## TINJAUAN HUKUM LEGALISASI ASET MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH
Istiqamah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: istiqamah.istiqamah@yahoo.com

## Abstract
Legalization  Asset  pass  PTSL  represent  a  governmental  program,  where BPN represent executor medium of mass program to publish certificate as strong voucher is ownership of land right which is its expense is charged upon by APBN. To reply the problem of accurate by of writer conclude (1) Procedure execution of PTSL  in  Sub-Province  of  Gowa  have  been  executed  surely  is,  simple,  cheap expense,  quickly  is,  fluent,  peaceful,  fair,  flatten,  and  open  and  also  akuntabel according to its target walk effectively, though not yet efficient because BPN have limited  facilities  and  basic  facilities,  so  that  still  happened  mistake  in measurement  and  mapping  of  picture.  (2)  Legal  consequences  of  publication  of land certificate at program of PTSL is as a means of evidence of is ownership of valid
Key Word : Legalization Asset, PTSL

## Abstrak
Legalisasi  Aset  melalui  PTSL  merupakan  suatu  program  pemerintah, dimana  BPN  merupakan  sarana  pelaksana  dari  program  massal  yang  akan menerbitkan  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  terkuat  kepemilikan  hak  atas  tanah yang  biayanya  dibebankan  kepada  APBN.  Untuk  menjawab  masalah  yang diteliti  penulis  menarik  kesimpulan  (1) Prosedur pelaksanaan  PTSL  di Kabupaten  Gowa  telah  dilaksanakan  secara pasti,  sederhana, biaya  murah, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sesuai tujuannya berjalan  secara  efektif,  meskipun  belum  efisien  karena  BPN  memiliki sarana dan  prasarana  yang  terbatas,  sehingga  masih  terjadi  kesalahan  dalam pengukuran dan pemetaan gambar. (2) Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Kata Kunci : Legalisasi Aset, PTSL

## PENDAHULUAN
anah  adalah  salah  satu  anugerah  yang  diberikan  oleh  Allah  swt  sebagai faktor  penunjang  manusia  untuk  melangsungkan  kehidupannya. Hubungan  manusia  dengan  tanah  bukan  hanya  sekadar  sebagai  tempat hidup  saja,  tetapi  lebih  dari  itu.    Tanah  juga  memberikan  sumber  daya  bagi kelangsungan  hidup  berupa  kekayaan  alam,  untuk  didayagunakan  sedemikian rupa  sehingga  mampu  mencukupi  kebutuhan  hidup  manusia.  Indonesia  sebagai negara  agraris  menjadikan  tanah  sebagai  kebutuhan  yang  tidak  dapat  dilepaskan dari  masyarakat,  terutama  bagi  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  petani, pekebun, ataupun usaha lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang harus terus dijaga dan dipelihara kelestariannya.
Kehidupan  manusia  terus  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan peradaban  kehidupan  itu  sendiri,  menjadikan  hubungan  antar  manusia  semakin rumit  mengenai  tanah.  Seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk,  perpindahan penduduk, juga pesatnya pembangunan, menjadikan tanah yang luasnya tetap dan terbatas  akan  memicu  konflik  penguasaan  hak  atas  tanah.  Olehnya,  diperlukan aturan-aturan hukum  yang akan menjamin kepastian hukum  bagi  para pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah  yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum  dikenal  dengan  sebutan Rechts  Cadaster/Legal  Cadaster, dan menghasilkan  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  haknya. 1 Sebagaimana  UUPA  yang mengatur  pendaftaran  tanah  dan  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum  atas  hak  milik  masyarakat  pada  tanahnya.  Pendaftaran  tanah  inipun menjadi  kewajiban  dari  pemerintah  dan  pemegang  hak  atas  tanah.  Seperti  yang disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi:
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
Kepastian hukum yang dimaksud dalam pendaftaran tanah antara lain:
1. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak);
2. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah hak (objek hak); dan
3. Kepastian hukum mengenai haknya.
1 Urip Santoso , Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah , h. 2
T
Penjelasan lebih rinci mengenai pendaftaran tanah itupun terdapat pada Pasal 19 ayat (2) UUPA, yakni pendaftaran tanah dalam ayat 1 pada pasal ini meliputi:
1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
Berangkat dari ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam UUPA tersebut, dipahami bahwa pendaftaran tanah ditujukan kepada pemerintah sebagai penguasa tertinggi atas tanah. Olehnya, maka terbitlah Peraturan Pemerintah No. 10  Tahun 1961  tentang  pendaftaran  tanah.  Peraturan  Pemerintah  itu  merupakan  produk hukum pemerintah untuk dapat melaksanakan ketentuan pasal 19 UUPA. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muatan-muatan hukum yang terkandung di dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1961  tidak  lagi  sesuai  dengan kebutuhan hidup masyarakat dalam pendaftaran tanah. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  yang  juga menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tidak berlaku lagi.
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  mempunyai  kedudukan  yang sangat  strategis  dan  menentukan,  bukan  hanya  sekedar  sebagai  pelaksanaan ketentuan Pasal 19 UUPA, tetapi lebih dari itu. Peraturan Pemerintah itu menjadi tulang  punggung  yang  mendukung  berjalannya  administrasi  pertanahan  sebagai salah satu program Catur Tertib pertanahan dan Hukum Pertanahan di Indonesia. Di  sisi  lain,  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  secara  tegas  menyatakan bahwa  Instansi  Pemerintah  yang  mengadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  Pasal  5  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN).  Selanjutnya,  dalam  Pasal  6  Ayat  1  ditegaskan  bahwa  dalam  rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Sejalan  dengan  aturan-aturan  diatas, kurang  memahami  pentingnya  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali, menyebabkan  minimnya  kepemilikan  sertifikat  oleh  masyarakat.  Sampai  saat  ini tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di  Indonesia  sebagian  besar  belum bersertifikat  atau  belum  didaftarkan.  Berbagai  alasan  masyarakat  tidak mendaftarkan  tanahnya  antara  lain  biaya  pendaftaran.  tanah  yang  terlalu  mahal, tidak  mengetahui  tujuan  pendaftaran  tanahnya,  masyarakat  mengetahui  tujuan pendaftaran  tanah  tetapi  karena  sangat  berbelit-belit  pengurusannya  di  BPN, sehingga masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya.
Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan diatas, dirasa perlu untuk dilakukan percepatan pendaftaran tanah untuk mengejar presentase tanah terdaftar yang  masih  dibawah  50%  hingga  saat  ini.  Salah  satu  cara  yang  ditempuh Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  adalah  melalui  program  legalisasi  aset percepatan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  No.  35  Tahun  2016  tentang  percepatan  pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Pemberian  Legalisasi  Aset  PTSL  ini,  diharapkan  dapat  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  mendaftarkan  tanah  mereka.  Dengan pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas tanahnya yakni sertifikat. Sehingga dengan sertifikat itu pemegang hak atas tanah akan  terjamin  eksistensi  haknya.  Selain  itu,  manfaat  lain  yang  akan  dirasakan adalah  tersedianya  data  penguasaan  tanah  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  juga dapat meningkatkan pendapatan negara dari pelayanan perpajakan.

## PEMBAHASAN

## A. Permasalahan Pelaksanaan PTSL
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  kemudian  disingkat menjadi PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar maupun yang telah terdaftar, dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu. Pelaksanaan  legalisasi  aset  melalui PTSL  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)/Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota.  Pelaksanaan  program  tersebut  merujuk  pada  Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  12 Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Adanya  program  PTSL  yang  dilaksanakan  oleh  BPN,  merupakan  suatu keuntungan  kepada  masyarakat  yang  belum  pernah  mendaftarkan  tanahnya sebagai pemilik/pemegang hak karena program tersebut tidak memungut biaya sedikitpun kepada masyarakat untuk penerbitan sertifikat.
Pendaftaran  tanah  secara  sistematis  dalam  rangka  program  pemerintah memang  lebih  menguntungkan,  dibanding  dengan  melakukan  sendiri permohonan  pendaftaran  tanah  di  BPN.  Pemegang  hak  harus  menyediakan banyak  biaya  yang  harus  dibayar .  Dalam  pelaksanaan  dan  pengurusan  berkas PTSL  pemegang  hak  tetap  dibebani  biaya  administrasi.  Guna  menghindari kasus  Pungutan  Liar  (Pungli)  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  keputusan bersama  oleh  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri,  juga  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.  34  Tahun  2017  tentang  Penyeragaman Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.
Salah  satu  tujuan  PTSL  juga  merupakan  sarana  bagi  BPN  agar  dapat menciptakan  gambaran  satu  desa  lengkap,  dan  sebagai  dasar  untuk  mengolah administrasi  kelengkapan  database  pertanahan  yang  aktual  dan  terpercaya. Sehingga  pada  satu  tahun  anggaran  program  berjalan,  BPN  harus mengupayakan  seluruh  bidang  tanah  dalam  satu  lokasi  yang  ditetapkan  dapat terukur,  dan  memelihara  data  fisik  tanah.  Target  utama  pendaftaran  tanah melalui PTSL yaitu mendaftarkan bidang tanah secara menyeluruh, baik  tanah milik masyarakat adat, tanah  negara,kawasan  hutan,  dan  bidang  tanah  lainnya yang  jumlah  realisasinya  disesuaikan  dengan  besaran  anggaran  yang  tersedia oleh APBN tahun berjalan.
Dalam  proses  berjalannya,  PTSL  yang  dilakukan  oleh  tim  ajudikasi BPN kerap  kali  mendapat  hambatan  yang  dapat mengganggu efektivitasnya. Tentunya  faktor  penghambat  dalam  PTSL  berbeda  dengan  faktor pendaftaran tanah  secara  umum.  Dalam  hal  pengukuran  tanah  masyarakat  kerap  kali melalaikan  tanda  batas/patok  pada  bidang  tanahnya.  Selain  itu,  faktor  waktu yang  digunakan  begitu  singkat,  cuaca  yang  terkadang  kurang  mendukung, keterbatasan sumber daya manusia (tenaga pengukur), dan minimnya alat yang digunakan  untuk  pengukuran  di  lapangan  juga  dapat  menghambat terlaksananya  program  PTSL  tersebut,  berbeda  dengan  faktor  penghambat yang  dialami  Satgas  Yuridis.
Faktor  penunjang  yang  menguntungkan  masyarakat  atas  legalisasi  aset melalui PTSL ini adalah dari segi biaya dan prosesnya. Akan tetapi, walaupun biaya murah dan prosesnya disederhanakan, masih  ada masyarakat  yang  tidak mendaftarkan tanahnya melalui PTSL karena berbagai faktor, seperti:
1. Sosialisasi  dan  publikasi  terikat  dengan  waktu  yang  sangat singkat sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu;
2. Masyarakat  sibuk  karena  waktu  pelaksanaan  adalah  hari  kerja, juga  ada  masyarakat  yang  tidak  sedang  berada  di  tempat  atau kediamannya yang terdaftar sebagai lokasi PTSL pada saat itu.
Meskipun  demikian,  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  masih  bisa mendaftarkan  tanahnya  secara  langsung  di  BPN/Kantor  Pertanahan  setempat. Jika  faktor  kesibukan  menjadi  alasannya,  maka  pendaftaran  tanah  tersebut dapat  dikuasakan  pada  seseorang  dengan  adanya  surat  kuasa  sebagai  alat buktinya.
B. Akibat Hukum Pelaksanaan PTSL Terhadap Penerbitan Sertifikat Tanah
Tujuan  program  PTSL  adalah  untuk  percepatan  pemberian  kepastian hukum,  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah  masyarakat  secara  pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  juga  ekonomi negara,  serta  mengurangi  dan  mencegah  sengketa  dalam  konflik  pertanahan. Sehingga dapat dipahami bahwa, akibat hukum PTSL yaitu memberikan kepastian hukum  secara  administrasi  kepada  nama-nama  pemegang  hak  yang  terdaftar  di sertifikat.
Selain  memberi  jaminan  kepastian  hukum,  negara  juga  berkewajiban memberi perlindungan terhadap hak atas tanah baik kepemilikan secara individual maupun  komunal.  Semua  itu  dapat  diperoleh  dengan  sertifikat  yang  merupakan alas/tanda  bukti  hak  yang  terkuat  atas  kepemilikan  tanah  seseorang.  Di  samping itu ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah atas terselenggaranya Legalisasi Aset melalui PTSL ini. Salah satunya masyarakat dapat  terjamin  eksistensi  haknya,  dan  pemerintah  dapat  melengkapi  database pertanahan, sehingga terwujud salah satu catur pertanahan yaitu tertib administrasi pertanahan.
Pemberian  sertifikat  dalam  rangka  program  pemerintah  secara  sistematis juga  dapat  meningkatkan  dan  mengawasi  pelaksanaan landreform, melakukan pengawasan  terhadap  tanah absantee ,  serta  mencegah  fragmentasi  akibat pewarisan  atau  pengawasan  terhadap  penumpukan  tanah  pada  satu  orang. Sementara  itu,  dalam  hal  mewujudkan  suatu  gambaran  desa  lengkap  pada program  PTSL,  Panitia  Ajudikasi  tetap  melakukan  pengukuran  kepada  seluruh bidang  tanah  dalam  satu  lokasi  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan. Meskipun  demikian,  tidak  semua  bidang  tanah  yang  telah  terukur  tersebut  dapat diterbitkan  sertifikatnya.  Semua  itu  kembali  lagi  ke  kategori-kategori  tanah  di lokasi  PTSL  sesuai  Pasal  25  Angka  2  Peraturan  Menteri  Agraria  No.  12  tahun 2017.
Proses  pengurusan  berkas  hingga  penerbitan  sertifikat  dalam  program PTSL tidak menggunakan  waktu  yang  sangat  singkat,  dengan  seleksi dan pemeriksaan  data  oleh  Satgas  Fisik  dan  Satgas  Yuridis  diharapkan  mampu meminimalisir  terjadinya  kesalahan  data,  yang  dapat  memicu  konflik persengketaan.
Pasal 29 Peraturan Menteri Agraria No. 12 tahun 2017.
“Dalam hal terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak  atas  Tanah  maka  dilakukan  perbaikan  berdasarkan  Berita  Acara Perbaikan  Kesalahan  Administrasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”
Meskipun  sangat  jarang  terdapat  kasus  tersebut,  BPN  bisa  saja membatalkan  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah.  Sebelumnya  terdapat  surat pernyataan  yang  ditandatangani  oleh  pemegang  hak,  yang  bersedia  menerima sanksi  apapun  jika  dikemudian  hari  ditemukan  kesalahan  atas  keabsahan  data yang dituliskannya, saat melakukan pendaftaran tanah.
Sementara itu, hak-hak yang diperoleh sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya  dapat  dimintakan  pembatalan,  baik  oleh  orang  yang  berkepentingan maupun  oleh  negara.  Dasar  yang  dapat  digunakan  adalah  karena  adanya  cacat hukum  administrasif,  sebagaimana  dalam  Pasal  106  Peraturan  Menteri  Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud cacat hukum administratif adalah:
1. Kesalahan prosedur;
2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Kesalahan subjek hak;
4. Kesalahan objek hak;
5. Kesalahan jenis hak;
6. Kesalahan perhitungan luas;
7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
8. Data fisik atau data yuridis tidak benar;
9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
Sertifikat  hak atas tanah yang telah diterbitkan dan masih bisa dibatalkan tersebut  adalah  akibat  dari  sistem  publikasi  negatif  pendaftaran  tanah  yang diterapkan  di  Indonesia.  Sistem  ini  digunakan  untuk  melindungi  pemegang  hak yang  sebenarnya,  sehingga  pemegang  hak  akan  selalu  dapat  menuntut  kembali haknya  yang  telah  terdaftar  atas  nama  siapapun.  Selain  itu,  pada  sistem  ini, sertifikat  yang  dikeluarkan  merupakan  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang  kuat. 2 Sejalan  dengan  sifat  pembuktian  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  hak  yang  dimuat dalam pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997, bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah  yang  dianut  di  Indonesia  adalah  sistem  publikasi  negatif,  yaitu  sertifikat
2 Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah, http://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi- dalam-pendaftaran-tanah
hanya merupakan surat tanda bukti hak  yang bersifat kuat dan bukan merupakan surat  tanda  bukti  hak  yang  mutlak.  Hal  ini  berarti  bahwa  data  fisik  dan  data yuridis  yang  tercantum  dalam  sertifikat  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  harus diterima  hakim  sebagai  keterangan  yang  benar  selama  dan  sepanjang  tidak  ada tidak  ada  alat  bukti  lain  yang  membuktikan  sebaliknya.  Dengan  demikian, pengadilan  lah  yang  dapat  memutuskan  alat  bukti  mana  yang  benar  dan  apabila terbukti  sertifikat  itu  tidak  benar,  maka  diadakan  perubahan  dan  pembetulan sebagaimana mestinya.
Boedi  Harsono  mengemukakan  bahwa  sistem  yang  kita  pergunakan bukanlah  sistem  negatif  yang  murni,  melainkan  sistem  negatif  dengan  tendens positif. Pengertian negatif  yang dimaksud adalah  bahwa keterangan  yang  ada itu jika  ternyata  tidak  benar  masih  dapat  diubah  dan  dibetulkan.  Walaupun  yang dipergunakan  adalah  sistem  negatif,  para  petugas  pendaftaran  tidaklah  bersifat pasif  seperti  yang  dianut  dalam  sistem  publikasi  positif.  Artinya  mereka  tidak menerima begitu saja apa yang diajukan, dan dikatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran baik pada pembukuan untuk pertama kali, maupun pada pendaftaran atau  pencatatan  perubahannya  harus  dilaksanakan  penelitian  sebelumnya  untuk mencegah terjadinya kekeliruan. 3
Ketentuan  pasal  32  ayat  (1)  PP  No.  24  Tahun  1997  mempunyai kelemahan,  yaitu  negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan  bagi  pemilik sertifikat  karena sewaktu- waktu  akan  mendapatkan  gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa  dirugikan  atas diterbitkannya  sertifikat.  Untuk  menutupi  kelemahan  tersebut,  maka  dibuatlah pasal  32  ayat  (2)  yang  dapat  menjadikan  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  yang mutlak apabila memenuhi unsur-unsur kumulatif, yaitu:
1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasi secara nyata;
4. Dalam  waktu  5  tahun  sejak  diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak ada  yang  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  setempat  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan
3 Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria (Jakarta: Ghalia Indonesia), h.25-26.
ke  pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertifikat.
Sementara    itu,    dalam    hal    penyelesaian    masalah    pertanahan  dapat berhubungan antara Hukum Perdata, Hukum Pidana, maupun Hukum Tata Usaha Negara.  Seperti  dalam  hal  kasus  sengketa  kepemilikan  dalam  hubungannya dengan  Hukum  Perdata  dapat  diselesaikan  melalui  BPN  sebagai  mediator  untuk melakukan  gelar  perkara.  Jika  tidak  mencapai  mufakat,  maka  BPN  dapat merekomendasikan  agar  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  di  Pengadilan Negeri.  Begitupun  dalam  kasus  penyerobotan  tanah  dalam  kaitannya  dengan Hukum  Pidana  yang  dapat  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri.  Kemudian  dalam hal gugatan atas penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh BPN dapat dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), juga bila ditemukan unsur korupsi dalam hal penerbitan sertifikat dapat dilaporkan di Kejaksaan Negeri setempat.

## PENUTUP
Prosedur  pelaksanaan  PTSL  harus  dilaksanakan  secara pasti,  sederhana, biaya murah, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sesuai tujuannya berjalan  secara  efektif,  meskipun belum  efisien  karena  BPN  memiliki sarana  dan  prasarana  yang  terbatas,  sehingga  masih  terjadi  kesalahan  dalam pengukuran  dan  pemetaan  gambar.  Akan  tetapi, walaupun  prosesnya disederhanakan  dan  biayanya murah,  masih  ada  masyarakat  yang  tidak mendaftarkan  tanahnya  melalui  PTSL  karena  waktu  sosialisasi  yang  sangat singkat. Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Meskipun kepastian hak terjamin, namun sertifikat tersebut bukanlah alat bukti yang mutlak dalam perkara pengadilan dan dapat  digugat  baik  secara  perdata,  pidana,  maupun  administrasi  karena  sistem pendaftaran  tanah  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  sistem  pendaftaran  tanah negatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Chomzah, Ali Achmad. Hukum Agraria, Pertanahan Indonesia , Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2004.
Ismaya, Samun. Hukum Administrasi Pertanahan , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Isnur, Eko Yulian. Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah, Jakarta :Pustaka Yustisia, 2008.
Kansil,  C.S.T  dan  Christine  S.T  Kansil. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Agraria , Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
Lubis,  Mhd.  Yamin  dan  Abd.  Rahim  Lubis. Hukum  Pendaftaran  Tanah , Bandung: Mandar Maju, 2008.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Hak-hak atas Tanah, Seri Hukum Harta Kekayaan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004.
Murad, Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah . Cet.I, Bandung: Penerbit Alumni, 1991.
-------. Administrasi  Pertanahan,  Pelaksanaan  Hukum  Pertanahan  dalam Praktek .Cet.I, Bandung: Mandar Maju, 2013.
Parlindungan,  A.P. Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  (Berdasarkan  PP  No.  24 Tahun 1997) , Bandung: Mandar Maju, 1999.
Perangin,  Effendi. Praktek Permohonan  Hak atas Tanah .Cet.I, Jakarta:  Rajawali Pers,1991
Prakoso, Djoko  dan  Budiman  Adi  Purwanto, Eksistensi  PRONA  Sebagai Pelaksanaan  Mekanisme  Fungsi  Agraria. Cet.I,Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1985.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Cet. IV,  Jakarta:
Prenada Media Group, 2010.
Siahaan, Marihot Pahala. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Sutedi, Adrian. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya , Cet.V, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.