## Wajah Hukum

## Peran United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam Memberikan Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Perekrutan Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
Aura Alifia Kamilla Pasha, Levina Yustitianingtyas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Correspondence: alifiaaakp@gmail.com, levinayustitianingtyas@um-surabaya.ac.id
Abstrak. Penelitian  hukum  ini  memfokuskan  permasalahan  tentang  sejauh  mana  peran UNICEF  untuk melindungi  hak  anak  korban  eksploitasi  dan  pelecehan,  salah  satunya  yang  terjadi  di  daerah  konflik  Republik Demokratik Kongo  (RDK). Salah satu fenomena yang terjadi adalah perekrutan tentara bersenjata yang terjadi pada  anak-anak.  Kasus  tentara  anak  yang  terjadi  di  Republik  Demokratik  Kongo  mengikutsertakan  berbagai para  pihak  bersenjata Rally  Constitutional  Democratic (RCD)  dalam  melawan  pihak  pro  pemerintah  dan membuat dendam politik yang dapat menarik anak-anak di negara ini untuk ikut dalam konflik sebagai tentara anak. 1 Isu  hukum  dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  peran UNICEF dalam  memberikan perlindungan  terhadap  anak  –  anak  yang  direkrut  sebagai  tentara  bersenjata  di  RDK  dalam  perspektif  Hukum Humaniter  Internasional.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  yang  bersifat  deskriptif  berdasarkan  sumber  data  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  anak-anak  sebagai  korban  eksploitasi  perekrutan  tentara  bersenjata  belum  mendapatkan penanganan  yang  maksimal  karena  UNICEF  mengalami  hambatan  dalam  menyelesaikan  hak-hak  anak  di Republik Demokratik Kongo.
Kata Kunci: UNICEF, tentara anak, perang
Abstract.  This  legal  research  focuses  on  the  issue  of  the  extent  of  UNICEF’s  role  in  protecting  the  rights  of children  who  are  victims  of  exploitation  and  abuse,  on  of  which  is  that  occur  in  conflict  areas  Republic Democratic  of  Congo.  One  of  the  phenomena  that  occurs  is  the  recruitment  of  armed  soldiers  which  occurs among children. This case of child soldiers that occurred in the Republic Democratic of Congo involved various armed Rally Constitutional Democratic (RCD) parties in fighting pro government parties and creating political grudges that could attract children in this country to take part in the conflict as child soldiers. This legal issue in this research discusses the role of UNICEF in providing protection for children recruited as armed soldiers in the Republic Democraic  of  Congo from the perspective of International  Humanitarian Law. Research methods juridical  normative  with  a  descriptive  approach  to  invitation  regulations  based  on  primary,  secondary,  and tertiary data sources. This results of this research show that children as victims of exploitation by armed soldiers have not received optimal treatment because UNICEF is experiencing obstacles in resolving children’s rights in the Republic Democratic of Congo.

## Keywords: UNICEF’s, child soldier, war

## PENDAHULUAN
Manusia  hidup  di  dunia  ini  pasti  tidak  lepas  oleh  masalah  atau  konflik,  begitu  juga  dengan negara. Konflik dapat muncul karena adanya perbedaan pendapat antar satu dengan yang lain, bahkan pada  tingkat  nasional,  konflik  yang  serius  dapat  menimbulkan  perang,  oleh  karena  itu  konflik  dapat sangat mempengaruhi dan berdampak pada individu, masyarakat, negara, dan berhubungan di seluruh dunia,  terutama  dampaknya  yang  sangat  besar  bisa  dirasakan  oleh  anak.  Anak  merupakan  aset berharga  yang  harus  kita  jaga,  berikan  kasih  sayang,  merawatnya  dengan  baik  supaya  anak  merasa dihargai dan dijaga serta mendapatkan hak-hak anak yang selayaknya mereka dapatkan, bukan malah
1 Bintang  Kinayung  Ingtyas,  Perlindungan  Tentara Anak  Dalam  Konflik  Bersenjata  Ditinjau  Dari  Segi Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Journal (2013), hlm 2-6.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
anak  dijadikan  eksploitasi,  diperjual  belikan,  dilecehkan,  bahkan  sampai  dibunuh  apalagi  salah satunya adalah konflik eksploitasi anak yang terjadi pada Republik Demokrasi Kongo. 2
Terjadinya konflik di Republik Demokratik Kongo berawal dari konflik antar suku yang banyak memakan  korban  jiwa  warga  sipil  sehingga  menimbulkan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM), konflik  ini  berlangsung  selama  dua  dekade  yaitu  tahun  1996-1997  dan  1998-2003  dimana  terjadi penggunaan  tentara  anak  secara  tiba-tiba. 3 Perang  antar  suku  ini  menyebabkan  pengungsian  besar- besaran ke wilayah perbatasan Rwanda-Kongo. Evakuasi tersebut menjadi awal dari banyak masalah yang  diperparah  dengan  buruknya  kondisi  politik  di  negara  Kongo.  Sejak  tahun  1996  perang  telah berkecamuk di negara Republik Demokratik Kongo sementara dunia mengabaikannya. 4 Perang yang terjadi di Kongo telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti banyaknya warga sipil  yang  ikut  serta  dan  merekrut  anak-anak  untuk  bergabung  dengan  kelompok  pemberontak bersenjata.  Perang  Kongo  masih  berlanjut  di  tahun  1998  –  2003  dimana  anak-anak  masih  direkrut untuk ikut berperang, bahkan menimbulkan penderitaan bagi warga sipil, dan kondisi sosial anak-anak semakin tidak menguntungkan. 5 Kondisi politik yang buruk dan keterlibatan anak-anak dalam perang di Kongo telah mendorong kelompok bersenjata sipil dan angkatan bersenjata pemerintah di Republik Demokratik Kongo melanggar ketentuan hukum humaniter Internasional, padahal perlindungan warga sipil  dan  anak  merupakan  hal  terpenting  dalam  konflik  bersenjata,  baik  internasional  maupun  non- internasional.  Ketentuan  ini  mendorong  masyarakat  internasional  untuk  menahan  diri  pada  saat perang. Pelanggaran yang melibatkan intimidasi, kerusuhan, atau kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia lainnya tidak diperbolehkan. Hadirnya syarat dan mekanisme internasional yang melindungi hak-hak  warga  sipil  tidak  terlepas  dari  hak-hak  anak  yang  sewaktu  –  waktu  dapat  menjadi  sasaran konflik  bersenjata.  Faktanya,  anak  seringkali  dianggap  sebagai  budak  atau  tentara  anak,  hal  ini  juga berbanding terbalik dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 6
Menurut  Levina  Yustitianingtyas,  perekrutan  anak  sebagai  tentara  dipandang  sebagai  bentuk eksploitasi perbudakan modern oleh masyarakat dunia. 7 Anak yang dijadikan tentara bersenjata tidak mendapatkan  hak  hidup,  Pendidikan,  Kesehatan,  dan  makanan  yang  layak.  Kekerasan  seksual  juga sering dialami oleh tentara anak yang direkrut secara paksa. PBB mencatat sekitar 3.000 pelanggaran serius, seperti pelecehan dan pemerkosaan terhadap  tentara anak dan anak-anak di Kongo. Tidak ada tanggung  jawab  yang  jelas  dari  Pemerintah  Republik  Demokratik  Kongo  mengenai  kasus  ini. persoalan tentara anak ini sudah terjadi di tahun 2008 dan selalu menjadi sorot perhatian masyarakat internasional,  termasuk  PBB  sendiri,  juga  Uni  Eropa  serta  lembaga  –  lembaga  internasional  lainnya khususnya HRW ( Human Right Watch ).
Pada  tahun  2008-2018  ekploitasi  pada  anak  untuk  dijadikan  perekrutan  tentara  anak internasional  di  Republik  Demokratik  Kongo  semakin  berkembang  dan  meningkat.  Peristiwa perkembangan  tentara  anak  di  Republik  Demokratik  Kongo  yang  tidak  ada  habisnya,  Pada  tahun 2013, Martin Kobler selaku Sekretaris Jendral PBB perwakilan Republik Demokratik Kongo akhirnya mendorong  PBB  untuk  turut  andil  dalam  menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Setelah  menyatakan pernyataan berikut:
“….persoalan  tentang  peningkatan  tentara  anak  menjadi  persoalan  yang  tidak  kunjung terselesaikan.  Situasi  ini  tidak  dapat  dibiarkan,  namun  lemahnya  pemerintah  RDK  dan  rezim perdamaian  regional Afrika  mendorong  PBB  untuk  terlibat  lebih  jauh  lagi  dalam  menyelesaikan
2 Putri Nurul Reza, Peran United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) terhadap Penanganan Kasus tentara anak di Yaman, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), hlm 1.
3 Wita Setyaningrum dkk, UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi  Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional (Yogyakarta : Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2022), hlm 59.
4 Thomas Thurner, The Congo Wars; Conflict, Myth, and Reality (London; Zed Book), hlm 3.
5 https://www.pcdstudiescenter.com/2021/01/24/krisis-kongo-refleksi-konflik-yang-jauh-dari- resolusi/Diakses pada 4 Oktober 2023.
6 Wita Setyaningrum dkk, Op.Cit , hlm 61
7 Levina  Yustitianingtyas, Perekrutan  Anak  Sebagai  Tentara  Dalam  Konflik  Bersenjata  Internasional (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya), hlm 140.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
peningkatan tentara 8 anak. Dengan demikian tentara anak adalah masalah kejahatan serius dan sudah cukup untuk segera dapat dihentikan” 8
Ungkapan  tersebut  menunjukkan  bahwa  peran  UNICEF,  sebagai  PBB  perwakilan  dalam menangani kasus eksploitasi pada anak yang di rekrut sebagai tentara di Republik Demoratik Kongo adalah  bagian  dalam  menyeleksi  serta  mengakhiri  permasalahan  yang  sangat  darurat  ini,  kejahatan yang  lingkupnya  kemanusiaan,  pelanggaran  terhadap  hak  anak,  dan  kekerasan  sistematis  terhadap kelompok  masyarakat  menengah  kebawah.  Peran  PBB  terhadap  kasus  pelanggaran  ini  dimulai  pada tahun  2013  melewati  misi  individual  ataupun  dengan  serta  melibatkan  para  aktor  regional  serta internasional lainnya yang turut andil dalam upaya penyelesaian kasus ini. Salah satu organisasi PBB yang  bergerak  dibidang  pendanaan  anak  anak  serta  perlindungan  hak  anak  yaitu  UNICEF (United Nations Children Fund).
Pada tahun 2012 UNICEF  membuat beberapa fokus baru yaitu program save of children serta United  Nations  Global  Compact .  Program  ini  sangat  berperan  aktif  dalam  menangani  persoalan tentara  anak.  Berkembangnya  tentara  anak  di  Republik  Demokratik  Kongo  sangat  mendorong UNICEF  untuk  turut  serta  dalam  mengatasi  kasus  eksploitasi  anak  ini.  Adapun  beberapa  peran UNICEF  yang  berdasarkan  pada  kantor  UNICEF  di  Afrika  yang  terpusat  di  Nairobi  Kenya  dan berhasil  membangun  kantor  cabang  di  Republik  Demokratik  Kongo  tahun  2013. 9 Hasil  keputusan UNICEF di Republik Demokratik Kongo  sesuai dengan tingginya angka perkembangan tentara anak di Republik Demokratik Kongo, walaupun di negara lainnya cenderung tidak terlalu meningkat. 10 Keberadaan UNICEF di negara Republik Demokratik Kongo ini sebetulnya tidak menjadi salah satu  tujuan  dari  organisasi  yang  berada  di  bawah  naungan  PBB  ini,  melainkan  bahwa  UNICEF  di negara  Republik  Demokratik  Kongo  mempunyai  sebuah  tujuan  utama  yakni  untuk  mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak dari rangkaian aksi kejahatan eksploitasi  tentara anak. UNICEF dalam  mewujudkan  tujuan  utamanya  tidak  hanya  sendirian,  namun  juga  ada  beberapa  entitas  yang saling  melengkapi  diantaranya  ada world  bank sebagai  penyedia  akses  ke  bantuan    keuangan internasional, amnesty  international dan  HRW (Human  Right  Watch) sebagai  organisasi  yang berperan  untuk  menjalankan  pelaporan,  selanjutnya  ada  MONUSCO (United  Nations  Stabilization Mission  in  Democratic  Republic  Congo) yang  memiliki  peran  sebagai  pengembangan peacekeeping dan peacebuilding, dan Uni Afrika yang berupaya menjadikan tentara anak sebagai persoalan regional serta  masih  banyak  lagi  organisasi  yang  turut  berkolaborasi  dengan  UNICEF  dalam  menyelesaikan kasus  ini.  selain  lembaga  internasional,  keberadaan  para  aktor  dan  aktris  juga  dapat  memberikan dukungan,  termasuk  peran  dari  UNICEF  yang  menangani  persoalan  anak  di  Republik  Demokratik kongo.
Peran  UNICEF  dalam  mengatasi  persoalan  anak  memang  menjadi  isu  internasional  yang mengacu pada dekade 2010 an. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran dari  UNICEF  itu  sendiri  serta  persoalan  tentara  anak  dan  perlindungan  anak.  Beberapa  penelitian tentang tentara anak dan konflik wilayah Afrika, khususnya pada  kasus Republik Demokratik Kongo beserta  peran  UNICEF  dalam  mengatasi  persoalan  yang  sedang  dibahas  penulis  di  dalam  penelitian ini. Deskripsi tentang beberapa penelitian tersebut:
1. Menurut  Karenda  Eka  Karmila,  menyatakan  bahwa  konflik  yang  melibatkan  tentara  anak  di Ukraina  berawal  karena  krisis  politik  yang  terjadi  pada  tanggal  21  November  2023,  Ketika Pemerintah  Ukraina  yakni  Presiden Viktor Yanukovych  menunda  pembicaraan  tentang  Perjanjian dengan  Uni  Eropa,  demi  membangun  hubungan  yang  lebih  erat  dengan  Rusia.  Saat  itu  terjadi bentrok  antar  oposisi  yang  lebih  pro  Eropa  dan  pasukan  pemerintah  terus  berlanjut  dan menyebabkan  25  orang  tewas  pada  bulan  Februari  2018.  Sejak  saat  itu  mengakibatkan  presiden
8 Alya  Dhanisa  Viska, Peran  UNITED  NATIONS  CHILDRENS  FUND  (UNICEF)  Dalam  menangani persoalan tentara anak (Child Soldier) di Republik Demokratik Kongo (Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung), hlm  7.
9 Ibid , hlm 8.
10 Karenda  Eka  Karmila,  Peran  United  Nations  International  Children’s  Emergency  Fund  (UNICEF) dalam menangani tentara anak di Ukraina, eJournal Ilmu Hubungan Internasional (2018), hlm 14.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
Ukraina  yaitu Yanukovich berhasil diturunkan secara paksa. Di Ukraina terdapat  etnis Ukraina & etnis Rusia dengan presentase sebesar 80% serta 20%. Penduduk yang masih ada darah keturunan Rusia bertempat tinggal di wilayah Timur Ukraina yakni di Crimea, Donetsk, & Luhansk dibawah pemerintahan Presiden Turchynov di tahun 2014 yang juga melarang menggunakan Bahasa Rusia sebagai bahasa resmi kedua di suatu daerah jika yang menggunakan sebanyak 10 persen dari total jumlah penduduk yang terdapat di daerah tersebut dan melakukan patung para tokoh – tokoh Rusia atau  Soviet  di  Ukraina.  Dari  konflik  tersebut  akhirnya  menimbulkan  pro  dan  kontra,  seperti mantan  presiden  Yanukovich  yang  lebih  pro  terhadap  Rusia  sehingga  menentang  resim pemerintahan Ukraina yang baru dan Presiden Turchynov yang lebih pro terhadap Uni Eropa yang kemudian  berkembang  biak  hingga  ke  masyarakat  grass  root  sehingga  dapat  memunculkan kelompok pro dan anti Rusia, termasuk tentara anak. Munculnya tentara anak di negara Ukraina ini akhirnya  membuat  masyarakat  internasional  untuk  menyelesaikan  kasus  ini,  termasuk  UNICEF yang  akhirnya  mengembangkan  penyelidikan  yang  berkaitan  dengan  perekrutan  tentara  anak  di kawasan Luhansk & Donetsk. Dalam  upaya  penanganan kasus  tentara anak di Ukraina, UNICEF menjalankan  perannya  di  berbagai  bidang  pemantauan,  akomodasi,  kemitraan,  serta  program lainnya  yang  diambil  dari  program  UNICEF  internasional.  Dari  penelitian  ini,  bisa  disimpulkan bahwa upaya penanganan UNICEF disini lebih mudah untuk menyelesaikan kasus tentara anak di Ukraina karena volume yang terjadi tidak separah di Republik Demokratik Kongo, dapat kita lihat dari  periode  konflik  yang  terjadi  selama  dua  tahun  yakni  tahun  2016-2018.  Kekurangan  dari penulisan  ini  tidak  mencantumkan  partner  dari  UNICEF,  hal  ini  sangat  penting  guna  membuat strategi  untuk  menentukan  indeks  keberhasilan  UNICEF  dalam  menangani  kasus  tentara  anak  di Ukraina. 11
2. Menurut Bintang Kinayung Ingtyas, Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo berawal dari  Presiden  RDK  yang  kehilangan  legitimasi  karena  menunjukkan  sikap  otoriternya,  yang dimana  membuat  kondisi  masyarakat  menjadi  resah  ditambah  dengan  adanya  korupsi  dan kemiskinan yang membuat keadaan menjadi resah sehingga terjadinya pemberontakan. Konflik ini diperparah  dengan  terjadinya  pembantaian  massal  terhadap  suku  Tutsi  yang  dilakukan  oleh  suku Hutu di Rwanda pada tahun 1994. Konflik antar kedua suku ini terus bergulir hingga menularkan ke masyarakat Republik Demokratik Kongo. Pembantaian massal terhadap suku Tutsi ini membuat banyak  warga  Tutsi  Rwanda  yang  melarikan  diri  ke  perbatasan  Zaire  (Republik  Demokratik Kongo) dan mereka membangun tempat persinggahan di sana. Atas kejadian tersebut, masyarakat suku  Tutsi  yang  sedang  mengungsi  berhasil  untuk  menjalin  hubungan  baik  dengan  para pemberontak  di  Zaire  yang  telat  menyelamatkan  mereka  dari  serangan  suku  Hutu  yang  masih menerornya.  Suku  Tutsi  berhasil  bekerjasama  dengan  para  pemberontak  untuk  menggulingkan pemerintahan  Mobutu  yang  dianggap  sudah  tidak  efektif  dan  selalu  menindas  rakyat  Zaire, perbuatan tersebut dilakukan oleh suku Tutsi karena mereka merasa sangat berhutang budi kepada para  pemberontak  Zaire  yang  telah  menyelamatkan  mereka  dari  pembantaian  massal.  Namun ternyata,  pemerintahan  tidak  mau  kalah  dan  akhirnya  merekrut  sejumlah  masyarakat  dari  suku Hutu  Rwanda  yang  sedang  mengungsi  akibat  perang  antar  kedua  suku  tersebut  di  Rwanda. Awalnya  pertempuran  ini  hanya  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pemberontak  tetapi  ternyata menjadi  perang  antar  suku.  Akibat  dari  perang  ini  menimbulkan  beberapa  negara  tetangga  yang mempunyai  masalah  yang  sama  pun  ikut  terseret  konflik  Hutu-Tutsi.  Dari  konflik  inilah,  kondisi ekonomi  negara  Republik  Demokratik  Kongo  menurun  drastis  dan  efeknya  membuat  pemerintah tidak dapat membayar gaji para tentara, akibatnya banyak nyawa yang melayang dalam peristiwa ini,  hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya  pasukan  militer  yang  keluar  dan  meninggalkan pekerjaannya  begitu  saja.  Peristiwa  ini  juga  menyebabkan  keterlibatan  anak  dalam  konflik bersenjata yang tanpa disadari, anak akan dipengaruhi oleh oknum tersebut sehingga  mereka bisa terlibat  tanpa  paksaan  dan  secara  suka  rela.  Penanganan  perlindungan  anak  yang  menjadi  korban perekrutan tentara  anak  mengacu pada beberapa ketentuan yang tertulis pada African Charter On The Rights and Welfare of The Child Pasal 4 (1), Pasal 5 (1), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 25 (1),  dan  Pasal  27.  Tetapi,  pada  kenyataannya  negara  Republik  Demokratik  Kongo  ini  sudah
11 Ibid , hlm 2.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
melakukan  penanda  tanganan  piagam  tersebut  tetapi,  belum  di  ratifikasi.  Selain  itu,  ketentuan internasional pun turut serta dilanggar yaitu dalam Convention on The Rights of the Child Pasal 6 (1-2),  Pasal  9  (1), Pasal  24  (1),  Pasal  28  (1),  Pasal  31  (1), Pasal  38  (2)  dan Optional  Protocol  to The  Convention  on  The  Right  of  The  Child  on  The  Involvement  of  Children  in  Armed  Conflict berada di Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4. Selain itu, juga melanggar Paris Commitment and Principles , Pasal 8 Statuta Roma 1998, dan Pasal 77 (2), Pasal 4 (3) (c) dalam Protokol Tambahan I dan  II Tahun 1977. Maka dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa  kasus tentara  anak yang terjadi  di  Republik  Demokratik  Kongo  memang  tidak  pernah  luput  dari  kegagalan  pemerintah dalam  menciptakan  keamanan  karena  konflikyang  terjadi  pada  negara  ini  mengikutsertakan berbagai  para  pihak  bersenjata  RCD (Rally  Constitutional  Democratic) melawan  pihak  pro- pemerintah dan akan membuat dendam politik (political grudge) yang dapat menarik anak-anak di negara  ini  untuk  turut  serta  dalam  konflik  sebagai  tentara  anak.  Selain  itu,  di  penulisan  ini  juga tidak  terdapat  penjelasan  tentang  peran  dari  UNICEF  sebagai  organisasi  internasional  dalam mengatasi  persoalan  tentara  anak  yang  ada  di  negara  Republik  Demokratik  Kongo  dalam  waktu yang bersamaan dengan Perang Kongo Kedua. 12
Berdasarkan  dua  penelitian  diatas  terdapat  beberapa  kesamaan  serta  perbedaan  dalam  obyek, subyek,  ataupun  fokus  dari  penulisan  yang  sedang  ditulis  oleh  penulis.  Penulisan  ini  berfokus  pada upaya United  Nations  International  Children’s  Emergency  Fund (UNICEF)  dalam  melindungi  hak- hak anak yang menjadi perekrutan tentara bersenjata di negara Republik Demokratik Kongo. UNICEF memiliki program yang dinamakan the Disarment and Community Reintegration (DCR), program ini bertujuan  untuk  memberikan  fasilitas  perawatan  terhadap  anak-anak  yang  berada  di  Republik Demokratik  Kongo.    Terkait  tentang  kejahatan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dilindungi  oleh hukum  internasional,  pada  dasarnya  setiap  individu  yang  melakukan  tindak  kejahatan  HAM  wajib untuk bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. 13
Organisasi  internasional  seperti  UNICEF  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  anak  – anak  yang  terkena  kekerasan,  seperti  eksploitasi  yang  terjadi  di  Republik  Demokratik  Kongo.  Para anak  tersebut  adalah  penerus  generasi  bangsa  kedepannya  sehingga  wajib  untuk  dirawat  dan  dijaga dengan  baik. Tidak  hanya  UNICEF  saja  yang  bertanggung  jawab  atas  hal  ini,  namun  masyarakat  di seluruh  dunia  ini  harusnya  mempunyai  kewajiban  juga  untuk  mengecam  keras  segala  sesuatu  yang berbentuk kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan anak-anak didalamnya dan tentunya melanggar  ketentuan  yang  sudah  ada  dalam  hukum  humaniter  internasional  yang  bersifat  non- internasional atau internasional.

## METODE
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  dengan  pendekatan perundang  –  undangan (statute  approach) dan  pendekatan  Kasus (case  approach) yang  dimana pendekatan perundang – undangan menelaah berbagai aturan hukum perundang  – undangan yang berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian.  Sedangkan  pendekatan  kasus (case  approach) dilakukan  dengan  mengkaji  kasus  yang  terjadi  di  lapangan  yang  bersangkutan  dengan  penelitian ini. 14 2. Rancangan Kegiatan
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  analisa  berdasarkan  studi  dokumen  –  dokumen yang  membahas  tentang  upaya  UNICEF  dalam  melindungi  hak  anak  korban  perekrutan  tentara bersenjata di RDK. Peneliti melakukan research selama bulan Oktober 2023 dengan bulan Januari 2024.
12 Bintang Kinayung Ingtyas, Op.Cit , hlm 2-6 13 Indah Sari, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal  Court (ICC)  dalam  Penegakkan  Hukum  Pidana  Internasional, Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara (2015), hlm 48.
14 Riska Agustina,  et.  al,  Kebijakan  Wajib  Vaksinasi  Covid-19  ditinjau  dari Asas  manfaat,  Kepentingan Umum, dan Hak Asasi Manusia, Indonesia Law Reform Journal (2021), hlm 386.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo

## 3. Ruang Lingkup atau Objek
Ruang  lingkup  ini  bertujuan  untuk  pembatas  terkait  peristiwa  hukum  dikaji  oleh  peneliti pada suatu penelitian. adanya ruang lingkup ini memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti  sehingga  terfokus  pada  permasalahan  terkait  peran  UNICEF  dalam  memberikan perlindungan  hak  anak  sebagai  korban  perekrutan  tentara  bersenjata  di  Republik  Demokratik Kongo. Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan menganalisa isi dari Konvensi  Jenewa 1949, Statuta Roma 1998,  dan Konvensi Hak Anak  Internasioanl. Objek hukum dalam penelitian ini  tentang  bentuk  sanksi  yang  diberikan  Hukum  Humaniter  Internasional  terhadap  negara  yang sedang berkonflik atas perekrutan tentara anak.
4. Bahan dan Alat Utama
Sumber  data  penelitian  diambil  dari  kepustakaan (library  research ),  antara  lain;  (1) Bahan Hukum  Primer,  sebagai  inti  yang  akan  digunakan  untuk  membahas  isi  di  dalam  penelitian  ini dengan Konvensi  Hak Anak  Internasional  (UNICEF),  Konvensi  Jenewa  1949,  dan  Statuta  Roma 1998. (2) Bahan Hukum Sekunder, sebagai data yang memberikan keterangan terkait bahan hukum primer  dengan  menggunakan  pendapat  para  ahli  buku  –  buku  literatur  lainnya  yang  berkaitan dengan isi dari penelitian ini. (3) Bahan Hukum Tersier, untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan melalui kamus, artikel laporan serta jurnal hukum.
5. Tempat
Tempat  dalam  penelitian  ini  adalah  dunia  internasional  yang  dimana  didalam  suatu  negara sedang  berkonflik  karena  penelitian  ini  mengkaji  tentang  isi  Konvensi  Hak  Anak  Internasional, Konvensi  Jenewa  1949,  dan  Statuta  Roma  1998  yang  berkaitan  dengan  Hukum  Humaniter Internasional.
6. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  Variabel  Penelitian  merupakan  penjelasan  yang  terkait  dengan  istilah yang berada di dalam judul penelitian. penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah yang  ada  dalam  judul  penelitian.  Berikut  ini  merupakan  definisi  Operasional  variable  penelitian tentang  Peran United  Nations  International  Children  Emergency  Fund (UNICEF)  dalam memberikan  perlindungan  hak  anak  sebagai  korban  perekrutan  tentara  bersenjata  di  Republik Demokratik Kongo:
a. Perang
Menurut  Starke,  perang  adalah  pertandingan  antara  dua  negara  dengan  tujuan  mengalahkan lawannya dan membebankan syarat perdamaian.
b. Tentara anak
Setiap  anak  dibawah  umur  18  tahun  yang  berpartisipasi  dalam  kelompok  bersenjata,  baik sebagai prajurit tetap maupun tidak apapun perannya.
c. Konflik
Sebuah proses sosial  antar  individu atau kelompok yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor perbedaan pendapat.
7. Teknik Analisis
Di  dalam  penulisan  ini  menggunakan  penelitian  normatif,  maka  analisis  datanya  dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan  atau menggambarkan data dalam bentuk uraian  kalimat yang jelas dan sistematis.

## HASIL

## Konsep tentara bersenjata dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional
Menurut Geza Herzegh, hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional yang  berfokus  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  korban  bersenjata.  Hukum  Humaniter Internasional  (HHI)  menjadi  bagian  dari  norma  hukum  perang  yang  mempunyai  hubungan  untuk memberikan  pertolongan  kepada  mereka  yang  terluka  karena  perang. 15 Larangan  untuk  menjadikan anak  sebagai  tentara  bersenjata,  sudah  diatur  dalam  ketentuan  hukum  humaniter  internasional  yang
15 Ria Wierma  Putri, Hukum  Humaniter  Internasional (Bandar  Lampung:  Universitas  Lampung,  2011), hlm 3.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
merupakan  membahas  tentang  perlindungan  anak  dari  perekrutan  anak  sebagai  tentara  dan  tersusun rapi  pada  Konvensi  Jenewa  tentang  Perlindungan  Penduduk  Sipil  tahun  1949,  selain  itu  ketentuan pelarangan  untuk  merekrut  anak  sebagai  tentara  sudah  jelas  diatur  didalam  Protokol  Tambahan  II 1977. Terhadap Konvensi Jenewa 1949.
Larangan  untuk  menjadikan  anak  sebagai  tentara  bersenjata,  sudah  diatur  dalam  ketentuan hukum  humaniter  internasional  yang  merupakan  membahas  tentang  perlindungan  anak  dari perekrutan  anak  sebagai  tentara  dan  tersusun  rapi  pada  Konvensi  Jenewa  tahun  1949,  selain  itu ketentuan  pelarangan  untuk  merekrut  anak  sebagai  tentara  sudah  jelas  diatur  didalam  Protokol Tambahan II 1977. Banyak aturan – aturan yang jelas-jelas melarang tentang perekrutan anak sebagai tentara  bersenjata  ini,  salah  satunya  seperti  yang  tertuang  dalam  hukum  perburuhan  internasional, yang  dimana  di  dalam  ketentuan  ini  juga  membahas  mengenai  larangan  mempergunakan  anak  di bawah umur untuk menjadi suatu pekerjaan, termasuk merekrut menjadi tentara.
Hukum  humaniter  internasional  mengatur  ketentuan  tentang  larangan  melakukan  eksploitasi pada  anak  yang  digunakan  untuk  menjadi  tentara  bersenjata  ternyata  juga  mempunyai  maksud  dan tujuan, yakni untuk menjamin seluruh hak orang – orang yang terkena imbas dari konflik peperangan yang  berada  di  daerah  tertentu  agar  tidak  melakukan  tindakan  diluar  batas  kemanusiaan.  Hukum Humaniter  Internasional  mendasari  kebijakan  legislasi  nasional  (ius  constituendum)  Indonesia mengenai  kejahatan  perang  pertama-tama  dengan  menentukan  kewajiban  kepada  Pemerintah Indonesia  untuk  mengkriminalisasikan  kejahatan  perang  dalam  perundang  –  undangan  nasional. 16 Dengan adanya ketentuan  ini, maka para pihak dimungkinkan untuk  tidak melakukan kekerasan dan kekejaman,  itu  dikarenakan  dalam  konflik  bersenjata  berbagai  perbuatan  dapat  terjadi  dalam mengalahkan  lawan.  Tujuan  utama  dari  peristiwa  konflik  biasanya  untuk  menghancurkan  lawan. Penyebab  utama  terjadinya  konflik  ialah  merasa  terhina  oleh  lawan  dan  biasanya  terjadi  antar perseorangan.  Secara  lebih  jelasnya,  lawan  berusaha  untuk  menghancurkan  musuhnya,  tapi dikarenakan  adanya  peraturan  yang  mengatur  tentang  peristiwa  ini  di  dalam  hukum  humaniter internasional  sehingga  pihak  lawan  tidak  boleh  untuk  menghancurkan  penduduk  sipil  yang  tidak bersalah. 17 Pengaturan  tentang  orang  –  orang  yang  harus  dilindungi  dalam  konflik  bersenjata,  sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 yaitu:
1. Kombatan  atau  non-kombatan  yang  luka  dan  sakit,  seperti;  para  angkatan  bersenjata  militer, pengacara, wartawan, serta pemuka agama yang diizinkan untuk menggunakan senjata sebagai alat pertahanan diri tetapi, mereka tidak menjadi bagian dalam perang.
2. Yang  luka,  sakit,  dan  dalam  keadaan  lemah,  seperti;  para  wanita  hamil  dan  anak  –  anak  karena mereka  adalah  objek  perlindungan  dan  penghormatan  istimewa,  serta  melindungi  mereka  dari perlakuan buruk dan perampasan.
3. Rumah  sakit  sipil  yang  ditugaskan  untuk  memberi  perawatan  kepada  yang  luka,  sakit,  maupun lemah dan rumah sakit tersebut mempunyai lambang seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 28 dari  Konvensi  Jenewa  1949  untuk  mengobati  keadaan  orang-orang  yang  terluka  akibat  konflik bersenjata.
4. Orang-orang  yang  sedang  menjalankan  pekerjaan  administrasi  rumah  sakit  sipil,  serta  para pegawai  rumah  sakit  yang  mempunyai  tugas  untuk  mencari,  menyingkirkan,  mengangkut,  serta merawat  warga  sipil  yang  sedang  terluka  atau  sakit.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  kartu  pengenal yang  menjelaskan  kedudukan  mereka  dan  menggunakan  potert  si  pemegang  yang  diberikan  cap penguasa  pengurus  yang  bertanggung  jawab,  selain  itu  juga  biasanya  mereka  menggunakan  ban lengan dilengan kiri yang dicap dan tahan basah.
5. Transportasi umum yang berada di darat, udara, dan laut yang ditandai dengan lambang pengenal. Seperti; kapal, pesawat, maupun kereta api yang digunakan  untuk mengangkut atau memindahkan warga sipil yang sedang terluka akibat terkena konflik bersenjata.
16 Yustinna Trihoni  Nalesti  Dewi, Kejahatan  perang  dalam  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional (Jakarta: Rajawali Pers), hlm 17.
17 Andika  Esra  Awoah, Perlindungan  terhadap  korban  perang  dalam  perspektif  konvensi-konvensi internasional  tentang  hukum  humaniter  dan  HAM (Sumatera  Utara:  Universitas  Sam  Ratulangi,  2016),      hlm 144
6. Orang-orang  sipil  yang  tidak  ikut  serta  dalam  konflik  bersenjata  dan  yang  tidak  melakukan pekerjaan  bersifat  militer  selama  berdiam  dalam  batas  daerah  –  daerah  netral,  tawanan  perang, korban kapal karam, serta penduduk yang berada di wilayah musuh.
Pada  kondisi  diatas,  dapat  kita  lihat  bahwa  masyarakat  internasional  mencoba  untuk  melihat pada instrument internasional yang bisa dipakai dalam upaya perlindungan anak sebagai tentara anak, tertuang  dalam  Protokol  1977  terhadap  konvensi  Jenewa  1949  dan  Statuta  Mahkamah  Internasional yang  menyatakan  proses  rekruitmen  anak  yang  dijadikan  tentara  bersenjata  bisa  dilihat  pada  syarat anak harus berusia minimal 15 tahun. Syarat tersebut dapat kita lihat dalam pasal 77 ayat 2 Protokol Tambahan  I  dan  Pasal  4  ayat  3  (c)  Protokol  Tambahan  II  Tahun  1977,  serta  Pasal  8  (2)  (b)  (xxvi) terkait tentang keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata internasional dan Pasal 8 2 (e) (vii) yang menjelaskan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata non internasional. 18
Ketentuan pelarangan perekrutan  tentara bersenjata juga  dibatasi menurut usia minimum demi melakukan perlindungan terhadap seseorang  yang tergabung dalam pasukan bersenjata.  Peraturan ini tertulis dalam Convention On The Rights of the child Pasal 38 dan Pasal 1 Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict, konvensi ini  membahas  mengenai  ketentuan  usia  perekrutan  tentara  bersenjata  pada  anak  minimal  berusia  18 tahun. 19 Hukum  Humaniter  Internasional  menyatakan  perihal  kebebasan  yang  harus  dijaga  nilai kemanusiaannya bagi orang – orang yang tidak memiliki kebebasan, seperti penyiksaan, pembunuhan, kekejaman,  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  tindakan  kemanusiaan  lainnya.  Dalam Convention on the Rights of the Child juga berbicara mengenai penanganan kesehatan fisik anak yang sedang berada dalam  keadaan perang serta para pihak  yang berkonflik harus tetap melindungi  hak – hak  setiap  anak  berusia  18  tahun  dengan  memenuhi  standar  kesehatan.  Selain  itu,  konvensi  lainnya yang  mendukung  larangan  penggunaan  tentara  anak,  seperti International  Labour  Organizations ( ILO)  Convention  No.  182  1999 di  Pasal  3  huruf  a  yang  mengatakan  bahwa  perekrutan  anak  dalam konflik bersenjata merupakan suatu hal yang buruk untuk dilakukan terhadap anak-anak. Selanjutnya, Rome  Statute  1998  (Statuta  Roma  1998)  Pasal  5  yang  menyatakan  bahwa  penggunaan  tentara  anak dalam konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk kejahatan perang. 20
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  melibatkan  anak  dalam  konflik  bersenjata  sebagai  tentara  anak termasuk  melanggar  aturan  tentang  ketentuan  dalam  berperang  yang  dikategorikan  dalam  kejahatan perang  dan  merupakan  pelanggaran  serius  terhadap  hukum  internasional,  terutama  aturan  –  aturan yang  mengatur  tentang  perlakuan  selama  konflik  bersenjata,  seperti  yang  tertera  dalam  konvensi jenewa  1949  dan  statuta  roma  1998  Pasal  5  tentang International  Criminal  Court (ICC)  yang berkaitan  dengan  kejahatan  genosida  ataupun  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Melibatkan  anak dalam konflik bersenjata  tidak hanya merugikan secara  normal saja, tetapi juga melanggar hak asasi manusia  dan  prinsip  –  prinsip  kemanusiaan  karena  di  dalam  konflik  ini  terdapat  sebuah  perbuatan yang merupakan pelanggaran  serius terhadap hukum dan  kebiasaan perang. Komunitas  internasional bersatu  dalam  upaya  pencegahan  penggunaan  anak  dibawah  umur  sebagai  tentara  bersenjata  dan menegakkan aturan – aturan yang melarang praktik tersebut.

## Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Internasional
Anak-anak  dalam  konteks  hukum  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilindungi  dari  segala bentuk  kekerasan  dan  eksploitasi.  Anak  berhak  mendapatkan  hak  –  hak  mereka  untuk  hidup  lebih layak, khususnya para anak yang dijadikan tentara bersenjata dalam sebuah konflik negara. Pengertian anak  menurut United  Nations  International  Children’s  Emergency  Fund (UNICEF)  adalah  seorang yang  dibawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun  kecuali  berdasarkan  undang  –  undang  yang  berlaku untuk anak, kedewasaan yang dicapai lebih cepat. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Convention on the  Rights of  the  child) 1989  menjelaskan  bahwa:  “Untuk  digunakan  dalam  konvensi  yang  sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun”.  Pengertian dari hak anak
18 Bintang Kinayung Ingtyas, Op.Cit , hlm 7.
19 Ibid , hlm 8.
20 Naura  Hafiza  Ainayyah,  et.  al.  Analisis  Hukum  Humaniter  Internasional  pada  penggunaan  Tentara anak dalam konflik bersenjata non-Internasional di Yaman, Diponegoro Law Journal (2020), hlm 447.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
ini  ialah  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  juga  wajib  untuk  dilindungi  oleh  kedua  orang  tuanya, keluarga,  masyarakat  serta  pemerintah  dan  negara.  Hak  pada  anak  yang  wajib  dilaksanakan,  seperti mendahulukan  kepentingan  pribadi  anak,  hak  kelangsungan  hdup,  perkembangan,  non  diskriminasi, dan  menghargai  setiap  pendapat  anak.  Banyak  aturan  –  aturan  yang  jelas  –  jelas  melarang  tentang perekrutan  anak  sebagai  tentara  bersenjata  ini,  salah  satunya  seperti  yang  tertuang  dalam  hukum perburuhan  internasional,  yang  dimana  di  dalam  ketentuan  ini  juga  membahas  mengenai  larangan mempergunakan  anak  di  bawah  umur  untuk  menjadi  suatu  pekerjaan,  termasuk  merekrut  menjadi tentara.  Konvensi  hak  anak  pun  turut  untuk  memperlengkap  larangan  tersebut  karena  dianggap melanggar  hak  –  hak  anak,  ketentuan  internasional  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hak  anak yang  tertulis  dalam  sistem  hukum  internasional  atau  nasional,  seperti Universal  Declaration  of Human  Rights (Hak  Asasi  Manusia)  sebagai  dasar  standar  hukum  internasional  hak  anak.  Bahkan Statuta Roma 1998 menentukan bahwa perekrutan tentara anak merupakan kejahatan internasional. 21 UNICEF mempunyai tugas untuk melindungi dan mensejahterakan hak – hak anak dengan cara bekerja  sama  dengan  berbagai  mitra  atau  lembaga  kemasyarakatan  dan  tentunya  juga  untuk membantu  PBB  dalam  mewujudkan  kehidupan  yang  layak  bagi  anak  di  berbagai  penjuru  dunia dengan  menyediakan  banyak  inovasi  melalui  program  kerja  unggulan  yang  dimiliki  oleh  UNICEF sebagai  bentuk  nyata  dari  upaya  perlindungan  setiap  individu.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  agar maksimal,  UNICEF  telah  membentuk  solidaritas  yang  kuat  antar  lembaga  nasional  hingga internasional.  UNICEF  telah  berkomitmen  untuk  melindungi  anak  –  anak  dari  segala  bentuk kekerasan  kepada  anak  termasuk  salah  satunya  peristiwa  perekrutan  tentara  anak  yang  berhasil mendapatkan  respon  positif  dari  para  pihak  yang  bekerjasama.  Tidak  hanya  untuk  melindungi  anak dari segala bentuk kekerasan, namun juga kejahatan yang timbul akibat ricuhnya kondisi politik serta pelanggaran hak – hak terhadap anak.
UNICEF  telah  melakukan  perancangan  beberapa  program  yang  bertujuan  untuk  melepaskan anak  –  anak  dari  genggaman  kelompok  bersenjata  dengan  membuat  proyek  sektoral  dengan melakukan  pendekatan  sosial,  yaitu  mengembalikan  kehidupan  mereka  seperti  anak  –  anak  lainnya. Program  ini  dilakukan  agar  dapat  memperbaiki  kondisi  pada  anak  sehingga  anak  bisa  beraktivitas seperti  sehari  –  hari  dengan  bekerja  sama  terhadap  masyarakat  sekitar  untuk  melaksanakan Pendidikan sosial bermasyarakat. Harapan UNICEF dalam melakukan program ini adalah anak dapat mengontrol  keselamatan  mereka  dan  keluarganya  dari  kejahatan  apapun  di  segala  situasi.  Upaya menciptakan  lingkungan  yang  aman,  UNICEF  juga  memiliki  lima  prinsip  strategis  yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu: 22
1. Memperkuat sistem perlindungan nasional
Sistem  hukum  kebijakan,  regulasi,  keselamatan,  kesehatan,  keamanan,  dan  keadilan  bagian  dari sistem perlindungan anak. Tanggung jawabnya melalui perantara pemerintah dengan layanan yang didistribusikan  lewat  pemerintahan  maupun  organisasi  melalui  reformasi  hukum  dan pengembangan kebijakan untuk memengaruhi kerangka kaidah  yang berhubungan dengan anak  – anak.  Proses  perencanaan  Perancangan  nasional  dan  proses  perencanaan  desentralisasi  termasuk strategis perlindungan sosial dan juga termasuk salah satu wujud UNICEF sebagai naungan anak. Reformasi  perlindungan  sosial  ini  dapat  memberikan  kontribusi  untuk  mencapai  perlindungan anak yang maksimal dimana UNICEF  juga  harus memastikannya.  Informasi  keadilan untuk anak melalui  pengaturan  hukum  dan  sistem  keamanan  anak  dan  mendukung  pendaftaran  lahirannya anak. UNICEF bekerjasama dengan pemerintahan.
2. Perubahan sosial harus didukung
Perjanjian  nasional  dibutuhkan  untuk  mendukung  perlindungan  anak.  Maka  dari  itu,  UNICEF harus  bekerja  sama  dengan  cara  memperkuat  peran  perlindungan  keluarga  dan  kelompok,  serta mengadakan  diskusi  dan  Pendidikan  umum.  Kekurangan  yang  dialami  anak  di  berbagai  bidang
21 Muh.  Risnain,  Problematika  Perekrutan  anak  dalam  konflik  bersenjata  dan  permasalahannya  di Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum (2014), hlm 366.
22 Hisana Amani  Husellin, Peran  United  Nations  International  Children’s  Emergency  Fund  (UNICEF) Dalam  Melindungi  Anak-Anak  Korban  Perang  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional (Pekanbaru: Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2019), hlm 47.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
bisa  menyebabkan  mereka  tidak  bisa  mewujudkan  potensinya  secara  penuh.  Menghapus ketimpangan  dilakukan  dengan  memastikan  ketersediaan  akses  yang  merata  kepada  layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, serta layanan esensial lainnya. hal ini merupakan syarat agar tercapainya masa depan yang damai dan sejahtera. Anak – anak perlu menjadi pusat kebijakan dengan  berfokus  pada  fakta  dan  penyediaan  data  terkini,  UNICEF  membantu  melakukan penganggaran  dan  perencanaan  yang  berpihak  pada  pemerataan  aksess,  sehingga  sumber  daya publik dapat diinvestasikan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada anak, maka dari itu diperlukan Kerjasama dengan berbagai instansi tingkat daerah dan internasional. Agar semua anak dapat  bertahan  hidup  dengan  layak  serta  nyaman  maka,  perubahan  sosial  yang  universal  dan penganggaran kebijakan pro anak pada tingkat daerah sampai internasional pun harus tersedia.
3. Memperkenalkan di area konflik dan bencana alam tentang perlindungan anak
Berdasarkan  hukum  humaniter  internasional  dan  hak  asasi  manusia,  UNICEF  harus  berfokus kepada  perlindungan  anak  di  daerah  rawan  konflik  yang  sering  terjadi,  membangun  sistem perlindungan anak nasional maupun daerah, guna memantau dan meyakinkan perlindungan anak. Hal  seperti  ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  bukti  –  bukti  yang  bisa  diandalkan  guna mendukung  informasi  dalam  advokasi  serta  memperbarui  kebijakan  sesuai  dengan  standar  HAM internasional,  mengembangkan  pakar  profesional  dalam  perlindungan  anak,  dan  melakukan penyaringan serta pelacakan anggaran untuk meningkatkan manajemen keuangan publik bagi anak –  anak.  Sikap  yang  terus  menormalisasi  perlakuan  kekerasan  dan  eksploitasi  kepada  anak  harus segera  ditangani  melalui  inisiatif  perubahan  sosial  dan  perilaku  menggunakan  aksi  kampanye nasional.
4. Proses dan manajemen Pendidikan.
UNICEF  wajib  memperbaiki  ketentuan  internal  untuk  membagikan  dan  memaksimalkan pengetahuan,  data,  serta  analisis  yang  baik  pada  pertolongan  anak  serta  mengontrol  isu-isu perlindungan anak. Seperti berusaha untuk mengubah kebijakan sekolah, kemudian membahasnya dengan  kolega  dan  para  pendidik  lainnya  untuk  menyepakati  ketetapan  kebijakan  pada  sekolah. Hal ini tentu sangat menarik perhatian karena berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, sekitar 87 persen guru menyatakan mereka beranggapan bahwa laporan guru dianggap serius, tetapi hanya 9 persen siswa menyatakan guru menganggap laporan mereka serius (UNICEF). Tahun 2020, hasil di  atas  menunjukkan  bahwa  pentingnya  kerja  sama  antar  murid  dan  pendidik  untuk  membantu mengurangi  pelecehan  di  sekolah  sangatlah  penting  khususnya  di  negara  Indonesia.  Terciptanya pembelajaran  yang  sehat  serta  lingkungan  sekolah  yang  menyenangkan  adalah  ketika  murid  dan para pendidik dapat bekerjasama dalam memerangi kasus pelecehan. 23 5. Agen – agen perubahan harus didukung.
UNICEF  memberikan  wadah  untuk  menampung  masukan  pihak  lain,  isu  –  isu  tentang perlindungan  anak  dimana  UNICEF  menjadi  contoh  dan  bertanggung  jawab  yang  besar  untuk memotivasi  dalam  perlindungan  anak. 24 UNICEF  selalu  bekerjasama  dengan  seluruh  elemen masyarakat  sebagai  agen  perubahan  untuk  meningkatkan  visibilitas  pelanggaran  hak  anak  dan mendorong  publik  agar  lebih  terbuka  tentang  isu  –  isu  utama,  seperti  anak  –  anak  migran  dan pengungsi, pekerja anak, dan pernikahan dini pada anak.
Lima  prinsip  yang  sedang  diterapkan  oleh  UNICEF  diatas  dalam  upaya  melindungi  kondisi anak – anak yang berada di Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu bentuk pelayanan dan konsentrasi  UNICEF  dalam  rangka  membantu  menyelamatkan  anak-anak  dan  penduduk  sipil  di Republik Demokratik Kongo. Dalam pasal 8 Deklarasi universal yang membahas hak atas pemulihan korban  kejahatan  Hak Asasi  Manusia,  yang  berbunyi  yaitu  setiap  orang  berhak  atas  pemulihan  yang efektif  dari  pengadilan  nasional  yang  kompeten  untuk  Tindakan-tindakan  yang  melanggar  hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
Maksud  dari  pasal  diatas  mempunyai  makna  seorang  penduduk  sipil  mempunyai  hak  untuk kehidupan  yang  selayaknya  dengan  diberikan  kompensasi.  Sejak  adanya  Konvensi United  Nations
23 https://www.kompasiana.com/angelicceea6140/64c7ad3108a8b56f60606a93/peran-unicef-dalam- perlindungan-anak-di-indonesia?page=2&page_images=1, Diakses pada 11 November 2023.
24 UNICEF-org. Child protection . Diakses pada 8 Oktober 2023.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
Convention on the Rights of the Child (UNHCRC). UNICEF berhasil untuk mengimplementasikan isi dari  Konvensi  tersebut.  Konvensi  ini  sudah  diratifikasi  pada  tahun  1989  yang  menuliskan  terkait perjanjian yang melindungi hak anak dan sudah disetujui oleh negara dalam naungan PBB. Mengatasi konflik di Republik Demokratik Kongo ini, tentulah tidak mudah, akan tetapi UNICEF terus membuat berbagai  macam  inovasi,  seperti  halnya  teknik  negoisasi  yang  sangat  berguna  supaya  anak-anak terlepas  dari  orang  –  orang  bersenjata  tanpa  menjadi  korban  tawanan  mereka.  PBB  juga  membuat suatu  organisasi  militer  sebagai  pasukan  perdamaian  PBB  yakni  United  Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO). 25 Program ini digagas dengan  tujuan  guna  mempermudah  pelepasan  anak  dari  kelompok  bersenjata.  Ketika  mereka  sudah berhasil  terlepas  dari  para  kelompok  bersenjata,  nantinya  UNICEF  dibantu  MONUSCO  akan memberikan  perlindungan  baik  dari  segi  pendidikan,  kesehatan,  maupun  bantuan  lainnya  supaya anak-anak  tersebut  dapat  menjalankan  aktivitas  sehari  –  hari.  Selain  itu,  MONUSCO  ditugaskan untuk  mengamankan  wilayah  rawan  konflik  dan  menyampaikan  pesan  perdamaian  dari  pihak internasional.
MONUSCO  akan  melakukan conflict  prevention atau  yang  biasa  disebut  dengan  proses pencegahan  konflik  di  satu  negara  dengan  melakukan  peringatan  awal,  pengumpulan  informasi,  dan analisa  konflik  sehingga  konflik  yang  terjadi  tidak  semakin  membesar.  Selanjutnya,  dinamakan Peacemaking yang  dimana  akan  dibuatkan  pemanggilan  untuk  para  pihak  yang  sedang  berperang guna  mengajak  bermusyawarah  untuk  bernegoisasi  terkait  perdamaian.  Pada  bagian  terakhir  yang disebut peacekeeping ini,  memasuki  proses  penjagaan  situasi  damai  karena  kondisi  yang  masih memanas dan konflik bisa terjadi lagi kapan saja dengan para pihak yang tengah berkonflik. 26 Proses ini bertujuan agar dapat mewujudkan situasi damai atas usaha dari para pihak yang sedang berkonflik. Pemberian fasilitas serta bantuan kepada mereka yang berada di daerah rawan konflik juga merupakan salah satu cara dalam upaya mempertahankan situasi perdamaian, dampak yang diberikan pun sangat kompleks  dan  sifatnya  jangka  panjang  untuk  membuat  kondisi  supaya  perdamaian  tetap  terjaga selamanya.  Tahap  perdamaian  ini  memberikan  kebijakan  kepada  pemerintahan  sementara  untuk mencegah adanya konflik yang berkelanjutan.

## United Nations International Children’s Fund (UNICEF)
Dunia  pada  masa  periode  1939  hingga  1945  diwarnai  dengan  perang  dunia  II.  Perang  ini melibatkan  banyak  negara  sehingga  menimbulkan  banyak  korban  jiwa,  bahkan  setelah  perang  usai kepedihan masih terasa. Salah satunya adalah kelaparan dan krisis medis dimana – mana. Banyaknya Masyarakat  muda  hingga  tua  yang  terluka  dari  peristiwa  naas  tersebut,  khususnya  di  negara  Eropa. Cikal bakal inilah, yang akhirnya timbul sebuah  kerja sama antar negara untuk memberikan bantuan berupa  pakaian,  makanan,  Kesehatan,  serta  lainnya. Awal  mula  berdirinya  UNICEF  juga  tidak  lepas dari sosok yang bernama Ludwik Rajchman yang merupakan seorang dokter dari Polandia. UNICEF diresmikan pada tahun 1946 oleh PBB, lalu UNICEF medirikan kantor pusat yang berada di kota New York,  Amerika  Serikat.  Setelah  itu,  UNICEF  melakukan  pemilihan  kepala  Lembaga  pertama  dan akhirnya,terpilih  lah  dokter  Ludwik  Rajchman  beserta  direktur  eksekutif  yakni  Maurice  Pate.  Tidak hanya  mengatasi  permasalahan  di  negara  yang  terdampak  akibat  perang  dunia  II  dan  negara berkembang  lainnya.  UNICEF  mulai  melaksanakan  tugasnya  pada  tahun  1953  sekaligus  menjadi tahun  penetapan  UNICEF  sebagai  bagian  tetap  dari  organisasi  PBB.  Di  tahun  yang  sama,  kata “International” dan “Emergency” resmi  dihapuskan  sehingga  menjadi United  Nations  Children’s Fund. Beberapa negara yang ikut tergabung dalam PBB juga berhasil melakukan ratifikasi UNICEF, namun  ada  dua  negala  yang  gagal  untuk  meratifikasi  yakni  Somalia  dan  Amerika  Serikat.  Kedua negara  tersebut  beralasan  bahwa  pemerintah  dari  negara  Somalia  tidak  resmi  diakui  secara
25 Sella Arthenia, Ilahi. Peran United nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam menangani Child Soldiers sebagai upaya resolusi konflik di Sudan Selatan (Jakarta : Repository Universitas Satya Negara Indonesia), hlm 30
26 Abdul Latif, et. al, Efektivitas United Nations Missions Organization in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) dalam konflik di Republik Demokrasi  Kongo, Jurnal  online Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (2014), hlm 7.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
internasional  sedangkan  Amerika  Serikat  takut  hasil  ratifikasi  berdampak  terhadap  kedaulatan nasional.
UNICEF adalah sebuah organisasi tingkat internasional yang berfokus pada kesejahteraan anak. Organisasi  ini  didirikan  pada  tanggal  11  Desember  1946  oleh United  Nations (UN)  sebagai  respon terhadap  krisis  sosial  yang  terjadi  pasca  perang  dunia  II.  UNICEF  didirikan  dengan  tujuan  untuk memberikan  bantuan  kepada  anak  –  anak  yang  terdampak  perang  di  negara  –  negara  yang  saat  ini tengah terjadi konflik, meskipun UNICEF berada di bawah naungan PBB dan beranggotakan negara – negara  yang  merupakan  anggota  dari  PBB,  organisasi  ini  memiliki  otonomi  dalam  menjalankan kegiatan dan tidak terikat pada kebijakan  negara anggota. UNICEF bergerak secara independent dan memiliki  kebebasan  untuk  mengambil  Langkah-langkah  yang  dianggap  tepat  dalam  misi  mereka. Salah satu tujuan utama dari UNICEF adalah mereformasi standar kualitas hidup anak-anak, terutama di negara berkembang. Sesuai dengan misi konvensi hak-hak anak yang diadopsi pada tahun 1989. 27 UNICEF  juga  memiliki  kekuasaan  persuasive  untuk  memengaruhi  pembuatan  kebijakan  dan keputusan pemerintah di  negara-negara tersebut. UNICEF sebagai organisasi internasional, memiliki peran penting dalam merekomendasikan dan mendorong negara – negara untuk mengutamakan tujuan dan  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  anak  melalui  kebijakan  yang  mereka  buat.  UNICEF  berupaya untuk  memastikan  bahwa  kepentingan  dan  perlindungan  anak  menjadi  prioritas  di  seluruh  dunia. Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan anak, UNICEF bekerjasama dengan komisi hak asasi manusia PBB dalam menyusun konvensi hak anak. Konvensi ini adalah sebuah dokumen hukum yang menetapkan  hak  –  hak  fundamental  setiap  anak,  termasuk  hak  atas  kesehatan,  pendidikan, perlindungan  dari  kekerasan,  dan  lain-lain.  UNICEF  berperan  aktif  dalam  memastikan  implementasi dan pemenuhan hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi ini oleh negara – negara anggota PBB.
Sampai  saat  ini,  UNICEF  mempunyai  200  kantor  perwakilan  negara  yang  turut  membantu melancarkan  visi  dan  misi  yang  dipunyai  UNICEF  serta  memiliki  7  kantor  regional  untuk memberikan  pendampingan  teknis  kepada  yang  dibutuhkan  seperti  kantor  perwakilan  negara. 28 Dari awal  UNICEF  didirikan  untuk  memberikan  kerjasama  berupa  bantuan  dan  dana  terhadap  negara- negara  anggotanya.  Bantuan  dana  yang  didapatkan  UNICEF  berasal  dari  lembaga  pemerintahan swasta,  lembaga  donor,  serta  perseorangan  yang  diberikan  secara  Ikhlas.  Fokus  yang  dilakukan UNICEF  seperti  mempromosikan  kesehatan  dan  kesejahteraan  anak  dengan  cara  mendirikan  markas divisi  pengadaannya  di  Kopenhagen  guna  menyalurkan  barang-barang  bantuan  seperti  vaksin, pengobatan  antiretroviral  untuk  anak-anak  dan  ibu  dengan  HIV,  tenda  darurat,  penyatuan  Kembali keluarga, serta sarana penunjang  Pendidikan. Bukti nyata dari keberhasilan yang dilakukan UNICEF dilihat  dari  tahun  1953  dimana  pada  saat  itu  anak-anak  terserang  wabah  penyakit  dan  UNICEF bergerak  dengan  cara  memberikan  bantuan  obat  penisilin.  Di  tahun  1990,  UNICEF  mengadakan pertemuan internasional untuk pertama kali, pertemuan itu disebut dengan World Summit for Children yang  khusus  untuk  membahas  terkait  tentang  kebutuhan  anak.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  tentu UNICEF membutuhkan anggota untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di UNICEF:
Gambar 1. Struktur Organisasi UNICEF Sumber: Penulis
27 https://www.kompas.com/global/read/2021/12/11/111551870/11-desember-1946-berdirinya-unicef Diakses pada 6 Oktober 2023.
28 https://haloedukasi.com/unicef, Diakses pada 5 Oktober 2023.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
Struktur UNICEF diatas dapat dijelaskan bahwa:
1. Badan  Eksekutif,  terdiri  dari  41  anggota  yang  dipilih  oleh  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  PBB (ECOSOC). Anggota badan eksekutif ini menjabat selama tiga tahun. Badan Eksekutif mempunyai tugas  untuk  meninjau  kegiatan  UNICEF  dan  memberikan  persetujuan  mengenai  kebijakan, program  negara,  dan  anggaran.  Badan  Eksekutif  ini  dikoordinasikan  oleh  Biro,  yang  terdiri  dari Presiden  dan  empat  Wakil  Presiden,  setiap  petugas  mewakili  salah  satu  kelompok  wilayah regional.  UNICEF  selalu  membuat  laporan  melalui  Badan  Eksekutif  ini  guna  diserahkan  kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Umum.
2. Direktur Eksekutif, memiliki beberapa kantor pusat yang tersebar di beberapa wilayah yakni New York, Jenewa, Copenbagen, Sydney dan Tokyo. Di beberapa kantor pusat yang tersebar di berbagai wilayah tersebut juga memiliki badan – badan utama, diantaranya:
a. Kelompok  operasi,  meliputi;  Divisi  Pengawasan,  Divisi  Personal,  Divisi  Supply,  dan  Divisi Manajemen Pembiayaan.
b. Kelompok hubungan eksekutif, meliputi; Kantor Dana Program, Divisi Kantor Dana Program, Divisi  Komunikasi  dan  Informasi,  penjualan  kartu  –  kartu  ucapan,  Kantor  urusan  non pemerintahan.
c. Kantor  Direktur  Eksekutif,  meliputi;  Staf  eksekutif,  Komite  manajemen,  Kantor  Sekretaris Badan Eksekutif, dan Kantor Pembukaan Internal.
d. Kelompok  program,  meliputi;  Divisi  Perencanaan  Pengembangan,  Divisi  Program  Pelayanan lapangan, dan Operasi Darurat.
3. Badan  Pendukung,  terdiri  dari  sukarelawan  dan  komite  nasional  yang  berpartisipasi  dalam menjalankan  misi  organisasi.  Dana  donasi  dikumpulkan  dengan  diprakarsai  oleh  komite  nasional untuk  UNICEF.  Hal  ini  dilakukan  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  dengan  mengadakan berbagai macam kegiatan untuk pengumpulan donasi.
4. Staf  Organisasi,  terdiri  dari  anggota  –  anggota  yang  berasal  dari  seluruh  negara. Totalnya  sampai sekarang  ada  7000  orang  yang  tergabung  dalam  staf  organisasi  UNICEF.  Staf  ini  bekerja  untuk memperjuangkan  hak  –  hak  anak  di  seluruh  penjuru  dunia.  Untuk  membedakan  anggota  staf UNICEF  terdapat  beberapa  kategori,  yaitu; Project  Personal,  National  Professional  Officered, General Service Staff, Junior Professional Officers, Manual Workers, United nations Volunteers. Sebagai  sebuah  organisasi,  tentunya  selama  menjalankan  visi  dan  misi  dari  UNICEF  itu  sendiri, membutuhkan  sebuah  program  kerja.  UNICEF  memiliki  beberapa  program  kerja  unggulan, diantaranya:
a. Kesejahteraan anak dan Wanita
Fokus  UNICEF  disini  bukan  hanya  untuk  mensejahterakan  anak  –  anak  tetapi  juga  dengan memperhatikan  Kesehatan  para  Perempuan.  Bukti  nyata  dari  program  kerja  ini  adalah kunjungan  rumah  secara  langsung  di  perkotaan  atau  pedesaan  oleh  staf  UNICEF.  Selain  itu, UNICEF  mengadakan  program Better  Reproductive  Health  and  Rights  for  all  in  Indonesia (BERANI)  yang  diluncurkan  oleh  UNFPA  dan  UNICEF  dengan  hasil  dari  kerjasama  oleh Pemerintahan  Kanada  dan  Bappenas,  tujuan  diadakannya  program  BERANI  ini  adalah  untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan lainnya yang berkaitan  dengan  hak  –  hak  perempuan  di  Indonesia.  Anak  dan  perempuan  adalah  populasi yang  sering  tidak  mendapatkan  akses  layanan  informasi  untuk  mereka  berkembang. Anak  dan perempuan  juga  menjadi  salah  satu  aset  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan (SDGs). Pemerintahan Kanada mengeluarkan kebijakan bantuan internasional feminis di tahun 2017  untuk  mengidentifikasi  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  serta  anak sebagai  dasar  bantuannya  dalam  mengurangi  kemiskinan.  Di  Indonesia,  sebanyak  satu  dari  6 anak  perempuan  tidak  masuk  sekolah  setiap  bulan  dikarenakan  menstruasi  dan  tidak  adanya fasilitas  sekolah  yang  memadai.  Hal  tersebut  membuat  UNFPA,  UNICEF,  dan  Pemerintah Kanada  untuk  bekerjasama  dengan  BAPPENAS  dan  Kementerian  terkait,  sepakat  untuk mendukung  anak  dan  perempuan  agar  dapat  berkembang  dan  berkontribusi  karena
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
perkembangan mereka sangat berarti bagi keluarga dan masyarakat, serta lewat cara ini mereka bisa terus berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 29
b. Program Pendidikan
Selain  mensejahterakan  anak  serta  wanita,  UNICEF  juga  membantu  dalam  segi  pendidikan. Anak – anak dan  wanita diajarkan  bagaimana tentang pendidikan life skill, khususnya mereka yang sudah putus sekolah dan  pendidikan  non formal lainnya. Anak dan  remaja  yang  umunya tinggal di derah terpencil serta dari keluarga miskin, biasanya cenderung rentan terhadap putus sekolah.  Seperti  yang  dialami  oleh  remaja  di  Indonesia  yang  notabene  kehilangan  peluang untuk mengembangkan potensi mereka, bahkan 46 juta remaja di Indonesia, seperempat remaja yang  berusia  15  sampai  dengan  19  tahun  mengalami  putus  sekolah  dan  pengangguran. Sementara itu, masih banyak anak sekolah yang harus berjuang untuk menguasai keterampilan akademik  dasar.  Indonesia  adalah  negara  dengan  tingkat  kemahiran  membaca  tertinggi sebanyak kurang  lebih  separuh  siswa  yang berusia 15 tahun  dan sisanya kurang dari sepertiga mengalami  tingkat  kemahiran  minimum  dalam  berhitung.  Solusi  yang  diberikan  UNICEF dalam  mengatasi  hal  tersebut  dengan  cara  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Indonesia  untuk terus meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas untuk anak serta remaja berusia sekitar 3 – 18 tahun, termasuk dalam  kategori disabilitas dan  anak – anak  yang  terlibat dalam situasi kemanusiaan. 30
c. Perlindungan Anak
Anak sering dijadikan obyek dalam  melakukan kekerasan dan hal – hal berbahaya lainnya. Di sisi  hukum,  kekerasan  terhadap  anak  belum  dilarang  dalam  pengaturan,  dan  keadilan  untuk anak  –  anak  belum  memprioritaskan  perlindungan  bagi  semua  anak  yang  berurusan  dengan hukum.  Pemerintah  mendedkasikan  anggaran  untuk  melindungi  anak  dari  kekerasan  hanya sebesar  0,1  persen  dari  total  keseluruhan  anggaran.  Prosedur  administrasi  publik  yang  sangat kompleks  serta  kurangnya  kewenangan  untuk  perlindungan  anak  berakibat  kesulitannya  akses layanan yang efektif untuk anak – anak yang rentan. Selain itu, 17 persen anak – anak di bawah usia  18  tahun  tidak  memiliki  akta  kelahiran,  sehingga  menyulitkan  untuk  mengakses  layanan utama. Maka, UNICEF hadir untuk melindungi anak – anak di seluruh dunia dari segala bentuk kejahatan  yang  menimpa  anak  –  anak  melalui  segala  aspek  dan  tentunya  hal  ini  juga membutuhkan  dukungan  dari  masyarakat  luas,  terutama  kedua  orang  tua  agar  senantiasa menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman dan sejahtera.
Program kerja diatas nampaknya telah sukses dijalankan oleh UNICEF untuk mendukung misi kemanusiaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Terlihat dari pengimplementasian program di kehidupan masyarakat yang tersebar di seluruh dunia, selain bertujuan untuk melakukan implementasi program  kerja  kepada  masyarakat,  juga  di  sisi  lain  UNICEF  berusaha  untuk  menyelamatkan  nyawa, mencegah, mengurangi penderitaan manusia, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan dasar di  masyarakat  untuk  mengurangi  kerentanan  dalam  pembangunan  kapasitas  sebagai  wujud  dari  aksi kemanusiaan.  Semua  manusia  berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dan  setara  oleh manusia  lainnya,  terutama  dalam  hal  menerima  bantuan  penyelamatan  nyawa  karena  mereka  adalah manusia  yang  mempunyai  hak  sebagai  makhluk  sosial  untuk  menerima  bantuan  pertolongan  yang diberikan  oleh  para  pelaku  kemanusiaan.  UNICEF  tetap  berkomitmen  pada  Konvensi  Hak  Anak (KHA)  dan  akan  terus  berjuang  demi  hak  –  hak  anak  dengan  menjunjung  prinsip  etika  dan  standar internasional.  Sebagai  kekuatan  global,  UNICEF  memiliki  pengaruh  dalam  pengambilan  keputusan dan menjadi sumber inspirasi bagi lembaga internasional lainnya  untuk mewujudkan gagasan  kreatif yang  dapat  diterapkan  dalam  masyarakat.  UNICEF  meyakini  bahwa  mendidik  dan  merawat  anak adalah  fondasi  utama  bagi  masa  depan  bangsa.  UNICEF  akan  terus  berupaya  mengatasi  masalah diskriminasi, kekerasan, penyakit, dan isu lainnya yang berhubungan dengan anak.
29 https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/perkawinan-anak-dan-kekerasan-berbasis-gender- merupakan-ancaman-terbesar-bagi, Diakses pada 13 November 2023.
30 https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja, Diakses pada 13 November 2023.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo

## Mekanisme Perekrutan anak sebagai tentara bersenjata di Republik Demokratik Kongo
Menurut  Wijaya,  konflik  di  Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  mengatakan  bahwa  United Nation  Organization  Stabilization Mission  in  the  Democratic  Republic  of  the  Congo (MONUSCO) mencatat banyak pembentukan kelompok bersenjata pemerintah pada tahun 2009  – 2013  ada sekitar 5.505  orang  anak  berumur  berkisar  6  hingga  12  tahun  dengan  metode  perekrutan  yang  digunakan, seperti Force Democratiques de Liberation du Rwanda (FDLR), Mouvement du 23 Mars (M23), Lord’ Resistance Army (LRA), Mai-Mai , Front for Patriotic Resistance in Ituri (FRPI). 31
Menurut  Bintang  Ingtyas  dan  Joko  Setiyono,  menyatakan  bahwa  konflik  yang  terjadi  di Republik  Demokratik  Kongo  (RDK)  dibagi  menjadi  2  mekanisme,  yaitu; Anak  diambil  dari  rumah hingga  di  paksa  menjadi  tentara  bersenjata,  mereka  diculik  saat  keluar  rumah,  entah  itu berladang,sekolah,  ataupun  bermain  dengan  teman  sebaya  mereka.  Anggota  bersenjata  ini  juga meminta  untuk  menyediakan  anak  untuk  dilatih  menjadi  tentara  bersenjata,  jika  tidak  maka,  para anggota bersenjata ini akan menyerang perkampungan yang berada di daerah konflik tersebut.  Hal ini juga  beriringan  dengan  kondisi  ekonomi  rendah  yang  sangat  parah,  mirisnya  para  orang  tua  sengaja untuk  memberikan  anaknya  kepada  anggota  bersenjata  dengan  tujuan  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lewat tentara bersenjata. 32
Peraturan  tersebut  menjelaskan  mengenai  pola  pikir  anak-anak  yang  tengah  dirusak  dengan cara  melakukan brain  wash terhadap  mereka.  Tidak  hanya  itu,  para  pemberontak  ini  juga mengorbankan keluarganya serta warga sipil dengan cara memaksa mereka untuk menyerahkan anak- anak  mereka  agar  dapat  bergabung  dengan  kelompok  bersenjata.Tentara  bersenjata  yang  sedang melakukan  perang  di  Republik  Demokratik  Kongo  banyak  melibatkan  anak-anak  sebagai  kombatan bersenjata.  Para  anak  tersebut  dijadikan  sebagai  tentara.  Penggunaan  tentara  bersenjata  yang melibatkan anak-anak ini dibagi menjadi tiga, yaitu anak yang mengambil bagian sebagai mata-mata dan  anak  anak  yang  digunakan  sebagai  penyambung  lidah  dalam  angkatan  bersenjata  pemerintah maupun  non-pemerintah. 33 Para  anak  yang  tergabung  didalam  angkatan  bersenjata,  diantaranya mereka  bergabung  dengan  tanpa  paksaan  atau  sukarela.  Kebanyakan  mereka  yang  menjadi  anggota bersenjata ini karena faktor ekonomi dan doktrin  yang seolah olah setelah bergabung dalam anggota bersenjata ini kehidupan mereka akan dicukupkan.
Konvensi  Jenewa  1949  yang  menjelaskan  tentang  hukum  perang,    menjelaskan  bahwa  para warga  sipil  bukan  sasaran  dari  perang  karena  mereka  memiliki  hak  istimewa.  Selain  itu,  anak-anak pun  mempunyai  hak  istimewa  karena  mereka  juga  harus  mendapatkan  perlindungan,  terutama  para anak  yang  masih  dibawah  18  tahun  yang  tidak  boleh  terlibat  dalam  perang. 34 Aturan  diatas menegaskan bahwa agar suatu kelompok atau perseorangan tersebut yang tidak terlibat dalam urusan konflik  peperangan  tidak  dilibatkan  dalam  perang  dan  perang  hanya  diperbolehkan  oleh  pihak  yang sedang  bertikai  saja.  Organisasi  internasional  wajib  untuk  melakukan  pencegahan  serta  upaya perlindungan untuk warga sipil yang hidup di negara berkonflik.
Peran UNICEF  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  kepada  anak  –  anak  yang  dijadikan tentara bersenjata.
UNICEF  berusaha  untuk  menyelamatkan  hak-hak  anak,  tentunya  banyak  tantangan  serta kesulitan yang dihadapi. UNICEF terus berusaha dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang  menjadi  korban  dalam  perekrutan  tentara  bersenjata  di  negara  berkonflik.  UNICEF  ingin memastikan  kondisi  setiap  anak  berada  dalam  kategori  aman  dan  nyaman,  serta  para  anak  bisa menjalankan  hak  dan  kewajiban  mereka  secara  seimbang.  Perlindungan  anak  merupakan  suatu kewajiban yang harus dimiliki bagi setiap negara dengan mengusahakan segala bentuk keadilan yang
31 Elhumairoh Wijaya, Peran ICRC  Dalam Upaya Mengurangi  Perekrutan Tentara Anak Di  RD Kongo (Jakarta: Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2014), hlm 49
32 Bintang Ingtyas dan Joko Setiyono, S, Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Journal (2014), hlm 1-11.
33 Wita Setyaningrum dkk, Op.Cit , hlm 66.
34 Rahadian,  Diffaul  Barraq  Suwartono, Penggunaan  Tentara  Anak  oleh  Aktor  Selain  Negara  Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (Yogyakarta: JH Ius Quia Iustum , 2020), hlm 531.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
berhubungan  langsung  dengan  anak-anak  dan  erat  kaitannya  dengan  hukum  karena  juga  salah  satu jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  UNICEF  dalam  melindungi  anak  sebagai  korban perekrutan  tentara  bersenjata,  yaitu  hambatan  lingkungan,  yang  dimana  mencakup  internal  dan eksternal dari organisasi itu sendiri, akses distribusi bantuan yang sulit untuk dijangkau dalam aspek darat, laut, maupun udara, konflik yang terus menerus tidak kunjung selesai, dan hambatan keuangan, PBB  mengatakan  bahwa  para  donatur  internasional  menjanjikan  untuk  memberikan  bantuan  sekitar 1,1  miliar  dollar  untuk  Yaman.  Hal  ini  justru  menjadikan  tanggung  jawab  yang  besar  bagi  para donatur  yang  berperan  dalam  krisis  di  yaman.  UNICEF  berharap  bahwa  bantuan  kemanusiaan mempunyai akses bebas hambatan, sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 23 Konvensi Jenewa IV 1949 yang berisi tentang negara konvensi yang bebas untuk mengakses jalur pengiriman bantuan yang dibutuhkan warga sipil supaya tetap bisa bertahan hidup. 35
Banyaknya  hambatan  yang  dihadapi  UNICEF  dalam  melindungi  anak  sebagai  korban perekrutan  tentara  bersenjata  ternyata  memiliki  banyak  faktor  yang  mendasari  hambatan  tersebut sehingga  bisa  terjadi,  salah  satunya  seperti  kesulitan  dalam  mendistribusikan  bantuan  yang  mungkin terjadi  karena  kondisi  geografis  dan  politik  yang  sulit  diakses,  baik  lewat  darat,  laut,  maupun  udara dan  adanya  konflik  bersenjata  sehingga  dapat  mempersulit  upaya  distribusi.  Para  donatur  yang memberikan  bantuan  sebesar  1,1  miliar  dollar  menjadi  sebuah  tantangan  bagi  UNICEF  dalam mengimplementasikan  pengelolaan  dana  tersebut.  UNICEF  perlu  berfokus  pada  koordinasi  internal yang  efektif,  strategi  distribusi  bantuan  yang  inovatif,  advokasi  untuk  penyelesaian  konflik, diversifikasi sumber pendanaan, dan pemantauan ketat terhadap penggunaan dana donatur. Selain itu, bekerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  termasuk  pemerintah  dan  kelompok  bersenjata,  menjadi kunci dalam mengatasi hambatan yang kompleks ini.
UNICEF memberikan bantuan kepada anak yang terkena dampak dari Perang Dunia II sebagai upaya perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam tentara bersenjata. UNICEF bersama United Nations Development Programme, United Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Office  for  the  Coordination  of  humanitarian  Affairs,  United  Nations  Population  Fund,  World  Food Program,  International  Labour  Organization,  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural Organization bekerjasama  untuk  menyelesaikan  dan  akhiri  perekrrutan  tentara  anak  secara berkesinambungan. UNICEF setelah melaksanakan pemecatan anak yang menjadi tentara bersenjata, anak-anak tersebut dikembalikan kepada keluarga masing – masing agar dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tidak  hanya  bertanggung  jawab  untuk  memantau  masalah  terkaait  eksploitasi  pada  anak saja, melainkan juga untuk menyelesaikan dan mencegah perekrutan tentara anak kembali di berbagai negara yang sedang berkonflik. 36

## Sanksi  yang  diberikan  kepada  negara  Republik  Demokratik  Kongo  atas  perekrutan  tentara anak.
Konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo membuat perhatian besar bagi masyarakat internasional, terutama UNICEF. Banyak dilakukan berbagai upaya untuk menyuarakan perlindungan anak di negara yang sedang berkonflik yang bertujuan untuk tetap menjaga hak-hak aanak di wiliyah konflik tetap terpenuhi. Praktek penggunaan  anak di bawah  umur dalam kelompok bersenjata  sangat menarik  perhatian  PBB.  UNICEF  mewakili  PBB  yang  ditunjuk  membuat  program  guna memberhentikan  praktek  eksploitasi  terhadap  anak  yang  kerap  terjadi  di  masa  yang  akan  datang. UNICEF  adalah  organisasi  pelopor  yang  khusus  untuk  melindungi  anak  dari  segala  macam  bentuk eksploitasi, seperti perekrutan kelompok bersenjata,  penculikan anak, hingga pelecehan seksual pada anak.  UNICEF  melindungi  hak  asasi  pada  setiap  anak  yang  hidup,  termasuk  hak  kelayakan  untuk hidup,  hak  keamanan,  hak  pengembangan  diri,  dan  lain  –  lain.  Keterlibatan  anak  dalam  soal perekrutan  tentara  bersenjata  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  pada  anak.  Banyaknya  kasus  yang
35 Nelly  Riana  Nurjali, Hambatan  United  nations  International  Children’s  emergency  Fund  (UNICEF) dalam menangani kelaparan di Yaman tahun 2011-2016 (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017),    hlm 7.
36 Putu  Marta,  et.  al. Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Perlindungan  Oleh  UNICEF  Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo (Bali: Ganesha Law Review, 2022), hlm 90.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
selalu  melibatkan  anak  dalam  situasi  konflik  bersenjata  di  negara,  maka  PBB  memutuskan  untuk mengadakan pertemuan ke 5235. Dalam pertemuan ini, PBB mengeluarkan Monitoring and Reporting Mechanism (MRM),  diharapkan  setelah  keluar  mekanisme  yang  disusun  oleh  PBB  lewat  resolusi 1612 tahun 2005 ini bisa menjadi kunci PBB untuk mendapatkan akses tentang pelanggaran hak – hak anak.
Resolusi  1612  tahun  2005  ini  disebut  juga  sebagai Children  and  Armed  Conflict  Resolution yang  dimana  norma  internasional  telah  dirumuskan  PBB  guna  melindungi  hak-hak  anak,  khususnya pada  keadaan  konflik  bersenjata  yang  mempunyai  dampak  pada  pelanggaran  hak  anak,  seperti perekrutan  dan  penggunaan  anak  ke  dalam  militer.  Resolusi  ini  menggandeng  negara  anggota  dan masyarakat  internasional  untuk  ikut  dalam  melaporkan  pelanggaran  dan  penyalahgunaan  hak  anak yang terkena dampak konflik bersenjata. 37
The Protective Environment Framework (PEF) atau yang disebut dengan kerangka lingkungan yang mempunyai sifat untuk melindungi  dan  telah diatur dalam UNICEF Operatinal Guidance Note (Panduan  Operasional  UNICEF)  telah  didefinisikan  oleh  delapan  elemen  yang  sangat  penting  untuk perlindungan anak agar lebih baik. Elemen ini dapat dilaksanakan dengan baik secara individual atau kolektif dengan tujuan memperkuat perlindungan dan mengurangi kerentanan pelanggaran pada anak. Delapan elemen tersebut, antara lain:
1. Komitmen  pemerintah  guna  memenuhi  hak  perlindungan,  didefinisikan  sebagai  kepentingan pemerintah  untuk  berkomitmen  terhadap  perlindungan  anak  merupakan  salah  satu  poin  penting bagi lingkungan yang bersifat melindungi. Hal ini bisa dilihat dari pemerintah menjamin sumber  – sumber  yang  tercukupi,  seperti  anggaran  yang  memadai,  pengakuan  publik  dan  ratifikasi instrument internasional.
2. Peraturan perundang – undangan dan penegakkan hukum, yaitu kerangka legsilatif yang memadai, mempunyai  penerapan  yang  konsisten,  bertanggung  jawab,  dan  tidak  pandang  bulu  adalah  salah satu kunci dari lingkungan yang protektif.
3. Sikap, tradisi, adat istiadat, perilaku, serta praktek tradisional, dengan adanya sifat tersebut maka, memudahkan  terjadinya  kekerasan  meliputi  penerapan  praktek  tradisional,  seperti  kepatutan hukuman  fisik  yang  berat,  kesetaraan  gender  dalam  memandang  status  anak  laki  –  laki  dan perempuan serta pelecehan seksual pada anak dibawah umur.
4. Diskusi  terbuka  dan  keterlibatan  para  pihak  terhadap  masalah  perlindungan  anak,  hal  ini  juga sangat berpengaruh dalam melakukan perlindungan anak.
5. Keterampilan hidup, pengetahuan dan partisipasi anak, yaitu anak harus dibekali dengan informasi tentang perlindungan diri mereka. Sehingga mereka dapat meminimalisir terjadinya kejahatan yang terjadi pada diri mereka.
Ketika delapan elemen diatas apabila dilakukan secara baik dan benar, akan sangat berpengaruh dalam  menjaga  kondisi  anak-anak  yang  berada  di  dalam  negara  yang  sedang  berkonflik. Anak-anak akan mempunyai ilmu yang cukup untuk bekal mereka menjaga diri dari para anggota bersenjata yang berusaha untuk memanipulasi mereka supaya dapat tergabung dalam anggota perang. Delapan elemen ini, juga berfungsi supaya anak bisa membedakan langkah baik dan buruk.
Larangan  untuk  merekrut  tentara  anak  oleh  kelompok  bersenjata  tidak  ditujukan  oleh pemerintah  dapat  bersifat  wajib  atau  sukarela  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Larangan tersebut  merupakan  inisiatif  dari  ICRC  yang  memiliki  konsen  terhadap  masalah  kemanusiaan. 38 Organisasi internasional memberikan sanksi secara khusus bagi negara yang melakukan pelanggaran kejahatan  internasional.  Gugatan  internasional  oleh  sebuah  negara  juga  memiliki  tanggung  jawab internasional yang sangat besar, sebab tanggung jawab ini melibatkan negara itu sendiri juga individu. Salah  satu  perbuatan  yang  menimbulkan  suatu  tanggung  jawab  adalah  individu  itu  melakukan perbuatan  melawan  hukum  internasional  sebagai  penyelenggara  negara,  jika  negara  lalai  dalam bertindak  untuk  melindungi  Hak Asasi  manusia  (HAM),  maka  individu  tersebut  menjadi  akibat  dari kejahatan  perang  dan  pelaku  kejahatan  perang  dapat  dituntut  di International  Criminal  Court (ICC) atas  pelanggaran  yang  diperbuat  serta  lemahnya  sistem  penegakan  hukum  sehingga  menyebabkan
37 INDAH MUSTIKA-FISIP.pdf (uinjkt.ac.id), Diakses pada 9 Oktober 2023.
38 Muh. Risnain, Op.Cit , hlm 300.
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
pemberian  sanksi  pada  pelaku  kejahatan  perang  maupun  negara  yang  sedang  berkonflik  belum  bisa diberikan secara sanksi tegas karena hukum internasional yang berlaku belum dapat mengatasi konflik bersenjata di negara Republik Demokratik Kongo.

## SIMPULAN
Peran  UNICEF  dalam  memberikan  perlindungan  hak  anak  dan  sanksi  konflik  perekrutan tentara  anak  di  Republik  Demokratik  Kongo  ini  dengan  melakukan  kerjasama  antar  lembaga  militer dibawah  naungan  Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa  (PBB)  yang  tergabung  dalam United  Nations Organization  Stabilization  Mission  in  the  Democratic  Republic  of  the  Congo (MONUSCO).  Peran UNICEF dalam memberikan perlindungan untuk hak-hak anak yang berada di Republik Demokratik Kongo  belum  maksimal  dikarenakan  ada  beberapa  hambatan,  salah  satunya  adalah  hambatan  yang dimana  mencakup  internal  dan  eksternal  dari  organisasi  itu  sendiri.  Tantangan  yang  harus  dihadapi berupa  bagaimana  UNICEF  dapat  mengembalikan  psikis  para  anak  yang  telah  terlibat  dalam  tentara bersenjata serta membekali mereka dengan ilmu untuk melindungi diri disamping melindungi hak-hak anak yang sedang tergabung di dalam tentara bersenjata. UNICEF tentu dibantu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  memiliki  peran  dan  upaya  dalam  melindungi  hak  anak  yang  direkrut sebagai tentara bersenjata di Republik Demokratik Kongo, salah satunya dengan membuat Konvensi Hak Anak  dan  mempunyai  misi  yang  dijalankan  oleh  MONUSCO  yang  berperan  dalam  melakukan misi perdamaian di wilayah yang sedang berkonflik, serta PBB mempunyai pengadilan internasional yang  dapat  mengadili  individu  atau  kelompok  yang  bertanggung  jawab  atas  konflik  perekrutan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dewi, Yustinna Trihoni Nalesti, Kejahatan perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional , Jakarta: Rajawali Pers
Putu  Marta,  et.  al. Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Perlindungan  Oleh  UNICEF  Pada Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Kongo , Bali: Ganesha Law Review, 2022 Rahadian,  Diffaul  Barraq  Suwartono, Penggunaan  Tentara Anak  oleh Aktor  Selain  Negara  Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional , Yogyakarta: JH Ius Quia Iustum , 2020
Setyaningrum,  Wita,  dkk, UNICEF  dan  Perekrutan  Tentara  Anak  di  Republik  Demokrasi  Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional , Yogyakarta : Ahmad Dahlan Legal Perspective, 2022
Thurner, Thomas, The Congo Wars; Conflict, Myth, and Reality , London; Zed Book
International Legal Document Konvensi Jenewa IV. (1949) Protokol Tambahan II. (1977) Konvensi Hak – Hak Anak. (1990) Statuta Roma. (1998) Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia. (1948) Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  The  Rightsof  The Child (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak). (1990).

## Jurnal
Agustina, Riska, et. al, Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 ditinjau dari Asas manfaat, Kepentingan Umum, dan Hak Asasi Manusia, Indonesia Law Reform Journal (2021)
Ainayyah,  Naura  Hafiza,  et.  al. Analisis  Hukum  Humaniter  Internasional  pada  penggunaan  Tentara anak dalam konflik bersenjata non-Internasional di Yaman, Diponegoro Law Journal (2020) Indah  Sari,  Kejahatan-Kejahatan  Internasional  (Tindak  Pidana  Internasional)  dan  Peranan International  Criminal  Court (ICC)  dalam  Penegakkan  Hukum  Pidana  Internasional, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara (2015)
Ingtyas, Bintang dan Joko Setiyono, S, Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Journal (2014)
Aura  Alifia  Kamilla  Pasha  dan  Levina  Yustitianingtyas,  Peran  United  Nations  International  Children’s Emergency  Fund (UNICEF) dalam Memberikan  Perlindungan Hak Anak Sebagai  Korban Perekrutan  Tentara Bersenjata di Republik Demokratik Kongo
Ingtyas, Bintang Kinayung, Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional, Diponegoro Law Journal (2013),
Karmila,  Karenda  Eka,  Peran  United  Nations  International  Children’s  Emergency  Fund  (UNICEF) dalam menangani tentara anak di Ukraina, eJournal Ilmu Hubungan Internasional (2018)
Latif, Abdul, et. al, Efektivitas United Nations Missions Organization in the Democratic Republic of the  Congo (MONUC)  dalam  konflik  di  Republik  Demokrasi  Kongo, Jurnal  online  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (2014)
Risnain,  Muh.,  Problematika  Perekrutan  anak  dalam  konflik  bersenjata  dan  permasalahannya  di Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum (2014)

## Skripsi
Alya  Dhanisa  Viska, Peran  UNITED  NATIONS  CHILDRENS  FUND  (UNICEF)  Dalam  menangani persoalan  tentara  anak  (Child  Soldier)  di  Republik  Demokratik  Kongo ,  Bandar  Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Andika  Esra  Awoah, Perlindungan  terhadap  korban  perang  dalam  perspektif  konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM (Sumatera Utara: Universitas Sam Ratulangi, 2016)
Elhumairoh Wijaya, Peran ICRC Dalam Upaya Mengurangi Perekrutan Tentara Anak Di RD Kongo (Jakarta: Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) Hisana Amani  Husellin, Peran United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) Dalam  Melindungi  Anak-Anak  Korban  Perang  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional (Pekanbaru: Perpustakaan Universitas Islam Riau, 2019)
Levina Yustitianingtyas, Perekrutan  Anak  Sebagai Tentara  Dalam  Konflik  Bersenjata  Internasional , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Nelly  Riana  Nurjali, Hambatan United nations International Children’s emergency  Fund (UNICEF) dalam menangani kelaparan di Yaman tahun 2011-2016 (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017)
Putri  Nurul  Reza,  Peran United  Nations  International  Children’s  Emergency  Fund (UNICEF) terhadap Penanganan Kasus tentara anak di Yaman, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022 Ria Wierma Putri, Hukum Humaniter Internasional (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011) Sella Arthenia, Ilahi. Peran United nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) dalam menangani Child  Soldiers  sebagai  upaya  resolusi  konflik  di  Sudan  Selatan (Jakarta  :  Repository Universitas Satya Negara Indonesia)

## Website
https://haloedukasi.com/unicef https://www.kompas.com/global/read/2021/12/11/111551870/11-desember-1946-berdirinya-unicef https://www.kompasiana.com/angelicceea6140/64c7ad3108a8b56f60606a93/peran-unicef-dalam- perlindungan-anak-di-indonesia?page=2&page_images=1 https://www.pcdstudiescenter.com/2021/01/24/krisis-kongo-refleksi-konflik-yang-jauh-dari-resolusi/ https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/perkawinan-anak-dan-kekerasan-berbasis-gender- merupakan-ancaman-terbesar-bagi INDAH MUSTIKA-FISIP.pdf (uinjkt.ac.id) UNICEF-org. Child protection