## ANALISIS KEBIJAKAN GAJI GURU HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP GURU HONORER DI INDONESIA

## Anwar Dhobith
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Email: anwardhobith@gmail.com

## Abstract
This research aims to discuss the honorary teacher policy in order to understand the design of government  policy  in  managing  honorary  teachers  in  Indonesia  and  the  impact  of  honorary teacher salary management on the welfare of honorary teachers in Indonesia. This research uses literature  and  literature  review  methods  which  include  books,  articles  and  published  data  to examine policies related to honorary teachers. The research results show that the government's policy design regarding honorary teachers is to get the welfare they should through PP No. 48 of 2005,  which  was  targeted  to  be  completed  in  the  2009  fiscal  year,  experienced  problems  so changes were made to several provisions which ultimately resulted in the issuance of PP No. 43 of 2007. Issue of Law no. 5 of 2014 which focuses on regulating non-PNS employees, but in its implementation there is still often overlap and has not shown effective synergy, even though the policy direction is in line, and instead raises new problems regarding the salaries of honorary teachers.  The impact that  arises is  that the  gap  between  the  salaries  of  honorary  teachers  and civil  servants  and  contract  employees  is  very  significant  even  though  they  have  the  same workload. There is a need for government policies that regulate regulations regarding honorary teacher salaries so that the welfare of honorary teachers can be achieved.

## Keyword: policy, salaries of honorary teacher, welfare of teacher

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  kebijakan  guru  honorer  dalam  rangka  mengetahui desain  kebijakan  pemerintah  dalam  pengelolaan  guru  honorer  di  Indonesia  dan  dampak pengelolaan  gaji  guru  honorer  terhadap  kesejahteraan  guru  honorer  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  telaah  kepustakaan  dan  literatur  yang  mencakup  buku,  artikel,  dan  data yang  telah  dipublikasikan  untuk  mengkaji  kebijakan  terkait  guru  honorer.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  desain  kebijakan  pemerintah  terkait  guru  honorer  agar  mendapatkan kesejahteraan  yang  seharusnya  melalui  PP  No.  48  Tahun  2005  yang  ditargetkan  selesai  pada tahun  anggaran  2009  mengalami  kendala  sehingga  dilakukan  perubahan  pada  beberapa ketentuan yang akhirnya menerbitkan PP No. 43 Tahun 2007.  Keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 yang  berfokus  mengatur  mengenai  pegawai  non-PNS,  namun  dalam  implementasinya  masih sering terjadi saling tumpang tindih dan belum menunjukkan sinergi yang efektif, meskipun arah kebijakannya sejalan, dan malah memunculkan persoalan baru terkait gaji guru honorer. Dampak yang muncul adalah kesenjangan antara gaji guru honorer dengan PNS maupun pegawai kontrak yang  sangat  signifikan  padahal  memiliki  beban  kerjan  yang  sama.  Perlunya  kebijakan pemerintah  yang  mengatur  regulasi  tentang  gaji  guru  honorer  agar  kesejahteraan  guru  honorer bisa tercapai.
Kata kunci: kebijakan, gaji guru honorer, kesejahteraan guru

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan  bahwa  tujuannya  adalah  untuk
“...mencerahkan kehidupan bangsa”, pertumbuhan  nasional  di  bidang  pendidikan telah  berlangsung  di  negara  kesatuan Republik  Indonesia  sejak  kemerdekaan negara  pada  tahun  1945. 1 Dibutuhkan  ahli yang  dapat  memenuhi  fungsi  ini  untuk mencapai  tujuan  nasional  mencerahkan kehidupan  bangsa.  Sebagai  profesional dalam  pendidikan,  guru  memainkan  peran penting  dalam  tujuan  ini.  Tanggung  jawab utama mereka adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,  dan  mengevaluasi  siswa  di  semua tingkat pendidikan. Untuk menyeimbangkan peran  strategis  ini,  guru  harus  diberdayakan dan  kualitas  mereka  harus  ditingkatkan dengan  cara  yang  terencana,  disengaja,  dan tahan lama. 2
Dalam
UU Sistem Pendidikan
Nasional  pasal  40  ayat  1,  pemerintah menguraikan upaya pemberdayaan pendidik. Secara khusus, pendidik dan tenaga kependidikan  dijamin  hak-haknya  sebagai
1 Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945” (1945), 1.
2 KemendikbudRistek, “Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  20  TAHUN  2003  Tentang
Sistem Pendidikan Nasional,” Demographic
Research 49, no. 0 (2003): 15.
berikut:  (a)  jaminan  pendapatan  dan kesejahteraan sosial yang layak dan mencukupi;  (b)  imbalan  berdasarkan  tugas dan  prestasi  kerja;  (c)  pengembangan  karir sejalan  dengan  tuntutan  pengembangan kualitas;  (d)  perlindungan  hukum  dalam pelaksanaan  tugas  dan  hak  atas  kekayaan intelektual  hasil  karya;  dan  (e)  kesempatan untuk  menggunakan  sarana,  prasarana,  dan sarana pendidikan untuk mendukung kelancaran  pelaksanaan  tugas. 3 Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang Guru  dan  Dosen  dan  PP.  Nomor  48  Tahun 2005  yang  mengatur  Pengangkatan  Tenaga Honorer  Menjadi  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  adalah  dua  inisiatif  lanjutan  yang diambil pemerintah.
Implementasi  kebijakan  pemerintah yang  ada  belum  berjalan  maksimal.  Hal  ini terlihat  dari  problematika  yang  muncul seperti  kekurangan  jumlah  dan  kualitas SDM,  kurangnya  sarana-prasarana  yang memadai,  keterbatasan  infrastuktur  IT,  dan tidak  memadainya  anggaran. 4 Selain  itu belum terealisasikannya seluruh pengangkatan  guru  dalam  UU  transisi, pengeluaran anggaran dana pemerintah yang
3 KemendikbudRistek, 15.
4 Andi  Prastowo,  Suyadi,  dan  Sutrisno, Pendidikan  Islam  Unggul  di  Era  Revolusi  Industri 4.0  dan  Merdeka  Belajar (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2021), 73.
tidak  jelas  disebabkan  belum  terlaksananya UU  secara  maksimal  oleh  pemerintah,  gaji guru  yang  terlambat  diberikan,  dan  intensif guru  honorer  yang  jauh  dari  kata  sejahtera. Fokus  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada permasalahan yang terakhir, yakni kaitannya dengan  kesejahteraan  guru  honorer.  Kata “sejahtera” menurut kamus W.J.S
Poerwadarminta  artinya  adalah  keadaan yang senantiasa aman, sentosa dan makmur. Guru  yang  sejahtera  dalam  hidupnya senantiasa  merasa  aman  dari  mara  bahaya yang  mengancam,  memperoleh  penghasilan yang  cukup,  serta  berkecukupan  dan  tidak kekurangan  dalam  menjalani  kehidupan sehari-hari.  Jika  kita  menengok  realita  di lapangan,  tidak  sedikit  guru  honorer  yang masih  belum  sejahtera,  baik  di  perkotaan maupun  di  daerah  3  T  (terdepan,  terluar, tertinggal).  Seperti  kasus  seorang  guru bernama  Anam  di  SDN  01  Tarokan  kab. Kediri  yang  mendapatkan  gaji  perbulan hanya  berkisar  antara  Rp.  200.000  –  Rp. 300.000  saja  atau  masih  dibawah  UMR. Dengan  gaji  yang  diperoleh  tersebut,  beliau juga menjalankan kewajiban tugas dari pagi hingga  sore  pukul  14.00  WIB  sebagaimana yang  dikerjakan  oleh  guru  PNS.  Rekan sejawat beliau banyak yang memilih banting setir  karena  permasalahan  ekonomi  dengan
mencari penghasilan diluar mengajar seperti membuka bengkel dan warung kopi. 5
Kondisi  seperti  ini  tidak  terjadi  di Kediri  saja,  terdapat  realita  serupa  seperti yang  terjadi  di  SDN  Manggekompo  kab. Bima.  Seorang  guru  honorer  bernama  M. Guntur  yang  telah  mengabdi  selama  17 tahun  hanya  memperoleh  gaji  sebesar  Rp. 83.000  –  Rp.  100.000  saja  perbulan  yang dibayarkan  setiap  triwulan  dengan  beban mengajar yang dibatasi hanya 8 jam saja per minggunya,  praktis  beliau  harus  tetap memiliki pekerjaan sampingan untuk menunjang  kebutuhan  hidup  seperti  bertani dan buruh. 6 Dan masih banyak realita serupa tentang  kesejahteraan  hidup  guru  honorer yang  masih  belum  terwujud.  Pendidik  yang seharusnya berperan sebagai ahli profesional dengan  tanggung  jawab  mendidik  generasi penerus  agar  mencapai  sasaran  pendidikan nasional  dan  menganggap  profesi  mereka sebagai  sumber  utama  pendapatan,  justru masih  terjerat  dalam  kendala  ekonomi  saat berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya.
5 Radar  Kediri,  “Nestapa  Guru  Honorer Gajinya  Masih  Dibawah  Upah  Minimum,”  2022, https://radarkediri.jawapos.com/pendidikan/06/10/20 22/nestapa-guru-honorer-gajinya-masih-di-bawah- upah-minimum/).
6 Syarifudin dan Dheri Agriesta, “Cerita Guru Honorer  di  Pelosok  NTB  Sudah  17  tahun  Mengabdi Digaji Rp. 83.000?,” Kompas, 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/07/29/164910 078/cerita-guru-honorer-di-pelosok-ntb-sudah-17- tahun-mengabdi-digaji-rp-83000?page=all.
Sebagai  seorang  profesional,  guru  memiliki kewenangan  serta  tanggung  jawab  terhadap pendidikan  anak  didiknya,  baik  secara individu maupun klasikal di sekolah maupun diluar sekolah. Berdasarkan tanggung jawab yang  sangat  besar,  guru  profesional  berhak mendapatkan  pendapatan  diatas  kebutuhan hidup  minimal  dan  jaminan  kesejahteraan sosial. 7 (UU  RI  No.  14  Tahun  2005  pasal 14). Ketika seorang guru tidak mendapatkan hak berupa kesejahteraan hidup, maka perlu dipertanyakan  apakah  undang-undang  yang berkaitan  dengannya  masih  berlaku  atau tidak,  serta  apakah  pemerintah  sebagai pelaksana  undang-undang  telah  abai  atau khilaf  terhadap  eksistensi  undang-undang yang  ada  tentang  kesejahteraan  guru. Bagaimana  bisa  seorang  pendidik  bangsa disamping  menjalankan  tugasnya  masih harus  memikirkan  cara  untuk  memenuhi kebutuhan  esok  hari?,  terkhusus  kepada guru  honorer  yang  dalam  problematika  ini masih  belum  ditemukan  solusinya  sampai saat  ini.  Diliput  dari  KlikASN,  besaran  gaji guru honorer secara umum berada di kisaran Rp. 300.000 – Rp. 1.000.000, kemudian jika di  kota-kota  besar  berada  di  kisaran  Rp. 1.500.000  -  Rp.  2.000.000,  sedangkan  gaji di  daerah  dengan  anggaran  terbatas  hanya
7 Presiden Republik Indonesia, “UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.pdf” (2005), 8.
mencapai  Rp.  300.000  per  bulan. 8 Apakah dengan  gaji  yang  ada  seorang  guru  honorer bisa  dikatakan  sejahtera?  Atau  malah sebaliknya?.
Sejauh  ini  peran  guru  honorer  sudah cukup  besar  dalam  memajukan  pendidikan. Tercatat  dari  total  guru  yang  berjumlah 3.340.326,  48%  diantaranya  merupakan guru  non  PNS  yang  meliputi  guru  honorer sekolah, guru tetap yayasan, guru tidak tetap kota  dan  provinsi,  serta  guru  bantu  pusat. 9
Meski demikian, kesejahteraan belum dirasakan  oleh  seluruhnya.  Dalam  hal  ini pemerintah  harus  segera  merespon  dengan sigap, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi  semangat  para  guru  honorer yang  berdampak  pada  proses  belajar mengajar.  Intensif  bagi  guru  honorer merupakan  pokok  dalam  permasalahan  ini. Langkah  yang  bisa  diperjuangkan  untuk masa  depan  tidak  hanya  dengan  menaikkan jumlah  bayaran  sekolah  saja,  tetapi  dengan langkah  yang  dapat  berkelanjutan  yakni melalui regulasi yang memihak kepada para guru  honorer  dengan  bertahap  dari  tingkat PIAUD  sampai  tingkat  pendidikan  teratas.
8 Adminstrator,  “Daftar  Gaji  Guru  SD Honorer  Terbaru  2022,”  Klik  ASN.com,  2022, https://klikasn.com/berita-pns/daftar-gaji-guru-sd- honorer-terbaru-2022/.
9 Dwi  Hadya Jayani, “52% Guru di Indonesia Berstatus PNS,” databoks, 2022,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/1 2/52-guru-di-indonesia-berstatus-pns.
Jika  kita  menengok  sedikit  kebelakang, Syaikh  Raghib  As-Sirjani  dalam  kitab karangannya yang berjudul “ Madza Qaddamal  Muslimuna  Lil’alam  Ishamaatu al-Muslimin  fii  al-Hadharah  al-Insaniyah ” menceritakan bahwa pada masa kekhalifahan  bani  Abbasiyah,  guru  digaji sebesar  50  dinar  perbulannya  atau  jika sekarang  setara  dengan  212,5  gram  emas. Jika  kita  rupiahkan  maka  akan  ditemukan sejumlah  Rp.  201.875.000.  Tidak  berhenti sampai  disitu  saja  pemenuhan  gaji  untuk mencukupi kebutuhan para guru, pada masa kekuasaan  sultan  Shalahuddin  al-Ayyubi yakni  Syeikh  Najmuddin  al-Khabusyani yang  menjadi  guru  di  madrasah  al- Shalahiyyah  digaji  setiap  bulannya  sebesar 40  dinar  atau  jika  dirupiahkan  menjadi  Rp. 102.000.000  beserta  tunjangan  lainnya. Tidak  lupa  gaji  bagi  para  syaikh  al-Azhar perbulan  yang  diambil  dari  wakaf  khusus untuk  memenuhi  kebutuhan  para  syaikh disana. Kepedulian yang besar para pemimpin  pada  masa  kekhalifahan  bani Abbasiyah  maupun  sultan  Shalahuddin  al- Ayyubi terhadap ilmu pengetahuan khususunya  kesejahteraan  guru  dikarenakan komitmen  besar  mereka  dalam  membangun kebangkitan dan pengembangan ilmu
pengetahuan  serta  keadilan  bagi  keadaan para guru agar terhindar dari kehinaan. 10
Penelitian ini terdapat relevansi dengan  penelitian  terdahulu,  antara  lain Penelitian  oleh  Junaidin  Basri.  Judul penelitian ini adalah mutu dan kesejahteraan guru di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki  tekad  kuat  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pembentukan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  UU  No.  14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP No.  74  Tahun  2008,  semuanya  berfokus pada  upaya  meningkatkan  mutu  guru  dan mencapai kesejahteraan guru. Dibandingkan dengan  penelitian  penulis,  perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang bertujuan  untuk  mengeksplorasi  desain kebijakan  pemerintah  terkait  pengelolaan gaji guru honorer di Indonesia. 11
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan oleh  Hilmi  Fauzi  dan  Djunawir  Syafar, berjudul  "Studi  tentang  Kebijakan  Guru Honorer  Sekolah  Dasar  di  Yogyakarta,"
10 Raghib  As-Sirjani, Sumbangan  Peradaban Is;lam  Dunia,  Penerjemah:  Sonif (Jakarta:  Al- Kautsar, 2014), 261.
11 Junaidin  Basri,  “Mutu  dan  Kesejahteraan
Guru  di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  Islam Rabbani Vol.2, no. 1 (2018): 480, https://journal.unsika.ac.id/index.php/rabbani/article/ view/1746.
menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan  dan  praktik  di  lapangan  terkait pengalihan  status  guru  honorer  ke  PNS, yang  belum  sepenuhnya  terealisasi  dengan baik  karena  harus  menyesuaikan  dengan kebijakan  pusat  dan  daerah.  Terdapat  juga perbedaan  signifikan  antara  upah  guru honorer  dan  pegawai  honorer  di  instansi lain,  seperti  pegawai  honorer  keperawatan, meskipun  keduanya  memiliki  beban  tugas yang  sebanding.  Dalam  penelitian  penulis, perbedaannya  terletak  pada  fokus  penelitian yang  berusaha  untuk  memahami  dampak pengelolaan  gaji  guru  honorer  terhadap kesejahteraan mereka di Indonesia. 12
Penelitian  oleh  Randy  Ramadhani, yang  berjudul  "Implementasi  Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar," menunjukkan  bahwa  kepala  sekolah  dan bendahara  sekolah  memiliki  peran  penting dalam manajemen penggajian guru honorer, dan  belum  ada  peraturan  penggajian  yang baku  untuk  tenaga  pegawai  dan  guru honorer.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian  penulis  terletak  pada  fokus penelitian  yang  ingin  mengetahui  dampak pengelolaan  gaji  guru  honorer  terhadap kesejahteraan  mereka.  yaitu  untuk  desain
12 Hilmi  Fauzi  dan  Djunawir  Syafar,  “Studi Tentang  Kebijakan  Guru  Honorer  Sekolah  Dasar  Di Yogyakarta,”
TADBIR Jurnal Manajemen
Pendidikan Islam 5, no. 2 (2017): 162.
kebijakan  pemerintah  dalam  pengelolaan gaji  guru  honorer  beserta  dampaknya terhadap  kesejahteraan  hidup  guru  honorer di Indonesia. 13
Dalam penelitian ini, digunakan metode  telaah  kepustakaan  dan  literatur yang mencakup buku, artikel, dan data yang telah dipublikasikan untuk mengkaji kebijakan  terkait  guru  honorer.    Analisis data  yang  digukanan  dalam  pengolahan analisis  isi.  Data  dikaji  secara  kritis  dengan dasar  pokok  berupa  pancasila,  UUD  1945 dan  undang-undang  tentang  pendidikan  di Indonesia.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah dikemukakan  diatas,  penting  untuk  dibahas terkait  kebijakan  guru  honorer  untuk mengetahui  desain  kebijakan  pemerintah dalam pengelolaan guru honorer di Indonesia dan dampak pengelolaan gaji guru honorer terhadap kesejahteraan guru honorer di  Indonesia.  Sehingga  nantinya  dapat diketahui  apakah  kebijakan  yang  ada  telah sesuai  atau  belum  dengan  dasar  pokok dalam  pendidikan  nasional  yaitu  Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
13 Randy Ramadhoni, “Implementasi Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar,” Jibm 2, no. 1 (2019): 261.

## Kebijakan Publik
Dalam  Arwildayanto,  kata  “ policy ” dalam bahasa Inggris mengacu pada politik, aturan, keputusan, undang-undang, peraturan, perjanjian, dan rencana strategis. 14 Dikutip  dari  Suharno,  Carl Friedrich  menyatakan  tentang  kebijakan adalah  kegiatan  yang  ditujukan  untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh orang, organisasi, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang melibatkan berbagai  tantangan  yang  muncul  sekaligus mencari  peluang  untuk  mewujudkan  tujuan yang  dimaksudkan. 15 Kebijakan,  menurut Charles  O.  Jones,  adalah  pernyataan  yang berfungsi  sebagai  landasan  atau  pedoman tindakan,  rangkaian  tindakan  tertentu,  atau program atau rencana yang berkaitan dengan kegiatan tertentu. 16
Konsep  “privat”  dapat  membantu  kita memahami istilah “publik” dalam kebijakan publik. Asal usul istilah ini dapat ditemukan di  Yunani  Kuno  dan  Roma.  Kata  "koinion" digunakan  oleh  masyarakat  Yunani  kuno untuk  menunjukkan  gagasan  publik,  dan "idion" dikaitkan dengan privat. Istilah "res-
14 Arwildayanto  dan  Arifin  Suking, Analisis Kebijakan  Pendidikan (Bandung:  CV  Cendekia Press, 2018), 9.
15 Suharno, Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik: Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan (Yogyakarta: Ombak, 2013), 4.
16 Arwildayanto dan Suking, Analisis Kebijakan Pendidikan , 9.
publica"  dan  "res-priva"  digunakan  dalam masyarakat  Romawi  Kuno  untuk  merujuk pada publik dan swasta. Menurut pemeriksaan Gobetti (2007) terhadap literatur  sejarah  Romawi,  istilah  "pribadi" mengacu pada individu atau orang, sedangkan "publik" mengacu pada komunitas atau negara.
Sektor  publik  dan  swasta  dapat dipisahkan  sehubungan  dengan  status  dan fungsi  negara.  Baber  mencantumkan  10 ciri sektor  publik,  yang  dikutip  Parsons  (2005) dari Masey. Sektor publik, antara lain, lebih rumit dan menangani tugas yang lebih luas; ia  juga  menghadapi  tantangan  yang  lebih besar  ketika  menerapkan  pilihan,  bekerja dengan  individu  yang  memiliki  insentif berbeda;  mempertahankan  peluang  dan kapasitas;  dan  memberikan  perhatian  untuk memperbaiki  kegagalan  pasar.  Selain  itu, sektor  publik  beroperasi  demi  kepentingan publik,  sering  berpartisipasi  dalam  kegiatan simbolik, menjunjung tinggi standar dedikasi  dan  legalitas,  memiliki  lebih banyak  peluang  untuk  mengatasi  masalah keadilan, dan diharuskan untuk mempertahankan  tingkat  dukungan  publik minimum di atas.
Definisi  para  ahli  mengarah  pada kesimpulan  bahwa  kebijakan  publik  adalah
seperangkat  aturan  yang  menjadi  landasan dalam mengambil tindakan untuk menghilangkan  hambatan  dan  mencari peluang  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  pemerintah.  Penilaian  terhadap kebijakan atau pelaksana kebijakan diperlukan  apabila  tujuan  yang  diantisipasi belum  tercapai.  Dalam  penelitian  ini, kebijakan  publik  yaitu  inisiatif  pemerintah untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat disebut  sebagai  teori  kebijakan.  Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pemerintah dan  dapat  dilaksanakan  pada  tiga  tingkatan berbeda:  umum,  teknis,  dan  implementasi. Pembuatan  kebijakan  merupakan  suatu proses  yang  mempunyai  tujuan  dengan tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Ada  komponen  dalam  kebijakan  itu  sendiri yang menjelaskan alasan kebijakan tersebut. 17

## Guru Honorer
Menurut  ketentuan  (UU  RI  No.  14 Tahun  2005  pasal  1),  pendidik  profesional mempunyai tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,  menilai,  dan  mengevaluasi  peserta didik  pada  berbagai  jalur  pendidikan, termasuk  pendidikan  anak  usia  dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
17 Eko Handoyo, Kebijakan Publik
(Semarang: Widya Karya, 2012), 1–3.
menengah. 18 Pendidik  adalah  pegawai pemerintah  yang  tanggung  jawab  utamanya adalah  pendidikan  siswa;  dalam  hal  ini mereka bekerja pada Departemen Pendidikan  Nasional  (Depdiknas).  Oleh karena  itu,  undang-undang  mengatur  setiap aspek  profesi  guru,  termasuk  masalah  gaji, status  pekerjaan,  dan  masalah  lainnya. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  PP  No.  74 Tahun  2008,  status  pekerjaan  guru  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  PNS  dan  non PNS  yang  pernah  mengajar  di  lembaga pendidikan. 19
Menurut  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014,  aparatur  pemerintah  yang bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan  perjanjian  kerja  dan  pegawai negeri  sipil  adalah  Aparatur  Sipil  Negara. Berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  2014, masyarakat  Indonesia  yang  memenuhi kualifikasi  tertentu  dan  dipilih  menjadi pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat pembina  kepegawaian  untuk  menduduki jabatan  di  pemerintahan  dianggap  sebagai pegawai  negeri  sipil.  Namun  tidak  semua
18 Republik  Indonesia,  UU  RI  No.  14  Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.pdf, 2.
19 Presiden Republik Indonesia, “PP RI No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru” (2008).
pengajar atau guru honorer merupakan salah satu jenis tenaga honorer berstatus PNS. 20
Guru  honorer  adalah  anggota  staf pengajar  yang  diangkat  oleh  kepala  sekolah untuk  mengajar  di  sana  dengan  honor  yang dibayar dengan menggunakan dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS).  Guru,  baik PNS  maupun  honorer,  mempunyai  status kepegawaian  yang  berbeda-beda,  namun peran  dan  tanggung  jawabnya  sebagai pendidik  tidak  berubah.  Guru  honorer  yang termasuk  dalam  golongan  tenaga  honorer diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau  pejabat  pemerintah  lainnya  untuk melaksanakan  tugas  tertentu  pada  instansi pemerintah,  sebagaimana  dijelaskan  dalam PP  Nomor  48  Tahun  2005.  Pendapatannya kemudian  dianggap  sebagai  beban  dalam pemerintahan.  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  atau  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Belanja Berdasarkan Daerah (APBD). 21
Hak  yang  diperoleh  dipengaruhi  oleh perbedaan  status  pekerjaan,  meskipun  tugas yang  berkaitan  dengan  pengajaran  dan
20 UU,  “UU  RI  No.  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara,”  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia § (2014), 2, sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_S IPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn.
21 Presiden Republik Indonesia, “PP RI No. 48 Tahun  2005  Tentang  Pengangkatan  Tenaga  Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil” (2005), 3.
pelatihan  siswa  tidak  berubah.  Hak-hak pegawai  pemerintah  yang  tidak  semuanya dinikmati  oleh  guru  honorer  atau  tenaga honorer  lainnya  diatur  dalam  UU  No.  5 Tahun  2014.  Hak-hak  tersebut  meliputi jaminan  hari  tua  dan  hari  tua,  perlindungan dari  bahaya,  dan  pertumbuhan  kompetensi. Namun,  pegawai  honorer  tidak  diberikan hak istimewa tersebut. Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  bertugas  membayar  gaji pegawai honorer. Dana Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  digunakan  untuk  mengganti biaya  yang  bersangkutan  apabila  menjadi guru  honorer.  Hal  ini  dicapai  dengan mempertimbangkan rasio. 22
Ringkasnya,  guru  honorer  merupakan pendidik  yang  tugas  utamanya  mendidik peserta  didik.  Mereka  juga  mengawasi tanggung  jawab  pengajaran  lainnya  mulai dari  pendidikan  anak  usia  dini  hingga pendidikan  menengah.  Guru-guru  tersebut diangkat  oleh  kepala  sekolah  dan  mendapat honor yang dibiayai dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS).  Meskipun mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama  dengan  guru  PNS,  guru  honorer  tidak mempunyai hak yang sama.
22 UU,  UU  RI  No.  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara.

## Kesejahteraan Hidup
Kesejahteraan, menurut KBBI Online, mengacu  pada  keadaan  seseorang  yang merasakan kemakmuran (kesejahteraan lahir) dan ketentraman (kesejahteraan batin). Faktor-faktor  yang  berkontribusi  terhadap kesejahteraan lahir melibatkan upah, kepemilikan  tempat  tinggal  dan  perabotan berkualitas, sarana liburan, sarana transportasi,  serta  kepemilikan  aset.  Di  sisi lain,  kesejahteraan  batin  dapat  dicapai melalui  kesadaran  diri,  interaksi  positif dengan orang lain, dan pertumbuhan pribadi. Konsep kesejahteraan diukur melalui dimensi  kesejahteraan  lahir  dan  batin,  yang masing-masing  memiliki  indikator  seperti upah,  kualitas  tempat  tinggal,  perabotan rumah, sarana hiburan, transportasi, kesadaran diri, interaksi positif, dan pertumbuhan pribadi. 23
Selanjutnya, UU Sisdiknas
menetapkan  hak-hak  guru  sebagai  tenaga pendidik  dan  kependidikan,  termasuk  hak untuk  memperoleh  pendapatan  dan  jaminan kesejahteraan  sosial  yang  layak,  reward sesuai  dengan  pekerjaan  dan  prestasi  kerja, proteksi hukum dalam melaksanakan pekerjaan,  hak  atas  kekayaan  intelektual,
23 Muhammad  Busro, Teori-teori  Manajemen Sumber  Daya  Manusia (Jakarta:  Prenamedia  Group, 2018), 123.
serta peluang untuk memakai sarana/prasarana  dan  fasilitas  pendidikan. 24
Meskipun  pendapatan  sering  dijadikan indikator  standar  kesejahteraan  guru,  hal tersebut tidaklah mutlak. Kesejahteraan guru tidak  hanya  terkait  dengan  pendapatan, tetapi  juga  dengan  faktor-faktor  lain  seperti sarana dan prasarana yang memadai, kondisi kerja yang kondusif, sistem kerja yang adil, kebersamaan,  serta  dukungan  terhadap aspirasi  dan  kreativitas  kerja.  Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan etika kerja dan kinerja guru, berkontribusi pada peningkatan profesionalitas guru. 25
Dengan demikian, kesejahteraan hidup guru dalam konteks ini mencakup kemakmuran  lahir  dan  ketentraman  batin, melibatkan  aspek-aspek  seperti  sarana  dan prasarana yang memadai, pendapatan sesuai dengan  standar  hidup  layak,  kondisi  kerja yang  aman  dan  nyaman,  sistem  kerja  yang adil  dan  terbuka,  kebersamaan,  serta dukungan  terhadap  aspirasi  dan  kreativitas kerja guru. Kesejahteraan akan tercapai jika indikator  kesejahteraan  guru  telah  tercapai, Jika sebuah keseajhteraan hidup guru belum tercapai,  maka  harus  ada  langkah  progresif
24 KemendikbudRistek, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” 15.
25 Suparlan, Menjadi Guru Efektif
(Yogyakarta: Hikayat, 2005), 153–54.
dari pemerintah selaku pihak yang bertanggung  jawab  terhadap  kesejahteraan guru  karena  merupakan  pegawai  dibawah naungan  pemerintah  yang  bertugas  dalam mendidik peserta didik.
Desain  Kebijakan  Pemerintah  dalam Pengelolaan  Gaji  Guru  Honorer  di Indonesia
Pemerintah ketika menjalankan kebijakan  publik  dalam  hal  ini  kebijakan pendidikan  harus  berdasarkan  pemenuhan kebutuhan  terhadap  masyarakat  yang  dalam konteks  ini  adalah  guru.  Kebijakan  publik harus  dijalankan  untuk  menyelesaikan hambatan  serta  mencari  peluang  agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh negara. Tujuan  pendidikan  yang  ingin  dicapai  oleh negara  kesatuan  republik  Indonesia  yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu “...mencerdaskan  kehidupan  bangsa...”.
Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional tersebut, pemerintah harus memperhatikan  posisi  guru  sebagai  aktor utama  dalam  misi  tersebut,  terkhusus  pada guru honorer.
Pelaksanaan  kebijakan  pemerintah terkait guru honorer telah tertuang dalam PP No.  48  Tahun  2005.  Adanya  PP  tersebut dilatarbelakangi karena terdapat pengangkatan  tenaga  honorer  oleh  pejabat
instansi dalam rangka membantu kelancaran tugas  instansi.  Setelah  itu,  peraturan pemerintah tersebut diimplementasikan dengan  tujuan  sebagai  dasar  hukum  dalam penunjukan  tenaga  honorer  yang  telah memiliki  pengalaman  kerja  yang  lama  dan dianggap sangat diperlukan oleh pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin  bahwa  pegawai  honorer  yang memenuhi  persyaratan  sesuai  peraturan pemerintah  dapat  dicalonkan  sebagai  calon pegawai  negeri  sipil.  Aturan  pemerintah  ini mengacu  pada  jenis  tenaga  honorer  yang mencakup beberapa jabatan, antara lain guru honorer, guru pendamping, guru pengabdian masyarakat,  pegawai  honorer,  pegawai kontrak,  pegawai  tidak  tetap,  dan  lain sebagainya. Karena guru merupakan formasi yang  diprioritaskan  pemerintah  dan  melalui proses seleksi yang berbeda dengan pelamar reguler,  guru  honorer  di  PP  ini  bisa  sedikit tersenyum.  Untuk  memberikan  dukungan yang  layak  bagi  para  instruktur  yang  sudah lama mengabdi, pengangkatan guru honorer dalam  seleksi  ini  lebih  memihak  pada mereka  yang  memiliki  usia  paling  tinggi, disusul  oleh  mereka  yang  berada  di bawahnya. Batas waktu penyelesaian pengangkatan. Namun ternyata ada beberapa faktor,  antara  lain  batasan  usia  dan persyaratan persyaratan pelayanan, tata cara
seleksi,  dan  ketentuan  lainnya,  dalam evaluasi  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan  Tenaga  Honorer  Sebagai Calon. untuk Pegawai Negeri Sipil. menyulitkan pelaksanaan penempatan tenaga  honorer  sebagai  calon  PNS.  Urusan yang  berkaitan  dengan  Aparatur  Sipil Negara.  Mengingat  fakta-fakta  tersebut, Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun 2005  telah  beberapa  kali  diubah  dengan  PP Nomor 43 Tahun 2007, peraturan pemerintah baru yang diterbitkan pada tahun 2007.
Sesuai  PP  Nomor  48  Tahun  2005, salah  satu  penyesuaian  kebijakan  adalah pemberian  gaji  bagi  guru  honorer.  Gaji tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara/Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah yang secara tegas dicantumkan dalam alokasi belanja pegawai/upah  pada  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara/Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  merupakan  sumber penghasilan  pokok  bagi  tenaga  honorer, sesuai  revisi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43  Tahun  2007.  Mereka  tidak  dianggap sebagai penerima bantuan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara/APBD apabila  pendapatan  pekerja  honorer  tidak dicatat  secara  spesifik  dalam  alokasi belanja/upah pegawai dalam rencana keuangan.  Kategori  ini  tidak  mencakup, misalnya,  pendanaan  bantuan  operasional sekolah,  dukungan  atau  subsidi  proyek  atau kegiatan  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau Daerah,  atau  dana  yang  diperoleh  melalui retribusi.  Persyaratan  pemerintah  yang tumpang  tindih  dan  penerapan  di  bawah standar  hanya  akan  menekan  staf  honorer. Sampai  dengan  terbitnya  UU  No.  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, persoalan  pengangkatan  tenaga  honorer menjadi  pegawai  negeri  sipil  belum  tuntas sebagamana  janji  dalam  PP  No.  43  Tahun 2007.
Keluarnya  UU  No.  5  Tahun  2014 didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  prinsip- prinsip  kepegawaian  yang  telah  ada  tidak lagi  sejalan  dengan  kebutuhan  nasional  dan tantangan  global,  sehingga  perlu  direvisi. Salah  satu  fokus  utama  UU  ini  adalah mengatur  mengenai  pegawai  non-PNS, namun  implementasinya  terkadang  saling tumpang  tindih  dan  belum  menunjukkan sinergi yang efektif, meskipun arah kebijakannya  sejalan.  Dalam  UU  No.  5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Aparatur Sipil
Negara  yang  dimaksud  adalah  Pegawai Negeri  Sipil  dan  pegawai  pemerintah dengan  perjanjain  kerja  yang  bekerja  pada instansi  pemerintah.    Hak  yang  diperoleh bagi keduanya juga sangat menggiurkan jika dibandingkan  dengan  guru  honorer  yang hanya  memperoleh  gaji  perbulan.  Pegawai Negeri  Sipil  memiliki  hak  atas  penghasilan berupa  gaji,  tunjangan,  dan  fasilitas, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan hari tua,  perlindungan,  serta  kesempatan  untuk mengembangkan kompetensi. Sementara itu, bagi  PPPK,  haknya  melibatkan  penerimaan gaji  dan  tunjangan,  hak  cuti,  perlindungan, serta  kesempatan  untuk  pengembangan kompetensi.  Perbedaan  hak  yang  diperoleh antara  guru  honorer  dengan  guru  ASN terlihat sangat nyata.
Implementasi  pemberian  gaji  bagi guru  honorer  berdasarkan  artikel  yang dikutip  dari  Hilmi  Fauzi  dan  Djunawir Syafar  (2017)  Mendapatkan  penghasilan melalui  alokasi  belanja  pegawai  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS),  di  mana besaran  maksimal  yang  dapat  digunakan untuk  menggaji  guru  honorer  adalah  15%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBN/APBD)  tidak  dialokasikan secara  langsung.  Peneliti  dalam  penelitian ini  berasumsi  bahwa  BOS  Nasional,
Provinsi, dan Kabupaten merupakan metode alokasi  sebenarnya  dari  APBD/APBN. Peraturan Walikota No. 3 Tahun 2008, yang mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan,  mengatur  pembayaran  gaji kepada pegawai non-sipil, khususnya pekerja Naban atau pendukung. Di Yogyakarta,  penerapannya  sangat  berbeda. Pegawai administrasi dan pengajar berstatus Naban  pada  tingkat  satuan  pendidikan sekolah  dasar  berjumlah  125  orang  dan  95 orang.  APBD  memberikan  upah  kurang lebih  Rp.  1.400.000  per  bulan  yang  setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). 26
Dalam  artikel  lain  yang  diambil  dari tulisan Randy Ramadhan (2019),
pembayaran  gaji  guru  honorer  dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah Nasional  (BOSNA)  sebesar  15%.  Ketika anggaran  dana  kurang  untuk  menggaji pegawai honorer, maka ditambahkan dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).  Namun,  sejak  tahun  2019,  ada regulasi  yang  melarang  menggunakan  dana BOSDA  untuk  membayar  gaji  tenaga honorer  karena  bersumber  dari  Anggaran Belanja Daerah kota Palembang yang sama. Oleh  karena  itu,  diambil  langkah  untuk menggaji  guru  yang  telah  memiliki  Surat
26 Fauzi dan Syafar, “Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar Di Yogyakarta,” 165.
Keputusan (SK) insentif menggunakan dana BOSDA,  sementara  yang  belum  memiliki SK  insentif  menggunakan  dana  BOSNA. 27
Perlu diketahui bahwa pemberian dana BOS pada  setiap  sekolah  berbeda-beda,  hal  ini disesuaikan  dengan  jumlah  siswa  yang  ada, sehingga bila jumlah siswa di suatu sekolah terhitung  banyak,  maka  dana  BOS  yang diperoleh  disesuaikan  dengan  banyaknya siswa  yang  ada  di  sekolah  tersebut. Permasalahan  yang  ada  yakni  ketika  dalam suatu  sekolah  hanya  terdapat  beebrapa jumlah siswa saja, dan ditambah banyaknya jumlah  guru  honorer  di  sekolah  tersebut, maka sekolah akan semakin kesulitan dalam pemenuhan  gaji  guru  honorer  yang  ada  di sekolah tersebut.
Anggaran pendidikan yang digelontorkan  oleh  pemerintah  sejauh  ini masih dirasa kurang jika melihat banyaknya guru  honorer  yang  masih  mendapat  upah dibawah UMR setiap bulannya. Seperti yang tertuang  dalam  artikel  Randy  Ramadhan (2019),  bahwa  guru  honorer  di  SDN  47 Palembang  hanya  memperoleh  gaji  sebesar Rp. 500.000 – Rp. 700.000 perbulannya. Hal ini  tentu  berkebalikan  dengan  apa  apa  yang diperoleh  ASN  baik  guru  PNS  maupun PPPK  gaji  pokok  minimal  setiap  bulannya
27 Ramadhoni,  “Implementasi  Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar,” 268.
masih  dalam  standar  UMR  daerah  masing- maisng  serta  tunjangan  dll,  padahal  secara tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dijalankan itu sama.
Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional yang disahkan pemerintah menunjukkan  betapa  besarnya  komitmen pemerintah  terhadap  kesejahteraan  guru. Guru mendapat jaminan kesejahteraan sosial dan  pendapatan  di  atas  garis  kemiskinan, dipromosikan  dan  diberikan  penghargaan berdasarkan  kinerjanya,  serta  dilindungi dalam  pelaksanaan  tugasnya  dan  hak kekayaan intelektualnya. Kemudian diperjelas  lebih  lanjut  dengan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2005  Tentang Guru dan Dosen, di mana Pasal 15 mengatur bahwa guru harus mempunyai upah minimum yang memenuhi kebutuhan pokoknya.  Oleh  karena  itu,  guru  menerima penghasilan  yang  terdiri  dari  gaji  pokok, tunjangan  yang  terkait  dengan  gaji,  serta penghasilan tambahan berupa tunjangan dan maslahat. Jaminan kesejahteraan ini diharapkan  dapat  memberikan  motivasi kepada  guru  untuk  lebih  bersemangat  dan meningkatkan  produktivitas,  dengan  tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Pentingnya  memberikan  kesejahteraan  juga ditekankan,  tanpa  membedakan  antara  guru yang  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)
dan  yang  bekerja  di  sektor  swasta.  Pasal 17 menegaskan  bahwa  tunjangan  fungsional bersifat  umum,  sehingga  baik  guru  honorer maupun  PNS  berhak  menerimanya  dari pemerintah  pusat  atau  daerah,  meskipun nilai nominalnya mungkin bervariasi. 28
Dampak Pengelolaan Gaji Guru Honorer terhadap Kesejahteraan Guru Honorer di Indonesia
Kebijakan  publik  dalam  hal  ini kebijakan  pendidikan  tidak  bisa  lepas  dari unsur-unsur  penting  didalamnya.  Salah satunya  adalah  dampak  atau  outcomes. Dampak  adanya  kebijakan  pengelolaan  gaji guru honorer seharusnya memberikan kesejahteraan  bagi  guru  honorer.  Namun faktanya, realitas yang ada menunjukkan hal sebaliknya.  Banyak  guru  honorer  yang belum mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.  Kesejahteraan  bagi  guru  dapat diartikan  sebagai  keadaan  di  mana  guru merasakan keberlimpahan materi (kesejahteraan  lahir)  dan  ketenangan  jiwa (kesejahteraan  batin).  Aspek  kesejahteraan lahir  dapat  diukur  melalui  indikator  seperti upah,  kualitas  tempat  tinggal,  perabotan rumah,  kualitas  sarana  hiburan,  sarana transportasi, dan kepemilikan aset.
Sementara  itu,  dimensi  kesejahteraan  batin
28 Basri,  “Mutu  dan  Kesejahteraan  Guru  di Indonesia,” 480.
dapat  dinilai  melalui  indikator  seperti kesadaran  diri,  interaksi  positif  dengan orang lain, dan pertumbuhan pribadi.
Berdasarkan  artikel Randy  Ramadhan (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  guru honorer  di  SDN  47  Palembang  hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 500.000  – Rp. 700.000  perbulannya.  Serta  kasus  seorang guru  bernama  Anam  di  SDN  01  Tarokan kab. Kediri yang mendapatkan gaji perbulan hanya  berkisar  antara  Rp.  200.000  –  Rp. 300.000 saja atau masih dibawah UMR. Hal ini  menunjukkan  bahwa  penghasilan  yang didapat  sejauh  ini  dari  dana  BOS  dianggap masih kurang dan tidak memenuhi indikator kesejahteraan  hidup  bagi  seorang  guru. 29
Padahal  jika  kita  bandingkan  dengan pegawai  honorer  di  instansi  lain  sebut  saja pegawai honorer keperawatan yang memperoleh  gaji  lebih  tinggi,  padahal memiliki  beban  tugas  yang  sama  beratnya. Maka  dapat  dipastikan  selama  seorang  guru tersebut  masih  menjadi  guru  honorer, kesejahteraan  hidup  mereka  masih  belum tercapai.
Melalui  terbitnya  PP  No.  43  Tahun 2007 yang merevisi PP No. 48 Tahun 2005, maka berdampak kepada guru honorer yang memperoleh upah bersumber dari dana BOS
29 Ramadhoni,  “Implementasi  Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar,” 272.
yang diterima oleh sekolah dengan menyesuaikan  jumlah  siswa.  Bagaiamana bisa  gaji  guru  digantungkan  dengan  jumlah siswa?, apabila siswa dalam sekolah tersebut berjumlah  sedikit  dan  diisi  oleh  mayoritas guru  honorer,  berapakah  gaji  yang  diterima oleh  guru  honorer  tersebut?.  Seharusnya terdapat  regulasi  yang  mengatur  berapa jumlah gaji minmal guru honorer yang harus dibayarkan oleh pemerintah, serta bagaimaan mekanisme dalam mencairkannya.  Harus  ada  sinergi  antara instansi  pendidikan,  pemkot,  pemda,  dan pemerintah  pusat  dalam  mewujudkannya. Jika  hanya  mengandalkan  bantuan  hibah setiap  berapa  bulan  sekali,  hal  itu  kurang berdampak untuk jangka panjang bagi nasib guru  honorer  yang  telah  berjuang  dalam mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Peraturan Walikota  No.  3  Tahun  2008  di  Yogyakarta menerapkan kebijakan pemberian gaji setara dengan  Upah  Minimum  Regional  (UMR) kepada  Naban  (Tenaga  Bantuan)  yang ditugaskan  di  sektor  pendidikan.  Pada tingkat  satuan  pendidikan  Sekolah  Dasar, terdapat 95 guru dan 125 tenaga administrasi  yang  memiliki  status  sebagai Naban.  Gaji  yang  diterima  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  dengan  jumlah  yang  setara  dengan UMR,  yakni  sekitar  Rp.  1.400.000  per
bulannya. Dalam hal ini regulasi tentag guru honorer  harus  diwujudkan  karena  guru honorer akan selalui ada dan terus ada. Jika kita  menilik  pada  sejumlah  kampus  dengan jurusan  pendidikan  yang  mencetak  ribuan sarjana  tiap  tahunnya,  yang  berbanding terbalik  dengan  pembukaan  formasi  ASN guru,  maka  mustahil  jik  aguru  honorer ditiadakan  sesuai  dengan  yang  pemerintah gagas  bahwa  tahun  2023  akan  meniadakan honorer.  Jika  memang  pemerintah  tidak ingin  ada  honorer,  maka  pemerintah  dapat memberikan  terobosan  berupa  regulasi tentang ”guru sejahtera”, sehingga fenomena miris  yang  ada  dalam  guru  honorer  dapat dihapus  dan  diganti  dengan  istilah  serta upah yang lebih layak.
Jika  kita  kembali  mengacu  pada  UU Sisdiknas,  disana  telah  dijelaskan  bahwa guru  memperoleh  hak  atas  penghasilan kebutuhan  hidup  minimum  meliputi  gaji pokok,  tunjangan  yang  melekat  pada  gaji, serta  tunjangan  lain.  Indikator  yang  ada telah  menunjukkan  kesejahteran  hidup  bagi guru  bila  diimpelemntasikan  sesuai  dengan regulasi  yang  ada.  Apabila  masih  terdapat guru  yang  belum  mendapatkan  hak  sesuai dengan  UU  Sisdiknas,  pemerintah,  sebagai pelaksana kebijakan, diharapkan bertanggung  jawab  baik  melalui  revisi regulasi maupun  pembuatan  keputusan  baru
guna  mencapai  kesejahteraan  bagi  guru. Pemerintah  seharusnya  tidak  perlu  khawatir jika hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan  guru  honorer  yang  jumlahnya mencapai  24%  dari  total  guru  di  Indonesia. Perspektif  ini  dapat  merujuk  pada  UUD 1945  Pasal  33  Ayat  3  yang  menegaskan bahwa  negara  memiliki  kontrol  atas  bumi, air,  dan  kekayaan  alam  untuk  digunakan sebesar-besarnya  demi  kemakmuran  rakyat. Dengan  melihat  potensi  SDA  negara Indonesia  yang  melimpah,  bukan  tidak mungkin  jika  pemerintah  mau  untuk berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan  kesejahteraan  guru  honorer, maka  permaslahan  ini  akan  segera  tuntas. Dalam  sila  kelima  pancasila  disebutkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  Indonesia, sudah seharusnya guru honorer memperoleh keadilan  dengan  upah  yang  tidak  dianggap remeh  dibandingkan  instansi  yang  lain, karena  memiliki  beban  tugas  yang  sama- sama berat.

## C. KESIMPULAN
Desain  kebijakan  pemerintah  terkait guru honorer agar mendapatkan kesejahteraan  yang  seharusnya  melalui  PP No. 48 Tahun 2005 yang ditargetkan selesai pada  tahun  anggaran  2009  mengalami kendala sehingga  dilakukan perubahan pada
beberapa ketentuan yang akhirnya menerbitkan  PP  No.  43  Tahun  2007  yang berisi  regulasi  tentang  gaji  pegawai  non PNS  diambil  dari  APBN/APBD  dalam bentuk  BOS  yang  diterima  sekolah  dengan nominal  jumlah  disesuaikan  dengan  jumlah siswa  di  sekolah  tersebut.  Keluarnya  UU No.  5  Tahun  2014  yang  berfokus  mengatur mengenai  pegawai  non-PNS,  namun  dalam implementasinya  masih  sering  terjadi  saling tumpang  tindih  dan  belum  menunjukkan sinergi yang efektif, meskipun arah kebijakannya sejalan, dan malah memunculkan  persoalan  baru  terkait  gaji guru  honorer.  Dampak  yang  muncul  adalah kesenjangan antara gaji guru honorer dengan PNS  maupun  pegawai  kontrak  yang  sangat signifikan  padahal  memiliki  beban  kerjan yang  sama.  Perlunya  kebijakan  pemerintah yang  mengatur  regulasi  tentang  gaji  guru honorer  agar  kesejahteraan  guru  honorer bisa  tercapai.  Saran  untuk  penelitian selanjutnya dapat menguraikan lebih spesifik  tentang  kebijakan  di  tingkat  daerah yang  memperhatikan  pegawai  honorer maupun  kebijakan  tentang  guru  di  Negara lain  agar  dapat  menjadi  tolak  ukur  bagi pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan dalam ranah pendidikan terlebih bagi guru.

## DAFTAR PUSTAKA
Adminstrator.  “Daftar  Gaji  Guru  SD Honorer Terbaru 2022.” Klik ASN.com, 2022. https://klikasn.com/berita-pns/daftar- gaji-guru-sd-honorer-terbaru-2022/.
Arwildayanto,  dan  Arifin  Suking. Analisis Kebijakan  Pendidikan .  Bandung:  CV Cendekia Press, 2018.
As-Sirjani,  Raghib. Sumbangan  Peradaban
Is;lam  Dunia,  Penerjemah:  Sonif . Jakarta: Al-Kautsar, 2014.
Basri,  Junaidin.  “Mutu  dan  Kesejahteraan Guru di Indonesia.” Jurnal  Pendidikan Islam  Rabbani Vol.2,  no.  1  (2018): 480–87. https://journal.unsika.ac.id/index.php/ra bbani/article/view/1746.
Busro,  Muhammad. Teori-teori  Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
Fauzi,  Hilmi,  dan  Djunawir  Syafar.  “Studi
Tentang  Kebijakan  Guru  Honorer Sekolah Dasar Di Yogyakarta.” TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 5, no. 2 (2017): 162– 72.
Handoyo, Eko. Kebijakan Publik . Semarang: Widya Karya, 2012.
Indonesia, Presiden Republik. PP RI No. 48 Tahun  2005  Tentang  Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (2005).
———. PP RI No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru (2008).
Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (1945).
Jayani, Dwi Hadya. “52% Guru di Indonesia Berstatus  PNS.”  databoks,  2022. https://databoks.katadata.co.id/datapubl
ish/2022/01/12/52-guru-di-indonesia- berstatus-pns.
Kediri,  Radar.  “Nestapa  Guru  Honorer Gajinya Masih Dibawah Upah Minimum,” 2022. https://radarkediri.jawapos.com/pendidi kan/06/10/2022/nestapa-guru-honorer- gajinya-masih-di-bawah-upah- minimum/).
KemendikbudRistek.
“Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  20  TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Demographic  Research 49, no. 0 (2003): 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
Prastowo,  Andi,  Suyadi,  dan  Sutrisno.
Pendidikan  Islam  Unggul  di  Era Revolusi  Industri  4.0  dan  Merdeka Belajar .  Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2021. Ramadhoni, Randy. “Implementasi
Penggajian  Guru  Honorer  di  Sekolah Dasar.” Jibm 2, no. 1 (2019): 21–28.
Republik Indonesia, Presiden. UU RI No. 14
Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.pdf (2005).
Suharno. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik: Kajian  Proses  dan  Analisis  Kebijakan . Yogyakarta: Ombak, 2013.
Suparlan. Menjadi Guru Efektif .
Yogyakarta: Hikayat, 2005.
Syarifudin,  dan  Dheri  Agriesta.  “Cerita Guru  Honorer  di  Pelosok  NTB  Sudah 17 tahun Mengabdi Digaji Rp. 83.000?” Kompas, 2022.
https://regional.kompas.com/read/2022/
07/29/164910078/cerita-guru-honorer- di-pelosok-ntb-sudah-17-tahun- mengabdi-digaji-rp-83000?page=all.
UU.  UU  RI  No.  5  Tahun  2014  Tentang
Aparatur  Sipil  Negara,  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  § (2014). sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/A PARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN). pdf%5Cn.