ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
MEDIASI: TANTANGAN KURIKULUM BAGI PERGURUAN TINGGI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
Lina Nur Anisa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Ngawi

## Abstrak
Pola  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia  sepenuhnya  menjadi  kewenangan pengadilan.  Setiap  ada  sengketa  pengadilan  yang  menentukan  bagaimana  keputusan  atau penetapannya.  Hal  ini  memang  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Karena  semua  sengketa  diselesaikan  melalui  pengadilan.  Indonesia  menyiapkan  Hukum Acara dengan sangat ketat. Bahkan hukum formil itu dimasukkan ke dalam hukum publik. Di  samping  itu  juga  dalam  bidang  hukum  acara  Perdata  disebutkan  hakim/  pengadilan harus bersikap pasif.  Hanya menunggu keluhan  dan tuntutan pihak  yang berkepentingan. Tanpa  tuntutan,  pengadilan  tidak  dapat  berbuat  apapun.  Disebutkan  pula  hakim  cukup menemukan  kebenaran  formal  saja.  Akan  tetapi  akhir-akhir  ini  telah  muncul  pola penyelesaian,  melalui  tawar  menawar  penyelesaian,  yang  kadang  kala  telah  dirancang sebelum  mereka  bersengketa,  yang  disebut  arbitrase.  Mahkamah  Agung  telah mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  yang  terakhir  No  1  Tahun  2008  yang memuat  rumusan  penyelesaian  perkara  melalui  win-win  solution.  Hakim  harus  aktif menawarkan penyelesaian melalui urun-rembuk antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini  sangat  sesuai  dengan  pola  penyelesaian  sengketa  dalam  hukum  Islam,  terutama sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama. Cara seperti ini pula dapat mengurangi beban pengadilan atasan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
Kata kunci: mediasi, kurikulum, perguruan tinggi

## A. PENDAHULUAN
Indonesia,  akibatnya  dari  penjajahan  Belanda  telah  mendarah  daging  sistem  hukum continental. 1 Padahal  sebelumnya  nusantara  ini  adalah  negara  musyawarah.  Semua sengketa  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  dimusyawarahkan, win  win  solution. Dalam bersengketa tidak ada  yang menang dan tidak ada  yang kalah. Akibat dari sistem hukum continental  tersebut,  semua  hal  harus  tunduk  dan  mengikuti  arah  perundang-undangan. Bagaimana  bunyi  perundang-undangan  begitu  jalan  yang  harus  ditempuh.  Perundang- undangan  memberi  isyarat,  kalau  ada  persengketaan  dipersilahkan  ke  pengadilan  yang berwenang.  Kalau  tidak  puas  terhadap  putusan  pengadilan  pertama,  silahkan  ke pengadilan  berikutnya.  Untuk  putusan  tingkat  Mahkamah  Agungpun  diberi  kesempatan peninjauan  kembali,  walaupun  diketahui  tidak  memenuhi  persyaratan.  Tidak  ada  bukti baru  yang  perlu  ditunjukkan.  Tetapi  untuk  menghargai  para  pihak  pengadilan memfasilitasi  kehendak  pihak  yang  bermaksud  untuk  itu.  Kalaupun  tidak  memenuhi
1 Hasanuddin  AF  (et.al), Pengantar  Ilmu  Hukum, (Jakarta:  PT.  Pustaka  al-Husna  Baru,  2004),  hlm. 137.  Hakim  dalam  mengadili  harus  berpegang  pada  undang-undang.  Kalaupun  hakim  mempertimbangkan sumber-sumber lain di luar undang-undang hakim harus mengkaitkan dengan undang-undang. Tindakan hakim seperti ini dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 20 Al gemene Bapalingen van wetgeving (AB).
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
persyaratan,  Mahkamah  Agunglah  yang  akan  menentukan.  Begitulah  seterusnya  orang berperkara di negeri ini. Dalam satu garis keturunan menyimpan permusuhan sampai mati.
Sampai  saat  ini  belum  ada  tanda-tanda  dari  satu  perguruan  tinggipun  yang menawarkan gagasan untuk memilah jenis sengketa di antara warga negara. Mana perkara yang  harus  diselesaikan  oleh  pengadilan  dan  mana  sengketa  yang  cukup  dengan musyawarah  saja,  melalui  mediasi.  Toh,  kalaupun  berperkara  hasilnya  juga  seperti  itu. Nampaknya  masyarakat  kita  sekarang  ini  bukan  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi, tetapi  sedang  mencari  kepuasaan,  walaupun  persengketaan  terjadi  di  antara  saudara kandungnya  sendiri.  Atau  bersengketa  untuk  merebut  beberapa  centimeter  tanah. Memang usaha untuk membatasi pihak-pihak berperkara merupakan suatu hal yang sukar, karena untuk membatasi pihak-pihak berperkara merupakan suatu hal  yang sukar, karena dapat  dituduh  melanggar  hak-hak  asasi  manusia.  Akan  tetapi  bagi  orang  Islam mensosialisasikan yang makruf merupakan suatu keniscayaan.
Itulah  salah  satu  alasan  yang  mendorong  semangat  untuk  melemparkan  ide  adanya kurikulum mediasi, terutama dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Menurut hasil penelitian  mahasiswa  banyak  sekali  sengketa  keluarga  seperti  hanya  dibuat-buat  saja. Artinya  sengketa-sengketa  itu  masih  dapat  diselesaikan  di  tingkat  gampang.  Pengadilan hanya  akan  menetapkan  hasil  penyelesaian  mereka  di  tingkat  musyawarah  anggota keluarga.  Kalau  ide  ini  dapat  direalisasikan,  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah, dapat  berkurang  perkara  diperkirakan  sekitar  30%.  Di  samping  itu  dapat  diprediksikan, bila  ada  pendidikan  tambahan  di  bidang  mediasi,  akan  dapat  berkurang  upaya  banding lebih banyak lagi. Masyarakat akan lebih damai dan berusaha untuk menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya, dengan tidak merugikan orang lain, atau siapa pun.

## B. PENGERTIAN MEDIASI
Istilah  mediasi  cukup  gencar  dipopulerkan  oleh  para  akademisi  dan  praktisi  akhir- akhir  ini.  Para  ilmuan  berusaha  mengungkapkan  secra  jelas  makna  mediasi  dalam berbagai  literatur  ilmiah  melalui  riset  dan  studi  akademik.  Para  praktisi  juga  cukup banyak  menerapkan  mediasi  dalam  praktik  penyelesaian  sengketa.  Perguruan  tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga  lain cukup banyak menaruh perhatian  pada  mediasi  ini.  Namun,  istilah  mediasi  tidak  mudah  didefinisikan  secara lengkap  dan  menyeluruh,  karena  cakupannya  cukup  luas.  Mediasi  tidak  memberikan suatu  model  yang  dapat  diuraikan  secara  terperinci  dan  dibedakan  dari  proses pengambilan keputusan lainnya. 2
Dalam  penjelasan  berikut,  akan  dikemukakan  makna  mediasi  secara  etimologi  dan terminologi  yang  diberikan  oleh  para  ahli.  Secara  etimologi,  istilah  mediasi  berasal  dari bahasa latin, mediase yang berarti berda di tengah. Makna ini berujung pada peran yang ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya  menengahi  dan menyelesaikan  sengketa  antara  para  pihak.  Berada  di  tengah  juga  bermakna  mediator harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Ia harus  mampu  menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa  secra  adil  dan  sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan ( trust ) dari para pihak yang bersengketa.
2 Gatot Sumartono, Artitrase dan Mediasi di Indonesia , (Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 119
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018

## Institut Agama Islam Ngawi
Dalam Collins  English  Dictionary  and  Thesaurus disebutkan  bahwa  mediasi  adalah kegiatan  menjembatani  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  guna  menghasilkan kesepakatan ( agreement ). Kegiatan ini dila kukan  oleh  mediator  sebagai  pihak  yang  membantu  mencari  berbagai  alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa  darinya.  Para  pihaklah  yang  menentukan  kesepakatan-kesepakatan  apa  yang mereka  inginkan.  Mediator  hanya  membantu  mancari  alternatif  dan  mendorong  mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  kata  mediasi  diberi  arti  sebagai  proses pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaikan  suatu  perselisihan  sebagai  penasihat. 3 Pengertian mediasi yang diberikan kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama ,  mediasi  merupakan  proses  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa yang terjadi antara dua  pihak atau lebih. Kedua , pihak  yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga , pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.
Penjelasan  mediasi  dari  sisi  kebahasaan  (etimologi)  lebih  menekankan  pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.  Penjelasan  ini  amat  penting  guna  membedakan  dengan  bentuk-bentuk alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya  seperti  arbitrase,  negosiasi,  adjudikasi  dan  lain- lain. Mediator berada pada posisi ditengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan  mengupayakan  menemukan  sejumlah  kesepakatan  sehingga  mencapai  hasil  yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya  dan  belum  menggambarkan  secara  konkret  esensi  dan  kegiatan  mediasi  secara menyeluruh.  Oleh  karenanya,  perlu  dikemukakan  pengertian  mediasi  secara  terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.
J.  folberg  dan  A.  taylor  lebih  menekankan  konsep  mediasi  pada  upaya  dilakukan mediator  dalam  menjalankan  kegiatan  mediasi.  Kedua  ahli  ini  menyatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  mediasi  dilakukan  bersama-sama  oleh  pihak  yang bersengketa  dan  dibantu  oleh  pihak  yang  netral.  Mediator  dapat  mengembangkan  dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian  sengketa.  Alternatif  penyelesaian  yang  ditawarkan  mediator  diharapkan mampu  mengakomodasikan  kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa.  Mediasi  dapat membawa  para  pihak  mencapai  kesepakatan  tanpa  merasa  ada  pihak  yang  menang  atau pihak yang kalah.
Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak- pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan  perjanjian yang  memuaskan. 4 Goopaster  mencoba  mengeksplorasi  lebih  jauh  makna  mediasi  tidak
3 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm 569
4 Gary Goopaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, (Jakarta: ELIPS Project, 1993) hlm 201
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
hanya  dalam  pengertian  bahasa,  tetapi  ia  juga  menggambarkan  proses  kegiatan  mediasi, kedudukan  dan  peran  pihak  ketiga,  serta  tujuan  dilakukannya  suatu  mediasi.  Goopaster jelas  menekankan,  bahwa  mediasi  adalah  proses  negosiasi,  dimana  pihak  ketiga melakukan  dialog  dengan  pihak  bersengketa  dan  mencoba  mencari  kemungkinan penyelesaian  sengketa  tersebut.  Keberadaan  pihak  ketiga  ditujukan  untuk  membantu pihak  bersengketa  mancari  jalan  pemecahannya,  sehingga  menuju  perjanjian  atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
Dalam  mediasi,  penyelesaian  perselisihan  aau  sengketa  lebih  banyak  muncul  dari keinginan  dan  inisiatif  para  pihak,  sehingga  mediator  berperan  membantu  mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat  imparsial  atau  tidak  memilih.  Kedudukan  mediator  seperti  ini  amat  penting, karena  akan  menumbuhkan  kepercayaan  yang  memudahkan  mediator  melakukan kegiatan  mediasi.  Kedudukan  mediator  yang  tidak  netral,  tidak  hanya  menyulitkan kegiatan mediator tetapi dapat membawa kegagalan. 5
Di  Indonesia,  pengertian  mediasi  secara  lebih  kongkret  dapat  ditemukan  dalam peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  2  tahun  tahun  2003  tentang  prosedur  mediasi  di pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan  dibantu  oleh  mediator    (pasal  1  butir  6).  Mediator  adalah  pihak  yang  bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (pasal 1 butir 5).
Pengertian  mediasi  dalam  peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  02  tahun  2003  tidak jauh  berbeda  dengan  esensi  mediasi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  resolusi  konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa.  Mediator  harus  mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada  apa  yang  dimiliki  oleh  para  pihak  dalam  penyelesaian  sengketa  mereka.  Mediator harus  mampu  menawarkan  solusi  lain,  ketika  para  pihak  tidak  lagi  memiliki  alternatif penyelesaian  sengketa,  atau  para  pihak  sudah  mengalami  kesulitan  atau  bahkan  terhenti (deadlock )  dalam  penyelesaian  sengketa  mereka.  Di  sinilah  peran  penting  mediator sebagai  pihak  ketiga  yang  netral  dalam  membantu  penyelesaian  sengketa.  Oleh karenanya,  mediator  harus  memiliki  sejumlah  skill  yang  dapat  menfasilitasi  dan membantu para pihak dalam penyelesaian snegketa mereka. 6
Jika  kita  ikuti  ketentuan  dalam  pasal  6  ayat  (4),  dapat  kita  katakana  bahwa  undang- undang No. 30 tahun 1999 membedakan mediator ke dalam:
1. Meditor yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (pasal 6 ayat 3); dan
2. Mediator  yang  ditunjuk  oleh  lembaga  arbitrase  atau  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (pasal 6 ayat (4)).
Meskipun  diberikan  suatu  “time-frame”  (jangka  waktu)  yang  jelas,  kedua  ketentuan tersebut  terkesan  memperpanjang  jangka  waktu  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan.  Tidak  ada  suatu  kejelasan  apakah  ketentuan  tersebut  bersifat  memaksa  atau dapat  disimpangi  oleh  para  pihak.  Walau  demikian  dengan  prinsip  efesiensi  waktu
5 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 5-6
6 Ibid , hlm 7-8
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
tentunya para pihak dapat mempergunakan hanya salah satu dari kedua macam mediator tersebut. 7

## C. KARAKTERISTIK ATAU UNSUR-UNSUR MEDIASI
Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  memiliki  karakteristik  atau unsur-unsur sebagai berikut:
1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima oleh pihak yang bersengketa di dalam perundingan
3. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari  para  pihak  yang  bersengketa,  sehingga  tidak  terlibat  dalam  menyusun  dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
4. Mediator  bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari penyelesaian
5. Mediator  tidak  mempunyai  kewenangan  membuat  keputusan  selama  perundingan berlangsung
6. Tujuan  mediasi  adalah  untuk  mencapai  atau  menghasilkan  kesepakatan  yang  dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 8
Sebenarnya  penyelesaian  perkara  di  lingkungan  pengadilan  juga  mengenal  adanya upaya  perdamaian  oleh  hakim  sebagaimana  di  atur  130  HIR/154  Rbg.  Tetapi  karena peran  hakim  terbatas  hanya  mendorong  para  pihak  untuk  berdamai,  tetapi  tidak  secara langsung  menfasilitasi,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  belum  secara  optimal mengksplorasi  manfaat  dari  proses  perdamaian  tersebut.  Tawaran  hakim  untuk melakukan  perdamaian  seolah  dianggap  sebagai  pelengkap  persidangan,  hakim  hanya menyerahkan kehendak kepada para pihak yang bersengketa, jadi ketentuan damai itupun sering disambut dengan dingin dan setengah hati oleh para pihak.
Mengingat penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan dianggap tidak efektif dan tidak efisien serta terlalu formalistik, serta dalam rangka mengurangi proses penyelesaian perkara  secara  konvensional  melalui  pengadilan  serta  mengurangi  jumlah  tumpukan perkara di Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 tahun  2002  tentang  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  dengan  cara  mediasi  yang kemudian  dikukuhkan  menjadi  PERMA  No.  2  tahun  2003  tentang  prosedur  mediasi  di pengadilan.  Menurut  ketentuan  ini,  sebelum  pemeriksaan  perkara,  hakim  harus  aktif sebagai  fasilitator  yang  membantu  para  pihak  untuk  mempersiapkan  perdamaian.  Jika kesepakatan  perdamaian  gagal,  hakim  “mediator”  dilarang  menangani  kelanjutan perkaranya.
Keluarnya  SEMA  dan  PERMA  tersebut  sesungguhnya  merupakan  institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan, yakni sebelum suatu perkara diperiksa di pengadilan, ada  proses  mediasi  terlebih  dahulu  sebagai  upaya  alternatif  bagi  pihak-pihak  yang bersengketa.  Di  samping  itu,  mesyarakat  diharapkan  dapat  menyelesaikan  sengketa dengan baik, efektif, efesien, dan murah tanpa harus berpekara di pengadilan. 9
7 Gunawan Widjaja &Ahmad Yani , Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 35
8 Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 59
9 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm 59-60
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi

## D. PERAN DAN FUNGSI MEDIASI
Raiffa  melihat  peran  mediator  sebagai  sebuah  garis  rentang  dari  sisi  peran  yang terlemah hingga sisi peran yang kuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut:
1. Penyelenggara pertemuan
2. Pemimpin diskusi netral
3. Pemelihara  atau  penjaga  aturan  perundingan  agar  proses  perundingan  berlangsung secara baradab
4. Pengendali emosi para pihak
5. Pendorong  pihak/perunding  yang  kurang  mampu  atau  segan  mengemukakan pandangannya
Sisi peran  yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator  mengerjakan
/melakukan hal-hal berikut:
1. Mempersiapkan dan melakukaan notulen perundingan
2. Merumuskan titik temu/kesepakatan para pihak
3. Membantu  para  pihak  untuk  dimenangkan  menyadari  bahwa  sengketa  bukan  sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
5. Membantu para pihak  menganalisis alternatif pemecahan masalah Fuller  dalam  riskin  dan  westbrook  menyebutkan  7  fungsi  mediator,  yakni  sebagai catalyst,  educator,  translator,  resourse  persen,  bearer  of  news,  agent  of  reality,  dan scapegoat .
1. Sebagai  “katalisator”,  mengandung  pengertian  bahwa  kehadiran  mediator  dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstuktif bagi diskusi.
2. Sebagai  pendidik,  berarti  seseorang  harus  berusaha  memahami  aspirasi,  prosedur kerja,  keterbatasan  politis,  dan  kendala  usaha  dari  para  pihak.  Oleh  karena  itu,  ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak.
3. Sebagai  penerjemah,  berarti  mediator  harus  berusaha  menyampaikan  dan merumuskan  usulan  pihak  yang  satu  kepada  pihak  lainnya  melalui  bahasa  atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai  narasumber,  berarti  seorang  mediator  harus  mendayagunakan  sumber- sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai  penyandang  barita  jelek,  berarti  seorang  mediator  harus  menyadari  bahwa para  pihak  dalam  proses  perundingan  dapat  bersikap  emosional.  Untuk  itu  mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
6. Sebagai agen realitas, berarti mediator harus berusaha member pengertian secara jelas kepada  salah  astu  pihak  bahwa  sasarannya  tidak  mungkin/tidak  masuk  akal  tercapai melalui perundingan.
7. Sebagai  kambing  hitam,  berarti  seorang  mediator  harus  siap  disalahkan,  misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. 10

## E. MEDIASI SARANA MEMBERDAYAKAN SESAMA
10 Ibid , hlm 59-61
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
Mediasi  merupakan  sarana  yang  dapat  memberdayakan  semua  orang  untuk memecahkan  berbagai  konflik  mereka  sendiri  serta  bertanggung  jawab  atas  kehidupan mereka. Namun, kiranya terlebih dahulu perlu dipahami apa  yang boleh dan tidak boleh dilakukan  oleh  seorang  mediator  agar  pemberdayaan  yang  dimaksud  sunguh-sunguh terjadi. Sebagai contoh:
 Mediator  tidak  boleh  membuat  keputusan-keputusan  bagi  orang-orang  yang didampinginnya atau mendikte apa yang harus mereka kerjakan.
 Mediator  tidak  boleh  berusaha  menghimpun  kekuasaan  atas  kehidupan  orang-orang yang didampinginya.
 Mediator  tidak  memiliki  jawaban  bagi  aneka  persoalan  yang  dihadapi  oleh  orang- orang yang didampinginya.
 Mediator bertanggung jawab bila proses mediasi gagal (dengan asumsi bahwa mereka telah melaksanakan tugas mediasi tersebut dengan baik dan benar).
 Mediator  tidak  boleh  merasa  berjasa  bila  proses  mediasi  berhasil  (sekalipun  mereka telah melaksanakan tugas mediasi tersebut dengan sangat baik). 11

## F. PENDIDIKAN MEDIASI DI KAMPUS
Selama ini, komitmen pendidikan hukum di Indonesia sebagaimana telah disebutkan, hanya  menyesuaikan  diri  dengan  kehendak  sistem  hukum  warisan  penjajahan  Belanda. Belum  ada  usaha  yang  komprehensif  untuk  melahirkan  model  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi.  Padahal  model  mediasi  telah  tertanam  kuat  dalam  hukum  adat  dan hukum agama sebelum penjajah tiba di nusantara. Belanda terus menerus berusaha untuk menyakinkan  warga  negara  di  nusantara,  bahwa  hukum  Belanda  lebih  baik  dan  lebih bergengsi. Mereka membuat kriteria tertentu, orang yang dapat berhukum dengan hukum Belanda. Secara psikologis masyarakat nusantara menganggap hukum Belanda lebih baik, karena persyaratannya sangat ketat. Akibatnya masyarakat nusantara mulai meninggalkan hukum agama dan hukum adat. Mereka beralih kepada hukum Eropa. Hukum Eropa yang diterapkan  di  nusantara  adalah  sistem  hukum  continental,  yang  mendewakan  kepastian dan menomorduakan keadilan. 12 Berdamai dan saling mengalah dianggap menggoyahkan suatu kepastian.
Untuk  menyelamatkan  kehendak  mediasi  juga  diperlukan  isyarat  yang  jelas  tentang peran  kuasa/  pengacara  dalam  penyelesaian  sengketa.  Dalam  Hukum  Acara  Perdata Negeri  Belanda  ada  ketentuan  sengketa-sengketa  yang  menyangkut  hal  yang  sangat pribadi, in  zich tidak  diperkenankan  menunjuk  kuasa.  Orang  yang  bersangkutan  harus datang  sendiri  ke  pengadilan.  Hukum  acara  yang  ditinggalkan  oleh  Belanda  kepada Indonesia tidak memuat pembatasan itu. Semua perkara, walaupun sangat pribadi ataupun nilai  sengketa  sangat  rendah  diperbolehkan  memberi  kuasa.  Hasil  penelitian mengungkapkan bahwa sering majelis hakim memanggil principal, orang yang tersangkut langsung  untuk  menghadap  sendiri,  walaupun  ada  kuasa  yang  selalu  siap  hadir.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  ada  sesuatu  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pengadilan  ketika
11 Ronald, S. kraybill with alice frazer evans and Robert A. evans, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm 53
12 Pasal 195 RBg/ 130 HIR menyebutkan bahwa terbuka luas terjadinya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.  Selalu  ada  usaha  untuk  meningkatkan  secara  lebih  efektif  dan  efisien  lembaga  damai (dadling). Akan tetapi harus diingat lembaga dading ini dalam koridor hukum acara. Hukum acara adalah hukum publik. Bingkainya harus selalu pasti.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
berhadapan  dengan  kasus  yang  sangat  pribadi, 13 disampaikan  oleh  pemegang  kuasa. Majelis  hakim  telah  memperkirakan  seorang  kuasa  tidak  dapat  menjelaskan  maksud pertanyaan majelis hakim.
Khusus  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iyah  sengketa  yang sangat  pribadi,  tentu  saja  sengketa-sengketa  keluarga.  Principal  harus  menyampaikan sendiri  masalah  yang  menyangkut  dengan  sengketa,  apalagi  masalahnya  itu  sangat rahasia.  Padahal  masyarakat  muslim  mengetahui,  membeberkan  keaiban  adalah  sesuatu yang dilarang. Justeru itulah penyerahan masalah keluarga kepada pemegang kuasa sama artinya  dengan  membuka  aib.  Keaiban  itu  harus  diterangkan  secara  telanjang  kepada pemegang  kuasa  agar  pemegang  kuasa  dapat  mempertahankan  haknya.  Pada  hal membuka aib sesuatu yang dilarang dalam agama.
Sikap  dan  perilaku  pendidik,  lingkungan  pendidikan,  dan  peran  keluarga  merupakan unsur  penting  dalam  menanamkan  nilai-nilai  penyelesaian  sengketa  dan  mediasi.  Selain isi  sillabi,  salah  satu  topik  bahasan  dalam  mata  kuliah  lainpun  harus  ada  isyarat berorientasi  kepada  mediasi.  Pendidikan  harus  mengutamakan  bentuk-bentuk  pelatihan dan  pengalaman,  sehingga  tercermin  dalam  prilaku  kehidupan  sehari-hari.  Akibatnya, masyarakat  kampus  memiliki  kepekaan  yang  cukup  untuk  membangun  toleransi, kebersamaan,  dan  khususnya  menyadari  keberadaan  masyarakat  itu  sendiri.  Dari  sudut teori orang kampus adalah manusia  yang tidak senang bersengketa. Mereka adalah  guru yang menjadi panutan masyarakat. 14 Oleh sebab itu ide kurikulum mediasi harus muncul dan tumbuh subur di kampus.
Kalau  tidak  berhasil  berarti  dunia  pendidikan  mengalami  kegagalan  dari  aspek kurikulumnya,  dalam  menjawab  persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  dan  bangsa saat  ini,  seperti  yang  telah  disebutkan.  Hal  tersebut  secara  implisit  menyiratkan  betapa rendahnya  penghargaan  kepada  civitas  akademika.  Mereka  tidak  peka  terhadap masyarakat  yang  telah  bertahun-tahun  bergelimang  dengan  persengketaan.  Orang-orang desa berduyun-duyun dengan susah payah menghadap pengadilan, pada hal sengketanya hanya  secuil. 15 Oleh  sebab  itu  sudah  waktunya  perguruan  tinggi  hukum/  syari’ah  untuk segera memasukkan mediasi kedalam kurikulumnya. 16
Dari pengertian mediasi sebagaimana disebutkan di atas, para pihak diharapkan dapat mencapai  kesepakatan  yang  menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak  melalui  jalur perundingan  dengan  dibantu  oleh  mediator.  Dengan  adanya  kesepakatan  yang  telah dibuat oleh kedua belah  pihak diharapkan dapat  meminimalisir terbuangnya  waktu serta biaya yang akan dikeluarkan oleh mereka dalam menyelesaikan sengketa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 20% persengketaan harta warisan tidak sempat dinikamati oleh para  pihak  yang  berperkara. 17 Persengketaan  harta  warisan  biasanya  terjadi  ketika  usia
13 Drs Moehammad Moein ”Kedudukan Kuasa dan Peran Hakim dalam Memberi Putusan”, Penelitian , Pusat Penelitian IAIN Ar Raniry Darussalam Tahun 1984/1985
14 Berdasarkan kenyataan seperti itu, perubahan hukum yang sangat cepat seperti sekarang ini, ahli hukum Islam harus dapat mengambil peran, mengantisipasi kejenuhan pemikiran hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan hukum Islam. Atau hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
15 Bandingkan Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm 206, dan  A.  Rahmat  Rosyadi  dan  Ngatino, Arbitrase  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 103
16 Lihat rumus Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
17 Syaubari, ” Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Relevansinya dengan ash- Shulhu (studi Analisis Pasal 7-11 UU No 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN AR-Raniry Tahun 2008.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
para  pihak  sudah  lanjut.  Berlarut-larutnya  upaya  hukum  telah  menyebabkan  berlarut- larutnya  kepastian  hukum.  Kepuasan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap tak kunjung tiba, sementara para pihak telah terlebih dahulu meninggal dunia.
Mediasi  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  biasan  dikenal  dengan istilah  ”mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa”  yang  merupakan  terjemahan  dari ”alternative dispute resolution” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini  lahir  dilatarbelakangi  oleh  lambannya  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada  sistem  peradilan  yang  bermuara  pada  persoalan  waktu,  biaya  dan  kemampuannya dalam  menangani  kasus  yang  kompleks.  Padahal  di  nusantara  telah  lama  dipraktekkan tentang  penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah.  Istilah  khusus  dalam  pengadilan disebut dengan mediasi.
Mediasi  sangat  sulit  diberi  pengertian.  Dimensinya  sangat  jamak  dan  tak  terbatas. Sehingga  banyak  orang  yang  menyebutkan  mediasi  tidak  mudah  diberi  definisi. ”Mediation  is  not  easy  to  definite”. Hal  ini  karena  mediasi  tidak  memberi  satu  model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.  Mediasi  sangat  tergantung  pada  lakon  yang  dimainkan  oleh  pihak  yang  terlibat dalam  penyelesaian  masalah.  Pihak  yang  terlibat  adalah  pihak  mediator  dan  pihak  yang tersangkut  dalam  sengketa.  Para  pihak  dan  mediator  menyelesaikan  masalah  tanpa meninggalkan sisa sengketa.
Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk  membantu  para  pihak  mengidentifikasi  masalah-masalah  yang  disengketakan  dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Pada  proposal  yang  diajukan  bukan  atas dasar tipu muslihat. Mediator adalah jabatan propesional sehingga tidak mungkin ada tipu muslihat.  Pada  posisi-posisi  mana  saja  di  antara  para  pihak  itu  ada  kelemahan  dan kelebihannya, harus dijelaskan dengan sempurna.
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008,  pengertian  mediasi disebutkan  pada  Pasal  1  butir  6,  yaitu:  ”Mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui proses  perundingan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator”.  Di  sini  disebutkan  kata mediator,  yang  harus  mencari  ”berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa”  yang diterima  para  pihak.  Penegertian  mediator,  disebutkan  dalam  Pasal  1  butir  5,  yaitu: ”Mediator  adalah  pihak  yang  bersifat  netral  dan  tidak  memihak,  yang  berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.
Menurut  John  W.  Head,  mediasi  adalah  suatu  prosedur  penengahan  di  mana seseorang bertindak sebagai ”kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan  mereka  yang  berbeda  atas  sengketa  tersebut  dapat  dipahami  dan  mungkin didamaikan,  tetapi  tanggung  jawab  utama  tercapainya  suatu  perdamaian  tetap  berada  di tangan para pihak sendiri. Dari definisi tersebut, mediator dianggap sebagai ”kendaraan” bagi  para  pihak  untuk  berkomunikasi.  Mediator  tidak  akan  ikut  campur  dalam menghasilkan  putusan.  Oleh  sebab  itu  dapat  diduga  bahwa  putusan  yang  dihasilkan
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
melalui  mediasi  akan  permanen  dan  menyenangkan  pihak-pihak  yang  telah  mengakhiri sengketa.
Dalam praktek, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara tertutup masing-masing  pihak. Di  sini  mediator  perlu  membangun  kepercayaan  para  pihak  yang bersengketa  lebih  dahulu.  Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan  mediator  untuk menanamkan  kepercayaan,  misalnya  dengan  memperkenalkan  diri  melakukan penelusuran  kesamaan  dengan  para  pihak.  Kesamaan  tersebut  mungkin  dari  segi hubungan  kekeluargaan,  pendidikan,  agama,  profesi,  hobi,  dan  apa  saja  yang  dirasakan dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan.
Cara praktek itu tampaknya kemudian dituangkan dalam Perma No 01/ 2008. Pasal 9 ayat (3): ”Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus”. Pengertian kaukus disebutkan dalam Pasal 1 butir (4), yaitu: ”...pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak  tanpa  dihadiri  oleh  pihak  lainnya.  ”Pembicaraan  atau  diskusi-diskusi  tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka. Semua harus terbuka dan tanpa tipu muslihat.
Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak  yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka  secara  ”pribadi”  dengan  bantuan  pihak  ketiga  yang  netral.  Pihak  yang  netral tersebut  tugas  pertamanya  adalah  menolong  para  pihak  memahami  pandangan  pihak lainnya  sehubungan  dengan  masalah-masalah  yang  disengketakan,  dan  selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. 18
Yang  menarik  adalah  pengertian  lain  dari  mediasi,  yaitu:  ”... the  intervention  in  a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making  power  but  who  assists  the  involved  parties  in  voluntarily  reaching  a mutually  acceptable  seltment  of  issues  in  dispute”. Definisi  tersebut  menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi,  yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses  negosiasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  memiliki  kewenangan untuk  mengambil  keputusan,  yang  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.
Jadi,  mediator  seharusnya  tetap  bersikap  netral,  selalu  membina  hubungan  baik berbicara  dengan  bahasa  para  pihak,  mendengarkan  secara  aktif,  menekankan  pada keuntungan  potensial,  meminimalkan  perbedaan-perbedaan,  dan  menitikberatkan persamaan.  Tujuannya  adalah  membantu  para  pihak  bernegosiasi  secara  lebih  baik  atas suatu  penyelesaian.  Mediator  tidak  akan  mempengaruhi  salah  satu  pihak  untuk menggoalkan cita-cita pihak  yang lain. Kemudian harus dijelaskan pula bahwa mediator mampu  merahasiakan  sengketa  pihak-pihak  yang  sedang  dihadapi.  Hal  ini  penting  agar para pihak tidak sungkan dalam mengemukakan akar perselisihan dan menemukan jalan keluar.

## G. PRAKTEK PERADILAN AGAMA
Dalam  kasus  rumah  tanggapun  dianjurkan  melakukan  mediasi.  Bahkan  satu-satunya sengketa  dalam  Islam  yang  disebut  langsung  penyelesaiannya  diutamakan  melalui mediasi.  Hal  ini  seperti  yang  telah  disebutkan,  hukum  perkawinan  sudah  sangat  rinci, oleh sebab itu kalau terjadi masalah akan lebih mudah diselesaikan lebih-lebih lagi ketika
18 Keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak tidak akan menjadi bukti di persidangan jika proses mediasi ini gagal
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
kedua  belah  pihak  tidak  kemasukan  emosional  yang  berlebih-lebihan.  Ayat  al-Qur’an 19 sebagaimana disebutkan mengajak keluarga kedua belah pihak untuk ikut aktif berperan menyelesaikan  sengketa.  Bahkan  dalam  hadits,  hakam  yang  diistilahkan  oleh  al-Qur’an membenarkan menjatuhkan talak.  Oleh sebab itu  hakam haruslah orang-orang  yang  ahli dalam bidangnya. Hakam dapat memberi pendapat penjatuhan talak kalau memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Belakangan ini hakam dianggap tidak efektif bila yang diangkat menjadi hakam itu dari keluarga sebagaimana pesan al-Qur’an. 20 Peradilan Agama, majelis hakim mencari orang-orang yang benar ahli di bidang kerumah tanggaan, untuk menjadi hakam, sebagai mediator.
Mediator  yang profesional dianggap lebih netral, dibandingkan dengan keluarga dari masing-masing  pihak.  Keluarga  sempat  emosional.  Banyak  pengalaman  dari  peradilan agama/  mahkamah  syar’iyah,  ketika  terlibat  hakam  dalam  penyelesaian  sengketa, sengketa itu bertambah rumit dan muncul permusuhan-permusuhan baru. Artinya hakam disini  telah  berpihak.  Pada  al-Quran  menyuruh  harus  bertindak  netral  dan  tidak  boleh memberi pendapat yang dapat mempengaruhi pihak-pihak.
Dalam perkembangannya kemudian istilah yang digunakan adalah dispute resolution atau  mekanisme  penyelesaian  sengketa  karena  lebih  memberikan  nuansa  yang  tidak menyudutkan lembaga peradilan dan memang dalam perkembangannya, bukanlah terikat dalam  proses  peradilan  tetapi  merupakan  pola  yang  dapat  diintegrasikan  dalam  proses peradilan.  Artinya  gagasan  ini  tidak  dalam  arti  membangun  sistem  pengadilan  baru. Karena  yang  seperti  ini  sudah  biasa  dilakukan  dalam  masyarakat.  Melakukan  negosiasi tawar  menawar  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  adalah  hal  yang  biasa.  Sejak  zaman dahulu sudah menjadi pekerjaan rutin orang tua-tua di kampung.
Untuk  maksud  tersebut  di  atas,  lembaga  mediasi  diperlukan  untuk; Pertama. Mempercepat  Proses  Penyelesaian  Sengketa.  Berperkara  di  pengadilan  ditengarai memakan  waktu  dan  lambat,  pendapat  ini  tidak  bisa  disalahkan  karena  memang  secara prosedural  untuk  memulai  hingga  sampai  pada  tingkat  pemeriksaan  suatu  perkara  di pengadilan membutuhkan waktu antara 5 sampai 6 bulan, itu baru pada pemeriksaan pada Pengadilan  tingkat  pertama (Pengadilan  Negeri/  Pengedilan  Agama  atau  Mahkamah Syar’iyah) belum  lagi  jika  dihitung  dengan  proses  pemeriksaan  pada  Pengadilan  tingkat Tinggi  dan  Mahkamah  Agung,  apabila  ada  upaya  hukum  baik  itu  Banding,  kasasi  dan Peninjauan  Kembali,  bisa  bertahun-tahun  lamanya  suatu  perkara  memperoleh  putusan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Walaupun  keterlambatan  itu  berasal  dari faktor  para  pihak  itu  sendiri  yang  kurang  serius  dan  sungguh-sungguh  dalam menyelesaikan  sengketa,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketidak  hadiran  para  pihak  pada  hari sidang yang telah ditentukan.
Kedua, Menekan  biaya.  Biaya  mahal  yang  harus  dikeluarkan  oleh  para  pihak  untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan membayar biaya  perkara  yang  secara  resmi  telah  ditentukan  oleh  Pengadilan  belum  lagi  ditambah dengan upah yang dibayarkan kepada Pengacara/ Advokat bagi pihak yang menggunakan jasa  mereka.  Dalam  kasus-kasus  tertentu  terkadang  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pihak penggugat  misalnya,  lebih  besar  jumlah  nominalnya  jika  dibandingkan  dengan  nilai
19 Q.S, 4: 35
20 Bandingkan, Surat Edaran Menteri Agama R.I yang menyebutkan ”tidak dibolehkan anggota keluarga menjadi hakam”  Pengalaman menunjukkan bahwa bila terlibat anggota keluarga menjadi hakam, masalahnya tidak akan selesai, bahkan menjadi besar dan rumit”.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
materil atau suatu hak yang diperjuangkannya, hal ini tentunya kurang membawa dampak yang positif bagi pihak yang memenangkan sesuatu dengan, demikian asas peradilan yang cepat  dan  biaya  ringan  belum  dapat  diwujudkan  sepenuhnya.  Karena  itu  dengan  jalan mediasi  diharapkan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  berperkara  di  Pengadilan  dapat dikurangi  seminimal    mungkin.  Sehubungan  dengan  biaya  perkara  yang  mahal,  Bagir Manan  pernah  menyebut  pendapat  P.S  Atiyah 21 sebagai  berikut: ”The  cost  of  legal services  is  well  known  to  be  high,  and  the  cost  of  litigation  is  so  high  as  to  be  almost prohibitively  for  people  of  ordinary  means”. (Biaya  pelayanan  hukum  diketahui  mahal. Biaya berperkara sedemikian rupa tinggi, sehingga hampir-hampir tidak terjangkau oleh orang-orang yang hanya mempunyai kemampuan rata-rata).
Ketiga, Putusan Pengadilan tidak Menyelesaikan Perkara. ”Menang jadi arang kalah jadi abu” begitu kira-kira pameo  yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan  menggunakan  jalur  Ligitasi.  Sinyalement  tersebut  mencerminkan  Putusan Pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan, sehingga dikembangkan wacana  untuk  sebisa  mungkin  menyelesaikan  persoalan  sengketa  melalui  jalur perundingan, karena dengan melakukan hal itu akan mencegah terjadinya kerugian yang lebih  besar,  baik  kerugian  yang  berupa  moril  maupun  materil.  Menurut  M.  Yahaya Harahap, tidak ada putusan Pengadilan  yang mengantarkan para pihak yang bersengketa kea  rah  penyelesaian  masalah,  Putusan  Pengadilan  tidak  bersifat problem  solving di antara  pihak  yang  bersengketa  melainkan  Putusan  Pengadilan  cenderung  menempatkan kedua  belah  pihak  pada  dua  sisi  ujung  yang  saling  berhadapan,  karena  menempatkan salah  satu  pihak  pada  posisi pemenang  (the  winner) dan  menyudutkan  pihak  yang  lain sebagai  pihak  yang  kalah,  bukan  kedamaian  dan  ketentraman  yang  timbul,  tetapi  pihak yang kalah timbul demam dan kebencian sepanjang zaman.

## H. PENUTUP
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas menunjukkan betapa penting dan sesegera  mungkin  perguruan  tinggi  mengambil  inisiatif  dalam  rangka  mendesain kurikulum,  kalau  dapat  yang  berbasis  kompetensi.  Hal  ini  untuk  mengingatkan  kita selama  ini  telah  tertimbun  dengan  sistem  hukum  barat.  Masyarakat  mempunyai kemampuan  untuk  menginisiasi  mediasi,  karena  memang  sejak  zaman  dahulu  mediasi telah  menjadikan  metoda  penyelesaian  masalah  di  kalangan  mereka  sendiri.  Pendidikan Advokatpun  harus  diisi  dengan  modul-modul  mediasi,  hal  ini  akan  bersinerji  dengan harapan Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan.
Sosialisasi  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  harus  dilakukan  dengan  intensif, dari  berbagai  tingkat  dan  lapisan  masyarakat.  Bahkan  kurikulum  kurikulum  sekolahpun harus  ada  inisiasi  untuk  menggabungkan  materi-materi  pelajaran  yang  mengarah  ke mediasi. Pengalaman selama ini untuk menyelesaikan sengketa, yang terbayang pada para pihak  adalah  lembaga-lembaga  penegakan  hukum  yang  formal,  yaitu  pengadilan.  Untuk mengikis  pengalaman  seperti  itu  memerlukan  waktu  dan  kesabaran  dari  banyak  pihak. Pihak-pihak yang selama ini sebagai motor hukum formal haruslah berada di garis depan.
21 Bagir Manan, op.cit.,, hlm. 6
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi

## DAFTAR PUSTAKA
Hasanuddin AF , Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004
Gatot  Sumartono, Artitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT  gramedia  Pustaka Utama, 2006
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 Gary Goopaster, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, (Jakarta: ELIPS Project, 1993 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , (Jakarta: Kencana, 2009 Gunawan  Widjaja  &Ahmad  Yani ,  Seri  Hukum  Bisnis:  Hukum  Arbitrase ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000
Suyud  Margono, ADR  &  Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
Bambang  Sutiyoso, Hukum  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa , (Yogyakarta: Gama Media, 2008
Ronald,  S.  kraybill  with  alice  frazer  evans  and  Robert  A.  evans, Panduan  Mediator Terampil Membangun Perdamaian, (Yogyakarta: Kanisius, 2002 Syaubari,  ” Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan  Relevansinya  dengan  ash- Shulhu  (studi Analisis  Pasal  7-11  UU  No  30  Tahun  1999,  tentang  Arbitrase, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN AR-Raniry Tahun 2008
Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
A.  Rahmat  Rosyadi  dan  Ngatino, Arbitrase  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002