Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Batas Kecepatan
Kendaraan di Jalan Tol Perspektif Fiqh Siyasah

## Ari Yudha Fadhilah Nastan, Syaiful Amri
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ariyuda785@gmail.com, syaifulamri@uinsu.ac.id

## ABSTRACT
Government  regulation  number  79  of  2013  in  article  23  paragraph  (4)  part  (b) outlines the government's implementation of the speed limit for vehicles on toll roads. It stipulates  that  the  minimum  speed  in  free  flow  conditions  is  60  (sixty)  km/h,  and  the maximum speed on freeways is 100 (one hundred) km/h. The purpose of this study is to determine, from the standpoint of fiqh siyasah, how far government rules governing vehicle speed restrictions on toll highways are applied. This study employs primary and secondary data sources as well as an empirical and normative legal approach to its data collection. The  Statute  technique,  Conceptual  Approach,  and  Case  Approach  are  the  three  methods used in this study technique. The findings of this study and the subsequent discussion clarify why there is still a large number of drivers who break the law when it comes to their cars' speed  limits  while  they  are  on  toll  roads,  making  the  implementation  of  Government Regulation  Number  79  of  2013,  or  article  23,  for  toll  road  drivers  ineffective.  The government's enforcement of rules relating to  road transportation and traffic  networks, especially with respect to speed restrictions for vehicles on toll roads, is really in accordance with the Shari'ah, more especially Fiqh Siyasah, more especially Siyasah Dusturiyah. This section describes how to use toll roads as a means of transportation for those who drive, follow traffic regulations, and show consideration for the rights of other road users all of which  are  good  for  the  community  as  a  whole.  Under  the  standards  of  Fiqh  Siyasah, especially Siyasah Dusturiyah, if it is not implemented, it will be against Shari'ah in addition to being against government regulations.
Keywords: Implementation, Fiqh Siyasah, Fiqh Siyasah Dusturiyah

## ABSTRAK
Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4) bagian (b) menguraikan tentang penerapan batas kecepatan kendaraan di jalan tol oleh pemerintah. Ditetapkan bahwa kecepatan minimum pada kondisi arus bebas adalah 60 (enam puluh) km/jam, dan kecepatan maksimum di jalan raya adalah 100 (seratus) km/jam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari sudut pandang fiqh siyasah sejauh mana peraturan  pemerintah  yang  mengatur  pembatasan  kecepatan  kendaraan  di  jalan  tol
diterapkan. Pendekatan hukum normatif dan empiris digunakan dalam penelitian ini, dan sumber data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Metode pendekatan penelitian ini melalui pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Kesimpulan  penelitian  dan  perdebatan  yang  terjadi  kemudian  memperjelas  mengapa masih banyak pengemudi yang terus melampaui batas kecepatan di jalan tol, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 atau yang dikenal dengan Pasal 23 tidak berguna bagi pengguna jalan tol. Syariah, khususnya Fiqih Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah,  adalah  patuh  terhadap  penggunaan  undang-undang  yang  mengatur  lalu lintas dan jaringan transportasi jalan, seperti pembatasan kecepatan mobil di jalan tol. Di sini, kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang memanfaatkan jalan tol sebagai jalur  kendaraan  yang  melaju,  menaati  peraturan  lalu  lintas,  dan  menghormati  hak pengemudi lain menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika tidak diikuti maka kaidah  Fiqih  Siyasah  khususnya  Siyasah  Dusturiyah  menyatakan  akan  bertentangan dengan syariat selain melanggar peraturan pemerintah.
Kata Kunci: Implementasi, Fiqh Siyasah, Siyasah Dusturiyah

## PENDAHULUAN
Hukum  dibuat  untuk  memungkinkan  orang  hidup  berdampingan  secara  damai. Namun,  banyak  orang  menganggapnya  sebagai  pembatasan  yang  kejam.  Aturan ditegakkan saat mengemudi untuk memastikan lingkungan yang aman. Untuk menjamin setiap  kendaraan  sampai  tujuan  dengan  selamat,  di  jalan  tol  juga  terdapat  batasan kecepatan. Selain itu, aturan ini tidak dibuat secara acak; sebaliknya, hal ini dibuat setelah mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang relevan. Mengapa jalan tol perlu batas kecepatan? Perlindungan keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi tujuan dari aturan pembatasan kecepatan di jalan tol. Jalan tol didefinisikan memiliki kapasitas dan  kecepatan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  jalan  biasa,  sehingga  pengguna  yang melebihi  batas  kecepatan  dapat  menghadapi  akibat  yang  mematikan.  Jalan  tol  juga berfungsi sebagai jalan raya karena tidak adanya pintu keluar dan persimpangan setiap beberapa ratus meter. Oleh karena itu, pengendalian kecepatan yang hati-hati diperlukan agar pengemudi dapat bereaksi dengan cepat dalam keadaan darurat.
Kecelakaan  lalu  lintas  lebih  sering  terjadi  di  jalan  tol  akibat  meningkatnya pelanggaran pengguna lalu lintas. Salah satu akibat dari permasalahan tersebut adalah adanya pelanggaran peraturan lalu lintas, yaitu pembatasan kecepatan bagi mobil. Untuk menghilangkan pelanggaran lalu lintas diperlukan peraturan yang mengatur lalu lintas yang  aman,  tertib,  efisien,  dan  lancar.  Laporan  tersebut  mengangkat  sejumlah
permasalahan,  termasuk  berbagai  jenis  pelanggaran  berkendara  di  jalan  tol. Implementasi  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  batas  kecepatan  kendaraan  di jalan tol, serta faktor-faktor yang menghambat penegakannya 1.
Dalam  kaitannya  dengan  undang-undang  batas  kecepatan,  penegakan  hukum mengikuti prinsip yang  sama  dengan aparat penegak hukum yang sebenarnya. Dalam pengertian  lain  menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum (law  enforcement) menghendaki  empat  syarat  yaitu:  keberadaan  undang-undang,  organisasi  yang  akan melaksanakannya,  sumber  daya  untuk  membantu  pelaksanaannya,  dan  adanya pengetahuan hukum di antara mereka yang terkena dampak peraturan tersebut. 1 Sebagai pengemudi, Anda harus mematuhi peraturan lalu lintas saat berada di jalan tol. Tujuan dari undang-undang batas kecepatan di jalan tol adalah agar pengemudi tetap waspada dan  sadar  akan  pembatasan  kecepatan  tercepat  saat  mengoperasikan  kendaraan  agar tidak terjadi kecelakaan, khususnya di lokasi tertentu yang rawan kecelakaan. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 23  ayat  4,  mengatur  pembatasan  kecepatan  di  jalan  tol  serupa  dengan  pembatasan kecepatan berkendara.
Batas kecepatan di jalan tol adalah 60 sampai 100 km/jam, sesuai dengan rambu lalu lintas  yang  dipasang,  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  3  ayat  4  pasal  23  ayat  4 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan :

## Pasal 3
(1)  Untuk  menghubungkan  seluruh  wilayah  geografis dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membangun Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan.  (2) Sesuai dengan  kebutuhan dan  arahan rencana induk Jaringan  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dikembangkan  Jaringan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1.  (3)  Sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  2,  rencana induk jalan , lalu lintas, dan jaringan transportasi adalah sebagai berikut: a. jaringan jalan, lalu lintas, dan transportasi nasional; B. jalan provinsi; dan C. jalan kabupaten/kota, lalu lintas, dan jaringan transportasi. (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3  berlaku  selama  dua  puluh  (20)  tahun  dan ditinjau kembali paling sedikit setiap lima (5) tahun sekali. 2
Sesuai  aturan,  pembatasan  kecepatan  maksimal  di  jalan  tol  atau  jalan  bebas hambatan  adalah  100  km/jam,  dengan  minimal  60  km/jam.  Kecepatan  berkendara minimum dan maksimum di tol dalam kota masing-masing adalah 60 dan 80 km/jam. Kecepatan minimum dan maksimum berkendara pada jalur tol luar kota masing-masing adalah 60 dan 100 km/jam. Pengemudi harus selalu fokus dan memperhatikan, bahkan
1 Soerjono Soekanto, 1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, hal. 9
2 Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013
ketika  ada  batasan  kecepatan  individu,  untuk  mencegah  tabrakan  dengan  mobil  lain. Pihak  berwenang  berhak  menegur  atau  menindak  siapa  pun  yang  melanggar  batas kecepatan  karena  adanya  aturan  tersebut.  Di  jalan  tol,  Anda  harus  berhati-hati  dalam berkendara.  Jalan  tol,  seperti  halnya  jalan  raya,  seringkali  dimanfaatkan  untuk mempersingkat waktu perjalanan menuju tujuan.
Menciptakan ketertiban adalah apa yang dilakukan penegakan hukum. Tujuan ini sejalan dengan peran utama peraturan perundang-undangan, yaitu mengatur.    Syarat penting  bagi  keberadaan  setiap  komunitas  adalah  ketertiban.  Hanya  apabila  hak-hak diberikan dan kewajiban-kewajiban dilimpahkan kepada subyek-subyek hukum barulah tatanan yang ditetapkan oleh  undang-undang dapat terjadi. Selalu  ada dua  komponen dalam setiap hubungan hukum yang ditetapkan oleh  undang-undang: tanggung  jawab dan hak. Tidak ada kewajiban tanpa hak, dan tidak ada hak tanpa kewajiban. Fiqih Islam Siyasah memberikan pedoman bagaimana pemerintah dan masyarakat harus bertindak bersama-sama  untuk  menciptakan  ketertiban  bersama.  Dengan  demikian,  pentingnya Fiqh Siyasah dalam pemerintahan, dimana Fiqh Siyasah menolak segala bentuk kerugian dan terutama mementingkan kesejahteraan masyarakat umum (mudharatan). Dalam hal hak pejalan kaki, masyarakat perlu mendapatkan keadilan demi kebaikan masyarakat. Salah satu prinsip Islam yang dijabarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah keadilan. Karena Syariat sangat menekankan etika mulia ini, maka masuk akal jika semua tuntutan dan  peraturan  agama  didasarkan  pada  keadilan  dan  gagasan  bahwa  setiap  orang mempunyai  kewajiban  untuk  berperilaku  adil  setiap  saat.  Pemberian  hak-hak  yang ditentukan  dalam  hukum  Islam  kepada  setiap  kelompok merupakan  salah  satu  upaya menegakkan  keadilan  dalam  hak.  Penilaiannya  menyatakan  bahwa  pokok  bahasan  ini relevan dengan bagian Fiqih Siyasah yang mencakup urusan perundang-undangan. Hal ini juga mencakup berbagai bidang, seperti lembaga demokrasi, peraturan perundang- undangan  (proses  pembuatan  undang-undang),  konsep  ketatanegaraan  (hukum  dasar negara  dan  perkembangan  sistem  hukum),  dan  syura,  yang  merupakan  aspek  hukum yang sangat penting. dasar. Selain itu, kajian ini mencakup pengetahuan tentang hak-hak masyarakat  yang  harus  dijaga,  hubungan  timbal  balik  antara  pemerintah  dan masyarakat,  serta  supremasi  hukum  dalam  siyasah.  Seperti  Al-Ghazali,  Ibnu  Taimiyah berpendapat  bahwa  selain  menjamin  seluruh  aturan  dan  arahan  Allah  SWT  ditaati, seorang pemimpin juga diperlukan untuk menjamin tegaknya hak-hak masyarakat atas harta benda, keselamatan, dan pemenuhan kebutuhan pokoknya. akuntabel.
Negara harus melindungi warga negaranya,  meningkatkan keamanan ekonomi mereka, dan memberikan standar hidup yang terhormat bagi semua orang. Tujuan dari kebijakan  yang  dikembangkan  harus  benar-benar  dapat  dicapai  oleh  masyarakat. Pemerintah  (ulil  amri)  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak masyarakat  termasuk  hak  atas  harta  benda,  hak  hidup,  dan  kebebasan  berpendapat secara  bebas  dijunjung  dan  dilindungi.  Pelestarian  hidup  seseorang  adalah  hak  yang dimiliki  setiap  individu.  Selain  membantu  individu  menggunakan  haknya  untuk
memanfaatkan  fasilitas  yang  aman,  jalur  khusus  juga  dibuat  untuk  pejalan  kaki.  Oleh karena itu, masyarakat belum sepenuhnya mengadopsi peraturan perundang-undangan tersebut  sehingga  menimbulkan  kontradiksi  dalam  bidang  Fiqih  Siyasah,  khususnya dalam bidang Fiqih Siyasah Syari'ah. QS memuat ayat yang mengatur tentang kewajiban seorang pemimpin untuk meningkatkan derajat sosial ekonomi, memelihara hukum dan ketertiban,  serta  memajukan  keadilan  bagi  seluruh  rakyatnya.  Surat  An-Nisa  ayat  58 menyatakan :
او ُمُك ْحَت  ْنَأ  ِساَّنلا  َنْيَب  ْمُت ْمَك َح اَذِإ َو اَهِلْهَأ  ٰىَلِإ  ِتاَنا َمَ ْلْا اوُّد َؤُت  ْنَأ  ْمُك ُر ُمْأَي َ َّاللَّ  َّنِإ ا ًري ِصَب اًعي ِمَس  َناَك َ َّاللَّ  َّنِإ ۗ ِهِب  ْمُكُظ ِعَي ا َّم ِعِن َ َّاللَّ  َّنِإ ۚ  ِلْدَعْلاِب
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran  yang sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha melihat. 3
Dalam ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahwa tujuan peraturan perundang- undangan  hanyalah  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  sehari-hari.  Oleh  karena  itu, sangat penting bagi manusia untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh alam. Setiap manusia dihimbau untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya dan berlaku adil, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak warga negara. Kita juga harus selalu  melindungi  dan  melestarikan  berkah  ini  sehingga  dapat  dibuat  undang-undang yang tepat dan dapat dipatuhi oleh komunitas mana pun .

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif , yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. 4 Penelitian hukum dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai metode untuk mengidentifikasi teori, norma, dan prinsip hukum. Dalam hal ini pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Angkutan Jalan  dan  Jaringan  Lalu  Lintas  tentang  Pembatasan  Kecepatan  Kendaraan  di  Jalan  Tol akan disikapi dari sudut pandang fiqh siyasah. Pendekatan yang di gunakan merupakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Konseptual
3 Al qur’an, 4:58
4 Margono. 1997. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta

## DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5744
( Conceptual  Approach ),  Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ). 5 Selain  itu,  teks  hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam proses tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Berkendara di jalan tol tunduk pada peraturan, sama seperti berkendara di jalan raya  biasa.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  masyarakat  mengemudi  ugal-ugalan karena cocok untuk mereka. Bukankah jalan tol akan sangat tidak aman jika tidak ada undang-undang dan semua orang mengemudi sesuka hati? Meskipun setiap orang sangat ingin mencapai tujuan mereka sesegera mungkin, mereka tetap ragu untuk menerima tujuan orang lain. Tentu saja permasalahan seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Oleh karena itu, terdapat pembatasan kecepatan di seluruh jalan raya, termasuk jalur tol. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Jaringan Angkutan Jalan, Pasal 23 Ayat 4 menyebutkan pembatasan kecepatan maksimum di jalan raya adalah seratus (100) kilometer per jam, dan batas kecepatan minimum adalah enam puluh (enam puluh) kilometer per jam. . Perkataan “batas kecepatan terendah di jalan raya ditetapkan pada batas mutlak 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas” ( Pasal 21 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009) semakin memperkuat hal tersebut. Pada  dasarnya,  undang-undang  ini  telah  tunduk  pada  peraturan  yang  luas  dan rinci. Di sisi lain, sebagai pelaksana aturan penyelesaian operasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pemerintah dan kementerian, mengontrol unsur teknisnya. Untuk memenuhi tujuan awal program, sejumlah tindakan tindak lanjut dilakukan  setelah  program  atau  kebijakan  dikembangkan  guna  melaksanakan keputusan,  langkah  operasional  dan  strategis,  atau  kebijakan.  Prosedur  ini  disebut implementasi,  dan  mencakup  pelaksanaan  semua  rencana  dan  kebijakan  yang  telah diputuskan dan dikembangkan dengan spesifikasi, instrumen, personel, titik awal, dan metode implementasi yang diperlukan.
Peraturan Pemerintah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal  42, Pasal  43  ayat  (4),  Pasal  46  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. 6 Rambu  lalu  lintas,  marka,  perlengkapan persinyalan, perlengkapan penerangan jalan, perlengkapan pengawasan dan keamanan pengguna jalan, perlengkapan pengawasan dan keamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang umum, dan jalan swasta yang diatur merupakan contoh perlengkapan
5 Abdul Kadir, muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti
6 Undang-undang nomor 22 tahun 2009
dan  prasarana  jalan  untuk  lalu  lintas  dan  transportasi.  dengan  bantuan  peraturan pemerintah  ini  untuk  merencanakan  transportasi  dan  lalu  lintas  jalan  dalam  rangka memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Perlengkapan  jalan  dan  prasarana transportasi  jalan  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  guna  menjamin  keselamatan,  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran.
Lalu  lintas  dan  transportasi  jalan  raya  berperan  besar  dalam  meningkatkan mobilitas  sosial  di  masyarakat.  Masyarakat  dan  transportasi  jalan  mempunyai keterkaitan  yang  erat  karena  masyarakat  selalu  terhubung  melalui  berbagai kepentingan.  Sebagai  pengguna  jalan  tol,  saya  melihat  kurangnya  disiplin  lalu  lintas sehingga  berpotensi  menimbulkan  kecelakaan.  Masyarakat  telah  mengembangkan praktik sosial yang meyakini bahwa jika petugas menangkap seseorang yang melanggar hukum, maka mereka  juga melakukan pelanggaran. Tingginya  volume  kecelakaan lalu lintas di jalan tol pada akhirnya disebabkan oleh tingginya angka kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Pelanggaran peraturan lalu lintas, seperti melebihi batas kecepatan  dan  pelanggaran  lainnya,  merupakan  salah  satu  akibat  dari  masalah  ini. Karena besarnya dampak pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan sistem, metode, dan mekanisme administrasi yang lebih efisien dan lebih baik dalam menuntut pelanggaran lalu lintas jalan tol tertentu. Prosedur dan teknik ini berfungsi untuk memberikan kondisi lalu lintas yang lancar dan teratur. Hal ini dimaksudkan agar dengan menonjolkan aspek hukum, yaitu akibat hukum bagi pelanggar lalu lintas, maka pengguna jalan akan menaati peraturan lalu lintas dan tidak melanggarnya.
Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pelanggaran  lalu  lintas terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas mempunyai konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan  pelanggaran  yang  memprakarsai  kejadian  tersebut,  serta  potensi  tuntutan hukum  perdata  atas  kerugian  yang  sebenarnya.  Untuk  menghindari  terjadinya pelanggaran lalu lintas, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas yang aman, tertib, efisien, dan lancar. Undang-undang ini menjamin berjalannya beberapa  inisiatif  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan menerapkan hukuman berat bagi pelanggarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan memuat peraturan tersebut.

## B. Faktor Yang Menyebabkan Pengendara Melakukan Pelanggaran Batas Kecepatan
Pengguna  jalan  harus  berkendara  dengan  sangat  hati-hati  untuk  menjaga keselamatan  mereka,  terutama  dalam  mengatur  kecepatan  agar  sesuai  dengan  desain jalan  saat  ini  dan  memperhatikan  rambu-rambu  yang  dipasang,  untuk  membatasi frekuensi kecelakaan lalu lintas. Ketika seorang pengemudi mengoperasikan kendaraan yang dapat mencapai kecepatan 150 km/jam di jalan umum, baik kendaraan tersebut
melaju  dengan  kecepatan  tinggi  atau  tidak,  kecepatan  kendaraan  merupakan  faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. 7
Penyebab pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas batas kecepatan yaitu:
• Meski  begitu,  pelanggar  tetap  bertanggung  jawab  atas  konsekuensinya meskipun  kesalahpahaman  mereka  terhadap  peraturan  terkait menyebabkan mereka melanggar batas kecepatan.
• Situasi terpaksa atau mendesak menjadi alasan pelanggar batas kecepatan.
• Tanpa mereka sadari, mereka berperilaku negatif yang berdampak negatif pada diri mereka sendiri dan orang lain. Karena ada seseorang yang bisa diajak  bicara  agar  tidak  dibawa  ke  pengadilan,  pelaku  melanggar  batas kecepatan.
• Saat mengemudi, mereka yang melanggar batas kecepatan melakukannya karena  mereka  kurang  memiliki  pengendalian  diri  dan  emosi,  sehingga mereka  lupa  akan  dampak  hukum  yang  mungkin  timbul  dari  tindakan mereka.
• Alasan  pelanggar  melanggar  batas  kecepatan  adalah  karena  meskipun sudah  diberi  sanksi,  ia  sudah  tidak  kaget  lagi  dan  sudah  terbiasa;  pada kenyataannya,  hukuman  hanya  berfungsi  untuk  meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelaku dalam melakukan hal yang sama.
• Banyak  orang  yang  mengemudikan  mobilnya  dengan  kecepatan  tinggi tanpa  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  keselamatan  dirinya sendiri  maupun  keselamatan  orang  di  sekitarnya,  sehingga  sering  kali mereka melanggar batas kecepatan.
• Ketika  melebihi  batas  kecepatan,  salah  satu  variabel  utama  yang mempengaruhi situasi lalu lintas adalah perilaku budaya pengguna jalan lainnya.
• Orang yang melanggar batas kecepatan melakukannya karena tergoda oleh temannya  yang  mengemudikan  kendaraannya  dengan  kecepatan  di  atas batas tersebut, dan mereka ingin melakukan hal yang sama. 8
Agar penegakan hukum berhasil, mereka perlu memberikan tekanan pada mereka yang  melanggar  batas  kecepatan.  polisi  harus  menggunakan  instrumen  mereka  untuk tugas tekanan, pemantauan, dan penegakan hukum. Beberapa contoh dari alat-alat ini mencakup  banyak  perangkat  teknologi  kontemporer  yang  dapat  dengan  mudah digunakan  oleh  polisi  untuk  mendapatkan  bantuan.  Ada  beberapa  gadget  kelistrikan
7 Soerjono soekanto, 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
8 sari, Dewi kumala. tarmizi. (2018). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang melanggar batas kecepatan (suatu penelitian di wilayah hukum kota banda aceh). Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana. Vol 2, no.3
yang bisa digunakan, seperti kamera atau alat pelacak kecepatan kendaraan. Perangkat ini dapat dipasang di tempat di mana personel polisi tidak dapat mengawasi atau di mana terdapat banyak pelanggaran lalu lintas. Selain itu, sistem serupa telah banyak digunakan di tempat lain dalam upaya untuk menarik perhatian terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas.
Berikut alasan mengapa pengemudi melanggar hukum :

## 1) Kesadaran Hukum
Ketika  kita  membahas  faktor-faktor  penghambat  atau  hambatan,  kita  tidak  bisa mengabaikan  pentingnya  pengetahuan  hukum;  Nampaknya  masih  banyak  pengemudi yang mengoperasikan kendaraannya dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh pihak berwenang mematuhi proses yang berlaku, yang diikuti dalam tiga tahap. Memberikan bimbingan yang jelas secara persuasif merupakan langkah awal  agar  pengendara  dapat  menginformasikan  rekomendasi  petugas.  Jika  langkah pertama  tidak  berhasil,  maka  tindakan  kedua  akan  diterapkan,  yaitu  dengan  menjaga sikap  persuasif  sambil  menekankan  perlunya  membuat  pengemudi  merasa  lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan rekomendasi, permohonan, atau  arahan dari pemerintah daerah atau otoritas terkait. ditunjuk.

## 2) Penegak hukum
Sejauh  ini  masyarakat  belum  menunjukkan  ketegasan  dalam  menindas pelanggaran  lalu  lintas.  Masyarakat  menjadi  enggan  untuk  berurusan  dengan  hukum ketika  penegakan  hukum  lemah,  sehingga  menimbulkan  sikap  apatis  terhadap pelanggaran.  Pemerintah  harus  mengedukasi  masyarakat  pengguna  jalan  karena peraturan  perundang-undangan  mengatur  jaringan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan, termasuk pembatasan kecepatan kendaraan di jalan tol. 9 Kendala lain yang kurang efektif adalah pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 pada pasal 23 ayat (4)  bagian  (b)  yang  menyebutkan  batas  kecepatan  minimal  pada  kondisi  arus  bebas adalah  60  (enam  puluh)  km/jam,  dan  batas  kecepatan  maksimum  pada  jalan  bebas hambatan adalah 100 (seratus) km/jam. Namun peraturan tersebut tidak terkoordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga pengemudi masih terus melakukan pelanggaran hukum.

## 3) Komunikasi
Salah  satu  hal  yang  menghambat  penerapan  aturan  pemerintah  terkait pembatasan  berkendara  di  jalan  tol  adalah  komunikasi.  Efektivitas  komunikasi memegang  peranan  besar  dalam  mewujudkan  tujuan  kebijakan.  Koordinasi  dan komunikasi berjalan beriringan karena koordinasi melibatkan banyak pihak yang setara dari organisasi yang sama bekerja menuju tujuan bersama dengan persetujuan satu sama lain  untuk  memastikan  tidak  ada  kesalahan  dalam  pekerjaan  yang  dapat  saling mempengaruhi  (komunikasi  yang  baik).  Masalah  teknologi,  seperti  gangguan
9 Dellyana Shanty. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.
komunikasi,  terjadi  antara  pengemudi  dan  pihak  berwenang.  Salah  satu  hal  yang mempersulit  penerapan  undang-undang  terkait  pemeliharaan  pengemudi  tentang kecepatan  di  jalan  tol  adalah  komunikasi.  Jika  personel  pelaksana  mempunyai kompetensi, maka komunikasi yang baik dapat terjadi. Komunikasi yang efektif adalah sarana  yang  dengannya  seseorang  dapat  memperoleh  pengetahuan  dan  pemahaman tentang tugas yang ada. Agar otoritas pelaksana dapat melaksanakan setiap tugas atau kebijakan dengan lebih konsisten, diperlukan komunikasi. Masyarakat memahami dan menularkan upaya komunikasi ini.

## C. Persepektif Fiqh Siyasah
Istilah  siyasah,  suatu  kata  benda  abstrak  yang  berasal  dari  kata  sasa  yang mempunyai beberapa arti seperti mengendalikan, menggerakkan, mengendalikan, dan teknik  mengendalikan,  merupakan  sejenis  masdar,  mengatur  (regelen),  mengurus (besturen), dan memerintah (sturen), atau memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan  kebijaksanaan  (politic  dan  policy),  sebanding  dengan  seorang  raja  yang mengelola  rakyatnya  untuk  memaksimalkan  keuntungan  sekaligus  memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Adbul Wahhab Khallaf, siyasa mengacu pada hukum yang dibuat  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat,  menjaga  perdamaian,  dan mengendalikan situasi.    Ibnu Qayyim mengutip Ibnu Aqil, mengartikan siyasah dalam konteks  fiqh  sebagai  kegiatan  yang  meskipun  tidak  diamanatkan  oleh  Nabi  atau diturunkan oleh Allah, namun menggerakkan manusia ke arah kebaikan dan menjauhi keburukan.        Sedangkan  siyasah  menurut  Ibnu  Manzhur  diartikan  sebagai mengkoordinasikan  atau  mengarahkan  segala  sesuatu  yang  bermanfaat  bagi  umat manusia.  Untuk  mengatur  hubungan  kemanusiaan  dalam  siyasah,  tulisan  ini memisahkan dua jenis pola: pertama, Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur interaksi antara warga suatu lembaga negara dengan warga lembaga negara lainnya dalam batas administratif suatu negara. Kedua, prinsip fiqh siyasah maliyyah mengatur bagaimana uang  negara  diterima,  ditangani,  dan  digunakan.  Yang  ketiga  adalah  Fiqh  siyasah dawliyyah  yang  mengatur  interaksi  antara  warga  negara  suatu  bangsa  dengan  warga negara  lain  dengan  lembaga  negara.  Keempat,  Fiqih  siyasah  harbiyyah  yang  memuat topik dan perdebatan mengenai tujuan, hakikat, dan makna perang dalam Islam. 10

## 1. Fiqh Siyasah Dusturiyah
Bagian  siyasah  dusturiyah  dalam  fiqih  siyasah  membahas  masalah hukum  negara.  Hal  ini  juga  mencakup  berbagai  bidang,  seperti  lembaga demokrasi,  peraturan  perundang-undangan  (proses  pembuatan  undang- undang),  konsep  ketatanegaraan  (hukum  dasar  negara  dan  perkembangan sistem hukum), dan syura, yang merupakan aspek hukum yang sangat penting.
10 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah‚ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, h. 177
dasar.  Itu.  Kajian  ini  juga  memuat  pemikiran  mengenai  hak-hak  masyarakat yang  harus  dilindungi,  hubungan  timbal  balik  antara  pemerintah  dan masyarakat, serta keutamaan hukum dalam siyasah. 17 . Secara bahasa siyasah berasal dari kata ةسايس – سوسي –
ساس
(sasa, yasusu, siyasatan)  yang  berarti  mengatur,  mengurus  dan  memerintah  atau pemerintahan,  politik  dan  pembuatan  kebijaksanaan.  Menurut  tafsir kebahasaan  ini,  tujuan  siyasah  adalah  mencapai  tujuan  politik  melalui pengaturan dan perumusan peraturan. 18 Menurut terminologi Abdul Wahhab Khallaf, siyasah  adalah suatu struktur hukum yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan dan ketertiban.
Dari  segi  bahasa,  Dusturiyah  berasal  dari  kata  Persia  dusturi.  dulunya berarti seseorang yang memiliki posisi berkuasa, baik politik maupun agama. Belakangan, para anggota orang Majus, atau imam Zoroaster, disebut dengan gelar ini. Setelah dimasukkan ke dalam bahasa Arab, makna istilah dusturiyah berkembang  menjadi  gagasan  atau  struktur  yang  mendasar.  Yang  dimaksud dengan  “dusturiyah”  adal ah  seperangkat  peraturan  tertulis  (konstitusi)  dan tidak  tertulis  (konvensi)  yang  mengatur  landasan  dan  hubungan  kerja  sama antar  sesama  warga  negara  suatu  bangsa.  Oleh  karena  itu,  kata  dusturiyah menjadi  tolok  ukur  hukum  yang  mendasar  untuk  menjamin  bahwa  semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenegaraan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Konstitusi setiap bangsa yang memuat nilai- nilai Islam dalam hukum syariah yang ditetapkan oleh Al- Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu menjadi landasan bagi segala undang- undang,  baik  yang  berkaitan  dengan  agama,  akhlak,  ibadah,  muamalah,  atau yang lainnya. . Oleh karena itu, siyasah dusturiyah termasuk dalam siyasah fiqh yang mengangkat topik pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang sesuai dengan prinsip syariah.
Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2013  yang  mengatur  bahwa  batas  kecepatan  minimum pada  kondisi  arus  bebas  adalah  60  (enam  puluh)  km/jam,  dan  batas  kecepatan maksimum  adalah  100  (seratus)  km/jam  untuk  jalan  raya.  Ia  mengatakan,  seluruh tindakan yang dilakukan aparat telah sesuai prosedur yang berlaku, yakni melalui tiga tahap. Memberikan bimbingan yang jelas secara persuasif merupakan langkah awal agar pengendara  dapat  menginformasikan  rekomendasi  petugas.  Jika  putaran  pertama terbukti  tidak  berhasil,  strategi  kedua  yang  sama  kuatnya  akan  digunakan,  dengan menekankan  perlunya  kali  ini  untuk  membuat  pengemudi  merasa  lebih  bertanggung jawab  dalam  melaksanakan  rekomendasi,  permohonan,  atau  arahan  dari  pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal  23  ayat  (4)  bagian  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2013 mengatur  bahwa  kecepatan  maksimum  di  jalan  raya  adalah  100  km/jam,  sedangkan kecepatan  minimum  adalah  60  km/jam  dalam  situasi  arus  bebas.  Artinya,  demi
kenyamanan  dan  keselamatan  pengemudi  lain  di  jalan  tol,  pengemudi  wajib  menaati aturan  tersebut.  Salah  satu  prasarana  pendukung  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan transportasi  jalan  adalah  jalan  tol.  Infrastruktur  tersebut  mencakup  yang  bertujuan untuk  mempercepat  pembangunan,  mengurangi  beban  daerah  berkembang, meningkatkan  pemerataan  hasil  pembangunan  dan  keadilan,  serta  meningkatkan pemerataan  barang  dan  jasa  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  lalu  lintas  di tempat-tempat  yang  sedang  berkembang.  Penerimaan  dana  pemerintah  dilakukan melalui keterlibatan pengguna jalan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 23 Ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 11
Karena masih banyak pengendara di jalan tol yang tetap melaju dengan kecepatan yang melanggar hukum, undang-undang ini justru  dianggap tidak ada gunanya. untuk mencegah  pengemudi  yang  mengemudi  tidak  menentu  sehingga  mengganggu pengemudi  lain.  Islam  telah  menetapkan  sistem  prinsip-prinsip  moral  yang  berfungsi sebagai aturan mendasar untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan mereka satu sama lain. Inilah dasar-dasar kesetaraan antar umat manusia, Sunnatullah,  dan  Tauhid.  Nilai-nilai  fundamental  kesetaraan,  kebebasan,  dan persaudaraan inilah yang menjadi landasan bagi pembangunan prinsip-prinsip panduan negara Islam bagi kemajuan, pertahanan, dan pembangunan masyarakat. Administrasi awal pemerintahan Islam didasarkan pada tiga prinsip ini. Tingkat pemerintahan negara bagian  dengan  kewenangan  luas  di  tingkat  lokal  disebut  pemerintahan  kota.  Ini  pada dasarnya  adalah  administrasi  negara  berskala  kecil,  dengan  peran  yang  mirip  dengan Qadhi ketika mempertimbangkan delegasi kekuasaan dan pandangan keseluruhan. Namun,  karena  kewenangannya  terbatas  pada  kota,  administrasinya  lebih  unik dalam cara kerjanya. Signifikansi kekuasaan ini dapat ditentukan dengan melihat fakta bahwa kekuasaan tersebut diakui secara resmi, khususnya melalui pemilihan umum dan pelantikan langsung oleh pejabat tinggi, dan bahwa kekuasaan tersebut tidak mempunyai hak unik apa pun yang dinyatakan dalam kebebasan atau hak prerogatif administratif. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa menjaga ketertiban lingkungan hidup adalah tugas  pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2013  akan  ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk mengatur dan memberikan nasihat, menjamin tercapainya tujuan pemerintah kota untuk mewujudkan lingkungan hidup yang rapi, tertib, dan menarik. Oleh karena  itu, dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka penerapan peraturan  pemerintah  di  bidang  transportasi  jalan  dan  jaringan  lalu  lintas,  yaitu mengenai pembatasan kecepatan kendaraan di jalan raya, telah sesuai dengan hukum Islam,  khususnya  Siyasah  syar'iyah,  agar  dapat  berjalan  dengan  baik.  untuk mempromosikan  keuntungan  bersama.  Ketentuan  pihak  yang  memanfaatkan  jalan  tol sebagai jalan raya bagi pengemudi yang berkendara dengan menaati aturan pemerintah
11 https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat
dan  menjaga  hak  pengendara  lain  menunjukkan  bahwa  langkah  tersebut  juga menciptakan keuntungan bersama.

## KESIMPULAN
Menurut peraturan pemerintah no. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 23 ayat 4, kecepatan minimum pada kondisi arus bebas adalah 60 (enam puluh) km/jam, dan kecepatan maksimum di jalan bebas hambatan adalah 100 (seratus) km/jam. Hal ini didasarkan pada temuan analisis yang disebutkan sebelumnya. Di sisi lain, sebagai pelaksana aturan penyelesaian operasional, Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  serta  peraturan  pemerintah  dan  kementerian,  mengontrol  unsur teknisnya.  Implementasi  mengacu  pada  tindakan  atau  upaya  yang  dilakukan  untuk melaksanakan  rencana  dan  kebijakan  yang  telah  ditentukan.  Selain  itu,  telah diberlakukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2013  pada  Pasal  23  Ayat  (4) Bagian (B) yang menyatakan bahwa kecepatan maksimum di jalan raya terbuka adalah seratus  kilometer  per  jam  dan  kecepatan  minimum  enam  puluh  (6).  enam  puluh) kilometer  per  jam  dalam  keadaan  arus  bebas.  Karena  kurangnya  kerjasama  antara pemerintah  daerah  dan  masyarakat,  pengemudi  terus  menerus  melanggar  hukum sehingga pembatas ini tidak ada gunanya. memberlakukan peraturan pemerintah yang mengatur transportasi  jalan dan jaringan  lalu lintas,  termasuk yang berkaitan dengan pembatasan kecepatan kendaraan di jalan raya sesuai dengan hukum Islam atau Siyasah syar'iyah, untuk menumbuhkan keuntungan bersama. Kesepakatan yang dilakukan oleh para  pihak  yang  memanfaatkan  jalan  tol  sebagai  jalan  raya  bagi  pengemudi  yang menghormati peraturan lalu lintas dan hak-hak pengemudi lainnya menunjukkan bahwa tindakan ini juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Christovel  Y.  Pandean.  2015.  Sanksi  pidana  atas  kegiatan  yang  mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Lex crimen vol Iv/no.7.
Dewi  K,  Tarmizi.  2018.  “Penegakan Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang Melanggar  Batas  Kecepatan”  dalam  Jurnal  Ilmiah  e -journal  Unsyiah,  Vol  2  (3) Agustus 2018.
Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat

## Ibid, halaman 154
Iqbal,  Muhammad.  2014.  Fiqh  Siyasah Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam .  Jakarta: Prenadamedia Group
jekly, bujung. Kasenda, winsy. 2019. Sanksi pidana terganggunya fungsi jalan menurut undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Lex crimen vol. vIII/no.3.
Margono. 1997. Metodologi Penelitian Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta
Muhammad,  Abdul  Kadir.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti
Pratama, Eka Ryan. 2015. “ Penerapan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Studi  Kasus  di  Polres  Blitar )”.  Malang: Universitas Muhammadiyah.
Pulungan,  Suyuthi.  2002.  Fiqh  Siyasah: Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran ,  Ed.  1,  Cet.  5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
sari,  Dewi  kumala.  tarmizi.  2018.  Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas yang melanggar batas kecepatan (suatu penelitian di wilayah hukum kota banda aceh). Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana. Vol 2, no.3.
Sari, dila  artika. 2021. pelaksanaan  undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas  dan  angkutan  jalan  di  kota  pekanbaru  ditinjau  dari  fiqh  siyasah  (studi pembangunan jalur pejalan kaki). http://repository.uin-suska.ac.id/50736/.
Shanty Dellyana. 1998. Konsep Penegakan Hukum. Liberty. Yogyakarta.
Shomad, Abduh. 2019. implementasi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22  tahun  2009  pasal  131  tentang  hak-hak  pejalan  kaki  di  kota  jember  dalam perspektif siyasah dusturiyah. http://digilib.uinkhas.ac.id/13951/.
Soekanto  soerjono,  2016.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara.
Syahputri,  Dhea  Hani.  2023. Implementasi  penegakan  hukum  pidana  terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan (Studi di Jalan Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar).

## Undang- undang nomor 22 tahun 20009
Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013