## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 1, 2023, pp. 121-134
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Perempuan berdaya melawan korupsi: Studi kasus kader Posyandu Desa Rumpin dalam menyikapi politik uang
Mentari Ramadhianty a , Usep Hasan Sadikin b , Rizky Argama c *
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Kuningan, Jakarta Selatan 12980, Indonesia a mentari.anjhanie@jentera.ac.id; b usep @perludem.org; c rizky.argama@pshk.or.id * Corresponding Author
Abstrak : Sebagai  kelompok  rentan  dengan  jumlah  pemilih  yang  lebih  besar  dari  lelaki,  perempuan dijadikan objek suara dan politik uang pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Kerentanan bertambah karena KUHP dan Undang-Undang Pilkada menghukum pidana pemberi dan penerima politik uang. Penelitian yang dilakukan pada Kader Posyandu Durian Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini  menunjukan  keberdayaan  perempuan  dalam  bentuk  peningkatan  kesadaran  dan  membangun  relasi yang mampu menyesuaikan hegemoni dan struktur patriarki dalam politik uang. Semua kader p     osyandu pernah mengalami politik uang tapi berdasar kesadaran dan bangunan relasi antar perempuan, pemberian uang tunai, barang, atau fasilitas publik dari oknum partai politik atau tim sukses tidak bisa mempengaruhi pilihan  politik  perempuan.  Di  tengah  sistem  pemilu  proporsional  daftar  terbuka  dan  sistem  kepartaian multipartai  ekstrim  yang  secara  sistemik  menyuburkan  praktik  politik  uang,  peningkatan  keberdayaan perempuan perlu dilakukan untuk mengubah politik uang menjadi transaksi politik ideologis dan visioner berdasarkan aspirasi dan kebijakan pemenuhan hak warga negara.
Kata Kunci : politik uang, keberdayaan perempuan, korupsi, berdaya, pemilu 2019, pilkada 2020
How to Cite : Ramadhianty, M. A., Sadikin, U. H., & Argama, R. (2023). Perempuan berdaya melawan korupsi: Studi kasus kader Posyandu Desa Rumpin dalam menyikapi politik uang. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 9 (1), 121-134. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.990

## Pendahuluan
Pada Pemilu 2019, dari 192 juta warga dalam daftar pemilih tetap (DPT), ada 19-33% yang terpapar praktik politik uang. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasio- nal, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia (Muhtadi, 2019). Sistem proporsional daftar terbuka dengan daerah pemilihan yang amat besar menghasilkan sistem multipartai ekstrim di parlemen jadi salah satu sebab sistemik maraknya politik uang dan korupsi (Chang & Golden, 2007).
Desa  Rumpin,  Kecamatan  Rumpin,  berada  di  Kabupaten  Bogor  dan  Provinsi  Jawa  Barat, wilayah dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Rumpin yang terhubung dengan Kota Jakarta dan Kota Depok, merupakan bagian dari daerah pemilihan sistem pemilu proporsional terbuka yang  membentuk  sistem  kepartaian  multipartai  ekstrim  (ENPP=6,7)  dari  55  kursi  di  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor (opendata.kpu.go.id, 2022). Rumpin adalah satu dari sembilan kecamatan dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 5 DPRD Kabupaten Bogor. Sepuluh kursi dimiliki secara merata oleh  sembilan partai. Kemerataan kepemilikan kursi oleh  banyak partai  di  parlemen  menggambarkan  kecairan  politik  karena  tidak  ada  pembeda  ideologi  dan platform antara partai satu dengan partai yang lain. Kecairan politik ini membuat politik uang menjadi cara yang diandalkan para calon dan partai politik dalam memperoleh suara, khususnya terhadap perempuan pemilih.
Perempuan secara umum merupakan bagian masyarakat yang dalam struktur sosial tersub- ordinasi sebagai identitas seks kelas dua berdasarkan dua aspek hierarki (De Beauvoir, 1949, pp. 23 – 27),  termasuk  di  daerah  Rumpin.  Sebabnya,  perempuan  secara  fisik  tersubordinasi  oleh gender superordinat bernama lelaki (De Beauvoir, 1949, pp. 41 – 42). Selain itu, perempuan yang umumnya  bekerja  sebagai  ibu  rumah  tangga  tersubordinasi  karena  tak  memiliki  penghasilan ekonomi  secara  mandiri  (De  Beauvoir,  1949,  pp.  89 – 93).  Dari  data  Kecamatan  Rumpin  tahun 2014, ada 3108 perempuan dari 6681 jumlah penduduk di Kecamatan Rumpin. Sebanyak 29% di
antaranya  tidak  bekerja  atau  menjadi  ibu  rumah  tangga,  sementara  45,8%  bekerja  sebagai pekerja rumah tangga.
Figur 1 . Topografi Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Perempuan sebagai gender dan identitas seksnya telah dibakukan secara subordinat sebagai identitas kelas dua sehingga menciptakan ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi, marjinalisasi, represi, bahkan kekerasan (Arivia, 2006). Dalam konteks pemilihan umum, perempuan, sebagai kelompok rentan dengan jumlah pemilih yang lebih besar dari lelaki, dijadikan objek suara dan politik  uang  (Bawaslu  Sulteng,  2020).  Bentuk  politik  uangnya  beragam;  ada  yang  ditawarkan dalam bentuk uang tunai, ada juga barang kebutuhan berbentuk paket sembilan bahan pokok atau sembako (Wahyu, 2012).
Dalam  proses  transaksi  materi  tersebut,  perempuan  menjadi  rentan  secara  hukum  karena aturan  pidana  umum  danaturan  kepemiluan  Indonesia  menempatkan  politik  uang  sebagai kejahatan. Pasal 149 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ancaman  sanksi  yang  sama  terhadap  pemberi  dan  penerima  politik  uang  dalam  pemilu. Kemudian,  secara  spesifik,  UU  7/2017  tentang  Pemilu  serta  UU  1/2015  jo.  UU  8/2015  jo.  UU 10/2016  tentang  Pilkada,  mengatur delik  “menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi lainnya  kepada  peserta  Kampanye  Pemilu” sebagai  kejahatan.  Ketiga  peraturan  itu  mutlak menempatkan politik uang sebagai tindak pidana.
Saat sumber politik uang berasal dari APBN atau APBD, transaksi itu menjadi korupsi politik. Relasi pemberi dan penerima politik uang yang bersumber dari APBN dan APBD memungkinkan ancaman jerat hukum negara di luar hukum pemilu, salah satunya UU 20/2001 tentang Tindak Pidana  Korupsi.  Posisi  perempuan  rentan  menjadi  bagian  dari  korupsi  politik  jika  tersangkut dugaan penyelewengan APBN atau APBD melalui politik uang (Ganie-Rochman & Achwan, 2015).
Dari latar belakang tersebut, penting untuk mengetahui fenomena yang lebih rinci mengenai keberdayaan perempuan dalam jerat politik uang di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Feminisme sebagai ide gerakan punya tujuan mewujudkan keberdayaan perempuan dalam bentuk  peningkatan  kesadaran  dan  membangun  relasi  antarperempuan.  Salah  satu  wujud keberdayaan perempuan adalah membangun relasi antarperempuan. Pengalaman ketidakadilan gender,  pendidikan,  partisipasi,  dan  pembangunan  kapasitas  akan  meningkatkan  kesadaran perempuan (Gutierrez & Lewis, 1994). Sementara itu, membangun relasi menghasilkan keberda- yaan karena mengurangi kesenjangan yang disebabkan kekuasaan patriarki dalam masyarakat (Emejulu, 2011).
Untuk mendapatkan gambaran kelompok perempuan yang berdaya, penelitian dilakukan pada Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Durian di Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupa- ten Bogor, Jawa Barat. Kader posyandu merupakan salah satu wujud aktivisme perempuan yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Kader posyandu secara berkala berinteraksi dengan masya- rakat melalui layanan kesehatan keluarga dan sosialisasi/pelatihan serta memperluas mengaruh identitas  ibu  ke  anak-anak  juga  anggota  keluarga  lainnya.  Kader  Posyandu  punya  keterikatan sejarah dengan struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai bagian  ibuisme
negara atau ibuism state , sehingga biasa dijadikan kendaraan politik saat pemilu (Hyunanda et al., 2021).

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode  dalam  penelitian  ini  menekankan  pada  eksplorasi  dan  pemaknaan  individu  atau kelompok terhadap masalah sosial  (Creswell, 2014). Untuk mendapatkan gambaran kelompok perempuan  yang  berdaya,  penelitian  dilakukan  terhadap  Kader  Pos  Pelayanan  Terpadu (Posyandu) Durian di Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Selain itu, metode kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang cocok dengan penelitian ini. Di  antaranya  adalah  analisis  induktif,  kebernilaian  partisipan  penelitian,  dan  reflektivitas  tim dalam penelitian dan penulisan. Metode dalam penelitian ini tidak menghakimi secara deduktif terhadap perempuan sebagai subjek individu dalam pengalamannya menghadapi dan menyikapi politik  uang.  Analisis  induktif  dimulai  dengan  bahasan  yang  khusus  ke  umum.  Sedangkan kebernilaian partisipan penelitian ditandai dengan konfirmasi suatu peristiwa melalui persepsi partisipan terhadap isu penelitian.
Selain  penelitian  kualitatif,  penelitian  ini  juga  menggunakan feminist  legal  method dalam menganalisis  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  dalam  menjawab pertanyaan  terkait pengalaman  dan  realitas  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  telaah  implikasi pengakuan  pengalaman  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Kekhususan feminist  legal  method terdiri atas tiga metode kunci, yaitu menanyakan “pertanyaan perempuan” ( asking the woman question ),  pertimbangan  praktis  feminis  ( feminist  practical  reasoning ),  dan  peningkatan kesadaran  ( consciousness-raising ).  Dengan  tiga  metode  kunci  tersebut, feminist  legal  theory membawa lima metode pendekatan, yaitu pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit , jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, dan membuka pilihan-pilihan perempuan (Irianto, 2006).
Konsep  dan  peraturan  perundang-undangan  tentang  politik  uang  beserta  keberdayaan perempuan dalam feminisme ini kemudian akan dibandingkan dengan data primer hasil diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan para narasumber  mengenai  sikap  dan  alasan  dalam  menghadapi  politik  uang.  Tim  peneliti mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok perempuan dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan,  yakni  dengan  proses  mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data. Dari pengumpulan data primer ini didapat pemetaan sikap dan  alasan  perempuan  dalam  menghadapi  politik  uang.  Dari  pemetaan  ini  dianalisis  bentuk- bentuk keberdayaan perempuan.

## Data
Wilayah  yang  menjadi  ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  Posyandu  Durian,  Desa  Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian lapangan berlangsung selama satu hari,  pada  akhir  September  2022,  kemudian  dilanjutkan  dengan  penulisan  laporan  penelitian pada November 2022.
Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung  dari  lokasi  penelitian  dari  sejumlah  narasumber  melalui  FGD  dan  wawancara.  Data sekunder  didapat  dari  lembaga  pemerintah  yang  digunakan  untuk  memilih  daerah  penelitian sebagai  pendukung  data  primer  mengenai  demografi  dan  kelas  ekonomi  penduduk  di  lokasi penelitian. Data Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat dengan 49.935.858 penduduk, merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Sementara itu, Kabupaten Bogor dengan 6.088.233 penduduk merupakan kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah  penduduk  terbanyak.  Lalu,  data  spasial  berupa  Peta  Topografi  Kabupaten  Bogor  yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan Kecamatan Rumpin sebagai daerah yang terakses dari Jakarta dan Kota Depok.
Data penelitian ini merupakan data primer dalam tiga bentuk. Pertama, data latar belakang perempuan  kader  posyandu  yang  berisi  nama,  tempat  tanggal  lahir,  pendidikan,  pekerjaan, penghasilan,  pendidikan  suami,  pekerjaan suami, penghasilan  suami, dan  jumlah  anak. Kedua, data  penyikapan  dan  alasan  dalam  menyikapi  politik  uang.  Ketiga,  data  penjelasan  mendalam penuturan pengalaman satu  perempuan yang menolak politik uang dan satu perempuan yang menerima politik uang. Data primer dari penelitian ini didapat dengan sejumlah teknik pengum- pulan data, yaitu: Observasi lapangan, Focus Group Discussion (FGD), Wawancara mendalam, dan Dokumentasi

## Landasan Teori

## Politik Uang
Peraturan perundang-undangan Indonesia mengartikan politik uang sebagai pemberian uang atau barang oleh peserta pemilu, tim sukses, atau orang yang berkepentingan dalam pemenangan pemilu  kepada  calon  pemilih  dengan  tujuan  mempengaruhi  pilihan  di  pemilu.  Pengertian  ini merujuk pada sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (disahkan  dengan  UU  1/1946)  menempatkan  politik uang sebagai kejahatan. Ini tertuang dalam dua ayat pada Pasal 149 yang berbunyi:
(1) Barang  siapa  pada  waktu  diadakan  pemilihan  berdasarkan  aturan-aturan  umum,  dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.
Lalu, Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki banyak ketentuan po- litik uang sebagai kejahatan yang menyertakan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

## Pasal 278
(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: (a) tidak menggunakan hak pilihnya; (b) memilih Pasangan Calon;  (c)  memilih  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  tertentu;  (d)  memilih  calon  anggota  DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau, € memilih calon anggota DPD tertentu.

## Pasal 286
(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
(2) Pasangan  Calon  serta calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  provinsi, dan  DPRD kabupaten/kota yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
Pasal 523
(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  280  ayat  (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang  menjanjikan  atau  memberikan  imbalan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  Pemilih secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  278  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Politik uang ( money politic ) terdiri dari tiga bentuk, yaitu vote buying , club goods , dan pork barrel (Aspinall & Sukmajati, 2016). Vote buying atau pembelian suara adalah pemberian uang dengan nilai tertentu kepada calon pemilih agar suara calon pemilih diberikan sesuai dengan permintaan si pemberi uang. Bentuk politik  uang  ini  biasanya dilakukan  dalam  tahapan  pemilu,  khususnya  menjelang  pemungutan suara. Vote buying hampir selalu dilakukan oleh peserta pemilu (partai politik/kandidat) atau tim sukses.  Istilah  “serangan  fajar”,  “serangan  duha”,  atau  “ politik  pascabayar ” identik  sebagai sebutan bentuk-bentuk politik uang jenis vote buying . Club  goods atau  barang  klub  adalah  pemberian  barang  dengan  nilai  tertentu  kepada  calon pemilih atau pihak terkait dengan maksud mengikat penerima agar suara calon pemilih sesuai dengan permintaan si pemberi barang. Berbeda dengan vote buying yang punya jalinan hubungan langsung secara personal antara tiap pemberi dengan tiap penerima, club goods punya dimensi emosional  kolektif.  Bentuknya  bisa  berupa  kaus  oblong  bagi  pemilih  remaja,  kerudung  bagi pemilih ibu-ibu arisan, sarung bagi bapak-bapak pengajian, pupuk bagi pemilih berlatar belakang petani, dan lainnya.
Pork  barrel atau  gentong  babi  adalah  politik  uang  berbentuk  penyediaan  fasilitas  umum kepada  calon  pemilih  dengan  maksud  menimbulkan  persepsi  para  calon  pemilih  mengenai kebaikan publik si pemberi. Tujuannya sama dengan jenis politik uang lainnya, yaitu suara calon pemilih sebagai penerima (manfaat) politik uang bisa diberikan untuk si pemberi politik uang. Contoh politik uang jenis ini adalah penyediaan jalan, pembuatan jembatan, pembangunan tempat ibadah atau sekolah, ataupun fasilitas umum lainnya.
Secara  konvensional,  tiga  bentuk  politik  uang  tersebut  akan  menjadi  korupsi  politik  jika disertai penyalahgunaan yang terjadi di lembaga-lembaga politik, seperti partai politik, parlemen, lembaga pemilihan umum, lembaga-lembaga pemerintahan , dan lainnya. Korupsi politik dalam sistem demokrasi adalah penyalahgunaan sumber daya publik untuk memperkuat posisi dalam kekuasaan institusi kenegaraan. Sumber daya publik di sini dapat berupa finansial, wewenang, jaringan, atau kekuatan massa (Ganie-Rochman & Achwan, 2015).

## Feminisme
Feminisme  dengan  segala  ragam  spektrum  pemikirannya  merupakan  perspektif  keadilan relasi. Feminisme lahir sebagai perlawanan terhadap patriarkisme yang menempatkan keduduk- an lelaki lebih tinggi dibanding perempuan (R. P. Tong, 2010). Budaya patriarki mendudukkan perempuan sebagai manusia lemah lalu membakukan tugas pokok perempuan di ranah domestik (Renai, 2004, p. 31).
Feminisme memperhatikan konstruksi konsep identitas perempuan dan lelaki dengan memi- sahkan  pengertian gender  dan  jenis  kelamin  (seks).  Pembakuan  makna  gender  dan  seks  yang menyatu selama ini telah menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dalam bentuk kekerasan, suborninasi, diskriminasi, marjilanisasi, dan represi (Arivia, 2006). Dalam konteks pembentukan relasi  yang  lebih  luas,  kelima  hal  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari  kekuasaan  yang terkonfigurasi melalui privilese struktural  dan penindasan struktural. Pengalaman konfigurasi kekuasaan tersebut diimplementasikan melalui matriks dominasi, yaitu struktural, kedisiplinan, hegemoni, dan interpersonal di domain struktural, seperti hukum dan kebijakan, institusi pendi- dikan, dan lain-lain (D’ignazio & Klein, 2020) .
Sementara itu, istilah gender lebih berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek-aspek nonbiologis lainnya. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat gender dapat  dipertukarkan.  Artinya  ada  laki-laki  yang  memiliki  sifat  emosional,  lemah  lembut,  dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa (Nugroho, 2008).
Perspektif feminisme mempunyai semangat emansipasi. Semangat ini dibentuk dalam empat karakter  perspektifnya.  Pertama,  mempertimbangkan  subjektivitas  perempuan.  Kedua,  mene- kankan pada hubungan/relasi. Ketiga, menempatkan identitas perempuan dalam lingkup gerak- an, pengorganisasian, dan kolektivitas. Keempat, menyadarkan adanya kebijakan yang berpenga- r uh terhadap perempuan. Dengan semboyan “ the personal is political ” jika permasalahan ketak - adilan  berhenti  pada  tataran  personal,  feminisme  bukan  sebuah  perspektif  emansipasi kemanusiaan (Robet, 2010).
Beragam  dan  kompleksnya  pengalaman  perempuan  menyertakan  konteks  perjuangannya, feminisme mempunyai banyak paradigma untuk menjelaskan suatu ketidakadilan dan penyikap- annya. Paradigma gelombang pertama yang bersifat liberal, feminisme menjelaskan ketidakadilan ruang publik/negara.  Paradigma gelombang kedua yang bersifat radikal-struktural, feminisme menjelaskan  ketidakadilan  sistemik  menyertakan  hierarki  kelas.  Sedangkan  paradigma gelombang  ketiga,  feminisme  menjelaskan  secara  interseksional  isu  dan  identitas  lain  seperti postmodern, lingkungan, rasial, male feminist , LGBT, dan lainnya (Rosemarie Tong & Botts, 2018). Spesifik untuk penelitian ini, paradigma feminis yang digunakan adalah feminisme pascamo- dern atau postmodern , dengan pertimbangan tiga alasan. Pertama, feminisme postmodern meng- ambil  batu  uji  pada  muatan  kuasa  atau power yang  menghasilkan  pemikiran  ulang  terhadap identitas tradisional gender. Kedua, feminis postmodern melihat gender sebagai hasil konstruksi sosial sehingga posisinya relatif berdasarkan situasi yang dialami. Ketiga, feminisme postmodern memiliki penekanan pada identitas perempuan yang tidak tunggal atau multidimensi, sehingga gender dipresentasikan secara berbeda tiap (Levit & Verchick, 2016).
Kecenderungan  struktur  hukum  patriarkis  yang  mengisolasi  posisi  perempuan  menjadikan pengalaman  dan  identitas  perempuan  sama  atau  homogen.  Namun,  dengan  bersandar  pada karakter feminisme, yaitu subjektivitas perempuan dan pendekatan anti-esensialisme, pengalam- an dan identitas perempuan majemuk dan berbeda satu  sama lain. Kemajemukan ini meliputi kategori kelas, pekerjaan, status sosial, posisi dalam keluarga, agama, ras, orientasi seksual, dan sebagainya (Danardono, 2020).

## Partisipasi dan Keberdayaan Politik
Partisipasi  politik  adalah  kegiatan  warga  negara  yang  bertindak  sebagai  pribadi  secara individual, kolektif, terorganisir, spontan, damai/dengan kekerasan, legal/ilegal, untuk mempe- ngaruhi hukum dan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara/pemerintahan (Budiardjo, 2008). Oxford  Dictionary mengartikan  partisipasi  politik  mencakup  berbagai  aktivitas  warga mulai dari yang paling sederhana dalam bentuk tindakan persetujuan, hingga legitimasi otoritas atau pembatasan hukum seperti membayar pajak, atau tindakan politik terkait hak memilih dan dipilih.  Partisipasi  berasal  dari  bahasa  latin,  yaitu pars yang  artinya  bagian  dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti  “mengambil  bagian”.  Dalam  bahasa  Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.
Budiardjo (2008) membagi partisipasi politik menjadi empat golongan: (1) Apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik; (2) Spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu; (3) Gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat  dalam  proses  politik;  dan  (4)  Pengkritik/partisipasi  tak  konvensional,  yaitu  individu memberikan  opini  kepada  pemerintah  dengan  tujuan  agar  pemerintah  suatu  negara  tersebut dapat menjadi lebih baik.
Feminisme  sebagai  ide  gerakan  punya  tujuan  mewujudkan  keberdayaan  perempuan.  Salah satu wujud keberdayaan perempuan adalah membangun relasi antar perempuan. Membangun relasi menghasilkan keberdayaan karena mengurangi kesenjangan yang disebabkan kekuasaan patriarki  dalam  masyarakat.  Feminisme  mendorong  perempuan  untuk  berbagi  pengalaman pribadi  yang  disadari  ada  yang  menyertakan  penindasan  gender.  Perbedaan  pengalaman perempuan antara individu satu dengan individu lain membentuk kumpulan pengalaman yang menghasilkan penyelesaian dan perspektif baru (Emejulu, 2011).
Lebih  awal  dari  wujud  membangun  relasi,  feminisme  juga  menempatkan  peningkatan kesadaran sebagai wujud dari keberdayaan perempuan. Secara umum, pengalaman ketidakadilan gender menjadi sumber utama peningkatan kesadaran. Selebihnya, pendidikan, partisipasi, dan pembangunan kapasitas berdasar pengalaman perempuan, merupakan proses yang menjadikan perempuan mencapai peningkatan kesadaran yang relatif utuh (Gutierrez & Lewis, 1994).

## Hasil dan Pembahasan

## Sikap dan Alasan Perempuan Kader Posyandu dalam Menghadapi Politik Uang
Pemaparan Data Responden
Enam perempuan kader posyandu menjadi responden dalam pengisian formulir pertanyaan dan Focus Group Discussion (FGD). Dalam formulir pertanyaan FGD, tim penulis memetakan dua klasifikasi  informasi,  yaitu  informasi  latar  belakang  atau  personal  responden  kader  posyandu, termasuk  informasi  pendidikan  dan  pendapatan  kader  posyandu  dan  suami,  dan  informasi spesifik  indikasi  praktik  politik  uang  terhadap  kader  posyandu.  Data  latar  belakang  keenam responden dalam penelitian ini yang telah tim penulis kompilasi sebagaimana dalam Tabel 1.
Tabel 1 . Daftar Latar Belakang Responden R  Usia  Pekerjaan  Penghasilan  Pendidikan Pekerjaan Suami Penghasilan Suami Pendidikan Suami Anak 1 33 Katering 1-2 juta SMA Wiraswasta 1-2 juta SMA 2 2 52 Perangkat Desa <1 juta SMA Wiraswasta >3 juta SMA 4 3 29 IRT 0 SMP Buruh 1-2 juta SMP 2 4 40 IRT 0 SMA Buruh <1 juta SMA 3 5 41 IRT 0 SMP Buruh <1 juta SD 2 6 34 IRT 0 SMA Wiraswasta 1-2 juta SMA 2
Dari latar belakang pekerjaan, hampir semua perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin yang menjadi responden bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sementara itu, satu orang responden bekerja membuka usaha catering, dan satu orang lainnya bekerja pada perangkat pemerintahan desa.
Yang bekerja sebagai ibu rumah tangga pada dasarnya tidak mempunyai penghasilan bulanan. Namun,  semua  responden  mengisi  pilihan  penghasilan  kurang  dari  Rp1  juta,  bukan  mengisi dengan pilihan tidak punya penghasilan (Rp0). Mengisi dengan pilihan kurang dari Rp1 juta pun dengan pemahaman bahwa sebagai kader posyandu, para perempuan ini mendapat uang parti- sipasi  berbagai  kegiatan  posyandu  atau  sesekali  membantu  tetangga/keluarga  melakukan pekerjaan rumah tangga.
Semua responden perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin memiliki keluarga berang- gotakan suami dan anak. Semua suami responden bekerja dan mempunyai penghasilan, dengan nilai  penghasilan  paling  rendah  kurang  dari  Rp  1  juta  dan  paling  tinggi  lebih  dari  Rp  3  juta. Umumnya,  pekerjaan  para  suami  kader  posyandu  adalah  wiraswasta  atau  buruh.  Dari  data
pekerjaan,  tergambar  adanya  keberdayaan  ekonomi  yang  timpang  antara  perempuan  kader posyandu  yang  hampir  semua  tidak  memiliki  pekerjaan  dibandingkan  suami  yang  semuanya memiliki pekerjaan.
Dari  latar  belakang  pendidikan,  hampir  semua  responden  berlatar  belakang  pendidikan tingkat  SMA.  Tingkat  pendidikan  ini  menggambarkan  adanya  kebutuhan  pengetahuan  dan keahlian  tingkat  tertentu  untuk  menjadi  kader  posyandu.  Berbeda  hal  dengan  latar  belakang ekonomi,  latar  belakang  pendidikan  ternyata  tidak  menggambarkan  ketimpangan  gender. Perempuan  kader  posyandu  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  relatif  setara  dengan  laki-laki sebagai suaminya, yang rata-rata juga lulusan SMA. Bahkan, salah satu kader yang berpendidikan SMP memiliki suami dengan pendidikan SD.
Ketua  Kader  Posyandu  Durian,  Ibu  Alfi  menjelaskan,  meski  tingkat  pendidikan  bukan merupakan syarat menjadi kader posyandu, perempuan yang aktif di Posyandu Rumpin memang umumnya lulusan SMA. “Mungkin karena dulu biasa aktif di sekolah, jadi bosen di rumah kalau nggak ada kegiatan,” sebagaimana pendapat Ibu Alfi (Rumpin, 25/9/2022). Salah satu kader Posyandu Durian yang sudah berkali-kali menjadi kader posyandu, Ibu Dewi, menceritakan,  kader  Posyandu  pada  periode-periode  sebelumnya  umumnya  berpendidikan lulusan SMA. “Mungkin karena ada anggapan karena harus melayani masyarakat, jadi dibutuhkan yang lulusan SMA,” kata Ibu Dewi (Rumpin, 25/9/2022).
Dari  sisi  jumlah  anggota  keluarga,  semua  responden  menjawab  memiliki  anak.  Mayoritas responden memiliki dua anak, satu responden empat anak, dan satu responden tiga anak. Dari semua  latar  belakang  tersebut,  keadaan  ekonomi  bisa  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi kerentanan  perempuan  dari  politik  uang.  Dibanding  lelaki/suami  yang  lebih  berdaya  secara ekonomi, perempuan lebih mungkin berhadapan dengan politik uang. Sehingga, latar belakang pekerjaan  dan  penghasilan  bisa  mempengaruhi  pilihan  perempuan  bersikap  di  ruang  publik, termasuk dalam menyikapi politik uang dan menentukan pilihan politik dalam pemilu.
Kerentanan perempuan dalam jerat politik pun bertambah dengan kerentanan hukum. KUHP dan UU Pilkada menempatkan politik uang sebagai kejahatan, baik pemberi maupun penerima politik uang. Meski UU 7/2017 tentang Pemilu yang digunakan dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif tidak mempidana penerima politik uang, perempuan tetap menjadi lebih rentan karena merupakan bagian dalam tindak pidana politik uang dan besar kemungkinan merupakan bagian dari korupsi politik.

## Penyikapan Perempuan Kader Posyandu terhadap Politik Uang
Semua  responden  perempuan  kader  Posyandu  Durian  Desa  Rumpin  mengaku  pernah ditawarkan uang untuk kepentingan pemilihan peserta pemilu. Menurut mereka, nilai uang yang ditawarkan adalah Rp50.000. Semua mengalami penawaran uang ini pada konteks pemilu yang berbeda. Ada yang mengalaminya pada Pemilu 2019 saja pada Pilkada Jawa Barat 2018 saja dan pada dua momen pesta demokrasi itu.
Dari  pengalaman  tersebut,  semua  responden  mengaku  menerima  pemberian  politik  uang. Semua  responden  pun  punya  alasan  yang  sama  untuk  bisa  menerima  uang,  yaitu  tidak  baik menolak pemberian.
Untuk  penawaran  barang,  hampir  semua  responden  mengaku  pernah  ditawarkan  barang untuk kepentingan pemilihan peserta pemilu. Hanya dua orang yang tidak pernah mengalaminya. Jenis barangnya adalah sembako, mukena/kerudung, dan suvenir berupa kalender dan kaus.
Dari  semua  responden  yang  pernah  ditawari  barang,  semuanya  mengaku  menerimanya. Alasannya sama, tidak baik menolak pemberian. Pengalaman ini pada konteks Pemilu 2019 dan Pilkada 2018. Ada yang salah satu di antaranya. Ada juga yang mengalaminya pada kedua konteks.
Semua  responden  menuturkan,  politik  uang  tidak  pernah  dilakukan  oleh  peserta  pemilu. Politisi atau calon legislatif (caleg) tidak pernah ditemukan langsung memberikan politik uang kepada pemilih. Yang melakukannya adalah oknum dari partai politik atau tim sukses. Ini berlaku untuk semua bentuk politik uang, baik uang tunai atau barang. Tidak pernah yang datang adalah calonnya  atau  politisinya.  Yang  menawarkan  uang  tunai  dan  barang  adalah  seseorang  yang mengatasnamakan peserta pemilu.
Menurut  Ibu  Dewi,  oknum  dari  partai  politik  atau  tim  sukses  mendatangi  kader  posyandu karena dianggap mempunyai pengaruh kepada anggota masyarakat lain. Sebagai anggota masya- rakat  yang  aktif  di  kegiatan  posyandu,  kader  posyandu  diharapkan  oleh  pemberi  politik  uang untuk bisa menceritakan peserta pemilu terkait kepada orang-orang yang datang ke posyandu. Sebagai ibu di keluarganya masing-masing, kader posyandu pun diharapkan oleh pemberi politik uang untuk bisa mengajak memilih kepada anak-anak atau anggota keluarga lain di rumah.
Tapi, pengakuan pernah ditawarkan politik uang tersebut dan menerimanya, tidak berbanding lurus dengan pilihan dalam pemilu. Politik uang tidak berpengaruh terhadap pilihan perempuan di  pemilu.  Semua  responden  berpendapat,  pilihan  pemilu  merupakan  urusan  pribadi.  Jadi, meskipun semua responden perempuan kader posyandu menerima politik uang dalam bentuk uang  tunai  dan  barang,  hal  itu  tidak  mempengaruhi  pilihan  mereka  dalam  pemilu.  Semuanya beralasan bahwa urusan pilihan adalah urusan hati nurani. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa dalam pemberian politik uang dan arahan memilihnya,  tidak ada  perjanjian keharusan menerima berarti juga memilih arahan si pemberi politik uang.
Semua responden menilai, penawaran uang tunai dan barang dalam kampanye calon oleh tim sukses  sebagai  kewajaran.  Para  responden  berpendapat,  dari  sisi  pemilih,  mereka  harus meluangkan waktu mendengarkan obrolan/kampanye dari oknum partai politik atau tim sukses. Penawaran uang tunai dan barang bisa menjadi kompensasi waktu bagi si pemilih. Sementara dari sisi pemberi politik uang pun, pemberian itu dianggap sebagai ungkapan terima kasih karena mau mendengarkan obrolan/kampanye dari oknum partai politik atau tim sukses.
Responden pun memahami ada nilai kewajaran dari uang yang diberikan. Semua berpendapat, nilai rupiah yang wajar ditawarkan calon atau tim sukses adalah Rp50.000. Ada satu perempuan yang  berpendapat  nilai  wajarnya  ada  di  angka  Rp100.000.  Dan  satu  orang  tidak  mewajarkan bentuk pemberian uang tunai atau barang karena menilai semua bentuk pemberian calon atau tim sukses adalah politik uang yang merupakan kesalahan.

## Temuan Khusus
Penelitian ini mempunyai temuan khusus tentang derajat keberdayaan perempuan dalam jerat politik  uang.  Responden  1  dan  Responden  2  tidak  pernah  mengalami  penawaran  politik  uang dalam  bentuk  barang.  Seumur  hidup  dua  perempuan  ini,  hampir  di  setiap  pemilu  mendapat tawaran politik uang dalam bentuk uang tunai tapi tidak pernah sekalipun jadi bagian transaksi hak pilih melalui barang. Perempuan lain, khususnya kader posyandu, biasa mendapat tawaran politik uang dalam bentuk sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, jilbab/kerudung, peralatan ibadah, atau lainnya.
Kedua responden yang tidak pernah mengalami penawaran politik uang dalam bentuk barang mempunyai  keadaan  ekonomi  yang  relatif  lebih  berdaya.  Responden  1  merupakan  kader posyandu  yang  memiliki  usaha  katering  makanan  dengan  penghasilan  satu  sampai  dua  juta rupiah.  Responden  2  merupakan  perempuan  kader  posyandu  yang  bekerja  pada  perangkat pemerintahan desa dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah.
Responden 1 dan Responden 2 pun masih bersama suami yang mempunyai pekerjaan. Suami dari Responden 1 bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan 1 — 2 juta per bulan. Suami dari Responden 2 juga bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih dari 5 juta per bulan. Keberdayaan ekonomi dua responden ini dalam berinteraksi dengan para pihak di luar rumah, juga berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan suami.
Kader posyandu lainnya mempunyai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Seperti perempuan di Desa Rumpin, Jawa Barat pada umumnya, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tidak dinilai sebagai pekerjaan yang punya nilai ekonomi. Karena tidak langsung menghasilkan uang tunai, pekerjaan ibu rumah tangga bisa melemahkan perempuan sehingga relatif tidak berdaya di ruang domestik  dan  ruang  publik.  Ini  jadi  sebab  perempuan  rentan  dalam  jerat  politik  uang  dalam bentuk uang tunai maupun barang.

## Wujud Keberdayaan Perempuan Kader Posyandu
Kontekstualisasi Agensi Perempuan Kader Posyandu terhadap Diskursus Feminisme
Dalam  keberagaman  pemikiran  feminis,  satu  hal  yang  konsisten  ditekankan  adalah  posisi, dinamika, dan kualitas relasional perempuan atau kelompok rentan oleh dan terhadap lingkung- annya.  Ini  berlaku  privat  maupun  publik.  Pada  bagian  tulisan  ini,  tim  peneliti  menggunakan pemikiran  feminis postmodern untuk  membantu  menjelaskan  keberdayaan  perempuan  kader posyandu.
Penggunaan pemikiran feminis postmodern dalam penulisan ini didasari pada tiga alasan. Per- tama,  pemikiran  feminis postmodern menyokong  ide anti-singularity (R  Tong,  2009).  Kedua, pemikiran  feminis postmodern menawarkan  batu  uji  berbasis  konsekuensi  ( causation )  pada muatan kuasa (gender). Ketiga, keragaman pengalaman perempuan.
Pemikiran  feminis postmodern menyokong  ide anti-singularity karena  adanya  tawaran  ide dalam melihat ketidakidealan kondisi biner atas suatu gagasan yang kompleks, misalnya identitas gender.  Tawaran  ide  ini  penting  digunakan  dalam  melihat  keberdayaan  perempuan  kader posyandu  karena  adanya  keberagaman  identitas  yang  dibawa  oleh  setiap  responden  dalam penelitian  ini.  Keberagaman  itu  yakni seorang  kader  posyandu,  ibu  rumah  tangga  yang  sudah beranak, pekerja di sektor formal ataupun informal, seorang istri dalam rumah tangga pasangan cis-heteroseksual,  anggota  kelompok  masyarakat  kelas  menengah,  dan  peserta  dalam  suatu proses politik, seperti pemilu.
Sebagai pemikiran yang menawarkan batu uji berbasis konsekuensi ( causation ) pada muatan kuasa  yang  berkelindan  dengan  identitas  gender,  pemikiran  feminis postmodern berpengaruh pada  praktik  dan  kualitas  agensi  suatu  subjek  dalam  posisi  tawar-menawar  muatan  kuasa tersebut. Dalam praktik politik uang, persebaran kuasa terletak pada pihak pemberi dan penerima uang.  Dengan  spesifikasi  tulisan  ini  pada  perempuan  kader  posyandu,  pemikiran  feminis postmodern membantu  memberikan  gambaran  ketidaktunggalan  identitas  perempuan  dan konsekuensinya terhadap posisi perempuan dalam praktik politik uang.
Terhadap  ketidaktunggalan  dan  muatan  kuasa  yang  terbentuk  tersebut,  pemikiran  feminis postmodern membantu  menggarisbawahi  keragaman  pengalaman  perempuan  kader  posyandu dalam praktik politik uang pada tulisan ini. Meskipun demikian, tim peneliti menyadari bahwa feminisme  sebagai  pemikiran  membawa  kekurangannya  masing-masing  hingga  menimbulkan kritik-kritik,  tak  terkecuali  terhadap  feminisme postmodern .  Misalnya,  penekanan  perspektif berlapis  ( multiple  perspectives )  yang  dibawa  oleh  feminisme postmodern dikhawatirkan mereduksi peng alaman perempuan sebagai “narasi”.
Untuk menyikapi kritik tersebut, dalam tulisan ini, tim peneliti membatasi penggunaan lensa feminisme postmodern pada  tujuan  penelitian.  Bagian  ini  fokus  menjelaskan  tujuan  penelitian serta mengetahui bentuk keberdayaan politik perempuan dari sikap dan alasan perempuan kader posyandu, khususnya Posyandu Durian Desa Rumpin, dalam menghadapi politik uang . Kritik feminisme terhadap “agensi” terletak pada kecenderungan unifikasi dan koherensi iden - titas yang dibaw a dalam gagasan humanisme, bahwa “agensi” membuat seseorang menjadi “satu”. Dalam  pandangan  posstrukturalis,  konsep  “agensi”  justru  membawa  fragmentasi  atau  pe - mecahan, kontradiksi, dan pemegatan ( discontinuity ); bahwa pengalaman individu mempraktik- kan  agensi  membawa  subjektivitas  melalui  penempatan  individu  dalam  suatu  titik  tertentu; pilihan-pilihan yang dibuat individu dapat berdasarkan analisis yang rasional, namun keinginan ( desire )  bisa  mempengaruhi  rasionalitas;  bahwa  kisah  merupakan  wadah  bagi  beragam pengalaman untuk diinterpretasikan, diceritakan, atau bahkan “dihuni” (Davies, 1991). Turunan dari agensi adalah otoritas. Davies (1991) menjelaskan:
“As individuals who speak we may be heard as having authority . Not authority in the sense of the one who claims and enforces knowledges, dictat ing to others what is “really” the case, but as a speaker who mobilises existing discourses in new ways, inverting, inventing and breaking old patterns (Cixous & Kuhn, 1981, p. 51).
Menyambung gagasan itu, Davies (1991) menerangkan kerangka pemikiran “agensi” sebagai berikut: (1) pengertian diskursif individu tertentu terhadap kehadiran, yaitu memiliki akses ke
posisi subjek di mana mereka memiliki hak untuk berbicara dan didengar; (2) pengertian diskur- sif individu sebagai pencipta makna dan keinginan mereka sendiri, meskipun hanya sejauh jika mereka mengambil diskursus dan komitmen moral yang menyertai dari kolektif di mana mereka menjadi anggotanya; dan (3) rasa diri sebagai orang yang dapat melampaui makna yang diberikan dalam  satu  wacana,  dan  menempa  sesuatu  yang  baru,  melalui  kombinasi  wacana  sebelumnya yang tidak terkait, penemuan kata-kata dan konsep yang menangkap pergeseran kesadaran yang mulai terjadi, atau membayangkan bukan apa yang ada , namun apa yang mungkin terjadi . Dengan demikian, individu dengan agensi dapat diartikan sebagai seseorang yang bisa mem- bawa otoritas lewat kemampuannya untuk angkat bicara. Hal ini bukan sebagai kualitas personal individu,  namun  sebagai posisi  diskursif  yang  terkadang  dapat  dimiliki  aksesnya  oleh  mereka (Davies, 1991).
Dengan mengacu pada paparan hasil temuan bagian di atas tulisan ini, pengalaman perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin dapat dipetakan menjadi beberapa bagian, yaitu keberda- yaan ekonomi, latar belakang pendidikan, dan latar belakang jumlah anggota keluarga. Temuan ini  tidak  hanya  menekankan  pada  realitas  berlapis  perempuan  sebagai  individu,  namun  juga sebagai center point bagi praktik agensi perempuan.
Jika kembali pada kerangka berpikir “agensi” yang disampaikan oleh Davies di atas, bahwa dengan  “agensi”  individu  bisa  menciptakan  makna  dan  keinginannya  sendiri  meskipun  hanya sejauh  komitmen  moral  yang  menyertai  dari  kolektif  mereka  berasal,  penyikapan  perempuan kader  posyandu  dengan  alasan  yang  saling  sama  untuk  tidak  menolak  pemberian  uang  atau barang dalam politik uang karena alasan tidak baik menolak pemberian, mengindikasikan agensi perempuan  kader  posyandu  dalam  menciptakan  makna  dan  keinginannya  sendiri  yang  masih dalam  komitmen  moral  kolektifnya.  Hal  menarik  dari  temuan  ini  adalah  pembuktian  bahwa agensi  dapat  bersifat  kontradiktif.  Misalnya,  ditemukan  bahwa  penyikapan  perempuan  kader posyandu  terhadap  politik  uang  yang  diterima  tidak  berbanding  lurus  dengan  pilihan  mereka dalam  pemilu.  Hal  ini  karena  menurut  mereka,  pilihan  pemilu  merupakan urusan  pribadi dan urusan pilihan adalah urusan hati nurani.
Kemampuan perempuan kader posyandu dalam memisahkan prinsip “tidak menolak pembe - rian” dan “pilihan merupakan urusan pribadi/hati nurani” setidaknya menggambarkan dua hal. Pertama ,  masuknya  perempuan  kader  posyandu  dalam  kategori  partisipasi  politik  spektator berdasarkan  pemetaan  Budiardjo  (2008).  Sebagaimana  telah  disebutkan  pada  bagian  di  atas tulisan  ini,  bahwa  partisipasi  politik  dibagi  menjadi  empat  golongan,  yaitu  apatis,  spektator, gladiator, dan pengkritik/partisipasi tak konvensional.
Partisipasi  spektator  diartikan  sebagai  orang  yang  setidak-tidaknya  pernah  ikut  memilih dalam  pemilu.  Perempuan  kader  posyandu  yang  (masih)  menerima  politik  uang,  baik  dalam bentuk uang atau barang, mengikuti pemilu meski memisahkan penerimaannya terhadap politik uang  dengan  pilihan  yang  akhirnya  mereka  buat  dalam  pemilu.  Sentimen  “spektator”  ini  juga ditunjukkan melalui sikap perempuan kader posyandu  yang menganggap politik uang sebagai kompensasi waktu bagi si pemilih dan bentuk ucapan terima kasih karena mau mendengarkan obrolan/kampanye oleh calon atau tim sukses sebagai subjek politik uang. Tidak hanya kondisi ini  menggambarkan  sentimen  “spektator”  bagi  perempuan  kader  posyandu,  namun  juga menggambarkan pola relasi subjek politik uang dengan perempuan kader posyandu yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian IV.II.II tulisan ini.
Kedua , keberdayaan perempuan kader posyandu dalam menavigasi subjektivitasnya sendiri. Navigasi  ini  tidak  lepas  dari  posisi  perempuan  kader  posyandu  dalam  suatu  kondisi  tertentu. Berdasarkan  temuan  khusus  pada  tulisan  ini,  subjektivitas  perempuan  kader  posyandu  dapat didasarkan  pada  pengalaman  ekonomi  dan  posisinya  dalam  masyarakat.  Ada  indikasi  bahwa perempuan  kader  posyandu  yang  berdaya  secara  ekonomi  dan  berposisi  pada  perangkat pemerintahan  dianggap  bukan  sebagai  pihak  sasaran  politik  uang,  sedangkan  yang  selain daripadanya masuk sebagai pihak sasaran. Hal ini mendorong subjektivitas terhadap agensi, yang kemudian berlanjut sebagai otoritas memilih, oleh masing-masing perempuan kader posyandu dengan berbagai situasi yang dimilikinya.
Tim peneliti menyadari bahwa dalam derajat tertentu agensi dan otoritas ini mungkin bisa menjadi problematis. Namun, poin yang ingin penulis sampaikan pada bagian ini adalah, bahwa
perempuan kader posyandu membawa dan berhak terhadap representasi identitas politik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, partisipasi perempuan dengan agensinya tersebut bukan kontestasi yang monolitik. Pewajaran yang dilakukan oleh perempuan kader posyandu terhadap politik uang namun  diikuti  dengan  prinsip  “pilihan  merupakan  urusan  pribadi/hati  nurani”  menunjukkan bahwa memang masih ada pemahaman yang perlu dikoreksi, namun penghayatan terhadap hak individu  atau  warga  negara  untuk  memutuskan  pilihan  politiknya  sudah  mencapai  tingkat implementasi — berpartisipasi dalam pemilu.
Pola Relasi Perempuan Kader Posyandu dengan Subjek Politik Uang
Dalam  menilai  relasi  perempuan  kader  posyandu  dengan  subjek  politik  uang,  tim  peneliti menggunakan matriks dominasi yang disampaikan oleh Catherine D’Ignazio dan Lauren F. Klein. Meskipun  dalam  bukunya, Data  Feminism , D’ignazio dan  Klein,(2020)  menekankan  matriks dominasi pada gejala penguasaan ruang digital oleh pemilik otoritas yang lebih besar (negara dan korporasi), namun tim peneliti menilai bahwa matriks tersebut relevan dalam bahasan tulisan ini sebab adanya muatan kuasa dalam praktik politik uang antara perempuan kader posyandu dan subjek politik uang.
Tabel 2 . Matriks Dominasi dalam buku Data Feminism
The four domains of the matrix of domination Structural domain Organizes oppression: laws and policies. Disciplinary domain Administers and manages oppression. Implements and enforces laws and policies. Hegemonic domain Circulates oppressive ideas: culture and media. Interpersonal domain Individual experiences of oppression.
Berdasarkan  Tabel  2 ,  yang  disadur  oleh  D’Ignazio  dan  Klein  dari  konsep  yang  dikenalkan dalam tulisan Patricia Hill Collins (D’ignazio & Klein, 2020) , Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness,  and  the  Politics  of  Empowerment ,  domain  yang  relevan  dengan  topik  tulisan ini adalah struktural dan hegemonik. Domain struktural relevan dengan bagaimana undang-undang membuka ruang yang lebih besar terhadap kerentanan posisi perempuan dalam praktik politik uang. Domain hegemonik relevan dengan bias dan anggapan terhadap posisi perempuan dalam masyarakat tradisional yang patriarkis.
Domain  struktural  bisa  ditelusuri  melalui  kerangka  politik  uang  menjadi  suatu  kejahatan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  latar  belakang tulisan  ini  bahwa  politik  uang  merupakan  kejahatan  pidana  berdasarkan  KUHP.  Meskipun terdapat pergeseran penghukuman (pemberi dan penerima politik uang) menjadi hanya pemberi, kerentanan posisi perempuan masih diperhitungkan sebab keterlibatannya dalam skema politik uang.  Keterlibatan  ini  ditunjukkan  salah  satunya  dengan  pengalaman-pengalaman  perempuan kader Posyandu Durian Desa Rumpin. Ruang kritis dari pengaturan ini, meskipun ada pergeseran penghukuman,  adalah  pemahaman  bahwa  peraturan  perundang-undangan  sebagai  produk politik. Pertanyaannya adalah: sejauh mana keterlibatan perempuan sebagai objek dalam politik uang dipertimbangkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai muatan dalam domain struktural? Dengan mengacu pada pengalaman-pengalaman perempuan kader Posyandu Durian  Desa  Rumpin,  pengaturan  pidana  politik  uang  yang  menjerat  pemberi  uang  masih menyisakan pekerjaan rumah untuk mempertimbangkan kerentanan posisi perempuan sebagai penerima uang.
Dalam  domain  hegemonik,  relasi  perempuan  kader  posyandu  dengan  subjek  politik  uang ditunjukkan dengan cara oknum partai politik atau tim sukses memilih objek politik uang, yaitu perempuan yang tidak memiliki posisi signifikan dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan penawaran/penerimaan politik uang oleh perempuan kader posyandu yang berstatus ibu rumah tangga, sedangkan tidak pada perempuan kader posyandu yang berwirausaha dan berposisi se- bagai perangkat pemerintahan desa. Selain hal ini menerangkan tentang bagaimana bermasalah- nya anggapan peserta atau penyelenggara pemilu pelaku politik uang terhadap posisi perempuan pekerja sektor informal atau domestik dalam masyarakat (mudah ditipu, dimanfaatkan suaranya, diajak bersekongkol, dsb.), hal ini juga mengonfirmasi keberhakan kelompok dengan kuasa yang
lebih  besar  terhadap  kelompok  yang  tidak  memiliki  posisi  tawar  yang  tinggi.  Namun,  hal menariknya  adalah  bagaimana  perempuan  kader  posyandu  mereklaim  agensi  dan  otoritas merek a melalui pemisahan prinsip ‘tidak menolak pemberian’ dan ‘pilihan merupakan urusan pribadi/hati nurani’.

## Simpulan
Semua responden yang merupakan Kader Posyandu Durian Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten  Bogor,  Jawa  Barat,  pernah  mengalami  penawaran  politik  uang  dalam  bentuk  uang tunai  ( fresh money).  Mereka  menerima  tawaran  tersebut  dengan  alasan  kesopanan,  menolak pemberian, dan karena uang tunai yang diberikan masih bernilai wajar, yaitu Rp 50.000. Nilai uang  tunai  ini  dianggap  sesuai  dengan  waktu  dan  kesibukan  responden  yang  terganggu  saat pelaku politik uang memperkenalkan peserta pemilu dan menyampaikan arahan pilihan dalam pemilu.
Hampir semua responden pernah mengalami penawaran politik uang dalam bentuk barang ( club  goods ),  dan  semuanya  menerimanya  dengan  alasan  tidak  baik  menolak  pemberian.  Dua responden yang bekerja di ruang publik dan punya keberdayaan ekonomi tidak punya pengalam- an  ditawarkan  politik  uang  dalam  bentuk  barang.  Semua  responden  pun  menganggap  wajar politik uang dalam bentuk barang selama nilainya tidak lebih dari Rp 50.000.
Sebagian responden pernah mengalami penawaran politik uang dalam bentuk fasilitas publik ( pork barrel ). Karena kualitas peserta pemilunya dinilai tidak bagus serta pembangunan fasilitas publiknya  bersifat  janji  (jika  terpilih),  responden  tidak  menerima/memanfaatkan  politik  uang bentuk ini. Sebagian responden berpandangan, politik uang dalam bentuk pembangunan jalan, fasilitas  kesehatan/pendidikan,  dan  rumah  ibadah  lebih  baik  karena  bermanfaat  bagi  orang banyak.
Dari pengalaman kader posyandu tersebut, perempuan ada dalam domain struktural karena hukum yang mempidana tindak politik uang membuka ruang yang lebih besar terhadap kerentan- an  posisi  perempuan.  Perempuan  pun  ada  dalam domain  hegemonik  adanya  bias  subordinasi terhadap posisi perempuan dalam masyarakat tradisional yang patriarkis.
Dengan latar belakang ekonomi lemah, penuturan pengalaman dan penjelasan tersebut, meng- gambarkan keberdayaan perempuan Kader Posyandu Durian Desa Rumpin dalam bentuk pening- katan kesadaran dan membangun relasi. Responden sadar dan membangun relasi dalam mengha- dapi pemberi politik uang dan hak pilihnya tidak terpengaruh. Semua responden menempatkan hak  pilih  dalam  pemilu  tidak  bisa  dipengaruhi  oleh  politik  uang.  Pilihan  ditentukan  kepada peserta pemilu yang mana, bagi responden sudah masuk ranah hati nurani. Menurut responden, memilih partai atau calon ditentukan oleh kualitasnya, bukan politik uang.

## Saran atau Rekomendasi
Perempuan bisa ditingkatkan ke posisi yang lebih berdaya. Identitas tiap individu perempuan kader posyandu bisa lebih berdaya dalam bentuk membangun relasi yang mempunyai agenda politik menyerta pelatihan dan pendidikan politik. Keberdayaan membangun relasi ini semakin kuat  dengan  menghubungkan  kader  posyandu  di  desa  dan  kecamatan  lain  dalam  satu  daerah pemilihan  pemilu.  Jumlah  yang  signifikan  dari  kader  posyandu  akan  menjadi  perhitungan elektabilitas peserta pemilu sehingga daftar aspirasi perempuan bisa membentuk kontrak politik secara publik dan keperdataan sehingga pemerintahan terpilih lebih berkomitmen melayani dan melindungi hak warga, khususnya bagi warga perempuan. Peningkatan keberdayaan perempuan ini akan mengubah transaksi politik yang berwujud politik uang menjadi transaksi aspirasi dan kebijakan tentang hak-hak warga, khususnya perempuan.

## Referensi
Arivia, G. (2006). Feminisme: sebuah kata hati . Penerbit Buku Kompas.
Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots . NUS Press. Bawaslu Sulteng. (2020). Keterlibatan perempuan dalam memerangi politik uang pada pilkada
2020 . Sulteng.Bawaslu.Go.Id. https://sulteng.bawaslu.go.id/keterlibatan-perempuan- dalam-memerangi-politik-uang-pada-pilkada-2020/
Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi keempat . PT Gramedia Pustaka Utama. Chang, E. C. C., & Golden, M. A. (2007). Electoral systems, district magnitude and corruption.
British Journal of Political Science , 37 (1), 115 – 137. https://doi.org/10.1017/S0007123407000063
Cixous, H., & Kuhn, A. (1981). Castration or decapitation? Signs: Journal of Women in Culture and Society , 7 (1), 41 – 55. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/493857 Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches . D’ignazio, C., & Klein, L. F. (2020). Data feminism . MIT press.
Danardono, D. (2020). Teori hukum feminis: menolak netralitas hukum, merayakan difference dan anti-esensialisme. In S. Irianto (Ed.), Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan (pp. 3 – 27). Yayasan Obor.
Davies, B. (1991). The concept of agency: A feminist poststructuralist analysis. Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice , 30 , 42 – 53.
De Beauvoir, S. (1949). Woman as other. In Social Theory .
Emejulu, A. (2011). Re-theorizing feminist community development: towards a radical democratic citizenship. Community Development Journal , 46 (3), 378 – 390. https://doi.org/10.1093/cdj/bsr032 Ganie-Rochman, M., & Achwan, R. (2015). Sosiologi korupsi: isu, konsep, dan perdebatan . Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Gutierrez, L. M., & Lewis, E. A. (1994). Community organizing with women of color: A feminist approach. Journal of Community Practice , 1 (2), 23 – 44. https://doi.org/10.1300/J125v01n02_03
Hyunanda, V. F., Palacios Ramírez, J., López-Martínez, G., & Meseguer-Sánchez, V. (2021). State ibuism and women’s empowerment in Indonesia: governmentality and political subjectification of Chinese Benteng Women. Sustainability , 13 (6), 3559. https://doi.org/10.3390/su13063559
Irianto, S. (2006). Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan . Yayasan Obor Indonesia.
Levit, N., & Verchick, R. R. M. (2016). Feminist legal theory (Second Edition) . NYU Press.
Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (1), 55 – 74. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413 Nugroho, R. N. (2008). Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia . Pustaka Pelajar.
Robet, R. (2010). Manusia politik: subyek radikal dan politik emansipasi di era kapitalisme global menurut Slavoj Žižek. Tangerang: Marjin Kiri .
Tong, R. P. (2010). Feminist thought: pengantar paling komprehensif kepada aliran utama pemikiran feminis. edited by Jalasutra . Yogyakarta.
Tong, R. (2009). Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction . Avalon Publishing.
Tong, Rosemarie, & Botts, T. F. (2018). Feminist Thought . Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429495243
Wahyu, A. (2012). Kaum perempuan dianggap rentan politik uang . Berita Satu. https://www.beritasatu.com/megapolitan/71573/kaum-perempuan-dianggap-rentan- politik-uang