## AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Wildan Aswan Tanjung 1 , Sampara Lukman 2 , Khasan Efendy 3 , Aries Djaenuri 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: wildan.at@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menggambarkan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  yang  meliputi  akuntabilitas  kejujuran  dan hokum,  akuntabilitas proses,  dan akuntabilitas keuangan dan program.  Metode  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  melakukan  survey  dan wawancara.  Penelitian  menemukan  bahwa  masih  belum  terfokusnya  perizinan  dalam  satu tempat,  prosedur  perizinan  yang  masih  memerlukan  tanda  tangan  manual,  koordinasi  internal dan  eksternal  yang  masih  manual  dan  kurangnya  pemahaman  dari  masyarakat  merupakan penghambat dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Kinerja, Pelayanan Publik.

## Abstract
This  study illustrates the accountability of  local government  performance in  the administration of  public  services  in  South  Labuhanbatu  Regency  which  includes  honesty  and  legal accountability,  process  accountability,  and  financial  accountability  and  programs.  The  method used in this research is descriptive research method by conducting surveys and interviews. The study found that licensing is still not focused in one place, licensing procedures that still require manual  signatures,  internal  and  external  coordination  are  still  manual  and  the  lack  of understanding from the community is an obstacle in the performance of public service delivery.
Keywords: Accountability, Performance, Public Service.

## A. PENDAHULUAN
Harapan  rakyat  Indonesia  pada  umumnya  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  pada khususnya  adalah  terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  kinerja  pelayanan  yang berkualitas  yang  dapat  dipertanggungjawabkan;  (pelayanan  yang  lahir  dari  hati,  dilaksanakan dengan  setulus  hati,  serta  hati-hati)  dapat  dijadikan  sebagai  bukti,  bahwa  negara  hadir  untuk melayani rakyatnya.
Perlu diketahui  bahwa Kabupaten  Labuhanbatu Selatan dengan jumlah penduduk cukup padat, yang memiliki luas wilayah yang sangat luas dengan potensi alam memadai membutuhkan
kehadiran  Negara  untuk  memenuhi  harapan  hajat  hidupnya  sebagaimana  diamanahkan  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Agar Negara hadir dalam mewujudkan hal  tersebut  di  atas,  diperlukan  akuntabilitas  kinerja  pelayanan  pemerintah  daerah  yang berorientasi  pada  pemeruhan  harapan  dan  atau  keinginan  rakyat  selaku  penerima  layanan  yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah.
Pola hubungan aparatur/birokrasi dengan kecenderungan sikap mereka terhadap “ clients ” atau masyarakat dan kelompok dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu: “ service orientation ” dan “ social control orientation ”. Birokrasi dengan “ service orientation ” memberikan pelayanan dengan  orang-orang  yang  berhubungan  dengannya,  dengan  sikap  pelayanan  yang  profesional yang  bertujuan  menjamin  kepuasan  pihak  yang  dilayani.  Sedangkan  birokrasi  dengan  “ social control  orientation ”  lebih  menekankan  pada  pengendalian  atau  pengawasan  karena  ia menjalankan suatu peraturan guna memelihara ketertiban masyarakat.
Aparatur  merupakan  suatu  komunitas  individu-individu  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi yang terlembagakan untuk melayani rakyat diartikan secara singkat sebagai pemikir, perencana, pelaksana  sekaligus  pengawas  jalannya  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pembinaan masyarakat  atas  nama  kepala  daerah  (Sarundajang,  2002:164).  Dalam  konteks  pemerintahan yang  baik,  salah  satu  kunci  sukses  terpenting  dari  adanya  perubahan  dalam  proses governance terletak  pada  individu-individu  yang  ada  di  dalam  proses governance itu  sendiri.  Individu- individu  adalah  mereka  yang  menciptakan  dan memelihara  perubahan.  Wilson  dan  Rosenfeld mengemukakan  4  (empat)  alasan  resistensi  individu  terhadap  perubahan  yaitu:  kepentingan pribadi,  rendahnya  tingkat  kepercayaan,  perbedaan  pandangan/penilaian,  rendahnya  toleransi terhadap perubahan (Sumarto, 2004:11).
Aparatur  yang  baik  adalah  yang  mampu  memberi  kepada  masyarakat  apa  yang  mereka butuhkan,  bahkan  sebelum  masyarakat  itu  sendiri  memintanya.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  hati nurani aparatur pemerintahan adalah hati nurani dari masyarakat itu sendiri (Sarundajang, 2002: 164).  Aparatur  pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  harus  mengubah  posisi  dan  peran  dalam memberikan pelayanan publik yaitu:
1. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani;
2. Dari  yang  suka  menggunakan  pendekatan  kekuasaan  berubah  menjadi  suka  menolong menuju ke arah yang fleksibel, kolaburatis dan dialogis;
3. Dari  cara-cara  yang  sloganis  menuju  cara-cara  kerja  yang  realistis  pragmatis  (Widodo, 2001:32).
Birokrasi  merupakan  suatu  organisasi  pemerintahan  yang  terdiri  dari  sub-sub  struktur yang memiliki  hubungan satu  dengan  yang lain,  yang memiliki  fungsi,  peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang  telah  ditetapkan.  Fungsi  dan  peran  birokrasi  meliputi  hal-hal  sebagai  berikut:  (1) melaksanakan  pelayanan  publik;  (2)  pelaksana  pembangunan  yang  profesional  (merrit  system); (3)  perencana,  pelaksanan,  dan  pengawas  kebijakan  (manajemen  pemerintahan);  (4)  alat pemerintah  untuk  melayani  kepentingan  (abdi)  masyarakat  dan  negara  yang  netral  dan  bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi).
Birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang mampu memelihara dan meningkatkan kinerja produktif sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Langkah konkret dan utama  yang  dibutuhkan  itu,  menurutnya,  adalah  mendorong  semangat  kerja  di  lingkungan birokrasi dan meningkatkan kapasitas aparatur birokrasi agar memiliki pengetahuan manajemen pemerintahan  yang  memadai  serta  memiliki  performance  yang  andal,  karena  dalam  keseharian saat  ini  birokrasi  cenderung  dipersepsikan  dalam  makna  yang  kurang  bagus  karena  identik dengan  prosedur  yang  berbelit-belit,  tidak  efisien,  lamban,  menghambat,  mengisap,  korup,  dan sebagainya.  Struktur  dan  orientasi  birokrasi  demikian  merupakan  implikasi  dari  penerapan prinsip-prinsip model birokrasi rasional versi Max Weber.
Bahwa  pelaksanaan  tugas-tugas  umum  pemerintahan  yang good government oleh aparatur Pemerintah Daerah, khususnya di Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dapat dilihat pada;  antara  lain,  kualitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  yang merupakan hasil dari Penataan Kelembagaan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  ditindaklanjuti  sesuai Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Oraganisasi Perangkat Daerah.
Bahwa pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah  yang dilakukan melalui  penataan Kelembagaan  organisasional  pada  Daerah  Otonom  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan, dimaksudkan  agar  mempunyai  kemampuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemandirian masyarakat  yang merupakan salahsatu wujud dari amanah reformasi pemerintahan daerah  yang mengetengahkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.
Agar  pelayanan  yang  berkualitas  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan yang  diberikan  kepada  masyarakat  berkualitas,  maka  salah  satu  tahapan  dalam  administrasi pemerintahan  adalah  dengan  melakukan  penataan  diberbagai  fokus,  seperti;  (1)  fokus  pada kelembagaan institusi pelayanan publik yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam satuan  kerja  perngkat  daerah,  (2)  fokus  pada  tugas  dan  fungsi  pelayanan  kepada  masyarakat selaku warga negara, (3) fokus pada sumber daya manusia aparatur pelayanan yang profesional, (4) fokus pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Agar  Pemerintah  Daerah  Otonom  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  dapat  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  pelayanan  yang  berkualitas,  maka  diperlukan;  (1)  penataan institusi  pelayanan  publik,  (2)  tugas  dan  fungsi  institusi  pelayanan  publik  yang  merupakan bagian  dari  Organsasi  Perangkat  Daerah,  (3)  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur Pemerintah  Daerah,  dan  profesionalisme  aparatur  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik. Citra  penyelenggara  pemerintahan  yang  selama  ini  terkena  erosi  kepercayaan  masyarakat  di Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  perlu  diharmonisasikan  antara  pencitraan  pemerintah  daerah kaitannya  dengan  politik  dan  publik  melalui  perencanaan  partisipatif,  dengan  metode,  teknik, dan  keterampilan  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  kepada masyarakat sebagaimana dalam fungsi pemerintahan daerah seperti; mengatur, memberdayakan, melayani,  serta  membangun, perlu diwujudkan  sesuai  harapan  dan  atau  keinginan  masyarakat yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Salah  satu  bentuk  akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik  pemerintahan  Kabupaten Labuhanbatu  Selatan  adalah  penataan  kelembagaan  citra  penyelenggara  pemerintahan  yang selama  ini  terkena  erosi  kepercayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  perlu diharmonisasikan  antara  pencitraan  pemerintah  daerah  kaitannya  dengan  politik  dan  publik melalui  perencanaan  partisipatif,  dengan  metode,  teknik,  dan  keterampilan  dalam menyelenggarakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  kepada  masyarakat  sebagaimana  dalam fungsi  pemerintahan  daerah  seperti;  mengatur,  memberdayakan,  melayani,  serta  membangun, perlu diwujudkan  sesuai  harapan  dan  atau  keinginan  masyarakat  yang  ditegaskan  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Bahwa  salah  satu bentuk  akuntabilitas  kinerja  pelayanan  publik  pemerintahan  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan adalah penataan kelembagaan pelayanan publik yang teridir dari; penataan Organisasi pelayanan publik, Penataan Tugas  dan Fungsi,  Penataan SDM Aparatur,  dimaksudkan untuk  mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan public yang tidak hanya “good government”, tetapi juga “good and clean governance” dalam penyelenggaraan pelayanan publik .

## B. METODE
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  menurut  Lincoln  dan  Guba  (1985)  disebut  sebagai  metode  yang  naturalistik.  Melalui pendekatan kualitatif, peneliti menemukan dan mendeskripsikan suatu fenomena yang memiliki karakter  unik  yang  terkait  dengan  kinerja  pemerintah  daerah  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  publik  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.  Alasan  digunakannya  metode  penelitian kualitatif  dalam  penelitian  ini  karena  dipandang  tepat  dan  terdapat  kesesuaian  antara karakteristik penelitian kualitatif dengan fenomena yang diteliti.
Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif, dimana hanya terbatas pada  penggambaran  suatu  fenomena  atau  obyek  sebagaimana  adanya,  tanpa  suatu  maksud mengambil  kesimpulan  yang  berlaku  secara  umum.  Selain  itu,  alasan  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  deskriptif,  dikarenakan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menangkap  berbagai fenomena  informasi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian,  selain  itu,  pendekatan ini dapat menyajikan bentuk yang holistik atau menyeluruh dalam menganalisis suatu fenomena sosial yang ada di Daerah Otonom Kabulaten Labuhanbatu Selatan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi sangat penting guna meningkatkan Tata  kelola  organisasi  pemerintah  daerah  yang  sesuai  harapan  masyarakat.  (Broadbent  & Laughlin,  2005)  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  tata  kelola  organisasi  sektor  publik  lebih banyak  mengedepankan  akuntabilitas  managerial  yang  kurang  mengedepankan  harapan  dari masyarakat  sebagai  prinsipal.  Akuntabilitas  demikian  perlu  dibarengi  dengan  bentuk akuntabilitas  publik  yaitu  akuntabilitas  yang  lebih  mengedepankan  harapan  dari  pihak masyarakat.  Membangun  akuntabilitas  public  ini  dalam  organisasi  pemerintah  daerah  sangat tepat  karena  juga  menjadi  tolak  ukur  dari  apa  yang  dijanjikan  oleh  pemeritnah  daerah  sebelum mereka  memimpin  untuk  diwujudkan  dalam  aktivitas  organisasi.  Dengan  demikian  kontrak leElimasi yang disampikan dalam bentuk visi, misi dan program kerja ketika meminta dukungan masyarakat dapat dicapai dan diterima baik oleh masyarakat sebagai prinsipal.
Berbagai  defenisi  mengenai  akuntabilitas  dijelaskan  oleh  beberapa  penulis  antara  lain oleh  (Sinclair,  1995)  yang  mendefenisikan  sebagai  perilaku  individu  atau  organisasi  untuk menjelaskan  dan  bertanggungjawab  atas  tindakan  mereka  melalui  pemberian  alasan  mengapa tindakan  tersebut  dilakukan.  Definisi  ini  membawa  konsekuensi  bahwa  setiap  individu  atau organisasi wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagai wujud akuntabilitas individu atau organisasi.  Konsep  ini  mengingatkan  setiap  individu  atau  organisasi  akan  pentingnya akuntabilitas dibangun guna meningkatkan kepercayaan dan keberterimaan satu sama lain dalam organisasi atau organisasi dengan organisasi dalam komunitas yang lebih luas.
Akuntabilitas  yang  lain  dipahami  oleh  (Gray,  B.,  &  David,  2006)  sebagai  hak  suatu masyarakat  yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi  dan masyarakat.  Pengertian ini mengangkat akuntabilitas pada tingkat yang lebih luas bahwa akuntabilitas bukan hanya milik individu  atau  organisasi  saja  tetapi  menjadi  hak  dan  milik  masyarakat  umum  yang  mempunyai keterkaitan atau keterpautan dengan individu atau organisasi tersebut. Lebih lanjut (Gray, B., & David, 2006) menyatakan konsep akuntabilitas ini berada dalam kerangka tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sebagai bagian dari komunitas masyarakat luas.
Pandangan  (Sinclair,  1995)  dan  (Gray,  B.,  &  David,  2006)  menunjukkan  akuntabilitas harus  disiapkan  oleh  subyek  yang  melakukan  suatu  aktivitas  kepadapublic  agar  individu  atau organisasi  mendapat  kepercayaan  publik  atau  pihak-pihak  yang  mempunyai  hubungan  dengan organisasi  yang  bersangkutan.  Akuntabilitas  juga  berhubungan  dengan  konsep  kejujuran  dan etika  (Parker  &  Gould,  2000).  Refleksi  ini  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  juga  menyentuh aspek  aspek  nurani  setiap  individu  yakni  tidak  hanya  menjalankan  ritual-ritual  belaka  tetapi muncul ke permukaan sebagai hasil dari proses perenungan. Dengan melibatkan hati nurani yang mendalam, maka setiap individu atau organisasi akan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika  yang  menjadi  anggukan  universal  untuk  diperjuangkan  dan  diwujudkan  dalam  aktivitas setiap individu atau organisasi.
Ijri (1983) dan Steward (1984) dalam (Parker &  Gould, 2000) menyatakan akuntabilitas adalah  komitmen  dua  pihak  yaitu  accountor  (pembuat)  dan  accountee  (penerima).  Sebagai contoh  dalam  penyaluran  dana  bantuan,  ada  komitmen  dari  donatur  untuk  memberikan  dana hanya  jika  dibarengi  oleh  komitmen  dari  penerima  donasi  untuk  melaksanakan  apa  yang dijanjikan kepada pemberi dana.
Dalam  tataran  aksiologi  akuntabilitas  sebagai  suatu  konsep  ilmu  pengetahuan membutuhkan  praktik  yang  nyata.  Untuk  sampai  pada  tataran  aksiologi  tersebut  akuntabilitas kemudian  dibangun  dalam  kerangka  ilmu  pengetahuan  yaitu  akuntansi.  Hal  ini  dikemukakan oleh  Patton  (1992)  bahwa  akuntabilitas  dilaksanakan  lewat  fungsi  pelaporan  dimana  akuntansi sebagai implementasi atau justifikasi dari tindakan individu atau organisasi. Akuntansi kemudian menjadi jembatan factual akuntabilitas yang dapat difahami secara rasional dan verfikabel guna menentukan kualitas akuntabilitas.
Perumusan  akuntabilitas  menjadi  suatu  konsep  teori  dalam  bidang  akuntansi  kemudian dilakukan    lewat    teori    stakeholder    dan    teori    agensi.    Pemikiran  akuntabilitas  tidak  hanya penting secara moral  dan teoritis  namun juga secara praktik. Perjanjian akan disepakati dengan pihak  lain  jika  agen  bertindak  sesuai  dengan  perjanjian  yang  ditetapkan.  Komitmen  untuk menjalankan perjanjian yang telah disepakati sering tidak dilakukan sehingga beberapa literatur dalam  bidang  akuntansi  yang  diangkat  menjadi  dalil  atau  teori  menyatakan  bahwa  hubungan kedua  pihak  ini  sering  asimetris  (Brown  &  Moore,  2001).  Teori  agensi  (Jensen  &  Mackling, 1976)  dipusatkan  pada  bagaimana  pihak  prinsipal  mengelola  agen  agar  akuntabel  untuk memenuhi tujuan prinsipal. Asumsi normatif dalam formulasi ini menginginkan agar agen lebih jujur kepada prinsipal. Ancaman yang dihadapi prinsipal adalah adanya ketidakjujuran agen dan inefisiensi sehingga perlu ditopang skema insentif atau bonus untuk memotivasi agen mencapai tujuan yang diinginkan prinsipal.
Akuntabilitas juga perlu mengindentifikasi kepentingan stakeholder (Ebrahim, 2003) dan (Unerman & O'Dwyer, 2006). Informasi menjadi bagian dari akuntabilitas yang dibutuhkan oleh stakeholder  yang  terlibat  dalam  kegiatan  individu  atau  organisasi.  Secara  teoritis,  seluruh stakeholder  yang  terlibat  memiliki  hak  atas  tanggung  jawab  aktivitas  organisasi  (Unerman  & O'Dwyer,  2006).  Individu  (stakeholder)  dapat  mengklaim  tanggung  jawab  organisasi  meliputi tanggung  jawab  materil,  moral  dan  etika.  Individu  dapat  memutuskan  untuk  mendapatkan sesuatu  yang  lebih  dibandingkan  individu  lain  jika  ada  perbedaan  jasa  dan  kepuasan  yang diberikan atau diterima.
Alternatif lain ialah individu dapat meminta akuntabilitas kepada organisasi berdasarkan hukum  atau  kontrak  yang  dibuat  sebelum  aktivitas  dilaksanakan.  Dengan  demikian  setiap stakeholder  dapat  menggunakan  asas  prudential  (kehati-hatian)  atas  konsekuensi  yang  akan diterima  dari  organisasi  pada  masa  akan  datang  jika  kontrak  dilaksanakan  atau  tidak
dilaksanakan.  Di  samping  itu  individu  juga  dapat  menggunakan  basis  strategi  judgment  guna menyeimbangkan  aspek  moral  dan  hukum  dalam  memperoleh  hak  dari  organisasi.  Dasar-dasar tersebut  digunakan  oleh  stakeholder  untuk  menekan  organisasi  agar  memenuhi  keinginan  para stakeholder.
Dari konsep-konsep akuntabilitas di atas, maka dapat dibangun model akuntabilitas guna menganalisis  dan  memahami  akuntabilitas  secara  mendalam.  Model  akuntabilitas  ini  didasari oleh  teori  agensi  bahwa  terdapat  dua  pihak  yang  berkepentingan  dalam  suatu  organisasi  yaitu pihak  prinsipal  dan  pihak  agen.  Model  akuntabilitas  ini  kemudian  dibangun  oleh  Gray  (1996) dalam  (Saerang,  2001)  yang  menunjukkan  ada  dua  arah  hubungan  di  antara  dua  bagian accountee atau prinsipal dengan accountor atau agen.
Laughlin  (1996)  kemudian  mengekstensi  model  akuntabilitas  dari  Gray  (1996)  tersebut seperti pada Gambar 3. Model akuntabilitas ini digunakan oleh Lughlin (1996) dalam penelitian tentang  akuntabilitas  dalam  salah  satu  organisasi  di  Inggris.  Ekstensi  tersebut  juga  tetap menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang merupakan implikasi dari teori agensi.

## Gambar 1 Model Akuntabilitas

## Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas  kejujuran  ( accountability  for  probity )  terkait  dengan  penghindaran penyalahgunaan  jabatan  (abuse  of  power)  dan  kewenangan,  sedangkan  akuntabilitas  hukum ( legal accountability ) terkait dengan jaminan adanya pemahaman dan kesadaran terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
Wewenang  proses  dan  penandatanganan  surat  izin  berada  di  satu  pihak  yaitu  instansi pelayanan.  Setiap  Kantor  Unit  Pelayanan  di  tiap-tiap  tingkatan  memiliki  kewenangan  yang berbeda-beda dalam mengurus pelayanan perizinan maupun non  perizinan,  mulai  dari  tingkat
Kabupaten,  Kecamatan,  sampai  dengan  Kelurahan.  Kewenangan  DPMPTSP  Kabupaten Labuhanbatu  Selatan  telah  diatur  di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu  Selatan  menetapkan  diantaranya  kedudukan,  tugas  dan  fungsi  serta  susunan organisasi  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu    Pintu    Kabupaten Labuhanbatu    Selatan.    Peneliti    menemukan  beberapa  temuan  pada  indikator  wewenang  dan proses,  antara  lain  :Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  di  DPMPTSP  Kabupaten Labuhanbatu  Selatan  ternyata  masih  menemukan  permasalahan  dimana  pihak  DPMPTSP Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  masih  harus  meminta  rekomendasi  dan  pendampingan  dari SKPD  terkait  untuk  beberapa  jenis  perizinan  tertentu.  Meski  ada  beberapa  pelayanan  perizinan yang  memang  sudah  dapat  diselesaikan  dieksekusi  sendiri.  Namun  masih  ada  pula  jenis perizinan  yang  membutuhka  rekomendasi  dari  SKPD  terkait  karena  minimnya  tenaga  ahli  di DPMPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Hambatan  lain  dalam    Manajemen    Pelayanan    Terpadu    Satu    Pintu    di    Kabupaten Labuhanbatu  Selatan  soal  akuntabilitas  hukum  (kewenangan  dan  penandatanganan  perizinan) yang  menyebabkan  proses  perjalanan  berkas  menjadi  lama.  Padahal  dengan  hadirnya  solusi perizinan  melalui  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu    ini,    para  petugas    PTSP  selaku    pemberi pelayanan  dituntut  untuk  memberikan    pelayanan    yang  cepat    kepada    masyarakat    pemohon perizinan.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  perizinan  yang  memakan  waktu  lama  dan tidak kunjung terbit izinnya.
Sementara dari aspek akuntabilitas hokum masih ditemukan beberapa kendala mengenai koordinasi  dan  kurangnya  pemahaman  terhadap  peraturan.  Koordinasi  di  dalam  hal  pemberian pelayanan dan proses perizinan sangat penting untuk dilakukan. Tanpa koordinasi yang baik dari semua  pihak  yang  terlibat  didalam  proses  pelayanan  perizinan,  pelayanan  tidak  akan  berjalan dengan efektif .Apabila setiap bagian saling bersinergi serta menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, tentu tujuan utama dari pelayanan yaitu kepuasan masyarakat dapat dengan mudah tercapai.

## Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas  proses  terkait  dengan  apakah  prosedur  yang  digunakan  dalam melaksanakan tugas  sudah cukup baik  dalam hal  kecukupan sistem informasi  akuntansi, sistem
informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian  pelayanan  publik  yang  cepat,  responsif,  dan  murah  biaya.  Pengawasan  dan pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas  proses  dapat  dilakukan,  misalnya  dengan memeriksa  ada  tidaknya mark  up dan  pungutan-pungutan  lain  di  luar  yang  ditetapkan,  serta sumber-sumber  inefisiensi  dan  pemborosan  yang  menyebabkan  mahalnya  biaya  pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
Mekanisme  dan  prosedur  pelayanan  perlu  dibuat  agar  dapat  membantu  memudahkan masyarakat  ketika  ingin  mengurus  perizinan.  Mekanisme  dan  prosedur    pelayanan    yang    baik akan  dibuat  sesederhana  mungkin  supaya masyarakat  tidak  lagi  banyak  bertanya  kepada petugas  pelayanan  karena  sebelumnya  telah    memahami    alur  pelayanannya.  Mekanisme  dan prosedur  pelayanan  akan  lebih  mudah  disederhanakan  karena  keputusannya  berada  di  tangan Kepala DPMPTSP.

## Gambar 2 Mekanisme Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Labuhanbatu Selatan
Berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  mekanisme  pelayanan  yang dilakukan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  dimulai  dari  masuknya  berkas perizinan  melalui  petugas  Front  Office  di  loket  pelayanan,  kemudian  berkas  perizinan diadministrasikan ke Back Office dan diserahkan kepada petugas yang menangani izin tersebut. Selanjutnya  dilakukan  survei  ke  lapangan  jika  dibutuhkan,  lalu  akan  dibuat  Berita  Acara Persetujuan  Teknis  (BAPT), setelah itu dilakukan pencatatan Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah (SKRD) jika perizinan tersebut dikenakan biaya retribusi, dan terakhir pencetakan izin terbit.
Kendala  yang  di  hadapi  pihak  DPMPTSP  terkait  masih  adanya  masyarakat  yang menggunakan  calo  atau  pihak  ketiga  dalam  mengurus  perizinan  menjadi  salah  satu  faktor penghambat  proses  terbitnya  perizinan.  Terlebih  lagi  belum  ada  payung  hukum  yang  dapat digunakan  untuk  memberantas  calo-calo  tersebut.  Pihak  DPMPTSP  Kabupaten  Labuhanbatu
Masuk Berkas Melalui Front office Pencatatan SKRD Dibuat BAPT Pencetakan Izin Survei Lapangan Diserahkan ke Back Office
Selatan  telah  berupaya  untuk  mengurangi  keberadaaan  calo  dengan  melakukan  inovasi pelayanan  perizinan  seperti  membuat  antrian  online.  Namun  ternyata  inovasi  ini  tidak  begitu disambut  baik  oleh  masyarakat.  Banyak  dari  mereka  yang  mengeluhkan  rumitnya  prosedur antrian  online.Masyarakat  beranggapan  bahwa  adanya  antrian  online  ini  justru  mempersulit mereka  di  dalam  mengurus  perizinan,  tidak  lebih  simpel  seperti  antrian  manual  sebelumnya. Selain itu, ternyata adanya antrian online ini masih belum menutup kemungkinan akan hadirnya calo.

## Akuntabilitas Program dan Keuangan
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai  atau  tidak,  dan  apakah  telah  mempertimbangkan  alternatif  program  yang  memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

## Tabel 1. Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi % Terlayaninya  masyarakat secara  menyeluruh  dan professional Lama  proses  perizinan  (hari kerja setelah berkas lengkap) 7 Hari 3 hari 233% Tercapainya  akuntabilitas pemerintah daerah Jumlah MoU kerjasama bidang penanaman modal dan investasi  yang  terjalin  antara pemerintah dan dunia usaha 1 MoU 2 MoU 200% Terwujudnya budaya melayani dan mengayomi Terselenggaranya penataan system  informasi  penanaman modal 1 Sistem 1 Sistem 100% Image  pemerintahan,  PNS dan pelayanan yang berpihak kepada masyarakat Jumlah investor PMA/PMDN 9/45 0 0% Meningkatnya  partisipasi masyarakat dalam pembangunan Jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN) 2 0 0%
Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018
Tabel 2. Rekapitulasi Retribusi Penerbitan Perizinan No Uraian Target PAD Realisasi Presentase 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp. 245.000.000 Rp. 135.017.192 55.1% 2 Retribusi Izin Gangguan Rp. 200.000.000 Rp. 0 0% 3 Retribusi Izin Trayek Rp. 5.000.000 Rp. 0 0% Total Rp. 450.000.000 Rp. 135.017.192 55.1%
Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018
Dari beberapa temuan di lapangan dapat digambarkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP  masih  perlu  ada  peningkatan,  dikarenakan  Jumlah  investor  PMA/PMDN  dan  Jumlah investor berskala Nasional (PMA/PMDN) masih jauh dari harapan yakni pencapaian target 0%. Kemudian dari aspek efesiensi  dilihat  dari semua data-data dan pencapaian sasaran program  di atas  bahwa  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Labuhanbatu  Selatan  harus  terus  melakukan  perbaikan  sehingga  target  yang  saat  ini  belum tercapai  seperti  pada persentase Pendapatan Asli  Daerah (PAD) dari Retribusi  Izin  pada Tahun 2018  ini  mencapai  55.1%  dari  target  yang  ingin  dicapai  sebesar  100%.  Oleh  karena  itu  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Labuhanbatu  Selatan  dapat  melakukan  perbaikan  sehingga  capaian  kinerja  sasaran  yang  telah ditargetkan dapat tercapai melebihi sebagaimana mestinya.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa wewenang dan proses terdiri dari apa saja dan  sejauh  mana  kewenangan  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  DPMPTSP.  Permasalahan  yang terjadi  adalah  DPMPTSP  Labuhanbatu  Selatan  masih  harus  meminta  pendampingan  dari peramgkat  daerah  teknis  untuk  beberapa  jenis  perizinan.  Selain  itu  proses  penandatanganan berkas  masih  manual  sehingga  membutuhkann  waktu  yang  lama.  Koordinasi  yang  dilakukan oleh  DPMPTSP  terdiri  dari  koordinasi  internal  dan  eksternal;  sering  ketiadaan  pegawai  dan koordinasi  yang  masih  secara  manual  menjadi  penghambat.  Mekanisme  dan  prosedur  terkait dengan  alur  pelayanan,  tata  cara  perizinan  hingga  persyaratan  yang  belum  dipahami  pemohon. Akhirnya  beberapa  pemohon  memutuskan  menggunakann  jasa  pihak  ketiga  (calo)  yang  justru semakin mempersulit pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alderfer, H. F. (1965). Local Government in Developing Countries . New York: Mc. Graw-Hill. Analoui, F. (2009). Reform in international institutions: the case of the United Nations. Journal of Management Development, 28 (6), 495-503.
Baker,  M.,  &  Neailley,  K.  (2003).  From  Individual  Learning  to  Project  Team  Learning  and Innovation: A Structured Approach. Journal of Workplace Learning, 11 (2).
Dobni, C. Brooke, 2008. Measuring Innovation Culture in Organizations: The Development of a Generalized Innovation Culture Construct Using Exploratory Factor Analysis. European Journal of Innovation Management, 11 (4), 539-559.
Dwiyanto, Agus. (2002) Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Yogyakarta: PSKK UGM.
Fenwick, J., & Bailey, M. (1999). Local Government Reorganisation in the UK: Decentralisation or Corporatism?. International Journal of Public Sector Management, 12 (3), 249-261.
Glaser, B. G. (1992) . Basic of Grounded Theory Analysis: Emergence vs Forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Hardjanto,  I.  (2010). Manajemen  Sumber  Daya  Aparatur  (MSDA) .  Malang:  Fakultas  Ilmu Administrasi.
Islamy, M. I. (2001). Manajemen Sumber Daya Aparatur . Fakultas Ilmu Administrasi
Kamensky,  J.  (1996).  The  Role  of  Reinventing  Government  in  Federal  Management  Reform. Public Administration Review, 56 (3).
Kulshreshtha,  P.  (2008).  Public  Sector  Governance  Reform:  The  World  Bank's  Framework.
International Journal of Public Sector Management, 21 (5), 556 – 567.
Moeleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualita tif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Moenir, H. A. S. (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Bandung: Bina Aksara.
Musgrave,  R.  A.  &  Musgrave,  P.  B.  (1991). Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan Praktek. Jakarta: Erlangga.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  tahun  2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
Rondeaux,  G.  (2006).  Modernizing  Public  Administration:  The  Impact  on  Organisational Identities. International Journal of Public Sector Management, 19 (6), 569-584.
Rouban,  L.  (2008).  Reform  Without  Doctrine:  Public  Management  in  France. International Journal of Public Sector Management, 21 (2), 133-149.
Siddiquee,  N.  A.  (2006).  Public  Management  Reform  in  Malaysia:  Recent  Initiatives  and Experiences. International Journal of Public Sector Management, 19 (4), 339-358.
Skalen,  P.  (2004).  New  Public  Management  Reform  and  the  Construction  of  Organizational Identities. International Journal of Public Sector Management, 17 (3), 251-263.
Stauss,  A.,  &  Corbin,  J.    (1998) .  Basic  of  Qualitative  Research:  Grounded  Theory  Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Straussman,  J.  D.,  &  Mengzhong,  Z.  (2001).  Chinese  Administrative  Reforms  in  International Perspective. International Journal of Public Sector Management, 14 (5), 411-422.
Tuner,  M.,  &  Hulme,  D.  (1997) .  Governance,  Administration  and Development,  Making  the State Work. London: Macmilan Press Ltd.
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.
Vigoda-Gadot,  E.  (2004).  Collaborative  public  administration:  Some  lessons  from  the  Israeli experience. Managerial Auditing Journal, 19 (6), 700-711.
Zauhar,  S.  (1996). Reformasi  Administrasi:  Konsep,  Dimensi,  dan  Strategi .  Jakarta:  Bumi Aksara.