Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732

## Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut
Pandangan Imam Syafi’i Dan Diimplimentasikan Di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura
Suaib Lubis 1 , Muhammad Idrus 2 STAI Jam’iyah Mahmudiyah Langkat Suaib_Lubis@staijm.ac.id 1

## ABSTRACT
This study discusses the main problem, namely about how Imam Syafi'i thought about the law of marrying pregnant women because of adultery, and how the legal consequences arising from his  thoughts.  The  method  used  in  collecting  data  is  library  research,  while  the  research  data  is doctrinal.  The  approach  used  is  the  ushul  fiqh  approach,  which  is  to  explain  the  opinions  and arguments of Imam Syafi'i about the law of marrying pregnant women because of adultery. With the  above  method,  it  can  be  seen  the  reasons  for  Imam  Shafi'i  in  his  thinking  about  the  law  of marrying a pregnant woman because of adultery. Imam Shafi'i is of the opinion that a woman who becomes pregnant as a result of  an extramarital relationship can be married by anyone.  Be it by men who experienced it or by men who did not impregnate her. Imam Syafi'i argues that children resulting from adultery do not have musharah with their biological father. Regarding the issue of 'iddah,  Imam  Shafi'i  is of  the  opinion  that  pregnant  women  due  to  extramarital  relations  do  not have  an  'iddah  period.  This  is  because  the  purpose  of  'iddah  is  to  respect  the  sperm  or  fetus contained  in  the  woman  (which  is  channeled  through  a  legal  relationship).  While  adultery  is  a relationship  that  is  unlawful  and  illegitimate,  therefore  the  sperm  or  fetus  from  the  result  of adultery is not obligatory to be respected. For this reason, Imam Shafi'i also argues that if women who are pregnant out of wedlock have performed a valid marriage contract, then they are allowed to have biological relations without having to wait for the birth of the baby they are carrying.

## Keywords: Law; Marrying a Pregnant Woman for Adultery; Imam Shafi'i's view

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai masalah pokok, yaitu tentang bagaimana pemikiran Imam Syafi’i mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina, dan bagaimana akibat hukum yang timbul akibat pemikiran beliau tersebut. Metode yang digunakan dalam mengumpul data adalah penelitian pustaka, sedangkan data penelitian ini bersifat doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh,yaitu untuk menjelaskan pendapat dan argument Imam  Syafi’i  tentang  hukum  menikahi  wanita  hamil  karena  zina.  Dengan  metode  diatas  maka dapat  diketahui  alasan- alasan  Imam  Syafi’i dalam  pemikirannya  mengenai  hukum  menikahi wanita  hamil  karena  zina.  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  perempuan  yang  hamil  akibat hubungan  diluar  nikah  itu  boleh  dinikahi  oleh  siapapun.  Baik  itu  oleh  laki-laki  yang mengalaminya atau oleh laki-laki yang buka n menghamilinya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa anak  hasil  hubungan  zina  tidaklah  memilki musaharah dengan  ayah  biologisnya.  Mengenai masalah  ‘iddah,  Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa  yang  hamil  akibat  hubungan  di  luar  nikah tidaklah  memiliki  masa  ‘iddah.  Hal ini  dikarenakan  tujuan  ‘iddah  adalah  untuk  menghormati sperma  atau  janin  yang  terdapat  pada  wanita  (yang  di  salurkan  melalui  hubungan  yang  sah). Sedangkan  hubungan  zina  adalah  hubungan  yang  haram  dan  tidak  sah,  oleh  sebab  itu  maka

## As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732
sperma atau janin dari hasil zina tidaklah wajib untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila wanita yang hamil di luar nikah telah melakukan akad nikah yang  sah,  maka  bagi  mereka  diperbolehkan  untuk  melakukan  hubungan  biologis  tanpa  harus menunggu kelahiran dari bayi yang dikandungnya.
Kata kunci: Hukum; Menikahi Wanita Hamil Karena Zina; Pandangan Imam Syafi’i

## PENDAHULUAN
Menurut  ajaran  Islam,  perkawinan  termasuk  salah  satu  bagian  yang  penting dalam  membentuk  keluarga  dan  masyarakat  kaum  muslimin,  keluarga  diridhoi  Allah dan  sesuai  dengan  ajaran  sunnah  Rasulullah.  Aturan  tersebut  dibuat  Allah  secara sempurna,  sehingga  manusia yang  mengikutinya  dapat memperoleh  ketentraman  dan kebahagiaan.  Islam  mengatur  pernikahan  secara  sempurna,  karena  pernikahan  ini adalah masalah penting bagi kehidupan manusia. Dengan terbentuknya keluarga yang Islami, prilaku manusia dalam masyarakat akan mengalami ketentraman. Oleh karena itu,  agama  Islam  tidak  membenarkan  seorang  muslim  menghindai  pernikahan, sekalipun  dengan  niat  ibadah  dan  taqarub  kepada  Allah. Ibadah  yang  dimaksud meliputi  ritual  antara  seorang  hamba  dengan  tuhannya,  maupun  ibadah  dengan  arti lebih luas. Dengan terjalinnya rumah tangga, maupun dengan sendirinyaakan terjadi tolong  menolong  antara  kedua  keluarga,  saudara  dan  kerabatnya  serta  menguatkan lagi  ukhuwah  kekeluargaan.  Buah  yang  dihasilkan  bagi  perkawinan  yang  didasari dengan ibadah adalah jiwa yang tentram. Ketentraman dalam urusan dunia pun akan terjamin.
Di  antaranya  tidak  terombang-ambingnya  hati  kepada  orang  lain  yang  bisa menjurus kepada perbuatan zina. Seorang suami hatinya akan tentram ketika mencari nafkah  di luar  rumah,  karena  harta  dan  anak-anaknya  ada  yang  menjaga.  Selain  itu, keamanan  diri  (terutama  bagi istri)  baik secara  fisik  maupun  kehormatan  akan  tetap terjaga. Salah satu dari hikmah perkawinan adalah untuk menjaga kesempurnaan dan kesejahteraan  keturunan  manusia.  Allah  telah  menentukan  bahwa  manusia  hanya berasal  dari  kedua  ibu  bapak,  lelaki  dan  perempuan.  Bahwa  Islam  mengharamkan lelaki  dan  perempuan  hidup  bersama  melainkan  dengan  ikatan  perkawinan  yang syar’i. Ini menunjukkan Islam memelihara kewujudan manusia melalui perkawinan. Sekiranya  Islam  mengharamkan  perkawinan,  maka  golongan  manusia  akan  pupus. Manakala  jika  Islam  mengharuskan  perzinahan,  maka manusia  akan  hidup  di  dalam keadaan  kebiasaan.  Allah  menghendaki  hamba-Nya  menikmati  kebaikan  dan dijauhkan daripada keburukan (Mustofa Al-Khin, 2005, pp. 731-732).
َ كۡلِت َ َ س كَاَّمَمُك ل  وَ ۡت ب س كَا مَا ه لَ ۡۖۡت ل خَ ۡد قَٞةَّمُأ َۡسُتَ  لَ  وَۡۖۡمُتۡب َ َ نوُل مۡع يَْاوُنا كَاَّم عَ نوُل ١٣٤ َ َ

## As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732
134.  Itu  adalah  umat  yang  lalu;  baginya  apa  yang  telah  diusahakannya  dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan (RI, 2018).
Untuk itulah pendidikan agama dalam keluarga sangat penting, keluarga muslim adalah  komunitas  masyarakat  Islam  dalam  sekala  yang  paling  kecil.  Sebuah  keluarga muslim yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah akan menjadi simbol contoh yang bakal terwujudkannya  masyarakat  yang  Islami.  Berdasarkan  petunjuk  Al- Qur’an,  idealnya sebuah  pernikahan  itu  terjalin  antara  pasangan  yang  sekufu’,  laki -laki  yang  baik berpasangan  dengan  wanita  yang  baik  dan  laki-laki  yang  keji  berpasangan  dengan wanita yang keji pula. Ukuran baik dan buruk disini adalah dari segi aqidah, akhlaq dan tujuannya.  Islam  membangun  kehidupan  keluarga  dan  masyarakat  atas  dasar  dua tujuan.  Pertama,  menjaga  keluarga  dari  kesehatan.  Untuk  itu,  Islam  melarang  adanya hubungan  intim  antara  lelaki  dan  perempuan  tanpa  ikatan  sah  sebagaimana disyari’atkan  Allah  SWT.  Misalnya  perzinahan,  perselingkuhan,  dan  mengambil  istri yang tidak halal .
َ و۞ َُتَٰ ن ص ۡحُمۡلٱ ََ ََ نِم َِءٓا سِ نلٱ ََ ََ  بَٰ تِكَ ۡۖۡمُكُن َٰ مۡي أَ ۡت ك ل مَا مَ َّلَِإ ََِّللّٱ ََ َ ءٓا  ر  وَاَّمَمُك لََّل ِحُأ  وَ ۡۚۡمُكۡي ل ع ََا م ف َ ۡۚ ني ِحِفَٰ سُم َ رۡي غ َ نيِن ِص ۡحُّم َمُكِل َٰ و ۡم أِب َْاوُغ تۡب ت َن أ َ ۡمُكِلَٰ ذ مُت ۡع ت ۡم ت ۡسٱ ََ َِهِب ۦ ََ َ ف ََّنُهۡنِم َ ََّنُهوُتا َُأ ََّنُه  روُج ََ َِهِبَمُتۡي ض َٰ ر تَا ميِفَ ۡمُكۡي ل عَ حا نُجَ  لَ  وَ ۡۚ ة ضي ِر ف ۦ ََ ََِد ۡع بَ ۢنِم َِۡۚة ضي ِر فۡلٱ ََ َََّنِإ َ َّللّٱ ََ َ نا ك َا  ميِك حَاًميِل ع ٢٤ َ َ
24.  dan  (diharamkan  juga  kamu  mengawini)  wanita  yang  bersuami,  kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan- Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri- isteri  dengan  hartamu  untuk  dikawini  bukan  untuk  berzina.  Maka  isteri-isteri  yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban;  dan  tiadalah  mengapa  bagi  kamu terhadap  sesuatu  yang  kamu  telah  saling  merelakannya,  sesudah  menentukan  mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (RI, 2018).
Pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua  kata  ini  yang  terpakai  dalam  kehidupan  sehari-hari  orang  arab  dan  banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al- Qur’an  dan  Hadist  dengan  arti  kawin.  Nikah  menurut  bahasa  mempunyai  arti sebenarnya  dan  arti  kiasan.  Arti  yang  sebenarnya    dari  pada  kata  nikah  artinya menghampiri,  menindih  atau  berkumpul,  sedang  arti  kiasannya  ialah  watha  yang berarti setubuh atau akad yang artinya mengadah perjanjian pernikahan (Syarifuddin, 2008 ).  Syarat-syarat  perkawinan  merupakan  dasar  bagi  sahnya  perkawinan.  Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala

## As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732
hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagai berikut. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan  ada  lima  dan  masing-masing  rukun  itu  memiliki  syarat-syarat  tertentu. Untuk  memudahkan  pembahasan,  maka  uraian  rukun  perkawinan  akan  disamakan dengan uraian syarat-syarat dari uraian tersebut (Rofiq, 2011). Jadi, Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam  rangka  mewujudkan  kebahagiaan  hidup  berkeluarga  yang  diliputi rasa ketentraman saerta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah  (Agama, 1995).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada  filsafat  postpositivisme  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  trigulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi.  Penelitian  deskriptif  kualitatifbertujuan  untuk  menggambarkan,  melukiskan, menerangkan,menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan  mempelajari  semaksimal  mungkin  seorang  individu,  suatu  kelompok  atau  suatu kejadian.  Dalam  penelitian  kualitatifmanusia  merupakan  instrumen  penelitian  dan  hasil penulisannya  berupakata-kata  atau  pernyataan  yang  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya. Penelitian  ini  dilakukan  di  Madrasah  Aliyah  Al-Washliyah  Stabat.  Narasumber  dalam penelitian  ini  ialah  guru  mata  pelajaran  Al- Qur’a n-Hadist,  Fikh  dan  Akidah  Akhlak sebanyak 5 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Menikahi  wanita  hamil  karena  zina  menurut  Imam  Syafi’i,  dan  faktor  apa  yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi.
Perkawinan  wanita  hamil  adalah  seorang  wanita  yang  hamil  sebelum melangsungkan  akad  nikah,  kemudian  dinikahi  oleh  pria  yang  menghamilinya ataupun  selain  laki-laki  yang  menghamilinya  tersebut.  Oleh  karena  itu,  masalah kawin  dengan  perempuan  yang  hamil  diperlukan  ketelitian  dan  perhatian  yang bijaksana  terutama  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Hal  itu  dimaksudkan  adanya fenomena  sosial  mengenai  kurangnya  kesadaran  masyarakat  muslim  terhadap kaidah-kaidah  moral,  agama,  dan  etika  sehingga  tanpa  ketelitian  terhadap perkawinan  wanita  hamil  memungkinkan  terjadinya  seorang  pria  yang  bukan menghamilinya  tetapi  ia  menikahinya.  Bayi  yang  lahir  dari  wanita  yang  dihamili tanpa dinikahi lebih dahulu, disebut oleh ahli hukum islam sebagai istilah anak zina

## As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732
atau  anak  dari  orang  yang  terlaknat.  Jadi  istilah  tersebut,  bukan  nama  bayi  yang baru lahir itu, tapi istilah yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat  zina,  atau  melakukan  perbuatan  yang  terlaknat.  Sedangkan  bayi  yang dilahirkanya,  tetap  suci  dari  dosa  dan  tidak  mewarisi  perbuatan  yang  telah dilakukan  oleh  orang  tuanya.  Dikatakan  di  dalam  kitab  Al- Mabsuth,  “seorang  laki - laki mengaku zina dengan seorang wanita merdeka dan (dia mengaku) bahwa anak ini  anak  dari  hasil  zina  dan  si  wanita  membenarkannya,  maka  nasab  (si  anak  itu) tidak terkait dengannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
“Anak itu bagi pemilik firasy, dan bagi laki -laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)” (H.R. Al -Bukhari Muslim) (Baud, 1996).
Oleh karena itu anak hasil zina itu dinasbkan kepada laki-laki yang berzina maka: (1) Anak itu tidak berbapak, (2) Anak itu tidak saling mewarisi dengan laki- laki  itu,  (3)  Bila  anak  itu  perempuan  dikala  dewasa  ingin  menikah,  maka  walinya adalah wali hakim, karena dia itu tidak memiliki wali. Rasulullah SAW bersabda:
“Maka  sulthan  (pihal  yang  berwenang)  adalah  wali  bagi  orang  tidak  memiliki wali? (Hadist hasan Riwayat Asy- Syafi’iy, Ahmad Dawud, At -Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Dari  sekian  banyak  pernikahan  yang  terjadi  di  Kantor  Urusan  Agama Tanjung  Pura  Langkat  lumayan  banyak  kejadian  nikah  seperti  judul  sekeripsi penulis  (Menikahi  wanita  hamil  karena  zina)  karena  zina  hal  itu  terjadi  sudah dipastikan  dampak  negatifnya  pada  keluarga  kedua  belah  pihak  cukup  besar, mengingatkan hal itu merupakan aib bagi keluarga masing-masing. Keluarga pun harus  memilih  menikahi    anak  mereka  di  Kantor  Urusan  Agama,  karena  hal  itu bisa  menutupi  aib  yang  diterima  keluarga.  Karena  proses  pernikahan  di  KUA tidaklah  sulit,  tidak  banyak  hayalak  ramai  yang  menyaksikannya  yang  paling penting jika melakukan pernikahan di KUA, tidak pernah kepala KUA, pegawai KUA,  staf-staf  KUA  terkait  dan  honorer  KUA,  menanyakan  perihal  pernikahan tersebut.  Di  KUA  sendiri  jika  menghadapi  kasus  ini,  akan  memperlakukan pasangan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  hukum-hukum  yang  terdapat  dalam hukum  Islam,  tanpa  ada  pengecualian.  Semua  proses  dari  mulai  pencatatan  di buku nikah semua sama dengan pasangan pengantin lainnya, dan juga rukun dan syarat-syaratnya  juga  sama.  Ketentuan  hukum  yang  diterapkan  di  KUA  pun menerapkan hukum yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Dari 100% data yang saya teliti terjadi pernikahan di KUA Kecamatan Tanjung Pura sekitar 20%  terjadi  kasus  seperti  judul  skripsi  (Menikahai  wanita  hamil  karena  zina) tersebut.
Dampak  dari  pernikahan  tersebut  cukup  parah  bagi  keluarga,  maupun anak  yang  akan  lahir  kedunia  ini  dari  hasil  pernikahan  tersebut.  Dampak  dari

## As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732
keluarga sudah jelas hancurnya harapan keluarga, terutama orang tua mereka. Jika anaknya itu wanita mungkin orang tua sudah akan melanjutkan sekolah anaknya ke  jenjang  labih  jauh  atau  sarjana.  Namun  karena  terjadinya  hal  itu  atau  dalam masyarakat  umum  disebut  dengan  bahasa  gaul  yaitu  (kecelakaan/hamil  duluan) hancurlah mimpi kedua orang tua si anak, orang tua si anak pun pasrah dari pada bertambah dosa dan buat malu lebih baik dinikahkan. Tetapi ada juga orang tua si wanita
2. P andangan Imam Syafi’i tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina dan apa dalil yang digunakan Imam Syafi’i dalam mendukung pendapat terse but.
Imam  Syafi’i  berpendapat,  menikahi  wanita  hamil  karena  zina  dibolehkan bagi orang yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain.
نم نازو ةيناز ىف ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر نع ةللادلادجوف : يعفاشلا لاق ني نا اممهنم دحاو يلع مرح هملعن مل نيملسملا اامهنم دحاو مرحلاو ةيناز ريغ حك ةدحاو  هيف هرم اي مل ارارم انزلاب هدنع رقاو كلاام نبهيف هزعام هاتا دقف هجوز ىلع هل ةجوز بنتجي نا اهنم
Syafi’i berkata “kami memperolehi dalil dari Rasulullah SAW mengenai wanita  dari  laki-laki  yang  berzina  dari  kaum  muslimin.  Kami  seorang  dari keduanya,  bahwa  mengawini  wanita  tiada  berzina  dan  laki-laki  yang  tiada berzina. Dan kami tiada mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengharamkan akan salah seorang dari keduanya kepada pasangannya. Sesungguhnya telah datang  kepada  Nabi  SAW.  Maiz  bin  Malik,  ia  menjauhkan  istrinya,  kalau  ia mempunyai  istri.  Dan  beliau  tiada  menyuruh  istri  supaya  menjauhkan  diri dari suaminya (As- Syafi’, 1983) .
Menurut  mereka  wanita  zina  itu  tidak  dikenakan  hukum-hukum perkawinan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  nikah  karena  iddah  itu  hanya ditentukan  untuk  menghargai  sperma  yang  ada  dalam  kandungan  istri  hasil  dari hubungan seks diluar nikah tidak ditetapkan dalam hukum.
Imam  Syafi’i  membolehkan  perkawinan  wanita  hamil  di  luar  nikah  baik dengan  laki-laki  yang  menghamilinya.  Kebolehan  ini  adalah  kebolehan  secara mutlak, maksudnya tidak adanya syarat apapuyn untuk kebolehan pernikahan ini. Argumentasi Imam Syafi’i yang membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  adalah  karena  wanita  hamil  akibat  zina bukanlah  termasuk  dalam  golongan  wanita-wanita  yang  haram  untuk  dinikahi

## As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732
sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an.  Mengenai  masalah  ‘iddah, Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang hamil akibat hubungan di luar nikah tidakla h memiliki masa ‘iddah. Hal ini dikarenakan tujuan ‘iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh  sebab  itumaka  sperma  atau  janin  dari  hasil  zina  tidaklah  wajib  untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila wanita yang hamil di luar nikah telah melakukan akad nikah yang sah, maka bagi mereka diperbolehkan  untuk  melakukan  hubungan  biologis  tanpa  harus  menunggu kelahiran dari bayi yang dikandungnya.
Imam  Asy- Syafi’i  menggunakan  lima  dalil  secara  berurutan  dalam menetapkan suatu hukum. Beliau baru beralih ke urutan atau tingkatan berikutnya, jika  tidak  ditemukan  dalil  pada  tingkatan  di  atasnya.  Berikut  tingkatan-tingkatan dalil  tersebut.  Imam  Asy- Syafi’i  merujuk  kepada  Al -Kitab  dan  As-Sunnah  yang shahih.  Beliau  meletakkan  Al-Kitab  dan  As-Sunnah  dalam  satu  tingkatan.  Hal  ini karena dalam banyak keadaan, As-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Kitab dan  memperinci  kemujmalannya  (keglobalannya).  Hadits  ahad,  walaupun  juga menjadi hujjah berbeda tingkatannya dengan Al- Qur’an dari sisi kemutawatirannya.
Demikian  pula,  As-Sunnah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Al- Qur’an.  Dan  jika tidak terdapat tambahan penjelasan dari As-Sunnah, maka beliau mencukupkan diri dengan Al- Qur’an.
1. Beliau merujuk kepada Ijma’ ‘ulama jika penjelasan suatu hukum tidak terdapat  dalam  Al-Kitab  dan  As- Sunnah.  Ijma’  ‘ulama  yang  dimaksud adalah ijma’ ‘ulama yang memiliki ‘ilm al - khaashshah. ‘Ilm al -khaashshah adalah ilmu diin yang khusus dipelajari oleh para fuqaha dan mujtahid, yang  memerlukan  pengkajian  mendalam  untuk  meraih  ilmu  tersebut.
Ijma’  mereka  ini  menjadi  hujjah  bagi  orang -orang  yang  datang  setelah mereka.
2. Pe rkataan  sebagian  shahabat  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam berdasarkan  ra’yu  (pikiran)  mereka,  tanpa  diketahui  ada  satu  orang shahabat yang lain pun yang menyelisihinya. Menurut Imam Asy- Syafi’i, ra’yu shahabat lebih baik dari ra’yu selain mereka, termasuk ra’y beliau sendiri.
3. Jika  para  shahabat  Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  berselisih pendapat  dalam  satu  perkara,  maka  yang  dipilih  adalah  yang  paling mendekati kandungan Al-Kitab dan As-Sunnah, atau yang dikuatkan oleh qiyas.  Dan  tidak  boleh  meninggalkan  pendapat  mereka dan mengambil pendapat yang lain.
4. Melakukan  qiyas  pada  satu  perkara  yang  telah  diketahui  hukumnya berdasarkan tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu Al-Kitab, As-Sunnah

## As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732
dan  Ijma’,  sesuai  urutannya.  Maka,  perkara  yang  belum  diketahu i hukumnya itu diqiyaskan dengan perkara yang telah disebutkan dalam nash,  baik  Al-Kitab  maupun  As-Sunnah,  atau  diketahui  hukumnya melalui ijma’, atau ia sesuai dengan perkataan sebagian shahabat tanpa ada  yang  menyelisihinya,  atau  perkataan  mereka  yang  terdapat perselisihan di dalamnya
Penulis  mencoba  menganalisis  pendapat  Imam  Syafi’i  bahwa  mengenai menikahi  wanita  hamil  dalam  keadaan  hamil  ini  mempunyai  pandangan  bahwa Islam  membolehkan  seseorang  laki-laki  zina  dengan  perempuan  zina  dan  juga sebaliknya.  Zina  menurut  Imam  Syafi’i  tidak  menghalangi  sahnya  akad  nikah (perkawinan).  Dari  pendapat  itulah  dapat  dijelaskan  bahwa      dengan diperbolehkannya  bagi  laki-laki  zina  dengan  perempuan  zina,  maka  perkawinan mereka pun sah, karena tidak terdapat larangan yang nyata dalam Al-Qur’an dan hadis mengenai hal itu. Kalau dilihat dari segi sah tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut Imam Syafi’i wanita  yang  sedang  hamil  dari  zina  tidak  termasuk  dari  katefori  wanita-wanita yang  haram  dinikahi  oleh  umat  Islam  sebagaimana  disebut  pada  surah  An-Nisa ayat  22-24.  Oleh  karena  itu,  wanita  yang  sedang  hamil  dari  zina  boleh  dan  sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya. Serta sesudah nikah mereka boleh  melakukan  hubungan  suami  istri.  Dan  pada  pandangan  Imam  Syafi’i mengenai wanita hamil karena zina tidak mempunyai ‘iddah karena ‘iddah hanya diperuntukkan  bagi  wanita  yang  dinikahi  secara  sah  atau  melakukan  wathi syubhat. Di samping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah, tidak akan menimbulkan nasab.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di atas terhadap pandangan Imam Syafi’i tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina, maka ditarik kesimpulan :  Imam  Sy afi’i  membolehkan  perkawinan  wanita  hamil  di  luar  nikah  baik  dengan laki-laki  yang  menghamilinya.  Kebolehan  ini  adalah  kebolehan  secara  mutlak, maksudnya  tidak  adanya  syarat  apapun  untuk  kebolehan  pernikahan  ini. Argumentasi Imam Syafi’i yang membolehkan p erkawinan wanita hamil akibat zina dengan  laki-laki  yang  menghamilinya  adalah  karena  wanita  hamil  akibat  zina bukanlah  termasuk  dalam  golongan  wanita-wanita  yang  haram  untuk  dinikahi sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an.  Mengenai  masalah  ‘idda h, Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang hamil akibat hubungan di luar nikah tidaklah memiliki masa ‘iddah. Hal ini dikarenakan tujuan ‘iddah adalah untuk menghormati

## As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 2 Nomor 2(2019)  243-251  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732
sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh  sebab  itumaka  sperma  atau  janin  dari  hasil  zina  tidaklah  wajib  untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila wanita yang hamil di luar nikah telah melakukan akad nikah yang sah, maka bagi mereka diperbolehkan  untuk  melakukan  hubungan  biologis  tanpa  harus  menunggu kelahiran dari bayi yang dikandungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama,  D.  J.  (1995). Ilmu  Fiqih,  :  Proyek  Pembinaan  prasarana  dan  sarana  perguruan Tinggi,. Jakarta: Departemen Agama Islam.
As- Syafi’. (1983). Al-Umm Juz V. Beirut: Dar al-fikr al- ‘Araby.
Baud, M. (1996). Terjemah Hadist Shahis Muslim I-IV. Jakarta: Widjaya, Cet. IV.
Mustofa  Al-Khin,  M.  A.-B.  (2005). Kitab  Fikih  Mazhab  Syafie. Kuala  Lumpur:  Pustaka Salam Sdn Bhd.
RI, K. A. (2018). Al-Qur'an Terjemeahan dan Transliterasi. Bandung: Mizan.
Rofiq, A. (2011). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatf dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syarifuddin, A. (2008). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan. Jakarta: Kencana.