## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Penindakan Propam (Profesi dan
Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampai Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

## Abstract
Oleh:
Khairul Nizam 1
Members  of  the  traffic  police  must  be firm  in  taking  action  against  traffic  violations, but  must  not  deviate  from  the  duties  they carry.The deviation of behavior of the members of  the  Police  of  the  Republic  of  Indonesia above is a violation of the discipline rules of the members  of  the  Police  of  the  Republic  of Indonesia as regulated in Government
Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia Number  2  of  2003  concerning  Discipline Regulations  of  the  members  of  the  Police  of the Republic of Indonesia.
The  formulation  of  the  problem  in  this thesis research is what are the factors causing the  abuse  of  authority carried  out  by  the  traffic police  at  Medan  City  Police  Resort,  how  is  the action  taken  by  Propam(Profession  and Security)  against  traffic  police  that  exceeds their  authority  in  carrying  out  their  duties  at Medan City Police Resort, and how to deal with against  traffic  police  who  exceeded  their authority  in  carrying  out  their  duties  at  Medan City Police Resort.
The research method used is descriptive  analysis  that  leads  to  empirical juridical  legal  research  that  is  research conducted  by  examining  primary  data  by obtaining  them  directly  from  sources  or interviews  and  secondary  data  by  processing data  from  primary  legal  materials,  secondary legal materials and tertiary legal materials.
The  result  showed  that  the  factors causing  the  abuse  of  authority  by  the  traffic police  in  Medan  City  Police  Resort  were economic  factors,  namely  the  lack  of  income earned  by  a  police  officer  that  was  not comparable  with  the  high  cost  of  leaving.  The action taken byPropam(Profession and
1 Mahasiswa Magister (S2) Hukum FH UISU
Security)  against  traffic  police  who  exceeded their  authority  in  carrying  out  their  duties  in Medan  City  Police  Resort  was  to  impose sanctions  for  disciplinary  violations  against members  of  the  Indonesian  Police.  The handling of traffic that exceeds their authority in carrying  out  their  duties  in  Medan  City  Police Resort,  among  others,  by  holding  a  discussion of  cases  so  that  a  commitment  is  made to  the decision to be taken as a member of the traffic police with restrictions so as not to occur abuse of  authority,  carried  out  for  justice  and  the public interest.
Key-Words: Repression, Profession and Security (Propam), Beyond Authority.

## Abstrak
Anggota  Polantas  harus  bersifat  tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi tidak  boleh  bersikap  menyimpang  dari  tugas yang diembannya.Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan  pelanggaran  terhadap  peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian tesis  ini  adalah    apa  faktor  penyebab penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan oleh  polisi  lalu  lintas  di  Polrestabes  Medan, bagaimana penindakan yang dilakukan
Propam  terhadap  polisi  lalu  lintas  yang melampaui
kewenangannya dalam menjalankan  tugas  di  Polrestabes  Medan, bagaimana  penanggulangan  terhadap  polisi lalu  lintas  yang  melampaui  kewenangannya dalam  menjalankan  tugas  di  Polrestabes Medan.
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriftif  analisis  yang  mengarah  pada penelitian hukum yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data  primer  dengan  memperolehnya  secara langsung dari sumbernya atau wawancara dan data  sekunder  dengan  mengolah  data  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor  penyebab  penyalahgunaan  wewenang yang  dilakukan  oleh  polisi  lalu  lintas  di Polrestabes  Medan  adalah  faktor  ekonomi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yaitu  kurangnya  penghasilan  yang  diperoleh seorang aparat kepolisian yang tidak sebanding  dengan  tingginya  kebutuhan  biaya hidup.  Penindakan  yang  dilakukan  Propam terhadap  polisi  lalu  lintas  yang  melampaui kewenangannya  dalam  menjalankan  tugas  di
Polrestabes Medan adalah dengan memberikan  sanksi  atas  pelanggaran  disiplin terhadap anggota Polri. Penanggulangan terhadap  polisi  lalu  lintas  yang  melampaui kewenangannya  dalam  menjalankan  tugas  di Polrestabes Medan antara lain dengan mengadakan  suatu  gelar  atau  diskusi  tentang perkara-perkara  sehingga  tercapainya  suatu komitmen  untuk  keputusan  yang  akan  diambil sebagai  anggota  polisi  lalu  lintas  dengan batasan-batasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan  wewenang,  dilakukan  untuk keadilan dan kepentingan umum.
Kata  Kunci :  Penindakan,  Propam,  Melampaui Kewenangan

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Polisi  Republik  Indonesia  (selanjutnya disingkat  Polri)    merupakan  salah  satu  profesi dalam dunia hukum. Polisi dalam menjalankan tugasnya  memerlukan  profesionalitas  serta kerja  keras.  Setiap  anggota  Polri  memiliki tugas  yang  diamanatkan  Undang-undang Dasar  1945  yaitu  dalam  penegakan  hukum agar  tercipta  kondisi  yang  aman,  tertib,  dan damai  didalam  masyarakat.  Tugas  polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 di dalam pelaksanaan  di  lapangan  harus  menghadapi tantangan  seperti  kejahatan  nasional  maupun transnasional,  kejahatan  korupsi,  masalah  lalu lintas,  terorisme,  masalah  wilayah  perbatasan, dan reformasi institusi. 2
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  No.  2  tahun  2002  tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa fungsi kepolisian adalah salah
2 Rahardi  Pudi, Hukum  Kepolisian  Kemandirian Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri ,  Laksbang  Grafika, Surabaya, 2014, hlm. 15.
satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Polri  dalam  perspektif  fungsi  maupun lembaga  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi  masyarakat  dari  segala  bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan  rasa  tidak  aman,  tidak tertib  dan tidak  tentram.  Polri  sebagai  salah  satu  fungsi pemerintahan negara yang substansinya memuat hal di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung,  pengayom  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  merupakan  sesuatu  yang sakral  karena  bersifat  bathin  dan  kekal  yang berdasarkan hak asasi manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Pernyataan tentang tujuan Polri sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri Polri, karena  tujuan  akan  memberikan  batasasan dan  arah  tentang  apa  yang  harus  dicapai melalui  penyelenggaran  fungsi  Polri  dalam keseluruhan perjuangan bangsa untuk mencapai  tujuan  nasional.  Kejelasan  tujuan Polri akan memberikan pula kejelasan visi dan misi  yang  diemban  Polri  sehingga  pada gilirannya  akan  merupakan  pedoman  bagi penentuan  metode  pelaksanaan  tugasnya secara tepat. 4
Keinginan  untuk  melakukan  perbaikan institusi  kepolisian  di  era  reformasi  sudah semakin  nampak  yakni  dengan  adanya “political  will” dengan  memisahkan  organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan  bahwa  kepolisian  yang  mandiri,
3 Anton  Tabah, Membangun  Polri  yang  Kuat, Sumberseu Lestari, Jakarta, 2008, hlm.8.
4 Kunarto, Perilaku  Organisasi  Polri ,  Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm. 100

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  professional  menjadi  arah  kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh. 5
Kompleksitas  tantangan  tugas  Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah  memberi  manfaat  bagi  Polri  dengan berbagai  kemajuan  yang  signifikan  baik dibidang  pembangunan  kekuatan,  pembinaan maupun  operasional.  Disisi  lain  diakui  secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan  tugas  pokoknya  berupa penyimpangan  perilaku  anggota  Polri  seperti penyalahgunaan  kekuasaan  atau  wewenang ( abuse  of  power ),  dan  melakukan  perbuatan tercela lainnya yang melangggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. 6
Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana  yang  bertugas  menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli,
pendidikan  masyarakat  dan  rekayasa  lalu lintas,  registrasi  dan  identifikasi  pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan  lalu  lintas  dan  penegakan  hukum dalam  bidang  lalu  lintas,  guna  memelihara keamanan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu lintas. 7
Pelayanan  kepada  masyarakat  di bidang  lalu  lintas  dilaksanakan  juga  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  dan dalam  masyarakat  yang  modern  lalu  lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya,  di  dalam  lalu  lintas  banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas  masyarakat.  Seperti  kecelakaan
5 Ibid , hlm.32.
6 Ibid , hlm.32.
7 Trie Haryani. “Kekerasan Oleh Polisi, mengapa Masih Terjadi ”, melalui http:///kekerasan-oleh-polisi- mengapa-masihlm.html, diakses pada Jumat, 30 November 2018 pukul 20. 00 Wib
lalu  lintas,  kemacetan  maupun  tindak  pidana yang  berkaitan  dengan  kendaraan  bermotor. Polisi  lalu  lintas  juga  mempunyai  visi  dan  misi yang  sejalan  dengan  bahasan  Polri  dimasa depan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 No.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  mengatur  dengan  lengkap dan  runtut  mengenai  tugas  dan  wewenang Polri, namun ada saja penyimpangan- penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  Polri tersebut dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan  perilaku  oknum  Polri  tersebut merupakan  pelanggaran  terhadap  peraturan disiplin anggota Polri.
Berdasarkan  kajian  IPW  ( Indonesian Police Watch ) tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa  keluhan  masyarakat  yang  ditujukan pada Polri. Beberapa keluhan itu antara lain:
1.  Polisi dianggap arogan
2.  Masih terjadi diskriminasi
3.  Melakukan  korupsi  melalui  berbagai pungutan liar
4.  Dinilai lamban dalam bertindak
5.  Tidak  tegas  dalam  menindak  pelaku kejahatan,  utamanya  yang  melibatkan pemegang kekuasaan
6.  Kurang transparan, dan
7.  Terkesan militeristik. 8
Hal-hal  tersebut  di  atas  seharusnya memang  tidak  dilakukan  oleh  anggota  Polri, karena  jika  terjadi  korupsi  dan  pungutan  liar yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan berakibat  terhadap  menurunnya  citra  Polri  di mata  warga  masyarakat,  termasuk  anggota kepolisian lalu lintas  (Polantas)  yang  langsung berada di lapangan yang sangat dekat dengan masyarakat.  Anggota  Polantas  harus  bersifat tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas,
8 Firman, “Diskresi Polisi dan Permasalahannya”, melalui http://www.  Indonesia  policewatchlm.com/, diakses pada Jumat, 30 November 2018 pukul 20. 00 Wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tetapi  tidak  boleh  bersikap  menyimpang  dari tugas yang diembannya. 9
Penyimpangan  perilaku  anggota  Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota  Polri  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin  Anggota  Polri.  Penegakan  hukum terhadap  peraturan  disiplin  anggota  Polri  saat ini  dirasakan  masih  jauh  dari  harapan  dan belum  mampu  secara  maksimal  memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin.
Anggota Polri yang melakukan pelanggaran  disiplin,  meskipun  hal  tersebut telah  diatur  baik  oleh  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri maupun  ketentuan  acara  pelaksanaannya berdasarkan  Keputusan  KaPolri  Nomor  Polisi: Kep/431/IX/2004  tanggal  30  September  2004 tentang  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran disiplin  anggota  Polri,  serta  berdasarkan
Keputusan KaPolri Nomor Polisi:
Kep/97/XII/2003  tanggal  31  Desember  2003 tentang  organisasi  dan  tata  kerja  Propram Polri.
Upaya  penegakan  disiplin  dan  Kode Etik  Kepolisian  sangat  dibutuhkan  guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan  dan  tercapainya  profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat  berjalan  dengan  baik,  apabila  penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak
9 Ibid.
profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak  dalam  hal  penegakan  hukum  atau pengungkapan  kejahatan  yang  terjadi  di masyarakat. 10
Anggota Polri, yang seharusnya menjadi  tulang  punggung  dalam  penegakan supremasi  hukum  ternyata  menjadi  pelanggar hukum  itu  sendiri.  Tindakan  penyimpangan atau  penyalahgunaan  kekuasaan  seperti  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  harus ditindaklanjuti  sesuai  dengan  proses  hukum. Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan  maka  akan  dijerat  2  (dua)  sanksi, yaitu  pidana  umum  dan  kode  etik  profesi Kepolisian. 11 Dengan  demikian  dalam  proses pemeriksaan,  Berkas  Acara  Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan  dilakukan  oleh  Reserse  Kriminal (Reskrim)  untuk  pidana  umum  dan  penyidik Pelayanan  Pengaduan  dan  Penegakan  Displin (P3D) untuk komisi sidang displin atau profesi.
Profesi  dan  Pengamanan  (Propam) adalah  salah  satu  wadah  organisasi  Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada  masalah  pembinaan  profesi  dan pengamanan  dilingkungan  internal  organisasi Polri  yang  disingkat  Div  Propam  Polri  sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat  Markas  Besar  yang  berada  lansung  di bawah Kapolri. 12
Penegakan  kode  etik  profesi  polri secara  lembaga  menurut  Pasal  17  Peraturan Kapolri  Nomor  14  tahun  2011  tentang  Kode Etik  Profesi  Polri  Negara  Republik  Indonesia berada di bawah suatu lembaga yang bernama
10 Rahardi Pudi, Op.Cit ., hlm. 68.
11 Agus Subagyo, “Penegakan Etika  Profesi  dan
Peraturan Disiplin
Anggota Polri”, melalui
https://wordpress.com , diakses  pada Jumat, 30 November 2018 pukul 20. 00 Wib
12 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Profesi  dan  Pengamanan  atau  Propam.  Pada tingkat  Mabes  Polri  Propam  berbentuk  Divisi yang bertanggung jawab pada Kapolri sementara  pada  tingkat  Polda  berbentuk Bidang yang bertanggung jawab pada Kapolda.
Berdasarkan data di Polrestabes Medan  jumlah  pungutan  liar  yang  dilakukan oleh  kepolisian  selama  tahun  2016  sampai dengan  tahun  2018  sebanyak  29    kasus pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum anggota  Satuan  Lalu  Lintas  Polrestabes medan.
Tabel 1 Data Pungutan Liar Oleh Anggota Polrestabes Medan Tahun 2016-2018 Tahun Jumlah Kasus 2016 6 2017 7 2018 2 Jumlah 15 Sumber : Polrestabes Medan Tahun 2019. Bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan
oleh  oknum  Satlantas  Polrestabes  Medan adalah tertanggakap tangan oleh Tim Subbidpaminal  Bidpropam  Polrestabes  Medan pada  saat  melakukan    pungutan  liar  terhadap seorang  pelanggar  lalu  lintas  (pelanggaran Traffic  Light) dan  meminta  uang  dan  tidak membuatkan  surat  tilang  serta  tanda  terima terhadap  pelanggar  lalu lintas  yang melanggar rambu-rambu  jalur  searah  serta  tidak  memiliki SIM.
Bercermin dari banyaknya kasus
pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam  Polri  menghindarkan  diri  dari  kesan menerapkan  asas  imunitas  untuk  melindungi sesame anggota korps dalam berbagai penyelewengan.  Selama  ini  Polri  sering dituding melindungi anggotanya yang
melakukan  pelanggaran  kode  etik  karena ringannya  hukuman  hingga  penegakan  kode etik  yang  sedikit  kurang  transparan.  Propam sebagai  salah  satu  diantara  unsur  di  dalam tubuh  Polri,  memiliki  peran  dalam  membantu tegaknya kode etik kepolisian. Pada kenyataannya  masih  ada  anggota  kepolisian yang melakukan pelanggara kode etik kepolisian di lapangan.
Upaya  penegakan  kode  etik  profesi Polri  sangat  dibutuhkan  untuk  terwujudnya pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  pada profesionalisme POLRI. Ketidak profesionalisme akan sangat berdampak dalam hal  penegakan  hukum  atau  pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
Seringnya  diberitakan  di  berbagai  media massa mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya  kasus  pungli  yang  dilakukan  oleh anggota oknum Polri.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1.  Apa  faktor  penyebab  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  polisi  lalu lintas di Polrestabes Medan ?
2.  Bagaimana  penindakan  yang  dilakukan
Propam  terhadap  polisi  lalu  lintas  yang melampaui kewenangannya dalam
menjalankan tugas di Polrestabes Medan ?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1.  Untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan wewenang yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilakukan oleh polisi lalu lintas di
Polrestabes Medan.
2.  Untuk mengetahui penindakan yang dilakukan Propam terhadap polisi lalu lintas yang  melampaui  kewenangannya  dalam menjalankan tugas di Polrestabes Medan.
3.  Untuk mengetahui penanggulangan terhadap  polisi  lalu  lintas  yang  melampaui kewenangannya  dalam menjalankan  tugas di Polrestabes Medan.

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Kegunaan/manfaat
penelitian dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan  ilmu  pengetahuan  terutama dibidang  hukum  perdata,  yang  nantinya dapat  dijadikan  sebagai  sumber  bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan  ilmu  hukum  khususnya mengenai  penindakan  Propam  terhadap anggota  Polisi  lalu  lintas  yang  melewati kewenangannya dalam menjalankan
tugas.
2.  Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat  bagi  para  pihak  baik  bagi kepentingan  negara,  bangsa,  masyarakat yang  membutuhkannya  secara  umum terutama  bagi mahasiswa  Fakultas  Hukum untuk  dijadikannya  sebagai  acuan  dalam melihat  perkembangan  yang  terjadi  di lapangan yang berkenaan dengan penindakan  Propam  terhadap  anggota Polisi lalu lintas yang melewati kewenangannya dalam menjalankan tugas. E.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  pemeriksaan  yang  telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas  Islam  Sumatera  Utara  diketahui bahwa penelitian tentang “Penindakan Propam (Profesi  dan  Pengamanan)  Terhadap  Anggota
Polisi Lalu Lintas Yang Melampai
Kewenangannya  Dalam  Menjalankan  Tugas (Studi  Kasus  di  Kepolisian  Resort  Kota  Besar Medan) ”  belum  pernah  dilakukan  dalam pendekatan  dan  perumusan  masalah  yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang  penindakan  propam  (profesi  dan pengamanan)  terhadap  anggota  polisi  lalu lintas  yang  melampai  kewenangannya  tapi jelas berbeda yaitu :
1.  Siharma Hasiholan Dominicus Rajagukguk (Prog. Pasca Magister Hk. Litigasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta) dengan  judul  tesis  :  Peran  Profesi  Dan Pengamanan (Propam) Polda Dalam
Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Di DIY.  Permasalahan  dalam  tesis  tersebut adalah : a.  Bagaimana upaya Profesi
Pengamanan  (Propam)  Polda  DIY dalam  penegakan  kode  etik  profesi Polri di DIY?
b.  Apa  kendala  yang  dihadapi  Profesi Pengamanan  (Propam)  Polda  DIY dalam  penegakan  kode  etik  profesi Polri di DIY?
c.  Bagaimana upaya Profesi Pengamanan  (Propam)  Polda  DIY dalam mengatasi kendala dalam penegakan kode etik profesi Polri ?
2.   Anugrah  Ryandra  Fahlevi (Prog.  Pasca
Magister  Ilmu  Hukum)  dengan judul tesis  : Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik Profesi  Bagi  Anggota  Kepolisian  Yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Melakukan  Tindak  Pidana.  Permasalahan
dalam tesis tersebut adalah : a.  Bagaimana bentuk-bentuk
pelanggaran  kode  etik  POLRI  yang termasuk tindak pidana ?
b.  Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri  terhadap  anggota  POLRI  yang melakukan tindak pidana ?
c.  Bagaimana  penyelesaian  pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian  yang  melakukan  tindak pidana ?
Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu  jujur, rasional,  obyektif  dan  terbuka.  Sehingga penelitian    ini  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya  secara  ilmiah  dan  terbuka  atas masukan  serta  saran-saran  yang  membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian  ini  asli  baik  dari  segi  subtansi maupun dari segi permasalahan.

## F.  Kerangka Teori dan Konsep
1.  Kerangka Teori
Kerangka  teori  merupakan  landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun  atau  memperkuat  kebenaran  dari permasalahan  yang  dianalisis.  Kerangka  teori dimaksud  adalah  kerangka  pemikiran  atau butir-butir  pendapat,  teori,  tesis,  sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. 13
Teori  berguna  untuk  menerangkan atau  menjelaskan  mengapa  gejala  spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji  dengan  menghadapkannya  pada  fakta- fakta
yang dapat menunjukkan
13 M.  Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 80.
ketidakbenarannya. Menurut Soerjono
Soekanto,  bahwa  “kontinuitas  perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi,  aktivitas  penelitian  dan  imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. 14
Snelbecker mendefenisikan teori sebagai  perangkat  proposisi  yang  terintegrasi secara  sintaksis  (yaitu  yang  mengikuti  aturan tertentu  yang  dapat  dihubungkan  secara  logis satu  dengan  lainnya  dengan  tata  dasar  yang dapat  diamati)  dan  berfungsi  sebagai  wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. 15
Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk  memberikan  arahan  atau  petunjuk  dan meramalkan  serta  menjelaskan  gejala  yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  maka kerangka  teori  diarahkan  secara  khas  ilmu hukum.  Maksudnya  penelitian  ini  berusaha untuk  memahami  mengenai  penyelesaian tindak  pidana  penipuan    seleksi  penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)..
Teori  hukum  yang  digunakan  sebagai pisau analisis 16 dalam penelitian ini adalah:
a.  Teori penegakan hukum.
UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan
atas hukum ( Rechtstaat )  tidak  berdasar  atas  kekuasaan belaka  ( Machstaat ).  Ini  berarti  bahwa  negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis  berdasarkan  pancasila  dan  UUD
14 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 6.
15 Snelbecker dalam Lexy J  Moleong, Metodologi Penelitian  Kualitatif ,  Remaja  Rosdakarya,  Bandung,  2003, hlm. 34-35.
16 Teori  sebagai  pisau  analisis  yaitu  teori  yang digunakan  untuk  dijadikan  panduan  dalam  melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap  temuan  fakta  atau  peristiwa  hukum  yang  ada sudah  sesuai  dengan  teori  atau  tidak.  Selain  itu,  teori  ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum  yang  terjadi,  lihat  Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto, Dualisme  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 150.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1945,  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia
dan menjamin semua warga negara bersamaan  kedudukannnya  dalam  hukum  dan pemerintahan  serta  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.
Penjelasan UUD 1945 itu
menerangkan  bahawa  pemerintahan  berdasar atas  sistem  konstitusional  (hukum  dasar)  tidak absolutisme (kekuasaan  yang  terbatas), karena  kekuasaan  eksekutif  dan  administrasi harus  berdasarkan  atas  sistem  konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan. 17
Terdapat  tujuh  poin  ketentuan  pokok sistem  pemerintahan  negara  yang  tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :
1)  Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum ( rechtstaat ) 2)  Sistem konstitusional 3)  Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 4)  Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 5)  Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 6)  Menteri  Negara  ialah  pembantu  presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 7)  Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. 18
Berbicara  mengenai  negara  hukum tentunya  harus  mengetahui  perihal  sifat  dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui  landasan  konstitusional  dari  negara hukum  Indonesia.  Namun  dalam  hal  sifat  dan ciri-ciri  dari  negara  hukum  ini  kiranya  perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh  Universitas  Indonesia  tahun  1966  di Jakarta.  Dalam  simposium  itu  diputuskan
17 C.S.T  Kansil, Hukum  Tata  Negara  Rapublik Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 90
18 UUD  1945  Hasil  Amandemen  dan  Proses Amandemen  UUD  1945  secara  lengkap  (pertama  2009- keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 67-69
se bagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di  mana  alat  perlengkapannya  hanya  dapat bertindak  menurut  dan  terkait  kepada  aturan- aturan  yang  telah  ditentukan  lebih  dahulu  oleh alat-alat  perlengkapan  yang  dikuasakan  untuk membuat  aturan  itu  atau  singkatnya  disebut prinsip “ rule of law”. 19
Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan  bahwa  negara  hukum  Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :
1) Menjunjung tinggi hukum
2) Adanya pembagian kekuasaan
3) Adanya  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi. 20
Bagir  Manan  menyebutkan  bahwa menurutnya  ciri-ciri negara hukum ( rechtstaat ) adalah :
1)  Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
2)  Adanya  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi manusia  (HAM)
3)  Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
4)  Adanya Peradilan Administrasi 21
UUD  1945  sebagai  hukum  dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara  dalam  aplikasi  dan  penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau law enforcement .
Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan  MPR  No.IV/MPR/2000  serta  UU
19 Bambang  Waluyo, Implementasi  Kekuasaan Kehakiman RI ,  Sinar Grafika,  Jakarta, 2001, hlm. 2
20 C.S.T Kansil, Op.Cit, hlm. 91.
21 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan  Konstitusi  Suatu  Negara ,    Mandar  Maju, Bandung, 2005, hlm. 24

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
No.25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan  Nasional  (Propenas)  memiliki agenda diantaranya :
1)  Reformasi  dibidang  peraturan  perundang- undangan ( legislation reform )
2)  Reformasi Peradilan ( judicial reform )
3)  Reformasi aparatur penegak hukum
( enforcement apparatur reform )
4)  Penyelesaian  kasus-kasus  pelanggaran HAM  dan  KKN  ( urgent  7  strategic enforcement action )
5)  Menumbuhkan  budaya  taat  hukum  ( legal culture reform ) Hukum harus ditegakkan karena hukum  mempunyai  tujuan  untuk  mengatur masyarakat  agar  teratur,  damai  dan  adil dengan  mengadakan  keseimbangan  antara kepentingan  yang  dilindungi  sehingga  tiap-tiap anggota  masyarakat  memperoleh  sebanyak mungkin  apa  yng  menjadi  haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. 22
Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan  di  dalam  kaedah-kaedah  yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  akhir  dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup 23 . Penegakan  hukum  tidak  bisa  terlepas  dari  hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus ( bijzonder dwangmiddelen ) yang dimaksud  alat  paksa  disini  bukan  merupakan
22 Ibid , hlm. 55
23 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5
pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang- undangan  seperti  penangkapan,  penahanan dan penyitaan. 24
Penegakan  hukum  menurut  Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum  menjadi kenyataan. Keinginan-
keinginan  hukum  disini  adalah  pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang- undangan  hukum  itu,  dan  ini  akan  turut menentukan  bagaimana  penegakan  hukum  itu dijalankan. 25
Satjipto  dan  Liliana  mengemukakan, bahwa  penegakan  hukum  dapat  bersifat preventif,  represif  dan  kuratif  serta  dapat  juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan  administrasi.  Penegakan  hukum  preventif adalah  usaha  pencegahan  kejahatan,  upaya untuk  menjaga  agar  orang  atau  masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur  penegak  hukum  sesudah  terjadi kejahatan.  Sedangkan  penegakan  hukum kuratif  adalah  penegakan  hukum  preventif dalam  arti  seluas-luasnya  dalam  usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan  pada  tindakan  terhadap  orang yang  melakukan  kejahatan.  Kesemua  sistem penegakan  hukum  tersebut  masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan  negara  atau  aparatur  penegak hukum  yang  mempunyai  aturannya  masing- masing. 26
24 Ibid , hal. 7
25 Liliana  Tedjosaputro, Etika  Profesi  Notaris Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana, Bigraf  Publishing, Yogyakarta, 2005, hlm. 55
26 Ibid, hlm. 77

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Mochtar  Kusumaatmaja  menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan- angan,  sedangkan  kekuasaan  tanpa  hukum adalah  kelaliman.  Sehingga  untuk  tegaknya hukum  perlu  kekuasaan  yang  mendukungnya, juga  sebaliknya  kekuasaan  harus  dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum. 27
Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut  saling  berkaitan.  Oleh  karenanya merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum, serta  merupakan  tolok  ukur  dari  efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :
1)  Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  dalam  hal ini  undang-undang  beserta  peraturan pelaksanaannya
2)  Faktor  penegak  hukum,  yaitu  pihak-pihak yang menerapkan hukum
3)  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 4)  Faktor  masyarakat,  yakni  masyarakat  di mana hukum itu diterapkan
5)  Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya. 28 Pelaksanaan hukum
dapat berlangsung  secara  normal  dan  damai  tetapi dapat juga karena pelanggaran  hukum. Dalam hal  ini  hukum  yang  dilanggar  itu  harus ditegakkan,  melalui  penegakan  hukum  inilah hukum  menjadi  kenyataan.  Dalam  penegakan hukum  ada  tiga  unsur  yang  harus  selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan  dan  keadilan.  Supremasi  hukum harus  dilaksanakan    sesuai  dengan  ungkapan “ fiat  justicia  et  pereat  mundus ”  (  meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan). 29
Hukum  menetapkan  apa  yang  harus dilakukan  dan  apa  yang  boleh  dilakukan  serta
27 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 2002, hlm. 5
28 Soerjono Soekanto, Op. Cit , hlm. 3
29 Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1
apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang  yang  nyata-nyata  berbuat  melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin  akan  terjadi,  dan  kepada  alat perlengkapan  negara  untuk  bertindak  menurut hukum.  Sistem  bekerjanya  hukum  yang demikian  itu  merupakan  salah  satu  bentuk penegakan hukum.
b.  Sistem Peradilan Pidana.
Istilah sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) menunjukan mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan  yang  menggunakan  segenap unsur  yang  terlbat  di  dalamnya  sebagai  suatu kesatuan  dan  saling  berhubungan  (interelasi) dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain. Melalui  pendekatan  ini  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan merupakan  unsur  penting  dan  berkaitan  satu sama lain. 30
Sistem  peradilan  pidana  sebagai suatu  sistem  pada  dasarnya  merupakan  suatu open  system.  Open  system merupakan  suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik  tujuan  jangka  pendek  (resosialisasi), jangka  menegah  (pencegahan  kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat  dan  bidang-bidang  kehidupan manusia, maka sistem peradlian pidana dalam geraknya  akan  selalu  mengalami interface
(interaksi, interkoneksi, interdependensi)
dengan lingkungannya dalam peringkat- peringkat, masyarakat, ekonomi, politik,
30 Mardjono  Reksodiputro, Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia  (Melihat  Kepada  Kejahatan  Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi) , Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 2003, hlm. 1

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pendidikan  dan  teknologi,  serta  subsistem- subsistem  dari  sistem  peradilan  pidana  itu sendiri ( subsystem of criminal justice system ). 31
Komponen  sistem  peradilan  pidana yang  lazim  diakui,  baik  dalam  pengetahuan mengenai  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ) maupun  dalam  praktik  penegakan  hukum, terdiri  atas  unsur  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. 32 a.  Kepolisian
Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga  yang  secara  langsung  berhadapan dengan  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai  hal-ihwal  yang  berkaitan  dengan fungsi  dan  lembaga  polisis  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,  penegakan  huku,  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”
Kepolisian merupakan subsistem dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  cukup menentukan
keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan  kepolisian  merupakan  subsistem yang  secara  langsung  berhubungan  dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat,
31 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif
Eksistensialisme Dan Abolisionalisme , Bina Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 15.
sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapan dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.
b.  Kejaksaan
Kejaksaan  dalam  sistem  peradilan pidana  bekerja  setelah  ada  pelimpahan perkara  dari  kepolisian.  Kejaksaan  merupakan lembaga  pemerintahan  dibidang  penuntutan serta  tugas  lain  yang  ditetapkan  berdasarkan undang-undang.  Pasal  13  KUHAP  disebutkan bahwa  jaksa  merupakan  penuntut  umum  yang diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. c.  Pengadilan Pengadilan merupakan tempat
berlangsungnya  proses  peradilan,  sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri  berada  ditangan  lembaga  kehakiman. Hal  ini  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.  Tugas  ini  meliputi  pengadilan negeri,  pengadilan  tinggi,  dan  mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta  berkewajiban  untuk  mewujudkan  suatu peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  sesuai  dengan  asas  peradilan  yang ditetapkan oleh KUHAP.
d.  Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga  pemasyarakatan  merupakan lembaga  terakhir  yang  berperan  dalam  proses peradilan  pidana.  Sebagai  tahapan  akhir  dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan  mengemban  harapan  dan tujuan  dari  sistem  peradilan  pidana  yang diantaranya  berusaha  agar  pelaku  tindak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pidana  tidak  lagi  mengulangi  tindak  pidana yang pernah dilakukannya. e.  Advokat
Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi memberi  jasa  hukum,  baik  didalam  maupun diluar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan berdasarkan  ketentuan  undang-undang.  Jasa hukum  adalah  jasa  yang  diberikan  advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2003  Tentang  Advokat,  maka advokat  juga  menjadi  bagian  (subsistem)  dari sistem  peradilan  pidana,  hal  ini  ditegaskna dalam  Pasal  5  ayat  (1)  undang-undang tersebut  yang  menyebutkan  bahwa  advokat berstatus  sebagai  penegak  hukum,  bebas  dan mandiri  yang  dijamin  oleh  hukum  dan peraturan perundang-undangan.

## 2. Landasan Konsep.
Konsepsi  adalah  bagian  terpenting  dari  teori, peranan  konsepsi  dalam  penelitian  ini  untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Menurut Burhan Ashshofa,  suatu  konsep  merupakan  abstraksi mengenai  suatu  fenomena  yang  dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik  kejadian,  keadaan,  kelompok, atau  individu  tertentu. 33 Oleh  karena  itu  dalam penelitian  ini  menggunakan  konsep-konsep sebagai berikut :
a.  Penindakan  adalah  adalah  proses,  cara,
perbuatan  menindak 34 yaitu  tindakan  yang dilakukan bagi anggota polisi yang melewati kewenangannya.
33 Burhan  Ashshofa ,  Metodologi  Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 19.
34 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1277.
b.  Propam (Profesi dan Pengamanan) adalah unsur  pelaksana  staf    khusus  Polda  yang berada  di  bawah  Kapolda.  Bidang  Propam (BidPropam) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban  profesi,  pengamanan  internal, penegakan  disiplin  dan  ketertiban  di lingkungan  Polda,  termasuk  pelayanan pengaduan  masyarakat  Tentang  adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS  termasuk  pemberian  rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku
c.  Polisi  Lalu  Lintas  adalah  unsur  pelaksana yang  bertugas  menyelenggarakan  tugas kepolisian mencakup
penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan  masyarakat  dan  rekayasa  lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau  kendaraan  bermotor,  penyidikan kecelakaan  lalu  lintas  dan  penegakan hukum  dalam  bidang  lalu  lintas,  guna memelihara  keamanan,  ketertiban  dan kelancaran lalu lintas.
d.  Melampaui kewenangannya dalam menjalankan  tugas  adalah  melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangannya,  memiliki  maksud  yang menyimpang  walaupun  perbuatan  sudah sesuai  dengan  peraturan  serta  berpotensi merugikan negara.

## G.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  upaya  untuk menemukan,  mengembangkan  dan  menguji kebenaran  suatu  pengetahuan  dimana  usaha tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan metode  ilmiah. 45 Metode  penelitian  berisikan uraian  tentang  metode  atau  cara  yang  peneliti
45 Sutrisno  Hadi, Metodologi  Riset ,    Andi  Offset, Yogyakarta, 2009,  hlm. 3

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
gunakan untuk memperoleh data atau informasi. 46 Metode  penelitian  ini  berfungsi sebagai  pedoman  dan  landasan  tata  cara dalam  melakukan  oprasional  penelitian  untuk menulis  suatu  karya  ilmiah  yang  peneliti lakukan.
Penelitian hukum pada dasarnya dibagi  dalam  2  (dua)  jenis  yaitu  penelitian normatif  dan  penelitian  empiris.  Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula  penelitian  kepustakaan,  sedangkan  yang dimaksud  dengan  penelitian  empiris  adalah penelitian  secara  langsung  di  masyarakat  ada yang  melalui  questioner  (daftar  pertanyaan) ataupun wawancara langsung. 35

## 1.  Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah,  menjelaskan  serta  menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada  tujuan  penelitian  ini.  Tujuan  dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran  suatu  gejala  atau  frekuensi adanya  hubungan  tertentu  antara  gejala  dan gejala lain dalam masyarakat. 36 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh istilah-istilah  yang  digunakan  dalam  aturan undang-undang secara konsepsional,
46 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105
35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali Pers, Jakarta,  2015, hlm.  1.
36 Kontjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 2007, hlm.  42.
sekaligus  mengetahui  penerapannya  dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 37
Ditinjau  dari  sudut  metode  yang dipakai  maka  penelitian  ini  dapat  digolongkan dalam  jenis  penelitian  hukum  sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh  berlakunya  hukum  positif  terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian  ini  penulis  langsung  melakukan penelitian  pada lokasi  atau  tempat  yang  diteliti guna  memberikan  gambaran  secara  lengkap dan  jelas  tentang  permasalahan  yang  sedang diteliti.  Selain  itu  dalam  penelitian  hukum sosiologis  melihat  korelasi  antara  hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap  efektifitas  berlakunya  hukum dalam masyarakat.
Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri Manudji  bahwa  penelitian  hukum  sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap  efektifitas  hukum. 38 Penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris  hendak  mengadakan pengukuran  terhadap  peraturan  perundang- undangan  tertentu  mengenai  efektivitasnya, maka  definis-definisi  operasionil  dapat  diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

## 2.  Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis yang memberikan argumentasi- argumentasi  terhadap  hasil  penelitian  yang telah dilakukan, memberikan perspektif (penilaian)  mengenai  benar  atau  salah  atau apa  yang  seharusnya  dan  semestinya  atau bagaimana  menurut  hukum  yang  berlaku
37 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.  310
38 Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, Op.Cit , h. 45

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terhadap fakta atau peristiwa-peristiwa kongkrit yang diungkapkan di dalam penelitian. 39 Penelitan ini berupaya untuk memberikan  justifikasi  atau  penilaian  benar atau  salah  atau  bagaimana  seharusnya  dan semestinya  menurut  ketentuan  hukum  yang berlaku terhadap peristiwa kongkrit di lapangan,  misal  peristiwa  kongrit  tersebut dapat  dideskripsikan  dari  penerapan  sanksi kepada  anggota  Polri  atas  pelanggaran  kode etik.  Sifat  penelitian  ini  selain  berupaya mejelaskan  hubungan  antar  variabel  di  dalam penelitian ini, juga menggambarkan  (deskripsi) mengenai fakta-fakta hukum, sekaligus menganalisa dengan argumentasi-argumentasi normatif  untuk  memberikan  justifikasi  atau penilaian  benar  atau  salah  menurut  hukum atau  bagaimana  seharusnya  menurut  hukum terhadap fakta atau peristiwa kongkrit tersebut. 40

## 3.  Sumber data.
Sumber data penelitian ini adalah : a.  Data primer.
Sumber  data  utama,  dalam  penelitian  ini  juga
digunakan  data  primer  sebagai  data pendukung yang
diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak  yang  telah  ditentukan  sebagai informan  atau  narasumber  dikhususkan untuk  pemecahan  masalah  yang  masih memerlukan  informasi  lebih  lanjut  dalam memastikan  validitas  data-data  sekunder yang telah diperoleh. Dalam wawancara ini akan  diperoleh  data  dari  sumber  pertama, dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Bidang Propam Polrestabes Medan. b.  Data sekunder
39 Ibid, hlm. 183
40 Ibid , hlm. 31
Data  sekunder  yang  dimaksud  antara  lain meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tertier berupa norma dasar, perundang- undangan,  hasil  penelitian  ilmiah,  buku- buku, dan lain-lain sebagainya. 41
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data sekunder yang diperoleh melalui :
1)  Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat  sebagai  landasan  utama yang  dipakai  dalam  rangka  penelitian diantaranya  adalah  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,    Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  KEP/01/ VII/2003  Tentang  Naskah  Kode  Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
2)  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen-dokumen  resmi yang  meliputi  buku-buku  teks,  kamus hukum. 42
3)  Bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk
41 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30
42 Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum , Edisi Pertama  Cetakan  keenam ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 141.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atau penjelasan terhadap bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Penulis menggunakan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia.  Penulis  dalam  hal  ini menggunakan  sumber  data  lain,  yaitu bahan  non  hukum, 43 yaitu  bahan  yang merupakan  bukan  berasal  dari  hukum tetapi dipandang perlu untuk penulisan serta  mempunyai  kaitan  dengan  topik penelitian.
4.  Teknik Pengumpulan Data
a.  Wawancara ( Interview )
Wawancara  atau interview merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan  data  dengan  pola
khusus  yaitu  dalam  bentuk  interaksi dimana pewawancara mengajukan
pertanyaan seputar masalah penelitian kepada  responden.  Dalam  melakukan wawancara ini,
pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur  yang  merupakan  suatu metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada
responden.
b.  Studi Kepustakaan
Mengkaji,  menelaah  dan  menganalisis berbagai  literatur  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti.
5.  Alat Pengumpul data
a.  Studi Dokumen
memperolah  data  sekunder  perlu dilakukan studi dokumetasi yaitu dengan  cara  mempelajari  peraturan- peraturan,  teori  dan  dokumen  lain berhubungan dengan penindakan
43 Ibid .,hlm. 143.
Propam  (Profesi  can  Pengamanan) terhadap anggota polisi lalu lintas yang melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas.
b.  Pedoman Wawancara
Pedoman Wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang  terstrutur  dan  telah  ditetapkan oleh pewawancara dalam
mengumpulkan  data-data  penelitian. Para  informan  yang  dipilih  untuk mendukung penelitian ini yaitu :
1)  Kepala Bidang Propam
2)  Anggota  Kepolisian  Resort  Kota
Besar Kota Medan.

## 6.  Analisa Data
Data penelitian dianalisis secara kualitatif  artinya  data  yang  berdasarkan  uraian kalimat  atau  data  tidak  dianalisis  dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden  secara  tertulis  ataupun  lisan  dan perilaku  nyata  yang  diteliti  dan  dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh. 44 Sedangkan metode  berpikir  yang  digunakan  penulis  yaitu deduktif, yakni  pengerucutan  dari  bagian umum  yang  merupakan  permasalahan  umum kepada permasalahan yang lebih khusus. 45

## II.  PEMBAHASAN
A.  Faktor Penyebab Penyalahgunaan
Wewenang  Yang  Dilakukan  Oleh  Polisi Lalu Lintas Di Polrestabes Medan
1.  Polisi Republik Indonesia (Polri).
a.  Pengertian Polisi Republik Indonesia.
Menurut  Pudi  Rahardi  bahwa  polisi dan  kepolisian  memiliki  arti  yang  berbeda
44 Soerjono Soekanto, Op.Cit , hlm. 32
45 Ibid ., hlm. 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dinyatakan  bahwa  istilah  polisi  adalah  sebagai organ  atau  lembaga  pemerintahan  yang  ada dalam  negara,  Sedangkan  istilah  kepolisian adalah  sebagai  organ  dan  sebagi  fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga
pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara.
Sedangkan  sebagai  fungsi,  yakni  tugas  dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan  fungsinya,  antara  lain pemeliharaan keamanan,
ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat. 46
Menurut  Pasal  1  butir  1  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang  berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan”.
Cendekiawan  di  bidang  Kepolisian menyatakan  bahwa  dalam  kata  Polisi  terdapat 3 pengertian, yaitu: a.  Polisi sebagai fungsi.
b.  Polisi sebagai organ kenegaraan.
c.  Polisi sebagai pejabat/tugas. 47
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  fungsi  Polri adalah:  “Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat,penegakan  hukum,  perlindungan,
pengayoman, dan
pelayanankepada masyarakat”.
Polri dalam menjalankan fungsi sebagai  aparat  penegakan  hukum,  polisi  wajib memahami  asas-asas  hukum  yang  digunakan
46 Pudi Rahardi, Profesionalisme  dan Reformasi Polri , Laskbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 5
47 Ibid., hlm. 6
sebagai bahan
pertimbangan dalam
pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut: a.  Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya  sebagai  penegak  hukum  wajib tunduk pada hukum.
b.  Asas  kewajiban,  merupakan  kewajiban polisi  dalam  menangani  permasalahan masyarakat  yang  bersifat  diskresi,  karena belum diatur dalam hukum.
c.  Asas
partisipasi, dalam rangka
mengamankan lingkungan masyarakat polisi  mengkoordinasikan  pengamanan Swakarsa  untuk  mewujudkan  ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
d.  Asas  preventif,  selalu  mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
e.  Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi  lain  agar  tidak  menimbulkan permasalahan  yang  lebih  besar  sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi. 48
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  diatur  juga  tentang  tujuan dari  Polri  yaitu:  “Kepolisian  Negara  Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta terbinanya  ketenteraman  masyarakat  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Kedudukan  Polri  sekarang  berada  di bawah  Presiden  menurut  Pasal  8  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang menyatakan:
a.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
berada di bawah Presiden.
b.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan  tugasnya  bertanggung  jawab
48 Ibid. , hlm.7.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepada  Presiden  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.

## 2.  Tugas  dan  Wewenang  Polisi  Republik Indonesia
Tugas  dan  wewenang  Polri  di  atur dalam  Bab  III  mulai  Pasal  13  sampai  14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Tugas, fungsi,  dan  kewenangan  dijalankan  atas kewajiban  untuk  mengadakan  pengawasan secara  intensif  dan  bila  perlu  dengan  paksaan yang  dilakukan  dengan  cara  melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan,  dan  memaksa  yang  diperintah untuk  melaksanakan  kewajiban  umum  tanpa perantara pengadilan. 49
Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa  tugas pokok  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia adalah:
a.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b.  Menegakkan hukum.
c.  Memberikan  perlindungan,  pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:
a.  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13,
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia bertugas.
b.  Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
49 Sadjijono, Hukum  Kepolisian  Perspektif Kedudukan  dan  Hubungan  Dalam  Hukum  Administrasi , LaskBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 14
c.  Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan
kelancaran lalu lintas di jalan.
d.  Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
e.  Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional.
f. Memelihara ketertiban dan  menjamin keamanan umum.
g.  Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil,  dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
h.  Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
i. Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik  dan  psikologi  kepolisian  untuk kepentingan tugas kepolisian.
j. Melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta benda,  masyarakat,  dan  lingkungan  hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana  termasuk  memberikan  bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
k.  Melayani  kepentingan  warga  masyarakat untuk  sementara  sebelumditangani  oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannyadalam lingkup tugas
kepolisian.
m.  Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
n.  Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  Menurut  semboyan  Tribrata, tugas  dan  wewenang  Polri  adalah:  Kami Polisi Indonesia:
1)  Berbhakti  kepada  Nusa  dan  Bangsa dengan penuh Ketaqwaan
TerhadapTuhan Yang Maha Esa.
2)  Menjunjung  tinggi  kebenaran,  keadilan dan  kemanusiaan  dalam  menegakkan hukum  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3)  Senantiasa  Melindungi,  mengayomi dan  Melayani  masyarakat  dengan
Keikhlasan utuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

## 3.  Tugas  dan  Wewenang  Polri  dalam Bidang Lalu Lintas
Polisi  lalu  lintas  adalah  bagian  dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan  (spesifikasi)  dari  tangan  polisi pada  umumnya. 50 Polisi  lalu  lintas  yang diberikan  tugas  yang  khusus  ini,  maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  pokok  yang  dibebankan  kepada setiap  anggota  POLRI,  karena  itu  berhadapan dengan  keadaan  yang  dapat  mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnyapolisi lalu lintas pun harus bertindak.
Polisi  Lalu  Lintas  adalah  bagian  dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-
50 Adrianus  Meliala, Problema  Reformasi  Polri, Trio Repro, Jakarta, 2012, hlm. 16.
pegawai  lalu  lintas  di  jalan-jalan.  Tugas  polisi lalu  lintas  dapat  dibagi  dalam  dua  golongan besar, yaitu:
a.  Operatif:
1)  Memeriksa kecelakaan lalu lintas.
2)  Mengatur lalu lintas.
3)  Menegakkan Hukum lalu lintas.
b.  Administratif:
1)  Mengeluarkan Surat Izin Mengemudi.
2)  Mengeluarkan Surat Tanda Kendaraan
Bermotor. 3)  Membuat statistik/grafik dan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan lalu lintas. 51
Fungsi  Kepolisian  Bidang  Lalu  Lintas (fungsi Lantaspol) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
a.  Penegakan  hukum  lalu  lintas  ( Police Traffic  Law  Enforcement ),yang  dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan,  dan  patroli  lalu  lintas  dan represif yaitu penindakan hukum terhadap para  pelanggar  lalu  lintas  dan  penyidikan kecelakaan lalu lintas.
b.  Pendidikan  masyarakat  tentang  lalu  lintas ( Police Traffic Education ).
c.  Enjinering  lalu  lintas  ( Police  Traffic Enginering ).
d.  Registrasi  dan  identifikasi  pengemudi serta kendaraan bermotor. 52 Polisi lalu lintas dalam
penyelenggaraan fungsi Lantaspol berperan: a.  Aparat penegak hukum perundang- undangan  lalu  lintas  dan  peraturan pelaksananya.
b.  Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisisan Umum.
c.  Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas.
d.  Aparat  pendidikan  lalu  lintas  terhadap masyarakat.
e.  Penyelenggaran  registrasi  dan  identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
f. Pengumpul  dan  pengelola  data  tentang lalu lintas
g.  Unsur  bantuan  pengelola  data  bantuan teknis  melalui  unit-unit  patroli  jalan  raya (PJR). 53
51 Andi  Darmanto, Tugas  dan  Kewenangan  Polri (Satuan Lalulintas) , Mizan, Bandung, 2017, hlm. 64
52 Ibid., halaman 65
53 Suroso, Tugas  dan  Wewenang  Polisi  Lalu Lintas  Dalam  Praktik  Penegakan  Hukum  Pidana ,  Ghalia Indonesia, Jakarta,  2015, hlm. 47

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penegakan hukum lalu lintas merupakan  bagian  dari  fungsi  Polisi  lalu  lintas yang  berkewajiban  agar  Undang-Undang  lalu lintas  ditaati  oleh  setiap  pemakai  jalan. Berdasarkan  fungsinya,  kegiatan  penegakan hukum  lalu  lintas  dapat  dikelompokkan  ke dalam dua bagian yaitu:
a. Preventif
Meliputi  kegiatan-kegiatan  pengaturan  lalu lintas,  penjagaan  lalu  lintas,  pengawalan  lalu lintas,  patroli  lalu  lintas  dimana  dalam pelaksanaannya  kegiatan-kegiatan  tersebut merupakan  suatu  sistem  keamanan  lalu  lintas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
b. Represif
Meliputi  penindakan  pelanggaran  dan penyidikan lalu lintas, dimana
penindakan  lalu  lintas  meliputi  penindakan secara  edukatif  yaitu  melakukan  penindakan terhadap  pelanggar  lalu  lintas  secara  simpatik dengan  memberikan  teguran  atau  peringatan terhadap  pelanggar  lalu  lintas.  Sementara penindakan  secara  yuridis  dapat  diartikan sebagai  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas secara  hukum  yang  meliputi  penindakan dengan menggunakan tilang, serta penindakan terhadap  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  yang menimbulkan
korban jiwa dengan menggunakan ketentuan penyidikan. 54 B.  Faktor Penyebab Penyalahgunaan Wewenang  yang  Dilakukan  Oleh  Polisi
Lalu Lintas
Polisi  adalah  profesi  mulia (nobile officum) sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya  yang  memberikan  perlindungan  dan
pengayoman kepada
masyarakat. 55
Prakteknya polisi dalam menjalankan tugasnya dapat juga melakukan penyalahgunaan wewenang.
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang, misalnya  oleh  faktor  ekonomi.  Dalam  hal  ini, terkait  dengan  kurangnya  penghasilan  yang diperoleh seorang aparat kepolisian yang tidak
54 Ibid ., hlm. 50
55 Anton Tabah, Op. Cit , hlm 359
sebanding  dengan  tingginya  kebutuhan  biaya hidup  sehingga  berpengaruh  pada  perilaku untuk  mencari  penghasilan  lebih.  Keadaan  ini juga semakin di dukung oleh banyaknya anak- anak  yang  mengendarai  kendaraan  bermotor khususnya roda dua yang belum memiliki surat izin mengemudi, tentunya peluang ini membuat para  pelanggar  tersebut  harus  berurusan dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini polisi  lalu  lintas.  Kesempatan  seperti  ini dimanfaatkan  untuk mendapatkan  penghasilan tambahan. 56
Selain  faktor  ekonomi,  kedekatan emosional  dengan  aparat  kepolisian  juga mempengaruhi  terjadinya  pelanggaran  dalam penaggulangan lalu lintas. Kedekatan emosional  dalam  hal  ini  meliputi  persamaan asal  daerah,  adanya  hubungan  keluarga, kesamaan  profesi,  serta  hal-hal  lainnya  yang menjadikan  mereka  memiliki  latar  belakang yang sama dalam suatu hal tertentu. 57
Kenyataannya  selain  faktor  ekonomi yang dialami oleh aparat kepolisan serta faktor kedekatan emosional aparat kepolisian dengan masyarakat tertentu  ada juga  hal-hal lain  yang mempengaruhi aparat kepolisian dalam menjalankan  tugasnya  menimbulkan  reaksi dari berbagai masyarakat. hal-hal yang perlu di benahi  terkait  perilaku  aparat  kepolisian adalah:
1.  Masih  ada  pelanggaran  yang  dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan pelanggran lalu lintas. 2.  Polisi bersikap arogan terhadap masyarakat.
3.  Terkadang  polisi  tidak  mematuhi  prosedur dalam menjalankan tugas.
4.  Masih  banyak  aparat  kepolisian  yang menerima uang sogokan dari para pelanggar.
56 Hariandja, Disiplin  Berlalu  Lintas  di  Jalan Raya, Airlangga, Jakarta, 2012, hlm. 56.
57 Ibid ., hlm. 58

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
5.  Polisi  bersikap  kasar  terhadap masyarakat dan terkesan mencari-cari kesalahan.
6.  Terdapat  aparat  kepolisian  yang  tidak memenuhi kelengkapan kendaraannya sendiri.
7.  Masih  banyaknya  terjadi  pelanggaran  lalu lintas. 58
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  polisi dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  seperti  dalam  Pasal  30  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  80  tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan yang  mengemukakan  bahwa  pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  dilakukan  setelah  adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat  pemberian  surat  tilang  dengan  cara penitipan  kepada  bank  yang  ditunjuk  oleh pemerintah.  Ketentuan  tersebut  diketahui  oleh masyarakat sehingga masyarakat beranggapan  bahwa  polisi  dalam menjalankan tugasnya telah melakukan pelanggaran.
Perilaku  aparat  kepolisian  lalu  lintas sangat  berpengaruh  terhadap  citranya  di mata masyarakat, hal ini menimbulkan dampak yang buruk  bagi  masyarakat  terkait ketaatan  hukum masyarakat. 59 Kebanyakan  masyarakat  tidak takut  melakukan  pelanggaaran  lalu  lintas dengan  tidak  khawatir  dirinya  berkendara tanpa  surat-surat  kendaraan  dan  tidak  begitu peduli untuk memenuhi kelengkapan kendaraannya karena
masyarakat beranggapan  jika  tertangkap  oleh  polisi  dapat diselesaikan  dengan  memberi  uang  sogokan. Bukannya  membentuk  karakter  masyarakat
58 Kunarto, Analisis  Data  Personil  Dan  Dimensi Permasalahannya  Dalam  Rangka  Menunjang  Operasional Kepolisian  Republik  Indonesia, Cipta  Manunggal,  Jakarta, 2004, hlm. 67.
59 Sudarso, Perilaku  Berlalu  Lintas  Remaja  di Perkotaan.Jurnal Masyarakat, Kebudayaan  dan Politik , Th XIII. No 2, Jakarta, 2017, hlm. 45.
yang  taat  hukum  melainkan  memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk melanggar hukum dan menjadikan masyarakat memandang  rendah  aparat  kepolisian  tanpa ada  rasa  segan  padahal  polisi  merupakan penegak hukum dan panutan bagi masyarakat.
Menurut  hasil  wawancara    dengan AKBP Juliani Prihatini, Kasatlantas Polrestabes Medan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas terkait pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh masih  adanya  ketidakpedulian  masyarakat khususnya  orang  tua  dalam  memberikan pengertian  pada  anak-anaknya  untuk  tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, anggapannya  bahwa  masalah  lalu  lintas adalah tugas polisi lalu lintas semata sehingga masih  banyak  ditemukan  pelanggaran  lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak/pelajar. 60
Perilaku-perilaku  menyimpang  yang  di lakukan oleh aparat kepolisian juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran  dalam  penaggulangan  tindak pidana  lalu  lintas.  Perilaku  menyimpang tersebut yaitu berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya  untuk  menghasilkan  sesuatu yang  diinginkan.  Hal-hal  yang  melanggar peraturan  dan  kode  etik  kepolisian  mereka abaikan  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi mereka,  disisi lain masyarakat  sebagai  korban merasa  diuntungkan  karena  mereka  diberikan pilihan  atau  lebih  tepatnya  solusi  yang  lebih mudah dibandingkan untuk mengikuti prosedur dan  aturan  yang  berlaku  yang mereka  anggap berat dan membuang-buang waktu. 61
Meskipun
membawa sejumlah keuntungan,  hal-hal  yang  seperti  ini  dapat
60 Hasil  wawancara  dengan  AKBP  Juliani Prihatini,  Kasatlantas  Polrestabes  Medan,  Tanggal  11 Maret 2019.
61 CST.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Rineka  Cipta. Jakarta, 2005, hlm. 75.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menimbulkan  opini  dan  akan  berkembang dikalangan  masyarakat  sehingga  memberikan dampak  yang  negatif  bagi  citra  kepolisian kedepan,  bukannya  menjadi  bahan  renungan bagi  sebagian  oknum  aparat  kepolisian sehingga  aturan-aturan  mengenai  lalu  lintas diterapkan  sebagaimana  mestinya  sekaligus dapat mengubah opini dan tanggapan- tanggapan  dari  masyarakat  tentang  perilaku oknum aparat kepolisian, tetapi dalam realitanya  ini  menjadi  suatu  hal  yang  bisa dikatakan  menarik  dan  membawa  keuntungan yang  besar  bagi  mereka.  Sebaiknya  setiap pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dalam  hal  ini pelanggaran  lalu  lintas  harus  ditindaki  oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan sikap profesional dan
tentunya menjunjung tinggi hak asasi manusia. 62
Penyalahgunaan wewenang polisi tidak  terlepas  dari  kewenangan  diskresi    yang diberikan  kepada  polisi  itu  sendiri.  Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan  Kepolisian  yang  bersumber  pada asas kewajiban
umum Kepolisian ( plichtmatigheids  beginsel )  yaitu  suatu  asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak menurut  penilaiannya  sendiri,  dalam  rangka kewajiban  umumnya  menjaga,  memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 63
Penyalahgunaan
jabatan dan wewenang  juga  bisa  dilakukan  oleh  polisi  lalu lintas  dalam  menjalankan  tugasnya.  Di  tengah masyarakat  sudah  bukan  rahasia  lagi  bahwa polisi  lalu  lintas  dalam  melaksanakan  tugas
62 Ibid ., hlm. 78.
63 HR.    Abdussalam, Hukum  Kepolisian  Sebagai Hukum  Positif  dalam  Disiplin  Hukum .  Restu  Agung,  Jakarta. 2009, hlm. 112.
dapat menyalahgunakan kewenangannya.
Seperti  misalnya  meminta  sejumlah  uang tertentu  kepada  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas agar tidak ditilang, intimidasi terhadap tersangka  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  dan masih banyak lagi. 64
Menurut  hasil  wawancara  dengan AKBP Juliani Prihatini, Kasatlantas Polrestabes Medan disebutkan bahwa kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan  adanya  kesan  yang  kuat  dalam masyarakat bahwa Polri lamban, tidak tanggap,  diskriminatif  dan  kurang  profesional dalam menangani laporan pengaduan masayrakat,  ditambah  lagi  sikap  perilaku anggota  Polri  yang  belum  santun  dalam memberikan pelayanan. 65
Polisi  memang  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  penegakan  hukum  berdasar undang-undang,  tetapi  mereka  juga  dibebani tanggung jawab untuk menjalankan
kewenangannya secara benar dan
bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat  lain  secara  hukum  dapat  meminta pertanggungjawaban  aparat  penagak  hukum sebagai pribadi pejabat bila  melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum  dan  bertindak  sewenang-wenang  yang melanggar hak-hak asasi warga negara. 66
Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis  diatur  pada  Pasal  18  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  yaitu  untuk  kepentingan umum,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya dapat bertindak menurut
64 Ibid., hlm. 114.
65 Hasil  wawancara  dengan  AKBP  Juliani Prihatini,  Kasatlantas  Polrestabes  Medan,  Tanggal  11 Maret 2019.
66 CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op. Cit ., hlm. 80.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penilaiannya sendiri, hal tersebut mengandung maksud  bahwa  seorang  anggota  Polri  yang melaksanakan  tugasnnya  di  tengah  tengah masyarakat  seorang  diri,  harus  mampu mengambil keputusaan berdasarkan penilaiannya  sendiri  apabila  terjadi  gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila  timbul  bahaya  bagi  ketertiban  dan keamanan umum. 67
Diskresi  polisi  dapat  pula  diartikan sebagai  wewenang  pejabat  polisi  untuk memilih  bertindak  atau  tidak  bertindak  secara legal  atau ilegal  dalam menjalankan  tugasnya. Diskresi  membolehkan  seorang  polisi  untuk memilih  diantara  berbagai  peran  (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi  masyarakat)  taktik  (menegakkan undang-undang  lalu  lintas  dengan  berpatroli atau  berjaga  pada  suatu  tempat)  ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan
tugasnya. 68
Penggunaan  diskresi  oleh  penegak hukum  terlepas  dari  ada  dan  tidaknya intervensi  dari  atasan  yaitu  disuatu  sisi berdampak  positif    terhadap  penegakan hukum,  meskipun  dalam  keadaan  atau  situasi tertentu  demi  kepentingan  hukum  harus melanggar  hukum,  tetapi  disisi  lain  dapat menimbulkan masalah sendiri kepada Polri jika diskresi  berupa  kebijaksanaan  merupakan suatu  tindakan    yang  melanggar  hukum  atau jika kebijaksanaan tersebut terselubung sesuatu  atau  terdapat  suatu kickback dari  si pencari keadilan. 69
67 Darmoko  Y.W.  dan  Arya  Putra  N.K, Diskresi Hakim  Sebuah  Instrument  Menegakkan  Keadilan  Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Alfabeta, Bandung, 2013,  hlm.
89.
68 Ibid ., hlm. 91.
69 Marwan  Effendi, Diskresi,  Penemuan  Hukum, Korporasi  dan  Tax  Amnesty  Dalam  Penegakan  Hukum , Referensi, Jakarta, 2012,  hlm.20.
Diskresi dalam hubungan antara warga negara  dan  penguasa  ternyata  menimbulkan masalah,  sebabnya  adalah  bilamana  alat penguasa  bebas  menetapkan  atas  dasar keinginannya sendiri hal-hal yang akan merugikan  warga  negara. 70 Di  dalam
kekuasaan diskresi inilah polisi diberi kebebasan  menurut  pertimbangannya,  apakah ia  akan memeriksa  seseorang,  menahan,  atau membebaskannya berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum yang telah diinterprestasikannya.
Keberadaan hak diskresi dengan memberi  kewenangan  polisi  dalam  mengambil keputusan di lapangan membuka peluang bagi polisi  untuk  melakukan  negosiasi  atau  tawar- menawar  dengan  pelanggar  lalu  lintas  untuk memberi  imbalan  kepada  oknum  petugas. 71
Tindakan yang dilakukan oknum polisi tersebut menimbukan  citra  negatif  bagi  kepolisian. Kemerosotan citra Polri tersebut hampir merata di  semua  bidang  tugas  dan  wewenangnya, termasuk dalam praktek penegakan hukum.
Munculnya  kasus-kasus  kriminal  yang dilakukan  oleh  oknum  polisi  tersebut  telah menimbulkan  citra  yang  negatif  terhadap  Polri sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat  terhadap  cara-cara  kerja  yang dilakukan  oleh  Polri.  Fenomena  seperti  itu tampaknya  terpola  juga  dalam  praktik-praktik penanggulangan  tindak  pidana  pelanggaran lalu lintas. Secara khusus mengenai penanganan  kasus  pelanggaran  lalu  lintas jalan  raya,  bahwa  denda  damai  dalam penanganan  kasus  pelanggaran  lalu  lintas telah menjadi kebiasaan.
Petugas cenderung bersepakat dengan  pelanggar  untuk  membayar  sejumlah
70 Roeslan  Saleh, Dari  Lembaran  Kepustakaan Hukum Pidana .  Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 155.
71 Tabah  Anton, Polri  dan  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Majalah  Unisia  No.  22  Tahun  XIV,  Jakarta, 2004, hlm. 17.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
uang  di  bawah  ketentuan  hukum  agar pelanggarannya  tidak  diproses,  dan  uang damai  tersebut  tentu  saja  tidak  masuk  kas negara.  Di  pihak  lain,  citra  polisi  yang  korup tersebut  disebabkan  pula  oleh  sikap  khalayak yang  terlanjur  tidak  mau  repot,  karena  selalu dibayangi  oleh  prosedur  hukum  yang  berbeli- belit sehingga mendorong khalayak untuk lebih memilih  jalan  pintas  dengan  membayar  denda damai.  Cerita-cerita  miring  tentang  sikap  dan tindakan Polri yang demikian itu, dapat disimak dalam  penanganan  kasus-kasus  tilang  (bukti pelanggaran)  kendaraan  bermotor  selama  ini. 72
Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi penyalahgunaan  wewenang  kepolisian  lalu lintas  dalam  menjalanjkan  tugasnya  adalah sebagai berikut:
1.  Faktor  perundang-undangan  (substansi hukum).
Faktor perundang-undangan (substansi hukum) mempengaruhi pelaksanaan  diskresi  adalah  agar  setiap
anggota kepolisian yang melaksanakan diskresi  memiliki  kepastian  hukum  dan  dapat mempertanggung
jawabkannya segala tindakan yang dilakukannya secara hukum. 73
Tindakan  diskresi  yang  ditempuh bertujuan  untuk  mendapatkan  rasa  adil  bagi semua  pihak  dan  tetap  menjunjung  tinggi  Hak Asasi  Manusia,  juga  terdapat  pembatasan- pembatasan  dan  pertanggung  jawabannya, sekalipun  hal  tersebut  tidak  terdapat  dalam KUHP  akan  tetapi  pada  hakekatnya  untuk menjaga  kepastian  hukum  dan  ketertiban dalam  masyarakat. 74 Oleh  sebab  itu  semua
72 Ibid.
73 M.  Faal. Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi (Diskresi Kepolisian ). Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 23.
74 F.  Anton  Susanto. Kepolisan  dalam  Upaya Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Rineka  Cipta,  Jakarta,  2004, hlm. 12
tindakan  yang  dilakukan  penyidik  harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Praktek  kepolisian  di Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Kota  Besa Medan mengenyampingkan hukum atau menghentikannya atas pertimbangan- pertimbangan  atau  atas  permohonan  pihak yang berkepentingan. 75
2.  Faktor penegak hukum (manusia).
Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan  mempunyai  hubungan  timabl  balik yang  erat  dengan  masyarakatnya. 76 Hukum
merupakan tumpuan
harapan dan
kepercayaan  masyarakat  untuk  mengatur pergaulan  hidup  bersama.  Hukum  merupakan perwujudan  atau  manifestasi  dari  nilai-nilai kepercayaan.  Oleh  karena  itu  penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya  dipercaya  dan  menegakan  wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan  nilai-nilai  kepercayaan  di  dalam masyarakat.
Kebijakan  yang  akan  ditempuh  akan mencakup  bidang  kegiatan  penegakan  hukum pertama-tama  ditujukan  guna  meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. 77 Dalam  rangka  ini  maka  akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi  serta  penyerasian  tugas-tugas instansi  aparat  penegak  hukum.  hal  ini dilakukan  antara  lain  dengan  menertibkan fungsi,  tugas,  kekuasaan  dan  wewenang lembaga-lembaga  yang  bertugas  menegakkan hukum  menurut  profesi  ruang  lingkup  masing-
75 Hasil  wawancara  dengan  AKBP  Juliani Prihatini,  Kasatlantas  Polrestabes  Medan,  Tanggal  11 Maret 2019.
76 Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum, Publishing, Yogyakarta, 2005, hlm. 31.
77 M. Faal, Op. Cit ., hlm. 25.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masing  serta  didasarkan  atas  sistem  kerja sama yang baik. Menurut Soerjono
Soekanto menyebutkan  bahwa:  inti  dan  arti  penegakan hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 78 Faktor penegak
hukum yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu lintas dapat diketahui berdasarkan kualitas dan kuantitas  anggota  kepolisian. Kualitas  anggota kepolisian  dilihat  dari  profesionalisme  kerja polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum,  yang dituntut  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya secara profesional terutama dalam
mempergunakan  wewenang  diskresi  yang dimilikinya  dan  Setiap  polisi  melakukan  tugas berdasarkan sumpah jabatan dan berkewajiban untuk melaksanakan profesionalisme kerja secara maskimal. 79
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan  wewenang  kepolisian  lalu lintas  dalam  menjalankan  tugasnya  adalah faktor  manusia  (iman),  faktor  pendidikan (pengetahuan tentang hukum) dan kesejahteraan  dari  anggota  polisi  itu  sendiri
(faktor ekonomi). 80
Kuantitas anggota kepolisian  dilihat  dari  idealnya  jumlah  anggota dalam melakukan pengaturan lalu lintas.
Faktor  kuantitas  anggota  polisi  yang terbatas  ini  dapat  menghambat  pelaksanaan
78 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.3.
79 M. Faal, Op. Cit ., hlm. 26.
80 Ibid., hlm. 28.
tugas  penertiban  lalu  lintas  dan  jalan  raya. Polisi  harus  benar-benar  mampu  menerapkan batasan-batasan  dalam  diskresi  kepolisian, sehingga diskresi yang dilakukan demi kepentingan tugas-tugas kepolisian dan kepentingan  umum,  meskipun  polisi  telah diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang untuk  mengambil  tindakan  lain  tersebut  tetap saja  polisi  harus  bisa  untuk  mempertanggung jawabkan  atas  segala  tindakan  dan  keputusan yang  telah  diambil  dalam  melaksanakan tugasnya. 81
3.  Faktor masyarakat.
Faktor masyarakat yang dapat
mempengaruhi  pelaksanaan  diskresi  adalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat.  Masyarkat  menyadari  bahwa pelanggaran  lalu  lintas  adalah  suatu  kejadian di  luar  kehendak  dan  sama  sekali  tidak diinginkan  sehinggga  mereka  menghendaki adanya  perdamaian  di  luar  pengadilan,  sebab apabila  hal  tersebut  diteruskan  melalui  jalur hukum  maka  permasalahan  akan  menjadi panjang.
Adanya  kesadaran  masyarakat  ini maka  ditempuhlah  upaya  perdamaian  dan pihak  kepolisian  dengan  kewenangan  diskresi yang  dimilikinya  menjadi  mediator  dalam perdamaian  tersebut.    Dengan  demikian penyelesaian  perkara  pidana  lalu  lintas  dapat dilakukan  di  luar  pengadilan yang menyangkut kecelakaan  lalu  lintas  antara  pihak-pihak  yang terlibat tanpa melalui pengadilan. 82
Proses penyelesaian tersebut
dilakukan  oleh  para  pihak  sendiri  karena masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan  tanpa  melalui  proses  yang berbelit-belit  dan  memakan  waktu  yang  lama,
81 Ibid., hlm. 29.
82 F. Anton Susanto, Op. Cit ., hlm 45

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adapun  hal  ini  terjadi  karena  pengadilan  akan mempelajari bukti-bukti yang ada guna mencari kebenaran  dan  keadilan  yang  dapat  diterima kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. 83
4.  Faktor kebudayaan.
Faktor  budaya  yang  mempengaruhi pelaksanaan  diskresi  adalah  nilai-nilai  budaya di  Indonesia  yang  mengedepankan  prinsip kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan  suatu  permasalahan,  sehingga dalam  konteks  kecelakaan  lalu  lintas,  faktor budaya  ini  berpengaruh  besar,  di  mana masyarakat menggunakan nilai-nilai kebudayaan berupa kekeluargaan, musyawarah
dan mufakat
dalam menyelesaikan  perkara  lalu  lintas.      Budaya yang  sampai  dengan  saat  ini  dipegang  teguh oleh masyarakat adalah penyelesaian masalah melalui  musyawarah  dan  mufakat  dalam rangka mencari perdamaian. 84
5.  Faktor ekonomi.
Faktor  ekonomi  dapat  dilihat  dari tingkat  kesejahteraan  anggota  polisi  lalu  lintas yang  masih  belum  terpenuhi. Penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  polisi  lalu  lintas secara  umum  karena  motif  ekonomi  yang bermuara pada  materi untuk tambahan penghasilan polisi tersebut.
6.  Faktor disiplin. Tingkat disiplin
anggota polisi merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan bagi terselenggaranya penegakan hukum yang tidak  menyalahi  wewenang  yang  dipikulnya. Penyalahgunaan  wewenang  polisi  lalu  lintas merupakan  cermin  dari  rendahnya  tingkat disiplin dari anggota polisi itu sendiri. 85
83 Ibid. , hlm. 46.
84 Ibid. , hlm. 47.
85 M. Faal, Op. Cit ., hlm. 30.
C.  Sanksi  Bagi  Anggota  Polisi  Republik Indonesia yang Melakukan Tindak
Pidana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Salah  satu  kelompok  yang  menjalin suatu hubungan dengan polisi yaitu masyarakat  (publik),  polisi  menjalin  suatu  pola hubungan yang istimewa yaitu polisi mempunyai kewajiban untuk melayani
sedangkan disisi lain polisi melayani masyarakat  dengan  cara  berlawanan  dengan prinsip  pelayanan  yaitu  mendisiplinkannya. Birokrasi  dalam  Polri  merupakan    birokrasi weberian,  yaitu  semakin  tinggi  jabatannya semakin besar kewenangan atau kekuasaannya.  Semakin  rendah  hierarkinya semakin kecil pula wewenangnya. 86
Anggota  Polisi  Republik  Indonesia yang  melakukan  tindak  pidana,  dengan berlakunya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia maka  anggota  Polisi  tersebut  dikenakan hukuman  sebagaimana  layaknya  warga  sipil lainnya  yang  melakukan  tindak  pidana.  Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Republik  Indonesia  Yang  Melakukan  Tindak Pidana. Anggota  Polisi  Republik  Indonesia
yang melakukan tindak pidana, maka penanganan  proses  penyidikan  perkaranya  di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya  diserahkan  kepada  Pelayanan Pengaduan  Penegakan  Displin  (P3D)  atau yang  lebih  di  kenal  dengan  sebutan  Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas  perkaranya  dilimpahkan  ke  kejaksaan untuk  selanjutnya  disidang  di  pengadilan
86 Rahardi Pudi, Op.Cit , hlm. 11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
setempat  dimana locus  delicty perkara  terjadi. Apabila  telah  dijatuhi  vonis  hukuman,  maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut  mendapatkan  sanksi  yang  sama  pula dengan masyarakat sipil lainnya. 87
Dasar  hukum  sanksi  anggota  Polisi Republik  Indonesia  yang  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  yang  diatur  dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
1.  Pasal  30  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia  berbunyi:  “Anggota  Kepolisian
Negara  Republik  Indonesia  dapat  di berhentikan  dengan  hormat  atau  tidak dengan hormat.”
2.  Pasal  11  (a)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 1  Tahun  2003  Tentang  Pemberhentian anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat deberhentikan dengan tidak hormat
apabila melakukan tindak pidana”.
3.  Pasal  13  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena  melanggar  sumpah/janji  anggota Kepolisian  Republik  Indonesia,  kode  etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia pada dasarnya tunduk pada kekuasaan  peradilan  umum  seperti  halnya warga  sipil  pada  umumnya.  Demikian  yang disebut  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang
87 HR.  Abdussalam, Op. Cit ., hlm. 72.
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  anggota  Kepolisian  RI merupakan  warga  sipil  dan  bukan  termasuk subjek hukum militer.
Anggota  Polri  karena  profesinya  juga tunduk  pada  Peraturan  Disiplin  dan  Kode  Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.  Sedangkan,  kode  etik kepolisian  diatur  dalam  Perkapolri  Nomor  14 Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Etika adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku  manusia  yang  terkait  dengan  norma dan  nilai-nilai  atau  ukuran  baik  yang  berlaku pada  masyarakat. 88 Sementara  itu,  dalam istilah  Latin, ethos atau ethikos selalu  disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah  moralitas  atau  yang  sering  diistilahkan dengan  perkataan  moral.  Namun  demikian, apabila  dibandingkan  dalam  pemakaian  yang lebih  luas,  perkataan  etika  dipandang  sebagai lebih  luas  dari  perkataan  moral,  sebab terkadang  istilah  moral  sering  dipergunakan hanya  menerangkan  sikap  lahiriah  seseorang yang  biasa  dinilai  dari  wujud  tingkah laku  atau perbuatan nyata. 89
Pengertian  kepolisian  pada  intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung  jawab  atas  ketertiban  umum, keselamatan  dan  keamanan  masyarakat.  Jadi Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan
88 Suhrawardi K.Lubis, Etika Profesi Hukum , sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.
89 Sumaryono, Etika  Profesi  Hukum,  Norma- Norma  Bagi  Penegak  Hukum, Kanisius,Yogyakarta,  2015, hlm. 21.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keamanan  masyarakat. 90 Etika  sebenarnya memperkuat  hati  nurani  yang  baik  dan  benar dari  diri  pribadi,  sehingga  mereka  sungguh- sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdiannya,  pelaksanaan  tugasnya  dan tingkah  lakunya  adalah  berguna,  bermanfaat bagi  masyarakat,  dan  karenanya  dia  dihargai, diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat di  dalam  masyarakatnya.  Etika  kepolisian dapat  mengangkat  martabat  kepolisian  di dalam  masyarakat  jika  dilaksanakan  dengan baik.
Etika  kepolisian  saat  ini  memang belum mentradisi seperti etika lainnya, walaupun usianya lebih tua. Hal itu disebabkan karena  sejak  awal  etika  kepolisian  itu  terus berkembang  dan  berubah-ubah,  sehingga  isi dan  bentuk  profesi  kepolisian itu  sendiri  belum seragam,  antara  negara  yang  satu  dengan yang  lain.  Aplikasi,  para  pemikir  dan  pimpinan kepolisian sering melupakan beberapa ciri atau karakter  pelaku  polisi  atau  sering  disebut budaya  polisi  ( police  cultura )  yang  dominan pengaruhnya
terhadap kegagalan tindakannya. 91 Kecenderungan itu antara lain:
1.  Orientasi  tindakan  sering  mengutamakan pencapaian hasil optimal (efektifitas), sehingga sering mengabaikan efisiensi.
2.  Polisi  diajar  untuk  selalu  bersikap  curiga, sehingga  harus  bertanya  dengan  detail. Sedangkan  sikap  curiga  ini  mengandung makna  waspada  dengan  dasar  pengertian etika.
3.  Disatu  pihak  polisi  dinilai  tidak  adil,  tidak jujur,  tidak  professional,  di  pihak  lain banyak  petunjuk  bahwa  polisi  harus mendukung  dan  menunjukkan  solidaritas pada lingkungan.
4.  Pragmatisme  yang  banyak  mendatangkan keberhasilan,  sering  membuat  polisi  dan lalu  melalaikan  akar  pragmatisme  itu sendiri. 92
90 Ibid., hlm. 23.
91 Rahardi Pudi, Op.Cit , hlm. 17.
92 Ibid. , hlm. 20.
Proses penyimpangan etika di Amerika Serikat, yang pada hakekatnya terjadi dimana- mana, diawali dengan banyaknya penyimpangan  etika  kepolisian  atau  prilaku polisi yang tidak etis, berupa tindakan-tindakan kekerasan,  penyimpangan  berupa  tindakan yang  menyalahi  prosedur,  tindakan  yang  tidak melahirkan  keadilan  dan  kebenaran  dan  lain- lain.  Hal  itu  mengakibatkan  masyarakat  sering memberi  simpati  pada  orang-orang  yang menjadi  korban  tindakan  polisi  itu,  walaupun mereka berbuat jahat. 93
Sikap  antipati  terhadap  polisi  itu meluas  pada  orang-orang  yang  diindikasi membantu  polisi  untuk  mencelakakan  sesama warga.  Disana  dikenal  istilah fink (tukang lapor), stool  pigeon yang  kalau  di  Indonesia diistilahkan informan, orang  yang  diumpankan untuk  menangkap  penjahat,  yang  terburuk adalah chiken (pengecut), julukan ini  diberikan kepada orang-orang yang menunjukkan penjahat  bahkan  kadang  orang-orang  yang tidak  bersalah  dilaporkan  sebagai  penjahat. Sebaliknya,  orang  yang  dianggap  pahlawan kalau  dia  diam,  tidak  melapor,  membiarkan kejahatan  terjadi  atau  tidak  memberikan kesaksian, walaupun dirinya bahkan nyawanya jadi  taruhan.  Kenyatan-kenyataan  itulah  yang membuat renggang polisi dengan masyarakat. 94
Pengembangan Etika Kepolisian dapat dilakukan, ditumbuhkan, dibangun dan dipupuk agar  dapat  subur  dan  berkembang  dengan baik adalah dengan cara-cara sebagai berikut:
1.  Membangun masyarakat. Mewujudkan masyarakat  yang  mampu  berbuat  etis tidaklah mudah, karena harus memperhitungkan segenap unsur pendukung  eksistensinya  yang  berdimensi sangat  luas.  Dengan  mengasumsikan
93 HR.  Abdussalam, Op. Cit ., hlm. 81.
94 Ibid ., hlm. 82

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bahwa  terdapat  banyak  dimensi  prilaku masyarakat  yang  baik  dan  mendukung etika  kepolisian  dengan  baik,  maka  dari banyak  dimensi  itu  yang  paling  signifikan bagi  pelaksanaan  tugas  polisi  adalah berupa dimensi hukum, kepatuhan mereka kepada hukum dan sikap menolak gangguan  keamanan  atau  pelanggaran hukum.  Dari  hukum  yang  baik  itulah,  etika atau prilaku masyarakat yang terpuji dapat terbentuk,  yang  pada  gilirannya  akan mengembangkan aplikasi etika kepolisian.
2.  Membentuk polisi yang baik Bibit-bibit atau calon  polisi  yang  baik  adalah  dididik, dilatih,  diperlengkapi  dengan  baik  dan kesejahteraan  yang  memadai.  Calon  yang baik hanya dapat diperoleh dari masyarakat yang terdidik baik, persyaratan masuk  berstandar  tinggi,  pengujian  yang jujur  dan  fair  (penuh  keterbukaan),  dan bakat yang memadai berdasarkan psikotes.
3.  Membentuk  pimpinan  polisi  yang  baik Pada  dasarnya,  sama  dan  serupa  dengan proses  membentuk  individu  polisi  yang baik  di  atas.  Pimpinan  yang  berstatus perwira  harus  dituntut  standar  yang  lebih tinggi.  Semakin  tinggi  pangkatnya  maka semakin tinggi pula standar persaratannya, khususnya unsur kepemimpinannya. 95
Etika  Kepolisian  itu  tidak  mungkin dirumuskan  secara  universal  semua  dan berlaku  sepanjang  masa  maka,  rumusannya akan  berbeda  satu  dengan  yang  lain.  Namun suatu  Kode  Etik  kepolisian  yang  baik  adalah rumusan  yang  mengadung  pokok  pikiran sebagai berikut:
1.  Mengangkat  kedudukan  profesi  kepolisian dalam  pandangan  masyarakat  dan  untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. 2.  Mendorong  semangat  polisi  agar  lebih bertanggung jawab.
3.  Mengembangkan dan memelihara dukungan  dan  kerjasama  dari  masyarakat pada tugas-tugas kepolisian.
4.  Mengalang  suasana  kebersamaan  internal kepolisian  untuk  menciptakan  pelayanan yang baik bagi mayarakat.
5.  Menciptakn  kerjasama  dan  kordinasi  yang harmonis dengan sesama aparat pemerintah  agar  mencapai  keuntungan bersama (sinergi).
95 Rahardi Pudi, Op.Cit , hlm. 89..
6.  Menempatkan  pelaksanaan  tugas  polisi sebagai profesi terhormat dan memandang sebagai sarana berharga dan terbaik untuk mengabdi pada masyarakat. 96
Pokok  pikiran  ini  dinilai  sebagai  cita- cita  yang  tinggi  dan  terhormat  bagi  kepolisian, dasar  pola  pemikiran  yang  diangap  bersifat universal. 97 Sehingga Internasional Association of Chief of Police (IACP) atau Asosiasi Kepala- Kepala  Kepolisian  Internasional  yang  selalu mengadakan  pertemuan  rutin  setiap  tahun  di Amerika  Serikat,  menganggap  masalah  ini penting  untuk  dibahas  dan  disepakati  untuk dijadikan  pedoman  perumusan  Kode  Etik Kepolisian,  IACP,  FBI  ( Federal  Bureau  of Investigation) dan The Peace Officers
Association  of  The  State  of  California  Inc (Persatuan  Petugas  Keamanan  California ) menyepakati dijadikan pokok-pokok pikir pedoman, namun rumusan akhirnya disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kebutuhan instansi kepolisian. 98
Etika  kepolisian  yang  benar,  baik  dan kokoh, akan merupakan sarana untuk:
1.  Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggan  sebagai  seorang  polisi,  yang kemudian  dapat  menjadi  kebanggan  bagi masyarakat.
2.  Mencapai sukses penugasan.
3.  Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4.  Mewujudkan  polisi  yang  professional, efektif,  efesien  dan  modern,  yang  bersih dan  berwibawa,  dihargai  dan  dicintai masyarakat. 99
Etika  Kepolisian  merupakan  suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan  untuk  membimbing  petugas  dalam menentukan,  apakah  tingkah  laku  pribadinya benar atau salah. Dengan memahami
96 Ibid., hlm.91.
97 Sadjijono, Op. Cit ., hlm.53
98 Ibid. 99 Ibid, hlm. 55.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengertian  dasar  Etika  Kepolisian,  yang menjadi  akar  dan  pedoman,  yang  menopang bentuk  perilaku  ideal  yang  kokoh  dari  polisi dalam  melaksanakan  pengabdiannya  maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat
mengambil  sikap  yang  tepat  dalam  setiap tindakannya.
Sikap  itu  berpangkal  dari  integritas yang mendalam di sanubari dan hati nuraninya.  Itulah  dasar  dari  moralitas  etika kepolisian yang bersifat hakiki. Tanpa memahami dasar itu seorang polisi akan dapat goyah apabila menghadapi problema-problema yang  dijumpai  dalam  penugasan.  Sikap  goyah itu  akan  mendorong  mereka  untuk  berperilaku menyimpang dari etika kepolisian yang seharusnya  mereka  tegakkan.  Pemahaman yang  tidak  sempurna  akan  membuat  mereka patuh  hanya  kalau  ada  pengawasan  saja.  Hal itu  dapat  diartikan  sebagi  sikap  yang  serba goyah, sikap yang tidak stabil, sikap yang tidak mantap  bahkan  pelecehan  terhadap  Etika Kepolisian.
Etika  Kepolisian  yang  diaplikasikan dengan  baik  dan  benar  akan  membantu  polisi dalam  pemecahan  masalahnya  sehari-hari. Polisi  secara  tepat  dapat  menentukan  apakah tindakan  itu  baik  atau  tidak  baik  dalam mengemban  tugas  mereka.  Apakah  harus menerima  uang  imbalan  atas  hasil  karyanya atau  harus  menolaknya,  secara  tegas  yang sudah  disebut  dalam  sumpah  jabatan.  Sikap professional  dan  keteladanan  akan  segera terlihat  dan  terasa  pada  saat  dia  menentukan tindakannya. 100
Adanya  kode  etik,  pengembangan akan  lebih  terarah,  akan  terkoordinasi,  dan
100 Momo Kelana, Hukum Kepolisian . PTIK. Jakarta, 2011, hlm. 17.
mendatangkan  mamfaat  serta  dukungan  yang maksimal  dari  masyarakat.  Semua  kode  etik intinya merupakan aturan-aturan dan peraturan yang  diendapkan  dari  cita-cita  dan  kegiatan untuk mewujudkan cita-cita. 101
Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Pasal  3  huruf  c  Peraturan  Pemerintah  Nomor 2  Tahun  2003)  dan  menaati  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  baik  yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang  berlaku  secara  umum  (Pasal  3  huruf  g Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003). Dengan  melakukan  tindak  pidana,  ini  berarti Polri melanggar peraturan disiplin.
Pelanggaran  peraturan  disiplin  adalah ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang melanggar  peraturan  disiplin  (Pasal  1  angka  4 Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dijatuhi  sanksi  berupa tindakan  disiplin  dan/atau  hukuman  disiplin (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003).
Tindakan  disiplin  berupa  teguran  lisan dan/atau  tindakan  fisik  (Pasal  8  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003). Tindakan  disiplin  tersebut  tidak  menghapus kewenangan  Atasan  yang  berhak  menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor 2  Tahun  2003  menyebutkan  hukuman  disiplin tersebut berupa:
a.  Teguran tertulis;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Penundaan  mengikuti  pendidikan  paling lama 1 (satu) tahun;
c.  Menundaan kenaikan gaji berkala;
d.  Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e.  Mutasi yang bersifat demosi;
f. Pembebasan dari jabatan;
g.  Penempatan  dalam  tempat  khusus  paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Penjatuhan  hukuman  disiplin  untuk pelanggaran  disiplin  Polri,  diputuskan  dalam sidang  disiplin.  Polisi  yang  melakukan  tindak pidana  misalkan  pemerkosaan,  penganiyaan, dan  pembunuhan  (penembakan)  terhadap warga  sipil,  maka  polisi  tersebut  tidak  hanya telah  melakukan  tindak  pidana,  tetapi  juga telah  melanggar  disiplin  dan  kode  etik  profesi polisi. 102
Proses  hukum  oknum  polisi  yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap  aturan  disiplin  dan  kode  etik  akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan  sanksi  disiplin  serta  sanksi  atas pelanggaran  kode  etik  tidak  menghapus tuntutan  pidana  terhadap  anggota  polisi  yang bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  polisi  yang melakukan  tindak  pidana  tersebut  tetap  akan diproses secara  pidana walaupun  telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.
Proses  peradilan  pidana  bagi  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara umum  dilakukan  menurut  hukum  acara  yang berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum.  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan Teknis  Institusional  Peradilan  Umum  Bagi
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .
102 Adrianus Meliala, Op. Cit ., hlm. 71.
Sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri (sidang KKEP)  adalah  sidang  untuk  memeriksa  dan memutus  perkara  pelanggaran  Kode  Etik Profesi  Polri  (KEPP)  yang  dilakukan  oleh anggota  Polri  sebagaimana  disebut  dalam Pasal  1  angka  7  Perkapolri  Nomor  14  Tahun 2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Selain  itu  Sidang KEPP  juga  dilakukan  terhadap  pelanggaran Pasal  13  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun 2003.
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2  Tahun  2003  :  Anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  dijatuhi  hukuman disiplin  lebih  dari  3  (tiga)  kali  dan  dianggap tidak  patut  lagi  dipertahankan  statusnya sebagai  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  dapat  diberhentikan  dengan  hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  melalui  Sidang Komisi  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Terkait  sidang  disiplin,  tidak  ada peraturan  yang  secara  eksplisit  menentukan manakah  yang  terlebih  dahulu  dilakukan, sidang  disiplin  atau  sidang  pada  peradilan umum.  Hal  yang  diatur  hanya  bahwa  sidang disiplin  dilaksanakan  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  setelah  Ankum  menerima  berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran  disiplin  dari  provos  atau  pejabat lain  yang  ditunjuk  oleh  Ankum  (Pasal  23 Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003 dan  Pasal  19  ayat  (1) Keputusan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin  Bagi  Anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia .
Menurut  Pasal  22  ayat  (1) Perkapolri Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi  PTDH  dikenakan  melalui  Sidang KEPP terhadap: a.  Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman  pidana  penjara  4  (empat)  tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
b.  Pelanggar  yang  melakukan  pelanggaran sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya,  maka  dalam  tesis  ini  dapat disimpulan sebagai berikut :
1.  Faktor penyebab penyalahgunaan
wewenang  yang  dilakukan  oleh  polisi  lalu lintas  di  Polrestabes  Medan  adalah  faktor ekonomi  yaitu  kurangnya  penghasilan yang  diperoleh  seorang  aparat  kepolisian yang  tidak  sebanding  dengan  tingginya kebutuhan biaya hidup sehingga
berpengaruh  pada  perilaku  untuk  mencari penghasilan  lebih.  Selain  faktor  ekonomi, kedekatan emosional dengan aparat kepolisian  juga  mempengaruhi  terjadinya pelanggaran  dalam  penaggulangan  lalu lintas.  Kedekatan  emosional  dalam  hal  ini meliputi  persamaan  asal  daerah,  adanya hubungan  keluarga,  kesamaan  profesi, serta  hal-hal  lainnya  yang  menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam suatu hal tertentu. Perilaku menyimpang  yang  dilakukan  oleh  aparat kepolisian  juga  merupakan  faktor  yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam  penaggulangan  tindak  pidana  lalu
lintas.  Perilaku  menyimpang  tersebut  yaitu berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. 2.  Penindakan yang dilakukan Propam terhadap  polisi  lalu  lintas  yang  melampaui kewenangannya  dalam menjalankan  tugas di  Polrestabes  Medan  adalah  dengan memberikan  sanksi  atas  pelanggaran disiplin  terhadap  anggota  Polri.  Sanksi pelanggaran disiplin berupa teguran tertulis,  penundaan  mengikuti  pendidikan, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan  pangkat,  mutasi  yang  bersifat demosi  dan  penempatan  dalam  tempat khusus.  Penyelesaian  pelanggaran  disiplin anggota Polri diselesaikan dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin melalui sidang disiplin.

## B. Saran
1.  Agar  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya polisi  diharapkan  lebih  berinteraksi  dan bersosialisasi  dengan  masyarakat  dalam menyelesaikan  pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Diharapakan  kepada  aparat  kepolisian  dal hal  ini  polisi  lalu  lintas  memahami  isi  dari peraturan  perundang-undangan  sehingga dapat menjalanakan tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik.
3. Agar Polisi selain menjunjung tingggi sikap profesionalisme  dalam  menjalankan  tugas polisi  diharapkan  bersikap  humanis  dan menjadi  contoh  teladan  bagi  masyarakat dalam berlalu lintas.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Daftar Bacaan

## A.  Buku
Abdussalam,  HR. Hukum  Kepolisian  Sebagai Hukum  Positif  dalam  Disiplin  Hukum . Restu Agung, Jakarta. 2009.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004. Ashshofa , Burhan, Metodologi Penelitian
Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
Arief , Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme ,  Bina  Cipta,  Jakarta,
2006.
Darmanto, Andi, Tugas dan Kewenangan Polri
(Satuan  Lalulintas) ,  Mizan,  Bandung, 2017
Djamin, Awaloedin,
Sejarah dan Perkembangan  Kepolisian  di  Indonesia. Yayasan  Brata  Bhakti  Polri,  Jakarta,
2007.
Effendi,  Marwan, Diskresi,  Penemuan  Hukum,
Korporasi  dan  Tax  Amnesty  Dalam Penegakan  Hukum ,  Referensi,  Jakarta, 2012.
Faal.  M. Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh Polisi  (Diskresi  Kepolisian ).  Pradnya
Paramita, Jakarta, 2011
Fajar  ND,  Mukti  dan  Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Hadi,  Sutrisno, Metodologi  Riset ,    Andi  Offset,
Yogyakarta, 2009.
Hariandja, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya,
Airlangga, Jakarta, 2012.
Ilham, Bisri, Sistem Hukum Indonesia , Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Kansil,  C.S.T, Hukum  Tata  Negara  Rapublik Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
------------; Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
Kansil, CST.  dan Christine S.T. Kansil. Disiplin
Berlalu  Lintas  di  Jalan  Raya, Rineka Cipta. Jakarta, 2005.
Kelana,  Momo, Hukum  Kepolisian .  PTIK. Jakarta, 2011,
Kunarto, Perilaku  Organisasi  Polri ,  Cipta
Manunggal, Jakarta, 2001. ----------------; Analisis  Data  Personil  Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Kepolisian  Republik  Indonesia, Cipta Manunggal, Jakarta, 2004 Kusumaatmaja, Mochtar, Konsep Hukum
Dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 2002.
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004.
Lubis,  Suhrawardi  K. Etika  Profesi  Hukum , sinar Grafika, Jakarta, 2016
Mahmud,  Peter, Penelitian  Hukum , Edisi
Pertama  Cetakan  keenam ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Manan, Bagir, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , Mandar Maju, Bandung, 2005.
Meliala,  Adrianus, Problema  Reformasi  Polri, Trio Repro, Jakarta, 2002.
Moleong,  Lexy  J, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung,
2003.
Mulyadi,  Mahmud  dan  Andi  Sujendral.  2011. Community  Policing:    Diskresi  Dalam
Pemolisian Yang Demokratis . PT Sofmedia, Jakarta, 2011.
Poerwadarminta, WJS, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008. Pudi,  Rahardi, Hukum  Kepolisian  Kemandirian Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri ,
Laksbang Grafika, Surabaya, 2014. Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum,
Publishing, Yogyakarta, 2005
Rasjidi,  Lili, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem , Mandar Maju, Bandung, 2003.
Reksodiputro,  Mardjono, Sistem  Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam  Batas-Batas  Toleransi) ,  Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 2003.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Rianto, Budi, Polri dan Aplikasi E-Government , Putra Media Nusantara, Surabaya, 2012. Sadjijono, Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi , LaskBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006. Saleh,  Roeslan, Dari  Lembaran  Kepustakaan Hukum  Pidana .    Sinar  Grafika,  Jakarta, 2012
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2006.
-------------; Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Soekanto,  Soerjono, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016 Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang
Penemuan  Hukum, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003.
Sujata, Antoinius, Reformasi dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta, 2014
Sumaryono, Etika  Profesi  Hukum,  Norma- Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius,Yogyakarta, 2015. Suroso, Tugas  dan  Wewenang  Polisi  Lalu Lintas  Dalam  Praktik Penegakan  Hukum Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta,
2015.
Susanto.  F.  Anton, Kepolisan  dalam  Upaya Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
Tabah,  Anton, Membangun  Polri  yang  Kuat, Sumberseu Lestari, Jakarta, 2008.
Tedjosaputro,  Liliana, Etika  Profesi  Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005.
Waluyo,  Bambang, Implementasi  Kekuasaan Kehakiman  RI ,    Sinar  Grafika,    Jakarta, 2001.
Y.W.  Darmoko  dan  Arya  Putra  N.K, Diskresi Hakim  Sebuah  Instrument  Menegakkan Keadilan  Substantif  Dalam  Perkara- Perkara  Pidana, Alfabeta,  Bandung,
2013.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
UUD  1945  Hasil  Amandemen  dan  Proses Amandemen  UUD  1945  secara  lengkap (pertama  2009-keempat  2002),  Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003 Tentang Pemberhentian Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  KEP/01/  VII/2003 Tentang  Naskah  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2011 Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## C.  Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.
Abni,  Hasnia,  “upaya  penal  dan  non  penal”, melalui http://Jurnal.com ,  diakses  Senin,
15 Maret 2019 Pukul 20.00 wib.
Agus  Subagyo,  “Penegakan  Etika  Profesi  dan
Peraturan Disiplin Anggota Polri”,
melalui https://wordpress.com ,  diakses pada Jumat, 30 November 2018.
Djisman,  “upaya  penanggulangan  kejahatan”, melalui https://www.suduthukum.com ,
diakses 15 Maret 2019 Pukul 20.00 wib.
Firman, “Diskresi Polisi dan Permasalahannya”,  melalui http://www. Indonesia policewatch.com/, diakses pada Jumat, 30 November 2018.
Haryani.  Trie,  “Kekerasan  Oleh  Polisi,
mengapa Masih Terjadi ”, melalui http:///kekerasan-oleh-polisi-mengapa- masih.html, diakses  pada  Jumat,  30
November 2018.
Sudarso, Perilaku  Berlalu  Lintas  Remaja  di
Perkotaan.Jurnal Masyarakat, Kebudayaan  dan  Politik ,  Th  XIII.  No  2, Jakarta, 2017.
Tabah,  Anton, Polri  dan  Penegakan  Hukum  di Indonesia, Majalah Unisia No. 22 Tahun XIV, Jakarta, 2004