DOI : 10.36982/jam.v6i3.2703

## SOSIALISASI KESADARAAN DAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DI DESA KERINJING
Anton Indra Budiman 1) , Ubaidillah 2) , Eka Meirawati 3) , Ika Sasti Ferina 4)
1), 2),3),4) Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya Jl. Palembang-Prabumulih Km.32 OI/Kode Pos 30662 Email : anton_indra@unsri.ac.id 1) , ubaidillah@unsri.ac.id 2) , e.meirawati@yahoo.com 3) , ikasastiferina10@gmail.com 4)

## ABSTRAK
Kegiatan yang dilaksanakan di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan ini ditujukan untuk penduduk desa yang memiliki lahan tanah dan bangunan yang dikenakan PBB-P2 yang terdapat di desa tersebut. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh  namun ada sebagian wajib pajak yang  masih  melalaikan  kewajibannya  sehingga target penerimaan  ada yang belum terealisasi. Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang  merupakan  potensi  yang  harus  terus  digali  dalam  menambah penerimaan  daerah  dikarenakan obyek  pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat  memilikinya.  Pemungutan  PBB  sering  kali  mendapatkan  hambatan,  baik  mulai  dari sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  kurang  pemahaman  masyarakat  yang  sempit  mengenai  pajak sampai  pada  metode  pemungutannya  yang  kurang    efektif  dan  efisien  dan  lain  sebagainya. Implementasi  atas  peraturan  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  masih  banyak  permasalahan  yang  harus  disikapi  dengan  baik  dan  sedini  mungkin. Dengan kondisi yang ada pada penduduk desa pada saat ini, sebagai wajib pajak memiliki sangat banyak permasalahan. Tujuan kegiatan ini agar penduduk desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan memiliki/menjalankan  lahan  tanah  dan  bangunan  dapat  memahami  regulasi  dan  teknis  yang diamanahkan oleh regulasi yang terkait dengan PBB-P2, serta memahami dan kesadaran pembayaran PBB-P2. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2, pemahaman dan kesadaran pembayaran PBB-P2, serta memberikan informasi  mengenai  PBB-P2  untuk  penduduk  desa  yang  memiliki  lahan  tanah  dan  bangunan  di desa Kerinjing.
Kata kunci : Sosialisasi, Kesadaran, Kepatuhan, Kewajiban, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

## 1.  PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  peralihan  kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor  publik  berdasarkan Undang- undang  yang  dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat  imbalan  yang  secara  langsung  dapat ditunjukkan,  hal  ini  penting  bagi  pelaksanaan  dan  peningkatan  pembangunan  nasional  sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat,  dan  oleh karena  itu  perlu  dikelola  dengan  baik  dari  segi  pemungutan  maupun  dari  segi  administrasi pengelolaan.
Sistem  pemungutan  pajak    dilakukan  dengan  menganut  tiga  sistem,    yaitu Official    Assessment System,    Self    Assessment    System ,    dan Withholding  System .  Ketiga  sistem  tersebut  mempunyai keistimewaan masing-masing.  Namun  yang  memiliki  peranan  paling  dominan  adalah Seft  Assessment System, sistem  diterapkan  pada  pemungutan  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan  Atas  Barang  Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan. Self  Assessment  System diharapkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  untuk  aktif  dalam  melaksanakan  kewajiban  maupun  hak perpajakannya.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dilihat  dari pencapaian  target  penerimaan  berdasarkan realisasi    penerimaan.    Jika    target    penerimaan    belum terealisasi,  maka  hal  ini  disebabkan  karena  masih  ada  Wajib  Pajak  yang  belum  mengetahui  akan
DOI : 10.36982/jam.v6i3.2703
pemahaman  perpajakan  sehingga  mereka  masih  melalaikan  akan  kewajibannya  dalam  membayar pajak  dan  kurangnya  sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan  potensi  yang  terus  digali  dalam  menambah penerimaan  daerah  dikarenakan obyek  pajak  adalah  bumi  dan  bangunan  yang  jelas  sebagian  besar masyarakat memilikinya.  Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela  ( voluntary  of complience ) merupakan tulang punggung dari self assesment system,  dimana wajib  pajak  bertanggung jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban  perpajakan  kemudian  secara  akurat  dan  tepat  waktu  dalam membayar  dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  berkaitan  dengan  kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar  pajak  bumi  dan  bangunan sektor pedesaan  di  Kabupaten  Ogan Ilir  khususnya  di  Desa  Kerinjing,  sehingga  perlu  dilakukan  sosialisasi  kesadaran  masyarakat  atas kewajiban membayar  pajak  bumi  dan  bangunan.
Desa  Kerinjing  merupakan  salah  satu  dari  241  desa  yang  ada  diwilayah  Kabupaten Ogan  Ilir  dan salah satu dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja yang terletak 7 Km ke arah Barat dari Ibu Kota Kecamatan dan 13 Km kearah Timur dari Ibu Kota Kabupaten dan mempunyai luas ± 3,00 Km 2 . Desa Kerinjing terbagi  menjadi 2 dusun  yang  dipimpin  oleh  masing-masing  Kepala  Dusun.  Adapun batas-batas  wilayah  Desa Kerinjing adalah  sebagai  berikut  :  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa Jagaraja (Kec. Rantau Panjang), Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tg Dayang (Kec. Indralaya Sel), Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Desa  Suka  Raja  Baru,  Suka  Raja  Lama,  Sebelah  Timur  berbatasan dengan Skonjing
Desa Kerinjing, memiliki jumlah penduduk pada akhir tahun 2021 sebanyak 1.350 jiwa, terdiri dari 685  laki-laki  dan  665  perempuan  (kepala desa,  2021).  Pada  akhir  tahun  2021  jumlah  rumah  tangga sebanyak 470 Kepala Keluarga, dengan luas wilayah 3,00 km2 dan tingkat kepadatan penduduk rata- rata 426 jiwa per km2, merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk relatif jarang (BPS 2016). Desa  Kerinjing  mempunyai  Iklim  kemarau  dan  penghujan  sebagaimana  desa-desa  lain  diwilayah Indonesia  dalam  hal  tersebut  mempunyai  pengaruh  langsung  terhadap  pola  tanam  yang  ada didesa  Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja.
Potensi yang ada didesa Kerinjing tidaklah cukup banyak tetapi dengan sentuhan bantuan dari pihak yang terkait, potensi desa tersebut dapat dikembangkan terutama dibidang pertanian dan perkebunan. Sebanyak 49 % penduduk desa berpendapatan dari hasil pertanian dan perkebunan, lahan persawahan dengan luas ± 84 Ha dan lahan perkebunan seluas ± 105 Ha yang dapat dijadikan aspirasi pemerintah untuk  membantu  para  petani  dalam  meningkatkan  produktifitas  hasil  pertanian  dengan  didukung sarana dan prasarana yang memadai. Dari bidang ekonomi potensi desa juga dapat dilihat dari usaha- usaha  keluarga  seperti  pembuatan  pakaian  (penjahit),  usaha  angkutan  umum,  warung-warung sembako,  sedangkan  potensi  dibidang  sarana  dan  prasarana  seperti  jalan  desa  yang  cukup  panjang, sarana pendidikan. Potensi perikanan yang ada didesa Kerinjing cuma nelayan penangkap ikan sawah liar  dan  sebagian  membudidayakan  ikan  air  tawar,  dibidang  SDM  masih  banyak  SDM  yang  terampil tetapi  tidak  bisa  menggunakan  keahliannya  pada  umum  karena  tidak  didukung  dengan  pendidikan keterampilan yang memadai dan persaingan kerja yang banyak. Selain sektor pertanian dan perikanan di desa Kerinjing, Potensi bidang ekonomi potensi desa dapat dilihat dari usaha-usaha keluarga seperti pembuatan pakaian (penjahit), usaha angkutan umum, warung-warung sembako, dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah berjumlah 50 (kepala desa,2021).
Potensi yang ada di Desa Kerinjing tersebut dapat dikembangkan dan juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan  penerimaan pajak dari Pajak Bumi Bangunan (PBB). Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi agar tingkat pemahaman, kesadaran dan kepatuhan terhadap pembayaran Pajak  Bumi  Bangunan  sektor  pedesaan  semakin  meningkat.  Sosialisasi  PBB  sektor  pedesaan  sangat penting dilaksanakan mengingat sistem self-assessment yang dianut di Indonesia. Sistem ini menuntut wajib pajak memahami, memiliki kesadaran, kejujuran, keinginan dan kemampuan untuk menghitung, melaporkan  dan  membayar  pajaknya  sendiri.  Namun,  penerapan  kebijakan  ini  kemudian  menjadi permasalahan  baru  yang  dihadapi  masyarakat  yang  berada  di  daerah  yang  belum  begitu  maju contohnya di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. Mereka belum memahami dan memiliki kesadaran dalam kewajiban pembayaran PBB sektor pedesaan.
Dari analisis situasi yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama objek sasaran adalah  kurangnya  informasi,pemahaman,  kesadaran  dan  kepatuhan  dalam  membayar  PBB  sektor pedesaan. Pelaksanaan dalam proposal ini adalah berupa sosialisasi  dan pemahaman pembayaran PBB
DOI : 10.36982/jam.v6i3.2703
sektor pedesaan serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan. Pendampingan berkelanjutan juga diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut dan konsistensi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Adapun tujuan khusus kegiatan pelaksanaan sosilasasi mengenai PBB-P2 bagi masyarakt desa antara lain :
a. Persiapan  penduduk  desa  yang  menjalankan  lahan  tanah  dan  bangunan  memahami  regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2
b. Kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang dikenakan  PBB-P2  dari  sisi  kualitas  penguasaan  regulasi  terkait  pemahaman  dan  kesadaran pembayaran PBB-P2.
c. Kesiapan Sumber daya manusia/aparatur desa yang memahami dan memberikan informasi PBB-P2.

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini kami laksanakan dengan rincian sebagai berikut:

## 2.1. Metode Pelaksanaan
Ruang  lingkup  kegiatan  sosialisasi  mengenai  pemahaman  dan  kesadaran  pembayaran  PBB-P2 bagi penduduk desa antara lain:
1. Sosialisasi peraturan peundangan:
a. Memberikan  pemahaman  kepada  penduduk  Desa  yang  memiliki  lahan  tanah  dan  bangunan untuk memahami Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir serta peraturan daerah nomor:1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
b. Memberikan  pemahaman  dan  kesadaran  kepada  penduduk  desa  terhadap  implikasi  dengan adanya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan  daerah  nomor:15  tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  serta peraturan daerah nomor:1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
c. Memberikan pemahaman terhadap berbagai aspek yang harus dilakukan oleh penduduk desa yang  tercatat  sebagai  Wajib  Pajak  yang  memiliki  lahan  tanah  dan  bangunan  yang  dikenakan PBB-P2.
2. Bimbingan teknis mengenai:
Peningkatan kapasitas teknis dapat dilaksanakan dengan memberikan peningkatan penguasaan teknis antara lain:
a. Persiapan penduduk desa yang memiliki/menjalankan lahan tanah dan bangunan memahami regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2
b. Kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang  dikenakan  PBB-P2  dari  sisi  kualitas  penguasaan  regulasi  terkait  pemahaman  dan kesadaran pembayaran PBB-P2.
c. Kesiapan  Sumber  daya  manusia/aparatur  desa  yang  memahami  dan  memberikan  informasi PBB-P2.

## 2.2.   Materi Kegiatan
Adapun  materi  kegiatan  sosialisasi  mengenai  pemahaman  dan  kesadaran pembayaran  PBB-P2 bagi penduduk desa antara lain:
1. Persiapan  penduduk  desa  yang  memiliki/menjalankan  lahan  tanah  dan  bangunan  memahami regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2
2. Kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang dikenakan  PBB-P2  dari  sisi  kualitas  penguasaan  regulasi  terkait  pemahaman  dan  kesadaran pembayaran PBB-P2.
3. Kesiapan Sumber daya manusia/aparatur desa yang memahami dan memberikan informasi PBB-P2.
DOI : 10.36982/jam.v6i3.2703

## 2.3. Metode Sosialisasi
Sosialisasi  yang  diberikan  kepada  peserta  ini  menggunakan  metode  pembelajaran  pedagogi. Metode  ini  memberikan  sosialisasi  kepada  peserta  dimana  peserta  dianggap  sebagai  orang  dewasa. Pembicara memberikan sosialisasi dengan monolog kemudian dilanjutkan dengan cara dialog dua arah antara narasumber dengan peserta.
Pembelajaran monolog, merupakan pembelajaran orang dewasa adalah dengan cara memberikan materi  satu  arah  kepada  peserta.  Peserta memberikan  arahan  dari  narasumber  berbagai  materi  dan arahan  teknis  pengisian  formulir.  Pembelajaran  monolog  dilanjutkan  dengan  proses  dialog.  Proses dialog  merupakan  proses  pemberian  materi  dan  arahan  kepada  peserta  dengan  cara  berdiskusi, bertatap  muka  dan  curah  pendapat  terhadap  kasus  dan  materi  serta  berbagai  arahan  narasumber kepada perserta sosialisasi.
Dalam  proses  sosialisasi  ini  diusahakan  memberikan  beberapa  contoh  perhitungan  berkaitan dengan PBB-P2 pada Wajib Pajak yang memiliki lahan tanah dan bangunan yang dikenakan PBB-P2.

## 2.4. Rancangan Evaluasi
Ruang  lingkup  kegiatan  sosialisasi  mengenai  pemahaman  dan  kesadaran  pembayaran  PBB-P2 bagi penduduk desa antara lain:
1. Sosialisasi peraturan peundangan:
a. Memberikan  pemahaman  kepada  penduduk  Desa  yang  memiliki  lahan  tanah  dan  bangunan untuk memahami Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir serta peraturan daerah nomor:1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
b. Memberikan  pemahaman  dan  kesadaran  kepada  penduduk  desa  terhadap  implikasi  dengan adanya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan  daerah  nomor:15  tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Ogan  Ilir  serta peraturan daerah nomor:1 tahun 2014 tentang perubahan peraturan daerah nomor:15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
c. Memberikan pemahaman terhadap berbagai aspek yang harus  dilakukan oleh penduduk desa yang  tercatat  sebagai  Wajib  Pajak  yang  memiliki  lahan  tanah  dan  bangunan  yang  dikenakan PBB-P2.
2. Bimbingan teknis mengenai:
Peningkatan  kapasitas  teknis  dapat  dilaksanakan  dengan  memberikan  peningkatan  penguasaan teknis antara lain:
a. Persiapan penduduk desa yang memiliki/menjalankan lahan tanah dan bangunan memahami regulasi perpajakan atau peraturan daerah terkait PBB-P2
b. Kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini penduduk desa yang tercatat sebagai Wajib Pajak yang  dikenakan  PBB-P2  dari  sisi  kualitas  penguasaan  regulasi  terkait  pemahaman  dan kesadaran pembayaran PBB-P2.
c. Kesiapan  Sumber  daya  manusia/aparatur  desa  yang  memahami  dan  memberikan  informasi PBB-P2.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat di  Desa  Kerinjing  kecamatan  Tanjung  Raja  di  Ogan  Ilir, Sumatera  Selatan,  pertama  pembukaan  dari  Kepala  Desa  Kerinjing  yaitu  bapak  Faisal  Kimi.  Bapak kepala  desa  memberikan  sambutan  dengan  pernyataan  penerimaan  atas  kunjungan  dosen-dosen Fakultas  Ekonomi  Unsri  untuk  melaksanakan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  desa  Kerinjing. Masyarakat desa Kerinjing  menerima dengan  penuh  rasa  syukur  untuk  dapat  memperoleh  ilmu  dan pengetahuan yang diberikan oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bapak kepala desa juga memberikan fasilitas yang diperlukan dalam rangka kegiatan pengabdian dan mengucapkan banyak  terima  kasih.  Kata  sambutan  mewakili  Dosen  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sriwijaya  yang disampaikan  oleh  Bapak  Dian  Eka,  SE,  MSi.,  yang  menjelaskan  maksud  dan  tujuan  serta  manfaat kunjungan pengabdian kepada masyarakat di desa Kerinjing. Setelah pembukaan adalah doa bersama.
Di bawah  ini disampaikan foto-foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat sosialisasi kesadaran dan kepatuhan kewajiban pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) sektor pedesaan di desa kerijing.
Gambar 1 . Tim pengabdian bersama peserta pada saat pembukaan
Gambar 2 . Tim pengabdian bersama Bapak Kepala Desa Kerinjing
Gambar 3 . Tim pengabdian sedang mempresentasikan materi
DOI : 10.36982/jam.v6i3.2703
Gambar 4 . Tim berdiskusi dengan peserta
Gambar 5. Tim pengabdian sedang mempresentasikan materi
Gambar 6. Peserta mengerjakan latihan yang diberikan oleh tim
DOI : 10.36982/jam.v6i3.2703
Gambar 8. Bersama mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Terdapat beberapa kesimpulan dari pengabdian ini yaitu sebagai berikut:
1. Peran aparat desa di Desa Kerinjing kecamatan Tanjung Raja Ogan Ilir berkaitan dengan PBB sangat besar.
2. Adanya  kesesuaian  materi  pelatihan  dengan  kebutuhan  para  aparat  desa  untuk  meningkatkan pemahaman tentang PBB.
3. Adanya  respon  positif  dilihat  dari  antusiasme  para  peserta  pelatihan  mengikuti  kegiatan pengabdian.
4. Perlu adanya pendampingan bagi aparat desa dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan berkaitan dengan PBB. Terutama berkaitan dengan surat pemberitahuan (SPT) pajak baik SPT masa maupun tahunan.
Berikut saran-saran yang dapat diberikan:
1. Untuk pengabdian lebih lanjut, lebih baik jika memberikan penjelasan lebih yang berkaitan dengan bagaimana cara pengisian Surat pemberitahuan (SPT). SPT itu sendiri ada SPT masa dan ada SPT tahunan.
2. Bagi pihak KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama dapat memberikan pendampingan kepada para aparat desa dalam membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta dalam membuat pelaporan.
3. Para aparat desa dapat mencoba secara mandir untuk menghitung besarnya pajak yang dibayar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadarannya untuk dapat membayar pajak secara tepat waktu serta dapat melaporkan pajak secara tepat waktu.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak ternilai harganya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penulis hingga terselesainya jurnal pengabdian ini terutama kepada Kepala Desa Kerinjing beserta Perangkat Desa Kerinjing yang sudah berkenan mengizinkan penulis dan tim untuk  melaksanakan  pengabdian  masyarakat  di  Desa  Kerinjing.  Seluruh  masyarakat  Desa  Kerinjing telah berkenan menerima dan mendukung kegiatan ini.
DOI : 10.36982/jam.v6i3.2703

## DAFTAR PUSTAKA
Atmojo. (2003) ‘Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan’, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Boediono. (1997) ‘Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Negara untuk Daerah’. Berita Pajak Nomor 1351.
Yogyakarta: CV ANDI.
Jusuf, Al Haryono . (2011) "Dasar-dasar Akuntansi". Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN.
Juwita, Ratna dkk. (2013) ‘Analisis Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Dinas Pendapatan ’, Jurnal Administrasi , Vol.1, No.1: 151 – 158. Kamaroellah,  R.  Agoes.  (2017)  ‘Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Berdasarkan Realisasi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Pameksan.’ IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah2, Vol.4 no 1. Pp. 82 – 103.
Kamaroellah, R. Agoes. (2015) ‘Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Di Kabupaten Pamekasan. ’ IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah2 , no.1 Pp. 117 – 130. Keputusan  Menteri  Keuangan  1007/KMKM/04/1985  Tentang  Pemberian  Kewenangan  Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Walikota/Bupati.
Mardiasmo. (2001). ‘ Perpajakan ’, Edisi Revisi. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. Nasucha,  Chaizi.  (2010)  ‘Reformasi  Administrasi  Publik:  Teori  dan  Praktek’, Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Nurmantu, Safri. (2005) ‘Pengantar Perpajakan’, Jakarta: Granit. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 1Tahun 2014 tentang Pajak Daerah. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  34  Tahun  2005  Mengenai  Keputusan  Penetapan  Pembagian  Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PHP-PBB)..
Peraturan  Pemerintah  No.  16  Tahun  2000.  Tentang  Pembagian  Hasil  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Siswidyianto . (2013) ‘Analisis Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan’, Jurnal Administrasi Publik, FAI,
Universitas Brawijaya Malang. Vol. 1 No. 1, pp. 134 – 144.
Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu.  (2006)  ‘Perpajakan  Teori  dan  Praktek’, Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sri S, Valentina., dan Aji Suryo. (2003) ‘Perpajakan Indonesia’, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Suandy, Erly. (2011) ‘Hukum Pajak’, Jakarta: Salemba Empat.
Sugiono. (2011) ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D’, Bandung: CV Al-Fabeta. Widi, Widodo. (2010) ‘Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak’, Bandung: CV Al-Fabeta. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas PBB. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang PBB.
Undang-Undang  RI  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Peralihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Waluyo. (2000) ‘Perpajakan Indonesia’, Jakarta: Salemba Empat (Buku II). Widi, Widodo. (2010) ‘Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak’, Bandung: CV Al-Fabeta.

## Article History
Received Revised Accepted Online : 05/09/2022 : 30/09/2022 : 10/10/2022 : 05/04/2023