Program Studi Magister Ilmu Hukum

## ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian pada  Perjanjian Waralaba )

## Ery Agus Priyono
1
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang, 50275 eap_fh_undip@yahoo.com

## ABSTRACT
The  agreement,  the  essence is  agreement, is  characterized  by  a  meeting  of  mind,  the  parties  to achieve an agreed goal in order to provide maximum benefit for the parties. Agreements like a legal document should meet at least three elements as stated by Gustav Radbruch, namely justice, legal benefits, and certainty, but the fact is that the legal certainty aspect (in principle Pacta Sunservanda) is most prominent even sometimes ignoring justice. This article aims to uncover why this happens, what is the reason and how is the solution. Approach to philosophical normative research is used to analyze contract  documents  referring  to  the  relevant  regulations  and  the  principle  of  agreement.  As  a conclusion,  there  is  no  justice  achievement  for  the  parties,  especially  the  franchisee,  because  the franchisor's bargaining position is very strong, not balanced when compared to the weak bargaining position of the franchisee. This has an impact on the contents of the contract that is made entirely by the franchisor, which certainly tends to provide the greatest benefit to the franchisor.
Keywords: Agreement; Franchise; Justice; Philosophical Normative.

## ABSTRAKSI
Perjanjian,  esensinya  adalah  kesepakatan, disifati  dengan  bertemunya  kehendak  (meeting  of  mind, mutual  assent )  para  pihak  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  disepakati guna memberikan kemanfaatan  semaksimal  mungkin  bagi  para  pihak. Perjanjian  layaknya  sebuah  dokumen  hukum sudah  sepantasnya  memenuhi  minimal  tiga  unsur  sebagaimana  dikatakan  oleh  Gustav  Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi faktanya aspek kepastian hukum (dhi asas Pacta Sunservanda) paling menonjol bahkan kadang mengabaikan keadilan.Tulisan ini bertujuan untuk  mengungkap  mengapa  hal  tersebut  terjadi,  apa  sebabnya dan  bagaiamana solusinya.Pendekatan  penelitian  normatif  filosofis  digunakan  untuk  menganalisis  dokumen  kontrak mengacu pada peraturan yang terkait dan asas asas perjanjian. Sebagai kesimpulan tidak tercapainya keadilan bagi para pihak khususnya penerima waralaba, dikarenakan posisi tawar pemberi waralaba (franchisor)  yang sangat  kuat, tidak  seimbang  jika  dibandingkan  dengan  posisi  tawar  penerima waralaba  (franchisee) yang  lemah.  Hal  ini  berimbas  pada  isi  kontrak  yang  sepenuhnya  dibuat  oleh pemberi waralaba (franchisor), yang tentunya cenderung memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi pemberi waralaba (franchisor).
Kata kunci : Perjanjian; Waralaba; Keadilan; Normatif Filosofis.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHULUAN
Pengertian  perjanjian,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1313    KUH  Perdata  adalah Suatu  Perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau lebih  mengikatkan  dirinya  pada  satu  orang  atau lebih  lainnya. Abdulkadir  Muhammad  dalam Ilhamdi  bependapat  definisi  ini  sangat  umum sehingga tidak bisa menggambarkan esensi yang sebenarnya. Kelemahan yang ada  pada definisi tersebut  adalah  sifatnya  yang sepihak,  tidak menyebut  tujuan,  tetapi  juga  tidak  memberi batasan  pada  kata  “pebuatan”  yang  tentunya sangat luas pemahamannya (Ilhamdi, 2014).
Sebuah  perjanjian  baik  dibuat  secara lisan  (oral)  atau  tertulis  (written,  contract) hendaknya  dapat  mengekspresikan  kehendak para pihak yang bersifat umum menjadi langkah- langkah  atau  perbuatan  yang  lebih  nyata  guna mewujudkan  tujuan  dibuatnya  perjanjian  yang telah  disepakati  sebelumnya  (Schwartz  &  Scott, 2003).
Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak baik  secara  lisan  maupun  tertulis perlu mengindahkan  asas-asas  hukum  perjanjian, peraturan-peraturan  hukum  yang  terkait  dengan perjanjian. Asas-asas itu antara lain yang sangat penting  adalah  asas  kebebasan  berkontrak, (freedom of contract, partij autonomie) (Schwartz & Scott, 2003).
Asas  ini  menjadi  dasar  berlakunya  asas konsensual, yang asas konsensual ini mendasari berlakunya    asas  kekuatan  mengikat  perjanjian (pacta sun servanda) (Priyono, 2015)
Penerapan  terhadap  asas-asas  tersebut di  atas  khususnya  pada  tahap  pra  kontrak (pre contract) maupun  umumnya  pada  tahap  kontrak (contract) tidak  bisa  dilakukan  dengan  sebebas bebasnya,  tetapi  dalam  bingkai  asas  itikad  baik dan  kepatutan (Sepe,  2010). Itikad  baik  tidak sekedar  dilihat  secara  subyektif (Black,  2017) dalam arti tidak menipu, tidak bohong, tidak jujur, akan tetapi juga secara obyektif. Obyektif  dalam arti perjanjian  harus  dilaksanakan berdasarkan peraturan (Posner, 2001) (buku III KUH Perdata dan PP nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba) serta  kesusilaan  dan  kepatutan  (Sepe,  2010). Asas  itikad  baik  di  negara-negara  penganut common  law,  pada  awalnya merupakan implied contractual  obligation (lihat  introduction  of  the Uniform  Commercial  Code,  in  the  1960s) dalam perkembangannya menjadi promise sebagaimana di usulkan oleh state legislatures.
Faktanya dalam praktek kegiatan/aktifitas bisnis, perjanjian bisnis (business  agreement, business  contract)  hampir  semua  dibuat  dalam bentuk  tertulis. Kecenderungannya  perjanjian yang tertulis ini dibuat oleh salah satu pihak yang kuat posisi ekonominya, dalam bentuk perjanjian baku  (standard  form  Contract). Istilah  kontrak
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
17
baku  (standard  form  Contract )  mengacu  pada perjanjian  yang  bentuknya  sudah  tercetak (printed,  bolier  plate)  yang  digunakan  untuk berbagai kontrak yang sama atau sejenis (Treitel, 1999).
Slawson dalam  tulisannya  “Standardd Form  Contract  and  Democratic  of  Law  Making Power”  sebagaimana  dikutip  oleh  Pohan dalam Ery  (Priyono,  2015).....menulis  …Standard contract form probably account for more than 90 percent of all contracts now made. Most persons have  difficult  remembering  the  last  time  they contracted other than by standardd form.Pernyataan ini menjadi pembenar maraknya perjanjian baku atau perjanjian standar, perjanjian adhesi  dalam  kehidupan  bisnis  sehari-hari yang cenderung disalah gunakan (HS, 2016).
Perjanjian  bisnis “sebuah  waralaba asing”,  yang  menjadi  obyek  kajian  dalam penelitian  yang  mendasari  penulisan  artikel  ini adalah  contoh  sebuah  perjanjian  baku  yang berlaku  dalam  dunia  bisnis  internasional.  Sifat yang melekat pada perjanjian baku adalah “given” dalam artian pihak yang posisi tawar/ekonominya lebih  tinggi/kuat  menjadi  penentu  sekaligus pencipta/pembuat  perjanjian.  Pihak  yang  posisi tawar/ekonominya  lebih  rendah/lemah  tidak mempunyai  kesempatan  untuk  berkontribusi dalam  pembentukan  perjanjian.  Dalam  dunia praktek bisnis, perjanjian yang demikian ini sering disebut sebagai “take it or leave it contract” untuk menggambarkan  ketidak  berdayaan  pihak  yang
lemah dalam  menentukan  isi  perjanjian (Khairandy, 2013).
Patut  diduga  sifat  perjanjian  yang berbentuk  baku/standar  ini  tidak  akan  mampu memberikan  rasa  keadilan  yang  memadai  bagi pihak yang posisinya lemah. Keadilan dalam hal ini  adalah keadilan  yang  didasari  Asas Proporsionalitas, di mana para pihak mempunyai beban  kewajiban  dan  hak  yang  proporsional dengan  kontribusinya. (Hernoko  &  Ratnawati, 2015).
Kenyataanya  bentuk  maupun  isi perjanjian  telah  ditentukan  oleh  pihak  yang  kuat sebelum  perjanjian  itu  ditandatangani  oleh  para pihak. Tidak akan bisa dipungkiri pihak yang kuat akan  berusaha  agar  semua  kepentingannya dapat  diakomodir  di  dalam  perjanjian  tersebut, meskipun  hal  tersebut  potensial  untuk menimbulkan  kerugian  ekonomi  pada  pihak lainnya (Elliott & Quinn, 2009).
Hakekat perjanjian atau kontrak termasuk perjanjian  atau  kontrak  waralaba adalah  suatu kesepakatan  yang  didasarkan  pada  kehendak sukarela,  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang menguntungkan  (economic  prospective)  yang dirasa adil bagi para pihak. Sebuah kontrak atau perjanjian  tidaklah  lahir  karena  kesepakatan semata  tetapi  juga  harus  memenuhi  ketentuan hukum  tentang  syarat  sah  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata,  dengan  kata  lain  perjanjian  apapun nama baupun bentuknya tidak bisa mengabaikan
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
aturan hukum yang berlaku di mana perjanjian itu dibuat dengan semata-mata mengandalkan pada kesepakatan yang didasari pada asas kebebasan berkontrak (Echenberg, 2011).
Indira  Hastuti  dalam  artikelnya  yang berjudul “Aspek  Hukum  Perjanjian  Waralaba (Franchise),  melihat  waralaba    sebagai  bentuk usaha  kemitraan  yang  belum  diatur  secara khusus yang dalam prakteknya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Hastuti, 2006).
Asas  kebebasan  Berkontrak  sebagai dasar  pembentukan  perjanjian  waralaba, sering menjadi  sebab  terjadinya  penyimpangan  dalam perumusan  hak  dan  kewajiban  oleh  pihak  yang kuat,  sehingga  merugian  pihak  yang  lemah (Priyono,  2015). Perlunya  filter  untuk  mencegah ekses  negatif  perjanjian  yang  berbentuk  baku dengan  dalih  penerapan  Asas  Kebeasan Berkontrak  mendorong diterapkan  Asas  itikad baik dan Kepatutan (Priyono, 2016).
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  lebih spesifik  yang  diberikan  oleh  negara  adalah adanya PP no 16 tahun 1997 tentang Waralaba (yang kemudian diganti dengan PP no 42 tahun 2007) (Malik, 2007).
Pertanyaanya adalah, mengapa perjanjian  atau  kontrak waralaba yang  secara legal  formal  telah  memenuhi  syarat  sah perjanjian, dan juga disepakati bersama, ternyata dalam pelaksanaannya belum mampu memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak
khususnya pihak penerima waralaba (franchisee)?
Metode pendekatan  dalam  penelitian  ini adalah yuridis normatif atau disebut juga metode doktriner. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi  penelitian  secara  deskriptif  analitis, maksudnya,  yaitu  peneliti  dalam  menganalisis permaslahan dengan cara memberikan gambaran secarfa  faktual  dikaitkan  dengan  norma  hukum yang terkait.
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  data sekunder yang  berupa  bahan  hukum khususnya bahan  hukum  primer (Hadikusuma,  1995). Metode  pengumpulan  data  didasarkan  pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (library  research) (Nazir,  2005). Sebagai  cara untuk  menarik  kesimpulan dari  hasil  penelitian yang  sudah  terkumpul,  akan  dipergunakan metode    analisis  normatif-kualitatif, yang  menitik beratkan  pada  aspek  filosofis  (keadilan) dengan model penyimpulan secara deduksi.

## B. PEMBAHASAN
a. Anatomi  perjanjian  waralaba “sebuah waralaba asing”
Perjanjian  ini  dibuat  dan  ditandatangani pada  tanggal  1  Mei  1989  antara “sebuah waralaba asing”, yaitu perusahaan waralaba yang berpusat di di Kansas Amerika Serikat  (USA) dengan  PT.  Sari  Kencana  sebuah  perusahan berdasarkan  hukum  Indonesia  yang berpusat  di Jakarta.  Recital/witnesseth  perjanjian  ini
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
menjelaskan  bahwa “sebuah  waralaba  asing” adalah perusahaan yang memiliki sistem restoran yang khas baik dari sisi pemasaran (dine ini and take away restourant) , persiapan, penyajian dan penjualan  pizza,  pasta  baik  model Itali  atau lainnya. Perusahaan  ini  juga  telah mengembangkan dan mengadopsi sistem operasi bagi perusahaan dan para investornya yang unik yang  meliputi; disain,  iklan,  perangakat  disain, rahasia dagang, formula, teknis bisnis, sistem dan prosedur.  Recital  ini  juga  menjelaskan perusahaan  adalah  pemilik valuable  goodwill, valuable  mark,  berkaitan  dengan  service  mark, trade  names,  slogans,  design,  insignias, emblems,  symbols,  disain  kemasan,  disain bangunan yang khas, dll.
Perjanjian  yang  diberi  judul  perjanjian waralaba “sebuah waralaba asing” ini terdiri dari 26 pasal, dengan  beberapa  sub pasal. Sebagaimana  lazimnya  sebuah  perjanjian waralaba,  perjanjian  ini berisi  hal-hal  seperti:
Hak  Kekayaan Intelektual  (intellectual  property Rights/IPR);  IP  transfer; royalty  payment; kewajiban pajak;  hak  dan kewajiban para pihak, pengalihan  dan  atau  lisensi  hak  kekayaan intektual;  hukum  yang  mengatur; penyelesaian sengketa;  dan  terminasi  perjanjian  waralaba (Ryder, 2005). Henry R Cheesman, menyatakan secara  umum  ketentuan  dalam  perjanjian waralaba berisi : quality control sandards; training requirements;  covenant  not  to  compete;
arbitration  clauses; other  terms and  conditions, sebagai telah disebut di atas (Cheeseman, 2005).
Sebagaimana  lazimnya  perjanjian  baku perjanjian  ini  dibuat  oleh  salah  satu  pihak  yang kuat  dalam  hal  ini  adalah “sebuah  waralaba asing” yang berpusat di Kansas Amerika Serikat (USA). “sebuah  waralaba  asing” adalah satu satunya  pihak  yang  menentukan  isi  maupun bentuk perjanjian, sementara PT Sarimelati hanya bisa  tanda  tangan  jika  setuju  terhadap  isi perjanjian tanpa bisa merubahnya dan tidak tanda tangan  jika  tidak  setuju  dengan  isi perjanjian.Perjanjian yang terdiri dari 27 pasal ini berisi  80  kewajiban  bagi  penerima  waralaba (franchisee)  dan  haknya  tidak  lebih  dari  20. Secara  bertimbal  balik  maka  pemberi  waralaba mempunyai  hak  terhadap  penerima  waralaba sebanyak  80  dan  kewajibannya  kurang  dari  20. Suatu  potret  perjanjian  yang  tidak  menjamin keseimbangan, keadilan (Priyono, 2009).
b. Proses terjadinya perjanjian
Perjanjian dilihat dari proses pembentukannya  dapat  dibedakan  menjadi  tiga tahap; yaitu tahap pra kontrak; kontrak dan pasca kontrak(Khairandy,2013). Pra Kontrak merupakan tahapan yang  sangat  penting  dalam  rangkaian perjanjian,  karena  pada  tahap  itu  terjadi  proses permufakatan  (negosiasi) yang  lazim  disebut dengan  penawaran  (offer)  dan  penerimaan (acceptance)  yang  berujung  pada  dua kemungkinan,  sepakat  atau  tidak  sepakat (Turner, 2007).
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Kebebasan berkontrak  adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan  diri baik  di  dalam  kehidupan pribadi maupun  kehidupan  sosial ke masyarakatan,  sehingga  beberapa  pakar menegaskan  kebebasan  berkontrak  merupakan bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  harus dihormati (Khairandy,2013).
Negara-negara yang mempunyai system hukum  Common  Law  mengenal  kekebasan berkontrak  dengan  istilah Freedom  of  Contract atau laisseiz  faire. Jessel  M.  R. merumuskan dalam kasus “Printing and Numerical Registering Co. Vs Samson” (Rusli, 1993) …..men of full age and understanding shall have the utmost liberty of contracting,  and  that  contracts  which  are  freely and voluntarily entered into shall be held sacred and on force by the courts…..you are not lightly to interfere with this freedom of contract.
Asas  kebebasan  berkontrak  (partij autonomie, freedom of contract), menjadi sumber berkembang  pesatnya  hukum  perjanjian,  tidak hanya di Indonesia, begitu juga di tingkat regional maupun  internasional  (Coson  &  Mazeaud). Seperti  di  Jepang (Hooft,  2005),  China (Zhang, 2006), dan India (Bath, 2009).
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka  orang-orang  boleh  membuat  atau  tidak membuat  perjanjian.  Para  pihak  yang  telah sepakat  akan  membuat  perjanjian  bebas menentukan    apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh
dicantumkan  dalam  suatu  perjanjian (Racine, 2008).
Kesepakatan  yang  diambil  oleh  para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. (Pasal  1338  KUH  Perdata).  Penerapan  asas  ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas  konsensual,  yang  mengindikasikan  adanya keseimbangan kepentingan, kesembingan dalam pembagian  beban  resiko,  dan  keseimbangan posisi tawar (bargaining position) (Racine, 2008).
Perkembangannya  dalam  praktek  apa yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak itu didasarkan kesepakatan semu.
Dalam  perkembangannya  asas  ini muncul  menjadi  paradigma  baru    dalam  hukum kontrak  yang  menjurus  pada  kebebasan  tanpa batas (unretristicted freedom of contract). Kondisi sekarang,    asas  ini  juga  membuat  orang/pihak yang  kuat  bisa  memaksakan  kehendaknya terhadap  pihak  yang  lemah,  sehingga  cita-cita kebebasan berkontrak yang awalnya memberikan keseimbangan hukum, keseimbangan kepentingan dan juga keseimbangan dalam posisi tawar, menjadi sarana penekan bagi pihak yang lemah , oleh karena itu Pasal 1337 KUH Perdata memberikan  batasan  pada  praktek  penerapan asas  tersebut  dengan  menegaskan  ”sebab” perjanjian  itu  harus  halal  artinya  tidak  dilarang undang-undang,  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan  yang  baik  atau  ketertiban  umum Perjanjian  waralaba “sebuah  waralaba asing” yang terdiri dari 26 pasal , jika dilihat dari
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
keseluruhan  pasal  tersebut  ternyata  isinya    24 pasal selalu mencantumkan hal-hal yang bersifat tanggung  jawab/kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh  operator/franchisee.  Hanya  2  pasal  yang tidak  secara  langsung  menetapkan  keawjiban bagi operator, yaitu pasal XX tentang notices dan pasal  XXI  tentang    interpretasi  ,  pelaksanaan perjanjian, dan pelepasan hak.
Isi perjanjian yang tertulis dalam 26 pasal perjanjian  tersebut  menurut  penulis  bukan cerminan  hasil  kesepakatan.  Bagaimana  tidak dikatakan demikian jika perjanjian yang terdiri dari 26  pasal  itu  memuat  kewajiban  bagi investor/operator/franchisee yang jumlahnya lebih dari  80  kewajiban,  pada  saat  yang  sama  kita ketahui  hak principal/franchisor lebih  dari  80, suatu  kondisi  yang  sangat  tidak  seimbang. Bahkan jika kita mengikuti pendapat Untung Felix S  Soebagjo  yang  menyatakan  ..”dianggap  ada kesepakatan ketika kepentingan para pihak dapat dilaksanakan secara  seimbang” (Soebagjo, 1993).  Perjanjian  ini  memberikan  gambaran kepada kita bahwa posisi company / franchisor / principal yang  begitu  dominan  secara  ekonomi menjadi  penentu  bagi  pihaknya  untuk menetapkan  “undang-undang”  bisnis  yang mengikat  secara  ketat  siapaun  yang  ingin bekerjasama dengannya. Jadi tidaklah berlebihan jika sebagian ahli yang berpendapat tidak setuju dengan penggunaan  perjanjian  baku  karena mereka tidak ubahnya “pembuat undang-undang swasta (Treitel, 1999).
Pasal  1338  alinea  3  KUH  Perdata  : perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Black,  2017). Itikad  baik  (good  faith)    dalam Black’s Law Dictionary didifinisikan sebagai..... is an  intangible  and  abstract  quality  with  no technical  meaning  or  statutory definition,  and it encompasses,  among  other  things,  an  honest belief, the absence of malice and the absence of design to ddefraud or to seek an unconscionable advantage,  and  an  individual's  personal  good faith is concept of his own mind and inner spirit and,  therefore,  may  not  conclusively  be determined by his protestations alone.
Perkembangan  selanjutnya  campur tangan  pemerintah  menjadi  lebih  besar  karena tuntutan  perlindungan  kepada  masyarakat  atau konsumen atau pelaku bisnis nasional. Sehingga sebuah bisnis waralaba yang sepenuhnya tunduk pada  ketentuan  hukum  perjanjian  yang  bersifat privat  pada  perkembangannya  tidak  bisa menyimpangi bebrapa aturan yang bersifat publik, misalnya  ketentuan  pendaftaran perusahaan waralaba
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Waralaba No. 42 Tahun 2007 yang berlaku efektif mulai tanggal 24  Juli  2008.  Pewaralaba (pemberi  waralaba :franchisor) wajib  mendaftarkan  prospektus penawaran waralaba, dan terwaralaba (penerima waralaba  : franchisee) harus  mendaftarkan perjanjian waralaba.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## c. Kesepakatan yang  tidak  berbuah keadilan
Asas  ini  memberikan  informasi  bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya  kata  sepakat  diantara  para  pihak dalam  perjanjian  tersebut.  Asas  konsensualisme yang  terdapat  dalam Pasal  1320  KUHPerdata mengandung  arti  kemauan  para  pihak  untuk saling  mengikatkan  diri  dan  kemauan  ini membangkitkan  kepercayaan bahwa  perjanjian itu akan dipenuhi.
Eggens  dalam  Ibrahim (Ibrahim,  2003) menyatakan  ,asas  konsensualitasmerupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah ; een man een man, een word een word.    Selanjutnya  dikatakan  olehnya  bahwa ungkapan  “orang  harus  dapat  dipegang ucapannya  ”  merupakan  tuntutan  kesusilaan, akan  tetapi  Pasal  1320  KUH  Perdata  menjadi landasan  hukum  untuk  penegakannya.  Tidak dipenuhinya  syarat  konsensualisme  dalam perjanjian  menyebabkab  perjanjian  dapat dibatalkan,  karena  tidak  memenuhi  syarat subyektif.
Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian.  Konsesualisme  mengandung  arti bahwa  perjanjian  itu  terjadi  karena  adanya  kata sepakat  atau  kehendak  yang  bebas  dari  para pihak yang membuat perjanjian mengenai isi atau pokok perjanjian.
Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata menyebitkan  bahwa  :  “Semua  perjanjian  yang
dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Di dalam  pasal  tersebut  dijumpai  asas Konsensualisme  yang  terdapat  pada  kata “…perjanjian  yang dibuat  secara  sah…”,  yang menunjuk  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata, terutama  pada  ayat  1  yaitu  mereka  sepakat mengikatkan dirinya.
Dokumen  perjanjian  yang telah ditanda tangani  para  pihak ini, merupakan perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak yang lebih kuat,  yaitu  company/franchisor  maka  dapat dipastikan isinya telah dirancang oleh pihak dan untuk  keuntungan    franchisor.  Perjanjian  yang mempunyai  sifat  baku  tidak  memberi  peluang yang  cukup  bagi  pihak  yang  lebih  lemah  untuk mengekspresikan  kebebasan  yang  didasarkan asas  kebebasan  berkontrak  guna  melindungi kepentingannya sebagai pihak dalam perjanjian.
Bersasarkan pasal-pasal yang ada, dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena dominasi comany/calon  franchisor  terhadap  calon franchisee.  Pada  pasal  yang  mengatur  hak  dan kwajiban  terlihat  kepentingan  franchisor  lebih mendapat perlindungan hokum dibanding dengan kepentingan franchisee.
Sebagai salah satu contoh adalah pasal yang  mengatur  tentang uang  deposit (non refundable territorial franchise fee: yaitu sejumlah uang yang harus disetor oleh franchisee sebesar 100  000  U.S.  $  yang  tidak  bisa  ditarik  kembali.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pembayaran  diangsur  2  X  setelah  perjanjian ditanda tangani oleh para pihak.
Rumusan  Pasal  15  (XV)  tentang default and Termination dan  Pasal  16  tentang  right  and Obligation terkait terminasi , jika dicermati, maka rumusan  ini  sangat  tidak  adil  karena  bisa  jadi tidak terpenuhinya kewajiban franchisee terhadap franchisor  disebabkan  oleh  kesalahan/kelalaian pihak  franchisor  sendiri,  sehingga  segala kerugian  yang  timbul  semestinya  ditanggung bersama.
Pasal lain yang dapat menjadi bukti asas konsensual  tidak  berjalan  seimbang tetapi berjalan  sesuai  kehendak  franchisor  adalah pasal-pasal  yang mengatur  larangan-larangan bagi franchisee baik pada waktu perjanjian masih berlangsung  atau  setelah  berakhir  (bandingkan Article XVI perjanjian waralaba “sebuah waralaba asing”)  :  Rights  and  Obligations  of  Parties  on Termination  or  Expiration)  dalam  pasal  tersebut dirumuskan …..operator  (franchisee)  shall immediately discontinue, atau operator (franchisee) obliges……sementara untuk rumusan franchisor …….Company has right….
Berikut  adalah  larangan-larangan  itu yang  antara  lain  berbunyi…..setelah  berkahirnya perjanjian  maka  franchisee  untuk beberapa tahun  dilarang;  (1)Langsung  maupun  tidak langsung  terikat  dengan  usaha  yang  sama (dengan cara dan gaya yang sama atau memiliki kemiripan  dengan  sistem,  merek  dagang,  atau nama  produk  yang  serupa  ),  (2) Langsung  atau
tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan bisnis yang menawarakan barang dan jasa yang serupa yang  berkompetisi  dengan  bisnis,  (3) Untuk kepentingan  sendiri  menjalankan,  baik  sendiri maupun  dengan  mitra  bisnisnya  atau  terlibat dengan perusahaan yang bisnisnya berkompetisi dengan  usaha  tersebut,  (4) Membajak, mencampur  tangan  atau  mempekerjakan  staff eksekutif  dari  pemberi  hak  waralaba  atau  dari pewaralaba  lain  milik  pemberi  hak  waralaba,  (5) Membantu  perorangan,  perusahaan  atau  pihak ketiga  dengan  konsultasi  teknis  dalam hubungannya  dengan  bisnis  yang  bersaing dengan  usaha terkait,  langsung  maupun  tidak langsung, pada bisnis yang berkompetisi dengan bisnisnya franchisor.
Fakta  menunjukkan  perjanjian  yang dibuat oleh salah satu pihak yang biasanya dalam format  baku  cenderung  mnimbulkan  kerugian pada  salah  satu  pihak,  dan  sebaliknya menguntungkan  pihak  yang  lain. Di dalam kepustakaan  hukum  Inggris  untuk  istilah perjanjian  baku digunakan  istilah standardized agreement atau standardized  contract (Ibrahim, 2003).
Sutan  Remy  Sjahdeini  merumuskan perjanjian  baku  adalah  perjanjian  yang  hampir seluruh klausula – klausulanya sudah dibakukan oleh  pemakainya  dan  pihak  yang  lain  pada dasarnya  tidak  mempunyai  peluang  untuk merundingkan atau meminta perubahan (Priyono, 2017).
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sutan  Remy  Sjahdeini  berpendapat bahwa  keabsahan  berlakunya  perjanjian  baku tidak  lagi  dipersoalkan  oleh  karena  perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu  dengan  telah  dipakainya  perjanjian  baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80  tahun  lamanya. Kenyataan  itu  terbentuk karena  perjanjian  baku  memang  lahir  dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat  berlangsung  tanpa perjanjian  baku. Perjanjian  baku  dibutuhkan  oleh  dan  karena  itu diterima oleh masyarakat.
Stephen  Simister  dan    Rodney  Turner menyatakan  dalam  karya  tulisnya... Standard forms  of  contract  purport  to  provide  a representative  viewpoint  of  the  industry which they  serve.  Rather  than  favour  one  particular party  to  the  contract,  standard  forms  should represent both parties on an equal and fair basis by providing  for  an  equitable  distribution  of  risk (Priyono, 2017).
Keabsahan  berlakunya  perjanjian  baku memang  tidak  perlu  dipersoalkan,  tetapi  masih perlu dibahas apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat  berat  sebelah  dan  tidak  mengandung klausul  yang  secara  tidak  wajar  sangat memberatkan  bagi  pihak  lainnya,  sehingga perjanjian  itu  merupakan  perjanjian  yang menindas dan tidak adil.
Sehubungan  dengan  penetapan  isi secara  sepihak,  Sluyter  dalam  Hasanuddin Rahman  mengatakan  bahwa  secara  materiil,
perjanjian  ini  melahirkan “legio  particuliere wetgevers” (pembentuk undang-undang swasta). Dalam  pada  itu,  Stein  dalam  Hasanuddin Rahman  mengemukakan  pula  bahwa  dasar berlakunya perjanjian ini adalah berdasarkan fiksi hukum  (de  fictie  van  will  vertrouwen) (Priyono, 2009). Secara  formil  debitur  menyetujuinya, namun  secara  materiil  debitur  "terpaksa" menerimanya. Adanya persesuaian  kehendak adalah fiktif.
Perjanjian yang bentuknya baku, dengan pasal-pasal  yang  sudah  dibakukan  cenderung menguntungkan salah satu pihak yang pada sisi lainnya merugikan pihak lainnya. Perjanjian baku yang  dibuat  oleh  satu  pihak  ini  sering  menjadi sarana  untuk  menyalah  gunakan  keadaan  ( undue influence) yang diancam dengan kebatalan perjanjian (Stone, 2011). Bahkan bisa juga batal demi hukum.
Asas kebebasan berkontrak sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mempunyai hubungan erat  dengan  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang mengatur  mengenai  asas  konsensualisme  yang menjadi  salah  satu  syarat  syahnya  suatu perjanjian  kemungkinan  besar  dilanggar  dengan adanya  perjanjian  baku  tersebut.  Perjanjian waralaba “sebuah  waralaba  asing” adalah perjanjian baku dengan mencantumkan beberapa syarat  yang  bersifat  eksoneratif,  oleh  karena  itu perlu dibuat aturan yang tegas dan dilaksanakan dengan tegas tentang larangan syarat baku yang
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
eksoneratif  ini  demi  untuk  melindungi pertumbuhan usaha nasional yang kompetitif.
Hukum  harus  adil,  begitu  kata  Gustav Radbruch)...... famously argued that a sufficiently unjust rule loses its status as a valid legal norm (Bix,  2011). Peraturan  hukum  positif  sebagai bagian  dari  hukumpun  harus  mencerminkan  hal tersebut,  keadilan  adalah  rohnya  hukum.  Selain itu,  sebagai  bukti  “negara  hadir”  maka  hukum positif  yang  tercipta  juga  harus  mampu memberikan  kemanfaatan  yang  semaksimal mungkin bagi  rakyatnya.  Seburuk  apapun peraturan  hukum  positif  yang  dibuat  oleh pemerintah  (flawed  law)  tetap  harus  bisa menghasilkan keadilan (Bix, 2011).
Perjanjian  waralaba  tidak  semata-mata tunduk  pada  prisip-prinsip  dan  aturan-aturan hukum perjanjian yang bersifat privat, tetapi juga harus memperhatikan aturan hukum yang bersifat hukum  publik,  yang  bersifat  mandatory  rules, bahkan  guna  memberikan  rasa  adil  bagi  para pihak  maka  kedepan  aturan  hukum  positif  yang mengatur  waralaba  tidak  hanya  tunduk  pada hukum  publik  yang  bersifat  wajib,  tetapi  juga hukum  hukum  yang  berkembang  diluar  sistem hukum yang berlaku di Indoensia seperti, pinsip- prinsip  hukum  islam,  new  lex  mercatoria,  CISG dll.

## C. KESIMPULAN
1. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 : 1 KUH  Perdata)  yang  menjadi  dasar  lahirnya perjanjian waralaba “sebuah waralaba asing”
di Indonesia perlu diikuti dengan seperangkat aturan hukum yang mengikat para pihak yang memberikan  perlindungan  hukum  secara lebih proporsional bagi para pihak.
2. Asas  konsensualisme  yang  terdapat  dalam pasal  1320  KUHPerdata  mengandung  arti kemauan  para  pihak  untuk  saling mengikatkan  diri  dan  kemauan  ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian  itu  akan  dipenuhi.  Hal  ini  menjadi sulit  terwujud  ketika  salah  satu  pihak mempunyai posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding pihak lainnya
3. Perjanjian yang bersifat baku pada dasarnya tidak  dilarang  sepanjang  di  dalamnya  tidak memuat pasal-pasal yang bersifat eksoneratif.  Pasal- pasal  yang  eksoneratif telah  melanggar  ketentuan  syarat  sah perjanjian  ,Pasal  1320  KUH  Perdata  yang berakibat  batal  demi  hukum  atau  dapat dibatalkannya perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU :

## Schwartz,  Alan &  Scott, Robert  E. (2003).
Contract  Theory  and  the  Limits  of Contract Law. Virginia : Yale law Schools Publishing
Corbin, A. (1919) Conditions  in  the  Law  of Contract. Virginia : Yale  law  Schools Publishing
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Coson, Benedicte  Fauvarque . and Mazeaud,
Denis. editors, (2008) European Contract Law. Munich : European Law Publisher.
Elliott, Catherine &, Quinn, Frances (2009).
Contract  Law ,  Seventh  Edition. New York: Library  of  Congress  Cataloging-in- Publication Data.
Echenberg,  D. (2011). Negotiating  international contracts:  does  the  process  invite  a review  of  standard  contracts  from  the point  of  view  of  national  legal requirements, London: Cambridge University Press.
Supramono, G.  (2009). Perbankan  dan  Masalah Kredit  Suatu  Tinjauan  di  Bidang Yuridis,
Jakarta : Rineka Cipta.
Giuditta Cordero-Moss (editor).(2011). Boilerplate
Clauses International Commercial Contracts  and  The  Applicable  Law, London : Cambridge Universiry Press. Cheeseman,  Henry  R. (2000). Contemporary Business Law, Third edition, New Yersey : Prentice Hall, Upper Sadler River
Hadikusuma, H. (1995). Metode  Pembuatan
Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu  Hukum.
Bandung : Mandar Maju.
Zhang, M. (2006). Chinese Contract Law,  Leiden,
Boston : Martinus Nijhoof  Publisher. Nazir, M. (2005). Metode  Penelitian. Jakarta  :
Ghalia Indonesia.
Fuady, M.  (2014). Konsep  Hukum  Perdata,
Bandung ; Rajawali Press.
Fuady, M. (1994). Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek  Buku  Kedua. Bandung :  Citra Aditya Bakti.
Fuady, M. (1999). Hukum  Perbankan  Modern.
Bandung : Citra Aditya Bakti.
Richard A. Epstein, Contracts Small and Contract Large: Contract Law Through the Lens of Laissez-Faire, prepared for a conference on The Doctrine of Contract and Modern Social  Policy,  sponsored  by  the  Donner Foundation,  and  organized  by  the  Law and Economics Center of George Mason University  Law  School,  held  on November 15 and 16 1996.
Stone,  R. (2002). The  Modern  Law  of  Contract,
Fifth  edition,  London  : Cavendish Publishing Limited
Stone,  R. (2011). The  Modern  Law  of  Contract, ninth, London : Taylor and Francis Group. Khairandy,  R.  (2003). Itikad  baik  dalam kebebasan berkontrak. Jakarta  : Pasca sarjana Fakultas Hukum UI.
Khairandy, R. (2013). Hukum  Kontrak  Indonesia dalam Perspektif
Perbandingan.
Yogyakarta : FH UII Press.
Ryder,  Rodney  D (2005). Corporate,  and
CommercialAgreements, Drafting Guidelines,  Form  and  Precedents.  New Delhi  : Universal  Law  Publishing  CO. PVT.LTD
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Bath,  S. (2009). Basis  For  Cntract  Law  dalam Law  and  Business  Contracts    in  India. India : Saiga Publications.
Sepe,  S.M. (2010). Good  Faith  And  Contract
Interpretation:  A Law  And  Economics Perspective Arizona  : James  E  Roger College of law Publishing Soebagjo, Untung Felix S (1993). Perkembangan asas-asas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis  selama  25  tahun  terakhir. Pelatihan  Hukum  Perjanjian  UGM Jogjakatra
Hooft, Willem  M  Vissert. (2005). Japanese
Contract  and  Anti trust  Law. London : Routledge  Curzon  Taylor  &Francis Group.
Simamora,  Y.  Yogar. (2013). Hukum  Kontrak,
Kontrak  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah di  Indonesia,  Surabaya  : Penerbit Kantor Hukum  Wins & Partners. Zoha Sirhindi, Esq. (2010) The Law of Contract.

## London, New York : Baar accociation Publisher

## JURNAL :
Hernoko, A Yudha & Ratnawati, Ika Yunia. (2015) Asas  Proporsionalitas  dalam  Perjanjian Waralaba  (Franchise). Jurnal  Hukum
Bisnis, Vol. 1 (No.1, April), pp. 1-17
Bix, B.H.  (2011). Radbruch’s  Formula  and Conceptual  Analysis. American  Journal Jurisprudence, Vol. 56, p.46.
Malik, C.  (2007) Implikasi  Hukum  Adanya Globalisasi  Bisnis  Franchise, Jurnal Hukum UII. Vol.14 (No.1,Januari), pp. 97- 113
Priyono, E.A.  (2015). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam pembuatan Perjanjian Franchise Es Teler  77  (suatu pendekatan  normatif). Jurnal  FH  Undip, Masalah-Masalah  Hukum. Vol.44  (No.2, April), pp. 123-129
Priyono, E.A. (2016). Penerapan Asas Itikad Baik dan  Kepatutan  dalam  Perjanjian Waralaba. Jurnal Hukum USM HUMANI. Vol.6 (No. 3, September). pp. 65-75
Priyono, E.A. (2017). Peranan  Asas  Itikad  Baik dalam Kontrak Baku. Diponegoro Private Law Review Jurnal Bag. Keperdataan FH Undip. Jilid 1 (No.1, November). pp.13-21 Ilhamdi.  (2014). Perjanjian  Kerjasama  Waralaba antara PT. Raos Aneka Pangan dengan Ny. Hj. Maryenik Yanda. JOM,  Jurnal FH Riau Vol. 1 (No. 2 Oktober). pp. 1-15 Hastuti,  I.  (2006). Jurnal  Hukum  dan  Dinamika, Edisi Oktober. pp. 27-38
Idrus,  N.S.  (2017). Aspek  Hukum  Perjanjian Waralaba  dalam  Perspektif  Hukum Perdata  dan  Hukum  Islam. Yuridis, Jurnal  FH  UPN,  Vol.4 (No.1,  Juni). pp. 28-45
LAPORAN PENELITIAN :
Ery  Agus  Priyono,  Laporan  Penelitian  FH  Undip tahun  2012  : Klausula-klausula  dalam
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Kontrak  Alih  Teknologi  yang  Potensial Merugikan  Perekonomian  Indonesia ditinjau dari Penerapan Asas-asas  dalam Pembuatan  dan  Pelaksanaan  Perjanjian (Pembuatan  Model  Perjanjian  Lisensi – Alih  Teknologi  yang  Berkeadilan  yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian

## Indonesia)

## Ery Agus Priyono, Penerapan Asas Kebebasan
Berkontrak  dalam  Perjanjian  waralaba (suatu  Kajian  Normatif  pada  Perjanjian Waralaba Indomaret), Laporan Penelitian
. Semarang, November 2014
Ery Agus Priyono, Penerapan  Asas Kebebasan
Berkontrak dalam  Pembuatan Perjanjian yang  dibuat    secara  Baku,  Laporan Penelitian, Program Magister
Kenotariatan, 2009 .