## OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Zulkifli Hidayatullah Universitas Muhammadiyah Surabaya E-mail: zulkiflihidayatube@gmail.com

## Abstrak
Gugatan  perkara-perkara  ekonomi  syariah  khususnya  yang  diajukan  oleh para  advokat  di  Pengadilan  Agama  dalam  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya,  faktanya  banyak  dijumpai  berakhir  dengan  putusan  NO  ( niet  on vankelijke verklaard ) ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan  tersebut,  diantaranya  adalah  kekaburan  gugatan  ( obscuur  libel )  yang dibuat  oleh  para  advokat,  baik  terkait  dengan  akad  dan  tempat  penyelesaian perkara.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  advokat  dalam  proses penegakan  hukum  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  dalam  wilayah Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  untuk  mencapai  kebenaran  dan keadilan;untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  peran advokat  dalam  penegakan  hukum  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  Agama  dalam wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya;  dan  untuk  merumuskan  konsep materi  yang  tepat  tentang  standarisasi  kurikulum  pendidikan  khusus  profesi advokat  tentang  pemahaman  dan  pengetahuan  hukum  ekonomi  syariah  oleh advokat.
Penelitian  ini  menggunakan  d iskriptif  kualititatif dengan  perpaduan pendekatan  teknik  fenomenologis.  Peneliti  akan  mengkaji  lebih  dalam  suatu fenomena yang sedang terjadi pada suatu lembaga perhimpunan Advokat dengan metode survey .
Dari  analisis  tentang  optimalisasi  peran  Advokat  di  DPC  PERADI Surabaya,  penanganan  sengketa  ekonomi  syari’ah    merupakan  tugas  dan tantangan baru  yang harus dihadapi oleh  Advokat di lingkungan peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  beberapa  temuan  yaitu  peran  Advokat dapat  optimal  apabila  mengerti  dan  memahami  pokok  perkara  yang  akan dibelanya,  dan  Advokat  dapat  mengakomodir  kepentingan  hukum  kliennya. Formula untuk meningkatkan optimalnya peran advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi  Agama Surabaya adalah (a) adanya sertifikasi pengetahuan khusus ilmu ekonomi syariah; (b)  diperlukan  suatu  model  pembekalan  yang  tepat  untuk  menguatkan  kualitas profesionalisme para calon Advokat.
Kata  Kunci  : Peran  Advokat,  Penegakan  Hukum  Ekonomi  Syariah.

## PENDAHULUAN
Profesionalisme  advokat bukan diukur oleh keahliannya beretorika  atau  upaya-upaya  yang  tidak dibenarkan  oleh  hukum  untuk  dapat mempengaruhi  putusan  hakim,  tetapi bagaimana  advokat  dapat  membantu kliennya  secara  realistis  dan  objektif dengan  berargumentasi  hukum  yang baik  di  depan  pengadilan.  Advokat Indonesia  harus  segera  merevitalisasi
peran  dan  fungsinya.  Sudah  saatnya orientasi  profesi  advokat  dikembalikan kepada kepentingan publik yaitu membela masyarakat kecil harus menjadi  agenda  utama  para  advokat sebagai  individu  dan  komunitasnya secara  kolektif,  bukan  sekedar  sebagai pekerjaan  sambilan  ( vocation )  tetapi profesi  yang  memikul  tanggung  jawab mewujudkan  kesadaran  dan  budaya hukum  yang  baik  bagi  masyarakat.
1 Advokat  tidak  hanya  berperan sebagai pendamping dalam setiap
proses hukum (litigasi), tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti  akan  hukum  dan  dapat mengkritisi  produk  hukum  yang  ada, yaitu  dengan  memberikan  pendidikan hukum  dan  kewarganegaraan  bagi masyarakat  ( civic  education ). 2 Advokat dapat  memberikan  pencerahan  hukum bagi masyarakat agar mereka tidak buta dan gagap terhadap
hukum.
Pemberdayaan masyarakat ( empowering society )  dalam  peran  serta  penegakan hukum  dirasa  sangat  penting,  karena supremasi hukum tidak hanya dibangun oleh elit saja, tetapi juga oleh masyarakat. 3
1 1 Frans  Hendra  Winarta, Pembahasan RUU  Advokat  dan  Agenda  Perbaikan  Profesi Advokat ,  Makalah  Seminar,  27  Februari,  2003, hlm. 5.
2 Binziad  Kadafi  dkk., Advokat  Indonesia Mencari  Legitimasi  :  Studi  Tentang  Tanggung Jawab  Profesi  Hukum  di  Indonesia ,  PSHK, Jakarta, 2001, hlm. 182.
3 Muhadi Zainuddin, Peran Sosialisasi UU Advokat  dalam  Pemberdayaan  Kesadaran Hukum  Masyarakat ,  Jurnal  Al-Mawarid  Edisi XII Tahun 2004, hlm. 91.
Profesi Advokat sebagai Officium Nobile (profesi yang terhormat) sangat ditentukan oleh tingkat intelektual dan integritas seorang  Advokat.  Tanggung  jawab Advokat untuk mengakomodir kepentingan hukum kliennya. Pemahaman Advokat baik dalam substansi  gugatan  maupun  pemahaman tentang  ilmu  ekonomi  syariah  yang memiliki kekhususan harus ditingkatkan agar dapat memenuhi dan mengakomodir  kepentingan  kliennya. Sedangkan tingkat integritas
berhubungan  dengan  moralitas  seorang Advokat  yang  harus  mengedepankan kepentingan  publik  diatas  kepentingan golongan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka
Peneliti berusaha mengkaji sejauh mana efektifitas peran advokat dalam penegakan  hukum  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Agama  dalam  wilayah
Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dengan  harapan tulisan  ini  dapat  berkontribusi  untuk
memberikan solusi bagi upaya
peningkatan peran advokat secara maksimal. Ketidakpahaman
para advokat  mengenai  hukum  ekonomi syariah yang berlaku di peradilan agama tentunya  dapat  merugikan  para  pihak (kliennya)  sehingga  diperlukan  suatu rumusan  pemikiran  agar  peran  advokat dalam  penegakan  hukum  ekonomi syariah  di  pengadilan  agama  dapat optimal.  Hal  inilah  yang  akan  menjadi pokok  kajian  peneliti  yaitu  optimalisasi peran advokat dalam penegakan  hukum ekonomi syariah di pengadilan agama.

## METODE ANALISIS DATA
Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan  secara  penuh  tentang pengalaman  dan  mengemukan  persepsi peneliti terhadap suatu pengalaman atau fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, peniliti  dalam  melakukan  penelitian  ini menggunakan pendekatan fenomenologi.  Persepsi  peneliti  dalam penelitian  ini  berdasarkan  pada  teori- teori  yang  berkaitan  dengan  fenomena tersebut.
Dalam  penelitian  ini  peneliti akan  menggambarkan  secara  penuh bagaimana sistem pemdampingan Advokat kepada klien kurang maksimal yang  terjadi  pada  wilayah  hokum Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya. Kemudian  dianalisis  berdasarkan  teori keadilan,  teori  advokat,  dan  teori peradilan.  Untuk mencapai  tujuan tersebut,  peneliti  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat  deskripsi  atau  gambaran mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat,  serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis 4 Sedangkan penelitian kualitatif merupakan  penelitian  yang  bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menganalisis  secara  mendalam  tentang sesuatu  menggunakan  teori-teori  yang berkaitan dengan fakta-fakta atau fenomena  yang  sedang  diteliti.  Dalam penelitian  ini,  perspektif  subjek  lebih ditonjolkan sehingga hasil dalam penelitian ini berupa  suatu teori, bukan berupa  penolakan  atau  penerimaan terhadap  teori  yang  digunakan  seperti dalam penelitian kuantitatif. 5
Peneliti akan memaparkan tentang  fakta-fakta  yang  berkaitan dengan hasil putusan Pengadilan Agama tingkat  satu  pada  wilayah  hokum Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya dengan cara mengumpulkan data selengkap-lengkapnya  tentang  objek kajian  yang  dimaksud.  Kemudian  data tersebut  dianalisis  menggunakan  teori- teori  dan  aturan-aturan  yang  berkaitan dengan  upah  guna  menemukan  konsep yang ideal menurut hukum Islam dalam pemberian upah.
4 Saifudin  Azwar, Metode  Penelitian, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Offset,  1998), 128.
5 Wikipedia, Penelitian  Kualitatif. 3  November 2016.  http://id.wikipedia.org  diakses  pada  20 April 2017.
Jenis
penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  ( field  research ) . Penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok,  lembaga,  dan  masyarakat. 6
Penelitian  lapangan  pada  penelitian  ini dilakukan  di  DPC  PERADI  Jalan Tunjungan No. 76 Surabaya.

## KAJIAN PUSTAKA
Eksistensi  Advokat,  Latar  Belakang dan Profesionalisme 1.  Keberadaan  dan  Keterlibatan

## Advokat dalam Proses Pengajuan Gugatan
Advokat sebagai salah satu pilar penegakan  supremasi  hukum  dan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur sistem peradilan. Advokat memiliki peran, tugas dan fungsi  yang  demikian  luas  dalam memberikan jasa profesional mereka kepada masyarakat. Advokat adalah orang yang berprofesi  memberi  jasa  hukum, baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan yang memenuhi persyaratan  berdasarkan  Undang- Undang  RI  Nomor  18  Tahun  2003 tentang  Advokat.  Jasa  hukum  yang diberikan Advokat berupa
konsultasi  hukum,  bantuan  hukum,
6 Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady  Akbar,
Metodologi  Penelitian  Sosial, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2004), 5.
menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan  tindakan  hukum  lain untuk  kepentingan  hukum  klien baik  orang,  badan  hukum,  atau lembaga  lain  yang  menerima  jasa hukum dari Advokat. 7 Peran Advokat dalam hukumAdvokat disebut juga penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan  di  bidang  hukum  baik perdata  atau  pidana  kepada  yang memerlukannya, baik berupa nasehat (konsultasi) maupun bantuan  hukum aktif  baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan  dengan jalan mewakili, mendampingi,
membela  dan  melakukan  tindakan hukum lain untuk kepentigan hukum para pengguna jasanya. 8
Keberadaan dan keterlibatan Advokat  dalam  proses  pengajuan gugatan khususnya dalam penanganan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama adalah meneliti  dan  mengkaji  masalah untuk selanjutnya melakukan penetapan hukum yang akan dituangkan dalam gugatannya. Setelah  memperoleh  surat  kuasa maka Advokat
berkewajiban
7 Welin Kusuma, Profesi Advokat , http://welinkusuma.blogspot.com ,  Diakses  pada Tanggal 15 Mei 2006.
8 Muhammad  Ridwan, Peran  Advokat Dalam Hukum , http://coretan- berkelas.blogspot.com ,  Diakses  pada Tanggal  2 November 2014.
membuat  surat  gugatan  dalam  hal ini  dibuat  secara  tertulis  karena pada  dasarnya  gugatan  secara langsung hanya dapat diajukan oleh yang berkepentingan secara langsung. 9
Konsep  surat  gugatan  tertulis yang  dalam  hal  ini  dibuat  oleh Advokat  harus  memuat  identitas para  pihak,  alasan-alasan  gugatan ( fundamentum  petendi atau  posita), tuntutan  ( onderwerp  van  den  eis met  een  duidelijke  ed  bepaalde conclusie )atau petitumserta tuntutan  subsider  atau  pengganti. Jika  salah  satu  unsur  saja  tidak dipenuhi dan tertuang dalam gugatan maka gugatan dapat dinyatakan obscuur  libel (gugatan mengandung cacat  hukum). Hal  ini yang terjadi dalam perkara ekonomi syariah  dalam  4  (empat)  uraian perkara yang telah diuraikan diatas. Hakim  menolak  perkara  tersebut (NO/gugatan tidak dapat diterima).
Keberadaan dan keterlibatan advokat  dalam  proses  pengajuan gugatanyang paling
penting menurut  Peneliti  adalah  Substansi Hukum  dalam  gugatan  tertulis.
9 Ketentuan  ini  Sejalan  dengan  Keputusan Kasasi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  :  369/K/SIP/1973  tanggal  4  Desember 1975  yang  Menyatakan  Bahwa  Menurut  Pasal 144  Ayat  (10)  RBg  dan  Pasal  120  HIR.  Orang yang  Diberikan  Kuasa  tidak  Mempunyai  Hak untuk Mengajukan Gugatan secara Lisan kepada Pengadilan.  Lihat  pula  Murti  Arto, Praktek Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1978, hlm. 40.
Subtansi  hukum  inilah  yang  akan dijadikan pembelaan hukum terhadap  klien  untuk  mendapatkan hak-haknya. Apabila seorang Advokat  tidak  tepat/salah  dalam mencantumkan  substansi  hukum dalam  gugatan  maka  kepentingan hukum  klien  tentunya  sulit  untuk didapatkan.
2.  Latar  Belakang  Pendidikan  dan Pengalaman Advokat dalam
Menangani  Perkara  Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama
Advokat  yang  berlatar  belakang pendidikan  hukum  adalah  seorang yang  memiliki  pengetahuan  yang baik.  Latar  belakangnya  sebagai seorang  sarjana  hukum  tentunya telah  belajar  bagaimana  melakukan penerapan  hukum  untuk  membela hak-hak  kliennya.  Hal  inilah  yang dijadikan  bekal  seorang  Advokat untuk mendampingi kliennya.
Latar belakang pendidikan hukum  Advokat  hanyalah  sebatas pengetahuan  umum  saja.  Apabila seorang  Advokat  berlatar  belakang sebagai  seorang  sarjana  hukum maka  yang  diperolehnya  selama “mengenyam bangku kuliah” adalah  hanya  sebatas  mata  kuliah hukum acara peradilan agama. Para Advokat  yang  berlatar  belakang sarjana  hukum  tersebut  hanya sebatas mengetahui dokmatika hukum  bahwa  di  peradilan  agama menggunakan Undang-Undang
Peradilan  Agama  sebagai  dasar
hukumnya  dan  HIR  dan  RBg sebagai  dasar  hukum  acara  yang diadikan acuan di peradilan  agama. Sedangkan  pengetahuan  tentang hukum  waris  belumlah  secara eksplisit  diajarkan  pada  jenjang kuliah strata-1.
Selanjunya  untuk  pengalaman seorang  Advokat  dalam  menangani perkara ekonomi syariah di pengadilan agama adalah berdasarkan konsep dan pengalaman  yang  diperoleh  saat melakukan magang sebelum menjadi  seorang  Advokat  yang diizinkan melakukan beracara hukum di pengadilan agama.
Seorang  Advokat  junior  tentu  akan bertanya  terlebih  dahulu  kepada seniornya  bagaimana  menangani sebuah  perkara  ekonomi  syariah. Seorang  Advokat  senior  yang pernah menangani perkara ekonomi syariah akan menjelaskan pengalamannya  dalam  menangani perkara ekonomi syariah. Hal inilah yang  menjadi  dasar  bagi  seorang
Advokat  junior  untuk  menangani perkara ekonomi syariah di pengadilan  agama.  Namun  hal  ini menurut  peneliti  belumlah  cukup sebelum Advokat tersebut mendapatkan pelatihan khusus ataupun bersertifikat hukum ekonomi  syariah  yang  digunakan dalam praktek beracara di pengadilan agama.
3.  Pemahaman  dan  Pengetahuan Advokat  tentang  Konsep-Konsep dan  Teori  Hukum  Ekonomi Syariah
Pemahaman  dan  pengetahuan
Advokat  tentang  konsep-konsep dan  teori  hukum  ekonomi  syariah tentu belumlah cukup tanpa mempelajarinya.  Seorang  Advokat dituntut untuk menggali dan melakukan penelusuran hukum terkait  dengan  pengetahuan  hukum ekonomi syariah itu sendiri.
Seorang Advokat yang tidak mendapatkan  konsep  dan  teori hukum  ekonomi  syariah  dengan detail  saat  kuliah  tentu  akan menghadapi  kesulitan  saat  harus menentukan substansi hukum ekonomi  syariah  yang  tepat  saat melakukan  pendampingan  terhadap klien. Konsep dan teori hukum ekonomi  syariah  yang  rumit  dan kompleks  tentu  harus  didalami dengan sungguh-sungguh dan memerlukan waktu untuk dipahami. Hal  ini  tentu  menjadi  sebuah tantangan  bagi  para  Advokat  yang kelak  akan  menangani  perkara ekonomi  syariah.  Apabila  seorang Advokat  berhasil  memahami  dan melakukan  kajian  tentang  hukum ekonomi  syariah  maka  Advokat tersebut layak untuk mendapampingi  klien  yang  ingin memperoleh keadilan dari penegakan  hukum ekonomi syariah
di pengadilan agama. Namun apabila  seorang  Advokat  belum memahami  tentang  konsep  dan teori  ekonomi  syariah  dengan  baik maka hak-hak para klien tentu akan terabaikan. Peran  Advokat  Dalam  Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama 1.  Ilmu Ekonomi Syariah Merupakan Pengatahuan Khusus bagi Advokat Ilmu ekonomi syariah merupakan  pengetahuan  khusus bagi  advokat.  Profesi  Advokat mempunyai  arti  sebagai  bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan  keahlian  (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya). Pengertian  lain  profesi  Advokat adalah  suatu  pekerjaan  pelayanan mengenai  penerapan  pengetahuan secara  sistematis  untuk  mengatasi persoalan-persoalan ke dalam wawasan  sebagai  nilai-nilai  utama yang  mempunyai  relevansi  tinggi dalam masyarakat. 10 Diperlukan kriteria dalam profesi  Advokat  yang  diantaranya adalah pengetahuan, keahian kemahiran, pengabdiankepada kepentingan  orang  banyak,  tidak mengutamakan  keuntungan  materi, adanya  organisasi  atau  asosiasi profesi Advokat, pengakuan 10 Abdullah  TW., Kode  Etik  Advokat
Indonesia : Advokat Sebagai Profesi, https://advosolo.wordpress.com ,  Diakses  pada Tanggal 24 Juni 2015.
masyarakat dan  kode etik  Advokat. Kalangan advokat mengartikan profesi  dengan  unsur-unsur  harus ada  ilmu  hukum  yang  diolah  di dalamnya;harus ada kebebasan,
tidak boleh ada hubungan dinas/hirarkis;  dan  mengabdi  pada kepentingan umum, mencari nafkah tidak menjadi tujuan. Profesi advokat khususnya dalam  pengetahuan  mengenai  ilmu ekonomi syariahadalah suatu pekerjaan  di  bidang  hukum  yang didasari  oleh  pengetahuan  khusus yang harus dipahami secara implisit oleh  Advokat.  Banyaknya  macam akad  dan  tingkat  kerumitan  yang tinggi  yang  menyebabkan  ilmu ekonomi  syariahmerupakan  suatu pengetahuan  khusus  bagi  profesi Advokat.  Advokat  terlebih  dahulu harus  memahami  tentang  ilmu ekonomi syariahagar memiliki keahlian untuk membentuk kecakapan  beracara  di  Pengadilan Agama khususnya sehingga dengan kecakapan  khusus  tersebut  para Advokat dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pengetahuan khusus ilmu ekonomi  syariahuntuk  menjalankan pekerjaan profesi Advokat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Optimalisasi  Peran  Advokat  dalam Penegakan  Hukum  Ekonomi  Syariah di Pengadilan Agama
Profesi advokat menggeluti masalah-masalah  teknis  hukum  harus turut berpartisipasi aktif dalam
pembangunan  hukum  nasional.  Oleh karena  itu,  seorang  yang  berprofesi advokat  harus  senantiasa  mengikuti perkembangan hukum nasional sehingga akhirnya mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.  Keseimbangan  ini  baik ditujukan  kepada  masyarakat  yang mampu  maupun  kepada  masyarakat yang tidak mampu memberikan honorarium ( fee ) atas jasa yang diberikan.  Oleh  karena  itu,  advokat selaku profesi penegakan keadilan dapat juga  dikatakan  sebagai  profesi officium nobile . Sebuah fakta yang tidak terbantahkan menyebutkan bahwa,
sebagian  besar  masyarakat  pencari keadilan melalui lembaga pengadilan di negeri ini merasa kecewa, karena sering kali keadilan dan kebenaran itu berpihak  kepada  penguasa  dan  kepada masyarakat  yang  mempunyai  kekayaan materiil,  dan  akhirnya  keadilan  dan kebenaran itu menjadi sebuah fatamorgana  bagi  masyarakat  pencari keadilan dari kalangan akar
rumput/masyarakat  ekonomi  menegah ke bawah. Masyarakat sudah  bosan dan lelah  menyaksikan  paradoks-paradoks yang terjadi dalam kehidupan hukum di negeri  ini.  Melalui  mata  telanjang  dan bahkan  masyarakat  awampun  dapat menyaksikan  bahwa  orang  miskin  akan sangat kesulitan mencari keadilan
diruang  pengadilan,  sedangkan  orang berduit akan begitu mudah mendapatkan keadilan. Fungsi/peran  profesi  advokat tidak  dapat  kita  kesampingkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan  karena  profesi  advokat sering bersinggungan dengan masyarakat  pencari  keadilan,  polisi, jaksa  dan  hakim.  Oleh  karena  itu tinjauan  atas  profesi  advokat  harus selalu memperhatikan posisinya berhadapan  dengan  aparat  penegak hukum  lainnya  (Polisi,  Jaksa  dan Hakim).  Namun  secara  jujur  harus diakui  pula  bahwa  profesi  advokat juga  dapat  berperan  dalam judicial corruption . Sebagaimana dikatakan Eman Suparman selaku ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia “Peranan  pengacara  atau  Advokat itu sangat dominan untuk mengarahkan terjadinya suap menyuap,  karena  sering  terjadi advokatlah  yang  mengiming-iming bahkan  datang  mengetuk  pintu rumah para hakim itu untuk menawarkan hasil di persidangan itu disesuaikan  dengan  jumlah  nominal yang  ia  (Advokat)  bawa  sebagai konvensasi dari penyelundupan keadilan  dan  kepastian  hukum  yang akan diputuskan”. 11
11 Erman  Suparman, Disampaikan  dalam acara  peluncuran  buku,  Suparman  Marzuki,
Profesi  Advokat  adalah  profesi yang bebas  ( free  profession;  vrij beroep ),  yang  tidak  tunduk  pada  hirarki jabatan  dan  tidak  tunduk  pada  perintah atasan dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klient berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang ia (Advokat) tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak  tunduk  pada  kekuasaan  publik, seperti  Notaris  yang  merupakan  jabatan publik,  yang  mempunyai  kewajiban  dan tanggung jawab publik.
Advokat menjalankan tugas  profesinya  demi  tegaknya  keadilan berdasarkan  hukum  untuk  kepentingan masyarakat  pencari  keadilan,  Selain dalam  proses  peradilan,  peran  Advokat juga  terlihat  di  jalur  profesi  di  luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat  di  luar  proses  peradilan  pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya
kebutuhan  hukum  masyarakat  terutama dalam memasuki kehidupan yang
semakin  terbuka  dalam  pergaulan  antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi,  negosiasi  maupun  dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang,
profesi Advokat
ikut memberi sumbangan  berarti  bagi  pemberdayaan masyarakat  serta  pembaharuan  hukum nasional  khususnya  di  bidang  ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Undang-Undang  Advokat  Nomor
18 tahun 2003 mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan  tetap  mempertahankan  prinsip
Robohnya  Keadilan ,  di  PP  Muhammadiyah, Yogyakarta, 12 Maret 2011.
kebebasan  dan  kemandirian  Advokat, seperti  dalam  pengangkatan  Advokat, serta  ketentuan  bagi  pengembangan organisasi  Advokat  yang  kuat  di  masa mendatang.  Di  samping  itu  diatur  pula berbagai  prinsip  dalam  penyelenggaraan tugas  profesi  Advokat  khususnya  dalam peranannya  menegakkan  keadilan  serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya berkenaan dengan itu  perlu  diselaraskan  standar  mutu kemampuan  dari  Para  Advokat  itu sendiri.
Berkenan dengan itu standar mutu kemampuan  advokat  diarahkan  untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga Advokat guna meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka pendayagunaan  tenaga  advokat  secara optimal  dan  penempatan  tenaga  advokat pada  pekerjaan  yang  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan  kerja  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila  diarahkan  untuk menumbuh  kembangkan  hubungan  yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para  pelaku  dan  pengguna  jasa  hukum advokat.
Lembaga Sertifikasi Profesi Advokat  tersebut  sangat  diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas  dan  menjadi  rujukan  dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi Advokat secara nasional dan internasional.  Dengan  demikian,  maka akan  dapat  dibangun  suatu  sistem sertifikasi  Profesi  Advokat  nasional  dan internasional  yang  diakui  oleh  semua pihak.
Banyaknya  perkara  yang  timbul akibat situasi tersebut disatu sisi
memberikan  banyak  pekerjaan  bagi  para ahli  hukum,  salah  satunya  yang  bergerak sebagai  Pengacara  litigasi.  Namun  untuk menjadi  Pengacara  yang  tangguh  dalam bidang hukum ekonomi syariah diperlukan  pengalaman  dan  keahlian diantaranya  adalah  dalam  membuat gugatan  atau  menganalisa  suatu  gugatan ekonomi  syariah  yang  kemudian  akan dituangkan dalam membuat suatu Gugatan  atau  Jawaban.  Kadangkala walaupun pokok perkaranya benar namun bila cara membuat gugatannya tidak tepat atau  keliru,  maka  hal  itu  akan  membuat gugatan menjadi kandas ditengah jalan.
Demikian pula dalam kasus ekonomi  syariah  yang  rumit  bila  tidak dapat  memberikan  analisa  hukum  yang tepat atau keliru sehingga dalam
membuat Gugatan atau Jawabannya tidak sempurna  atau  keliru  maka  hal  ini tentunya  merugikan  kepentingan  klien. Untuk itu diperlukan pemantapan keahlian  yang  harus  dimiliki  sebelum terjun  di  bidang  Hukum  Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut maka diperlukan pendalaman
pemahaman  terhadap  masalah-masalah dasar  yang  akan  sering  dijumpai  dalam melakukan  praktek  beracara  perdata  di Pengadilan Agama.
Pemahaman mengenai  bagaimana  bila  akan  beracara (perkara  ekonomi  syariah)  di  Pengadilan Agama.  Pemahaman  yang  benar  akan dapat  memberikan  jalan  keluar  atau “ problem  solving ”  atas  masalah  yang diserahkan  oleh  klien  untuk  dicarikan jalan  keluarnya  tersebut.  Kadangkala Pengacara ekonomi syariah dapat berperan  sebagai  Kuasa  Tergugat  yang harus mampu mengaplikasikan
pengetahuan hukum perdatanya baik dari aspek  acaranya  (formil)  maupun  dari
aspek  hukum  materiilnya.  Hal  ini  sangat penting untuk diperhatikan karena kesempurnaan  dalam  membuat  suatu Jawaban  dapat  menggagalkan  suatu gugatan  dari  lawannya.  Karenanya  tidak ada  salahnya  kita  untuk  mempelajari kembali  masalah-masalah  ini  sebagai suatu  “ refreshing ”  semasa  kuliah  dulu sekaligus  untuk  dapat  dijadikan  sebagai salah  satu  pegangan  dalam  menerapkan ilmunya dalam praktek khususnya dalam Praktek Hukum Perdata khususnya hukum ekonomi syariah.
B.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Rendahnya  Peran  Advokat  dalam Penegakan  Hukum  Ekonomi  Syariah di  Pengadilan  Agama  dalam  Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Advokat adalah setiap orang yang berprofesi  memberi  jasa  hukum  dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya  baik  secara  litigasi  maupun nonlitigasi,  dan  sejak  dulu  keberadaan advokat selalu ada semacam ambivalensi . 84 Dalam  bahasanya  Frans Hendra  Winata,  tugas  advokat  adalah mengabdikan  dirinya  pada  masyarakat sehingga  dia  dituntut  untuk  selalu  turut serta  dalam  penegakan  Hak  Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya  ia  bebas  untuk  membela siapapun,  tidak  terikat  pada  perintah ( order )  klien  dan  tidak  pandang  bulu siapa  lawan  kliennya,  apakah  dia  dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. 85
84 Teguh  Adminto, Peran  Advokat  Dalam Penegakan  Hukum  Mengenai  Implementasi Penanganan Kasus Pro-Bono (Prodeo), http://tittoarema.blogspot.com , Diakses pada Tanggal 7 Desember 2005.
85 Frans  Hendra  Winata, Advokat  Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian , Sinar Harapan, Jakarta,1995, hlm. 14.
Salah  satu  hal  yang  menarik perhatian  adalah  peran  advokat  bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian  pertentangan  antara  para pencari  keadilan,  tapi  juga  sebagai spesialisasi dalam hubungan antara pencari  keadilan  dan  lembaga  peradilan. Tanpa  ada  Advokat  yang  mengisi  fungsi itu  secara  profesional,  masyarakat  akan sulit  untuk  mendapatkan  keinginannya untuk  memperoleh  keadilan.  Fungsi Advokat  di  Pengadilan  Agama  bukan hanya untuk menjembatani antara kepentingannya dan penegakan hukum di Pengadilan Agama. Fungsi Advokat juga untuk  mewakili  kepentingan  kliennya jika  bertentangan  dengan  orang  lain. Berikut adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya peran Advokat dalam penegakan hukum ekonomi syariah  di  Pengadilan  Agama  dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 1.  Rendahnya  Pemahaman  Advokat tentang Penerapan Hukum Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan

## Agama
Rendahnya  pemahaman  Advokat tentang  penerapan  hukum  ekonomi syariah  di  Pengadilan  Agama  dapat menyebabkan  tidak  terakomodirnya keinginan  para  pencari  keadilan
untuk mendapatkan hak-haknya.
Seharusnya  para  Advokat  dapat memahami dengan detail dan pemahaman  yang  utuh  tentang  ilmu ekonomi  syariah  yang  diterapkan  di Pengadilan  Agama.  Hal  inilah  yang tentunya  harus  mendapat  perhatian khusus  dari  pemerintah  sebagai pemangku  kebijakan  dan  organisasi
Advokat sebagai pelaksana kebijakan  yang  memiliki  tanggung jawab untuk memberikan
pembinaan. Jika hal ini dapat teratasi tentunya  disamping  menguntungkan untuk  Advokat  itu  sendiri  dalam penanganan perkara ekonomi syariah di  Pengadilan  Agama  tentunya  para klien sendiri akan terpenuhi kepentingannya  untuk  mendapatkan hak  yang  semestinya  dan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini, yaitu.
1. Peran advokat dalam proses penegakan  hukum  ekonomisyariah di Pengadilan Agama dalam
wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya  saat  ini  belum  optimal. Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih banyaknya  perkara  ekonomisyariah yang  dalam  penangananya  terdapat kesalahan    pada  awalnya  misalnya dalam pembuatan gugatan/permohonan sehingga dalam putusan hakim perkara
tersebut  di  NO  ( Niet  Ontvankelijke
Verklaard )  atau  ditolak.  Padahal masyarakat pencari keadilan mendambakan hak-haknya terpenuhi (mencapai  kebenaran dan keadilan).  Peran  Advokat  dapat optimal apabila mengerti dan memahami  pokok  perkara  yang akan  dibelanya,  kualitas  Advokat yang optimal dengan adanya sertifikasi pengetahuan khusus seperti  ilmu  ekonomisyariah  dan Advokat dapat mengakomodir kepentingan hukum kliennya dengan karakteristik tingkat keilmuan  yang  dimiliki.  Faktor- faktor yang mempengaruhi
rendahnya  peran  advokat  dalam penegakan  hukum  ekonomisyariah
di Pengadilan Agama dalam Wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama Surabaya adalahrendahnya pemahaman Advokat tentang penerapan hukum ekonomisyariahdi Pengadilan Agama; 2. Diperlukan suatu model pembekalan yang tepat untuk menguatkan kualitas profesionalisme para calon Advokat. Model pembelajaran seperti pelatihan khusus dan magang harusnya digabungkan menjadi  satu kesatuan.  Antara teori dan praktek tentunya harus bersinergi  dan  menjadi  sangat penting untuk membentuk pemahaman dan pengetahuan hukum  yang  salah  satunya  adalah hukum ekonomisyariah oleh Advokat.

## Saran
Berikut  adalah  saran  yang  dijadikan rekomendasi dalam penulisan  ini, yaitu.
1. Berkenaan dengan belum optimalnya  peran  advokat  dalam proses penegakan hukum ekonomisyariah di Pengadilan Agama  dalam  wilayah  Pengadilan Tinggi  Agama  Surabaya  saat  ini diperlukan standar mutu kemampuan advokat yang diarahkan  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan keterampilan serta keahlian  tenaga  Advokat  guna meningkatkan  produktivitas  kerja dalam rangka pendayagunaan
tenaga  advokat  secara  optimal  dan penempatan  tenaga  advokat  pada pekerjaan  yang  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan sebagai  bentuk  tanggung  jawab
pemerintah  dan  masyarakat  dalam upaya  perluasan  kesempatan  kerja yang  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuh  kembangkan  hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan  antar  para  pelaku  dan pengguna jasa hukum advokat; 2. Dalam menangani kasus ekonomisyariah  yang  rumit  bila tidak  dapat  memberikan  analisa hukum  yang  tepat  atau  keliru sehingga  dalam  membuat  Gugatan atau  Jawabannya  tidak  sempurna atau  keliru  maka  hal  ini  tentunya merugikan kepentingan klien. Untuk  itu  diperlukan  pemantapan keahlian yang harus dimiliki sebelum  terjun  di  bidang  Hukum EkonomiSyariah di Pengadilan Agama.  Diperlukan  pendalaman pemahaman terhadap masalah- masalah  dasar  yang  akan  sering dijumpai  dalam  melakukan  praktek beracara  perdata  di  Pengadilan Agama. Pemahaman mengenai bagaimana bila  akan beracara (perdata ekonomisyariah) di Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan gugatan ekonomisyariah;
3. Diperlukan  standarisasi  kurikulum pendidikan  khusus  profesi  advokat tentang pemahaman dan pengetahuan hukum ekonomisyariah  oleh  advokat  yaitu dengan (a) peningkatan mutu pendidikan advokat; (b) peningkatan profesionalisme Advokat di Pengadilan Agama; dan (c)  diperlukan  pusat  pendidikan profesi advokat terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainudin, Metode  Penelitian  Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Abu  Abdillah  Muhammad  Ibn  Ismail  Ibn Al-Mugirah  Ibn  Bardizbah  Al- Bukhari, Shahih  Al-Bukhori , Juz 4, Dar  Al-Fikr,  Beirut  Libanon,  1410
H/1990 M.
Al-Jauziyah,  Ibnu  Qayyim, Hukum  Acara Peradilan  Islam ,  Pustaka  Pelajar,
2006.
Andreae,  Fockema, Kamus  Istilah  Hukum ,
Terjemahan  Saleh  Adiwinata,  Et, Al,   Bina Cipta, Bandung, 1983.
Arif,  Saefudin, Praktik  Pembagian  Harta Peninggalan  Berdasarkan  Hukum
Waris Islam , Darunnajah
Publishing, Jakarta, 2007. Arto, Murti, PraktekPerkaraPerdatapadaPenga dilan Agama , PustakaPelajar, Yogyakarta, 1978. Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Diterjemahkanoleh : A.M. Basamalah : PembagianWarisMenurut Islam ,
GemaInsani Press, Jakarta, 1995.
Asy-Syaukani,  Muhammad  bin  Ali, Nailul Al-Author ,  Juz  6,  Cet.1,  Darul
Hadis, Mesir, 1993 M/1413 H
Coulson,  Noel  J., Conflicts  and  Tensions  in Islamic Jurisprudence , The University of Chicago Press,
Chicago and London, 1969. Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum;  Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia ,  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 1995. Fyzet, A.A., The Fatamid Law of Inheritance, HukumWarisFatimiyah ,
University oh Malaya Law Review I,
1965.
Fuady,  Munir, Dinamika  Teori  Hukum ,
Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. Harahap, Yahya, Beberapa Masalah Hukum Acara pada Peradilan Agama , Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993.
, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara Peradilan Agama , Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989,  Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Hasan, Hasbi, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah , Gramata Publishing, Jakarta, 2010.
Hazairin, Hukum  dan  Kewarisan  Bilateral menurut  Qur’an  dan  Haddits ,  PT. Tirta
Mas Indonesia, Jakarta, 1990.
H.R.  Otje  Salman  dan  Anton  F  Susanto, Teori Hukum , Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali ,  PT.  Refika  Aditama,
Bandung, 2009.
HS.,  Salim, Perkembangan  Teori  dalam
Ilmu Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Idris  Djakfar  dan  Taufik  Yahya, Kompilasi Hukum  Kewarisan  Islam ,  PT.
Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
Kadafi, Binziad, Advokat indonesia Mencari Legitimasi ,  Cet.  Pertama,  Pusat
Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, Jakarta, 2001.
Katsir, Ibnu, Tafsir Ibnu Katsir (Terjemah) , Diterjemahkan  oleh  Abul  Fida Ismail,  Sinar  Baru  Al-Gensindo,
Bandung, 2000.
Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and State.translated by : Anders Wedberg. Russell and Russell,
New York, 1961.
Khadduri, Majid, War and Peace in the Law of  Islam .  The  Lawbook  Exchage LTD., New Jersey, 2006.
Khalaf,  Abdul  Wahab, Ilmu  Ushul  Al-Fiqh ,
Dar Al- Fikr, Beirut, 1978.
J.  Van  Kan  dan  J.  H.  Beekhuis, Pengantar Ilmu  Hukum ,  PT.  Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
Lev,  Daniel  S., Mahkamah  Agung  dan
Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia , PT. Intermasa, Jakarta, 1980.
Levy,  Eun, The  Social  Structure  of  Islam, University Press , Cambridge, 1962.
Lubis,  Suhrawardi  K., EtikaProfesiHukum , SinarGrafika, Jakarta, 2002.
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Hukum  dan Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 1994.
Lubis,  Sulaikan,  Hukum  Acara  Perdata
Peradilan Agama di Indonesia,
Kencana, Jakarta, 2005. Lubis,  T.  Mulya, Bantuan  Hukum  dan Kemiskinan Struktural , Cet. Pertama, LP3 ES, Jakarta, 1986.
Mahkamah  Agung  RI., Buku  II  :  Pedoman pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan , Cet ke 3, Jakarta, 1993.
, Kumpulan  Surat  Edaran  MA.RI.  Tentang Surat Kuasa dan Penasehat Hukum , Jakarta, 1991.
MD.,  M.  Mahfud, Perdebatan  Hukum  Tata Negara ,  Pustaka  LP3ES,  Jakarta,
2007. Mertokusumo,  Sudikno,  Hukum  Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998. Mertokusumo,  Sudikno, Sejarah  Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia  Sejak  1942 ,  Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
Moleong,  Lexy, Metodologi  Penelitian
Kualitatif ,  CV.  Karya  Remaja, Bandung, 2007.
Munawwir,  Ahmad  Warson, Kamus  Al- Munawwir , Pustaka Progressif,
Surabaya, 1997.
Muthahhari,  Murtadha, Keadilan  Ilahi  : Azas  Pandangan  Dunia  Islam ,
Mizan, Bandung, 1995.
Nagel,  Thomas, The  Problem  of  Global Justice ,  Philosophy  and  Public Affairs 33, 2005.
Nasution,  Adnan  Buyung, Bantuan  Hukum di  Indonesia ,  Cet.  Ketiga,  LP3  ES,
Jakarta, 1988.
Nasution,  S., Metode  research ,  Jemur,
Bandung, 1982.
Prodjodikoro,  Wirjono, Hukum  Waris  di Indonesia , Sumur, Bandung, 1976.
Quthb,  Sayyid, Keadilan  Sosial  dalam Islam , Pustaka, Bandung, 1994.
Rahardjo,  Satjipto, Masalah  Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis) ,  Sinar  Baru,  Bandung, 1983.
Rasjid, Roihan A., Hukum Acara Peradilan Agama , Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
Rawls, John, A Theory of Justice , Revised Edition , OUP, Oxford, 1999.
Rofik, Ahmad, Fiqh Mawaris , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
Rosen,  Lawrence, The  Anthropology  of
Justice : Law as Culture in Islamic Society , Cambridge University Press, New York, 1989.
Salim, Ibrahim, Kedudukan dan Kekuasaan
Peradilan Agama , Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang, 2004.
Sidharta,  B.  Arief, Meuwissen  tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum , PT. Refika Aditama,
Bandung, 2009.
Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004.
, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  UI  Press, Jakarta, 1984.
, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum , Naskah Lengkap
Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979.
, Refleksi  Tentang  Hukum , PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
Subekti,  R., Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
Sumitro, Ronny Hanitijo, Metodologi
Penelitian  Hukum  dan  Juru  Metri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Supriyatni,  Renny  B., Pengantar  Hukum Islam ,  Widya  Padjajaran,  Bandung, 2011.
Susilawati,  Orba, Suatu  Tinjauan  terhadap Peranan  Penasehat  Hukum  di Pengadilan Agama menurut Hukum Islam , IAIN Imam Bonjol,
Bukittinggi, 1992.
Sutiyoso,  Bambang, Reformasi  Keadilan dan Penegakan Hukum di
Indonesia ,  UII  Press,  Yogyakarta, 2010.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
Thalib,  Sajuti, HukumKewarisan  Islam  di Indonesia , PT. Bina Aksara,
Jakarta, 1981. Wignyosoebroto, Soetandyo, Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah  Keragaman  Pendekatan Konseptualnya ,  Fakultas  Hukum UNDIP, Semarang, 1999.
Winarta,  Frans  Hendra, Advokat  Indonesia, Citra,  Idealisme  dan  Kepribadian ,
Sinar Harapan, Jakarta,1995.
, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan  Belas  Kasihan ,  PT.  Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
Yunus,  Mahmud,  Hukum Warisan  Dalam Islam ,  PT.  Hidakarya  Agung, Jakarta, 1989.