## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional
Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi 1 , I Nyoman Budiana 2
1 Universitas Pendidikan Nasional . E-mail : agungriski97@gmail.com 2 Universitas Pendidikan Nasional. E-mail : budiananyoman1961@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: Diterima: Terbit:
Keywords:
Genocide, Settlement Efforts, Comparative Laws This study aims (1) to analyze and find out the efforts to  resolve  genocide  disputes  from  the  perspective  of international  criminal  law,  (2)  to  determine  the comparison  of  resolving  genocide  disputes  that occurred  in  Rwanda  and  Myanmar.  This  type  of research  uses  normative  legal  research,  namely literature  study,  rules  and  literature  related  to genocide,  and  uses  an  argumentative  descriptive approach. The results of this study explain the efforts and  comparisons  of  resolving  genocide  disputes  that occurred  in  Rwanda  and  Myanmar  from  the perspective of international criminal law. Genocide is an international crime that aims to eliminate ethnicity, ethnicity,  race  and  religion  in  a  systematic  and structured  manner.  Efforts  to  resolve  disputes  are carried  out  in  an  international  criminal  manner  and are handled by the International  Criminal Court. The International  Criminal  Court  is  the  highest  judicial institution,  and  has  the  authority  to  handle international  cases.  comparative  law  is  a  method  of investigation  with  the  aim  of  obtaining  deeper knowledge about certain legal materials. Comparative law is not a set of rules and legal principles and is not a  branch  of  law,  but  is  a  technique  for  dealing  with foreign legal elements from a legal problem.
Court. The International Criminal Court is the highest judicial  institution,  and  has  the  authority  to  handle international cases

## Abstrak

## Kata kunci:
Genosida, Upaya Penyelesaian, Perbandingan Hukum
Corresponding Author: Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi, E-mail:
agungriski97@gmail.com Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisa dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional,  (2)  untuk  mengetahui  komparasi penyelesaian  sengketa  genosida  yang  terjadi  di Rwanda  dan  Myanmar  .  Jenis  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif yaitu dengan studi kepustakaan, aturan-aturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan genosida, serta menggunakan pendekatan deskriptif argumentatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan upaya  dan  komparasi  penyelesaian  sengketa genosida  yang  terjadi  di  Rwanda  dan  Myanmar ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional.  Genosida  merupakan  salah  satu tindak  kejahatan  Internasional  yang  bertujuan untuk  melenyapkan  suku,  etnis,  ras  dan  agama dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Upaya dari penyelesaian sengketa dilakukan secara pidana internasional dan di tangani oleh Mahkamah Pidana Internasional.  Mahkamah  Pidana  Internasional merupakan  lembaga  peradilan  yang  paling  tinggi, serta memiliki wewenang dalam menangani kasus- kasus internasional. perbandingan hukum merupakan  metode  penyelidikan  dengan  tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang  bahan  hukum  tertentu.  Perbandingan hukum  bukanlah  perangkat  peraturan  dan  asas- asas  hukum  dan  bukan  suatu  cabang  hukum, melainkan  merupakan  teknik  untuk  menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Pidana Internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya  internasional,  yaitu  berbagai  kejahatan  yang  diatur  dalam  sejumlah konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan  hukum  pidana  internasional  adalah  hukum  yang  menentukan  hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap berbagai kejahatan yang nyata telah dilakukan  bilamana  terdapat  unsur-unsur  internasional  didalamnya  antara  lain individu,  negara,  dan  badan  swasta.  Hukum  pidana  internasional  sebagai  cabang
ilmu  baru  dalam  sejarah  perkembangannya  tidak  terlepas  dan  bahkan  berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia 1 .
Genosida  sebagai  tindak  pidana  internasional  merupakan  reaksi  terhadap adanya  peristiwa Holocaust ,  pembantaian  dengan  tujuan  pemusnahan  nasional terhadap  etnis  minoritas  bukanlah  hal  baru  di  abad  dua  puluh,  namun  istilah genosida  tidak  dikenal  sampai  tahun  1944,  oleh  Raphael  Lemkin,  seseorang pengacara Polandia. Genosida yang diartikan sebagai pembunuhan dengan sengaja, penghancuran  atau  pemusnahan  kelompok  atau  anggota  kelompok  tersebut, pertama  kali  dipertimbangkan  sebagai  subkatagori  dari  kejahatan  terhadap kemanusiaan 2 . Pengaturan terkait dengan genosida antara lain, piagam mahkamah militer internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta  Roma  1998.  Sedangkan  lembaga  pemidanaan  genosida  antara  lain, Pemidanaan  oleh  Pengadilan  Nasional,  Pemidanaan  oleh  Pengadilan  Hibrida,  dan Pemidanaan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg dan Mahkamah Militer Internasional Tokyo merupakan titik dasar bagi pembentukan  mahkamah  kejahatan  internasional  pada  masa  berikutnya  yaitu, Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, International Criminal Tribunal for the Former  Yugoslovia (ICTY), International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR), International Criminal Court (ICC). 3
Persoalan HAM antar kelompok masyarakat yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia pernah beberapa kali terjadi diberbagai belahan dunia, seperti yang  terjadi  di  negara  Rwanda.  Konflik  diawali  pada  tahun  1994  saat  Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas tertembak di pesawat terbang. Sejak saat itu mulai terjadi berbagai pembunuhan masal yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Rwanda  yaitu  suku  Hutu  terhadap  Etnis  minoritas  di  Rwanda  yaitu  suku  Tutsi. Pembunuhan  masal  ini  yang  terjadi  selama  100  hari  pada  bulan  April-Juli  1994. Lebih  dari  800.000  warga  sipil  suku  Tutsi  dan  moderat  suku  Hutu  tewas  dalam peristiwa tersebut 4 . Selain pada Rwanda pelanggaran HAM berat juga di Myanmar Konflik  etnis  Rohingya  ini  merupakan  konflik  yang  didasari  atas  perlakuan diskriminasi  karena  perbedaan  etnis  dan  agama.  Etnis  rohingya  tidak  diakui keberadaannya  oleh  negara  Myanmar  dan  tidak  mendapatkan  kewarganegaraan. Hal  ini  terbukti  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Kewarganegaraan  Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen,  Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari  135  kelompok  etnis  kecil  lainnya.  Pemerintah  Myanmar  mengusir  paksa melalui  beberapa  tindakan  sistematis  yang  berupa: Extra  Judicial  Killing, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan property, perkosaan, propaganda anti- rohingya  dan  anti-muslim,  kerja  paksa,  pembatasan  gerak,  pembatasan  lapangan kerja, larangan berpraktek agama. Hingga saat ini perlakuan tersebut masih terjadi dan memuncak ketika pada bulan Juni 2012, dimana penduduk dari kelompok etnis
1 Tolib.Effendi  2014. Hukum  Pidana  Internasional  . Yogyakarta:  Penerbit  Pustaka  Yustisia 2014 hal. 37
2 Ibid,.hal 111 3 Arie, Siswanto. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta, : C.V Andi Offset 2015  hal.83
4 Rakhma,Desia,  Studi  Perbandingan  Kelembagaan  dan  Yurisdiksi  International  Criminal Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia  (ICTY)  dan  the  International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC), Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1, Juli-Desember 2017
Rakhine menyerang bus dan membunuh 10 orang muslim yang diduga oleh etnis Rakhine  sebagai  Rohingya  yang  berada  di  dalam  bus.  Tuduhan  tersebut dikarenakan  3  orang  muslim  Rohingya  telah  memperkosa  dan  membunuh perempuan  yang  berasal  dari  kelompok  etnis  Rakhine.  Permasalahan  tersebut meluas  hingga  menyebabkan  ratusan  korban  kelompok  etnis  Rohingya,  puluhan ribu rumah dibakar, ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa. 5
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat 2 rumusan masalah yaitu
A. Bagaimana  upaya  penyelesaian  sengketa  genosida  ditinjau  dari  perspektif hukum pidana internasional?
B. Bagaimana komparasi penyelesaian sengketa genosida yang terjadi di Rwanda dan Myanmar?

## B. RESEARCH METHODS
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini  merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  Penelitian  normatif seringkali  disebut  dengan  penelitian  doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. 6 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sejarah,  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  konsep,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan perbandingan.  Pendekatan  sejarah  merupakan  pendekatan  yang  fokus  pada mengkaji aspek sejarah terkait dengan awal terjadinya diskriminasi terhadap etnis Tutsi dan diskriminasi terhadat etnis Rohingya yang diperoleh melalui sejarahwan dan  buku-buku  terkait  genosida  Rwanda  dan  Myanmar.Pendekatan  peraturan perundang-undangan  merupakan  metode  penelitian  dengan  menelaah  semua undang-undang,  memahami  hirarki  dan  asas-asas  dalam  peraturan  perundang- undangan. Dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi  yang  dibentuk  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  dan mengikat secara umum 7 .
Namun  demikian,  dalam  penulisan  penelitian  ini,  peneliti  untuk  meneliti ketentuan-ketentuan  mengenai  mengenai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh etnis hutu terhadap etnis tutsi di rwanda dan pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya  bisa  dikatakan  kejahatan  genosida  serta  penyelesaian  tindak  kejahatan genosida dilihat dari hukum pidana internasional.
Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai tindakan yang dilakukan oleh etnis Hutu dan Pemerintah Myanmar bisa dikatakan kejahatan genosida  serta penyelesaian tindak  kejahatan genosida  yang dilakukan oleh etnis Hutu di Rwanda dan pemerintah Myanmar terhadap etnis Tutsi dilihat dari hukum pidana internasional. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
5 Hery Aryanto, Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia (online), www.indonesia4rohingya.org, (27 September 2013)
6 Soejono dan H. Abdurahman , Metode penelitian Hukum , Jakarta, Rineka Cipta,2003 hal.56
7 Peter,Mahmud Marzuki. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit: kencana, 2011 hal.96
Pendekatan  Perbandingan (comparative  approach )  yaitu  pendekatan  yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W.  Ewald  (dalam Critical  Comparative  Law ).  Barda  Nawawi  Arief  menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan  hukum  adalah  suatu  studi  atau  kajian  perbandingan  mengenai konsepsi-konsepsi  intelektual  yang  ada  di  balik  institusi/lembaga  hukum  yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. 8

## C. DISCUSSION
1. Upaya  Penyelesaian  Tindak  Kejahatan  Genosida  Ditinjau  dari  Pidana Internasional
Penyelesaian  Sengketa  di  luar  pengadilan  merupakan  penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak didepan hakim melainkan di depan mediator atau orang  ketiga  yang  sudah  ditunjuk  sebelumnya,  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan meliputi :
a. Negosiasi, merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar yang digunakan  oleh  masyarakat,  banyak  sengketa  yang  diselesaikan  setiap harinya dengan cara ini  alasan utamanya yaitu bahwa dengan  cara ini, para  pihak  dapat  mengawasi  prosedur  penyelesaian  sengketanya  dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak.
b. Mediasi,  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  pihak  ketiga  atau seorang mediator. Mediator tersebut bisa berasal dari Negara, organisasi internasional  seperti  PBB,  politikus,  ahli  hukum,  dan  seorang  ilmuan. Mediator tersebut ikut serta secara aktif dalam proses mediasi tersebut, biasanya  seorang  mediator  dengan  kapasitasnya  sebagai  pihak  yang netral  berupaya  mendamaikan  para  pihak  dengan  memberikan  saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
c. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal disbanding  mediasi.  konsiliasi  merupakan  suatu  cara  penyelesaian sengketa  oleh  pihak  ketiga  atau  oleh  suatu  komisi  yang  dibentuk  oleh para  pihak,  komisi  ini  disebut  komisi  konsiliasi.  komisi  ini  berfungsi untuk  menetapkan  persyaratan  penyelesaian  sengketa  yang  diterima oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat kedua belah pihak. 9 Penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  digunakan  apabila  penyelesaian sengketa dengan cara yang ada tidak berhasil. pengadilan dibagi menjadi dua yaitu pengadilan  permanen  dan  pengadilan  Ad  Hoc  atau  pengadilan  yang  bersifat sementara. Contoh dari pengadilan permanen antara lain The International Criminal Of Justice dan International Criminal Court . Pengadilan ad hoc atau pengadilan yang bersifat sementara meliputi 10
a. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg.
Latar  belakang  pembentukan  dari  Mahkamah  Militer  Internasional Nurnberg  ialah  berawal  dari  perang  dunia  ke-II,  negara-negara  sekutu  yang menjadi  lawan  Jerman  membuat  kesepakatan  bahwa  mereka  yang  dianggap
8 Barda,Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2010 hal.3-4
9 Indien,Winarwati.. Hukum Pidana Internasional. Malang: Setara Pres.2017 hal.78-80
10 Ibid,.hal 82
paling  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kejahatan-kejahatan  berat  yang dilakukan  oleh  rezim  Nazi  harus  diajukan  ke  pengadilan.  Pada  tanggal  8 Agustus  1945  negara  sekutu  membentuk  sebuah  mahkamah  militer internasional. Mahkamah ini menjadi pengadilan internasional pertama dalam sejarah  modern  yang  secara  langsung  menerapkan  norma-norma  hukum internasional  terhadap  individu.  Mahkamah  bentukan  Negara  sekutu berkedudukan di Berlin, namun dalam menyelenggarakan peradilan terhadap penjahat perang utamanya dilakukan di kota Nurnberg, sehingga lebih dikenal dengan  nama  Mahkamah  Militer  Internasional  Nurnberg. 11 Yurisdiksi  dari Mahkamah  Militer  Internasional  Nurnberg  yaitu  ada  empat  jenis  yuridiksi antara lain yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal, yurisdiksi territorial, dan yurisdiksi material. 12
b. Mahkamah Militer Internasional Tokyo
Latar  belakang  pembentukan  dari  Mahkamah  Militer  Internasional  Tokyo yaitu berawal dari masa perang dunia ke-II. Jepang melakukan penyerangan ke negara-negara  asia  dan  pasifik,  dan  dalam  penyerangannya  tersebut  jepang banyak  melakukan  tindakan  yang  dikatagorikan  sebagai  kejahatan  perang sebagaimana yang tercantum dalam Piagam London. Pada tanggal 19 Januari 1946, komandan tertinggi sekutu di timur jauh, Jendral Macarthur member ide untuk pembentukan Mahkamah Militer Internasional Tokyo. Sebagai peraturan pelaksananya,  seperti  halnya  Nurnberg,  maka  Jendral  Macarthur  membuat suatu  piagam  sebagai  dasar  berlakunya  peradilan  seperti  halnya  Piagam London.  Yurisdiksi  dari  Mahkamah  Militer  Internasional  Tokyo  yaitu  hampir sama dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional Nurnberg yaitu  yurisdiksi  personal,  yurisdiksi  temporal,  yurisdiksi  territorial,  dan yurisdiksi material. 13
c. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) Latar  belakang  pembentukan  dari  International  Criminal  Tribunal  for  the Former  Yugoslavia  yaitu  berawal  dari  tragedi  kemanusiaan  yang  terjadi  di semenanjung  Balcan  pasca  pecahnya  Republik  Federasi  Sosialis  Yugoslavia menjadi  beberapa  Negara  independen.  Banyak  konflik  terjadi  antara  Serbia, Kroasia, Slovenia, dan Bosnia. Setelah konflik tersebut dan konflik yang terjadi di  semenanjung  Balcan  mereda,  Dewan  Keamanan  PBB  melalui  Resolusi  No. 827  (1993)  membentuk  International  Criminal  Tribunal  for  the  Former Yugoslavia  (ICTY).  Melalui  Resolusi  tersebut,  Dewan  Keamanan  PBB  juga mengadopsi Statuta ICTY yang menjadi hukum dasar bagi oprasionalisasi ICTY .  Yurisdiksi  dari  International  Criminal  Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia terdapat empat jenis yurisdiksi yang dimiliki oleh ICTY antara lain, yurisdiksi material, yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal, yurisdiksi territorial. 14
d. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
11 Ibid,.hal 322
12 Anis, Widyawati.Hukum Pidana Internasional. Jakarta: SinarGrafika.2014 hal.130
13 Tolib.Effendi. Hukum Pidana Internasional . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2014 hal.172-173
14 Arie,Siswanto.HukumPidana Internasional .Yogyakarta: CV. Andi Offset.2015 hal.
Latar  belakang  pembentukan  dari  International  Criminal  Tribunal  for Rwanda  didasari  pada  perselisihan  antar  etnis  yang  di  ada  di  Rwanda,  yaitu perselisihan antara pemerintah Rwanda yang didominasi oleh suku Hutu dan pemberontak Front Patriotik Rwanda yang didominasi oleh suku Tutsi 15 . Pada tanggal 6 April 1994, Presiden Juvenal Habyarimana tewas dalam kecelakaan pesawat  yang  terjadi  di  dekat  Bandar  udara  Kigali.  Kecelakaan  tersebut mengakibatkan perselisihan kembali memanas karena suku Hutu menganggap bahwa suku Tutsi yang menyebabkan kecelakaan pesawat tersebut, akhrinya terjadi pembantaian besar-besaran terhadap suku Tutsi oleh suku Hutu yang pada  umumnya  adalah  pemerintah  (Effendi,  2014:  205).  Reaksi  atas  adanya kejahatan genosida tersebut, akhirnya Dewan Keamanan PBB nelalui Resolusi No. 995 tahun 1994 membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda sekaligus  menerima  Statuta  ICTR  (Effendi,  2014:  205).  Yurisdiksi  dari International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda  yaitu  karena  pada  proses pembentukan mengacu pada ICTY maka dari segi yurisdiksinya hampir sama dengan yurisdiksi ICTY. Yurisdiksi dari ICTR juga memiliki empat yurisdiksi 16
2. Komparasi  Penyelesaian  Sengketa  Genosida  yang  terjadi di  Rwanda  dan Myanmar
a. Penyelesaian Kasus Genosida Di Rwanda
Resolusi konflik diperlukan untuk menyeleseaikan konflik yang terjadi dan bahkan sifatnya berkepanjangan dalam suatu negara. Terdapat berbagai macam bentuk  penyelesaian  konflik  seperti  mediasi,  arbitrasi,  akomodasi  dan  masih banyak lagi yang lain tergantung skala konflik yang terjadi. Dalam konflik etnis yang  terjadi  di  Rwanda  bentuk  penyelesaian  konfliknya  dapat  dikatakan menggunakan  bentuk  persuasif,  yakni  upaya  menggunakan  perundingan  dan musyawarah  untuk  mencari  titik  temu  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik. Berbagai  bentuk  perundingan  telah  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang berkonflik.
Dunia internasional ikut andil khususnya badan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam  penyelesaian  konflik  etnis  di  Rwanda  tersebut. konflik ini menarik perhatian dunia internasional karena konflik yang awalnya berupa  konflik  internal  berupa  fanatisme  antar  suku  berubah  menjadi pembantaian manusia secara besar-besaran yang mengakibatkan eskalasi politik dan keamanan di kawasan. Pembantaian manusia secara besar-besaran tersebut dikenal  dengan  istilah  genosida.  Dimana  genosida  yang  terjadi  di  Rwanda setidaknya  menjadi  agenda  keamanan  internasional  karena  genosida  pada dasarnya  merupakan  pelanggaran  terhadap  nilai-nilai  fundamental  manusia yang  tercantum  dalam  piagam  PBB.  Atas  desakan  masyarakat  internasional akhirnya  PBB mengirimkan  pasukan  perdamaian  untuk menyelesaikan  konflik yang terjadi antara hutu dan tutsi melalui sebuah human intervention (intervensi kemanusiaan).  Bentuk  dari  upaya  penanganan  konflik di  Rwanda  oleh  PBB  ini adalah Peace Operation PBB yakni dalam bentuk peace keeping,  yakni kegiatan penggelaran  personel  di  negara  atau  kawasan  yang  bertikai  atas  seizin  pihak- pihak  terkait.  Pengiriman  pasukan  perdamaian  PBB  ini  tidak  sepenuhnya
15 Ibid,.hal 339
16 Tolib.Effendi. Hukum Pidana Internasional . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2014 hal. 205
menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  karena  selama  pasukan  perdamaian  PBB melakukan  internvensinya  di  Rwanda  masih  banyak  terdapat  pembunuhan massal terhadap suku tutsi oleh kaum militan.
PBB  juga  membentuk  United  Nations  Assistance  Mission  for  Rwanda (UNAMIR)  awal  tahun  1994  melalui  Arusha  agreement,  merupakan  misi  PBB untuk  menjaga  perdamaian  di  Rwanda.  Namun  upaya  tersebut  tidak  dapat mencegah terjadinya genosida di Rwanda. Hal ini dikarenakan Pasukan UNAMIR yang bertugas di Rwanda sebagai penjaga perdamaian tidak memiliki kekuatan dan  sarana  untuk  menegakkan  perdamaian.  Mereka  tidak  dipersenjatai  secara lengkap  dan  bahkan  tidak  bisa  untuk  membela  diri  mereka  sendiri.  Bahkan pasukan PBB ini justru menjadi target sasaran serangan pasukan Hutu sehingga akhirnya DK-PBB menarik pasukannya dari Rwanda pada saat itu.
Maka dapat disimpulkan sebenarnya upaya penyelesaian konflik khususnya di Rwanda tidak sepenuhnya dapa dipercayakan pada pihak luar dalam hal ini badan internasional seperti PBB. Menurut pendapat penulis dalam menanggapi upaya penyelesaian konflik etnis di Rwanda, lebih baiknya jika kedua belah pihak yang  berkonflik  untuk  dapat  menyelenggarakan  perundingan-perundingan damai  sendiri  dengan  penuh  kesadaran  menjunjung  tinggi  nilai  pluralitas  dan membuang  jauh-jauh  perasaan  dendam  masa  lalu.  Pentingnya  asimilasi  dalam suatu negara yang multikultural, saling menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi  Hak  Asasi  Manusia  demi  tujuan  utama  yakni  persatuan  dan  kesatuan bangsa serta keutuhan negara mereka sendiri.
Komisi Kebenaran Rwanda juga lahir di tengah-tengah tingginya kekerasan di negara itu segera setelah Presiden baru mengendorkan kekuasaannya dengan berbagi kekuasaan kepada kelompok oposisi. Sebagaimana diketahui, semenjak 1959 Rwanda dikoyak perang saudara antar tiga kelompok suku utama negeri itu, yaitu suku Hutu, Tutsi dan Twa. Konflik yang memakan korban nyawa sangat besar itu lebih sebagai akibat dari hirarki sosial yang telah terjadi berabad-abad lamanya. Perbagai upaya mengakhiri kekerasan selalu saja gagal sampai akhirnya dicapai  kesepakatan  gencatan  senjata  pada  tahun  1992.  Komisi  kebenaran Rwanda yang lahir setelah itu tidak bisa dipisahkan dari dicapainya kesepakatan menghentikan  kekerasan  antara  pemerintah  dan  kelompok  bersenjata.  Komisi itu kemudian disetujui dalam kesepakatan Arusha di Tanzania akhir tahun 1992. Selanjutnya  lima  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Hak  Asasi  Manusia  Rwanda memprakarsai pendirian sebuah Komisi dengan mengundang LSM dari Amerika Serikat,  Kanada,  Perancis  dan  Burkino  Fuso.  Setelah  membicarakan  segala masalah di sekitar rencana pendirian Komisi, keempat LSM dari empat Negara tersebut akhirnya sepakat membentuk “Komisi Internasional untuk menyelidiki berbagai pelanggaran HAM di Rwanda sejak 1 Oktober 1990”. Penentuan tanggal itu  dimaksudkan  untuk  mencakup  periode  perang  saudara.  Upaya  Komisi melakukan penyelidikan ternyata tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan militer  Rwanda.  Terjadi  aneka  tindakan  teror,  penculikan  dan  bahkan pembunuhan terhadap sejumlah orang yang diharapkan memberikan kesaksian di  depan  Komisi.  Keadaan  menjadi  lebih  buruk  setelah  Komisi  meninggalkan Rwanda  karena  terjadi  pembunuhan  besar-besaran  yang  menewaskan  sekitar 300-500 jiwa.
Setelah  beberapa  upaya  penyelesaian  dilakukan  yang  tidak  berhasil terbentuklah  Statuta  Tribunal  Kriminal  Internasional  bagi  Penuntutan  Orang- orang  yang  Bertanggung  Jawab  atas  Genosida  dan  Pelanggaran  Serius  Hukum Humaniter Internasional lainnya yang dilakukan di Wilayah Rwanda dan Warga Rwanda  yang  Bertanggung  Jawab  atas  Genosida  dan  Pelanggaran  Demikian Lainnya yang Dilakukan di Wilayah Negara-negagra Tetangga, antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994 (International Criminal tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Commited in the Territory of Rwanda and Rwanda Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, yang secara resmi disingka t “the International Tribunal for Rwanda” atau yang lebih populer  dengan  akronimnya  “ICTR”) ICTR  menunjuk  tiga  jenis  kejahatan  yang termasuk  kewenangan  ICTR,  yakni,  pertama,  genosida  (genocide),  kedua, kejahatan  terhadap  kemanusiaan  (crime  against  humanity),  dan  ketiga pelanggaran Protokol Tambahan II (violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and Additional Protocol II).
Dengan  demikian,  kerangka  kewenangan  ICTR,  jenis  kejahatan  yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional adalah genosida ( genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), dan pelanggaran Pasal 3 yang sama Konvensi-konvensi Jenewa dan pelanggaran Protokol Tambahan II. ( violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and Additional Protoco l II). Konvensi Genosida. Konvensi Genosida mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 1952, dan sudah diratifikasi oleh banyak negara Seperti konvensi-konvensi  Jenewa,  Konvensi  Genosida  memberikan  kewajiban  mutlak untuk  mengadili  orang-orang  yang  bertanggung  jawab  atas  genosida,  seperti didefinisikan  di  dalam  Konvensi.  Konvensi  tersebut  mendefinisikan  genosida sebagai  salah  satu  tindakan  berikut  ini,  bila  dilakukan  “dengan  tujuan  untuk menghancurkan,  secara  keseluruhan  maupun  sebagian,  sebuah  kelompok nasional,  etnis,  ras  atau  agama.  Konvensi  Genosida  memiliki  dua  pembatasan yang menjadikannya tidak bisa diterapkan pada sebagian terbesar kasus di atas. Pertama,  konvensi  tersebut  hanya  berlaku  pada  mereka  yang  memiliki  tujuan spesifik untuk menghancurkan sebagian besar populasi kelompok yang menjadi sasaran.  Kedua,  para  korban  harus  merupakan  salah  satu  kelompok  yang dijelaskan dalam Konvensi Genosida, yaitu nasional, etnis, ras atau agama. Perlu diperhatikan  bahwa  para  perancang  Konvensi  Genosida  secara  sengaja mengabaikan tindakan- tindakan yang ditujukan kepada “kelompok politik” dan tidak mencantumkannya dalam definisi genosida.

## b. Penyelesaian Kasus Genosida Di Myanmar
Dalam  rangka  menyelesaiakan  sengketa  yang  terjadi  antara  pemerintah Myanmar  dan  etnis  muslim  rohingnya,  sesuai  dengan  Pasal  33  Piagam  PBB terlebih  dahulu  sebaiknya  menggunakan  cara  diplomasi,  apabila  tidak menemukan  titik  terang  dalam  permasalahan  ini  maka  baru  beralih  dengan menggunakan cara hukum yakni melalui peradilan 17 .
17 Susanti Aviantina. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar  Berdasarkan Hukum Internasional. 2014 hal.17
Dalam  Pasal  31  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dijelaskan  dalam  dua ayat yakni;
ayat  (1)  :  Pihak-pihak  yang  termasuk  dalam  pertikaian  yang  jika  berlangsung secara terus menerus mungkin akan membahayakan perdamaian dan keamanan nasional,  pertama-tama  harus  mencari  penyelesaian  sengketa  dengan  jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian sengketa menurut hukum  melalui  badan-badan  atau  peraturan-peraturan  regional,  atau dengan cara damai lainnya yang dipilih kedua belah pihak. ayat  (2)  :  Bila  dianggap  perlu,  Dewan  Keamanan  PBB  meminta  kepada  pihak- pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingnya merupakan kasus kejahatan genosida, karena sesuai dengan pengertian genosida Pasal 6 Statuta Roma genosida merupakan kejahatan yang bertujuan  untuk  menghapuskan  etnis,  ras,  dan  agama  baik secara  menyeluruh atau  sebagian.  Untuk  menyikapi  kasus  tersebut  yang  terjadi  di  Myanmar terhadap etnis muslim rohingnya, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi dan sudah berlangsung sangat lama. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah  Myanmar  dan  hingga  saat  ini  masih  belum  ada  upaya  dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Dalam sengketa ini cara diluar jalur hukum, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi  sudah  pernah  dipakai  untuk  upaya  penyelesaian  sengketa  namun belum  juga  menemukan  titik  terang  dalam  sengketa  tersebut.  Jika  dalam menggunakan cara diluar pengadilan sudah pernah digunakan oleh Negara dalam mengakhiri sengketa yang terjadi, namun masih belum menemukan titik temu, maka  dalam  kasus  ini  dapat  diambil  alih  oleh  Dewan  Keamanan  PBB  untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional 18 . Walaupun  Myanmar  bukan  merupakan  Negara  peserta  yang  ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, akan tetapi bukan menjadi alasan kejahatan  yang  terjadi  terhadap  etnis  rohingnya  tidak  dapat  diadili  melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga Negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi seperti;
1. Negara  tempat  terjadi  sengketa  telah  meratifikasi  Statuta    Mahkamah Pidana Internasional.
2. Negara  tersebut  telah  mengakui  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana Internasional dalam dasar ad hoc.
3. Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional,  sehingga  kasus  ini  dapat  diadili  menggunakan  Mahkamah Pidana Internasional 19 .
Dari pemaparan di atas peneliti dapat menarik hasil terkait dengan upaya penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana  internasional.  Sengketa  yang  terjadi  di  Myanmar  merupakan  sebuah kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan  berbagai  cara  selain  secara  hukum  pidana  internasional  penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan seperti mediasi dan
18 Ibid.,
19 Ibid,.hal.19
negoisasi.  Tetapi  dari  cara  penyelesaian  sengketa  secara  pidana  internasional, terkait  dengan  sengketa  yang  terjadi  tersebut  maka  penyelesaiannya  dapat ditangani  oleh  Mahkamah  Pidana  Internasional  meskipun  Myanmar  bukan merupakan  Negara  peserta  yang  ikut  meratifikasi  Mahkamah  Pidana Internasional namun semua orang berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

## D. CONCLUSION
a. Terkait dengan upaya penyelesaian kejhatan genosida ditinjau dari perspektif hukum  pidana  internasional,  kejahatan  genosida  tersebut  dapat  diselesaikan dengan 2 2 cara yaitu di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Apabila di luar pengadilan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan yang dalam hal ini adalah berlaku pengadilan internasional maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasonal, yaitu Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, International Criminal  Tribunal  for  the  Former  Yugoslavia  (ICTY),  dan  International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
b. Terkait dengan komparasi  penyelesaian sengketa yang terjadi di Rwanda dan Myanmar, kejahahatan genosida di Rwanda dapat diselesaikan dengan cara di dalam pengadilan yang dalam hal ini adalah terbentuknya Statuta ICTR untuk mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya Genosida di Rwanda.
Sedangkan  penyelesaian  kejahatangenosida  yang  terjadi  di  Myanmar,  dapat diselesaikan  di  dalam  pengadilan,dalam  hal  ini  berlaku  pengadilan internasional maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional.  Karena  semua  warga  Negara  berada  dibawah  yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

## E. SUGGESTION
Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan
1. Disarankan penegak hukum dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku genosida di Rwanda.
2. Disarankan dengan adanya penelitian ini khususnya terhadap masyarakat dari etnis maupun pemerintah manapun agar selalu melakukan upaya damai agar kekerasan yang terjadi bisa segera terselesaikan.
3. Disarankan dengan adanya penelitian ini khususnya terhadap pembaca dapat menambah  ilmu  dibidang  hukum  khususnya  yang  terkait  dengan  kejahatan yang  bersifat  pidana  internasional  serta  peradilan-peradilan  yang  ada  di internasional.

## Bibliography
Buku Effendi, Tolib.  2014.  Hukum  Pidana  Internasional.  Yogyakarta  :  Penerbit  Pustaka Yustisia.
Nawawi Arief, Barda. 2010. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mahmud Marzuki, Peter.2011 Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit: kencana Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: P.T. Alumni.
Siswanto, Arie. 2015. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta : C.V Andi Offset Soejono dan H. Abdurahman,2003. Metode penelitian Hukum, Jakarta Rineka Cipta Widyawati, Anis. 2014. Hukum Pidana Internasional. Jakarta : Sinar Grafika Winarwati, Indien. 2017. Hukum Pidana Internasional. Malang : Setara Pres
Jurnal
Rakhma,Desia,  Studi  Perbandingan  Kelembagaan  dan  Yurisdiksi  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal  Tribunal  for  Rwanda  (ICTR)  dengan  International  Criminal Court (ICC), Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1, Juli-Desember 2017 Susanti Aviantina. 2014. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar  Berdasarkan Hukum Internasional
Undang-Undang Statuta Roma 1998 (International Criminal Court) Statuta Nurnberg 1945 (Charter of the International Military Tribunal) Statuta Tokyo 1946 (International Military Tribunal for the far East) Piagam Tokyo 1946 (Rules of Procedure of the International Military Tribunal for the Far East)
Statuta ICTY 1993 (International Criminal Tribunal for Former Yugoslovia) Statuta ICTR 1994 (International Criminal Tribunal for Rwanda)