## Legal Status of Recognition of Children Out of Marriage according to Article 280 KUHPerdata

## Status  Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan  Menurut Pasal 280 KUHPerdata
Febi Ilham Fitra 1) ; Dwi Putra Jaya 2) ; Hurairah 3) ; Ana Tasia Pase 4)
1,2,3,4) Fakultas Hukum, Universitas Dehasen Bengkulu Email: 2) dwiputrajaya@unived.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022]
Revised [14 Oktober 2022]
Accepted [17 Oktober 2022] ABSTRAK
pengakuan  anak  dalam  pengertian  formil  adalah  suatu  bentuk  pemberian  keterangan  dari seorang  pria  yang  menyatakan  pengakuan  terhadap  anak-anaknya.  Sedangkan  dalam pengertian materiil, pengakuan anak merupakan suatu perbuatan hukum untuk menimbul kan hubungan  kekeluargaan  antara  anak  dan  orang  yang  mengakuinya.  Berdasarkan  Pasal  280 KUHPerdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak  luar  kawin,  timbullah  hubungan  perdata  antara  anak  dan  bapak  atau  ibunya.  Hal  ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada asasnya tidak  ada  hubungan  hukum.  hubungan  hukum  itu  baru  ada  kalau  "ayah"  dan  atau "ibunya"memberikan  pengakuan,  bahwa  anak  itu  adalah  anaknya.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  bagaimana  status  hukum  anak  di  luar  kawin  dan  syarat  pengakuan  anak  sesuai dengan  KUHPerdata.  Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  normative penelitian ini bersumber pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengakuan anak luar kawin dan berdasarkan buku-buku, artikel Mupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  satatus  hukum  pengakuan  anak  di  luar  perkawinan  di atur  oleh  Lembaga  pengakuan  anak  dalam  pasal  272  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata dimana  dikemukakan  bahwa  “anak  luar  kawin  (nuturlijk  kind),  kecuali  yang  dilahirkan  dari perzinahan  atau  penodaan  darah,  tiap- tiap  anak  yang  lahir”,  hubungan  anak  luar  kawin dengan ayahnya akan  baru ada setelah ayahnya melakukan  suatu  pengakuan atau anak  luar kawin tersebut diakui oleh ayah.

## ABSTRACT
Child  acknowledgment  in  a  formal  sense  is  a  form  of  giving  information  from  a  man  who declares acknowledgment of his children. Meanwhile, in a material sense, child recognition is a legal act to create a family relationship between the child and the person who admits it. Based on  Article  280  of  the  Civil  Code,  which  says;  that  with  a  confession  made  to  a  child  out  of wedlock, a civil relationship arises between the child and his father or mother. This means that there  is  no  legal  relationship  between  the  illegitimate  child  and  the  "father"  (biologically)  or "mother"  in  principle.  The  legal  relationship  only  exists  if  the  "father"  and  or  "mother"  give  an acknowledgment that the child is his child. The purpose of this study is to find out how the legal status of children out of  wedlock and the requirements for child recognition are in accordance with  the  Civil  Code.  The  research  method  that  the  author  uses  is  normative  research.  This research  is  sourced  from  the  Civil  Code  regarding  the  recognition  of  children  out  of  wedlock and  based  on  books,  articles  and  journals  related  to  the  research.  The  results  of  this  study indicate  that  the  legal  status  of  child  recognition  out  of  wedlock  is  regulated  by  the  Child Recognition Institution in Article 272 of the Civil Code which states that "children out of wedlock (nuturlijk kind), except those born from adultery or blasphemy of blood, each every child born”, the relationship of the child out of wedlock with his father will only exist after the father makes a confession or the child outside of marriage is recognized by the father.
KEYWORDS Legal Status, Child Recognition, Children Out of Wedlock
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Berbicara tentang hukum sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai warga Negara Indonesia, baik hukum yang di atur oleh Undang-Undang pemerintah maupun hukum yang tidak diatur didalam peraturan pemerintah. Hukum adalah sebuah aturan yang mana harus kita taati setiap manusia. Penegakan hukum merupakan  sebuah  perlindungan  yang  mana  menjadi  tujuan  utama  meberikan  keadilan  bagi  setiap manusia, dengan mengwujudkan hukum yang konsisten.
Anak  adalah  suatu  harapan  bagi  setiap  pasangan  suami  istri,  kehadiran  anak  merupakan amanah  dari  Tuhan,  bahkan  kehadiran  anak  itu  menjadi  suatu  tujuan  dari  suatu  perkawinan  yaitu mendapatkan  keturunan.  Pada  masa  sekarang  ini  sering  didapati anak lahir  tanpa  adanya  suatu ikatan perkawinan  di  dalam  masyarakat  akibat  pergaulan  yang  tidak  terkontrol.    Cara  bergaul  tersebut  bagi masyarakat, khususnya kalangan muda mudi, tidak menyadari bahwa cara bergaul demikian justru akan dapat mendatangkan musibah atau aib (masalah) dan masalah hukum bagi dirinya sendiri maupun bagi
keluarga  dan lingkungan  sekitarnya,  hingga  pada  saat  sekarang ini  sering  didengar  adanya  sosok  bayi yang ditemukan di beberapa tempat seperti di pembuangan sampah, aliran-aliran sungai dan tempat lain dengan  kondisi  yang  sangat    memprihatinkan.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  anak  tersebut  adalah  anak yang dilahirkan tidak sah atau anak di luar perkawinan.
Kelahiran anak luar nikah (ilegal) merupakan salah satu problem masyarakat dunia, khususnya di negara  Barat  sebagai  akibat  pergaulan  bebas  kebejatan  moral  masyarakat,  bertambahnya  kelahiran ilegal  ini  karena  perbuatan  zina  yang  tak  terhitung  lagi.  Pengakuan  anak  dalam  literatur  Hukum  Islam disebut  dengan  istilah  atau  iqrar  yang  berarti  pengakuan  seorang  laki-laki  secara  suka  rela  terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak di luar kawin mirip dengan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (naturalijek kinderen).
Menurut hukum perdata anak wajar ini mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya hanya  dengan  cara  pengakuan  sukarela  atau  dengan  paksa  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  280 KUHPerdata. Jika tidak pengakuan dari ibunya yang melahirkan atau bapak yang menghamili ibunya itu. Menurut hukum perdata seorang anak sah (weting kind) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan diantara ayah dan ibunya. Sehubungan dengan itu telah menetapkan bahwa tenggang waktu kandungan seseorang paling lama adalah 300 hari setelah hari perkawinan, suami berhak menyangkal sahnya anak itu.   Kecuali,  jika ia  sudah  mengetahui  bahwa  istrinya  mengandung  sebelum  pernikahan dilangsungkan atau jika suami nadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran itu turut ditandatangani. Dalam  hal  tersebut  sang  suami  dianggap  telah  menerima  dan  mengakui  anak  yang  lahir  itu  sebagai anaknya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian  dalam  Pasal  250  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dijelaskan  bahwa  anak  sah  adalah anak  yang  dilahirkan  dan  dibuat  selama  perkawinan.  Jadi,  anak  yang  dilahirkan  dalam  suatu  ikatan perkawinan  yang  sah  mempunyai  status  sebagai  anak  kandung  dengan  hakhak  keperdataan  melekat padanya serta berhak untuk memakai nama ayahnya dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usul.
Menurut Ema Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya  Sedangkan  menurut  pengakuan  materil  yang  dimaksud  pengakuan  anak  adalah merupakan  perbuatan  hukum  untuk  menimbulkan  hubungan  kekeluargaan  antara  anak  dengan  yang melahirkan  anak  tersebut.  Jadi,  penekanannya  bukan  kepada  siapa  yang  menyetujui  atau  yang membenihkan  wanita  tersebut,  tetapi  kepada  pengakuannya  sehingga  menjadi  sumber  lahirnya hubungan kekeluargaan itu.  Dengan adanya pengakuan itu, anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas keperdataan dari pria yang mengakui nya.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Anak
Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  yang  memiliki  peran  strategis  dan mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  memerlukan  pembinaan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
Anak  dan  generasi  muda  adalah  dua  hal  yang  tidak dapat dipisahkan,  karena  anak  merupakan bagian  dari generasi  muda.  Untuk  memudahkan  memahami  temtang  pengertian  anak dan  menghindari salah  penerapan  kadar  penilaian  orang  dewesa  terhadap  anak,  maka  perlu  dketahui  bagaimana pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.      Anak  dalam  pengertian  umum  tidak  saja  mendapat  perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang kehidupan, seperti Agama, hukum  dan  sosiologisnya  yang  menjadikan  penhertian  anak  semakin  rasional  dan  aktual  dalam lingkungan  sosial.  Dalam  masyarakat,  kedudukan  anak  memiliki  makna  dari  susistem  hukum  yang  ada dalam  lingkungan  perundang-undangan  dan  subsistem  sosial  kemasyarakatan  universal.  Pengertian anak dalam kedudukan

## Pengakuan Anak Di Luar Kawin
Menurut  Erna  Sofwan  Syukrie,  sebagaimana  dikutip  Abdul  Manan,  pengakuan  anak  dalam pengertian  formil  adalah  suatu  bentuk  pemberian  keterangan  dari  seorang  pria  yang  menyatakan pengakuan  terhadap  anak-anaknya.  Sedangkan  dalam  pengertian  materil,  pengakuan  anak  merupakan suatu  perbuatan  hukum  untuk  menimbulkan  hubungan  kekeluargaan  antara  anak  dan  orang  yang mengakuinya.

## Pengertian pengakuan
P engakuan  anak  dalam  literatur  fiqh  dikenal dengan istilah  “istilhaq”atau  iqraru  bin nasab  yang berarti  pengakuan  laki-laki  secara  suka  rela  terhadap  seorang  anak  bahwa  ia  mempunyai  hubungan darah  dengan  anak  tersebut,  baik  nak  tersebut  di  luar  nikah  atau  anak  tersebut  tidak  diketahui  asal usulnya Jika ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek kita akan melihat adanya tiga macam status hukum dari anak luar kawin:
1. Anak  wajar  adalah  anak  hasil  hubungan laki-laki  dan  perempuan  diluar  perkawinan  dan keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan keduanya tidak dilarang nikah.
2. Anak  sumbang  adalah  anak  hasil  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  diluar  nikah  yang  keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tetapi keduanya dilarang nikah. Contohnya antara saudara sekandung.
3. Anak  zina  adalah  anak  hasil  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  yang  salah  satu  atau  keduanya sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.
Anak  wajar  yang  lahir  di  luar  perkawinan  a tau  “ Naturalijek  kindereri ”  ia  dapat  diakui  oleh  ayah dan  ibunya.  Menurut  sistem  yang  dianut  oleh  BW  dengan  adanya  keturunan  di  luar  perkawinan  saja, belum  terjadi  satu  hubungan  keperdataan  antara  anak  dengan  orang  tuanya.  Barulah  dengan pengakuan, lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dan orang tua yang mengakui  nya.  Sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  280  KUHPerdata  jika  tidak  ada  pengakuan  dari ibu yang  melahirkannya  atau  bapak  yang  menghamili  ibunya,  maka  anak  wajar  tersebut  tidak  memiliki keperdataan dengan ibu dan bapak biologisnya, tetapi suatu hubungan keperdataan antara anak dengan keluarga  si  ayah  atau  si  ibu  yang  mengakui  nya  belum  juga  ada.  Hubungan  itu  hanya  bisa  diletakkan dengan pengesahan anak, yang merupakan suatu langkah yang lebih lanjut lagi dari pengakuan. Untuk pengesahan ini diperlukan kedua orang tua yang mengakui anaknya, kawin secara sah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  sudah  tidak  mampu mengakomodir  kebutuhan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  serta  mengakomodir  kompleksitas, keruwetan,  serta  intensitas,  dan  akselerasi  kuantitas  berbagai  permasalahan  anak  yang  terjadi  saat ini, antara  lain  :  anak  jalanan,  anak  kurang  gizi,  anak  putus  sekolah,  eskploitasi  seks  komersial  terhadap anak  melalui  prostitusi,  perdagangan  anak  ( trafficking ),  pornografi,  seks  bebas,  anak  korban penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropik,  NAPZA,  anak  berprilaku  sosial  menyimpang  serta kecendrungan  meningkatnya  kekerasan  dan  kejahatan  fisik,  psikis,  menyimpang  serta  kecendrungan meningkatnya  kekerasan  dan  kejahatan  fisik,  psikis,  dan  seksual  terhadap  anak  baik  yang  terorganisir ataupun tidak terorganisir, baik secara kualitas maupun kuantitas, bahkan saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan pada anak termasuk yang berkaitan pada kasus pedofilia di Indonesia ternyata tertinggi seasia.
Beberapa  ketentuan  perundangan  yang  secara  normatif  beririsan  dengan  beberapa  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinilai oeh sebagian masyarakat menimbulkan multitafsir,  ambigu,  tumpang  tindih,  masih  parsial  serta  seringkali  melahirkan  komplikasi  dalam implementasi.  alasan  tersebut  menjadi  urgensi  pentingnya  perbaikan  ketentuan  dalam  UU  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  dalam  bentuk  perubahan  sehingga  nantinya  lebih  mampu menjawab  berbagai  kompleksitas  masalah  dalam  penyelenggraan  perlindungan  anak,  juga  untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan Pasal lebih dari 50% dalam UU Nomor  23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan pasal meliputi ketentuan yang mengatur pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, yang  terinci  di  dalam  :  ketentuan  umum  hak  anak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab,  kedudukan  anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan, perlindungan, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, larangan serta ketentuan dalam hukum perlindungan anak.
Melalui  Undang-Udang  Nomor  35  Tahun 2014  tujuan  untuk  memberikan perlindungan  terhadap anak  dari  segala  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan  di  pertiga.Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  telah  menambahkan  defines  kekerasan  yang sebelumnya  tidak  ada  dalam  Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2002  tujuan  dibentuk  Undang –Undang perlindungan  anak  adalah  untuk  melindungi  anak  dari  segala  bentuk  kekerasan  fisik,  emosional,  social dan  seksual,  penelantaran,  tindakan  membahayakan  ekspoloitasi:  ekonomi  seksual,  dan  diskriminasi karna latar belakang Ekonomi, Politis, Agama, Sosial Budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak atau  anak  angkat    agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal, memberikan perlindungan kekerasan dan diskriminasi, baik anak kandung, anak angkat, dan  anak yang terlantar agar terwujudnya anak berkualitas, berahklak, dan sejahtera.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum kepustakaan terutama yang berhubungan  mengenai masalah hukum.  Artinya didalam penelitian akan di bahas ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan  pengakuan  anak  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia  (statute  approach)  yakni  pendekatan  yang  menekankan  pada  pencarian  norma- norma  yang  terkandung  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori  hukum  yang ada, serta menggunakan pendekatan konsepdan doktrin-doktrin yang bekembang dalam ilmu hukum.
Metode  penelitian  menurut  Soerjono  Soekanto  yaitu  suatu  tipe  pemikiran  yang  dipakai  dalam melakukan penelitian. Penunilis menggunakan  metode penelitian normatif yang mengkaji hukum tertulis sudut pandang berbagai sudut pemikiran (aspek).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Hukum Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan . Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  100,  menyebutkan  anak  yang  lahir  diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Berdasarkan  Pasal  280  KUHPerdata,  seorang  anak  luar  kawin  akan  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  orang  tuanya  apabila  telah  diakui  secara  sah.  Dengan  demikian,  apabila  seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.
Namun,  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  kedudukan  anak  luar kawin  demi  hukum  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Hanya  saja, dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin
tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan  oleh  pemerintah.Dengan  demikian,  berdasarkan  Pasal  66  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  maka  berlakulah  ketentuan  yang  lama  dalam  hal  ini  KUHPerdata.  Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tetap  diperlukan  suatu  pengakuan  untuk  menciptakan  hubungan  keperdataan  antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya.

## Status Hukum Anak di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  adalah  lembaga  tinggi  negara  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 Ayat  2  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  menyatakan, Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Dengan  demikian,  Mahkamah Konstitusi  adalah  suatu  lembaga  peradilan,  sebagai  cabang  kekuasaan  yudikatif,  yang  mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.
Berdasarkan pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat 1 huruf a sampai dengan d UU 24/2003, Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :
1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Th.1945;
2. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  NRI Th.1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  Tanggal  13  Februari  2012.  tentang Status Anak diluar Nikah
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mengabulkan  uji  materiil  UU  Perkawinan  (UU  No.1  Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin  Moerdiono  agar  diakui  sebagai  anak  almarhum  Moerdiono,  mantan
Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat  pertama  dan  terakhir,  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara  permohonan  pengujian  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan  Pasal  51  Ayat  1  UU  24/2003  untuk  mengajukan  perkara  konstitusi  si  pemohon harus  memiliki  kedudukan  hukum  (legal  standing),  sebagai  pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
1. Perorangan warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga Negara
Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :

## UUD 1945 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
Pasal 28 B Ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Pasal  2  Ay at  2  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku“
Pasal 28 B Ayat 2 “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”  Pasal  43  Ayat  1  “  Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“
Pasal 28 B Ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“
Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal  2  Ayat  2  UU  Perkawinan  tidak  dikabulkan  sebab  perkawinan  yang  dicatatkan  adalah  untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan secara Administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan,  sebagai  perbuatan  hukum  penting  dalam  kehidupan  yang  dilakukan  oleh  yang bersangkutan,  yang  berimplikasi  terjadinya  akibat  hukum  yang  sangat  luas,  di  kemudian  hari  dapat dibuktikan  dengan  bukti  yang  sempurna  dengan  suatu  akta  otentik,  sehingga  perlindungan  dan pelayanan  oleh  Negara  terkait  dengan  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu  perkawinan  dapat  terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai  akibat  perkawinan  dapat  terlindungi  dan  terlayani  dengan  baik,  karena  tidak  diperlukan  proses pembuktian  yang  memakan  waktu,  uang,  tenaga,  dan  pikiran  yang  lebih  banyak,  seperti  pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang  berwenang.  Pembuktian  yang  demikian  pasti  tidak  lebih  efektif  dan  efisien  bila  dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.
Pasal  43  Ayat  1  UU  Perkawinan  dikabulkan  karena  hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan lakilaki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan  hukum  .Jika  tidak  demikian,  maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.
Komisi  perlindungan  anak  Indonesia  (KPAI)  mengungkapkan  hampir  50  juta  anak  di  Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di  atau  kawin  siri,  angka  ini  hampir  separuh  dari  total  jumlah  anak  dibawah  5  Tahun  yang  ada  di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji  materiil  atas  pasal  anak  diluar  pernikahan  sah  dalam  UU  perkawinan.Menurut  ketua  Komnas perlindungan  Anak  Aris  Merdeka  Sirait,  perubahan  pada  Undang-undang  Perkawinan  oleh  Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.
Putusan  MK  yang  ada  memberikan  hak  keperdataan  yang  selama  ini  tidak  diakui  negara. Makanya  akta  lahirnya  itu  tidak  mencantumkan  nama  ayah.  Dan  tentu  ini  akan  berimplikasi  tidak mendapatkan  “hak  waris”  dan  tidak  bisa  mencantumkan  siapa  bapaknya,  nah..itukan  merugikan
anaknya.  Didalam  konvensi  PBB  juga  pengakuan  keperdataan  dalam  bentuk  identitas  nama  dan kewarganegaraan  itu  harus  diberikan  oleh  negara,  tidak  harus  bergantung  pada  sah  tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.
Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  Umar  Shihab  juga  menyambut  baik  putusan  MK  ini,  menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam  memutuskan sengketa anak.Anak yang dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan  status  ayah  seringkali  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan stigma  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberi  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang adil  terhadap  status  seorang  anak  yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk  terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
Berdasarkan uraian ini Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah, termasuk hubungan perdata dengan kel uarga ayahnya. “
Dari  sisi  praktisi  notaris  yang  berwenang  untuk  membuat  suatu  keterangan  waris,  hal  ini  agak merepotkan,  karena  untuk  membuat  suatu  keterangan  waris  diharuskan  untuk  menerima  bukti-bukti otentik  berupa  akta  kelahiran  yang  menyatakan  bahwa  anak  tersebut  merupakan  anak  sah  dari  hasil perkawinan  kedua  orang  tuanya.  Ada  kehawatiran  dalam  praktik  di  masyarakat,  tiba-tiba  akan bermunculan  berbagai  kasus  sehubungan  dengan  adanya  tuntutan  dari  anak-anak  luar  kawin  yang tidak/belum  pernah  diakui  oleh  pewaris,  yang  menuntut  bagian  dari  warisan  tersebut.  Berdasarkan KUHPerdata  dan  UU  Perkawinan  Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010  Surat  Keterangan  Hak  Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian- bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Anak Luar Kawin  dalam  BW  dan  KUHPerdata  bisa  mendapat  bagian  waris  melalui  proses  pengakuan  yang ditetapkan  Anak luar  kawin  berdasarkan  putusan  MK  ini  dapat  membuktikan  dengan ilmu  pengetahuan jika  anak  memiliki  hubungan  darah  dengan  ayahnya.  Jika  ia  terbukti  berdasarkan  ilmu  pengetahuan merupakan  anak  pewaris  maka  anak  tersebut  mempunyai  hak  waris  yang  sama  besarnya  dengan  ahli waris lainnya.
Berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan  Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris,  para  ahli  waris  dan  bagian-bagian  yang  menjadi  hak  para  ahli  waris  berdasarkan  Kitab UndangUndang  Hukum  Perdata.  Anak  Luar  Kawin  dalam  BW  dan  KUHPerdata  bisa  mendapat  bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan
oleh  pengadilan.  Walaupun  dengan  adanya  perbuatan  hukum  pengakuan  ini  sang  anak maksimal  mendapat  1/3  bagian  waris.  Ketika  pewaris  meninggal,  timbulah  warisan  dan  ahli  waris. Keberadaan  anak luar  kawin  yang  sudah  ditetapkan pengadilan  tetap akan  mendapatkan  bagian  waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris ( anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan ) sudah  tercatat  dan  harus  dimasukkan  dalam  surat  keterangan  waris.  Notaris  akan  mengecek  terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat. Anak luar kawin berdasarkan putusan MK ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan  darah  dengan  ayahnya.  Jika  ia  terbukti  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  merupakan  anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.
Peraturan  pelaksana  putusan  MK  ini  belum  ada  sehingga  masih  terdapat  kekosongan  hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya. Kemajuan yang dibuat putusan  MK  ini  setelah  dilakukannya  pembuktian  melalui  ilmu  pengetahuan  ahli  waris  lain  tidak  dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak  dari  pewaris.  Surat  keterangan  waris  dapat  dibuat  namun  dapat  terjadi  permasalahan  dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.

## Status Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hak  keperdataan  anak  di  luar  perkawinan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dapat dilihat  pada  Bab  Keempat  Belas  Bagian  Kesatu  Pasal  298  ya ng  mengatakan  :“Tiap-tiap  anak,  dalam umur  berapa  pun  juga,  berwajib  menaruh  kehormatan  dan  keseganan  terhadap  bapak  dan  ibunya.  Si bapak  dan  si  ibu,  keduanya  berwajib  memelihara  dan  mendidik  sekalian  anak  mereka  yang  belum dewasa.” dan Pasal 306 yang mengatakan “bahwa ketentuan dalam Pasal 301 berlaku bagi setiap orang yang  telah  mengakui  seorang  anak  luar  kawin,  jika  ia  tidak  memangku  perwaliannya  di  luar  adanya pembebasan atau pemecatan”. Adapun isi dari Pasal 301 yaitu mengatakan :
“Bahwa  dengan  tidak  mengurangi  apa  yang  ditentukan  dalam  hal  pembubaran  perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan dan adanya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan si  ibu,  pun  sekiranya  mereka  tidak  memangku  kekuasaan  orang  tua  sedangkan  tidak  pula  mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum  dewasa,  tiap-tiap  minggu,  tiap-tiap  bulan  atau  tiap-tiap  tiga  bulan,  menyampaikan  tunjangan mereka  kepada  Dewan  Perwalian  sedemikian  banyak  sebagaimana  atas  tuntuan  Dewan  Pengadilan Negeri berkenan menentukannya”.
Pengakuan  yang  dilakukan  sepanjang  perkawinan  tersebut  oleh  suami  atau  isteri  atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada isteri atau suaminya tak akan membawa kerugian bagi baik suami atau isteri itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Artinya pengakuan anak di luar perkawinan yang dilangsungkan dalam  suatu  perkawinan,  dimana  dalam  perkawinan itu  ada  ahli  waris  maka  anak  diluar  perkawinan itu tidak  berhak  mewaris  sekalipun  telah  diakui  secara  sah.  Tetapi  bila  dalam  perkawinan  di  mana  anak diluar perkawinan itu diakui ternyata tidak ada ahli waris, maka pengakuan itu menurut Pasal 285 Ayat 2 tersebut  akan  memperoleh  akibatnya.  Akibat  yang  dimaksudkan  tersebut  adalah  adanya  hak  untuk mewaris.  Bahkan  menurut  Pasal  865  KUHPerdata,  anak  di  luar  perkawinan  yang  telah  diakui  dapat mewaris seluruh harta peninggalan orang tua yang mengakuinya jika tidak ada pun ahli waris yang sah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  anak  luar  kawin  akan  mempunyai hubungan  keperdataan  dengan  orang  tuanya  maka  anak  luar  kawin  harus  diakui  oleh  ayah  dan ibunya atau dengan kata lain ayah dan ibunya harus  melakukan tindakan pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan  perdata  antara  anak  dengan  ayah  dan  ibunya  dengan  cara  menentukan  atau  cara  dalam melakukan  pengesahan  anak  luar    kawin,  dalam  hukum  KUHPerdata  dilakukan  dengan  cara pengesahan  dan  pengakuan  anak  luar  kawin,    Hubungan  antara  ayah  anak  luar  kawin,    dalam KUHPerdata hubungan anak luar kawin dengan ayahnya akan baru ada setelah ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah.
2.  persyaratan-persyaratan  sebelum  melakukan  pengakuan  anak  luar  kawin  yaitu:  Cara  pertama  yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan  kelahiran  anaknya.  Sedangkan  cara  yang  kedua  dilaksanakan  dengan  cara melaksanakan  perkawinan  sah  antara  wanita  yang  hamil  itu  dengan  pria  yang  membuahinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Sedangkan pengakuan yang ketiga adalah pengakuan yang dituangkan  dalam  akta  autentik  berupa  akta  notaris.  Selain  dari  tiga  cara  pengakun  sebagaimana tersebut  diatas,  masih  ada  cara  pengakuan  anak  luar  kawin  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 281  KUHPerdata  yaitu  pengakuan  yang  dapat  dilakukan  dengan  kata  yang  dibuat  oleh  Pegawai Catatan Sipil dan dilakukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan.2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta,Prenada Media Grup. Abdurrahman  Dan  Ridwan  Syahrani.  1986.  Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia.  Alumni Bandung, Jakarta.
Afandi,  Ali.  2004.  hukum  waris,  hukum  keluarga,hukum  pembuktian  menurut  kitab  Undang-Undang hukum perdata. Jakarta . Renieka Cipta.
Al Hikmah.2013. Status Hukum Anak Diluar Nikah,  Jurnal, Volume 3, Nomor 2, September 2013. Ali Afandi.2000. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta. Rineka Cipta.
Amir  Syarifuddin.  2006.  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang- Undang perkawinan. Jakarta. Prenata Media, Get ke-1.
Burhan Shshofa. 2002. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT Rineka Cipta. Bushar Muhammad.2006. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta. PT Pradnya Paramita.
Darmabrahta  Prayono  Dan  Surini  Ahlan  Sjahrif.  2004.  Hukum  Perkawinan  Dan  Keluarga  Di  Indonesia. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  1997.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta.    Balai Pustaka.
Desy Maryani. 2019. Hukum Pidana Anak, Semarang. CV Tiga Media Pratama. Dirjen  Bimas  Islam  Kementerian  Agama  RI.  2010.  Himpunan  peraturan  Perundang-Undangan Perkawinan.
Dwi  Putra  Jaya.  2017.  Implementasi  Wasiat  Wajibah  Bagi  Anak  Angkat  Pada  Masyarakat.  Bengkulu: Vanda, 1 September 2017.
Fathurrahman  Djamil.  2013.  Pengakuan  Anak  Luar  Kawin  dan  Akibat  Hukumnya.  Jakarta.  Pustaka Firdau.
Fence M. Wantu, Antinomi. Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. 2007. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Vol. 19 No.3 .
Hasbiyallah.2007. Belajar Muda Ilmu Waris. Bandung. PT Remaja Rordakarya. https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan- psikologis  di akses pada tanggal 13 april 2022 pukul 21:19.
https://slideplayer.info/slide/1940190/, diakses pada tanggal 13 april 2022 pukul 18:39. https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97 di akses pada tanggal kamis 16 juni 2022.
Iman Sudiyat. 2007.  Hukum Adat (sketsa asas).Yogyakarta. Liberty.
J. Satrio. 2001. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Cetakan Kedua . Bandung. Citra Aditya Bakti.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 54 Kitab Undang-Undang KUHPerdata (BW) LBH Apik. 2010. Pengakuan Anak Luar Kawin. Jakarta Timur. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung . Remaja Rusdakarya.
M. Yahya Harahap. 1975.  Hukum Perkawinan Nasional. Medan. Zahir Trading.
Maidin  Gultom.  2018.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dan  Perempuan.  Bandung.  PT  Refika Aditama.
Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Per-Undang-Undangan. Yogyakarta. Kanisius.
Mohd.  Idris  Ramulyo.1996.  Hukum  Perkawinan  Islam,  Suatu  Analisis  Dari  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta. Bumi Aksara.
Muhammad  Fachri  Said.  2018.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 4, No 1, September 2018.
Munir Fuady. 2019. Himpunan Perundang- Undangan  Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta. PT  Raja Grafindo Persada.
Nia Fitriani Dewi. 2019. Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis. Skripsi. Iain Metro. Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2002
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum,  Jakarta. Kencana. Prawiro, Hamidjojodan Asis. 1986. Hukum orang dan keluarga, Alumni Bandung Prints, Darwan.  2003.  Hukum Anak di Indonesia. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
R.  Soetojo  Prawidohammidjojo  dan  Marthalena  Pohan.  2008.    Hukum  Orang  Dan  Hukum  Keluarga (Personen En Familie Recht). Surabaya. Penerbit Airlangga University Press.
R. Wiryono Prodjodikoro.1983. Hukum Warisan Di Indonesia. Bandung. Sumur Bandung.
Rahman Fatchur. 1981. Ilmu Waris . Bandung.  PT alma“Rif .
Rika Salaswati. 2009. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung.  PT. Citra Aditya Bakti.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2012.  Penelitian  Hukum  Normative.  Cetakan  ke-8,  Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
Soerjono Sukanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, UI Pres. Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. Hukum Kewarisan Perdata Barat. Jakarta.  Prenada Media. Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Van Dijk. 2006.  Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung. Mandar Maju. Wantjik Saleh. 2010. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta.  Ghalia Indonesia. Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung. PT. Sumur. Yunita Sari. 2016.  Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Il legal Menurut Hukum Islam. Skripsi. Makasar.