## AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Vol. 11, No. 2 (2019) http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah

## THE CONCEPT OF TAUHID EDUCATION VALUE
(AQIDAH)
IN NATIONAL EDUCATION SYSTEM

## PERSPECTIVE

## Nurhadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, Riau, Indonesia Email: alhadijurnal@gmail.com; alhadicentre@yahoo.co.id
Zainul Bahri Lubis
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, Indonesia Email: zainul07lubis@gmail.com
DOI: 10.35445/alishlah.V11.i2.101
Accepted: January 31 st , 2019. Approved: April 29 th , 2019. Published: December 30 th , 2019

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  values  of  Tauhid  Education  in  the  National Education System and the relevance of the National Education System Law No. 20 of  2003  in  strengthening  the  values  of  Tauhid  Education.  This  research  method uses  a  type  of  library  research  or  literature  study  (library  research).  Using  two data sources, namely: 1). The primary data is law No. 20 of 2003 concerning the National  Education  System.  2).  Secondary  data  is  literature  related  to  this research.  The  results  of  the  study  were  obtained:  1)  the  values  of  Tauhid education  contained  in  Chapter  II  Article  3  read:  "National  Education  aims  to develop  the  potential  of  students  to  become  human  beings  who  believe  and  fear God  the  Almighty".  Chapter  V  Article  12  paragraph  1  point  A  reads:  "Every student  in  each  education  unit  has  the  right:  get  religious  education  in accordance with the religion he adheres to and is taught by educators who are of the  same  religion".  Chapter  X  Article  36  paragraph  3  point  A  reads:  "The curriculum  is  prepared  in  accordance  with  the  level  of  education  within  the framework  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  by  taking  into account:  Increased  faith  and  piety".  2)  Relevance  of  the  Law  on  National Education System No. 20 of 2003 in strengthening the values of Tauhid education that  the  main  purpose  is:  "Faithful  and  devoted  to  the  Almighty  God".  Then  the right of the first student is to get religious education in accordance with a religion that  is  followed  and  taught  by  religious  educators.  And  the  curriculum  is arranged  in  accordance  with  the  level  of  education  within  the  framework  of  the Unitary State of the Republic of Indonesia with the first increase, namely faith and piety.
Vol. 11, No. 2 (2019)
Keywords: Concept, Values of Monotheism Education, National Education

## KONSEP NILAI-NILAI PENDIDIKAN TAUHID (AQIDAH) DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai-nilai  pendidikan  tauhid  dalam Sistem  Pendidikan  Nasional  serta  relevansi  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  No.  20  Tahun  2003  dalam  menguatkan  nilai-nilai  pendidikan  tauhid. Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  atau  studi  literatur  (library research) dengan dua sumber data, yaitu: 1) data primer berupa Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) data sekunder berupa literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  diperoleh:  1) nilai-nilai  pendidikan  tauhid  terdapat  dalam  Bab  II  Pasal  3  berbunyi: “Pendidikan  Nasional  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa”; Bab V Pasal 12 Ayat 1 poin A berbunyi: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama”;  Bab  X  Pasal  36 Ayat  3  poin  A  berbunyi:  “Kurikulum  disusun  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  memperhatikan: Peningkatan  iman  dan  takwa”,  2)  relevansi  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  No.  20  Tahun  2003  dalam  menguatkan  nilai-nilai  pendidikan  tauhid bahwa  tujuan  utama  yaitu:  “Beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  yang  Maha Esa”;  hak  peserta  didik  yang  pertama  adalah  mendapatkan  pendidikan  agama sesuai  dengan  agama  yang  dianut  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama; dan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  denganpeningkatan  yang  pertama,  yaitu  iman  dan takwa.
Kata  Kunci: Konsep, Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid, Pendidikan Nasional
Vol. 11, No. 2 (2019)

## PENDAHULUAN
Pada zaman modern ini, ada beberapa krisis yang mesti dihadapi manusia, seperti  krisis  moneter,  krisis  pangan,  serta  krisis  yang  paling  penting  dan  patut kita  renungkan  bersama,  yaitu  krisis  iman.  Krisis  iman  disebabkan  kurangnya nutrisi rohani serta kurangnya fungsi tauhid dalam kehidupan sehari-hari manusia saat  ini.  Kebanyakan  manusia  hanya  mementingkan  kepentingan  dunia  daripada kepentingan akhirat. Sehingga,  yang terealisasi hanyalah sifat-sifat manusia  yang mengarah  kepada  duniawi,  seperti hedonisme,  kepuasan  hawa  nafsu,  dan  lain sebagainya. Hal ini disebabkan hanya sedikit manusia yang dapat memanfaatkan fungsi  dan  menempatkan  peran  tauhid secara  benar  dan  sesuai  dengan  keadaan zaman  manusia  sekarang  ini.  Padahal,  jika  masyarakat  mau  menempatkan nilai- nilai  tauhid dalam  kehidupan  sehari-hari,  Insya  Allah  akan  tercipta  masyarakat yang damai, aman dan dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti korupsi, nepotisme, penipuan, dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum  agama maupun hukum perdata dan pidana negara (Bahri, 2018).
Di  dalam  diri  manusia  ada  unsur  dominan  yang  sangat  berpengaruh  bagi kehidupan  untuk  menjalankan  tugas  dan  kedudukannya  sebagai Abdullah dan Khalifatullah di  muka  bumi  ini.  Potensi  tersebut  secara  sederhana  disebut dengan fitrah (Mujib,  2009:  1).  Sesuai  dengan  fitrahnya  itu,  Allah  menciptakan manusia  dilengkapi   dengan  naluri  beragama,  yaitu  agama  Tauhid.  Kalau  ada seseorang yang tidak beragama atau ingkar adanya Allah, berarti dia mengingkari fitrahnya atau nalurinya. Hal tersebutlah yang disebut dengan fitrah tauhid (Majid, 2012) .
Menghadapi  arus  globalisasi  dan  derasnya  pengaruh  kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi, masyarakat Indonesia mau tidak mau harus menghadapi  globalisasi  budaya  yang  berimbas  pada  munculnya  berbagai permasalahan bangsa, mulai dari kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, tawuran antar  warga,  penyalahgunaan  narkoba,  pornografi,  pornoaksi,  maupunseks  bebas (Herimanto,  2010:  78).  Kalau  ditilik  kelembaga  pendidikan,  khususnya  sekolah, masih  ada  peserta  didik  yang  mencuri  perlengkapan  sekolah  temannya, menyontek  dan  membawa  catatan  kecil  untuk  dilihat  ketika  ujian,  berbohong kepada guru dan teman sendiri, melawan kepada guru, dan lain sebagainya.Yang paling menyedihkan adalah banyak pelaku tindakan tersebut pada remaja berusia sekolah (Salahuddin, dkk., 2013: 30-31). Artinya, pendidikan tauhid sudah mulai hilang  dari  pribadi  remaja  tersebut,  sehingga  ia  bisa  melakukan  suatu  perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Bahri, 2018).
Pengaruh  globalisasi  dan  kencangnya  kecanggihan  teknologi,  informasi, dan  komunikasi  ternyata  telah  memperbanyak  masalah  baru,  khususnya  bagi dunia  pendidikan.  Yang  paling  krusial  adalah  masalah  nilai-nilai  pendidikan
Vol. 11, No. 2 (2019)
tauhid.  Karena  itulah,  salah  satu  hal  mendasar  yang  menjadi  pusat  perhatian adalah perlunya pendidikan tauhid yang pada akhir-akhir ini mulai hilang, sebab, pendidikan  adalah  proses  transinternalisasi  pengetahuan  dan  nilai-nilai  kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, pembimbingan, pengasuhan, pengawasan,  dan  pengembangan  potensi  guna  tercapainya  keselarasan  dan kesempurnaan  hidup  (Mujib,  2016:  27-28).  Dengan  demikian,  dapat  dipahami bahwa  sesungguhnya  pendidikan  merupakan  suatu  cara  memanusiakan  manusia itu  sehingga mencapai  kebahagian hidup  di  dunia dan akhirat (Bahri,  2018).  Hal ini  sejalan  dengan  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Pasal  3,  yang  menyebutkan  bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab (Pendidikan, 2007: 3).
Sepanjang penelusuran peneliti, adapun literatur yang seide dengan kajian tentang  nilai-nilai  pendidikan  tauhid  dalam  system  pendidikan  nasional, diantaranya adalah sebagai berikut.  1) Penelitian yang ditulis oleh Hafiedh Hasan (STIT Pemalang, Program Studi Pendidikan Islam) berjudul: “Sistem Pendidikan Nasional  Berdasarkan  Tauhid  Ilmu”.  Adapun  hasil  penelitian  itu  menyebutkan bahwa  bermujahadat  dalam  menadaburi,  menafakuri  kandungan  kitab  suci Alquran,  dan  mengamalkan  secara  missal  bahkan  kolosal.  Tidak  bisa  hanya pribadi  atau  kelompok  semata,  tetapi  harus  serempak  dan  berkesinambungan dengan  meninggalkan  paham  antroposentris  dan  segera  menuju  pada  paham tauhidi.  Sebagaimana  Sayyidina  Ali  berkata  bahwa  akal  dan  wahyu  ibarat  dua tanduk  yang  tidak  bias  dipisahkan,  apalagi  dipertentangkan.  Seluruh  umat  Islam berkewajiban  meningkatkan  kepekaan  atau  sensitivitas  terhadap  kondisi  umat Islam  secara  menyeluruh,  sehingga  lahir  kepedulian  yang  tinggi  untuk  bersama- sama  mengambil  peran  dalam  menjawab  tantangan  zaman.  Mulailah  dari  satu gerakan, walaupun kecil, untuk mencintai dan memakmurkan masjid. Setidaknya, dengan  cara  meramaikan  pelaksanaan  salat  di  masjid  lima  waktu,  meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  kegiatan  keilmuan  di  masjid  tersebut,  bahkan  mungkin kegiatan  ekonomi.  Setiap  muslim  hendaknya  meningkatkan  kualitas  diri  dengan mempertajam  bekal  keilmuan  ukhrawi  dan  duniawi  sekaligus.  Manusia  tidak boleh hanya paham satu ilmu dan lupa terhadap ilmu yang lain  (Hasan, 2012: 91). 2)  Penelitian  yang  ditulis  oleh  Azwar  (Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim Riau, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2011) berjudul: “Nilai-nilai Pendidikan  Tauhid  dalam  Asma‟  Wa  Al-Shifat  menurut  Shalih  Bin  Fauzan  Bin Abdullah  Al-Fauzan  (Telaah  dalam  Kitab  Al-Tauhid  Li  Al-Shaff  Al-Awwal  Al- Ali  Fi  Al-Ma‟ahid  Al-Islamiyah)”.  Adapun  hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa pandangan Shalih Fauzan mengimani Tauhid “Asma‟Wa Al-Shifat” dengan benar
Vol. 11, No. 2 (2019)
dan  mengetahui Madlul ,  artinya  akan  berpengaruh  dan  dapat  memberikan  nilai tarbiyah kepada perilaku manusia secara individu maupun jamaah. Dalam hal ini, Shalih  Fauzan  menekankan  nilai-nilai  tersebut  dalam  hal  muamalah,  baik  secara vertikal  (hubungan  dengan  Allah  Swt.)  maupun  horizontal  (hubungan  dengan makhluk).  Nilai  pendidikan  tauhid  dalam  hubungan  dengan  Allah  menurut pandangan  Shalih  Fauzan  adalah  tunduk  dan  khusyuk,  takut  dan  berharap  serta ber- tawassul kepada  Allah  Swt.,  ber- muraqabah (selalu  merasa  diawasi),  taubat serta taqarrub kepada  Allah  Swt.  Sementara,  nilai  pendidikan  tauhid  dalam bermuamalah dengan sesama makhluk menurut pandangan Shalih Fauzan adalah berbuat  baik  dan  berkasih  sayang  antar  sesama  makhluk  (Azwar,  2011:  140).  3) Jurnal  Pengukuhan  Guru  Besar  Universitas  Pendidikan  Indonesia  oleh  Abdul Majid  yang  berjudul:  “Pendidikan  Berbasis  Ketuhanan  (Mereposisi  Pendidikan Agama  Islam  untuk    Mewujudkan  Tujuan  Pendidikan  Nasional”.,  Jurnal  ini berisikan  bahwa  tauhid  sebagian  ajaran  agama  yang  mesti  dijadikan  sebagai landasan membentuk karakter insan kamil, ajaran tauhid adalah ajaran kebenaran bukan ajaran kemajuan.  Sementara itu, pada penelitian ini lebih difokuskan pada UU Sisdiknas yang berkaitan dengan meteri pelajaran tauhid.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah model penelitian kepustakaan atau studi literatur ( library research ) (Hadi, 2009: 9; Nasution, 2011: 150). Penelitian ini dilakukan dengan  mengumpulkan  data  tentang  nilai-nilai  pendidikan  tauhid  dalam  Sistem Pendidikan  Nasional  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kualitatif  dipahami  sebagai  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss, 2017: 4). Dalam penelitian  ini,  sumber  primernya  adalah  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  No.  20  Tahun  2003.  Sementara  itu,  sumber  data  sekundernya  adalah sumber-sumber  lain  yang  diambil  selain  sumber  primer  (Anwar,  2008:  91). Adapun  sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1)  Syaikh  Shalih  Bin Fauzan Al-Fauzan, 2014, Kitab Tauhid (Terj. Agus Hasan Bashori, Jakarta: Darul Haq);  2)  Moh.  Haitami  Salim,  2013, Pendidikan    Agama  dalam  Keluarga, Jogjakarta:    Ar-Ruzz  Media;  3)  Fuad  Ihsan,  2008, Dasar  Dasar  Kependidikan ,
Jakarta:  Rineka  Cipta;  serta  4)  Buku-buku  yang  berkaitan  dan  relevan  dengan permasalahan dalam kajian ini. Selanjutnya, melalui metode studi pustaka ( library research ) , langkah yang ditempuh adalah dengan cara membaca, memahami, serta menelaah buku-buku, baik berupa kitab-kitab Tauhid maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis.
Vol. 11, No. 2 (2019)
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  teknik analisis  isi  ( content  analysis ) . Analisis  isi  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  atau  tercetak  dalam media  massa  (Muhajir,  2016:  69).  Noeng  Muhadjir  pun  menyebutkan  bahwa analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi suatu pesan komunikasi. Secara teknis,  analisis  mencakup  klasifikasi  tanda-tanda,  menggunakan  kriteria  sebagai dasar  klasifikasi,  dan  menggunakan  teknik  analisis  untuk  membuat  prediksi (Erianto,  2015:  59).  Karenanya,  analisis  dalam  penelitian  ini  meliputi pembahasan, penganalisisan, pengklasifikasian, dan penguraian secara mendalam tentang nilai-nilai pendidikan tauhid dalam Sistem Pendidikan Nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Sistem Pendidikan Nasional
a. Tujuan Pendidikan Nasional
Pada  Bab  II  Pasal  3  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  nilai-nilai  pendidikan  tauhid  terdapat  pada  tujuannya.  Maka,  untuk menjelaskannya  mesti  diawali  dengan  uraian  tujuan  pendidikan  nasional yaitukeimanan  dan  ketakwaan  merupakan  salah  satu  ciri  manusia  Indonesia seutuhnya  yang  hendak  dicapai  melalui  sistem  pendidikan  nasional.  Dalam  UU No.  20  Tahun  2003  Pasal  3  dikemukakan  bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan bertanggung jawab (Tim Penyusun: 6).
Dengan  demikian,  nilai-nilai  pendidikan  tauhid  terletak  pada  tujuan pertama  yaitu  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang Maha Esa, karena keimanan dan ketakwaan yang paling utama yang hendak dicapai  melalui  sistem  pendidikan  nasional.  Oleh  karena  itu,  pendidikan hendaknya  berkisar  antara  dua  dimensi  yakni  nilai  ilahiah  dan  nilai  insaniah. Pertama,  nilai  ilahiah.  Dalam  bahasa  Alquran  disebutkan  bahwa  dimensi  hidup ketuhanan  ini  juga  merupakan  jiwa rabbaniyah atau ribbyah .  Jika  dirinci  wujud nyata  atau  substansi  jiwa  ketuhanan  itu,  akan  didapatkan  nilai-nilai  keagamaan pribadi  yang  amat  penting  yang  harus  ditanamkan  kepada  setiap  manusia, khususnya  peserta  didik.  Kegiatan  menanamkan  nilai-nilai  itulah  yang sesungguhnya  akan  menjadi  inti  kegiatan  pendidikan.  Terdapat  nilai-nilai  yang sangat mendasar, yaitu iman dan takwa. Iman merupakan sikap batin yang penuh kepercayaan  kepada  Allah,  sedangkan  takwa  merupakan  suatu  sikap  yang  penuh kesadaran  bahwa  Allah  selalu  mengawasi  seluruh  makhluk  yang  ada  di  muka
Vol. 11, No. 2 (2019)
bumi ini dan berusaha hanya berbuat hal yang diridai Allah dengan menjauhi atau menjaga  diri  dari  sesuatu  yang  tidak  diridai-Nya.  Kedua,  nilai  insaniah.  Nilai insaniah  dalam  pendidikan  tidak  dapat  dipahami  secara  terbatas  hanya  kepada pengajaran.  Karena  itu,  keberhasilan  pendidikan  bagi  peserta  didik  tidak  cukup diukur hanya dari seberapa jauh peserta didik itu menguasai hal-hal yang sifatnya kognitif. Justru, yang lebih penting bagi umat Islam adalah seberapa jauh tertanam nilai-nilai  kemanusiaan  yang  berwujud  nyata  dalam  tingkah  laku  dan  budi pekertinya  sehari-hari  akan  melahirkan  budi  luhur  dan  akhlak  Alkarimah. Keterkaitan  yang  erat  antara  takwa  dan  budi  luhur  itu  sama  halnya  keterkaitan antara iman dan amal saleh, salat, dan zakat (Majid, el: 92-93).

## b. Peserta Didik
Pada  Bab  V  Pasal  12  Ayat  1  poin  A,  disebutkan  bahwa  pada  dasarnya proses  pembelajaran  berkaitan  erat  dengan  empat  unsur,  yaitu  pendidik,  peserta didik,  materi  pelajaran,  dan  sistem  pengajaran.  Dalam  mencapai  tujuan pendidikan  yang  diinginkan,  pendidik  dan  peserta  didik  adalah  dua  unsur  yang saling  memiliki  ketergantungan.  Posisi  peserta  didik  dalam  bingkai  pendidikan merupakan subjek dan sekaligus objek. Melihat kompleksitas posisi peserta didik yang  amat  penting,  maka  dalam  proses  pembelajaran,  peserta  didik  hendaknya dibekali  dengan  kemampuan  dasar  yang  cukup.  Di  samping  itu,  dalam pencapaiannya,  tentu  tidak  boleh  melenceng  dari  koridor  tatanan  ajaran  Tuhan, seperti  ketaatan,  kebenaran,  kejujuran,  keadilan,  kemaslahatan,  dan  lain sebagainya.  Sebagaimana  yang  sudah  disusun  dalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  bahwa  setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Tim Penyusun: 8-9).
Adapun  pendidikan  agama  tersebut  berkaitan  dengan  tauhid  yang tujuannya agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Supaya  hal  itu  bisa  tercapai,  maka  pendidikan  agama harus  diberikan  kepada  peserta  didik  di  dalam  lembaga  pendidikan,  baik  formal, nonformal,  dan  informal.Pendidikan  agama  tersebut  harus  sesuai  dengan  agama peserta  didik  sehingga  dapat  dilihat  pada  lembaga-lembaga  pendidikan  formal, khususnya  ketika  jam  pelajaran  agama.  Untuk  itu,  siswa  yang  berbeda  agama harus  dipisahkan  kelasnya  .  Di  samping  itu,  tidak  kalah  penting  bahwa  pendidik yang  mengajarkannya  juga  mesti  pendidik  yang  seagama  dengan  peserta  didik tersebut,  sehingga  terdapat  singkronisasi  dengan  pelajaran  yang  disampaikan. Dengan demikian, terciptalah proses pembelajaran yang kondusif (Bahri, 2018).
Vol. 11, No. 2 (2019)

## c. Kurikulum
Pada Bab X Pasal 36 Ayat 3 poin A disebutkan bahwa kurikulum sebagai salah  satu  komponen  pendidikan  sangat  berperan  dalam  mengantarkan  pada tujuan  yang  diharapkan.  Untuk  itu,  kurikulum  merupakan  kekuatan  utama  yang mempengaruhi  dan  membentuk  proses  pembelajaran.  Kesalahan  dalam penyusunan  kurikulum  akan  menyebabkan  kegagalan  suatu  pendidikan  dan penzaliman terhadap peserta didik.
Kurikulum menjadi amat penting dalam sebuah proses pendidikan sebagai acuan  utama  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  secara  umum  (Hasibuan,  2010: 20). Bila dianalisis lebih jauh, kurikulum yang ada di dalam Undang-Undang No. 20  Tahun  2003  pada  intinya  sama  dengan  kurikulum  pendidikan  Islam,  yaitu kurikulum  disusun  sesuai  dengan  jenjang  pendidikan  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  memperhatikan  peningkatan  iman  dan takwa  (Tim  Penyusun:  18).  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  kurikulum yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  mempunyai  kesamaan dengan  kurikulum  pendidikan  Islam  dalam  capaiannya  atau  hal  yang  pertama diperhatikan, yaitu tentang peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Relevansi  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  Tahun 2003 dalam Menguatkan Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid
a. Tujuan Pendidikan Nasional
Dalam Bab II Pasal 3 disebutkan relevansi Undang-Undang No. 20 Tahun
2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  menguatkan  nilai-nilai pendidikan  tauhid  yang  terlihat  dari  tujuan  pertama  undang-undang  tersebut dengan  menjadikan  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Hal  ini  menandakan  bahwa  undang-undang  tersebut  mempunyai relevansi  yang  kuat  dalam  rangka  menguatkan  nilai-nilai  pendidikan  tauhid. Dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tersebut  dikatakan  bahwa  keimanan dan  ketakwaan  merupakan  salah  satu  ciri  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang hendak  dicapai  melalui  sistem  pendidikan  nasional.  Dalam  UU  No.  20  Tahun 2003  Pasal  3  dikemukakan  bahwa  pendidikan  nasional  bertujuan  untuk mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan  bertanggung jawab (Tim Penyusun: 6).
Bahkan lebih tampak jelas bahwa tujuan pendidikan agama Islam ini sama dengan  tujuan  pendidikan  nasional.  Menurut  Puskur  Depdiknas,  tujuan  PAI (Pendidikan  Agama  Islam)  adalah  untuk  menumbuhkan  dan  meningkatkan keimanan  dan  ketakwaan  peserta  didik  melalui  pemberian  dan  pemupukan
Vol. 11, No. 2 (2019)
pengetahuan  dan  penghayatan,  sehingga  menjadi  manusia  muslim  yang  terus berkembang  dalam  hal  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah  Swt.  Artinya, sama-sama memosisikan nilai-nilai pendidikan tauhid sebagai tujuan pertama dan utama  dalam  pendidikan,  karena  tujuan  sesungguhnya  merupakan  hal  yang dominan dalam pendidikan. Dengan demikian, untuk mencapai semua itu, paling tidak ada beberapa hal yang mesti dikenalkan kepada peserta didik melalui materi pelajaran yang diajarkan dalam setiap bidang ilmu, yaitu memperkenalkan kepada mereka  bahwa  manusia  secara  individu  adalah  makhluk  Allah  yang  mempunyai tanggung  jawab  dalam  kehidupan.  Manusia  sebagai  makhluk  sosial  termasuk anggota  masyarakat  dan  mempunyai  tanggung  jawab  di  tempat  ia  berada.  Alam semesta  ini  ciptaan  Allah.  Maka,  pendidikan  mengajak  peserta  didik  memahami hikmah  Allah  menciptakan  alam  semesta  dan  untuk  melestarikannya, memperkenalkan pencipta alam semesta, dan mendorong untuk melakukan ibadah kepada-Nya.  Poin  inilah  yang  akan  mengantarkan  seseorang  kepada  tujuan pendidikan nasional (Bahri, 2018).
Selain  itu,  kompetensi  dan  kualifikasi  pendidik  Alquran  yang  pada hakikatnya  berimplikasi  terutama  bagi  tujuan  pendidikan  Nasional.  Kompetensi dan  kualifikasi  pendidik  Alquran  yang  memadai  akan  mampu  mengintegrasikan ilmu-ilmu yang ada di dalam Alquran dengan aktualisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan  modern  dengan  terintegrasi  yang  dapat  bermanfaat  secara  luas  dan berimplikasi  positif  bagi  kemajuan  peradaban  manusia  yang  mulia.  Kompetensi dan  kualifikasi  pendidik  Alquran  yang  memadai  akan  mampu  mendongkrak kualitas  pendidikan  Nasional,  sehingga  mampu  bersaing  dikancah,  regional,  dan global (Bahri, 2018).
Kompetensi dan kualifikasi pendidik Alquran yang memadai akan mampu menghadirkan wajah Islam yang Rahmatallil’alamin sebagai pengejewantahan isi dan  nilai-nilai  ajaran  Alquran.  Sebagai  pedoman  hidup,  Alquran  harus  dibaca, dipelajari,  dipahami,  dipedomani,  dan  diamalkan  dalam  kehidupan  sehari-hari, karena di  dalam Alquran terkandung petunjuk, penjelas, bahkan pembeda  semua hal.  Berdasarkan  ahli  tafsir  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Alquran  merupakan petunjuk  bagi  manusia  untuk  keselamatan  dan  kebahagian  di  dunia  dan  akhirat (Mustofa,  2017:  28-29).  Dengan  demikian,  supaya  hal  ini  dapat  dicapai  oleh seseorang, tentunya ia mesti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kebahagiaan sejatinya dapat diperoleh oleh  setiap  orang.  Semua  manusia  pastinya  menginginkan  hidup  dan  kehidupan yang bahagia, baik dalam suka maupun duka, susah maupun senang. Kebahagiaan merupakan suatu keniscayaan untuk diwujudkan.
Selama manusia mengembalikan dan mengikuti fitrahnya sebagai seorang hamba,  manusia  mampu  mencapai  kebahagiaan.  Itulah  mengapa  orang-orang terpenting  dalam  sebuah  keluarga  dituntut  untuk  mampu  memerankan  perannya
Vol. 11, No. 2 (2019)
masing-masing,  terutama  menjaga  diri  agar  mampu  mencapai  kebahagiaan  dan terhindar dari kehinaan hidup di dunia dan akhirat. Berhasil tidaknya pendidikan pada anak ternyata bukan hanya pengaruh dari orang tua saja, tetapi juga banyak dipengaruhi  sekolah,  teman  sepermainan,  dan  lingkungan  masyarakat. Menitikberatkan  peran  pendidik  dalam  pendidikan  keluarga  merupakan  awal keberhasilan  pendidikan  nasional.  Masyarakat  pada  hakikatnya  adalah  kumpulan dari keluarga-keluarga. Apabila berbagaikeluarga tersebutkondisinya baik, secara logis,  lingkungan  masyarakat  pun  akan  baik  untuk  pendidikan  anak.  Hal  ini tentunya  akan  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah  dan  sekaligus  dapat mewujudkan pendidikan nasional (Bahri, 2018).

## b. Hak Peserta Didik
Dalam Bab V Pasal 12 Ayat 1 poin A disebutkan bahwa pendidikan agama adalah  subsistem  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Posisi  pendidikan  agama sebagai  subsistem  dalam  pendidikan  nasional  dapat  dilihat  secara  yuridis  formal dan  substansial,  mulai  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  1945,  Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003, sampai kepada peraturan pemerintahan RI No. 55 Tahun  2007  tentang  pendidikan  agama  dan  keagamaan.  Hal  ini  seperti  yang termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang peserta didik, yaitu setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya  dan  diajarkan  oleh pendidik yang seagama (Tim Penyusun: 8-9).
Dari  uraian  singkat  tersebut  tampak  jelas  bahwa  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  mempunyai  relevansi  dalam  menguatkan  nilai-nilai  pendidikan tauhid,  yaitu  dengan  meletakkan  hak  peserta  didik  yang  pertama  mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya pendidikan agama dalam  kehidupan,  karena  pendidikan  agama  ini  berkaitan  dengan  tauhid  yang merupakan  dasar  dari  segala  pendidikan  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  dengan meletakkan hak peserta didik pertama mendapatkan pendidikan agama, maka hal inilah  yang  akan  mengantarkan  peserta  didik  tersebut  kepada  tujuan  pendidikan nasional menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  (Bahri,  2018).  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negar  Republik  Indonesia Tahun 1945 disebutkan  bahwa setiap warga negara berhak mendapat  pendidikan dan  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  yang  dibiayai pemerintah.  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang- undang.  Selanjutnya,  pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
Vol. 11, No. 2 (2019)
peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Tim Penyusun, 2010: 9, 53-54, dan 77-78).
Walaupun  secara  tekstual  pendidikan  agama  tidak  disebutkan  dalam Undang-Undang  Dasar  1945 tersebut,  tetapi  secara substansial terdapat  beberapa hal  yang  menyangkut  pendidikan  agama,  yaitu:  1)  bahwa  diantara  tujuan pendidikan  nasional  adalah  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia; 2) bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk  kemajuan peradaban  serta  kesejahteraan  umat  manusia.  Berdasarkan  nilai-nilai  substansial tersebut,  peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan,  akhlak  mulia,  dan  menjunjung tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsauntuk  kemajuan  peradaban  umat manusia,  tidak  mungkin  bisa  dicapai  tanpai  melalui  proses  pendidikan  agama. Demikian pula dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pada Bab 2, Pasal 3,  berkaitan  dengan  fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional  terdapat  beberapa pernyataan  kunci  dalam  pasal  tersebut  yang  berkaitan  dengan  pentingnya diselenggarakan  pendidikan  agama,  yaitu  “mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermatabat,  bertujuan  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,  mandiri,  serta  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  dan  bertanggung jawab”  (Haitami,  2010:  31).  Artinya,  empat  pernyataan  kunci  dalam  pasal  ini sesungguhnya  menunjukan  pentingnya  kedudukan  pendidikan  agama  dalam sistem  pendidikan  nasional.  Sebagian  besar  dari  fungsi  pendidikan  nasional merupakan  fungsi  dari  pendidikan  agama.  Oleh  karena  itu,  keempat  pernyataan kunci  tersebut  sesungguhnya  adalah  ranah  pendidikan  agama  dalam  pengertian luas. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa inti dari pendidikan nasional adalah pendidikan  agama.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  alasan  secara  yuridis keberadaan  pendidikan  agama  dalam  sistem  pendidikan  nasional  ini  diperkuat dengan  dimasukkannya  pasal-pasal  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  RI  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini (Bahri, 2018).
Secara tegas, diantaranya dapat dilihat pada Bab 4 mengenai jalur, jenjang, dan  jenis  pendidikan,  bagian  kesembilan  yaitu  pendidikan  agama,  pada  Pasal  30 dinyatakan: 1) pendidikan agama diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) pendidikan  agama  berfungsi  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota masyarakat  yang  memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agama  dan menjadi  ahli  dibidang  ilmu  agama,  3)  pendidikan  agama  dapat  diselenggarakan pada  jalur  pendidikan  formal,  non  formal,  dan  informal,  4)  pendidikan  agama berbentuk  pendidikan  diniyah,  pesantren,  dan  bentuk  lainnya  yang  sejenis,  5) ketentuan mengenai pendidikan agama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1,
Vol. 11, No. 2 (2019)
2,  3,  4  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  pemerintah.  Selanjutnya,  dalam peraturan  pemerintah  RI  No.  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  Dan Pendidika  Keagamaan,  juga  dijelaskan  bahwa  fungsi  pendidikan  agama  adalah membentuk  manusia  Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter  dan antarumat  beragama. Selain  itu, pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan  mengamalkan  nilai-nilai  agama  yang  menyerasikan  penguasaannya  dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Haitami, 2010: 32-33). Dengan demikian, jelaslah  bahwa  pendidikan  agama  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam sistem  pendidikan  nasional.  Pendidikan  agama  dapat  diselenggarakan  secara formal, nonformal, dan informal (Bahri, 2018).

## c. Kurikulum
Dalam  Bab  X  Pasal  36  Ayat  3  point  A,  menurut  Muhammad  Ali, kurikulum  tidak  cukup  dipahami  sebagai  rencana  pelajaran,  karena  aktivitas  dan proses  pendidikan  luas  cakupannya.  Kurikulum  harus  dipahami  sebagai  rencana pengalaman belajar, rencana tujuan pendidikan yang hendak dicapai, dan rencana kesempatan  belajar  (Ali,  2012:  2-8).  Berkaitan  dengan  definisi  kurikulum tersebut,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  kurikulum  adalah  kegiatan  dan pengalaman pendidikan yang dirancang, diprogramkan, dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan maksud untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  memperhatikan  peningkatan  iman dan takwa (Tim Penyusun: 18). Uraian ini sesuai dengan proses pendidikan Islam. Kurikulum  merupakan  alat  pendidikan  yang  lebih  mementingkan  hidup  masa depan  yang  bernilai  duniawi  dan  ukhrawi,  oleh  karena  dalam  penyusunannya berorientasi pada pengembangan nilai ketuhanan, nilai kemasyarakatan, dan alam sekitarnya,  sehingga  kurikulum  yang  disajikan  dapat  berperan  mempersiapkan peserta  didik  dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  khalifah  dan  juga menjadikannya  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa.  Uraian  ini  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 mempunyai  kaitan  dalam  menguatkan  nilai-nilai  pendidikan  tauhid.  Peningkatan pertama  yang  harus  dicapai  dengan  disusunnya  kurikulum  tersebut  adalah peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pandangan  Imam  Al-Ghazali  tentang  kurikulum  bahwa  dalam  menyusun kurikulum  pelajaran  lebih  memberikan  perhatian  khusus  pada  ilmu  agama  dan etika (Nata, el: 190-191).
Vol. 11, No. 2 (2019)
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  yang  dijabarkan  dari  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  4,  telah  memberikan  keseimbangan  antara peningkatan  iman  dan  takwa  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Hal  ini  tergambar  dalam  fungsi  dan  tujuan  pendidikan nasional.  Dengan  demikian,  undang-undang  tersebut  telah  memberikan keseimbangan  antara iman, ilmu, dan amal (saleh). Hal  ini, selain tercermin dari fungsi  dan  tujuan  pendidikan  nasional,  juga  tercermin  dari  kurikulum  tentang peningkatan  iman  dan  takwa,  akhlak  mulia,  kecerdasan,  ilmu  pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya yang dipadukan menjadi satu (Bahri, 2018).
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  fungsi,  tujuan,  dan  kurikulum pendidikan nasional sudah sejalan. Sehingga, dengan semua itu,tercapailah tujuan pendidikan  nasional  sesuai  dengan  yang  sudah  disusun  dalam  Undang-Undang No.  20  Tahun  2003.  Dalam  uraian  tersebut  juga  terlihat  bahwa  Undang-Undang No.  20  Tahun  2003  mempunyai  kaitan  dalam  menguatkan  nilai-nilai  pendidikan tauhid  yaitu tetap memosisikan dan mengutamakan peningkatan iman dan takwa pada posisi capaian awal daripada peningkatan yang lainnya. Hal ini sama dengan tujuan pendidikan dan hak peserta didik, sehingga tampak jelas mempunyai kaitan yang kuat dalam menguatkan nilai-nilai pendidikan tauhid (Bahri, 2018).
Sehubungan  dengan  takwa  sebagai  orientasi  sistem  pendidikan  nasional, baik  yang  tertera  dalam  tujuan,  hak  peserta  didik,  dan  kurikulum.  maka  ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang takwa. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan  Abu  Hurairah  Ra.,  yaitu  bahwa  ketika  Rasulullah  Saw.  ditanya tentang siapa orang yang paling mulia, beliau menjawab bahwa orang yang paling mulia  adalah  orang  yang  paling  bertakwa  kepada  Allah  Swt.  (H.R.  Al-Bukhari). Hadis  ini  menunjukkan  bahwa  manusia  yang  paling  mulia  adalah  yang  paling tinggi tingkat ketakwaannya. Sikap takwa mengalahkan semua indikasi kemuliaan martabat  yang  lain.  Simbol-simbol  kemodernan  dan  kesejahteraan  yang  dimiliki oleh  seseorang  tidak  dapat  mengalahkan  sikap  takwa.  Itu  berarti  bahwa kendatipun  seseorang  memiliki  keterampilan  menggunakan  teknologi  mutakhir serta  kekayaan  melimpah,  tetapi  apabila  ia  tidak  bertakwa  kepada  Allah,  ia sesungguhnya  belum  dapat  dimasukkan  ke  dalam  kategori  yang  paling  mulia. Oleh  karena  itu,  apabila  proses  pendidikan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan martabat dan harkat hidup manusia, suatu hal yang harus dilakukan adalah upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Semua aktivitas kependidikan harus mengacu  kepada  pembentukan  sikap  dan  perilaku  yang  bertakwa,  sehingga kriteria  orang-orang  yang  bertakwa  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  aspek, yaitu memiliki akidah yang kuat, mengerjakan ibadah dengan baik, dan memiliki akhlak  yang  mulia.  Maka,  ketiga  perilaku  yang  terkandung  dalam  istilah  takwa, apabila  disepakati  bahwa  tujuan  pendidikan  adalah  membentuk  insan  yang
Vol. 11, No. 2 (2019)
bertakwa,  semua  aktivitas  kependidikan  harus  diarahkan  untuk  mencapai  sikap dan perilaku tersebut (Umar, 2015: 29-31).
Dengan  demikian,  dalam  hadis  tersebut  tampak  bahwa  sesungguhnya Rasulullah  Saw.  memotivasi  para  sahabat  agar  menjadi  orang  yang  bertakwa dengan  menempatkan muttaqin pada  posisi  paling  terhormat.  Motivasi  ini didukung  oleh  sistem  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  Semua  warga  negara digiring  untuk  meraih  kualifikasi  takwa  dalam  segala  jenjang,  jalur,  jenis,  dan proses  pendidikan  yang  dilaluinya  (Bahri,  2018).  Kemudian,  berkaitan  dengan iman terdapat hadis yang artinya “Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi meriwayatkan bahwa  ia  berkata  kepada  Rasulullah  Saw.,  “Ya  Rasulullah,  katakanlah  kepada saya sesuatu tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan lagi sesudah engkau.” Nabi  berkata,  “Katakanlah,  saya  beriman  kepada  Allah.  Lalu  tetapkanlah pendirianmu”  (Hadis).  Hadis  ini  menunjukkan  bahwa  iman  kepada  Allah  dan istikamah dengan pengakuan keimanan itu merupakan suatu hal yang sudah cukup dan memadai bagi seorang muslim. Oleh karena itu, para pendidik harus berusaha agar  peserta  didik  memiliki  iman  yang  kuat  dan  teguh  pendirian  dalam melaksanakan  tuntutan  iman  tersebut.  Segala  aktivitas  kependidikan  agar diarahkan  menuju  terbentuknya  pribadi-pribadi  yang  beriman,  sehingga  kriteria orang-orang  beriman  itu  salah  satunya  adalah  bergetar  hatinya  jika  mendengar nama Allah (Umar, 2015: 32-34).
Dengan  demikian,  jika  orang  beriman  diyakini  sebagai  orang  yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah di dunia dan akhirat, seyogianya segala proses  pendidikan  Islam  diarahkan  untuk  mencapai  derajat  tersebut.  Hal  itu dimungkinkan  apabila  setiap  pendidik  berupaya  melakukan  berbagai  aktivitas kependidikan yang berpotensi membawa peserta didik kepada kualitas iman yang baik.  Lebih  tegasnya,  pendidik  perlu  memasukkan  kualifikasi  mukmin  dalam rumusan tujuan pendidikan yang dilakukannya (Bahri, 2018).

## SIMPULAN
Nilai-nilai  pendidikan  tauhid  yang  terdapat  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 memandang bahwa pendidikan merupakan persoalan pertama dan  utama  dalam  rangka  membangun  dan  memperbaiki  umat.  Salah  satu  poin yang  terkandung  di  dalamnya  berupa  tauhid.  Hal  ini  dapat  ditilik  dari  tujuan pendidikannya. Karena  pendidikan  nasional mempunyai  prinsip  dasar dan tujuan pendidikan tentang akidah tauhid dan memandang bahwa segala sesuatu itu hanya berasal  dari  satu  sumber,  yaitu  dari  Allah  Swt.,  salah  satunya  adalah  ilmu.  Oleh karena  itu,  model  pembelajaran  yang  bercorak  imani,  pendekatan  dalam
Vol. 11, No. 2 (2019)
pembelajarannya  bernuansa  akidah  tauhid,  orientasinya  pun  menuju  penguatan keimanan dan ketakwaan, dan pembelajarannya pun dilakukan dengan pendekatan spiritual.  Dengan  demikian,  akidah  tauhid  yang  telah  tertanam  dalam  pribadi seseorang  mestilah  melahirkan  akhlak  mulia.  Maka,  keberhasilan  pendidikan bukan hanya ditandai melalui penguasaan kognitif saja, tetapi parameter utamanya adalah  sikap  dan  perilaku  seseorang  itu  harus  mencerminkan  keberimanan  dan ketakwaan  kepada  Allah  Swt.  Oleh  sebab  itu,  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  memiliki  relevansi  dalam  menguatkan nilai-nilai  pendidikan  tauhid,  yaitu  tujuan  pendidikan  nasional  pertama  yang paling  utama  adalah  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Berbicara  masalah  iman  dan  takwa,  maka  sudah  tentu  membahas  tauhid.  Tujuan utama pendidikan nasional adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Sang  Pencipta.  Pembelajaran  dalam  pendidikan  nasional  tidak  boleh  dipisahkan dari  ketauhidan  dan  keimanan.  Kemudian,  relevansi  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2003 dalam menguatkan pendidikan tauhid adalah dengan meletakkan hak peserta didik  yang pertama  untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama  yang  dianut  dan  diajarkan  oleh  pendidik  yang  seagama.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  begitu  pentingnya  pendidikan  agama  dalam  kehidupan, karena  pendidikan  agama  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2003  berkaitan  dalam  rangka  menguatkan  nilai-nilai  pendidikan  tauhid  yang merupakan dasar dari segala pendidikan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu,  Syaikh,  Bakar  Al-Jaziri.  (2002). Akidah  Mu’min, Tarj.  Asmuni  Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Ali,  Muhammad.  (1998). Pengembangan  Kurikulum  di  Sekolah. Bandung:  Sinar Baru. Cet. II.
Anwar, Saifuddin. (1998). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pelajar Offset.
Azra,  Azyumardi.  (2000). Pendidikan  Islam,  Tradisi  dan  Modernisasi  menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos, cet. II.
Azwar. (2011). Nilai-nilai pendidikan Tauhid dalam Asma’Wa Al-Shifat menurut Shalih  Bin  Fauzan  Bin  Abdullah  Al-Fauzan  (Telaah  dalam  Kitab  Al- Tauhid  Li  Al-Shaff  Al-Awwal  Al-Ali  Fi  Al-Ma’ahid  Al-Islamiyah). Riau:
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Vol. 11, No. 2 (2019)
Bahri,  Zainul.  (2018). Nilai-Nilai  Pendidikan  Tauhid  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional. Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau Prodi PAI.
Daud,  Muhammad,  Ali.  (2006). Pendidikan  Agama  Islam. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Eriyanto, Analisis  Wacana:  Pengantar  Analisis  Teks  Media, (Yogyakarta:  Lkis, cet. 5.
Hadi,  Sutrisno.  (2005). Metodologi  Research. Yogyakarta:  Andi  Offset,  Jil.  1,
1999)
Hasan,  Hafiedh.  (2010). Sistem  Pendidikan  Nasional  Berdasarkan  Tauhid  Ilmu . STIT Pemalang, program studi pendidikan Islam.
Hasibuan, Lias. (2010). Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan. Jakarta: GP Press.
Herimanto . (2010). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Ihsan, Fuad. (2008). Dasar Dasar Kependidikan . Jakarta: Rineka Cipta.
Lestari, S. & Ngatini. (2010). Pendidikan Islam Kontekstual. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mahfud, Rois. (2011). Al-Islam (Pendidikan Agama Islam). Jakarta: Erlangga.
Majid, Abdul dan Dian Andayani. (2012). Pendidikan Karakter Perspektif Islam.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
Majid, Abdul. (2002). Pendidikan Berbasis Tauhid : Khutbah „Idul Fitri 1 Syawal.
Majid,  Nurcholis.  (2000). lslam  Doktrin  dan  Peradaban  Sebuah  Tela’ah  Kritis Tentang  Masalah  Keamanan,  Kemanusiaan,  dan  Kemodrenan. Jakarta: Paramadina.
Muhajir,  Noeng.  (1996). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta:  Rake Sarasin, edisi ke III, cet. ke-7.
Muhmidayeli. (2013). Filsafat Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.
Vol. 11, No. 2 (2019)
Mujib,  Abdul  dan  Yusuf    Mudzakkir.  (2006). Ilmu  Pendidikan  Islam .  Jakarta: Kencana Prenada Media.
Mujib,  Abdul.  (1999). Fitrah  dan  Kepribadian  Islam:    Sebuah  Pendekatan Psikologis . Jakarta: Darul Falah.
Mulyana,  Rahmat.  (2011). Mengartikulasikan  Pendidikan  Nilai. Bandung:  Al- Fabeta.
Musthafa, Bisri. (2014). Kompetensi Pendidik Alquran (Kajian Peraturan Menteri Agama  No  13/2014  Pasal  50  Ayat  5  Tentang  Pendidik  Alquran  Dan Implikasinya  Terhadap  Pemberantasan  Buta  Aksara  Alquran  Di Indonesia), Pekanbaru: Ringkasan Disertasi.
Nashih,  Abdullah,  Ulwan.  (2007). Tarbiya  Al-Awlad  Fil  Al-Islam  (Pendidikan Anak dalam Islam). Jakarta: Pustaka Amani.
Nasution. (2001). Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.
Nata, Abuddin. (2005). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Niam, Asrorun, Soleh. (2006). Reorientasi Pendidikan Islam. Jakarta: Elsas.
Norlaila. (2008). Pemikiran  Pendidikan Islam Ismai  Raji   Al-Faruqi. Al-Banjari, Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu  Keislaman  Vol.  7,  No.  1,  Januari.  Banjarmasin: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
Pendidikan,  Departemen,  Nasional  RI, (Undang-Undang  Republik  Indonesia) Penyusun,  Tim,  Diknas  RI.  (2007). Undang-Undang  Republik  Indonesia No  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional .  Bandung: Penerbit Citra Umbara.
Pokja, Akademik. (2005). Tauhid. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUSKA.
Purwanto,  Ngalim.  (1985). Ilmu  Pendidikan  Teoritis  dan  Praktis. Bandung: Remaka Karya.
Romli,  Usup.  (2012). Model  Pendidikan  Tauhid  pada  Keluarga  Pengusaha Regelius  (Studi  Deskriftif  pada  Keluarga  H.  Abdurrahman  Yuri  R.G”. Jurnal Tarbawi Vol. 1, No. 1, Maret.
Vol. 11, No. 2 (2019)
Salahuddin,  Anas  dan    Irwan  Alkrienchiechie.  (2013). Pendidikan  Karakter,
Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa . Bandung: Pustaka Setia.
Saleh,  M.  (2010). Pendidikan  Keimanan  Pada  Usia  Anak:  Tinjauan  Psikologis.
Sarjana Pendidikan IslamPerpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sapa'at, Asep. (2012). Stop Menjadi Guru . Jakarta: Tangga Pustaka.
Strauss,  Anslem  dan  Juliet  Corbin.  (2007). Basics  of  qualitative  research: grounded  theory  procedures  and  techniques, diterjemahkan  oleh Muhammad  Shodiq  dan  Imam  Muttaqien, Dasar-dasar  Penelitian Kualitatif  Tatalangkah  dan  Teknik-teknik  Teoritisasi  Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Thoha,  HM.  Chabib.  (1996). Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Umar,  Bukhari.  (2015). Hadis  Tarbawi:  Pendidikan  dalam  Perspektif  Islam. Jakarta: Amzah.
Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (TK:Tp, 2010).
Wahyono,  Budi.  (2018). Defenisi  dan  Dasar  Sistem  Pendidikan  Nasional , http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/definisi-dan-dasar-sistem- pendidikan.html, (diakses pada 27   Juli  2018, 08.08 Wib).
Yuliati,  Qiqi,  Zakiyah  dan  A.  Rusdiana.  (2014). Pendidikan  Nilai  dan  Kajian Teori dan Praktik di sekolah. Bandung: Pustaka Setia.