## SUATU TINJAUAN KONSEP PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEGMEN PRA SEJAHTERA DAN CUKUP SEJAHTERA SERTA PENANGANAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH X

## Dwi Kristanto
Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260

## ABSTRAKSI
Program  pemerintah  untuk  mengentaskan  kemiskinan  di  Indonesia  perlu  di  dukung  oleh semua  pihak.  Salah  satu  bisnis  yang  berkompenten  dalam  menyukseskan  program  pengentasan kemiskinan adalah perbankan. Perbankan dalam hal ini telah mengeluarkan produk pembiayaan untuk segmen  pra  sejahtera  dan  sejahtera  dengan  menggunakan  prinsip  syariah.  Untuk  memberikan pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan sejahtera diperlukan konsep yang tepat, guna menunjang keberhasilan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Di samping itu penanganan penyelesaian pembiayaan untuk segmen pra sejaratera dan sejahtera yang bermasalah diperlukan cara yang  memberikan  rasa  keadilan,  sehingga  program  tersebut  benar-benar  dapat  membantu meningkatkan  perekonomian  masyarakat  miskin.Untuk  itu  perlu  meninjau  konsep  pembiayaan syariah  untuk  segmen  pra  sejahtra  dan  sejahtera  serta  penanganan  penyelesaian  pembiayaan  yang bermasalah.
Kata Kunci: Konsep  Pembiayaan  Syariah,  Segmen  Pra  Sejahtera  dan  Sejahtera,    Penanganan Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

## ABSTRACT
Government programs to alleviate poverty in Indonesia should be support by all parties. One business that is competent in poverty eradication program is banking. Banks in this regard has been issued  a  loan  product  for  underprivileged  segments  and  quitea  prosperous  by  using  Islamic principles.  To  provide  funding  for  the  underprivileged  segment  and  quitea  prosperous  needed  right concept.  To  support  the  success  to  improve  people’s  lives  better.  In  addition,  the  handling  of  the completion of underprivileged and  quitea prosperous needed a way that gives a sense of justice. So that the program can really help improve the poor economy . For it is necessary to review the concept of  Islamic  finance  for  underprivileged  segmentand  quitea  prosperous,    settlement  of  financial problems.
Keywords  :    Concept  of  Islamic  financial,  underprivileged  and  quitea  prosperous,  settlement  of financial problems.

## PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Masalah  kemiskinan  menjadi  problem hampir  setiap  negara,  baik  negara  maju maupun  negara  yang  sedang  berkembang. Dalam menyelesaiakan masalah kemiskinan  dilakukan  cara  yang  berbeda, karena  tingkat  kompleksitas  masalahnya berbeda  antara  negara  maju  dan  negara berkembang. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai program untuk mengupayakan  mengentaskan  kemiskinan, salah satunya adalah dengan memberdayakan masyarakat dengan menggerakkan  real  melalui  sektor  UMKM ( usaha mikro, Kecil Menengah).
Upaya  strategis  yang  dapat  dilakukan dalam  rangka  pemberdayaan  UMKM antara  lain,  pertama,  menciptakan  iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi  regulasi  dan  perlindungan  usaha. Kedua  menciptakan  sistem  penjaminan bagi  usaha  mikro.  Ketiga  menyediakan bantuan  teknis  berupa  pendampingan  dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan.
UMKM mutlak perlu mendapat dukungan karena terbukti dapat memperluas  lapangan  kerja  serta  berperan dalam  proses  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan masyarakat, yang dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas nasional.  Selain  itu  UMKM  adalah  salah satu  pilar  utama  ekonomi  nasional  yang harus  memperoleh  kesempatan  utama, dukungan, perlindungan dan
pengembangan  seluas-luasnya  sehingga dapat  diharapkan  mengurangi  jumlah penduduk miskin.
Jumlah  penduduk  miskin  berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  periode September 2013 sampai Maret 2014 jumlah penduduk  miskin  daerah  perkotaan  turun sebanyak 0,17 juta dari 10,68 juta (8,55%) pada  September  2013  menjadi  10,51  juta (8,34%) pada Maret 2014. Sementara itu di daerah  pedesaan  turun  sebanyak  0,15  juta orang  dari  17,92  juta  (14,37%)  pada September  2013  menjadi  17,77  juta (14,17%)    pada  Maret  2014.  Sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan  Maret  2014  mencapai  28,28  juta orang  atau  sekitar  11,25%  berkurang sebesar  0,32  juta  orang  jika  dibandingkan dengan  penduduk  miskin  pada  September 2013  sebesar  28,60  juta  orang  .  Dari  data tersebut  mencerminkan  usaha  pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia  dapat  memberi  harapan  bagi masyarakat.
Salah  satu  lembaga  formal  yang  dapat membantu  program  pemerintah  dalam memberantas  kemiskinan  adalah  melalui lembaga perbankan,baik yang konvensional maupun syariah. Untuk pembiayaan UMKM perbankan syariah sangat mendukung  kegiatan ekonomi dan industri, karena  ciri  dan  fitur  produk  bank  syariah yang  ada  memberikan  insentif  bagi pembiayaan-pembiayaan untuk tujuan produktif,  dengan  cara  bagi  hasil  sehingga besarnya  pembagian  hasil  berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  sesuai
keuntungan.Sedangkan perbankan konvensional  kurang  cocok  karena  dirasa sangat  memberatkan  bagi  para  pelaku usaha  kecil  karena  penentuan  bunganya sudah ditetapkan dalam perjanjian awal dan tidak berpedoman pada untung rugi.
Bank Syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan  prinsip Islam, mempunyai  misi  dan  visi  tidak  hanya sekedar  mengejar  keuntungan,  tapi  juga mempunyai fungsi sosial untuk meningkatkan  kesejahteraan  sesuai  dengan kaidah-kaidah
keislaman. Dalam memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah, bank syariah menerapkan larangan pemberian  pembiayaan  bagi  jenis  usaha yang  bertentangan  prinsip  syariahdan peraturan  hukum  yang  berlaku  yang termasuk dalam negative list yang mencakup  usaha  rentenir,  usaha  perjudian, usaha  perdagangan  dengan  sistem  ijon, usaha  perdagangan  minuman  keras,  usaha perdagangan babi atau beternak babi, usaha perdagangan daging anjing, usaha
perdagangan kodok untuk dikonsumsitermasuk beternak kondok, usaha  perdagangan  ular,  budaya,  biawak untuk  dimakan,  usaha  prostitusi  dan hiburan  untuk  orang  dewasa,  serta  usaha berjualan rokok.
Dalam  menentukan  target  pasar  untuk memberikan pembiayaan untuk segmen pra sejahtera  dan  cukup  sejahtera  memerlukan kecermatan  dalam  menentukan  wilayah baik  itu  ditingkat  kelurahan  dan  atau kecamatan,  karena  ini  sangat  menentukan keberhasilan program pembiayaan tersebut.
Untuk  itu  diperlukan  data  yang  dapat diambil  dari  berbagai  sumber  untuk mendapatkan  informasi  mengenai  jumlah keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera, tingkat  kepadatan  penduduk  dan  luas wilayahnya.
Pembiayaan untuk segmen pra sejahtera dan  sejahtera  memerlukan  penanganan yang  tepat  harus  disesuaikan  dengan karakteristik  usaha  mikro  kecil  menengah, sehingga  sasaran  untuk  meningkatkan perekonomian  dapat  tercapai.  Untuk  itu diperlukan tinjauan konsep untuk memberikan  pembiayaan  syariah  untuk segmen  pra  sejahtera  dan  cukup  sejahtera serta  penanganan  dalam  menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

## 2. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang, dapat dirumusakan :
a. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan  syariah  untuk  segmen  pra sejahtera  dan  cukup  sejahtera  di  bank syariah X ?
b. Bagaimana  penanganan  penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah X ?

## 3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau pelaksanaan  pemberian  pembiayaan  syariah untuk  segmen  pra  sejahtera  dan  cukup sejahtera  serta  cara  penanganan  dalam penyelesaian  pembiayaan  yang  bermasalah, sehingga  pembiayaan  ini  benar-benar  tepat untuk  UMKM  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
a. Bank Syariah
Bank  Islam  atau  disebut  dengan  Bank Syariah  adalah  bank  yang  beroperasi  tidak mengandalkan  pada  bunga.  Bank  Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional  dan  produknya  dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw. Pada  awalnya  Bank  Syariah  dikembangkan sebagai  respon  dari  kelompok  ekonomi  dan praktisi  perbankan  muslim  yang  berupaya mengakomodasi  desakan  dari  berbagai  pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan  yang  dijalankan  sesuai  dengan  nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.
Undang  -Undang  Nomer  10  Tahun  1998, pasal  1  (13)  tentang  Perbankan,  yang menyebutkan bahwa : ” Prinsip syariah adalah sebagai  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum syariah  antara  bank  dengan  pihak  lain  untuk penyimpanan  dana  dan  pembiayaan  kegiatan usaha  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain : pembiayaan berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  (mudharabah  ), pembiayaan  berdasarkan  prinsip  penyertaan modal (musyarakah ), pembiayaan berdasarkan  prinsip  jual  beli  barang  dengan memperoleh  keuntungan  (  murabahah  ),  atau pembiayan  barang  modal  berdasarkan  prinsip sewa  murni  tanpa  pilihan  (  ijarah  ),  atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari pihak bank oleh pihak lain ( ijarah waiqtina ).
Peranan  perbankan  syariah  secara  khusus antara  lain  sebagai  perekat  nasionalisme  baru, artinya  menjadi  fasilitator  jaringan  usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan
ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasarkeuangan, mendorong pemerataan  pendapatan,  dan  peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhamad, 2005:16)
Menurut  Baraba  (Buletin  Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2 No.3: 5), bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut :
1.Sebagai  penerima  amanah  untuk  melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposan atas  dasar  prinsip  bagi  hasil  sesuai  dengan kebijakan investasi bank.
2.Sebagai  pengelola  investasi  atas  dana  yang dimiliki  oleh  pemilik  dana/sahibul  mal sesuai  dengan  arahan  investasi  yang dikehendaki  oleh  pemilik  dana  (dalam  hal ini  bank bertindak sebagai manajer investasi).
3.Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan  jasa-jasa  lainnya  sepanjang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4.Sebagai  pengelola  fungsi  sosial  seperti pengelolaan  dana  zakat  dan  penerimaan serta  penyaluran  dana  kebajikan  (fungsi opsional).
Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan  syariah  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan  usaha,  serta  tata  cara  dan  proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip syariah ( Antonio , 2001: 84 ), yaitu :
1.Titipan atau Simpanan (Al Wadiah )
2.  Bagi  Hasil  (  Al  Musyarakah,  Al
Mudharabah, Al Muzara’ah, Al Musaqah ) 3.Jual Beli ( Bai Al Murabahah, Bai As Salam, Bai Al Istishna ) 4.  Sewa  (  Al  Ijarah,  Al  Ijarah  al  Muntahia  bit Tamlik ) 5. Jasa lainnya ( Al Wakal ah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn, Al Qardh )

## b.  Pengertian  Pembiayaan  dan  Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah
Pada  dasarnya  fungsi  utama  Bank  Syariah tidak  jauh  beda  dengan  bank  konvensional yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat kemudian  menyalurkannya  kembali  atau lebih dikenal  sebagai  fungsi  intermediasi.  Dalam prakteknya  bank  syariah  menyalurkan  dana yang  diperolehnya  dalam  bentuk  pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk komsumsi.
Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan ( trust ) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan  amanah  yang  diberikan  oleh bank  selaku shahibul  maal. Dana  tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai  dengan  ikatan  dan  syarat-syarat  yang jelas  serta  saling  menguntungkan  bagi  kedua belah pihak.
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan,  pembiayaan  adalah  penyediaan uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank dan/atau  lembaga  keuangan  lainnya  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
Di  dalam  perbankan  syariah,  istilah  kredit tidak  dikenal,  karena  bank  syariah  memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional  dalam  menyalurkan  dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.
Pembiayaan  merupakan  aktivitas  bank syariah  dalam  menyalurkan  dananya  kepada pihak  nasabah  yang  membutuhkan  dana. Pembiayaan  sangat  bermanfaat  bagi  bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan  hasil  yang  paling  besar  di  antara penyaluran  dana  lainnya  yang  dilakukan  oleh bank  syariah.  Sebelum  menyalurkan  dana melalui  pembiayaan,  bank  syariah  perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan  utang  piutang,  tetapi  merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara pembiayaan juga memiliki fungsi, di antaranya:
1.  Pembiayaan  dapat  meningkatkan  arus tukar-menukar barang dan jasa.
2.  Pembiayaan  merupakan  alat  yang  dipakai untuk memanfaatkan idle fund.
3.  Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4.  Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.
Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara  garis  besar  produk  pembiayaan  syariah terbagi  ke  dalam  empat  kategori  yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:
1.  Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
Prinsip  jual  beli  dilaksanakan  sehubungan dengan  adanya  perpindahan  kepemilikan
barang  atau  benda  (Transfer  Of  Property). Tingkat  keuntungan  ditentukan  didepan  dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan  bentuk  pembayaran  dan  waktu penyerahan  yakni  sebagai  berikutPembiayaan Murabahah, Pembiayaan
Salam dan Pembiayaan Istisnah. 2.  Pembiayaan dengan prinsip sewa.
Transaksi  sewa  dilandasi  oleh  adanya perpindahan  manfaat.  Jadi  pada  dasarnya prinsip  Ijarah  sama  saja  dengan  prinsip  jual beli,  tapi  perbedaannya  terletak  pada  objek transaksinya.  Bila  pada  jual  beli  objek transaksinya  adalah  barang,  pada  ijarah  objek transaksi  adalah  jasa.  Pada  akhir  masa  sewa, bank  dapat  saja  menjual  barang  yang disewakan kepada nasabah. 3.  Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan  atas  prinsip  bagi  hasil  adalah sebagai berikut yaitu  pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Mudharabah.
4.  Pembiayaan dengan akad pelengkap
Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk  mencari  keuntungan,  tetapi  di  tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan,  meskipun  tidak  ditujukan  untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan  untuk  meminta  pengganti  biaya- biaya  yang  dikeluarkan  untuk  melaksanakan akad  ini.  Adapun  jenis-jenis  akad  pelengkap ini  adalah  sebagai  berikut:  Hiwalah  (Alih Hutang-Piutang), Rahn (Gadai), Qardh,
Wakalah  (Perwakilan),  dan    Kafalah  (Garansi Bank).
Proses  pemberian  pembiayaan  pada  bank syariah  tidak  jauh  berbeda  dengan  tahapan yang dilakukan oleh  bank konvensional dalam memberikan  kreditnya.  Proses  pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan :
1.  Tahap analisis kelayakan  penyaluran dana, yaitu tahap bank syariah mempertimbangkan permohonan
pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas .
2.  Tahap dokumentasi pembiayaan yaitu tahap diputuskan pemberiannya oleh bank syariah  kepada  nasabah  dan  kemudian penuangan  keputusan  tersebut  kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan).
3.  Tahap penggunaan pembiayaan yaitu  tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh keduabelah  pihak  dan  dokumentasi  telah selesai  dibuat  serta  selama  pembiayaan  itu digunakan  oleh  nasabah  penerima  fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. 4.  Tahap  penyelamatan  pembiayaan  yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah   penerima fasilitas  masih  memiliki  prospek  sehingga pembiayaan  yang   bermasalah  itu  dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali.
5.  Tahap  penyelesaian  pembiayaan  yaitu tahap setelah pembiayaan menjadi macet.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  data  –  data sekunder berupa dokumen, arsip dan data-data lain yang diperoleh dari penelitian. Dari data –
data  tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan metode  analisis  kualitatif  yaitu  data  yang diperoleh  disusun  secara  sistematis  untuk dianalisis  secara  kualitatif  untuk  memberikan penjelasan tentang masalah yang akan dibahas. HASIL DAN PEMBAHASAN a.  Pelaksanaan  Pemberian  Pembiayaan
untuk Pra Sejahtera dan

## CukupSejahtera Pada Bank Syariah X
Target  market  dalam  pembiayaan  syariah untuk segmen pra sejahtera dan cukupsejahtera adalah  wanita  baik  yang  belum  menikah maupun yang sudah atau pernah menikah dari keluarga  pra  sejahtera  dan  cukup  sejahtera yang  sudah  memiliki  usaha  atau  yang  ingin memiliki usaha.
Dalam menentukan target market pembiayaan  ada  dua  proses  yang  sangat menentukan  yaitu  pemilihan  atau  penentuan lokasi  target  komunitas  dan  proses  seleksi nasabah. Lokasi target komunitas adalah lokasi dimana terdapat potensi keluarga pra sejahtera dan  cukup  sejahtera  pada  wilayah  tertentu  di tingkat  kecamatan  dan  atau  kelurahan  yang akan  difasilitasi  untuk  diberikan  pembiayaan. Sedangkan  proses  seleksi  nasabah  dengan melakukan  kunjungan  langsung  kepada  para wanita  yang  akan  dijadikan  target  market, untuk  mengukur  potensi  kebutuhan  dan memperkenalkanpembiayaan,  serta  memberi motivasi  dan  menjelaskan  secara  formal tujuan,  manfaat  dan  ketentuan  mengenai pembiayaan.
Calon nasabah yang telah memenuhi syarat proses  seleksi  akan  diberikan  pelatihan  dasar keanggotaan  dengan  memberikan  informasi secara  rinci  mengenai  pembiayaan  dan
pelatihan  mengenai  pengelolaan  keuangan secara  sederhana  yang  wajib  diikuti  semua calon nasabah dengan kehadiran 100%. Calon nasabah wajib lulus pelatihan dasar keanggotaan  sebagai  salah  satu  syarat  untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan.
Pada  saat  dilakukan  pelatihan  dasar keanggotaan  dibentuk  kelompok  atau  grup, sentra  dan  lokasi  sentra,  dengan  mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. Grup
Setiap  grup  maksimal  5  (  lima  )  orang, termasuk  satu  ketua  grup  yang  dapat membaca  dan  menulis.  Pemilihan  ketua grup menjadi wewenang dari anggota grup. Penambahan  anggota  grup  dapat dilakukan setiap  saat,  selama  tidak  melebihi  jumlah anggota  maksimal  grup  dan  dengan  syarat calon  anggota  grup  telah  melalui  proses sebagaimana sebagaimana yang ditentukan.
2. Sentra
Setiap  sentra  minimal  1  (  satu  )  grup  dan maksimal  5  (  lima  )  grup  yang  dipimpin oleh ketua sentra yang dapat membaca dan menulis,  yang  pemilihannya  sepenuhnya menjadi wewenang dari anggota sentra.
3.  Penentuan Lokasi Sentra / Rumah Sentra
Lokasi sentra / rumah sentra adalah tempat pertemuan  rutin  sentra,  merupakan  rumah salah satu nasabah yang disepakati bersama seluruh anggota.
Setelah  persyaratan  telah  terpenuhi,  maka perlu  dilakukan  analisa  terhadap  permohonan pembiayaan  dan  memastikan  bahwa  calon nasabah  sudah  memenuhi  syarat  dan  layak untuk  mendapatkan  pembiayaan.  Pemberian
fasilitas  pembiayaan  syariah  digolongkan menjadi 4 macam siklus yaitu : 1. Siklus Pembiayaan awal Pembiayaan awal diberikan kepada nasabah baru  dengan  siklus  pertama  yang  akan diberikan kepada nasabah yang telah memiliki usaha  ataupun  yang  mau  berusaha.  Perlakuan bagi  nasabah  yang  telah  memiliki  usaha dengan yang mau berusaha dibedakan berdasarkan  besarnya  pembiayaan.  Jumlah pembiayaan awal minimum pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan maksimum pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 (  lima  juta  rupiah  )  untuk  jangka  waktu minimal 1 ( satu ) tahun.

## Tabel. Jumlah Pembiayaan awal
Kondisi Nasabah Jumlah Pembiayaan awal Syarat Omset Usaha**) Belum memeiliki usaha Rp. 1.000.000 atau Rp 1.500.000 - Sudah memiliki usaha *) Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000 Rp 1.500.000/bln Rp. 4.000.000 Rp 2.000.000/bln Rp. 5.000.000 Rp 2.500.000/bln *)  dimungkinkan  untuk  mendapatkan  jumlah
pembiayaan  lebih  kecil/lebih  rendah sesuai tabel diatas.
**) untuk jumlah pembiayaan Rp. 3.000.000 ( tiga  juta  rupiah  )  keatas  wajib  dilakukan verifikasi omset usaha.
2. Siklus Pembiayaan Lanjutan
Pembiayaan  lanjutan  diberikan  kepada
nasabah yang memenuhi syarat dapat
memperoleh  peningkatan  jumlah  pembiayaan maksimum 100% dari pembiayaan sebelumnya  (  nilai  pembiayaan  lanjutan sampai  dengan  2  (  dua  )  kali  plafond pembiayaan  sebelumnya  sesuai  ketentuan plafond pembiayaan yang berlaku ).
Pembiayaan  lanjutan  diberikan  kepada nasabah  untuk  modal  kerja  tambahan  dan peningkatan  modal  kerja,  setelah  pembiayaan awal sudah selesai atau lunas. Jumlah plafond pembiayaan  lanjutan  maksimum  sebesarRp. 10.000.000  (  sepuluh  juta  rupiah  )  dengan jumlah  maksimal  plafond  pembiayaan  yang dapat  diterima  nasabah  adalah  2  (  dua  )  kali lipat  plafond  awal  menurut  ketentuan  dengan jangka  waktu  pembiayaan  selama  1  (  satu  ) tahun. Untuk memberikan pembiayaan lanjutan  terdapat  kategori  untuk  mengukur kedisiplinan  membayar  dan  penggunaan  uang solidaritas untuk membayar angsuran. Adapun kategori  nasabah  dapat  dilihat  dalam  tabel sebagai berikut :
Penggunaan uang solidaritas*) Kategori 5 kali C C D 3-4 kali B B C 0-2 kali A B B 0-4 kali 5-9 kali 10 kali Tidak Disiplin Mengangsur *) Penggunaan uang solidaritas adalah apabila nasabah  menggunakan  uang  solidaritas  dari anggota grupnya untuk membayar
angsurannya  dan  uang  tidak  dikembalikan kepada anggotanya.
Berdasarkan  kategori  nasabah  menjadi ukuran untuk memberikan plafond pembiayaan  maksimal.  Berikut  tabel  jumlah pembiayaan  untuk  siklus  lanjutan  berdasarkan kategari nasabah :
Pembiaya an  Siklus Sebelumn ya*) Jumlah  Pembiayaan  Siklus Lanjutan Per Kategori Nasabah*) A B C 1.000.000 Max 2.000.0 00 Max 1.500. 000 Max 1.000. 000 1.250.000 Max 3.000.0 00 Max 2.000. 000 Max 1.500. 000 1.500.000 Max 3.000.0 00 Max 2.000. 000 Max 1.500. 000 2.000.000 Max 4.000.0 00 Max 3.000. 000 Max 2.000. 000 3.000.000 Max 6.000.0 00 Max 4.000. 000 Max 2.000. 000 4.000.000 Max 8.000.0 00 Max 6.000. 000 Max 4.000. 000 5.000.000 Max 10.000. 000 Max 7.000. 000 Max 5.000. 000 Sehubungan  pembiayaan  ini  mencakup
nasabah  pribadi  dengan  grup  atau  kelompok, maka untuk menjamin pembiayaan berlangsung  lancar  serta  untuk  menunjukan keseriusan  dan  tingkat  kepercayaan  para anggota,  maka  diperlukan  asuransi,  tabungan, uang kelompok ( uang solidaritas dan uang kas )  guna  menjamin  apabila  nasabah  sewaktu- waktu  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban untuk membayar angsuran.
b.  Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Bank Syariah X
Penggunaan uang komunitas termasuk uang solidaritas  dan  atau  penggunaan  sumber  dana di  luar  dana  dari  hasil  usahanya  untuk pembayaran  angsuran  merupakan  indikasi adanya masalah pada nasabah yang bersangkutan.Yang dimaksud dengan pembiayaan  bermasalah  adalah  pembiayaan, baik yang masih berstatus lancar ( kolektibilitas  1)  ataupun  non  lancar  yang pembayaran angsurannya sudah menggunakan uang solidaritas dan atau uang tabungan akibat penurunan kemampuan basar nasabah dan atau kesulitan  melakukan  pembayaran  angsuran dari hasil usahanya sendiri.
Dengan  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian  dalam  pemberian  pembiayaan  sesuai ketentuan  yang  berlaku,  status  pembiayaan  ( kolektibilitas  )  produk  diatur  kolektibilitas berdasarkan  jumlah  hari  menunggak  /  Days Past  Due  (  DPD)  seperti  yang  tersebut  dalam tabel dibawah ini.
Kolektibilitas DPD Jumlah Periode Angsur Tidak Dibayar 1 ( Lancar ) 0 - 2 (Dalam Perhatian Khusus) 1 - 90 1  s.d  6  kali periode angsur 3 ( Kurang Lancar ) 91 - 160 7  s.d  12  kali periode angsur 4 ( Diragukan ) 181- 270 13  sd  18  kali periode angsur 5 ( Macet ) >270 > 18 kali periode angsur Sesuai dengan konsep pembiayaan komunitas  serta  penerapan  budaya  berani berusaha,  disiplin,  kerja  keras  dan  saling
bantu, setiap anggota kelompok pada prinsipnya  wajib  memiliki  kepedulian  antar anggota  dan  komitmen  untuk  membantu apabila  terdapat  anggota  kelompok  yang mengalami kesulitan.
Prinsip  –  prinsip  dalam  penanganan pembiayaan  bermasalah  dengan  mengupaya untuk  mengembalikan  status  pembiayaan kembali  lancar  dan  atau  untuk  menyelesaikan pembiayaan dengan cara :
1. Penagihan
Penagihan  dilakukan  kepada  nasabah  yang telah  menggunakan  uang  solidaritas  minimum 1  (  satu  )  kali.  Penagihan  dilakukan  secara berkelanjutan  baik  melalui  kelompok  maupun dengan  mendatangi  tempat  tinggal  nasabah untuk  memperoleh  pengembalian  pembiayaan serta mengindentifikasi penyebab utama pembiayaan bermasalah sehingga dapat ditentukan  alternatif  penyelesaian  pembiayaan terbaik  bagi  nasabah.  Penagihan  wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. DPD  s/d  90  hari  (  menunggak  1  s/d  6 periode  angsur ) penagihan dengan menegaskan  kepada  anggota  grup  yang lainya, untuk secara tanggung renteng turut melakukan penagihan kepada nasabah yang tidak  membayar,  salah  satu  dari  anggota sentra mengunjungi tempat tinggal / tempat usaha nasabah minimum 1(satu) kali dalam seminggu,  dan  apabila  nasabahnya  tidak diketahui  keberadaannya  keluarga  nasabah yaitu  suami,  orang  tua,  kakak/adik,  anak nasabah  untuk  bertanggungjawab  atas pembayaran angsuran.
b. DPD  91-180  hari  (  menunggak  7-12 periode  angsur ) penagihan dengan
mendatangi  tempat  tinggal  /  tempat  usaha nasabah  minimum  2  (dua)  minggu  sekali, dan jika nasabah tidak diketahui keberadaannya, maka menghubungi RT/RW  atau  kepala  desa  setempat  untuk mengetahui  informasi  keradaan  nasabah dan  memberitahukan  mengenai  tunggakan kewajiban nasabah.
c. DPD  180-270  hari  (  menunggak  13  -18 periode  angsur  )  pembiayaan  berstatus kurang lancar.
2. Restrukturisasi Pembiayaan ( jalur lambat ) Restrukturisasi  Pembiayaan  adalah  upaya pemulihan  pembiayaan  yang  dilakukan  agar nasabah  dapat  menyelesaikan  kewajibannya sesuai dengan kemampuan bayar.
Restrukturisasi  dilakukan  dengan  dua  cara yaitu
a. Penjadwalan  kembali  yaitu  melakukan perpanjangan  waktu  pembiayaan  jatuh tempo  pembiayaan  tanpa  mengubah  sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan. b. Persyaratan kembali yaitu dengan penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan  antara  lain  perubahan  jadwal pembayaran,  jumlah  angsuran,  jangka waktu  dan  atau  pemberian  potongan sepanjang  tidak  menambah  sisa  kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.
Restrukturisasi    dapat  diajukan  untuk nasabah  yang  mengalami  kesulitan  dan masih  mempunyai  usaha  (  memiliki kemauan bayar dan mampu usaha ) dengan kondisi penggunaan uang komunitas ( uang solidaritas  dan  atau  uang  kas  )  selama  2  ( dua  )  kali  angsuran  secara  berturut-turut dan  pemotongan  atas  tabungan  nasabah
untuk  membayar  angsuran.  Restrukturisasi pembiayaan  bagi  nasabah  dengan  kualitas lancar  (  kolektibilitas  1  )  atau  dalam perhatian  khusus  (  kolektibilitas  2)  hanya dapat  dilakukan  1  (  satu  )  kali.  Sedangkan untuk  kolektibilitas  3,4,5  dapat  dilakukan paling  banyak  3  (tiga)  kali  dalam  jangka waktu  akad  pembiayaan  awal,  dimana pelaksanaan  restrukturisasi  pembiayaan yang  terakhir  selambatnya  dilakukan  pada jatuh  tempo  pembiayaan  awal.  Nilai pembiayaan nasabah yang di restrukturisasi melalui  program  jalur  lambat  dihitung  dari sisa  kewajiban  nasabah  yang  terhutang, dengan mempertimbangkan teknis pelaksanaannya yang dikemas dalam skema yang  sederhana,  mudah  dipahami  dan memberi  kemudahan  bagi  nasabah  dalam memenuhi  kewajiban  sesuai  kemampuan dengan  memberi  perpanjangan  waktu maksimal  2  (  dua  )  kali  lipat  sisa  jangka waktu  semula    untuk  mengangsur  sisa kewajibannya.
3. Hapus Buku
Hapus  buku  adalah  tindakan  administratif bank untuk meniadakanpencatatan atau menghapus  buku  pembiayaan  yang  memiliki kualitas  macet  dari  neraca  bank  sebesar kewajiban  nasabah  baik  pokok,  margin pembiayaan,  denda  dan  atau  biaya-biaya  lain tanpa  menghapus/menghilangkan  hak  tagih bank  kepada  nasabah.  Hapus  buku  dapat dilakukan  setelah  bank  melakukan  upaya maksimal dalam proses penyelesaian pembiayaan  nasabah  melalui  penagihan  dan atau jalur lambat. Hapus buku dilakukan pada
pembiayaan  yang  memenuhi  kriteria  sebagai berikut :
a. Berstatus  macet  (  Kolektibilitas  5  ),  dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia.
b. DPD > 270 hari
c. Penyisihan penghapusan aktiva sama dengan 100%
d. Nasabah  meninggal  dunia  yang  tidak dicover  oleh  asuransi,  Nasabah  tidak diketahui keberadaannya, terhentinya usaha nasabah  ataupun  tidak  adanya  kemampuan bayar  nasabah  yang  mengakibatkan  kecil kemungkinan bagi bank untuk memperoleh pengembalian pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekening  pembiayaan  nasabah  yang  telah dihapus  buku  akan  ditutup  dan  wajib dilakukan pemeliharaan pada rekening administratif.  Untuk  nasabah  yang  telah dihapus  buku,  akan  tetap  dilakukan  upaya penagihan  sejak  tanggal  hapus  buku,  kecuali untuk  nasabah  yang  meninggal  dunia,  maka hapus tagih akan dilakukan bersamaan dengan hapus buku.
4.  Hapus Tagih
Hapus  tagih  adalah  tindakan  meniadakan pencatatan  atau  menghapus  semua  kewajiban nasabah  yang  tidak  dapat  diselesaikan  untuk selamanya ( hak tagih menjadi hapus ). Hapus tagih dapat dilakukan pada kewajiban nasabah yang  dianggap  tidak  mungkin  diselesaikan dengan kondisi sebagai berikut :
a. Kewajiban atau pembiayaan telah dihapuskan  bukukan  selama  minimal  6  ( enam ) bulan.
b. Telah  dilakukan  upaya  recovery  secara optimal
c. Nasabah  meninggal  dunia  dan  tidak tercover asuransi ( tidak menerima manfaat asuransi jiwa pembiayaan )
d. Nasabah  tidak  mempunyai  usaha  dan  atau nasabah tidak diketahui keberadaannya.

## SIMPULAN
Pembiayaan  syariah  sangat  tepat  untuk menggerakkan  UMKM,  hal  ini  dapat  ditinjau dari carapemberian pembiayaan dan penanganan penyelesaian masalah pembiayaan untuk  segmen  pra  sejahtera  dan  cukup sejahtera  yang  telah  memenuhiprinsip  nilai- nilai  keislaman  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
Konsep yang diterapkan dalam pembiayaan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan manusia dengan memberikan kesempatan bagi calon nasabah untuk mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  baik  yang sudah  memiliki  usaha  maupun  yang  mau memiliki usaha. Karena segmen yang diberikan  untuk  pra  sejahtera  dan  cukup sejahtera  maka  dilakukan  dengan  kelompok atau grup, supaya masing-masing anggota bisa saling memotivasi dalam menjalankan usahanya,  dan  apabila  ada  salah  satu  dari anggotanya  bermasalah  akan  ditanggung secara bersama atau tanggung renteng.
Dalam  penanganan  penyelesaian  masalah pembiayaan  untuk  segmen  pra  sejahtera  dan cukup  sejaktera  ditempuh  dengan  cara-cara yang  sangat  lunak,  yang  pada  dasarnya  para nasabah  yang  bermasalah  akan  diberikan kesempatan  untuk  dapat  memperbaiki  dengan cara  yang  sangat  manusiawi,  dimana  tahapan dalam  menyelesaikan  kredit  macet,  bank
memiliki  berbagai  cara  alternatif  yang  sangat membantu nasabah  dan hal ini sangat berbeda penangannya dengan cara-cara yang ditempuh oleh bank konvensinal.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001.  Bank Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik  .  Jakarta  : Gema Insani Press.Baraba, Achmad. 1999.
BPS Diakses http://www.beritasatu.com/nasional/
tanggal 1 juli 2014
Fadjriah, Siti Ch. (2007). Sistem syariah lebih cocok  untuk  pembiayaan  UKM  Diakses dari http://www.bisnis.com pada tanggal 18 Mei 2012.
Imaduddin,  Muhammad.  (2005).  Mudharabah dan  Optimalisasi  Sektor  Riil.  Diakses  dari www.republika.co.id tanggal 18 Mei 2012.
Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
Prinsip Dasar Operasional Perbankan
Syariah”,  Buletin  Ekonomi  Moneter  dan Perbankan. Vol. 2 No.3, hal.5.
Veithzal  Rivai  dan  Arviyan  Arifin,  Islamic Banking:  Sebuah  Teori  ,Konsep,  dan Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008.