## Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah

## Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko dan Erni Agustin
Aretaedgina1@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Humans are created and born to live in pairs according to their life partners who have been determined by the destiny of the creator, therefore the desire for a stronger relationship is carried out through a marriage bond. Even though it has been strictly regulated by both Indonesian Marriage law and religious law, inbreeding or what is often known as incest. Incest is in fact still found in many communities. Incest is an English term that means inbreeding or discordant relationship. Inbreeding or discordant relationship is a relationship of mutual love that is sexual in nature and is carried out by couples who still have relatives or close family ties. This research aims to analyse the position of children born as a result of the annulment of incestuous marriage and to analyse the legal protection of children born as a result of the annulment of incestuous marriage. The type of research is normative research with a statutory approach and a case approach. The results show that the position of children born from incestuous marriage in civil terms despite the cancellation of marriage against both parents does not affect the status of the position of children born in the marriage and in the provisions of MUI Fatwa No.11 of 2012 provides legal protection to children born from incestuous marriage by imposing ta’zir punishment on the man who gave birth and caused his birth.
Media Iuris Vol. 6 No. 1, February 2023                                                                        p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i1.40106                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 25 October 2022; Accepted 24 February 2023; Available online 28 February 2023.
Keywords:
Incest; Cancellation
Of Marriage; Status Of The Position Of Children; Legal Protection.
Copyright © 2023 Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko dan Erni Agustin. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Manusia diciptakan dan dilahirkan untuk melangsungkan hidup berpasang- pasangan sesuai dengan pasangan hidupnya yang telah ditentukan oleh takdir sang pencipta, oleh karena itu keinginan untuk hubungan yang lebih kuat dilakukan melalui sebuah ikatan perkawinan. Kendati pun telah diatur secara tegas baik oleh hukum Perkawinan Indonesia maupun hukum agama, perkawinan sedarah atau yang sering dikenal dengan sebutan incest . Incest ini faktanya masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Incest merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yang bermakna hubungan sedarah atau hubungan sumbang. Hubungan sedarah atau hubungan sumbang adalah suatu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual dan dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki ikatan kerabat atau ikatan kekeluargaan yang dekat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah serta menganalisis perlindungan hukum anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah secara keperdataan meskipun adanya pembatalan perkawinan terhadap kedua orang tuanya tidak mempengaruhi status kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut serta dalam ketentuan Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan sedarah yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya. Kata Kunci: Incest ; Pembatalan
Perkawinan; Status Kedudukan Anak; Perlindungan Hukum.
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...

## Pendahuluan
Manusia diciptakan dan dilahirkan untuk melangsungkan hidup berpasang- pasangan sesuai dengan pasangan hidupnya yang telah ditentukan oleh takdir sang pencipta, oleh karena itu keinginan untuk hubungan yang lebih kuat dilakukan melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan adalah cara terbaik untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara dua insan manusia yaitu pria dan wanita. Dari perkawinan pula, lahirlah sebuah keluarga sebagai kelompok kecil dalam kehdiupan bermasyarakat. Sebuah keluarga akan mulai terbentuk dari dua insan manusia yakni seorang suami dan seorang istri.
Di Negara Indonesia peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dimana dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan memberikan sebuah definisi tentang perkawinan yang intinya menegaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Hukum Islam, definisi perkawinan tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi
Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqanghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pada ketentuan dalam Pasal 3 KHI juga memuat mengenai tujuan sebuah perkawinan yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu nikah atau zawaj . Al-Nikah memiliki makna yaitu Al-
Tadakhul, Al-jam’u, Al-Dhommu, Al-Wath’i, atau seperti ‘ an al-wath aqd yang artinya berkumpul, berhubungan badan, bersetubuh, jima ’ dan akad. 1
1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern (Graha Ilmu 2011).[4].
Perkawinan menurut hukum adat berarti berlakunya juga sebuah ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Sehingga tidak hanya semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. 2 Bagi setiap pasangan calon suami dan istri sebelum melangsungkan sebuah perkawinan harus memperhatikan syarat sah perkawinan, syarat sah perkawinan ini harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon suami dan istri yang akan melaksanakan proses perkawinan, agar perkawinan yang dilangsungkan tersebut bisa dianggap sah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.
Menyangkut soal pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan bagi tiap-tiap warga negara Indonesia tidak seragam, dimana tata cara pencatatan perkawinan bergantung pada agama yang bersangkutan hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 6 UU Perkawinan Indonesia juga menjelaskan mengenai persyaratan perkawinan. Setiap para calon mempelai jika hendak melaksanakan perkawinan wajib memperhatikan usia yang cukup untuk diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan. Dengan adanya ketentuan mengenai persyaratan, maka akan lahir pula larangan-larangan berikut beserta konsekuensi hukum yang terjadi jika di kemudian hari diketahui terdapat pelanggaran atas hal tersebut. Larangan dalam hukum perkawinan tertuang dalam ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan.
Kendati pun telah diatur secara tegas baik oleh hukum Perkawinan Indonesia maupun hukum agama, perkawinan sedarah atau yang sering dikenal dengan sebutan Incest ini faktanya masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat.
2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Citra Aditya Bakti 1995).[71]. (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma I)
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
Incest merupakan istilah dalam Bahasa Inggris yang bermakna hubungan sedarah atau sumbang. Hubungan sedarah atau sumbang adalah suatu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual dan dilakukan oleh pasangan yang masih memiliki ikatan kerabat atau ikatan kekeluargaan yang dekat, biasanya terjadi antara ibu dengan anak laki-lakinya, ayah dengan anak perempuannya, atau dapat pula terjadi diantara sesama saudara kandung atau saudara tiri. 3
Incest menurut sudut pandang Hukum Adat diberbagai daerah adat di Indonesia, memiliki perbedaan-perbedaan terhadap larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah. Pada kalangan masyarakat adat minangkabau, lelaki dan perempuan yang masih dalam satu suku dilarang untuk melakukan perkawinan, hal ini juga berlaku pada masyarakat sekitar daerah Rejang Lebong, apabila diketahui terdapat pria dan wanita melakukan perkawinan sedarah atau Incest maka perbuatan tersebut akan mengakibatkan terjadinya “pecah suku”, kemudian di dalam daerah Pasemah Provinsi Sumatera Selatan perkawinan sedarah (incest) disebut sebagai “ merubuh sumbai ” pelanggaran terhadap larangan perkawinan sedarah ini akan dijatuhi hukuman denda adat yang harus dibayar kepada para sesepuh atau yang biasa disebut ketua adat. 4
Pada kalangan masyarakat adat Bali dilarang terjadinya perkawinan antara saudara wanita dari keluarga suami dengan saudara pria dari keluarga istri, bila perkawinan tersebut terjadi akan menimbulkan sebuah bencana. Kalangan masyarakat adat jawa tidak diperbolehkan kawin antara pria dan wanita yang bersaudara kandung ayahnya, begitupula dilarang kawin jika bersaudara misan. 5
Perkawinan yang tidak diperkenankan dalam hukum adat yang berlaku pada masyarakat bugis/makassar yaitu tidak memperbolehkan perkawinan diantara dua orang yaitu pria dan wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan
3 Atika Sunarto, “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (2016) 4 Jurnal Hukum Kalam Keadilan.[156].
4 Hilman Hadikusuma I, Op Cit .[120].
5 ibid .[121].
(hubungan darah) yang dekat seperti: 6
1.  Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang masih memiliki satu turunan diatasnya yaitu ibu atau nenek baik melalui ikatan dari ayah maupun ibu.
2.  Seorang pria dilarang kawin dengan wanita yang masih memiliki satu turunan dibawah dirinya yaitu anak atau cucu maupun cicitnya, termasuk keturunan anak wanita.
3.  Seorang pria dilarang kawin dengan wanita dari keturunan ayah atau ibu yaitu termasuk pada saudara kandung ataupun anak dari saudara kandung.
4.  Seorang pria dilarang kawin dengan wanita saudara dari yang menurukannya seperti bibi, keponakan dari pihak keluarga ayah maupun keluarga ibu.
Di Indonesia sendiri sampai saat ini praktik perkawinan sedarah masih ada pada kelompok masyarakat adat tertentu, seperti halnya dalam suku Polahi di Kabupaten Polahi Sulawesi, dimana praktik hubungan perkawinan sedarah masih banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di kalangan suku Polahi. 7 Didalam agama Islam, Allah SWT mengharamkan mengawini seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik karena nasab ataupun susuan. Dan keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur`an ( Q.S. An- Nisa : 22-23).
Seperti halnya yang terjadi pada kasus Perkawinan sedarah antara Kakak beradik berinisial AS dan BI, di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Tahun 2019. Hubungan ini telah terjalin sejak pertengahan 2016 lalu. Dari hubungan sedarah yang telah berlangsung lama tersebut pasangan kakak-beradik ini telah mempunyai tiga orang anak. 8 Kasus serupa juga terjadi pada tahun 2019 di Bulukumba, Sulawesi Selatan, perkawinan sedarah terjadi antara kakak beradik bernama Ansar dan adiknya Fitriani, Ansar telah melakukan perkawinan siri dengan adik perempuannya di kota perantauan di kalimantan. Ansar melakukan perkawinan siri dengan menghadirkan saksi dan imam nikah yang dibayar seharga Rp 2,4 juta. Dari perkawinan tersebut adik
6 ibid.
7 ibid. 8 Yusuf Harfi, “Inses di Luwu, pasangan kakak-adik sudah punya tiga anak” ( Brilio.net , 2019) <https://www.brilio.net/duh/heboh-kasus-hubungan-sedarah-kakak-beradik-hamil-anak-keti- ga-190729o.html> diakses 21 Februari 2022.
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
perempuan ansar tengah mengandung 4 bulan. 9
Ditemukan juga hal serupa dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda. Tertanggal 14 April 2011 telah diajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor register 978/Pdt.G/2011/PA.Sda yang diajukan oleh Pemohon yaitu ibu kandung dari Termohon I dan II. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan karena terdapat syarat perkawinan yang telah dilanggar oleh para Termohon yang sudah mereka bina sejak melaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2010. Selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak berumur umur 3,5 tahun. Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan atau tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu.
Kemudian ditemukan kembali kasus perkawinan sedarah serupa, Diketahui tertanggal 06 Januari 2017 telah diajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelingi sebagai bentuk adanya syarat perkawinan dan larangan perkawinan yang telah dilanggar oleh para Termohon yang sudah mereka bina sejak tanggal 23 Maret 2005. Dalam perkara ini Termohon I dan Termohon II melangsungkan praktik perkawinan sedarah pada tanggal 23 Maret 2005, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/04/IV/2005 tanggal 01 April 2005.
9 Fauzan, “Pelaku Pernikahan Sedarah di Bulukumba Bayar Saksi dan Imam Rp2,4 Juta” ( Liputan 6.com , 2019) <https://www.liputan6.com/regional/read/4004231/pelaku-pernikahan-se- darah-di-bulukumba-bayar-saksi-dan-imam-rp24-juta> diakses 21 Februari 2022.
Setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal dilampung selama lebih kurang 7 tahun dan pindah ke desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi dirumah orang tua Termohon II dari tahun 2012 sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Juwita Wulandari perempuan umur 10 tahun.
Adanya suatu pembatalan perkawinan pengaturannya diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU Perkawinan yang menentukan bahwa:
(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
a)  anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
b)  suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
c)  Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Melihat dari kasus yang terjadi, perkawinan sedarah (incest ) diketahui tetap memberikan suatu akibat kepada anak yang lahir dari hubungan tersebut. Lahirnya anak ini tentunya menimbulkan dilematikal di bidang hukum, seperti haknya dalam status kedudukan anak, hak keperdataan anak dalam hal kedudukannya sebagai ahli waris hingga soal perwaliannya, serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya, salah satunya juga hak pemeliharaan atau pengasuhan (alimentasi orang tua kepada anaknya) dan lain sebagainya.
Dalam  ketentuan  pada  Pasal  1  Konvensi  Hak  Anak  dijelaskan  definisi mengenai Anak yaitu: “For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier” , artinya anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun,
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak dtentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
Anak merupakan makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, untuk itu dalam proses tumbuh kembang pada anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Karena ironisnya anak-anak justru tak jarang kali di tempatkan pada posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, serta bahkan mereka tak jarang menjadi korban tindak kekerasa serta pelanggaran terhadap hak-haknya. 10
Anak sebagai kelompok rentan masih sangat membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah pembela hak sejak lahir, dan di antara hak-hak itu ada hak-hak mutlak sehingga semua orang perlu dilindungi. Hak-hak tersebut tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak-anak, tetapi anak-anak memiliki hak-hak khusus yang disebabkan oleh kebutuhan khusus karena keterbatasan kemampuan sebagai seorang anak. Keterbatasan yang kemudian disadari dunia bahwa perlindungan hak-hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. 11
Sejalan menggunakan pemahaman perihal anak, maka masa kanak-kanak adalah suatu periode dimana seorang anak sedang mengalami perubahan yang disebabkan dengan adanya proses perkembangan. Perkembangan dimengerti sebagai proses pertumbuhan biologis serta perkembangan kemampuan emosional psikologis dan kemampuan sosial menuju ke pematangan. Pemahaman terhadap masa kanak – kanak sebagai periode perkembangan yang paling cepat dan paling berpengaruh sebab pada perkembangan dimasa ini bisa mengakibatkan jangka panjang atau tak dapat diperbaiki lagi. 12
Dalam kehidupan sosial, anak yang lahir akibat hasil dari perkawinan sedarah memungkinkan mengalami pengucilan dan dikriminasikan oleh
10 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak (Sinar Grafika 1992).[28].
11 Solehuddin, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)” (2013) Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.[5].
12 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (PT Refika Aditama 2006).[28].
masyarakat karena merupakan anak hasil dari perkawinan sedarah. Masalah anak menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani. Setiap negara memahami bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemahaman ini, tentunya setiap negara juga memahami bahwa negara juga harus turut berpartisipasi, bertanggung jawab dan bertugas menjamin pemenuhan hak keperdataan dan perlindungan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental”.
Dengan demikian untuk mencegah hal yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan anak, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak dari hasil perkawinan sedarah terutama terhadap kedudukan hukum anak dan alimentasi orang tua kepada anaknya. Hal ini bertujuan demi terlindungnya hak-hak anak yang seharusnya didapatkannya.  Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka harus menekankan prinsip-prinsip yang terdapat pada Konvensi Hak Anak.
Adapun dalam ketentuan Konvensi Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child 1989) termaktub empat prinsip dasar terkait perlindungan hukum anak yang melandasi segala upaya perlindungan hukum anak, yaitu dalam Pasal 2 prinsip non-diskriminasi ( non-discrimination principle ), Pasal 3 prinsip kepentingan terbaik bagi anak ( best interests of the child principle ), Pasal 6 prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (principles of the
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
right to life, survival and development ), serta dalam Pasal 12 prinsip menghormati pendapat anak ( principle of respecting children’s opinions ). Berdasarkan dari keempat prinsip yang telah disebutkan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan sebuah asas atau prinsip yang paling penting, yang mendasari semua kepentingan tentang hak-hak anak. 13
Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1) Kedudukan anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah; 2) Perlindungan hukum anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach),
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach) . Metode pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan ( library research ) yang bertujuan memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hukum perkawinan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu data yang relevan dengan materi permasalahan untuk kemudian dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya, maka akan diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Analisis hukum juga dilakukan dengan menggunakan konstruksi hukum.
13 Michael Freeman, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest Of The Child (Martinus Nijhoff Publishers 2007).[25].

## Analisis Kasus
1) Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda.
Pemohon dalam kasus pembatalan perkawinan sedarah ini kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II, yang termasuk dalam kategori pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 huruf a UU Perkawinan jo Pasal 73 huruf a KHI. Permohonan pemohon tersebut didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 06 Desember 2010, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/ XII/2010 tanggal 06 Desember 2010. Setelah melangsungkan pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di kos di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Selama pernikahan tersebut antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak berumur 3 1/2 tahun.
Namun berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor: 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung seibu, hal ini sebagaimana melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf b UU Perkawinan Jo Pasal 39 ayat 1 huruf b, Pasal 70 huruf d angka 1 KHI. Sehingga perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 UU Perkawinan.
Selain itu diketahui kinerja KUA sebagai lembaga administrasi pencatatan perkawinan tidak menerapkan kehati-hatian, bahkan cenderung kurang teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh para calon mempelai pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Kehendak untuk melakukan perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak diteliti dengan seksama oleh pegawai pencatat perkawinan KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 9 1975. KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dinilai telah lengah dan lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk meneliti kehendak perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sehingga telah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ternyata adalah saudara kandung, hal tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21 ayat 1 UU Perkawinan Jo Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat 1 KHI.
2) Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG
Kepala KUA Kecamatan Muara Kelingi mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sedarah kepada Termohon I dan Termohon II sebagai bentuk adanya larangan perkawinan yang telah dilanggar oleh para Termohon yang sudah mereka bina sejak tanggal 23 Maret 2005. Kedudukan Kepala KUA Kecamatan Muara Kelingi dalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 huruf c UU Perkawinan jo Pasal 73 huruf c KHI. Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/04/IV/2005 tanggal 01 April 2005.
Setelah melangsungkan perkawinan Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal dilampung selama lebih kurang 7 tahun dan pindah ke desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi dirumah orang tua Termohon II dari tahun 2012 sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Juwita Wulandari perempuan umur 10 tahun. Kemudian ada yang memberikan informasi kepada pihak KUA bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar syarat dan larangan perkawinan yaitu dimana mereka melakukan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh UU Perkawinan dan agama Islam dengan memiliki hubungan darah yaitu saudara kandung kembar lelaki dan perempuan hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf b UU Perkawinan Jo Pasal 39 ayat 1 huruf b, Pasal 70 huruf d angka 1 KHI. Sehingga perkawinan antara Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 UU Perkawinan.
Termohon I dan Termohon II sebelum melakukan perkawinan telah melengkapi persyaratan adminstrasi untuk kawin, namun semua syarat adminstrasi dalam berkas perkawinan Termohon I dan Termohon II adalah rekayasa dari orang tua Termohon I dan Termohon II dengan KUA setempat agar dapat menikah secara resmi. Dan tidak semua data yang tercantum dalam administrasi pernikahan Termohon I dan Termohon II benar, sebagian data ada yang dipalsukan seperti nama ayah kandung Termohon I, yang tertulis Budiyo padahal yang sebenarnya adalah Ngadino sama dengan Termohon II.
Kemudian oknum pihak KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus secara sadar mengetahui jika Termohon I dan Termohon II adalah saudara kembar kandung, namun KUA Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Tanggamus, tidak keberatan bahkan membantu segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan Termohon I dan Termohon II dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 75/04/IV/2005, tanggal 01 April 2005, hal ini secara jelas bahwa oknum KUA Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Tanggamus melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21 ayat 1 UU Perkawinan Jo Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat 1 KHI.
Kehendak perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak pernah diteliti dengan seksama oleh pihak KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus sebagaimana tugasnya dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 9 1975. Dengan terjadinya hal ini dapat dinilai bahwa Kepala KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus telah lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga telah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ternyata adalah saudara kandung.
3) Kasus Perkawinan Sedarah di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
Perkawinan sedarah yang terjadi antara Kakak beradik berinisial AS dan BI, di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini secara jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf b UU Perkawinan Jo Pasal 39 ayat 1 huruf b, Pasal 70 huruf d angka 1 KHI. Dari hubungan sedarah yang telah berlangsung tersebut pasangan kakak-beradik ini telah mempunyai
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
tiga orang anak. AS dan BI kini telah mempunyai dua orang anak yaitu laki- laki berumur 2 tahun, anak perempuan yang berumur 1,5 tahun dan saat ini BI tengah mengandung anak ketiga. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah ini kedudukan hukumnya dianggap sebagai anak luar kawin sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan jo Pasal 100 KHI, karena perkawinan sedarah antara kedua orang tua belum sampai lolos pada proses pencatatan perkawinan.
4) Kasus Perkawinan Sedarah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
Perkawinan sedarah yang terjadi di antara kakak beradik bernama Ansar dan adiknya Fitriani ini secara jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 8 huruf b UU Perkawinan Jo Pasal 39 ayat 1 huruf b, Pasal 70 huruf d angka 1 KHI, karena keduanya secara sadar mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan pertalian darah dimana terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Ansar melakukan perkawinan sedarah secara siri dengan adik perempuannya di kota perantauan di kalimantan. Ansar melakukan perkawinan sedarah secara siri dengan menghadirkan saksi dan imam nikah yang dibayar seharga Rp 2,4 juta.
Dari perkawinan tersebut adik perempuan ansar tengah mengandung 4 bulan, jika anak dari perkawinan sedarah tersebut lahir maka kedudukannya sebagai anak luar kawin sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan jo Pasal 100 KHI, karena perkawinan sedarah antara kedua orang tua belum sampai lolos pada proses pencatatan perkawinan.

## Kedudukan Anak Yang Lahir Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah
Pada prinsipnya peristiwa perkawinan sedarah atau yang kerap dikenal dengan incest dianggap tidak pantas atau tabu, baik dari segi sosial dan segi moral dalam lingkungan masyarakat. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sawitri Supardi Sadarjoen, hubungan incest merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yaitu antara seorang pria dan wanita yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kuat, misalnya ibu
dengan anak laki-lakinya, antar sesama keluarga kandung, atau ayah dengan anak perempuannya. 14 Incest diilustrasikan sebagai suatu kejadian hubungan seksual, diantara individu yang memiliki pertalian darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya diterapkan secara lebih luas, untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak maupun antar saudara kandung. Incest merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam lingkungan sosial masyarakat baik dalam adat dan kebudayaan. 15
H. M. Anshary juga memberikan pandangannya terkait hubungan perkawinan sedarah ( incest ), beliau memberikan penjelasan bahwa hubungan incest dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu hubungan incest yang dilangsungkan dengan menempuh suatu perkawinan yang sempat sah menurut hukum atau secara legal, dan incest yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum atau ilegal yakni dengan cara memperkosa atau membujuk rayu. 16 Dengan adanya perkawinan sedarah tersebut pasti akan menimbulkan suatu akibat, yaitu lahirnya seorang anak dari hubungan perkawinan sedarah tersebut. Anak yang lahir dari hubungan sedarah biasa disebut dengan anak sumbang. Pengertian anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang Undang-Undang untuk menikah. 17
Menurut pendapat Benyamin Asri, Bloed Schenneg atau anak sumbang yaitu merupakan anak yang dilahrikan dari hasil hubungan antara seorang pria dan wanita, yang diantara keduanya pada dasarnya telah terdapat larangan untuk melangsungkan suatu perkawinan yang disebabkan adanya pertalian darah atau masih satu saudara kandung, misalnya terjadi antara seorang kakak laki-laki dengan adik perempuanya, atau bisa dengan kakak perempuan dengan adik laki-lakinya. 18
14 I Wayan Artika, Incest (Interprebook 2008).[10].
15 ibid.
16 H. M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Mandar Maju Bandung 2014).[146].
17 J.Satrio, Hukum Waris (Alumni 1992).[15].
18 Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktik (Tarsito Bandung 1988).[12].
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum oleh karena itu mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum penting sekali kaitannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan perlu memperhatikan syarat-syarat sah perkawinan berdasarkan peraturan perundang- undangan, syarat-syarat perkawinan tersebut wajib untuk dipenuhi agar perkawinan tersebut bisa dianggap sah. Sah atau tidak sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perkawinan syarat sah perkawinan yaitu terdiri dari:
1.  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2.  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain terdapat syarat sah perkawinan terdapat pula syarat-syarat materiil yang perlu diperhatikan, yang melekat dalam diri pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan. ada pula ketentuaan yang terdapat dalam KHI yaitu pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, dan selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 KHI menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan maka harus;
1)  Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2)  Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954.
Terkait dengan peran pegawai pencatat perkawinan, Pegawai pencatat perkawinan dalam proses permohonan kehendak perkawinan apabila ia mengetahui adanya sebuah pelanggaran tidak diperkenankan untuk membantu atau turut serta. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 20 UU Perkawinan yaitu: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui
adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Selanjutnya bila pegawai pencatat perkawinan telah mengetahui adanya pelanggaran dalam pengajuan kehendak perkawinan maka pegawai pencatat perkawinan berhak untuk menolak, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 UU Perkawinan yaitu: “Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan”.
Namun pada kasus yang terjadi dalam putusan  Nomor 80/Pdt.G/2017/ PA.LLG telah terbukti bahwa pada saat terjadi perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut adanya pemalsuan identitas yang diakui oleh Termohon I, ayah kandung para Termohon, serta adanya keterlibatan pihak berwenang yaitu salah satu oknum pegawai KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus, dan antara Termohon I dengan Termohon II adalah saudara kembar kandung merupakan anak kandung dari Ngadino, sehingga perbuatan Termohon I tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b UU Perkawinan Jo Pasal 39 ayat 1 huruf b, Pasal 70 huruf d angka 1 KHI.
Kehendak perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak pernah diteliti dengan seksama oleh pihak KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus, Dengan terjadinya hal ini dapat dinilai bahwa Kepala KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 9 1975, sehingga telah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ternyata adalah saudara kandung. Akibat kelalaian pihak KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus atau sebab lain seperti rekayasa identitas Termohon I dan Termohon II dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Kemudian hal serupa juga terjadi dalam kasus Putusan Nomor: 978/ Pdt.G/2011/ PA. Sda. Pada kasus ini terlihat juga bahwa kinerja KUA sebagai
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
lembaga administrasi pencatatan perkawinan tidak menerapkan kehati-hatian, bahkan cenderung kurang teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh para calon mempelai pasangan. Kehendak untuk melakukan perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak diteliti dengan seksama oleh pegawai pencatat perkawinan KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dinilai telah lengah dan lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk meneliti kehendak perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sehingga telah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ternyata adalah saudara kandung. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kasus pada Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21 ayat 1 UU Perkawinan Jo Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 ayat 1 KHI.
Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Terbukti bahwa ditemukan adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sebagaimana dalam pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 –UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70 –angka 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perkawinan sedarah yang terjadi dalam Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG dibatalkan demi hukum. Maka dengan demikian Akta Nikah Nomor 75/04/IV/2005 tanggal 01 April 2005 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Adiluwih Kabupaten Tanggamus yang ada dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG dan Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang terdapat pada Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda, dinyatakan tidak berlaku dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soedaryo Soeimin terkait pembatalan perkawinan yaitu, merupakan suatu perkawinan yang telah terjadi dengan tidak memenuhi syarat- syarat yang ketentuannya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tindakan pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan yang hanya dapat diputuskan melalui putusan pengadilan yang
menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat dimana perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. 19
Pembatalan perkawinan di dalam Agama Islam dikenal dengan istilah Fasakh , istilah Fasakh dalam Bahasa Arab memiliki arti merusakkan atau membatalkan. 20
Fasakh dapat terjadi karena syarat atau rukun perkawinan yang tidak terpenuhi atau sesuatu hal setelah terjadinya akad yang berakibat dibatalkannya suatu perkawinan yang telah berlangsung, atau telah terjadi sesuatu di dalam rumah tangga tersebut yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. 21
Pengaturan yang mengatur tentang pembatalan perkawinan diatur pada ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, hal tersebut dapat terjadi jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bila merujuk pada pasal 37 PP No 9 Tahun 1975 didalamnya juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan yaitu “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.  Untuk melakukan proses permohonan pembatalan perkawinan bukan semua orang yang dapat mengajukan pembatalan, hanya orang-orang tertentu. Pada kasus pembatalan perkawinan sedarah yang terjadi dalam Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II, sedangkan untuk kasus pada Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sedarah terhadap Termohon I dan Termohon II adalah Kepala KUA Muara Kelingi yaitu sebagai pihak atau pejabat yang memiliki kepentingan, hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:
19 Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II (Buana Cipta Surabaya 1986).[2].
20 Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya” (2017) 4 Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan.[4].
21 ibid.
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
a)  Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
b)  Suami atau isteri;
c)  Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d)  Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Pengurusan pengajuan permohonan perkawinan sendiri dapat diajukan kepada pengadilan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU Perkawinan yaitu “Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.” Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak, dalam hal ini perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan akan mengakibatkan suami- istri kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dinggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat 1 UU Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Perkawinan, Pasal 75 dan Pasal 76 KHI. Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan menyebutkan bahwa “putusan tidak berlaku surut terhadap anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.
Permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut:
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a.  Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
b.  Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
c.  Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Akibat batalnya perkawinan yang diatur dalam KHI terdapat dalam Pasal 75, Pasal 76, Dalam ketentuan isi Pasal 75 menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a)  perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
b)  anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c)  pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputus an pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.
Sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya”. Maka dapat diartikan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah dan memiliki kedudukan hukum, hal ini selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 42 UU Perkawinan. Dengan demikian maka pembatalan perkawinan yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG tidak mempengaruhi terhadap status anak yang telah dilahirkan meskipun orang tuanya menikah dengan itikad buruk, sehingga anak yang lahir dalam kasus perkawinan sedarah yang terjadi dalam Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA.
Sda dan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan, statusnya tetap sebagai anak sah. Anak disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan termasuk tidak berlaku surut, hal itu dimakusdkan demi menghindari anak-anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku.
Namun dalam segi sudut pandang agama Islam anak yang terlahir dari hasil perkawinan sedarah menurut sebagian ulama hukumnya diqiyaskan atau disamakan seperti anak luar kawin, artinya dalam hal ini anak tersebut hanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dengan argumentasi bahwa perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan antara kedua suami-istri tersebut. Selain itu para ulama berpegang teguh pada
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
ketentuan dalam isi Al-Qur`an ( Q.S. An-Nisa : 22-23). 22
Tetapi meski terdapat perbedaan dari segi hukum ataupun agama mengenai status anak yang lahir dari pembatalan perkawinan sedarah, tidak menjadi penghalang untuk memperlakukan anak dengan baik tanpa membeda-bedakan status anak tersebut, karena bagaimanapun anak tetap berhak untuk melangsungkan hidup dan mengembangkan potensi dalam dirinya tanpa diskriminasi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh daan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Mereka tidak sepatutnya menanggung akibat hanya karena kesalahan yang dilakukan kedua orang tuanya, sehingga perlunya perlindungan hukum bagi mereka yaitu mereka berhak mendapat pemeliharaan, alimentasi, pendidikan dengan sebaik- baiknya dan pembiayaan serta waris dari orang tuanya, hal demikian diperolehnya hak-hak keperdataan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Ketentuan dalam isi Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI 1945 ini mencerminkan adanya unsur prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip non diskriminasi dimana apapun status anak, anak berhak untuk mendapatkan haknya dan berhak mendapatkan perlindungan tanpa dibeda-bedakan dari segi statusnya.

## 1. Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah
Mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap anak dan kesejahteraan anak, maka perlu menekankan prinsip-prinsip yang terdapat pada Konvensi Hak Anak salah satunya prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau yang biasa disebut dengan The best interest of the child, yang unsurnya termuat dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak Anak. The best interest of the child means that In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of
22 Maimunah, “Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dalam Perspektif Fiqih, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten” (2018) 14 Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan.[32].
law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration . Artinya Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak memiliki arti bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. 23
Selain itu juga terdapat pula Prinsip non-diskriminasi, diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas hak-hak dasar dan kebebasan dasar setiap manusia. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar disebut sebagai hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dingkari. Pengingkaran terhadap hak berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. 24
Prinsip non diskriminasi mempunyai arti bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Keberadaan prinsip ini sejalan dengan isi Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asas Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalam kovenan tersebut, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta kekayaan atau status yang lain, Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak. 25 Beralih dari prinsip non diskriminasi, terdapat pula prinsip yang sangat perlu diperhatikan dalam mengupayakan kepentingan anak yaitu Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) , Prinsip ini
23 Michael Freeman (n 13).[5].
24 Rosalinda Elsina Latumahina,“Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin” (Universitas Airlangga 2019).[96].
25 ibid .[97].
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
mempunyai arti bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusannya, Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat Konvensi Hak Anak. 26
Unsur terpenting lain yang melandasi perlindungan anak juga terdapat dalam prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan ( the rights to life, survival and development ). Prinsip ini mempunyai arti bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Anak). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 27 Dalam upaya memberikan perlindungan hukum anak bukan hanya orang tua saja yang berkewajiban memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, negara juga harus turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini.
Negara dalam tugasnya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak tertuang pada isi Pasal 18 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi: “Negara- negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggungjawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggungjawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan- kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka”.
Menurut pendapat yang dikemukakan oleh John Eekelaar “ best interests can  be  defined  as:  basic  interests,  for  example  to  physical,  emotional  and  intellectual care developmental interests, to enter adulthood as far as possible without disadvantage; autonomy interests, especially the freedom to choose a lifestyle of their own.” Artinya
26 ibid .[100].
27 ibid .[99].
“kepentingan terbaik” diartikan sebagai: “kepentingan-kepentingan mendasar, seperti  kepentingan  perawatan  perkembangan  fisik,  emosional  dan  intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun, serta kepentingan untuk dapat menentukan nasibnya sendiri”. 28 “Kepentingan terbaik” bagi beberapa orang memiliki arti yaitu sebatas terpenuhinya suatu kebutuhan secara material dan fisik pada anak, dimana bila anak hidup dalam kesengsaraan, kesulitan ekonomi (miskin), hidup menggelandang atau terlantar tentu diartikan dengan tidak terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan yang seharusnya di dapatkan oleh seorang anak. Bagi beberapa orang, kepentingan terbaik anak ditekankan pada aspek emosional psikologis anak, dimana anak merasa aman dan terlindungi. 29
Kepentingan terbaik bagi anak menjadikan anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Mengenai pengertian kepentingan terbaik bagi anak, UNHCR menyatakan sebagai berikut: 30
“While the term “best interests” broadly describes the well-being of a child, it is not possible to give a conclusive definition of what is in the best interests of the child, as this depends on a variety of individual circumstances, such as the age and the level of maturity of the child, the presence or absence of parents, the child’s environment, etc. The term “best interests” should, however, be interpreted and applied in conjunction with the CRC and other international legal norms. It is important to be aware that for certain specific actions, including adoption and separation from parents against their will, the CRC requires that the best interests be the determining factor, whereas for other actions it has to be a primary consideration, which does not exclude other considerations to be taken into account”.
Artinya Istilah “kepentingan terbaik” secara luas menggambarkan kesejahteraan  anak,  tidak  mungkin  untuk  memberikan  definisi  yang  konklusif dari apa yang ada dalam kepentingan terbaik bagi anak, karena hal ini tergantung pada berbagai keadaan individu, seperti usia dan tingkat kematangan anak, ada atau tidak adanya orang tua, lingkungan anak, dan lain-lain. Istilah “kepentingan terbaik” harus, ditafsirkan dan diterapkan dalam hubungannya dengan konvensi
28 ibid. [27]. 29 ibid. 30 UNHCR, “UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child” (Provisional Release ed, UNHCR , 2006) <https://www.unhcr.org/en-my/4ba09bb59.pdf>.
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
hak anak dan norma-norma hukum internasional lainnya. Adalah penting untuk menyadari  bahwa  tindakan  spesifik  tertentu,  termasuk  adopsi  dan  pemisahan dari orang tua bertentangan dengan keinginan mereka, konvensi hak anak mensyaratkan bahwa kepentingan terbaik menjadi faktor penentu, sedangkan untuk tindakan lain itu harus menjadi pertimbangan utama, yang tidak mengecualikan pertimbangan lain yang harus diperhitungkan.
Pada isi Konvensi Hak Anak tidak adanya penjabaran terkait apa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga membuat beberapa penegak hukum atau hakim bisa mengambil keputusan yang dapat berbeda- beda dengan yang lainnya, tergantung dari segi pandangan mereka mengenai keputusan manakah yang mereka pikir akan tepat untuk memenuhi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak . Selanjutnya untuk mengambil keputusan apapun terkait seorang anak, para penegak hukum atau hakim sesungguhnya dapat menjadikan keinginan pada anak sebagai salah satu bahan pertimbangannya agar si anak ini dapat dipastikan terjamin pemenuhan kepentingan haknya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan si anak. Maka dengan ini diharapkan dapat terpenuhinya kepentingan terbaik anak dapat.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan perwujudan dan kesatuan dari upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, hal ini terwujud dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang di bentuk oleh pemerintah sebagai wujud dukungannya dalam proses perlindungan Anak. Pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak merupakan sebuah harapan sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang. Kemajuan masa depan bangsa di masa mendatang akan sangat bergantung pada baik buruknya perkembangan kondisi anak pada saat ini, maka dari itu sangat perlu
untuk memperlakukan anak dengan cara yang sebaik mungkin, karena hal tersebut sudah sepantasnya merupakan kewajiban kita bersama, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menjadi anak yang mampu untuk mengemban sebagai penerus kemajuan bangsa di masa mendatang. 31
Anak merupakan individu yang belum memiliki kematangan baik secara fisik,  mental  maupun  sosial,  maka  dari  itu  anak  harus  di  didik  dengan  sebaik mungkin dan harus mendapatkan kualitas pendidikan yang baik pula, agar melahirkan dan mencetak generasi yang baik dan berkualitas. Karena untuk posisi dan kemampuan anak, anak memiliki kondisi yang sangat lemah, rentan, dan bergantung untuk berkembang, anak jika dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain- lain. 32 Dengan demikian terlepas dari kondisi status anak akibat pembatalan perkawinan sedarah pada kasus putusan nomor: 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda dan putusan nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG atau pun dari akibat perkawinan sedarah yang tidak sampai dicatatkan seperti dalam kasus perkawinan sedarah di desa lamunre tengah, kecamatan belopa utara, kabupaten luwu, Sulawesi Selatan dan di kabupaten bulukumba, Sulawesi Selatan, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan atau dikriminasi.
Selain itu anak juga memiliki hak untuk di dengar pendapatnya, kemudian anak juga memiliki hak atas hidup, kelangsungan dan perkembangan.  Karena pada dasarnya tidak ada anak yang ingin terlahir sebagai akibat hubungan sedarah.
Sudah seharusnya untuk semua kalangan masyarakat, pemerintah ataupun keluarga untuk berbondong-bondong saling membantu meningkatkan kualitas perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak agar terpenuhinya kepentingan terhadap anak.
Untuk itu terlepas dari anak yang terlahir sebagai akibat hubungan sedarah, bukan menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk tidak melaksanakan alimentasinya terhadap anaknya, sebaliknya alimentasi orang tua terhadap
31 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Sinar Grafika 2013).[11].
32 M. Farid, Pengertian Konvensi Hak Anak (Harapan Prima 2003).[46].
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
anaknya harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Istilah alimentasi adalah memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya oleh kedua orang tua. Hal ini melekat secara otomatis dan tidak perlu diperjanjikan sebagai konsekuensi perkawinan dan berlangsung sampai anak itu kawin atau mandiri perkawinan kedua orang tuanya putus. Hal ini tercantum di dalam Pasal 1 huruf g KHI yaitu disebutkan bahwa: “Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.
Orang tua dan anak terjalin suatu hubungan keperdataan yang mana hal itu merupakan wujud dari suatu perikatan, dimana lahirnya perikatan tersebut adalah perwujudan perikatan yang lahir dari peraturan perundang-undangan. Perikatan atau yang biasa kerap dikenal sebagai verbintenis memiliki makna yang jauh lebih luas dari pada perjanjian.33 Menurut Hilman Hadikusuma, sebuah perkawinan akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang disebut juga sebagai hubungan alimentasi yang merupakan hubungan timbal balik antara orang tua dan anak untuk saling menafkahi atau memberikan penghidupan.34 Hal ini secara otomatis melekat dan tidak perlu diperjanjikan, sebab sudah menjadi konsekuensi saat sepasang suami istri melangsungkan sebuah perkawinan, hak dan kewajiban antara orangtua dan anak tersebut berlangsung sampai anak itu kawin atau telah bisa hidup secara mandiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanya di kemudian hari putus hal itu tidak menjadi penghalang bagi kedua orangtuanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orangtua, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 huruf g KHI yaitu disebutkan bahwa: “Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.
Meskipun dikemudian hari suatu perkawinan terputus karena perkawinan antara suami dan istri terdapat pembatalan perkawinan, tidaklah memutus
33 Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2008).[122-123].
34 Hilman  Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Mandar Maju 1990).[132]. (selanjutnya disebut Hilman Hadikusuma II).
kewajiban suami dan isteri sebagai orang tua untuk selalu melindungi, memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik- baiknya sampai anak itu kawin atau dapat hidup secara mandiri tanpa bantuan dari kedua orangtuanya. Pengaturan terkait hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan. Terdapat dua kewajiban orang tua yang harus diperhatikan dalam Pasal 45 UU Perkawinan, yaitu sebagai berikut:
1)  Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya;
2)  Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 47 UU Perkawinan dijelaskan
bahwa:
1)  Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2)  Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiru, atau ayah dan/ ibu angkat. Berdasarkan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI, dalam hal apabila sebuah perkawinan terjadi perceraian:
a)  Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b)  Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c)  Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Orang tua dalam menjalin hubungan dengan anak juga turut andil untuk mewakili anaknya jika terkait dengan segala perbuatan hukum di luar maupun di dalam pengadilan. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.” Dengan demikian dapat dikatakan terlepas dari kondisi status anak akibat pembatalan perkawinan sedarah pada kasus putusan nomor:
978/Pdt.G/2011/ PA. Sda dan putusan nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG atau pun dari akibat perkawinan sedarah yang tidak sampai dicatatkan seperti dalam kasus perkawinan sedarah di desa lamunre tengah, kecamatan belopa utara, kabupaten luwu, sulawesi selatan dan di kabupaten bulukumba, sulawesi selatan, maka bukan jadi pengahalang alimentasi orang tua terhadap anaknya untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Memasuki hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan sedarah, terutama tentang perwalian dan kedudukannya sebagai ahli waris, timbul kontra antara ketentuan hukum dalam UU Perkawinan dan ketentuan hukum agama, yaitu dimana bila melihat dari segi kacamata agama Islam diketahui bahwa perkawinan orang tuanya melanggar larangan perkawinan dengan melakukan perkawinan sedarah yang perbuatan tersebut sangat jelas termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur`an ( Q.S. An-Nisa : 22-23) yaitu:
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk- buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara- saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara- saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak- anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu- ibu istrimu (mertua), anak- anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Sehingga menurut sudut pandang ulama dalam hukum agama Islam, anak yang terlahir dari hasil perkawinan sedarah menurut hukumnya diqiyaskan atau disamakan seperti anak luar kawin, artinya dalam hal ini anak tersebut hanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dengan argumentasi bahwa perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya itu dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan antara kedua suami-istri tersebut. 35 Imam Ibnu Nujaim dalam kitab al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq memberikan pendapat terkait pandangannya terhadap anak zina yaitu:
Anak hasil zina dan li’an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.
Jika  melihat  pandangan  ulama  lain,  terdapat  pendapat  dari  Imam  Syafi’i dan Imam Malik yang mengatakan bahwa persetubuhan dengan perzinahan itu menyebabkan keturunan yang tidak sah. Maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan hanya anak dari ibunya saja, sebab tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki tersebut dengan anak itu menurut hukum. Sehingga laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu dan tidak ada hubungan untuk saling mewarisi antara keduanya. 36
Selanjutnya bila menurut pendapat Imam Hanafi mengenai incest serta akibatnya yaitu,  Imam  Hanafi  mengqiyaskan  persetubuhan  dengan  perzinahan  kepada
35 Maimunah (n 22).
36 M. Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab (Hidakarya Agung 1996).
[37].
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
persetubuhan perkawinan, sebab keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak, sebab itu hukumnya sama. Dengan arti bahwa anak dari hubungan sedarah atau incest dalam pandangan Islam disamakan dengan anak zina, sehingga anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja, sedang dengan ayahnya hubungan nasabnya telah terputus. 37
Kemudian jika anak yang terlahir dalam perkawinan sedarah tersebut adalah seorang anak perempuan, maka ketika setelah dewasa anak tersebut jika ingin melangsungkan perkawinan, ayah biologisnya tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya atau menjadi wali nikahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat 2 huruf a KHI. 38
Namun bila anak perempuan tersebut tidak ada wali nasab atau wali nasabnya terhalang menjadi wali nikah maka ada wali hakim yang akan menggantikannya. Berdasarkan hadist Aisyah ra tersebut, kewenangan wali hakim sebagai wali nikah menurut fiqih munakahat merupakan kewewenangan dari shari’at yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh shar’i . Dengan demikian, fungsi yang  dimiliki  wali  hakim  dalam  fiqih  munakahat  berdasarkan  hadits  tersebut yaitu sebagai pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali- wali tersebut, diantaranya wali adhal , ataupun disebabkan oleh kondisi eksternal yang melekat pada wali-wali tersebut seperti wali mafqud , sakit, wafat, atau wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah seperti belum baligh, atau gila, sebagaimana  yang  terdapat  dalam  ketentuan  fiqih  munakahat  bagi  mayoritas fuqaha yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan.39
Kemudian terkait kedudukan anak dari perkawinan sedarah sebagai ahli waris MUI mengeluarkan Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 yang dikeluarkan sebagai
37 ibid .[36]. 38 Andi Syamsu dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Kencana 2008).[27].
39 Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, Institut KH. Abdul Chalim Pesantren Mojokerto” (2017) 5 Jurnal AHKAM.[98-99].
bentuk tanggapan pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 memberikan sebuah solusi dan jalan keluar untuk kewarisan terhadap keberadaan anak zina.
Ketentuan Hukum
1.  Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2.  Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3.  Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4.  Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang , untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah ( hifzh al-nasl) .
5.  Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
a)  mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b)  memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah .
6.  Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
Bila merujuk pada keputusan yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 maka terlihat secara jelas dalam ketentuan hukum, bahwa pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah ( hifzh alnasl ). Tidak hanya memberikan penegasan tentang hukuman hadd saja, namun dalam fatwa MUI No.11 Tahun 2012 juga mengatur hukuman tambahan berupa ta’zir yang wewenang penjatuhannya diserahkan sepenuhnya pada pemerintah. Ta’zir merupakan jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri atau pihak yang berwenang menetapkan hukuman.  Bentuk hukuman ta’zir bagi pelaku zina dalam fatwa ini yaitu melalui perintah bagi pelaku zina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak yang lahir dari hubungan zina dan memberikan harta setelah pelaku zina meninggal dunia melalui wasiat wajibah.
Mengenai perlindungan anak, fatwa MUI No.11 Tahun 2012 juga mengatur secara tegas kedudukan dan hubungan hukum untuk anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu yang melahirkannya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut dalam 2 hal, yaitu:

## Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
1)  Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2)  Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Jika melihat pemaparan sebelumnya, maka sangat terlihat terdapat
batasan-batasan hubungan hukum antara anak yang lahir dari perbuatan zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini sebagai bentuk penegakan hukum Islam yang memang secara tegas mengatur pembatasan tersebut. Pembatasan hubungan hukum antara anak yang lahir dari perbuatan zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya semata-mata tidak bertujuan untuk mendiskriminasi hubungan sosial antara anak yang lahir dari hubungan zina dengan kedua orang tuanya serta dengan lingkungan sekitarnya, melainkan dalam hal ini hanya berusaha untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan yang terkait dengan nasab tersebut. Fatwa MUI No.11 tahun 2012 memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perbuatan zina secara lebih tegas dan komprehensif, 40 fatwa MUI No.11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum dari beberapa aspek sekaligus bagi anak yang lahir dari perbuatan zina, yaitu:
1)  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Zina Selama Laki-Laki Yang Membenihkan dan Menyebabkan Kelahirannya Masih Hidup
Upaya perlindungan hukum bagi anak hasil zina yang diberikan oleh Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yaitu Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 berusaha memberikan kewenangan kepada pemerintah atau penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman ta’zir berupa kewajiban kepada laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahiran anak tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup anak. Penjatuhan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahiran anak tersebut dapat dilakukan
40 Haniah Ilhami, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (2018) 30 Mimbar Hukum.[10-11].
melalui putusan hakim pengadilan agama atas permohonan penetapan asal usul anak. Melalui hukuman ta’zir ini, maka anak dapat menuntut hak nafkah dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya selama beliau masih hidup.
2)  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Zina Setelah Laki-Laki Yang Membenihkan dan Menyebabkan Kelahirannya Meninggal Dunia Upaya perlindungan hukum terhadap anak hasil zina yang diberikan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tidak hanya sebatas selama laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya masih hidup saja. Tetapi dalam hal ini Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 juga secara progresif berusaha memberikan perlindungan hukum setelah laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahiran anak zina ini meninggal dunia, yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman ta’zir berupa penetapan wasiat wajibah untuk anak hasil zina atas harta waris laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama. Wasiat wajibah dalam hal ini berupa penjatuhan kewajiban bagi laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
Pemberian wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah , yakni merupakan suatu tindakan yang dilakukan atas dasar dorongan kemauan diri sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. 41 Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparatur negara untuk memaksa, atau memberikan penetapan putusan yang memuat amar wasiat wajibah untuk mewajibkan bagi orang yang telah meninggal untuk membuat wasiat, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa dibuatnya wasiat wajibah merupakan bentuk pemberian wasiat yang dilakukan berdasarkan perintah penguasa, dalam hal ini adalah hakim
41 Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Sinar Grafika 2011).[148].
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
sebagai aparatur sekaligus penegak hukum negara, melalui putusannya yang diberikan pada orang tertentu. 42
Dalam wasiat wajibah terdapat hal terpenting yaitu adanya sifat wajib yang melekat dimana wasiat wajibah dikeluarkan bukan atas dasar keinginan sang pemberi wasiat, melainkan dikeluarkan melalui putusan hakim. Sifat wajib yang melekat pada wasiat wajibah menghilangkan unsur ikhtiar bagi pihak pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban ini melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat. Melalui penetapan wasiat wajibah ini, maka perlindungan hukum bagi anak hasil zina dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menunggu inisiatif dari laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. 43
Jika dibangdingkan dari segi kacamata hukum dalam ketentuan BW, hak waris pada anak sumbang dalam ketentuan BW memiliki ketentuan yang berbeda, yang mana dalam ketentuan dalam BW perlindungan terhadap anak sumbang sangat lemah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 867 BW yang menyatakan bahwa: “Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak- anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang.” Undang–undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”. Dalam hal ini diartikan bahwa anak sumbang tidak mempunyai hak untuk mewaris dan tidak boleh diakui atas orang yang membenihinya. Tetapi dalam hal ini anak sumbang tersebut masih diberikan hak oleh undang-undang yaitu hanya sebatas untuk menuntut atas pemberian nafkah seperlunya kepada orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, nafkah tersebut ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah.44
Merujuk pada isi Pasal 867 BW di atas, maka terlihat sangat jelas bahwa anak sumbang tidak memiliki hak mewaris atas harta peninggalan orangtuanya dan anak tersebut hanya memiliki hak menuntut pemberian nafkah secukupnya dari
42 Musthofa, Pengangkatan Anak: Kewenangan Peradilan Agama (Kencana 2008).[131].
43 Haniah Ilhami (n 40). Op.Cit .[12].
44 Ali  Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) (Bina Aksara 1986).[43].
orang tua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya, kemudian untuk pemberian nafkah secara subjektifnya tergantung dengan batas kemampuan dari orangtua yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 869 BW, disebutkan: “Apabila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya”. Berdasarkan penjelasan Pasal 869 BW dapat disimpulkan bahwa dalam sewaktu hidup bapak dan ibunya telah memberikan nafkah seperlunya, maka anak tersebut tidak mempunyai hak lagi atas tuntutan warisan dari ibu dan bapaknya.

## Kesimpulan
Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah secara keperdataan meskipun adanya pembatalan perkawinan terhadap kedua orang tuanya tidak mempengaruhi status kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut berubah, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak- anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut status kedudukan hukumnya tetap dianggap sebagai anak sah. Namun bila dari segi hukum agama Islam sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang terlahir dari hasil perkawinan sedarah menurut hukumnya diqiyaskan atau disamakan seperti anak luar kawin, artinya dalam hal ini anak tersebut hanya memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dengan argumentasi bahwa perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya itu dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan antara kedua suami- istri tersebut.
Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum pada anak hasil perkawinan sedarah yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman ta’zir kepada laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya. Melalui hukuman
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
ta’zir ini, maka anak dapat menuntut hak nafkah dari laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya selama lelaki tersebut masih hidup. Kemudian menjatuhkan hukuman ta’zir berupa penetapan wasiat wajibah pada laki-laki yang membenihkan dan menyebabkan kelahirannya untuk berwasiat memberikan sebagian hartanya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam hal ini terlihat bahwa MUI mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utamanya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Bina Aksara 1986).
Andi Syamsu dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Kencana 2008).
Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak (Sinar Grafika 1992).
Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktik (Tarsito Bandung 1988).
H. M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Mandar Maju Bandung 2014).
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama (Mandar Maju 1990).
——, Hukum Perkawinan Adat (Citra Aditya Bakti 1995).
I Wayan Artika, Incest (Interprebook 2008).
J.Satrio, Hukum Waris (Alumni 1992).
M. Farid, Pengertian Konvensi Hak Anak (Harapan Prima 2003).
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Sinar Grafika 2013).
M. Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab (Hidakarya Agung 1996).
Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern (Graha Ilmu 2011).
Michael Freeman, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest Of The Child (Martinus Nijhoff Publishers 2007).
Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Sinar Grafika 2011).
Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II (Buana Cipta Surabaya 1986).
Musthofa, Pengangkatan Anak: Kewenangan Peradilan Agama (Kencana 2008).
Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2008).
Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak (PT Refika Aditama 2006).

## Jurnal
Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, Institut KH. Abdul Chalim Pesantren Mojokerto” (2017) 5 Jurnal AHKAM.
Atika Sunarto, “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (2016) 4 Jurnal Hukum Kalam Keadilan.
Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya” (2017) 4 Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan.
Haniah Ilhami, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (2018) 30 MIMBAR HUKUM.
Maimunah, “Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dalam Perspektif Fiqih, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten” (2018) 14 Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan.
Solehuddin, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)” (2013) Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.

## Disertasi
Rosalinda Elsina Latumahina, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin” (Universitas Airlangga 2019).

## Laman
Fauzan, “Pelaku Pernikahan Sedarah di Bulukumba Bayar Saksi dan Imam Rp2,4 Juta” ( Liputan 6.com , 2019) <https://www.liputan6.com/regional/ read/4004231/pelaku-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-bayar-saksi-dan- imam-rp24-juta> diakses 21 Februari 2022.
Harfi  Y,  “Inses  di  Luwu,  pasangan  kakak-adik  sudah  punya  tiga  anak”  ( Brilio. net , 2019) <https://www.brilio.net/duh/heboh-kasus-hubungan-sedarah- kakak-beradik-hamil-anak-ketiga-190729o.html> diakses 21 Februari 2022.
UNHCR, “UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child” (Provisional Release ed, UNHCR , 2006) https://www.unhcr. org/en-my/4ba09bb59.pdf.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie ( Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sektretariat Negara Tahun 1991.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).

## Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

## Konvensi Internasional
Konvensi Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child 1989)  diratifikasi melaluiKeputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57).
How to cite: Areta Edgina Apta Maharani, Agus Yudha Hernoko dan Erni Agustin, ‘Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tua Sedarah’ (2023) 6 Media Iuris.
Areta Edgina, et.al : Prinsip Kepentingan Terbaik...
--This page is intentionally left blank--