## UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN ASN AKIBAT PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Firna Novi Anggoro 1
1 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Email: anggorofirna@gmail.com

## Abstract
The imposition of disciplinary punishment often creates disputes between ASN and officials authorized to impose sentences so that even the imposition of punishment can be a unilateral legal action. This is where the ASN staffing dispute arises. Regarding ASN employment disputes arising from the imposition of disciplinary punishment, it is necessary to understand the efforts that can be taken by ASN in dealing with  actions  taken  by  the  state  administration  agency  or  official.  The  problem  is  what  are  the arrangements and mechanisms for administrative review in resolving ASN disputes due to disciplinary punishment and what is the role of administrative  review  in resolving ASN staffing disputes due to disciplinary punishment. This research is a normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The ASN Law states that ASN employee disputes are resolved through further administrative review. Arrangements and Mechanisms for Administrative review in Settlement of ASN Personnel Disputes Due to Disciplinary Punishments are regulated in the Civil Servant Discipline PP and PP  Administrative  review  and  BPASN.  Administrative  review  are  a  form  of  legal  protection (rechtsbescherming) for ASN, as well as functioning as oversight (internal, a-posteriori) of the actions of government organs.
Keyword : administratieve review, ASN dispute, disciplinary punishment

## Abstrak
Penjatuhan  hukuman  disiplin  seringkali  menimbulkan  sengketa  antara  ASN  dengan  pejabat  yang berwenang menjatuhkan hukuman sehingga penjatuhan hukuman pun bisa jadi sebagai perbuatan hukum sepihak. Disinilah muncul sengketa kepegawaian ASN. Terhadap sengketa kepegawaian ASN yang timbul akibat penjatuhan hukuman disiplin tersebut perlu adanya pemahaman mengenai upaya- upaya yang dapat ditempuh ASN dalam menghadapi tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut.  Permasalahannya adalah bagimana pengaturan dan mekanisme upaya administratif dalam penyelesaian sengketa kepegawaian ASN akibat penjatuhan hukuman disiplin dan bagaimana  peran  upaya  administratif  dalam  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ASN  akibat penjatuhan  hukuman  disiplin.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan (statute  approach) dan pendekatan  konseptual (conseptual approach). UU  ASN  menyebutkan  bahwa  sengketa  pegawai  ASN  diselesaikan  melalui  upaya administratif.  Pengaturan  dan  Mekanisme  Upaya  Administratif  dalam  Penyelesaian  Sengketa Kepegawaian ASN Akibat Penjatuhan Hukuman Disiplin diatur dalam PP Disiplin PNS dan PP Upaya Administratif  dan  BPASN.  Upaya  administratif  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum (rechtsbescherming) bagi ASN, sekaligus berfungsi sebagai pengawasan (intern, a-posteriori) terhadap tindakan-tindakan organ pemerintah.
Kata Kunci: upaya administratif, sengketa kepegawaian ASN, hukuman disiplin.

## PENDAHULUAN
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  memiliki  peran  yang  sangat  strategis.  Kedudukan  dan fungsinya  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  menjadikan  ASN  sebagai  garda  terdepan untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada warga negara. Oleh karenanya,
ASN  dituntut  agar  bekerja  secara  profesional  dan  akuntabel  dalam  melaksanakan  fungsi, tugas, dan kewenangan yang diberikan negara kepadanya.
Untuk  menjaga  profesionalitas,  integritas,  dan  akuntabilitas  ASN,  pemerintah menetapkan berbagai pedoman yang disusun melalui peraturan perundang-undangan. Salah satunya yakni terkait dengan hak, kewajiban, fungsi, tugas, peran, dan kedudukan PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Secara khusus terkait kedisiplinan PNS juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS).
Adanya  pedoman  yang  dituangkan  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan, ternyata  belum  menjamin  ASN  bekerja  secara  profesional  dan  akuntabel.  Pada  praktiknya masih  ada  PNS  yang  melakukan  tindakan  indisipliner.  Terhadap  PNS  yang  melanggar peraturan  disiplin  tentunya  harus  dihukum  sesuai  dengan  peraturan  disiplin  PNS.  Namun terhadap  penjatuhan  hukuman  disiplin  tersebut,  seringkali  terjadi  sengketa  antara  PNS dengan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman. Sering terjadi PNS telah melakukan pelanggaran disiplin, namun antara tingkat pelanggaran yang dilakukan PNS dengan sanksi yang  dijatuhkan  tidaklah  adil  sehingga  putusan  hukumannya  tidak  tepat.  Seringkali  juga dalam penjatuhan hukum tersebut ada prosedur-prosedur yang dilewati atau kelengkapan administrasi  yang  belum  terpenuhi  sehingga  penjatuhan  hukuman  pun  bisa  jadi  sebagai perbuatan  hukum  sepihak.  Disinilah  muncul  sengketa  kepegawaian  ASN  yakni  sebagai sengketa yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak dan kewajiban atau pembinaan PNS (Prijodarminto, 1993).
Terhadap sengketa kepegawaian ASN yang timbul akibat penjatuhan hukuman disiplin PNS tersebut, perlu adanya pemahaman mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh ASN dalam  menghadapi  tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara tersebut.  UU  ASN  telah  menyebutkan  bahwa  sengketa  pegawai  ASN  diselesaikan  melalui upaya  administratif.  Tulisan  ini  dibatasi  pada  sengketa  kepegawaian  ASN  yang  timbul  dari pelanggaran  disiplin  PNS,  karena  sengketa  kepegawaian  ASN  yang  sering  terjadi  adalah sengketa kepegawaian yang disebabkan oleh pelanggaran disiplin PNS.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  dan  Mekanisme  Upaya  Administratif  dalam  Penyelesaian  Sengketa Kepegawaian ASN Akibat Penjatuhan Hukuman Disiplin
Dalam  praktiknya  sengketa  kepegawaian  ASN  sering  dipicu  oleh  ketidakpuasan  atas keputusan  kepegawaian  mengenai  penilaian  kinerja,  pengangkatan,  pemindahan  atau pengisian-pengisian  jabatan  kepegawaian  tertentu  atau  penjatuhan  humuman  disiplin. Dengan kata lain sengketa jenis ini menyangkut kebijakan di bidang manajemen kepegawaian ASN. Pada prinsipnya sengketa kepegawaian ASN ini masuk menjadi bagian dari sengketa Tata Usaha  Negara  (sengketa  TUN)  sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yakni:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.”
Selanjutnya Pasal 129 UU ASN menyebutkan bahwa sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan  keberatan  dan  tembusannya  disampaikan  kepada  pejabat  yang  berwenang menghukum.  Sedangkan  banding  administratif  diajukan  kepada  Badan  Pertimbangan  ASN (BPASN).
Sebagai  peraturan  delegasi  dari  Pasal  129  UU  ASN,  Pemerintah  menetapkan  Peraturan Pemerintah  No.  79  Tahun  2021  tentang  Upaya  Administratif  dan  Badan  Pertimbangan Aparatur  Sipil  Negara  (PP  Upaya  Administratif  dan  BPASN).  Secara  garis  besar  PP  Upaya Administratif dan BPASN menyebutkan sebagai berikut:
1. Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau  keputusan  pejabat  dapat  mengajukan  upaya  administratif.  Upaya  administratif terdiri atas (keberatan dan banding administratif).
2. Terkait dengan keberatan, yaitu:
a. Keberatan diajukan pegawai ASN atas keputusan pejabat dan keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atas selain pemutusan hubungan kerja sebagai PPPK.
b. Keberatan  diajukan  secara  tertulis  kepada  PPK  atau  atasan  Pejabat  paling  lama  14 (empat belas) hari kerja terhitung keputusan diterima oleh pegawai ASN.
c. PPK atau atasan langsung wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung keberatan diterima.
d. Jika  dalam  jangka  waktu  lebih  dari  21  (dua  puluh  satu)  hari  kerja  PPK  atau  atasan pejabat  tidak  mengambil  keputusan,  maka  pegawai  ASN  dapat  mengajukan  upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
e. Keputusan  PPK  atau  Keputusan  Atasan  Pejabat  dapat  memperkuat,  memperingan, memperberat,  mengubah,  mencabut  atau  membatalkan  keputusan  yang  diajukan keberatan.
f. Pegawai  ASN  yang  tidak  puas  atas  Keputusan  PPK  atau  Keputusan  Atasan  Pejabat tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Terkait banding administratif, yaitu:
a. Banding  administratif  diajukan  pegawai  ASN  atas  keputusan  PPK  yang  berupa pemberhentian sebagai PNS dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
b. Banding administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja  terhitung  keputusan  PPK  diterima  oleh  Pegawai  ASN.  Diajukan  secara  tertulis kepada  BPASN  dengan  memuat  alasan  dan/atau  alat  bukti  sanggahan  dan tembusannya disampaikan kepada PPK.
c. PPK harus memberi tanggapan atas banding administratif kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan banding administratif. Jika PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka watu tersebut maka BPASN mengambil keputusan terhadap banding adminsitratif berdasarkan bukti yang ada.
d. Melalui sidang, BPASN wajib mengambil keputusan atas banding administratif paling lama  65  (enam  puluh  lima)  hari  kerja  terhitung  tanggal  diterimanya  permohonan banding administratif.
e. Keputusan  BPASN  dapat  memperkuat,  memperingan,  memperberat,  mengubah, mencabut atau membatalkan keputusan PPK.
f. Pegawai ASN yang tidak puas atas Keputusan BPASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Jika  melihat  substansi  PP  Upaya  Administratif  dan  BPASN,  maka  ketentuan  tersebut memiliki  cakupan  upaya  administratif  sebagai  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ASN dalam  arti  luas  (bukan  hanya  sebagai  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ASN  akibat penjatuhan  hukuman  disiplin).  Untuk  sengketa  kepegawaian  ASN  akibat  penjatuhan hukuman  disiplin  PNS  kita  bisa  merujuk  secara  khusus  yakni  pada  ketentuan  Peraturan Pemerintah  No.  94  Tahun  2021  tentang  disiplin  PNS  (PP  Disiplin  PNS).  PP  Disiplin  PNS menyatakan bahwa bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam  penjatuhan  hukuman  disiplin.  Pada  PP  Disiplin  PNS  Upaya  Administratif  diartikan sebagai prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang  dijatuhkan  kepadanya.  Untuk  mekanisme  pengajuan  upaya  administratif,  Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tidak mengaturnya sehingga mekanisme pelaksanaan upaya administratif  dalam  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ASN  akibat  penjatuhan  hukuman disiplin tetap mengacu pada PP Upaya Administratif dan BPASN.
Ketentuan  Peraturan  Pemerintah  No.  94  Tahun  2021  memiliki  kemajuan  dibandingkan dengan peraturan disiplin sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Pada Peraturan  Pemerintah  No.  94  Tahun  2021  seluruh  jenis  hukuman  disiplin  (ringan,  sedang, berat)  dapat  diajukan  upaya  administratif  oleh  pegawai  PNS  yang  dijatuhi  hukuman. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, terdapat hukuman disiplin yang tidak  dapat  diajukan  upaya  administratif  sehingga  menghambat  hak  PNS  yang  dijatuhi hukuman disiplin untuk memperoleh keadilan.
Pasal  33  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  menetapkan  beberapa  hukuman disiplin  yang tidak  dapat  diajukan  upaya  administartif  yaitu hukuman disiplin  yang  dijatuhi oleh 1) presiden 2) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk jenis hukuman disiplin Teguran
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis, Penundaan kenaikan gaji berkala selama  1  (satu)  tahun,  Penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu)  tahun,  Penurunan pangkat  setingkat  lebih  rendah  selama  1  (satu)  tahun,  Penurunan  pangkat  setingkat  lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah  dan  Pembebasan  dari  jabatan  3)  Hukuman  disiplin  yang  dijatuhkan  oleh  Gubernur selaku  wakil  pemerintah  berupa  jenis  hukuman  disiplin  berat  berupa  Pemindahan  dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan Pembebasan dari jabatan 4) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan RI berupa hukuman disiplin berupa Teguran lisan,  Teguran  tertulis,  Pernyataan  tidak  puas  secara  tertulis,  Pemindahan  dalam  rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan 5) Hukuman disiplin yang  dijatuhkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  menghukum,  berupa  jenis  hukuman  ringan (Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis).
Ketentuan  upaya  administratif  yang  digunakan  pada  penyelesaian  sengketa kepegawaian ASN akibat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam UU ASN jo. PP  Upaya  Administratif  dan  BPASN,  jo.  PP  disiplin  PNS  sesungguhnya  sejalan  dengan semangat  yang  ada  pada  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (UUAP).  Pasal  75  sampai  Pasal  78  UUAP  mengamanatkan  bahwa  warga masyarakat  yang  dirugikan  akibat  keputusan  dan/atau  tindakan  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan  dapat  mengajukan  upaya  administratif.  Terkait  dengan  upaya  administratif dalam  UUAP,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  6  Tahun 2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  setelah Menempuh Upaya Adminsitratif dimana di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengadilan (Peratun) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan  sengketa  administrasi  pemerintahan  setelah  menempuh  upaya administrat if”.
2. Peran  Upaya  Administratif  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian  ASN  Akibat Penjatuhan Hukuman Disiplin
Secara yuridis istilah upaya administratif telah baku digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1986, meskipun  dalam  literatur  hukum  administrasi  ditemukan  beberapa  istilah  antara  lain administratieve  beroep , quasi  rechtspraak (peradilan  administrasi  semu), eigen
administratieve rechtpraak (peradilan administrasi tak murni) dan administratieve tribunals (marbun, 2021). Beberapa ciri-ciri upaya administratif sebagai berikut (Soemintro, 1977): a. Yang memutus perkara dalam beroep adalah instansi yang hirarki lebih tinggi atau instansi lain daripada yang memberikan putusan pertama;
b. Tidak  saja  berwenang  meneliti doelmatigheid ,  tetapi  berwenang  juga  meneliti rechtmatigheid ;
c. Dapat mengganti, merubah, atau meniadakan keputusan administrasi yang pertama;
d. Dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama prosedur berjalan.
Jika  melihat  ciri  diatas  maka  dapat  dilihat  bahwa  upaya  administratif  memiliki  unsur pengawasan intern dan a-posteriori . Intern yakni pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara  organisatoris/struktural  masih  termasuk  dalam  lingkungan  pemerintah  sendiri  atau pengawasan  oleh  dan  terhadap  organ  pemerintah  itu  sendiri (toezicht  door  en  tegen  de overheid) . A-posteriori karena dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah, dan  pengawasannya  mencakup  aspek  hukum (rechtmatigheid) dan  aspek  kebijakan (doelmatigheid) . Di sisi lain, pada upaya administratif juga ada unsur peradilan yaitu adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan, adanya suatu perselisihan hukum yang konkret, da nada sekurang-kurangnya dua pihak. Hanya saja, upaya administratif tidak dapat dikualifikasikan sebagai peradilan dalam arti  yang  sesungguhnya  atau  peradilan  murni.  Upaya  administratif  disebut  peradilan administrasi tidak murni karena fungsi peradilannya tidak dijalankan oleh hakim tetapi oleh pemerintah dan tidak hanya menguji aspek hukum tetapi juga aspek kebijakan. Sehubungan upaya  administratif  merupakan  bagian  dari  sistem  Peradilan  administrasi,  hakim  peradilan administrasi dapat menggunakan hasil pemeriksaan aspek kebijakan pemerintah dari upaya adminsitratif sebagai salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan (vonnis).
Keputusan organ pemerintah merupakan wujud konkret dari tindakan hukum pemerintahan (bestuurrechttelijk rechtshandeling) di bidang publik yang dituangkan dalam bentuk tertulis (schriftelijk) dan  bersifat  sepihak  atau  bersegi  satu (enzijdige), artinya  dalam  pembuatan, penerbitan, perubahan, dan pencabutannya tidak memerlukan persetujuan atau persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) dengan pihak-pihak yang dituju keputusan itu. Meskipun keputusan  itu  memiliki  sifat  bersegi  satu,  dan  organ  pemerintah  memiliki  keleluasaan
menafsirkan (vrijheid  interpretatie) atau  memaknai  peraturan  perundang-undangan  lalu menuangkannya  dalam  keputusan  itu,  namun  bukan  berarti  organ  pemerintah  dapat bertindak semaunya. Keputusan tidak boleh mengandung cacat hukum (rechtsgebrek) seperti kekhilafan (dwaling), penipuan  (bedrog),  paksaan (dwang) atau  mengandung  unsur penyalahgunaan  wewenang (detournement  de  pouvoir) dan  sewenang-wenang (willekeur) (Ridwan, 2019).
Keputusan  yang  dibuat  organ  pemerintah  tersebut  dilekati  asas  bahwa  setiap  keputusan organ  pemerintah  dianggap  sah  ( het  vermoeden  van  rechtmatigheid) .  Meskipun  demikian, pejabat  dan  para  pegawai  pemerintah  selaku  fungsionaris  jabatan  pemerintahan  adalah manusia selaku mahluk yang bersifat ruhani dan jasmani (geestelijk tevens stoffelijk wezen), yang  dalam  memaknai  atau  menafsirkan  norma  peraturan  dan  melakukan  tindakan  atau menafsirkan  norma  peraturan  dan  melakukan  tindakan  atau  menggunakan  wewenang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kepentingan atau ada unsur subjektivitas pejabat oleh para pegawai yang bersangkutan, sehingga dimungkinkan keputusan yang dibuatnya itu tidak sesuai atau menyimpangi norma hukum misalnya mengandung cacat bentuk (vormgebreken), cacat isi (inhoudsgebreken), dan cacat kehendak (wilgebreken). Di samping akan merugikan pihak yang dituju atau pihak-pihak lain yang terkait dengan keputusan tersebut, juga akan mengganggu atau merusak sistem hukum, karena keputusan merupakan bagian dari sistem hukum  atau  sebagai  isntrumen  hukum  konkrit  dari  suatu  norma  umum-abstrak  peraturan perundang-undangan.  Keputusan  yang  merusak  sistem  hukum,  lebih-lebih  merugikan penerima  keputusan  atau  pihak-pihak  terkait,  berarti  keputusan  tersebut  tidak  memiliki keabsahan (rechtmatigheid) sehingga  tidak  dapat  dibiarkan  tanpa  koreksi,  penilaian,  atau pengujian (Ridwan, 2019).
Pada  praktiknya  tak  jarang  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ASN  terkendala  karena ketidaktahuan  PNS  terkait  prosedur  dan  ketentuan  yang  mesti  ditaati  atau  diikuti  saat mengajukan  upaya  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ASN  baik  di  tingkat  upaya administratif maupun upaya pengadilan. Misalnya ketidaktahuan terhadap tenggang waktu berkas yang mesti diserahkan dan bagaimana prosedur mengajukan pemberkasannya (surat menyurat).  Akibat  ketidaktahuan  tersebut  tak  jarang  upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak penggugat  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ASN  (akibat  dikeluarkannya KTUN  atau  hukuman  disiplin  dari  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  terhadapnya)  tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 3 September - Desember 2022
diterima karena tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah diterapkan dalam peraturan  perundang-undangan.  Upaya  administratif  ini  juga  memiliki  sisi  negatifnya,  sisi negatifnya  adalah  memungkinkan  timbulnya  konflik  kepentingan  dalam  penilaian  karena Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan  KTUN dan tim penilai kadang-kadang memiliki hubungan dan kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya dilakukan dengan objektif. Hal inilah yang bisa melahirkan kendala dalam penyelesaian sengketa kepegawaian ASN.

## KESIMPULAN
Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Pengaturan dan mekanisme upaya  administratif  dalam  penyelesaian  sengketa  kepegawaian  ASN  akibat  Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS diatur dalam PP Disiplin PNS dan PP Upaya Administratif dan BPASN. Upaya administratif merupakan bentuk perlindungan hukum (rechtsbescherming) bagi ASN, sekaligus  berfungsi  sebagai  pengawasan (intern,  a-posteriori) terhadap  tindakan-tindakan organ  pemerintah.  Pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  upaya  administratif  perlu diperoleh  ASN  sehingga  perlu  dilakukan  sosialisasi  terkait  seluruh  regulasi  yang  mengatur terkait upaya administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , Cetakan Keempat, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2021.
Prijodarminto, Soegeng . Sengketa Kepegawaian  Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara , Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
Ridwan, Urgensi Upaya Administratif di Indonesia , FH UII Press, Yogyakarta, 2019. Stefanus, Kotan Y., Mengenal Peradilan Kepegawaian , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.