Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 4, No. 1, Hal: 01-23 • Juni 2019

## KEBANGKRUTAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) BERDASARKAN ANALISIS BERBAGAI FAKTOR
Komang Adi Kurniawan Saputra a,* , A.A. Ayu Erna Trisnadewi b , Putu Budi Anggiriawan c , Putu Gede Wisnu Permana Kawisana d
a,b,c,d Universitas Warmadewa, Jalan Terompong No. 24, Denpasar, Bali Indonesia
* (adikurniawan@warmadewa.ac.id)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  beberapa  faktor  yang memengaruhi  kebangkrutan  LPD  di  Kabupaten  Buleleng  -  Bali,  yaitu  faktor perlindungan hukum, kompetensi manajerial, good corporate governance , peran aktif  dari  warga  negara  dan  peran  badan-badan  pengawas  internal.  Metode dalam  kajian  ini  menggunakan  kuesioner  dengan  63  responden  yaitu  manajer LPD  dan  untuk  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil studi ini menunjukkan bahwa hanya  kompetensi manajerial dan peran badan- badan  pengawas  internal  yang  memiliki  pengaruh  pada  potensi  kebangkrutan LPD,  sementara  variabel  perlindungan  hukum, good  corporate  governance dan peran  serta  warga  tidak  mempengaruhi  potensi  kebangkrutan  LPD  di Kabupaten Buleleng - Bali. Kata  kunci: perlindungan  hukum, good  corporate  governance ,  peran  badan- badan pengawas internal, kebangkrutan

## ABSTRACT
This study aims to examine several factors that influence the bankruptcy of LPDs in Buleleng Regency of Bali Province, i.e. legal protection, managerial competence, good  corporate  governance,  the  active  role  of  citizens  and  the  role  of  internal supervisory  bodies.  In  this  study  using  a  questionnaire  method  with  63 respondents namely LPD managers and for data analysis use multiple regression analysis. The results of this study state that only the manager's competence and the  role  of  internal  supervisory  bodies  have  an  influence  on  the  potential  of  LPD bankruptcy,  while  legal  protection  variables,  good  corporate  governance  and  the active  role  of  citizens  do  not  affect  the  potential  for  bankruptcy  LPD  in  Buleleng Regency of Bali Province.
Keywords: legal  protection,  good  corporate  governance,  internal  supervisory bodies, bankruptcy

## PENDAHULUAN
LPD  memiliki  peran  yang sangat
penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan krama  desa  pakraman .  Dengan adanya  LPD, krama  desa  pakraman tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh  dana  bagi  kegiatan konsumtif maupun produktifnya.
Bahkan, yang tidak kalah mengagumkannya  adalah  berbagai kontribusi LPD kepada desa pakraman dalam  bentuk  pemberian bantuan
dana ritual, dana pembangunan,  beasiswa  bagi krama yang tidak mampu maupun aktivitas- aktivitas  filantropis  lainnya  (Warren, 2010; Sulistiyowati, 2011).
Meskipun  secara  umum  LPD dapat  dikatakan  berhasil  secara menakjubkan  sehingga  dipuji  oleh berbagai  pihak,  namun  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  terdapat  pula  LPD yang berada dalam
kondisi bermasalah, bahkan mengalami kebangkrutan  (Saputra,  2015).  Dari data  yang  mengemuka  dalam  rapat koordinasi  yang  membahas  tentang LPD  antara  Komisi  II  DPRD  Bali, Bank  Pembangunan  Daerah  Bali, Pemda  Propinsi  Bali,  Majelis  Utama Desa Pakraman dan sejumlah akademisi  di  Denpasar  tanggal  12 Nopember  2010,  terdapat  173  LPD dari total 1.405 LPD yang ada di Bali yang mengalami kebangkrutan.
Meskipun jumlah LPD yang bangkrut cukup  besar  hingga  mencapai  lebih dari  12%  dari  keseluruhan  LPD,
namun keberadaanya kurang memperoleh perhatian (Atmadja, dkk, 2015).
Jumlah  Lembaga  Perkreditan
Desa  (LPD)  di  Kabupaten  Buleleng sebanyak  169  LPD.  Dari  jumlah  itu diklasifikasikan dalam beberapa kategori:  LPD  sehat  sebanyak  106 unit;  LPD  cukup  sehat  11  unit;  LPD kurang sehat 14 unit; LPD tidak sehat 3 unit; LPD macet 27 unit; LPD tidak lapor  5  unit;  dan  LPD  baru operasional  3  unit.  Dari  kondisi  ini beberapa LPD mengalami permasalahan-permasalahan yang
mengakibatkan  dampak  kurang  baik terhadap  LPD  –LPD  yang  bagus, bahkan  ada  beberapa  LPD  yang sudah  masuk  ke  ranah  hukum. Dalam  hal  ini  Kelian  Desa  Pakraman selaku ketua badan pengawas internal internal  dituntut peranannya melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan sehingga dapat meminimalis penyelewengan- penyelewengan  keuangan  (Saputra dan Kurniawan, 2017). Berdasarkan latar belakang masalah  diatas,  dapat  diidentifikasi faktor-faktor  yang  dominan  dialami oleh  LPD,  diantaranya  adalah:  1) Lembaga  Perkreditan  Desa  sebagai lembaga  non-bank  hanya  diproteksi
dengan awig-awig untuk  mengatur tentang  tata kelola  LPD  sebagai  milik
desa pakraman . Berpijak pada Perda/Pergub  tentang  LPD  sebagai lembaga  keuangan  berbasis  adat perlu  diperkuat  dan  ditegaskan terkait  hal-hal  yang  memberikan keleluasaan  ruang  lingkup  LPD. Artinya,  dibutuhkan  aturan  yang detail,  termasuk  didalamnya  adalah tentang sanksi pidana dan diperlukan semacam Lembaga Penjamin
Simpanan  (LPS)  yang  khusus  untuk LPD,  karena  LPD  tidak  sama  dengan perbankan  atau  lembaga  keuangan mikro  sehingga  tidak  masuk  dalam LPS.  2)  SDM  yang  dimiliki  LPD sekarang ini masih minim pengetahuan  tentang  aturan  dan perlu
ditingkatkan kualitasnya, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa pengurus  LPD  perlu  meningkatkan kompetensinya mulai dari
pengelolaan  hingga  pengawasan.3) Perlu  memberlakukan  prinsip good corporate  governance dalam  LPD.  4) Peran  aktif  warga desa  pakraman dalam pengembangan LPD. 5) Perlunya  pengoptimalan  peran  badan pengawas  internal  desa  yang  sudah
ada.
Dari uraian yang
telah dikemukakan  diatas,  maka  rumusan masalah  yang  dapat  diangkat  untuk dikaji  lebih  jauh  dan  dapat  ditindak lanjuti  dengan  penelitian  ini  adalah
apakah ada pengaruh proteksi hukum , kompetensi  pengelola, good corporate  governance, peran  aktif warga,  dan  peranbadan  pengawas internalterhadap  kebangkrutan  yang dialami LPD?

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
Lembaga  Perkreditan  Desa  yang selanjutnya  disebut  dengan  LPD adalah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Bali  adalah.  LPD  merupakan  jenis lembaga keuangan mikro yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga
keuangan mikro lainnya. Kepemilikan LPD  iniadalah  desa  adat  di  Bali  yang secara  otomatis  merupakan  milik masyarakat  desa.  Posisi  LPD  ini terletak  ditengah-tengah  masyarakat desa  adat,  oleh  karena  itu  maka nasabahnya adalah masyarakat
desasetempat  baik  sebagai  debitur maupun  kreditur.  Dalam  mencapai tujuannya,
LPD tidak semata menggunakan  modal  sosial  dalam struktur pengendaliannya.Sebagai sebuah  lembaga  keuangan  yang bersifat  formal,  LPD  harus  pula menggunakan  struktur  pengendalian intern.Struktur  pengendalian  intern ini  bertujuan  untuk  menciptakan keandalan pelaporan keuangan,
ketaatan  terhadap  undang-undang dan  peraturan  yang  berlaku  serta efektifitas dan efesiensi operasi (Hartadi, 1999).
Desa Pakraman
Desa
pakraman merupakan lembaga tradisional yang dikenal pula dengan  nama desa  adat .  Ada beberapa  ciri  yang  melekat  pada sebuah desa  pakraman di  Bali,  yaitu;
1)  wilayah  dengan  batas  yang  jelas, anggota  ( krama )  dengan  persyaratan tertentu, 2) kahyangan tiga atau pura lain  yang  memiliki  peranan  yang sama  dengan kahyangantiga ,  3) otonomi  baik  ke  dalam  maupun  ke luar,  dan  4)  pemerintahan  adat dengan  kepengurusannya  (Pitana, 1994).    Keseluruh  komponen desa pakraman dalam kesehariannya dilandasi  oleh  tata  aturan  yang disebut awig-awig . Awig-awig dapat bersifat  tertulis  dan  bisa  juga  tidak tertulis yang dirumuskan oleh segenap krama desa pakraman melalui paruman krama desa pakraman . Hal inilah
yang menjadikan desa pakraman seringkali disebut sebagai sebuah republik kecil (Covarubias, 1972: 58).
Keikutsertaan desa pakraman dalam  struktur  keorganisasian  LPD, yakni  bertindak  tak  ubahnya  seperti dewan komisaris, sebagai yang digariskan dalam teks Perda Nomor 8
Tahun 2002, menimbulkan implikasi, pertama , desa pakraman bisa
memasukkan  modal  sosial  yang mereka miliki ke dalam asas normatif yang  berlaku  di  LPD. Kedua ,  desa pakraman bisa  ikut  melakukan kontrol internal. Ketiga , desa pakraman bisa  mengenakan  sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan baik  oleh  manajemen  LPD  maupun nasabah  LPD.Bentuk-bentuk  sanksi yang diterapkan berupa digunjingkan, dicemohkan, ditegur, didenda, disepekang ,  dilarang  menggunakan fasilitas  desa  atau  diusir.Dengan adanya  sanksi  ini  diharapkan  pihak manajemen  maupun  nasabah  LPD dapat berperan sesuai dengan statusnya  sehingga  eksistensi  LPD tetap terjaga.

## Regulasi Tentang LPD
Pada  tahun  1984  dengan  Surat Keputusan  (SK)  Gubernur  No.  972
Tahun 1984 tentang Pendirian
Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah  Tingkat  I  Bali.  proyek pendirian  LPD  mulai  dilakukan  dan keberadaan  LPD  diatur  dibawah Peraturan  Daerah  (PERDA)  yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8  Tahun  2002  Tentang  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD),  yang  kini telah  diganti  menjadi  Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun 2007. Perda tersebut mengatur
mengenai syarat-syarat pendirian LPD. Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi  BaliNomor  4  Tahun  2012 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8  Tahun  2002  Tentang  Lembaga Perkreditan  Desa  yang  menjadi dasar pelaksanaan LPD saat ini.
Disahkannya Undang-Undang
(UU)  Nomor  1  tahun  2013  tentang Lembaga  Keuangan  Mikro  memang sudah sepantasnya diapresiasi positif. Dalam  UU  ini  keberadaan  LPD (Lembaga  Perkreditan  Desa)  diakui keberadaannya sebagai lembaga keuangan  yang  bersifat  khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari  UU  tersebut.  Hal  ini  ditegaskan dalam  Bab  XIII  Ketentuan  Peralihan pasal  39  ayat  3  yang  berbunyi: “Lembaga  Perkreditan  Desa  dan Lumbung  Pitih  Nagari  serta  lembaga sejenis  yang  telah  ada  sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan  diakui  keberadaannya berdasarkan  hukum  adat  dan  tidak tunduk  pada  ini”.  Pasal  39  ayat  3 dalam  UU  LKM  tersebut  menegaskan dua  hal  penting  dalam  kaitannya dengan  kedudukan  LPD:  (1)  LPD memang  bukan  LKM  sehingga  tidak tunduk  pada  UU  LKM,  serta  (2)  LPD merupakan  lembaga  adat  karena diatur  berdasarkan  hukum  adat ( awig-awig ).  Walaupun  sudah  ada
Perda  dan  Pergub  yang  mengatur tentang LPD yaitu Perda Provinsi Bali Nomor  4  Tahun  2012  dan  Pergub Nomor  11  tahun  2013  tentang  LPD yang  telah  memuat  beberapa  hal diantaranya seperti LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya Rp.20 juta. Selain  itu  pada  pasal  26  diatur menyangkut  pidana,  dimana  bagi pengurus atau karyawan yang melakukan kecurangan dan memperkaya diri sendiri akan dikenakan  pidana  kurungan  paling lama  3  bulan  atau  denda  sebanyak Rp.50  juta.  Namun,  tetap  dalam menjalankan  LPD  agar  menempuh prosedur  administrasi  sesuai  aturan secara  tegas  dan  jujur  serta  terus berkoordinasi dengan
Badan
pengawas  internal.  Realisasi  pasal- pasal  yang  terkandung  dalam  aturan ini setidaknya perlu segera dilakukan agar tidak memicu semakin banyaknya  kecurangan  yang  dialami LPD sehingga mengalami kondisi yang kurang menguntungkan
atau bangkrut.

## Perumusan Hipotesis
Proteksi  hukum merupakan  hal
yang sangat penting
untuk keberlangsungan  LPD  saat  ini,  dapat dibuktikan  dari  banyaknya  LPD  yang bangkrut  pada  saat  ini  diakibatkan karena  kecurangan  yang  dilakukan
baik  oleh  pengelola  LPD  itu  sendiri sampai ketidakpatuhan warga
masyarakat  akan awig-awig desa tersebut. Faktor kejelasan dan ketegasan hukum sangat dibutuhkan saat  ini  oleh  masyarakat  dan  LPD supaya menghindari judgement negatif  dari  pihak  eksternal  LPD. Dengan  adanya  kepastian  hukum  di LPD  dipandang  mampu  menjamin kepercayaan  masyarakat  terhadap operasional LPD ditengah-tengah masyarakat desa. Seperti yang dimuat dalam  harian  Bali  Post  tanggal  27 Pebruari  2013  bahwa  LPD  harus didukung  aturan  proteksi  dana masyarakat,  hal  itu  adalah  bagian dari  sangat  dibutuhkannya  proteksi hukum bagi masyarakat.
Berdasarkan kajian diatas, maka dapat  dirumuskan  hipotesis  dari penelitian ini adalah:
H 1 : Proteksi  hukum  berpengaruh signifikan terhadap kebangkrutan LPD Kompetensi pengelola juga bukan  hal  yang  pantas  untuk dilupakan  oleh  semua  pihak  yang berkepentingan  dengan  LPD.  Hal  ini menjadi  salah  sati  faktor  penentu baik  atau  buruknya  kinerja  LPD, serta  mampu  atau  tidaknya  LPD bertahan  dalam  situasi  ekonomi kemasyarakatan  yang  semakin  hari
akan  semakin  kompleks,  dengan adanya BPR atau Koperasi.
Seperti yang dimuat pada harian Bali  Post  tanggal  2  Oktober  2013 bahwa “LPD Tukadaya Bangkrut”, hal ini disebabkan karena kecurangan/korupsi  yang  dilakukan oleh salah satu pengelola LPD disana. Pengelola LPD yang dimaksud adalah kasir yang bertugas dengan mengambil uang sebesar Rp.200 juta. Permasalahan ini sampai
menyebabkan  LPD  tersebut  “tidur”. Hingga  dengan  adanya  kasus  ini, bendesa Tukadaya  masih  belum mampu  mengambil  langkah-langkah untuk  mengembalikan  LPD-nya.  Hal inilah yang sering menghantui masyarakat  desa  untuk  percaya sepenuhnya  terhadap  LPD.  Sehingga, hal  utama  yang  perlu  dilakukan adalah  meningkatkan  kompetensi pengelola  mulai  dari  pengelolaan hingga pengawas.
Berdasarkan kajian diatas, maka dapat  dirumuskan  hipotesis  dari penelitian ini adalah:
H 2 : Kompetensi pengelola berpengaruh signifikan terhadap kebangkrutan LPD
Good  corporate  governance perlu diimplementasikan  pada  LPD  yang ada di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng  karena  prinsip  GCG  ini dapat  memproteksi  LPD  dari  tindak
kecurangan keuangan yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  LPD  ini.
Perilaku oportunistik pengelola/ pimpinan dapat diminimalisasi
dengan good  corporate  governance .
Dengan  mengurangi  peluang  bagi manajer/pimpinan  pengelola  LPD untuk  berperilaku  menyimpang  dan memperkaya  diri  sendiri  diharapkan nilai perusahaan/lembaga akan meningkat,  yaitu  ditandai  dengan meningkatnya  aset  dari  LPD  dan meningkatnya  nilai  tabungan  dari masyarakat.
Berdasarkan kajian diatas, maka dapat  dirumuskan  hipotesis  dari penelitian ini adalah:
H 3 : Good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kebangkrutan LPD Peran  aktif  warga  menjadi  hal yang  penting  dalam  perkembangan LPD.
Masyarakat harus aktif menanyakan  perkembangan  LPD, agar  jangan  sampai masyarakat  cuek dan  terkesan  tidak  perduli  akan keberlangsungan  dan  perkembangan LPD di desanya. Sekarang ini muncul isu  dimasyarakat  bahwa  LPD  hanya dinikmati  oleh  masyarakat  yang memiliki  kedekatan  dengan bendesa adat, tokoh masyarakat atau pimpinan  desa  yang  lainnya.  Opini dari  masyarakat  ini  muncul  karena
kebijakan  yang  diambil  oleh bendesa adat sering menguntungkan beberapa pihak  dan  tidak  mengakomodir aspirasi  seluruh  masyarakat,  hal  ini sudah meleset dari LPD yang dimiliki oleh krama desa.
Berdasarkan kajian diatas, maka dapat  dirumuskan  hipotesis  dari penelitian ini adalah:
H 4 : Peran  aktif  warga  masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kebangkrutan LPD
Peran  badan  pengawas  internal adalah suatu hal yang sering menjadi harapan bagi masyarakat desa untuk kepentingan perkembangan LPD. Harapan  tersebut  muncul  karena peran  dari  Badan  pengawas  internal
Desa yang selanjutnya disebut dengan  Badan  pengawas  internal dalam  pemberian  kredit  di  LPD  tidak terlalu terlihat. Selama ini BPD hanya sebagai  perpanjangan  tangan  dari kelian desa, seharusnya badan pengawas  internal  ini  memiliki  peran dan lingkup pekerjaaan yang independen dan tanpa intervensi dari siapapun. Sering terjadi di masyarakat bahwa BPD hanya sebagai  pelengkap  dalam  struktur organisasi  di  desa  saja.  Seharusnya badan  pengawas  internal  ini  bekerja atas  nama  masyarakat  desa,  karena badan pengawas internal ini dibentuk dan  diberhentikan  oleh  masyarakat
dan  bukan  oleh  orang  perorang  yang berpengaruh  di  desa  seperti kelian desa atau kepala desa.
Berdasarkan kajian diatas, maka dapat  dirumuskan  hipotesis  dari penelitian ini adalah:
H 5 : Peran Badan pengawas internal berpengaruh signifikan terhadap kebangkrutan LPD

## METODE

## Jenis Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah empirical  study yang  berfokus  pada  metode  studi empiris, dimana hipotesis yang diajukan akan menjelaskan fenomena yang  ada  dalam  bentuk  hubungan antar variabel. Berdasarkan
desainnya,  penelitian  ini  merupakan penelitian survey karena pengambilan
sampel dari populasi dan
menggunakan kuesioner sebagai data pokoknya.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  dipergunakan  dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh  langsung  dari  responden (subyek  penelitian)  dalam  kuesioner penelitian.
Data primer yang
dikumpulkan
meliputi
proteksi hukum,  kompetensi  pengelola, good corporate  governance, peran  aktif warga,  dan  peranbadan  pengawas internal serta kebangkrutan LPD.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dari  penelitian  ini adalah LPD Se-Kabupaten Bulelengyang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu kecamatan Tejakula,  Kubutambahan,  Sawan, Buleleng, Sukasada, Banjar,
Busungbiu,  Gerokgak  dan  Seririt, dimana  jumlah  LPD  di  Kabupaten Buleleng  sampai  saat  ini  adalah berjumlah  169  LPD  yang  tersebar diseluruh
desa/kelurahan.
Responden  dari  penelitian  ini  adalah pengelola LPD.
Alasan  pemilihan  sampel  ini adalah  untuk  spesifikasi  penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi  pengelolaan  LPD  secara parsial,  maka  penentuan  jumlah sampel  menggunakan  rumus  Slovin
(Usman,
2007). Dari hasil
perhitungan  rumus  Slovin  tersebut didapatkan  63  (enam  puluh  tiga) sampel  LPD  yang  digunakan  dalam penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data
Data  primer  dalam  penelitian  ini adalah  data  yang  diperoleh  dan dikumpulkan  langsung  dari  lokasi penelitian  melalui  kuesioner  yang diberikan kepada responden,
sementara  kuesioner  yang  digunakan bersumber  dari  kajian  terdahulu  dan pembuatan kuesioner dengan
modifikasi melalui teori serta disesuaikan  dengan  kebutuhan  dari objek  penelitian  dan  indikator  yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

## Definisi Operasional Variabel
Variabel Bebas 1. Variabel  Proteksi  Hukum  (X 1 ) dengan indikator sebagai berikut:
a) Adanya Sanksi yang tegas
b) Adanya Standar Operasional Prosedur
c) Kepatuhan  terhadap  aturan otoritas keuangan
d) Adanya  lembaga  penjamin simpanan
2. Variabel Kompetensi Pengelola (X 2 ),
dengan indikator sebagai berikut:
a) Latar belakang pendidikan
b) Pengetahuan tentang organisasi c) Pengalaman kerja 3. Variabel Good Corporate Governance (X 3 ),  dengan  indikator sebagai berikut:
a) Keterbukaan
b) Akuntabilitas
c) Pertanggungjawaban
d) Kewajaran
e) Independensi
4. Variabel  Peran  aktif  warga  (X 4 ),
dengan indikator sebagai berikut: a) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan b) Keterlibatan dalam menentukan kebijakan c) Melaporkan  segala  bentuk kecurangan d) Aktif menanyakan perkembangan lembaga 5. Variabel  Peran  Badan  pengawas
internal  (X 5 ),  dengan  indikator sebagai  berikut  (Wedayani  dan Jati, 2013):
a) Independensi
b) Kemampuan Profesional
c) Lingkup Pekerjaan d) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

## Variabel Terikat
Kebangkrutan LPD, secara konsep  hal  ini  didefinisikan  bahwa dimana  perusahaan/lembaga  tidak mampu menyelesaikan masalah keuangannya.  Dalam  konsep  ini diturunkan indikatornya yaitu:
a) Adanya konflik
b) Kondisi keuangan melemah
c) Jumlah aset berkurang
d) Kontribusi dalam pembangunan desa berkurang e) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat
Skala  yang  digunakan  untuk variabel-variabel  bebas  dan  terikat menggunakan  skala  likert  dengan  4 pilihan.  Skala  likert  ini  termasuk

## dalam  tingkatan  skala  pengukuran ordinal.

## Teknik Pengujian Instrumen

## Uji Validitas
Alat  yang  dapat  digunakan dalam  pengujian  validitas  suatu kuesioner adalah angka hasil korelasi antara  skor  pernyataan  dan  skor keseluruhan  pernyataan  responden terhadap  informasi  dalam  kuesioner. Jenis korelasi yang digunakan di sini adalah korelasi product moment antara
skor  setiap  pernyataan  dengan  skor total item dengan tingkat
signifikansinya  adalah  0,05.  Suatu item  dikatan  valid  jika  probabilitas koefisien  korelasinya  lebih  kecil  dari 0,05.

## Uji Reliabilitas
Uji  realibilitas  dilakukan  dengan bantuan SPSS ( Statistical Product and Service  Solution )yang  memberikan fasilitas  untuk  mengukur  reliabilitas dengan  uji  statistik alpha  cronbach (α).  Suatu  variabel  dikatakan  reliabel jika  memenuhi  α  ≥  0,60  (Nunnally, 2003 dalam Uyanto, 2009).

## Uji Asumsi Klasik
Sehubungan dengan penggunaan pemakaian metode regresi linier berganda untuk
menghindari  asumsi-asumsi  model
klasik, maka akan dilakukan pengujian sebagai berikut: 1. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi terdapat korelasi antarvariabel independen.  Model  regresi  yang  baik seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah sebagai
berikut:
a) Nilai  R 2 yang  dihasilkan  oleh suatu  estimasi  model  empiris sangat  tinggi,  tetapi  secara individual variabel-variabel bebas  banyak  yang  tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. b) Menganalisa  matrik  korelasi variabel-variabel  bebas.  Jika antarvariabel bebas ada korelasi  yang  cukup  tinggi
(umumnya  0.90),  maka  hal  ini merupakan  indikasi  adanya multikolinearitas.
c) Multikolinearitas  dapat  juga dilihat  dari  (1)  nilai tolerance dan  lawannya  (2) variance inflation factor (VIF). Batas dari tolerance value adalah 0.10 dan batas  dari  VIF  adalah  10.  Jika tolerance  value di  bawah  0.10 atau nilai VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas.
2. Uji Heteroskedastisitas
Model  regresi  yang  baik  bersifat
homokedastisitas, yaitu residual mempunyai  varian  yang  sama  dari satu  pengamatan  ke  pengamatan yang lain. Jika variannya tidak sama, maka dikatakan bersifat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak
merusak  konsistensi  estimator  tetapi estimator  menjadi  tidak  memiliki varian  minimum  atau  tidak  efisien,
sehingga  pengujian  statistik  menjadi bias.
Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah
menggunakan  uji  gletser  (Uyanto, 2009).  Gletser  mengusulkan  untuk meregresi  nilai  absolute  residual  (Ut) terhadap variabel bebas. Jika variabel bebas  secara  statistik  signifikan mempengaruhi  variabel  terikat  (Ut),
maka
ada indikasi terjadi
heteroskedastisitas.

## 3. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  variabel  dependen dan  independen  dalam  model  regresi berdistribusi  normal  atau  tidak. Asumsi normalitas dianggap terpenuhi  bila  data  yang  digunakan cukup  besar  (n>30).  Untuk  menguji normalitas  data  digunakan  analisis grafik  dan  uji  statistik Kolmogorov- Smirnov Test (Uyanto, 2009) .

## Metode Analisis Data
Untuk  menganalisis  data,  yang digunakan  adalah  metode  regresi linear  berganda  dengan  model  OLS dengan  menggunakan software  SPSS for  Windows  Realesed  17.0  Programe . Metode  ini  merupakan  salah  satu cara  perhitungan  koefisien  regresi statistik yang tidak bias, efisiensi dan konsistensi.
Metode ini dapat diformulasikan  dalam  rumus  regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + e ...................................... (2) Keterangan:
Y     : Kebangkrutan LPD a     : Konstanta X 1 : Proteksi Hukum
X 2 : Kompetensi Pengelola
X 3 : Good Corporate Governance
X 4 : Peran Aktif warga
X 5 : Peran Badan pengawas internal Internal
e      :  Faktor  kesalahan  pengganggu
( error )
Untuk  menguji  koefisien  regresi secara  parsial  antara  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  dengan tingkat  signifikansi  5%  (α  =  0,05) digunakan  uji  t  dangan  rumusan hipotesis sebagai berikut:
H 0 : b 0 = 0 artinya  variabel  bebas secara  parsial  tidak  punya  pengaruh siginifikan terhadap variabel terikat H 1 : b 1 ≠ 0 artinya  variabel  bebas secara  parsial  mempunyai  pengaruh

## yang  signifikan  terhadap  variabel terikat

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskriptif Responden
Dalam  penelitian  ini  dilakukan pengumpulan data dengan
menyebarkan  kuesioner  sebanyak  63 kuesioner  ke  Lembaga  Perkreditan Desa  (LPD)  se-Kabupaten  Buleleng dengan  63  responden.  Pengiriman kuesioner  dilakukan  pada  Nopember 2018.  Kuesioner  tersebut  kembali dalam  kurun  waktu  2  minggu sebanyak 63 responden
Rincian responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah: Berdasarkan Jenis Kelamin : a) Laki-laki = 48 orang b) Perempuan = 15 orang Berdasarkan Jabatan : a) Ketua = 40 orang b) Bendesa = 5 orang c) Pegawai = 18 orang

## Deskriptif Data
Hasil Analisis Deskriptif Statistik Hasil  analisis  deskriptif  data
dengan menggunakan bantuan
program SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation proteksi 63 10,00 16,00  14,6508  1,34595 kompetensi 63 19,00 20,00  19,9365  0,24580 gcg 63 17,00 20,00  19,5238  0,80035 paktifwarga 63 18,00 24,00  22,1270  1,97151 bdnpengawas 63 20,00 28,00  26,6508  1,72420 potensibangkrut  63 8,00 16,00  10,3810  2,22470 Sumber: Data Diolah, 2018 Hasil pengukuran untuk variabel proteksi  hukum  (X1)  dengan  skor maksimum 16 sedangkan skor terendah  yaitu  10.  Untuk  rata-rata (mean)  proteksi  hukum  (X1)  secara keseluruhan  yaitu  14,65.  Hal  ini berarti  keseluruhan  variabel  proteksi hukum memiliki kecenderungan
pilihan  jawaban  responden  memilih
jawaban  setuju.  Variabel  kompetensi pengelola (X2) dengan skor maksimum 20 sedangkan skor terendah  yaitu  19.  Untuk  rata-rata (mean)  kompetensi  pengelola  (X2) secara  keseluruhan  yaitu  19,94.  Hal ini  berarti  keseluruhan  variabel kompetensi pengelola memiliki kecenderungan pilihan jawaban
responden  memilih  jawaban  setuju.
Untuk variabel GCG (X3) dengan skor maksimum 20 sedangkan skor
terendah  yaitu  17.  Untuk  rata-rata
( mean )  GCG  (X3)  secara  keseluruhan yaitu 19,52. Hal ini berarti
keseluruhan  variabel  GCG  memiliki kecenderungan pilihan jawaban responden memilih jawaban setuju. Variabel  peran  aktif  warga  (X4) dengan skor maksimum 24 sedangkan  skor  terendah  yaitu  18. Untuk  rata-rata  (mean)  peran aktif  warga  (X4)  secara  keseluruhan yaitu 22,13. Hal ini berarti keseluruhan variabel proteksi hukum memiliki kecenderungan pilihan jawaban  responden  memilih  jawaban setuju.
Variabel peran badan pengawas  internal  (X5)  dengan  skor maksimum 28 sedangkan skor terendah  yaitu  20.  Untuk  rata-rata (mean) peran badan pengawas internal (X5) secara keseluruhan yaitu 26,65.  Hal  ini  berarti  keseluruhan variabel  proteksi  hukum  memiliki kecenderungan pilihan jawaban responden  memilih  jawaban  setuju. Variabel  potensi  kebangkrutan  (Y) dengan skor maksimum 16 sedangkan  skor  terendah  yaitu  8. Untuk rata-rata ( mean ) potensi kebangkrutan  (Y)  secara  keseluruhan yaitu 10,38. Hal ini berarti keseluruhan variabel proteksi hukum memiliki kecenderungan pilihan jawaban  responden  memilih  jawaban tidak setuju.

## Uji  Kualitas  Data  (Uji  Validitas  dan Reliabilitas)
Hasil  pengujian  validitas  dan reliabilitas  instrumen  menunjukkan bahwa  instrumen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  valid  dan reliabel,  yang  ditunjukkan  dengan nilai  koefisien  korelasi  item-total variabel  lebih  besar  dari  0,3  dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji  reliabilitas  menunjukkan  nilai cronbach alpha untuk semua variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini lebih besar dari 0,70.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Berikut
hasil pengujian normalitas  menggunakan  bantuan program  SPSS.  Berdasarkan  tabel diatas,  hasil  pengujian  normalitas dengan  uji One  Sample  Kolmogorov Smirnov  Test diatas  menunjukkan hasil  Asymp.Sig  (2-tailed)  sebesar 0,115  yang  lebih  tinggi  dari  0,05 sehingga dikatakan data berdistribusi normal.
Tabel 2. One Sample Kolmogorov Smirnov Test
Unstandardized Residual N 63 Normal Parameters a Mean 0,0000000 Std. Deviation 1,14215121 Most Extreme Differences Absolute 0,196 Positive 0,196 Negative -0,111 Kolmogorov-Smirnov Z 1,559 Asymp. Sig. (2-tailed) 0,115
a. Test distribution is Normal.
Sumber: Data Diolah, 2018

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  terjadi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Berikut  merupakan  hasil  pengujian multikolinieritas:
Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 ( Constant ) proteksi 0,692 1,446 kompetensi 0,957 1,045 Gcg 0,778 1,286 paktifwarga 0,728 1,373 bdnpengawas 0,742 1,348 Sumber: Data Diolah, 2018 Hasil perhitungan nilai tolerance
menunjukkan  semua  variabel  bebas memiliki  nilai tolerance lebih  dari
0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan  semua  variabel  bebas memiliki  nilai  VIF  <  10.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  diperoleh
hasil pengujian
sebagaimana disajikan  pada  Tabel  4.  Berdasarkan tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa semua  variabel  nilai  signifikansinya diatas  5%  atau  0,05  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig . B Std. Error Beta 1 ( Constant ) -3,186 12,434 -0,256 0,799 proteksi -0,130 0,135 -0,151  -0,963 0,339 kompetensi 0,332 0,629 0,071  0,528 0,600 gcg -0,153 0,214 -0,106  -0,712 0,479 paktifwarga 0,030 0,090 0,052  0,337 0,737 bdnpengawas 0,084 0,102 0,125  0,824 0,413 a. Dependent Variable : abs Sumber: Data Diolah, 2018

## Pengujian Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan uji determinasi (Tabel  5)  diketahui  bahwa  nilai adjusted  R  square  sebesar  0,233 menunjukkan  bahwa  variasi  variabel
independen dapat menjelaskan variabel  dependennya  sebesar  23,3%, sedangkan  sisanya  sebesar  76,7% dijelaskan  oleh  variabel/faktor  lain yang  tidak  dianalisis  dalam  model regresi.

## Tabel 5. Hasil Uji Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .543 a .295 .233 1.94791
a. Predictors: (Constant) , bdnpengawas, kompetensi, paktifwarga, gcg, proteksi Sumber: Data Diolah, 2018

## Uji Signifikansi Regresi
Uji signifikansi regresi menunjukkan apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap  variabel  dependen  secara parsial.  Dari  perhitungan  SPSS diperoleh nilai signifikansi
sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  6.
Hasil analisis regresi berganda dihasilkan  model  regresi  sebagai berikut:
Y  =    75,633  –  0,0238X1  –  2,3X2  – 0,184X3 – 0,052X4 – 0,419X5 + e Berdasarkan  hasil  uji  signifikansi diketahui bahwa:
a) Proteksi  Hukum  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,286  > 0,05  artinya  hipotesis  pertama ditolak  bahwa  tidak  terdapat pengaruh proteksi hukum terhadap potensi kebangkrutan LPD
b) Kompetensi  Pengelola  dengan
nilai signifikansi sebesar  0,029 <  0,05  artinya  hipotesis  kedua diterima bahwa terdapat pengaruh kompetensi pengelola terhadap potensi kebangkrutan LPD.
c) GCG  dengan  nilai  signifikansi sebesar  0,602  >  0,05  artinya hipotesis  ketiga  ditolak  bahwa tidak  terdapat  pengaruh  GCG
terhadap potensi kebangkrutan LPD.
d) Peran Aktif Warga dengan nilai signifikansi  sebesar  0,724  > 0,05  artinya  hipotesis  keempat ditolak  bahwa  tidak  terdapat pengaruh  peran  aktif  warga
terhadap potensi kebangkrutan
LPD. e) Peran Badan pengawas internal dengan nilai signifikansi sebesar  0,015  <  0,05  artinya hipotesis kelima diterima bahwa terdapat pengaruh peran badan pengawas internal terhadap potensi kebangkrutan LPD.

## Uji F
Berdasarkan  tabel  7  tampak bahwa  uji  F  berdasarkan  nilai signifikansinya  yaitu  0,001  <  0,05 artinya  bahwa  secara  bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 terhadap Y.
Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) 75,633 20,333 3,720  0,000 proteksi -0,238 0,221 -0,144  -1,078  0,286 kompetensi -2,300 1,029 -0,254  -2,236  0,029 gcg -0,184 0,351 -0,066  -0,525  0,602 paktifwarga -0,052 0,147 -0,046  -0,355  0,724 bdnpengawas -0,419 0,167 -0,324  -2,514  0,015 a. Dependent Variable : potensibangkrut

## Pembahasan
Pengaruh  Proteksi  Hukum  terhadap Potensi Kebangkrutan LPD
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  didapatkan,  hipotesis  pertama ditolak    yang    menyatakan    bahwa
proteksi  hukum  tidak  berpengaruh terhadap  potensi  kebangkrutan  LPD. Sebagai  lembaga  keuangan  milik adat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seharusnya   dapat   menjamin   dana

## Tabel Hasil Uji F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 90,579 5 18,116 4,774  0,001 a Residual 216,278 57 3,794 Total 306,857 62 a. Predictors :  ( Constant ),  bdnpengawas,  kompetensi,  paktifwarga,  gcg, proteksi
b. Dependent Variable : potensibangkrut
Sumber: Data Diolah, 2018
nasabahnya.  Pada  dasarnya  sangat diperlukan  aturan  yang  jelas  untuk memproteksi  dana  masyarakat  yang dihimpun  agar  keberadaan  lembaga yang  tidak  termasuk  LKM  ini  dapat tetap bertahan di masyarakat.
Hasil penelitian menyatakan bahwa  tidak  ada  pengaruh  proteksi hukum terhadap potensi
kebangkrutan  LPD  dapat  dianalisis bahwa  yang  menyebabkan  potensi kebangkrutan  LPD  tidak  berkaitan dengan  adanya  proteksi  hukum dalam  hal  ini  yaitu awig-awig yang selama  ini  masih  menjadi  satu- satunya landasan hukum LPD di Bali. Hal  ini  juga  disebabkan  karena  pada dasarnya  pengelolaan  LPD  harus dilakukan  secara  professional  tidak cukup menggunakan awig-awig yang sifatnya  hanya  mengatur  kehidupan bermasyarakat berdasarkan asas
kekeluargaan  dan menyama  braya yang berlaku sentral di desa pakraman tersebut saja.
Jati  diri  LPD  memang  berakar dari masyarakat adat sehingga pengaturannya  harus  berdasarkan awig-awig, oleh  karena  itu  jika  bisa dikelola  secara  professional  harusnya mengakomodir  ketentuan-ketentuan yang  ditentukan  dalam  peraturan- peraturan  yang  mengatur  tentang lembaga keuangan non-bank.
Pengaruh
Kompetensi

## Pengelola terhadap Potensi Kebangkrutan LPD
Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  hipotesis  kedua  diterima  yang menyatakan  kompetensi  pengelola berpengaruh terhadap potensi kebangkrutan  LPD.Hal  ini  sekaligus menyatakan bahwa mendukung adanya peningkatan kompetensi pengelola  yang  berkaitan  dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan pengelola/pengurus LPD. Kompetensi pengelola merupakan bagian dari fungsi manajemen yang perlu dikembangkan demi terselenggaranya efektivitas
pengelolaan  LPD,  maka  dalam  upaya meningkatkan efektivitas
serta efisiensi dari sebuah LPD, diperlukan seperangkat  perilaku  para  pengelola yang  meliputi  kemampuan  umum, ketrampilan, dan pengetahuan mengenai  kebijaksanaan,  aturan  dan pedoman pelaksanaan
tugas pengelola  bagi  tercapainya  tujuan organisasi  sesuai  dengan  posisi  atau jabatan  yang  disandangnya.Dengan adanya  kreatifitas  dan  pemikiran inovatif  dari  para  pengelola  akan banyak  memberikan  gagasan  dan pemikiran  baru  yang  konstruktif  dan produktif.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa, jika pengelola bukan merupakan  orang  yang  handal  dan mampu  membuat  gagasan  yang hebat,  maka  bisa  dilihat  dari  segi sistem  pengendalian  internal  dan output  yang  dihasilkan  kurang  bisa dipertanggungjawabkan.  Maka  dari itu,  setidaknya  para  pengelola  ini harus  memiliki  cukup  pengetahuan dan  pemahaman  tentang  proses kreatif  sehingga  tidak  membendung atau  menghambat  jenis  pikiran  yang segar dan berada dalam LPD.

## Pengaruh  GCG  terhadap  Potensi Kebangkrutan LPD
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  menyatakan  bahwa  hipotesis ketiga  ditolak  karena  merujuk  dari
pernyataan  bahwa  LPD  kedepannya harus  menyusun  kerangka  hukum yang  ideal  dengan  merumuskan  tata kelola  (GCG).  Penelitian  dari  Saputra dan  Darmawan  (2014)  menyatakan bahwa  implementasi  prinsip-prinsip GCG  memiliki  pengaruh  terhadap kinerja  LPD.  LPD  dikelola  secara terpisah dengan krama desa sehingga memungkinkan  terjadinya  konflik keagenan.
Selain  itu  LPD  menggunakan pinjaman  dari  Bank  Pembangunan Daerah  (BPD  Bali).  Hal  itulah  yang menjadi  faktor  utama  prinsip-prinsip good  corporate  governance dirasa wajib  diterapkan  oleh  LPD  untuk mengurangi konflik kepentingan antara  pengelola  LPD  sebagai  agen dengan  pemilik  yaitu krama  desa (warga masyarakat) dan antara pengelola  LPD  dengan  kreditur  yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali serta dapat  menjaga  hubungan  baik  dan menjamin  terpenuhinya  hak  dari pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan  fungsi  dan  tujuan  LPD  itu sendiri.
Akan  tetapi,  LPD  di  Kabupaten Buleleng  yang  dijadikan  sampel penelitian yang memang pengelolaannya masih mengikuti aturan  desa  adat  belum  siap  untuk mengikuti pengelolaan organisasi/perusahaan  yang  bersifat bussines orientation dan sudah

## mengarah  kepada  manajemen  yang professional.

## Pengaruh  Peran  Aktif Warga  terhadap Potensi Kebangkrutan
Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  hopotesis  keempat  ditolak yang  menyatakan  peran  aktif  warga tidak  berpengaruh  terhadap  potensi kebangkrutan LPD.Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  LPD  yang nyatanya menjadi milik desa pakraman  ternyata  tidak  bergantung sepenuhnya  pada  peran  aktif  warga desa  adat.Sesuai  dengan  pernyataan bahwa  masalah  utama  LPD  saat  ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi dari para pengelola mulai dari  pengelolaan  hingga  pengawasan. Jika  semua  komponen  ini  berfungsi dengan  baik  maka  LPD  akan  bisa berkembang  dengan  baik  juga.  Akan tetapi,  yang  lebih  penting  dari semuanya  itu  adalah  bagaimana peran aktif warga dalam pengembangan LPD.Masyarakat harus aktif menanyakan
perkembangan  LPD  (Bali  Post,  1 Oktober  2013).  Walaupun  penelitian ini  berusaha  mendukung  pernyataan tersebut,  akan  tetapi  hasil  penelitian menyatakan berbeda. Hal ini
disebabkan  karena  kenyataannya warga  jarang  atau  bahkan  tidak dilibatkan  pada  saat  pengambilan keputusan
mengenai
LPD.Dari
jawaban  pertanyaan  kuesioner  juga sebagian  responden  menjawab  warga masyarakat  jarang  dilibatkan  dalam penentuan kebijakan terkait LPD.
Pengaruh  Peran  Badan  Pengawas Internal terhadap

## Potensi Kebangkrutan LPD
Berdasarkan  hasil  penelitian menyatakan  bahwa  hipotesis  kelima diterima,  hal  ini  berarti  peran  badan pengawas internal berpengaruh terhadap potensi kebangkrutan LPD.Hal  ini  berarti  peran  badan pengawas internal harus lebih ditingkatkan  lagi  dan  dikembalikan ketujuan awal pembentukannya sebagai  badan  pengawas  internal yang bersifat independen yang dipilih oleh  masyarakat  dengan  kemampuan yang  dimiliki  seperti  kemampuan dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan serta mampu memberikan rekomendasi berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan. Hasil  penelitian  ini  mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wedayani  dan  Jati  (2013)  yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas peran  badan  pengawas  internal internal  dalam  LPD  dioptimalkann maka fungsi badan pengawas internal internal  akan  semakin  efektif  dan mampu  meningkatkan  kinerja  LPD itu sendiri.
Peran  badan  pengawas  internal internal  merupakan  variable  yang dominan berpengaruh terhadap potensi  permasalahan  LPD  sehingga sampai mengalami kebangkrutan. Hal ini  artinya  bahwa  peran  badan pengawas  internal  internal  perlu dioptimalkan  kembali  supaya  system pengawasan  di  LPD  semakin  di perketat,  walaupun  peran  badan pengawas  internal  intern  dalam mengawasi  operasional  LPD  bisa dilakukan oleh siapa saja di desapakraman  bersangkutan  tanpa mengenal
jenjang dan jenis pendidikan. Semakin besar asset LPD
maka  ruang  lingkup  pengawasan menjadi  semakin  luas  dan  kompleks, dengansendirinya memerlukan pengetahuan  dan  kompetensi  yang semakin khusus.
Mengingat  pentingnya  peranan badan  pengawas  internal,  maka  ia harus  memiiki  kejelasan  dalam struktur organisasi yang ada, keahlian  teknis,  dan  pola  pikir  yang membuat  mampumenjalankan  tata kelola,  bimbingan,  dan  tanggung jawab.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian
yang  telah  dijelaskan  diatas,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Proteksi hukum secara kelembagaan dan berlebihan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi kebangkrutan LPD. Hal ini berarti proteksi hukum yang ada sampai saat  ini  sudah  cukup  hanya menggunakan awig-awig. Dalam hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa proteksi  hukum  secara  umum belum  diperlukan  karena  LPD berbasis  hukum  adat  sudah sangat efektif dan masih dianggap mampu  untuk  mengikat  para nasabah dan meminimalisir kredit macet  dan  segala  kecurangan lainnya, baik yang dilakukan oleh pengelola  LPD  ataupun  pihak eksternal.
2. Kompetensi  pengelola  memiliki pengaruh terhadap potensi kebangkrutan LPD. Hal ini berarti bahwa  di  LPD  sangat  perlu  SDM yang  memiliki  ketrampilan  dan kemampuan yang kompeten dibidang  pengelolaan  keuangan dan manajerial.
3. Good  Corporate  Governance tidak memiliki pengaruh terhadap potensi  kebangkrutan  LPD.  Hal ini  berarti  bahwa  LPD  memang belum  siap  untuk  menerapkan prinsip-prinsip GCG karena masih terikat dengan aturan desa adat, walaupun banyak pernyataan yang mendukung
bahwa GCG penting diterapkan di
LPD.  Ketidaksiapan  LPD  dalam penerapan GCG
disebabkan
dalam  konsep  pengelolaan  LPD
tidak  bisa  terlalu  mengekang  dan mengandung  sistem  yang  detail, sehingga  pengelolaan  LPD  hanya perlu  diperkuat  dengan  metode pengawasan  yang  berjenjang  dan melibatkan  masyarakat  adat  dan berbasis  kesepakatan  bersama serta  keyakinan  yang  relevan  di setiap masyarakat dimana tempat LPD tersebut berdiri.
4. Peran  aktif  warga  tidak  memiliki pengaruh terhadap potensi kebangkrutan LPD. Hal ini berarti bahwa  warga  yang  seharusnya memiliki  peran  penting  dalam pengawasan LPD tidak melakukan hal itu, bahkan kecendrungan masalah yang
dialami  oleh  LPD  bersumber  dari masyarakat  itu  sendiri,  sehingga
keterlibatan  warga  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan
tentang  LPD  tidak  efektif.  Serta lebih cenderung menguatkan keyakinan  dan  modal  sosial  yang dimiliki. Modal sosial yang dimiliki  oleh  masyarakat  adalah berupa kepercayaan dan ketaatan yang kuat terhadap para pemimpinnya.    Terutama  pada desa  adat,  modal  sosial  yang  ada
bisa  memberikan  standar  moral
yang tinggi terhadap para pengelola  LPD.  Kepercayaan  yang kuat  terhadap  pengelola  LPD, diyakini  karena  ada  kehendak Tuhan  yang  menginginkan  orang tersebut  duduk  dalam  struktur organisasi LPD. Sehingga
masyarakat  desa  memberikan kepercayaan dan kepatuhan yang besar  bagi  para  pemimpin  dan pengelola  LPD  untuk  melakukan pengelolaan  keuangan.  Dengan adanya  kepercayaan  terhadap hal-hal niskala, para  pengelola LPD  juga  akhirnya  memiliki standar  moral  yang  tinggi.  Sebab selain sebagai pengelola LPD juga merupakan  bagian  dari krama desa yang percaya akan nilai-nilai budaya,  tradisi,  dan  juga  nilai ketuhanan. Sehingga melalui modal  sosial  ini,  para  pengelola
LPD  akan  memiliki  komitmen yang  kuat  untuk  melakukan pengelolaan keuangan yang bersih  dan  benar,  karena  ada kepercayaan  sosial  yang  harus mereka jaga.
5. Peran  badan  pengawas  internal berpengaruh  terhadap  potensi kebangkrutan LPD. Hal ini berarti bahwa  peran  badan  pengawas internalperlu dioptimalkan dengan rekruitmen yang transparan berdasarkan kemampuan  pengawasan  dan
pemeriksaan  yang  dimiliki,  oleh
sebab itu, badan pengawas internaldiposisikan sebagai internal auditor LPD.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian supaya lebih memperhatikan faktor-faktor  yang  berpengaruh ataupun  yang  tidak  berpengaruh untuk menuju kepada pengelolaan  LPD  yang  lebih efektif.
2. Variabel yang mempengaruhi potensi kebangkrutan LPD supaya  diperluas  lagi  dengan mempertimbangkan factor lainnya seperti:  implementasi tri  hita karana, penyajian laporan keuangan LPD, gaya kepemimpinan dan variabel-
variabel  yang  berkaitan  dengan organisasi  dan  sumber  daya manusia.
3. Pemerintah  agar  lebih  focus dalam pengawasan dan pembinaan  LPD  mengingat  LPD merupakan jati diri masyarakat di
Bali.

## REFERENSI
Atmadja,  A.T.,  N.A.S  Darmawan  dan K.A.K  Saputra.  2015.  Pengaruh
Implementasi Good  Corporate Governance dan  Proteksi Awig- Awig Terhadap  Kinerja  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)  Dengan Budaya Menyama Braya Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Pada LPD Se-Kabupaten Buleleng) Atmadja,  A.T.  and    K.A.K.  Saputra. 2015. The Effect of Total Quality Management, Emotional Intelligence,  Critical  Sociology, Creativity  and  Mentality  of Education Accounting. International Research Journal of Finance  and  Economics. Issue 139. Page. 47-61.
Atmadja,  A.T  and  K.A.K.  Saputra. 2015.  Analysis  of  Some  Factors Affecting  the  Needs  of  External Audit Institusion of Rural Village (Studies on Rural Credits Institutions Throughout Buleleng). European  Journal  of Social Sciences 51 (1), 116-132 Atmadja,  A.T.,  I.M.P.  Adiputra  and KAK Saputra. 2015. The Determination  of  Some  Factors that  Affecting  Bankruptcy  of Village  Credit  Institutions  (LPD) In  Buleleng  District. European Journal  of  Economics,  Finance and  Administrative  Sciences 72. 5-19.
Bali Post, 2010. “173 LPD Bangkrut”. Bali  Post ,  13  Nopember  2010. Halaman: 16
Covarrubias,  M.  1972. Island  of  Bali . Oxford University Press. Hartadi, B. 1999. Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit . Yogyakarta: BPFE.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali Nomor  8  Tahun  2002  Tentang Lembaga Perkreditan Desa
Pitana,  I  G.  1994.  “Desa  Adat  dalam Arus Modernisasi”. Dalam I Gede Pitana, ed. Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali . Denpasar:
Penerbit BP. Saputra,  K.A.K.  2015.  Prinsip  Pang Pada  Payu  Sebagai  Dimensi Good Governance Dalam Sengketa  Kredit  Macet  (Studi Fenomenologi  pada  LPD  Desa Kerobokan, Kabupaten Buleleng-
Bali). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi dan Humanika 5 (1), 1-23
Saputra, K.A.K., dan P.S. Kurniawan. 2017.  Konsep  Good  Corporate Governance  Dan  Fungsi  Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor  LPD  Di  Bali. Simposium Nasional Akuntansi XX, Universitas Jember 2017 Saputra, K.A.K dan G.M. Tama. 2018. Pengaruh Kompetensi, Koordinasi  Dan  Kompleksitas Tugas  Terhadap  Kinerja  Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor  Di  Lembaga  Perkreditan Desa (LPD). Prosiding Konferensi Regional Akuntansi V.
Setyawan,  Komang  Meitradi  dan  I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. 2013.  Pengaruh Good  Corporate Governance Terhadap  Kinerja Keuangan  Lembaga  Pekreditan Desa  Di  Kecamatan  Mengwi
Kabupaten  Badung. E-Jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana. 2013, 586-598.
Sulistyowati,  A.  “Keuangan  Pedesaan Dari  dan  untuk  Masyarakat Adat”. Kompas, 28 Januari 2011 . Halaman: 35.
Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur  No.
972 Tahun 1984 tentang Pendirian  Lembaga  Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2013  Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Uyanto, Stanislaus S. (2009).
Pedoman  Analisis  Data  dengan SPSS . Graha Ilmu, Yogyakarta.
Warren, C. 2010. ”Adat dalam Praktik dan Wacana Orang Bali: Memosisikan  Prinsip  Kewargaan dan  Kesejahteraan  Bersama”. Dalam  James  S.  Davidson,  dkk. (Ed.). Adat dalam Politik Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Halaman: 187-219. Wedayani, Ni Wayan dan I Ketut Jati. 2013.  Efektivitas  Fungsi  Badan pengawas internal Sebagai Internal Auditor Dalam Pengawasan Terhadap Pemberian  Kredit  Pada  LPD  Di Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, Dan Manggis Kabupaten Karangasem, Provinsi  Bali. Jurnal  Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Universitas Pendidikan Ganesha