## KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL

## Winda Fitri
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail : winda.fitri@uib.edu
Nadila Putri
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia e-mail : nadilaputrii20@gmail.com

## ABSTRAK
Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu  faktor  yang  dominan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  Indonesia.  Teknologi  dan informasi  yang  berkembang  saat  ini  turut  menimbulkan  permasalahan  baru  yaitu perundungan  ( bullying ).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  perundungan  secara  online di media sosial berdasarkan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Penelitian  ini  menunjukan bahwa  perundungan  online  merupakan  kejahatan  yang  timbul  karena  adanya  perilaku  tidak bertanggungjawab  atau  tidak  bijak  dari  pihak  tertentu  dalam  pemanfaatan  media  teknologi dan  informasi.  Perundungan  Online  didefinisikan  sebagai  suatu  kejahatan  yang  dilakukan untuk  mengganggu  korban  dengan  penggunaan  dan  pemanfaatan  media  elektronik. Perundungan  online  di  media  sosial  dalam  perspektif  hukum  Islam  dikategorikan  sebagai Jarimah  Ta'zir sehinga  dapat  dikenakan Uqubat  ta'zir yang  besarannya  ditentukan  oleh penguasa atau hakim. Perlindungan hukum terkait tindakan tersebut telah diatur berdasarkan hukum Islam maupun hukum Nasional yang berlaku di Negara Indonesia.
Kata Kunci: Media Sosial, Perundungan Online, Jarimah Ta'zir, Hukum Islam.

## ABSTRACT
Technology and information are two things that cannot be separated and are one of the dominant factors in social life in Indonesia. The technology and information that is currently developing  also  creates  new  problems,  namely  bullying.  This  research  aims  to  examine online  bullying  on  social  media  based  on  Islamic  law.  The  research  method  used  is  a normative  legal  research  method  using  secondary  data.  This  research  shows  that  online bullying  is  a  crime  that  arises  because  of  the  irresponsible  or  unwise  behavior  of  certain parties in the use of technology and information media. Online bullying is defined as a crime committed to harass victims with the use and utilization of electronic media. Online bullying on  social  media  in  the  perspective  of  Islamic  law  is  categorized  as  Jarimah  Ta'zir  so  that Uqubat ta'zir can be subject to the amount determined by the ruler or judge. Legal protection related to these actions has been regulated based on Islamic law and national law in effect in the State of Indonesia.
Keywords: Social Media, Cyber-Bullying, Jarimah Ta'zir, Islamic Law.

## PENDAHULUAN
Teknologi  dan  informasi  ialah  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan  merupakan  salah satu  faktor  yang  dominan  dalam  masyarakat  diseluruh  bagian  dunia.  Pada  era  modern  seperti saat  ini,  bidang  teknologi  dan  informasi  semakin  dikembangkan  oleh  para  ahli  dengan memunculkan  berbagai  inovasi  baru  yang  semakin  hari  semakin  memperlihatkan  kecanggihan dibidangnya  (Bakhtiar,  2017).  Perkembangan  dua  hal  tersebut  memberikan  pengaruh  berupa perubahan-perubahan  dalam  masyarakat  yang  dapat  mengenai  norma  atau  kaidah  sosial,  pola perilaku  masyarakat,  organisasi,  nilai  sosial  dalam  masyarakat  serta  susunan  lembaga kemasyarakatan (Ramli, 2018). Perubahan yang signifikan dalam struktur sosial dan pola hidup individu  dalam  masyarakat  di  era  globalisasi  serta  modern  ini  merupakan  pengaruh  dari perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  memberikan  manfaat  praktis  bagi  masyarakat sehingga  segala  aktivitas  dapat  dilakukan  dengan  mudah  hanya  dengan  mengandalkan  dua  hal tersebut (Laurensius, Situngkir, Putri & Fauzi, 2018). Bagian dari teknologi dan informasi yang digunakan  serta  dapat  diakses  dengan  mudah  melalui  perangkat  elektronik  berupa  komputer maupun  telepon  genggam (smartphone) disebut  dengan  Internet.  Kehadiran  internet memungkinkan informasi apapun dapat ditemukan serta disebarluaskan dengan mudah dan cepat oleh penggunanya tanpa harus memikirkan batas ruang maupun waktu (Ramli, 2018).
Kehadiran internet dan media sosial (paltform) yang dibuat sedemikian rupa memunculkan dampak  positif  yang  dapat  memudahkan  manusia  dalam  melakukan  aktivitas  sehari-harinya dalam  kehidupan  sesuai  porsi  dan  kebutuhan  masing-masing.  Namun,  selain  memunculkan dampak  positif,  kemajuan  dan/atau  perkembangan  pada  bidang  ini  juga  menimbulkan  dampak negatif jika digunakan tidak sesuai kebutuhan atau tidak digunakan dengan bijak (Utami & Baiti, 2018).  Tentunya  untuk  setiap  kalangan  terutama  anak-anak  harus  mendapat  perhatian  lebih untuk penggunaan internet agar tidak disalahgunakan.
Kemunculan  media  sosial  (untuk  selanjutnya  disebut  Medsos)  ialah  bentuk  kemajuan teknologi dan  informasi sebagai wadah  yang dapat digunakan  masyarakat untuk berkomunikasi dan  berekspresi  (Ramli,  2018).  Pada  Medsos  yang  beragam  jenis  seperti facebook  (FB), instagram  (IG),  twitter, dan  jenis  lainnya  memungkinkan  para  penggunanya  untuk  bebas berekspresi melalui teks maupun video yang dapat diunggah atau di- posting , sehingga unggahan tersebut dapat dilihat dan dikomentari oleh masyarakat luas yang menjadi pengguna pada media sosial yang sama begitupun sebaliknya. Media sosial sebagai wadah atau tempat berekspresi bagi setiap  orang  dapat  berdampak  negatif  bagi  perilaku  individu  maupun  sekelompok  orang  akibat lajunya arus informasi yang dapat diakses tanpa batas waktu dan tempat (Laurensius, Situngkir, Putri  &  Fauzi,  2018).  Salah  satu  contoh  dampak  nagatif  yang  mudah  ditemui  pada  kalangan masyarakat  saat  ini  ialah  fenomena  atau  peristiwa  berupa  perisakan  atau  perundungan  online pada  media  sosial  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan cyberbullying .  Perundungan  Online ( cyberbullying) yang  dapat  menganggu  privasi  seseorang  ini  dikategorikan  sebagai  kejahatan dunia maya (Wijayanti, Listiyani, Putrianti, Nurhayati & Achmad, 2020).
Perundungan  Online  jika  diartikan  ialah  perlakuan  kasar  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  sekelompok  orang,  menggunakan  bantuan  alat  elektronik  yang  dilakukan  secara  berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri (Rifauddin, 2016). Maka dari itu,  jika  ditarik  kesimpulan  berdasarkan  definisi  tersebut,  perundungan  online  atau  perisakan online  ialah  suatu  perbuatan  berupa  penindasan  terhadap  seorang  atau  sekelompok  individu
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
terhadap  seseorang  yang  menjadi  target  dan  dilakukan  secara  terus  menerus  bertujuan  untuk menyudutkan  atau  mempermalukan  orang  tersebut  dengan  menggunakan  bantuan  media elektronik serta jejaring sosial atau media sosial.
Di Indonesia, Perundungan Online dapat dirasakan siapa aja terutama pada suatu hal yang tengah viral/booming (Utami & Baiti, 2018). Jika ditinjau berdasarkan kaca mata Islam, perilaku yang berkaitan dengan perundungan/ bullying dapat  dikategorikan sebagai perbuatan zalim yaitu zalim secara  lisan, zalim fisik,  dan zalim perasaan  terhadap  seseorang. Zalim merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah dan merupakan perbuatan dosa. Sehingga dalam Al-qur’an dan hadist telah diingatkan bagi manusia untuk menjauhi hal tersebut dan tidak berbuat zalim pada sesama umat Muslim (Syhabudin, 2019). Namun fakta yang terjadi dalam  masyarakat,  mengenai  hal  ini  mengalami  peningkatan  setiap  harinya  sehingga  memiliki banyak pihak yang berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dalam perundungan online pada media sosial (Rifauddin, 2016).
Salah  satu  peraturan  yang  bisa  dijadikan  tolak  ukur  atau  petunjuk  bagi  umat  Muslim  di Indonesia  untuk  bertindak  atau  melakukan  sesuatu  hal  di  media  sosial  adalah  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa melakukan Perundungan atau perisakan online pada  media  sosial  ialah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Allah  karena  merupakan  perbuatan  dosa yang  haram  hukumnya  untuk  dilakukan.  Peraturan  ini  dibuat  dengan  mengacu  pada  ketentuan- ketentuan Allah yang terdapat di dalam Al-qur’an maupun Al-hadis. Sehingga sudah selayaknya Umat  Muslim  untuk  menaati  larangan  tersebut  sebagai  wujud  ibadah  kepada  Allah  untuk menaati apa yang telah menjadi ketentuannya.
Pengaturan-pengaturan  tersebut  dapat  dijadikan  tolak  ukur  seseorang  untuk  lebih  bijak dalam  melakukan  suatu  tindakan  di  media  sosial  dan  melaksanakan  segala  aturan  yang  telah dibuat  dan  diberlakukan  oleh  pemerintah.  Berdasarkan  data  survei  yang  didapat  dari website databoks ,  49%  dari  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  pernah  mengalami  perundungan online secara verbal (kata-kata ejekan) dan/atau dilecehkan pada media sosial. Hasil dari  survei penulis  dengan  menggunakan  kuisioner  menunjukkan  81%  dari  144  respondent  pernah  melihat perundungan  online  pada  media  sosial  dan  44%  sering  melihat  hal  tersebut.  Sehingga  ini membuktikan  bahwa  benar  perundungan  online  di  Indonesia  sering  terjadi.  Hanya  saja  respon pengguna  internet  yang  menjadi  korban  pada  perundungan  online,  dan  respon  yang  diberikan sangat bervariasi (survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) (Databoks, 2019).
Tingginya  jumlah  pengguna  internet  yang  merespon  aksi  perundungan  online  dengan membiarkan  perbuatan  tersebut  menjadi  salah  satu  alasan  meningkatnya  perundungan  online pada  media  sosial.  Sehingga  kurangnya  kesadaran  para  pihak,  baik  dari  pihak  korban  maupun pihak  pelaku  terhadap  aturan  hukum  yang  berlaku  terkait  perundungan  online,  dan  minimnya pelaporan  dari  pihak  korban  kepada  pihak  berwajib  mengenai  perundungan  online  yang  terjadi menjadikan  aksi  Perundungan  Online  bukan  merupakan  hal  yang  baru  dikalangan  masyarakat. Oleh  karena  itu,  hal  ini  tidak  sesuai  dan/atau  tidak  selaras  dengan  aturan  yang  berlaku sebagaimana dalam Hukum Nasional maupun Hukum Islam. Bertitik fokus pada Hukum Islam, Islam  menentang  keras  hal  tersebut  dan telah  memerintahkan  manusia  untuk  dapat  menghargai dan  menghormati sesama  manusia agar tercapainya suatu kemaslahatan hidup di dunia  maupun di  akhirat.  Perintah-perintah  tersebut  sejatinya  telah  disampaikan  oleh  Allah  melalui  firmannya
yang  termuat  dalam  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  berlaku  dan  telah  menjadi  suatu ketetapannya.
Sehingga  dengan  uraian  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  menganalisa  kasus  atau  perkara Nomor  331/Pid.Sus/2019/PN  Bna  terkait  perundungan  online  yang  terjadi  di  Aceh  untuk dijadikan pendekatan kasus yang pernah terjadi, serta melakukan penelitian dengan menganalisa, menyusun lebih lanjut dan mendalam tentang hal tersebut sesuai Hukum Islam.

## PERUMUSAN MASALAH
Pada prinsipnya perumusan masalah dijadikan sebagai acuan atau titik fokus peneliti untuk melakukan  dan/atau  melaksanakan  sebuah  penelitian  hukum.  Untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan peneliti dari penelitian ini, maka ditentukan 3 (tiga) perumusan masalah yaitu sebagai berikut:  1)  Bagaimana  Pengkategorian  Tindakan  Perundungan  Online  Berdasarkan  Sumber Hukum  Islam?;  2)  Bagaimana  Pelaksanaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Terhadap  Perundungan Online?;  dan  3).  Bagaimana  Upaya  untuk  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku dan Korban Perundungan Online Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  penulis  laksanakan  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif. Secara normatif penelitian hukum jenis ini disebut juga dengan jenis  penelitian hukum doktrinal yang  mana  hukum dikonsepsikan sesuai dengan peraturan tertulis (law in  book) yang dijadikan patokan  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  tindakan  yang  sesuai  dengan  hukum  agar  tidak menyimpang  dari  peraturan  tersebut  (Efendi,  2018).  Jenis  data  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  ialah  jenis data sekunder dan  juga data primer  yang  mana data tersebut dikumpul dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, pendekatan kasus, dan penerapan purposive sampling yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## PEMBAHASAN
Salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  diberikan  otonomi  khusus  ialah  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  (NAD)  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
Kekhususan  yang  dimiliki  oleh  Aceh  ialah  kewenangan  untuk  menjalankan  dan menerapakan  Syariat  Islam  secara  penuh  atau  menyeluruh  (kaffah)  dalam  kehidupan  sosial masyarakatnya.  Produk-produk  hukum  dalam  pemerintahan  Aceh  dibuat  berdasarkan  ajaran- ajaran  Islam dan hukum Islam. Peraturan daerah  di  Aceh dikenal dengan sebutan Qanun  Aceh. Salah  satu  Qanun  Aceh  yang  dikenal  luas  oleh  masyarakat  Indonesia  ialah  Qanun  Jinayat. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila menyatakan bahwa secara teknis Jinayat atau fiqh al- jinayah  digunakan  dalam  hukum  Islam  untuk  mengatur  persoalan  yang  berhubungan  dengan tindak pidana (Mardani, 2019).
Perkara  Nomor  331/Pid.Sus/2019/PN  Bna  merupakan  salah  satu  perkara  yang  termasuk kedalam  klasifikasi  perkara  Pidana  Khusus  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) karena memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang termasuk kedalam salah satu bentuk
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perundungan online dalam “Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Kemudian berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta  yang  ditemukan  dalam  persidangan,  maka  putusan  yang  ditetapkan  oleh  majelis hakim  terhadap  perkara  ini  telah  tepat  mengingat  pertimbangan-pertimbangan  yang  dikemukan sebelumnya dan banyak keadaan yang dapat meringankan hukuman Terdakwa. Sehingga perkara Nomor 331/Pid.Sus/2019/PN Bna telah tepat untuk dijadikan salah satu pendekatan kasus dalam penelitian peneliti terkait perundungan online pada media sosial.

## Pengkategorian Tindakan Perundungan Online Berdasarkan Sumber Hukum Islam
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis untuk mengatur tingkah  laku  manusia  dalam  suatu  masyarakat  (Ali,  2019).  Pengaturan  mengenai  tingkah  laku tersebut semata-mata bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak.
Sumber  Hukum  Islam  yang  telah  ditetapkan oleh  Allah  dan  wajib  diikuti  dan/atau  ditaati oleh  setiap  Muslim  terbagi  menjadi  4  (empat)  sumber  yaitu  sebagai  berikut;  Al-Qur’an,  As- Sunnah  atau  Al-Hadis  Al-  Ijma’  dan  Al-Qiya.  Menurut  sunnah  Nabi  Muhammad,  seseorang yang beragama Islam atau umat Muslim yang berpegang teguh dan/atau berpedoman kepada Al- qur'an  dan  Sunnah  Rasullullah  tidak  akan  pernah  sesat  dalam  perjalanan  hidupnya  di  dunia. Salah  satu  kerangka  dasar  agama  Islam  adalah  akhlak.  Akhlak  dapat  dipahami  sebagai  sikap dan/atau  tingkah  laku  terhadap khalik (pencipta  alam  semesta  yaitu  Allah)  dan makhluk (yang diciptakan  Allah).  Orang  yang  tunduk  dan  taat  pada  agama  Islam  akan  mengerti  tata  cara bersikap pada sesama umat manusia maupun makhluk lain sebagaimana anjuran dalam Al-qur'an dan sunnah nabi (Mukhlishotin, 2017).
Perundungan Online sebagai fenomena baru dalam masyarakat yang belakangan ini sering kali terjadi menjadi salah satu bukti lunturnya akhlak mulia atau cara bersikap manusia sebagai umat  beragama  dalam  masyarakat  pada  saat  ini  (Mukhlishotin,  2017).  Pengaturan  mengenai larangan  dalam  melakukan  perundungan  online  jika  dikaitkan  dengan  sumber-sumber  hukum Islam, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:
1) Al-qur’an
Al-quran  ialah  pedoman  utama  bagi  umat  beragama  Islam  atau  umat  Muslim  dalam melakukan  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  dunia  maupun  akhirat.  Sebagai  pedoman utama,  al-quran  pastilah  berisikan  hal-hal  tentang  perintah  maupun  larangan  yang  telah ditentukan  oleh  Allah  SWT  (Suseno,  2018).  Berikut  beberapa  ayat  dalam  al-qur’an  yang dapat dikaitan dengan perbuatan Perundungan Online, yaitu:
a Al-qur’an  surah  (Al-Hujurat:11)  Allah  SWT  berfirman  “ Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan  itu  lebih  baik  dari  mereka.  Dan  jangan  pula  sekumpulan  perempuan merendahkan  kumpulan  lainnya,  boleh  jadi  yang  direndahkan  itu  lebih  baik.  Dan janganlah  suka  mencela  dirimu  sendiri  dan  jangan  memanggil  dengan  gelaran  yang mengandung  ejekan.  Seburuk-buruk  panggilan  adalah  (panggilan)  yang  buruk  sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim ” Artinya:  dalam  ayat  ini  dijelaskan  menganai  larangan  untuk  mencela  dan  meremehkan orang lain dengan memberikan julukan yang buruk dan dapat membuat oranglain tersebut
merasa  malu  dan  marah.  Allah  melarang  perbuatan  tersebut  diatas  kerena  dapat menimbulkan  permusuhan  diantara  mereka  (manusia)  yang  terlibat  dalam  perbuatan tersebut.
b Al-qur’an  surah  (Al-An’am:10): “Dan  sungguh  telah  diperolok-olokkan  beberapa  rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka” Artinya:  mengolok-olok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan mengejek dengan perkataan. Maka bagi orang-orang yang  suka  mengolok-olok  atau  mengejek  orang  lain  akan  diberikan  balasan  oleh  Allah balasan atau azab yang setimpal.
c Al-qur’an  surah  (At-Taubah:  79)” “(Orang-orang  munafik  itu)  yaitu  orang-orang  yang mencela  orang-orang  mukmin  yang  memberi  sedekah  dengan  sukarela  dan  (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan  mereka  itu,  dan  untuk  mereka  azab  yang  pedih”. Artinya:  orang  munafik adalah orang yang mencela, mengkritik, dan menghina orang lain meskipun orang tersebut melakukan  suatu  hal  yang  benar.  Maka  perbuatannya  tersebut,  akan  Allah  berikan  azab yang pedih.
d Al-qur'an  surah  (Al-Humazah:1)” “Celakalah  bagi  setiap  pengumpat  dan  pencela” Artinya: bagi pencela dan pengumpat akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah.
e Al-qur'an  surah  (Al-Ahzab:58):  “ Dan  orang-orang  yang  menyakiti  orang-orang  yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah  memikul  kebohongan  dan  dosa  yang  nyata”. Artinya:  orang-orang  yang  menyakiti orang  lain  dengan  kesalahan  yang  tidak  Ia  perbuat  maka  orang-orang  itu  telah  berbuat dosa.
Pemaparan  ayat-ayat  Al-quran  diatas  membuktikan  bahwa  sejatinya  terkait  perbuatan perundungan  telah  diatur  oleh  Allah  dalam  kitab  sucinya  sebagai  pedoman  bagi  umat Muslim.  Perbuatan-perbuatan  yang  dijelaskan  dalam  ayat-ayat  di  atas  seperti  mencela, meremehkan,  mengejek,  dan  menghina  merupakan  perbuatan-perbuatan  yang  termasuk kedalam  kegiatan  perundungan,  yang  mana  perundungan  tersebut  dapat  dilakukan  secara langsung maupun perundungan online.
2) As-Sunnah atau Al-Hadis
As-sunnah atau Al-Hadis merupakan kitab yang berisikan mengenai perkataan, perbuatan, dan sikap diam Rasulullah. Kitab ini sebagai penerang bagi penafsiran ayat-ayat dalam Al- qur’an. Berikut beberapa Hadis Nabi yang membahas mengenai perundungan:
a Dari  Abdullah  bin  Umar  bahwasanya  Rasullullah  saw  bersabda “Sesama  orang  itu bersaudara  tidak  boleh  berbuat  zalim  dan  aniaya  kepadanya.  Barang  siapa  yang membantu  memenuhi  kebutuhan  saudaranya  niscaya  Allah  SWT  akan  memenuhi kebutuhannya  dan  barang  siapa  yang  membantu  meringankan  kesulitan  saudaranya niscaya  Allah  SWT  akan  meringankan  kesulitannya  di  hari  kiamat  kelak….” (HR.  Al- Bukhari).
b Dari  Abu  Hurairah  ia  berkata  Rasulullah  bersabda: “Wahai  orang-orang  yang  beriman dengan  lisannya  akan  tetapi  iman  belum  masuk  kedalam  hatinya,  janganlah  kalian mengghibahi  kaum  muslimin,  dan  janganlah  pula  mencari-cari  aib  mereka,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
seseungguhnya  barang  siapa  yang  mencari-cari  aib  saudaranya  sesama  muslim  maka Allah  akan  mencari-cari  kesalahannya,  dan  barangsiapa  yang  Allah  mencari-cari kesalahannya  maka  Allah  akan  mempermalukannya  meskipun  ia  berada  di  dalam rumahnya.” (HR. Abu Dawud). Pendapat para ulama tersebut merupakan  persetujuan dan keserasian  pemikiran  diantara  mereka  sebagaimana  dikaji  berdasarkan  ayat-ayat  al-quran dan juga sunnah nabi saw.
3) Al-Qiyas
Qiyas  didefinisikan  sebagai  suatu  ukuran  yang  berasal  dari  akal  pikiran  manusia  untuk membandingkan  suatu  hal  yang  pengaturan/ketentuannya  tidak  dimuat  dalam  Al-qur’an  dan As-sunnah  dengan  hal  yang  memiliki  alasan  penyebab  yang  sama  serta  telah  diatur  dalam sumber  hukum  islam  tersebut.  Terdapat  5  (lima)  kaidah  dalam  hukum  Islam  yang  dapat dijadikan  patokan  atau  ukuran  oleh  manusia  untuk  bertindak  atau  melakukan  sesuatu  dalam bidang ibadah maupun bidang muamalah.
Dengan  demikian,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  ketetapan  Allah  yang berhubungan  dengan  kehidupan  masyarakat  (bidang  muamalah)  dibatasi  pada  hal  pokoknya saja.  Semua  perbuatan  yang  termasuk  kedalam  muamalah  adalah  boleh  dilakukan  asal  tidak ada  larangan  melakukan  perbuatan  tersebut  (Suseno,  2018).  Jika  perundungan  online dikaitkan  dengan  pengukuran  kaidah  di  atas,  maka  perbuatan  tersebut  termasuk  kedalam kategori  haram  untuk  dilakukan  karena  perundungan  online  dapat  dipersamakan  dengan ketentuan Allah dalam  Al-qur-an  mengenai orang-orang zalim  yang  mana hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Sehingga  dari  pemaparan  sumber-sumber  hukum  Islam  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Allah  telah  mengatur  mengenai  perbuatan-perbuatan  yang  mengarah  kepada  bentuk- bentuk  perundungan  online  dalam  kitabnya  jauh  sebelum  terjadinya  zaman  kecanggihan teknologi  dan  informasi  seperti  saat  ini.  Jika  dikaitkan  dengan  perbuatan  perundungan  online, maka  menurut  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  SWT,  perbuatan perundungan  online  yang  dilakukan  dengan  cara  mencela,  mengolok-olok,  mengejek  dengan konotasi  negatif  yang  dapat  berandampak  buruk  pada  korbannya  termasuk  kedalam  kategori perbuatan zalim yang di dalam agama Islam sangat ditentang karena merupakan perbuatan dosa dan  haram  hukumnya  untuk  dilakukan  oleh  umat  Muslim  karena  dapat  menimbulkan permusuhan diantara mereka (manusia).
Tidak hanya dapat  menimbulkan permusuhan, perbuatan zalim  juga dapat  merugikan diri pelaku  maupun  korbannya.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  masing-masing  sumber  hukum Islam  tersebut  di  atas,  Allah  akan  memberikan  balasan  setimpal  bagi  orang-orang  yang zalim serta memberikan azab yang pedih dikemudian hari (akhirat) kepadanya. Melihat kesempurnaan sumber-sumber  hukum  Islam  tersebut,  maka  apabila  umat  Muslim  berselisih  paham  mengenai suatu  hal  dan/atau  masalah  agar  mengembalikan  hal  tersebut  kepada  ketentuan  Allah  yang termuat  dalam  kitabnya  yang  berisikan  jawaban  yang  diperlukan  untuk  penyelesaian  masalah tersebut.

## Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Perundungan Online
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  3  (tiga)  sistem  hukum,  yakni  Hukum  Barat, Hukum  Adat,  dan  Hukum  Islam.  Hukum  Islam  di  Nusantara  dilaksanakan  oleh  para pemeluk/penganut agama Islam. Sehingga pelaksanaan hukum Islam di Indonesia didasari oleh kesadaran  dan  keyakinan  umat  Muslim  yang  menganggap  hukum  Islam  adalah  hukum  yang benar.  Ruang  lingkup  yang  diatur  oleh  Hukum  Islam  tidak  terbatas  hanya  mengenai  masalah hubungan  antara  sesama  manusia  serta  penguasa  dalam  masyarakat,  tetapi  juga  mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta.
Salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  taat  dalam  menjalankan  syariat  atau  ajaran  Islam dalam  pemerintahanya  dan  kehidupan  bermasyarakat  adalah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  (NAD),  maka  dengan  demikian  hukum  Islam  wajib  ditaati  dan  dilaksanakan  bagi masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  tersebut.  Ketaatan  masyarakat  Aceh  dalam  melaksanakan Hukum  Islam  menjadikan  Aceh  sebagai  daerah  khusus  yang  diakui  oleh  Negara  sebagaimana dijelaskan  dalam  undang-undang.  Umat  Muslim  yang  berada  di  Nusantara  selain  daerah  Aceh menjalankan  hukum  Islam  sesuai  keyakinan  dan  kepercayaannya  masing-masing  dan  tidak diwajibkan  untuk  mengikuti  Hukum  Islam  yang  diberlakukan  di  daerah  tersebut.  Sebab Indonesia  adalah  negara  mayoritas  Muslim  dan  bukan  Negara  Islam  yang  menganut  hukum Islam secara keseluruhan dalam sistem hukumnya.
Fatwa  MUI  di  Indonesia  dibuat  dan  dijadikan  pedoman  bagi  umat  Muslim  dalam melaksanakan  ibadah  kepada  Allah  SWT.  Fatwa  atau  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  dipersamakan  dengan  kata  ‘petuah’,  dibuat oleh  para  ulama  dengan  berpedoman  pada sumber-sumber  hukum  Islam.  Di  Indonesia  fatwa  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Mengenai perundungan online, telah diatur dalam Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial.  Di  dalam  fatwa  tersebut  dijelaskan mengenai  larangan  bagi  umat  Muslim  untuk  melakukan  perundungan  online  karena  hukumnya adalah  Haram.  Fatwa  tersebut  berlaku  bagi  umat  Muslim  di  Nusantara  agar  ditaati  sebagai bentuk kepercayaan/iman kepada Allah dan dilaksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
Hukum Islam  jika dikategorikan dalam arti  luas terbagi  menjadi 2 (dua) kategori, sebagai berikut  (Ali,  2019):  Hukum  Perdata  Islam,  dan  Hukum  Publik  Islam, jinayah yang  memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan jarimah , jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam.
Perbuatan  perundungan  online  yang  dapat  berakibat  buruk  terhadap  psikologi  korban seperti menghardik, mencela, mengolok-olok, menakuti-nakuti, mengejek dengan konotasi jelek, dikategorikan sebagai suatu perbuatan/tindak pidana ( jinayah) dalam Islam.
Tindak pidana (jinayah) di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  dan Qanun Nomor  7  tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat.  Perundungan  Online sebagai suatu tindak pidana tidak diatur secara jelas dan rinci dalam Qanun Jinayat Aceh, namun dianggap  termasuk  dalam  perbuatan Jarimah dan  telah  memenuhi  unsur-unsur  umum  tindak pidana (jarimah) yaitu,  sebagai  berikut  (Mardani,  2019):  1)  Ada nash yang  melarang  disertai sanksi hukumannya, unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i); 2) Adanya perbuatan pidana. Unsur materil (rukun madani) ; dan 3) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf) . Unsur moril (rukun adabi)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  Islam  tersebut,  maka  perundungan  online  dapat diancam  dengan  hukuman (Uqubat). Untuk  dapat  menentukan  hukuman (Uqubat) yang  tepat untuk  diberikan  terhadap  pelaku  perundungan  online  maka  perlu  terlebih  dahulu  untuk mengetahui beberapa klasifikasi tindak pidana dalam Islam sesuai dengan besarnya sanksi yang diberikan  sebagai  berikut: Hudud Merupakan  tindak  pidana  yang  paling  serius  karena  erat kaitannya  dengan  kepentingan  publik.  Tindak  pidana  ini  diancam  dengan  hukuman  yang ditentukan  sebagai  hak  Allah (Had) .  Kategori  tindak  pidana  ini  yaitu;  minum  minuman  keras, perzinaan, tuduhan (palsu) berbuat zina, murtad, pemberontakan, dan perampokan (Hatta, 2018).
Dengan demikian  melihat pemaparan di atas, maka dalam  hukum pidana Islam (jinayah) pelaku perundungan dapat dikenakan jinayah hudud, qisas, dan ta'zir. Pelaku perundungan dapat dikenakan jinayah  hudud ,  apabila  perundungan  dilakukan  dengan  tindakan  pemerasan  dan pengambilan  harta  benda  milik  korban.  Dapat  dikategorikan  sebagai jinayah  qisas ,  apabila pelaku perundungan  melakukan  tindakan penganiayaan sehingga  mengakibatkan  luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban. Kemudian pelaku perundungan dapat dikenakan  hukuman dalam bentuk jinayah ta'zir , apabila perundungan oleh pelaku dilakukan dengan mengakibatkan korban ketakutan, depresi, atau tertekan secara psikologi.
Jika  dilihat  berdasarkan  klasifikasi  diatas,  maka  Perundungan  online  pada  media  sosial merupakan tindak pidana yang belum memiliki pengaturan tentang besaran hukuman yang jelas dalam  Qanun  Jinayat  Aceh  sehingga  dapat  digolongkan  kedalam  tindak  pidana  yang  sesuai dengan  karakteristik  tindak  pidana  dalam  klasifikasi Jarimah  Ta'zir yang  besar  hukumannya ditentukan oleh Penguasa.
Jarimah Ta’zir ialah  suatu tindak  pidana  yang  mengancam  hak  hamba  atau  mengganggu kemaslahatan bagi seorang manusia atau hamba Allah. Sehingga dengan demikian perundungan online sebagai tindak pidana dapat diancam dengan uqubat tak’zir . Ahmad Hanafi, Ta'zir berasal dari  kata "azar" yang  berarti  mencegah,  menghormati,  dan  membentuk  serta  memberikan pengajaran, pendapat tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Muhammad Daud Ali yaitu Tak'zir ialah  perbuatan  pidana  yang  bentuk  dan  ancamannya  ditentukan  oleh  penguasa  sebagai pelajaran bagi pelakunya (Ali, 2019).
Jarimah yang  diancam  dengan  hukuman  atau uqubat  ta’zir ,  pihak  korban  dan  penguasa dapat  memberikan  pengampunan  yang  tidak  menghapuskan  hukuman  sama  sekali  tetapi  dapat meringankan  hukuman  bagi  pelaku.  Sehingga  dengan  demikian  majelis  hakim  mempunyai kekuasaan  luas  pada jarimah  ta’zir dalam  mempertimbangkan  unsur-unsur  yang  dapat meringankan  hukuman. Penjelasan tersebut sejalan dengan penetapan putusan terhadap Perkara Nomor  331/Pid.Sus/2019/PN  Bna  tentang  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  yang tergolong  kedalam  tindak  pidana  perundungan  online  sesuai  analisa  penulis  sebelumnya  telah ditetapkan  putusan  oleh  majelis  hakim  yang  mana  putusan  tersebut  diputuskan  dengan pertimbangan  hakim  berdasarkan  keadaan  yang  dapat  meringankan  Terdakwa  dan  juga  berasal dari keringan dari pihak korban.
Putusan  majelis  hakim  yang  menetapkan  Terdakwa  untuk  menjalani  masa  percobaan dalam  perkara  tersebut  sejalan  dengan  definisi Ta’zir yang  dipaparkan  yaitu Ta’zir ialah memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana dan mencegah agar perbuatan tersebut tidak terulang.  Sejatinya  syariat  Islam  pada  saat  menetapkan  suatu  hukum  dalam  permasalahan kepidanaan  mempunyai  tujuan  umum,  yaitu  untuk  mendatangkan  suatu  kemaslahatan  kepada
umat  dan  menghindarkan  mereka  dari  mara  bahaya  atau  jalan  yang  sesat  (Mardani,  2019). Sebagai  umat  beragama  sudah  sebaiknya  kita  untuk  berakhlak  baik  dan  bijak  dalam menggunakan media sosial sebagai kemudahan yang diciptakan oleh teknologi. Hal ini pun telah diingkatkan dalam Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang dibuat dengan tujuan dijadikan patokan/pedoman bagi umat muslim di  Indonesia  termasuk  di  Aceh  dalam  bersikap  agar  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  islam dan/atau syariat Islam maupun hukum nasional yang berlaku (Hatta, 2018). Sehingga kesimpulan dari pemaparan tersebut diatas  ialah  hukum Islam  yang diterapkan di Indonesia telah  mengatur mengenai perundungan online. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana (jinayah) dalam hukum Islam.

## Upaya  untuk  Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  dan  Korban Perundungan Online Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia
Perundungan  online  merupakan  perbuatan  atau  tindakan  yang  termasuk  dalam  ranah hukum  pidana  baik  dikaji  secara  hukum  Islam  maupun  hukum  nasional.  Pengaturan  hukum nasional  mengenai  perundungan  online  di  Indonesia  belum  memiliki  pengaturan  atau  undang- undang tersindiri namun telah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya pengaturan tersebut, maka  perundungan  online  tidak  dapat  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  yang  sepele  atau  biasa karena  apabila  suatu  tindakan  memenuhi  unsur-unsur  dalam  pasal  yang  berkenaan  dengan perundungan  online  maka  dapat  dikenakan  hukuman  sesuai  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah dalam peraturan tersebut.
Perundungan online bukan menjadi masalah yang asing lagi bagi pengguna internet karena banyak kasus yang telah terjadi namun tidak ditanggapi dengan benar dan serius oleh pihak yang berwenang.  Sehingga  terkait  hal  ini,  dirasa  perlu  untuk  mendapatkan  perhatian  lebih  dari pemerintah  dan  masyarakat  untuk  lebih  peduli  dan  dapat  mencegah  terjadinya  perilaku perundungan  online  dengan  cara  menaati  dan  menjalankan  peraturan  yang  telah  dibuat tentang perundungan online dan memberi teguran kepada pelaku untuk memberikan rasa takut.
Didalam  hukum  Islam  juga  telah  jelas  bahwa  perbuatan  perundungan  online  merupakan suatu hal  yang tidak diperbolehkan oleh  Agama Islam karena dilarang oleh  Allah SWT (Hatta, 2018).  Larangan-larangan  tersebut  sebagaimana  telah  dipaparkan  dalam  firman  Allah  yang disampaikan  melalui  beberapa  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  telah  ditentukan  oleh-Nya. Bagi  seseorang  yang  melakukan  perundungan  online,  sebagaimana  pengaturan  dalam  hukum Islam  akan  dikenakan  sanksi  dan/atau  hukuman  sesuai jarimah  Ta’zir yang  besarannya ditentukan oleh penguasa ketika di dunia, dan akan diberikan azab yang pedih oleh Allah ketika di akhirat kelak karena perbuatan perundungan online tersebut termasuk kedalam perbuatan dosa yang dikerjakan dan/atau dilakukan oleh orang-orang yang zalim .
Perkara  Nomor  331/Pid.Sus/2019/PN  Bna  menjadi  pendekatan  kasus  pada  peneltiian  ini bahwa  tindak  pidana  yang  tergolong  kedalam  perundungan  online  pada  media  sosial  jenis Denigration (Pencemaran  Nama  Baik).  Pencemaran  nama  baik  tergolong  kedalam  jenis perundungan  online  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dengan  cara  memfitnah  dan/atau  mengumbar kejelekan/keburukan  seseorang  yang  menjadi  korban  di  media  sosial  dam  bertujuan  untuk merusak  reputasi  serta  nama  baik  dari  orang  tersebut.  Perbuatan  perundungan  online  dengan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pencemaran  nama  baik  ini  dapat  merugikan  orang  yang  bersangkutan  sehingga  mengakibatkan seseorang tersebut merasa malu, terpojokan, dan tertekan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku perundungan online.
Pada  Perkara  Nomor  331/Pid.Sus/2019/PN  Bna  Terdakwa  dengan  sadar  telah mempermalukan  korban  dengan  membuat  status di WhatApps miliknya  dan  memuat  postingan yang menyebutkan korban dengan gelar yang mengandung ejekan negatif, yaitu “DPO yak lonte satu ini! Jgn nyentuh kalau gamau disentuh” yang mana kata-kata dalam postingan pada status WhatApss tersebut  dapat  tersebarluas  serta  dibaca  oleh  orang  banyak  sehingga  dapat  membuat korban merasa terganggu dan malu. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara tersebut tentu  saja  telah  melanggar  ketentuan  dalam  hukum  Islam  yang  mana  dalam  hukum  Islam perbuatan  tersebut  digolongkan  dalam  perbuatan  pidana  yang  dapat  diancam  dengan  hukuman (uqubat  ta’zir) yang  besar  hukumannya  ditentukan  oleh  penguasa.  Tidak  hanya  itu  perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan Allah sebagaimana yang telah disampaikannya melalui surah Al-hujurat  ayat  11 tersebut  dan  juga  yang  telah  dijelaskan  dalam  sumber-sumber  hukum  Islam lainnya  yang  melarang  keras  perbuatan  tersebut  karena  merupakan  perbuatan  dosa  yang  dapat diberikan azab yang pedih oleh Allah sebagai balasan dari perbuatan tersebut.
Sedangkan  berdasarkan  hukum  Nasional  yang  berlaku  di  Indonesia,  Perundungan  online jenis  ini  dapat  dikenakan  sanksi  atau  hukuman  sesuai  Pasal  45  ayat  (3) jo. Pasal  27  ayat  (3) Undang-undang  RI  Nomor  19  tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu dikenai sanksi hukuman pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus  lima puluh  juta rupiah). Yang  mana pada pasal 27  ayat (3) UU ITE tersebut dijelaskan  bahwa:  “ Setiap Orang dengan sengaja  dan tanpa  hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik”. Sehingga  dengan  penjelasan  pasal  pasal  tersebut,  jelas  bahwasanya  perbuatan  perundungan online dengan  mengumbar keburukan orang lain  dan/atau dengan pencemaran  nama baik orang lain dapat diberikan sanksi yang tegas oleh negara jika hal tersebut dilaporkan oleh pihak korban yang  bersangkutan  dan  dapat  diproses  secara  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  di  hukum nasional Negara Indonesia (Hatta, 2018).
Membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  maupun  korban  dalam  tindak perundungan online di Indonesia, sarana perlindungan hukum tersebut terbagi atas 2 (dua) yaitu sebagai  berikut  (Hadjon, 1987): 1)  Perlindungan  hukum Preventif; dan 2) Perlindungan  hukum Represif.  Kedua  bentuk  sarana  perlindungan  hukum  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, baik pihak pelaku  maupun pihak korban (Disemadi, Al-Fatih & Yusro, 2020). Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kedua  belah  pihak  dalam  perkara  perundungan  online,  maka  penulis  akan  menganalisa permasalahan tersebut dengan cara  mengkaitkan teori perlindungan hukum di atas dengan  hasil pembahasan sebagai berikut:
1) Perlindungan Hukum Preventif
Bertujuan  sebagai  upaya  pencegahan  terjadinya  suatu  sengketa  atau  perkara  di  kalangan masyarakat.  Pencegahan  tersebut  dilakukan  dengan  diterbitkannya  undang-undang  terkait oleh  pemerintah  untuk  membatasi  hal-hal  yang  boleh  dilakukan  maupun  tidak  boleh
dilakukan  masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat  atau  biasa  disebut  dengan  kaidah hukum  yang  berisikan  perintah  dan  larangan  (Kusuma,  2018).  Ditinjau  dari  aspek  sarana peraturan perundang-undangan, maka di Indonesia baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah  telah  mengatur  ketentuan  mengenai  perlindungan  hukum  untuk  tindak  perundungan online,  sebagaimana  hal  tersebut  telah  diatur  dalam  beberapa  peraturan  sebagai  berikut; Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Fatwa MUI No.  24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial; Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; dan  Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Keseluruhan peraturan tersebut dijadikan sarana Perlindungan hukum preventif bagi  pelaku  maupun  korban  dalam  perundungan  online  untuk  dapat  menjamin  pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat.

## 2) Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  jenis  ini  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  dan/atau  perkara dengan  menggunakan  sarana  lembaga  peradilan  (Ikhsan,  Disemadi,  Kurniawan  &  Pujiyono, 2020).  Dengan  demikian,  perlindungan  hukum  represif  erat  kaitannya  dengan  suatu  proses penegakkan hukumnya (Mirza, 2020). Dalam penelitian ini, penulis telah menganalisa satu kasus yang  berkaitan  dengan  perundungan  online  yang  sebelumnya  dibahas  dalam  studi  kasus  pada hasil  penelitian.  Berdasarkan  analisa  penulis,  perkara  Nomor  331/Pid.Sus/2019/PN  Bna  yang diajukan oleh korban ke Pengadilan Banda Aceh telah diselesaikan atau diproses dengan perkara ringan. Merujuk pada perspektif hukum Islam maka mengenai perkara perundungan online yang termasuk  kedalam  kategori Jarimah  Ta’zir ,  maka  besaran  hukuman/sanksi/ uqubat- nya ditentukan  oleh  penguasa  atau  majelis  hakim.  Majelis  hakim  dalam  memberikan  suatu  putusan terhadap perkara perlu untuk memerhatikan atau mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat persidangan, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi hak-hak para pihak.
Hanya  saja  yang  menjadi  masalah  dan  faktor  utama  terjadinya  perundungan  online  di Indonesia  ialah  kurangnnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  peraturan-peraturan  yang  telah dibuat  oleh  pemerintah.  Sehingga  hal  tersebut  membuat  perundungan  online  menjadi  hal  biasa yang ditemukan dimasyarakat. Minimnya pelaporan kepada pihak berwajib terkait perundungan online  pun  dapat  menjadi  faktor  berkembangnya  perundungan  online  di  media  sosial  karena pihak  korban  yang  enggan  untuk  melapor  kepada  pihak  berwajib  dan  lebih  memilih  untuk membiarkan hal tersebut.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  sumber-sumber  hukum  Islam  (Al-qur’an,  Al-hadis,  Al-Ijma’,  dan  Al-Qiyas), perbuatan  perundungan  online  termasuk  kedalam  kategori  perbuatan  dosa  yang  dilarang  oleh Allah.  Pengkategorian  perundungan  online  jika  dikaitkan  dengan  firman-firman  Allah  yang disampaikan dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ditetapkan-Nya, maka perundungan online  yang  dilakukan  dengan  cara  menghina,  mencela,  orang  lain  ialah  merupakan  pekerjaan orang  yang zalim .  Sehingga  perbuatan  perundungan  online  tersebut  akan  diberikan  balasan dengan azab yang pedih oleh Allah kelak.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Perundungan  online  digolongkan  kedalam  tindak  pidana  atau  di  dalam  Islam  dikenal dengan sebutan Jinayah serta sebagai suatu perbuatan pidana (jarimah) dapat diberikan hukuman (uqubat) Ta’zir . Uqubat ta’zir besarannya ditentukan oleh penguasa atau hakim karena tidak ada pengaturan  secara  terperinci  dalam  qanun  aceh  mengenai  besar  hukuman  yang  diberikan  pada perbuatan  yang  termasuk  dalam jarimah  ta’zir tersebut. Upaya  Perlindungan  hukum  secara hukum  Islam  dan  hukum  Nasional  bagi  pelaku  maupun  korban  perundungan  online  dapat diberikan melalui dua sarana perlindungan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Philipus Hadjon  dalam  teorinya,  yaitu;  a)  Perlindungan  Hukum  Preventif,  pengaturan  mengenai perundungan  online  dalam  beberapa  undang-undang  sebagai  sarana  untuk  mencegah  terjadinya perbuatan  perundungan  online,  b)  Sedangkan  Perlindungan  hukum  Represif,  ditempuh  dengan menggunakan  sarana  lembaga  peradilan,  pihak  korban  dapat  memproses  perkara  nya  seperti yang  dilakukan  di  Aceh  pada  perkara  Nomor  331/Pid.Sus/2019/PN  Bna  ke  jalur  pengadilan. dalam perkara tersebut hakim memutuskan Terdakwa untuk dihukum dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.D.  (2019). Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Bakhtiar,  Y.  (2017).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penyelesaian  Kekerasan  Bullying  di Sekolah. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam , 6 (1).
Databoks. (2019). Retrieved  from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei- apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos,  diakses  pada  tanggal  28  September 2020.
Disemadi,  H.  S.,  Al-Fatih,  S.,  &  Yusro,  M.  A.  (2020).  Indonesian  Children  Protection  against Commercial  Sexual  Exploitation  through  Siri  Marriage  Practices  in  Maqashid  Al-Shariah Perspective. Brawijaya Law Journal , 7 (2).
Efendi, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif & Empiris . Jakarta: Kencana.
Hadjon, P.M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT Bina Ilmu.
Hatta,  M.  (2018).  Tindakan  Perundungan  (Bullying)  dalam  Dunia  Pendidikan  Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , 41 (2).
Ikhsan,  I.,  Disemadi,  H.  S.,  Kurniawan,  S.,  &  Pujiyono,  P.  (2020).  Upaya  Perlindungan  Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan “New Normal” Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2), 225-242.
Kusuma,  J.  D.  (2018).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Cyber  Bullying  Oleh  Anak Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Jurnal Unizar Law Review , 1 (1), 1-16.
Laurensius, S., Situngkir, D., Putri, R., & Fauzi, R. (2018). Cyber Bullying Against Children In Indonesia.  In International  Conference  on  Social  Sciences,  Humanities,  Economics  and Law . European Alliance for Innovation (EAI).
Mardani. (2018). Hukum Pidana Islam, Jakarta: Kencana.
Mardani. (2019). Hukum Pidana Islam . Jakarta: Kencana.
Mirza,  T.  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Bullying  Yang  Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Jiwa. SOEPRA , 6 (2).
Mukhlishotin, M. N. (2017). Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam , 3 (2), 370-402.
Ramli,  A.  M.  (2018).  Dinamika  Konvergensi  Hukum  Telematika  dalam  Sistem  Hukum Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (4), 1-11.
Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying Pada Remaja. Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan , 4 (1), 35-44.
Suseno,  E.  (2018).  Tindakan  (Bullying)  Dalam  Dunia  Pendidikan  Ditinjau  Dari  Persfektif Hukum Pidana Islam. Sol Justicia , 1 (1), 29-35.
Syhabudin, A. (2019). Keadilan Dan Kezaliman Dalam Perspektif Al-Qur’an. Al-Akhbar , 7 (2).
Utami, A. S. F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying pada kalangan remaja. Cakrawala-Jurnal Humaniora , 18 (2), 257-262.
Wijayanti, A., Listiyani, L. R., Putrianti, F. G., Nurhayati, R., & Achmad, N. (2020). Pelatihan Literasi Teknologi berbasis Ajaran Ki Hajar Dewantara untuk Mencegah Cyberbullying. JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) , 5 (2).