Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license

## Kelembagaan Sosiologis Terkait Ketiadaan Politikus Perempuan
Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Trenggalek
Clariesa Brillian 1 , George Towar Ikbal Tawakkal 2* , Ahmad Zaki Fadlur Rohman 3
*Corresponding Author: george.ikbal@ub.ac.id 1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.23304

## Abstract
This  study  reveals  sociological  institutional  factors  that  cause  the  affirmative policies implemented by the Prosperous Justice Party to be unable to increase women's  electability  in  local  legislative  elections.  The  decline  of  women's electability in local legislative elections in Trenggalek Regency continues from period  to  period.  Affirmative  policies  about  provisions  for  women's participation  in  legislative  elections  have  been  applied  by  political  parties  and have not been able to increase women's representation in the Trenggalek’s local legislative branch. One of the highlighted parties is the Prosperous Justice Party (PKS), with the absence of women's representation. In order to explain these problems,  a  sociological  institutional  theory  is  employed  with  a  population ecology  organizational  approach  model  that  has  three  indicators;  the completeness  of  resources,  the  age  of  the  institution,  and  the  quantity  of individuals.  Based  on  a  series  of  interviews  and  reading  of  documents,  this study found that there are institutional constraints within the PKS. Population ecological factors are responsible for the absence of female PKS politicians in the  Trenggalek’s local  legislative  branch,  including  resource  constraints, institutional age constraints, and individual quantity constraints.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengungkap  faktor  kelembagaan  sosiologis  yang  menyebabkan kebijakan  afirmatif  yang  dilaksanakan  oleh  Partai  Keadilan  Sejahtera  tidak mampu  menghadirkan  keterpilihan  perempuan  pada  pemilu  legislatif.
Penurunan angka keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Trenggalek terus terjadi dari periode ke periode. Dasar kelembagaan berbentuk kebijakan  afirmatif  pengikutsertaan  perempuan  pada  pemilu  legislatif  telah ditaati  oleh  partai  politik,  namun  tidak  mampu  meningkatkan  keterwakilan perempuan  di  DPRD  Kabupaten  Trenggalek.  Salah  satu  partai  yang  disorot adalah  Partai  Keadlian  Sejahtera  (PKS),  dengan  ketiadaan  keterwakilan perempuan.  Dalam  rangka  mengungkap  permasalahan  tersebut,  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kelembagaan  sosiologis  dengan  model  pendekatan organisasi  ekologi  populasi  yang  memiliki  tiga  indikator  yaitu  kelengkapan sumber  daya,  usia  institusi,  dan  kuantitas  individu.  Berdasar  pada  serangkaian wawancara  dan  pembacaan  dokumen,  penelitian  ini  menemukan  adanya kendala  kelembagaan  di  internal  PKS.  Faktor-faktor  ekologi  populasi bertanggungjawab atas rendahnya jumlah politikus perempuan PKS di DPRD Kabupaten  Trenggalek,  meliputi  kendala  sumber  daya,  kendala  usia  institusi, dan kendala kuantitas individu.

## Keywords
Kabupaten Trenggalek, Kelembagaan Sosiologis, Partai Keadilan Sejahtera, Politikus Perempuan

## Article History
Received June, 23 Revised December, 7 Accepted December, 26 Published December, 27
Corresponding Author George Towar Ikbal Tawakkal. Jl. Veteran, Kota Malang. 65145.

## Pendahuluan
Demokrasi  merupakan  sistem  pemerintahan  di  mana  warga  negaranya  diberikan  hak, kewajiban,  kedudukan,  serta  kekuasaan  untuk  menjalankan  hidupnya  secara  mandiri,  serta diberikan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  kekuasaan  pemerintahan  dan negara. Salah satu karakteristik demokrasi ialah adanya partisipasi politik yakni kegiatan sukarela yang  dilakukan  oleh  masyarakat  melalui  pengambilan  peran  pada  proses  politik  misalnya
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
memberikan suara pada pemilu serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan (Budiardjo,  2008).  Partisipasi  politik  membutuhkan  keseimbangan  gender  di  dalamnya  untuk mewujudkan  kesetaraan  peran  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  sehingga  kebijakan  yang dihasilkan dapat mengakomodir kebutuhan seluruh elemen di masyarakat.
Keseimbangan  gender  dalam  politik  hingga  saat  ini  belum  tercapai  karena  minimnya representasi  perempuan  pada  lembaga  legislatif  sehingga  kebijakan  yang  disusun  cenderung kurang peka terhadap isu perempuan. Menurut Priandi (2019) rendahnya representasi perempuan dalam politik disebabkan karena minimnya upaya untuk meningkatkan partisipasi politik seperti halnya pendidikan politik, dorongan aktif berorganisasi, advokasi pentingnya perempuan dalam politik. Padahal representasi perempuan dalam politik penting untuk menghadirkan solusi terkait persoalan  yang  selama  ini  dihadapi  perempuan  mengingat  tidak  sedikit  masalah  yang  harus diselesaikan melalui kebijakan. Ratnasari (2015) berpendapat bahwa partisipasi perempuan dalam politik penting untuk memperjuangkan kepentingan perempuan seperti masalah KDRT, masalah kesehatan reproduksi, masalah ibu hamil dan menyusui, masalah anak-anak dan lain sebagainya.
Ketimpangan gender dalam politik terus terjadi dimana laki-laki sebagai sosok dominan sedangkan  perempuan  merupakan  tokoh  yang  selalu  terpinggirkan  dalam  politik.  Menurut Hardjaloka  (2012)  hal  tersebut  dilatar  belakangi  oleh  kurang  pekanya  sistem  politik  dan  partai politik terhadap isu gender, berkembangnya pemahaman bahwa perempuan hanya pantas untuk berperan  dalam  rumah  tangga, struktur  politik  yang  dibangun  di  atas  jaringan  yang  didominasi oleh  laki-laki,  kurang  transparannya  proses  pemilihan  pemimpin  partai,  kurangnya  bekal perempuan  untuk  menyambut  pemilihan  umum  yang  akan  dilaksanakan  sehingga  perempuan kurang memiliki ruang untuk berperan dalam politik.
Pentingnya  kehadiran  perempuan  pada  proses  pembuatan  kebijakan  mengharuskan pemerintah  melakukan  upaya  untuk  mendorong  peningkatan  partisipasi  dan  representasi perempuan  dalam  bidang  politik  salah  satunya  melalui  kebijakan  afirmatif.  Kebijakan  afirmatif merupakan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  memperjuangkan  kesetaraan  hak  dan  kesempatan bagi  kelompok  minoritas  dalam  hal  ini  kelompok  perempuan  yang  kerapkali  tersisihkan  dalam urusannya pada bidang politik. Kebijakan afirmatif dimulai sejak diterbitkannya UU Nomor 12 tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya terdapat UU Nomor 22 tahun 2007 yang berubah menjadi UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, dan UU No 2 tahun  2008  tentang  partai  politik  dan  UU  No  10  tahun  2008  tentang  pemilu  DPR,  DPD  dan DPRD.  Berbagai  UU  tersebut  menjelaskan  upaya  untuk  mengakomodasikan  perempuan  agar lebih berkontribusi dalam pembangunan politik di Indonesia.
Ketentuan  terkait  30%  keikutsertaan  perempuan  pada  pemilu  legislatif  merupakan upaya  untuk  menghilangkan  ketimpangan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  wilayah politik  serta  membuka  kesempatan  partisipasi  politik  yang  lebih  besar  bagi  perempuan  dalam pembangunan bangsa dan negara.  Terlebih dengan kebijakan zipper system yang dimuat  pada UU  Nomor  10  tahun  2008  turut  mendorong  ditempatkannya  perempuan  pada  nomor  urut strategis  pada  pemilu  legislatif  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  keterpilihan  perempuan  pada  pemilu.  Oleh  karena  itu  dengan  dilaksanakannya kebijakan  afirmatif  oleh  partai  politik  diharapkan  dapat  mengejar  ketertinggalan  representasi perempuan  dalam  lembaga  legislatif.  Kebijakan  afirmatif  terbukti  dapat  meningkatkan
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
keterpilihan  perempuan  pada  beberapa  daerah.  Seperti  hasil  penelitian  Artina  (2019)  yang menyebutkan  kebijakan  affirmatif  berupa  kuota  30%  bagi  perempuan  dengan  sistem  zipper system  berdampak  pada  peningkatan  keterpilihan  politisi  perempuan  pada  pemilu  di  Provinsi Riau  tahun  2019.    Namun  menurut  Ardiansa  (2016)  kebijakan  affirmative  hanya  membuka peluang  pengikut  sertaan  perempuan  namun  pada  prosesnya  masih  terdapat  ketidak  setaraan strategi politik, akses informasi dan relasi perempuan dengan calon konstituen.
Pada  pelaksanaannya  kebijakan  afirmatif  tidak  selalu  mendapat  sambutan  yang  baik bahkan  dari  objek  kebijakan  itu  sendiri  yakni  partai  politik.  Kebijakan  afirmatif  kerapkali mendapatkan  sandungan  dari  partai  politik  yang  diindikasikan  dengan  ketidak  seriusan  parpol dalam  menjalankan  kebijakan  sehingga  belum  ada  hasil  yang  signifikan  terkait  peningkatan representasi  perempuan  pada  lembaga  legislatif.  Niron  dan  Seda  (2021)  mengatakan  bahwa kebijakan  afirmatif  hanya  dijadikan  syarat  administratif  agar  parpol  dapat  mengikuti  pemilu sehingga perempuan tidak mendapatkan pendidikan politik yang sesuai, ditempatkan pada nomor urut  tidak  strategis,  serta  direkrut  berdasarkan  asas  kedekatan  keluarga  saja.  Oleh  karena  itu ketika  perempuan  mendapatkan  kesempatan  duduk  di  legislatif  tidak  jarang  mereka  kurang mampu memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.
Kebijakan  afirmatif  memang  meningkatkan  jumlah  keterwakilan  perempuan  dalam politik khususnya pada lembaga legislatif. Menurut Maryuni Adi (2014) secara kuantitas jumlah perempuan  di  lembaga  legislatif  mengalami  kenaikan,  namun  dari  segi  kualitas  tujuan  ideal representasi  perempuan  di  lembaga  legislatif  masih  jauh  dari  harapan.  Umagapi  (2020) mengatakan bahwa peningkatan kuantitas perempuan di parlemen tidak diikuti oleh terpenuhinya kebutuhan  perempuan  dikarenakan  jarang sekali  perempuan  yang  menduduki  posisi  pemimpin baik  dalam  fraksi  maupun  divisi.  Argumen  tersebut  dikuatkan  oleh  Susri  Adeni  (2017)  yang mengatakan bahwa anggota legislatif perempuan ternyata tidak mampu menyuarakan kebutuhan kelompok  perempuan  sehingga  kehadirannya  tidak  mampu  mendorong  dibentuknya  kebijakan pro  perempuan.  Hal  ini  disebabkan  karena  parpol  pengusung  kandidat  tidak  memberikan pendidikan  komunikasi  politik  sehingga  perempuan  kesulitan  dalam  mengkomunikasikan kepentingannya dalam parlemen.
Kebijakan afirmatif yang dilaksanakan memang meningkatkan keterpilihan perempuan pada  lembaga  legislatif  tingkat  pusat,  namun  pada  tingkat  daerah  peningkatan  ini  belum  tentu terjadi.  Salah  satu contoh  daerah  yang  tidak  mengalami  kenaikan  keterpilihan  perempuan  pada pemilu legislatif ialah Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan hasil pemilu serentak tahun 2019 total jumlah  kandidat  calon  DPRD  Trenggalek  sebanyak  408  orang  yang  terdiri  dari  157  kandidat perempuan dan 251 kandidat laki-laki (KPU Trenggalek, 2018).  Pelaksanaan kebijakan afirmatif di  Kabupaten  Trenggalek  ternyata  tidak  mampu  membawa  kemenangan  yang  berarti  bagi perempuan  karena  kenyatannya  kursi  kemenangan  tetap  didominasi  oleh  laki-laki.  Kandidat perempuan yang berhasil menduduki jabatan legislatif Kabupaten Trenggalek hanya sebanyak 3 orang dari 157 orang perempuan yang berkompetisi, dan ketiga kandidat tersebut adalah wajah- wajah  lama  yang  pernah duduk  di  lembaga  legislatif  pada  periode  sebelumnya.  Sedangkan  dari 251 caleg laki-laki, 42 orang berhasil mendapatkan kursi (Fajri, 2021).  Oleh karena itu jumlah kursi  yang  berhasil  didapatkan  oleh  politisi  perempuan  hanya  sebesar  6,7%  dari  total  kursi  di lembaga DPRD Kabupaten Trenggalek. Nilai ini teramat sangat kecil jika dibandingkan dengan persentase politisi laki-laki sebesar 93% di DPRD Kabupaten Trenggalek.
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif DPRD Trenggalek sangat diperlukan mengingat  masih  banyaknya  masalah  terkait  perempuan  dan  anak-anak  salah  satunya  masalah stunting di Trenggalek. Trenggalek merupakan salah satu daerah yang memiliki angka prevalensi stunting  tertinggi  di  Jawa  Timur,  dan  merupakan  salah  satu  dari  seratus  kabupaten  yang mendapat  predikat  sebagai  kabupaten  stunting  pada  tahun  2018  (Damayanti  dkk.,  2021). Tingginya angka stunting yang ada di Kabupaten Trenggalek disebabkan oleh kurangnya gizi ibu hamil,  tingginya  anemia  pada  ibu  hamil,  inisiasi  menyusui  dini  yang  rendah,  tingginya  angka kelahiran  bayi  dengan  berat  badan  rendah,  serta  rendahnya  cakupan  ASI  eksklusif  (Damayanti dkk.,  2021).  Masalah  terkait  ibu  dan  anak-anak  ini  lebih  mudah  dipahami  oleh  perempuan sehingga  peran  perempuan  dalam  lembaga  legislatif  Trenggalek  sangat  diperlukan  untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak-anak.
Data  di  pemilu  2019  menunjukkan  bahwa  seluruh  caleg  perempuan  PKS  diletakkan pada  nomor  urut  kelipatan  tiga  di  mana  pola  ini  berbeda  dengan  pola  pencalonan  dari  partai- partai  lain  yang  berkompetisi  pada  pemilu  di  Kabupaten  Trenggalek.  Sebagai  perbandingan dengan  partai-partai  yang  memiliki  memiliki  kemenangan  caleg  perempuan,  mereka menempatkan caleg perempuan di nomor urut strategis. Golkar menempatkan caleg perempuan pada nomor urut satu. Begitupun PDI-P menempatkan caleg perempuan di nomor urut dua, dan PKB menempatkan caleg perempuan di nomor urut tiga. Penempatan caleg perempuan PKS di nomor urut kelipatan tiga yaitu nomor 3,6,9, 12 di semua daerah pemilihan menunjukkan bahwa caleg perempuan telah dikesampingkan oleh parpol pengusung. Dengan sistem perolehan suara terbanyak, nomor urut memang bukan syarat utama bagi kemenangan caleg, namun nomor urut strategis merupakan salah satu faktor pendukung kemenangan caleg karena caleg dengan nomor urut  prioritas  satu  atau  dua  akan  lebih  mudah  untuk  dicari  dan  dipilih  pada  saat  pencoblosan. Argumen ini dikuatkan oleh data hasil publikasi KPU Kabupaten Trenggalek tahun 2019 yang menerangkan bahwa di antara ke 45 orang yang memenangkan pemilu sebagian besar didominasi oleh caleg dengan nomor urut prioritas yakni 1,2,3,4 yang artinya nomor urut cukup memberikan pengaruh besar pada kemenangan caleg.
Perilaku  PKS  yang  kurang  serius  dalam  melaksanakan  kebijakan  afirmatif dilatarbelakangi  oleh  banyak  alasan  salah  satunya  disebabkan  oleh  adanya  pengaruh  kultural kognitif atau nilai budaya yang berkembang di Trenggalek. Kultural kognitif yang dimaksudkan yaitu adanya kondisi yang tidak mendukung pemimpin perempuan, faktor agama yang seringkali dimaknai  bahwa  pemimpin  berasal  dari  kelompok  laki-laki,  konstruksi  sosial  berupa  budaya patriarki yang mengistimewakan laki-laki, anggapan bahwa perempuan tidak mampu memimpin, dan  masih  banyak  faktor  sosial  lainnya.  Seperti  Fiftiyah  (2019)  yang  mengatakan  bahwa kesempatan  perempuan  untuk  masuk  politik  dipengaruhi  oleh  adanya  budaya  patriarki  yang mengikat  perempuan  pada  ranah  domestik  sehingga  perempuan  termarginalkan  dan  inferior sedangkan  laki-laki  menjadi  pihak  superior  sehingga  mendapatkan  peluang  lebih  tinggi  dalam bidang  politik,  meskipun  hasil  penelitian  Fauzi  dkk.  (2019)  menyatakan  nilai-nilai  Islam  yang dianut PKS tidak menghambat para perempuan.  Adibah dan Jatiningsih (2022), secara spesifik menyebutkan bahwa para kader perempuan di PKS melakukan penguatan keberadaannya dengan berusaha mengambil jabatan-jabatan struktural partai
Berdasarkan  beberapa  artikel  yang  telah  peneliti  review  dapat  disimpulkan  bahwa partisipasi dan representasi perempuan dalam politik masih sangat rendah, sehingga disusunlah
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
kebijakan  afirmatif  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  representasi  perempuan  pada  lembaga legislatif. Kebijakan afirmatif mengalami beberapa kali penyempurnaan pada prosesnya, namun ternyata  dalam  pelaksanaannya  kebijakan  ini  mengalami  banyak  kecacatan. Partai  politik  selaku pelaksana  kebijakan  ternyata  kurang  serius  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  afirmatif sehingga  tujuan  dari  kebijakan  belum  tercapai  secara  maksimal.  Tidak  sedikit  artikel  yang menyebutkan  bahwa  partai  menjalankan  kebijakan  afirmatif  sekedar  untuk  memenuhi  syarat administratif sehingga perempuan dijadikan sebagai pengisi nomor urut  saja. Dari artikel-artikel penelitian  di  atas,  masih  terdapat  kekurangan  penjelasan  tentang  mengapa  partai  politik berperilaku demikian, padahal serangkaian kebijakan yang harusnya menjadi dasar kelembagaan sudah ditetapkan.
Dalam  rangka  mengisi  kekosongan  penjelasan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  latar  belakang  atau  penyebab  mengapa  PKS  berperilaku  kurang  serius  dalam menjalankan  kebijakan  afirmatif.  Penelitian  ini  dimulai  dari  fenomena  rendahnya  representasi perempuan di DPRD Kabupaten Trenggalek, khususnya ketiadaan anggota DPRD perempuan dari PKS, yang disebabkan oleh ketidakseriusan dalam menerapkan kebijakan afirmatif. Artikel ini menggunakan pendekatan kelembagaan sosiologis untuk menjelaskan apa yang menyebabkan partai politik berperilaku tidak serius dalam menerapkan kebijakan afirmatif. Teori kelembagaan sosiologis  dipilih  untuk  menganalisis  institusi  partai  berdasar  kondisi  sosiologinya.  Jika  ditinjau berdasarkan  kacamata  teori  kelembagaan  sosiologis  maka  perilaku  aktor  partai  politik dipengaruhi oleh faktor sosiologis sehingga dapat mempengaruhi perilaku lembaga, dalam hal ini adalah  perilaku  PKS.  Artikel  ini  berupaya  menjawab  pertanyaan  penelitian  mengenai  faktor kelembagaan  apa  yang  menyebabkan  partai  berperilaku  tidak  serius  dalam  melaksanakan kebijakan  afirmatif  sehingga  tidak  mampu  meningkatkan  representasi  perempuan  di  DPRD Kabupaten Trenggalek.
Guna  menjawab  pertanyaan  penelitian  di  atas,  tulisan  ini  menggunakan  teori kelembagaan sosiologis sebagai alat analisa. Teori kelembagaan sosiologis merupakan pendekatan kelembagaan  yang  di  dalamnya  terdapat  pemahaman  bahwa  perilaku  individu  dalam  sebuah lembaga dipengaruhi oleh kultural kognitif, artinya perilaku individu dalam lembaga dipengaruhi oleh nilai sosial yang berasal dari budaya setempat. Nilai budaya diinternalisasikan menjadi norma institusi  yang  berpengaruh  pada  perilaku  individu  dalam  lembaga.  Argumen  dasar  dari pendekatan sociological institutionalism menjelaskan bahwa suatu lembaga atau institusi memiliki hubungan erat dengan kondisi sosiologisnya (Peters, 1999). Oleh karena itu jika institusi dianalisis menggunakan teori kelembagaan sosiologis maka institusi dengan kondisi sosilogis berbeda pasti memiliki  perilaku  yang  berbeda.  Teori  kelembagaan  sosiologis  memiliki  beberapa  model  yang digunakan untuk  melihat hubungan  lembaga  dengan  kondisi sosiologinya, salah  satunya  adalah model organisasi ekologi populasi.
Merujuk  pada  penelitian-penelitian  terdahulu  sebagaimana  disampaikan  di  atas, permasalahan keterwakilan perempuan di PKS disebabkan oleh budaya patriarki, bukan nilai-nilai Islam yang diyakini oleh PKS. Bagaimana budaya patriarki tersebut berkembang di PKS? Analisis perilaku PKS tentu tidak bisa bila tanpa mengintegrasikannya dengan lingkungan di mana partai tersebut  ada,  mengingat  partai  membutuhkan  suara  dari  lingkungannya.  Atas  dasar  itu,  teori organisasi  ekologi  populasi  layak  untuk  diterapkan  untuk  menghubungkan  PKS  dengan lingkungan  sosiologisnya.  Argumentasi  mendasar  terkait  model  organisasi  ekologi  populasi
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
adalah  organisasi  (atau  institusi)  dan  perilakunya  dapat  dipahami  melalui  analogi  populasi organisme biologis. Sama seperti model ekologi biologis yang memberikan peluang bagi banyak organisme untuk bertahan hidup, demikian juga lingkungan organisasi yang mampu mendukung begitu banyak struktur untuk berkembang.  Jalan pikir organisasi ekologi melihat institusi seperti organisme biologis, institusi dianalogikan sebagai sebuah lingkungan yang memiliki daya dukung untuk menjaga agar organisme atau individu di dalamnya dapat mempertahankan kehidupannya (Peters,  1999).  Ketika  suatu  institusi  berkembang  menjadi  lingkungan  sosiologis  maka  akan memunculkan banyak organisme yang hidup di dalamnya, sehingga institusi diibaratkan sebagai sebuah ekologi yang di dalamnya terdapat banyak sekali organisme yang hidup dan berkembang.
Model  pendekatan  organisasi  ekologi  memiliki  sebuah  konsep  yang  disebut  dengan relung  organisasi.  Relung  organisasi  merupakan  campuran  sumber  daya  yang  mendukung keberlangsungan  hidup  suatu  organisasi  atau  institusi.  Institusi  satu  dengan  yang  lain  mungkin memiliki daya dukung yang berbeda, namun secara umum ada beberapa komponen daya dukung berupa sumber daya yang harus dimiliki untuk mendukung keberlangsungan hidup institusi dan individu  di  dalamnya.  Sumber  daya  tersebut  antara  lain  sumber  daya  finansial  untuk melaksanakan  operasional  lembaga,  dukungan  politik,  legalitas  hukum yang  jelas,  struktur  yang jelas dan memadai, anggota yang besar, dukungan massa serta masih banyak faktor pendukung lainnya  (Peters,  1999).  Beberapa  sumber  daya  tersebut  berfungsi  sebagai  pondasi  dasar  yang menjamin  kekuatan  dan  kekokohan  posisi  institusi  sehingga  lebih  stabil  dibandingkan  dengan tidak memiliki sumber daya.

## Metode
Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi  kasus.    Pendekatan studi  kasus  sangat  bermanfaat  ketika  peneliti  ingin  memahami  terkait masalah  atau  situasi  tertentu  secara  mendalam  atau  mendetail  (Creswell,  2015).  Peneliti menggunakan teknik penentuan informan berupa purposive yakni teknik pengambilan informan yang  didasarkan  atas  tujuan  tertentu  yakni  informan  atau  orang  yang  dipilih  merupakan  orang yang benar-benar memiliki kriteria sebagai sampel (Parker, 2004). Informan pada penelitian ini adalah  beberapa  pengurus  DPD  PKS  Kabupaten  Trenggalek,  caleg  perempuan  yang  diusung PKS  di  pemilu  DPRD  2019,  serta  anggota  KPU.  Artikel  ini  mengadopsi  dua  jenis  data,  yakni data primer dan data sekunder (Harnovinsah, 2019), yakni hasil wawanacara sebagai data primer dan dokumen KPU Trenggalek sebagai data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan pada artikel ini yaitu teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap analisis yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Moeloeng, 2007). Untuk memastikan  tingkat  validitas  data,  maka  dipergunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan  metode (Sugiyono, 2016), yakni dengan memverifikasi data antar informan, serta antara hasil wawancara dan dokumen.

## Hasil dan Pembahasan
Kultural  kognitif  (nilai  sosial  yang  berasal  dari  budaya  setempat)  yang  mendorong ketidakseriusan Partai Keadilan Sejahtera dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif ialah karena adanya budaya Mataraman yang kental dengan paham patriarki di Kabupaten Trenggalek. Kultural  kognitif  selanjutnya  ialah  adanya  nilai agama  Islam  yang  mempengaruhi  cara  pandang
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
partai terhadap kader perempuan di mana partai menempatkan perempuan sesuai fitrah artinya perempuan  kerapkali  dianggap  memiliki  banyak  keterbatasan  saat  berperan  di  ranah  publik contohnya  memiliki  keterbatasan  waktu  yaitu  perempuan  dianggap  tidak  pantas  bekerja  di  luar rumah  hingga  larut  malam,  tanggung  jawab  untuk  mengurus  keluarga  yang  tidak  dapat ditinggalkan  dan  masih  banyak  pandangan  lain  yang  intinya  menempatkan  perempuan  dalam ranah  domestik.  Kultural  kognitif  yang  terakhir  adalah  berkembangnya  budaya  politik  uang  di Trenggalek.
Sesuai  temuan  di  lapangan  saat  penelitian  maka  model  yang  sesuai  untuk  membahas pengaruh  lingkungan  sosial  terhadap  perilaku  institusi  Partai  Keadilan  Sejahtera  ialah  model organisasi ekologi populasi. Model organisasi ekologi populasi dirasa sesuai untuk menganalisis perilaku  Partai  Keadilan  Sejahtera  yang  tidak  serius  dalam  mengimplementasikan  kebijakan afirmatif  sehingga  kebijakan  yang  dilaksanakan  tidak  mampu  menghadirkan  keterpilihan perempuan  PKS  pada  pemilu  tahun  2019.  Model  organisasi  ekologi  populasi  melihat  institusi seperti  organisme  biologis  artinya  DPD  PKS  Kab  Trenggalek  dianalogikan  sebagai  sebuah lingkungan yang memiliki daya dukung untuk menjaga agar organisme atau individu di dalamnya dapat mempertahankan kehidupannya.
Satu  lingkungan  dengan  lingkungan  lain  memiliki  daya  dukung  yang  berbeda,  seperti halnya  dengan  institusi.  Institusi  yang  satu  dengan  yang  lain  pasti  memiliki  sumber  daya  yang berbeda  untuk  memastikan  bahwa  individu  di  dalamnya  dapat  bertahan  hidup.  Sama  halnya dengan  institusi  partai  politik  pastinya  satu  partai  dengan  partai  lainnya  memiliki  daya  dukung atau  alternatif  yang  berbeda  untuk  memastikan  individu  di  dalamnya  dapat  hidup  dan berkembang. Perkembangan individu dalam partai politik ditandai dengan berkembangnya karir politik  masing-masing  individu  yang  mana  perkembangannya  tidak  akan  sama,  semuanya tergantung pada kemampuan individu dalam memaksimalkan fungsi adaptif yang dimiliki.
Fungsi  adaptif  merupakan  kemampuan  individu  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan  partai  sehingga  dapat  memaksimalkan  sumber  daya  yang  ada  untuk  mendukung perkembangannya  dalam  partai.  Selain  memanfaatkan  sumber  daya  partai  maka  individu  harus memiliki daya dukung lebih misalnya kepemilikan sumber daya pribadi atau dukungan lain untuk mendukung  pengembangan  karir  politiknya.  Hal  ini  sangat  diperlukan  mengingat  partai  tidak bertanggung jawab secara keseluruhan untuk memastikan individu dapat berkembang, melainkan individu itu sendiri yang berperan besar untuk mengembangkan kapasitas dirinya untuk mencapai tujuan politiknya baik dalam karir maupun hal lainnya. Hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya  kendala-kendala  pada  kelembagaan  DPD  PKS  Kabupaten  Trenggalek  dari  aspek organisasi  ekologi  populasi,  yakni  meliputi  kendala  sumber  daya,  kendala  usia  institusi,  dan kendala kuantitas individu. Masing-masing kendala dijelaskan secara terpisah pada artikel ini.

## Kelengkapan Sumber Daya
Daya  dukung  merupakan  sekumpulan  sumber  daya  yang  meliputi  modal  finansial, dukungan politik, legalitas hukum, struktur yang jelas, anggota yang besar, dukungan massa yang menjadi  dasar  untuk  menjaga  agar  institusi  dapat  terus  stabil.  Sumber  daya  inilah  yang menguatkan  posisi  suatu  lembaga  sehingga  dapat  bertahan  dan  bahkan  memungkinkan  untuk berkembang.  Semakin  kuat  dasar  setiap  sumber  daya  institusi  maka  semakin  besar  peluang individu  dalam  institusi  untuk  dapat  berkembang.  Sumber  daya  menjadi  faktor  sangat  penting
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
dalam  menentukan  keberadaan  lembaga  karena  jika  lembaga  tidak  memiliki  sumber  daya  yang cukup untuk operasionalisasi maka lambat laun akan musnah.
Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang menaungi banyak individu nyatanya belum memiliki  sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  dikarenakan  sistem  kaderisasi  yang  kurang maksimal.  Pendidikan  politik  serta  kaderisasi  partai  terkait  perempuan  masih  sangat  minim sehingga  sumber  daya  perempuan  di  PKS  dapat  dikatakan  masih  jauh  dari  kata  unggul.  Selain berkaitan dengan sumber daya manusia, Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah institusi politik hanya  memiliki  sumber  daya  terbatas  untuk  mendukung  individu  anggota  partai  ketika  proses mengembangkan  karir  politiknya  menjadi  anggota  legislatif.  Dikarenakan  partai  memberikan dukungan yang sama terhadap caleg yang diusung baik laki-laki atau perempuan maka tidak heran apabila daya dukung yang diberikan oleh partai tidak dapat maksimal. PKS hanya memberikan dukungan kepada caleg sebesar 30% dari total sumber daya yang mungkin dibutuhkan caleg, jadi sisanya sebesar 70% diusahakan oleh masing-masing caleg. Dukungan partai kepada caleg terdiri dari dukungan finansial, alat peraga kampanye berupa banner dan replika surat suara, pengurusan administrasi,  sosialisasi  umum,  pemasangan  atribut,  penyediaan  saksi  untuk  seluruh  caleg  yang diusung.
Kemampuan caleg yang satu dengan yang lain saat berkompetisi pada pemilu legislatif pastinya  berbeda.  Oleh  karena  itu  partai  membuat  beberapa  indikator  sebagai  pertimbangan untuk menentukan siapa saja caleg yang layak untuk menempati nomor-nomor prioritas. Dalam menyusun daftar calon tetap maka partai mempertimbangkan potensi masing-masing caleg untuk menimbang  siapa  saja  yang  sekiranya  memiliki  daya  dukung  besar  untuk  mampu  membuka peluang  kemenangan.  Penyusunan  caleg  berdasarkan  kepemilikan  sumber  daya  untuk mendapatkan nomor urut prioritas merupakan salah satu strategi yang digunakan agar partai bisa mendapatkan sebanyak mungkin kemenangan dikarenakan sumber daya besar sangat diperlukan saat  bertarung  pada  pemilu.  Oleh  karena  orientasi  partai  saat  mengikuti  pemilu  ialah  untuk mendapatkan  kemenangan  sebanyak-banyaknya  maka  partai  sangat  teliti  mempertimbangkan siapa saja yang akan diberi nomor urut strategis untuk mengeruk suara.
Salah  satu  strategi  yang  digunakan  Partai  Keadilan  Sejahtera  Trenggalek  untuk mendapatkan banyak kursi pada pemilu legislatif ialah dengan meletakkan caleg potensial pada nomor  urut  prioritas  dalam  daftar  tetap  calon  anggota  legislatif.  Pertimbangan  partai  dalam pembagian nomor urut berkaitan dengan potensi keterpilihan caleg, artinya caleg yang berpotensi besar untuk menang maka dia diletakkan di nomor urut strategis agar mudah dipilih. Nomor urut prioritas  merupakan  nomor  urut  awal  yaitu  nomor  urut  satu,  dua  dan  tiga  dari  masing-masing daerah  pilihan  yang  diikuti  oleh  partai  politik.  Diletakkannya  caleg  potensial  sebagai  caleg prioritas maka kinerja partai untuk mendapatkan suara tidak terlalu sulit karena partai disokong oleh  kemampuan  individu  caleg  potensial  tersebut.  Caleg  yang  memiliki  potensi  besar kemenangan biasanya memiliki beberapa kriteria tertentu di mana kriteria ini belum tentu dimiliki oleh  caleg  lain  misalnya  caleg  dengan  kriteria  kepemilikan  pendanaan  besar,  ketokohan  yang unggul, jaringan yang luas, basis massa yang besar dan lain sebagainya.
Pembagian  nomor  urut  dapat  dikatakan  memberikan  pengaruh  besar  pada  perolehan kemenangan partai di pemilu sehingga ketika menyusun daftar calon tetap maka partai keadilan sejahtera  benar-benar  mempertimbangkan  segala  hal.  Di  Trenggalek  dapat  diketahui  bahwa persentase kemenangan caleg dengan nomor urut buncit dengan caleg nomor urut prioritas yang
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
memenangkan  suara  sangatlah  timpang.  Hanya  ada  3  caleg  dengan  nomor  urut  buncit  yakni nomor  8,11,12  yang  berhasil  memenangkan  suara  pada  pemilu  legislatif  tahun  2019  lalu.  Di antara ke 45 caleg yang berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2019 terdapat sedikitnya 23 caleg dengan nomor urut 1, 9 orang dengan nomor urut 2, 4 orang dengan nomor urut 3, dan 6 orang  dengan  nomor  urut  4  (KPU  Trenggalek,  2019).  Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  nomor  urut  prioritas  yang  diimbangi  sumber  daya  pendukung  berupa  modal  sosial  dan finansial mampu membawa kemenangan bagi bakal caleg yang maju pada pemilu legislatif.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dengan  nomor  strategis  dapat  memudahkan  pemilih untuk  melihat  nama  beserta  foto  bakal  caleg  yang  akan  dipilih  sehingga  nomor  urut  prioritas tentu  membawa  keuntungan  tersendiri.  Dapat  disimpulkan  bahwa  nomor  urut  sedikit  banyak memberikan pengaruh pada keterpilihan caleg, semakin kecil nomor urut maka semakin strategis nama dan foto caleg dalam daftar surat suara hingga lebih mudah untuk ditemukan oleh pemilih. Namun nomor urut prioritas pun tidak menjamin kemenangan caleg seluruhnya karena banyak faktor  yang  saling  mempengaruhi  kesuksesan  caleg  di  antaranya  kepemilikan  sumber  dana, jaringan sosial, ketokohan dan lain sebagainya.
Menimbang  beberapa  poin  yang  harus  dipenuhi  bakal  caleg  untuk  mendapat  nomor urut  prioritas  meliputi  penokohan,  jaringan,  modal  finansial,  kapasitas,  kapabilitas  dan  lain sebagainya  dapat  diketahui  Partai  Keadilan  Sejahtera  menempatkan  caleg  laki-laki  di  seluruh nomor urut prioritas satu dan dua di semua dapil. Semua caleg yang ditempatkan pada nomor urut prioritas merupakan caleg incumbent partai dimana semuanya adalah laki-laki. Tidak adanya perempuan  pada  nomor  urut  prioritas  partai  melahirkan  asumsi  bahwa  caleg  perempuan  yang diusung oleh PKS dinilai belum memenuhi beberapa komponen tersebut.

## Usia Institusi
Usia  institusi  menentukan  bagaimana  tingkat  kematangan  suatu  institusi  selain  itu dengan  melihat  indikator  ini  maka  dapat  dibedakan  antara  institusi  baru  dengan  institusi  lama. Usia  institusi  Partai  Keadilan  Sejahtera  dapat  dikatakan  sedikit  lebih  muda  jika  dibandingkan dengan  partai  lain  yang  sudah  lama  ada  di  Trenggalek.  Indikator  usia  institusi  juga  digunakan untuk melihat bagaimana kekuatan masing-masing individu yang ada di dalam lembaga. Ketika digunakan untuk menganalisis penurunan keterpilihan caleg perempuan pada pemilu legislatif di kabupaten Trenggalek, maka indikator usia institusi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kematangan  individu  caleg  saat  bersaing  pada  pemilu.  Caleg  yang  terbiasa  berkecimpung  di politik khususnya yang pernah memenangkan pemilu dan duduk di lembaga DPRD Trenggalek akan  memiliki  kematangan  dan  strategi  politik  yang  lebih  baik  daripada  caleg  yang  baru  saja masuk  ke  dunia  politik,  oleh  karena  itu  tidak  heran  jika  partai  membuat  strategi  kemenangan dengan mewajibkan kader yang pernah berhasil memenangkan pemilu untuk mengajukan diri lagi pada pemilu periode selanjutnya.
Partai  Keadilan  Sejahtera  mengharuskan  kader  yang  sudah  pernah  sukses  terpilih  di pemilu legislatif untuk mengajukan diri kembali pada pemilu legislatif selanjutnya. Dari data hasil pemilihan  umum  diketahui  bahwa  dari  periode  ke  periode  caleg  yang  berhasil  duduk  di  kursi legislatif adalah orang-orang lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat, jadi sebagian besar caleg terpilih merupakan caleg incumbent. Oleh karena itu sudah menjadi budaya internal partai
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
untuk mengajukan dan menjadikan prioritas caleg yang sudah pernah sukses menjabat di legislatif sebagai peserta pemilu.
Sistem  pemilu  dimana  kemenangan  ditentukan  banyaknya  suara  yang  didapatkan masing-masing caleg dan bukan berdasarkan pada nomor urut menjadikan caleg harus berusaha lebih  keras  untuk  memenangkan  suara.  Dari  situ  maka  partai  harus  mempertimbangkan kematangan  individu  di  internal  partai  untuk  dicalonkan  pada  pemilu  karena  berhubungan dengan peluang kemenangan yang mungkin didapatkan. Oleh karena itu bukan suatu kesalahan jika  PKS  mengharuskan  kader  yang  sudah  menjabat  sebagai  anggota  legislatif  untuk  kembali mengikuti pemilu. Hal ini dikarenakan partai memiliki harapan besar pada caleg incumbent untuk dapat kembali memenangkan suara.
Berbicara mengenai ketahanan caleg saat berkompetisi pada pemilu legislatif maka jika dikomparasi caleg laki-laki dan caleg perempuan di PKS memiliki kekuatan dan ketahanan yang berbeda  dimana  laki-laki  lebih  unggul  dari  pada  perempuan,  sehingga  hal  ini  menjadi  kesulitan bagi  caleg  perempuan  ketika  berkompetisi  dengan  caleg  laki-laki.  Kesulitan  yang  pertama berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki, laki-laki biasanya memiliki pengalaman politik yang lebih  baik  dibandingkan  dengan  perempuan.  Jam  terbang  tinggi  dalam  politik  dan  banyaknya pengalaman yang dimiliki sangat memberikan pengaruh pada kematangan dan kesiapan caleg saat berkompetisi  pada  pemilu  dimana  caleg  laki-laki  lebih  unggul  dan  matang  dibandingkan  caleg perempuan. Laki-laki lebih lama berkecimpung di politik jika dibandingkan dengan perempuan sehingga untuk ilmu dan strategi mereka lebih berpengalaman untuk itu tidak heran apabila caleg laki-laki  dapat  bergerak  lebih  cepat  dan  jangkauannya  lebih  luas  jika  dibandingkan  dengan perempuan.
Selain  kesulitan  tersebut  perempuan  juga  harus  menghadapi  berbagai  hambatan menjelang pemilu seperti halnya waktu yang terbatas. Caleg perempuan memiliki kesibukan lain disamping  urusan  politik  yang  tidak  dapat  ditinggalkan  sehingga  untuk  benar-benar  fokus  ke politik untuk melakukan kampanye dan lain sebagainya itu cukup sulit karena waktu dan tenaga yang terbatas. Contohnya kesibukan sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga di rumah,  selain  itu  ada  yang  memiliki  kesibukan  aktifitas  di  luar  rumah  seperti  bekerja  dan  lain sebagainya.  Akhirnya  perempuan  yang  diajukan  sebagai  caleg  pada  pemilu  tidak  dapat  benar- benar  fokus  pada  kampanye  politik  dikarenakan  memiliki  tanggung  jawab  yang  tidak  dapat ditinggalkan  sehingga  perempuan  tidak  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  bergerak  mencari dukungan  dan  suara.  Hambatan  lain  yang  dihadapi  perempuan  yakni  adanya  konstruksi  sosial yang  menghambat  gerak  langkah  perempuan  sehingga  secara  tidak  langsung  turut  memangkas peluang  perempuan  untuk  mendapatkan  kemenangan.  Terdapat  suatu  pemahaman  yang  telah menjadi  konstruksi  sosial  di  masyarakat  Kabupaten  Trenggalek  berupa  anggapan  tidak  pantas atau  tabu  ketika  perempuan  ber  aktifitas  di  luar  rumah  pada  malam  hari  padahal  dengan kesibukan  perempuan  yang  mungkin  bekerja  pada  pagi  hingga  sore  hari  maka  untuk  bergerak pada malam hari pun perempuan sangat terbatasi karena adanya anggapan seperti itu tadi.

## Kuantitas Individu dalam Institusi
Kuantitas individu turut mempengaruhi daya tahan berdirinya suatu institusi. Berbicara mengenai institusi partai politik maka kuantitas individu merupakan hal penting yang patut untuk diperhatikan. Kuantitas individu dalam institusi dapat dimaknai sebagai jumlah kemenangan yang
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
berhasil  didapatkan  PKS  saat  berlaga  pada  pemilihan  umum  legislatif.  Ke  enam  kursi  yang berhasil didapatkan Partai Keadilan Sejahtera seluruhnya diperoleh caleg laki-laki dan tidak ada satupun  caleg  perempuan  yang  berhasil  mendapatkan  kursi  kemenangan.  Fenomena  tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek yang meliputi aspek kultural, aspek struktural, dan juga aspek religi.  Aspek  kultural  yang  menyebabkan  perempuan  PKS  tidak  berhasil  memenangkan  suara pada  pemilu  dikarenakan  ada  pandangan  bahwa  tugas  dan  tupoksi  perempuan  hanya  sebatas pada ranah domestik saja. Akhirnya kehadiran perempuan yang diikut sertakan pada pemilu tidak sesuai dengan kompetensi yang miliki artinya caleg perempuan yang diajukan tidak ada satupun yang  potensial.  Aspek  struktural  berkaitan  dengan  perilaku  PKS  dalam  menyusun  daftar  calon tetap  bakal  anggota  legislatif  Trenggalek.  Dapat  diketahui  bahwa  caleg  perempuan  PKS diletakkan  pada  nomor  urut  kelipatan  tiga  dan  tidak  ada  ambisi  untuk  memenangkan  caleg perempuan  yang  diusung.  Sedangkan  aspek  religi  berkaitan  dengan  cara  pandang  partai  dalam melihat  kader  perempuan.  Berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari  informan  selaku  pengurus partai, mereka memandang perempuan sesuai fitrah atau kodrat sesuai nilai agama islam dimana seringkali  kodrat  tersebut  dimaknai  bahwa  perempuan  lebih  baik  berperan  di  rumah  tangga daripada di publik.
Kuantitas  individu  dalam  lembaga  ini  tidak  hanya  membahas  kuantitas  kader  atau anggota  partai  saja  namun  juga  membahas  kuantitas  basis  massa  pendukung  partai.  Semakin banyak basis dukungan partai di masyarakat maka partai akan semakin kuat dan kokoh. Begitu pula  sebaliknya,  semakin  minim  basis  dukungan  partai  di  masyarakat  maka  lambat  laun  partai akan tersingkirkan dengan sendirinya. Oleh karena itu maka partai harus mampu mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan dari masyarakat untuk memastikan bahwa institusinya tetap eksis dan mendapatkan kepercayaan dari basis massanya.
Pembentukan basis massa sangat penting demi keberlangsungan eksistensi partai baik di masyarakat  maupun  di  pemerintahan.  Semakin  banyak  dukungan  yang  diberikan  maka  posisi partai  di  pemerintahan  pun  juga  semakin  kuat.  Basis  massa  merupakan  hal  penting  untuk memastikan bahwa partai dapat memenangkan pemilihan umum dengan dukungan yang cukup dari masyarakat. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa partai memiliki basis massa yang jelas maka  institusi  partai  harus  mampu  menganalisis  bagaimana  pola  pemilih  dalam  menentukan suaranya pada pemilu, bagaimana pergerakan dan pergeseran basis suara di masyarakat.
Selain mempertimbangkan basis massa dan dukungan politik dari masyarakat, perilaku Partai Keadilan Sejahtera dalam menjalankan kebijakan afirmatif terkait dengan pencalonan caleg juga  dipengaruhi  oleh  budaya  yang  ada  di  Kabupaten  Trenggalek.  Masyarakat  di  Kabupaten Trenggalek  masih  di  pengaruhi  oleh  budaya  mataraman  hasil  peninggalan  nenek  moyang  yang membawa kultur patriarki. Budaya mataraman dan patriarki saling terkait satu sama lain karena budaya  mataraman  turut  melahirkan  kultur  patriarki  sehingga  keduanya  saling  beriringan. Pemahaman patriarki yang menganggap laki-laki lebih unggul ini pada akhirnya mempengaruhi pola pencalonan partai dimana PKS mencalonkan caleg laki-laki sebagai yang diunggulkan sesuai dengan selera segmentasi suara di Trenggalek.
Kelengkapan  sumber  daya  yang  terbatas  dan  banyaknya  kuantitas  individu  dalam lembaga  maka  tidak  salah  jika  partai  menyusun  strategi  guna  mendapatkan  kemenangan meskipun  harus  mengorbankan  beberapa  hal  salah  satunya  kurang  seriusnya  partai  dalam mengakomodasi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif Trenggalek. Kurangnya potensi
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
caleg perempuan pada institusi partai membuat PKS pada akhirnya menjadikan caleg perempuan untuk memenuhi kebijakan afirmatif saja, karena balik lagi kemenangan diusahakan oleh masing- masing caleg bukan ditentukan oleh partai. Sehingga partai berperilaku sebatas untuk memenuhi kebijakan afirmatif mengenai pengikut sertaan 30% perempuan dan pemenuhan ketentuan zipper system .

## Kesimpulan
Perilaku  DPD  PKS  Kabupaten  Trenggalek  dalam  menjalankan  kebijakan  afirmatif  di Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan kurang serius dan kurang maksimal. Dengan pendekatan organisasi ekologi populasi, dapat dijelaskan alasan di balik ketiadaan anggota DPRD dari PKS di periode  2019-2024,  yakni  kendala  sumber  daya,  kendala  usia  institusi,  dan  kendala  kuantitas individu.  DPD  Partai  Keadilan  Sejahtera  kabupaten  Trenggalek  belum  memiliki  sumber  daya manusia yang mumpuni dikarenakan sistem kaderisasi yang kurang maksimal. Pendidikan politik serta kaderisasi partai terkait perempuan masih sangat minim sehingga sumber daya perempuan di  PKS  dapat  dikatakan  masih  jauh  dari  kata  unggul.  Partai  Keadilan  Sejahtera  juga    memiliki sumber daya terbatas untuk mendukung individu anggota partai ketika proses mengembangkan karir politiknya menjadi anggota legislatif. Dikarenakan partai memberikan dukungan yang sama terhadap caleg yang diusung baik laki-laki atau perempuan maka tidak heran apabila daya dukung yang diberikan oleh partai tidak dapat maksimal.
PKS  hanya  memberikan  dukungan  kepada  caleg  sebesar  30%  dari  total  sumber  daya yang mungkin dibutuhkan caleg, jadi sisanya sebesar 70% diusahakan oleh masing-masing caleg. Kemampuan caleg yang satu dengan yang lain saat berkompetisi pada pemilu legislatif pastinya berbeda.  Oleh  karena  itu  partai  membuat  beberapa  indikator  sebagai  pertimbangan  untuk menentukan  siapa  saja  caleg  yang  layak  untuk  menempati  nomor-nomor  prioritas.  Dalam menyusun daftar calon tetap maka partai mempertimbangkan potensi masing-masing caleg untuk menimbang  siapa  saja  yang  sekiranya  memiliki  daya  dukung  besar  untuk  mampu  membuka peluang  kemenangan.  Penyusunan  caleg  berdasarkan  kepemilikan  sumber  daya  untuk mendapatkan nomor urut prioritas merupakan salah satu strategi yang digunakan agar partai bisa mendapatkan sebanyak mungkin kemenangan dikarenakan sumber daya besar sangat diperlukan saat  bertarung  pada  pemilu.  Sayangnya,  pada  aspek  ini  politikus  perempuan  di  PKS  kalah bersaing dengan laki-laki.
Usia  institusi  Partai  Keadilan  Sejahtera  dapat  dikatakan  sedikit  lebih  muda  jika dibandingkan dengan partai lain yang sudah lama ada di Trenggalek. Indikator usia institusi dapat menjelaskan  kekuatan  masing-masing  individu  yang  ada  di  dalam  lembaga.  Ketika  digunakan untuk menganalisis penurunan keterpilihan caleg perempuan pada pemilu legislatif di kabupaten Trenggalek, maka indikator usia institusi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kematangan individu caleg saat bersaing pada pemilu. Caleg yang terbiasa berkecimpung di politik khususnya yang  pernah  memenangkan  pemilu  dan  duduk  di  lembaga  DPRD  Trenggalek  akan  memiliki kematangan  dan  strategi  politik  yang  lebih  baik  daripada  caleg  yang  baru  saja  masuk  ke  dunia politik, oleh karena itu tidak heran jika partai membuat strategi kemenangan dengan mewajibkan kader  yang  pernah  berhasil  memenangkan  pemilu  untuk  mengajukan  diri  lagi  pada  pemilu periode  selanjutnya.  Usia  lembaga  yang  tergolong  masih  muda,  menyebabkan  PKS  belum memiliki banyak pilihan politikus perempuan berpengalaman.
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
Selain  keterbatasan  jumlah  pengurus  perempuan,  permasalahan  kuantitas  individu dalam lembaga ini juga terdapat pada kuantitas kader atau anggota partai. Semakin banyak basis dukungan partai di masyarakat maka partai akan semakin kuat dan kokoh. Begitu pula sebaliknya, semakin minim basis dukungan partai di masyarakat maka lambat laun partai akan tersingkirkan dengan  sendirinya.  Sebagai  kesimpulan  atas  aspek  kuantitas  individu,  kendala  yang  ada  pada DPD  PKS  Kab  Trenggalek  adalah  minimnya  jumlah  perempuan  di  lingkungan  elit  PKS,  serta minimnya basis massa PKS yang mendukung kemungkinan keterpilihan caleg perempuan.

## Ucapan Terima Kasih
Terimaksih  yang  sebesar-besarnya  kepada  semua  pihak  yang  telah  terlibat  dan membantu  dalam  menyelesaikan  penelitian  ini,  khususnya  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang.

## Referensi
Adeni,  S.,  &  Harahap,  M.  A.  2017.  Komunikasi  Politik  dan  Keterwakilan  Perempuan  Dalam Arena Politik. Jurnal Perspektif Komunikasi, 1 (2), 1-7.
Adibah, N., & Jatiningsih, O. 2022. Penguatan Bargaining Power Kader Perempuan Di Dewan Pengurus  Wilayah  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Jawa  Timur  dalam  Pengambilan Keputusan atau Kebijakan Partai. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 10 (3), 743-757.
Ardiansa,  D.  2016.  Menghadirkan  Kepentingan  Perempuan  dalam  Representasi  Politik  di Indonesia. Jurnal Politik, 2 (1), 71-99.
Artina, D. 2019. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23 (1), 123 – 141. Budiardjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Creswell,  W.  2015. Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset  (Memilih  Di  Antara  Lima  Pendekatan) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Damayanti,  R.,  Nugroho,  A.B.,  Triarda,  R.  Sari,  I.R.  2021.  Peleburan  Ego  Sektoral:  Strategi Menurunkan Stunting Di Trenggalek. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JAKP),  6 (2), 197-216.
Damayanti,  R.,  Nugroho,  A.B.,  Triarda,  R.  Sari,  I.R.  2021.  Konteks  Sosial  Kepercayaan  dan Arisan Kelembagaan: Faktor Berkembangnya Stunting Di Tingkat Lokal. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi,  5 (2), 129-148. Fajri, A.N. 2021. Kabupaten Trenggalek dalam Angka: Trenggalek Regency In Figures 2021 . Trenggalek: Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.
Fauzi,  A.,  Novinayah,  F.,  Darmawan,  O.,  &  Rivaldi,  R.  (2019).  Kontroversi  Sosial  Caleg Perempuan  PKS  (Komunikasi  Politik,  Dogma  Agama  &  Afirmasi). MEDIAKOM,  3 (1), 40-52. doi:https://doi.org/10.32528/mdk.v3i1.2410
Fiftiyah, A. 2019. Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. Jurnal Yuridis, 6 (2), 55-72. Hardjaloka, L. 2012. Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif.
Jurnal Konstitusi , 9 (15), 403-430.
Harnovinsah,  A.  2019.  Modul  3  Metode  Pengumpulan  Data. Metodologi  Penelitian ,  3 – 5. http://www.mercubuana.ac.id
Copyright © 2022, Clariesa Brillian, George Towar Ikbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman This is an open access article under the CC – BY-SA
license
KPU  Trenggalek.  2018.  Ada  157  caleg  perempuan  di  DCT  Trenggalek.  Diakses  dari: https://kpu-trenggalekkab.go.id/index.php/79-pemilu-2019/1106-ada-157-caleg- perempuan-di-dct-trenggalek.
KPU Kabupaten Trenggalek. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  dari  Setiap  Kecamatan  di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum Tahun 2019.
KPU  Kabupaten  Trenggalek.  Keputusan  KPU  Nomor  107/HK.03.1-Kpt/3503/KPU- Kab/VIII/2019  tentang,  “Penetapan  Calon  Terpilih  An ggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”.
KPU  Kabupaten  Trenggalek.  Penghitungan  Perolehan  Kursi  Partai  Politik  Pemilihan  Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019.
Maryuni,  A.  2014.  Perempuan  Di  Legislatif:  Advokasi  Perempuan  Legislatif  Bagi  Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. Jurnal Politik Muda, 3 (3), 303 – 318. Moeloeng, J.L. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Posdayakarya.
Niron, E.S., & Seda, A.B. 2021. Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang  Pencalonan  Perempuan  Pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  Tahun  2019). Jurnal Aristo, 9 (2), 203-228.
Parker,  L.  D.  2004.  Qualitative  research.  Dalam:  Burton,  S.,  &  Steane,  P.  (eds.) Surviving  Your Thesis . London: Routledge, hal 159-17. Peters.  B.  G.  1999. Institutional  Theory  In  Political  Science:  The  ‘New  Institutionalism’ .  United  States: Pinter.
Priandi,  R.,  &  Roisah,  K.  2019.  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Perempuan  Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (1), 106-116. Ratnasari, A. 2015. Rivalitas Dua Perempuan Pilkada Kota Malang. Jurnal Transformative, 1 (1), 91- 108.
Sugiyono, S. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Umagapi,  L.J.  2020.  Representasi  Perempuan  Di  Parlemen  Hasil  Pemilu  2019:  Tantangan  dan Peluang. Jurnal Kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 25 (1), 19-34.
UU  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.