## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA MATARAM
Siti Rahimah Nurdiana 1) Lilik Handajani 2) Alamsyah 3)
1) Sekretariat Daerah Kota Mataram
2,3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, NTB, Indonesia E-mail : rahimahnurdiana.siti@gmail.com / telp : +6287864439274

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh  Inventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  penilaian  aset  serta  pengawasan  dan pengendalian  aset  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap  milik  Pemerintah  Kota Mataram.  Pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling , dengan responden berjumlah 73 orang yaitu para pengurus barang dan pejabat eselon IV yang  ada  di  masing-masing  SKPD  di  Kota  Mataram.  Penelitian  ini  menggunakan  alat analisis  data  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bukti  empiris  bahwa inventarisasi  aset,  pengawasan  dan  pengendalian  aset  berpengaruh  positif  terhadap optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap  Pemerintah  Kota  Mataram.  Namun  demikian,  legal audit aset dan penilaian  aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset. Temuan  penelitian  mengindikasikan,  bahwa  semakin  baik  kegiatan  inventarisasi  serta pengawasan  dan  pengendalian  aset,  maka  pemanfaatan  aset  tetap  semakin  optimal, indikasi  lain  menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Kota  Mataram  masih  kurang  maksimal dalam  melaksanakan  kegiatan  legal  audit  aset  dan  penilaian  aset  karena  terkendala masalah  legalitas.  Implikasi  penelitian  ini  mengarah  pada  perlunya  akuntabilitas pengelolaan  aset-aset  milik  pemerintah  guna  meningkatkan  optimalisasi  pemanfaatan aset  tetap  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah.  Dengan  demikian  aset-aset  daerah  yang dimiliki dapat lebih berdayaguna dan memberikan potensi pendapatan bagi pemerintah, lebih  lanjut  perlunya  upaya  penertiban  aset  untuk  menjaga  keamanan  dan  kepemilikan aset-aset yang dimiliki.
Kata kunci :   Inventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  manajemen  aset,  optimalisasi pemanfaatan aset tetap, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian

## Abstract
The purpose of this study was to examine and provide empirical evidence about the  Effect  of  asset  inventory,  legal  audit  of  assets,  asset  valuation  and  monitoring  and control  of  assets  to  optimize  the  utilization  of  fixed  assets  belonging  to  the  City  of Mataram. Sampling using purposive sampling method, with the respondent amounted to 73  people,  namely  the  administrator  of  goods  and  the  echelon  IV  in  each  SKPD  in Mataram.  This  study  uses  multiple  regression  data  analysis  tools.The  results  showed empirical evidence that the asset inventory, monitoring and control of assets has positive influence on optimizing the utilization of fixed assets of the City of Mataram. However, legal  audit  of  assets  and  asset  valuation  does  not  affect  the  optimization  of  asset utilization.  The  study's  findings  indicate  that  the  better  the  inventory  as  well  as  the supervision  and  control  of  the  asset,  then  the  more  optimal  utilization  of  fixed  assets, other indications explained that the City of Mataram is still yet maximum in conducting legal audit of assets and the valuation of assets due to constrained problems of legality. The implications of this study lead to the need for accountability in the management of government-owned assets in order to improve the optimization of the utilization of fixed assets  owned  by  the  Government.  Thus  assets  owned  area  can  be  more  efficiently  and
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
provide potential revenue for the government, further the need for enforcement efforts to maintain the security of assets and ownership of assets owned.
Keywo rds : Inventory of assets, legal audit of assets, asset management, optimizing the utilization of fixed assets, asset valuation, monitoring and control

## PENDAHULUAN
Pengelolaan aset daerah adalah merupakan komponen yang sangat penting dalam memberikan  laporan  keuangan  yang  akuntabel  dan  dapat  dipercaya.  Komponen keuangan  seperti  halnya  neraca  akan  lengkap  dan  dapat  dipercaya  jika  penatausahaan aset  antara  fisik  aset,  dokumen  kepemilikan  dan  penatausahaan  dalam  buku  inventaris mempunyai kesesuaian.  Nilai aset  yang disajikan dalam neraca  adalah merupakan hasil dari  manajemen  aset,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  proses  pengelolaan  atau manajemen  aset  adalah  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  terhadap  laporan keuangan,  penyajian  nilai  aset  bisa  salah  saji  ( overstate atau understate )  sangat tergantung dari pengelolaan asetnya.
Aset  daerah  selain  sebagai  sarana  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi masyarakat juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, hal ini terkait  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki dengan bentuk- bentuk pemanfaatan  yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, seperti Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna serah, Bangun Serah guna dan Kerjasama penyediaan infrastruktur.
Aset  Pemerintah  yang  belum  dimanfaatkan  perlu  didayagunakan  secara  optimal sehingga  tidak  akan  membebani  Anggaran  Belanja  Daerah  khususnya  biaya pemeliharaan  dan  kemungkinan  adanya  penyerobotan  dari  pihak  ketiga  yang  tidak bertanggungjawab.  Pemanfaatan  barang/aset  daerah  yang  optimal  akan  menciptakan sumber  Pendapatan  Asli  Daerah.    Berbagai  bukti  empiris  yang  telah  didapatkan  untuk menunjukkan faktor-faktor manajemen aset yang berpengaruh terhadap optimalisasi aset antara  lain  penelitian  Widayanti  (2010)  yang  menyatakan  bahwa  identifikasi, inventarisasi  dan  penilaian  berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan aset.  Jusmin  (2013)  juga  menunjukkan  bahwa  inventarisasi,  penilaian  dan  pengawasan serta  pengendalian  secara  parsial  terbukti  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap optimalisasi aset
Hasil  penelitian  yang  berbeda  dibuktikan  oleh  Antoh  (2012)  yang  menyatakan bahwa  secara  individual  inventarisasi,  penilaian  serta  pengawasan  dan  pengendalian tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  aset,  sedangkan  untuk  legal  audit dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset.
Hasil  penelitian  ini  mengarah  pada  perlunya  akuntabilitas  pengelolaan  aset-aset milik pemerintah guna  meningkatkan optimalisasi pemanfaatan  aset tetap  yang dimiliki oleh  Pemerintah.  Dengan  demikian  aset-aset  daerah  yang  dimiliki  dapat  lebih berdayaguna  dan  memberikan  potensi  pendapatan  bagi  pemerintah.  Lebih  lanjut  perlu dilakukan  upaya  penertiban  aset  untuk  menjaga  keamanan  dan  kepemilikan  aset-aset yang  dimiliki.  Penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  untuk  membuktikan  dan merumuskan pengelolaan terbaik aset untuk optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

## LANDASAN TEORI
Teori Keagenan ( Agency Theory ) A gency  theory dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  melalui  kegiatan  pengawasan dan pengendalian  yang dilakukan oleh principal dalam rangka pengelolaan aset daerah. Adanya  pemisahan  kepemilikan  oleh principal dengan  pengendalian  oleh  agen  dalam
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
sebuah  organisasi  cenderung  menimbulkan  konflik  keagenan  diantara principal dan agen,  di  satu  sisi, agen secara  moral  bertanggung  jawab  mengoptimalkan  keuntungan principal ,  namun  di  sisi  lain  manajemen  juga  berkepentingan  memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah agensi, sehingga diperlukan  adanya  pengawasan  dan  pengendalian  yang  terus  menerus  dari  intern organisasi  maupun  dari  pihak  eksternal.  Dalam  penelitian  ini  pengawasan  dan pengendalian  difokuskan  pada  pengawasan  dan  pengendalian  yang  dilakukan  oleh pengelola  barang  dan  pengguna  barang  di  masing-masing  SKPD.  Berdasarkan teori keagenan pengelolaan  sumber  daya  oleh  pemerintah  harus  diawasi  untuk  memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Teori Stewardship ( S tewardship Theory ) Teori stewardship berasumsi  bahwa  manusia  pada  hakikatnya  mampu  bertindak dengan  penuh  tanggung  jawab,  dapat  dipercaya,  berintegritas  tinggi  dan  memiliki kejujuran.  Teori  ini  memandang  manajemen  sebagai  pihak  yang  mampu  melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Konsep  teori  ini  didasarkan  pada  asas  kepercayaan  pada  pihak  yang diberikan  wewenang,  dimana  manajemen  dalam  suatu  organisasi  dicerminkan  sebagai good  steward yang  melaksanakan  tugas  yang  diberikan  oleh  atasannya  secara  penuh tanggung jawab. Berdasarkan argumentasi diatas, maka pengelola aset pada setiap satuan kerja  adalah  merupakan steward atau  pelayan  yang  dianggap  mampu  untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan aset untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang juga  merupakan  kebutuhan  manajernya  atau  atasan  langsung  dengan  penuh  tanggung jawab. Para pengelola aset bekerja dengan sungguh-sungguh secara bersama-sama  agar tujuan  dan  sasaran  organisasi  berupa  terkelolanya  aset  secara  tertib  dan  benar  sehingga optimalisasi  pemanfaatan  aset  milik  pemerintah  yang  berada  dalam  pengelolaannya dapat tercapai.

## Aset Tetap dan Manajemen Aset
Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh pemerintah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dimana  manfaat  ekonomi  dan/atau sosial  dimasa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan dan sumber-sumber daya  yang dipelihara karena  alasan sejarah dan budaya  (PP N o . 71 tahun 2010). Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut  untuk  memberikan  sumbangan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  bagi kegiatan  operasional  pemerintah,  berupa  aliran  pendapatan  atau  penghematan  belanja bagi pemerintah (SAP, 2010).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik  Negara/Daerah  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  barang  milik  daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksudkan mencakup barang yang diperoleh  sebagai  pelaksanaan  perjanjian/kontrak  barang  yang  diperoleh  berdasarkan ketentuan undang-undang, barang  yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pengertian  Aset  Tetap  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP)  adalah  aset  berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas) bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat umum. Dengan batasan  pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap  yang  dimilikinya  meskipun  aset  tetap  tersebut  digunakan  oleh  pihak  lain. Pemerintah juga harus mencatat  hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  tetapi  tujuan  penggunaannya  untuk  dikonsumsi
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
dalam  operasi  pemerintah  tidak  termasuk  dalam  pengertian  aset  tetap  karena  tidak memenuhi  definisi  aset  tetap  di  atas,  misalnya  aset  tetap  yang  dibeli  pemerintah  untuk diserahkan kepada masyarakat.
Definisi pengelolaan atau manajemen aset dalam ketentuan umum PP yang resmi dikeluarkan secara eksplisit sebetulnya tidak ada. Namun demikian ada beberapa definisi yang berbeda tentang manajemen aset yang dapat kita lihat (Haryono, 2007), diantaranya adalah sebagai berikut :
Asosiasi  Transportasi  Kanada mendefinisikan  manajemen  aset  sebagai  Strategi bisnis yang komprehensif dengan mempekerjakan orang, informasi dan teknologi secara efektif dan efisien mengalokasikan dana  yang tersedia antara kebutuhan  aset agar lebih bernilai  dan  kebutuhan  persaingan  aset. Kaganova  dan  McKellar mendefinisikan manajemen  aset sebagai  sebagai proses pengambilan keputusan dan implementasi  yang berhubungan dengan pengambilalihan, penggunaan dan pelepasan real property.
Dari  beragam  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen  aset mencakup  proses  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  penghapusan  ( disposal )  serta monitoring terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi atau Kementerian Negara/Lembaga (K/L) (Hadinata, 2011; 3).

## Inventarisasi Aset
Berdasarkan peraturan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  menyatakan  inventarisasi  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pendataan, pencatatan  dan  pelaporan  hasil  pendataan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Barang inventarisasi adalah seluruh barang  yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah  yang penggunaanya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku  Inventarisasi. Agar  buku  inventarisasi  dapat  digunakan  sesuai  dengan  fungsi  dan  perananya,  maka pelaksanaanya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap,  dan  akurat  sehingga  dapat  memberikan  informasi  yang  tepat.  Lebih  lanjut terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian inventarisasi antara lain :
Menurut  Siregar  (2004:518)  “Inventarisasi  aset,  terdiri  atas  dua  aspek,  yaitu inventarisasi  fisik  dan  yuridis/legal.  Aspek  fisik  terdiri  atas  bentuk,  luas,  lokasi, volume/jumlah,  jenis,  alamat  dan  lain-lain.  Aspek  yuridis  adalah  status  penguasaan, masalah  legal  yang  dimiliki,  batas  akhir  penguasaan  dan  lain-lain.  Proses  kerja  yang dilakukan adalah pendataan, kodefikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset”.
Menurut  Sugiama  (2013:173)  “Inventarisasi  aset  adalah  serangkaian  kegiatan untuk  melakukan  pendataan,  pencatatan,  pelaporan  hasil  pendataan  aset  dan mendokumentasikannya,  baik  aset  berrwujud  maupun  aset  tidak  berwujud  pada  suatu waktu  tertentu.  Inventarisasi  aset  dilakukan  untuk mendapatkan  data  seluruh  aset  yang dimiliki,  dikuasai  sebuah  organisasi  perusahaan  atau  instansi  pemerintah.  Seluruh  aset perlu  diinventarisasi  baik  yang  diperoleh  berdasarkan  beban  dana  sendiri  (investasi) hibau  ataupun  dari  cara  lainnya.  Menurut  Soleh  et.  al  (2010  :  196)  “Inventarisasi merupakan kegiatan/tindakan untuk melakukan penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian”.
Leg al audit Asset
Menurut  Siregar  (2004:  519)  legal  audit  merupakan  satu  lingkup  kerja manajemen  aset  yang  berupa  inventarisasi  status  penguasaan  aset,  sistem  dan  prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan  strategi  untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  legal  yang  terkait  dengan penguasaan  atau  pengalihan  aset.  Permasalahan  legal  yang  sering  ditemui  antara  lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
Menurut  Sugiama  (2013:173)  Legal  Audit  adalah  Kegiatan  pengauditan  tentang status  aset,  sistem  dan  prosedur  pengadaan,  sistem  dan  prosedur  pengalihan, pengidentifikasian  adanya  indikasi  permasalahan  legalitas,  pencarian  solusi  untuk memecahkan  masalah  legalitas  yang  terjadi  atau  terkait  dengan  penguasaan  dan pengalihan aset.
Menurut Naja (2006:32) Legal audit adalah Suatu proses penilaian terhadap data dan  fakta  atas  transaksi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan/bank  dengan  pihak  lainnya untuk  menilai  tingkat  keamanan  perusahaan/bank,  terutama  dalam  hal legal  risk  aspect yang  pada  akhirnya  akan  membahayakan  harta  perusahaan/bank,  yang  disajikan  dalam laporan hasil pemeriksaan mengenai opini dan saran perbaikan.
Perbedaan  antara  “ legal  audit ”  dan  audit-audit  lainnya  seperti  audit  pajak,  audit keuangan, audit perusahaan, dan lain sebagainya adalah bahwa seluruh audit-audit selain “ legal  audit ”  dilakukan  setelah  penutupan  tahun  buku  untuk  satu  periode  audit  yang diambil tanpa terkecuali disebut dengan post audit. Sedangkan “legal audit” dimulai dari hari pertama permulaan proyek yang ditangani atau dari permulaan proyek biasa disebut pre-audit.

## Penilaian Aset.
Penilaian  adalah  satu  proses  kerja  untuk  melakukan  penilaian  atas  aset  yang dikuasai.  Biasanya  ini  dikerjakan  oleh  konsultan  penilaian  yang  independen.  Hasil  dari nilai  tersebut  akan  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengetahui  nilai  kekayaan  maupun informasi  untuk  penerapan  harga  bagi  aset  yang  ingin  dijual  (Siregar,  2005:519). Sedangkan  menurut  Sugiama,  (2013  :173)  “Penilaian  Aset  adalah  Sebuah  proses  kerja untuk  menentukan  nilai  aset  yang  dimiliki,  sehingga  dapat  diketahui  secara  jelas  nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan maupun yang akan dihapuskan”. Berdasarkan  Perpmendagri  Nomor  17  tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang  Daerah,  penilaian  barang  milik  daerah  dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan  barang  milik  daerah.  Pelaksanaan  penilaian  barang  milik  daerah dilakukan  oleh  tim  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Daerah  dan  dapat melibatkan  dengan  lembaga  independen  bersertifikat dibidang  penilaian  aset;  penilaian barang  milik  daerah  khusus  untuk  tanah  dan/atau  bangunan,  dilakukan  dengan  estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar. Pengawasan dan pengendalian .
Pengawasan  dan  pengendalian  adalah  satu  permasalahan  yang  sering  menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja  aspek  ini  adalah  pengembangan  SIMA.  Melalui  SIMA,  transparasi  kerja  dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan terhadap  satu  aset,  termonitor  jelas,  mulai  dari  lingkup  penanganan  hingga  siapa  yang bertanggungjawab  menanganinya.  Hal  ini  yang  diharapkan  akan  menimalkan  KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah daerah. (Siregar, 2005:519). Sesuai dengan Pasal 91 PP 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan oleh (a) pengguna barang melalui pemantauan  dan  penertiban  dan/atau  (b)  Pengelola  Barang  melalui  pemantauan  dan investigasi  dan  Pasal  92  yang  menyatakan  bahwa  :  (1)  Pengguna  barang  melakukan pemantauan  dan  penertiban  terhadap  penggunaan,  pemanfaatan,  pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik Negara/daerah yang berada di  dalam  penguasaannya  (2)  Pelaksanaan  pemantauan  dan  penertiban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  kantor/satuan  kerja  dilaksanakan  oleh  kuasa  pengguna barang.  (3)  Pengguna  barang  dan  Kuasa  Pengguna  Barang  dapat  meminta  aparat
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
pengawasan  intern  Pemerintah  untuk  melakukan  audit  tindak  lanjut  hasil  pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pengguna barang dan  kuasa  pengguna  barang  menindaklanjuti  hasil  audit  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Optimalisasi aset
Menurut  Siregar  (2004:519)  “Optimalisasi  aset  merupakan  proses  kerja  dalam manajemen  aset  yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  potensi  fisik,  lokasi,  nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset- aset  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  diidentifikasi  dan  dikelompokan  atas  aset yang  memiliki  potensi  dan  tidak  memiliki  potensi.  Aset  yang  memiliki  potensi  dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.  Kriteria  untuk  menentukan  sektor-sektor  unggulan  tersebut  harus  terukur  dan transparan. Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor-faktor lainnya.
Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Siregar  (2004)  studi  optimalisasi  aset  Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan :
1. Identifikasi aset-aset Pemerintah Daerah yang ada,
2. Pengembangan data base aset Pemerintah Daerah,
3. Studi untuk menentukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik ( highest and best use ) atas aset-aset Pemerintah Daerah dan memberikan hasil dan laporan kegiatan baik dalam bentuk data-data terkini maupun dalam bentuk rekomendasi,
4. Pengembangan strategi optimalisasi aset-aset milik Pemerintah Daerah. Barang  daerah/  aset  Pemerintah  Daerah  yang  belum  dimanfaatkan  perlu didayagunakan  secara  optimal  sehingga  tidak  akan  membebani  Anggaran  Belanja Daerah khususnya biaya segi pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak  ketiga  yang  tidak  bertanggungjawab.  Pemanfaatan  barang/aset  daerah  yang optimal  akan  menciptakan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah.    Berdasarkan  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Negara/daerah adalah :
1. Sewa,  sewa  adalah  pemanfaatan  barang  milik  Negara/daerah  oleh  pihak  lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
2. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah  Daerah  atau  antar  Pemerintah  Daerah  dalam  jangka  waktu  tertentu tanpa  menerima  imbalan  dan  setelah  jangka  waktu  tersebut  berakhir  diserahkan kembali kepada pemerintah daerah.
3. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah oleh pihak  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu  dalam  rangka  peningkatan  penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
4. Bangun  Guna  serah  adalah  pemanfaatan  barang  milik  Negara/daerah  berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana  berikut fasilitasnya,  kemudian  didayagunakan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam  jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Bangun Serah guna, yaitu pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah oleh  pihak  lain  dengan  cara  mendirikan  bangunan  dan/atau  sarana  berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
didayagunakan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang disepakati.
5. Kerjasama  penyediaan  infrastruktur,  adalah  kerjasama  antara  pemerintah  dan badan  usaha  untuk  kegiatan  penyediaan  infrastruktur  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang,  tinjauan  pustaka,  dan  penelitian terdahulu, disusunlah rerangka konseptual seperti gambar di bawah :.

## Gambar 1. Rerangka Konseptual Penelitian

## Pengembangan Hipotesis
1. Hubungan Inventarisasi dan Optimalisasi pemanfaatan aset tetap
Kegiatan  inventarisasi  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  rangka pengendalian,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pengawasan  setiap  barang  sehingga variabel ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan aset (Syahputra, 2011)  Kegiatan  inventarisasi  dalam  hal  ini  pendataan,  kodefikasi/labeling, pengelompokan  dan  pembukuan/administrasi  dapat  memberikan  informasi  yang  tepat dalam penilaian, pengawasan dan pengendalian aset (Jusmin,2013).
Dari  kegiatan  inventarisasi  disusun  buku  inventaris  yang  menunjukkan  semua kekayaan  daerah  yang  bersifat  kebendaan,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak,  dan  dengan  adanya  buku  inventaris  yang  lengkap,  teratur  dan  berkelanjutan mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  sangat  penting  dalam  rangka  pengendalian, pemanfaatan,  pengamanan  dan  pengawasan  setiap  barang  serta  usaha  untuk menggunakan  memanfaatkan  setiap  barang  secara  maksimal  sesuai  dengan  tujuan  dan fungsinya masing-masing (Soleh et al, 2010:196)
Secara  keseluruhan  Inventarisasi  aset  berpengaruh  positif  terhadap  Optimalisasi pemanfaatan  aset  tetap,  seperti  penelitian  Widayanti  (2010),  Jusmin  (2013),  Fatima (2009),  Yanuarius  (2006),  Antonius  (2009),  Septiana  (2013)  dan  Ilham  (2013), kontradiksi dengan hasil penelitian Ayomi (2014) Antoh (2012) yang menyatakan bahwa Inventarisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  optimalisasi  aset.  Dengan  demikian  dapat dinyatakan hipotesis pertama sebagai berikut:
H 1 : Inventarisasi  berpengaruh  Positif  terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset tetap
Inventarisasi Optimalisasi aset Pengawasan dan Pengendalian Penilaian
Legal Audit
Teori Stewardship, Fatima (2009);
Widayanti (2010); Jusmin (2013); Yanuarius (2006); Antonius (2009); Septiana (2013); dan Ilham (2013)), Teori Stewardship, Ilham (2013); Ayomi (2014); Antoh (2012); Fatima (2009) dan
Septiana (2013
Teori Stewarship, Widayanti (2010), Jusmin (2013), Yanuarius (2006), Antonius (2009) dan Fatima (2009) Teori Keagenan, Jusmin (2013), Ayomi (2014), Antoh (2012), Yoga (2009) Syahputra (2011)
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15

## 2. Hubungan Legal Audit Aset dan Optimalisasi pemanfaatan aset
Legal  audit  adalah  merupakan  satu  lingkup  kerja  manajemen  aset  yang  berupa inventarisasi  status  penguasaan  aset,  sistem  dan  prosedur  penguasaan  aset  atau pengalihan  aset,  identifikasi  dan  mencari  solusi  atas  permasalahan  legal  yang  terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset (Siregar,2004:519).   Menurut Naja
(2006:32)  Legal  audit  adalah  Suatu  proses  penilaian  terhadap  data  dan  fakta  atas transaksi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan/bank  dengan  pihak  lainnya  untuk  menilai tingkat  keamanan  perusahaan/bank,  terutama  dalam  hal legal  risk  aspect yang  pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan/bank.
Dengan  adanya  pengamanan  yang  dilakukan  secara  fisik  dan  administratif diharapkan  barang  milik  daerah  dapat  dipergunakan/dimanfaatkan  secara  optimal  serta terhindar  dari  penyerobotan  pengambilalihan  atau  klaim  dari  pihak  lain.  yang  dimiliki dalam  setiap  penguasaan  aset  akan  menjamin  keberadaan  aset  pemerintah  yang  pada akhirnya  akan  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal.  Namun  dalam  penelitian  yang  telah dilakukan  terdapat  hasil  yang  berbeda  mengenai  legal  audit.  Widayanti  (2010) menyatakan  bahwa  legal  audit  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi pemanfaatan aset,  Jusmin (2013) menyatakan legal audit tidak berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  aset,  berbeda  dengan  penelitian  Ilham (2013);  Ayomi  (2014);  Antoh  (2012);  Fatima  (2009)  dan  Septiana  (2013)  yang menyatakan  bahwa  legal  audit  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi aset tetap.
Dadson  dan  Ebenezer  (2006)  menjelaskan  tentang  mengoptimalkan  manajemen aset tanah di Ghana dalam rangka menuju good governance . Beberapa langkah-langkah yang  digunakan  guna  mencapai  pemerintahan  yang  baik  adalah  berada  di  seputar legislasi, organisasi dalam sektor tanah, data base dan peta serta mekanisme sistem lahan yang  berkelanjutan.  Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut,  maka  dirumuskan  hipotesis kedua sebagai berikut:
H 2  : Leg al  audit  aset  berpengaruh  positif  terhadap  Optimalisasi  pemanfaatan  Aset Tetap

## 3. Hubungan Penilaian aset dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
Penilaian  aset  merupakan  satu  proses  kerja  untuk  melakukan  penilaian  atas  aset yang dikuasai. Penilaian dilakukan ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar  menukar  atau  untuk  dilakukan  kerjasama  pemanfaatan.  Penilaian  perlu  dilakukan terlebih  dahulu  oleh  panitia  penaksir  nilai  dan/atau  melalui  penilai  independen  yang bersertifikat (Yusuf, 2010:33). Penilaian barang milik daerah selain dipergunakan untuk penyusunan  neraca  daerah,  juga  dapat  dipergunakan  dalam  rangka  pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, dan pemindahtanganan (Soleh et al, 2010:221)
Widayanti  (2010)  menemukan  bahwa  penilaian  aset  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset,  kemudian  temuan  Jusmin  (2013), Yanuarius  (2006),  Antonius  (2009),  Fatima  (2009)  menemukan  bahwa  penilaian  aset berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  aset,  sementara  Ayomi  (2014) serta Antoh (2012) menyatakan bahwa penilaian tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset.
Berdasarkan  teori  diatas  dan  beberapa  penelitian  terdahulu  maka  peneliti  akan menggunakan  Penilaian  aset  untuk  melihat  pengaruhnya  terhadap  Optimalisasi pemanfaatan aset tetap milik pemerintah daerah Kota Mataram dengan hipotesis sebagai berikut :
H 3 : Penilaian aset berpengaruh positif terhadap Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15

## 4.  Hubungan  Pengawasan  dan  Pengendalian  Aset  Dengan  Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
Sesuai  dengan  PP  27  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa  Pengawasan  dan Pengendalian  Barang  Milik  Negara/Daerah  dilakukan  oleh  pengguna  barang  melalui pemantauan  dan  penertiban  dan/atau  Pengelola  Barang  melalui  pemantauan  dan investigasi.  Berdasarkan  PP  tersebut,  secara  eksplisit  dijelaskan  bahwa  tanggung  jawab pengawasan  dan  pengendalian  adalah  berada  pada  pengguna  barang  maupun  pengelola barang.  Agar  mekanisme  pengawasan  dan  pengendalian  lebih  efektif  maka  baik pengguna  maupun  pengelola  barang  dapat  meminta  aparat  pengawas  fungsional  untuk mengaudit  apakah  pelaksanaan  pengelolaan  barang  milik  daerah  tersebut  telah  telah sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.Terkait  dengan  hal  ini, bukan  berarti  fungsi  dari  pengawasan  oleh  pengguna  barang  dan  pengelola  barang dialihbebankan  pada  aparat  pengawas  fungsional,  akan  tetapi  aparat  pengawas fungsional  tersebut  menjadi  subordinasi  dari  pengguna  barang  dan  pengelola  barang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang milik daerah.
Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan  Pengawasan  adalah  merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan  atau  kegiatan,  apakah dilakukan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  (Soleh,2009:246).  Hal  ini  tentunya sangat penting dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan  aset  tetap  milik  daerah,  sehingga  bisa  didapatkan  hasil  terbaik  dari pemanfaatan  yang  dilakukan.  Berdasarkan  penelitian  Jusmin  (2013),  Antoh  (2012), Ilham  (2013)  dan  Septiana  (2013)  diketahui  bahwa  pengawasan  dan  pengendalian berpengaruh positif dan  signifikan terhadap optimalisasi aset, sedangkan Ayomi (2014) menemukan  pengawasan  dan  pengendalian  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap optimalisasi  aset.  Dari  penelitian  terdahulu  dan  beberapa  teori  yang  telah  disampaikan, penulis  merasa  perlu  untuk  meneliti  kembali  variabel  pengawasan  dan  pengendalian terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Sehingga dapat dibuat hipotesis :
H 4  : Pengawasan  dan  pengendalian  berpengaruh  positif  terhadap  Optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai  yang terlibat dalam pengelolaan barang milik  daerah  di  masing-masing  SKPD  adalah  (1)  Pengelola  Barang,  (2)  Pengguna Barang,  (3)  Kasubag  Umum/TU,  (4)  Pengurus  Barang  (5)  Penyimpan  Barang.  Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah nonprobability yaitu purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan/kriteria  tertentu  sesuai  dengan  yang  dikehendaki  peneliti  (Sugiyono, 2013:84). Pemilihan sampel pada penelitian ini  didasarkan pada  pertimbangan  bahwa sampel  tersebut  dalam  hal  ini  adalah  pegawai  yang  terlibat  langsung  dalam  proses manajemen  aset  yaitu,  inventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  serta  pengawasan  dan pengendalian  aset  yang  ada  di  masing-masing  SKPD.  Berdasarkan  pertimbangan tersebut  maka  pegawai  yang  dijadikan  sebagai  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah Pengurus Barang dan Kasubag Umum/TU yang ada di masing-masing SKPD. Pengujian dilakukan pada 73 responden.

## Jenis dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan  kuisioner  yang  diserahkan langsung kepada  responden  yang telah  dipilih yang ada di masing-masing SKPD yang ada di Kota Mataram.
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15

## Definisi Operasional Variabel
Variabel-variabel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
1. Inventarisasi  aset  adalah  proses  kerja  yang  terkait  dengan  dengan  cara  pendataan, kodefikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi baik fisik maupun legal (Siregar,2004;518).
2. Legal audit aset adalah  proses kerja  yang terkait dengan cara pengaturan  yang jelas mengenai  status  penguasaan  aset,  sertifikat,  penggunaan  dan  pengalihan  aset. (Siregar,2004:519).
3. Penilaian  aset  adalah  suatu  proses  kerja  untuk  memberikan  suatu  opini  nilai  atas suatu objek penilaian berupa barang milik Negara/daerah pada saat tertentu. Penilai adalah  pihak  yang  melakukan  penilaian  secara  independen  berdasarkan  kompetensi yang  dimilikinya.  Tujuan  penilaian  adalah  untuk  mengetahui  nilai  wajar  aset  untuk kepentingan pemanfaatan dan pemindahtanganan (Siregar,2004:519)
4. Pengendalian  merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk    menjamin  dan  mengarahkan agar  pekerjaan  yang  dilaksanakan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan.  Pengawasan  merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan/atau  kegiatan, apakah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (Soleh  et  al., 2010:246).
5. Optimalisasi  Aset  adalah  merupakan  proses  kerja  dalam  manajemen  aset  yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi.  Studi  optimalisasi  aset  dapat  dilakukan  dengan  identifikasi  aset  aset pemerintah daerah yang ada, pengembangan data base aset, studi untuk menentukan pemanfaatan  aset  dengan  nilai  terbaik  atas  aset  pemerintah  daerah  dan  memberikan hasil dan laporan kegiatan baik data terkini maupun dalam bentuk rekomendasi serta pengembangan strategi optimalisasi aset milik pemerintah daerah (Siregar,2004:519)

## Metode dan Teknik Analisis Data
Sebelum  pengujian  hipótesis  dilakukan,  terlebih  dahulu  dilakukan  beberapa pengujian terkait, yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Kemudian setelah semua  pengujian  tersebut  terpenuhi,  kemudian  dilakukan  dengan  pengujian  hipótesis. Untuk  pengujian  hipótesis.  Penelitian  ini  menggunakan  alat  uji  regresi  berganda (multiple  regression)  dengan  menggunakan  bantuan software  statistik  komputer  SPSS versi 16.0. Dalam penelitian ini, analisis  yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut :
Persamaan Regresi untuk 4 prediktor : OPT = a +b 1 INV + b 2 AUD+b 3 NLI+b 4 DAL+e Keterangan :
OPT =  Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap INV =  Inventarisasi Aset AUD =  Legal Audit Aset NLI =  Penilaian Aset DAL =  Pengawasan dan Pengendalian
a =  Harga Y bila X = 0 (Harga Konstanta ) b 1 .. b 2 =  Koefisien regresi e =  Kesalahan pengganggu
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tabel 1 Hasil Uji Regresi dengan SPSS
Model Unstandardized Coefficients T Sig. B Inventarisasi Aset .210 2.710 .009 Legal Audit Aset .092 1.506 .137 Penilaian Aset -.069 -.383 .703 Pengawasan Pengendalian .162 2.282 .026 F Test :  15.297 R Square :  0,474 Adjusted R Square : 0.443 Prob (F-statistik) :  0,000
Sumber Data diolah : 2015
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  pada  dasarnya  adalah  merupakan  bagian  dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  pada  penghapusan  seharusnya  tetap  berpedoman pada  peraturan  yang  telah  ditentukan  sehingga  dapat  dicapai  hasil  maksimal  demi tercapainya  tertib  administrasi  dan  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  pengoptimalan pemanfaatan  dari  aset  milik  pemerintah.  Pengelolaan  aset  yang  merupakan  bagian  dari pengelolaan  keuangan  daerah  tentunya  berperan  penting  dalam  pembuatan  laporan keuangan,  karena  isi  dari  laporan  keuangan  berupa  neraca  adalah  juga  hasil  dari pengelolaan  aset  berupa  nilai  aset-aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  baik  aset  tetap, lancar, berwujud maupun tidak berwujud.

## Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara inventarisasi aset dengan  Optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap.  Dari  pengujian  menggunakan  SPSS  16.0 ditemukan bahwa inventarisasi aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan  aset  tetap .  Didapatkan  nilai  Sig.  0,009  dan  nilai  t  hitung  sebesar  2.710 (signifikan  pada  p<0.05).  Hasil  penelitian  H 1 diterima  berarti  bahwa  semakin  baik  dan dan  terus  dilakukannya  kegiatan  inventarisasi,  maka  akan  dapat  mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki.
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  kegiatan  inventarisasi  yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai aset-aset yang  dimiliki  baik  aset  yang  dalam  kondisi  telah  dimanfaatkan  maupun  dalam  kondisi idle .  Kegiatan  inventarisasi  yang  dilakukan  akan  menghasilkan  buku  inventaris  yang menunjukkan semua kekayaan daerah, dimana buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan  mempunyai  fungsi  dan  peran  yang  sangat  penting  dalam  rangka  untuk mendayagunakan  setiap  barang  secara  maksimal  sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsinya masing-masing.
Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan meningkatkan kegiatan inventarisasi yang tertib dan lengkap , maka pemanfaatan aset tetap dapat lebih optimal. Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan.  Untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu  melakukan  identifikasi  dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah (Soleh.et.al 2009:171).
Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Widayanti (2010) dan Jusmin (2013) yang menemukan  bukti  empiris  adanya  hubungan  positif  dan  signifikan  antara  inventarisasi dengan  Optimalisasi  pemanfaatan  aset  dan  penelitian  Ayomi  (2014),  Ilham  (2013)
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
Septiana (2013) dan Yanuarius (2006) yang menemukan bukti empiris adanya hubungan positif dan signifikan antara inventarisasi dan optimalisasi aset.

## Pengaruh Legal Audit Aset terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  legal  audit  aset terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS sesuai dengan tabel 3, diketahui bahwa legal audit aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap.  Hal  itu  dikarenakan  nilai t-statistic sebesar  1.506 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0.137.  Dengan  demikian  H 2 tidak  dapat  diterima yang  berarti  bahwa  kegiatan  legal  audit  aset  yang  dilakukan  masih  belum  berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widayanti (2010) yang menyatakan bahwa  legal  audit  aset  menunjukkan  hasil  yang  tidak  signifikan  terhadap  optimalisasi pemanfaatan  aset  begitu  juga  dengan  penelitian  Jusmin  (2013)  dan  Yanuarius  (2009) yang  menunjukkan  bahwa  legal  audit  aset  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap optimalisasi  aset.  Penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  Septiana  (2013),  Ilham (2013),  Antoh  (2012),  Ayomi  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  legal  audit  aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset.
Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  kegiatan  legal  audit  aset  yang  telah dilakukan  berupa  penertiban  dan  penelusuran  terhadap  aset-aset  yang  dimiliki  serta pengaturan  terhadap  status  penguasaan  aset  tetap  dan  pengaturan  mengenai  sistem  dan status  penguasaan  aset  maupun  prosedur  pengadaan  dan  pengalihan  aset  masih  belum secara  signifikan  dapat  meningkatkan  optimalisasi  pemanfaatan  aset  yang  dimiliki. Hal ini karena terkendala beberapa masalah legalitas atas aset-aset yang dimiliki.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  bahwa  dengan  terus  meningkatkan kegiatan  legal  audit  dapat  menertibkan  legalitas  aset-aset  yang  dimiliki  sehingga  aset yang  dimiliki  dapat  terhindar  dari  penyerobotan  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab serta untuk menjaga keamanan dan kepemilikan aset-aset milik pemerintah.

## Pengaruh Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap
Hipotesis  ketiga  menyatakan  terdapat  pengaruh  antara  Penilaian  aset  terhadap Optimalisasi  Pemanfaatan  aset  tetap.  Dilihat  dari  hasil  pengujian  diperoleh  nilai Sig. 0,703  dan  nilai  t  hitung  sebesar  -0,383.  Hasil  tersebut  mencerminkan  bahwa  Penilaian aset  yang  dilakukan  selama  ini  belum  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap  (p  <  0,05).  Dengan  demikian  H 3 tidak  diterima berarti bahwa kegiatan penilaian aset yang dilakukan masih belum berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Septiana  (2013)  dan  Ilham  (2013) serta Ayomi  (2014)  yang menyatakan bahwa penilaian aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi  aset.  Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Widayanti  (2010)  dan Jusmin  (2013)  menyatakan  terdapat  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  terhadap optimalisasi pemanfaatan aset.
Hasil  pengujian  menyatakan  bahwa  penilaian  aset  yang  dilakukan  tidak  dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang dimiliki. Hal ini terkait juga dengan hasil pengujian  yakni  nilai  R  yang  diperoleh  sebesar  0,688  yang  menunjukkan  bahwa kekuatan  hubungan  variabel  inventarisasi,  legal  audit,  penilaian  serta  pengawasan  dan pengendalian adalah sebesar 68,8%.  Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah legalitas  yang  terjadi  mengakibatkan  terkendalanya  proses  penilaian  aset,  dimana  aset yang masih terkendala masalah legalitas masih belum bisa dilakukan penilaian.
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15

## Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset Terhadap Optimalisasi pemanfaatan aset tetap
Hipotesis  keempat  menyatakan  terdapat  pengaruh  antara  pengawasan  dan pengendalian  aset  terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  aset  tetap.  Dilihat  dari  hasil pengujian  diperoleh  diperoleh  nilai Sig. 0,026  dan  nilai  t  hitung  sebesar  2.282.  Hasil tersebut mencerminkan bahwa Pengawasan dan pengendalian yang telah dilakukan telah berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap Optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap (p < 0,05). Dengan demikian H 4 dapat diterima berarti bahwa kegiatan pengawasan dan pengendalian  aset  yang  dilakukan  berpengaruh  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset tetap.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jusmin (2013), Antoh (2012), Ilham (2013),  Septiana  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  dan  pengendalian  aset berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  aset.  Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan hasil  penelitian  Ayomi  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  dan  pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap.
Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengawasan dan pengendalian aset yang telah dilakukan berupa pemantauan, penertiban serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan  barang  milik  daerah  melalui  pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen Aset  (SIMA)  berupa  SIMDA-BMD  secara  signifikan  dapat  meningkatkan  optimalisasi pemanfaatan  aset  yang  dimiliki. Hal  ini  berarti  bahwa  dengan  terus  dilakukannya kegiatan  pengawasan  dan  pengendalian  aset  maka  pemanfaatan  aset  milik  pemerintah dapat lebih optimal.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  bahwa  dengan  terus  meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian aset dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna serta serta terkelolanya aset yang dimiliki dengan lebih maksimal dan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya.

## SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN Simpulan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  memberikan  bukti  empiris mengenai  Pengaruh  Inventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  penilaian  aset  serta  pengawasan dan  pengendalian  aset  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap  milik  Pemerintah Kota  Mataram.  Dengan  pengambilan  sampel  berdasarkan  metode purposive  sampling , menggunakan 73 responden yang terdiri dari para pengurus barang dan pejabat eselon IV yang menangani masalah pengelolaan aset  yang  ada di masing-masing SKPD  yang ada di Kota Mataram.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi aset serta pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh signifikan positif terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.  Oleh  karena  itu  kegiatan  inventarisasi  serta  pengawasan  dan  pengendalian merupakan  faktor  yang  penting  dalam  pengelolaan  aset  sehingga  tercapai  optimalisasi pemanfaatan  aset  tetap.  Lebih  lanjut  hasil  penelitian  ini  bahwa  legal  audit  aset  dan penilaian  aset  tidak  mempengaruhi  optimalisasi  pemanfaatan  aset  tetap,  yang mengindikasikan  bahwa  kegiatan  legal  audit  dan  penilaian  aset  harus  terus disempurnakan dan ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Mataram.

## Saran dan Keterbatasan Penelitian
Beberapa  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  dapat  memberikan  arah  bagi penelitian yang akan datang. Pertama, Penelitian ini masih terbatas dalam ruang lingkup penelitian,  dimana  penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  pejabat  struktural  (Kasubag Umum/TU)  dan  Pengurus  barang  yang  ada  di  Lingkup  Pemerintah  Kota  Mataram,
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
sehingga generalisasi hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini masih kurang relevan. Kedua,  instrumen  penelitian  untuk  kegiatan  penilaian  aset  masih  terbatas  pada  persepsi normatif  dari  responden,  sehingga  tidak  dapat  menangkap  fenomena  yang  nyata  terjadi di  lapangan.  Ketiga,  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  empat  faktor  yang  diprediksi berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  untuk  penelitian  selanjutnya  antara  lain pertama,  manambahkan  jumlah  sampel  dari  pejabat  struktural  maupun  staf  pengelola barang  yang  ada  di  masing-masing  SKPD.  Kedua,  lebih  menyempurnakan  instrumen penelitian  pada  penilaian  aset  sehingga  dapat  mengamati  fakta  yang  ada  di  lapangan. Ketiga, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel lainnya yang  diprediksi  mempengaruhi  optimalisasi  pemanfaatan  aset  seperti  kualitas  SDM, budaya organisasi dan komitmen pimpinan.
Saran  bagi  Pemerintah  Kota  Mataram  untuk  upaya  perbaikan,  pemerintah diharapkan  dapat  terus  meningkatkan  kegiatan  inventarisasi  dan  pengawasan  serta pengendalian  aset  sehingga  diperoleh  pengelolaan  aset  secara  lebih  optimal  dan  pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya terkait pemanfaatan aset tetap. Lebih  lanjut,  pemerintah  diharapkan  dapat  lebih  menyempurnakan  dan  menertibkan legalitas aset-aset yang dimiliki agar terhindar dari penyerobotan pihak-pihak yang tidak bertanggung  jawab.  Dengan  demikian  perlu  diperkuat  upaya  pemenuhan  kelengkapan legalitas  aset  yang  dimiliki  dengan  terus  berkoordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait, seperti pengadilan negeri dan juga Badan Pertanahan Nasional Mataram dan pihak-pihak terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Antoh, AE. 2012. Manajemen Aset dalam Rangka Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)  Pemerintah  Daerah  (Studi  di  kabupaten  Paniai) , Tesis  UGM, Yogyakarta.
Ayomi, ES. 2014. Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Aset Tetap (tanah dan Bangunan) Pemerntah daerah, studi di Kabupaten Manokwari , Tesis UGM , Yogyakarta.
Antonius,  SK.  2009. Pengaruh  Faktor-faktor  Manajemen  Aset  pada  Optimalisasi Pengelolaan  Aset  Tetap,  Studi  Persepsi  pada    Pemerntah  daerah  Kabupaten Belu , Tesis UGM , Yogyakarta. Dadson,  James,  and  Ebenezer,  Kobina.  2006. Optimizing  Land  Asset  Management  in Ghana  a  Shared  Responsibility  and  recipe  for  good  Governance,  Shaping  the Change XXIII FIG Congress, Munich, Germany. Fadli,  Ilham.  2013. Manajemen  Aset  Dalam  Rangka  Optimalisasi  Aset  Tetap  (Tanah dan  Bangunan)  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat , Tesis  UGM , Yogyakarta
Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
____________.  2013.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program,  Edisi  7. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hadinata,  A.  2011. Bahan  Ajar  Manajemen  Aset ,  Jakarta.  Sekolah  Tinggi  Akutansi Negara.
Jusmin.  2013. Pengaruh  Manajemen  Aset  terhadap  Tingkat  Optimalisasi  Aset  Tetap (tanah dan Bangunan) Pemerintah Kota Bau Bau , Tesis UGM , Yogyakarta. John  W.  Dichaut  and  Kevin  A.  Mc.  Cabe, The  Behavioral  Foundation  of  Stewardship Accounting and a Proposed Program of Research : What is Accountability? , Behavioral Research in Accounting Vol. 9, page 60-87, 1997.
Jurnal Jurnal Jurnal Jurnal     Valid Valid Valid Valid Vo l. 13 No. 1, Januari 2016 :  1 - 15
Jensen M, Meckling W. 1976. Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and ownership Structure . Jurnal of Financial Economics , 3 (4)  p 305-360. Moe,  T.  M.  1984. The  new  economics  of  organization.  American  Journal  of  Political Science 28 (5): 739-777. Mardiasmo. 2002. Akutansi Sektor Publik , Yogyakarta, Andi Naja, Daeng HR. 2008, Legal Audit Operasional Bank. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Putra,  A.  2012. Analisis  Pengaruh  Perencanaan,  Pelaksanaan,  Pembinaan, Pengawasan  dan  Pengendalian  terhadap  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah Pemerintah  Kabupaten  Sarolangun , Tesis  Sekolah  Pascasarjana  Universitas Sumatera , Medan. Suharsimi,  A. 1997. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta : Salemba Empat.
Soleh, C., Rochmansjah Heru. 2009. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Jakarta : Fokusmedia.
Siregar  DD.  2004. Manajemen  Aset.  Strategi  Penataan  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan  Secara  Nasional  dalam  Konteks  Kepala  Daerah  Sebagai  CEO’s *pada  Era  Globalisasi  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Sugiyono .2014., Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfa Beta. ________.2010. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung : Alfa Beta. Sugiama. 2013, Manajemen Aset Pariwisata . Bandung. Guardaya Intimarta. Septiana, AZ. 2013. Determinan Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tesis UGM, Yogyakarta. Yusuf.  M.  2010. 8  Langkah  Pengelolaan  Aset  daerah  Menuju  Pengelolaan  Keuangan Daerah Terbaik , Jakarta : Salemba Empat
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah
____________,  Nomor  38  Tahun  2008  tentang  Perubahan  PP  Nomor  6  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
____________, Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan ____________,  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Riduwan. 2004. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula, Bandung, Alfabeta
Quertani,  M.Z.,  Parlikad,  A.K.,  and  Mcfarlane,  D,  2008,  “ Towards  An  Approach  To Selected  An  Asset  Information  Management  Strategy ,”  InternationalJournal  of Computer Science and Application. Vol 5. No. 3b, PP 25-44.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
____________,  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Widayanti, E. 2010. Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap  Pemerintah  Daerah  (Studi  di  Kabupaten  Sragen) ,  Tesis  Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Klinik  Hukum  online  :  legal  audit  : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2861/legal- audit . 2015