Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi

## Rizki Zakariya

## Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
rizkizakariya5@gmail.com

## Abstract
Village funds, which are routinely provided by the central government to villages, is prone to be a corruption subject. This study aims to describe the urgency of community participation and the efforts made to increase it in order to prevent corruption act. Thus, optimum quality of public services in the village can be improved. This research employs descriptive qualitative method with literature study. The results of this study urge the improvement of community participation in preventing corruption considering that the village huge economic potential is also standing side  by  side  with  high  poverty  rate.  Furthermore,  it  is  revealed  that  the  vulnerability  of corruption in the village occurred due to the lack of accountability and community participation in its financial management. Several efforts can be performed to increase public participation in preventing corruption such as by; 1) providing adequate access to program information and village budgets, 2) developing public awareness to participate in the program, 3) providing easy communication access to village officials, 4) optimizing village community organizations, and 5) optimizing the role of BPD.
Keywords : Village Fund, Community Participation, Prevention, Corruption Mode

## Abstrak
Dana  Desa  yang  rutin  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  ke  Desa  rentan  terjadi  korupsi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  urgensi  peningkatan  partisipasi  masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Selanjutnya, menguraikan  upaya  yang  dilakukan  dalam  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Metode penelitian yang  digunakan  yakni  penelitian  kualitatif-deskriptif  dengan  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  urgensi  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  mencegah korupsi  di  desa  karena  besarnya  potensi  ekonomi  dari  desa,  namun  diiringi  dengan kemiskinan yang tinggi juga di desa. Selanjutnya rentannya terjadi korupsi di desa, karena kurangnya  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Kemudian,  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  meningkatkan  partisipasi  publik  dalam mencegah  korupsi  yakni  dengan  penyediaan  akses  informasi  program  dan  anggaran  desa yang  memadai,  kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi,  akses  komunikasi  terhadap perangkat desa oleh masyarakat yang mudah, optimalnya organisasi kemasyarakatan desa, dan optimalisasi peran BPD.
Kata Kunci: Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pencegahan, Modus Korupsi

## Pendahuluan
Sejarah  mencatat,  desa  merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan  sebelum  adanya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdiri (Jamaludin,  2015).  Di  Indonesia  sendiri, terdapat  75.436  desa,  yang  tersebar  di seluruh  penjuru  Nusantara  (Badan  Pusat Statistik,  2018).  Desa-desa  tersebut memberikan  kontribusi  dalam  ekonomi,
sumber daya manusia,
maupun pemenuhan kebutuhan pokok nasional.
Akan  tetapi,  sekalipun  memberikan kontribusi  ekonomi  nasional  dan  jumlah penduduk  yang  besar,  angka  kemiskinan di  desa  masih  tergolong  tinggi.  Laporan Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  RI  mencatat angka  kemiskinan  yang  ada  di  desa mencapai  12,82%  atau  15,26  juta  orang per-Maret  2020  (Badan  Pusat  Statistik, 2020).  Padahal  sejak  tahun  2014, Pemerintah telah mencanangkan program nawacita  “Membangun  Dari  Pinggiran Desa” untuk meningkatkan kesejahteraan dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa (Setiawan,  2019).  Salah  satu  realisasi program tersebut yakni adanya dana desa dari  Pemerintah  Pusat  untuk  desa-desa seluruh Indonesia (Setiawan, 2019). Dana tersebut dapat digunakan oleh  desa,  baik dalam  pembangunan  infrastruktur  desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun pelayanan  publik  desa.  Pada  tahun  2020, jumlah  anggaran  dana  desa  yang disalurkan  mencapai  Rp  72  Triliun, sehingga setiap desa
rata-rata memperoleh Rp. 930 juta (Jannah, 2020).
Besarnya  anggaran  dana  desa  yang diterima  dan  dikelola  oleh  Pemerintah Desa  tersebut  harus  menjadi  perhatian berbagai  pihak  yang  ada  di  desa  untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan,  karena  meningkatnya  kasus korupsi  dana  desa  yang  terjadi  di
Indonesia,  sejak  tahun  2015-2019.  Pada tahun  2015  korupsi  dana  desa  mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018 (CNN Indonesia, 2019). Pelaku korupsi  dana  desa  tersebut  mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang,  dengan  total  kerugian  keuangan negara  mencapai  Rp.  107,7  Miliar  (CNN Indonesia,  2019).  Adanya  korupsi  dana desa  tersebut  berdampak  pada  tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa  (Sigit,  2013).  Oleh  sebab  itu,  maka perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa,  dengan  meningkatkan  partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan  publik  di  desa.  Hal  tersebut merupakan latar belakang penelitian ini.
Kajian mengenai pencegahan korupsi  telah  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya. Hal itu diantaranya diutarakan oleh Marten Bunga dan kawan- kawan  (2018),  menurutnya  pencegahan korupsi  dana  desa  dilakukan  dengan  4
(empat) Langkah, yakni: pembuatan MoU masyarakat  dan  perangkat  desa  untuk komitmen membangun desa, pembentukan  tim  pengawas  independen yang  awasi  jalannya  pengelolaan  dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci, dan sanksi yang tegas  pelaku  penyalahgunaan  dana  desa (Bunga  et  al.,  2018).  Hampir  serupa dengan  rekomendasi  tersebut,  menurut Karmani dan kawan-kawan (2019), upaya pencegahan  korupsi  dana  desa  yakni dengan  pembentukan  klinik  desa  yang berada  di  bawah  Inspektorat  Provinsi untuk  mendeteksi  dini  adanya  potensi penyalahgunaan  dana  desa    (Karmani.  et al.,  2019).  Berbeda  dengan  rekomendasi tersebut, menurut Kadir dan Roy Marthen Moonti  (2018),  langkah  pencegahan korupsi  dana  desa  yakni  dengan mengenali  modus-modus  korupsi  dana desa,  peningkatan    kapasitas  Perangkat Desa  dan  Pendamping  Desa  (Moonti  &
Kadir, 2018). Lebih lanjut, secara spesifik Dian  Herdiana  (2019)  menyebutkan bahwa korupsi dana desa disebabkan oleh tidak  adanya  regulasi  yang  mengatur secara jelas partisipasi masyarakat dalam mengawasi  pembangunan  di  desa,
khususnya terhadap Kepala Desa
(Herdiana,  2019).  Melanjutkan  temuan Dian Herdiana tersebut, dalam penelitian ini  penulis  mengkaji  langkah  pencegahan korupsi  dana  desa  yakni  dengan mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  dana  desa.  Namun, penulis  tidak  menguraikan  masalah regulasi  yang  mengatur  partisipasi masyarakat,  melainkan  pada  upaya  yang dapat  dilakukan  untuk  melakukan partisipasi.
Berdasarkan  latar  belakang  dan kajian  literatur  tersebut,  maka  tujuan penelitian  ini  terdiri  atas  2  (dua)  hal. Pertama, penulis hendak menguraikan dan menjelaskan  mengenai  urgensi  perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah  korupsi  untuk  meningkatkan kualitas  pembangunan  dan  pelayanan publik di desa. Selanjutnya kedua, penulis hendak  menguraikan  dan  menganalisis upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk meningkatkan kualitas  pembangunan  dan  pelayanan publik  di  desa.  Dengan  kedua  tujuan tersebut, maka diharapkan pembangunan dan  pelayanan  publik  di  desa  akan  lebih baik pada masa mendatang.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk  mendeskrpsikan  kondisi  dan peristiwa  lapangan,  serta  kegiatan- kegiatan  tertentu  secara  terperinci  dan mendalam,  tanpa  persoalkan  variabel- variabel  (Faisal,  1992).  Selanjutnya, penelitian  ini  merupakan  penelitian
hukum  kepustakaan.  Hal  itu  karena penulis  banyak  mempergunakan  data sekunder  berupa  buku,  jurnal,  skripsi, tesis,  dan  hasil  penelitian  lainnya  yang berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan, bandingkan, dan hubungkan, sebagaimana penelitian kualitatif  pada  umumnya  (Jujun  S. Suriasumantri, 2012).

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  menjawab  permasalahan penelitian,  maka  digunakan  3  (tiga) sumber  data  yang  diperoleh  melalui penelitian kepustakaan (library research). Ketiga bahan hukum sebagai sumber data tersebut diantaranya:
1. Bahan Hukum Primer
Penelitian ini melakukan kajian dan telaah  berbagai  peraturan  perundang- undangan, diantaranya berikut:
a. Undang-Undang  No.  6  Tahun
2014 tentang Desa b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
c. Peraturan  Kepala  (Perka) LKPP  Nomor  13  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Tata  Cara Pengadaan  Barang/Jasa  di Desa.
Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap  putusan  pengadilan  terkait pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Perangkat Desa, diantaranya:
a. Putusan  Pengadilan  Negeri Makassar Nomor 60/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mks tanggal 9 Oktober 2018.
b. Putusan  Pengadilan  Negeri Ambon  Nomor  21/Pid.Sus-
TPK/2019/PN Amb tanggal 22 November 2019. c. Putusan  Pengadilan  Negeri Makassar Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks tanggal 8 Februari 2017.

## 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bukti, temuan, atau  laporan historis yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Hal itu meliputi pendapat hukum/doktrin/teori yang diperoleh dari buku,  laporan  penelitian,  jurnal,  karya ilmiah, laporan tahunan, dan artikel pada berbagai  majalah,  website,  dan  jurnal ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah indeks  kumulatif,  dan  sebagainya  yang berkaitan  dengan  obyek  penelitian,  serta sumber  lain  yang  menopang  penelitian penulis.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  berbagai  data terkait penelitian, penulis menggunakan 4 (empat)  tahapan  cara.  Pertama,  editing, yakni  pemeriksaan  ulang  bahan  hukum mulai dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian,  dan  relevansi  dengan  isu terkait  penelitian.  Kemudian  kedua koding,  yakni  pemberian  catatan  yang menyatakan  jenis  sumber  bahan  hukum (buku,  jurnal,  undang-undang,  putusan, penelitian, dan sebagainya); dan pemegang  hak  cipta  (nama  penulis  dan tahun terbit). Selanjutnya ketiga,
merekonstruksi,  yakni  menyusun  ulang baha-bahan  sumber  penelitian  secara teratur,  urut,  dan  logis.  Sehingga  mudah untuk  dipahami  dan  interpretasikan. Selanjutnya keempat, sistematisasi bahan
hukum, yakni menempatkan bahan hukum secara  berurutan  berdasar  kerangka sistematika  pembahasan  yang  mengacu pada urutan masalah.

## Pembahasan
Urgensi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi  untuk  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik di Desa 1. Kemiskinan di Desa
Desa  merupakan  elemen  terkecil dari  negara,  namun  terdekat  dengan masyarakat.  Pasal  1  angka  (1)  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa (disebut  UU  Desa)  menyatakan  bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Melalui  Pasal  tersebut,  maka desa  memiliki  hak  rekognisi  dan subsidiaritas untuk penguatan pengelolaan  desa  secara  mandiri (Ra’is, 2017).  Rekognisi  yaitu pengakuan terhadap asal-usul, sedangkan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan  keputusan  secara  lokal untuk  kepentingan  masyarakat  Desa
(Pusat  Telaah  dan  Informasi  Regional, 2016). Penguatan kewenangan desa dalam UU  Desa  tersebut  dilakukan  karena  desa memberikan  banyak  kontribusi  bagi perekonomian lokal dan nasional.
Hasil  pendataan  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  RI  menyatakan  bahwa Indonesia  memiliki  83.931  wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang  terdiri  dari  75.436  desa,  8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT (Badan Pusat
Statistik,  2018).  Keberadaan  desa-desa tersebut  memberikan  kontribusi  bagi perekonomian nasional, penyerapan tenaga  kerja,  dan  pemenuhan  kebutuhan pokok  nasional.  Akan  tetapi,  sekalipun memberikan  banyak  kontribusi  bagi perekonomian nasional,
angka kemiskinan di desa masih tergolong tinggi. Rata-rata kemiskinan di desa menurut BPS RI  sejak  tahun 2015 sampai  2020  adalah sebesar  13,52%  atau  16,49  juta  jiwa. Adapun  rincian  kemiskinan  di  desa sejak tahun  2015  sampai  2020  dapat  dilihat pada Gambar  1 (Badan  Pusat  Statistik, 2015,  2016,  2020;  Kemiskinan  &  Maret, 2018; Penduduk & Maret, 2017; Statistik, 2019).
Berdasarkan Gambar  1 tersebut, maka  diketahui  sejak  tahun  2015-2019 rata-rata  penurunan  kemiskinan  di  desa sebanyak  0,6%  atau  340.000  jiwa. Sedangkan  pada  tahun  2020,  angka kemiskinan di desa justru naik 0,03% atau 110.000  jiwa.  Kenaikan  itu  disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak  pada  aktivitas  ekonomi penduduk desa yang mengalami perubahan, seperti naiknya harga komoditas  pokok,  dan  tidak  adanya kunjungan  wisman  ke  Indonesia  (Badan Pusat  Statistik,  2020).  Berkaitan  dengan tingginya  kemiskinan  di  desa,  menurut Sarah  Nita  Hasibuan  dan  kawan-kawan
(2019) yang meneliti 17 desa di Bandung Barat,  Jawa  Barat,  menyatakan  bahwa alokasi dana desa yang tidak berkontribusi positif  pada  peningkatan  ekonomi masyarakat  desa  merupakan  sebab tingginya kemiskinan di desa (Hasibuan et al., 2019). Hal serupa juga dinyatakan oleh Dianti  Lalira  (2019)  yang  meneliti  desa- desa  di  Kecamatan  Gemeh  Kabupaten Kepulauan  Talaud,  Provinsi  Sulawesi Utara, bahwa dana desa tidak berpengaruh positif  terhadap  penurunan  kemiskinan masyarakat  desa  (Dana  et  al.,  2018).
Temuan dua penelitian tersebut menunjukan kurang optimalnya pemanfaatan dana desa dalam
mengentaskan  masalah  kemiskinan  di desa.
Padahal  setiap  tahun  Pemerintah mengalokasikan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  desa, melalui dana desa, sebagaimana diamanatkan  Pasal  72  ayat  (1)  UU  Desa. Lebih lanjut, pengalokasian dana desa juga merupakan  wujud  nawacita  Presiden untuk  “Membangun  Dari  Pinggiran  Desa” demi  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas hidup masyarakat desa (Setiawan, 2019).  Oleh  sebab  itu,  dengan  dasar  UU dan  program  Presiden,  maka  anggaran dana  desa  terus  mengalami  peningkatan setiap tahunnya (lihat pada Gambar 2 ).
Sumber:  BPS RI
Gambar 1. Angka Kemiskinan di Desa Sejak Tahun 2015-2020
0 5 10 15 20 2015 2016 2017
2018 2019 2020 Persentase Kemiskinan (%) 14,21 14,11 13,93 13,2 12,85 12,82 Jumlah Masyarakat Miskin (Juta) 17,94 17,67 17,1 15,81 15,15 15,26
ANGKA KEMISKINAN DI DESA SEJAK 2015-2020 (BPS RI)

## Sumber:  Kemenko PMK
Gambar 2. Alokasi Dana Desa 2015-2020
Berdasarkan Gambar  2 diketahui sejak  tahun  2015  sampai  2020,  telah disalurkan  Rp.  329,8  Triliun  dana  desa dari  Pemerintah  Pusat.  Secara  khusus, pada  tahun  2020  total  dana  desa  yang dialokasikan  APBN  mencapai  Rp.  72
Triliun dan tiap desa rata-rata memperoleh  Rp.  930  juta  dari  dana  desa (Jannah,  2020).  Melalui  dana  tersebut, maka Pemerintah Desa diberi tanggungjawab  mengelola  dana  desa untuk  tujuan  prioritas  yang  ada  di  desa masing-masing,  sesuai  dengan  Rencana Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP  Desa)  dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa) yang telah disusun sebelumnya (Baihaqi  et  al.,  2019).  Pasal  5  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (disebut Permendesa No. 11 Tahun  2019),  telah  mengatur  prioritas penggunaan  dana  desa  yakni  untuk pembiayaan  pelaksanaan  program  dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Lebih  lanjut,  Pasal  5  ayat  (2) Permendesa  No.  11  Tahun  2019  juga mengatur  tujuan  prioritas  kemanfaatan masyarakat desa, diantaranya: a) peningkatan kualitas hidup; b) peningkatan kesejahteraan; c)
penanggulangan  kemiskinan;  dan  d) peningkatan pelayanan publik.
Dalam  hal  peningkatan  pelayanan publik, Pasal 6 ayat (4) Permendesa No. 11 Tahun  2019  mengatur  pengutamaan pembiayaan,  yakni  program  kesehatan, pendidikan,  dan  sosial.  Pada  aspek kesehatan,  maka  pelayanan  publik  yang ditingkatkan  adalah  perbaikan  gizi  untuk mencegah  stunting,  peningkatan  pola hidup  bersih  dan  sehat,  dan  pencegahan kematian  ibu  dan  anak.  Kemudian  pada aspek pendidikan, maka pelayanan publik yang harus ditingkatkan adalah penyelenggaraan  pendidikan  anak  usia dini  (PAUD),  penanganan  anak  usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan
ekonomi, pengembangan  kebudayaan  Desa  sesuai dengan  kearifan  lokal.  Selanjutnya  pada aspek  sosial,  pelayanan  publik  yang ditingkatkan yaitu perlindungan terhadap kelompok  masyarakat  rentan  seperti perempuan,  lanjut  usia,  anak  dan  warga masyarakat berkebutuhan khusus.
Sehingga  dengan  fokus  pada  3  (tiga)  hal tersebut,  maka  pelayanan  publik  dapat tercapai secara terarah dan dipahami oleh Pemerintah Desa.
Akan tetapi, meskipun telah diarahkan  dan  dianggarkan  dana  desa dalam  jumlah  besar,  pelayanan  publik  di desa  masih  belum  maksimal.  Hal  itu
0 20 40 60 80 2015 2016 2017 2018
2019 2020 Rp. 20,77 T Rp. 46,97 T Rp. 60 T
Rp. 60 T
Rp. 70 T Rp. 72 T Alokasi Dana Desa 2015-2020
sebagaimana  penelitian  Mei  Wita  Opera Sesar  dan  kawan-kawan  (2019)  di  Desa Persiapan Tebing Bulang Timur, Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Provinsi Sumatera Selatan. Menurutnya pelayanan publik  yang  dijalankan  Pemerintah  Desa kurang optimal, baik pelayanan
administrasi,  pelayanan  barang,  dan pelayanan jasa (Opera sesar et al., 2019). Kemudian  penelitian  Indri  Widianti (2019)  di  Desa  Bayasari,  Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Menurutnya  Pemerintah  Desa  tidak menjalankan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  secara  optimal,  khususnya pelayanan  administrasi  kependudukan (Widianti et al., 2019). Dengan hasil kedua penelitian tersebut, maka harus dilakukan upaya  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan publik di desa.

## 2. Korupsi Dana Desa
Korupsi dana desa, merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat (KPK, 2020). Korupsi tersebut bukan  hanya  muncul  oleh  nilai  alokasi dana desa yang besar bagi setiap desa per tahun,  melainkan  juga  karena  tidak diiringinya prinsip transparansi,
partisipasi,  dan  akuntabilitas  dalam  tata Kelola  keuangan  desa  (Indonesian
Corruption  Watch,  2018).  Kemudian minimnya  perhatian  media  nasional terhadap  desa,  baik  kedudukan  strategis desa  dalam  pemenangan  pemilu  daerah, afiliasi  kepala  desa  dengan  calon  kepala daerah tertentu, dan minimnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat  desa  (Indonesian  Corruption Watch, 2018a). Hal-hal tersebut merupakan sebab terjadinya korupsi dana desa.
Korupsi  dana  desa  setiap  tahun mengalami  peningkatan.  Rata-rata  setiap tahun terjadi 61 kasus korupsi sektor desa, yang  dilakukan  oleh  52  kepala  desa  dan merugikan keuangan negara mencapai Rp. 256  Miliar.  Secara  keseluruhan  korupsi sektor  desa  yang  terjadi  selama  2015- 2019  mencapai  Rp.  1,28  Triliun.  Adapun rinciannya  dapat  dilihat  pada Gambar  3 ((Alamsyah  et  al.,  2018;  CNN  Indonesia, 2019; ICW, 2018).
Banyaknya  kasus  korupsi  oleh Pemerintah Desa, yang melibatkan Kepala Desa  dan  kerugian  negara  dalam  jumlah besar  dari Gambar  3 ,  menunjukan rentannya  terjadi  korupsi  dana  desa. Banyaknya  keterlibatan  Kepala  Desa sebagai  pelaku,  menunjukan  belum dijalankannya  secara  optimal  Pasal  26 ayat (4) huruf f UU Desa oleh Kepala Desa.
0 20 40 60 80 100 120 2015 2016 2017 2018
2019 Korupsi Pemerintah Desa (Kasus) 17 41 96 104 48 Pelaku Kepala Desa (Orang) 15 32 65 102 45 Kerugian Keuangan Negara (Milyar) 9,12 8,33 30,1 120 32,7
Korupsi yang terjadi di Desa sejak 2015-2019 (Indonesia Corruption Watch)
Dimana  Kepala  Desa  dalam  menjalankan tugasnya wajib melaksanakan prinsip tata Pemerintahan  Desa  yang  akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,  serta  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Berdasarkan  data  korupsi  di  desa tersebut,  secara  umum  terdapat  5  (lima) modus korupsi dana desa oleh Pemerintah Desa,  yakni  sebagai  berikut  (Indonesian Corruption Watch, 2018):
1. Penggelembungan Anggaran
Salah  satu  modus  korupsi  adalah penggelembungan  anggaran (mark up ),  khususnya  pada  pengadaan barang  dan  jasa.  Sepanjang  2015- 2017  ditemukan  ada  14  kasus korupsi  dana  desa  dengan  modus mark  up  (Indonesian  Corruption Watch,  2018).  Salah  satu  kasus korupsi dana desa yang berkekuatan hukum tetap tersebut dilakukan oleh Kepala  Desa  Negeri  Administratif Sumbawa,  Kecamatan  Klimury, Kabupaten  Seram  Bagian  Timur, Abdul Rasid Takamokan tahun 2019. Dalam  persidangan  ia  terbukti melakukan  mark  up  program  dan kegiatan dari dana desa sejak 2015- 2017  mencapai  Rp.  433.870.304.
Salah  satu  cara  yang  dilakukan pelaku  yakni  dengan  menaikkan harga pembelian 15 Motor Desa dari senilai Rp.23.500.000, namun dilaporkan dalam Laporan Pertanggung  Jawaban  Dana  Desa Tahun  2016  yang  dibuat  Terdakwa masing-masing  sebesar  sebesar Rp.29.000.000, dan menaikkan harga  ( Mark  Up )  pembelanjaan pembelanjaan  Body  Fiber  sebesar Rp.3.750.000, dari pembelian sebesar Rp.20.250.000, namun dilaporkan dalam Laporan Pertanggung  Jawaban  Dana  Desa Tahun  2016  yang  dibuat  Terdakwa
masing-masing  sebesar  sebesar Rp.24.000.000 (21/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Amb , 2019). 2. Kegiatan/Proyek Fiktif Modus korupsi dana desa selanjutnya adalah kegiatan/proyek fiktif.  Dalam  modus  ini,  Pemerintah Desa seringkali membuat proyek/kegiatan fiktif dalam pelaksanaannya,  yang  sebenarnya tidak ada (fiktif). Namun seolah-olah benar adanya kegiatan/proyek tersebut supaya memperoleh pencairan  dari  dana  desa  untuk keuntungan  pribadi.  Sepanjang 2015-2017, ditemukan ada 15 kasus kegiatan/proyek fiktif yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa (Indonesian  Corruption  Watch,
2018).  Salah  satu  kasus  yang berkekuatan  hukum  tetap  tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten
Jeneponto,  Syamsu  Japarang  tahun 2016.  Berdasarkan  bukti-bukti  di persidangan modus yang ia lakukan yakni  membuat  nota/kuitansi  fiktif dari  pembelian  barang  untuk Pemerintah  Desa  yang  sebenarnya tidak  ada, seperti  pembelian inventaris  (kursi)  senilai  Rp. 16.075.000, pembelian bahan material  pengerjaan  jalan  setapak yang  berlebihan  Rp.  2.972.000, perjalanan  dinas  Rp.  1.500.000, belanja atk rp. 4.270.000, pembelian seragam  BPD  yang  terindikasi  fiktif Rp. 2.500.000, dan kegiatan/proyek lainnya. Atas perbuatannya kerugian negara  dari  proyek/kegiatan  fiktif tersebut  mencapai  Rp.  48.987.000 ( 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks , 2016).
3. Laporan Fiktif
Berbeda  dengan  kegiatan/proyek fiktif,  dalam  modus  laporan  fiktif, maka  laporan  yang  dibuat  tidak sebagaimana  kondisi  pelaksanaan kegiatan/proyek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebenarnya.  Selama  tahun  2015-
2017 terdapat 17 kasus laporan fiktif sebagai  modus  korupsi  dana  desa
(Indonesian  Corruption  Watch,
2018). Salah satu kasus laporan fiktif tersebut  terjadi  di  Desa  Larpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,  pada  tahun  anggaran 2016. Hal itu dilakukan oleh Musdari yang menjabat sebagai Penjabat (Pj)
Desa Larpak, dan Moh Kholil sebagai pelaksana  proyek.  Kedua  pihak saling bersekongkol untuk membuat laporan dana desa 2016 seakan-akan proyek  sudah  selesai  dilaksanakan, padahal kenyataannya belum.
Sehingga  saat  diaduit  ditemukan kerugian  negara  mencapai  Rp.
316.000.000 (CNN Indonesia, 2019).
4. Penggelapan Kemudian modus korupsi dana desa adalah penggelapan. Pada modus ini, serupa dengan konsep penggelapan dalam KUHP, intinya adalah perolehan  barang  itu  bukan  karena kejahatan  melainkan  secara  sah (Hamzah,  2010).  Namun,  kemudian menjadi  tindak  pidana/tidak  sah,
karena  pemanfaatannya  yang  tidak sesuai peraturan perundang- undangan. Salah satu kasus korupsi dana desa dengan modus penggelapan  dilakukan  oleh  Kepala Desa  Matang  Ulim,  Kecamatan Samudera,  Kabupaten  Aceh  Utara tahun  2017.  Ia  menggelapkan  dana desa  sebesar  Rp  325.275.000 dengan modus
memalsu
tandatangan  bendahara  desa  dalam proses pencairannya. Uang tersebut kemudian  justru  digunakan  untuk membayar  utang  dan  liburan  ke Malaysia  oleh  Kepala  Desa  (Nana, 2020). Perlu diketahui selama 2015- 2017  terdapat  32  kasus  korupsi dana desa dengan modus penggelapan (Indonesian Corruption Watch, 2018). 5. Penyalahgunaan Anggaran Penyalahgunaan anggaran
merupakan  modus  terakhir  dalam korupsi  dana  desa.  Bentuk  dari penyalahgunaan  anggaran  adalah dana yang telah diperuntukan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selama periode  2015-2017  terdapat  51 kasus  penyalahgunaan  anggaran (Indonesian  Corruption  Watch,
2018). Salah satu kasus korupsi dana desa bentuk penyalahgunaan anggaran  terjadi  di  Desa  Desa Taraweang  Kecamatan  Labakkang Kabupaten  Pangkep  tahun  2018. Dimana Kepala Desa yang mencairkan  dana  dari  Bendahara Desa untuk untuk pengadaan lampu jalan sebesar Rp. 140.929.000, uang bantuan masjid sebesar Rp. 20.000.000,  dan  uang  pengadaan papan  monografi  desa  serta  papan desa  sebesar  Rp.  1.450.000,  tidak mempergunakannya  sebagaimana mestinya.  Dana  yang  diminta tersebut  justru  digunakan  oleh Kepala  Desa  untuk  membayarkan utang pribadi Kepala Desa senilai Rp. 161.  329.000.  Sehingga  merugikan keuangan negara, khususnya masyarakat desa (60/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mk s,
2018).
Lima hal tersebut di atas merupakan modus-modus  korupsi  dana  desa  yang sering  terjadi.  Lebih  lanjut,  titik  rawan korupsi  dalam  proses  pengelolaan keuangan desa terdiri atas 2 (dua) tahap,
yakni perencanaan anggaran dan
implementasi  anggaran.  Pada  tahap perencanaan, yang seharusnya melibatkan masyarakat  dalam  berpartisipasi  untuk membahas  bersama  Rencana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) melalui  musyawarah  desa  (Musdes), justru  hanya  diikuti  oleh  elit,  orang terdekat Kepala Desa, dan perangkat desa. Sehingga program RAPBDes yang disusun dan  direncanakan  sebenarnya  adalah keinginan  dari  Kepala  Desa  yang memegang kendali untuk keuntungannya. Pada  tahap  ini,  indikator  terjadinya korupsi yakni RAPBDes yang tidak sesuai dengan  skema  Rancangan  Pembangunan Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes). Selanjutnya,  harga  dan  volume  per  item yang hendak diadakan tidak sesuai dengan kondisi  harga  yang  berlaku  umum,  baik dengan mark  up maupun mark  down (Yulianto, 2017).
Tahap  perencanaan  anggaran  yang cenderung  didorong  motivasi  korupsi memiliki  indikator  yang  mudah  terbaca.
Terlihat jelas dalam Penyusunan Rencana Anggaran  Desa  (RAPBDes)  yang  tidak sesuai dengan skema Rancangan
Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes).  Kemudian  volume  rencana anggaran  per  item  kegiatan  yang  tidak sesuai dengan pagu anggaran yang berlaku umum  di  tingkat  kabupaten.  Tim penyusun  RAPBDes  tidak  sesuai  dengan klasifikasi  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  atau  Peraturan  Menteri. Sehingga  pemegang  kekuasaan  penyusun RAPBDes  sebenarnya  ada  di  tangan seorang Kepala Desa (Yulianto, 2017).
Kemudian kedua, tahap implementasi  anggaran.  Pada  tahap  ini, umumnya  dilakukan  oleh  Kepala  Desa,
Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Tim Pelaksana  Kegiatan  (Timlak)  yang menangani  program  pembangunan  fisik dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kerentanan korupsi pada tahap pelaksanaan  yakni  proses  pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan kolusi dengan pihak ketiga (rekanan)  untuk  menaikan  harga  barang dalam laporan, dan menurunkan kualitasnya  dalam  praktik  di  lapangan (Yulianto,  2017).  Padahal  pengadaan barang  dan  jasa  di  tingkat  desa,  telah diatur komprehensif mekanismenya dalam  Peraturan  Kepala  (Perka)  LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Adapun  faktor  penyebab  rentannya korupsi  dana  desa,  khususnya  pada  2 (dua) tahapan tersebut disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang salin berkaitan. Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di  tingkat  desa.  Perlu  dihami  bahwa kinerja  lembaga  pengawas,  seperti Inspektorat  Kabupaten/Kota,  BPKP,  dan BPK  belum  optimal  dalam  melakukan pengawasan,  pemeriksaan,  dan  audit pengelolaan anggaran desa. Hal itu karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan  anggaran  lembaga  tersebut  untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai  75.436  desa.  Kemudian  kedua, rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam pengawasan  APBDes.  Masyarakat  hanya banyak  dilibatkan  dalam  pelaksanaan, yang  juga  rentan  praktik  korupsi  dan kolusi. Sedangkan pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara  substantive,  melainkan  semu, karena sebatas memenuhi syarat peraturan  perundang-undangan,  tanpa memberikan kontribusi
pengawasan/masukan  optimal  (Yulianto, 2017).
Selanjutnya ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh  feodalisme  di  desa-desa, menyebabkan  masyarakat  memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan, dan
pelaksanaan pengelolaan  keuangan  desa.  Selanjutnya diikuti oleh Perangkat Desa, Elit Desa, dan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) hanya  sebagai  kekuatan  pendukung kepentingan Kepala Desa. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, dan besarnya  pengaruh  Kepala  Desa,  maka sulit untuk mencegah terjadinya korupsi di desa.  Ketiga  hal  tersebut  merupakan faktor penyebab rentannya terjadi korupsi dana desa di desa.

## 3.  Dampak  Korupsi  Dana  Desa  bagi Masyarakat Desa
Korupsi yang rentan terjadi di desa, menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat desa.  Kerugian  tersebut  diantaranya terdiri  atas  4  (empat)  hal.  Pertama, melanggengkan  kemiskinan  di  desa. Seperti  yang  diuraikan  sebelumnya, bahwa kemiskinan di desa sampai saat ini masih tinggi, yakni 12,81% atau 15,26 juta penduduk  desa  masih  dalam  kondisi miskin  (Badan  Pusat  Statistik,  2020).
Terlebih  apabila  dana  desa  yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi, maka kemiskinan di desa akan semakin meningkat, karena tidak
membantu  perekomonian  masyarakat desa.  Selain  itu,  menurut Institute  for Development  of  Economics  and  Finance (INDEF)  tidak  adanya  survey  dalam pengalokasian anggaran dana desa sesuai kebutuhan, menyebabkan dana desa tidak memberikan  kontribusi  positif  bagi
pengentasan  kemiskinan  di  desa  (Bernie, 2018).
Kedua, hilangnya potensi ekonomi di desa.  Dana  desa  yang  seyogyanya  dapat digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik  Des  (BUMDes)  dan  pembangunan infrastruktur desa, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak terancam tidak terlaksana  akibat  korupsi.  Hal  lainnya adalah  kualitas  proyek  tidak  bertahan lama,  karena  dana  yang  seharusnya direalisasikan, dalam pengadaan batang/jasa,  justru  di mark  down dari harga  yang  sebenarnya.  Sehingga  nilai ekonomi  hasil  pengadaan  tidak  bertahan lama  dan  tidak  efisien,  karena  kualitas yang rendah.
Ketiga,  hancurnya  modal  swadaya masyarakat.  Masyarakat  desa  tidak  bisa dilepaskan dengan karakteristik
masyarakatnya  yang  gotong-royong  dan salin membantu, hal itu merupakan modal swadaya  masyarakat  desa  (Pawane, 2016). Akan tetapi, karakteristik tersebut terancam  hilang  dengan  adanya  korupsi. Penyebabnya  karena  adanya  korupsi berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap  elit  politik  Pemerintahan  Desa, bahkan  antar  masyarakat  desa  sendiri (Haryanto  &  Rahmania,  2015).  Sehingga karakter masyarakat yang gotong royong terancam  hilang  di  desa  akibat  adanya korupsi.
Keempat,
terhambatnya
demokratisasi  partisipasi  desa.  Robert Klitgaard  dalam  teorinya  CDMA  Theory menyatakan  bahwa  penyebab  terjadinya korupsi karena besarnya diskresi (kewenangan) dan kemampuan memonopoli, namun kurang akuntabilitas (Kasus et al., 2015). Hal serupa juga dalam korupsi  dana  desa,  Kepala  Desa  dengan kewenangannya (diskresi) akan memonopoli proses pengelolaan keuangan  dana  desa,  tanpa  melakukan akuntabilitas  untuk  pelibatan  partisipasi
masyarakat. Padahal akuntabilitas merupakan ciri kultur demokrasi, supaya masyarakat  dapat  berpartisipasi  aktif dalam  mengawasi  pengelolaan  keuangan desa (Suryarama, 2012). Berkaitan dengan itu,  maka  korupsi  berdampak  pada terhambatnya  demokratisasi  partisipasi desa.  Keempat  hal  tersebut  merupakan dampak  adanya  korupsi  dana  desa  bagi masyarakat desa.
Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi  untuk  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik Di Desa
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka korupsi  memberikan  banyak  merugikan masyarakat  desa.  Oleh  sebab  itu,  perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi dana desa,  salah  satunya  melalui  peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran desa. Upaya yang dapat dilakukan tersebut diantaranya:
1. Akses  informasi  program  dan anggaran desa yang memadai Partisipasi  masyarakat  dapat dilakukan  secara  efektif  apabila ada  akses  informasi  program dan anggaran desa yang memadai. Salah satu praktik baik upaya  tersebut  dilakukan  oleh Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo,  Kabupaten  Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Desa setempat membuat  aplikasi  telephone pintar  ( Smartphone )  berbasis android dan website http://ponggok.desapintar.co.id / ,  supaya  masyarakat  dapat mengetahui program dan anggaran  yang  dijalankan  oleh Pemerintah  Desa,  baik  yang sudah  dilaksanakan,  sedang dilaksanakan,  maupun  akan dilaksanakan. Hal itu
memudahkan masyarakat dalam mengawasi  jalannya  program dan  anggaran  desa  di  manapun dan  kapanpun.  Upaya  tersebut seharusnya ditiru oleh desa-desa lain di Indonesia, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat  desa  dan  mencegah terjadinya korupsi dana desa. 2. Adanya  kesadaran  partisipasi masyarakat Musyawarah  Desa  (Musdes) merupakan  tahapan  penting dalam  pembahasan  Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes).  Pada  forum  tersebut juga disyaratkan adanya masyarakat  yang  terlibat  dalam pembahasan, untuk menyampaikan  masukan,  kritik, dan sarannya terhadap program yang  akan  dijalankan  oleh
Pemerintah  Desa  pada  periode tahun  yang  akan  datang.  Akan tetapi,  sekalipun  telah  didorong untuk  berpartisipasi,  namun partisipasi itu bersifat semu dan bukan  partisipasi  substansial.
Hal  itu  disebabkan  kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk peduli pada program pembangunan  di  desanya  dan pendidikan, sehingga mempengaruhi  seberapa  jauh kesadaran  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pembahasan  program-program desa (Lailiani, 2017). Atas  kondisi  tersebut,  maka perlu  dilakukan  peningkatan kesadaran  masyarakat  untuk aktif berpartisipasi dalam program desa, baik perencanaan, pelaksanaan,  bahkan  evaluasi. Hal  itu  dapat  dilakukan  dengan
cara Pemerintah Desa membangun  komitmen  dengan masyarakat  desa.    Dalam praktiknya,  hal  itu  dilakukan dengan  melibatkan  seluruh masyarakat  dalam  musyawarah desa,  baik  dengan  undangan surat  maupun  media  undangan lain. Kemudian meminta masyarakat berkomitmen bersama  berpartisipasi  aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program  desa.  Lebih  lanjut, masyarakat  diberi  kesempatan secara bebas untuk menyampaikan  aspirasi  berupa saran,  maupun  kritik  untuk program  pada  periode  tahun mendatang. Cara tersebut sangat efektif  dalam  meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat,  karena  masyarakat akan  memahami  program  di desanya, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa (Lailiani, 2017). 3. Akses Komunikasi antara Perangkat Desa dan Masyarakat Adanya  akses  komunikasi  yang mudah bagi masyarakat terhadap perangkat desa memiliki pengaruh pada partisipasi masyarakat. Menurut Romanus  (2017)  yang  meneliti di  Desa  Kalo-kalo  Kecamatan Lainea,  Kabupaten Konawe Selatan,  menyimpulkan  bahwa hal itu berdampak pada meningkatnya  motivasi  dan peran masyarakat dalam berpartisipasi  dalam  program desa. Sehingga masyarakat secara sadar mau berpartisipasi, karena mudah mengakses
informasi tertentu yang dibutuhkan  dan  memperoleh undangan dari Pemerintah Desa secara  langsung  (Romanus,  La
Tarifu, 2017).
4. Optimalkan  Peran  Organisasi yang ada di Desa Kehidupan  organisasi  di  Desa tidak  hanya  Pemerintah  Desa, melainkan  juga  ada  organisasi- organisasi  kemasyarakatan  di desa,  seperti  Rukun  Tetangga (RT),  Rukun  Warga  (RW),
Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga  (PKK),  Badan  Usaha
Milik  Desa  (BUMDes),  Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat  (LPM),  Kelompok
Tani, dan Lembaga Adat (Desa.id, 2019). Lembaga-lembaga tersebut  memiliki  peran  dan pengurus serta anggota tersendiri di desa-desa. Sehingga dengan organisasi-organisasi tersebut, maka masyarakat dapat berkumpul bersama organisasinya  terlibat  dalam partisipasi pengelolaan keuangan desa, khususnya pengawasan.  Sehingga  dengan organisasi  yang  aktif  dalam melakukan  partisipasi  untuk perencanaan  dan  pengawasan tersebut, maka potensi penyalahgunaan  wewenang  dan korupsi dapat dihindari. 5. Optimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan memiliki peranan penting dalam jalannya Pemerintahan Desa. Hal itu  karena  BPD  memiliki  fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan
pengawasan  kinerja  Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Desa. Sehingga BPD dapat menjadi jembatan penyalur  aspirasi  masyarakat terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akan tetapi, berdasarkan  penelitian  Smeru Institute  (2016), banyak BPD di desa yang belum optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat,  melainkan  hanya membahas  secara  internal  saja aspirasi  itu  (Bachtiar,  2016). Padahal  apabila  peran  BPD optimal  dalam  menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya Pemerintahan Desa, maka partisipasi  masyarakat  dalam program  desa  juga  meningkat, sebagaimana  hasil  penelitian Heri  Kusmanto  tahun  2013 (Kusmanto, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, penting dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  anggaran  desa.  Sehingga potensi  korupsi  dan  pemyalahgunaan wewenang  oleh  Perangkat  Desa  dapat dihindari  serta  memaksimalkan  program pelayanan publik kepada masyarakat.
1. Koneksitas Efektivitas Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan  Korupsi  Dana  Desa dengan Modus-Modus Korupsi Dana
Desa
Berdasarkan  5  (lima)  alternatif upaya  partisipasi  masyarakat  dalam pencegahan  korupsi  dana  desa  tersebut, terdapat  model  koneksitas  hubungan efektivitas dalam mencegah korupsi sesuai dengan modus-modusnya tersebut. Koneksitas itu dapat dilihat pada Gambar
4 .
Gambar 4. Hubungan Efektivitas Pencegahan Modus Korupsi dengan Upaya Partisipasi Masyarakat
Adapun  uraian  dari Gambar  4
tersebut sebagai berikut: a. Penggelembungan anggaran dapat  dicegah  dengan  adanya akses  informasi  program  dan anggaran desa yang memadai
Penggelembungan  harga  ( mark up )  seringkali  terjadi  dengan spesifikasi serta harga perkiraan sendiri  (HPS)  yang  diarahkan para  merk  atau  harga  tertentu oleh pihak yang berkepentingan (Direktorat Penelitian dan Pengembangan,  2015).  Oleh sebab  itu,  untuk  mencegah adanya penggelembungan harga, perlu mekanisme menguji spesifikasi merk, dan harga yang diadakan dengan kebutuhan dan rata-rata  di  pasaran  oleh masyarakat.  Hal  tersebut  dapat dilakukan  dengan  adanya  akses informasi program dan anggaran dana  desa  yang  memadai  bagi masyarakat (ACCH KPK, 2015).
b. Kegiatan/proyek  fiktif  dapat dicegah  dengan  adanya  akses informasi memadai dan partisipasi aktif masyarakat desa Adanya modus korupsi kegiatan/proyek  fiktif,  yakni dengan  pembelian  barang/jasa untuk  suatu  kegiatan  unit tertentu  yang  sebenarnya  tidak ada.  Hal  itu  dapat  dicegah dengan  adanya  akses  informasi bagi masyarakat setiap kegiatan/proyek yang dilakukan Pemerintah  Desa,  baik  secara online maupun offline. Selanjutnya  masyarakat  bisa melakukan deteksi korupsi dengan  membandingkan  antara kondisi dilapangan apakah
benar direalisasikan kegiatan/proyek  tersebut  atau tidak.
c. Laporan  fiktif  dapat  dicegah dengan  adanya  akses  informasi memadai dan peran optimal BPD
Pasal  55  huruf  c  UU  Desa mengamanatkan BPD berwenang  dalam  mengawasi kinerja Kepala Desa. Lebih lanjut Pasal  52  ayat  (1)  Permendagri No.  110  Tahun  2016  Tentang Badan  Permusyawaratan  Desa juga  mengatur  pengawasan  itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  dan  pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sehingga apabila ditemukan adanya laporan fiktif dari  ketiga  tahap  itu,  BPD berwenang  membuat  catatan, meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan memberikan  masukan.  Dengan kewenangan  tersebut,  maka perlu ditopang dengan optimalnya  peran  BPD  dalam pengawasan,  serta  masyarakat yang  aktif  dalam  mengawasi dana  desa  melalui  perolehan informasi laporan yang memadai. d. Penggelapan  dapat  dicegah dengan adanya kesadaran partisipasi masyarakat dan akses  komunikasi  masyarakat dengan perangkat desa Modus penggelapan yang bermula  dari  proses  yang  sah namun  menjadi  tidak  sah, membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengawasinya. Selanjutnya
apabila ditemukan adanya permulaan  penggelapan,  maka sebagai  langkah  pencegahan, masyarakat dapat menghubungi langsung  perangkat  desa/pihak yang  melakukan  penggelapan tersebut untuk tidak melakukan dengan berbagai risiko hukumnya.  Sehingga  potensi kerugian  akibat  penggelapan- korupsi itu dapat dicegah sedini mungkin.
e. Penyalahgunaan anggaran dapat dicegah  dengan  optimalnya peran  pengawasan  organisasi yang ada di desa dan BPD Adanya modus korupsi penyalahgunaan anggaran, dapat dicegah dengan optimalnya  peran  pengawasan organisasi  di  desa  (RT/RW,
Karang  Taruna,  LPM,  BUMDes, dsb)  serta  BPD.  Hal  itu  karena organisasi  itu  berbeda  dengan Pemerintah  Desa,  juga  dijamin dalam  UU  dalam  memberikan masukan  untuk  pencegahan korupsi di desa.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka  dapat  disimpulkan  2  (dua)  hal. Pertama,  urgensi  peningkatan  partisipasi masyarakat  dalam  pencegahan  korupsi untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  di  desa,  karena  masih  tingginya angka  kemiskinan  yang  ada  di  desa. Kemudian  besarnya  alokasi  dana  desa yang dianggarkan Pemerintah Pusat untuk desa  setiap  tahunnya,  namun  diikuti dengan kasus korupsi dana desa yang juga meningkat, disebabkan kurangnya akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa dan  partisipasi  masyarakat.  Adapun modus korupsi yang terjadi di desa yakni
penggelembungan anggaran, kegiatan/proyek  fiktif,  laporan  fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran.  Lebih  lanjut,  korupsi  tersebut berdampak pada langgengnya kemiskinan di  desa,  hilangnya  potensi  ekonomi  di desa, hancurnya modal swadaya masyarakat, dan terhambatnya demokrasi partisipasi desa. Selanjutnya kesimpulan kedua sekaligus rekomendasi, upaya yang dapat dilakukan  dalam  peningkatan  partisipasi masyarakat  dalam  pencegahan  korupsi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik di  desa diantaranya  dengan  cara  berikut: akses  informasi  program  dan  anggaran desa  yang  memadai,  adanya  kesadaran untuk  partisipasi  masyarakat,  akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat,  optimalisasi  organisasi  desa, dan optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dan pengawasan jalannya Pemerintahan Desa. Adapun koneksitas efektivitas pencegahan korupsi, antara korupsi dana desa  dengan  modus-modusnya  tersebut dan  partisipasi  masyarakat  sebagai berikut:  penggelembungan  anggaran dapat  dicegah  dengan  adanya  akses informasi  program  dan  anggaran  desa yang  memadai;  Kegiatan/proyek  fiktif dapat  dicegah  dengan  adanya  akses informasi  memadai  dan  partisipasi  aktif masyarakat  desa;  Laporan  fiktif  dapat dicegah  dengan  adanya  akses  informasi memadai  dan  peran  optimal  BPD; Penggelapan dapat dicegah dengan adanya kesadaran  partisipasi  masyarakat  dan akses  komunikasi  masyarakat  dengan perangkat  desa;  dan  Penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dengan optimalnya peran pengawasan organisasi yang  ada  di  desa  dan  BPD.  Dengan rekomendasi  tersebut,  maka  diharapkan praktik  korupsi  di  desa  dapat  dicegah.
Selanjutnya pelaksanaan program
pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif  dan  efisien  sesuai  kebutuhan masyarakat desa setempat.

## Referensi
A. K., Setyorini, E. H., & Yudianto, O. (2019). Pembentukan Klinik Desa Merupakan  Cegah  Dini  Tindak Pidana  Korupsi  Dana  Desa. Jurnal Hukum  Bisnis  Bonum  Commune , 2 (2), 199. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v 2i2.1963 ACCH  KPK.  (2015). Mencegah  Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah  Dan  Yang  Masih  Harus Dilakukan?) . Komisi Pemberantasan Korupsi. https://acch.kpk.go.id/id/artikel/ri set-publik/mencegah-korupsi- pengadaan-barang-jasa-apa-yang- sudah-dan-yang-masih-harus- dilakukan.
Alamsyah,  W.,  Abid,  L.,  &  Sunaryanto,  A.
(2018). Laporan  Tren  Penindakan
Kasus  Korupsi  Tahun  2018. Indonesia Corruption Watch (ICW), 1 – 33. Jakarta. https://antikorupsi.org/sites/defa ult/files/laporan_tren_penindakan _kasus_korupsi_2018.pdf
21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb,
(2019).
Bachtiar,  P.  P.  (2016).  Membenahi  BPD untuk  Memperkuat  Desa. Smeru Catatan Kebijakan , 2 (Agustus), 4.
Badan  Pusat  Statistik.  (2015).  P rofil kemiskinan  di  Indonesia  Maret 2015. Berita Resmi Statistik, 86, 8.
http://www.bps.go.id/website/brs_ ind/brsInd-20150915122517.pdf _____________________________.  (2016). Profil Kemiskinan  Di  Indonesia  Maret 2016 .  Badan  Pusat  Statistik  RI.
https://www.bps.go.id/publication
/2017/08/03/de81f29264306cb2f 8576889/data-dan-informasi-
kemiskinan-kabupaten-kota- tahun-2016.html
_____________________________.  (2020). Profil Kemiskinan  di  Indonesia  Maret 2020 (No.  56/07/).  Badan  Pusat Statistik RI. https://www.bps.go.id/pressreleas e/2020/07/15/1744/persentase- penduduk-miskin-maret-2020- naik-menjadi-9-78-persen.html
Baihaqi,  B.,  Sari,  R.  P.,  &  Asmawanti  S,  D. (2019).  Proses  Perencanaan  Dan Penganggaran  Keuangan  Desa (Studi  Di  Desa-Desa  Kecamatan Giri  Mulya  Kabupaten  Bengkulu Utara). Jurnal Akuntansi , 7 (1), 61 – 76. https://doi.org/10.33369/j.akunt ansi.7.1.61-76
Bernie,  M.  (2018). Korupsi  dan  Tak Optimalnya  Dana  Desa  Kurangi Pengangguran . Tirto.Id. https://tirto.id/korupsi-dan-tak- optimalnya-dana-desa-kurangi- pengangguran-c9oJ
Bunga,  M.,  Aswari,  A.,  &  Djanggih,  H. (2018).  Konsepsi  Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. Halu  Oleo  Law  Review , 2 (2),  448. https://doi.org/10.33561/holrev. v2i2.4318
CNN  Indonesia.  (2019).  L aporan  Fiktif, Dana  Desa  di  Bangkalan  Ditilap Rp316  Juta. CNNIndonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/na sional/20191222000306-12- 459036/laporan-fiktif-dana-desa- di-bangkalan-ditilap-rp316-juta
____________________.  (2019). ICW  Sebut Korupsi  Dana  Desa  Desa  Kian Meningkat . CNNIndonesia.Com.
https://www.cnnindonesia.com/na sional/20191116150502-20- 448925/icw-sebut-korupsi-dana- desa-desa-kian-meningkat
Dana,  P.,  Dan,  D.,  Dana,  A.,  Lalira,  D., Nakoko,  A.  T.,  Rorong,  I.  P.  F.,
Pembangunan,  E.,  Ekonomi,  F., Bisnis, D., & Ratulangi, U. S. (2018). Pengaruh  Dana  Desa  Dan  Alokasi Dana  Desa  Terhadap  Tingkat Kemiskinan  Di  Kecamatan  Gemeh Kabupaten  Kepulauan  Talaud.
Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi ,
18(4), 62 – 72.
Desa.id. (2019). Lembaga Kemasyarakatan Desa . Desa.Id.
http://majasari.desa.id/lembaga- desa/
Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
(2015). Laporan  Hasil  Kajian Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Faisal, S. (1992). Format-format Penelitian Sosial . Rajawali Press.
Hamzah,  A.  (2010). Delik-Delik  Tertentu (SpecialeDelicten)  di Dalam KUHP .
Sinar Grafik. Haryanto,  H.  C.,  &  Rahmania,  T.  (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap  Elit  Politik? Jurnal Psikologi , 42(3), 243. https://doi.org/10.22146/jpsi.99 13
Hasibuan,  S.  N.,  Juanda,  B.,  &  Mulatsih,  S.
(2019).  Analisis  Sebaran  Dan Faktor  Penyebab  Kemiskinan  Di Kabupaten  Bandung  Barat. Jurnal
Agribisnis  Indonesia ,  7(2),  79 – 91.
https://doi.org/10.29244/jai.201
9.7.2.79-91
Herdiana,  D.  (2019).  Kecenderungan
Perilaku  Koruptif  Kepala  Desa dalam  Pembangunan  Desa. Matra Pembaruan , 3(1), 1 – 11. https://doi.org/10.21787/mp.3.1. 2019.1-11 Indonesian  Corruption  Watch.  (2018a). Outlook  dana  desa  2018  potensi penyalahgunaan  anggaran  desa  di
tahun politik . Www.Antikorupsi.Org , 6 . ___________________________________.  (2018b). Outlook  Dana  Desa  2018  Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik . Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/defa ult/files/outlook_desa_2018_- _icw.pdf ___________________________________. (2019). Kasus  Korupsi  Tahun  2019. Indonesian  Corruption  Watch. https://antikorupsi.org/sites/defa ult/files/200215tren_penindakan_k asus_korupsi_tahun_2019_final_2_p df
Jamaludin,  A.  N.  (2015).  Sosiologi
Perdesaan.  In Journal  of  Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). https://doi.org/10.1017/CBO978 1107415324.004 Jannah, S. M. (2020). Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat  Rp960 Juta Tahun Ini . Tirto.Id. https://tirto.id/dana-desa-
meningkat-tiap-desa-rata-rata- dapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu
Jujun S. Suriasumantri. (2012). Ilmu dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan dan Karangan  Tentang  Hakikat  Ilmu). In Yayasan Pustaka Obor Indonesia . https://doi.org/10.2307/404858
97
Kasus,  S.,  Agung,  M.,  Pid,  N.  O.  K., Sabputera, A., & Wijaya, F. (2015). BUMN  yang  Tidak  Dijadikan Sebagai  Terdakwa  A  .  Latar Belakang  Samuel  P  .  Huntington seorang  ilmuwan  politik  asal Amerika pernah menyatakan bahwa  korupsi  adalah  penyakit demokrasi  dari  modernitas  .  1  Di era  modern  saat  ini  ,  fakta  yang terjadi di lapangan . 1964 , 1 – 25.
Kemenko  PMK.  (2020). 2020,  Dana  Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masayarakat  dan  Pengembangan Potensi Ekonomi Desa . Kemenpormk.Go.Id. https://www.kemenkopmk.go.id/2
020-dana-desa-fokus-pada- pemberdayaan-masayarakat-dan- pengembangan-potensi-ekonomi- desa
Kemiskinan, P., & Maret, I. (2018). Statistik
Profil Kemiskinan di . 57 , 1 – 8.
KPK.  (2020). Dampak  Korupsi  terhadap Sosial  dan  Kemiskinan .  KPK.go.id. https://aclc.kpk.go.id/materi/baha ya-dan-dampak- korupsi/infografis/dampak- korupsi-terhadap-sosial-dan- kemiskinan
Kusmanto,  H.  (2013). Peran  Badan Permusyawaratan  Daerah  dalam
Meningkatkan  Partisipasi  Politik Masyarakat, 1(1), 39 – 47. 1 (1), 39 – 47. Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi  Masyarakat  dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada  Desa  Kemamang  Kecamatan Balen  Kabupaten  Bojonegoro). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 3 (2), 790 – 798.
https://doi.org/10.30996/jpap.v3 i2.1261 Moonti,  R.  M.,  &  Kadir,  Y.  (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , 6(3),
430.
https://doi.org/10.29303/ius.v6i 3.583
Nana, D. (2020). Bayar Utang dan Liburan ke  Malaysia,  Pj  Kades  Gelapkan Dana Desa Rp 325 Juta . Jatimtimes.Com. https://jatimtimes.com/baca/2096
82/20200224/102900/bayar- utang-dan-liburan-ke-malaysia-pj-
kades-gelapkan-dana-desa-rp-325- juta
Opera  sesar,  M.  W.,  Chotimah,  U.,  & Waluyati,  S.  A.  (2019).  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Pelayanan Publik Yang Ada Di Desa Persiapan Tebing  Bulang  Timur  Kabupaten Musi  Banyuasin  Ditinjau  Dari Jenjang Pendidikan. Bhineka Tunggal  Ika:  Kajian  Teori  Dan Praktik Pendidikan PKN , 6 (1), 37 – 53. https://doi.org/10.36706/jbti.v6i 1.7921
Pawane,  F.  S.  (2016).  Fungsi  Pomabari (Gotong  Royong)  Petani  Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur  Provinsi  Maluku  Utara. Jurnal  Holistik , X (18),  1 – 22. https://media.neliti.com/media/p ublications/79959-ID-fungsi- pomabari-gotong-royong-petani- kel.pdf
Penduduk,  P.,  &  Maret,  M.  (2017). Profil Kemiskinan  Di  Indonesia  Maret 2017 . 66 , 1 – 8.
44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, (2016). 60/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mks, (2018).
Pusat  Telaah  dan  Informasi  Regional. (2016). Policy  Brief:  Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa .  Pusat  Telaah  dan  Informasi Regional.
https://docplayer.info/38191071- Policy-mengawal-implementasi- undang-undang-desa-brief- optimalisasi-fungsi-kecamatan- dalam-memberdayakan-dan- memandirikan-desa.html Ra’is , D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif  Asas  Rekognisi  dan Subsidiaritas Undang-Undang
Desa  Nomor  6  Tahun  2014. Reformasi: Jurnal Ilmiah Lmu Sosial Dan  Ilmu  Politik , 7 (1),  29 – 46.
https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1 .695
Romanus,  La  Tarifu,  S.  (2017).  Peran
Komunikasi  Pemerintah  Desa Guna  Meningkkatkan  Partisipasi
Masyarakat  Dalam  Pembangunan (Studi  Kasus  Desa  Kalo-kalo Kecamatan  Lainea  Kabupaten Konawe  Selatan). Fakultas  Ilmu Sosial  Dan  Ilmu Politik  Universitas Halu Oleo , 11. http://ojs.uho.ac.id/index.php/KO MUNIKASI/article/view/2530 Setiawan, A. (2019). Membangun Indonesia  Dari  Pinggiran  Desa .
Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/membangun- indonesia-dari-pinggiran-desa/
Sigit,  I.  A.  (2013).  Korupsi  Skala  Kecil Dalam  Pelayananpublik  (Studi Kasus  Pada  Sebuah  Rumah  Susun Di  Jakarta).  42(3),  376 – 380. https://doi.org/10.14710/mmh.4 2.3.2013.376-380 Statistik,  B.  P.  (2018).  Statistik  Hasil Pendataan  Potensi  Desa  (Podes). Badan  Pusat  Statistik:Jakarta , 99 , 1 – 12.
__________________. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik , 56 , 1 – 12. https://www.bps.go.id/pressrelea se/2020/01/15/1743/persentase -penduduk-miskin-september- 2019-turun-menjadi-9-22- persen.html Suryarama. (2012). Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat  Madani  (Beradab). Universitas Terbuka, 10. http://repository.ut.ac.id/2464/1/f isip201215.pdf Widianti,  I.,  Bayasari,  K.  D.,  &  Publik,  P.
(2019). Kualitas  Pelayanan  Publik Pada Kantor Desa Bayasari . 6 , 214 –
230. Yulianto, T. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. Suara Merdeka. https://fisip.undip.ac.id/wp- content/uploads/2017/01/2017_1 0_10-hal.04_Mewujudkan-Desa-
Nol-Korupsi.pdf.