Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
Volume, 3, Issue 2, Maret 2019

## IMPLEMENTATION OF INVESTIGATION ON NARCOTICS ABUSE CHILDREN THAT ARE DONE BY THE DRUG OF WEST SUMATERA POLDA

## PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH DITRESKRIM NARKOBA POLDA SUMATERA BARAT

## Ade Arga Wahyudi
Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Email: adeargawahyudi@gmail.com

## ABSTRACT
Crime  involving  many  children  as  perpetrators  and  victims  happening  around  us. One  that  often  happens  now  are  narcotics  abusers.  Children  have  the  nature  and circumstances  psychological  which  is  still  not  stable  and  requires  supervision  of  actions that  can  substantially  harm  development  mental  and  physical  child.  Examination  of children is done at separate parts separate from adult parts. However children's rights are often  not  protected  at  every  level  examination,  starting  from  the  investigation  process  to the  process  in  court.  The  police  are  the  frontline  of  the  criminal  case  screening  process carry out the investigation process and investigation of the perpetrators criminal narcotics in this case is the first institution in the system criminal justice.

## Keywords: child, investigation

## ABSTRAK
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  maupun  korbannya  adalah  anak  banyak terjadi  di  sekitar  kita.Salah  satu  yang  sering  terjadi  sekarang  ini  adalah  penyalahguna narkotika.Anak  memiliki  sifat  dan  keadaan  psikologis  yang  masih  belum  stabil  dan memerlukan  pengawasan  terhadap  tindakan-tindakan  yang  pada  hakekatnya  dapat merugikan  perkembangan  mental  maupun  jasmani  anak.Pemeriksaan  terhadap  anak dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Akan tetapi hak-hak anak  seringkali  tidak  dilindung  di  dalam  proses  peradilan  pidana,  mulai  dari  proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai garda terdepan proses penyaringan perkara  pidana  yang  melaksanakan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  orang  yang melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana.
Kata kunci : anak, penyidikan

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  harapan  bangsa  dan  negara,  sehingga  pada  kehidupan  di  beberapa tahun  lagi  anak  menjadi  tumpuan  kesejahteraan  bangsa  dan  negara.  Sebagai  generasi penerus,  anak  tidak  akan  mampu  menjadi  sosok  yang  hebat  tanpa  adanya  bantuan,  hal tersebut  dikarenakan  kondisi  seorang  anak  yang  masih  labil  dalam  fisik, mental, maupun psikologis.  Anak  sebagai  generasi  penerus  memerlukan  binaan  dengan  baik  dan perlindungan  dari  hak-haknya.Pembinaan  dan  perlindungan  tersebut  menjadi  tanggung jawab dari kita bersama (Arif Gosita, 1984:3).
Perlindungan terhadap anak menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa yakni bagaimana peran  bangsa  tersebut  dalam  mendidik  serta  menjaga  generasi  penerusnya.Upaya-upaya perlindungan anak sebaiknya dimulai sedari anak masih kecil supaya anak dapat memberi sumbangsih  yang  maksimal  dalam  kemajuan  bangsa  dan  negara.  Maka  sangat  diperlukan pembinaan  secara  terus-menerus  terhadap  anak  agar  anak  yang  kelak  akan  menjadi tumpuan negara mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dengan baik.
Dewasa  ini  berbagai  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  maupun  anak yang  menjadi  korban  sangat  banyak  terjadi  di  sekitar  kita.Hal  ini  disebabkan  oleh perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung sehingga banhyak ditemui anak- anak  yang  berperilaku  selayaknya  orang  dewasa  dan  salah  satu  yang  sering  terjadi sekarang  ini  adalah  penyalahguna  narkotika.Narkotika  tidak  saja  diedarkan  di  daerah perkotaan  namun  saat  ini  seiring  dengan  perkembangan  zaman  narkotika  juga  sudah sampai  ke  pedesaan.Pengguna  narkotika  berasal  dari  berbagai  kalangan  yakni  mulai  dari pelajar,  mahasiswa,  wiraswasta,  pejabat,  anak  jalanan  dan  sebagainya.Penyebaran narkotika  sudah  sulit  di  kendalikan  karena  pada  umumnya  anak  dengan  perkembangan teknologi  seperti  sekarang  ini  dapat  mencari  tau  tentang  narkotika  dan  mendorong  untuk mencobanya.  Proses  peradilan  terhadap  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika setidaknya  ada  dua  Peraturan  Perundang-undangan  yakni  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  anak  sebagai  pelaku  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah orang yang telah berusia 12 tahun dan belum 18 tahun..
Narkotika  adalah  zat  yang  dapat  mempengaruhi  kesadaran,  menghilangkan  rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  narkotika  digolongkan  kedalam  3  golongan.  Narkotika  sebenarnya  zat  yang diperlukan dalam dunia medis dalam terapi ataupun pembiusan namun penyalahgunaannyalah  yang  dapat  dipidana.Sementara  pecandu  narkotika  adalah  orang yang menggunakan/menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada narkotika baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  memberikan  keistimewaan  kepada  penyalahgunaan  narkotika  dalam  hukum  pidana dengan  dapat  dijatuhkan  sanksi  pidana  berupa  rehabilitasi,  peraturan  mengenai menjatuhkan  sanksi  rehabilitasi  ini  tidak  pernah  diatur  sebelumnya  dalam  peraturan perundang-undangan yang terkait.
Pengguna  serta  pecandu  narkoba  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  yang dilakukannya  sendiri.  Dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana,  maka  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Perlakuan hukum  pada  anak  dalam  perkara  penyalahgunaan  narkotika  sudah  selayaknya mendapatkan  perlakuan  khusus  dari  aparat  penegak  hukum  dalam  memproses  dan memutuskan keputusan yang diambil.
Seperti  yang  kita  ketahui  anak  memiliki  sifat  dan  keadaan  psikologis  yang  masih belum  stabil  dan  memerlukan  pengawasan  terhadap  tindakan-tindakan  yang  pada hakekatnya  dapat  merugikan  perkembangan  mental  maupun  jasmani  anak.Hal  ini direalisasikan  dengan  mulai  pada  perlakuan  khusus  pada  saat  penahanan,  yaitu  menahan anak  terpisah  dengan  orang  dewasa.Pemeriksaan  dilakukan  di  bagian  tersendiri  yang terpisah dari bagian orang dewasa (Monang Siahaan, 2017:10).
Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi pada disetiap proses  pemeriksaan,  mulai  dari  proses  penyidikan  hingga  proses  di  pengadilan.  Polisi sebagai  gerbang  terdepan  proses  penyaringan  perkara  pidana  yang  melaksanakan  proses penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana.
Aparat penyidik seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada  umumnya  dan  hukum  pidana  anak  khususnya,  polisi  melakukan  penyelidikan  dan
penyidikan  dalam  rangka  mengumpulkan  alat  bukti  guna  melanjutkan  ke  tahap selanjutnya.Melihat  kenyataan  inilah  fungsi  dan  peran  kepolisian  dalam  kedudukannya sebagai  aparat  yang  berwenang  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  dituntut  untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui lebih  lanjut tentang penyidikan terhadap anak penyalahguna narkotika, sehingga  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  membahas  dengan  permasalah  pokok Bagaimana  pelaksanaan  penyidikan  terhadap  anak  penyalahguna  narkotika  dan  Apakah kendala  yang  dihadapi  penyidik  dalam  proses  penyidikan  terhadap      anak  penyalahguna narkotika

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan  data  primer.  Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika
Penyidikan  merupakan  tahapan  yang  memegang  peran  penting  dalam  sistem peradilan  pidana  karena  dalam  penyidikanlah  dilakukan  pemeriksaan  yang  menyeluruh dari  pemeriksaan  terhadap  saksi-saksi,  mengumpulkan  bukti  sebelum  dilimpahkan  ke kejaksaan  dan  kejaksaan  melimpahkan  ke  pengadilan  untuk  diperiksa  di  Persidangan. Penyidik  anak  di  Ditres  Narkoba  Polda  Sumatera  Barat  adalah  IPTU  Marthadius,  S.H sebagai  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (Kanit  PPA),  beserta  anggota BRIGADIR Nofri Fendi dan BRIPTU Dirga Prima Putra.
Adapun syarat-syarat sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut :
a) Memiliki pengalaman dalam penyidikan
b) Mempunyai minat, dedikasi, perhatian, serta memahami masalah anak
c) Sudah melakuan pelatihan teknis mengenai peradilan anak
Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak sehingga menghindari  labelisasi  atau  stigmatisasi  terhadap  anakserta  dapat  memberikan perlindungan  hukum  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  atau  disebut  dengan ABH.Upaya  perlindungan  kepada  anak  yang  melakukan  tindak  pidanamerupakan  bagian hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara dan pemerintah. Karena walaupun anak telah  melakukan  tindak  pidana  pada  hakekatnya  anak  tidak  boleh  diperlakukan  sama dengan orang dewasa. Anak memiliki hak-hak khusus dalam pelaksanaan penyidikan guna menjaga psikologis dan masa depannya yang masih panjang.
Dalam  penyidikan  anak  penyalahguna  narkotika  dapat  dibedakan  antara  anak sebagai  pengedar  narkotika  dan  pengguna  narkotika.Orang  yang  melakukan  menyalurkan ataupun menyerakan narkotika baik untuk perdagangan maupun bukan untuk perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan medis dan perkembangan teknologi disebut sebagai  pengguna  narkoba  sedangkan  yang  disebut  dengan  pengguna  narkotika  adalah orang pecandu narkotika dan oraang yang menyakahgunakan narkotika.
Seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial”.  Rehabilitasi  menurut  kamus  Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan Karena keadaan yang dahulu (W.J.S Poerwadarminto,: 811).  Dalam  hal  pecandu  narkotika,  rehabilitasi  berarti  pengembalian  kondisi  kesehatan dan  psikologis  ataupun  sosial,  dengan  berbagai  metode  dan  cara  tertentu.  Menurut Lambertus  Somar  MSc,  rehabilitasi  proses  memulihkan  kesehatan  semulan  sipemakai, melainkan  menyehatkan  seseorang  secara  utuh  dan  menyeluruh  (Somar  Lambertus , 2001:19).  Dalam  hal  sebagai  penyalahguna  narkotika  terhadap  anak,  rehabilitasi merupakan salah satu cara agar anak bisa terlepas dari jeratan narkotika hal ini juga sejalan dengan  Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang  menyatakan  hakim  yang memeriksa  perkara  pecandu  narkotika  dapat  memutus  dan  memerintah  terdakwa  untuk menjalani rehabilitasi dan masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa hukuman.
Dalam proses perkara yang tersangkanya adalah  anak, juga terdapat penangkapan. Penangkapan terhadap perkara  yang dilakukan oleh anak hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang memiliki ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun dan harus memiliki dasar
surat  perintah  penahanan,  penahanan  terhadap  anak  sedapat  mungkin  tidak  dilakukan karena dalam sistem peradilan pidana anak tujuannya adalah bukan pemidanaan terhadap anak  melainkan  adalah  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  dipandang  masih  memiliki masa depan yang cerah.penahanan juga dapat dilakukan dalam proses penyidikan terhadap perkara anak namun perbedaannya adalah masa penahanan orang dewasa adalah dua puluh hari dan dapat diperpanjang 40 hari sedangkan dalam perkara yang pelakunya anak masa penahanannya  adalah  tujuh  hari  dan  dapat  diminta  perpanjangan  penahanan  kepada penuntut umum selama delapan hari sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 Undang-undang sistem  peradilan  pidana  anak.Penahanan  terhadap  anak  harus  terpisah  dari  penahanan terhadap orang dewasa dan aparat penegak hukum harus memperhatikan kebutuhan rohani, jasmani maupun sosial anak yang dalam masa penahanan.
Pada mengambil keputusan dalam perkara anak hakim memiliki pertimbangan yang berbeda  karena  pendekatan  yang  digunakan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah keadilan restorative bukan keadilan retributif serta tujuan utama dari peradilan pidana anak bukanlah penghukuman melainkan kepentingan terbaik dan perlindungan anak.

## Kendala  dalam  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Narkotika  yang  Dilakukan Oleh Anak
Penyidikan  terhadap  perkara  yang  melibatkan  anak  seharusnya  dilakukan  oleh penyidik  khusus  yang  telah  mengenyam  pendidikan  khusus  penyidikan  terhadap  anak, akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  khususnya  penyalahguna  narkotika  sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti lingkungan pergaulan, sekolah/pendidikan karena  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  biasanya  terkontaminasi  dengan  apa  yang dilihat  sehingga  muncul  keinginan  untuk  mengikuti  apa  yang  dilihat  dan  berada  dekat dilingkungan.
Khususnya  pada  anak  yang  melakukan  perbuatan  pidana  penyalahgunaan narkotika,  faktor  lain  yang  membuat  anak  melakukan  perbuatan  penyalahguna  narkotika adalah karena mudahnya mendapatkan narkotika tersebut. Saat ini narkotika seolah-olah di
perdagangkan  dimana-mana  dengan  harga  yang  terjangkau  oleh  anak.Dengan mengumpulkan  uang  yang  didapatkan  dari  orang  tua  sehari-hari  mereka  sudah  bisa memperoleh  narkotika  yang  mereka  inginkan.Tentu  saja  ini  tidak  membutuhkan pengawasan dari keluarga terutama orang tua.
Seperti yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat, angka anak yang melakukan perbuatan  kebanyakan  adalah  tindak  pidana  penyalahguna  narkotika.  Penyalahguna narkotika yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 13 dari semua provinsi  di  Indonesia  dengan  kategori  umur  yang  melakukan  adalah  dari  sepuluh  (10) tahun  hingga  lima  puluh  sembilan  (59)  tahun 1 .  Namun  pihak  penyidik  di  wilayah  hukum Sumatera Barat masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ini yaitu :
A. Kendala Internal
a) Belum adanya ruang fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak
Anak  yang  sedang  terlibat  dalam  sebuah  tindak  pidana  perlu  dilakukan perlindungan  hukum  terhadapnya.Contohnya  saja  identitas  anak  tersebut  harus diharasiakan, tetapi pada kenyataan nya ruang penyidikan anak dengan penyidikan tahanan dewasa disamakan saja.Tentu saja ini menjadi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan  penyidikan  terhadap  anak.Seharusnya  anak  diberi  ruang  khusus  dalam pelaksanaan penyidikannya guna tercapainya perlindungan hukum terhadapnya.
b) Penyidik yang tidak memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak
Tentu  saja  ini  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  penyidikan  anak.Sebaiknya seorang  penyidik  anak  harus  memiliki  sertifikasi  sebagai  penyidik  anak  agar  memahami hak-hak asasi anak yang harus diperoleh ketika seorang anak sebagai pelaku tindak pidana dan  perbuatannya  mengharuskan  dilakukannya  penahanan.dan  penyidik  dapat melaksanakan  penyidikan  terhadap  anak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 2
B. Kendala Eksternal
a) Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dalam penyidikan
1 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Brigadir  Nofri  Fendi  sebagai  penyidik  Ditres  Narkoba  Polda Sumbar, pada Tanggal 05 Maret 2019 di Ditres Narkoba Polda Sumbar
2 Hasil  Wawancara  penulis  dengan  Brigadir  Nofri  Fendi  sebagai  penyidik  Ditres  Narkoba  Polda Sumbar, pada Tanggal 05 Maret 2019 di Ditres Narkoba Polda Sumbar
Proses  penyidikan  tindak  pidana  anak  harus  melibatkan  pihak  Bapas  (balai pemasyarakatan)  dan  pihak  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Tetapi  pada  kenyataannya seringkali penyidikan dilakukan tanpa kehadiran dari pihak bapas dan pihak pembimbing kemasyarakatan.Penyidikan  hanya  dilakukan  oleh  penyidik  dari  pihak  kepolisian.  Ini dikarenakan kurangnya anggota dari bapas sehingga tidak b isa mendampingi anak dalam proses  penyidikan.  Seharusnya  bapas  dan  pihak  lembaga  kemasyarakatan  menambah anggota agar bisa menjalani tugas seperti yang sudah diatur.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh anak dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan.penyidikandilakukan dengan mengupayakan  waktu  sesingkat-singkatnya,  menggunakan  bahasa  yang  jelas  dan  dapat dimengerti  oleh  tersangka  serta  sikap  penyidik  harus  menunjukkan  keramahan  sehingga tidak menimbulkan rasa takut dari tersangka agar tersangka dapat memberikan keterangan dengan baik.
Kendala  yang  dihadapi  penyidik  dalam  pelaksanaan  penyidikanpenyalahgunaan narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  adalah  kendala  internal  yaitu,    belum  adanya  ruang fasilitas  khusus  dalam  pelaksanaan  penyidikan  terhadap  anak,    kendala  lainnya  adalah penyidik yang melaksanakan penyidikan terhadap anak belum memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak. Kendala eksternal yaitu, kurangnya koordinasi antara pihak yang berperan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
BukuTeks:
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak [Kumpulan Karangan], Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 1984
H.M.A. KAffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum , IKIP Malang, Malang, 1997
Juliana  Lisa  FR  dan  Nengah  Sutrisna  W, Narkoba  dan  Gangguan  Jiwa ,  Nuha  Medika, Yogyakarta, 2013
Lydia  Harlina  Martono  dan  Satya  Joewana ,  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyalahguna Narkoba , PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2011
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  dan  Permasalahan  KUHAP,  Penyelidikan,  Penyidikan, dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2000
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak , Bandung, Refika Aditama, 2008
Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana , PT. Grasindo, Jakarta,
2017
R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta,  2016
, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2016
R.Soesilo  dan  M.KArjadi, Kriminalistik  (Ilmu  Penyidikan  Kejahatan), Politeia,  Bogor, 1989
Soedjono  D., Segi  Hukum  Tentang  Narkotika  di  Indonesia ,  Karya  Nusantara,  Bandung, 1977
Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
Somar Lambertus , Rehabilitasi Pecandu Narkoba , Grasindo, Jakarta, 2001
W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1985
Wison  Nadack, Korban  Ganja  dan  Masalah  Narkotika ,  Indonesia  Publishing  House, Bandung, 1983 .

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang  Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  jo Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  Sebagai  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana