## Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional

## Achmad Khozin Baharudin, Septian Arya Budi Mahesa, Fadila Fernanda
Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, Indonesia Email: khozinspeed48@gmail.com, septianarya@gmail.com, fadilafernanda@gmail.com
Artikel info Artikel history Diterima : 05-01-2023 Direvisi : 20-01-2023 Disetujui : 29-01-2023 Kata  Kunci: Anak  Luar Kawin; Hak Mawaris; Putusan Mahkamah Konstitusi. Keywords: Illegitimate Child;  Inheritence  Right; Constitutional Court Adjudication.

## Abstrak
Legalitas  di  Indonesia  mengenai  anak  luar  kawin  pada  dasarnya  telah dituliskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal  280  dan  pengakuannya  dapat  dilihat  pada  Pasal  284  apabila  telah diakui  oleh  ayah  biologis  dari anak tersebut  serta atas  persetujuan  dari  ibu kandungnya.  Problematika  yang  muncul  adalah  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Mewaris Anak Luar Kawin, yang  dimana  hal  ini  menjadi  permasalahan  secara  norma  seakan  terjadi dualisme  sistem  kekeluargaan  yaitu  hubungan  diluar  kawin  dan  hubungan resmi  perkawinan  yang  dimana  hal  ini  dinggap  melegalkan  hubungan  luar kawin  di  masyarakat  Indonesia.  Problematika  lainnya  muncul  saat pembagian  hak  waris  terhadap  anak  luar  kawin  tersebut  yaitu  pasca munculnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No:  46/PUU-VIII/2010  Tentang Hak  Mewaris  Anak  Luar  Kawin,  maka  membuat  anak  diluar  perkawinan mendapatkan  pembagian  setara  pada  anak  yang  sah,  tentunya  hal  ini  tidak sesuai  dengan  Asas  Keadilan  khususnya  terhadap  anak  kandung.  Metode yang  peneliti  pergunakan  berupa  hukum  normatif,  yakni  sebuah  penelitian kepustakaan  hukum  yang  berlandaskan  terhadap  norma  hukum  pada peraturan  dimana  khususnya  di  sini  mempergunakan  Putusan  Mahkamah Konstitusi No.: 46/PUU-VIII/2010 serta KUH Perdata.

## Abstract
The  legality  of  an  illegitimate  child  in  Indonesia  has  been  fundamentally regulated in the Indonesian Civil Code in Article 280 and the admission is stated in Article 284, if the child has been avowed by the biological father upon  the  biological  mother’s  approval.  The  problem  arise  in  the Constitutional  Court  Adjudication  Number:  46/PUU-VIII/2010  about  the Inheritence Right of an Inllegitimate Child, which became a normic problem that makes as if there is a dualism in the familial system; inside and outside legal  marriage,  in  which  this  is  considered  as  legalizing  non-marriage relationship  among  Indonesian  citizens.  Another  problem  arise  about  the distribution  of  inheritance  law  for  illegitimate children  in the  Constutional Court Adjudication Number: 46/PUU-VIII/2010 about the Inheritence Right of  an  Inllegitimate  Child,  that  makes  an  illegitimate  child  have  the  same inheritance right with a legitimate child. Surely, this does not align with the Principle of Justice, especially for the legitimate child. The research method used  in  this  Journal  is  the  normative  law  research,  which  is  a  textual  law research  that  leans  into  normic  law  that  exists  in  the  international regulations  and  legislational  regulations,  this  research  especially  uses  the Constitutional  Court  Number:  46/PUU-VIII/2010  about  the  Inheritence Right of an Inllegitimate Child, and the Indonesian Civil Code.
Koresponden author: Septian Arya Budi Mahesa
Email: septianarya@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA
2023

## Pendahuluan
Anak  luar  kawin  yakni  seorang  anak  yang  terlahir  tanpa  disertai  adanya  ikatan  pernikahan dari  orang  tuanya  secara  sah  (Taufiki,  2012),  .  Seperti  yang  telah  ditetapkan  pada  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya “konsekuensi  yuridis anak  luar kawin  hanya terikat hubungan perdata dengan ibu yang melahirkan”. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa hukum tidak  memberikan  jaminan  keadilan  terhadap  hak  anak,  sehingga  menyalahi  ketentuan  dari  Undang- Undang  Dasar  1945.  Sampai  dengan  diajukannya  permohonan  atas  perkara  Machica  Mochtar  ke Mahkamah  Konstitusi  yang  menghasilkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010, konsekuensi  yuridis  untuk  anak  diluar  perkawinan  mendapati  perubahan.  Adanya  putusan  tersebut menyebabkan  pengakuan  secara  konstitusional  untuk  haknya  anak  luar  kawin  termasuk  untuk  segi pewarisan, karena terdapat perubahan redaksi  yaitu, “ anak  luar  kawin  tidak  hanya  punya  hubungan perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya,  tetapi  juga  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayah dan/atau  keluarga  ayahnya  selama  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut .”( Djumikasih ,  2013),  ( Rizqy ,  2015).  Sementara  itu  pembuktian  dengan  berdasar  dari teknologi  serta  ilmu  pengetahuan  seperti  yang  disebutkan  pada  redaksi  putusan  tersebut  tidak  lain terkait dengan pemeriksaan DNA.
Status yang dapat dibuktikan secara hukum, akan memengaruhi hak anak terutama dalam segi pewarisan. Tinjauan ini tentu memberikan ratio legis yang berbeda antara hukum perdata, islam, serta adat.  Berkaitan  dengan  prinsip lex  spesialis ,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tetap  dapat  menjadi rujukan  atau  bahkan  tidak  sama  sekali,  disesuaikan  dengan  kasus  posisi  dan  pertimbangan  hakim dalam menilai perkara. Konsekuensi secara yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nyatanya menjadi dua mata pisau yang tetap harus dipertimbangkan, baik dari segi positif maupun negatifnya. Alasan tersebut tidak menutup kemungkinan jika masih banyak disparitas putusan dalam perkara hak mewaris anak di Indonesia yang ditinjau melalui perspektif pluralitas hukum waris.
Berdasarkan hal tersebut, didapati permasalahan:
1. Bagaimanakah  kedudukannya  anak  luar  kawin  dalam  pewarisan  di  Indonesia  sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimanakah  konsekuensi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 terhadap hak mewaris anak luar kawin dalam pandangan hukum nasional?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  hukum  normatif,  yakni  sebuah  penelitian  kepustakaan  hukum  yang berlandaskan  norma  hukum  pada  peraturan  undang-undang  ataupun  peraturan  internasional  ( Tan , 2021).  Fokus  kajiannya  berupa  hukum  positif  ( Sujatmoko ,  2007),  yakni  sebuah  hukum  yang diberlakukan  di  sebuah  tempat  ataupun  waktu,  yakni  sebuah  norma  ataupun  aturan  tertulis  yang
dibentuk  dengan  resmi  serta  telah  diundangkan  pihak  yang  berkuasa,  disamping  hukum  tertulis  ini, adapun  norma  yang  tidak  dituliskan  pada  masyarakat  yang  mampu  mengelola  perilaku  anggotanya dengan efektif ( Pide & SH , 2017).

## Legalitas Anak Luar Kawin
Legalitas  hukum  untuk  anak  luar  kawin  tentunya  telah  dituliskan  pada  Pasal  280  dan pengakuannya  dapat dilihat pada Pasal 284 apabila telah diakui  oleh ayah biologis anak  itu dan  atas persetujuan dari ibu kandungnya. KUH Perdata pada dasarnya memberikan kepastian serta pengaturan hukum  atas  hak  serupa  pada  anak  diluar  perkawinan  tersebut  agar  mereka  mampu  dapat  memenuhi HAM selaras pada amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia.
Pengakuan  yang  diberikan  KUH  Perdata  kepada  anak  diluar  perkawinan  tentunya  berperan sebagai  pemenuhan  Asas  Kepastian  Hukum  kepada  mereka  dan  Asas  Kesamaan  Hukum.  Legalitas tersebut  dapat  terjadi  apabila  memenuhi  beberapa  persyaratan  salah  satunya  mengenai  harus memperoleh  pengakuan  dari  ayah  biologis  anak  tersebut  dan  harus  disahkan  oleh  majelis  hakim apabila  permasalahan  pengakuan  status  hukum  ini  mencapai  ke  Pengadilan.  Anak  sendiri  termasuk sebuah  karunia  untuk  kedua  orang  tuanya,  namun  tak  jarang  ada  beberapa  anak  yang  tidak  diakui dikarenakan anak hasil perzinahan atau anak diluar perkawinan, sehingga haknya dalam memperoleh warisan  harta  kedua  orang  tua  seringkali  mendapat  berbagai  pertentangan  dari  saudara  kandung  sah atau  yang  diakui  oleh  kedua  orang  tuanya  khususnya  pengakuan  dari  ayah  kandungnya,  sehingga kasus gugatan dari pihak ibu kandung yang meminta kepastian dan pengakuan dari ayah biologisnya di  Pengadilan  begitu  banyak  setiap  tahunnya,  seperti  kasus  Rezky  Aditya  dan  Wenny  Ariani  yang diberlanjut  hingga  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang  melalui  Perkara  No: 746/Pdt.G/2021/PN Tng, dan masih banyak lagi diluar sana.
Berkaca  dan  mengacu  dari  berbagai  permasalahan  dan  problematika  yang  muncul  diatas mengenai  legalitas  anak  luar  kawin  tentunya  berdasar  pada  KUH  Perdata  dan  beberapa  doktrin  dari Klaassen,  Eggens  dan  Polak,  yang  menjelaskan  bahwa  hak  yang  dimiliki  anak  diluar  perkawinan untuk warisan harta akan setara pada anak sah bila orang tuanya mengakui anak tersebut, dimana akan menjadi  ahli  waris  sepenuhnya  dengan  hak heredetatis  petition ,  hak saissine ,  serta  hak  dalam memberikan tuntutan memecahkan warisan ( Afandi , 1984).
Anak luar kawin pada dasarnya atau secara legalitas mereka tidak ada dalam posisi di bawah kuasa orang tuanya, namun di bawah kuasa dari wali, dimana membuat bagian ataupun haknya untuk mendapat  warisan  menjadi  tidak  setara,  kemudian  terdapatnya  pengakuan  sebatas  mengakibatkan hubungan  diantara  anak  pada  orang  tuanya  secara  hukum,  artinya  tidak  mencakup  keluarga  yang memberikannya  pengakuan  ( Hijawati  &  Rizayusmanda ,  2021).  Anak  memiliki  hak  yang  sama  yang mengakibatkan timbulnya Konvensi Hak Anak yang Pemerintah ratifikasi dengan Keputusan Presiden No.  36  Tahun  1990  dimana  menjabarkan  beragam  prinsip  umum  dalam  melindungi  anak,  yakni kepentingan  terbaik  anak,  nondiskriminasi,  menghargai  partisipasi  anak,  serta  tumbuh  kembang  dan kelangsungan hidup anak.
Beragam prinsip ini pun termuat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-  Undang No. 23 Tahun 2002 supaya hak  dari anak bisa  diterapkan  di Indonesia, oleh sebab itu  mulailah  bermunculan  bentuk  perlindungan  anak  terutama  anak  diluar  perkawinan  yang  sering mendapat  perlakuan  diskirminasi  di  Indonesia  melalui  berbagai  peraturan  yang  ada  di  Indonesia supaya senantiasa menjaga serta menjadi wujud perlindungan untuk hak yang sama terhadap anak luar kawin  dihadapan  hukum  di  Indonesia.  Bentuk  dari  kepeduliannya  pemerintah  untuk  martabat  serta harkat anak sebetulnya telah diperlihatkan semenjak dibentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, namun  sampai  dikeluarkannya  UU  Perlindungan  Anak  hingga  saat  ini,  pemenuhan  hak  maupun kesejahteraan anak tidak bisa diraih dengan baik ( Saraswati , 2015).
Status  hukum  ataupun  legalitas  anak  diluar  perkawinan  yakni  sebatas  hubungan  perdata dengan  ibu  beserta  keluarganya  ibu  tersebut,  sementara  untuk  ayah  kandung  serta  keluarga  ayahnya tersebut tidak terdapat hubungan secara perdata sama sekali. Begitupun untuk akta kelahirannya anak, akan dicatatkan nama ibu saja untuk anak diluar perkawinan.
Fakta  Hukum  yang  terjadi  dimasyarakat  khususnya  yang  menimpa  anak  luar  perkawinan memperlihatkan diskriminasi serta tidak terdapatnya perlindungan untuk anak tersebut secara hukum. Permasalahan  ini  mulai  timbul  dikarenakan  Pasal  2  ayat  (1)  serta  (2)  dari  UU  Perkawinan,  dimana pada  penyelenggaraannya  mengakibatkan  diskriminasi  serta  kesulitan  untuk  anak  dan  perempuan. Kemudian juga berlawan  sekali pada nilai kemanusiaan, budaya, serta agama yang mana di Indonesia sangat majemuk.
Problematika  yang  terdapat  diuraian  diatas  tentunya  pada  dasarnya  akan  kembali  kepada Pasal 280 KUH Perdata, dimana sejumlah ketetapan peraturan diatas selaku landasan hukum dari hak anak  masih tetap  memerlukan peranan KUH Perdata selaku sumber secara hukum untuk  kedudukan maupun  pembagian  hak  dari  anak  diluar  pernikahan.  Seperti  pada  KUH  Perdata  Pasal  280  dimana “dengan  pengakuan  terhadap  anak  di  luar  kawin,  terlahirlah  hubungan  perdata  antara  anak  itu  dan bapak atau ibunya”. Tentunya kondisi ini akan membuktikan bahwa legalitas anak diluar perkawinan menjadi  perdebatan  untuk  beberapa  pihak  baik  yang  melihatnya  secara  pemenuhan  Hak  Asasi Manusia, secara sosiologis,  maupun secara agama, yang  menimbulkan berbagai pendapat bahwa  hal ini  akan  berdampak  akan  melegalkan  perkawinan  diluar  pernikahan/perkawinan  sah  di  mata  negara ataupun agama.
Keberadaan anak luar kawin sering diartikan sama dengan anak hasil zinah namun penjelasannya dan status hukumnya  dapat dilihat dari Pasal 272 KUH Perdata, dimana “setiap anak yang  dilahirkan  di luar  nikah  (antara  pejaka  dengan  seorang  gadis)  dapat  diakui  sekaligus  disahkan  kecuali  anak‐anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang”. Sementara itu “anak zina atau sumbang adalah anak‐ anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan  seorang  laki‐laki  dengan  seorang  wanita  yang  dilarang  kawin antara  keduanya”.  Penjabaran  dalam  Pasal  272  ini  mengartikan  bahwasanya  hubungan  seksual diantara perjaka serta gadis diluar pernikahan tidak tergolong zina.
Kondisi  ini  menandakan  bahwasanya  yang  KUH  Perdata  maksud  dengan  zina  yakni hubungan seksual diluar pernikahan dari mereka yang sudah beristri ataupun bersuami.
Definisi lain ditunjukkan oleh Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  dan  akibat  pernikahan  yang  sah”.  Sementara  untuk mengacu  dari  KHI  “zina  adalah  setiap  hubungan  seks  yang  dilakukan  oleh  pria  dan  wanita  di  luar ikatan  pernikahan  yang  sah  tidak  dibedakan  apakah  hal  tersebut  dilakukan  oleh  pejaka  dan  gadis maupun  oleh  orang‐orang  yang  telah  menikah”.  Kesimpulannya  adalah  mengacu  pada  kedua penjelasan  dan  definisi  dari  kedua  dasar  hukum  tersebut  agar  dapat  memenuhi  status  dan  legalitas hukum  maka  zina  dari  dua  hukum  ini  tentu  mempengaruhi  kedudukan  serta  status  anak  diluar perkawinan, apakah ia bisa mendapatkan pengakuan  dari orang tuanya selaku anak sah, tentunya hal ini akhirnya berimbas pada status HAM serta status anak pada proses pembagian harta maupun waris mewaris  yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan tentunya ( Gani , 2013). Anak luar kawin tentunya  perlu  diatur  selain  secara  legalitas  atau  status  hukumnya  secara  jelas  di  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  juga  perlu  diberikan  Kepastian  Hukum  terhadap  hak  waris  tehadap  dirinya agar ia dapat berkehidupan layak kedepannya.

## Hak Waris Anak Luar Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi
Pasca  melakukan  pembahasan  dan  analisa  mengenai  legalitas  hokum  terhadap  anak  luar kawin tentunya hal itu terus berlanjut hingga anak tersebut mencapai dewasa mulai dari problematika mengenai  wali  nikah  dari  anak  tersebut  hingga  pembagian  waris  yang  harusnya  diterima  dari  pihak ayah biologisnya. Kompleksitas dari pokok permasalahan tersebut tentunya menghasilkan analisa dari
Penulis yaitu, terdapat dua cara membagikan waris untuk anak diluar perkawinan, yakni secara KUH Perdata serta KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Pembagian harta waris dengan mengacu dari KUH Perdata dapat dilihat dari rincian porsi dari haknya  anak  tersebut  untuk  warisan  orang  tuanya  yang  hal  ini  tentunya  haruslah  berdasarkan  Pasal 863 KUH Perdata yang diantaranya:
a. “Bagian  anak  luar  nikah  yang  tekah  diakui  adalah  sepertiga  dari  bagiannya  seandainya  ia adalah dari seorang anak sah, apabila dia mewaris bersamaahli waris Golongan I. Misalnya A Meninggal, lalu A meninggalkan isterinya B dan dua anak kandungnya C dan D serta seorang anak  dari  luar  nikah  yang  telah  diakui  oleh  A  dimana  sebelum  perkawinan  dengan  B  yaitu dengan E, maka pembagian harta warisnya adalah:
1. Ahli  Waris  E,  mendapat  ¼  seandainya  ia  anak  sah  karena  Ahli  Waris  E  anak  tidak  sah ia medapat1/3, maka bagian E = 1/3 x ¼ = 1/12.
2. Ahli Waris E, mendapat bagian ½ dari seluruh harta waris. Sisanya ½ lagi dibagi antara B, C dan D dimana masing-masing B, C dan D mendapat 1/3 x ½ = 1/6.
b. Bagian  anak  luar  nikah  yang  diakui  adalah  seperdua  jika  mewaris  bersama  ahli  waris Golongan  III.  Misalnya  A  meninggal,  tentunya  dimana  meninggalkan  kakek  dan  nenek  dari pihak  bapak  (B  dan  C),  nenek  dari  pihak  ibu  (D)  dan  seorang  anak  luar  nikah  (E).  Maka pembagian  warisannya  adalah  E  mendapat  ½  dari  seluruh  harta  bagian  warisan.  Sisanya  ½ lagi dibagi B, C dan D, kemudian B mendapat ½ x ½ x ½ = 1/8, kemudian C mendapat 1/8, dan D mendapat 1/8.
c. Bagian  anak  luar  nikah  yang  telah  diakui  adalah  ¾  jika  mewarisi  bersama  ahli  waris Golongan  IV.  Misalnya  A  meninggal,  tentunya  dimana  meninggalkan  keponakan  dalam derajat  kedua  (B  dan  C)  dan  seorang  anak  luar  nikah  (E).  Maka  bagian  E  adalah  ¾  dari warisan seluruhnya. Sisanya ¼ dibagi antara B dan C mendapat ½ x ¼ = 1/8 dan C mendapat 1/8.”
KUH  Perdata  Pasal  865  juga  menjelaskan  lebih  dalam  bahwasanya  “jika  si  meninggal, meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar nikah akan mendapatkan seluruh warisan. Contohnya A meninggalkan sanak saudara hanya E (anak luar nikah), maka seluruh warisan A jatuh ke  tangan  E.  Tata  cara  pembagian  harta  warisan  apabila  terdapat  ahli  waris  yang  sah  dan  anak  luar nikah adalah dengan membagi harta lebih dahulu”.
KUH  Perdata  pun  menentukan  “apabila  anak  luar  nikah  tadi  diakui  oleh  kedua  orang  tuanya maka  apabila  ia  bersama-sama  Golongan  I  akan  mendapat  1/3,  lalu  apabila  bersama-sama  dengan Golongan  II  dan  III  maka  akan  mendapatkan  ½  dan  apabila  ia  bersama-sama  Golongan  IV  akan mendapatkan  ¾.  Besarnya  bagian  waris  yang  akan  diterima  oleh  anak  luar  nikah  yang  telah  diakui oleh kedua orang tuanya ditentukan bersama Golongan Waris yang terkait”.
Pembagian  selanjutnya  menurut  kacamata  Kompilasi  Hukum  Islam  yakni  warisan  yang  bisa diterima  serta  diperoleh  anak  diluar  perkawinan  yakni  harta  peninggalan  ibu,  yang  mana  jika  ia perempuan tunggal akan mendapat bagian ½ sedangkan bila melebihi satu artinya pembagian menjadi 2/3.  Bila  ada  anak  laki-laki  menjadi  asabah.  Besar  pembagian  untuk  anak  diluar  perkawinan  tidak dibedakan  pada  anak  sah.  Perbedaannya  yakni  dia  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  bagiannya waris  harta  yang  ibunya  tinggalkan,  dan  bukan  dari  pihak  ayah.  Penentuan  dari  pembagian  Harta Waris  kepada  anak  diluar  perkawinan  sebelum  terdapatnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 46/PUU-VIII/2010, akan menjadi dasar dari Produk Hukum baru dari Mahkamah Konstitusi.

## Kedudukan  Hak  Mewarisi  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Dikeluarnya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
KUHPerdata menyatakan bahwa ada dua cara untuk mewarisi: baik dengan disebutkan dalam wasiat atau dengan menjadi ahli waris sesuai dengan aturan hukum (wasiat). Metode pertama disebut
sebagai  pewarisan  dengan  undang-undang  atau  " ab  intestato ",  dan  metode  kedua  disebut  sebagai pewarisan "wasiat" atau testamentair . Cendikiawan  Ali  Afandi  memberikan  doktrin bahwa mewarisi secara ab  intestate  ( Undang-Undang),  biasa  dikenal  dengan  hukum  waris  “ by  ver  stef ”  (tanpa  surat wasiat)  (dikaitkan  dengan  matinya  seseorang).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pewarisan  diatur  oleh undang-undang ( Ramulyo , 2000).

## Pembagian  Waris  Terhadap  Anak  Di  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII- 2010
Anak  yang  lahir  diluar  pernikahan  hanya  memiliki  hubungan  keperdataan  pada  ibunya  saja tidak dengan ayahnya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), meskipun ayat  (2)  menuliskan  bahwa  status  anak  tersebut  diatur  melalui  peraturan  pemerintah  (PP)  tersendiri. Walaupun  Pemerintah  mengeluarkan  PP  No.  9  Tahun  1975  yang  merupakan  penyelenggaraan Undang-undang  No.  1  Tahun  1974,  namun  tidak  membahas  terkait  kedudukannya  anak  diluar perkawikan.  Akibatnya  hak  dari  anak  ini  menjadi  isu  yang  seharusnya  dilindungi  selaku  manusia dengan hak sama sejak didalam kandungan melalui peraturan yang jelas dan perlu diperhatikan
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  di  tahun  2010  mendapati  pengujian secara  materiil  ( Judicial  Review) ke  Mahkamah  Konstitusi  dari  Machica  Binti  Mochtar  Ibrahim ataupun  Hj.  Aisyah  Mochtar  selaku  Pemohon  1  serta  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  Bin  Moerdiono selaku  Pemohon  2  yang  menganggap  bahwa  pada  Pasal  2  Ayat  (2)  dan  Pasal  43  Ayat  (1)  UU Perkawinan berlawanan pada Pasal 28 B Ayat (1) serta (2) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon Judicial Review pada Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan secara yang mengikat selama diberikan makna melenyapkan hubungan secara perdata pada ayah yang terbukti melalui pengetesan DNA ataupun alat bukti lainnya yang bisa dibuktikan kredibiltasnya, serta secara hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayah.
Mengacu  dari  putusan  ini,  maka  tidak  merubah  ataupun  menghapus  ketetapan  Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  Pasal  43  Ayat  (1),  namun  merubah  makna  asal  sesuai  persyaratan inkonstitusional  selama  ayat  itu  dimaknai  melenyapkan  hubungan  secara  perdata  pada ayah  biologis yang  terbukti  secara  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  ataupun  bukti  lainnya  secara  hukum  memiliki hubungan biologis selaku ayah. Maka kedudukan anak diluar perkawinan sesudah keberadaan putusan MK  No.  46/PUU-VIII/2010  tesebut  berakibat  terhadap  terpenuhinya  hak-hak  keperdataan  seorang anak  zina  maupun  anak  sumbang  dari  seorang  laki-laki  yakni  ayah  kandung  selama  bisa  terbukti ikatan darahnya tersebut dengan pengetesan DNA maupun alat pembuktian lain.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut bermaksud memberi kepastian hukum  terhadap  status  seorang  anak  diluar  perkawinan  melaui  mempertegas  bahwasanya  anak tersebut berhak atas haknya yakni berupa kedudukan dimata hukum, perlindungan hukum, serta hak- hak  lainnya  seperti  anak  sah.  Walaupun  perkawinan  orang  tuanya  masih  diperkarakan  secara keperdataan ( Sujana , 2015).

## Kesimpulan
Sebelum terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya mempunyai status hukum berupa hubungan perdata pada ibu beserta keluarganya ibu tersebut. Sementara sesudah terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan terpenuhinya  hak-hak  keperdataan  seorang  anak  zina  maupun  anak  sumbang  dari  seorang  laki-laki selaku  ayah  biologis  selama  bisa  dibuktikan  ikatan  darahnya  dengan  pengetesan  DNA  maupun  alat pembuktian yang lain.

## Bibliografi
Afandi,  A.  (1984). Hukum  Waris,  Hukum  Kelauarga,  Hukum  Pembuktian  Menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (P. 132). Pt Bina Aksara.
Djumikasih,  D.  (2013).  Implikasi  Yuridis  Putusan  Mk  Nomor  46/Puu-Viii/2010  Terhadap  Akta
Kelahiran Anak Luar Kawin. Arena Hukum , 6 (2), 204–217.
Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Arenahukum.2013.00602.4
Gani,  R.  A.  (2013).  Status  Anak  Luar  Nikah  Dalam  Hukum  Waris  (Studi  Komperatif  Antara  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam). Al-Risalah;  Forum  Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan , 13 (1), 1–22. Http://Repository.Uinjambi.Ac.Id/276/
Hijawati,  H.,  &  Rizayusmanda,  R.  (2021).  Hak  Dan  Kedudukan  Anak  Luar  Nikah  Yang  Diakui Terhadap  Warisan  Tanah  Ditinjau  Dari  Hukum  Perdata. Solusi , 19 (1),  126–137. Https://Doi.Org/10.36546/Solusi.V19i1.333
Pide,  A.  S.  M.,  &  Sh,  M.  (2017). Hukum  Adat  Dahulu,  Kini,  Dan  Akan  Datang .  Prenada  Media. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=Jeaadwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Hu kum+Yang+Diberlakukan+Di+Sebuah+Tempat+Ataupun+Waktu,+Yakni+Sebuah+Norma+Ata upun+Aturan+Tertulis+Yang+Dibentuk+Dengan+Resmi+Serta+Telah+Diundangkan+Pihak+Ya ng+Berkuasa,+Disamping+Hukum+Tertulis+Ini&Ots=Cibge11ko7&Sig=X8cauemwqid0rcwky no8fjadjpc&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False
Ramulyo,  M.  I.  (2000). Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan  Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) .
Https://Repo.Iainbatusangkar.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/8776
Rizqy,  M.  F.  (2015).  Implikasi  Yuridis  Putusan  Mk  Nomor  46/Puu-Viii/2010  Terkait  Perlindungan Hak  Anak. Jurnal  Yuridika,  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga,  Mei , 30 . Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=584103&Val=9641&Title=Imp likasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46puu-Viii2010 Terkait Perlindungan Hak Anak
Saraswati,  R.  (2015). Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia (Issue  2).  Pt.  Citra  Aditya  Bakti. Http://Repository.Unika.Ac.Id/23271/
Sujana,  I.  N.  (2015). Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Kawin  Dalam  Perspektif  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 . Aswaja Pressindo.
Http://Repository.Warmadewa.Ac.Id/Id/Eprint/773/
Sujatmoko, A. (2007). Pengadilan Campuran (“ Hybrid Tribunal”) Sebagai Forum Penyelesaian Atas Kejahatan  Internasiona. Teras  Law  Review:  Jurnal  Hukum  Humaniter  Dan  Ham , 3 (5). Http://Trijurnal.Lemlit.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Teras-Lrev/Article/View/5418
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463– 2478. Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478
Taufiki,  M.  (2012). Konsep  Nasab,  Istilhâq,  Dan  Hak  Perdata  Anak  Luar  Nikah . Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/30919