Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781

## Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia

## Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, Eko Nursanty
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Indonesia santy@ubtagsmg.ac.id
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 9 Maret 2022 Disetujui : 10 Maret 2022 Dipublikasi 1 April 2022

## ABSTRACT
This research aims to look at the potential of government revenue through taxes on digital currencies or better known as cryptocurrencies and against digital assets called NFT. With normative research methods to  analyze  how  cryptocurrencies  and  digital  assets  (NFT)  should  be  taxed  at  low  or  high  tax  rates.  In addition  to  understanding  cryptocurrency  taxation  policies  as  well  as  NFT,  the  study also  looked  at  the taxation  policies  of  various  countries on  cryptocurrencies  and  digital  assets.  Each  country has  different guidelines and considerations  for  the  legal status and policies of  the  regulation of  cryptocurrencies and NFT. There is no consensus between countries about this.
Keywords ; taxes, cryptocurrencies, digital assets, NFT

## PENDAHULUAN
Hal  baru  termasuk  teknologi  selain  membawa  manfaat  tidak  jarang  turut  mengusung kontraversi. Hal tersebut juga terjadi pada teknologi digital hingga terciptanya mata uang digital  serta  aset  digital.  Sejarah  lahirnya  produk  tersebut  adalah  buah  dari  kemajuan teknologi  informasi  yang  tidak  membutuhkan  perantara  secara  real  time  dapat memberikan  informasi  dengan  mentautkan  blok  data  secara  kriptografis  melahirkan sebuah sistem yang disebut Blockchain (Arslanian & Fischer, 2019). Hingga  akhirnya Blockchain ,  menjadi  salah  satu  teknologi  paling  populer  dan menjanjikan  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Menyusul  lahirnya  mata  uang  baru  yang disebut  Bitcoin,  dimana  popularitas  serta  nilainya  tumbuh  dalam  sekejap.  Awalnya, Blockchain hanya  terkait  erat  dengan  Bitcoin.  Namun  seiring  waktu,  teknologi blockchain telah menjadi solusi yang berdiri sendiri yang dapat digunakan untuk banyak tujuan  lain,  seperti  meningkatkan  proses  pembayaran,  menyimpan  data,  dan  transaksi pada intinya hal baru ini menawarkan banyak keuntungan. Tidak seperti sistem lainnya yang  terpusat,  dan  keamanan  tetap  menjadi  prioritas.  Bahkan  ketika  koneksi  individu gagal,  hal  tersebut  tidak  akan  mempunyai  dampak.  Tidak  adanya  perantara  juga berkontribusi  terhadap  keamanan  data.  Seperti  kita  ketahui  semua  persoalan  hari  ini mengenai  penyalahgunaan  data  masih  menjadi  praktik  ilegal  para  pihak  ketiga.  Kasus- kasus data nasabah kartu kredit yang diperdagangkan adalah salah satu kasus yang masih kerap terjadi. Sedangkan dalam blockchain , hal tersebut tidak terjadi (Kwak, 2019). Hal tersebut tentu diterima pada beberapa industri, dan industri keuangan adalah pengguna utama dari konsep blockchain. Cryptocurrency sejauh ini merupakan aplikasi paling  terkenal  di blockchain ,  salah  satu  hal  yang  menaikkan  popularitasnya  karena laporan  keuangan  berbeda  dengan  sistem  konvensional.  Dimana  harus  tunduk  terhadap aturan serta otoritas berbagai institusi. Dalam Bitcoin, blok dibuat oleh apa yang disebut penambang, yang diberi imbalan dengan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya, seperti
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
Ethereum,  yang  bertanggung  jawab  atas  validasi  blok(Omote  &  Yano,  2020). Penambang  menggunakan  perangkat  komputasi  khusus  (disebut  ekskavator)  untuk memvalidasi  blok.  Seluruh  proses  sering  disebut  "penambangan  cryptocurrency."  Dari gambaran  singkat  ini  Bitcoin  menunjukkan  bahwa  prinsip  blockchain  dapat  mengubah proses  transaksi  uang.  Sektor  keuangan  akan  segera  dapat  mengganti  sebagian  besar operasinya  dengan  teknologi  blockchain,  yang  akan  sangat  meningkatkan  proses pembayaran.  Saat  ini,  pembayaran  kartu  kredit  diselesaikan  dalam  beberapa  jam  atau bahkan  berhari-hari.  Dalam  rantai  blok,  penundaan  seperti  itu  tidak  diperlukan  karena pembayaran  dapat  dilakukan  secara  real  time  melalui  apa  yang  disebut  penyesuaian buku  besar  (general  ledger)  (Ajao  et  al.,  2019).  Blockchain  dapat  merevolusi  seluruh proses  transaksi  tradisional  dengan  secara  otomatis  mengeksekusi  kontrak  dengan  cara yang hemat biaya, transparan, dan aman (Reinhard, 2019).
Analisis  literatur  menunjukkan  bahwa blockchain memiliki  aplikasi  lain  juga. Misalnya,  N.  Szabo  memperkenalkan  konsep  "kontrak  pintar"  yang  menghubungkan protokol  komputer  ke  antarmuka  pengguna  untuk  mengimplementasikan  persyaratan kontrak (Westerkamp, 2019). Berkat sistem blockchain, kontrak pintar menjadi semakin populer  karena  dapat  dibuat  lebih  mudah  dengan  blok.  Menurut  penulis,  pendekatan inovatif  semacam  itu  dapat  menghilangkan  keterlibatan  pengacara  dan  bank  dalam penyelesaian  kontrak  properti.  Kontrak  pintar  juga  dapat  diterapkan  pada  manajemen properti,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud  (Jung,  2018).  Contoh  bagus  dari teknologi blockchain yang menangani kontrak pintar dalam model yang disajikan di atas adalah  Ethereum,  sistem  terdesentralisasi  yang  awalnya  diusulkan  oleh  Buterin (Tarkhanov, 2019). Ethereum dapat dilihat sebagai perpanjangan dari blockchain Bitcoin yang  mendukung  aplikasi  yang  lebih  luas.  Menurut  Gunay,  teknologi  blockchain memungkinkan  kontrak  dibuat  menggunakan  enkripsi  dan  tanpa  keterlibatan  pihak ketiga,  seperti  notaris,  yang  sebelumnya  diperlukan  untuk  membangun  kepercayaan. Sekarang,  kriptografi  memungkinkan  orang  di  seluruh  dunia  untuk  saling  percaya  dan mentransfer berbagai sumber daya melalui jaringan peer-to-peer melalui Internet(Gunay & Kaşkaloğlu, 2019). Mengutip Wang: Georgia telah menjadi negara pertama di dunia yang  membangun  kembali  pendaftaran  tanahnya  dengan blockchain ,  menyingkirkan gaya birokrasi lama  (Wang et al., 2020).
NFT  adalah  token  yang  tidak  dapat  dipertukarkan  yang  sebagian  besar menggunakan  teknologi  blockchain  Ethereum  untuk  mengidentifikasi  kepemilikan  aset digital yang dapat berupa musik, video, gambar, koleksi, atau file digital lainnya seperti peralatan  atau  karakter  dalam  game.  Setiap  token  adalah  bukti  kepemilikan  suatu  aset, biasanya aset digital, meskipun mereka dipasarkan sebagai bukti kepemilikan aset dunia nyata  juga.  Kepemilikan  NFT  dibuktikan  dengan  'catatan  yang  tidak  dapat  diubah  dan diamankan  secara  kriptografis  di  blockchain'  yang  dimaksudkan  untuk  diambil  sebagai bukti  oleh  orang  lain  di  cryptosphere  bahwa  seseorang  adalah  pemilik  aset  yang mendasarinya, yang mirip dengan 'a sertifikat digital dari judul atau cap keaslian'(Muthe et al., 2020).
Catatan  kepemilikan  ini  dapat  ditemukan  di  blockchain,  sedangkan  aset  digital itu  sendiri  disimpan  di  'server  terpisah  yang  tidak  diamankan  secara  kriptografis  yang dimiliki oleh platform host'. Dalam istilah yang lebih sederhana, NFT adalah tokenisasi hak  yang  mungkin  diturunkan  dari  seni,  misalnya  lisensi  untuk  kombinasi  tertentu. Memiliki NFT berarti memiliki hak yang dirangkum dalam NFT. Koleksi dan NFT seni tampaknya  menjadi  kategori  NFT  yang  paling  populer,  terlebih  belum  lama  ini digemparkan  seseorang  yang  berhasil  meraup  jutaan  dolar  dari  menjual  gambarnya  di
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
pasar  NFT  Gozali  dan  Ahmed  turut  menjadikan  aset  digital  NFT  dikenal  lebih  luas (Penowo, 2022).
Permasalahan  yang  ingin  diungkap  dalam  penelitian  kali  ini,  bagaimana pengenaan  hukum  pajak  pada  cryptocurrency  serta  NFT  yang  kian  massif diperdagangkan  serta  digunakan  sebagai  mata  uang  digital  serta  asset  digital.  Ada potensi yang sangat besar dapat diperoleh bagi pendapatan negara. Secara legalitas dapat digunakan  sebagai  alat  investasi  untuk  dimasukan  sebagai  komoditi  yang  dapat diperdagangkan  di  bursa  berjangka.  Perdagangan  crypto  di  Indonesia  disetujui  dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

## METODE
Disajikan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  deskriptif  normatif. Penelitian  hukum  (legal  research)  adalah  suatu  penelitian  bertujuan  mendapatkan  atau menemukan  suatu  kebenaran  koherensi  yakni  tersedia  atau  belum  aturan  hukum terhadap suatu tindakan. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisa bagaimana sebuah produk digital dalam hal ini cryptocurrency serta aset digital terhadap kewajiban aturan perpajakan.  Mengingat  regulasi  hukum  yang  spesifik  mengatur  penerimaan  pajak terhadap transaksi cryptocurrency di Indonesia belum ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Cryptocurrency mengacu  pada  mata  uang  jaringan    open  source,  berbasis matematis dan peer-to-peer. Tidak ada otoritas manajemen terpusat maupun kontrol dan pengawasan  terpusat  untuk  mata  uang  ini.  Dalam  cryptocurrency,  prinsip-prinsip kriptografi digunakan untuk mengembangkan ekonomi informasi yang aman yang dapat beroperasi secara tersebar tanpa terhubung ke pusat (Busulwa & Evans, 2021). Menurut beberapa definisi, itu adalah sistem penerbitan mata uang virtual yang menyediakan alat pembayaran  virtual  untuk  barang  dan  jasa  tanpa  otoritas  pusat  yang  dapat  diandalkan dan berfungsi sebagai mata uang standar (Al-Rawy & Elci, 2018).
Ada  kekurangan  hukum  dalam  definisi  dan  pengoperasian  cryptocurrency,  baik di  tingkat  internasional  maupun  nasional.  Kurangnya  aturan  peraturan  untuk cryptocurrency  memberi  mereka  area  di  mana  mereka  dapat  mempertahankan keberadaannya secara mandiri dan menciptakan persepsi bahwa mereka adalah struktur otonom  yang  independen  dari  pengaturan  hukum.  Tetapi  situasi  ini  bersifat  sementara karena baik organisasi internasional maupun lembaga-lembaga terkait di banyak negara terus  mencari  pengaturan  hukum  untuk  struktur-struktur  ini.  Ada  beberapa ketidakpastian dalam banyak aspek cryptocurrency legal di beberapa negara dan i1ega1 di  beberapa  negara  lain.  Beberapa  negara  telah  menyiapkan  infrastruktur  hukum  dan teknologi  yang  diperlukan  untuk  cryptocurrency  dan  teknologinya  sementara  beberapa negara masih mencari.
Karakteristik cryptocurrency dan persyaratan teknologi menciptakan kesenjangan di banyak bidang dalam hal ekonomi nasional. Kesenjangan ini menyebabkan sejumlah tantangan dan peluang. Dalam hal otoritas ekonomi dan pembuat kebijakan, infrastruktur yang disediakan oleh teori ekonomi untuk mengisi kesenjangan ini dan membuat pilihan yang optimal terbatas (Chiu & Koepl, 2017: 2).
Dapat  dikatakan  bahwa,  atas  dasar  pencarian  peraturan  hukum  tentang cryptocurrency,  gagasan  yang  memberikan  refleksi  yang  sehat  dari  dampak  inovasi teknologi ini pada dimensi nasional dan internasional terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi,  dan  keuangan  dan  mencegah  penyalahgunaannya  sangat  penting  karena
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
cryptocurrency  adalah  sistem  yang  tidak  terpusat,  yang  keberadaannya  dibuat  oleh individu  atau  lembaga  yang  berada  di  luar  otoritas  dan  kendali  publik  dan  merupakan bagian  dari  sistem  di  mana  siapa  saja  yang  ingin  berpartisipasi,  menyembunyikan identitasnya,  dan  memindahkan  uang  tanpa  hambatan  dan  kontrol.  Karakteristik  ini menyediakan  lingkungan  yang  sesuai  untuk  realisasi  berbagai  aktivitas  ilegal  yang sensitif  bagi  komunitas  internasional  seperti  pencucian  uang  dari  aktivitas  ilegal, perdagangan  ilegal,  perjudian  ilegal,  penghindaran  pajak,  dan  pendanaan  terorisme (Reinhard, 2019; Riehl & Ward, 2020).
Banyak  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  dengan  cryptocurrency  dapat menyebabkan  hilangnya  pendapatan  yang  signifikan  dalam  hal  ekonomi  nasional. Ekosistem  yang  diciptakan  oleh  sistem  cryptocurrency  di  lingkungan  mereka  dan berbagai  aktivitas  seperti  arsitektur  blockchain  yang  dapat  diakses  oleh  pengguna, penambangan dll. menciptakan ketidakpastian dalam pembentukan infrastruktur hukum dan pengaturan untuk tujuan perpajakan(Yano et al., 2020).
Bagaimana  pajak  suatu  kegiatan  baru  yang  infrastruktur  hukumnya  tidak  dapat didirikan  muncul  sebagai  masalah  lain.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  banyak  negara telah  meningkatkan  upaya  untuk  membuat  uang  digital  mereka  sendiri  untuk menggantikan  cryptocurrency.  Cryptocurrency  mengandung  peluang  dan  risiko  untuk negara berkembang.
Di  negara  berkembang,  pasar  koin  kripto  dan  volume  transaksi  berbeda.  India pasar  crypto  telah  berkembang  lebih  awal  pada  tahun  2012  dan  memiliki  area penggunaan yang sangat kecil, mulai berkembang pesat karena platform pertukaran koin crypto  yang  mulai  muncul  di  negara  tersebut.  Bahkan  warga  India  banyak  menarik peredaran  uang  mereka  berpindah  pada  mata  uang  digital  tersebut,  orang-orang  mulai beralih  ke  cryptocurrency.  Sehingga  tidak  mengherankan  jika  pemerintah  Narendra Modi  tersebut  menerapkan  aturan  baru  mengenakan  pajak  yang  tinggi  terhadap cryptocurrency hingga NFT  (Melani, 2022).
Banyak negara berkembang melihat solusi cryptocurrency untuk masalah seperti penurunan  nilai  mata  uang  nasional  dan  serangan  spekulatif  dan  sebagai  peluang perdagangan  alternatif.  Namun,  beberapa  negara  berkembang  berhati-hati  tentang cryptocurrency,  dan  beberapa  negara  bahkan  melarang  transaksi  tertentu.  Misalnya, China  mulai  melarang  transaksi  tertentu  di  pasar  koin  kripto  pada  tahun  2017.  Korea Selatan  dan  Thailand  sedang  melakukan  studi  untuk  mengambil  langkah-langkah regulasi.  Menurut  hukum  Vietnam,  pajak  tidak  dapat  dipungut  atas  pendapatan  dalam cryptocurrency  karena  tidak  dapat  dianggap  sebagai  aset.  Pada  akhir  tahun  2017, diputuskan  bahwa  cryptocurrency  bukan  alat  pembayaran  yang  sah  disana(Le  et  al., 2018).
Jika  di  Indonesia    cryptocurrency  legalisasinya  terdapat  pada    1  Angka  7 Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019 tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  Di Bursa  Berjangka,  dijelaskan  dengan  seksama  bahwa  Aset  Kripto  juga  termasuk komoditas  dimana  aset  digital  tersebut  terkoneksi  pada  jaringan  peer-to-peer  dan  buku besar yang telah terdistribusi.
Dan cryptocurrency merupakan salah satu bentuk dari Aset Kripto. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa cryptocurrency merupakan suatu sistem yang dijalankan  dengan  teknologi  kriptografi  sehingga  dapat  melakukan  proses  pengiriman data  yang  aman  serta  terciptanya  pertukaran  mata  uang  digital.  Secara  sederhananya cryptocurrency merupakan sistem mata uang virtual yang memiliki fungsi mirip dengan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
mata uang biasanya namun dilakukan untuk transaksi bisnis yang virtual pula. Terdapat beberapa  macam  dari  produk  cryptocurrency,  namun  Bitcoin  merupakan  suatu  produk cryptocurrency  pertama  dan  paling  terkenal  di  pasar  online disamping  produk  Altcoins atau  Alternatice  Coin  yang  macam-macamnya  seperti  Ethreum,  Ripple,dan  LiteCoin. Jaringan  atau  sistem  pembayaran  dalam  cryptocurrency  merupakan  jaringan  dalam bentuk  peer-  to-peer  yang  terdesentralisasi  dan  dikontrol  sepenuhnya  oleh  pengguna serta  tanpa  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5 Tahun  2019.  Indonesia  merupakan  termasuk  pasar  potensial  dari  investasi cryptocurrency,  sehingga  apabila  pemerintah  membuat  suatu  regulasi  yang  tepat,  maka Indonesia  akan  mendapat  keuntungan  yang  besar  pula  dari  adanya  pemajakan cryptocurrency tersebut”. Apabila mengacu terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, cryptocurrency  yang  termasuk  dalam  aset  kripto  bukan  merupakan  suatu  barang  yang tidak  dapat  dikenai  PPN  sebagaimana  Pasal  4A  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2009  tentang  PPN  dan  PPnBM  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  cryptocurrency merupakan objek dari PPN. Di lain sisi, cryptocurrency juga tergolong sebagai komoditi sesuai  dengan  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  99 Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset Kripto (Crypto Asset). Sehingga capital gain dari adanya transaksi cryptocurrency dapat dikenakan  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  Ayat  (1)  sebagai pembaruan  dari  aturan  sebelumnya  yakni  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008. Aturan baru ini mengatur wajib pajak dengan tarif sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 5% (lima persen) di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25%  (dua  puluh  lima persen) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) 30% (tiga puluh persen) Di atas Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) 35% (tiga puluh lima persen)
Pengunaan  cryptocurrency  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  pilihan  investasi menjadi  potensi  dalam  penarikan  pajak.  Hal  ini  tidak  saja  pengunanya  yang  terus merangkak  naik,  volume  perdagangannya  pun  kian  membengkak.  Bahkan  berdasarkan data Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  Kementerian Perdagangan Indonesia  sampai  dengan  31  desember  2021,  investor  yang  berinvestasi mencapai 10 juta orang dengan volume perdagangan hampir mencapai Rp 500 Triliyun (Olavia, 2022).
Potensi penarikan pajak pada mata uang digital serta aset digital dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi penjualan, disini potensi PPN yang diperoleh dari perusahaan yang  masuk  kedalam  kategori  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  ,  kedua  potensi  PPh  yang diperoleh dengan adanya keuntungan modal yang diperoleh investor cryptocurrency atau NFT atas margin dari kurs jual serta kurs beli.
Selisih ini dapat dikenakan pajak antara kurs jual dan beli yang merupakan suatu keuntungan yang dapat dikenakan pajak.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
Dalam  kajian  kali  ini  peneliti  memberi  titik  tumpu  pada  aspek  penarikan  Pajak Penghasilan  atas  transaksi  cryptocurrency  dan  NFT  di  Indonesia.  Dimana  Wajib  Pajak adalah subjek pajak yang telah mempunyai kewajiban untuk menunaikan kewajibannya dalam  membayarkan  Pajak    Penghasilan  atas  transaksi  cryptocurrency  termasuk  NFT termasuk  kategori  perorangan.  Maka  tentu  berkewajiban  melaporkannya  dalam  SPT Tahunan.
Namun kendala literasi perpajakan masih menjadi kendala sehingga masyarakat serta  para  penguna  mata  uang  serta  aset  digital  atu  cryptocurrency  dan  NFT  belum melaporkan.  Hal  ini  tentu    dapat  mengurangi  penerimaan  pajak  negara  Indonesia  dari adanya investasi yang menggunakan cryptocurrency.
Permasalahan  terhadap  aturan  serta  perpajakan  terhadap  aset  digital  serta  mata uang digital tampaknya juga terjadi di negara-negara lain. Tampak prespektif tiap negara terhadap  cryptocurrency  masih  berbeda-beda.  Beberapa  Negara  memperlakukan cryptocurrency sebagai transaksi barter, beberapa lainnya diperlakukan sebagai properti. Jelas bahwa tidak ada konsensus kerangka perpajakan cryptocurrency di antara negara- negara didunia.
Beberapa  negara  akan  kita  ulas  dibawah  ini  setiadaknya  hal  ini  mewartakan bahwa  kekosongan  aturan  mengenai  pajak  atas  produk  digital  tersebut  bukan  hanya domain  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Negara-negara  dengan  kestabilan ekonomi  pun  masih  terus  mempelajari  mengenai  pajak,  aturan  serta  per-undang- undangannya.
Sebagian  besar  pemerintah  menekankan  risiko  tinggi  cryptocurrency.  Terlihat bahwa  sistem  memiliki  proses  transaksi  yang  tidak  diatur  dan  tidak  ada  jalan  hukum yang  tersedia  bagi  investor  cryptocurrency  jika  terjadi  kerugian.  Cryptocurrency  juga dipandang  sebagai  sistem  untuk  kegiatan  ilegal,  seperti  pencucian  uang,  terorisme,  dan penghindaran pajak.
Namun  baru-baru  ini  beberapa  negara  seperti  Australia,  Kanada,  dan  Islandia telah  memperluas  undang-undang  mereka  tentang  pasar  cryptocurrency  untuk mengurangi  kerugian  pasar  cryptocurrency.  Belum  ada  konsensus  tentang  istilah  yang digunakan  oleh  negara-negara  untuk  merujuk  cryptocurrency.  Beberapa  istilah  untuk cryptocurrency di beberapa negara disajikan pada tabel 1. Berikut

## Tabel 1. Negara dengan istilah cryptocurrency
Nama Negara Istilah Yang Dipakai Argentina, Thailand, dan Australia mata uang digital Kanada, Cina, Taiwan komoditas virtual Jerman crypto-token Swiss token pembayaran Italia,  Lebanon mata uang cyber Honduras, Meksiko aset virtual
Sumber: Peneliti dari berbagai sumber.
Selain  tidak  ada  konsensus  di  antara  negara-negara  tentang  status  hukum cryptocurrency,  tidak  ada  konsensus  bagaimana  cara  mengenakan  pajak  pada cryptocurrency.  Misalnya  beberapa  negara"  melarang  cryptocurrency  secara  mutlak, sementara  beberapa  negara  melarang  secara  implisit.  Selain  itu,  ada  beberapa  negara yang tidak memiliki kerangka regulasi secara keseluruhan atau sebagian seperti Prancis, Finlandia, Belgia, Denmark, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan.
Beberapa negara seperti Spanyol, Belarus, dan Luksemburg justru melihat potensi
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
besar  dalam  teknologi  di  balik  sistem  cryptocurrency  dan  mereka  mengembangkan peraturan untuk menarik investasi di perusahaan teknologi.
Masalah  perpajakan  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting.  Masalah  muncul bagaimana mengkategorikan cryptocurrency untuk keperluan perpajakan. Banyak negara telah  mengkategorikan  cryptocurrency  secara  berbeda  untuk  tujuan  pajak.  Misalnya Israel,  Bulgaria,  Swiss  mengenakan  pajak  cryptocurrency  sebagai  aset,  aset  keuangan, dan  mata  uang  asing.  Argentina,  Spanyol  dan  Denmark  tunduk  pada  cryptocurrency sebagai pajak penghasilan. Selain bahwa perusahaan membayar pajak perusahaan,
Sementara  di  Inggris  profit  yang  dihasilkan  dalam  investasi  cryptocurrency  tidak dikenakan  pajak  pertambahan  nilai.D  alam  tabel  2.  berikut  akan  disajikan  status perpajakan terhadap cryptocurrency pada beberapa negara.

## Tabel 2. Status Perpajakan Terhadap Cryptocurrency Pada Beberapa
Negara .
Negara Status Perpajakan Amerika Serikat Cryptocurrency  tidak  memiliki  status  legal tender  di  AS.  Selain  itu  mereka  dianggap sebagai properti untuk tujuan pajak federal AS. Apa pun kebijakan pajak yang diterapkan pada transaksi  properti,  prinsip  pajak  yang  sama juga berlaku untuk transaksi yang menggunakan mata uang kripto. Jika karyawan dibayar  upah  dalam  cryptocurrency,  upah  ini tunduk  pada  pemotongan  pajak  penghasilan federal  dan  pajak  gaji.  Jika  pembayaran dilakukan  kepada  kontraktor  independen  dan penyedia layanan lain dalam mata uang kripto, pembayaran  ini  tunduk  pada  pajak  dan  aturan pajak  wirausaha  berlaku.  Jika  pembayaran yang  dilakukan  menggunakan  cryptocurrency tunduk pada pelaporan Rusia Transaksi cryptocurrency dilarang pada tahun 2015, tetapi menariknya pada awal tahun 2018 Kementerian  Keuangan  Rusia  menjelaskan  bahwa mereka  sedang  mengerjakan  undang-undang  untuk mengatur transaksi cryptocurrency tanpa sepenuhnya  melarang  mereka  dan  melalui  undang- undang  ini  dimungkinkan  untuk  mengenakan pajak cryptocurrency transaksi untuk mendukung APBN Australia Di  negara  ini  setiap  transaksi  mata  uang kripto  harus  dicatat  untuk  menentukan statusnya terhadap pajak Mempunyai panduan  tentang  perpajakan  mata  uang  kripto pada  tahun  2014.  Menurut  panduan,  transaksi mata uang kripto diperlakukan seperti transaksi barter. Jika individu menjual atau menghadiahkan mata uang kripto, memperdagangkan  atau  menukar  mata  uang kripto  (termasuk  pelepasan  satu  mata  uang kripto untuk mata uang kripto lainnya)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
Canada Cryptocurrency  didefinisikan  sebagai  mata uang  digital  atau  uang  virtual  yang  dapat digunakan  untuk  membeli  dan  menjual  barang atau  jasa  di  Internet,  dan  cryptocurrency diterima  sebagai  mata  uang  digital.  Mata  uang digital  yaitu  cryptocurrency  dapat  dijual  atau dibeli  seperti  komoditas.  Kewajiban  pajak dapat  muncul,  dalam  konteks  ini.  Menurut implementasi  Kanada,  cryptocurrency  tunduk pada  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan. Selain  itu,  Badan  Pendapatan  Kanada  harus diberitahu tentang penggunaan cryptocurrency, jika tidak maka tidak sah." Cyprus Di  Siprus,  istilah  mata  uang  virtual  digunakan untuk  menggambarkan  cryptocurrency.  Bank Sentral  Siprus  menyatakan  bahwa  pembelian, penyimpanan,  atau  perdagangan  mata  uang virtual  bukanlah  alat  pembayaran  yang  sah. Juga,  tidak  ada  kerangka  peraturan  tentang cryptocurrency,  dan  publik  memperingatkan potensi  kerugian  cryptocurrency.  Keuntungan dari perdagangan cryptocurrency tidak dikenakan  pajak,  termasuk  juga  perdagangan sekuritas yang lain seperti saham dan forex. Perancis Cryptocurrency  didefinisikan  sebagai  mata uang  virtual  yang  tidak  diatur  tanpa  jaminan penggantian.  Mata  uang  virtual  tidak  memiliki status  hukum  atau  peraturan.  Selain  itu, cryptocurrency  dikritik  karena  membantu kegiatan kriminal. Laporan lain yang diterbitkan  oleh  Banque  de  France  pada  tahun 2018  menyatakan  bahwa  cryptocurrency  tidak diterima  sebagai  mata  uang.  Oleh  karena  itu tidak  ada  jaminan  keamanan,  konvertibilitas atau  nilai.  Namun,  Banque  de  France menyarankan kerangka peraturan untuk menangani  kerugian  mata  uang  kripto.1' Keuntungan satu kali yang diperoleh dari mata uang  kripto  dianggap  sebagai  keuntungan modal dan dikenakan pajak. Inggris Cryptocurrency  tidak  diklasifikasikan  sebagai alat  pembayaran  yang  sah  di  Inggris  dan  tidak memiliki undang-undang cryptocurrency khusus.'7  Jika  individu  di  Inggris  memegang cryptocurrency  untuk  investasi,  ini  dianggap sebagai  aset,  dan  keuntungan  yang  akan diperoleh tunduk pada capital gain perpajakan.
Individu yang berdagang dalam cryptocurrency dikenakan  pajak  sebagai  pendapatan  atas keuntungan  mereka.  Dalam  hal  perusahaan, keuntungan atau kerugian pada cryptocurrency
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
dikenakan  pajak  sebagai  pendapatan.  Otoritas
Pajak  Inggris  telah  menerbitkan  panduan tentang perlakuan PPN sementara atas cryptocurrency.  Terakhir,  tidak  ada  pajak transfer yang dibayarkan di Inggris. Spanyol Cryptocurrency  tidak  diizinkan  oleh  peraturan apa  pun  di  Spanyol.  Namun,  pemerintah bertujuan untuk membuat beberapa pengaturan untuk  mata  uang  kripto,  yang  akan  mencakup kemungkinan pemotongan pajak untuk perusahaan  di  sektor  teknologi  rantai  blok. Keuntungan  cryptocurrency  dikenakan  pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perorangan. Argentina Cryptocurrency  bukan  mata  uang  legal  di Argentina,  karena  tidak  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Sehingga  keuntungan  kenaikan nilai  ataupun  hasil  perdagangannya  tidak dikenakan pajak. China Pada tahun 2017 Pemerintah China mengumumkan bahwa penawaran koin awal dilarang di China, dan pemerintah tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah.

## Sumber; (Barth, 2019)
Dapat  dipahami  kebijakan  mengenai    perpajakan  pada  cryptocurrency  berbeda  tiap negara,  hal  ini  berkaitan  mengenai  cara  pandang  terhadap  cryptocurrency  serta  aset digital.  Dari  uraian  diatas  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  konsensus  di  antara  negara- negara  tentang  status  hukum  cryptocurrency.  Selain  itu,  juga  tidak  ada  konsensus tentang regulasi dan kebijakan perpajakan cryptocurrency juga. Hanya beberapa negara memiliki  kerangka  aturan  yang  menyeluruh  terhadap  kepemilikikan,  perdagangan  serta aset  cryptocurrency  sementara  beberapa  negara  lainnya  hanya  memiliki  kerangka peraturan sebagian.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  diatas  maka  dibutuhkan  aturan  hukum,  tentang  keberadaan  aset digital  serta  mata  uang  digital.  Dari  aturan  tersebut  dirumuskan  ketentuan  hukum perpajakan  sehingga  ketentuan  hukum  Pajak  Penghasilan  atas  transaksi  salah  satu  aset kripto yaitu cryptocurrency di Indonesia dapat diperoleh.
Dikarenakan belum adanya aturan perpajakan terhadap cryptocurrency serta aset digital  atau  NFT  di  Indonesia  maka  potensi  adanya  penghindaran  pembayaran  pajak dapat  terjadi.  Dapat  dikatakan  kekosongan  hukum  atau  aturan  perpajakan  di  Indonesia khusus  pelaku  investasi  cryptocurrency  maka  maka  penerimaan  negara  dari  pajak  atas transaksi investasi cryptocurrency serta aset digital NFT masih belum optimal sementara potensinya sangat besar. tersebut masih kurang dan belum optimal.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781

## REFERENSI
Ajao,  L.  A.,  Agajo,  J.,  Adedokun,  E.  A.,  &  Karngong,  L.  (2019).  Crypto  Hash Algorithm-Based  Blockchain  Technology  for  Managing  Decentralized  Ledger Database in Oil and Gas Industry. In J (Vol. 2, Issue 3, pp. 300–325). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/j2030021
Al-Rawy, M., & Elci, A. (2018). A Design for Blockchain-Based Digital Voting System. In Advances  in  Intelligent  Systems  and  Computing (pp.  397–407).  Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02351-5_45
Arslanian,  H.,  &  Fischer,  F.  (2019).  Blockchain  As  an  Enabling  Technology.  In The Future of Finance (pp. 113–121). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14533-0_10
Barth,  J.  R.  (2019).  An  American  Perspective  on  Financial  Market  Development  in Emerging  Asia  (Presentation  Slides).  In SSRN  Electronic  Journal .  Elsevier  BV. https://doi.org/10.2139/ssrn.3426237
Busulwa, R., & Evans, N. (2021). Blockchain and other distributed ledger technologies.
In Digital Transformation in Accounting (pp. 265–278). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429344589-24
Gunay,  S.,  &  Kaşkaloğlu,  K.  (2019).  Seeking  a  Chaotic  Order  in  the  Cryptocurrency Market. In Mathematical and Computational Applications (Vol. 24, Issue 2, p. 36). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/mca24020036
Jung, G. (2018). A Study on the legal nature of cryptocurrency and a smart contract. In Commercial Law Review (Vol. 36, Issue 4, pp. 109–150). Korean Commercial Law Association. https://doi.org/10.21188/clr.36.4.4
Kwak,  J.-H.  (2019).  A  conceptual  model  of  crypto-currency  for  travel  using  a blockchain  consensus  mechanism.  In International  Journal  of  Tourism  and Hospitality  Research (Vol.  33,  Issue  3,  pp.  143–154).  Korea  Tourism  Research Association. https://doi.org/10.21298/ijthr.2019.3.33.3.143
Le, T.-H., Park, D., Tran, C.-P.-K., & Tran-Nam, B. (2018). The Impact of the Hai Yang
Shi You 981 Event on Vietnam’s Stock Markets. In Journal  of  Emerging  Market Finance (Vol. 17, Issue 3). SAGE Publications.
https://doi.org/10.1177/0972652718798215
Melani,  A.  (2022). India  Bakal  Kenakan  Pajak  30  Persen  untuk  Kripto  hingga  NFT . Www.Liputan6.Com.  https://www.liputan6.com/crypto/read/4875391/india-bakal- kenakan-pajak-30-persen-untuk-kripto-hingga-nft
Muthe,  K.  B.,  Sharma,  K.,  &  Sri,  K.  E.  N.  (2020).  A  Blockchain  Based  Decentralized Computing  And  NFT  Infrastructure  For  Game  Networks.  In 2020  Second International  Conference  on  Blockchain  Computing  and  Applications  (BCCA) . IEEE. https://doi.org/10.1109/bcca50787.2020.9274085
Olavia,  L.  (2022). Sepanjang  2021,  Ini  Pencapaian  Investasi  Kripto  di  Indonesia . Beritasatu.Com.  https://www.beritasatu.com/ekonomi/873895/sepanjang-2021-ini- pencapaian-investasi-kripto-di-indonesia
Omote,  K.,  &  Yano,  M.  (2020).  Bitcoin  and  Blockchain  Technology.  In Economics, Law,  and  Institutions  in  Asia  Pacific (pp.  129–136).  Springer  Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3376-1_8
Penowo,  A.  (2022). Saingi  Ghozali  Everyday,  Bocah  12  Tahun  Lebih  Tajir  Jualan  di NFT . Www.Pikiranrakyat.Com. https://karanganyarnews.pikiran-
rakyat.com/tekno/pr-1903629068/saingi-ghozali-everyday-bocah-12-tahun-lebih- tajir-jualan-di-nft
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 2, April 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.781
Reinhard,  B.  (2019).  Zehn  Jahre  Blockchain  –  Bitcoin,  Crypto  Kitties  und  die  digitale
Blockchain-ID  –  Eine  Reise.  In Wirtschaftsinformatik  &  Management (Vol.  11,
Issue 2, pp. 81–83). Springer Fachmedien
Wiesbaden GmbH.
https://doi.org/10.1365/s35764-019-00165-x
Riehl,  J.  R.,  &  Ward,  J.  (2020).  Transaction  Pricing  for  Maximizing  Throughput  in  a
Sharded  Blockchain  Ledger.  In 2020  Crypto  Valley  Conference  on  Blockchain Technology (CVCBT) . IEEE. https://doi.org/10.1109/cvcbt50464.2020.00008
Tarkhanov, I. (2019). Ethereum-based cryptocurrency reliability assessment method. In
Artificial  societies (Vol.  14,  Issue  3).  LLC  Integration  Education  and  Science. https://doi.org/10.18254/s207751800006336-8
Wang,  G.,  Wang,  S.,  Bagaria,  V.,  Tse,  D.,  &  Viswanath,  P.  (2020).  Prism  Removes
Consensus  Bottleneck  for  Smart  Contracts.  In 2020  Crypto  Valley  Conference  on Blockchain Technology (CVCBT) . IEEE. https://doi.org/10.1109/cvcbt50464.2020.00011 Westerkamp,  M.  (2019).  Verifiable  Smart  Contract  Portability.  In 2019  IEEE
International  Conference  on  Blockchain  and  Cryptocurrency  (ICBC) .  IEEE. https://doi.org/10.1109/bloc.2019.8751335
Yano, M., Dai, C., Masuda, K., & Kishimoto, Y. (2020). Creation of Blockchain and a New  Ecosystem.  In Economics,  Law,  and  Institutions  in  Asia  Pacific (pp.  1–19). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3376-1_1