## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014
e-ISSN 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402

## ANALISIS KONDISI DIGITAL POVERTY  DI INDONESIA

## ANALYSIS OF DIGITAL POVERTY CONDITION IN INDONESIA

## Anton Susanto
Puslitbang Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika - Kementerian Kominfo Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110 - Indonesia
Naskah Diterima: 19 Desember 2016; Disetujui : 22 Desember 2016

## Abstrak
ICT development policy should concern not only market development (pro-growth) but also pro-poor policy. Barrantes (2007) has defined the lack of ICT as digital poverty. That covered not only economic dimension, but also ICT illiteracy. The  four  category  of  digital  poverty  as  leveling  are  extremely  digitally  poor,  digitally  poor,  connected  and  digitally “wealthy”. This research focus on that issue in Indonesia by mapping and analysis the digital poverty. The reseacrh result will be usefull to shaping the pro-poor policy for ICT sector such as universal telecomunication service.  By using the data collected from Survey of ICT Indicator for Households and Inviduals that has held in 3 years (2014, 2015 and 2016) and also complemented by data Podes 2014, this reseach found that increasing of both of the  digitally “wealthy” and extremely  digitally  poor.  ICT  development  has  encouraged  the  use  of  the  internet  for  e-commerce  activities  and interaction of e-government and e-business, but on the other hand there is the potential of digital exclusion for individuals who  are  in  conditions  of  extremely  digitally  poor.  The  study  also  found that  in  addition  of  economic  factors,  factors condition of Human Resources and ICT and electrical supply also affect the digital poverty. Of these three factors, the condition of human resources is the most influential factor.

## Abstract
Keywords : Digital Poverty, Pro-Poor Policy
DOI : 10.17933/jppi.2016.060204
Kebijakan pembanguna
n
anto003@kominfo.go.id
n Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus memperhatikan tidak hanya pengembangan pasar  ( pro-growth policy),  tetapi  juga  kebijakan  yang pro-poor .  Barrantes  (2007)  telah  mendefinisikan  keterbatasan akses dan penggunaa TIK sebagai digital poverty yang meliputi tidak hanya dimensi ekonomi tetapi juga kemampuan literasi TIK. Empat kategori kemiskinan digital seperti levelling yaitu extremely digitally poor, digitally poor, connected dan digitally “wealthy” . Penelitian ini fokus pada masalah yang terjadi di Indonesia dengan memetakan dan menganalisis kondisi digital  poverty .  Hasil  penelitian akan  berguna  untuk  mempertajam   kebijakan pro-poor di  sektor TIK  seperti salah satunya adalah kebijakan layanan telekomunikasi universal. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari Survei Indikator TIK untuk Rumah Tangga dan Individu yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir yaitu 2014, 2015 dan 2016, dan juga dilengkapi dengan data Potensi Desa (Podes) tahun 2014, maka penelitian ini menemukan bahwa terjadi peningkatan baik dari digitally “wealthy” dan extremely digitally poor . Pembangunan TIK telah mendorong pemanfaatan internet  untuk  aktivitas e-commerce dan  interaksi  layanan e-government dan e-business ,  namun  di  sisi  lain  terdapat potensi digital  exclusion untuk  individu  yang  dalam  kondisi  kemiskinan  digital  yang  ekstrim.  Penelitian  ini  juga menemukan bahwa selain faktor ekonomi, faktor kondisi SDM rumah tangga dan kondisi supply TIK dan listrik juga ikut berpengaruh terhadap kemiskinan digital. Bahkan dari ketiga faktor tersebut, kondisi SDM adalah faktor yang paling berpengaruh.
Kata Kunci : Digital Poverty , Kebijakan Pro-Poor

## PENDAHULUAN
1 Digital  Exclusion tidak  hanya  tentang  seberapa  banyak yang  tidak  mempunyai    akses  digital  tetapi  juga  semakin dalamnya ketertinggalan individu/masyarakat karena ketidakmampuan  menggunakan  teknologi  digital  dalam mendorong  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  (Freshminds, 2007 :11)
2 Social  exclusion sangat  erat  kaitannya  dengan digital exclusion. Sehingga  ketika  internet  didorong  untuk  menjadi meta-infrastruktur dari semua layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan berpengaruh terhadap  meningkatnya  masyarakat  yang  mengalami  social exclusion.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  banyak  masyarakat
menunjukkan  ketimpangan  dimaksud 3 ( Laporan Indikator TIK 2016 )
Kebijakan pro-poor dimaksudkan  agar  setiap kebijakan  TIK  memerhatikan  berbagai  dimensi ketika mengaitkan teknologi dengan kemiskinan. (Adera, et.al., 2014) menyebutkan bahwa dampak TIK  terhadap  kemiskinan  perlu  dilihat  dari beberapa  hal  yaitu:  sikap  dan  harapan  dari pengguna/masyarakat 4 ;  kapabilitas  sumber  daya dan kemampuan/literasi TIK; kerentanan terhadap efek negatif teknologi dan efek isolasi atau social
yang rendah e-literasi dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital. (Taxation., 2012: 7) 3 Jumlah  rumah  tangga  di  Indonesia  yang  memiliki  akses internet sebesar 35,1%. Proporsi rumah tangga di perkotaan yang  memiliki  akses  internet  mencapai  47,9%,  dan  di perdesaaan  hanya  mencapai  24,7%.  Demikian  juga  untuk wilayah  Maluku  dan  Papua  hanya  mencapai  19,6% (Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 2015:15- 16) 4 Dalam Adeya (2002) sikap dan harapan dimaksudkan juga untuk institusi, lembaga dan organisasi termasuk juga peran
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK) mendorong  kemudahan  akses  masyarakat  ke pasar  global  dan  memunculkan  kondisi  yang mendukung pertumbuhan, namun di sisi lain TIK dapat mengakibatkan ketidaksamaan ( inequality ), digital  exclusion 1 dan  bahkan social  exclusion 2 . Terdapat  kondisi-kondisi  sosial  dan  ekonomi yang  menghambat  daya  ungkit  TIK  terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Global Information  Technology Report for 2015 menggambarkan manfaat sosial dan ekonomi dari perkembangan  TIK  belum  secara  luas  dirasakan seluruh dunia, bahkan terjadi kesenjangan digital yang  cukup  tinggi  antar  negara.  Negara-negara yang masuk dalam 10 besar Networked Readiness Index (NRI)  tahun  2015,  sebagian  besar  adalah negara-negara  eropa,  hanya  Jepang  sebagai perwakilan  negara  Asia  berada  di  ranking  10. Sedangkan Indonesia hanya berada di ranking 79 dari  143  negara.  Nilai  sub  indeks readiness di Indonesia  mengalami  penurunan  terutama  untuk pilar  infrastruktur  dan affordability .    Hal  ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan infrastruktur TIK masih belum cukup siginifikan bahkan    cenderung  terjadi  kenaikan  biaya  akses atau layanan TIK.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  di  Indonesia dengan  menunjukkan  berbagai  kebijakan pro- growth dan pro-poor. Reformasi  sektor telekomunikasi dengan keluarnya Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  1999  adalah  salah satunya.  Sektor  telekomunikasi  berkembang melalui mekanisme pasar ( pro-growth ) di satu sisi dan  juga  di  sisi  lain  dilakukan  juga  pemerataan akses  telekomunikasi    untuk  wilayah-wilayah tertinggal  dan  secara    komersial  belum  begitu menguntungkan  ( pro-poor )  melalui  kebijakan Kewajiban  Pelayanan  Universal  (KPU).  Akan tetapi,  ternyata  perhatian  pemerintah  terhadap kesenjangan  digital  masih  terus  diperlukan. Kesenjangan  akses  TIK  baik  itu  antara  kota  dan desa serta Jawa dan luar Jawa masih juga terjadi. Hasil  Survei  Indikator  TIK  tahun  2015
exclusion yang dapat terjadi ketika teknologi baru diterapkan  dalam  sistem  kehidupan  masyarakat miskin.  Apalagi  kalau  dilihat  dari    determinan sosial yang mencermati bahwa teknologi sebagai proses  sosial  bukan  hanya  sekedar  membeli  dan menggunakan  barang.  Teknologi  sebagai  sebuah inovasi membutuhkan aktor sosial untuk mendorong adopsi dan pemanfaatannya sehingga pendekatan bottom-up sangat diperlakukan untuk memahami  kebutuhan  dan  berjalannya  proses inovasi (Lorentzen, 1988). TIK untuk pembangunan  tidak  hanya  menyandarkan  pada tujuan  ekonomi  tetapi  juga  tujuan  sosial  atau keberlangsungan  sosial  (Heeks,  2009).  Dalam konteks  pemberdayaan  masyarakat  munculah pendekatan psychological  empowerment yang lebih  menekankan  pada faktor  intrapersonal, interaksional dan faktor perilaku  dari aktor-aktor sosial (Aji, 2010)
Salemink  (2015)  melakukan  review  berbagai literatur  terkait  dengan  pembangunan  perdesaan yang  identik  dengan  pembangunan  masyarakat miskin  dan  tertinggal.  Kebijakan  pembangunan perdesaan selain berfokus pada masalah konektivitas  yang  dapat  diselesaikan  melalui pengembangan  pasar  ( market  development ), tetapi  juga  masalah    inklusivitas  teknologi  yang sangat terkait erat dengan adopsi dan penggunaan teknologi  dan  dipengaruhi  oleh  pendidikan  dan kemampuan  masyarakat. Kebijakan digital untuk wilayah rural harus  berangkat  dari  perspektif ketahanan  komunitas  ( community  resilience )
dari pembuat kebijakan. Dampak sosial dari adanya TIK perlu diukur melalui pendekatan multidisiplin.
5 Dari 64% rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki akses internet disebabkan oleh alasan tidak
sebagai  dasar  keberlangsungan  sosial  dan ekonomi masyarakat (Roberts, 2016).
Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan pro-poor di  bidang  TIK,  sangat  penting memerhatikan kondisi masyarakat indonesia baik secara  sosial  maupun  ekonomi.    Hal  ini  karena ketersedian  akses  akan  mendorong networked society dan  sangat  dipengaruhi  oleh  kapasitas masyarakat untuk menciptakan dan memanfaatkan  peluang  dari  fasilitas  teknologi. Berdasarkan hasil survei indikator TIK dari tahun 2014  sampai  dengan    2016  menunjukan  kendala akses  internet  rumah  tangga  sebagian  besar disebabkan oleh internet belum menjadi kebutuhan  dan  juga  kendala  keterjangkauan infrastruktur dan biaya akses 5 . Keterbatasan akses dan  menggunakan  teknologi  digital  ini  sering disebut dengan digital poverty .   Barrantes (2007) mengklasifikasikan digital poverty ini berdasarkan  jenis  TIK  yang  mencakup  beberapa atribut fungsi yaitu konektivitas, komunikasi dan informasi.  Oleh  karena  itu digital  poverty kemudian dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:
a. Extremely  Digitally  Poor yaitu  seseorang yang  menggunakan  TIK  hanya  untuk menerima  informasi  (satu  arah).  Sekalipun tersedia  akses  digital,  namun karena keterbatasan  usia  dan  kemampuan  untuk belajar menjadi penghambat untuk memiliki pengetahuan menggunakan layanan digital.
b. Digitally  Poor ,  yaitu  seseorang  yang memiliki  media  komunikasi  (dua  arah)
butuh internet  sebanyak 40,7%, disusul biaya layanan tinggi sebesar 38,2% dan biaya perangkat yang tinggi sebanyak 35,7% (Puslitbang SDP3I, 2016)
misalnya  telepon  tetapi  karena  keterbatasan kemampuan  media  digital  hanya  digunakan
untuk menerima informasi dan berkomunikasi saja.
c. Connected yaitu  mereka  yang  sudah memiliki akses internet, namun penggunaannya masih bersifat pasif terbatas hanya  untuk  menerima  informasi  dan berkomunikasi.
d. Digitally  “Wealthy” ,  yaitu  seseorang  yang sudah  memiliki  dan  mampu  mengakses internet secara aktif dan memiliki kemampuan  untuk  melakukan  transaksi  dan interaksi  mengambil  manfaat  dari  berbagai layanan digital seperti layanan pemerintah, e- business maupun content creation.
Keterbatasan untuk mengakses dan menggunakan teknologi  digital  ( digital  poverty )  ini  terjadi disebabkan  tidak  hanya  karena  faktor  ekonomi 6 namun  juga  karena  tidak  memiliki  kemampuan dan  pengetahuan  untuk  menggunakan  teknologi ( illiterate ). Hal ini berarti dapat terjadi kemungkinan  bahwa  masyarakat  yang  secara ekonomi  tidak  miskin,  namun  secara  digital masuk dalam kategori digitally poor . Kondisi ini didukung  oleh  berbagai  kebijakan pro-poor melalui berbagai fasilitas layanan akses universal internet  di  tempat  publik,  seperti telecenter atau sarana  dan  tempat  akses  publik  lainnya.  Kondisi digital  poverty penting  untuk  diketahui  sebagai pemetaan dalam  rangka menempatkan kebijakan TIK pro-poor yang tepat . Kponou (2015) bahkan menemukan  bahwa  kondisi digital  poverty
6 Merupakan perspektif tradisional dalam mendefinisikan  digital  poverty  dari  aspek  supply- demand  ekonomi.  Kemiskinan  secara  ekonomi
memiliki  efek  negatif  terhadap  keberhasilan layanan  universal  telekomunikasi  (telepon  tetap dan bergerak) di Afrika.
Sebagai  bagian  dari  bentuk  kebijakan pro- poor ,  implementasi  layanan  universal  yang berasal dari dana layanan universal telekomunikasi/ Universal  Service  Fund (USF) masih  tidak  efisien  dan  tidak  efektif.  GSMA (2013)  melaporkan  bahwa  dari  64  USF  berbagai negara  di  Afrika,  Asia  Pasifik,  Eropa,  Amerika Latin,  Timur  Tengah  dan  Amerika  Utara,  masih sepertiganya  yang  belum  dicairkan.  Berbagai pungutan/pajak  USF  dikenakan  tanpa  melalui analisis substantif terhadap kebutuhan aktual dari layanan universal atau seberapa besar sebenarnya kebutuhan  subsidi  yang  diperlukan.  Belum  lagi berbagai  kendala  dari  aspek  administratif  yang berujung pada tata kelola USF. Permasalahan tata kelola  juga  terjadi  dalam  implementasi  layanan universal  telekomunikasi  di  Indonesia  (Susanto, 2014, 2015).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penelitian  ini mencoba  untuk  menganalisis  kondisi digital poverty di  Indonesia  dan  faktor-faktor  apa  saja yang  mempengaruhinya.  Hasilnya  tentu  sangat penting  sebagai  pemetaan  dan  input  dalam  tata kelola  kebijakan pro-poor di  Indonesia,  salah satunya  adalah  dalam  pengelolaan  layanan universal telekomunikasi.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  secara  kuantitatif untuk  mengukur  kondisi digital  poverty di Indonesia dan faktor-faktor yang
membuat orang  tidak  mampu untuk  mengakses  dan menggunakan teknologi digital.
mempengaruhinya.  Deskripsi  kondisi digital poverty diolah dari data hasil survei penggunaan TIK  oleh  Rumah  Tangga  dan  Individu  yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  dari  tahun  2014 sampai dengan 2016. Sedangkan untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi digital  poverty dilakukan  analisis  berdasarkan data  hasil  survei    penggunaan  TIK  oleh  Rumah Tangga dan Individu pada tahun 2014 ditambahkan  data  hasil  survei  Potensi  Desa (Podes) Badan Pusat Statistik tahun 2014.
Untuk  diketahui  bahwa  survei  penggunaan TIK  oleh  Rumah  Tangga  dan  Individu  yang dilakukan  oleh  Badan  Litbang  SDM  merupakan survei baseline dengan multi-stage  stratified random  sampling .  Pemilihan  sampel  dilakukan melalui  strata  sampai  pada  level  kabupaten/kota dan  bahkan  desa/kelurahan  seluruh  Indonesia. Dengan demikian diharapkan mampu menangkap
sampel yang representatif mewakili rumah tangga dan individu secara nasional. Jumlah sampel pada tahun  2014  sebanyak  8.693  responden,  tahun 2015  sebesar  9.636  responden  dan  tahun  2016 sebanyak 9.588 responden
Berdasarkan data yang terkumpul dari survei Penggunaan  TIK  oleh  Rumah  Tangga  dan Individu tersebut, kemudian dilakukan pengolahan  terhadap  kategori digital  poverty dengan ketentuan sebagaimana di sebutkan dalam Tabel 1. Kategori digital poverty tersebut diadopsi dari  Barrantes  (2007)  dengan  modifikasi  sesuai kondisi data survei Penggunaan TIK oleh Rumah Tangga  dan  Individu.  Hal  ini  dilakukan mengingat  di  Indonesia  masih  terdapat  rumah tangga  atau  individu  yang  memang  sama  sekali tidak  memiliki  atau  menggunakan  TIK,  bahkan untuk  perangkat  TIK  seperti  Televisi  dan  dalam penelitian  ini  dimasukkan  kategori Extremely Digitally Poor.
Tabel 1. Deskripsi Kategori Digital Poverty NO Kategori Digital Poverty Uraian 1. Kemiskinan digital ekstrim ( Extremely Digitally Poor ) Seorang  yang  hanya  menggunakan  teknologi  untuk menerima  informasi  seperti  radio  dan  televisi,  termasuk juga  seorang  yang  tidak  mempunyai  akses  terhadap teknologi informasi 2. Miskin secara digital ( Digitally Poor ) Seseorang  yang  sudah  menggunakan  teknologi  informasi dan  komunikasi  (TV,  Radio  dan  telepon).  Telepon  hanya untuk  komunikasi  belum  untuk  layanan  data  atau  akses internet 3. Connected Seseorang yang sudah menggunakan internet, baik di rumah maupun  tempat  publik,  tetapi penggunaannya  masih  pasif hanya  menggantiikan  fungsi  mencari  informasi  dan komunikasi secara umum (contoh: email, chatting browsing dll)
NO Kategori Digital Poverty Uraian 4. Digitally “Wealthy” Seseorang  yang  sudah  menggunakan  internet  secara  aktif untuk transaksi jual-beli,  interaksi layanan pemerintah, e-
business dan content creation.
Sumber: (Barrantes, 2007) disesuaikan dengan kondisi Indonesia
Kemudian  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa saja yang mempengaruhi digital poverty dilakukan  pengujian  hubungan  struktural  antar variabel  dengan  menggunakan  uji Partial  Least Square (PLS).   (Barrantes,  2007)  telah    menguji secara  ekonometrik  hubungan  antara  modal ekonomi,  kondisi  SDM,  dan  kondisi supply seperti  listrik  dan  lainnya.  Dalam  penelitian  ini dikembangkan  beberapa  indikator,  seperti  untuk kondisi supply ditambahkan  indikator  kondisi fasilitas  yang  sering  digunakan  dalam  model adopsi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang dikenalkan Vankantesh, et.al pada tahun 2003, serta beberapa pengembangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya oleh Nwabueze (2009) dan Carlsson, C (2007) Oleh karena itu, untuk indikator kondisi supply meliputi tidak hanya pasokan listrik tetapi juga  kondisi  sinyal  telekomunikasi,  keberadaan warnet  dan  ketersediaan  BTS  yang  datanya didapatkan  datanya  dalam  survei  Podes  tahun 2014.
Penelitian ini juga  menambahkan variabel  modal sosial  sebagai  salah  satu  faktor  yang  diduga berpengaruh terhadap digital poverty di Indonesia. Modal sosial oleh OECD didefinisikan sebagai  jejaring  bersama  yang  di  dalamnya
terdapat  berbagi  norma,  nilai  dan  saling memahami yang menfasilitasi terjalinnya kerjasama  internal  maupun  dengan  kelompok lain. Sedangkan dalam (Hamidi & Hanibal, 2015) memberikan beberapa indikator dari modal sosial, yaitu:  solidaritas  sosial,  toleransi,  rasa  aman  dan kesejahteraan sosial. Melalui TIK dapat berkembangnya  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  di masyarakat sampai kemudian meningkat kesejahteraannya/ e-prosperity (Bappenas,  2005) . Salemink,  K.,  et  al.  (2015)  menyebutkan  modal sosial  sebagai  bagian  penting  dalam  dasar kebijakan  digital  agar  tidak  terjadi social exclusion dengan  hadirnya  teknologi  digital.  Hal ini  karena  modal  sosial  berpotensi  dalam membangun  kohesivitas,  jejaring  dan  partisipasi masyarakat sehingga tercipta ketahanan masyarakat di era digital (Robert, E, et al, 2016).
Berdasarkan  hal  tersebut  dan  ketersediaan  data dalam  Podes  2014,  maka  indikator  yang  akan diukur dalam modal sosial meliputi: keberagaman bahasa,  etnis/suku  dan  kebiasaan  gotong  royong di  sebuah  desa.  Tabel  2  menggambarkan  secara lengkap operasionalisasi variabel dan indikatornya  dalam  menganalisis  faktor-faktor yang mempengaruhi digital poverty di Indonesia.
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel
Variabel/Konstruk Indikator/Pengukuran Arah Hubungan Level Digital Poverty 1 = Extremely Digitally Poor 2  = Digitally Poor
3 = Connected 4 = Digitally “Wealthy” Kemampuan Ekonomi Pendapatan Rata-rata/Bulan 1 = < Rp 1 jt, 2 = Rp 1 Jt – Rp 2 Jt 3 = > Rp 2 Jt – Rp 5 Jt 4 = >Rp 5 Jt – Rp 10 Jt 5= >Rp 10 Jt + Kondisi SDM Rumah Tangga Pendidikan Kepala Keluarga 1= Tidak Sekolah 2 = SD 3 = SMP 4 = SMA 5= D3/S1
6= S2/S3
+ Jumlah Anggota keluarga ≥ 9 tahun dan ≤ 65 tahun Kondisi Supply Sinyal Telekomunikasi 0 = Rendah, 1= Sedang, 3 = Tinggi + Ketersediaan BTS 1 = Tidak Ada, 2 = Ada Fasilitas Internet di Desa 3 = Tidak Ada, 4 = Ada Rasio Kecakupan Listrik Kondisi Modal Sosial Ragam Etnis/Suku 1= Tidak Beragam, 2 = Beragam + Ragam Bahasa 1= Tidak Beragam, 2 = Beragam Kebiasan Gotong Royong 1 = Tidak Ada, 2 = Ada
Dengan  demikian  dapat  dirumuskan  hipotesis hubungan antar faktor yang mempengaruhi digital poverty , sebagai berikut:
H1 :  Kemampuan Ekonomi berpengaruh terhadap berkurangnya Digital Poverty
H2  :  Kondisi  SDM  berpengaruh  terhadap berkurangnya Digital Poverty
H3  :Kondisi Supply berpengaruh  terhadap berkurangnya Digital Poverty
H4 :   Kondisi Modal Sosial berpengaruh terhadap berkurangnya Digital Poverty

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Digital Poverty di Indonesia
Dengan  memerhatikan  perkembangan  keempat level digital  poverty  dari  tahun  2014  sampai dengan 2016, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan digitalyl  ‘wealthy” dalam  rumah  tangga  di Indonesia.  Artinya  pemanfaatan  internet  untuk aktivitas  jual  –beli  dan  juga  interaksi  dengan layanan  pemerintah  dan  e-business  semakin meningkat,  seiring  dengan  menurunnya  jumlah masyarakat  yang  miskin  secara  digital  ( digitally poor) . Namun demikian perlu diperhatikan bahwa terjadi  penurunan  jumlah  masyarakat  yang
connected dengan internat. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan digitally “wealthy” terjadi  untuk  mereka  yang  memang sudah  terkoneksi  ke  internet.    Apalagi  kalau dilihat secara counter versa bahwa ternyata terjadi juga  kenaikan  jumlah  rumah  tangga  yang extremely  digitally  poor tiap  tahunnya.    Suatu kondisi yang menunjukkan bahwa  dalam 3 (tiga) tahun  terakhir,  masyarakat  yang  masih  sangat
miskin secara digital (sama sekali tidak tersentuh teknologi  digital)  ternyata  jumlahnya  cenderung meningkat.  Keterbatasan  baik  itu  ekonomi, pengetahuan dan lingkugan menjadi kendala bagi mereka  untuk  mengakses  internet.  Suatu  kondisi yang  berpotensi  terjadinya social  exclusion ,  jika internet  tersebar  secara  luas  tanpa  adanya  solusi terhadap keterbatasan-keterbatasan tadi.
Gambar 1 . Perkembangan Digital Poverty di Indonesia 2014 -2016
Kondisi Digital Poverty di Setiap Wilayah Kondisi digital  poverty kemudian  dideskripsikan berdasarkan  pembagian  wilayah  sesuai  dengan standar  yang  digunakan  BPS  dalam  membagi wilayah  Indonesia,  yaitu  :  Sumatera,  Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara dan Maluku  &  Papua.  Tabel  3  menunjukkan  kondisi digital  poverty di  setiap  wilayah.  Kondisi kemiskinan  digital  yang  serupa  dengan  kondisi nasional  terjadi  untuk  wilayah  Sumatera, Kalimantan, yaitu terjadi kenaikan pada digitally “wealthy” diiringi  dengan  penurunan  jumlah rumah  tangga  yang digitally  poor dan connected serta kenaikan extremely digitally poor .
Sedangkan untuk wilayah Jawa, jumlah masyarakat  yang  sangat  miskin  secara  digital
( extremely  digitally  poor )  cenderung  tetap.
Sedangkan  peningkatan  akses  internet  yang bermanfaat/  “ wealthy ”  terjadi  seiring  penurunan jumlah  masyarakat  yang digitally  poor dan masyarakat yang  sudah connected . Bahkan terjadi penurunan  yang  cukup  besar  untuk  kelompok masyarakat digitally  poor sebesar  ±15%  dari tahun  2014  ke  2016.  Kemudahan  akses  dan hampir  meratanya  distribusi  infrastruktur  bisa menjadi  penyebab  penurunan  yang  signifikan tersebut.
Kemudian untuk wilayah Kalimantan kondisinya sangat  berbeda  dengan  level  nasional.  Kondisi digitally  “wealthy” cenderung  tetap  selama  3 tahun  sekalipun  terjadi  peningkatan    jumlah masyarakat  yang  terkoneksi  dengan  internet
( connected )  sekitar  9%.  Namun  demikian, kenaikan  kemiskinan  digital  yang  ekstrim  juga terjadi  dan  perlu  menjadi  perhatian  kebijakan untuk  antisipasi  dampak.  Sedangkan  untuk wilayah  Sulawesi  terjadi  kenaikan  jumlah masyarakat yang connected dan digitally “wealthy” secara  bersama.  Kemiskinan  digital menurun cukup besar mencapai sekitar 10%, akan tetapi extremely  digitally  poor juga  mengalami kenaikan dalam rentang waktu 2014 – 2016. Kondisi  wilayah  Bali  &  Nusa  Tenggara menunjukkan  perkembangan  yang  cukup  baik dalam  3  tahun  terakhir.  Kondisi  kemiskinan digital  jumlahnya  menurun  cukup  besar  diiringi dengan kenaikan  jumlah mayarakat  yang
terkoneksi  dengan  internat  dan  bahkan  menjadi “ wealthy ”.  Perkembangan  wilayah  Bali  sebagai tempat  pariwisata  sepertinya  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  Wilayah  Bali  &  Nusa Tenggara  secara  keseluruhan.  Sedangkan  untuk wilayah  Maluku  &  Papua  terjadi    penurunan kemiskinan digital yang seiring dengan kenaikan jumlah  masyarakat  yang  memiliki  akses  internet dan menjadi “wealthy” dengan selisih perubahannya  tidak  terlalu  besar.  Sekalipun perkembangannya tidak terlalu besar, akan tetapi minimal bisa menjadi bukti  efektivitas kebijakan pemerataan akses TIK untuk wilayah Maluku dan Papua dalam 3 tahun terakhir
Tabel 3. Kondisi Digital Poverty di Tiap Wilayah di Indonesia

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Digital Poverty
Dengan  menggunakan  metode  SmartPLS  3.0 maka  model  hubungan  struktural  dibuat  untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi digital poverty di Indonesia seperti pada Gambar 2. Ada beberapa  tahapan  dalam  uji  model  SmartPLS,
yaitu  pengujian outer  model yang  menguji signifikansi  indikator  terhadap  kontruk/variabel latennya dan pengujian inner model yang menguji hubungan antara kontruk dengan variabel teramati (variabel dependen).
Gambar 2 . Diagram Jalur Hubungan antar Variabel Penelitian dengan SmartPLS
Model pengukuran dalam PLS disebut juga outer model dapat  dilihat  pada  Tabel  4.  Nilai outer loading sangat  bervariatif,  pendapatan  dan  level digital  poverty memiliki  nilai outer  loading sebesar 1,000 karena pada variable latennya hanya diwakili  oleh  1  indikator  saja,  sedangkan  suku atau  ragam  etnis  merupakan  indikator  paling
dominan  dalam  membentuk  variabel  kondisi modal sosial yaitu sebesar 0,894. Lalu pendidikan merupakan bobot indikator paling dominan untuk variabel kondisi SDM rumah tangga yaitu sebesar 0,972,  dan  indikator  listrik  yang  merupakan indikator  paling  dominan  pada  variabel  kondisi supply yaitu sebesar 0,805.

## Tabel 4. Hasil Pengukuran Outer Loading
Kemampuan Ekonomi Kondisi Modal Sosial Kondisi SDM Rumah Tangga Kondisi Supply Level Digital poverty BTS -0.441 Bahasa 0.696 DigitalPoverty 1 GtRyg 0.359 JmlAK 0.207 Listrik 0.805 Pddkn 0.972 Pdptn 1 Sinyal 0.669 Suku 0.894 WarnetDesa -0.715
Dari hasil nilai loading indikator tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  Kondisi Modal  Sosial  dalam  penelitian  ini  sangat  kuat dibentuk  oleh  keragaman  suku/etnis.  Hal  ini berarti semakin beragam suku di suatu desa maka tingkat  toleransi,  saling  memahami  dan  sifat keterbukaan  merupakan  potensi  modal  sosial yang  cukup  besar  untuk  mendukung  adopsi masyarakat  terhadap  inovasi  seperti  halnya
teknologi digital. Kemudian untuk kondisi human capital , dalam penelitian ini pendidikan merupakan  faktor  penting  yang  membentuknya. Artinya  bahwa  pendidikan  kepala  rumah  tangga menjadi  penting  dan  berpengaruh  terhadap kondisi human  capital. Sedangkan supply listrik merupakan bagian penting dari kondisi pemfasilitas  yang  diperlukan  dalam  mendorong akses dan penggunaan TIK di masyarakat.
Tabel 5. Pengujian Realibilitas Model Original Sample (O)  Sample Mean (M)  Bias 2.5%  97.5% Level Digital Poverty 0.241 0.242  0.000  0.227 0.258
Sedangkan  nilai r  square  adjusted pada  model adalah sebesar 0,242 yang artinya informasi pada level digital  poverty di  Indonesia  dapat diterangkan  sebesar  24,2%  oleh  kemampuan ekonomi  masyarakat  indonesia,  kondisi  SDM  di
rumah tangga Indonesia, Kondisi Supply di setiap kelurahan/desa  di  Indonesia,  dan  kondisi  modal sosial masyarakat di Indonesia, sedangkan sisanya yaitu 75,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Gambar 3. Hasil Pengujian Inner Model Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer
Dari hasil pengujian outer dan inner model dapat dijawab hipotesis penelitian sebagai berikut: H1 : Pengaruh Kemampuan Ekonomi terhadap

## Digital Poverty
Kemampuan Ekonomi yang diwakili oleh pendapatan  rata-rata  per  bulan  di  setiap rumah  tangga  berpengaruh  terhadap
berkurangnya digital  poverty sebesar 0,223  dengan  nilai  t-test  signifikan.  Hal ini  berarti  bahwa    semakin  tinggi pendapatan  rata-rata  suatu  rumah  tangga potensi untuk menjadi digitally “wealthy” semakin besar.
H2 : Kondisi SDM Rumah Tangga
berpengaruh terhadap berkurangnya Digital
Poverty Kondisi  SDM  Rumah  Tangga  (Human Capital) berpengaruh
terhadap berkurangnya  Digital  Poverty  sebesar 0,250  dengan  nilai  t-test  signifikan.  Hal ini  berarti  semakin  tinggi  tingkat pendidikan  kepala  rumah  tangga  dan semakin  banyaknya  jumlah  anggota keluarga maka kemiskinan digital semakin berkurang. Pendidikan berpengaruh  terhadap  kemampuan  untuk menggunakan sedangkan jumlah anggota keluarga  berpengaruh  terhadap  semakin banyaknya  sumber  penghasilan  yang
diharapkan mampu meningkatkan
kemampuan ekonomi suatu rumah
tangga.
H3 : Kondisi Supply berpengaruh terhadap berkurangnya Digital Poverty
Kondisi Supply yang  diwakili  dengan indikator cakupan listrik, sinyal, BTS dan keberadaan  warnet  desa  berpengaruh terhadap  berkurangnya digital  poverty sebesar  0,187  dengan  t-hitung  yang siginifikan.  Yang  menarik  hasil outer loading dari  masing-masing  indikator yang ternyata listrik justru lebih dominan dalam membentuk kondisi supply dibanding kondisi supply yang terkait erat dengan  TIK.  Ini  menjadi  sinyal  bahwa keterjangkauan  listrik  menjadi  prasyarat mutlak bagi aksesibilitas dan penggunaan TIK secara lebih optimal di masyarakat. H4 : Kondisi Modal Sosial berpengaruh terhadap berkurangnya Digital Poverty
Kondisi  Modal  Sosial  ternyata  hanya berpengaruh  kecil  yaitu  0,007  terhadap berkuranganya digital  poverty .  Bahkan dengan nilai t-hitung yang tidak siginifikan.  Kecilnya  pengaruh  modal sosial terhadap berkurangnya kemiskinan digital mengindikasikan belum optimalnya  peran  komunitas  atau  nilai- nilai  bersama  dalam  mendorong  adopsi TIK  oleh  masyarakat  atau  bisa  jadi teknologi  digital  seperti  internet  tersebar sebegitu  masifnya  dan  justru  mampu merubah  nilai-nilai  dan  modal  sosial  di masyarakat. Hal ini perlu dijawab dengan riset  lebih  lanjut  dengan  pendekatan sosiologi masyarakat.

## PENUTUP
Dari  hasil  analisis  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  Kondisi digital  poverty dalam  3  (tiga) tahun  terakhir  yaitu  2014  –  2016  mengalami penurunan.  Intensitas  penggunaan  internet  untuk aktivitas  yang  lebih  bermanfaat  seperti  jual  beli dan  interaksi  dalam  layanan e-government maupun e-business semakin  meningkat.  Namun kondisi  ini  terjadi  pada  mereka  yang  memang sudah terkoneksi dengan internet. Artinya terjadi proses  gradual  dari  tingkat  literasi  TIK dimasyarakat.  Kenaikan  level  kategori digital poverty dari  awalnya poor menjadi connected kemudian menjadi wealthy terjadi secara bertahap.  Namun  demikian  potensi  terjadinya digital  exclusion sangat  mungkin  terjadi  karena dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga terjadi kenaikan jumlah  masyarakat  yang  berada  di  kategori extremely digitally poor.
Faktor  ekonomi,  kapabilitas  SDM  dan infrastruktur  pendukung  berpengaruh  signifikan terhadap  berkurangnya digital  poverty ,  dengan faktor  SDM  yang  berpengaruh  lebih  besar. Artinya memang kemampuan SDM akan menjadi modal  untuk  keberdayaan  ekonomi  masyarakat. Memprioritaskan kebijakan pengembangan SDM menjadi  perlu  seiring  dengan  pembangunan infrastruktur TIK dan pendukungnya. Rendahnya pengaruh  modal  sosial  terhadap  berkurangnya digital  poverty perlu  menjadi  catatan  dan  bisa disebabkan oleh kurangnya peran komunitas atau nilai-nilai bersama yang mendorong ke pemanfaatan internet secara lebih baik atau karena internet  sudah  menjadi  teknologi  masif  dan bahkan  memunculkan  nilai-nilai  bersama  yang berkembang atau bahkan baru.
Beberapa  hal  yang  dapat  menjadi  saran  atau rekomendasi adalah:
a. Dengan  perkembangan  kondisi digital poverty di  Indonesia  yang  ada  sekarang menunjukkan  perlunya  kebijakan  yang pro-poor
disamping upaya pro-growth yang  tetap berjalan melalui  mekanisme pasar. Hal ini karena potensi digital  exclusion dapat  terjadi  ditengah  kondisi ekonomi, pengetahuan SDM dan belum meratanya infrastruktur TIK dan pendukungnya.
b. Untuk melihat potensi modal sosial dalam mendorong pengembangan TIK ke arah keberdayaan  masyarakat,  sangat  perlu  dilakukan riset  lebih  lanjut  melalui  pendekatan  yang  jauh lebih komprehensif agar potensi modal sosial bisa dioptimalkan  dalam  membentuk  kesadaran  dan penggunaan teknologi secara lebih smart.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adera,  E.O.,    et  al.  (2014). ICT  Pathways  to Poverty  Reduction:  Empirical  Evidence from East and Southern Africa, Rugby . UK: Practical Action Publishing. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.3362/978 1780448152 Adeya,  C.  N.  (2002). ICTs  and  Poverty:  A Literature Review. Ottawa . Ottawa: International Development Research Centre (IDRC).
Aji,  Z.  (2010).  A  Conceptual  Model  for
Psychological Empowerment of Telecentre.
(Vol. Vol. 3,). Retrieved from www.ccsenet.org/cis
Bappenas.  (2005). ICT4PR  (2005)  Laporan Tahunan  Partnerships  for  e-Prosperity  for the Poor .
Barrantes,  R.  (2007).  Analysis  of  ICT  Demand:
What  Is  Digital  Poverty  and  How  to Measure  It?  In  I.  D.  R.  Centre.  (Ed.),  . Practical Action Publishing.
Carlsson,  C.,    et  al.  (2007).  Adoption  of  Mobile Devices/Services  –  Searching  for  Answers with the UTAUT. In Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences – 2007 .
Freshminds. (2007). Digital Inclusion: A Discussion of the Evidence Base. Retrieved from www.freshminds.co.uk
Hamidi,  &  Hanibal.  (2015). Indeks  Desa Membangun . Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Heeks,  R.  (2009). The  ICT4D  2.0  Manifesto: Where  Next  for  ICTs  and  International Development? (No. Paper No. 42). Working Paper Series . Retrieved from http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/rese arch/publications/wp/di/index.htm
Kponou, K. (2015). Digital Poverty and Universal Service  in  Africa.  Retrieved  April  4,  2016, from http://www.cprsouth.org/wp- content/uploads/2015/08/Digital-Poverty- and-Universal-Service-in-Africa_PP44.pdf
Laporan Indikator TIK 2016 . (2016).

## Lorentzen, L. (1988). Technological Capacity. In
A  Contribution  to  a  Comprehensive
Understanding of Technology and Development in an International
Perspective .  Aalborg:  Aalborg  University Press.
Low  Incomes  Tax  Reform  Group  of  The Chartered  Institute  of  Taxation.  (2012). Digital Exclusio: a Reseach Report . British.
Nwabueze, S. . (2009). The Effects of Culture of Adoption  of  Telemedicine  in  Medically Underserved  Communities.  In Proceedings
of the 42nd Hawaii International
Conference on System Sciences – 2009 .
Roberts,  E.  (2016).  A  review  of  the  rural-digital policy agenda from a community resilience perspective. Journal  of  Rural  Studies .
http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jru rstud.2016.03.001
Salemink,  K.  (2015).  Rural  development  in  the digital age: A systematic literature review on unequal  ICT availability,  adoption,  and  use in  rural  areas. Journal  of  Rural  Studies . http://doi.org/,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09
.001
Susanto,  A.  (2014).  Analisis  Kebutuhan  Tata
Kelola  Teknologi  Informasi  (TI)  pada Implementasi  Program  Universal  Service Obligation (USO): Studi Kasus Implementasi Pusat Layanan Internet
Kecamatan  (PLIK).  Jurnal  Penelitian  Pos dan informatika. Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika , Vol  4 (No  2),  151–165. http://doi.org/DOI: http://dx.doi.org
/10.17933/ jppi.2014.040206
Susanto,  A.  (2015). Implementasi  Universal Service  Obligation  (USO)  di  Indonesia: Konsep Tata Kelola dan Pengembangannya. Bunga  Rampai  Infrastruktur  TIK,  Layanan Informasi  Dan  Dinamika  Sosial .  Jakarta.
Retrieved
from http://balitbangsdm.kominfo.go.id/?mod=p ublikasi&cid=29&kategori=4.