## PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

## ADMINISTRATION OF REGIONAL OWNED GOODS IN THE DEPARTMENT OF HOUSING IN THE RESIDENTIAL AND LAND AREA OF NORTH TORAJA DISTRICT
Daniel Sari Patontongan 1 , Frida Chairunisa ², dan Nuraeni Sayuti ³
¹ Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara e-mail: dpatontongan@yahoo.co.id
² Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar e-mail: fchairunisa@yahoo.com
³ Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara, Makassar e-mail: neno_stialan@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penatausahaan  barang  milik  daerah  pada  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  Dan  Pertanahan Kabupaten  Toraja  Utara  masih  belum  berjalan  dengan  baik,  dimana  aset  yang  berpindah-pindah ruangan sehingga tidak diketahui keberadaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Adapun jumlah  informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  10  orang.  Hasil  penelitian  (1)  Pembukuan  masih menggunakan  sistem  manual,  masih  terdapat  BMD  yang  tidak  tercatat  dengan  baik  dan  seringnya pengurus  barang  terlambat  dalam  melakukan  pembukuan;  (2)  Inventarisasi  BMD  belum  semuanya memiliki label kode barang. Selain itu, tidak ada daftar rekap barang dan tidak ada kartu inventaris barang pada setiap ruangan; (3) Pelaporan yang dibuat oleh pengurus barang dalam melaporkan data BMD  masih  sering  terlambat  karena  kurang  disiplinnya  pengurus  barang  dalam  membuat  laporan; dan (4) Sumber daya manusia pengurus barang masih kurang memadai sehingga menjadi salah satu kendala  atau  penyebab  dari  belum  terlaksanannya  penatausahaan  dengan  baik.  Selain  itu,  pengurus barang tidak pernah mengikuti atau mendapatkan pelatihan terkait penatausahaan BMD. Oleh karena itu,  perlu  adanya  kedisiplinan  dari  pengurus  barang  untuk  melakukan  pembukuan  dengan  cepat, membuat label dan kartu inventaris serta perlu adanya kegiatan pelatihan bagi pengurus barang terkait dengan penatausahaan BMD.
Kata Kunci: Penatausahan BMD, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan.

## Abstract
The administration of regional property at the Housing Area, Settlement and Land Service Office of North Toraja Regency is still not going well, where the assets are moving between rooms so that their whereabouts  are  not  known.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the  Administration  of Regional Property in the Housing and Land Service of North Toraja Regency. The research approach used is a qualitative approach. The number of informants in this study were 10 people. The results of the study (1) bookkeeping still uses a manual system, there are still BMDs that are not well recorded

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti
/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
and the management of goods is often late in making bookkeeping; (2) Not all BMD inventories have item  code  labels.  In  addition,  there  is  no  item  recap  list  and  no  inventory  card  for  each  room;  (3) Reports made by the goods manager in reporting BMD data are often late due to lack of discipline in the management of goods in making reports; and (4) Human resources for the management of goods are  still  inadequate  so  that  it  becomes  one  of  the  obstacles  or  causes  of  not  well-implemented administration.  In  addition,  the  goods  manager  has  never  attended  or  received  training  related  to BMD  administration.  Therefore,  there  needs  to  be  discipline  from  the  goods  manager  to  do  fast bookkeeping,  make  inventory  labels  and  cards  and  there  is  a  need  for  training  activities  for  goods managers related to the administration of BMD.
Keywords : Management of BMD, Bookkeeping, Inventory, Reporting.

## PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah,  bahwa  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan yang  meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan
dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu dinas yang memiliki  tugas  dan  fungsi  dalam  hal mengatur  Kawasan  permukimanan  dan pertanahan  yang  ada  di  Kabupaten  Toraja Utara.  Dalam  menjalankan  roda  organisasi tentu menggunakan barang miliki negara/daerah.  Pada  Dinas  Perumahan Kawasan  Permukiman  Dan  Pertanahan Kabupaten Toraja Utara setidaknya
memiliki  asset  yang  berupa  peralatan  dan mesin  sebagaimana  tercatat  dalam  laporan neraca asset yang dimiliki.
Dalam  pelaksanan  penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Perumahan Kawasan  Permukiman  Dan  Pertanahan Kabupaten  Toraja  Utara  masih  belum berjalan  dengan  baik,  ini  dapat  dilihat dalam  penerapan  penatausahaan  masih ditemukan  kekurangan.  banyak  hal  pada pelaksanaan  penatausahaan  barang  milik daerah  pada  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja  Utara  memiliki  persoalan  adanya aset  yang  berpindah-pindah  ruangan sehingga  tidak  diketahui  keberadaannnya dan  berdampak  pada  catatan  pengelolaan aset  yang  tidak  menujukan  data  rill  di lapangan.  Berdasarkan  tabel  1.  dimana barang-barang  tersebut  sering  berpindah- pindah,  baik  dari  ruangan  yang  yang  satu ke ruangan yang lain atau dari pegawai ke pegawai  yang  lain  tanpa  sepengetahuan pengurus barang.

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
Tabel 1 Daftar Barang Yang Sering Berpindah- Pindah dan Hilang No Nama / Jenis Barang Keterangan 1 Meja Kerja Setengah Biro Sering Berpindah Ruangan 2 Kursi Kerja Sering Berpindah Ruangan 3 Printer Sering Berpindah Ruangan 4 Laptop Sering Berpindah Ruangan 5 Global Positioning System (GPS) Hilang 6 Kamera DSLR Hilang 7 Kamera Digital Hilang 8 Mesin Potong Rumput Hilang 9 Speaker Portable Hilang
Sumber : DPKPP Kab. Toraja Utara
Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  tidak adanya  Surat  Keputusan  yang  mengatur tentang  siapa  saja  yang  menggunakan barang  pada  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan,  sehingga pegawai  merasa  bebas  memindahkan barang  dari  satu  ruangan  ke  ruangan  yang lain.  Belum  adanya  juga  kartu  inventaris ruangan  dalam  setiap  ruangan  (KIR)  yang menjadi  pedoman  dan  petunjuk  tentang jenis  dan  jumlah  barang  yang  ada  dalam suatu ruangan menyebabkan barang-barang tersebut  sulit  dikontrol  keberadaannya  dan kepastian  barang  tersebut  harus  terletak pada  ruangan  yang  mana.  Disamping  itu tidak  adanya  kartu  kontrol  barang keluar/pinjaman jika ada barang yang akan
digunakan  atau  dipinjam  oleh  pegawai dalam rangka tugas di lapangan mengakibatkan  barang  tersebut  sulit diketahui  keberadaanya  apabila  sudah berpindah  dari  tangan  ke  tangan  akhirnya tidak jelas lagi keberadaan barang tersebut. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui  penatausahaan  barang  milik daerah  Pada  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja Utara.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu wawancara, observasi dan telaah dokumen. Informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak sepuluh  orang  yaitu  Kepala  Dinas, Sekertrais  Dinas,  Kabid  Aset  BPKAD, Inspektorat,  Kasubag  Keuangan,  Kasubag Program  dan  Anggaran,  Kepala  Bidang Penyehatan  Lingkungan,  Kepala  Bidang Permukiman,  Pengurus  Barang  dan  Staf. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri atas  data  primer  dan  data  sekunder. Sedangkan  teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  peneliitian  ini  meliputi, pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian datan dan penarikan kesimpulan.

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti
/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326

## HASIL PENELITAN

## Pembukuan
Pada  setiap  instansi  pemerintah daerah
tentu harus melakukan penatausahaan  barang  milik  daerah  yang ada  pada  dinasnya  masing-masing.  Karena itu,  setiap  instansi  tentunya  wajib melakukan  pembukuan  atau  pencataan yang baik atas setiap aset-aset yang dimiliki di  instansi  masing-masing  tanpa  terkecuali seperti  halnya  pada  Dinas  Perumahan Kawasan  Permukiman  Dan  Pertanahan Kabupaten  Toraja  Utara  juga  harus melakukan  pembukuan  atas  asset  yang dimilikinya.  Pencataan  atas  aset  harus dilakukan  dengan  baik  dan  jujur  sesuai dengan  kondisi  yang  terjadi  dilapangan tentang  aset  yang  dimiliki  baik  dari  segi jumlah  atau  status  keberadaan  barang (hilang,  berfungsi  dengan  baik  atau  sudah rusak).
Proses pencataan barang milik daerah yang  dilakukan  di  kantor  DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  sebagaimana disampaikan  oleh  Tomi  Toding  Pata,  ST selaku Staf mengatakan bahwa:
“Proses  pencatatan  barang  milik daerah  tidak  jelas,  pada  saat  ada pengadaan  barang  tidak  langsung dicatat  oleh  bendahara  pengurus barang.  Pencatatan  dan  pembukuan barang milik daerah belum dilakukan
dengan baik. (wawancara, 3 Agustus 2020)”.
Dari  penyataan  tersebut,  dimana pencatatan  yang  dilakukan  selama  ini belum dilakukan dengan baik, dimana pada saat  barang  atau  pada  saat  pengadaan barang,  tidak  langsung  dicatat  kedalam buku  pencatatan  sehingga  memungkinkan barang  tidak  terdata.  Hal  sebagaimana berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh  peneliti  dimana  masih  ada  barang milik daerah yang belum di catatkan dalam pembukuan sehingga barang tersebut belum tercatat dalam buku inventaris barang milik daerah.  untuk  lebih  jelasnya  barang  yang tidak  tercatat  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel.
Tabel 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun 2020 No Jenis Barang Tanggal SP2D 1 Kendaraan Dinas Operasional Toyota Hilux Single Cabin 4 x 2 07/04/2020 2 Kendaraan Dinas Operasional Toyota Double Cabin 4 x 4 07/04/2020
Sumber : DPKPP Kab. Toraja Utara Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa masih ada barang milik dareah yang berlum  dicatat  oleh  pengurus  barang kedalam  buku  inventaris  barang  yang semestinya  pada  saat  barang  tersebut diterima,  maka  pengurus  barang  sudah
harus melakukan pencatatan barang tersebut  kedalam  buku  inventaris  sebagai bukti  bahwa  barang  tersebut  merupakan barang  milik  daerah  pada  kantor  DPKPP Kabupaten Toraja Utara.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Habel Patabang  selaku  Bendahara  Pengurus Barang mengatakan bahwa :
“Proses pencatatan dilakukan dengan manual dan dengan menggunakan aplikasi SIMDA barang  (wawancara,  4  Agustus
2020)”.
Menurut  Apes  Jhon  Sampe,  S.Kom selaku  Kepala  Sub  bagian  Keuangan mengatakan bahwa:
“Pencatatan barang dilakukan setelah  barang  telah  diterima  dari pihak  penyedia  barang  dan  setelah semua  dokumen  lengkap,  kemudian bendahara pengurus barang mencatat  kedalam  daftar  pengadaan dan  barang  dengan  menginput  pada SIMDA  barang  (wawancara,  6 Agustus 2020)”.
Dari  apa  yang  disampaikan  oleh informan  tersebut  dimana  pencatatan barang masih dilakukan secara manual dan kemudian  di  input  kedalam  SIMDA, pencatatan barang dilakukan secara manual setelah barang diterima dari pihak penyedia dan disertai dengan dokumen yang dukung data  sekunder  sudah  lengkap.  Dari  hasil pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti dimana  pencataan dilakukan secara manual
kemudian diinput oleh bendahara pengurus barang  ke  aplikasi  SIMDA  di  BPKAD Kabupaten  Toraja  Utara,  aplikasi  SIMDA pada  laptop  bendahara  tidak  efektif digunakan  untuk  penginputan  data  oleh karena  tidak  terintegrasi  langsung  ke SIMDA pada server di BPKAD Kabupaten Toraja  Utara,    apabila  data    pada  aplikasi SIMDA  pengurus  barang    diekspor  ke server,  maka  data  SIMDA  BPKAD Kabupaten Toraja Utara akan tertimpa, oleh sebab  itu  untuk  saat  ini  semua  pengurus barang  masing-masing  OPD    masih disarankan  untuk  datang  langsung  ke Bidang  Aset  BPKAD  Kabupaten  Toraja Utara  melakukan penginputan langsung ke server SIMDA BMD Bidang Aset BPKAD Kabupaten Toraja Utara.
Berdasarkan
observasi
yang dilakukan  bahwa  pembukuaan  yang dilakukan  pada  kntor  DPKPP  Kabupaten Toraja  Utara  dimana  semua  barang  dicatat namun bukti fisiknya masih ada yang tidak jelas  keberadaannya.  Hal  ini  terjadi  karena pengurus barang dalam melakukan pembukuan  hanya  berpedoman  pada  bukti dokumen  saja  tanpa  perna  melakukan croscek  atas  barang  yang  dibukukan tersebut.  Selain  itu,  pencatatan  dan pembukuan  belum  dilakukan  dengan  baik oleh  pengurus  barang  sehingga  barang

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
tidak tercatat kedalam pembukuan maupun dalam  SIMDA  sehingga  barang  tersebut tidak  terdata  keberadaannya,  dikarenakan tidak  adanya  SK  penunjukan  pengguna barang  yang  tetapkan  oleh  kepala  dinas yang  menetapkan  siapa  saja  yang menggunakan barang atau peratalan kantor, sehingga tidak jelas siapa yang bertanggaung  jawab  atas  setiap  peralatan kantor  yang  digunakan.  Hal  lain  yang menyebabkan  pencatatan  dan  pembukuan belum terlalu maksimal dilakukan disebabkan karena data dokumen atau bukti beberapa  barang  masih  dipegang  oleh pegawai yang sudah dimutasi ke OPD lain yang  semestinya  barang  tersebut  harus  di kembalikan.  Selain  itu  dalam  proses penginputan  barang  pada  SIMDA  harus dilakukan  di  kantor  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Toraja  Utara  sebagai  penyedia  aplikasi SIMDA  dan  di  input  secara  manual  oleh pengurus  barang  dan  dalam  proses penginputan  dilakukan  secara  bergantian dengan pengurus barang dari dinas lain. hal inilah  yang  menjadi  salah  satu  penyebab keterlambatan  dalam  pembukuan  yang dilakukan oleh pengurus barang.
Dalam  proses  pembukuaan  atau pencatatan  barang  yang  dilakukan  pada Kantor  DPKPP  Kabupaten  Toraja  Utara
yang  belum  terlaksana  dengan  baik disebabkan  karena  belum  adanya  standar prosedur  yang  menjadi  pedoman  dalam pencatatan  barang,  selain  itu,  terlambatnya dokumen dari PPTK sehingga menghambat proses  pencatatan.  Hal  ini  sebagaimana disampaikan  oleh  Habel  Patabang  selaku bendahara  pengurus  barang  menyatakan kendala atau hambatan dalam hal pencataan atau pembukuan barang milik daerah yaitu
“Belum  ada  standar  prosedur  untuk menjadi  pedoman  dalam  pencatatan dan  pembukuan  barang.  Para  PPTK tidak  segera  menyerahkan  dokumen- dokumen yang terkait dengan pengadaan barang sehingga menghambat pencatatan
(wawancara, 4 Agustus 2020)”.
Menurut k Apes Jhon Sampe, S.Kom selaku  Kepala  Sub  bagian  Keuangan mengatakan bahwa:
“Kendala  dalam  pencatatan  barang adalah  dokumen  pengadaan  barang kadang-kadang  tidak  lengkap,  selain itu, bendahara pengurus barang tidak tertib  mencatat  setiap  pengadaan barang  sehingga  barang  kadang tidak tercatat (wawancara, 6 Agustus 2020)”.
Sedangkan  menurut  Bapak  Sutrisno Parintak,  SE,  M.Si  selaku  Kepala  Bidang Aset pada BPKAD mengatakan bahwa;
“Belum  adanya  standar  operasional prosedur yang dimiliki Dinas
Perumahan  Kawasan  permukiman dan  Pertanahan  tentang  pencatatan dan pembukuan barang milik daerah

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti
/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
membuat  pengurus  barang  belum melakukan pencatatan dan pembukuan dengan baik
(wawancara, 26 Agustus 2020)”.
Dari  pernyataan  tersebut  diatas, bahwa kendala yang dihadapi dalam proses pembukuaan  atau  pencatatan  barang  milik daerah  adalah  belum  adanya  pedoman pembukuan  yang  diberikan  kepada  setiap pengurus  barang,  selain  itu  Para  PPTK tidak  segera  menyerahkan  dokumen- dokumen  yang  terkait  dengan  pengadaan barang,  belum  lagi  dokumen  barang  yang tidak  lengkap  serta  lambanya  pengurus barang dalam melakukan pencatatan barang milik  daerah.  Hal  ini  terjadi  di  karenakan PPTK  tidak  kooperatif  dan  belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya dokumen pengadaan barang untuk diserahkan  kepada  bendahara  pengurus barang sebagai bahan untuk pencatatan dan pembukuan  barang  milik  daerah.  Karena data-data  dari  dokumenlah  yang  akan diinput oleh bendahara pengurus barang.

## Inventarisasi
Inventarisasi  barang  milik  daerah harus  dilakukan  sebagai  upaya  untuk menjaga  atau  mengamankan  barang  miliki daerah  agar  tidak  disalah  gunakan  atau dihilangkan.  Penginventarisasian  barang merupakan  hal  yang  mesti  dilakukan  oleh
setiap  instansi  atau  dinas  tanpa  terkecuali. Seperti  halnya  pada  kantor  Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  Dan Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara  harus melakukan  inventarisasi  barang  dengan baik  sehingga  barang-barang  yang  ada  di dalam lingkungan dinas bisa terdata dengan baik,  terutama  dari  segi  jumlah,  lokasi barang serta kondisi barang.
Wawancara  dengan  bapak  Tomi Toding  Pata,  ST  selaku  Staf  mengatakan bahwa:
“Barang-barang tidak terinventarisir dengan  baik,  pengadaan  barang beberapa  tahun  lalu  sudah  banyak yang  tidak  jelas  keberadaanya  dan siapa yang menggunakannya (wawancara, 3 Agustus 2020)”.
Wawancara  dengan  bapak  Habel Patabang  selaku  bendahara  pengurus barang mengatakan bahwa:
“Saya sulit melakukan proses inventarisasi  semua  barang  karena ada beberapa barang yang tidak jelas keberadaannya
karena sering berpindah  tangan  (wawancara,  4 Agustus 2020)”.
Wawancara dengan bapak Beny Turo Kendekallo,  ST  selaku  Kepala  Bidang Permukiman mengatakan bahwa:
“Pengurus barang melakukan pendataan  barang  disetiap  bidang, namun  beberapa  barang  yang  akan didata  tidak  jelas  keberadaannya (wawancara, 12 Agustus 2020)”.

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
Berdasarkan  apa  yang  disampaikan oleh  informan  tersebut,  maka  bisa dikatakan  bahwa  kegiatan  inventarisasi barang  di  DPKPP  Kabupaten  Toraja  Utara belum  dilakukan  dengan  baik  dimana barang-barang  yang  beberapa  tahun  lalu Sebagian  telah  hilang  atau  tidak  jelas keberadaannya karena seringnya berpindah tangan  tanpa  ada  pemberitahuan  atau  izin peminjaman  atau  penggunaan  barang kepada  pengurus  barang  sehingga  barang- barang tersebut tidak terdata.
Menurut  Ir.  Kristian  Yunianto Mendeng,  MT  selaku  Sekretaris  DPKPP Kabupaten Toraja Utara bahwa:
“Inventarisasi  barang  milik  daerah pada  Dinas  Perumahan  belum dilakukan  dengan  baik  oleh  karena keterbatasan  sumber  daya  yang dimiliki  serta  belum  adanya  standar operasional prosedur dalam penatausahaan  barang  milik  daerah yang  dimiliki  oleh  Dinas  Perumahan yang akan menjadi pedoman bendahara  pengurus  barang  dalam melaksanakan tugasnya (wawancara, 14 Agustus 2020)”.
Menurut  Bapak  Sutrisno  Parintak, SE,  M.Si  selaku  Kepala  Bidang  Aset BPKAD mengatakan bahwa:
“Pengurus barang Dinas Perumahan belum  menyajikan  data  yang  detail dan  akurat  tentang  barang  milik daerah yang dikelolah, sehingga data barang  yang  diinput  pada  aplikasi simda  barang  tidak  memberikan informasi yang jelas mengenai status
rill  barang  tersebut  (wawancara,  26 Agustus 2020)”.
Dalam  penginventarisasian  barang milik  daerah  agar  mudah  di  data  yaitu dengan memberikan label kode pada setiap barang. Label  kode  barang  inventaris bertujuan untuk mengamankan dan memberikan  kejelasan  status  kepemilikan dan  status  penggunaan  barang  pada masing-masing  pengguna.  Label  kode barang  inventaris  di  kantor  DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  terdapat  kode lokasi  dan  kode  barang.  Barang  inventaris yang berada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja Utara tidak semuanya terdapat label kode barang inventaris.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak  Tomi  Toding  Pata,  ST  selaku  Staf mengatakan bahwa:
“Ada beberapa barang yang memilki label  atau  kode  ada  juga  yang  tidak (wawancara, 3 Agustus 2020)”.
Wawancara  dengan  bapak  Habel Patabang  selaku  bendahara  pengurus barang mengatakan bahwa:
“Belum semua barang memiliki kode dan  label,  beberapa  yang  sudah memiliki label yang dipasang beberapa  tahun  lalu  saat  diadakan sensus  barang  milik  daerah  oleh BPKAD,  itupun  sekarang  labelnya sudah ada yang lepas atau tidak bisa terbaca  lagi  (wawancara,  4  Agustus

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti
/Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
2020)”. Wawancara dengan Bapak Ir.
Kristian  Yunianto  Mendeng,  MTselaku Sekretaris mengatakan bahwa
“Baru  ada  beberapa  yang  saya perhatikan  memiliki  label,  tentunya kedepannya  akan  diusahakan  untuk memberi  kode  dan  label  pada  semua barang  (wawancara,  14  Agustus 2020)”.
Apa  yang  disampaikan  oleh  para informan  dari  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja  Utara  juga  di  benarkan  oleh  bapak Manase  Pongtasik,  ST  selaku  Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa:
“Baru beberapa barang yang memiliki  label  dan  kode,  label tersebut  terpasang  saat  dilakukan sensus  BMD  bersama  dengan  Tim dari  Bidang  Aset  beberapa  tahun yang  lalu  (wawancara,  27  Agustus 2020)”.
Dari pernyataan tersebut, bahwa pada dinas DPKPP Kabupaten Toraja Utara baru sebagian  barang  milik  daerah  yang memiliki  kode  atau  label  yang  terpasang pada  barang  tersebut.  pemasangan  kode atau  lebel  tersebut  baru  dilakukan  ketika akan  dilakukan  sensus  BMD  bersama dengan  Tim  dari  Bidang  Aset.  Itu  artinya masih  ada  barang  milik  daerah  yang  tidak memilik  kode  atau  label.  Karena  itu,  perlu
adanya  upaya  pembuatan  kode  atau  label untuk  kemudian  ditempelkan  pada  setiap barang milik daerah sehingga nantinya data inventaris barang bisa terdata secara akurat.
Berdasarkan observasi yang dilakukan  bahwa  pada  Kantor  DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  memang  baru sebagaian  barang  milik  daerah  yang memiliki  label  atau  kode  barang.  Selama ini  petugas  barang  milik  daerah  jarang melakukan  pembuatan  label  atau  kode barang  untuk  setiap  barang  yang  ada  di kantor  dinas.  Dalam  pembuatan  label  atau kode  barang  tentu  ditandai  dengan  adanya pemberian nomor pada setiap barang milik daerah  sebagai  salah  satu  bukti  bahwa barang tersebut adalah barang milik daerah yang  berada  di  DPKPP  Kabupaten  Toraja Utara  sebagai  bukti  bahwa  barang  tersebut merupakan  barang  milik  daerah  yang beradah  di  lingkup  DPKPP  Kabupten Toraja Utara.
Selain  pembuatan  label  kode  barang dalam  melakukan  inventarisasi  aset,  hal lain  yang  juga  bisa  dilakukan  adalah dengan membuat rekap daftar barang ruang merupakan  selembar  kartu  hasil  cetakan data  barang  yang  ditempelkan  di  masing- masing  ruangan.  Setiap  ruangan  yang  ada di Kantor DPKPP Kabupaten Toraja Utara mestinya terdapat rekap daftar barang yang

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
terdapat  dalam  ruangan  yang  dimana menjelaskan  nama  barang  yang  ada  dalam ruangan tersebut bahkan jumlah barangnya, namum  pada  kenyataanya  pada  kantor DPKPP  Kabupaten  Toraja  Utara  tidak terdapat rekap daftar barang ruang. Hal ini sebagaimana  disampaikan  oleh  Bapak Wempi  Bako,  ST  selaku  Kepala  Sub Bagian  Program  dan  Anggran  mengatakan bahwa
“Tidak  ada  rekap  daftar  barang khusunya diruangan saya begitu juga di ruangan yang lainnya (wawancara, 11 Agustus 2020)”. Wawancara  dengan  Beny  Turo Kendekallo, ST Kepala Bidang Permukiman
“Belum  ada  daftar  rekap  barang dalam  ruangan  yang  terdapat disetiap  ruang  kerja  yang  ada  di kantor  dinas  ini  (wawancara,  12 Agustus 2020)”.
Begitu  juga  yang  disampaikan  oleh Manase  Pongtasik,  ST  selaku  Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Toraja Utara
“Pada  Dinas  Perumahan  belum terdapat  daftar  rekap  barang  dalam setiap  ruangan  (wawancara,  27 Agustus 2020)”.
Dari  apa  yang  disampaikan  diatas, bahwa  setiap  ruang  pada  Kantor  DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  tidak  terdapat rekap  daftar  barang  ruang.  Rekap  daftar ruang  adalah  catatan  yang  berisi  barang-
barang  yang  ada  dalam  ruangan  yang bertujuan  untuk  mengetahui  barang  apa saja yang terdapat dalam ruang tersebut.
Berdasarkan observasi yang dilakukan  bahwa  apa  yang  telah  di sampaikan  oleh  para  informan  diatas, memang  benar  adanya,  dimana  disetiap ruangan  yang  ada  pada  Kantor  DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  tidak  tersedia rekap  daftar  barang.  Ketidaktersedian daftar barang ini disebabkan karena petugas yang bertanggungjawab dalam penatausahaan  barang  pada  kantor  DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  belum  atau  tidak membuat  rekap  daftar  barang  yang  ada  di setiap  ruang  dengan  alasan  karena seringnya  barang  berpindah  dari  ruang  ke ruangan lain.
Aspek lain yang juga mesti dilakukan dalam  inventarisasi  barang  milik  daerah adalah  dengan  membuat  kartu  inventaris barang.  Kartu  inventaris  barang  yang memuat  data  barang  milik  daerah  yang digunakan  untuk  mengontrol  barang  milik DPKPP  Kabupaten  Toraja  Utara.  Oleh karena  itu,  pembuatan  kartu  invetaris barang  sangat  penting  dilakukan  sebagai upaya  untuk  memperjelas  barang  miliki daerah.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak  Tomi  Toding  Pata,  ST  selaku  staf

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
mengatakan bahwa: “Tidak ada Kartu Inventaris
Ruangan  di  tiap-tiap  ruangan. Bendahara  pengurus  barang  tidak membuat  kartu  inventaris  ruangan (wawancara, 3 Agustus 2020)”.
Wawancara  dengan  Bapak  Habel Patabang  selaku  bendahara  pengurus barang mengatakan bahwa:
“Saya belum membuat kartu inventaris  ruangan,  karena  pegawai seenaknya  memindahkan  beberapa barang  ke  tempat  lain  tanpa sepengetahuan  saya.  adapun  yang termuat  dalam  kartu  inventaris ruangan  Nama  barang,  jumlah barang, spesifikasi dan tahun pengadaan  barang  (wawancara,  4 Agustus 2020)”.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Wempi  Bako,  ST  Selaku  Kepala  Sub Bagian Program dan Anggran bahwa:
Tidak ada kartu inventaris barang di masing-masing ruangan (wawancara, 11 Agustus 2020).
Berdasarkan observasi
yang dilakukan bahwa selain tidak tersedia daftar rekap  barang  disetiap  ruangan  pada  kantor DPKPP Kabupaten Toraja Utara juga tidak tersedia  kartu  inventaris  ruangan  (KIR) yang  semes  tinya  harus  dibuat  oleh pengurus  barang  sebagai  salah  satu  cara untuk  mendata  daftar  inventaris  barang yang  ada  di  kantor,  namum  pada kenyataannya  hal  ini  tidak  dilakukan  oleh
pengurus  barang  tanpa  alasan  yang  jelas, pada  hal  ini  menjadi  salah  satu tunggungjawab  dari  pengurus  barang  yang harus  dilakukan  dalam  upaya  melakukan penatausahaan barang milik daerah dengan baik

## Pelaporan
Dalam  penatausahan  barang  milik daerah, salah satu aspek yang juga penting dilakukan adalah tersedianya laporan secara berkala  atas  barang  milik  daerah  yang  ada di instansi. Laporan ini merupakan sebagai salah  satu  bentuk  pertanggunjawaban  atas penggunaan  barang  milik  daerah.  Dengan adanya  laporan  barang  milik  daerah  maka tentu  akan  diketahui  seperti  apa  gambaran barang miliki daerah yang ada setiap Dinas baik  dari  segi  jumlah,  kondisinya. Pelaksanaan  pelaporan  merupakan  akhir dari pelaksanaan inventarisasi. Pelaksanaan pelaporan  inventarisasi  dilakukan  terus menerus setiap tahunnya.
Berdasarkan wawancara dengan Habel Patabang selaku pendahara pengurus barang  tentang  bagaimana  pelaksanaan pelaporan barang miliki daerah pada kantor DPKPP Kabupaten Toraja Utara?
“Pelaporan  barang  milik  daerah dilakukan  tiap  semesteran  dan tahunan  ke  BPKAD  namun  selalu tidak  tepat  waktu  (wawancara,  4 Agustus 2020)”.

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
Wawancara dengan Bapak Apes Jhon Sampe,  S.Kom  selaku  Kepala  Sub  bagian Keuangan mengatakan bahwa:
“Laporan  barang  milik  daerah disampaikan  ke  Bidang  Aset  pada Badan  Pengelolah  Keuangan  dan Aset  Daerah  (wawancara,  6  Agustus 2020)”.

## Sedangkan  menurut  bapak  Wempi
Bako,  ST  selaku  Kepala  Sub  Bagian Program dan Anggaran mengatakan bahwa:
“Dinas  perumahan  sering  mendapat teguran oleh karena selalu terlambat menyampaikan laporan barang (wawancara, 11 Agustus 2020)”.
Dari apa yang telah disampaikan oleh para informan tersebut diatas, dimana pada kantor  DPKPP  Kabupaten  Toraja  Utara selalu  membuat  laporan  persemester  dan tahunan  yang  kemudian  laporan  tersebut diberikan  kepada    BPKAD  Kabupaten Toraja  Utara,  namum  laporan  yang diberikan  oleh  pengurus  barang  DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  sering  terlambat disampaikan  atau  dilaporkan  kepada BPKAD  Kabupaten  Toraja  Utara  sehingga sering  kali  mendapat  teguran  secara  lisan. Keterlambatan  pelaporan  barang  miliki daerah  pada  DPKPP  Kabupaten  Toraja Utara disebabkan karena bendahara pengurus  barang  tidak  disiplin  dalam melakukan  pelaporan  data  barang  miliki daerah.
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang sampaikan  oleh  Bapak  Manase  Pongtasik, ST  selaku  Auditor  Madya  Inspektorat Kabupaten Toraja Utara
“Dinas perumahan adalah salah satu Dinas  yang  tidak  tepat  waktu menyampikan laporan, baik semesteran  dan  laporan  tahunan (wawancara, 27 Agustus 2020)”.
Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno Parintak, SE,  M.Si  selaku  Kepala  Bidang  Aset  pada BPKAD mengatakan bahwa:
“Bendahara  pengurus  barang  Dinas Perumahan  tidak  disiplin  dalam menyampaikan  laporannya,  laporan yang  disampaikan  pada  dasarnya sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  (wawancara,  26  Agustus 2020)”.
Dari  apa  yang  disampaikan  oleh kedua  informan  tersebut  diatas,  maka  bisa dikatakan  bahwa  pada  Dinas  Perumahan Kawasan  Permukiman  Dan  Pertanahan Kabupaten  Toraja  Utara  merupakan  salah satu  OPD  yang  sering  tidak  tepat  waktu dalam menyampaikan laporan.
Dalam proses pelaporan barang milik daerah  tentu  dibutuhkan  koodinasi  antara semua  pihak  yang  dalam  instansi,  karena tanpa  adanya  koordinasi  yang  baik  antara semua  pihak  maka  tentu  pelaporan  akan inventarisasi  barang  miliki  daerah  tentu tidak  akan  maksimal.  Karena  itu,

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
koordinasi  merupakan  salah  satu  aspek yang  harus  dilakukan  oleh  para  pengurus barang  dalam  proses  penyusunan  laporan barang miliki daerah
Wawancara dengan bapak Beny Turo Kendekallo,  ST  selaku  Kepala  Bidang Permukiman mengatakan bahwa:
“Seharusnya pengurus barang melakukan  koordinasi  ke  masing- masing  bidang  untuk  mengecek keberadaan barang
sebelum membuat laporan namun hal itu tidak dilakukan  (wawancara,  12  Agustus
2020)”.
Begitu  juga  yang  disampaikan  oleh bapak  Anton  Palungan,  ST  selaku  Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan
“Bendahara  pengurus  barang  tidak melakukan  koordinasi  ke  bidang- bidang  sebelum  membuat  laoran barang milik daerah (wawancara, 10 Agustus 2020)”.
Hal  yang  tidak  jauh  berbeda  denga apa  yang  disampaikan  oleh  bapak  Ir. Kristian  Yunianto  Mendeng,  MT  selaku Sekretaris Mengatakan bahwa:
“Bendahara  pengurus  barag  kurang berkoordinasi  dengan  sekretaris  saat membuat  laporan  barang  milik daerah sebelum diserahkan ke kepala Dinas  (wawancara,  14  Agustus 2020)”.
Dari apa yang telah disampaikan oleh para  informan  tersebut  diatas  dimana koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pengurus
barang dalam pelaporan barang milik daeah di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan  Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara belum  berjalan  dengan  baik,  dimana pengurus  barang  sebagai  orang  yang bertanggunjawab  dalam  membuat  atau melaporkan  barang  jarang  melakukan koordinasi  dengan  para  pegawia  disetiap ruangan  dalam  proses  penyusunan  laporan barang miliki daerah, atau dengan kata lain pihak  pengurus  barang  tidak  pernah melibatkan  pegawai  atau  kepala  bagian yang  ada  di  Dinas  untuk  membantu mengecek  keberadaan  barang  milik  daerah yang  ada  disetiap  ruangan.  Jadi  selama  ini laporan  barang  miliki  daerah  yang  dibuat oleh petugas pengurus barang dibaut tanpa ada pelibatan dari bidan-bidan yang ada di DPKPP  Kabupaten  Toraja  Utara  dan laporan tersebut biasanya langsung diserahkan kepada kepala dinas.
Dalam membuat laporan atau memberikan  pelaporan  tentang  barang milik  daerah  maka  tentu  harus  dibaut dengan  jujur  sesuai  dengan  kondisi  dan fakta-fakta  yang  ada.  Karena  itu,  perlu adanya  koordinasi  yang  baik  antara  semua lini  yang  ada  di  dinas  agar  laporan  yang disajikan betul-betul sesuai dengan kondisi yang sebenaranya. Dalam membuat laporan barang milik daerah, koordinasi tidak hanya

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
dilakukan  dengan  unsur  yang  ada  didalam lingkungkan  dinas,  tetapi  juga  perlu  ada koordinasi  dengan  Inspektorat  Kabupaten dan BPKAD.
Hal  ini  sebagaimana  disampaikan oleh Manase Pongtasik, ST selaku Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa
“Bendahara  pengurus  barang  harus melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten sebelum menyampaikan  laporan  barang  milik daerah  untuk  diadakan  rekonsiliasi barang milik daerah sebelum disampaikan ke BPKAD (wawancara,
27 Agustus 2020)”.
Koordinasi dengan inspektoran dengan  tujuan  untuk  melihat  apakah laporan  barang  yang  dibuat  saat  ini  betul- betul  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  ada dilapangan.  Jika  ada  data  laporan  yang sekiranya tidak berkesuaian dengan kondisi yang  sebenarnya  maka  tentu  harus dilakukan  perbaikan.  Dalam  Menyusun laporan  penatusahan  barang  milik  daerah bukanlah  pekerjaan  yang  mudah  untuk dilakukan, karena dalam proses penyusunan laporan ini tentu dibuat dengan mengacu  pada  data  yang  dari  proses pembukukaan,  penginventarisasian  sampai pada  akhirnya  di  buatkan  laporan  sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan  barang  milik  daerah  yang  ada
pada Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja Utara.
Menurut  Habel  Patabang  selaku bendahara  pengurus  barang  mengatakan bahwa  kendala  yang  ditemui  dalam pelaksanaan  pelaporan  barang  miliki daerah, yaitu:
“1) Kendalanya yaitu waktu penyampaian  laporan  sangat  singat sedangkan  saya  membutuhkan  waktu untuk membuat laporan; 2)
PPK/PPTK  selalu  lambat  meberikan data  dan  dokumen  tentang  hasil pengadaan  baik  barang  maupun konstruksi;  serta  3)  Laporan  saya kerjakan  sendiri  tanpa  dibantu  staf (wawancara, 4 Agustus 2020)”.
Menurut  Apes  Jhon  Sampe,  S.  Kom selaku  Kepala  Sub  bagian  Keuangan mengatakan bahwa:
“1) Lambatnya  bendahara  pengurus barang dalam merampungkan laporan semesteran maupun
Tahunan;  2)  Kurang  kooperatifnya pegawai  pengguna  barang  dalam menyampikan  keadaan  atau  kondisi barang yang digunakan; 3) Dokumen pendukung  pengadaan  barang  yang sering lambat diterima oleh bendahara  pengurus  barang;  dan  4) Belum  adanya  standar  operasional prosedur sebagai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan barang milik daerah (wawancara, 6 Agustus 2020)”.
Dari  apa  yang  disampaikan  oleh informan  tersebut  bahwa  dalam  pelaporan

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
barang miliki daerah yang menjadi kendala adalah  batas  waktu  yang  diberikan  untuk menyelesaikan  laporan  yang  dibuat  cukup singkat  sehingga  laporan  kadang  terlambat di  sampaikan,  selain  itu  kooperatifnya pegawai pengguna barang dalam menyampikan keadaan atau kondisi barang yang digunakan serta adanya keterlambatan dalam  penyerahan  dokumen  pendukung pengadaan  barang  kepada  bendahara pengurus barang. Kendala-kendala ini tentu harus  bisa  diatas  dan  terus  dilakukan perbaikan agar nantinnya pelaporan barang milik  daerah  pada  DPKPP  Kabupaten Toraja  Utara  bisa  lebih  tepat  waktu  dan data  yang  disajikan  dalam  laporan  betul- betul akurat sesuai dengan kondisi yang ada

## Sumber Daya Manusia
Dalam  melaksanakan  penatausahan barang  milik  daerah  tentu  harus  dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  dalam melakukan  penatausahan  barang  milik daerah  tentu  harus  dilakukan  oleh  sumber daya manusia (pegawai) yang berkompeten yang memiliki pengetahuan tentang penatausahaan  barang.  Jika  petugas  atau pegawai yang ditempatkan untuk melakukan  penatausahaan  barang  milik daerah  tidak  memiliki  kemampuan  atau pengetahuan yang memadai dalam
melakukan penatausahaan, maka tentu akan berdampak  pada  tidak  maksimalnya penatausahaan barang milik daerah.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan  dengan  Bapak  Ir.  Daniel  Tandi selaku  Kepala  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja  Utara  tentang  bagaimana  proses penetapan  pejabat  yang  mengurus  barang milik  daerah  pada  Dinas  Perumahan Kawasan  permukiman  dan  Pertanahan Mengatakan bahwa:
“Calon  bedahara  pengurus  barang diusul ke Bupati melalui BPKAD dan ditetapkan  oleh  keputusan  Bupati (wawancara, 24 Agustus 2020)”.
Wawancara  dengan  Bapak  Sutrisno Parintak,  SE,  M.Si  selaku  Kepala  Bidang Aset pada BPKAD mengatakan bahwa:
“Masing-masing  perangkat  daerah yang  mengusulkan  calon  bendahara pengurus  barang  ke  Bupati  melalui BPKAD  dan  ditetapkan  melalui Keputusan  Bupati  (wawancara,  26 Agustus 2020)”.
Menurut  bapak  Manase  Pongtasik,
ST  selaku  Auditor  Madya  Inspektorat Kabupaten  Toraja  Utara  mengatakan bahwa:
“Masing-masing  OPD  mengusul calon  bendaharawan  secara  koektif termasuk bendahara pengurus barang  ke  Bupati  melalui  BPKAD

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
(wawancara, 27 Agustus 2020)”.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh  informan  tersebut,  bahwa  dalam memilih  bendahara  pengurus  barang  yang nantinya  akan  melakukan  penatausahaan barang  milik  daerah  di  pilih  dari  pegawai pada  instansi  atau  OPD  masing-masing  di setujui oleh kepala dinas dan diajaukan atau dikrim  kepada  Bupati  melalui  Badan Pengelolah  Keuangan  dan  Aset  Daeah untuk  kemudian  mendapatkan  persetujuan untuk ditetapkan sebagai bendahara pengurus barang milik daerah. Berdasarkan observasi yang
dilakukan  bahwa  dalam  hal  penetapan bendahara pengurus barang yang dilakukan
di DPKPP  Kabupaten  Toraja  Utara  di tunjuk atau di rekomendasikan oleh kepala dinas sendiri, yang kemudia nama pengurus barang tersebut dikrim ke Badan Pengelolah  Keuangan  dan  Aset  Daeah untuk kemudia diberikan surat tugas untuk melakukan  penatausahan  barang  miliki daerah.
Dalam upaya meningkatkan pengetahuan  petugas  dalam  melakukan penatausahaan  barang  milik  daerah,  maka tentu  harus  mengikuti  kegiatan  diklat  atau pelatihan  terkait  dengan  penatausahaan barang  milik  daerah  sehingga  dapat nantinya mengaplikasi penatausahan
barang  dengan  baik.  Namum  pada kenyataanya
petugas yang bertanggungjawab  dalam  melaksanakan penatausahaan  barang  milik  daerah  tidak pernah  mendapatkan  atau  mengikuti kegiatan  pelatihan  tentang  cara  melakukan penatausahaan  barang  milik  daerah  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku,  selama  ini petugas hanya mengikuti kegiatan sosialisasi  tentang  pengelolaan  asset  milik daerah.
Tabel 3 Kodisi SDM Pengurus Barang Milik Daerah No  Pengurus Barang Kegiatan pernah Diikuti Ket 1 Habel Patabang Sosialisasi peraturan barang milik daerah Tidak pernah mengikuti bimbingan teknis penatausahaan barang milik daerah.
Sumber  : Data Sekunder, 2020.
Berdasarkan  Tabel  3  tersebut  diatas, bahwa  jumlah  pengurus  barang  yang mengurus  barang  milik  daerah  pada  Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  Dan Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara  hanya satu  orang  saja  yaitu  bapak  Habel Patabang,  namum  pengurus  barang  belum pernah  mengikuti  pelatihan  atau  diklat terkait  dengan  penatausahaan  barang  milik daerah disebabkan karena belum pernahnya pemerintah  daerah  dalah  hal  ini  BPKAD tidak perna melaksankan kegiatan pelatihan

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
terkait  penatausahaan  barang.  Kegiatan yang  pernah  dilakukan  hanya  berupa kegiatan  sosialisasi  tentang  peraturan barang milik daerah.
Hasil  wawancara  dengan  bapak Habel Patabang selaku bendahara pengurus barang mengatakan bahwa:
“Saya  baru  mengikuti  sosialisasi Permendagri  Nomor  19  tahun  2016, saya belum pernah mengikuti bimbingan  teknis  atau  pelatihan khusus
penatausahaan dan pengelolaan  barang  milik  daerah (wawancara, 4 Agustus 2020)”
Begitu  juga  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  bapak  Ir.  Kristian Yunianto  Mendeng,  MT  selaku  Sekretaris mengatakan bahwa:
“Selama ini, pengurus barang belum pernah  diikutkan,  hanya  focus  pada diklat  pengadaan  barang  dan  jasa, namun  kedepannya  akan  diupayakan untuk mengikutkan bendahara pengurus  barang  mengikuti  diklat dan  pelatihan  pengelolaan  barang (wawancara, 4 Agustus 2020)”
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh bapak Ir. Daniel Tandi selaku Kepala Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  Dan Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara mengatakan bahwa:
“Belum memperoleh pelatihan namun  telah  mengikuti  sosialisasi peraturan terkait pengelolaan barang milik  daerah,  dan  pada  kesempatan berikut  akan  diikutkan  pada  diklat atau  bimtek  pengelolaan  barang
milik daerah (wawancara, 24 Agustus 2020)”
Berdasarkan apa yang telah disampaikan  oleh  para  informan  tersebut, maka  bisa  dikatakan  bahwa  selama  ini petugas  yang  mengurusi  penatausahan barang milik daerah terutama pada DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  belum  pernah mengikuti  atau  mendapatkan  pelatihan terkait penatausahaan barang miliki daerah. Hal disebabkan karena dana untuk kegiatan khusus  pelatihan  penatausahaan  barang milik daerah tidak pernah dianggarkan oleh dinas,  begitu  juga  pada  BPKAD  selaku penanggungjawab  aset  pemda  yang  juga tidak  pernah  menggarkan  untuk  kegiatan pelatihan  penatausahaan  barang  milik daerah.  adupun  yang  dianggarakan  hanya pada kegiatan sosialisasi tentang pengadaan barang  dan  jasa.  Pada  hal  kegiatan pelatihan  untuk  pengurus  barang  milik daerah sangat penting untuk dilakukan agar pengruus  barang  bisa  mengetahui  dengan baik  apa  yang  harus  dilakukan  dalam penatausahaan  barang.  Kegiatan  yang pernah  diikuti  oleh  petugas  penatausahaan barang milik daerah hanya berupa kegiatan sosialisasi  tentang  pengelolaan  barang miliki  daerah  sesuai  dengan  aturan  yang terbaru.
Apa  yang  telah  diuraikan  diatas  juga

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
dibenarkan  oleh  bapak  Sutrisno  Parintak, SE,  M.Si  selaku  Kepala  Bidang  Aset  pada BPKAD mengatakan bahwa:
“Secara
keseluruhan belum dilakukan  pelatihan  atau  diklat terkait  penatausahaan  barang  milik daerah  kepada  bendahara  pengurus barang. Kegiatan yang perna dilakukan hanya merupakan sosialisasi  peraturan  pengelolaan barang  milik  daerah.  Namun  secara mandiri  sudah  ada  beberapa  OPD yang mengikutkan bendahara pengurus  barang  mereka  mengikuti bimbingan teknis yang diseenggarakan  oleh  penyelengara dari  pihak  swasta  yang  bekerjasama dengan  narasumber  dari  BPKP
(wawancara, 26 Agustus 2020)”
Menurut  Manase  Pongtasik,  ST
selaku Auditor Madya Inspektorat Kabupaten  Toraja  Utara  mengatakan
bahwa:
“Untuk  Kabupaten  Toraja  Utara sangat  jarang  diadakan  pelatihan tentang  pengelolaan  barang  milik daerah,  oleh  sebab  itu  karena pentingnya  penatausahaan  barang milik  daerah  maka  semua  pengurus barang  di  setiap  OPD  perlu  diberi pelatihan/diklat atau bimbingan teknis  pengelolaan  barang  milik daerah untuk menambah pengetahuan mereka tentang
penatausahaan  barang  mlik  daerah yang  lebih  baik  (wawancara,  26 Agustus 2020)”.
Dari pernyataan tersebut, bahwa pada secara  spesifik  tentang  pelatihan  yang berkaitan dengan bagaimana penatausahaan
barang  milik  daerah.  kegiatan  yang dilakukan selama ini lebih kepada kegiatan sosialisasi  peraturan  pengelolaan  barang milik daerah. pelatihan tentang penatausahaan barang milik daerah merupakan  suatu  kegiatan  yang  sangat penting  untuk  dilakukan  di  wilayah Kabupaten  Toraja  Utara  terutama  kepada para  pengurus  barang  milik  daerah mengingat  kegiataan  ini  belum  pernah dilakukan sehingga seringkali penatuasahan barang  milik  daeraha  khusus  di  DPKPP Kabupaten  Toraja  Utara  sering  terlambat dalam  penyampaian  laporan  dan  sering terjadi  kesalahan  dalam  dalam  laporan terkait barang milik daerah.

## PEMBAHASAN
Proses  pembukuan  atau  pencatatan yang dilakukan di kantor Dinas Perumahan Kawasan  Permukiman  Dan  Pertanahan Kabupaten
Toraja Utara masih menggunakan  sistem  manual  dengan menggunakan  aplikasi  SIMDA  barang. Dalam  proses  pencatatan  BMD  dilakukan setelah barang diterima dari pihak penyedia jasa  barang  yang  dilengkapi  dengan  bukti dokumen  yang  lengkap.  Barang  milik daerah tersebut kemudian di input kedalam aplikasi SIMDA barang. Namun pencatatan barang  milik  daerah  yang  dilakukan  oleh pengurus  barang  belum  dilakukan  dengan

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
baik,  dimana  masih  terdapat  barang  miliki daerah  tidak  tercatat  dengan  baik  sehingga beberapa  barang  milik  daerah  tidak  jelas keberadaannya karena masih belum baiknya  proses  pencatatan  yang  dilakukan oleh pengurus barang.
Pembukuan  barang  milik  daerah merupakan  kegiatan  pendaftaran  dan pencatatan  barang  milik  daerah  ke  dalam daftar  barang  yang  ada  (SIMDA)  pada pengguna  barang  dan  pengelola  barang. Maksud  pembukuan  barang  milik  daerah adalah  agar  semua  barang  milik  daerah pada  kantor  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  yang  berada dalam  penguasaan  pengguna  barang  dan yang  berada  dalam  pengelolaan  pengelola barang  tercatat  dengan  baik  di  dalam aplikasi SIMDA.
Belum  terlaksananya  pelaksanaan pembukuan  atau  pencatatan  barang  milik daerah  pada  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja  Utara  tidak  terlepas  dari  pengurus atau  bendahara  pengurus  barang  milik daerah tidak langsung melakukan pembukuaan  atau  pencatatan  kedalam aplikasi  SIMDA.  Selain  itu,  belum  adanya standar  operasional  prosedur  yang  dimiliki Dinas  Perumahan  Kawasan  permukiman dan  Pertanahan  tentang  pencatatan  dan
pembukuan  barang  milik  daerah  membuat pengurus barang belum melakukan pencatatan dan pembukuan dengan baik.
Pembukuan  atau  pencatatan  barang milik daerah pada kantor Dinas Perumahan Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan Kabupaten Toraja Utara disebabkan karena PPTK tidak segera menyerahkan dokumen- dokumen  yang  terkait  dengan  pengadaan barang  sehingga  menghambat  pencatatan sehingga  pengurus  barang  belum  bisa melakukan  pencatatan  dan  pembukuan dengan  baik  dan  sehingga  pencatatan barang  sering  terlambat  dilakukan  karena tidak  lengkapnya  data  untuk  diinput  ke aplikasi SIMDA. Hal lain yang menyebabkan  proses  pembukuaan  atau pencatatan  belum  dilakukan  dengan  baik karena dalam proses penginputan barang di aplikasi  SIMDA  harus  dilakukan  di  kantor Badan  Pengelolah  Keuangan  dan  Aset Daeah  selaku  penyedia  aplikasi  dan  hanya tersedia  dua  computer  yang  memiliki aplikasi  SIMDA  dan  setiap  bendahara pengurus  barang  harus  bergantian  dalam menggunakan  aplikasi  simda  tersebut sehingga  proses  penginputa  barang  milik darerah menjadi terlambat karena terbatasnya  ketersedian  computer  yang memiliki aplikasi SIMDA.
Dalam  penatausahan  barang  milik

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
daerah  inventarisasi  yang  dilakukan  di Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman Dan  Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara belum  dilakukan  dengan  baik.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  penatausahaan  inventarisasi barang milik daerah dalam pembuatan atau pemberian  label  kode  barang  inventaris belum dilakukan dengan baik dimana tidak semua  barang  milik  daerah  memiliki  label atau  kode  yang  menggambarkan  bahwa barang  tersebut  merupakan  barang  milik daerah  yang  digunakan  oleh  Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  Dan Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara sehingga memungkinkan barang yang tidak memiliki tanda berupa label atau kode yang tertera  di  barang  tersebut  bisa  saja  hilang. Selain itu, inventarisasi barang milik daerah dengan melakukan pembuatan rekap daftar barang  disetiap  ruang  juga  belum  tersedia sama sekali. Sehingga data daftar barang di setiap  ruang  tidak  jelas,  begitu  juga  dalam hal  kartu  inventaris  barang  dalam  ruangan juga belum ada sama sekali pernah dibuat, setiap  ruangan  yang  ada  di  kantor  Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  Dan Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara  tidak memilik kartu inventaris ruangan.
Menurut  Bafadal  (2004)  bahwa inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan  dan  penyusunan  daftar  barang
milik negara (BMN) yang secara tertib dan sistematis dilakukan sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku
Untuk melakukan inventarisasi barang  milik  daerah  maka  tentu  BMD tersebut  harus  di  dilakukan  pendataan dengan  cara    melakukan  pembuatan  label kode  barang,  melakukan  pembuatan  rekap daftar barang disetiap ruang, serta membuat kartu inventaris barang.
Menurut  Khusna  (2017)  bahwa pemberian  label  kode  barang  bertujuan untuk  mengamankan  dan  memberikan kejelasan  barang  milik  negara.  Selain  itu, adanya  daftar  rekap    barang  di  setiap ruangan  akan  memberikan  kemudahan dalam melakukan pendataan atau pengecekan  barang.  Pembuatan  kartu inventaris  barang  akan  sangat  membantu dalam  melakukan  pendataan  barang  milik negara terutama dalam melakukan monitoring  kekayanaan  negara  baik  itu berupah  tanah,  bangunan  gedung,  alat-alat dan sebagainya.
Selain  inventarisasi,  palaporan  akan barang milik daerah merupakan aspek yang tidak  boleh  di  abaikan.  Oleh  karena  itu pelaporan  yang  dilakukan  oleh  pengurus barang milik daerah pada Dinas Perumahan Kawasan  Permukiman  Dan  Pertanahan Kabupaten Toraja Utara belum sepenuhnya

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
dilakukan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari masih seringnya laporan dari pengurus barang  milik  daerah  yang  sering  terlambat dan  sering  kali  mendapatkan  teguran  dari pihak  Badan  Pengelolah  Keuangan  dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara akibat dari  terlambatnya  dalam  melakukan penginputan  dan  pelaporan  barang  milik daerah.  Tidak  disiplinnya  pengurus  barang milik  daerah  dalam  membuat  laporan  atas barang  milik  daerah.  Proses  pelaporan barang  milik  daerah  yang  dilakukan  oleh pengurus  barang  semestinya  melakukan koordinasikan  dengan  masing-massing bidang, dengan pimpinan dinas, inspektorat dan  Kapala  Bidang  Aset  pada  Badan Pengelolah  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Toraja  Utara  agar  dalam penyusunan laporan tidak terjadi kesalahan dalam penginputannya yang dapat mengakibatkan  terjadinya  ketidakakuratan data. Namum pada kenyataannya, pengurus barang  sering  kali  tidak  berkoordinasi dengan  masing-masing  kepala  bidan sehingga  sering  kali  data  yang  disajikan tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang sebenarnya  sehingga  harus  dilakukan perbaikan  lagi  agar  laporan  yang  disajikan betul-betul akurat sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.
Pelaporan barang milik daerah adalah
adalah  proses  penyusunan  laporan  atas barang  milik  daerah  yang  dilakuakn  setiap semester/tahun  setelah  proses  inventarisasi atau pencatatan telah dilakukan (Kurnianto, 2017)
Pengurus  barang  milik  daerah menyampaikan  laporan  atas  pengguna barang baik secara semesteran dan tahunan kepada  Kepala  Daerah  melalui  pengelola dalam  hal  ini  Badan  Pengelolah  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara. Oleh karena, pengurus barang milik daerah dalam  membuat  laporan  maka  tentu  harus menghimpun  data  (dokumen)  dari  seluruh pengguna  barang  milik  daerah  untuk kemudian  dibuatkan  laporan  yang  salah satunya  mencakup  jumlah  barang  maupun nilai serta dibuat rekapitulasinnya.
Rekapitulasi  tersebut  digunakan  sebagai bahan penyusunan neraca daerah.
Apek  lain  yang  juga  bisa  membuat penatausahaan  terlaksana  dengan  baik adalah  tersedianya  sumber  daya  manusia yang memadai, Sumber daya manuisa atau pengurus  barang  milik  daerah  pada  Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  Dan Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara  dalam hal  jumlah  sumber  daya  yang  bertugas untuk  melaksanakan  penatausahaan  barang milik  daerah  masih  kurang  memadai,  saat ini petugas yang bertugas dalam

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
melaksanakan  penatausahaan  barang  milik daerah  pada  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  Dan  Pertanahan  hanya  satu orang  dan  tidak  memiliki  staf  yang  bisa membantunya  dalam  melaksanakan  tugas penatausahaan  barang  milik  daerah.  selain itu, kemampuan petugas juga belum terlalu memadai  dalam  melakukan  penatausahaan barang milik daerah, hal ini bisa dilihat dari sering terjadi keterlambatan dalam melakukan  pembukuan  barang  milik daerah, tidak melakukan penginventarisasian  dengan  baik  dengan memberikan  label  atai  kode  pada  setiap barang,  tidak  tersedia  daftar  rekap inventaris  barang  dan  seringnya  terlambat dalam  melakukan  pelaporan.  Ketidak mampuan  dari  petugas  pengurus  barang milik  daerah  pada  DPKPP  tidak  terlepas karena belum pernahnya petugas mendapatkan  pelatihan  secara  tekniks terkait  dengan  penatausahaan  barang  milik daerah sehingga pemahaman petugas masih kurang.
Petugas  pengurus  barang  milik daerah yang hanya sendiri dalam mengurusi  penatausahaan  barang  milik daerah  pada  instasinya  tentu  akan mengalami  Kendal  atau  hambatan  dalam penyelesaian  tugasnya,  mengingat  petugas harus mengurusi barang milik daerah yang
cukup  banyak  dan  perlu  ketelitian didalamnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya penambahan  jumlah  petugas  paling  tidak ada  staf  yang  ditunjuk  untuk  membantu dalam  proses  penatausahaan  barang  miliki daerah.
Petugas tidak pernahnya mendapatkan  atau  mengikuti  kegiatan pelatihan atau diklat tentang penatausahaan barang  milik  daerah,  sehingga  membuat pengurus  barang  milik  daerah  di  Toraja Utara  tidak  begitu  mamahami  apa  yang harus  dilakukan  sehingga  dalam  proses penginputan  data  barang  milik  daerah  di aplikasi  SIMDA  harus  didampingi  oleh pegawai  atau  petugas  dari  BPKAD.  Oleh karena  itu,  perlu  adanya  pemberian pelatihan  atau  diklat  kepada  semua pengurus  barang  yang  ada  di  Kabupaten Toraja  Utara  sehingga  petugas  memilik kemampuan untuk melakukan penatausahaan dengan baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  dalam  penelitian  ini,  maka dapat dapat disimpulakan bahwa penatausahaan BMD dalam hal pembukuan pada Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman  Dan  Pertanahan  Kabupaten Toraja Utara masih bersifat manual dengan

## Daniel Sari Patontongan, Frida Chairunisa, dan Nuraeni Sayuti /Jurnal Administrasi Negara, V26 - 03 (2020)/304-326
menggunakan  sistem  manual  dengan menggunakan  aplikasi  SIMDA  barang. Pembukuan  oleh  pengurus  barang  belum dilakukan dengan baik. Inventarisasi BMD belum  dilakukan  dengan  baik,  dimana pemberian  label  kode  barang  inventaris belum  dilakukan,  rekap  daftar  barang belum  tersedia  dan  kartu  inventaris  barang dalam ruangan juga belum ada sama sekali pernah  dibuat.  Pelaporan  BMD  belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, laporan dari  pengurus  barang  masih  sering terlambat  akibat  terlambatnya  dalam melakukan penginputan sehingga pelaporan menjadi  terlambat.  Sumber  daya  manuisa pengurus  BMD  masih  masih  kurang memadai.  selain  itu,  kemampuan  petugas juga  belum  terlalu  memadai  dalam melakukan penatausahaan BMD disebabkan
kerena tidak pernah mendapatkan  pelatihan  atau  diklat  terkait dengan penatausahaan barang milik daerah.
untuk  itu  diharapkan  pihak  Dinas
Perumahan  Kawasan  Permukiman  Dan Pertanahan  Kabupaten  Toraja  Utara memperbaiki pembukuan, melakukan pelabelan  dan  pemberian  kode  BMD  serta membuat  kartu  inventaris  barang  dan melakukan  penambahan  jumlah  petugas pengurus barang serta memberikan pelatihan  terkait  penatausahaan  BMD kepada pengurus barang.

## REFERENSI
Bafadal,  Ibrahim.  2004.  Manajemen Perlengkapan  Sekolah.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Khusna,  Basariatul.  2017.  Pelaksanaan Inventarisasi  Barang  Milik  Kekayaan Negara  di  Kantor  KPU  Kabuputan Kulon Progo
Kurnianto,  Okta  Dwi.  2017.  Pengaruh Penatausahaan BMD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada Pemerintah  Kab.  Magelang).  Fakultas
Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Hasanuddin