## ANALISIS TATA KELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
Dr. M. Bugis, M.Si Bin Raudha A. Hanoeboen, SE.,ME

## ABSTRAK
“Analisis  Tata  Kelola  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah” . Penelitian  dilakukan  di  Dinas  Pendapatan,Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tengah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  di Kabupaten Maluku Tengah
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 2004 sampai 2015 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dan BPS Kabupaten Maluku Tengah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  daerah  yang  sudah  dikatakan  berkembang  apabila  daerah tersebut  secara  bertahap  dapat  mengurangi  ketergantungan  keuangannya  dari  pemerintah  pusat.  Kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD). Pengelolaan keuangan yang baik perlu diterapkan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  tingkat  kemandirian  fiskal  Kabupaten  Maluku  Tengah  masih sangat  rendah  dengan  demikian  ketergantungan  terhadap  pemerintah  Pusat  juga  masih  sangat  tinggi,  hal  ini diperlihatkan  dari  perolehan  DAU  dan  dana  perimbangan  yang  masih  besar.  Untuk  mensiasati  hal  tersebutmaka perlu  dilakukan  tata  kelola  anggaran  yang  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  agar  menghasilkan  daerah  yang berkembang dan berdiri sendiri.
Kata Kunci : Tata Kelola Anggaran, Desentralisasi Fiskal, Analisis SWOT

## BAB  I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keuangan  tercermin  dalam  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).Pengelolaan keuangan  yang  baik  perlu  diterapkan  baik  dari  sisi penerimaan maupun pengeluaran.Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan instrumen  pemerintah  daerah  dalam  membiayai pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  untuk  melayani kepentingan masyarakatnya.Penyusunan dan penetapan  APBD  merupakan  sarana  atau  alat  utama
dalam  menjalankan  otonomi  daerah  yang  nyata  dan bertanggung jawab, dan merupakan rencana operasional  keuangan  pemerintah  daerah  untuk membiayai  kegiatan  dan  proyek  dalam  suatu anggaran  tertentu,  serta  sumber  penerimaan  daerah guna  menutupi  pengeluaran  tersebut.Khususnya rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  yang  dimana  jumlah  pendapatan  yang dianggarkan  dapat  direalisasikan  melebihi  jumlah anggran  yang  ditetapkan  namun  realisasi  belanja tidak  boleh  melebihi  jumlah  anggaran  yang  telah ditetapkan.Maka dari itu diperlukan pula bantuan dari pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah.
Berikut disajikan data keuangan Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:

## Table A
Peran PAD dan DAU/DAK terhadap APBD Tahun Anggaran Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah DAU DAK Anggaran Belanja Daerah 2004 401.256.061.000,00 8.091.655.000,00 330.745.000.000,00 12.680.000.000,00 401.256.061.000,00 2006 626.165.394.284,59 79.387.732.071,00 454.583.000.000,00 41.119.000.000,00 533.032.411.201,01 2007 623.219.118.279,01 14.897.763.841,31 500.035.000.000,00 46.201.500.000,00 524.541.730.935,00 2008 667.430.287.064,89 15.944.184.238,89 500.793.445.000,00 71.796.000.000,00 700.767.626.730,42 2009 615.561.677.000,00 15.665.429.000,00 437.596.185.000,00 59.930.000.000,00 719.585.536.000,00 2010 615.561.677.000,00 12.918.800.626,17 464.200.684.000,00 61.182.100.000,00 677.985.385.193,48 2011 795.668.202.330,82 10.927.908.704,82 548.484.621.228,00 58.641.800.000,00 779.271.351.281,12
2012 850.264.410.000,00 4.568.785.000,00 672.609.497.000,00 59.515.870.000,00 860.353.269.298,00 2014 1.046.079.376.235,56 50.996.215.566,56 848.638.632.000,00 97.814.830.000,00 1.093.199.614.920,20
Sumber: BPS Maluku Tengah
Tabel diatas memberi gambaran jelas bahwa kontribusi  PAD  Maluku  Tengah  masih  rendah terhadap APBD.Kondisi ini masih jauh dari harapan, di  mana  kondisi  ideal  kontribusi  PAD  harus  di  atas 50%  dari  total  penerimaan  APBD.  Sebaliknya, peranan  dana  alokasi  pemerintah  terhadap  APBD justru  meningkat.  Hal  ini  mencerminkan  masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat  dalam membiayai  pemerintahan  dan  pembangunan  di kabupaten Maluku Tengah.sehingga tujuan dari dana alokasi  pemerintah  untuk  mengurangi  ketimpangan fiskal  antara  pusat  dan  daerah  atau  daerah  dengan daerah  belum  sepenuhnya  tercapai  dengan  menggali sumber-sumber penerimaannya.

## B. Rumusan Masalah
1. Seberapa  besar  derajad  desentralisasi  fiskal Kabupaten Maluku Tengah
2. Bagaimana strategi dan kebijakan pengelolaan  Kabupaten  Maluku  Tengah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

## C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis dan menjelaskan
Derajad  Desentralisasi  Fiskal  Kabupaten
Maluku Tengah
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Maluku Tengah dengan mempertimbangkan aspek kekuatan, kelemahan,  serta  peluang  dan  tantangan yang ada.

## BAB II Landasan Teoritis

## A. Otonomi Daerah
Menurut  Ketentuan  Umum  UU  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  prinsip  otonomi daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam  arti  daerah  diberikan  kewenangan  mengurus dan  mengatur  semua  urusan  pemerintah  pusat  diluar yang  menjadi  urusan  pemerintah  pusat.  Daerah
memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta, prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

## - Desentralisasi
Menurut  UU  No  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  Pasal  1  ayat  7  dan  UU  No  33 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Pemerint h n D er h P s l    y t  8  “Desentr lis si adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh Pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem Neg r   Kes tu n  Repu lik  Indonesi  ”   Und ng- Undang Otonomi Daerah 2004: 4 dan 220)
- Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  secara  singkat  dapat diartikan  sebagai  suatu  proses  distribusi  anggaran dari  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada pemerintahan  yang  lebih  rendah,  untuk  mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai  dengan  banyaknya  kewenangan  bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, Op cit: 83)
- Derajad Desentralisasi Fiskal
Derajat  desentralisasi  fiskal  adalah  tingkat kemandirian  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat Kapasitas Fiskal Menurut  UU  No  33  Tahun  2004  Pasal  28 y t    “ K p sit s fisk l D er h merup k n sum er pendanaan  daerah  yang  berasal  dari  PAD  dan  dana gi h sil “
Semakin  tinggi  Pendaptan  Asli  Daerah (PAD),  semakin  kuat  pula  derajat  desentralisasi fiskalnya  (tingkat  kemandirian  daerahnya).Semakin rendah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  semakin lemah  pula  derajat  desentralisasi  fiskalnya  (tingkat kemandiriannya).

## B. Penerimaan Daerah.
Sumber-sumber  penerimaan  daerah  dapat dibedakan  atas  penerimaan  dari  daerah  meliputi pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  perimbangan, dan dari sumbangan dan bantuan. (Suparmoko, 2002: 29)
a) Pendapatan Asli Daerah.
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi,  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.Pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan yang  berasal  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, bagian  keuntungan  perusahaan  daerah,  penerimaan lain-lain yang sah (Suparmoko, 2002: 29). b) Dana Perimbangan.
Dana  Perimbangan  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi.    Dana  Perimbangan tersebut  dibentuk  untuk  mendukung  pendanaan program  otonomi  daerah  yang  disalurkan  berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
c) Pinjaman daerah.
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004 pasal  5  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  menetapkan  bahwa pinjaman daerah adalah salah satu sumber penerimaan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan otonomi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD. d) Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan  daerah  lainnya  yang  dipisahkan,  antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 173). e). Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana  darurat  dan  penerimaan  lainnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 173).

## C. Pengeluaran Daerah.
Proses dan pengalokasian anggaran haruslah berorientasi  kepada  kepentingan  publik.  Hal  ini berarti bahwa proses penyusunan anggaran hendaknya  melibatkan  banyak  pihak  dimulai  dari perencanaan sampai pelaksanaannya.
Pengeluaran  anggaran  ( budget  expenditure ) dibedakan  atas  belanja  rutin  ( recurrent  expenditure ) dan  belanja  modal  ( capital  expenditure ).  Belanja rutin  dapat  diartikan  sebagai  pengeluaran  yang digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  sifatnya terus  menerus,  sedangkan  belanja  pembangunan merupakan  pengeluaran  yang  sifatnya  tidak  terus menerus dan ada batasnya.

## D. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Salah  satu  unsur  yang  paling  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah  secara  berdayaguna  dan  berhasilguna.  Hal tersebut  diharapkan  agar  sesuai  dengan  aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.
Aspek sumber daya manusia (SDM) adanya kemampuan  aparat  pengelola  walaupun  belum
memadai dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tiap unit/satuan  kerja  daerah  tetapi  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  dapat  memberikan  pelayanan  yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

## E. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah.
Prinsip didalam penyusunan anggaran  harus berorientasi pada hal – hal sebagai berikut:
a. Keadilan Anggaran
b. Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran
c. Anggaran Berimbang Dan Defisit
d. Disiplin Anggaran
e. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

## F. Analisis SWOT
Menurut Wikipedia, analisis SWOT (singkatan  Bahasa  Inggris)  Kekuatan/ Strengths , Kelemahan/ Weaknesses ,  Kesempatan/ Opportunities dan  Ancaman/ Threats adalah  rencana  perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  dalam suatu  proyek  atau  kinerja  bisnis.  Proses  ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari setiap proyek  atau  kinerja  bisnis  dan  mengidentifikasi faktor  internal  dan  eksternal  yang  mendukung  dan yang tidak dalam  mencapai tujuan tersebut. Menurut Gitosudarmo  (2001:  115)  Kata  SWOT  merupakan pendekatan  dari Strenghts,  Weakness,  Opportunity, and  Threats, yang  dapat  diterjemahkan  menjadi  : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Dalam metode  atau  pendekatan  ini  kita  harus  memikirkan tentang  kekuatan  apa  saja  yang  dimiliki,  kelemahan apa  saja  yang  melekat  pada  diri  atau  struktur organisasi  kemudian  juga  harus  melihat  kesempatan atau opportunity yang  terbuka    dan  akhirnya  harus mampu  untuk  mengetahui  ancaman,  gangguan, hambatan serta tantangan (AGHT)

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Maluku  Tengahdengan  menggunakan  data  sekunder runtun  waktu  ( time  series )    dari  tahun  2005  sampai dengan  tahun  2016  meliputi  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  atas  dasar  harga  konstan, pengeluaran  pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah, terdiri  dari  pengeluaran  pembangunan,  pengeluaran rutin, bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Kabupaten Maluku Tengah.

## B. Teknik Pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  teknik  wawancara  dan  dokumentasi,  yaitu dengan  melakukan  pengambilan  data  pada  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Propinsi  Maluku  serta  Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Maluku  Tengah,  serta instansi  terkait  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten Maluku Tengah.

## C. Teknik Analisis Data
Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.
1. Analisis  derajat  otonomi  fiscal.  (kuncoro  1995  : 9)
Derajat Desentralisasi Fisika x 100
Dimana : PAD : Penerimaan PAD selama satu tahun TPD : Jumlah keseluruhan penerimaan daerah

## 2. Analisis SWOT
Analisis  SWOT  merupakan  alat  yang digunakan  untuk  memperoleh  gambaran  situasi strategis dari sebuah Unit Kerja Ekonomi (UKE).Kekuatan  UKE  merupakan  segala  sesuatu yang  menjadikan  UKE  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  kewajibannya  dengan  baik  sehingga tujuan  UKE  tercapai  (Mardiasmo  dan  Makhfatih, 2000:36).
Menurut  Rangkuti  (2000  :21-25)  tahapan- tahapan  dalam  penyusunan  perencanaan  strategis melalui tiga tahap analisis yaitu:
1. Tahapan pengumpulan data.
2. Tahap analisis.
3. Tahap pengambilan keputusan.
Model  yang  dipakai  pada  tahap  ini  yaitu matrik faktor strategi eksternal ( EFAS ), matrik faktor strategi  internasl (IFAS )  dengan  sistem  pembobotan terhadap masing-masing aspek dengan cara :
1. terlebih  dahulu  membuat  prioritas  dari  yang pengaruhnya  dianggap  paling  kuat  ke  yang paling lemah;
2. menentukan  persentase  bobotnya  dari  masing- masing aspek yang antara lain:
a. Aspek  kekuatan  dan  kelemahan  sebagai aspek yang dilihat dari  dalam (internal)
b. Aspek  peluang  dan  ancaman  yaitu  aspek yang dilihat dari luar (eksternal).
Persentase  pembobotan,  diberikan  nilai
bobot yang sama untuk analisis SWOT keadaan awal. Analisis  SWOT    yang  diberikan  bobot  didasarkan atas  daftar  pertanyaan  atau  kuesioner  yang  disetujui dari  responden  yang  mau  menjawab  pertanyaan  dan telah menyerahkan daftar pertanyaan tersebut.
Setelah  masing-masing  aspek  dibobot, selanjutnya diadakan penilaian dengan menggunakan hasil identifikasi SWOT seperti pada Tabel 3.1.

## Tabel 3.1
Sistem Pembobotan SWOT Aspek Internal atau Eksternal Nilai Rating Bobot Skor Tertimbang Faktor Kunci sukses Sangat kuat, kuat, lemah, paling lemah. 4 sampai 1 Persentase tersetujui Rating x bobot Total Skor total Sumber : Rangkuti (2000 :23-25) Langkah seterusnya dibentuk diagram analisis  SWOT  dengan  cara  pembobotan  terhadap variabel-variabel terukur (aspek kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman).  Posisi  pada koordinat merupakan total skor tertimbang hasil dari : 1.  skor tertimbang aspek kekuatan  skor tertimbang aspek kelemahan;
2.  skor tertimbang aspek peluang  skor tertimbang aspek ancaman.
Aspek  internal  (SW)  pada  sumbu  horizontal  dan aspek  eksternal  (OT)  pada  sumbu  vertikal,  sehingga dapat diketahui letak dari obyek yang dikaji di dalam peta tersebut dapat dilihat pada diagram 3.1 Analisis SWOT dibawah ini:
Sumber : Rangkuti. F. 2000
Strategi yang digunakan
untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dipergunakan matrik  SWOT  yang  dapat  menggambarkan  secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi  organisasi  dapat  disesuaikan  dengan
kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki,  berdasarkan hasil perhitungan dalam diagram analisis SWOT. Hal ini  dapat  dilihat  pada  diagram  3.2  Matriks  SWOT berikut :
Table 3.2 Matriks SWOT IFAS EFAS Kekuatan ( S ) Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi SO Gunakan  kekuatan  untuk memanfaatkan peluang Strategi WO Atasi  kelemahan  dengan memanfaatkan peluang Ancaman (T) Strategi ST Gunakan  kekuatan  untuk menghindari ancaman Strategi WT Atasi  kelemahan  mencegah ancaman
Sumber : Rangkuti. F. 2000

## BAB IV PEMBAHASAN
A. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten
Maluku Tengah Kemampuan keuangan daerah
mencerminkan  berhasil  atau  tidaknya  suatu  daerah
dalam  menjalankan  otonomi  di  daerahnya.  Jika kemampuan  keuangan  daerahnya  sangat  baik  maka pelaksanaan  otonomi  di  daerah  tersebut  berhasil dilaksanakan.  Sebaliknya  apabila  ketergantungan fiskalnya  sangat  tinggi  maka  daerah  tersebut  kurang berhasil dalam melaksanakan otonomi di daerahnya.Untuk  mengetahui  kemampuan  keuangan

## Diagram 3.1 Analisis SWOT
3. Mendukung Strategi
Turn Around
4. Mendukung Strategi Defensif.
1. Mendukung Strategi Agresif
2. Mendukung Strategi Diversifikasi Berbagai Peluang Kekuatan Internal

## Kelemahan Internal
Ancaman/Hambatan
daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan  menghitung  derajat  desentralisasi  fiskal. Berikut  ini  disajikan  data  derajat  desentralisasi
Kabupaten Maluku Tengahkurun waktu sebelas tahun sebagai berikut:
Tabel  4.1 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2001-2010 (Dalam Persen) Tahun Pendapatan Asli Derah 1 TPD (total penerimaan daerah) 2 DDF (%) 3 Kemampuan Keuangan 4 2004 8.091.655.000,00 401.256.061.000,00 2,01 SK 2006 79.387.732.071,00 626.165.394.284,59 12,67 K 2007 14.897.763.841,31 623.219.118.279,01 2,39 SK 2008 15.944.184.238,89 667.430.287.064,89 2,38 SK 2009 15.665.429.000,00 615.561.677.000,00 2,54 SK 2010 12.918.800.626,17 615.561.677.000,00 2,09 SK 2011 10.927.908.704,82 795.668.202.330,82 1,37 SK 2012 4.568.785.000,00 850.264.410.000,00 0,53 SK 2014 50.996.215.566,56 1.046.079.376.235,56 4,87 SK
(Sumber: Data Olahan, 2016)
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  tingkat kemandirian  fiskal  Kabupaten  Maluku  Tengahmasih sangat  rendah,  bahkan  tidak  ada  peningkatan  yang berarti.  Hal  ini  terlihat  dari  tahun  ke  tahun  selama 2004  -  2014  mengalami  penurunan  besar  hal  ini dikarenakan  banyak  pajak  –  pajak  baru  bagi  daerah yang  dapat  dikembangkan  dan  membawa  dampak positif  pada  kenaikan  derajat  desentralisasi  fiskal belum dapat diolah secara lebih maksimal.
Pada  tahun  2004  total  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  adalah  8.091.655.000,00  dan  total penerimaan  401.256.061.000,00  memperoleh  hasil Derajat  Desentralisasi  Fiskal  (DDF)    2,01%,  yang termasuk  dalam  rasio  antara  0,00%  sampai  dengan 10% dikatagorikan kriteria Sangat Kurang (SK). Pada
tahun 2006 hasil Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 12,67%  yang  meningkat  10,66%  dari  tahun sebelumnya dan dikatagorikan kriteria Sangat Kurang (K).  Kemudian  pada  tahun  2007  kondisi  kembali menurun ke angka 2,39%, dan kembali masuk dalam katagorikan  kriteria  Sangat  Kurang  (SK).  Kategori kriteria sangat kurang (SK) terus berlanjut dari  tahun 2008 yang menurun menjadi 2,38% (SK), tahun 2009 meningkat  sedikit  menjadi 2,54% (SK), dan  kembali menurun  pada  tahun  2010  menjadi  2,09%  (SK), begitu  pula  pada  tahun  2011  yaitu  1,37%  (SK),  dan tahun 2012 menurun lagi menjadi 0,53% (SK).
Berikut adalah jumlah total dana perimbangan  yang  di  berikan  pemerintah  pusat kepada kabupaten / kota Provinsi Maluku.
Table 4.2 Jumlah Total Dana Perimbangan Kabupaten / Kota Provinsi Maluku. Tahun Kabupaten/Kota Jumlah Dana Perimbangan 2014 Maluku Tengah Rp 989.281.848.169,00 2015 Maluku Tenggara Barat Rp 670.575.355.567.21 2015 Maluku Tenggara Rp 612.434.551.501 2014 Seram Bagian Barat Rp 569.292.005,11 2015 Maluku Barat Daya Rp 671.737.040.931,00 2015 Buru Selatan Rp 536.142.858.589 2015 Buru Rp 554.010.688,01 2015 Kepulauan Aru Rp 643.251.001.043 2014 Seram Bagian Timur Rp 2015 Kota Tual Rp 439.870.458.181,00 2015 Kota Ambon Rp 736.046.709.531
Sumber: BPS Prop. Maluku, 2016
Dapat  kita  lihat  bahwa  dana  perimbangan yang di berikan pemerintah pusat kepada kabupaten/kota  provinsi  Maluku,Kabupaten  Maluku Tengah adalah daerah  yang paling banyak  menerima dana  perimbangan.  Table  4.2  menjelaskan  bahwa pada tahun 2014 kabupaten maluku tengah menerima dana perimbangan dari pemerintah sebanyak Rp.989.281.848.169,00.

## B. Analisis SWOT

## a. Analisa Internal Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah
Analisa  internal  dalam  penerimaan  PAD akan  melihat  kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki Kabupaten Maluku Tengah
dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD. Faktor ini bersumber  dari  dalam  lingkungan  pemerintahan  baik itu  berupa  kebijakan,  sarana  prasarana,  SDM  dan lain-lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  telaah data  dapat  diketahui  kekuatan  dan  kelemahan  yang dimiliki  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah dalam  usahanya  untuk  meningkatkan  penerimaan PAD.
1. Kekuatan:
a. Adanya  Perda  yang  mengatur  jumlah  dan mekanisme  pembayaran  pajak,  retribusi  dan pembayaran lainnya.
b. Data  tentang  kekayaan  potensi  alam  yang dimiliki  Kabupaten  Maluku  Tengah  yang  bila dikembangkan  dan  diolah  dapat  menjadi pemasukan bagi pendapatan daerah.
c. Bantuan  kerjasama  lintas  instansi  dalam  usaha penerimaan  PAD.  Sumber  PAD  yang  berasal dari  berbagai  sumber  memungkinkan  untuk diadakan kerjasama dengan instansi lainnya.
d. Sistem  transportasi  yang  semakin  lancar  dalam mobilitas  ekonomi  antar  daerah/antar  wilayah antara  Kabupaten  Maluku  Tengah  dengan  ibu kota  Propinsi  yaitu  Ambon  dan  daerah-daerah sekitarnya..
e. Adanya  pengawasan  terhadap  pengelolaan  dan penerimaan terhadap PAD Maluku Tengah.
2. Kelemahan:
a. Penetapan    sanksi  dalam  setiap  pelanggaran dalam kegiatan melaksanakan penerimaan PAD yang  belum  maksimal.  Perda  yang  telah  dibuat sudah dipublikasikan tetapi jumlah pelanggaran terhadap  kewajiban  membayar  pajak  dan retribusi  masih  sering  terjadi  dan  belum mendapat sanksi yang tegas.
b. Kurang perhatiannya pemerintah terhadap wajib pajak  skala  kecil.  Ada  kecenderungan  bahwa pemerintah  kurang  memperhatikan pajak dalam skala  yang  kecil  dan  lebih  fokus  pada    wajib pajak yang besar.
c. kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung dalam  melaksanakan  penerimaan  PAD.  Sarana dan  prasarana  infrastruktur  yang  terkait  dengan usaha penerimaan PAD
d. Sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang belum  maksimal.  Sumber  daya  manusia pengelola PAD  yang  masih  kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas.
C. IFAS (Internal Factor Analysis Summary) Setelah melakukan faktor identifikasi internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  dan  faktor eksternal  (peluang  dan  ancaman),  maka  langkah selanjutnya  adalah  menyusun  tabel  faktor  strategi internal  (IFAS)  dan  memberi  bobot  (0,00-1,00)  dan rating  (1-4).  Skala  bobot  masing-masing  faktor dimulai dari 0,00 (tidak penting) sampai 1,00 (paling penting). Skala ranting dimulai dari 1 (poor) samapi 4 (outstanding),  berdasarkan  kekuatan  dan  kelemahan pada  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Bobot  dan  ranting kemudian dikalikan lalu dijumlahkan untuk mendapatkan total skor dari tabel IFAS.
Berikut  ini  tabel  4.3  hasil  analisa  SWOT terhadap  faktor  internal  yaitu  kekuatan  dan kelemahan.
Tabel 4.4 IFAS (Internal Factor Analysis Summary) Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah NO PERTANYAAN BOBOT RATING SKOR A KEKUATAN 1 Terdapat Perda yang mengatur penerimaan PAD 0.15 4 0,6 2 Adanya  keterlibatan  dan  kerjasama  dengan  beberapa instansi dalam penerimaan PAD 0.05 3 0,15 3 keberadaan data potensi daerah 0.10 3 0,3 4 Sistem transportasi yang sudah mulai dikembangkan 0.05 3 0,15 Adanya  pengawas  pemerintah  terhadap  pengelolaan PAD 0.10 3 0,3

## B KELEMAHAN
1 Terdapat keterbatasan tenaga operasional dalam penerimaan PAD 0.10 3 0,3 2 Belum mampu menetapkan sanksi 0.10 3 0,3 3 Kurang perhatian terhadap wajib pajak/retribusi 0.10 3 0,3 4 Kurangnya  fasilitas  sarana  dan  prasarana  pendukung dalam penerimaan PAD 0.10 4 0,4 5 SDM  yang  bertugas  untuk  mengelola  penerimaan  PAD memiliki kemampuan dan kompetensi 0.05 4 0,2 6 Sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  belum maksimal 0.10 4 0,4 TOTAL 1 3,4 (Sumber: Data Olahan, 2016)
a. Data dari  sisi kekuatan menunjukan :
1. Terdapat  Perda  yang  mengatur  penerimaan PAD diberi bobot tertinggi 0,15 diberi reting 4  karena  peraturan  daerah  tentang  anggran pendapatan  dan  belanja  daerah  sudah  ada dan dapat dilihat sebagai berikut:
2. Adanya  keterlibatan  dan  kerjasama  dengan beberapa  instansi  dalam  penerimaan  PAD diberi bobot  0,10  di beri rating 3
3. Keberadaan  data  potensi  daerah,  diberi bobot 0,10  di beri rating 2
4. Sistem  transportasi  yang  sudah  mulai dikembangkan    diberi  bobot  0,10    di  beri rating 3.
5. Adanya  pengawas  pemerintah  terhadap pengelolaan  PAD  diberi  bobot  0,10    di  beri rating 3.
b. Data dari  sisi kelemahan menunjukan
1. Terdapat  keterbatasan  tenaga  operasional dalam  penerimaan  PAD,  diberi  bobot  0,10 di beri rating 3.
2. Belum  mampu  menetapkan  sanksi,  diberi bobot  0,10    di  beri  rating  3.  Belum  mampu
menetapkan  sanksi  bagi  wajib  pajak  yang lalai terhadap kewajibannya. 3. Kurang perhatian terhadap wajib pajak/retribusi,  diberi  bobot  0,10    di  beri rating  3.  Kurangnya  intervensi  pemerintah terhadap  pengembangan  usaha  mikro,  kecil dan  menengahmembuat  para  wajib  pajak khususnya  dari  skala  UMKM  inipun menjadi minim kesadaran pajaknya.
4. Kurangnya  fasilitas  sarana  dan  prasarana pendukung  dalam  penerimaan  PADdiberi bobot terendah 0,10  di beri rating 4.
5. SDM  yang  bertugas  untuk  mengelola penerimaan  PAD  memiliki  kemampuan  dan kompetensi  diberi  bobot  terendah  0,05 karena SDM  yang bertugas mengelola PAD belum  terlalu  memiliki  kompetensi  dalam meningkatkan  atau  mengelola  potensi- potensi  daerah.  Pemberian  ranting  untuk SDM  yang  bertugas  untuk  mengelola penerimaan PAD diberi rating 4.
6. Sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang belum  maksimal,  diberi  bobot  0,10    di  beri rating 4. Table 4.7 APBD Kabupaten Maluku Tengah Uraian 2014 Realisasi Penerimaan (Milyar Rp) 1.046,079 PAD (Milyar Rp) Dana perimbangan (Milyar Rp) Lain - Lain (Milyar Rp) 50.996 989.281 5.801 Realisasi Pengeluran (Milyar Rp) 1.093,199
Sumber: Dinas PPKAD Kab. Maluku Tengah
Pada  tahun  2014,  dari  total  APBD  sebesar 1.046  milyar,  Sumbangan  PAD  sebesar  50  milyar atau sekitar 4,87 persen; sementara Dana Perimbangan menyumbang sekitar 989 milyar rupiah
atau  hampir  sekitar  94,57  persen  dari  total  APBD; Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, 5 milyar atau  setara  dengan0,56  persen.  Untuk  membiayai pembangunan, pemerintah Kabupaten Maluku
Tengah  pada  tahun  2014  menghabiskan  anggaran sekitar 1.093 milyar rupiah seperti yang tercatat pada realisasi  APBD  kabupaten  tersebut  dengan  rincian sebesar  81,06  persen  digunakan  untuk  Belanja Operasional; 18,84 persen untuk Belanja Modal; dan 0.1 persen digunakan untuk Belanja Tak Terduga.

## D. Analisa Eksternal Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah
Analisa  eksternal  dalam  penerimaan  PAD akan  melihat  peluang  dan  ancaman  yang  dimiliki pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah  dalam  upaya meningkatkan  penerimaan  PAD.  Faktor  eksternal  ini bersumber  dari  lingkungan  pemerintah  Kabupaten Maluku  Tengah  seperti  terkait  dengan  objek  pajak, peningkatan  SDM  melalui  pelatihan,  perkembangan teknologi dan informasi.
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  wawancara dapat  diketahui  bahwa  peluang  yang  dimiliki  dalam meningkatkan PAD adalah:
1. Adanya kesempatan diklat dan pelatihan yang dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan kemampuan  pegawai  pengelola  penerimaan PAD.
2. Letak  Kabupaten  Maluku  Tengah  yang strategis yang menghubungkan antara kabupaten-kabupaten  dengan  kota  Ambon sebagai ibu kota provinsi.
3. Kesadaran  wajib  pajak  di  Kabupaten  Maluku Tengah untuk membayar pajak tepat waktu.
4. Masih  terdapat  potensi  yang  dapat  digali menjadi  objek  pajak  yang  baru  di  beberapa sektor  seperti  perikanan,  perkebunan  dan transportasi.
5. Kemajuan  teknologi  informasi  membantu mempermudah pekerjaan terkait dalam penerimaan PAD..
6. Pertambahan  jumlah  penduduk  di  Kabupaten Maluku  Tengah  baik  melalui  kelahiran  dan migrasi. Sedangkan ancaman yang dihadapi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait dalam upaya  peningkatan  PAD.  Ancaman  tersebut  antara lain:
1. Krisis  kepercayaan  terhadap  pemerintah  yang disebabkan  karena  dana  pengelolaan  pajak yang tidak jelas dan tidak transparan sehingga masyarakat tidak merasakan langsung dampak terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pembayaran pajak.
2. Instabilitas keamanan yang berdampak berkurangnya investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak tentang  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan karena jumlahnya relatif banyak.
4. Adanya usaha menghindari melakukan pembayaran  pajak  dikarenakan  berbagai  hal seperti  keuntungan  yang  diperoleh  tidak maksimal,  ingin  memperoleh  keuntungan yang besar dengan tidak membayar pajak.
5. Perkembangan politik dan perekonomian yang tidak stabil yang mengakibatkan harga barang naik  juga  mempengaruhi  terhadap  kondisi usaha  yang  dilakukan  wajib  pajak  sehingga pembayaran  pajak  juga  mengalami  hambatan dan gangguan kerena hal tersebut.
E. EFAS (External Factor Analysis Summary)
Pembuatan  tabel  EFA  dengan  pemberian bobot  dan  ranting  sama  dengan  tabel  IFAS.  Skala bobot  masing-masing  faktor  dimulai  dari  0.00  (tidak penting) sampai 1,00 (paling penting).
Tabel 4.8 Analisa Eksternal Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah NO PERTANYAAN Bobot Rating Skor A PELUANG 1 Banyaknya kesempatan diklat pegawai pengelola penerima PAD 0,10 2 0,2 2 Berada pada daerah yang strategis 0,10 3 0,3 3 Masih ada objek pajak/retribusi yang belum tergali secara optimal 0,10 4 0,4 4 Teknologi informasi yang berkembang 0,10 3 0,3 5 Perkembangan jumlah penduduk 0,15 4 0,6 B ANCAMAN 1 Krisis kepercayaan terhadap Pemda 0,10 3 0,3 2 Instabilitas keamanan 0,05 3 0,15 3 Keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi 0,10 3 0,3 4 Penghindaran  pembayaran  pajak/retribusi  oleh  wajib 0,05 3 0,15
pajak/retribusi
5 Perkembangan politik dan ekonomi 0,15 2 0,3 TOTAL PELUANG-ANCAMAN 1 3,0 (Sumber: Data olahan, 2016)
a. Data dari  sisi peluang menunjukan
1. Banyaknya  kesempatan  diklat  pegawai pengelola  penerima  PAD  memiliki  bobot 0,10  dan rating 2.
2. Berada pada  daerah  yang  strategis  memiliki bobot 0,10 dan rating 3.
3. Masih ada objek pajak/retribusi  yang belum tergali  secara  optimal  memiliki  bobot  0,10 dan rating 4.
4. Teknologi  informasi  yang  berkembang memiliki bobot 0,10 dan rating 3.
5. Perkembangan  jumlah  penduduk  memiliki bobot 0,10 dan rating 4.
b. Data dari sisi ancaman menunjukan
1. Krisis  kepercayaan  terhadap  Pemda memiliki bobot 0,10 dan rating 3
2. Instabilitas  keamanan  memiliki  bobot 0,05 dan rating 3.
3. Keberatan terhadap penetapan pajak/retribusi  memiliki  bobot  0,10  dan rating 3. 4. Penghindaran pembayaran pajak/retribusi  oleh  wajib  pajak/retribusi memiliki bobot 0,05 dan rating 3.
5. Perkembangan  politik  dan  ekonomi memiliki bobot 0,15 dan rating 2.

## F. Matriks Internal – Eksternal
Gambar 4.1

## Total Skor IFAS Kabupaten Maluku Tengah
Total Skor EFAS Kabupaten
Maluku Tengah
TINGGI 3,0
I
Pertumbuhan (Urgen) II Pertumbuhan (Urgent) III Penciutan (Tidak Urgent) MENENGAH 2,0 VI Stabilitas (Urgen) V Pertumbuhan Stabilitas (Urgent) IV Penciutan (Tidak Urgent) RENDAH 1,0 VII Pertumbuhan (Urgent) VIII Pertumbuhan (Urgent) IX Likuiditas (Tidak Urgen)
Dari  total  skor  IFAS  dan  EFAS  kemudia  dipetakan ke dalama Matriks Internal – Eksternal untuk melihat posisi strategisnya.
Gambar  pada  4.1  menunjukan  bahwa keadaan  Kabupaten  Maluku  Tengah  berada  pada kuadran  I  yaitu  pertumbuhan.  Strategi  pertumbuhan yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah    adalah    meningkatkan  penerimaan  PAD dengan menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan  internal.  Fokus  strategi  yang harus  dilakukan  adalah  meminimalkan  masalah- masalah internal guna memperoleh peluang yang ada sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan PAD.

## G. Strategi Peningkatan Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tengah
Berdasarkan  tabel  matrix  analisis  SWOT tersebut, maka strategi peningkatan penerimaan PAD
di  Kabupaten  Maluku  Tengah  dapat  dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
1. Menambah  dan  meningkatkan  kemampuan tenaga  operasional  yang  berkualitas  di lapangan
2. Memanfaatkan  peran  dan  kerjasama  instansi terkait  dalam  pengelolaan  dan  pengawasan penerimaan PAD
3. Menjalankan peraturan terkait dengan penerimaan  PAD  dengan  tegas  termasuk pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran
4. Mengkaji  kekurangan  dan  memaksimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah
5. Meningkatkan  dukungan  pengadaan  sarana dan  prasarana  yang  mendukung  penerimaan PAD
6. Menggali  potensi  kemungkinan  adanya  objek pajak/retribusi baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Bratakusumah  dan  Solihin  (2001), Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah, Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta. Agungwijaya  (2012), Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  Surakarta  Dan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta Dilihat  Dari  Rasio  Pendapatan  Daerah  APBD  Tahun  2009-2010 .  Download  Publikasi.pdf.  html  13  juli 2016
Supriyadi  (2013), Analisis  Desentralisasi  Fiscal  Di  Kabupaten  Bungo .  Download  pdf.Jurnal  Perspektif Pembiayaandan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 1, Juli 2016.
Soeparmoko (2002), Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah Edisi Pertama , Penerbit Andi, Jakarta.
Yuliana  (2013), Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Ditinjau  Dari  Rasio Keuangan . Download pdf. 02._Naskah_publikasi.html 13 juli 2016 Hasanusi  (2015), Analisis  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Lampung  Barat . Download pdf. drshasanusi@yahoo.co.id . html 13 juli 2016. Kabupaten-Maluku-Tengah-Dalam-Angka-2016 http://maluku tengah kab.bps.go.id/.html 13 september 2016.
Badan Pusat Statistik. 2015. Pendapatan Regional Kabupaten Maluku Tengah 2014.
http://malukutengahkab.bps.go.id/. html 13 september 2016.
Kuncoro, Mudrajat, 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia , Prisma No. 4 : 3 – 17, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo, 2000, Implikasi APBN dan APBD dalam Konteks Otonomi Daerah , Kompak , No. 23, 573 – 587. Rangkuti, F., 2000. Analisis SWOT Tehnik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
Badan  Pusat  Statistik.  2015. Maluku  Tengah  Dalam  Angka    2015 .  http://malukutengahkab.bps.go.id/.  html  1 Oktober 2016.
Badan Pusat Statistik. 2013. Maluku  Tengah Dalam Angka  2014 http://malukutengahkab.bps.go.id/. html 1oktober 2016.
Statistik Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2016. Statistik-Daerah-Kabupaten-Maluku-Tengah-2016 http://malukutengahkab.bps.go.id/.html 3oktober 2016.
Administrator,  04  Oktober  2013,  Website  Resmi  Pemerintah  Kabupaten  Maluku  Tengah, http://maltengkab.go.id Maluku Tengah 2017