## KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT ANEKA GUNA BANK RIAU KEPRI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

## Martha Hasanah Rustam
Email : marthahasanah@gmail.com Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

## Abstrak
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/  perjanjian  yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Oleh karena klausula baku  yang dipergunakan didalam perjanjian  kredit  di  bank  ini  bersifat  sepihak  dimana  pihak  banklah  yang menentukan  isi  dari  klausul  tersebut  sedangkan  pihak  nasabah  tidak  memiliki pilihan untuk mengubahnya karena kedudukan dari nasabah tersebut dalam posisi yang lemah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi  kedudukan  yang  tidak seimbang  antara  pihak  bank  sebagai  kreditur  dengan  pihak  nasabah  sebagai debitur serta klausula baku Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri masih bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan konsumen.

## Kata Kunci : Klausula Baku, Perjanjian Kredit Bank

## Abstract
According  to  law  number  8  of  1999  on  Consumer  Protection,  raw  clause  is  any rules  or terms  and conditions  have been prepared in  advance and set  unilaterally by businessmen who poured in a documents and binding agreement/and must be filled by the consumer. Because the raw clause used in the credit agreements are unilateral  where  the  bank  that  determines  the  content  of  the  clause  while  the customer had no choice to change it because of the position of the customer in a weak position. This Research method using normative. From this research it can be  concluded  that  there  is  a  position  that  is  not  balanced  between  the  banks  as creditors with the customer as debtor and Credit Agreement Assorted raw clause in  order  to  Bank  Riau  Kepri  still  contrary  to  the  provisions  of  article  18  law number 8 of 1999 on Consumer protection
Keywords : The Raw Clause, Bank Credit Agreement

## A. Latar Belakang Masalah
Bank  merupakan  salah  satu
lembaga  keuangan  yang  paling penting didalam kehidupan
masyarakat  Indonesia  hingga  ke
negara-negara  internasional  lainnya. Bank  juga  dikenal  sebagai  lembaga perantara  antara  pihak-pihak  yang mempunyai  kelebihan  dana  ( surplus of  funds )  dengan  pihak-pihak  yang
kekurangan  dana  ( lack  of  funds ).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perbankan, Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 1 Berdasarkan pengertian dari bank tersebut “fungsi utama
Perbankan  Indonesia  adalah  sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat” 2 selain  itu  Bank  juga menghimpun  dana  dengan  cara menerima  simpanan  dari  masyarakat dalam  bentuk  tabungan,  deposito maupun giro dan bank juga menyalurkan  dana  tersebut  dalam bentuk  pinjaman  uang  atau  kredit yang hal tersebut juga diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bank  Riau  Kepri  adalah  salah
satu lembaga keuangan yang mendorong pertumbuhan daerah sebagai kebanggaan masyarakat Riau
1 .  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998 tentang perbankan, Pasal 1 angka 2.
2 . Ibid ., Pasal 3
dan  Kepulauan  Riau 3 yang  turut andil  dalam  memberikan  pinjaman kredit.  Istilah  kredit  berasal  dari bahasa  latin Credere yang  berarti kepercayaan atau Credo yang artinya saya  percaya. 4 Menurut  Undang- Undang  Perbankan,  Kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga. 5 Mengingat  pemberian  kredit tersebut  melibatkan  ke2  (dua)  belah pihak  yaitu  pihak  bank  sebagai kreditur serta pihak masyarakat  yang akan  mengajukan  kredit  sebagai pihak  debitur  maka  kedua  belah pihak  harus  sama-sama  mengetahui hak  dan  kewajibannya  yang  akan dituangkan di dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Penulis  memberi  batasan  perjanjian kredit di sini yaitu pada kredit aneka
3 . Website https://www.bankriaukepri.co.id .
4 .  Hadiwidjaja,  2000, Analisis  Kredit  ( dilengkapi  telaah  kasus ),  Pionir  jaya,
Bandung , hlm.4.
5 .  Undang-undang  No.10  tahun  1998 tentang  perbankan., Op.Cit .,  Pasal  1  angka
11.
guna  (KAG)  yaitu  kredit  yang diberikan kepada pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha dalam rangka  pembelian  perabotan  atau peralatan  rumah  tangga,  peralatan elektronik, biaya pendidikan,
pengobatan  dan  pernikahan  dan kebutuhan lainnya. 6
Adapun keuntungan dari KAG yaitu :
1. Proses  cepat  maksimal  3  hari kerja,  kredit  bisa  langsung cair  sepanjang  persyaratan lengkap;
2. Persyaratan mudah dan ringan yaitu :
a. Fotocopy  identitas  suami isteri;
b. Fotocopy Karpeg,  SK pangkat  terakhir  dan  SK pengangkatan pertama;
c. Fotocopy kartu keluarga;
d. Daftar perincian gaji;
e. Surat persetujuan pemotongan  gaji  diatas
materai. Dan dengan melalui tata cara sebagai berikut : 1. Mengajukan permohonan
tertulis diseluruh
6 .Website https://www.bankriaukepri.co.id.
cabang/capem/kantor Bank Riau Kepri;
2. Mengisi  formulir  yang  telah disediakan  dan  melengkapi persyaratan;
3. Menandatangani surat perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dinotaris;
4. Menyerahkan bukti asli kepemilikan jaminan;
5. Mempunyai rekening
tabungan  SINAR  di  cabang pencairan kredit. 7 Pada dasarnya
suatu perjanjian  dibuat  antara  ke  2  (dua) belah pihak dengan menerapkan asas kebebasan  berkontrak  ( freedom  of contract ).
Asas kebebasan berkontrak  adalah  suatu  asas  yang menyatakan  bahwa  para  pihak  yang terikat  pada  suatu  kontrak  pada prinsipnya  bebas  untuk  membuat ataupun  tidak  membuat  kontrak, demikian juga kebebasan dari masing pihak-pihak  tersebut  untuk  mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
Kebebasan  berkontrak  disini  harus memenuhi  syarat  sebagai  suatu kontrak, tidak dilarang oleh Undang- Undang,  tidak  bertentangan  dengan kebiasaan  serta  harus  dilaksanakan
7 . Ibid.
dengan  ikhtikad  baik  dari  masing- masing pihak. 8
Dalam praktiknya, hampir seluruh  bank  termasuk  Bank  Riau Kepri  telah  menerapkan  penggunaan standard  contract (klausula  baku) dalam perjanjian kreditnya. Standard contract adalah  perjanjian  yang bentuknya  tertulis  dan  isinya  telah ditentukan  secara  sepihak  oleh  bank sebagai  pihak kreditur, serta sifatnya memaksa  nasabah  sebagai  pihak debitur  untuk  menyetujui  dari  isi perjanjian tersebut. Perjanjian standard contract tidak dapat dilakukan secara lisan, karena kreditur  akan  mengalami  kesulitan untuk mengingat seluruh isi perjanjian maka perjanjian ini dibuat secara tertulis. 9
Menurut Munir Fuady, kontrak baku  adalah  suatu  kontrak  tertulis yang  dibuat  oleh  hanya  salah  satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali  kontrak  tersebut  sudah tercetak dalam  formulir tertentu oleh salah  satu  pihak,  yang  dalam  hal  ini
ketika kontrak tersebut 8 .Munir  Fuady,  2008, Pengantar  Hukum Bisnis ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm 12.
9 .  Gatot  Supramono,  2009, Perbankan  dan Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  di  Bidang Yuridis ,Rineka Cipta, Jakarta, hlm 174.
ditandatangani  umumnya  para  pihak hanya  mengisi  data-data  informatif tertentu  saja  dengan  sedikit  atau tanpa  perubahan  dalam  klausula- klausulanya,  dimana  pihak  lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai  kesempatan  atau  hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula  yang  dibuat  oleh salah  satu  pihak  tersebut,  sehingga biasanya  kontrak  baku  sangat  berat sebelah. 10 Kalau  kita  melihat  hal yang  demikian  bertentangan  dengan asas  kebebasan  berkontrak.  Dengan alasan  efesiensi  debitur  biasanya dihadapkan  pada  situasi take  it (menyetujui) or (atau) leave  it
(menolak)  perjanjian  kredit  tersebut. Di  dalam  uraian  perjanjian  kredit tersebutlah biasanya tercantum
adanya klausula-klausula baku.
Menurut Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  klausula baku  adalah  setiap  aturan  atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam
10 .  Endang  Purwaningsih,  2010, Hukum Bisnis , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 79.
suatu  dokumen  dan/  perjanjian  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen.  Oleh  karena  klausula baku  yang  dipergunakan  didalam perjanjian  kredit  dibank  ini  bersifat sepihak  dimana  pihak  banklah  yang menentukan  isi  dari  klausul  tersebut sedangkan  pihak  nasabah  tidak memiliki pilihan untuk mengubahnya karena  kedudukan  dari  nasabah tersebut dalam posisi yang lemah.
Di  dalam  Pasal  18  angka  (1) dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan
Konsumen menyatakan : 11 1. Pelaku usaha dalam menawarkan  barang  dan/atau jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan
dilarang memuat  atau  mencantumkan klausula  baku  pada  setiap dokumen  dan/atau  perjanjian apabila :
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak
penyerahan  kembali  barang yang dibeli konsumen;
11 . Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
d. Menyatakan  pemberian  kuasa dari  konsumen  kepada  pelaku usaha  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk melakukan segala tindakan sepihak  yang  berkaitan  dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur  perihal  pembuktian atas hilangnya kegunaan
barang  atau  pemanfaatan  jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi  hak  kepada  kepada pelaku usaha untuk
mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi  harta  kekayaan konsumen  yang  menjadi  objek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen  kepada  peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan,  lanjutan  dan  atau pengubahan lanjutan yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku usaha  dalam  masa  konsumen
memanfaatkan jasa yang
dibelinya;
h. Menyatakan  bahwa  konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan  terhadap  barang  yang dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran;
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan  klausula  baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Berdasarkan latar belakang yang  telah  diuraikan,  maka  yang menjadi  rumusan  masalah  penulis adalah:
1. Bagaimana  kedudukan  para
pihak terhadap klausula-
klausula  baku  yang  tercantum didalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri?
2. Apakah  klausula  baku  dalam perjanjian  kredit  Aneka  Guna Bank Riau Kepri telah memenuhi  ketentuan  Undang- Undang  No  8  Tahun  1999 tentang perlindungan Konsumen ? B. Metode Penelitian
Dilihat dari  segi jenisnya penelitian  ini  tergolong  ke  dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan meneliti  bahan  pustaka  sedangkan dilihat  dari  sifatnya  penelitian  ini bersifat  deskriptif.  Penelitian  ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan  atau  studi  dokumen dengan  menggunakan  data  sekunder yang terdiri dari:
a.  Bahan  Hukum  Primer  yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri  dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  serta
Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan  undang-Undang  No  10 tahun  1998  tentang  Perbankan serta  Perjanjian  Kredit  Aneka Guna Bank Riau Kepri.
b.  Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu bahan  hukum  yang  berfungsi untuk menambah dan memberikan penjelasan
terhadap  bahan  hukum  primer seperti buku-buku, skripsi maupun tesis.
c.  Bahan  Hukum  Tersier  yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder seperti  kamus  Indonesia  dan juga kamus hukum.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Kedudukan Para Pihak
terhadap  Klausula-Klausula
Baku  yang  Tercantum  di dalam Perjanjian Kredit
Aneka  Guna  Bank  Riau Kepri Dalam praktiknya, hampir seluruh  bank  termasuk  Bank  Riau Kepri  telah  menerapkan  penggunaan standard  contract (klausula  baku) dalam perjanjian kreditnya. Standard contract adalah  perjanjian  yang bentuknya  tertulis  dan  isinya  telah ditentukan  secara  sepihak  oleh  bank sebagai  pihak kreditur, serta sifatnya memaksa  nasabah  sebagai  pihak debitur  untuk  menyetujui  dari  isi
perjanjian tersebut. Perjanjian standard contract tidak dapat dilakukan secara lisan, karena
kreditur  akan  mengalami  kesulitan untuk mengingat seluruh isi
perjanjian maka perjanjian ini dibuat secara  tertulis. 12 Kalau  kita  melihat hal  yang  demikian  bertentangan dengan  asas  kebebasan  berkontrak. Dengan  alasan  efesiensi  debitur biasanya  dihadapkan  pada  situasi take it (menyetujui) or (atau) leave it
(menolak)  perjanjian  kredit  tersebut.
Didalam  uraian  perjanjian  kredit tersebutlah biasanya tercantum adanya klausula-klausula baku. Berdasarkan Perjanjian
Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
a. Kreditur (Bank) memiliki :
Hak :
1. Bank menentukan bunga kredit yang  diperhitungkan  secara efektif  annuitas  sebesar  15% (lima  belas  persen)  per  tahun yang  setara  dengan  9.5% (Sembilan  koma  lima  persen) flat (Pasal 4);
2. Bank diberi kuasa oleh Debitur untuk mendebet rekening- rekening  atas  nama  debitur yang  ada  pada  Bank  guna membayar kewajiban yang
12 .  Gatot  Supramono,  2009, Perbankan  dan Masalah  Kredit  Suatu  Tinjauan  di  Bidang Yuridis ,Rineka  Cipta,  Jakarta,  Op.cit,  hlm 174.
masih  terhutang  oleh  debitur kepada  Bank,  baik  hutang pokok,  bunga  dan  biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas  kredit  sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit ini (Pasal 9);
3. Apabila  debitur  dianggap  lalai dimana debitur belum melakukan  pembayaran  setiap atau  seluruh  jumlah  terhutang (termasuk bunga) kepada Bank menurut perjanjian ini
selambat-lambatnya  7  (tujuh)
hari  kalender  maka  Bank berhak  melakukan  tindakan- tindakan : (Pasal 13)
a. Memberikan  peringatan  dalam bentuk lalai/wanprestasi berupa surat yang dianggap merupakan  kesepakatan  para pihak; b. Bank dapat melakukan pemasangan  papan  peringatan (plang, sticker) dimana izin dan kuasa  telah  diberikan  oleh debitur dengan
ditandatanganinya perjanjian
ini.
4. Mendapat  kuasa  dari  debitur untuk mendebet/ memindahbukukan bahkan
memblokir tabungan jika terjadi  keterlambatan  dan  atau tunggakan  dalam  pembayaran kredit  debitur  (Surat  Kuasa Mendebet/memindahbukukan rekening).
Kewajiban :
1. Bank memberikan fasilitas Kredit Aneka Guna berdasarkan plafond yang telah ditentukan  (Pasal  1)  dan  kredit digunakan debitur untuk keperluan  rumah  tangga  (Pasal
3)
b. Debitur (Nasabah) memiliki :
Hak :
1. Debitur mendapatkan pinjaman
Kredit  Aneka  Guna  dari  Bank untuk keperluan rumah tangga Kewajiban :
1. Debitur  melakukan  pelunasan kredit  dengan  cara  angsuran setiap  bulan  selama  jangka waktu  kredit  sampai  dengan kredit  dinyatakan  lunas  (Pasal 6  butir  1)  angsuran  kredit dinyatakan lunas selambat- lambatnya  pada  tanggal  5 (lima) bulan berikutnya;
2. Debitur wajib membayar
provisi  kredit  sebesar  1%  dari
plafond  yang  telah  ditentukan (Pasal 7 butir 1a);
3. Debitur wajib membayar administrasi  sebesar  1  permil dari plafond yang telah ditentukan (Pasal 7 Butir 1b);
4. Debitur  menyerahkan  agunan pokok kredit berupa penghasilan yang diterima oleh debitur  setiap  bulan  dan  hak- hak  lainnya  yang  diterima debitur  dan  instansi  tempat debitur bekerja (Pasal 8);
5. Debitur diwajibkan
mengasuransikan agunan pokok (Pasal 12); 6. Debitur  menundukkan  diri  dan
patuh pada peraturan,
ketentuan, kebijakan dan
keputusan  bank  baik  yang berlaku sekarang maupun yang akan  berlaku  dikemudian  hari (Pasal 16);
Berdasarkan  uraian  diatas,  terlihat bahwa  terdapat  ketidakseimbangan antara  pihak  bank  sebagai  kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur dapat dilihat dari ;
1. Terdapat 4 (empat) hak kreditur sedangkan pada
debitur hanya (satu) 1 hak saja sedangkan pada kewajiban
terdapat  (satu)  1  kewajiban kreditur sedangkan debitur memiliki kewajiban  yang lebih banyak yaitu 6 (enam) kewajiban. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dan
ketidaksetaraan  antara  pihak kreditur  dan  pihak  debitur dimana pihak kreditur memiliki hak  yang  lebih  banyak  dari pihak debitur dan pihak debitur memiliki kewajiban  yang lebih banyak  daripada  kewajiban yang  dimiliki  pihak  kreditur. Hal tersebut menunjukkan pihak kreditur lebih menguntungkan daripada pihak debitur;
2. Karena perjanjian kredit dibuat secara  sepihak  oleh  kreditur sehingga  tidak  memungkinkan pihak  debitur  untuk  untuk menentukan  isi  dari  perjanjian kredit itu, maka dilihat dari sini terdapat  kedudukan  yang  tidak seimbang antara pihak kreditur dan pihak debitur;
3. Terdapat klausula-klausula yang menunjukkan bahwa pihak kreditur melakukan
tindakan secara sepihak yaitu :
a. Bank menentukan bunga kredit yang  diperhitungkan  secara efektif annuitas sebesar  15%
(lima  belas  persen)  per  tahun yang  setara  dengan  9.5% (Sembilan  koma  lima  persen) flat (Pasal 4);
b. Mendapat  kuasa  dari  debitur untuk
mendebet/ memindahbukukan bahkan memblokir tabungan jika
terjadi  keterlambatan  dan  atau tunggakan  dalam  pembayaran kredit  debitur  (Surat  Kuasa Mendebet/memindahbukukan rekening)
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka kedudukan antara pihak bank sebagai pihak kreditur dengan pihak nasabah sebagai  pihak  debitur  yang  terdapat didalam klausula-klausula baku perjanjian  kredit  Aneka  Guna  Bank
Riau Kepri tidaklah seimbang karena pihak Bank masih lebih mendominasi daripada pihak nasabah pada klausula Baku Perjanjian Kredit
Aneka Guna Bank Riau Kepri.
2. Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang  No  8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan

## Konsumen
Menurut
Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  klausula baku  adalah  setiap  aturan  atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu  dokumen  dan/  perjanjian  yang mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen. 13 Oleh  karena  klausula baku  yang  dipergunakan  didalam perjanjian  kredit  dibank  ini  bersifat sepihak  dimana  pihak  banklah  yang menentukan  isi  dari  klausul  tersebut sedangkan  pihak  nasabah  tidak memiliki pilihan untuk mengubahnya karena  kedudukan  dari  nasabah tersebut dalam posisi yang lemah.
Menurut  Pasal  1320  KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat syarat) :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan  untuk  membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
13 .  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen, Op.cit Pasal 1 angka 10.
4. Suatu sebab yang halal Maka jika ditilik dari syarat perjanjian  pada  1320  KUH  Perdata tersebut  Klausula  Baku  Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri tidak  mengandung  syarat  sepakat dari  kedua  belah  pihak  karena klausula  baku  perjanjian  kredit Aneka  Guna  yang  dibuat  merupakan standar kontrak yang bersifat sepihak.  Klausula  Baku  Perjanjian Kredit itu dibuat Bank secara sepihak agar  terjadi  keefektifan  dan  tidak memakan  waktu  lama  sehingga dibuat  klausula  baku  perjanjian Kredit Aneka Guna.
Apabila  melihat  klausula  baku yang  terdapat  didalam  perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri yang  bersifat Standard  Contract yaitu  perjanjian  yang  bentuknya tertulis  dan  isinya  telah  ditentukan secara  sepihak  oleh  bank  sebagai pihak kreditur, serta sifatnya memaksa  nasabah  sebagai  pihak debitur  untuk  menyetujui  dari  isi perjanjian  tersebut,  maka  klausa Baku dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna  Bank  Riau  Kepri  termasuk substansi  klausa  baku  yang  dilarang yang  tercantum  pada  Pasal  18  ayat (d)  yang  menyatakan  pemberian
kuasa  dari  konsumen  kepada  pelaku usaha  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  untuk  melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan  dengan  barang  yang  dibeli oleh  konsumen  secara  angsuran.  Hal ini  tertera  didalam  Klausula  Baku perjanjian  Kredit  Aneka  Guna  Bank Riau  Kepri  dimana  “Debitur  dengan ini  memberikan  kuasa  kepada  Bank untuk  pada  waktunya  dan  jika dianggap  perlu  mendebet  rekening- rekening atas nama debitur  yang ada pada Bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh debitur  kepada  Bank,  baik  hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya  yang  berkenaan  dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud  dalam  perjanjian  kredit ini”  (Pasal  9  angka  1).  Oleh  karena itu dibuatlah surat kuasa dari debitur kepada  pihak  kreditur  dimana  pihak bank
1. Mendebet atau memidahbukukan tabungan untuk  keperluan  biaya-biaya yang  harus  dibayarkan  oleh kreditur;
2. Mendebet atau memindahbukukan untuk setoran kredit apabila
angsuran  kredit  dilakukan melalui tabungan/giro tersebut  di  Bank  Riau  Kepri setiap bulannya; 3. Mendebet atau memindahbukukan  tabungan jika terjadi keterlambatan dan atau tunggakan dalam
pembayaran kredit;
4. Memblokir  tabungan  untuk satu kali angsuran kredit;
5. Mendebet/memindahbukukan keperluan lainnya yang
berhubungan dengan kredit 14
Karena  pihak  bank  sebagai kreditur  yang  mendapat  kuasa  dari pihak  debitur  dan  dapat  melakukan tindakan  sepihak  seperti  mendebet hingga memblokir itulah maka klausula  baku  perjanjian  kredit  bank Riau  Kepri  mengandung  substansi klausa  baku  yang  dilarang  yang tercantum  pada  Pasal  18  ayat  (d) yang  menyatakan  pemberian  kuasa dari  konsumen  kepada  pelaku  usaha baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  untuk  melakukan  segala tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen  secara  angsuran.  Maka
14 .Surat Kuasa Mendebet/Memindahbukukan Rekening.
dapat  disimpulkan  bahwa  Klausa Perjanjian  Kredit  Aneka  Guna  Bank
Riau Kepri belum sepenuhnya memenuhi Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.

## D. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, maka penulis  menarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Kedudukan para pihak
terhadap klausula-klausula baku  yang  tercantum  dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri adalah tidak  seimbang  antara  pihak
bank  sebagai  kreditur  dengan pihak nasabah sebagai
debitur.  Hal  itu  dapat  dilihat
didalam  Perjanjian  Kredit
Aneka  Guna  dimana  hak kreditur  lebih  besar  daripada hak debitur sedangkan
kewajiban  dari  debitur  lebih banyak daripada kewajiban si kreditur.
2. Klausula  Baku  Perjanjian  Kredit
Aneka Guna Bank Riau Kepri belum sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen karena didalam perjanjian Kreditnya  masih  terdapat  klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18  ayat  (1)  butir  d  Undang-Undang perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  2008, Hukum perlindungan Konsumen , Sinar Grafika,
Malang.
Endang Purwaningsih,  2010, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia , Bogor.
Gatot  Supramono,  2009, Perbankan dan  Masalah  Kredit  Suatu Tinjauan  di  Bidang  Yuridis ,
Rineka Cipta, Jakarta.
Hadiwidjaja,  2000, Analisis  Kredit  (
dilengkapi telaah kasus ),
Pionir Jaya, Bandung.
Kansil  dkk,  2015, Pokok-Pokok
Pengetahuan  Hukum  Dagang Indonesia  Edisi  Kedua ,  Sinar Grafika, Jakarta Timur.
Munir  Fuady,  2008, Pengantar Hukum Bisnis , PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.

## B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Skripsi  Muhammad  Ikhsan,  2008, Analisis  Yuridis  Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian  Kredit  Perbankan Ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen : Studi  Perjanjian  Kredit  PT. Bank X, Universitas Indonesia.
C. Internet https://www.bankriaukepri.co.id D. Peraturan Perundang- Undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor Tahun 1992 jo  Undang-undang  10  Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran  Negara  tahun  1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1999 No. 42) Tanggal 20 April
1999.