## EKSISTENSI  PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau)
Jumni Nelli Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau jumni_aqthor@yahoo.com
Abstract: The involvement of women in politics is important, because women have special needs that can only  be  understood  best  by  the  women  themselves.  If  the  women's  problems  is  entrusted  to  the representatives who do not have the perspective of a female problem, it is almost certain that the policy issued is  not  sensitive  to  women's  issues.  Currently  the  representation  of  women  is  still  low,  not  least  in  the province of Riau. But the low or lack of women's representation in the legislative agenda does not mean the strengthening of gender equality or gender mainstreaming (PUG) neglected. Interesting traced the existence of women legislators in Riau Province area totaling 18 people from 65 people to the Province, seven women sitting in Pekanbaru, and six women in Kampar truly representative of women in the province of Riau. The study  concluded  Women  legislators  in  Riau  Province  is  very  sensitive  and  understand  the  problems  and issues of gender/women, but because there is still minimal cause many obstacles encountered in achieving gender equality.
Keywords: Women Existence, Politic, Gender, Legislative, Riau Province
Abstrak: Keterlibatan  perempuan  dalam  politik  adalah  penting,  sebab  perempuan  memiliki  kebutuhan- kebutuhan  khusus  yang  hanya  dapat  dipahami paling  baik  oleh  perempuan sendiri.  Jika  masalah-masalah perempuan  tersebut  dititipkan  pada  wakil-wakilnya  yang  tidak  memiliki  perspektif  masalah  perempuan, hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak peka terhadap persoalan perempuan. Saat ini keterwakilan perempuan masih rendah, tak terkecuali di Provinsi Riau. Tetapi rendahnya atau minimnya keterwakilan  perempuan  di  legislatif  bukan  berarti  agenda  penguatan  kesetaraan  gender  atau pengarusutamaan  gender  (PUG)  terabaikan.  Menarik    ditelusuri  tentang  eksistensi   perempuan   anggota legislatif  di Wilayah Provinsi  Riau yang  berjumlah    18 orang dari 65 orang untuk Provinsi, 7 orang perempuan duduk di Kota Pekanbaru, 6 orang di Kampar  benar-benar representatif dari kaum perempuan di  wilayah  Provinsi Riau. Hasil penelitian  menyimpulkan  Perempuan  anggota  legislatif  di  Provinsi  Riau sangat  sensitif  dan  paham  dengan  persoalan-persolan  dan  isus-isu  gender/  perempuan,  namun  karena jumlahnya  masih  minim  menyebabkan  banyak  hambatan  yang  ditemui  dalam  menwujudkan  kesetaraan gender.
Keyword: eksistensi perempuan,  politik,  gender, legislatif, Provinsi Riau

## PENDAHULUAN
Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut  proses  pengambilan  keputusan untuk  menentukan  tujuan-tujuan  dari sistim itu,  menyusun  skala  prioritas  dari  tujuan- tujuan  yang  telah  dipilih,  serta  menentukan kebijakan-kebijakan  umum  ( public  policies ) untuk  melaksanakan  tujuan-tujuan  tersebut.
Oleh  karena  itu,  ranah  politik  dipandang sebagai  jalan  masuk  bagi  perempuan  untuk mewujudkan  perbaikan  yang  diinginkan.
Politik adalah ranah yang paling fundamental  dalam  pemenuhan  hak-hak lainnya.  Jika  hak  politik  perempuan  saja sudah  tidak  terpenuhi  maka  hak-haknya  di bidang  lain  pun,  seperti  pendidikan,
kesehatan,  dan  sebagainya  tidak  akan terpenuhi juga.
Keterlibatan  perempuan  dalam  politik adalah  penting,  sebab  perempuan  memiliki kebutuhan-kebutuhan  khusus  yang  hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri.  Jika  masalah-masalah  perempuan tersebut  dititipkan  pada  wakil-wakilnya yang  tidak  memiliki  perspektif  masalah perempuan, hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  peka terhadap  persoalan perempuan.  Keterlibatan perempuan  dalam  dunia  politik  dengan memberikan  kuota  30%  malalui  Undang- Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 ini masih menjadi  kontroversi  dalam  penerapanya. Banyak kalangan perempuan sendiri menolak  dengan  alasan  membatasi  langkah perempuan,  ditinjau  dengan  hitungan statistik  berdasarkan  jumlah  masih  dinilai tidak  adil.  Sebagian  kalangan  perempuan yang  lain  menyambut  wacana  tersebut dengan  langkah  maju  untuk  memberi  gerak bagi  perekrutan  kaum  perempuan  dalam langgam politik.
Rendahnya  keterwakilan  perempuan dilembaga  Legislatif  ini  mengakibatkan minimnya  peran  dan  partisipasi  perempuan dalam  setiap  pengambilan  kebijakan.  Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan- kebijakan  yang  dibuat  sangat  maskulin  dan kurang  berperspektif  gender.  Dalam  hal  ini perempuan  tidak  banyak  terlibat  dalam proses  pembuatan  keputusan.  Perempuan
lebih  banyak  sebagai  penikmat  keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan seringkali  sangat  bias  gender,  tidak memperhatikan  kepentingan  perempuan, melainkan  justru  lebih  banyak  membuat perempuan  menenggelamkan  diri  pada sektor-sektor  yang  sangat  tidak  strategis. Dalam jangka panjang, hal ini mengakibatkan  posisi  perempuan  berada pada posisi marginal.
Minimnya partisipasi perempuan dalam  politik  seperti  yang  dijelaskan  diatas juga  terjadi  di  Provinsi  Riau,  meskipun affirmatif  action  telah  dilaksanakan  untuk mengakselerasi  partisipasi  perempuan  di Parpol  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang kuota 30% bagi politisi  perempuan,  tetapi  hasil  pemilihan umum  ditahun  2009  dan  2014 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih tetap rendah.  Tetapi  rendahnya  atau  minimnya keterwakilan  perempuan  di  legislatif  bukan berarti  agenda penguatan kesetaraan gender atau pengarusutamaan gender (PUG) terabaikan,  karena  menurut  pengamatan peneliti,  pada tiga tahun terakhir ini agenda Pengarusutamaan Gender sudah mulai terasa pengaruhnya.  Sehingga  ini  menarik    bagi peneliti  untuk    melakukan  penelitian  dan kajian  lebih    jauh  apakah   para    perempuan anggota legislatif  di Wilayah Provinsi  Riau yang    berjumlah        18  orang  dari  65  orang untuk Provinsi, 7 orang perempuan duduk di Kota  Pekanbaru,  6  orang  di  Kampar    benar-
benar representatif dari kaum perempuan di wilayah Provinsi Riau.
Berdasarkan  paparan  di  atas Masalah pokok  tersebut  selanjutnya  dikembangkan pada  beberapa  sub  masalah,  yaitu: pertama,
Bagaimana  paradigma  perempuan  anggota legislatif    Provinsi  Riau  dalam  memandang isu-isu  gender  dan  perempuan? Kedua, Bagaimana strategi yang digunakan perempuan  anggota  legislatif  Provinsi  Riau dalam mewujudkan keadilan gender? Ketiga,
Apa  peluang  dan  tantangan  perempuan anggota  legislatif  Provinsi  Riau  dalam wujudkan kesetaraan gender?
Penelitian ini bermanfaat untuk memaparkan  tentang    peran  politik perempuan  pada  lembaga  politik  formal khususnya  pada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah    dalam  memperjuangkan  isu-isu perempuan  dan  gender  di  Provinsi  Riau. Menemukan    visi,  misi,  arah  kebijakan,  dan program  perempuan  pada  lembaga  politik formal  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  ) dalam  menata  kesetaraan  gender  (gender equality)  di  Provinsi  Riau.  Sebagai  data Akademis  atau  sebagai  informasi  bagi pemerintah,  aktifis  perempuan    maupun LSM  untuk  bahan  pertimbangan  dalam menentukan  kebijakan  dan  strategi  dalam mewujudkan kesetaraan gender.  Selanjutnya dapat  menjadi  sumbangan  berharga  bagi penelitian  lanjutan  yang  akan  melakukan kajian yang sama.
Pengertian Judul dan Definisi Operasional
Demi  menghindari  kesalahpahaman terhadap  makna  pada  judul  penelitian  ini maka  perlu  diuraikan  secara  konkrit beberapa  istilah  penting  yang  menjadi variabel  pembahasan  sekaligus  menegaskan arah  penelitian  dan  kerangka  epistemologi pembahasan  selanjutnya.  Beberapa  istilah tersebut antara lain:
Eksistensi  Perempuan adalah  tindakan yang diambil oleh seorang atau sekelompok  orang 1 yang  dalam  hal  ini adalah perempuan untuk mencapai  tujuan tertentu.  Tujuan  yang  dimaksud  adalah mewujudkan kesetaraan gender.
Lembaga Politik Formal adalah lembaga legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Akan tetapi  lembaga  politik  formal  yang  akan dijadikan  lokasi  penelitian  yaitu  legislatif Provinsi  Riau,  karena  pada  lembaga  inilah punya  peran  besar  dalam  menentukan kebijakan  termasuk    Undang-undang    dan persolan  kebijakan  penganggaran,    apakah responsif gender atau buta gender.
Hasil  keputusan  dari  lembaga  ini mempengaruhi  program  kerja  pada  level eksekutif  dan  yudikatif.  Dalam  kaitannya dengan  kesetaraan  gender  ( gender equality ), maka pada lembaga inilah persoalan isi-isu perempuan  terutama  yang  berhubungan dengan  persoalan  kebijakan  dan  bagedting diharapkan  mendapat  perhatian.  Dan  ini bisa  terlaksana  kalau  individu-individu yang  duduk  di  lembaga  itu  punya  sensitiv gender.
Kesetaraan  gender ( Gender  equality ) adalah  kesamaan  kondisi  antara  laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai manusia,  agar  mampu  berperan  dan berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik, ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. 2 Berdasarkan  pengertian  dari  istilah dan  variabel  tersebut  maka  secara
operasional judul penelitian ini dimaksudkan  untuk  menemukan  Peran Perempuan  pada  Lembaga  Legislatif Provinsi Riau dalam mewujudkan Kesetaraan gender.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan (field  research) dengan    metode empiris, pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis  /non  positivistik. 3 Selanjutnya penelitian  ini  menggunakan    analisis kualitatif.  Melalui  jenis  penelitian  ini,  secara metodologis  penelitian  ini  akan  mengurai secara  deskriptif  peran  perempuan  pada Lembaga  politik  formal  di  Provinsi  Riau dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Lokasi  penelitian  meliputi  Kota  dan Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, karena luasnyanya  daerah  penelitian  maka  perlu ditetapkan  lima  5  kota/kabupaten  yang  ada di  Provinsi  Riau  yaitu  Kota  Pekanbaru,
Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar,
Kabupaten  Pelalawan,  dan  Kota  Dumai. Sampel  yang  ditetapkan  sudah  dianggap
mewalikili  kondisi  realitas  Provinsi  Riau.  Di samping  kelima  kota  adalah  yang  terdekat dengan  Provinsi  juga  dianggap  perempuan di  daerah  tersebut  termasuk  yang  aktif  dan dianggap memperjuangkan keadilan gender.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  politisi  perempuan  yang  duduk  di DPRD    Provinsi  Riau  dan  yang  duduk  di DPRD  kota/  kabupaten,  tahun  2014-2019. Selanjutnya jumlah anggota dewan perempuan  yang  duduk  di  Provinsi sebanyak  18  orang,  anggota  DPRD  Kota Pekanbaru  7  orang,  dan  Kampar  6  orang. Jumlah  keseluruhan  31  orang.  Penetapan jumlah  sampel  karena  disini  yang  ada anggota dewan perempuan yang lebih dari 4 orang.
Dalam  penelitian  ini  data  yang diperlukan  meliputi  data  primer  maupun data  sekunder.    Data  Primer,  menyangkut aspek perilaku, persepsi, sikap, dan motivasi dan  aktivitas  perempuan  anggota  DPRD. Data  Sekunder,  berupa  majalah,  laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan serta publikasi
lainnya.  Sumber  data  sekunder  meliputi bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Instrumen  pengumpul  data  terbagi  menjadi dua  yakni  untuk  data  primer  menggunakan wawancara  dan  kuesioner.  Wawancara  ini dilakukan  dengan indepht  interview ,  yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada  sumber  data. 4 Di  samping  itu  untuk
memberikan  penajaman  dan  elaborasi informasi lebih lanjut dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan. Adapun untuk data sekunder dikumpulkan menggunakan tehnik identifikasi isi.

## PEMBAHASAN

## Perempuan dan  Politik
Di  tingkat  internasional  sistem  hukum hak  asasi  manusia  internasional,  pengakuan hak  perempuan  sebagai  hak  asasi  manusia berakar  pada  Deklarasi  Umum  Hak  Asasi Manusia yang  muncul  pada  tahun  1947  dan disahkan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  pada  10  Desember  1948. Deklarasi  ini  (selanjutkan  akan  disebut sebagai DUHAM), merupakan awal
kodifikasi  tentang  standar  pengakuan  hak manusia  yang  di  dalamnya  termasuk  hak perempuan. 5
Di antara hak- hak yang dideklarasikan adalah  hak  atas  persamaan,  kebebasan,  dan keamanan  setiap  orang,  kebebasan  dari perbudakan,  siksaan  atau  perlakuan  yang merendahkan  martabat  manusia, pengakuan sebagai  seorang  pribadi  di  depan  hukum mencari  keadilan,  dan  kebebasan  untuk berekspresi dan partisipasi politik. 6
Partisipasi
perempuan dalam
persamaan  kedudukan  dengan  laki-laki  di dalam  kehidupan  politik,  sosial,  ekonomi dan  kebudayaan  di  lingkungan  masyarakat
bahkan  di  wilayah  dimana  perempuan berada.
Konvenan  Internasional  Hak  Sipil  dan Politik  telah  mencantumkan    hak-hak  yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati  hak  sipil  dan  politik  antara  lain sebagai berikut : (1) hak hidup (2) hak bebas dari  perbudakan  dan  perdagangan  (3)  hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (4) hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun  (5)  hak  atas  kebebasan  untuk bergerak,  memilih  tempat  tinggal  (6)  hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum  (7)  hak  diakui  sebagai  seorang pribadi  di  hadapan  hukum  (8)  hak  tidak dicampuri  masalah  pribadi  (9)  hak  atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama (10)  hak  untuk  bebas  berpendapat  (11)  hak untuk  berserikat  dan  bergabung  dengan serikat  pekerja  (12)  hak  dalam  perkawinan (13)  hak  untuk  mendapatkan  kesempatan yang  sama  dalam  pemerintahan  (14)  hak mendapat  perlindungan  yang  sama  dalam perlindungan  hukum  (15)  hak  untuk berbudaya. 7
Ide bahwa politik bukan wilayah yang diperuntukan bagi perempuan merupaka ide yang  selalu  didengung-dengungkan  selama berabad-abad,  yang  cukup  efektif  untuk membatasi  gerak    perempuan  pada  wilayah ini.  Terminologi publik  dan privat  yang  erat kaitannya  dengan  konsep  gender,  peran gender,  streotype  menciptakan  inequality diantara perempuan dan laki-laki. 8
Akibat  yang  paling  jelas  dari  situasi politik  seperti  ini  adalah  marjinalisasi  dan pengucilan  perempuan  dari  kehidupan politik  formal.  Dengan  demikian  keadaan perempuan  dalam  kehidupan  politik  formal dimanapun memperlihatkan gambaran yang tidak  menggembirakan.  Akar  dari  semua persoalan  tersebut  adalah  budaya  patriakhi yang  menghambat  semua  gerak  perempuan disemua bidang termasuk bidang politik.
Dalam terminologi seperti ini tentu saja banyak  kegiatan  yang  dilakukan  oleh perempuan  yang  kebanyakan  dianggap berada  dalam  lingkup  “privat”  seperti menjalankan    fungsi  reproduksi,  kekerasan dalam  rumah  tangga,  perkosaan,  gizi  anak sampai  pada  pelecehan  seksual.  Padahal semua  aktivitas  tersebut  punya  dimensi politik  yang  penting  dan  semua  aktivitas tersebut juga punya ciri  politik yaitu adanya power  relation  yang  tidak  equal  antara  laki- laki  dan  perempuan.  Upaya  perempuan untuk  keluar  dari  kondisi  oppresive  dan mendapatkan  persamaan  dan  kesetaraan harusnya menjadi ciri dari politik.
Perjuangan  dari  gerakan  perempuan selama  ini  telah  berhasil mendapatkan   hak- hak  politik  yang  setara  dengan  laki-laki, disamping itu juga menghasilkan perubahan- perubahan  yang  secara  radikal    dalam pemahaman    mengenai  politik  yang  kita kenal  selama  ini.  Menurut  Betty  Friedan, kehidupan  pribadi,  personal,  maupun kehidupan  sosial  yang  bersifat  politik  harus
menjadi  subyek  dari  analisa  politik.  Politik adalah  setiap  kegiatan  dimana  ada  power structure  relationship  dan  ketidak  setaraan gender antara perempuan dan laki-laki.
Hak  perempuan  dalam  Kehidupan Politik  dan  Kemasyarakatan  negaranya, diatur  di  dalam  Pasal  7  Konvensi Perempuan.  Termasuk  di  dalam  hak  ini adalah :
1. Hak untuk memilih dan dipilih;
2. Hak    untuk    berpartisipasi    dalam perumusan  kebijaksanaan  pemerintah dan  implementasinya;
3. Hak  untuk  memegang  jabatan  dalam pemerintahan  dan  melaksanakan  segala fungsi pemerintahan di segala tingkat;
4. Hak  berpartisipasi  dalam  organisasi- organisasi dan perkumpulan- perkumpulan  non  pemerintah  yang berhubungan dengan
kehidupan masyarakat dan politik negara. 9 Bila  mencermati  hak-hak  perempuan seperti  yang  disebutkan  diatas  (pasal  7
Konvensi perempuan)
cukup menggembirakan-  bahwa  hak  perempuan dalam  berpolitik,    bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara  tidak  membedakan  dengan hak-hak    yang  dimiliki  oleh  kaum  laki-laki, tapi  dalam  konteks  realnya,  kenyataan tersebut masih perlu terus diperjuangkan.
Di Indonesia hak politik perempuan di atur dalam  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  Amandemen keempat  menyatakan  “  Seluruh  warga
Negara  Republik  Indonesia  laki-laki  dan perempuan  dijamin  kemerdekaan  berserikat atau  berorganisasi  atau  berkumpul  untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan  “.    Selain  itu  di  dalam  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik    pasal  10  ayat  (1)  juga  dinyatakan bahwa  :”  Warga  Negara  Republik  Indonesia dapat menjadi anggota partai politik, apabila telah  berumur  17  tahun  atau  sudah  pernah kawin”.    Hak  untuk  berpolitik  artinya  hak untuk  berpendapat,  untuk  menjadi  anggota perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan  seperti  memimpin  lembaga formal,  organisasi,  partai,  dan  presiden 10 . Partisipasi politik perempuan dapat diartikan bukan hanya partisipasi dalam ruang politik formal, tetapi juga dalam realita keterwakilan suara  perempuan  terhadap  penentuan pengalokasian  dan  pemanfataan  sumber- sumber daya yang ada dalam masyarakat.
Mengingat  keterwakilan  perempuan yang  sangat  kecil  pada  hasil  pemilu  salama ini,  yang  disebabkan  oleh  beberapa  factor yakni  factor  social,  budaya,  agama, pendominasian  laki-laki  di  bidang  politik dan  secara  normative  hal  ini  terjadi  karena tidak adanya peraturan perundang- unadangan yang mendukung adanya keterwakilan  perempuan  di  bidang  politik. Sehingga  dengan  adanya  hak  perempuan untuk  diajukan  sebagai  calon  anggota  DPR ataupun  DPRD  sebagaimana  tertuang  pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 pasal
65 ayat (1) maka perempuan mempunyai hak berpartisispasi  aktif  sebagai  anggota  partai politik. Keikutsertaan perempuan secara aktif di ranah public di harapkan dapat menjawab dan  menciptakan  kondisi  kesinambungan fungsi  partai  politik  dalam  proses  pengisisn jabatan  melalui  mekanisme  demokrasi  yang memperhatikan  kesetaraan  dan  keadilan gender.
Politik  dalam  konteks  isu  perempuan didefenisikan  sebagai  “  segala  usaha, kegaiatan,  dan  upaya  yang  bertujuan mempengaruhi proses kebijakan dan perundangan  yang  berkaitan  dengan  isu-isu perempuan” 11 .  Bagi  perempuan  pada umumnya,  politik  adalah  urusan  laki-laki, politik  itu  kotor,    politik  itu  keras,  sehingga perempuan    tidak  perlu  berada  di  sana. Pandanga-pandangan  demikianlah  yang membuat  tidak  banyak  perempuan  yang mau  menekuni  karir  politik  atau  sekurang- kurangnya  terlibat  dealam  usaha  –usaha demi  kebaikan  bersama,  meski  perlu  dicatat juga  bahwa  perempuan  yang  menggunakan suara dalam pemilihan umum masih rendah di banding laki-laki.
Secara etimologis, pengertian partisipasi  politik  dapat  diartikan  sebagai kegiatan  seseorang  atau  kelompok  orang untuk  ikut  serta  aktif  dalam  kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara  atau  secara  lansung  atau  tidak lansung  mempengaruhi  kebijakan  Negara. Kegiatan  ini  mencakup  tindakan  seperti
memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri  rapat  umum,  menjadi  anggota suatu  partai  atau  kelompok  kepentingan, mengadakan  hubungan  s\dengan  pejabat pemerintah  atau  anggota  parlemen  dan sebagainya.
Menurut  Huntington  dan  Nelson memberikan  batasan  partisipasi  politik sebagai  kegiatan  warga  Negara  yang bertindak  sebagai  pribadi-pribadi  yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan  keputusan  oleh  pemerintah. Partisispasi  dapat  bersifat  individual  atau kolektif,  terorganisir  atau  spontan,  mantap atau  sporadic,  secara  damai  atau  dengan kekerasan,  legal  dan  illegal,   Dengan  begitu, unsure  penting  konsep  partisipasi  politik adalah  keikutsertaan  warga  Negara  dalam proses pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi merupakan prasyarat yang mutlak dalam system politik yang sehat menghendaki  terbukanya  saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi politik warga masyarakat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah  harus  berdimensi  aspiratif  dan partisipatif  terhadap  etnis,  status  social, ekonomi dan gender. 12
Di  Indonesia  partisipasi  perempuan dalam  kegiatan  politik  dan  kesempatan untuk  terut  serta  dalam  pengambvilan keputusan  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  27  dan  konvensi yang  tealah  diratifikasi  melalui  Undang-
Undang  Nomor  7  tahun  1984  Pasal  7,  di mana  ukuran  yang  dipakai  untuk  melihat keikutsertaan itu adalah berdasarkan indicator yaitu petama, keikutsertaan perempuan sebagai anggota MPR, DPR, DPD dan  DPRD  Propinsi,  Kabupaten  dan  Kota. Kedua, keberadaan  perempuan  dalam  kbinet dan  jajaran  birokrasi  sebagai  penetu kebijakan dan pengambil keputusan .
Politik  hendaknya  tidak  diartikan secara  sempit  seolah-olah  hanya  berkaitan dengan  partai  politik  dan  institusi  politik seperti MPR, DPR, DPD  dan  DPRD.   Dalam wacana  ilmiah,  politik  berkaitan  dengan semua  kegiatan  dalam  suatu  Negara  yang menyangkut pengambilan keputusan, pengaturan  dan  pelaksanaan  kehidupan warganya  untuk  mencapai  kesejahteraan damai  dan  adil.  Secara  luas,  konsep  politik “ what is personal is political” (apa yang bersifat personal sebenarnya bersifat politik) maksudnya  adalah  urusan-urusan  yang besar yang pada giliranya turut mengintervensi  wilayah mereka yang paling privat.
Partisipasi  perempuan  di  politik tidaklah berarti harus menjadi anggota partai politik  atau  sebagai  anggota  legislative.
Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak dasar terutama hak sipil dan politik  yaitu  hak  yang  dimiliki  untuk menyalurkan  aspirasi  dan  kepentingan kepada  penyelenggara  Negara  di  tingkat propinsi, kabupaten/kota.
Adapun  yang  dimaksud  partisipasi atau  peran  serta  dan  posisi  perempuan adalah  situasi  dan  kondisi  efektifitas keikutsertaaan perempuan dalam penentuan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  pada badan  hukum  atau  lembaga  public. Sedangkan yang dimaksud dengan keterwakilan  perempuan  adalah  partisipasi perempuanyang bermakna mewakili perempuan  mewujudkan  kondisi  dan posisinya  sebagai  sumber  daya  insani pembangunan
yang berguna bagi kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.
Dampak  dari  rendahnya  representasi perempuan  dalam  struktur  politik  formal dan  arena  mengambil  keputusan  adalah langkanya  kebijakan-kebijakan  pemerintah dalam  segala  level  yang  berpihak  pada perempuan, sehingga kepentingan- kepentingan perempuan tidak dapat diartikulasikan  bahkan  kebijakan-kebijakan yang  ada  selain  diskriminatif    terhadap perempuan  juga  tidak  merepresentasikan kepentingan  perempuan  sebagai  warga Negara. Kebijakan Negara yang bersifat bias gender  selalu  menyebabkan  kepentingan perempuan menjadi terabaikan. 13
Ada  beberapa  hambatan  yang  perlu diperjuangkan  bersama  agar  perempuan dapat  menikmati  hak-hak  seperti  yang disebutkan  diatas,  adalah  marginalisasi perempuan  dalam  konteks  budaya  dan agama.  Mengikis    marginalisasi  perempuan dalam  konteks  budaya  dan  agama”  sudah
cukup  banyak  dilakukan  oleh  budayawan, agamawan  dan  cendekiawan. Dalam  bentuk seminar,  diskusi,  talk  show  dan  lain-lain. Hasil kajian ini perlu ditindak lanjuti melalui sosialisasi  dan  publikasi  kepada  masyarakat luas. Ini tentu membutuhkan kerjasama oleh semua  pihak;  pemerintah,  akademisi,  LSM/ N’GO  dan    Lembaga-lembaga  keagamaan. Dengan  kerjasama  oleh  semua  elemen masyarakat  tersebut,  tentu  apa  yang diharapkan akan terwujud.
Di  Indonesia,  ketimpangan  gender (ketidakadilan  Gender)  masih  sebagai  isu sentral  di  sejumlah  aspek.  Hal  ini  sedikit banyak  berpengaruh  pada  keterlibatan perempuan dalam pembangunan.
Berdasarkan  data  Human  Development Indeks  (HDI)  tahun  2003  Indonesia  berada pada rangking 11 dari 177 negara, semnetara dilevel  Gender  Relatet  Development  Indeks (GDI) Indonesia menduduki posis 87 dari 170 negara. 14
Pada sektor pendidikan, memang tidak ada  perbedaan  gender  (seimbang)  antara perempuan  dan  laki-laki  pada  tingkat pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD),  namun memasuki  pendidikan  tingkat  SLTP  apalagi SLTA  posisi  pendidikan  kaum  perempuan semakin  terpinggirkan.  Bias  gender  juga berdampak  pada  situasi  dasar  kesehatan perempuan  (basic  health  situation),  seperti angka  kematian  ibu  (AKI),  malnutrition, aborsi, HIV/AIDS. 15
Pada  sektor  tenaga  kerja,  rata-rata jumlah perempuan yang  menganggur masih tinggi dibandingkan laki-laki. Demikian pula pada  bidang  politik,  meskipun  affirmative action telah dilaksanakan untuk mengakselerasi  partisipasi  perempuan  di parlemen  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang Nomor 8  Tahun 2008 tentang kuota 30%  bagi  politisi  perempuan  namun keterwakilan  perempuan  di  parlemen  tetap masih  rendah,  begitupula  keterwakilan perempuan di level eksekutif.
Tak  terkecuali  hal  ini  terjadi  dalam perpolitikan,  oleh  karenanya  ini  juga  yang dijadikan  salah  satu  alasan  mengapa perempuan saat ini cenderung tidak  banyak yang  aktif  di  kehidupan  politik.  Karena kondisi  yang  dianggap  kaum  perempuan sebagai  suatu  penindasan  ditengah-tengah masyarakat  inilah  yang  kemudian  harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan.
Menurut  Masdar    F.  Mas’udi, 16 akibat ketidakadilan  gender  tersebut  membawa konsekuensi  antara lain :
1. Marginalisasi perempuan, 2. Penempatan perempuan pada subordinasi, 3. Streotipe perempuan,
4. Kekerasan terhadap perempuan,
5. Beban kerja yang tidak proposional
Dunia  politik  selama  ini    hanya diperuntukkan  bagi  laki-laki,  jika  ada perempuan aktif di politik di pandang aneh.
Padahal  partisipasi  politik  merupakan  salah satau  hak  perempuan  yang  dijamin  oleh perundang-undangan.    Indonesia  telah  pula meratifikasi  Konvensi  Wanita  melalui  UU No.7  Tahun  1984  dan  Konvensi  Hak-Hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 tahun 1958.
Hubungan  antara  laki-laki  dan  wanita menunjukkan suatu hirarki dalam kekuasaan,  artinya  distribusi  kekuasaan antara  laki-laki  dan  wanita  tidak  seimbang. Dalam  hal  ini  laki-laki  dan  wanita  dianggap sama  sebagai  anggota  suatu  grup  yang mempunyai  tujuan  sama  terhadap  nilai, norma  dan  sebagainya,  di  mana  hubungan yang  hirarkis  nyata  dalam  grup  itu.  Salah satu  pihak  atau  jenis  kelamin  mempunyai kedudukan  lebih  tinggi  dari  yang  dan mendominasinya. 17
Gerakan  pengarusutamaan  gender yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Daerah (Perda)  Nomor  10  Tahun  2005  tentang Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam
Pembangunan Daerah membutuhkan
pemahaman  yang  sama  di  antara  pada penggerak  kegiatan  PUG.  Dalam  rangka percepatan pelaksanaan PUG di daerah perlu didukung  perda  yang responsif gender.  Oleh sebab itu setiap provinsi dan kabupaten/kota perlu  mengkaji  ulang  setiap  tindakan  dan peraturan-peraturan daerah yang bias gender yang  menghambat  pelaksanaan  PUG  dan senantiasa  memfasilitasi  penyusunan  Perda yang  responsif  gender.  Dengan  demikian
perlu  partisipasi  semua  pihak  termasuk DPRD  khususnya  politisi  perempuan  yang selalu memperjuangkan keadilan gender.

## Hasil Penelitian
Paradigma  Perempuan  Legislatif  Provinsi Riau  dalam  Memandang  Isu-isu  Gender dan Perempuan
Sebelum menelusuri paradigma perempuan  legislative  tentang  kesetaraan gender  perlu  diketahui  pendidikan  mereka. Berdasar  penulusuran  data  dilapannga diketahui  bahwa    anggota  legislatif perempuan  di  lingkungan  Provinsi  secara kuantitas sudah dmeningkat dari sebelunnya,  seperti  yang  duduk  di  Provinsi sebanyak  18  orang,  di  Pekanbaru  7  orang dan  Kabupaten  Kampar  sebanyak  6  orang.
Dari data tersebut diketahui yang mempunyai pendidikan SMA 30 % , SI 40 % dan    S2    30%.  Dengan  demikian  dari  segi pendidikan  anggota  dewan  perempuan diprovinsi  Riau  didominasi  sarjana  baik  S1 maupun S2, sekitar 70%.
Bila  diperhatikan  dari  pendidikan anggota  legislative  perempuan    dapat disimpulkan  bahwa  anggota  legislative perempuan  yang  mewakili  perempuan mempunyai pendidikan yang cukup dan ahli dalam bidangnya.
Berdasarkan  sejarah  Islam,  sekitar  15 abad yang lalu Islam sudah
memperbincangkan  persoalan  perempuan termasuk  hak-hak  perempuan.  Beberapa
dasawarsa  terakhir  ini,  isu-isu  gender  dan perempuan  mulai  hangat  kembali  di perbincangkan.  Oleh  beberapa  aktivis perempuan mulai menyuarakan kondisi real yang  dialami  perempuan  dan  perlunya pembebasan  perempuan  dari  beberapa penindasan.
Adapun bentuk-bentuk
penindasan  yang  dialami  perempuan  antara lain:

## 1. Stereotipe
Pelabelan  negatif  yang  menjadikan perempuan sulit untuk berkerasi dan sulit keluar dari pencitraan negatifnya. Contoh, masyarakat  menganggap  laki-laki  itu irasional,  kuat,  aktif  dan  beberapa  label yang  dalam  konteks  kemasyarakatan sangat  menguntungkan  kaum  laki-laki. Sedangkan  perempuan  itu  emosional, penakut,  pasif  dan  beberapa  label-label yang  tidak  menguntungkan  bahkan cenderung  merugikan  perempuanbila dibawa  dalam  kontek  bergaining  di masyarakat.
Stereotipe tersebut kemudian menjadi  dasar  untuk  membedakan  peran antara  laki-laki  dan  perempuan,  seperti jabatan  sekretaris  lebih  cocok  jika dipegang oleh perempuan karena perempuan  dianggap  lebih  teliti,  sabar dan  menguasai  hal-hal  yang  detail, 18
sedangkan  jabatan  yang  lebih  tinggi  dari sekertaris  lebih  pantas  dipercayakan kepada laki-laki. Pelabelan-pelabelan seperti  tersebut  telah  memposisikan
perempuan  lebih  rendah  ketimbang  laki- laki.

## 2. Marjinalisasi
Marjinalisasi yang dialami
porempuan  bisa  saja    berupa  kebijakan perempuan,  penafsiran  agama,  budaya dan  tradisi  dan  lain-lain  yang  tidak berpihak  pada  perempuan.  Contoh, pendidikan  anak-anak    laki-laki  biasanya lebih  diutamakan  dari  pada  pendidikan anak-anak perempuan, 19 karena asumsinya  anak  laki-laki  dianggap sebagai harapan keluarga dan diharapkan kemudian  laki-laki  yang  akan  memenuhi nafkah  keluarga  atau  dengan  kata  lain laki-laki  akan  bekerja  di  dunia  publik, sedangkan  perempuan  hanya  dianggap sebagai pelayan suami dan pendidik anak atau  dengan  kata  lain  bekerja  di lingkungan domestik.

## 3. Subordinasi
Subordinasi  adalah  penempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki- laki  atau  menganggap  perempuan  tidak penting. Pemahaman ini biasanya dianggapan  mendapt  dukungan  dari tafsiran
teks agama, pandangan masyarakat,  tradisi,  mitos-motos  tentang kehebatan  laki-laki  yang  kesemuanya  itu didukung  pula  oleh  ketidak  berdayaan perempuan. 20 Subordinasi  yang  dialami perempuan    terjadi  dalam  segala  macam bentuk  yang  berbeda  dari  tempat  ke tempat dan dari waktu ke waktu.
4. Kekerasan Kekerasan (violence) adalah serangan  atau  invasi  (assault)  terhadap fisik  maupun  integritas  mental  psikologi seseorang.  Kekeran  sering  kali  dialami oleh perempuan, seperti: peleceha seksual, pemukulan  dan  lain-lain.  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  pada umumnya korbannya adalah perempuan.

## 5. Double barden
Double  Burden  atau  beban  kerja adalah anggapan bahwa kaum perempuan  memiliki  nsifat  memelihara dan  rajin,  tetapi  tidak  cocok  untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah  tangga  emnjadi  tanggung  jawab kaum perempuan. Konsekwensinya, banyak  kaum  perempuan  yang  harus bekerja keras dan dalam waktu yang lama, mulai dari membersihkan rumah, memasak  ,  mencuci  hingga  memelihara anak.  Dikalangan  keluarga  miskin  beban ini  sangat  berat  karena  harus  ditanggung oleh perempuan itu sendiri, ditambah lagi jika perempuan juga ikut mencari nafkah, maka  perempuan  memikul  beban  kerja ganda. 21
Ruang politik perempuan di lembaga legislatif  haruslah  dibuka  selebar-lebarnya. Hal  ini  penting  terutama  keberadaan perempuan bukanlah hanya sebagai pelengkap saja. Namun perempuan sejatinya merupakan  wakil  rakyat  yang  akan  ikut
memperjuangkan  nasib  kaumnya  sendiri, yaitu  perempuan.  Dalam  panggung  politik memang  tidak  bisa  dipisahkan  antara  kaum laki-laki dan perempuan. Anggota dewan ini sama-sama  berjuang  menampung  aspirasi masyarakat.  Akan  tetapi  karena  kebanyakan dalam  lembaga  legislatif  selalu    yang  lebih dominan  adalah  kaum  laki-laki.  Dominasi laki-laki dalam panggung politik ini ternyata membawa  dampak  kerugian  bagi  kaum perempuan itu sendiri. Pertama, kebanyakan orang    menganggap    bahwa    politik merupakan  dunia  yang  keras.  Tidak  cocok apabila  perempuan  masuk  didalamnya.  Hal ini  tentu  memberikan  efek      buruk  bagi pesaing politik laki-laki yaitu perempuan.
Sebenarnya,    politik itu bisa dimasuki  oleh  siapa  saja  tanpa  memandang jenis kelamin. Karena politik juga merupakan seni  dalam  menjalankan  negara,  dan mengontrol pemerintahan.    Oleh  karena  itu pandangan  yang  menganggap    politik    itu adalah  dunia  yang    keras    adalah    tidak benar.    Pandangan  ini  hanya  dibesar- besarkan  oleh  kaum  yang  dominan.  Kedua, dominasi      laki-laki      dalam  panggung politik      juga     berakibat     pada kebijakan yang  merugikan  kaum  perempuan  Banyak produk      hukum      dan      perda      yang mendriskriminasikan  perempuan.  Hal  ini dikemukakan  Subkom  Reformasi  dan kebijakan  Komnas  Perempuan  RI,  Ninik Rahayu.
Persoalan-persoalan  tersebut  diatas adalah  merupakan  issu-issu  gender  dan perempuan  yang  perlu  mendapat  perhatian para  anggota  legislatif  khususnya  anggota legislatif perempuan yang memang merupakan wakil-wakil perempuan. Sebenarnya masih banyak persoalan- persoalan yang dialami perempuan atau isu- isu  gender  dan  perempuan  yang  perlu mendapat  perhatian  seperti  Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada umumnya korbannya adalah perempuan, angka kematian  bayi  dan    ibu  yang  melahirkan masih  tinggi  serta  beberapa  persoalan perempuan  yang  terkait  dengan  masalah kesehatan  dan  pendidikan.  Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan perempuan anggota legislatif DRPD Provinsi Riau    ?  Apakah  mereka  sensitif  dengan persoalan issu-isu gender dan perempuan di provinsi Riau  ?
Dalam  kontek  masyarakat  Indonesia khususnya  masyarakat  Riau    bahwa perempuan  identik  dengan  pekerjaan  ibu rumah  tangga  oleh  sebab  itu  kehadiran wanita di dunia politik merupakan salah satu hal  yang  baru  bagi  perempuan.  Tetapi perjuangan  perempuan  untuk  menunjukkan sikap  khususnya  dalam  dunia  perpolitikan sudah mulai tampak secara kuantitas, seperti yang  terlihat  di  DPRD  Provinsi  Riau,  pada tahun  2014  mengalami  peningkatan  jumlah anggota  dewan  dari  kaum  perempuan  yang pada  tahun  2009  berjumlah  12  orang  dan
pada  tahun  2014  meningkat  menjadi  18 Orang  dari  total  55  jumlah  anggota  dewan yang  ada.  Dan  diharapkan  kuantitas perempuan di Legislatif DRPD Provinsi Riau dibarengi juga dengan Kualitasnya.
Menjadi  komunitas  yang  minim  di lingkungan DPRD Riau, tidaklah menjadikan
perempuan untuk berhenti berjuang memajukan sesamanya dalam berpolitik dan bersaing  secara  posotif  dengan  kaum  laki- laki.
Sebagaimana wawancara yang
diungkapkan  oleh    Ida  Yulita  Susanti,  SH, MH.    salah  seorang  anggota  legislatif perempuan  dari  Komisi  I  anggota  DPRD Kota Pekanbaru  menyatakan bahwa :
“Perempuan  merupakan  salah  satu  warna di  dunia  politik  saai  ini,  kehadiran perempuan  untuk  berpolitik  merupakan
salah satu nilai tambah dalam mengembangkan  perpolitikan  Riau    saat ini.  Oleh  sebab  itu  perempuan  merupakan salah  satu  tolak  ukur  utama  keberhasilan pencapaian  dunia  politik  yang  berwarna bagi pengembangan perpolitikan di Riau  , khususnya  DPRD  Provinsi  Riau    .  Hasil peningkatan  jumlah  perempuan  di  Dewan Provinsi Riau tidak lepas dari peningkatan kualitas  kinerja  kerja  perempuan  pada umumnya.  Hal  ini  yang  memicu perempuan-perempuan  untuk  berperan serta  dalam  membangun  daerah  salah satunya  dengan  terlibat  langsung  dalam dunia politik.”
Ungkapan  senada  juga  disampaiakn Desi  Susanti    seorang  informan  yang diwawancarai mengatakan bahwa :
“Peran  perempuan  di  Kantor  DPRD Provinsi Riau sudah mulai menunjukkan hasil  yang  baik.  Hal  ini  dengan menunjukkan  jumlah  perempuan  yang berada  di  kantor  DPRD  Provinsi  Riau dari Tahun ke tahun mulai meningkat.”
Menurut  Hj.  Magdalisni    salah seorang    Wakil  Ketua  legislatif  perempuan dari  Komisi  E  anggota  DPRD  Provinsi  Riau menyatakan bahwa; “Komitmen kami (perempuan ) di legislatif adalah memperjuangkan perempuan dan kami (perempuan) sangat sensitif dengan masalah-masalah yang dialami perempuan”. 22 Ungkapan  senada  juga disampaikan  perempuan  anggota  Legislatif provinsi  Riau  Almainis,  S.  Pd.,  “ kami (perempuan)  adalah  wakil-wakil  perempuan karena  itu  kami  (perempuan)  akan  terus memperjuangkan perempuan ”. 23
Demikian juga disampaikan perempuan anggota Legislatif provinsi Riau, Dra.  Hj.  Septina  Primawati,  MM., “Kami (perempuan)  adalah  wakil-wakil  perempuan    di Provinsi  Riau.  Kami  merupakan  suara,  hati  dan kehenda perempuan Riau. Maka kami mesti  terus memperjuangkan  perempuan  Riau  dalam  segala ketertinggalan ”. 24
Hj.  Eva  Yuliana,  SE.  Menyatakan: ”sebagai wakil perempuan di legislatif tugas utama  kami  memperjuangkan  perempuan dan  anak-anak.  Banyak  agenda  yang
disampaikan kepada kami. Harapan perempuan yang utama adalah kami anggota legislatif  perempuan. Yang  jelas  kami  sudah bertekad memperjuangkan dengan maksimal berdasrkan kemampuan kami.” 25 Mencermati statement wakil perempuan  anggota  legislatif  provinsi  Riau, penulis  berkesimpulan  bahwa  perempuan anggota  legislatif  Provinsi  Riau  paham dengan  posisi  mereka  sebagai  keterwakilan dari kawan-kawannya perempuan.
Keberadaan  mereka  di  pentas  politik Provinsi  Riau  adalah  memperjuangkan kepentingan  perempuan. Pekerjaan ini tidak mudah  karena  itu  dibutuhkan  komitmen, kekompakan  dan  kerjasama  diantara  wakil- wakil  perempuan  di  legislatif  Provinsi  Riau. Menurut peneliti bahwa perempuan anggota legislatif  seyogyanya  paham  dan  sensitif dengan  issu-isu  dan  persoalan  perempuan, agar  mereka  (perempuan)  tergerak  hatinya untuk memperjuangkan sesamanya
perempuan.  Hal  ini  seperti  yang  telah ditunjukkan oleh dua informan di atas.
Bentuk-Bentuk eksistensi perempuan legislatif Provinsi Riau dalam mewujudkan keadilan gender
Lembaga  legislatif  merupakan    suatu perwakilan  yang  menunjukkan  adanya kedaulatan  rakyat  untuk  menyuarakan aspirasi  mereka.  Keputusan      yang      akan diambil  oleh  dewan  legislatif  sudah  tentu melalui  proses  yang  panjang.  Berbagai pendapat          yang dimunculkan oleh para
anggota dewan seringkali tujuan dari usulan yang mula-mula dilontarkan   berbeda   jauh dari  hasil  musyawarah  mengenai  ide  atau usulan  tersebut.  Hal  ini  tentu  akan mengecewakan  dan  menimbulkan      rasa tidak   puas bagi  pemberi  usul.  Oleh  sebab itu,  seharusnya  dalam  dewan  tersebut  ada sejumlah  individu  yang  paham  benar  akan usulan  tersebut  agar  hasil    yang  dicapai sesuai    dengan    ide    yang  diusulkan.  Begitu pula  halnya  dengan  masalah-  masalah tentang    perempuan.    Jika    usulan  yang diajukan  di  DPR  tentang  hal  yang  dihadapi oleh  perempuan,  keputusan  yang  sesuai dengan      harapan      perempuan     akan  lebih baik   jika   wakil   perempuan   cukup untuk diikutsertakan dalam musyawarah tersebut.
Menempatkan  perempuan  dalam bidang  legislatif  bukan  hanya  masalah kesetaraan   dengan   kaum   laki-laki,   akan tetapi agar dewan legislatif dapat melahirkan keputusan-keputusan  yang  berhubungan dengan  masalah  perempuan  dapat  turut berperan  dalam  pembangunan  negeri  ini. Yang  juga  merupakan  indikasi  penting tentang kehadiran secara kuantitas perempuan  di  parlemen  adalah  apakah  ada perubahan  representasi,  termasuk  tindakan di parlemen yang dirancang untuk menempatkan  perempuan  dalam  posisi penting  di  parlemen.  Pada  titik  ini  yang dikedepankan  adalah  tentang  kedudukan berpengaruh  perempuan  dalam  struktur organisasi  dalam  parlemen,  baik  itu  level
pimpinan,  maupun  Komisi  dan  alat kelengkapan yang ada.
Dari  struktur  organisasi  DPRD Provinsi  Riau,  anggota  dewan  perempuan sepertinya  hanya    satu  orang  saja  sebagai Wakil ketua di Komisi E yaitu Hj. Magdalisni di  lingkungan    Anggota  Dewan  Provinsi Riau  dan  satu  Orang  Sekretaris  di  Komisi  C yaitu  Sewitri,  SE.  Selebihnya  menjadi anggota  baik  di  Provinsi  maupun  di  Kota Pekanbaru.  Secara  structural  perempuan belum menempati posisi yang penting.
Melihat komposisi struktur organisasi DPRD  di  Riau  saat  ini,      anggota    dewan perempuan  belum  melengkapi  posisi-  posisi strategis.  Itu  artinya,  terjadi  diskriminasi terhadap    perempuan  dalam  mendapatkan jabatan  strategis.  Hal  ini  belum  sejalan dengan    penegasan    hak-hak  politik perempuan
dibuktikan dengan diratifikasinya  Konvensi  Hak-hak  Politik Perempuan (Convention      on      the      Political
Right  of  Women) .  Konvensi  Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan  melalui  UU  No.  7  Tahun  1984, Pasal  7 secara  tegas  juga mengatur hak-hak politik  perempuan.  Selain  itu,  konvensi tersebut    juga    menjamin  persamaan  hak antara  perempuan  dengan  laki-laki  dalam hal:  hak  untuk  memegang  jabatan  dalam pemerintahan    dan    melaksanakan  segala fungsi   pemerintahan   di semua tingkat.
Bentuk-bentuk  partisipasi  politik yang dijalankan anggota dewan   perempuan
DPRD  Provinsi    Riau    beragam  bentuknya. Dapat  diketahui  misalnya  dalam  proses penyeleksian  pengurus  organisasi  atau komisi-komisi  yang  dilakukan  oleh  DPRD Provinsi  Riau  seperti  KPID  dan  KPAI  maka anggota dewan perempuan berusaha memasukkan  kuota  perempuan.  Hal  ini diungkapkan  oleh  Wakil  ketua  DPRD  Kota Pekanbaru  Sigit  Yuwono,  ST  Menurutnya salah  satu  bentuk  partisipasi  politik perempuan yaitu:
“…Terutama    terkait  permasalahan gender.  Begitu  juga  ketika  ada  penyeleksian pengurus organisasi apakah KPID, organisasi-organisasi  yang  lain  dia  akan berusaha memasukkan kuota perempuan...”
Bentuk eksistensi perempuan legislative  diwujudkan  melalui  perannya sebagai  anggota  dewan.  Adapun    peran perempuan  di  DPRD  Provinsi  Riau  terkait dengan beberapa hal dibawah ini:
1. Legalisasi
Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan  DPRD  selaku  pemegang kekuasaan  membentuk  undang-undang. Pada  periode  sebelumnya  sudah  ada produk  undang-undang  yang  responsef gender  yang  dilahirkan  oleh  perempuan legislative    diantaranya,  Pertama,  produk hukum yang sudah dilahirkan    terhadap kekerasan  wanita.  Kemudian  hak-hak pengguna  cacat  dan  kesejahteraan      dan pendidikan. Nah, ini lah yang merupakan konsen  dari  legislator  wanita  dan  itu
sebagian sudah  terwujud  di Provinsi    ini.
Namun,  memang  perlu  ditambah  lagi kemampuan      mereka      untuk menghasilkan  peraturan-  peraturan  yang memihak kepada kaum wanita.” 26
Akan  tetapi  sangat  disayangkan saat  ini    adanya  keterwakilan perempuan Di DPRD di Provinsi Riau  ternyata sama sekali belum membentuk Undang-undang yang  berkaitan  dengan  perlindungan terhadap perempuan, bahkan ada anggota dewan  perempuan  yang  belum  mnegerti dengan  tugas  mereka.  Sebagai  mana    Hj. Yurni  anggota  DPRD  Kota  Pekanbaru Komisi  III  mengungkapkan: “Pembuatan UU    bukanlan  kapasitas  kami  akan  tetapi  itu wilayah  kerja  PEMDA.  Akan  tetapi  kami fokus terhadap masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan mental”.
Melihat  hal  tersebut  penulis menganalisis  bahwa  ternyata  masih    ada anggota  legislatif  DPRD  di  Provinsi  Riau yang  belum memahami  fungsi  dan  peran mereka    sebagai  pembuat  Undang- Undang.  Karena  itu  menurut  peneliti, masih perlu dilakukan penguatan pemahaman  fungsi  dan  peran  Anggota Legislatif  DPRD  baik  pada  tingkat Provinsi  maupun  kabupaten.  Bahkan tidak  menutup  kemungkinan  masih banyak  anggota  legislatif  yang  tidak mengetahui fungsi dan peran mereka.
2. Anggaran
Anggaran  dilaksanakan  untuk membahas  dan  memberikan  persetujuan atau  tidak  memberikan  persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang  APBD  yang  diajukan  oleh Gubernur. Disini penulis dapat menyimpulkan adanya keterwakilan dalam  pengelolaan  anggaran  tidaklah berbeda  dengan  anggota DPRD yang  lain dalam hal ini laki-laki, mereka (perempuan)  juga  memiliki  talenta  yang sama dengan anggota DPRD Laki-laki.
3. Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan UU dan  APBD.  Dalam  pengawasan  yang mereka lakukan adalah meninjau langsung dilapangan apakah pencanangan  anggaran  yang  sudah ditentukan benar-benar tersalurkan,
seperti  anggaran  yang  diberikan  kepada masyarakat  miskin  berupa  pupuk  pada petani,  kemudian  masalah  kesehatan garatis, pengawasannya melalui pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak rumah  sakit  terhadap  masyarakat  yang memiliki  BPJS,  dan  bidang  pendidikan murah  yang  dilakukan  pengawasan melalui program dana BOS, beasiswa dan penghargaan  terhadap  prestasi  belajar bagi siswa yang berprestasi.
Dalam  persidangan  anggota  DPR Perempuan  terhitung  mampu  dan  sejajar dengan  anggota  dewan  laki-laki  dalam
persindangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari
anggota dewan perempuan dalam memberikan  sumbangsih  pemikiran,  ide, gagasan saat sidang, seperti yang diungkapkan  Sigit  Yuwono  ST:  “ Mereka mampu  bersuara  sejajar  dengan  laki-laki  dalam persidangan,  hal  ini  saya  ukur  dari  keterlibatan aktif dalam sidang, hanya saja mereka akan kalah jika diadakan footing” .
Dari  beberapa  pendapat  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peran perempuan  di  DPRD  Riau    salah  satu diantaranya adalah dengan memperjuangkan kepentingan  masyarakat  miskin  untuk mendapatkan  sarana  pendidikan  maupun kesehatan  yang  layak  secara  gratis,  serta tetap  memperjuangkan  kesetaraan  gender bagi kaum perempuan di Provinsi Riau.
Menurut Peneliti, dalam menyuarakan  kepentingan  perempuan cukup  banyak  strategi  yang  bisa dimainkan  perempuan  tanpa  melalui voting  bila    voting  dianggap  akan mematahkan perjuangan perempuan khususnya  yang  berhubungan  dengan kepentingan  perempuan,  salah  satu  di antaranya adalah dengan sentuhan bahasa membujuk
dalam rapat apalagi
perempuan  dianggap  pandai  dalam memainkan  bahasa  bujukan,  atau  dengan bahasa  “ibu  kaum  laki-laki  adalah peremuan  dan  istri  kaum  laki-laki  adalah perempuan  karena  itu  kami  yakin  kaum laki-laki  tidak  akan  menolak  bila  kami
memperjuangkan nasib kaum perempuan”. Peluang dan Tantangan Perempuan Anggota legislatif Provinsi Riau
Perempuan dalam ruang ligkup sosial kemasyarakatan selama ini faktanya memang lebih  banyak  mengambil  peran  domestik daripada  peran  publik.  Tapi  bukan  berarti tidak ada perempuan yang dapat menjalankan  kedua  peran  tersebut  dengan gemilang.  Demikian  juga  sebaliknya,  kaum laki-laki  yang  selama  ini  lebih  banyak mengambil  peran  publik  bukan  tidak mungkin juga mampu mengambil keputusan dan peran domestik dengan sangat baik.
Dalam  upaya  meningkatkan  peran partisipasi  politik  perempuan  di  lembaga legislatif.  Yang  pertama  dibutuhkan  adalah jumlah  atau  komposisi  anggota  dewan perempuan  yang  sebanding  atau  setara dengan  jumlah  anggota  dewan  yang  berasal dari  kaum  laki-laki.  Yang  kedua,  kualitas dan    kapasitas    dari    anggota    dewan perempuan.    Kualitas  yang  dimiliki  anggota dewan perempuan sangat dibutuhkan untuk bersaing  dalam  menjalankan  fungsi  anggota dewan  yaitu:  pengawasan,  legislasi  dan budgeting.
1. Pendidikan Politik
Peningkatan  jumlah  anggota  dewan perempuan  harus  diimbangi    dengan kualitasnya. Adapun strategi guna meningkatkan    peran    partisipasi  politik anggota  dewan  perempuan  salah  satunya
yaitu melalui pendidikan  politik.

## 2.  Proses  Pengkaderan (rekrutmen)

## Politik
Pengkaderan  politik  merupakan proses  penyeleksian  atau  rekrutmen anggota  partai  politik.  Proses  ini  harus transparan dan menerapkan asas kejujuran dalam menjaring kader maupun  anggota  partai  politik.  Partai politik  harus  mampu  memilih  kader- kader  dengan  latar  belakang  organisasi kemasyarakatan.  Demikian  dikatakan oleh  Ketua  DPRD  Provinsi  Riau,  Sahril Strategi  untuk  meningkatkan  partisipasi politik perempuan, menurutnya:
“…Yang  pertama  strateginya  adalah      harus jujur      dari  pengkaderan  politik.  Jadi  dari partai      politik    itu  pilihlah      memang      ari kader-kader      yang  memang    dia      sudah berlatar          belakang  organisasi kemasyarakatan.      Dia  mempunyai  dan mumpuni  dalam    dunia  akademisi.  Dia mumpuni dalam pendampingan- pendampingan  masyarakat.  Proses  rekrutmen ini      sangat  penting.  Kalau  rekrutmen  dari partai   politik   hanya menambah     pelengkap dari  sistem  KPU  itu  tidak  akan    menemui sasaran…”

## 3.  Penempatan Posisi Yang Tepat
Mengenai strategi dalam
meningkatkan  peran  partisipasi  anggota dewan  perempuan  maka  posisi  sebagai anggota  komisi  yang  ditempatinya  harus tepat. Berkaitan dengan penempatan posisi ini, anggota dewan perempuan lebih tepat
mengisi  posisi  sebagai  anggota  komisi yang  berkaitan    dengan    kebutuhan    dan kepentingan perempuan. Partisipasi
politik        perempuan        dilembaga  DPRD Provinsi Riau dibutuhkan agar  kebutuhan dan  kepentingan  yang  menyangkut perempuan terwakili. Keterwakilan perempuan    di    lembaga  legislatif merupakan  perjuangan  akan  kesetaraan gender.  Hak-hak  perempuan  menjadi penting   dan   perlu   diwujudkan dalam peraturan  daerah.  Dalam  pembahasan Program    Legislasi    Daerah    (Prolegda) anggota  dewan  perempuan  memegang peran kunci arah kebijakan. Karena  hanya perempuan  yang  mengetahui  kebutuhan perempuan.
Adapun  hambatan-hambatan  yang dihadapi perempuan dalam keikut
sertaannya meramaikan dunia politik dewasa ini adalah :
Kurangnya Sumber daya manusia .
Jumlah  yang sangat minim  membuat perempuan  di  kantor  DPRD  Riau,  perannya kurang  maksimal  dalam  meningkatkan kinerja  kerja  Dewan  Provinsi  Riau.  Hal  ini menimbulkan  akibat  yang  kurang  baik  bagi perkembangan politik di Riau  Karmila Sari, S. Kom, MM., menyatakan : “Peran Perempuan di  DPRD  Riau    belum  sepenuhnya  dapat diwujudkan,  hal  inilah  yang  menghambat perkembangan  perempuan  dalam  berpolitik  di Riau. Hal ini disebabkan oleh aktivitas keseharian tidak  hanya  bergelut dalam  dunia  politik  namun
juga  harus  melaksankan  aktivitas  kesehariannya dalam  rumah  tangga,  seperti  mengurus  suami dan anak.”
Hal  senada  di  kemukakan  oleh  Desi Susanti, S. Sos.,  bahwa :” Perempuan di DPRD Riau    mempunyai  peran  yang  cukup  signifikan bagi  perkembangan  politik  zaman  sekarang  ini, khususnya  yang  ada  di  Riau.  Perlu  adanya peningkatan  aparat  yang  ada  di  dewan  sendiri untuk  meningkatkan  kinerja  para  anggota khususnya bagi anggota dewan perempuan untuk berpolitik.”
Begitu  pula  yang  di  ungkapkan  oleh informan  yang  penulis  peroleh  dari masyarakat (ibu rumah tangga ) : “Bagaimana perempuan  bisa  maju  dan  dapat  berkopetensi dengan  kaum  laki-laki,  jika  ada  perempuan  yang menjadi  anggota  dewan  tapi  dalam  persoalan keluarga laki-laki tidak mau berbagi peran dalam pekerjaan Rumah.”
Dari  pendapat  di  atas  dapat  dilihat bahwa  perempuan  di  DPRD  Provinsi  Riau memang  masih  perlu  untuk  ditingkatkan kinerjanya ke depan dan terus meningkatkan kreatifitas  dalam  mewujudkan  keberhasilan dunia  politik  di  Riau    khususnya  di  DPRD Provinsi  Riau.  Di  samping  itu  anggota perempuan
Legislatif perlu terus
mencermati  masalah-masalah  yang  dihadapi perempuan  dalam  masyarakat,  bernegara dan  berbangsa.  Membekali  dirinya  dengan strategi-strategi dalam peningkatan dan atau Penguatan  Kesetaraan  Gender  di  Provinsi Riau.  Persoalan  ini  bukan  hanya  sebatas konsep tapi perlu tindakan real dari anggota
perempuan  legislatif  DPRD  Provinsi  Riau untuk diperjuangkan di legislatif.
Perempuan memiliki beban ganda
Pekerjaan  yang  dimaksud  disini adalah  suatu  pekerjaan  yang  telah  menjadi fitrah  seorang  perempuan  yang  telah berkeluarga, seperti mengandung, malahirkan  dan  menyusui  dan  bahkan kemudian  mendidik  anak-anaknya.  Dalam kontek  masyarakat  Indonesia  dan  Riau khususnya,  seorang  ibu  rumah  tangga seyogyanya  memberikan  pelayanan  yang baik  untuk  keluarga  di  rumah.  Hal  ini sebagaimana  salah  satu  tanggapan  yang diungkapkan    Hj.  Yurni    bahwa  : “Kesibukan yang  dijalani  dalam  kehidupan  sehari-hari  tidak terbatas  pada  aktifitas  yang  dilakukan  dalam lingkungan  tempat  kerja,  akan  tetapi  dalam mengurus  keperluan  rumah  menjadi  salah  satu peran  dan  tanggung  jawab  seorang  perempuan yang telah berkeluarga.”
Perempuan-perempuan yang memilih bekerja  diranah  publik  dan  mengabdikan dirinya  untuk  banyak  orang  dituntut  agar pandai memanagemen waktu dan pekerjaannya yaitu pekerjaan untuk mengurus  rumah  tangganya  dan  pekerjaan untuk mengurus orang lain. Kurang memiliki keahlian Disimpulkan
bahwa beberapa anggota  yang  ada  di DPRD  Riau,  dalam  hal ini  khususnya  perempuan  masih  belum memiliki  keahlian  pada  bidang  yang ditanganinya,  seperti  yang  terjadi  walaupun
tidak  secara  keseluruhan,  jika  dilihat  dari segi penempatan bidang kerja latar belakang pendidikan  yang  dimiliki  anggota  DPRD tidak sesuai dengan  pendidikan, manajeman dan sebagainya.
Inilah  yang  menjadi  alasan  mengapa tidak  maksimalnya  pekerjaan  dan  tugas mereka,  akan  tetapi  usaha  dan  kerja  keras para  anggota  DPRD  dapat  meminimalisir kecenderungan  dan  kekurangan  tersebut. Disinilah  menjadi  tanggung  jawab  dari pimpinan  untuk  dapat  memberdayakan perempuan  di  DPRD  Riau    menjadi  salah satu  keistimewaan  dalam  keberlangsungan pekerjaan  dan  terlaksananya  program  kerja DPRD Provinsi Riau dengan lebih baik lagi.
Dari hasil pembahasan diatas, penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  kualitas  dan kuantitas  Dewan  Provinsi  Riau    sangat mempengaruhi kebijakan peningkatan kualitas perempuan.

## SIMPULAN
Perempuan  anggota  legislatif  di
Provinsi  Riau  sangat  sensitif  dan  paham dengan  persoalan-persolan  dan  isus-isu gender/  perempuan,  seperi  Marjinalisasi, stereotipe, subordinat, kekerasan dan double burden yang dialami perempuan, Kekerasan dalam  Rumah  tangga  (KDRT),  rendahnya pendidikan  perempuan  serta  masalah kesehatan perempuan.
Walaupun  secara  kuantitas  jumlah perempuan  anggota  Legislatif  Provinsi  Riau
sangat  sedikit  ketimbang  laki-laki,  akan tetapi, perempuan anggota legislatif berkomitmen  untuk  terus  memperjuangkan kepentingan  perempuan    dan  masyarakat miskin.
Hambatan  dan  tantangan  yang dihadapi  Perempuan  anggota  Legislatif Provinsi  Riau  dalam  memperjuangkan Kesetaraan  gender,  antara  lain:  (a)  Kurang memahami perannya dalam berpolitik, tidak semua  perempuan  dapat  menjalankan perannya  dengan  baik  dalam  berpolitik.  (b) Memiliki  peran  ganda,  aktifitas  perempuan yang  memiliki  pekerjaan  ganda  baik domestik maupun publik, dan ini merupakan salah  satu  hambatan  perempuan  untuk berperan dalam bidang politik. (c)
Sebahagian  perempuan  dalam  berpolitik kurang  memiliki  kaahlian  dibidangnnya, sehingga  perlu  untuk  beradaptasi  dengan pekerjaan yang ditekuninya.

## Endnotes:
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III, (Jakarta: Balai Pusataka, 2001), Hal. 854.
2 Yusuf Supiandi, Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender , (Jakarta: t.p, 2008),
Hal.118.
3 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . (Bandung: P.T.  Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 5
4 W. Gulo. Metodologi Penelitian . Jakarta: P.T.
Gramedia Widiasarana Indonesia,   2003), Hal.
119
5 Sri Wiyanti Eddyono,  “ Hak Asasi Manusia Perempuan Konvensi Cedaw ”, 2004, Hal. 1.
6 Women, Law and Development , Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, hal. 14.
7 Ibid Hal . 10-11.
8 Tati  Hartimah, op.cit, h.  142,  Lihat  juga,
Musyida Tahir, op.cit , Hal. 44.
9 Tati Hartimah, op.cit , Hal. 11, 2004
10 Zaitunah Subhan, Perempuan dan Politik Dalam Islam, (Yokyakarta: Pustaka Pesantren, 2004),
Hal. 39
11 Indrayati Suparno, et al., Masih dalam Posisi Pinggiran, Membaca Tingkat Partisipasi Politik
Perempuan di Kota Surakarta, (Solo: Spek-HAM, 2005), Hal. 15
12 Indriyati Suparno, et al, Masih dalam Posisi Pinggiran, Membaca Tingkat Partisipasi Politik
Perempuan di Kota Surakarta, (Solo: Spek-HAM, 2005), Hal. 17-18
13 Ibid., h. 4
14 Human Development Report, 2005 15 Yusuf Supiandi, Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender , (Jakarta, Tp, 2008),
Hal. 133.
16 Masdar  F.  Mas’udi, Perempuan  Dalam Wacana Keislaman” , Perempuan dan Pemberdayaan (Smita Notosusanto  &    E.  Kristi  Poerwandari  :  ed.). PSKW  Pascasarjana  UI-KOMPAS  :  Jakarta Masdar F. Mas’udi, 1997), Hal. 57
17 Moh  Jamin, “Pelaksanaan Hak-Hak isteri Dalam
Pengambilan keputusan Tentang keluarga Berencana  di  Kotamadya  Surakarta . Laporan Penelitian Kajian Wanita (SKW) DIKTI .(Surakarta:  Fakultas  Hukum  UNS,
1998), Hal. 12
18 Umi  Sambulan  dkk, Spektrum  Gender ,  (Malang: Malang Press, 2008), Hal . 129
19 Ibid , Hal . 130
20 Ibid ,  h.  129,  Lihat  juga  Mansour  fakih, Analisis Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  (Yogyakarta:
Insist Press, 2008), Hal . 16.
21 Mansour Fakih, Analisis Gender ..., Hal . 22.
22 Hj. Magdalisni, Anggota DPRD Provinsi Riau,
Wawancara tanggal 28  Juli 2015
23 Almainis, S. Pd, Anggota DPRD Provinsi Riau,
Wawancara tanggal 2 Agustuis 2015
24 Dra. Hj. Septina  Primawati, MM.,  Anggota DPRD Provinsi Riau , wawancara ,  tanggal,  l2 Agustus 2015
25 Hj. Eva Yuliana, SE. Wawancara, 27 Juli, 2015
26 Yopi Pranoto, Peran Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Riau Masa Bakti 2009- 2014, Skripsi UR.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  T.,  1993, Agama,  Etos  Kerja  dan Perkembangan Ekonomi , Jakarta: LP3ES
Abrams,  Katrhryn.  “ Sex  Wars  Redux:  Agency  and Coercion in Feminist legal Theory ”,  Columbia Law Review, Vol. 95, 1995.
Ahmad,  Laila, Pembebasan  Wanita  dalam  Hal Domestik ,  Jakarta:  PT  Lentera  Basritana, 2000.
A.  Jaggar, Feminisme  Politics  and  Human  Nature , Brighton: Harvester Press, 1983.
Aini,  Noryamin,  et.al., Realita dan  Cita Kesetaraan Gender  di  UIN  Jakarta:  Baseline  dan  Analisa Institutional  Pengarusutamaan  Gender  pada UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  Tahun  1999- 2003 , Jakarta: McGill IAIN Indonesia Social Equity Project, 2004.
Aini,  Noryamin. Jender dalam Diskursus Keislaman (Relasi  Jender  dalam  Pandangan  Fiqh) ”, Refleksi; Jurnal Kajian Agama dan Falsafah, (2001), vol. 3
Allen,  S.  And  Tuman,  C., Women  and  Busines, Perpectives  on  Women  Enterprenenurs ,
London: Sosial Analisis, 1993.
Bogoh,  Brina,  “ Gendered  Lawyering:  Difference  and Dominance in Lawyer-Client Interaction ”, Law and Society Review, Vol. 31, 1997.
Engineer,  Asgar  Ali, Pembebasan  Perempuan , Yogyakarta: LKIS, 2003. Eddyono,  Sri  Wiyanti, Hak  Asasi  Perempuan  dan Konvensi Cedaw, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat , Jakarta, 2004
Firestone,  S, The  Dialectic  of  Sex:  The  Case  for Feminist  Revolution ,    (New  York:  William Morrow an Co. Inc, 1970.
Human Development Report, 2005.
Mitchell,  J  dan  Ann  Oakley, What  is  Feminism , Bringhamtn,  New  York:  Yale  University Press, 1985
Mac Donald  (ed), Gender Planning in Development Agencies:  Meeting  the  Challange ,    Oxford: Oxfam Publication, 1994.
Mansour  Fakih,  Posisi  Kaum  Perempuan  dalam Islam: ditinjau dari Analisis Gender, dalam buku Membincang  Feminisme  Diskursus Gender  Persfektif  Islam, Surabaya:  Risalah Gusti, 1996.
_____,  Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial, Yogyakarta: Insist Press, 2008.
Mulia, Siti Musda, Keadilan dan Kesetaraan Gender , Jakarta:  Lembaga  Kajian  Agama  dan Gender, 2003.
_____, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi,  Jakarta:  Naufan  Pustaka, 2010.
Nasution,  Harun, Pembaharuan  Dalam  Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Oakley,  Ann, Sex,  Gender  and  Society ,  New  York: Harper and Row, 1972.
Pat  Magueie, Women  In  Development:  An Alternative  Analysis ,    Amherst:  Center  For
Intrnational Education, 1984.
Sambulan,  Umu, Spektrum  Gender ,  malang  Press, 2008.
Sutton, F.X. “The |Pattern Variable”, dalam buku
Harry  Eckstein  dan  David  Apter,  (ed.).
CompRtive  Politics:  A  Reader ,      New  York: Free Press, 1963.
Tamrin  A.  Tomagola,  R estu  Sosial  Budaya    Atas kekerasan  terhadap  Perempuan ,  dlam  buku Kartini  Syahrir  (Pengantar),  Negara  dan Kekerasan  terhadapa  Perempuan,  Jakarta: Yayasan Jurnal perempuan, 2000.
Women,  Law  and  Development, Hak  Asasi Manusia  Kaum  Perempuan,  Langkah  demi langkah , terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001
Zillah  Einstein  (ed.), Capitalime Patriarchy and The case  for  Sosialist  feminism ,  Now  York: Monthly Review Press.