## Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
Diah Gayatri Sudibya, Dessy Lina Oktaviani Suendra* dan Kade Richa Mulyawati Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
*dessysuendra@gmail.com

## Abstrak
Semakin  tingginya  jumlah  masyarakat  yang  terkena  covid-19  ini  maka  pemerintah  terus  gencar  mengeluarkan  peraturan- peraturan  guna  menekan  pertumbuhan  kasus  baru  dan  meminimalisir  klaster  baru  penyebaran  covid-19.  Desa  Adat  Kota Tabanan  yang  telah  dicatatkan  sebanyak  dua  kali  masuk  dalam  zona  merah  penyebaran  Covid-19  menyikapi  permasalahan pandemi Covid-19 yang semakin merajarela ini dengan membentuk suatu perarem atau aturan adat yang berlaku di Desa Adat setempat  yakni Perarem Adat Kota Tabanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19. Perarem ini  telah disahkan pada tanggal  19 Juli 2020 dan telah disosialisasikan secara bertahap ke banjar- banjar  adat.  Adapun  tujuan  dari  dibentuknya  perarem  ini  sendiri  adalah  untuk  memustus  rantai  penyebaran  Covid-19  dan meningkatkan  kedisiplinan  dari  masyarakat  desa  dikarenakan  dalam  perarem  ini  juga  disertakan  sanksi  denda.  adapun permaslahan  yang  akan  dikaji  adalah  bagaimanakah  pengaturan  hukum  mengenai  pelanggaran  protokol  kesehatan  selama pandemi Covid-19 di desa adat kota Tabanan? dan bagaimanakah rekonstruksi hukum adat  yang ideal dalam menanggulangi pelanggaran  protokol  kesehatan  selama  pandemi  Covid-19  di  desa  adat  kota  Tabanan  ?.  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah desa  adat  kota  tabanan  telah  memiliki  Pararem  Desa  Adat  Kota  Tabanan  Nomor  5  Tahun  2020  yang  di  dalamnya  memuat sanksi-sanksi  denda  bagi  pelanggar  protocol  kesehatan  hanya  saja  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mentaati  peraturan tersebut.  Mengatasi  hal  demikian  maka  diperlukan  adanya  rekonstruksi  norma  agar  tidak  adanya  celah-celah  yang  dapat dimanfaatkan oleh pelanggar protocol kesehatan.
Kata Kunci: Hukum; Pr otokol Kesehatan; Rekontr usi

## Abstract
The higher the number of people affected by COVID-19, the government continues to aggressively issue regulations to suppress the growth of new cases and minimize new clusters of the spread of COVID-19. The Tabanan City Traditional Village, which has been listed twice as being in the red zone for the spread of Covid-19, is responding to the increasingly rampant Covid-19 pandemic problem by forming a perarem or customary rules that apply to the local Traditional Village, namely the Tabanan City Customary Regulation Number 5 of 2020 on the Regulation of Prevention and Control of Gering Agung Covid-19. This Perarem  was  ratified  on  July  19,  2020  and  has  been  gradually  socialized  to  the  traditional  banjars.  The  purpose  of  the formation  of  this  regulation  itself  is  to  break  the  chain  of  the  spread  of  Covid-19  and  increase  the  discipline  of  the  village community because this regulation also includes fines. As for the problem that will be studied, how are the legal arrangements regarding violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in the traditional village of Tabanan city? and how is the ideal reconstruction of customary law in overcoming violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in the traditional  village  of  Tabanan  city?.  The  method  used  in  this  research  is  the  empirical  legal  method  and  is  studied  with  a statutory  approach.  The  results  of  this  study  are  the  traditional  village  of  Tabanan  City  already  has  the  Pararem  of  the Traditional Village of Tabanan City Number 5 of 2020 which includes fine sanctions for violators of the health protocol, only that  there  are  still  many  people  who  do  not  comply  with  these  regulations.  To overcome  this,  it  is  necessary  to  reconstruct norms so that there are no gaps that can be exploited by health protocol violators.

## Keywords: Law; Health Protocol; Recontrusion
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 99
Published: 25/07/2021
How To Cite:
Sudibya,  D,  G.,  Suendra,  D,  L,  O.,  Mulyawati,  K,  R. ( 2021).  Rekonstruksi  Hukum  Adat  Terhadap Pelanggaran Protokol  Kesehatan  Selama  Pandemi  Covid-19  di  Desa  Adat  Kota  Tabanan . KERTHA  WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 15 (2). Pp 99 - 107. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.99-107

## I.  PENDAHULUAN
Pada  awal  tahun  2020  Indonesia  bahkan semua  negara  di  dunia  dikagetkan  dengan munculnya  virus  baru  yang  efeknya  sangat menakutkan yaitu bisa membawa kematian, virus ini disebut oleh para ahli dengan istilah COVID- 19  yang  merupakan  singkatan  dari  Corona Virus Desease  2019  yakni  dijelaskan  sebagai  penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV -2)  yang  muncul  pertama  kali  di  kota  Wuhan, China  pada  bulan  Desember.  Merebaknya  virus Covid-19  ini  menyebabkan  tingkat  penularan bahkan  mencapai  kematian  semakin  meningkat dari  hari  ke  hari  hal  ini  menempatkan  seluruh dunia  tentu  saja  termasuk  Indonesia  ke  dalam masa  Pandemi,  hal  ini  sesuai  dengan  keputusan WHO  yang  dikeluarkan  tanggal  11  Maret  2020 yang  menaikan  status  tingkat  penyebaran  status ini dan menghimbau seluruh negara selalu siaga.
Masa  pandemi  yang  disebabkan  oleh  wabah Covid-19  tidak  dapat  dipungkiri  membawa dampak  yang  amat  sangat  besar  bagi  seluruh negara  yang  sedang  terjangkit  oleh  wabah  virus ini. Ketidakstabilan akibat virus ini dirasakan dari segala  sector  yang  paling  parah  adalah  sector ekonomi.  Masyarakat  mendapatkan  cobaan  yang sangat  berat  hal  ini  dikarenakan  himbauan pemerintah  kepada  masyarakat  untuk  di  rumah saja,  sekolah  dan  perkantoran  menerapkan  wfh dan lebih parahnya lumayan banyak pekerja yang dirumahkan hal ini sudah pasti membawa dampak yang besar bagi kehidupan mereka.
Melihat  kondisi  yang  berubah  drastis  180 derajat  di  masa  pandemi  ini  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  Bali  menjadi  salah  satu Provinsi yang terkena dampat sangat besar selama Pandemi  Covid-19  ini.  Tidak  hanya  masalah kesehatan  dan  perekonomian  tetapi  juga berdampak  terhadap  pariwisata  yang  notabene sebagai  sumber  pendapatan  utama  bagi  Provinsi Bali.  Usaha  pemerintah  propinsi  Bali  untuk mencegah  makin  merebaknya  virus  ini  adalah
dengan  gencar  mengeluarkan  himbauan  untuk selalu menerapkan protokol Kesehatan yaitu rajin mencuci  tangan,  selalu  menggunakan  masker  di setiap kegiatan, dan menjaga jarak dengan orang lain  apabila  sedang  berada  di  keramaian.  Di tempat-tempat  umum  seperti  misalnya  di  pasar, swalayan,  rumah  makan,  kantor  pemerintahan maupun  swasta,  dan  tempat  public  lainnya  juga disediakan  tempat  cuci  tangan  dan  selalu memastikan  orang-orang  yang  berkunjung  untuk menggunakan  hand  sanitizer  sebelum  memasuki tempat  public  tersebut,  serta  tak  lupa  dilakukan pengukuran suhu tubuh.
Usaha-usaha  yang  dilakukan  pemerintah tersebut  baik  dari  himbauan  di  rumah  saja  dan gencarnya  peringatan  untuk  selalu  menerapkan protokol  Kesehatan  nampaknya  tidak  juga  dapat menekan  lajunya  tingkat  penularan  virus  Covid- 19  ini.  Terlihat  dari  tingkat  penyebarannya  yang terus  meningkat  secara  signifikan  tiap  bulannya dari  sejak  merebaknya  virus  ini.  Di  Bali  sendiri pencegahan  terhadap  penyebaran  virus  ini  masih sangat kurang, terlebih lagi pada bulan September salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  Bali  masuk zona merah yaitu kabupaten Tabanan. Juru bicara Satgas  Penanganan  Covid-19  Wiku  Adisasmito mengungkapkan  ada  38  kabupaten/kota  yang mengalami  perubahan  dari  risiko  sedang  (zona oranye)  ke  zona  reisiko  tinggi  (zona  merah) penularan  Covid-19  yang  mana  kabupaten/kota yang dimaksud ini salah satunya adalah Tabanan (Sumber:bali.tribunnews.com).  Perlu  diketahui bahwa  zonasi  ini  disusun  berdasarkan  tiga indicator yakni epidemologi, surveilans Kesehatan masyarakat, dan pelayanan Kesehatan. Dari tiga indicator tersebut pemerintah menetapkan  zonasi  merah  (risiko  tinggi),  oranye (resiko sedang), kuning (resiko rendah), dari hijau (tanpa  kasus).  Kemudian  pada  bulan  Oktober Kembali rilis berita yang menyatakan bahwa kota Denpasar  dan  Tabanan  Kembali  masuk  zona merah  penyebaran  Covid-19.  Status  ini  muncul lantaran terjadinya lonjakan kasus covid-19 sejak beberapa hari terakhir. (Sumber: radarbali.jawapos.com)
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
Semakin  tingginya  jumlah  masyarakat  yang terkena  covid-19  ini  maka  pemerintah  terus gencar  mengeluarkan  peraturan-peraturan  guna menekan pertumbuhan kasus baru dan meminimalisir klaster baru penyebaran covid-19. Desa  Adat  Kota  Tabanan  yang  telah  dicatatkan sebanyak  dua  kali  masuk  dalam  zona  merah penyebaran  Covid-19  menyikapi  permasalahan pandemi  Covid-19  yang  semakin  merajarela  ini dengan  membentuk  suatu  perarem  atau  aturan adat  yang  berlaku  di  Desa  Adat  setempat  yakni Perarem  Adat  Kota  Tabanan  Nomor  5  Tahun 2020  tentang  Pengaturan  Pencegahan  dan Pengendalian  Gering  Agung  Covid-19.  Perarem ini telah disahkan pada tanggal 19 Juli 2020 dan telah  disosialisasikan  secara  bertahap  ke  banjar- banjar  adat.  Adapun  tujuan  dari  dibentuknya perarem ini sendiri adalah untuk memustus rantai penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kedisiplinan  dari  masyarakat  desa  dikarenakan dalam perarem ini juga disertakan sanksi denda.
Perarem  ini  mengatur  beberapa  perbuatan yang  tergolong  sebagai  Tindakan  pelanggaran protokol  Kesehatan  dan  diikuti  pula  dengan sanksi  denda  yang  jumlahnya  beraneka  ragam sesuai  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan. Adapun  perbuatan  yang  dianggap  sebagai pelanggaran protokol Kesehatan di masa pandemi Covid-19  ini  adalah  tidak  menggunakan  masker pada saat keluar rumah, melanggar jam buka atau tutup  warung  tradisional  dan  took  modern, melanggar  jam  malam  yang  telah  ditentukan begitu  pula  apabila  bertamu  melewati  jam  yang telah ditentukan yg mana apabila ini terjadi maka yang  bertamu  maupun  tuan  rumah  akan dikenakan  sanksi  denda,  dan  yang  terakhir apabila  terlihat  ada  masyarakat  yang  keluar setelah  lewat  waktu  yang  telah  ditentukan  maka diwajibkan  membayar  denda.  Selanjutnya  uang denda  yang  diperoleh  akan  masuk  ke  Desa  Adat Kota  Tabanan  dan  akan  digunakan  sebagai subsidi  untuk  kegiatan  yang  dilakukan  Satgas Gotong Royong. (Sumber : baliexpress.jawapos.com)
Selain  di  kota  Tabanan  sanksi  denda  sebagai hukuman pada pandemi Covid-19 juga diterapkan di  salah  satu  desa  adat  yang  berada  di  kota Tabanan  yaitu  desa  adat  Blumbang,  Kecamatan Kerambitan  yang  mana  terbit  perarem  yg  isinya menegaskan  setiap  warga  desa  adat  setempat yang  keluyuran  sedangkan  kepada  mereka  wajib menjalani  (terutama  bagi  PMI)  dapat  dikenakan denda  (sanksi  adat)  menghaturkan  upacara/ sesajen Guru Piduka ditambah denda berupa uang
sebesar  Rp.  500.000  (Lima  Ratus  Ribu  Rupiah) (APHA Indonesia, 2020). Terlihat dalam perarem desat adat Blumbang ini hukuman yang diberikan selama  masa  pandemi  selain  sanksi  denda dijatuhkan pula hukuman melangsungkan upacara adat  demi  mengembalikan  lingkungan  yang diangap telah tercemar yang dalam hal ini karena virus Covid-19.
Sayangnya,  seiring  dengan  berjalannya perarem  ini,  tingkat  masyarakat  yang  terinfeksi virus  Covid-19  di  desa  adat  kota Tabanan  masih tinggi  dan  juga  masih  terjadi  pelanggaran protokol  kesehatan.  Berdasarkan  uraian  tersebut maka dalam artikel ini akan membahas mengenai bagaimanakah  pengaturan  hukum  mengenai pelanggaran  protokol  kesehatan  selama  pandemi Covid-19  di  desa  adat  kota  Tabanan?  dan bagaimanakah  rekonstruksi  hukum  adat  yang ideal dalam menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di desa adat kota Tabanan ?

## II.  METODE
Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan  artikel  ini  adalah  tipe  penelitian empiris.  Penelitian  empiris  menurut  Soerjono Soekanto  disebut  juga  penelitian  hukum sosiologis,  yang  terdiri  dari  penelitian  terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap  efektifitas  hukum. (Soekanto,  2007) Dalam  penelitian  ini  dipergunakan  pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan  konsep  (conceptual  approach)  dan pendekatan  analitis  (analyicialapproach).  Data yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini terdiri  dari  2  (dua)  jenis  yaitu:  Data  Primer  dan Data  Sekunder.  Teknik  Pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:Teknik wawancara,  Teknik  Studi  Dokumen  dan  Teknik Observasi/Pengamatan.

## III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Mengenai Pelanggaran Protokol Kesehatan  Selama  Pandemi  Covid-19  Di  Desa  Adat Kota Tabanan
Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Ini  adalah istilah yang sering digaungkan disetiap kesempatan  membicarakan  masalah  hukum  di Indonesia.  Setiap  Negara  yang  menganut  prinsip Negara hukum pasti tidak lepas dari asas legalitas sebagai persyaratan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan  yang  harus  didasarkan  atas perundang-undangan  yang  sah  dan  tertulis (Utrecht,  1962) .  Dengan  pernyataan  demikian
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 101
maka  dapat  dikatakan  peraturan  perundang- undangan  tertulis  harus  dirumuskan  dan diundangkan  terlebih  dahulu  atau  haruslah  ada sebelum  tindakan  atau  perbuatan  administrative dilanggar  maka  setiap  perbuatan  atau  tindakan administrative  badan/pejabat  Negara  harus didasarkan aturan atau rules and procedures.
Dalam  konstitusi  ditegaskan  bahwa  negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum  (Rechtsstaat), bukan  Negara  Kekuasaan  (Machtsstaat).  Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi,  dianutnya  prinsip  pemisahan  dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar,  adanya  jaminan-jaminan  hak  asasi manusia  dalam  Undang-Undang  Dasar,  adanya prinsip  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak yang  menjamin  persamaan  setiap  warga  negara dalam  hukum,  serta  menjamin  keadilan  bagi setiap  orang  termasuk  terhadap  penyalahgunaan wewenang  oleh  pihak  yang  berkuasa    (Jimly Asshiddiqie,  h  55-52).  Dengan  demikian,  dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan  tertinggi  dalam  penyelenggaraan negara.  Oleh  karena  itu,  badan  atau  pejabat negara  dalam  melakukan  suatu  tindakan,  harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pandemi  Covid-19  memiliki  dampak  yang sangat  besar  dalam  kehidupan  masyarakat terutama  dalam  sector  sosial  kesehatan,  dan ekonomi. Dalam 1 tahun terakhir ini, meski telah diberlakukan adaptasi kebiasaan baru, penyebaran wabah  COvid-19  terus  melonjak  naik.  Seiring dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan  berbagai  produk  hukum  guna menekan dan mengatasi penyebaran virus Covid- 19  ini.  Sedangkan  untuk  Provinsi  Bali  sendiri terdapat  banyak  aturan  mengenai  penanganan Covid-19 seperti:
Keputusan  Bersama  Gubernur  Bali,  Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/
DPMA,05/SK/MDA-PROV BALI/III/2020
Tahun  2020  tentang  Pembentukan  Satuan  Tugas Gotong  Royong  Pencegahan  CPvid-19  Berbasis Desa Adat di Bali
Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  10  Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya Pencegahan  Dan  Pengendalian  Corona  Virus Disease  2019  Dalam  Tatanan  Kehidupan  Era Baru
Keputusan  Wali  Kota  Denpasar  Nomor 188.45/958/HK/2020  Tahun 2020 tentang
Pembentukan  Satuan  Tugas  Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Denpasar
Keputusan  Wali  Kota  Denpasar  Nomor 188.45/959/HK/2020  Tahun  2020  Pembentukan Satuan Tugas  Penanganan Corona Virus  Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan
Keputusan  Wali  Kota  Denpasar  Nomor 188.45/961/HK/2020  Tahun  2020  Pembentukan Satuan Tugas  Penanganan Corona Virus  Disease 2019 (Covid-19)
Dengan  beragamnya  aturan  hukum  mengenai protokol  kesehatan  untuk  pandemi  Covid-19  di Provinsi  Bali  ini  menunjukkan  bahwa  kesigapan pemerintah  Provinsi  Bali  akan  penyebaran  virus ini.  Adapun  berdasarkan  aturan  tersebut  diatas dalam  melaksanakan  tugas,  satgas  harus mematuhi  protokol  yang  telah  ditetapkan pemerintah yang meliputi lima hal yaitu protokol komunikasi,  area  pendidikan,  area  public  dan transportasi,  khususnya  pintu  masuk  Indonesia dan protokol kesehatan.
Sejalan  dengan  aturan-aturan  tersebut,  desa- desa  pakraman  di  Provinsi  Bali  pun  turut melakukan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah melalui Perarem. Dalam substansinya, perarem  dapat  digolongkan  dalam  3  golongan, yaitu (Sudantra & Windia, 2011)
Pararem  penyahcah  awig,  yaitu  keputusan- keputusan  paruman  yang  merupakan  aturan pelaksana dari awig-awig
Pararem ngele/ pararem lepas, yaitu keputusan paruman  yang  merupakan  aturan  hukum  baru yang  tidak  ada  landasannya  dalam  awig-awig tetapi  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum masyarakat
Pararem  penepas  wicara,  yang  berupa keputusan  Paruman  mengenari  suatu  persoalan hukum  (perkara)  tertentu,  baik  yang  berupa sengketa  maupun  pelanggaran  hukum  (pararem penapas wicara).
Bertujuan  membuat  masyarakat  patuh,  dalam penerapannya  apabila  ada yang  melanggar  awig- awig  maupun  perarem  akan  dikenakan  sanksi. Sanksi tersebut dikenal dengan istilah pamidanda, mempunya tujuan untuk mengembalikan keseimbangan bila terjadi gangguan keseimbangan  hubungan  dalam  aspek-aspek kewilayahan (palemahan), kemasyarakatan (pawongan),  dan  keagamaan  (parahyangan). Halaman 102 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
Pamidanda  ini  dalam  literatur  hukum  lebih dikenal dengan sebutan sanksi adat. Secara umum sanksi  adat  ini  terdiri  dari  tiga  golongan,  yaitu sanksi  yang  berkaitan  dengan  harta  benda  (uang atau  barang),  disebut  artha  danda;  sanksi  yang berkaitan  dengan  nestapa  jiwa  atau  fisik  disebut dengan  jiwa  danda;  serta  sanksi  yang  berkaitan dengan  upaya  pengembalian  keseimbangan  alam gaib  (niskala)  disebut  dengan  panyangaskara danda. (Parwata, A, A, 2007)
Dari  berbagai  pararem  desa  adat  yang  sudah membuat  dan  mengesahkan  pararem  yang  diatur diantaranya:
Ketentuan  umum,  pengertian  tentang  desa adat, banjar adat, prajuru desa dan perarem.
Maksud  dan  tujuan  dibuatnya  pararem  covid- 19,  yaitu  dalam  rangka  pencegahan  dan pengendalian Covid-19
Ruang lingkup pencegahan dan pengendalian, meliputi:  perilaku  hidup  sehat,  pembatasan kegiatan  berbasis  desa  adat,  satuan  tugas  gotong royong, penanganan kasus terpapar, ngeneng dan ngeneing  desa  adat,  sanksi  dan  ketentuan penutup.
Masyarakat  Bali  berharap,  dengan  adanya pararem  yang  bertujuan  untuk  mencegah  dan mengendalikan  Covid-19  ini  kedepannya  dapat mengembalikan  kehidupan  masyarakat  seperti sebelumnya atau sedia kala.
Desa Adat Kota Tabanan juga telah mengikuti intruksi dari Gubernur untuk membentuk pararem terkait pencegahan Covid-19, yaitu Pararem Desa Adat Kota Tabanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 yang mulai berlaku 1 September 2020.  Dalam  perarem  tersebut,  telah  diatur sejumlah  ketegasan  seperti  diantaranya  denda untuk  warga  yang  tidak  menggunakan  masker, melanggar jam buka/tutup warung tradisional dan toko  modern,  hingga  bertamu  lewat  jam  yang telah ditentukan.
Untuk  masyarakat  yang  tidak  menggunakan masker akan didenda Rp 50 Ribu, untuk warung tradisional  yang  melanggar  jam  buka/tutup didenda  Rp  100  ribu  dan  toko  modern  yang melanggar  didenda  maksimal  Rp  500  Ribu. Kemudian  untuk  warga  yang  bertamu  tanpa tujuan  yang  jelas  melewati  jam  akan  didenda masing  masing  Rp  250  ribu  baik  tuan  rumah maupun  yang  bertamu.  Terakhir,  masyarakat yang keluyuran lewat jam tanpa tujuan yang jelas
akan didenda Rp 250 ribu (Aryawan, 2020) .
Berbicara  mengenai  suatu  aturan  hukum pastilah  yang  akan  diukur  adalah  efektif  atau tidak  aturan  atau  norma  hukum  tersebut  di masyarakat.  Soerjono  soekanto.  Mengemukakan bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum bergantung pada lima factor yaitu:
Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum.
Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Hukum  akan  menjadi  efektif  jika  tujuan keberadaan  dan  penerapannya  dapat  mencegah perbuatan-perbuatan  yang  tidak  diinginkan  dapat menghilangkan  kekacauan.  Hukum  yang  efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat  diwujudkan.  Jika  suatu  kegelapan  maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika  terjadi  keharusan  untuk  melaksanakan  atau menerapkan  hukum  dalam  suasana  baru  yang berbeda,  hukum  akan  sanggup  menyelesaikan (H.S & Nurbani, 2013).
Ketika  berbicara  sejauh  mana  efektivitas hukum  maka  kita  pertama-tama  harus  dapat mengukur  sejauh  mana  aturan  hukum  itu dimengerti atau tidak  dimengerti  dan  ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan  ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan  hukum  yang  bersangkutan  adalah  efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan  dua  hal  yang  sangat  menentukan efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan  perundang- undangan  atau  aturan  hukum  dalam  masyarakat. Kesadaran  hukum,  ketaatan  hukum,  dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan  antara  kesadaran  hukum  dan ketaatan  hukum,  padahal  kedua  itu  meskipun sangat  erat  hubungannya,  namun  tidak  persis sama.  Kedua  unsur  itu  memang  sangat menentukan  efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.
Berdasarkan  uraian  mengenai  efektifitas
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 103
hukum  tersebut  maka  perlu  ditelaah  lebih mendalam  apakah  berbagai  peraturan  yang dibentuk  untuk  menanggulangi  penyebaran  virus covid-19  sudah  sepenihnya  efektif  berlaku  di masyarakat.  Pengujian  mengenai  efektit  atau tidak  suatu  aturan  salah  satu  tujuannya  adalah agar bisa diputuskan apakah aturan tersebut harus diubah  atau  dicabut  dan  diganti  dengan  yang baru.
Rekonstruksi  Hukum  Adat  Yang  Ideal  Dalam Menanggulangi  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan Selama  Pandemi  Covid-19  Di  Desa  Adat  Kota Tabanan
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa telah  begitu  banyak  peraturan  yang  dikeluarkan pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  yang mengatur  tentang  penanganan  covid-19.  Kota tabanan  sendiri  selain  memiliki  peraturan  daerah tersendiri tetapi juga tetap tunduk pada peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat seperti yang dijelaskan  pada  pembahasan  pertama  dan  kota tabanan  juga  menjadikan  aturan  penangan  covid 19  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  provinsi  Bali sebagai  acuan  dalam  menekan  penyebaran  virus ini.
Berdasarkan  peraturan  hukum  yang  dibentuk oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  Propinsi Bali  tersebut,  kota  tabanan  membentuk  Pararem Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Pengaturan Pencegahan  dan  Pengendalian  Gering  Agung Covid-19  di  Desa  Adat  Kota  Tabanan.  Pada pelaksanaanya,  Pararem  Nomor  5  Tahun  2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering  Agung  Covid-19  di  Desa  Adat  Kota Tabanan  telah  mengalami  pro  dan  kontra  di media  sosial  terkait  pemberian  sanksi.  Adapun denda  yang  dikenakan  kepada  masyarakat  yang melanggar  protokol  kesehatan  diantaranya, masyarakat  yang  tak  menggunakan  masker didenda  Rp  50  ribu.  Untuk  warung  tradisional yang  melanggar  jam  buka/tutup  lewat  pukul 22.00  WITA  didenda  Rp  100  ribu  dan  toko modern  yang  melanggar  didenda  maksimal  Rp 500  ribu.  Kemudian  untuk  warga  yang  bertamu tanpa  tujuan  yang  jelas  melewati  jam  22.00 WITA  masing-masing  didenda  Rp  250  ribu  baik bagi  tuan  rumah  dan  yang  bertamu.  Dan masyarakat  yang  keluyuran  lewat  jam  22.00 WITA  tanpa  tujuan  yang  jelas  didenda  Rp  250 ribu.
Masyarakat  merasa  diberatkan  akan  aturan tersebut  karena  masih  banyak  masyarakat  yang harus  berkerja  atau  pulang  bekerja  melewati jam
malam  yang  telah  ditetapkan  tersebut.  Apalagi selama  Covid-19  ini  perekonomian  masyarakat Tabanan  juga  mengalami  kesulitan  sehingga apabila ditambah dengan pembatasan jam malam maka  kesempatan  mereka  untuk  mencari  nafkah akan semakin terbatasi.
Selain  masalah  pro  dan  kontra  ini,  tingginya angka  kasus  positif  Covid-19  di  kota  Tabanan membuat  Pararem  Nomor  5  tahun  2020  tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung  Covid-19  ini  seakan  tidak  efektif  untuk mencegah penyebaran covid-19.
Untuk  mencari  tahu  permasalahan  kurang efektifnya  aturan  ini,  peneliti  berupaya  untuk turun  lansgung  ke  lapangan  dan  melakukan wawancara dengan masyarakat, yang tidak hanya tinggal  di  kota  Tabanan,  tetapi  juga  dengan masyarakat  di  beberapa  desa  di  Tabanan  untuk dimintakan  pendapatnya  terkait  dengan  kurang efektifnya  aturan  ini.  Wawancara  dilakukan dengan 20 orang yang berasal dari kota Tabanan serta dari desa adat lainnya di Tabanan yaitu dari Desa Adat Bongan Puseh, Desa Adat Kerambitan,
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan tim  peneliti  bahwa  sebagian  besar  masyarakat baik  di  kota  maupun  desa-desa  yang  ada  di Tabanan  mengetahui  adanya  Pararem  Nomor  5 tahun  2020  tentang  Pengaturan  Pencegahan  dan Pengendalian  Gering  Agung  Covid-19  ini. Masyarakat  juga  mengetahui  dengan  jelas  bawa di dalam Pararem Nomor 5 tahun 2020 memiliki sanksi-sanksi  bagi  masyarakat  yag  melakukan pelanggaran  protocol  kesehatan  dan  tidak mentaati  jam  malam  yang  telah  ditentukan maupun  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak mematuhi peraturan jam operasinal usahanya dan juga  tidak  menerapkan  protocol  kesehatan. Masayarakat  juga  mengetahui  bahwa  dalam perarem  ini  sanksi  yang  dijatuhkan  lebih  banyak pengenaan sanksi denda.
Selanjutnya tim peneliti menanyakan pendapat masyarakat  apakah  menurut  pantauan  mereka masyarakat di Kota Tabanan mematuhi peraturan yang dituangkan dalam  Pararem Nomor 5 tahun 2020  ini  ?  sebagian  besar  dari  masyarakat menjawab  bahwa  masyarakat  di  sekitar  Kota Tabanan masih banyak yang tidak mentaati aturan ini.  Mereka  merasa  sanksi  denda  yang  diatur dalam  Pararem  ini  yaitu  Untuk  masyarakat  yang tidak  menggunakan  masker  akan  didenda  Rp  50 Ribu,  untuk  warung  tradisional  yang  melanggar jam  buka/tutup  didenda  Rp  100  ribu  dan  toko modern  yang  melanggar  didenda  maksimal  Rp
Halaman 104 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
500  Ribu.  Kemudian  untuk  warga  yang  bertamu tanpa  tujuan  yang  jelas  melewati  jam  akan didenda  masing  masing  Rp  250  ribu  baik  tuan rumah  maupun  yang  bertamu.  Terakhir, masyarakat  yang  keluyuran  lewat  jam  tanpa tujuan  yang  jelas  akan  didenda  Rp  250  ribu (Aryawan,  2020), masih  belum  cukup  membuat masyarakat  mematuhi  aturan  tersebut.  Padahal secara  filsafat  hal  paling  mendasar  dari  suatu hukum  atau  norma  hukum  adalah  hukum  atau norma  haruslah  dibuat  untuk  mendorong seseorang  agar  mau  tunduk  dengan  hukum  agar terciptanya  ketertiban  dalam  masyarakat  dan dijaminnya keamanan.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  tim  peneliti juga  menunjukan  adanya  keberatan  dari masyarakat  mengenai  sanksi  denda  yang dijatuhkan  dalam  Pararem  Nomor  5  tahun  2020 ini. Menurut masyarakat di masa pandemic covid- 19  membuat  sebagian  besar  dari  masyarakat terkena  dampak  yang  sangat  hebat  karena  tidak sedikit  dari  mereka  “dirumahkan”  oleh  tempat mereka  bekerja.  Begitu  pula  dengan  msyarakat yang  berperan  sebagai  pelaku  usaha  tidak mengenal usaha yang termasuk skala besar, kecil, ataupun  menengah  juga  merasakan  dampaknya karena angka penjualan mereka semakin menurun bahkan  tidak  jaran  yang  dalam  sehari  mereka tidak  mendapatkan  hasil  apa-apa.  Menurut masyarakat  keadaan  mereka  yang  kesulitan ekonomi  akibat  masa  pandemik  yang  tidak kunjung  selesai  terasa  semakin  berat  dnegan ketentuan denda yang diterapkan oleh Pemerintah Kota  Tabanan.  untuk  membiayai  kehidupan mereka  sehari-sehari  saja  mereka  kesulitan ditambah  lagi  mereka  harus  membayar  denda yang jumlahnya cukup banyak.
Seperti yang telah diuraikan pada pembahasan pertama  yaitu  tentang  efektifitas  hukum.  Bahwa untuk mengukur apakah suatu aturan atau norma hukum efektif atau tidak dalam masyarakat harus dilihat  dari  dua  unsur  yaitu  apabila  suatu  aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target  yang  menjadi  sasaran  ketaatannya  maka akan dikatakan aturan hukum  yang bersangkutan adalah  efektif.  Kesadaran  hukum  dan  ketaatan hukum  merupakan  dua  hal  yang  sangat menentukan  efektif  atau  tidaknya  pelaksanaan perundang-undangan  atau  aturan  hukum  dalam masyarakat.  Dikaitkan  dengan  efktifitas  Pararem Nomor  5  tahun  2020  di  Kota  Tabanan  menurut hasil wawancara warga masyarakat melihat aturan ini  terlihat  tidak  efektif  karena  menurut  mereka walaupun  masyarakat  mengerti  apa  maksud  dan
sanksi  dari  perarem  ini  tetapi  masih  terlihat banyak  yang  melanggar.  Tidak  sedikit  orang- orang  yang  masih  tidak  menerapkan  protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan ketentuan  jam  malam  pun  tidak  begitu dihiraukan.  Masih  banyak  juga  terlihat  café  atau rumah makan yang penuh dan tidak ada jaga jarak sama  sekali  serta  tidak  mentaati  jam  malam operasional yang ditentukan.
Melihat  masih  banyaknya  celah  dalam peraturan hukum dalam hal ini Pararem Nomor 5 tahun  2020  tentang  Pengaturan  Pencegahan  dan Pengendalian  Gering  Agung  Covid-19  tim peneliti  rasa  haruslah  dilakukan  rekonstruksi dalam  peraturan  ini.  Hal  yang  sangat  signifikan perlu  diubah  adalah  dari  segi  sanksi.  Pembuat aturan  harus  lebih  memikirkan  sanksi  yang  tepat dijatuhkan  karena  sanksi  adminsistratif  yang sudah  ada  ternyata  tidak  cukup  untuk  memaksa masyarakat mematuhi peraturan ini. Selain sanksi adminsitratif  yang  dapat  dijatuhkan  masyarakat yang  melanggar  protocol  kesehatan  dapat  pula dijatuhi sanksi kerja social.
Pemberian  sanksi  kerja  sosial  sudah  terlebih dahulu  dicetuskan  dalam  inpres  nomor  6  tahun 2020 tanggal 4 agustus 2020 peningkatan disiplin dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  dalam pencegahan  dan  pengendalian  corona  virus disease  2019.  Sesuai  inpres  ini  pemerintah mengharapkan  pemerintah  pusat  maupun  daerah menetapkan  peraturan  yang  memuat  sanksi terhadap pelanggaran penerapan protocol kesehatan  dalam  pencegahan  dan  pengendalian Corona  Virus  Disease  2019  (COVID19)  yang dilakukan  oleh  perorangan,  pelaku  usaha, pengelola,  penyelenggara, atau  penangung  jawab tempat dan fasilitas umum. Saksi yang dihimbau untuk  diterapkan  adala  berupa  teguran  lisa  atau teguran tertulis, kerja social, denda administrative,  atau  penghentian  atau  penutupan tempat usaha.
Sebagai  landasan  menerapkan  sanksi  kerja social  dapat  kita  lihat  dari  Peraturan  Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020  tentang  Pengenaan  Sanksi  Terhadap Pelanggaran  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Peanganan  Corona  Virus Disease  2019  (COVID  19)  di  Povinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mana dalam Pergub ini  memuat  beberapa  sanksi,  baik  bagi perorangan, penyelenggara kegiatan/usaha, lembaga  pendidikan,  maupun  tempat  kerja. Khusus  bagi  perorangan,  sanksi  yang  diterapkan
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
berupa sanksi administratif teguran tertulis, "kerja sosial"  berupa  membersihkan  fasilitas  umum dengan  menggunakan  rompi,  atau  denda administratif  paling  sedikit  Rp  100  ribu  dan maksimal Rp 250 ribu.
Konstruksi  sanksi  kerja  social  dalam  Pararem Nomor  5  tahun  2020  sejalan  dengan  tiga golongan  yang  dianut  oleh  sanksi  adat  yaitu sanksi  yang  berkaitan  dengan  harta  benda  (uang atau  barang),  disebut  artha  danda;  sanksi  yang berkaitan  dengan  nestapa  jiwa  atau  fisik  disebut dengan  jiwa  danda;  serta  sanksi  yang  berkaitan dengan  upaya  pengembalian  keseimbangan  alam gaib  (niskala)  disebut  dengan  panyangaskara danda. Sanksi kerja social yang dimaksud sejalan dengan jiwa danda.
Sanksi yang dapat diberikan selain sanksi adat adalah  jiwa  danda  atau  sanksi  yang  berkaitan dengan  nestapa  jiwa  atau  fisik.  Sanksi  ini  dapat berupa  kerja  sosial  yang  sekiranya  pantas diterapkan  di  Kota  Tabanan  adalah  dengan  cara melakukan  kegiatan  bersih-bersih  di  area  tempat umum  milik  Desa  adat  di  tempat  si  Pelanggar tinggal,  seperti  membersihkan  Banjar,  Lapangan Olahraga  milik  desa  adat,  serta  Pura-Pura disekitar  Desa  Adat.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat masyarakat sekitar Kota Tabanan karena menurut mereka seseorang akan lebih memperhatikan  aturan  apabila  sanksi  yang diterapkan membawa efek kepada dirinya seperti rasa  malu  terhadap  warga  sekitar  ketika  ia melakukan sanksi kerja sosial tersebut.
Selain  mengenai  sanksi  pada  Perarem  Nomor 5  tahun  2020  harus  lebih  merumuskan  secara jelas  hal-hal  yang  dikecualikan  dalam  perarem ini. Menurut Bendesa Adat Kota Tabanan I Gusti Ngurah Siwa Genta sanksi yang diterapkan dalam perarem  ini  sebenarnya  bersifat  fleksibel. Menurutnya  bagi  masyarakat  yang  keluar  lewat pukul  22.00  WITA  karena  memiliki  kepentingan mendesak  ataupun  pulang  kerja  tidak  dikenakan sanksi  tetapi  yang  dikenakan  denda  adalah masyarakat  yang  kedapatan  keluar  rumah  lewat pukul  22.00  WITA  tanpa  tujuan  jelas  (Bali tribune,2020).  Penguraian  secara  jelas  dan  rinci dalam suatu aturan dianggap perlu karena apabila tidak maka akan menimbulkan kekaburan norma.
Upaya  merekonstruksi  Perarem  Nomor  5 tahun  2020  adalah  langkah  yang  dapat  diambil untuk mengatasi rendahnya kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protocol kesehatan.  Sekedar  himbauan  dirasa  tidak  cukup untuk  “memaksa”  masyarakat  mematuhi  cara
hidup  new  normal  yang  dicanangkan  pemerintah demi  memutus mata rantai penyebaran covid 19. Pemerintah selaku pembuat kebijakan harus dapat mengambil  langkah  antisipatif  apabila  produk hukum  yang  sudah  ada  tidak  dapat  mengatasi permasalahan  karena  apabila  hal  ini  dilakukan pembiaran  maka  tujuan  hukum  yang  sebenarnya tidak akan tercapai.

## IV. SIMPULAN
Desa  Adat  Kota  Tabanan  telah  mengikuti intruksi dari Gubernur untuk membentuk pararem terkait pencegahan Covid-19, yaitu Pararem Desa Adat Kota Tabanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid-19 yang mulai berlaku 1 September 2020.  Dalam  perarem  tersebut,  telah  diatur sejumlah  ketegasan  seperti  diantaranya  denda untuk  warga  yang  tidak  menggunakan  masker, melanggar jam buka/tutup warung tradisional dan toko  modern,  hingga  bertamu  lewat  jam  yang telah  ditentukan.  Untuk  masyarakat  yang  tidak menggunakan  masker  akan  didenda  Rp  50  Ribu, untuk  warung  tradisional  yang  melanggar  jam buka/tutup didenda Rp 100 ribu dan toko modern yang melanggar didenda maksimal Rp 500 Ribu. Kemudian  untuk  warga  yang  bertamu  tanpa tujuan  yang  jelas  melewati  jam  akan  didenda masing  masing  Rp  250  ribu  baik  tuan  rumah maupun  yang  bertamu.  Terakhir,  masyarakat yang keluyuran lewat jam tanpa tujuan yang jelas akan didenda Rp 250 ribu.
Melihat  masih  banyaknya  celah  dalam peraturan hukum dalam hal ini Pararem Nomor 5 tahun  2020  tentang  Pengaturan  Pencegahan  dan Pengendalian  Gering  Agung  Covid-19  tim peneliti  rasa  haruslah  dilakukan  rekonstruksi dalam  peraturan  ini.  Hal  yang  sangat  signifikan perlu  diubah  adalah  dari  segi  sanksi.  Pembuat aturan  harus  lebih  memikirkan  sanksi  yang  tepat dijatuhkan  karena  sanksi  adminsistratif  yang sudah  ada  ternyata  tidak  cukup  untuk  memaksa masyarakat mematuhi peraturan ini. Selain sanksi adminsitratif  yang  dapat  dijatuhkan  masyarakat yang  melanggar  protocol  kesehatan  dapat  pula dijatuhi  sanksi  kerja  social.  Sanksi  yang  dapat diberikan  selain  sanksi  adat  adalah  jiwa  danda atau  sanksi  yang  berkaitan  dengan  nestapa  jiwa atau  fisik.  Sanksi  ini  dapat  berupa  kerja  sosial yang  sekiranya  pantas  diterapkan  di  Kota Tabanan adalah dengan cara melakukan kegiatan bersih-bersih  di  area  tempat  umum  milik  Desa adat  di  tempat  si  Pelanggar  tinggal,  seperti membersihkan  Banjar,  Lapangan  Olahraga  milik
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
desa  adat,  serta  Pura-Pura  disekitar  Desa  Adat. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  masyarakat sekitar  Kota  Tabanan  karena  menurut  mereka seseorang  akan  lebih  memperhatikan  aturan apabila  sanksi  yang  diterapkan  membawa  efek kepada  dirinya  seperti  rasa  malu  terhadap  warga sekitar  ketika  ia  melakukan  sanksi  kerja  sosial tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryawan,  I.  M.  P.  (2020).  No  Title.  Retrieved  from bali.tribunnews.com/2020/09/01/mulai-hari-ini- desa-adat-kota-tabanan-terapkan-sanksi-bagi- pelanggar-pararem-pengendalian-covid-19
H.S,  S.,  &  Nurbani,  E.  S.  (2013). Penerapan  Teori Hukum  Pada  Tesis  dan  Disertasi .  Jakarta: Rajawali Press.
Parwata,  A,  A,  G.  O.  (2007). Memahami  A wig-Awig Desa  Pakraman .  dalam  I  Ketut  Sudantra  dan AA.  Gede  Oka  Parwata  (ed):  Wicara  Lan
Pamidanda,  Pemberdayaan  Desa  Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Upada Sastra, Denpasar. Soekanto,  S.  (2007). Pengantar  Penelitian  Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia. Sudantra,  I.  K.,  &  Windia,  I.  W.  (2011). Penuntun Penyuratan  Awig-Awig .  Denpasar:  Udayana University Press. Utrecht.  (1962). Pengantar  Hukum  Administrasi Negara Indonesia . Jakarta: Ichtiar.
Bali tribune, Sanksi Perarem Desa Adat Kota Tabanan Fleksibel, 03 September 2020
Bunga  Rampai  Asosiasi  Pengajar  Hukum  Adat (APHA)  Indonesia,  2020, Melihat  Covid 19  Dari  Perspektif  Hukum  Adar. Penerbit LSHI, Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  e-book  Konstitusi  & Konstitusionalisme Indonesia.
Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Adat Kota Tabanan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 2 2021 — CC-BY-SA 4.0 License