Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789

## Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Materi
Siaran

## Muslim Ansori
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia ansorihalim@gmail.com

## Abstract
Facing the digital revolution era nowadays, where all the information can be easily obtained through  our  personal  mobile  phones  that  can  be  accessed  personally  via  social  electronic media  it  should  be  noted  whether  the  contents  of  the  information  are  inappropriate  to  be broadcasted  and  published  through  electronic  media.  With  the  rise  of  inappropriate information obtained by the public such hoaxes, KPID (Indonesian Broadcasting Commission) as a state institution that regulates all matters related to broadcast ethics must pay attention to the broadcasting and publishing regulations whether they have already been implemented by the media in order to provide good information. This commission can cooperate with other institution to say war against hoaxes. A firm reaction must be taken by KPID to the media that violates broadcast materials regulation.  They can be given a warning or revoked their right to broadcast or publish as an action of supervision of the broadcasting media.  So, the news given by the media can be justified and also be useful to educate Indonesian society.
Keywords; Existence , KPID, Supervision System, Broadcasting Media, Media Regulation
Abstrak Memasuki era revolusi digital pada saat ini dimana informasi dapat dengan mudah kita dapat karena  begitu  dekat  yaitu  melalui  hp  pribadi  kita.  Seluruh  informasi  bisa  diakses  melalui banyak  media  sosial  elektronik.  Dengan  begitu  mudahnya  informasi  didapat  maka  perlu  di perhatikan apakah isi dari informasi tersebut mengandung berita berita yang kurang sesuai atau  kurang  pantas  untuk  disiarkan  dan  dipublikasian  melalui  media  seperti  televisi,  radio dan  sebaginya.  Karna  undang  undang  informasi  publik  sudah  mengatur  apa  saja  informasi yang  layak  di  dapatkan  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan. Komisi  penyiaran  Indonesia  daerah  yang  menjadi  sebuah  lembaga  negara  yang  mengatur segala  hal  yang  berkaitan  dengan  etika  penyiaran.  Dengan  maraknya  informasi  informasi yang kurang pantas didapatkan oleh masyarakat hal ini tentu menjadi tanggung jawab KPID dalam  mengawal  setiap  stasiun  televisi  ataupun  radio  terkait  dengan  isi  siaran  agar  tetap berpegang teguh pada undang undang penyiaran .
Kata kunci; Eksistensi, KPID, Sistem Supervisi, Media Penyiaran, Regulasi Media.
Received: 20-06-2019; accepted: 12-07-2019; published: 18-07-2019 Citation: Muslim Ansori, ‘Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Materi Siaran,’ Mawa’izh , vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789

## A. Pendahuluan
eberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak bisa terlepas dari Undang- undang  No.  32  tahun  2002  tentang  Penyiaran  (UU  Penyiaran).  KPI  memiliki wewenang  menetapkan  standar  program  siaran,  menyusun  peraturan  dan menetapkan  pedoman  perilaku  penyiaran,  mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar  program  siaran,  memberikan  sanksi terhadap  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar program siaran, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
Sedangkan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, KPI terikat oleh Pasal 8 UU Penyiaran yaitu; menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan instruktur bidang penyiaran;  ikut  membantu  iklim  persaingan  yang  sehat  antar  lembaga  penyiaran  dan industri  terkait;  memelihara  tatanan  informasi  nasional  yang  adil,  merata,  dan seimbang;  menampung,  meneliti,  dan  menindak  lanjuti  aduan,  sanggahan,  serta  kritik dan  apresiasi  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  penyiaran;  menyusun perencanaan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  menjamin  profesionalitas  di bidang penyiaran.
Selain melaksanakan tugas dan wewenangnya KPI menjalin komunikasi intensif dengan  pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya.  KPI  juga  berhubungan  dengan masyarakat, dan terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.Secara kelembagaan KPI terdiri dari  Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat)  dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  yang  bekerja  di  wilayah setingkat  Provinsi.  Anggota  KPI  Pusat  berjumlah  9  (sembilan)  orang  dan  KPI  Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
Wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP),  Lembaga  Penyiaran Swasta (LPS), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). KPI dan KPID sebagai lembaga perwujudan dan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia.
Selain  itu,  berbagai  persoalan  terkait  penyiaran  di  beberapa  daerah  memiliki problem  yang  berbeda-beda.  Salah  satunya  di  Propinsi  Kepuluan  Bangka  Belitung.

## K
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
Banyaknya  lembaga  penyiaran  di  Bangka  Belitung  tentunya  menambah  masalah- masalah  yang  terjadi.  Inilah  yang  menjadi  tugas  KPID  Bangka  Belitung  untuk mengawasi mereka agar tetap berada dalam koridor etika penyiaran yang tepat. Fungsi dan wewenang KPI dan KPID dibentuk dan didasari oleh Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang di dalamnya berisi pasal-pasal mengenai penyiaran dan tentunya pasal-pasal  tersebut  menjadi  landasan  bagi  KPI  dan  KPID  dalam  melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran khususnya di Bangka Belitung.

## B. Konsep Dasar Regulasi Media

## 1. Makna Regulasi Media
Regulasi  sangat  penting  bagi  keteraturan  dan  keseimbangan  hubungan  media dengan  pemerintah,  masyarakat,  sesama  industri  media  dan  global  media.  Pengertian regulasi  media  adalah  aturan-aturan  dan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  yang mengatur hubungan dan operasinal media massa. Penulis memahami definisi tersebut mengandung arti bahwa regulasi media merupakan seperangkat aturan yang berisikan aturan-aturan  mengenai  media  massa  dan  segala  aspek  terkaitnya  seperti  jurnalisme, penyiaran  dan  sebagainya  dan  bersifat  mengikat,  dan  regulasi  ini  dibuat  dan dikeluarkan oleh pemerintah yang terkait.
Kebijakan  negara  dalam  pengaturan  industri  media  bisa  saja  dilihat  dari  aras kebijakan  politik  komunikasi  yang  dijalankan. Dalam  arti  lain,  berbagai  kebijakan pemerintah yang dibuat melalui (regulasi maupun deregulasi) pada wilayah komunikasi mengandung  banyak  makna  budaya  dan  politik  yang  ditimbulkan  sebagai  akibat  dari perkembangan  sejarah  dan  politik  negara.  Sehingga  hal  itu  akan  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  usaha-usaha  perwujudan  kebijakan  kebebasan  komunikasi masyarakat.  Dalam  usaha  menjelaskan  regulasi  media  dapat  dilihat  dari  aspek pemfungsian media komunikasi yang dilakukan oleh negara.
Dalam salah satu teori media, yakni teori Hirarki Pengaruh ( Hierarcy of Influence Theory ) yang dikenalkan oleh Shoemaker dan Reese menegaskan bahwa isi dari media dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  luas  dari  dalam  dan  luar  organisasi  media. Level-level  pengaruh  tersebut  antaralain  media  sebagai  yang  produksi  teks  kerapkali dipengaruhi oleh individu, rutinitas media, kebijakan organisasional,  extra media, dan ideologi.  Dengan  demikian,  sebuah  realitas  simbolik  media  tidak  akan  lepas  dari
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
pengaruh-pengaruh  tersebut.  Dan  konsekuensi  logis  dari  hal  tersebut  adalah  ketika pengaruh-pengaruh  itu  membawa  muatan-muatan  negatif  yang  melampaui  koridor etika dan regulasi media. Apabila ada tekanan dari luar media terhadap isi teks maka ini dipandang sebagai gangguan terhadap kebebasan  pers, dalam hal ini mengganggu hak institusional media pers.  Sehingga hal  ini bertentangan dari konsep bahwa kebebasan pers merupakan hak yang melekat pada institusi pers. Tetapi konsep kebebasan pers ini hanya melihat sebagian persoalan di antara media pers dan masyarakat. Ashadi Siregar mengungkapkan  bahwa  kebebasan  pada  dasarnya  dipahami  pada  dua  dimensi  yaitu: “bebas dari” kekuasaan luar, dan “bebas untuk” melakukan tindakan tertentu.

## 2. Jenis-Jenis Regulasi Media
Secara  universal  hampir  tidak  ada  suatu  negara  pun  yang  tidak  memiliki kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah terhadap media. Kebijakan media itu  eksis  dalam  semua  bentuk  sistem  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik  yang diterapkan di masing-masing negara. Kebijakan dan regulasi media melingkupi tiga jenis media yaitu: media cetak (pers), media siaran (radio & TV) dan internet.
Kepentingan besar yang mempengaruhi media pada dasarnya berujung pada dua kekuatan  ekonomi-politik  media  yaitu:  Kekuatan  politik  media  dilihat  dari  hubungan media  dan  kekuasaan  politik  (negara)  serta  kekuatan  ekonomi  media  dilihat  dari kekuasaan ekonomi media (pengusaha media). Penguasa (pemerintah) yang “otoritatif” mengarahkan media sebagai apartus ideologi negara untuk  kepentingan hegemonisasi politik.
Sedangkan  dalam  lingkup  kekuatan  ekonomi,  media  massa  merupakan  alat produksi  kapitalisme  bagi  kekuatan  ekonomi  tertentu  untuk  kepentingan  pemilik modal.  Kedua  kondisi  ini  membuat  media  tidak  berdaya.  Oleh  karena  itu,  media memiliki  pengaruh  yang  kuat  terhadap  pembentukan  pola  pikir,  sikap,  dan  perilaku khalayak. Agar perilaku media selaras dengan kepentingan nasional, maka dibutuhkan regulasi  yang  menjamin  profesionalisme  media.  Beberapa  konsep  yang  juga  perlu diketahui berkaitan dengan regulasi media yaitu: 1
1. Regulasi  media  sebagai policy yang mencerminkan  pertimbangan  pemerintah  dan publik terhadap bagaimana membentuk dan mengatur kegiatan-kegiatan sosial atau kolektif,  seperti  pada  media,  sehingga  mereka  memberikan  kontribusi  untuk
1 Hermin Indah Wahyuni, Regulasi Media Penyiaran (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2008).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
kebaikan publik.
2. Regulasi media sebagai laws (atau regulation ) adalah aturan-aturan mengikat yang dihasilkan  anggota  legislatif,  dikuatkan  oleh  kekuasaan  eksekutif,  dan  dihakimi (pelanggarannya) oleh pengadilan. Namun pada kenyataannya Policies media sering diubah  menjadi laws agar  memungkinkan/dapat  mengikat  orang-orang  dan perusahaan secara legal.
3. Regulasi  media sebagai standards adalah  kesepakatan  tentang  karakteristik- karakteristik  teknis  dari  sistem  komunikasi  dari  masing-masing  media.  Media memiliki independesi dan kewajiban  mengatur standar  pelaksanaan  kinerja media yang  kemudian  hal  ini  disebut self-regulation adalah  berhubungan  dengan  kode- kode dan praktik-praktik dari suatu industri komunikasi dan praktik memantau atau mengontrol kinerja media.
4. Regulasi  media yang  lainnya  tidak  kalah  penting  dalam  membentuk  kepribadian bangsa  yang  sesuai  dengan  norma  sosial,  hal  ini  disebut censorship adalah  kontrol yang  dilakukan  penguasa/pemerintah  terhadap  isi  media.  Isu-isu  yang  berkaitan dengan  mekanisme  kontrol  media,  misalnya  pornografi  dan  kekerasan  di  media. Dalam produksi seluruh bentuk informasi baik yang bersifat visual, audio, data dan sebagainya, media juga memiliki kewajiban untuk melakukan self-censorship adalah kebijakan yang dilakukan media atas isi media sesuai dengan rambu-rambu, batasan, maupun regulasi dari pemerintah.
Adapun beberapa regulasi media dibagi berdasarkan jenis media yaitu :
- Pers (media cetak)
Regulasi  yang  digunakan  untuk  media  massa  cetak  ialah  regulasi  mengenai  pers. Karena media cetak yang paling umum dan mendominasi di Indonesia adalah surat kabar dan surat kabar merupakan hasil kerja pers. Padahal saat ini hampir semua media  massa  memerlukan  peran  pers  untuk  menyiarkan  informasi.  Terlepas  dari semua  itu,  pemerintah  telah  beritikad  baik  untuk  mengontrol  kebebasan  media massa  di  Indonesia  tanpa  mengurangi  kebebasan  media  massa  itu  sendiri.  Walau bagaimanapun, kebebasan media massa harus menjadi kebebasan yang bertanggung jawab.  Untuk  itu  pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
Dalam  undang-undang  ini  disebutkan  bahwa:  “Pers  adalah  lembaga  sosial  dan wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.
Prinsip-prinsip  pengelolaan  pers  di  Indonesia  menurut  undang-undang  ini adalah  kemerdekaan  pers  yang  merupakan  salah  satu  wujud  kedaulatan  rakyat  yang berasaskan  prinsip-prinsip  demokrasi,  keadilan,  dan  supremasi  hukum.  Pers  nasional mempunyai  fungsi  sebagai  media  informasi,  pendidikan,  hiburan,  dan  kontrol  sosial. Selain  itu,  pers  juga  berfungsi  sebagai  lembaga  ekonomi.  Kemerdekaan  pers  dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran.  Untuk  menjamin  kemerdekaan  pers,  pers nasional  mempunyai  hak  mencari,  memperoleh,  dan  menyebarluaskan  gagasan  dan informasi.  Wartawan  bebas  memilih  organisasi  wartawan.  Wartawan  memiliki  dan menaati  Kode  Etik  Jurnalistik.  Dalam  melaksanakan  profesinya  wartawan  mendapat perlindungan  hukum.  Setiap  warga  negara  Indonesia  dan  negara  berhak  mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Perusahaan  pers  memberikan  kesejahteraan  kepada  wartawan  dan  karyawan pers  dalam  bentuk  kepemilikan  saham  dan  atau  pembagian  laba  bersih  serta  bentuk kesejahteraan  lainnya.  Penambahan  modal  asing  pada  perusahaan  pers  dilakukan melalui  pasar  modal.  Perusahaan  pers  wajib  mengumumkan  nama,  alamat  dan penanggung  jawab  secara  terbuka  melalui  media  yang  bersangkutan;  khusus  untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.
Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers  nasional,  dibentuk  Dewan  Pers  yang  independen.  Sebagai  penjabaran  Undang- Undang  Pers,  juga  ditetapkan  Kode  Etik  Jurnalistik  (KEJ)  untuk  wartawan/organisasi pers. KEJ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan  SK  Dewan  Pers  tahun  2006  tentang  KEJ.  Dalam  KEJ  2006,  kode  etik wartawan/organisasi  pers,  berisi  11  pasal  yang  ditandatangani  oleh  29  organisasi wartawan/perusahaan pers Indonesia. Adapun prinsip-prinsip KEJ, antara lain:
1. Wartawan  Indonesia  bersikap  independen,  menghasilkan  berita  yang  akurat,
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
berimbang, dan tidak beritikad buruk (Pasal 1).
2. Wartawan  Indonesia  menempuh  cara-cara  yang  profesional  dalam  melaksanakan tugas jurnalistik (Pasal 2).
3. Wartawan  Indonesia  selalu  menguji  informasi,  memberitakan  secara  berimbang, tidak  mencampurkan  fakta  dan  opini  yang  menghakimi,  serta  menerapkan  asas praduga tak bersalah (Pasal 3).
4. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau  diskriminasi terhadap seseorang  atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani (Pasal 8).
- Media Siaran (TV dan Radio)
Pengelolaan media penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32  tahun  2002  tentang  Penyiaran.  Dalam  undang-undang  ini    dijelaskan  bahwa: “Penyiaran  adalah  kegiatan  pemancarluasan  siaran  melalui  sarana  pemancaran dan/atau  sarana  transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di  antariksa  dengan  menggunakan spektrum  frekuensi  radio  melalui  udara,  kabel,  dan/atau  media  lainnya  untuk  dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.
Media  penyiaran  terdiri  atas  radio  dan  televisi.  Penyiaran  radio  adalah  media komunikasi  massa  dengar,  yang  menyalurkan  gagasan  dan  informasi  dalam  bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan; sedangkan  penyiaran  televisi  adalah  media  komunikasi  massa  dengar  pandang,  yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
Media penyiaran  dapat berbentuk: (a)  Lembaga Penyiaran Publik; (b) Lembaga Penyiaran  Swasta;  (c)  Lembaga  Penyiaran  Komunitas;  dan  (d)  Lembaga  Penyiaran Berlangganan  yang  memiliki  karakteristik  berbeda-beda.  Karakteristik  lembaga penyiaran tersebut, antara lain:
1. Lembaga  Penyiaran  Publik.  Lembaga  Penyiaran  Publik  adalah  lembaga  penyiaran yang  berbentuk  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  negara,  bersifat  independen, netral,  tidak  komersial,  dan  berfungsi  memberikan  layanan  untuk  kepentingan
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
masyarakat.  Lembaga  Penyiaran  Publik  sebagaimana  dimaksud  terdiri  atas  Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada  di  ibukota  Negara  Republik  Indonesia.  Di  daerah  provinsi,  kabupaten,  atau kota  dapat  didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal. Dewan pengawas dan  dewan direksi  Lembaga  Penyiaran  Publik  dibentuk  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Lembaga  Penyiaran  Publik  di  tingkat  pusat  diawasi  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  dan  Lembaga  Penyiaran  Publik  di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari : iuran penyiaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah;  sumbangan masyarakat;  siaran  iklan;  dan  usaha  lain  yang  sah  yang  terkait  dengan penyelenggaraan penyiaran.
2. Lembaga  Penyiaran  Swasta.  Lembaga  Penyiaran  Swasta  adalah  lembaga  penyiaran yang  bersifat  komersial  berbentuk  badan  hukum  Indonesia,  yang  bidang  usahanya hanya  menyelenggarakan  jasa  penyiaran  radio  atau  televisi.  Lembaga  Penyiaran Swasta  didirikan  dengan  modal  awal  yang  seluruhnya  dimiliki  oleh  warga  negara Indonesia  dan/atau  badan  hukum  Indonesia.  Lembaga  Penyiaran  Swasta  dapat melakukan penambahan dan  pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal  dari  modal  asing,  yang  jumlahnya  tidak  lebih  dari  20%  (dua  puluh  per seratus)  dari  seluruh  modal  dan  minimum  dimiliki  oleh  2  (dua)  pemegang  saham. Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki  saham  perusahaan  dan  memberikan  bagian  laba  perusahaan.  Pemusatan kepemilikan  dan  penguasaan  Lembaga  Penyiaran  Swasta  oleh  satu  orang  atau  satu badan  hukum,  baik  di  satu  wilayah  siaran  maupun  di  beberapa  wilayah  siaran, dibatasi. Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari: siaran iklan; dan/atau  usaha  lain  yang  sah  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  penyiaran. Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing- masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.
3. Lembaga Penyiaran Komunitas. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran  yang  berbentuk  badan  hukum  Indonesia,  didirikan  oleh  komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
jangkauan  wilayah  terbatas,  serta  untuk  melayani  kepentingan  komunitasnya. Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan dengan prinsip tidak untuk mencari laba  atau  keuntungan  atau  tidak  merupakan  bagian  perusahaan  yang  mencari keuntungan  semata;  dan  untuk  mendidik  dan  memajukan  masyarakat  dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan,  dan  informasi  yang  menggambarkan  identitas  bangsa.  Lembaga Penyiaran  Komunitas  merupakan  komunitas  nonpartisan  yang  keberadaan organisasinya: tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional; tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan tidak untuk kepentingan propaganda  bagi  kelompok  atau  golongan  tertentu.  Lembaga  Penyiaran  Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan  dari  sumbangan,  hibah,  sponsor,  dan  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak mengikat.  Lembaga  Penyiaran  Komunitas  dilarang  menerima  bantuan  dana  awal mendirikan  dan  dana  operasional  dari  pihak  asing.  Lembaga  Penyiaran  Komunitas dilarang  melakukan  siaran  iklan  dan/atau  siaran  komersial  lainnya,  kecuali  iklan layanan masyarakat.
4. Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan  jasa  penyiaran  berlangganan  dan  wajib  terlebih  dahulu memperoleh  izin  penyelenggaraan  penyiaran  berlangganan.  Lembaga  Penyiaran Berlangganan  memancarluaskan  atau  menyalurkan  materi  siarannya  secara  khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya. Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  terdiri  atas:  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan melalui  satelit;  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  melalui  kabel;  dan  Lembaga Penyiaran  Berlangganan  melalui  terestrial.  Dalam  menyelenggarakan  siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus: melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan; menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga  Penyiaran  Publik  dan  Lembaga  Penyiaran  Swasta;  dan  menyediakan  1 (satu)  kanal  saluran  siaran  produksi  dalam  negeri  berbanding  10  (sepuluh)  siaran produksi  luar  negeri  paling  sedikit  1  (satu)  kanal  saluran  siaran  produksi  dalam
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
negeri.  Pembiayaan  Lembaga  Penyiaran  Berlangganan  berasal  dari  :  iuran berlangganan;  dan  usaha  lain  yang  sah  dan  terkait  dengan  penyelenggaraan penyiaran.
Selanjutnya  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  menetapkan  Pedoman  Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai penjabaran Undang-Undang Penyiaran.  P3  diatur  dalam  Peraturan  KPI  No.  02  tahun  2007  dan  SPS  diatur  dalam Peraturan KPI No. 03 tahun 2007. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan- ketentuan  bagi  Lembaga  Penyiaran  yang  ditetapkan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesia untuk  menyelenggarakan  dan  mengawasi  sistem  penyiaran  nasional  Indonesia. Pedoman  ini  merupakan  panduan  tentang  batasanbatasan  apa  yang  boleh  dan  atau tidak  boleh  dalam  proses  pembuatan  program  siaran.  Berapa  prinsip  yang  termuat dalam  P3  ,  antara  lain:  (1)  penghormatan  terhadap  Suku,  Agama,  Ras,  dan Antargolongan;  (2)  penghormatan  terhadap  norma  kesopanan  dan  kesusilaan;  (3) perlindungan  terhadap  anak-anak  dan  perempuan;  serta  (4)  pelarangan  dan pembatasan program adegan seksual, kekerasan, dan sadisme. Standar Program Siaran (SPS) adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia bagi Lembaga Penyiaran  untuk  menghasilkan  program  siaran  yang  berkualitas  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  SPS  merupakan  panduan  tentang batasan-batasan  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dalam  penayangan  program  siaran. Dalam  SPS,  diatur  antara  lain:  (1)  penghormatan  pada  Suka,  Agama,  Ras,  dan Antargolongan;  (2)  Kesopanan  dan  Kesusilaan;  (3)  Pelarangan  dan  pembatasan program siaran seks; serta (4) pelarangan dan pembatasan program siaran kekerasan dan kejahatan.
- Internet
Berkembangnya  teknologi  komunikasi  dan  informasi  ( Information  and Communication Technology/ICT ) selama dekade terakhir membawa tren baru di dunia industri  komunikasi  yakni  hadirnya  beragam  media  yang  menggabungkan  teknologi komunikasi  baru  dan  teknologi  komunikasi  massa  tradisional.  Pada  tataran  praktis maupun  teoritis,  fenomena  yang  sering  disebut  sebagai  konvergensi  media  ini memunculkan beberapa konsekuensi penting.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
Pada ranah praktis, konvergensi media bukan saja memperkaya informasi yang disajikan,  melainkan  juga  memberi  pilihan  kepada  khalayak  untuk  memilih  informasi yang sesuai dengan selera mereka. Tidak kalah serius, konvergensi media memberikan kesempatan  baru  yang  radikal  dalam  penanganan,  penyediaan,  distribusi  dan pemrosesan  seluruh  bentuk  informasi  baik  yang  bersifat  visual,  audio,  data  dan sebagainya. 2 Adapun  untuk  mengatur  segala  bentuk  penyebaran  informasi  yang dilakukan  melalui  internet  diatur  oleh  pemerintah  indonesia  dalam  dua  hal  yaitu: infrastruktur  dan  konten.  Kebijakan  didalam  infrastruktur  ini  meliputi  peraturan hukum  tentang  telekomunikasi  dan  penyiaran,  serta  ketentuan  tentang  penggunaan frekuensi  radio  dan  orbit  satelit.  Sementara  itu  pada  bagia  konten,  pemerintah  telah mengeluarkan  banyak  peraturan  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan  internet sebagai media informasi. Beberapa peraturan terkait kedua hal tersebut tertuang dalam kebijakan dan peraturan sebagai berikut:
1. Undang-undang Republik  Indonesia  nomor 36  tahun 1999 tentang telekomunikasi yang  kemudian  perkuat  kedalam  peraturan  pemerintah  republik  indonesia  nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi
2. Peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 41 tahun 2012 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terrestrial.
3. Peraturan menteri komunikasi dan informatika  Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang ketentuan operasional dan tata cara perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio
4. Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen
5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
6. Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik
7. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## C. Pelaksanaan Regulasi Media
2 Paschal  Preston, Reshaping communications: Technology,  Information  and  Social  Change (New York: Sage, 2001).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
Banyak  pemerintahan  yang  takut  atas  kritikan  dari  pers/media  pemberitaan. Selain  kasus  dan  masalah,  kepentingan-kepentingan  lain  juga  muncul  dan  saling  tarik menarik dan melingkupi hubungan yang dilakukan antara pemerintah, pemilik media, dan  khalayak.  Pada  setiap  kebijakan  dan  peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  pada dasarnya  melahirkan  regulator  (lembaga  independen)  yang  mengawasi  setiap penyelenggara  undang-undang  terkait  kebijakan  dan  aturan  masing-masing.  Adapun regulator  dalam  regulasi  media  tersebut  terdiri  dari:  1)  Undang-Undang  Pers melahirkan  Dewan  Pers;  2)  Undang-Undang  Penyiaran  melahirkan  Komisi  Penyiaran Indonesia  di  ranah  pusat  dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  untuk  daerah;  3) Undang-Undang  ITE  melahirkan  Badan  Standarisasi  Transaksi  Elektronik;  4)  Undang- Undang  Telekomunikasi  melahirkan  pengawasnya,  Badan  Regulasi  Telekomunikasi Indonesia;  5)  Undang-Undang  Hak  Cipta  melahirkan  Dewan  Hak  Cipta;  6)  Undang- Undang  Perfilman  melahirkan  Lembaga  Sensor  Film;  7)  Undang-Undang  Keterbukaan Informasi Publik melahirkan Komisi Informasi
Pada  pelaksanaan  regulasi  media,  regulator  tersebut  memiliki  peran  penting dalam  menciptakan  iklim  informasi  dan  komunikasi  yang  baik  di  Indonesia.  Namun kenyataan  dilapangan  masih  terdapat  kelemahan  didalam  beberapa  peraturan  yang berlaku seperti dalam masalah-masalah berikut ini, yaitu:

## 1. Masalah Regulasi dalam Media Cetak
Permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  media  cetak  adalah  penyensoran, pembredelan,  kasus-kasus  penghinaan  & defamation  statements ( libel dan slander ).
Meskipun  sudah  ada  UU  No.  40/99,  namun  dalam  beberapa  delik  pers,  hakim pengadilan  sering  mengacu  pada  KUHP  jika  mengadili  kasus  pencemaran  nama  baik, maupun libel, karena menurut hakim UU No 40/1999 tidak mengaturnya.
Sebagaimana diketahui UU Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik: mulai dari mencari, memilah,  dan memberitakannya sampai  ke  mekanisme  penyelesaian  permasalahan  yang  timbul  akibat  pemberitaan pers. Maka dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP. Selama ini mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam  hal  terdapat  pemberitaan  yang  merugikan  pihak  lain  adalah  melalui  hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
Hak  jawab  adalah hak  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  memberikan tanggapan  atau  sanggahan  terhadap  pemberitaan  berupa  fakta  yang  merugikan  nama baiknya,  sedangkan  hak  koreksi  adalah  hak  setiap  orang  untuk  mengoreksi  atau membetulkan  kekeliruan  informasi  yang  diberikan  oleh  pers,  baik  tentang  dirinya maupun tentang orang lain.
Namun  pada  beberapa  kenyataan  dilapangan  pelaksanaan  hak  jawab  dan  hak koreksi masih sedikit dipahami oleh masyarakat. Adanya upaya main hakim sendiri dari masyarakat  kepada  wartawan  yang  menjadi  masalah  ini,  seperti  pada  kasus  terakhir terjadi pengusiran wartawan metro tv dan kompas tv pada liputan aksi 212 tahun 2016 yang dilansir dari www.merdeka.com. 3 Hal lain yang belum diatur dalam UU Pers No 40/1999  adalah  tentang  pornografi.  Untuk  masalah  itu,  DPR  hingga  kini  masih menggodok RUU porno-grafi & porno-aksi

## 2. Masalah Regulasi dalam Media Penyiaran
1. PP No.11 tahun 2005  tentang (Ruang  Lingkup  LPP), Ketiadaan  support yang tegas dari  pemerintah,  hanya  disebutkan  pembiayaan  dari  APBN,  tapi  besarnya  tidak disebutkan.
2. PP No. 12 tahun 2005 tentang (Bentuk & Tupoksi RRI), Masih terdapat usulan dewan pengawas  kepada  DPR  dari  pemerintah  atau  masyarakat  yang  akan  mengganggu independensi LPP yang ditegaskan dalam UU. Pada pasal 8 yang dianggap menyalahi prinsip  lembaga  penyiaran  publik  karena  adanya  keterwakilan  pemerintah  dalam Dewan Pengawas TVRI.
3. PP No.50 tahun 2005 tentang (Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta), tidak adanya  implementasi  yang  secara  baik  dari  peraturan  pemerintah  ini,  terutama dalam hal pembatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan silang.  Pada pasal 67 yang mengatur divestasi lembaga penyiaran hingga maksimal masa empat tahun sejak diundangkannya tidak diterapkan hingga saat ini.
4. PP  No.  51  tahun  2005  tentang  (Penyelenggaraan  Lembaga  Penyiaran  Komunitas), Adanya  spirit otoritarianisme melalui  kontrol  pemerintah  dalam  penyiaran komunitas (pasal 39) dianggap menyalahi prinsip penyiaran komunitas.
5. Selain itu masih banyak Regulasi dibawah UU yang dibuat pemerintah menimbulkan
3 Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/aji-sesalkan-pengusiran-metrotv-dan- kompas-tv-saat-aksi-212. (24 May 2017).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
masalah baru karena bertentangan dengan UU penyiaran sendiri, seperti KPI tidak dijadikan independence regulatory body dengan kewenangan penuh untuk mengatur dunia penyiaran, melainkan berbagi kewenangan dengan pemerintah.

## 3. Masalah Regulasi dalam Media Internet
1. Teknologi  Informasi  menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
2. Munculnya  pasal-pasal  karet  dan  ketidakpastian  hukum  karena  multitafsir rentan  pada  tafsir  apakah  suatu  protes,  pernyataan  pendapat  &  pikiran merupakan  kritik  atau  penghinaan,  pasal  secara  tidak  langsung  akan  menjadi alat penguasa untuk mengontrol, memasung media elektronik dan cetak, karena kurang rinci  alasan munculnya pasal itu. Adanya pasal 27 itu pihak-pihak yang tersinggung  atas  pendapat  seseorang  tanpa  klarisikasi  dapat  langsung mengajukan  ke  polisi.  Hal  ini  juga  sering  terjadi  ditengah  masyarakat  sendiri. Dalam  hal  ini  kelemahan  juga  terletak  pada  kurangnya  pemahaman  literasi media internet di masyarakat.
3. Perancang  UU  ITE  tidak  mengikuti  perkembangan  hukum  internasional,  50 negara sudah mengalihkan kabar bohong, penghinaan, pencemaran, dari hukum pidana  menjadi  hukum  perdata.  Beberapa  negara  bahkan  menghapus  karena sulit  dibuktikan  dan  bersifat  subyektif.  Mengenai  berita  bohong  ( hoax )  ini menjadi permasalahan yang sedang ramai saat ini, tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai negara dunia ini juga sering terjadi.

## D. Peningkatan Sistem Pengawasan KPID Bangka Belitung
Menurut  Sarwoto  pengawasan  adalah  kegiatan  manager  yang  mengusahakan agar  pekerjaan  terlaksana  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan  atau  hasil  yang dikehendaki. 4 Selain  itu  menurut  Achmad  Ichsan  pengawasan  meliputi  kegiatan  yang bersifat menganalisa dan menafsirkan arah jalannya pekerjaan dengan melihat apakah
4 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), p. 92
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
kebijaksanaan-kebijaksanaan,  perintah-perintah,  intruksi-intruksi,  standar-standar kerja, prosedur dan sebagainya dijalankan sesuai dengan kebenarannya. 5
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  dalam  melakukan aktifitas pengawasan, KPID Bangka Belitung dapat memantau atau memeriksa kegiatan lembaga atau organisasi untuk menjamin tujuan lembaga dapat tercapai sesuai rencana yang  ditetapkan  bersama  dan  melakukan  tindakan  koersif  yang  diperlukan  untuk memperbaiki  kesalahan  jika  suatu  aktivitas  lembaga  penyiaran  telah  melakukan kesalahan.  Oleh  karena  itu,  KPID  Bangka  Belitung  diharapkan  mampu  melakukan pengawasan yang efektif.
Menurut  Siagian  agar  pengawasan  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efesien, dapat  digunakan  dua  teknik  pengawasan  yaitu  pengawasan  langsung  dan  tidak langsung. 6

## 1. Teknik Pengawasan Langsung
Pengawasan  langsung  yang  dimaksud  dalam  makalah  ini  adalah  pengawasan yang dapat dilakukan oleh KPID Bangka Belitung dengan cara melihat langsung kinerja staff ke tempat atau lokasi yang  harus diawasi. Sedangkan untuk mengawasi berbagai lembaga  penyiaran  yang  ada  di  Bangka  Belitung  dapat  dilakukan  dengan  cara memantau atau turun langsung meninjau sistem operasional lembaga penyiarannya.

## 2. Teknik pengawasan tidak langsung
Pengawasan  tidak  langsung  yang  dimaksud  dalam  makalah  ini  adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPID Bangka Belitung dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan  melalui  laporan  yang  disampaikan  oleh  staff  pemantau  isi  siaran  dalam bentuk  rekap  hasil  pantauan  dan  juga  secara  lisan.  Berdasarkan  P3SPS  pengawasan tidak langsung yang dapat dilakukan oleh KPID Bangka Belitung adalah sebagai berikut: Pemantauan  menggunakan  alat  monitoring  atau  berupa  aduan  dari  publik.  Laporan atau  pengaduan  dari  masyarakat  bisa  melalui  surat,  e-mail  nomor  telephon  atau  sms, setelah  adanya  pengaduan,  KPI  akan  melihat  rekamannya  kemudian  dianalisis  dan diputuskan dalam rapat bersama.
5 Achmad Ichsan, Tata Administrasi Karyawan (Jakarta: Jambatan, 1988), p. 3.
6 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), p. 115.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
Selain  dua  teknik  pengawasan  di  atas  perlu  diperkuat  pula  dengan  beberapa teknik pengawasan lainnya, diantaranya sebagai berikut:

## 3. Pengawasan Formal
Pengawasan  formal  dilakukan  dengan  menitikberatkan  pada  legalitas  ataupun izin  berdirinya  sebuah  lembaga  penyiaran.  Izin  yang  diberikan  oleh  KPID  berupa  izin Penyelenggaraan  Penyiaran  dan  Izin  Tetap.  Apabila  pada  saat  Inspeksi  Mendadak (Sidak)  didapati  lembaga  penyiaran  yang  tidak  berizin  maka  KPID  berwenang  untuk menyegel lembaga tersebut.

## 4. Pengawasan Non formal
Pengawasan  secara  non  formal  menitikberatkan  pada  peran  masyarakat  yang sangat dianggap penting untuk menciptakan program isi siaran yang sehat (layak untuk ditayangkan).  Peran  masyarakat  dalam  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan penyiaran oleh Lembaga penyiaran itu sendiri tidak secara langsung dikaitkan, karena seperti yang diketahui dalam UU No 32 Tahun Tentang Penyiaran, KPI Pusat Dan KPI Daerah-lah  yang  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  secara  langsung  dalam  hal tersebut. Tetapi agar terciptanya program siaran yang sesuai dengan peraturan Standar Program Siaran (SPS), masyarakat juga turut andil.

## 5. Pengawasan Administratif
Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga  penyiaran  berlangganan  bagian  ketiga  tata  cara  dan  persyaratan  perizinan pasal 4 yang terdiri dari:
a. Latar belakang, maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama,  visi, misi lembaga penyiaran berlangganan yang akan diselenggarakan ;
b. Akta  pendirian  perusahaan  dan  perubahannya  berserta  pengesahan  badan  hokum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
c. Susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
d. Studi kelayakan dan rencana kerja;
e. Uraian tentang aspek permodalan;
f. Uraian  tentang  proyeksi  pendapatan (revenue) dari  iuran  berlangganan  dan  usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
g. Daftar  media  cetak,  lembaga  penyiaran  swasta  jasa  penyiaran  radio,  dan  atau lembaga  penyiaran  swasta  jasa  penyiaran  televisi  yang  sudah  dimiliki  oleh pemohon;
h. Uraian  tentang  struktur  organisasi  mulai  dari  unit  kerja  tertinggi  sampai  dengan kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.

## 6. Pengawasan Teknis
Pengawasan  Teknis  adalah  pengawasan  terhadap  hal-hal  yang  bersifat  fisik. Pengawasan  teknis  adalah  pengawasan  yang  lebih  mengarah  kepada  alat-alat  yang membantu operasional pengawasan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengecekan inventarisir lembaga Penyiaran yang dilakukan untuk penyelenggaraan penyiaran.

## E. Pengawasan terhadap Materi Siaran dan Program Siaran
Hermin Indah Wahyuni menyatakan idealnya media massa menggunakan model self-regulatory mechanism, yakni pengaturan diri berbasis nilai nilai internal organisasi media massa yang sangat spesifik. Dalam setting ini kondisi ideal yang ingin diwujudkan adalah internal control pada masing masing organisasi media, sehingga secara otonomi mereka  akan  memperbaiki  kelemahannya  sendiri. 7 Andaikan  semua  media  massa mengikuti model pengembangan seperti yang diidealkan Wahyuni sudah barang tentu tidak  akan  terjadi  pelanggaran  etis  di  media  massa.  Setiap  organisasi  media  akan menggunakan  sumber  nilai  etis  dan  regulasi  negara  dalam  melaksanakan peranpublikasinya.
Selanjutnya  ada  tiga  pedoman  isi  siaran,  yakni  (1)  sopan  ( decency)  dan menyenangkan  (converience) ,  (2)  seperlunya (necesity) dan  (3)  penting  bagi  publik (public interest). Dalam UU No. 32 tahun 22 pada ayat 2 poin 3  disebutkan bahwa KPI mempunyai  wewenangmengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku penyiaran  sertastandar  program  siaran.  Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  yang dimaksudadalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI. 8
Pedoman  perilaku  penyiaran  adalah  ketentuan-ketentuan  bagilembaga penyiaran  yang  ditetapkan  oleh  Komisi  Penyiaran  Indonesiauntuk  menyelenggarakan dan  mengawasi  sistem  penyiaran  nasionalIndonesia.Pedoman  perilaku  penyiaran
7 H. I Wahyuni, ‘Politik Media dalam Transisi Politik: dari Kontrol Negara Menuju Self Regulation Mechanism,’ Jurnal Ilmu Komunikasi , edisi IV, (2007), p. 3.
8 Masduki, Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal (Yogyakarta: LKIS, 2007), p. 3.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
merupakan  panduan  tentangbatasan-batasan  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dalam proses  pembuatanprogram  siaran.Standar  program  siaran  adalah  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  KPIbagi  lembaga  penyiaran  untuk  menghasilkan  program  siaran yangberkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Standar  program  siaran  merupakan  panduan  tentang  batasan-batasan  apayang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran.Dalam UU Penyiaran pasal 6 disebutkan bahwa standar program siaran berkaitan dengan:
1. Penghormatan terhadap nilai-nilai Agama;
2. Norma kesopanan dan Kesopanan dan kesusilaan;
3. Perlindungan terhadap anak anak, remaja, dan perempuan;
4. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
5. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak,
6. Rasa hormat terhadap hak pribadi;
7. Penyiaran program dalam bahasa asing;
8. Ketepatan dan kenetralan program berita;
9. Siaran langsung;
10. Siaran iklan.

## F. Kesimpulan
Sebagai  wujud  eksistensi  KPID  Bangka  Belitung  dalam  memperkuat  sistem pengawasan  lembaga  penyiaran dan materi siaran, maka KPID Bangka Belitung dapat melakukan  pengawasan  secara  langsung  dengan  cara  memantau  ke  lapangan  yakni dengan melihat izin operasional yang mereka miliki. Serta membentuk program layanan yang menerima pengaduan secara langsung melalui telepon, sms maupun secara online . Sedangkan  untuk  pengawasan  administrasi  KPID  Bangka  Belitung  didasarkan pada  peraturan  pemerintah  No.  52  tahun  2005  tentang  penyelenggaran  lembaga penyiaran  berlangganan  dan  pemantauan  ke  lapangan  serta  menerima  informasi  dari masyarakat tentang keberadaan lembaga penyiaran yang belum mengurus izin secara administrasi.
Selanjutnya untuk pengawasan teknis KPID Bangka Belitung dapat mewajibkan setiap  lembaga  penyiaran  memiliki  tripod  pengawasan  yaitu  sensor  internal  lembaga
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789
penyiaran sebelum tayang dan wajib mendapat sertifikat dari lembaga lulus sensor dan mendapat pemantauan dan pengawasan KPID.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1 (2019), pp. 152-170. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v10i1.789

## DAFTAR PUSTAKA
Hermin Indah Wahyuni, Regulasi Media Penyiaran , Yogyakarta: Fisipol UGM, 2008.
Paschal Preston, Reshaping Communications: Technology, Information and Social Change , New York: Sage, 2001.
Merdeka.com, https://www.merdeka.com/peristiwa/aji-sesalkan-pengusiran-metrotv- dan-kompas-tv-saat-aksi-212. (24 May 2017)
Achmad, Ichsan, Tata Administrasi Karyawan , Jakarta. Jambatan, 1988.
Masduki, Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal , Yogyakarta: LKIS, 2007.
Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi , Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
H.  I.  Wahyuni,  “Politik  Media  dalam  Transisi  Politik:  Dari  Kontrol  Negara  Menuju  Self Regulation Mechanism”: Jurnal Ilmu Komunikasi. Edisi IV, (2007) p. 3.
Undang-undang Penyiaran Nomor. 32 Tahun 2002.
Peraturan  Pemerintah  No.  52  Tahun  2005  tentang  Penyelenggaraan  Lembaga Penyiaran.