## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## ALASAN SEBAGIAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Steffi Zafia Furqan 1* , Kurnia Warman 2 , Hengki Andora 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
*Corresponding Author: steffizf6799@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 12/05/2023 Pengelolaan  kekayaan  negara  diatur  di  dalam  Pasal  23  sampai  dengan  Pasal 23D  Undang-Undang  1945.  Pengaturan  keuangan  negara  tidak  lepas  dari tanggung  jawab  pemeriksaan  BPK  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-
Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Pemeriksaan  yang  dilakukan  BPK terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah menghasilkan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi BPK. Berdasarkan hasil  pemeriksaan  BPK  pada  tahun  anggaran  2020-2021  ada  beberapa  temuan dengan  total  kerugian  sebanyak  Rp.1,2  Triliun.  Tentu  saja  ini  menimbulkan kewajiban  bagi  pejabat  daerah  untuk  menindaklanjuti  rekomendasi  BPK berdasarkan temuan yang ada dengan melengkapi dokumen tindak lanjut. Maka dari itu, penelitian difokuskan pada satu permasalahan yaitu mengapa sebagian pejabat  pemerintah  daerah  tidak  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil pemeriksaan  BPK  Provinsi  Sumatera  Barat.  Hal  itu  disebabkan  kurangnya respon  keaktifan  dari  pejabat  pemerintah  daerah  sehingga  masih  banyaknya dokumen tindak lanjut yang belum dilengkapi dan kurangnya komitmen untuk kerja  sama  antara  pejabat  BPK  dengan  pejabat  pemerintah  daerah  yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.
Direvisi, 13/06/2023
Dipublikasi, 02/07/2023

## Kata Kunci:
Alasan, Pejabat Pemerintah Daerah; Tindak Lanjut; Rekomendasi

## Abstract
Keywords: Partial Reasons; Local Government Officials; Follow-Up; Recommendations. The  management  of  state  property  is  regulated  in  Article  23  to  Article  23d  of the  1945  law.  State  financial  regulation  can  not  be  separated  from  the  audit responsibilities of the CPC as described in Law No. 15 of 2004 concerning the audit of State Financial Management and responsibility. BPK's examination of the financial statements prepared by local governments resulted in findings that must be followed up based on BPK's recommendations. Based on the results of the BPK examination in the 2020-2021 fiscal year, there were several findings with a total loss of Rp.1.2 trillion. Of course, this creates an obligation for local officials  to  follow  up  on  BPK  recommendations  based  on  existing  findings  by completing follow-up documents. Therefore, the study focused on one problem, namely  why  some  local  government  officials  do  not  follow  up  on  the recommendations  of  the  BPK  examination  results  of  West  Sumatra  province. This is due to the lack of active response from local government officials so that there are still many follow-up documents that have not been completed and the lack of commitment to cooperation between BPK officials and local government officials authorized to complete BPK recommendations.

## PENDAHULUAN
Pengelolaan kekayaan negara  atau yang dikenal  sebagai  pengelolaan keuangan negara diatur  di  dalam  UUD  1945  yaitu,  Bab  VIII  yang  terdiri  dari  Pasal  23  sampai  dengan  Pasal 23D  menjadi  titik  awal  ( starting  point )  pengaturan  hukum  keuangan  negara  di  Indonesia. Pengaturan  itu  meliputi,  perencanaan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  dituangkan  dalam sebuah undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara; pajak dan pungutan lainnya sebagai sumber pendapatan negara; pengelolaan keuangan negara; serta bank sentral. Pasal  23  angka  (1),  yang  secara  tegas  menyebutkan  bahwa,  pengelolaan  keuangan  negara ditetapkan  setiap  tahunnya  melalui  undang-undang  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan bertanggung jawab.
Pengelolaan  keuangan  negara  dijelaskan  lebih  rinci  dalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan, keuangan negara adalah semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penafsiran yang memaknai keuangan negara dalam arti  luas  ini  kemudian  dikuatkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor 48/PUU/XI/2013, yaitu di dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Rumusan  pengertian  keuangan  negara  yang  sedemikian  luas  tersebut  dimaksudkan  untuk mengamankan  kekayaan  negara  yang  sesungguhnya  bersumber  dari  uang  rakyat  yang diperoleh  melalui  pajak,  retribusi,  maupun  penerimaan  negara  bukan  pajak,  serta  untuk mencegah adanya celah regulasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. 1
Dalam institusi pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan negara pertanggungjawabannya  dilakukan  secara  vertikal,  yang  tanggung  jawabnya  dari  bawahan kepada  atasan,  atas  tugas  untuk  mengelola  atau  mengurus  keuangan  negara  dan pertanggungjawaban  keuangan  negara  dilakukan  oleh  Pemerintah  kepada  DPR. 2 Menurut Bagir  Manan,  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  sesuai  dengan  UUD  1945 adalah  hubungan  desentralistik.  Keuangan  negara  merupakan  salah  satu  unsur  pokok  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dan  daerah  yang  mempunyai  manfaat  yang  sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.  Untuk  mencapai  tujuan  negara  dalam  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara memerlukan suatu lembaga yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN).  Hal  ini juga  sejalan  dengan  dikeluarkannya  produk  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  Dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara,  yang  menegaskan  pengertian  pengelolaan  keuangan  negara,  dan  tanggung  jawab keuangan  negara,  serta  penegasan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  selanjutnya  disebut  BPK sebagai satu-satunya pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan oleh BPK  diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan.  BPK  bertugas  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya,  Bank  Indonesia,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Pemeriksaan  BPK
1 Hengki Andora, 2021, Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Konsep dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia , Depok , PT. RajaGrafindo Persada, hlm.71.
2 Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara ¸ Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  terdiri  dari pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja  dan  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada  DPRD  selambat-lambatnya  2  (dua)  bulan  setelah  menerima  laporan  keuangan  dari pemerintah  daerah.  Setiap  hasil  laporan  BPK  pejabat  pemerintah  daerah  wajib menindaklanjuti  rekomendasi  dalam  laporan  hasil  pemeriksaan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Jadi,  yang  dimaksud  pejabat pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3
Salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  akuntabilitas  suatu pemerintah  daerah  adalah  dengan  melihat  seberapa  aktif  pejabat  pemerintah  daerah menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK.  Dalam  Pasal  1  angka  (14)  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  negara  dijelaskan  bahwa,  Pasal  1  angka  (14)  Rekomendasi  adalah  saran  dari pemeriksa  berdasarkan  hasil  pemeriksaannya,  yang  ditujukan  kepada  orang  dan/atau  badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Banyaknya temuan pada saat dilakukan  audit  tidak  otomatis  menunjukkan  bahwa  auditor  telah  bekerja  dengan  baik. 4 Hal ini  berkaitan  dengan  penyelesaian  tindak  lanjut  temuan  hasil  audit  yang  masih  penting diselesaikan oleh auditee. Pasal 20 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dijelaskan bahwa, Pasal 20 angka (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pasal 20  angka  (5)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004,  menjelaskan  bahwa  Pejabat  yang diketahui  tidak  melaksanakan  kewajiban  dalam  melaksanakan  tindak  lanjut  rekomendasi dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Isu  yang  diangkat  adalah  berdasarkan  rekapitulasi  hasil  pemantauan  tindak  lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan  pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  atas rekomendasi penyimpangan penanganan Covid-19 sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan  ratus  juta  rupiah).  LHP  BPK  tahun  2020,  ditemukan  potensi  penggelembungan anggaran  untuk  pembelian hand  sanitizer oleh  pejabat    di  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  Sumatera  Barat.  Menindaklanjuti  rekomendasi  itu,  BPBD  Sumatera  Barat sudah  mengembalikan  kelebihan  anggaran  tersebut  sebesar  Rp.1.100.000.000,-  (satu  milyar seratus  juta  rupiah)  jadi  masih  tersisa  sekitar  Rp.3.800.000.000,-  (tiga  milyar  delapan  ratus juta rupiah). 5
3 Andi  Pangerang  dan  Syafa’at,  2018, Pokok-  Pokok  Hukum  Pemerintahan  Daerah, Depok, PT  RajaGrafindo Persada, hlm. 26.
4 Faathir  Afif,  “ Pengaruh  Opini  Audit,  Temuan  Audit,  Dan  Tindak  Lanjut  Hasil  Audit  Terhadap  Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”,
http://repository.unmuhjember.ac.id/271/1/ARTIKEL.pdf , diakses pada 14 Februari 2023, pukul 14.00 WIB.
5 https://sumbar.bpk.go.id/potensi-penyelewengan-dana-covid-19-penegak-hukum-lirik-lhp-bpk-sumbar/ ,diakses pada 1 Desember 2022 pukul 10.00 WIB.
Disamping  itu  rekapitulasi  hasil  pemantauan  tindak  lanjut  rekomendasi  hasil pemeriksaan  pada  pemerintah  daerah  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  (IHPS)  II  Tahun 2021, khususnya pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat terdapat 12 (dua belas) temuan dengan nilai Rp.12.058.560.000,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh  ribu  rupiah)  terdapat  kekurangan  penerimaan  atas  pengembalian  uang  muka  dan jaminan  pelaksanaan  3  (tiga)  paket  pekerjaan  gedung  dan  bangunan  yang  putus  kontrak, realisasi  bantuan  benih/bibit  ternak,  alsintan,  dan  benih/bibit  perkebunan  pada  2  (dua) organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  tidak  tepat  sasaran. 6 Atas  permasalahan  di  atas  maka dianggap  perlu  melakukan  penelitian  dalam  hal  ini  BPK  selaku  lembaga  negara  yang melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa atau correction terhadap keuangan negara terkait kondisi  di  lapangan  mengenai  alasan  sebagian  pejabat  pemerintah  daerah  tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  empiris  atau  sosiologi  hukum  adalah  pendekatan  dengan  melihat  suatu kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat. 7 Pada  penelitian  ini  peneliti  ingin  melihat pertanggungjawaban  pejabat  pemerintah  daerah  dalam  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil pemeriksaan  BPK  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  prakteknya  di  lapangan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat  deskriptif  analitis.  Penelitian  deskriptif  analitis  artinya  hasil  penelitian  ini  berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. 8 Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  primer didapatkan  melalui  wawancara  oleh  pemeriksa  pertama  dan  pemeriksa  madya  pada  BPK Provinsi Sumatera Barat serta auditor muda pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Alasan  sebagian  pejabat  tidak  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK Provinsi Sumatera Barat
Pemeriksaan  BPK  atas  laporan  keuangan  daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun Anggaran  2020-2021  menemukan  29  (dua  puluh  sembilan)  kelemahan  SPI  dan ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  senilai  Rp.1,2  triliun.  Komposisi permasalahan  atas  kelemahan  SPI  dan  ketidakpatuhan  peraturan  perundang-undangan disajikan pada gambar berikut:
6 https://sumbar.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/ ,  diakses  pada  11  Oktober  2022,  pukul 11.00 WIB.
7 Ali Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, hlm 105.
8 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penulisan Hukum , Jakarta, UI Press, hlm.10.
Gambar 2. Diagram hasil pemerikasaan BPK
Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020-2021
Dari  gambar  diatas  berdasarkan  rekapitulasi  pemeriksaan  keuangan  dalam  LHP  BPK Tahun 2020-2021 dengan jumlah temuan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) temuan, dengan jumlah  rekomendasi  sebanyak  96  (sembilan  puluh  enam)  rekomendasi  yang  sesuai rekomendasi hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) sedangkan tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi  berjumlah  74 (tujuh  puluh  empat). Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena hal berikut: 9
1. Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi  dan  pelaporan  kepada  pelaksana  tugas,  serta  belum  optimal  dalam  melakukan pengawasan dan pengendalian.
2. Pemerintah  daerah  belum  mengidentifikasi  kelemahan  dan  resiko  aplikasi  serta menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan buletin SAP.
3. Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  (TAPD)  kurang  cermat  dalam  melakukan  verifikasi anggaran belanja dan pembiayaan.
4. Pejabat  yang  bertanggung  jawab  belum  optimal  dalam  melaksanakan  pengawasan  dan pengendalian  pengelolaan  dan  penatausahaan  terkait  dengan  pendapatan  pajak  dan retribusi.
5. Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun kebijakan SOP yang diperlukan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
6. Pemerintah daerah belum menindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.
Selain  permasalahan  kelemahan  SPI,  hasil  pemeriksaan  BPK  juga  mengungkapkan ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Permasalahan  tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, serta penyimpangan administrasi. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  peraturan  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian,  secara  umum  terjadi antara lain karena : 10
1. PPK  tidak  optimal  dalam  mengendalikan  pelaksanaan  anggaran  dan  mengawasi pelaksanaan kontrak.
9 Hasil wawancara dengan Pemeriksa Pertama BPK Provinsi Sumatera Barat, Munawar, S.H., M.H., pada hari Jumat, 03 Maret 2023, pukul 14.00 WIB.
10 Ibid.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan  dan  Konsultan  Pengawas  tidak  cermat  dalam  mengendalikan  dan  mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugasnya dalam memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat.
4. Pengguna  anggaran,  PPK,  PPTK,  bendahara  pengeluaran  dan  bendahara  pengeluaran pembantu  tidak  mematuhi  ketentuan  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan.
Disamping itu, kendala dalam penyelesaian tindak lanjut yang menyebabkan sebagian pejabat  pemerintah  daerah  masih  belum  melaksanakan  rekomendasi  yaitu  pihak  terkait temuan tidak serius, kurang perhatian, dan kurang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena lingkungan pengendalian yang  masih  lemah  sehingga  unsur-unsur  yang  ada  didalamnya  tidak  bisa  mengaplikasikan dengan  baik  sesuai  kebijakan,  prosedur,  dan  peraturan  yang  berlaku.  Lingkungan pengendalian  akan  efektif  bila  suatu  lingkungan  dan  orang-orang  yang  berkompeten memahami  tanggung  jawabnya,  batasan  kewenangannya,  memiliki  pengetahuan  yang memadai, memiliki kesadaran penuh, dan komitmen untuk melaksanakan apa yang benar dan yang  seharusnya.  Peranan  pimpinan  dalam  unsur  ini  sangat  penting,  dan  manajemen bertanggung jawab untuk mendorong  penerapan tingkat integritas dalam organisasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  sebagian  besar  kendala  dalam  proses  penyelesaian tindak  lanjut  adalah  penyelesaian  temuan  dengan  pihak  ketiga,  sehingga  langkah-langkah yang  akan  diambil  dalam  penyelesaian  tindak  lanjut  dinilai  kurang  maksimal.  Salah  satu diantaranya  masih  terdapat  pengelolaan  piutang,  pengembalian  setoran,  bukti  penyetoran yang  masih  belum  selesai,  sehingga  masih  terdapat  sisa  pengembalian  ke  kas  daerah, akibatnya  penyelesaian  tersebut  masih  dianggap  belum  selesai.  Sedangkan  penyelesaian tindak  lanjut  yang  belum  sesuai  dengan  kriteria  yang  direkomendasikan  memiliki  dengan penyelesaian terkait asset, yaitu penghapusan aset dan hibah. Hambatan tersebut terletak saat pelaporan  penyelesaian  terkait  aset,  karena  masih  terdapat  kesalahan    proses  penyelesaian terkait  aset.  Sehingga  harus  ada  penetapan  yang  dilakukan  terdahulu  oleh  Pemerintah terhadap pengelolaan aset. 11
Kendala  lain  yang  dapat  menyebabkan  sebagian  pejabat  pemerintah  daerah  belum melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi yaitu sulitnya melakukan pemrosesan tindak lanjut  oleh pejabat  pemerintah daerah terkait temuan yang diberikan, temuan kerugian yang sudah tidak mampu diselesaikan oleh pihak ketiga, tempat atau alamat pihak terkait temuan yang tidak diketahui, pejabat terkait dengan temuan sudah pindah tugas, dan tidak jarang juga disebabkan  dokumen-dokumen  tindak  lanjut  sulit  ditemukan  ataupun  hilang. 12 Jika  temuan terkait  atas  nama  jabatan  lalu  pejabat  pemerintah  daerah  yang  berwenang  di  mutasi  maka yang  bertanggung  jawab  untuk  menindaklanjuti  yaitu  PPTK  dan  KPA  baru.  Kadang  hal  itu agak  sulit  karena  transfer  dana  dari  pejabat  yang  lama.  Jika  temuan  di  LHP  BPK  lebih
11 Hasil wawancara dengan Auditor Muda, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Viranita Arief, S.E, pada hari Senin, 20 Maret 2023, pukul 09.00 WIB.
12 Athiya  dan  Mulia, Analis  Pelaksanaan  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Provinsi  Aceh  Tahun  2015-209, Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi,  Vol.6  No.1 Februari 2021, hlm.123.
mengarah ke personal, seperti kelebihan pembayaran honorarium itu menjadi tanggung jawab pejabat itu sendiri dalam menindaklanjuti jika terjadi rotasi dan mutasi. 13
Di  samping  itu  alasan  sebagian  pejabat  masih  belum  menindaklanjuti  sesuai rekomendasi adalah butuh proses yang lama untuk menindaklanjuti serta melibatkan banyak pihak, seperti BPK merekomendasikan gubernur untuk merubah peraturan gubernur. Seperti rekomendasi BPK dalam LHP Tahun Anggaran 2020, yaitu mengajukan usulan revisi Pergub Nomor  1  Tahun  2020  supaya  mengakomodasi  kondisi  riil  satuan  pendidikan  dan rekomendasi  BPK  dalam  LHP  Tahun  Anggaran  2021  yaitu  Kepala  BPKAD  mengusulkan revisi Pergub tentang Standar Harga Satuan dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Proses revisi pergub tersebut bukan hanya di pihak Pemerintah Provinsi saja tetapi  prosesnya  melibatkan  biro  hukum  sekretaris  daerah,  Kementerian  Hukum  dan  Ham Provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya merubah kebijakan tersebut harus diusulkan melalui inspektorat  ke  biro  hukum  sekretaris  daerah,  lalu  dibahas  di  Kumham  Provinsi  Sumbar  dan ada perbaikan dari Kumham dan dikembalikan ke Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk diperbaiki. 14 Maka  sesuai  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004,  proses  tindak  lanjut diberikan 60 hari, itu tidak akan cukup kalau rekomendasi yang diberikan BPK terkait dalam membuat atau merubah kebijakan karena melibatkan banyak pihak.
Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang  ditentukan,  Pejabat  wajib  memberikan  alasan  yang  sah.  Alasan  yang  sah  tersebut meliputi : 15
1. Keadaan  kahar,  yaitu  suatu  keadaan  peperangan,  kerusuhan,  revolusi,  bencana  alam, pemogokan,  kebakaran,  dan  gangguan  lainnya  yang  mengakibatkan  tindak  lanjut  tidak dapat dilaksanakan;
2. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. Menjadi tersangka dan ditahan;
4. Menjadi terpidana; atau
5. Alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada  laporan  keuangan  daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  pada  tahun  2021  terdapat  12 temuan di lingkup Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, ada 37 rekomendasi yang  belum  sesuai.  Alasan  lain  mengapa  tindak  lanjut  pejabat  pemerintah  daerah  Provinsi Sumatera  Barat  belum  sesuai  rekomendasi  dikarenakan  dalam  rencana  aksi  BPK merekomendasikan  gubernur  untuk  memerintahkan  kepala  dinas  pada  instansi  yang bersangkutan.  Lalu  Inspektorat  Provinsi  Sumatera  Barat  sudah  memberikan  surat  perintah gubernur  kepada  pihak  yang  bersangkutan,  akan  tetapi  BPK  meminta  Inspektorat memberikan  sanksi,  sedangkan  pihak  inspektorat  sudah  memberikan  teguran  tertulis,  OPD sudah  menindaklanjuti  LHP  BPK,  lalu  diubah  lagi  tebusan  di  surat  pernyataan,  dan  masih kurangnya  surat  perintah  dan  harus  ada  surat  pernyataan  dari  yang  diberi  perintah.  Hal kompleks  inilah  yang  menyebabkan  37  rekomendasi  tersebut  masih  belum  sesuai.  Sebab lainnya  status  belum  sesuai  rekomendasi  tersebut  dikarenakan  verifikasi  yang  lama  pada Sistem  Informasi  Pemantauan  Tindak  Lanjut  (SIPTL).  Sehingga  dokumen  lengkap  tindak
13 Hasil wawancara dengan  Pemeriksa Madya, BPK Provinsi Sumatera Barat, Tri Estiningsih, M.Si,  pada hari Senin, 20 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.
14 Hasil wawancara dengan Auditor Muda, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Viranita Arief, S.E, pada hari Senin, 20 Maret 2023, pukul 09.00 WIB.
15 Peraturan  BPK  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemantauan  Pelaksanaan  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 5 ayat (2).
lanjut  yang  sudah  diinput  pihak  Inspektorat  Provinsi  Sumbar  pada  SIPTL  masih  menunggu status  selesai  yang  lama  karena  proses  verifikasi  yang  panjang  dan  detail  dari  sistem tersebut. 16

## Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi
Di  samping  itu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyelesaian  tindak  lanjut rekomendasi oleh pejabat pemerintah daerah diantaranya : 17
1. Sumber daya manusia
2. Perubahan struktur organisasi (Mutasi)
3. Koordinasi yang belum maksimal
4. Lemahnya sistem pengendalian intern
5. Belum adanya sanksi yang tegas
6. Persepsi pemeriksa yang berbeda-beda
7. Pihak ketiga yang kurang responsif
8. Banyaknya aset limpahan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung
Jika  dikaitkan  dengan  teori  pertanggungjawaban  menurut  Hadjon  bahwa  tindakan pejabat  harus  dicermati,  apakah  tindakan  tersebut  termasuk  tanggung  jawab  jabatan  atau tanggung  jawab  pribadi.  Tanggung  jawab  jabatan  berkaitan  dengan  legalitas  (keabsahan) tindakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  wewenang,  prosedur  dan substansi. 18 Sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsional atau perilaku  yang  berkaitan  tindakan  sewenang-wenang  atau  penyalahgunaan  wewenang ( detournement de pouvoir ) dalam bentuk maladministrasi. 19 Jika dilihat tentang tindak lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaan  BPK  pada  dasarnya  sudah  adanya  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  hal  tersebut.  Tapi  seyogyanya  pejabat  pemerintah  daerah  selaku pengguna APBD yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK  pada kenyataannya masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Padahal tindak  lanjut  yang  tidak  dilaksanakan  sesuai  rekomendasi  akan  berdampak  pada  laporan keuangan  tahun  selanjutnya.  Karena  persentase  bobot  penyelesaian  tindak  lanjut mempengaruhi  dalam  faktor  penentuan  batas  materialitas  untuk  perumusan  opini.  Disini dapat  digambarkan  bahwasanya  kurangnya  respon  keaktifan  dari  pejabat  pemerintah  daerah sehingga  masih  banyaknya  dokumen  tindak  lanjut  yang  belum  dilengkapi  dan  kurangnya komitmen  untuk  kerja  sama  antara  pejabat  BPK  dengan  pejabat  pemerintah  daerah  yang berwenang untuk menyelesaikan rekomendasi BPK.

## KESIMPULAN
Sebab-sebab  sebagian  pejabat  pemerintah  daerah  masih  belum  menindaklanjuti rekomendasi  yaitu  lemahnya  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI),  pihak  terkait  temuan  tidak serius,  kurang  perhatian,  dan  kurang  bertanggung  jawab  untuk  menindaklanjuti  hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena lingkungan pengendalian yang masih lemah sehingga unsur-unsur yang ada didalamnya tidak bisa mengaplikasikan dengan baik  sesuai  kebijakan,  prosedur,  dan  peraturan  yang  berlaku.  sebagian  besar  kendala  dalam
16 Ibid.
17 Sugih  dan  Mulki, Analisis  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  BPK  Atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, Vol.1 No.1, 2021, hlm.124.
18 Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.54.
19 Philipus M Hhadjon dkk, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada Press, hlm.6
proses penyelesaian tindak lanjut adalah penyelesaian temuan dengan pihak ketiga, sehingga langkah-langkah  yang  akan  diambil  dalam  penyelesaian  tindak  lanjut  dinilai  kurang maksimal. Salah satu diantaranya masih terdapat pengelolaan piutang, pengembalian setoran, bukti  penyetoran  yang  masih  belum  selesai,  sehingga  masih  terdapat  sisa  pengembalian  ke kas daerah, akibatnya penyelesaian tersebut masih dianggap belum selesai. Kendala lain yang dapat  menyebabkan  sebagian  pejabat  pemerintah  daerah  belum  melaksanakan  tindak  lanjut sesuai  rekomendasi  yaitu  sulitnya  melakukan  pemrosesan  tindak  lanjut  oleh  pejabat pemerintah daerah terkait temuan yang diberikan, temuan kerugian yang sudah tidak mampu diselesaikan oleh pihak ketiga, tempat atau alamat pihak terkait temuan yang tidak diketahui, pejabat  terkait  dengan  temuan  sudah  pindah  tugas,  dan  tidak  jarang  juga  disebabkan dokumen-dokumen  tindak  lanjut  sulit  ditemukan  ataupun  hilang.  Hal  kompleks  inilah  yang menyebabkan  37  rekomendasi  tersebut  masih  belum  sesuai.  Sebab  lainnya  status  belum sesuai  rekomendasi  tersebut  dikarenakan  verifikasi  yang  lama  pada  Sistem  Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2012, Hukum Keuangan Negara, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Ali Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Andi Pangerang dan Syafa’at, 2018, Pokok- Pokok Hukum Pemerintahan   Daerah ,
RajaGrafindo Persada, Depok.
Athiya dan Mulia, Analis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan   BPK RI Atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Aceh  Tahun  2015-2019, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol.6 No.1 Februari 2021.
Faathir Afif, “ Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit,dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi  Pada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten  Jember”, http://repository.unmuhjember.ac.id/271/1/ARTIKEL.pdf ,  diakses  pada  14  Februari 2023, pukul 14.00 WIB.
Hengki  Andora,  2021,  Penguasaan  dan  Pengelolaan  Tanah  Pemerintah  Konsep  dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
Philipus M Hhadjon dkk, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana   Korupsi, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta.
Sugih  dan  Mulki, Analisis  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  BPK  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, Vol.1 No.1, 2021.
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
https://sumbar.bpk.go.id/potensi-penyelewengan-dana-covid-19-penegak-hukum-lirik-lhp bpksumbar/
https://sumbar.bpk.go.id/ikhtisar-hasil-pemeriksaan-semester-ihps/