INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1406-1424 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Wanprestasi Pembelian Barang Melalui Transaksi Elektronik
Syarifa Nuril Hidayati 1 ✉ , Sjaifurrachman 2 , Zainuri 3
Universitas Wiraraja
Email: syarifanurilhidayati251@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam  penelitian ini peneliti membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui  transaksi  elektronik  yang  dimana  dalam  transaksi  konvesional  sangatlah  berbeda  dengan transaksi elektronik, sehigga dalam transaksi secara konvesional dalam pengaturannya kurang efekttif untuk  diterapkan,  belum  adanya  pengaturan  mengenai  subtansi  perlindungan  konsumen,  dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen belum menyesuaikan dengan perkembangan bentuk kontrak saat ini, yaitu negosiasi dalam berkontrak,standarliasasi berkontrak dan juga digital kontrak. Metode yang digunakan yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan konsep dan juga pedekatan kasus.  Hasil  peneleitian  tersebut  yaitu  mengenai  upaya  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang berwanprestasi  dianalisis  dari  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai  macam  macam  upaya hukum yang diatur dan juga hasil penelitian tersebut juga menganalisis mengenai bentuk  tanggung gugat dari KUHPerdata dan juga Undang Undang Perlindungan Konsumen ..
Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen dan Wanprestasi, Transaksi elektronik
Abstract
In  this  research,  the  researcher  discusses  consumer  protection  in  buying  and  selling  transactions through electronic transactions, which in conventional transactions is very  different from electronic transactions, so that in conventional transactions the regulations are less effective to implement, there are no regulations regarding the substance of consumer protection in the Protection Law. Consumers have  not  adapted  to  current  developments  in  contract  forms,  namely  negotiation  in  contracts, standardization of contracts and also digital contracts. The method used is normative with a legal concept  approach  and  also  a  case  approach.  The  results  of  this  research,  namely  regarding  legal remedies  against  business  actors  who  are  in  default,  are  analyzed  from  the  applicable  legislation regarding the types of legal remedies that are regulated and also the results of the research also analyze the forms of accountability in the Civil Code and also the Consumer Protection Law.
Keywords: Protection, Consumer and Default, Electronic Transactions

## PENDAHULUAN
Perdagangan merupakan salah satu interaksi sosial antara penjual dengan pembeli dalam  transaksi  jual  beli  barang  atau  jasa.  Dalam  kegiatan  perdagangan    bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan juga meningkatkan kesempatan lapangan perkerjaaan bagi masyarakat di Indonesia. Kegiatan perdagangan terdapat subjek hukum yaitu pelaku usaha dan konsumen yang dimana pelaku usaha merupakan setiap orang  yang  melakukan  kegiatan  usaha,  sedangkan  konsumen  merupakan  setiap  orang yang memakai suatu barang atau jasa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Alinea 4 menyatakan bahwa Pemerintah Negeri Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia,  yang  dimana  dalam  Alinea  tersebut  menyebutkan  bahwa  konsumen  harus dilindungi oleh pemerintah.
Kegiatan  perdagangan  mampu  membuat  pemerintah  optimis  dalam  menigkatkan kemajuan perekonomian di Indonesia. Dalam kegiatan perdagangan atau jual beli terdapat suatu  akad  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  yang terdapat  dalam  pasal  1320  KUHPerdata  sehingga  nantinya  menimbulkan  suatu  hak  dan kewajiban dari kedua pihak. Dalam KUHPerdata pasal 1320 berisi:
1. Kesepakatan
Dalam kegiatan jual beli harus memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan juga konsumen.
2. Kecakapan
Hukum perdata di Indonesia berlaku bermacam macam patokan umur dewasa bagi masing-masing  golongan  penduduk.  Undang-undang  menentukan  tidak  semua
orang  sebagai  pendukung  hukum  (recht)  adalah  cakap  (bekwaan)  adalah  kriteria umum yang di hubungkan dengan keaadaan diri seseorang, sedangkan berwenang (bevoegd) merupakan kriteria khusus  yang di hubungkan  dengan  suatu  perbuatan atau tindakan tertentu. Seseorang yang cakap belum tentu berwenang tetapi yang berwenang sudah pasti cakap.
3. Hal – hal tertentu
Barang yang dijual oleh pelaku usaha merupakan barang yang diperbolehkan oleh undang-undang
4. Sebab yang halal
Barang yang dijual oleh penjual merupakan barang yang di perbolehkan oleh undang- undang.
Mengenai  syarat  sahnya  perjanjian  harus  terpenuhi  keempat  syarat  tersebut,  jika dalam syarat subjektifnya yaitu syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak. Jika syarat objektifnya yaitu syarat ketiga dan  keempat  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  yang  bearti perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.
Dalam  pandangan  konvensional,  transaksi  jual  beli  merupakan  salah  satu  jenis perjanjian  yang  diatur  dalam  Buku  III  Kitab  Undang  -  Undang  Hukum  Perdata  (KUHP Perdata)  perjanjian  ini  termasuk    salah  satu  perjanjian  riil  artinya  perjanjian  tidak  hanya kesepakatan  saja  akan  tetapi  juga  dengan  penyerahan  objek  perjanjian.  Sedangkan transaksi media sosial pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.
Dari apa yang telah dikemukakan diatas, terdapat karakteristik dan operasional dalam transaksi  yang terjadi dalam dunia maya dan dunia nyata. Dalam hukum perjanjian dikenal asas  -  asas  hukum    perjanjian,  salah  satunya  adalah  asas  pacta  sunt  servanda,  dimana perjanjian yang dibuat secara sah  mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak yang membuatnya. Dari hal tersebut, menjadi persoalan  adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam dunia nyata dapat diimplementasikan dalam transaksi bisnis di dunia  cyber space, jika  tidak ada aturan hukum yang bisa mengaturnya.
Jual  beli  dengan  media  elektronik  sangatlah  berbeda  dengan  jual  beli  secara konvesional, dalam jual beli konvesional kita dapat melakukan transaksi secara langsung dengan bertemu langsung dengan pembeli dan juga mengetahui kondisi barang yang akan di jual, sedangkan transaksi dalam media sosial konsumen dan pelaku usaha tidak dapat melakukan transaksi secara langsung hanya saja dalam transaksi online pelaku usaha.
Dalam  transaksi  jual  beli  melalui  transaksi  elektronik  saat  ini  sangat  diminati  oleh pelaku usaha karena banyak sekali kemudahan dalam melakukan transaksi melalui media sosial pelaku usaha dapat menghemat biaya dan juga waktu dimana dalam media online, pelaku usaha dengan mudah mempromosikan produk yang dijualnya. Selain mendapatkan kemudahan  dalam  penjualan,  transaksi  jual  beli  dalam  media  sosial  juga  diminati  oleh konsumen,  yang  dimana  dalam  melakukan  payment  atau  pembayaran  bisa  dilakukan secara online dan juga jasa pengiriman mudah tanpa harus membeli ke tempat atau store.
Terlepas dari keuntungan yang dalam bertransaksi melalui media elektronik tersebut di  atas, terdapat  pula  permasalahan-permasalahan hukum. Kalau dilihat dari proses  dan mekanisme  terjadinya  transaksi dapat   dikemukakan   beberapa   permasalahan hukum sehubungan  dengan masalah  kontrak atau perjanjian antara lain yaitu masalah  kapan terjadinya  atau  lahirnya kesepakatan dalam transaksi e-commerce Permasalahan ini erat kaitannya    dengan    saat    bertemunya permintaan    dan    penawaran    melalui media maya tersebut. Masalah   pilihan   hukum   dan   masalah pembuktian; dan juga masalah keabsahan digital   signature dan data message.
Permasalahan di atas menunjukkan bahwa  dalam  beberapa  segi,  transaksi dalam e- commerce sangat riskan, penuh resiko, terlebih karena pihak konsumen memiliki kewajiban melakukan  pembayaran  terlebih dahulu  advance  payment sementara  tidak bisa  melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitasnya, Pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui transfer  bank.
Dalam hal ini berpeluang terjadinya kecurangan perdata   dan   pidana,   sementara belum   ada jaminan    pasti  bahwa barang  yang  dipesan  telah  dikirimkan  sesuai dengan pesanan.  Apakah  yang  menjadi  alat bukti    ketika    nantinya    terdapat    gugatan hukum,    dasar    apakah    yang    digunakan    untuk  menilai  keotentikan  sebuah  dokumen elektronik  dalam e-commerce yang  rata-rata tidak    memiliki   tanda-tangan    (signature). Kemudian,   berdasarkan   ketentuan   Pasal   1 Angka  10  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008    tentang     Informasi    dan    Transaksi Elektronik,     disebutkan     bahwa transaksi elektronik   adalah   perbuatan   hukum   yang dilakukan   dengan   menggunakan komputer, jaringan   komputer   atau   media   elektronik lainnya.
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU  ITE),  transaksi  elektronik  didefinisikan  sebagai  perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan  menggunakan    komputer,  jaringan  komputer  atau  media  elektronik  lainya. Ketentuan pasal 1 dan 2 Undang - Undang  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE),  disebutkan  bahwa  transaksi  elektronik  adalah    perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik  lainnya.
Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum  yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara  elektronik  dan    sesuai  ketentuan  Pasal1  angka  17  UU  ITE  disebut  bahwa  kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat  dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.
Transaksi  elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  kontrak  elektronik  ini  mempunyai kekuatan    mengikat  para  pihak  yang  membuatnya.  Sesuai  dengan  asas  kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 1338 BW jo 1320 BW jo Pasal UU ITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam - macam  perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  jasa  internet.  Penggunaan transaksi elektronik tersebut masih menyimpan keraguan sebagian orang berkaitan  dengan faktor keamanan dan kepastian hukum.
Timbul pertanyaan, apakah dalam transaksi elektronik konsumen yang mendapatkan kerugian dalam pembelian barang dapat dilindungi dengan adanya upaya perlindungan dalam  menjamin  kepastian  hak  dari  konsumen,  khususnya  Undang  -  Undang  Informasi peraturan  perundang  -  undangan  di  Indonesia,  khususnya  Undang  -  Undang  Informasi Transaksi  Elektronik  yang  belum  cukup  efektif  dalam  mengatur  perlindungan  bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik .
Dalam Undang Undang nomor 8 tahun  1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 4 angka 3 mengenai hak kosumen bahwa konsumen mempunyai  “hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang” dalam pasal 4 angka 4 “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan” dalam hal ini konsumen belum bisa mendapatkan perlindungan hukum secara utuh karena dalam hal ini transaksi yang digunakan melalui media sosial  yang tidak mempunyai pembuktian yang cukup kuat atau tidak cukup efektif dalam mengatur suatu permasalahan tersebut.
Mengenai  peraturan  perUndang  -Undang  yang  mengatur  tentang  perlindungan konsumen yaitu
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen
3. Peraturan  Presiden  Nomor 50 Tahun  2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen .
Dengan permasalahan diatas banyak sekali konsumen dirugikan dengan transaksi jual beli  melalui  media  sosial  karena  belum  adanya  peraturan  yang  mengatur  sehingga terjadinya  kekosongan  hukum,  perlunya  pengakuan  transaksi  elektronik  dan  dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian sehingga perlu adanya kepastian  hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  elektronik  atau  media  sosial sehingga terjamin. Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media sosial harus  benar-benar  diperhatikan  agar  konsumen  merasa  aman  dan  nyaman  dalam bertransaksi melalui media sosial  apabila terjadi permasalahan  setidaknya ada peraturan dan juga sanksi mengenai kecurangan yang dilakukan pelaku usaha oleh karena itu peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai BENTUK PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN DALAM WANPRESTASI PEMBELIAN BARANG MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK.

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan  peneliti teliti,peneliti menggunakan tipe  penelitian hukum normatif, dalam penelitian normatif merupakan  penelitain hukum dengan  menggunakan  studi  kepustakan.  Berdasarkan  kepada  judul  serta  permasalahan yang  nantinya  akan  dibahas  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  dan  nantinya  bisa memberikan  hasil  yang  maksimal  dan  bermanfaat  bagi  semuanya,  maka  penelitian  ini nantinya akan menggunakan penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan metode penelitian hukum normative (Peter Mahmud,2008:258)  Penelitian tesis yang nantinya akan dikaji dan dianalisis dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen .

## Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti umumnya dalam penelitian hukum normatif,  yaitu  pendekatan  statute  approach  (pendekatan  Perundang-undangan)  yang sesuai dengan permasalahan yang peneliti teliti, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  Menurut  Peter  Mah mud  Marzuki  :  “Statute  Approach  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud marzuki,2017:133)
Selain  pendekatan  perundang-undangan  peneliti  juga  menggunakan  pendekatan masalah  konseptual  approach  (pendekatan  Konsep)  Pendekatan  Konseptual  dilakukan ketika  dalam suatu penelitian yang  belum menemukan aturan hukum yang  ada. Hal  ini dilakukan ketika memang tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penelitian
ini harus melihat doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan konseptual harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Konsep hukum juga bisa ditemukan secara tidak eksplisit dalam undang-undang (Peter Marzuki,2017:178)
Sumber Bahan Hukum
Jenis bahan hukum dan penelitian ada dua jenis yaitu jenis bahan hukum primer dan sekunder, dimana jenis bahan hukum primer yaitu jenisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan tidak dapat digantikan oleh jenis bahan hukum lainnya.
Sedangkan  jenis  bahan  hukum  sekunder  yaitu  jenis  bahan  hukum  tambahan  dari penelitian ini. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif maka bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu
1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis. Bahan hukum sekunder peneliti menggunakan  jurnal-jurnal,buku-buku,literatur    yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Peneliti membaca atau melakukan studi keperpustakan mengenai  buku-buku yang berhubungan  dengan  permasalahan    yang  diteliti  yang  kemudian  dikumpulkan  sumber bahan hukum dan data yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan hukum yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,kemudian  mengelompokkan  bahan  hukum  berdasarkan  jenisnya  kemudian menganalisis atau mengkaji bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

## Teknik Pengelolahan Bahan Hukum
Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka sumber bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan  data  secara  menyeluruh  yang  akan  memberikan  penjelasan  terhadap permasalahan yang dianalisis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan prespriktif yakni
menganalisis  permasalahan  berdasarkan  aturan  yang  ada.  Lalu  dianalisis  dengan menggunakan teknik deduktif yakni menganalisis permasalahan dari umum ke khusus.

## Analisis Bahan Hukum
Teknik  analisis  bahan  hukum  pada  penelitian  normatif  tidak  menggunakan pengelolahan data maupun angka,  dimana juga dalam penelitian normatif  menganalisis suatu permasalahan  berdasarkan hukum positif,  dan juga mengkaji suatu permasalahan umum  ke  khusus.  Permasalahan  yang  umum  disini  yaitu  jual  beli  yang  diatur  dalam KUHPerdata. Permasalahan khususnya yaitu mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam  aturan  khusus,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.

## Pertanggung Jawaban Sistematika
Bab I terdiri dari pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan  metode  penelitian  dalam  metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data atau sumber bahan hukum  yang  dipilih  oleh  penulis,  teknik  pengambilan/pengumpulan  data  atau  teknik penulusuran bahan hukum, populasi dan sampling khusus penelitian empiris, teknik analisis bahan hukum, dan yang terakhir sistematika penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Tanggung  Gugat  Pelaku  Usaha    Dalam  Wanprestasi  Pembelian  Barang  Melalui Transaksi Elektronik Analisis KHUPerdata
Kebutuhan  masyarakat  harus  dipenuhi,  dan  harus  terpenuhi  dengan  sangat  baik. Kebanyakan masyarakat sering melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. upaya yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari- hari melalui transaksi jual beli Beberapa dari mereka mengambil bentuk kesepakatan ketika terwujud.  Dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata) menyatakan  bahwa,”Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Dalam  pasal  1457  KUHPerdata  merupakan  perjanjian  antara  penjual  dan  pembeli dimana pelaku usaha mengikat dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada konsumen, dan kemudian konsumen membayar sesuai dengan harga yang telah disepakatinya.
Dikatakan  bahwa  Pasal  1338  ayat  (1)  itu  seolah-olah  membuat  suatu  pernyataan bahwa  kita diperbolehkan   membuat   perjanjian   apa   saja   dan   itu   akan   mengikat kita   sebagaimana mengikatnya  undang-undang.  Pembatasan  terhadap  kebebasan  itu hanya    berupa  apa  yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan. `
Adapun asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi ruang lingkup:
1. Kebebasan untuk membuat atautidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan    untuk    menentukan    atau    memilih    causa    dari    perjanjian    yang akan   dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
5. Kebebasan untukmenentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.
Dalam pasal 1474 KUHPerdata penjual mempunyai kewajiban yaitu:
a) Menyerahkan barangnya
b) Menanggung barang tersebut
Yang dimana penjual atau pelaku usaha dalam pasal 1491 KUHPerdata harus menjamin penguasan  barang  terjamin  aman  dan  tentram,  dan  juga  tidak  ada  cacat  barang  yang disepakati pelaku usaha harus berkewajiban menanggung cacat tersembunyi atas barang yang dikirimnya.
Kegiatan  jual beli melalui media sosial saat ini merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindarkan, karena proses yang cepat,  dan juga lebih mudah dibandingkan dengan transaksi jaul beli secara konvensional sehingga transaksi jual beli melalui media sosial berjalan dengan cepat.
perdagangan  konvensional  yang  berkaitan  dengan  nilai  dan  praktik  yang  bersifat tradisional,  dan  transaksi  perdagangan  modern  yang  disebut  sebagai  perdagangan elektronik atau transaksi elektronik kontemporer. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 2 yang menyebutkan “Trans aksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan media internet  dalam  waktu  yang  tidak  terbatas  dimana  saja  dan  dengan  cara  yang  tidak memerlukan  tatap  muka  antara  kedua  belah    pihak,  mereka  hanya  mengandalkan  rasa
kepercayaan  antar  pihak.  Namun,  Kegiatan  usaha  perdagangan  ini  tetap  sah  apabila walaupun tanpa adanya pertemuan.
(Ahmad M.Ramli,2000:14) Transaksi elektronik merupakan sebuah proses pembelian dan penjualan secara elektronik atas barang atau jasa dan informasi. Pemanfaatan media transaksi elektronik dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang  transaksi elektronik  adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.
Banyak  sekali  pelaku  usaha    yang  melakukan  kecurangan  dalam  transaksi  jual  beli melalui media  sosial, barang yang telah disepakati kedua belah pihak terkadang pelaku usaha mengirimkan barang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dimana pelaku usaha melakukan wanprestasi atas transaksi juaL beli tersebut. Jadi perlu adanya perlindungan bagi konsumen terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh konsumen.
(Peter  Mahamud,  2016  :20)  Di  dalam  pertanggungjawaban  hukum  dikenal  istilah tanggung jawab  dan  tanggung gugat baik itu  di  dalam hukum pidana dan dan  hukum perdata.  Peter  Mahmud  Marzuki  menggunakan  istilah  liability  untuk  memberikan pengertian mengenai tanggung gugat atau tanggung jawab, bahwa pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi dimana subjek hukum (orang atau badan hukum) yang harus dipandanng harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti kerugian setalah adanya suatu peristiwa hukum.
Dalam transaksi jual beli jika pelaku usaha melakukan wanprestasi maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam transaksi jual beli tersebut dengan tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen .
(Philipus  M.  Hadjon,1987:25)Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  akan  harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan  atau  sebagai  kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
Dalam  hal  ini  perlu  adanya  perlindungan  bagi  konsumen  atas  kesewenagan  dari pelaku usaha diamana hak dari konsumen usaha dalam transaksi jual beli melalui media sosial belum di berikan sesuai dengan aturan undang undang yang berlaku.
(Siti  Sundari,2000:280-281)Dalam  ranah  perdata  istilah  tanggung  gugat (aansprakelijheid  dalam  bahasa  belanda  dan  liability  dalam  bahasa  inggris)  keduanya digunakan untuk membedakan maknanya dari istilah bahasa belanda (verantwoorelijheid) maupun tanggung jawab (responsibility) dimana tanggung jawab lebih banyak digunakan dalam hukum pidana.
Tanggung jawab pelaku usaha diharapkan untuk mampu melakukan kewajibannnya sebagi  pelaku usaha sehingga natinya jika tanggung  jawab  pelaku usaha deilaksanakan dengan baik dengan apa yang telah disepakati diawal kesapakatan pihak konsumen dan juga pelaku usaha.
Banyak  sekali  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik ini, sehingga diharapkan pemerintah lebih tegas dalam  perlindungan  untuk  konsumen  karena  ketidakjujuran  dari  pelaku  usaha.  Bentuk tanggung jawab oleh pelaku usaha karena kesalahan pengiriman barang yang tidak sesuai denga napa yang telah disepakatinya yang diman barang tersebut cacat ataupun  rusak dapat dilakukan dengan pengembalian uang atau penggantian barang yang tidak sesuai.
Terjadinya unsur kesalahan ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha,  yang  dimana  pelaku  usaha  seharusnya melakukan ganti rugi atas barang yang tidak sesuai.banyak sekali jenis ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, dengan mengganti uang konsumen yang telah dirugikan.
(Fifi Lunita dkk,2002:10) Tanggung gugat dapat dibagi atas dua ruang lingkup yang lahir karena :
1. Tanggung gugat yang lahir berdasarkan hubungan kontraktual bagi para pihak;
2. Tanggung  gugat  atas  dasar  perbuatan  melanggar  hukum (tortious/statutory obligation), tanggung gugat ini tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual. Dalam  KUHperdata  pasal  1491  menyebutkan  bahwa  “  penangungan  yang  menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan  benda  yang  dijual  secara  aman  dan  tentram,  kedua  terhadap  cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian hingga menerbitkan alasan untuk pembelinya”  maka penjual atau pembeli dalam hal ini mempunyai kewajiban bahwa barang yang dijual harus secara aman yang dimana penguasaan barang yang diberikan oleh pelaku usaha  kepada  konsumen  harus  benar-benar  barang  yang  sesuai  dengan  kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak ada cacat dalam barang yang disepakatinya .
Tanggung gugat itu dapat terjadi karena :
1. Undang-undang  yang  maksudnya  adalah  seseorang  atau  pihak  tertentu  itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung  gugat  karena  ketentun  undang-undang.  Yang  artinya  dia  melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.
2. Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu  pihak  sebagaimana  yang  di  atur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  (perbuatan melanggar hukum). Tanggung gugat seperti ini berdasarkan unsur kesalahan yang di lakukan oleh salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya.
Tangung gugat berkaitan dengan adanya gugatan hukum dalam keperdataan dimana pihak pihak yaitu tergugat adalah porang yang menanggung gugatan tersebut hgugatan tersebut  sebagai  konsekuensi  dari  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  lainnya  yaitu penggugat atau konsumen, Maka dapat dijelaskan  bahwa tanggunggugat terdapat dua pihak dimana salah satu berkewajiban bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.
Dengan demikian berberapa unsur pokoknya yaitu :
1. Adanya kerugian yang di alami oleh pihak penggugatan kerugian mana merupakan penyebab dari timbulnya gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan.
2. Adanya perbuatan orang (tergugat) yang menimbulkan kerugian.
Di Indonesia, hukum perdata yang  diatur  dalam Pasal  1328 Kitab Undang-Undang
Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  yang  mendasarkan  tanggung  jawab  atas  wanprestasi, memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan terhadap produk cacat. Namun, di Pasal 1504 KUH Perdata menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab untuk mengganti produk yang  rusak  tersembunyi.  Selain  itu,  Pasal  1365  KUH  Perdata  mengatur  tentang  perilaku dalam hal ini. perbuatan melawan hukum, ada perbuatan, ada unsur melawan hukum, dan ada kesalahan, kerugian berkelanjutan
Perlindungan hukum bagi konsumen yang dalam transaksinya antara pelaku usaha dan  juga  konsumen  yang  dimana  pelaku  usaha  wanprestasi  atas  prestasinya  dengan mengirimkan barang cacat atau tidak sesuai denga napa yang disepakati oleh kedua belah pihak yang juga diatur dalam pasal 1504 yang dimana penjual atau pelaku usaha harus menanggung  atau  bertanggung  jawab  atas  barang  yang  memiliki  cacat  tersembunyi ataupun  tidak  sesuai  dengan  barang  yang  disepakati  oleh  konsumen,sehingga  barang tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud oleh konsumen.
Bentuk  Tanggung  Gugat  Pelaku  Usaha    Dalam  Wanprestasi  Pembelian  Barang  Melalui Transaksi Elektronik Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Marzuki, 2009:258) Di dalam kamus hukum ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban,  yakni  liability  dan  responsibility.  Tanggung-gugat  (liability) merupakan  bentuk  spesifik  dari  tanggungjawab.  Pengertian  tanggung-gugat  merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum
Tanggung  gugat  adalah  suatu  rangkaian  untuk  menanggung  kerugian  yang diakibatkan karena  kesalahan atau resiko. Dalam halnya seperti perbuatan yang telah di lakukan oleh  suatu  perusahaan ,  dalam pengertian bahwa  semua perbuatan pengusaha dalam  melaksana  pekerjaannya  harus  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku, sehingga suatu perusahaan memiliki rasa tanggung jawab atas apa saja yang telah terjadi dalam perusahannya , dan kalaupun ada perbuatan yang melawan atau melanggar hukum harus  dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  termasuk  dengan  segala  konsekuensinya untuk  dikenakan  sanksi  hukum  terhadap  pelanggaran  norma-  norma  hukum  yang mendasari.
Bahwa tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada  keadaan  semula yang inti  bahwa dari suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu apabila  salah  satu  pihak  merugikan  pihak  lain  dengan  suatu  kesengajaan  ataupun ketidaksengajaan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
Menurut Muhamad (2014), kemungkinan alasan dari tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yaitu;
a. karena kesalahan  debitur,  baik karena  kesengajaan  maupun  kelalaian
b. karena  keadaan  memaksa ( force majeure), diluar kemampuan debitur jadi debitur tidak bersalah. Debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi sebanyak tiga kali oleh kreditur berhak membawa persoalan itu kepengadilan. Dan pengadilan yang akan menentukan debitur itu telah melakukan wanprestasi atau tidaknya. Untuk menentukan debitur wanprestasi, dalam keadaan sengaja atau lalai ada tiga keadaan antara lain;
1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2) debiturmemenuhi prestasi, tetapi tidak tidak baik atau keliru,
3) debitur memenuhi prestasi,tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.
Dalam  pertanggungjawaban  yang  digunakan  dalam  transaksi  jual  beli  online,  dan didasarkan pada ikatan hukum yang dihasilkan dari peristiwa hukum. Dimana konsumen dilindungi secara hukum saat membeli dan menjual barang pembelanjaan online yang pada dasarnya  sama  dengan  pembelanjaan  biasa  yang  membedakan  yaitu  sarana  transaksi, dalam  transaksi tersebut mereka tunduk pada hukum perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pihak -pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui media sosial memiliki hak dan kewajiban ,  penjual atau pelaku usaha merupakan  pihak yang menawarkan barang yang akan dijualnya melalui media elektronik sedangkan konsumen merupakan pihak yang membeli barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan juga jujur atas barang yang akan ditawarkan kepada konsumen . Dalam hal ini juga pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen sesuai dengan harga barang yang dibelinya.
Transaksi jual beli secara elektronik tidak menutup kemungkinan terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak.  Dalam  UndangUndang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Bab X yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48, sedangkan dalam UU ITE penyelesaian sengketa di atur dalam Bab VIII yang terdiri dalam 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39.
Dalam transaksi jual beli melalui media sosial dalam prosesnya konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu langsung sehingga konsumen tidak dapat secara langsung melihat barang yang akan dibelinya. Pelaku usaha dalam Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dalam pasal 1 ayat 3 yaitu “setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang  berbentuk  badan  hukum  hukum  maupun  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-samamelalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi”.
Jika kita tinjuau dari  analasis yuridis terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban para pihak.

## Hak dan Kewajiban Konsumen
1. Hak Konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang dimana konsumen mempunyai ha katas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkosumsi barang atau jasa. Dan juga konsumen mempunyai hak untuk memilih barang yang akan dibelinya dan juga mendapatkan
hak untuk mendapatkan barang yang dibelinya sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati kedua belah pihak
2. Kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kon sumen yang dimana salah satunya yaitu “membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”
Wanprestasi  yang  sering  dilakukan  oleh  pihak  pelaku  usaha  adalah  banyakpelaku usaha mengabaikan hak-hak dari konsumen. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa :
a) hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b) hak untuk memilih  barang  dan/atau jasa serta mendapatkan barang  dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d) hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
e) hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g) hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h) hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi/penggantian,  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i) hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya

## Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
1. Hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  hak  untuk  mendapatkan  atau  menerima pembayaran sesuai dengan  kesepakatan kedua  belah pihak mengenai kondisi  dan nilai tukar barang yang disepakatinya.
2. Kewajiban  Pelaku  Usaha  yang  diatur  dalam  pasal  7  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  yang  salah  satunya  yaitu  pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  untuk beritikad baik dalam melakukan usaha dengan memberikan informasi yang benar,jelas
dan jujur.
Pada dasarnya UUPK sudah sangat efektif mengatur mengenai hak-hak konsumen, sehingga jika terdapat hal-hal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha konsumen dapat menuntut haknya. Hanya saja pada jual belinsecara transaksi elektronik pihak  konsumen  bersifat  pasif  dan  pasrah  akan  kejadian  yang  menimpanya  mengingat transaksi elektronik ini sangat sulit bagi konsumen ingin menuntut akan haknya. Hal ini di karenakan rendahnya kesadaran  dan  pengetahuan masyarakat sebagai  konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik  dalam  menjalankan  usaha,  yaitu  berprinsip  mencari  keuntungan  yang  sebesar- besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. Perkembangan perlindungan  hak-hak  konsumen  adalah  kebijakan  yang  tertuang  dalam  teori Caveat Emptor konsumen dituntut harus berhati-hati dan teliti dalam melakukan traksaksi jual beli.
Dalam  hal  ini  seharusnya  pelaku  usaha  seharusnya  mempunyai  itikad  baik  dalam melakukan  transaksi  jual  beli  media  elektronik  dengan  mengirimkan  barang  yang  telah disepakati para dengan benar dan jujur.   Konsumen yang dirugikan dengan pelaku usaha yang  dimana  pelaku  usaha  memberikan  atau  mengirimkan  kepada  konsumen  dengan barang  yang  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  para  pihak,  dalam  hal  ini konsumen  yang  mendapatkan  barang  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  informasi  yang diberikan pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
Dalam mendapatkan ganti rugi oleh pelaku usaha, konsumen perlu dengan adanya pembuktian yang dimana pembuktian yang diajukan oleh konsumen dinilai masih sangat lemah.  Karena  transaksi  elektronik  dalam  media  sosial  sebagai  perlindungan  konsumen yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen (UUPK) belum mengikuti perkembangan saat ini yang dimana dalam transaksi online sangat diminati oleh  konsumen. Dan juga banyak sekali perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku  usaha  yang  salah  satunya  yaitu  pelaku  usaha  dalam  transaksinya  mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga terjadilah wanprestasi.
Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 19 yang menyebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran atau kerugian  konsumen  akibat  mengkosumsi  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan” dalam pasal ini menwajibkan pelaku usaha untuk mengganti rugi atas apa yang diperbuatnya dengan mengirmkan barang yang tidak sesuai kepada konsumen atas apa yang ia perdagangkan.
Tata  cara  pertanggungjawaban  transaksi  jual  beli  media  elektronik  ,  Berdasarkan hubungan hukum yang dihasilkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Kewajiban penjual untuk memperbaiki jika terjadi ketidaksesuaian dibeli dan dikirim. Yang  sebenarnya  terjadi,  tidak  jarang  penjual  mengirimkan  barang  yang  salah  kepada pembeli, termasuk salah ukuran, warna, merek, atau bahkan salah jenis barang. Jika hal ini terjadi  maka  pelaku  usaha  akan  dimintai  pertanggungjawaban  karena  perbuatannya merugikan  pembeli,  dan  dasar  dari  hal  tersebut  dapat  berupa  kontrak  elektronik  yang tercipta pada saat penawaran dan penerimaan dilakukan melalui website toko online.
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :
Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang- undangan.  Kedua,  bahwa  hukum  itu  didasarkan  pada  fakta,  artinya  didasarkan  pada kenyataan.  Ketiga,  bahwa  fakta  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga menghindari  kekeliruan  dalam  pemaknaan,  di  samping  mudah  dilaksanakan.  Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.
Dengan ini untuk medapatkan kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli  melalui  transaksi  elektronik    seharusnya  adanya  hukum  positif    yaitu  perundang undangan  yang  mengatur  mengenai  transaksi  elektronik  yang  didasarkan  dengan  fakta yang  ada  atau  kenyataan  yang  ada  di  Masyarakat  dengan  melihat  fakta  ataupun permasalahan  yang  ada  ditengah  Masyarakat  harus  dirumuskan  dengan  jelas  sehingga mudah dilakasanakan oleh masing masing pihak, sehingga hak dari konsumen terpenuhi dan tidak ada lagi permasalahan yang sama. Dengan diciptakannya perundang undangan mengenai transaksi jual beli melalui eletronik sehingga dalam hal ini perlu terciptanya rasa kepercayaan dari konsumen dalam bertransaksi eletronik. Dikarenakan transaksi elektronik terus berlanjut dalam perkembangan dan juga memastikan tingkat perlindungan terhadap konsumen  dalam  pasal  4  Undang  Undang  nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  menyebutkan  bahwa  kosumen  mempunyai  hak  atas  informasi  yang  yang benar,jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  barang.  jika  kepastian  hukum  sudah  ada  yaitu hukum positif maka nantinya keadilan terpenuhi juga dikarenakan dengan terciptanya suatu hukum positif mengenai permasalahan tersebut mengenai hak hak maupun kewajiban para pihak , dan juga kemanfaatan dimasyarakat juga terpenuhi dengan adanya peraturan yang khusus mengatur permasalahan tersebut.
Dalam hal ini dengan isu hukum yang peneliti teliti dengan menggunakan interpretasi sosialogis,  yang  diamana  dalam  interpretasi  tersebut  merupakan    penafsiran  menurut
tujuan  Masyarakat,  interpretasi  sosiologis  yaitu  memberikan  makna    kepada  undang- undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi ini undang undang yang berlaku tetapi tidak sesuai dengan perkembangan saat ini yang dimana dalam transaksi jual beli melalui media elektronik belum menyesuaikan perkembangan bentuk kontrak saat ini yaitu mengenai standarlisasi kontrak, negosiasi kontrak dan juga mengenai digital kontrak yang  belum  diatur  dalam  undang  undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen.  Dengan  interpretasi  ini  undang  yang  berlaku  tidak  sesuai  dengan  peristiwa konkrit di Masyarakat sehubungan dengan kepentingan maupun kebutuhan konsumen saat ini.

## SIMPULAN
Kewajiban  yang  timbul  dari  jual  beli  barang  secara  online  ini  dikembangkan berdasarkan  beberapa  potensi  hasil  serta  legal  standing  para  pihak.  Pelaku  usaha bertanggung jawab atas segala kerusakan produk yang diakibatkan oleh kesalahan pelaku usaha  dengan  mengirimkan  produk  yang  tidak  sesuai  dengan  sengaja  maupun  tidak sengaja, konsumen juga berhak untuk meminta tanggung jawab dengan pelaku usaha mengganti atas kerugian yang dialami oleh konsumen.
Dengan tanggung gugat konsumen dapat meminta hak nya kepada pelaku usaha sehingga  pengembangan  konsumen  yang  transparan  dan  efektif  dalam  kebijakan perlindungan. Dan juga nantinya pelaku usaha dapat secara transparan dalam memberian informasi yang benar terhadap konsumen. Sehingga kewajiaban maupun hak dari kedua belah pihak sama sama berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor.8 Thun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2001  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen
Peraturan  Presiden  Nomor  50  Tahun  2017  Tentang  Strategi  Nasional  Perlindungan Konsumen
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonsia, Bina Ilmu,1987
Peter Mahmud Marzuki, Prinsip-Prinsip Hukum, Kencana Media Group, Jakarta, 2016. Ahmad  M.Ramli,  Perlindungan  Hukum  Dalam  Transaksi  E-Commerce,  Jurnal  Hukum Bisnis, Jakarta,2000
Siti  Sundari  Rangkuti,  Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
Fifi  Junita,  Gianto  Al  Imron,  Aspek  Hukum  Tanggung  Gugat  Bank  Dalam  Kontrak Transasksi  Derivatif,  Lembaga  Peneltian  Universitas  Airlangga,  Fakultas  Hukum, September, 2002
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta,  2009 Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), Kencana, Jakarta, 2017