Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PENATAAN
RUANG BAGI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Dimas Dwiki Sumarsono
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, dimassdwiki99@gmail.com

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
At present, the issue of environmental and spatial use only concerns the upper class  without  paying  attention  to  AMDAL,  the  Regional  Government  as  the holder of  responsibility in the respective provinces and districts / cities must uphold the 1945 Constitution Article 33 paragraph (3) as a reference for the creation  utilization  and  good  spatial  planning.  Regional  apparatuses  are accountable  to  the  Regional  Head  in  the  framework  of  administering governance in the regions. Regional government institutions have an important position in the Indonesian state government system. Therefore, it is necessary to  know  how  the  structure  and  function  of  these  regional  government institutions  because  as  citizens  we  have  an  obligation  to  participate  in overseeing the running of government, especially our own regional government. Moreover,  at  this  time  the  regions  already  have  autonomy  so  that  regional government institutions have a really important position in the implementation of regional government activities. The conclusion of this article is that it is hoped that the analysis of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning can be a  factor  in  the  application  of  the  concept  of  good  spatial  planning  in  every regional government in Indonesia.
Keywords : Environmental Utilization; Local Government Authority; Local Government Policies
Cite this paper : Sumarsono, D. D. (2021). ¬Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Untuk Mengatasi Permasalahan Penataan Ruang Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum .
Scope Article Environmental Law

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat  (2)  bahwa  pemerintahan  daerah  sebagai  penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Sedangkan pasal 1 ayat (3)  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1
Dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan suatu negara  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  didukung  oleh  lembaga-lembaga  negara  yang
1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2 dan 3)
saling  berhubungan  satu  sama  lain  dalam  kesatuan  untuk  mewujudkan  nilai-nilai nasionalisme  sesuai  dengan  kedudukan,  peran,  kewenangan  dan  tanggung  jawabnya masing-masing.  Negara  Indonesia  terbagi  atas  daerah-daerah  provinsi  yang  dibagi  lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota memiliki lembaga pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Perangkat  daerah ialah organisasi pada pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab kepada kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui tentang struktur dan fungsi lembaga pemerintahan daerah ini karena sebagai warga negara kita mempunyai kewajiban untuk  turut  serta  mengikuti  dan  mengawasi  jalannya  pemerintahan,  khususnya pemerintahan  daerahnya.  Pada  suatu  daerah  yang  sudah  memiliki  otonomi  sehingga lembaga  pemerintahan  daerah  memiliki  posisi  yang  benar-benar  penting  dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
Cita-cita  negara  Indonesia  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  terdapat  di  dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Ruang  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan,  baik  sebagai  kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di  dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kota sebagai salah satu pusat perekonomian wilayah di Indonesia memiliki peran yang penting bagi pembangunan daerah, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup  yang  tidak  baik  pada  warganya  akan  melahirkan  berbagai  permasalahan.  Jumlah penduduk di Indonesia yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada tata ruang kota. Apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang  tanpa  pengendalian.  Jumlah  penduduk  yang  terus  bertambah  tersebut berpengaruh pada ruang kota yang semakin padat dan kualitasya menjadi rendah, lalu lintas yang  kacau,  penghijauan  sangat  kurang,  terjadi  banjir  dan  sebagainya  tentunya mempengaruhi kualitas hidup penduduknya.
Kegiatan  pengoptimalan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  harus  didasari    atas keyakinan  bahwa  kebahagiaan  hidup  dapat  tercapai  apabila  didasarkan  atas  keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai individu yang bergantung dengan individu lain, hubungan manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan dapat menjadi landasan ideal dan moral yang baik dalam implementasi penataan ruang di Republik ini.
Isu tentang pemanfaatan lingkungan maupun tata ruang yang hanya mementingkan golongan  atas  tanpa  memperhatikan  AMDAL  maka  pemerintah  daerah  selaku  pemegang tanggung jawab di daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing harus memegang teguh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) sebagai acuan agar terciptanya pemanfaatan dan penataan ruang yang baik.
Banyaknya ancaman lingkungan seperti bencana banjir mengintai berbagai daerah di Indonesia  seperti  provinsi  Kalimantan  Selatan  dimana  notabenenya  berisikan  dengan hutan-hutan  yang  sangat  luas  tetapi  masih  saja  terkena  banjir  yang  cukup  besar.  Selain dikarenakan  curah  hujan  ekstrem,  tak  sedikit  pihak  menuding  penyebab  banjir  tersebut karena  masifnya  pembukaan  lahan.  Faktor  inilah  yang  kemudian  dianggap  turut  andil terciptanya  banjir  besar  di  Kalimantan.  Pada  rentang  waktu  2009  sampai  2011,  sudah terjadi  peningkatan  luas  perkebunan  sebesar  14  persen  dan  terus  meningkat  di  tahun
berikutnya  sebesar  72  persen  dalam  5  tahun.  "Sedangkan    pembukaan  tambang,  bukaan lahan cukup meningkat sebesar 13 persen hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Luas bukaan tambang pada 2013 adalah 54.238 hektar, 2
Hal  inilah  yang  melatar  belakangi  penulis  untuk  membahas  mengenai  betapa pentingya penerapan penataan ruang yang baik dalam pemerintahan daerah di Indonesia merujuk  pada  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  agar mengurangi berbagai permasalahan bencana alam. Di dalam makalah ini saya berharap agar pembaca  mendapatkan  pengetahuan  mengenai  lembaga  pemerintahan  daerah  yang memiliki peran, kedudukan serta fungsi yang penting di dalam jalannya penyelenggaraan.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta berupa data dengan bahan-bahan hukum primer yaitu berupa peraturan  perundang-undangan  bahan-bahan  hukum  sekunder  yaitu  doktrin  (pendapat para ahli hukum), dan bahan-bahan hukum tersier yaitu kamus hukum atau ensiklopedia, serta bahan yang diambil dari jurnal-jurnal hukum yang berkaitan  dengan permasalahan yang  diangkat  pada  penelitian  ini,    untuk  memperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  dan sistematis.
Analisa dari data dalam  penelitian ini  dilakukan dengan metode  normatif kualitatif. Normatif  karena  penelitian  ini  berfokus  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada sebagai hukum positif. Dapat disebut kualitatif karena merupakan analisis dan penelaahan yang mendalam, yang tidak hanya berpegang pada statistik, namun lebih menitik beratkan pada perilaku dan interaksi dari nilai-nilai dalam suatu proses realita atau fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat.
Metode  penelitian  harus  menguraikan  metode  yang  digunakan  dalam  mengatasi masalah termasuk metode analisis. Harus berisi cukup detail yang memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi kesesuaian metode serta reliabilitas dan validitas temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyelenggaraan, Asas Dan Tujuan Pemerintahan Daerah Yang Ada Di Indonesia
Sebelum membahas mengenai penyelenggaraan, asas dan tujuan dari pemerintahan daerah, lebih baik mengetahui tentang dasar atau pengertiannya dahulu. Menurut  Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” Pasal 1 ayat (2) bahwa pemerintahan daerah mengurusi urusan pemerintah daerah sedangkan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  sesuai  dengan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  yang  terdapat  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD 1945”.
Setiap pemerintah daerah di Indonesia dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Baik gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan kotanya masing-masing. Kepala daerah memiliki hak untuk dibantu oleh wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan yang harus dipatuhinya. Kepala daerah  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  kepada  pemerintah  pusat,  dan  memberikan  laporan  keterangan
2 Achmad Nasrudin, Teka-teki  Penyebab Banjir Besar di  Kalimantan Selatan, Diambil 21 Januari 2021, Dari https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/08535951/teka-teki-penyebab-banjir-besar-di- kalimantan-selatan?page=all
pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memberikan informasi mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

## A. Penyelenggaraan dan Asas Pemerintahan Daerah d Indonesia
Sejak  berdirinya  Negara  Republik  Indonesia,  para  pendiri  telah  memilih  pemilihan mereka  berdasarkan  prinsip  pembagian  tanggung  jawab  dalam  administrasi  negara. Konstitusi  1945  dikonfirmasi  oleh  Keputusan  Presiden  5  Juli  1959.  Dalam perkembangannya,  sejarah  menyatakan  bahwa  keberhasilan  pemberian  kewenangan berupa desentralisasi kepada daerah ini harus selalu dipertahankan oleh negara Republik Indonesia,  meskipun  dalam  satu  periode  intensitas  perbedaan  intensitas  diamati: pemerintah.
Munculnya  berbagai  undang-undang  dan  berbagai  peraturan  untuk  pemerintah daerah  menunjukkan  bahwa  keinginan  untuk  mewujudkan  cita-cita  mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan UUD 1945. Terlepas dari segala hal serta  kenyataan  yang  menunjukkan  bahwa  pikiran  masih  jauh  dari  kenyataan.  Otonomi daerah lebih dari sekedar harapan atas pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini. Oleh karena itu pelaksanaan pemberian kewenangan dan kebijakan kepada daerah tidak tercapai sesuai rencana. Maka sebagai pengemban tugas dari pemerintah sebaiknya lebih pemerintah daerah fokus pada otonomi daerah yang sebenarnya.
Beberapa faktor menentukan perspektif pemerintahan daerah, termasuk:
a. Faktor manusia sebagai pelaksana tugas di lapangan, peran dari masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Faktor manusia ini harus baik dalam perihal moral dan  kinerjanya,  sebab  mencakup  unsur-unsur  pemerintah  daerah,  termasuk pemimpin  daerah  dan  DRPD,  pemerintah  keamanan  swasta  nasional,  di  mana kegiatan pemerintah daerah berlangsung.
b. Faktor  keuangan  yang  menjadi  faktor  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu karakterstik daaerah otonom dalam mengembangkan  kemampuannya  dalam  menghasilkan  dana  untuk  menunjang pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu, kapasitas menghasilkan dana dari sektor  mandiri  daerah  cukup  mempengaruhi  pelaksanaan  roda  pemerintahan daerah.  Penghasilan  pemerintah  daerah  biasanya  berasal  dari  pajak  dan  bea daerah,  layanan  lokal  dan  regional  dan  produk  regional  lainnya  yang  sah  harus dapat berkontribusi pada pendanaan keuangan daerah.
c. Faktor  peralatan  dan  perlengkapan  menjadi  struktur  pendukung  untuk menjalankan  kegiatan  pemerintah  daerah.  Peralatan  yang  ada  harus  memenuhi standar dalam hal kuantitas, kualitas, dan penggunaan praktis. Kondisi untuk jenis peralatan ini akan berdampak signifikan pada pemerintah daerah.
d. Organisasi manajemen pemerintahan yang profesional diberikan kepada sumber daya  manusia  yang  berintegritas  tinggi,  agar  pelaksanaan  pemerintahan  daerah dapat berjalan dengan maksimal.
Keterlibatan  ke  empat  faktor  diatas  saling  berkaitan  dan  berhubungan  dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah agar tercapai cita-cita dan tujuan dari otonomi didaerah. Program yang dibuat oleh pemerintah pusat merupakan program dan kebijakan yang harus dilaksanakan penyelenggaraannya oleh daerah, melalui lembaga-lembaga agar pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau dalam jangkauan  pemerintah  pusat  dapat  menikmati  pemerataan  pembangunan  dan kesejahteraan.  Dalam  melaksanakan  kebijakan  ini,  pemerintah  daerah  diberikan
keleluasaan dalam membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip kebersamaan. 3
Dalam - melaksanakan  kewenangannya,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan untuk  membuat  perda-perda  ( zelfwetgeving )  dan  penyelenggaraan  pemerintahan ( zelfbestuur ). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukan dikarenakan suatu hal ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh adanya hakikat negara kesatuan itu sendiri. Prinsip dari negara kesatuan adalah bahwa yang memegang tugu kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat ( central  government ),  tanpa  gangguan  oleh  suatu  delegasi  atau  penyerahan  kekuasaan kepada pemerintah daerah ( local government ). 4
Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah selain membuat peraturan-peraturan daerah,  pemerintah  daerah    pula  harus  menegakkan  hukum  agar  terciptanya  kepastian hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan.  Menurut  Satjipto  Rahardjo  penegakan  hukum  adalah suatu  upaya  untuk  mewujudkan  ide-ide  tentang  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Proses  perwujudan  idee-ide  tersebut  merupakan hakikat dari penegakan hukum. 5
Kekuasaan  pemerintah  pusat  tidak  terganggu  dengan  adanya  kewenangan  pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk mengurangi kekuasaan pemerintah pusat. Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan  tertinggi  masih  tetap  terletak  di  tangan  pemerintah  pusat.  Hubungan  pusat dengan daerah di mana suatu negara kesatuan yang gedecentraliseerd, pemerintahan pusat membentuk  daerah-daerah,  serta  menyerahkan  sebagian  dari  kewenangannya  kepada daerah. 6
Menurut Hinca Pandjaitan  dalam artikel Fungsi  dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa \ halaman 387 , menyatakan bahwa sebagai salah satu realisasi Pasal 18 Undang- Undang  Dasar  1945  (“UUD  1945”)  serta  Pasal  1  UUD  1945,  pemerintah  di  daerah dilaksanakan  melalui  3  asas,  yaitu  asas  desentralisasi,  asas  dekonsentralisasi (dekonsentrasi) dan asas tugas pembantuan.
a. Desentralisasi ialah  penyerahan Urusan dari Pemerintahan oleh Pemerintah  Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
b. Dekonsentrasi  ialah  pelimpahan  atau  penyerahan  sebagian  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  kepada  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat,  kepada  instansi  vertikal  di  wilayah  tertentu,  dan/atau  kepada gubernur serta bupati dan wali kota sebagai bentuk tanggung jawab dalam urusan pemerintahan umum.
c. Tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk  menjalankan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat  atau  dari  pemerintah  daerah  provinsi  kepada  daerah
3 Haryanti Amelia, Sistem Pemerintahan Daerah Tangerang Selatan : UNPAM Press. 11 Juli 2019 hlm. 42-43
4 Agus Salim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 27.
5 Muhamad Erwin, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama. 2017, Hlm. 155
6 Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah”. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22 No.5 Januari 2016, hlm. 29-30 .
kabupaten/kota untuk menjalankan sebagian urusannya yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 7
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  penyelenggara  pemerintahan, pemerintah  daerah  harus  berpedoman  pada  asas-asas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  diatur  pada  Pasal  58  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas :
1.  Kepastian hukum 2.  Tertib penyelenggara negara
3.  Kepentingan umum
4.  Keterbukaan
5.  Proporsionalitas
6.  Profesionalitas
7.  Akuntabilitas
8.  Efisiensi
9.  Efektivitas
10.  Keadilan. 8
Berdasarkan penjelasan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  dijelaskan  bahwa  asas  umum  penyelenggaraan  negara  dalam ketentuan ini yang apabila digabungkan  dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dari  Kolusi,Korupsi,  dan  Nepotisme  (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas maka akan menjadi sebagai berikut :
a. Asas kepastian hukum : asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
b. Asas  tertib  penyelenggaraan  negara  :  asas  yang  menjadi  landasan  keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
c. Asas  kepentingan  umum  :  asas  yang  mementingkan  kesejahteraan  umum  dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d. Asas  keterbukaan  :  asas  keterbukaan  terhadap  hak  masyarakat  untuk  memproleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan  selalu  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan,  dan rahasia negara.
e. Asas  proporsional  :  asas  yang  mengutamakan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban penyelenggara negara.
f. Asas  profesionalitas  :  asas  yang  mengutamakan  keahlian  yang  berlandaskan  dari kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
g. Asas  akuntabilitas  :    asas  yang  menentukan  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari kegiatan  penyelenggara  negara  haruslah  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat atau rakyat.

## B. Tujuan Pemerintahan Daerah di Indonesia
Dari  beberapa  pasal-pasal  yang  terkandung  dalam  UU  No  23  Tahun  2014  maupun dalam PP No 13 Tahun 2019 tak ditemukannya tujuan penyerahan Urusan Konkuren (tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah)  itu.  Ternyata  tujuan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dirumuskan  dalam  bagian  “Menimbang”  (konsideran)  UU  No  23 Tahun 2014.
7 Sovia  Hasanah,  Arti  dan  Maksud  Tugas  Pembantuan  Pemerintah,  Ditulis  6  Maret  2017,  Dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4dd94d9b04/arti-dan-maksud-tugas- pembantuan-pemerintah/
8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58
Bila diringkas terdapat dua tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :
a. Mempercepat  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan,  peran  serta  masyarakat,  dan  peningkatan  daya  saing daerah; dan
b. Meningkatkan  daya  efisien  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dalam menjalankan tugasnya.
Dari  kedua  tujuan  ini  disertai  sejumlah  rambu  yang  harus  diperhatikan  dalam mencapainya.  Dalam  mencapai  tujuan  pertama  haruslajh  memperhatikan  prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam NKRI.
Tujuan  kedua  harus  dicapai  dengan  cara  memperhatikan  aspek-aspek  hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, potensi daerah, berbagai keanekaragaman daerah, serta  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam  mewujudkan  kesatuan  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  negara.  Tujuan-tujuan  diatas  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  itu  dapat  diukur  secara  kualitatif  dan  kuantitatif.  Pemerintah, khususnya  kementerian  dalam  negeri  harus  berkoordinasi  dengan  kementerian  teknis, seharusnya sudah menjabarkan kedua tujuan itu dalam bentuk indikator capaian.
Cita-cita dalam mewujudkan  kesejahteraan rakyat akan dapat dicapai  dengan  cepat melalui  peningkatan  pelayanan  publik  yang  berkualitas,  merata,  dan  terjangkau.  Upaya pemberdayaan  sumber  daya  manusia  sesuai  dengan  karakteristik  ekonomi  mereka, peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik daerah dan peningkatan daya asing daerah.
Karena jarak antara  pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan sangat  dekat,  maka  peran  masyarakat  dalam  andil  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah. Karena jarak antara yang melayani dengan warga masyarakat yang  dilayani  sangat  dekat,  maka  pelayanan  publik  akan  dapat  diberikan  sesuai  dengan harapan masyarakat.
Pembinaan yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap daerah otonom adalah membantu dan mengarahkan daerah otonom mewujudkan kedua tujuan penyelenggaraan pemerintahan  daerah  itu.  UU  No  23  Tahun  2014  menguraikan  secara  panjang  lebar pelayanan  publik  yang  harus  dilakukan,  termasuk  mengeluarkan  Maklumat  Informasi mengenai Pelayanan Publik.
2. Penerapan  Undang-Undang  No mor  26  Tahun  2007  Tentang  “Penataan  Ruang”

## Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia
Penerapan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  dapat tercapai  sejalan  dengan  tujuan  pemerintahan  negara  Indonesia  pada  umumnya  terdapat dalam  pembukaan  UUD  1945  setelah  amandemen  adalah  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  serta  meningkatkan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Setelah dilakukannya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  terhadap  penyelenggaraan  penataan  ruang,  urusan  pemerintahan pusat  merupakan  kewenangan  dari  presiden  yang  dalam  bentuk  pelaksanaannya  dapat diwakilkan kepada menteri yang mengurusi bidangnya dalam pemerintahan, serta kepala daerah  sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah.  Diberlakukannya  UU  Pemda  mampu memberikan perubahan terhadap pembagian kewenangan dari penyelenggaraan penataan ruang  dan  berimplikasi  terhadap  implementasi  kebijakan  sektoral  setiap  daerah  di Indonesia.
Kegiatan penataan ruang di Indonesia dibagi menjadi 3 kegiatan yang saling terkait antara satu dengan yang lain, yakni perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat melalui produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hieratki terdiri dari :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota).
Sebagai UU utama ( core ) dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang, maka UU  Penataan  Ruang  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan  rencana  tata  ruang  yang  mampu mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan. 9
Implikasi  dari  pemberlakuan  UU  Pemda  terhadap  penyelenggaraan  penataan  ruang lainnya adalah proses evaluasi terhadap Rancangan Perda Rencana Tata Ruang provinsi / kabupaten / kota yang menjadi lebih diperpanjang karena dalam proses evaluasi, menteri dalam  negeri  harus  berkoordinasi  dan  berkolaborasi  dengan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang.  Disamping  itu,  rancangan  ,  “Kajian  Terhadap  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Dalam  Tata  Ruang  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Kabupaten/Kota”  yang sebelumnya cukup dievaluasi oleh gubernur, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan menteri dalam negeri. Hal ini diperlukan tindak lanjut penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah. 10
Dalam  konteks  Undang-undang  Penataan  Ruang  diyakini  sebagai  pendekatan  yang tepat  dalam  mewujudkan  keterpaduan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya buatan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Diharapkan  dengan  berpedoman  pada kaidah  penataan  ruang,  kualitas  ruang  wilayah  nasional  dapat  terjaga  keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
Penerapan  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  ruang  sangat penting dalam pemerintahan daerah agar terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan kemanfaatan untuk setiap daerah yang ada di Indonesia. Menurut penulis faktor-faktor yang harus di perhatikan oleh setiap kepala daerah yang ada di Indonesia merujuk pada undang- undang tentang penataan ruang yaitu :
a. Pasal  7  :  mengenai  tugas  dan  wewenang  untuk  dijalankan  pemerintah  daerah sebagai bentuk pelimpahan tugas dari pemerintah pusat tanpa mengesampingkan hak warganya untuk memberikan solusi pada tugas pemerintah daerah.
b. Pasal  10  :  mengenai  wewenang  pemerintah  daerah  provinsi  untuk menyebarluaskan informasi dalam menyelengarakan penataan ruang yang harus dilakukan secara strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pasal  11  :  mengenai  wewenang  pemerintah  daerah  provinsi  untuk menyebarluaskan informasi dalam menyelenggrakan penataan ruang yang harus dilakukan secara strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 :  mengenai  pemerdayaan    dan  pembinaan  pemerintah  daerah  provinsi  dan kabupaten / kota untuk melakukan pembinaan penataan ruang melalui penelitian, pengembangan, sistem dan informasi.
9 I Wayan Parsa, dkk, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2014, hlm 4.
10 Dahfid  Ari, “Kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  Penataan  Ruang Setelah  Berlakunya  UU  No.23  Tahun 2014”. Jurnal Hukum Maranatha Christian University. Vol.9 No.1, November 2017, hal.2-3.
d. Pasal 35 : mengenai pengendalian pemanfaatan ruang melalui penatapan zonasi dan pemberian izin.
e. Pasal  36  :  mengenai  pembagian  zonasi  pemerintahan  pusat,  provinsi  dan kabupaten / kota.
f. Pasal 37 : mengenai ketentuan perizinan dalam pemanfaatan ruang  sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar tidak merugikan manusia dan lingkungan.
g. Pasal 55 : mengenai pengawasan penataan ruang guna mencapai tujuan dan cita- cita  tercapainya  pemanfaatan  ruang  yang  baik  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah provinsi dan kabupaten / kota dengan melibatkan peran masyarakat untuk mewujudkannya. 11
Dari  berbagai  pasal  yang  telah  disebutkan  diatas  penulis  berharap  agar  penerapan undang-undang  tentang  penataan  ruang  tersebut  khhususnya  pasal-pasal  yang  telah disebutkan dan penelitian diatas dapat diaplikasikan kepada sistem pemerintahan daerah masing-masing daerah yang ada di Indonesia agar dapat mewujudkan tujuan pemerintahan daerah yang menjalankan asas-asasnya dengan baik.

## PENUTUP
Pada  dasarnya  setiap  pemerintah  daerah  di  Indonesia  dipimpin  oleh  kepala  daerah yang dipilih secara  demokratis.  Kepala Pemerintah  Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.
Implikasi  dari  pemberlakuan  Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  daerah  terhadap  penyelenggaraan  penataan  ruang  lainnya  adalah  proses evaluasi  Rancangan  Perda  Rencana  Tata  Ruang  Provinsi/Kabupaten/Kota  yang  menjadi lebih  panjang  karena  dalam  proses  evaluasi,  Menteri  Dalam  Negeri  harus  berkoordinasi dengan Menteri  Agraria dan Tata Ruang. Dan begitu  pula sebaliknya penerapan Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sangat penting dalam pemerintahan daerah  agar  terwujudnya  penataan  ruang  yang  terpadu  dan  kemanfaatan  untuk  setiap daerah yang ada di Indonesia
Dari  beberapa  pasal-pasal  yang  telah  dijelaskan  diatas  mengenai  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  yang dapat disimpulkan bahwa penataan ruang yang baik pada pemerintahan daerah dapat diwujudkan apabila pemerintahan daerah mengikuti  konstitusi  yang  ada  dan  masyarakat  diijinkan  berperan  aktif  dalam  upaya penataan ruang di dalam pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

## Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

## Buku
Erwin,  Muhamad Pendidikan  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia ,  Bandung:  PT  Refika Aditama. 2017
Salim, Agus, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

## Artikel Jurnal
11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 7,10,11,13,35,36,37 dan 55
Dahfid Ari, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang Setelah Berlakunya UU No.23  Tahun  2014”. Jurnal  Hukum  Maranatha  Christian  University.  Vol.9  No.1, November 2017

## Haryanti Amelia, Sistem Pemerintahan Daerah Tangerang Selatan : UNPAM Press. 11 Juli
2019
I  Wayan  Parsa,  dkk,  Laporan  Akhir  Tim  Pengkajian  Hukum  tentang  Penegakan  Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2014.
Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi  Administrasi Dalam Peraturan Daerah”. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22 No.5 Januari 2016

## Website
Achmad  Nasrudin,  Teka-teki  Penyebab  Banjir  Besar  di  Kalimantan  Selatan, Diambil21Januari2021,Darihttps://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/085359 51/teka-teki-penyebab-banjir-besar-di-kalimantan-selatan?page=all
Sovia Hasanah, Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah, Ditulis 6 Maret 2017, Dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4dd94d9b04/arti-dan- maksud-tugas-pembantuan-pemerintah/