## MENINJAU ZAKAT PENGHASILAN PADA FATWA MUI NO. 3  TAHUN 2003 DAN IJTIHAD YUSUF QARDHAWY

## Muhammad Adiguna Bimasakti
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Jl. Raya Pendidikan No. 1, Makassar
Email: muhammad1adiguna@gmail.com

## Abstract
The discussion on income zakat is actually quite new in the field of fiqh (Islamic Jurisprudence) . Since the time of the Prophet Muhammad, this type of zakat has not been recognized because the types of professions known at that time were not as complex as it is today. Therefore, a special study is needed regarding the imposition of zakat on the types of professions that were classified as foreign at the time of the Prophet  which  at  this  time  developed  rapidly.  Shaykh  Yusuf  Qaradhawy  tried  to discuss  it  and  did  ijtihad (Legal  Finding) for  this  emerging  problem,  which  he poured in his book entitled Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha  fii  Dhau'al  Qur'ana  wa  Assunnah),  which  means  "Law  of  Zakat (Comparative Study Regarding the Status  and Philosophy of Zakat  Based on the Qur'an and Hadith) ". In Indonesia this ijtihad was adopted through the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) on Fatwa No. 3 of 2003. However, there are things that are actually different between provisions of income zakat according to Yusuf Qaradhawy and in the MUI fatwa regarding the haul, nishab, and the basis for  calculating the zakat  object.  This  paper will  try to  compare these matters by looking at whether the fatwa is based on ijtihad Qaradhawy and in accordance with sharia  guidelines  or  it  creates  inconsistencies  in  the  regulation  of  income  zakat. This paper was made with a comparative study method between Fatwa MUI No. 3 of 2003 with Ijtihad Yusuf Qaradhawy concerning Income Zakat. The things that are compared are about the elements in zakat based on Islamic law. These elements are about the basic law, nishab, haul, and the calculation of the zakat object.
Keywords: Income Zakat, Fatwa MUI No. 3 of 2003, Ijtihad of Yusuf Qaradhawy

## Abstrak
Pembahasan mengenai zakat penghasilan sebetulnya tergolong baru dalam kajian fiqh. Sejak zaman Rasulullah SAW jenis zakat ini belumlah dikenal karena jenis  pekerjaan  yang  dikenal  pada  masa  itu  belumlah  sekompleks  saat  ini.  Oleh karena itu memang diperlukan kajian khusus mengenai pengenaan zakat terhadap jenis-jenis  profesi  yang tergolong asing di  zaman Rasulullah  yang pada masa ini berkembang  pesat.  Syaikh  Yusuf  Qaradhawy  mencoba  membahasnya  dan melakukan ijtihad atas problem yang muncul ini, yang ia tuangkan dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau’al  Qur’ana  wa  Assunnah) ,  yang  berarti  “Fiqh  Zakat  (Studi  Komparatif
Mengenai  Status  Hukum  dan  Filsafat  Zakat  Berdasarkan Qur'an dan Hadis)”. Di Indonesia  kemudian  ijtihad  ini  diadopsi  melalui  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003. Akan tetapi ada hal-hal yang sebetulnya berbeda antara ketentuan  zakat  penghasilan  menurut  Yusuf  Qaradhawy  dan  dalam  fatwa  MUI tersebut,  yakni  mengenai haul , nishab ,  dan  dasar  perhitungan  objek  zakatnya.
Tulisan ini akan mencoba mengkomparasi hal-hal tersebut dengan melihat apakah memang  fatwa  tersebut  didasarkan  pada  ijtihad  Qaradhawy  dan  sesuai  dengan tuntunan syariah atau justru menimbulkan inkonsistensi pengaturan mengenai zakat penghasilan. Tulisan ini dibuat dengan metode studi komparatif antara Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dengan Ijtihad Yusuf Qaradhawy mengenai Zakat Penghasilan. Hal-hal yang dibandingkan adalah mengenai unsur-unsur dalam zakat berdasarkan syariat  Islam.  Unsur-unsur  tersebut  adalah  mengenai  hukum  dasar, nishab , haul , dan perhitungan objek zakatnya.
Kata  Kunci: Zakat  Penghasilan,  Fatwa  MUI  No.  3  Tahun  2003,  Ijtihad  Yusuf Qaradhawy

## LATAR BELAKANG
Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Tujuan dari adanya zakat ini adalah sebagai instrumen penyeimbang dalam masyarakat  antara  orang  yang  memiliki  kelebihan  harta  dengan  orang  yang kekurangan  harta.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Muhammad  Syaltut  yang  dikutip oleh  Asmuni,  Zakat  merupakan  wajib  bagi  orang  yang  mampu,  dari  harta  yang berlebih dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya 1 .
Dalam  beberapa  dekade  terakhir  muncul  pembahasan  fiqh  di  Indonesia mengenai hukum dari  zakat penghasilan atau zakat Penghasilan,  yakni sejumlah zakat  yang  ditarik  dari  sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  umat  Islam. Permasalahan  yang  timbul  adalah  apakah  benar  hal  tersebut  wajib  dikeluarkan mengingat secara harafiah, terminologi zakat penghasilan ini belum pernah dikenal pada zaman Nabi SAW, Sahabat, maupun Tabi’in. Hingga pada akhirnya sekitar tahun 1969 mulai muncul gagasan zakat penghasilan ini, yang ditulis oleh Syeikh
1 Asmuni, Zakat penghasilan dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial , Jurnal Ekonomi Islam La RIba, Vol. 1 No. 1 Juli 2017, hlm. 45.
Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya Fiqh Zakat, yang pertama kali terbit tahun 1969 2 . Judul asli dari buku ini adalah Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau’al Qur’ana wa Assunnah) , yang berarti “Fiqh Zakat (Studi Komparatif  Mengenai  Status  Hukum  dan  Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Qur'an  dan Hadis)”.
Di Indonesia sendiri kajian mengenai zakat penghasilan mulai ramai sejak tahun  1990an  yakni  setelah  kitab  Yusuf  Qaradhawi  tersebut  diterjemahkan  ke dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Didin  Hafidhuddin  dengan  judul  Fikih  Zakat  yang terbit  tahun  1999 3 .  Kemudian  pada  tahun  2003  Majelis  Ulama  Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang pada dasarnya sebagian besar diambil dari kajian Yusuf Qaradhawy dari Kitab tersebut. Akan  tetapi  apakah  dasar  pengambilan  hukum  dan  penghukuman  terhadap  zakat penghasilan  yang  digunakan  dan  diambil  dalam  Fatwa  MUI  No.  3  Tahun  2003 tersebut  sama  dengan  Ijtihad  Yusuf  Qaradhawy  dalam  kitabnya  tersebut? Kemudian ada suatu dalil yang melarang mensyariatkan suatu ibadah tanpa adanya perintah  dari  Allah  maupun  Rasulullah,  lalu  apakah  memang  pengenaan  zakat penghasilan ini sesuai dengan tuntunan syariah dari Allah dan Rasul-Nya? Hal ini lah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## METODE PENULISAN
Tulisan ini dibuat dengan metode studi komparatif antara Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dengan Ijtihad Yusuf Qaradhawy mengenai Zakat Penghasilan. Hal- hal  yang  dibandingkan  adalah  mengenai  unsur-unsur  dalam  zakat  berdasarkan syariat  Islam.  Unsur-unsur  tersebut  adalah  mengenai  hukum  dasar, nishab , haul , dan perhitungan objek zakatnya.
2 Agus  Marimin,  dan  Tira  Nur  Fitria, Zakat  penghasilan  (Zakat  Penghasilan)  Menurut Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015, hlm. 52.
3 Ibid.

## POKOK PERMASALAHAN
Berikut  ini  adalah  pokok  permasalahan  yang  diangkat  dalam  tulisan  ini berdasarkan latar belakang permasalahan di atas.
1. Apakah  dasar  pengambilan  hukum  dan  penghukuman  terhadap  zakat penghasilan  yang  digunakan  dan  diambil  dalam  Fatwa  MUI  No.  3 Tahun  2003  tersebut  sama  dengan  Ijtihad  Yusuf  Qaradhawy  yang dijadikan rujukan dalam Fatwa tersebut?
2. Apakah pengenaan zakat penghasilan ini sesuai dengan tuntunan syariah Islam?

## MENGENAI DEFINISI DAN HUKUM ZAKAT
Zakat  merupakan  salah  satu  dari  lima  rukun  Islam.  Hal  ini  berarti  zakat merupakan  suatu  kewajiban  dari  Allah  SWT  kepada  seluruh  umat  Islam  dengan rukun  dan  syarat  tertentu.  Mengenai  kewajiban  zakat,  dalam  sebuah  hadits Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:
Artinya:
“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab radiallahu’anhu dia berkata : Penulis  mendengar Rasulullah bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi  Muhammad  utusan  Allah,  menegakkan  shalat, menunaikan  zakat , melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (Riwayat Tirmidzi dan Muslim) – Lihat hadits Arba’in (Imam Annawawi) Nomor 3.
Allah SWT berfirman dalam Quran Surat (QS) Annisaa: 77 sebagai berikut:
ِتُك اذمَلَف َةٰو َكذزلٱ ْاوُتاَءَو َةٰوَل ذصلٱ ْاوُميِقَأَو ۡمُكَيِدۡيَأ ْآوُّفُك ۡمُهَل  َليِق َنيِ ذلَّٱ  َلَِإ َرَت ۡمَلَأ
َتِق ۡلٱ ُمِهۡيَلَع  َب اََِإ ُُا َ أ  ۡو َ أ ِ ذللَّٱ ِةَي ۡشَخَك  َساذلنٱ  َنۡو َشۡ َيَ  ۡمُهۡنِ م  ٞقيِر َف ٓ َ لَۡوَل  َُاَتِق ۡلٱ اَنۡيَلَع  َتۡبَتَك َمِل اَنذبَر ْاوُلاَقَو ٗۚ ةَيۡشَخ ذدَش
َنوُمَل ۡظُت َ لََو  ٰ َقَذتٱ  ِنَمِ ل ٞ ۡيَۡخ ُةَرِخلۡأٓٱَو ٞليِلَق اَيۡنُّلدٱ ُعَٰتَم  ۡلُق ٖٖۗبيِرَق ٖلَجَأ َٰٓلَِإ ٓاَنَتۡرذخَأ

## الًيِتَف
Artinya:
“77.  Tidakkah  kamu  perhatikan  orang-orang  yang  dikatakan  kepada mereka:  "Tahanlah  tanganmu  (dari  berperang),  dirikanlah  sembahyang dan  tunaikanlah  zakat!"  Setelah  diwajibkan  kepada  mereka  berperang, tiba-tiba  sebahagian  dari  mereka  (golongan  munafik)  takut  kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari
itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang  kepada  kami?  Mengapa  tidak  Engkau  tangguhkan  (kewajiban berperang)  kepada  kami  sampai  kepada  beberapa  waktu  lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik  untuk  orang-orang  yang  bertakwa,  dan  kamu  tidak  akan  dianiaya sedikitpun.”
Selain itu dalam QS. Attaubah ayat 103 Allah berfirman:
ذل  ٞنَكَس  َكَتٰوَل َص  ذنِإ ۡۖۡمِهۡي
َلَع ِ لَصَو اَهِب مِهيِ كَزُتَو ۡمُهُرِ هَطُت  ةَقَدَص ۡمِهِلَٰوۡمَأ ۡنِم ۡذُخ
ٌعيِمَس ُ ذللَّٱَو ۡۗۡمُه

## ٌميِلَع
Artinya:
“103.  Ambillah  shadaqah  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Dalam  Surat  Attaubah  ayat  103  tersebut,  Allah  menyebut  kalimat Shadaqah untuk merujuk kepada kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan menyucikan (wa tuzakkiyhim bihaa). Oleh Departemen Agama kemudian terjemahan shadaqah diartikan Zakat, karena shadaqah dalam Attaubah ayat 103 tersebut  bertujuan  untuk  menyucikan.  Hal  ini  mengindikasikan  Zakat  bukanlah terminologi tetap dalam Quran melainkan sebuah Interchangeable Term atau istilah yang bisa berganti-ganti (dalam hadits pun kadang disebut zakat, kadang shadaqah) namun maknanya sama, yakni kewajiban mengeluarkan sebagian harta sepanjang dengan tujuan untuk mensucikan (diri dan harta) yang diberikan kepada golongan- golongan tertentu ( Vide QS. Attaubah : 60).
Secara  bahasa  ( Lughawi )  Zakat  dalam  bahasa  arab  artinya  menyucikan. Sedangkan  secara  terminologis  berarti:  “Kadar  Harta  tertentu  diberikan  kepada
yang  berhak  menerimanya  dengan  beberapa  syarat” 4 .  Berdasarkan  terminologi tersebut dapat ditarik beberapa unsur yakni:
1. Objek  Zakat  adalah  harta,  yakni  segala  kebendaan  yang  dimiliki  oleh manusia selaku subjek hukum alamiah ( Naturlijk Person );
2. Harta  tersebut  harus  memenuhi  kadar  tertentu.  Bisa  jadi  1/10  bagian, 1/5,  atau 1/40  tergantung jenisnya sesuai  tuntunan syariah. Dalam hal ini juga ditentukan NISHAB atau batas minimum suatu harta untuk dapat dikategorikan  sebagai  objek/benda  zakat,  dan  memenuhi haul (perhitungan  masa)  tertentu  (merujuk  kepada  hadits  Nabi  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Ummar:  “Tidak  ada  zakat  pada  harta  sampai berputar satu tahun (satu haul )” hadits ini juga dikutip dalam fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 yang akan dibahas kelak);
3. Diberikan  kepada  orang-orang  yang  berhak  dengan  syarat  tertentu (Mustahiq) – bukan bahasan kita kali ini.
Berdasarkan penjabaran  tersebut  dapat  kita simpulkan bahwa terminologi zakat adalah digunakan untuk bentuk pengeluaran harta (nafqah/infaq) pada kadar tertentu  yang  sifatnya  adalah  kewajiban  kepada  golongan  tertentu.  selain  itu klasifikasi zakat berdasarkan hadits arbain Nomor 3 tersebut di atas adalah rukun Islam  yakni  sebagai  ibadah  ( mahdhoh ),  meskipun  memiliki  unsur  muamalah (hubungan antar manusia). Oleh karenanya kewajiban atau syariatnya haruslah jelas dalilnya  dan  tidak  boleh  mengada-adakan  yang  baru  tanpa hujjah yang  jelas. Sebagaimana sabda Rasul SAW:
ِهْيَلَع  َسْيَل ًلاَمَع َلِمَع  ْنَم َأ رْم اَن َو هَف د َر Artinya:
4 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , Jakarta: Attahirijah, 1957, hlm. 189.
“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak” (HR. Muslim no. 1718)
Hadits tersebut kemudian melahirkan kaidah dalam fiqh bahwa segala hal mengenai Ibadah  adalah  HARAM  kecuali  ada  dalil  yang  memerintahkannya.  Termasuk dalam  konteks  ibadah  zakat,  haruslah  berdasarkan  dalil  perintah  yang  jelas  baik dalam  Nash  Quran  maupun  Hadits.  Jika  tidak  ada  tuntunan  perintahnya,  maka amalan tersebut tertolak (sia-sia).

## JENIS, NISHAB DAN HAUL ZAKAT PENGHASILAN
Berdasarkan definisi di atas, Zakat dikeluarkan dari harta yang ditentukan oleh  syariat  jenis,  besaran, nishab dan haul nya.  adapun  prinsip  penilaian  dan perhitungan harta zakat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut 5 :
a. Adanya Perhitungan Haul , yakni persyaratan wajib zakat untuk jenis harta tertentu  yang  membutuhkan  perhitungan  tahunan.  Untuk  objek  zakat tertentu,  harta  zakat  harus  memenuhi  ketentuan  batas  atau  waktu  yang berlaku berdasarkan syariah Islam.
b. Asas  kepemilikan  dengan  sempurna,  yakni  bahwa  zakat  diwajibkan  atas harta  yang  sepenuhnya  dimiliki.  Artinya  kepemilikan  dan  sumber  harta zakat terjamin halal sumber dan kepemilikannya.
c. Adanya  Batas  Minimal  Harta  Zakat  ( nishab ),  yakni  ukuran  kemampuan dalam  perhitungan  harta  zakat  yang  memiliki  nilai  keseluruhan  85  gram emas 24 karat.
d. Zakat dikumpulkan dari laba bersih ( netto ), yakni zakat dikeluarkan setelah dikurangi kebutuhan dasar, menurut beberapa pendapat ijtihad ulama.
5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Petunjuk Teknis: Pengawasan, Pendampingan Audit Syariah Dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat Tahun 2018, Jakarta, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf.
e. Penggabungan harta,  yakni  harta selain produk  pertanian dan peternakan, menurut beberapa pendapat ijtihad ulama dapat digabungkan menjadi satu untuk efisiensi perhitungan zakat.
Menurut Yusuf Qaradhawi profesi dapat dibagi menjadi dua, yakni 6 :
a. Kasbul ‘amal , yakni pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan orang lain, baik ia bekerja di pemerintahan, perusahaan, atau perorangan yang mana ia memperoleh  upah.  Upah  yang  dimaksud  dapat  berupa  gaji  dan  tunjangan lain.  Contohnya  adalah  Aparatur  Sipil  Negara  (PNS  dan  Non-PNS), Pegawai Swasta, dan lain sebagainya;
b. Mihanul  Hurrah ,  yaitu  Pekerjaan  Independen  atau  dikerjakan  sendiri (bidang jasa professional). Upah yang diperoleh adalah berupa Honorarium professional. Pekerjaan ini di dalam dunia modern disebut dengan Profesi.
Misalnya Advokat, Notaris, Dokter dan lain sebagainya.
Zakat  Penghasilan,  yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam  tulisan  ini diqiyaskan oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  melalui  Fatwa  Nomor  3  tahun  2003 kepada  Zakat  Emas  dan  Perak  (Mata  uang). Kedua  jenis  pekerjaan  atau  profesi dalam  klasifikasi  Yusuf  Qaradhawy  tersebut  dapat  dikenakan  zakat.  Zakat Penghasilan berdasarkan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tersebut diqiyaskan dengan zakat emas, yang mana hal ini dapat kita lihat berdasarkan nishab nya yakni setara dengan  harga  85  gram  emas.  Secara  umum,  Allah  SWT  dan  Rasul  SAW memberikan tuntunan sebagai berikut:
َٰبۡلٱِب  ِساذلنٱ ََُٰوۡمَأ َنوُلُكۡأَ َلَ ِناَبۡهُّرلٱَو ِراَبۡحَ ۡلۡٱ َنِ م ا يِۡثَك ذنِإ ْآوُنَماَء َنيِ ذلَّٱ اَهُّيَأٰٓ َي نَع َنوُّد ُصَيَو ِلِط
ُي َ لََو َة ذضِف ۡلٱَو  َبَهذلَّٱ َنوُ ِنِۡكَي َنيِ ذلَّٱَو ِۡۗ ذللَّٱ ِليِبَس
ٖم ِلَ
َ أ  ٍبا َذَعِب مُهۡ ِ شَّبَف ِ ذللَّٱ ِليِبَس  ِفِ اَهَنوُقِفن
6 Yusuf Qaradhawy, Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau’al Qur’ana wa Assunnah , Beirut: Muassasah Arrisaalah, 1997, hlm. 459.
Artinya:
34.  Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  sebahagian besar  dari  orang-orang  alim  Yahudi  dan  rahib-rahib  Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS Attaubah : 34)
Selain itu Rasul SAW bersabda:
اَذِإَف ْتَناَك َكَل َتَئا ِم ا مَه ْرِد َلاَح َو اَهْيَلَع ل ْوَحْلا اَهيِفَف ةَسْمَخ َمِها َرَد َسْيَل َو َكْيَلَع ءْىَش – ىِنْعَي ىِف ِبَهَّذلا – ىَّتَح َنو كَي َكَل َنو  رْشِع ِد ا ًراَني اَذِإَف َناَك َكَل َنو  رْشِع ا ًراَنيِد َلاَح َو اَهْيَلَع ل ْوَحْلا اَهيِفَف فْصِن َنيِد را اَمَف َدا َز ِباَس ِحِبَف َكِلَذ
Artinya:
“ Bila  engkau  memiliki  dua  ratus  dirham  dan  telah  berlalu  satu tahun  (sejak  memilikinya),  maka  padanya  engkau  dikenai  zakat sebesar  lima  dirham.  Dan  engkau  tidak  berkewajiban  membayar zakat sedikit pun –maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu .” (HR. Abu Daud no. 1573. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).
Berdasarkan dalil-dalil di atas, dan banyak dalil lainnya, dapat kita simpulkan bahwa untuk zakat mata uang berupa emas:
1. Nishab dari  zakat  mata  uang  dalam  hal  ini  emas  adalah  20  Dinar  (20 Mitsqal), dan zakatnya adalah ½ Dinar (dalam riwayat lain 1/40 bagian);
2. Benda zakat tersebut HARUSLAH TERSIMPAN selama setahun (1 haul );
3. Oleh  karenanya  benda  zakat  tersebut  BUKANLAH  BENDA  YANG DIKONSUMSI  atau  digunakan  untuk  kebutuhan  sehari-hari,  melainkan BENDA SIMPANAN (Vide QS Attaubah : 34). Hal ini misalnya dapat kita lihat pada Hadits Shahih Bukhari No. 1338:
َلَع  الله ىَّلَص ِ يِبَّنلا ِنَع ، هْنَع   َّللَّا َي ِض َر  ما َز ِح ِنْب ِميِكَح  ْنَع ِهْي رْيَخ َو ، لو عَت  ْنَمِب ْأَدْبا َو ،ىَلْفُّسلا ِدَيلا َنِم   رْيَخ اَيْل علا  دَيلا :َلاَق َمَّلَس َو ِهِنْغ ي  ِنْغَتْسَي  ْنَم َو ،  َّللَّا  هَّفِع ي  ْفِفْعَتْسَي  ْنَم َو ،ىًنِغ  ِرْهَظ  ْنَع ِةَقَدَّصلا ع لاإ ةاكز لا باب ,ةاكزلا باتك ,يراخبلا هاور(   َّللَّا
رهز ىل
:مقر ,ينغ
( 8331 )
Artinya:
“Dari  Hakim  bin  Hizam  r.a.,  dari  Nabi  s.a.w.,  beliau  bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan  harta)  dengan  orang  yang  menjadi  tanggung jawabmu.  Sedekah  paling  baik  adalah  yang  dikeluarkan  dari kelebihan  kebutuhan.  Barang  siapa  berusaha  menjaga  diri  (dari keburukan),  Allah  akan  menjaganya.  Barang  siapa  berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’.”(HR. Bukhari: 1338).
Selain  itu  dapat  kita  lihat  pula  Sahih  Bukhari  Hadits  Nomor  1371  dan Muslim No. 1631 bahwa kuda dan budak yang notabene digunakan sehari- hari tidak diwajibkan zakat:

## َر ه يِبَأ ْنَع
ىَلَع  َسْيَل :َلاَق ،َمَّلَس َو ِهْيَلَع  الله ىَّلَص ِالله َلو س َر َّنَأ ،َة َرْي ,ةاكزلا باتك ,ملسم هاور(  ةَقَدَص ِهِس َرَف  َلا َو ِهِدْبَع يِف ِمِلْس مْلا 8338 ) اهيف ةاكز لا ةينقلا لاومأ نأ يف لصأ ثيدحلا اذه :يوونلا لاق
Artinya:
“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya’.(HR. Muslim).  Imam  Nawawi  berkata:  “Hadits  ini  adalah  dalil  bahwa harta  qinyah  (harta  yang  digunakan  untuk  keperluan  pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.” 7
Sedangkan  pada  fatwa  MUI  No.  3  Tahun  2003  dikatakan  bahwa  pada dasarnya PENGHASILAN berupa 8 :
“setiap  pendapatan  seperti  gaji,  honorarium,  upah,  jasa,  dan  lain- lain  yang  diperoleh  dengan  cara  halal,  baik  rutin  seperti  pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara,konsultan,  dan  sejenisnya,  serta  pendapatan  yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.”
Semua  bentuk  penghasilan  halal  tersebut  wajib  di  keluarkan  zakatnya  jika  telah mencapai nishab dalam haul satu tahun. Nishab yang ditentukan yakni senilai emas 85  gram  dengan  besaran  2.5%.  Oleh  karenanya  dapat  disimpulkan  bahwa  Zakat Penghasilan  yang  dimaksud  oleh  Fatwa  MUI  No.  3  Tahun  2003  tersebut  adalah hasil qiyas (analogi) dengan zakat emas. Pada Fatwa tersebut yang menjadi objek zakat adalah seluruh penghasilan tanpa melihat beban konsumsi sang Muzakki (si Wajib Zakat).
7 Lihat  juga: Syaikh  Salim  Ibn  ‘Ied  al-Hilali, Al-Manaahisy  Syar’iyyah  fii  Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, diterjemahkan Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan menurut Al- Qur’an dan As-Sunnah, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2006, hlm. 601-602.
8 Majelis  Ulama  Indonesia, Fatwa  MUI  No.  3  Tahun  2003  Tentang  Zakat  Penghasilan , Diktum Pertama.

## PERMASALAHAN DALAM ZAKAT PENGHASILAN PADA FATWA MUI
NO. 3 TAHUN 2003
1. Mengenai Nishab Zakat  Penghasilan  Dalam  Fatwa  MUI  No.  3 Tahun 2003
Dalam fatwa tersebut dikatakan jika PENGHASILAN seorang muslim telah mencapai  seharga  85  gram  emas  murni  maka  ia  menjadi  wajib  zakat.  Dalam tuntunan  syariat  tentunya  menurut  Penulis ini  keliru .  Karena  dalam  tuntunan syariat sebagaimana kita telah bahas pada bahasan kedua dalam point ketiga bahwa benda  zakat  tersebut  bukanlah  benda  yang  dikonsumsi  atau  digunakan  untuk kebutuhan  sehari-hari,  melainkan  benda  simpanan  ( vide QS  At-taubah  :  34  dan Hadits Shahih Bukhari No. 1338). Oleh karena itu apabila kita ingin menarik zakat dalam penghasilan, haruslah dikurangi terlebih dahulu dari total jumlah konsumsi pada periode haul nya. Hal ini sebagaimana disampaikan Yusuf Qaradhawy dalam Bukunya Fiqh Zakat pada halaman 513 berikut:
نيدلا نم اغراف اباصن غلب اميف اهبجوأ امنإو ،رثك وأ لق لام لك يف ةاكزلا بجوي مل ملاسلإا نأ مولعملا نم ةاكزلل بجوملا ىنغلا ىنعم ققحتيل كلذو ،هكلامل ةيلصلأا تاجاحلا نع لاضافو  نوكي نأ كلذ نم ىلوأو
9 بهذلا نم امارج )18( هتميق امب هانددح دقو ،انه ربتعملا وه دوقنلا باصن
Terjemah Penulis:
“Sudah  diketahui  dengan  baik  bahwa  Islam  tidak  membuat  zakat  wajib untuk  semua  atau  sebagian  besar  uang  ( nuqud ),  tetapi  lebih diperintahkannya  ketika  mencapai  nisaab  yang  ditentukan  agama  dan menyimpang  dari  kebutuhan  asli  pemiliknya  ( alhajatal  ashliyata  li maalikiha ), …sehingga ketentuan zakat cukup 85 gram emas” (Fiqh Zakat, Bagian I: 513)
9 Yusuf Qaradhawy, Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau’al Qur’ana wa Assunnah , Beirut: Muassasah Arrisaalah, 1997, hlm. 513.
Berdasarkan hal tersebut, maka penghasilan yang dapat dijadikan objek atau benda  zakat  hanyalah  sisa  dari  konsumsi  (kebutuhan  asli  pemilik  harta).  Setelah penghasilan tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi barulah sisanya dihitung selama  satu haul ,  dan  jika  mencukupi  barulah  ia  wajib  zakat.  Oleh  karena  itu berdasarkan hal ini Penulis tidak sependapat dengan MUI yang menentukan objek zakat  penghasilan  adalah  seluruh  penghasilan  tanpa  mengurangi  jatah  konsumsi. Karena  jatah  konsumsi  bukanlah  benda  zakat.  Selain  itu  hutang  juga  merupakan kebutuhan asli sehingga hutang harus dikurangi terlebih dahulu.
Penulis  ambil contoh sebagai berikut: Adi adalah seorang Pegawai Swasta memiliki penghasilan Rp. 6.000.000,- per bulan. Dalam hal ini tentu berdasarkan fatwa No. 3 / 2003 a quo penghasilan Adi tidak cukup nishab , oleh karenanya Adi harus menunggu setahun = Rp. 6.000.000.- x 12 = Rp. 72.000.000,- sudah cukup haul dan nishab berdasarkan fatwa MUI (seharga 85 gram emas dan haul Kumulatif Satu  Tahun).  Hal  ini  menunjukkan  masih  bercampurnya  antara  konsumsi  Adi selama setahun dalam penghasilan yang dijadikan objek zakat.
Pertanyaan  yang  timbul  berkenaan  dengan  qiyas  terhadap nishab emas adalah:  berapa  jumlah  konsumsi  Adi  dalam  setahun?  Misal  kita  ambil  Rp. 4.500.000,- per bulan =  Rp. 54.000.000,- maka sisa simpanan Adi dalam setahun adalah  =  Rp.  72.000.000,-    dikurangi  Rp.  54.000.000,-    sama  dengan  Rp. 18.000.000,-  Pertahun.  Sedangkan  berdasarkan  kaidah nishab emas  (benda simpanan) nishab nya  haruslah  senilai  dengan  85  gram  emas  (saat  ini  kita  ambil patokan  Rp.  500.000,-  per  gram  x  85=  Rp.  42.500.000).  Oleh  karena  sisa  dari penghasilan Adi setelah dikurangi konsumsi setahun tidak memenuhi nishab emas maka ia tidak wajib zakat jika kita mengikuti ketentuan dalil syariat. Selain itu hal ini akan menjadi rancu ketika kita menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan karena perbedaan perhitungan nishab .
2. Mengenai Haul Zakat Penghasilan Dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003
Pada fatwa No. 3 tahun 2003 tersebut MUI juga mengatakan bahwa Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab . Hal ini  artinya  menyalahi  kaidah  dalam  hadits  bahwa:  ”Tidak  ada  zakat  pada  harta sampai berputar satu tahun”  yang mana  juga hadits  tersebut dikutip  dalam fatwa MUI a quo 10 . Hadits ini adalah hadits marfu’ yang diterima sebagai kaidah zakat. Imam  Al-Ghazali  sebagaimana dikutip  oleh  Yusuf  Qaradhawy  dalam  Buku Fiqh Zakat tersebut menyatakan bahwa Haul zakat adalah satu tahun 11 , dan khusus zakat hasil pertanian haul nya adalah saat panen.
Hal ini menunjukkan pertentangan antara dalil yang dikutip dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI  dalam  Fatwa  No. 3 tahun 2003  tersebut.  Zakat  maal untuk  emas,  memiliki haul selama  satu  tahun  (kurang  lebih  354-355)  hari.  Jika benda zakat  tersebut  berada  dalam  penguasaan  dan  kepemilikan kita selama  satu haul maka  ia  menjadi  wajib  zakat.  Namun  jika  kurang  dari  itu  ia  tidak  menjadi zakat.
Penulis  ambil contoh sebagai berikut: Adi adalah seorang Pegawai Swasta memiliki penghasilan Rp. 6.000.000,- per bulan. Dalam hal ini tentu berdasarkan fatwa No. 3 Tahun 2003 a quo penghasilan Adi tidak cukup nishab , oleh karenanya Adi  harus  menunggu  setahun  =  Rp.  6.000.000.-  x  12  =  Rp.  72.000.000,-  sudah cukup haul dan nishab berdasarkan fatwa  MUI  (seharga  85  gram emas  dan haul KUMULATIF SATU TAHUN).
Pertanyaan yang timbul adalah: Jika penghasilan/gaji bulan pertama berusia 354 hari (1 haul ), lalu bagaimana dengan gaji bulan kedua dan seterusnya sampai keduabelas? Bukankah gaji-gaji bulan setelahnya belum satu haul ? Oleh karena itu Fatwa  tersebut tidak sejalan  dengan kaidah haul dalam  hadits.  Adi  baru  menjadi wajib  zakat  apabila  KELEBIHAN  DARI  SISA  KONSUMSI  di  tahun  tersebut disimpan selama setahun (354-355 hari). Artinya sisa penghasilan tersebut baru bisa dikeluarkan  zakatnya  pada  tahun  selanjutnya  (apabila  TIDAK  ADA
10 Bunyi hadits tersebut:  لا ةاكز يف لام ىتح لوحي لوحلا( Laa zakaata fii maalin hatta yahuulal haul ).
11 Satu tahun hijriyah kurang lebih 354-355 hari.
PENGURANGAN  SAMA  SEKALI).  Begitu  juga  penghasilan  di  tahun-tahun selanjutnya.  Diktum ketiga fatwa tersebut menyatakan:
 Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab .
 Jika tidak mencapai nishab , maka semua penghasilan dikumpulkan selama  satu  tahun;  kemudian  zakat  dikeluarkan  jika  penghasilan bersihnya sudah cukup nishab .
3. Ijtihad  Yusuf  Qaradhawy  Mengenai Haul , Nishab ,  dan  Jumlah Besaran Zakat Penghasilan
Sebagaimana telah Penulis kemukakan di pembahasan sebelumnya bahwa Yusuf  Qaradhawy  berpendapat  harta  yang  dikenakan  sebagai  objek  zakat  harus bersih dari konsumsi sang wajib zakat 12 . Oleh karena itu objek zakat yang diambil dari harta hendaknya dihitung nishab nya setelah dikurangi konsumsi pemilik harta dan hutang (jika ada). Barulah setelah itu dapat dihitung harta si pemilik harta ini cukup nishab atau tidak. Jika cukup nishab maka ia menjadi muzakki atau orang yang wajib zakat.
Menurut  Yusuf  Qaradhawy, nishab dari  zakat  penghasilan  ini  mengikuti zakat niqud /uang, yakni 85 gram emas. Dalil dari hal ini adalah qiyas atau analogi antara penghasilan dengan uang (emas/ dzahabi –Dinar atau perak/ fidhah – Dirham). Hal ini sebagaimana hadits berikut:
اَذِإَف ْتَناَك َكَل اَتَئا ِم مَه ْرِد َلاَح َو َهْيَلَع ا ل ْوَحْلا اَهيِفَف ةَسْمَخ َمِها َرَد َسْيَل َو َكْيَلَع ءْىَش – ىِنْعَي ىِف ِبَهَّذلا – ىَّتَح َنو كَي َكَل َنو  رْشِع ِد ا ًراَني اَذِإَف َناَك َكَل َنو  رْشِع ا ًراَنيِد َلاَح َو اَهْيَلَع ل ْوَحْلا اَهيِفَف فْصِن َنيِد را اَمَف َدا َز ِباَس ِحِبَف َكِلَذ 12 Yusuf Qaradhawy, Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau’al Qur’ana wa Assunnah , Beirut: Muassasah Arrisaalah, 1997, hlm. 513.
Artinya:
“ Bila  engkau  memiliki  dua  ratus  dirham  dan  telah  berlalu  satu tahun  (sejak  memilikinya),  maka  padanya  engkau  dikenai  zakat sebesar  lima  dirham.  Dan  engkau  tidak  berkewajiban  membayar zakat sedikit pun –maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu .” (HR. Abu Daud no. 1573. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).
Yusuf  Qaradhawy  kemudian  mengkritik  hadits  ini  mengenai haul objek  zakat dengan mengatakan bahwa perhitungan haul atau umur satu tahun dari objek zakat adalah bermasalah. Mulai dari Perawi nya cacat (Ashim), sampai pada kesimpulan bahwa atsar mengenai haul tersebut  hanya  sampai  kepada  ‘Ali Radhiyallahu’anhu 13 . Oleh karena itu beliau berkesimpulan haul ini tidak mutlak diterapkan  pada  zakat.  Namun  hal  ini  akan  menimbulkan  permasalahan  ketika dibenturkan dengan hadits  marfu’  yang juga beliau kutip pada halaman 95  yang menyatakan:

## لا ةاكز يف لام ىتح لوحي لوحلا
Terjemah Penulis : “Tidak ada zakat sampai berputar satu tahun”
Mengenai kadar zakat penghasilan ini beliau mengambil qiyas kepada zakat pemilik  tanah  yang  menyewakan  tanahnya  untuk  perkebunan  yakni  2.5%  dari penghasilan  yang  diterima.  Sedangkan  untuk  ketentuan haul nya  beliau  merujuk pada zakat pertanian/hasil perkebunan yakni dikeluarkan langsung saat menerima penghasilan.
13 Yusuf Qaradhawy, Fiqh Az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafatiha fii Dhau’al Qur’ana wa Assunnah , Beirut: Muassasah Arrisaalah, 1997, hlm. 521.

## KESIMPULAN
1. Hukum mengenai suatu objek zakat harus didasari oleh dalil naqli yang jelas dan ada tuntunan langsung dari Allah, Rasulullah, maupun para sahabat atau hal tersebut akan tertolak;
2. Yusuf Qaradhawy dalam Buku Fiqh Zakat menentukan bahwa Nishab Zakat Penghasilan diambil dari sisa konsumsi, dengan ukuran nishab zakat uang / nuqud  yakni  85  gram  emas.  Sedangkan  untuk haul ,  Yusuf  Qaradhawy menyatakan tidak ada haul untuk zakat penghasilan karena ia sama seperti zakat penyewa tanah pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen dengan nishab yang sama dengan zakat penyewa tanah pertanian dan nuqud yakni 2.5% dari penghasilan;
3. Zakat  penghasilan  menurut  Yusuf  Qaradhawy  tidak  diambil  dari  harta konsumsi/digunakan  sehari-hari  (harus  berupa  simpanan)  melainkan  sisa konsumsi yang dikumpulkan sampai se nishab ;
4. Permasalahan  yang  timbul  dalam  Fatwa  MUI  No.  3  tahun  2003  adalah mengenai Nishab penghasilan yang ternyata masih tercampur dengan harta konsumsi,  dan haul yang  perhitungannya  tidak  jelas  dan  tidak  mengikuti tuntunan  kaidah  hadits  mengenai haul .  Yusuf  Qaradhawy  sudah mengantisipasi  hal  ini  dengan  memisahkan  antara  harta  yang  dikonsumsi untuk sehari-hari dengan harta zakat sehingga  yang dijadikan objek zakat hanyalah sisa dari seluruh penghasilan dikurangi konsumsi.

## SARAN
1. Diperlukan  rumusan  yang  konsisten  untuk  penentuan  hukum  zakat  baik dalil penerapannya, Nishab nya, Haul nya, dan tata cara perhitungannya;
2. Sebaiknya zakat penghasilan dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat  Penghasilan  dalam  hal  mengenai nishab nya  disesuaikan  antara konsumsi  dengan  sisa  penghasilan.  Sehingga Nishab penghasilan  yang dimaksud  adalah nishab dari  sisa  penghasilan  dan  tidak  bercampur konsumsi pokok serta utang yang merupakan kewajiban primer;
3. Mengenai  besaran  konsumsi  memang  tidak  akan  stabil.  Oleh  karenanya Penulis    menyarankan  untuk  mempermudah  maka  diambil  saja  beban konsumsi  rata-rata  perbulan  dikalikan  12  bulan  sebagai  perkiraan.  Atau dilihat saja sisa penghasilan yang tersisa di bulan keduabelas;
4. Islam itu tidak menyulitkan. Namun juga harus diingat batasan mana saja yang tidak boleh diterabas.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Ibn  ‘Ied al-Hilali, Syaikh Salim. Al-Manaahisy Syar’iyyah fii  Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, diterjemahkan  Abu  Ihsan  al-Atsari, Ensiklopedi Larangan  menurut  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah, Jakarta:  Pustaka  Imam Syafi’i, 2006
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  Petunjuk  Teknis:  Pengawasan, Pendampingan  Audit  Syariah  Dan  Akreditasi  Lembaga  Pengelola  Zakat Tahun 2018, Jakarta, Direktorat  Bimbingan  Masyarakat  Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf.
Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam . Jakarta: Attahirijah, 1957.
Yusuf  Qaradhawy, Fiqh  Az-Zakat  (Dirasah  Muqaranah  Li  Ahkamiha  wa Falsafatiha  fii  Dhau’al  Qur’ana  wa  Assunnah ,  Beirut:  Muassasah Arrisaalah, 1997, hlm. 459.

## 2. Artikel Jurnal
Asmuni. Zakat  penghasilan  dan  Upaya  Menuju  Kesejahteraan  Sosial .  Jurnal Ekonomi Islam La RIba, Vol. 1 No. 1 Juli 2017, hlm. 43-56.
Marimin,  Agus  dan  Tira  Nur  Fitria. Zakat  penghasilan  (Zakat  Penghasilan) Menurut  Hukum  Islam ,  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam  -  Vol.  01,  No.  01, Maret 2015, hlm. 50-60.

## 3. Fatwa
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan ..