Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra 1 , Komang Febriyanti Dantes 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { triandhimayuda@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , nitsariadnyani@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  peran  dan  tanggung  jawab  LPD  terhadap  hak tanggungan  atas  tanah  (2)  mengetahui  dan  mengkaji  kepastian  hukum  mengenai  lembaga  perkreditan  desa  dalam membebankan  hak  tanggungan  hak  atas  tanah  ditinjau  dari  undang-undang  nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sumber bahan hukum yang digunakan yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum  normatif  merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber  kepustakaan  yang  terdiri  dari  sumber  bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Hak Tanggungan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran LPD untuk  menunjang  lajunya  perekonomian  pelaksanaan  lembaga  keuangan  pedesaan,  serta  tanggung  jawab  LPD mengelola  keuangan  Desa  Pakraman  (2)  kepastian  hukum  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah mempertimbangkan bahwa perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
Kata Kunci : LPD, Hak Tanggungan, Kepastian Hukum.

## ABSTRACT
The study aims to (1) to discover and analyze the role and responsibility of the LPD on land rights (2) to know and review  the  legal  certainty  regarding  the  village  credit  society  in  imposing  land  liabilities  in  the  form  of  land  title number  4  in  1996.  The  type  of  study  used  is  normative-law  research,  normative-law  research,  which  is  done  by examining applicable or applied legislation on a particular legal matter. Used legal sources obtained and processed in normative  law  research  are  secondary  data  obtained  from  literature  sources  consisting  of  primary  law  sources, secondary  law  sources,  and  tertiary  or  tertiary  material.  Legal  collection  techniques  are  done  by  excavating  the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss the rights to land rights. The results of the study show that (1) the role of the LPD is to support the economic speed of the implementation of rural financial institutions, as well as the responsibility of the LPD to manage the finances of the Pakraman Village (2) the legal certainty of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land taking into account that developments that have occurred and will occur in the field of regulation and administration of rights to land. land and to meet the needs of many people.
Key terms: LPD, Liability. legal certainty.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum, masing-masing Provinsi di Indonesia menerapkan hukmnya  dengan  berpatokan  dengan  undang- undang dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Bali merupakan  Provinsi  terkenal  di  Indonesia  yang
terkenal akan kebudayaannya salah satu keunikan di  Bali  adalah  eksistensi  dari  desa  pakraman  dan desa. Lingkup desa adat tidak terbatas pada peran- peran  sosial  budaya  dan  keagamaan,  melainkan juga  ekonomi  dan  pelayanan  umum  yang umumnya  berasal  dari  pemerintah.  Melihat
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
beratnya  beban  yang  di  pikul  oleh  desa adat,tentunya  terbesit  seberapa  besar  dana  yang harus dikeluarkan oleh desa adat, tetapi ironisnya pembiayaan  desa  adat  berada  diluar  kebijakan pembiayaan pemerintah.
Kebijakan  pembiayaan  pemerintah  hanya terbatas  sampai  desa  saja,  sedangkan  desa  adat juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu  desa  pakraman  dituntut  untuk  memiliki  tata kelola  perekonomian  mandiri,  maka  pada  tahun 1984  pemerintah  Bali  mencetuskan  pendirian Lembaga  Perkreditan  Desa  diseluruh  desa pakraman di Bali. Pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan  (SK)  Gubernur  No.  972  Tahun  1984 tentang  Pendirian  Lembaga  Perkreditan  Desa  di Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Bali.  proyek  pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah  Peraturan  Daerah  (PERDA)  yakni Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  8  Tahun 2002  Tentang  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2007.  Perda tersebut mengatur mengenai syarat-syarat pendirian LPD (Madra. 2012:3) . LPD merupakan lembaga  yang  melayani  khusus  masyarkat  desa tertentu semisalnya desa adat Sangket, maka LPD tersebut akan melayani desa adat Sangket saja.
Pendirian  LPD  yang  serentak  diseluruh desa  pakraman  di  Bali  mulai  memberikan  hasil dalam meningkatkan perekonomian desa pakraman.  Permasalah  dalam  LPD  mulai  muncul Sejak  tahun  diberlakukannya  Undangundang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan, Keberadaan  LPD  mulai  dipermasalahkan  oleh Bank Indonesia (BI). BI berpendapat bahwa LPD melakukan  kegiatan  selayaknya  Bank  dan  harus mentaati  aturan  mengenai  perbankan.  Untuk mempertegas  BI  juga  menggunakan  Undang– undang  No.  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan, yang memberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat  kepada  LPD.  Pada  Kenyataannya argumentasi  mengenai  LPD  melakukan  kegiatan perbankan  itu  memang  benar  adanya,  tapi  dilihat dari latar belakang LPD bukanlah bank dan tidak dapat dipersamakan dengan bank.
Pemerintah  seakan  tanpa  henti-hentinya mengusik keberadaan LPD di Bali.
Pada  7  September  2009  Menteri  Keuangan bersama-sama  dengan  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri  Koperasi  dan  UMKM,  dan  Gubernur Bank  Indonesia  kembali  menerbitkan  Surat Keputusan Bersama Nomor
351.1/KMK.010/2009,  Nomor  900-639  A  Tahun
2009,  Nomor  01/SKB/M.KUKM/IX/2009  dan Nomor  11/43A/KEP.GB1/2009  Tentang  Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
Diktum  pertama  keputusan  tersebut memasukan  LPD  sebagai  Lembaga  Keuangan Mikro.  Keberadaan  LPD  di  Bali  sangat bermanfaat  bagi  masyarakat  Bali  karena  bisa membantu  perekonomian  masyarakat  tersebut semisalnya  ada  masyarakat  yang  kekurangan biaya  untuk  pembiayaan  Ngaben  masal,  maka disitulah  LPD  sangat  berperan  penting  untuk memberikan  dana  kepada  masyarakat  Bali  untuk keberlangsungan  upacara  Ngaben  tersebut.  Peran LPD dalam membantu masyarakat desa pakraman juga  termasuk  dalam  memberikan  dana  untuk membangun  pura  dan  pelaksanaan  upacara,  yang sebelumnya  dilakukan  dengan  dana  pribadi masyarakat  desa  adat.  LPD  juga  memberikan beasiswa  berupa  pendidikan  kepada  siswa  yang berprestasi sehingga dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.
Sebagaimana  yang  dibahas  diatas  ada beberapa  hal  yang  membuat  LPD  banyak dipertanyakan  perlunya  pengaturan  LPD  juga harus  menggunakan  pendekatan  pilihan-pilihan rasional,  sehingga  tidak  menimbulkan  perdebatan yang  berkepanjangan.  Dalam  rangka  mencari rasionalitas pengaturan LPD, diperlukan beberapa pendekatan  pilihan-pilihan  yang  rasional  yaitu, pilihan nilai, pilihan motif dan pilihan cara. Pada pilihan  nilai,  keberadaan  LPD  didasarkan  pada nilai-nilai  budaya  dan  agama  masyarakat  di  Bali, sehingga  nilai-nilai  yang  diemban  LPD  murni mencerminkan  karakter  duwe  Desa  Adat. Sehingga pada pengaturan LPD harus memunculkan  karakter  khas,  konsep,  definisi, pemaknaan  yang  sesuai  dengan  kekhasan  adat Bali.  Dibuatkan  awig-awig  atau  dibuatkan pararem  khusus  yang  mengatur  keberadaan  LPD di Desa Adat. Pada pilihan nilai tidak bisa melulu keberadaan  LPD  ditekankan  pada  prinsip efisiensi, akan tetapi prinsip pelayanan, pengayoman  dan  pemberdayaan.  Sehingga dibutuhkan  “  lembaga-lembaga”  terkait  lainnya yang mendukung nilai-nilai tersebut tetap terjaga, seperti  pembina,  pengawas  dan  penjaminan. Jaminan merupakan salah satu aspek yang penting dan  strategis  dalam  kaitannya  dengan  penyaluran kredit,  untuk  menekan  tingkat  risiko(  Dantes. 2019:  96)  Dalam  hal  pemberian  kredit  LPD memerlukan  sebuah  jaminan,  Berdasarkan  Pasal 1131  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPer)  semua  kebendaan  si  berutang,  baik
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di kemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala perikatan  perseorangan.  Ini  dinamakan  jaminan umum. Jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu  jaminan  umum  (Pasal  1131  KUHPer)  dan jaminan  khusus.  Jaminan  khusus  ini  dibagi menjadi  2  (dua)  yaitu  jaminan  kebendaan  (Pasal 1131  KUHPer)  dan  jaminan  perorangan  (Pasal 1820 – Pasal 1850 KUHPer).
Mengenai  benda  yang  dijadikan  jaminan utang,  maka  kita  akan  membicarakan  mengenai jaminan  kebendaan.  Jaminan  kebendaan  ada  4 (empat) yaitu:
1. Gadai  yang  diatur  dalam  Pasal  1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPer;
2. Fidusia  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  (UU  Fidusia)  serta peraturan-peraturan pelaksananya;
3. Hak  Tanggungan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  yang  Berkaitan Dengan  Tanah  (Undang-undang  Hak Tanggungan)
serta peraturan-
peraturan pelaksananya;
4. Hipotik  Kapal  yang  diatur  dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPer  serta  Undang-Undang  No. 17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran (UU  Pelayaran),  serta  peraturan- peraturan pelaksananya;
5. Resi  Gudang  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  9  Tahun  2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  No.  9  Tahun  2011 (UU  Resi  Gudang)  serta  peraturan- peraturan pelaksananya.
Dalam  hal  yang  sudah  dijelaskan  dalam Pasal  113  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata maka disini LPD harus bertindak sebagimana hal sebagai  lembaga  perkreditan  yang  mengharuskan adanya  jaminan,  namun  disini  ada  beberapa  hal yang  harus  diperhitungkan  kepada  pemberian dana kredit yaitu penggadaian tanah, penggadaian tanah  tersebut  termasuk  jenis  jaminan  Hak Tanggungan dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-  Benda  yang  Berkaitan  Dengan Tanah  (Undang-undang  Hak  Tanggungan)  serta peraturan-peraturan pelaksananya
Dalam  penjelasan  yang  dibuat  penulis terkait untuk membahas mengenai pertanggungjawaban  mengenai  masalah  yang terjadi  jika  debitur  tidak  bisa  melunasi  kreditnya dengan  jaminan  tanah  atau  kreditur  yang mengambil  hak  tanggungan  dari  debitur  tersebut apakah  dampak  yang  diterima  jika  terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga penulis  mengambil  judul “  TINJAUAN
YURIDIS KEWENANGAN LEMBAGA PERKREDEITAN DESA DALAM MEMBEBANKAN  HAK  TANGGUNGAN
PADA  HAK  ATAS  TANAH  MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN “

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian yuridis  normatif,  artinya  dalam  melakukan pembahasan  masalah  yang  ada  peneliti  akan melihat pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan (Sari Adnyani, 2018: 219). Dalam penelitian ini peneliti akan  membahas  mengenai  Tinjauan  Yuridis Kewenangan  Lembaga  Perkredeitan  Desa  Dalam Membebankan  Hak  Tanggungan  Pada  Hak  Atas Tanah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  Tentang  Hak  Tanggungan.  Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang  sedang  dihadapi  (Amiruddin  dan  Asikin, 2016:164). Sedangkan, pendekatan kasus dilakukan  dengan  menelaah  pada  kasus kasus yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Hal pokok  yang  dikaji  pada  putusan  tersebut  adalah pertimbangan  hakim  untuk  sampai  pada putusannya  (Amiruddin  dan  Asikin,  2016:  165). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah bahan  hukum  primer  berupa  bahan-bahan  hukum mengikat  yang  relevan  seperti  Undang-Undang Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan dan sebagainya. Selain itu,  peneliti  juga  menggunakan  bahan  hukum sekunder  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  meliputi  literatur-literatur, jurnal  hukum,  hasil  penelitian  dan  artikel-artikel hukum  yang  berkaitan  serta  bahan  hukum  tersier berupa  kamus  hukum.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  menggunakan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
studi  kepustakaan  (library  research)  yaitu menelusuri  dan  mempelajari  literatur literatur yang  ada  kaitannya  dengan  materi  penelitian  ini. Sementara  untuk  teknik  analisis  bahan  hukum, peneliti menggunakan teknik sistematisasi dengan mencari  kaitan  rumusan  suatu  konsep  hukum antara  peraturan  perundang undangan  yang sederajat  maupun  antara  yang  tidak  sederajat. Peneliti  juga  menggunakan  teknik  deskriptif sebagai teknik analisis bahan hukum (Ishaq, 2017 : 29-31) HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembebanan Hak Tanggungan Dalam
Pemberian  Kredit  Pada  Lembaga  Perkreditan Desa
Subyek  Hak  Tanggungan  diatur  dalam Pasal  8  sampai  9  UUHT,  dalam  kedua  pasal tersebut  ditentukan  bahwa  yang  dapat  menjadi subjek hukum dalam pembebanan hak tanggungan adalah  pemberi  hak  tanggungan  dan  pemegang hak  tanggungan.  Pemberi  hak  tanggungan  dapat seorang  atau  badan  hukum,  yang  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum terhadap  obyek  hak  tanggungan.  Pemegang  hak tanggungan terdiri dari perorangan ataupun badan hukum  yang  berkedudukan  sebagai  pihak  yang berpiutang  Konsep  LPD  tidak  saja  me  merankan fungsinya  sebagai  lembaga  keuangan  yang melayani  transaksi  keuangan  masyarakat  desa, tetapi  telah  pula  menjadi  solusi  atas  keterbatasan akses  dana  bagi  masyarakat  pedesaan  yang notabene  merupakan  kelompok  masyarakat dengan  kemampuan  ekonomi  ter  batas.  Dalam memberikan  kredit  diawali  penilaian  terhadap character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condition (prospek)  dan collateral (agunan)  dari  debitur.  Dalam  perbankan  prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, begitu juga halnya dalam  Lembaga  Perkreditan  Desa  prinsip  ini merupakan  dasar  dalam  pemberian  kredit  kepada debitur.  Adapun  penjelasan  dari  prinsip  5  C tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Character  (watak)  Penilaian  terhadap  watak terutama  didasarkan  kepada  hubungan  yang  telah dijalin  dari  pihak  lain  yang  dapat  dipercaya. Sehingga  dapat  menyimpulkan  bahwa  watak  dari debitur tersebut jujur, punya itikad baik serta tidak
akan  menyulitkan  dalam  pengembalian  kredit  di kemudian hari.
2.  Capacity  (kemampuan)  Harus  meneliti mengenai  keahlian  debitur  dalam  bidangnya usahanya,  atau  kemampuan  debitur  dalam mengatur  manajemen,  sehingga  diperoleh  rasa yakin  bahwa  usaha  diberikan  kredit  tersebut dikelola oleh orang yang tepat.
3.  Capital  (modal)  Melakukan  analisis  terhadap posisi  keuangan  secara  keseluruhan  debitur,  baik yang ada pada masa sekarang maupun yang akan ada  di  kemudian  hari,  sehingga  kemampuan modalan debitur dapat diketahui.
4. Condition (prospek) Penilaian terhadap prospek usaha  debitur  agar  dapat  mengetahui  pemasaran dari usaha debitur tersebut
5.  Colleteral  (agunan)  Menganalisis  agunan  yang akan digunakan jaminan.
Agar di kemudian hari tidak menimbulkan  permasalahan  dalam  eksekusinya, apabila kredit tersebut macet.
Salah  satu  fungsi  melaksanakan  hukum adat  terutama  kekuasaan  untuk  menjatuhkan sanksi  khususnya  yang  menyangkut  “Indik Pamidanda”  (sanksi)  yang  pada  intinya  tidak berbeda.  Oleh  karena  itu  selengkapnya  akan dikutip salah satunya seperti dalam Pawos Awig- awig Desa Adat dinyatakan:
1.  Desa  utawi  banjar  wenang  niwakang pamidanda ring warga sane sisip (desa atau banjar berhak menjatuhkan sanksi kepada warga yang salah).
2. Patiwak/metetiwak pamidanda kelaksanayang  oleh  Bendesa  Adat utawi  prajuru  banjar  (Penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Bendesa atau Prajuru Banjar).
3.  Bacakan  pamidanda  luwire  (Jenis sanksi seperti) :
a.  Ayah-ayah  panukun  kasisipan  (pembayarah ganti kerugian atas kesalahan).
b.  Danda  arta  (dadosan  saha  panikelnya  utawi panikel  paturunan)  (denda  uang  seperti dedosan dan kelipatannya atau kelipatan iuran)
c. Pengupakara/pengangaskara (upacara)
d. Rerampagan (penyitaan dan pelelangan)
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
e.  Kadaut  tanah  ayahan  banjar  (penarikan  tanah ayahan banjar).
f. Lan pamidanda siwosan (dan sanksi lainnya).
Ketentuan  ini  dapat  dianalisis  bahwa kewenangan  menjatuhkan  sanksi  adat  melalui pertemuan  desa  kepada  yang  telah  melakukan kesalahan  seperti  pada  kasus  kredit  macet  baik selaku  nasabah  maupun  selaku  pengurus  seperti tersebut  di  atas  merupakan  salah  satu  kekuasaan sebagai akibatnya otonomi asli yang dimiliki desa adat lokasi berdirinya LPD. Daerah otonomi yang dimilikinya  sampai  saat  ini  desa  adat  akan  dapat meningkatkan dirinya terutama dalam melindungi salah  satu  harta  sebagai  korban  secara  langsung. Ikut sertanya pihak luar, seperti Pemda Denpasar, dalam penyelesaian kredit macet justru mengakibatkan belum diatasi, karena mengaburkan  cara  penanggulangan  yang  telah dilakukan oleh desa adat setempat.
Demikian juga adanya putusan dan badan peradilan formal baik dari Pengadilan Negeri yang menjatuhkan  pidana  penjara  tampaknya  belum bisa  mengurangi  kredit  macet  dan  belum  bisa memberikan  perlindungan  secara  langsung  pada LPD, karena kerugiannya tidak dapat diseimbangkan  dengan  pidana  penjara.  Dengan demikian  putusan  yang  diberikan  oleh  badan peradilan  formal  ini  tidak  sesuai  dengan  nilai kepatutan  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  justru akan dapat menyamarkan putusan telah dikenakan.  Oleh  karena  itu  tujuan  untuk merealisasikan  terpidana  (jangka  pendek)  yang menjadi  salah  satu  tujuan  dari  sistem  peradilan pidana tidak akan tercapai, karena sampai saat ini terpidana  masih  dinonaktifkan  sebagai  anggota banjar/desa.
Sanksi  adat  yang  tel  ah  dikenakan  akan berakhir  jika  yang  bersangkutan  sudah  mau mohon  maaf  kepada  warga  banjar  dan melaksanakan segala bentuk kewajiban yang telah disepakati  dalam  paruman  (Putri  et  al.,  2018). Dengan  demikian  kewajiban  untuk  melakukan ganti  kerugian  merupakan  amanat  dari  Pasal  22 Perda  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2007  dan amanat  dari  awig-awig  desa.  Oleh  karena  itu langkah  formulasi  dan  dicantumkannya  pidana
tambahan  berupa  pemenuhan  kewajiban  adat  dan kewajiban  pembayaran  ganti  kerugian  seperti yang diatur dalam Pasal 60, 89, dan 90 Rancangan KUHP 1993 tampaknya merupakan langkah yang tepat  sebagai  upaya  pembaharuan  hukum  pidana (materiil)  yang  diharapkan  mampu  memberikan kepastian  hukum  dan  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat, sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana akan dapat diwujudkan.
Dari  uraian  ini  dapat  dilihat  bahwa perubahan  hukum  pidana  yang  direncana  dan telah  diformulasikan  secara  oprasional  bekerja dalam sistem peradilan pidana akan mampu lebih memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  dan menghindark  an  adanya  pemberian  sanksi  doble, karena desa adat di Bali dengan otonomi asli yang dimiliknya  sampai  sekarang  berwenang  untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diwilayahnya, terutama yang menyangkut penanggulangan  kredit  macet  melalui  penjatuhan sanksi adat seperti yang dilakukan oleh Desa Adat .
Sanksi  adat  adalah  dalam  upaya memberikan  pendidikan  bagi  warganya  untuk selalu  bisa  berperilaku  pada  jalan  yang  dianggap patut,  sehingga  kerukunan  warga  tetap  dapat  te rjamin.  Kondisi  ini  diciptakan  adalah  sebagai upaya  untuk  melindungi  LPD  sebagai  salah  satu harta  kekayaan  desa  adat  dan  sekaligus  sebagai korban,  sehingga  proses  pemberdayaan  desa  adat melalui  perlindungan  hukum  yang  dimiliki diharapkan  mampu  mendukung  desa  adat  yang mandiri,  karena  dalam  perjalanannya  banyak biaya yang diperlukan dalam proses pembangunan baik fisik maupun nonfisik.
Namun  pada  akhirnya  kembali  pada adanya  kesadaran  dari  para  individu  untuk  dapat meresponnya  secara  positif.  Bedasarakan  hasil wawancara  tanggal  20  Desember  2019  dengan diperoleh  bahwa  tujuan  dari  pengenaan  sanksi adat  terutama  bagi  nasabah  yang  menyebabkan menjadi macet sebagai berikut:
1)  Untuk  dapat  mengamankan  danaya  yang sekaligus  merupakan  uang  masyarakat, dan uang bantuan pemerintah
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
2)  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat terhadap  posisi  keuangan  Lembaga Perkreditan Desa
3)  Membina  persatuan  dan  kesatuan  di  desa adat
4) Memelihara keajegan dari awig-awig desa adat
5)  Untuk  mencegah  agar  masyarakat  lain tidak  melakukan  peniruan  terhadap perilaku yang menyimpang terutama tidak ikut-ikutan memacetkan kreditnya
6) Menjadikan pelaku sadar dan segera dapat kembali sebagai warga yang baik dan taat pada hukum
7) Agar pelaku segera dapat menihilkan. Selanjutnya  disampaikan  oleh  Bendesa
Adat  bahwa  tujuan  dan  pengenaan  sanksi  adat adalah:
1.  Memberikan  pendidikan  bagi  yang bersangkutan  agar  dapat  kembali  pada jalan yang patut, yaitu membayar kembali uang yang telah digunakan.
2.  Memberikan  pendidikan  bagi  warga masyarakat lain agar tidak mengikuti jejak yang  tidak  patut  dan  mencegah  agar perbuatan  yang  tidak  patut  tidak  ditiru oleh warga lain
3.  Memberikan  pengayoman  pada  warga yang  baik  dan  sudah  bertindak  secara patut.
Fungsi sanksi adat adalah bersifat refresif
dengan tujuan menyelesaikan konflik, memulihkan  keseimbangan  materiil  yaitu  uang LPD  dikembalikan,  mendatangkan  rasa  damai dalam masyarakat dan bebas dari rasa salah pada terpidana melalui permohonan maaf (pengaksama ring  ajeng  banjar/desa)  (Zulfa,  2010).  Tindakan ini  adalah  merupakan  suatu  tindakan  yang sedemikian  bijaksana  dan  yang  menunjukkan kebesaran hati dan kesungguhan untuk bertobat.Sikap  demikian  tampaknya  oleh  warga masyarakat  mempunyai  nilai  yang  tidak  bisa diukur,  sehingga  oleh  warga  masyarakat  yang bersangkutan  segera  dimaafkan  dan  selanjutnya dianggap tidak pernah melakukan pelanggaran.Jadi  tidak  ada,  stigma  yang  timbul
berkenaan dengan sanksi adat. Tetapi keadaan ini akan  sangat  tergantung  pada  respon  yang diberikan  oleh  individu  itu  sendiri  terutama berkaitan dengan kesadaran, sikap dan perilakunya.
Fungsi  sanksi  adat  juga  dimaksudkan untuk  menumbuhkan  rasa  malu  bagi  pelanggar sehingga  sebagai  akibatnya  akan  timbul  rasa “jengah”  (respon  positif),  yaitu  segera  kembali menjadi  warga  yang  baik  seperti  diharapkan bersama.  Terutama  para  nasabah  dan  pelaku kredit  macet  telah  diakui  bahwa  mereka  pada dasarnya  merasa  takut  dan  malu  dengan pengenaan  sanksi  adat  karena  sangat  berkaitan dengan  nama  baik  mereka  dan  keluarganya  dan juga  menyangkut  status  mereka  di  banjar/desa baik  pada  saat  ini  maupun  masa  mendatang. Tetapi  rasa  malu  dan  takut  ini  tidaklah mempunyai  arti  dan  makna  apapun  jika  hanya sebagai  lip  service  belaka,  dan  tidak  direspon dengan  positif  terutama  dengan  tindakan  nyata untuk  segera  taat  pada  norma  hukum  yang berlaku.  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya pengawasan  secara  ketat  oleh  seluruh  komponen dalam  masyarakat  terhadap  “sanksi”  adat  yang telah  dikenakan,  karena  tiada  pengawasan  dapat dijadikan  peluang  untuk  menerobosnya.  Untuk menjadikan “sanksi” adat dapat berfungsi dengan baik  diperlukan  adanya  komitmen  bersama  untuk menumbuhkan  kesatuan  gerak  dan  langkah diantara  prajuru  adat,  aparat  pemerintahan, pengurus,  para  tokoh  masyarakat,  dan  warga masyarakat  dengan  berpusat  pada  tujuan  yang akan  dicapai,  yaitu  pemulihan  “perimbangan” yang dalam kasus ini lebih bersifat materiil, yaitu keuangan yang notabene sebagai uang masyarakat desa di satu sisi, sedangkan di sisi lain diarahkan kepada  usaha-usaha  meningkatkan  taraf  hidup Krama  Desa  untuk  menunjang  pembangunan desa.  Pada  dasarnya  penjatuhan  sanksi  adat berfungsi  represif  dengan  tujuan  melindungi keuangan  karena  pengurus  yang  lalai  dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tampaknya sampai saat  ini  yang  bersangkutan  belum  juga  mau menyadari  bahwa  ia  harus  patuh  pada  awig-awig desa.  Jika  saja  ia  mau  melaksanakan  apa  yang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
telah disepakati dalam paruman desa, permasalahannya  tidak  seperti  sekarang.  Namun bukan  berarti  terlambat  jika  ia  kembali  mau merenungkan  tentang  apa  yang  seharusnya dilakukan  apabila  ia  mau  sebagai  krama banjar/desa  kembali,  karena  sanksi  adat  akan berakhir  setelah  penggantian  kerugian  seperti yang diharusnya oleh Pasal 22 Perda Propinsi Dati I  Bali  Nomor  2  Tahun  1988  dipenuhi  sesuai dengan hasil paruman desa. Adanya sanksi ganda ini  memang  dimungkinkan  oleh  Perda  Nomor  2 Tahun  1988  karena  untuk  pengikatan  dapat dilandasi  oleh  awig-awig  desa  yaitu  sebagai konsekuensi logis bahwa LPD sebagai milik desa adat.
Pelanggaran  adat  yaitu  sebagai  perbuatan yang  oleh  masyarakat  adat  dipandang  sebagai perbuatan  yang  menyimpang  terutama  dari  hasil paruman  desa  (perarem  desa).  Oleh  karena  itu sanksi  ganda  ini  tidak  bertentangan  dengan Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  Republik Indonesia  Nomor:  1644K/Pid/1988  tertanggal  15 Mei  1991  yang  tidak  menerima  tuntutan  Jaksa Penuntut  Umum  atas  diri  terdakwa  yang melakukan  delik  adat,  karena  sebelumnya  telah dijatuhi  sanksi  adat  oleh  Kepala  Adat  (pemuka adat)  dan  sanksi  adat  tersebut  telah  dilaksanakan oleh  terdakwa.  Hal  ini  disebabkan  materi  kasus yang  dijadikan  dasar  penjatuhan  sanksi  tidak sama.  Aturan  ini  belum  bisa  dinyatakan memberikan  perlindungan  kepada  korban  seperti dalam kasus kredit macet yang telah menimbulkan kerugian.Oleh  karena  itu  alangkah  baiknya  jika pidana  pengganti  denda  tidak  ditentukan  secara terbatas, tapi dibuat rumusan yang bersifat umum sehingga  dalam  pelaksanaannya  nanti  dapat disesuaikan  dengan  kerugian  yang  secara  nyata diderita  oleh  pihak  korban.  Dengan  demikian pemberian  pidana  oleh  badan  peradilan  formal sekaligus  akan  mampu  melindungi  sanksi  adat yang  telah  dilakukan  oleh  desa  adat,  sehingga sanksi  yang  diberikan  dalam  bentuk  pidana  akan mencapai tujuannya yaitu konflik yang terjadi bisa diselesaikan,  terwujudnya  keseimbangan  materiil khususnya terhadap sektor riil Badan Usaha Milik
Desa  Adat  yaitu  Lembaga  Perkreditan  Desa,  dan terciptanya rasa damai dalam masyarakat.
Hukum  sebagai  institusi  yang  melakukan pengintegrasian  terhadap  proses-proses  yang berlangsung  dalam  masyarakat,  ia  menerima masukan-  masukan  dari  bidang  ekonomi,  politik, budaya  untuk  kemudian  diolah  menjadi  keluaran yang  dikembalikan  ke  dalam  masyarakat  dalam bentuk justice (keadilan).
Masukan  yang  dimaksud  disini  adalah berupa  sengketa  atau  konflik.Hukum  dengan otoritasnya menyelesaikan sengketa tadi sehingga muncul  suatu  struktur  baru  yang  kemudian dikembalikan dalam masyarakat. Apabila institusi hukum  benarbenar  hendak  berfungsi  sebagai sarana  pengintegrasian  masyarakat,  ia  harus diterima  oleh  masyarakat  untuk  menjalankan fungsinya itu.

## Kepastian  Hukum  Tentang  Hak  Tanggungan Berdasarkan  Undang-Undang  No  4  Tahun 1996
Kepastian  hukum  merupakan  salah  satu tujuan utama dari hukum, selain kemanfaatan atau kegunaan  dan  keadilan.  Bagi  penganut  aliran positivisme hukum  ( legal  positivisme ),  hukum tidak  lain  bertujuan  untuk  mencapai  kepastian hukum.  Sudikno  Mertokusumo,  menyatakan bahwa :
“Dalam  sejarah  filsafat  hukum,  dikenal ajaran legisme yang pandangannya sangat positivistik atau legalistik. Paham legisme memandang undang-undang sebagai satu- satunya  sumber  hukum,  di  luar  undang- undang tidak ada hukum”
Paham ini muncul pada abad pertengahan sejalan  dengan  munculnya  gerakan  kodifikasi hukum  Eropa,  yang  pada  dasarnya  bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Terkait dengan kepastian  hukum,  Arif  Sidharta  mengemukakan bahwa  asas  kepastian  hukum  mengimplikasikan bahwa  warga  masyarakat  harus  bebas  dari tindakan  pemerintah  dan  pejabatnya  yang  tidak dapat  diprediksi  dan  tindakan  yang  sewenang- wenang.  Pemerintah  dan  para  pejabatnya  (dalam
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
arti  luas  termasuk  hakim  di  Pengadilan)  harus terikat  dan  tunduk  pada  aturan  hukum  positif. Semua  tindakan  pemerintah  dan  para  pejabatnya harus  selalu  bertumpu  pada  aturan  hukum  positif sebagai dasar hukumnya.
UU  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah  beserta  Benda-Benda yang  Berkaitan  dengan  Tanah  atau  disebut  juga Undang-Undang  tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan  Tanah,  dan  juga  dapat  disebut  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  mendefinisikan  bahwa Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda yang  berkaitan  dengan  tanah  (Hak  Tanggungan) adalah  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau  tidak berikut  benda-benda  lain  yang  merupakan  satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap kreditor-kreditor lain.
Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  atas  Tanah  beserta Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah mempertimbangkan  bahwa  perkembangan  yang telah  dan  akan  terjadi  di  bidang  pengaturan  dan administrasi  hak-hak  atas  tanah  serta  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  banyak,  selain Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  dan  Hak  Guna Bangunan yang telah ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan  oleh  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria, Hak Pakai atas tanah tertentu yang wajib  didaftar  dan  menurut  sifatnya  dapat dipindahtangankan,  perlu  juga  dimungkinkan untuk  dibebani  Hak  Tanggungan.  Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria, sekaligus mewujudkan Unifikasi Hukum Tanah Nasional.
UU  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah  beserta  Benda-Benda yang  Berkaitan  dengan  Tanah  mengatur  tentang pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria yang
disesuaikan  dengan  perkembangan  keadaan  dan mengatur  berbagai  hal  baru  berkenaan  dengan lembaga  Hak  Tanggungan  sebagaimana  telah diuraikan di atas, yang cakupannya meliputi :
a. obyek Hak Tanggungan;
b. pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;
c. tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan hapusnya Hak Tanggungan;
d. eksekusi Hak Tanggungan;
e. pencoretan Hak Tanggungan; dan
f. sanksi administratif.
Dalam  memberikan  kredit  diperlukan adanya  jaminan  untuk  suatu  kepastian  hukum. Pembebanan  jaminan  atas  tanah  memiliki kekuatan  eksekutorial,  maka  dari  itu  setiap pemberian jaminan berupa atas tanah sebaiknya di lakukan  pembebanan  hak  tanggungan  yang  telah di  atur  dalam  Undang-undang  hak  tanggungan, yang di buat oleh pihak notaris dan di pasangkan sertifikat  hak  tanggungan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN).  Maka  setelah  di  pasangkan tersebut pihak kredit mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pemasangan pembebanan di aturnya dalam  pasal  1  Undang-undang  Hak  Tanggungan, pendaftaran  tesebut  wajib  didaftarkan  ke  kantor pertanahan  nasional  sesuai  Pasal  13  Undang- undang Hak Tanggungan.
LPD  berkewajiban  menjaga  kepercayaan yang telah diberikan krama desa sebagai lembaga pengelola  keuangan  desa  adat.  Hubungan  yang terjadi di antara krama desa dengan LPD didasari atas  suatu  prinsip  kepercayaan.  Sehingga  dalam praktiknya  LPD  harus  waspada  dan  teliti  dalam melakukan  kegiatan  usahanya,  terutama  dalam memberikan  kredit.  Prinsip  kehati-hatian  yang dilakukan dalam menjalankan usahanya merupakan  pencerminan  dari  sikap  kewaspadaan. Kegiatan  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan oleh  LPD  dapat  diibaratkan  seperti  pedang bermata  dua.  Suatu  keuntungan  yang  terbilang lumayan  besar  yang  dijanjikan  oleh  usaha pemberian  pinjaman  ternyata  juga  menghendaki adanya  resiko  yang  cukup  tinggi  didalamnya. Setiap  kali  LPD  memberikan  pinjaman  kepada nasabahnya  selalu  diiringi  oleh  kemungkinan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
terjadinya  kredit  macet.  Kredit  nasabah  dapat dikategorikan sebagai kredit macet apabila terjadi suatu  keadaan  yang  timbul  setelah  dilakukannya berbagai  tindakan  dalam  mengatasi  kredit bermasalah namun pihak debitor tidak juga dapat memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  yang  telah diperjanjikan.  Krama  desa  yang  meminjam  uang berstatus  sebagai  debitor.  Debitor  memiliki kewajiban  untuk  memenuhi  tagihannya  dalam jangka  waktu  yang  sudah  ditetapkan  beserta pengenaan  bunga  sebagaimana  kesepakatan tertuang  dalam  suatu  perjanjian  kredit  (perjanjian pinjam  meminjam).  Pada  dasarnya,  penggunaan istilah  kredit  yang  digunakan  oleh  bank  maupun pinjaman  yang  digunakan  oleh  LPD  memiliki persamaan  yakni  diadakan  berdasarkan  suatu perjanjian  dan  sama-sama  melibatkan  pihak debitor dan kreditor(Wiryawan, 2016:3)
Pemberian  pinjaman  yang  dilakukan tanpa  mengindahkan  prinsip  kehati-hatian  akan beresiko  bagi  LPD  selaku  pihak  kreditor  serta berpengaruh kepada kelangsungan usaha LPD itu sendiri.  Selain  melakukan  perjanjian  kredit, diperlukan  adanya  sebuah  jaminan  yang  diikuti dengan  pengikatan  jaminan  sebagai  persayaratan agar  LPD  dapat  memberikan  pinjamannya. Jaminan merupakan hal terpenting dalam kegiatan pinjam  meminjam,  karena  jaminan  mampu memberikan  kepastian  hukum  bagi  kreditor bahwa utangnya akan dibayar oleh debitor(Suhariningsih,  2011:16)  Besar  kecilnya tingkat resiko yang kemungkinan ditanggung oleh LPD  bergantung  dari  nominal  pinjaman  yang diberikan.  Pada  prinsipnya  nilai  daripada  suatu jaminan  minimal  mempunyai  nilai  yang sebanding  dengan  nominal  pinjaman  yang dimohonkan.
Dalam  hal  ini  LPD  memberikan  kredit tentunya  disertai  juga  dengan  pemberian  jaminan salah  satunya  yaitu  hak  tanggungan,  penguasaan hak atas tanah dimana adanya wewenang kreditur membuat  suatu  yang  dijadikan  hak  guna.  Tapi bukan  untuk  digunakan  melainkan  menjualnya jika debitur lalai atau sebagian pembayaran lunas hutang debitur. Pemberian hak tanggungan dalam pinjaman  kredit  di  LPD  hanyalah  pinjaman  yang
bernominal Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) ke  atas  dengan  dibuatkan  APHT.  Tetapi  untuk pinjaman  yang  ada  di  bawah  Rp  100.000.000  ( seratus  juta  rupiah  )  akan  hanya  dibuatkan SKMHT.
Apabila Pemberian kredit dengan jaminan berupa atas tanah yang tidak dilakukan pengikatan dengan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan,  maka selaku  pihak  kreditur  tidak  memiliki  kedudukan sebagai  kreditur  preference  atau  kreditur  yang memiliki kedudukan diutamakan karena memegang  jaminan  berupa  hak  tanggungan  yang memiliki  kekuatan  eksekutorial  layaknya  putusan pengadilan. Apabila pembebanan hanya dilakukan dengan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT)  dalam  jangka  waktu  1 bulan  tidak  didaftarkan  APHT  maka  SKMHT tersebut akan batal demi hukum.
Jadi, LPD dalam bentuk pembebanan hak tanggungan  atas  tanah  dalam  pemberian  kredit hanyalah  pada  kredit  yang  nominalnya  dari  Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ) ke atas, dengan jaminan  kepemilikan  atas  tanah  oleh  sang peminjam.  Jika  si  peminjam  tidak  bisa  melunasi kredit dalam jangka waktu yang ditentukan maka dapat  dianggap  si  peminjam  sudah  mejual  hak atas  tanahnya  kepada  si  pemberi  jaminan dalamhal ini yaitu LPD .

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah dipaparkan  dalam  penelitian  dan  pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemberian  kredit  pada  lembaga  perkreditan desa  dengan  jaminan  hak  tanggungan, dituangkan  dalam  perjanjian  kredit  antara LPD  dan  nasabah  yang  diwajibkan  juga mendapat  persetujuan  dari  Bendesa  adat, dalam  hal  ini  untuk  menerapkan  sanksi  adat ketika  terjadi  kredit  macet.  Peraturan Gubernur  Provinsi  bali  Nomor  44  Tahun 2017  mengikat  terhadap  pembebanan  hak tanggungan  dalam  pemberian  kredit  yang hanya  berlaku  terhadap  Desa  adat  setempat, dalam  hal  ini  LPD  merupakan  suatu  badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat.
Bentuk
pertanggungjawabanpengelolaan keuangan desa dan nasabah dimana LPD
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
menyampaikan  laporan  tentang  kegiatan, perkembangan  dan  likuiditas  LPD  secara teratur setiap bulan dan laporan tingkat setiap tiga  bulan,  serta  LPD  harus  menyampaikan laporan tahunan disertai neraca danperhitungan laba rugi .
2. Kecepatan  dan  perkembangan  pembangunan ekonomi  khususnya  pada  pembangunan nasional  saat  ini  sangat  ditentukan  oleh adanya  iklim  investasi  yang  baik  yang  di dalamnya  menyangkut  kepastian  dalam proses  pemberian  dan  pengembalian  kredit oleh  debitor.  Kecepatan  dan  kepastian pengembalian  dana  oleh  debitor,  pada akhirnya  akan  memudahkan  bagi  pihak kreditor  atau  bank  untuk  memutar  kembali dana  tersebut  bagi  kepentingan  perputaran per-ekonomian,  oleh  sebab  itu  hukum  harus mampu  memberikan  jaminan  kepastian hukum bagi pelaksanaan parate eksekusi bagi jaminan  hak  tanggungan.  Undang-Undang Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
mempertimbangkan  bahwa  perkembangan yang  telah  dan  akan  terjadi  di  bidang pengaturan  dan  administrasi  hak-hak  atas tanah  serta  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat yang banyak.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  maka  dapat direkomendasikan  berupa  saran-saran  sebagai berikut:
1.  Kepada  pihak  LPD  dalam  menaggulangi kredit  macet  dan  permasalahan  hak tanggungan,  maka    lembaga  perkreditan desa  harusnya  melakukan    penjatuhan sanksi adat kanorayang ke-wusang (dinonaktifkan)  sebagai  warga (krama) banjar  desa  dan  kesepekang, maka alangkah  bijaksananya  apabila  sebelum adanya  penjatuhan  sanksi  adat,  dilakukan pemahaman terhadap sebab-sebab timbulnya  kredit  macet,  karena  timbulnya kredit macet tidak hanya disebabkan karena kelalaian  dan  karakter  nasabah  tetapi  juga karena kelalaian pengurus yang berdampak pada timbulnya krisis kepercayaan masyarakat  terhadap  lembaga  perkreditan desa  yang  kedua  Kepada  Desa  Adat diharapkan adanya kesetaraan antara fungsi sanksi  adat  dengan  tujuan  pemidaan,  maka
dalam  aplikasinya  nanti  perlu  dihindari adanya sanksi secara berganda dalam kasus yang  sama  sehingga  tidak  tumbuh pragmentasi  dalam  proses  sistem  peradilan pidana.  Diharapkan    Tanggung  jawab  LPD dalam hal pembebanan hak tanggungan atas tanah kepada nasabah seharusnya lebih dulu melihat  dari  dua  sisi  yang  berbeda,  yaitu pengurus  LPD  dan  nasabah  LPD.  Jika kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pengurus LPD maka sanksi yang harus diberikan juga setimpal  dengan  perbuatannya,  juga  LPD berkewajiban  menanggung  ganti  rugi  atas apa  yang  di  perbuat  oleh  pengurusnya. Sementara bagi nasabah, mereka harus rela menerima  sanksi  yang  sudah  ada  dalam perjanjain  kredit  antara  nasabah  dan  juga LPD berupa sanksi administratif dan sanksi adat.
2.  Hendaknya  pihak  debitur  melakukan kewajibannya  dalam  melunasi  pinjaman kredit dengan jaminan hak tanggungan atas tanah    di  LPD  dan  pihak  kreditur  harus lebih  tegas  menindaklanjuti  pihak  debitur yang mengalami kredit macet supaya pihak debitur  tidak  lagi  melalaikan  dalam melakukan  perjanjian  kredit  yang  telah disepakati  sebelumnya  agar  pihak  kreditur atau LPD tidak dirugikan dalam administrasi.  Dalam  UU  No  4  Tahun  1996 sudah  diatur  mengenai  hak  tanggungan beserta objeknya, disitu tertera bahwa objek hak tanggungan ialah harus merupakan hak kepemilikan  pribadi  bukan  kelompok  / golongan.  Dalam    proses  peminjaman kredit  dengan  jaminan  hak  atas  tanah  ini belum  lah  memiliki  pengaturan  yang khusus,  maka  diharapkan  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  dareah  provinsi  Bali melirik atau memperhatikan sebuah problema  ekonomi  masyarakat  dengan lembaga perkreditan manapun agar diberikan kepastian hukum tentang bagaimana  proses  hukum  yang  harus ditempuh  jika  terjadi  kelalaian  ataupun sebuah  wanprestasi  dalam  perjanjian pinjaman  kredit  dengan  jaminan  hak tanggungan atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Cetakan ke-
9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada I  Ketut  Madra,  2012,  “Geliat  LPD  Desa  Adat Kedonganan:  LPD  Sebagai  Motor Pembangun Desa Adat”, Gedong, Edisi I (01).
Suhariningsih.2011. Analisis  Yuridis  Terhadap Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan “Barang  Inventory”  Dalam  Bingkai
Jaminan Fidusia (Malang, Press
Malang, 2011), 16 Zulfa,  E.  A.  (2010). Keadilan  Restoratif  dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia . 6 (2), 182–203.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Dantes.  2019.  Kedudukan  HArta  Kekayaan Debitor yang dibebankan Hak Tanggunan Terhadap  Putusan  Pailit. Jurnal  Media komunikasi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan. Volume  1  Nomor  2 Tahun 2019 Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A.P. P., & Mertadana,  D.  P.  K.  (2018).  Pengaruh Hukum  Adat  atau  Awig-Awig  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Banjar Jurnal  Konstruksi  Hukum  Vol.  2,  No.  1, 2021  108  Kecamatan  Banjar  Kabupaten Buleleng  Provinsi  Bali. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1), 1– 13. Sari  Adnyani,  Ni  Ketut,  Desak  Laksmi  Brata, Ketut  Sudiatmaka.  Kajian  Normatif Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-
XII/2015. Jurnal  Komunitas  Yustitia Universitas  Pendidikan  Ganesha Volume
1 Nomor 3 Tahun 2018.
Wiryawan,  I  Wayan  dan  Dita,  Made  Dwi Pradnya.  “Pelaksanaan  Eksekusi  Hak Tanggungan  Pada  LPD  Desa  Adat Pecatu  Di  Kabupaten  Badung”. Jurnal Kerta Semaya 4, No. 2 (2016): 3

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Negara  Republik  Indonesia,  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  No.  75  Tahun 1959)  (Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undangundang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor182) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3790)
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  dasar  Pokok-pokokAgraria (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor2043)
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak Tanggungan
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang Hak  Tanggungan  atas  Tanah  Beserta Benda-benda  yang  berkaitan  dengan tanah.