwa  biasa  yang  semata-mata  formalitas sifatnya,  hanya  sekadar  supaya  perkawinan  dapat  dilaksanakan.  Dalam  hal  ini Kelian  Desa  Pakraman  dan  Prajuru  Desa  pakraman  lainnya    hendaknya  diberi peran  untuk  menetapkan  syarat  dan  prosedur  peralihan  agama  dirangkaikan dengan upacara sudi wadani, agar tidak berkesan formalitas belaka.
2. Pencatatan  perkawinan  semestinya  dilaksanakan  serangkaian  dengan  upacara agama,  sehingga    lembaga-lembaga  seperti  pengumuman  rencana  perkawinan dapat berfungsi secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Badri,  R.  1985. Perkawinan  Menurut  Undang-undang  Perkawinan  dan  KUHP. Surabaya: CV Amin.
Gautama,  Sudargo.  1973. Segi-segi  Hukum  Peraturan  Perkawinan  Campuran. Bandung: Alumni.
Hadikusuma,  H.  Himan.  1990. Hukum  Perkawinan  Indonesia. Bandung:  Mandar Maju.
Hazairin. 1975. Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Penerbit Tinta Mas.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  1985. Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta. Marpaung, Happy. 1983. Masalah Perceraian. Bandung: Tonis.
Muhammad, Adulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Prodjodikoro, Wirjono. 1986. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Sumur. Rusli  dan  R.  Tama.  1984. Perkawinan  Antar  Agama  dan  Masalahnya,  Sebagai Pelengkap  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974. Bandung:  Shantika Darma.
Saleh, K. Wantjik. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soekanto  dan  Abdurrahman,  2003.    H. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Subenti, R. 1978. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
Surpha,   I Wayan.  2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali. Denpasar:  Bali Post.
Syahrani,  Riduan.  1986. Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil. Jakarta: PT Media Sarana Press.
Usman,  Husaini  dan  Akbar,  Purnomo  Setiady.  2003. Metodologi  Penelitian  Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.