## TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19
Rani Nur Isnaini 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email:

## Abstract
The development of the increasing number of positive cases of the Covid-19 virus in various regions has had an impact on several sectors. To prevent the spread of this virus, a vaccination policy has been established by the Government. The position of the covid-19 vaccination is one of the efforts to make a  person  less  susceptible  to  contracting  the  covid  virus  while  also  prioritizing  health  protocols.  It becomes a problem if the proof of vaccination has been carried out using a writing or certificate that can be misused by other parties by means of forgery. The formulation of the problem proposed by the author is what is the legal basis that can be applied to perpetrators of counterfeiting covid-19 vaccine certificates  and  what  are  the  forms  of  prevention  against  counterfeiting  of  covid-19  vaccine certificates.  The research  conducted  by  the  author  uses  normative  legal  research  using  a  statutory approach and a case approach. The results of the discussion are the legal basis that can be applied by law  enforcement  to the  perpetrators  of the  crime  of counterfeiting the  covid-19  vaccine  certificate referring  to  the  provisions  of  Article  263  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Code  while  the  form  of prevention of the crime of counterfeiting the covid-19 vaccine certificate is by preventive and repressive prevention using law enforcement.
Keywords : Counterfeit, Certificate, Vaccine

## Abstrak
Perkembangan meningkatnya jumlah kasus positif virus Covid-19 di berbagai daerah telah berdampak pada  beberapa  sektor.  Untuk mencegah  penyebaran  virus  ini,  kebijakan vaksinasi  telah  ditetapkan oleh Pemerintah. Posisi vaksinasi covid-19 merupakan salah satu upaya untuk membuat seseorang kurang rentan tertular virus covid sekaligus mengedepankan protokol kesehatan. Menjadi masalah jika pembuktian vaksinasi telah dilakukan dengan menggunakan tulisan atau surat keterangan yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain dengan cara pemalsuan. Rumusan masalah yang dikemukakan penulis  adalah  apa  yang  menjadi  dasar  hukum  yang  dapat  diterapkan  kepada  pelaku  pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 dan apa saja bentuk pencegahan terhadap pemalsuan sertifikat vaksin covid- 19.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil diskusi tersebut merupakan dasar hukum yang dapat diterapkan oleh penegak hukum kepada pelaku tindak pidana pemalsuan  sertifikat  vaksin  covid-19  yang  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP sedangkan  bentuk  pencegahan  tindak  pidana  pemalsuan  sertifikat  vaksin  covid-19  adalah  dengan pencegahan preventif dan represif menggunakan penegakan hukum.
Kata Kunci : Pemalsuan, Sertifikat, Vaksin

## PENDAHULUAN
Pandemi Virus Covid-19 akan terus menimbulkan beban baik secara mobiditas maupun moralitas bagi masyarakat. Selain itu virus ini berpotensi besar terhadap krisis ekonomi yang dapat  terjadi  diberbagai  Negara  tidak  terkecuali  Indonesia.  Maka  dari  itu  berbagai  upaya dilakukan  pemerintah dalam  menghentikan  laju  penularan  Covid-19.  Upaya  yang  dilakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
oleh pemerintah adalah pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah dilakukan dari level  1  sampai  dengan  level  4  pada  sejak  tanggal  3  Juli  2021.  Namun  penerapan  tersebut belum diarasa maksimal dalam menurunkan laju penularan Covid-19 di Indonesia.
Sehingga  pemerintah  memutuskan  untuk  melakukan  relaksasi  dengan  berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan menunjukan sertifikat atau kartu vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai salah satu upaya memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap masyarakat 1 . Vaksin Covid 19 bukanlah obat, melainkan bentuk pencegahan yang memiliki fungsi mendorong pembetukan kekebalan tubuh spesifikasi pada penyakit Covid-19 agar  terhindar  dari  penularan  virus  tersebut.  Selain  itu  pemberian  vaksin  Covid-19  untuk semua masyarakat Indonesia sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk membentuk dan melindungi warga negara dari bahaya yang ditimbulkan oleh wabah sehingga menyebabkan sifat kedaruratan kesehatan.
Setiap  orang  yang  telah  dilakukan  vaksin  dan/atau  pelaksanaan  vaksinasi  terhadap masyarakat  luas  harus  dengan  dosis  tertentu  yang  mana  nantinya  atas  setelah  dilakukan vaksinasi terhadap seseorang maka petugas pelaksana pemberi vaksin wajib untuk mencatat dan/atau  menerbitkan  sertifikat  vaksin  sebagai  tanda  bukti  telah  dilakukan  vaksin pencegahan covid-19.
Dasar adanya penerbitan sertifikat vaksin dewasa ini merujuk pada ketentuan Perpres Pengadaan  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid  yang  mana  itu  diselenggarakan  oleh  Negara serta  dalam  hal  pemberian  sertifikat  vaksin  diterbitkan  oleh  instansi  yakni  Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang berwenang secara sah untuk menerbitkan sertifikat vaksin.
Begitu  pentingnya  mengenai  kedudukan  sertifikat  vaksin  menyebabkan  masyarakat yang  dengan  mobilitas  tinggi  sedikit  terhambat  dengan  adanya  syarat  di  berbagai  tempat yang  mewajibkan  perintah  untuk  menunjukkan  sertifikat  vaksin,  dengan  adanya  syarat tersebut  seringkali  terjadi  fenomena  instan  di  masyarakat  dan  adanya  oknum  untuk melakukan pemalsuan sertifikat vaksin agar mudahnya untuk melaksanakan aktifitas sehari- hari.
Adanya  fenomena  pemalsuan  sertifikat  vaksin  yang  merugikan  negara  dari  sisi perbuatannya  sehingga  menjadikan  program  pengadaan  dan  pelaksanaan  vaksinasi  untuk mencegah penularan menjadi terhambat dan ini menjadikan seseorang tersebut yang telah melakukan  perbuatan  pemalsuan  sertifikat  vaksin  dapat  pula  dikategorikan  melakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
kejahatan di saat Negara mengalami keadaan kedaruratan kesehatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kedaruratan  Kesehatan  juncto  Keputusan Presiden Nomor 11 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.
Fenomena  mengenai  adanya  pemalsuan  terhadap  sertifikat  vaksin  tersebut  dapat dijumpai  di  masyarakat  yang  memanfaatkan  celah  daripada  adanya  penerapan  darurat kesehatan  sehingga  dengan  memberikan  imbalan  sejumlah  uang  maka  sertifikat  palsu tersebut mudah didapatkan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah  dengan menggunakan penelitian hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Nama penelitian adalah penelitian hukum  karena  dalam  penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi  hukum,  untuk  meneliti  sampai  sejauh  mana  hukum  positif  tertulis  yang  ada sinkronkan atau serasi satu sama lain.

## Pendekatan Penelitian
Di  dalam  metode  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan-pendekatan. Dengan  pendekatan  tersebut,  peneliti  akan  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek mengenai  isu  yang  sedang  dicoba  untuk  dicari  jawabannya 1 .  Dalam  penulisan  ini  peneliti menggunakan jenis pendekatan yaitu:
Pendekatan Perundang-Undangan ( statute approach )
Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan  hukum  di  Indonesia.  Dalam  metode  pendekatan  perundang-undangan  peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai tolak ukur pendekatan akan lebih akurat bila
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan- pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93) Di dalam penerapan pendekatan perundang-undangan ini yang digunakan penulis adalah:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang  Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
e. Keputusan Presiden Nomor 11 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Pendekatan Kasus ( Case Approach )
Pendekatan  kasus  merupakan  pendekatan  terhadap  adanya  kasus  untuk  kemudian dilakukan  analisis  dengan  pendekatan  peneliain  yang  lain.  (Zainudin  Ali,  2010:47)  Dengan mengetahui posisi kasus tersebut, kemudian dibuat peraturan perundang-undangan, maka catur wangsa peradilan akan memiliki interpretasi yang sama terhadap  permasalahan hukum yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud.  Di  dalam  studi pendekatan kasus ini akan mengkaji mengenai latar belakang sejarah pembentukan Undang- Undang Kesehatan dan sejarah pembentukan delik pemalsuan
Jenis dan Sumber Bahan Hukum

## Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas 2 . Bahan Hukum  Primer  merupakan  bahan  hukum  utama  yang  diteliti  serta  diperoleh  dari  studi kepustakaan  maupun  peraturan  perundang-undangan  mengenai  bagaimana  sengketa kewarisan islam itu diadili. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

## Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer. 3 Bahan-bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku  teks,  jurnal  hukum  baik  dalam  bentuk  media  cetak  maupun  media  elektronik dan/atau  internet.  Bahan  hukum  sekunder  yang  diperlukan  oleh  penulis  berkaitan  dengan aspek hukum pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.

## Teknik Analisis Bahan Hukum
Di  dalam  penelitian  hukum,  pengolahan  atau  teknik  analisis  bahan  hukum  berupa kegiatan  untuk  mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan-bahan  hukum  yang  sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan  hukum  primer  maupun  sekunder,  kemudian  melakukan  klasifikasi  menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum  yang  satu  dengan bahan  hukum  yang  lainnya  untuk  mendapatkan  suatu  gambaran umum terhadap hasil penelitian. (Soerjono Soekanto, 2012:13)

## Pembahasan
Dasar  Hukum  yang  dapat  diterapkan  bagi  pelaku  pemalsuan  sertifikat  vaksin  Covid-19 menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia
Sebelum  penulis  menguraikan  dasar  hukum  terhadap  pelaku  pemalsuan  sertifikat vaksin  Covid-19  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  di  Indonesia,  terlebih  dahulu penulis akan  menjelaskan  yang dimaksud dengan  sertifikat  vaksin  Covid-19.  Secara  Khusus pengertian sertifikat vaksin Covid-19 menurut undang-undang tidak dijelaskan secara detail. Namun jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

## 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 Pasal 25 yang menyebutkan bahwa :
(1) “Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi Covid -19 diberi surat keterangan Vaksinasi Covid-19 berupa Kartu Vaksinasi Covid- 19 atau Surat Elektronik.”
(2) “Dalam  hal  dibutuhkan  oleh  pelaku  perjalanan,  surat  keterangan  Vaksinasi  COVID -19 dituangkan  dalam  sertifikat  vaksinasiinternasional/Internasional  Certificate  of Vaccination (ICV).”
Pada  dasarnya,  disebutkan  bahwa  pemalsuan  sertifikat  atau  kartu  vaksin  serta  surat keterangan covid-19 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. penumpang  yang  melaksanakan  ketentantersebut  akan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan.
Mengingat sertifikat vaksin merupakan termasuk ke dalam unsur surat, maka dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pemalsuan surat kesehatan. pemalsuan sertifikat vaksin dari segi hukum pidana merupakan tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP pasal 268 ayat (1)  dan  (2).  Hukum  pidana  Indonesia  telah  memuat  tentang  pemalsuan  sesuatu  yang merupakan  salah  satu  wujud  tindakan  aksi  kriminal  tergolong  kejatahan  dalam  KUHP pengaturan terkait pemalsuan surat.

## Bentuk Pencegahan Terhadap Perbuatan Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19
Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan sebelumnya bahwa penerapan adanya  perintah  untuk  melaksanakan  program  vaksinasi  telah  tertuang  sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid yang mana wabah ini sudah menjadi wabah dunia yang menjadi perhatian bangsa.
Seharusnya  vaksin  itu  menjadi  suatu  program  yang  mana  dapat  menjadi  salah  satu solusi  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  wabah  yang  saat  ini  melanda  dengan  status kedaruratan  kesehatan  di  Indonesia.  memang  segala  sesuatu  di  Indonesia  selalu  diatur sedemikian  rupa  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di masyarakat  untuk  membuat  masyarakat  patuh  dan  untuk  mengatur  segala  kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi esensi pemberian vaksin tidak lantas diartikan sebagai untuk mencari sertifikat vaksin untuk melakukan aktifitas tetapi esensi untuk melindungi diri dan orang lain melalui vaksin dan bukan untuk mendapatkan sertifikat.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Penerbitan sertifikat sebagai syarat dan bukti masyarakat sudah di vaksin sesuai dengan dosis  dan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  pencapaian  vaksinasi  dapat  termonitor  secara masif  untuk  mengukur  keberhasilan  dalam  pencapaian herd  immunity. Secara  esensial keberadaan  dan  diterbitkannya  sertifikat  vaksin  bukan  tujuan  utama  dalam  pelaksanaan vaksinasi  nasional  melainkan  sebagai  legitimasi  masyarakat  bahwa  program  pelaksanaan vaksinasi telah mencapai sasaran.
Mengenai  adanya  sistem  penghukuman  walaupun  diakui  sebagai  alat  uang  penting untuk melawan dan/atau mencegah tindak pidana tersebut namun bukanlah faktor utama untuk  mengurangi  atau  menghilangkan  kejahatan.  memperdalam  upaya  preventif  dengan memperluas kualitas pendidikan, memperdalam tradisi budaya dan intensitas kontak sosial antara  mereka  merupakan  penilaian  terhadap  norma-norma  yang  berkembang  dengan menjadi upaya terbaik untuk mencegah suatu kejahatan itu timbul.
Masalah  pokok  dalam  pencegahan  kejahatan  adalah  suatu  bentuk  usaha  guna mengembangkan kesadaran hukum, maka masalah kesadaran hukum ini merupakan sebuah unsur  utama  yang  menopang  pencegahan  kejahatan  apapun  kejahatan  tersebut  dilakukan termasuk pula pemalsuan surat Pentingnya menanamkan konsep moralitas yang kokoh dan cita-cita yang kuat dan penilaian yang tinggi dapat memperkuat konsep moral tersebut untuk pelaksanaan tugas demikian dibutuhkan sosok sumber daya manusia yang kokoh.
Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana. Secara etimologis  makna  inti  dari  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  yang  menyelaraskan hubungan antar nilai yang diimplementasikan dalam kaidah dan norma dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.
Ruang  lingkup  penegakan  hukum  sangatlah  luas,  oleh  karenanya  mencakup  pula mereka yang secara langsung dan tidak bersinggungan di bidang penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada akibat  yang  ditimbulkan,  tetapi  perbuatan  dan  niat  jahat  pelaku  yang  memanfaatkan teknologi  informasi  guna  merusak  tatanan  pemerintah  saat  pandemi  perlu  untuk ditingkatkan.
Seorang  penegak  hukum  sebagaimana  halnya  dengan  warga  biasa  dalam  struktur masyarakat.  Lazimnya  merupakan  beberapa  kedudukan  dan  peran  sekaligus.  Dengan demikian  tidaklah  mustahil  bahwa  antara  berbagai  kedudukan  dan  peranan  timbul  suatu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
konflik yang terjadi. Jika di dalam faktanya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan pernan penegakan hukum.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini adalah :
1. Dasar Hukum yang dapat diterapkan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 merujuk pada tindak pidana pemalsuan suray secara umum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  Tetapi  berhubung  suatu  kejahatan  pemalsuan  ini  dilakukan  pada  waktu  Negara mengumumkan  keadaan  darurat,  maka  tindak  pidana  pemalsuan  juga  dapat  dilarang berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang tentang Kedaruratan Kesehatan.
2. Bentuk pencegahan terhadap adanya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 adalah  melalui  upaya  preventif  dengan  memberikan  berbagai  penyuluhan  maupun sosialisasi bahwa terdapat instansi khusus yang dapat menerbitkan sertifikat vaksin covid- 19  dan  upaya  represif  setelah  tindak  pidana  pemalsuan  terjadi  ialah  dengan  proses penegakan hukum yang berkeadilan

## DAFTAR PUSTAKA
Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Persada Media Group, Jakarta, 2010
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, Cetakan 14-Juni 2012
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2010