Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya ISSN 2087-8907 (Print); ISSN 2052-2857 (Online) Vol. 13, No. 2, Juli 2023, hlm. 183-196 Tersedia online: http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA
DOI: 10.25273/ajsp.v13i2.13882
183
Copyright@Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Some rights reserved

## Politik  ekonomi  pemerintah  Hindia  Belanda  perspektif kebijakan cultuurstesel di Madiun
Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid 1
1 Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  Jl.  Ir.  H.  Juanda  Nomor  95 Ciputat Kota Tangerang Selatan Banten, Indonesia Email: mochammadnginwanun21@mhs.uinjkt.ac.id
Informasi artikel: Naskah diterima: 14/9/2022; Revisi: 15/5/2023; Disetujui: 16/6/2023
Abstrak: Artikel  bertujuan  mengkaji  kebijakan cultuurstesel yang  mempengaruhi perubahan  struktur  pemerintahan  di  Madiun  tahun  1800-an.  Penguasaan  Belanda  atas wilayah Madiun  di  mulai setelah  berakhirnya peristiwa  perang  Jawa  pada  1830, sekaligus mengawali  perubahan  berbagai  bidang  politik  dan  ekonomi.  Sebagai  satu  kesatuan  yang melengkapi  dengan  tujuan  utama  pemerintah  Belanda  yang  menginginkan  efisiensi birokrasi  untuk  kelancaran  perekonomian  Hindia  Belanda,  serta  mengambil  keuntungan besar setiap tanah jajahan. Penelitian menggunakan metode sejarah, melalui pengumpulan sumber  arsip  kolonial  dan  foto  sezaman,  serta  buku  dan  artikel  jurnal.  Sumber  tersebut dipilih relevan lewat kritik sumber, lalu diinterpretasi dengan pendekatan politik dan politik ekonomi  guna  menganalisis  usaha  pemerintah  Belanda  terkait  kebijakan cultuurstesel di Madiun, serta diperkuat teori kebijakan pemerintahan dari Roderick Arthur William Rhodes (1944).  Lalu  dilakukan  historiografi,  menghadirkan  temuan  berupa  sistem  tanam  paksa yang memberatkan rakyat pribumi. Kemudian dalam pelaksanaannya ikut mengubah sistem pemerintahan  di  Madiun  dari  kerajaan  ke  kolonial,  dan  terbentuknya  administrasi  baru bernama  Karesidenan  Madiun  beserta  pejabat  pemerintahan  yang  terdiri  atas  pejabat kolonial dan pejabat lokal atau pribumi.
Kata kunci : politik; ekonomi; cultuurstesel; Madiun
Abstract : This article aims to examine the cultuurstesel policy that influenced changes in the government structure in Madiun in the 1800s. Dutch control of the Madiun region began after the end of the Java war in 1830, as well as initiating changes in various political and economic fields. As a unit that complements the main objectives of the Dutch government, which wants bureaucratic  efficiency  for  the  smooth  running  of  the  Dutch  East  Indies  economy,  as  well  as taking  large  profits  from  each  colony.  The  research  uses  the  historical  method,  through  the collection of colonial archival sources and contemporaneous photographs, as well as books and journal articles. The sources were selected relevant through source criticism, then interpreted with  a  political  and  political  economy  approach  to  analyze  the  Dutch  government's  efforts related  to  the cultuurstesel  policy  in  Madiun,  and strengthened  by  the  theory  of government policy  from  Roderick  Arthur  William  Rhodes  (1944).  Then  historiography  is  carried  out, presenting findings in the form of a forced planting system that burdens the indigenous people. Then in its implementation, it changed the government system in Madiun from royal to colonial, and the formation of a new administration called Karesidenan Madiun along with government officials consisting of colonial officials and local or indigenous officials.
Keywords : politics; economic; cultuurstesel; Madiun

## Pendahuluan
Kedatangan Pemerintah Hindia Belanda pada permulaan abad ke-19 ke wilayah Madiun, menjadi awal dimulainya babak baru yang mana suatu negara dapat melakukan legitimasi untuk menguasai tanah jajahan dan mengambil keuntungan dari sumber alam yang melimpah, serta

## Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid
memanfaatkan  rakyat  pribumi  sebagai  tenaga  kerja  (Margana,  2018).  Penelitian  ini  berusaha mengungkap  berbagai  perubahan  jalannya  birokrasi  pemerintahan  sebagai  konsekuensi  dari lahirnya sistem politik baru yang dibawa pemerintah Belanda, bersifat colonize atau menjajah. Di samping itu, keinginan untuk menjadikan setiap wilayah jajahan sebagai bagian dari aktivitas perdagangan  merupakan  upaya  serius  yang  dilakukan  Pemerintah  Hindia  Belanda  untuk mendapat keuntungan berlimpah. Ditambah lagi penderitaan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat  pribumi,  khususnya  di Madiun sebagai akibat dari  sistem baru tersebut. Mengacu persoalan  di  atas,  penelitian  Margana  (2018)  dalam  buku  Madiun:  Sejarah  Politik  dan Transformasi  Kepemerintahan  dari  Abad  XIV  hingga  Awal  Abad  XXI,  telah  dibahas  jalannya birokrasi pemerintahan di Kabupaten Madiun selama berada dalam naungan Pemerintah Hindia Belanda sejak 1830, bersama kabupaten-kabupaten lainnya yang mulanya merupakan wilayah kekuasaan Dinasti Mataram, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
Seluruhnya  berjumlah  20  kabupaten  untuk  diintegrasikan  ke  dalam  administrasi pemerintahan  baru,  bernama  Karesidenan  Madiun  (Margana,  2018).  Termasuk  dalam  artikel jurnal  “Politik  Pemerintahan  dan  Kebijakan  atas  Ruang  dalam  Penetapan  Ibu  Kota  Baru Kabupaten  Madiun:  Menemukan  Posisi  Caruban  1830-2017”,  karya  Agus  Suwignyo  dan Baha’uddin  (2018),  juga  membahas  terjadinya  perubahan  politik  setelah  pemerintah  Belanda mengeluarkan  berbagai  kebijakan  yang  menyangkut  pengembangan  dan  perluasan  wilayah, salah satunya pengurangan jumlah kabupaten hingga menyisakan lima saja, antara lain Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan (Suwignyo & Baha’uddin, 2018). Spesifik pada bidang ekonomi,  terdapat  penjelasan  tentang  pelaksanaan Cultuurstesel atau  sistem  tanam  paksa  di wilayah Madiun dalam buku Hutan Jati Madiun: Silvikultur di Karesidenan Madiun 1830-1913, karya  Desak  Made  Oka  Purnawati  (Purnawati,  2004).  Sebagai  program  kolonial  tentunya memberi dampak signifikan bagi rakyat pribumi, terutama mereka yang bergantung pada lahan untuk menyambung hidup (Purnawati, 2004).
Berikutnya dalam buku Ong (2019) berjudul Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani  di  Keresidenan  Madiun  Abad  XIX,  kembali  menguraikan  temuan  tentang  kebijakan kolonial  tersebut  yang  memaksa  kaum  petani  pribumi  menaman  tanaman/komoditas  milik pemerintah  Belanda,  seperti  kopi,  teh,  tebu,  kayu  manis,  dan  nila  (indigo)  untuk  diekspor  ke Eropa.  Belum  lagi,  pajak  kepemilikan  tanah  sebesar  £  5,96  (gulden)  yang  dibebankan  kepada masing-masing  kepala  keluarga.  Hal  itu  berlangsung  dari  1830  sampai  1870,  dengan keterlibatan  60%  hingga  80%  dari  total  penduduk  di  Karesidenan  Madiun  (Ong,  2019). Berangkat  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya,  kebijakan Cultuurstesel dipilih  sebagai  studi penelitian  ini  karena  dalam  pelaksanaannya  banyak  melibatkan  masyarakat  pribumi  baik kalangan  elite  maupun  petani  ketimbang  kebijakan  kolonial  lainnya.  Penerapan Cultuurstesel selain  memberatkan  rakyat  pribumi  secara  tidak  langsung  juga  ikut  mempengaruhi  jalannya birokrasi  pemerintahan,  terutama  orang-orang  yang  memiliki  peran  atas  keberlangsungan kebijakan  tersebut,  seperti  Residen,  Asisten  Residen,  Bupati,  dan  lain  sebagainya.  Oleh karenanya, penelitian ini berusaha mengkaji terkait kebijakan cultuurstesel yang mempengaruhi perubahan struktur pemerintahan di Madiun pada 1800-an.

## Metode
Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode sejarah, yang didasarkan pada unsur kronologis  dari  peristiwa  masa  lampau  yang  kemudian  coba  diuraikan.  Proses  tahapannya terdiri atas pengumpulan sumber, kritik sumber,  interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah  (Madjid,  2021).  Langkah  pertama  yang  dilakukukan  adalah  pengumpulan  sumber, penelitian ini menggunakan sumber berupa arsip kolonial dari delpher.nl, kemudian diperkuat dengan foto sezaman yang diakses  dari digitalcollections.universiteitleiden.nl. Sumber  lainnya, menggunakan  buku  dan  artikel  jurnal  terbitan  lima  tahun  terakhir  yang  mengkaji  sejarah Madiun. Sumber tersebut dipilah-pilah melalui tahapan kritik internal guna menentukan sumber yang  paling  relevan  untuk  dirujuk,  seperti  karya  Residen  Madiun  Dr.  L.  Adam  (1934-1938) berjudul Geschiedkundige Aanteekeningen Omtrent de Residentie Madioen. VII: De Java-Oorlog (1825-1830),  yang  membahas  sejarah  Madiun  pada  Perang  Jawa  (1825-1830).  Selanjutnya buku-buku karya  sejarawan  Ong  Hok Ham  (2019)  dan  Sri  Margana,  et  al.  (2018).  Setelah  itu, dilakukan penafsiran atas sumber yang dipilih dengan penuh kehati-hatian guna meminimalisir bias penelitian (Hartono & Huda, 2020).
Tahapan  terakhir  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  penulisan  sejarah, disajikan  berupa  narasi  atau  tertulis  dan  non  tertulis.  Secara  tertulis,  dalam  penelitian  ini didasarkan pada pendekatan ilmu politik yang konsep penerapannya menunjukkan usaha serta perilaku untuk  menggapai  kehidupan  yang lebih baik, bahkan sampai timbul perebutan harta dan kekuasaan (Budiardjo, 2007). Kemudian ditambah penerapan konsep politik ekonomi yang digunakan  menganalisis  tentang  keberlangsungan  ekonomi  yang  cukup  erat  berhubungan dengan  peristiwa  politik  oleh  penguasa  (Kumorotomo,  2008).  Selanjutnya  diperkuat  melalui teori  kebijakan  pemerintahan  atau governance  policy  theory yang  secara  empiris  dicetuskan Roderick  Arthur  William  Rhodes,  dengan  menjelaskan  tentang  mekanisme  kerja  pemerintah Hindia Belanda yang dilakukan karena adanya kepentingan dan kebutuhan di wilayah Madiun. Sehingga  temuan  penelitiannya  menghasilkan  kebijakan  yang  berdampak  terhadap  signifikan pada  perubahan  jalannya  birokrasi  pemerintahan,  termasuk  penyelenggaraan  ekonomi  yang tentunya  harus  mengikuti  aturan  dari  penguasa  (Chhotray  &  Stoker,  2009).  Kemudian  untuk non tertulisnya ditampilan dalam bentuk tabel, foto dan bagan.

## Hasil dan Pembahasan
Cultuurstesel dan awal kolonialisme di Madiun
Penguasaan Belanda atas wilayah Madiun terhitung sejak berakhirnya perang Jawa atau perang Diponegoro (1825-1830). Sejak saat itu tepatnya pada tanggal 31 Januari 1830, Madiun menjadi  daerah  dalam  yurisdiksi  Pemerintah  Hindia  Belanda  langsung  yang  disebut Karesidenan Madiun. Hal itu membuat Madiun dipimpin oleh seorang Residen berkebangsaan Belanda,  kemudian  banyak  pembangunan  berlangsung  di  sana  hingga  melahirkan  perubahan sosial-politik akibat pranata modern yang mulai diperkenalkan di daerah tersebut. Adapun yang bertindak sebagai Residen Madiun pertama yaitu L. Launij (1830-1838), dengan kediaman atau

## Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid
rumah dinas yang berlokasi di Residentslaan (sekarang Jalan Pahlawan) Kota Madiun (Margana, 2018). Pada bidang ekonomi, tujuan utama pemerintah menduduki wilayah Madiun, tidak lain ialah  ingin  memperkuat  perekonomian  Hindia  Belanda.  Oleh  karenanya,  berbagai  program pembangunan berupaya terus dilakukan di wilayah tersebut. Langkah kongkret pertama yang dilakukan  adalah  dengan  membudidayakan  tanaman  atau  komoditas  yang  dapat  menunjang perekonomian,  kemudian  memilih  perkebunan  sebagai  sektor  yang  diharapkan  mampu menopang perekonomiannya (Mahamid, 2022). Sistem perkebunan pada masa itu yang bersifat komersial dan kapitalistik disebut Cultuurstesel atau lebih dikenal dengan sistem tanam paksa, digagas pertama kali Gubernur Jenderal Van Den Bosch (Rosikin & Hartono, 2016).
Kegiatannya melalui usaha perkebunan berskala besar dan kompleks, antara lain modal yang  cukup,  area  pertanahan cukup luas,  tenaga kerja  yang  banyak, upah  kerja cukup  minim, pembagian tugas terperinci, kerja sama yang rapi, teknologi modern dan penanaman komoditas laku di pasaran (Kartodirdjo & Suryo, 1991). Konsep tersebut mengadopsi dari konsep miliknya Sir  Thomas  Stamdord  Raffles  yang  diperkenalkan  pada  waktu  memerintah  di  Hindia  Inggris (nama  Indonesia  pada  masa  kependudukan  Inggris  1811-1816).  Penerapannya  adalah bagaimana  para  petani  diminta  untuk  menyerahkan  setengah  dari  hasil  panennya  yang dianggap  sebagai  pajak,  akan  tetapi  apa  yang  dilakukan  oleh  Van  Den  Bosch  lebih  ke  arah terhadap upaya eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di beberapa wilayah Karesidenan Madiun.
Di lain sisi bahwa sistem c ultuurstesel menjadi langkah awal Pemerintah Hindia Belanda dalam  melakukan  penanaman  komoditas  di  lahan  subur.  Hal  ini  ditandai  dengan dikeluarkannya resolusi Gubernur Jenderal nomor 10 tanggal 10 Desember 1832. Isinya kurang lebih  memuat  perintah  kepada  masing-masing  keluarga  petani  tujuannya  supaya  menamam sekurang-kurangnya 600 tanaman selama tiga tahun, kemudian diharuskan bagi mereka untuk membayar  pajak  tahunan  kepada  pemerintah  Belanda  sebanyak  £  5,96  (gulden),  atau disesuikan dengan harga pasar dari tanaman (Margana, 2018).

## Gambar 1
Foto rumah dinas Residen Madiun (Collections, 1908)

## Tabel 1
Keuntungan pemerintah Belanda atas Cultuurstesel di  Madiun pada komoditas kopi, diolah  dari Margana (2018)
Tahun Jumlah Tenaga Kerja / Jiwa Hasil Panen / Ton Nilai Jual / Gulden 1836-1840 85.454 7.893 £ 807.405 1841-1845 89.031 17.357 £ 1.685.502 1846-1850 81.932 19.344 £ 1.661.538 1851-1855 74.052 16.363 £ 1.385.457 1856-1860 79.830 11.369 £ 1.448.783 1861-1865 84.481 13.153 £ 2.431.182 1866-1970 159.702 18.880 £ 3.922.258 1871-1875 190.177 17.455 £ 3.779.386 1876-1880 299.913 17.737 £ 4.025.013 Total 139.551 £ 21.146.524
Penentuan komoditas didasarkan pada iklim cuaca suatu daerah di Karesidenan Madiun. Adapun komoditas yang ditanam di wilayah dataran tinggi yang bercuaca sejuk, seperti Pacitan dan Ponorogo bagian selatan, pemerintah Belanda  meminta  penduduk pribumi  di  sana  untuk membudidayakan  kopi,  karena  memiliki  nilai  jual  paling  besar.  Sementara  komoditas  yang ditanam di wilayah dataran rendah, antara lain tebu yang paling laris di pasaran Eropa, sehingga mendorong  pemerintah  Belanda  untuk  mendirikan  lima  pabrik  di  Karesidenan  Madiun  yang khusus  mengolah  hasil  tanaman  tebu  menjadi  gula,  dengan  rincian  masing-masing  satu  di Madiun, Ngawi, dan Magetan, serta dua di Ponorogo. Selain itu, terdapat komoditas nila (indigo) yang  berguna  untuk  pewarna  pakaian  dan  tekstil,  hanya  saja  pembudidayaan  nila  tersebut membutuhkan  tenaga  yang  besar  dan  sistem  pemeliharaan  yang  lebih  sulit  ketimbang komoditas lainnya (Margana, 2018).
Kesulitan dalam membudidayakan komoditas nila juga membuat terjadinya perpindahan penduduk  di  masa  pemerintahan  Residen  Madiun  kedua,  E.  Francis  (1838-1843),  di  mana penduduk  pribumi  dari  Distrik  Caruban,  Madiun  sebagai  daerah  penghasil  nila,  berpindah  ke Distrik  Pulung,  Ponorogo  yang  membudidayakan  kopi,  dengan  alasan  bekerja  di  perkebunan kopi  yang  relatif lebih  mudah  dan  menghasilkan keuntungan besar  ketimbang  di perkebunan nila  yang  cenderung  lebih  sulit  pengerjaannya  dan  nilai  jualnya  juga  tidak  sebesar  kopi. Peristiwa  perpindahan  penduduk  tersebut  mendapat  pertentangan  baik  dari  kalangan  Bupati maupun  Residen  yang  sedang  menjabat,  mengingat  upaya  mereka  dalam  menjaga  stabilitas keamanan dan kesuburan tanah sehingga proses perpindahan penduduk secara illegal sangatlah dilarang. Sampai akhirnya, pemerintah Belanda mengambil solusi terakhir yaitu menghentikan budidaya komoditas nila pada 1865 (Ong, 2019).

## Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid

## Tabel 2
Keuntungan pemerintah Belanda atas Cultuurstesel di Madiun pada komoditas tebu (Diolah dari Margana (2018)
Tahun Jumlah tenaga kerja / jiwa Hasil panen / ton Nilai jual / gulden 1836-1840 42.780 7.898 £ 252.465 1841-1845 39.591 9.756 £ 301.151 1846-1850 16.186 4.042 £ 65.610 1851-1855 15.356 6.659 £ 160.619 1856-1860 18.098 10.421 £ 388.241 1861-1865 16.065 7.921 £ 356.499 1866-1970 27.556 7.568 £ 299.207 1871-1875 32.815 13.649 £ 530.096 1876-1880 13.112 19.178 £ 603.293 Total 87.092 £ 2.957.181

## Tabel 3
Keuntungan pemerintah Belanda atas Cultuurstesel di Madiun pada komoditas nila (Diolah dari Margana (2018)
Tahun Jumlah Tenaga Kerja / Jiwa Hasil Panen / Ton Nilai Jual / Gulden 1836-1840 20.169 73 £ 26.434 1841-1845 25.379 120 £ 172.359 1846-1850 40.909 165 £ 259.661 1851-1855 45.453 143 £ 229.816 1856-1860 53.590 176 £ 434.757 1861-1865 55.579 162 £ 654.054 Total 839 £ 1.777.081
Kayu manis merupakan komoditas keempat yang ditanam di dataran rendah, akan tetapi komoditas  tersebut  skala  produksinya  lebih  kecil  dibandingkan  tiga  komoditas  sebelumnya. Dikarenakan luas lahan subur yang hanya mencapai 117 hektar, walaupun pemerintah Belanda masih  mempertahankannya  sampai  tahun  1865  untuk  memenuhi  target  penjualan.  Dengan demikian,  total  keuntungan  yang  didapat  pemerintah  Belanda  dari  hasil  penanaman  seluruh komoditas  selama  pemberlakuan Cultuurstesel di  Madiun  mencapai  £  25.920.007  (gulden) (Margana, 2018).

## Tabel 4
Keuntungan pemerintah Belanda atas Cultuurstesel di Madiun pada komoditas kayu manis (Diolah dari Margana (2018)
Tahun Jumlah Tenaga Kerja / Jiwa Hasil Panen / Ton Nilai Jual / Gulden 1836-1840 234 2 £ 2.833 1841-1845 98 6 £ 8.941 1846-1850 270 11 £ 6.029 1851-1855 332 13 £ 6.534 1856-1860 2.251 15 £ 6.861 1861-1865 2.357 12 £ 8.023 Total 59 £ 39.221
Uraian-uraian  di  atas  memperlihatkan  betapa  besarnya  keuntungan  yang  diperoleh Pemerintah Hindia Belanda dari hasil Cultuurstesel pada studi wilayah Madiun. Bahkan, dengan keuntungan  tersebut  mampu  melunasi  semua  utang  luar  negeri  yang  pernah  ada  sejak pertengahan abad ke-19, di samping peningkatan kas negara Belanda yang tinggi. Di lain pihak, beban  yang  ditanggung  oleh  masyarakat  pribumi  terlalu  berat,  khususnya  para  petani  yang dipaksa  kerja  keras  dengan  upah  yang  sedikit,  sehingga  banyak  terjadi  kemiskinan  dan kesengsaraan (Mahamid, 2022). Akibatnya, perlawanan masyarakat pribumi gencar dilakukan, salah  satunya  oleh  kaum  petani  di  Ngawi  yang  membuat  pemerintah  Belanda  mendirikan benteng  pertahanan  untuk  menghambat  serangan  musuh.  Pendirian  benteng  tersebut  atas usulan  pemimpin  tertinggi  mereka,  Van  Den  Bosch,  sehingga  benteng  yang  selesai  dibangun sekitar 1839 itu diberi nama Banteng Van Den Bosch (PURNAWATI & ARTONO, 2018).

## Dari kerajaan ke kolonial: Pergantian sistem birokasi Madiun
Bagian ini menjelaskan awal pergantian sistem birokrasi pemerintahan yang mendukung pelaksanaan Cultuurstesel sejak  diberlakukan  di  Madiun  pada  1830.  Menurut  catatan  sejarah politik  dan  pemerintahan,  Madiun  beberapa  kali  telah  mengalami  pergantian  fase  kerajaan, mulai  dari  masuknya  Kerajaan  Singasari  (Gelang-gelang)  abad  ke-13  dan  Kerajaan  Majapahit menjelang  abad  ke-14,  yang  membawa  ajaran  Hindu  dan  Budha  (Widyastuti  et  al.,  2020). Selanjutnya tergantikan oleh kerajaan-kerajaan yang menyebarkan ajaran Islam di Madiun pada awal  abad  ke-16  sampai  pertengahan  abad  ke-19,  antara  lain  Demak,  Pajang,  dan  Mataram (Margana, 2018). Sebelum akhirnya Pemerintah Hindia Belanda berhasil merebut Madiun dari tangan Dinasti  Mataram yang wilayahnya  terbagi atas  Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta,  melalui  sebuah  pertempuran  besar  yang  dinamakan  Perang  Jawa  pada  1825-1830 (Zahro & Mardikun, 2020) atau  memiliki nama lain Perang Diponegoro yang kala itu menjadi panglima  perang  bagi  rakyat  pribumi  (Dewi,  2020).  Setelah  itu,  dibentuklah  tatanan administrasi baru di bawah pemerintahan kolonial, yakni Karesidenan  Madiun  (Adam, 1941). Proses  pergantian  kekuasaan  di  atas,  menunjukkan  sebuah  akhir  dari  sistem  birokasi

## Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid
pemerintahan  lama  untuk  kemudian  digantikan  dengan  sistem  yang  baru,  mengingat  pola interaksi antara individu dan organisasi atau pemerintahan ialah hakikat dari pergantian sistem birokrasi  tersebut,  karena  masing-masing  lembaga  tentunya  memiliki  tujuan  yang  tidak mungkin  sama  antara  satu  dengan  yang  lainnya  (Astara,  2016).  Pada  kasus  Madiun,  sistem pemerintahan  lama  Mataram  tidak  sepenuhnya  bisa  diterapkan  kolonial  Belanda,  sehingga perlu dilakukan reformasi atau perubahan jalannya birokrasi demi terciptanya efisiensi dalam pemerintahan (DJUMIARTI, 2013). Berdasarkan Algemeen Verslag der Residentie Madioen 1839, Madiun  dan  beberapa  kabupaten  yang  menjadi  cikal  bakal  Karesidenan  Madiun  merupakan bagian  dari  Mancanegara  Timur  di  bawah  kekuasaan  dua  kerajaan  yang  menganut  sistem birokrasi  Mataram,  yaitu  Yogyakarta  dan  Surakarta  (Suwignyo  &  Baha’uddin,  2018).  Adapun struktur pemerintahan Mataram, terdiri atas: 1) Kuthagara atau Kuthanegara, sebagai inti dan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram, 2) Bumi Narawita, sebagai ibukota yang menjadi tempat tinggal raja Mataram beserta keluarga, 3) Negara Agung, wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan  tetapi  bukan  bagian  inti  kerajaan  Mataram,  dan  4)  Mancanegara,  diartikan sebagai “negara asing”  atau  wilayah  terluar  dari Kerajaan Mataram,  juga  terbagi menjadi dua, yakni Mancanegara Kulon (Barat) untuk  wilayah yang berada di  sebelah barat  Kuthagara dan Mancanegara Wetan (Timur) yang terletak di sebelah timur Kuthagara (Sapto, 2015).
Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua pemerintahan, setelah dilakukannya Perjanjian Giyanti  pada  1755,  yakni  Kesultanan  Yogyakarta  di  bawah  kepemimpinan  Pengeran Mangkubumi  yang  bergelar  Sri  Sultan  Hamengkubuwana  I  dan  Kasunanan  Surakarta  yang dipimpin Sri Susuhunan Pakubuwana III. Meski demikian, keduanya tetap menggunakan sistem birokasi Mataram, terdiri atas pemerintahan pusat yang dinamakan keraton dan pemeritahan di luar  keraton  yang  disebut  mancanegara,  baik  timur  maupun  barat  (Prasadana  &  Gunawan, 2019).  Berdasarkan  letak  geografisnya,  Madiun  dan  19  kabupaten  lainnya  masuk  wilayah Mancanegara  Timur,  dipimpin  Sultan  Hamengkubuwana  V  (1822-1855)  dan  Pakubuwana  VI (1823-1830)  sebagai  Raja  Jawa  terakhir  sebelum  jatuh  ke  pemerintahan  kolonial  Belanda (Mahamid, 2022). Melalui kesepakatan Perjanjian Giyanti 1755, Sultan Yogyakarta diberi jatah kekuasaan  mengatur  sembilan  Bupati  di  wilayah  Mancanegara  Timur,  di  antaranya  Madiun, Magetan,  Maospati,  Gorang  Gareng,  Ngawi,  Jogorogo,  Tangul,  Purwodadi,  dan  Nguneng. Sedangkan  Sunan  Surakarta  membawahi  11  Bupati,  antara  lain  Caruban,  Ponorogo,  Polorejo, Sumoroto,  Pedanten,  Polangan,  Pacitan,  Pangul,  Lorrok,  Arjowinangun,  dan  Tandingan (Suwignyo & Baha’uddin, 2018).
Dalam struktur birokasi Mataram, Bupati berkedudukan di bawah kepentingan Raja Jawa, maka  setiap  keputusan  yang  diambil  Bupati  wajib  mendapat  persetujuan  dari  Raja  Jawa (Andhika, 2018). Selanjutnya berkenaan dengan reorganisasi pemerintahan, pengangkatan Raja didasarkan  pada  garis  keturunan  Raja  yang  berkuasa  sebelumnya.  Jelang  akhir  kekuasaan, seorang  Raja  berhak  memilih  siapa  putra  mahkota  sebagai  calon  penerusnya  kelak  (Rahim, 2016).  Hal  itu  juga  berlaku  dalam  pemilihan  kepala  daerah  pada  tingkatan  Bupati  di Mancanegara Timur, hanya saja untuk pengangkatannya harus menunggu keputusan dari Raja Jawa (Ong, 2019). Situasi politik dan pemerintahan berubah setelah Dinasti Mataram takluk dari
Politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda perspektif kebijakan cultuurstesel …
Pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  Perang  Jawa  yang  berakhir  pada  19  Juni  1830,  di  mana hukum feodal Jawa digantikan dengan hukum kapitalis kolonial oleh pemerintah Belanda untuk mendukung pelaksanaan Cultuurstesel (Kemal, 2020).  Dibarengi penguasaan terhadap wilayah Mancanegara  Timur  yang  selanjutnya  dibentuk  administrasi  pemerintahan  baru  Karesidenan Madiun melalui Resolusi Gubernur Jenderal pada 31 Agustus 1830. Namun pemerintah Belanda hanya mengambil 17 dari 20 kabupaten di Mancanegara Timur, maka ada tiga kabupaten yang tidak  diikutsertakan  yakni  Arjowinangun,  Nguneng,  dan  Tandingan.  Alih  kekuasaan  tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah politik dan pemerintahan di Madiun yang bertindak sebagai  ibukota  dan  pusat  pemerintahan  karesidenan.  Sejak  itu,  Raja  Jawa  tidak  lagi  berhak mengatur  Bupati  melainkan  Gubernur  Jenderal  lewat  utusannya  Residen  sebagai  kepala karesidenan (Margana, 2018).
Selanjutnya  pemerintah  Belanda  membiarkan  sistem  birokasi  lama  tersebut  tetap berjalan dan memberinya nama Inlandsch Bestuur, atau pemerintahan lokal yang dijabat orang- orang  asli  pribumi.  Selanjutnya  pemerintah  Belanda  memperkenalkan  sistem  birokrasi  baru yang  diberi  istilah  Binnnenlandsch  Bestuur,  yang  menempatkan  Gubernur  Jenderal  sebagai pemegang  kebijakan  tertinggi  atas  segala  hal  yang  menyangkut  jalannya  pemerintahan,  baik pemerintahan  di  tingkat  pusat  maupun  pemerintahan  Inlandsch  Bestuur  (Mahamid,  2022). Dengan demikian, terjadilah dualisme sistem birokrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda  di  pemerintahan  barunya,  Karesidenan  Madiun.  Meskipun  terdapat  perbedaan siginifikan dengan sistem birokrasi lama yang diterapkan Dinasti Mataram, sebagai berikut:
1. Sistem birokrasi Mataram menempatkan Raja Jawa sebagai pengambil kebijakan tertinggi di pemerintahan pusat (keraton) maupun mancanegara, sedangkan sistem birokrasi kolonial menempatkan  Gubernur  Jenderal  sebagai  pemegang  jabatan  tertinggi  di  pemerintahan pusat (Binnenlandsch Bestuur) dan pemerintahan lokal (Inlandsch Bestuur),
2. Ketika  berada  di  bawah  Dinasti  Mataram,  setiap  Bupati  bertanggung  jawab  kepada  Raja Jawa,  namun  setelah  pergantian  sistem  birokasi  ke  kolonial  Belanda,  Bupati  wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur Jenderal, dan
3. Mengenai  pemilihan  Bupati,  didasarkan  pada  garis  keturunan  dari  keluarga  bupati sebelumnya  dan  mendapat  persetujuan  dari  Raja  Jawa  saat  masih  memakai  sistem  lama, akan tetapi semenjak pemerintah Belanda menggantinya dengan sistem kolonial, pemilihan Bupati ditentukan  sendiri  oleh  Gubernur Jenderal dan tidak harus berasal dari  keturunan keluarga,  dan  biasanya  mereka  adalah  orang-orang  yang  mempunyai  loyalitas  terhadap pemerintahan kolonial (Nur, 2012).
Cultuurstesel dan perubahan struktur: Kondisi Madiun di bawah residen
Pemberlakuan cultuurstesel yang  berlangsung  selama  hampir  setengah  abad,  akhirnya dihentikan  setelah  diterbitkannya  undang-undang  Reformasi  Agraria  Tahun  1870,  termuat dalam Indonesia. (1870). Undang-undang tersebut terdapat penjelasan tentang pemberlakuan hukum  agraria,  bertujuan  melindungi  hak  kepemilikan  tanah  rakyat  Hindia  Belanda.  Dengan

## Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid
demikian, berkuranglah penderitaan yang dialami masyarakat pribumi (Masyrullahushomad & Sudrajat, 2019). Namun di pemerintahan Karesidenan Madiun, baru dihentikan total pada 1880 atau  sepuluh  tahun  lebih  lama  ketimbang  sebagian  wilayah  Hindia  Belanda  yang  merasakan dampak negatif kebijakan itu (Margana, 2018). Dampak signifikan pelaksanaan Cultuurstesel di Karesidenan Madiun terlihat dari keterlibatan rakyat pribumi pada kegiatan penanaman wajib pemerintah  kolonial,  termasuk  sistem  pengolahan  tanah  yang  diganti  dengan  sistem perkebunan  (Purnawati,  2004).  Sementara  itu,  dari  segi  pemerintahan  juga  banyak  dilakukan perubahan, berawal dari pergantian sistem dari Kerajaan/Dinasti Mataram ke Kolonial Belanda. Selepas  itu,  pemerintah  mengangkat  L.  Launij  (1830-1838)  sebagai  Residen  Madiun  pertama, kemudian menunjuk tiga Asisten Residen yang ditempatkan di tiga kabupaten tersebut memiliki hasil alam yang melimpah, antara lain Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Tak hanya itu, dua orang Kontrolir  atau  istilah  lain  dari  pengawas  juga  dipilih  untuk  menjadi  penarik  pajak  pribumi, dengan penempatan di Madiun dan Magetan (Ong, 2019).
Selanjutnya  untuk  pemerintahan  lokal  yang  berada  di  bawah  kepentingan  Pemerintah Hindia  Belanda,  terdiri  atas  Bupati  dan  asistennya  yang  dikenal  dengan  sebutan  Wedana, seorang  kepala  daerah  di  tingkat  kawedanan  yang  juga  bertugas  mengawasi  rakyat  pribumi (Mahamid, 2022). Meskipun tidak ada proses sosial dari kalangan pribumi terkait pembentukan struktur di atas selama periode 1830, tetapi dari segi penerapannya belum berjalan sesuai tugas dan  fungsinya,  seperti  tugas  seorang  Residen  Madiun  yang  kurang  memiliki  peran  sebagai kepala pemerintahan. Dikarenakan keputusan penting terkait hal-hal pokok pemerintahan lebih banyak  diambil  Gubernur  Jenderal,  salah  satunya  kebijakan Cultuurstesel oleh  Van  Den  Bosch dalam rangka membantu perekonomian Hindia Belanda. Selain itu, ia juga mendirikan benteng pertahanan yang berlokasi di Ngawi, dan sekarang ini lokasi tersebut dijadikan salah satu objek wisata sejarah Kabupaten Ngawi dengan sebutan Benteng Pendem (Rosikin & Hartono, 2016). Sekitar Benteng Pendem terdapat makam kuno Belanda (Kerkhof) sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para pasukan Belanda yang gugur di masa Perang Jawa (Habsari, 2017).

## Gambar 2
Struktur pemerintahan Karesidenan Madiun, diolah dari Indies (1929) dan Westra (1927)
Politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda perspektif kebijakan cultuurstesel …
Masalah berikutnya ialah ketimpangan wewenang di kabupaten-kabupaten tertentu, terutama mengenai  penarikan  pajak  dan  penguasaan  tanah.  Ditambah  krisis  ekonomi  pada  abad  ke-19 yang  melanda  Hindia  Belanda,  sehingga  pemerintah  memutuskan  untuk  mengurangi  jumlah kabupaten  di  Karesidenan  Madiun  secara  betahap,  sekaligus  langkah  awal  untuk  menghemat anggaran  (Margana,  2018).  Penghapusan  kabupaten  dari  pemerintahan  Karesidenan  Madiun berlangsung hingga 1876, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Letak  geografis  suatu  kabupaten  yang  dinilai  terlalu  jauh  dari  pusat  pemerintahan,  yakni Pacitan,  sehingga  membuatnya  dikeluarkan  dari  Karesidenan  Madiun,  melalui  Resolusi Gubernur  Jenderal  nomor  1  tanggal  6  Juni  1832.  Meskipun  pada  akhirnya  dikembalikan tahun 1867 karena ada potensi alam yang bisa dimanfaatkan dari Pacitan untuk menaikkan sektor ekonomi Hindia Belanda, seperti perkebunan kopi dan pertanian,
2. Tidak  adanya  hasil  alam  yang  bisa  dieksploitasi  pemerintah  Belanda,  antara  lain  Gorang Gareng,  Pedanten,  dan  Tangul  yang  menjadi  pertimbangan  berikutnya  untuk  dihapuskan lewat resolusi Gubernur Jenderal tanggal nomor 6 tanggal 22 Maret 1833, dan
3. Digabungkan  dengan  kabupaten  terdekatnya  yang  lebih  potensial  untuk  menghemat anggaran dana, seperti Caruban dengan Madiun, Jogorogo dengan Ngawi, Maospati dengan Magetan, dan Sumoroto dengan Ponorogo (Suwignyo & Baha’uddin, 2018).
Pada akhirnya, Karesidenan Madiun baru memiliki jumlah anggota kabupaten yang tetap sejak 1876, dengan menyisakan lima kabupaten, antara lain Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan  Pacitan  (Ong,  2019).  Langkah  selanjutnya  untuk  menghindari  ketimpangan,  Gubernur Jenderal mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian kuasa  penuh kepada Residen dalam menjalankan  tugas-tugasnya  sebagai  kepala  karesidenan.  Kebijakan  tersebut  dimuat  dalam Lembaran  Negara  atau Staatsblad  van  Nederlandsch-Indië  No.  57 (1876)  yang  menerangkan bahwa  Gubernur  Jenderal  hanya  bertugas  memilih,  melantik,  dan  memberhentikan  Residen, tetapi  tidak  ikut  campur  dalam  mengatur  pemerintahan  di  tingkat  karesidenan.  Hadirnya keputusan tersebut tentu memberikan angin segar bagi Residen Madiun yang diberi kebebasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, apalagi didukung dengan fasilitas rumah dinas untuk mempermudah jalannya birokrasi selama menjabat (Mahamid, 2022).
Terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi selama pelaksanaan Cultuurstesel di atas, terdapat hal positif bagi rakyat pribumi, antara lain keterampilan membudidayakan komoditas yang  dulu  diperintahkan  kolonial  Belanda  untuk  ditanam,  serta  berpeluang  mengembangkan sektor perkebunan dan pertanian secara mandiri. Selain itu, tersedianya lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik yang dulu pernah digunakan (Mahamid, 2022). Berikutnya sarana trasnsportasi, seperti  kereta  api  dan  jalan  raya  yang  mempermudah  akses  bepergian  masyarakat,  salah satunya  jalur  kereta  api  Madiun-Solo  (Surakarta)  yang  selesai  dibangun  jelang  akhir pelaksanaan Cultuurstesel tahun  1880,  dengan  panjang  lintasan  sekitar  200  km.  Lintasan tersebut juga melewati daerah Magetan dan Ngawi, walaupun keduanya pada waktu itu belum memiliki  stasiun-stasiun  yang  menjadi  tempat  pemberhentikan  kereta.  Namun  yang  pasti,

## Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid
tujuan dibuatnya  jalur  rel  kereta api tersebut  ialah  mempermudah  pengangkutan hasil panen selama  pelaksanaan Cultuurstesel ,  yang  nantinya  disetorkan  ke  pemerintahan  pusat  Hindia Belanda di Batavia (Weijerman, 1904).

## Kesimpulan
Cultuurstesel atau sistem tanam paksa merupakan sistem politik baru pemerintah Hindia Belanda yang bersifat menjajah pada bidang ekonomi. Dalam pelaksanaannya di Madiun sejak 1830  hingga  1880,  banyak  melibatkan  rakyat  pribumi  terutama  kaum  petani  yang  sangat menderita akibat dipaksa menanam komoditas wajib pemerintah, di antaranya kopi, tebu, nila, dan kayu manis, dengan keuntungan mencapai £ 25.920.007 (gulden). Selain itu, menghasilkan perubahan  pada  birokrasi  pemerintahan  guna  memperlancar Cultuurstesel di  wilayah  yang kemudian  dinamai  Karesidenan  Madiun  tersebut,  mulai  dari  pergantian  sistem  Kerajaan Mataram ke Kolonial Belanda, hingga pembentukan struktur administrasi baru agar terciptanya efisiensi  birokrasi,  terdiri  atas  Gubernur  Jenderal,  Residen,  Asisten  Residen,  dan  Kontrolir (Pengawas/Penarik  Pajak)  pada  sistem  pemerintahan  kolonial (Binnnenlandsch  Bestuur) , sedangkan pemerintahan lokal (Inlandsch Bestuur) diisi Bupati dan Asisten Bupati (Wedana).
Meski demikian, terdapat hal positif yang diperoleh rakyat pribumi selepas pelaksanaan Cultuurstesel , antara lain kemampuan dalam membudidayakan komoditas yang tentunya sangat bermanfaat  untuk  mengembangkan  sektor  pertanian  dan  perkebunan.  Selain  itu,  bangunan peninggalannya  yaitu  pabrik-pabrik  dimanfaatkan  sebagai  lapangan  pekerjaan,  transportasi kereta api dan jalan raya untuk mempermudah masyarakat dalam bepergian, serta Benteng Van Den  Bosch  atau  Benteng  Pendem  yang  dibangun  pada  masa Cultuurstesel berpeluang  untuk dikembangkan sebagai objek wisata sejarah. Berangkat dari temuan artikel ini, diharapkan ada penelitian lanjutan yang membahas tentang kondisi ekonomi masyarakat Karesidenan Madiun pasca  pelaksanaan Cultuurstesel ,  seperti  mobilisasi  ekonomi,  ketersediaan  fasilitas  publik,  dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Adam, L. (1941). Geschiedkundige Aanteekeningen omtrent de Residentie Madioen. VII: De Java- Oorlog (1825-1830). Djåwå: Tijdschrift van het Java-Instituut, 3, 226-243.
Andhika,  L.  R.  (2018).  Dari  Struktur  Birokrasi  Tradisional  ke  Model  Adhocracy  (Struktur Organisasi  Inovatif).  Publisia:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik,  3(1),  25-32. https://doi.org/https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1809
Astara,  I.  W.  W.  (2016).  Dinamika  Birokrasi  dan  Perlunya  Reformasi  Birokrasi  Lingkungan.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 21-32. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/pi.1.1.2016.21-32
Budiardjo, M. (2007). Dasar-dasar ilmu politik (Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
Chhotray,  V.,  &  Stoker,  G.  (2009).  Governance  Theory  and  Practice:  A  Cross-Disciplinary Approach. Palgrave Macmillan.
Politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda perspektif kebijakan cultuurstesel …
Dewi, V. M. (2020). Prince Diponegoro in the Javanese War from 1825-1830. SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah, 2(2), 147-158. https://doi.org/https://doi.org/10.31540/sindang.v2i2.254 DJUMIARTI, T. (2013). PERAN  BUDAYA BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN  YANG  BAIK  (GOOD  GOVERNANCE).  Politika:  Jurnal  Ilmu  Politik,  1(2), 71-77. https://doi.org/10.14710/politika.1.2.2010.71-77
Habsari,  N.  T.  (2017).  Makam  Kuno  Belanda  (Kerkhof)  di  Kabupaten  Ngawi  dan  Potensinya Sebagai  Sumber  Belajar  Sejarah  Lokal.  AGASTYA:  JURNAL  SEJARAH  DAN PEMBELAJARANNYA, 7(2), 68-83.
https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v7i2.1490
Hartono, Y., & Huda, K. (2020). Sejarah Kontroversial G 30 S/PKI Konstruksi Materi dan Praksis Pembelajaran (S. Anekani, Ed.). UNIPMA Press.
Indies,  D.  E.  (1929).  Regeeringsalmanak  voor  Nederlandsch-Indië.  Landsdrukkerij. www.delpher.nl
Indonesia., A. N. R. (1870). Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 118.
Kartodirdjo,  S.,  &  Suryo,  D.  (1991).  Sejarah  perkebunan  di  Indonesia:  kajian  sosial-ekonomi. Aditya Media.
Kemal,  M.  (2020).  Perdagangan  Opium  di  Keresidenan  Madiun  Tahun  1830-1925.  Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah, 11(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/moz.v11i2.45208
Kumorotomo,  W.  (2008).  Desentralisasi  Fiskal  Politik  Perubahan  Kebijakan  1974-2004. Kencana.
Madjid, M. D. (2021). Metode Sejarah: Teori dan Praktek. Kencana Prenadamedia Group.
Mahamid,  M.  N.  L.  (2022).  Karesidenan  Madiun  1896-1942:  Kiprah  Penguasa  Belanda  dalam Modernisasi Administrasi hingga Perubahan Sosial-Politik. PENERBIT KBM INDONESIA.
Margana,  S.  (2018).  Madiun:  sejarah  politik  &  transformasi  kepemerintahan  dari  abad  XIV hingga awal abad XXI. Pemerintah Kabupaten Madiun.
Masyrullahushomad, & Sudrajat. (2019). Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraris) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 7(2), 159-174. https://doi.org/DOI : 10.24127/hj.v7i2.2045
Nur, H. (2012, 2012). Corak Budaya Birokrasi pada Masa Kerajaan, Kolonial Belanda Hingga di Era  Desentralisasi  dalam  Pelayanan  Publik.  Jurnal  Hukum  Unissula,  28(2). https://www.neliti.com/publications/12292/corak-budaya-birokrasi-pada-masa- kerajaan-kolonial-belanda-hingga-di-era-desentr
Ong, H. H. (2019). Madiun dalam kemelut sejarah: priayi dan petani di keresidenan Madiun abad XIX (Revisi ed.). Kepustakaan Populer Gramedia.
Prasadana,  M.  A.  F.,  &  Gunawan,  H.  (2019).  Keruntuhan  Birokrasi  Tradisional  Di  Kasunanan
Surakarta. Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya, 2(2), 187-200. https://doi.org/https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.36
Purnawati, D. M. O. (2004). Hutan Jati Madiun: Silvikultur di Karesidenan Madiun, 1830-1913. Intra Pustaka Utama.

## Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid
PURNAWATI,  M.,  &  ARTONO.  (2018).  Perubahan  Fungsi  Benteng  Pendem  Van  Den  Bosch  Di Ngawi  Pada  Tahun  1962-2011.  Avatara:  Jurnal  Pendidikan  Sejarah,  6(2). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/24487
Rahim, M. A. (2016). Elit, cultural capital, dan sabda raja dalam sukses kepemimpinan keraton dan  gubernur  DIY.  IN  RIGHT:  Jurnal  Agama  dan  Hak  Azazi  Manusia,  6(1). https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99586320216639997
Rosikin,  A.,  &  Hartono,  Y.  (2016).  Museum  Benteng  Van  Den  Bosch  (Benteng  Pendem)  Di Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi (Latar Belakang Sejarah, Nilai, Dan
Potensinya Sebagai Sumber Belajar). AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 6(02). https://doi.org/http://doi.org/10.25273/ajsp.v6i02.1039 Sapto,  A.  (2015).  Pelestarian  Kekuasaan  Pada  Masa  Mataram  Islam:  Sebha  Jaminan  Loyalitas Daerah  Terhadap  Pusat  1.  Sejarah  dan  Budaya:  Jurnal  Sejarah,  Budaya,  dan Pengajarannya, 9(2), 153-161. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um020v9i22015p153-161
Suwignyo,  A.,  &  Baha’uddin.  (2018).  Politik  Pemerintahan  dan  Kebijakan  atas  Ruang  dalam Penetapan  Ibu  Kota  Baru  Kabupaten  Madiun:  Menemukan  Posisi  Caruban  1830-2017. Jurnal Sejarah Indonesia, 1(1), 80-103.
Weijerman,  A.  W.  E.  (1904).  Geschiedkundig  Overzicht  Van  Het  Ontstaan  der  Spoor-en Tramwegen  in  Nederlandsch-Indië.  Javasche  Bookhandel  dan  Drukkerij  Rijswijk. www.delpher.nl
Westra. (1927). De Nederlandsch-Indische Staatsregeling. Martinus Nijhoff. www.delpher.nl
Widyastuti,  T.,  Habsari,  N.  T.,  Ratu,  A.,  &  Nurcahyo,  A.  (2020).  The  Phenomenon  of  Vertical Conflict  in  the  Preservation  of  Historical  Sites:  Ngurawan,  Madiun-East  Java.  6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020), UNS.
Zahro,  N.  L.,  &  Mardikun.  (2020).  PERANG  DIPONEGORO  DAN  PENGARUHNYA  TERHADAP KEHIDUPAN  MASYARAKAT  JAWA  1825-1830.  Jurnal  Akademika:  Jurnal  Ilmiah Kependidikan,  19(1),  89-94.  http://jurnal.ipw.ac.id/journal/jurnal-akademika-jurnal- ilmiah-kependidikan/article/95/perang-diponegoro-dan-pengaruhnya-terhadap- kehidupan-masyarakat-jawa-1825-1830.htm