Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 105 – 110 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8717.105-110

## SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA TELEPON GENGGAM SAAT BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Ni Kadek Ari Swartini 1 , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2 , Kade Richa Mulyawati 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia ariswartini1@gmail.com 2 , laksmidewi29@gmail.com 2 , kade.richa@gmail.com 3

## Abstrak
Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Bali, penggunaan ponsel saat berkendara merupakan faktor  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  yang  paling  sering  terjadi.  Adalah  melanggar  hukum  untuk menggunakan telepon saat mengemudi, menurut hukum. Hukuman pidana akan diterapkan jika seseorang terus  melanggar.  Studi  ini  membahas  bagaimana  membatasi  penggunaan  ponsel  saat  mengemudi  dan bagaimana  meminta  pertanggungjawaban  pidana  bagi  mereka  yang  melakukannya.  Dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual,  metode  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum  normatif.  Berdasarkan  temuan  penelitian,  UU  No.  22  Tahun  2009.  Undang-undang  yang mencantumkan  sanksi  pidana  penggunaan  ponsel  saat  mengemudi  adalah  UU  No.  22  Tahun  2009. Penggunaan ponsel saat mengemudi memiliki banyak dampak negatif, dan diharapkan penegakan hukum akan selalu mendidik masyarakat tentang efek ini.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penggunaan Telepon Genggam, Kecelakaan Lalu Lintas

## Abstract
Based  on  traffic  accident  cases  in  the  Bali  region,  cell  phone  use  while  driving  is  the  most  common contributing factor to traffic accidents. It is against the law to use a phone while driving, according to the law. Criminal penalties will be applied if one continues to violate. This study discusses how to restrict the use  of  cell  phones  while  driving  and  how  to  hold  those  who  do  so  criminally  liable.  With  a  statutory approach and a conceptual approach, this research method uses a type of normative legal research. Based on the research findings, Law No. 22 Year 2009. The law that includes criminal sanctions for using cell phones  while  driving  is  Law  No.  22  of  2009.  The  use  of  cell  phones  while  driving  has  many  negative impacts, and it is hoped that law enforcement will always educate the public about these effects.
Keywords: Criminal Sanctions, Use of Mobile Phones, Traffic Accidents

## I. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki populasi yang besar dan banyak lalu lintas yang ramai dan padat. Bali adalah daerah terkenal di Indonesia dan merupakan tujuan wisata populer bagi orang-orang dari daerah  lain.  Selain  itu,  Bali  disebut  sebagai  kota  pelajar  karena menerima  pelajar  dari  seluruh Indonesia bahkan dari negara lain.
Teknologi  komunikasi  diperlukan  untuk mendukung aktivitas masyarakat  saat  ini  agar memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi dan mengirimkan informasi satu sama lain dengan  menggunakan  perangkat  yang  unik  dan  banyak  digunakan.  Kemampuan  penyampaian informasi  secara  cepat,  mudah,  dan  akurat  semakin  meningkat  berkat  kemajuan  teknologi (Kurmia 2005).
Handphone  yang  juga  dikenal  sebagai  handphone  pada  zaman  modern  ini  merupakan salah satu contoh teknologi komunikasi. Karena ketergantungannya terhadap kehidupan manusia, handphone atau handphone telah berkembang menjadi kebutuhan zaman modern dan tidak dapat ditinggalkan. Penggunaan handphone atau disebut juga telepon genggam atau handphone dalam
bahasa  lain  berfungsi  sebagai  alat  komunikasi  kekinian  yang  dapat  dibawa  kemanapun  dan kapanpun.
Hal  ini  berlaku  baik  di  era  milenial  maupun  saat  ini.  Saat  mengemudi  di  jalan  raya, pengemudi  sering  menggunakan  ponselnya  untuk  melakukan  panggilan,  mengirim  atau menerima  pesan,  bermain  game,  menggunakan  aplikasi  media  sosial,  dan  lainnya.  Ini  karena mereka sering menggunakan ponsel di waktu dan tempat yang salah.
Namun, saat berkendara di jalan raya, alat ini terkadang sering digunakan di lokasi yang salah dan pada waktu yang salah sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Penggunaan ponsel saat  mengemudi  sangat  berisiko  karena  mengalihkan  perhatian  pengemudi,  yang  membuat mereka  lebih  sulit  untuk  fokus  pada  kendaraan  yang  mereka  operasikan  dan  meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
Manusia  sering  percaya  bahwa  mereka  dapat  melakukan  banyak  tugas,  tetapi  mereka tidak  bisa.  Manusia untuk sementara  kehilangan  beberapa  informasi  yang  dilihat  mata  mereka saat menggunakan ponsel saat mengemudi.
Karena itu, kecelakaan terjadi ketika orang secara tidak sadar memperhatikan seseorang atau  mobil  di  depannya.  Akibatnya,  pemerintah  menerbitkan  peraturan  resmi  yang  melarang penggunaan ponsel atau telepon seluler saat mengemudi, sebagaimana tercantum dalam UU No 22  Tahun  2009  Setiap  orang  yang  mengoperasikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib melakukannya secara wajar dan hati-hati, menurut Pasal 106 UU No 22 Tahun 2009.
Sanksi  pidana  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas  perilaku  buruk  pelaku  dan  untuk menjaga  ketertiban  umum,  menimbulkan  efek  jera,  serta  untuk  memajukan  pendidikan, rehabilitasi,  kontrol  sosial,  dan  keadilan  restoratif.  Ketentuan  yang  harus  dipatuhi  setiap pengemudi diatur dalam pasal 283 yang berbunyi: Gangguan konsentrasi pada saat mengemudi di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 tiga bulan atau denda paling banyak Rp. jika sanksi pidana dijatuhkan. 750.000,00 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.  Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengatahui  pengaturan  pengguna  telepon  genggam  saat  berkendara bagaimanakah pemberian sanksi pidana bagi pengguna telepon genggam saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (Suhariyono 2009).

## II. METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk melihat permasalahan yang muncul  dalam  penelitian  ini  menurut  (Mamudji  2003).  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  bahasa  dari  sumber  sekunder  atau literatur.
Hukum  normatif  adalah  pemecahan  masalah,  yang  berarti  pemeriksaan  sistematis terhadap berbagai masalah hukum dan penyelesaiannya. Kegiatan ini menghasilkan perdebatan baru. Ilmu hukum membutuhkan sumber hukum (bahan hukum) untuk melengkapi kegiatan ini, seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan (Budiartha 2018).
Bahan  hukum  yang  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  digunakan  dalam penyusunan penelitian ini. Sumber hukum primer adalah sumber hukum primer yang digunakan untuk mengkaji masalah penelitian.
Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan interpretasi, deskripsi, dan masalah yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian.
Teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan digunakan untuk memperoleh  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yang  kemudian  dikategorikan  atau dikelompokkan  dan  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  dirangkum,  dan  ditinjau  seperlunya dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pemahaman  hukum  berdasarkan  logika deduktif dan induktif akan diterapkan pada pengumpulan data hukum saat diproses dan ditinjau.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pengguna Telepon Genggam saat Berkendara
Telepon  genggam  ialah  perlengkapan  komunikasi  penting  era  saat  ini  yang  berfungsi amat berarti di masa era saat ini. Sebutan telepon dalam awal mulanya ialah suara dari jarak jauh.
Tidak hanya itu kehadiran telepon itu sendiri dipecah jadi 2, ialah telepon lazim fix telephone serta telepon gerak (Gouzali 2005).
Telepon genggam amat berguna pada menghasilkan profesi seorang jadi lebih gampang, kilat serta efisien. Pada pemakaian telepon genggam juga kita wajib berjaga-jaga pada suasana serta situasi kita lagi pada ekspedisi ataupun pada kegiatan apapun.
Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang terus menjadi maju serta mutakhir, hp yang diketahui selaku perlengkapan pada kehidupan tiap hari. Dengan cara yuridis pengaturan serta prinsip hal aturan metode lalu rute sudah diatur pada Hukum No 22 Tahun 2009 mengenai Kemudian  Rute  serta  Angkutan  Jalur,  hendak  namun  produk hukum itu  hingga saat ini  belum bisa inovasi alhasil tidak terdapatnya penyerentakan dengan perkembangan teknologi yang lalu bertumbuh.
Terjadinya  produk  hukum  UU  No  22  Tahun  2009  mengenai  Kemudian  Rute  serta Angkutan  Jalur,  bermaksud  buat  menata  seluruh  perihal  yang  berhubungan  dengan  kemudian rute. Diberlakukannya Hukum itu kasus pada lalu rute tidak seluruhnya berakhir. Memandang lemahnya adat patuh pada lalu rute dalam warga, telah selayaknya kasus hal aturan metode lalu rute di Indonesia dari bidang keamanan serta keamanan konsumen jalur raya lekas dibenahi.
Kemajuan  era  serta  perkembangan  teknologi  seharusnya  wajib  diiringi  dengan inovasi suatu  produk  hukum  untuk  memadukan  antara  ketentuan  serta  situasi  dikala  ini  ataupun  ke depannya,  alhasil  konsisten  relevan  serta  tidak  jadi  kontroversi  di  tengah  warga.  Juru  mudi merupakan orang yang memandu alat transportasi bermotor di jalur yang sudah memiliki SIM Surat Izin Mengemudi.
Pelanggaran  merupakan  overtredingen  ataupun  pelanggaran  berarti  sesuatu  aksi  yang melanggar suatu serta berkaitan dengan hukum berarti tidak lain dari dalam aksi melawan hukum (Prodjodikoro 2003). Salah satu ilustrasi pelanggaran yang gempar dicoba oleh juru mudi dikala berkendara memakai telepon genggam ataupun hp sembari mengemudi.
Tingkatan musibah kemudian rute di Indonesia terus menjadi bertambah tiap tahunnya, musibah  kemudian  rute  bisa  menyebabkan  bermacam  luka  hingga  kematian.  Bersumber  pada permasalahan musibah kemudian rute laka lalu di area bali sedang lumayan besar, paling tidak di tahun  2019  terdaftar  540  orang  yang  jadi  korban  jiwa.  Dalam  tahun  2020  terdaftar  405  orang terdaftar yang jadi korban jiwa serta dalam tahun 2021 terdaftar 318 orang terdaftar yang jadi korban jiwa.
Tetapi  dibanding  dari  tahun  2019-  2021  nilai  musibah  terhitung  menyusut  dari  tahun 2019- 2021 terhitung menyusut beda 222 korban jiwa. Salah satu pemicu musibah kemudian rute ialah memakai telepon genggam dikala berkendara.
Pemakaian telepon genggam dikala berkendara yang besar bawa akibat minus untuk juru mudi, terus menjadi maraknya pemakaian telepon genggam ataupun hp mengakibatkan kenaikan musibah kemudian rute. Faktornya, tidak lain sebab telepon genggam konsisten dipakai dikala mengemudikan alat transportasi bermotor.
Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mengemudikan kendaraannya dengan baik dan konsentrasi penuh, bunyi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pasal  282  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  menetapkan  sanksi  bagi  pelanggar  ketentuan  ini,  yaitu  denda  paling  banyak  Rp. 750.000., rupiah dan tiga bulan penjara. Selain itu, ketentuan atau sanksi yang dimasukkan selain sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya sanksi sosial bagi pelanggar lalu lintas.
Pemerintah  pula  berupaya  keras  buat  memperbaharui  Aksi  yang  salah  pada  lalu  rute. Sebab terus menjadi berekmbangnya era pastinya terus menjadi banyak pula kelalaian- kelalaian yang terbuat oleh warga besar. Sepanjang peraturan yang terbuat penguasa merupakan untuk lalu rute yang bagus serta betul pastinya peraturan itu tidak terdapat salahnya. Salah satu pemicu nilai musibah  kemudian  rute  merupakan  minimnya  pemahaman  warga  pada  berkendara  semacam ilustrasinya juru mudi sepeda motor kurang fokus di jalan ataupun main telepon genggam.
Kedisiplinan  lalu  rute  merupakan  bayangan  patuh  diri  untuk  menciptakan  angkatan bangsa  yang membagikan ilustrasi  yang bagus  dalam  angkatan  yang lain.  Berartinya  kita tahu
serta  memberitahukan  pada  warga  kepada  ancaman  pemakaian  telepon  genggam  dikala berkendara  serta  supaya  terbebas  dari ancaman  yang bisa menimbulkan kita  hingga  kehabisan banyak orang terdekat kita.
Oleh sebab itu, buat mengantisipasikan terbentuknya pelanggaran kemudian rute, warga diharapkan bisa mengenali serta melakukan dan taat kepada peraturan perundang- undangan yang legal serta yang diaplikasikan oleh semua penegak hukum buat kebutuhan bersama.

## 2. Sanksi Pidana bagi Pengguna Telepon Genggam saat Berkendara yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
Sebutan sanksi merupakan sebutan yang sering dipakai pada berbagai ketentuan hukum di  golongan  warga,  salah  satunya  ialah  pada  kitab  UU  Hukum  Kejahatan  KUHP.  Alhasil pemakaian perkataan ganjaran pada KUHP, lebih kerap diucap selaku sanksi kejahatan ataupun apalagi cuma di ucap kejahatan saja punishment. Pada hukum kejahatan berfokus pada apa yang diucap  dengan  perbuatan  kejahatan  criminal  act,  strafbare  feiten,  melotot,  aksi  kejahatan, pertanggung  balasan  kejahatan  criminal  responsibility  serta  permasalahan  kejahatan  serta pemidanaan.
Sanksi  merupakan  perlengkapan  pemaksa,  dimana  sanksi  memforsir  melempangkan hukum  ataupun  memforsir  mengindahkan  aturan-  aturan  hukum.  Sanksi  selaku  perlengkapan penegak  hukum  dapat  pula  terdiri  atas  kebatalan  aksi  yang  ialah  pelanggaran  hukum.  Baik tertunda untuk hukum ataupun tertunda setelah dinyatakan oleh hakim (Subekti 2005).
Teknologi ponsel telah maju ke titik di mana ponsel jaringan seluler kini memiliki fitur tambahan  dan  dapat  melakukan  tugas  lain  selain  berfungsi  sebagai  alat  komunikasi, menjadikannya smartphone. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mengemudikan kendaraannya  secara  wajar  dan  penuh  konsentrasi,  memiliki  kekuatan  untuk  membatasi keunggulan  ponsel.  Menurut  aturan  ini,  setiap  orang  yang  sedang  mengemudikan  kendaraan bermotor tidak boleh menggunakan ponsel saat mengemudi.
Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran kepada persyaratan administrasi serta ataupun pelanggaran  kepada  persyaratan  teknis  oleh  penggunaan  alat  transportasi  bermotor  cocok ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian rute yang legal. Pelanggaran ialah Aksi yang tidak cocok dengan ketentuan yang terdapat, bagus pada aturan warga ataupun hukum yang legal.
Pada  kondisi  ini  pelanggaran  kemudian  rute  merupakan  sesuatu  Aksi  bagus  disengaja atau  tidak disengaja  melaksanakan  aksi  buat  tidak menaati  norma-  norma  kemudian rute  yang dipusatkan dalam tujuannya, ialah buat menghindari supaya orang tidak melaksanakan kesalahan, sehingga bukan bermaksud buat pelampiasan mutlak atas kesamarataan (Farid 2007).
Pemahaman  hukum  adalah  tindakan  yang  butuh  ditanamkan  pada  semua  masyarakat negeri  selaku  rasa  tanggung  jawab  kepada  lancarnya  cakra  pembangunan.  Buat  menciptakan warga yang siuman hukum butuh terdapatnya upaya supaya hukum itu dikenal, dipahami, ditaati serta dinilai. Upaya itu merupakan perihal yang telak buat dilaksanakan mengenang terdapatnya kecondongan sikap melawan ataupun melanggar hukum yang terus menjadi mengikat bersamaan dengan kemajuan ilmu wawasan serta teknologi.
Pemahaman  hukum  lalu  rute  warga  bisa  diamati  dari  disiplin  warga  pada  lalu  rute, ketertiban warga pada menaati pancang kemudian rute dan tindakan keterbukaan pada memandu alat transportasi di jalan raya dengan sesame konsumen alat transportasi serta pejalan kaki. Perihal yang  wajib  dikenal  serta  dipatuhi  oleh  warga  merupakan  kalau  adanya  sebagian  ketentuan mengenai UU No 22 Tahun 2009 mengenai Kemudian Rute serta Angkutan Jalur alhasil warga bisa mengenali serta bisa melakukan ketentuan Hukum itu (Suardi 2022).
Dikeluarkannya  UU  No  22  Tahun  2009  mengenai  lalu  lintas  serta  Angkutan  Jalur  ini merupakan supaya warga bisa mengenali serta menaati norma- norma yang legal pada Hukum ini.  Seluruh  peraturan  yang  dikeluarkan  supaya  bisa melindungi  kedisiplinan,  keamanan,  serta kelancaran jalannya kemudian rute alat transportasi bermotor di jalur raya.
Tiap  orang  dikira  ataupun  diharuskan  mengenali  Hukum  serta  peraturan-peraturan, namun  cuma  sebagaian  kecil  saja  dari  masyarakat  yang  paham  paling  utama  hal  peraturan kemudian rute ialah hanya penggun jalan alat transportasi bermotor yang sudah menempuh tes ketia akan memperoleh Surat Izin Mengemudi.
Pada saat terjalin sesuatu pelanggaran peraturan kemudian rute, sehingga terlebih dulu haruslah  diingatkan  kalau  seluruh  peraturan  lalu  lintas,  berisikan  2  jenis  ketentuan  yang merupakan perintah serta pantangan. Pola pikir warga yang efisien pada berkendara di jalur raya sudah  melahirkan  warga  praktis  bagus  dikala  berkendara  ataupun  diluar  berkendara.  Warga praktis ini setelah itu mendesak lunturnya etika pada berkendara dijalur raya, serta memunculkan bermacam berbagai pelanggaran kemudian rute.
Pelanggaran  merupakan  aksi  kejahatan  yang  terkategori  tidak  seberat  kesalahan. Sebaliknya  bagi  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  pelanggaran  merupakan  aksi  ataupun  masalah melanggar, perbuatan kejahatan yang lebih enteng dari dalam kesalahan. Ada banyak aspek yang pengaruhi  terbentuknya  pelanggaran  kemudian  rute  di  jalur  tiap  tahunya  (Rahayu  Nurfauziah 2021). Aspek itu antara lain terdapatnya paradigma berasumsi warga praktis di era modern, mulai lunturnya  kepekaan  pada  berkendara,  serta  sedikitnya  etika  berkendara  buat  teratur,  silih meluhurkan, silih menghormati, alhasil menyebabkan terus menjadi tergerusnya rasa kepemilikan hendak suatu.
Pemicu pelanggaran serta musibah kemudian pula rute dipertegas oleh statement pemicu pelanggaran serta musibah kemudian rute sangat banyak diakibatkan oleh orang, yang melingkupi intelektual orang, system alat semacam pandangan serta rungu, serta wawasan mengenai aturan metode  kemudian  rute.  Pelanggaran  bisa  terjalin  sebab  terencana  melanggar,  ketidaktahuan kepada  maksud  ketentuan  yang  legal  atau  tidak  memandang  determinasi  yang  diberlakukan ataupun pura-pura tidak ketahui serta memakai telepon genggam dikala berkendara.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Peraturan  resmi  pemerintah  yang  melarang  penggunaan  ponsel  atau  perangkat  seluler lainnya saat mengoperasikan kendaraan bermotor, UU No. Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor harus melakukannya dengan aman dan hati-hati, menurut Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009. Ketika sel ponsel digunakan secara tidak benar, seperti saat mengemudi di jalan raya dan saat mengirim atau menerima pesan, bermain game, atau menggunakan aplikasi media sosial, dapat mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh handphone dapat dikurangi dengan adanya peraturan resmi dari pemerintah dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggarnya.
Mengenai  penjatuhan  pidana  menggunakan  telepon  genggam  saat  mengemudi,  menurut Pasal  208  UU  No.  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  barangsiapa  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  dengan  cara  yang  tidak  wajar  dan  melakukan kegiatan lain atau terkena keadaan yang menimbulkan gangguan pada saat mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.750.000,00  tujuh  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah.  Selain  itu, peringatan yang memiliki efek jera terhadap hak-hak yang telah dilaksanakan dapat digunakan sebagai  sanksi  sosial  terhadap  kelompok  tertentu  yang  bertindak  dengan  cara  yang  melanggar hukum.
2. Saran
Untuk selalu  mengedukasi masyarakat  tentang resiko dan  dampak  negatif  penggunaan handphone saat berkendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka penegak hukum  harus  menekan  angka  pelanggaran  lalu  lintas  dan  dapat  memberikan  sanksi  edukasi dengan tetap memberikan efek jera bagi pengendara seluruh komunitas. Agar masyarakat tidak menggunakan handphone saat berkendara agar dapat menjaga konsentrasi dalam mengoperasikan kendaraan di jalan raya, mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan selalu mentaati peraturan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiartha, Atmadja I. Dewa Gede dan I. Nyoman Putu. 2018. Teori-teori Hukum . Malang: Setara Press.
Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Gouzali,  Saydam.  2005. Teknologi  Telekomunikasi,  Perkembangan  dan  Aplikasi .  Bandung:
Alfabeta.
Kurmia,  Novi.  2005.  “Perkembangan  Teknologi  Komunikasi  dan  Media  Baru:  Implikasi Terhadap Teori Komunikasi.” Mediator: Jurnal Komunikasi 6(2). Mamudji, Soekanto Soerjono &. Sri. 2003. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-asas Hukum Pidana . Bandung: Refika Aditama.
Rahayu  Nurfauziah,  Hetty  Krisnani.  2021.  “Perilaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh  Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial.” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 2(2).
Suardi, Takdir. 2022. “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum  dan Perilaku Hukum  Pengemudi  Ojek  Online  dalam  Berlalu  Lintas  di  Kecamatan  Rappocini  Kota Makassar.” Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan 3(2).
Subekti. 2005. Kamus Hukum . Jakarta: Pradnja Paramita.
Suhariyono,  AR.  2009.  “Penentuan  Sanksi  Pidana  dalam  Suatu  Undang-undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 6(4).