Perspektif Hukum Islam Dalam Implementasi Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota Tahun 2023
Oleh: Abdul Halim
Institute Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember abdulhalimpacesilo@gmail.com
Moh. Ainul Yaqin
Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember ainulyakin@gmail.com

## Abstrack
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) is one of the models of Islamic microfinance institutions in the form of the simplest cooperatives which are currently appearing in Indonesia up to thousands of BMTs  and  their  asset  values  are  up  to  trillions,  which  operate  among  lower-income communities,  trying  to  develop  businesses.  productive  and  investment  economic  activity  for small entrepreneurs based on sharia principles. The goal to be achieved by the initiators is none other  than  to  collect  public  funds  and  channel  them  back  to  the  community,  especially entrepreneurs  such  as  Muslim  entrepreneurs  who  need  capital  assistance  for  developing  their business  in  the  form  of  providing  financing  facilities  to  customers  based  on  sharia  principles, such  as  murabahah,  mudharabah,  musyarakah,  qard  and  others.  This  study  aims  to  discuss  the perspective  of  Islamic  law  in  the  implementation  of  murabahah  financing  at  Baitul  Maal  Wa Tamwil  (BMT)  UGT  Sidogiri  Capem  Jember.  in  this  study  using  a  descriptive  qualitative approach. The research location in Baitul Maal Wa Tamwil is in Jember City. Determination of informants  using:  purposive  sampling.  Subjects  and  objects  of  research  with  the  author's  data collection using the method of observation, interviews and documentation. And the data analysis uses  data  reduction,  data  presentation  and  verification.  While  testing  the  validity  of  the  data using  source  triangulation.  The  results  of  this  study  are:  In  the  decision-making  process  in approving a financing, it is in accordance with Shari'ah with provisions on the type of financing for halal businesses only. In the murabahah contract agreement on sale and purchase financing at the  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  City  regarding  the  main purpose and intent  of holding a  contract  as pillars and  conditions  of a murabaha contract  in  its implementation it is free or there is no element of usury
Abstrak
Baitul Maal  Wa  Tamwil (BMT)  merupakan  salah  satu  model  lembaga  keuangan  mikro  syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah,  berupaya  mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  kegiatan  ekonomi  bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain  untuk  menampung  dana  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat terutama  pengusaha-pengusaha  semisal  pengusaha  muslim  yang  membutuhkan  bantuan  modal untuk  pengembangan  bisnisnya  dalam  bentuk  pemberian  fasilitas  pembiayaan  kepada  para nasabah  berdasarkan  prinsip  syariah,  seperti murabahah,  mudharabah,  musyarakah,  qardh dan lain-lain.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  perspektif  hokum  islam  dalam implementasi pembiayaan murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem
Jember. dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Baitul  Maal  Wa  Tamwil berada  di  Jember  Kota.  Penentuan  informan  menggunakan: Purposive sampling. Subyek dan obyek penelitian dengan pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Dan  analisis  datanya  menggunakan  reduksi  data, penyajian  data  dan  verifikasi.  Sedangkan  uji  keabsahan  datanya  menggunakan  triangulasi sumber. hasil penelitian ini yaitu: Dalam proses pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu pembiayaan telah sesuai dengan syari’ah dengan adanya ketentuan pada jenis pembiayaan untuk usaha  yang  halal  saja.  Dalam  perjanjian  akad murabahah pada  pembiayaan  jual  beli  di Baitul Maal  Wa Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Jember Kota tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan  akad  sebagai  rukun  dan  syarat  akad  murabahah  dalam  pelaksanaanya  sudah terbebas atau tidak terdapat unsur riba.

## A. PENDAHULUAN
Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  yang  tak  lepas  dari permasalahan-permasalahan  yang  terjadi.  Saat  ini  banyak  permasalahan-permasalahan  yang dihadapi  BMT  diantaranya  permasalahan  pengelolaan  manajemen,  sumber  daya  manusia yang  tidak  profesional,  produk-produk  kurang  inovatif,  dan  belum  memaksimalkan  digital. Meskipun  begitu,  banyak  BMT  masih  dapat  bertahan  walau  terdapat  kendala  baik  eksternal maupun internal.  BMT  merupakan lembaga  yang berfokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah  yang masih belum tersentuh oleh lembaga perbankan, itulah mengapa  BMT  sampai  saat  ini  masih  dapat  bertahan.  BMT  juga  merupakan  harapan  dalam pertumbuhan  ekonomi  di  indonesia  karena  membantu  pengusaha  kecil  dalam mengembangkan  usahanya.  Solusi  dari  permasalahan  itu  BMT  harus  meningkatkan kualitasnya  baik  dalam  manajemen  sumber  daya  manusia  dan  manajemen  pengelolaan produk.  Sehingga  BMT  dapat  melakukan  fungsinya  dengan  baik  yaitu  meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. 1
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  BMT  sekarang  menjadi  lembaga  keuangan  yang sangat  dibutuhkan  masyarakat  luas  untuk  membantu  dalam  hal  permodalan.  BMT  pada dasarnya  merupakan  pengembangan  dari  konsep  ekonomi  islam,  terutama  pada  bidang keuangan.  Berdirinya,  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  pada  tahun  1992  memberikan peluang  untuk  mendirikan  bank-bank  prinsip  syariah  namun  operasional  BMI  kurang menjangkau  usaha  masyarakat  kecil  dan  menengah,  maka  munculah  usaha  mendirikan  bank
1 Ach. Fauzan, Observasi, 27 Juli 2020
dan lembaga keuangan mikro seperti BPR syariah, dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah. 2
Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  merupakan  salah  satu  model  lembaga  keuangan  mikro syariah  yang  berbentuk  koperasi  yang  paling  sederhana  yang  saat  ini  banyak  muncul  di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat  ekonomi  bawah,  berupaya  mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi kegiatan  ekonomi  bagi  pengusaha  kecil  berdasarkan  prinsip  syariah.  Tujuan  yang  ingin dicapai  para  penggagasnya  tidak  lain  untuk  menampung  dana  masyarakat  dan menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  terutama  pengusaha-pengusaha  semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk  pemberian  fasilitas  pembiayaan  kepada  para  nasabah  berdasarkan  prinsip  syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh dan lain-lain. 3
Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  terdiri  dari  dua  istilah Baitul  Maal dan Baitul  Tamwil . Baitul  Maal merupakan  bidang social  yang bergerak dalam penggalangan dana zakat,  infak, sedekah,  dan  dana-dana  social  lainnya  serta  mentasyarufkannya  untuk  kepentingan  social secara  terpola  dan  berkesinambungan,  sedangkan Baitul  Tamwil merupakan  bidang  bisnis yang  menjadi  penyelenggaraan  dana  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  (tabungan  dan deposito)  serta  penyaluran  dalam  bentuk  pembiayaan  usaha  mikro  dengan  sistem  jual  beli, bagi hasil maupun jasa. 4
Pada prinsipnya BMT itu sendiri dalam menjalankan usahanya menggunakan tiga prinsip yaitu:  pertama,  prinsip  bagi  hasil  ( al-mudharabah,  al-musyarokah,  al-muzara’ah  dan  al- musaqoh ).  Kedua,  sistem  jual  beli  ( al-murabahah,  as-salam,  al-istishna  dan  bitsanan  ajil ). Ketiga, sistem non profit ( al-Qordhul Hasan ). Dari berbagai produk yang ada dan ditawarkan oleh  BMT,  tidak  semua  diminati  oleh  nasabah.  Salah  satu  yang  sering  digunakan  BMT  dan juga banyak diminati oleh nasabah adalah sistem jual beli murabahah.
Didalam  aplikasinya murabahah merupakan  kontrak  jual-beli  dimana  bank  bertindak sebagai  penjual  sementara  nasabah  sebagai  pembeli.  Harga  jual  adalah  harga  beli  bank ditambah  keuntungan.  Walaupun  akad murabahah ini  sering  digunakan,  namun  sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa
2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisasi, 2003), h. 97.
3 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 37 .
4 Muhammad Ridwan , Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (Yogyakarta: UII pers, 2004), h. 10.
praktik  pada  lembaga  keuangan  syariah  tidak  berbeda  jauh  dengan  lembaga  keuangan konvensional  yang  terlebih  dahulu  dikenal  oleh  masyarakat  luas.  Beberapa  ketentuan  harus dipenuhi  dalam  melaksanakan  akad murabahah agar  transaksi  akad  tersebut  terhindar  dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan. Bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan  oleh  nasabah  secara  sah  dan  kemudian  menawarkan  aset  tersebut  kepada  nasabah. Syarat-syarat  benda  yang  menjadi  objek  akad  dalam  akad murabahah ,  barang  yang diperjualbelikan  secara  prinsip  harus  sudah  menjadi  milik  bank  (BMT).  Tidak  sah  menjual barang-barang  yang  baru  akan  menjadi  miliknya. 5 Alasan  penulis  memilih  pembiayaan murabahah karena  pembiayaan  ini  banyak  diminati  di  berbagai  kalangan  atau  masyarakat sekitar dan sudah banyak dikenal karena proses transaksi yang mudah, aman dan jelas.
BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah  yang  berbasis  koperasi  yang  ada  di  Indonesia  khususnya  di  Kabupaten  Jember  dan melaksanakan  fungsi  intermediasi  keuangan  ( financial  intermediary  function )  yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. 6 BMT melayani sektor  mikro,  sehingga  lembaga  keuangan  ini  mampu  melayani  kebutuhan  keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan  dananya  dalam  bentuk  pembiayaan,  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota menggunakan  akad  bagi  hasil  yaitu mudharabah dan murabahah untuk  akad  jual  beli. Murabahah yang  dipakai  di  BMT  adalah murabahah bil  wakalah umum  dan  khusus,  yang banyak di minati oleh nasabah adalah murabahah bil wakalah umum. Murabahah bil wakalah adalah praktik jual beli dengan sistem wakalah (mewakilkan) dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembelinya kepada pihak yang lain, dengan demikian akad pertama dari praktik murabahah bil  wakalah ialah  akad wakalah .  Pembiayaan  yang  paling  banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah. Hal ini dikarenakan akad murabahah merupakan  akad  jual  beli  yang  cukup  mudah  untuk  diaplikasikan  dalam penyaluran pembiayaan saat ini. 7
5 Makhalul  Ilmi  SM, Teori  dan  praktek  mikro  keuangan  syari’ah  :  beberapa  permasalahan  dan  alternatif  solusi, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 1-3.
6 Ach. Fauzan, Observasi, 27 Juli 2020
7 Ach. Fauzan, Wawancara, 22 September 2020
Disini  penulis  ingin  mengetahui  bagaimana “  PERSPEKTIF  EKONOMI  ISLAM DALAM  IMPLEMENTASI  PEMBIAYAAN  MURABAHAH  DI BAITUL  MAAL  WA TAMWIL (BMT) UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA TAHUN 2023”.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang  Perbankan  Bab  I Pasal  1  Nomor  12,  yang  dimaksud  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang dibiayai  untuk  mengembalikan uang atau tagihan tersebut  setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 8
Pembiayaan  merupakan  kegiatan  bank  syariah  dan  lembaga  keuangan  lainnya contohnya  BMT  dalam  menyalurkan  dananya  kepada  pihak  anggota  yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah  dan  pemerintah.  Pembiayaan  memberikan  hasil  yang  besar  diantara penyaluran  dana  lainnya  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah.  Sebelum  menyalurkan dana  melalui  pembiayaan,  bank  syariah  perlu  melakukan  analisis  pembiayaan  yang mendalam. 9 Sehingga kerugian dapat dihindari.
Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Muhammad  pembiayaan  atau  financing  adalah pendanaan  yang  diberikan  oleh  suatu  pihak  kepada  pihak  lain  untuk  mendukung investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga.  Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 10
b. Tujuan Pembiayaan
Menurut  Muhammad  secara  makro  pembiayaan  bertujuan  untuk  meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka  lapangan  kerja  baru,  dan  terjadi  distribusi  pendapatan.  Sedangkan  secara
8 Kasmir , Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 351-354.
9 Ismail, Perbankan Syariah , Jakarta: Kencana, 2011, Cet-I, h. 105.
10 M Nur Riyanto, Dasar-dasar Ekonomi Islam , Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011, h. 335.
mikro  pembiayaan  diberikan  dengan  tujuan  memaksimalkan  laba,  meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. 11
c. Fungsi Pembiayaan
Sesuai  dengan  tujuan  pembiayaan  tersebut,  maka  pembiayaan  memiliki  fungsi sebagai  berikut:  meningkatkan  daya  guna  uang,  meningkatkan  daya  guna  barang, meningkatkan  kegairahan  usaha,  stabilitas  ekonomi,  dan  sebagai  jembatan  untuk meningkatkan pendapatan nasional. 12
d. Jenis-jenis Pembiayaan
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut
1) Pembiayaan produktif
Yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2) Pembiayaan konsumtif
Yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi, yang  akan  habis  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Menurut  keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.
a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
(1) Peningkatan  produksi,  baik  secara  kuantitatif  yaitu  jumlah  hasil  produksi, maupun  secara  kualitatif,  yaitu  peningkatan  kualitas  atau  mutu  hasil produksi; dan
(2) Untuk  keperluan  perdagangan  atau  peningkatan utility  of  place dari  suatu barang.
b) Pembiayaan investasi, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal ( capital goods ) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :
1) Pembiayaan  Jangka  Pendek,  yaitu  pembiayaan  dengan  jangka  waktu  maksimal  1 tahun.
11 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005, h. 17-18.
12 Ibid,. h. 19-21.
2) Pembiayaan Jangka Menengah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara 1-10 tahun.
3) Pembiayaan  Jangka  Panjang  yaitu  pembiayaan  dengan  jangka  waktu  lebih  dari10 tahun. 13
2. Pembiayaan Murabahah
a. Pengertian Murabahah
Murabahah adalah  akad  jual  beli  atas  suatu  barang,  dengan  harga  yang disepakati  antara  penjual  dan  pembeli,  setelah    sebelumnya  penjual  menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya 14 . Murabahah adalah  akad  jual  beli  barang  harga  asal  dengan  tambahan keuntungan yang disepakati dalam bai al murabahah penjual harus memberi tahu harga produk  yang  ia  beli  dan  menentukan  sesuatu  keuntungan  sebagai  tambahanya. Murabahah dalam  istilah  perbankan  ialah  akad  jual  beli  atas  barang  dimana  penjual memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian dalam pembiayaan ini  bank  mengambil  keuntungan.  Pola  pembayaran  berdasarkan  cicilan  atau  tempo waktu. 15

## b. Dasar Hukum Murabahah
Salah  satu  bentuk  penyaluran  pembiayaan  pada  BMT  adalah  melalui  produk pembiayaan murabahah,  murabahah merupakan  suatu  akad  yang  dibolehkan  secara syar'i,  serta  didukung  oleh  mayoritas  ulama, Murabahah Merupakan  Akad  Jual  beli antara  penjual  dan  pembeli  dimana  penjual  memberitahukan    harga  perolehan  barang dan  besaran  margin  yang  akan  diperoleh  oleh  penjual  kepada  pembeli  dan  pembeli menyepakati  akan  hal  tersebut,  Landasan  hukum  akad murabahah ini  yaitu  Q.S.  Al- Baqarah: 275 dalam ayat ini Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba berikut lansaran hukum Murabahah : 16
13 Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 74.
14 Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal,“ Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa.”, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 145.
15 Ridwansyah, Mengenal Istilah- Istilah Dalam Perbankan Syariah , (Bandar Lampung: Aura, 2012), h. 15.
16 Bagya  Agung Prabowo, “ Konsep  Akad  Murabahah pada Perbankan Syariah  (Analisa Kritis  Terhadap  Aplikasi Konsep  Akad  Murabahah  Di  Indonesia  dan  Malaysia) ’’,  (UII:  Yogyakarta:  2009),  Vol.  16  No.  1,  Januari  2009, h.108.
Artinya: “Dan  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.” (QS. Al-Baqarah:275). 17
Berdasarkan  ayat  diatas,  maka  jual  beli murabahah diperbolehkan  karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman : “Allah telah menghalalkan  jual  beli dan  mengharamkan  riba.”  Allah  tidak berfirman “Allah telah menghalalkan jual beli salam,  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  khiyar,  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli murabahah .  Akan  tetapi  berfirman  secara  umum,  yaitu  menghalalkan  jual    beli. Kemudian    ketika    mengharamkan,    Allah    secara    khusus  menyebut  riba.  Hal  itu menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan. Selain ayat tersebut Allah SWT juga berfirman dalam (Q.S An-Nisa Ayat: 29)  dalam  Ayat  ini  Allah  berfirman    yang  melarang  manusia  untuk  memakan  harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdangan yang berlaku suka sama suka antara keduanya:
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisaa:29). 18
Dalam  Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  Allah  SWT  melarang  segala  bentuk transaksi  yang  batil.  Diantara    transaksi  yang  dikatagorikan  batil  adalah  yang mengandung bunga  (riba) sebagai mana yang terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda  dengan murabahah ,  dalam  akad  ini  tidak  ditemukan  unsure  bunga,  namun hanya  menggunakan  margin.  Disamping  itu,  ayat  ini    mewajibkan    untuk    keabsahan setiap    transaksi murabahah harus    berdasarkan    prinsip    kesepakatan    antara    pihak yang    dituangkan    dalam  suatu  perjanjian  yang  menjelaskan  dan  dipahami  segala  hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.
17 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya , (Bandung: JABAL, 2005), h. 47
18 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya , (Bandung: JABAL, 2005), h. 83.
e.ISSN: 2721-0677
Selain kedua ayat tersebut dasar hukum murabahah ada hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut : dari suhaib alrumi r.a, najwa Rosululoh Bersabda:
Artinya: “  Tiga  hal  yang  paling  didalamnya  terdapat  keberkatan:  jual-beli secara  tangguh,  Mudharabah,  dan  mencampur  gandum  dengan  tepung  untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah). 19
Selain hadist dan ayat  tersebut  landasan hukum murabahah adalah  Fatwa DSN tentang  ketentuan Murabahah yang  diatur  dalam  fatwa  DSN  No.  04/DSN- MUI/IV/2000, yang mengatur tentang jual beli dengan prinsip syariah. 20

## c. Rukun dan Syarat Murabahah
Rukun  adalah  sesuatu  yang  harus  dalam  transaksi,  sedangkan  syarat  adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut  Rukun dan syarat akad murabahah adalah sebagai berikut:
1) Rukun Murabahah
Rukun murabahah adalah  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  jika salah  satu  rukun  tidak  terpenuhi  maka  transaksi  tersebut  akan  batal,  berikut  rukun pembiayaan murabahah : 21
a) Penjual
b) Pembeli
c) Barang yang diperjual belikan
d) Harga  barang  Maksudnya  pembeli  harus  mengetahui  harga  awal  barang  yang menjadi obyek jual beli.
e) Ijab  qabul  Maksud  dari  Ijab  qabul  yaitu  menunjukkan  keridhaan  dengan  adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
2) Syarat Murabahah
19 HR. Ibnu Majah Shuhaib, Al-Hadist Qauli.
20 Ibid, h. 109.
21 Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal , Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa ., h. 146.
Selain rukun dalam murabahah juga terdapat syarat, syarat dalam murabahah adalah  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  jika  salah  satu  tidak  terpenuhi  maka  transaksi murabahah tidah sah. Berikut syarat murabahah : 22
a) Syarat yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
b) Barang yang diperjuabelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
c) Harga  barang  harus  dinyatakan  secara  trasparan  (harga  pokok  dan  komponen keuntungan)   dan  cara   pembayarannya   disebutkan dengan jelas.
d) Pernyataan      serah      terima    (ijab      qabul)      harus      jelas      dengan  menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.
d. Jenis-jenis Murabahah
Secara  umum murabahah terbagi  menjadi  dua  jenis  yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah dengan cicilan  berikut jenis- jenis murabahah : 23
1) Murabahah dengan pesanan.
Dalam murabahah berdasarkan  pesanan,  bank  melakukan  pembelian  barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah  untuk  membeli  barang  yang  dipesannya  (bank  dapat  meminta  uang  muka pembeli kepada nasabah).
2) Murabahah tunai atau cicilan
Pembayaran murabahah dapat  dilakukan  secara  tunai  atau  cicilan  dalam murabahah dapat  diperkenankan  adanya  perbedaan  dalam  harga  barang  atau  cara pembayaran  yang  berbeda murabahah muajjal  dicirikan  dengan  adanya  penyerahan barang  diawal  akad  dan  pembayaran  kemudian  (Setelah  akad  awal)  baik  dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.
Murabahah sesuai  jenisnya  dapat  dikategorikan  dalam murabahah tanpa pesananan yang artinya ada yang beli atau tidak bank siap menyediakan barang dan
22 Ibid. h. 147.
23 Adiwarman  A  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,(Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2010),  h. 113.
murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. 24
e. Ketentuan Murabahah
Ketentuan murabahah diatur  pula  dalam  Fatwa  DSN  No.  04/SDSN- MUI/IV/2000 yaitu :
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2) Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
3) Bank  membiayai  sebagian  atau  keseluruhan  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian,  misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga plus  keuntungannya.  Dalam  kaitan  ini  bank  harus  memberitahu  secara  jujur  harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang  secara  prinsip menjadi milik bank. 25

## C. Metode Penelitian
a. Pendekatan dan jenis Penelitian
Adapun  pendekatan    penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  atau penelitian  kualitatif  deskriptif.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek  ilmiah.  sehingga  tujuan  penelitian  dapat  tercapai.  Jenis  pendekatan  penelitian  yang digunakan  peneliti  adalah  menggunakan  pendekatan  deskriptif,  obyek  penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang
24 Muhammad  Yusuf,  “ Analisis  Penerapan  Pembiayaan  Murabahah  Berdasarkan  Pesanan  dan  Tanpa  Pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102 ”, (BINUS University: Jakarta: 2010) Vol. 1 No. 5, h.19.
25 Wiroso, Jual Beli Murabahah , Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 13.
berkenaan  dengan  masalah  yang  penulis  kemukakan  yaitu  tentang  implementasi pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota Tahun 2020.
b. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan 26 .
Adapun  beberapa  teknik  dalam  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
1. Observasi
Observasi  atau  yang  disebut  pula  dengan  pengamatan  merupakan  kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan seluruh panca indra. Oleh karena itu, observasi adalah  kemampuan  seseorang  untuk  menggunakan  pengamatannya  melalui  hasil  kerja panca indra mata serta dengan panca indra lainnya 27 .
Dengan  metode  observasi,  peneliti  dapat  langsung  mencatat  setiap  kejadian  yang berlangsung dilapangan, dan peneliti dapat langsung memperoleh data dari informan yang dibutuhkan.  Jenis  observasi  yang  digunakan  yaitu  Observasi  Partisipasi  merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara langsung dan aktif dalam obyek yang diteliti.
2. Wawancara
Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode interview. Metode wawancara adalah  proses  memperoleh  keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab sambil  bertatap  muka  antara  pewawancara  atau  orang  yang  diwawancarai 28 .  Wawancara digunakan  untuk  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin  melakukan  studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti
3. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.  Documenter  bisa berbentuk lisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Studi documenter merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.  Dari  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  documenter  adalah  suatu
26 Lexy Moleong, Op, Cit, h. 224.
27 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.142.
28 Ibid., h.133.
penanaman untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi dari catatan peristiwa yang berupa dokumen.
c. Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 29 . Dalam penelitian  ini  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  dan  data  yang  terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian – uraian secara deskriptif. Disebut  Kualitatif  karena sifat    data  yang    dikumpulkan    bercorak    kualitatif    dan    tidak    menggunakan    alat pengukuran    sumber    data  utama    dalam    penelitian    kualitatif    adalah    kata-kata    atau tindakan  ditentukan.  Selanjutnya  data disusun dan dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

## D. Hasil dan Pembahasan
Penelitian merupakan proses mencari, menemukan dan dapat mendeskripsikan kembali secara  terus-menerus  untuk  menvalidkan  atau  menguji  teori-teori  yang  sudah  ada,  melalui prosedur  penelitian  yang  sebelumnya  sudah  dijalankan  peneliti.  Baik  laporan  hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang diperoleh peneliti selama dilapangan.
Penyajian  data  dalam  penelitian  ini,  merupakan  laporan  tertulis  dari  peneliti,  tentang aktifitas  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan.  Sehingga,  data  yang  masuk  kepada  peneliti, berupaya dituangkan dalam laporan ilmiah ini
Adapun penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:
1. Implementasi  pembiayaan murabahah di Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
Akad murabahah pada  pembiayaan  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota pada praktiknya sudah diterapkan. Jual beli murabahah dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi. Bai’ muajjal merupakan bagian dari al murabahah . Murabahah / jual beli barang di depan yaitu penyediaan barang oleh BMT pihak  pembeli  harus  mengembalikan  sejumlah  pokok  ditambah  keuntungan  tertentu  yang disepakati.  Pada  perjanjian murabahah ,  bank  membiayai  pembelian  barang  yang dibutuhkan  oleh  nasabahnya  dengan  membeli  barang  itu  dari  pemasok,  dan  kemdian
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D , Bandung: Alfabeta, 2017 h. 244.
menjualnya  kepada  nasabah  dengan  harga  yang  ditambah  keuntungan.  Dengan  kata  lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit .
Murabahah yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh  tempo  dengan  harga  dasar  barang  yang  dibeli  yang  kemudian  ditambah  dengan keuntungan  yang  disepakati  bersama.  Adapun  kelebihan  dari  kontrak murabahah adalah dengan  pembayaran  tangguh  (ditunda)  adalah  pertama,  pembeli  atau  si  nasabah mengetahui  semua  biaya  yang  semestinya  serta  mengetahui  harga  pokok  utama  barang tersebut  dan  keuntungan.  Kedua,  penjualan  hendaknya  dimiliki  penjual  dan  ia  harus mampu  mengirimkannya  kepada  pembeli.  Dan  yang  terakhir  melakukan  pembayaran ditunda  tersebut.  Hal  ini  bisa  menjadi  persoalan  kenapa  pembiayaan murabahah lebih banyak  peminatnya  atau  lebih  diunggulkan.  Sah-sah  saja  jika  bank  syariah  lebih memperbanyak pembiayaan murabahah, karena sistem yang cepat dan relative mudah serta tidak beresiko dibanding dengan produk pembiayaan yang lain.
Implementasi murabahah di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota menggunakan  dua  akad,  yaitu  akad murabahah  bil  wakalah umum  dan murabahah  bil wakalah khusus.    Akad murabahah digunakan  untuk  memfasilitasi  anggota  BMT  dalam melakukan  pembelian  kebutuhannya  seperti:  rumah,  kendaraan,  elektronik, furniture , pengadaan  barang  dagangan,  bahan  baku  atau  bahan  pembantu  produksi  dan  barang lainnya.
BMT  dapat  mewakilkan  pembelian  barang  tersebut  pada  bagian  pembiayaan dengan  cara  memberikan  akad wakalah jika  bagian  pembiayaan  tidak  memeiliki  stok barang,  setelah  secara  prinsip  barang  menjadi  milik  BMT  maka  baru  dilaksanakan  akad jual  beli Murabahah .    Dan    harga  jual  ditentkan  didepan  pada  awal  perjanjian  dan  tidak boleh  berubah  selama  jangka  waktu  pembayaran  angsuran  termasuk  jika  dilakukan perpanjangan waktu. BMT dapat meminta uang muka ( Urbun ) jika diperlukan, uang muka merupakan  pengurang  dari  kewajiban  anggota  koperasi.  Besar  uang  muka  relatif berdasarkan kesepakatan bersama oleh pihak BMT dan nasabah.
Dalam  mengajukan  permohonan  pembiayaan  dituangkan  dalam  suatu  proposal. Kemudian  dilampiri  dengan  berkas-berkas  yang  ditentukan.  Pengajuan  pembiayaan biasanya  berupa  wawancara  oleh  pihak  pemohon  dengan  pengelola  BMT  khususnya bagian pembiayaan. Pengajuan dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan,
lalu  penyelidikan  kepada  pemohon  dengan  melakukan  pemeriksaan  kelapangan  untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha, karakter pemohon dan checking kebenaran data yang  disampaikan  serta  meninjau  berbagai  obyek  baik  dari  usaha  yang  dijalankan  atau jaminan. Karena untuk menjaga keamanan dan  hal-hal yang tidak di ingin di dalam proses transaksi harus ada barang jaminan yang berupa sertifikat atau BPKB dan barang jaminan lainnya  sesuai  kebutuhan  masing-masing.  Jangka  waktu  yang  diberikan  oleh  pihak  BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota maksimal 3 tahun atau 36 bulan.
Selain  itu  juga  terdapat  pemaparan  oleh  nasabah  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Jember  Kota  sebagai  alasan  atau  penguat  mengenai  kualitas  pelayanan  pembiayaan murabahah karena  kualitas  pelayanan  merupakan  tingkat  baik  buruknya  usaha  untuk melayani  semua  kebutuhan  setiap  nasabah  yang  menunjukkan  loyalitasnya  kepada nasabah.    Nasabah    melakukan  transaksi  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota karena  pembiayaan murabahah ini  sudah  banyak  dikenal  di  kalangan  nasabah  mana  saja sistem  angsurannya  yang  mudah  juga  aman  dan  banyak  diminati.  Di  dalam  suatu pembiayaan tentunya ada berbagai dasar hukum serta rukun dan syaratnya.
Dalam hal ini pelaksanaan akad murabahah telah memenuhi rukun dan syarat dari prinsip murabahah, karena hal  tersebut  akan menentukan sah  atau tidaknya  akad. Seperti yang  sudah  diketahui,  rukun  adalah  unsur  yang  mutlak  harus  ada  dalam  suatu  hal  atau tindakan. Dalam akad murabahah rukun yang harus dipenuhi adalah orang yang menjual, ada orang  yang membeli, ada barang  yang diakadkan atau obyek akad dan adanya sighat (ijab dan qobul ). Dalam akad murabahah pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota telah memenuhi semua rukun tersebut. Begitu juga dengan syarat-syarat juga telah  terpenuhi  dalam  akad murabahah pada  pembiayaan  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Jember Kota.
2. Implementasi pembiayaan murabahah dilihat dari perspektif ekonomi islam.
Agama islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi  umat  manusia  dalam  melakukan  aktivitasnya  di  dunia  termasuk  dalam  bidang perekonomian.  Semua  ketentuan  diarahkan  guna  agar  setiap  individu  dalam  melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist.
Dengan berpegangan pada aturan-aturan islam manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan didasarkan pada falah (kesejahteraan). Dalam
islam,  peningkatan  spiritual  adalah  suatu  unsure  penting  dari  kesejahteraan  manusia  dan usaha  apapun  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  bertentangan  dengannya  akan berakhir dengan kegagalan.
Dalam  setiap  ekonominya,  manusia  baik  secara  individu  maupun  kelompok  harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Kesejahteraan dalam islam tersebut tidak hanya menyangkut  kehidupan  dunia  (materi),  akan  tetapi  menyangkut  juga  kehidupan  akhirat yang antara keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.
Sistem  keuangan  dan  perbankan  islam  merupakan  bagian  dari  konsep  yang  lebih luas tentang ekonomi islam, dimana tujuannya, sebagaimana dianjurkan, oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika islam kedalam lingkungan ekonomi. Karena dasar  etika  inilah,  maka  keuangan  dan  perbankan  islam  bagi  kebanyakan  muslim  adalah bukan  sekedar  sistem  transaksi  komersial.  Persepsi  islam  dalam  transaksi finansial itu dipandang  oleh  banyak  kalangan  muslim  sebagai  kewajiban  agama  dalam  bersungguh- sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh islam.
Oleh  karena  itu,  produk-produk  pendanaan  dan  pembiayaan  pada  lembaga keuangan  syariah  harus  menghindari  unsur-unsur  yang  dilarang  oleh  islam.  Seperti  pada BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota  dalam  salah  satu  produk  pembiayaan  yaitu dengan  menggunakan  prinsip  jual  beli  ( Murabahah )  dalam  praktiknya  sudah  sesuai menurut syariah.
Dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah , pada awalnya bagian  marketing pembiayaan  atau account  officer menganalisa  kebutuhan  calon  nasabah  pembiayaan.  Hal yang  perlu  diketahui  adalah  barang  apa  saja  yang  dibutuhkan  dan  tujuan  penggunaan pembiayaan  tersebut.  Sebagai  lembaga  keuangan  yang  berbasis  pada  syariah  islam  maka syarat  halal  dalam  tujuan  penggunaan  pembiayaan  mutlak  diperlukan.  Analisis  dilakukan di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota.  Terhadap  penggunaan  pembiayaan  yang diberikan hanya untuk usaha atau kebutuhan yang halal yang bersifat produktif.
Menurut  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Bapak  Fauzan  selaku  pimpinan  BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dilihat dari perspektif ekonomi islam yaitu pembiayaan saling menguntungkan  yang  dilakukan  oleh shahibul  al  maal dengan  pihak  yang  membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjualan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual
terdapat  nilai  lebih  yang  merupakan  keuntungan  atau  laba shahibul  al  maal dan pengembaliannya  dilakukan  secara  tunai  atau  angsur.  Keuntungan  atau  laba  disini  tidak mengarah pada riba melainkan bagi hasil yang menguntungkan kedua belah pihak melalui kesepakatan bersama.
Dalam  praktiknya  pembiayaan murabahah sering  dilakukan  atau  diterapkan  di BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota  maupun  lembaga  keuangan  syariah  lainnya. Dengan  adanya  produk  tersebut  ( murabahah ),  banyak  nasabah  mengalami  kemudahan dalam meminjam modal di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Semua itu dilakukan untuk  membantu  nasabah  yang  kekurangan  modal  dan  membantunya  dalam  memajukan usahanya. Baik usaha persawahan, di pasar maupun pembiayaan untuk dikonsumsi sendiri.
Pembiayaan  murabahah  sendiri  juga  dapat  menjauhkan  kita  dari  praktik  riba  yang dilakukan  oleh  rentenir-rentenir  dan  kita  dapat  membantu  masyarakat  terhindar  dari rentenir-rentenir  tersebut  menuju  usaha  yang  syariah  sesuai  dengan  kaidah  Al-Quran  dan Al-Hadist.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka disini implementasi pembiayaan murabahah di lihat  dari  perspektif  ekonomi  islam  yaitu  pembiayaan  yang  saling  menguntungkan  antara pihak  nasabah  dengan  pihak  BMT  yang  menggunakan  pembiayaan  murabahah. Pembiayaan murabahah sangat  mudah  ditemui  di  berbagai  Lembaga  keuangan  syariah maupun di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
Dengan  adanya  pembiayaan  tersebut,  banyak  sekali  warga  atau  masyarakat  yang merasajab  hasilnya,  dengan  adanya  pembiayaan murabahah banyak  warga  masyarakat yang  terbantu  dalam  memajukan  usahanya  yaitu  dengan  melakukan  pembiayaan  di  BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Dengan mekanisme pembiayaan yang sangat mudah dan sangat simple menjadikan mereka mudah dalam meminjam modal untuk usaha.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Implementasi  Pembiayaan Murabahah di Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Penerapan  Akad Murabahah pada  pembiayaan  jual  beli  di Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota  pada  intinya  sudah  sesuai  dengan  kaidah-kaidah
yang  berlaku.  Pembiayaan murabahah di  BMT  ini  juga  sudah  memenuhi  rukun-rukun  serta syarat  yang  berlaku  dalam  akad murabahah .  Hal  ini  terbukti  juga  bahwa  pembiayaan murabahah dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku  antara  nasabah  dan  pihak  BMT.  Dalam  hal  ini  pembayaran  pembiayaan murabahah menggunakan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan murabahah yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
Sedangkan  implementasi pembiayaan Murabahah dilihat dari perspektif ekonomi islam. yaitu pembiayaan yang saling menguntungkan antara pihak nasabah dengan pihak BMT yang menggunakan  pembiayaan murabahah .  Pembiayaan murabahah sangat  mudah  ditemui  di berbagai  Lembaga  Keuangan  Syariah  maupun  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota. Dalam  mekanisme  pengambilan  keputusan  dalam  menyetujui  suatu  pembiayaan  telah  sesuai dengan syariah dengan adanya ketentuan pada jenis pembiayaan untuk usaha yang halal saja. Dalam  perjanjian  akad murabahah pada  pembiayaan  jual  beli  di Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)  UGT  Sidogiri  Capem  Jember  Kota  tentang  tujuan  dan  maksud  pokok  mengadakan akad  sebagai  rukun  dan  syarat  akad  murabahah  dalam  pelaksanaanya  sudah  terbebas  atau tidak terdapat unsur riba.

## F. Daftar Pustaka
Ascarya. 2008. Akad & produk Bank Syariah . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Antonio,  Muhammad  Syafii.  2001. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek ,  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Bungin,  Burhan.  2015. Metodologi  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi ,  (Jakarta:  Prenadamedia Group).
El  Rahman,  A.  I.  (2019).  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Dalam  Prinsip  Ekonomi  Syari ’ ah. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 44-59.
Faisol, N. R. (2021). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Maslahah Lil Ummah Al-Mubarok Dalam  Mengembangkan  Produktivitas  Umkm  Di  Masa  Pandemi  Virus  Corona  Tahun 2020. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 144-154.
Ilmi  SM,  Makhalul. Teori  dan  praktek  mikro  keuangan  syariah  :  beberapa  permasalahan  dan alternatif solusi. Yogyakarta: UII Press.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah , Jakarta: Kencana.
Karim, Adriawan A. 2010. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
Kasmir . 2012. Manajemen Perbankan , Jakarta: Rajawali Pers.
Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
Ningrum,  N.  K.,  &  Wulandari,  L.  (2022).  Determinan  Fraud  Triangle  Terhadap  Financial
Statement  Fraud  Pada  Perusahaan  Lq45  Yang  List  Di  Bursa  Efek  Indonesia  2018- 2020. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 13(01), 17-22.
Prabowo,  Bagya  Agung.  2009. “ Konsep  Akad  Murabahah  pada  Perbankan  Syariah  (Analisa Kritis  Terhadap  Aplikasi  Konsep  Akad  Murabahah  Di  Indonesia  dan  Malaysia) ,  (UII: Yogyakarta: 2009), Vol. 16 No. 1, Januari 2009.
Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil , (Yogyakarta: UII pers). Riyanto, Nur M. 2011. Dasar-dasar Ekonomi Islam , Solo: PT Era Adi Citra Intermedia.
Sholihin,  M.  R.,  &  Mun ’ im,  A.  (2019).  Analisis  Penerapan  dan  Sistem  Bagi  Hasil  Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. Jurnal Ilmu Manajemen Advantage, 3(1), 48-57.
Sholikhah,  V.  (2022).  Implementasi  Strategi  Pengembangan  Koperasi  Pesantren  Sebagai  Pusat Ekonomi  Mandiri  di  Pesantren  Al-Qodiri  Jember. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam (JEBI), 2(2), 104-113.
Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta: Ekonisasi).
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, Bandung: Alfabeta. Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum ,  Jakarta: Grasindo.
Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah , Yogyakarta:  UII Press.
Zulkifli , Sunarto. 2003. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah . Jakarta: Zukrul Hakim. http://bmtugtsidogiri.co.id.