https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## OPTIMALISASI E-GOVERNMENT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

## OPTIMALIZATION E-GOVERNMENT TO ERADICATION CORRUPTION
Muchammad Alawy Syihabuddin 1* , Ramadhany Nugroho 2 , Aulia Regita Dewi Fitriana 3 , Inayah Ilahiyyah 4 1,2,3 Prodi S2 Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya
4 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya *Koresponden email: muchammad.alawy.syihabuddin-2022@fisip.unair.ac.id

## ABSTRAK
Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus di berbagai negara, namun karena tantangannya yang kompleks dan  beragam  maka  dibutuhkan  usaha  yang  komprehensif  dan  diperlukan  pendekatan  yang  inovatif,  khususnya  di lingkungan  Aparatur  Sipil  Negara untuk  memperkuat  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi di  Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi pemberantasan korupsi melalui instrument kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia dan E-Government di lingkungan ASN melalui kajian sistematis litearure review selama enam tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis menggunakan 37 artikel yang relevan.  Hasil  tinjauan  menunjukkan  bahwa  pendekatan  yang  dapat  diadopsi  dalam  mencegah  terjadinya  korupsi diantaranya, mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti korupsi, memperkuat sistem pengendalian internal baik  melalui  audit,  inspeksi  mendadak,  dan  evaluasi  ( compliance  management ),  membangun  budaya  anti  korupsi ( employee relation management ), menerapkan reward dan punishment bagi yang terlibat ( compensation and benefit ), dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin dengan menerapkan hukum yang lebih ketat untuk pemimpin dan pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi dan implementasi transparansi dalam kekayaan dan pengeluaran mereka. Namun penerapan e-government masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan memastikan masyarakat umum dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, melalui rekomendasi instrumen kebijakan tersebut birokrasi dapat melangkah menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dari praktik korupsi di masa depan.
Kata kunci : E-Government ; instrument kebijakan; pemberantasan korupsi

## ABSTRACT
The eradication of corruption has been a focus in many countries. Still, because of its complex and diverse challenges, comprehensive and innovative approaches will be needed, especially in the civilian environment, to strengthen the prevention and eradication of corruption in Indonesia. This study aims to review optimizing corruption through the human resource management policy instruments and e-government in the ASN environment through the systematic review of literature review over the past six years. The research method used is a systematic literature review using 37  relevant  articles.  The  review  shows  an  adopted  approach  to  preventing  corruption,  such  as  encouraging  anti- corruption education and training, strengthening internal control systems through an audit, surprise inspection, and evaluation,  building  anti-corruption  cultures,  implementing  reward  and  punishment  for  those  involved,  and increasing leadership accountability by applying stricter laws for leaders and high officials involved in corruption and the implementation of transparency in their wealth and spending. However, the e-government application still requires  further  development  to  ensure  the  public  can  use  it  easily.  Thus,  the  recommendation  of  those  policy instruments, policy can proceed to a system of government that is cleaner than future corrupt practices Keywords: E-Governtment; eradication corruption; policy instrument

## PENDAHULUAN
Korupsi  diketahui  merupakan  salah  satu  perma- salahan  global  yang  sangat  penting  karena  mem- punyai dampak yang luas dan signifikan terhadap proses  berjalannya  pemerintahan,  pembangunan ekonomi  dan  keadilan  sosial  suatu  negara (Albanese,  2022;  K.  Chen,  2019;  OECD,  2016). Model pemberantasan korupsi yang efektif sering kali  memerlukan  pendekatan  multi-disiplin  yang holistik dan membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat,  dimana  partisipasi  publik  dapat  ter- capai  dengan  adanya  kesadaran  dan  pendidikan tentang  anti  korupsi  sehingga  dapat  menciptakan lingkungan  yang  tidak  kondusif  bagi  praktik koruptif (Sinha et al., 2019).
Indonesia  telah  berjuang  dalam  pemberanta- san  korupsi  di  sektor  publik  selama  dua  decade. Inisiatif  pemerintah  pemberantasan  korupsi  di- nyatakan dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002.  Na- mun,  sampai  saat  ini  korupsi  masih  menjadi masalah  serius  dimana  indeks  persepsi  korupsi Indonesia masih berada pada peringkat 110 dunia, tertinggal  di  bawah  Singapura,  Malaysia,  Timor Leste,  Vietnam  dan  Thailand  pada  level ASEAN (Madrim,  2023).  Hal  ini  tentunya  sangat  mempe- ngaruhi  kepercayaan  publik  dan  investor  asing terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Purnama, 2022; Rizal & Wondabio, 2023).
Banyaknya oknum aparatur penyelenggaran pemerintahan  yang  terlibat  dalam  kasus  korupsi, dimana Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan terpidana  korupsi  tertinggi  dari  tahun  2015  s/d tahun  2022  (Gambar  1).  Hal  tersebut  tentunya menimbulkan  pertanyaan  tentang  integritas ASN, transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan (Habibi  &  Nugroho,  2018;  Sedarmayanti  & Nurliawati, 2012).
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  diperlukan pendekatan yang inovatif dalam Manajemen Apa- ratur Sipil Negara untuk memperkuat upaya pence- gahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2023) Gambar 1. Jumlah Terpidana Korupsi Tahun 2015-2022
Memahami metode dan alasan perilaku korup di  lingkungan  ASN  sangatlah  penting  untuk mengembangkan  strategi  pemberantasan  korupsi yang  efektif  melalui  analisis  kasus-kasus  korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Dengan demikian, maka  dibutuhkan  metode  tinjauan  literatur  sis- tematis  untuk  memahami  pengetahuan  yang  ada dan mengidientifikasi arah penelitian baru (Jones & Gatrell,  2014).  Misalnya,  mengkaji  metode  dan faktor  pendorong  atau  motif  penyebab  perilaku korupsi  di  lingkungan  ASN  untuk  memahami bagaimana  mekanisme  korupsi  beroperasi  dalam struktur birokrasi. Karena sejauh ini segelintir poli- tisi  dan  birokrat  justru  merusak  system  birokrasi yang ada dan merusak terwujudnya birokrasi yang bersih,  transparan,  dan  professional  (Ghaniy, 2017).  Yang  seharusnya  bertanggung  jawab  atas terciptanya  proses  professional,  beirntegritas  ti- nggi,  dan  siap  melayani  masyarakat  (Nurprojo  & Setyo,  2014).  Mengidentifikasi  instrumen  kebija- kan  apa  saja  yang  telah  diimplementasikan  oleh pemerintah  dalam  rangka  pemberantasan  korupsi di  lingkungan  tersebut.  Salah  satu  upaya  peme- rintah  memperkuat  instrument  hukum  dengan membentuk  Lembaga  pemberantasan  korupsi, namun  upaya  penegakan  hukum  dan  peradilan tidak  berfungsi  dengan  baik  dan  aparat  penegak hukum  tidak  bekerja  dengan  integritas  (Daeng  et
al.,  2022).  Selain  itu  memberikan  rekomendasi kebijakan  dalam  upaya  mengoptimalisasikan imple-mentasi instrumen kebijakan dari perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik dan digitalisasi  sistem  pemerintahan  ( e-government ). Di negara-negara berkembang penerapan e-govern- ment  mempunyai  resiko  kegagalan  yang  lebih besar  ketika Tingkat  korupsi  masih  tinggi(Suardi, 2021).

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  tinjauan  literatur  sistematis yang  bertujuan  untuk  menganalisis  serangkaian artikel  secara  sistematis  yang  relevan  dengan bidang  penelitian  ini.  Tinjauan  sistematis  ini mengukuti  item  pelaporan  untuk  Metodologi Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis (PRISMA) (Liberati et al., 2009; Moher et al., 2009). PRISMA adalah metodologi yang dapat diperiksa berdasar- kan  daftar  item  yang  sering  digambarkan  dalam diagram  alur  (Lyra  et  al.,  2022).  Pada  proses penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  tahap,  yang pertama  adalah  eksplorasi  topik.  Para  penulis menentukan  topik  dan  konsep  sebagai  kata  kunci pencarian  dan  mengidentifikasi  pertanyaan  pene- litian serta tujuan yang akan dicapai dari pencarian literatur (Jocevski et al., 2020).
Beragam  kombinasi  kata  kunci  digunakan untuk  mendapatkan  artikel  yang  sesuai  dari berbagai sumber seperti, publikasi jurnal, prosiding konferensi, publikasi buku dll. Kata kunci dan frasa dihubungkan  secara  logis  oleh  operator  Boolean dalam judul, abstrak, dan kata kunci. Adapun string pencarian: (fraud*ATAU corruption*ATAU whist- leblowing*) DAN (civil service* ATAU civil ser- vants* ATAU human resource management*) DAN (public  sector*  ATAU  government*  ATAU  e- govern-ment*).
Tahap  kedua  melakukan  pencarian  dan  pe- nyaringan  literatur  yang  sesuai  dengan  topik  pen- elitian  dengan metode bola salju  dengan  prosedur (Wohlin, 2014) menggunakan software Publish or Persih dengan kriteria berikut ini:
a. Topik yang dikaji meliputi penyebab perilaku korupsi  di  lingkungan  ASN,  instrument  ke- bijakan  yang  telah  diimplementasikan  oleh pemerintah  dalam  rangka  pemberantasan  ko- rupsi,  dan  implementasi  instrumen  kebijakan dalam  perspektif  manajemen  sumber  daya manusia  sektor  publik  dan  digitalisasi  sistem pemerintahan  ( e-governance )  dalam  pembe- rantasan korupsi.
b. Penelitian  ini  menggunakan  literatur  yang dipublikasikan  di  beberapa  website  penerbit
jurnal, seperti Taylor & Francis, Springer dan Elsevier,  dan  Emerald.  Pencarian  literatur  di website  tersebut  bertujuan  untuk  merinci ruang  lingkup  penelitian  untuk  memudahkan penulisan penelitian.
c. Periode 2018 – 2024 dipilih atas dasar bahwa, selama  6  tahun  terakhir  pengembangan  e- government sebagai Langkah anti korupsi ya- ng efektif   di beberapa negara maju  dan ber- kembang  masih  terus  dilakukan  pengem- bangan  (L.  Chen  &  Aklikokou,  2021;  Wu  et al., 2020).
d. Jenis  sumber  penelitian  ini  berfokus  pada artikel  dan  bukan  makalah  konferensi  karena tidak komprehensif
e. Artikel-artikel yang terpilih ditulis dalam Ba- hasa  inggris  karena  merupakan  Bahasa  yang paling  umum  digunakan  di  jurnal  interna- sional  dan  untuk  akademisi  global  (Supri- haryanti & Sukoco, 2023)
Tahap  proses  selanjutnya  melibtakan  penca- rian makalah dari penerbit seperi, Springer, Taylor and  Francis,  Emerald  Insight,  Wiley-Blackwell, dan Elsevier. Pada tahap ketiga dilakukan penilaian dan  seleksi  studi.  Pada  tahap  ini  melakukan  pe- ninjauan  pada  masing-masing  abstrak  dan  teks lengkap dari studi yang dipilih. Apabila ditemukan ketidaksesuaian  dengan  kriteria  yang  telah  di- tentukan,  maka  akan  dikeluarkan  dari  data  set akhir.  Selanjutnya  untuk  memastikan  objekti- vitasnya, penelitian  ini melakukan review dengan penuli  lain  untuk  melakukan  seleksi  independent dan membandingkan satu sama lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini, hasil yang muncul dari SLR dijelaskan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang lebih baik dari  data yang terpilih.  Penyajian  hasil dibagi  secara  terstruktur  yang  berfokus  pada definisi, teori, dan metodologi. Bagian selanjutnya diperluas dengan hasil analisis terhadap penyebab, instrument  kebijakan  pemberantasan  korupsi,  dan e-government  sebagai  upaya  pencegahan  korupsi di  lingkungan  ASN,  serta  mengkaji  kesenjangan dari  literatur  yang  terpilih  pengenai  instrument pemberantasan korupsi di lingkungan ASN.

## Instrument  Kebijakan  Manajemen  Sumber Daya Manusia dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam  menerapkan  suatu  kebijakan,  pemili- han instrumen kebijakan yang tepat merupakan hal penting yang harus dilakukan agar kebijakan dapat berfungsi  secara  efektif  untuk  mencapai  tujuan kebijakan  (Capano,  2017).  Tipologi  instrumen kebijakan  berdasarkan  sumber  daya  pemerintah
( Govermental Resources ) pertama kali diperkenal- kan oleh Christoper C. Hood, yang mengelompok- kan  instrumen  kebijakan  menjadi  empat  bagian Nodality;  Authority;  Trasure;  dan  Organization atau  yang  dikenal  dengan  NATO  (Hood,  1983). Adapun hasil tinjauan sistematis terdapat 13 artikel yang  mengkonseptualisasikan  instrument  kebija- kan  pemberatasan  korupsi,  sebagaimana  disajikan pada Tabel 1.
Tabel  1. Instrumen  Kebijakan  Pemberantasan Korupsi Melalui SDM
Judul Instrument Kebijakan
The effectiveness of anti-corruption policies: measuring the impact of anti- corruption policies on integrity in the public organizations of South Korea
Korupsi dapat diberantas dengan kebijakan anti- korupsi dengan penuh semangat
Identifying Corruption Risk: A Comparison of Bulgaria and the Czech Republic Soft instrument dianggap lebih efektif dalam menangani semua jenis korupsi melalui peningkatan informasi kepada seluruh masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran dampak jangka panjang dari korupsi Effectiveness of the Public Service Code of Ethics in Controlling Corrupt Behaviour in The Public Service: Opinion from the Grassroots at Toangoma Ward- Temeke Municipal Council
Meningkatkan etika birokrasi dan pelatihan professional dalam pelayanan public
Public sector reforms and their impact on the level of corruption: A systematic review
Meningkatkan pemahaman yang membedakan intervensi berdasarakan jenis korupsi, faktor risiko, jenis alat kebijakan, dan karakteristik sektor public Influence of individual values on attitudes toward corruption: What undermine formal anticorruption effectiveness
Menciptakan lingkungan sosial bebas korupsi melalui bimbingan individu, menumbuhkan nilai-nilai sosial yang bersih dan jujur
Setting a Good Example? The Effect of Leader and Peer Behavior on
Corruption among Indonesian Senior Civil Servants Meningkatkan efektivitas kampanye-kampanye pesan antrikorupsi pada poster, spanduk, papan tanda, baliho, atau media lainnya.
Public sector innovation, e- government, and anticorruption in China and India: Insights from civil servants
Mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, meningkatkan layanan, infrastruktur dan Pendidikan di daerah pedesaan terpencil Codes of Ethics, Disciplinary Codes, and the Effectiveness of Anti-Corruption Frameworks: Evidence from a Survey of Civil Servants in Poland Meningkatkan tata kelola sektor public, penerapan disiplin dan kode etik, Reducing Bureaucratic
Corruption:
Interdisciplinary Perspectives on What Works Jordan Reward and punishment, pengawasan, restrukturisasi birokrasi, anti-korupsi, kampanye
Pendidikan dan audit anti korupsi.
The Death Sentence for Covid-19 Financial
Fraud Perpetrators Hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu”
Crony capitalism, the party-state, and the political boundaries of corruption
Menerapkan model kapitalisme kroni dan hierarki-partai negara yang bersifat top-down
‘Paying taxes is losing money’: A qualitative study on institutional logics in the tax consultancy field in Romania
Meningkatkan pemahaman yang jelas tentang korupsi dari kegiatan-kegiatan anti- korupsi yang dilakukan untuk masyarakat sipil Narrative policy of bureaucratic reform in Indonesia: Rules of narrative in mass media Melakukan reformasi birokrasi dan menata mentalitas ASN dengan baik

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2024)
Kontribusi tinjauan literatur ilmiah pada Tabel 1. yang paling banyak diadopsi adalah kegiatan anti korupsi, edukasi terhadap dampak jangka panjang korupsi melalui kampanye anti korupsi dan media lainnya.  Di  Ukraina  penerapan  tindakan  anti- korupsi  berdampak positif dan mempunyai Ting- kat efisiensi yang tinggi (Kisil & Tarasenko, 2022). Tindakan  anti-korupsi  secara  pereventif  dan  ter- pusat  juga  diterapkan  di  Jerman  dengan  tujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan status resmi pegawai negeri (Kisil & Tarasenko, 2022), meski-
pun  penerapan  anti-korupsi  tidak  selalu  efektif, namun  bisa  saja  efektif  jika  diberikan  pengaturan yang tepat dengan perpadua alat yang tepat (Meyer- Sahling & Mikkelsen, 2022) .

## Instrument  Kebijakan  E-Government  dalam Pemberantasan Korupsi
Kemajuan  ICT  apda  administrasi  public  se- makin banyak digunakan oleh banyak negara untuk meningkatkan  efisiensi  dan  mencegah  upaya  ko- rupsi,  salah  satunya  melalui  pengembangan  e- Government.  Dalam  praktiknya,  penerapan  E- goverment  telah  efektif  menurunkan  tingkat korupsi  di  Korea  (Kim  et  al.,  2009),  Amerika Serikat  (Shim  &  Eom,  2008),  negara-negara  ber- kembang  di  Afrika  (Ojo,  2019)  dan  di  banyak negara  maju  maupun  negara  berkembang  lainnya (Andersen, 2009; Mistry & Jalal, 2012; Mouna et al.,  2020;  Park,  2019).  Terutama  dengan  adanya program e-procurement dan e-delivery  service (Mistry & Jalal, 2012; Shim & Eom, 2008) . Ada- pun  hasil  tinjauan  sistematis  terdapat  10  artikel yang  mengkonseptualisasikan  instrument  kebija- kan pemberatasan korupsi melalui pemanfaatan e- government yang disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Instrument kebijakan e-government dalam pemberantasan korupsi
Judul Instrumen E-Government The War on Corruption: The Role of Electronic Government Pemerintah harus berinvestasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menjamin layanan e- government dapat diakses masyarakat dengan mudah.
Parsing the impact of E-government on bureaucratic corruption
Penerapan e-government dan perluasan layanan online menjadi upaya dalam memitigasi korupsi kecil-
kecilan.
Identifying Corruption Risk: A Comparison of Bulgaria and the
Czech Republic Penerapan e-government melalui OPEN (Online Procedures Enhancement for Civil Application)
Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence Pemanfaatan alat ICT yang didesain untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses tata kelola publik
Public sector innovation, e- government, and anticorruption in China and India: Insights from civil servants
Memperkuat komitmen politik terhadap inisiatif e- government
Examining E-
Government development effects on corruption in Africa: The mediating effects of ICT development and institutional quality Meningkatkan infrastruktur ICT untuk mendukung perkembangan e- government
International comparative evidence of e- government success and economic growth: technology adoption as an anti- corruption tool
Menjembatani kesenjangan digital dan memastikan praktik e-government yang adil oleh masyarakat umum
Conceptualizing the impact of corruption in national institutions and national stakeholder service systems on e-
government maturity Mendorong pertumbuhan dan kematangan e- government Electronic government and corruption:
Systematic literature review, framework, and agenda for future research Mengembangkan strategi untuk mensinergikan manfaat pendekatan antikorupsi tradisional yang berbasis ICT, serta meningkatkan pengetahuan dan keahlian ICT para pegawai pemerintah agar dapat merancang platform layanan e-government lebih efektif
Public Satisfaction on Transparency of
E-Government Information in
Bandung City to
Prevent Corruption Pengaplikasian e- government dan e- budgeting

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2024)
Dalam  mencegah  korupsi,  pemerintah  telah memobilisasi  sumber  daya  untuk  memenuhi  ke- butuhan  masyarakatnya  dengan  terselenggaranya transparansi  informasinya  melalui  pemanfaatan  e- government.  Berdasarkan  hasil  tinjauan  literatur negara-negara  yang  telah  menerapkan  e-govern- ment  menghadapi  tantangan  yang  serupa  untuk terus  mengembangkan  platform  e-government  (I. O. Adam, 2020; Khan & Krishnan, 2019; Martins et  al.,  2018),  meningkatkan  keahlian  pegawai pemerintah  di  bidang  ICT  (Khan  et  al.,  2021)dan menjembatani  kesenjangan  digital  untuk  me- mudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  tata kelola public (I. Adam & Fazekas, 2021; Mouna et al., 2020).
Optimalisasi
Instrumen Kebijakan

## Pemberantasan Korupsi
Dalam menghadapi beban tugas yang semakin berat  bagi  KPK,  terutama  dalam  mengatasi permasalahan  korupsi  yang  tengah  mengalami kesulitan,  diperlukan  suatu  sistem  yang  mampu mengajak  semua  pihak  di  masyarakat  untuk bersama-sama memerangi korupsi. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan yang bersifat preventif (Darmayani et al., 2022). Sistem pendidikan  anti-korupsi  menjadi  penting,  yang mencakup  sosialisasi  mengenai  berbagai  bentuk korupsi,  upaya  pencegahan,  pelaporan,  serta  pe- ngawasan terhadap tindak pidana korupsi.
Pendidikan  anti-korupsi  harus  diimplemen- tasikan secara menyeluruh di berbagai lingkungan, termasuk  keluarga,  institusi  pendidikan,  dan masyarakat  (Karim  et  al.,  2023;  Muhamad  &  A. Gani, 2020). Hal ini merupakan titik krusial dalam memberikan  pengertian  tentang  integritas  dan kejujuran  kepada  generasi  muda,  terutama  sejak usia dini. Selain itu Whistleblowing System (WBS) dapat  diadopsi  oleh  Komisi  Pemberantasan  Ko- rupsi  (KPK)  yang  memperbolehkan  partisipasi aktif  dari  masyarakat  umum  serta  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  dalam  upaya  memberantas  praktik korupsi.  Sistem  ini  tidak  hanya  terbatas  pada lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah, tetapi  juga  diterapkan  di  berbagai  organisasi swasta.  Melalui  WBS,  masyarakat  secara  luas diberikan  kesempatan  untuk  melaporkan  individu atau  entitas  dalam  organisasi  yang  telah  ditunjuk dan  diberi  mandat  untuk  menerima  pengaduan, serta  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  dan mengarahkannya ke proses selanjutnya.
Pemerintah  telah  mengambil  langkah  untuk mengurangi praktik korupsi dengan meningkatkan gaji  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Gaji ASN  terdiri  dari  beberapa  komponen,  termasuk Gaji  Pokok,  Tunjangan  Kinerja,  dan  Tunjangan Kemahalan. Gaji pokok ASN ditetapkan berdasar- kan  golongan  dari  pegawai  tersebut,  sementara tunjangan  kinerja  bergantung  pada  jabatan  yang dipegang  oleh  ASN.  Tunjangan  kemahalan  ASN didasarkan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah, sehingga jumlahnya  bervariasi  sesuai  dengan  jabatan  dan lokasi  tempat  ASN  tersebut  bertugas.  Pemerintah juga mengakselerasi pembangunan di remote area adalah  memacu  kinerja  para  ASN  melalui  ke- bijakan  afirmasi  ( affirmative  action )  berupa  pem- berian  insentif  kesejahteraan  ASN  di  daerah  3T (Tertinggal,  Terluar,  dan  Terdepan)  agar  mereka dapat  bekerja  secara  optimal  ditengah  kondisi keterbatasan dan sulitnya jangkauan geografis yang dialami para ASN di daerah 3T.
Optimalisasi Kebijakan Pemberantasan
Korupsi  Melalui  Sumber  Daya  Manusia  dan Digitalisasi
Dalam konteks ini, Manajemen Sumber Daya Manusia  (MSDM)  memiliki  peran  yang  sangat penting.  Wijaya  &  Noak  (2019)  menegaskan bahwa  upaya  efektif  dalam  mencegah  korupsi dalam  struktur  pemerintahan  adalah  dengan meningkatkan moralitas dan martabat sumber daya manusia sesuai dengan etika dan ideologi bangsa. Riwukore et al. (2021) menyatakan bahwa kinerja pegawai yang berperan dalam pencegahan korupsi sangat  dipengaruhi  oleh  prinsip-prinsip  dalam manajemen  SDM,  seperti  pembagian  tugas,  di- siplin,  kewenangan,  tanggung  jawab,  pemberian prioritas pada kepentingan publik, Melalui prinsip- prinsip dan praktik yang diterapkan dalam MSDM, upaya  pencegahan  korupsi  dapat  diintegrasikan dengan lebih efisien dan efektif melalui pemberian insentif berbasis kinerja yang adil dan transparan, memastikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  peme- rintah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang  berlaku  untuk  kepentingan  masyarakat sebagai principal dengan melibatkan APIP (Aparat Pengawas  Internal  Pemerintah)  sebagai  mitra utama dalam pelaksanaannya.
Pelatihan  dapat  berupa  kegiatan  FGD  dan workshop  untuk  mengevaluasi  serta  melatih peserta  Program  Pengembangan  Kemampuan (PkM)  dalam  mengembangkan  konsep-konsep pengendalian  dan  pencegahan  tindak  pidana korupsi. Selain itu, dalam situasi di mana terdapat konflik  kepentingan,  para  pejabat  pemerintahan diwajibkan untuk memberitahukan atasan mereka. Jika  pejabat  memiliki  konflik  kepentingan, keputusan atau tindakan akan ditangani oleh atasan atau  pejabat  lain.  Apabila  ada  laporan  dari  mas- yarakat, atasan pejabat harus melakukan pemerik- saan,  penelitian,  dan  menetapkan  keputusan  atas laporan tersebut paling lambat dalam waktu 5 hari kerja,
Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan ( e-government ) adalah upaya yang  penting.  E-government  merupakan  peng- gunaan  teknologi  informasi  dalam  lembaga pemerintahan  untuk  menciptakan  hubungan  yang lebih  efisien,  efektif,  dan  produktif  antara  peme- rintah, sektor swasta, dan masyarakat. Penggunaan teknologi  informasi  dalam  interaksi  antara  peme- rintah,  swasta,  dan  masyarakat  dapat  mengurangi biaya  administrasi,  relasi,  dan  interaksi  dalam layanan  publik  sehari-hari.  E-government  juga memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, kontrol,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  peme- rintahan,  serta  menciptakan  lingkungan  pemerin-
tahan  yang  mampu  mengatasi  tantangan  dari perubahan global (Zamasi, 2020).

## KESIMPULAN
Literatur seputar instrument kebijakan pembe- rantasan  korupsi  dalam  beberapa  decade  terakhir menunjukkan kebijakan praktis dengan bukti-bukti yang  mengarah  pada  kebijakan  anti  korupsi. Sementara  itu,  pemahaman e-government sebagai instrument  kebijakan  pemberantasan  korupsi menghasilkan  argument-argumen  yang  tidak  ter- organisir  dan  bertentangan.  Sebagai  solusi, penelitian ini menggunakan pendekatan SLR untuk merangkum  beragam  tinjauan  litearur  secara holistik  dan  memberikan  sejumlah  saran  untuk memandu peelitian di masa yang akan datang yang relevan dengan bidang ini.
Hasil  tinjauan  sistematis  ini  menunjukkan bahwa  pendekatan  yang  diambil  adalah  melalui pendidikan  anti-korupsi  yang  bersifat  preventif, dimulai  dari  usia  dini  hingga  tingkat  perguruan tinggi. Di sisi hukum, pengaturan yang lebih tegas mengenai  sanksi  bagi  ASN  yang  terlibat  dalam tindak  pidana  korupsi  perlu  diperjelas  dalam hukum dan peraturan yang ada.
Lebih  lanjut,  penggunaan  insentif  berbasis kinerja  yang  adil,  pengawasan  yang  efektif  ber- dasarkan  teori  agensi,  pelatihan  berbasis  sumber daya  manusia,  dan  pengelolaan  konflik  kepenti- ngan menjadi prinsip kunci. Peningkatan moralitas dan  martabat  sumber  daya  manusia  juga  menjadi fondasi  yang  kuat  dalam  membangun  integritas organisasi.  Selain  itu,  berdasarkan  tinjauan  siste- matis  dari  penelitian-penelitian  yang  ada  menun- jukkan  bahwa  penerapan  e-government  masih membutuhkan  pengembangan  lebih  lanjut  dan memastikan  masyarakat  umum  dapat  meng- gunakannya dengan mudah serta menekankan akan pentingnya pehaman dan tujuan anti-korupsi yang relevan, fokus terhadap konsep un-learning dan re- learning tentang  tata  pemerintahan  yang  baik, akuntabilitas,  dan  integritas.  Dengan  demikian, untuk  penelitian  di  masa  yang  akan  datang  di- harapkan  ada  penelitian  lanjutan  mengenai penerapan  e-government  dalam  pemberantasan korupsi di lingkungan ASN

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  I.,  &  Fazekas,  M.  (2021).  Are  emerging technologies  helping  win  the  fight  against corruption? A review of the state of evidence. Information  Economics  and  Policy , 57 . https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2021.10 0950
Adam,  I.  O.  (2020).  Examining  E-Government
development effects on corruption in Africa: The  mediating  effects  of  ICT  development and  institutional  quality. Technology  in
Society , 61 . https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.10124 5
Albanese,  J.  S.  (2022).  Why  Corruption  is  the Largest  Problem  in  the  World  Freda  Adler Distinguished  International  Scholar  Award Address. International  Criminology , 2 (2), 103–110. https://doi.org/10.1007/s43576- 022-00060-3
Andersen, T. B. (2009). E-Government as an anti- corruption strategy q. Information Economics and Policy , 21 (3), 201–210. https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2008.11. 003
Arsalan, S., Latif, D. V., & Saadah. (2019). Public satisfaction on transparency of e-government information  in  Bandung  city  to  prevent corruption. International Journal of Innovation,  Creativity  and  Change , 6 (8),  1– 10.
Bologna,  G.  J.,  &  Lindquist,  R.  J.  (1993). Fraud Auditing and Forensic Accounting . Wiley. Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability  and  Transparency  to  Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. Journal of Comparative  Policy  Analysis:  Research  and Practice , 20 (5), 486–504. https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393
951
Capano,  G.  (2017).  How  policy  instruments  are chosen :  patterns  of  decision  makers  ’ choices. Policy  Sciences , 50 (2),  209–233. https://doi.org/10.1007/s11077-016-9267-8 Chen, K. (2019). How bad corruption is around the world? International  Politics  Reviews , 7 (1– 2),  25–35.  https://doi.org/10.1057/s41312- 019-00070-w
Chen, L., & Aklikokou, A. K. (2021). Relating e- government  development  to  government effectiveness  and  control  of  corruption:  a cluster analysis. Journal of Chinese
Governance , 6 (1), 155–173. https://doi.org/10.1080/23812346.2019.1698
693
Daeng,  M.  Y.,  Zulkarnaini,  &  Yusuf,  M.  F.  D.
(2022).  Strategy  Eradication  Corruption Through  Strengthening  Legal  Instruments.
International Journal Of Humanities Education  and  Social  Sciences  (IJHESS) , 1 (4). https://doi.org/10.55227/ijhess.v1i4.95 Darmayani,  S.,  Pravita,  V.  D.,  Titahelu,  J.  A.  S., Nugroho, L., Destiyanti, A. Z., Prasetyo, H., Muharam,  R.  S.,  Riyanti,  D.,  Manik,  T.  S., Sopacua, M. G., Herniawati, Sembada, A. D.,
& Rinaldi, K. (2022). Pendidikan Antikorupsi . Widina Bhakti Persada. Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah- Blankson,  T.,  Nickow,  A.,  &  Zhang,  D. (2018).  Reducing  bureaucratic  corruption: Interdisciplinary perspectives on what works.
World Development , 105 , 171–188. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.0
15
Ghaniy, N. (2017). Political, Social and Economic Determinants  of  Corruption. International Journal  of  Economics  and  Financial  Issues ,
7 (4), 144–149.
Habibi,  F.,  &  Nugroho,  A.  (2018).  Penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan  korupsi  dana  desa  di  kabupaten pandeglang. Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , XV (2), 197–211.
Haryono, B. S., Nugroho, A. A., Putera, F., & Noor, I.  (2024).  Narrative  policy  of  bureaucratic reform  in  Indonesia:  Rules  of  narrative  in mass media. Journal of Infrastructure, Policy
and Development , 8 (1).
https://doi.org/10.24294/jipd.v8i1.2842 Hood,  C.  C.  (1983). Tools  of  Government .
Macmillan Education.
Jocevski, M., Arvidsson, N., & Ghezzi, A. (2020). Interconnected  business  models:  present debates  and  future  agenda. Journal  of Business  and  Industrial  Marketing , 35 (6), 1051–1067. https://doi.org/10.1108/JBIM- 06-2019-0292
Jones,  O.,  &  Gatrell,  C.  (2014).  Editorial:  The future  of  writing  and  reviewing  for  IJMR.
International Journal of Management Reviews , 16 (3), 249–264. https://doi.org/10.1111/ijmr.12038
Kalesnikaite, V., Neshkova, M. I., & Ganapati, S.
(2023).  Parsing  the  impact  of  E-government on  bureaucratic  corruption. Governance ,
36 (3), 827–842.
https://doi.org/10.1111/gove.12707
Kapeli,  N.  S.,  &  Mohamed,  N.  (2019).  Battling corruption in Malaysia: What can be learned? Journal of Financial Crime , 26 (2), 549–555. https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0044 Karim,  A.,  Fathurrohman,  O.,  Muhammadun, Saripudin,  W.,  Rahmat,  D.,  &  Mansir,  F. (2023).  Altruistic  works,  religion,  and corruption:  Kiais’  leadership  to  shape  anti- corruption values in pesantren. Cogent Social Sciences ,
9 (1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2238 968
Khambekova,  K.,  Los,  A.,  &  Huss,  O.  (2021).
Corruption  framing  and  formation  of  action strategies:  case  of  regional  civil  society organizations  in  Ukraine. Crime,  Law  and
Social Change , 76 (3), 277–297. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09966-x
Khan, A., & Krishnan, S. (2019). Conceptualizing the  impact  of  corruption  in  national institutions  and  national  stakeholder  service systems on e-government maturity.
International Journal of Information Management , 46 , 23–36. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.11.0
14
Khan,  A.,  Krishnan,  S.,  &  Dhir,  A.  (2021). Electronic  government  and  corruption: Systematic literature review, framework, and agenda  for  future  research. Technological Forecasting  and  Social  Change , 167 . https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.1207 37
Kim,  S.,  Jeong,  H.,  &  Lee,  H.  (2009).  An institutional  analysis  of  an  e-government system  for  anti-corruption :  The  case  of OPEN. Government  Information  Quarterly , 26 (1),
42–50. https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.09.002
Kisil,  Z.  R.,  &  Tarasenko,  O.  S.  (2022).
International Experience in Preventing
Corruption  as  a  Vector  for  Creating  a National Anti-Corruption Strategy in Ukraine. Social  and  Legal  Studios , 5 (3),  9–
15. https://doi.org/10.32518/2617-4162- 2022-5-3-9-15
Klitgaard,  R.  (1991a). Controlling  Corruption . University of California Press.
Klitgaard,  R.  (1991b). Controlling  Corruption . Univ of California Press.
Koolaee, E., Zarrinnarges, Y., & Akbari, Z. (2020). Causes  of  the  failure  of  the  state  in  Syria (2010-2019). Geopolitics  Quarterly , 16 (4), 288–309.
Liberati,  A.,  Altman,  D.  G.,  Tetzlaff,  J.,  Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D.  (2009).  The  PRISMA  statement  for reporting  systematic  reviews  and  meta- analyses  of  studies  that  evaluate  healthcare interventions:  explanation  and  elaboration. BMJ (Clinical Research Ed.) , 339 . https://doi.org/10.1136/bmj.b2700
Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public  procurement  activities,  a  systematic literature  review  on  data-driven  methods.
Applied Network Science , 7 (1). https://doi.org/10.1007/s41109-022-00523-6
Madrim,  S.  (2023,  February  1).  Indeks  Persepsi Korupsi  Indonesia  2022  Menurun,  Terburuk Sejak Reformasi. VoaIndonesia.Com . https://www.voaindonesia.com/a/indeks- persepsi-korupsi-indonesia-2022-menurun-
terburuk-sejak-reformasi/6942025.html Martins, J., Fernandes, B., Rohman, I., & Veiga, L. (2018).  The  war  on  corruption:  The  role  of electronic  government. Lecture  Notes  in Computer  Science  (Including  Subseries Lecture  Notes  in  Artificial  Intelligence  and Lecture  Notes  in  Bioinformatics) , 11020
LNCS ,  98–109.  https://doi.org/10.1007/978- 3-319-98690-6_9 Maslow,  A.  (1954). Motivation  and  Personality .
Harpers.
Meyer-Sahling, J. H., & Mikkelsen, K. S. (2022).
Codes of Ethics, Disciplinary Codes, and the
Effectiveness of
Anti-Corruption
Frameworks: Evidence from a Survey of Civil Servants  in  Poland. Review  of  Public Personnel  Administration , 42 (1),  142–164. https://doi.org/10.1177/0734371X20949420 Min,  K.  sun.  (2019).  The  effectiveness  of  anti- corruption policies: measuring  the impact of anti-corruption  policies  on  integrity  in  the public organizations of South Korea. Crime,
Law  and  Social  Change , 71 (2),  217–239. https://doi.org/10.1007/s10611-019-09814-z Mistry,  J.  J.,  &  Jalal,  A.  (2012). An  Empirical Analysis  of  the  Relationship  between  e- government  and  Corruption . 12 (May),  145– 176. https://doi.org/10.4192/1577-8517-v12
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D.
G.  (2009).  Preferred  reporting  items  for systematic  reviews  and  meta-analyses:  the PRISMA  statement. Journal  of  Clinical Epidemiology , 62 (10), 1006–1012. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.00
5
Mouna, A., Nedra, B., & Khaireddine, M. (2020). International  comparative  evidence  of  e- government  success  and  economic  growth: technology  adoption  as  an  anti-corruption tool. Transforming  Government:  People, Process  and  Policy , 14 (5),  713–736. https://doi.org/10.1108/TG-03-2020-0040
Muhamad, N., & A. Gani, N. (2020). A decade of corruption  studies  in  Malaysia. Journal  of
Financial Crime , 27 (2), 423–436. https://doi.org/10.1108/JFC-07-2019-0099 Nurprojo,  &  Setyo,  I.  (2014).  Merit  system  dan politik birokrasi di era otonomi daerah. Jurnal Kebijakan  Dan  Manajemen  PNS , 8 (1),  45– 52.
OECD. (2016). Putting an End to Corruption . Ojo,  J.  S.  (2019).  e-Governance  and  Anti- Corruption  War  in  Africa:  The  Nigeria Experience. E-Services .
Park,  C.  H.  (2019). E-government  as  an  anti- corruption  tool :  panel  data  analysis  across countries . https://doi.org/10.1177/0020852318822055
Prabowo,  H.  Y.,  Sriyana,  J.,  &  Syamsudin,  M. (2018).  Forgetting  Corruption:  Unlearning the knowledge of corruption in the Indonesian public  sector. Journal  of  Financial  Crime , 25 (1),  28–56.  https://doi.org/10.1108/JFC- 07-2016-0048
Purba,  N.,  Sahlepi,  M.  A.,  &  Sulistyawati,  S. (2020).  The  death  sentence  for  Covid-19 financial  fraud  perpetrators. Sriwijaya  Law
Review , 4 (2), 261–269. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.432. pp261-269
Purnama, M. C. (2022). Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi  ,  Inflasi  dan  Nilai  Tukar  terhadap Investasi  Asing  Langsung  di  ASEAN-5. Jurnal EKonomi Aktual , 2 (2), 41–48. Riwukore,  J.  R.,  Alie,  M.,  &  Habaora,  F.  (2021). Kepemimpinan  Transformasional  Dalam Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Studi Kasus  Aparatur  Sipil  Negara  Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur). Jurnal
Ecoment Global , 6 (1), 87–96. https://doi.org/10.35908/jeg.v6i1.1327
Rizal, M. R. R., & Wondabio, L. S. (2023). Analisis inkonsistensi antara kinerja dengan kepercayaan publik pada komisi pemberantasan  korupsi. Jurnal  Aplikasi Akuntansi , 7 (2), 236–253.
Rutt,  R.  L.,  &  Lund,  J.  F.  (2014).  What  role  for government?  The  promotion  of  civil  society through  forestry-related  climate  change interventions  in  post-conflict  nepal. Public Administration  and  Development , 34 (5), 406–421. https://doi.org/10.1002/pad.1699 Sedarmayanti,  &  Nurliawati,  N.  (2012).  Strategi penguatan etika dan integritas birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi guna meningkatkan  kualitas  pelayanan. Jurnal Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi , 9 (3),  337– 362.
Shim, D. C., & Eom, T. H. (2008). E-Government and  Anti-Corruption :  Empirical  Analysis  of International Data . 0692 . https://doi.org/10.1080/01900690701590553
Silitonga,  M.  S.,  van  Duijn,  M.,  Heyse,  L.,  & Wittek, R. (2019). Setting a Good Example? The  Effect  of  Leader  and  Peer  Behavior  on Corruption  among  Indonesian  Senior  Civil Servants. Public  Administration  Review , 79 (4), 565–579.
https://doi.org/10.1111/puar.13059
Sinha, A., Gupta, M., Shahbaz, M., & Sengupta, T.
(2019). Impact of corruption in public sector on  environmental  quality :  Implications  for sustainability  in  BRICS  and  next  11 countries. Journal  of  Cleaner  Production , 232 ,
1379–1393.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.066 Školník, M. (2020). Where have all the non-corrupt civil  servants  gone?  Corruption  and  trust  in public  administration  in  European  countries. Polish Sociological Review , 211 (3), 345–360. https://doi.org/10.26412/psr211.05 Suardi, I. (2021). E-Government, Governance and Corruption  in  Asian  countries. Emerging Markets : Business and Management Studies Journal , 8 (2), 137–150. https://doi.org/10.33555/embm.v8i2.180
Supriharyanti,  E.,  &  Sukoco,  B.  M.  (2023).
Organizational change capability: a systematic  review  and  future  research directions. Management  Research  Review , 46 (1),  46–81.  https://doi.org/10.1108/MRR- 01-2021-0039
Tu, W., Yang, J., & Zheng, Y. (2020). Influence of individual  values  on  attitudes  toward corruption: What undermine formal anticorruption effectiveness. Asian Journal of
Social Psychology , 23 (3), 264–277. https://doi.org/10.1111/ajsp.12402
Wahyono,  H.,  &  Narmaditya,  B.  S.  (2022).
Structural  model  of  the  application  of  anti- corruption  values  to  local  government bureaucrats. Social  Sciences  &  Humanities
Open , 6 (1), 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho
.2022.100346
Wanner, M. S. T. (2022). Change in policy regimes for  disaster  risk  reduction  in  Fiji  and  Nepal. International  Journal  of  Disaster  Risk Reduction ,
77 . https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103030
Wijaya,  K.  A.  S.,  &  Noak,  P.  A.  (2019).
Internalisasi  Etika  Birokrasi  Dan  Penguatan Sistem  Pengendalian  Sumber  Daya  Manusia Dalam  Rangka  Mencegah  Korupsi. Jurnal Ilmiah  Widya  Sosiopolitika , 1 (1),  46. https://doi.org/10.24843/jiwsp.2019.v01.i01. p05
Wohlin,  C.  (2014).  Guidelines  for  snowballing  in systematic literature studies and a replication in  software  engineering. ACM  International Conference Proceeding Series . https://doi.org/10.1145/2601248.2601268 Wu,  A.  M.,  Yan,  Y.,  &  Vyas,  L.  (2020).  Public sector innovation, e-government, and anticorruption  in  China  and  India:  Insights from  civil  servants. Australian  Journal  of Public  Administration , 79 (3),  370–385. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12439 Zamasi, S. (2020). Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  Terpidana  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera . Universitas Medan Area, Medan.