## MEDIA MASSA DAN TAHUN POLITIK

## Riki Arswendi 

## Abstract
This article discusses the contribution of the mass media amid the current tide of the political year that has taken place in recent months. The media has a role in infiltrating all  political  events.  Therefore,  it  is  expected  the  mass  media  can  be  neutral  and balanced  in  carrying  out  the  function  of  coverage  and  reporting.  However,  this  is difficult to achieve because the mass media is owned by certain politicians or political parties.  The  implication  is  that  there  is  discrimination  coverage  and  reporting  of  the media. A number of political parties are very familiar in the eyes of the public, because they often appear on mass media, otherwise political parties that are not affiliated with the  mass  media  are  marginalized  in  the  public  sphere.  This  is  a  small  record  of  the existence of mass media in the era of democracy and political liberalization.
Keywords: mass media, political year, democracy.

## Abstrak
Artikel ini mendiskusi kontribusi media massa di tengah gelombang arus tahun politik yang  sedang  terjadi  dalam  beberapa  bulan  terakhir.  Media  memiliki  peran  dalam menginfokan semua peristiwa politik. Karena itu, diharapkan media massa bisa netral dan berimbang dalam menjalankan fungsi peliputan dan pemberitaan. Namun, hal ini sulit  dicapai  karena  media  massa  dimiliki  oleh  politisi  atau  partai  politik  tertentu. Implikasinya  adalah  terjadi  diskriminasi  peliputan  dan  memberitaan  yang  dilakukan media  tersebut.  Sejumlah  partai  politik  sangat  familiar  di  mata  masyarakat,  karena seringnya menghiasi layar kaca, sebaliknya partai politik yang tidak berafiliasi dengan media  massa  termarginalkan  di  ruang  publik.  Inilah  catatan  kecil  eksistensi  media massa dalam era demokrasi dan liberalisasi politik.
Kata kunci: media massa, tahun politik dan demokrasi .
 Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta

## PENGANTAR
Tahun 2017 merupakan  tahun media massa. Media massa banyak memberikan informasi  mengenai  peristiwa  politik  yang  terjadi  secara  universal.  Media  massa mengurai peristiwa politik yang bertebaran secara luas, mengglobal, dan rinci. Peristiwa politik  yang  banyak  menyita  perhatian  berkisar  persoalan  pertikaian  antar-elit  politik, soal  perebutan  kekuasaan  melalui  pilkada  langsung,  politisasi  SARA  dalam  pilkada, sorotan  media  terhadap  elit  korupsi,  drama  Setya  Novanto  yang  disiarkan  secara ekslusif oleh sejumlah  stasiun  televisi, hingga  kebijakan kontroversial  Donald Trump terhadap  ibu  kota  Jerusalem  hadir  di  penghujung  tahun  2017.  Semua  informasi  dan peristiwa politik tersebut:  hanya mengajarkan kepada masyarakat  mengenai  kebesaran kaum elit politik [Leirissa, 1994;5]  dalam panggung politik. Tidak hanya itu, panggung politik  pun  menjadi  arena  pertarungan  kuasa  para  orang  besar.  Sementara  rakyat  dan orang kecil termarginal dalam panggung politik. Karena itu, sejarah politik tahun 2017 hanya  berkisah  tentang  peran,  pengaruh,  kehidupan,  dan  pergulatan  hidup  para pembesar negeri ini.
Politik  pencitraan  selalu  dominan  ditampilkan  para  elit  politik.  Debat  dan diskusi publik diberbagai forum tampil begitu rupa dan menawan. Suara keberpihakan dan  pembelaan  rakyat  berhamburan  melalui  kampanye  yang  disiarkan  media  massa. Janji politik ditulis dalam baliho, spanduk, website , hingga media sosial secara massif. Diantara  janji  politik  itu,  para  kandidat  kepala  daerah  beserta  tim  suksesnya menyelipkan  pula  berita  kebohongan,  dan  politisasi  perbedaan  demi  memperoleh simpati  dan  dukungan  politik  masyarakat  [Haboddin,  2015;4].  Tidak  berhenti  dalam kampanye  politik.  Bahkan,  ketika  kepala  daerah  sedang  dilantik  dan  diambil sumpahnyapun politisasi perbedaan masih dikumandangkan dalam bahasa: pribumi dan non-pribumi  kembali  menguat  dalam  wacana  politik  di  DKI  Jakarta  [Hermansyah, 2017]. Semua ini direkam oleh mata kamera, jurus tulis, dan pewarta media massa.

## MEMBACA WARNA WARNI POLITIK 2017
Membaca  pemberitaan  media  massa  di  sepanjang  tahun  politik  2017 mengisahkan banyak hal yang patut dicermati secara kritis dan analitik. Pertama , media massa  sangat  agresif  dalam  memberitakan  persoalan  korupsi  yang  masih  menjadi tantangan  berat  dalam  pemerintahan  Jokowi-Kalla.  Meskipun  Jokowi  berulangkali
Riki Arswendi , Media Massa dan Tahun Politik
mengingatkan  agar  semua  jajaran  pemerintahan  tidak  melakukan  korupsi.  Namun, faktanya  korupsi  jalan  terus.  Lembaga  trias  politika,  kepolisian,  tentara,  hingga pengusaha  terlilit  dalam  pusaran  korupsi.  Maraknya  persoalan  korupsi  menjadikan lembaga  trias  politika,  tentara,  dan  kepolisian  tidak  dipercaya  oleh  masyarakat. Mengapa? Karena seluruh pikiran dan kegiatannya dipusatkan untuk menabrak hukum dan aturan demi pengumpulan uang dan harta tanpa batas [Rais, 2008;179]. Tidak hanya itu,  tahun  2017  merupakan  prestasi  bagi  KPK  karena  berhasil  memenjarakan  Ketua DPR, Setya Novanto. Politisi kawakan dari golkar, yang pernah lolos dari kasus: Papa Minta  Saham;  memenangkan  peradilan  pertama  ,pada  akhirnya  takluk  juga. Tertangkapnya Novanto bukan saja menambah daftar politisi korup, tetapi juga merusak citra lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana diungkap dalam Jajak Pendapat Kompas [27/11/2017] dalam tabel 1.
Tabel 1 Citra DPR 2015-2017 Bulan dan tahun Baik Buruk Tidak tahu Januari 2015 50,5 48,7 0,8 April 2015 43,5 52,3 4,2 Oktober 2015 49,5 47,6 2,9 April 2016 42,3 51,4 6,3 Oktober 2016 44,7 49,3 6,1 April 2017 36,2 57,8 6,0 Oktober 2017 42,1 52,3 5,6
Bila disimak pada tabel 1 ada dua poin penting yang bisa simpulkan. Pertama , hanya bulan Januari 2015 citra DPR membaik karena di atas nilai 50 persen, selebihnya kurang  baik.  Bahkan,  pada  bulan  April  2017  citra  baik  DPR  hanya  mencapai  36,2 persen.  Angka  ini  merupakan  terendah  penilain  masyarakat  kepada  lembaga  DPR. Kedua , penilaian berbeda terjadi pada bulan April 2017. Karena itu, bulan April 2017 merupakan  angka  tertinggi  penilai  buruk  masyarakat  terhadap  DPR.  57,8  persen masyarakat  menilai  buruk.  Sedangkan  pada  bulan  Oktober  2017  lembaga  DPR  masih dianggap buruk. Implikasinya sudah bisa dibayangkan, yakni penilaian negatif terhadap lembaga ini. Sebagaimana ditulis Sindhunata , [2000;3]:
Lembaga DPR kita dihuni oleh figur-figur politikus yang kurang berbakat dan ternyata  kemampuannya  sungguh  terbatas,  sehingga  orang  ragu,  apakah mereka akan mampu menyelesaikan soal-soal masyarakat yang demikian gawat.

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Politikus-polikus  memiliki  keterbatasan  kemampuan.  Karena  itu  mereka menjalankan politik sebagai oportunisme belaka. Pikirnya, dengan memainkan kompromi,  mereka  bisa  mempertahankan  kekuasaannya.  Padahal  dalam demokrasi,  hanya  figur-figur  yang  kompoten  menyelesaikan  soal-soal masyarakatlah yang dapat mempertahankan kekuasaannya secara sah.
Analisis  yang  tajam,  kritis,  dan  tentu  saja  memojokkan  posisi  dan  eksistensi anggota DPR sebagai lembaga terhormat. Anggota DPR yang tidak bisa bekerja, tidak layak  untuk  dipilih  kembali  sebagai  pejabat  publik.  Perkara  kompotensi,  meritrokrasi, keberpiahakan kepada massa pemilih merupakan modal politik, dan kelayakan polikus untuk mempertahankan kekuasaan dalam lembaga politik modern.
Kedua ,  media  massa  memberitakan  sebanyak  23  partai  politik  yang mendaftarkan diri sebagai kontestan pada pemilu 2019. Dari 23 partai politik tersebut, sebanyak 14 partai politik yang menjalani pemeriksaan administrasi dan 9 partai politik yang sedang diteliti adminsitrasinya pasca putusan Bawaslu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.

## Tabel 2. Partai politik yang jalani pemeriksaaan administrasi
No  Nama partai politik
1 Partai Amanat Nasional
2 Partai Berkarya
3 Parati Demokrasi Indonesia Perjuangan
4 Partai Demokrat
5 Partai Gerakan Indonesia Raya
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7 Partai Golkar
8 Partai Hati Nurani Rakyat
9 Partai Keadilan Sejahtera
10  Partai Kebangkitan Bangsa
11  Partai Persatuan pembangunan 12  Partai Nasdem
13  Partai Solidaritas Indonesia 14  Partai Persatuan Indonesia
15  Parati Bulan Bintang Kompa s, 11 Desember 2017
Tabel 2 didominasi oleh wajah partai politik lama yang sudah malang melintas menjadi peserta pemilihan. Partai politik lama yang dimaksud adalah partai politik yang pernah ikut dalam pemilihan umum, dan kadernya sudah ada yang menduduki jabatan
Riki Arswendi , Media Massa dan Tahun Politik
politik.  Misalnya,  Nasdem,  Golkar,  PPP,  PKB,  PKS,  PAN,  Demokrat,  PDIP,  Hanura, dan  Gerindra.  Sedangkan  partai  pendatang  baru  adalah  PPI,  PSI,  PGPI,  dan  Karya. Sedangkan tabel 3 memuat 9 partai politik yang sedang diteliti administrasinya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3
Tabel 3. Parpol sedang diteliti administrasinya pasca putusan Bawaslu No  Nama partai politik
1 Partai Indonesia Kerja
2 Partai Bhineka Indonesia
4 Partai Islam Damai Aman
5 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
6 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
7 Partai Rakyat
8 Partai Republik
9 Partai Swara rakyat Indonesia
Kompas , 11 Desember 2017
Dengan  memperhatikan  tabel  2  dan  3,  maka  peta  pemilu  2019  akan  sangat kompetitif karena diikuti oleh banyak partai politik. Semakin banyak partai politik yang ikut dalam pemilihan, semakin tajam dalam bersaing merebut hati pemilih. Karena itu, kehadiran multi-partai dalam peta politik 2019 bisa ditafsir dalam dua hal. Pertama , dari segi  demokrasi  keberadaan  multi  partai  politik  diandaikan  akan  menampung  beragam kepentingan  dan  aliran  politik  dalam  masyarakat.  Partai  politik  adalah  wadah  yang diharapkan  bisa  menampung  semua  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat.  Karena  itu, semakin  banyak  partai  politik,  semakin  bebas  masyarakat  dalam  menentukan pilihannya. Kedua , dari segi konflik keberadaan multi partai politik sangat rawan terjadi konflik  yang  berdasarkan  kepentingan,  ideologi,  dan  identitas  lainnya.  Keragaman tersebut  bila  tidak  dikelola  dengan  baik  akan  mudah  mengarah  pada  konflik  di  aras lokal.  Pasca  runtuhnya  Orde  Baru,  Indonesia  memasuki  sistem  multi  partai.  Dengan sistem  multi-partai  tersebut  seringkali  terjadi  gesekan  antar-pendukung  dan  konflik antar-elit pada level institusi negara.
Ketiga ,  pelaksanaan pilkada serentak  2017 tidak banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat Jawa Timur. Meskipun, secara nasional sebanyak 101 daerah  yang menyelenggarakan  pesta  demokrasi,  yang  terdiri  7  pemilihan  gubernur,  18  pemilihan walikota dan 86 pemilihan bupati. Namun, dalam konteks Jawa Timur hanya 1 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yakni Kota Batu. Nuansa politik dalam pilwali bila

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
dilihat dari permukaan berjalan secara aman, damai, dan tertib. Intensitas konflik tidak banyak  terjadi—sebagaimana  diwartakan  media  massa.  Hal  ini  berbeda  pada  pilkada serentak  2015  yang  diikuti  sebanyak  19  kabupaten  kota/kabupaten  dengan  diikuti  92 pasangan.

## DINAMIKA POLITIK 2018
Peta politik tahun 2018 memang semakin memanas, bila dibandingkan dengan tahun  2017.  Sebagian  pengamat  meyakini  sebagai  tahun  persiapan  dalam  menuju agenda  pemilu  legislatif    2019  dan  pemilihan  presiden.  Bila  dikaitkan  dengan banyaknya  jumlah  kontestan,  maka  menjadi  wajar  bila  tahun  2018  merupakan  pintu masuk dalam melihat peta politik dalam lanskap politik nasional. Meskipun demikian, peta  politik  nasional  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pertarungan  politik  di  tingkat  lokal. Karena itu, untuk mengira-ngira lanskap politik 2018 bisa digambarkan dalam beberapa argumen pokok.
Pertama ,  media  massa  mewartakan  perhelatan  pilkada  serentak  2018  akan menjadi tolak-ukur bagi partai politik dalam panggung kekuasaan. Kemenangan partai politik dalam menempatkan kadernya disejumlah pemerintahan daerah merupakan bukti bahwa partai politik tersebut dikenal, memiliki akar ke masyarakat dan tentu saja kader yang diusung populer serta memiliki kapasitas untuk memerintah. Jaringan, popularitas, modalitas, dan kapasitas kader menjadi pertimbangan masyarakat dalam pemilihnya.
Kedua , media massa memberitakan bahwa pilkada serentak secara nasional akan diikuti  sebanyak  154  daerah.  Sebuah  jumlah  yang  sangat  besar  karena  akan  diikuti ratusan  pasangan  calon,  dengan  memakan  biaya  yang  besar  pula.  Dengan  banyaknya daerah  yang  mengadakan  pilkada  serentak,  maka  kerawanan  dan  konflik  politik  akan hadir  menyertainya.  Untuk  mengukur  kerawanan  dalam  pilkada  serentak  bisa  dilihat tiga indikator yakni (i) dari penyelenggara pilkada terdiri dari integritas penyelenggara; profesionalitas  penyelenggara;  kekerasan  terhadap  penyelenggara  pilkada.  (ii)  aktor kontestasi terdiri dari proses pencalonan; kampanye; kontestan; dan kekerabatan. (iii). Partisipasi masyarakat yakni (i) penggunaan hak pilih; pengawasan/kontrol masyarakat; karakteristik lokal [ Kompas , 8/12/2017].
Riki Arswendi , Media Massa dan Tahun Politik
Selain  memotret  kerawanan  pilkada  melalui  tiga  variabel  pengukuran—yang tidak  kalah  penting  untuk  diperhatikan  adalah  indeks  kerawanan  pilakada  2018  di tingkat nasional. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.
Tabel 4.  Indeks kerawanan pilkada 2018
No  Provinsi Peringkat 1 Papua 3,41 2 Maluku 3,25 3 Kalimantan Barat 3,04 4 Sumatra Utara 2,86 5 Sulawesi Tenggara 2,81 6 Kalimantan Timur 2,76 7 Maluku Utara 2,76 8 NTT 2,70 9 Jawa Timur 2,68 10  Sumatra Selatan 2,56 11  NTB 2,55 12  Sulawesi Selatan 2,53 13  Jawa Barat 2,52 14  Riau 2,46 15  Lampung 2,28 16  Bali 2,19 19  Jawa Tengah 2,15 Kompas , 8 Desember 2017
Tabel 4 menampilkan kerawanan konflik politik yang bisa meledak pada pilkada serentak  2018.  Dari  tabel  tersebut  tiga  provinsi  yang  dinyatakan  paling  rawan,  yakni Papua  (3,41),  Maluku  (3,25),  dan  Kaliamantan  Barat  (3,04).  Sedangkan  daerah  yang terendah  kerawan  konflik  politik  ditempati  Jawa  Tengah  (2,15)  dan  Bali  (2,19) [ Kompas ,8/12/2017].
Ketiga ,  pilkada  serentak  2018  diprediksi  banyak  pengamat  dan  analis  akan merebaknya  penggunaan  politik  uang.  Politik  uang  sudah  jamak  didengar  dan  bahkan sebagian masyarakat mengakui fenomena politik menjelang pencoblosan pada pilkada. Tetapi,  bila  ditelisik  lebih  jauh  praktik  politik  uang  tidak  sebatas  dengan  pembelian suara,  namun  politik  uang  juga  terjadi  ketika  partai  politik  meminta  miliaran  rupiah kepada kandidat yang ingin dicalonkan dalam pilkada. Di Filipina ada perjudian illegal yang membiayai kampanye para politisi dalam pemilihan. Hal yang sama juga terjadi di

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Thailand  dengan  pembelian  suara  secara  sistematis  terjadi  pada  kepolitikan  di  tingkat lokal. poinnya adalah:
Politik  uang  memastikan  kont e stasi  pemilu,  nasional  maupun  lokal,  menjadi lahan  bagi  mereka  yang  punya  akses  terhadap  dana  dalam  jumlah  besar, terlepas dari  adanya aturan resmi yang mengatur dan membatasi penggunaan dana  kampanye  dalam  demokrasi  prosedural.  Akibatnya,  pola  inklusi  dan eksklusi  sosial  dan  politik  tetap  awet  dalam  demokrasi  melalui  jalinan kekuasaan predatoris dengan politik uang [Hadiz,2011;126-127].
Penggalan  kutipan  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  politik  uang  sudah menjadi  bagian  sentral  dalam  pemilu  maupun  pilkada.  Media  massa  sudah  lama mewartakan  massifnya  politik  uang.  Selanjutnya,  analisis  Hadiz  [Hadiz,  2011;129] menunjukkan praktik politik uang di Indonesia dengan mengatakan:
banyak  bukti  yang  menunjukkan  bahwa  para  calon  bisa  dengan  mudah menggelontorkan  puluhan  miliar  rupiah  dari  saku  pribadi  mereka  tapi  kalah dalam pilkada. Selain itu,perebutan jabatan kepala daerah, sebut saja di kota- kota niaga dan industri seperti Medan di Sumatra Utara dan Surabaya di Jawa Timur,  jelas  akan  membutuhkan  ongkos  yang  lebih  besar  ketimbang  di kabupaten atau kota yang relatif pinggiran. Kepala daerah di wilayah-wilayah yang  kaya  sumber  daya  juga  menjadi  rebutan  dibandingkan  daerah-daerah yang miskin sumberdaya—dan karena itu, seorang calon akan terdorong untuk menginvestasikan lebih banyak dana untuk mengamankan kemenanganya. Lagi- lagi,  semua  kecenderungan  itu  jelas  menguntungkan  mereka  yang  mempunyai akses terhadap dana dalam jumlah besar.
Keempat ,  pilkada  serentak  2018  sudah  direncanakan  secara  matang  oleh petahana  melalui  peningkatan  dana  sosial.  Maksudnya  adalah  dana  sosial  akan meningkat  tajam  dalam  jumlah  besar  dalam  APBD.  Sebagian  besar  tersebut  untuk digunakan melalui politik pencitraan, sumbangan sosial kepada masyarakat miskin dan lansia, hingga pemberian makan tambahan kepada anak PAUD. Riset yang Perludem di Jawa  Timur  dan  Jawa  Barat  menunjukkan  kemampuan  kepada  daerah  petahana menggunakan dana publik untuk kepentingan politiknya. Misalnya, menggunakan dana publik disamarkan menjadi program/kebijakan populis, sehingga memiliki dasar hukum dan akibatnya tidak mudah dituding penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran dalam pilkada [Tim Perludem, 2014;7].
Kelima ,  kepala  daerah  petahana  memiliki  kemampuan  dalam  mengkondisikan birokrasi pemerintahan daerah. Mulai kepala dinas, hingga kepala desa. Kepala daerah petahana biasanya akan memobilisasi perangkat daerah untuk mendukungnya. Sebagian
Riki Arswendi , Media Massa dan Tahun Politik
perangkat  daerah  dijadikan  tim-sukses,  sebagian  yang  lain  membantu  agar  fasilitas publik  bisa  digunakan  dalam  sosialisasi  politik  kepala  daerah  [Haboddin,  2016;162]. Untuk mengikat loyalitas dukungan birokrasi  kepada petahana, maka dijanjikan posisi sebagai imbalannya. Sedangkan kepala desa dijanjikan perbaikan kantor, kesejahteraan, dan dukungan finansial bila ikut bertarung kembali dalam pilkades.
Keenam ,  dalam  konteks  Jawa  Timur,  pilkada  serentak  2018  akan  diikuti sebanyak 18 kabupaten/kota dan 1 pemilihan  gubernur. Jadi,  total  kepala daerah  yang akan  habis  masa  jabatannya  19  daerah.  Karena  diikuti  19  daerah,  maka  tensi  politik akan lebih dinamis pergerakannya. Koalisi partai politik akan semakin ramai khususnya dalam  pilkada  gubernur. Apalagi,  yang  bertarung  dalam  pilgub  adalah  musuh  politik lama: Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa.

## CATATAN KRITIS
Tahun politik yang jatuh pada 2018 diharapkan jauh lebih damai dan stabil bila dibandingkan  dengan  tahun  2017.  Gejolak  politik  dan  politisasi  identitas  diharapkan tidak  banyak  dilakukan  oleh    politisi,  partai  politik,  lembaga  eksekutif,  lembaga kemasyarakatan,  dan stateholder lainnya.  Perebutan  jabatan  kepala  daerah  yang  akan diikuti 171, dan dijadwalkan jatuh pada tanggal 27 Juni 2018 bisa berjalan lancar bila semua kontestan, calon kepala daerah, penyelenggara pilkada, masyarakat pemilih, dan media massa bersatu-padu dalam hal. Pertama , memaknai pilkada sebagai proses politik biasa.  Suksesi  kepemimpinan  merupakan  tradisi  politik  purba  dalam  kajian pemerintahan.  Dalam  kajian  pemerintahan  dikenal  tiga  model  suksesi  pemerintahan, yakni  suksesi  secara  turun-temurun  yakni  jabatan  dialihkan  kepada  keturunan  atau anggota keluarga pemegang jabatan terdahulu; suksesi pemerintahan secara paksa yakni suatu  jabatan  yang  dialihkan  kepada  orang  lain  dengan  menggunakan  kekerasan berdarah,  atau  acncaman  paksa,  dan  pengerahan  massa;  suksesi  pemerintahan  dengan pemilihan  dapat  dilakukan  secara  langsung  oleh  rakyat  yang  berhak  memilih  melalui mekanisme pemilihan [Surbakti, 1998;25-26].
Kedua ,  membangun  komitmen  diantara  kontestan,  penyelenggara  pilkada, masyarakat  pemilih,  dan  media  massa  untuk  mengawal  pilkada  serentak  2018  bisa berjalan damai, adil, dan bebas. Pilkada damai, adil, dan bebas merupakan harapan bagi
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
semua  masyarakat  Indonesia.  Karena  itu,  komitmen  politik  untuk  mengawal  dan mensukseskannya merupakan harga mati.
Ketiga , pada tingkatan akar rumput, masyarakat pemilih harus diedukasi secara terus-menerus  oleh  media  massa  dalam  rangka  memperkuat  rasionalitas  politis [Hilmy,2017]  mereka dalam menggunakan hak-hak politiknya dalam pilkada serentak. Keikutsertaan  masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilih  dan  memilihnya  merupakan bentuk  kesadaran  politik  yang  dijamin  dalam  konstitusi.  Jajak  Pendapat  Kompas menyebutkan kesan masyarakat ketika mendengar frasa pilkada bisa ditampilkan pada tabel 5.
Tabel 5. Kesan masyarakat ketika mendengar frasa pilkada Frasa pilkada Persentase Ramai kampanye di jalan raya 29,2 Ajang untuk menjadi bagian dari demokrasi 33,1 Banjir sumbangan dari pasangan calon 11,1 Serangan fajar dengan bagi-bagi uang 22,4 Tidak tahu 4,2 Kompas , 4 Desember 2017
Kesan masyarakat sebagaimana dipotret koran Kompas pada tabel 5 merupakan bentuk  pemahaman  tentang  pilkada.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  sangat dewasa,  rasional,  dan  memiliki  pengetahuan  politik  yang  baik.  Bila  diperiksa  tabel  5 sebanyak  33,1  persen  masyarakat  mengetahui  pilkada  sebagai  ajang  demokrasi,  29,2 persen  pilkada  sebagai  kampanye  dan  22,4  pilkada  sebagai  serangan  fajar.  Memaknai pilkada sebagai serangan fajar merupakan bentuk rasional masyarakat pemilih terhadap pesta  demokrasi.  Pemaknaan  ini  lahir  dan  tumbuh  dari  perilaku  atau  kebiasaan  elit politik menabur uang dalam membujuk hati pemilih.
Keempat ,  perlu  meningkatkan  komunikasi  politik  dan  kerjasama  antar-partai politik dalam menyongsong pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. Komunikasi politik dan  kerjasama  tersebut  sangat  penting  dilakukan  dalam  rangka  mempermudah persiapan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  pilkada  serentak  dan  pemilihan  umum mendatang. Kelima , mengawali dialog berkelanjutan mengenai pentingnya ‘garis start ’ yang  sama  bagi  partai  politik  yang  ada.  Dalam  sistem  multi  partai  politik,  sudah sewajarnya apabila partai politik lama dan yang baru bertolak dari garis start yang sama dan tidak ada yang memiliki privelese yang lebih dari yang lainnya [Amal, 1998;2].
Riki Arswendi , Media Massa dan Tahun Politik
Pendapat Amal secara normatif bisa diterima, tetapi fakta faktual sering berbeda. Sejak  partai  politik  ditetapkan  sebagai  kontestan  pemilu  2019,  berlomba-lomba menampilkan  diri  di  sejumlah  media  massa.  Meskipun  demikian,  partai  politik  yang diuntungkan  dan  semarak  beriklan  bila  pemiliknya  memiliki  media  massa.  Lihatlah Golkar  yang  sering  muncul  di  ANTV,  Nasdem  di  Metro  TV,  Perindo  di  RCTI  dan Global. Semarak kehadiran partai politik di TV tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan. Dengan  demikian,  maka  himbauan  agar  partai  politik  bermula  pada  ‘garis start ’yang sama dalam menyongsong tahun politik 2018 menjadi tidak relevan.
Di  era  keterbukaan  dan  liberalisasi  politik,  kontribusi  media  massa  sangat  besar perannya  dalam  mengawal  tahun  politik  2018.  Media  massa  bukan  saja  menjadi  pilar demokrasi,  tetapi  menjadi  aktor  penting  dalam  menyejukkan  tensi  politik  yang  kian memanas.  Karena  itu,  media  massa  diharapkan  bisa  memberitakan  atau  menginfokan kejadian/peristiwa  politik  dengan  berpijak  pada  kode  etik  jurnalistik.  Tujuannya,  agar media  massa  dituntun  untuk  mengedepankan  tanggungjawab  dalam  mendidik masyarakat secara cerdas.
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Amal,  Ichlasul.1998.  ‘Dialog  antar-Partai  Politik  Tentang  Pemilu’,  Makalah  yang disampaikan pada tanggal 5-6 Desember.
Haboddin, Muhtar. 2015. Politik Primordialisme , Malang: UB Press.
Haboddin, Muhtar. 2016. Dinamika Pilkdan dan Demokrasi Lokal di Indonesia Malang: UB Press.
Hadiz, Vedi R. 2011. ‘Demokrasi dan Politik Uang: Pelajaran dari Indonesia’ MAARIF, Vol.6. No.1-April.
Hermansyah, Despan.2017. ‘Potensi Konflik Pilkada’ Kompas , 12 Desember.
Hilmy, Masdar. 2017. ‘Mengelola Politik Identitas’ Kompas , 23 November.
Kompas , ‘Benih Kerawanan di Semua Pilkada’, 8 Desember 2017.
Kompa s, 8 Desember 2017
Leirissa, Richard Z. 1994. ‘Sejarah Indonesia Modern’ PRISMA , 10, Oktober.
Rais, Amien. 2008. Selamatkan Indonesia .Jogjakarta: PPSK Press.
Sindhunata,2000. ‘Demokrasi Kenes-Kenesam’ BASIS , 07-08, Tahun ke-59.
Surbakti, Ramlan. 1998. Reformasi Kekuasaan Presiden. Jakarta, Grasindo.
Tim Perludem, 2014. Penggunaan Dana Publik untuk Kampanye , Jakarta, Perludem.
Yuniarto,  Topan.2017.  ‘Memotret  Lagi  Wajah  DPR  Masa  Kini’, Kompas ,  27
November.
Riki Arswendi , Media Massa dan Tahun Politik