## Nanang Kristanto
DESAIN KURIKULUM KURSUS DAN PELATIHAN  KOMPUTER (APLIKASI PERKANTORAN) PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

## YOGYAKARTA
Oleh : Nanang Kristanto
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Papua / Sps UPI nanang.kristanto@kemdikbud.go.id
Rusman Kaprodi Pengembangan Kurikulum Sps UPI rusman821971@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi pendahuluan atas masalah dan keresahan yang muncul pada kursus dan  pelatihan  komputer  pada  sanggar  kegiatan  belajar.  Dengan  beralih  fungsinya  SKB  menjadi satuan pendidikan maka menjadi tantangan baru dalam dunia pendidikan Non-formal. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  kursus  dan  pelatihan  di  SKB  serta  mencari  solusinya. Dalam  kegiatan  penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode Research  and Development  (R  &  D). Prosedur  pada  penelitian  mengacu  pada  perdirjen  PAUD  dan  Dikmas  . Dalam  penelitian  ini  ditempuh  tiga  langkah  yaitu  1).studi  pendahuluan,2).pengembangan desain,3).validasi.  Dari  hasil  studi  pendahuluan  didapat  bahwa  lulusan  kursus  dan  pelatihan komputer  (aplikasi  perkantoran)  mutu  lulusannya  rendah,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan sedikitnya kepemilikan sertifikat kompetensi  yang terakreditasi. Data  menujukan hanya sebesar 1,21% dari total peserta kursus yang mengikuti ujian kompetensi/profesi. Fakta tersebut diperkuat dengan  keterserapan  lulusan  pada  dunia  usaha  dan  dunia  industri  yang  rendah.  Data  nasional menunjukkan  bahwa  kursus  dan  pelatihan  komputer  menempati  urutan  pertama  dengan  jumlah terbayak lulusan  yang masih menunggu penempatan/mengggur.  Belum terakreditasinya sanggar kegiatan  belajar  serta  perubahan  alih  fungsi  SKB  menjadi  satuan  pendidiakan  menjadi permasalahan selanjutnya yang mengkibatkan rendahnya mutu lulusan. untuk itu perlu dilakukan penelitian  lebih  lanjut  tentang  pengembangan  desain  kurikulum  kursus  dan  pelatihan  komputer (aplikasi perkantoran) untuk meningkatkan mutu lulusan pada sanggar kegiatan belajar di Provinsi Daerah  Istimewa Yogyakarta, selanjutnya pengembangan desain kurikulum Penelitian ini hanya mengembangkan produk berupa desain kurikulum pelatihan secara teoritis saja, tidak sampai pada uji coba empirik.
Kata kunci : Desain, kurikulum, kursus dan pelatihan,mutu lulusan, SKB

## PENDAHULUAN
Pergeseran  kebutuhan  pendidikan dari  kebutuhan  akan  pengetahuan  menjadi kebutuhan  akan  ketrampilan,  menjadi  awal baru  dalam  dunia  pendidikan.  Perubahan pola  pendidikan  yang  begitu  cepat  dan  silih
berganti  serta  globalisasi  di  segala  bidang termasuk  bidang  pendidikan  mengakibatkan hasil  pendidikan  yang  diperoleh  disekolah (pendidikan  formal)  menjadi  tidak  sesuai lagi  dengan  tuntutan  baru  kebutuhan  dunia
kerja,  dunia  industri,  karna  pada  dasarnya seseorang    menempuh    pendidikan    untuk mendapatkan  pekerjaan    yang    layak    atau membagun wirausaha.
Kebutuhan
masyarakat akan ketrampilan tidak didapatkan  disekolah,  melainkan  di  luar sekolah.  Pendidikan  luar  sekolah  atau  yang kita kenal dengan Pedidikan Non-formal dan Infomal  (PNF) mampu  memberikan  layanan pendidikan  ketrampilan  bagi  semua  orang tanpa mengenal batas  usia  dan  status  sosial. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan  di  luar pendidikan  formal yang dapat  dilaksanakan  secara  terstruktur  dan berjenjang.  Hasil  pendidikan  non-formal dapat  dihargai  setara  dengan  hasil  program pendidikan  formal  setelah  melalui  proses penilaian  penyetaraan  oleh  lembaga  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah Daerah  dengan  mengacu  pada  standar nasional pendidikan.
Salah satu bentuk layanan PNF sesuai dengan  undang  undang  sisdiknas  adalah Pendidikan Kursus dan pelatihan. UU NO 20 Th 2003,  Pasal  26  disebutkan bahwa  kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi
masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan  profesi,  bekerja,  usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya kursus dan pelatihan
dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga  pemerintah  dan  swasta.  Pada lembaga pemerintah terutama diselenggarakan  oleh  sanggar  kegiatan belajar (SKB) dan lembaga swasta diselenggarakan  oleh  lembaga    kursus  dan pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan non- formal yang lainnya.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Dirjen PAUD  dan  Dikmas  kepada  seluruh  Kepala Daerah dengan surat nomor : 1086/C.C4.I/PR/2015 tertanggal 3 Juli 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meminta  kepada  seluruh  Kepala  Daerah untuk  mengubah  fungsi  sanggar  kegiatan belajar  (SKB)  menjadi  satuan  pendidikan non-formal  sejenis.  Yang  kemudian  diikuti dengan  di  tandatanganinya  Permendikbud No  4  Tahun  2016  tentang  pedoman  alih ungsi  sanggar  kegiatan  belajar  menjadi satuan  pendidikan  non-formal  oleh  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  status  SKB menjadi  sama  dengan  LKP  atau  satuan pendidikan  non-formal  lainya,  yaitu  sama- sama menjadi satuan pendidikan non-formal. Yang  membedakan  antara  SKB  dengan satuan  pendidikan  non-formal  lainya  adalah SKB  merupakan  satuan  pendidikan  non- formal  Negeri.  Salah  satu  fungsi  SKB  alih fungsi  menjadi  satuan  pendidikan  adalah menjadi penyelenggaraan program percontohan  pendidikan  non-formal.  Maka diharapkan SKB menjadi contoh bagi satuan

## Nanang Kristanto
pendidikan yang lain nya dalam menyelengarakan
program-program pendidikan,  salah  satunya  program  kursus dan pelatihan.
Dengan adanya perubahan alih fungsi  SKB  sesuai  Permendikbud  nomor  4 Tahun 2016 menjadi satuan pendidikan non- formal  sejenis  memiliki  tugas  dan  fungsi pengelolaan  dan  penyelenggaraan  program pendidikan non-formal.  Sesuai  dengan pasal 1  bahwa  SKB  adalah  unit  pelaksana  teknis dinas  yang  menangani  urusan  pendidikan pada  kabupaten/kota  yang  berbentuk  satuan pendidikan non-formal sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non- formal.  Dimana  Program  PNF  adalah layanan  pendidikan  yang  diselenggarakan untuk  memberdayakan  masyarakat  melalui  : 1) pendidikan kecakapan hidup, 2) pendidikan  anak  usia  dini,  3)  pendidikan kepemudaan,  4)  pendidikan  pemberdayaan perempuan,  5)  pendidikan  keaksaraan,  6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 7) pendidikan kesetaraan, 8) pendidikan lain yang  ditujukan  untuk  mengembangkan kemampuan peserta didik. Salah satu bentuk pendidikan  yang  deselengarakan  oleh  SKB adalah  kursus  dan  pelatihan.  menjadi menarik ketika sekarang SKB beralih fungsi menjadi satuan pendidikan non-formal.

## METODE
Artikel  ini  adalah  bagian  dari
rangkaian  penelitian  yang  akan  dilakukan oleh  penulis.  Rangkaian  penelitian  yang dimaksud  penulis  adalah  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.  Dalam penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan adalah  kualitatif,  dengan  motode  penelitian dan pengembangan (Research and
Development). Metode  penelitian  dan pengembangan (Research and Development) didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Van den Akker (2006: 3- 5).  Namun  pada  pelaksanaanya  penelitian metode  R&D  mengikuti  konsep  yang dielaskan  oleh  Borg  &  Gall,  sedangkan prosedur penelitian mengacu pada Peraturan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan no  2  tahun  2016  tentang  petunjuk  teknis pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

## Nanang Kristanto
Terdapat  empat  langkah  dalam  prosedur penelitian dan pengembangan (Research and Development) .  Namun  dalam  artikel  ini merupakan  bagian  dari  analisi  awal.  Yang dalam  bagan  tersebut  diatas  merupakan langkah  pertama.  Langkah  pertama  yang dimaksud  adalah  studi  pendahuluan  untuk mengkaji  kondisi  dan  permasalahn  yang sebenarnya dilapangan terkait dengan kursus komputer  aplikasi  perkantoran.  Sehingga hasil  akhir  akan  dikembangkan  roduk  yang tepat berdasarkan dari hasil studi pendahuluan  ini.  Dalam  proses  nya  studi pendahuluan  ini  mengunakan  metode  FGD serta studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan adanya perubahan alih fungsi SKB  sesuai  Permendikbud  nomor  4  Tahun 2016  menjadi  satuan pendidikan non-formal
sejenis memiliki tugas dan fungsi pengelolaan  dan  penyelenggaraan  program pendidikan  non-formal.  Sesuai  dengan  pasal 1  bahwa  SKB  adalah  unit  pelaksana  teknis dinas  yang  menangani  urusan  pendidikan pada  kabupaten/kota  yang  berbentuk  satuan pendidikan non-formal sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non- formal.  Dimana  Program  PNF  adalah layanan  pendidikan  yang  diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui :  1)  pendidikan  kecakapan  hidup,  2) pendidikan  anak  usia  dini,  3)  pendidikan kepemudaan,  4)  pendidikan  pemberdayaan perempuan,  5)  pendidikan  keaksaraan,  6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 7) pendidikan kesetaraan, 8) pendidikan lain yang  ditujukan  untuk  mengembangkan kemampuan peserta didik.
Selama  ini  kursus  dan  pelatihan banyak  diselengarakan  oleh  LKP  sedangkan

## Nanang Kristanto
SKB  sebelum  alih  fungsi  menjadi  satuan pendidikan non-fomal lebih banyak menyelenggarakan  program  dari  pemerintah sesuai  dengan  bentuk  bantuan  yang  didapat, walaupun dalam perencanaannya juga berdasarkan kebutuhan dilapangan. Perkembangan kursus dan pelatihan berkaitan  erat  dengan  perkembangan  LKP, Perkembangan keberadaan LKP di Indonesia sangat  luar  biasa,  berdasarkan  data  dari Direktorat Pembinanaan Kursus dan Pelatihan  bahwa  data  LKP  tahun  2007 sebanyak  9.642  lembaga,  sedangkan  data tahun 2010 meningkat tajam menjadi 14.315, tahun  2015  menjadi  17.776  dan  tahu  ini menjadi  19.794.  artinya  dalam  kurun  waktu hanya  5  tahun  meningkat  sebesar  56,5%, dengan  beraneka  ragam  keterampilan,  saat ini  ada  224  jenis  keterampilan  dan  dari  224 tersebut  76  jenis  keterampilan  sudah dibakukan.
Fenomena peningkatanya jumlah lembaga kursus ini sayangnya belum diiringi dengan  peningkatan  mutu  kursus  dan pelatihan  yang  ditandai  dengan  penyediaan sarana  prasarana  yang  memadai,  tenaga pendidik  dan  kependidikan  yang  kompeten, kurikulum yang sesuai dengan
perkembangangan zaman serta sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan  oleh  pemerintah.  (Dirjen  PAUD dan  Dikmas:  Saatnya  Lembaga  Kursus Berbenah, 2015) Pada Tahun
2015 Sebanyak 17.776 Lembaga Kursus dan Pelatihan  (LKP)  yang  ada  di  Indonesia  baru berjumlah  delapan  persen  saja  yang  telah mendapatkan  akreditas  dari  pemeritah.  Jika dihitung  jumlahnya  sekitar  1.200-an  LKP yang  mendapatkan  akreditasi.  17.776  LKP tersebut  terdiri  dari  24  ribu  macam  kursus dari 97 jenis kursus.
Fungsi LKP harusnya mampu memberikan  pendampingan  kepada  peserta didik agar memiliki kompetensi, bersertifikat dan  masuk  dunia  kerja  atau  berwirausaha. Sayangnya  kualitas  layanan  yang  diberikan oleh  LKP  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan, Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan  Kursus  dan  Pelatihan  yang ditulis  Ginting  dalam  Info  Kursus,  hasil penilaian  kinerja  tahun  2009  dan  2010 berkinerja  A  (1,7%),  B  (20,3%),  C  (35,7%) dan  D  (42,3%).  Dari  data  tersebut  di  atas berarti  bahwa  keberadaan  kursus  yang kurang  memenuhi  standar  atau  berkinerja  D masih  lebih  banyak,  sementara  berkinerja sangat  baik  atau  A  ternyata  masih  sangat sedikit.  Pada  Tahun  2016  hasil  penilaian kinerja  dari  749  lembaga  yang  dinilai kinerjanya,  yang  berkinerja  A  (2,1%),  B (22,6  %),  C  (34,8%)  dan  D  (40,5%). Penilaian kinerja bagi LKP merupakan  salah satu  upaya  pemerintah  untuk  memetakan serta dapat fokus membina secara berkesinambungan    pada    LKP    sesuai
dengan    kebutuhan    berdasarkan    penilaian kinerja  yang diperolehnya,  sehingga   akan  berdampak pada   kualitas  layanan   kursus   dan pelatihan   yang diselenggarakan.
Mutu lulusan  juga dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang lulus. Berdasarkan data informasi eksekutif dalam www.infokursus.net berikut merupakan rekapitulasi status lulusan LKP
.
Tabel 1. Rekapitulasi Status Kelulusan program Kursus di LKP
Status Jumlah Proses Pendidikan & Pelatihan 20.182 13.11 % Bekerja 70.338 45.68 % Usaha Mandiri 14.283 9.28 % Menunggu Penempatan / Menganggur 49.168 31.93 % Total 153.971 100 %
Sumber: www.infokursus.net (diakses 28/03/17)

## Nanang Kristanto
Kondisi  status  lulusan  tersebut  dapat diartikan  bahwa  masih  banyak  lulusan kursus  dan  pelatihan  yang  menunnggu penempatan/menganggur. Banyaknya lulusan kursus  yang menunggu penempatan / menganggur mengidikasikan bahwa lulusan  kursus  belum  memenuhi  standart kompetensi.  Berkompeten  atau  tidak  nya lulusan  kursus  dan  pelatihan  dibuktikan dengan  lulus  tidaknya  peserta  kursus mengikuti  ujian.  Secara  legal  formal perserta kursus akan mendapatkan sertifikat atau  ijazah  baik  itu  di  akui  oleh  Lokal, Nasional dan Internasional. Jika disimpulkan  dari  data  lulusan,  terutama terkait  dengan  kompetensi  lulusan  kursus dan  pelatihan,  dapat  dinyatakan  bahwa kompetensi lulusan kursus dan pelatihan itu rendah.
Rendah  nya  kompetensi  lulusan kursus dan pelatihan juga dapat dilihat dari berapa  banyak  peserta  didik  kursus  dan pelatihan yang mengikuti ujian kompetensi . Data  yang  diperoleh  dari  Infokursus  pada tahun 2007 menyatakan bahwa Penyelenggaraan ujian kursus dapat dibedakan  menjadi  (4)  empat  macam  yaitu ujian lokal/lembaga (79,50%), ujian nasional  (17,50%),  ujian  internasional (1,79%)  dan  ujian  kompetensi  atau  profesi (1,21%).  Dari  keempat  jenis  ujian  tersebut berhasil  meluluskan  sebanyak  798.845 atau  (90,14%),  ujian  nasional  78.942
atau  (8,91%)  dan    ujian  internasional sebanyak 8.398 atau (0,95%).
Berdasarkan  data  tersebut  terlihat bahwa  proses  evaluasi  dalam  program kursus  dan  pelatihan  dilalui  melalui  tahap ujian  di  tingkat  lokal,  nasional  maupun internasional. Untuk mengejar standar mutu, uji  kompetensi  bagi  peserta  didik  sangat penting,  sebagai  tanda  penghargaan  atas kemampuan  yang  dimilikinya.  Seperti dijelaskan  di  dalam  UU  No  20,  Tahun 2003, pasal 61 ayat 3: Sertifikasi kompetensi  diberikan  oleh  penyelenggara pendidikan  dan  lembaga  pelatihan  kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan  terhadap  kompetensi  untuk melakukan  pekerjaan  tertentu  setelah  lulus uji  kompetensi  yang  diselenggarakan  oleh satuan  pendidikan  yang  terakreditasi  atau lembaga sertifikasi.
Sayangnya  masih  sedikit  peserta kursus  yang  mengikuti  uji  kompetensi.  Uji kompetensi  adalah  proses  pengujian  dan penilaian  yang  dilakukan  oleh  penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi  hasil  belajar  peserta  didik  pada suatu  jenis  dan  tingkat  pendidikan  tertentu. Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) sejak tahun  2009.  LSK  adalah  lembaga  mandiri yang  dibentuk  oleh  organisasi  atau  asosiasi profesi  yang diakui Pemerintah. Tempat uji
kompetensi  (TUK)  adalah  lembaga  kursus dan/atau  satuan pendidikan non-formal  lain atau lembaga yang telah dinilai, diverifikasi,  dan  ditetapkan  oleh  lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) untuk menyelenggakan  uji  kompetensi.  Untuk dapat  mengikuti  uji  kompetensi  satuan pendidikan  mendaftarkan  peserta  kursus yang  sudah  menyelesaikan  pendidikan  & pelatihanya  kepada  LSK.  Alur  tersebut tergambar seperti berikut :

## Nanang Kristanto
Bagan 1. Prosedur Uji Kompetensi Sumber: www.infokursus.net (diakses 28/03/17)
Terbatasnya  TUK  menjadi  kendala bagi  peserta  didik    untuk  dapat  mengikuti uji  komptensi. Berdasarkan data dari sistim informasi  ekslusif  Direktorat  Binsuslat hanya  terdapat  1146  TUK  yang  tersebar  di seluruh indonesia. Sedikitnya lulusan kursus  dan  pelatihan  yang  mempunyai sertifikat  kompetensi  membuat  lulusan tidak  mampu  bersaing  untuk  mendapatkan pekerjaan.  Akhirnya  lulusan    kursus    dan pelatihan    hanya    mampu    menyumbang angka  pengangguran    di  indonesia.  ( BPS: Pengangguran  Terbuka  di  Indonesia  Capai
7,02  Juta  Orang,2016)  -  Kepala  Badan
Pusat Statistik (BPS)
Suryamin mengatakan  tingkat  pengangguran  terbuka pada  Februari  2016  mencapai  7,02  juta orang  atau  5,5  persen.  SKB  Sebagai  salah satu  satuan  pendidikan  non-  formal  yang salah  satu  fungsinya  menyiapkan  tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana  yang  diharapkan  oleh  dunia kerja.  Dunia  kerja  membutuhkan  tenaga kerja  yang  memiliki  kompetensi  sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi  dan  daya  saing  yang  tinggi.  Atas
dasar itu, SKB harus menyuguhkan layanan pembelajaran  yang  berkualitas.  selama  ini SKB  maupun    satuan    pendidikan    non- formal    lainya    dalam    menyelengarakan kegiatan kursus dan pelatihan mengunakan  kurikulum  yang  telah  disusun oleh  direktorat  Pembinaan  Kursus  dan pelatihan.  Kurikulum  yang  selama  ini disusun  oleh  direktorat  adalah  kurikulum berbasis  kompetensi  (KBK).  Seperti  yang tertuang dalam UU sisdiknas Pasal 6 ayat 3 “satuan  pendidikan  non-formal  dalam bentuk  kursus  dan  lembaga  pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi  yang  memuat  kecakapan  hidup dan ketrampilan”. Pada dasarnya kurikulum yang  ada  disetiap  jenis  kursus  bersifat nasional.  Namun  sampai  tahun  2017  baru 76  jenis  kursus  dengan  berbagai    jenjang baru  disyahkan    dan    dibuat    oleh pemerintah.  Hal  tersebut  membuat  satuan pendidikan non-formal mengalami kesulitan  dalam  menyelengarakan  kursus yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  usaha dan  dunia  industri  apabila  belum  ada kurikulum  yang  dibuat  atau  sesuai  dengan yang  dibutuhkan.  Dari  peryantaan  tersebut dapat  dicari  solusi  tentang  bagaimana mengembangakan  LKP  yang  bermutu sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  usaha  dan dunia industri, khususnya melalui kurikulum.
Kurikulum  mempuyai  kedudukan yang sentral dalam seluruh proses pendidikan, begitu juga dalam proses kursus dan  pelatihan  pada  LKP.  Kurikulum megarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapianya tujuan pendidikan.  Menurut  Mauritz  jhonson (1967, hal.130) kurikulum “ prescribe (or at last  anticipates)  the  result  of  instruction. Kurikulum  juga  merupakan  suatu  rencana pendidikan  memberikan  pedoman  dan pegangan  tentang  jenis  lingkup  dan  urutan isi serta proses pendidikan. Kurikulum yang sudah disyahkan oleh pemerintah sayangnya tidak semuanya mampu mengimbangi perkembagan perubahan kebutuhan,  hal  tersebut  yang  membuat lulusan  kurus  dan  pelatihan  tidak  mampu bersaing.
Mengingat jenis kursus sangat bervariasi,  maka  dalam  penelitian  ini  akan mengambil jenis kursus berdasarkan banyaknya  lulusan  yang  masih  menunggun penempatan.  Berikut  data  10  jenis  kursus bersadarkan kelulusannya.

## Nanang Kristanto

## Tabel 2. 10 Jenis Kursus Berdasarkan Kelulusannya
No Jenis Ketrampilan Proses Diklat Bekerja Berwirausah a Menunggu Penempatan Jumlah L P L P L P L P 1  Komputer 4183  4919  12472  13803  1952  1524  13351 18207 70411 2  Mengemudi 282 196 1666 827 228 121 3121 2237 8678 3 Bahasa Inggris 1216 1574 1143 1185 131 92 2269 3000 10610 4  Menjahit 36 675 858 7002 218 4367 121 1603 14880 5  Otomotif 367 2 2151 11 801 5 1333 36 4706 6  Akuntansi 146 531 401 1488 6 34 171 520 3297 7  Perhotelan 853 626 1539 1051 32 11 187 112 4411 8  Elektronika 32 3 253 33 436 52 201 23 1033 9 Tata Kecantikan Rambut 6 130 33 753 44 999 28 189 2182 10  Spa 13 284 135 1274 7 216 16 292 2237
(data diolah dari infokursus.net)

## Nanang Kristanto
Berdasarkan  data  diatas  menunjukan bahwa  kursus  dan  pelatihan  komputer menjadi  jenis  ketrampilan  dengan  jumlah peserta  didik  terbanyak  yang  sedang menunggu  penempatan.  Sehingga  jenis kursus  yang  akan  menjadi  fokus  penelitian ini adalah kursus dan pelatihan komputer.
Banyaknya lulusan kursus dan pelatihan komputer yang menunggu penempatan  menunjukan  lulusan  kurus  dan pelatihan  komputer    belum  memenuhi standar  kompetensi  yang  dibutuhkan,  serta banyaknya lulusan yang tidak mengikuti uji kompetensi  melalui  TUK,  sehingga  lulusan tidak  mempunyai  sertifikat  kompetensi yang  diakui  secara  nasional  menyebabkan lulusan kursus tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan  yang sesuai dengan kompetensinya.  Selama  ini  lulusan  kursus banyak  berasal  dari  LKP,  yang  pada kenyataanya  mereka  lulus  mengikuti  ujian pada  tingkat  lokal,  yaitu  ujian  yang diselengarakan oleh lembaga, namun mereka  tidak  mengikuti  uji  kompetensi  di tempat  TUK.  Dalam  hal  ini  LKP  sudah gagal  mengantarkan  peserta  didik  lulus berkompeten  serta  mempunyai  sertifikat kompetensi.  Dengan  adanya  SKB  menjadi satuan  pendidikan  non-formal  yang  baru, Maka  peneliti  ingin  membuat  desain kurikulum  yang  mampu  meningkatkan mutu lulusan kursus dan pelatihan , sehingga mereka  berkompeten  serta  mempunyai
sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, agar menjadi contoh lembaga pendidikan non-formal lainnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  ini maka  dirumuskanlah  solusi  untuk  mengatasi permasalahn  tingginya  angka  pengangguran lulusan kursus komputer (aplikasi perkantoran),  dari  hasil  studi  pendahuluan didapatkan masukan masukan yang selanjutnya  menjadi  bahan  kajian  pada langkah  ke  dua  dalam  penelitian  dan pengembangan  (R&D).  dari  hasil  kajian diatas  maka  perlu  dikembangkan  desain kurikulum  kursus  dan  pelatihan      komputer (aplikasi  perkantoran) pada sanggar kegiatan belajar  (skb)  untuk  meningkatkan  mutu lulusan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2012).
Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:
Alfabeta.  Abdulhak,  I  (2000 ).  Metodologi
Pembelajaran  Orang  Dewasa .  Bandung:
Indira Alma Buchori.
Akker,  J  Van  Den.  (2006). Chapter  1: Principles  and  Methods  of  Development Research dalam
Educational Design Research , Arizona: Rotledge.
Andrew  E.  Sikula  (1981). Pelatihan  dan pengembangan tenaga kerja . Jakarta :  bina pustaka.  Borg  Walter  R.,  Meredith  Damien Gall.  1983. Educational  Research  an
Introduction . New York: Longman Inc. Borg,  W.R.&Gall,  M.D.  (1989). Educational Research:  An  Introduction (5 London: Longman, Inc.Ed).  New York  &BPS: Pengangguran Terbuka di  Indonesia Capai 7,02 Juta Orang.(2016, Mei). Kompas Rabu, 4 Mei 2016 18:49 WIB, from : https://nasional.tempo.co
Deming, W. Edwards. 1982. Guide to Quality Control . Cambirdge:
Massachussetts  Institute Of Technology.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2002). Pedoman  Penyelenggaraan  Program Kecakapan
Hidup (Life Skill) Pendidikan Non Formal . Jakarta: Dirjen Diklusepa.
Direktorat Kursus dan kelembagaan(2010). From : www.infokursus.net
Dirjen PAUD dan DIKMAS.(2015).Saatnya Lembaga Kursus Berbenah.(2015, Mei). Harian sore
Sinar Harapan, 22 Mei 2015 , from: http://scholae.co.
Edward Sallis, 2006. Total Quality Management in Education. Jogjakarta:IRCiSoD
Edward Sallis. 2008. Total Quality Management In Education (alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi). Jogjakarta : IRCiSoD.
Eisner,  E.  W.,  Vallance,  E.  (1974).  Five conceptions  of  curriculum:    Their
roots and implications for curriculum  planning.  In  E.  W.  E. E.    Vallance  (Ed.), Conflicting Conceptions    of  Curriculum (pp.  1- 18). Berkley, PA: McCutchan
Publishing.
Hamalik, O. (2007). Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Offset.
Hamalik,   Oemar.   (1993). Dasar-Dasar Pengembangan   Kurikulum .   Bandung:   PT. Remaja Rosdakarya.
Hugh Barr . (2000). Designing and Developing a Constructivist
National Social Studies Curriculum: An  Example  from  New  Zealand. Children's  Social  And  Economics Education Vol. 4, No. 1.
Juran, J.M. (1992). Juran Quality By Design , New York: Free Press
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.(2013). Analisis  Mutu Kursus Disusun oleh: Bidang
Pendayagunaan  dan  Pelayanan  Data dan  Statistik                    Pendidikan.  – Jakarta:  Pusat  Data  dan  Statistik
Pendidikan, Kemdikbud, 2013
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia
Nomor : 0206 / O / 1978  tanggal  23 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sanggar Kegiatan Belajar. McNeil,  J.D.  (2006). Contemporary
Curriculum  In  Thought  and  Action  –  Sixth Edition .  New Jersey: Willey Jossey-Bass
Education.
Munthe, B. ( 2009). Desain Pembelajaran . Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
Ornstein, Allan C. & Francis P. Hunkins.
(2009) Curriculum: Foundations, principles, and Issues.
Edisi ke-5. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Peraturan Dirjen PAUD  dan Dimas No 2 Tahun  2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan
Model Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat.
Peraturan  Dirjen  PAUD  dan  Dimas  Nomor 1453  tahun  2016  Tentang  Petunjuk  Teknis Satuan
Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  70  Tahun  2008  tentang  Uji Kompetensi  Bagi  Peserta  Didik Kursus  dan  Pelatihan  Dari  Satuan Pendidikan  Nonformal  atau  Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan  Pemerintah Nomor 13  Tahun 2015 ,  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Permendikbud  No  131  tahun  2014  tentang standar  kompetensi  lulusan  kursus dan  pelatihan.  Permendikbud  No  4 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Alih
Fungsi  Sanggar  Kegiatan  Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.
Ravi, V. (2016). Curriculum Development . Slapur: Laxmi Book Publication
Riduwan dan Kuncoro. 2007. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung:
Alfabeta.
Sanjaya, Wina. Kurikulum Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet, 3, 2008.
Saylor J. Glan; Alexander, William M; dan Lewis, Artur J. (1981). Curriculum Planing for batter
Teaching and Learning, New York, Rinehartand Wiston.
Schuler.  Randall  S.  (1987). Personel  and Human  Resource  Management, Third edition,  New
York: West Publishing Company.
Schuller, Randall . (1997) . Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke 21 . Jakarta: E rlangga.
Soetomo,    S. et    al .    (1988). Pengembangan   Kursus .   Kerjasama Universitas    Terbuka    dengan Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
Sowiyah.  2010. Pengembangan  Kompetensi Guru SD. Lampung: Lemlit UNILA.
Suhardan, D., Riduwan, & Enas. 2012.
Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata,     Nana,     2010,
Pengembangan     kurikulum     teori dan     peraktek. Bandung: Kusuma Karya
Threfall,  Mike. Planning  Across  the Curriculum.  dalam  Kate  Ashcroft and  David  Palacio.Implementing the Primary Curriculum, A Teachers Guide . Washington DC: The Falmer Press, 1997.
Undang-Undang No 22 Tahun 1999.
Tentang Pemeritah Daerah
Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jakarta: Sinar Grafika.
Wills, Mike. (1993), Managing the Training Process: Putting the Basies Into Practice, London: Mc. Graw Hill Book company Europe.
Zais,  Robert  S.  (1976). Curriculum: Principles  and  Foundations. New  York: Harper  &  Row. Publisher.