Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022
PEREMPUAN  PEDESAAN  DAN  DISABILITAS  DI  PROVINSI  PAPUA  DAN PAPUA  BARAT  (SUATU  ANALISA  HUBUNGAN  INTERNASIONAL  DALAM PELAKSANAAN OTSUS PAPUA)
Melyana R. Pugu, Dhea T. Lumentut, Yan G. Pelamonia Universitas Cenderawasih, Indonesia Email: puguratana@yahoo.com, tallytadhea@gmail.com, yangilbert755@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran  dan analisa terkait perempuan pedesaan  dan  disabilitas  di  Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  pada  saat  pelaksanaan Otonomi  Khusus  Papua  yang  dianalisa  dengan  menggunakan  konsep  dan  teori Feminisme  dalam  Hubungan  Internasional.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  yaitu  mencoba  memberikan  penjelasan  melalui  berbagai  data yang diperoleh kemudian dianalisa dan mendapatkan kesimpulan dari permasalahan ini.  Luaran  dari  penelitian  adalah  perempuan  pedesaan  dan  disabilitas  di  Provinsi Papua  dan  Papua  Barat  dalam  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  Papua  yang  diketahui sebagai  salah  satu  jawaban  bagi  kesejahteraan  orang  asli  Papua  ternyata  dalam Analisa  hubungan  internasional  menggunakan  pendekatan  Femisnime  belum mampu mensejajarkan peran dan partisipasi perempuan dan disabilitas di Papua dan Papua Barat. Hal ini mengakibatkan perempuan pedesaan dan disabilitas di wilayah ini masih miskin dan termarginalkan jauh dari pembangunan dan kesejahteraan.
Kata kunci : perempuan; pedesaan; disabilitas; papua; papua barat; pelaksanaan; otonomi khusus; hubungan internasional

## Abstract
The purpose of this study is to get an overview and analysis related to rural women and  disabilities  in  papua  and  West  Papua  provinces  during  the  implementation  of Papua  Special  Autonomy  which  is  analyzed  using  the  concept  and  theory  of Feminism  in  International  Relations.  This  research  uses  qualitative  research methods, namely trying to provide explanations through various data obtained and then  analyzed and  get  conclusions  from  this  problem.  The  exterior  of  the  study is that  rural  and  disabled  women  in  Papua  and  West  Papua  Provinces  in  the implementation of Papua Special Autonomy which is known as one of the answers to the welfare of indigenous Papuans turned out that in the analysis of international relations  using  the  Femisnime  approach  has  not  been  able  to  align  the  role  and participation  of  women  and  disabilities  in  Papua  and  West  Papua. The exterior  of the study is that rural and disabled women in Papua and West Papua Provinces in the  implementation  of  Papua  Special  Autonomy  which  is  known  as  one  of  the answers  to  the  welfare  of  indigenous  Papuans  turned  out  that  in  the  analysis  of international relations using the Femisnime approach has not been able to align the role and participation of women and disabilities in Papua and West Papua.
Keywords: women; rural; disability; papua; west papua; implementation; special autonomy; international relations.

## Pendahuluan
Definisi  orang  asli  Papua  secara  historis  muncul  dari  pengalaman  “memory Passionist”  akan  masa-masa  diwaktu  lalu  yang  penuh  tantangan  dan  pergulatan  untuk menunjukan  jati  diri,  sehingga  dasar  ini  yang  menjadi  konsensus  bersama  seluruh pemangku  kepentingan  di  Tanah  Papua  untuk  mengidentifikasikan  masyarakat  adat Papua sebagai orang asli Papua, dan terakomodir secara legal dalam sebuah perundang- undangan  yang  konstitusional  yaitu  undang-undang  otsus  Papua.  Orang  Asli  Papua menurut  undang-undang  otsus  Papua  adalah  orang  yang  berasal  dari  rumpun  ras melanesia  yang  terdiri  dari  suku-suku  asli  di  Papua  dan/atau  yang  diterima  dan  diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat (hukum) adat Papua (Media.neliti.com, 2022) . Di  dalam  situasi  politik  terkini  konflik  Papua  dan  keberadaan  undang-undang otsus,  dan  dalam  kaitannya  dengan  situasi  hubungan  gender  di  Papua,  maka  merasa perlu membahas lebih dulu kondisi perempuan Papua di dalam masyarakatnya. Dengan ini,  gambaran  tentang  konteks  budaya  dan  social  yang  melingkupi  perempuan  dapat dipahami dan memperjelas latar belakang dinamika gerakan perempuan dan perjuangan gender  yang  sedang  berlangsung.  Memahami  perempuan  Papua  dan  representasinya dalam  “kebudayaan  Papua”  bukanlah  soal  sederhana,  mengingat  Papua  adalah terminologi yang tidak mengacu pada kelompok etnis tertentu tetapi pada suatu wilayah pulau  besar  di  bagian  barat  yang  berbatasan  dengan  Papua  Nugini  (PNG)  di  sebelah timur.  Keragaman  kelompok  etnis/budaya  sangat tinggi.  Dari  segi  itu,  Papua  memiliki lebih  dari  sekitar  315  suku  (BPS  Provinsi  Papua)  atau  kelompok  etnis  dengan  bahasa dan  budaya  yang  berbeda.  Secara  sederhana,  kita  dapat  membaginya  ke  dalam  tiga kategori  besar,  yakni  kelompok  etnis  pantai,  dataran  rendah/sungai,  dan  pegunungan (Mansoben  1995:  46–50) .  Untuk  kepentingan  penyederhanaan  bab  ini,  dikelompokan perempuan pantai dan dataran rendah dalam satu kategori.
Dalam  hal  konstruksi  gender,  bisa  secara  spekulatif  dikonstruksi  sejumlah kemiripan  untuk  memotret  bagaimana  hubungan  gender,  hubungan  kekuasaan,  dan pembagian kerja dalam masyarakat tradisional Papua dikonstruksikan secara sederhana. “Adat” dipandang sangat kuat membelenggu masyarakat Papua pada umumnya. Khusus dalam  hal  hubungan  gender,  menurut  Petrus  Tekege,  “Kaum  perempuan  sepenuhnya dikuasai  oleh  laki-laki.  Perempuan  dipandang  sebagai  benda  milik  laki-laki  belaka” (Tekege  2007:  15) .  Di  dalam  kehidupan  seharihari,  beban  kerja  perempuan digambarkan  sangat  berat,  misalnya  di  kalangan  masyarakat  pantai/dataran  rendah, “Selain melahirkan dan menyusui anak, harus menokok sagu dan mencari ikan.” Dalam pandangan  penulis  muda  Papua  ini,  adat  mengalami  perubahan  sejak  hadirnya  missie dan zending di Papua, terutama karena pengaruh ajaran tentang Sepuluh Perintah Allah. Menurut Tekege, melalui gereja, terjadi perubahan pandangan bahwa perempuan tidak lagi  diisolasi  oleh  adat  dan  dikembangkan  pengakuan  bahwa  perempuan  memiliki
derajat  yang  sama (Tekege  2007:  15) .  Lebih  jauh,  peran  gereja  ini  juga  diakui  oleh (alm.)  Beatrix  Koibur  yang  mengatakan  bahwa  gereja  berperan  dalam  mencetak pemimpin perempuan (Widjojo, 2012) .

## 1. Teori Feminis Dalam Hubungan Internasional
Kesetaraan  gender  telah  menjadi  perhatian  utama  dalam  tatanan  dunia internasional.  Perspektif  Feminisme  muncul  sebagai  sebuah  pergerakan  emansipasi yang menuntut adanya kesetaraan dan kebebasan yang telah dianggap tidak adil bagi kaum feminis seperti yang diutarakan oleh (Wardhani, 2015) .
Perspektif  feminisme  ini  pada  dasarnya  berusaha  untuk  mengenalkan  gender sebagai suatu variabel yang relevan dalam memahami konteks kekuasaan global dan hubungan  internasional.  Perspektif  feminisme  pada  dasarnya  memiliki  agenda  yang paling utama yakni menuntut adanya kesetaraan hak, peran dan pendapat perempuan yang  seharusnya  turut  diperhitungkan  dalam  tatanan  internasional  maupun  studi hubungan internasional (Wardhani, 2015) .
Steans et al (2005) dalam artikelnya yang berjudul Introduction to International Relations mengemukakan  bahwa  Perspektif  Feminisme  memiliki  Empat  asumsi dasar.  Asumsi  yang  pertama  yakni  feminism  mempercayai  tentang  adanya human nature yang merupakan suatu konstruksi yang ada dalam lingkungan sosial. Asumsi yang  kedua  yakni  perspektif  feminisme mempercayai  dan  memandang  bahwa  tidak ada  perbedaan  yang  jelas  antara  fakta  dan  nilai.  Asumsi  yang  ketiga  yakni  kaum feminisme  mempercayai  pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan antara  pengetahuan  dan  kekuasaan,  serta berbagai  teori  yang memandang  mengenai hubungan natara dunia dengan nilai-nilai yang ada dalam teori tersebut. Asumsi yang keempat  yakni  feminisme  memiliki  kepercayaan  tentang  adanya  emansipasi perempuan  yang  merupakan  agenda  utama  dan  tujuan  utama  dari  kaum  feminisme tersebut (Steans et al, 2005: 165) .
Menurut Steans  et  al  (2005) ,  feminisme  merupakan  perspektif  yang  ada  dalam Hubungan  Internasional  yang  berisi  tentang  paham  mengenai  gender  yang  telah memberikan kontribusi dan turut memperkaya perspektif yang telah ada dalam studi Hubungan  Internasional.  Menurut  Steans  et  al,  gender  dan  seks  merupakan  dua  hal yang  sangat  berbeda.  Gender  merupakan  pembeda  antara  pria  dan  perempuan, sedangkan  seks  merupakan  sebagai  pembagi  jenis  kelamin  yang  didasarkan  secara anatomi  atau  biologi  untuk  membedakan  antara  pria  dan  perempuan (Steans  et  al, 2005: 181) . Artinya, Steans menganggap bahwa dua deskripsi antara seks dan gender bukan merupakan suatu hal yang sama. Steans menganggap bahwa istilah seks lebih mengarah kepada struktur biologi yang telah melekat dan ada pada diri manusia sejak lahir,  sedangkan  gender  merupakan  suatu  istilah  yang  lebih  mengarah  kepada psikologis  yang  telah  dimiliki  oleh  manusia  dan  hal  tersebut  terbentuk  dari  struktur social yang ada (Steans, Pettiford, & Diez, 2005) .
Peterson  dan  Runyan  (1999) dalam  artikelnya  yang  berjudul Global  Gender Issue,  mengungkapkan  bahwa  perspektif  feminisme  ini  terbagi  menjadi  beberapa pendekatan yakni Liberal Feminsme, Marxis Feminisme, Post-Modernis Feminisme
dan Standpoint Feminisme. Pendekatan yang pertama yakni Liberal Feminisme yang merupakan  suatu  pandangan  yang  mempercayai  tentang  adanya  peranan  oleh perempuan  pada  dunia  politik  dan  pendekatan  ini  pada  dasarnya  bersifat mempertanyakan  kembali  mengapa  perempuan  memiliki  batasan-batasan  di  dunia. Teori Liberal Feminisme ini membahas tentang keinginan perempuan dan pria harus disama ratakan dalam mencari keuntungan dalam bidang politik dan lain sebagainya. Pendekatan yang kedua yakni Marxis Feminisme yang merupakan pendekatan yang lebih  mengarah  kepada  pembahasan system  international  capital. Pendekatan  yang kedua ini lebih memandang pada penindasan yang diberikan pada perempuan adalah merupakan  hasil  dari  kapitalisme.  Marxis  Feminisme  ini  juga  memandang kapitalisme dan patriarki sebagai struktur yang harus dibendung jika para perempuan menginginkan suatu persamaan derajat. Pendekatan yang ketiga yakni Post-Modernis Feminisme, yang merupakan pendekatan yang lebih berfokus kepada jenis kelamin. Post-Modernis  Feminisme  ini  beranggapan  bahwa  perempuan  seharusnya  berada pada  posisi  yang  sebaliknya  jika  ditinjau  dari  keadaan  sekarang.  Pendekatan  yang ketiga  ini  menjelaskan  bahwa  perempuan  dan  pria  dapat  disatukan  dalam  dunia politik untuk membangun dunia politik bersama-sama dan saling berdampingan. Dan yang keempat yakni Standpoint Feminisme, pendekatan yang terakhir ini lebih pada dasarnya  hanya  berfokus  kepada  kritik  yang  dilakukan  oleh  Ann  Ticker,  yang melakukan kereksi terhadap dominasi yang dilakukan oleh kaum pria terhadap ilmu pengetahuan yang ada didunia, sehingga muncul anggapan bahwa ilmu pengetahuan yang  ada  sekarang  hanya  dipandang  dan  berdasar  dari  sudut  pandang  pria  saja. Ticker  beranggapan  bahwa  dengan  melakukan  kritik  ini  akan  membuat  penjelasan ulang mengenai six objective principle yang ada pada politik internasional yang telah dikembangkan  oleh  Hans  Morgenthau  yang  berdasar  kepada  pandangan  perempuan terhadap  dunia.  Dari  teori-teori  yang  telah  dikembangkan  oleh  para  pakar  diatas dapat dilihat bahwa gender mengacu pada perilaku dan ekspektasi yang secara sosial dipelajari  yang  memisahkan  antara  maskulinitas  dan  empat  feminitas (Peterson  & Runyan, 1999) .

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  Metode  Penelitian  Kualitatif  yaitu  merupakan  metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menganalisis data  secara  induktif  mulai  dari  tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  umum,  dan menafsirkan  makna  data.  Penelitian  ini  menerapkan  cara  pandang  penelitian  yang bergaya  induktif,  berfokus  terhadap  makna  individual,  dan  menerjemahkan kompleksitas  suatu  persoalan (Creswell,  2010:4) .  Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data Sekunder yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur baik melaui studi pustaka, berbagai literatur, media cetak  dan  internet.  Menurut Sugiyono  (2013:7) Metode  penelitian  ini  dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, disebut postpositivistik karena
berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme.  Metode  ini  disebut  juga  sebagai  metode artistik,  karena  penelitian  lebih  bersifat  kurang  terpola,  dan  disebut  sebagai  metode interpretive  karena  data  hasil  penelitian  lebih  berkenaan  dengan  interpretasi  terhadap data yang ditemukan di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Aspek Humanity Terhadap Perempuan Papua
Masalah  kemanusiaan  pada  perempuan  Papua  umumnya  masih  kurang diperhatikan,  sehingga  banyak  kesenjangan  dalam  kehidupan  bersosial.  Hal  ini berdampak  pada  situasi  dan  kondisi  di  lingkungan.  Secara  umum,  hukum  dan kebijakan publik yang mengatur soal pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya alam,  agrarian,  dan  bidang-bidang  kesejahteraan  seperti  kesehatan  dan  pendidikan, kurang  memperhitungkan  atau  memberi  perhatian  khusus  kepada  kebutuhan Perempuan  Papua.  Bagi  orang  Papua,  acuan  terhadap  hukum  adat  sangat  kuat, sayangnya hukum adat juga mendiskriminasi perempuan. Hukum adat tidak memberi ruang  pada  perempuan  untuk  akses  keadilan  sumber  daya  alam  (tanah)  dan  harta milik.  Dengan  demikian  ada  beberapa  hal  yang  dikaji  dalam  melihat  masalah kemanusiaan  pada  perempuan  Papua  yaitu  tentang  kekerasan,  kemiskinan,  serta disabilitas.  dan  pernikahan  usia  dini  yang  melawan  kehendak  anak  perempuan  di bawah umur dapat dicegah.
2. Perempuan Orang Asli Papua (OAP) dan Kemiskinan
Provinsi Papua saat ini memiliki 4,3 juta penduduk, jika 26,8 persennya miskin, berarti ada sekitar 1,15 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan.
Apabila  penambahan  penduduk  semakin  bertambah  tanpa  diiringi  peningkatan ekonomi  pada  level  rumah  tangga,  maka  bisa  dipastikan  jumlah  penduduk  miskin akan  semakin  memingkat  sehingga  upaya  Papua  untuk  lepas  dari  jerat  kemiskinan akan semakin jauh.
Kebijakan  dan  atau  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  baik  pemerintah pusat maupun daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam, agrarian, dan bidang- bidang  kesejahteraan  seperti  kesehatan  dan  pendidikan,  kurang  memperhitungkan atau  memberi  perhatian  khusus  kepada  kebutuhan  Perempuan  Papua.  Bagi  orang Papua, pengaruh hokum adat walaupun secara tidka tertulis masih sangat kuat. Yang dimana didalamnya juga sangat  mendiskriminasi atau membedakan dan menjadikan perempuan  sebagai  kelompok  kelas  dua  dibandingkan  laki-laki.  Hukum  adat  tidak memberi  ruang  pada  perempuan  untuk  mendapatkan  akses  keadilan  sumber  daya alam (tanah) dan harta milik.
Salah  satu  contoh  kemsikinan  perempuan  Papua  dapat  terlihat  di  Kabupaten Jayawijaya,  ditemukan  bahwa  bayi  berumur  tiga  hari  sudah  diberi  makan  ubi  yang dikuyah  terlebih  dahulu  oleh  ibunya.  Dari  segi  kesehatan  hal  ini  sangat  tidak diperkenankan  karena  ketidaksiapan  pencernaan  bayi.  Persoalan  yang  dihadapi Perempuan  Papua  seperti  (1)  angka  kekerasan  domestik  yang  tak  kunjung  turun, termasuk  yang  terkait  dengan  mabuknya  para  laki-laki  karena  miras,  (2)  angka
kematian ibu dan balita yang kerap tinggi, karena minimnya layanan kesehatan bagi ibu  dan  anak,  dan  ketiadaan  pemahaman  tentang  anggaran  responsif  gender  yang tidak  mengalokasikan  dengan  tepat  biaya  kesehatan,  (3)prevalensi  infeksi  HIV (AIDS) Papua yang lebih tinggi daripada angka nasional, termasuk yang disebabkan oleh  perilaku  seksual  para  laki-laki,  (4)  masalah  pendidikan  yang  aksesnya  tidak dapat dinikmati secara memadai oleh segenap penduduk (termasuk anak perempuan), atau sistem pendididkan nasional yang kurang tepat dengan konteks geografis, sosial dan  budaya  penduduk,  sehingga  potensi  pengetahuan  dan  kearifan  lokal  tidak termanfaatkan dan mereka dipaksa mengikuti standar pendidikan dan ujian nasional, (5) perlindungan terhadap masalah keamanan & jaminan rasa aman dan nyaman yang diakibatkan oleh konflik (bersenjata) internal maupun eksternal yang berkepanjangan.
3. Kekerasan Terhadap Perempuan Orang Asli Papua (OAP)
Pada 2017, tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Papua tercatat 98 kasus.  Angka  ini  melonjak  jauh  pada  2018  menjadi  331  (dilakukan  oleh  laki-laki) dan  219  oleh  perempuan. Ada  beberapa  faktor  pemicu  kekerasan,  terutama  faktor ekonomi.  Kekerasan  biasanya  mulai  terjadi  dipicu  oleh  suami  yang  kecanduan minum  minuman  keras.  Tidak  ada  kontrol  yang  ketat.  Miras  inilah  yang  sebagian besar  menjadi  sumber  utama  kekerasan,Selain  itu,  kekerasan  juga  dipicu  dari pemahaman  suami  bahwa  para  istri  tidak  berpendidikan  sehingga  tidak  mampu memberikan kontribusi atau pemikiran yang baik berkaitan dengan kemajuan rumah tangga,  kerabat  besar  dan  lingkungan  sekitarnya.  Hal  itu  terbukti  sebagian  besar kasus  kekerasan  terhadap  perempuan,  istri,  itu  diselesaikan  melalui  cara kekeluargaan. Sementara, sebagian kecilnya diselesaikan dengan jalur kepolisian dan adat  istiadat.  Oleh  karena  itu,  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  Papua  seakan tidak  pernah  menemui  solusi.  Alasannya,  setelah  diselesaikan  melalui  cara kekeluargaan,  biasanya  suami  tersebut  mengulangi  aksi  kekerasannya  lagi.  Hal  ini membuat  istri  menjadi  pasrah  dan  hanya  bisa  menerima  keadaan (Kompas.com, 2018) .
Data  KDRT  yang  terjadi  di  Kota  Jayapura  pada  Periode  Januari  –  November 2017  sejumlah  68  kasus  yang  tercatat  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan  Anak  dan  Keluarga  Berencana.  Data  ini  meningkat  dari  tahun sebelumnya, yakni sejumlah 64 kasus. Dari 68 kasus yang tercatat, 66 korban KDRT ialah perempuan dan 2 korban lainnya, pria. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak  Kota  Jayapura,  Betty  Pui,  menilai  aksi  KDRT  yang  terjadi  di Kota Jayapura dipicu oleh 3 hal, yakni: miras (minuman keras), kepribadian pelaku, dan  cemburu.  “KDRT  dipicu  oleh  miras,  dimana  pelaku  melakukan  KDRT  dalam kondisi  dipengaruhi  oleh  miras.  Kedua,  kepribadian  pelaku,  yakni  tidak  puas  kalau tidak  melakukan  kekerasan  dan  pemicu  ketiga  ialah  rasa  cemburu.  Cemburu  itu penting  untuk  kehidupan  rumah  tangga  pasangan  suami  istri,  atau  mereka  yang sedang berpacaran. Tetapi cemburu itu harus dikelola,” terang Betty Pui. “Faktor lain yang  memicu  KDRT  ialah  persoalan  ekonomi,”  imbuhnya.  Dari  68  kasus  yang
dimediasi  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  ada  beberapa  kasus  yang  telah masuk ke ranah  hukum, namun ditarik kembali dan diselesaikan secara adat. Meski demikian,  pihaknya  tetap  melakukan  pendampingan,  upaya  mediasi  dan  rehabilitasi bila diperlukan dalam wadah terpadu bersama instansi lainnya (Anastasia, 2017) .
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan) menyatakan keprihatinan yang teramat dalam atas terjadinya konflik yang meluas di Papua  sejak  peristiwa  penyerbuan  dan  penghinaan  yang  bernuansa  rasisme  di Asrama  Mahasiswa  Papua  di  kota  Surabaya  pada  17  Agustus  2019.  Kasus penghinaan  bernuansa  rasisme  tersebut  hanyalah  pemicu  dari  persoalan  besar kekecewaan orang Papua yang tidak dituntaskan dari satu rezim ke rezim yang lain. Situasi  Papua  saat  ini  adalah  residu  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  yang  telah berlangsung selama 5 dekade, sejak jaman Orde Baru hingga saat ini.
Dari  dua  pendokumentasian  yang  dilakukan  Komnas  Perempuan  bersama Jaringan Pembela HAM Perempuan Papua sepanjang tahun 2009 s.d 2014, tergambar kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  Orang  Asli  Papua  khususnya  perempuan,  dan kondisi  pemenuhan  hak-hak  ekonomi  sosial  dan  budaya  Orang  Asli  Papua  dalam perjalanan proses pembangunan Papua. Kekerasan dan diskriminasi terjadi berulang di Papua dan Papua Barat tanpa ada penegakan hukum, bahkan Pemerintah terkesan melakukan pembiaran. Kekerasan seperti menjadi pelaziman. Kekerasan oleh negara, ditiru  menjadi  kekerasan  di  komunitas  dan  meluas  ke  dalam  rumah,  karena kefrustasian  kolektif  akibat  konflik.  Perempuan  Papua menjadi  korban  berlapis  dari seluruh  pusaran  kekerasan  dan  diskriminasi  tersebut.  Kedua  laporan  hasil pendokumentasian  ini  beserta  sejumlah  rekomendasi,  telah  disampaikan  kepada Presiden  Joko  Widodo  di  awal  masa  kerja  pada  tahun  2014,  untuk  dapat ditindaklanjuti.
Setelah  kedua  pendokumentasian  di  atas,  Komnas  Perempuan  secara  rutin memperbaharui  situasi  HAM  perempuan  di  Papua  dan  Papua  Barat,  khususnya situasi  kekerasan  terhadap  perempuan.  Komnas  Perempuan  mencatat  sejumlah  isu- isu krusial Papua yang masih  harus dituntaskan antara lain:
1) Eksploitasi  sumber  daya  alam  dan  alih  fungsi  hutan/lahan  serta  kerusakan lingkungan, dimana dampak terbesarnya masyarakat tercerabut sumber dan ruang hidupnya  untuk  dapat  akses  pangan  dan  tumbuhan  yang  selama  ini  diperoleh  di hutan,  hilangnya  sumber  obat-obatan  dan  hilangnya  pusat  kearifan  dan spiritualitas  bagi  masyarakat  adat,  karena  terjadinya  perubahan  alih  fungsi  lahan yang masif;
2) Rasa aman yang tidak benar-benar dipulihkan, karena perbedaan persepsi “aman”. Pemerintah  masih  menggunakan  pendekatan  “keamanan”  dengan  menghadirkan sejumlah  aparat  keamanan,  sementara  masyarakat  Papua  khususnya  perempuan, memaknai  rasa  aman  adalah  tidak  ada  penempatan  aparat  keamanan,  karena banyaknya aparat keamanan tanda situasi tidak aman. Kondisi ini memicu trauma mereka dan menghentikan aktivitas ekonomi bahkan memilih mengungsi, karena situasi dirasa tidak aman;
3) Korban  konflik  khususnya  perempuan  asli  Papua  yang  pernah  menjadi  korban kekerasan  seksual  hingga  saat  ini  belum  dipulihkan,  juga  tidak  ada  upaya  untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, padahal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua adalah jantung pengembalian martabat orang Papua;
4) Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  menyejahterakan  rakyat  Papua,  tidak dinikmati  oleh  rakyat  Papua  pada  umumnya  dan  hanya  kepada  kelompok  elite kuasa.  Dana  Otsus  yang  cukup  besar  tapi  minim  dirasakan  perempuan,  bahkan memperburuk kekerasan terhadap perempuan, akibat meningkatnya peredaran dan penggunaan minuman keras (miras) yang sulit dikendalikan;
5) Persoalan  kependudukan  (demografi)  dan  minimnya  politik  afirmasi  bagi  Orang Asli  Papua  pada  peran-peran  strategis,  di  ranah  politik  dan  ekonomi,  serta minimnya  ruang-ruang  perjumpaan  untuk  dapat  memahami  budaya  Papua, berkontribusi  dapat  menjadikan  situasi  yang  lebih  rumit  dan  semakin  membuka peluang  adanya  perselisihan  hubungan  sosial  antara  Orang  Asli  Papua  dan pendatang;
6) Layanan  publik  yang  tidak  efektif,  karena  sering  absennya  pemerintah  daerah maupun  korupsi  yang  mewabah,  berkelindan  dengan  minimnya  tenaga  medis walaupun  layanan  kesehatan  gratis,  hingga  penyuluhan  pangan  sehat  yang  tidak berbasis  pada  budaya  Papua,  sehingga  berkontribusi  pada  buruknya  gizi perempuan  dan  stunting  anak.  Kondisi  kesehatan  semakin  diperburuk,  karena warga Papua yang tidak memiliki kelengkapan dokumen catatan sipil tidak dapat mengakses  BPJS.  Padahal  banyak  warga  yang  tidak  memiliki  kelengkapan dokumen  catatan  sipil  itu  berawal  dari  hukum  negara  yang  tidak  mengakui  dan tidak  mencatatkan  perkawinan  adat,  sehingga  banyak  keluarga  tidak  memiliki Kartu  Keluarga  yang  merupakan  dokumen  penting  untuk mendapatkan  dokumen catatan sipil lainnya;
7) Minimnya perlindungan bagi perempuan pembela HAM, menyebabkan timbulnya stigma separatis yang menghalangi hak sipil dan politik, pada akhirnya berdampak buruk pada hak, integritas dan ruang gerak para penggiat HAM.
Situasi  di  atas  adalah  persoalan-persoalan  dasar  yang  menyebabkan  konflik  di Papua  sangat  mudah  meletus,  meskipun  upaya  pemenuhan  kebutuhan  dasar  tetap diupayakan  pemerintah.  Namun  akumulasi  kemarahan  selama  5  (lima)  dekade  ini meletus  dan  meledak  lebih  cepat  dibanding  upaya-upaya  yang  sedang  dilakukan Pemerintah.  Berdasarkan  kondisi  tersebut  dan  merespon  eskalasi  konflik  sejak  17 Agustus 2019, maka Komnas Perempuan menyerukan kepada:
1. Pemerintah,  aparat  penegak  hukum  dan  seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk mendalami  dan  memahami  lebih  jauh  Papua  dengan  perspektif  orang  Papua, sebagai upaya memulihkan  Papua yang bermartabat dan tanpa kekerasan;
2. Elit masyarakat, para politisi dan warga masyarakat secara keseluruhan, agar dapat menahan  diri  untuk  tidak  mengeluarkan  pernyataan-pernyataan  yang  dapat memprovokasi  konflik  meluas/berulang,  termasuk  menyampaikan  informasi bohong tentang situasi di Papua.
Selain itu, Komnas Perempuan juga merekomendasikan kepada:
1. Presiden RI
Memulihkan  kondisi  keamanan  Papua  dengan  cermat,  tanpa  kekerasan  dan mengedepankan    dialog,  dengan  antara  lain:  a)  Melakukan  dialog  secepatnya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama khususnya gereja untuk mencegah  terjadinya  konflik  yang  lebih  buruk  dan  meluas;  b)  Membuka  akses media  ke  Papua  dan  Papua  Barat  dan  memastikan  jaringan  informasi  dan komunikasi  publik  kembali  berfungsi  secara  optimal;  c)Memberikan  ruang  bagi keterlibatan/partisipasi  perempuan  pada  seluruh  upaya  penyelesaian  konflik  di Papua dan memastikan afirmasi untuk berpartisipasi bagi perempuan asli Papua;
Memerintahkan penuntasan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, termasuk dalam hal ini membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana yang telah dimandatkan oleh UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
Memastikan  Pemerintah  Nasional,  Pemerintah  Papua  dan  Papua  Barat  untu melibatkan partisipasi masyarakat Papua termasuk perempuan dalam pelaksanaan pembangunan,  baik  pembangunan  infrastruktur  maupun  pembangunan  sumber daya manusia di Papua dan Papua Barat, sejak dari perencanaan hingga evaluasi.
2. Kepolisian RI
Mengusut  tuntas  pelaku  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  pada  peristiwa  yang bernuansa rasisme di asrama Papua di Surabaya dan  perusakan fasilitas publik di sejumlah tempat di Papua dan Papua Barat, agar proses peradilan/pertanggungjaw aban hukum dari pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dapat diupayakan.
Memberikan  jaminan  keamanan  bagi  mahasiswa  Papua  untuk  kembali  dapat belajar  di  semua  kota  di  Indonesia,  khususnya  di  Surabaya  dan  Malang,  karena pendidikan adalah hak dasar dan yang sangat dibutuhkan di Papua.
Komisi  Nasional  (Komnas)  perempuan  mencatat  terdapat  299.911  kasus kekerasan  terhadap  perempuan  sepanjang  2020  Angka  tersebut  menurun signifikan  jika  dibandingkan  laporan  tahun  lalu  yang  tercatat  sebanyak  431  471 kasus.  Bentuk  kekerasan  yang  paling  menonjol  di  ranah  pribadi  ini  adalah kekerasan  fisik  2.025  kasus  (31  persen)  menempati  peringkat  pertama  disusul kekerasan seksual sebanyak 1 983 kasus (30 persen). psikis 1 792 (28 persen), dan ekonomi  680  kasus  (10  persen).  Di  ranah  publik,  kasus  paling  menonjol  adalah kekerasan  seksual  sebesar  962  kasus  (55  persen)  yang  terdin  dan  dan  kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus diikuti oleh perkosaan  229  kasus  pencabulan  106  kasus  pelecehan  seksual  181  kasus persetubuhan sebanyak 5 kasus dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10  kasus (Hutapea, 2021) .
Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Polda Papua dan Jajaran  tahun  2021  Terus  dilakukan.  Subdit  IV  Remaja  anak  dan  Perempuan (Renakta)  Ditreskrimum  Polda  Papua  dan  Jajaran  dari  bulan  Januari  hingga  Juni 2021  menerima  sebanyak  221  kasus  aduan  dari  masyarakat  terkait  kasus
kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Sebanyak  221  kasus  dengan  rincian, kekerasan  terhadap  anak  (Fisik  dan  Psikis)  sebanyak  54  kasus,  persetubuhan  58 kasus,  pencabulan  23  kasus,  pemerkosaan  11  kasus,  penganiayaan  53  kasus, pengeroyokan  4  kasus,  penelantaran  6  kasus  dan  perzinahan  sebanyak  12 kasus.Polda  Papua  dan  Jajaran  telah  menyelesaikan  kasus  Kekerasan  terhadap Perempuan  dan  Anak  sebanyak  85  kasus  (P21)  dan  130  kasus  telah  dilakukan penyidikan.
Kondisi  perempuan  Papua  saat  ini  mengalami  kekerasan  berlapis.  Angka kekerasan  terhadap  perempuan  tinggi  tetapi  minim  pelaporan  terutama  kasus KDRT  dan  kekerasan  seksual.  Angka  kekerasan  terhadap  perempuan  tinggi, kekerasan saat konflik terkait konflik tanah, lingkungan, dan sumber penghidupan lainnya, tingginya kasus HIV AIDS pada perempuan termasuk ibu rumah tangga, bantuan  pengungsi  di  daerah  rawan  konflik  bersenjata  yang  minim,  serta perempuan  mengalami  kesulitan  mengakses  layanan  penanganan  kekerasan terhadap  perempuan,  terutama  saat  pandemi  Covid-19.  Selain  itu,  perempuan Papua  juga  mengalami  kesulitan  mengakses  layanan  kesehatan.  “Di  daerah pedalaman  dan  daerah  rawan  konflik  bersenjata  susah  untuk  mengakses  layanan kesehatan. kebijakan pemerintah untuk memperhatikan perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan belum terealisasi dengan baik. Saat ini pendampingan korban kekerasan untuk mengatasi kesehatan mental belum ada. Dalam beberapa kasus,  belum  sampai  ke  pendampingan  kesehatan  mental.  Tapi  lebih  ke pendampingan  penyidikan  ke  bantuan  hukum.  Maka  itu,  isu-isu  perempuan  di Papua membutuhkan bantuan dari banyak pihak.
Berbagai  faktor  penyebab  utama  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Papua seperti,  budaya  patriarki,  ketidakmampuan  dalam  masalah  perekonomian,  dan faktor pemicu paling tinggi adalah pengaruh minuman keras. Kekerasan terhadap perempuan  sudah  umum  terjadi  di  Papua,berdasarkan  data  dari  Kepolisian Daearah  Papua.  KDRT  meliputi  kasus  penganiyaan,  penelantaran,  perkosaan, perselingkuhan, dan kekerasan psiskis (Jurnal perempuan.org, 2013) .

## 4. Pencegahan Tindak Kekerasan
Pelibatan langsung  organisasi pemerintah, organisasi masyarakat adat, organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, lembaga layanan kesehatan dan hukum  memiliki posisi  strategis  dalam  kampanye  anti  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak. Kampanye  tersebut  sebagai  langkah    nyata  dalam  pencegahan  tindak  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  yang  modus  dan  jumlahnya  semakin  meningkat  di seluruh  Indonesia.  Kekerasan    yang  terjadi  pada  perempuan  dan  anak  merupakan salah  satu  indikator  Kegagalan  Suatu  Proses  Pembangunan  oleh  karena  itu dibutuhkan strategi dan  sinergitas dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan  kasus  KtPA  di  Papua.  Keterpaduan  layanan  yang  harus  diberikan  pada perempuan dan anak korban kekerasan yaitu melalui penanganan medis, psikososial dan  hukum  berdasarkan  mekanisme  kerja  lintas  disiplin  dan  institusi,  baik  dari lingkungan  pemerintah  maupun  masyarakat  yang  dibangun  bersama  secara
terbuka  dan  terjangkau  oleh  masyarakat.  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bagi Perempuan  Dan  Anak  Korban  Kekerasan  yang  meliputi;  pelayanan  pengaduan; pelayanan  kesehatan;  rehabilitasi  sosial;  penegakan  dan  bantuan  hukum;  dan pemulangan dan reintegrasi sosial.
Melalui  kegiatan  MOS  yang  diselenggarakan  di  kota  dan  Kabupaten  Jayapura merupakan  salah  satu  bentuk  Kampanye  anti  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  dengan  pelibatan  instansi  Pemerintahan  yang  memberikan  layanan perlindungan  perempuan  dan  anak  hal  ini  bertujuan  agar  kegiatan  pencegahan kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  selama  pandemi  Covid-19  dapat  berjalan dengan efektif (Uhamka, 2021) .
Dalam  penyelenggaraan  tanggung  jawab negara  untuk  penegakan  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di dalam konteks Otonomi Khusus  Papua,  terdapat  lima  konsep  penting  dalam  memahami  konsep  tanggung jawab  negara  dalam  memastikan  penikmatan  hak  untuk  bebas  dari  kekerasan  dan diskriminasi, termasuk terhadap perempuan, yaitu :
1. Kewajiban  menyediakan  perangkat  dan  kewajiban  mendapat  hasil  nyata,  dimana Negara  memiliki  kewajiban  untuk  menciptakan  perangkat,  dengan  menggunakan sumber daya yang dimiliki, untuk mewujudkan kesetaraan substantif.
2. Tanggungjawab  atas  penghormatan,  pemenuhan  dan  perlindungan,  hak  untuk bebas  dari  diskriminasi  dan  menikmati  dengan  utuh  kesetaraan  yang  substantif. Tanggung  jawab  atas  penghormatan  mensyaratkan  Negara  untuk  menahan  diri dari  menyusun  hukum,  kebijakan,  aturan,  program,  prosedur  administrasi  dan struktur  institusi  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menyangkal  hak kelompok  tertentu,  khususnya  perempuan,  untuk  dapat  dengan  setara  menikmati hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
3. Tindakan  Khusus  Sementara  yaitu  sarana  atau  cara  yang  dapat  dan  harus digunakan untuk mengatasi ketimpangan dalam masyarakat dalam hal pengakuan, penikmatan  dan  penerapan  hak  asasi  manusia.  Tindakan  khusus  sementara didasarkan pada pemahaman bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi tidak berarti perlakuan yang sama.
4. Uji tuntas (due diligence). Kerangka uji tuntas merupakan alat yang sangat penting dalam  memastikan  akuntabilitas  Negara  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawabnya Negara atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak. Tanggung jawab ini meliputi  semua  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  baik  yang  dilakukan  oleh  aparat Negara maupun aktor privat, di ranah publik maupun personal.
5. Harmonisasi  Hukum  Nasional  yaitu  pengujian  dan  perubahan  hukum  dan kebijakan  di  seluruh  tingkatan  tata  kelola  Negara,  yaitu  dari  desa  hingga  pusat, agar  sesuai  atau  konsisten  dengan  jaminan  hak  manusia  sebagai  hak  warga Negara.
Kerangka  Uji  Cermat  Tuntas  /Due  Dillegence  dalam  memastikan  upaya  yang dilakukan pemerintah untuk menghapuskan kekerasan terhadap Perempuan meliputi aspek  Pencegahan,  Perlindungan,  Penyidikan,  Penuntutan  dan  Pemidanaan  dan
pemulihan.  Kelima  kerangka  tersebut  merupakan  satu  kesatuan  dan  pelaksanaannya integratif dalam kerangka tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak asasi setiap warga negaranya. Adapun jabaran kerangka Due Dilligence sebagai berikut :
1. Pencegahan.  Mencakup  informasi  akar  masalah  dan  pendidikan  tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
2. Perlindungan. Memastikan perlindungan untuk mencegah keberulangan termasuk melindungi korban dari pelaku.
3. Penyidikan  dan  Penuntutan.  Proses  hukum  dalam  rangka  memutus  impunitas melalui  penyidikan  dan  penuntutan  sekaligus  memutus  mata  rantai  kekerasan. Pada tahapan ini, penting juga untuk melakukan penguatan bagi institusi penegak hukum dalam rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan.
4. Pemidanaan. Penjatuhan sanksi perdata, pidana, administratif atau lainnya. Dalam hal  ini,  penegak  hukum  harus  memahami  ketidaksetaraan  sistemik  dan  struktur antara  perempuan  dan  laki-laki  sehingga  dapat  menjatuhkan  hukuman  yang setimpal.  Karenanya  perlindungan  terhadap  perempuan  (korban)  merupakan prioritas.
5. Pemulihan.  Ini  merupakan  kunci  dari  keberdayaan  perempuan  korban  kekerasan, di  mana  layanan  pemulihan  harus  berfokus  pada  penderitaan  dan  kerugian  yang dialami perempuan korban. Sehingga pemulihan korban harus dirumuskan secara menyeluruh  meliputi;  kompensasi,  restitusi,  rehabilitasi  serta  perawatan  fisik  dan psikologis.
5. Perempuan Difabel Orang Asli Papua (OAP)
Pandemi  Covid-19  dapat  dikatakan  berdampak  langsung  pada  sebagian  besar orang.  Namun  dampak  yang  dirasakan  oleh  penyandang  disabilitas  berbeda  dengan dampak  yang  dirasakan  oleh  non-disabilitas,  sebagaimana  temuan  dalam  Asesmen Cepat Dampak Covid-19 kepada Penyandang Disabilitas di Seluruh Indonesia  yang merupakan  inisiatif  dari  Jaringan  DPO  Respons  Covid-19  Inklusif.  Asesmen  yang dilakukan  pada  Mei  2020    melibatkan  1.638  responden  menyimpulkan  perbedaan dampak  terjadi  karena  adanya  ketimpangan  akses  dan  kesempatan  dalam  seluruh aspek kehidupan penyandang disabilitas, seperti belum tersedianya aksesibilitas dan akomodasi  yang  layak,  yang  menghambat  banyak  penyandang  disabilitas  untuk berperan  aktif  dalam  masyarakat.  Hasil  asesmen  cepat  itu  juga  menunjukkan perempuan  disabilitas  lebih  rentan  terhadap  dampak  pandemi  bila  dibandingkan dengan  laki-laki.  Bagi  perempuan  dengan  disabilitas,  dampak  pandemi  menjadi berlipat ganda karena adanya faktor ketidaksetaraan gender yang telah mengakar dan cenderung  membatasi  ruang  gerak  perempuan  pada  ranah  domestik.  Situasi ketidaksetaraan  gender  yang  dialami  perempuan  disabilitas  menjadikannya  rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (KBG).
“Perempuan  dengan  disabilitas  mengalami  diskriminasi  ganda,  bukan  hanya karena  jenis  kelaminnya,  tetapi  juga  karena  disabilitas  mereka.  Ketimpangan struktural  yang  sudah  terjadi  pada  masa  sebelum  pandemi  kini  diperparah  dengan berbagai  dampak  dari  pandemi”.  Kelompok  ragam  disabilitas  yang  paling  rentan
menurutnya adalah perempuan dengan spektrum autisme serta mereka yang memiliki gangguan  pendengaran,  penglihatan,  psikososial,  atau  intelektual.  Perempuan disabilitas mengalami berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender  sepanjang siklus kehidupannya,  sejak  dari  usia  anak,  remaja,  hingga  dewasa.  “Kekerasan  berbasis gender  yang  dialami  perempuan  disabilitas  bukan  hanya  isu  baru-baru  ini  tetapi sudah  dialami  sedari  dulu  dan  merupakan  fenomena  gunung  es  karena  tidak  semua korban mengadukan kasusnya”. Banyak korban tidak berani mengadukan kekerasan yang  dialaminya  karena  hampir  sebagian  besar  pelaku  adalah  orang  dekat  dan mereka  khawatir  akan  kembali  mengalami  kekerasan  jika  mengadu  ke  orang  lain. Minimnya  liputan  media  terhadap  kasus-kasus  yang  dialami  perempuan  disabilitas semakin  meredupkan  harapan  terhadap  dukungan  publik  yang  lebih  luas  untuk mendorong  hadirnya  kebijakan  yang  melindungi  dan  menjawab  kebutuhan perempuan disabilitas.
Selama  ini  penanganan  terhadap  kasus  kekerasan  yang  dialami  perempuan disabilitas  sering  terhambat  dan  tidak  sedikit  pula  yang  tak  tuntas  karena  berbagai alasan mulai dari Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum atau kurang memahami isu disabilitas, tidak cukup bukti, tidak tersedia akomodasi yang layak, layanan yang sulit  diakses,  dan  peraturan/kebijakan  yang  belum  berpihak  bagi  penyandang disabilitas. Untuk memastikan optimalisasi penanganan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas korban KBG, HWDI mengajukan sejumlah  rekomendasi  kepada  perwakilan  rakyat  di  Parlemen,  Pemerintah,  serta institusi-institusi lain yang terkait.
Salah satu rekomendasi yang diusulkan adalah melakukan harmonisasi kebijakan pada tingkat nasional dan daerah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan-keadilan gender,  inklusifitas,  dan  interseksionalitas  isu  yang  berdasarkan  keragaman kebutuhan  masyarakat  khususnya  masyarakat  miskin,  disabilitas,  dan  kelompok rentan lainnya. Selain itu, HWDI juga merekomendasikan kepada pembuat kebijakan untuk  segera  merumuskan  dan  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  sebagai bentuk  komitmen  untuk  melindungi  setiap orang  dari  tindak  kekerasan  berbasis  gender,  termasuk  perempuan  disabilitas  yang merupakan salah satu kelompok rentan (Perempuan, 2020).
Kasus kekerasan pada perempuan disabilitas juga terjadi di Papua Barat, terutama di  Manokwari.  Pendamping  Perempuan  Disabilitas  Korban  Kekerasan  Himpunan Perempuan  Disabilitas  Indonesia  (HWDI)  Papua  Barat,  Pendeta  Shirley  F.A. Parinussa Siagian, mengatakan persoalan perempuan disabilitas yang terjadi di Papua kental dengan adat dan istiadat. Kasus kekerasan di Manokwari sulit dijangkau selain karena adat juga akibat rasa malu (Idntimes.Com, 2021) .
Gender dan Inklusi Sosial atau yang sering disebut dengan GESI juga merupakan hal penting dalam peningkatan layanan dasar. Hal ini sesuai dengan tujuan Program LANDASAN II untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dan penyandang disabilitas sehingga dapat mengatasi ketidaksetaraan.  Gender dan Inclusion Manager Program  KOMPAK,  telah  membuka  wawasan  para  peserta  mengenai  pentingnya
kesetaraan gender dan inklusifitas dalam mendukung fokus program LANDASAN II terutama  terkait  dengan  hambatan  dan  dan  kondisi  yang  dihadapi  oleh  perempuan miskin,  penyandang  disabilitas  dan  kelompok-kelompok  lain  yang  termarjinalkan. Pada  prinsipnya,  GESI  bertujuan  untuk  menghargai  keanekaragaman  yang dipertimbangkan dalam desain implementasi dan pemantauan setiap kegiatan dalam Program  LANDASAN.  Hal  ini  diharapkan  dapat  menghapus  hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya dalam  berkontribusi  dan  berpartisipasi  serta  mendapatkan  manfaat  langsung  dari program (Mansyur, 2019) .
Peparnas  (Pekan  Paralimpik  Nasional)  merupakan  pesta  olahraga  kaum  difabel, diharapkan  membuka  aksesibilitas  terhadap  hambatan  hambatan  yang  menghalangi terwujudnya perubahan paradigma tersebut. Sehingga, para penyandang disabilitas di masa  mendatang  dapat  diperlakukan  setara  dengan  warga  non  disabilitas  dari berbagai  aspek.  Secara  konkret,  yang  dimaksud  dari  ajang  peparnas  ini mengentaskan  sumbatan  kendala  dari  para  penyandang  disabilitas  untuk diperlakukan  berbasis  hak,  adalah  melalui  pembangunan  infrastruktur  pelengkap yang memudahkan mobilitas kaum disabilitas ke berbagai tempat
(Www.Antaranews.Com, 2022) .
Bupati  Sorong  diwakili  Staf  Ahli  Bidang  Hukum  dan  Politik  Septinus  Lobat mengemukakan,  penyandang disabilitas wajib dilindungi oleh Negara. Penyampaian Bupati  Sorong  itu,  dikemukakan  saat  membuka  kegiatan  sosialisasi  perlindungan anak penyandang  disabilitas dan bina diri anak berkebutuhan khusus bersumberdaya masyarakat.
Anak  penyandang  disabilitas  merupakan  bagian  dari  warga  Negara  yang  harus dijamin  kelangsungan  hidupnya  oleh  Negara  (pemerintah).  “Komitmen  pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi anak-anak penyandang disabilitas telah  diwujudkan,  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011 tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  serta disahkannya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas”.  Peraturan  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  diterbitkannya  Peraturan Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  4  Tahun  2017 tentang  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak  Penyandang  Disabilitas.  Dengan  adanya peraturan-peraturan tersebut, tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak melindungi anak-anak penyandang disabilitas.
6. Dampak  Otsus  Papua  Terhadap  Perempuan  Di  Provinsi  Papua  Dan  Papua Barat
Pemerintah menerbitkan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang sekarang telah diperbarui dengan perubahan melalui UU nomor 2 tahun 2021 tentang Otsus  Papua.  Dalam  ketentuan  UU  Otsus  ini,  perempuan  mendapatkan  perbaikan kepastian  atas  untuk  berpartisipasi  dalam  menentukan  kebijakan  lokal  melalui Majelis Rakyat Papua (MRP). Dalam majelis yang mewakili masyarakat Papua yang tersegregasi ke dalam berbagai macam suku ini, kelompok perempuan mendapatkan
kuota  sepertiga  (1/3)  kursi  yang  ada  di  MRP.  Hal  ini  membuka  kesempatan  bagi kaum  perempuan  untuk  dapat  mengikis  berbagai  ketimpangan  gender  yang disebabkan oleh aspek sosial dan budayanya.
Selain  itu,  sebagai  tindaklanjut  dari  kebijakan  nasional  implementasi  PUG  dan PPRG, disusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) di daerah.  Program  dan  kegiatan  yang  tercantum  dalam  RAD  PUG  ini  dapat menggambarkan  kebutuhan-kebutuhan  internvensi  yang  mendesak  untuk  dilakukan secara sistematis, integratiif; dan pada saat yang sama pragmatis dan implementatif, dengan  melalui  tindak  tindakan  yang  luar  biasa.  Prinsip  ini  dimaksudkan  untuk mendorong lebih cepat upaya mewujudkan tanah Papua yang lebih responsif gender.
Otonomi  Khusus  (Otsus)  Papua  yang  telah  berjalan  sejak  2002  sampai  kini dengan  anggaran  sebesar  Rp146  triliun  nampaknya  belum  mampu  menyelesaikan permasalahan  di  Papua  sesuai  tujuannya  yaitu  mensejahterakan  orang  asli  Papua (OAP).    Hal  itu  disampaikan  oleh  Anggota  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP),  Dorince Mehue. Menurutnya, salah satu komponen yang belum tersentuh dalam UU Otsus ini adalah  hak-hak  perempuan.  “Pasal  47  UU  Otsus  2001  ini  benar-benar  tidak terdampak bagi kami (perempuan). Perempuan Papua masih mengalami diskriminasi, Kaum  perempuan  asli  Papua  mampu  mengambil  peran  penting  dalam  proses pembangunan, MRP seperti singa ompong dalam UU Otsus Papua dan Peningkatan kapasitas  SDM  adalah  kunci  kesuksesan  implementasi  UU  Otsus  Papua (Www.idntimes.com, 2021) .
Keberadaan otsus dan MRP menjadi semacam pembuka peluang bagi perempuan untuk  diakui  keberadaannya  di  dalam  struktur  negara  RI.  Melalui  Pasal  19  UU 21/2001 tentang Otsus, keterwakilan perempuan dalam MRP diberi tempat utama di samping  adat  dan  agama.  Dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa  MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama,  dan  wakil-wakil  perempuan  yang  jumlahnya  masing-masing  sepertiga  dari total  anggota  MRP.  Melihat  pentingnya  tugas  MRP  yang  tercantum  dalam  pasal  20 dan  21  UU  Otsus,  maka  posisi  perempuan  dalam  keanggotaan  MRP  menjadi  sama pentingnya  dengan  perwakilan,  adat  dan  agama.  Perempuan  tidak  hanya  dilihat sebagai kategori keterwakilan tetapi juga dilihat sebagai salah satu isu utama dalam kehidupan  orang  asli  di  Papua.  Dari  segi  ini  UU  Otsus  adalah  UU  yang  lebih maju dari  segi  gender  dibandingkan  dengan  apa  yang  berkembang  di  Aceh  yang  sama- sama menikmati otonomi khusus.
Kuota  untuk  perempuan  berdasarkan  UU  No.  2/2011  membuka  peluang  bagi perempuan  untuk  masuk  partai  politik.  Pada  awalnya  partai  politik  memilih perempuan sekadar untuk memenuhi quota dengan mengabaikan potensi perempuan itu  sendiri.  Kenyataan  ini  membuka  ruang  yang  lebar  bagi  lembaga-  lembaga  yang ada  untuk  melakukan  penyiapan  dan  pendampingan  pada  perempuan  yang  akan terjun ke dunia politik. Sejauh ini bentuk pendampingan masih formalistik dan belum mengubah pola pikir adat atas posisi politik perempuan.
Selain  di  MRP,  perempuan  Papua  di  Lembaga  legislative  DPRP  Papua  periode saat  ini  juga  hanya  terdiri  dari  kurang  lebih  7  orang.  Bagaimana  pelaksanaan pembangunan di Papua dalam isu pengarusutamaan gender saat ini dapat tergambar dalam  data  sebagai  berikut:  Perempuan  Papua  di  DPRP  Papua  periode  2009-2014 berjumlah  4  orang,  Laki-laki:  52  Orang.(sumber  BPS  Papua  2015).  Periode  2014- 2019  berjumlah  6  orang.  (sumber  KPU  Papua  2015).  Papua  disektor  tenaga  kerja tahun  2014  laki-laki:  58,2%,  Perempuan  41,8%.  MRP  Papua  2017-2022  berjumlah 19  orang  dari  51  anggota  setara  dengan  hampir  48%.  Menurut  data  Bapeda  Papua dalam  analisis  makro  provinsi  Papua  2014,  perempuan  yang  memilih  mengurus rumah  tangga  dibandingkan  terlibat  dalam  kegiatan  perekonomian  sebesar  27,8%. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa perempuan Papua belum terlibat secara langsung  dalam  kegiatan  perencanaan  pembangunan,  bagaimana  mau  menentukan prioritas  pembangunan  yang  responsive  gender  jika  jumlah  anggota  dewan perempuan  yang  minim  dan  tidak  dapat  mengimbangi  kuorum  putusan  yang didominasi oleh kaum lelaki. Demikian pula halnya jumlah kepala daerah perempuan di  Papua  sampai  saat  penulisan  ini  belum  pernah  ada,  jika  pun  ada  wakil  kepala daerah  yang  terpilih  sangat  minim  jumlahnya  misalnya  saat  ini  wakil  bupati  sarmi adalah seorang perempuan.
Perempuan Papua mandiri dapat terwujud apabila : tuntas wajib belajar 9 tahun, atau  tuntasnya  pendidikan  dasar  dan  menengah,  tersedianya  beasiswa  yang mengakomodir  perempuan  asli  Papua  melanjutkan  studi  kejenjang  sarjana, tersedianya  ruang  partisipasi  bagi  perempuan  papua  dalam  pelatihan  ketrampilan maupun  keahlian,  dukungan  dari  keluarga  bagi  perempuan  papua  untuk  bersekolah, dukungan  dari  Adat  bagi  perempuan  Papua  untuk  bersekolah,  meningkatnya  angka melek huruf, lama sekolah, dorongan dari diri sendiri untuk maju. Dengan indikator tersebut  maka  dapat  terwujud  perempuan  papua  yang  mandiri.  Perempuan  Papua Sehat  dapat  terwujud  apabila:  berperilaku  hidup  sehat  (makan  teratur,  makan makanan  bergizi,  olahraga  dan  hidup  dalam  lingkungan  yang  bersih),  terjaminnya asuransi kesehatan bagi perempuan Papua, terjangkaunya layananan kesehatan yang berkualitas,  dukungan  dari  keluarga  dan  adat,  memiliki  jiwa  yang  sehat, meningkatnya  harapan  hidup.  Perempuan  Papua  Sejahtera  dapat  terwujud  apabila: meningkatnya  pendapatan,  meningkatnya  kualitas  hidup  (sandang,  pangan,  papan), meningkatnya  daya  beli.  Tingginya  tingkat  partisipasi  dalam  semua  sektor pembangunan, dukungan keluarga dan adat.

## Kesimpulan
Perempuan  di  Tanah  Papua  baik  Provinsi  Papua  maupun  Provinsi  Papua  Barat dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan setara  dan  adil  serta  diakui  oleh  masyarakat  baik  masyarakat  Papua  maupun  nasional dan internasional. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia perempuan Papua akibat rendahnya tingkat Pendidikan dan pelatihan-pelatihan sehingga perempuan Papua terpinggirkan bahkan juga semakin termarginalkan akibat pengaruh adat istiadat
yang kuat yang menajdikan perempuan sebagai kelompok kelas dua setelah lelaki. Pun kaum Difabel di tanah Papua dalam pelaksanaan Otsus Papua belum mendapatkan hak- hak  mereka  seperti  hak  mendapat  Pendidikan  dan  hak  mendapatkan  pekerjaan  yang layak.  Hal  ini  menunjukan  secara  tegas  dan  nyata  bahwa  Otonomi  Khusus  Papua sebagai  regulasi  yang  menjadi  determinan  untuk  kesejahteraan  orang  asli  Papua termasuk  perempuan  dan  kaum  difabel  belum  dapat  dikatakan  berhasil  karena  tidak dapat memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada perempuan dan kaum difabel di tanah Papua. Setara, adil dan berperan aktif dalam pembangunan local, nasional dan internasional belum dapat dilakukan oleh perempuan dan difabel di tanah Papua.

## BIBLIOGRAFI
Anastasia,  Yulika.  (2017).  KDRT  di  Kota  Jayapura  Dipicu  oleh  3  Hal  Ini.  Retrieved from  https://peranperempuan.id  website:  https://peranperempuan.id/kdrt-di-kota- jayapura-dipicu-oleh-3-hal-ini/. Google Scholar
Hutapea, Lynda. (2021). Tahun 2020 Data Komnas Perempuan Terdapat 299.911 Kasus Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  Paling  Menonjol  Adalah  Kekerasan  Seksual. Retrieved from https://www.lensapapua.com website: https://www.lensapapua.com/Hukum-Kriminal/Tahun-2020-Data-Komnas- Perempuan-Terdapat-299-911-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Dan-Kasus- Kekerasan-Seksual-Paling-Menonjol/. Google Scholar
Idntimes.Com.  (2021).  Jalan  Kelam  Kaum  Disabilitas  Korban  Kekerasan  Seksual. Retrieved from Idntimes.Com website: https://www.idntimes.com/News/Indonesia/Lia-Hutasoit-1/Jalan-Kelam-Kaum- Disabilitas-Korban-Kekerasan-Seksual/4. Google Scholar
Jurnal  perempuan.org.  (2013).  Perempuan  Masih  Rentan  Menjadi  Korban  Kekerasan. Retrieved from www.jurnalperempuan.org website: https://www.jurnalperempuan.org/Perempuan-Masih-Rentan-Menjadi-Korban- Kekerasan.Html. Google Scholar
Kompas.com.  (2018).  Menurut  Riset,  Ini  Pemicu  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di Papua. Retrieved from Kompas.com website:
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/14/20133131/menurut-riset-ini-pemicu- kekerasan-terhadap-perempuan-di-papua?page=all]. Google Scholar
Mansyur,  Fadhilah.  (2019).  Landasan  II  Dorong  Pengarusutamaan  Adminduk  dan GESI. Retrieved from baktinews.bakti.or.id website:
https://baktinews.bakti.or.id/Artikel/Landasan-Ii-Dorong-Pengarusutamaan- Adminduk-Dan-Gesi. Google Scholar
Media.neliti.com.  (2022).  masyarakat  hukum  adat  dan  hak  ulayat  di.  Retrieved  from Media.neliti.com website: https://media.neliti.com. Google Scholar
Perempuan,  Jurnal.  (2020).  Kerentantan  Perempuan  Disabilitas  terhadap  Kekerasan Berbasis  Gender.  Retrieved  from  https://www.jurnalperempuan.org  website: https://www.jurnalperempuan.org/Warta-Feminis/Archives/10-2020. Google Scholar
Peterson,  V.  Spike,  &  Runyan,  Anne  Sisson.  (1999). Global  gender  issues .  Westview Pr. Google Scholar
Steans,  Jill,  Pettiford,  Lloyd,  &  Diez,  Thomas.  (2005). Introduction  to  International Relations: Perspectives and Themes . Pearson Education. Google Scholar
Uhamka, Akhlanudin. (2021). Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Papua. Retrieved from gema.uhamka.ac.id website: https://gema.uhamka.ac.id/2021/02/11/Pencegahan-Tindak-Kekerasan-Terhadap- Perempuan-Dan-Anak-Di-Papua/. Google Scholar
Wardhani,  Baiq.  (2015). Materi  disampaikan  pada  perkuliahan  Teori  Hubungan Internasional Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga . Google Scholar
Widjojo,  Muridan  S.  (2012).  Perempuan  Papua  Dan  Peluang  Politik  Di  Era  Otsus Papua. Retrieved  from  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  website: http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/viewFile/649/440 diakses tanggal 28 Februari 2022. Google Scholar
Www.Antaranews.Com.  (2022).  Peparnas  Papua  Ubah  Paradigma  Terhadap Penyandang Disabilitas. Retrieved From Www.Antaranews.Com website: https://www.antaranews.com/BERITA/2498205/Peparnas-Papua-Ubah-Paradigma- Terhadap-Penyandang-Disabilitas. Google Scholar
Www.idntimes.com.  (2021).  MRP:  UU  Otsus  Papua  Tidak  Berdampak  pada  Hak Politik Perempuan. Retrieved from www.idntimes.com website:
https://www.idntimes.com/News/Indonesia/Irfanfathurohman/Mrp-Uu-Otsus- Papua-Tidak-Berdampak-Pada-Hak-Politik-Perempuan/5. Google Scholar

## Copyright holder:
Melyana R. Pugu, Dhea T. Lumentut, Yan G. Pelamonia (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: