Jurnal Analisa Sosiologi April 2024, 13 (2): 350-372
PEMBANGUNAN, KAUM MISKIN KOTA, DAN AKTIVISME: STUDI KASUS PENGGUSURAN KAMPUNG KENTINGAN BARU, KOTA SOLO
Muhammad Aminullah Thohir 1

## Abstract
Development cannot be separated from the situation of the capitalist system. Ulrick Beck explains that development will lead to a society that has a high risk  of  life.  Development  with  the  concept  of  Neoliberalism  will  focus  on economic growth. Urban development requires land, which can be obtained from  evictions.  The  urban  poor  become  vulnerable  groups  who  are  often affected  by  evictions.  This  situation  makes  people  fight  back  against  the injustice they experience. The people who live in Kampung Kentingan Baru are  a  picture  of  the  evicted  residents  and  fight  back.  This  research  uses Qualitative research method with Critical Ethnography approach. Data were collected  through  interviews,  participant  observation,  direct  observation, FGD, and document study. The results of this study illustrate that the people of Kentingan Baru live in high risk. They live in a cycle of evictions that is not just  one-time,  some  residents  have  been  evicted  before  living  in  Kentingan Baru. People who moved from Kentingan Baru also live in villages that are also threatened with eviction. Thus, the urban poor are in a perpetual cycle of eviction. The urban poor also have a low health risk because they live in inadequate  housing  after  the  eviction.  When  they  resist,  they  are  also threatened in the economic aspect because they are laid off or cannot work because they have to stand guard in the village when there is news of eviction and the security aspect where they often get intimidated.

## Keywords: Activism, Urban Poor, Urban, Development

## Abstrak
Pembangunan saat  ini tidak bisa dilepaskan dari situasi  sistem kapitalisme. Ulrick  Beck  menjelaskan  bahwa  pembangunan  akan  menimbulkan masyarakat  yang  memiliki  risiko  hidup  yang  tinggi.  Pembangunan  dengan konsep Neoliberalisme akan berfokus pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di  perkotaan  membutuhkan  lahan  yang  dimana  bisa  didapatkan  dari penggusuran.  Kaum  miskin  kota  menjadi  kelompok  rentan  yang  sering terdampak penggusuran. Situasi tersebut membuat masyarakat melawan atas ketidakadilan  yang  mereka  alami.  Masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di Kampung  Kentingan  Baru  adalah  gambaran  warga  digusur  dan  melakukan perlawanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Etnografi Kritis. Pengambilan data melalui wawancara, observasi partisipasi, observasi langsung, FGD, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa masyarakat kentingan baru hidup dalam risiko yang tinggi. Mereka hidup dalam siklus penggusuran yang tidak hanya satu kali, beberapa  warga  sudah  pernah  digusur  sebelum  bertempat  tinggal  di Kentingan  Baru.  Warga  yang  pindah  dari  Kentingan  Baru  juga  tinggal  di
kampung yang juga terancam penggusuran. Sehingga, kaum miskin kota ini berada dalam siklus penggusuran yang tiada hentinya. Kaum miskin kota juga memiliki risiko hidup kesehatan yang rendah karena hidup dalam rumah yang tidak  layak  pasca  penggusuran.  Ketika  melakukan  perlawanan  pun  warga terancam  di  aspek  ekonomi  karena  terkena  PHK  atau  tidak  bisa  bekerja karena harus berjaga – jaga di kampung ketika ada berita penggusuran serta aspek keamanan dimana mereka seringkali mendapatkan intimidasi.
Kata Kunci: Aktivisme, Kaum Miskin Kota, Perkotaan, Pembangunan .

## PENDAHULUAN
Pembangunan  memiliki  dampak  negatif  tersendiri  bagi  masyarakat, terutama dalam peralihan lahan. Pembangunan pabrik mendorong adanya alih fungsi  lahan,  terutama  di  perkotaan.  Persawahan  sering  menjadi  target  alih fungsi lahan untuk pembangunan pabrik. Terkadang tidak hanya persawahan, namun juga perkampungan - perkampungan yang sudah berdiri rumah rumah juga terkena dampak penggusuran (Lukmansyah, Wasino, and Ahmad 2016). Alih  fungsi  lahan  ini  walaupun  memiliki  tujuan  untuk  membangun  pabrik, tapi sesungguhnya sering mendapatkan kontra dari masyarakat, bahkan tidak jarang pemilik lahan menolak sama sekali apabila lahan sawah atau rumahnya digusur.  Hal  ini  juga  sejalan  dimana  moderninasi  pada  akhirnya  juga memiliki  dampak  negatif  bagi  masyarakat  (Matondang  2019).  Alih  fungsi lahan  akan  memberikan  pukulan  kepada  para  masyarakat  yang  terdampak terutama petani dari segi ekonomi (Purwanti 2020). Lahan menjadi hal yang penting bagi pembangunan maupun masyarakat sendiri, sehingga hal ini yang nantinya  apabila  bertetentangan  akan  menimbulkan  konflik  di  antara masyarakat  dengan  pihak  yang  memiliki  kepentingan  untuk  pembangunan baik swasta maupun negara (Alting 2013).
Tanah  di  perkotaan  juga  menjadi  sasaran  pembangunan.  Tanah  di perkotaan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan di pedesaan (Prihatin  2015).  Perputaran  uang  di  kota  lebih  tinggi  dibandingkan  di pedesaan,  karena  berbagai  kegiatan  administratif,  jasa,  bahkan  produksi kebutuhan  berada  di  perkotaan.  Faktor  tersebut  mendorong  berbagai  usaha atau  pembangunan  berada  dekat  di  perkotaan  (Krätke  2014).  Hal  ini  yang pada  akhirnya  membuat  tanah  di  perkotaan  diperebutkan  dan  sekaligus memiliki harga tanah yang tinggi (Afrizal 2012).
Tanah  di  perkotaan  akhirnya  diperebutkan  karena  memiliki  aset ekonomi. Bagi swasta dan negara tanah di perkotaan juga akan mendorong pembangunan  dan  modernisasi  (Surya  2014).  Bagi  masyarakat  tanah  juga diperlukan untuk tempat tinggal mereka agar tidak terlalu jauh dari pusat kota yang kaya akan perputaran ekonomi. Namun, masyarakat sering kali menjadi korban pembangunan dan modernisasi, baik dibangun untuk proyek, pabrik, mall ataupun yang bernilai ekonomi. Pembangunan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari sistem masyarakat kapitalisme. Pembangunan yang bersifat kapitalistik ini akan merugikan masyarakat yang terdampak.
Masyarakat  yang  terdampak  pembangunan  kapitalistik  sering  kali mengalami  banyak  kerugian.  Mereka  yang  terdampak  akan  terusir  tanpa relokasi  dan  hanya  mendapatkan  ganti  rugi  yang  kecil  atau  bahkan  tidak mendapatkannya  sama  sekali.  Kondisi  ini  sangat  merugikan  masyarakat  di perkotaan  yang  tergusur,  mereka  juga  sering  disebut  sebagai  kaum  miskin kota (Desmond 2012). Kaum miskin kota ini akhirnya sering kali melakukan perlawanan perlawanan terhadap penggusuran dengan berbagai cara. Kaum miskin kota mempertahankan tanahnya dari pembangunan dan modernisasi yang  merugikan  kehidupan  mereka.  Namun,  dalam  keberjalannya  kaum miskin  kota  mengalami  risiko  risiko  yang  memberatkan  ketika  adanya penggusuran, baik dari kesehatan, keamanan keluarga mereka, dan kehidupan di hari esok. Situasi ini membuat kaum miskin kota mengalami risiko yang tinggi akibat pembangunan di perkotaan.
Kampung  Kentingan Baru menjadi  bukti dimana pembangunan dan modernisasi  yang  bersifat  kapitalistik  ini  menghajar  kehidupan  mereka. Perkampungan  mereka  digusur  dengan  landasan  tidak  memiliki  sertifikat resmi.  Kehidupan  200an  keluarga  lebih  menjadi  korban  modernisasi  yang terjadi di era sekarang. Masyarakat kentingan baru hidup dalam resiko yang sangat  tinggi  dalam  modernitas  sekarang.  Dalam  tulisan  ini,  penulis  ingin menggambarkan situasi masyarakat Kentingan Baru yang hidup dalam risiko yang tinggi melalui teori Risk Society yang dikemukakan oleh Ulrick Beck.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sampai 2022. Lokasi utama penelitian diambil di Kampung Kentingan Baru dan juga mengambil data di
Kampung Kuburan Bong Mojo di Kec. Jebres, Kel. Jebres, Kota Surakarta. Peneliti sejak tahun 2018 hingga 2019 hidup di kampung Kentingan Baru dan tahun 2020 hingga 2022 peneliti hanya sering ke kampung tersebut. Awalnya peneliti bergabung di kelompok Kentingan Baru Berdjoeang (Kabar Djoeang) yang  membantu  perjuangan  warga  Kentingan  Baru  dalam  melawan penggusuran.  Dalam  pengambilan  data  di  Kampung  Kuburan  Bong  Mojo juga dibantu oleh warga Kentingan Baru. Kondisi tersebut membuat peneliti bisa  memahami  kondisi  kehidupan  warga  Kentingan  Baru  karena  hidup bersama  di  perkampungan  dan  berjuang  bersama  warga  menolak penggusuran.
Penelitian  ini  ingin  menggambarkan  secara  detail  mengenai masyarakat  kaum  miskin  kota  di  Kampung  Kentingan  Baru  dan  juga kampung lainnya. Maka peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan  etnografi  kritis.  Etnografi  kritis  sering  dikaitkan  dengan ketidakadilan  yang  dialami  oleh  rakyat,  sehingga  muncul  untuk  rasa  ingin membebaskan  oleh  peneliti.  Etnografi  kritis  ingin  melihat  bagaimana tindakan dan pengalaman manusia diciptakan melalui sistem sosial  saat  ini (Madison,  2020).  Etnografi  dipilih  karena  peneliti  ingin  memahami  secara detail bagaimana situasi kehidupan masyarakat Kentingan Baru dalam situasi penggusuran.  Etnografi  kritis  juga  dipilih  sebagai  upaya  mencerahkan kelompok  yang  termajinalkan  yaitu  dalam  konteks  penelitian  ini  ialah bagaimana kaum miskin kota terdampak atas penggusuran yang merupakan konsekuensi dari pembangunan.
Dalam  pengumpulan  data  peneliti  menggunakan  5  metode  yaitu partisipasi  observasi,  observasi  langsung,  wawancara,  FGD  dan  studi dokumen.  Peneliti  memilih  informan  warga  Kentingan  Baru  yang  juga terlibat  aktif  dalam  perlawanan  Kampung  Kentingan  Baru  dan  juga  warga Kentingan Baru yang pernah hidup di kampung lain yang pernah digusur dan pindah di Kampung Kuburan Bong Mojo yang juga terancam penggusuran. Peneliti juga memilih informan dari pihak yang melakukan penggusuran yaitu kuasa hukum dan juga dinas perumahan dan agraria Kota Surakarta. Dalam kepenulisan ini untuk menjaga keamanan warga, penulis menyamarkan nama warga karena hidup dalam situasi konflik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kehidupan Kaum Miskin Kota di Kentingan Baru
Kampung Kentingan Baru menjadi tempat tinggal kaum miskin kota di Kota  Solo.  Kampung  Kentingan  Baru  dengan  luas  1,5  Ha  berada  di  Kec. Jebres,  Solo.  Kampung  ini secara batas wilayah  Solo  merupakan pinggiran kota  yang  berbatasan  langsung  dengan  Kab.  Karanganyar.  Kampung pinggiran  kota  cenderung  memiliki  nilai  yang  lebih  rendah  dibandingkan dengan  pusat  kota.  Kampung  pinggiran  ini  juga  cenderung  ditempati  oleh masyarakat  berpenghasilan  rendah  (Widjaja  2013).  Walaupun  berada  di pinggiran, kampung Kentingan Baru berada di samping Universitas Sebelas Maret  (UNS)  yang  dimana  memiliki  nilai  lebih  bahkan  strategis  karena banyaknya aktivitas dari mahasiswa di sekitaran kampus.
Dari  segi  ekonomi  warga  Kentingan  Baru  berada  dalam  situasi  yang rendah. Mayoritas warga Kentingan Baru bekerja sebagai kuli bangunan yang bekerjanya  harian.  Upah  mereka  pun  terbilang  rendah  untuk  menghidupi keluarganya:
“Rata rata warga sini kerjanya kuli mas, ngikut kemana aja. Tapi ada juga yang usaha buka warung, atau jahit. Ada juga yang kerja di pabrik. Ya yang penting kerja mas, daripada engga. Apa aja dilakuin buat hidup”
(AR, Buruh Pabrik)
“Kalau upah kuli di Solo dan yang kita dapat ya dibayar harian, kalau gak kerja karena sakit atau di rumah pas ada info penggusuran ya gak dapet. Itupun perharinya 75-80 ribu” (JM, Kuli Bangunan) Rumah  yang  ditinggali  warga  Kentingan  Baru  pun  sempit.  Penulis pernah tinggal di salah satu rumah di Kentingan Baru, dimana rumah tersebut hanya 1 ruangan bersama, dapur kecil dan kamar mandi dengan luas sekitar 4  x  5  meter.  Penulis  pun  bersama  rekan  rekan  mencari  donasi  uang  untuk membangu tenda tenda untuk membangun rumah warga yang kurang layak.
“Ya habis penggusuran bingung mas, apalagi ada anak kecil. Kadang bocor kalau hujan deres. Mau pindah pun gak ada uang, jadi ya paling
ambil beberapa bahan yang bisa dipake buat rumah” (DW, Ibu rumah tangga)
“Ada yang meninggal karena tertima bangunan pas lagi nyari sisa sisa bata sama genteng yang masih bisa dipake” (JM, Kuli Bangunan)

## Gambar 1. Kondisi Rumah sebelum Penggusuran
Sumber: Dokumentasi Kabar Djoeang, 2018)
Gambar 2. Kondisi Rumah setelah Penggusuran
Sumber: Dokumentasi Kabar Djoeang, 2020
Dalam  kehidupan  di  kampung  Kentingan  Baru,  warga  juga  tidak mendapatkan fasilitas seperti kampung sekitarnnya.
“Disini gak ada fasilitas apapun, semuanya sendiri. Air ambil dari sumur, sampah dibakar sendiri di belakang rumah, kalau dulu di lapangan sebelum digusur. Sempet juga habis penggusuran di tahun 2020, itu warga sini gak ada listrik selama 3-4 bulan” (Dw, Ibu Rumah Tangga)

## Penggusuran Kentingan Baru dan Kampung di Solo
Kampung  Kentingan  Baru  berdiri  sekitar  tahun  1999  –  2000. Masyarakat  kentingan  baru  membangunan  kampung  tersebut  karena  janji politik  Walikota  Surakarta  periode  2000  –  2005,  Slamet  Suryanto.  Slamet Suryanto menjanjikan tanah kepada para relawannya (yang nantinya menjadi masyarakat Kentingan Baru) yang belum memiliki tanah apabila dia menang. Hal  tersebut  disambut  baik  oleh  relawan  Slamet  Suryanto  karena  tidak memiliki tanah di Kota Solo yang harganya tidak bisa dicapai oleh kondisi ekonomi  mereka.  Relawan  relawan  tersebut  sebelumnya  juga  mendirikan rumah  di  tanah  terbengkalai  milik  pemerintah,  sehingga  tawaran  diberikan tanah  sangat  menguntungkan  bagi  relawan  yang  nanti  menjadi  masyarakat Kentingan Baru.
Tanah  Kentingan  Baru  yang  digunakan  untuk  perkampungan  pada akhirnya mengalami konflik. Relawan yang menjadi warga Kentingan Baru tidak mendapatkan sertifikat resmi. Di tahun 2003 ada pihak yang mengklaim bahwa  tanah  Kentingan  Baru  adalah  miliknya.  Menurut  pengklaim  tanah, Kentingan  Baru  merupakan  tanah  dari  beberapa  individu  yang  tidak digunakan,  sehingga  dibiarkan  terlebih  dahulu.  Namun,  ketika  warga meminta  sertifikat  aslinya  tidak  ditunjukkan.  Hal  ini  yang  pada  akhirnya menjadi permulaan konflik penggusuran yang puncaknya terjadi pada tahun 2018  dan  2019.  Slamet  Suryanto  selaku  Walikota  Surakarta  mendapatkan kemenangannya  atas pemilu  karena dukungan para  warga Kentingan Baru, tapi justru membuat warga berkonflik dengan pengklaim tanah di kemudian hari.
Konflik di Kentingan Baru berada dalam beberapa fase. Pertama, p ada tahun  2009  salah  satu  pihak  pengklaim  tanah  mengajukan  gugatan  ke pengadilan atas tanah, namun dinyatakan gugatan tidak terima karena tidak mengetahui batas tanahnya secara pasti. Kedua, p ada tahun 2011 – 2012, para pengklaim  tanah  dibantu  pemerintah  Kota  Surakarta  merelokasi  warga Kentingan Baru dipindahkan ke lahan dekat TPA Putri Cempo, yang dimana bau sampah sangat terasa. Namun relokasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena  masih  banyak  warga  yang  menolak  relokasi  tersebut.  Warga  yang menolak tersebut berjumlah sekitar 50 KK, mereka ingin masalah Kentingan Baru diselesaikan melalui pengadilan. Dengan bertahannya 50 KK, membuat
Kentingan Baru masih dikuasai warga. Di tahun 2013 pemukiman Kentingan Baru didatangi  masyarakat  dari luar daerah dan mendirikan rumah di  sana. Masyarakat tersebut berasal dari penggusuran di Kota Surakarta lainnya yang tidak  diberikan  relokasi,  mereka  adalah  korban  penggusuran  di  wilayah Semanggi. Akhirnya pasca relokasi di tahun 2011 – 2012, jumlah pemukiman di Kentingan Baru juga bertambah karena adanya warga korban penggusuran di  daerah  lain  pada  tahun  2013. Ketiga,  s elama  tahun  2017  –  2018  ada beberapa  kali  negosiasi  antara  masyarakat,  pemerintah  kota  Surakarta,  dan pengklaim  tanah, tapi tidak menemukan titik temu. Warga  Kentingan Baru ingin  menyelesaikan  masalah  tersebut  melalui  jalur  pengadilan,  bukan negosiasi dan menerima uang tanpa relokasi. Keempat, akhirnya tahun 2018 &  2019 terjadi penggusuran yang menggusur 200an keluarga di  Kentingan Baru. Penggusuran yang terjadi sama seperti penggusuran di wilayah lainnya yang dimana tidak diberikan relokasi, akibatnya beberapa warga yang digusur pindah ke tempat lain yaitu Kuburan Bong Mojo.
“Habis digusur itu saya ngontrak mas, ada anak bayi soalnya. Terus ada yang nawarin tanah di bong Mojo, seharga 5 juta, tapi sekarang 8 juta.
Ya kami ambil. Eh, sekarang pas tahun 2022 akhir keancam digusur lagi sama pemkot.” (HR, warga Bong Mojo)
Kaum  miskin  kota  di  Kota  Surakarta  mengalami  risiko  penggusuran yang tidak henti – hentinya. Bagi warga Semanggi yang pindah ke Kentingan Baru  mereka  mengalami  penggusuran  dua  kali,  hal  itu  juga  kemungkinan terjadi  dengan  masyarakat  di  Kuburan  Bong  Mojo.  Bagi  warga  Kentingan Baru yang dari awal hingga penggusuran, mereka mengalami ketidakpastian tempat tinggal. Hal ini menjadikan situasi kaum miskin kota benar benar tidak bisa  hidup  dalam  kepastian.  Tanah  tanah  yang  terlantar  di  perkotaan sebenarnya  sudah  dimiliki  oleh  individu  dan  dibiarkan  untuk  kepentingan ekonomi mereka sebagai  asset investasi.  Negara  dan pemerintah kota tidak bisa memberikan jaminan pasti terhadap hak atas tanah terhadap kehidupan kaum  miskin  kota.  Pindah  dari  rumah  ke  rumah  lain,  dan  hidup  dengan ancaman penggusuran sudah menjadi pilihan yang pasti bagi kehidupan kaum miskin kota.

## Perlawanan Rakyat Kentingan Baru
Warga  Kentingan  Baru  pada  penggusuran  2018  &  2019  tidak  hanya diam  pasrah  dalam  terhadap  penggusuran,  mereka  melawan.  Ada  beberapa tokoh  yang  aktif  dalam  perlawanan  penggusuran  Kentingan  Baru  yaitu Nugroho,  Doni,  Arif,  Lilik,  Ahmad,  dan  Rahma.  Keenam  orang  tersebut berada di blok yang berbeda – beda, yaitu blok 1, blok 2, blok 5, dan blok 7. Warga Kentingan Baru benar benar tidak mendapatkan hak – haknya, seperti hak atas tanah, hak atas tempat tinggal layak, dan hak jaminan sosial (Thohir and Suryadinata 2022). Kondisi mereka yang terancam penggusuran dan hak yang  tidak  didapatkan  membuat  warga  Kentingan  Baru  melakukan perlawanan.
Masyarakat  Kentingan  baru  memiliki  kesamaan  dalam  segi  resiko hidup.  Dalam  membangun  gerakan  sosial  perlunya  kesamaan  situasi  sosial dan ekonomi untuk menggalang kekuatan sekuat mungkin (Sukmana 2016). Gerakan sosial membutuhkan banyak kekuatan individu yang bersatu dalam kelompok.  Di  Kentingan  Baru  dalam  melakukan  perlawanan  membentuk paguyuban untuk melakukan perlawanan terhadap penggusuran yang dialami oleh mereka. Organisasi diperlukan sebagai alat untuk melakukan konsolidasi dan gerakan sosial.
Perlawanan  warga  tidak  hanya  terjadi  ketika  penggusuran.  Dalam perlawananannya,  warga  sudah  melakukan  pada  tahun  2003  ketika  ada individu yang mengklaim tanah Kentingan Baru.
“Dulu tahun 2003 kita demo ke Walikota, dan dapat ijin buat atas tinggal di Kentingan Baru sama pak Slamet Suryanto.” (JM, Kuli
Bangunan)
“Pas tahun 2011 – 2012 itu kan kita mau direlokasi. Tapi gak mau karena gak ada putusan sidang. Pas direlokasi pun gak dapat sertifikat, jadi gak mau. Kita cuma mau lewat sidang.” (JM, Kuli Bangunan) “Pas relokasi itu juga sempet berantem sama warga sendiri, karena perbedaan pendapat” (AR, Buruh)
Perlawanan warga mencapai puncaknya ketika penggusuran tahun 2018 &  2019.  Selama  tahun  2013  –  2018  warga  melakukan  perlawanan  dengan konsolidasi  warga  terus  menerus  untuk  memperkuat  kekuatan  mereka  dan
memahami  situasi  dan  hak  mereka  sebagai  kaum  miskin  kota.  Mulai pertengahan  tahun  2018  warga  mendapatkan  kabar  ancaman  penggusuran berulang kali, kondisi tersebut juga membuat warga selalu waspada. Setiap malam mereka melakukan ronda untuk melihat situasi agar tidak ada orang mencurigakan  yang  masuk  ke  Kentingan  Baru.  Selain  itu  juga  warga membangun berbagai blokade jalan ketika sudah mendapati kepastian adanya penggusuran. Blokade dibuat untuk menghalau kedatangan oleh pemerintah Kota  Surakarta  beserta  satpol  PP  &,  kepolisian,  TNI  dan  pihak  pengklaim tanah. Setiap penggusuran warga selalu melakukan perlawanan secara fisik terhadap keamanan dari Pemerintah Kota Surakart dan juga pihak pengklaim tanah melalui organisasi preman sewaan. Perlawanan anti penggusuran juga didukung  oleh  gerakan  mahasiswa.  Bagi  Castells  ini  yang  disebut  bahwa gerakan di perkotaan semakin kompleks sehingga berbagai elemen nantinya akan  melembur  menjadi  satu  untuk  melawan  suatu  hal  yang  merugikan mereka,  baik  karena  didorong  kondisi  yang  merugikan  maupun  moral (Castells  1983).  Gerakan  anti  penggusuran  dilakukan  secara  masif  demi mempertahankan wilayah warga Kentingan Baru.

## Gambar 4. Penggusuran Kentingan Baru
Sumber: Dokumentasi Kabar Djoeang, 2018
Perlawanan warga Kentingan Baru pun sempat mengalami penurunan hingga terjadi konflik di internal. Tiga aktivis yang aktif di Kentingan Baru mengalami bentrok dan saling menuduh terhadap aktivitas mereka. Mereka saling mencurigai di antara mereka ada pengkhianat. Situasi ini menjadikan warga mengalami penuruan semangat, dan akhirnya satu demi satu memilih
mundur  karena  tidak  tahan  untuk  bertahan  di  Kentingan  Baru.  Pasca penggusuran  perlawanan  warga  menggunakan  metode  bertahan  dengan rumah  seadanya,  tapi  situasi  konflik  internal  dan  rumah  yang  tidak  layak menjadikan warga satu satu mundur. Namun, perlawanan warga tidak mati, masih ada puluhan warga yang bertahan di Kentingan Baru hingga saat ini (September,  2023).  Mereka  bertahan  untuk  mendapatkan  hak  –  haknya dengan berbagai risiko yang dihadapi:
“Habis penggusuran itu, sebenarnya pingin pindah mas, takut anak anak kan trauma. Tapi gak ada uang buat ngontrak. Itupun pas penggusuran saya mohon sama yang gusur rumahnya jangan dirusak”
(DW, Ibu Rumah Tangga)
“Ibu saya kadang histeris mas kalua ada info penggusuran gitu. Kemaren aja sampe ngatain tetangga karena strees.” (BB, Tukang Service
Kipas Angin)
“Tetep berjuang kalua saya mas, sampe pengadilan memutuskan warga dinyatakan kalah oleh persidangan” (JM, Kuli Bangunan)

## Pembahasan
Kapitalisme, Modernitas & Risk Society
Kapitalisme, Modernitas & Masyarakat risiko (Risk Society) tidak bisa dipasahkan. Kapitalisme muncul pada abad ke-16 dimanas lahirnya institusi pasar yang nantinya dikembangkan dengan perdagangan jarak jauh. Esensi Kapitalisme  ini  bagi  Marx  adalah  melipat  gandakan  kapital/uang  (Marx 2006).  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  cara  pemilik  modal  atau  borjuasi  ini membeli  tenaga  kerja  (buruh/kelas  proletariat)  dan  alat  produksi,  seperti mesin produksi atau tanah. Akumulasi kapital ini akan terus berlangsung dan bersiklus untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi.
Dalam  perkembangan  kapitalisme,  juga  muncul  modernisasi. Modernisasi  secara  dasar  ialah  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Modernisasi  juga  mewujudkan  adanya  globalisasi  lebih  cepat, yang  nantinya  terbukanya  pasar  bebas.  Modernisasi  yang  terjadi  saat  ini digunakan  sistem  ekonomi  kapitalis  menguasai  dunia  yang  nantinya membentuk  kapitalisme  global  (Retnowati  2017).  Sebagai  contoh  negara negara  dunia  maju  yang  menguasai  teknologi  lebih  cepat  akan
mengembangkan  teknologi  mereka  agar  bisa  digunakan  oleh  negara  dunia ketiga  sebagai  komoditas  yang  diperjual  belikan.  Bahkan  menggunakan teknologi mereka untuk mengambil sumber daya alam di negara dunia ketiga, dengan landasan dapat memanfaatkannya secara maksimal karena teknologi. Modernisasi yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi oleh kapitalisme, yang memiliki orientasi untuk mengakumulasi modal melalui kemajuan teknologi.
Dalam  ranah  sosiologi,  gagasan  modernisasi  juga  muncul  dalam sosiologi  pembangunan.  Dengan  gagasan  modernisasi  yang  membawa gagasan kapitalisme, otomatis pembangunan yang terjadi juga akan bercorak kapitalisme. Pembangunan yang bercorak kapitalisme ini akan menimbulkan Masyarakat  risiko  (Beck  1992).    Masyarakat  risiko  menghadapi  banyak ancaman dan ketidakpastian hidup atas pembangunan dan modernitas yang bercorak  kapitalisme.  Beck,  jugga  menyebutkan  risiko  yang  terjadi  dapat menimbulkan kerusakan psikologis yang secara langsung bagi mereka yang terdampak, seperti masalah mentalnya yang terganggu.
Warga Kentingan Baru yang mengalami penggusuran juga diakibatkan oleh pembangunan yang bercorak kapitalisme. Pembangunan yang bercorak kapitalisme  akan  mementingkan  aset  pribadi  dibandingkan  aset  public. Warga  Kentingan  Baru  digusur  atas  ketimpangan  kepemilikan  tanah  yang diakibatkan oleh situasi. Akhirnya warga kentingan baru hidup dalam risiko atas  kehidupan  yang  tidak  pasti  mengenai  pemukiman,  mengalami  trauma atas penggusuran, dan ancaman atas pekerjaan mereka.

## Kritik terhadap Pembangunan Kapitalis
Sejak  munculnya  gagasan  neoliberalisme  dengan  pasar  bebas, pembangunan  diidentikan  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Pembangunan dengan mengejar konsep pertembuhan ekonomi  pun muncul banyak kritik. Perdana Menteri Inggris saat itu, yaitu Margaret Thatcher menyebutkan tidak ada  alternaitf  terhadap  konsep  pembaharuan  neoliberal  radikal  yang membuka pasar bebas untuk upaya pertumbuhan ekonomi yang diusungnya pada tahun 1980an. Bagi Chang & Grabel justru pembangunan yang bercorak membuka  pasar  bebas  justru  menimbulkan  malapetakan  bagi  negara berkembang  (Chang  &  Grabel  2008).  Pembangunan  dengan  konsep neoliberal  atau  kapitalisme  yang  berjalan  saat  ini  di  negara  dunia  ketiga
seperti  Indonesia,  justru  sering  membuat  masyarakatnya  terpuruk  dan kesulitan atas pembangunan yang terjadi.
Pembangunan dan modernisasi tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial kapitalisme  yang  berjalan  di  era  sekarang  (Larrain  2013).  Modernisasi muncul  ketika  mesin  uap  dan  munculnya  berbagai  mesin.  Kondisi  ini  juga menandakan  berakhirnya  sistem  feodalisme  berbasis  kerajaan  berganti  ke liberalisme – kapitalisme. Di era feodalisme, tanah menjadi satu satunya aset yang  penting  karena  masyarakat  masih  bergantung  kepada  tanah  untuk bercocok tanam (Arisaputra 2015). Masyarakat di era tersebut bekerja sebagai petani, apabila tidak memiliki tanah maka akan mengerjakan tanah para tuan tanah  yang  memiliki  lahan  yang  sangat  luas.  Kekuasaan  di  era  feodalisme berdasarkan  kepemilikan  luas  tanah  (Hidayatullah  2022).  Namun,  di  era kapitalisme tuan tanah digantikan para pemilik alat produksi yang tidak hanya berupa  tanah,  tapi  juga  mesin  mesin  produksi.  Mereka  yang  memiliki  alat produksi ini disebut kelas borjuasi (Marx and Engels 2009). Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidupnya pada tanah, berubah menjadi buruh pabrik mengantungkan hidupnya melalui alat alat produksi di pabrik – pabrik. Peralihan petani menjadi buruh juga menjadi titik dimana adanya modernisasi yang sampai sekarang masih bisa dilihat terutama di negara negara selatan, seperti Indonesia (Elson 2016; Habibi 2023; Rigg 2013). Setelah modernisasi, pembangunan  dibutuhkan  untuk  membawa  masyarakat  tradisional  ke  arah modern.  Pembangunan  membawa  perubahan  yang  signifikan  kepada masyarakat.  Alih  fungsi  lahan  yang  sebelumnya  disinggung  juga  menjadi faktor  penting  dalam  pembangunan.  Namun,  pembangunan  yang serampangan dan berorientasi profit hanya akan menjadi bumerang sendiri.
Sistem kapitalisme yang dijalankan saat ini membawa pembangunan ke arah  yang  hanya  merusak.  Pabrik  didirikan  seharusnya  hanya  untuk memenuhi  sesuai  kebutuhan  baik  bersifat  harian  atau  memang  untuk mempercepat  aktivitas.  Pabrik  garmen,  alas  kaki,  elektronik  sesungguhnya dibutuhkan  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Namun  apabila  berorientasi  profit maka  hanya  membuat  produksi  yang  melimpah  atau  bisa  disebut overakumulasi (Clarke  2016). Overakumulasi ini  apabila  dibiarkan  akan menimbulkan krisis moneter dan berdampak ke jatuhnya harga barang barang (Ridha 2016). Krisis ini sudah berkali – kali terjadi great depression di Eropa
(Temin  2016),  Krisis  Moneter  di  Asia  Tenggara  akhir  1990-an  (Rasiah, Cheong,  and  Doner  2014),  krisis  karena  bangkrutnya  kawasan  industri Detroit tahun 2008 yang memicu krisis lebih besar, dan masih banyak lagi. Kapitalisme  dalam  sejarahnya  sudah  hampir  hancur  berkali  -  kali  karena krisisnya sendiri.
Dalam  mengatasi  krisis,  kapitalisme  menggunakan  dua  hal  untuk mengatasinya  yaitu  dengan  cara  menciptakan  masyarakat  konsumtif  dan produksi ruang hingga lintas wilayah. Masyarakat konsumtif sudah dijelaskan oleh  Jean  Baudrillard,  dimana  masyarakat  mengkosumsi  suatu  barang produksi bukan hanya sebatas nilai kegunaan, melainkan simbol (Baudrillard 2004).  Untuk  mengatasi overakumulasi diciptakan  berbagai  merk  dengan harga  nilai  yang  berbeda  –  beda  seperti  pakaian,  alat  elektronik,  bahkan makanan.  Ruang  ruang  juga  digunakan  untuk  mengatasi overakumulasi,
Henry  Lefevbre  dan  David  Harvey  juga  sudah  menjelaskan  hal  tersebut. Lefevbre  menjelaskan  bahwa  ruang  akan  digunakan  kapitalisme  untuk kepentingannya  (Lefebvre  1991).  Hal  tersebut  untuk  memperpanjang umurnya,  sehingga  ruang  akan  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  demi kepentingan  bertahannya  kapitalisme.  Ruang  atau  lahan  digunakan  untuk kepentingan pembangunan pabrik lainnya atau apapun dari hasil keuntungan overakumulasi di  perusahaan  yang  dimiliki  oleh  kelas  borjuasi  untuk akumulasi  modal  lainnya.  David  Harvey  juga  mengembangkan  gagasan mengenai ruang untuk kepentingan kapitalisme. Harvey menjelaskan bahwa untuk  menyelamatkan  krisis  yang  terjadi  di  suatu  negara  karena overakumulasi , perlunya membuat ruang baru di negara lain (Harvey 2009).
Konsep ini oleh Harvey juga dinamakan bentuk bentuk imperialisme, dimana negara  lain  pada  akhirnya  bisa  mengatur  negara  lain  dengan  kekuatan modalnya  melalui  investasi  (Harvey  2010).  Dalam  prakteknya  munculah berbagai  pembangunan  yang  berorientasi  untuk  kepentingan  negara  lain  di suatu negara. Konsep ini juga sesuai apabila kita melihat globalisasi, dimana globalisasi muncul dengan spirit kesataran akses teknologi. Namun, kesataran tersebut  juga  membawa  spirit  untuk  mengambil  tenaga  kerja  murah  ketika membangun sebuah pabrik di luar negaranya (Baldwin 2016). Pembangunan, modernisasi, dan globalisasi tidak lepas dari spirit kapitalisme yang memiliki
tujuan  untuk  mengakumulasi  modal  sebanyak  –  banyaknya  lalu  kemudian dapat mempengaruhi politik di suatu negeri.
Pembangunan  juga  memiliki  dampak  ekologis.  Pembangunan  yang melakukan  penggusuran  seringkali  memiliki  dampak  langsung  kepada kehidupan  manusia.  Masyarakat  yang  tergusur  akan  dibiarkan  tanpa diberikan  solusi  yang  pasti.  Akibatnya  warga  yang  memutuskan  untuk bertahan terancam kesehatannya karena berada dalam tenda yang tidak layak dengan ancaman suhu lembab dan tikus yang bisa menggigit sewaktu – waktu dan  menimbulkan  virus.  Penggusuran  akibat  pembangunan  bercorak kapitalisme  pada  akhirnya  akan  membuat  masyarakat  terancam  atas kehidupannya karena masalah kesehatan.
Dalam kondisi pembangunan, tanah menjadi aset yang sangat tinggi. Di era sekarang tanah menjadi aset yang sangat berharga bagi masyarakat (Joni 2016).  Perebutan  perebutan  tanah  menjadi  hal  yang  sangat  wajar.  Namun, yang  bisa  memenangkan  perebutan  tanah  hanyalah  mereka  yang  memiliki modal  banyak.  Mereka  yang  memiliki  modal  akan  membeli  tanah  yang nantinya  dibiarkan  terlebih  dahulu  dan  menjadi  aset  sendiri  sembari menunggu  bertahun  –  tahun  untuk  dibangun  suatu  bangunan  yang  bernilai ekonomis maupun dijual untuk pembangunan proyek swasta maupun negara (Li 2014). Sedangkan, mereka yang tidak bisa memenangkan tanah terpaksa hanya  tinggal  di  kontrakan,  kost  sewaan,  atau  justru  mendirikan  rumah  di tanah  yang  terbengkalai.  Ancaman  penggusuran  selalu  menghantui  kaum miskin  kota  karena  mendirikan  rumah  di  tanah  yang  tidak  direstui  oleh negara.  Pembangunan  yang  bersifat  kapitalistik  ini  memunculkan  kaum miskin  kota  yang  tidak  bisa  bersaing  dengan  para  pemilik  modal  untuk mendapatkan tanah.
Kapitalisme menjadi akar masalah yang menindas kaum miskin kota. Pembangunan  yang  memiliki  orientasi  perkembangan  ekonomi  akan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan hak – hak masyarakat. Pemukiman yang dinilai kumuh, kotor atau sarang kriminal akan digusur dan digantikan  oleh  hal  yang  bisa  bernilai  ekonomis,  baik  itu  pabrik,  wisata, maupun  pemukiman  elit.  Warga  diusir  tanpa  diberikan  solusi  yang  nyata mengenai  kebutuhan  tempat  tinggal  yang  dibutuhkan,  sehingga  akan
menimbulkan siklus menempati tanah tanah lain dan hidup dalam ancaman penggusuran terus menerus karena tidak memiliki tempat tinggal.

## Risiko dalam Kedua Pilihan antara Melawan atau Mengalah
Modernitas  membawa  risiko  tersendiri  bagi  masyarakat.  Bagi  Ulrich Beck masyarakat risiko sendiri muncul seiring menuju ke modernitas (Beck 1992).  Hal  tersebut  muncul  karena  kekayaan  yang  tidak  merata,  sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan kekayaan cenderung mendapatkan risiko hidup yang tinggi. Masyarakat risiko tidak jauh dari faktor kapitalisme, yang membuat kekayaan hanya berada di segelintir orang. Alat alat produksi hanya dimiliki  oleh  orang  orang  tertentu,  sedangkan  mereka  yang  tidak  memiliki alat produksi  mengalami  kehidupan yang tidak pasti dan risiko  hidup  yang tinggi. Pembangunan menjadikan masyarakat sering terkena dampak, baik itu penggusuran  ataupun  pencemaran  nantinya.  Hal  ini  yang  membuat modernitas bercorak kapitalistik ditolak oleh masyarakat karena merugikan dan  membawa  risiko  yang  tinggi  bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  alat produksi.
Modernitas  membawa  ketidakpastian  masyarakat.  Dalam  prakteknya banyak masyarakat  yang siap menghadapi  hal tersebut.  Mereka melakukan refleksi atas kejadian kejadian yang menimpa dan akan menimpa mereka dan menemukan cara untuk lepas atau menghindari risiko yang akan dihadapinya kelak.  Namun,  risiko  semakin  berkembang  sesuai  berkembanganya kapitalisme  global.  Risiko  yang  dihadapi  masyarakat  sudah  bukan  hanya tentang  dirinya,  melainkan  dunia  yang  penuh  risiko  (Beck  2009).  Krisis keuangan,  ketimpangan  ekonomi,  perubahan  iklim,  politik  global,  dsb menjadi  ancaman  baru  bagi  masyarakat  gloal.  Kondisi  ini  membuat masyarakat  global  akan  sangat  sulit  menghindari  risiko  dan  hanya  bisa menerima risiko yang dihapadinya kelak.
Kaum  miskin  kota  di  Kentingan  Baru  juga  menjadikan  salah  satu contoh  masyarakat  risiko.  Sudah  dijelaskan  bahwa  sebelumnya  masyarakat kentingan baru hidup dalam risiko penggusuran dan lingkungan yang tidak layak. Risiko masyarakat  Kentingan Baru tidak bisa  dilepaskan dari sistem kapitalisme yang membuat adanya perebutan tanah. Tanah menjadi nilai yang penting dalam kehidupan kapitalisme global sekarang.
Risiko juga terjadi ketika mereka melakukan sebuah perlawanan. Sudah tidak  heran  apabila  kehidupan  seorang  aktivis  hidup  dalam  bahaya. Kriminalisasi dan intimidasi sudah sering terjadi bagi para aktivis agraria dan pembela  HAM  (Arrsa  2014).  Ancaman  pembunuhan  maupun  suap  juga sering  diterima  oleh  para  aktivis.  Di  Kentingan  Baru  perlawan  juga  runtuh karena  risiko  yang  dihadapi  oleh  para  warga.  Beberapa  warga  memilih mundur  dari  perlawanan  setelah  mendapatkan  uang  dari  pihak  pengklaim tanah.  Ada  juga  yang  memilih  mundur  karena  tidak  tahan  terhadap  risiko yang  dihadapi  seperti  tempat  tinggal  yang  tak  layak  dan  ancaman penggusuran.  Bahkan  ada  beberapa  warga  yang  terpaksa  kehilangan pekerjaannya  baik  dipecat  ataupun  kehilangan  tempat  usaha  karena penggusuran. Mereka yang dipecat karena terpaksa tidak berangkat kerja dan harus  mempertahankan  rumah  mereka  dari  penggusuran.  Terlalu  banyak risiko  yang  diterima  oleh  masyarakat  Kentingan  Baru  dalam  melakukan perlawanan.
Warga yang mengalami pengguruan juga memiliki dampak psikologis. Warga memiliki trauma atas penggusuran. Warga memiliki kecemasan ketika didatangi oleh pihak tidak dikenal yang menanyai perihal tanah. Selain itu, juga ada warga yang histeris hingga konflik dengan tetangga karena dipantik dengan informasi mengenai penggusuran yang tidak pasti. Hal ini yang juga membuat  beberapa  warga  enggan  untuk  berjuang  kembali,  karena memikirkan  kondisi  psikologis  keluarganya  dan  memilih  untuk  mencari tempat yang lebih aman.
Ada  yang  mundur,  namun  tetap  ada  yang  bertahan.  Sekitar  puluhan warga  tetap  bertahan  hingga  sekarang.  Mereka  memahami  bahwa  ketika menyerah juga tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan menerima masalah  yang  sama  di  kemudian  hari.  Mereka  yang  bertahan  sedikit  demi sedikit  membangun  kembali  rumah  mereka  dengan  bahan  yang  ada  dan mampu untuk dibeli. Mereka memahami risiko yang diterima mereka sebagai kaum  miskin  kota,  namun  mereka  memilih  untuk  melawan.  Warga  paham bahwa  sistem  kapitalisme  juga  yang  membawa  kehidupan  mereka  hingga seperti ini, sehingga perlawanan mereka tidak boleh berhenti walaupun risiko yang tinggi.

## Kaum Miskin Kota dalam Perjuangan Kelas
Sistem  Kapitalisme  membentuk  pembagian  kelompok  dalam masyarakat.  Kelas  borjuasi  sebagai  pemilik  alat  produksi,  dan  kelas proletariat  yang  tidak  memilikinya.  Dalam  sistem  kapitalisme,  kelas proletariat akan ditindas oleh kelas borjuasi.
Dalam  perkembangannya  kelas  borjuasi  juga  melakukan  berbagai upaya  untuk  memperkuat  kekuasaan  mereka  agar  dapat  mengakumulasi modal berlipat ganda. Kelas borjuasi pada perkembangannya juga menguasai negara.  Dalam  prakteknya,  kelas  borjuasi  akan  terlibat  dalam  politik  atau memasang  orang,  agar  dapat  membuat  kebijakan  yang  menguntungkan mereka. Hal tersebut dilakukan agar penindasan yang mereka lakukan untuk mengakumulasi modal sah secara hukum negara. Sehingga, dalam prakteknya negara melalui hukum maupun apparat keamanan seringkali berpihak kepada kelas borjuasi, dan ikut melakukan kekerasan terhadap kelas proletariat.
Secara  perspektif  kelas  milik  Mao  Zedong  dan  Jose  Maria  Sison, mayoritas  warga  Kentingan  Baru  berada  dalam  kelas  semi-proletariat  yang dimana mereka tidak tidak terserap dalam industri modern (Sison 2021; Tse- Tung  1960).  Kelas  semi-proletariat  secara  resiko  kehidupan  lebih  tinggi dibandingkan  kelas  proletariat,  ketika  tidak  bisa  bekerja  di  pabrik mengalamai kekhawatiran dalam menghidupi keluarganya dan saat di pabrik pun tidak terlepas dari penindasan sistem kapitalisme pabrik yang semena – mena terhadap buruhnya. Kaum miskin kota juga berada dalam lapisan kelas proletariat,  yang  bahkan  kehidupannya  lebih  sulit  dibandingkan  buruh modern.
Kelas  proletariat  muncul  karena  secara  sistematis  akibat  kapitalisme. Tanah kaum tani yang berada di pedesaan, di rampas oleh tuan tanah (kelas borjuasi di pedesaan) dan negara untuk proyek pembangunan wisata ataupun usaha. Akibatnya kaum tani yang tidak memiliki tanah tersebut, merantau ke kota  untuk  mendapatkan  pekerjaan  karena  terbatasnnya  penghasilan  atas sulitnya  lahan  di  pedesaan.  Kaum  tani  yang  merantau  ini  beralih  menjadi kelas  proletariat  dengan  menjual  dirinya  ke  kelas  borjuasi  dengan  menjadi buruh di  pabrik.  Namun, tidak semuanya dapat bekerja, sehingga beberapa akan bekerja serabutan seperti kuli bangunan dan menjadi  semi-proletariat. Kerja serabutan dengan penghasilan minim tidak bisa membuat kelas semi-
proletariat untuk membeli tanah dan rumah di perkotaan, karena harga tanah di  perkotaan  mahal  akibat  penguasan  tanah  yang  dilakukan  oleh  kelas borjuasi. Sehingga, kelas semi-proletariat ini menempati tempat tempat yang kumuh untuk dijadikan rumah agar bisa tetap bertahan hidup di perkotaan.
Penggusuran  yang  menimpa  kaum  miskin  kota  seringkali  melibatkan berbagai  Lembaga  negara.  Di  Kentingan  Baru,  Walikota  dengan  apparat keamannya menggusur warga kentingan baru. Di sini membuktikan bahwa, negara  juga  akan  terlibat  dalam  penindasan  kelas  proletariat.  Sehingga, perjuangan kaum miskin kota tidak bisa berhenti hanya mereka yang digusur. Hal tersebut harus dilakukan dengan menggalang seluruh kelas yang tertindas akibat dominasi kelas borjuasi, yang menimbulkan berbagai penindasan bagi masyarakat.

## Reforma Agraria di Perkotaan & Pemenuhan Hak Kaum Miskin Kota
Dalam aspek kebijakan, reforma agraria dan pemenuhan hak menjadi penting bagi kaum miskin kota. Reforma agraria ialah untuk membagi ulang tanah  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan,  yang  tanahnya  diambil  dari negara  atau  kelas  borjuasi/tuan  tanah  yang  menjadikan  tanah  sebagai akumulasi modal bukan kebutuhan hidup. Hal ini menjadi penting bagi kaum miskin kota agar dapat dipenuhi hak atas tempat tinggal.
Reforma  agraria  di  perkotaan  berarti  memberikan  tanah  tanah  yang dikuasai oleh negara untuk digunakan kaum miskin kota yang tidak memiki tanah  di  perkotaan.  Tanah  menjadi  aspek  penting  dalam  kehidupan,  untuk tempat  tinggal  dan  mencari  tambahan  ekonomi  melalui  usaha  jualan  di rumahnya.  Ketika  kaum  miskin  kota  mendapatkan  tanah  sebagai  tempat tinggal,  otomatis  hak  atas  jaminan  hidup  dan  rumah  tinggal  yang  menjadi tanggung jawab negara bisa terwujud. Negara perlu memberikan tanah tanah untuk  kepentingan  masyarakat  yang  tidak  memiliki  tanah  yang  tinggal  di perkotaan. Tanah perlu dipikirkan kembali bukan hanya untuk kepentingan kelas borjuasi  untuk  kepentingan akumulasi  modal, namun  perlu dibagikan kepada  masyarakat.  Ketika  masyarakat  memiliki  tanah,  maka  mereka memiliki potensi untuk mengembangkan aspek kehidupannya agar lebih baik, karena  masalah  tanah  sudah  terjawab.  Hal  tersebut  juga  perlu  gerakan  dari
kaum miskin kota untuk meraih hak atas tanah melalui perjuangan reforma agraria.

## KESIMPULAN
Kaum  miskin  kota  merupakan  masyarakat  yang  berada  dalam  risiko yang  tinggi.  Masyarakat  Kentingan  Baru  sebagai  kaum  miskin  kota  hidup dalam  ketidakpastian  tempat  tinggal.  Hidup  mereka  dipermainkan  oleh  elit politik  demi  mendapatkan  jabatan  walikota.  Kaum  miskin  kota  baik  dari Semanggi,  Kentingan  Baru,  dan  Kuburan  Bong  Mojo  akan  selalu  dihantui oleh  ancaman  penggusuran.  Mereka  hanya  berpindah  dari  tempat penggusuran  pertama,  ke  tempat  penggusuran  lainnya  karena  tidak  adanya jaminan  hak  atas  tanah.  Harga  tanah  yang  mahal  menjadikan  mereka  tidak akan mampu membeli tanah karena tanah dijadikan sebuah aset oleh individu yang  memiliki  kekayaan  lebih  dan  diakumulasi  olehnya  untuk  didirikan sebuah  pabrik  atau  bangunan  yang  bernilai  ekonomis.  Secara  lingkungan, tempat tinggal masyarakat juga tidak layak untuk ditinggali karena lembab, bocor, dan ancaman gigitan tikus. Namun, ada puluhan warga yang memilih tinggal  dan  melakukan  perlawanan  dengan  cara  tetap  mendirikan  rumah kembali dan tuntutan hukum. Mereka memahami bahwa sistem kapitalisme global  yang  membawa  hidup  mereka  penuh  risiko,  dan  tidak  ada  jaminan risiko  mereka  hilang  ketika  mengalah  dari  perlawanan  di  Kentingan  Baru. Perlawanan warga Kentingan Baru sudah mencapai tahap kritik sistem dari kehidupan yang mereka alami, yang dimana gerakan gerakan seperti ini yang perlu  dikembangkan  agar  membuat  risiko  masyarakat  global  berkurang. Risiko  yang  muncul  dalam  masyarakat  dikarenakan  sistem  distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga memunculkan masyarakat risiko.
Situasi yang dialami kaum miskin kota di Kentingan Baru merupakan dampak dari sistem kapitalisme. Tanah menjadi salah satu aset penting yang bisa  dijadikan  alat  produksi  untuk  membangun  sebuah  bangunan  yang berorientasi profit. Bagi mereka yang memiliki modal bisa mendapatkan dari hasil membeli tanah tanah di perkotaan untuk investasi di masa depan dengan tujuan pembangunan di masa depan. Akhirnya tanah di perkotaan memiliki harga  yang  mahal  dan  kaum  miskin  tidak  bisa  mengakses  karena ketidakmampuan  tanahnya.  Hal  tersebut  mengharuskan  adanya  pembagian
tanah yang rata dan adil bagi masyarakat. Pembagian tanah tersebut membuat tanah  bisa  diakses  masyarakat  maupun  swasta  dengan  keadilan  yang difasilitasi negara. Pembangunan diorientasikan untuk keadilan sosial, bukan fokus  ekonomi  saja.  Perjuangan  reforma  agraria  harus  juga  diterapkan  di perkotaan agar masyarakat bisa memiliki akses untuk membangun rumah di perkotaan atau didekatnya.
Dalam  penelitian  ini  terbatas  hanya  kasus  penggusuran  di  Kentingan Baru,  Kota  Surakarta.  Limitasi  dalam  penelitian  ini  hanya  bisa  berfokus membahas penggusuran yang membuat masyarakat kaum miskin kota hidup dalam  risiko  yang  akan  berdampak  terhadap  aktivisme.  Sehingga,  dalam pembahasan  lainnya  tidak  bisa  secara  komprehensif.  Dalam  penelitian selanjutnya  dapat  bisa  diperluas  dengan  aspek  lainnya  seperti  psikologis warga, ekologis, dan beberapa aspek yang belum bisa terjawab dalam tulisan ini. Dalam praktek aktivisme, tulisan ini ingin mencoba menjelaskan bahwa masalah kaum miskin kota diakibatkan oleh dominasi kapitalisme atas konsep pembangunan kapitalistik dan perampasan tanah, sehingga perjuangan kaum miskin kota juga perlu dimajukan dalam mengkritik kapitalisme secara massif dengan sektor lainnya yang juga dirugikan oleh sistem kapitalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.  2012.  “Kontestasi  Ruang:  Tinjauan  Sosiologi  Terhadap  Keadilan Ekologis.” Jurnal Ilmu Sosial Mamangan 1(1):1–9.
Alting, Husen. 2013. “KONFLIK PENGUASAAN TANAH DI MALUKU UTARA:  RAKYAT  VERSUS  PENGUASA  DAN  PENGUSAHA.” Jurnal Dinamika Hukum 13(2):266–82.
Arisaputra,  Muhammad  Ilham.  2015. Reforma  Agraria  Di  Indonesia .  Sinar Grafika.
Arrsa,  Ria  Casmi.  2014.  “Indikasi  Kriminalisasi  Pembela  HAM  Dalam Sengketa Agraria.” Jurnal Yudisial 7(1):53–69. Baldwin,  Richard.  2016. The  Great  Convergence:  Information  Technology and The New Globalization . Harvard University Press. Baudrillard, Jean. 2004. Masyarakat Konsumsi . Kreasi Wacana. Beck,  Ulrick.  1992. Risk  Society:  Toward  a  New  Modernity .  Sage Publications.
Beck, Ulrick. 2009. World at Risk . Polity Press. Castells,  Manuel.  1983. The  City  and  the  Grassroots:  A  Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements . Edward Arnold. Chang, Ha-Joon and Grabel, llene. 2008. MEMBONGKAR MITOS NEOLIB: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan. INSIST Press
Clarke, Simon. 2016. Marx’s Theory of Crisis . Springer.

## Desmond, Matthew. 2012. “Eviction and the Reproduction of Urban Poverty.”
American Journal of Sociology 118(1):88–133. Elson, Robert Edward. 2016. The End of The Peasantry In Southeast Asia: A Social  and  Economic  History  Of  Peasant  Livelihood,  1800-1990s . Springer.
Habibi, Muchtar. 2023. Capitalism and Agrarian Change: Class, Production and Reproduction in Indonesia . Routledge.
Harvey, David. 2009. Neoliberalisme Dan Restorasi Kelas Kapitalis . Resist Book.
Harvey, David. 2010. Imperialisme Baru: Genealogi Dan Logika Kapitalisme
Kontemporer . Resist Book.
Hidayatullah, Putra. 2022. “COLONIALISM AND
PEASANT RESISTANCE IN SOUTHEAST ASIA.” Indonesian Journal of Islamic
History and Culture 3(1):132–47.
Joni, H. 2016. “TANAH SEBAGAI ASET SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM  AGRARIA  NASIONAL.” Jurnal  Cakrawala  Hukum 7(1):123–34.
Krätke,  Stefan.  2014.  “Cities  in  Contemporary  Capitalism.” International Journal of Urban and Regional Research 38(5):1660–77.
Larrain, Jorge. 2013. Theories of Development: Capitalism, Colonialism and Dependency . Polity. Lefebvre, Henry. 1991. The Production of Space . Blackwell. Li, Tania Murray. 2014. “What Is Land? Assembling A Resource for Global Investment.” Transactions  of  the  Institute  of  British  Geographers 39(4):589–602.
Lukmansyah,  Nurul,  Wasino,  and  Tsabit  Azinar  Ahmad.  2016.  “Pengaruh Pembangunan Di Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Betawi Tahun 1966 - 1977.” Journal Indonesia History 5(1):26–34.
Marx, Karl. 2006. Kapital Vol 1 . Hasta Mitra
Marx,  Karl,  and  Friedrich  Engels.  2009. Manifesto  Partai  Komunis . ECONARCH Institute.
Matondang,  Asnawati.  2019.  “Dampak  Modernisasi  Terhadap  Kehidupan Sosial Masyarakat.” Wahana Inovasi 8(2):188–94. Prihatin, Rohani Budi. 2015. “Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta).” Aspirasi 6(2):105–18. Purwanti, Tari. 2020. “Petani, Lahan, Dan Pembangunan: Alih Fungsi Lahan Dan Dampaknya Pada Kehidupan Ekonomi Petani.” Umbara 3(2):95. Rasiah, Rajah, Kee Cheok Cheong, and Richard Doner. 2014. “Southeast Asia and the Asian and Global Financial Crises.” Journal  of  Contemporary Asia 44(4):572–80.
Retnowati, E., 2017. “Ranah-Ranah Kebudayaan di Era Kapitalisme Global”.
Masyarakat Indonesia , 36(1): 221-246.
Ridha,  Muhammad.  2016.  “EKONOMI  POLITIK  PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEPENTINGAN KAPITAL.” Jurnal Politik Profetik 4(1):66–83.
Rigg,  Jonathan.  2013.  “From  Rural  to  Urban:  A  Geography  of  Boundary Crossing  In  Southeast  Asia.” TRaNS:  Trans-Regional  and-National Studies of Southeast Asia 1(1):5–26.
Sison, Jose Maria. 2021. Upsurge of People’s Resistance in the Philippines and the World: Selected Works 2020. Upsurge of People’s Resistance in
the  Philippines  and  the  World:  Selected  Works  2020 .  International Network for Philippine Studies (INPS). Sukmana,  Oman.  2016. Konsep  Dan  Teori:  Gerakan  Sosial .  Intrans Publishing.
Surya, Batara. 2014. “Globalization, Modernization, Mastery of Reproduction of  Space,  Spatial  Articulation  and  Social  Change  in  Developmental Dynamics  in  Suburb  Area  of  Makassar  City  (a  Study  Concerning  on Urban Spatial Sociology).” Asian Social Science 10(15):261–68.
Temin,  Peter.  2016.  “Great  Depression.”  Pp.  144–53  in Banking  Crises: Perspectives from the New Palgrave Dictionary of Economics , edited by G. Jones. Springer.
Thohir, Muhammad Aminullah, and Theofilus Apolinaris Suryadinata. 2022. “PEMENUHAN  HAK  WARGA  NEGARA  DALAM  KONFLIK RUANG DI PERKOTAAN (Studi  Kasus  Masyarakat  Kentingan Baru,
Surakarta).” Journal of Development and Social Change 5(1):11–24. Tse-Tung,  Mao.  1960. Analysis  of  The  Classes  in  Chinese  Society .  Foreign Languages Press.
Widjaja, G. P. 2013. Kampung-Kota Bandung . Graha Ilmu.