Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa

## PENDIDIKAN KESETARAAN DI RUMAH INKLUSIF DESA KEMBARAN KECAMATAN DAN KABUPATEN KEBUMEN
Mustolih MA Salafiyah Wonoyoso Kebumen
Jl. Walikonang 3 Wonoyoso, Gunungmujil, Bumirejo, Kebumen, Jawa Tengah 54316, Indonesia Email: mustolihbrs@gmail.com,

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pola  pendidikan  di  Rumah  Inklusif  Kembaran, dasar  untuk  pendidikan  inklusif  di  sana  dan  tantangan  dalam  mengimplementasikan  pendidikan inklusif di sana. Segmentasi lembaga pendidikan berdasarkan perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik secara fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa masih terjadi di Indonesia,  ini  menunjukkan  bahwa  pendidikan  di  Indonesia  belum  mengakomodasi  keragaman. Temuan  pendidikan  yang  dilakukan  di  Rumah  Inklusif  adalah  pendidikan  pembebasan  yang menempatkan  anak-anak  luar  biasa  atau  anak-anak  dengan  kebutuhan  khusus  untuk  belajar bersama dengan anak-anak normal dalam satu kelas di rumah joglo dekat dengan tempat mereka tinggal.  Yang  dimaksud  dengan  pembebasan  adalah  bahwa  siswa  diberi  kebebasan  untuk menentukan menu pendidikan mereka sendiri. Tantangan penerapan pendidikan inklusif di rumah inklusif  Kembaran  Kebumen  adalah  kurangnya  pemahaman  publik  tentang  kondisi  anak-anak penyandang cacat. Dalam proses pendidikan, rumah inklusif terbatas dalam hal fasilitas, dan ada kekurangan  staf  sukarela  untuk  membantu  anak-anak  cacat.  Hal  ni  terbukti  dengan  banyaknya fasilitas publik, terutama di Kebumen, yang tidak ramah bagi penyandang cacat. Kelahiran rumah inklusif di Kebumen adalah bentuk perlawanan terhadap kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani  anak-anak  berkebutuhan  khusus  di  Kebumen.  Pemerintah  belum  melakukan  apa-apa, tepatnya untuk mengecualikan anak-anak penyandang cacat di sekolah-sekolah Luar Biasa (SLB). Ini membuat siswa apalagi orang tua merasa minder.
Kata kunci : inklusif, difabel, persamaan

## EQUALITY PEDAGOGY  DI RUMAH INKLUSIF DESA KEMBARAN KECAMATAN DAN KABUPATEN KEBUMEN

## Abstract
This study aims to analyze  the pattern of education in the Kembaran Inclusive Houses, the basis  for inclusive  education  there  and the  challenges  of  implementing inclusive  education  there. Segmentation  of  educational  institutions  based  on  differences  in  religion,  ethnicity,  and  even differences in abilities both physically and mentally possessed by students still occur in Indonesia, this  indicates  that  education  in  Indonesia  has  not  accommodated  diversity . Findings  of  inclusive education carried out in Inclusive Houses is a liberation education that places exceptional children or children with special needs to study together with normal children in one class at a joglo house close  to  where  they  live.  What  is  meant  by  liberation  is  that  students  are  given  the  freedom  to determine  their  own  education  menu.  The  challenge  of  implementing  inclusive  education  in Kembaran Kebumen inclusive homes is the lack of public understanding the conditions of children with disabilities. In the process  education, inclusive homes are limited in terms of facilities, and there is a lack of volunteer staff to assist disabled children. This hall is proven by the many public facilities, especially in Kebumen, which are not friendly to the disabled. The birth of an inclusive house in Kebumen is a form of resistance to the lack of government attention in dealing with children with special needs in Kebumen. The government has not done anything, precisely to exclude children with disabilities in Extraordinary schools. This makes students more than parents feel less. Keywords: inclusive, difabel, equality

## PENDAHULUAN
Segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar  perbedaan  agama,  etnis,  dan  bahkan perbedaan  kemampuan  baik  fisik  maupun mental yang dimiliki oleh siswa masih terjadi di Indonesia hal ini mengindikasi pendidikan di Indonesia belum  mengakomodasi keberagam- an.  Segmentasi  lembaga  pendidikan  ini  telah menghambat  para  siswa  untuk  dapat  belajar menghormati  realitas  perbedaan  dan  kebera- gaman  dalam  masyarakat  (Wahab,  2011,  p. 11).
Dilematis, di saat Negara wajib mem- berikan pelayanan pendidikan bermutu kepada setiap  warganya  tanpa  terkecuali  termasuk mereka  yang  memiliki  perbedaan  dalam  ke- mampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD  1945  pasal  31  ayat  1.  sementara  pen- didikan adalah kebutuhan dasar setiap manusia sehingga  anak-anak yang  memiliki perbedaan kemampuan  (difabel)  disediakan  fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan  jenis  difabelnya  yang  disebut  dengan Sekolah  Luar  Biasa  (SLB).  Secara  modernis dari  prinsip  efisiensi  ini  sudah  selesai  tetapi dari  prinsip  efektifitas  hal  itu  belum  terukur. Satu-satunya  keuntungan  dalam  sistem  pen- didikan  SLB  adalah  lokalisasi,  para  penyan- dang  Diva  ini  telah  ditempatkan  dalam  satu wadah,  tetapi  sebenarnya  negara  telah  mem- bangun  tembok  eksklusifisme  bagi  anak-anak yang  berkebutuhan  khusus  ini.  Tembok  eks- klusifisme tersebut dalam tahap sosialisasi ma- nusia tanpa disadari telah menghambat proses saling  mengenal  antara  anak-anak  difabel  de- ngan anak-anak non-difabel .
Akibat sistem pendidikan tersebut da- lam  interaksi  sosial  di  masyarakat  kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi da- ri  dinamika  sosial  di  masyarakat.  Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelom- pok difabel. Sementara kelompok difabel sen- diri merasa keberadaannya bukan menjadi ba- gian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah terse- but  pendidikan  inklusif  diharapkan  dapat  me- mecahkan  salah  satu  persoalan  dalam  pena- nganan  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan khusus selama ini.
Salah satu komunitas yang prihatin de- ngan eksklusifisme para difabel adalah Rumah Inklusif.  Beralamat  di  Desa  Kembaran  Keca- matan  Kebumen.  Rumah  yang  dipimpin  oleh
Muinatul  Khoeriyah  (Mbak  Iin)  sekaligus pendiri Rumah Inklusif itu mewadahi dan me- nampung  semua  komunitas  keluarga  Difabel. Mayoritas  keluarga  yang  masuk  dan  menjadi anggota dari rumah inklusif itu adalah keluarga yang salah satu anggota kelarganya mengalami disabilitas atau difabel. Meksipun begitu Mbak Iin  berhasil  mengelola  para  keluarga  Diva  itu dalam  sebuah  desain  rumah  inklusif.  Bentuk rumah  itu  sederhana  berbentuk  Joglo  atau rumah jawa menjadi pilihan pendiri Mbak Iin bersama  suaminya  Ahmad  Murtajib,  “Untuk nguri-uri budaya” Tutur Mbak Iin saat ditanya.
Di  rumah  sederhana  itu  terrangkum berbagai  cerita  baik  suka,  duka  maupun  pilu para orang tua yang memiliki anak berkebutuh- an  khusus.  Saat  di  tempat-tempat  lain  anak- anak mereka ditolak sekolah di sinilah mereka diterima  dan  menjadi  bagian  dari  kehidupan mereka. (Iin, Wawancara, 23/11/2018) Mereka diperbolehkan  memilih  sendiri  aktifitas  yang disenangi, dan sedapat mungkin rumah inklusif memfasilitasinya.  Di  sinilah  terpenuhi  kebu- tuhan  akan  aktualisasi  diri  mereka,  salah  satu hierarkhi  kebutuhan  menurut  humanisme (Gobel, 1987).
Berbagai  kegiatan  untuk  mengaktif- kan  sikap  inklusif  digelar  di  rumah  ini.  Satu- satunya  yang  dilarang  di  rumah  ini  adalah eksklusifisme.  Kegiatan  penting  di  dalam rumah  inklusif  itu  ada  dua  yang  menonjol. Pertama  pembuatan  batik  Pegon  yang  sudah dua kali dilounching. Dan pembelajaran musik angklung  atau  musik  kolaborasi  dari  alat-alat petik  dan  angklung.  Musik  ini  diberi  nama jaelangkung. Pelatihan  musik  kolaboratif    ini dipimpin  oleh  langsung  oleh  Agus  Mursalin dan  dibina  oleh  Pujiono  pembina  rumah  in- klusif.  Pujiono  sehari-hari  bekerja  di  Kemen- terian Agama menjadi penyuluh di Kementeri- an Agama Kabupaten Kebumen (Iin, Wawan- cara, 23/11/2018).
Pada saat acara launching Batik Pegon dihadiri  oleh  beberapa  komponen  masyarakat di antaranya adalah pendeta Teguh dari Gereja GKI Kebumen sendiri, Ahmad Murtajih Direk- tur  setara  Syarikat  direktur  Serikat,  Mustolih News dari Kebumen dan Beberapa elemen lain seperti  Mas  Taufik  Hidayat  dosen  di  UNU Surakarta,  Irma  Susanti.  Acara  itu  didesain dengan  sangat  unik.  Diawali  dengan  diskusi penggalian  terhadap  nilai-nilai  yang  terkan- dung di dalam batik Pegon yang selama ini tak terungkap. Dari diskusi itu di awal pertemuan
itu  terungkap  bahwa  batik  Pegon  itu  adalah sandi  atau  alat  perjuangan.  Tentang  batik  pe- gon  ini  ternyata  memiliki  sejarah  yang  pan- jang. Diawali saat terjadi penjajahan di Indone- sia para ulama Nusantara menjadikan Pegon ini sebagai  alat  komunikasi  berbasis  sandi  yang rahasia yang tidak diketahui oleh Belanda. Jadi surat-menyurat  itu  dilakukan  dalam  rangka berkomunikasi antar ulama dan pejuang tanpa diketahui  oleh  orang  lain  terutama  penjajah Belanda.  Dalam  konteks  sekarang  mampukah pegon  itu  juga  bisa  menjadi  alat  perjuangan. Dalam konteks ini batik Pegon adalah alat per- juangan  dari  para  difabel  di  dalam  rumah  in- klusif ini untuk berjuang memperoleh hak-hak- nya sebagai difabel salah satunya kemudian di- pakai juga untuk antisipasi atau melawan hoax.
Batik Pegon di rumah ini memiliki be- berapa tema yang menarik. Di antaranya ada- lah ngupati , Jaa  zaidun,  Guyub  Rukun dan lain-lain. Uniknya setiap tema setiap edisi seri itu mempunyai sejarah epistemologi yang kuat seperti  contoh ngupati itu  lahir  dari  tradisi  di Jawa ngupati artinya pada saat anak berada di dalam  kandungan  4  bulan  di  lakukanlah  se- lamatan. Pada saat 4 bulan janin di kandungan menurut keyakinan mereka itu ditiuplah roh ke janin  yang  ada.  Saat  dalam  kandungan  inilah anak  difabel ini  orang  tuanya    diperingati  pe- ristiwa 4 bulan atau ngupati. Ini menjadi peris- tiwa yang sangat sakral, ada penyesalan di situ, muncul  tanya  apa  adakah  yang  salah  dalam proses peristiwa ngupati itu.
Dalam  pengamatan  awal,  di  rumah inkulusif  itu  terjadi  proses  penanaman  sikap- sikap  inklusif  sebagai  bentuk  pendidikan  ter- buka, proses menuju multukultural tercipta se- cara langsung  dan tanpa  sadar,  di  bawah  per- samaan rasa dan aktualisasi diri.
Masalah  utama  dalam  tulisan  ini adalah  bagaimana  pola  pendidikan  di  Rumah Inklusif  Kembaran,  landasan  pendidikan  in- klusif di Rumah inklusif Kembaran Kebumen, dan tantangan implementasi pendidikan inklu- sif di Rumah Inklusif Kembaran  Kebumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berusaha mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas tentang strategi pembelajaran equality pedagogy di rumah In- klusif Inklusif Desa Kembaran Kab. Kebumen.
Penelitian ini termasuk kategori pene- litian  lapangan  ( field  research ). Ditinjau  dari
segi  sifat-sifat  data  maka  termasuk  dalam penelitian  kualitatif.  Jika  di  tinjau  dari  sudut kemampuan  atau  kemungkinan  penelitian  da- pat memberikan informasi atau penjelasan, ma- ka penelitian ini termasuk penelitian termasuk penelitian deskriptif.
Data  digali  melalui  wawancara  men- dalam  ( indeept  interview )  dan  observasi  la- pangan. Teknik yang digunakan dalam wawan- cara  adalah  wawancara  tidak  terstruktur  ( un- standarized  interview )  yang  dilakukan  tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Selanjutnya  wawancara unstandarized ini  di- kembangkan  menjadi  tiga  teknik,  yaitu:  (1) Wawancara  tidak  terstruktur  ( unstructured interview atau passive interview ), dengan wa- wancara  ini  bisa  diperoleh  data  “ emic (Na- sution,  1988,  p.  71) (2)  Wawancara  agak terstruktur ( some what structured interview or active interview ), dengan wawancara ini dapat diperoleh data “ etic ”; 3) wawancara sambil lalu
( casual interview ).
Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  men- sintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  apa yang penting dan apa yang dipelajari dan me- mutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan  kepada orang lain (Moleong, 2001, p. 248). Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemi- kian  rupa  sampai  berhasil  menyimpulkan  ke- benaran-kebenaran  yang  dapat  dipakai  untuk menjawab  pertanyaan  atau  persoalan-persoal- an  yang  diajukan  dalam  penelitian.  Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Inklusi  berasal  dari  bahasa  Inggris “ inclusion ” berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam lingkungan,  ku- rikulum,  interaksi  sosial  dan  konsep  diri  atau visi misi sekolah. Inklusif juga dapat diartikan sebagai  cara  berfikir  dan  bertindak  yang  me- mungkinkan  setiap  individu  merasa  diterima dan dihargai (Smith, 2012, p. 45).  Lebih jauh lagi inklusif berarti semua anak dapat diterima meskipun  konsep  “semua  anak”  harus  cukup jelas, dan masih sulit bagi banyak orang untuk memahaminya (Sapon-Shevin, 2007, p. 10).
Ahli pendidikan mengemukakan kon- sep pendidikan inklusif secara beragam, meski

## 86 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
punya tujuan sama. Ahli pendidikan mendefi- nisikan pendidikan inklusif. Stainback menya- takan  bahwa  sekolah  inklusif  adalah  sekolah yang  menampung  semua  siswa  di  kelas  yang sama,  berbeda  dengan  Staub  dan  Peck  yang mengemukakan pendidikan inklusif adalah pe- nempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat  secara  penuh  di  kelas.  Hal  ini  menun- jukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apa- pun  kelainan  jenisnya  (Tarmansyah,  2009,  p. 76).
Pernyataan  yang  paling  berbeda  ada- lah Sirinam Khalsa menyatakan bahwa pendi- dikaninklusif adalah suatu cara untuk menghi- langkan model segregasi atau pemisahan anak- anak  berkelainan  yang  belajar  dengan  cara yang  berbeda  (Khalsa,  2004,  p.  2).  Sirinam Khalsa  membuat  kelas  tidak  boleh  dipisah antara  penyandang  disabilitas  dengan  siswa lainnya.  Didukung  oleh  Sapon-Shevin  yang mendefinisikan  pendidikan  inklusif  sebagai sistem  layanan  pendidikan  yang  mempersya- ratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat  di  kelas  reguler ber- sama-sama teman seusianya.
Menguatkan  pernyataan  Khalsa  dan Sapon-Shevin, Depdiknas menegaskan bahwa pendidikan  inklusif  didefinisikan  sebagai Sis- tem  layanan  pendidikan  yang  mengikutserta- kan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan  anak  sebayanya  di  sekolah  reguler yang  terdekat  dengan  tempat  tinggalnya.  De- ngan  demikian  penyelenggaraan  pendidikan inklusif  menuntut  pihak  sekolah  untuk  me- lakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana  prasarana  pendidikan,  maupun  sistem pembelajaran  yang  disesuaikan  dengan  kebu- tuhan dan karakteristik peserta didik (siswa).
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasio- nal  RI  Nomor  70  tahun  2009  (Menteri  Pen- didikan  Nasional  Republik  Indonesia,  2009), menyebutkan  pendidikan  inklusif  adalah  sis- tem  penyelenggaraan  pendidikan  yang  mem- berikan  kesempatan  kepada  semua  peserta didik  yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara ber- sama-sama  dengan  peserta  didik  umumnya (Geniofam, 2010, p. 61).
Pendidikan inklusif berarti sekolah ha- rus mengakomodasi semua anak tanpa meman- dang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosio-
nal,  linguistik  atau  kondisi  lainnya.  Ini  harus mencakup  anak-anak  penyandang  cacat  dan berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja, anak berasal  dari  populasi  terpencil  atau  yang  ber- pindah-pindah. Anak dari kelompok etnis mi- noritas,  linguistik  atau  budaya  dan  anak-anak dari  area  atau  kelompok  yang  kurang  berun- tung atau termajinalisasi.
Inti  pendidikan  inklusif  adalah  hak azazi  manusia  atas  pendidikan.  Seperti  infor- masi pada Deklarasi Hak Azazi Manusia tahun 1994,  yang  intinya  adalah  hak  agar  tidak didiskriminasi. Konsekuensi logis dari hak ini adalah bahwa semua anak punya hak menerima pendidikan. Diskriminasi atas dasar kecacatan, etnis,  agama,  bahasa,  jenis  kelamin,  kemam- puan  dan lain-lain  adalah bentuk  pelanggaran serius.
Jadi secara spekulatif dapat disimpul- kan  pendidikan  inklusif  adalah  pendidikan yang  menempatkan  anak  luar  biasa  atau  anak berkebutuhan  khusus  belajar  bersama  dengan anak normal dalam satu kelas di sekolah umum yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal  2  mengatur  bahwa  setiap  peserta  didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, men- tal  dan  sosial  atau  memiliki  kecerdasan    dan/ atau  bakat  istimewa  berhak  mengikuti  pen- didikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Pada  pasal  3  juga  disebutkan  bahwa  peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana di- maksud  terdiri  atas tunanetra,  tunarungu,  tu- nawicara,  tunagrahita,  tunadaksa,  tunalaras , berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, me- miliki  gangguan  motorik,  menjadi  korban penyalahgunaan  narkoba,  obat  terlarang  dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda  (Menteri  Pendidikan  Nasional Republik Indonesia, 2009).
Anak  berkebutuhan  khusus  adalah anak  yang  memiliki  perbedaan  sedemikian rupa dari anak rata-rata dari segi fisik, mental, emosi,  sosial,  atau  gabungan  dari  ciri-ciri  itu dan menyebabkan mereka mengalami hambat- an  untuk  mencapai  perkembangan  yang  opti- mal  dan  oleh  karenanya  mereka  memerlukan layanan  pendidikan  khusus  (Iswari,  2008,  p. 40).
Istilah  lain  bagi  anak  berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan bakat istimewa (Ilahi,  2013,  pp.  51–52;  Mudjito,  Harizal,  &
Elfindri, 2012, p. 25). Termasuk anak dengan kebutuhan khusus adalah anak tunanetra , yaitu anak yang mengalami kelainan kehilangan ke- tajaman penglihatan sedemikian rupa sehingga penglihatannya  tidak  dapat  digunakan  untuk melakukan  aktivitas  sehari-hari  termasuk  un- tuk  sekolah  sehingga  memerlukan  layanan pendidikan khusus.
Anak tunarungu ,  yaitu  anak  yang mengalami  kehilangan  kemampuan  mende- ngar, baik kehilangan kemampuan mendengar sama  sekali  maupun  kehilangan  kemampuan mendengar sebagian.  Anak tunagrahita , yaitu anak yang memiliki keterbatasan perkembang- an  fungsi-fungsi  inteligensi,  kapasitas  inteli- gensinya berada di bawah rata-rata anak. Anak tunadaksa , yaitu anak yang memiliki kelainan fungsi  fisik  yang  sedemikian  rupa  sehingga mengganggu  proses  pembelajaran  yang  biasa digunakan bagi siswa umum.
Anak tunalaras ,  yaitu  anak  dengan gangguan  emosional,  anak  dengan  kekacauan psikologis, atau anak dengan hambatan mental. Anak  berkesulitan  belajar,  adalah  anak  yang mengalami kesulitan atau gangguan dalam bel- ajar  bidang  akademik  dasar  sebagai  akibat terganggunya  sistem  saraf  yang  terkait  atau pengaruh secara langsung dari berbagai faktor lainnya  dan  ditandai  dengan  kesenjangan  an- tara potensi yang dimiliki dengan prestasi yang dicapai. Anak lambat belajar, yaitu siswa yang inteligensinya  berada  pada  taraf  perbatasan dengan  IQ  70-85  berdasarkan  tes  inteligensi baku.  Anak  berbakat,  yaitu  anak  yang  secara umu keberbakatannya ditandai dengan ciri IQ yang  secara  signifikan  di  atas  rata-rata  anak biasa  dan  mempunyai  karakteristik  tertentu (Iswari, 2008, pp. 45–76).
Anak autisme, yaitu anak yang sangat asyik dengan dirinya sendiri seolah-olah ia hi- dup dalam dunianya sendiri. Autisme merupa- kan suatu keadaan ketidakmampuan seseorang melakukan  kontak  sosial  dengan  lingkung- annya dengan berbagai komunikasi.
Prinsip pendidikan inklusif adalah ja- minan  akses  dan  peluang  sama  bagi  anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Beberapa  prinsip dasar  pendidikan inklusif  di antaranya.  Pendidikan  inklusif  membuka  ke- sempatan untuk semua jenis siswa. Pendidikan inklusif merepresentasi pihak termarginal dan terbelakang  dari  lingkungannya.  Representasi pendidikan inklusif bukan saja menolak diskri-
minasi dan ketidakadilan, melainkan perjuang- an hak azazi manusia yang terbelenggu hege- moni penguasa. Pendidikan inklusif tidak saja menjadi konsep pendidikan yang menekankan pada  kesetaraan,  tetapi  juga  memberikan  per- hatian penuh pada semua kalangan anak yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental. Pendidikan  inklusif  mengusung  tema  besar tentang pentingnya menghargai perbedaan da- lam keberagaman (Ilahi, 2013, pp. 51–52).
Prinsip  dasar  pendidikan  inklusif menghindari aspek negati labeling. Prinsip da- sar  ini  menjadi  karakter  pendidikan  inklusif . Ketika  muncul  pelabelan  kepada  anak  berke- butuhan khusus, di situlah muncul stigma ne- gatif yang menyudutkan anak dengan keterba- tasan dan kekurangannya. Pelabelan selain sa- ngat berbahaya dan bisa menimbulkan kecuri- gaan, tetapi juga dapat mencipta ketidakadilan menghargai  perbedaan  antara  sesama.  Salah satu  dampak  buruk  dar labelin adalah  mun- culnya inferioritas bagi pihak yang diberi label negatif.
Pendidikan inklusif selalu melakukan Check dan Balances. Salah  satu  keuntungan dari  kehadiran  pendidikan  inklusif  adalah selalu  melakukan check dan balances. Keha- diran  pendidikan  inklusif  bukan  sekedar  kon- sep  percobaan  yang  hanya  muncul  dalam wacana belaka, melainkan bisa menjadi konsep ideal yang berperan penting dalam penyeleng- garaan pendidikan berbasis check dan balances. Sangat  antusias  menyambut  kehadiran  pendi- dikan  inklusif  karena  disamping  menciptakan alternatif baru juga menghadirkan satu gagasan praktis  yang  dapat  dilaksanakan  tanpa  harus mengalami  kesulitan  berarti  dalam  konteks pelaksanaannya.
Prinsip pembelajaran yang harus men- jadi  perhatian  guru  di  sekolah  inklusi  dijelas- kan  Idiyanto  sebagai  prinsip  motivasi.  Guru harus  terbiasa  memotivasi  siswa  agar  tetap bergairah dan bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran (Indianto, 2013, pp. 21–22).
Prinsip latar/konteks.  Guru  perlu  me- ngenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh,  memanfaatkan  sumber  belajar  yang ada  di  lingkungan  sekitar,  dan  semaksimal mungkin  menghindari  pengulangan-pengu- langan  materi  pengajaran  yang  sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak.
Setiap anak melakukan kegiatan pem- belajaran,  guru  harus  merumuskan  tujuan  se- cara  jelas,  menyiapkan  bahan  dan  alat  yang

## 88 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
sesuai serta mengembangkan strategi pembel- ajaran  yang  tepat.  Prinsip  hubungan  sosial dalam  kegiatan  belajar  mengajar,  guru  perlu mengembangkan  strategi  pembelajaran  yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan  siswa,  siswa  dengan  siswa,  guru  de- ngan  siswa  dan  lingkungan,  seakan  interaksi banyak arah.
Dalam  kegiatan  pembelajaran,  guru harus  banyak  memberi  kesempatan  kepada anak untuk melakukan praktik atau percobaan, menemukan  sesuatu  melalui  pengamatan,  pe- nelitian dan sebagainya. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara  mendalam,  baik  dari  segi  kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambat- annya dalam belajar, sehingga setiap kegiatan pembelajaran  masing-masing  anak  mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai.
Prinsip  menemukan,  guru  mengem- bangkan  strategi  pembelajaran  yang  mampu memancing anak terlibat secara aktif baik fisik maupun mental, sosial dan emosional. Prinsip pemecahan  masalah  Guru  hendaknya  sering mengajukan berbagai persoalan/problem yang ada  di  lingkungan  sekitar  dan  anak  dilatih untuk  merumuskan,  mencari  data,  mengana- lisis,  dan  memecahkannya  sesuai  dengan  ke- mampuannya.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasio- nal Nomor 70 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 menjelaskan  pendidikan  inklusi  bertujuan  un- tuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepa- da semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memi- liki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu sesuai  dengan  kebutuhan dan  kemampuannya serta betujuan untuk  mewujudkan penyeleng- garaan pendidikan yang menghargai keaneka- ragaman  dan  tidak  diskriminatif  bagi  semua peserta didik.
Buku  Pedoman  Umum  Penyeleng- garaan  Pendidikan  Inklusi  Direktorat  PSLB (Direktorat  Pembinaan  SLB,  2007)  diuraikan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan in- klusi di Indonesia adalah pertama untuk mem- berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepa- da semua anak mendapatkan pendidikan  yang layak  sesuai  dengan  kebutuhannya,  termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kedua mem- bantu mempercepat program wajib belajar pen- didikan dasar. Ketiga membantu meningkatkan
mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekanangka  tinggal  kelas  dan  putus  seko- lah. Keempat menciptakan  sistem  pendidikan yang  menghargai  keanekaragaman,  tidak  dis- kriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Dan kelima m emenuhi ama-nat konstitusi.
Kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan secara nasional yang mendukung pe- nyelenggaran pendidikan inklusif saat ini me- rujuk pada UUD 1945 alenia ke 4 pasal 31 ayat 1,  UU  Nomor  4  tahun  1997  tentang  penyan- dang cacat dalam pasal 6 ayat 1, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 9 ayat 2, pasal 51 dan pasal 52, UU No- mor 20 tahun 2003 pasal 15, serta Permendik- nas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif  bagi  peserta  didik  yang  memiliki  ke- lainan  dan  kecerdasan  bakat/istimewa  dalam dalam pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1, 2, dan 3.

## Landasan Pedagogis
Manusia dapat dididik sekaligus dapat mendidik  serta  saling  mendidik  sesamanya. Seorang manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya  hanya  melalui  pendidikan  yang dilakukan  oleh  manusia  lainnya.  Pendidikan hanya  mungkin  terjadi  apabila  manusia  itu berhubungan  dengan  manusia  lainnya  yang menyelenggarakan pendidikan.

## Landasan Empiris
Penelitian  tentang  inklusif  telah  ba- nyak  dilakukan  di  negara-negara  Barat  sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori  oleh The  National  Academy  Of Sciences (Amerika Serikat). Beberapa peneliti kemudian  menyimpulkan  bahwa  pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap per- kembangan  akademik  maupun  sosial  anak berkelainan dan teman sebayanya.
Dilema  yang  perlu  ditangani  dengan kebijakan  khusus  (Sunaryo,  2009,  pp.  9–10) yaitu: Sistem penerimaan siswa baru, khusus- nya  ditingkat  penjenjangan  pendidikan  mene- ngah  dan  atas.  Kesulitan  jika  mendasarkan pada ijazah akhirnya ditetapkan melalui umur. Dijadikannya  pencapaian  hasil  ujian  nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari  kemampuannya  dalam  mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragaman.
Penggunaan  label  rumah  inklusif  be- lum  ada  payung  hukumnya,  yang  ada  baru sekolah  inklusif  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Pen- didikan  Nasional  (Presiden  Republik  Indone- sia,  2005)  pasal  41  ayat  1  tentang  keharusan memiliki tenaga kependidiakn khusus bagi se- kolah inklusif sebagai alasan melakukan peno- lakan  masuknya  anak  berkelainan  ke  sekolah yang bersangkutan yang ditandai dengan mun- culnya gejala “ekslusivisme baru”, yaitu meno- lak  anak  berkebutuhan  khusus  dengan  alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.
Kurikulum  pendidikan  umum  yang ada sekarang ini belum mengakamodasi keber- adaan anak-anak yang memiliki perbedaan ke- mampuan (difabel). Masih dipahaminya pendi- dikan  inklusif  secara  dangkal,  yaitu  semata- mata  memasukkan  anak disabled  children ke sekolah  regular,  tanpa  upaya  mengakmodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat men- jadikan  anak  tetap  tereklusi  dari  lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak  nyaman,  sedih,  marah  dan  sebagainya. Padahal  makna  inklusif  adalah  ketika  ling- kungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, pe- duli,  mencintai,  menghargai,  serta  hidup  dan belajar dalam kebersamaan.
Munculnya label khusus yang sengaja diciptakan  oleh  pemerintah  maupun  masyara- kat  yang  cenderung  membentuk  sikap  ekslu- sivisme.  Kondisi  ini  tentu  dapat  berdampak pada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua karena  menerima  anak  berkebutuhan  khusus dengan sekolah special school. Masih terbatas- nya  perhatian  dan  keseriusan  pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusif se- cara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya maupun uji coba  metode  pembelajaran,  sehingga  hanya terkesan program eksperimental.
Melaksanakan sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus kepada guru melalui se- minar, workshop dan lain sebagainya, sehingga guru  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus yang valid. Dengan  berubahnya  pola  pikir  guru  tentang anak  berkebutuhan  khusus,  maka  perlakuan mereka  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus dapat  berubah  dan  anak  berkebutuhan  khusus bukan  lagi  kelompok  marginal  yang  perlu penanganan serius.
Kebijakan  pemerintah  sebagai  komit- men untuk mewujudkan penyelenggaraan pen- didikan  inklusif  di  Indonesia,  dapat  ditandai dengan lahirnya Undang-Undang sebagai beri- kut. UU Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 5 tentang Pernyandang  Anak  Cacat,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang Perlindungan  anak,  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5, Ayat 1 sampai dengan 4  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Per- mendiknas  Nomor  70  Tahun  2009  tentang Pendidikan  Inklusif,  PP  No.  17  tahun  2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang Penge- lolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Bahkan tahun 2002 pemerintah secara resmi  mulai  melakukan  proyek  ujicoba  di sembilan propinsi yang memiliki pusat sumber dan  sejak  saat  itu  lebih  dari  1500  siswa  ber- kelainan  telah  bersekolah  di  sekolah  regular. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 sis- wa  atau  5,11%  dari  seluruh  jumlah  anak  ber- kebutuhan khusus, sedangkan pada tahun 2007 meningkat  menjadi  7,5%  atau  15.181  siswa yang  tersebar  di  796  sekolah  inklusif  yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Sunardi, 2009, p. 6).
Hal  ini  berarti  pemerintah  telah  ber- upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan yang  telah  dibuat.  Dari  data  yang  diperoleh, tampaknya implementasi yang telah dilakukan menunjukan  kuantitas  yang  progresif,  namun pertanyaannya, apakah benar implementasi ter- sebut  telah  berhasil?  Seperti  dikatakan  Press- man dan Wildavsky, “proses untuk melaksana- kan  kebijakan  perlu  mendapatkan  perhatian yang seksama”. Oleh sebab itu, keliru jika kita menganggap  bahwa  proses  tersebut  dengan sendirinya  akan  berlangsung  mulus  (Wahab, 2011,  p.  135).  Sedangkan  Hogwood  &  Gunn mengatakan bahwa kebijakan public itu sebe- narnya  mengandung  resiko  untuk  gagal (Wahab, 2011, pp. 128–129).
Kegagalan  dalam  implementasi  kebi- jakan dapat dilihat dari dua kategori besar, yai- tu non-implemetation dan unsuccessfull imple- mentation .  Dalam  kontek  pendapat  Hogwood & Gunn, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk  mengimplementasikan  kebijakannya  ti- dak  termasuk  dalam  dua  kategori  ini,  namun juga tidak serta merta dianggap sebagai keber- hasilan yang mutlak.
Pertanyaannya makna tersebut di atas telah  terwujud  menjadi  sebuah  kenyataan  da- lam implementasi kebijakan? Tentunya hal ini

## 90 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
masih dapat disanggah dengan perkataan mana mungkin  kebijakan  itu  mampu  menghasilkan perubahan  seketika.  Apapun  sanggahannya evaluasi tetap harus diarahkan pada pemaham- an makna dari pendidikan inklusif itu sendiri.
Berikut  dari  sisi  konten  kebijakan yang  terdapat  dalam  Undang-Undanga  No  20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio- nal (Presiden Republik Indonesia, 2003), yang menyebutkan tujuan pendidikan nasional ada- lah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mu- lia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan peser- ta  didik  berkelainan  dibentuk  menjadi  warga negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  ja- wab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan,  berpartisipasi  dalam  masyarakat. Tentunya  ini  masih  menjadi  pekerjaan  besar untuk  mengimplementasikan  kebijakan  terse- but.
Belum  lagi  pada  kenyataan  yang  riil, yang  terjadi  di  lapangan  tentang  pendidikan inklusif  saat  ini.  Walaupun  sudah  terbit  kebi- jakan yang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum, namun dalam implentasinya masih ba- nyak  persoalan-persoalan  yang  terjadi,  misal- nya: Isu pemahaman pendidikan inklusif yang masih  disamakan  dengan  integrasi,  sehingga siswa  harus  menyesuaikan  dengan  sistem  di sekolah. Isu kebijakan sekolah yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan  khusus dengan dalih tidak memiliki tenaga pendidik, fasilitas dan sebagainya. Isu tentang proses pembelajar- an, misalnya guru masih belum bisa menerje- mahkan kurikulum yang fleksibel, menentukan tujuan sampai pada evaluasi. Isu kondisi guru, belum  adanya  guru  yang  memiliki  kualitas memadai sebagai guru pendidikan inklusif. Isu tentang lingkungan, dan sebagainya.
Dari berbagai dilema yang terjadi pada pendidikan  inklusif  di  Indonesia,  setidaknya harus segera diantisipasi dengan kebijakan-ke- bijakan khusus agar tidak menghalangi pelak- sanaan implementasi kebijakan tentang pendi- dikan inklusif. Menurut Sunardi ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus (Sunardi, 2009, p. 20), yakni sistem pe- nerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pen- didikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerima- an.  Siswa  hanya  dapat  diterima  kalau  hasil
ujian  nasionalnya  memenuhi  standar  minimal yang telah ditetapkan oleh setiap sekolah. Di- jadikannya pencapaian hasil ujian nasional se- bagai  kriteria  sekolah  bermutu,  bukan  diukur dari  kemampuannya  dalam  mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragaman. Penggunaan label sekolah inklusif dan adanya PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41 ayat 1 tentang keharusan untuk memiliki tena- ga  kependidikan  khusus  bagi  sekolah  inklusif sebagai  alasan  melakukan  penolakan  masuk- nya anak berkelainan ke sekolah yang bersang- kutan, yang ditandai dengan munculnya gejala esklusivisme baru, yaitu menolak anak berke- butuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusif.  Kurikulum  pendidikan  umum  yang ada  sekarang  ini  belum  mengakomodasi  ke- beradaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).
Masyarakat Kembaran Kabupaten ma- sih  memahami  pendidikan  inklusif  secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disabled  children ke  sekolah  reguler,  tanpa upaya  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  khu- susnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak te- tap tereklusi dari lingkungan karena anak me- rasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusif  adalah  ketika  lingkungan  kelas  atau sekolah mampu memberikan rasa senang, me- nerima,  ramah,  bersahabat,  peduli,  mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam ke- bersamaan.
Munculnya label khusus yang sengaja diciptakan  oleh  pemerintah  maupun  masyara- kat yang cenderung membentuk sikap eksklu- sivisme,  seperti  Sekolah  Unggulan,  Sekolah Berstandar  Internasional  (SBI),  Sekolah  Rin- tisan Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah Favorit,  Sekolah  Percontohan,  Kelas  Aksele- rasi, serta  sekolah-sekolah yang  berbasis aga- ma. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah  inklusif  sebagai  sekolah  kelas  dua ( second  class ),  karena  menerima  anak  berke- butuhan  khusus  (ABK)  sama  dengan special school (sekolah khusus). Terbatasnya  perhatian  dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusif secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehing- ga hanya terkesan program eksperimental.
Pendidikan inklusi yang diterapkan di Rumah  inklusi  desa  Kembaran  adalah  pem- bebasan  dengan  sedapat  mungkin  menjamin hak  setiap  warga  sekolah  mendapatkan  pen- didikan, menghilangkan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dan membantu me- ningkatkan  mutu  pendidikan.  Hal  ini  yang dapat  dirasakan  langsung  oleh  anak,  guru, orang  tua  dan  masyarakat  di  Desa  Kembaran Kecamatan Kebumen.
Di  Rumah  Inklusi  Desa  Kembaran Kecamatan  dan  Kabupaten  Kebumen  anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam seting inklusif  antara  lain pertama mengembangkan kepercayaan  pada  diri  anak,  merasa  bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperoleh- nya. Kedua a nak didorong untuk belajar secara mandiri, dengan mencoba memahami dan me- nerapkan  pelajaran  yang  diperoleh  di  Rumah Inklusif  ke  dalam  kehidupan  sehari-hari  di lingkungannya. Ketiga anak  mampu  berin- teraksi  secara  aktif  bersama  teman-temannya, bersama guru-guru yang berada di lingkungan Rumah Inklusif dan masyarakat. Keempat anak dapat  belajar  untuk  menerima  adanya  perbe- daan, dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut sehingga secara keseluruh- an anak menjadi kreatif dalam pembelajaran.
Dalam pelaksanaan pendidikan di Ru- mah  Inklusif  guru  dituntut  untuk  serta  mem- peroleh keuntungan dari: pertama guru mem- peroleh kesempatan belajar dari cara mengajar dalam  seting  inklusif. Kedua terampil  dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Ketiga mampu  mengatasi  berbagai  tantangan  dalam memberikan layanan kepada semua anak. Ke- empat bersikap  positif  terhadap  orang  tua, masyarakat dan anak dalam situasi yang bera- gam. Kelima, mempunyai peluang untuk meng- gali dan mengembangkan serta mengaplikasi- kan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara pro aktif, kreatif dan kritis.
Pada  pendidikan  di  Rumah  Inklusif ini, guru memperoleh kepuasan kerja dan pen- capaian prestasi lebih tinggi ketika semua pe- serta  didik  mencapai  keberhasilan.  Dalam  se- kolah inklusif akan tercipta nuansa yang ramah terhadap pembelajaran dan terbuka kesempat- an  bagi  para  relawan  untuk  membantu  pe- laksanaan  pembelajaran  di  kelas  bekerjasama dengan guru-guru.
Respon orang tua dalam pembelajaran yang  dilaksanakan  di  Rumah  Inklusif  antara lain  adalah pertama para  orang  tua  dapat belajar  lebih  banyak  tentang  bagaimana  cara- cara  mendidik  anaknya,  cara  membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggu- nakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Kedua , secara pribadi terlibat dan akan merasa- kan  keberadaannya  menjadi  lebih  penting dalam  membantu  anak  untuk  belajar. Ketiga, orang tua akan merasa dihargai, mereka merasa dirinya  sebagai  mitra  sejajar  dalam  memberi- kan  kesempatan  belajar  yang  berkualitas  ke- pada anaknya. Dengan pelaksanaan pendidikan inklusif  orang  tua  akan  dapat  berinteraksi dengan orang lain, serta memahami dan mem- bantu  memecahkan  masalah  yang  terjadi  di lingkungan  masyarakat. Keempat orang  tua mengetahui  bahwa  anaknya  dan  semua  anak yang  ada  di  sekolah,  menerima  pendidikan yang  berkualitas  sesuai  dengan  kemampuan masing-masin individu anak.
Masyarakat  Desa  Kembaran  dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Rumah In- klusif mendapatkan pertama masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih ba- nyak  anak  mengikuti  pendidikan  di  lembaga yang  ada  dilingkungannya.  Masyarakat  dapat melihat  bahwa  masalah  yang  menyebabkan penyimpangan  sosial  yang  menjadi  penyakit masyarakat akan dikurangi dengan adanya la- yanan pendidikan inklusif untuk semua. Kedua s emua  anak  yang  ada  di  masyarakat  akan  te- rangkat dan menjadi sumber daya yang poten- sial. Lebih penting adalah masyarakat akan le- bih terlibat di sekolah dalam rangka mencipta- kan  hubungan  yang  lebih  baik  antara  sekolah dan masyarakat.

## SIMPULAN
Temuan  equality  pedagogy  yang  di- laksanakan  di  Rumah  Inklusif  adalah  terjadi- nya  praktik  pendidikan  pembebasan  yang menempatkan anak luar biasa atau anak dengan kebutuhan  khusus  belajar  bersama  dengan anak  normal  dalam  satu  kelas  di  rumah  joglo yang  dekat  dengan  tempat  tinggalnya.  Yang dimaksud pembebasan adalah siswa diberikan keleluasaan  untuk  menentukan  sendiri  menu pendidikannya.
Tantangan  equality  pedagogy  di  ru- mah  inklusif  Kembaran  Kebumen  adalah  mi- nimnya  pemahaman  masyarakat  umum  terha-

## 92 – Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi
dap  kondisi  anak-anak  difabel.  Dalam  proses pendidikannya rumah inklusif terbatas dari sisi sarana-prasarana  dan  kurangnya  tenaga  rela- wan  pendamping  anak-anak  difabel.  Hal  ini terbukti dengan banyaknya fasilitas publik ter- utama di Kebumen yang tidak ramah difabel.
Lahirnya  rumah  inklusif  di  Kebumen adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap mi- nimnya  perhatian  pemerintah  dalam  mena- ngani  anak-anak  berkebutuhan  khusus  di  Ke- bumen. Pemerintah belum melakukan apa-apa, justeru  mengeksklusifkan  anak-anak  difabel dalam  sekolah-sekolah  Luar  Biasa.  Hal  ini membuat para siswa dan orang tua merasa min- der.  Dari  pelaksanaan  pendidikan  di  Rumah Inklusif  yang  dapat  mengambil  keuntungan adalah siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam  memahami  dan  melibatkian  diri  dalam persoalan difabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Pembinaan SLB. (2007). Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif . Jakarta: Depdiknas.
Geniofam. (2010). Mengasuh dan mensukseskan anak berkebutuhan khusus . Yogyakarta: Gerai Ilmu.
Ilahi, M. T. (2013). Pendidikan inklusif:
konsep dan aplikasi . Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media.
Indianto, R. (2013). Materi implementasi pendidikan inklusi . Surabaya:
Universitas Sebelas Maret.
Iswari, M. (2008). Kecakapan hidup bagi anak berkebutuhan khusus . Padang: UNP Press.
Khalsa, S. (2004). Inclusive classroom a practical guide for education . Laverett: Permission Publisher.
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau
Bakat Istimewa (2009).
Moleong, L. J. (2001). Metode penelitian kualitatif . Bandung: PT Remaja Persada Rosda Karya.
Mudjito, Harizal, & Elfindri. (2012).
Pendidikan inklusif . (Wardi, Ed.).
Jakarta: Baduose Media.
Nasution, S. (1988). Metode penelitian naturalistik kualitatif . (Tarsito, Trans.). Bandung.
Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003). Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (2005).
Sapon-Shevin, M. (2007). Widening the circle: the power of inclusive classrooms . Boston: Bacon Press.
Smith, D. (2012). Sekolah inklusif konsep dan penerapan pembelajaran . Bandung:
Nuansa.
Sunardi. (2009). Issues and problems on implementation of inclusive education for disable children in Indonesia . Tsukuba: Criced-University of Tsukuba.
Sunaryo. (2009). Manajemen pendidikan inklusi . Bandung: FIP UPI.
Tarmansyah. (2009). Perspektif pendidikan inklusif . Padang: UNP Press.
Wahab, S. A. (2011). Pengantar analisis kebijakan publiK . Malang: UMM Press.