ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## STUDI KRITIS REALISASI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK DITINJAU DARI  DALAM APLIKATIF KARTU INDONESIA SEHAT
Nur Alim Bahri alimbahrinur.713@gmail.com Puspita Hardianti Anwar puspitahardiantiuin@gmail.com Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  realisasi anggaran  pada  pengguna  Kartu  Indonesia  Sehat  dan  untuk mengetahui  peran  stwewardship  theory  berdasarkan  realisasi anggaran  sektor  publik  pada  penerapan  Kartu  Indonesia  Sehat. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari metode pengumpulan  data  berupa  wawancara  langsung  dan  data  sekunder yang  telah  ada  atau  dengan  kata  lain  data  diperoleh  secara  tidak langsung  melainkan  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat oleh pihak lain). Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Labuang Baji Kota Makassar  sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  yang menangani langsung  pasien  pemegang  kartu  KIS-PBI  telah  dirasa  cukup  baik dalam  hal  pemberian  pelayanan.  Mengenai  pengajuan  klaim  rumah sakit  kepada  pihak  pengelola  KIS-PBI  yaitu  BPJS  Kesehatan  tidak menemui kendala yang berarti. Adapun memiliki peran yang berguna bagi penyusunan hingga perealisasian suatu program anggaran. Kata Kunci: KIS-PBI, Kesehatan, Anggaran Sektor Publik.

## ABSTRACT
This study to determine the payment strategy perfomed by Kartu Sehat. This study uses primary data obtained form data in the form of direct data and data that already exist or in other words data directly processed  by  other  media.  Data  analysis  is  data  reduction,  data presentation and counclusion or verification.
The result showed that RSUD Labuang Baji Makassar City as an extension of the hand of the government that directly handles patient card holders KIS-PBI has been considered quite good in term of service delivery. Regarding the filing of hospital claims to the management of KIS-PBI  that  Health  did  not  encounter  significant  obtacles.  As  for having  a  useful  role  for  the  preparation  the  realization  of  a  budget program.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Key Words: KIS-PBI, Health, Budget Public Sector.

## A. LATAR BELAKANG
Menurut  Donaldson  dan  Davis  (1989)  dalam  Raharjo  (2007) stewardship  theory  diperkenalkan  sebagai  teori  yang  berdasarkan tingkah  laku  dan  premis. Stewardship  theory  adalah  teori  yang menggambarkan  situasi  dimana  para  manajer  tidaklah  termotivasi oleh  tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih  ditujukan  pada  sasaran  dan hasil uutama meraka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunya dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para  eksekutif  sebagai steward  termotivasi  untuk  bertindak  sesuai keinganan  prinsipal,  selain  itu  perilaku steward  tidak  akan meninggalkan  organisasinya  sebab steward  berusaha  mencapai sasaran  organisasinya.  Teori  ini  didesain  bagi  para  peneliti  untuk menguji  situasi  dimana  para  eksekutif  dalam  perusahaan  sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Donaldson, 1991).
Pada model of man ini didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku  dimana  dia  dapat  dibentuk  agar  selalu  dapat  diajak bekerjasama  dalam  organisasi,  memiliki  perilaku  kolektif  atau berkelompok  dengan  utilitas  tinggi  daripada  individunya  dan  selalu bersedia untuk melayani. Terdapat suatu pilihan perlikau self serving dan  pro  organisasional,  perilaku  pelayan  tidak  akan  dipisahkan  dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan  kepentingan principle  dimana  para  steward  berada.  Steward akan menggantikan atau mengalihkan self serving untuk berperilaku kooperatif.  Sehingga  meskipun  kepentingan  antara steward  dan principle  tidak  sama,  steward  tetap  akan  menjungjung  tinggi  nilai kebersamaan (Anton, 2010).
Dewasa  ini,  masyarakat  digenjot  untuk  tidak  terlalu  khawatir akan  perbedaan  pelayanan  kesehatan  dan  kelayakan  untuk mendapatkan  penangan  kesehatan  (Sari,  2007  dan  Setyowati,  2003). Dengan  alasan,  pemerintah  telah  membentuk  suatu  badan  hukum yang  bergerak  dibidang  kesehatan  guna  memberikan  pelayanan kesehatan  guna  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat golongan  menengah  kebawah  atau  masyarakat  yang  tergolong  tidak mampu  agar  mendapatkan  kelayakan  didalam  pelayanan  kesehatan. Untuk  hal  itu  pemerintah  mengeluarkan  kebijkan  tentang  program Kartu Sakti terdiri dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera  (KKS)  dan  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  yang  saat  ini sedang  dibagikan  ke  berbagai  daerah  maupun  wilayah  Di  Indonesia. Namun  dalam  kebijakan  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  yang dikeluarkan oleh pemerintah, di satu sisi kebijakan ini sejalan dengan
Page 70-83
penegakan  hak  asasi  manusia  mengenai  hak  untuk  memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat  (1)  UUD  NKRI  1945,  namun  dikeluarkannya  kebijakan  ini sebelumnya  tidak  dengan  landasan  hukum  yang  baik,  dengan landasan  hukum  yang  dapat  dikeluarkan  oleh  pemerintah  seperti Peraturan  Pemerintah  atau  landasan  hukum  yang  dikeluarkan  oleh DPR  selaku  lembaga  legislatif  seperti  Undang-Undang  yang  khusus mengatur  tentang  Kartu  Indonesia  Sehat  ini.  Selain  itu,  kebijakan Kartu  Sehat  Indonesia  cenderung  berbenturan  dengan  Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  mapun  pada  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2011  Tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  dan  Sosial  (BPJS) meskipun kedua Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya,  hal  ini  berdampak  pada  ketidakpastian  hukum  dan  juga anggaran  dalam  kebijakan  tersebut  (Dharma,  2016).  Sampai kapanpun  permasalahan  ini  akan  terus  berkembang  jika  tidak ditangani secara baik oleh para pemegang kekuasaan.
Fenomena  yang  bekembang  Di  Indonesia  adalah  sulitnya  akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Suaradewata.com,  2016).  Hal  ini  tidak  saja  terjadi  di  perkotaan namun  juga  merambah  hingga  pedesaan  sehingga  terdapat  anekdot dalam  masyarakat  bahwa “ orangmiskin  dilarang  sakit ” kesulitan pelayanan  tersebut  utamanya  dipengaruhi  oleh  faktor  finansial. Banyak dijumpai di daerah-daerah Indonesia masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau sakit parah atau penyakit tergolong berat tidak  dapat  disembuhkan  karena  ketiadaan  biaya  pengobatan sehingga  pada  akhirnya  lambat  ditangani  atau  tidak  ditangani  sama sekali sehingga pada akhirnya penyakit yang dialami pasien semakin parah  bahkan  mengakibatkan  kematian.  Padahal  pada  tahun  2016 pertama  kalinya  dalam  sejarah  anggaran  dibidang  kesehatan  sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu 5% dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  sebesar  Rp.  106,1  Triliun,  naik signifikan  sebesar  43%  tahun  ini  yang  hanya  Rp.  74,3  Triliun (Detik.com,  2015).  Kalau  kita  melirik  pada  dana  yang  dikeluarkan pemerintah,  maka  setiap  kartu  yang  dikeluarkan  pemerintah semuanya harus gratis, apalagi untuk masyarakat miskin. Mengingat besaran anggaran yang dikucurkan telah mencakup segala aspek bagi kesejahteraan  masyarakat.  Tapi  pada  saat  ini,  untuk  masyarakat yang  ingin  mendapatkan  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS),  tidak  jarang harus mengeluarkan pundih-pundih rupiah demi mendapatkan kartu sehat  yang  seharusnya  gratis  (Bantenday,  2016).  Tidak  heran  jika masyarakat  kini  semakin  memberontak  tentang  kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah ini, yang edukasinya untuk mensejahterakan
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
masyarakat, tapi pada kenyataanya, masyarakatlah yang mensejahterakan para pemerintahan yang tidak bertanggungjawab.
Dana  perlindungan  sosial  sepanjang  tahun  2015  yang  semula dijadwalkan  akan  dikucurkan  kemasyarakat  selama  enam  bulan,  di perpendek  menjadi  empat  bulan.  Hal  tersebut  membuat  pemerintah harus  mengurangi  dana  cadangan  perlindungan  sosial  atas kompensasi  kenaikan  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan  (APBNP) 2015 dari  yang  semula  Rp.  29  Triliun  menjadi  Rp.  22,5  Triliun  atau dikurangi  (CNNIndonesia,  2015).  Penurunan  dan  kenaikan  jumlah anggaran tidak menjadi masalah, selama anggaran yangdirencanakan dapat  terealisasi  dengan  baik  agar  dapat  dirasakan  manfaat  oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dilansir dari Hukomoline (2013) menyatakan bahwa pemerintah dan  swasta  wajib  memberikan  pelayanan  fisilatas  dan  pelayanan kesehatan  bagi  penyelamatan  pasien  nyawa  pasien.  Hal  itu  tertuang dalam  UUNo.32  Tahun  2014  Tentang  kesehatan,  pasal  59  ayat(1) yang menyebutkan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan  ataupun  bencana  untuk  penyelamatan  nyawa  dan  pencegahan kecacatan dan ayat (2) tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilarang  menolak  penerima  pelayanan  kesehatan  dan dilarang  meminta  uang  muka  terlebih  dahulu.  Seharusnya  jika merujuk  pada  regulasi  tersebut,  rumah  sakit  pemerintah  maupun swasta  dilarang  menolak  pasien  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan.
Penelitian ini dilakukan Di RSUD Labuang Baji Kota Makassar untuk  melihat  sejauh  mana  penerapan  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS) bagi  masyarakat  miskin,  mengingat  KIS  ini  dikeluarkan  pemerintah untuk  mensejahterakan  masyarakat  melalui  anggaran  yang dikeluarkan  setiap  tahunnya.  Menurut  Donaldson  (1991)  bahwa adanya stewardship  theory  yaitu  hubungan  steward  dan  prinsipal sebaga pemberi mandat memberi tanggungjawab kepada steward atau pihak  pemerintah  agar  pengelolaan  sektor  publik  lebih  responsif  dan akuntabel termasuk didalamnya penerapan akuntansi berbasis akrual yang  dianggap  lebih  transparan  dalam  pengelolaan  keuangannya serta  pencapaian  hasil  terhadap  kinerja steward  atau  pemberi layanan  kepada  prinsipal  agar  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja sesuai dengan harapan masyarakat.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana proses  realisasi  anggaran  sektor  publik  pada  penetapan  Kartu Indonesia  Sehat  (KIS)?  2)  Bagaimana  peran  stewardship  theory
berdasarkan  realisasi  anggaran  sektor  publik  pada  penerapan  Kartu Indonesia Sehat (KIS)?

## B. TINJAUAN TEORETIS
1. Stewardship Theory
Menurut  Donaldson  dan  Davis  (1989)  dalam  Raharjo  (2007) stewardship  theory  diperkenalkan  sebagai  teori  yang  berdasarkan tingkah  laku  dan  premis. Stewardship  theory  adalah  teori  yang menggambarkan  situasi  dimana  para  manjaer  tidaklah  termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama  meraka  untuk  kepentingan  organisasi,  sehingga  teori  ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para  eksekutif  sebagai steward  termotivasi  untuk  bertindak  sesuai keinginan  prinsipal,  selain  itu  perilaku steward  tidak  akan meninggalkan  organisasinya  sebab steward  berusaha  mencapai sasaran  organisasinya.  Teori  ini  didesain  bagi  para  peneliti  untuk menguji  situasi  dimana  para  eksekutif  dalam  sebagai  pelayan  dapat termotivasi  untuk  bertindak  dengan  cara  terbaik  pada  prinsipalnya (Donaldson, 1991). Stewardship theory lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa usaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan organisasi atau publik. Disini principle sebagai  pemberi  tanggungjawab  juga  memiliki  peran  memonitori steward  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  penerima  wewenang. Steward  atau  pihak  pemerintah  juga  harus  memaksimalkan tanggungjawab  yang  diberikan  masyarakat  agar  kinerja  dan penerapannya  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  optimal  demi terciptanya  tata  kelola  pemerintahan (good  governance)  yang  lebih transparan dan akuntabel.
2. Teori Implementasi Kebijakan
Menurut  Edwards  III  (1980)  implementasi  kebijakan  adalah tahap  pembuatan  kebijakan  antara  pembentukan  sebuah  kebijakan dan  konsekuensi  dari  kebijakan  tersebut  untuk  orang  yang merasakannya.  Sedangkan  menurut  Aneta  (2010)  implementasi kebijakan  publik  merupakan  salah  satu  aktivitas  dalam  proses kebijakan  publik  yang  menentukan  apah  sebuah  kebijakan  itu bersentuhan  dengan  kepentingan  publik  serta  dapat  diterima  oleh publik.  Dalam  hal  ini,  dapat  ditekankan  bahwa  bisa  saja  dalam tehapan  perancanaan  dan  formulasi  kebijakan  dilakukan  dengan sebaik-baiknya, tetapi jika tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu jelas apa yang diharapkan dari  sebuah  produk  kebijakan  itu.  Pada  akhirnya  pun  dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan akan menghasilkan penilaian bahwa  antara  formulasi  dan  implementasi  kebijakan  tidak  sejalan, bahwa  implementasi  dari  kebijakan  itu  tidak  sesuai  dengan  yang
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
diharapkan,  bahkan  menjadikan  produk  kebijakan  itu  sebagai  batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.
3. Kriteria Pemimpin Dalam Prespektif Islam
Kriteria seorang pemimpin yang dipahami melalui ayat-ayat Al- Qur ’ an menurut Amin (2015) ialah:
a). Beriman kriteria  beriman  dipahami  dari  Qs.  Al-Anbiya  (21):73  yang menjelaskan  bahwa  seorang  imam  haruslah  beriman  dan  dalam posisinya  sebagai  pemimpin  telah  memperoleh  hidayah  dan  hal tersebut  sebagai  salah  satu  bagian  dari  imamah  itu  sendiri.  Dalam konsep  Syiah  seorang  imam  (pemimpin)  adalah  sebagai  pengikat sekaligus  penghubung  antar  manusia  dengan  tuhannya  dalam  hal urusan spritual.
b). Adil dan Amanah Adil  adalah  kriteria pemimpin  yang  ditemukan  dalam  Qs.  Shad
(38):26. Ayat ini menerangkan tentang jabatan khalifah yang diemban oleh  Nabi  Daud,  dimana  beliau  diperintahkan  oleh  Allah  untuk menetapkan keputusan secara adil ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Perilaku  ini  juga  tertuang  dalam  Qs.  Al-Nisa  (4):58 dimana  seorang  pemimpin  diperintahkan  untuk  berlaku  adil  dalam menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya.
c). Rasuly
Rasuly  artinya  berkpribadian  seperti  rasul  Allah  yakni  kriteria pemimpin  yang  memenuhi  syarat  seperti  yang  dimiliki  rasul  Allah dalam menjalankan kepemimpinan.
4. Paradigma Kritis
Paradigma  kritis  pada  dasarnya  adalah  pradigma  ilmu pengetahuan  yang  meletakkan  epistimologi  ktirik  Marxisme  dalam seluruh metodologi penelitiannya (Irwanto, 2013). Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasikan dan teori kritis tidak bisa melepaskan  diri  dari  warisan  Marxisme  dalam  seluruh  filosofi pengetahuannya.  Paradigma  ini  berasumsi  realitas  suatu  hal  yang tidak netral namun terikat oleh nilai serta kekuatan ekonomi, politik dan  sosial.  Sebab  itu,  paradigma  kritis  mengedepankan  pembebasan nilai  dominasi  dari  kelompok  yang  tertindas.  Paradigma  ini  lebih dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan manusia dari segenap ketidakadilan (Rozi, 2014). Prinsipnya sudah tidak lagi bebas nilai  dan  melihat  realitas  sosial  menurut  perspektif  kesejahteraan (historisitas). Paradigma ini menempatkan masyarakat atau manusia sebagai subjek utama yang peru dicermati dan diperjuangkan.
5. Anggaran
Anggaran  adalah  alat  ekonomi  terpenting  yang  dimiliki pemerintah  untuk  mengarahkan  perkembangan  sosial  dan  ekonomi, menjamin  kesinambungan,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup
Page 70-83
masyarakat  (Basri,  2013).  Anggaran  ini  merupakan  perencanaan jangak  pendek  organisasi  yang  menerjemahkan  berbagai  program  ke dalam  jangka  pendek  organisasi  yang  menerjemahkan  berbagai program  ke  dalam  rencana  keuangan  tahunan  yang  lebih  kongkret. Dalam  bentuk  yang  paling  sederhana,  anggaran  publik  merupakan suatu  dokumen  yang  menggambarkan  kondisi  keuangan  dari  suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktifitas (Pangkey, 2015).
1) Unsur- unsur penganggaran (Munandar, 2001)
a.  Rencana  yaitu  penentuan  tentang  aktivitas  atau  kegiatan  yang akan diakukan diwaktu yang akan datang.
b.  Meliputi  seluruh  kegiatan  program  kesehatan  yaitu  mencakup semua  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan  pada  program pelayanan kesehatan yang secara garis besar meliputi pelayanan individu,  kegiatan  pelayanan  masyarakat,  kegiatan  manajemen dan kegiatan pengembangan.
c. Dinyatakan dalam unit moneter yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan  pada  berbagai  kegiatan  program  kesehatan  yang beraneka  ragam.  Adapun  unit  moneter  yang  berlaku  Di Indonesia yaitu rupiah.
b.  Jangka  waktu  tertentu  yang  akan  datang,  yang  berarti  bahwaa apa  yang  dimuat  di  dalam  budget  adalah  taksiran-taksiran (forecast  tentang  apa  yang  akan  terjadi  serta  apa  yang  akan dilakukan diwaktu yang akan datang).
2) Kegunaan penganggaran
a. Sebagai pedoman kerja.
b. Sebagai alat pengkoordinasian.
c. Sebagai alat pengawasan kerja.
3) Jenis belanja (Permendagri, 2006:13)
a. belanja pegawai.
b. bunga.
c. subsidi.
d. bantuan sosial.
e. belanja bagi hasil.
f. bantuan keuangan. g. belanja tak terduga 3 kelompok belanja menurut jenisnya
a). Belanja pegawai.
b). Belanja barang dan jasa.
c). Belanja modal.
4) Asas-  asas  Umum  Pengelolaan  Keuangan  Negara  (Undang- Undang No.17 Tahun 2003).
a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil.
b. Profesionalitas.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
c. Proporsionalitas. d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara.
e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
5) Pendekatan Penyusunan Anggaran (PMK, 2015: 143)
a. Pendekatan penganggaran terpadu.
b. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja.
c. Kerangka pengeluaran jangak menengah.
6) Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran (Wijaya, 1995)
a. Perencanaan.
b. Perkiraan.
c. Penyesuaian. d. Implementasi. e. Evaluasi.
6. Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Pemerintah  telah  meluncurkan  tiga  kartu  bantuan  sosial  pada senin,  3  November  2014  berupa  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS),  Kartu Indoensia  Pintar  (KIP)  dan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS).  Tiga kartu  tersebut  menjadi  pegangan  masyarakat  dalam  mendapatkan kompensasi  atas  kenaikan  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  yang sempat  dinaikkan  oleh  pemerintah.  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS) adalah  nama  untuk  program  Jaminan  Kesehatan  SJSN  (JKN)  bagi penduduk  indonesia  khusunya  fakir  miskin  dan  tidak  mampu  serta iurannya  dibayarkan  oleh  pemerintah.  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS) ini dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dan  tingkat  lanjutan  sesuia dengan  kondisi  penyakit  yang  diderita  penerima  Kartu  Indonesia Sehat  (KIS).  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  akan  diberikan  kepada anggota  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  sehingga  tidak menggeser  sistem  Jaminan  Kesahatan  Nasional  (JKN).  Kartu Indonesia  Sehat  (KIS)  merupakan  program  untuk  mendapatkan jaminan  sosial  yang  berlaku  nasional  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  pra  sejahtera.  Program  Kartu  Indonesia Sehat  (KIS)  merupakan  perluasan  manfaat  secara  kualitas  dan kuantitas.  Kualitas  dalam  aturan  masyarakat  pra  sejahtera  akan mendapat  layanan  kesehatan  dari  preventif  dan  promotif  sedangkan secara  kuantitas  akan  ada  penambahan  jumlah  orang  yang sebelumnya tidak bisa ditampung dalam SJSN yang tercatat sebagai penerima bantuan iuran yaitu 86,4 jiwa.

## Gambar 1: Rerangka Pikir

## Sumber dari pemikiran peneliti

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  kualitatif.  Miles  dan Huberman  dalam  Amaliah  (2014),  menjelaskan  bahwa  penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat pada  individu,  kelompok,  masyarakat  atau  organisasi  dalam kehidupan  sehari-hari  secara  menyeluruh,  rinci  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Penelitian  ini  dilakukan  pada
Anggaran Sektor Publik Pelayanan Kesehatan Teori Implementasi Kebijakan Stewardship Theory Kepemimpinan Dalam Islam Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Program Kartu Indonesia Sehat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
RSUD  Labuang  Baji  Kota  Makassar  yang  terletak  di  Jalan  Doktor Sam  Ratulangi  No.  81,  Kecamatan  Mamajang,  Kota  Makassar, Sulawesi Selatan.
2. Jenis dan Sumber Data.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  subjek. Karena  data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara terhadap subjek.  Data  primer  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  subjek.  Sumber  data  primer  berasal  dari  wawancara langsung dengan pihak yang berkompoten. Data sekunder adalah data yang  diperoleh  melalui  media  perantara.  Sumber  data  sekunder dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  jurnal-jurnal  dan  peraturan pemerintah.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi:
a) Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan mengenai permasalahan  yang  diteliti.  Wawancara  ini  dilakukan  pada informan  yang  dianggap  kompoten  dan  memiliki  informasi  yang dibutuhkan.
b) Penelitian  kepustakaan,  melakukan  kajian  pada  sumber  bacaan dan berbagai penelitian terdahulu untuk mengetahui kaitan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya.
c) Studi  dokumentasi,  berupa  data-data  sekunder  yaitu  dokumen- dokumen, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai perusahaan.
d) Internet  searching,  data  yang  bersumber  dari  internet  guna melengkapi  referensi  penulis  serta  digunakan  untuk  menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan penelitian.
4. Metode Analisi data Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  diolah  dan dianalisis dengan menggunakan:
a. Reduksi Data Reduksi  data  adalah  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  mencari  tema  dan  polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2009).
b. Penyajian Data
Penyajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  tersusun  yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (Idrus, 2009).
c. Kesimpulan atau Verifikasi
Kesimpulan  atau  verifikasi  adalah  proses  akhir  dalam  tahap analisa  data  dengan  mencari  makna  data  yang  dikumpulkan  dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.
d. Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data adalah untuk mendapatkan nilai kebenaran terhadap  penelitian  yang  biasa  juga  disebut  uji  kredibilitas (credibility). Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah  triangulasi  metode,  triangulasi  sumber  data  dan  triangulasi teori.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Realisasi  Anggaran  Sektor  Publik  Pada  Penerapan  Kartu Indonesia Sehat
Proses  realisasi  anggaran  pada  sektor  publik  pada  penerapan Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  masih  menimbulkan  kesemrautan  yang dikarenakan  beragamnya  program  kesehatan  dari  setiap  pemimpin yang  memangku  jabatan  dinilai  meyebabkan  kesemrautan  program dan  peraturan  yang  ditetapkan.  Terlebih  lagi  meningkatkan kebingungan  masyarakat  terhadap  program  yang  begitu  beragam tersebut  sehingga  mengakibatkan  jalannya  program  tersebut  tak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Kesemrautan  dalam  pelayanan kesehatan  secara  tidak  langsung  menyebabkan  kesemrautan  dalam proses perealisasian anggaran. Indikator pengukuran anggaran tidak berjalan  efektif  karena  anggaran  tidak  terealisasi  dengan  baik  dan tidak sesuai dengan harapan pada waktu perencanaan. Kesemrautan ini  menyebabkan  banyaknya  pos-pos  anggaran  yang  tidak  terpakai dan  dapat  menimbulkan  penyimpangan  anggaran  oleh  oknum  yang tidak  bertangggungjawab.  Akan  tetapi  ada  sedikit  perbedaan  dari RSUD  Labuang  Baji  Kota  Makassar  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah  yang  menangani  langsung  pasien  pemegang  kartu  KIS- PBI  telah  dirasa  cukup  baik  dalam  hal  pemberian  pelayanannya. Mengenai  pengajuan  klain  rumah  sakit  kepada  pengelola  KIS-PBI yaitu BPJS kesehatan tidak menemui kendala yang berarti.
2. Peran Stewardship Theory Berdasarkan Realisasi Anggaran Sektor Publik Pada Penerapan Kartu Indonesia Sehat. Peran stewardship  theory  dalam  penelitian  ini  sangat  berguna bagi  penyusunan  hingga  perealisasian  suatu  program  anggaran. Terkhusus  dalam  penyusunan  dan  realisasi  anggaran  mengenai program  kartu  KIS-PBI  ini.  Selain  itu  pula stewardship  theory berperan sebagai acuan perilaku bagi pemimpin dalam membuat dan mengambil  keputusan  yang  terbaik  bagi  rakyatnya.  Hal  ini  didasari oleh adanya kepercayaan besar dari masyarakat kepada
pemimpinnya,  terkhusunya  pada  bidanng  kesehatan  yang  memiliki peran vital guna memajukan dan mensejahterakan bangsa itu sendiri.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## E. KESIMPULAN
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses realisasi anggaran dan peran stewardship theory  dalam pengaplikasian Kartu Indonesia Sehat (KIS):
1. Proses  realisasi  anggaran  sektor  publik  dalam  hal  implementasi kebijakan  program  KIS-PBI  bagi  rakyat  miskin  sudah terselenggaran  dengan  baik  Di  RSUD  Labuang  Baji  Kota Makassar.  Meskipun  masih  terdapat  kekurangan  pada  aspek- aspek  tertentu  seperti  dalam  hal  sosialisasi  mengenai  program KIS-PBI  yang  masih  kurang,  baik  itu  bagi  tenaga  kesehatan  di rumah  sakit  maupun  bagi  pasien  pemegang  kartu  KIS-PBI  ini. Dalam  hal  pengklaiman  dana  KIS-PBI  oleh  pihak  rumah  sakit kepada  pihak  BPJS  Kesehatan  pun  tidak  menemui  kendala  yang berarti,  penolakan  klaim  oleh  pihak  bagi  pasien  pemegang  kartu KIS-PBI pelayanan yang diberikan telah memadai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Stewardship  theory  sangat  dibutuhkan  dalam  penganggaran keuangan negara, sifat teorinya yang mementingkan kesejahteraan  masyarakat  daripada  mementingkan  kepetingan individual  semata  sangatlah  penting  dimiliki  oleh  setiap pemimpin.  Terkhusus  dalam  penyusunan  dan  realisasi  anggaran mengenai  program  kartu  PBI-KIS  ini.  Pendataan  mengenai peserta  KIS-PBI  mencerminkan  bahwa  terdapat  ambiguitas informasi  mengenai  siapa  yang  layak  memiliki  kepesertaan  KIS- PBI  ini.  Permasalahan  mengenai  transparansi  jumlah  anggaran yang digunakan juga berada pada taraf yang masih mengecewakan.  Kedua  hal  tersebut  secara  tidak  langsung membuka  pintu  penyelewengan  yangbaru bagi  pihak-pihak  yanng bersifat oportunistik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  Surahman  dan  Ferry  Muhammadsyah  Siregar.  2015. Kepemimpinan Dalam Al-Qur ’ an. Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran. 1 (1): 27-40.
Aneta,  A.  2010.  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan Kemiskinan  Perkotaan  (P2kp)  Di  Kota  Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik. 1 (1): 55-65.
Anton, F.X. 2010. Menuju Teori Stewardship Manajemen. Manajemen Ilmiah Informatika. 1 (2): 61-75.
Bantenday.com.  2016. Warga  Banjarsari  Keluhkan  Pungli  KIS. http://bantenday.com/warga-banjarsari-keluhkan-pungli-kis. Diakses Tanggal 28 Juli 2017.
Page 70-83
Basri,  Ramlah.  2013.  Analisis  Penyusunan  Anggaran  dan  Laporan Realisasi  Anggaran. Jurnal  EMBA.  ISSN  2303-1174.  1(4):  202-
212. CNNIndonesia.com.  2015. Anggaran  Kartu  Indoenesia  Sehat Dipangkas Rp. 6,5 Triliun. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi.  Diakses  tanggal  31  Juni 2017. Detik.com.  2015. Anggaran  Kesehatan  2016  Naik  43%,  Ini  Fokus Pemerintah. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 2992640/anggaran-kesehatan-2016-naik-43-ini-fokus-pemerintah. Diakses Tanggal 28 Juli 2017.
Dharma,  Made  Surya  dan  Ni  Nyoman  Sukerti.  2016.  Kewenagan Bebas (Free Ermessen) Dalam Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Ditinjau Dari Sisitem Administrasi Di Indonesia. Artikel: 1-5.
Donaldson,  L  and  J.  H.  Davis.  1991.  Tewardship  Theory  or  Agency Theory:  CEO  Governance  and  Shareholder. Return  Autrlaian Journal of Mangement. 16 (1): 59-64.
Edwards  III,  G.C.  1980. Implementing  Public  Policy.  Washington: Congressional Quartely Press.
Hukomonline.com. 2013. Rumah Sakit Yang Dibiayai APBN Dilarang Tolak Pasien. Diakses tanggal 2 November 2016.
Irwanto.  2013.  Media  Massa  Dalam  Tinjauan  Kritsi. Jurnal Komunikasi. 4 (1): 30-35.
Idrus,  Muhammad.  2009.  Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial  Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga. 151.
Munandar,  M. Budgetting:  Perencanaan  Kerja  Pengorganisasian Kerja Pengawasan Kerja; Yogyakarta: PT BPFE UGM, 2001.
Raharjo,  Eko.  2007.  Teori  Agensi  dan  Teori  Stewardship  dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi. 2 (1): 37-46.
Rozi,  Achmad  Bahrur.  2014. Pendidikan  Dalam  Perspektif  Kritis  (Ke Arah Kontekstualisasi Pendidikan Yang Membebaskan). Jurnal Pelopor Pendidikan. 5 (1): 31-38.
Sari, Putri, Kristanti dan sintawati. 2007. Pemanfaatan Kartu Gakin dan  Kepuasan  Pasien  Gakin  Terhadap  Pelayanan  Fasilitas Kesehatan Pemerintah, Di Kabupaten Rembang dan Banjarnegara Tahun 2005. Bull, Penel, Kesehatan, 35 (4): 167- 176. Suaradewata.com.  2016. Di  Gianyar,  Pasien  KIS  Ditolak  Rumah
Sakit. https://suaradewata.com/read/2016/12/19/201612190015/Di- Gianyar-Pasien-KIS-Ditolak-Rumah-Sakit.html. Diakses tanggal 28 Juli 2017.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  R  &  D.
Bandung: Alfabeta. 338
Pangkey,  Imanuel  dan  Sherly  Pinatik.  2015.  Analisis  Efektifitas  dan Efisiensi  Anggaran  Belanja  Pada  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. 3 (4): 33-43. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedomana Pengeolaan Keuangan Daerah.