Available online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi

## Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
Mendra Wijaya 1 , Handrisal Handrisal 2
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Corresponding Author: handrisal.88@umrah.ac.id
Keyword: Policy; Housing;
Low-Income;
Communities;
Abstract: Essentially,  the  implementing  of  regulations  for  the  construction  of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million  subsidized  houses  would  also  pay  more  attention  to  its  performance implementation, hence the existing implementing regulations will not only become passive laws. Today, in Indonesia there are still many regulations which in the end become  a  indication  of  problems  in  their  own  countries.  In  the  context  of accelerating housing  development  for  low-income  people  (MBR),  the  government makes  simple  efforts  in  order  to  simplify  licensing  for  low-income  housing development.  By  issuing  Government  Regulation  Number  64  of  2016  concerning Low-Income  Community  Housing  Development,  then  to  accelerate  its implementation in the regions, it is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 55 of 2017 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing of  Housing Development  for  Low-Income  Communities (MBR)  in  the Region. This study  aim  to  find  out  government  policies related  to  the  implementation  of  MBR housing development and to determine the implementation of Housing Development Permits  for  Low-Income  Communities  (MBR)  in  the  Regions,  especially  in  Lahat Regency, South Sumatra Province.

## PENDAHULUAN
Salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan masyarkat adalah perumahan. Oleh karena  itu  pemerintah  sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  perlu  menyiapkan alternatif  kebijakan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  akan  perumahan.  Menurut (Glaeser  &  Gyourko,  2018),  dalam  konteks  pemenuhan  kebutuhan  akan  perumahan, maka  tidak  akan  terlepas  dari  diskursus  kemiskinan  dan  masyarakat  berpenghasilan rendah.  Karena  secara  empiris  masyarakat  miskin  dan  berpenghasilan  rendah tersebutlah yang menjadil kelompok masyarakat dengan hambatan terbesar dalam akses kebutuhan perumahan layak huni. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Mangeswuri, 2016) yang menyatakan bahwa tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan perumahan, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap masalah pemenuhan  kebutuhan  akan  perumahan  terutama  bagi  masyarakat  berpendapatan rendah  melalui  skema  fasilitas  pembiayaan.  Pemenuhan  kebutuhan  akan  perumahan merupakan  hak  dasar  setiap  masyarakat  dan  itu  merupakan  tanggungjawab  mutlak pemerintah yang harus mampu diperlihatkan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan (Waha & Sondakh, 2014).

## KEMUDI: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01 .3579
Volume : 6 Issue: 1 , Agust us 2021 | Hal 37-51
Kebutuhan rumah terus menerus meningkat tiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh peningkataan  jumlah  penduduk  di  perkotaan  terutama  diakibatkan  oleh  urbanisasi. Menurut Sabaruddin tingginya kebutuhan perumahan yang belum dapat terfasilitasi saat ini,  menunjukan  bahwa  penyediaan  perumahan  memegang  peran  strategis  dalam pembentukan karakter bangsa. Sehingga penyediaan perumahan secara vertikal sudah menjadi solusi yang dipilih di beberapa kota besar di dunia termasuk Indonesia saat ini (Sabaruddin, 2012). Perkotaan dengan kompleksitas permasalahan yang ada di tambah laju  urbanisasi  yang  mencapai  4,4%  pertahun  membuat  kebutuhan  perumahann  di perkotaan  semakin  meningkat,  sementara  itu  ketersediaan  lahan  menjadi  semakin langka.  Kelangkaan  ini  menyebabkan  semakin  mahalnya  harga  lahan  di  pusat  kota, sehingga mendorong masyarakat berpenghasilan menengah bawah tinggal di kawasan pinggiran kota yang jauh dari tempat kerja. Kondisi ini menyebabkan peningkatan biaya transportasi,  waktu  tempuh,  dan  pada  akhirnya  akan  menurunkan  mobilitas  dan produktivitas  masyarakat.  Sedangkan  sebagian  masyarakat  dengan  sadar memaksanakan bermukim di kawasan yang tidak jauh dari pusat aktivitas ekononomi, sehingga menyebabkan ketidakteraturan tata ruang kota dan berpotensi menumbuhkan kawasan kumuh baru.
Secara umum, permasalahan penyelenggaraan perumahan adalah keterjangkauan masyarakat terhadap hunian yang layak huni, baik dalam hal pembelian rumah baru yang layak  huni,  maupun  pembangunan  rumah  secara  swadaya,  serta  masih  banyaknya masyarakat  yang  menempati  rumah  tidak  layak  huni.  Permasalahan  keterjangkauan disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand). Adapun  ketimpangan  ini  terjadi  karena  berbagai  faktor,  antara  lain  tingginya  laju pertumbuhan penduduk serta tingginya urbanisasi di perkotaan, yang tidak diimbangi dengan  penyediaan  hunian  layak.    Dari  sisi  demand,  permasalahan  utama  yaitu rendahnya  kemampuan  masyarakat  khususnya  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah (MBR) dalam membeli rumah yang layak ataupun membangun secara swadaya. Rumah yang dibangun oleh pengembang untuk MBR masih terbatas jumlahnya, tidak sebanding dengan kebutuhan pada masyarakat. Untuk menjamin keterjangkauan MBR pada hunian yang layak, Pemerintah  telah menyediakan bantuan pembiayan  perumahan  walaupun belum berjalan secara optimal.
Berdasarkan data Kementerian PUPR terdapat 11 juta rumah tangga yang belum memiliki  hunian  layak  di  Indonesia.  Angka  tersebut  terdiri  dari  7,6  juta  backlog kepemilikan  rumah  dan  2,3  juta  rumah  tidak  layak  huni  sehingga  masih  banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah ke depan. Secara umum  ada 3 (tiga)  masalah  yang dihadapi para pengembang rumah MBR di daerah perkotaan yakni masalah keterbatasan lahan, pembiayaan, dan regulasi daerah. Penyediaan lahan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makasar, Palembang, dan kota lainnya sulit untuk diupayakan dalam membangun rumah MBR.  Menurut Hutapea dan Suwandono, rendahnya kemampuan daya beli masyarakat berpenghasilan  rendah  membuat  keterbatasan  untuk  mengakses  rumah  yang ditawarkan pasar serta minimnya tersedia tanah (Hutapea & Suwandono, 2015).  Di sisi yang lain, peluang yang ditawarkan pemerintah belum ada yang membantu masyarakat untuk  mengakses  tanah.    Disinilah  peran  pemerintah  daerah  dalam  mendukung kebijakan perumahan bagi MBR tersebut menjadi penting.
Selain  permasalahan  lahan,  fokus  utama  sektor  perumahan  di  Indonesia  adalah yang  lainnya  adalah  permasalahan  angka  backlog  perumahan.  Permasalahan  itu  tidak hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  saja  tetapi  juga  dirasakan  oleh  pengembang perumahan.  Masalah  yang  dihadapi  oleh  para  pelaku  dalam  pasar  perumahan  adalah sektor  pembiayaan  perumahan  yang  kurang  memadai  bagi  peningkatan  kualitas  dan
kuantitas  perumahan  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  karakteristik  pembiayaan perumahan yaitu nilai pembiayaan yang besar dan jangka waktu yang lama.
Sementara itu dilihat dari sisi kebijakan, saat ini kebijakan yang berkenaan dengan urusan  pemerintahan  bidang  perumahan  dan  kawasan  permukiman  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Berdasarkan Undang-Undang  tersebut,  urusan  pemerintahan  bidang  perumahan  dan  Kawasan permukiman  mencakup  5  (lima)  sub  urusan  pemerintahan,  yaitu;  1)  Perumahan,  2) Kawasan Permukiman, 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kebijakan perumahan dan  kawasan permukiman di Indonesia tersebut mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah).    Pembagian    urusan  pemerintahan  konkuren  antara daerah  provinsi  dengan  daerah  kabupaten/kota  walaupun  urusan  pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala  atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut.  Walaupun  daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten/kota  mempunyai  urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya  tidak  hierarki,  namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota  dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria  (NSPK) yang  dibuat  oleh Pemerintah Pusat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan sesuai Pasal  17  (1)  Daerah  berhak  menetapkan  kebijakan  Daerah  untuk  menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk merumuskan kebijakan, salah satunya adalah kebijakan mengenani urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Secara  konseptual  kebijakan  publik  dapat  dipahami  sebagai  segala  sesuatu  yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, urgensi dilakukannya suatu kebijakan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana  dalam  menetapkan  suatu  kebijakan  (Dye,  1992).  Dalam  kepustakaan Internasional, kebijakan publik di kenal dengan istilah public policy, yaitu suatu aturan yang  mengatur  kehidupan  bersama  yang  harus  ditaati  dan  berlaku  mengikat  seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang  dilakukan  dan  sanksi  dijatuhkan  didepan  masyarakat  oleh  lembaga  yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004).
Aturan  atau  peraturan  tersebut  secara  sederhana  kita  pahami  sebagai  kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik harus dilakukan dan disusun dan disepakati oleh para pejabat yang berwenang dan ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu  kebijakan  publik;  apakah  menjadi  Undang-Undang,  apakah  menjadi  Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut  berubah  menjadi  hukum  yang  harus  ditaati.  Pembangunan  perumahan  dan permukiman  jika  dilakukan  secara  sistemik  akan  memberikan  kontribusi  langsung terhadap  peningkatan  kesejahteraan  dan  pengentasan  kemiskinan.  Hal  tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah
dan  ekonomi  daerah,  mendukung  pembangunan  sosial  budaya  dan  memberikan kontribusi  nyata  terhadap  peningkatan  lapangan  kerja,  pertumbuhan  ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteran. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat.
Kebijakan perumahan merupakan instumen yang sangat penting bagi pemerintah dalam  melakukan  intervensi  pembangunan.  Sebagaiamana  temuan  Festus  dan  Amos dalam penelitiannya bahwa kebijakan perumahan merupakan instrumen yang penting dalam  upaya  mendukung  pembangunan  nasional  di  Nigeria.  Namun  implementasi kebijakan  pembangunan  oleh  pemerintah  dengan  pendekatan  atas-bawah  ternyata bermasalah,  misalnya  administrasi  yang  buruk,  pendanaan  yang  tidak  memadai, infrastruktur yang tidak mencukupi, dan pembiayaan perumahan yang kurang (Festus & Amos, 2005). Masalah dalam implementasi kebijakan pembangunan dengan pendekatan atas-bawah  ini  umumnya  juga  ditemukan  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia (Kawer et al., 2018).
Terkait dengan masalah dalam implementasi kebijakan pembagunan perumahan, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapakan  dalam  keputusan-keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Dalam  memenuhi kebutuhan  perumahan  pemerintah  tentu  saja  bermitra  dengan  developer,  dalam praktiknya  ternyata  developer  lebih  tertarik  mengembangkan  rumah  mewah  dan menengah karena jauh lebih menguntungkan. Agar rumah yang dibangun oleh Developer harganya  bisa  terjangkau  oleh  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  maka  para Developer harus berpedoman kepada  Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Nomor 648- 381 Tahun1992, 739/KPTS/1992 dan 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan  dan  Permukiman  dengan  Lingkungan  Hunian  yang  Berimbang. Ketentuan perbandingan antara pembangunan rumah mewah, pembangunan rumah menengah dan pembangunan rumah sederhana adalah 1 : 3 : 6 dan biasanya dalam membangun rumah menengah  dan  rumah  sederhana,  developer  akan  memilih  lokasi  di  daerah  pinggiran kota.  Oleh  karena  itu  saat  ini  di  pinggiran  Kota  Palembang  yang  berbatasan  dengan Kabupaten  Ogan  Ilir,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  dan  Kabupaten  Banyuasin pembangunan dan pertumbuhan rumah darat / rumah tapak berlangsung dengan pesat terutama untuk tipe rumah menengah dan tipe sederhana.
Skema  kerjasama  dengan  sektor  swasta  dalam  pembangunan  perumahan, khususnya perumahan untuk MBR diupayakan melalui kebijakan pembangunan hunian berimbang.  Dimulai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  sebagai  aturan  pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011  tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Indradjati,  2020).  Upaya  pembangunan  perumahan  dan  permukiman  yang  telah dilaksanakan selama ini, bersifat sangat sektoral dan hanya berupa proyek-proyek yang sifatnya parsial dan tidak berkelanjutan. Selain itu, upaya pembangunan perumahan yang dilakukan  di  daerah-daerah  sangat  terbatas  sekali  karena  keterbatasan  kemampuan sumber  daya  manusia,  sumber  pembiayaan  maupun  pengembangan  pilihan-pilihan teknologi danupaya pemberdayaan masyarakat setempat yang kurang menjadi program utama(Mardiansyah & Adisti, 2020).
Untuk  mengatasi  backlog  dalam  penyelenggaraan  pemenuhan  kebutuhan perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  yang  menjadi  prioritas
pemerintah  sudah  ada  kebijakan  diantaranya,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang Perumahan, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Di  Daerah.  Namun  di  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat  berbagai  macam  kendala  baik  teknis  perizinan, insitusional  serta  legalistik.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  tahun  2017 tentang  Pelaksanaan  Perizinan  dan  Nonperizinan  Pembangunan  Perumahan  Bagi Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Di  Daerah  mengamatkan  dalam  pasal  10  bahwa daerah  membentuk  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  kemudahan  perizinan pembangunan  perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  sehingga  kendala perizinan dapat teratasi.
Di  Kabupaten  Lahat  jenis-jenis  permukiman  yang  ada  sangat  variatif,  mulai  dari jenis permukiman formal dalam bentuk Perumnas, dan Ruko, hingga jenis perumahan informal  dalam  bentuk  perumahan  perkampungan,  hunian  liar  dan  rumah-rumah kumuh. Perhitungan backlog rumah mengacu pada jumlah bangunan rumah dan jumlah Kepala Keluaraga (KK), dengan asumsi perhitungan 1 KK memiliki 1 bangunan rumah. Berdasarkan  perhitungan  backlog  rumah,  Kabupaten  Lahat  memiliki  backlog  rumah mencapai  14.775  unit  rumah.  Selain  itu  juga  masih  terdapat  rumah  yang  sangat sederhana bahkan tergolong kedalam rumah yang tidak layak untuk dihuni yang tersebar di  beberapa  kecamatan.  Jumlah  keseluruhan  rumah  tidak  layak  huni  yang  berada  di Kabupaten Lahat yaitu sejumlah 2.528 unit rumah. Kondisi ini dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh tani, hal inilah yang menjadi alasan mendasar kenapa masyarakat tersebut tidak bisa memiliki rumah  yang  layak  huni.  Adapun  data  jumlah  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lahat sebagai berikut:
No Kecamatan Jumlah Unit RTLH 1 Tanjung Sakti Pumi 292 2 Tanjung Sakti Pumu 132 3 Kota Agung 175 4 Mulak Ulu 389 5 Tanjung Tebat 123 6 Mulak Sebingkai 180 7 Pulau Pinang 60 8 Pagar Gunung 134 9 Gumay Ulu 306 10 Jarai 269 11 Pajar Bulan 95 12 Muara Payang 304 13 Sukamerindu - 14 Kikim Barat 438 15 Kikim Timur 366 16 Kikim Selatan 555 17 Kikim Tengah 325 18 Lahat 377 19 Gumay Talang 150 20 Lahat Selatan 124
No Kecamatan Jumlah Unit RTLH 21 Peksu 103 22 Merapi Barat 117 23 Merapi Timur 260 24 Merapi Selatan 375 Kabupaten Lahat 5.694
Tabel 1. Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Lahat Sumber : Pendataan PKP Kabupaten Lahat, 2020
Dengan memperhatikan kondisi permasalahan di atas, penelitian bertujuan untuk menganalisis  bagaimana  kebijakan  penyelenggaraan  pembangunan  perumahan  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR)  di  Kabupaten  Lahat  Provinsi  Sumatera Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui nilai  satu  variable  atau  lebih  tanpa  membuat  perbandingan  ataupun  mengananalisis hubungan  antar  variabel  satu  dengan  variabel  yang  lain.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer maupun data sekunder  (Sugiyono,  2009).  Dengan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  ini  diharapkan mampu menggali data secara lebih mendalam dan mendapatkan kondisi yang ada secara faktual  pada  dinas  yang  dijadikan  lokus  penelitian,  sehingga  tujuan  penelitian  dapat tercapai.
Penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  proses  penelitian  yang  dapat  digunakan untuk  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan  masalah  manusia.  Pada  penelitian  ini peneliti  membuat  suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata,  laporan  terinci  dari pandagan  responden  dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang  alami  (Iskandar,  2009). Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data sekunder  dari  Perangkat  Daerah  terkait  berupa  Laporan  Penerapan  dan  Pencapaian Standar  Pelayanan  Minimal  dinas,  Renstra,  Renja,  laporan  tahunan,  Lakip,  dan  studi kepustakaan  (library  research)  dalam  rangka  memperkaya  penelitian  berupa  buku, jurnal, hasil penelitian serta informasi-informasi lainnya yang menunjang penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dasar  perumusan  kebijakan  RPJMN  IV  tahun  2020  -2025  adalah  terpenuhinya kebutuhan  hunian  yang  dilengkapi  dengan  prasarana  dan  sarana  pendukungnya  bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.  Sedangkan  SDGs  11  goalnya  adalah  menjamin  akses  bagi  semua  terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
Dengan  perumusan  kebijakan  RPJMN  IV  tahun  2020  -2025  diatas,  untuk  itulah pemerintah perlu melakukan inovasi kebijakan penyediaan perumahan dengan 3 cara yaitu : (1) Pembangunan inklusif perumahan untuk dapat menggerakan potensi besar kemampuan  masyarakat  MBR  dalam  hal  penyediaan  perumahan  secara  swadaya,  (2) Program  Pembangunan  Perumahan  Berbasis  Komunitas  (P2BK),  (3)  Menjangkau  Non Fixed Income atau Non Bankable Community, (4) Melalui Perluasan : KPR Mikro, BSPS PB, dan Bantuan PSU Perumahan.
Kebijakan  Perumahan  dan    permukiman  disetiap    Kabupaten/Kota  dirumuskan dengan  melihat  arah  kebijakan  pembangunan  dan  penataan  ruang  Kabupaten/Kota terkait  dengan  penanganan  kawasan  perumahan  dan  permukiman,  kondisi  eksisting kawasan  perumahan  dan  permukiman,  isu  strategis  kawasan  perumahan  dan permukiman,  dan  kebutuhan  penanganan  kawasan  perumahan  dan  permukiman. Kemudian  kebijakan  penanganan  kawasan  Perumahan  dan  permukiman  yang  telah dirumuskan,  akan  dijabarkan ke  dalam  strategi  penanganan kawasan  perumahan  dan permukiman,  yang  kemudian  akan  dirumuskan  dalam  bentuk  program  penanganan kawasan perumahan dan permukiman. Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan RPJMD dituangkan dalam salah satu misi RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023  yaitu  Meningkatkan  pembangunan  infrastruktur  publik  berbasis  pada pemerataan  wilayah  yang  memadai  dan  efektif.  Adapun  tujuan  dan  sasaran  dari  misi tersebut meliputi: (1) Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah; (2) Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terpadu  dan merata ke seluruh wilayah; (3) Meningkatnya  Kualitas  dan  Kuantitas  jaringan  Irigasi,  Rawa  serta  Jaringan  Irigasi Lainnya.  (4)  Tersedianya  sarana  dan  prasarana  dasar  permukiman.  (5)  Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang; (7) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
Kawasan  perumahan  dan  permukiman  perlu  ditangani  dengan  cara  yang menyeluruh,  sehingga  diperlukan  arah  yang  jelas  dalam  pendekatan  yang  digunakan dalam  penanganan  kawasan  perumahan  dan  permukiman.  Penangan  kawasan Perumahan  dan  Permukiman  di  Kabupaten/Kota  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk mewujudkan  Kabupaten/Kota  bebas  kumuh  guna  mendukung  untuk  menjadi kabupaten/kota  metropolitan  yang  berdaya  saing,  nyaman,  peduli  dan  sejahtera.  Dari pada  itu,  konsep  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  kebijakan  nasional pembangunan  bidang  perumahan  tahun  2020  -2024  yaitu  dengan  membuat  :  (1) Program  Sejuta  Rumah,  (2)  tantangan  Infrastruktur  perumahan,  (3)  Kendala  yang diupayakan  dalam  pembangunan  sejuta  rumah,  dan  (4)  Membuat  konsep  kebijakan pemerintah  tahun 2020 -2024 di bidang Perumahan. Pola permukiman di Kabupaten Lahat dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Permukiman  Swadaya.  Pola  permukiman  ini  mempunyai  karakteristik,  sebagai berikut:
a. Tumbuh secara alami, spontan dan letaknya mendekati tempat kerjanya
b. Tidak memperhatikan komposisi ruang terbangun dan resapan
c. Diusahakan secara swadaya oleh masyarakat
d. Pola cenderung tidak teratur (biasanya mengikuti pola kontur)
e. Tampilan antar bangunan cenderung berbeda satu sama lain.
b. Permukiman  Perkotaan.  Adalah  permukiman  swadaya  yang  terletak  di  kawasan pusat Kabupaten Lahat. Permukiman jenis ini mempunyai kawasan yang teratur dan terencana maupun kawasan yang tumbuh secara spontan, swadaya dan tidak teratur.
c. Permukiman  Perdesaan.  Adalah  permukiman  swadaya  yang  terletak  di  kawasan pinggiran  Kabupaten  Lahat.  Permukiman  jenis  ini  mempunyai  pola  kawasan  yang tumbuh  secara  spontan,  swadaya  dan  tidak  teratur.  Saat  ini  cendernung  memiliki bentuk rumah tradisonal serta berada di sepanjang jalan utama;
d. Permukiman Developer/ Perumahan Pola permukiman ini mempunyai karakteristik, sebagai berikut :
1. Tumbuh secara terencana
2. Memperhatikan komposisi ruang terbangun dan resapan
3. Diusahakan secara terencana oleh developer, instansi, industri, dll
4. Pola cenderung teratur
5. Tampilan antar bangunan cenderung sama.
Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun Infrastruktur Perumahan bagi  masyarakat  adalah:  (1)  Kebutuhan  Perumahan  Generasi  Millenials  (jumlah penduduk tahun 2019; + 81 juta jiwa, (2) Jumlah Backlog yang masih besar 7,6 juta rumah dan  2,3  juta  RTLH,  dan  (3)  Peningkatan  kualitas  Perumahan  dan  Permukiman. Selanjutnya  tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan perumahan adalah nilai backlog rumah dan rumah tidak layak huni yang masih sangat besar dengan rincian sebagai berikut, Data BPS tahun 2015 adalah 11,4 juta backlog dan 3,4 juta backlog RTLH. Sedangkan Program Sejuta Rumah (PSR) tahun 2015-2019 adalah Pembangunan  Rumah  Baru  (PRB)  sebanyak  3.772.160  unit  dan  Peningkatan  Kualitas Rumah  Tidak  Layak  Huni  (PKRTLH)  sebanyak  1.020.158  unit.  Sehingga  diperkirakan pemerintah akan menghadapi defisit perumahan di tahun 2020 sebesar 7,63 juta backlog rumah dan 2,38 juta backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kemudian dapat dirinci defisit perumahan tahun 2020 adalah sebagai berikut : (a) +  6,63 juta backlog Rumah MBR Non Fixed Income, (b) + 1,1 juta Backlog  Rumah MBR Fixed Income, dan (3) + 2,38 juta backlog RTLH MBR Non Fixed Income.

## Kebijakan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar (a) Pembangunan Perumahan  bagi  MBR  di  daerah  dilaksanakan  secara  tertib  dan  berkeadilan;  dan  (b) Pemerintah Daerah dan Badan Hukum melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah dengan cepat, efisien, dan efektif. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Badan Hukum yang akan melaksanakan pembangunan Perumahan bagi MBR di daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  Rumah  bagi  MBR.  Kemudahan  yang  dimaksud berupa Perizinan dan Nonperizinan pada tahapan pembangunan Perumahan bagi MBR, yaitu: a) persiapan; b) prakonstruksi; c) konstruksi; dan d) pascakonstruksi.
Badan  hukum  melaksanakan  pembangunan  Perumahan  bagi  MBR  dengan dilengkapi pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Badan Hukum diserahterimakan kepada Pemerintah  Daerah  secara  bertahap  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Badan  Hukum  yang  melaksanakan  pembangunan  Perumahan  bagi  MBR  di daerah dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling sedikit 0,5 (nol  koma  lima)  hektar,  serta  berada  dalam  1  (satu)  lokasi  yang  diperuntukkan  bagi pembangunan  Rumah  tapak.  Pelaksanaan  pembangunan  ini  tidak  dikenakan  biaya. Lahan  harus  berada  pada  lokasi  yang  telah  sesuai  dengan  peruntukannya  dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah belum tersedia, Pemerintah  Daerah  menyiapkan  Pertimbangan  Teknis  Penatagunaan  Tanah/Advise Planning untuk kawasan Perumahan MBR yang dimohonkan.
Pemerintah  Daerah  melalui  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  memberikan kemudahan  pelaksanaan  Perizinan  dan  Nonperizinan  pembangunan  Perumahan  bagi MBR.  Kemudahan  pelaksanaan  Perizinan  dan  Nonperizinan  dilakukan  melalui Penyederhanaan  Pelayanan  yaitu:  a)  penghapusan  Perizinan;  b)  penggabungan Perizinan; dan c) percepatan waktu penyelesaian. Penghapusan perizinan yaitu berupa izin lokasi, rekomendasi peil banjir, izin cut and fill dan analisa dampak lingkungan lalu lintas sedangkan penggabungan Perizinan dilakukan terhadap :
a. proposal pembangunan Perumahan bagi MBR yang diajukan badan hukum digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah belum bersertifikat;
b. izin pemanfaatan tanah/izin pemanfaatan ruang digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian  rencana  umum  tata  ruang/rencana  detail  tata  ruang  wilayah  dan pertimbangan teknis penatagunaan tanah/advise planning; dan
c. pengesahan  site  plan  diproses  bersamaan  dengan  surat  pernyataan  pengelolaan lingkungan, rekomendasi pemadam kebakaran, dan penyediaan lahan pemakaman. Sementara itu Percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap :
a. surat  pelepasan  hak  atas  tanah  dari  pemilik  tanah  kepada  Badan  Hukum  dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari;
b. surat  permohonan,  persetujuan  dan  pengesahan  gambar  site  plan  dengan  waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari;
c. pengukuran  dan  pembuatan  peta  bidang  tanah  dengan  waktu  penyelesaian  paling lama 14 (empat belas) hari;
d. penerbitan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Induk  dan  pemecahan  Izin  Mendirikan Bangunan dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari; dan
e. evaluasi dan penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Hak atas Tanah dengan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari.
Dalam  hal  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP  belum  terbentuk,  pelaksanaan Perizinan  dan  Nonperizinan  dilakukan  melalui  perangkat  daerah  yang  secara  teknis menangani  urusan  terkait.  Pelaksanaan  Perizinan  dan  Nonperizinan  dipublikasikan kepada  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Untuk percepatan  pelaksanaan  Perizinan  dan  Nonperizinan  pembangunan  Perumahan  bagi MBR  di  daerah,  Pemerintah  Daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  mendelegasikan wewenang  pemberian  Perizinan  dan  Nonperizinan  terkait  dengan  pembangunan Perumahan bagi MBR kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Kebijakan  percepatan  dan  kemudahan  perizinan  pembangunan  perumahan  bagi MBR belum sepenuhnya dilaksanakan di daerah secara konsisten. Hal ini terlihat dari jumlah  Pemerintah  Daerah  yang  menyusun  peraturan  terkait  kemudahan  perizinan sebagai  tindak  lanjut  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2016  tentang Pembangunan Perumahan MBR serta amanat Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  di  Daerah  bahwa  daerah membentuk  Peraturan  Kepala  Daerah  dalam  rangka  kemudahan  pelaksanaan Perizinandan Nonperizinan pembangunan Perumahan bagi MBR. Sampai dengan tahun 2019,  Pemerintah  Daerah  yang  teridentifikasi  telah  menerbitkan  Perkada  tentang kemudahan  perizinan  pembangunan  perumahan  MBR,  yaitu  sebanyak  4  (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Sleman, dan Kota Pontianak. Kemudian sebanyak 3 (tiga) Provinsi telah menerbitkan SE Gubernur perihal  Percepatan  Pembangunan  Perumahan  MBR  yaitu  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara  Kabupaten/Kota  yang  sedang  dalam  proses  pengesahan  Perkada terdapat  3  (tiga)  Kabupaten/  Kota,  yaitu  Kota  Tomohon,  Kota  Manado,  Kota  Lubuk Linggau.  Selanjutnya,  terdapat  5  (lima)  Kabupaten/Kota  yang  telah  menyediakan  SOP Penyederhanaan  Perizinan  Perumahan  yaitu  Kota  Surabaya,  Kota  Balikpapan,  Kota Tangerang  Selatan,  Kabupaten  Muara  Enim  Kabupaten  Sumedang  dan  Kabupaten Tangerang.  Belum  banyaknya  daerah  yang  menerapkan  kebijakan  tersebut  akan menghambat pengembang, tidak terkecuali pengembang yang membangun rumah untuk MBR, dalam membangun perumahan. Permasalahan lain terkait pelaksanaan kebijakan ini, adalah belum cukup kuatnya sinergi kebijakan dan stakeholder bidang perumahan dan  kawasan  permukiman  meskipun  telah  dibentuk  Kelompok  Kerja  Perumahan  dan
Kawasan  Permukiman  (Pokja  PKP)  untuk  dapat  memfasilitasi  penyelesaian permasalahan hambatan perizinan bidang perumahan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti Paket Kebijakan Ekonomi XIII  Pemerintahan  Jokowi  dan  amanat  Permendagri  Nomor  55  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Pembangunan  Perumahan  bagi  Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah, mengeluarkan Surat Edaran No 056/Se/Perkim/2019 tentang  Kemudahan  Perizinan  Pembangunan  Rumah  Bersubsidi  bagi  Masyarakat  di Sumatera Selatan. Surat edaran dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada  Bupati/Walikota  se-Sumatera  Selatan,  kepala  perangkat  daerah  di  lingkungan Pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Pimpinan  Perbankan,  GM  PT.PLN  Wilayah, Direktur Perum Perumnas, Ketua DPD REI Sumsel dan ketua DPD Apersi Sumsel tentang pemberian  kemudahan  perizinan  dan  non  perizinan  dalam  pembangunan  perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun arahan gubernur dalam surat edaran tersebut adalah:
a. Melakukan  penyederhanaan  dan  penurunan  biaya  perizinan  pembangunan perumahan MBR sesuai Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 dalam rangka mencapai target pembangunan satu juta rumah dan meningkatkan akses masyarakat mendapat rumah, percepatan perizinanan pembangunan rumah tapak bagi MBR dengan luasan kurang dari  lima hektar, dan mendorong iklim berusaha bagi badan hukum dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.
b. Melaksanakan penyederhanaan perizinan dari 33 izin dan tahapan menjadi 11 izin dan rekomendasi.
c. Pengurangan  waktu  perizinan,  penggabungan  proses  perizinan  dan  percepatan penyelesaian perizinan.
d. Memberikan pengurangan BPHTB dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi MBR
e. Tahapan  pelaksanaan  pembangunan  MBR,  yaitu:  persiapan;  prakonstruksi; konstruksi; dan pascakonstruksi.
f. Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  pembangunan  perumahan  MBR  sesuai amanat UU.
g. Melaksanakan  pembagian  urusan  kewenangan  dan  mengalokasikan  anggaran  dari APBD pada perangkat daerah Bidang PKP terutama penyelenggaraan PSU.
h. Menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota tengan IMB khusus rumah bersubsidi bagi MBR.
i. Menyampaian laporan berkala setiap enam bulan.
j. Penyediaan basis data PKP dan pembentukan Pokja PKP.
k. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Bersubsidi bagi MBR yang diketuai Sekda.
Dalam pelaksanaannya Kabupaten Lahat belum dapat menjalankan Amanah Pasal 10  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah  di  Daerah  yaitu  untuk  simplikasi  perizinan  pembangunan  perumahan masyarakat berpenghasilan rendah maka dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini disebabkan adalah belum adanya Peraturan Daerah tentang perumahan dan Kawasan permukian, peraturan daerah tentang  penyelenggaraan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah serta peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan dan  Pengembangan  Perumahandan  Kawasan  Permukiman  (RP3KP)  yang  menjadi pedoman  umum  dalam  pengaturan  dan  penyelengaraan  urusan  pemerintahan  bidang perumahan  dan  Kawasan  permukiman.  Meskipun  demikian  secara  teknis  pemerintah daerah Kabupaten  Lahat sudah memiliki Peraturan Bupati Lahat Nomor 9 Tahun 2018 tentang  Pendelegasian  Seluruh  Kewenangan  Penerbitan  Perizinan  dan  Nonperizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara teknis sudah mengakomodasi kebutuhan simplifikasi perizinan sesuai dengan substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah.
Jenis Layanan Waktu Penyelesaian Biaya Tarif Produk Pelayanan PD Penerbit Izin Lokasi 7 Hari Kerja Tidak dipungut biaya Dokumen  Perizinan (Izin Lokasi) PTSP Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 7 Hari Kerja Tidak dipungut biaya Dokument  Perizinan (Izin Peruntukan Penggunaan  Tanah  - IPPT-) PTSP IMB Rumah Tinggal 14 Hari Kerja  Tidak dipungut biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PTSP IMB Non Rumah Tinggal 14 Hari Kerja  Tidak dipungut biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat  Laik Fungsi 7 Hari Kerja Tidak dipungut biaya Dokumen  Perizinan Sertifikat Laik Fungsi PTSP Surat  Izin  Peil Banjir 7 Hari Kerja Tidak  dipungut biaya Surat Izin Peil banjir PTSP Analisis Dampak  Lalu Lintas 7 Hari Kerja Tidak  dipungut biaya Dokumen perizinan / Non Perizinan (Analisis Dampak Lalu Lintas) PTSP
Tabel 2: Jenis Layanan Perizinan Pembangunan Perumahan Sumber : Peraturan Bupati Lahat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Faktor  Penghambat  Penyelenggaraan  Pembangunan  Perumahan  Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Masalah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  perumahan  bagi  MBR  menjadi  prioritas Pemerintah  dengan  mengeluarkan  kebijakan  antara  lain;  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2011 tentang Perumahan, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan  Perumahan  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan  Perumahan  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  di  Daerah.  Ada beberapa  hal  yang  menjadi  faktor  penghambat  atau  kendala  dalam  penyelenggaraan perizinan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
a. Perbedaan  Pengaturan  Kewenangan  Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman.  Terdapat  perbedaan  kewenangan  antara  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  terutama  terkait  pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembagian kewenangan tersebut lebih jelasnya pada tabel berikut:
No.  Sub- Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota 1. Perumahan a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional. c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat. d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR. a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/ kota.
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan
gedung (SKBG).
Tabel 3: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sumber :
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa  urusan penyediaan rumah bagi MBR hanya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga membatasi  Pemerintah  Daerah  untuk  mendukung  terwujudnya  pembangunan  untuk perumahan bagi MBR, serta berkontribusi dalam mengurangi angka backlog perumahan dan  RTLH.  Hal  ini  juga  berdampak  pada  tidak  tercapainya  target  akibat  beban  yang diberikan  kepada  Pemerintah  Pusat  untuk  membangun  rumah  bagi  MBR  yang  cukup besar  namun  tidak  diimbangi  dengan  ketersediaan  anggaran.  Peran  aktif  seluruh stakeholder  di  bidang  perumahan  untuk  menyelesaikan  backlog  tersebut,  antara  lain pemda dalam hal perizinan dan penetapan tata ruang, pengembang untuk meningkatkan pembangunan rumah dengan harga yang terjangkau serta masyarakat itu sendiri untuk membangun  rumah  yang  layak  huni  secara  swadaya  mengalami  stagnasi  karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## Ambiguitas Pengaturan Dalam Pembangunan Perumahan MBR
Pemerintah  sudah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2016 tentang Pembangunan dan Perumahan MBR, penerapannya di daerah Kabupaten/Kota masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Padahal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tersebut pemerintah sudah memasukan pemberian kemudahan
perizinan  berupa  pengesahan  site  plan  dan  penerbitan  IMB  bagi  pengembang  yang membangun rumah MBR khususnya rumah tapak dengan luas lahan 0,5-5 hektare (ha), yang  kemudian  ditambah  dengan  berupa  kemudahan  persyaratan,  pelayanan,  serta percepatan waktu penyelesaian perizinan.
Selain itu, perizinan yang dibolehkan untuk digabung yaitu  proposal MBR terkait pernyataan  lahan  yang  tidak  sengketa,  izin  pemanfaatan  ruang  dengan  proses pengecekan  atau  kesesuaian  rencana,  pengesahan  site  plan  dengan  pernyataan pengelolaan  lingkungan  atau  rekomendasi  pemadam  kebakaran  dan  lain-lain.  Dengan adanya instruksi dari presiden dalam pemberian perizinan yang dipercepat, untuk itulah Terkait percepatan waktu pengurusan hak atas tanah dari pemilik diharapkan maksimal bisa tiga hari. Untuk kedepannya bahkan mungkin bisa dalam hitungan jam.
Di  dalam  sisi  pembebasan  lahan,  Kementerian  Dalam  Negeri  mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Peraturan  ini  dikeluarkan  sebagai  dorongan  dan  pedoman  Pemerintah  Daerah  untuk mempermudah  perizinan  pembangunan  perumahan  bagi  MBR.  Pemerintah  Daerah dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  tahun  2017  sesuai  dengan kewenangannya adalah memfasilitasi  dalam hal penunjukan lahan bagi pembangunan rumah  MBR  (Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah).  Untuk  itulah  peran  pemerintah daerah sangat krusial. Jika tidak ada pembebasan lahan dan perizinan, program satu juta rumah  murah  sulit  dibangun  pemerintah  pusat.  Pemerintah  Daerah  memfasilitasi penunjukan  lahan  dan  mempermudah  perizinan,  karena  untuk  pembangunan  rumah bagi MBR adalah kewenangan pemerintah pusat.
Selain dengan percepatan permasalahan perizinan pembangunan perumahan MBR, untuk  itu  pemerintah  juga  memikirkan  permasalahan  defisit    perumahan  (backlog perumahan),  dimana  definisi  sederhana  backlog  perumahan  adalah  gap  antara kebutuhan  rumah  dengan  jumlah  rumah  yang  ada.  Pokok  permasalahan  backlog perumahan  bukan  hanya  pada  kuantitas  jumlah  rumah  yang  terbangun,  namun  lebih kepada jumlah kebutuhan rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi pembangunan perumahan MBR dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan paling kurang 0,5 (nol koma lima) hektare serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah tapak. Kemudian  dalam  Kementerian  Dalam  Negeri  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  55  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Perizinan  dan  Non  Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah Pasal 5 (1) Badan  Hukum  yang  melaksanakan  pembangunan  Perumahan  bagi  MBR  di  daerah dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling sedikit 0,5 (nol koma  lima)  hektar,  serta  berada  dalam  1  (satu)  lokasi  yang  diperuntukkan  bagi pembangunan rumah tapak.
Jika  kedua  pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  diatas,  maka  kebutuhan pemenuhan  rumah  MBR  tidak  dapat  terlaksana,  karena  peraturan  tersebut  hanya membatasi untuk rumah tapak. Sedangkan kota Palembang relatif tidak memiliki lahan peruntukan untuk pembangunan perumahan MBR bagi rumah tapak, kecuali lahan untuk rumah  susun.  Lahan  merupakan  permasalahan  klasik  yang  sering  ditemui  dalam penyediaan perumahan. Permasalahan lahan secara umum adalah harganya yang tinggi dan ketersediaan yang terbatas di kawasan perkotaan. Penyediaan lahan dengan luasan dan harga memadai untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah khususnya di perkotaan menjadi hal yang sulit. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kelangkaan lahan yang
berakibat pada harga tanah menjadi naik serta harga rumah menjadi lebih mahal dan tidak terjangkau oleh MBR.

## KESIMPULAN
Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  Kabupaten  Lahat  mencapai  5.694  unit  yang tersebar  di  seluruh  Kecamatan  Kabupaten  Lahat.  Pemerintah  Kabupaten  Lahat  telah mengupayakan  program-program  dari  pusat  seperti  program  sejuta  rumah,  Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR, Bantuan Rumah Swadaya dan lainnya. Mengingat tidak adanya kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan  perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  harapan dari  berbagai  program  dari  pemerintah  pusat  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah rumah tidak layak huni guna mendukung program sejuta rumah di Indonesia khususnya bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  untuk  meningkatkan  hunian masyarakat.  Pembangunan  perumahan  baru  terus  dilakukan  karena  permintaan  akan perumahan tersebut meningkat seiring dengan jumlah penduduk Kabupaten Lahat yang semakin  meningkat  pula.  Akan  tetapi  pembangunan  perumahan  saat  ini  lebih  banyak untuk  pembangunan  menengah  sehingga  pembangunan  rumah  sederhana  menjadi terabaikan.  Yang  menjadi  salah  satu  sebab  adalah  belum  optimalnya  perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam  penyelenggaraan  perizinan  perumahan  bagi  masyarakat  berpenghasilan rendah  telah  terbit  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun  2017  Tentang Pelaksanaan  Perizinan  dan  Nonperizinan  Pembangunan  Perumahan  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  sebagai  kebijakan  nasional  yang  mengamatkan  daerah untuk  menerbitkan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Kemudahan  Perizinan Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Maka dalam rangka percepatan  Pelaksanaan  Perizinan  Pembangunan  Perumahan  Bagi  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  di  Kota  Palembang  maka  Gubernur  Sumatera  Selatan  telah mengeluarkan  Surat  Edaran  No  056/Se/Perkim/2019  tentang  Kemudahan  Perizinan Pembangunan Rumah Bersubsidi bagi Masyarakat di Sumatera Selatan untuk memberi arahan kepada Kabupaten/ Kota dilingkup Provinsi Sumatera Selatan.
Terdapat beberapa faktor penghambat penyelenggaraan perizinan pembangunan perumahan  masyarakat  berpenghasilan  rendah  yaitu  tumpang-tindih  kewenangan antara  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pengaturan pelaksana yang mengamahkan pemerintah daerah untuk membentuk regulasi  daerah  dalam  percepatan  perizinan  dan  nonperizinan  pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun dalam pengaturan tersebut terbatas  hanya  pada  rumah  tapak.  Sementara  Kota  Palembang  memiliki  keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah tapak. Hal inilah yang membuat amanat dari Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah tidak dapat berjalan maksimal.

## DAFTAR PUSTKA
Dye, T. R. (1992). Understanding Public Policy . Englewood Cliffs.
Festus,  I.,  &  Amos,  I.  (2005).  Housing  Policy  in  Nigeria:  An  Overview. American International Journal of Contemporary Research, 5 (2), 53 – 59. Glaeser, E., & Gyourko, J. (2018). The economic implications of housing supply. Journal of Economic Perspectives, 32(1), 3 – 30.
Hutapea, H., & Suwandono, D. (2015). Perencanaan Pembangunan Perumahan Baru dan Strategi Pengadaan Tanah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Banyumanik. Ruang, 2 (4), 371 – 380.
Indradjati,  P.  N.  (2020).  Peraturan  Zonasi  Sebagai  Perangkat  Kolaboratif  Mewujudkan Perumahan  untuk  Masyarakat  Berpendapatan  Rendah  Di  Kawasan  Perkotaan. Jurnal Permukiman, 15 (2), 61 – 72. Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif (Pertama). Gaung Persada.
Kawer, O. F. S., Baiquni, M., Keban, Y. T., & Subarsono, A. (2018). Implementasi Kebijakan pembangunan rumah layak huni dengan pendekatan hibrida di kabupaten supiori provinsi Papua. Sosiohumaniora, 20 (3), 245 – 253.
Mangeswuri, D. R. (2016). Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 7 (1), 83 – 95. Mardiansyah, A., & Adisti, N. A. (2020). Analisis Yuridis Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman  (Kajian Terhadap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Oleh Pemerintah Daerah Dengan Peraturan Daerah). Jurnal Legislasi Indonesia, 17 (4), 451 – 458.
Nugroho, R. D. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi , penerbit PT. Elex Media Komputindo.
Sabaruddin, A. (2012). Arsitektur perumahan di perkotaan. In Panyaungan Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung : Puskim. Sugiyono.  (2009). Metode  Penelitian  Administrasi  Dilengkapi  Dengan  Metode  R&D. Bandung : Alfabeta. Alfabeta.
Waha,  C.,  &  Sondakh,  J.  (2014).  Pemenuhan  Hak  atas  Perumahan  yang  Layak  bagi Masyarakat  Miskin  di  Perkotaan  (Suatu  Kajian  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 1 (2), 86 – 102. Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik . Media Pressindo.