## Journal of Regional Economics Indonesia
Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/ Journal email: jrei@unmer.ac.id
© 2020 University of Merdeka Malang All rights reserved. Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.
Penguatan  Industri  Halal  bagi  Daya  Saing  Wilayah:  Tantangan  dan  Agenda Kebijakan

## Lokot Zein Nasution
Lokot  Zein  Nasution; Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Kebijakan  Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI, Gedung R.M Notohamiprodjo, Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta 10710.
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 2020-06-15 Received in revised form 2020-07-17 Accepted 2020-08-01

## Kata kunci:
Industri Halal, Rantai Pasokan, Daya Saing Wilayah, Efektivitas Kelembagaan .
Keywords : Halal Industry, Supply Chain, Regional Competitiveness, Institutional Effectiveness .
How to cite item: Lokot Zein Nasution. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia , 1(2).

## Abstrak
Industri  halal  di  tingkat  global  terus  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan,  tidak  hanya  di negara-negara  mayoritas  muslim,  namun  juga  nonmuslim.  Industri  halal  menawarkan  konsep kebaikan  untuk  dikonsumsi,  sehingga  menjadi  jaminan  bahwa  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan mempunyai  kualitas  terbaik.  Indonesia  sebenarnya  mempunyai  potensi  yang  tinggi  dalam menangkap  peluang  pasar  industri  halal  global,  namun  masih  diperlukan  penguatan  kebijakan. Tantangan paling besar terletak pada: (i) keberagaman sosial yang mempengaruhi pola konsumsi industri  halal;  (ii)  relatif  masih  rendahnya  kapasitas  pelaku  industri  khususnya  UMKM  dalam memahami rantai pasokan halal; (iii) belum adanya integritas hulu hilir dalam industri halal; (iv) belum kuatnya integritas produk industri halal akibat regulasi yang masih parsial; dan (v) masih rendahnya tingkat literasi produk industri halal. Agenda kebijakan yang dianggap penting untuk meminimalisir  tantangan  tersebut  adalah  melalui  efektivitas  kelembagaan  dalam  menjamin integritas  rantai pasok industri  halal.  Efektivitas kelembagaan  mengacu  pada  integrasi  ekosistem industri  halal  yang  mencakup  regulasi,  kebijakan,  proses,  prosedur,  peraturan  dan  hukum  yang mengarahkan pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri halal menuju kepatuhan syariah. Proses  tersebut  sangat  penting  bagi  peningkatan  daya  saing  wilayah  karena  melibatkan  seluruh proses  produksi  dan  layanan,  yang  terhubung  dalam  rantai  pasokan.  Usulan  tersebut  sangat penting  dalam  mengembangkan  literatur  industri  halal  sebagai  bagian  integral  dari  konsep pengembangan ekonomi syariah relevansinya dengan penguatan regional.

## Abstract
The  halal  industry  at  the  global  level  continues  to  experience  significant  growth,  not  only  in Muslim-majority  countries,  but  also  non-Muslim  countries.  Halal  industry  offers  the  concept  of goodness for  consumption,  so it  is  a  guarantee that  the product  or  service  produced  has  the  best quality. Indonesia actually has high potential in capturing market opportunities for the global halal industry, but policy strengthening is still needed. The biggest challenges lie in: (i) social diversity that  affects  the  consumption  patterns  of  the  halal  industry;  (ii)  the  relatively  low  capacity  of industry  players,  especially  MSMEs,  in  understanding  the  halal  supply  chain;  (iii)  there  is  no upstream downstream integrity in the halal industry; (iv) the lack of integrity of halal industrial products due to partial regulations; and (v) the low level of literacy of halal industrial products. The policy  agenda  that  is  considered  important  to  minimize  these  challenges is  through  institutional effectiveness in ensuring the integrity of the halal industry supply chain. Institutional effectiveness refers  to  the  integration  of  the  halal  industry  ecosystem  which  includes  regulations,  policies, processes,  procedures,  regulations  and  laws  that  direct  stakeholders,  especially  halal  industry players,  towards  sharia  compliance.  This  process  is  very  important  for  increasing  regional competitiveness because it involves all production and service processes, which are connected in the supply  chain.  This  proposal  is  very  important  in  developing  the  halal  industry  literature  as  an integral part of the concept of sharia economic development in relation to regional strengthening.

## 1. Latar Belakang
Pengembangan  industri  halal  telah  menjadi  agenda  utama  bagi perencanaan  strategi  pembangunan  negara-negara  di  dunia.  Bahkan, beberapa  negara  yang  mayoritas  bukan  sebagai  negara  muslim mempunyai  tingkat  kesadaran  dan  kepedulian  yang  tinggi  terhadap integritas  status  halal  yang  melibatkan  semua  aktivitas  di  sepanjang rantai  pasokan  (Zulfakar,  et.al,  2014).  Definisi  halal  mengacu  pada kebaikan  ( toyyib ),  dan  segala  sesuatu  yang  diperbolehkan  dalam  Islam dan baik bagi manusia. Keunggulan industri halal terletak pada pilihan gaya  hidup  yang  berprinsip  pada  nilai-nilai  kebaikan  (syariah),  seperti pemerataan  kesejahteraan,  tanggung  jawab  sosial,  ramah  lingkungan, keadilan, menghindari ribawi, dan investasi yang  beretika. Keunggulan tersebut  menyiratkan  terdapat  integrasi  nilai-nilai  etika  bersamaan dengan  nilai-nilai  agama  dan  membuka  potensi  industri  halal  dari  2,8 milliar  konsumen  muslim  hingga  konsumen  non  muslim  di  seluruh dunia (Azam & Abdullah, 2020). Kesadaran dan potensi pasar terhadap industri  halal  mencakup  beragam  sektor,  seperti  makanan  minuman, kesehatan,  pariwisata,  kimiawi,  logistik,  pemasaran,  media  cetak  dan elektronik, pembiayaan, dan beragam sektor strategis lainnya.
Data sampai bulan Maret 2020, total keseluruhan nilai industri halal global  diperkirakan  mencapai  USD  2,3  trilliun  (belum  termasuk  sektor keuangan  syariah)  (Azam  &  Abdullah,  2020).  Setidaknya  terdapat delapan  sektor  dengan  nilai  tertinggi  penghasil  industri  halal,  dimana nilainya pada tahun 2021 diestimasi masing-masing (Azam & Abdullah, 2020)  adalah:  (i)  industri  keuangan  diperkirakan  USD  2  trilliun;  (ii) industri  makanan  halal  diperkirakan  USD  1,17  trilliun;  (iii)  industri healthcare diperkirakan  USD  436  milliar;  (iv)  industri  pendidikan diperkirakan USD 402 milliar; (v) industri busana diperkirakan USD 243 milliar;  (vi)  industri  media  dan  hiburan  diperkirakan  USD  189  milliar;
(vii)  industri  travel  diperkirakan  USD  151  milliar;  dan  (v)  industri  obat dan kosmetik yang diperkirakan sebesar USD 78 milliar.
Ukuran  konsumen  muslim  juga  terus  berkembang,  dimana  ukuran pasar industri halal setiap tahun selalu mengalami peningkatan (sebesar 20  persen  dengan  nilai  mencapai  USD  560  milliar  per  tahun  (Azam  & Abdullah,  2020).  Selain  itu,  PDB  per  kapita  rata-rata  muslim  telah meningkat  dari  USD  1.763  pada  tahun  1993  menjadi  USD  10.728  pada

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 35
tahun  2015.  Dari  total  57  negara  anggota Organisation  of  Islamic Cooperation (OIC),  memiliki  PDB  gabungan  mencapai  USD  27,9  trilliun. Potensi  pasar  halal  yang  paling  menjanjikan  dan  tumbuh  cepat  dapat dilihat  dari  rasio  penduduk  muslim,  diantaranya  adalah  Asia  Pasifik (61,9 persen), Timur Tengah dan Afrika Utara (20,1 persen), Sub-Sahara Afrika  (15,3  persen),  Eropa  (2,4  persen),  dan  Amerika  (0,3  persen) (Mubarok  &  Imam,  2020).  Potensi  tersebut  mampu  ditangkap  oleh negara-negara  produsen  industri  halal  nonmuslim,  seperti  Brazil, Argentina,  Australia,  Selandia  Baru,  dan  Singapura  sebagai  negara dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tertinggi (tahun 2017- 2018)  di  pasar  makanan  halal.  Dengan  basis  konsumen  yang  semakin berkembang,  dan  pertumbuhan  yang  meningkat  di  banyak  kawasan global, industri halal telah menjadi kekuatan kompetitif dalam konstelasi perdagangan internasional (Elasrag & Hussein, 2016).
Indonesia  mempunyai  potensi  sangat  besar  dalam  menangkap peluang industri halal, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Laporan terakhir dari State of The Global Islamic Economy pada tahun 2018, sebagaimana  disampaikan  Mubarok  &  Imam  (2020),  menempatkan Indonesia  sebagai  urutan  pertama  untuk  konsumen  produk  makanan halal  di  dunia.  Indonesia  merupakan  negara  berpenduduk  muslim terbesar,  yakni  mencapai  209,1  juta  jiwa  atau  87,2  persen  dari  total penduduk Indonesia (Mubarok & Imam, 2020). Angka tersebut mewakili 13,1  persen  total  populasi  muslim  di  dunia.  Pada  skala  global,  potensi pasar industri halal juga tercermin dari jumlah penduduk muslim yang akan meningkat menjadi 2,2 milliar jiwa pada tahun 2030, padahal tahun 2010 masih sebesar 1,6 milliar (Mubarok & Imam, 2020). Selain itu, pada tahun  2017,  Indonesia  merupakan  negara  yang  mampu  menghabiskan USD  218,8  milliar  untuk  perekonomian  syariah.  Data  tersebut  menjadi cerminan  bahwa  Indonesia  berpotensi  sebagai  negara  dengan  pangsa pasar produk halal terluas di dunia.
Meski  demikian,  strategi  kebijakan  di  Indonesia  sejauh  ini  masih perlu  ditingkatkan  agar  bisa  mengoptimalkan  potensi  pasar  industri halal di tingkat global. Indonesia masih belum masuk dalam peringkat 10 besar  global  untuk  kategori  produsen  makanan  halal  sebagaimana dipublikasi oleh State of The Global Islamic Economy tahun 2018 (Mubarok &  Imam,  2020).  Penguatan  industri  halal  sangat  dibutuhkan  bagi
peningkatan  perekonomian,  sehingga  dibutuhkan  penguatan  sektor- sektor  industri  halal.  Selain  sektor  makanan,  Indonesia  masih  belum mempunyai  indeks  terbaik  untuk  jenis  sektor  industri  halal  lainnya, khususnya  berhubungan  dengan  industri  gaya  hidup  ( life  style ).  Selain itu,  masih  terdapat  tendensi  bahwa  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  belum  memiliki  kesadaran  yang  tinggi  tentang  urgensi pengembangan industri halal yang  notabene mempunyai prospek yang sangat baik.
Salah  satu  yang  ditekankan  pengaruh  industri  halal  terhadap perekonomian adalah dampak terhadap daya saing wilayah. Penguatan industri  halal  akan  mengembangkan  sektor  industri  yang  ditekankan pada  jenis  industri  halal,  sehingga  multiplier  yang  dimunculkan  bisa lebih  ditonjolkan.  Pemerintah  sebenarnya  sudah  mengupayakan pengembangan  industri  halal  melalui  penyusunan  regulasi,  salah satunya  adalah  penerbitan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH).  Selain  itu  juga  telah  dibentuk lembaga  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH),  yang fungsinya  adalah  (Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014):  (i) menetapkan kebijakan jaminan produk halal; (ii) menetapkan norma; (iii) menetapkan  standar,  prosedur,  dan  kriteria  jaminan  produk  halal;  (iv) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri; dan (v)  melakukan  registrasi  sertifikat  halal  pada  produk  luar  negeri  yang dijelaskan  dalam  undang-undang  jaminan  produk  halal.  Selain  itu, sebelum  bulan  Juni  tahun  2020,  sudah  terdapat  lebih  dari  2.000 perusahaan  bersertifikat  halal  yang  tercatat dalam  Lembaga  Pengkajian Pangan  Obat  dan  Kosmetik  (LPPOM)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) (Katadata.co.id,  2020).  Kondisi  tersebut  mencerminkan  bahwa pemerintah  sudah  mempunyai  upaya  dalam  pengembangan  industri halal.
Berdasarkan  kondisi  di  atas,  maka  diperlukan  strategi  percepatan pengembangan industri halal di Indonesia, mengingat potensinya sangat besar  terhadap  perekonomian,  khususnya  bagi  peningkatan  daya  saing wilayah,  namun  dengan  langkah  kebijakan  yang  perlu  diperkuat. Orientasi  kebijakan  harus  mampu  meminimalisir  tantangan  dan menangkap  peluang.  Kesadaran  tentang  peluang  industri  halal  harus dilakukan  ke  semua  tingkatan  pemangku  kepentingan,  termasuk

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 37
pemerintah, akademisi, pelaku usaha, industri, dan di tingkat konsumen. Masalah  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  industri  halal  harus diidentifikasi dan ditangani agar mampu menjadi input bagi percepatan pembuatan kebijakan. Makalah ini bertujuan untuk menjawab persoalan tersebut,  yang  mencakup:  (i)  identifikasi  tantangan  pengembangan industri halal di Indonesia; dan (ii) langkah agenda kebijakan yang harus dilakukan  terutama  relevansinya  dengan  kepentingan  daya  saing wilayah.  Secara  akademis,  kedua  tujuan  tersebut  mempunyai  peran penting  kontribusinya  bagi  konstruksi  pengembangan  industri  halal sebagai  bagian  penting  dari  teori  ekonomi  syariah.  Harus  diakui,  teori industri  halal  sampai  saat  ini  dipandang  belum  mampu  berkontribusi signifikan  terhadap  literatur  ekonomi  industri  sekaligus  ekonomi syariah,  padahal  empirisme  membuktikan  perkembangannya  mampu mempengaruhi  struktur  perekonomian,  khususnya  bagi  daya  saing wilayah.

## 2. Konsep Industri Halal
Makna  halal  berasal  dari  kata  Arab,  yaitu  halla,  hillan,  yahillu,  dan wahalalan  yang  artinya  diperbolehkan  atau  dibolehkan  oleh  hukum syariah . Dengan makna tersebut, maka industri halal mempunyai konsep produksi  hasil  industri  yang  harus  sesuai  dengan  hukum  syariah (dibolehkan  dalam  Islam).  Berdasarkan  konsep  syariah,  apapun  yang dikonsumsi  oleh  muslim,  baik  makanan  maupun  nonmakanan  harus berasal  dari  sumber  yang  halal.  Tujuan  industri  halal  menurut  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  adalah Negara  harus  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  tentang  status kehalalan suatu produk (Mohammad & Backhouse, 2014). Pelabelan halal dari  hasil  industri  mempunyai  peran  penting  dalam  melihat  kualitas suatu  produk,  karena halal  mencerminkan  kebaikan  dari  nilai  instrinsik, baik dari prosesnya maupun hasil akhir barang atau jasa yang diproduksi. Konteks  halal  bukan  hanya  terbatas  pada  konsumsi,  namun  juga seluruh  proses  produksi  dan  layanan,  yang  terhubung  dalam  rantai pasokan  (Mohamad  &  Backhouse,  2014).  Industri  halal  harus  mencakup semua  lini  kegiatan  operasi,  baik  pengemasan,  pemasaran,  manufaktur, logistik,  pasokan,  pemeliharaan,  penyembelihan,  dan  beragam  kegiatan
mulai dari hulu hingga hilir . Konsep tersebut salah satunya telah diakui Food  and  Agriculture Organization (FAO)  dalam  menyusun  pedoman penggunaan  istilah  halal  agar  diadopsi  oleh  negara  anggotanya.  Untuk kasus  di  Indonesia,  legitimasi  produk  halal  dilakukan  melalui  proses penelitian  yang  dilakukan  oleh  LPPOM  dan  MUI  (Ahyar  &  Wibowo, 2019).
Dalam  perkembanganya,  produksi  industri  halal  juga  mencakup dimensi yang lebih luas, seperti orientasi pada kelestarian lingkungan dan sosial.  Sertifikasi  halal  berfokus  pada  aspek  higienitas,  kualitas,  dan keamanan  produksi  dan  persiapannya.  Sedangkan  orientasi  kelestarian lingkungan  berfokus  pada  pengurangan  dampak  negatif  dari  aktivitas industri  terhadap  lingkungan. Green  management atau  dikenal  dengan Environmental  Management  System (EMS)  merupakan  salah  satu  bagian integral dari industri halal. Tujuannya untuk memberikan jaminan kepada para  pemangku  kepentingan  bahwa  operasi  bisnis  halal  sesuai  dengan kepatuhan  lingkungan,  yakni  dikelola  dan  dikendalikan  sesuai  dengan pedoman  EMS.  Proses  tersebut  mampu  mengurangi  biaya  pengelolaan limbah, penghematan konsumsi energi, biaya distribusi yang rendah, dan peningkatan  citra  perusahaan  (Nisha  &  Iqbal,  2017).  Dengan  proses tersebut, pelabelan halal dapat membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan dan menarik konsumen untuk membeli produk halal.
Saat  ini,  industri  dengan  pelabelan  halal  dari  suatu  produk  bukan hanya  terkait  dengan  pelabelan  syariah,  namun  konsep  halal  telah menjadi  model  keunggulan  produk  secara  komprehensif.  Ini  terbukti dengan  partisipasi  dan  keterlibatan  negara  dan  organisasi  nonmuslim dimana  halal  dengan  cepat  muncul  sebagai  standar  pilihan  konsumen. Banyak  negara  Barat  (Eropa  dan  Amerika)  telah  mengenali  tren  global yang  muncul  dalam  konsumerisme  terhadap  produk  dan  layanan  halal, dan sekarang berlomba untuk mendapatkan pijakan dalam industri halal. Syarat  utama  untuk  menguatkan  industri  halal  adalah  komitmen  dari level manajemen puncak melalui kebijakan halal yang menjadi dasar bagi penguatan organisasi rantai pasok (Saad, et.al, 2016). Rangkaian tersebut menegaskan  bahwa  industri  halal  telah  diakui  atas  kelebihan  yang ditawarkan, namun pengembangannya harus didasarkan pada penguatan regulasi dan dukungan dari beragam pemangku kepentingan.

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 39

## 3. Ekosistem Pendukung Industri Halal
Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara menyeluruh dan utuh yang  saling  mempengaruhi  antar  segenap  unsur  lingkungan  hidup (Annisa,  2019).  Ekosistem  industri  halal  dapat  diartikan  sebagai  kondisi lingkungan  yang  mempengaruhi  dinamika  perkembangan  dan  tingkat pertumbuhan  industri  halal,  yakni  mencakup  pedoman,  kontrol, pengaturan,  prosedur  tata  kelola,  karakter  pemangku  kepentingan,  dan regulasi.  Ekosistem  industri  halal  juga  dimaknai  sebagai  seperangkat pengaturan  kelembagaan  dan  organisasi,  kebijakan,  proses,  prosedur, peraturan  dan  hukum  yang  mengarahkan  organisasi  atau  perusahaan pelaku  industri  halal  menuju  kepatuhan  syariah  (Annisa,  2019).  Selain beberapa  komponen  tersebut,  ekosistem  industri  halal  dipengaruhi  oleh (Fauzi  et.al,  2017)  :  (i)  perkembangan  demografi  umat  muslim;  (ii)  gaya hidup  masyarakat  yang  terdorong  pada  prinsip  syariah  yang mengedepankan kebaikan dan menghindari keburukan; (iii) pertumbuhan  perdagangan  berbasis  syariah;  (iv)  perkembangan  pelaku industri  halal;  (v)  perkembangan  regulasi  yang  mampu  memberikan peluang  kuat  untuk  pertumbuhan  penawaran  dan  permintaan  industri halal;  dan  (vi)  perkembangan  teknologi  informasi,  termasuk Financial Technology atau Fintech.
Ekosistem  industri  halal  dikatakan  sebagai  instrumen  logistik  agar lingkungan penentu keberhasilan industri halal dapat meningkatkan daya kompetisinya.  Ekosistem  yang  baik  harus  mampu  merubah  keunggulan komparatif  menuju  keunggulan  kompetitif.  Keunggulan  komparatif adalah  keunggulan  yang  hanya  didasarkan  pada  kepemilikan sumberdaya  (contoh  bonus  demografi  muslim  dan  kekayaan  SDA), namun  minim  inovasi  dan  peningkatan  nilai  tambah  ( value  added ).
Sementara  keunggulan  kompetitif  adalah  keunggulan  yang  mampu meningkatkan  nilai  tambah  berbasis  inovasi  dan  teknologi,  serta keunggulan  sumberdaya  manusia.  Dalam  konteks  tersebut,  ekosistem industri halal dikatakan sebagai pengaturan kelembagaan dan pengaturan hierarkis  untuk  memastikan  bahwa  terdapat  pengawasan  otonom  yang layak atas konsistensi prinsip kepatuhan syariah berorientasi keunggulan kompetitif (Rachman & Syamsuddin, 2019).
Ekosistem industri halal mencakup semua aspek, namun terdapat dua aspek yang paling penting untuk diperhatikan (Rachman & Syamsuddin, 2019), yaitu: (i) ekosistem di lingkungan pembiayaan atau pendanaan; (ii) ekosistem  di  lingkungan  proses  produksi;  dan  (iii)  ekosistem  di lingkungan  regulasi.  Dalam  menciptakan  industri  halal,  dibutuhkan ekosistem halal, dimana kriteria halal tidak hanya diukur dari segi bahan baku dan produksi, tetapi juga termasuk segi finansial, yang di dalamnya mencakup  kekuatan  regulasi,  sehingga  keuangan  syariah  mempunyai peranan  krusial  dalam  membentuk  ekosistem  industri  halal.  Dari  proses pembuatan, dibutuhkan legitimasi halal yang ditandai dengan sertifikasi. Sertifikasi  halal  menggambarkan  konvensi  industri,  yakni  salah  satu mekanisme untuk melihat kualitas dan koordinasi yang dapat digunakan sebagai indikator kualitas hasil industri. Konvensi industri mengacu pada kepatuhan  terhadap  standar,  yang  menunjukkan  bahwa  produk bersertifikat halal telah sesuai dengan standar syariah (Yunos, et.al, 2014). Selain  itu  juga  ditekankan  pada  struktur  administrasi  perusahaan  yang kokoh,  akuntabilitas,  transparansi,  dan  kepatuhan  terhadap  prinsip syariah.  Mekanisme  ini  dapat  digunakan  untuk  menentukan  dan mengenali  kualitas  produk  dan  untuk  memecahkan  masalah  dengan ketidakpastian kualitas produk dan jasa hasil industri.

## 4. Konsep Daya Saing Wilayah
Pengembangan  industri  halal  tidak  bisa  dilepaskan  dari  upaya penguatan  daya  saing  wilayah.  Pengertian  daya  saing  adalah  berbagai upaya  untuk  menciptakan  daerah  yang  mempunyai  kekuatan  kompetisi sebagai  bagian  dari  pengembangan  inovasi  dalam  rangka  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  tersebut  menyiratkan pentingnya  inovasi  sebagai  bagian  penting  dari  sebuah  pelaksanaan pembangunan.
Penguatan  industri  (termasuk  industri  halal)  tidak  bisa  dilepaskan dari  pendekatan  regional,  salah  satunya  adalah leading  sector  approach , yaitu  sektor  pengungkit  sebagai  bagian  penting  pembentuk  daya  saing regional.  Hal  ini  dilandasi  oleh  pendekatan  kewilayahan,  dimana  daya saing  suatu  daerah  dilandasi  oleh  faktor endowment sebagai  kekuatan internal  pembentuk  daya  saing  spasial.  Industri  adalah  salah  satu  jenis endowment yang  diharapkan  menciptakan  multiplier  bagi  perekonomian

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 41
daerah. Leading  sector  approach merupakan  konsep  yang  mendasari pembangunan  ekonomi  pada multiplier  effect pembangunan key  sector (unggulan)  terhadap  sektor-sektor  yang  lain. Key  sector menjadi  suatu obyek  yang  penting  atau  diutamakan  untuk  dibangun,  yang  kemudian dari  hasil  pembangunan  tersebut  diharapkan  dapat  menggerakkan pertumbuhan  sektor-sektor  lainnya.  Dalam kasus  tersebut,  industri  halal diharapkan  mampu  menjadi key  sector dan  berimplikasi  pada  sektor- sektor  lain,  seperti  perdagangan,  jasa,  dan  industri  pendukung.  Alasan dasar  implementasi leading  sector adalah  adanya  keterbatasan  sumber daya  dan  biaya  pembangunan  yang  tersedia,  disinilah  kelebihan  dari pada leading sector approach .
Konsep  dasar  pembentuk leading  sector  approach kaitannya  dengan pengembangan  industri  halal  sangat  dipengaruhi  oleh  model economic base ,  yaitu  konsep  yang  menjadi  rujukan  untuk  mengetahui  potensi ekonomi suatu daerah, yang dalam banyak kasus sangat dipengaruhi oleh industri.  Model  basis  ekonomi  merupakan  salah  satu  alat  untuk mendeteksi  mengenai  potensi  basis  ekonomi  suatu  daerah.  Teori  basis ekonomi  menyatakan  bahwa  faktor  penentu  utama  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah  berhubungan  langsung  dengan  permintaan  akan barang  dan  jasa  dari  luar  daerah.  Pada  intinya,  teori  basis  ekonomi  ini merupakan  teori  multiplier  regional  yang  berusaha  menjelaskan perubahan-perubahan  struktur  ekonomi  regional  dengan  menekankan hubungan  antara  struktur  yang  terdapat  dalam  perekonomian  regional dan  penambahan  kekuatan-kekuatan  pendorong  yang  berasal  dari  salah satu  sektor  ke  sektor  lainnya  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Konsep economic  base sangat  berguna  bagi  peningkatan  daya saing  suatu  daerah  melalui  pemetaan  sektor  basis  sebagai  salah  satu kekuatan internal.

## 5. Kondisi Industri Halal
Perkembangan  industri  halal  harus  disertai  dengan  ekosistem  yang mendukung,  baik  dari  sisi  regulasi,  kondisi  makro  ekonomi,  pelaku industri,  pertumbuhan  pasar,  pembiayaan,  dan  beragam  aspek pendukung lainnya. Salah satu ekosistem pendukung percepatan industri halal  adalah  perkembangan  sektor  industri  kontribusinya  bagi  Produk
Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  sebagai  representasi  kondisi  makro ekonomi.  Industri  halal  merupakan  bagian  integral  dari  perkembangan sektor  industri,  yang  berfungsi  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  ( value added )  dari  sektor  primer  maupun  sekunder.  Secara  agregat,  struktur PDRB  dapat  menjadi  salah  satu  indikator  untuk  melihat  seberapa  jauh peranan sektor industri terhadap perekonomian nasional. Ketika peranan sektor industri tinggi, maka terdapat probabilitas yang juga tinggi dalam menghasilkan jenis-jenis industri halal, begitu sebaliknya.
Gambar  01  Panel  A  memperlihatkan  bahwa  peranan  sektor  industri pengolahan terhadap PDRB selama lima tahun terakhir (2015-2019) rata- rata mencapai 37 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan yang rata-rata  sebesar  23  persen.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  probabilitas pengembangan  industri  halal  di  Indonesia  sangatlah  tinggi,  termasuk peranan  sektor  perdagangan  sebagai  salah  satu  sektor  pendukung. Karakteristik  perekonomian  yang  didominasi  oleh  sektor  industri pengolahan  menjadi  cerminan  terdapat  kegiatan  peningkatan  nilai tambah,  sehingga  mampu  mendongkrak  kinerja  perekonomian  nasional. Sama  dengan  industri  secara  umum,  industri  halal  merupakan  konsep peningkatan  nilai  tambah  perekonomian  yang  dipandang  lebih mempunyai  keunggulan,  karena  konsep  halal  adalah  menjaga  kualitas (baik) dan menghindari yang buruk (haram) .
Strategi  peningkatan  peranan  industri  halal  terhadap  PDRB  harus didekati berdasarkan jenis-jenis pelaku industri, yakni apakah didominasi oleh  skala  mikro,  kecil,  menengah,  atau  pelaku  industri  skala  besar. Dominasi  sektor  industri  pengolahan  di  Indonesia  dapat  dieksplorasi berdasarkan  karakteristik  pelaku  usahanya,  dimana  sampai  saat  ini didominasi oleh jenis pelaku usaha UMKM (Panel B). Selama lima tahun terakhir (2015-2019), rata-rata jumlah pelaku UMKM mencapai 93 persen, sementara  jumlah  pelaku  Usaha  Besar  (UB)  rata-rata  per  tahun  hanya sebesar 7 persen. Data ini menjadi cerminan bahwa pelaku industri halal di  Indonesia  juga  mempunyai  probabilitas  tinggi  didominasi  oleh  skala UMKM. Oleh karena itu, strategi pengembangan industri halal ke depan harus  berorientasi  bagi  kepentingan  UMKM.  Pelaku  UMKM  didorong untuk  menyesuaikan  karakteristik  kegiatan  usaha  dari  hulu  hingga  hilir sesuai  dengan  prinsip  syariah,  meningkatkan  kualitas  produk,  dan menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas  rantai  pasok.  Secara  umum,

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 43
dibutuhkan  daya  saing  UMKM  sebagai  kunci  bagi  penguatan  industri halal nasional.
Gambar 01. Karakteristik Sektor Industri di Indonesia
Sumber: Katadata.co.id (2020)
Beragam  penelitian  membuktikan  bahwa  salah  satu  penguat ekosistem  industri  halal  adalah  kondisi  sektor  keuangan  syariah  sebagai basis  pembiayaan  dan  investasi.  Indonesia  sendiri  pada  tahun  2019 berhasil  menempati  urutan  pertama  dalam  pengembangan  keuangan syariah ( Islamic Finance Country Index ) (Gambar 02 Panel A) dengan skor 81,93. Skor tersebut mampu mengungguli Malaysia yang berada di urutan kedua dengan skor 81,05. Padahal sebelum tahun 2019, peringkat pertama selama  tahun  2016-2018  selalu  ditempati  Malaysia.  Keberhasilan Indonesia  berkat  dukungan  regulasi  pemerintah  dan  partisipasi  pihak swasta.  Kemajuan  keuangan  syariah  nasional  tidak  bisa  dilepaskan  dari kontribusi  ekonomi  syariah  di  Indonesia  yang  mampu  menyumbang sekitar  USD  3,8  miliar  terhadap  PDB  per  tahun.  Selain  itu  juga  mampu menarik  investasi  asing  secara  langsung  sebesar  USD  1  miliar,  dan mampu  membuka  127  ribu  lapangan  kerja  per  tahun.  Data  ini mencerminkan  bahwa  ekosistem  pendukung  industri  halal  di  Indonesia dari aspek keuangan syariah sudah sangat mendukung.

## Gambar 02. Indikator-Indikator Perkembangan Industri Halal di
Indonesia
Sumber: Katadata.co.id (2020)
Penguatan pembiayaan berbasis keuangan syariah dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja ekspor dan bagi pengembangan sektoral jenis-jenis industri  halal.  Sejauh  ini,  terdapat  dua  jenis  industri  halal  dengan  tren pertumbuhan  yang  menjanjikan  di  tingkat  global  ,  yaitu:  (i)  industri pariwisata  halal;  dan  (ii)  industri  makanan  minuman  halal.  Dari keduanya, Indonesia adalah salah satu negara penghasil destinasi wisata halal  terbanyak  di  tingkat  global.  Sampai  tahun  2020,  Indonesia  dan Malaysia  menempati urutan  tertinggi  dengan  jumlah  78  destinasi  wisata halal (Gambar 02 Panel B). Indonesia berhasil mengalahkan negara-negara penghasil wisata halal terbaik  di dunia, seperti Turki, Saudi Arabia, Uni Emirat  Arab,  dan  Qatar.  Jumlah  wisatawan  muslim  pada  tahun  2020 mencapai  158  juta  orang  (Panel  C),  dan  diproyeksi  mencapai  230  juta orang  pada  tahun  2026  .  Wisata  halal  diharapkan  mampu  mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, mengingat peluangnya sangat besar.

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 45

## Gambar 03. Potensi Industri Halal Makanan Minuman di Indonesia
Sumber: Katadata.co.id (2020)
Selain  pariwisata,  salah  satu  jenis  industri  halal  yang  harus ditingkatkan adalah makanan minuman, mengingat peranannya terhadap total pasar syariah sangatlah tinggi (Gambar 03 Panel A). Meski demikian, Indonesia saat ini masih menjadi  salah satu  negara pengimpor makanan halal  terbesar  di  dunia,  yakni  pada  tahun  2017  (data  terakhir)  mencapai 14,29  USD  Miliar  (Gambar  02  Panel  D).  Kondisi  tersebut  menjadi cerminan tingginya potensi pasar domestik, namun di satu sisi juga harus menjadi  trigger  dalam  meningkatkan  kinerja  ekspor  industri  makanan minuman  halal.  Kontribusi  industri  makanan  minuman  halal  terhadap total pasar syariah di Indonesia rata-rata per tahun mencapai USD 169,95 Miliar,  jauh  di  atas  industri  pakaian  (USD  16,75),  pariwisata  (USD  9,85), media (USD 9,3), farmasi (USD 5,45), dan kosmetik (USD 3,8) yang selama ini menjadi jenis-jenis penghasil industri halal.
Dukungan  terhadap  industri  halal  jenis  makanan  minuman  sudah dilakukan  dengan  perkembangan  yang  signifikan  terhadap  penerbitan sertifikasi halal (Gambar 03 Panel B). Pada tahun 2015, jumlah sertifikasi halal masih sebesar 8.676 penerbitan, kemudian pada tahun 2019 mampu mencapai  15.495  penerbitan.  Selama  kurun  waktu  tersebut,  rata-rata penerbitan  sertifikasi  halal  per  tahun  sebesar  11.424  penerbitan.  Jumlah tersebut  berjalan  beriringan  dengan  jumlah  produk  yang  terus  tumbuh signifikan.  Pada  tahun  2015,  jumlah  produk  sebesar  77.256,  dan  tahun 2019  mampu  mencapai  274.796.  Perkembangan  tersebut  berjalan beriringan  dengan  jumlah  perusahaan,  dimana  tahun  2015  sebesar  7.940
unit, kemudian tahun 2019 mampu menjadi 13.951 unit. Kondisi tersebut merepresentasikan  bahwa  ekosistem  industri  halal  di  Indonesia  sudah cukup  baik,  namun  masih  dengan  strategi  kebijakan  yang  perlu dipercepat.  Dibutuhkan  pemetaan  tantangan  pengembangan,  sehingga bisa  dihasilkan  strategi  kebijakan  yang  tepat  sasaran.  Agenda  kebijakan menjadi sangat penting kontribusinya bagi pengkayaan literatur ekonomi syariah di sektor industri halal.

## 6. Tantangan Pengembangan Industri Halal : Perspektif Regional
Meskipun Indonesia sudah mempunyai ekosistem industri halal yang relatif  terus  meningkat,  namun  pengembangan  industri  halal  masih dihadapkan dengan beragam tantangan. Hal ini sejalan dengan beragam kasus  di  berbagai  negara  dalam  menghadapi  tantangan  pengembangan industri halal yang  sangat beragam (Rahmayati, 2019). Beberapa temuan penting menyimpulkan bahwa tantangan yang tidak mudah justru berasal dari  aspek  demografi,  dimana  terdapat  populasi  muslim  yang  tinggi dengan  mazhab  yang  beragam.  Dalam  perspektif  regional,  demografi mampu  menjadi  faktor  determinan  karena  mempengaruhi  mobilitas penduduk  dan  selera  pasar.  Anutan  mazhab  mempunyai  implikasi terhadap cara mereka menanggapi produk barang dan jasa hasil industri halal,  sehingga  juga  berdampak  pada  pola  konsumsi  yang  berpengaruh terhadap  tingkat  permintaan  agregat  (Omar,  2013).  Meski  dalam keyakinan  (koridor)  yang  sama,  namun  mereka  juga  mempunyai perbedaan  budaya,  corak,  preferensi,  dan  karakteristik  regional  maupun lokal. Hal ini karena masing-masing muslim yang tinggal di setiap negara di dunia mewakili sebagian besar ras dan berasal dari setiap lapisan sosial dan ekonomi yang berbeda (Hamid, et.al, 2017).
Selain  dari  aspek  demografi  dan  sosial,  tantangan  pengembangan industri  halal  juga  dapat  dipetakan  berdasarkan  2  (dua)  aspek  kegiatan (Fauzi et.al, 2017), yaitu: (i) aspek produksi dari hulu hingga hilir; dan (ii) dari  aspek  regulasi.  Dari  level  hulu,  produsen  industri  halal  biasanya kurang  mempunyai pemahaman yang  baik  terkait informasi penyediaan produk  halal  yang  mencakup  aspek  pembiayaan,  bahan  baku,  produksi, pemasaran, dan penguasaan rantai pasok. Divisi produksi rata-rata tidak berasal  dari  ahli  syariah,  sehingga  pemahaman  mengenai  proses pengolahan produk halal rata-rata masih sangat terbatas. Kondisi tersebut

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 47
menyebabkan  lemahnya  inovasi  di  level  produsen,  sehingga pengembangan  inovasi  industri  halal  sejauh  ini  masih  belum  sebaik dengan industri konvensional. Kegiatan inovasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas  SDM  yang  memahami  konsep  dan  praktik  produksi  berbasis halal.  Permasalahan  inovasi  juga  menyebabkan  hambatan  pertumbuhan industri  halal  yang  salah  satunya  disebabkan  rendahnya  hak  kekayaan intelektual  sehingga  membatasi  penguatan  inovasi.  Dampaknya,  sejauh ini,  sifat  dari  industri  halal  hanya  berorientasi  bagi  pemenuhan  prinsip keagamaan,  belum  pada  orientasi  inovasi  bisnis  secara  berkelanjutan, khususnya bagi pemanfaatan potensi spasial.
Selain itu, sejauh ini belum tercipta model integritas industri halal dari hulu  hingga  hilir.  Belum  dilakukan  upaya  protektif  dan  preventif  untuk memastikan  bahwa  produk  industri  halal  tetap  terjaga  kehalalannya meskipun telah melalui beragam proses maupun jarak tempuh (distribusi) dengan berbagai aktivitas penanganan rantai pasok (Noordin, et.al, 2009). Persoalan  ini  lebih  didominasi  oleh  aspek  regulasi,  disamping  masih rendahnya  pengetahuan  SDM  pelaku  industri  terkait  integritas  rantai pasok.  Persoalan  tersebut  terutama  dihadapi  oleh  industri  halal  jenis makanan minuman, yang secara ideal harus memperhatikan keterjaminan halal  dari  hulu  hingga  hilir.  Padahal  secara  ideal,  semua  pihak  dalam rantai pasokan, dari hulu hingga hilir, harus mengambil tanggung jawab individu  maupun  kolektif  untuk  melindungi  produk  industri  halal  dari kontaminasi  nonhalal,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja.  Dalam rantai  pasokan  industri  halal,  tujuan  utamanya  tidak  hanya  untuk memastikan  ketercapaian  kepuasan  pelanggan,  tetapi  juga  untuk memastikan  bahwa  status  halal  produk  industri  tetap  utuh  di  seluruh proses rantai pasokan.
Sampai  saat  ini  Indonesia  dipandang  belum  optimal  dalam mengupayakan  integritas  produk  halal  di  sepanjang  rantai  pasokan. Padahal  secara  ideal,  peran  pemerintah  dalam  memastikan  integritas rantai  pasokan  industri  halal  sebenarnya  sangat  dibutuhkan.  Selama  ini, peran  pemerintah  dipandang  belum  komprehensif  dalam  mencakup kegiatan  rantai  pasok,  mulai  dari  perencanaan,  pengembangan, penerapan,  pengaturan,  promosi,  dan  edukasi  terhadap  produsen maupun  konsumen  industri  halal.  Selain  itu,  peran  pemerintah  belum mencakup  pembentukan  lembaga,  kolaborasi  antar  lembaga  publik,  dan
melatih  auditor  profesional  untuk  memastikan  integritas  rantai  pasokan industri  halal  yang  dapat  dipercaya.  Kondisi  tersebut  mencerminkan konsep  rantai  pasokan  belum  banyak  dipahami  sebagai  variabel  yang sangat penting bagi pengembangan industri halal.
Secara  ideal,  integritas  produk  industri  halal  seharusnya  dilindungi dengan  segala  cara  dan  semua  langkah  yang  diperlukan  dan  harus diambil oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan. Tujuannya untuk  menghindari  kontaminasi  silang  yang  akan  menyebabkan produk menjadi non-halal (haram). Produk industri halal tidak hanya harus halal di  titik  awal,  tetapi  di  seluruh  rantai  pasokan  hingga  mencapai  tujuan akhirnya.  Masalahnya,  tidak  semua  pelaku  industri  maupun  regulator memahami  konsep  integritas  halal  tersebut.  Persoalan  integritas  rantai pasokan industri halal disebabkan oleh masih minimnya rujukan literatur yang  selama  ini  masih  terfokus  pada  studi  konsumen.  Literatur industri halal  masih  memfokuskan  pada  perilaku  pembelian  konsumen  muslim dengan pendekatan Planned Behavior dan masih hanya mengkonsentrasikan  pada  kesadaran  konsumen  terhadap  produk  halal (Yunos et.al, 2014).
Selain  aspek  regulasi,  belum  terciptanya  integritas  rantai  pasok industri halal salah satunya disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaku industri.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  rendahnya  investasi  pada kekhususan  aset  yang  melayani  kebutuhan  pemenuhan  produk  halal, khususnya  berorientasi  ekspor  (Mohamad  &  Backhouse,  2014).  Investasi dibutuhkan  untuk  membentuk  ekosistem  daerah  sehingga  mampu menjadi pendorong inovasi para pelaku industri halal.
Secara  konseptual,  penguatan  industri  halal  harus  diiringi  dengan kesediaan  para  pelaku  industri  untuk  menyediakan  aset  khusus  untuk memenuhi permintaan konsumen halal, kesediaan menerapkan sertifikasi halal,  dan  kesediaan  melakukan  pelatihan  terhadap  karyawan  terkait proses  produksi  dari  hulu  hingga  hilir.  Masih  rendahnya  komitmen mayoritas pelaku industri menjadikan rantai pasokan industri halal belum memainkan peran bersama dalam melindungi dan memastikan integritas halal. Tantangan untuk menghasilkan standar halal universal juga berlaku dalam  hal  menjaga  integritas  halal  di  seluruh  rantai  pasokan  dan manajemen logistik. Kurangnya kesadaran dan ketidakseimbangan rantai pasok dapat menjadi penghambat pengembangan industri halal.

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 49
Banyak  penelitian  menunjukkan  bahwa  transaksi  dan  penguatan ekosistem halal sangat dipengaruhi oleh unsur kepercayaan dalam rantai pasokan,  sehingga  mempengaruhi  perilaku  pembelian  dari  para konsumen.  Aspek  kepercayaan  sebenarnya  belum  menjadi  komponen legitimasi  pengembangan  industri  halal  di  Indonesia,  karena  legitimasi secara legal berasal dari label sertifikat halal. Sejauh ini masih dibutuhkan penguatan  jaminan  kualitas  halal  yang  komprehensif  dan  ketat  yang dipraktikkan  di  departemen  produksi  masing-masing  pelaku  industri halal.  Jaminan  kualitas  halal  juga  mencakup  aspek  pembiayaan,  dimana regulasi  pengajuan  produk  halal  di  Indonesia  sendiri  belum  mengarah pada  pemanfaatan  lembaga  keuangan  syariah  dalam  hal  penilaian sertifikasi. Indikator keuangan harus menjadi salah satu indikator dalam sertifikasi  produk  halal  karena  keuangan  merupakan  salah  satu  sumber awal  (hulu  /  input)  terciptanya  produk  halal.  Salah  satu  cara  agar ekosistem  syariah  di  Indonesia  berkembang  pesat  adalah  dengan memperbaiki  ekosistem  halal  ( halal  value  chain )  melalui  penguatan regulasi.
Tantangan  lainnya  adalah  menetapkan  standar  dan  akreditasi  halal yang  diakui  secara  internasional,  terutama  di  bidang  pangan.  Tidak adanya  standar  halal  menjadikan  kondisi  pasar  menjadi  bias,  baik  yang terjadi  di  tingkat  produsen  maupun  konsumen.  Sampai  saat  ini dipandang  masih  belum  terdapat  skema  internasional  untuk mengakreditasi  Badan  Sertifikasi  Halal  di  masing-masing  negara, termasuk  di  Indonesia.  Terlalu  banyak  badan  pengembangan  standar membuat kebingungan untuk memutuskan mana yang akan memberikan akses pasar, dan dalam banyak kasus banyak sertifikat diperlukan untuk eksportir.  Tantangan  tersebut  sering  dialami  berbagai  negara  yang menyatakan  adanya  kesenjangan  kapasitas  dan  kapabilitas  diantara lembaga  penerbit  sertifikasi  halal.  Dalam  kasus  tersebut,  standar  dan akreditasi halal merupakan persoalan yang terjadi di tingkat gloal, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan industri halal di Indonesia. Persoalan  yang  tidak  kalah  besar  adalah  masih  minimnya  literasi halal.  Bagaimanapun,  cakupan  lain  dalam  penguatan  ekosistem  halal adalah  proses  literasi  halal  untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas produsen  maupun  konsumen  halal.  Konsep  literasi  halal  merupakan bentuk pemahaman  masyarakat, regulator, investor, dan pelaku industri
halal dalam mengetahui dan memahami kemampuan untuk mengetahui, mengonsumsi, mengelola, dan menganalisis produk halal. Konsep literasi halal  didasarkan  pada  pengertian  literasi  yang  berkaitan  dengan kemampuan  membaca,  menulis,  memahami,  dan  meningkatkan keterampilan  terkait  operasional  bisnis  halal.  Konsep  literasi  dalam industri halal juga mencakup proses dan upaya pencapaian pengetahuan dan pemahaman tentang industri halal. Proses literasi dapat berkembang seiring dengan berkembangnya industri halal itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan pengaruh konsumsi masyarakat terhadap produk industri halal.

## 7. Agenda Kebijakan
Indonesia  harus  bisa  memanfaatkan  potensi  pasar  industri  halal global  untuk  mempercepat  daya  saing  ekonomi,  khususnya  di  daerah. Untuk  itu,  agenda  kebijakan  dibutuhkan  dalam  rangka  meminimalisir tantangan  dan  memperkuat  ekosistem  industri  halal  agar  mampu menangkap potensi pasar global. Setidaknya terdapat tiga implikasi yang bisa  dirasakan  jika  mampu  meningkatkan  laju  pertumbuhan  industri halal, yaitu: (i) dari aspek nilai tambah ekonomi, pengembangan industri halal  diharapkan  mampu  mempercepat  peningkatan  nilai  tambah ekonomi lokal; (ii) dari aspek kesejahteraan, pengembangan industri halal diharapkan mampu mempercepat laju penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran;  dan  (iii)  dari  aspek  pemerataan,  pengembangan  industri halal  diharapkan  mampu  mempercepat  pemerataan  kesejahteraan, sehingga mampu mereduksi ketimpangan.
Perkembangan  industri  halal  memiliki  peran  penting  dalam mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Sebagai  ilustrasi, industri halal yang dikembangkan dengan baik, dapat berkontribusi pada nilai  tambah  perekonomian  melalui  pemenuhan  permintaan  pasar  halal domestik  yang  saat  ini  didominasi  oleh  pemain  global.  Hal  ini  sejalan dengan  momentum  perkembangan  permintaan  domestik  yang  tinggi terhadap produk-produk halal. Selain itu, produksi domestik atas produk halal  juga  dapat  berkontribusi  pada  penguatan  neraca  pembayaran, terutama  jika  mampu  memenuhi  permintaan  global  terhadap  produk- produk halal (Fauzi, et.al, 2017).
Sementara  itu  terdapat  beberapa  risiko  jika  Indonesia  tidak  pandai

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 51
mengembangkan  potensi  industri  halal,  yaitu:  (i)  pertumbuhan  ekonomi relatif  kurang  mempunyai  daya  dorong  sektoral;  (ii)  Indonesia kemungkinan  tidak  mempunyai  keunggulan  kompetitif,  khususnya  dari sektor  ekonomi  syariah;  (iii)  insentif  sektor  industri  sangat  rendah;  dan (iv) lingkungan pendukung ekonomi syariah sulit diwujudkan.
Pada  dasarnya,  strategi  penguatan  industri  halal  di  Indonesia  sudah menjadi  bagian  dari  kerangka  pengembangan  ekonomi  dan  keuangan syariah. Kerangka ini memuat empat hal (Ahyar & Wibowo, 2019), yaitu: (i)  nilai-nilai  dan  prinsip  dasar  pengembangan  ekonomi  dan  keuangan syariah;  (ii)  kerangka  dasar  kebijakan  pengembangan  ekonomi  dan keuangan  syariah;  (ii)  strategi  dan  rencana  aksi  ekonomi  dan  keuangan syariah;  dan  (iv)  kerja  sama  dan  koordinasi,  baik  dengan  pihak  internal maupun  eksternal,  guna  mempercepat  pengembangan  ekonomi  dan keuangan  syariah.  Dalam  kerangka  desain  ini,  terlihat  bahwa  industri halal  tidak  dapat  berkembang  secara  parsial  sehingga  membutuhkan dukungan sektor lainnya, terutama keuangan syariah. Begitu juga sektor keuangan  syariah,  yang  tidak  akan  tumbuh  tanpa  permintaan  produk industri  halal.  Selain  itu,  riset,  assesment,  dan  edukasi,  juga  merupakan faktor  mendasar  yang  mendukung  efektivitas,  inovasi,  serta perkembangan industri halal. Oleh karena itu, industri halal menjadi salah satu  pilar  utama  yang  diusung  dalam  kerangka  desain  pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Indonesia  mempunyai  Komite  Nasional  Keuangan  Syariah  (KNKS) yang  telah  mengukuhkan  enam  strategi  pengembangan  industri  halal (Ahyar & Wibowo, 2019). Pertama adalah global hub perdagangan produk halal  dunia,  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  Indonesia  sebagai  hub internasional dalam perdagangan dan produksi halal dunia. Kedua adalah UMKM  yang  berdaya  saing,  bertujuan  untuk  menciptakan  UMKM berkualitas  unggul  yang  dapat  menghasilkan  produk  halal  berstandar internasional  dan  keberlangsungan  usaha  dengan  keuangan  syariah. Ketiga adalah  industrialisasi  produk  halal,  yang  bertujuan  untuk menciptakan  kawasan  industri  halal  dengan  keberlangsungan  kualitas, kuantitas,  dan  kontinuitas  serta  peningkatan  kualitas  SDM  unggul.
Keempat adalah  riset  halal  yang  mendukung  industri,  yakni mengembangkan  riset  bahan-bahan  pengganti  non  halal  serta peningkatan halal awareness kepada masyarakat. Kelima adalah preferensi
halal,  yakni  pendekatan  sosial  kemasyarakatan  sebagai  strategi peningkatan  preferensi  halal  dengan  pendekatan  sosial  kemasyarakatan dan social engineering. Keenam adalah dukungan regulasi dan kebijakan, yakni strategi penguatan regulasi dan kebijakan terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal.
Untuk  menguatkan  strategi  kebijakan  nasional,  berbagai  penelitian mengusulkan  pentingnya  efektivitas  kelembagaan  sebagai  motor penggerak  dalam  mengintegrasikan  antara  peningkatan  daya  saing wilayah dan industri halal (Noordin, et.al, 2009). Efektivitas kelembagaan harus  melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan,  seperti  asosiasi pengusaha, pesantren, sektor sosial, dan inisiatif kerja sama internasional yang  diperlukan  untuk  menguatkan  kelembagaan  dan  menjaga  sinergi antar lembaga. Tujuannya untuk mencapai kemajuan industri halal yang mampu mendorong inklusifitas lembaga-lembaga pendukungnya.
Kemajuan  industri  halal  diharapkan  mampu  menciptakan  efek pengganda.  Hal  tersebut  harus  didukung  oleh  peran  pemerintah,  yang mempunyai  posisi  kunci  sebagai  pengaturan  kelembagaan,  khususnya produksi  regulasi.  Peran  pemerintah  bukan  sebagai  pemain  di  industri, namun melalui kewenangan yang  dimiliki memberikan fasilitasi, katalis, dan  tatanan  bagi  pengembangan  ekosistem  usaha  industri  halal  yang kondusif.  Pemerintah  menganjurkan  dan  mendorong  pelaku  ekonomi agar  mencapai  level  daya  saing  tertentu.  Beragam  peran  tersebut  dapat dilakukan  pemerintah  contohnya  melalui  kebijakan  insentif  berupa subsidi,  perpajakan,  pendidikan,  fokus  pada  penciptaan  dan  penguatan factor conditions , serta menegakkan standar industri.
Aspek regulasi harus menguatkan  beberapa indikator utama sebagai input  pembentuk  daya  saing  daerah,  diantaranya  (Nisha  &  Iqbal,  2017) adalah: (i) lingkungan usaha produktif; (ii) kinerja perekonomian daerah; (iii)  kondisi  ketenagakerjaan  dan  sumberdaya  manusia;  (iv)  kondisi infrastruktur,  sumberdaya  alam,  dan  lingkungan;  serta  (v)  kondisi perbankan  dan  lembaga  keuangan  sebagai  penyedia  aksesbilitas keuangan. Kinerja perekonomian (output) mencakup produktivitas tenaga kerja,  tingkat  kesempatan  kerja,  dan  PDRB  per  kapita.  Sedangkan  target outcome  dari  daya  saing  daerah  adalah  pertumbuhan  yang  inklusif  dan berkelanjutan,  yang  dapat  menjamin  pemerataan  kesejahteraan  melalui penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 53
Penguatan  kelembagaan  diperlukan  terutama  untuk  memperdalam integritas  rantai  nilai  pasok  industri  halal.  Rantai  nilai  halal  merupakan strategi  utama  yang meliputi  beberapa  sektor  industri  halal  (Fauzi,  et.al, 2017),  seperti  industri  makanan  minuman,  pertanian,  fashion  muslim, farmasi  dan  kosmetik,  pariwisata,  serta  media  dan  informasi.  Dalam  hal ini,  peran  pemerintah  sangat  dibutuhkan  terutama  dalam  memastikan integritas  rantai  pasok  pangan  halal  yang  meliputi  perencanaan, pengembangan,  penerapan,  pengaturan,  promosi  dan  edukasi  pelaku industri  maupun  konsumen  halal.  Selain  itu,  peran  pemerintah  harus mencakup  pembentukan  lembaga,  kolaborasi  antar  lembaga  publik,  dan melatih  auditor  profesional  untuk  memastikan  integritas  rantai  pasokan makanan halal yang dapat dipercaya.
Dalam  praktiknya,  penguatan  kelembagaan  dapat  diwujudkan contohnya  melalui  pembentukan Halal  Industry  Development  Corporation yang  berperan  untuk  membantu  mempromosikan  dan  mengembangkan industri  halal  (Murshafaaida,  et.al,  2020).  Badan  ini  akan  membantu mengkoordinasikan  dan  memfasilitasi  kegiatan  halal  antara  pemerintah, pelaku  bisnis  dan  konsumen,  serta  mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan untuk memastikan integritas industri halal terlindungi dengan baik. Karakter industri halal yang mencakup berbagai sektor di sepanjang rantai  nilai  dan  pasokan,  maka  langkah  untuk  mendirikan  organisasi semacam  itu  merupakan  langkah  inovatif  untuk  memastikan  kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam industri halal dipahami sepenuhnya dari perspektif nasional dan internasional .
Penguatan  kelembagaan  harus  diiringi  dengan  penguatan  branding dalam meningkatkan penawaran dan permintaan industri halal di daerah. Pentingnya  penguatan  branding  diperlukan  untuk  menguatkan  daya saing  industri  halal,  termasuk  konstelasinya  dalam  perdagangan internasional.  Pesatnya  liberalisasi  perdagangan  mengharuskan  produk industri  halal  mampu  menangkap  ceruk  pasar  global.  Hal  ini  sesuai dengan  konsep  teoritis,  bahwa  untuk  menembus  peluang  pasar  baru, pelaku  industri  harus  memperkuat  posisi  branding,  merevolusi, mengadopsi  dan  beradaptasi  untuk  bersaing  dan  tetap  relevan  dengan pasar  eksisting.  Konsep  tersebut  mirip  dengan  teori  branding  industri halal  yang  harus  melibatkan  kegiatan  pemetaan  persaingan  berbasis karakteristik  lingkungan  perusahaan,  definisi  bisnis,  dan  strategi
pengembangan  (Yusuf, et.al, 2015). Upaya tersebut harus didukung oleh perbaikan  sertifikasi  halal  yang  harus  diiringi  dengan  upaya  industri mengedepankan  kepuasan  dan  kepercayaan  konsumen,  yang  pada akhirnya mampu mengarahkan pada peningkatan pangsa dan daya saing pasar.
Beberapa  uraian  di  atas  mempunyai  peran  penting  bagi  penguatan industri  halal  terhadap  pengembangan  daya  saing  wilayah.  Keterkaitan industri halal dan pengembangan wilayah sebenarnya bukanlah isu baru. Beberapa  temuan  telah  menganalisis  pelaku  industri  halal  terutama UMKM yang diidentifikasi sebagai strategi pembangunan daerah dengan melihat  basis  usaha  dan  keterkaitan  dengan  pelaku  lainnya.  Pandangan lain  mencoba  menggambarkan  bagaimana  pelaku  industri  halal beroperasi  sehingga  melakukan  aglomerasi  menjadi  kawasan  industri sehingga  menikmati  banyak  keuntungan.  Beberapa  keuntungan  ini kemudian  dikembangkan  pada  konsep  bahwa  mempertahankan keunggulan kompetitif dalam era global bergantung pada hubungan yang kompetitif  antara  perusahaan  yang  bekerjasama  di  tingkat  lokal.  Proses ini  memberikan  momentum  penting  bagi  perekonomian  wilayah,  yang disumbang oleh peranan industri halal.

## 8. Kesimpulan dan Kontribusi Tulisan
Perkembangan industri halal di tingkat global relatif terus meningkat, baik  dari  sisi  permintaan  maupun  penawaran.  Berbagai  negara  yang mayoritas  non-muslim  juga  menyadari  pentingnya  menangkap  peluang pasar  industri  halal  sebagai  bagian  dari  perubahan  konstelasi perdagangan dunia. Setidaknya terdapat tiga momentum penting sebagai pemantik  urgensi  pemanfaatan  peluang  industri  halal  di  tingkat  global, yaitu:  (i)  perkembangan  Fintech  yang  semakin  pesat  sehingga mempercepat  laju  permintaan  dan  penawaran  produk  industri  halal;  (ii) perkembangan  industri  4.0  yang  menciptakan  efisiensi  dan  efektivitas penyebaran  industri  halal;  dan  (iii)  perkembangan  masyarakat  sebagai suatu  kehidupan  sosial  yang  tidak  terlepas  dari  sarana  dan  prasarana teknologi.
Indonesia  mempunyai  peluang  besar  dalam  menangkap  potensi industri halal.  Secara  demografis, mayoritas penduduk Indonesia  adalah muslim  dengan  tingkat  kesadaran  konsumsi  status  halal  yang  sangat

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 55
tinggi, baik dari sektor makanan minuman, fashion, destinasi wisata, dan beragam  produk  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi.  Indonesia  juga mempunyai  modal  yang  kuat  dalam  menopang  perkembangan  industri halal,  terutama  dari  sisi  ekosistem  ekonomi  dan  keuangan  syariah  yang sudah relatif berkembang pesat. Indonesia mempunyai komitmen dan visi sebagai  negara  penghasil  ekonomi  dan  keuangan  syariah  terbesar  di dunia. Ekosistem  halal merupakan salah satu rantai pasok industri halal yang implementasinya terus ditingkatkan, khususnya bagi pengembangan pembangunan di daerah.
Akan  tetapi,  Indonesia  juga  masih  dihadapkan  dengan  beragam tantangan,  khususnya  dalam  meningkatkan  daya  saing  pelaku  industri halal. Penekanan daya saing terutama ditujukan kepada UMKM sebagai sasaran  utama  dari  kebijakan  pemerintah.  Bagaimanapun,  dari  total pelaku usaha di Indonesia, rata-rata sebesar 93 persen merupakan pelaku UMKM,  sehingga  UMKM  harus  menjadi  pemain  utama  dalam perkembangan  industri  halal  nasional.  Sayangnya,  mayoritas  UMKM masih  mempunyai  kapasitas  usaha  yang  rendah,  seperti  kapasitas keuangan,  sumberdaya  manusia,  kemitraan,  dan  jaringan  pemasaran. Selain itu, masih dibutuhkan keterjaminan produk yang dihasilkan benar- benar memenuhi standar halal. Kualitas rantai pasok industri halal selama ini  masih  rendah,  disamping  kurangnya  pengetahuan  para  pelaku industri terkait menjaga keterjaminan proses halal dari hulu hingga hilir. Tulisan  ini  mempunyai  kontribusi  terhadap  pentingnya  konsep penguatan  kelembagaan  sebagai  bagian  integral  penguatan  integritas rantai pasok industri halal. Rantai pasok mempunyai peran yang dominan bagi  penguatan  daya  saing  wilayah,  khususnya  bagi  pengentasan kemiskinan,  pereduksi  ketimpangan,  dan  penyerapan  tenaga  kerja. Penguatan  kelembagaan  ditujukan  untuk  meminimalisir  tantangan pengembangan industri halal domestik, agar bisa menguatkan daya saing wilayah bagi model pembangunan yang  berkualitas. Pembahasan  paling mendalam  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mampu  meningkatkan integritas rantai pasokan industri halal.
Secara  keseluruhan,  keberhasilan  industri  halal  memerlukan koordinasi  dan  partisipasi  berbagai  pihak  dan  strategi  pemasaran  yang strategis,  disamping  berbagai  faktor  pendukung  lainnya  dalam menempatkan  “halal”  sebagai  salah  satu  atribut  yang  menjadi
pertimbangan  konsumen  dalam  membeli  produk/jasa.  Kerangka  kerja konseptual diharapkan mampu bermanfaat bagi peneliti lain dalam studi yang  akan  datang  pada  aspek  rantai  pasokan  industri  halal.  Pengujian empiris  lebih  lanjut  dapat  dilakukan  pada  penelitian  selanjutnya  untuk menguji hubungan antara faktor-faktor yang  berkaitan dengan integritas rantai pasok industri halal dalam kerangka untuk mencapai  pemahaman yang lebih baik terhadap kualitas pembangunan di daerah.

## Daftar pustaka
Ahyar,  M.  K.,  &  Wibowo,  M.Y.P.  2019.  Halal  industry  and  islamic banking: a study of halal ecosystem regulation in indonesia. Journal of Finance and Islamic Banking , Vol. 2, No. 2, pp. 165-182. Annisa,  A.A.  2019.  Kopontren  dan  Ekosistem  Halal  Value  Chain.  Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 01, pp. 1-8.
Azam,  S.E.,  &  Abdullah,  M.A.  2020.  Global  halal  industry:  realities  and opportunities. IJIBE  (International  Journal  of  Islamic  Business  Ethics) , Vol. 5, No. 1, pp. 47-59.
Elasrag.,  &  Hussein.  2016.  Halal  industry  :  key  challenges  and opportunities. MPRA  Paper ,  No.  69631,  online  at  https: //mpra.ub.uni-muenchen.de/69631/.
Fauzi, F.A., Karia, N., & Mokhtar, M.A.M. 2017. The antecedents of halal competency  model:  towards  improvement  of  halal  certification  for smes  products.  In ternational  Journal  of  Business,  Economics  and  Law , Vol. 14, No. 5, pp. 18-28.
Hamid,  N.A.A.,  Shahwahid,  F.M.,  Othman,  A.,  &  Saipudin,  W.  2017. Challenges and way improving malaysia halal food industry. Sci. Int. (Lahore) , Vol. 29, No. 2, pp. 149-153. Katadata.co.id. 2020. Industri Halal untuk Semua. Tim Publikasi Katadata , 17 Maret 2020. (online), http:// katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/i ndustri-halal-untuk-semua.
Mohamad, N., & Backhouse, C. 2014. A framework for the development of halal  food  products  in  malaysia.  Proceedings  of  the  2014 International  Conference  on  Industrial  Engineering  and  Operations Management, pp. 693-702.
Mubarok,  F.K.,  &  Imam,  M.K.  2020.  Halal  industry  in  indonesia, challenges  and  opportunites. Journal  of  Digital  Marketing  and  Halal Industry , Vol. 2, No. 1, pp. 55-64.

## L OKOT Z EIN N ASUTION , P ENGUATAN I NDUSTRI H ALAL B AGI D AYA S AING W ILAYAH : T ANTANGAN DAN A GENDA K EBIJAKAN 57
Murshafaaida., Rani, M., Nordian, M., Amran, A., Ibrahim, I., & Haron, H. 2020.  Industrial  revolution  4.0  halal  supply  chain  management:  a theoritical  framework. International  journal  of  Arts  Humanities  and Social Science Studies , Vol. 5, No. 02, pp. 31-36.
Nisha,  N.,  &  Iqbal,  M.  2017.  Halal  ecosystem:  prospect  for  growth  in bangladesh. International  Journal  of  Business  and  Society ,  Vol.  18,  pp. 205-222.
Noordin, .N., Noor, N.L.M., Hashim, M., & Samicho, Z. 2009. Value chain of  halal  certification  system:  a  case  of  the  malaysia  halal  industry. European and Mediteranian Conference on Information Systems , pp. 1-14. Omar,  C.M.Z.C.  2013.  Challenges  and  marketing  strategies  of  halal products  in  malaysia. Interdisciplinary Journal of Research in Business , Vol. 3, No. 02, pp. 11-17.
Rachman, M.A., & Syamsuddin. 2019. Halal industry in indonesia: the role of  sharia  financial  institution  in  driving  industrial  and  halal ecosystem. Al-Iqtishad, Journal of Islamic Economics , Vol. 11, No. 1, pp. 35-58.
Rahmayati. 2019. Islamic banking synergity as halal industry development in indonesia. Proceeding International Seminar on Islamic Studies , Vol. 1, No. 1, pp. 299-308.
Saad, S.N.H., Rahman, F.A., & Muhammad, A. 2016. An overview of the shariah  governance  of  the  halal  industry  in  malaysia:  with  special reference  to  the  halal  logistics. Journal  of  Applied  Environmental  and Biological Ssciences , Vol. 6, pp. 53-58.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yunos,  R.M.,  Mahmood,  C.F.C.,  Mansor,  N.H.A.  2014.  Understanding mechanisms  to  promote  halal  industry-the  stakeholders  views. Procedia, Social and Behavioral Science , Vol. 130, pp. 160-166. Yusuf, A.H., Shukor, S.A. & Bustamam, U.S.A. 2015. Issues and challenges of  halal  implementation  in  food  industry  in  malaysia. International Journal  of  Business  and  Management  Study-IJBMS ,  Vol.  2,  No.  2,  pp. 173-177.
Zulfakar,  M.H.,  Anuar,  M.M.,  &  Talib,  M.S.A.  2014.  Conseptual framework  on  halal  food  supply  chain  integrity  enhancement. Procedia, Social and Behavioral Sciences , Vol. 121, pp. 58-67.