## KODIFIKASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
Eza Aulia 1 , Dara Quthni Effida 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar
1 eza.aulia88@gmail.com
1 daraquthnieffida@gmail.com

## Abstract
The idea of Islamic law codification aims to provide clear limits on the law so that it is easy to be socialized  in  the  midst  of  the  community  and  to  help  the  judge in  referring  to  which  law  he  will apply to the case faced without having to do ijtihad again. The problem in this research is how is the Islamic law codification system applied in Indonesia and how is the codification of Islamic law seen from the aspect of legal certainty that exists in Indonesia. The result of this study is the Islamic law codification system in Indonesia pursued through the path of Islamic law compilation sourced from  Impres No.  1/1991,  besides  that  the  Islamic  law  which  has  become  a positive  law  today  is related  to  private law,  namely  ubudiyah  and  muamalah.  Whereas  those  related  to  public  law  are still  the  idealized  law.  Islamic  law  codification  will  certainly  be  able  to  guarantee  the  values of legal certainty for the entire community,because it is appropriate that Indonesia has its own legal style that is independent of the legal culture of colonial heritage. So that the codification can serve as a legal reform and as a solution to cover the legal vacuum
Keywords : Islamic Law Codification, Legal Certainty.

## 1. PENDAHULUAN
Syariat  Islam  sesungguhnya  meliputi  keyakinan  spiritual  dan  ideologi  politik.  Bila mendefinisikan  syariat  dalam  arti  hukum  islam,  maka  terjadi  pemisahan  hukum  sebagai disiplin  ilmu  hukum. Sesungguhnya  hukum  islam  tidak  membedakan  secara  tegas  antara wilayah  hukum  privat  dan  hukum  publik,  seperti  yang  dipahami  dalam  pemahaman  ilmu hukum barat karena di dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik, dan begitupula sebaliknya.  Ruang  lingkup  hukum  islam  dalam  arti  fiqh  meliputi: munakahat,  warisan, muamalat dalam  arti  khusus, jinayat atau uqubat, al  akhsam  as  sulthaniyah (khilafah), syiar dan mukhasamat. 1
Apabila hukum islam disistematisasikan ke dalam tata hukum Indonesia, maka dapat digambarkan ruanglingkup hukum sebagai berikut: 2
a. Hukum  perdata  islam,  meliputi:  1. Munakahat,  mengatur  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian  serta akibat-akibat hukumnya, 2. Wirasah,  mengatur  segala  masalah  dengan  pewaris,  ahli  waris,  harta peninggalan  serta  pembagian  warisan,  3. Muamalat,  mengatur  masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.
b. Hukum publik islam, meliputi: 1. Jinayah,  yang  memuat pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud dan  jarimah  ta’zir,  2. al  akhsam  as  sulthaniyah membicarakan  permasalahan yang  berhubungan dengan  kepala  negara/kepala  pemerintahan,  hak  pemerintah pusat dengan daerah, tentang perpajakan, dsb, 3. Syiar, mengatur urusan perang dan  damai,  tata  hubungan  dengan  pemeluk  agama  lain  dan  negara  lain,  dan  4. Mukhasamat mengatur persoalan peradilan, kehakiman dan hukum acara.
Ide  kodifikasi  hukum  pertama  kali  dicanangkan  oleh  Abu  Muhammad  Ibnu  al- Muqaffa  (102-139  H/720-757  M)  ketika  ia  menjadi  sekretaris  negara  pada  masa pemerintahan khalifah Abu Ja’far al -Mansur (754-775). Ia mengajukan ide tersebut kepada khalifah kerena pengamatannya terhadap kekacauan hukum dan peradilan ketika itu. Pada masa itu sentimen mazhab sudah mulai merajalela, sehingga masing-masing mazhab hanya bertahan dan bangga dengan mazhab imamnya. Akibatnya, taklid pun membabi buta, bukan hanya  dikalangan rakyat  biasa  melainkan  juga  dikalangan  ulama,  bahkan  lebih  jauh  di kalangan para hakim sendiri. Dari keadaan seperti itu muncul pernyataan bahwa tidak ada lagi ulama yang mampu berijtihad dan para hakim tidak perlu lagi berijtihad, tetapi cukup
1 M. Rosyidi, Keutamaan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 25
2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 5-6.
merujuk  kepada  kitab-kitab  mazhab.  Hal  ini  mendorong  Ibnu  al-Muqaffa  untuk mengusulkan ide itu melalui bukunya yang berjudul Risalah al Sahabah. 3
Ada  beberapa  tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  ide  kodifikasi  hukum  tersebut, antara  lain  untuk  memberikan  batasan  yang  jelas  tentang  hukum  sehingga  mudah  untuk disosialisasikan    di    tengah-tengah    masyarakat    dan    untuk    membantu    hakim    dalam merujuk hukum mana  yang akan diterapkannya terhadap kasus  yang dihadapi tanpa harus melakukan ijtihad lagi.  Dalam kaitan ini, kodifikasi hukum diharapkan  mampu mengatasi kekacauan  hukum  pada  saat  itu  dan  menghindarkan  subjektivitas  hakim  di  lembaga- lembaga  peradilan.  Akan  tetapi,  ide  ini  tidak  mendapat  dukungan  dari  pihak  penguasa, karena  muncul  kekhawatiran  apabila  terjadi  kesalahan  berijtihad  di  satu  pihak dan keharusan bertaklid di pihak lain. 4
Para ulama mencoba menganalisa sisi negatif dan positif dari kodifikasi hukum Islam tersebut.  Sisi  negatif  yang  dikemukakan  para  ulama  belakangan  antara  lain  adalah kekakuan  hukum,  ijtihad  jadi  beku,  dan  munculnya  taklid  baru.  Di  satu  sisi,  manusia dengan  segala  persoalan  kehidupannya  senantiasa  berkembang.  Perkembangan  dan kemajuan  manusia  sering  tidak  diiringi  oleh  hukum  yang  mengaturnya.  Di  sisi  lain,  fiqh Islam tidak dimaksudkan untuk berlaku abadi sepanjang masa, tetapi hanyalah hukum yang menjawab  persoalan  kekinian  (temporal),  sehingga  ia  senantiasa  bisa  disesuaikan  dengan segala  tempat    dan    zaman.    Kodifikasi    hukum    Islam    tersebut    akan    membuat  upaya ijtihad  menjadi  mandek.  Seorang  ulama  atau  hakim  bisa  saja  terpaku  dengan  fiqh  yang telah dikodifikasikan tersebut, sehingga perkembangan berfikirpun menjadi beku.
Kodifikasi  hukum  Islam  akan  memunculkan  persoalan  taklid  baru,  karena  warga negara  yang  tunduk  terhadap  kodifikasi  hukum  tersebut  hanya  akan  terikat  dengan  satu pendapat  saja.  Padahal    fiqh    Islam  masih  bisa    berkembang  dan  berbeda  antara  satu pendapat  dengan  pendapat  lainnya,  sehingga  setiap  orang  dapat  mengikuti  pendapat  siapa saja selama ia belum mampu untuk berijtihad sendiri. 5
Sisi    positif    yang    dapat    diambil    dari    adanya    kodifikasi    hukum    Islam    adalah memudahkan untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginan. Karena, kitab-kitab fiqh yang  tersebar  di  dunia  Islam  dipenuhi  oleh  perbedaan-perbedaan  pendapat  yang  kadang- kadang  membingungkan  dan  menyulitkan.  Kodifikasi  juga  mengokohkan  fiqh  Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.
Fiqh Islam penuh dengan berbagai perbedaan pendapat, baik yang terjadi antara para ulama  antar  mazhab  maupun  antar  ulama  dalam  mazhab  yang  sama,  sehingga  sulit  untuk menentukan  pendapat  yang  terkuat  dari  sekian  banyak  pendapat.  Ditambah  lagi  dengan persoalan, misalnya, apakah orang yang dihadapi t ersebut bermazhab Hambali atau Syafi’i, sehingga hasil ijtihad Imam Hanafi atau Imam Malik tidak diterapkan kepadanya. Keadaan
3 Tim  Penyusun,  Suplemen  Ensiklopedi  Islam  I,  PT  Ikhtiar  Baru  Van  Hoeven,  Jakarta,  2003,  hlm. 336.
4 Ibid.,
5 Ibid.,
seperti ini akan sangat menyulitkan praktisi hukum untuk memilih hukum mana yang akan diterapkan.  Dalam  kaidah  ini,  kodifikasi  hukum  Islam  sesuai  dengan  pendapat  yang  kuat akan lebih praktis dan mudah dirujuk oleh para praktisi hukum.
Keuntungan lain dari kodifikasi hukum adalah adanya semacam unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan. Apabila dalam suatu negara hukumnya tidak satu, maka akan muncul perbedaan keputusan antar satu peradilan dengan peradilan lainnya. Hal  ini  bukan saja  akan  membingungkan  umat,  tetapi  lebih  jauh  akan  membuat stabilitas lembaga yudikatif  tersebut  akan  terganggu,  karena  akan  lahir  keputusan  yang  saling  bertentangan antara  satu  peradilan  dengan  peradilan  lainnya.  Dalam  kaitan  ini,  Dr.  Wahbah  al-Zuhaili berpendapat  bahwa  kodifikasi  hukum  di  zaman  sekarang  sudah  merupakan  tuntutan  yang tak  dapat  dihindari,  karena untuk  merujuk  kitab-kitab  fiqh yang  ada  tidak  semua orang mampu melaksanakannya. 6
Ide  kodifikasi  hukum  Ibnu  al-Muqaffa  baru  terealisasi  pad  tahun  1293  H/1876M  di bawah pemerintahan Turki Usmani dengan lahirnya kodifikasi hukum Islam pertama dalam mazhab  Hanafi.  Kodifikasi  hukum  yang disebut  sebagai  Majallah  al- Ahkam  al-Adliyyah diberlakukan  ke  seluruh  wilayah  yang  dikuasai  oleh  Turki  Usmani  pada  saat  itu  sampai pertengahan abad ke-20. Setelah perang dunia II bermunculan kodifikasi hukum di berbagai negara  Arab  yang  diawali  oleh  Mesir dan  diikuti  oleh  Irak,  Yordania,  Libanon,  Maroko, Tunisia, Sudan, Kuwait dan Uni Emirat Arab.
Dilihat  dari  waktu  kemunculannya,  ide  Ibnu  al-Muqaffa  tentang  kodifikasi  hukum baru    mendapatkan    jawaban    setelah    negara-negara    Islam    dijajah    oleh    barat. Untuk menghindari  diri  dari  pengaruh  hukum  Eropa,  para  ulama  dan  pakar  hukum  di  berbagai negara  tersebut  berupaya  untuk  melakukan  kodifikasi  hukum  Islam  walaupun  hanya sebagian, khususnya di bidang hukum keluarga.
Meskipun  ada  kecemasan  terhadap  sisi-sisi negatif  dari  pengkodifikasian  hukum Islam  tersebut,  seperti  kebekuan  ijtihad  dan  tidak  berkembangnya  hukum,  akhirnya  para ulama  di  zaman  modern  lebih  banyak  mendukung  ide  tersebut  di  negeri  masing-masing karena terdesak oleh situasi dan kondisi sosio-kultural dan politik. 7 Kondisi ini juga terjadi di  Indonesia  dengan  telah  diundangkannya  beberapa  kategori  peraturan  perundang- undangan    baik    itu    dalam    bentuk    Undang-undang,    Peraturan    Pemerintah, Instruksi Presiden  dan  peraturan  turunannya.  Berbagai  peraturan  perundang-undangan  tersebut mengakomodasi  materi  hukum  Islam  baik  persoalan  peradilan,  perkawinan,  kewarisan, zakat, wakaf, perbankan dan lainnya.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Kodifikasi  dalam  bahasa  belanda  dikenal  dengan  istilah  “ codificatie ”,  yang  diserap dal am bahasa Inggris dikenal dengan “ codification ” di mana kata tersebut berasal dari kata
6 Tim Penyusun, Suplemen Ensiklopedi, Op.Cit, hlm. 337.
7 Ahmad Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm 219.
“ codify ”: put into the form of code. Codify the law: put it into the form of law, codification, 8 dalam  bahasa  Arab,  kodifikasi  dikenal  dengan  istilah Taqnin bentuk  masdar  dari  kata qanna artinya miqyas  kulli  syai ’ 9 (ukuran  segala  sesuatu).  Kata taqnin yang  sama  dengan qanun berasal dari bahasa Yunani, disebut dengan Canon, pada perkembangan selanjutnya kata  ini  digunakan  untuk  menyebut  suatu  peraturan  (al-qauidah). 10 Abu  Zahrah berpendapat  bahwa  kodifikasi  hukum  (taqnin)  adalah  penyusunan  hukum  islam  ke  dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis. 11
Kodifikasi  dalam  bahasa  Indonesia  dimaknai  sebagai  pengumpulan  sejumlah ketentuan dan peraturan serta peraturan perundang-undangan yang disusun menjadi sebuah buku hukum atau buku perundang-undangan. 12 Pada praktiknya kodifikasi diartikan dengan istilah kitab undang-undang (wetboek) untuk membedakan dengan undang-undang (wet).
Istilah wet dan wetboek dalam  bahasa  belanda  yang  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia  dengan  “undang - undang”  atau  “kitab  Undang - undang”,  selalu  mengacu  kepada bentuk formal yang telah ditentukan dalam peringkat perundag-undangan yang berlaku. 13 Kodifikasi yang disamakan dengan produk kitab undang-undang memiliki cangkupan yang lebih luas dari hanya sekedar suatu undang-undang. Pengaturan yang dilakukan dalam suatu  kitab  undang-undang  bersifat  menyeluruh,  sistematis  dan  teratur  menyangkut  suatu pengaturan terhadap  hukum  tertentu.  Dengan  kata  lain,  kitab  undang-undang  bisa mengcakup  hukum  tertentu  secara  keseluruhan  yang  tidak  didapatkan  dalam  sebuah undang-undang biasa. 14

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  guna  mengatasi  masalah. 15 Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan yuridis dan pendekatan historis. Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Sumber  data sekunder  yang  digunakan  mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  berupa  bahan  pustaka
8 As Hornby, Oxford advanced Learner’s Dictionary of Currect English, University Press, London, 1974, hlm. 160.
9 Louis Ma’luf, Al -Munjid fi Al-lughohwa Al- A’lam, Dar Al -Marsyriq, Lebanon, 1986, hlm. 656. 10 Tim Penyusun, Suplemen Ensiklopedi, Op.Cit, hlm. 336.
11 Ibid.,
12 Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 521.
13 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademi Presindo, Jakarta, 1992, hlm. 9.
14 Ibnu Hadjar, Syaria’at Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Al -Mawarid Edisi XVI, 2006, hlm.  6.
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 10.
melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal serta pengumpulan data melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Sistem Kodifikasi Terhadap Hukum Islam di Indonesia
Menguak  perkembangan  hukum  islam  di  Indonesia,  Perkembangan  pembaharuan hukum  islam  di  Indonesia  di  lakukan  dalam  3  (tiga)  periode  perkembangan,  yaitu  pada periode awal 1945, periode 1945-1985, dan periode 1985 sampai dengan sekarang. Dalam catatan  sejarah bangsa  pada  periode  pertama,  hukum  islam  mengalami  pergeseran kedudukan  dalam  sistem  hukum  yang  berlaku.  Kemudian  pada  periode  kedua,  terjadi pergeseran  menjadi  bentuk  hukum  tertulis,  dan  pada  periode  ketiga,  terjadi  pergeseran kembali  yang  mengarah  kepada  periode taqnin,  di  mana  kompilasi  hukum  islam dirumuskan.  Agar  mendapatkan  pemahaman  secara  lebih  detail  berkenangan perkembangan  pada  setiap  tahapan  periode  tersebut,  maka  selanjutnya  akan  dijelaskan sebagai berikut:
Pada  masa  periode  awal  1945, eksistensi  terhadap  pemberlakuan  hukum  nasional yang diterapkan di Indonesia pada masa itu tidak terlepas dari campur tangan pihak Jepang. Pihak Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka islam indonesia, namun  pada  akhirnya  mereka  mengubah  arah  kebijakan  dan  membukakan  jalan  untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan dan kepada para tokoh  nasionalis  indonesia.  Dalam  hal  ini  tampaknya  jepan  lebih  mempercayai  golongan tersebut untuk memimpin Indonesia dimasa depan.
Hal tersebut dapat dilihat di mana beberapa badan dan komite negara, seperti dewan penasehat  dan  BPUPKI  kemudian  diserahkan  kepada  kubu  nasionalis.  Hingga  Mei  1945 komite  yang  terdiri  atas  62  orang  ini,  hanya  11  orang  di  antaranya  mewakili  kelompok is lam.  Atas  dasar  itulah,  Ramly  Hutabarat  menyatakan,  “BPUPKI  bukanlah  badan  yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hata berusaha  agar  anggota  badan  ini  cukup  representatif  mewakili  berbagai  golongan  dalan masyarak at indoneisa.”
Perdebatan  panjang  tentang  dasar  negara  oleh  BPUPKI  kemudian  berakhir  dengan lahirnya  apa  yang  disebut  dengan  piagam  jakarta.  Kalimat  kompromistis  yang  paling penting dalam piagam jakarta terdapat pada kalimat negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban  menjalankan  syariat  islam  bagi  pemeluk  pemeluknya.  Menurut  Mohammad Yamin, kalimat ini menjadikan indonesia merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara islam.
Rumusan  semacam  ini  berdampak  pada  lahirnya  sebuah  implikasi  yang mengharuskan  adanya  pembentukan  undang- undang  “untuk  melaksanakan  syariat  islam bagi  para  pemeluknya”.  Akan  tetapi,  rumusan  hukum  kompromistis  piagam  jakarta  itu
akhirnya  gagal  ditetapkan  saat  akan  di  sahkan  pada  tanggal  18  Agustus  1945  oleh  PPKI. Ada  banyak  permasalahan  berkenaan  dengan  penyebab  hal  itu.  Namun,  semua  versi mengarah  kepada  Mohammad  Hatta  yang  menyampaikan  keberatan  golongan  kristen  di Indonesia.
Periode selanjutnya yaitu periode 1945-1985 merupakan periode yang dikenal dengan formalisasi terhadap  hukum  islam,  di  mana  terjadi  pergeseran  bentuk  menjadi  hukum tertulis.  Meskipun  kedudukan  hukum  islam  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  nasional tidak  begitu  tegas  pada  masa  awal  orde  ini,  namun  upaya  upaya  untuk  mempertegasnya tetap terus dilakukan.
Hal  ini  ditunjukkan  oleh  K.H  Muhammad  Dahlan  yang  menunjukan  rancangan Undang-Undang Perkawinan umat islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi islam di DPR. Meskipun  gagal,  upaya  ini  kemudian  dilanjutkan  dengan  merekomendasikan  rancangan hukum formil  yang mengatur lembaga peradilan  di indonesia pada tahun  1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14/1970 yang mengakui pengadilan agama  sebagai  salah  satu  badan  perlindungan  yang  berlindung  pada  Mahkamah  agung melalui  UU  tersebut.  Dengan  adanya  UU  tersebut  hukum  islam  dengan  otomatis  telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.
Serangkaian  pembenahan  terhadap  hukum  islam  kemudian  dilakukan  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  pada  saat  itu  dengan  didasari  kenyataan  bahwa  hukum islam  yang  berlaku  bersifat  tidak  tertulis  dan  tersebar  di  beberapa  kitab  yang  menjadi perbedaan antara islam dan Undang-undang No. 21 Tahun 1945 dan No. 23 Tahun 1954 di maksud untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk yang masih diatur dalam beberapa peraturan yang bersifat  propensialistis  dan  tidak  sesuai  dengan  negara  RI  sebagai  negara  kesatuan. Peraturan-peraturan  tersebut  ialah Huwellijkordonnantie S.1928  No.348  jo  S.1933  No.98 dan Huwellijkordonnantie Buitengewesten S.1932 No.482.
Pada  saat  itu  terjadi  pergeseran  beberapa  bagian  hukum  islam  ke  arah  tertulis  dan termuat  dalam  beberapa  bagian  penjelasan  UU  No.42  tahun  1946.  Dijelaskan  pula  bahwa pada saat itu hukuman perkawinan, talak, dan rujuk bagi umat islam sedang dikerjakan oleh Penyidik Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang dipunyai oleh Mr.Teuku Mohammad Hasan.
Hal  ini  sesuai  dengan  surat  edaran  di  biro  peradilan  agama  (mahkamah  syariah)  di luar  Jawa  dan  Madura.  Pada  huruf  b  di  surat  edaran  tersebut  dijelaskan  bahwa  untuk mendapatkan  kesatuan  hukum  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  pekerjaan  maka  para hakim pengadilan agama dianjurkan memepergunakan pedoman 13 kitab, yaitu Al-Bajuri, Fath  Al- Mu’in,  Syarqawi’ala  Al -Tahrir,  Qulyubi  (Mahalli),  Fath  Al-Wahhab,  Tuhfah, Targhib Al- Musytaq, Qawwanin Syar’iyyah li Al - Sayyid bin Yahya, Qawanin Syar’iyyah li  Al-Sayyid  Shadaqah  Dahlan,  Syamsuri  fi  Al- Fara’idh,  Bughyah  Al -Mustarsyidin,  Al- Fiqh’ala  Al -Madzahib  Al- Arba’ah,  dan  Mughni Al-muhtaj.  Dengan  menunjuk  13  kitab tersebut, langkah menuju kepastian hukum semakin nyata.
Lahirnya  UU  No.1  tahun  1974  perkawinan  dan  PP  No.28  tahun  1977  tentang Perwakafan  Tanah  Milik  merupakan  pergeseran  bagian-bagian  dari  hukum  islam  ke  arah hukum  tertulis.  Namun  demikian,  bagian-bagian  lain  diantaranya  tentang  perkawinan  dan kewarisan  wakaf  menjadi  kewenangan  peradilan  agama  masih  berdiri  di  luar  hukum tertulis.
Dalam  rangka  mencapai  keseragaman  tindakan  antara  Mahkamah  Agung  dan Departemen  Agama  dalam  pembinaan  badan  peradilan  agama  sebagai  salah  satu  langkah menunju terlaksanya UU No 14 tahun 1970 tentang Kesatuan-Kesatuan Pokok Kekuasaan kehakiman.  Di  samping  itu,  untuk  menghidari  perbedaan  penafsiran  dalam  melaksanakan UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974,  pada  tanggal  1  September  1976  tentang  di  bentuk panitia kerja yang di sebut PANKER MAHAGAM ( Panitia Kerjasama Mahkamah Agung Departemen Agama).
Periode  selanjutnya,  yaitu  periode  ketiga  (periode  1985-sekarang),  Periode  ini dimulai sejak ditandatangani surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama  RI  tentang  penunjukan  pelaksanaan  proyek  pembangunan  hukum  islam  melalui yurisprudensi  no.07/KMA/1985  dan  no.25  tahun  1985  tanggal  25  Maret  1985  di Yogyakarta.
Ide  kompilasi  hukum  islam  timbul  setelah  beberapa  tahun  Mahkamah  Agung membina  bidang  teknis  yustisial  peradilan  agama.  Tugas  pembinaan  ini  didasarkan  pada UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal II  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  organisasi,  administrasi,  dan  keuangan  peradilan dilakukan  oleh  departemen  masing-masing;  sedangkan  pembinaan  teknis  yustisial dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung.  Meskipun  undang-undang  tersebut  ditetapkan  tahun 1970, namun pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama baru pada tahun 1983, setelah penandatanganan  SKB  ketua  mahkamah  agung  dan  menteri  agama  RI  No.  01,02,03,  dan 04/SK/1-1983 dan No. 1,2,3, dan 4 tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil  menunggu  keluarnya  undang-undang  tentang  susunan,  kekuasaan,  dan  acara  pada peradilan  agama  yang  merupakan  peraturan  pelaksanaan  UU  No.  14  Tahun  1970  bagi lingkungan  peradilan  agama  yang  pada  saat  itu  masih  dalam  proses  penyusunan  yang intensif.
Pembentukan  Kompilasi  Hukum  Islam  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Proyek yang ditunjuk SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan  No.  25  Tahun1985  tanggal  25  Maret  1985.  Dalam  SKB  tersebut,  ditentukan  para pejabat  MA  dan  Depag  yang  ditunjuk  beserta  jabatannya  masing-masing  dalam  proyek. Tugas  pokok  proyek adalah  melaksanakan  usahan  pembangunan  hukum  Islam  melalui yurisprudensi  dengan  jalan  kompilasi  hukum.  Sasarannya  adalah  mengkaji  kitab- kitab yang  dipergunakan  sebagai  landasan  putusan-putusan  hakim  agar  sesuai  dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju hukum nasional.
Setelah rampungnya naskah akhir Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disampaikan Menteri Agama menyampaikan kepada Presiden RI melalui surat tertanggal 14 Maret 1988
No.  MA/123/1988  agar  memperoleh  bentuk  yuridis  untuk  digunakan  dalam  praktik  di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya, lahirlah Inpres No. 1 Tahun 1991 yang di dalam diktumnya menyatakan, “Menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terdiri  atas  tiga  buku  (perkawinan, kewarisan dan perwakafan) untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.”
Untuk  melaksanakan  instruksi  tersebut,  Menteri  Agama  mengeluarkan  Surat Keputusan No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait agar menyebarluaskan dan menggunakannya dalam masalah  keluarga.  Direktur  Jendral  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam  dan  Urusan Haji,  mengoordinasikan  pelaksanaan  keputusan  Menteri  Agama  RI  dalam  bidangnya masing-masing. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut,  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  mendapatkan  pengesahan  untuk  dipergunakan sebagai pedoman, baik tugasnya sehari-hari maupun masyarakat yang memerlukannya.
Berdasarkan  serangkaian  pembahasan di  atas  dapat  diketahui  bahwa pembaharuan hukum  Islam di Indonesia dilakukan  secara institusional. Pembaharuan dengan model ini dimaksudkan untuk membawa hukum Islam turut memberi andil dalam  legislasi di Indonesia. Sebagai Negara  dengan  mayoritas penduduk beragama Islam, menjadi  sebuah kewajaran jika hukum yang  berlaku diantaranya  bersumber dari ajaran Islam. 16 Melalui cara  ini, hukum Islam dan pranata konkret  yang  dibangunnya  diaharapkan mampu berkiprah lebih riil dan  memiliki daya ikat hukum, sehingga keberadaannya menjadi efektif. Pada posisi ini lantas lahir UU tentang perkawinan maupun  Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Upaya kodifikasi hukum Islam dalam format  KHI maupun aturan normatif Negara lainnya, jika merujuk pada pendapat di atas, merupakan bagian  dari upaya pembaharuan hukum Islam. Sedangkan upaya yang lain, merupakan satu upaya yang sifatnya individual dan menjadi cikal bakal pembaharuan dalam skala institusional.
Menurut Hooker, KHI    yang lahir tahun 1991    merupakan dokumen paling penting mengenai Syariat yang tersebar luas di Indonesia sekarang ini. KHI sendiri sesungguhnya  bukanlah undang-undang,  tetapi  merupakan petunjuk terhadap undang- undang yang dapat diterapkan oleh para hakim  dalam  yuridiksi peradilan agama dalam memecahkan perkara-perkara  yang  mereka  hadapi. 17 Dalam  pengertian  hukum,  kompilasi merupakan  sebuah  buku  hukum  atau  buku  kumpulan  yang  memuat  uraian  atau  bahan- bahan  hukum  tertentu,  pendapat  hukum,  atau  aturan  hukum.  Pengertiannya  memang
16 M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 3.
17 MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial, Teraju Jakarta, 2002, hlm. 45.
berbeda  dengan kodifikasi,  namun  kompilasi  pada  pengertian  ini  juga  merupakan  sebuah buku hukum. 18
Kelahiran aturan legal formal hukum Islam  berupa  KHI ini  sesungguhnya menjadi semacam jembatan yang mempersatukan arus pemikiran hukum yang satu sama lain saling berseberangan. Banyaknya tawaran hukum  secara konsepsional terhadap satu persoalan, pada gilirannya membuka pilihan-pilihan yang sama-sama  absah. Varian-varian hukum ini, 19 disamping menjadi tanda terbukanya penalaran dalam hukum Islam, pada sisi lain tak jarang menimbulkan efek berupa tidak adanya kepastian hukum.
Menurut  Wasit Aulawi,  sebagaimana  dikutip  oleh  Daud Ali, pemberlakuan KHI diharapkan mampu memenuhi tiga hal pokok, yaitu: 20
1. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam hukum Islam
2. Mengatasi berbagai masalah khilafiyyah untuk  menjamin kepastian hukum.
3. Mampu menjadi bahan baku dan mampu berperan aktif dalam pembinaan hukum Nasional.
Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah diutarakan, maka dapat diketahui bahwa kodifikasi  hukum  Islam  di  Indonesia  sudah  ada  sejak  zaman  penjajahan,  tetapi  statusnya masih berada di bawah dominasi hukum adat karena teori resepsi sangat berpengaruh dalam hukum  saat  itu.  Karenanya  dapat  dikatakan  bahwa  kodifikasi  tersebut  dimulai pada  tahun 1974 dengan munculnya kodifikasi Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dengan peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1979 dan PP No. 10/1983).
Kemudian muncul lagi Undang-Undang peradilan agama (UU No. 7/1989). Undang- undang  ini  pada  dasarnya  merupakan  tuntutan  dari  UU  No.  14/1970, Selanjutnya,  keluar pula  Inpres  RI  No.  1/1991  tentang  Kompilasi  hukum  Islam  dibidang  hukum  perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat dan hibah. Lahirnya kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI), merupakan rangkaian lanjutan dalam upaya penyajian referensi materi hukum Islam yang  seragam  bagi  semua  hakim  di  lingkungan  peradilan  Agama  dan  instansi  terkait, khususnya  bidang  Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  dan  Hukum  Perwakafan. Dengan adanya KHI tersebut semua produk hukum yang keluar dari lingkungan Peradilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI tersebut. 21
18 Abdurrahman, kompilasi hukum Islam di Indonesia, Akademi Presindo, Jakarta, 1992, hlm. 9.
19 JND. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, Surabaya, 1991, hlm. 17.
20 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 297.
21 Suparman  Usman,  Hukum  Islam,  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 147.

## 4.2. Kodifikasi Hukum Islam dalam Perspektif Kepastian Hukum
Terkait  dengan  kodifikasi  hukum  islam yang  dilakukan  di  Indonesia,  seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kodifikasi hukum islam di Indonesia ditempuh melalui jalur kompilasi, walaupun berkenaan dengan hal tersebut terjadi perbedaan pendapat antar ahli  hukum,  di  mana  dikatakan  berdasarkan  kajian  ilmu  hukum istilah kompilasi sebenarnya tidak dikenal. Ia  merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya terkadang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum sendiri. Perbedaan pendapat itu berkaitan dengan    kedudukan dan keabsahannya. Salah satu contoh: bentuk kompilasi hukum adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pada awal penyusunannya pun,  tidak nampak pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksud dengan kompilasi itu. Penyusunannya tidak secara tegas menganut suatu paham mengenai apa yang disebut kompilasi, sehingga tidak menuai reaksi dari pihak manapun. KHI ini diperuntukkan pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama, untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini maka KHI dapat diartikan sebagai rangkuman dari berbagai pendapat Ulama ’ fikih. Secara substansial, KHI ini  merupakan hukum normatif bagi Umat Islam, di mana kekuatan yuridisnya terletak pada instruksi Presiden selaku pemegang otoritas di bidang perundang-undangan.
Walaupun  demikian  apabila  dilihat  secara  materi,  dapat  diketahui  bahwa kompilasi  yang  dilakukan  terhadap  KHI  dapat  diartikan  sebagai  suatu  solusi  yang diberikan  oleh  pemerintah  dalam  melakukan  kodifikasi  terhadap  hukum  islam  agar adanya suatu kepastian hukum di dalam masyarakat terkait dengan keberlakuan hukum islam.
Terkait  dengan  kepastian  hukum,  Kelsen  berpendapat  bahwa  hukum  adalah sebuah  sistem  norm a.  Norma  adalah  pernyataan yang  menekankan  aspek  “seharusnya” atau das  sollen,  dengan  menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus dilakukan.  Norma-norma  adalah  produk  dan  aksi  manusia  yang  deliberatif.  Undang- Undang  yang  berisi  aturan-aturan  yang bersifat  umum  menjadi  pedoman  bagi  individu bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu maupun  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 22
Menurut  Utrecht,  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan  pemerintah  karena  dengan  adanya  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh  Negara  terhadap
22 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
individu. 23
Tujuan  hukum  yang  mendekati  realistis  adalah  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan hukum.  Kaum  Positivisme  lebih  menekankan  pada  kepastian  hukum,  sedangkan  Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “ summum ius, summa  injuria, summa  lex, summa  crux ”  yang  artinya  adalah  hukum  yang keras  dapat  melukai,  kecuali  keadilan  yang  dapat  menolongnya,  dengan  demikian kendatipun  keadilan  bukan  merupakan  tujuan  hukum  satu-satunya  akan  tetapi  tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. 24
Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran  pemikiran  positivistis  di  dunia  hukum,  yang  cenderung  melihat  hukum  sebagai sesuatu  yang  otonom,  yang  mandiri,  karena  bagi  penganut  pemikiran  ini,  hukum  tak  lain hanya  kumpulan  aturan.  Bagi  penganut  aliran  ini,  tujuan  hukum  tidak  lain  dari  sekedar menjamin  terwujudnya  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  itu  diwujudkan  oleh  hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa  hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 25
Berpijak  pada  landasan  teori  kepastian  hukum  dapat  dipahami  bahwa  tujuan  dari kodifikasi mengarah  kepada  unifikasi  suatu  aturan  hukum  tertentu.  Unifikasi  hukum dipahami  “hal  yang  menyatukan,  penyatuan,  dan  menjadi  seragam”. 26 Dari pengertian tersebut, maka unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara.
Proses unifikasi hukum di Indonesia  nampaknya lebih rumit bila dibandingkan dengan kodifikasi hukum karena berkaitan dengan sistem hukum    yang ada. Pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, sosial, budaya, politik, kepercayaan, dan  tingkat pemahaman terhadap sesuatu hal  serta tingkat kemauan terhadap sesuatu kepentingan dapat menambah kesulitan.
Heteroginitas dan corak kepercayaan inilah yang selalu menjadi masalah dan kendala dalam proses unifikasi. Prosesnya memerlukan kearifan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan unsur-unsur hukum yang tersebar dari berbagai ragam agama, kepercayaan, dan budaya lokal menjadi hukum nasional. Kebutuhan dalam hal unifikasi hukum sesungguhnya diakui sejak lama oleh Ali Said (Menteri Kehakiman 1978 – 1983) pada waktu itu. Ia mendukung unifikasi hukum yang
23 Riduan  Syahrani,  Rangkuman Intisari  Ilmu  Hukum,  Penerbit  Citra  Aditya  Bakti,Bandung,  1999, hlm.23.
24 Dominikus  Rato,  Filsafat    Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.
25 Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),  Penerbit  Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.
26 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1993. hlm. 992.
merupakan konsep modern pembangunan hukum. Namun untuk mewujudkan tidaklah mudah, khususnya tentang hukum-hukum yang tidak netral dalam pandangan budaya Indonesia, seperti hukum keluarga, hukum waris, dan sebagainya.
Menurut Ali  Said, hukum nasional harus berakar dari materi hukum Indonesia sendiri dan harus memperhatikan pembangunan hukum di negara- negara lain, sehingga akan terdapat kesetaraan antara hukum modern yang diadopsi dari sistem hukum    lain hanya terbatas pada jenis hukum yang netral  dalam pandangan budaya Indonesia, seperti hukum dagang, hukum industri, hukum lalu lintas, dan sebagainya.    Hal ini berarti, tidaklah layak untuk mengadopsi  hukum-hukum asing yang berhubungan dekat dengan budaya asli, seperti hukum keluarga, hukum waris, dan lainnya karena hukum-hukum ini benar-benar telah mapan dalam budaya Indonesia. Ali Said memang tidak secara eksplisit menyebutkan hukum Islam, tetapi dari kata- kata “bahan mentah dari Indonesia sendiri” merupakan    suatu pengakuan atas eksistensi hukum Islam, Khususnya hukum keluarga.
Unifikasi dapat  diartikan  sebagai  suatu  kebutuhan  masyarakat  untuk  mengisi  dan melengkapi  hukum  nasional  yang  berasal  dari  berbagai  sumber  hukum,  selayaknya pluralitas  yang  ada  di  dalam  masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan  suatu  unifikasi terhadap hukum nasional khususnya hukum islam jangan sampai menjadi pertentangan atau  sumber  konflik  di  dalam  masyarakat,  melainkan  menjadi  hal  yang  sinergis  yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan suatu hukum nasional.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kodifikasi  terhadap hukum  islam  merupakan  suatu  kebutuhan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan suatu  kepastian  hukum  di  dalam  masyarakat,  namun  terkait  dengan  itu  terdapat beberapa  kendala  terkait  dengan  pluralitas  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Khususnya berkenaan  dengan  hukum  islam  terdapat  mazhab-mazhab  fiqh  yang  berbeda  serta benturan-benturan  dengan  hukum  adat  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  yang merupakan living-law yang  keberlakuannya  berbeda  antara  satu  daerah  dengan  daerah lainnya.

## 4. SIMPULAN
Adapun kesimpulan  yang  dapat  diambil  berkenaan  dengan  berbagai  pemaparan- pemaparang yang telah disampaikan, antara lain sebagai berikut:
1. Sistem  kodifikasi  terhadap  hukum  islam  yang  telah  ada  di  Indonesia dilakukan  dengan  menempuh  jalur  kompilasi  hukum  islam  yang bersumber dari Inpres  RI  No.  1/1991  tentang  Kompilasi  hukum  Islam  dibidang  hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat dan hibah. Selain itu, hukum islam yang  telah  menjadi  hukum  positif  Indonesia  saat  ini,  hanya  hukum  islam  yang terkait dengan hukum privat, yaitu ubudiyah dan mu’amalah . Sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan.
2. Kodifikasi  hukum  islam  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  kebutuhan  hukum  bagi masyarakat  saat  ini,  di  mana dapat  dilihat  sudah  selayaknya  dan  sepantasnya bangsa  Indonesia memiliki suatu sistem hukum tersendiri  yang memiliki corak tersendiri  yang  terlepas  dari  budaya  hukum  peninggalan  kolonial.  Sehingga dapat  dikatakan  hukum  islam  di  sini  dapat  dijadikan  sebagai solusi  untuk menutup berbagai kekosongan hukum dan dapat dijadikan sebagai pembaharuan hukum yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dari hukum yang ada pada saat ini,  di  mana  merupakan  hukum  peninggalan  kolonial  untuk  mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia yang bersifat dinamis. Sehingga kodifikasi hukum  islam  tentunya  akan  dapat  menjamin  nilai-nilai  kepastian  hukum  bagi seluruh masyarakat.
Adapun saran yang dapat disampaikan pada makalah ini, antara lain sebagai berikut: 1. Perlu  dilakukan  suatu  kodifikasi  yang  lebih  baik  dan  lebih  lengkap  terkait dengan  hukum  islam,  mengingat  kodifikasi  yang  telah  ada  yang  ditempuh melalui kompilasi hukum islam dengan bersumber kepada Inpres RI No. 1/1991 tentang Kompilasi hukum Islam dibidang hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat dan hibah, memrluakan suatu penguatan landasan hukum dengan melihat dari hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada masa  sekarang  ini.  Sehingga  akan  lebih  baik  dilakukan  suatu  permbaharuan kodifikasi yang diatur dalam suatu kitab undang-undang hukum islam sehingga memiliki kedudukan yang lebih kuat secara hirarchi perundang-undangan.
2. Kodifikasi  terhadap  hukum  islam  sangat  perlu  dan  telah  selayaknya  dilakukan oleh  pemerintah  mengingat hukum  islam  dapat  menjadi  solusi  hukum  untuk menutupi  kekosongan  hukum  yang  ada  di  dalam  masyarakat  diakibatkan ketidakmampuan  hukum  positif  yang  ada    untuk  mengikuti  perkembangan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Selain itu kodifikasi terhadap hukum islam juga dapat mewujudkan kepastian hukum di dalam masyarakat, sehingga segala ketentuan  berkenaan  dengan  hukum  islam  yang  dikodifikasi  akan  membangun sebuah keteraturan hukum yang dapat mengarah kepada unifikasi hukum islam di Indonesia.

## 5. REFERENSI Buku-buku
Abdurrahman,  kompilasi  hukum  Islam  di  Indonesia,  Akademi  Presindo,  Jakarta, 1992.
Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),
Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Ahmad Hanafi, Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990. As  Hornby,  Oxford  advanced  Learner’s  Dictionary  of  Currect  English, University Press, London, 1974.
Dominikus  Rato,  Filsafat    Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
Ibnu  Hadjar,  Syaria’at  Islam  dan  Hukum  Positif  di  Indonesia,  Jurnal  Al -Mawarid Edisi XVI, 2006. JND. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, Surabaya, 1991, Louis  Ma’luf,  Al -Munjid  fi  Al-lughohwa  Al- A’lam, Dar  Al-Marsyriq,  Lebanon, 1986.
M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik, Gramedia, Jakarta, 1998.
MB. Hooker, Islam Mazhab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial, Teraju Jakarta, 2002.
M. Rosyidi, Keutamaan Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008.
Riduan  Syahrani,  Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum,  Penerbit  Citra  Aditya Bakti,Bandung, 1999.
Suparman  Usman,  Hukum  Islam,  Asas-Asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
Tim  Penyusun,  Suplemen  Ensiklopedi  Islam  I,  PT  Ikhtiar Baru  Van  Hoeven,
Jakarta, 2003.
Yan  Pramudya  Puspa,  Kamus  Hukum  Edisi  Lengkap  Bahasa  Belanda,  Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.