## Arahan Fungsi Kawasan Hutan yang Optimal dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah  Kota Palangka Raya melalui Pendekatan Analisis Spasial

## Sari Marlina
Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  arahan  fungsi  dan  menghasilkan  peta yang  berisi  zonasi-zonasi  fungsi  kawasan  hutan  yang  optimal  di  wilayah  Kota Palangka  Raya  sesuai  dengan  kondisi  eksisting  melalui  pendekatan  analisis spasial  dengan  koordinasi  kepada  pemerintah  daerah,  swasta  dan  masyarakat terhadap kondisi lapangan dan dapat menghasilkan peta yang berisi zonasi-zonasi fungsi kawasan hutan optimal yang dapat menjadi salah satu referensi, arahan dan pertimbangan  teknis  untuk  manajemen  pemanfaatan  sumberdaya  lahan  dan pengembangan  wilayah  dalam  perencanaan  tata  ruang  wilayah  di  Kota  Palangka Raya. Metode penelitian dilakukan dengan tumpang susun peta kelerengan, jenis tanah  dan  curah  hujan  menggunakan  analisis  spasial  sistem  informasi  geografis yang  dilakukan  dengan  sistem  skoring  sehingga  akan  didapatkan  zonasi-zonasi hasil  kombinasi  ketiga  faktor  tersebut.  Zonasi-zonasi  ini  sekaligus  merupakan jumlah nilai skoring yang telah diberikan pada ketiga faktor tersebut diatas. Hasil zonasi-zonasi ini kemudian dikelompokkan ke dalam jenis fungsi kawasan hutan sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan  dan  dikombinasikan  dengan  kondisi di lapangan. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa fungsi kawasan hutan yang  optimal  di  Kota  Palangka  Raya  dengan  metode  analisis  spasial  dan memperhatikan  kondisi  eksisting,  yakni  seluas  184.178  hektar  atau  68,76  persen yang  terbagi  atas  Taman  Nasional  Sebangau  seluas  47.316  hektar  atau  17,67 persen,  Taman  Wisata  seluas  533  hektar  atau  0,207  persen,  Taman  Hutan  Raya seluas 1.137 hektar atau 0,42 persen, Hutan Produksi Tetap seluas 47.316 hektar atau  16,72  persen,  Hutan  Produksi  Konversi  seluas  90.401  hektar  atau  33,75 persen.  Arahan  zonasi  untuk  penyusunan  rencana  tata  ruang  wilayah  Kota Palangka  Raya,  adalah  untuk  kawasan  lindung  seluas  49.123  hektar  atau  18,29 persen,  kawasan  budidaya  kehutanan  (KBK)  seluas  135.192  hektar  atau  50,47 persen  dan  kawasan  budidaya  non  kehutanan  (KBNK)  atau  Areal  Penggunaan Lain (APL) seluas 83.673 hektar atau 31,24 persen.
Kata kunci : fungsi, kawasan, hutan, tata ruang, spasial

## PENDAHULUAN
Meningkatnya kebutuhan dan persaingan penggunaan lahan untuk keperluan kehutanan, produksi pertanian, perkebunan maupun untuk keperluan lainnya termasuk  untuk  pemukiman dan  infrastruktur  memerlukan  pemikiran  yang seksama  dan  perencanaan  yang  tepat  dalam mengambil  keputusan  pemanfaatan  yang
paling menguntungkan dari sumber daya lahan yang  terbatas.  Penataan  kembali  penggunaan lahan  yang  ada  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (RTRWP-K)  tentunya  akan  menyangkut berbagai  pihak  dan  masyarakat  luas,  sehingga keadaan  ini  sering  mengundang  munculnya berbagai permasalahan. Khususnya di

## MITL

## Media Ilmiah Teknik Lingkungan
Volume 1, Nomor 1, Februari 2016
Indonesia  (Sandy  1983  dalam  Sitorus,  1985) ada  sejumlah  masalah  pokok  dalam  usaha penataan  penggunaan  lahan  dan  lingkungan hidup  antara  lain  adanya  kontradiksi  antara kebutuhan  untuk  menjadi  pemakai  yang  lebih luas  disatu  pihak  dan  batasan-batasan  yang berat  demi  lingkungan  hidup,  peningkatan keperluan hidup dipedesaan yang tidak disertai dengan perluasan kesempatan kerja dan terjadi kerusakan tanah karena kurangnya pemeliharaan  sebagai akibat dari adanya jarak batin  atau  status  hukum  yang  terlalu  jauh antara penggarap dengan pemilik tanah.
Pengelolaan  sumber  daya  alam  kedepan perlu  didukung  oleh  prakondisi  yang  mantap dan terencana, antara lain perlunya ketersediaan  data  dan  informasi  yang  akurat dan  mutakhir  mengenai  kondisi  sumber  daya alam  setempat  terutama  hubungannya  dengan topografi,  jenis  vegetasi,  keadaan  tanah,  iklim dan keadaan sosial ekonomi. Adanya Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Provinsi,  Dan  Pemerintahan  Daerah dimana disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan  dalam  pengelolaan  sumberdaya alamnya  serta  adanya  kegiatan  paduserasi dalam RTRWP, dikhawatirkan akan menyebabkan  adanya  berbagai  perubahan dalam fungsi kawasan hutan sehingga diperlukan  review  tentang  penetapan  fungsi kawasan  hutan  berdasarkan  keadaan  fisik lahan  yang  sebenarnya  sesuai  dengan  wilayah bersangkutan.
Rencana  penatagunaan  hutan  didasarkan pada  pertimbangan  letak  dan  keadaan  hutan, topografi,  keadaan  dan  sifat  tanah,  iklim  serta keadaan dan perkembangan masyarakat. Pengelolaan  hutan  secara  teknis  biologis berkaitan  dengan  upaya  pemanfaatan  sumber daya  alam  (komoditas  biologis)  yang  ada didalamnya, sedangkan secara geografis spasial,  berkaitan  dengan  masalah  ruang  yang menjadi lingkungannya (komunitas biologis).
Aspek  tata  ruang  merupakan  hal  yang tidak  dapat  terpisahkan  dari  pelaksanaan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan strategis, maupun dalam penentuan  program  pembangunan.  Untuk menghindari  terjadinya  ketimpangan  dalam melaksanakan  pembangunan  di  semua  sektor,
maka  penggunaan  dan  pengelolaan  sumber daya  alam  yang  sifatnya  beragam  harus dilakukan  secara  proporsional.  Hal  ini  akan dapat  dilaksanakan  apabila  ruang  wilayah  di setiap  daerah  telah  ditata  peruntukannya  dan untuk mengoptimalkan penggunaannya disusun peta pewilayahan berdasarkan kesesuaian  fungsi  dan  tata  guna  lahan  dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Mengingat  bahwa  data  dan  informasi mengenai  kawasan  dan  kondisi  hutan  bersifat dinamis, mempunyai volume yang besar maka pengelolaan  data  dan  informasi  ini  perlu dilakukan  dengan  memanfaatkan  suatu  sistem yang  dapat  dipercaya  dan  fleksibel.  Untuk maksud  tersebut  diperlukan  analisis  spasial dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografi  (SIG)  untuk  pengolahan  data  dan informasi  yang  bersifat  keruangan  adalah sangat  tepat.  Dengan  SIG  ini  maka  data  dan informasi  tentang  sumber  daya  hutan  dan kawasan  ini  dapat  disimpan,  diperbaharui, diolah,  dianalisa  dan  ditampilkan  dengan mudah dan cepat.
Palangka  Raya  sebagai  Ibukota  Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pusat pemerintahan, pusat aktivitas dan administrasi, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, pusat  sosial  dan  budaya  serta  pusat  pelayanan dan transportasi ke seluruh wilayah Kalimantan  Tengah.    Dengan  luas  wilayah 2.678,51 km 2 dan penduduk sebanyak 168.449 jiwa,  kota  Palangka  Raya  dengan  segala potensi dan karakteristiknya merupakan daerah otonom  yang  wajib  sesuai  kewenangannya sebagai pemerintahan daerah untuk melakukan urusan  yang  berskala  kabupaten/kota  antara lain  meliputi  perencanaan  dan  pengendalian pembangunan; serta perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengawasan  tata  ruang sesuai  amanat  Undang-Undang  26  Tahun 2007.  Disisi  lain  sampai  saat  ini  penataan ruang  untuk  fungsi  kawasan  hutan  secara  de- facto  masih  mengacu  kepada  Peta  Tata  Guna Hutan Kesepakatan tahun 1982 yang dianggap tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  aktual  di daerah karena  “ mengebiri ”;  kepentingan penggunaan ruang untuk peruntukan lain.
Berdasarkan Tata Guna
Hutan Kesepakatan  (TGHK),  Kota  Palangka  Raya ditunjuk  dengan  fungsi  kawasan  Hutan  Suaka Alam  dan  Wisata  (HSA-W),  Hutan  Produksi Tetap  (HPT)  dan  Hutan  Produksi  yang  dapat
di  Konversi  (HPK)  tanpa  menyisakan  Areal Penggunaan  Lain  (APL)  atau  non  kawasan hutan  untuk  pembangunan  infrastruktur  kota dan  perumahan  penduduk.  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota    (RTRWK)  Palangka Raya  telah  ditetapkan  untuk  periode  1999- 2009 yang semestinya dapat direview kembali setiap  5  (lima)  tahun  sekali,  dimana  sejak TGHK  tahun  1982  dan  RTRWK  tahun  1999 telah  terjadi  banyak  perubahan  penggunaan yang  perlu  dilakukan  penataan  kembali  dalam rangka mengoptimalkan fungsi kawasan hutan di  wilayah  Kota  Palangka  Raya.  Salah  satu cara yang dapat dilakukan adalah memperoleh arahan  fungsi  kawasan  hutan  yang  optimal  di wilayah Kota Palangka Raya melalui pendekatan  analisis  spasial.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  maka  penelitian  ini bertujuan mendapatkan Arahan Fungsi Kawasan Hutan yang Oprimal dalam Rencana Tata  Ruang  Kota  Palangka  Raya  Melalui Pendekatan Analisis Spasial.

## METODOLOGI PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  wilayah  di  Kota Palangka  Raya  Provinsi  Kalimantan  Tengah yang  berhubungan  dengan  keadaan  fisik wiiayah,  perkembangan  dan  infrastrukturnya serta  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakatnya selama  3  (tiga)  bulan  dan  proses  analisis  data dilaksanakan  di  Ruang  SIG  Dinas  Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

## Bahan dan Peralatan Penelitian
Bahan  dan  peralatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  peta  Digital TGHK  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Tengah tahun  1982  skala  1  :  500.000  oleh  Badan INTAG  Departemen  Kehutanan  Jakarta,  peta RTRWP  Kalimantan  Tengah  tahun  1999  dan 2003  skala  1  :  500.000  oleh  BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Tengah, peta-peta Tematik Kota Palangka Raya yang berhubungan dengan objek penelitian, softcopy  Citra  Landsat  ETM+7  tahun  2007, Path-Row  118-62,  unit  komputer  dengan perangkat lunak Arc View Release 3.3 dengan nomor  register  ESRI  798481103576,  scanner merk  Calcomp,  GPS  merk  Garmin  Map-76 CSx degan akurasi 9-30.

## Prosedur Penelitian
1. Mendigitasi  peta-peta  tematik  menjadi peta-peta digital dengan skala yang sama.
2. Melakukan tumpang susun peta kelerengan,  jenis  tanah  dan  curah  hujan menggunakan sistem informasi geografis.
3. Interpretasi  Citra  Landsat  ETM+7  tahun 2007,  bekerjasama  dengan  Direktorat Jenderal  Planologi  Kehutanan  dengan menggunakan model forest canopy density (FCD) dari Rikimaru dan Miyatake (1996).
4.  Mendigitasi  peta  penggunaan/penutupan lahan hasil interpretasi citra landsat.
5.   Menghitung  luas  masing-masing  kawasan pada  peta  vegetasi  dan  penggunaan  lahan sesuai dengan kriteria kawasan.
6.  Menghitung  luas  masing-masing  kawasan sesuai fungsinya pada peta fungsi kawasan hasil  tumpang  susun  peta  kelerengan,  peta jenis tanah  dan  peta  curah hujan berdasarkan nilai skoring.
7.  Pembuatan  peta  arahan  untuk  penyusunan rencana  tata  ruang  wilayah  Kota  Palangka Raya  berdasarkan  peta  fungsi  kawasan hutan  dan  peta  vegetasi  dan  penggunaan lahan,  kemudian  dihitung  luas  masing- masing zonasi untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
8.  Melakukan verifikasi lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Zonasi Fungsi Kawasan Pemasukan dan Perbaikan Data
Peta-peta  tematik  yang  ada  berupa  peta tentang  keadaan  fisik  wilayah  Palangka  Raya, yaitu  peta  administrasi,  kelerengan,  tanah, curah hujan, sarana perhubungan, vegetasi dan perijinan.  Informasi  ini  sangat  dinamis khususnya  trntang  penggunaan  lahan  dan penataan kawasan, sehingga diperlukan fasilitas  mengenai  penyimpanan,  analisis,  dan penyajian data  yang berstruktur kompleks  dan besar. Struktur data kompleks mencakup  jenis data  spasial  dan  atribut,  sehingga  untuk mengelola data ini diperlukan sistem informasi yang  terintegrasi  mampu  mengelola  baik  data spasial  dan  atribut  ini  secara  efektif  dan efisien. Sistem ini mampu menjawab pertanyaan spasial dan atribut secara simultan, sehingga  keberadaan  sistem  imformasi  yang efisien  dan  mampu  mengelola  data  yang berstruktur kompleks dan dengan jumlah yang
besar  ini  dapat  membantu  dalam  proses pengambilan keputusan yang tepat.

## Perbaikan dan Editing
Perbaikan  kesalahan  adalah  salah  satu tahap yang sangat penting dalam pembangunan  database.  Jika  kesalahan  tidak diperbaiki  dengan  benar,  maka  perhitungan luas  dan  analisis  lainnya  tidak  akan  akurat. Sebagai contoh, polygon yang tidak mempunyai  titik  label  tidak  dapat  mempunyai atribut  deskriptif  yang  diberikan  ke  polygon tersebut  dan  jika  polygon  tidak  tertutup, polygon  ini  akan  bocor  kedalam  polygon sekelilingnya  pada  saat  kita  mengarsir  atau memberi warna. Begitu pula apabila koordinat geografi  antar  peta  tidak  sama  terutama  pada titik  tertentu  yang  bisa  diindentifikasi  dipeta maupun  dilapangan,  maka  pada  saat  overlay peta  tersebut  tidak  akan  bisa  matching  satu sama  lainnya  dan  garis-garis  maupun  titiknya akan kelihatan berlapis.

## Analisis Fungsi Kawasan
Peta  fungsi  kawasan  berasal  dari  hasil proses  tumpang  susun  tiga  peta  tematik  yang ada yaitu peta kelerengan, peta jenis tanah dan peta  curah  hujan.  Ketiga  peta  tematik digabungkan  menggunakan  software  arcview sehingga  menjadi  peta  baru  yaitu  peta  fungsi kawasan hutan Kota Palangka Raya. Gambar 1 berikut  mengambarkan  ketiga  peta  tematik tersebut  dalam  proses  tumpang  susun  dengan mengunakan perangkat arcview.
Gambar  1.  Analisis  tumpang  susun  dalam penyusunan  peta  fungsi  kawasan hutan di Kota Palangka Raya.
Dari  tiga  peta  tematik  yang  ada  yaitu peta  kelerengan,  peta  jenis  tanah  dan  peta
curah  hujan  yang  terdapat  pada  Gambar  1, dilakukan  tumpang  susun  untuk  mendapat nilai  skoring  kawasan  sebagaimana  tergambar pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar  2.  Hasil  Analisis  tumpang  susun dalam  penyusunan  peta  fungsi kawasan  hutan  di  Kota  Palangka Raya berdasarkan nilai scoring. Berdasarkan  perhitungan  nilai  skoring pada Gambar 2, didapatkan luasan areal untuk masing-masing  fungsi  kawasan  hutan,  yaitu untuk  Hutan  Lindung  (HL),  Hutan  Produksi Terbatas  (HPT),  Hutan  Produksi  Tetap  (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Prosentase luas fungsi kawasan hutan
di  Kota  Palangka  Raya  berdasarkan hasil analisis tumpang susun.
No Uraian Fungsi Kawasan Hutan Nilai Scoring Luas (ha) Prosentase (%) 1 Hutan Lindung > 175 0 0,00 2 Hutan Produksi Terbatas 125 – 174 4.389 1,63 3 Hutan Produksi Tetap 100 – 125 41.659 15,55 4 Hutan Produksi Konversi < 100 221.803 82,82 Jumlah -- 267.851 100,00
Selain nilai scoring, terdapat kriteria jika kawasan  hutan  lindung  mempunyai  lereng lapangan  sama  atau  lebih  dari  40%  atau kawasan  yang  merupakan  daerah  resapan  air dapat  dikategorikan  sebagai  kawasan  lindung, seperti  di  bukit  tangkiling  atau  lahan  gambut di  Kecamatan  Sebangau.  Menurut  Ridwan (2000),  kawasan  hutan  yang  dapat  berfungsi sebagai  kawasan  wisata  berbasis  lingkungan adalah  kawasan  Pelestarian  alam  (taman nasional,  taman  hutan  raya,  taman  wisata
alam),  kawasan  suaka  alam  (suaka  marga satwa)  dan  hutan  lindung  melalui  kegiatan wisata  alam  terbatas  dan  hutan  produksi  yang berfungsi  sebagai  wana  wisata.  Ekowisata diberi batasan sebagai kegiatan yang bertumpu pada  lingkungan  dan  bermanfaat  secara ekologi,  sosial  dan  ekonomi  bagi  masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.

## Interpretasi Citra Landsat
Hasil  interpretasi  citra  landsat  Kota Palangka  Raya  tahun  2007  menghasilkan  peta vegetasi  dan  penggunaan  lahan,  luasan masing-masing  kriteria  penggunaan  lahan dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 3.
Tabel 2. Luas masing-masing kriteria
penggunaan lahan di Kota Palangka Raya tahun 2007 No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase (%) 1 Hutan  Lahan  Kering Primer 0 0,00 2 Hutan  Lahan  Kering Sekunder 4.198 1,57 3 Hutan Rawa Primer 3.698 1,38 4 Hutan Rawa Sekunder 128.200 47,86 5 Semak/Belukar 11.849 4,42 6 Semak/Belukar Rawa 75.126 28,05 7 Perkebunan 1.144 0,43 8 Pemukiman 11.442 4,27 9 Tanah Terbuka 12.271 4,58 10 Perairan 2.298 0,86 11 Pertanian 1.607 0,60 12 Sawah 499 0,19 13 Pertambangan 480 0,18 14 Rawa 15.039 5,61 Jumlah 267.851 100,00
Sumber:  Interpretasi  Citra  Landsat  ETM+7
tahun  2007,  Path-Row  118-62 Wilayah  Kota Palangka Raya
Gambar  3.  Interpretasi  Citra  Landsat  ETM+7 tahun  2007,  Path-Row  118-62 Wilayah  Kota Palangka Raya.
Data  dan  peta  penutupan  lahan  Kota Palangka  Raya  di  peroleh  dari  hasil  analisis citra  landsat  tahun  2007  Badan  Planologi Departemen  Kehutanan  yang  diretifikasi menjadi  peta  penutupan  lahan  Provinsi Kalimantan  Tengah  dan  selanjutnya  dicroping untuk wilayah Kota Palangka Raya.
Berdasarkan  tabel  dan  gambar  di  atas terlihat  wilayah  Kota  Palangka  Raya  masih didominasi  oleh  vegetasi  berupa  hutan  rawa sekunder  yang  terdapat  hampir  merata  di seluruh wilayah kecamatan dan sebagian kecil kawasan  hutan  rawa  primer  dan  hutan  lahan kering sekunder seluas Disamping itu terdapat pula  semak  blukar,  semak  belukar  rawa  dan rawa  dan  tanah  terbuka  dengan  cakupan  areal seluas  114.285  ha  (42,66  %)  yang  dapat dikategorikan  lahan  kritis.  Pendayagunaan hutan sekunder dan semak belukar merupakan alternatif  terbaik  daripada  eksploitasi  hutan primer.  Kawasan  hutan  sekunder,  semak belukar  dan  daerah  konservasi  tanah  dan  air sebaiknya  dilakukan  kegiatan  reboisasi  dan penghijauan  terutama  pada  daerah-daerah terbuka  dan  lahan  kritis.  Kegiatan  lainnya berupa  pembangunan  hutan  rakyat  berdampak positif  terhadap  perbaikan  sifat  kimia  tanah yaitu  adanya  peningkatan  kandungan  unsur nitrogen  dan  C-organik  pada  lahan.  Selain  itu juga  berdampak  positif  terhadap  sikap  fisika tanah yaitu adanya peningkatan nilai kapasitas lapangan dan penurunan nilai keratapan lindak (bulk  density)  tanah.  Hal  ini    berdampak positif pula terhadap penurunan nilai erodibilitasi tanah dan pengendalian laju erosi. Dari  segi  ekonomi  berdasarkan  analisis finansial,  pola  ini  layak  dan  mengguntungkan bagi  masyarakat  termasuk  dengan  sistem agroforestry  (perpaduan  tanaman  pertanian dan kehutanan).
Areal  pertanian  menggunakan  lahan seluas  3.250  Ha  atau  sekitar  1,22%  dari  total luas  wilayah.  Pertanian  dalam  arti  luas  yaitu termasuk  sawah,  tegalan,  ladang  dan  kebun campuran.  Wilayah  pertanian  cenderung tersebar  sproradis  sesuai  wilayah  aktivitas masyarakat  yang  terjangkau.  Pendayagunaan lahan  pertanian  diharapkan  tetap  menjaga aspek  konservasinya  mengingat  banyak  lahan yang  dibuka  untuk  kegiatan  pertanian  tidak melalui  pendekatan  teknologi.  Terdapat  pula penggunaan lahan untuk kegiatan
pertambangan  seluas  480  atau  sebesar  0,18  %
dari  total  luas  wilayah.  Penggunaan  lahan pertambangan  berada  di  kecamatan  Rakumpit dan  Bukit  Batu,  biasaya  pertambangan tradisional  seperti  galian  emas  atau  zirkon. Potensi kegiatan pertambangan perlu mendapat  perhatian  pemerintah  daerah  dalam hal pengaturan dan perijinan agar tidak masuk dalam  kategori  Pertambangan  Tanpa  Ijin, mengingat sebagian besar pekerjanya merupakan  penduduk  lokal  yang  sudah  turun temurun bekerja. Penggunaan lahan berikutnya yang  perlu  perhatian  adalah  daerah  perairan, berupa sungai, anak sungai, danau-danau yang mencakup areal seluas 2.980 atau sebesar 0,86 %,    dimana  kawasan  ini  sangat  rentan  dengan pencemaran  dan  limbah  baik  dari  industri rumah  tangga  maupun  dari  industri  pabrik yang  berada  di  sekitarnya.  Sumber  daya perairan  banyak  terdapat  potensi  ekonomi masyarakat  yang  dapat  di  kembangkan  antara lain  berupa  sumber  air  bersih,  tambak,  beje dan sebagainya.
Meningkatnya  jumlah  penduduk  dari waktu ke waktu sangat memerlukan penggunaan ruang atau lahan untuk pemukiman termasuk transmigrasi, berdasarkan  data  pada  Tabel  18  di  atas  di ketahui    bahwa  areal  yang  digunakan  seluas 11.442 atau sebesar 4,27 % dari luas wilayah. Pengaturan  wilayah  pemukiman  harus  sesuai dengan  rencana  detail  tata  ruang  agar  tatanan wilayah  perumahan,  sistem  drainase,  jalan menjadi  satu  bagian  yang  sistematik  dan berkelanjutan  untuk  kesejahteraan  bersama. Hasil tumpang susun peta fungsi kawasan dan peta  penggunaan  lahan  yang  ada  di  Kota Palangka  Raya  di  dapatkan  hasil  seperti terlihat pada Gambar 4.
Gambar  4.  Tumpang  susun  peta  analisis  peta fungsi  kawasan  dan  peta  penutupan lahan di wilayah Kota Palangka Raya.
Selanjutnya  dari  hasil  tumpang  susun peta  fungsi  kawasan  dan  penggunaan  lahan yang ada di Kota Palangka Raya pada Gambar 7 di atas di dapatkan hasil seperti terlihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel  3.  Hasil  tumpang  susun  peta  analisis peta fungsi kawasan dan peta penutupan  lahan  di  wilayah  Kota
Palangka Raya. No Penggunaan Lahan Fungsi Kawasan Hutan (Ha) Jumlah HPT HP HPK 1 Hutan Lahan Kering Primer 0 0 0 0 2 Hutan Lahan Kering Sekunder 0 57 4.141 4.198 3 Hutan Rawa Primer 0 3.107 591 3.698 4 Hutan Rawa Sekunder 0 24.293 103.851 128.200 5 Semak/ Belukar 3.238 537 11.312 11.849 6 Semak/ Belukar Rawa 1.151 12.777 61.198 75.126 7 Perkebunan 0 0 1.144 1.144 8 Pemukiman 0 1.841 9.601 11.442 9 Tanah Terbuka 0 658 11.613 12.271 10 Perairan 0 7 2.291 2.298 11 Pertanian 0 647 960 1.607 11 Sawah 0 0 499 499 12 Pertambang an 0 0 480 480 13 Rawa 0 813 14.226 15.039 Jumlah 4.389 41.659 221.803 267.851
Dari  tabel  di  atas,  dapat  memberikan gambaran  awal  bahwa  keberadaan  hutan sekunder  masih  banyak  terdapat  pada  fungsi kawasan  Hutan  Produksi  yang  dapat  di Konversi  (HPK)  dengan  nilai  scoring  hasil penelitian  kurang  dari  100  yang  umumnya dialokasikan  untuk  kawasan  budidaya  non kehutanan,  termasuk  kawasan  pemukiman yang  masih  mempunyai  cakupan  luas  pada kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 1.841 ha. Berdasarkan  kajian  teknis  kehutanan  dalam rangka  pemantapan  fungsi  kawasan  hutan, dalam  pelaksanaan  tata  batas  dan  deliniasi  di lapangan  perlu  memperhatikan  hak-hak  yang sudah  ada  (kondisi  eksisting)  yang  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  yang  berlaku, misalnya  areal  pemukiman  dan  infrastruktur
pemerintah  seyogianya  dikeluarkan  atau  di enclave dari kawasan hutan termasuk infrastruktur  jalan,  kantor  dan  gedung  milik pemerintah  juga  sebaiknya  di  enclave  dari kawasan hutan.
Terdapat  pula  kebijakan  Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dengan penggunaan ruang di Kota Palangka Raya yang semestinya juga di akomodir, yakni :
a.   Penunjukan Taman Wisata Alam Tangkiling sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 46/Kpts/Um/1977 tanggal 25 Januari 1977 seluas  ±533  Ha  terletak  di  Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.
b.   Penunjukan  Taman  Nasional  Sebangau  di Provinsi  Kalimantan  Tengah  mencakup Kabupaten  Pulang  Pisau,  Kabupaten
Katingan  dan  Kota  Palangka  Raya  sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan  Nomor  :  SK.423/Menhut- II/2004  tanggal  19  Oktober  2004  dengan luas  ±568.700  Ha  terdiri  dari  Hutan Produksi ±510.250 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi ±58.450 Ha terletak di  Kabupaten  Pulang  Psau,  Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
c.   Penunjukan  Taman  Hutan  Raya  Nyaru
Menteng  sesuai  dengan  Surat  Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 1094/SK/460/IX/1999 tanggal 6 September 1999 dengan luas ± 1.137 yang terletak  di  Kecamatan  Bukit  Batu  Kota Palangka Raya. Kajian teknis tersebut di atas, selanjutnya  dengan  memperhatikan  kondisi eksisting  yang  ada,  dilakukan  pengambilan sampel  pada  lokasi-lokasi  yang  peneliti menganggap  strategis  di  lapangan  dengan menggunakan  alat  Global  Position  System (GPS) yang selanjutnya diupload sebagai salah satu  data  spasial  dalam  kaitannya  dengan manipulasi fungsi kawasan hutan yang optimal dan terkini. Data koordinat geografis pengambilan  sampel  sebagaimana  Lampiran 09 hasil penelitian ini.

## Analisa Tata Ruang Wilayah
Prinsip  dan  Beberapa  Pendekatan  dalam Analisa Tata Ruang
Usaha  penataan  ruang  dimaksudkan untuk  memanfaatkan  potensi  sumber  daya alam  seoptimal  mungkin  bagi  kesejahteraan
masyarakat  di  wilayahnya  melalui  pengaturan progam  dan  proyek  secara  efisien,  baik  dari segi  lokasi  di  suatu  wilayah,  keterikatan  antar fungsi kegiatannya maupun keterpaduan dalam pendanaan penanganannya dalam kurun waktu dan kelembagaan bagi pelaksanaannya.
Ruang  berfungsi  sebagai  wadah  atau tempat  bagi  manusia  untuk  melakukan kegiatan hidupnya. Kegiatan hidup berhubungan dengan usaha manusia memanfaatkan  ruang  baik  sebagai  tempat untuk  hunian,  kerja,  eksploitasi  sumber  daya, kegiatan sosial  maupun  istirahat.  Pemanfaatan tersebut  diharapkan  dapat  berkelanjutan. Dengan  kata  lain,  kemampuan  ruang  dalam mendukung kegiatan manusia perlu dilestarikan.
Kota  Palangka  Raya  yang  mempunyai luas  wilayah  267.851  Ha  dan  sumberdaya alam yang cukup banyak memerlukan penataan  ruang  yang  terencana  dan  seoptimal mungkin  dapat  memanfaatkan  seluruh  potensi dan  sumberdaya  yang  ada  untuk  peningkatan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya.
Ruang  dapat  dianggap  terdiri  dari komponen-komponen  ruang,  masing-masing disebut  subsistem  ruang  yang  satu  sama  lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam  subsistem  ruang  inilah  terdapat manusia  dengan  berbagai  kegiatannya  di dalam  memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada dalam  subsistem  tersebut.  Pemanfaatan  yang kurang  bijak  sana  akan  memperlemah  daya dukung  subsistem  rung  tersebut  sehingga dapat  mengancam  kelestarian  kemampuannya dalam menyediakan sumberdaya secara berkelanjutan.  Lemahnya  satu  atau  beberapa subsistem ruang akan mempengaruhi hubungan  antara  subsistem  ruang  secara keseluruhan.  Dengan  demikian  perlu  adanya penataan ruang yang didasarkan pada pelestarian  kemampuan  daya  dukung  maupun karakteristik  masing-masing  subsitem  ruang. Dengan  cara  ini  diharapkan  terciptanya hubungan  yang  serasi,  selaras  dan  seimbang antar subsistem. Dengan kata lain perlu adanya penataan ruang yang berazaskan pada keterpaduan. Memperhatikan luas areal kawasan  hutan,    baik  hutan  lindung  maupun hutan produksi sebesar 177.450 Ha (66,25  %) seyogianya  perlindungan  dan  pelestarian plasma nutfah dapat terlaksana dan terbangun.
Analisis  Tata  Ruang  Palangka  Raya  dalam Konteks Wilayah
Dalam  hubungan  antar  wilayah  Kota Palangka  Raya,  konsep  pengembangan  tata ruang dilakukan dengan memperhatikan kedudukan  Kota  Palangka  Raya  dalam konstelasi  yang  lebih  luas  antar  kabupaten dalam wilayah provinsi kalimantan tengah dan dengan kabupaten lain di provinsi tetengganya serta indonesia secara umum.
Beberapa  dasar  pertimbangan  dalam konsep  tata  ruang  dalam  konteks  antar wilayah, antara lain :
a) Palangka Raya sebagai Pusat Pemerintahaan b) Arah  dan  kebijakan  pembangunan  Kota Palangka Raya
c) Kedudukan  dan  keadaan  Kota  Palangka Raya  secara  fisik  geografis  sebagai ibukota provinsi yang merupakan simpul utama  ke  seluruh  wilayah  kabupaten  di provinsi kalimantan tengah.
d) Kondisi hidrologi dimana Sungai
Kahayan  membelah  di  Kota  Palangka Raya,  yang  memerlukan  pengelolaan hidrologi dan kerjasama dengan kabupaten tetangga karena bagian hulunya  ada  di  Kabupaten  Gunung  Mas yang  jika  rusak  pasti  akan  sangat berpengaruh pada bagian hilirnya sepanjang  alirannya  sampai  ke  muara Sungai Kahayan yang terletak
Kabupaten Pulang Pisau.
e) Kondisi  dan  pengembangan  sektor transportasi  terutama  perhubungan  darat dan  air  antar  kabupaten  dan  provinsi  di Palangka Raya.
f) Arahan  pengembangan  aksesbilitas  dan kewilayahan  dengan  kabupaten  yang baru  dibentuk  secara  fisik  geografis berdampingan  dengan  wilayah  Kota Palangka  Raya  yaitu  Kabupaten  Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.
g) Struktur tata ruang provinsi dan nasional.
Kondisi tersebut  di  atas  harus bersinergi dengan  perkembangan  sektor-sektor  ekonomi yang  sedang  dan  akan  dikembangkan  di  Kota Palangka  Raya.  Besarnya  keterkaitan  Kota Palangka  Raya  terhadap  wilayah  lainnya diindikasikan  oleh  besarnya  barang  yang masuk  kewilayah  ini,  terutama  dari  Provinsi
Kalimantan  Selatan  yang  masuk  lewat transportasi darat maupun sungai.
Konsep tata ruang antar wilayah juga tak lepas dari masalah perbatasan dengan kabupaten/provinsi  lain  yang  secara  fisik geografis berdampingan dengan Kota Palangka  Raya.  Masalah  ini  makin  terangkat kepermukaan  sejalan  dengan  otonomi  daerah dimana  masing-masing  kabupaten  berusaha menginventarisir dan mengeksploitasi sumberdaya  alam  yang  ada  di  wilayahnya semaksimal mungkin dengan tujuan diantaranya  untuk  menambah  pendapatan  asli daerahnya  (PAD).  Masalah  muncul  di  daerah perbatasan  karena  selama  ini  di  tempat  yang dianggap  batas  tersebut  tidak  ada  patok  batas maupun  titik  koordinat  yang  pasti  yang  bisa dijadikan  dasar  akan  batas  kedua  wilayah. Batas  tersebut  selama  ini  hanya  ada  di  peta berupa  garis  yang  sangat  meragukan  letaknya di lapangan.
Mengenai  tapal  batas  wilayah  ini,
sebaiknya Kota Palangka Raya juga mencermati  dan  segera  merencanakan  batas wilayah dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Katingan,  Kabupaten Gunung Mas dan  Kabupaten  Pulang  Pisau.  Hal  ini  penting agar  dikemudian  hari  tidak  akan  terjadi sengketa  mengenai  perbatasan  antar  wilayah ini.  Alternatif  yang  paling  baik  adalah membuat  patok  batas  permanen  dengan berdasarkan  pada  kombinasi  antara  titik koordinat  geografis  pada  GPS  dengan  batas alam  yang  jelas  dan  diperkirakan  tidak  akan mudah dan cepat berubah.

## Analisis sumberdaya alam dan lahan
Sumberdaya alam di bumi ini merupakan sesuatu  sistem  yang  sangat  luas,  kompleks, dinamis,  serta  berinteraksi  satu  sama  lain. Usaha  untuk  mengubah  salah  satu  komponen dalam sistem itu akan menimbulkan perubahan dimana-mana dalam sistem tersebut. Lagi pula pengertian  manusia  terhadap  sistam  itu  masih sangat  terbatas. Dengan  sendirinya sulit  untuk meramalkan  apa  yang  akan  terjadi  dengan usaha  untuk  memanipulasi  sistem  tersebut. Jadi  hubungan  sebab  dan  akibat  sulit dimengerti.  Suatu  tindakan  belum  tentu menimbulkan  akibat  seketika,  dan  baru dirasakan akibatnya setelah melampaui beberapa  waktu.  Akibat  dari  suatu  tindakan sulit  untuk  diramalkan,  padahal  sekarang  ini
kemajuan  teknologi  sangat  cepat  sehingga akan  sering  menimbulkan  adanya  perubahan- perubahan  baru  yang  sulit  pula  diramalkan akibatnya.
Dalam  proses  pertumbuhan  wilayah  di Kota Palangka Raya baik ditinjau dari dimensi ruang  ekonomi  maupun  dimensi  geografi, peranan sumberdaya alam dan lahan memberikan  input  yang  besar  terhadap pertumbuhan  sektor-sektor  ekonomi  lainnya. Untuk  ini  prinsip  keseimbangan  eksploitasi sumberdaya  alam    dan  lahan  dengan lingkungan  hidup  harus  diterapkan  agar rasionalisasi  dalam  pengelolaan  sumberdaya alam  secara  lestari  dapat  merupakan  bagian intergal dalam upaya pembangunan wilayah di Kota Palangka Raya.
Analisis  sumberdaya  alam  merupakan kegiatan inventarisasi dari potensi sumberdaya utama  dan  poternsi  sumberdaya  utama  dan potensi  dampak  dari  kegiatan  tersebut.  Hasil inventarisasi  ini  akan  memberikan  pandangan tentang  kondisi  sumberdaya  wilayah  Kota Palangka  Raya.  Potensi  sumberdaya  alam berupa mineral cukup besar dan baru sebagian yang telah dieksploitasi. Jenis-jenis sumberdaya  mineral  yang  ada  diantaranya adalah batu bara, emas, intan, kapur, nika, anti monit,  kaolin  dan  bentonit  serta  bahan  galian dari jenis golongan C lainnya.
Meningkatnya  kebutuhan  lahan  untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kegiatan  masyarakat,  telah  menimbulkan gejala  konflik  peruntukan  lahan  antar  sektor. Berkaitan dengan itu, maka perlu dikembangkan  mekanisme  yang  mengatur pemenuhan  kebutuhan  lahan  yang  diperlukan baik  yang  berkenaan  dengan  aspek  fisik maupun  penguasaan  lahan.  Untuk  kegiatan- kegiatan pembangunan  yang berkaitan dengan peruntukan  dan  penggunaan  lahan  dapat diselesaikan melalui koordinasi dan keterpaduan  antar  sektor-sektor  pembangunan dan  kelembagaan  dengan  selalu  melibatkan partisipasi  masyarakat.  Kemudian  dalam rangka  menjaga  kualitas  sumberdaya  lahan, penggunaannya  harus  dilakukan  dengan  hati- hati mengingat sumberdaya ini rentan terhadap perubahan dan sangat terbatas.

## Analisis  Sumberdaya Hutan
Secara ilmiah struktur dan perkembangan vegetasi (semua jenis
tumbuhan/flora  yang  tumbuh  disuatu  tempat) dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Vegetasi  sangat  cepat  bereaksi  terhadap perubahan keadaan sekitar. Perubahan ini tentu akan  bertambah  besar  bila  terjadi  perubahan lingkungan  yang  berkaitan  dengan  adanya kegiatan  pembangunan  dimana  vegetasi  itu berada maupun vegetasi yang ada sekitarnya.
Demikian  juga  untuk  parameter  yang lain  seperti  densitas.  Densitas  komunitas tumbuhan  tertinggi  berada  di  hutan-hutan sepanjang  khatulistiwa  atau  dikenal  dengan nama  hutan  tropis.  Dengan  densitas  dan diversitas yang tinggi memungkinkan tingginya komposisi serasah, sehingga menyebabkan  dekomposisi  yang  tinggi  pula. Dekomposisi  yang  tinggi  akan  mempengaruhi fertilitas  tanah  sehingga  akan  menjadi  sumber mineral yang kembali diperlukan oleh komunitas  tumbuhan.  Kesuburan  komunitas tumbuhan  berpengaruh  terhadap  tingginya diversitas  organime  yang  menghuni  di dalamnya  sebagai  tempat  berlindung,  mencari makan  maupun  berkembang  biak. Hutan mempunyai  fungsi  yang  beraneka  ragam antara  lain  sebagai  penghasil  kayu  dan  hasil- hasil  hutan  yang  lain  serta  pelindung lingkungan  yang  berfungsi  mengatur  tata  air, melindungi  kesuburan  tanah  mencegah  erosi dan lain-lain. Prinsip kelestarian yang terkenal dengan  konsep maximum  sustainable  yield telah  lama  dikenal  dalam  bidang  pengelolaan sumberdaya alam.
Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi  masyarakat  tumbuh-tumbuhan  dan hewan  yang  didominasi  oleh  pohon-pohonan dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk  iklim  mikro  dan  kondisi  ekologi tertentu (Suparmoko, 1995). Hutan merupakan sumberdaya  biologis  yang  terpenting  diatas bumi.  Air  merupakan  produk  penting  dari hutan, tanah di  hutan merupakan busa  raksasa yang  mampu  menahan  air  hujan  sehingga  air merasap perlahan-lahan kedalam tanah. Banyak  kota  yang  menggantungkan  diri terhadap persediaan air dari hutan dan sungai- sungai  yang  mengalir  sepanjang  tahun.  Tetapi bila  pohon-pohon  dihutan  ditebang,  maka tanah  langsung  terbuka  sehingga  bila  hujan turun,  air  hujan  langsung  mengalir  kesungai dan  menyebabkan  erosi  maupun  banjir. Margasatwa juga merupakan sumberdaya yang ada  dihutan.  Hutan  memberikan  makanan  dan
perlindungan terhadap banyak  macam burung dan  binatang  lainnya.  Demikian  pula  jutaan manusia  menggantungkan  hidupnya  pada hutan  sebagai  sumber  pangan  maupun  tempat rekreasi. Sifat hutan yang memiliki penggunaan  ganda  itu  berkaitan  dengan  sifat hutan yang cukup unik yang merupakan fungsi hutan yang bisa memberikan manfaat langsung maupun tak langsung.
Deforestasi  merupakan  hasil  berbagai macam  kekuatan  penggerak,  namun  proses deforestasi berskala besar yang paling mengancam disebabkan oleh tekanan kemiskinan  dan  tekanan  eksploitasi  hutan secara  berlebihan.  Berbagai  masalah  sosial yang tak
terpecahkan seringkali mengkondisikan
kebiasaan untuk menghambur-hamburkan  sumberdaya  alam. Kecenderungan  positif  terhadap  lingkungan dapat  disebabkan  dari  penerapan  manajemen hutan dengan melibatkan masyarakat. Kecendrungan  positif  ini  ditandai  dengan adanya  perbaikan  biodiversitas,  pasokan  air dan  mencegah  erosi  tanah  ada  cakupan  yang luas  untuk  memperbaiki  pemahaman  dan pemantautan pengaruh yang ditimbulkannya.
Jika  sebuah  hutan  diubah  menjadi perkebunan  dengan  satu  jenis  pohon  (mono kultur),  umpamanya  karet  atau  kelapa  sawit, besarnya zat hara yang hilang sebagai berikut: kalsium  62%;  Potassium  75%;  fospor  30%; nitrogen  50%.  Selanjutnya,  hilangnya  hutan berarti  juga  hilangnya  efek  penyangga  untuk menahan  arus  air  permukaan  sewaktu  hujan lebat.  Hal  ini  mengakibatkan  sedimentasi  dan banjir yang lebih parah di hilir sungai. Kondisi saat  bersamaan,  tanda-tanda  kekurangan  air pada  musim  kemarau  juga  semakin  jelas, karena  rusaknya  kapasitas  tanah  untuk menahan  air,  menyebabkan  jumlah  air  yang mengalir  kesungai  dan  anak-anak  sungai selama  musim  kemarau  menjadi  sangat berkurang.
Karena itu dalam perencanaan pemanfaatan  sumberdaya  alam  berupahutan harus dipertimbangkan
pengaruhnya (akibatnya)  terhadap  daerah  bawah  tanah
( down stream ) tentang kemungkinan berkurangnya  produksi  air  yang  disebabkan karena  eksploitasi  hutan  yang  tidak  terkendali maupun  eksploitasi  sumberdaya  alam  lainnya, terutama pada musim kemarau.

## Analisis sumberdaya air
Perencanaan  pengembangan  sungai  dan sumber  daya  air  lainnya  secara  garis  besarnya adalah  pengembangan  sumber  air  dalam rangka  mendukung  bidang  ekonomi  lainnya, seperti  pengembangan  industri  dan  pertanian dalam daerah pengaliran sungai dan sekitarnya.  Rencana  ini  akan  menetapkan sasaran-sasaran  tertentu  yang  terdiri  dari pengendalian banjir, pembangkit tenaga listrik, irigasi,  air  bersih,  air  industri,  dan  lalu  lintas sungai. Tingkat pengembangan sungai biasanya dibatasi oleh berbagai kondisi, seperti kondisi  geografis,  teknik,  sosial  dan  ekonomi dan  harus  ditetapkan  sedemikian  rupa  dengan sepenuhnya  mempertimbangkan  kebutuhan masyarakat,  sehingga  perencanaan  yang  akan di  terapkan  dapat  mendorong  peningkatan kemajuan ekonomi secara maksimum.
Penutupan  vegetasi  alam  memainkan peran penting dalam mengatur perilaku sistem drainase  air.  Terutama  “efek  spons”  yang menyekap  air  hujan  dan  air  itu  ditahan  oleh hutan  dan  vegetasi  lainnya  sehingga  mengalir keluar lebih lambat dan merata kedalam sistem sungai,  mengurangi  kecenderungan  banjir pada  periode  hujan  lebat  dan  melepaskan  air terus menerus selama periode musim kemarau. Fungsi  ini  hilang  apabila  vegetasi  kawasan tangkapan  di  daratan  tinggi  menjadi  rusak. Menurut  Purwono  (1998),  diseluruh  daerah tropika, 90 persen dari jumlah petani bertani di lembah  daratan  rendah,  sehingga  mereka bergantung  pada  kegiatan  10  persen  populasi yang  tinggal  di  daerah  aliran  sungai. Persediaan  air  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia,  sehingga  perlindungan  dari  vegetasi alam  bernilai  lebih  tinggi  dibandingkan penggunaan  lainnya.  Jadi  kawasan  khusus harus  dicadangkan  sebagai  cagar  hidrologi. Seleksi kawasan perlu dilindungi bagi pelestarian  fungsi  hidrologi  akan  bergantung pada  empat  pertimbangan  utama,  yaitu kepekaan  kawasan  tangkapan  terhadap  erosi, kepekaan  sungai  terhadap  banjir,  ketersediaan air  musiman  dan  kepentingan  sosio-ekonomi aliran sungai tertentu.
Perubahan  bentuk  pengunaan  lahan dapat  berdampak  negatif  terhadap  kondisi hidrologi  di  suatu  wilayah,  baik  secara kuantitatif  dan  kualitatif.  Dampak  tersebut terlihat  pada  air  permukaan  dan  air  tanah, bahkan  pada  air  hujan  dampak  ini  pun  dapat
terjadi.  Secara  umum  dampak  ini  dapat  dikaji dari perubahan daur hidrologi, namun sifatnya dapat  berupa  dampak  mikro  maupun  makro. Hutan  sangat  berperan  dalam  menjaga  hidro- orologis,  bahkan  dapat  mengubah  kondisi iklim  suatu  wilayah,  walapun  hanya  bersifat sebagai iklim mikro.
Terjadinya  perubahan  fungsi  lantaran sungai menjadi lahan usaha seperti pertambangan  dan  pemukiman  manusia  yang semakin  banyak  serta  makin  meluasnya  lahan tangkapan  air  yang  di  peruntukan  bagi kegiatan
produksi mengakibatkan berkurangnya  kapasitas  aliran  sungai  dan berkurangnya lahan penampung air merupakan salah  satu  penyebab  terjadinya  banjir  dan merosotnya sumberdaya air.

## Perencanan Pengembangan dan Alokasi Pemanfaatan Ruang

## Perencanaan Pengembangan Wilayah
Penataan ruang wilayah, daerah dan kota merupakan  salah  satu  optimasi  pemanfaatan ruang untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat tanpa
mengesampingkan konservasi  dan  kelestarian  tata  lingkungan. Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  pengaturan program dan proyek secara efisien, keterikatan antar  fungsi  kegiatannya,  keterpaduan  dalam pendanaan dan penanganannya, serta kelembagaannya
bagi pelaksanaannya. Sugandhy (1984), menyebutkan bahwa proses- proses perencanaan ekonomi, sosial, kelembagaan  dan  teknologi  serta  fisik  dan lingkungan  itu  berkait  satu  sama  lain  sebagai suatu fungsi mekanisme pengembangan wilayah, daerah dan kota.
Perencanaan  tata  ruang  wilayah  adalah upaya  merumuskan  usaha  pemanfaatan  ruang atau  lahan  secara  optimal  dan  penataannya secara  efisien  bagi  kegiatan  usaha  manusia  di wilayahnya;  berupa  pembangunan  sektoral, daerah masyarakat dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan  masyarakat  yang  ingin  dicapai pada kurun  waktu  tertentu.  Sedangkan produk perencanaan  berupa  rencana  penataan  ruang wilayah  untuk  daerah  pekotaan  dan  pedesaan dengan  indikasi  strategi  pembangunan  dan program yang di prioritaskan.
Terjadinya ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan manusia disebabkan adanya sumberdaya alam, sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya  buatan.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  sistem ruang  dalam  wilayah  nasional  dapat  dibagi habis  atas  tiga  lingkup  makro,  yaitu  kawasan lautan, daratan dan angkasa.
Penataan  ruang  adalah  suatu  usaha manusia  yang  diwujudkan  berupa  struktur ruang  yang  mengambarkan  ikatan  manfaat ruang yang terpadu bagi sektor-sektor pembangunan  baik  bidang  ekonomi,  sosial budaya,  hankamnas  dalam  membina  hidup manusia berserta segala isinya. Ikatan manfaat ruang  yang  terpadu  meliputi  pengaturan  tata ruang  perencanan  fisik,  perencanaan  sosial, perencanan  ekonomi,  perencanan  kelembagan (institutional)  bagi  kehidupan  manusia  dan lingkungan  yang selaras, serasi  dan seimbang. Pengaturan  memerlukan  dimensi  waktu  untuk mengarahkan  kegiatan  manusia  agar  sesuai dengan  keseimbangan  lingkungan  hidup  yang merupakan  kesatuan  ruang  dengan  semua benda,  daya,  keadaan  dan  makluk  hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  kelangsungan  kehidupan  dan kesejahteraan mahluk hidup.

## Alokasi Pemanfaatan Ruang
Didalam  penjelasan  UU  No.  26  Tahun 2007 tentang penataaan ruang, ditegaskan pada arahan pemanfaatan ruang tahun 2001 dibedakan  kedalam  kelompok  kawasan  fungsi lindung (non budidaya) dan kawasan budidaya. Berdasarkan hasil kesepakatan antar instansi  terkait  (sektoral)  yang  dituangkan kedalam peta paduderasi RTRW Kota Palangka  Raya  tahun  2001,  diketahui  bahwa arahan  pemanfaatan  ruang  pada  umumnya adalah kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Berdasarkan  hasil  tumpang  susun peta  fungsi  kawasan  hutan  dengan  peta vegetasi  dan  penggunaan  lahan  tahun  2008 serta peta RTRW Kota Palangka Raya. Peta ini menggambarkan  zonasi-zonasi  yang  berisi areal yang menggambarkan arahan pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan  khususnya  yang  dioptimasikan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Berdasarkan  kajian  teknis  kehutanan dalam  rangka  pemantapan  fungsi  kawasan hutan,  dalam  pelaksanaan  tata  batas  dan deleniasi  di  lapangan  perlu  memperhatikan hak-hak  yang  sudah  ada  (kondisi  eksisting) yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan yang  berlaku,  misalnya  areal  pemukiman  dan
# 0 # 0 # 0 # 0 # 0 ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] ' ] Desa Taliu Petuk Katimpun Marang Sabaru Langkai Bukit Pinang Menteng Palangka Bukit Sua Panjehang Kanarakan Banturung Pager Jaya Gaung Bar u Sei gohong Tangkiling Mungku Bar u Pahandut Seber ang Petuk Bukit Kameloh Baru Danau Tundai Petuk Barunai Tumbang Tahai Bukit Tunggal Tumbang Rungan Br . Bengkel Habar ing Hur ung Kr g. Bangkir ai Kalampangan Tj. Pinang Panarung Bengaris KETERANGAN : Jalan Negara Jalan Kecam atan  dan Keluraha n Sun gai AR AHAN FUN GSI KAW ASAN  H UTAN 2° 20 ' L S 2° 00 ' L S 1° 40 ' L S 113°40' BT 114°00' BT 1° 40 ' L S 2° 00 ' L S 2° 20 ' L S 114°00' BT 113°40' BT KAB. PU LANG PISAU KAB. KATIN GAN Kota  Ke lurah an # Y Huta n Konservasi Huta n Prod uksi Te rb atas Huta n Prod uksi Ko nversi Area l Pe ngg una an La in Huta n Prod uksi Te tap SUMB E R PE TA : -  Ha sil A na lisis, Tump an g S usu n da n S ko rin g P eta Ta na h, Pe ta  Le ren g da n P eta Cu rah  Huj an se rta K ond isi E ksi sti ng  W il. Ko ta Pa la ng ka  Raya -  P eta  R BI Wil ayah  Ko ta Pa la ngka  Raya -  P eta  A dm ini str asi Wi laya h K ota P ala ng ka Raya  Ska la 1  : 25 0.0 00 U PE TA  AR AH AN  FUN G SI  KA W AS A N H UTA N W IL AY AH  K O TA  PA LA NG K A  RA YA PR O VI NS I K A LIM AN TAN  TE NG A H SK A LA   1  : 6 00 .00 0
infrastruktur pemerintah
seyogianya dikeluarkan  atau  di  encalve  dari  kawasan hutan  termasuk  infrastruktur  jalan,  kantor  dan gedung  milik  pemerintah  juga  sebaiknya  di enclave  dari  kawasan  hutan.  Luasan  zonasi masing-masing areal pada peta arahan penyusunan  RTRWK  tersebut  dapat  dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3.  Luas  areal  masing-masing  zonasi
untuk  arahan  tata  ruang  wilayah  di Kota Palangka Raya Uraian Fungsi Kawasan Luas Ha % Kawasan Lindung 1. Hutan Lindung 0 0 2. Taman Nasional Sebangau 47.316 17,67 3. Taman Wisata 533 0,20 4. Taman Hutan Raya 1.137 0,42 Kawasan Budidaya 1. Hutan Produksi Tetap 44.791 16,72 2. Hutan Produksi Konversi 90.401 33,75 3. Areal Penggunaan Lain 83.673 31,24 Jumlah 267.851 100
Tabel  3  menunjukkan  di  wilayah  Kota Palangka  Raya  tidak  terdapat  hutan  lindung namun  kawasan  lindung  masih  terdapat  pada zona  Taman  Nasional,  Taman  Wisata  dan Taman  Hutan  Raya.  Peta  Arahan  Fungsi Kawasan Hutan ini dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5.Peta Arahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Kota Palangka Raya.

## KESIMPULAN
1. Fungsi kawasan hutan yang optimal di Kota Palangka  Raya  sebsesar  68,76%,  terbagi atas  17,67%  Taman  Nasional  Sebangau, 0,207%  Taman  Wisata,  0,42%  Taman Hutan Raya, 16,72% Hutan Produksi Tetap, 33,75% Hutan Produksi Konversi.
2. Arahan  zonasi  untuk  penyusunan  rencana tata  ruang  wilayah  Kota  Palangka  Raya
adalah:  18,29%  zonasi  untuk  kawasan lindung, 50,47% kawasan budidaya kehutanan  (KBK)  dan  31,24%  kawasan budidaya  non  kehutanan  (KBNK)  atau Areal Penggunaan Lain (APL).

## DAFTAR PUSTAKA
Bakosurtanal,  1992, Petunjuk  penyajian  peta untuk informasi lingkungan , Bakosurtanal, Jakarta.
Departemen  Kehutanan.  (1999).  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan. Jakarta.
Departemen  Kehutanan.  (2000).  Petunjuk teknis  Penafsiran  Citra  Satelit  Lansdsat ETM+7  Badan  Planologi  Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
Departemen  Kehutanan.  (2002).  Statistik
Kehutanan  Indonesia  2001.  Departemen Kehutanan. Jakarta.
Departemen  Kehutanan.  (2002).  Peraturan
Pemerintah  No.  63  Tahun  2002  tentang Hutan Kota. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum. (2007). Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992 tentang Penataan Ruang. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum. (2007). Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  No. 1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum. (2007).
Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  No.
20/PRT/M/2007  tentang  Tehnik  Analisi Aspek  Fisik  dan  Lingkungan  dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum. (2008).
Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  No.
5/PRT/M/2008  tentang  Penyediaan  dan Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kawasan Perkotaan. Jakarta. Departemen Pertanian. (1982). Surat Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12
Oktober  1982  tentang  Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Jakarta.
Purwono,  R,  1998, Keberadaan  Hutan  dalam mengatur  Sistem  Tata  Air  dan  Areal  di Sekitarnya , Jakarta.
Ridwan,  W,  2000, Pengusahaan  Ekowisata , Pustaka Pelajar, Yogyakata.
Rikimaru,  A  dan  Miyatake,  S.,  1996, Development  of  Forest  Canopy  Density Mapping  and  Monitoring  Model  using Indices  of  Vegetation,  Bare  soil  and Shadow , Hosei University, Tokyo.
Sitorus,  R.S.P.,  1985, Evaluasi  Sumber  Daya Lahan , Tarsito, Bandung.
Sugandhy, A., 1984, Peranan Ruang Wilayah, Daerah dan Kota , Majalah Prisma No. 6
Tahun XIII – 1984, LP3ES, Jakarta. Suparmoko,  M.,  1995, Ekonomi  Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis) , Yogyakarta.