## TRANSFORMASI EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Sugeng Riyadi dan Dewi Laela Hilyatin Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Email: sugengriyadi@iainpurwokerto.ac.id dan dewilaelahilyatin@iainpurwokerto.ac.id

## Abstract
A  capitalist  economic  system  that  prioritizes  individual  interests,  and  a  socialist  economic system that prioritizes common interests cannot provide solutions to problems faced by society. Islamic economy as a developing solution in Indonesia which implements a populist economic system  (based  on  Pancasila  values)  is  still  focused  on  financial  institutions.  This  article  is written to discuss the transformation of the Islamic economy in a populist economic system. The method used is the library research method. From the results of the discussion it can be concluded  that  there  are  7  principles  of  synergy  between  Islamic  economics  and  social economics, if the seven principles are implemented with due regard to the Indonesian context, Islam is not just a label, and considers maqashid sharia, community welfare will be realized. Islamic economic development is not only focused on financial institutions but also on the real sector.
Keywords : Transformation, Islamic Economy, and Social Economic.

## Abstrak
Sistem  ekonomi  kapitalis  yang  mengutamakan  kepentingan  individu,  dan  sistem  ekonomi sosialis  yang  mengutamakan  kepentingan  bersama  tidak  dapat  memberikan  solusi  atas permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat.  Ekonomi  Islam  sebagai  solusi  berkembang  di Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi kerakyatan (berdasarkan nilai Pancasila) masih fokus  pada  lembaga  keuangan.  Artikel  ini  disusun  untuk  membahas  transformasi  ekonomi Islam  dalam  sistem  ekonomi  kerakyatan.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian pustaka. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 prinsip sinergi antara ekonomi  Islam  dan  ekonomi  sosial,  jika  ketujuh  prinsip  tersebut  dilaksanakan  dengan memperhatikan  konteks  keindonesiaan,  Islam  tidak  hanya  sekedar  label,  dan mempertimbangkan  maqashid  syariah,  kesejahteraan  masyarakat  akan  terwujud. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada lembaga keuangan tetapi juga pada sektor riil.
Kata Kunci: Transformasi, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Kerakyatan.

## PENDAHULUAN
Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang mempelajarai tentang kebutuhan dan keinginan  seseorang  yang  tidak  terbatas dengan  sumber  daya  terbatas.  Hal  ini mengharuskan mereka untuk memilih (choices) dan membuat skala prioritas untuk beberapa pilihannya sehingga dapat memberikan tingkat  utilitas  yang maksimal. Namun  demikian  ketika  pilihan  itu  sudah dipilih  dengan  berbagai  ikhtiar  dan  proses yang  dilakukan,  tidak  semua  orang  dapat mendapatkan  apa  yang  mereka  pilih (kebutuhan atau keinginan), karena ada satu poin lagi yaitu opportunity cost.
Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini,  kegiatan  ekonomi telah  menjadi sedemikian rumit karena melibatkan berbagai  macam  sumber  daya,  baik  sumber daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan sumber daya uang. Sistem ekonomi kapitalis tumbuh  dan  berkembang  dengan  bersumber pada sumber daya keuangan, sehingga logika ekonominya  berkembang  dan  berorientasi pada kepentingan pemilik modal. Sistem ini memiliki prinsip pasar bebas (pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran). Adanya  persaingan  bebas  menyebabkan masyarakat  yang  bermodal  besar  semakin kuat bahkan jika sisi moral dikesampingkan, maka yang lemah akan semakin tertindas.
Ketidakpuasan  masyarakat  dengan adanya  sistem  ekonomi  kapitalis,  lahirlah ekonomi  sosialis  dengan  prinsip  setiap masyarakat  memiliki  hak  yang  sama  atas faktor faktor produksi. Faktor produksi yang meliputi pengusaha, pekerja, modal, sumber daya alam dimiliki bersama oleh masyarakat dan  diatur  oleh  negara.  Peran  pemerintah (negara)  sangat  kuat  dan  besar.  Di  satu  sisi memang menumbuhkan sikap kebersamaan, ada  istilah  dalam  bahas  jawa  “mangan  ora mangan sing penting ngumpul”. Prinsip yang dikedepankan  adalah  kebersamaan  dan persamaan,  sehingga  tidak  ada  motivasi untuk  berusaha,  karena  sebesar  apapun mereka  berusaha  pada  akhirnya  hak  yang diterima  sama  dengan  mereka  yang  tidak melakukan apapun. Inilah yang
menyebabkan sistem ekonomi sosialis runtuh dengan  tumbangnya  uni  soviet  pada  26 Desember 1991.
Indonesia,  sebagai  negara  yang menganut sistem ekonomi kapitalis, mengalami  krisis  berkepanjangan  yang sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah Indonesia  telah  keluar  dari  krisis.  Saat  ini, berjuta-juta orang menganggur, puluhan juta orang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan, sektor moneter yang semakin jauh dari sektor riil  sehingga  berpotensi  meledakkan bubble economic1 yang  sudah  terbentuk,  dan berbagai macam masalah melingkupi kehidupan  perekonomian  Indonesia.(Rizal, 2011).
Krisis  moneter  yang  yang  dialami Indonesia sedemikian parah, padahal banyak ahli  ekonomi  mumpuni  yang  kita  miliki. Pada  bulan  Juli  1997  rupiah  terdevaluasi hingga  30%  dan  pada  Juli  1998  (dalam setahun)  rupiah  sudah  terdevaluasi  hingga 90%.  Sehingga  hal  ini  tidak  hanya menimbulkan  kekacauan  di  bidang  moneter tetapi juga banyak bidang usaha yang gulung tikar.
Beberapa bank di Tanah Air tumbang akibat krisis moneter. Ketika itu, pemerintah terpaksa  harus  mengalirkan  dana  ratusan triliun dalam bentuk obligasi rekapitulasi ke hampir semua bank besar. Tetapi, masih ada bank,  yang  walaupun  sedikit  terguncang, berhasil  selamat  dari  krisis.  Bahkan,  tanpa bantuan  uang  negara  sedikitpun.  Salah satunya,  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia Tbk.  Bank  murni  syariah  pertama  di Indonesia itu selamat dari krisis bukan tanpa sebab.  Bank  Muamalat  dinilai  lebih  tahan guncangan karena sistem syariah yang dianut mengharamkan perusahaan dari aksi spekulasi,  yang  digadang-gadang  sebagai penyebab  krisis  keuangan  (Agustiyanti  & Safyra Primadhyta, 2018, diakses 16 Oktober 2020).
Dari  sinilah  sistem  Ekonomi  Islam yang  lebih  dikenal  dengan  ekonomi  syariah mulai berkembang di Indonesia. Perkembangannya  cukup  pesat  meskipun masih  terbatas  pada  industri  keuangan
(f inance  industry ),  sehingga  seringkali ekonomi  syariah  dipahami  dan  diidentikkan dengan  industri  jasa  keuangan.  Bentuk lembaga keuangan terdiri  dari:  bank umum, bank  perkreditan  rakyat,  asuransi,  pasar modal, multi-finance, lembaga  keuangan mikro dan koperasi.
Pertumbuhan  ekonomi  syariah  di indonesia cukup baik dibandingkan lembaga konvensional salah satunya dengan pertumbuhan  perbankan  syariah  10,14%, dibandingkan  dengan  bank  konvensional yang
hanya
3,04%
{https://finansial.bisnis.com/}.  Berdasarkan data  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  hingga Juli 2020 nilai aset keuangan syariah sebesar Rp  1.639,08  triliun  atau  naik  20,61% secara year on year (yoy). Sementara pangsa pasar keuangan syariah mencapai 9,68%. Hal ini  didukung  dengan  semakin  banyaknya jumlah lembaga jasa keuangan syariah mulai dari  sektor  perbankan  terdapat  14  bank umum  syariah,  20  UUS  dan  162  BPRS. Kemudian sektor pasar modal memiliki 464 saham  syariah,  145  sukuk  korporasi,  282 reksadana  syariah  dan  66  sukuk  negara. (Mediatama, 2020).
Berdasarkan  data  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), market share dari keuangan  syariah  terhadap  sistem  keuangan di Indonesia per April 2020 mencapai 9,03% dengan total aset keuangan syariah Indonesia-tidak  termasuk  saham  syariah- mencapai  Rp1.496,05  triliun.  Pangsa  pasar ini  mengalami  kenaikan  dari  posisi  2019 yang  sebesar  8%.  Presiden  Direktur  BCA Syariah John Kosasih mengatakan perbankan konvensional  masih  tetap  dominan  dengan market  share  sekitar  94%.  Meskipun pertumbuhan  perbankan  syariah  dua  kali lipat dari industri, market share syariah tetap tidak  bisa  mengalahkan  konvensional. (Pangsa  Pasar  Keuangan  Syariah  Sulit Imbangi  Kinerja  Konvensional  Finansial, 2020).
Hal ini menunjukkan walapun lembaga  keuangan  syariah  tumbuh  dengan cukup  pesat,  namun  masih  sulit  untuk pemberdayaan  ekonomi  nasional.  Oleh
karena itu sebelum mengidealkan peran yang strategis  dalam  perekonomian  nasional, tantangan perbankan dan lembaga keuangan syariah  non  bank  harus  difokuskan  pada upaya  memperluas  pangsa  pasar.  Upaya tersebut menjadi penting sebab perkembangan  bank  syariah  dan  lembaga keuangan syariah non bank akan ditentukan oleh  aspek  ekspansi  finansial  (financial expantion). Persoalan utama dalam perkembangan  lembaga  keuangan  syariah adalah:  kelangkaan  modal,  terbatasnya kapasitas  kelembagaan,  sumber  daya  yang profesional.(Rahardjo, 2015: 307).
Kelangkaan  modal  yang  dihadapi karena  terbatasnya  sumber  permodalan domestik. Sedangkan dari sisi pengembangan kapasitas kelembagaan terkait dengan kompatibilitas produk industri keuangan  yang  khas  dengan  nuanasa maqashid  syariah  dan  compliance  terhadap prinsip  syariah.  Permasalahan  sumber  daya yang  profesional  karena  belum  tersedianya sumber  daya  baik  secara  kuantitas  maupun kualitas.  Namun  demikian  pemenuhan kebutuhan  SDM  yang  profesional  sudah mulai  diatasi  dengan  munculnya  berbagai industri  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang keuangan syariah.
Peranan  strategis  ekonomi  syariah yang  ditandai  dengan  tumbuhnya  lembaga keuangan syariah sebenarnya sangat ditentukan  oleh  strategi pembangunan nasional Indonesia. Menurut Aburizal Bakrie ketika menjabat sebagai KADIN mengatakan bahwa masalah perekonomian nasional yang paling  mendasar  sebenarnya  dapat  diatasi dengan  pengembangan  usaha  mikro,  kecil dan  menengah  atau  ekonomi  rakyat  yang mencakup 99% dari keseluruhan perekonomian  nasional  (Rahardjo,  2015: 308). Oleh karena itu seharusnya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia diarahkan  pada  pengembangan  ekonomi rakyat,  tidak  hanya  fokus  pada  industri keuangan.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam makalah yang berjudul “Transformasi
Ekonomi  Syariah  Dalam  Sistem  Ekonomi Kerakyatan”.  Untuk  memberikan  batasan masalah  dalam  makalah  ini,  maka  beberapa rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  yatiu: rancang  bangun  ekonomi  Islam,  sistem ekonomi  kerakyatan,  dan  transformasi ekonomi  Islam  dalam  sistem  ekonomi kerakyatan. Adapun untuk penulisan makalah  ini  metode  yang  digunakan  adalah metode  pustaka  (library  research)  dengan pendekatan  deskriptif  analisis.  Diharapkan dengan penulisan makalah ini dapat memberikan  wawasan  dan  menambah khazanah  keilmuan  bagi  penulis  dan pembaca  tentang  ekonomi  Islam  dalam sistem  ekonomi  kerakyatan  khususnya  di Indonesia.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  ekonomi  Islam  dalam sistem  ekonomi  kerakyatan  sudah  pernah dilakukan  oleh  Suhendi  dengan  judul Ekonom
Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Suhendi, 2012: 299).
Dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  ekonomi yang  berlandaskan  ekonomi  Islam  bersifat adil,  memiliki  keberpihakan  pada  ekonomi kerakyatan, karena tujuannya adalah kesejahteraan semua masyarakat.
Perkembangan  ekonomi  dan  bisnis  Syariah di Indonesia memiliki konsekuensi kebutuhan  SDM  yang  memahami  ekonomi Islam.  Ekonomi  Syariah  menekankan  4 prinsip  dan  sifat  dasar  yaitu:  Kesatuan ( unity ), Keseimbangan ( equilibrium ), Kebebasan  ( free  will ),  dan  Tanggungjawab ( responsibility ). Manusia sebagai khalifatullah tidak mungkin bersifat individualistic. Untuk itu orientasi Ekonomi Islam  selalu  diarahkan  pada  kepentingan masyarakat kecil atau menyentuh pembangunan ekonomi kerakyatan (masyarakat  aktif  dalam  meningkatkan penghasilannya).
Dalam  penelitian  Sofyan  Rizal dengan judul titik temu dan sinergi ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan (Rizal, 2011: 1),  bahwa  ekonomi  Islam  dan  ekonomi kerakyatan sesungguhnya mempunyai tujuan
yang sama, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi  semua  orang.  Menurut  Islam,  keadilan dan  kesejahteran  dalam  kehidupan  ekonomi harus  berlandaskan  norma  dan  etika  Islam, sehingga  semua  sistem  ekonomi  tersebut berjalan  sesuai  dengan  syariat  Islam. Ekonomi  kerakyatan  di  Indonesia  telah  ada sejak  lama  dengan  institusinya  yaitu koperasi. Pada tataran konsep dan pelaksanaan,  koperasi  memiliki  banyak kesesuaian  dengan  institusi  pemberdayaan ekonomi harapanslam.
Penelitian  lain  tentang  ekonomi kerakyatan  dilakukan  oleh  Siti  Muallimah yang  berfokus  pada  konsep  ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dalam tinjauan Maqashid  Syari’ah  (Muallimah,  2018:  68). Hatta  terdorong  untuk  mengembangkan koperasi karena perhatiannya terhadap rakyat yang  tertindas  oleh  struktur  sosial-ekonomi pada zaman kolonial Belanda yang didukung oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan (library  research) . Menggunakan sumber primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  disimpulkan  bahwa:  koperasi merupakan  konsep  ekonomi  kerakyatan. Koperasi  adalah  bentuk  usaha  bersama rakyat  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Bentuk  ekonomi  kerakyatan  dalam  bentuk koperasi sebagaimana tercermin dalam pasal 33  UUD  1945.  Relevansi  pemikiran  Hatta dengan    tujuan  agama  Islam (Maqaṣid  al- syari’ah) diantaranya  adalah:  nilai  dasar kepemilikan,  keadilan,  kebersamaan  dan kekeluargaan,  kerjasama  ekonomi  dan koperasi,  demokrasi  ekonomi  dan  peran pemerintah.
Sejauh  pembacaan  penulis  terhadap penelitian  dan  artikel  terdahulu  belum  ada yang  membahas  terkait  transformasi  nilai nilai  ekonomi  Islam  dalam  system  ekonomi kerakyatan, oleh karena itu kajian tentang hal ini menarik dan perlu untuk ditulis.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  metode studi Pustaka pendekatan deskriptif
kualitatif.  Data    primer  yang    digunakan dalam    penelitian    ini    yaitu    data  yang diambil  dari  referensi  referensi  yang  terkait dengan tema pembahasan, baik dari buku dan jurnal.  Sedangkan    teknik    pengumpulan datanya  menggunakan  teknik  dokumentasi dan studi pustaka.

## KONSEP DASAR Rancang Bangun Ekonomi Islam
Untuk melihat design atau rancangan ekonomi Islam ada beberapa hal  yang harus dipahami  yaitu:  pengertian  ekonomi  Islam, prinsip  ekonomi  Islam,  dan  aliran  madzhab pemikiran ekonomi Islam.
Ekonomi  berasal  dari  bahasa  latin oikosnomos  yang  diperkenalkan  oleh  ahli filasat Aristoteles pada zaman Yunani Kuno. Oikos  berarti  rumah  tangga,  sedangkan nomos berarti “ilmu”. Ilmu ekonomi adalah kajian  tentang  produksi,  distribusi  dan konsumsi yang dilakukan oleh individu yang tinggal dalam satu keluarga (rumah tangga).
Karena ekonomi adalah kajian ilmiah maka  dalam  memahami  dan  membahasnya ada  tiga  tahapan  proses  yaitu:  ontologi (keberadaan), epistemologi (bagaimana), dan aksiologi  (nilai  guna,  hasil,  tujuan).  Dalam kajian  ontologi  berarti  membahas  apa masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini terkait  produksi,  distribusi  dan  konsumsi. Jika  dihubungkan  dengan  epistemologi berarti  cara  manusia  untuk  menyelesaikan masalah  yang  dihadapi  dalam  memenuhi kebutuhan.  Sedangkan  aspek  aksiologi definisi  tersebut  mencakup  tujuan  kegiatan ekonomi  yakni  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup.
Pemahaman  tentang  ekonomi  Islam sebagaimana  dijelaskan  oleh  sjafruddin Prawiranegara sama dengan ekonomi konvensional. Tidak ada pengertian tersendiri  antar  keduanya  karena  yang membedakan  adalah  bahwa  ekonomi  Islam menurut  teknokrat  tahun 1950an didasarkan pada  ajaran  moral  Islam.(Prawiranegara, 1988).
Dalam buku An Integral Approach to Development  Economics  dijelaskan  bahwa makna ekonomi Islam: (Oshodi, 2013: 150).
“The Islamic economic system is thus based on eliminating interest, uncertainty,  gambling  and  unethical concerns while promoting justice and fairness in a trans-cultural and trans- disciplinary  manner,  in  an  integral dynamic  (Lessem  and  Schieffer 2013)  covering  time  and  space.  It seeks to promote a system founded on moral  sentiment,  love  and  sincerity; on production, labour and capital, and on the peaceful co-existence of all”. System ekonomi Islam adalah melarang  pelaku  ekonomi  untuk  melakukan transaksi  yang  mengandung  unsur  seperti bunga, spekulasi, judi, dan beberapa hal yang tidak beretika sesuai dengan nilai nilai Islam. Sampai  saat  ini  ada  definisi  ekonomi  Islam yang biasa dirujuk, pendapat Hasanuzzaman: ilmu  ekonomi  Islam  adalah  pengetahuan tentang  penerapan  perintah  (injuctions)  dan tata cara (rules) yang ditetapkan syariat untuk mencegah  ketidak  adilan  dalam  peggalian dan  penggunaan  sumber  daya  untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada Allah.
Definisi  yang  kedua  adalah  gagasan Mohammad Arkham Khan, bahwa ekonomi Islam bertujuan melakukan kajian keberhasilan  manusia  (human  falah)  yang dicapai  dengan  mengelola  sumber  daya berdasar  prinsip  gotong  royong  (Rahardjo, 2015: 130). Setelah memaknai ilmu ekonomi Islam,  selanjutnya  yang  masih  dalam pembahasan  adalah  penggunaan  ekonomi Islam  atau  ekonomi  syariah.  Karena  ada kekhawatiran jika ekonomi Islam diidentikkan  dengan  ekonomi  syariah  yang kelembagaannya  adalah  industri  keuangan, pemikiran ekonomi Islam akan menuai jalan buntu, dimana hanya dilakukan untuk tujuan bisnis yang mencari keuntungan. Dari sinilah muncul ide untuk diarahkan pada doktrin al- maqashid al-syari’ah sebagai doktrin kesejahteraan Islam.
Al-maqashid  al-syari’ah menurut  al- Ghazali  adalah  meningkatkan  kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (hifdzu ad-din) , jiwa (hifdzu  an-nafs) ,  akal (hifdzu  al-‘aql) ,
keturunan  ( (hifdzu  al-nasl) dan  kekayaan ( (hifdzu  al-mal) mereka.  Apapun  yang menjamin kelima hal ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan (Chapra, 2001: 124)
Hal  ini senada dengan pernyataan di bawah ini:
“The Islamic moral economic system is  based  on  fiqh  al-muamalat  –  Islamic commercial  jurisprudence  derived  from  the Shariah,  Islamic  law:  The  very  objective  of the Shariah is to promote the wellbeing of the people, which lies in safeguarding their faith (din),  their  self  (nafs),  their  intellect  (aql), their posterity (nasl), and their wealth (mal). Whatever ensures the safeguard of these five serves  public  interest  and  is  desirable,  and whatever hurts them is against public interest and  its  removal  is  undesirable.  This  system seeks  to  promote  a  moral,  socio-economic system  that  eliminates  undue  profits  in business  transactions  and  a  bias-fee  social structure .” (Baswir, 2015: 96)
Bahwa  Sistem  ekonomi  moral  Islam didasarkan pada fiqh al-muamalat (bersumber  dari  Syariah  Islam).  Tujuan utama  dari  Syariah  adalah  mengutamakan kesejahteraan  masyarakat,  dengan  cara menjaga keimanan mereka ( din ), mereka diri ( nafs ), akal ( aql ), keturunan ( nasl ), dan harta ( mal ). Apa pun yang menjamin perlindungan kelima hal ini untuk kepentingan publik dan apapun yang merugikan bertentangan dengan kepentingan  public.  Sistem  ini  berusaha mengedepankan  moral,  social  ekonomi, menghilangkan  konsep  bisnis  hanya  untuk mencari keuntungan.
Sebagaimana  keragaman  definisi mengenai  ekonomi  Islam,  sebenarnya  ada dua esensi atau hakikat ekonomi Islam. a. Ekonomi  Syariah:  ilmu  ekonomi  yang didasarkan pada hokum Syariah,
khususnya muamalat.
b. Ekonomi  Islam:  esensi  ekonomi  Islam adalah  etika  atau  nalar  moral  yang mendasari perilaku manusia dalam melakukan  kegiatan  ekonomi (moral science).
Dalam  tulisan  Hafas  Furqani  dalam membangun  ilmu  ekonomi  Islam  dengan tipologi ilmiah. Tipologi itu adalah:(Furqani, 2016: 84–89) a. Metodologi  fikih  ( uṣhul  al-fiqh ):  Obyek kajian  fikih  dan  ekonomi  berbeda,  fikih membahas  hukum  perilaku  manusia, sedangkan  ekonomi  mengkaji  perilaku manusia yang cakupannya lebih luas tidak sekedar  hukum.  Metodologi  fikih  tidak cukup dalam memahami realitas ekonomi yang  sangat  dinamis.  Metodologi  fikih dan  ekonomi  memiliki  tujuan  yang berbeda.
b. Metodologi pluralisme: artikulasi ekonomi  Islam  menggunakan  berbagai metodologi, karena ekonomi Islam butuh metodologi  yang  fleksibel  dan  dinamis. Metode  ini  berdasar  pada  epistemology Islam  yang  mengakui  berbagai  sumber ilmu  (pengetahuan  dan  teori  dapat dilahirkan). Menggunakan berbagai sumber  ilmu  dan  metodologi  untuk mengungkap  kebenaran  yang  hakiki (kebenaran  obyektif,  kebenran  logis,  dan kebenaran  wahyu).  Berbagai  metode tersebut  tidak  saling  bertentangan  akan tetapi saling melengkapi.
c. Metodologi  Islamisasi  ilmu  pengetahuan yang  mencoba  melakukan  interaksi  dan integrasi  metodologi  ilmu  ekonomi  dan metodologi  yang  terdapat  dalam  ilmu- ilmu Islam. Metodologi Islamisasi ekonomi  Islam  menggunakan body  of knowledge atau  metodologi  ekonomi konvensional  yang  dianggap  baik  dan sesuai  dengan  prinsip  Islam.  Dalam merevisi teori ekonomi konvensional, ada dua  cara  yang  dapat  dilakukan  menurut Kahf yaitu: takhliya (mengidentifikasi dan mengisolasi  poustulat  ekonomi  yang dianggap  tidak  sesuai  dengan  prinsip Islam); Taḥliya (memasukkan  postulat ekonomi  baru  yang  digali  dari  prinsip
Islam) in order to revise the conventional economic theo ries .(Kahf, 2003: 23–47). Dalam  rancang  bangun  ekonomi Islam,  setelah  mendefinisikan  ekonomi Islam, berikutnya adalan menjelaskan prinsip prinsip  ekonomi  Islam.  Ekonomi  Islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi material dan  non  material.  Prinsip  dasar  yang dibangun  dalam  ekonomi  Islam  ada  lima: tauhi,  adil,  dan  keseimbangan,  kehendak bebas, dan bertanggungjawab (Naqvi, 1981: 21).
Konsep tauhid tidak hanya tercermin dalam  hubungan  vertikal  (manusia  dengan Sang  Pencipta)  tetapi  juga  hubungan horisontal.  Sebagai  refleksi  dari  prinsip  ini adalah:
a. Tidak mendiskriminasi orang lain pertimbangan  ras,  warna  kulit,  gender, agama, dan lainnya.
b. Tidak melakukan praktik yang tidak etis
c. Tidak  menimbun  kekayaan (iktinaz) , menggunakan petunjuk Allah Swt.
Prinsip  keadilan  merupakan  ajaran fundamental  yang  mencakup  keseluruhan aspek  kehidupan:  ekonomi,  sosial,  politik, bahkan  lingkungan  hidup.  Adil  menurut Abdurrahman  Wahid  dalam  makalahnya yang  berjudul  “Konsep-konsep  Keadilan” dimaknai:  benar,  tidak  memihak,  penjagaan hak-hak  seseorang,  cara  yang  tepat  dalam mengambil  keputusan,  keseimbangan,  dan pemerataan.(Rachman, 1994: 76)
Prinsip  Keseimbangan,  seimbang berarti  kita  bersikap  moderat. Tidak berlebihan dalam menyikapi atau memposisikan  segala  sesuatu.  Seimbang dalam  memenuhi  kebutuhan  dunia  dan akhirat.(Akhmadi & Kholish, 2016: 108)
Prinsip  kebebasan  yang  dimaksud kebebasan  yang  dibingkai  dengan  tauhid artinya  bebas  dengan  batasan  yang  telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Prinsip ini merupakan  unsur  pelengkap  dalam  konsep “khilafah”.  Karena  sampai  tingkat  tertentu manusia  dianugerahi  kehendak  bebas (free will) untuk  mengarah  dan  membimbing kehidupannya  sendiri  sebagai  khalifah  di bumi  (Beekun,  1997:  14–16).  Dibekalinya
potensi  berupa  akal  oleh  Allah  dapat diaplikasikan oleh manusia sebagai khalifah untuk berfikir kritis
Prinsip  pertanggungjawaban,  prinsip ini  merupakan  penyerta  dari  kebebasan. Refleksi  adanya  tanggung  jawab  ini,  bahwa setiap  tindakan  manusia  pasti  ada  balasan dan konsekuansinya. Jika manusia memiliki kebebasan  dalam  memiliki  harta  tertentu, maka pertanggungjawabannya meliputi: bagaimana  mereka  mendapat  harta  tersebut dan  bagaimana  mereka  memanfaatkannya, dan  apakah  harta  tersebut  dimanfaatkan dengan melanggar syariat Islam atau tidak.
Dalam  perkembangannya  ada  tiga alilran  pemikiran  ekonomi  Islam  yang berkembang.  Dalam  buku  Ekonomi  Makro Islam Adiwarman Karim, disebutkan ada tiga aliran  pemikiran  ekonomi  Islam(Karim, 2003):
Madzhab  Iqtishaduna:  aliran  ini menjelaskan bahwa keinginan dan kebutuhan mannusia  terbatas,  sedangkan  sumber  daya (alat  pemenuh  kebutuhan)  tidak  terbatas. Karena menurut aliran ini bahwa Allah sudah menciptakan segala sesuatu tepat dan sesuai dengan  yang  dibutuhkan.  Permasalahannya ada  pada  pengelolaan  dan  distribusi  yang tidak tepat oleh pelaku ekonomi.
Madzhab mainstream: aliran ini yang banyak  diikuti  oleh  pemikir  ekonomi  Islam kontemporer. Bahwa keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber  daya  terbatas.  Sebagaimana  yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah “manusia ketiga  diberi  1  gunung  emas  meminta  2, ketika  diberi  2  meminta  3,  dan  seterusnya mereka  tidak  pernah  puas”.  Hal  ini  sejalan dengan  apa  yang  dijelaskan  dan  teori ekonomi  konvensiona.  Akan  tetapi  menurut aliran ini bahwa variable variable yang ada di dalam  teori  konvensional  tidak  sepenuhnya salah,  dan  apabila  ada  yang  tidak  sesuai dengan  nilai  dan  prinsip  Islam  maka  itulah yang diganti.
Madzhab  alternative  kritis,  sebagai madzhab  aliran  pemikiran  ekonomi  Islam yang dicetuskan oleh Timur Quran. Madzhab ini mengkritisi kedua madzhab sebelumnya.
Menurutnya  bahwa  madzhab  iqtishaduna hanya menyalahkan atau membuat teori yang selalu berlawanan dengan teori konvensional. Sedangkan pendapatnya untuk aliran  mainstream,  bahwa  aliran  ini  hanya mengubah  sedikit  variabel  (menambah  atau mengurangi) teori ekonomi konvensional.
Selain  pembagian  madzhab  di  atas, Dawam  Rahardjo  membagi  aliran  ekonomi Islam menjadi 4 (Rahardjo, 2015: 142) yaitu pertama, aliran  syariat  yang  memandang ekonomi  Islam  sebagai  pelaksanaan  hokum syariat  di  bidang  ekonomi  atau  pengelolaan sumber  daya  ekonomi.  Dalam  aliran  ini ekonomi  dipandang  sebagai  fikih  muamalat sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Ibnu Rusyd  seorang  fuqaha  pengarang  kitab “Bidayah Al-Mujtahid”.
Kedua, melihat  ekonomi Islam sebagai  moral  ekonomi,  pemikiran  ini mengacu pada pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah  dalam  wacana  Teologi  Ekonomi. Teori  ini  juga  dikembangan  oleh  Heider Naqvi  dalam  karyanya  yang  mengingatkan kita pada buku Amitai Etzioni yang berjudul “Moral Dimension of economics (1983)”.
Ketiga , aliran historis sosiologis yang melihat  ekonomi  Islam  sebagai  ilmu normatifsekaligus  positif.  Mengacu  pada pemikiran  Ibnu  Khaldun  dalam  Kitab Muqaddimah. Keempat, aliran ekonomi politik yang dikembangkan oleh Abdurrahman Al-Maliki dalam bukunya “ al- Siyasah al-Iqtishadiyatuhu al-Mutsla ”.

## Nilai  Nilai  Pancasila  dalam  Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi  kerakyatan  adalah  suatu  sistem yang  dilakukan  oleh  rakyat,  untuk  rakyat, dan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.  Ekonomi  rakyat  secara  harfiah dilahirkan  oleh  ahli-ahli  ekonomi  Indonesia sebagai  usaha  untuk  menggali  potensi ekonomi  rakyat  Indonesia  melalui  system ekonomi  alternatif  yang  sebenarnya  sudah dijalankan  oleh  rakyat.  Secara  praktik, ekonomi  kerakyatan  sudah  dijalankan  oleh rakyat sebelum kata ekonomi kerakyatan itu lahir (Mubyanto, 2002).
Jika  melihat  sejarah  sebenarnya ekonomi kerakyatan sudah ada sebelum masa kemerdekaan yang tercermin dalam pemikiran  Moh.Hatta.  pemikiran  Hatta tentang terpuruknya perekonomian masyarakat pribumi karena ekonomi dikuasai  oleh  masyarakat  non  pribumi (penjajah).  Alternative  yang  digagas  oleh bung  hata  adalam  pengembangan  ekonomi rakyat melalui koperasi.(Arief, 2001: 23)
Ekonomi  Kerakyatan  sering  disebut sebagai konsep yang bersifat normatif, yaitu ekonomi  yang  berorientasi  pada  nilai-nilai Pancasila.  Secara  umum  tujuan  sistem ekonomi  kerakyatan  adalah  keadilan  sosial atau  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. Namun  bagaimana  bentuk  masyarakat  yang berkeadilan  sosial  atau  adil  dan  makmur harus  dirumuskan.  Makna  keadilan  sosial bahwa  masyarakat  memiliki  hak  yang  sama untuk  mendapatkan  akses  terhadap  faktor produksi.  Sifat  dari  ekonomi  rakyat  sendiri adalah  moralistik,  demokratik,  dan  mandiri (Malau, 2016: 4).
Moralistis  berarti  bahwa  segala tindakan ekonomi yang dilakukan berdasarkan  pada  etika.  Walaupun  dalam dunia  bisnis  tetap  ada  persaingan,  tetapi persaingan yang ada tidak mendzalimi orang lain.  Demokartik  berarti  bahwa  masyarakat (rakyat) memiliki kebebasan dalam mengaksess  sumber  daya  yang  dimiliki negara,  tentunya  kebebasan  di  sini  tetap disertai dengan rasa tanggungjawab. Mandiri adalah sikap dan sifat masyarakat tidak selalu bergantung pada orang lain dalam segala hal, rakyat diberikan motivasi bahwa sesungguhnya  mereka  mampu  melakukan tugas dan tanggungjawab masing masing.
Ismawan menambahkan karakteristik yang  dimiliki  ekonomi  rakyat  berdasar  dari jenis  kegiatan  yang  dimaksud.antara  lain: informalitas,  mobilitas,  kekeluargaan  dan kemandirian  (Ismawan,  2002).  Informalitas berart bahwa ekonomi kerakyatan mayoritas berjalan  di  luar  kerangka  hukum.  Adanya kelemahan  dalam  aturan  ekonomi  atau ketidakmampuan pemerintah untuk membuat sistem,  akhirnya  menggunakan  sistem  yang
ada (dan seringkali dianggap tidak memihak usaha kecil dan rakyat). Hal ini melatarbelakangi ekonomi kerakyatan berkembang  dengan  subur  (dengan  atau tanpa  aturan).  Namun  ini  memberikan dampak negatif, karena dengan sifatnya yang informal  menyebabkan  terbatasnya  akses permodalan  baik  pada  lembaga  keuangan formal  seperti  pebankan  atau  bantuan pemerintah.  Akibatnya  kadangkala  sektor informal harus berhubungan dengan Lembaga  keuangan  nonformal  (rentenir/ bank  “ thithil ”  yang  berbunga  sangat  tinggi. Tampaknya karakteristik informal ini sebagai  usaha  inovatif  masyarakat  untuk mengatasi  masalah  permodalan  dalam memulai usaha. Selain itu sebagai usaha unti mengatasi hambatan birokrasi karena terbatasnya  akses  informasi  masyarakat tentang aturan-aturan usaha.
Aspek  mobilitas  memiliki  makna mudah  berubah,  berpindah  dan  bergerak. Dengan sifat informalnya dan adanya faktor eksternal  yang berpengaruh secara langsung dan  cepat  membawa  konsekuensi  bagi masyarakat,  konsekuensi  tersebut  adalah tidak  adanya  jaminan  keberlangsungan kegiatan  ekonomi.  Keluar  masuk  pasar menjadi  sesuatu  yang  mudah  dilakukan, misal  terdapat  peluang  di  pasar  untuk membuka  usaha  tertentu  masyarakat  akan berbondong  bondong  terjun  ke  pasar.  Jika dirasa  bahwa  pasar  sudah  tidak  lagi menguntungkan untuk usaha tersebut, masyarakat akan meninggalkannya. Karakteristik ini dikecualikan untuk usaha di sektor pertanian dan perikanan (Rizal, 2011: 6).
Kemandirian merupakan
kerakteristik  ekonomi  kerakyatan  yang berkembang dan dipersepsikan oleh masyarakat, pemerintah atau pelaku ekonomi.  Karenanya  dalam  praktiknya beberapa  pihak  masih  membatasi  diri  dari system  ekonomi  kerakyatan  ini.  Ekonomi kerakyatan  masih  dianggap  sektor  yang berisiko  dan  tidak  bankable  (tidak  layak mengakses  pembiayaan  perbankan).  Karena system  ini  masih  dianggap  sebagai  sektor
penanggulangan  kemiskinan,  pemberdayaan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  sehingga masih dikerjakan kurang maksimal. Perlakuan inilah yang kemudian mendorong ekonomi kerakyatan menjadi mandiri.
Memahami ekonomi kerakyatan dengan  pendekatan  ilmu  filsafat  berarti melihatnya  dari  sisi  ontologi,  epistemology dan  aksiologi.  Ekonomi  kerakyatan  dengan asumsi  ontology,  bahwa  pelaku  ekonomi kerakyatan adalam manusia secara utuh yang dapat  mencapai  tahap  aktualisasi  dini  yang tinggi  sebagai  makhluk.  Manusia  seimbang dalam  segala  aspek:  material-non  material, individual- social.
Masalah epistemology dalam memahami ekonomi kerakyatan menyangkut metode  dan  praktik  dari  system  ini.  Supaya ideal  maka  perlu  untuk  mengkorelasikan ilmu  ekonomi  dengan  ilmu  yang  lain. Berbicara  masalah  korelasi  keilmuan  dalam memahami  kajian  obyek  tertentu  ada beberapa cara: interdisipliner, transdisipliner, dan multidisipliner.
Interdisipliner  merupakan  metode untuk  memahami  satu  obyek  kajian  dengan melibatkan  beberapa  orang  yang  memiliki keahlian yang berbeda beda tetapi masih satu rumpun  keilmuan  (beberapa  orang  dengan keahlian berbeda yang satu rumpun keilmuan mengkaji  1  objek)  (Rohmatika,  2019:  7). Transdisipliner  adalah  metode  memahami satu  obyek  yang  dilakukan  oleh  satu  orang dengan  latar  belakang  beberapa  keahlian. Sedangkan multidisipliner metode mengkaji satu  obyek  kajian  dari  sudut  pandang keilmuan yang berbeda beda (yang relevan).
Berikut  akan  lebih  diperinci  ciri  ciri sistem ekonomi kerakyatan yaitu:
1. Berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan  koperasi  (Pasal  33  ayat 1).
2. Hal  terkait  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai  oleh  negara;  mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2).
3. Pengelolaan  dan  pengawasan  dalam pemanfaatan  bumi,  air,  dan  segala kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya
untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).
4. Menjaga stabilitas perekonomian melalui kebijakan fiscal dan moneter.
5. Memastikan setiap warga negara memperoleh  haknya  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak (Pasal 27 ayat 2).
6. Memelihara  fakir  miskin  dan  anak terlantar (Pasal 34). (Baswir, 2015: 4–5)
Karakteristik  atau  ciri  ciri  sistem ekonomi  kerakyatan  di  atas  sejalan  dengan apa  yang  disebutkan  sebelumnya  bahwa ekonomi  kerakyatan  berorientasi  pada  nilai pancasila.  Pancasila  yang  terdiri  dari  lima sila, apabila diinternalisasi dan inetrkoneksikan dengan ekonomi kerkayatan mengandung maksud:
1. Nilai ketuhanan: sistem ekonomi berjalan dengan berpedoman pada nlai agama dan etika.
2. Kemanusiaan, sistem ekonomi mengedepankan  prinsip  humanis  dan tidak eksploitatif.
3. Persatuan,  setiap  kegiatan  ekonomi dilakukan bersama dengan berdasar pada azaz kekeluargaan
4. Musyawarah  dan  demokrasi,  sistem ekonomi  selaras  dengan  nilai  demokrasi (dari rakyat dan untuk rakyat).
5. Keadilan,  nilai  ini  mengandung  makna pengelolaan sumber daya dan pendistribusiannya diatur sedail mungkin untuk kesejahteraan rakyat.
Ekonomi  kerakyatan  memiliki  lima sasaran pokok yaitu:(Malau, 2016: 4)
1. Ketersediaan penghidupan yang layak dan peluang kerja untuk seluruh masyarakat.
2. Sistem  jaminan  sosial  bagi  anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar dapat terselenggara.
3. Kepemilikan modal (material) terdistribusi  kepada  anggota  masyarakat secara merata.
4. Pendidikan  nasional  dapat  terselenggara secara cuma-cuma bagi
setiap masyarakat.
5. Kemerdekaan  setiap  anggota  masyarakat untuk  mendirikan  dan  menjadi  anggota serikat ekonomi terjamin.
Berbicara  mengenai  pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai- nilai  moral  kemanusiaan  dan  juga  ekonomi kerakyatan.  Ekonomi  kerakyatan  sendiri adalah ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat  secara  luas.  Pembangunan  ekonomi juga  harus  mendasarkan  pada  kemanusiaan dan  menghindarkan  diri  dari  persaingan bebas  dan  penindasan  manusia  satu  dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus berpijak pada nilai moral dari Pancasila.(Malau, 2016: 3).
Sebagai  sebuah  landasan  sistem ekonomi , ekonomi  kerakyatan  memiliki Keunggulan  dan  Kelemahan . Keunggulan ekonomi kerakyatan adalah: rakyat terlindungi dari persaingan yang tidak sehat, mampu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, memperkecil  kesenjangan  antara  si  Kaya dengan si Miskin, dan menciptakan hubungan  sinergis  antara  Pemilik  Modal Besar  dengan  Masyarakat  sebagai  mitra kerjan.  Selain  itu  sebagaimana  dijelaskan pada  karakteristis  ekonomi  kerakyatan  sub bagian  mobilitas,  bahwa  karakteristik  ini merupakan  suatu  keunggulan  karena  dapat dengan  cepat  dan  inovatif  merespon  sebuah perubahan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah  kurang  diminati  para  pemilik  modal besar  karena  keuntungan  mereka  perlu berbagi secara proporsional dengan masyarakat (Malau, 2016: 5).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Sinergi  Ekonomi  Islam  dan  Ekonomi Kerakyatan, Sebuah Transformasi Sistem dan Lembaga
Ada  4  variabel  yang  akan  coba  dibahas dalam  subbab  berikut  ini  yaitu:  sinergi, transformasi,  ekonomi  Islam  dan  ekonomi kerakyatan. Sinergi berarti kegiatan gabungan,  penggabungan.  Sinergi  berasal dari  bahasa  Yunani synergos yang  berarti bekerja bersama. Bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan
keseimbangan  yang  harmonis  sehingga  bisa menghasilkan  sesuatu  yang  optimal.  Ada beberapa  syarat  utama  penciptaan  sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas (Rustiono, 2020).
Sinergi  di  sini  tidak  termasuk kerjasama  dalam  arti  bekerja  sendiri-sendiri secara mandiri tanpa ada hubungan fungsional dan struktural, melainkan kerjasama  dalam  arti  membangun  sistem kerja  yang efisien dan efektif berkat adanya hubungan  fungsional  antara  satu  sub  sistem dengan  sub  sistem  lainnya.  Inilah  yang disebutkan  di  dalam  satau qaul:  Al-Ittihad yujad  al-quwwah (sinergi  mendatangkan kekuatan). Inti sinergi sesungguhnya memanfaatkan perbedaan, bukannya
mentolerir perbedaan apalagi mempertentangkannya.
Sedangkan transformasi dalam kamus  Bahasa  Indonesia  diartikan  dengan perubahan  bentuk,  rupa,  dengan  menambah atau mengurangi unsur unsur yang ada dalam sebuah  system.( Arti  kata  transformasi  - Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) Online , 2020)
Dari  makna  sinergi  dan  transformasi serta  kajian  ekonomi  Islam  dan  ekonomi kerakyatan,  maka  pembahasan  kali  ini  akan dibagi menjadi dua kajian yaitu:
1. Sinergi  ekonomi  Islam  dan  Ekonomi Kerakyatan  sebagai  bentuk  transformasi system.  Berikut  akan  dijelaskan  bagan untuk  menggambarkan  sinergi  ekonomi Islam  dan  ekonomi  kerakyatan  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat:
Sumber: Data Primer, 2021
Ekonomi Islam yang dikembangkan di  Indonesia  sebagai  sebuah  system sering disebut dengan ekonomi Syariah. Penyebutan Ekonomi Islam atau Ekonomi  Syariah  pada  prinsipnya memiliki  alas  an  yang  kuat  dan  ilmiah. Menggunakan  sebutan  Ekonomi  Islam,
bahwa  ekonomi  merupakan  ilmu  yang  di dalamnya  mengatur  perilaku  masyarakat secara  luas  dengan  berdasar  pada  akhlak, etika dan moral Islam. Sedangkan penggunaan  Istilah  Ekonomi  Syariah karena sebagai  sebuah ilmu  yang berdasar pada hokum Islam untuk mengatur tindakan
Sinergi Nilai rancang bangun ekonomi islam: Ketauhidan,
keadilan, keseimbangan, kebebasan, tanggungjawab
Ekonomi Kerakyatan berazazkan nilai pancasila: Ketuhanan; kemanusiaan; persatuan/ kekeluargaan; musyawarah; keadilan sosial
Ontologis: ekonomi islam dikembangkan dalam konteks keindonesiaan Epistemologi: integrasi epistemologi islam sebagai basis pengembangan ilmu
Aksiologis: baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur
Doktrin Kesejahteraan sosial “ maqashidu
as-syari’ah ”:
Menjaga agama
Menjaga jiwa
Menjaga akal
Menjaga keturunan
Menjaga kekayaan
pelaku  ekonomi  apakah  sesuai  dengan syariat Islam atau tidak.
Dalam mensinergikan antara ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan kita  lihat  prinsip  keduanya  terlebih dahulu.  Prinsip  dasar  dalam  Ekonomi Islam: ketauhidan, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggungjawab. Sedangkan prinsip ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan nilai  pancasila  adalah:  Ketuhanan; kemanusiaan;  persatuan/  kekeluargaan; musyawarah;  keadilan  sosial.  Kedua prinsip  tersebut  apabila  digabungkan menjadi: ketauhidan (ketuhanan), keadilan (keadilan sosial), keseimbangan (kemanusiaan),
kebebasan  (musyawarah),  persatuan (kekeluargaan),  dan  tanggungjawab. Dapat  dijelaskan  lebih  rinci  bahwa  di dalam  melakukan  kegiatan  ekonoi (produksi,  distribusi  dan  konsumsi) berdasar pada prinsip berikut ini:
a. Kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan selalu didasari dengan niat yang baik dan mencari ridha Allah. Dan pelaku ekonomi  merasa  bahwa  setiap  yang dilakukannya pasti Allah melihat dan mengawasi.  Contoh  dalam  transaksi ekonomi  ada  beberapa  hal  yang dilarang  yaitu:  maisir,  gharar,  riba, tadlis,  talaqqi  rukban,  dan  ihtikar. Karena  dalam  unsur  unsur  tersebut walaupun pihak lain tidak mengetahui tetapi Allah pasti maha mengetahui.
b. Keadilan  atau  keadilan  sosial  adalah memperlakukan  diri  sendiri  atau orang lain dengan adil, sesuai dengan porsi dan kadarnya.
c. Keseimbangan (kemanusiaan): menyeimbangkan antara kepentingan pribadi  dan  golongan  (kelompok, keseimbangan materi dan non materi, keseimbangan dunia dan akhirat
d. Kebebasan (musyawarah): setiap pelaku  ekonomi  bebas  berpendapat dalam mushawarah untuk menentukan dan menetapkan
kemufakatan. Kebebasan di sini tidak
mutlak,  artinya  tetap  memiliki  batasan dan aturan.
e. Persatuan (kekeluargaan): mempertimbangkan  pihak  lain  ketika melakukan  tindakan  ekonomi,  apakah merugikan  atau  memberi  manfaat  dan dampak positif. Mengajarkan nilai  nilai kesabaran  pada  diri  sendiri  dan  orang lain, untuk saling memaafkan, menghargai, dan mentolerasi perbedaan.
f. Tanggungjawab:  sebagai  khalifah  di bumi (warga negara Indonesia) memiliki tanggungjawab  terhadap  apapun  yang dilakukannya, konsekuensinya dia harus siap diawasi oleh orang lain. Setiap yang dilakukan  pasti  ada reward dan punishmentnya .
Kelima  prinsip  dasar  nilai  ekonomi
Islam yang disinergikan dengan nilai dasar Pancasila  diterapkan  di  Indonesia  dengan memperhatikan  kondisi  sosial,  budaya, politik,  geografis  dan  segala  bidang.  Bisa diartikan dalam makna yang identic dengan ke-Indonesiaan “ekonomi Islam nusantara”.
Tidak hanya menjadikan Islam sebatas nama  (label)/  Islamisasi  ekonomi  di Indonesia. Tetapi menjadikan Islam
sebagai sebuha nilai untuk mengembangkan  ekonomi  di  Indonesia. Dengan  diterapkannya  prisip  ekonomi Islam  yang  disesuaikan  dengan  kondisi Indonesia  dan  bukan  hanya  sekedar  label (Islamisasi)  maka  akan  tercipta “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur” . Negara yang  masyarakatnya  Makmur,  sejahtera, bahagia,  dan  merasa  aman  tinggal  di Indonesia.  Aman  dari  tindakan  amoral manusia  (kejahatan)  atau  aman  dari bencana alam (akibat eksploitasi masyarakat  terhadap  sumber  daya  alam yang berlebihan, tanpa aturan).
Tujuan  akhir  dari  proses  itu  semua adalah kesejahteraan ( maslahah dan falah) seluruh  lapisan  masyarakat.  Indicator terwujudnya kesejahteraan adalah indicator maqashidu Syariah.
2. Sinergi  ekonomi  Islam  dan  ekonomi kerakyatan  sebagai  bentuk  transformasi Lembaga
Sumber: Data Primer, 2021 Selama ini yang banyak
dikembangkan  dengan  system  ekonomi Islam  adalah  Lembaga  keuangan  bank dan  non  bank.  Ekonomi  Islam  belum banyak  menyentuh  sector  riil.  Padahal banyak  sector  riil  (barang  dan  jasa)  di Indonesia  yang  sangat  potensial  untuk dikembangkan  dengan  prinsip  Syariah. Diantaranya  adalah:  fashion,  klinik kecantikan, hotel, pariwisata, dan masih banyak sector lain yang dapat dioptimalkan. Sebenarnya  sudah  banyak  sector  riil
(barang dan jasa) yang sudah menggunakan  label  Syariah,  tetapi dalam  pelaksanaannya  masih  banyak yang  memposisikan  Syariah  sebatas sebuah label dan trend.

## KESIMPULAN
Dalam kehidupan ekonomi makna transformasi  ini  adalah  berarti  mengubah sistem  ekonomi  yang  hanya  berorientasi
pada  profit  dan  eksploitasi,  menjadi  system yang mengedepankan beberapa prinsip ekonomi  Islam.  Transformasi  ekonomi  Islam disinergikan  dengan  konteks  keindonesiaan yakni  system  ekonomi  kerakyatan.  Prinsip dasar  dari  sinergi  ekonomi  Islam  dan  system kerakyatan  yaitu:  ketauhidan  (ketuhanan), keadilan  (keadilan  sosial),  keseimbangan (kemanusiaan),  kebebasan  (musyawarah), persatuan (kekeluargaan), dan tanggungjawab. Prinsip  Islam  dalam  konteks  ke-Indonesiaan dilakukan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat  hidup  di  negara dengan sejahtera dan merasa aman.
Ekonomi  Islam  (ekonomi  syariah)  yang dikembangkan  di  Indonesia  tidak  hanya difokuskan pada lembaga keuangan (bank dan non  bank)  tetapi  juga  menyentuh  sektor  riil. Penerapan  prinsip  syariah  dengan  akad  akad yang  telah  ditetapkan,  sebagai  parameter tingkat  ketaatan  menjalankan  transaksi  yang sesuai dengan syariat Islam. Namun demikian Islam  atau  syariah  tidak  hanya  dijadikan sebagai  sebuah  label  (labelisasi),  tetapi  lebih dijadikan sebagai sebuah nilai.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustiyanti,  &  Safyra  Primadhyta.  (2018).
Lika-Liku Jalan Berkerikil Bank Muamalat . ekonomi.
https://www.cnnindonesia.com/ekonom i/20180301235151-78-279840/lika- liku-jalan-berkerikil-bank-muamalat
Akhmadi,  S.,  &  Kholish,  A.  (2016).  Prinsip- Prinsip  Fundamental  Ekonomi  Islam. Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) , 4 (1), 97–118. Arief,  M.  S.  (2001). Ekonomi  Kerakyatan . Muhammadiyyah University Press.
Arti kata transformasi—Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) Online . (t.t.). Diambil 18 Oktober 2020, dari https://kbbi.web.id/transformasi.
Baswir,  R.  (2015).  Ekonomi  Kerakyatan  vs. Neoliberalisme. Gema  Keadilan , 2 (1), 8–17.
Beekun,  R.  I.  (1997).  Etika  Bisnis  Islam: Sebuah Perspektif Lingkungan Global‛.
Jurnal Ulumul Qur’an, VII .
SEKTOR RIIL: Jasa dan Barang
pariwisata, hotel, klinik kecantikan, halal fashion, dll

## LEMBAGA
KEUANGAN BANK
DAN NON BANK: bank central, bank umum, BPR, BMT, LAZ/BAZ, koperasi, pasar modal, asuransi, pegadaian, leasing, dll
Dikembang- kan berdasar
akad syariah
yaitu: Mudharabah Musyarakah Murabahah Wadiah Ijarah dan
IMBT
Qardul
Hasan
Chapra,  U.  (2001). The  Future  of Economics:  An  Islamic  Perspective .
SEBI.
Furqani, H. (2016). Pembangunan Ekonomi
Islam dengan Tipologi Ilmiah.
Maqdis:  Jurnal  Kajian  Ekonomi Islam , 1 (1), 83–96.
Ismawan,  B.  (2002).  Ekonomi  Rakyat, Sebuah  Pengantar. Jurnal  Ekonomi Rakyat , 1 .
Kahf, M. (2003). NOTES ON DEFINITION AND METHODOLOGY . 43.
Karim,  A.  (2003).  Ekonomi  Makro  Islami Edisi  Kedua. The  International
Institute of Islamic Thought Indonesia, Jakarta . Malau, N. A. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru
Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Research Sains , 2 (1).
Mediatama,  G.  (2020,  September  21).
Hingga  Juli  2020,  aset  keuangan syariah  tembus  Rp  1.639,08  triliun . kontan.co.id. http://keuangan.kontan.co.id/news/hi ngga-juli-2020-aset-keuangan- syariah-tembus-rp-163908-triliun Muallimah,  S.  (2018).  Konsep  Ekonomi
Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan  Maqasid  Syari’ah. Jurnal Investasi Islam , 3 (1), 68–95.
Mubyanto.
(2002). Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan melalui Gerakan  Koperasi‛. Jurnal  Ekonomi
Islam , 1 .
Naqvi,  S.  N.  H.  (1981). Etics  and Economics  an  Islamic  Syinthesis, . The Islamic Foundation.
Oshodi,  B.  A.  (2013).  Integral  Approach  to Development Economics. Gowerpublishing , 282. Pangsa  Pasar  Keuangan  Syariah  Sulit Imbangi Kinerja Konvensional |
Finansial .  (2020,  Juli  3).  Bisnis.Com.
https://finansial.bisnis.com/read/202007
03/231/1261245/pangsa-pasar- keuangan-syariah-sulit-imbangi- kinerja-konvensional Prawiranegara,  S.  (1988). Ekonomi  Dan Keuangan  Makna  Ekonomi  Islam: Kumpulan  Karangan  Terpilih  2 .  Haji Masagung.
Rachman,  B.  M.  (1994). Kontekstualisasi Doktrin  Islam  dalam  Sejarah (Cet.1). Yayasan Wakaf Paramadina.
Rahardjo,  M.  D.  (2015). Arsitekrur  Ekonomi Islam  Menuju  Kesejahteraan  Sosial .
Mizan.
Rizal,  S.  (2011).  Titik  Temu  dan  Sinergi
Ekonomi Islam dan
Ekonomi
Kerakyatan. Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu Ekonomi Syariah , 3 (1).
Rohmatika,  R.  V.  (2019).  Pendekatan
Interdisipliner dan Multidisipliner
Dalam  Studi  Islam. Al-Adyan:  Jurnal Studi  Lintas  Agama , 14 (1),  115–132. https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.468
1
Rustiono,  D.  (2020). Mewujudkan  Sinergi dalam Organisasi . https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudka n-sinergi-organisasi
Suhendi,  S.  (2012).  Ekonomi  Islam  Berbasis Ekonomi  Kerakyatan. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 1 (2), 299–
309.