## KEHIDUPAN SUKU LAUT DI BATAM:
SEBUAH FENOMENA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PULAU BERTAM

## KOTA BATAM
Atik Rahmawati, M.Kesos. 1
Suku Laut ( Sea Nomads ) merupakan salah komunitas pribumi ( indigenous people ) yang mendiami wilayah  perairan  Kepulauan  Riau  dengan  jumlah  terbanyak  berdasarkan  pendataan  Departemen Sosial (Depsos) RI 1988, sekitar 11,23% terkonsentrasi berada di wilayah perairan Batam, berada di sekitar Selat Malaka, Selat Philip, dan Laut Cina Selatan. Disebut sebagai Sea Nomads karena keberadaannya yang hidup nomaden dengan melakukan seluruh aktifitas kegiatan hidup tinggal di sebuah perahu atau sampan yang beratapkan sebuah Kajang . Hidup nomaden di Laut tentu saja mempunyai  resiko  hidup  yang  sewaktu-waktu  dapat  mengancam  jiwa  jika  tiba-tiba  cuaca  buruk datang, disamping kurang keterjangkauan akan pelayanan sosial yang harusnya mereka dapatkan sebagai  warga  negara  diantaranya  pendidikan,  kesehatan,  perumahan.  Hal  ini  juga  mengingat bahwa  sejak  tahun  1973  Batam  sebagai  wilayah  strategis  daerah  perbatasan  negara  tumbuh menjadi  daerah  Industri,  perdagangan,  galangan  kapal,  dan  pariwisata  yang  mempunyai  otoritas pengembangan  wilayah.  Pesatnya  pembangunan  di  Batam  tentu  saja  membawa  pengaruh terhadap  kehidupan  Suku  Laut,  tak  terkecuali  dengan  program  pembangunan  oleh  Depsos  RI terutama sejak tahun 1989 dengan penempatan mereka pada permukiman yang juga melibatkan unsur masyarakat setempat dalam hal ini Orsos Forum Komunikasi dan Konsultasi Sosial (FKKS) Batam yang berada di pulau Bertam-Kota Batam. Tulisan ini berusaha menggambarkan kehidupan Suku  Laut  yang  telah  mengalami  perubahan  hidup  menetap  yang  berada  di  pulau  Bertam-Kota Batam dengan menyajikan impact yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pembangunan.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Dampak Kebijakan, Komunitas Adat, Suku Laut.
1 Penulis  saat  ini  sebagai  Staff  Pengajar  pada  Jurusan  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  FISIP  Universitas  Jember.  Kritik, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui rahmadilli@gmail.com. Tulisan ini merupakan hasil dan pengembangan dari  tesis  penulis  di  Pascasarjana  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  FISIP  Universitas  Indonesia  dan  telah  disampaikan  pada saat  The  4 th International  Graduate  Student  Conference  On  Indonesia,  October  30  –  31,  2012  dengan  tema INDIGENOUS  COMMUNITIES  AND  “THE  PROJECTS  OF  MODERNITY”  Graduate  School  Of  Gadjah  Mada University.

## Pendahuluan
Program  PKAT  Suku  Laut 2 di  pulau Bertam  merupakan  program  unggulan  dari pemerintah  dengan  pelaksana  program  di bawah  koordinasi  Departemen  Sosial  dan merupakan  proyek  percontohan  pembinaan Suku  Laut  melalui  peran  serta  masyarakat, kerjasama  Depsos  RI  dengan  organisasi sosial yaitu Koordinator Kegiatan Kesejahteraan  Sosial  (KKKS)  Batam  yang sebelumnya  bernama  Forum  Komunikasi Dan  Konsultasi  Sosial  (FKKS)  Batam. Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil (PKAT)  merupakan  salah  satu  bentuk kepedulian  dan  komitmen  pemerintah  dalam mempercepat  proses  pembangunan  pada mereka  yang  masih  belum  tersentuh  proses pembangunan  nasional  yang  umumnya berada  pada  daerah-daerah  yang  sulit terjangkau 3
Sebagai  proyek  percontohan,  program ini  melibatkan  dukungan  banyak  pihak  baik dari;  pemerintah  RI  dalam  hal  ini  Menteri Penerangan, Menkokesra, Mensos,
Mendikbud, dan juga Menristek; non pemerintah  diantaranya  FKKS  Batam  dan juga  yayasan  NEBA  ( Nedherland  Batam ) sebagai  penyedia  dana  dari  luar  negeri; disamping  juga  dari  unsur  akademisi  yaitu Universitas  Indonesia  dan  Institut  Teknologi
2 Suku  Laut  merupakan  komunitas  adat  yang  hidup menggembara  di  Laut,  berdasarkan  Literatur The National  Museum  of  Singapore dalam  Ringkasan Laporan  pendataan  Masyarakat  Terasing  di  Daerah Perbatasan  Riau  oleh  Direktorat  Bina  Masyarakat Terasing  Depsos  RI  (1998)  sebagian  besar  hidup  di Kepulauan Riau.
3 (Direktorat PKAT, Depsos RI, hal.7).
Bandung. 4 Program  ini  menjadikan  pulau Bertam  berubah  menjadi  pemukiman  yang ramai  dengan  dibangunnya  beberapa  unit rumah  tambahan  dan  fasilitas  pendukung 5 . Mulai  dari  pembangunan  rumah  yang dilaksanakan  dari  tahun  1988  hingga  tahun 1993,  bangunan  posyandu,  gedung  Sekolah Dasar,  masjid,  ruang  serba  guna,  monumen tugu  perahu,  sumur,  yetti  (dermaga),  jalan setapak  di  darat  yang  telah  disemenisasi, jalan  lingkar  didarat,  sampai  dengan  listrik tenaga surya.

## Rumusan Masalah
Dengan  dijadikannya  pulau  Bertam sebagai  proyek  percontohan  tidak  membuat pulau  Bertam  tumbuh  menjadi  permukiman yang  berkembang  baik  dari  penambahan jumlah  sarana  dan  prasarana  maupun  dari jumlah  warga  suku  laut  yang  menetap  di pulau Bertam, seperti diungkap oleh Sekretaris RT 20 pulau Bertam sebagaimana hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan sebagai berikut:
Dulu  waktu  pertamanya  kali  masuk pemukiman,  banyak  sekali  bantuan yang datang, yang darinya pemerintah, K3S  Batam  (KKKS  Batam),    juga  dari NEBA ada sembako, pembuatan rumah, termasuk jembatan yang sekarang  sudah  banyak  lobang,  juga dibuatnya tempat kesehatan juga dokter  dan  perawatnya,  bangunan sekolah  juga  gurunya.  Tapi  sekarang jarang  pemerintah  datang,  bantuan lebih  banyak  dari  Bu  Dar  (yang dimaksud adalah Ibu Sudarsono, ketua KKKS Batam) tiap bulan ramadhan ada
4 Laporan  Program  FKKS  Batam  dan  Pengarahan Menteri Sosial RI pada tanggal 21 Oktober 1998. 5  Arba  dan  Rahman.  2002.  Menantang  Gelombang Kehidupan Suku Laut di Pulau Bertam Perairan Batam.
sembako,  buka  puasa  bersama,  buat anak  sekolah  diberi  seragam,  sepatu. Bahkan  sekarang  banyak  yang  pergi ada  yang  kembali  ke  laut  atau  pindah ke  belakang  padang.  Rumah  tak  ada sudah  rubuh  yang  dipunya  hanya sampan.  Jadi  sekarang  tinggal  114 Jiwa.  Kalau  seperti  ini  terus  bisa  jadi Bertam makin sunyi (September, 2009).
Kehidupan yang harus dijalani komunitas  Suku  Laut  terutama  setelah penempatan  mereka  di  Bertam  mengalami berbagai  persoalan  baik  dari  segi  ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Kehidupan  nomaden  komunitas  Suku  Laut dapat  dilihat  sebagaimana  gambar  dibawah ini:
Gambar 1: Suku Laut Sesekali Mendarat untuk Melakukan Barter, dan Suku Laut Hidup Mengembara secara berkelompok di
Laut. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan  tentang  “Bagaimana  Kebijakan Pembangunan  bagi  Komunitas  Suku  Laut berdampak pada kehidupan Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam-Kota Batam ? ”.

## Dari Kehidupan Nomaden di Laut menjadi Komunitas  Yang  Menetap  di    Pulau Bertam Kota Batam
Pulau  Bertam  merupakan  salah  satu gugusan  pulau  yang  ada  di  wilayah  Kota Batam,  Provinsi  Kepulauan  Riau  tepatnya  di Desa  Kasu  Kecamatan  Belakang  Padang yang  berjarak  dari  pulau  Batam  sekitar  7  mil dari  pelabuhan  Tanjung  Uncang  Batam  atau 10  mil  dari  pelabuhan  Sekupang  Batam. Secara geografis wilayah Kota Batam sendiri mempunyai luas wilayah 1.570,35 km2, yang terdiri dari 186 pulau besar dan kecil dengan pulau  terbesar  yaitu  pulau  Batam  dengan luas  415  Km2  atau  yang  disebut  sebagai Bonded  area sedangkan  pulau-pulau  kecil disekitarnya disebut sebagai daerah Hinterland termasuk pulau Bertam
didalamnya.
Out  put dari  pelaksanaan  program PKAT  pada  komunitas  Suku  Laut  di  pulau Bertam  salah  satunya  adalah  bermukimnya secara  permanen  komunitas  suku  laut  di pulau  Bertam-Kota  Batam.  Hidup  secara permanen  menyebabkan  adanya  perubahan hidup  yang  harus  dijalani  yang  tentu  saja sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya  sebagai  pengembara  diperairan sekitar wilayah Batam. Berdasarkan hasil penelitian 6
menunjukkan  bahwa  mereka  cenderung untuk  memilih  hidup  stabil  secara  permanen di permukiman dibandingkan dengan kehidupan  sebelumnya  yang  mereka  jalani.
6 Rahmawati,  Atik.  2011.  Pelaksanaan  Program Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil  (PKAT) studi pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam Kota Batam. Universitas Indonesia.
Kecenderungan  pilihan  hidup  stabil  di permukiman  disebabkan  diantaranya  adalah terwujudnya keinginan warga untuk mempersiapkan masa depan generasi penerus  terutama  melalui  pendidikan  formal, menjaga  keselamatan  jiwa  keluarga  karena bisa  terhindar  dari  bahaya  keganasan  cuaca laut,  serta  kondisi  tubuh  yang  mulai beradaptasi dengan lingkungan darat sehingga tubuh akan mulai merasa sakit jika dalam waktu yang lama berada di lautan.
Dengan  demikian  kehidupan  stabil secara permanen yang dijalani akan berdampak  pada  ketenangan  batin/  jiwa mereka sehingga dapat merencanakan kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  keluarga khususnya  bagi  masa  depan  anak-anak melalui pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu  sarana  bagi  peningkatan  kualitas manusia, manusia yang berkualitas merupakan  kekuatan  sosial  sebagai  aset komunitas yang bermanfaat bagi perkembangan komunitas. Adi (2008) menyebutkan sebagai Modal manusia ( human capital ).
Suku  Laut  di  Pulau  Bertam  Kota  Batam sebagai Komunitas yang “Sudah Diberdayakan ” Landasan Hukum Program Pemberdayaan komunitas Suku Laut di pulau
Bertam-Kota  Batam  dilatarbelakangi  oleh disahkannya kebijakan Pembangunan Bidang  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pola penanganan  Masalah  Kesejahteraan  Sosial oleh  Departemen  Sosial  RI  melalui  program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Terasing (PKSMT). Dalam tataran implementatif program ini mengalami beberapa  kali  perubahan  nomenklatur  (tata nama) dari awal kali pertama disebut dengan istilah
“Suku Terasing”, kemudian “Masyarakat  Terasing”  hingga  kemudian pada tahun 1992 disebut sebaga i “Komunitas Adat  Terpencil”  sesuai  dengan  Kepres.  RI No.  111  tentang “Pembinaan  Kesejahteraan Sosial KAT.
Perubahan  ini  dilakukan  tidak  secara serta merta, tetapi dengan melalui pengkajian dan  evaluasi  terhadap  program  sebelumnya. Yang  berarti  bahwa  dalam  pelaksanaan terdapat pembaharuan dan perbaikan metode  dan  penanganan.  Demikian  juga dengan perubahan nomenklatur “Masyarakat Terasing”  menjadi  “KAT”.  Perbedaan  dapat dilihat dari segi pelaksanaan, dimana program PKAT lebih mengedepankan konsep pemberdayaan ( bottom-up ) dengan mengutamakan aspirasi, inisiatif, dan partisipasi  komunitas  sasaran  dalam  setiap kegiatan  dari  tahap  persiapan,  pelaksanaan, sampai  tahap  evaluasi,  menumbuhkan  sikap dan  rasa  percaya  diri  KAT  untuk  mengelola potensi  yang  ada  pada  dirinya  guna melepaskan diri dari keterpencilan, hambatan geografis  dan  psikologis  serta  kemiskinan. Sedangkan  dalam  pelaksanaan  PKSMT pemberdayaan dikemas dalam bentuk pembinaan dan cenderung bersifat top down . Kedua  pendekatan  diatas  merupakan pendekatan yang bertolak belakang karenanya kecenderungan penggunaan pendekatan top  down atau bottom-up dalam pelaksanaan  program  akan  menimbulkan
efek  yang  berbeda  pada  komunitas  sasaran, Pressman  dan  Wilavsky  dalam  Parsons (2008:  468)  mengungkapkan  bahwa  Model rasional top  down berisi  gagasan  bahwa “implementasi  adalah  menjadikan  orang melakukan  apa-apa  yang  diperintahkan,  dan mengontrol  urutan  tahapan  dalam  sebuah sistem”.  Begitu  juga  yang  diungkapkan  oleh Kusumanegara  dan  Nugroho  (2010)  yang melihat  bahwa  pendekatan top  down hanya terfokus pada urusan birokrasi untuk melaksanakan  keputusan  politik  semata  dan mengesampingkan  interaksi  serta  perasaan manusia.  Lebih  dalam  Fermana  (2009)  dan Parsons  (2008)  menyatakan  bahwa  dalam relasi  sosial  yang  koersif  yang  membahas tentang  siapa  objek  keputusan,  paradigam top-down gagal  menciptakan  keadilan  sosial bagi seluruh masyarakat karena keputusannya  yang  bersifat  tirani  dan  elitis.
Dengan penekanan terlalu banyak dikenakan pada  definisi  tujuan  yang  ditentukan  dari atas, bukan pada peran pekerja di lapangan.
Hal  ini  tentu  saja  berbeda  dengan penggunaan pendekatan Bottom-Up , sebagaimana yang diungkapkan oleh Parsons  (2008),  Kusumanegara  (2010),  dan Nugroho  (2010)  bahwa  pendekatan bottom- up merupakan  pendekatan  yang  lebih preskriptif serta mengedepankan unsur desentralisasi  dalam  pelaksanaan  program dan sudah menjadi keharusan suatu kebijakan  publik  yang  menganut  model demokrasi  dirumuskan  dari  bawah  ( bottom up ) sehingga pada nantinya lebih memungkinkan  munculnya  pemberdayaan
terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai target dari keputusan.
Implementasi kebijakan pada komunitas  Suku  Laut  tercatat  berdasarkan data Depsos RI tahun 2006 yang dimutakhirkan  tahun  2008  menunjukkan bahwa suku laut yang merupakan Komunitas Adat  terpencil  (KAT)  berada  di  pulau  Bertam Desa  Kasu  Kecamatan  Belakang  Padang Kota  Batam  tercatat “sudah  diberdayakan”, dengan  pelaksanaan  program  dari  awal tahun 1989/1990 sampai akhir tahun 1993/1994. Pemutakhiran menunjukkan bahwa  program  yang  semula  cenderung bersifat top  down (PKSMT)  serta  merta dikategorikan sebagai program bersifat bottom up (PKAT).

## Pudarnya  Tradisi  Budaya  Kesenian  “Silat Jung dan Joget”.
Suku  laut  merupakan  bangsa  yang maju (Neolithicum )  bagian  dari  kelompok etnis  ( indigenous  People )  sebagai  penduduk asli yang menempati wilayah perairan Batam mampu  bertahan  hidup  selama  berabad- abad  lamanya  dengan  nilai-nilai  tradisi  yang diwariskan secara turun-temurun dan melekat pada kehidupan sehari-hari. Pelibatan  tradisi  budaya  komunitas  dapat memperkuat budaya pribumi/asli yang secara efektif  membantu  mereka  untuk  memiliki kendali  nyata  terhadap  masyarakat  mereka sendiri. Partisipasi budaya juga sebagai cara penting  untuk  membangun  modal  sosial, memperkuat  masyarakat,  dan  menegaskan identitas,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Ife dan  Tesoriero  (2008).    Demikian  juga  yang
diungkapkan  Putnam  dalam  Suharto  (2008: 98) bahwa “modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat.  Rusaknya  modal  sosial  lebih sering  disebabkan  bukan  karena  dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan ”.
Yang terjadi pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam terkait aspek budaya saat ini adalah  mulai  pudarnya  budaya  tradisi  dalam hal  ini  kesenian  diantaranya  Silat,  Jung,  dan joget  yang  semula  melembaga  dalam kehidupan  mereka  sebagai  media  hiburan tempat warga melepas lelah setelah seharian berada di laut mencari tangkapan ikan. Salah satu  tradisi  yang  masih  ada  pada  saat  ini adalah  “Joget”  namun  demikian  juga mengalami  pergeseran  dari  tata  cara  dan peralatan  yang  digunakan.  Jika  sebelumnya Joget  merupakan  media  hiburan  gratis komunitas  Suku  Laut  pada  saat  ini  berubah menjadi media hiburan yang bisa mendorong warga untuk berperilaku hidup boros. Pertunjukkan  “Joget”  dilakukan  oleh  10 penari  yang  kesemuanya  masih  dalam  usia remaja  dan  berasal  dari  luar  pulau  Bertam dengan iringan musik modern yang menghentak  dan  tidak  ada  ketentuan  serta aturan baku bagaimana penari harus menggerakkan badan. Kebiasaan ini dilakukan  warga  tiga  bulan  sekali  sebagai hiburan  pelepas  lelah  setelah  seharian mencari  ikan.  Karenanya  biasanya  dimulai dari  jam  24.00  WIB  setelah  beberapa  saat para warga pulang melaut dan berakhir pada jam  02.00  WIB  atau  kurang  lebih  2  jam. Untuk sekali goyang warga harus mengeluarkan  biaya  Rp.  4.000,-  dengan
durasi waktu kurang lebih 5 menit. Sehingga pengeluaran keseluruhan  warga  untuk  sekali pergelaran  Joget  adalah  {(2x60  menit)/5 menit} x Rp. 4.000,- x 10 penari, atau kurang lebih Rp. 960.000,- dan selama 1 tahun maka dapat  terkumpul  dana  kurang  lebih  sebesar Rp.  3.840.000,-.  Ife  dan  tesoriero  (2008) sendiri  menyebutnya  sebagai  komodifikasi budaya.
Selain  itu  dampak  langsung  yang bersifat  negatif  yang  dapat  dilihat  dari  aspek budaya adalah munculnya sikap ketergantungan  warga  Bertam  terhadap bantuan. Sifat ketergantungan muncul diakibatkan karena pandangan negatif pelaksana  terhadap  komunitas  Suku  Laut, akibatnya  pelaksana  program  cenderung memanjakan  warga  dengan  bantuan  yang bersifat  amal  ( charity ).  Program-program yang bersifat insidental ( one shot programme ) ataupun amal ( charity ) merupakan  program  yang  kurang  dapat dilihat  manfaatnya  dalam  jangka  panjang, sebagaimana yang diungkap oleh Adi (2008). Ketergantungan  sendiri bukanlah merupakan tujuan dari sebuah kebijakan publik sebagaimana  pendapat  Nugroho  (2006:  22) bahwa  kebijakan  publik  yang  terbaik  adalah mendorong  setiap  warga  masyarakat  untuk membangun daya saing masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan ”.
Sifat  ketergantungan  ini  di  sebabkan salah  satunya  karena  pada  saat  proses pelaksanaan  program  warga  terbiasa  untuk menerima  bantuan  yang  cenderung  bersifat amal, akibatnya ketika terminasi
dilaksanakan  yang  menandakan  bahwa program  telah  berakhir  serta  menandakan pula  bahwa  segala  pembangunan  sarana dan  prasarana,  bantuan  yang  diperoleh warga  juga  terhenti.  Dengan  selesainya program PKAT untuk komunitas Suku Laut di Bertam,  maka  FKKS  Batam  tidak  lagi bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ( sustainable ) program tersebut. Untuk selanjutnya program pembangunan  bagi  warga  Bertam  akan disesuaikan  dengan  mekanisme  penyaluran program  pembangunan dari  pemerintah  atau melalui MUSRENBANG. Sedangkan mekanisme  MUSRENBANG  menghendaki adanya  usulan  akan  perioritas  kebutuhan warga  yang  berasal  dari  warga  setempat dengan  prasyarat  adanya  proposal  analisis prioritas  kebutuhan.  Kondisi  ini  tentu  saja mempersulit warga Bertam, hal ini disebabkan  mayoritas  warga  khususnya orang tua tidak memiliki kemampuan membaca  dan  berhitung  sehingga  untuk memenuhi  prasyarat  tersebut  adalah  suatu hal yang sulit dilaksanakan.
Keadaan tersebut terjadi salah satunya juga  akibat disfungsi ketua  RT  yang disebabkan oleh kesehatan dan fisik pelaksana  yang  sudah  tidak  lagi  dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  Ketua Rukun Tetangga. Aparat pemerintah setempat  yang  kurang  peduli  dengan  situasi dan kondisi warga di pulau Bertam menyebabkan  permasalahan  disfungsi  ini menjadi berlarut-larut belum ada penyelesaian. Akibat lebih lanjut menunjukkan  bahwa  belum  ada  warga  yang
menerima  bantuan  modal  usaha  untuk pemberdayaan ekonomi produktif, sebagaimana  diungkap  oleh  salah  satu Informan yang merupakan Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas
Pemberdayaan  Masyarakat,  Pasar,  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam.
Hal secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam evaluasi pelaksanaan  kegiatan  sebelum  terminasi dilaksanakan, pelaksana belum mengikutsertakan warga dan kurang mempertimbangkan kualitas SDM dari komunitas  sasaran.  Adi  (2008:  252)  bahwa “Evaluasi  sebagai  proses  pengawasan  dari warga  dan  petugas  terhadap  program  yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat  sebaiknya  dilakukan  dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk  suatu  sistem  dalam  komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal  sehingga  dalam  jangka  panjang diharapkan  akan  membentuk  suatu  sistem dalam  masyarakat  yang  lebih “mandiri” dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang ada ”. Jika dalam pelaksanaan evaluasi tanpa melibatkan komunitas sasaran akibat selanjutnya  dalam  jangka  panjang  adalah belum  dapat  memunculkan  kemandirian warga  dan  yang  ada  lebih  cenderung  pada ketergantungan.
Akibat lebih lanjut yaitu kurang menumbuhkan sikap kesadaran untuk menjaga  dan  memiliki  sarana  dan  prasana yang diperoleh pada saat proses pelaksanaan  program.  Hal  ini  dapat  dilihat
dari  kurang  terjaga  dan  terawatnya  sarana dan  prasarana  hidup  yang  diperoleh  warga Bertam  diantaranya,  kondisi  rumah  yang mulai  banyak  yang  lapuk  bahkan  beberapa telah  roboh,  jembatan  (pelantar)  dan yetti (dermaga)  yang  sudah  mulai  lapuk  dan berlubang, modem sebagai alat listrik tenaga surya  yang  mulai  rusak  dan  tidak  bisa digunakan, bangunan ruang serba guna yang sudah  roboh,  ruang  kesehatan  yang  mulai rusak tidak lagi digunakan, monumen perahu yang  sudah  tidak  lagi  berada  ditempatnya, dan juga rumah yang dibangun di darat yang semuanya roboh tinggal puing-puing.
Adanya  sifat  ketergantungan  serta kualitas SDM yang rendah dan didorong oleh kurangnya  perhatian  pemerintah  setempat terhadap kebutuhan warga Bertam menyebabkan  munculnya  mobilitas  warga Bertam  yang  dilakukan  dengan  pindah  dari permukiman  Bertam  ke  tempat  yang  lain, diantaranya  ke  pulau  Lingga  juga  pulau Batam, atau juga kembali menjalani kehidupan sebagai Suku Laut yang nomaden di lautan
Kondisi  ini  secara  tidak  langsung menegaskan munculnya dampak negatif dari aspek  budaya  yang  terjadi  akibat  dari pelaksanaan  program  PKAT  khususnya  bagi Komunitas  Suku  Laut  yang  ada  di  pulau Bertam-Kota Batam.

## Lingkungan Yang Semakin Tercemar
Penggunaan model rumah semi permanen di darat dengan pancang-pancang kayu  sebagai  penyangga  rumah  serta  model Mandi  Cuci  Kakus  (MCK)  yang  langsung
terbuang  di  laut  memicu  adanya  kebiasaan warga yang membuang sampah sembarangan.  Kebiasaan  ini  menyebabkan lingkungan  menjadi  kotor,  karena  sampah yang  dibuang  tidak  bisa  terbawa  arus  laut sehingga  pada  saat  air  surut  tiba,  sampah masih  tertinggal  di  kolong-kolong  rumah tersangkut oleh pancang-pancang penyangga.
Kondisi  ini  secara  tidak  langsung menyebabkan pencemaran lingkungan. sedangkan lingkungan merupakan salah satu modal  yang  oleh  Adi  (2008)  disebut environmental capital sebagai aset komunitas yang mendukung pengembangan masyarakat.  Lingkungan  yang  tercemar berakibat  buruk  pada  kondisi  kesehatan warga,  atau  dapat  dikatakan  merupakan dampak negatif dari lingkungan.
Menurunnya Hasil Tangkapan Yang

## Berpengaruh Pada Pendapatan
Data  hasil  penelitian  menunjukkan adanya  polusi  di  perairan  Batam  yang diakibatkan oleh limbah dari industri perkapalan yang ada di sekitar pulau Batam. Jarak  yang  relatif  dekat  antara  pulau  Batam dan pulau Bertam  menyebabkan polusi yang ada  sampai  pada  perairan  di  pulau  Bertam. Akibat  lebih  lanjut  dari  polusi  ini  adalah berkurangnya habitat ikan sehingga mempengaruhi hasil tangkapan warga Bertam,  yang  secara  langsung  berpengaruh pada pendapatan.
Mengingat  pekerjaan  utama  mayoritas warga  Bertam  adalah  nelayan  sehingga pendapatan  mereka  sangat  tergantung  pada
hasil  tangkapan  ikan.  Kondisi  ini  juga menunjukkan  bahwa  dalam  study  kelayakan untuk  menentukan  lokasi  permukiman  yang dilaksanakan  pada  saat  persiapan  belum mempertimbangkan  kondisi  lingkungan  di sekitar  pulau  Bertam  yang  dapat  berakibat terhadap  kehidupan  warga  di  masa  yang datang. Dengan semakin sedikitnya tangkapan  ikan  di  perairan  Bertam  dan berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman sebelum  bermukim  di  Bertam  membuat sebagian  besar  warga  melakukan  kegiatan “Bertandang”.
Kegiatan  bertandang  dilakukan  warga selama  berhari-hari  bahkan  berbulan-bulan untuk  mencari  ikan  di  sekitar  perairan kepulauan  Riau  dengan  membawa  serta isteri  juga  anak  mereka  tak  kecuali  mereka yang  masih  dalam  bangku  sekolah.  Akibat dari  kegiatan  ini  lebih  lanjut  anak  menjadi membolos sehingga berpengaruh pada proses belajar mengajar.

## Kesadaran Hak Kepemilikan Tanah
Munculnya  kesadaran  warga  Bertam atas  kepemilikan  tanah  yang  didorong  oleh adanya kekhawatiran warga Bertam menyangkut legalitas secara hukum kepemilikan  tanah  sebagai  akibat  dari mayoritas  warga  yang  belum  memiliki Sertifikat  Kepemilikan  Tanah.  Kepemilikan pulau Bertam secara umum terbagi atas dua warga yaitu bagian muka atau lokasi dimana permukiman  berdiri  yang  merupakan  milik sebagian  warga  Bertam  dan  hutan  yang didalamnya terdapat perkebunan karet merupakan  milik  warga  dari  pulau  Kasu
(pulau tetangga), dimana kepemilikan pertama  atas  tanah  ada  pada  warga  Kasu baru kemudian menyusul didirikan permukiman  warga  Bertam.  Seperti  yang diungkapkan oleh Ife dan tesoriero bahwa Isu yang  sering  muncul  diseputar  masyarakat adat  adalah  tanah  dan  spiritualitas  (2008). Pernyataan  tersebut  secara  tidak  langsung menunjukkan  bahwa  pelaksana  kurang  peka dengan  isu-isu  sentral  seputar  komunitas adat akibatnya pada saat program direncanakan  dan  diformulasikan,  pelaksana program cenderung tidak mempertimbangkan aspek  penilaian  akan  keberlanjutan  kegiatan dari program yang dilaksanakan.
Munculnya Sikap Mengharap Akan

## Imbalan Tanpa Kerja Keras
Dampak  tidak  langsung  dari  program PKAT  pada  Komunitas  Suku  Laut  yang  ada di  pulau  Bertam  adalah  pemasukan  sumber daya  bagi  Organisasi  FKKS  Batam  serta perbaikan  kualitas  hidup  dari  petugas pendamping  ( Community  Worker )  pada  saat pelaksanaan program berlangsung. Keberhasilan  FKKS  Batam  menyelesaikan pelaksanaan  program  PKAT  memberikan manfaat  pada  penambahan  pemasukan sumber  daya  bagi  opersionalisasi  kegiatan, terutama  berasal  dari  kepercayaan  lembaga/ organisasi  yang  mempunyai  tujuan  yang sama  sehingga  secara  tidak  langsung  dapat meningkatkan eksistensi organisasi.
Namun demikian bahwa kegiatan mempromosikan  komunitas  Suku  Laut  yang ada  di  Bertam  oleh  FKKS  Batam  juga memicu  munculnya  sikap  mengharap  akan
imbalan  tanpa  kerja  keras,  yang  disebabkan oleh adanya kesadaran warga Bertam bahwa dirinya mempunyai nilai jual tinggi yang dapat menghasilkan  uang,  atau  dapat  dikatakan memicu  munculnya  dampak  negatif  aspek budaya.

## Kesimpulan
Sebagai sebuah model pengembangan  masyarakat,  pelaksanaan
program PKAT pada komunitas Suku Laut di pulau Bertam-Kota Batam memiliki kelemahan  mendasar  yaitu  pelaksanaan program  tidak  mempertimbangkan  pada analisis kebutuhan ( need assessment )
komunitas sasaran, disamping juga mengesampingkan  aspek  budaya,  adat  dan istiadat  komunitas  sasaran  serta  didukung dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang rendah ditunjukkan dengan tingkat buta huruf yang tinggi menyebabkan Partisipasi komunitas  sasaran  masih  terbatas  pada
Partisipasi Incentive ( Participation for Material Incentive ) pada level fase
“menenangkan”  atau  masuk  dalam  kategori “tokenisme” 7 .  Tokenisme  dalam  keadaan terburuk  akan  membuat  orang-orang  yang tak  berdaya  semakin  tak  berdaya  dan terasing.  Akibatnya  saat  ini  komunitas  suku laut  yang  ada  di  pulau  Bertam  menjadi kurang  berkembang.  Yang  ditandai  dengan adanya mobilitas warga baik pindah ke pulau
7 Tokenisme dalam Ife dan Tesoriero (2008) merupakan praktek memberikan kebaikan-hati secara resmi kepada wakil kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat hanya untuk tujuan menghasilkan suatu penampilan yang jujur/adil.
lain  atau  kembali  menjalani  kehidupan sebagai sea nomads .
Deskripsi singkat dampak
pelaksanaan program PKAT pada komunitas Suku  Laut  di  pulau  Bertam  dapat  dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:
Gambar 2. Skema Dampak Program PKAT pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam- Kota Batam
Daftar Pustaka Adi, Isbandi Rukminto. (2008). Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo
Persada.
Arba,  Syarofin  dan  Rahman,  Abdul.  (2002). Menantang  Gelombang  Kehidupan  Suku Laut  Di  Pulau  Bertam  Perairan  Batam. Batam: Pustaka Dinamika.
Badan  Pelatihan  dan  Pengembangan  Sosial.
(2005). Pengembangan Model Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil . Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan  Sosial  Departemen  Sosial RI. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil. (2004). Profil Keberhasilan Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil pada  12  Provinsi .  Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil Departemen Sosial RI.
Ife,  Jim  dan  Tesoriero,  Frank.  (2008). Alternatif
Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development
(Sastrawan  Manullang,  Nurul  Yakin,  M.
Dampak Program Suku Laut Bertam Kahidupan Stabil di permukiman (terhindar cuaca yang mengancam jiwa, ↑ pendidikan anak, adapatasi kondisi tubuh)

## Tidak Langsung-di Luar
Suku Laut Bertam - Mulai pudar bahkan hilang sebagian adat istiadat budaya (Jung, Silat & Joget) - Munculnya sikap ketergantungan akan bantuan
- Mobilitas Warga (Menetap ditempat lain/ kembali nomaden Munculnya kesadaran akan hak milik tanah (aspek keberlanjutan tidak diperhitungkan dalam rencana
&formulasi pada saat pelaksanaan program)
Menurunnya Tangkapan ikan (pencemaran lingkungan) Sosial &Politik Budaya Ekonomi Personal/Spiritual + + − − − − Masukan sumber Daya FKKS/ KKKS Batam + Lingkungan Pencemaran Lingkungan (membuang sampah sembarangan)
− −
Bertandang (menambah pendapatan, anak tidak sekolah) + − −
Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Indihono,  Dwiyanto.  (2009). Kebijakan  Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.
Jogyakarta: Gava Media.
Nugroho D, Riant. (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara  Berkembang  Model-Model Perumusan,  Implementasi,  dan  Evaluasi . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Suharto,  Edi.  (2008). Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam  mewujudkan  Negara  Kesejahteraan (welfare  state)  di  Indonesia .  Bandung:
Alfabeta.
Direktorat Bina Masyarakat Terasing. (1987). Pola Pembinaan  Kesejahteraan  Sosial  Suku Laut  di  Batam .  Jakarta:  Direktorat  Bina Masyarakat  Terasing  Ditjen  BINKESOS- Departemen Sosial RI.
Direktorat  Bina  Masarakat  Terasing.  (1988).
Ringkasan Laporan Pendataan Masyarakat
Terasing  Di  Daerah  Perbatasan  Riau .
Jakarta: Direktorat bina Masyarakat Terasing  Ditjen  BINKESOS-  Departemen Sosial RI. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.  (2002). Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  111  tahun  2009 tentang      Pembinaan  Kesejahteraan  Sosial Komunitas  Adat  Terpencil  dan  Keputusan Menteri  sosial  Republik  Indonesia  Nomor:
06/PENGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pemberdayaan  Komunitas Adat Terpencil. Jakarta: Direktorat
Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil-
Derektorat  Jenderal  Pemberdayaan  Sosial- Departemen Sosial RI. Direktorat Pemberdaaan Komunitas Adat Terpencil. (2008). Data Persebaran Komunitas Adat Terpencil tahun 2006 yang Dimutakhirkan Tahun 2008 . Jakarta: Direktorat  Pemberdayaan  Komunitas  Adat Terpencil.