## TINJAUAN  YURIDIS  PENIPUAN PENJUALAN  BATIK  TULIS  MELALUI TRANSAKSI DI INTERNET
Oleh Nike Ardilla Hutabarat Universitas Darma Agung, Medan E-mail : nikeardina14041993@gmail.com

## ABSTRACT
Traditional batik still maintains its style, and is still used in traditional ceremonies. Initially, batik clothes were worn on official occasions to replace suits. But in its development, namely during  the  New  Order  era,  batik  clothes  were  used  as  official  batik  clothes  for  school children,  civil  servants  and  private  employees.  Subsequent  developments,  traditional  batik began  to  shift into  everyday  clothing,  especially  used  by  women.  The  problems  that  will  be studied  are  how  to  regulate  consumer  protection  in  hand-drawn  batik  transactions  in Indonesia,  how  legal  protection  efforts  are  made  to  consumers  who  suffer  losses  to consumers of written batik through internet transactions and how the criminal liability of the manager of the written batik shopping site is against the losses suffered by consumers at the time of writing. Buying and Selling Hand Batik Transactions Through Online Shopping Sites. Legal  Protection  Efforts  Against  Consumers  Who  Suffer  Loss  to  Batik  Written  Consumers Through Internet Transactions is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as stated  in  Article  8  paragraph  (1).  If  a  business  actor  violates  the  prohibition  on  trading goods/services  that  are  not  in  accordance  with  the  promises  stated  in  the  label,  etiquette, description,  advertisement  or  promotion  of  the  sale  of  the  said  goods  and/or  services,  the business  actor  can  be  punished  based  on  Article  62  paragraph  (1)  of  the  Consumer Protection Law.
Keywords: Written Batik, Fraud, Internet Transactions

## ABSTRAK
Batik  tradisional  tetap  mempertahankan  coraknya,  dan  masih  dipakai  dalam  upacara  adat awalnya  baju  batik  dipakai  pada  acara-acara  resmi  untuk  menggantikan  jas.  Tetapi  dalam perkembangannya  yaitu  pada  masa  Orde  Baru,  baju  batik  dipakai  sebagai  seragam  pakaian batik  resmi  untuk  anak-anak  sekolah,  pegawai  negeri  dan  karyawan  swata.  Perkembangan selanjutnya, batik tradisional mulai bergeser menjadi pakaian sehari-hari terutama digunakan oleh kaum wanita. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Pengaturan Mengenai  Perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi  Batik Tulis  di Indonesia, Bagaimana Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Yang  Mengalami  Kerugian    terhadap Konsumen  Batik  Tulis    Melalui  Transaksi  Internet  dan  Bagaimana  Pertanggungjawaban Pidana  Pengelola  Situs  Belanja Batik Tulis  Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen Pada  Saat  Bertransaksi  Jual  Beli  Batik  Tulis  Melalui  Situs  Belanja  Online.  Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian  terhadap  Konsumen Batik Tulis  Melalui Transaksi Internet adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  8  ayat  (1).    Apabila  pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa
tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci: Batik Tulis, Tindak Pidana Penipuan, Transaksi Internet

## 1. PENDAHULUAN
Bisnis batik online sekarang marak sekali dilakukan orang untuk memperjual- belikan  barang    batik  tulis    dagangannya. Banyak  hal  yang  menjadi  alasan  mereka menggunakan  internet  untuk  memperluas usahanya  seiring  dengan  perkembangan internet  yang  semakin  pesat.    Di  samping banyak  kemudahan  yang  diberikan  dalam jual-beli  ini,  tapi  banyak  juga  kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan  dagangannya.Tetapi  banyak juga  kasus-kasus  penipuan  jual-beli  lewat online,  dikarenakan  jual-beli  tidak  seperti jual-beli  pada  umumnya,  mereka  bertemu kemudian ada transaksi.
Transaksi  elektronik  yang  sering  disebut sebagai online  contrat sebenarnya  ialah transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan  memadukan  jaringan (networking) dari sistem informasi berbasiskan komputer (computer  based  information system) dengan  sistem  komunikasi  yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecomunication  based), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan  jaringan  komputer  global internet.
Untuk kasus penipuan jual beli batik online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak  ada  ketentuan  khusus  mengenai perbuatan  transfer  dana  palsu.  Dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu seperti wanprestasi, menggunakan  media  elektronik  internet dalam  transaksi  menyebabkan  kerugian salah satu pihak barang yang diperdagamgkan  tidak  sesuai  dengan  apa yang  dikatakan  para  pihak.  Maka  unusr- unsur  dilihat  dalam  Pasal  378  KUHP tentang  penipuan  dapat  digunakan  namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.
Perkembangan  hak  cipta  batik tradisional  di  Indonesia  berjalan  dan
signifikan,  karena  pemerintah  juga  turut memberikan  perhatian  bagi  pengusaha besar maupun menengah untuk kelancaran proses hak cipta batiknya. Dalam Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang Hak  Cipta  menjamin  perlindungan  hak kekayaan  intelektual  komunal  ataupun personal.  Dalam  UU  ini,  hak  cipta didefinisikan sebagai, “Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan  tidak  mengurangi  pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Motif  batik  ditutup  menggunakan malam  dengan  alat  printing  untuk  sablon, setelah itu proses pencelupan warna seperti proses  pembatikan.  Jika  tidak  diamati dengan  benar,  kain  ini  bau  khas  malam yang  sekilas  mirip  dengan  Batik  Cap. contoh  tiruan  batik  yang  lain,  Print  Cabut Warna.  Kain  yang  ini  lebih  halus penipuannya  karena  menggunakan  teknik melekatkan  bahan  kimia  cabut  warna untuk  membentuk  motif.  Mempercepat waktu  produksi  dan  menghemat  bahan adalah  bentuk  kecurangan  yang  dilakukan si  empunya  usaha.  Sampai  tahap  itu biasanya  akan  dikombinasikan  dengan menggoreskan  canting  tulis  dan  atau canting  cap  untuk  menaruh  kesan  kepada pembeli  bahwa  yang  mereka  hasilkan adalah batik tulis.
Banyak  di  antara  aparat  penegak hukum  yang  tidak  mengetahui  bahwa tindakan    peniruan  atau  penjiplakan  motif seni  batik  di  kalangan  pengusaha  batik juga  merupakan  suatu  tindak  pidana  di bidang  hak  cipta.  Dapat  dikatakan  bahwa wawasan  dan  pengetahuan  para  penegak hukum  di  bidang  hak  cipta  seni  batik masih rendah sehingga mereka mengesampingkan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi.
Pada  umumnya  mereka  hanya melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran  hak  cipta  berupa  pembajakan pada  buku,  kaset  dan  vcd  seperti  yang sering  ditayangkan  di  televisi  dan  dimuat dalam  majalah  dan  surat  kabar.  Untuk kasus-kasus  seperti  itu  banyak  tindakan yang  telah  ditempuh  oleh  aprat  penegak hukum  sejak  masih  berlaku  sistem  delik biasa  pada  Undang-Undang  Hak  Cipta yang  lama  (  Undang-Undang  Republik Indonesia  Tahun  1987  Tentang  Hak  Cipta dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Tahun  1997  Tentang  Hak  Cipta  ). Berdasarkan  hal  tersebut  maka  kasus pelanggaran  hak  cipta  yang  sering  terjadi dan  telah  diselesaikan  melalui  jalur pengadilan adalah kasus pembajakan buku, kaset dan vcd.
Pengusaha batik ada yang mengetahuinya  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  19  Tahun  2002  Tentang Hak  Cipta,  namun  mereka  tidak  terlalu menganggap penting Undang-Undang tersebut.  Tidak  hanya  terdapat  pada kalangan  pengusaha  batik  di  tingkat menengah  kebawah  akan  tetapi  juga terdapat dikalangan perusahaan batik yang sudah  tergolong  besar,  misalnya  :  PT. Batik Danar Hadi.
Batik  Danar  Hadi  dapat  diperoleh dengan  kualitas,  model  dan  harga  terbaru dari  penjual  online  terdekat.  Cari  Batik bisa  dengan  melakukan  pembayaran  dan transaksi online yang flexible serta pilihan pengiriman  cepat  ke  seluruh  Indonesia. Dalam  pembelian  di  internet,  ukuran  baju L  atau  M  sering  menjadi  incaran masyarakat,  namun  karena  Batik  Danar Hadi  ada  2  versi  ukuran  regular  dan slimfit.  Regular  untuk  ukuran  masyarakat luar  negeri  namun  untuk  batik  ukuran  di Medan, biasanya M. maka dari itu banyak pelanggan  yang  komplen  karena  ukuran batik ini melalui internet.
Salah  satu  e-commerce  di  Indonesia adalah  Shopee,  Tokopedia,  OLX,  Beli- beli.com.    Bisnis  customer  to  customer mobile marketplace yang diusung
pembelian ini memungkinkan kehadirannya  sangat  mudah  diterima berbagai  lapisan  masyarakat  termasuk Indonesia.  Ditetapkannya  undang-undang yang berkaitan dengan e-commerce menandakan  perhatian  dan  keseriusan pemerintah  dalam  mengatur  regulasi perlindungan  konsumen  di  Indonesia. Dengan  sistem  pembelian  yang  dilakukan melalui  online  seperti  Shopee,  atau lainnya,  metode  pembayaran  dilakukan dengan COD atau bayar langsung ditempat,  atau  payment  seperti  OVO,  alat pembayaran  internet  atau  sistem  mobile banking.  Barang  yang  diperoleh  ternyata tidak sesuai dengan gambar. Bahkan tidak sesuai  dengan  kualitas  dan  harga.  Sudah saatnya  mulai  memaknai  selembar  batik yang  dibuat  oleh  pengrajin  asli  yang  telah menghabiskan  waktu  berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menghasilkan  sebuah  karya  masterpiece bernama batik.
Dengan  adanya  latar  belakang tersebut  di  atas,  maka  peneliti  tertarik mengangkat  penelitian  skripsi  ini  dengan Judul  : “ Tinjauan    Yuridis    Penipuan Penjualan    Batik    Tulis    Melalui Transaksi Di Internet ”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Tindak Pidana

## Penipuan
Tindakan  penipuan  merupakan  suatu tindakan  yang  merugikan  orang  lain sehingga  tindakan  yang  dapat  dikenakan hukuman  pidana.  Kejahatan  penipuan dimuat  dalam  BAB  XXV  Buku  II  KUHP dari Pasal 378 – Pasal 394 KUHP.
Penipuan sendiri dikalangan masyarakat  merupakan  perbuatan  yang sangat  tercelanamun  jarang  dari  pelaku tindak  kejahatan  tesebut  tidak  dilaporkan ke  pihak  kepolisian.  Penipuan  yang bersifat  kecil-kecilan  dimana  korban  tidak melaporkannya  membuat  pelaku  penipuan terus  mengembangkan  aksinya  yang  pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.
Unsur-unsur  Tindak  Pidana  Penipuan sebagai berikut:
1. Ada  seseorang  yang  dibujuk  atau digerakan  untuk  meyerahkan  suatu barangatau  membuat  hutang  atau menghapus piutang.barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak
selamanya harus
kepunyaan sendiri,  tetapi  juga  kepunyaan orang sendiri.
2. Penipuan  itu  bermaksud  untuk menguntungkan  dirinya  sendiri atau  orang  lain  tanpa  hak.  Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya  adalah  untuk  merugikan orang  yang  menyerahkan  barang tersebut.
3. Yang  menjadi  korban  penipuan  itu harus digerakkan untuk
menyerahkan
4. barang itu dengan jalan:
 Penyerahan  barang  itu  harus  dari tindakan tipu daya
 Si  penipu  harus  memperdayakan sikorban  dengan  satu  akal  yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.
2. Pengertian  Penipuan  Melalui Undang-undang
Nomor 19
Tahun  2016  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik Penipuan  yang  dilakukan  oleh penjual  dalam  jual  beli  online,  seperti menggunakan identitas palsu, maka penjual tersebut dapat dipidana berdasarkan  Pasal  378  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang penipuan  dan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE)  tentang  menyebarkan  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.  Unsur-unsur  penipuan  melalui IT dalam Pasal 28 ayat (1) antara lain:
a) Setiap orang dengan sengaja;
b) Tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan
c) Yang
menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
Diancam  karena  penipuan  dengan  pidana penjara  lama  6  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp  1  Milyar  (Pasal  45  ayat  (2) Undang-undang ITE ).
3. Pengertian Batik Tulis
Batik  adalah  sehelai  wastra  yakni sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan  terutama juga  digunakan  dalam matra tradisional beragam hias pola tertentu yang pembuatannya  menggunakan  teknik  celup rintang  dengan  malam  (  lilin  batik  ) sebagai  bahan  perintang  warna.  Oleh karena itu suatu wastra dapat disebut batik apabila  mengandung  dua  unsur  pokok, yaitu teknik celup rintang, yang menggunakan  lilin  sebagai  perintang warna  dan  pola  yang  beragam  hias  khas batik.
Kain  batik  bahkan  memainkan peran utama dalam ritual tertentu. Berbagai corak Batik Indonesia menandakan  adanya  berbagai  pengaruh dari luar mulai dari kaligrafi Arab, burung phoenix  dari  China,  bunga  cherry  dari Jepang  sampai  burung  merak  dari  India atau  Persia.  Tradisi  membatik  diturunkan dari  generasi  ke  generasi,  batik  terkait dengan  identitas  budaya  rakyat  indonesia dan  melalui  berbagai  arti  simbolik  dari warna dan corak mengekspresikan kreatifitas dan spiritual rakyat Indonesia.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan metode  yuridis normatif ,mengacu kepada deskriptif analistis artinya bahwa penelitian
termasuk penelitian menggambarkan, menelaah dan
menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penipuan dalam transaksi jual beli online. Penelitian hukum  normatif  yang  menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder. Bahan  hukum  primer,  meliputi:  Undang-
undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  setelah  amandemen;Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana.  Bahan hukum  sekunder  yang  diperoleh  dari berbagai sumber baik jurnal, tesis, skripsi, buku-buku,  makalah,  mengenai  metode Korporasi atau Badan Hukum dan Swakarsa  (Satpam).  bahan  hukum  tersier adalah  bahan  yang  dapat  memberikan petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti  kamus  hukum,  kamus  umum, majalah  dan  jurnal  ilmiah.Seluruh  bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpulan berupa  studi  dokumen  yang  dipandang relevan, dilakukan di Perpustakaan Universitas Darma Agung.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A Perkembangan Batik  Danar Hadi di Indonesia
Perkembangan
batik menjadikannya  lebih  banyak  digunakan oleh  masyarakat  pada  masa  sekarang. Sekarang kan batik langsung dimanfaatkan atau  digunakan  oleh  masyarakat.  Kalau dulu  motif  batik itu hanya dipakai untuk kain,  sekarang  berkembang  juga  untuk baju,  juga  untuk  kerajinan  seperti  taplak meja  misalnya.  Berarti  masyarakat  secara umum  tidak  akan  melepaskan  diri  dari batik itu. Batik tradisional tetap mempertahankan  coraknya,  dan  masih dipakai  dalam  upacara-upacara  adat,  yang pada  awalnya  baju  batik  dipakai  pada acara-acara resmi untuk menggantikan jas. Tetapi dalam perkembangannya yaitu pada masa  Orde  Baru,  baju  batik  dipakai sebagai seragam pakaian batik resmi untuk anak-anak  sekolah,  pegawai  negeri  dan karyawan swata. Perkembangan selanjutnya, batik tradisional mulai bergeser  menjadi  pakaian  sehari-hari terutama digunakan oleh kaum wanita.
Batik  Danar  Hadi  didirikan  pada tahun 1967. Seperti kebanyakan perusahaan keluarga lainnya, yang merupakan  gabungan  antara  warisan  dan
hak  penerus,  Danar  Hadi  berawal  dari sebuah  industri  rumahan  yang  digawangi kerja  keras  dan  perencanaan  bisnis  yang cerdas. Kedua pendirinya, Santosa Doellah dan istrinya, Danarsih Hadipriyono, adalah keturunan pengusaha batik. Kakek Santosa Doellah,  R.  H.  Wongsidinomo,  adalah pendiri dan pemilik WS Batik di Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Ayah Santosa Doellah adalah  seorang  dokter  dan  ia  dibesarkan oleh  kakek-neneknya,  itu  merupakan  hal biasa pada jamannya.
Setelah  mendapat  gelar  sarjana ekonomi,  di  tahun  1967,  Santosa  Doellah menikahi  Danarsih  Hadipriyono,  anak perempuan dari perajin dan produsen batik yang  sukses,  H.  Hadipriyono.  Keduanya mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan  sesuai  penggalan  dari  nama istri Santosa Doellah, Danarsih
Hadipriyono.  Dengan  menggunakan  mori, kain tenun yang digunakan dalam pembuatan  batik,  yang  mereka  dapat sebagai  hadiah  pernikahan,  pasangan tersebut  mengubah  rumahnya  menjadi kantor  dan  sanggar  batik,  kemudian mereka  baru  menambahkan  toko.  Mereka bekerja  dari  rumah  sambil  membesarkan keempat  anaknya.  Santosa  sangat  pintar dalam  hal  mendesain  batik,  sedangkan Danarsih lebih menguasai desain garmen.
Pada tahun 1975, mereka membuka sebuah  toko  kecil  di  Jakarta.  Kemudian toko  Danar  Hadi  berkembang  hingga  ke kota-kota  besar  di  Indonesia  seperti Bandung,  Medan,  Surabaya,  Yogyakarta, dan Semarang. Danar Hadi sering berkolaborasi  dengan  desainer  ternama Indonesia untuk menciptakan koleksi yang baru  dan  segar.  Lima  dekade  kemudian, Danar  Hadi  telah  menjadi  raksasa  bisnis, salah  satu  dari  tiga  besar  industri  batik  di Indonesia. Danar Hadi memulai perjalanannya  sebagai  industri  rumahan yang  didorong  oleh  rasa  cinta  pemiliknya yang  besar  terhadap  batik.  Banyak penyesuaian  yang  dilakukan  untuk  dapat memadukan  idealisme  dengan  manajemen modern.  Langkah  rasional  dan  logis  juga diperlukan  agar  hasrat  dan  pengambilan
keputusan  perusahaan  dapat  berjalan beriringan.  Danar  Hadi  sangat  siap  untuk menghadapi tantangan masa depan dengan tetap berpegang teguh pada akar tradisionalnya.
Batik yang kini lebih modern tanpa menghilangkan  sisi  artistik  dan  akar tradisionalnya,  semakin  mendapat  tempat di  hati  para  pecintanya.  Batik  mampu memenuhi  tantangan  dan  terus,  bahkan semakin,  eksis  selama  beberapa  dekade terakhir.  Oleh  karena  itu,  Danar  Hadi selalu  konsisten  dalam  menciptakan  batik eksklusif  yang  dapat  digunakan  oleh berbagai  kalangan  serta  usia.  Rancangan dengan kreativitas tidak terbatas ini dibuat oleh  para  perajin  yang  terampil  dan mementingkan setiap detil yang dihadirkan dalam  setiap  karyanya.  Danar  Hadi  selalu menghadirkan  desain  yang  merupakan perpaduan kebudayaan tradisional Indonesia  dan  tren  modern  yang  selalu berkembang.
B. Pengaturan Mengenai
Perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi  Batik  Tulis    Di

## Indonesia
Penipuan  dengan  modus  penjualan handphone  dan  elektronik  via  online marak  di  FB  akhir  akhir  ini,  dengan mengaku  barang  BM (Black  Market) dari Batam  serta  harga  yang  jauh  lebih  murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik  untuk  memesan  barang  yang ditawarkan,  rasanya  media  harus  segera memblow-up kasus ini sehingga masyarakat lebih banyak yang mengetahui bahwa  ada  penipuan  berkedok  penjualan handhone  dan  elektronik  di  FB  dan  untuk lebih berhati hati dalam bertransaksi online lebih  lebih  jika  harga  yang  ditawarkan mencurigakan.
UU  11/2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE)  tidak  secara khusus  mengatur  mengenai  tindak  pidana penipuan.  Selama  ini,  tindak  pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (“KUHP”),  dengan  rumusan  pasal sebagai berikut:
“Barangsiapa  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan  nama  palsu  atau  martabat
(hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan orang
lainuntukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang maupun  menghapuskan  piutang,  diancam, karena  penipuan,  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun. ”
Walaupun  UU  ITE  tidak  secara khusus  mengatur  mengenai  tindak  pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1)  UU  ITE yang  menyatakan:  “Setiap Orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.
Terhadap  pelanggaran  Pasal  28  ayat
(1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama  enam  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1 miliar,
sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU
ITE.  Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan  (penjelasan  mengenai  unsur- unsur  dalam  Pasal  378  KUHP  lihat  dalam bagian sebelumnya/Bab II C), sementara Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE mengatur  mengenai  berita  bohong  yang menyebabkan  kerugian  konsumen  dalam transaksi  elektronik  (penjelasan  mengenai unsur-unsur  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU ITE.
Begitupun kedua tindak pidana tersebut  memiliki  suatu  kesamaan,  yaitu dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang lain.  Tapi,  rumusan Pasal  28  ayat  (1)  UU ITE tidak  mensyaratkan  adanya  unsur “menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain”  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  378 KUHP tentang  penipuan.  Pada  akhirnya,
dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian  untuk  menentukan  kapan  harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus  menggunakan  ketentuan-ketentuan dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE.  Namun, pada  praktiknya  pihak  kepolisian  dapat mengenakan  pasal-pasal  berlapis  terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur  tindak  pidananya  terpenuhi, polisi  dapat  menggunakan  kedua  pasal tersebut.
C. Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Yang Mengalami  Kerugian  Terhadap
Konsumen  Melalui  Transaksi Batik Tulis Di  Internet Perlindungan   hukum   merupakan hal        yang        sangat        penting        untuk dipahami  karena  perlindungan  hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi    masyarakat    dalam  menikmati  hak- haknya. Suatu perlindungan hukum diberikan terutama     bagi       masyarakat yang  lemah,      baik      dari      segi pengetahuan  hukum  dan  juga  dari  segi ekonomi.  Perlindungan        hukum berkaitan  erat        dengan        kehidupan manusia,  terutama    dari    segi    perbuatan hukum  yang  mereka  lakukan.  Setiap perbuatan    manusia    sudah    diatur    oleh hukum      melalui      aturan      yang      dibuat dalam  bentuk  undang-undang.  Aturan- aturan      itulah      yang      nantinya  akan menentukan  bagaimana  tindakan    yang akan diambil
apabila seorang melakukan      perbuatan      yang  melanggar aturan  hukum.
Upaya untuk melindungi kepentingan  konsumen  yang  dilakukan perangkat hukum (Undang-undang Perlindungan  Konsumen)  diharapkan mampu  menciptakan  norma  hukum perlindungan konsumen dan
memberikan  rasa  tanggung  jawab kepada  dunia  usaha,  terutama  pelaku usahanya.
Menurut  Undang-undang  Nomor 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  8  ayat  (1),  barang/jasa yang dilarang sebagai berikut :
a. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai dengan  standart  yang  dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan  dalam  label  atau  etiket barang tersebut.
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan  menurut  ukuran  yang sebenarnya.
Dalam  hal  ini  dicantumkan  juga informasi
yang menyesatkan berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  yaitu  sebagaimana  dalam Pasal 10, pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa untuk diperdagangkan,  dilarang  menawarkan, mempromosikan,  mengiklankan  atau membuat  pernyataan  yang  tidak  benar dan  menyesatkan  masyarakat  yaitu mengenai :
1. Harga atau Tarif suatu barang/jasa,
2. Kegunaan suatu barang/jasa,
3. Kondisi,  tanggungan,  jaminan,  hak atau ganti rugi atas suatu barang/jasa,
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan,
5. Bahaya penggunaan barang/jasa. Sedangkan didalam usaha
periklanan  yang  bisa  menyesatkan konsumen adalah sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  17  Undang- undang  nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, mengatur secara khusus tentang ketentuan periklanan  dilarang  memproduksi  iklan yang :
a. Mengelabui  konsumen  mengenai kualitas,  bahan,  kegunaan  dan  harga
barang atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang/jasa,
b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang/jasa,
c. Tidak  memuat  informasi  mengenai resiko pemakaian barang/jasa,
d. Tidak  memuat  mengenai  resiko pemakaian barang/jasa,
e. Mengeksploitasi kejadian atau
seseorang tanpa seijin yang berwenang  atau  persetujuan  yang bersangkutan,
f. Melanggar  etika  atau  ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
D. Pertanggungjawaban Pelaku usaha toko online yang ditimbulkan dari transaksi
online  ditinjau  dari  Undang- undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Didalam    pasal  1  angka  1  UUPK menyatakan  defenisi  dari  perlindungan konsumen  tersebut  yaitu  perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen berdasarkan  ketentuan  di  atas  konsumen mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam melakukan  transaksi  perdagangan  barang yang diketahui didalam melakukan transksi  jual-beli  perdagangan  maupun perniagaan  dibutuhkan  setidaknya  2  pihak yang  melakukannya,  2  pihak yang dimaksud  adalah  pihak  pertama  yaitu penyelenggara perdagangan dan perniagaan  tersebut  yang  menyajikan barang dan pihak kedua yang dimaksudkan adalah  para  pengguna  barang  yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan dari perniagaan tersebut.
Kewajiban  bagi  pelaku  usaha (dalam  hal  ini  adalah  penjual online ), sesuai Pasal 7 UU Perlindungan
Konsumen adalah:
a. beritikad  baik  dalam  melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang
dan/atau  jasa  serta  memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin  mutu  barang  dan/atau jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan  standar  mutu  barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba  barang   dan/atau  jasa tertentu  serta  memberi  jaminan dan/atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yang
diperdagangkan;
f. memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa  yang diterima atau  dimanfaatkan tidak  sesuai dengan perjanjian .
Terkait  dengan  persoalan  yang Anda  tanyakan,  lebih  tegas  lagi Pasal  8 ayat  (1)  huruf  f  UU  Perlindungan Konsumen melarang pelaku  usaha  untuk memperdagangkan barang/jasa  yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,  etiket,  keterangan, iklan  atau promosi  penjualan  barang dan/atau  jasa tersebut.  Berdasarkan  pasal  tersebut, ketidaksesuaian  spesifikasi  barang  yang Anda  terima  dengan  barang  tertera  dalam iklan/foto  penawaran  barang  merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku  usaha  dalam  memperdagangkan barang.
Konsumen  sesuai Pasal  4  huruf  h UU  Perlindungan  Konsumen tersebut berhak mendapatkan  kompensasi,  ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian atau  tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku
usaha  itu  sendiri  sesuai Pasal  7  huruf  g
UU Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian .
Apabila  pelaku  usaha  melanggar  larangan memperdagangkan  barang/jasa  yang  tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa tersebut,  maka  pelaku  usaha  dapat dipidana  berdasarkan Pasal  62  ayat  (1) UU  Perlindungan  Konsumen yang berbunyi:
Pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  8 ,  Pasal  9,  Pasal  10,
Pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15,  Pasal
17  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf c,  huruf  e,  ayat  (2)  dan  Pasal  18 dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Kontrak Elektronik dan
Perlindungan  Konsumen  Menurut  UU ITE  dan  PP  PSTE Transaksi  jual  beli Anda,  meskipun  dilakukan  secara online , berdasarkan  UU  ITE  dan  PP  PSTE  tetap diakui  sebagai  transaksi  elektronik  yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara online dengan  cara  melakukan  klik  persetujuan atas  transaksi  merupakan  bentuk  tindakan penerimaan  yang  menyatakan  persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.  Tindakan  penerimaan  tersebut biasanya  didahului  pernyataan  persetujuan atas  syarat  dan  ketentuan  jual  beli  secara online yang  dapat  kami  katakan  juga sebagai  salah  satu  bentuk Kontrak Elektronik .
a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Kontrak  Elektronik  itu  sendiri  setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. data identitas para pihak;
b. objek dan spesifikasi;
c. persyaratan Transaksi Elektronik;
d. harga dan biaya;
e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
f. ketentuan  yang  memberikan  hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.
Dengan  demikian,  pada  transaksi elektronik  yang  dapat    lakukan,  dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP  PSTE  sebagai  dasar  hukum  dalam menyelesaikan permasalahan. Terkait dengan  perlindungan  konsumen, Pasal  49 ayat  (1)  PP  PSTE menegaskan  bahwa Pelaku  Usaha  yang  menawarkan  produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan  informasi  yang  lengkap dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak,  produsen,  dan produk  yang ditawarkan .  Lebih  lanjut  ditegaskan  lagi bahwa  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan . Jika  Barang  yang Anda Terima Tidak Sesuai dengan yang Diperjanjikan,  Pasal  49  ayat  (3)  PP PSTE mengatur  khusus  tentang  hal tersebut,  yakni  Pelaku  Usaha  wajib memberikan batas waktu kepada konsumen  untuk mengembalikan  barang yang  dikirim  apabila  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain  kedua  ketentuan  tersebut  di atas,  apabila  ternyata  barang  yang  Anda terima tidak sesuai dengan foto pada iklan took online tersebut  (sebagai  bentuk penawaran),  Anda  juga  dapat  menggugat Pelaku  Usaha  (dalam  hal  ini  adalah
penjual)  secara  perdata  dengan  dalih terjadinya  wanpretasi  atas  transaksi  jual beli yang Anda lakukan dengan penjual.
Penyelesaian  sengketa  konsumen dalam subbab ini adalah penyelesaian yang dilakukan diluar jalur pengadilan, khususnya melalui perantara BPSK. Penyelesaian  masalah  sengketa  konsumen melalui  badan  ini  sangat  murah,  cepat, sederhana dan tidak berbelit-beli
Penyelesaian  sengketa  konsumen di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak akan  terjadinya  kembali  kerugian  yang diderita  oleh  konsumen,  hal  ini  terdapat pada  Pasal  47  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar
pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  2  tidak  menghilangkan  tanggung jawab  pidana  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang.
Berdasarkan
Undang-undang Perlindungan  Konsumen  Pasal  45  ayat  4 “apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan, gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”.
Konsumen
yang ingin
menyelesaikan  sengketa  dengan  cara  non pengadilan  bisa  melakukan alternative dispute  resolution (ADR)  ke  badan penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK), lembaga  perlindungan  konsumen  dibawah departemen  perdagangan,  atau  lembaga- lembaga  lain yang berwenang.

## 5. SIMPULAN

## Simpulan
1. Pengaturan  Mengenai    Perlindungan Konsumen    Dalam  Transaksi    Batik Tulis    di  Indonesia  pasal  1  angka  1 UUPK  menyatakan  defenisi  dari perlindungan konsumen tersebut yaitu
perlindungan  konsumen adalah  segala upaya yang menjamin adanya kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan ketentuan di atas konsumen  mendapatkan  perlindungan hukum  dalam  melakukan  transaksi perdagangan  barang  yang  diketahui didalam  melakukan  transksi  jual-beli perdagangan maupun perniagaan dibutuhkan  setidaknya  2  pihak  yang melakukannya, 2 pihak yang dimaksud  adalah  pihak  pertama  yaitu penyelenggara perdagangan dan perniagaan  tersebut  yang  menyajikan barang dan pihak kedua yang dimaksudkan  adalah  para  pengguna barang yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan dari perniagaan tersebut.
2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian terhadap    Konsumen  Batik  Tulis Melalui  Transaksi  Internet  adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 8 ayat (1).
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengelola    Situs    Belanja  Batik  Tulis Terhadap  Kerugian  Yang  Dialami Konsumen  Pada  Saat  Bertransaksi Jual  Beli  Batik  Tulis  Melalui  Situs Belanja Online.  Apabila pelaku usaha melanggar
larangan
memperdagangkan  barang/jasa  yang tidak  sesuai  dengan  janji  yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,  maka  pelaku  usaha  dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen
Saran 1. Seharusnya pengaturan tentang penjualan  online  perlu  diatur  lebih khsus lagi sehingga dalam pemasangan  produk-produk  dan  jasa. Pelaku  usaha  batik  tulis  agar  lebih memperhatikan  perlindungan  hukum
bagi  motif  batik  tulisnya  dengan begitu  pelaku  usaha  agar  lebih menyadari  pentingnya  perlindungan hukum  terhadap  motif  batik  tulis ciptaanya.  Bagi  penjual  online  yang berusaha  menjual  batik  tulis  palsu, pelakunya  dapat  dihukum  seberat- beratnya karena dianggap telah mencemarkan merek batik tulis Danar Hadi  yang  telah  lama  dipercayai masyarakat.
2. Seharusnya  Lembaga  Perlindungan Konsumen  diharapkan  berperan  lebih aktif  lagi  dalam  usahanya  melindungi konsumen.  Ada  juga  personil  yang turun  ketengah  tengah  masyarakat menerima pengaduan adanya
konsumen yang merasa dirugikan.
3. Seharusnya dalam memberikan pertanggungjawaban pidana pada pengelola  situs  belanja  situs  Batik Danar  Hadi  disertai  aparat  Kepolisian dan ahli IT sehingga ada rasa jera bagi pelaku-pelaku  baru  yang  ingin  coba- coba membohongi masyarakat membeli Batik Danar hadi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Arief,  Barda  Nawawi,  2003, Kapita Selekta  Hukum  Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
---------------------------  1998, Teori-Teori dan  Kebijakan  Pidana ,Bandung: Alumni.
Eddy, Hiariej    O.S., 2014, Prinsip-prinsip Hukum        Pidana ,  Yogyakarta: Cahaya    Atma    Pustaka Hanafi,  1997, Strict  Liability  dan
Vicarious Liability , dalam “Hukum  Pidana” ,  Yogyakarta:
Lembaga  Penelitian,  Universitas Islam Indonesia
Ibrahim, Johnny, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Publishing. Kristian, 2015, “Hukum  Pidana Korporasi” , Bandung: Nuansa
Aulia
Mahrus    Ali,    2013,  Asas-asas    Hukum Pidana  Korporasi,  Rajawali  Pers, Jakarta Moeljatno, 2008, Azas-azas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta. Maramis,  Frans,  2012, Hukum    Pidana Umum  dan      Tertulis      di Indonesia ,      Jakarta  :  Rajawali Pers Pramono,  Nindyo,  2006, ”Bunga  Rampai Hukum  Bisnis  Aktual” ,  Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti Priyatno, Dwidja, 2004, “Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia”, Bandung, CV Utomo. -----------------------------2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Remi, Sjahdeini Sutan, 2006, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” , Jakarta: Grafiti Pers Sjawie,  Hasbullah  F,  2013, Direksi Perseroan Terbatas
serta
Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## Internet/Kamus Hukum/Jurnal
Desak  Made  Prilia  Darmayanti, Kajian terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan melalui Jual Beli, Jurnal Universitas  Udayana,    diakses dalam 28096-1-54651-1-10- 20170206.pdf  tanggal  12  Maret
2020.
https://www.hukumonline.com/klinik/detai
l/ulasan/lt50a0693a722b5/pemukul an-penganiayaan/ diakses  tanggal 09 Maret 2020 https://www.hukumonline.com/klin ik/detail/lt5b56add032c89/batasan- kewenangan-satuan-pengamanan-
satpam-dalam-menggeledah- seseorang/ diakses  tanggal  09 Maret 2020 https://jejakbocahilang.wordpress.com/201 6/10/31/tertipu-dengan-batik- bukan-batik/ diakses 08 Juli 2020
https://media.neliti.com/media/publication s/281728-perlindungan-hukum- terhadap-motif-batik-9a8bde03.pdf diakses tanggal 08 Juli 2020