## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Advokat yang Merintangi Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan UU No 18 Tahun 2003 : Studi Kasus Manatap Ambarita SH di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
Anggaran 2005
Aja Maimuna1, Irma Yanti Pohan2, Fauziah Lubis3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ajamaimuna358@gmail.com 1 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
An advocate is one of the law enforcers whose job is to provide legal assistance or legal services  to  the  public  or clients who are facing legal problems whose very existence is needed by  the  community  (Winarta,  1995 ) .  The  purpose  of  this  writing  is to analyze advocates who hinder the process of investigating corruption cases related to Law No. 18 of 2003 concerning Advocates  in  the  Manatap  Ambarita,  SH  case.  The author uses a descriptive analysis method, which  is  a  method  of  solving  actual  problems  by  collecting  data,  compiling  or  classifying, explaining  and  then  analyzing.  The  results  of  the  study  show  that  advocate  defendants  are prohibited  from  obstructing  various  processes  of  investigation  and  examination  of  criminal cases, especially corruption as an extraordinary crime. The actions of an advocate obstructing the process of investigating and examining a criminal act of corruption can be threatened with Article 21 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption  Crimes  shall  be  subject to imprisonment  for  a  minimum  of  3  (three) years and a maximum  of  12  (twelve)  years  and/or a fine of at least Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty  million  rupiahs) and a maximum of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiahs) has explained the  elements  and  forms  of  criminal  responsibility  for  the  crime  of  obstructing  the investigation and examination of corruption cases.
Keywords: advocate, crime, corruption.

## ABSTRAK
Advokat  merupakan  salah  satu  penegak  hukum  yang  bertugas  memberikan bantuan  hukum  atau  jasa  hukum  kepada  masyarakat atau klien yang menghadapi masalah  hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Winarta, 1995 ) . Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  menganalisa advokat  yang  merintangi proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No 18 Tahun  2003  Tentang  Advokat  dalam  kasus  Manatap  Ambarita,SH . Penulis menggunakan metode deskriptif analisis adalah metode pemecahan masalah-masalah aktual dengan jalan  mengumpulkan  data,  menyusun  atau  mengklasifikasi,  dijelaskan  kemudian dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan terdakwa advokat dilarang untuk merintangi berbagai  proses  penyidikan  dan  pemeriksaan  perkara  pidana  khususnya  tindak pidana  korupsi  sebagai  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crime).  Perbuatan advokat  merintangi  proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi bisa

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
diancam dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  diipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp150.000.000,00  (seratus  lima  puluh  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)  telah menjelaskan  unsur-unsur  dan  bentuk-  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  tindak pidana merintangi proses penyidikan dan pemeriksaan perkara korupsi.
Kata kunci : advokat, tindak pidana, korupsi.

## PENDAHULUAN
Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang  keberadaannya  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  (Winarta,  1995).  Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien,  pengadilan,  dan  Tuhan,  serta  demi  tegaknya  keadilan  dan  kebenaran.  Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga tidak akan dengan sengaja atau rela menganjurkan suatu gugatan atau tuntutan yang palsu dan tidak mempunyai dasar hukum, apalagi memberi bantuan untuk itu. Tidak akan menghambat seseorang untuk keuntungan dan itikad jahat, tetapi  akan  mencurahkan  semua  pengetahuan  dan  kebijaksanaan  terbaik  dalam  tugas dengan penuh kesetiaan kepada klien, pengadilan, dan Tuhan.
Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Seringkali advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana  hal  itu  adalah  bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun tidak jarang advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan  kemampuannya  dalam  meringankan  atau  membebaskan  kliennya  dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi.
Berikut contoh studi kasus penangkapan advokat yang diindikasikan menghalang- halangi  penyidikan  tindak  pidana  korupsi:  Jajaran  Kejaksaan  Tinggi  Sumater a  Barat kembali  membuat  gebrakan.  Kali  ini,  bukannya  tersangka  korupsi yang ditahan, tetapi termasuk pengacaranya dengan dugaan menghambat penyidikan. Jika di Jakarta Komisi Pemberantasan.
Korupsi (KPK) menangkap Jaksa, maka di Sumatera Barat advokat yang ditangkap Jaksa. Advokat tersebut bernama Manatap Ambarita,SH yaitu penasehat hukum dari Afnel Ambarita yang merupakan tersangka tiga kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun  Anggaran 2005, yang akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Tua Pejat, pada hari Jumat 4 April 2008 pukul 14.35 WIB. Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat, Undang Mugopal,SH,MH menyebutkan penahanan terpaksa diberikan kepada Manatap Ambarita,SH karena ia telah menghambat penyidikan Jaksa  terhadap  kliennya  yang  tersangka  dalam  sebuah  kasus  ditanganinya.  Manatap Ambarita,SH juga diindikasikan sengaja mempengaruhi kliennya untuk tidak menghadiri

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
panggilan  pemeriksaan  pada  Jumat  siang di  Kejaksaan  Tinggi Sumatera Barat. Undang Mugopal,SH,MH juga menyebutkan pihaknya telah memanggil tersangka Afnel Ambarita untuk diperiksa pada, Kamis 3 April 2008. Pelaksana kegiatan dalam kasus korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan  di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  tahun  anggaran 2005  ini,  diminta  hadir  pukul  09.00 WIB pemeriksaan bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Namun kenyataannya, tersangka tidak datang. Ketika hendak menghubungi tersangka,  seorang  lelaki  datang  menghadap  penyidik.  Ia mengenalkan dirinya den gan nama  Manatap  Ambarita,SH  yang  mengatakan  bahwa  ia  adalah  pengacara  dari  Afnel Ambarita. Mendengar hal itu, Jaksa Penyidik Budi Sastera,SH, Yarnes,SH dan Nofiandri,SH segera menanyakan kemana kliennya. Anehnya, Manatap Ambarita,SH justru memberikan jawaban  tidak  jelas  serta  membingungkan.  Ia  menyebutkan kalau kliennya belum bisa datang pada saat ini. Kondisinya baik-baik saja dan tidak sakit. Yang lebih membingungkan, ia  minta  supaya  penyidik  mengundur  pemanggilan  terhadap  kliennya  hingga  dirinya memahami kasus yang dialami kliennya. Mendengar jawaban tersebut, penyidik tidak mau melayani dan menyarankan Manatap Ambarita,SH untuk menjemput kembali kliennya guna diperiksa dengan status tersangka. Setelah dua jam Manatap Ambarita,SH tidak datang. Kemudian penyidik menyusul tersangka ke alamatnya di Tunggul Hitam Padang dengan maksud menjemput paksa. Namun tersangka tidak ditemukan di alamat tersebut, salah seorang saksi menyebutkan, kalau Afnel Ambarita pergi bersama Manatap Ambarita,SH semenjak  pagi.  Pencarian  berlanjut  ke  sejumlah  penginapan  dan  hotel di kota Padang. Hingga  akhirnya  sampai  ke  Hotel  Pangeran  pada Kamis 3 April 2008 pukul 23.30 WIB, Manatap  Ambarita,SH  yang akan memasuki lobby  hotel  diciduk  dan  digiring  ke  kantor Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat.  Manatap  Ambarita,SH  kemudian  diminta  untuk menyebutkan dimana keberadaan tersangka Afnel Ambarita. Akhirnya, Jumat 4 April 2008 pukul 00.30 WIB, Afnel Ambarita menyerahkan diri dan menyusul  Manatap  Ambarita,SH ke  Kejaksaan Tinggi  Sumatera Barat.  Kemudian  Manatap Ambarita,SH ditahan bersama Afnel Ambarita pada hari Jumat 4 April 2008 pukul 03.30 WIB di Lembaga Permasyarakatan Muaro Padang. Perbuatan Manatap Ambarita,SH dipandang sengaja merintangi penyidikan dan  dianggap  melanggar  pasal  21  Undang-Undang  No.31 Tahun 1999 Undang-Undang No.20  Tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan  sengaja  mencegah,  merintangi,  atau  menggagalkan  secara  langsung  atau  tidak langsung  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap tersangka  dan  terdakwa  ataupun  para  saksi  dalam  perkara  korupsi,  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dengan memperhatikan uraian dan contoh kasus diatas, maka pada kesempatan ini penulis  bermaksud  untuk  membahas  mengenai  seorang  advokat  dapat  dipidana  jika diindikasikan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi, dengan skripsi yang berjudul:  Advokat  Yang  Merintangi  Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam tiga

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
puluh bentuk/jenis yang tertuang dalam pasal 2 sampai dengan pasal 13. Tindak pidana korupsi  tersebut  dikelompokkan  ke  dalam  tujuh  bagian  besar  yaitu  sebagai berikut:(MARPAUNG, 2022)
1) Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara ;
2) Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap ;
3) Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan ;
4) Korupsi yang terkait dengan pemerasan ;
5) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang ;
6) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan ;
7) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.
Selain definisi tindak pidana korupsi yang terdapat di atas, masih ada tindak pidana pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi.  Jenis  tindak  pidana lain itu tetuang pada pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis  tindak  pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  terdiri  atas   : (Mawardi, Dedi, 2022).
1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi ;
2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar ;
3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka ;
4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan keterangan atau memberi keterangan palsu ;
5)
Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu ;
6) Saksi yang membuka identitas pelapor.
Pengertian materil mengenai tindak pidana korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  yaitu  korupsi  adalah  perbuatan  yang  buruk  seperti  penggelapan  uang, penerimaan  uang  sogok  dan  ketidakjujuran  atau  kecurangan  seseorang  dalam  bidang keuangan  (W.J.S  Purwadarminta,  1976),  Sedangkan  definisi  yang  lebih  universal dikemukakan oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai “ an act done with  an  intent  to  give  some  advantage inconsistent with official duty and the right of others “.Artinya,  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memberikan  suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain (Aria Zurnetti, 2002).
Tindak  pidana  dalam  perkara  penghalang-halangan  penyidikan  tindak  pidana korupsi yang dimaksudkan disini didasarkan pada kesalahan, yang mana pelakunya adalah advokat.  Berkaitan  dengan  asas  dalam  hukum pidana  yaitu  “ geen straf  zonder  schuld” atau “actus  reus  non  facit  reum  nisi  mens  sir  rea  ”, bahwa  “  tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian “ tindak pidana “ itu terpisah dengan yang dimaksud dengan“

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pertanggungjawaban pidana ”. Artinya, seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi  pidana)  kalau  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  ( strafbaar  feit ).  Begitu  pula dengan advokat, apabila ia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,  maka  advokat  tersebut  harus  bertanggungjawab  terhadap  tindakan  yang dilakukannya. Namun, kesalahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesalahan yang  secara  khusus  dilakukan  oleh  advokat  dalam  tindak pidana korupsi yaitu berupa penghalang-halangan penyidikan tindak pidana korupsi.(Nanis, 2022)
Pertanggungjawaban pidana adalah pengancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan Comminatoire Clausule , Strafbedreiging , dan Threat of Punishment . Menurut teori analitis Austin

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pertanggungjawaban pidana adalah diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu,  atau  ditempatkan  di  bawah  kewajiban  atau  keharusan  melakukan  atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Merintangi  berarti  menghalang-halangi  atau  mengganggu  jalannya  sesuatu.  Dalam pengertian dengan masalah yang diteliti maka diartikan sebagai melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidikan perkara korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yang  dimaksud  dengan  penyidikan  adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.(Ginting, Suranta Menda, Ghina Aqila Marenza, 2022)

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan menggunakan metode yuridis normatif (Soerjono Soekanto, 2008). Penelusuran berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, peraturan yang berkaitan dengan perintangan proses penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  dan  peraturan  tentang  advokat.  Kemudian menganalisanya secara yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,  dengan  minitikberatkan  penelitian  dan  pengkajian  terhadap  data  di  bidang hukum.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  metode penelitian atas asas-asas hukum. Penelitian yuridis normatif penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau data sekunder. Adapun data tersebut mencakup: (1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis diantaranya: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Dalam penulisan hukum ini, penulis juga menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif  analisis  adalah  metode  pemecahan  masalah-masalah  aktual  dengan  jalan mengumpulkan  data,  menyusun  atau  mengklasifikasi,  dijelaskan  kemudian  dianalisa (Bambang Waluyo, 1999).

## PEMBAHASAN
1. Kriteria  Perbuatan  Yang  Dikategorikan  Merintangi  Proses  Penyidikan  Tindak Pidana Korupsi
Fakta  yang  terungkap  di  persidangan  :  “Pada  tanggal  3  April  2008  saksi  Afner Ambarita datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk memenuhi panggilan Aspidsus sebagai Tersangka dalam tindak pidana hadapi didampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya, akan tetapi yang masuk ke ruang Aspidsus hanya Terdakwa yang minta supaya pemeriksaan di tunda 2 (dua) minggu, sedangkan saksi Afner Ambarita menunggu di mobil, saksi Yarnes,SH minta supaya menghadapkan saksi Afner Ambarita, Terdakwa tidak mau dan  minta  supaya  Terdakwa  tidak  ditahan  kemudian  Terdakwa  pergi.  Pada  saat  saksi

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Nofiandri,  SH.  akan  melakukan  penangkapan  saksi  Afner  Ambarita  bertemu  di  Hotel Pangeran  dengan  terdakwa.  Terdakwa  mengatakan  saksi  sudah  diantar  pulang  ke rumahnya  sejak  tadi  siang,  kemudian  saksi  Nofiandri,  SH.  ke  rumah  saksi  Afner, oleh isterinya dijawab bahwa suaminya sudah pergi bersama Penasihat Hukumnya dan sampai sekarang belum pulang, kemudian saksi Nofiandri,SH ke Hotel lagi menanyakan keberadaan Afner,  Terdakwa  mengaku  tidak  tahu.  Perbuatan Terdakwa tersebut sudah melampaui batas  kewenangannya  sebagai  seorang  Penasihat  Hukum,  yang  seharusnya  membantu proses  penyidikan.  Perbuatan  Manatap  Ambarita  telah  memenuhi  unsur  menghalang - halangi penyidikan tindak pidna korupsi dengan tidak memberitahu keberadaan kliennya dan  memberikan  keterangan  yang  bebrbelit-belit  ditambah  dengan  sikap  tidak kooperatifnya terhadap jaksa selaku penyidik. Oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk ruang tindak pidana korupsi. (Pangestu, 2009).
2. Bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  advokat  yang merintangi  proses penyidikan  Tindak Pidana Korupsi
Putusan Mahkamah Agung Nomor.684 K/Pid.Sus/2009 dalam memeriksa perkara pidana  khusus  dalam  tingkat  kasasi  telah  memutuskan  sebagai  berikut dalam perkara terdakwa  Manatap  Ambarita,  SH  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  mencegah,  merintangi  secara  langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi: (Pangestu, 2009).
1. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 1 (satu)bulan;
2. Menetapkan  lamanya  masa  tahanan  yang  pernah  di  jalani  Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.
Bentuk-bentuk  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  advokat  yang  merintangi proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa pidana denda dan pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :(Syahputra, Taufiq Nugraha, 2018)
a. Pidana Penjara
Menurut  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama selama 12 tahun. Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 216 yaitu diancam dengan pidana penjara selama 4 bulan 2 minggu.
b. Pidana Denda
Menurut  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Proses  penegakan  hukum  terhadap  Advokat  yang  merintangi  proses penyidikan  Tindak Pidana Korupsi
Proses  penegakan  hukum  terhadap Advokat yang merintangi proses penyidikan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Tindak  Pidana  Korupsi  pada  kasus  Manatap  Ambaarita,SH  dilakukan  oleh  Kejaksaan. Adapun  bentuk  proses  penahanan  dan  penyidikan  terhadap  advokad  yaitu:(Maulida, Maulida, Zul Akli, 2022)
1. Bahwa  proses  penahanan/penangkapan  Terdakwa  pada  tanggal  3  April 2008 yang di lakukan oleh Jaksa tanpa ada surat perintah penahanan/penangkapan dan surat perintah baru ada pada tanggal 4 April adalah bertentangan dengan KUHAP Pasal 16, 17, 18 dan pasal 56, karenanya Terdakwa tersebut adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, yaitu batalnya dakwaan dan putusan-putussan Pengadilan Negeri batal demi hukum;
2. Bahwa alasan/keberatan Terdakwa tentang Judex facti salah menerapkan hukum  yang  keliru  karena  “Jaksa  tidak  mempunyai  wewenang” melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dapat  dibenarkan;
3. Bahwa pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah Tindak Pidana Umum (yang substansinya sama dengan pasal 216 KUHP), karena Terdakwa bukan pelaku Tindak Pidana Korupsi:
4. Bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 26 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang  Tindak Pidana Korupsi yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20  Tahun  2001  –  ditegaskan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pasal 21 (Tindak Pidana Umum), dalam proses penyidikan tidak di lakukan sesuai hukum acara pidana (pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi/Dakwaan Tindak Pidana Umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi, tetapi  dibuat  oleh  Jaksa  yang  tidak  mempunyai  kewenangannya  untuk  melakukan penyidikan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah batal demi hukum –Hal ini dikuatkan  oleh  saksi  ahli  DR.Hairul  Huda,SH.,MM  yang menyatakan : “Kejaksaan hanya berwenang sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM Berat, sedangkan kasus a quo adalah bukan kriteria Tindak Pidana Korupsi dan HAM Berat, tetapi Tindak Pidana Umum, sehingga asas Lex specialis derogat lex generalis tidak berlaku, dan pasal  21  adalah  merupakan  Tindak  Pidana  Umum  sehingga  yang  berwenang  untuk melakukan penyidikan adalah Polisi.”

## KESIMPULAN
Advokat  yang  merintangi  proses  penyidikan  perkara  tindak  pidana  korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat akan diterapkan sanksi dan hukuman sesuai penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai perbuatan merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi menyatakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka  dan  terdakwa  ataupun  para  saksi  dalam  perkara  korupsi,  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah menjelaskan unsur-unsur dan bentuk-

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
bentuk  pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana  merintangi  proses  penyidikan  dan pemeriksaan perkara korupsi. Namun perlu lebih dijelaskan mengenai kriteria-kriteria dan prosedur  penyelesaian  perkara merintangi  proses  penyidikan  dan  pemeriksaan  tindak pidana korupsi terlebih untuk advokat terkait dengan tugas advokat yang juga menegakkan hukum dan hak imunitas advokat sebagai penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Aria  Zurnetti.  2002. Diktat  Hukum  Pidana  Korupsi .  Padang:  Bagian  Hukum  Pidana
Universitas Andalas, hal 3-5.
Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika; hlm. 72.
De Sá e Silva, Fábio. "From Car Wash to Bolsonaro: Law and Lawyers in Brazil's Illiberal Turn
(2014–2018)." Journal of Law and Society 47 (2020): S90-S110.
Frans Hendra Winarta. Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1995.hal,38
Glaveli, Niki. "Two countries, two stories of CSR, customer trust and advocacy attitudes and  behaviors?  A  study  in  the  Greek  and  Bulgarian  telecommunication sectors." European Management Review 18.1 (2021): 151-166.
Ginting, Suranta Menda, Ghina Aqila Marenza,  and S. A. S. (2022). “Pertanggung Jawaban Advokat  Terhadap  Klien  Berdasarkan  Undang–Undang  Nomor  18  Tahun  2003 Tentang Advokat.” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4.1
(2022). Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan  Tindak Pidana .
Latifiani,  Dian,  et  al.  "Advocate  as  law  enforcer  in  the  implementation  of  e- court." International Journal of Innovation, Creativity and Change 11.4 (2020).
Marpaung,  M.  S.  F.  (2022). “Pertanggungjawaban  Pidana  Pihak  Swasta  Yang  Melakukan Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan  Bersama-Sama  Dengan  Kepala  Desa  (Studi Putusan Nomor 25/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn Mdn).”
Maulida,  Maulida,  Zul  Akli,    And  N.  N.  (2022).  "Peranan  Penasehat  Hukum  Dalam
Pendampingan  Tersangka  Di  Tingkat  Penyidikan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen).
Jurnal Ilmu Hukum 10.1 .
Mawardi, Dedi,  And M. I. (2022). “Eksistensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Memerangi Dan Memberantas Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 7.1. Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan .
Nanis, V. (2022). “Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas  1  A  Kupang.”  Dewantara:  Jurnal  Pendidikan  Sosial  Humaniora  1.4. Jurnal

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    782-791   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2886
Pendidikan Sosial Humaniora .
Pangestu,  F.  W.  (2009). Tinjauan  yuridis  terhadap  tindak  pidana  perbuatan  menghalangi petugas  melakukan  upaya  penegakan  hukum  perspektif  hukum  positif  dan  hukum Islam’.(studi  kasus  Putusan  No.  684  K/pid. sus/2009). BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Paramaswara,  Rama,  Eva  Achjani  Zulfa,  and  Surya  Nita.  "Law  Enforcement  in  Handling
Obstruction of Justice in Corruption Crimes Committed by Advocates Case Study of Supreme  Court  Decision  Number:  684  K/Pid.  Sus/2009." International  Journal  of Multicultural and Multireligious Understanding 9.4 (2022): 391-399.
Syahputra,  Taufiq  Nugraha,    et  al.  (2018).  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Upaya  Hukum
Pembelaan  Advokat  Terhadap  Tersangka  Korupsi  Yang  Menghalang-Halangi Penyidikan KPK (Studi Putusan No. 09/Pidsus-TPK/2018).” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum .
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode Teknik , Tarsito, hal 60.
W.J.S Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa  Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1976\ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia,2008 hal 50.