## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KERETA API DALAM PERISTIWA KECELAKAAN KERETA API DI INDONESIA
Oleh:
Resanda Hendrawanto Bintara Putra Fakultas Hukum Universitas Surabaya resandahendra25@gmail.com
Kata kunci : Kereta api, Kecelakaan, Penumpang

## A. PENDAHULUAN
Kereta  Api  sebagai  alat  pengangkutan  darat  merupakan  pendorong  dan  penggerak pembangunan  nasional  demi  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Usaha  perkeretaapian dikuasai  oleh  pemerintah  dan  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  badan  penyelenggara  yang dibentuk  untuk  itu.  Badan  penyelenggara  usaha  perkeretaapian  adalah  PT.(Persero)  Kereta Api Indonesia yang berada di bawah Departemen Perhubungan.

## Abstrak
Kereta  api  adalah  salah  satu contoh  alat  pengangkutan  darat,  kereta api sebagai salah satu alat pengangkutan darat  yang  paling  diminati,  hal  ini terbukti semakin meningkatnya kebutuhan jasa pengangkutan kereta api bagi  mobilitas  orang  dan/atau  barang dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  di seluruh  wilayah  tanah  air.  Dalam prakteknya  di  Indonesia,  tidak  jarang sarana transportasi kereta api mengalami kecelakaan. Pentingnya pemahaman mengenai hak-hak
penumpang dirasa masih kurang sehingga  perlu  adanya  sosialisasi  dari pihak  penyelenggara  jasa  transportasi kereta  api  yaitu  PT.  Kereta  Api Indonesia demi terjaminnya
perlindungan  hukum  bagi  masyarakat pengguna  jasa  transportasi  kereta  api  di
Indonesia.

## Abstract
Train is an example of land transportation,  trains  are  one  of  the most popular means of land transportation,  this  is  proven  by  the increasing  need  for  rail  transportation services  for  the  mobility  of  people and/or goods from one place to another throughout  the  country.  .  In  practice  in Indonesia,  it  is  not  uncommon  for  rail transportation facilities to have accidents. The importance of understanding  the  rights  of  passengers is still lacking so that there is a need for socialization from the organizers of rail transportation  services,  namely  PT. Kereta Api Indonesia in order to ensure legal protection for the public using rail transportation services in Indonesia.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Timbulnya  tanggung  jawab  pihak  pengangkut  adalah  untuk  memindahkan  obyek pengangkut  ke  tempat  tujuan,  hal  ini  meliputi  tibanya  obyek  pengangkutan  yang  disertai lunasnya  pembayaran  biaya  pengangkutan.  Obyek  perjanjian  pengangkutan  meliputi  muatan barang dan penumpang, biaya pengangkutan dan alat pengangkutan. 1
Pentingnya sarana pengangkutan tersebut haruslah diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan  yang  baik  serta  terpadu  mengingat  semakin  meningkatnya  kebutuhan  jasa pengangkutan  bagi  mobilitas  manusia  dan  barang  di  dalam  dan  luar  negri.  Dengan  adanya penyelenggaran pengangkutan yang sesuai, maka berperan sebagai penunjang, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun lambat berkembang.
Penyelenggaran  dan  pembinaan  pengangkutan  yang  baik  dimaksudkan  sebagai  suatu sistem  kesatuan  pengangkutan  nasional  secara  terpadu,  sehingga  mampu  mewujudkan penyediaan  jasa  pengangkutan  yang  seimbang  dengan  tingkat  kebutuhan  dan  tersedianya pelayanan pengangkutan yang aman, cepat, lancar, teratur, nyaman, dan efisien dengan biaya yang  sesuai  dan  terjangkau   oleh  daya  beli  masyarakat.  Di  samping  itu  juga  harus memperhatikan faktor keselamatan manusia dan barang.
Pihak  pengangkut  harus  memperhatikan  konsep  dan  prosedur  perjanjian pengangkutan,  maka  pihak-pihak  dalam  perjanjian  pengangkutan  adalah  pengangkut  dan pengirim  atau  penumpang,  Adapun  sifat  perjanjian  pengangkutan  adalah  timbal  balik, konsepnya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim/penumpang masing-masing mempuyai kewajiban sendiri. Di mana kewajiban pihak pengangkut adalah meyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pihak pengirim atau penumpang adalah membayar uang pengangkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut.
Prinsip  pertanggung  jawaban  dalam  pengangkutan,  dinyatakan  bahwa  pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya,  tetapi  jika  pengangkut  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah, maka pengangkut dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian. 2
Bentuk  Tanggung  jawab  kepada  pengguna  jasa  pelayanan  pengangkutan  adalah memberi ganti kerugian, mengenai ganti kerugian berupa pemberian asuransi oleh pihak Jasa Raharja  secara  tanggung  renteng  karena  PT.  (Persero)  Kereta  Api  Indonesia  wajib
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum pengangkutan darat, laut dan udara , Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hlm. 13
2 Abdulkadir Muhammad, op.cit , hlm.28
mengasuransikan  pengguna  jasa  pelayanan  pengangkutan  Kereta  Api,  Apabila  memang terbukti bahwa kesalahan berada dipihaknya.
Dengan  demikian  akan  timbul  masalah  dan  pertanyaan  bagaimanakah  perlindungan hukum terhadap penumpang kereta api dalam peristiwa kecelakaan keret api di Indonesia Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis mencoba menarik permasalahan antara lain :
a. Bagaimanakah  ketentuan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  bagi penumpang yang mengalami kecelakaan kereta api di Indonesia?
b. Bagaimanakah  bentuk  tanggung  jawab  PT.  Kereta  Api  Indonesia  terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan kereta api?
c. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan kereta api?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  normatif,  tinjauan  yuridis  normatif, yaitu  dengan  melakukan  identifikasi  terhadap  isu-isu  hukum  yang  berkembang  dalam masyarakat,  mengkaji  pendapat  para  ahli-ahli  hukum  terkait  dan  analisa  kasus  salam dokumen-dokumen  untuk  memperjelas  hasil  penelitian,  kemudian  ditinjau  aspek  praktis  dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Ketentuan  yang  mengatur  tentang  penumpang  yang  mengalami  kecelakaan  kereta api
Agar  terjadi  pengangkutan  dengan  kereta  api,  perlu  diadakan  perjanjian  lebih dahulu  antara  pengangkut  (PT.  Kereta  Api  Indonesia)  dengan  penumpang  atau  pengirim yang  telah  melunasi  biaya  pengangkutan  yang  dibuktikan  dengan  karcis  penumpang  atau pengirim  yang  telah  melunasi  biaya  pengangkutan  yang  dibuktikan  dengan  karcis penumpang  atau  surat  pengangkutan  barang.  Pengangkutan  orang  atau  barang  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian  dan  Undang-Undang  Perkeretaapian  (Pasal  132  dan 141 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007). Penumpang berhak memperoleh pelayanan sesuai  dengan  tingkat  pelayanan  yang  disepakati,  misalnya,  pemegang  karcis  Kereta  Api Argo Bromo akan memperoleh pelayanan sesuai dengan pelayanan karcis Kereta Api Argo
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Bromo yang dimilikinya. Penumpang wajib membayar biaya pengangkutan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dikehendakinya. 3
Sejalan  dengan  berkembangnya  pengangkutan  melalui  kereta  api,  Undang-undang nomor  13  tahun  1992  tentang  perkeretaapian  (Lembaran  Negara  Tahun  1992  Nomor  47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479) sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan  hukum  dalam  masyarakat,  perkembangan  zaman,  serta  ilmu  pengetahuan dan  teknologi.  Maka  dari  itu  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1992  dicabut  dan  diganti oleh  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2007  (Lembaran  Negara  Tahun  2007  nomor  65) yang mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, 25 April 2007.
Kereta  api  adalah  sarana  perkeretaapian  dengan  tenaga  gerak  baik  berjalan  sendiri maupun  dirangkaikan  dengan  sarana  perkeretaapian  lainnya,  yang  akan  ataupun  sedang bergerak di  jalan rel  yang terkait dengan perjalanan kereta  api  (Pasal  1  angka 2 Undang- Udang Nomor 23 Tahun 2007). 4
Penganggkutan  darat  dengan  kereta  api  diadakan  berdasarkan  perjanjian  antara Badan  Penyelenggara  Pengangkutan  dan  penumpang  atau  pemilik  barang.  Karcis penumpang dan surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan  antara  pengangkut  dan  penumpang  atau  pengirim  (Pasal  132  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun    2007).  Karcis  penumpang  diterbitkan  atas  nama  ( on  name ), artinya  setiap  pemegang  karcis  yang  namanya  tercantum  dalam  karcis  itu  berhak  untuk diangkut.  Surat  pengangkutan  barang  diterbitkan  atas  nama  ( on  name) ,  artinya  setiap pemegang  yang  namanya  tercantum  pada  surat  pengngkutan  barang  adalah  pemilik  dan berhak  untuk  menerima  barang.  Karcis  penumpang  dan  surat  pengangkutan  barang  atas nama tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena ada kaitannya dengan asuransi yang melindungi dalam hal terjadi musibah. 5
Apabila  penumpang  yang  telah  membeli  karcis  atau  memperoleh  surat pengangkutan  barang  kemudian  membatalkan  perjalanannya  atau  pengiriman  barangnya, berlaku  ketentuan-ketentuan  perjanjian  dan  Undang-Undang  Perkeretaapian.  Biaya pengangkutan  yang  sudah  dilunasi  itu  dikembalikan  kepada  pembeli  atau  pemilik  barang setelah dipotong jumlah kerugian yang timbul akibat pembatalan tersebut. 6
3 Abulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Ctk. Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Hal. 16.
4 Ibid, hal 8
5 Ibid.
6 Ibid . Hal 16
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Karcis penumpang kereta api diterbitkan atas tunjuk ( aan toonder, to bearer ) artinya setiap  pemegang  karcis  berhak  atas  pelayanan  pengangkutan  kereta  api.  Karcis  penumpang kereta api memuat keterangan sebagai berikut:
• Nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan;
• Jenis dan kelas pelayanan kereta api;
• Tarif biaya pengangkutan;
• Tanggal pengeluaran karcis;
• Jam keberangkatan kereta api;
• Asuransi jasa raharja;
• Tanda dari pengangkut (dokumen pengangkutan penumpang/tiket)
Kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan,  kejadian,  atau  keadaan.  Peristiwa  hukum  tersebut  dapat  berasal  dari  perjanjian atau  undang-undang.  Hubungan  kewajiban  dan  hak  timbal  balik  antara  pengangkut  dan penumpang  atau  pengirim  terjadi  karena  perbuatan,  kejadian,  atau  keadaan  dalam  proses pengangkutan.  Kewajiban  yang  timbul  dari  ketentuan  perjanjian  disebut  kewajiban perjanjian  ( contractual  obligations ),  sedangkan  kewajiban  yang  timbul  dari  ketentuan undang-undang disebut kewajiban undang-undang ( law obligations ). 7
Dalam  perjanjian  pengangkutan,  khususnya  pengangkutan  melalui  kereta  api,  ada kesepakatan  antara  pihak  penyelenggara  jasa  angkutan  kereta  api  dan  pengguna  jasa angkutan kereta api. Melalui perjanjian tersebut akan timbul hak dan kewajiban dari masing- masing  pihak,  baik  dari  pihak  penyelenggara  jasa  angkutan  maupun  pengguna  jasa angkutan. Hak dan kewajiban itu diantaranya sebagai berikut:
A. Kewajiban pihak pengangkut
a. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib merawat prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi (pasal 65 ayat (1) UUKA)
(2) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib memenuhi persyaratan kelaikan yang  berlaku  bagi  setiap  jenis  prasarana  perkeretaapian  (pasal  67  ayat  (1) UUKA)
(3) Penyelenggara  Prasarana  Perkeretaapian  wajib  melakukan  pengujian  dan pemeriksaan untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian (pasal 68 ayat (1) UUKA)
(4) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib menempatkan tanda larangan di jalur kereta api secara lengkap dan jelas (pasal 81 UUKA)
(5) Penyelenggara  prasarana  perkeretaapian  wajib  mengasuransikan  tanggung jawabnya  terhadap  Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  dan  pihak  ketiga (pasal 166 UUKA)
b. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
(1) Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  wajib  memenuhi  persyaratan  teknisdan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana perkeretaapian (pasal 96 ayat (2) UUKA)
(2) Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  wajib  merawat  sarana  perkeretaapian agar tetap laik operasi (pasal 114 ayat (1) UUKA)
(3) Dalam  pengoperasian  sarana  perkeretaapin  wajib  dilakukan  oleh  awak  yang memenuhi  persyaratan  dan  kualifikasi  kecakapan  yang  dibuktikan  dengan sertifikat kecakapan (pasal 116 ayat (1) UUKA)
(4) Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, wajib: (pasal 125 UUKA)
• Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas
• Menangani korban kecelakaan
• Memindahkan  penumpang,  bagasi,  dan  barang  antaran  ke  kereta  api  lain atau  moda  transportasi  lain  untuk  meneruskan  perjalanan  sampai  stasiun tujuan
• Melaporkan  kecelakaan  kepada  Menteri,  pemerintah  provinsi,  pemerintah kabupaten/kota
• Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat
• Segera  menormalkan  kembali  lau  lintas  kereta  api  setelah  dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang
• Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan
(5) Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  wajib  memberikan  fasilitas  khusus  dan kemudahan  bagi  penyandang  cacat,  wanita  hamil,  anak  dibawah  lima  tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia (pasal 131 ayat (1) UUKA)
(6) Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  wajib  mengangkut  orang  yang  telah memiliki karcis (pasal 132 ayat (2) UUKA)
(7) Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengan kereta api, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib: (pasal 133 ayat (1) UUKA)
• Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang
• Mengutamakan pelayanan kepentingan umum
• Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan
• Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api
• Mematuhi jadwal keberangkatankeretaapi
(8) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengumkan kepada pengguna jasa apabila  terjadi  pembatalan  dan  penundaan  keberangkatan,  keterlambatan kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disettai dengan alasan yang jelas (pasal 133 ayat (1) UUKA)
(9) Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  wajib  mengganti  biaya  yang  telah dibayar oleh orang yang telah membeli karcis (pasal 134 ayat (1) UUKA)
(10) Apabila dalam perjalanan kereta api  terdapat  hambatan atau gangguan yang  mengakibatkan  kereta  api  tidak  dapat  melanjutkan  perjalanan  sampai stasiun  tujuan  yang  disepakati,  penyelenggara  sarana  perkeretaapian  wajib: (pasal 134 ayat (4) UUKA)
• Menyediakan angkutan  dengan kereta api  lain  atau moda transportasi  lain sampai stasiun tujuan atau
• Memberikan ganti kerugian senilai harga karcis
(11) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa (pasal 167 ayat (1) UUKA)
Selama  proses  pengangkutan  berlangsung,  pihak  pengangkut  wajib  melakukan penjagaan,  pengawasan,  dan  pemeliharaan  terhadap  penumpang  atau  barang  yang diangkut sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bentuk penjagaan dan pengawasan itu, antara lain:
• Menempatkan polisi khusus kereta api (polsuska) di kereta api yang sedang dioperasikan.
• Menutup pintu kereta api setelah penumpang naik ke atau turun dari kereta api selama proses pengangkutan berlangsung.
Tindakan  ini  dimaksudkan  untuk  mengamankan  dan  melindungi  penumpang  atau barang  dari  perbuatan  penodongan  ataupun  pencurian  di  atas  kereta  api  yang  sedang menyelenggarakan pengangkutan.
B. Hak pihak pengangkut
a. Hak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Hak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian menurut pasal 90 UUKA yaitu:
(1) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api
(2) Menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api
(3) Melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa di stasiun
(4) Mendahulukan perjalanan kereta api si perpotongan sebidang dengan jalan
(5) Menerima pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian
(6) Menerima  ganti  kerugian  atas  kerusakan  prasarana  perkeretaapian  yang disebabkan  oleh  kesalahan  Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  atau  pihak ketiga.
c. Hak Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
Menurut pasal 136 ayat (1) UUKA:
(1) Memeriksa karcis
(2) Menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis
(3) Menertibkan  pengguna  jasa  kereta  api  atau  masyarakat  yang  mengganggu perjalanan kereta api
(4) Melaksanakan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  masyarakat  yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api Kewajiban penumpang
(1) Membayar biaya pengangkutan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih
(2) Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia C. Hak penumpang
Dalam  pasal  1  butir  2  dan  3  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  disebutkan bahwa  yang  dimaksud  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengguna jasa kereta api berdasarkan  pengertian  pasal  1  butir  12  Undang-Undang  Perkeretaapian  adalah  setiap  orang dan/atau  badan  hukum  yang  menggunakan  jasa  angkutan  kereta  api,  baik  untuk  angkutan orang maupun barang.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  pengguna  jasa  kereta  api sebagaimana  maksud  dalam  pasal  1  butir  12  Undang-Undang  Perkeretaapian,  masuk  dalam pengertian  konsumen  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen.
Dengan kewajiban memiliki karcis tersebut di atas, maka pengguna jasa memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Hak-hak  pengguna  jasa  kereta  api  commuter  berdasarkan  undang-undang  perlindungan konsumen adalah :
• hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
• hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
• hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
• hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
• hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
• hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
• hak untuk  mendapatkan kompensasi,  ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya;
Sedangkan dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2007, hak penumpang adalah:
(1) Berhak  memperoleh  pelayanan  sesuai  dengan  tingkat  pelayanan  yang  dipilih (pasal 132 ayat (2) UUKA)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
(2) Mendapatkan ganti kerugian apabila mengalami kerugian akibat penyelenggaraan pengengkutan kereta api
b.  Tanggung  jawab  PT.  Kereta  Api  Indonesia  terhadap  penumpang  yang  mengalami kecelakaan kereta api
Pengangkut,  dalam  hal  ini  PT.  KAI  haruslah  bertanggung  jawab  atas  barang  atau penumpang  yang  diangkutnya  ke  tempat  tujuan.  Dalam  pengangkutan  penumpang berdasarkan  perjanjian  pengangkutan  yang  ada,  PT.  KAI  bertanggung  jawab  terhadap kerugian  yang  diderita  penumpang  sewaktu  pelaksanaan  dinas  kecuali  apabila  PT.  KAI dapat  membuktikan  bahwa  kerugian  tersebut  timbul  diluar  kealpaan  pegawai  yang bertugas. 8
Penumpang  dapat  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi,  bila  selama  dalam  pelaksanaan pengangkutan  dia  yang  menderita  kerugian  atau  luka-luka,  karena  akibat  langsung  atau tidak  langsung  dari  pelaksanaan  dinas. 9 Dalam  pengangkutan  orang  dengan  kereta, pengangkut bertanggung jawab terhadap penumpang berdasarkan perjanjian pengangkutan. Pengangkut  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  penumpang  sepanjang  kerugian  itu merupakan  akibat  langsung  atau  tidak  langsung  dari  pelaksanaan  dinas  (pelaksanaan pengangkut). 10
Dalam  hukum  pengangkutan  setidak-tidaknya  dikenal  adanya  3  (tiga)  prinsip tanggung jawab, yaitu: 11
1. Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan  adanya  unsur  kesalahan  (fault  liability, liability based on fault)
Tanggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  (based  on  fault  liability)  diatur  dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang sering disebut tindakan melawan hukum (onrechts matigdaad)  yang  berlaku  secara  umum  kepada  siapapun.  Juga  termasuk  PT.  KAI dalam  kapasitasnya  sebagai  penyelenggara  angkutan  kereta  api.  Menurut  konsep tersebut,  setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  menimbulkan  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  kepada  orang  yang  karena  perbuatannya  menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya.
8 Sution Usman Adj, Hukum pengangkutan di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta), 1990, Hal. 163-164.
9 Ibid.
10 Ibid, hal. 203.
11 E.  Saefullah  Wiradipradja, Tanggung  Jawab  Pengangkut  dalam  Hukum  Pengangkutan  Udara Internasional dan Nasional (Yogyakarta:Liberty, 1989), hlm.19
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
Prinsip fault liability ini ada dalam pasal 157 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 yang pada intinya penyelenggara sarana perkeretaapian, yang bertanggung jawab terhadap  pengguna  jasa  diangkut  dari  stasiun  asal  sampai  dengan  stasiun  tujuan yang  disepakati,  serta  bertanggung  jawab  kepada  penumpang  apabila  terjadi kecelakaan.
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability)
Menurut  prinsip  ini,  pengangkut  dianggap  selalu  bertanggung  jawab atas  setiap  kerugian  yang  timbul  dari  pengangkutan  yang  diselenggarakannya. Akan  tetapi,  jika  pengangkut  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah,  ia dibebaskan  dari  tanggung  jawab  membayar  ganti  kerugian  itu.  Tidak  bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin  dihindari.  Beban  pembuktian  ada  pada  pihak  pengangkut,  bukan  pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pihak pengangkut. 12
Dengan  demikian,  jelas  bahwa  dalam  hukum  pengangkutan  Indonesia prinsip-prinsip  tanggung  jawab  karena  kesalahan  dan  karena  praduga  kedua- duanya dianut.  Prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian. Artinya, pengangkut bertanggung  jawab  atas  setiap  kerugian  yang  timbul  dalam  penyelenggaraan pengangkutan,  tetapi  jika  pengangkut  berhasil  membuktikan  bahwa  ia  tidak bersalah/lalai, ia dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. 13
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, atau absolute liability atau strict liability)
Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang  timbul  dalam  pengangkutan  yang  diselenggarakannya  tanpa  keharusan pembuktoian  ada  tidaknya  kesalahan  pengangkut.  Prinsip  ini  tidak  mengenal beban  pembuktian,  unsur  kesalahan  tak  perlu  dipersoalkan.  Pengangkut  tidak mungkin  bebas  dari  tanggung  jawab  dengan  alasan  apa  pun  yang  menimbulkan kerugian  itu.  Prinsip  ini  dapat  dirumuskan  dengan  kalimat:  “Pengangkut
12 Abulkadir Muhammad, Opcit. hlm. 48
13 Ibid. Hlm 49
bertanggung  jawab  atas  setiap  kerugian  yang  timbul  karena  peristiwa  apa  pun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini”. 14
Dalam  Undang-Undang  Pengangkutan,  ternyata  prinsip  tanggung  jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang  berusaha  di  bidang  jasa  pengangkutan  tidak  perlu  dibebani  dengan  resiko yang  terlalu  berat.  Namun  tidak  berarti  bahwa  pihak-pihak  tidak  boleh menggunakan  prinsip  ini  dalam  perjanjian  pengangkutan.  Pihak-pihak  boleh  saja menjanjikan  penggunaan  prinsip  ini  untuk  kepentingan  praktis  penyelesaian tanggung  jawab  berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak.  Jika  prinsip  ini digunakan,  dalam  perjanjian  pengangkutan  harus  dinyatakan  dengan  tegas, misalnya, dimuat pada dokumen pengangkutan. 15
Di dalam prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability atau absolute liability) tergugat  atau  pengangkut  selalu  bertanggung  jawab  tanpa  melihat  ada  atau tidaknya  kesalahan  atau  tidak  melihat  siapa  yang  bersalah.  Dengan  kata  lain,  di dalam  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  ini  memandang  kesalahan  sebagai  suatu yang  tidak  relevan  untuk  dipermasalahkan  apakah  pada  kenyataannya  ada  atau tidak. 16
Winfield, Friedman, dan Mirsea Mateesco Matte membedakan antara absolute absolute  liability dan strict  liability dengan  memperhatikan  ada  tidaknya kemungkinan  untuk  membebaskan  diri  dari  tanggung  jawab,  sedangkan  di  dalam absolute liability hal tersebut tidak dimungkinkan. 17
Cara  membedakan  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  tersebut  pada  dasarnya  diletakkan pada  masalah  pembuktian,  yaitu  mengenai  ada  atau  tidaknya  kewajiban  pembuktian,  dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan. Dalam UU no 23 tahun 2007 (UUKA), tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia di bagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab  Penyelenggara  Prasarana  Perkeretaapian  dan  tanggung  jawab  Penyelenggara  Sarana Perkeretaapian.  Tanggung  jawab  Penyelenggara  Prasarana  Perkeretaapian  tercantum  dalam pasal 87 UUKA yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab kepada Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  dan  pihak  ketiga  atas  kerugian  sebagai
14 Ibid.
15 Ibid.
16 E. Saefullah Wiradipradja, Opcit , hal. 35.
17 Ibid, hal. 36-37.
akibat  kecelakaan  yang  disebabkan  kesalahan  pengoperasian  prasarana perkeretaapian
(2) Tanggung jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan  perjanjian  kerja  sama  antara  Penyelenggara  Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
(3) Penyelenggara  Prasarana  Perkeretaapian  bertanggung  jawab  kepada  pihak ketiga  atas  kerugian  harta  benda,  luka-luka,  atau  meninggal  dunia  yang disebabkan oleh Penyelanggara Prasarana Perkeretaapian
(4) Penyelenggara  Prasarana  Perkeretaapian  bertanggung  jawab  terhadap  Petugas Prasarana  Perkeretaapian  yang  mengalami  luka-luka,  atau  meninggal  dunia yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian
(5) Tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung  berdasarkan kerugian yang nyata dialami
Sedangkan tanggung jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian terdapat pada pasal 157 UUKA yang berbunyi:
(1) Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  bertanggung  jawab  terhadap  pengguna jasa  yang  mengalami  kerugian,  luka-luka,  atau  meninggal  dunia  yang disebabkan oleh pengoperasian pengangkutan kereta api
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiuan tujuan yang disepakati
(3) Tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung  berdasarkan kerugian yang nyata dialami
(4) Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian luka-luka  atau  meninggalnya  penumpang  yang  tidak  disebabkan  oleh pengoperasian angkutan kereta api
Akan  tetapi,  tanggung  jawab  pengangkut  dibatasi  oleh  Undang  –Undang Pengangkutan.  Undang-Undangb  Pengankutan  menentukan  bahwa  pengangkut  bertanggung jawab  terhadap  segala  kerugian  yang  timbul  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  pengangkut. Namun, mengenai kerugian yang timbul akibat :
(a) Kedaan memaksa ( force majeur );

## (b) Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri; dan
(c) Kesalahan atau kelalaian penumpang atau pengirim
pengangkut  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  membayar  ganti  kerugian.  Pembatasan  atau pembebasan  tanggung  jawab  pengangkut,  baik  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang Pengangkutan  maupun  perjanjian  pengangkutan  yang  disebut  aksonerasi  (pembatasan  atau pembebanan tanggung jawab). 18
c.  Pelaksanaan  pembayaran  ganti  kerugian  terhadap  penumpang  yang  mengalami kecelakaan kereta api
Berdasarkan  perjanian  kontrak  asuransi  antara  PT.  Kereta  Api  Indonesia  dengan konsorsium PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Jasaharja Putera pasal 6, penumpang berhak mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian dengan cara melengkapi data-data sebagai berikut:
(a) Surat Keterangan dari Dokter dan Pejabat yang berwenang dari PT. Kereta Api (Persero)
(b) Kwitansi asli biaya pengobatan dan perawatan
(c) Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas (dalam hal meninggal dunia)
(d) Formulir  Pengajuan  Santunan  yang  telah  disediakan  oleh  PIHAK  KEDUA  diisi  dan ditanda tangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA yang berwenang
Menurut pasal 7 perjanjian kontrak asuransi, jangka waktu permohonan dana santunan kepada konsorsium PT. Jasa Raharja dan PT. Jasaharja Putera adalah 6 bulan sejak terjadinya kecelakaan.  Apabila  permohonan  diajukan  melebihi  batas  waktu  tersebut  maka  tidak  akan dilayani dan dianggap kadaluwarsa.
Dalam Undang – undang nomor 23 tahun 2007, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib  mengasuransikan  tanggung  jawabnya  terhadap  pengguna  jasa,  hal  ini  sesuai  yang tercantum  pada  pasal  167  Undang  –  undang  nomor  23  tahun  2007.  Besarnya  nilai pertanggungan paling sedikit  harus sama dengan nilai  ganti kerugian yang diberikan kepada engguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta api.
Jaminan  pertanggungan  bagi  korban  /  ahli  waris  korban  penumpang  kereta  api menurut  perjanjian  kontrak  asuransi  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 37/PMK.010/008  serta  jaminan  tambahan  yang  merupakan  tanggung  jawab  pihak  kedua untuk kelas ekonomi dan non ekonomi adalah :
18 Abdulkadir Muhammad, Opcit. Hal. 42
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021
a. Meninggal dunia Rp. 40.000.000,00 b. Cacat tetap maksimum Rp. 40.000.000,00 c. Biaya perawatan maksium Rp. 25.000.000,00 d. Biaya penguburan Rp.   2.500.000,00 e. Biaya transportasi korban dari TKP ke Rp.      500.000,00
Rumah Sakit/Puskesmas terdekat (bagi
Korban luka-luka/meninggal)
Dana  santunan  akan  diberikan  oleh  PT.  Kereta  Api  Iindonesia  bersama  dengan  PT. Jasa  Raharja  kepada  korban/ahli  waris  korban  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh) hari kerja setelah PT. Jasa Raharja menerima kelengkapan data sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) perjanjian kontrak asuransi

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hal  yang  terpenting  dalam  pengangkutan  dengan  kereta  api  adalah  adanya  sebuah perjanjian,  yaitu  perjanjian  antara  pihak  pengangkut/penyedia  jasa  angkutan  untuk memindahkan orang atau penumpang, dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman. Perjanjian tersebut tidak hanya bersifat konsesus atau hanya ada kesepakatan antara kedua  belah  pihak  saja,  tetapi  juga  harus  dibuktikan  dengan  dokumen  perjalanan,  dalam pengangkutan  dengan  kereta  api,  dokumen  perjalanan  adalah  karcis.  Dimana  karcis  tersebut harus  memuat  identitas  asli  penumpang,  jenis  pelayanan  yang  dipilih,  biaya  pengangkutan, nama  stasiun  keberangkatan  dan  stasiun  tujuan,  tanggal  karcis  dikeluarkan,  jam pemberangkatan  kereta  api,  asuransi  jasa  raharja.  Karci  tersebut  diterbitkan  atas  nama  ( on name )  dan  tidak  bisa  dipindah  tangankan,  karena  ada  kaitannya  dengan  asuransi  jika  terjadi hal yang tidak diinginkan.
PT.  Kereta  Api  Indonesia  selaku  penyelenggara  jasa  angkutan  perkeretaapian  wajib bertanggung  jawab  terhadap  penumpang  jika  terjadi  kecelakaan,  selama  kecelakaan merupakan akibat dari keslaahan pengoperasian kereta api. Akan tetapi jika pengangkut dapat membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah,  ia  dibebaskan  dari  tanggung  jawab  membayar  ganti kerugian. Pada prinsip atas dasar kesalahan ( fault liability ) beban pembuktian ada pada pihak pengangkut. Sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak ( absolute liability ), dalam Undang – undang perkeretaapian tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha
di  bidang  jasa  pengangkutan  tidak  perlu  dibebani  dengan  resiko  yang  terlalu  berat.  Namun tidak  berarti  prinsip  ini  tidak  digunakan,  karena  dalam  perjanjian  ada  asas  kebebasan berkontrak,  akan  tetapi  jika  prinsip  ini  digunakan,  maka  harus  dinyatakan  secara  tegas, misalnya dimuat dalam dokumen perjalanan.
Terhadap  resiko  yang  mungkin  timbul  selama  proses  pengangkutan,  PT.  Kereta  Api Indonesia  wajib  mengasuransikan  tanggung  jawabnya  terhadap  pengguna  jasa  atau penumpang.  Bentuk  ganti  rugi  dan  besarnya  ganti  kerugian  telah  tercantum  pada  perjanjian kontrak  asuransi  antara  PT.  Kereta  Api  Indonesia  dengan  konsorsium  PT.  Jasa  Raharja  dan PT. Jasa Raharja Putera. Apabila PT. Kereta Api Indonesia tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa/penumpang, maka akan dikenai  sanksi  berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi oleh pemerintah.

## Saran
Seharusnya  di  dalam  karcis  perjalanan  kereta  api  dicantumkan  tentang  asuransi terhadap  penumpang  jika  terjadi  kecelakaan  atau  kerugian  akibat  kesalahan  yang  dilakukan oleh pihak pengangkut,  dalam hal  ini yaitu PT.  Kereta Api  Indonesia. Sehingga penumpang dapat memahami haknya jika terjadi musibah atau kecelakaan.
PT. Kereta Api Indonesia sebagai satu-satunya perusahaan pengangkutan kereta api di Indonesia  harus  selalu  memperhatikan  keselamatan,  keamanan,  dan  kenyamanan  bersama, tidak hanya untuk pengguna jasa saja, tetapi juga kepntingan umum, karena fakta di lapangan banyak  jalur  perlintasan  kereta  api  yang  tidak  berpalang  dan  tidak  dijaga.  Meskipun  palang pintu  bukan  alat  keselamatan,  tetapi  setidaknya  bias  mengamankan  jalannya  kereta  api  dan kenyamanan  pengguna  jalan  di  perlintasan  kereta  api  dan  diharapkan  tidak  terjadi  lagi kecelakaan kereta api yang merugikan banyak pihak
Dalam perjajian kontrak asuransi antara PT. Kereta Api Indonesia dengan konsorsium PT. Jasa Raharja dan PT. Jasaraharja Putera dijelaskan tentang cara pengajuan ganti rugi oleh penumpang jika terjadi kecelakaan, tetapi dalam prakteknya, perjanjian asuransi tersebut tidak disosialisasikan  secara  publik,  sehingga  masyarakat  awam  sebagai  pengguna  jasa perkeretaapian tidak memahami bagaimana melakukan upaya hukum jika terjadi kecelakaan. Maka  dari  itu,  PT.  Kereta  Api  Indonesia  untuk  kedepannya  diharapkan  dapat mempublikasikan  secara  umum  sehingga  masyarakat  awam  pun  paham  mengenai  tata  cara mengajukan ganti rugi jika terjadi kecelakaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum pengangkutan darat, laut dan udara , Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Hukum Pengangkutan Niaga , Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional , Liberty, Yogyakarta, 1989.
R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia JILID 11, Hukum Pengangkutan di Darat, Rajawali Press, Jakarta, 1981.
Sution Usman Adji, Hukum pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

## Undang-Undang
Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Komsumen. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42)