PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016-2020
PENGARUH LABA KOTOR, LABA OPERASI DAN LABA BERSIH DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DI MASA MENDATANG (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019)
ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, PERILAKU BELAJAR DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA)
MANAJEMEN ASET BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PLEDO KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR

## MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DI MASJID BERBASIS
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL GORONTALO
Constantinus Nurak, Yohana Febiani Angi
Ady Cusrell William Ly, Anthon Simon Y. Kerihi, Sarlin Paleina Nawa Pau Maria Arnita Herawati Garum, Yohanes Demu, Maria Indriyani Hewe Tiwu
Nasly Betsyeba Mahalia Loni, Yohana Febiani Angi, Cicilia A. Tungga
Theodora Vivinia Ndait, Minarni Anaci Dethan, Sarlin Paleina Nawa Pau
Bernafus Adito MG, Yohanes Demu, Maria P. L. Muga
Mohamad Anwar Thalib, Sri Mandalika Mosu, Siskawati Yunus Njuu
Volume 10, No. 1, Maret 2022
Hal. 01 - 78 ISSN : 2338-4468 E-ISSN : 2715-1158

## PELINDUNG / PENASEHAT
Dekan FEB UNDANA Dr. Apriana H. J. Fanggidae,SE.,M.Si

## PENANGGUNG JAWAB
Ketua Program Studi Akuntansi Linda Lomi Ga, SE., MSA

## PEMIMPIN REDAKSI
Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

## EDITOR
Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFrA. Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak.,CA Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc. Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si. Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFrA. Yohana Febiani Angi, SE., MAKS Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak. I Komang Arthana, SE., M.Si., CFrA

## REVIEWER
Prof.  Eko  Ganis  Sukoharsono,  SE, M.Com.  (Hons),  CSRS,  Ph.D (Universitas Brawijaya);
Prof.  Drs.  Djoko  Suhardjanto,  M.Com (Hons).,Ph.D.,  Ak.  (Universitas  Negeri Solo);
Prof.  Intiyas  Utami,  M.Si.,  CA.,  CMA., QIA (Universitas Kristern Satya Wacana) Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA (Universitas Lampung);
Dr.  Anthon  Simon  Yohanis  Kerihi,  SE, MSi. (Universitas Nusa Cendana); Halim  Dedy  Perdana,  SE.,  MSM., M.Rech., Ak., CFrA (KAP DBSD) Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE., CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT Telp. (0380) 881183 Fax. (0380) 881183 Email: jak.feb@undana.ac.id
Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

## Jurnal Akuntansi:
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS diterbitkan oleh:

## UNIVERSITAS NUSA CENDANA

## JURNAL AKUNTANSI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Volume 10, No. 1, Maret 2022 - ISSN: 2338-4468

## DAFTAR ISI

## 1 – 14
PENGARUH  KOMPETENSI,  INDEPENDENSI  DAN  PENGALAMAN  AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN  KECURANGAN  DALAM  LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Constantinus Nurak Yohana Febiani Angi

## 15 – 24
ANALISIS  KEMANDIRIAN  KEUANGAN  KABUPATEN  DAN  KOTA  DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016-2020 Nasly Betsyeba Mahalia Loni Yohana Febiani Angi Cicilia A. Tungga

## 25 – 37

## PENGARUH LABA KOTOR, LABA OPERASI DAN LABA BERSIH DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DI MASA MENDATANG (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2017-2019)
Maria Arnita Herawati Garum Yohanes Demu Maria Indriyani Hewe Tiwu

## 38 - 48

## ANALISIS  PELAKSANAAN  FUNGSI  PENGAWASAN  INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA
Ady Cusrell William Ly Anthon Simon Y. Kerihi
Sarlin P. Nawa Pau

## 49 - 57
PENGARUH  KECERDASAN  EMOSIONAL,  PERILAKU  BELAJAR  DAN MINAT  BELAJAR  TERHADAP  PEMAHAMAN  AKUNTANSI  (STUDI PADA  MAHASISWA  AKUNTANSI  FAKULTAS  EKONOMI  DAN  BISNIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA) Theodora Vivinia Ndait Minarni Anaci Dethan

## Sarlin Paleina Nawa Pau

## 58-66

## MANAJEMEN  ASET  BADAN  USAHA  MILIK  DESA  DI  DESA  PLEDO KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR
Bernafus Adito MG Yohanes Demu Maria P. L. Muga

## 66 – 78
MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DI MASJID BERBASIS NILAI- NILAI KEARIFAN LOKAL GORONTALO
Mohamad Anwar Thalib Sri Mandalika Mosu Siskawati Yunus Njuu

## PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

## PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Constantinus Nurak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana constantinusnurak@gmail.com
Yohana Febiani Angi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana yfangi@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kompetensi,  independensi,  dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT. Jumlah  sampel yang diteliti sebanyak 51  auditor.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  dengan menggunakan  metode simple  random  sampling .  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  regresi  linear  berganda  dengan  menggunakan  program  aplikasi  SPSS  25.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kompetensi  dan  pengalaman  audit  berpengaruh  signifikan terhadap  pendeteksian  kecurangan,  sedangkan  variabel  independensi  tidak  mempunyai pengaruh  yang  signifikan.  Hasil  uji  F  (simultan)  menunjukan  bahwa  kompetensi, independensi,  dan  pengalaman  audit  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap pendeteksian  kecurangan.  Nilai  koefisien  determinasi  menunjukan  bahwa  kompetensi, independensi,  dan  pengalaman  audit  mampu  menjelaskan  variabel  dependen  (pendeteksian kecurangan)  sebesar  76,7%,  sedangkan  sisanya  23,3%  dipengaruhi oleh  variabel  lain  di  luar penelitian.
Kata Kunci: Kompetensi, Independensi, Pengalaman Audit, Pendeteksian Kecurangan

## ABSTRACT
This research aims to determine the effect of competence, independence, and audit experience on  fraud  detection.  This  research  was  conducted  on Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) for the  province  of  East  Nusa  Tenggara.  The  number  of  samples  used  in  this  research  were  51 auditors.  Data  collection  was  carried  out  by  questionnaire  using  simple  random  sampling method.  The  data  analysis  technique  used  is  multiple  linear  regression  analysis  using  the SPSS  25  application  program.  The  result  showed  that  the  competence  and  audit  experience have a significant impact on the fraud detection, while the independence variable do not have a  significant  impact  on  fraud  detection.  The  result  of  the  F  test  (simultaneous)  showed  that competence, independence and audit experience together have a significant impact on fraud detection. The coefficient of determination showed that competence, independence, and audit experience  are  able  to  explain  the dependent  variable  (fraud detection)  by  76,7%,  while  the remaining 23,3% is influenced by other variables outside the research.
Key Words: Competence, Independence, Audit Experience, Fraud Detection

## PENDAHULUAN
Perkembangan  reformasi  yang terjadi  dalam  segala  bidang  yang didukung  oleh  masyarakat  baik  di tingkat pusat maupun daerah menyebabkan  lahirnya  otonomi  daerah sebagai  salah  satu  bentuk  tuntutan reformasi  di  Indonesia.  Hal  ini  ditandai dengan diberlakukannya Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  kemudian menjadi  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004.  Dengan  adanya  reformasi tersebut,  perlu  adanya  pertimbangan yang mendasari diselenggarakannya
otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, menjelaskan bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan. Penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  selalu memperhatikan  kepentingan  dan  juga aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Praktik kecurangan terjadi dalam berbagai  sektor  salah  satunya  sektor pemerintahan.  Berdasarkan  hasil  survei Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  yang  menunjukan bahwa  sektor  pemerintahan  berada  di urutan  kedua  dalam  kasus  kecurangan dengan persentase sebesar 33,9%. Kecurangan  merupakan  salah  satu tindakan  yang  disengaja  oleh  satu individu  atau  lebih  dalam  manajemen atau  pihak  yang  bertanggungjawab  atas tata  kelola,  karyawan,  dan  pihak  ketiga yang  menggunakan  penggunaan  tipu muslihat untuk memperoleh satu
keuntungan  secara  tidak  adil  atau melanggar hukum.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan pemerintahan  daerah  dalam  Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  Semester  I  tahun
2019  memuat  hasil  pemeriksaan  atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  dari  542 LKPD tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD
tersebut,  Badan  Pemeriksa  Keuangan memberikan  443  opini  Wajar  Tanpa
Pengecualian  (82%),  86  opini  Wajar Dengan  Pengecualian  (16%),  dan  13 opini  Tidak  Memberikan  Pendapat (2%),  seperti  yang  disajikan  pada Gambar 1.
Gambar 1
Grafik Opini LKPD Tahun 2018
Sumber : www.bpk.go.id , 2021
Sebanyak  99 LKPD belum memperoleh opini  WTP  karena  terdapat  akun-akun dalam  laporan  keuangan  yang  disajikan tidak  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan/atau  tidak  didukung dengan  bukti  yang  cukup.  Akun-akun yang  disajikan  tidak  sesuai  dengan
Standar Akuntansi
Pemerintahan dan/atau  tidak  didukung  dengan  bukti yang  cukup  dapat  dilihat  pada  Gambar
2.

## Gambar 2
Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2018
Sumber : www.bpk.go.id, 2021
Berdasarkan  Gambar  2,  tiga akun  terbesar  yang  mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2018 yaitu  aset  tetap  pada  78 PEMDA  antara lain:  (1)  pencatatan  aset  tetap  tanah, peralatan  dan  mesin,  gedung  dan bangunan,  serta  jalan,  irigasi  dan jaringan  belum  dilakukan  atau  tidak akurat;  (2)  aset  tetap  tidak  diketahui keberadaannya  dan  dikuasai  pihak  lain; (3)  penambahan  aset  tetap  setelah perolehan  belum  diatribusikan  ke  aset induk sehingga berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan. Aset lancar pada 48 PEMDA, antara lain: (1) saldo  dana  BOS  tidak  dicatat  secara  riil dan  akurat,  serta  kas  belum  disajikan karena belum diverifikasi pertanggungjawabannya secara memadai;  (2)  piutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  belum  seluruhnya diverifikasi dan divalidasi serta penghapusan
piutang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan; dan  (3)  penyajian  saldo  persediaan belum  mencakup  saldo  persediaan  pada seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD). Belanja operasi pada 34
PEMDA  antara  lain:  (1)  kelebihan pembayaran  belanja  barang  dan  jasa belum  dipulihkan  dengan  penyetoran kas  ke  daerah;  dan  (2)  belanja  pegawai serta  belanja  barang  dan  jasa  tidak didukung dengan bukti dokumen pencairan  yang  memadai  serta  tidak dilengkapi  dengan  laporan  penggunaan dana. Berdasarkan  data  opini  LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 bisa dilihat bahwa  dari  23  LKPD  Kabupaten/Kota Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  terdapat
11  LKPD  yang  belum  mendapatkan opini  WTP  yang  dikarenakan  dalam penyajiannya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau  tidak  didukung  dengan  bukti yang cukup. Secara umum yang menjadi pengecualian pada LKPD yang mendapat opini WDP antara lain: Kas di Bendahara  BOS  dengan  permasalahan
(1)  pencatatan  saldo  kas  di  bendahara BOS  dan  belanja  BOS  belum  sesuai
kondisi  riil;  (2)  sekolah  penerima  dana BOS  mempunyai  lebih  dari  satu rekening; (3) sisa kas di bendahara BOS belum dipertanggungjawabkan; (4) saldo  kas  di  bendahara  BOS  tidak didukung dengan bukti
pertanggungjawaban  yang  valid;  (5) saldo  kas  di  bendahara  BOS  belum dibuatkan  Surat  Pengesahan  Belanja (SPB);  dan  (6)  verifikasi,  monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana BOS belum  optimal.  Adapun  penyajian  aset tetap dengan permasalahan (1) aset tetap tercatat  secara  gabungan,  serta  biaya perencanaan,
pengaawasan, pemeliharaan, peningkatan dan honorarium belum  dikapitalisasi ke aset induknya; (2) aset tetap belum direkonsiliasi,  belum  diinventarisasi, dan  tidak  diketahui  keberadaannya;  (3) tanah  di  bawah  jalan,  serta  tanah  di bawah  ruas  jaringan  dan  daerah  irigasi belum  diinventarisasi  dan  dicatat;  (4) terdapat  aset  tetap  yang  dicatat  dengan nilai  0  (nihil);  dan  (5)  kesalahan perhitungan penyusutan karena kelebihan masa manfaat atas aset tetap. Pernyataan Standar Umum dalam Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN),  menyatakan  bahwa  pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan  profesional  yang  memadai untuk  melaksanakan  tugas  pemeriksaan, sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh Pelu (2020) untuk mendukung kemampuan  auditor  dalam  mendeteksi kecurangan, maka auditor harus
didukung  oleh  kompetensi,  karena dengan  memiliki  kompetensi  yang memadai, auditor dapat mengasah sensitivitas (kepekaannya) dalam menganalisis  laporan  keuangan  yang diauditnya  sehingga  auditor  mengetahui apakah didalam laporan keuangan tersebut  terdapat  tindakan  kecurangan atau tidak serta mampu mendeteksi trik- trik  rekayasa  yang  dilakukan  dalam melakukan kecurangan
tersebut.
Pengalaman  auditor  akan  semakin berkembang dengan bertambahnya
penugasan audit, adanya diskusi
mengenai  audit  dengan  rekan  sekerja, dan  dengan  adanya  program  pelatihan.
Oleh  sebab  itu,  pengalaman  kerja dipandang  sebagai  satu  faktor  yang penting  dalam  memprediksi  kinerja auditor (Januarti, 2011). Menurut Fransisco,  dkk  (2019)  menyatakan bahwa  pengalaman  audit  ditunjukkan dengan  jam  terbang  auditor  dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian  opini  atas  laporan  auditnya.
Auditor  yang  telah  memiliki  banyak pengalaman  tidak  hanya  akan  memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan ( error ) atau kecurangan yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan  tetapi  juga  auditor  tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat  terhadap  temuannya  tersebut dibandingkan  dengan  auditor  yang masih  dengan  sedikit  pengalaman. Berdasarkan  pernyataan  standar  umum dalam  Pemeriksaan  Keuangan  Negara (SPKN),  menyatakan  bahwa  dalam semua  hal  yang  berkaitan  dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa  dan  pemeriksa,  harus  bebas dari  gangguan  pribadi  maupun  eksteren yang dapat mempengaruhi independensinya.  Sikap  independensi diperlukan  auditor  agar  ia  bebas  dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga auditor dapat mendeteksi  ada  tidaknya  kecurangan pada perusahaan yang diauditnya dengan  tepat,  dan  setelah  kecurangan tersebut  terdeteksi,  auditor  tidak  ikut terlibat  dalam  mengamankan  praktik kecurangan tersebut (Putra, 2017).Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:  Apakah  kompetensi  auditor eksternal  pemerintah,  Independensi  dan pengalaman auditor eksternal pemerintah berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah ?

## KAJIAN TEORI

## Teori Perilaku
Dalam teori perilaku menurut  Ajzen
(1991:197)  pandangannya  mengenai konsep teori perilaku yang direncanakan ( Theory of Planned Behavior )
mengasumsikan bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas ( behave  in  a  sensible  manner )  sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungannya.  Berdasarkan  teori  ini, maka  tujuan  dan  manfaat  adalah  untuk meramalkan  dan  memahami  pengaruh- pengaruh motivasi perilaku, baik kemauan  individu  itu  sendiri  maupun bukan kemauan dari individu itu sendiri. Teori  perilaku  menurut  Januarti  (2011) memiliki 3 (tiga) fungsi dasar yaitu:
1. Terkait  dengan  sikap  dasar seseorang,  contohnya  adalah sikap seseorang terhadap intuisi,
orang lain, atau obyek. Teori ini dapat  menjelaskan  bahwa  sikap dasar atau kepribadian
seseorang  terbentuk  atas  respon seseorang  terhadap  lingkungan, obyek  dan  intuisi.  Berkaitan pula  dengan  hal  itu,  sikap independensi  yang  ditunjukan auditor  merupakan  suatu  sikap dalam  menghadapi  suatu  kasus atau  penugasan  audit  yang diberikan.
2. Menggambarkan pengaruh sosial  yang  disebut  norma subyektif. Berkaitan dengan kemampuan  persepsi  individu tentang  perilaku  tertentu  yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain yang signifikan.
3. Berkaitan  dengan  isu  kontrol, faktor ini berkaitan dengan masa lalu  dan  persepsi  seseorang terhadap  seberapa  sulit  untuk melakukan suatu perilaku, contohnya  adalah  pengalaman audit dalam melakukan prosedur audit dalam penugasan auditnya.
Berdasarkan ketiga fungsi dasar dari teori  perilaku  di  atas  erat  kaitannya dengan  pengetahuan  dan  pengalaman juga  menjadi  faktor  penting  bagi pendeteksian  kecurangan  oleh  seorang auditor  (Nasution,  2012).  Pengalaman audit  adalah  yang  diperoleh  auditor selama  melakukan  proses  audit  laporan keuangan  baik  dari  segi  lamanya  waktu maupun  banyaknya  penugasan  yang
pernah  ditangani  menurut  (Suraida, 2006).
Teori Atribusi (Attribution Theory) Teori atribusi mempelajari tentang  proses  bagaimana  seseorang menginterpretasikan  suatu    peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya.  Teori ini mengacu  tentang  bagaimana  seseorang menjelaskan  penyebab  perilaku  orang lain  atau  dirinya  sendiri  yang  akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat,  karakter,  sikap,  dan  lain-lain ataupun  eksternal  misalnya  tekanan situasi  atau  keadaan  tertentu  yang  akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Muhalip, 2019).
Menurut  Luthans  (2005:182), atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan  penyebab  perilaku  orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses  kognitif  dimana  orang  menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku  orang  lain.  Terdapat  dua  jenis umum  atribusi  yang  ada  pada  orang, yaitu atribusi disposisional, yang menganggap  perilaku  seseorang  berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian,  motivasi  atau  kemampuan, dan atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain. Teori ini juga mendeskripsikan cara-cara penilaian  perilaku  seseorang  baik  yang berasal  dari  internal  atau  eksternal (Robbins,  2008).  Robbins  dan  Judge menyatakan  bahwa  kekuatan  internal (atribut  personal  seperti  kemampuan,
usaha  dan  kelelahan)  dan  kekuatan eksternal  (atribut  lingkungan  seperti aturan) bersama-sama mampu menentukan perilaku manusia. Teori  atribusi  dalam  penelitian  ini, mampu menjelaskan karakteristik independensi. Karakteristik independensi seorang auditor merupakan  salah  satu  penentu  terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena  merupakan  suatu  faktor  internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.
Kompetensi Menurut Suastika, Dkk (2016) Kompetensi  merupakan  kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).  Surat Keputusan MENDIKNAS Nomor 045/U/2002 Tentang  Perguruan  Tinggi,  (2002) tentang Kurikulum Inti Perguruan
Tinggi  mengemukakan  “Kompetensi adalah  seperangkat  tindakan  cerdas, penuh  tanggung  jawab  yang  harus dimiliki  oleh  seseorang  sebagai  syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam  melakukan  tugasnya  di  bidang tertentu”.
Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang untuk menyelesaikan tugas yang menjadi  tanggung  jawabnya  (Jusup, 2014:365).  Kompetensi  auditor  adalah pengetahuan,  keahlian,  dan  pengalaman yang  dibutuhkan  auditor  untuk  dapat melakukan  audit  secara  objektif,  cermat dan saksama (Muhalip, 2019). Kemahiran  profesional  berarti  bahwa seorang  auditor  dalam  menjalankan tugasnya  harus  dengan  tekun  dan cermat.  Kecermatan  tersebut  meliputi dokumentasi  audit  kecukupan  bukti, serta  ketetapan  laporan  audit.  Secara profesional  auditor  tidak  diperbolehkan untuk bertindak ceroboh yang menimbulkan  suatu  kesalahan  (Elder, 2012).
Kompetensi  Menurut  Halim  (2003:49) terdapat tiga faktor yaitu:
1. Pendidikan formal dalam bidang akuntansi  di  suatu  perguruan tinggi  termasuk  ujian  profesi auditor.
2. Pelatihan  yang  bersifat  praktis dan  pengalaman  dalam  bidang auditing.
3. Pendidikan profesional berkelanjutan  selama  menekuni karir auditor profesional Berdasarkan  Beberapa  pengertian
diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa Kompetensi adalah keahlian dan pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  seorang auditor  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawabnya,  serta  untuk  dapat
memiliki  keahlian  sebagai  seorang auditor  seseorang  harus  memperoleh pendidikan  formal  serta  pelatihan  yang memadai. Kompetensi auditor dalam penelitian  ini  diukur  dengan  indikator- indikator  yang  diadopsi  dari  penelitian Efendy (2010) dimana disebutkan bahwa  audit  harus  dilaksanakan  oleh orang  yang  memiliki  keahlian  dan pelatihan  teknis  cukup  sebagai  auditor. Dalam  audit  pemerintahan,  auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan  hanya  dalam  metode  dan  teknik audit,  akan  tetapi  segala  hal  yang menyangkut pemerintahan seperti
organisasi, fungsi, program, dan kegiatan  pemerintah.  Selain  itu,  ada tidaknya program atau proses peningkatan  keahlian  dapat  dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi.

## Independensi
Menurut Mulyadi (2011:26) independensi  adalah  sikap  mental  yang bebas  dari  pengaruh  orang  lain,  serta merupakan  kejujuran  dalam  diri  auditor untuk bersikap objektif dalam
merumuskan  dan  menyatakan  pendapat.
Mulyadi  (1992)  dalam  Efendy  (2010)
mendefinisikan  independensi  sebagai keadaan  bebas  dari  pengaruh,tidak dikendalikan  oleh  pihak  lain,  tidak tergantung pada orang lain. Arens,dkk (2012) mengatakan independensi  terdiri  dari  dua  komponen yaitu  1)  independensi  dalam  fakta
( independence  in  fact )  yang  merupakan adanya  kejujuran  yang  dimiliki  auditor dalam  mempertimbangkan  fakta-fakta atau terdapat pertimbangan secara objektif,  tidak  memihak  di  dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.  2)  independensi  dalam penampilan ( independence in appearance )  yang  artinya  adanya  kesan dari  publik  bahwa  seorang  auditor menerapkan sikap independen.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  Independensi adalah  sebuah  sikap  mental  yang
dimiliki  oleh  seorang  auditor  sebagai pihak  yang  berdiri  secara  independen sehingga  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil auditnya.
Independensi  auditor  dalam  penelitian ini  diukur  dengan  indikator-indikator yang  diadopsi  dari  penelitian  Efendy (2010) dimana disebutkan bahwa auditor yang  independen  haruslah  auditor  yang tidak  terpengaruh  dan  tidak  dipengaruhi oleh  berbagai  kekuatan  atau  gangguan yang  berasal  dari  luar  maupun  dalam diri  akuntan  dalam  mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

## Pengalaman Audit
Menurut Menurut Suastika, Dkk (2016)  pengalaman  merupakan  sesuatu yang  pernah  dialami,  dijalani,  dirasai, ditanggung,  dan  sebagainya.  Ajeng
(2016)  menyatakan  bahwa  pengalaman merupakan  gabungan  dari  semua  yang diperoleh melalui interaksi yang dilakukan  secara  berulang-ulang  dengan sesama  benda  alam,  keadaan,  gagasan, dan penginderaan. Widiyastuti (2016) mendefinisikan pengalaman  auditor  sebagai  ukuran tentang lama waktu atau masa kerja dan banyaknya  penugasan  yang  telah  dilalui oleh  seorang  dalam  memahami  tugas- tugas  pekerjaannya  dengan  baik.  Hilmi, (2011) mengemukakan bahwa pengalaman  kerja  dapat  memperdalam dan  memperluas  kemampuan  kerja. Semakin  sering  auditor  melakukan pekerjaan yang sama, semakin cepat dan terampil  auditor  dalam  melakukan pekerjaanya.
Menurut  Ansah  dalam  Putra (2017)  pengalaman  audit  ditunjukkan dengan  jam  terbang  auditor  dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian  opini  atas  laporan  auditnya. Auditor  yang  telah  memiliki  banyak pengalaman  tidak  hanya  akan  memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan  ( error )  atau  kecurangan ( fraud )  yang  tidak  lazim  yang  terdapat dalam  laporan  keuangan  tetapi  juga auditor  tersebut  dapat  memberikan
penjelasan  yang  lebih  akurat  terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan  auditor  yang  masih  dengan sedikit pengalaman.
Berdasarkan  pengertian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pengalaman audit  merupakan  rentang  waktu  atau masa  yang  telah  dijalani  oleh  seorang auditor  dalam  melaksanakan  tugas  dan pekerjaanya sebagai seorang auditor dan diwaktu yang bersamaan dapat mengasah  kemampuan  auditor  dalam mendeteksi kekeliruan atau kecurangan.
Pengalaman  audit  dalam  penelitian  ini diukur  dengan  indikator-indikator  yang diadopsi  dari  penelitian  Biska  dan Wiratmaja  (2016)  dimana  disebutkan bahwa  pengalaman  auditor  sebagai ukuran  tentang  lama  waktu  atau  masa kerja  dan  banyaknya  penugasan  yang telah dilalui oleh seorang.

## Pendeteksian Kecurangan
Kecurangan  merupakan  suatu istilah yang umum dan mencakup segala macam  cara  yang  dapat  digunakan dengan  keahlian  tertentu  yang  dipilih oleh  seorang  inividu  maupun  kelompok untuk  mendapatkan  keuntungan  dari pihak lain dengan melakukan representasi  yang  salah  (Missa,  2020). Vona (2008:6) mendefinisikan kecurangan  sebagai  tindakan  yang dilakukan  didalam  organisasi,  atau  oleh organisasi,  atau  terhadap  organisasi. Tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  pihak dalam ataupun pihak luar secara sengaja dan terselubung. Endiana (2019) mendefinisiksan kecurangan  merupakan  suatu  istilah yang  umum,  dan  mencakup  segala macam  cara  yang  dapat  digunakan dengan  keahlian  tertentu,  yang  dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan  melakukan  representasi  yang salah.  Pengertian  kecurangan  ( fraud) menurut Tugiman (2006:3) adalah suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja  untuk  tujuan  tertentu.  Menipu atau  memberikan  yang  keliru  untuk keuntungan  pribadi  atau  kelompok
secara  tidak fair baik  secara  langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.
Berdasarkan  pengertian  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  kecurangan merupakan  berbagai  macam  kecerdikan individu maupun kelompok yang direncanakan dan dilakukan guna mendapatkan  keuntungan  yang  dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
Dengan  kata  lain  kecurangan  adalah penipuan yang disengaja untuk mendapatkan  hak  atau  aset  dari    pihak lain.

## Jenis-Jenis Kecurangan
Secara  skematis, Assosiation  of Certified  Fraud  Examiners (ACFE) menggambarkan fraud atau  kecurangan dalam  bentuk fraud  tree atau  pohon fraud . Skema ini menggambarkan cabang-cabang fraud dalam  hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya masing-masing. Adapun fraud  tree atau  pohon fraud dalam occupational  fraud (hubungan  kerja) secara umum fraud (kecurangan) terbagi dalam tiga, yaitu:
a. Korupsi Korupsi mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan  atau  keluarga  dalam proyek  ( conflict  of  interest) , penyuapan ( bribery) , pengambilan  dana  secara  paksa ( economic extortion) , permainan dalam  tender  dan  gratifikasi terselubung ( illegal gratuities) . b. Pengambilan aset secara illegal Pengambilan  aset  secara  illegal ini maksudnya adalah pengambilan  aset  secara  tidak sah atau melawan hukum.
Adapun pengambilan aset secara  ilegal  mencakup  (1)
Skimming atau  penjarahan  yaitu uang dijajah sebelum masuk kas perusahaan  atau  dengan  kata lain,  dana  diambil  sebelum adanya pembukuan; (2) Lapping atau pencurian yaitu uang dijarah  sesudah  masuk  kas perusahaan.  Contohnya  seperti
pembebanan  tagihan  yang  tidak sesuai dengan kenyataan, pembayaran  biaya-biaya  yang tidak  logis  serta  pemalsuan  cek; (3) Kitting atau  penggelapan dana yaitu adanya bentuk penggelembungan  dana,  atau adanya  dana  mengambang  ( free money) . c. Pernyataan  Palsu  atau  Salah Pernyataan Pernyataan  palsu  atau  salah Pernyataan  meliputi  tindakan yang  dilakukan  oleh  pejabat atau  eksekutif  suatu  perusahaan atau  instansi  pemerintah  untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan  rekayasa  keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.
Konsep  Segitiga  Kecurangan  (fraud triangle)
Menurut  Muhalip  (2019)  salah satu  pertimbangan  penting  yang  harus dilakukan  oleh  seorang  auditor  dalam mengungkap  kecurangan  adalah  dengan cara  mengidentifikasikan  faktor-faktor apa  saja  yang  menyebabkan  seseorang melakukan  tindak  kecurangan  dan  yang meningkatkan resiko kecurangan terjadi. Arens,dkk (2012:375) menjelaskan bahwa  terdapat fraud  triangle yang berisi  mengenai  tiga  kondisi  penyebab terjadinya  kecurangan  yaitu  sebagai berikut: a. Tekanan ( Pressure ) Tekanan  merupakan  situasi  dimana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan,  pengaruh  desakan  dalam pikiran  dan  keinginan  inilah  yang menjadi kekuatan moral. b. Peluang ( Opportunity ) Peluang  merupakan  situasi  dimana seseorang  percaya  adanya  kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya  bahwa  kecurangan  tersebut tidak terdeteksi. Kecurangan yang disebabkan  oleh  peluang  dapat  terjadi karena  pengendalian  internal  yang
lemah,  manajemen  pengawasan  yang kurang baik dan penggunaan posisi. c.
Rasionalisasi ( Rationalization ) Rasionalisasi merupakan kondisi dimana seseorang yang telah melakukan kecurangan  mencari  pembenaran  atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya.  Rasionalisasi  biasanya dimulai dengan jumlah yang sedikit dan berkembang  terus-menerus.  Selain  itu pelaku kecurangan biasanya
beranggapan  bahwa  apa  yang  telah diberikan  pada  perusahaan  jauh  lebih besar  daripada  apa  yang  diambil  dari perusahaan.

## Pendeteksian Kecurangan
Kumaat (2011:156) mengemukakan bahwa mendeteksi fraud adalah upaya untuk mendapatkan indikasi  awal  yang  cukup  mengenai tindak  fraud,  sekaligus  mempersempit ruang  gerak  para  pelaku  fraud  (yaitu ketika  pelaku  menyadari  prakteknya telah  diketahui,  maka  sudah  terlambat untuk berkelit).
Menurut Pusdiklatwas  BPKP.
(2008 ) tujuan dalam mendeteksi kecurangan,  yaitu  untuk  mengetahui bahwa  kecurangan  telah  terjadi  (ada), apakah  perusahaan  ataupun  organisasi menjadi  korban  atau  sebagai  pelaku kecurangan,  adanya  kelemahan  dalam pengendalian internal serta moral pelaku yang  menjadi  penyebab  terjadinya kecurangan, dan adanya kondisi lingkungan perusahaan ataupun organisasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  pendeteksian kecurangan  merupakan  tindakan  untuk mendapatkan  indikasi  bahwa  telah terjadi  tindakan  kecurangan  dalam perusahaan atau instansi guna mencegah pelaku  kecurangan  melakukan  praktik kecurangan di masa mendatang.
Kemampuan  auditor  dalam  mendeteksi kecurangan  dalam  penelitian  ini  diukur dengan indikator-indikator yang
diadopsi  dari  penelitian  yang  dilakukan Muhalip (2019) yaitu sebagai berikut:
a. Pemahaman  atas  Tugas  Pokok dan Fungsi Instansi Pemahaman  auditor  atas  proses kegiatan  instansi  merupakan suatu langkah awal dalam mendeteksi kecurangan. Sebelum melaksanakan pendeteksian kecurangan, auditor dituntut untuk memahami  proses  kinerja  dan mekanisme pertanggungjawaban  pada  suatu unit. Selanjutnya, auditor mempertimbangkan apakah tingkat pengetahuan tentang tugas  pokok  dan  fungsi  instansi telah  cukup  memadai  bagi auditor  untuk  melakukan  suatu analisis potensi-potensi kecurangan atau masih memerlukan  informasi  lanjutan dalam rangka melengkapi pengetahuan  dasar  serta  latar belakang terjadinya indikasi tindak kecurangan. Pengetahuan  dan  pemahaman dalam  tahap  informasi  awal  ini akan menjadi dasar perencanaan penugasan  audit  kecurangan. Pemahaman  akan  kian  tajam sehingga  auditor  pun  semakin dapat menentukan bentuk penyimpangan, pihak yang terkait, bukti-bukti yang diperlukan,  dan  dimana  bukti tersebut  berada.  Selain  itu, auditor  juga  akan  dapat  melihat penyebab munculnya penyimpangan. b. Pemahaman Sistem Pengendalian Intern. Auditor harus memahami pengendalian intern auditee, yang  berkaitan  dengan  tingkat keandalannya sekaligus mengidentifikasikan kelemahannya.  Hal  ini  penting untuk  melihat  latar  belakang terjadinya indikasi tindak kecurangan  dan  pertimbangan risiko  kemungkinan  terjadinya tindak kecurangan. Evaluasi  terhadap  pengendalian  intern, secara  umum  berkaitan  dengan  risiko pelaksanaan audit. Dalam audit kecurangan, evaluasi ini lebih diarahkan kepada risiko berkaitan dengan terjadinya  suatu  tindak  kecurangan. Semakin lemah pengendalian intern dari instansi,  maka  dugaan  adanya  tindak kecurangan akan semakin kuat.
Hipotesis Penelitian
Hipotesi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1: Diduga kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. H2: Diduga independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. H3: Diduga pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. H4:    Diduga kompetensi, independensi, dan pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini  adalah  metode  kuantitatif.  Jenis  data dalam penelitian ini adalah data kualitatif  dan  kuantitatif.  Data  kualitatif yang digunakan berupa data opini Badan Pemeriksa  Keuangan  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  yang  jumlah  dan persentase  opininya  telah  tergabung dalam  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  BPK RI,  profil  dan  sejarah  dari  Badan
Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan data kuantitatif yang digunakan  adalah  data  jumlah  auditor pada  BPK  perwakilan  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  tahun  2021  dan jawaban  dari  kuesioner  yang  diisi  oleh responden.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  auditor  pada  Badan  Pemeriksa Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  yang  berjumlah  112 auditor yang terdiri dari yang terdiri dari
6  orang  pemeriksa  madya,  26  orang pemeriksa muda, dan 80 orang pemeriksa  pertama.  Sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik simple  random  sampling ,  dimana  setiap populasi  mempunyai  kesempatan  yang sama untuk dijadikan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu:
Sehingga  sampel  dalam  penelitian  ini yang  dihitung  menggunakan  rumus slovin adalah sebagai berikut:
Jadi,  dalam  penelitian  ini  menggunakan sampel  dengan  jumlah  sebanyak  53 orang  (dibulatkan)  yang  merupakan auditor  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan perwakilan  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Dalam penelitian
ini, peneliti
menggunakan  analisis  regresi  linear berganda  menggunakan  SPSS  versi  25. Persamaan yang digunakan adalah:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + ɛ Keterangan: Y = Kemampuan Mendeteksi Kecurangan α = Konstanta β 1 β 2 β 3 = Koefisien regresi berganda
X 1 = Kompetensi X 2 = Independensi X 3 = Pengalaman ɛ = Standar Error

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  dalam  penelitian ini  terbagi  dua  yaitu uji hipotesis  secara simultan  (uji  F)  dan  uji  hipotesis  secara parsial (uji t).
a.
Uji  F  bertujuan  untuk  menguji apakah  variabel  independen  secara bersama  sama  berpengaruh  terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulan  terhadap  hipotesis  sebagai berikut: 1) Bila  F hitung <  F tabel atau  angka signifikansi  >  taraf  signifikansi  (α  = 0,05)  maka  variabel  independen  secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 2) Bila  F hitung >  F tabel atau  angka signifikansi  <  taraf  signifikansi  (α  =
0,05)  maka  variabel  independen  secara simultan  (bersama-sama)  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. b. Uji t bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  dari  masing- masing  variabel  independen  terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulan  terhadap  hipotesis  sebagai berikut: 1) Bila  t hitung <  t tabel atau  angka signifikansi  >  taraf  signifikansi  (α  = 0,05)  maka  variabel  independen  secara parsial  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen. 2) Bila  t hitung >  t tabel atau  angka signifikansi  <  taraf  signifikansi  (α  = 0,05)  maka  variabel  independen  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali,  2011:97).  Nilai  koefisien determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi  (R2)  berarti  semakin  tinggi kemampuan  variabel  independen  dalam menjelaskan  variasi  perubahan  terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan Hipotesis  pertama  menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.  Hasil  pengujian  statistik menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien regresi  variabel  kompetensi  adalah
0,151.  Nilai  ini  signifikan  pada  tingkat signifikansi  0,05  dengan p  value 0,044.
Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan  nilai  t hitung 2,065  >  t tabel 2,011.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian  hipotesis  ini  sejalan  dengan pendapat  De  Angelo  (1981)  dalam Efendy  (2010)  bahwa  kemungkinan ( probability ) dimana auditor akan menemukan  salah  saji  tergantung  pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi). Hasil penelitian ini sejalan  pula  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Pelu,dkk    2016) yang menyatakan bahwa apabila seorang auditor memiliki kompetensi yang tinggi maka  auditor  akan  lebih  mudah  dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga auditor mampu meningkatkan kemampuannya  dalam  melaksanakan audit  secara  efektif.  Hasil  penelitian  ini juga didukung oleh penelitian Fransisco,
dkk    (2019)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan antara kompetensi terhadap pendeteksian  kecurangan.  Berdasarkan hasil  tersebut  dapat  dipahami  bahwa dalam  mendeteksi  kecurangan,  seorang auditor    bergantung  pada  tingkat kompetensinya.  Jika  auditor  memiliki kompetensi  yang  baik  maka  auditor akan dengan mudah mendeteksi kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang diauditnya dan sebaliknya  jika  rendah  maka  dalam melaksanakan  tugasnya,  auditor  akan mendapatkan  kesulitan-kesulitan  dalam pendeteksian kecurangan.
Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan Hipotesis  kedua  menyatakan bahwa  independensi  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.  Hasil  pengujian  statistik menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien regresi  variabel  independensi  adalah
0,111.  Nilai  ini  tidak  signifikan  pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,167.  Hasil  ini  didukung  oleh  hasil perhitungan  nilai  t hitung 1,403  <  t tabel 2,011.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa independensi
tidak berpengaruh
signifikan terhadap pendeteksian
kecurangan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  Samelson,  dkk . (2006)  yang  menyimpulkan  bahwa independensi tidak mempunyai hubungan dengan kualitas audit. Adapun penelitian  yang  dilakukan  oleh  Efendy
(2010)  dan  Pratama,dkk  (2019)  yang menyatakan  tidak  terdapat  pengaruh yang  signifikan  antara  independensi terhadap pendeteksian kecurangan dikarenakan  independensi  auditor  masih terpengaruh  dengan  penentu  kebijakan dan  sering  adanya  mutasi  antar  satuan kerja  perangkat  daerah.  Akibatnya, meskipun  auditor  mengalami  gangguan independensi,  namun  auditor  tetap menganggap  bahwa  audit  yang  baik tetap harus dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan  yang  terjadi  pada  Badan
Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  yang selama beberapa tahun terakhir
melakukan  mutasi  guna  peningkatan kinerja.  Hal  ini  diperkuat  oleh  teori atribusi yang mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan  suatu  peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Terdapat dua  jenis  umum  atribusi  yang  ada  pada orang,  yaitu  atribusi  disposisional,  yang menganggap  perilaku  seseorang  berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian,  motivasi  atau  kemampuan,
dan atribusi situasional
yang menghubungkan perilaku seseorang dengan  faktor  eksternal  seperti  aturan atau pengaruh sosial dari orang lain.
Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Pendeteksian Kecurangan Hipotesis  ketiga  menyatakan bahwa  pengalaman  audit  berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian
kecurangan.  Hasil  pengujian  statistik menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien regresi  variabel  kompetensi  adalah 0,310.  Nilai  ini  signifikan  pada  tingkat signifikansi  0,05  dengan p  value 0,000.
Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan  nilai  t hitung 4,265  >  t tabel 2,011.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil  pengujian  hipotesis  ini  sejalan dengan  pendapat  (Nirmala,  2013)Ansah (2017)  yang  menyatakan  bahwa  auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak  hanya  akan  memiliki  kemampuan untuk  menemukan  kekeliruan  ( error ) atau  kecurangan  ( fraud )  yang  tidak lazim  yang  terdapat  dalam  laporan keuangan  tetapi  juga  auditor  tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat  terhadap  temuannya  tersebut dibandingkan  dengan  auditor  yang masih dengan sedikit pengalaman. Hasil penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra (2017) dan Atmaja (2016) yang menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh yang signifikan antara pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami  bahwa  dalam  mendeteksi kecurangan,  seorang  auditor  sangat bergantung  pada  tingkat  pengalaman auditnya. Jika auditor memiliki pengalaman  audit  yang  baik  maka auditor  akan  dengan  mudah  mendeteksi kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang diauditnya.
Pengaruh  Kompetensi,  Independensi, dan  Pengalaman  Audit  terhadap Pendeteksian Kecurangan
Hipotesis  keempat  menyatakan bahwa  kompetensi,  independensi,  dan pengalaman  audit  secara  bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian  statistik  uji  F  (simultan) bahwa  nilai  F hitung lebih  besar  dari  nilai F tabel yakni  sebesar  51,445  >  3,20  dan nilai signifikansi antara variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman  audit  sebesar  0,000  lebih kecil  dari  nilai  signifikansi  0,05. Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  dapat dikatakan bahwa kompetensi, independensi,  dan  pengalaman  audit berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pendeteksian kecurangan Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi,
independensi, dan
pengalaman  audit  yang  dimiliki  oleh seorang  auditor  maka  semakin  baik tingkat  pendeteksian  kecurangan.  Hasil penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan. Besarnya pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman audit dapat diketahui dengan  melihat  nilai  R square pada pengujian  koefisien  Determinasi  (R 2 ) diperoleh  nilai  sebesar  0,767  atau 76,7%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kompetensi, independensi,
dan pengalaman  audit  dapat  menjelaskan pendeteksian  kecurangan  sebesar  76,7% dan  sisanya  sebesar  23,3%  dijelaskan oleh  variabel-variabel  lain  di  luar penelitian. Variabel- variabel lain tersebut  antara  lain  tekanan  waktu, objektivitas,  skeptisme  profesional  dan etika profesi. Nirmala (2013) mengemukakan  bahwa  tekanan  waktu adalah keadaan yang menunjukan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi  terhadap  anggaran  waktu  yang telah  disusun  yang  sangat  ketat  dan kaku. Bimantara (2018) dalam penelitiannya  mengemukakan  bahwa objektivitas berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan karena objektivitas merupakan salah satu faktor dari  prinsip  integritas  yang  harus dipegang teguh oleh pemeriksa.
Penelitian  yang  dilakukan  Biska  (2016) mengemukakan bahwa skeptisme profesional  memiliki  pengaruh  yang signifkan terhadap pendeteksian kecurangan karena skeptisme profesional  membuat  auditor  tidak mudah percaya terhadap asersi manajemen sehingga meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Andini (2019) mengemukakan  bahwa  etika  profesi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan karena etika seorang auditor memiliki peran penting dalam
pengambilan  keputusan,  dimana  auditor
harus  memegang  komitmen  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  seorang auditor.
KESIMPULAN Hasil analisis data dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada bab sebelumnya terkait pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: 1. Kompetensi  berpengaruh  signifikan terhadap  pendeteksian  kecurangan, seperti yang dikemukakan De Angelo  (1981)  dalam  Efendy  (2010) bahwa  kemungkinan  ( probability )
dimana  auditor  akan  menemukan salah  saji  tergantung  pada  kualitas pemahaman auditor (kompetensi).
2. Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian,  sejalan  dengan  yang dikemukakan  Pratama,dkk  (2019) yang  menyatakan  tidak  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara independensi  terhadap  pendeteksian kecurangan dikarenakan independensi auditor masih terpengaruh dengan penentu kebijakan  dan  sering  adanya  mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. 3. Pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, sejalan dengan pendapat Ansah  (2017)  yang  menyatakan bahwa  auditor  yang  telah  memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan  kekeliruan  ( error )  atau kecurangan  ( fraud )  yang  tidak  lazim yang terdapat dalam laporan keuangan
4. Kompetensi, independensi, dan pengalaman  audit  secara  simultan berpengaruh  terhadap  pendeteksian kecurangan  yang  dilakukan  oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.  Sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Putra  (2017) yang  menyatakan  bahwa  terdapat
pengaruh  yang  signifikan  antara kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan. 5. Limitasi dan Studi Lanjutan 1. Jumlah  responden  yang  hanya 53 orang, tentunya masih kurang  untuk  menggambarkan keadaan yang sesungguhnya 2. Dalam  proses  pengambian  data, informasi yang diberikan responden  melalui  kuesioner terkadang  tidak  menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman  yang  berbeda  tiap responden,  juga  faktor  lain seperti  faktor  kejujuran  dalam pengisian  pendapat  responden dalam kuesionernya.
3. Dalam  penelitian  selanjutnya, disarankan  untuk  mengambil sampel  yang  lebih  banyak,  hal ini  bertujuan  untuk  keakuratan data  yang  lebih  baik  dalam penelitiannya.
4. Diharapkan  adanya  tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes .
Arens,  A.  A.,  dan  Loebbecke,  K.  J. (2012). Auditing: Pendekatan
Terpadu . Erlangga. Biska,  I.  A.  I.,  dan  Wiratmaja,  N.  I.  D. (2016). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional Auditor pada Pendeteksian Kecurangan. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 17 (3).
Elder,  R.  J.  (2012). Jasa  Audit  dan Assurance . Salemba Empat.
Fransisco,  Fransiskus,  Indri,  Pordinan, Rara,  Rizqi,  Zulmanto,  dan  Umar, H.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi,
Independensi  dan  Tekanan  Waktu Terhadap  Kemampuan  Auditor Mendeteksi  Kecurangan  dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel  Intervening. Prosiding Seminar Nasional Pakar. Prosiding Seminar Nasional Pakar . Halim,  A.  (2003). Auditing  1  (Dasar-
Dasar  Audit  Laporan  Keuangan) .
Akademi  Manajemen  Perusahaan YKPN. Hilmi, F. (2011). Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian  Kecurangan. Prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta . Januarti,  I.  (2011).  Analisis  Pengaruh Pengalaman  Auditor,  Komitmen
Profesional,  Orientasi  Etis  dan Nilai  Etika  Organisasi  Terhadap persepsi  dan  Pertimbangan  Etis. Simposium  Nasional  Akuntansi XIV . Luthans, F. (2005). Perilaku Organisasi . Penerbit Andi. Missa, P. F. (2020). Persepsi Mahasiswa
Akuntansi dan Karyawan di Bidang  Akuntansi  tentang  Fraud. Jurnal  Akuntansi:  Transparansi
Dan Akuntabilitas , 2 (105).
Muhalip. (2019). Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional dan Pertimbangan  Risiko  Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tesis. Kendari: Universitas Halu Oleo . Nasution,  H.  (2012).  Pengaruh  beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian  Terhadap  Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Universitas Indonesia .
Nirmala,    dan  N.  C.  (2013).  Pengaruh
Independensi,  Pengalaman,  Due Profesional  Care,  Akuntabilitas, Kompleksitas  Audit,  dan  Time Budget  Pressure  terhadap  Kualitas Audit. Journal of Accounting , 2 (3).
Pelu, M. F. A., Muslim,  dan N. (2016). Pengaruh  Kompetensi,  Skeptisme Profesional  Auditor  dan  Tekanan Anggaran Waktu terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi. Ekonomika , 4 , 1. Pusdiklatwas  BPKP.  (2008).  Etika Dalam  Fraud  Audit.  Jakarta: BPKP . (n.d.).
Putra,  T.  A.  P.  S.  2.  (2017).  Pengaruh Independensi,  Kompetensi,  dan Pengalaman Auditomerintah (APIP)  terhadap  Pender  Aparat Pengawas  Intern  Peteksian  Fraud dengan  Skeptisisme  Profesional sebagai  Variabel  Intervening  pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. Coopetition , 8 (1). Robbins,  S.  dan  T.  (2008). Perilaku Organisasi (12th  ed.).  Salemba
Empat. Suraida,  I.  (2006).  Pengaruh  Etika, Kompetensi,  Pengalaman  Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. , 7(3). Sosiohumaniora , 7 (3).
Surat  Keputusan  MENDIKNAS  Nomor
045/U/2002 tentang Perguruan Tinggi, (2002). Vona, L. (2008). Fraud Risk Assessment:  Building  a  Fraud Audit  Program  John  Wiley  and Sons, Inc. Widiyastuti, M. dan Pamudji, S. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi,  dan  Profesionalisme Terhadap  Kemampuan  Auditor
Dalam  Mendeteksi  Kecurangan (Fraud). Jurnal UNIMUS , 5 (2).

## ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016-2020

## Nasly Betsyeba Mahalia Loni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana betzyebamahalia@gmail.com
Yohana Febiani Angi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
yfangi@staf.undana.ac.id
Cicilia A. Tungga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kemandirian keuangan kabupaten dan kota yang  ada  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berdasarkan  analisis  rasio  kemandirian  keuangan dengan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode dokumentasi  yaitu  dengan  mengambil  data  keuangan  berupa  laporan  realisasi  anggaran  dari  22 kabupaten/kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2016-2020.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak mandiri  bahkan  belum  menyentuh  setengah  dari  tingkat  kemandirian  tertinggi,  tahun  2016 kemandirian  paling  tinggi  yang  dicapai  adalah  kriteria  “kurang”  dengan  persentase  kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kota Kupang sebesar 18%, tahun 2017 kemandirian paling tinggi yang dicapai  adalah  kriteria  “sedang”  naik  satu  tingkat  dibandingkan  tahun  sebelumnya  dengan persentase  kemandirian  paling  tinggi  dicapai  oleh  Kota  Kupang  sebesar  27%,  tahun  berikutnya 2018 kriteria  paling  tinggi  yang dicapai  adalah  kriteria  “kurang”  persentase  kemandirian  paling tinggi dicapai oleh Kota  Kupang sebesar 19%, untuk tahun 2019 dan 2020 kriteria paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “sedang” yang dicapai oleh Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 sebesar 22% dan Kota Kupang untuk tahun 2020 sebesar 21%.
Kata Kunci: Kemandirian Keuangan, Realisasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

## ABSTRACT
This study aims to identify and explain the financial independence of districts and cities in East Nusa  Tenggara  Province  based  on  financial  independence  ratio  analysis  with  a  quantitative descriptive  approach.  Data  collection  was  carried  out  using  the documentation  method,  namely by  taking  financial  data  in  the  form  of  Budget  Realization  Reports  from  22  Regencies/Cities  in East  Nusa  Tenggara  Province  in  2016-2020.  The  results  of  the  study  show  that  the  level  of independence  of  districts/cities  in  East  Nusa  Tenggara  Province  Not  independent  has  not  even touched half of the highest level of independence, in 2016 the highest independence achieved was the  "less"  criterion  with  the  highest  percentage  of  independence  achieved  by  Kupang  City  at 18%, In 2017 the highest independence achieved was the "moderate" criteria, an increase of one level compared to the previous year with the highest percentage of independence achieved by the City  of  Kupang  at  27%,  the  following  year  2018  the  highest  criteria  achieved  were  the  "less" criteria, the highest percentage of independence was achieved by Kupang City is 19%, for 2019 and  2020  the  highest  criteria  achieved  are  the  "medium"  criteria  achieved  by  West  Manggarai Regency in 2019 by 22% and Kupang City for 2020 by 21%.
Keywords:  Financial  Independence,  Budget  Realization,  Local  Revenue,  Central Government Transfer, Local Government

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu aspek  penting  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  dapat menimbulkan  hak  dan  kewajiban  daerah yang bisa dinilai dengan uang, oleh sebab itu perlu  adanya  pengelolaan  yang  profesional, transparan,  dapat  dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang  baik,  akuntabilitas  serta value  for money (efektif,  efisien  dan  ekonomis)  dan dibuat  dalam  sebuah  sistem  yang  benar. Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik dapat  berpengaruh  terhadap  pembangunan ekonomi  daerah.  Menurut UU  Nomor  23 Tahun 2014 pasal 285 terdiri atas Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan,  Pinjaman  Daerah,  dan  Lain- lain pendapatan daerah yang sah.
Halim  (2012:253)  menjelaskan  bahwa ciri  utama  suatu  daerah  yang  dapat melaksanakan otonomi daerah yaitu memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber  keuangan  yang  ada  di  daerah, mengelola  dan  menggunakan  keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan,  dan  ketergantungan  terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin  agar  pendapatan  asli  daerah menjadi  sumber  keuangan.  Hadi  (2010) dalam  (Nugroho,  2017)  mengungkapkan
bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau dari besar kecilnya penerimaan  daerah  khususnya  pendapatan asli daerah dan retribusi.
Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan  dan  penyelenggaraan  daerah, sumber  penerimaan  dapat  diperoleh  dari penerimaan  daerah  sendiri  atau  dapat  pula dari  luar  daerah.  PAD  dapat  diperoleh dengan  meningkatkan  pendapatan  retribusi daerah,  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  serta  pendapatan  lainnya yang  merupakan  PAD  yang  sah  dan  diakui. Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya.
Keberhasilan  otonomi  daerah  merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing- masing  daerah  dalam  mengembangkan kemajuan  pemerintah  (Roswaty,  2017). Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  provinsi yang  memiliki  21  kabupaten  dan  1  kota. Pemerintah  pusat  dan  provinsi  berperan dalam  mendanai  kabupaten/kota  tersebut dapat  dilihat  dari  dana  perimbangan  yang ditransfer ke setiap kabupaten/kota, sedangkan  untuk  pembiayaan  yang  didapat langsung  dari  daerah  masing-masing  yang disebut  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Tabel 1. Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020
No Kabupaten/Kota PAD (Miliar) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kabupaten Alor 45.7 81.9 62.9 50.3 61.3 2 Kabupaten Belu 74.8 101.2 88.5 68.4 85 3 Kabupaten Ende 68.8 95.2 61.2 70 93.9 4 Kabupaten Flores Timur 50.1 57.5 55.6 61.1 52.5 5 Kabupaten Kupang 73.2 119 66.1 62 65.9 6 Kabupaten Lembata 35.7 37.9 42.8 51.7 44.2 7 Kabupaten Malaka 29.2 54.7 41.0 49.1 54.5 8 Kabupaten Manggarai 78.2 128.8 89.9 103.5 96.8 9 Kabupaten Manggarai Barat 91 123.4 103.3 169.9 99.3 10 Kabupaten Manggarai Timur 44.1 85.8 44 54.4 47.5
No Kabupaten/Kota PAD (Miliar) 2016 2017 2018 2019 2020 11 Kabupaten Nagekeo 29.6 46.1 30.8 31 33.1 12 Kabupaten Ngada 47.5 62.3 41.3 51.2 48.7 13 Kabupaten Rote Ndao 28.8 27.9 91 31.3 32.6 14 Kabupaten Sabu Raijua 31.4 47.7 31.1 31.9 36.4 15 Kabupaten Sikka 80.2 118.1 100.8 99.6 119.6 16 Kabupaten Sumba Barat 60.9 85.1 85.1 78.7 78.7 17 Kabupaten Sumba Barat Daya 99.3 95.9 41.2 48.8 45.7 18 Kabupaten Sumba Tengah 22.1 29.5 28.7 30.4 30.5 19 Kabupaten Sumba Timur 68.2 98.2 75.4 101.4 92.3 20 Kabupaten Timor Tengah Selatan 71.8 189.5 71.5 77.6 64.1 21 Kabupaten Timor Tengah Utara 48 77.7 51.8 58.7 56.1 22 Kota Kupang 165.4 229.1 171.4 185 167.5 Average 61.1 90.6 67.1 71.2 68.5 Maximum 165.4 229.1 171.4 185 147.5
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021
Tabel  1  menggambarkan  rata-rata pertumbuhan  PAD  pada  Kabupaten/Kota di  Provinsi  NTT.  Tahun  2016  rata-rata PAD  pada  kabupaten/kota  Di  NTT  61,1 miliar,  tahun  2017  mengalami  kenaikan yaitu  90,6  miliar,tahun  2018  mengalami penurunan menjadi 67,1 miliar, tahun 2019
mengalami  sedikit  kenaikan  menjadi  71,2 miliar,turun pada tahun 2020 menjadi 68.5 miliar. Tahun 2016 sampai 2020 daerah di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  memiliki pendapatan  asli  daerah  yang  paling  besar adalah Kota Kupang.
Tabel 2. Dana perimbangan kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020
No Kabupaten / Kota Dana perimbangan (miliar) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kabupaten Alor 796.8 821.7 873.6 851.4 785.6 2 Kabupaten Belu 676.3 779.2 719.2 743.5 670 3 Kabupaten Ende 883.9 782.9 814.1 934.1 819.9 4 Kabupaten Flores Timur 853.4 742,8 834.4 826.5 775.7 5 Kabupaten Kupang 974.5 869.2 961.3 949.2 848 6 Kabupaten Lembata 585.7 564.1 609.8 693.2 611.3 7 Kabupaten Malaka 539.8 653.6 581.7 625.6 556.4 8 Kabupaten Manggarai 818.6 815 807 880 791.6 9 Kabupaten Manggarai Barat 673.2 694.5 766.7 757.4 722.9 10 Kabupaten Manggarai Timur 691.7 684.2 764.5 7886.7 709.7 11 Kabupaten Nagekeo 611 576.1 559.6 683.9 570.9 12 Kabupaten Ngada 618.7 641.4 590.8 636.9 552.8 13 Kabupaten Rote Ndao 612.5 622.7 673.2 628.6 552.3
Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021
Tabel 2 menunjukan rata-rata besaran  bantuan  yang  diterima  oleh pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 sampai tahun  2017  mengalami  penurunan  yang tidak  signifikan  yakni  pada  tahun  2016 sebesar  728.2  miliar,  pada  tahun  2017 sebesar  713.3  miliar,kemudian  terjadi kenaikan  untuk  tahun  berikutnya  yaitu tahun  2018  dengan  729.6  miliar.  2019 sampai  tahun  2020  terjadi  kenaikan  yaitu untuk  tahun  2019  sebesar  765.4  miliar dan  tahun  2020  sebesar  687.9  miliar. Kabupaten/kota  yang  memiliki  dana perimbangan  paling  besar  dalam  tahun 2016 adalah kabupaten kupang dan untuk tahun  2017  sampai  tahun  2020  adalah kabupaten Timor Tengah Selatan.
Data  pada  Tabel  1  dan  Tabel  2 menunjukan adanya ketidakstabilan kemandirian  kabupaten/kota  di  provinsi Nusa  Tenggara  Timur  dalam  mengelola keuangannya,  oleh  karena  itu  penulis tertarik  melakukan  penelitian  dengan judul “Analisis Kemandirian
Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa
Tenggara  Timur  Dalam  Mengelola Keuangannya  (Studi  Kasus  Tahun 2016-2020)”
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk (1) Mengetahui tingkat
kemandirian  kabupaten-kabupaten  dan kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
dalam mengelola
keuangannya berdasarkan  laporan  keuangan  dari  tahun 2016–2020; (2) Untuk mengetahui kabupaten/kota  di  Nusa  Tenggara  Timur yang  mempunyai  tingkat  kemandirian yang tinggi dalam mengelola keuangannya;  (3)  Untuk  mengetahui kabupaten/kota  di  NTT  yang  mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Teori Keagenan
Teori  keagenan  adalah  hubungan yang  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan kontraktual  antara  2  (dua)  pihak  atau lebih,  yaitu  prinsipal  dan  agen.  Teori keagenan  menyatakan  bahwa  agen  tidak dapat  melakukan  pekerjaan  atas  perintah prinsipal.keagenan  memberikan  jawaban atas  masalah  yang  muncul  antara  mitra dengan  tujuan  dan  tugas  kerja  yang berkurang.  Kepala  sekolah  adalah  pihak yang  bertanggung  jawab  memberikan petunjuk  untuk pemantauan,  evaluasi  dan saran  atas  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh kepala  sekolah.  Sedangkan  prinsipal adalah pihak yang menerima dan melaksanakan  pekerjaan  di  bawah  arahan prinsipal.  Carr  &  Brower  (2000)  dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) menyebutkan bahwasanya ada dua pilihan No Kabupaten / Kota Dana perimbangan (miliar) 2016 2017 2018 2019 2020 14 Kabupaten Sabu Raijua 477.4 427.3 443.9 476.9 479 15 Kabupaten Sikka 872.8 781.7 815.6 896.8 765 16 Kabupaten Sumba Barat 567.9 529.4 623.3 564.7 505.8 17 Kabupaten Sumba Barat Daya 772.9 653.2 643.3 714.9 646.2 18 Kabupaten Sumba Tengah 469.1 445.3 453.4 494.9 447.8 19 Kabupaten Sumba Timur 897.1 861.8 818.5 935.6 798.1 20 Kabupaten Timor Tengah Selatan 942.4 980.8 1,058.70  1,034.20  977.1 21 Kabupaten Timor Tengah Utara 757.4 788.4 737.7 847.9 736.5 22 Kota Kupang 926.8 822.6 901.1 874.8 810.6 Average 728.2 713.3 729.6 765.4 687.9 Maximum 974.5 980.8 1,058.70  1,034.20  977.1
kontrak dalam bentuk keagenan sederhana  yaitu:  (1) Behavior-based, yaitu  prinsipal  harus  mengawasi  tingkah laku  agen;  (2) Outcome-based ,  yaitu adanya imbalan untuk memberikan semangat agen dalam meraih kepentingan prinsipal.  Teori  keagenan  pada  sektor publik  dibagi  menjadi  tiga  sistem  yang bertingkat  yaitu:  (1)  hubungan  keagenan pihak legislatif dan eksekutif; (2)  hubungan  keagenan  pihak  legislatif dan  publik;  (3)  hubungan  pemerintah pusat dan daerah.

## B. Otonomi Daerah
Berdasarkan  UU  Nomor  23  tahun 2014  wilayah  NKRI  dibagi  atas  daerah provinsi,  dan  daerah  provinsi  selanjutnya dibagi  atas  daerah  kabupaten  dan  kota. Pemerintah  daerah  diberikan  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip NKRI,  Otonomi  daerah  adalah  hak, berwenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan
dan kepentingan
masyarakat setempat.
Daerah  (selanjutnya  disebut  daerah)
merupakan  kesatuan  masyarakat  yang memiliki batas-batas wilayah, yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan,  yang  mencakup  upaya untuk melindungi, melayani memberdayakan,  serta  mensejahterakan masyarakat yang
dilaksanakan berdasarkan  asas  desentralisasi  (UU
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah  dengan UU Nomor 2  Tahun  2015 dan  Nomor  9 Tahun 2015;  PP  Nomor  18 Tahun 2007).

## C. Pengelolaan Keuangan Daerah
Adisasmita  (2011)  dalam  (Roswaty,
2017)
mengemukakan
bahwa
keberhasilan  pembangunan  suatu  daerah tidak  lepas  dari  aspek  pengelolaan keuangan  daerah  yang  juga  dikelola  baik dan  benar.  Pengelolaan  keuangan  daerah
adalah  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan, pertanggungjawaban,  dan  pemantauan keuangan daerah. Pengelolaan juga berfungsi  sebagai  pengendalian  dan pemanfaatan  semua  faktor  sumber  daya yang diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.
Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  adalah serangkain kegiatan yang meliputi fungsi- fungsi  manajemen,  seperti  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap kekayaan  daerah  baik  berupa  uang  atau barang  untuk  mencapai  tujuan  secara efektif dan efisien.
Sistem pengelolaan keuangan daerah dibagi  menjadi  dua  yaitu  (1)  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  memuat  rencana  Pemda  dalam mengelola  keuangan  daerahnya  dalam satu  periode  akuntansi;  (2)  Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yaitu  anggaran  yang  terealisasi oleh pemda dalam APBD.

## D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (2018)  menjelaskan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  daerah yang  berasal  dari  penerimaan  pajak daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  pendapatan  asli  daerah lainnya yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang- undangan hal ini bertujuan untuk memberikan  keleluasaan  pada  daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi.
E. Dana Perimbangan Widjaja  (2008:129)  mengemukakan bahwa Dana perimbangan merupakan sumber  pendapatan  daerah  yang  berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan
pemda dalam mencapai  tujuan  pemberian otonomi kepada daerah, terutama
peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  semakin  baik.  Dana tersebut dialokasikan berdasarkan jenisnya.  Dana  perimbangan  merupakan sumber  daya  daerah  yang  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang  dialokasikan  pada  daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan  daerah  (UU  Nomor  23 Tahun 2014).

## F.  Pinjaman  Daerah  dan  Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan  keuangan  daerah,  Pinjaman daerah  adalah  semua  transaksi  yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah  uang  atau  menerima  manfaat yang  bernilai  uang  dari  pihak  lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.Pinjaman Daerah Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  (2011),  bersumber  dari:  (1) Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN;  (2)  Pemerintah  Daerah  lain;  (3) Lembaga  Keuangan  Bank;  (4)  Lembaga Keuangan Bukan Bank; (5) Masyarakat.

## G. Kemandirian Keuangan Daerah
Halim (2012:232) menjelaskan
bahwa  kemandirian  keuangan  daerah menunjukkan  kemampuan  Pemerintah
Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran  sejauh  mana  pemerintah  daerah mampu  membiayai  sendiri  kegiatan negara,  baik  dalam  bentuk  pembangunan maupun  dalam  bentuk  pelayanan  kepada masyarakat  umum.  Hubungan  antara kemandirian keuangan suatu daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Kemandirian = PAD x100% Transfer Pemerintah Pusat dan Lainnya
Adapun  skala  pengukuran  kemandirian keuangan  daerah  berdasarkan  interval sebagai berikut:
Tabel 3. Skala interval kemandirian keuangan daerah Persentase Kemampuan Keuangan Daerah 0,00-10,00 % Sangat kurang 10,01-20,00 % kurang 20,01-30,00 % sedang 30,01-40,00 % cukup 40,01-50,00 % baik >50,00 % sangat baik Sumber  :  Tim  Litbang  Depdagri-Fisipol UGM (2013)

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  yakni  penelitian  yang  dilakukan terhadap  kejadian  yang  sedang  atau  telah berlalu.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  kuantitatif  berupa dokumen  yang  berkaitan  dengan  laporan keuangan APBD dan RAPBD kabupaten/kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur  Tahun  Anggaran  2016-2020  beserta data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  angka dan  fenomena  yang  menunjang  penelitian ini. Sumber data adalah data sekunder

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  21  kabupaten dan  1  kota  yang  ada  di  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.
Definisi Operasional Variabel Dalam  penelitian  ini  menggunakan  variabel kemandirian keuangan daerah yang merupakan  perbandingan  antara  pendapatan asli  daerah  dengan  dana  perimbangan. Kemandirian keuangan
daerah menggambarkan ketergantungan daerah
terhadap dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

## Populasi
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Laporan keuangan  21  Kabupaten  dan  1  Kota  yang ada  di  Nusa  Tenggara  Timur  untuk  Tahun anggaran 2016-2020

## Sampel
Jenis  sampel  yang  dipakai  dalam  penelitian ini  adalah  sampel  jenuh,  dimana  semua populasi  dijadikan  sebagai  sampel,  karena memenuhi  syarat  yaitu  memiliki  populasi kurang dari 30.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik  Pengumpulan  Data  menggunakan teknik dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini dilakukan melalui perhitungan rasio kemandirian  daerah  dimana  kemandirian keuangan  daerah  merupakan  ukuran  sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri  kegiatan  daerah,  baik  dalam  bentuk pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan  kepada  masyarakat  umum,  yang memberikan  kontribusi  untuk  sumber  pajak daerah dan pendapatan asli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 1. Diagram tingkat rasio kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020
Sumber: Data diolah, 2022

## HASIL ANALISIS
Kemandirian  kabupaten  dan  kota  yang ada  di  Nusa  tenggara  timur  tahun  anggaran 2016  hanya  mencapai  kriteria  paling tingginya  yaitu  kriteria  “kurang”  dengan interval 10,01%-20,00%, banyaknya kabupaten/kota yang dapat mencapai kriteria ini  masih  belum  sebanding  dengan  kriteria terendahnya  yaitu  kriteria  “sangat  kurang” dengan
interval
0,00%-10,00%.
Kabupaten/kota  yang  masuk  dalam  kategori kurang  adalah  3  Kabupaten  dan  1  Kota yakni  Kabupaten  Belu,  Manggarai  Barat,
Sumba  Barat  dan  Kota  Kupang,  dengan kemandirian  paling  tingginya  dicapai  oleh Kota  Kupang  dengan  persentase  18%.18 Kabupaten  lainnya  berada  pada  kriteria sangat  kurang  dimana  Kabupaten  dengan persentase  kemandirian  terkecil  adalah Kabupaten Nagekeo dengan hanya mencapai 4%. Kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017  mencapai  kriteria  yang  paling  tinggi yaitu  kriteria  “sedang”  dengan  interval 20,01%-  30,00  %,  yang  dicapai  oleh  Kota Kupang  dengan  persentase  27%  berbeda
dengan  tahun  sebelumnya  yaitu  tahun  2016 yang  hanya  mencapai  kriteria  paling  tinggi di kriteria “sedang” dan Kota Kupang hanya menempati  kriteria  “kurang”.9  Kabupaten yakni  Kabupaten  Alor,  Flores  Timur, Lembata,  Malaka,  Nagekeo,  Ngada,  Rote Ndao, Sumba Tengah dan Kabupaten Timor Tengah  Utara.  Kemandirian  paling  rendah yaitu  sumba  tengah  yang  hanya  mencapai tingkat  kemandirian  6%,  dan  12  kabupaten lainnya berada pada kriteria “kurang”.
Kemandirian  kabupaten  dan  kota yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Timur  tahun anggaran  2018  hanya  mencapai  kriteria paling  tingginya  yaitu  kriteria  “kurang” yaitu  dengan  interval  10,01%-20,00  %, banyaknya  kabupaten/kota yang  dapat mencapai  kriteria  ini  pun  masih  belum sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria  “sangat  kurang”  dengan  interval 0,00%-10,00%. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “kurang” adalah 5 kabupaten dan  1  kota  yakni  Kabupaten  Belu, Manggarai,  Manggarai  Barat,  Sikka,  Sumba barat dan Kota Kupang, dengan kemandirian paling  tingginya  dicapai  oleh  Kota  Kupang dengan  persentase  19%.  Sedangkan  16 kabupaten  lainnya  berada  pada  kriteria “sangat  kurang”  dimana  kabupaten  dengan persentase  kemandirian  terkecil  adalah Kabupaten  Rote  Ndao  dengan  hanya mencapai 4%.
Kemandirian  Kabupaten  dan  Kota yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Timur  tahun anggaran  2019  mencapai  kriteria  paling tinggi  yaitu  kriteria  “sedang”  dengan interval 20,01%-30,00 %, yang dicapai oleh Kota  Kupang  dengan  persentase  21%,  dan Kabupaten Manggarai Barat dengan persentase kemandirian sebesar 22%. kabupaten/kota  yang  masuk  dalam  kategori sangat  kurang  adalah  15  Kabupaten  dengan kemandirian  paling  rendah  yaitu  Kabupaten Nagekeo  dan  Rote  Ndao  dengan  persentase kemandirian hanya sebesar 5%.
Kemandirian  Kabupaten  dan  Kota yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Timur  tahun anggaran  2020  hanya  mencapai  kriteria “sedang”  dengan  interval  20,01%-30,00  %, banyaknya  kabupaten/kota yang  dapat mencapai  kriteria  ini  pun  masih  belum
sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria  “sangat  kurang”  dengan  interval 0,00%-10,00.  Kota  Kupang  menjadi  satu- satunya  yang  mencapai  kriteria  “sedang”, sedangkan  untuk  kriteria  “kurang”  dicapai oleh  8  Kabupaten  yakni  Kabupaten  Belu, Ende, Malaka, Manggarai, Manggarai barat, Sikka,  Sumba  Barat  dan  Sumba  Timur, sedangkan  lebih  dari  setengah  kabupaten yang  ada  yakni  13  kabupaten  berada  pada kriteria  “sangat  kurang”,  dengan  tingkat kemandirian terendah dicapai oleh Kabupaten  Rote  Ndao  dengan  hanya mencapai 6%.

## PEMBAHASAN
Menurut kajian ekonomi dan keuangan  regional  NTT  yang  dibuat  oleh Bank  indonesia  (2017)  6  hal  (permasalahan dan potensi ekonomi) yang dapat menghambat
perekonomian NTT,
diantaranya:  1)  kurangnya  kualitas  sdm,  2) kurangnya  akses  listrik,  3)  kurangnya  akses air,  4)  permasalahan  pembebasan  lahan,  5) permasalahan  akses  jalan  dan  6)  potensi pariwisata  sebagai  alternatif  pendorong ekonomi  di  Provinsi  NTT.  Rendahnya kualitas  SDM  sendiri  terlihat  dari  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  NTT  yang berada di peringkat ke-32 dari 34 Provinsi di Indonesia.  Di  sisi  lain,  tenaga  kerja  di  NTT juga  masih  didominasi  oleh  tingkat  Sekolah Dasar  ke  bawah  (>60%).  Hal  ini  juga tergambar  dari  tingginya  tingkat  partisipasi murni  sekolah  untuk  tingkat  SD  yang mencapai  94,56%.  Sementara  itu  tingkat SMP  baru  mencapai  65,86%  dan  SMA (52,15%).  Konsentrasi  tenaga  kerja  yang berada  di  sektor  pertanian  sehingga  tidak terlalu  membutuhkan  tenaga  kerja  dengan tingkat  pendidikan  yang  tinggi  ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab.
Menurut kajian ekonomi dan keuangan  regional  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  2020  yang  dipublikasi  oleh  (Bank Indonesia,  2021)  Selama  tahun  2020  Secara keseluruhan  tahun,  pertumbuhan  ekonomi Provinsi  NTT  pada  tahun  2020  terkontraksi sebesar 0,83% (ctc), lebih rendah dibandingkan  tahun  2019  yang  tumbuh sebesar  5,24%  (ctc),  namun  lebih  tinggi
dibanding nasional  yang  terkontraksi  2,07% (ctc). Seluruh komponen di sisi pengeluaran mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi  COVID-19.  Kontraksi  yang  lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang  ditopang  dengan  adanya  program Jaringan  Pengaman  Sosial  (JPS)  baik  dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk
memulihkan daya  beli  masyarakat.  Dari  sisi Lapangan  Usaha  (LU),  kontraksi  lebih dalam  tertahan  oleh  LU  Informasi  dan Komunikasi, LU Administrasi
Pemerintahan,  Pertahanan,  dan  Jaminan Sosial  Wajib;  LU  Jasa  Keuangan  dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  yang  mampu  tumbuh  positif  di tengah  pandemi  COVID-19.  Kebijakan bekerja  dari  rumah,  belajar  dari  rumah  serta meningkatnya transaksi elektronik masyarakat  mendorong  pertumbuhan  LU Informasi  dan  Komunikasi.  Pertumbuhan ekonomi  Provinsi  NTT  pada  triwulan  IV 2020  mengalami  kontraksi  sebesar  2,27% (yoy),  lebih  dalam  dibandingkan  dengan kontraksi  triwulan  III  2020  sebesar  1,75% (yoy).  Penurunan  kinerja  perekonomian pada  triwulan  IV  2020  terutama  bersumber dari  perlambatan  investasi  dan  konsumsi rumah  tangga  seiring  refocusing  dan realokasi anggaran pemerintah serta kebijakan  pembatasan  aktivitas  masyarakat khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.  Dari  sisi  LU,  melambatnya kinerja  ekonomi  Provinsi  NTT  pada triwulan  IV  2020  terutama  bersumber  dari perlambatan  LU  Konstruksi  dan  LU Perdagangan Besar dan Eceran. Perlambatan ekonomi  di  triwulan  laporan  tertahan  oleh masih  meningkatnya  kinerja  LU  Pertanian kehutanan,  dan  perikanan  seiring  masa panen komoditas perkebunan, namun adanya  perlambatan  ekonomi  pada  tahun 2020  disebabkan  oleh  kontraksi  pada seluruh  komponen  sisi  pengeluaran  sebagai dampak  pandemi  COVID-19.  Kontraksi yang  lebih  dalam  tertahan  oleh  konsumsi rumah tangga yang ditopang dengan adanya program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN)  baik  dari  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  untuk  memulihkan  daya  beli
masyarakat.  Dari  sisi  LU,  kontraksi  lebih dalam  tertahan  oleh  LU  Informasi  dan Komunikasi, LU
Administrasi Pemerintahan,  Pertahanan,  dan  Jaminan Sosial  Wajib;  LU  Jasa  Keuangan  dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  yang  mampu  tumbuh  positif  di tengah pandemi COVID-19.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Tingkat  kemandirian  kabupaten  dan  kota yang  ada  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur diukur  menggunakan  rasio  kemandirian pada tiap-tiap daerah selama tahun anggaran 2016  sampai  2020,  belum  mandiri  bahkan belum  menyentuh  setengah  dari  tingkat kemandirian  tertinggi,  terbukti  dengan hanya  ada  Kota  Kupang  yang  selama  tiga tahun  berada  pada  kriteria  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Nusa  Tenggara  Timur,  itu  pun  hanya mencapai  kriteria  sedang  yang  intervalnya 20,01%-30%.  Sejalan  dengan  hal  tersebut maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara umum  rata-rata  ketergantungan  kabupaten dan  kota  yang  ada  di Nusa  Tenggara  Timur terhadap pendapatan transfer dari pemerintah dan lainnya masih sangat tinggi, dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya  sendiri,  bahkan  rata-rata  dari pendapatan  asli  daerah  di  dapatkan  oleh masing-masing  kabupaten  dan  kota  di  Nusa Tenggara  Timur  masih  sangat  kecil  dan tidak  mencapai  setengah  atau  bahkan  10% dari pendapatan transfer dari pemerintah dan lain-lain.
2.  Diantara  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah yang mempunyai tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam mengelola keuangannya adalah Kota  Kupang.  Sejalan  dengan  anggaran pendapatan  asli  Daerah  Kota  Kupang sepanjang tahun 2016 sampai 2020 merupakan  yang  paling  tinggi  diantara Kabupaten  yang  ada  di  Nusa  Tenggara Timur.  Daerah  yang  berbentuk  kabupaten ada  Kabupaten  Manggarai  Barat  yang  pada tahun  2019  mampu  mencapai  kriteria  yang
sama  dengan  Kota  Kupang  yaitu  pada kriteria sedang.
3.  Diantara  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah yang mempunyai  tingkat  ketergantungan  paling tinggi  terhadap  penerimaan  keuangan  dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Nagekeo,  Kabupaten  Sumba  Tengah  dan Kabupaten  Rote  Ndao.  Dengan  tingkat kemandirian  paling  rendah  ada  pada  tahun 2016 yang dicapai oleh Kabupaten Nagekeo dengan persentase sebesar 4%, menjadi yang paling  rendah  sepanjang  tahun 2016  sampai 2020,  Kabupaten  Nagekeo  juga  selalu berada  pada  kriteria  paling  rendah  bahkan kemandirian  paling  tinggi  yang  bisa  dicapai oleh  Kabupaten  Nagekeo  ada  pada  tahun 2017 dengan hanya mencapai 8%.

## Saran
1. Bagi Objek Penelitian Perlunya  upaya  meningkatkan  kemampuan keuangan  daerah  dalam  hal  kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  maka  diperlukan  upaya peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dengan  mengelola  sumber  daya  asli  daerah secara maksimal.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya Disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya untuk menambah sumber data bagi penelitian  bukan  hanya  menggunakan  data sekunderr  yang  berbentuk  data  keuangan, namun  juga  dapat  mendapatkan  data  seperti wawancara, kuesioner dan survey.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  (2021). Kajian  ekonomi dan  keuangan  regional  Provinsi  Nusa Tenggara Timur Februari 2018 .
Halim,  Abdul  dan  Kusufi,  Muhammad Syam  (2012). Akuntansi  Keuangan Daerah (4th  ed.).  Jakarta:Salemba
Empat,hal.L2-L13 Nugroho, P. (2017). Analisis Atas
Kemandirian Pemda Dalam Mengelola
Keuangannya. Info  Artha , 5 ,  93–106.
https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.64 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019). Prof.  Dr.Haw  Widjaja.  (2008). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom . Jakarta:Rajawali Pers. Roswaty.  (2017).  Analisis  Kemandirian
Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Ilmiah  Ekonomi  Global  Masa  Kini , 8 (01), 21–27.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

## PENGARUH LABA KOTOR, LABA OPERASI DAN LABA BERSIH DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DI MASA MENDATANG

## (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI

## BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019)
Maria Arnita Herawati Garum Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana arnitagarum@gmail.com
Yohanes Demu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
yohanes.demu@staf.undana.ac.id
Maria Indriyani Hewe Tiwu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana indrianitiwu@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menjelaskan  pengaruh  laba  kotor,  laba  operasi  dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2017-2019.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  49 perusahaan  Pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2017-2019,  teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan Purposive  Sampling sehingga  sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017- 2019.  Teknik  analisis  data  menggunakan  regresi  data  panel  dengan  bantuan  program  Eviews  9. Hasil  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  laba  kotor  secara  parsial  tidak berpengaruh  dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang,  laba  operasi  secara  parsial berpengaruh  dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang,  laba  bersih  secara  parsial berpengaruh  dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang.  Sedangkan  secara  simultan menyatakan  bahwa  laba  kotor,  laba  operasi  dan  laba  bersih  mempunyai  pengaruh  dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

## Kata Kunci: Laba Kotor, Laba Operasi, Laba Bersih dan Arus Kas

## ABSTRACT
This  study  was  conducted  with  the  aim  of  explaining  the  effect  of  gross  profit,  operating profit and net profit in predicting future cash flows in mining companies listed on Indonesia Stock Exchange  in  2017-2019.  The  population  in  this  study  were  49  mining  companies  listed  on  the Indonesia  Stock  Exchange  in  2017-2019.  The  sampling  technique  in  this  study  used  purposive sampling  so  that  the  sample  in  this  study  was  13  mining  companies  on  the  Indonesia  Stock Exchange in 2017-2019. The data analysis technique uses panel data regression with the Eviews 9 program. The results of data analysis in this study show that gross profit partially has no effect on predicting future cash in predicting future cash flows,  operating profit partially has an effect on predicting  future  cash  flows,  net  income  partially  influential  in  predicting  future  cash  flows. Meanwhile,  the  result  of  the  study  also  shows  that  simultaneously  gross  profit,  operating  profit and net income have an influence in predicting future cash flows.
Keyword: Gross Profit, Operating Profit, Net Profit and Cash Flow

## PENDAHULUAN
Seiring
dengan perkembangan perekonomian setiap perusahaan yang tumbuh
dan berkembang dituntut untuk dapat meningkatkan  kinerja  perusahaan  dan  seluruh aktivitasnya  agar  mampu  bersaing  dan mempertahankan
kelangsungan
hidup perusahaan  sehingga  tujuan  perusahaan  dapat
tercapai  yaitu  mendapatkan  laba.  Untuk melihat  kinerja  perusahaan  dalam  suatu periode  dapat  tercermin  dengan  menganalisis dari  laporan  keuangan  perusahaan.  Laporan Keuangan  adalah  sebuah  struktur  yang menyediakan informasi terkait posisi keuangan  dan  kinerja  keuangan  pada  sebuah entitas.  Laporan  keuangan  ini  mempunyai tujuan  umum  untuk  melihat  posisi  keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial  performance), dan  arus  kas (cash flows) dari sebuah entitas yang sangat berguna untuk  membuat  dan  pengambilan  keputusan ekonomi bagi para pengguna laporan keuangan  (IAI,  2012:5).  Laporan  keuangan juga  dapat  membantu  dalam  pengambilan keputusan  yaitu  menentukan  keputusan  apa yang akan dibuat oleh entitas di masa sekarang maupun di masa depan, dengan memperhatikan  kondisi  yang  ada,  jika  itu kelemahan  atau  keunggulan  yang  diperoleh entitas.  Laporan  keuangan  juga  mempunyai peranan  penting  bagi  pihak  eksternal  seperti investor  sebagai  sumber  informasi  yang dibutuhkan  dalam  membuat  dan  mengambil keputusan  investasi  dan  menilai  tentang prospek arus kas sebuah perusahaan. Sehingga para  investor  dapat  menilai  seberapa  besar atau kecil   jumlah arus kas yang dimiliki oleh entitas dalam melaksanakan kegiatan operasional  sebuah  entitas.  Laporan  keuangan sendiri  terdiri  dari  beberapa  macam  seperti: neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan modal,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas laporan  keuangan.  Adapun  salah  satu  laporan keuangan yang menyajikan informasi- informasi  yang  sangat  membantu  para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur  dalam  memprediksi  jumlah,  waktu dan  ketidakpastian  arus  kas  di  masa  depan adalah  laporan  laba  rugi  (Kieso  et  al., 2017:181)  Laporan  laba  rugi  adalah  laporan yang  menyatakan  jumlah  penghasilan  atau pendapatan  yang  didapatkan  perusahaan  dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan serta kondisi  laba  atau  rugi  dalam  suatu  periode tertentu  (Kasmir,  2017:81)  Laporan  laba  rugi menyajikan  informasi  terkait  laba  kotor,  laba operasi  dan  laba  bersih  yang  bermanfaat  bagi investor untuk memberi keyakinan bahwa laba
merupakan sumber informasi untuk memprediksi arus kas.
Berikut  jumlah  perusahaan  pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019 :
Tabel 1. Perusahaan pertambangan di BEI tahun 2017-2019 No Sub perusahaan pertambangan Tahun 2017 2018 2019 1.  Sektor Batubara 24 25 24 2.  Sektor minyak mentah dan gas bumi 9 10 11 3.  Sektor logam dan mineral 10 10 12 4.  Sektor tanah dan batu galian 2 2 2 Jumlah Perusahaan 45 47 49

## Sumber : diolah peneliti (2021)
Tabel  1  menyatakan  bahwa  Bursa  Efek Indonesia  membagi  perusahaan  pertambangan menjadi  empat  bagian  yaitu  sektor  batubara, sektor  minyak  mentah  dan  gas  bumi,  sektor logam  dan  mineral,  dan  sektor  tanah  dan  batu galian.  Dari  tabel  dapat  disimpulkan  bahwa jumlah  perusahaan  pertambangan  dari  tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penambahan  perusahaan.  Penambahan  ini sebanyak  empat  perusahaan  meliputi  2  dari sektor  minyak  mentah  dan    gas  bumi  dan  2 dari  sektor  logam  dan  mineral.  Perusahaan sektor  batubara  mengalami  penambahan  satu perusahaan  pada  tahun  2018  dan  kembali berkurang  pada  tahun  2019.  Sedangkan  untuk perusahaan  di  sektor  tanah  dan  batu  galian tidak  terjadi  penambahan  selama  tahun  2017 sampai  2019.  Penambahan  ini  terjadi  karena banyak perusahaan ingin mendapat keuntungan  terutama  dalam  membuka  akses terhadap  sarana  pendanaan  jangka  panjang. Melalui  bursa  efek  Indonesia  perusahaan- perusahaan  bisa  mendapatkan  pendanaan  dari penjualan saham kepada publik dan keuntungan lainnya adalah dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga dapat menarik para investor untuk bekerjasama.
Penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada perusahaan pertambangan karena  di Indonesia sendiri investasi yang paling memiliki prospek
adalah pada investasi di bidang pertambangan. Karena  indonesia  mempunyai  sumber  daya alam  yang  melimpah  yang  dibuktikan  dengan negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  berada diperingkat atas sebagai negara yang memproduksi sumber daya alam terbanyak.
Berdasarkan  data  perkembangan  laba kotor,  laba  operasi,  laba  bersih  serta  arus  kas pada  sampel  perusahaan  pertambangan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi fluktuatif  yang  signifikan  pada  angka  laba kotor,  laba  operasi,  laba  bersih  dan  arus  kas perusahaan dimana masing-masing perusahaan terjadi  peningkatan  dan  penurunan.  Beberapa perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  juga  mengalami  rugi selama  periode  selama  tahun  2017-2019.  Ada beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab adalah harga pokok penjualan mengalami naik turun, persaingan yang ketat antara perusahaan sejenis dan juga karena kinerja masing-masing perusahaan.
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk menjelaskan pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  selama  tahun  2017-2019.  Penelitian ini  juga  mempunyai  manfaat  sebagai  sumber informasi tambahan bagi perusahaan pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  terkait  pengaruh  laba  kotor,  laba operasi  dan  laba  bersih  dalam  memprediksi arus kas di masa mendatang.

## KAJIAN TEORI

## Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  merupakan  laporan yang menyatakan kondisi keuangan perusahaan  pada  saat  ini  atau  dalam  satu periode tertentu (Kasmir, 2017:66). Berikut ini tujuan  pembuatan  atau  penyusunan  laporan keuangan  dalam  kerangka  Konseptual  FASB dalam Suwardjono, (2016:157) yaitu :
a. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi  yang  bermanfaat  bagi  para investor  dan  kreditur  dan  pemakai  lain, baik  berjalan  maupun  potensial,  dalam membuat keputusan-keputusan
investasi,  kredit  dan  semacamnya  yang rasional.  Informasi  harus  dipahami  bagi mereka  yang  mempunyai  pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan  bisnis  dan  ekonomi  dan bersedia  untuk  mempelajari  informasi dengan cukup tekun
b. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor  dan  kreditur  dan  pemakai  lain, baik  berjalan  maupun  potensial,  dalam menilai  ( assessing )  jumlah,  saat  terjadi dan  ketidakpastian  penerimaan  kas mendatang (prospective  cash  receipts) dari dividen atau bunga dan pemerolehan  kas (proceeds) mendatang dari  penjualan,  penebusan,  atau  jatuh temponya  sekuritas  atau  pinjaman. Dengan  cara  lain,  pelaporan  keuangan harus  menyediakan  informasi  untuk membantu  para  investor  dan  kreditur dan  pemakai  lain  dalam  menilai (assessing) jumlah,  saat  terjadi  dan ketidakpastian  aliran  kas  bersih  ke badan usaha bersangkutan
c. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu  badan  usaha,  terhadap  sumber- sumber tersebut (kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi  ke  entitas  lain  dan  ekuitas pemilik) dan akibat-akibat dari transaksi,  kejadian  dan  keadaan  yang mengubahy  sumber  daya  badan  usaha dan  klaim  terhadap  sumber  daya tersebut.
Laporan Laba Rugi Laporan  laba  rugi (income  statement)
merupakan laporan yang mengukur keberhasilan  operasi  perusahaan  pada  suatu periode  waktu  tertentu.  Laporan  laba  rugi menyediakan informasi yang membantu investor  dan  kreditur  dalam  memprediksikan jumlah,  waktu  dan  ketidakpastian  arus  kas masa  depan.  Masyarakat  bisnis  dan  investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan  profitabilitas,  nilai  investasi  dan kelayakan kredit (Kieso et al., 2017:181).
Laba Akuntansi
Laba  merupakan  selisih  pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual.
Pengertian  laba  yang  seperti  ini  akan memudahkan  pengukuran  dan  pelaporan  laba secara  objektif.  Laba  akuntansi  dari  kacamata perekayasa akuntansi atau satuan usaha karena keperluan  untuk  menyajikan  informasi  secara objektif  dan  terandalkan.  Oleh  karena  itu  laba akuntansi  didasarkan  pada  data  yang  telah yang  telah  terjadi  bukannya  data  hipotesis yang dapat berupa opportunity cost (Suwardjono, 2016:456).
Jenis-Jenis Laba

## Laba Kotor
Laba  kotor  usaha  yaitu    laba  yang diperoleh  sebelum  diperhitungkan  beban- beban  usaha,  atau  merupakan  selisih  lebih pendapatan  bersih  usaha  dengan  harga  pokok penjualan  (Syakur,  2009:31).  Laba  kotor mencerminkan  profitabilitas  barang  dagangan suatu  perusahaan.  Laba  kotor  sangat  penting bagi  para  manajemen  dan  pihak  lain  untuk membandingkan  angka  laba  kotor  dengan tahun  lalu,  bahkan  dalam  hal  tertentu dibandingkan  dengan  persentase  laba  kotor perusahaan  pesaing  serta  laba  kotor  industri, sehingga  dapat  menilai  efektivitas  fungsi pembelian dan kebijakan penetapan harga jual (Haryono, 2017:376) Laba Operasi
Laba  operasi  adalah  selisih  laba  kotor dengan  biaya-biaya  operasi.  Biaya-biaya operasi  adalah  biaya  yang  berhubungan dengan  operasi  perusahaan  atau  biaya-biaya yang  sering  terjadi  didalam  perusahaan  dan bersifat operatif (Suprapto, 2013:4) Laba bersih
Laba bersih (Net Profit) merupakan laba yang  telah  dikurangi  biaya-biaya  yang merupakan  beban  perusahaan  dalam  suatu periode  waktu  tertentu  termasuk  pajak (Kasmir  dalam  Alamsyah  dkk,  2019:4)  Laba bersih  dihasilkan  dari  selisih  antara  seluruh pendapatan  dari  suatu  kegiatan  operasi maupun yang non operasi perusahaan (Suprapto, 2013:4).
Laporan Arus Kas Laporan  arus  kas  ( statement  of  cash flows )  merupakan  laporan  yang  melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar utama dari sebuah  perusahaan  selama  periode  tertentu (Warren et al., 2014:786). Beberapa kegunaan dari  laporan  arus  kas  bagi  para  investor,
kreditur  dan  pihak  lainnya  (Kieso  et  al., 2018:591) :
1. Kemampuan  entitas  untuk  menghasilkan arus kas masa depan
2. Kemampuan  entitas    untuk  membayar dividen dan melunasi kewajiban
3. Alasan  perbedaan  antara  laba  neto  dan arus kas neto dari aktivitas operasi
4. Transaksi  kas  dan  non  kas  atas  investasi dan pendanaan selama periode berjalan Pengklasifikasikan  laporan  arus  kas berupa  penerimaan  kas  dan  pembayaran  kas sebagai berikut (Kieso et al., 2018:592) :
1. Aktivitas operasi (operating activities)
2. Aktivitas investasi (investing activities)
3. Aktivitas pendanaan (financing activities) Hipotesis
Adapun beberapa hipotesis yang dirumuskan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :

## Laba  Kotor  dengan  Arus  Kas  di  masa Mendatang
Laba kotor menyediakan informasi terkait penjualan  serta  harga  pokok  penjualan  yang bermanfaat  bagi  sebuah  perusahaan  dalam mengevaluasi  kinerjanya.  Penjualan  yang terjadi  secara  kredit  oleh  sebuah  perusahaan dapat menyatakan terjadi kemungkinan adanya kas masuk yang diperoleh perusahaan di masa mendatang. Sehingga hal ini dapat menyatakan  bahwa  laba  kotor  bisa  saja berkemungkinan  dapat  mempengaruhi  arus kas di masa mendatang.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan Yunita  pada  tahun  2020  menemukan  bahwa laba  kotor  berpengaruh  signifikan  dalam memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang (Maharani,  2020:11).  Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  hipotesis  yang  dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
H1      :  diduga  Laba  kotor  berpengaruh  dalam memprediksi arus kas di masa mendatang
Laba  Operasi  dengan  Arus  Kas  di  masa Mendatang
Laba  operasi  didapat  dari  selisih  antara laba  kotor  dengan  berbagai  biaya  operasi perusahaan.  Laba  operasi  juga  mempunyai kemungkinan  dalam  memprediksi  arus  kas  di masa mendatang karena laba operasi mempunyai keterkaitan secara langsung dalam
proses  penentuan  laba  perusahaan  karena biaya operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Penelitian  Koeswardhana  yang  dilakukan pada  tahun  2020  menemukan  bahwa  laba operasi  mempunyai  kemampuan  signifikan dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa mendatang (Koeswardhana, 2020:7). Berdasarkan  uraian  tersebut,  hipotesis  yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah : H2   : diduga laba operasi berpengaruh dalam memprediksi arus kas  di masa mendatang
Laba  Bersih  dengan  Arus  Kas  di  masa Mendatang
Laba  bersih  adalah  peningkatan  bersih terhadap  modal  perusahaan  yang  didapat  dari perbandingan  lebih  dari  pendapatan  terhadap beban-beban  perusahaan.  Laba  bersih  dapat menjadi  salah  satu  faktor  dalam  memprediksi arus  kas  di  masa  depan  karena  pada  laba bersih  yang  mempunyai  sifat  akrual  yang didapatkan  dari  laba  sebelum  pajak  dan  juga pendapatan  lain-lain  misalnya  pendapatan bunga.  Dimana  pendapatan  dari  bunga diperoleh  oleh  perusahaan  terjadi  pada  saat angsuran  pokok  dari  pinjaman  sebagiannya dibayar dimuka sehingga itu akan berpengaruh pada  pemasukan  terhadap  bunga  di  masa mendatang.
Penelitian  Suprapto  yang  dilakukan  pada tahun  2013  mengenai  informasi  laba  dalam memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  laba bersih  mempunyai  pengaruh  signifikan  dalam memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang (Suprapto,  2013:13).  Berdasarkan  uraian tersebut  diatas  hipotesis  yang  dirumuskan dalam penelitian ini adalah :
H3    : diduga laba bersih berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang
Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih dengan Arus Kas di masa Mendatang
Laba  berkepentingan  untuk  memberikan keyakinan  bahwa  laba  merupakan  sumber untuk  memprediksi  arus  kas  bagi  para investor.  Laba  akuntansi  memiliki  informasi yang  sangat  berguna  terhadap  para  investor dan  juga  dalam  pengendalian  manajemen perusahaan.  Menurut  PSAK  No.25  informasi
yang  disajikan  dalam  laporan  laba  rugi  sering dipakai perusahaan dalam memprediksi sejauh mana  kemampuan  setiap  perusahaan  dalam mendapatkan  arus  kas  serta  aktiva  lain  yang dapat  disamakan  dengan  kas  di  masa mendatang.
Hasil  penelitian  Koeswardhana  yang dilakukan pada tahun 2020 menjelaskan secara simultan  laba  kotor,  laba  operasi  dan  laba bersih  mempunyai  kemampuan  memprediksi arus  kas  di  masa  mendatang  (Koeswardhana, 2020:8).  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka dirumuskan maka hipotesis  sebagai berikut H4    :  diduga  laba  kotor,  laba  operasi  dan laba bersih berpengaruh untuk memprediksi  arus  kas  di  masa mendatang

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian Kuantitatif dengan  pendekatan Asosiatif Kausal.  Jenis  penelitian  asosiatif  kausal artinya menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan  dua  variabel  atau  lebih  (Sugiyono, 2017:23).
Berdasarkan  tujuan  dalam  penelitian  ini, jenis penelitian asosiatif kausal akan menjelaskan hubungan antara variabel independen  yaitu  laba  kotor  laba  operasi  dan laba  bersih  terhadap  variabel  dependen  yaitu arus kas di masa mendatang.
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  dan kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  jenis  data kuantitatif    yang  digunakan  adalah  data  dari laporan  keuangan  yang  meliputi  laporan  laba rugi yang meliputi laba kotor, laba operasi dan laba  bersih  serta  data  dari  laporan  arus  kas Perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2017-2019. Sedangkan data kualitatif berupa data informasi terkait profil perusahaan pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  data  sekunder.  Adapun  data sekunder  yang  digunakan  peneliti  dalam penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  yang
meliputi  laporan  laba  rugi  yang  menyajikan laba  kotor,  laba  operasi  dan  laba  bersih  dan laporan arus kas pada perusahaan pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  tahun  2017-2019  yang  diperoleh dari  situs  resmi  Bursa  Efek  Indonesia  yaitu www.idx.co.id
Definisi Operasional Variabel Penelitian Beberapa  operasional  variabel  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Laba Kotor (X1) Laba  kotor  adalah  laba  yang  diperoleh sebelum  dikurangi  biaya-biaya  yang menjadi beban perusahaan
2. Laba Operasi (X2) Laba  operasi  merupakan  laba  yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan
3. Laba Bersih (X3) Laba  bersih  merupakan  laba  yang  telah dikurangi  biaya-biaya  yang  merupakan beban  Perusahaan  dalam  suatu  periode tertentu termasuk pajak
4. Arus Kas (Y)
Laporan  arus  kas (statement  of  cash flows) merupakan laporan yang melaporkan  arus  kas  masuk  dan  arus  kas keluar  utama  dari  sebuah  perusahaan selama periode tertentu
Populasi dan Sampel

## Populasi
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  49 perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia. Pada periode pengamatan tahun 2017-2019.
Sampel Teknik pengambilan sampel dalam penelitian  ini  adalah  Sampling  Purposive. Sampling  purposive  adalah  teknik  penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,  2017:144).  Penentuan  perusahaan yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai  berikut:
1. Perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan  laporan  laba  rugi  dan laporan arus kas selama tahun 2017-2019
2. Perusahaan pertambangan
yang menyatakan  kondisi  laba  pada  angka  laba kotor,  laba  operasi,  laba  bersih  dan  arus kas selama tahun 2017-2019.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan  diatas  maka  sampel  penelitian  ini terdiri dari 13 perusahaan. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Teknis  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel  dengan  bantuan  program  komputer Eviews 9. Dengan model sebagai berikut:
Y it = a + β 1 X it + β 2 X it + β 3 X it +

## a. Uji Asumsi Klasik
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  terdiri  dari  uji  heteroskedastisitas  dan uji multikolinearitas
b. Uji Hipotesis
a) Uji parsial
Dasar pengambilan keputusan dalam  uji  parsial  (t)  adalah  dengan membandingkan  nilai  probabilitas  dan membandingkan  t-hitung  dengan  t- tabel.  Jika  nilai  probabilitas  >  0,05 maka  H0  diterima  dan  H1  ditolak sedangkan jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima sedangkan jika nilai t- hitung  <  t-tabel  maka  H0  diterima  dan H1 ditolak.
b) Uji Simultan (F) Dasar pengambilan keputusan dalam  uji  Simultan  (F)  adalah  dengan membandingkan  nilai  probabilitas  dan membandingkan  F-hitung  dengan  F- tabel.  Jika  nilai  probabilitas  >  0,05 maka  H0  diterima  dan  H1  ditolak sedangkan jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai  F-hitung  >  F-tabel  maka  H0 ditolak dan H1 diterima sedangkan jika nilai  F-hitung  <  F-tabel  maka  H0 diterima dan H1 ditolak.
c) Uji Koefisien Determinasi (R2) Nilai  dari  koefisien  determinasi adalah antara nol dan satu. R2= 0 maka variasi  variabel  bebas  yang  digunakan
dalam  model  mampu  menjelaskan variabel  terikat.  R2  =  1  maka  variasi variabel  bebas  yang  digunakan  dalam model menjelaskan 100%  variasi variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian Analisis Regresi Data Panel
Hasil  pengujian  pemilihan  model  regresi data  panel  sebelumnya  yaitu  hasil  uji  Chow dan  uji  Hausman  maka  model  yang  paling baik  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model  Fixed  Effect.  Berikut  hasil  uji  Fixed Effect;
Tabel 2. Hasil uji fixed effect model Variable Coefficient Prob. C 1.59E+12 0.0004 X1 -0.035209 0.8895 X2 -1.975012 0.0376 X3 2.946912 0.0170 Sumber: Output eviews 9, diolah peneliti, (2021)
Berdasarkan tabel 2 terkait hasil uji Fixed Effect dimasukan ke dalam model regresi data panel sebagai berikut:
Yit  = a + β1Xit + β2Xit + β3Xit + βndnit  + ɛit
Arus kas di masa mendatang =1,59 – 0,03X1it -1,97X2it + 2,94X3it + ɛit

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Multikolinearitas Tabel 3. Hasil uji multikolinearitas X1 X2 X3 X1   1.000000   0.955035   0.827213 X2   0.955035   1.000000   0.938869 X3   0.827213   0.938869   1.000000

## Sumber : Output eviews 9, diolah peneliti (2021)
Berdasarkan  tabel  3  nilai  korelasi  antara variabel  independen  kurang  dari  0,95. Sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius dalam penelitian ini.
2. Uji Heteroskedastisitas Tabel 4. Hasil uji heteroskedastisitas Heteroskedasticity test : glejser
Prob.  Chi-Square    Obs*R- squared 0.4770

## Sumber : Output eviews 9, diolah peneliti, (2021)
Berdasarkan  tabel  4  diatas  nilai probabilitas  Obs*R-squared  menyatakan lebih  besar  dari  0,05  yang  artinya  bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini bebas dari masalah
heteroskedastisitas Hasil Uji Statistik 1. Uji Parsial Tabel 5. Hasil Uji t Variable t-Statistic Prob. X1 -0.140477 0.8895 X2 -2.206833 0.0376 X3 2.573007 0.0170 Sumber : Output eviews 9, diolah peneliti, (2021) a. Laba Kotor
Berdasarkan  hasil  estimasi  uji parsial nilai probabilitas yang ditampilkan  dalam  tabel  5  yaitu  sebesar 0,8895 menyatakan bahwa nilai estimasi probabilitas  variabel  laba  kotor  lebih dari  (>)  0,05.  Jika  dilihat  dari  nilai  t- hitung  untuk  variabel  X1  yaitu  sebesar 0.140477  sedangkan  untuk  t-tabel  yaitu sebesar 2.03011. Sehingga hasil pengujian  yang  sesuai  dengan  kriteria yaitu  t-hitung  <  t-tabel    (0.140477  < 2.03011).  Berdasarkan  hasil  pengujian diatas  dengan  menggunakan  kriteria nilai  probabilitas  t-hitung  dan  nilai  t- hitung  maka  H0  diterima  dan  H1 ditolak.  Hal  ini  berarti  laba  kotor  tidak berpengaruh  dalam  memprediksi    arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
b. Laba Operasi Hasil  estimasi  uji  parsial  yang ditampilkan  dalam  tabel  5  menyatakan nilai  Probabilitas  sebesar  0,0376  artinya bahwa nilai estimasi probabilitas variabel Laba Operasi < 0,05. Berdasarkan  hasil  nilai  t-hitung  untuk variabel  X2  yaitu  sebesar  2.206833 sedangkan  untuk  t-tabel  yaitu  sebesar
2.03011. Sehingga  hasil  pengujian  yang sesuai  dengan  kriteria  menyatakan bahwa  t-hitung  >  t-tabel  (2.206833  > 2.03011).  Berdasarkan  hasil  pengujian dengan  menggunakan  kriteria  nilai probabilitas  t-hitung  dan  nilai  t-hitung maka  disimpulkan  bahwa  H0  ditolak dan  H1  diterima.  Sehingga  hipotesis yang  diterima  adalah  laba  operasi berpengaruh  dalam  memprediksi  arus kas di masa mendatang pada perusahaan pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019
c. Laba Bersih Berdasarkan  tabel  5  terkait  hasil
estimasi  uji  parsial  menyatakan  bahwa nilai estimasi probabilitas sebesar 0,0170 artinya nilai estimasi probabilitas variabel laba bersih < 0,05. Berdasarkan hasil  nilai  t-hitung  untuk  variabel  X3 yaitu sebesar 2.573007 sedangkan untuk t-tabel  yaitu  sebesar  2.03011.  Sehingga hasil  pengujian  yang  sesuai  dengan kriteria  menyatakan  bahwa  t-hitung  >  t- tabel  (2.57300  >  2.03011).  Berdasarkan hasil  pengujian  dengan  menggunakan kriteria  nilai  probabilitas  t-hitung  dan nilai  t-hitung  maka  disimpulkan  bahwa H0  ditolak  dan  H1  diterima.  Sama seperti  laba  operasi  H0  ditolak  dan  H1 diterima. Sehingga hipotesis yang diterima
adalah laba operasi berpengaruh  dalam  memprediksi  arus kas di masa mendatang pada perusahaan
Pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019
2. Uji Simultan (F) Tabel 6 Hasil uji F Variabel F-hitung Prob. F- hitung Laba Kotor (X1), Laba Operasi (X2), Laba Bersih (X3) 38.02003 0.00000 0 Sumber : diolah peneliti (2021) Berdasarkan tabel 6 diatas
diketahui nilai F-hitung untuk variabel laba kotor,  laba  operasi  dan  laba  bersih  yaitu sebesar  38.02003  dengan  nilai  yang diperoleh  dari  F-tabel  sebesar  2.87.
Sehingga  hasil  pengujian  yang  sesuai dengan  kriteria  menyatakan  bahwa  F- hitung > F-tabel (38.02003 >2.87). Sedangkan  berdasarkan  pengujian  nilai probabilitas  F-hitung  prob  (F-statistic) sebesar  0,0000  atau  kurang  dari  taraf signifikan  0,05  (0.0000  <  0.05).  Sehingga berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan kriteria  nilai  F-tabel  dan  nilai  probabilitas F-hitung  maka  H0 ditolak dan H1  diterima yang  artinya  semua  variabel  independen berpengaruh  terhadap  variabel  dependen. Sehingga  hasil  uji  F  dalam  penelitian  ini bahwa  laba  kotor,  laba  operasi  dan  laba bersih  berpengaruh  dalam  memprediksi arus  kas  di  masa  mendatang  pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 7 Hasil Uji Determinasi (R 2 ) R-squared 0.961234 Adjusted R-squared 0.935952 Sumber : output Eviews 9, diolah Peneliti, 2021 Berdasarkan  tabel  7  diatas  terlihat bahwa Adjusted R-squared sebesar
0,935952 atau sebesar 93% yang mempunyai  arti  bahwa  variabel  dependen (arus  kas  di  masa  mendatang)  dapat dijelaskan  oleh  variabel  independen  (laba kotor, laba operasi dan laba bersih) sebesar 93%  sedangkan  sisanya  (100%  -  93%  = 8%)  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar model.  Artinya  bahwa  tidak  hanya  laba kotor,  laba  operasi  dan  laba  bersih  yang dapat  menjelaskan  variasi  perubahan  pada variabel arus kas di masa mendatang tetapi masih  banyak  variabel  independen  lain yang  dapat  menjelaskan  variasi  perubahan pada  variabel  dependen  (arus  kas  di  masa mendatang)  yang  peneliti  tidak  masukan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## 1. Laba Kotor Terhadap Arus Kas di masa Mendatang
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dalam uji  parsial  (t)  variabel  laba  kotor    tidak berpengaruh  dalam  memprediksi  arus  kas di  masa  mendatang  pada  perusahaan
Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab laba kotor tidak berpengaruh  dalam  memprediksi  arus  kas di  masa  mendatang  pada  perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  tahun  2017-2019  yaitu  karena laba  kotor  sendiri  tidak  mempunyai  kaitan langsung dengan proses operasi perusahaan sehingga  tidak  mempunyai  keterkaitan terhadap penciptaan laba dimana laba kotor ini  belum  memperhitungkan  beban  operasi pada perusahaan yang mampu mempengaruhi  secara    langsung  terhadap kegiatan  operasi  dari  sebuah  perusahaan. Beban operasi itu sendiri merupakan biaya- biaya  yang  berkaitan  dengan  operasi perusahaan  atau  biaya-biaya  yang  biasa terjadi dalam sebuah perusahaan (Suprapto, 2013:4).  Hal    ini  mendukung  teori  dari Kasmir  yang mengatakan bahwa  laba yang didapatkan  sebelum  dikurangkan  dengan biaya  yang  menjadi  beban  perusahaan adalah  laba  kotor  (Kasmir,  2017:303)  dan juga teori yang dikemukakan oleh Haryono yang  menyatakan  bahwa  pada  laba  kotor belum  menggambarkan  profitabilitas  atau keuntungan  secara  keseluruhan  disebabkan karena  laba  kotor  ini  belum  dikurangkan dengan  beban  operasi  pada  perusahaan sedangkan laba kotor hanya menggambarkan profitabilitas barang dagangan  perusahaan  itu  sendiri  (Haryono, 2017:376).  Sedangkan  laba  kotor  sendiri dipengaruhi  Harga  Pokok  Penjualan  yang mempunyai  kaitan  langsung  terhadap penjualan  itu  sendiri.  Penentuan  beban Pokok  Penjualan  perusahaan  pada  setiap perusahaan  pertambangan  yang  sudah terdaftar  pada  Bursa  Efek  Indonesia bervariasi  tergantung  berbagai  kebijakan dalam  menentukan  dan  menilai  beban pokok penjualan yang mengakibatkan pada laba kotor yang fluktuatif.
Adapun  fenomena  yang  terjadi  yang menjadi  penyebab  variasinya  kebijakan perusahaan dalam menentukan harga pokok penjualan  yaitu  salah  satunya  pelemahan nilai  tukar  Rupiah  yang  terjadi  selama periode pengamatan. Pelemahan nilai tukar
Rupiah  ini  terjadi  karena  resiko  dari  akibat ketidakpastian  yang  terjadi  pada  pasar keuangan  dunia.  Hal  ini  disebabkan  oleh dampak  normalisasi  kebijakan  moneter  AS dan  juga  dipengaruhi  oleh  meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami  peningkatan  cukup  besar  serta untuk  keperluan  pembayaran  utang  luar negeri  yang  jatuh  tempo.  Dampak  dari melemahnya  nilai  Rupiah  ini  memberikan pengaruh  terhadap  peningkatan  terhadap harga barang akibat dari bahan baku produk impor  pada  produk  dalam  negeri.  Kondisi pelemahan  nilai  tukar  Rupiah  ini  menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan harga pokok  penjualan  pada  setiap  perusahaan pertambangan  yang  sudah  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  selama  tahun  2017- 2019.
Klasifikasi  arus  kas  sendiri  dibagi menjadi  tiga  yaitu  klasifikasi  dari  aktivitas operasi,  aktivitas  investasi  dan  juga aktivitas pendanaan (Kieso et al.,
2018:592).  Dari  ketiga  klasifikasi  tersebut aktivitas  operasi  mempunyai  keterkaitan dengan  laba  kotor  dimana  laba  kotor didapatkan  dari  hasil  penjualan  bersih  dan harga  pokok  penjualan.  Dalam  aktivitas operasi  juga  terdapat  transaksi  misalnya penerimaan kas dari hasil penjualan barang atau jasa dan transaksi dalam mendapatkan persediaan yaitu terjadi pengeluaran maupun pembayaran kas terhadap pemasok maupun  biaya  terhadap  karyawan  yang juga  mampu  mempengaruhi  penjualan bersih dalam perusahaan. Sedangkan aktivitas  investasi  dan  juga  pada  aktivitas pendanaan  tidak  mempunyai  keterkaitan kuat  dengan  laba  kotor  karena  aktivitas investasi  diperoleh  dari  hasil  penjualan terhadap aset tetap yang dimiliki perusahaan, kegiatan investasi dan juga aset tak berwujud. Arus kas keluar terjadi ketika adanya pembayaran untuk memperoleh aset tetap.  Berdasarkan  aktivitas  pendanaan diperoleh  dari  hasil  penerbitan  terhadap surat-surat  berharga  utang  jangka  panjang maupun  ekuitas.  Sehingga  dari  aktivitas investasi  dan  aktivitas  pendanaan  tidak terlalu mempunyai komponen dalam penentuan laba kotor.
Perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia adalah perusahaan dengan pengaruh yang tinggi terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan  ekonomi,  hal  ini  karena menjadi  perusahaan  pertambangan  menjadi penyedia  sumber  daya  energi  dari  minyak dan gas bumi, logam dan mineral, batubara dan batu-batuan yang membantu pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.
Karakteristik industri pertambangan memiliki  perbedaan  dengan  industri  pada sektor lain karena pada perusahaan pertambangan membutuhkan biaya
terhadap  investasi  yang  sangat  besar,  sarat resiko,  berjangka  panjang  dan  adanya ketidakpastian  yang  tinggi.  Sehingga  dari hal-hal  tersebut  dapat  menjadi  faktor  laba kotor tidak berpengaruh dalam memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang karena  jika  dilihat  dari  informasi  yang disajikan  dalam  laba  kotor  hanya  memuat informasi  tentang  profitabilitas  barang dagangan  perusahaan,  sedangkan  dalam perusahaan pertambangan memiliki karakteristik yang berisiko tinggi dan biaya investasi  yang  besar  serta  mempunyai ketidakpastian tinggi.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil Koeswardhana (2020) yang meneliti terkait kemampuan  laba  kotor,  laba  operasi  dan laba  bersih  dalam  memprediksi  arus  kas  di masa mendatang.
Hasil penelitian Koeswardhana  ini  menyatakan  bahwa  laba kotor tidak mempunyai kemampuan signifikan  dalam  memprediksi  arus  kas  di masa  mendatang.  Penelitian  lain  yang mendukung  penelitian  ini  adalah  penelitian yang  dilakukan  oleh  Fadila,  (2018)  yang menguji  terkait  pengaruh  laba  kotor,  laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus  kas  di  masa  mendatang  pada perusahaan  transportasi  yang  terdaftar  di BEI periode
2013-2017. Hasil
penenlitiannya  menyatakan  laba  kotor secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap arus kas di masa mendatang. Hasil  penelitian  ini  juga  berlawanan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu Alamsyah dan  Shodiq  (2019) yang menguji  pengaruh
laba  kotor,  laba  operasi  dan  laba  bersih dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa mendatang  studi  empiris  pada  perusahaan manufaktur  di  BEI.  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  laba  kotor  berpengaruh positif terhadap arus kas di masa mendatang. Penelitian lain yang berlawanan  dengan  penelitian  ini  adalah Maharani  (2020)  dan  Suprapto  (2013) dengan  hasil  penelitian  bahwa  laba  kotor berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

## 2. Laba Operasi Terhadap Arus Kas Di masa Mendatang
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dalam uji  Parsial  (t)  laba  operasi  mampu memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar  di  Bursa  efek  Indonesia  selama tahun 2017-2019.
Hasil penelitian ini mendukung terkait teori selisih antara laba kotor dengan biaya- biaya  operasi  itu  merupakan  laba  operasi. Biaya-biaya  operasi  merupakan  biaya yang mempunyai  keterkaitan  dengan  kegiatan operasi  pada  sebuah  perusahaan  maupun biaya  yang  biasa  terjadi  dalam  sebuah perusahaan  dan  mempunyai  sifat  operatif (Suprapto,  2013:4).  Teori  ini  memperkuat hasil  penelitian  ini  dimana  laba  operasi mempunyai  pengaruh  untuk  memprediksi perkembangan arus kas di masa mendatang yang terjadi pada perusahaan pertambangan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia tahun  2017-2019.  Hal  ini  karena  laba operasi  sendiri    merupakan  hasil  dari operasi  normal  perusahaan  yang  sedang berlangsung.  Laba  operasi  sendiri  dapat menggambarkan  tentang  operasi  utama dalam sebuah perusahaan dan juga mempunyai  kaitan  langsung  dalam  proses terjadinya  laba  melalui  biaya-biaya  yang dikeluarkan  untuk  operasi  perusahaan. Laba operasi juga dapat mendukung terkait aktivitas  atau  kegiatan  utama  perusahaan. Sehingga laba operasi ini dapat mempengaruhi  keadaan  arus  di  masa mendatang. Melalui laba operasi para pihak pemakai  laporan  keuangan  juga  mampu membandingkan efisiensi Perusahaan dengan perusahaan lain dalam menjalankan
operasi  perusahaan.  Dimana  jika  biaya operasi perusahaan besar hal itu menyatakan  bahwa  perusahaan  mampu memahami dan mengetahui terhadap perkembangan  kondisi  perusahaan  serta mengatasi  kesulitan  pada  perusahaan. Artinya  bahwa  setiap  perusahaan  dapat menginvestasikan  melalui  biaya  operasi perusahaan  untuk  keberhasilan  perusahaan di  masa  depan.  Sehingga  laba  operasi  ini dapat  mempengaruhi  arus  kas  di  masa mendatang.   Hasil penelitian terdahulu yang  mendukung  penelitian  ini  dilakukan oleh Koeswardhana (2020) yang menganalisis  kemampuan  laba  kotor,  laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus  kas  di  masa  mendatang  dengan  hasil laba bersih mempunyai kemampuan signifikan  dalam  memprediksi  arus  kas  di masa  mendatang.  Penelitian  lain  dilakukan oleh  Maharani  (2020)  dengan  judul penelitian  model  prediksi  arus  kas  di  masa depan.  Hasil  penelitiannya  menyatakan bahwa  laba  operasi  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  dalam  memprediksi  arus kas  di  masa  mendatang.  Penelitian  lain dilakukan  oleh  Suprapto  (2013)  dengan judul  informasi  laba  dalam  memprediksi arus  kas  di  masa  mendatang.  Hasil penelitiannya  menyatakan  bahwa  laba operasi mempunyai pengaruh yang signifikan  dalam  memprediksi  arus  kas  di masa mendatang.
Hasil penelitian terdahulu yang berlawanan  dengan  penelitian  ini  adalah Fadila  (2018)  yang  meneliti  tentang pengaruh  laba  kotor,  laba  operasi  dan  laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang  pada  perusahaan  transportasi yang  terdaftar  di  BEI  periode  2013-2017. Hasil  penelitian  Fadila  menyatakan  bahwa laba operasi secara parsial tidak berpengaruh  dalam  memprediksi  arus  kas di masa mendatang.
3. Laba Bersih Terhadap Arus Kas Di masa Mendatang
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dalam uji parsial (t) laba bersih mampu memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang pada perusahaan Pertambangan yang
terdaftar  di  Bursa  efek  Indonesia  selama tahun 2017-2019.
Terjadinya  laba  bersih  dalam  satu perusahaan  dapat  menyatakan  kondisi kesuksesan operasi pada perusahaan selama periode  waktu  tertentu.  Keberhasilan  ini mampu  menarik  minat  para  investor  untuk bekerjasama  dan  menanamkan  modal mereka  pada  perusahaan  sehingga  mampu meningkatan  arus  kas  di  masa  depan. Pada penelitian  ini  perusahaan  pertambangan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia tahun  2017-2019  yang  dijadikan  sampel yaitu perusahaan-perusahaan yang mengalami  kondisi  laba  selama  tahun pengamatan, sehingga laba bersih perusahaan  mampu  memprediksi  kondisi arus  kas  di  masa  mendatang  pada perusahaan  pertambangan  di  Bursa  Efek Indonesia  tahun  2017-2019.  Penjelasan  di atas  mendukung  teori  yang  dikemukakan oleh  (Kieso  et  al.,  2017:181)  dimana selama periode waktu tertentu keberhasilan dari  operasi  perusahaan  dapat  diukur melalui  laporan  laba  rugi  perusahaan. Dalam  laporan  laba  rugi  juga  menyajikan informasi  yang  membantu  pihak  investor maupun  kreditur  dalam  memperkirakan jumlah,  waktu  dan  adanya  ketidakpastian arus  kas  di  masa  depan.  Selain  itu, pendapatan-pendapatan  lain  dalam  laba bersih yang menggunakan akuntansi akrual seperti  pendapatan  bunga  yang  dilakukan secara  kredit  dapat  menyebabkan  arus  kas keluar  dan  arus  kas  masuk  di  masa  depan. Hal ini terjadi ketika pendapatan dari bunga yang didapat perusahaan pada saat angsuran pokok dari pinjaman sebagiannya dibayar dimuka sehingga akan berpengaruh pada pemasukan terhadap bunga pada masa mendatang.  Hal  ini  mendukung  hasil penelitian  dari  Suprapto  tahun  2013  yang mengemukakan bahwa laba bersih diperoleh dari perbandingan semua pendapatan  dari  kegiatan  operasi  maupun kegiatan non operasi perusahaan (Suprapto, 2013:4).
Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian  ini  adalah  Koeswardhana  (2020) Maharani  (2020)  dan  Suprapto  (2013) dengan  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa
laba  bersih  berpengaruh  signifikan  dalam memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang. Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Alamsyah dan  Shodiq  (2019)  dengan  hasil  penelitian menyatakan bahwa laba bersih berpengaruh positif dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.
Penelitian  terdahulu  yang  berlawanan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang  dilakukan  oleh  Fadila  (2018)  dengan hasil  penelitian  menyatakan  laba  bersih secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap arus  kas  di  masa  mendatang  pada perusahaan  transportasi  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Laba Kotor, Laba Operasi Dan Laba Bersih Terhadap Arus Kas Di masa

## Mendatang
Berdasarkan hasil uji simultan (F) laba kotor,  laba  operasi  dan  laba  bersih mempunyai  pengaruh  yang  signifikan dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa mendatang  pada  perusahaan  Pertambangan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia selama tahun 2017-2019.
Laba  sendiri  mempunyai  keterkaitan dalam  memberikan  keyakinan  terkait  laba adalah sumber untuk memprediksi arus kas bagi  investor  maupun  kreditur  serta pemakai  laporan  keuangan  lainnya.  Laba akuntansi mempunyai manfaat untuk penanganan  manajemen  dan  juga  memiliki informasi  yang  sangat  berguna  bagi  para investor sehingga dapat mempengaruhi arus kas di masa mendatang. Peningkatan angka laba  pada  sebuah  perusahaan  sendiri mampu  menarik  minat  para  investor  atau kreditur  untuk  menyimpan  modalnya  ke perusahaan tersebut.
Laba bukan saja menyajikan perbedaaan informasi terkait transaksi yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan arus kas,  akan  tetapi  juga  mampu  memprediksi aktivitas  investasi  maupun  operasi  di  masa depan.  Karena  informasi  yang  disajikan terutama  terkait  kondisi  laba  pada  sebuah perusahaan  dapat  menjadi  sinyal  yang bagus bagi para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur untuk membuat atau mengambil keputusan ekonomi.  Informasi  ini  dapat  dijadikan
bakal pertimbangan untuk penentuan keputusan  ekonomi  (Prayoga,  2012  dalam Maharani, 2020:10). Hasil penelitian terdahulu  yang  mendukung  penelitian  ini Koeswardhana  (2020),  Fadila  (2018), Maharani  (2020)  dan  Suprapto  (2013) dengan  hasil  uji  simultan  menyatakan bahwa  laba  kotor,  laba  operasi  dan  laba bersih secara simultan berpengaruh signifikan  terhadap  arus  kas  di  masa mendatang.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
1. Laba  kotor  tidak  mempunyai  pengaruh dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa mendatang pada perusahaan pertambangan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia tahun  2017-2019.  Laba  kotor  tidak mempertimbangkan  beban  operasi  yang mempunyai kaitan lansung terhadap kegiatan operasi dari sebuah perusahaan
2. Laba  operasi  mempunyai  pengaruh  dalam memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang pada  perusahaan  Pertambangan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun 2017-2019.  Laba  operasi  mempunyai kaitan  lansung  dengan  penciptaan  laba melalui biaya-biaya operasi yang dikeluarkan perusahaan
3. Laba  bersih  mempunyai  pengaruh  dalam memprediksi  arus  kas  di  masa  mendatang pada  Perusahaan  Pertambangan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun 2017-2019.  Laba  bersih  yang  bersifat akrual  yang  didapatkan  dari  laba  sebelum pajak  dan  juga  yang  terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 pendapatan  lain  seperti  pendapatan  bunga yang  dilakukan  secara  kredit  dapat menyebabkan  arus  kas  masuk  atau  keluar di masa depan.
4. Laba  kotor,  laba  operasi  dan  laba  bersih mempunyai  pengaruh  yang  signifikan dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa mendatang pada perusahaan pertambangan
.
Saran 1. Bagi perusahaan Diharapkan  mampu  mengetahui  prospek keuangan  perusahaan  melalui  informasi  yang disajikan  laporan  keuangan  terutama  laporan laba  rugi  yang  memuat  informasi  terkait  laba kotor,  laba  operasi  dan  laba  bersih  terutama
dalam  memprediksi  arus  kas  di  masa mendatang 2. Bagi penelitian selanjutnya
Diharapkan  mampunya  memberikan  hasil yang  lebih  dengan  menambahkan  variabel- variabel  lain  seperti  harga  saham  yang mempunyai  indikasi  dalam  memprediksi  arus kas di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  A,  A.  dan,  &  N,  A,  A.  (2019). Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi, Dan Laba  Bersih  Dalam  Memprediksi  Arus Kas  Di  Masa  Mendatang. Jurnal  Ilmiah Riset Akuntansi , 08 (01), 119–131.
Fadila, Z. (2018). Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Di masa Mendatang Pada Perusahaan Transportasi  yang  Terdaftar  Di  BEI Periode  2013  -  2017. Jurnal  Ilmiah
Kohesi , 2 (4), 1–6.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI). Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) , (2012).
Jusup,  A.  H.  (2017). Dasar-Dasar  Akuntansi .
Yogyakarta:  Bagian  Penerbitan  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Kasmir. (2017). Pengantar Manajemen
Keuangan (2nd  ed.).  Jakarta:  Kencana,
Prenada Media Group.
Kieso,  E.  D.,  Weygandt,  J.  J.,  &  Warfield,  T.
D. (2017). Akuntansi Keuangan
Menengah  Volume  1 .  Jakarta:  Salemba
Empat.
Kieso,  E.  D.,  Weygandt,  J.  J.,  &  Warfield,  T.
D. (2018). Akuntansi Keuangan
Menengah  Volume  2 .  Jakarta:  Salemba Empat. Koeswardhana, G. (2020). Analisis Kemampuan  Laba  Kotor  ,  Laba  Operasi Dan  Laba  Bersih  Dalam  Memprediksi Arus  Kas  Di  Masa  Mendatang. Journal of Information System, Applied,
Management,  Accounting  and  Research ,
4 (1), 1–8.
Maharani,  Y.  (2020).  Model  Prediksi  Arus
Kas  di  Masa  Depan  (Studi  Empiris  pada
Perusahaan Telekomunikasi
yang Terdaftar  di  BEI). Jurnal  Ilmu  Sosial,
Manajemen,  Akuntansi  Dan Bisnis , 1 (1), 1–13. https://doi.org/10.47747/jismab.v1i1.2 Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Bisnis . Alfabeta.
Suprapto.  (2013). Informasi  Laba  Dalam Memprediksi Arus Kas Di Masa Mendatang (Studi Kasus Pada Perusahaan  Manufaktur  Di  Bursa  Efek Indonesia ) . 2 , 163–176. Suwardjono. (2016). Teori Akuntansi
Perekayasaan Pelaporan Keuangan (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Syakur.  (2009). Intermediate  Accounting: Dalam  Perspektif  Lebih  Luas .  Jakarta: AV Publisher.
Warren,  S.  C.,  Reeve,  J.  M.,  Duchac,  J.  E., Suhardianto,  N.,  Kalanjati,  D.  S.,  Jusuf, A.  A.,  &  Djakman,  C.  D.  (2014). Pengantar  Akuntansi (25th  ed.).  Jakarta: Salemba Empat.

## ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA
Ady Cusrell William Ly Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana e-mail: williamly0808@gmail.com
Anthon Simon Y. Kerihi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana e-mail: kerihianthon@gmail.com
Sarlin P. Nawa Pau Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana e-mail: sarlin.pau@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Kantor  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  adalah  salah  satu  instansi pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Dimana  salah  satu  misi  yang  ingin  dicapai  adalah  Meningkatkan  Kualitas Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah.Namun  permasalahan  yang  terjadi bahwa  Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah di  kabupaten  Sabu  Raijua  khususnya  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021  telah dilaksanakan sesuai ketentuan namun masih  terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan  dengan  alas  an  kurangnya  beberapa  sumber  daya  yang  ada.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  angket,  wawancara,  dan dokumentasi.  Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualititatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  pengawasan khususnya  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  tahun  2019  sampai  2021 yakni  audit,reviu,evaluasi,dan  pemantauan  sudah  dilaksanakan  sesuai  ketentuan,  namun ada  beberapa  sub  kegiatan  yang  belum  dilaksanakan  karena  kurangnya  Sumber  Daya Manusia  yang  memadai  serta  alokasi  waktu  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan  yang kurang memadai.
Kata kunci : Inspektorat Daerah, Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Kendala

## ABSTRACT
The  Office  of  the  Regional  Inspectorate  of  Sabu  Raijua  District  is  one  of  the government  agencies that  has  a  supervisory  function  on  the  implementation  of  regional government.  Where  one  of  the  missions  to  be  achieved  is  to  improve  the  quality  of supervision  of  the  implementation  of  regional  government.  However,  the  problem  that occurs  is  that  the  implementation  of  the  supervisory  function  on  the  implementation  of regional government in Sabu Raijua district, especially in 2019 to 2021, has been carried out  according  to  the  provisions,  but  there  are  still  several  sub-activities  that  have  not been  implemented.  implemented  due  to  the  lack  of  available  resources.  Data  collection techniques  used  in  this  research  are  questionnaires,  interviews,  and  documentation.  In this study, the analysis used was descriptive qualitative data analysis. The results of the study  concluded  that  the  implementation  of  the  supervisory  function,  especially  at  the Regional  Inspectorate  of  Sabu  Raijua  Regency  in  2019  to  2021,  namely  audit,  review, evaluation,  and  monitoring  had  been  carried  out  according to  the  provisions,  but  there were several sub-activities that had not been carried out due to lack of adequate human resources and time allocation. implementation of inadequate supervisionactivities.
Keywords : Regional Inspectorate, Audit, Review, Evaluation, Monitoring, Detention

## PENDAHULUAN
Berbagai  masalah  penyimpangan, kecurangan,  penyalahgunaan  wewenang, serta  permasalahan  umum  sebagai  akibat dari  adanya  praktik  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme masih sering terjadi di Indonesia  saat  ini.  Untuk  itu  berbagai upaya  dilakukan  Pemerintah  untuk  terus melakukan perbaikan dengan mewujudkan tata  kelola  Pemerintahan  yang  baik (good government) yang mengarah pada Pemerintahan yang bersih (clean
government) .  Salah  satu  cara  untuk mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah dengan peningkatan peran fungsi pengawasan,  baik  itu  pengawasan internal maupun  eksternal  yang  memadai  di lingkup  pemerintahan.  Sasaran  atau  target pengawasan pada organisasi Pemerintahan adalah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.  Untuk  mencapai  target  fungsi pengawasan  yang  telah  ditetapkan  secara maksimal, maka fungsi pengawasan tersebut  harus  dilaksanakan  secara  efektif dan juga efisien. Maka dari itu Pemerintah
juga melaksanakan peningkatan keefektifan  dan  keefisiensian  pekerjaan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan.
Peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah sangat  dibutuhkan  khususnya  aparat  yang akan  melaksanakan  fungsi  pemerintahan yang  ada.  Penyelenggaraan  pemerintahan yang  efektif  merupakan  kebutuhan  yang sangat diperlukan terlebih di masa revolusi industry  4.0  sekarang  ini.  Pendekatannya yaitu difokuskan untuk memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  guna  untuk penyampaian kebijakan pemerintah daerah baik  ditingkat  pusat  sampai  desa-desa sekaligus  sebagai  pelaksana  program pemerintahan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah,  maka  pemerintah daerah  diberi  kewenangan  yang  besar untuk  mengatur  dan  mengurus  Rumah Tangga  Negara  mereka  sendiri  secara Otonom.  Otonom  atau  otonomi  daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah  otonom  dalam  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  dengan  tanggung  jawab  kepada perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan  yang  luas  itulah  maka dibutuhkan  fungsi/tugas  pengawasan  yang optimal  yang  dalam  hal  ini  salah  satu instansi  yang  melaksanakannya  adalah Inspektorat Daerah, karena tanpa pengawasan  maka  peluang  terjadinya penyimpangan  seperti  pernyataan  diatas bisa terjadi.
Fungsi  pengawasan  pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan/audit, sedangkan
sasarannya ditemukan
adanya penyimpangan  yang  terjadi.  Pengawasan itu  sendiri  menurut  Handoko  dalam Kusumawardani  (2021)  adalah  proses untuk  menjamin  bahwa  tujuan  organisasi dan manajemen tercapai. Dalam melaksanakan  fungsi  pengawasan,  selain memastikan
pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan
secara  efektif,  efisien  dan  ekonomis  (3E) juga  menilai  kinerja  Perangkat  Daerah sehingga jika ditemukan adanya penyimpangan maka tindakan yang dilakukan antara lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada Top Management atau  pimpinan  organisasi  /
Perangkat  Daerah  yang  diperiksa.  Bentuk pengawasan intern  berdasarkan ketentuan Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008  tentang  Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah  (SA-APIP),  adalah  seluruh proses  kegiatan  pemeriksaan/audit,  reviu, pengevaluasian,  dan  pemantauan,  serta kegiatan  pengawasan  lainnya  berupa asistensi sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan  tugas dan fungsi  pengawasan  organisasi  dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif sesuai  dengan  indikator  dan  tolok  ukur kinerja  kegiatan  yang  telah  ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
Kabupaten  Sabu  Raijua  adalah salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi  Nusa Tenggara
Timur yang dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten  Sabu  Raijua  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  untuk  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  daerah.    Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  di  Kabupaten  Sabu  Raijua sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  maka  Pemerintah dan  DPRD  Kabupaten  Sabun  Raijua menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua  Nomor  17  Tahun  2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan  Daerah,  Lembaga  Teknis Daerah  dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Sabu  Raijua  Kelas  D  Kabupaten  Sabu Raijua yang menyatakan bahwa salah satu Instansi  Pemerintah  untuk  melaksanakan fungsi  pengawasan  adalah  Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Salah satu
Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten  Sabu  Raijua,  menghasilkan
Opini
BPK terhadap jalannya pemerintahan  Kabupaten  Sabu  Raijua berdasarkan  LKPD  yang  ada  yakni  pada Tahun  Anggaran  2020  yaitu  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP).  Dalam  hal  ini Kabupaten  Sabu  Raijua  mendapat  Opini BPK  yaitu  WTP  pada  tahun  anggaran 2020  dengan  beberapa  catatan  yang dikutip dari www.ntt.bpk.go.id yang menyatakan masih ada penatausahaan aset daerah  yang  belum  sepenuhnya  diperiksa
secara  tertib,  sedangkan  tahun-tahun sebelumnya  (2018  dan  2019)  mendapat opini  BPK  yaitu  WDP  (Wajar  Dengan Pengecualian).    Hal  itulah  yang  menjadi kewenangan
Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  sebagai  instansi yang  melaksanakan  fungsi  pengawasan  di lingkup intern pemerintahan untuk melakukan pengawasan.
Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu  Raijua  merupakan  salah  satu organisasi Pemerintahan menurut
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua Nomor 17 Tahun 2011 yang melaksanakan Fungsi  Pengawasan  terhadap  jalannya Pemerintahan  Daerah  di  Kabupaten  Sabu Raijua.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan pengawasan,
Inspektorat Daerah
Kabupaten  Sabu  Raijua  harus  mengacu atau  berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah Nomor  17  Tahun  2011  yang  memiliki
Fungsi  Pengawasan  antara  lain  seperti,
Perencanaan Program Pengawasan, Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan,  serta  kegiatan  Pemeriksaan (Audit), Reviu, Pemantauan dan
Pengevaluasian  tugas  Pengawasan  pada Instansi  Pemerintah  di  Kabupaten  Sabu Raijua.
Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan
yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten
Sabu Raijua
tersebut, dilaksanakan  pada  100  Perangkat  Daerah dan  102  Unit  Sekolah  (TK-SMP).  Namun dalam  pelaksanaanya,  terdapat  contoh kasus  menurut www . korantimor.com yang dapat dikatakan bahwa
Fungsi Pengawasan  yang  dilakukan  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  belum maksimal  yaitu,  terdapat  Dana  Desa dengan nilai sekitar 11 Miliar Rupiah pada sebelas  desa  dan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  senilai  5  Miliar  Rupiah  pada sembilan  desa  di  Kabupaten  Sabu  Raijua dengan  Tahun  Anggaran  2019  diduga bermasalah  dan  belum  pernah  diperiksa
oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua,  serta  atas  perintah  Kepala  Daerah dalam  hal  ini  Gubernur,  Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur ditugaskan melakukan  audit  pada  lima  Perangkat Daerah setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan karena ruang lingkup pengawasan  yang  harus  di cover oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua  begitu  luas,  dengan  rincian  100 Perangkat  Daerah  dan  102  Unit  Sekolah (TK-SMP),  yang  dilaksanakan  oleh    5 orang  auditor  serta  dibantu  oleh  5  orang pejabat  fungsional  lainnya  (Irban  dan Kasubag).
Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi ialah bahwa pelaksanaan pengawasan  dari  tahun  2019  sejauh  ini belum terlaksana dengan maksimal, diduga  karena  masih  ada  kasus  yang belum  diperiksa  oleh  Inspektorat  Daearh Kabupaten Kupang dan dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasannya  pada lingkup  Pemerintahan  Kabupaten  Sabu Raijua,  diduga  masih  harus  dibantu  oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Hal  ini  diduga  adanya  kendala yang  menghambat  seperti  kurangnya Sumber  Daya  Manusia  (Auditor)  yang memadai,  kekurangan  Sarana  Prasarana, dan  faktor  lain  seperti  ketersediaan Anggaran  dalam  pelaksanaan  pengawasan dan alokasi waktu.
Maka  dari  fenomena  serta  dugaan yang  ada,  peneliti  ingin  melakukan penelitian  dengan    judul “  Analisis Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Pada
Inspektorat Daerah Dalam
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  di Kabupaten Sabu Raijua “ .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada Kantor  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua,  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur.  Sumber  Data  dalam  penelitian  ini adalah  Data  Primer  dan  Data  Sekunder. Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh dari  penelitian  lapangan  yang  dilakukan dengan  melakukan  wawancara  langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan  dengan  penelitian  yang  ini yaitu  kepala  Inspektorat  dan  pegawai Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Katingan, sedangka  data  sekunder  diperoleh  dari dokumen-dokumen terkait mengenai pengawasan  inspektorat  seperti  undang- undang dan peraturan.
Pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara:
a. Kuesioner
b. Wawancara
c. Dokumentasi. Dalam  penelitian  ini  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  data  deskriptif kualititatif.  Analisis  data  kualitatif  adalah analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik.  Analisis  secara  kualitatif  dalam halini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan  dengan  data  yang  lain,  lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.  Terdapat  tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:
a. Pengumpulan Data.
b. Penyajian Data.
c. Reduksi Data.
d. Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua A. Audit
Pemeriksaan  atau  biasa  disebut  audit menurut Arens,dkk(2011) merupakan
pengumpulan  data  dan  evaluasi  bukti tentang  informasi  untuk  menentukan  dan melaporkan  derajat  kesesuaian  antara informasi dan kriteria yang telah
ditetapkan  serta  Audit  dilakukan  oleh orang  yang  kompeten  dan  independen. Audit tidak hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan  besar  atau  instansi swasta,  dilingkup  Pemerintahan  baik ditingkat pusat sampai pada daerah-daerah yakni  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  juga wajib  dilaksanakan  proses  pemeriksaan atau audit.
Audit dilingkungan instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah dan juga pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun  2008  tentang  Standar  Audit  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah,  yang mengatakan bahwa Aparatur Pengendalian Intern  Pemerintah  (APIP)  baik  BPK, Inspektorat  Jenderal  serta  Inspektorat Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota harus  melaksanakan  pengawasan  yakin kegiatan  audit  di  lingkup  Pemerintahan, antara lain yakni :
a. Audit Laporan Keuangan
b. Audit Kinerja
c. Audit Dengan Tujuan Tertentu
Selain tiga jenis audit tersebut, ada satu jenis  audit  yang  disebut Probity Audit yang  diatur  dalam  pasal  116  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang  atau  Jasa  Pemerintah. Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas berdasarkan  jawaban  yang  diberikan responden  melalui  angket/kuesioner  juga dokumen  Program  Kerja  Pengawasan Tahunan  (PKPT)  dari  tahun  2019  sampai dengan  tahun  2021,  Inspektorat  Daerah Kabupaten
Sabu Raijua hanya melaksanakan dua jenis
pemeriksaan/audit  yakni  audit  kinerja  dan audit  dengan  tujuan  tertentu,  sedangkan probity audit dan Audit Laporan Keuangan tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  karena
keterbatasan  kewenangan  dan  Sumber Daya Manusia (tenaga auditor).
Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi  Pengawasan  (Audit)  di  Inspektorat Sabu Raijua:
“Pada  tahun  2019  s.d  2021  kami  hanya melaksanakan  Audit  Kinerja  dan  Audit Dengan  Tujuan  Tertentu  atau  yang  biasa kami sebut Pemeriksaan Khusus (Pemsus). Sedangkan Audit Laporan Keuangan tidak dilaksanakan  karena  diperiksa  BPK  RI dan  Probity  Audit  tidak  kami  laksanakan dikarenakan untuk pengadaan barang jasa kami  hanya  melakukan  reviu  saja  tidak melakukan pemeriksaan, dan juga keterbatasan  auditor  yang  ada.”  (Hasil wawancara  dengan  seorang  Auditor,  bpk J.S,  tanggal  14  Maret  2022,  pukul  13.41 siang).

## B. Reviu
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia  (2019), Reviu  adalah  proses analisis  berdasarkan  standar  pemeriksaan, manajemen  pemeriksaan,  dan  pedoman pemeriksaan  lain  yang  ditetapkan  BPK untuk  menilai  pelaksanaan  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  pemeriksa  dan/atau tenaga  ahli  dari  luar  BPK  yang  bekerja untuk dan atas nama BPK.
Dalam  pemerintahan,  ada  beberapa laporan  yang  harus  dilakukan  reviu  oleh Aparat  Intern  Pemerintah  (APIP),  baik BPKP  hingga  sampai  Inspektorat  Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain: a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) b. Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
c. Dokumen Perencanaan
d. Dana  Alokasi  Khusus  Fisik  (DAK Fisik)
e. Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LKIP)
Berdasarkan  Hasil  penelitian  yang diperoleh  peneliti  melalui  jawaban  yang diberikan responden
melalui angket/kuesioner  juga  dokumen  Program Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  dari tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2021 diketahui  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua  telah  melaksanakan  seluruh bentuk  kegiatan  reviu  sesuai  ketentuan yang berlaku.
Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Reviu) di Inspektorat Sabu Raijua:
“Kalau untuk pelaksanaan kegiatan reviu seluruhnya  sudah  dilaksanakan  oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua”  (Hasil  wawancara  dengan seorang  Auditor,  bpk  J.S,  tanggal  14 Maret 2022)

## C. Evaluasi
Evaluasi  merupakan  proses  yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi  tentang  suatu  program  untuk dapat  digunakan  sebagai  dasar  membuat keputusan,  menyusun  kebijakan  maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko,  2012:6). Menurut  Indiahono dalam  Damanik  &  Marom  (2016) , Evaluasi dalam kebijakan
publik/pemerintahan adalah kegiatan
mengukur  suatu  kebijakan  berhasil  atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi  kebijakan  menunjuk  pada  dua aspek yaitu aspek proses dan hasil.
Di dalam pemerintahan, ada beberapa hal  yang  harus  dilakukan  evaluasi  oleh Aparat  Intern  Pemerintah  (APIP),  baik BPKP  hingga  sampai  Inspektorat  Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:
a. Tindak  Lanjut  Hasil  Pengawasan
(TLHP)
b. Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP)
c. Dana Desa
d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) e. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
f. Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua,  diketahui  bahwa  kegiatan  evaluasi
Penilaian  Mandiri  Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi  (PMPRB)  dan  kegiatan  evaluasi Perencanan  dan  Penganggaran  Responsif Gender  (PPRG)  tidak  dicantumkan  dalam Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan (PKPT)  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua    sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  kegiatan-kegiatan  tersebut  belum dilaksanakan.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai
Fungsi Pengawasan (Evaluas i ) di Inspektorat Sabu Raijua:
“Semua  kegiatan  evaluasi  tersebut
Inspektorat Sabu Raijua belum melaksnakannya.  Jadi  kegiatan  tersebut sudah ada pada target awal di PKPT, tapi saat  perubahan  Anggaran,  disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, contohnya  auditornya  yang  terbatas. “(Hasil  wawancara  dengan  seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).

## D. Pemantauan
Pemantauan  atau Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui,  pemantauan  berkadar  tingkat tinggi  dilakukan  agar  dapat  membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan  pergerakan  ke  arah  tujuan atau  menjauh  dari  itu  (Rohayati,  2014). Sedangkan  menurut  Mudjahidin  (2012), Monitoring adalah  penilaian  yang  terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan
proyek  di  dalam  konteks  jadwal-jadwal pelaksanaan  dan  terhadap  penggunaan input-input  proyek  oleh  kelompok  sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan.
Di dalam pemerintahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan
pemantauan/monitoring oleh Aparat Intern Pemerintah  (APIP),  baik  BPK  hingga sampai  Inspektorat  Daerah,  baik  ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:
a. Tindak  Lanjut  Hasil  Pengawasan (TLHP)
b. Dana Desa
c. Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah
(BOS) d. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Berdasarkan data pada hasil penelitian diatas, diketahui bahwa kegiatan pemantauan telah dituangkan dalam
Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan (PKPT) tahun 2019 sampai 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua  dan  didukung  hasil  penelitian melalui angket/kuesioner diketahui
kegiatan-kegiatan pemantauan yakni kegiatan
TLHP dan pemantauan LHKPN/LHKASN telah dilaksanakan oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua.  Sedangkan  untuk  pemantauan Dana  Desa  dan  Dana  BOS  untuk  tahun 2019  sampai  2021,  belum  dilaksanakan oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua karena tidak diprogramkan didalam PKPT 2019-2021, dengan alasan menyesuaikan  dengan  kondisi  Sumber Daya  yang  ada  pada  saat  perubahan anggaran.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai Fungsi  Pengawasan  (Pemantauan)  di
Inspektorat Sabu Raijua :
“Pelaksanaan kegiatan pemantauan beberapa sudah dilaksanakan oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua  sesuai  dengan  PKPT  yang  ada.
Tapi  ada  juga  yang  belum  dilaksankan, karena  adanya  perubahan  anggaran, bahwa  setelah  perubahan  anggaran, disesuaikan  lagi  pengawasan  yang  ada dengan kemampuan yang dimiliki.” (Hasil wawancara  dengan  seorang  Auditor,  bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).
Kendala  Dalam  Pelaksanaan  Fungsi Pengawasan  Di  Inspektorat  Daerah Sabu Raijua A. Sumber Daya Manusia
Nawawi, (2011:42) menjelaskan pengertian SDM menjadi dua bagian yaitu makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro  adalah  semua  manusia  sebagai penduduk  atau  warga  negara  suatu  negara atau  dalam  batas  wilayah  tertentu  yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang  sudah  maupun  belum  memperoleh pekerjaan  (lapangan  kerja).  Pengertian SDM  dalam  arti  mikro  secara  sederhana adalah  manusia  atau  orang  yang  bekerja atau  menjadi  anggota  suatu  organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.
SDM dalam pelaksanaan tugas pengawasan    dibutuhkan  tenaga  Auditor yang  kompeten  dan  profesional.      Yang dimaksud  dengan  tenaga  auditor  yang berkompeten  adalah  SDM  yang  telah memiliki  sertifikasi  keahlian  di  bidang audit yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten pula.
Sumber daya manusia pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan hasil penelitian, berjumlah  tujuh  belas  orang  pegawai negeri  sipil  (PNS),  yang  terdiri  dari  satu orang  Inspektur,  tiga  orang  Inspektur Pembantu (Irban), lima orang Auditor, dua orang  Kepala  Sub.Bagian  (Kasubag),  dan enam  orang  fungsional  umum.  Namun  di dalam  penelitian  ini  yang  terfokus  kepada pelaksanaan fungsi pengawasan, maka dari itu  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimaksud
dalam  penelitian  ini  adalah  Auditor,  yang mana  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Sabu  Raijua  berjumlah  lima  orang, Berdasarkan  data  yang  ada  sejak  tahun 2018  hingga  tahun  2021  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Sabu  Raijua  hanya memiliki  5  orang  pejabat  fungsional auditor  untuk  melaksanakan  pengawasan pada  202  obyek  pengawasan  (perangkat daerah,  desa  dan  sekolah).    Dengan demikian  maka  dapat  dikatakan  bahwa ketersediaan  SDM  (tenaga  auditor)  tidak memadai  untuk  melaksanakan  kegiatan pengawasan penyelenggaran pemerintahan di  Kabupaten  Sabu  Raijua.  Dampak  dari kurangnya  tenaga  auditor  adalah  adanya obyek  pengawasan  yang  tidak  dapat dijangkau  dalam  kegiatan  pengawasan setiap  tahun  disamping  adanya  kebijakan pelibatan  PNS  fungsional  umum  dalam kegiatan-kegiatan  pengawasan.    Hal  ini dapat  berdampak  terhadap  hasil-hasil pengawasan.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai Kendala  (Sumber  Daya  Manusia)  Dalam Melaksanakan  Fungsi  Pengawasan  di Inspektorat Sabu Raijua:
“Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia yang  dimiliki  memang  terbatas  dalam  hal Auditor  di  Inspektorat  Kabupaten  Sabu Raijua. Auditor yang ada hanya berjumlah lima  orang,  satu  orang  auditor  senior nanti di bulan september akan memasukim Batas  Usian  Pensiun  (BUP).  Karena kendala  Sumber  Daya  tersebut,  maka dalam  pelaksanaan  pengawasan  juga melibatkan beberapa orang pejabat struktural  yang  berjumlah  lima  orang yaitu  Inspektur  Pembantu  1,  Inpektur Pembantu  II,  Inspektur  Peembantu  III, Ahli  Muda  Perencana    dan  Kasubag Umum,  Kepegawaian  dan  Keuangan” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022) B. Sarana Prasarana
Sarana  dan  prasarana  yang  tersedia pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua  dalam  menunjang  pelaksanaan tugas  dan  fungsinya  berupa  :  Komputer, Laptop,  Printer,  Kamera,  Alat  Tulis Kantor  (ATK),  Meja,  Kursi,  Gedung kantor,    dan  lain  sebagainya.    Khusus sarana  untuk  mendukung  kelancaran operasional  pelaksanaan  tugas  auditor  di Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua terdapat  12  unit  laptop  selain  printer  dan sarana  lainnya.      Jika  dilihat  dari  jumlah laptop  yang  ada,  dapat  dikatakan  bahwa keberadaan  Sarana  dan  Prasarana    dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  di  Kabupaten  Sabu  Raijua telah memadai.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai Kendala (Sarana Prasarana) Dalam
Melaksanakan  Fungsi  Pengawasan  di Inspektorat Sabu Raijua:
“Kalau  untuk  sarana  seperti  Laptop,
Komputer,  ATK,  dan  lainnya  kami menggunakan fasilitas milik kantor kendati  ada  juga  yang  menggunakan fasilitas milik pribadi” (Hasil wawancara dengan  seorang  Auditor,  bpk  J.S,  tanggal 14 Maret 2022)
C. Anggaran Dalam lingkup pemerintahan, anggaran atau yang disebut APBD, sangat diperlukan dalam menjalankan
penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah. Menurut  Badrudin (2012) Anggaran Pendapatan Asli Daerah
(APBD)  adalah  suatu  rencana  kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan  atau  penerimaan  dan  belanja atau  pengeluaran  pemerintah  daerah,  baik provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dalam rangka  mencapai  sasaran  pembangunan dalam  kurun  waktu  satu  tahun  yang dinyatakan  dalam  satuan  uang  dan disetujui  oleh  DPRD  dalam  peraturan
perundangan  yang  disebut  Peraturan Daerah.
Ketersediaan Anggaran yang memadai sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.    Anggaran  merupakan  salah satu  sumber  daya  (input)  yang  sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan  termasuk  kegiatan  pengawasan. Tanpa  anggaran  yang  memadai,  kegiatan tidak  akan  terlaksana  secara  baik  bahkan jika  anggaran  tidak  memadai  akan berdampak  pada  output  atau  hasil  yang diperoleh  baik  dari  aspek  mutu  atau kualitas maupun kepuasan penerima manfaat. Anggaran yang ada pada
Pemerintah terkhususnya
Pemerintah Daerah,  dialokasikan  sesuai  aturan  yang ada.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai Kendala (Anggaran) Dalam Melaksanakan Fungsi  Pengawasan  di  Inspektorat  Sabu Raijua:
“Anggaran  yang  ada  sudah  memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang  ada  kendati  belum  sepenuhnya sesuai  ketentuan”  (Hasil  wawancara dengan  seorang  Auditor,  bpk  J.S,  tanggal 14 Maret 2022).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, ketersediaan  anggaran  yang  ada  pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua  dalam  melaksanakan  kegiatan pengawasan, sudah memadai. D. Waktu
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua,  yang  diperoleh  dari  wawancara serta  angket  yang  disebarkan,  diperoleh hasil  bahwa  waktu  yang  diberikan  dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dinilai  belum  cukup  atau  memadai, sehingga bisa berdampak terhadap pekerjaan yang dilakukan.
Berikut  hasil  wawancara  mengenai Kendala  (Waktu)  Dalam  Melaksanakan
Fungsi  Pengawasan  di  Inspektorat  Sabu Raijua:
“Untuk waktu sendiri belum maksimal dan memadai  dalam  pelaksanaan  pengawasan untuk  mengerjakan  langkah  kerja  yang seharusnya dilaksanakan.” (Hasil wawancara  dengan  seorang  Auditor,  bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua,
maka peneliti
dapat menyimpulkan:
1. Hasil  penelitian  mengatakan  bahwa kegiatan  audit  yang  dilaksanakan Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai belum maksimal dikarenakan  masih  ada  satu  kegiatan audit  yaitu  probity  audit  yang  belum dilaksanakan dengan alasan
kurangnya  Sumber  Daya  Manusia yang  ada.  Hasil  penelitian  juga mengatakan  bahwa  kegiatan  reviu yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  dari  tahun 2019  sampai  dengan  2021  dinilai sudah  maksimal,  karena  keseluruhan laporan  yang  harus  direviu  telah dilaksanakan  sesuai  ketentuan.  Hasil penelitian yang berikut juga
mengatakan  bahwa  kegiatan  evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  dari  tahun 2019  sampai  dengan  2021  dinilai belum  maksimal  dikarenakan  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara dan kuesioner yang disebarkan, seluruh  evaluasi  yang  dimaksudkan pada  tabel  4.2.1.3,  seluruhnya  belum dilakukan kegiatan evaluasi,
dikarenakan
Inspektorat Daerah
Kabupaten Sabu Raijua saat menyusun PKPT, menyesuaikan dengan  kekuatan  Sumber  Daya  yang dimiliki,  dalam  hal  ini  ketersediaan SDM. Serta berdasarkan hasil penelitian,  kegiatan  pemantauan  yang dilaksanakan Inspektorat Daerah
Kabupaten  Sabu  Raijua  dari  tahun 2019  sampai  dengan  2021  dinilai belum  maksimal  dikarenakan  dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan,  dari  kegiatan  pemantauan yang  dimaksud  dalam  tabel,  belum terlaksana  seluruhnya,  dikarenakan terbatasnya  SDM  yang  dimiliki  dan alokasi  waktu  yang  dinilai  kurang dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan.
2. Dari  hasil  penelitian  yang  diperoleh dari  wawancara,  angket  yang  ada, serta  data  auditor  yang  didapat, kendala  pertama  yang  dimiliki  oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Sabu Raijua  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan  tahun  2019  sampai  2021 yaitu  kurangnya  ketersediaan  Sumber Daya  Manusia  dalam  hal  ini  Auditor. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh kesimpulan yakni kendala kedua yang dimiliki  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2019  sampai  2021  yaitu  kurangnya waktu  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan yang ada.

## Saran
Adapun  berdasarkan  kesimpulan  di atas,  saran  yang  dapat  diberikan  sebagai berikut:
1. Bagi Objek Penelitian Mengingat
banyaknya obyek pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten  Sabu  Raijua  diharapkan segera melakukan komunikasi dengan pejabat  berwenang  dalam  upaya
menambah jumlah SDM dalam hal ini jumlah  auditor  dengan  keahlian  /
kapabilitas sesuai kebutuhan, sehingga  dengan  tersedianya  auditor yang  berkualitas  sehingga  kegiatan pengawasan  yang  dilakukan  akan lebih  maksimal. Selain itu disarankan  agar    memperhatikan alokasi waktu yang diberikan terhadap masing-masing  kegiatan  pengawasan
(Audit,  Reviu,  Evaluasi,  Pemantauan) secara  memadai  sesuai  karakteristik kegiatan pengawasan, agar pengawasan  bisa  berjalan  dengan
efektif,  efisien    dan  mendapat  hasil yang maksimal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan
mengkaji  lebih  banyak  sumber  atau data  mengenai  fungsi  pengawasan yang  ada  pada  Inspektorat  Daerah karena  pada  penelitian  ini  terkendala adanya  bencana  non  alam pandemic covid-19 sehingga penelitian ini hanya fokus  pada  empat  unsur  pengawasan sedangkan terkait dengan unsur pengawasan  lainnya  tidak  diteliti dengan  asumsi  telah  dilaksanakan sesuai ketentuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arens,  A.  A.  (2011). Auditing  Dan  Jasa Assurance .  Edited  by  H.  Wibi  and  S. Suryadi. Jakarta: Erlangga.
Damanik,  Y.  T.,  &  Marom,  A.  (2016). "Evaluasi  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan  Melalui  Program  Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo  Kecamatan  Tembalang Kota  Semarang." Journal  of  Public Policy  and  Management  Review,  5(3), 1–11.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp pmr/article/view/12486 KBBI. (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) . https://www.kamusbesar.com/reviu Mudjahidin,  M.,  &  Dita  Pahang  Putra,  N.
(2012). "Rancang Bangun Sistem Informasi  Monitoring  Perkembangan Proyek  Berbasis  Web." Jurnal  Teknik Industri, 11(1), 75. https://doi.org/10.22219/jtiumm.vol11.no 1.75-83
Nawawi.  (2011). Manajemen  Sumber  Daya
Manusia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press. Pancasari Kusumawardani, V. (2021). "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Di Kabupaten Katingan." Pedagogik: Jurnal Pendidikan, 16(1), 69–82. https://doi.org/10.33084/pedagogik.v16i1
.2333 Rohayati,  M.  (2014). "Membangun  Sistem Informasi  Monitoring  Data  Inventory  Di Vio  Hotel  Indonesia." Jurnal  Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA), 1(1), 1–8. Widoyoko,  E.  P.  (2012). Evaluasi  Program Pembelajaran . Yogyakarta: Pustaka
Belajar.

## PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, PERILAKU BELAJAR DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA)

## Theodora Vivinia Ndait
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana vivinndait1999@gmail.com
Minarni Anaci Dethan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
minarni.dethan@staf.undana.ac.id
Sarlin Paleina Nawa Pau
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana sarlin.pau@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  kecerdasan  emosional,  perilaku belajar dan minat belajar terhadap pemahaman akuntansi secara parsial dan silmultan. Teknik analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik  analisis  regresi  linear  berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  135.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi, sedangkan perilaku belajar dan minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Hasil penelitian secara simultan  menunjukkan  bahwa  kecerdasan  emosional,  perilaku  belajar  dan  minat  belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi
Kata kunci : Kecerdasan emosional, perilaku belajar, minat belajar, pemahaman akuntansi.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know the effect of emotional intelligence, learning behavior  and  learning  interest  towards  the  understanding  of  accounting  partially  and simultaneously. The technique of analysis used in this research is multiple linear regression. The  data  was  collected  by  quesionnare.  Sample  used  in  this  research  is  135.  The  results  of this  research  showed  that  partially  emotional  intelligence  has  no  effect  towards  the understanding  of  accounting,  whereas  learning  behavior  and  learning  interest  affect  the understanding  of  accounting.  The  result  of  this  research  simultaneously  showed  that emotional  intelligence,  learning  behavior  and  learning  interest  affect  the  understanding  of accounting
Keywords:  Emotional  intelligence,  learning  behavior,  learning  interest,  understanding  of accounting.

## PENDAHULUAN
Pada era sekarang, pendidikan yang tinggi sangat penting untuk mempersiapkan diri  menghadapi  masa  depan.  Mahasiswa diharapkan  mempersiapkan  diri  mereka
dengan  baik  selama  mereka  berada  di bangku  perkuliahan.  Pendidikan  merupakan hal prioritas utama karena melalui pendidikan,  kualitas  sumber  daya  manusia setiap  individu  dapat  dikembangkan  dan diperbaiki.
Pendidikan  merupakan  usaha  yang dilakukan  oleh  manusia  untuk  menambah pengetahuan dan pengembangan
kemampuan  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  kearah  yang  lebih  baik.  Dunia Pendidikan,  terutama  dunia  pendidikan akuntansi, banyak hal yang harus diperhatikan  untuk  menciptakan  mahasiswa yang  berkualitas.  Hal  ini  dilakukan  agar proses  belajar  berjalan  dengan  efektif  dan dapat memberikan manfaat yang diharapkan (Sari dkk, 2017).
Pada  jenjang  pendidikan  tinggi jurusan  akuntansi  mahasiswa  dituntut  untuk memiliki  kemampuan  dalam  pemahaman ilmu  akuntansi.  Akuntansi  adalah  seni pencatatan,  penggolongan,  pengikthisarian dan  pelaporan  atas  suatu  transaksi  dengan cara  sedemikian  rupa,  sistematis  dari  segi sisi,  dan  berdasarkan  standar  yang  diakui umum.  Pada  pembelajaran  mata  kuliah  ini mahasiswa  tidak  lepas  dari  tuntutan  untuk mencapai  kompetensi  yang  diharapkan dalam  pembelajaran.  Kompetensi  tersebut diwujudkan  dalam  hasil  belajar.  Salah  satu cara  untuk  memahami  konsep  tersebut adalah  dengan  memahami  konsep  yang  ada didalamnya (Mutia, 2015).
Menurut  Ketua  Dewan  Pengurus Nasional  (DPN)  IAI,  Prof.  Mardiasmo,  CA mengatakan  bahwa  Indonesia  pada  saat  ini memiliki  lebih  dari  266  ribu  mahasiswa akuntansi  aktif  yang  berasal  dari  589 perguruan  tinggi  di  seluruh  Indonesia.  Data dari World  Bank menyatakan  lulusan mahasiswa  Akuntansi  dari  seluruh  ASEAN rata-rata tiap tahun berjumlah 77.330 orang. Indonesia  merupakan  peringkat  pertama terbanyak  penghasil  lulusan  Akuntansi ASEAN,  karena  setiap  tahun,  Indonesia meluluskan  lebih  dari  35  ribu  mahasiswa akuntansi  (IAI,  2016).  Fakultas  ekonomi program  studi  akuntansi  untuk  lulusan program  tersebut  dari  berbagai  perguruan tinggi  saat  ini  dituntut  untuk  memiliki kemampuan dalam pemahaman ilmu
akuntansi. berkembangnya teknologi
sekarang  ini  seperti  internet,  komputerisasi dan  sebagainya  memudahkan  seseorang mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuannya.  Namun,  teknologi  semakin
berkembang  pesat  tersebut  bukan  jaminan bagi  dunia  pendidikan  untuk  berhasil  dan mencapai  hasil  yang  maksimal  (Mutia, 2015).
Gambar 1 Grafik  Perbandingan  Jumblah Lulusan  Akuntansi  Tiap  Tahun  di  Negara ASEAN
Sumber: World Bank dalam (IAI, 2017). Tanda seorang mahasiswa memahami akuntansi tidak hanya ditunjukan dari  nilai-nilai  yang  didapatkannya  dalam mata  kuliah  saja,  tetapi  juga  apabila mahasiswa  tersebut  mengerti  dan  dapat menguasai  konsep-konsep  yang  terkait. Namun  kenyataannya,  masih  banyak  yang kurang  pemahaman  terhadap  mata  kuliah yang khususnya akuntansi, tidak memperhatikan  pemaparan  materi  di  kelas, sikap  cuek  dengan  situasi  kelas,  tidak memperhatikan  tugas  yang  diberikan  serta kurangnya  minat  terhadap  mata  kuliah  (Sari dkk,  2017).  Ada  beberapa  faktor  di  dalam dunia pendidikan yang menentukan seberapa paham  mahasiswa  akan  materi  yang  telah disampaikan  oleh  dosen,  salah  satu  faktor yang  mendukung  keberhasilan  seorang mahasiswa  adalah  mampu  mengenali  diri sendiri  dalam  kaitannya  tentang  kecerdasan emosional (Sari dkk, 2017).
Kecerdasan emosional menurut
(Goleman, 2016) adalah kemampuan
250 35.000 1.080 5.000 15.000 1.000 20.000 2.000 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
emosional yang meliputi kemampuan
mengendalikan diri, mampu bertahan menghadapi frustasi, mampu mengendalikan impuls,  memotivasi  diri,  mampu  mengatur suasana  hati,  berempati  dan  membina hubungan  yang  baik  dengan  individu  lain. Banyak  contoh  disekitar  kita  membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum  tentu  sukses  berkiprah  di  dunia pekerjaan.  Kebanyakan  program  Pendidikan hanya  berpusat  pada  kecerdasan  akal  (IQ) saja,  padahal  yang  diperlukan  sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat  ini  begitu  banyak  orang  berpendidikan dan  tampak  begitu  menjanjikan,  namun karirnya  terhambat  atau  lebih  buruk  lagi, tersingkir,  akibat  rendahnya  kecerdasan emosional mereka (Rokhana dkk, 2016).
Faktor lain yang mendukung pemahaman  mahasiswa  akan  mata  kuliah akuntansi  adalah  Perilaku  belajar.  Perilaku belajar  yang  terjadi  pada  para  peserta  didik yang  dikenal  baik  dalam  proses  maupun hasilnya. Proses belajar dapat terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan dalam dirinya  yang  tidak  dapat  dipenuhi  dengan cara-cara refleks atau kebiasaan. Ia ditantang untuk  mengubah  perilaku  yang  ada  agar dapat mencapai tujuan (Nurjan, 2015).
Fenomena  yang  terjadi,  mengenai salah  satu  komponen  perilaku  belajar,  yaitu kebiasaan membaca buku. Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh Central
Connecticut  State  University yang  bertajuk World’s  Most  Literate  Nations  Ranked
menunjukkan Indonesia menduduki
peringkat  ke-60  dari  61  negara  dengan tingkat  literasi  rendah.  Sedangkan  Finlandia menduduki peringkat pertama dengan tingkat  literasi  yang  tinggi  (hampir  100%). Sedangkan  data  statistik  dari  UNESCO menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia  yang  sangatlah  memprihatinkan yaitu  hanya  0,001%  saja.  Itu  berarti  dari 1.000  orang  Indonesia  hanya  ada  1  orang yang rajin membaca (Anisa dkk, 2021). Data tersebut  menunjukkan  bahwa  kebiasaan
membaca  buku  mahasiswa  Indonesia  masih tertinggal.
Selain  perilaku  belajar,  faktor  lain yang  berpengaruh  terhadap  pemahaman mahasiswa  akan  mata  kuliah  akuntansi adalah  Minat  belajar.  Minat  belajar  selama di  perguruan  tinggi  juga  mempengaruhi prestasi  akademik  seorang  mahasiswa. Minat  belajar  mahasiswa  erat  kaitannya dengan  penggunaan  waktu  yang  baik  untuk belajar  maupun  kegiatan  lainnya  (Rokhana dkk,  2016).  Seseorang  yang  dapat  belajar dengan  baik,  dengan  kata  lain  ia  harus memiliki  kebiasaan  untuk  memusatkan pikiran.  Jadi  kebiasaaan  untuk  memusatkan pikiran  ini  mutlak  perlu  dimiliki  oleh  setiap mahasiswa yang belajar.
Namun,
Kenyataannya  seseorang  sering  mengalami kesulitan  untuk  berkonsentrasi,  hal  ini disebabkan karena kurang berminat terhadap mata  kuliah  yang  dipelajari,  terganggu  oleh keadaan  lingkungan,  pikiran  kacau  dengan banyak  urusan/  masalah,  bosan  terhadap mata  kuliah  dan  lain-lain  (Slameto,  2015). Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian ini berjudul “Pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar dan minat belajar terhadap pemahaman akuntansi”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kecerdasan emosional
Kecerdasan  emosional  (KE)  terdiri dari  dua  kata  dasar  yaitu,  cerdas  dan  emosi, karenanya  kecerdasan  emosional  merujuk pada  proses  atau  perjalanan  menempuh wawasan ilmiah menuju wilayah emosi yang tujuannya  adalah  memahami  arti  dan  cara untuk  memahami  kecerdasan  ke  dalam emosi (Thahir, 2014). Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengelola dan mengendalikan  emosi  seperti  kemampuan untuk  memotivasi  diri  sendiri,  dan  bertahan menghadapi  frustasi,  menghadapi  dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur  suasana  hati  dan  menjaga  agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa.
Menurut  Goleman  dalam  (Mutia, 2015)  terdapat  lima  dimensi  atau  komponen kecerdasan emosional yaitu:
1.  Pengenalan diri Menurut  Gea  &  dkk    dalam  (Mutia, 2015)  mengenal  diri  berarti  memahami kekhasan  fisiknya,  keperibadian,  watak  dan tempramennya, mengenal bakat-bakat alamia  yang  dimilikinya  serta  mempunyai gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kesulitan dan
kelemahannya.
2. Pengendalian diri Menurut  Goleman  dalam  (Mutia,  2015) pengendalian  diri  merupakan  sikap  hati-hati dan  cerdas  dalam  mengatur  kehidupan, keseimbangan emosi, bukan menekan emosi, karena setiap perasaan mempunyai nilai dan makna.
3. Motivasi
Menurut  Melandy  &  dkk  dalam  (Mutia, 2015) motivasi didefinisikan sebagai keinginan  dari  dalam  yang  kemudian mendorong  seseorang  untuk  bertindak. Motivator  yang  paling  berdaya  guna  adalah motivator  dari  dalam,  bukan  dari  luar. Keinginan  untuk  maju  dari  dalam  diri mahasiswa  akan  menimbulkan  semangat dalam meningkatkan kualitas mereka.
4. Empati Goleman dalam (Mutia, 2015)
berpendapat  bahwa  empati  atau  mengenal emosi  orang  lain  dibangun  berdasarkan kesadaran  diri.  Jika  seseorang  terbuka  pada emosi diri sendiri, maka dipastikan bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain. Sebaliknya,  orang  yang  tidak  mampu menyesuaikan  diri  dengan  emosinya  sendiri dapat dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain. 5. Keterampilan sosial Menurut  Jones  dalam  (Mutia,  2015) Kemampuan  membina  hubungan  dengan orang  lain  adalah  serangkaian  pilihan  yang dapat  membuat  anda mampu  berkomunikasi secara efektif dengan orang yang berhubungan  dengan  anda  atau  orang  lain yang anda hubungi.

## Perilaku belajar
Menurut  Slameto  dalam  (Nurjan, 2015) Menyatakan bahwa belajar merupakan suatu  proses  perubahan,  yaitu  perubahan dalam  perilaku  sebagai  hasil  dari  interaksi
dengan  lingkungannya  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Belajar  juga  berarti suatu  proses  usaha  yang  dilakukan  individu untuk  memperoleh  suatu  perubahan  tingkah laku  yang  baru  secara  keseluruhan,  sebagai hasil  pengalaman  individu  itu  sendiri  dalam interaksi dengan lingkungannya.
Menurut  Suwardjono  dalam  (Mutia, 2015:5)  Perilaku  belajar  yang  baik  terdiri dari:
1.  Kebiasaan  mengikuti  pelajaran,  adalah kebiasaan  yang  dilakukan  mahasiswa  pada saat pelajaran sedang berlangsung.
Mahasiswa yang mengikuti pelajaran dengan tertib  dan  penuh  perhatian  serta  dicatat dengan  baik  akan  memperoleh  pengetahuan lebih banyak. Kebiasaan mengikuti pelajaran ini ditekankan pada kebiasaan memperhatikan  penjelasan  dosen,  membuat catatan dan keaktifan di kelas.
2.  Kebiasaan  membaca  buku,  merupakan keterampilan  membaca  yang  paling  penting untuk dikuasai mahasiswa. Kebiasaan
membaca harus dibudidayakan agar pengetahuan  mahasiswa  bertambah  dan dapat  meningkatkan  pemahaman  mahasiswa dalam  mempelajari suatu pelajaran.
3.  Kunjungan  ke  perpustakaan,  merupakan kebiasaan mahasiswa untuk mencari referensi  yang  dibutuhkan  agar  dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap pelajaran. Walaupun pada dasarnya sumber  bacaan  bisa  ditemukan  dimana- mana, namun tempat yang paling umum dan memiliki  sumber  yang  lengkap  adalah perpustakaan.
4.  Kebiasaan  menghadapi  ujian,  adalah kebiasaan yang dilakukan mahasiswa Ketika akan menghadapi ujian. Setiap ujian tertentu dapat  dilewati  oleh  seorang  siswa  dengan berhasil  jika  sejak  awal  mengikuti  pelajaran tersebut  siswa  tersebut  belajar  dengan sungguh-sungguh.

## Minat belajar
Minat belajar adalah seseorang yang menampakan  diri  dalam  beberapa  gejala, seperti:  gairah,  keinginan,  perasaan  suka untuk  melakukan  proses  perubahan  tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman
dengan  kata  lain  minat  belajar  itu  adalah perhatian,  rasa  suka,  ketertarikan  seseorang terhadap  belajar  yang  ditunjukan  melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar (Fahturrohman dkk, 2012).
Menurut (Slameto, 2015) komponen minat belajar terdiri dari:
1.  Perasaan  senang,  Jika  seorang  siswa memiliki perasaan senang terhadap pelajaran tertentu  maka  tidak  akan  ada  paksaan  untuk belajar. Misalnya senang mengikuti pelajaran,  tidak  merasa  bosan,  hadir  dalam pelajaran.
2. Keterlibatan. Ketertarikan seseorang akan suatu  objek  yang  menyebabkan  orang tersebut  senang  dan  tertarik  melakukan aktivitas  dari  objek  tersebut.  Misalnya  aktif berdiskusi, aktif bertanya, dan aktif menjawab pertanyaan dosen.
3.  Ketertarikan,  Hal  ini  berkaitan  dengan motivasi  seseorang  terhadap  minat  pada objek,  orang,  aktivitas  atau  dapat  berupa pengalaman  efektif  yang  dirangsang  oleh aktivitas  itu  sendiri.  Contohnya  adalah antusias mengikuti
pelajaran, tidak menunda-nunda tugas yang diberikan. 4. Perhatian, Minat dan perhatian adalah dua hal  yang  dianggap  sama  dalam  penggunaan sehari-hari,  perhatian  adalah  konsentrasi seseorang pada pengamatan dan pemahaman dengan mengesampingkan yang lain. Seseorang  memiliki  ketertarikan  pada  suatu objek,  maka  secara  otomatis  mereka  akan memperhatikan  objek  tersebut.  Contoh: Mendengarkan dan mencatat penjelasan dari dosen.

## Pemahaman Akuntansi
Menurut (Mahmudi, 2010) Pemahaman  akuntansi  adalah  sejauh  mana kemampuan untuk memahami atau mengerti benar  akuntansi  baik  sebagai  seperangkat pengetahuan (body  of  knowledge) maupun sebagai  proses,  mulai  dari  pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan.

## HIPOTESIS
1. H 1 : Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi
2. H 2 :  Perilaku  belajar  berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.
3. H 3  : Minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi
4. H 4 :  Kecerdasan  emosional,  perilaku belajar  dan  minat  belajar  berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian  kuantitatif.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer.  Data  yang  yang  digunakan  berasal dari  kuesioner  yang  dibagikan  kepada mahasiswa.  Penelitian  ini  dilakukan  di Fakultas Ekonomi dan  Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas  Nusa  Cendana  Angkatan 2018  yang  berjumblah  203  orang.  Sampel diperoleh melalui rumus:
𝑛 = 𝑵 𝟏 + 𝒏(𝒆) 𝟐 𝑛 = 𝟐𝟎𝟑 𝟏 + 𝟐𝟎𝟑(𝟎, 𝟎𝟓) 𝟐 𝑛 = 𝟏𝟑𝟒. 𝟔𝟔 Penelitian ini menggunakan 135 (dibulatkan) mahasiswa sebagai sampel. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner.

## Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  statistika deskriptif,  Uji  kualitas  data  (uji  validitas  & uji reabilitas), analisis regresi linear berganda,  pengujian  hipotesis  (uji  t,  uji  f, koefisien determinasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL PENELITIAN

## Statistika deskriptif
Variabel  kecerdasan  emosional  yang terdiri  atas  10  pertanyaan  memiliki  nilai minimum sebesar 27.00 dan nilai maksimum sebesar  50.00  yang  diperoleh  dari  135
responden,  dengan  nilai mean sebesar 39.4667 pada standar deviasi 5.55945.
Variabel  perilaku  belajar  yang  terdiri atas  8  pertanyaan  memiliki  nilai  minimum sebesar  17.00  dan  nilai  maksimum  sebesar 40.00  yang  diperoleh  dari  135  responden, dengan  nilai mean sebesar  29.0370  pada standar deviasi 5.53201
Variabel minat belajar yang terdiri atas 8 pertanyaan  memiliki  nilai  minimum  20.00 dan  nilai  maksimum  sebesar  40.00  yang diperoleh  dari  135  responden  dengan  nilai mean  sebesar  32.5852  pada  standar  deviasi 4.63662.
Variabel  pemahaman  akuntansi  yang terdiri  atas  4  pertanyaan  memiliki  nilai minimum  8.00  dan  nilai  maksimum  sebesar 20.00  yang  diperoleh  dari  135  responden dengan  nilai  mean  sebesar  14.9481  pada standar deviasi 2.46261.

## Uji validitas
Berdasarkan uji validitas diperoleh nilai r tabel dari  sampel  (N)=  135  sebesar  0.1690 dan  menunjukan  bahwa  pertanyaan  variabel independent  dan  variabel  dependen  adalah valid.

## Uji reabilitas
Berdasarkan  penelitian,  diperoleh  nilai Cronbach’s  Alpha dari  empat  variabel adalah  >0.60  sehingga  dapat  disimpulkan instrumen semua variabel adalah reliable.

## Uji analisis regresi linear berganda
Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + ⅇ
Y= 4.313 + 0.045 (X 1 ) + 0.175 (X 2 ) + 0.116 (X 3 ) + ⅇ
Model  persamaan  analisis  regresi  linear berganda dijelaskan sebagai berikut: 1.  Konstansta  sebesar  4.313,  artinya  jika kecerdasan  emosional  (X 1 ),  perilaku  belajar (X 2 ),  minat  Belajar  (X 3 )  nilainya  adalah  0 atau  tidak  terjadi  perubahan  independen, maka  pemahaman  akuntansi  (Y)  nilainya sebesar 4.313.
2.Koefisien  regresi  variabel  kecerdasan emosional  (X 1 )  sebesar  0.045,  artinya  jika variabel  independen  lain  nilainya  tetap  atau konstan  dan  variabel  kecerdasan  emosional
mengalami  kenaikan  1%  maka  pemahaman akuntansi  (Y)  akan  mengalami  peningkatan sebesar  0.045.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel kecerdasan emosional berkontribusi positif terhadap pemahaman akuntansi. 3. Koefisien regresi variabel perilaku belajar (X 2 )  sebesar  0.175,  artinya  jika  variabel independen  lain  nilainya  tetap  atau  konstan dan  variabel  perilaku  belajar  mengalami kenaikan  1%  maka  pemahaman  akuntansi (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0.175.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel perilaku belajar berkontribusi positif terhadap pemahaman akuntansi. 4.  Koefisien  regresi  variabel  minat  belajar (X 3 )  sebesar  0.116,  artinya  jika  variabel independen  lain  nilainya  tetap  atau  konstan dan  variabel  minat  belajar  mengalami kenaikan  1%  maka  pemahaman  akuntansi (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0.116.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel minat  belajar  berkontribusi  positif  terhadap pemahaman akuntansi.

## Hasil uji T
1.  Dapat  dilihat  nilai  signifikan  kecerdasan emosional (X 1 ) adalah 0.336 > 0.05. Dengan nilai t tabel = t ((a/2: n-k-1) = t (0.05/2 ; 135- 3-1) = (0.025 ; 131) = 1.97824. Berarti nilai t hitung < t tabel (0.965 < 1.97824), maka H 0 diterima  dan  H 1 ditolak.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  kecerdasan  emosional tidak  berpengaruh  terhadap  pemahaman akuntansi.
2.  Dapat  dilihat  nilai  signifikan  perilaku belajar  (X 2 )  adalah  0.000  <  0.05.  Dengan nilai t tabel = t((a/2: n-k-1) = t (0.05/2 ; 135- 3-1) = (0.025 ; 131) = 1.97824. Berarti nilai t hitung > t tabel (3.772 > 1.97824), maka H 0 ditolak  dan  H 2 diterima.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.
3.  Dapat  dilihat  nilai  signifikan  minat belajar  (X 3 )  adalah  0.030  <  0.05.  Dengan nilai t tabel = t((a/2: n-k-1) = t (0.05/2 ; 135- 3-1) = (0.025 ; 131) = 1.97824. Berarti nilai t hitung > t tabel (2.199 > 1.97824), maka H 0 ditolak  dan  H 3 diterima.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa minat belajar
berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Hasil uji f Berdasarkan penelitian
menunjukkan  bahwa  nilai  F hitung > Ftabel (31.523  >  2.67)  dengan  nilai  signifikannya sebesar (0.000 < 0.05). Maka H 0 ditolak dan H 4 diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  kecerdasan  emosional (X 1 ), perilaku belajar (X 2 ) dan minat belajar (X 3 )  berpengaruh  terhadap  pemahaman akuntansi (Y).

## Hasil uji koefisien determinasi
Diketahui nilai koefisien determinan yang  terdapat  pada Adjusted  R  Square sebesar  0.406.  Maka  dapat  diartikan  bahwa variabel  independen  kecerdasan  emosional (X 1 ),  perilaku  belajar  (X 2 ),  minat  belajar (X 3 )  memiliki  pengaruh  sebesar  40.6% terhadap  variabel  dependen  pemahaman akuntansi (Y). Sedangkan
59.4%
dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak diteliti  dalam  penelitian  ini.  Misalnya  latar belakang  pendidikan,  cara  mengajar  dosen dan kecerdasan spiritual (Susanti dkk, 2017).

## PEMBAHASAN
1.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kecerdasan  emosional  tidak  berpengaruh terhadap  pemahaman  akuntansi.  Tidak berpengaruhnya kecerdasan emosional terhadap  pemahaman  akuntansi  mahasiswa akuntansi  UNDANA  dapat  disebabkan  oleh kurangnya keterampilan sosial yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi UNDANA. Berdasarkan indikator kuesioner yang dibagikan, sebagian besar mahasiswa akuntansi  UNDANA  sering  merasa  gugup
dan sulit berkonsentrasi saat mempresentasikan materi kalau diperhatikan
banyak orang.
2.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa perilaku belajar berpengaruh terhadap pemahaman  akuntansi  yakni  sebesar  t hitung > t tabel (3.772  >  1.97824)  dengan  signifikan 0.000  <  0.05.  Berdasarkan  hasil  penelitian pengaruh perilaku belajar terhadap pemahaman  akuntansi  mahasiswa  akuntansi UNDANA  menunjukkan  adanya  perilaku belajar  yang  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat
melalui kebiasaan sebagian besar mahasiswa yang  selalu  memusatkan  perhatian  pada materi  yang  diajarkan  di  kelas  dan berusaha untuk  aktif  dalam  berdiskusi  dan  dapat  juga dilihat  dari  kebiasaan  membaca  buku mahasiswa  yang  selalu  berusaha  untuk memahami apa yang dibacanya.
3.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman  akuntansi  yakni  sebesar  t hitung > t tabel (2.199>1.97824) dengan nilai signifikan 0.030  <  0.05.  Berdasarkan  hasil  penelitian, peneliti  menemukan  bahwa  sebagian  besar mahasiswa  akuntansi  UNDANA  memiliki minat  belajar  yang  baik.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  indikator  kuesioner  yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa  akuntansi  UNDANA  memiliki minat  dalam  mempelajari  akuntansi  seperti tetap mempelajari akuntansi dan tidak bosan meskipun akuntansi membutuhkan ketelitian dan  ketekunan dan  juga  membaca  buku  lain yang  berkaitan  dengan  akuntansi  untuk menambah pengetahuan.
4. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan  bahwa  kecerdasan  emosional,
perilaku belajar dan minat belajar berpengaruh  positif  terhadap  pemahaman akuntansi.  Yang  berarti  mahasiswa  yang memiliki  kecerdasan  emosional  yang  baik akan  mengenali  dirinya,  memotivasi  dirinya untuk belajar lebih giat untuk meningkatkan pemahamannya terhadap mata kuliah akuntansi.  Dan  juga  diimbangi  dengan perilaku  belajar  yang  tekun  dan  rajin  serta memiliki  minat  yang  besar  terhadap  mata kuliah akuntansi akan meningkatkan pemahaman akuntansi mahasiswa tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
1.  Kecerdasan  emosional  tidak  berpengaruh terhadap  pemahaman  akuntansi.  Hal  ini dapat disebabkan karena kurangnya keterampilan  sosial  yang  dimiliki  oleh mahasiswa yang mana merupakan salah satu komponen dalam kecerdasan emosional. 2.  Perilaku  belajar  berpengaruh  terhadap pemahaman  akuntansi  mahasiswa  akuntansi UNDANA.  Mahasiswa  yang  memiliki
perilaku  belajar  yang  baik  akan  semakin baik  pemahamanya  akan  mata  kuliah akuntansi.
3.  Minat  belajar  berpengaruh  terhadap pemahaman  akuntansi.  Semakin  baik  minat belajar  seorang  mahasiswa  maka  akan semakin baik dalam pemahaman mata kuliah akuntansi 4.  Kecerdasan  emosional,  perilaku  belajar dan  minat  belajar  berpengaruh  terhadap pemahaman  akuntansi  mahasiswa.  Hal  ini berarti  kecerdasan  emosional,  perilaku belajar dan minat belajar akan meningkatkan pemahaman akuntansi yang baik

## SARAN
1. Objek penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  peneliti  menyarankan  agar  objek penelitian  (mahasiswa  akuntansi  Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  UNDANA)  lebih banyak  membaca  buku  yang  berkaitan dengan  mata  kuliah  akuntansi,  memiliki minat  yang  tinggi  untuk  belajar,  lebih mampu  memotivasi  diri  untuk  terus  belajar, lebih  berkonsentrasi  dalam  belajar  dan membuat pola belajar yang tepat. 2. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  ingin melakukan  penelitian  di  bidang  dan  objek yang  sama  disarankan  untuk  menambah variabel-variabel yang mempengaruhi pemahaman akuntansi yang belum diteliti di dalam  penelitian  ini,  seperti  latar  belakang pendidikan,  cara  mengajar  dosen  dan kecerdasan spiritual dan diharapkan
menggunakan  objek  penelitian  yang  lebih luas,  misalnya  dari  mahasiswa  akuntansi dibeberapa universitas di Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa,  A.  R., A. A.  Ipungkarti,  D.,  & K.  N. Saffanah. (2021). Pengaruh Kurangnya Literasi  Serta  Kemampuan  Dalam Berpikir  Kritis  Yang  Masih  Rendah Dalam  Pendidikan  Di  Indonesia. 1st National  Conference  On  Education, System  And  Technology  Information ,
01 (01), 1–4.
Fahturrohman,  M.,  &  Sulistyorini.  (2012). Belajar Dan Pembelajaran: Meningkatkan Mutu Pembelajaran
Sesuai  Dengan  Standar  Nasional .
Penerbit Teras.
Goleman,  D.  (2016). Emotional  Inteligence (Cetakan 21). Gramedia Pustaka Utama.
Iai.  (2016). Kejar  Ketertinggalan  Akuntan Di Asean . Www.Iaiglobal.Or.Id.
Http://Iaiglobal.Or.Id/Berita- Kegiatan/Detailberita-895-Siaran-Pers- -Iai-Icaew-Seminar-
Iai.  (2017). Peluang  Dan  Tantangan Akuntan Di Era Mea . Www.Iaiglobal.Or.Id. Http://Www.Iaiglobal.Or.Id/V03/Files/ File_Publikasi/6. 17 Sept_Panel Session_Prof. Ilya Avianti.Pdf Mahmudi.  (2010). Manajemen  Kinerja Sektor Publik . Stie Ykpn.
Mutia,  A.  (2015).  Pengaruh  Kecerdasan
Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi  Mahasiswa  (Studi  Empiris Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi  Di  Kota  Padang. Jurnal Akuntansi , 3 (1), 1–18. Http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Ind ex.Php/Akt/Article/View/1609
Nurjan,  S.  (2015). Psikologi  Belajar .  Wade Group.
Rokhana,  L.  A.,  &  Sutrisno,  S.  (2016).
Pengaruh Kecerdasan Emosional, Perilaku  Belajar  Dan  Minat  Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UNTAG Semarang). MEDIA  EKONOMI  DAN
MANAJEMEN , 31 , 26–38.
Sari,  L.  dian  nofita,  Herawati,  N.  trisna,  & Sulindawati,  N.  lu  gede  erni.  (2017). Pengaruh  Kecerdasan  Emosional  Dan Perilaku  Belajar  Terhadap  Tingkat
Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa  Akuntansi  Program  S1 Universitas Pendidikan Ganesha . 1 .
Slameto.  (2015). Belajar  dan  Faktor-faktor yang mempengaruhinya . Rineka Cipta.
Susanti,  S.,  Rispantyo,  &  Djoko,  K.  (2017).
Pengaruh  Minat  Belajar,  Perilaku Belajar,  Kecerdasan  Intelektual  Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 13 , 127–134. http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ak untansi/article/view/1620/1425
Thahir,  A.  (2014). Psikologi  Belajar  Buku Pengantar dalam Memahami Psikologi Belajar .  Penerbit  LP2M  UIN  Raden Intan.

## MANAJEMEN ASET BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PLEDO KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR

## Bernafus Adito MG
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana aditobernafus1996@gmail.com
Yohanes Demu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana demujohanis@yahoo.co.id
Maria P. L. Muga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana maria.muga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Manajemen  aset  merupakan  sebuah  komponen yang harus  di  terapkan dengan  baik  agar sebuah  organisasi  atau  lembaga  dapat  berjalan  efektif  dan  efisien  dalam  meningkatkan pendapatannya.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa Pledo  Kecamatan  Witihama  Kabupaten  Flores  Timur  tentang  bagaimana  penerapan  manajemen aset.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  bagaimana  penerapan  manajemen  aset pada  Badan  Usaha  Milik  Desa  Pledo  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Siregar  yang memuat lima aspek penting yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan  dan  pengendalian.  Adapun  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  (Deskriptif),  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen aset pada Badan Usaha Milik Desa Pledo belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih  kurangnya  kompetensi  ataupun  wawasan  dari  sumber  daya  manusia  mengenai pengelolaan/manajemen  aset  yang  baik,  kemudian  belum  adanya  sama  sekali  proses  legal  audit yang  dilakukan,  dan  belum  adanya  pengembangan  yang  dilakukan    berkaitan  dengan  sistem informasi  manajemen  aset  yang  mampu  mengakomodasi  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  oleh BUMDes Pledo.
Kata Kunci : Manajemen aset, Badan Usaha Milik Desa

## ABSTRACT
Asset  management  is  a  component  that  must  be  implemented  properly  so  that  an organization or institution can run effectively and efficiently in increasing its revenue. This study was  conducted    on  Village  Owned  Enterprises  (BUMDes)  in  Pledo  Village,  Witihama  District, East Flores Regency, about how to apply the asset management. The purpose of this study is to describe  the  storms  in  which  asset  management  is  applied  to  the  Pledo  Village  Medical  and Education  Agency  in  accordance  with  the  theory  by  Siregar  which  include  several  important aspects,  namely  asset  inventory,  legal audit, asset  valuation,  asset  optimization, monitoring and control.  The  type  of  the  research  used  in  this  study  was  qualitative  research  (Descriptive)  with observation technique, interviews and documentation or pict the picture. Based on the results of the study, it can be concluded that asset management of Pledo Village has not yet going well. This is  because  there  is  still  a  lack  of  competence  or  insight  from  human  resources  regarding  good asset management, then the absence of a single audit process that has been carried out, and the absence  of  required  retaliation  related  to  an  asset  management  information  system  capable  of accommodating all activites carried out by BUMDes Pledo.
Keywords : Asset Management, Vilage Owned Enterpries

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dengan  angka kemiskinan  penduduk  tertinggi, namun  dalam  beberapa  tahun  terakhir  tingkat kemiskinan  di  Indonesia  menurun.  Kendati demikian jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia  masih  sangat  tinggi,  dengan  jumlah penduduk miskin yang ada di desa lebih tinggi dibandingkan  dengan  penduduk  miskin  yang berada  di  kota.  Kemiskinan  merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah,  terutama  masalah  kemiskinan yang  ada  di  desa.  Salah  satu  cara  yang  telah diupayakan oleh pemerintah untuk pengentasan  kemiskinan  terutama  kemiskinan yang berada di desa adalah dengan melakukan pembangunan
desa. Pelaksanaan pembangunan  desa  harus  ditunjang  dengan pendapatan  desa  yang  kuat,  maka  desa memerlukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  agar  desa  nantinya  mampu meningkatkan pendapatan desa.
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa  merupakan  sebuah  instrumen kebijakan  formal  pembangunan  bangsa  yang meletakan  desa  sebagai  sebuah  komunitas masyarakat indonesia yang mesti diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejateraan  masyarakat  dengan  demikian Undang  Undang  tersebut  merupakan  sebuah ruang  kebijakan  yang  memberikan  otoritas kepada  desa  untuk  mengeksplorasi  potensi lokalnya untuk pembangunan masyarakat baik secara  pribadi  maupun  kolektif.  Bertitik  tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan  rakyat  Indonesia  mempunyai  kewajiban untuk  menggali,  mengolah  dan  membina potensi  yang  ada  tersebut  guna  mencapai masyarakat  yang  adil    dan  makmur  sesuai dengan  Undang  Undang  Dasar  1945.  Hal  ini merupakan  sebuah  konsekuensi  logis  bagi bangsa  Indonesia  yang  memang  sebagian besar  penduduknya  hidup  di  daerah  pedesaan dari  keseluruhan  penduduk  di  Indonesia, sehingga  titik  sentral  pembangunan  adalah daerah  pedesaan.  Arti  penting  pembangunan pedesaan  adalah  bahwa  dengan  menempatkan desa  sebagai  sasaran  pembangunan,  usaha
untuk  mengurangi  berbagai  kesenjangan pendapatan,  kesenjangan  kaya  dan  miskin, kesenjangan  desa  dan  kota  akan  dapat diminimalisir.
Desa  dalam  batasan  otonomi  asli  dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi  dan  keuangannya  dalam  rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya. Dengan  mengelola  sumber  daya  lokal  berupa sumber  daya  manusia  (penduduk),  sumber daya  modal  (uang),  sumber  daya  alam  (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Pemerintahan  desa  dilaksanakan  oleh  kepala desa  sebagai  Badan  Eksekutif  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  Badan Legislatif.  Pemerintahan  desa  inilah  yang selanjutnya  mengayomi  masyarakat  serta mengurus  kepentingan  desa  dalam  bidang pemerintahan,  dan  pembangunan.  Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten,  namun  diperlukan  juga  suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya  keseimbangan  dana  pembangunan. Desa  sangat  membutuhkan  suatu  lembaga yang  dapat  mengelola  potensi  desa  dengan maksimal  maka  didirikanlah  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal  dari  kekayaan  desa  seperti  industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.
Badan  Usaha  Milik  Desa  merupakan lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial ( social institution ) dan komersial  ( commercial  institution ).  Selain  itu BUMDes  juga  berperan  sebagai  lembaga sosial  yang  berpihak  pada  kepentingan masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam penyediaan  pelayanan  sosial.  Sedangkan sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari keuntungan  melalui  penawaran  sumber  daya lokal ke pasar.
Badan  Usaha  Milik  Desa  menjadi  andalan dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa, sebelum adanya Undang-Undang Desa, sampai  dengan  tahun  2014  telah  didirikan 8.189  BUMDes.  Kemudian  pada  tahun  2015 terbentuk  sebanyak  6.274  BUMDes,  tahun 2016  terbentuk  sebanyak  14.132  BUMDes, tahun  2017  terbentuk  sebanyak  14.744 BUMDes,  tahun  2018  terbentuk  sebanyak 5.874  BUMDes,  dan  pada  tahun  2019 didirikan  sebanyak  1.878  BUMDes,  bahkan sepanjang pandemi Covid-19 pada 2020 dapat didirikan  43  BUMDes,  serta  di  tahun  2021 sebanyak  6.132  BUMDes,    jadi  secara keseluruhan  telah  ada  57.266  BUMDes  yang ada di Indonesia (sumber: Mendes PDTT).

## Tabel 1.
Bumdes  yang  terbentuk  dari  tahun  2014-
2021 Tahun BUMDes terbentuk 2014 8.189 2015 6.274 2016 14.132 2017 14.744 2018 5.874 2019 1.878 2020 43 2021 6.132 Total 57.266 Sumber : Mendes PDTT Tabel 2. Perkembangan  BUMDes  di  Kabupaten Flores Timur 2014-2019 Tahun BUMDes terbentuk 2014-2016 15 2017 24 2018 18 2019 14 Total 71 Sumber : RKPD Kabupaten Flotim 2021
Melihat  data  ini  dapat  disimpulkan bahwa  jumlah  BUMDes  yang  terbentuk  tiap tahun  mengalami  peningkatan,  dengan  ini menunjukan  adanya  kesadaran  pemerintah desa  dan  masyarakat  untuk  mengelola  potensi yang  ada  di  desa  untuk  bisa  meningkatkan pendapatan  asli  desa  dan  juga  perekonomian masyarakat desa. Namun disamping
terbentuknya  BUMDes  yang  dilakukan  oleh desa-desa,  banyak  juga  BUMDes  yang  tidak dapat mengembangkan potensi yang sudah ada karena  keterbatasan  atau  kurangnya  wawasan dari pengelola tentang BUMDes itu sendiri.
Desa  Pledo  merupakan  salah  satu  desa yang  ada di  Kecamatan  Witihama,  Kabupaten Flores  Timur, Provinsi  Nusa Tenggara  Timur. Desa  pledo  terbentuk  pada  tahun  1964  dari beberapa  perkampungan,  setelah  menjadi sebuah  desa  kemudian  di  mekarkan  lagi menjadi  dua  desa  yaitu  Desa  Pledo  dan  Desa Lamaleka.  Sejak  berdirinya  hingga  sekarang Desa  Pledo  sudah  mengalami  10  kali pergantian  kepemimpinan. Desa Pledo sendiri cukup  dikenal  dengan  salah  satu  tempat destinasi  wisata  tepatnya  di  dusun  3  yaitu Pulau  Pasir  Mekko  yang  masuk  nominasi Anugerah  Pesona  Indonesia  pada  tahun  2020. Desa  Pledo  ini  merupakan  salah  satu  desa yang  juga  memiliki  BUMDes  yang  didirikan dan  diatur  sesuai  dengan  Peraturan  Desa Nomor  20  Tahun  2018    tentang  pembentukan Badan  Usaha  Milik  Desa.  Desa  Pledo memiliki  program  usaha  tambak  garam, menyediakan jasa sewa peralatan seperti tenda jadi,  kursi,  meja,  dan  penerangan,  dan  juga memiliki  salah  satu  tempat  hiburan  yang cukup  terkenal  dan  ramai  di  kunjungi  oleh masyarakat  di  wilayah  Witihama  yang  diberi nama  Kampung  Kreatif.  Kegiatan  usaha  yang direncanakan yang akan dikembangkan adalah bidang  pariwisata,  yaitu  destinasi  pasir  putih Mekko. Melihat dari beberapa usaha yang ada, BUMDes  Pledo  memiliki  cukup  banyak  aset sehingga  diperlukan  suatu  manajemen  aset yang  baik  sehingga  aset-aset  yang  ada  bisa digunakan secara efektif dan efisien.
Manajemen  aset  adalah  ilmu  dan  seni untuk  memandu  pengelolaan  kekayaan  yang mencakup  proses  merencanakan  kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan
legal audit,
menilai, mengoperasikan,  memelihara,  membaharukan atau  menghapuskan  hingga  mengalihkan  aset secara  efektif  dan  efisien    (Gima  2013). Manajemen  aset  ini  sendiri  sebenarnya  terdiri dari  5  tahapan  kerja  yang  satu  sama  lainnya saling  berhubungan  dan  terintegrasi,  yaitu inventarisasi  aset,  legal  audit,  penilaian  aset, optimalisasi  aset  dan  pengembangan  sistem
infomasi  manajemen  aset,  dalam  pengawasan dan pengendalian aset.
BUMDes  Pledo  memiliki  beberapa  aset seperti  kas,  piutang,  bangunan,  tanah,  dan beberapa  properti  seperti  tenda  jadi,  kursi  dan meja,  mesin  tambak  garam  dimana  ini merupakan  ast-aset  dari  beberapa  usaha  yang dimiliki.  Tetapi  melihat  kondisi  yang  ada bahwa  beberapa  aset  tersebut  rupanya  belum dikelola  dengan  baik  dalam  hal  inventarisasi aset,  mengoptimalkan  aset,  pengembangan aset, ataupun pemeliharaan untuk aset.
Peneliti  menemukan  beberapa  masalah yang  muncul  pada  penelitian  di  BUMDes Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores  Timur  yaitu,  yang  pertama  bahwa kurangnya  sumber  daya  manusia  yang kompeten  dan  kekurangan  tenaga  kerja. Sumber  daya  manusia  yang  rendah  sebagai salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  dalam manajemen  aset.  Sumber  daya  manusia  yang kurang  dalam  hal  ini  adalah  pengetahuan tentang manajemen aset. Pengetahuan tersebut bisa  berupa  pemahaman  tentang  manajemen aset dan tata cara penatausahaan. Kedua, yaitu ketidaktertiban administrasi di dalam pengendalian  inventarisasi  seperti  pendataan yang  masih  kurang  baik  serta  sistem  yang kurang  baik  dalam  hal  pendataan  setiap  aset sehingga  menyebabkan  proses  pencatatan  dan inventaris  aset  tidak  semua  diketahui.  Ketiga, yaitu  kurang  optimalnya  anggota  BUMDes dalam  mengembangkan  atau  mengelola  aset seperti  tidak  menyampaikan  laporan  barang yang  hilang,  ataupun  pinjam  dan  rusak. Laporan  yang  harus  dibuat  oleh  setiap  bidang tidak  selalu  dibuat  dan  tidak  punya  data  yang harus dicatat dalam laporan pembukuan.
Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan  di  latar  belakang  tersebut  maka peneliti  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh tentang “Manajemen Aset Badan Usaha Milik Desa  di  Desa  Pledo,  Kecamatan  Witihama, Kabupaten Flores Timur”.

## KAJIAN TEORI

## Otonomi Daerah
Menurut    UU  Nomor  23  Tahun  2014 otonomi  daerah  merupakan  hak,  wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dengan  kata  lain  otonomi  daerah  adalah  hak penduduk  yang  tinggal  dalam  suatu  daerah untuk  mengatur,  mengurus,  mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan  menghormati  peraturan  Undang- Undang yang berlaku.

## Desa
Menurut    Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2014  ,  desa  adalah  desa  dan  desa  adat yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Pengertian ini pun sama dengan apa yang  termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014    dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014    tentang desa,  namun  hal  ini  akan  terlihat  sedikit berbeda  jika  dibandingkan  dengan  aturan sebelumnya  yaitu  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1999  bahwa  desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah kabupaten.

## Badan Usaha Milik Desa
Menurut  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Nomor  4 Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha  Milik  Desa  bahwa  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  merupakan  institusi  yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat  untuk  mengelola  institusi  tersebut berdasarkan  kebutuhan  dan  ekonomi  desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-
undang  yang  berlaku  atas  kesepakatan  antar masyarakat  desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa dimaksudkan  untuk  mendorong  tumbuh  dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan
ekonomi masyarakat,serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa.

## Manajemen Aset
Manajemen  Aset  ini  sendiri  dibagi dalam  5    (lima)    tahapan    kerja    yang  saling berhubungan    dan    terintegrasi    yaitu: Inventarisasi    Aset,    Legal    Audit,    Penilaian Aset,  Optimalisasi  Aset  dan  Pengembangan Sistem  Informasi  Manajemen  Aset, (Siregar ,2004) . Hal  ini  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
1) Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik, dan yuridis/legal.  Aspek  fisik  terdiri  dari bentuk,  luas,  lokasi,  volume/jumlah, jenis  alamat  dan  lain-lain.  Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan  dan  lain-lain.  Proses  kerja yang  dilakukan  adalah  pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan  pembukuan/administrasi  sesuai dengan tujuan manajemen aset.
2) Legal  audit  merupakan  satu  lingkup kerja  manajemen  aset  yang  berupa inventarisasi  status  penguasaan  aset, sistem  dan  prosedur  penguasaan  atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, strategi  untuk  memecahkan  berbagai permasalahan  legal,  strategi  untuk memecahkan  berbagai  permasalahan legal  yang  terkait  dengan  penguasaan ataupun  pengalihan  aset.  Permasalahan legal  yang  sering  ditemui  antara  lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai  pihak  lain,  pemindahtanganan aset  yang  tidak  termonitor,  dan  lain- lain.
3) Penilaian  aset  merupakan  satu  proses kerja  untuk  melakukan  penilaian  aset yang  dikuasai.  Biasanya  ini  dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen.  Hasil  dari  nilai  tersebut
akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui  nilai  kekayaan  maupun informasi  untuk  penetapan  harga  bagi aset yang ingin dijual.
4) Optimalisasi  aset  merupakan  satu proses  kerja  dalam  manajemen  aset yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume,  legal  dan  ekonomi yang  dimiliki  aset  tersebut.  Dalam tahapan  ini,  aset-aset  yang  dikuasai diidentifikasi  dan  dikelompokan  atas aset  yang  memiliki  potensi  dan  tidak memiliki  potensi.  Aset  yang  memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan  sektor-sektor  unggulan yang  menjadi  tumpuan  dalam  strategi pengembangan  baik  dalam  jangka pendek,  menengah  maupun  jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan  hal  tersebut  harus  terukur dan  transparan.  Sedangkan  aset  yang tidak  dapat  dioptimalkan  harus  dicari faktor  penyebabnya.  Apakah  faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi  yang  rendah  maupun  faktor lainnya.  Hasil  akhir  dari  tahapan  ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran,  strategi,  dan  program  untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.
5) Pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan  satu  permasalahan  yang sering  menjadi  hujatan  kepada  sebuah organisasi.  Satu  sarana  yang  efektif untuk  meningkatkan  kinerja  aspek  ini adalah pengembangan Sistem Informasi  Manajmen  Aset  (SIMA). Melalui SIMA transparansi kerja dalam pengelolaan  aset  sangatlah  terjamin tanpa  perlu  adanya  kekhawatiran  akan pengawasan  dan  pengendalian  yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu  akan  diakomodasi  dalam  sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga  setiap  penanganan  terhadap satu  aset  termonitor  jelas  mulai  dari lingkup  penanganan  hingga  siapa  yang bertanggungjawab menanganinya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Penelitian  kualitatif  melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris,   seperti   studi   kasus,   pengalaman pribadi,      instropeksi,      riwayat      hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan momen    rutin    dan    problematis,    serta maknanya  dalam  kehidupan  individual  dan kolektif (Gumilang, 2016). Berdasarkan keterangan  ahli  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu rangkaian  kegiatan  untuk  memperoleh  data yang  bersifat  apa  adanya  tanpa  ada  dalam kondisi tertentu dan hasilnya lebih menekankan  makna.  Pada  penelitian  ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti  ingin  menyandingkan  penerapan manajemen aset pada BUMDes Pledo berdasarakan  teori  yang  dikemukakan  oleh Siregar.  Sehingga  jenis  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif  adalah  metode yang  dianggap  paling  tepat  untuk  mencapai tujuan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Inventarisasi Aset
Menurut  toeri  yang  dikemukakan  oleh Siregar  tentang    inventarisasi  aset  bahwa proses kerja yang dilakukan pada inventarisasi aset adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi secara sistematis sesuai  dengan  tujuan  manajemen  aset. Inventarisasi  aset  merupakan  suatu  hal  yang sangat  penting  sekali  dalam  hal  manajemen atau  dalam  mengelola  aset.  Inventarisasi dikatakan  sangat  penting  karena  terdapat kegiatan  pencatatan  yang  berguna  untuk mengetahui  jumlah  barang  atau  aset  yang dimliki oleh sebuah entitas.
Tahapan  inventarisasi  aset  ini  BUMDes Pledo  belum  sepenuhnya  melakukannya, dikatakan  demikian  karena  selain  BUMDes Pledo  sudah  melakukan  inventarisasi  aset dengan  cukup  baik  mulai  dari  pendataan
terhadap  aset  yang  dimiliki  saat  dilakukan pengadaan, kemudian memberikan penomoran atau  kode  terhadap  barang/aset  yang  dimiliki, namun  berdasarkan  teori,  BUMDes  Pledo belum  melakukan  tahap  pengelompokan  dan masih  melakukan  pencatatan  terhadap  aset- aset  yang  ada  dengan  sistem  pencatatan  yang sederhana.  Sesungguhnya  dengan  adanya kegiatan  inventarisasi  yang  baik  mempunyai manfaat  bagi  BUMDes  Pledo  sendiri,  agar dapat mengendalikan, memanfaatkan, mengamankan,  serta  mengawasi  setiap  aset yang  dimiliki,  kemudian  dengan  adanya inventarisasi yang baik juga dapat mengetahui bahwa  aset  tersebut  sudah  dimanfaatkan dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  dan fungsinya. Sehingga yang menjadi permasalahan  pada  aspek  inventarisasi  ini adalah masih minimnya pengalaman pengelola BUMDes  sehingga  proses  pencatatan  masih menggunakan  sistem  yang  sederhana  dan belum terlalu maksimal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yayu  (2017), yang  menyatakan  bahwa  inventarisasi  atau pengelolaan BUMDes belum maksimal namun cukup memadai dikarenakan proses inventarisasi atau pencatatan masih menggunakan metode yang sederhana.
2. Legal Audit Teori  Siregar  mengatakan  bahwa  aspek legal  audit  sebagai  lingkup  kerja  manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan  atau  pengalihan  aset,  identifikasi dan  mencari  solusi  atas  permasalahan  legal, dan  strategi  untuk  memecahkan  berbagai permasalahan  legal  yang  terkait  aset  pada sebuah  lembaga.  Pada  proses  legal  audit, seperti  yang  telah  dipaparkan  diatas  bahwa proses  legal  audit  yang  dilakukan  dengan tertib  inventarisasi  akan  menyajikan  data secara valid.
Tahapan  legal  audit  yang  dilakukan  oleh BUMDes  Pledo  kurang  berjalan  dengan  baik bahkan tidak dijalankan sama sekali, dibuktikan  dengan  pengakuan  dari  berbagai kutipan  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  di  lapangan.  Salah  satunya  adalah mereka beranggapan bahwa tidak ada masalah
dengan proses ini sehingga tidak di data sama sekali.  Pada  dasarnya  untuk  melakukan inventarisasi  itu  menjadi  tertib  kadang terkendala dalam hal pelaksanaan legal audit.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Demetouw,dkk 2017    yang  menyatakan  bahwa  legal  audit penting  sekali  berupa  status  penguasaan  aset, ataupun  pengalihan  aset,  yang  bertujuan memberikan  kepastian  kepemilikan  aset, namun  pada  penelitian  ini  kurang  ada pengaruh  yang  signifikaan  dari  legal  audit. Pada  penelitian  ini  dikatakan  tidak  dijalankan karena  kurangnya  kesadaran  mengenai  hak milik  atau  kepastian  kepemilikan,  para pengelola  BUMDes  beranggapan  bahwa  tidak ada  masalah,  namun  akan  bermasalah  ketika dilakukan audit.
3. Penilaian Aset
Tahapan  penilaian  aset  menurut  toeri Siregar  merupakan  sebuah  tahap  dalam manajemen  aset  yang  tidak  terlepas  dari  dua hal  sebelumnya  yaitu  inventarisasi  dan  legal audit.  Penilaian  barang  atau  aset  merupakan sebuah  proses  ilmiah  yang  dilakukan  oleh seorang  atau  tim  penilai  untuk  mendapatkan estimasi  nilai  suatu  barang  dengan  melihat berbagai aspek seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran, kondisi  dan  kelengkapan  data lainnya untuk mendukung nilai suatu aset.
Berdasarkan  paparan  wawancara  diatas dapat  diketahui  bahwa  BUMDes  Pledo  belum sepenuhnya  melakukan  proses  penilaian  yang benar  dan  optimal  terhadap  aset-aset  yang dimiliki.  Harusnya    ada  tim  penilai  yang bersifat  independen  untuk  menilai  atau mengestimasi nilai dari aset terkait berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan  tadi,  namun  hingga  saat  ini  belum adanya  tim  penilai  yang  turun  untuk  menilai aset-aset  yang  dimiliki  sehingga  BUMDes masih  menggunakan penafsiran  orang  tertentu saja.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mufly,  dkk (2020) yang menunjukan bahwa penilaian aset penting dalam hal memperoleh informasi nilai aset  untuk  keberlangsungan  sebuah  entitas. Hal  ini  belum  dilakukan  sepenuhnya  karena
kurang  kompetennya  pengelola  BUMDes dalam melakukan penilaian terhadap aset.
4. Optimalisasi Aset
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan oleh Siregar bahwa optimalisasi aset merupakan suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan  potensi  fisik,  lokasi,  nilai, jumlah/volume,  legal  dan  ekonomi  yang dimiliki  aset  tersebut.  Dalam  tahapan  ini  aset dikelompokan  menjadi  aset  berpotensi  dan aset  yang  tidak  berpotensi.  Aset  berpotensi adalah aset-aset yang memiliki unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan  baik  jangka  pendek,  jangka menengah, maupun jangka panjang.
Sedangkan  aset  yang  tidak  berpotensi  atau yang  tidak  dapat  dioptimalkan  harus  dicari faktor penyebabnya.
Proses  optimalisasi  aset  pada  BUMDes Pledo belum dijalankan sepenuhnya, walaupun sudah  berjalan  dengan  cukup  baik,  hal  ini dapat  dilihat  dari  aset  berpotensi  yang digunakan  dengan  baik  dalam  artian  bahwa aset  BUMDes  sudah  dipergunakan  dan dimanfaatkan  secara  maksimal.  Namun  pada tahap ini masih terdapat kurang kesadaran atau inisiatif  pengelola  BUMDes  tiap  unit  untuk memberikan  laporan  terkait  dimanfaatkannya aset-aset  yang  ada.  Dalam  sebuah  lembaga usaha,  aset-aset  yang  dimiliki  harus  dikelola dan  dimanfaatkan  sesuai  fungsinya  masing- masing,  karena  aset  yang  berpotensi  apabila dioptimalkan  dalam  penggunaannya  maka akan menambah pendapatan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  (2019) yang  menegaskan  bahwa  optimalisasi  aset diharapkan  dalam  waktu  singkat  dapat menghasilkan  penggunaan  dan  pemanfaatan aset yang efektif dan efisien.
5. Pengawasan dan Pengendalian.
Teori  Siregar  mengatakan  bahwa  salah satu  sarana  yang  efektif  untuk  meningkatkan kinerja pada tahap pengawasan dan pengendalian  adalah  pengembangan  Sistem Informasi  Manajemen  Aset  (SIMA),  sehingga melalui  SIMA  transparansi  kerja  dalam pengelolaan  aset  sangatlah  terjamin  tanpa
perlu  adanya  kekhawatiran  akan  pengawasan dan pengendalian yang lemah.
Proses  pengawasan  dan  pengendalian belum  dijalankan  sepenuhnya  oleh  BUMDes Pledo, dikatakan demikian karena pengawasan yang  dilakukan  selama  ini  lebih  banyak  ke pemeriksaan  terhadap  dokumen  pencatatan atau  administratif  pembukuan,  sehingga  perlu adanya  koordinasi  yang  baik  juga  dengan pengawas  lembaga  untuk  mengetahui  secara detail  keadaan  aset  BUMDes  Pledo  yang sebenarnya.  Lebih  lanjut  terkait  pengendalian BUMDes  juga  belum  melakukan  sebuah sistem  informasi  yang  baik  dalam  hal  ini Sistem  Informasi  Manajemen  Aset  yang mampu  mengakomodasi  keempat  aspek  yang lainnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mufly,  dkk (2020)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan dan pengendalian  telah  berkontribusi  terhadap pemberdayaan  masyarakat  melalui  BUMDes. Adapun  penelitian  Moses  (2017 ) menegaskan bahwa adanya pengaruh positif antara pengawasan  dan  pengendalian  aset  terhadap optimalitas sebuah aset.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Inventarisasi aset pada pokok pengelompokan belum dijalankan dengan baik  dikarenakan  kurang  atau  minimnya pengetahuan  pengelola  BUMDes  terkait dengan  proses  pencatatan  yang  baik  dan benar.  Jadi  pokok  permasalahan  terkait hal  ini  terletak  pada  wawasan  sumber daya  manusia  yakni  pengelola  BUMDes terkait dengan proses pembukuan,
sehingga  perlu  adanya  sosialisasi  dan bimbingan  teknis  dari  pihak  pemerintah yang bermitra dengan pemateri berkompeten  agar  mampu  menambah wawasan  tentang  manajemen  aset  yang baik.
2. Belum  adanya  proses  legal  audit  yang dilakukan  oleh  BUMDes  Pledo,  padahal pokok manajemen aset ini sangat penting sekali berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan dari aset-aset yang ada.
3. Aset yang berpotensi sudah dipergunakan dan  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh BUMDes Pledo namun karena kurangnya kesadaran  dan  kurangnya  kompetensi atau  wawasan  sumber  daya  manusia dalam  mengembangkan  aset-aset  yang ada di desa Pledo.
4. BUMDes Pledo belum melakukan sebuah sistem  informasi  manajemen  aset  dengan baik pada tahap pengawasan dan pengendalian,  padahal  dengan  sistem informasi  ini  keempat  aspek  yang  lain akan  diakomodasi  dalam  sebuah  sistem, sehingga  setiap  penanganan  terhadap suatu  aset  termonitor  jelas  mulai  dari lingkup  penanganan  hingga  siapa  yang bertanggungjawab menanganinya.
5. BUMDes  Pledo  pada  umumnya  sudah melakukan  kegiatan  manajemen  aset namun  sesuai  temuan  belum  sepenuhnya dijalankan  dan  ada  satu  hal  yang  bahkan tidak dijalankan sepenuhnya yaitu berkaitan dengan proses legal audit.

## Saran
1. Bagi Objek Penelitian
a. Agar proses pencatatan berjalan secara maksimal  dan  pengembangan  usaha untuk  dapat  menambah  pendapatan, maka  dibutuhkan  wawasan  yang  kuat mengenai  badan  usaha  milik  desa, sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak  pemerintah  desa  untuk  dapat meningkatkan  kompetensi  mengenai manajemen  aset  melalui  sosialisasi, bimbingan  teknis,  dan  pelatihan  yang berkesinambungan  dengan  pemateri yang berkompeten di bidang manajemen/pengelolaan aset pada sebuah  lembaga  seperti  Badan  Usaha Milik Desa ini.
b. Diharapkan  untuk  BUMDes  agar mengembangkan sebuah sistem informasi  manajemen  aset  karena selama ini BUMDes masih menggunakan  informasi  dari  mulut ke mulut.  Melalui  sistem  ini  transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangatlah terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran  akan  pengawasan  dan pengendalian yang lemah.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai acuan atau referensi dalam pencarian informasi  terkait  manajemen  aset  Badan Usaha Milik Desa, dengan tetap membandingkan  atau  menyesuaikan  dengan referensi  lainnya  yang  serupa.  Penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan  data    yaitu  teknik  observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga informasi dan data-data yang disajikan rasanya masih memiliki kekurangan karena keterbatasan  peneliti,  oleh  karena  itu  untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan
lebih banyak
teknik pengumpulan  data  seperti focus  group discussion  (FGD), studi  kasus (case  study), ataupun  angket  (kuesioner),    untuk  menjamin keakuratan informasi secara utuh dan penjelasan yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Demetouw,  Moses  dkk.  2017.  “Pengaruh Manajemen  Aset  Terhadap  Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura.” Jayapura: Universitas Cenderawasih. Gima  Sugiama.  2013. Manajemen  Aset Pariwisata . Bandung: Guardaya Intimarta. Mufly  mahiry,  dkk.  2020.  “Manajemen BUMDes  Tridadi  Makmur  Desa  Tridadi
Kabupaten  Sleman  Perspektif  Maqasid Syariah”.
Yogyakarta:
Universitas Ahmad Dahlan.”
Peraturan  Desa.  n.d.  “Peraturan  Desa  Nomor 20  Tahun  2018  Tentang  Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  2015. “Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran.” Peraturan  Pemerintah.  2014.  “Nomor  43 Tahun 2014 Tentang Desa.”
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia. 2014.  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Desa.”
Siregar, Doli. D. 2004. Optimalisasi
Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Undang  -  undang.  1999.  “Undang  Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Desa.” Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  n.d. “Tentang Desa.”
Yayu  Putri  Senjani.  2017.  “Peran  Sistem
Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa.”
Yogyakarta:  Sharia  Accounting,  Faculty of  Islamic  Economic  and  Business,  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DI MASJID BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL GORONTALO

## Mohamad Anwar Thalib
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo mat@iaingorontalo.ac.id
Sri Mandalika Mosu
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
smanda@gmail.com
Siskawati Yunus Njuu Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo siskawati@gmail

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  praktik  akuntansi  masjid  berbasis  nilai-nilai budaya  Islam  Gorontalo.  Jenis  metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  dengan  teknik  analisis data  model  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa;  pertama  modal pengoperasian kegiatan masjid bersumber dari pemberian masyarakat dan jamaah masjid; kedua, modal  tersebut  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  ibadah  dan  merenovasi  bangunan  masjid; ketiga,  bentuk  akuntabilitas  penggunaan  dana  dilakukan  oleh pengurus  masjid  melalui  mencatat akuntansi dengan sederhana dan melaporkan penggunaan dan pemasukan dana setiap hari Jumat. Akuntansi  masjid  berupa  pemberian  dana,  penggunaan  dana,  pencatatan  sederhana,  serta akuntabilitas  dana  digerakkan  dengan  semangat  keikhlasan  ( ihilasi )  dan  saling  percaya ( paracaya ),  dan  tanggung  jawab  ( dudaha ).  Nilai-nilai  tersebut  merupakan  nasihat  yang  sering disampaikan  oleh  para  orang  tua  (tua-tua)  melalui  ungkapan  ( lumadu )  “ diila  o’onto,  bo  wolu- woluwo” artinya tidak kelihatan tetapi ada.
Kata kunci: akuntansi, masjid, akuntabilitas, budaya, Gorontalo, pencatatan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  reveal  the  mosque's  accounting  practices  based  on  Gorontalo  Islamic cultural  values.  The  type  of  method  used  is  qualitative,  with  data  analysis  techniques  using  the Miles  and  Huberman  model.  The  results  showed  that;  First,  the  capital  for  operating  mosque activities  comes  from  donations  from  the  community  and  mosque  congregations;  second,  the capital  is  used  to  finance  worship  activities  and  renovate  mosque  buildings;  third,  the  form  of accountability  for  the  use  of  funds  is  carried  out  by  mosque  administrators  through  simple accounting records and reporting the use and income of funds every Friday. mosque accounting practices in the form of giving funds, using funds, simple recording, and accountability of funds are  driven  by  the  spirit  of  sincerity  (ihilah)  and  mutual  trust  (paracaya),  and  responsibility (dudaha).  These  values  are  advice  that  is  often  conveyed  by  parents  through  the  expression (lumadu) "diila o'onto, bo wolu-woluwo/invisible but exists.
.
Keywords: mosque, accounting, accountability, Gorontalo, culture, recording.

## PENDAHULUAN
Praktik  akuntansi  masjid  berbasis nilai-nilai  kearifan  lokal  penting  untuk dilakukan hal ini disebabkan oleh beberapa hal mendasar pertama untuk mengungkap praktik akuntansi  di  masjid  berbasis  kearifan  lokal Gorontalo.  Tujuan  pertama  ini  berangkat  dari pemahaman  bahwa  pada  dasarnya  setiap tempat memiliki versi akuntansi nya tersendiri, hal  ini  disebabkan  bentuk  dan  praktik akuntansi  menyesuaikan  dengan  nilai-nilai  di lingkungan  tersebut  (Triyuwono,  2015a). Namun  sayangnya,  hasil  kajian  akuntansi berbasis  nilai  budaya  masih  jarang  dilakukan. Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  data  publikasi riset  akuntansi  di  jurnal  terakreditasi  nasional (SINTA).  Pada  tahun  2020  terdapat  3.692 jumlah  riset  akuntansi  yang  diterbitkan  di jurnal  akuntansi  terakreditasi  oleh  nasional (SINTA),  namun  dari  jumlah  tersebut  hanya terdapat  17  riset  akuntansi  berbasis  nilai kearifan  lokal,  sisanya  merupakan  riset akuntansi  yang  terlepas  dari  nilai-nilai kearifan lokal 1 .
Lebih  lanjut,  poin kedua menjadikan tema  riset  ini  penting  untuk  dikaji  adalah untuk melestarikan praktik akuntansi di masjid yang  hidup  dengan  nilai-nilai  kearifan  lokal. Mungkin  ada  yang  bertanya  mengapa  perlu dilestarikan? Hal ini disebabkan ilmu/konsep/standar  akuntansi  bukan  saja dibentuk berdasarkan nilai dimana ia dipraktikkan,  namun  pada  akhirnya  akuntansi juga  dapat  membentuk  lingkungan  dimana  ia diadopsi  dan  diimplementasikan.  Saat  ini, teori/konsep/standar  akuntansi  yang  dipelajari dan diimplementasikan di lapangan merupakan  produk  yang  diadopsi  dari  barat (Kamayanti  &  Ahmar,  2019). Artinya  saat  ini teori/konsep/standar akuntansi yang sementara diserap di dunia pendidikan dan diimplementasikan dalam dunia kerja merupakan  akuntansi  berbasis  nilai-nilai modern  diantara  adalah  egoisme,  utilitarian, dan  kapitalisme  (Triyuwono,  2015b).  Nilai- nilai  barat  inilah  yang  berpeluang  untuk memarginalkan bahkan menghilangkan
1 https://sinta.ristekbrin.go.id/journals?q=akuntansi&search=1&s inta=&pub=&city=&issn (dimodifikasi)
akuntansi  lokal  (Nurindrasari,  Triyuwono,  & Mulawarman, 2019).
Kajian  tentang  praktik  akuntansi masjid  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti sebelumnya,  misalnya  saja  (Azwari,  2018; Firdaus  &  Yulianto,  2018;  Hidayatullah, Sulistiyo, & Hisamuddin, 2019; Qomar, et al., 2019;  Rini,  2019;  Siregar,  2018),  namun sayangnya kajian tersebut masih memfokuskan  pada  teknik  dan  kalkulasi  dari akuntansi.  Berbeda  dengan  riset  sebelumnya, pada kajian ini peneliti memfokuskan pengungkapan  praktik  akuntansi  di  masjid bukan  terbatas  pada  teknik  dan  kalkulasi namun juga nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo.
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya, maka yang menjadi pertanyaan riset ini adalah bagaimanakah masyarakat Gorontalo mempraktikkan  akuntansi  masjid?  Bertolak dari  rumusan  tersebut  maka  yang  menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan cara  masyarakat  Gorontalo  mempraktikkan akuntansi masjid.

## KAJIAN TEORI
Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba (Nordiawan, 2006). Sebagai sebuah  organisasi  nirlaba,  tentunya  masjid mengelola dana yang diterima dari pemerintah, perusahaan dan donatur (masyarakat).  Organisasi  nirlaba  memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, pembayaran kembali atau pengembalian manfaat  ekonomi  yang  sebanding  dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (Nordiawan, 2006).
Kajian  tentang  akuntansi  masjid  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  diantaranya adalah  (Qomar  et  al.,  2019)  melalui  riset tentang penerapan PSAK 109 tentang pelaporan  keuangan  akuntansi  pada  masjid menemukan  bahwa  bentuk  laporan  keuangan Zakat,  Infak/Sedekah  pada  masjid  At-Taqwa Tumpurejo  belum  sesuai  dengan  standar  yang berlaku  yaitu  PSAK  109,  dimana  laporan keuangan masjid masih sederhana yaitu hanya terdiri  dari  penerimaan  dan  pengeluaran, sehingga akan menghasilkan saldo akhir.
Selanjutnya  (Rini,  2019)  melalui  riset yang berjudul pengelolaan keuangan masjid di Jabodetabek  menemukan  bahwa  pengurus masjid  sudah  mempunyai  laporan  keuangan, namun hanya sebagian masjid yang mempunyai  laporan  keuangan  sesuai  dengan PSAK.  Jenis  laporan  keuangan  yang  dibuat sebagian besar hanya laporan kas.
Lebih  lanjut,  (Hidayatullah  et  al., 2019) melalui kajian tentang analisis rekonstruksi  penyusunan  laporan  keuangan masjid  menemukan  bahwa  Masjid  Agung Baiturahman  telah  melakukan  pelaporan keuangan  yang  lumayan  baik  yaitu  laporan yang  dibuat  oleh  bendahara  sudah  tersistem dalam excel.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi,  dan  tindakan,  secara  holistik,  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata dan  bahasan,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  alamiah  (Moleong,  2015).  (Creswell, 2014)  merumuskan beberapa  alasan  mendasar tentang memilih penelitian penelitian kualitatif:  pertama  adanya  permasalahan  atau isu  yang  perlu  dieksplorasi.  Tujuan  penelitian ini  sejalan  dengan  alasan  pertama  yang disampaikan  oleh  Creswell  yaitu  untuk mengungkap  praktik  akuntansi  masjid  di Gorontalo serta nilai-nilai kearifan lokalnya.
Kedua membutuhkan suatu pemahaman  yang  detail  dan  lengkap  tentang permasalahan  tersebut.  Senada  dengan  alasan kedua  ini  saya  membutuhkan  data  yang lengkap  dan  juga  detail,  data  ini  akan  didapat dengan  cara  terjun  langsung  dan  mengamati bagaimana para pengurus masjid mempraktikkan  akuntansi.  Ketiga  melakukan penelitian kualitatif ketika kita ingin memberdayakan individu untuk menyampaikan  cerita  mereka,  mendengarkan suara  mereka  dan  meminimalkan  hubungan kekuasaan  selama  proses  penelitian.  Pada
penelitian  ini  untuk  dapat  menjawab  masalah, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah wawancara secara mendalam dengan informan.  Wawancara  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  pemahaman  tentang  bagaimana cara pengurus masjid di Gorontalo mempraktikkan  akuntansi.  Praktik  akuntansi yang  digerakkan  oleh  semangat  nilai-nilai budaya  Islam  masyarakat  setempat  hingga berujung  pada  kesadaran  akan  Sang  Maha Pencipta.

## Lokasi dan Informan penelitian
Lokasi penelitian ini berada di masjid Al- Khairat  yang  terdapat  di  desa  Bongohulawa, Kecamatan  Lomboto,  Kabupaten  Gorontalo. Peneliti memilih masjid Al-Khairat disebabkan  setiap  minggu  para  pengurus masjid  ini  rutin  untuk  mengumpulkan  dana sumbangan dari masyarakat dan jama’ah serta melaporkannya  secara  lisan  tepat  sebelum pelaksanaan sholat Jum’at. Hal ini sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  salah  satu masyarakat  lingkungan  Bongolulawa  berikut ini:
“iya,  setiap  hari  Jumat  ada pemberitahuan  oleh  ketua  takmir soal  pengeluaran  dan  pemasukan keuangan,  ada  setiap  hari  Kamis itu  ada  celengan,  jadi  setiap  hari Kamis  celengan  itu  wajib  diisi, jadi  masyarakat Bongohulawa di sini itu sudah percaya…”
Kutipan  dari  informan  bernama  ibu Ika  sebelumnya  memberikan  pemahaman kepada  peneliti  bahwa  masjid  Al-Khairat memiliki program untuk pengumpulan sumbangan  serta  pelaporan  penggunaan  dana setiap  minggunya.  Pada  cuplikan  sebelumnya juga  menunjukkan  adanya  rasa  percaya masyarakat Bongohulawa tentang pengelolaan dana  masjid.  Lebih  lanjut,  alasan  mendasar berikutnya menjadikan  lokasi  tersebut  sebagai situs  penelitian  adalah  keunikan  kebudayaan masyarakat  setempat  yaitu “Adati  Hula-Hula Syareati,  Syareati  Hula-hula  to  Kitabullah” (adat  berdasarkan  pada  syariat,  syariat berdasarkan  pada  kitab  Allah  (Al-Quran)) (Baruadi  &  Eraku,  2018).    Artinya,  setiap aktivitas  kehidupan  masyarakat  setempat (termasuk mempraktikkan akuntansi di
masjid)  haruslah  didasarkan  pada  nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Informan dalam riset ini  berjumlah  tiga  orang  yaitu  bapak  Hayyum Koem  sebagai  ketua  takmirul  masjid,  bapak Yunus  Haidari  sebagai  pengurus  masjid,  dan ibu  Ika  Pembengo  sebagai  salah  satu  warga sekaligus  jama’ah  dari  masjid  Al-Khairat. Ketiga  informan  dipilih  menggunakan  metode purposive  sampling atau  metode  penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2012). Peneliti menjadikan ketiganya  sebagai  informan disebabkan ketiga memiliki pengetahuan dan pengelaman tentang  praktik  akuntansi  yang  di  praktikkan di  masjid  Al-Khairat,  selain  itu,  ketiga informan  memiliki  waktu  luang  dan  bersedia untuk berbagi informasi tentang tema riset ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Riset  ini  menggunakan  tiga  teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi,  dan  observasi  (Thalib,  2022b). Wawancara adalah percakapan dengan maksud  tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer )  yang  mengajukan  pertanyaan dan terwawancara ( interviewee ) yang
memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu (Moleong, 2015). Dalam melakukan wawancara  peneliti  menggunakan  teknik wawancara  terstruktur  dan  tidak  terstruktur. Wawancara  terstruktur  merupakan  teknik wawancara  dimana  peneliti  telah  menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis  yang  alternatif  jawabannya  pun  telah disiapkan, sementara wawancara tidak terstruktur  adalah  wawancara  yang  bebas  di mana  peneliti  tidak  menggunakan  pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis  dan  lengkap  untuk  pengumpulan datanya  (Sugiyono,  2012).  Teknisnya,  saat  di lapangan, peneliti menggali informasi berdasarkan  daftar  pertanyaan  yang  telah peneliti  siapkan  sebelumnya,  sementara  itu, jika  terdapat  hal-hal  penting  di  luar  daftar pertanyaan,  maka  hal  itu  juga  akan  peneliti telusuri lebih lanjut pada informan.
Dokumen merupakan catatan peristiwa  yang  sudah  berlalu,  dokumen  bisa berbentuk  tulisan,  gambar  atau  karya-karya monumental  dari  seseorang  (Sugiyono, 2012).
Dalam  riset  ini,  dokumen  yang  dimaksudkan adalah  bentuk  catatan  akuntansi  atas  aktivitas keuangan  di  masjid.  Lebih  lanjut,  teknik pengumpulan data berupa observasi partisipasi pasif  adalah  peneliti  terlibat  dengan  kegiatan sehari-hari  orang  yang  sedang  diamati  atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.  Dengan  observasi  ini  maka  data yang  diperoleh  lebih  lengkap,  tajam,  dan sampai  mengetahui  pada  tingkat  makna  dari setiap perilaku yang tampak (Sugiyono, 2012). Teknisnya,  dalam  pengumpulan  data,  peneliti sebatas  mengamati  (tidak  terlibat  langsung) bagaimana para pengurus masjid mempraktikkan akuntansi.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri  dari  tiga  tahapan  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan (Sugiyono,  2012).  Tahapan  pertama  adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak  perlu  (Sugiyono,  2012).  Teknisnya setelah mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti  memilih  data  yang  berhubungan dengan praktik akuntansi di masjid Al-Khairat serta  membuang  data-data  yang  tidak  relevan dengannya.  Tahapan  kedua  adalah  penyajian data,  dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian singkat,  bagan,  hubungan  atar  kategori, flowchart dan  sejenisnya  (Sugiyono,  2012). Teknisnya,  dalam  riset  ini,  peneliti  akan menyajikan  data  dengan  teks  yang  bersifat naratif.  Tahapan  ketiga  adalah  penarikan kesimpulan,  dalam  riset  kualitatif  kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan  dapat berupa  deskripsi  atau  gambaran  suatu  objek yang  sebelumnya  masih  remang-remang  atau gelap  sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas (Sugiyono, 2012). Teknisnya, setelah mereduksi dan menyajikan data, maka peneliti akan  menarik  kesimpulan  tentang  bagaimana bentuk  dan  praktik  akuntansi  di  masjid  yang diimplementasikan  oleh  pengurus  masjid  Al- Khairat  Gorontalo,  serta  nilai-nilai  budaya
Islam  apa  saja  yang  menjadi  semangat  dari praktik akuntansi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Masjid Al-Khairat Dibangun di atas Tanah Wakaf
Para  informan  menjelaskan  bahwa mereka belum mengetahui dengan pasti kapan masjid  Al-Khairat  sendiri  dibangun.  Tetapi menurut  penjelasan  dari  pengurus  masjid, tanah  yang  dipakai  untuk  membangun  masjid itu  merupakan  tanah  wakaf  dari  keluarga Tanango. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Yunus Haidari:
“Masjid  itu  dibangun  di  atas  tanah wakaf  itu  saja  yang  jelas,  tetapi kapan  tahun  dibangunnya  itu  tidak tahu.  Tetapi  perenovasian  pertama itu  yang  kami  tahu,  tetapi  asal  usul dari  masjid  itu  kapan  didirikan,  itu yang  mengetahui  sudah  meninggal semua,  yang  mengetahui  sejarah tentang masjid itu. Saya juga kurang mengetahui  tentang  perenovasian saya kan waktu itu masih kecil, saya belum  mengetahui  tentang  aktivitas masjid  ketika  renovasi  itu…,
soalnya sudah berganti-ganti pengurus masjid ini jadi sudah tidak tahu  lagi,  hanya  yang  jelas  masjid itu  berdiri  di  atas  tanah  wakaf keluarga Tanango.”
Pada penjelasan bapak Yunus sebelumnya,  peneliti  memahami  bahwa  tanah yang  menjadi  pembangunan  dari  masjid  Al- Khairat  merupakan  wakaf  dari  keluarga Tanango.  Masjid  ini  telah  berdiri  sejak  lama, dan telah mengalami pergantian pengurus dari tahun  ke  tahun,  sehingga  pengurus  masjid sekarang yaitu bapak Yunus tidak mengetahui dengan  jelas  kapan  pertama  kali  masjid  ini dibangun.  Selanjutnya,  bapak  Hayyum  Koem menjelaskan  bahwa  masjid  Al-Khairat  sendiri dibangun  di  tanah  wakaf  dan  direnovasi sekitar  tahun  1996  dan  sebelum  perenovasian masjid  itu  belum  memiliki  teras,  berikut penjelasan beliau:
“Mengenai  bangunan  masjid  itu saya tidak begitu tahu, karena saya juga  hanya  sebagai  pendatang,
saya  mulai  tinggal  disini  pada tahun  1990.  Tetapi  hanya  saja masjid  waktu  itu  belum  begini keadaanya  fisiknya.  Kemudian kami  renovasi,  tetapi  mengenai bangunannya itu saya tidak mengetahui.  Kami  juga  di  masjid ada  takmir  lain,  mereka  juga  tidak tahu  kalau  tahun  berapa  pertama kali  masjid  itu  dibangun.  Hanya saja  tanahnya  itu  tanah wakaf,  ada orang yang  mewakafkan  tanah  itu. Ada  juga  sertifikatnya  tetapi  tidak ada  sama  kami  sertifikat  itu, sertifikatnya itu berada di Kementerian  Agama.  Saya  tahun 90an masuk sini jadi takmir, tetapi keadaan  masjid  belum  begitu, belum  terdapat  teras,  kemudian kami  rehap.  Tahun  renovasi  itu sekitar tahun 1996”.
Berdasarkan  penuturan  dari  bapak Hayyum Koem sebelumnya, peneliti memahami  bahwa  sebelum  beliau  pindah  di daerah  ini,  masjid  Al-Khairat  telah  berdiri, sehingga  beliau  tidak  mengetahui  kapan pertama kali masjid ini dibangun. Akan tetapi, masjid  ini  pertama  kali  direnovasi  sekitar tahun 1996.
Praktik
Akuntansi Modal untuk

## Operasional Masjid
Modal  atau  dana  yang  selama  ini digunakan  oleh para  pengurus  masjid    berasal dari  sumbangan  masyarakat  di  kotak  amal, infaq,  dan  dana  donatur.  Selanjutnya  setiap hari Kamis masyarakat setempat rutin menyumbangkan dana untuk kegiatan operasional  masjid,  hal  ini  sebagaimana dijelaskan  oleh  bapak  Hayyun  Koem  berikut ini:
“kalau sumber keuangan masjid kami dapat melalui infak, dan ada dua yang pertama  via  kotak  amal  setiap  hari Jumat,  dan  ada  pemungutan  sedekah langsung ke rumah-rumah masyarakat,  setiap  hari  Kamis  yang sudah  disepakati  oleh  masyarakat, serta  ada  dana  donatur  setiap  tahun untuk  kegiatan  pelaksanaan  buka
puasa  penerimaanya  setiap  kelompok ditetapkan Rp 150.000”
Berdasarkan  hasil  wawancara  bapak Hayyum  Koem  peneliti  memahami  bahwa sumber  dana  atau  modal  untuk  kegiatan operasional  masjid  diperoleh  dari  sumbangan masyarakat  setempat.  Sumbangan  tersebut biasanya  diberikan  oleh  masyarakat  setempat pada  saat  melaksanakan  ibadah  sholat  Jum’at, sementara  itu,  pada  hari  Kamis,  pengurus masjid  berkunjung  ke  masing-masing  rumah warga untuk menjalankan kotak amal. Kegiatan  infak  setiap  hari  Kamis  merupakan program  masjid  yang  telah  disepakati  oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, pada cuplikan sebelumnya juga memberikan penjelasan tentang kegiatan bulan suci Ramadhan,  pada  moment  tersebut  telah  ada donatur  tetap  untuk  kegiatan  buka  puasa  di masjid,  dimana  setiap  kelompok  menetapkan sumbangannya berjumlah Rp 150.000.
Penuturan  dari  bapak  Hayyum  sebagai pengurus masjid seirama dengan yang dijelaskan  oleh  masyarakat  setempat  yaitu  ibu Ika, berikut penuturan beliau:
”iya, setiap hari Jumat ada pemberitahuan  oleh  ketua  takmir  soal pengeluaran dan pemasukan keuangan,  ada  setiap  hari  Kamis  itu ada  celengan,  jadi  setiap  hari  Kamis celengan itu wajib diisi Cuplikan wawancara sebelumnya memberikan pemahaman pada peneliti bahwa pengurus masjid setiap minggunya membuka donasi  untuk  pengoperasian  kegiatan  di masjid,  sementara  itu  juga,  di  hari  kamis terdapat  kegiatan  celengan,  dimana  pengurus masjid  mendatangi  satu  masing-masing rumah  warga  untuk  meminta  sumbangan. Selanjutnya, para pengurus masjid, memperoleh  bantuan  dana  dengan  cara pengiriman  surat  permohonan  bantuan  dana kepada  para  jama’ah  yang  mau  menjadi donatur  jama’ah  sebagaimana  yang  telah dijelaskan oleh bapak Hayyun Koem:
“kalau  ada  dana  donator  yang  lain masuk  ada  dana  donator  jama’ah, setelah  dibuat  sebelum  pengelolaan masing-masing jama’ah itu
dikirimkan  surat,  untuk  siapa  yang mau  menjadi  sebagai  donator,  akan
tetapi tidak semua jama’ah merespon, mungkin  hanya  sekitar  30%  jama’ah yang merespon. Dan sampai sekarang dana  donator  masih  berjalan,  serta dana  donator  ditetapkan  minimal 10.000 perbulan, akan tetapi ada yang memberikan sebanyak 20.000, 25.000,  bahkan  ada  yang  sampai 100.000” Berdasarkan cuplikan wawancara sebelumnya,  peneliti  memahami  bahwa  para pengurus masjid membentuk beberapa anggota masyarakat sebagai donatur tetap untuk masjid, kemudian  mengirimkan  surat  permohonan infak  dan  sedekah  kepada  para  donatur tersebut.  Dari  sejumlah  surat  yang  dikirimkan, yang  merespon  bantuan  dana  tersebut  sekitar 30%.  Sampai  sekarang  dana  donatur  tetap  ini masih berjalan. Para pengurus masjid menetapkan  minimal  pemberian  adalah  Rp 10.000 per  bulannya, namun  realisasinya,  para donatur  memberikan  melebihi  dari  jumlah tersebut.

## Praktik Akuntansi Biaya Masjid
Transaksi  pengeluaran  yang  terjadi  di masjid Al-Khairat diantaranya adalah membayar  imam  masjid, cleaning  service, muazin di  masjid  tersebut.  Pembayaran  biaya dilakukan  setiap  bulannya  dan  biaya  tersebut diambil  dari  sumbangan  masyarakat,  hal  ini sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  bapak Hayyum Koem:
“uang  donator  kami  gunakan  untuk membayar  para  petugas  untuk  imam, muazin ,  itu  juga  tergantung  dengan keuangan,  artinya  kalau  saldo  masih mencukupi, kalau  imam  masjid digaji tetap  setiap  bulan,  kalau  imam jama’ah ada yang muazin itu dia juga sekaligus  sebagai cleaning  servis, hanya  saja  ketika  ada  uang  lebih  ada anak-anak  yang  membantu  untuk muazin itu  diberikan  upah  sebesar 150.000  tetapi  tidak  setiap  bulan, saldonya  itu  dikasih.  Tetapi  kalau imam  jama’ah  itu  yang  sudah ditetapkan  setiap  bulan  itu  di  berikan sebesar  Rp  500.000.  Sebelumnya  ada dua  orang  tetapi  karena  dananya sudah  berkurang  jadi  saya  kurangi,
hanya  satu  orang  saja,  jadi  gajinya dapat  dipenuhi  tiap  bulan,  tetapi kadang-kadang sampai dua tiga bulan mulai,  artinya  tidak  ada  tuntutan apapun  dari  mereka,  karena  itu  kan kebijakan  dari  pengurus,  mereka  juga tidak  mengharapkan  gaji  tersebut, terus  jika  ada  kebutuhan  masjid kebetulan  di  masjid  ada  genset  maka jika  tidak  ada  listrik  maka  kami membeli  bensin,  oli,  balon  (lampu) dan kebutuhan-kebutuhan masjid lainnya.”
Bertolak  dari  cuplikan  wawancara sebelumnya,  peneliti  memahami  bahwa  uang yang dikumpulkan oleh pengurus masjid dari masyarakat  dan  jama’ah  masjid  akan digunakan  oleh  mereka  untuk  membiayai kegiatan  ibadah  dan  operasional  lainnya  di masjid. Dana donatur tersebut secara spesifik akan  digunakan  untuk  membayar  imam, muazin,  serta  petugas  kebersihan.  untuk muazin  akan  diberikan  upah  Rp  150.000  per bulannya,  sementara  imam  masjid  Rp 500.000  per  bulannya,  lebih  lanjut,  dana donatur juga akan digunakan untuk mengoperasikan  mesin  genset,  membeli  bola lampu  dan  kebutuhan  lainnya.  Khusus  untuk imam,  muazin,  dan  petugas  kebersihan biasanya  dibayarkan  setiap  bulannya,  namun bapak  Hanyyum  Koem  menegaskan  bahwa ketiganya  sebenarnya  tidak  mengharapkan ataupun  menuntut  untuk  dibayar,  hal  ini disebabkan menjadi imam, mengumandangkan azan, serta
membersihkan  masjid  merupakan  dorongan hati untuk beribadah kepada-Nya.
Sementara itu terdapat juga pengeluaran  setiap  minggu  yang  dilakukan oleh petugas masjid. Pengeluaran itu dibayarkan pada pelaksana  sholat  Jumat.  Hal ini  memang  telah  ditetapkan  oleh  para pengurus masjid, berikut merupakan penjelasan bapak Hayyun Koem:
“Terus  begini  ada  juga  pengeluaran setiap  munggu,  bagi  petugas  Jumat khotib, dan bilal. Khotib dan imam itu merangkap Rp 75.000 setiap pelaksanaan hari Jumat, hari Jumat itu ada  khotib  dan  imam  kan?  Khotib,
imam  itu  di  bayar  Rp  75.000,  terus
bilal itu dibayar Rp 25.000, hanya dua orang”
Berpijak pada penuturan sebelumnya, peneliti memahami bahwa terdapat pengeluaran  biaya  tetap  setiap  minggu  nya. Biaya  itu  adalah  untuk  pembayaran  petugas sholat  Jum’at.  Untuk  khotib  sekaligus  imam dibayar  dengan  jumlah  Rp  75.000  sementara bilal Rp 25.000.

## Praktik Akuntabilitas Keuangan Masjid
Cara pengurus masjid mempertanggungjawabkan  keuangan  berupa mencatat  setiap  pemasukan  dan  pengeluaran keuangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hayyun Koem :
“Laporan  keuangan  itu  bisa  lewat buku.  Memang  jamaah  juga  tidak meminta pertanggungjawaban, artinya tidak  secara  langsung  mereka  minta,
tetapi hanya karena mempertanggungjawabkan  agar  ada transparansi  agar  suatu  saat  ketika mereka  meminta  laporan  keuangan, mereka kan tidak  akan  ragu,  kalau  di masjid-masjid  lain  saya  dengar  tidak ada laporan seperti itu ketika menerima  pemasukan,  tidak  ada laporan  pertanggungjawaban  seperti itu, saya ikut di masjid Agung karena disana setiap minggu itu juga dilaporkan,  masjid  di  kabupaten
Baiturahman, setiap minggu itu pendapatan, infak, sedekah, itu dilaporkan,  kemudian  penggunaan,
pengeluaran.”
Bertolak dari penuturan bapak Hayyum  sebelumnya,  peneliti  memahami bahwa bentuk pertanggungjawaban dari dana yang  diberikan  oleh  masyarakat  dan  jamaah adalah bapak Hayyum melakukan pencatatan akuntansi  untuk  seluruh  pengeluaran  dan penerimaan  sumbangan.  Bapak  Hayyum menegaskan  bahwa  masyarakat  ataupun jamaah  tidak  meminta  pertanggungjawaban dalam  bentuk  catatan  akuntansi,  namun  hal tersebut  beliau  lakukan  atas  dasar  kesadaran dan  tanggungjawab  beliau  sebagai  penerima amanah.  Hal  ini  juga  dilakukan  sebagai bentuk  antisipasi,  jika  ada  donatur  yang menanyakan alur pemasukan dan
pengeluaran dana, maka beliau bisa menunjukkan  dalam  bentuk  catatan  yang lengkap.  Bentuk  pencatatan  dan  pelaporan keuangan  ini  terinspirasi  dari  metode pertanggungjawaban  oleh  pengurus  masjid besar Baiturahman.
Lebih lanjut, bapak Hayyum menjelaskan  bahwa  untuk  pembuatan  buku laporan  keuangan  maka  beliau  membentuk buku  laporan  keuangan  berdasarkan  beberapa kolom  bagian  seperti  yang  dijelaskan  oleh bapak Hayyum Koem:
“ Catatan  laporan  keuangan  itu dalam  bentuk  kas,  tanggal,  nomor urut uraian, pemasukan, pengeluaran,  saldo  atau  akreditas, cuman  tidak  ada  laporan  dalam bentuk  bulanan  laporan  yang  kita laporkan  itu  tersusun  dengan  baik. Akan  tetapi  buku  kasnya  itu  ada, serta  setiap  jumat  itu  dilaporkan pada  jama’ah  penerimaan  sekian, pengeluaran  sekian,  saldo  sekian  , dengan  tiap  minggu  itu  ada  laporan dalam  bentuk  lisan,  dan  dibacakan sebelum Juma’at”
Berdasarkan
pada penjelasan sebelumnya,  peneliti  memahami  bahwa bentuk  pencatatan  akuntansi  yang  dilakukan oleh  pengurus  masjid  merupakan  pencatatan akuntansi  yang  sederhana.  Catatan  tersebut terdiri  dari  pemasukan,  pengeluaran,  dan saldo akhir. Bapak Hayyum menjelaskan juga bahwa informasi keuangan ini  beliau sampaikan dalam bentuk lisan atau dibacakan setiap  sebelum  sholat  Jum’at.  Gambar  1  di bawah  ini  merupakan  dokumentasi  dari pencatatan akuntansi masjid
Gambar 1. Bentuk pencatatan akuntansi masjid Al-Khairat
Pada dokumentasi sebelumnya merekam  bentuk  pencatatan  akuntansi  masjid yang  dicatat  secara  sederhana  oleh  bapak Hayyum.  Bentuk  pencatatan  tersebut  terdiri dari  pertama  kolom  tanggal  yang  berfungsi untuk  mengisi  data  tentang  kapan  donasi tersebut  diterima  ataupun  digunakan.  Kolom kedua  tentang  uraian,  bagian  ini  berfungsi untuk  mengisi  informasi  tentang  nama-nama donatur  yang  menyumbangkan  dana  dan  juga keterangan  penggunaan  dana.  Kolom  ketiga yaitu  masuk,  kolom  ini  berfungsi  untuk mencatat  jumlah  dana  yang  ditemukan  oleh pengurus  masjid.  Kolom  keempat  keluar, kolom  ini  berfungsi  untuk  merekam  jumlah pengeluaran dana. Kolom kelima saldo, kolom ini  digunakan  oleh  bapak  Hayyum  untuk mencatat sisa dana saat itu.
Meskipun akuntabilitas dari penggunaan  masjid  hanya  dilakukan  dengan cara  yang  sederhana,  yaitu  mengumumkan setiap  hasil  dari  pengeluaran,  pemasukan,  dan transaksi-transaksi  lainnya  tepat  sebelum pelaksanaan  solat  jumat,  tetapi  masyarakat setempat  tetap  percaya  dengan  penggunaan dan  pengelolaan  dana  masjid.  Hal  ini sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  ibu  Ika Pembengo:
”iya, setiap hari Jumat ada pemberitahuan  oleh  ketua  takmir  soal pengeluaran dan pemasukan keuangan,  ada  setiap  hari  Kamis  itu ada  celengan,  jadi  setiap  hari  Kamis celengan itu wajib diisi, jadi masyarakat Bongohulawa di  sini  itu sudah  percaya,  sudah  tidak  ada  lagi prinsip  penipuan,  karena  tradisi  ini sudah  dari  turun-temurun  sudah  dari zaman  dulu,  jadi  setiap  hari  Jumat sebelum  sholat  masih  dibacakan  oleh ketua takmir tentang keuangan masjid, pemasukannya, pengeluarannya, jadi ketika ada pembangunan,  itu  mereka  jumlahkan, kemudian  disampaikan  oleh  ketua Tamirul  berapa  jumlah  pengeluaran, begitu.  Jadi  memiliki  hasil,  jadi mereka  sudah  tidak  membutuhkan
bukti.  Tetapi  ketua  takmir  memang sudah  lama,  beliau  sudah  lama mengurus  masjid  jadi  masyarakat sudah  percaya  100%  kepada  beliau, sebenarnya beliau mau mengundurkan diri, tetapi masyarakat tidak mengizinkan, karena masyarakat sudah  percaya  100%  kepada  beliau, sehingga  mereka  tidak  mau  beliau  itu digantikan”
Cuplikan wawancara ibu Ika sebelumnya  memberikan  pemahaman  pada peneliti  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban pengurus  masjid  tentang  keuangan  masjid dilakukan dengan cara menyampaikan langsung  pemasukan  dan  pengeluaran  dana masjid  sebelum  pelaksanaan  solat  jumat, sementara  itu,  di  hari  Kamis,  masyarakat setempat mengenal istilah celengan.
Penuturan ibu Ika sebelumnya juga
menginformasikan
bahwa masyarakat setempat percaya dengan bentuk pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang dilakukan oleh pengurus masjid. Hal tersebut bukan  saja  disebabkan  adanya  informasi mengenai  arus  masuk  dan  keluar  dana, namun  juga  masyarakat  setempat  telah melihat  hasil  pembangunan  dari  dana  yang dikumpulkan oleh pengurus masjid.
Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  Gorontalo dalam  Praktik  Akuntansi  di  Masjid Gorontalo
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  telah dibahas sebelumnya, ditemukan  bahwa praktik  akuntansi  masjid  berupa  modal, penggunaan biaya, pencatatan, serta pertanggungjawaban/akuntabilitas  akuntansi dipraktikkan  dengan  nilai  non  materi  berupa keikhlasan ( ihilasi ), tanggung jawab ( dudaha ), serta rasa percaya ( paracaya ). Nilai keikhlasan dari praktik akuntansi  masjid  tercermin  melalui  tindakan para  pemberi  sumbangan  yang  secara  rutin memberikan  sedekah  untuk  kegiatan  ibadah di  masjid,  tindakan  dari  petugas  kebersihan, serta imam masjid yang hakikatnya melaksanakan  ibadah  semata-mata  untuk mendekatkan  diri  pada-Nya  (bukan  untuk memperoleh  upah  dari  membersihkan masjid ataupun  menjadi  iman).  Praktik  akuntansi
berbasis  nilai  keikhlasan  telah  ditemukan juga  oleh  beberapa  peneliti  diantaranya (Kusdewanti  &  Hendrawaty,  2014;  Thalib, 2021;  Thalib,  Sujianto,  Sugeha,  Huruji,  & Sahrul,  2022;  Ubaidillah,  Mulyani,  & Effendi, 2013).
Selanjutnya, praktik akuntansi berbasis  pada  nilai  tanggung  jawab  ( dudaha ) tercermin  melalui  tindakan  dari  pengurus masjid  yang  secara  suka  rela  mencatat  dan melaporkan  pemasukan  dan  pengeluaran dana sumbangan masyarakat, serta mengelola dan menggunakan dana tersebutsesuai dengan  amanah  yang  diperoleh  yaitu  untuk kegiatan  ibadah  di  masjid.  Praktik  akuntansi berbasis  nilai  tanggungjawab  serupa  dengan temuan dari (Putra & Muliati, 2020; Sasmita, Hanif,  &  Arinata,  2019;  Thalib,  2019b; Thalib,  Rahman,  Abdullah,  &  Gobel,  2021; Widhianningrum & Amah, 2014).
Lebih  lanjut,  praktik  akuntansi  di masjid  yang  hidup  dengan  nilai  rasa  percaya ini  tercermin  melalui  keputusan  masyarakat setempat  yang  enggan  membiarkan  bapak Hayyum Koem untuk berhenti jadi amanahnya  sebagai  pengurus  masjid.  Rasa percaya  ini  pula  hidup  disebabkan  praktik akuntabilitas keuangan yang rutin disampaikan setiap minggunya oleh pengurus masjid, bentuk pertanggungjawaban keuangan tersebut memang sangat sederhana, sebatas  menyampaikan  dana  yang  terkumpul dan  penggunaan  dana,  namun  dari  praktik akuntabilitas yang sedernaha tersebut ternyata  bisa  menimbulkan  rasa  percaya dikalangan  masyarakat  setempat.  Praktik akuntansi berbasis nilai saling percaya serupa dengan  temuan  dari  (Arena,  Herawati,  & Setiawan,  2017;  Darmada,  Atmadja,  & Sinarwati,  2016;  Nurhalimah,  Setiawan,  & Haryadi, 2019; Thalib, 2019a, 2021).
Nilai-nilai berupa keikhlasan, tanggung jawab, dan rasa percaya dari praktik akuntansi di masjid pada hakikatnya merupakan  beberapa  nilai-nilai  kehidupan yang  sering  dinasihatkan  oleh  para  tua-tua  di Gorontalo  melalui lumadu  “diila  o’onto,  bo wolu-woluwo” artinya  tidak  kelihatan  tetapi ada.  Makna  ungkapan  ini mengajarkan  bahwa dalam kehidupan, jangan hanya mengejar yang kelihatan  tetapi  juga  mencari  sesuatu  yang
tidak  kelihatan  tetapi  sebenarnya  ada.  Yang diungkapkan  dengan  o’onto  atau  kelihatan adalah materi sedangkan yang tidak kelihatan, tetapi  ada  ialah  yang  memberikan  materi  itu, yaitu Allah Subbahana Huwata’ala. Ungkapan ini  sering  dipakai  oleh  para mubaligh dalam berdakwa,  sebagai  peringatan  untuk  banyak bersyukur, berzikir, da beramal ibadah. Jangan hanya terpaku dengan yang kelihatan, agar ada keseimbangan  antara  kehidupan  di  dunia  dan kehidupan di akhirat (Daulima, 2009).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengungkap  praktik  akuntansi  di  masjid berbasis  nilai-nilai  kearifan  lokal  Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik  akuntansi  masjid  berupa  modal, pembayaran  biaya,  pencatatan  akuntansi dengan gaya yang sederhana, serta akuntabilitas  dana.  Praktik  akuntansi  ini digerakkan  dengan  semangat  keikhlasan ( ihilasi ),  tanggung  jawab  ( dudaha ),  dan saling percaya ( paracaya ). Semangat tersebut merupakan  beberapa  nilai  kearifan  lokal masyarakat
Gorontalo yang sering disampaikan  oleh tua-tua melalui lumadu (ungkapan) “diila o’onto,  bo  wolu-woluwo”. Saran untuk riset selanjutnya untuk mengkaji praktik akuntabilitas keuangan masjid berbasis nilai kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arena,  T.,  Herawati,  N.,  &  Setiawan,  A.  R. (2017). “ Akuntansi Luar Kepala ” dan “ Sederhana  ”  ala  UMKM  Batik  Tanjung Bumi  yang  Sarat  Nilai  Religiusitas  dan
Kesalingpercayaan ( Sebuah Studi Etnografis  )*. Jurnal  Infestasi , 13 (2), 309–320.
Azwari,  P.  C.  (2018). Rekonstruksi  Perlakuan
Akuntansi  Untuk  Entitastempat  Ibadah (Studi  Perlakuan  Akuntansi  Organisasi
Masjid  Berdasarkan  Psak  45  Dan  Psak 109). I-Finance:  A  Research  Journal  on Islamic Finance , 4 (1), 84–101.
https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.23 04
Baruadi, K., & Eraku, S. (2018). Lenggota Lo
Pohutu  (Upacara  Adat  Perkawinan Gorontalo) (1st  ed.;  T.  Paedasoi,  Ed.). Gorontalo: Ideas Publishing. Creswell,  W.  J.  (2014). Penelitian  Kualitatif dan  Desain  Riset  Memilih  antara  Lima Pendekatan. Terjemahan. Ahmad Lintang  Lazuardi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N.  K.  (2016).  Kearifan  Lokal  Pade Gelahang  dalam  Mewujudkan  Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Subak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 7 (1), 1–155. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7 004 Daulima,  F.  (2009). Lumadu  (Ungkapan) Sastra Lisan
Daerah Gorontalo . Gorontalo: Galeri Budaya Dareah Mbu’i Bungale.
Firdaus,  D.  W.,  &  Yulianto,  H.  D.  (2018).
Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Entitas Nirlaba dalam penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas Masjid. Jurnal  Riset  Akuntansi  & Keuangan , 6 (3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670
Hidayatullah,  A.,  Sulistiyo,  A.  B.,  &
Hisamuddin, N. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan  Masjid  (Studi  Kasus  pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi). E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi , 6 (1), 69. https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.1110 2 Kamayanti,  A.,  &  Ahmar,  N.  (2019).  Tracing Accounting in Javanese Tradition. International  Journal  of  Religious  and Cultural Studies , 1 (1), 15–24.
https://doi.org/10.34199/ijracs.2019.4.00 3
Kusdewanti,  A.  I.,  &  Hendrawaty,  R.  (2014). Memaknai  Manajemen  Bisnis  Islami Sebagai  Kehidupan  Yang  Menghidupi.
IMANENSI: Jurnal Ekonomi,
Manajemen  Dan  Akuntansi  Islam , 1 (2),
35–53.
https://doi.org/10.34202/imanensi.2.1.20 14.32-50
Moleong,  L.  J.  (2015). Metodologi  Penelitian
Kualitatif . Bandung: PT Remaja
Roosdakarya.
74–79. https://doi.org/10.21009/JPUD.102.01
Nordiawan,  D.  (2006). Akuntansi  Sektor Publik . jakarta: Salemba Empat.
Nurhalimah,  Setiawan,  A.  R.,  &  Haryadi,  B.
(2019).  Praktik  Akuntansi  Manajemen Bisnis  Besi  Tua  Berbasis  Budaya Persaudaraan  Madura. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 10 (1), 1–21. https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.1 0001 Nurindrasari, D., Triyuwono, I., & Mulawarman,  A.  D.  (2019).  Konsep Pengukuran Kinerja Berbasis Kesejahteraan  Islam. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 9 (3), 394–416. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9 024 Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 11 (3), 561–580. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.1
1.3.32
Qomar, N. N., Yulinartati, Y., & Nastiti, A. S.
(2019).  Penerapan  Psak  109  Tentang Pelaporan  Keungan  Akuntansi  Zakat, Infak/Sedekah  Pada  Masjid  At-Taqwa Tempurejo. International  Journal  of Social  Science  and  Business , 3 (3),  281. https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21054
Rini, R. (2019). Pengelolaan Keuangan Masjid
Di  Jabodetabek. Jurnal  Akuntansi  Dan
Keuangan Islam , 6 (2), 109–126. https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.1
Sasmita, D. A., Hanif, G. K., & Arinata, N. D.
(2019).  Interpretasi  Praktik  Akuntansi Menurut  Perspektif  Pengusaha  Mikro dan  Kecil. Jurnal  Riset  Akuntansi
Mercubuana , 3 (3), 180–188. https://doi.org/10.18382/jraam.v3/i3.180 Siregar,  L.  M.  (2018).  Akuntansi  Keuangan Mesjid: Suatu Tinjauan. Menara Ekonomi , IV (2), 50–58.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  kualitatif  dan R&D) . Bandung: ALFABETA, CV.
Suwardjono. (2011). Teori Akuntansi Pekerayasaan Pelaporan Keuangan (ketiga). Yogyakarta: BPFE. Thalib,  M.  A.  (2019a).  Akuntansi  “Huyula” (Konstruksi Akuntansi Konsinyasi Berbasis Kecerdasan Intelektual, Emosional, Spiritual,  dan  Sosial). Jurnal Riset  Akuntansi  Mercubuana , 5 (1),  97– 110. https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.768 Thalib,  M.  A.  (2019b).  Mohe  Dusa :
Konstruksi  Akuntansi  Kerugian. Jurnal
Riset  Dan  Aplikasi:  Akuntansi  Dan Manajemen , 4 (1), 11–31. https://doi.org/10.18382
Thalib, M. A. (2021). “ O Nga : Laa ” sebagai Wujud  Akuntabilitas  Biaya  Pernikahan. Jurnal  Riset  Dan  Aplikasi:  Akuntansi
Dan Manajemen , 5 (1), 117–128. https://doi.org/doi.org/10.33795/jraam.v5
i1.011 Informasi
Thalib, M. A. (2022a). Pelatihan Analisis Data Model  Miles  dan  Huberman  untuk  Riset Akuntansi  Budaya. Madani:  Jurnal
Pengabdian Ilmiah , 5 (1), 23–33. https://doi.org/https://doi.org/10.30603/m d.v5i1.2581 Thalib, M. A. (2022b). Pelatihan Desain Riset Akuntansi Budaya Menggunakan Metode  Kualitatif. Komunal  Jurnal Pengabdian  Masyarakat , 1 (1),  7–14. https://doi.org/https://doi.org/10.55657/kj pm.v1i1.17
Thalib,  M.  A.,  Rahman,  S.,  Abdullah,  M.  K.,
& Gobel, Y. P. (2021). Akuntansi Potali:
Membangun Praktik Akuntansi
Penjualan  di  Pasar  Tradisional  (Studi Etnometodologi Islam). Jurnal Akuntansi Aktual , 8 (23), 25–38. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977
/um004v8i12021p25
Thalib, M. A., Sujianto, A. N., Sugeha, H. F.,
Huruji,  S.,  &  Sahrul,  M.  (2022).  Praktik Akuntansi  Keuntungan  berbasis  Nilai Sabari  dan  Huyula  (Studi  Kasus  pada Pedagang Sembako di Gorontalo). Jurnal
Akuntansi, Keuangan, Dan Audit
Syariah , 2 (1), 146–163.
Triyuwono,  I.  (2006).  Akuntansi  Syari’ah: Menuju  Puncak  Kesadaran  Ketuhanan Manunggaling  Kawulo  Gusti. Pidato Pengukuhan Guru Besar .
Triyuwono,  I.  (2010).  “Mata  Ketiga”:  SÈ
LAÈN,, Sang Pembebas Sistem

## Thalib et al: Mengungkap Praktik Akuntansi di Masjid….
Pendidikan  Tinggi  Akuntansi. Jurnal Akuntansi  Multiparadigma , 1 (1),  1–23. https://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7 077 Triyuwono, I. (2011). Angels Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah (pp. 1– 21). pp. 1–21. https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7 107
Triyuwono,  I.  (2015a).  Akuntansi  Malangan: Salam  Satu  Jiwa  dan  Konsep  Kinerja
Klub  Sepak  Bola. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 6 (2), 290–303. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6 023 Triyuwono,  I.  (2015b).  Filosofi  Tauhid: Mendekonstruksi  Pendidikan  Akuntansi Syariah yang Sekuler. Workshop
Nasional  Kurikulum  Akuntansi  Sayriah ,
6–7. Ubaidillah,  A.,  Mulyani,  S.,  &  Effendi,  D.  E.
(2013). Makna Keuntungan Bagi Pedagang  Kaki  Lima  (Studi  pada Pedagang  Kaki Lima  di  Bangsri  Jepara). Jurnal  Akuntansi  Dan  IInvestasi , 14 (1), 65–77. Widhianningrum,  P.,  &  Amah,  N.  (2014). Akuntansi Ketoprak: Sebuah Pendekatan Etnografi  Masyarakat  Seni  Ketoprak  Di
Pati. Assets:  Jurnal  Akuntansi  Dan
Pendidikan , 3 (2), 136.
https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1218