## Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo
Amandha Dwi Cahya Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital Bandung Kampus 1, Jl. Cibogo No. Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000, Indonesia amandhadwich30@gmail.com
Meilani Purwanti Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital Bandung Kampus 1, Jl. Cibogo No. Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000, Indonesia meilanipurwanti@digitechuniversity.ac.id

## Article’s History:
Received 24 Juni 2023; Received in revised form 3 Juli 2023; Accepted 20 Juli 2023; Published 1 Agustus 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Cahya, A. D., & Purwanti, M. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018  Di  Kecamatan  Jogorogo.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi),  9  (4).  1276-1283. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1308

## Abstrak
Permasalahan pada penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jogorogo Tentang adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Jogorogo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripptif kualitatif dimana sumber data penelitian ini berdasarkan hasil wawancara langsung kepada 15 pelaku UMKM di Kecamatan Jogorogo. Berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  para  pelaku  umkm  terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogorogo masih sangat rendah.
Kata kunci: Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, Pemahaman Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Sektor swasta saat ini memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak oleh karena itu pemerintah saat ini memberikan perhatian lebih kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh  orang  atau  sekelompok  orang  dengan  sejumlah  modal  tertentu  dan  mendirikan  usaha  dengan  tujuan  untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Sony Warsono et al., 2010:5). Salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, merupakan revisi yang telah di sahkan dan resmi mengganti dan mencabut PP No. 46 Tahun 2013. Perubahan tersebut berupa pemangkasan tarif pajak yang sebelumnya 1% sekarang menjadi 0,5%. Selain itu PP No.23 Tahun 2018 ini juga mengatur mengenai batas waktu dalam melaksanakan pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu tujuh tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Tahun  pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya pemerintah ini.
Kabupaten Ngawi juga memiliki pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Menurut data  pemerintah  yang  disampaikan  kepala  Dinkop-UM  Kabupaten  Ngawi,  Harsoyo,  jumat  (26/03/2021)  terdapat 84.729 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi dan yang menghailkan produk mencapai 46 ribu. Kecamatan Jogorogo merupakan salah satu yang memiliki pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup
banyak namun sayangnya dari banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada tingkat kesadaran Wajib  Pajak  nya  masih  sangat  rendah.  Wajib  Pajak  akan  memenuhi  perpajakan  jika  Wajib  Pajak  paham  dengan ketentuan  dan  tata  cara  perpajakan,  maka  dari  itu  pemerintah  Kabupaten  Ngawi  harus  lebih  aktif  lagi  dalam memberikan  pemahaman  tentang  perpajakan  kepada  Wajib  Pajak  khususnya  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  dan  pemahaman  yang  diberikan  bisa  berupa  sosialisasi  atau  pelatihan  tentang  perpajakan. Kondisi  inilah yang  mendorong  peneliti untuk  untuk  menemukan  berbagai informasi  bagaimana  pengetahuan  dan pemahaman  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  terhadap  PP  No.23  Tahun  2018  Di  Kecamatan Jogorogo.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## Teory Of Planned Behavior
Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Teori ini mempelajari prilaku manusia terutama terkait minat seseorang terhadap sesuatu.  Dengan  menyediakan  suatu  kerangka  untuk  mempelajari  sikap  individu  terhadap  perilaku  kita  dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap. Theory of planned behavior ini memiliki tiga hal yang dapat mempengaruhi niat individu yaitu behavioral belief yang merupakan keyakinan individu akan hasil dari sesuatu perilaku (out belief) , normative belief merupakan keyakinan tentang harapan normative  individu  dan  motivasi  untuk  memenuhi  harapan  tersebut,  dan  evaluasi  terhadap  hasil  dari  keyakinan tersebut.
Teori pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternative yang dihadapi dan  mengambil  tindakan  yang  menurut  perhitungan  merupakan  tindakan  yang  paling  cepat.  Teori  pengambilan keputusan pada penelitian ini berkaitan dengan pengetahuan Wajib Pajak akan manfaat yang diperoleh dari penetapan PP No. 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 0,5%. Berdasarkan theory of planned behavior, besarnya tarif pajak berkaitan dengan normative belief yang merupakan harapan yang dipresepsikan  satu  orang  atau  lebih  untuk  menyetujui  suatu  perilaku  dan  motivasi  seseorang  dalam  mematuhi kewajibannya ( cahyani& noviari,2019), selain itu pemahaman terhadap suatu peran juga sangatlah penting dalam menentukan keputusan ataupun perilaku individu.

## Pengetahuan Pajak
Pengetahuan terhadap pajak sangatlah penting bagi Wajib Pajak karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap  Wajib  Pajak  terhadap  system  perpajakan.  Kesadaran  Wajib  Pajak  akan  meningkat  apabila  Wajib  Pajak mengetahui  dan  bisa  melihat  sisi  positif  dari  adanya pajak,  oleh karena itu  pengetahuan  terhadap  pajak  harus  di tingkatkan baik secara fotmal maupun non formal. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara insentif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi Wajib Pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai  wujud  kepentingan  untuk  pembiayaan  dan  pembangunan  nasional  pemerintah  (Hidayatullah,2015). Pengetahuan terhadap pajak merupakan tahapan awal dari proses kepatuhan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak, maka pengetahuan akan peraturan perpajakan penting dalam menumbuhkan perilaku patuh (Witono,2008).

## Pemahaman Pajak
Pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  merupakan  cara  Wajib  Pajak  dam  memahami peraturan perpajakan. Pemahaman  perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang di mengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menterjemahkan dana atau menerapkan yang telah dipahaminya (Sri Rahayu et al.,2020). Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari prespektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga bagi negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pendekatan  hukum  ini  memperlihatkan  bahwa  pajak  yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun Wajib Pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro,2010).

## Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013
Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini sejatinya di tujukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut di paparkan poin-poin sebagai berikut:
1. Besar penghasilan Wajib Pajak yang di peroleh dari usaha memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak
2. Omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlate, maupun counter atau semacamnya baik pusat atau pun cabang.
3. Ketentuan pembayaran pajak terutang harus dbayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto.

## Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan  pemerintah  No.23  Tahun  2018  adalah  peraturan  pemerintah  tentang  pajak  penghasilan  atas peghasilan dari usaha yang diterma atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak dan tarif pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 0,5%.

## Menurut pasal 7
1. Wajib pajak sebagaimana dimaksud  dalam pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 ( empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
2. Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksid pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang- Undang Pajak Penghasilan.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pengertian  menurut  Undang-Undang  terbaru  yang  dikeluarkan  pemerintah  tentang  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2008 BAB 1 Pasal 1 di sebutkan bahwa:
1. Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dana  atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Putri et al.,2019)

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Sumber data dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh  dari
pengamatan secara langsung terhadap 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk wawancara.

## Teknik pengambilan sampel
Teknik  purposive  sampling  yaitu  cara  pengambilan  sempel  yang  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan tertentu.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  15  Wajib  Pajak  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di kecamatan Jogorogo dengan syarat:
1. Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di kecamatan Jogorogo
2. Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mempunyai laporan keuangan yang jelas.
3. Usaha yang di lakukan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih berjalan.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi variabel-variavel penelitian yaitu pemahaman Wajib Pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisis objek yang diteliti. Tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai beriikut:
1. Menganalisis  Pengetahuan  Wajib  Pajak  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di  Kecamatan Jogorogo.
2. Menganalisis  Pemahaman  Wajib  Pajak  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di  Kecamatan Jogorogo
3. Menganalisis Wajib Pajak Usaha Mikroo Kecil Menengah (UMKM) mengenai kepemilikan NPWP
4. Penganalisis Pengetahuan danPemahaman mengenai tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
5. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang penerapan pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu berdasarkan Jenis Kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 13 orang atau 87%  dan laki-laki hanya 2 orang atau 13%. Sedangkan untuk usia paling banyak berada pada usia 31 tahun hingga 40 tahun. Jenis Usaha yang terdata bergerak di bidang usaha dagang sebanyak 4 usaha atau 27% dan industri sebanyak 11 usaha atau 73%, dan yang terakhir Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah memiliki NPWP sebanyak 8 orang atau 53% dan yang belum sebanyak 7 orang atau 47%.
a. Jenis Kelamin
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki-Laki 2 13 % Perempuan 13 87% Total 15 100%
b. Usia Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia Usia Jumlah Presentase < 20 2 13 % 21-30 4 27 % 31-40 5 33 % > 40 4 27 % Total 15 100 % c. Jenis Usaha Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha Jenis Usaha Jumlah Presentase Dagang 4 27 % Industri 11 73 % Total 15 100 % d. NPWP Tabel 4.4 Karakteristik Responden berdasarkan kepemilikan NPWP NPWP Jumlah Presentase Sudah Memiliki 8 53 % Belum Memiliki 7 47% Total 15 100%

## Pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
Pengetahuan terhadap pajak sangat penting bagi seorang Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogorogo masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mana 11 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengatakan  belum mengetahui tentang adanya Peraturan tersebut dan 4 yang lainnya mengatakan sudah mengetahui nya. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut begitupun dengan tarif yang dikenakan dikarenakan beberapa alasan seperti usaha yang dimiliki mereka masih baru, terlalu sibuk mengembangkan usaha mereka, dan selain itu mereka juga seperti merasa takut dan risau saat ada yang membahas atau bertanya tentang pajak. Hal ini dapat dilihat dari hanya ada 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersedia di wawancarai.
Hasil diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Vitoria  Simanungkalit  dalam  acara  seminar  Katadata  tentang  UMKM  Bangkit  Bersama  Pajak  via  Virtual,  Senin (13/07/2020). Vitoria Simanungkalit menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang takut akan kata pajak. Oleh karena itu dirinya meminta pihak DJP dan Bea cukai yang mengamankan penerimaan negara sektor perpajakan bisa ikut terlibat dalam sosialisasi insentif ini. Vitoria Simanungkalit berkata:
“K enapa  pajak  itu  tidak  mengerikan,  bukan  vampire  yang  menghisap  mereka,  jadi  pakai  Bahasa  obral, bahasa-bahasa itu yang kita kemas, sehingga UMKM merasa kalau datang ke pajak itu di sambut dengan ramah karena UMKM merasa itu seperti terdakwa ditanya ini ditanya itu jadi kemasan sosialisasi itu harus ramah agar mereka bisa diterima sesuai dengan penghasilannya.
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya apabila para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  khususnya  yang  berada  di  Kecamatan  Jogorogo  tidak  memiliki  rasa  takut  terhadap  pajak  maka  besar kemungkinan bahwa mereka juga akan lebih aktif dalam mencari informasi seputar perpajakan khususnya tentang peraturan perpajakan yang mengatur pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 meski kini Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 pada bulan Desember 2022.

## Pemahaman Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
Dikarenakan sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Jogorogo belum mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, membuat mereka kurang memahami tentang isi yang ada di peraturan tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman perpajakan tentang pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo sangat di butuhkan peranan langsung dari pemerintah dalam upaya meningkatkan pemahaman dengan lebih sering mengadakan sosialisasi tentang perpajakan.
Hal ini sesuai dengan pemberitaan yang di tulis oleh Sharla Aulia Ulaila Reza pada tahun 2021 di Pajak.com, pada pemberitaan tersebut di sampaikan bahwa salah satu penyebab mengapa angka malas bayar pajak khususnya bagi  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  menengah  (UMKM)  masih  tinggi  adalah  karena  kurangnya  rangkulan  pemerintah daerah  kepada  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah(UMKM),  dalam  hal  ini  pemerintah  mengambil  peranan penting  sebagai  penggerak  pembayaran  pajak.  Para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM) di kecamatan Jogorogo juga mengatakan bahwa mereka juga belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang perpajakan, sosialisasi  dan  pelatihan  yang  selama  ini  mereka  ikuti  adalah  tentang  bagaimana  cara  mengembangkan  usaha mereka, promosi dan bagaimana cara pendaftaran untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagagan (SIUP).
Upaya pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan menunjukan bahwa pemerintah daerah telah memberikan  fasilitas  kepada  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  untuk  mengembangkan  usaha mereka namun dalam sosialisasi dan pelatihan yang diberikan sayangnya pemerintah tidak memberitahukan bahwa sebenarnya sosialisasi dan pelatihan yang mereka terima adalah bentuk dari hasil apabila mereka rajin membayar pajak. Apabila para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyadari dan merasakan hasil dari pembayaran pajak maka mereka akan  lebih ingin memahami tentang peraturan perpajakan dikarenakan mereka juga  semakin sadar akan pentingnya membayar pajak.

## Perbedaan Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 antara pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah memiliki NPWP dengan yang belum memiliki NPWP.
Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa di sebut NPWP ini adalah identitas Wajib Pajak yang diberikan oleh Derektorat Jendral Pajak (DJP) yang biasa digunakan  untuk mengurus administrasi perpajakan. Selain itu NPWP juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), oleh karena itu seharusnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo sudah Memiliki NPWP. Hal ini  sesuai  dengan  indikator  pemahaman  Wajib  Pajak  yang  mana  indikator  tersebut  menjelaskan  kewajiban  untuk memiliki NPWP.
Hasil dari wawancara kepada 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo, 7 dari mereka mengatakan belum memiliki NPWP sedangkan 8 sisanya sudah memiliki NPWP, hal ini menandakan bahwa  hampir  setengahnya  dari  ke  15  pelaku  Usaha Mikro  Kecil Menengah  (UMKM) belum  mendaftarkan  usaha mereka agar mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal yang menjadi alasan mengapa mereka belum mendaftarkan perijinan usaha mereka meskipun sebenarnya pemerintah sudah sering mengadakan sosialisasi dan
pelatihan tentang perijinan usaha adalah karena mereka merasa bahwa usaha nya masih baru dan usahanya juga masih kecil. Disisi 8 orang yang sudah memiliki NPWP justru merasa bahwa NPWP dan SIUP itu sangatkah penting bagi kelangsungan usaha mereka.
Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Jogorogo baik yang sudah atau yang belum Memiliki NPWP mengatakan bahwa mereka belum memahami isi dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Namun setidaknya meskipun yang sudah memiliki NPWP tidak memahami isi dari peraturan tersebut mereka mengaku bahwa mereka rajin membayar pajak yang lainnya seperti pajak kendaraan dan pajak bumi. Sedangkan para pelaku Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  belum  memiliki  NPWP  menganggap  membayar  pajak  itu  penting tergantung dari penghasilan yang mereka peroleh.

## Penerapan pajak oleh Wajib Pajak yang memahami isi dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
Dikarenakan 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo tidak memahami isi dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 sehingga membuat tingkat penerapannya juga menjadi sangat rendah. Dimana ke 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan jujur mengatakan belum ada yang melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan tarif yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
Hasil tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Mentri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki yang mengatakan kontribusi pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional padalah jumlah Wajib Pajaknya sudah meningkat. Oleh karena itu ia mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk patuh membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0.5% dari omset. Pada saat webinar Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing UMKM, Kamis (16/09/2021) Teten Masduki mengatakan dalam sambutannya:
“M elalui  skema  pajak  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.23  Tahun  2018,  UMKM  mendapatkan  beberapa manfaat penting, yaitu perhitungan pajak dengan cara mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatana kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan ak ses UMKM naik kelas lebih terbuka”.
Pemahaman  terhadap  pajak  sangat  berpengaruh  terhadap  penerapannya,  pemahaman  yang  di  maksud adalah pemahaman dari pengetahuan tentang adanya peraturan perpajakan tersebut, berapa tarif  yang kenakan, bagaimana prosedur pembayaran pajaknya dan seperti apakah sanksi pajak yang dikenakan apabila tidak membayar pajak. Namun sayangnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo tidak memahami tenatang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sehingga membuat mereka belum sempat membayar pajak yang sesuai dengan tarif tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka simpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalahsebagai berikut:
1. Tingkat  pengetahuan  Wajib  Pajak  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Terhadap  peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogorogo masih sangat rendah.
2. Dari 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah diwawancarai mereka semua mengatakan tidak memahami isi dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
3. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik yang sudah memiliki NPWP atau belum memiliki NPWP sama-sama belum memahami isi dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
4. Penerapan Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih sangat rendah.

## REFERENSI
Cahyani, L. P. G., dan Noviari, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi, 26, 1885.
Fitria. A. 2020.Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua. universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
Hapsari, A. dan Kholis, N. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4(1): 56 – 67.
Harun, I., Diana, N., dan Mawardi, C. M. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. E-Jra 08(10): 1 – 13.
Hartadi. G. 2019. Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap penerapan peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan. Jurnal ilmu dan riset akuntansi,8(9)
Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Andi. Yogyakarta.
Ningsih,S.S., Saragih, 2020. Pemahaman Wajibpajak pelaku umkm mengenai peraturan pemerintah terntang PP No.23 tahun 2018 tentang ketentuan pakal UMKM. Jurnal riset akuntansi dan bisnis,20(1),38-44
Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 12 juli 2013 lembaran negara republik Indonesia tahun 2013 no 106.
Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 8 juni 2018.
Detikdinance.com. (2020, 13 Juli ). Bu Sri Mulyani, Banyak Pelaku UMKM Masih Bingung soal Pajak. Diakses pada 06 Juni 2023 mailto:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5091309/bu-sri-mulyani-banyak- pelaku-umkm-masih-bingung-soal-pajak
Kompas.com. (2021, 16 September). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. Diakses pada 06 Juni 2023 mailto:https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih- sangat-rendah
TI Berita.com. (2021, 26 Maret). Ngawi Punya 80 Ribu UMKM, Ini Upaya UM Mengenalkan Produk Lokal. Diakses Pada 19 November 2022 mailto:https://jatim.times.co.id/news/berita/vu235wxeqe/ngawi-punya-80-ribu- umkm-ini-upaya-dinkop-um-mengenalkan-produk-lokal