Community Response to Settlement Relocation After Liquefaction in Petobo Village
Elly Kustiana, Iwan alim saputra, Amalia novarita
Universitas Tadulako ellykustiana9@gmail.com
Article History accepted 31/08/2020 approved 22/09/2020 published 28/10/2020

## Abstract
The  liquefaction  disaster  caused  loss  of  compact  settlements  in  Petobo,  the  attention  of  the government  to  relocate  community  settlements  to  permanent  residences.  The  purpose  of  this study was to knowing the response community of relocated settlement post liquefaction disaster in  petobo.  This  study  of  type  a  qualitative  description  for  purposive  sampling.  The  general results analysis studies that 25 (83,33 %) to knowing the response community and 30 (100 %) the community response agree with for plan the relocated settlement’s post liquefaction disaster in Petobo, Palu City. For 28 (98,33 %) the community response disagrees with the government policy  due  to  move  the  settlements  another  place.  Generally,  the  community  hope  if  the relocated  settlements  to do  as  soon  as  possible  and  still  in  petobo. Disagree  process  due  too the community will not leave from petobo because they are authentic community in petobo. Keywords: Respond, Relocated, Disaster, Liquefaction

## Abstrak
Bencana  likuifaksi  menyebabkan  hilangnya  permukiman  padat  Kelurahan  Petobo,  hal  ini memunculkan  perhatian  bagi  pihak  pemerintah  untuk  merelokasi  permukiman  masyarakat  ke hunian  tetap.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  respon  masyarakat  terhadap  relokasi permukiman pasca bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  dengan  pengambilan  sampel  purposive.  Hasil  penelitian  menunjukan  hasil  analisis yang  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  umumnya,  25  (83,33  %)  responden  masyarakat mengetahui  dan  30  (100  %)  responden  masyarakat  setuju  dengan  adanya  rencana  relokasi permukiman  pasca  bencana  likuifaksi  di  Kelurahan  Petobo  Kecamatan  Palu  Selatan.  namun, 28  (98,33  %)  responden  masyarakat  menolak  dan  tidak  setuju  dengan  kebijakan  pemerintah yang akan memindahkan permukiman ke kelurahan lain. Umumnya masyarakat tetap berharap jika  relokasi  permukiman  dapat  dilaksanakan  secepatnya  dan  tetap  dilaksanakan  di  wilayah Kelurahan  Petobo.  Penolakan  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  alasan  diantaranya  masyarakat tidak  ingin  meninggalkan  Kelurahan  Petobo  karena  mereka  adalah  penduduk  asli  yang  sudah lama mendiami wilayah Petobo.
Kata kunci: Respon, Relokasi, Bencana, Liquifaksi]
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series
https://jurnal.uns.ac.id/shes p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Sulawesi Tengah dengan Ibu Kota Palu berada pada kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Kota Palu memiliki sejarah Panjang tentang kebencanaan. Salah satu  bencana  yang  terjadi  di  Kota  Palu  adalah  gempa  bumi  yang  diakibatkan  oleh pergeseran aktif sesar Palu Koro, berdasarkan geologinya daerah Palu dan sekitarnya didominasi oleh endapan kuarter yang terdiri dari endapan fluvial dan alluvium. Kondisi alam  tersebut  yang  mempengaruhi    timbulnya  potensi  yang  dapat  merugikan diantaranya adalah potensi terjadinya bencana likuifaksi (Risna Widyaningrum,  2012). Bencana  Liquifaksi  termasuk  bencana  yang  dianggap  baru  oleh  masyarakat  Palu khususnya  oleh  masyarakat  petobo.  Pada  tanggal  28  September  2018  kota  palu diguncang gempa bumi dengan kekuatan 7,4 SR memicu terjadinya bencana Liquifaksi di  beberapa  wilayah  di  Kota  Palu,  diantaranya  Petobo,  Balaroa,  dan  Jono  Oge. Fenomena Liquifaksi ini banyak merugikan masyarakat secara fisik dan sangat krusial baik  dari  segi  infrastruktur,  sarana  publik  maupun  hilangnya  permukiman  warga setempat.  Hilangnya  pemukiman  padat  warga  di  daerah  Petobo,  menyebabkan masyarakat  tidak  lagi  memiliki  tempat  tinggal  untuk  dihuni.  Berdasarkan  jumlah  data rekapitulasi  kondisi  bangunan  akibat  likuifaksi  di  Kelurahan  Petobo  rusak  berat sebanyak  1.203  unit,  rusak  sedang  376  unit,  rusak  ringan  211  unit,  dan  bangunan hilang  1.230  unit  (BPBD  Kota  Palu,  2018).  Hingga  kini  masyarakat  Petobo  untuk sementara  waktu  hanya  tinggal  di  hunian  sementara  dengan  kondisi  hunian  yang sangat  keterbatasan  dari  segi  luas  hunian  dan  sarana  prasarana  yang  ada, berdasarkan  rencana  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  bahwasannya permukiman  masyarakat  yang  berada  di  area  bencana  Likuifaksi  bagian  Kelurahan Petobo  akan  direlokasi  ke  tempat  wilayah  yang  aman  dan  tidak  beresiko  terjadinya bencana.  Relokasi  merupakan  suatu  tindakan  untuk  menata  ulang  pemukiman  di sekitar  wilayah  rawan  bencana  yang  bertujuan  meminimalisir  korban  apabila  terulang kembali  bencana  di  kemudian  hari.  Relokasi  didefinisikan  sebagai  proses  dimana perumahan,  aset,  dan  infrastruktur  publik  komunitas  dibangun  kembali  di  lokasi lain.(Rachmawan, 2019)
Upaya  rehabilitasi  pemerintah  untuk  bencana  di  Kota  Palu  dan  sekitarnya dilihat dari berbagai aspek masih mengalami kendala. Salah satu kendala yang cukup besar  adalah  adanya  kebijakan  relokasi  permukiman  warga,  khususnya  di  Petobo. Persetujuan  dari  masyarakat  lokal,  harga  tanah,  pembebasan  tanah,  bagaimana merencanakan  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanahnya  serta  beberapa  hal  terkait pembangunan  rumah  warga  yang  direlokasi  (Bronen  &  Chaphin  2013)  menjadi beberapa hal penting dalam upaya relokasi tersebut.  Aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan  kegiatan  rekonstruksi,  relokasi  ataupun  rehabilitasi  adalah  pendanaan (Westi  Utami,  dkk  :  2018)  dan  budaya.  Keberhasilan  pemerintah  dalam  merelokasi pemukiman  warga  menjadi  tidak  mudah  dilakukan  karena  harus  menyelaraskan presepsi  dan  preferensi  warga  dalam  bermukim.  Pro  dan  kontra  masyarakat  banyak ditemui  dalam  kebijakan  relokasi  pasca  bencana  tersebut  (Stenfri  Loy  Pandia;  dkk. 2016).  Faktor  yang  terkait  adanya  perbedaan  respon  tersebut  antara  lain  proses penyebaran  informasi,  komunikasi,  serta  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses perencanaan, tingkat pendidikan, hubungan sosial masyarakat yang terjalin, serta cara menyampaikan  aspirasi  kepada  pemerintah  (Fanni  Harliani,  2014).  Respon masyarakat terdampak terhadap kebijakan relokasi pemukiman menjadi penting, selain dari  aspek  fisik  lahan  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  terkait  dengan pengembangan wilayah di lokasi hunian baru pasca bencana.
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagimana pengetahuan, sikap, dan harapan masyarakat terhadap kebijakan relokasi di salah satu daerah terdampak Likuifaksi  yaitu  Kelurahan  Petobo.  Serta  respon  masyarakat  terhadap  kebijakan relokasi  permukiman  terdampak  bencana  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  dapat diuraikan  secara  rinci,  mengidentifikasi  pengetahuan,  sikap,  dan  harapan  masyarakat
terhadap kebijakan relokasi di salah satu daerah terdampak Likuifaksi yaitu Kelurahan Petobo.

## METODE
Penelitian  ini  diuraikan  secara  deskriptif  dengan  menggambarkan  fenomena realitas  sosial  masyarakat  terdampak  bencana  (Bungin,  2011).  Penentuan  sampel pada penelitian ini menggunakan purposive random sampling. Data diambil dari subjek penelitian  (responden)  melalui  wawancara  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif. Responden  ditentukan  secara  purposive  yang  diyakini  dapat  mewakili  karakter populasi  (Sabari  Yunus,  2010).  Subyek  penelitian  adalah    masyarakat  terdampak bencana  likuifaksi  Kelurahan  Petobo  yang  berada  di  hunian  sementara  sebagai responden.  Kriteria  yang  digunakan  dalam  menentukan  subyek  pada  penelitian  ini yaitu  kepala  keluarga  laki-laki  yang  berusia  >40  tahun  yang  memiliki  istri  dan  anak sebagai responden. Kriteria didasarkan pada asumsi bahwa segala sesuatu keputusan akan  diambil  oleh  orang  yang  paling  berpengaruh  dalam  keluarga  yaitu  kepala keluarga.  Hasil  penelusuran  masyarakat  terdampak  terdapat  30  orang  KK  yang memenuhi  kriteria  di  lokasi  penelitian  (BPBD  Kota  Palu,  2018)  dan  dapat  dijadikan responden.
Penelitian  menggunakan  beberapa  teknik  diantaranya  observasi,  wawancara, dokumentasi  sedangkan  instrumen  pada  penelitian  ini  menggunakan  skala  Guttman agar  mendapatkan  jawaban  yang  tegas  (konsisten)  terhadap  suatu  permasalahan yang  ditanyakan.  Data  yang  dihasilkan  kemudian  disajikan  secara  sederhana  dengan persentase dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan  Petobo  secara  administratif  terletak  di  wilayah  Kecamatan  Palu Selatan,  Kota  Palu  Sulawesi  Tengah.  Kelurahan  Petobo  memiliki  luas  wilayah  10,40 Km² /1.040 Ha, dan termasuk kelurahan yang terluas di Kota Palu. Kelurahan Petobo salah  satu  wilayah  yang  teridentifikasi  sebagai  daerah  potensi  bencana  liquifaksi, bencana  ini  menyebabkan  wilayah  Petobo  mengalami  kerusakan  infrastruktur  seperti hilangnya  pemukiman  masyarakat  dan  tidak  layak  untuk  ditempati  kembali.  Oleh karena  itu  untuk  mengantisipasi  korban  bencana  liquifaksi  Pemerintah  memberikan kebijakan  berupa  bantuan  hunian  sementara  kepada  masyarakat  yang  terdampak bencana  liquifaksi  di  Kelurahan  Petobo  Kota  Palu.  Saat  ini  masyarakat  yang kehilangan  tempat  tinggal  hanya  bisa  menempati  hunian  sementara  di  Petobo.  Data yang diperoleh menunjukan bahwa jumlah penduduk ≤ 2.006 jiwa dengan jumlah ≤ 869 kepala keluarga yang tinggal disaat ini tinggal di hunian sementara Petobo (Sumber : Monografi Kelurahan Petobo Tahun 2019).
Responden  pada  penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang  saat  ini  tinggal di  hunian sementara  Kelurahan  Petobo,  yang menjadi  korban  akibat  adanya  bencana  likuifaksi. Responden  pada  penelitian  ini  adalah  kepala  keluarga  berjenis  kelamin  laki-laki  yang berusia    >40  tahun,  jumlah  responden  pada  penelitian  ini  berjumlah  30  KK. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase (%) (1) (2) (3) Tidak Tamat - - SD 10 30,33 SMP 11 36,66 SMA 8 26,66 Diploma - - Sarjana (PT) 1 33,3 Total 30 100 Tabel 2. Jenis Pekerjaan  Responden Umur Frekuensi Persentase (%) (1) (2) (3) Petani 11 36,66 Wiraswasta 6 20 Buruh Bangunan 2 6,66 Pensiunan 2 6,66 Pegawai Honorer 1 3,33 Sopir 1 3,33 Serabutan 5 16,66 Tukang Batu 1 3,33 Karyawan 1 3,33 Total 30 100
Sumber : Olah data primer 2019
Penduduk di wilayah Petobo secara umum  bervariasi (tingkat dasar). Responden terpilih  menggambarkan  variasi  tersebut,  antara  lain:  rata-rata  responden berpendidikan dasar sampai menengah. Diperjelas dari data yang menunjukkan tamat SD  (30,33%),  SMP  (36,66%),  SMA (26,66%),  Perguruan tinggi  (3,33%).  Penduduk  di wilayah Petobo secara umum tidak bervariasi. Responden terpilih menggambarkan hal tersebut,  dengan  rata-rata  responden  yang  berprofesi  sebagai  petani  (36,66  %)  dan wiraswasta (20 %), lainnya terdiri dari buruh bangunan, tukang batu, pegawai/karyawan swasta, sopir dan serabutan, serta  pensiunan.
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  melakukan  pendekatan  kepada  masyarakat petobo yaitu sosialisasi tentang relokasi permukiman yang akan dicanangkan sebagai kebijakan  pemerintah  dalam  tahapan  pemulihan  kondisi  tempat  tinggal.  Sosialisasi dinerikan  agar  tidak  menimbulkan  kesalahpahaman  dari  masyarakat  akibat ketidaktahuan  masyarakat  tentang  apa,  maksud  dan  bagaimana  rencana  relokasi. Program relokasi permukiman lebih baik apabila diikuti pengetahuan masyarakat agar rencana  relokasi  dapat  dilaksanakan  secara  transparan  dan  diketahui  semua  pihak terkait.
Tabel  3  Penilaian  Responden  Menurut  Pengetahuan  Masyarakat  Terhadap Relokasi Permukiman
No Jawaban Frekuensi  Persentase (%) (1) 1 2 (2) Tidak mengetahui Mengetahui (3) 6 24 (4) 20 80 Total 30 100
Relokasi permukiman merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam tahapan pemulihan  kondisi  tempat  tinggal.  keberhasilan  progam  tersebut  sangat  ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terdampak tentang relokasi.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  hunian  sementara  Petobo  mengenai pengetahuan masyarakat terhadap relokasi permukiman menunjukan bahwa 24 (80 %) responden  masyarakat  di  daerah  penelitian  (PETOBO)  secara  umum  sangat mengetahui, program relokasi permukiman pasca bencana. Terbukti dari data tentang pengetahuan  masyarakat  Petobo  yang  sebagian  besar  mengetahui  bahwa  area permukiman  terdampak  bencana  (likufaksi)  termasuk  zona  rawan  dan  tidak  dapat dihuni lagi. Sosialisasi yang intensif dari pihak pemerintah menjadi dasar pengetahuan masyarakat terdampak bencana.

## Tabel 4 Penilaian Responden Menurut Sikap Masyarakat Terhadap Relokasi Permukiman
No Jawaban Frekuensi Persentase (%) (1) 1 2 (2) Tidak setuju Setuju (3) - 30 (4) - 100 Total 30 100
Proses relokasi permukiman di daerah penelitian sepenuhnya disetujui & didukung oleh  masyarakat  terdampak.  Hal  ini,  relevan  dengan  pemahaman  penduduk  yang tergolong  sangat  mengetahui  dengan  kejadian  bencana  likuifaksi.  Proses  relokasi mengalami  hambatan  dengan  lokasi  yang  telah  ditetapkan  pemerintah.  Tiga  (3)  area yang  ditetapkan  untuk  menjadi  pemukiman  baru,  tidak  sepenuhnya  disepakati (disetujui) oleh penduduk Petobo. Secara umum, masyarakat tidak ingin meninggalkan Petobo.  Beberapa  alasan  mendasar  yang  melatarbelakangi  adalah  (1)  masyarakat merupakan  penduduk  asli  yang  sejak  dulu  mendiami  wilayah  Petobo.  Mayarakat kawatir  apabila  meninggalkan  Kelurahan  Petobo  maka  wilayah  Petobo  juga  akan hilang  atau  dikuasai  pihak  lain.    Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  pejabat  desa, bahwa  lahan  yang  ada  di  bagian  timur  hunian  sementara  (Kelurahan  Petobo)  masih terkena sengketa dengan daerah Kabupaten Sigi. (2) masyarakat beranggapan bahwa jika  masyarakat    harus  berpindah,  proses  adaptasi  menjadi  sulit,  karena  semua  hal baru (salah satunya pengurusan administrasi untuk berdomisili sampai tetangga baru).
Sikap  kontra  yang  ditunjukkan  oleh  penduduk  Petobo,  bertolakbelakang  dengan pengetahuan penduduk tentang relokasi. Pengetahuan penduduk tidak disertai dengan pemahaman tentang proses relokasi pemukiman
Hasil  penelitian  bahwasanya  masyarakat  berharap  pada  pelaksanaan  relokasi permukiman  sebanyak  30  (100  %)  untuk  dapat  segera  dilaksanakan.  Proses pemindahan  (relokasi)  hendaknya  tidak  dipersulit  (terutama  dalam  hal  administrasi), Lokasi hunian tetap diharapkan aman dari bencana, agar permukiman yang baru dapat dihuni dengan layak dan nyaman oleh masyarakat. Relokasi permukiman yang akan di bangun  oleh  pemerintah  diharapkan  memiliki  infrastruktur  yang  memadai  dan  bisa dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Hunian  Tetap  Petobo.  Relokasi  permukiman  Ini merupakan program pemerintah Kota Palu untuk menanggulangi bencana.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka diambil  kesimpulan  sebagai  berikut  Masyarakat  mengetahui  informasi  mengenai relokasi  dari  sosialisasi  yang              pemerintah  berikan  sebelum  ada  pembangunan hunian  tetap.  Responden  masyarakat  setuju  dengan  adanya  rencana  relokasi  pasca bencana.  Responden  masyarakat  sangat  mengharapkan  pemerintah  agar  segera mempercepat  dan  merealisasikan  proses  relokasi  hunian  tetap  sesuai  dengan keinginan  masyarakat.  Alasan  masyarakat  menolak  usulan  pemerintah  karena masyarakat  tidak  ingin  meninggalkan  lokasi  Petobo  yang  mana  sebagian  besar masyarakat merupakan penduduk asli, sehingga perlu ada pendekatan khusus.
Saran  untuk  pemerintah  dapat  memberikan  penjelasan  terkait  kebijakan  dan pertimbangan dalam melaksanakan tahapan relokasi bagi masyarakat wilayah Petobo. Pemerintah  dan  masyarakat  wilayah  perobo  saling  bersinergi  dan  berkomunikasii secara  intensif  dari  pihak  pemerintah  menjadi  dasar  pengetahuan  masyarakat terdampak  bencana.  Masyarakat  harus  dapat  mendukung  kebijakan  pemerintah, dengan  mempertimbangkan  segala  aspek  yang  mendukung  kegiatan  relokasi sehingga  proses  relokasi  dapat  dilaksanakan  secepatnya.    Masyarakat  perlu meningkatkan  pengetahuan  mengenai  bencana  alam  seperti  gempa  bumi,  tsunami, likuifaksi dan bencana alam lainnya dan meningkatkan pengetahuan mengenai mitigasi bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayuningtyas,  Dian    (2013). Respon  masyarakat  terhadap  kebijakan  Relokasi  pada kawasan  rawan  bencana  (KRB)  (Studi  kasus:  Relokasi  Desa  Glagaharjo) Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta
Bungin  Burhan  (2011). Penelitian  Kualitatif  (Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik dan Ilmu Sosial Lainnya) . Prenada Media Group : Jakarta BPBD  Kota  Palu.  (2019). Rekapitulasi  data  Kondisi  Bangunan  Akibat  Bencana  Kota Palu
Bronen,  R.,  Chaplin,  FS  (2013), Adaptive  governance  and  institusional  strategies  for climate-induced  community  relocations  in  Alaska ,  Proceedings  of  the  National Academy of Sciences, 110 (23), hlm. 9320-9325, Doi:
10.1073/pnas.1210508110
Harliani  Fanni,  (2014).  Persepsi  Masyarakat  Kampung  Cieunteung  Kabupaten Bandung  Tentang  Rencana  Relokasi  Akibat  Bencana  Banjir .  (Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota Vol 25 No. 1 Hml 37-57 April 2014). Bandung : Sekolah arsitektur perencanaan pengembangan dan kebijakan ITB
Pandia,  Stenfri  Loy.  Dkk.  (2016).  Relokasi  Permukiman  Desa  Suka  Meriah  Akibat Kejadian  Erupsi  Gunung  Api  Sinabung  Kabupaten  Karo. Jurnal  Perencanaan Wilayah Dan Kota Vol 27 No.PP 137-150 Agustua 2016 . Yogyakarta : Fakultas Geografi  UGM
Rachmawan. DKK (2019). Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan Di Kota Palu. Jurnal Tugas Agraria vol 2 no. 3 September 2019. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Indonesia.
Utami,  Westi.  dkk  (2019)  Analisis  Spasial  Untuk  Lokasi  Relokasi  Masyarakat Terdampak Tsunami Selat Banten Tahun 2018 . Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 1 Mei 2019 no. 1, hlm. 112-128. Widyaningrum,  Risna.  (2012) Penyelidikan  Geologi  Teknik  Potensi  Liquifaksi  Daerah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Geologi : Bandung
Yunus,  Hadi Sabari. 2010. Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer . Yogyakarta : PUSTAKA BELAJAR .