## PRAKTIK PERKAWINAN DI NEGARA MAROKO
(PRAKTIK UNDANG-UNDANG MUDAWWANATUL USROH DI BUMI PARA WALI)
Oleh:
Nasiri
Nasiri.abadi@yahoo.co.id

## (Ketua LP2M Kampus Taruna Surabaya)

## Abstrak:
Maroko  adalah  negara  yang  telah  menggabungkan  pendapat  dari  beberapa  madzhab dalam  mencapai  keterangan  yang  ada  dalam  hukum  Islam  yang  ada  di  negara  Maroko  dari beberapa masalah yang direformasi dalam undang-undang Keluarga (2004) di Maroko,sebagaimana yang telah ada di negara-negara Islam lainnya.
Regulasi  terkait  dengan  perkawinan  pun  hampir  sama  dengan  Indonesia,  hal  itu  bisa dikarenakan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia  bercermin  kepada Mudawwanat  al- Usrah di Maroko atau bisa juga dikarekan masyakat Maroko dengan masyarkat Indonesia sama- sama  beraliran ahl  al-sunnah  wa  al-jama’ah (ASWAJA),  di  Maroko  Mazhab  Maliki  yang  bisa pedoman dan di Indonesia Mazhab Syafi’i yang menjadi panutan
Masyarakat  Maroko  sangat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  tradisi  dan  kearifan  lokal. Mereka juga senang keindahan dan munyukai hiburan tradisional sepanjang tidak bertentangann dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam yang mereka anut.

## Keyword: Maroko, Perkawinan.

## A. Pendahuluan
Maroko  adalah  sebuah  negara  kerajaan  yang  terletak  di  bagian  barat  laut  Afrika. Penduduk  asli  Maroko  adalah  Berber,  yaitu  masyarakat  kulit  putih  dari  afrika  utara.  Mereka konon  masih  mempunyai  garis  keturunan  dengan  Rasulullah  saw  dan  merupakan  penganut agama  Islam  bermadzhab  Maliki.  Bahasa  yang  di  miliki  dan  yang  menjadi  bahasa  kebudayaan mereka  yaitu  bahasa  Arab.  Namun,  sekarang  mereka  sudah  mempunyai  3  jenis  Bahasa.  Yaitu Bahasa  Arab—sebagai  Bahasa  resmi  utama—bahasa  Prancis  (Bahasa  kedua),  dan  ada  bahsa
Darijah,  yaitu  Bahasa  lokal  atau  Bahasa  yang  dipakai  komunikasi  dengan  sesame  orang Maroko. 1
Saat  ini  penduduk  Maroko  berjumlah  33.723.418  jiwa,  99  %  adalah  muslim  penganut sunni  Maliki.    Maroko  adalah  negara  yang  berbentuk  kerajaan,  dalam  bahasa  Arab  dikenal dengan al - Mamlakahal - Maghribiah (kerajaan yang di Barat), terkadang juga disebut dengan al - Maghrib  al-Aqsa (kerajaan  yang  terjauh  di  Barat).  Dalam  Bahasa  Inggris  disebut  dengan Marocco ,  yang  berasal  dari  bahasa  Spanyol Maruecos ,  bahasa  latinnya Morroch ,  di  masa  pra modern Arab dikenal dengan Marrakesh . Maroko mencapai kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1956 dengan sistem kerajaan konstitusional yang berada di Barat Laut Afrika.
Sejak  awal  abad  20,  Maroko  berada  di  bawah  kekuasaan  “perlindungan”  Prancis.  Pada bulan Agustus 1953, Ahmed Belbachir Haskouri, salah seorang tangan kanan Sultan Muhammad V  memproklamirkan  Sultan  Muhammad  V  sebagai  penguasa  Maroko  yang  sah.  Pada  Oktober 1955,  kelompok Jaish  al-Tahrir atau  Pasukan  Pembebasan  yang  dibentuk  oleh  Komite Pembebasan  Arab  Maghrib  melancarkan  serangan  ke  jantung  pertahanan  dan  pemukiman Prancis di kota-kota besar di Maroko. Peristiwa di atas, bersama peristiwa lain di masa itu telah meningkatkan  solidaritas  di  kalangan  orang  Maroko.  Masyarakat  Maroko  mengenal  masa  itu sebagai  masa  revolusi  yang  digerakkan  oleh  Raja  dan  Rakyat  atau Taourat  al-Malik  wa  Shaab dan dirayakan setiap tanggal 20 Agustus 1955. 2
Berdasarkan  data  sensus  jumlah  penduduk  yang  ada  pada  pertengahan  tahun  1991 berjumlah sekitar 27 juta jiwa dan lebih dari 99% adalah Muslim Sunni. Hal ini juga diperkuat dengan  hasil  pengamatan  penulis,  selama  di  Maroko,  menemukan  model-model  peribadatan persis seperti yang dilakukan oleh warga Nahdatul Ulama (NU) di Indonesia. 3
Mereka  menganut  corak  Islam  yang  lembut  dan  penuh  toleransi.  Bukan  hanya  sesama muslim tapi juga terhadap non-muslim. Di Maroko, memang mayoritas muslim, akan tetapi akan sekitar 8000 orang Penganut agama yahudi  yang sebagian bertempat di Casablanca dan di kota- kota pesisir. 4 Namun data terakhir mengatakan bahwa populasi sebanyak 31.993.000 jiwa. 5
1 Bahasa Darijah adalah Bahasa campuran dari Bahasa Arab dan Bahasa Prancis. Syekh Mustafa, Hiwar, tanggal 22 Oktober 2015 di Agdal Rebat, Maroko.
2 Abd. Razaq al-Jay, Wawancara, tanggal 9 Nopember 2015.
3 Misalnya membaca riwib bersama, bersuara keras membaca al-Qur’an, berabat tangan sesudah salat berjamaah, dan lain sebagainya.
4 M. Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 97.
Dalam bab ini, penulis fokus pada uraian ringkat terkait dengan perkawinan di Maroko. Sedangkan masalah model peribadatan dan lain-lain akan punulis bahas, isnya Allah, dalam buku Islam di Bumi Para Wali. Dalam hal perkawinan, ada hal yang sangat menarik di Maroko; antara lain;  rata-rata  laki-laki  yang  mau  nikah  biasanya  sudah  matang  usianya  dan  sudah  mapan ekonominya.  Mereka  sudah  punya  pekerjaan  tetap,  usaha  yang  maju,  punya  apartemen,  punya tabungan dan lain-lain. Sedangkan yang perempuan perempuan, mereka menikah rata-rata ketika sudah usia minimal 30 tahun. Jarang ditemukan orang Maroko yang menikah sebelum umur 30 tahun. 6
Ada  lima  kota  besar  di  Maroko  yang  menjdi  pusat  perhatian  dunia.  Yaitu  kota  Rabat sebagai kota Ibu Kota Maroko (kota administrasi), kota Fes (bumi para wali) sebagai kota religi dan ilmu pengetahuan, kota Meknes sebagai kota militer dan kota warisan dunia, kota Marakech (kota  tua)  sebagi  kota  wisata,  karena  memang  awalnya  sebagai  ibu  kota  Maroko,  dan  terakhir kota  Casablanca  sebagai  kota  industri,  Kelima  kota  inilah  yang  menjadi  fokus  utama  dalam pencarian  data  tentang  perkawinan.  Namun  dari  keempat  nama  kota  besar  itu,  penulis  sengaja memilih  kota  Casablanca  sebagai  salah  satu  kata  yang  dimasukkan  dalam  judul  tulisan  ini. Pemilihan kota ini, disamping karena kota terbesar di Maroko juga karena masyarakat Indonesia sudah akrab dengan istilah Casablanca. 7
Kota ini merupaka kota yang paling penting, karena roda perekonomian bertempat di sini. Casablanca merupakan kota industri Maroko. Didirikan oleh para saudagar Spanyol tahun 1575 dan  sekarang  dimanfaatkan  sebagai  pelabuhan  kota  dagang,  dan  bandara  internesional. Casablanca disebut juga dengan a-Dar al-Baida’ atau Casablanca.
Kota  ini  sangat  terkenal.  Di  kota  ini  banyak  tempat  yang  menarik  untuk  dikunjungi, selain Bandara Muhammed V yang merupakan bandara internasional, ada Masjid Hasan II yang sangat besar dan megah, yang terletak di pinggir pantai, dengan posisi menjorok ke laut. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Maroko dan terbesar ketiga di dunia.
Di kota ini juga ada Madinah qadimah, dengan bangunan-bangunannya yang sangat unik asli,  yang  sebagian  besar  digunakan  sebagai  pasar  barang-barang  souvenir  dan  barang-barang
5 Nur Rofiah, Perjuangan Hukum Keluarga yang Setara di Maroko,http://alimatindonesia.blogspot.com/2015/04/perjuangan-hukum-keluarga-yang-setara.html diakses pada hari Kamis, 11-11-15 jam 16:03 WIB.
6 Abd. Salam, Wawancara, tanggal 15 Oktober 2015 di Marakech, Maroko.
7 Casablanca di Indonesia dikenal sebagai salah satu nama jalan di Jakarta dan juga dikenal sebagai salah satu merk parfum.
antik,  juga  maktabah-makatabah  (toko  buku)  yang  cukup  besar  dan  lengkap.  Pasar  ini  dikenal dengan nama Houbous. Kota tua ini terletak di sebelah utara kantor Nations Unies yaitu sebuah kota kecil dengan benteng tradisional.

## B. HukumPerkawinan di Maroko
Hukum perkawinan di Maroko tidak jauh berbeda dengang hukum perkawinan di negara- negara Islam lainnya, termasuk juga dengan Indonesia. Regulasi terkait dengan perkawinan pun hampir  sama  dengan  Indonesia,  hal  itu  bisa  dikarenakan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di Indonesia  bercermin  kepada Mudawwanat  al-Usrah di  Maroko  atau  bisa  juga  dikarekan masyakat  Maroko  dengan  masyarkat  Indonesia  sama-sama  beraliran ahl  al-sunnah  wa  al- jama’ah (ASWAJA),  di  Maroko  Mazhab  Maliki  yang  bisa  pedoman  dan  di  Indonesia  Mazhab Syafi’i yang menjadi panutan. Kedua mazhab itu masih termasuk dalam bingkai Ahlussunnah wa Al-Jamaah,  termasuk  juga  Mazhab  Hanafi  dan  Mazhab  Hanbali  termasuk  di  dalamnya.  Oleh karena  itu,  masalah  perkawinan  Islam  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  masyarakat Maroko  dengan  Masyarakat  Indonesia.  Hanya  saja,  di  Maroko  tidak  diperbolehkan  melakukan kawin  ‘urfi  (di  Indonesia  dikenal  dengan  istilah  kawin  sirri).  Selain  karena  perkwinan  urfi  itu dianggap aib, jenis perkawinan ini dilarang oleh undang-undang perkawinan Maroko.

## 1. Batas Usia minimum dalam Perkawinan
Batas  minimal  usia  boleh  kawin  di  Maroko  bagi  laki-laki  adalah  18  tahun,  sedangkan bagi  wanita  15  tahun.  Namun  demikian  disyaratkan  ijin  wali  jika  perkawinan  dilakukan  oleh pihak-pihak  di  bawah  umur  21  tahun  sebagai  batas  umur  kedewasaan. 8 Pembatasan  umur demikian  tidak  ditemukan  aturannya  baik  dalam  al-qur’an,  al-hadits  maupun  kitab-kitab  fiqh. Hanya  saja  para  ulama  madzhab  sepakat  bahwa  baligh  merupakan  salah  satu  syarat dibolehkannya perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai.
Namun  setelah  adanya  UU  tahun  2004  ini  membatasi  perkawin  diperbolehkan  hanya apabila  mencapai  umur  18  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  ada  perbedaan. Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  19.  Namun,  dalam  praktiknya,  sesuai  dengah  hasil pengmatan  penulis,  tidak  ditemukan  satu  pun  orang  Maroko  yang  menikah  di  usia  18  tahun. Rata-rata  mereka  menika  kisaran  umur  32-35  tahun  bagi  wanita  sedangkan  bagi  pria  kisaran
8 Undang-Undang 70.03 Tahun 2004 tentang Mudawwana al-Usrah, Pasal 19-24. Dikutip juga oleh Muhammad Lafruji, Mudawwanatul Usrah, (Casablanca: al-Dar al-Baida’, 2012), hal. 18.
umur  45-40  tahun. 9 Hal  ini  perkuat  lagi  dengan  pengakuan  Sayyidah  Tsuwaybah,  dia menuturkan pada penulis kalau dirinya baru menikah umur 32 tahun. Umur segitu wajar kala di sini, imbuhnya. 10
Imam  Malik  menetapkan  usia  17  tahun  baik  bagi  laki-laki  maupun  wanita  untuk mengkategorikan baligh , sementara Syafi’idan Hambali menentukan umur 15 tahun, dan hanya Hanafi ysng membedakan batas umur baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi  wanita 17  tahun. Batasan ini  merupakan batas maksimal,  sedangkan batas minimal adalah laki-laki  15  tahun,  dan  perempuan  9  tahun,  dengan  alasan  bagi  laki-laki  yang  sudah mengeluarkan  sperma  dan  wanita  yang  sudah  haid  sehingga  bisa  hamil.  Dalam  hal  ini nampaknya Maroko mengikuti ketentuan umur yang ditetapkan oleh Syafi’i dan Hambali. Batas umur 15 tahun bagi wanita merupakan batas umur kawin terendah. 11

## 2. Peran Wali Dan Kebebasan Mempelai Wanita
Maroko mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari para calon mempelai untuk satu perkawinan, dan secara prinsip melarang nikah paksa, namun masih mengakui adanya hak Ijbar , dengan  alasan  kalau  ada  kekhawatiran  bahwa  dengan  perkawinan  tersebut  si  anak  akan sengsara. 12 Di  Maroko  tidak  ditemukan  perkawinan  di  luara  persetujua  wali,  seperti  halnya dengan  kawin  sirri,  kawin  lari,  dan  sejenisnya.  Masyarakat  Maroko  yang  agamis  pasti  patuh undang-undang Mudawwanatul Usrah. Namun bisa ditemukan juga ada remaja putra putri yang suka sama  suka  langsung  melakukan hubungan  seks  tanpa ada akad nikah sebelumnya. Hal ini diperkuat  oleh  penuturan  salah  satu  informan  penulis  yang  bernama  Siyyi  Abd  Salam.  Dia menuturkan bahwa sejatinya manusia termasuk muslimin di mana pun semua samanya. Termsuk para remaja putra putri di Maroko, ada juga yang melakukan hubungan di luar nikah. Itu wajar dan tergantung pada individu masing-masing. 13
9 Abd. Salam, Wawancara, tanggal 14 Oktober 2015.
10 Fatimah Ummu Tirta, Wawancara, tanggal 15 Oktober 2015.
11 Nur Rofiah, Perjuangan Hukum Keluarga yang Setara di Maroko, http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/04/perjuangan-hukum-keluarga-yang-setara.html diakses pada hari Kamis, 11-11-15 jam 16:03 WIB.
12 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia, (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 122-123.
13 Abd Salam, Wawancara, tanggal 15 Oktober 2015. Hal ini diperkuat penelasan Afif Husayn, salah seorang mahasiswa S2 asal Indonesia yang sdah 5 tahun di Maroko.
Wali  nikah  dalam  hukum  keluarga  Maroko  dibahas  pada  beberapa  pasal.  Pasal  13 menyebutkan  bahwa  dalam  perkawinan  harus  terpenuhi  kebolehannya  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali  ketika  ditetapkan,  adanya  saksi  yang  adil  serta  tidak  adanya  halangan  untuk  menikah. Pembahasan  wali  juga  terdapat  pada  Pasal  17  yang  mengharuskan  adanya  surat  kuasa  bagi pernikahan  yang  mempergunakan  wali  sedangkan  Pasal  18,  seorang  wali  tidak  dapat  menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.
Penjelasan kedudukan wali dalam pernikahan disebutkan pada Pasal 24. Perwalian dalam pernikahan  menjadi  hak  perempuan  (bukan  orang  tuanya,  kakeknya  dst).  Seorang  perempuan yang sudah  mengerti  dapat  menikahkan dirinya  kepada lelaki lain  atau ia menyerahkan kepada walinya  (Pasal  25).  Ketentuan  ini  telah  menghapus  kedudukan  wali  dalam  pernikahan,  karena akad  nikah  berada  pada  kekuasaan  mempelai  perempuan,  kalaupun  yang  menikahkan  adalah walinya,  secara  hukum  harus  ditegaskan  adanya  penyerahan  perwalian  tersebut  kepada  orang tuanya (walinya).
Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali ‘ adol , karena pada dasarnya wali adlol muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.
Apabila  dibandingkan  dengan  hukum  Jordania  yang  sama  memakai  mazhab  Hanafi dalam masalah wali, tampaknya Maroko cenderung lebih jauh memberikan pemahaman terhadap kewenangan perempuan  dalam pernikahan. Maroko mengangap bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri.
Bentuk peraturan hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh negara yang secara politik telah  lama  mendominasinya  yaitu  Spanyol  dan  Prancis.  Diantara  pengaruh  tersebut  adalah adanya  kodifikasi  hukum  keluarga  yang  dikenal  dengan  code  of  Personal  Status  atau mudawwanah  al  ahwal  al  shakhsiyyah  yang  terjadi  pada  tahun  1957-1958.  Terakhir  hukum keluarga  di  Maroko  ditetapkan  pada  tanggal  3  Februari  2004  yang  disebut  mudawwanah  al ahwal  al  shakhsiyyah  al  jadidah  fil  al  maghrib.  Undang-Undang  ini  berisi  400  Pasal,  terdapat tambahan 100 pasal dari undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1957.
Wali  nikah  dalam  hukum  keluarga  Maroko  dibahas  pada  beberapa  pasal.  Pasal  13 menyebutkan  bahwa  dalam  perkawinan  harus  terpenuhi  :  kebolehannya  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali  ketika  ditetapkan,  adanya  saksi  yang  adil  serta  tidak  adanya  halangan  untuk  menikah.
Pembahasan  wali  juga  terdapat  pada  Pasal  17  yang  mengharuskan  adanya  surat  kuasa  bagi pernikahan  yang  mempergunakan  wali  sedangkan  Pasal  18,  seorang  wali  tidak  dapat  menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.
Penjelasan kedudukan wali dalam pernikahan disebutkan pada Pasal 24. Perwalian dalam pernikahan  menjadi  hak  perempuan  (bukan  orang  tuanya,  kakeknya  dst).  Seorang  perempuan yang sudah  mengerti  dapat  menikahkan dirinya  kepada lelaki lain  atau ia menyerahkan kepada walinya  (Pasal  25).  Ketentuan  ini  telah  menghapus  kedudukan  wali  dalam  pernikahan,  karena akad  nikah  berada  pada  kekuasaan  mempelai  perempuan,  kalaupun  yang  menikahkan  adalah walinya,  secara  hukum  harus  ditegaskan  adanya  penyerahan  perwalian  tersebut  kepada  orang tuanya (walinya). Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada dasarnya wali adlol muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.
Apabila  dibandingkan  dengan  hukum  Jordania  yang  sama  memakai  mazhab  Hanafi dalam masalah wali, tampaknya Maroko cenderung lebih jauh memberikan pemahaman terhadap kewenangan perempuan  dalam pernikahan. Maroko mengangap bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri.

## 2.  Mahar Perkawinan di Maroko
Sebelum menjelaskan kadar mahar perkawinan di Maroko, penulis ingin mengungkapkan kadar mahar perkawinan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini penting, agar bisa dijadikan bahan perbandingan bagi umat Islam di dunia.

## Yordania: Mewakili Negara Wilayah Asia Barat
Dalam  Undang-Undang  Yordania  No.61  tahun  1976,  masalah  mahar  dibahas  dalam pembahasan tersendiri, yaitu pada bagian ke-8 yang memuat 21 pasal, pasal 44-65. 14 Dalam pasal ini pembahasan tentang mahar dilakukan secara rinci. Namun sebelum itu, masalah mahar juga disinggung  pada  bagian  aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  dan  di  dalamnya memuat masalah mahar, nafkah, dan hak untuk saling mewarisi. Di sana dijelaskan tentang status mahar, yaitu kalau akad  nikah sudah dilakukan,  mahar dan nafkah menjadi  wajib dan juga  ada hak untuk saling mewarisi. 15
Kemudian  disebutkan  akibat  dari  mahar,  bahwa  setelah  menerima  mahar,  isteri  wajib menunjukkan  sifat  patuh  kepada  suami,  tinggal  di  rumah  suami,  dan  pindah  bersama  suami  ke
14 Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, hal. 90-94.
15 Pasal 35.
tempat  yang  diinginkan  suami,  meskipun  di  luar  negeri,  dengan  syarat  tempat  tinggal  tersebut aman. Kalau isteri menolak (tidak patuh) maka hak nafkah hilang. 16
Adapun  jenis  mahar  terdiri  atas:  (1)  Mahar  khusus,  yaitu  mahar  yang  disetujui  kedua pihak  pada  waktu  akad  nikah.  (2)  Mahar  sepantasnya  (mahar mitsil ),  yaitu  mahar  yang  sesuai dengan  status  sosial  keluarga  isteri.  Jika  sulit  untuk  menetapkan  mahar  yang  sesuai  maka disesuaikan  dengan  kepantasan  di  tempat  tinggalnya. 17 Mahar  khusus  boleh  dibayar  tunai  atau hutang,  seluruhnya  atau  sebagian,  dan  dibuktikan  dengan  dokumen  tertulis.  Kalau  tidak  ada penjelasan  tentang  waktu  pembayaran  berarti  mahar  dibayar  tunai. 18 Pembatalan  membayar mahar adalah karena suami wafat. 19
Akibat-akibat  dari  mahar  dapat  digambarkan  bahwa  kalau  isteri  menerima  sebagian mahar,  kemudian  setuju  sisanya  dibayarkan  pada  waktu  tertentu,  isteri  tidak  berhak  menolak patuh pada suami. 20 Kalau jumlah mahar sudah ditetapkan dalam akad nikah, maka harus dilunasi seluruhnya.  Sementara  kalau  perceraian  terjadi  sebelum  terjadi  hubungan  badan,  maka  wajib membayar  setengah  mahar. 21 Kalau  pisah  terjadi  sebelum  terjadi  hubungan  badan  antara  suami dan isteri dan atas permintaan isteri karena ada cacat atau penyakit suami atau permintaan wali karena  tidak  se- kufu ’,  maka  mahar  hilang  seluruhnya. 22 Demikian  pula  mahar  kembali  kepada suami  kalau  terjadi  perceraian  sebelum  hubungan  badan. 23 Mahar  setengah  harus  dibayar  kalau perceraian  terjadi  atas  inisiatif  suami  dan  belum  terjadi  hubungan  badan,  misalnya  karena perceraian, îlâ’,  li’ân ,  murtad,  impoten,  menolak  Islam  padahal  isterinya  Muslimah,  atau tindakan-tindakan lain dari suami yang menyebabkan putusnya perkawinan. 24
Demikian  pula  hak  mahar  hilang  seluruhnya  kalau  terjadi  perceraian  karena  ulah  dan tindakan isteri, misalnya isteri murtad, menolak Islam padahal suaminya Muslim dan isteri bukan ahli kitab, atau tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Jika menerima sesuatu sebagai mahar, isteri harus mengembalikannya. 25 Juga hak isteri mendapat mahar hilang seluruhnya  kalau  perceraian  terjadi  atas  inisiatif  suami  dengan  alasan  ada  cacat  atau  penyakit isteri  dan  perceraian  terjadi  sebelum  hubungan  badan.  Demikian  juga  suami  berhak  minta
17 Pasal 44.
18 Pasal 45.
19 Pasal 46.
20 Pasal 47.
21 Pasal 48.
22 Pasal 49.
23 Pasal 50.
24 Pasal 51.
25 Pasal 52.
kembali  kalau  sudah  memberikan  mahar. 26 Mahar mitsl wajib  dibayar  kalau  tidak  ada  mahar khusus dalam akad nikah atau karena tidak ada mahar dalam perkawinan. 27
Kalau  terjadi  perbedaan  pendapat  tentang  jumlah  mahar  khusus  dan  tidak  ada  bukti tentang  itu,  maka  mahar mitsl menjadi  wajib.  Tetapi  kalau  tuntutan  datang  dari  isteri  dan jumlahnya  tidak  lebih  besar  dari  mahar mitsl, maka  wajib  dibayar.  Kalau  tuntutan  datang  dari suami wajib dibayar kalau jumlahnya tidak lebih dari mahar mithl. 28
Demikian pula kalau terjadi perbedaan pendapat  antara suami dan isteri tentang jumlah mahar khusus, maka kewajiban isteri untuk membuktikan. Dan kalau tidak dapat membuktikan, maka  pendapat  suami  yang  diterima  dengan  sumpah,  kecuali  suami  menentukan  mahar  yang tidak sejalan dengan adat, maka mahar mitsl yang dibayar. Pada akhirnya tidak ada tuntutan yang dapat dikabulkan tentang mahar yang bertentangan dengan akad nikah, kecuali didukung dengan bukti. 29
Adapun  status  kepemilikannya,  mahar  menjadi  kekayaan  isteri. 30 Tidak  ada  pihak  yang berhak  meminta  sesuatu  dari  suami,  baik  bapak  sendiri  atau  keluarga,  yang  berkaitan  dengan penerimaan isteri dalam perkawinan. Bahkan suami berhak menuntut kembali kalau ada sesuatu yang diberikan yang berkaitan dengan perkawinan. 31 Tetapi disebutkan pula, jika yang bertindak sebagai  wali adalah bapak atau kakek, maka dia berhak memiliki mahar  anak/cucunya, bahkan meskipun  si  anak  sudah  mempunyai  hak  penuh,  dengan  syarat  suami  tidak  menolak membayar. 32 Jadi terkesan bagian dari mahar tersebut boleh diambil wali. Kemudian disebutkan, suami  boleh  menaikkan  jumlah  mahar  setelah  akad  nikah  atau  menurunkannya  oleh  isteri, dengan syarat diterima oleh para pihak yang bersangkutan. 33
Syiria: Mewakili Negara Wilayah Asia Barat
26 Pasal 53.
27 Pasal 54.
28 Pasal 55.
29 Pasal 56.
30 Pasal 57.
31 Pasal 58.
32 Pasal 59.
33 Pasal 60.
Dalam  Undang-Undang  Syria  No.34  tahun  1975,  masalah  mahar  menjadi  sub pembahasan sendiri, bagian ke-1 dari bab ke-4, dengan judul “Akibat-Akibat Perkawinan”, pasal 53-64. 50 Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  tentang  status  mahar,  bahwa  mahar  wajib diberikan oleh suami berdasarkan akad yang sah, baik disebutkan secara khusus pada waktu akad nikah  atau  tidak. 34 Demikian  juga  dalam  undang-undang  tersebut  ditetapkan  tidak  ada  jumlah minimal dan maksimal mahar. 35
Adapun yang dapat menjadi mahar adalah apa saja yang sah diperjualbelikan. 53 Demikian juga ditetapkan  bahwa  mahar  harus  menjadi  hutang  prioritas,  sama  dengan  nafkah.  Hal  ini  sejalan dengan isi pasal 1120 Kitab Perdata (Perdata Syria). 36
Kalau  ada  pihak  yang  menyatakan  bahwa  ada  persetujuan  yang  bersifat  rahasia  tentang mahar,  seharusnya  dibuktikan  dengan  cara  yang  semestinya.  Dari  hasil  pembuktian  tersebut hakim  harus  menetapkan  adanya  mahar mitsl kalau  tidak  ada  mahar  khusus. 37 Demikian  pula kalau  ada  hutang  yang  berkaitan  dengan  masalah  perkawinan  dan  perceraian  harus  dalam dokumen tertulis. Hal ini sejalan dengan isi paragraf 1 pasal 468 tentang Prinsip-Prinsip Beracara Undang-Undang No. 84 tahun 1952. 38
Kaitannya  dengan  pembayaran,  mahar  dapat  dibayar  kontan  atau  hutang,  seluruhnya  atau sebagian.  Dalam  kasus  tidak  ada  ketentuan  tentang  hal  tersebut,  berlaku  hukum adat. 39 Penangguhan  mahar  kalau  tidak  ditetapkan  dalam  akad  nikah,  maksimal  sampai  terjadi perceraian  atau  meninggal. 40 Naik  atau  turunnya  jumlah  mahar  tidak  dapat  diterima  kalau dilakukan dalam masa perkawinan  atau masa ‘iddah dalam kasus  terjadi perceraian. Perubahan tidak  dapat  terjadi  kecuali  ada  keputusan  hakim.  Kalau  terjadi  demikian  di  luar  penetapan pengadilan harus dikembalikan pada akad nikah asli/semula. 41
Kemudian  dijelaskan  akibat-akibat  hukum  dari  tindakan  tertentu  yang  berkaitan  dengan mahar,  bahwa  kalau  jumlah  mahar  sudah  ditetapkan  pada  akad,  kemudian  terjadi  perceraian sebelum  hubungan  badan  atau  mengundurkan  diri  secara  sah,  maka  mahar  harus  dibayar
34 Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, h. 224-226. 283
35 Pasal 54 ayat (1).
36 Pasal 54 ayat (2).
37 Pasal 54 ayat (3).
38 Pasal 54 ayat (4)
39 Pasal 54 ayat (5)
40 Pasal 55.
41 Pasal 56.
setengah. 42 Kalau perceraian terjadi atas permintaan isteri sebelum hubungan badan maka mahar tidak harus dibayar. 43
Adapun  status  kepemilikannya,  bahwa  isteri  mempunyai  hak  penuh  atas  mahar  yang diterimannya, dan suami harus  menjadikannya sebagai  hak mutlak isteri  kalau isteri memenuhi syarat  sebagai  subyek  hukum  (mukalaf) , kecuali  isteri  memberikan  kekuasaan  kepada  suami pada waktu akad nikah. 44
Peraturan  antar  waktu  seharusnya  tidak  diterapkan  dalam  kasus  mahar  yang  dibayar dengan  kontan,  meskipun  dalam  perjanjiannya  ditetapkan  demikian,  selama  perkawinan  masih bertahan. 45 Dalam  kasus  mahar  khusus  tidak  ditetapkan,  maka  mahar mitsl harus  dibayarkan segera setelah selesai akad nikah. 46
Sementara  jika  hubungan  badan  sudah  terjadi  dari  satu  perkawinan  yang  tidak  sah, sementara  jumlah  mahar  belum  ditentukan,  wanita  tersebut  berhak  mendapatkan  mahar  yang pantas. Tetapi kalau jumlah mahar sudah ditentukan, maka dibayar mahar yang lebih kecil antara mahar mitsl dan mahar  khusus. 47 Kalau suami meninggal karena sakit, sementara mahar khusus lebih besar dari mahar mitsl , maka aturan waris yang diterapkan untuk menyelesaikan sisanya. 48

## Pakistan: Mewakili Negara Wilayah Asia Selatan
Menurut  undang-undang  yang  berlaku  di  negara  Pakistan,  dalam  pasal  3  dinyatakan bahwa jumlah maksimal mahar adalah 5000 rupee. Selanjutnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa hadiah/kado  yang  boleh  diberikan  tidak  lebih  dari  1000  rupee,  dan  para  pejabat  negara  tidak boleh  menerima  hadiah/kado  untuk  perkawinannya  atau  perkawinan  anaknya  (laki-laki  atau perempuan), yang pemberiannya berhubungan dengan jabatannya. Pasal  5 menyebutkan bahwa semua  hak  yang  diberikan  sebagai  mahar,  pemberian  yang  berhubungan  dengan  perkawinan, atau  hadiah  (kado)  yang  diberikan  menjadi  hak  mutlak  isteri,  dan  untuk  kepentingannya  tidak boleh  dibatasi  dengan  sesuatu  apapun.  Pasal  6  menyebutkan  bahwa  kebutuhan-kebutuhan  yang berhubungan dengan perkawinan, seperti untuk  upacara walimah dan semacamnya, tidak boleh lebih dari 2500 rupee. Adapun pasal 8 menyebutkan bahwa bapak atau yang mewakilinya, dalam
42 Pasal 57.
43 Pasal 58.
44 Pasal 59.
45 Pasal 60.
46 Pasal 61.
47 Pasal 62.
48 Pasal 63.
waktu  15  hari  setelah  akad  nikah  harus  melaporkan  kepada  pegawai  pencatat  tentang  jumlah yang  dihabiskan  untuk  perkawinan  yang  bersangkutan.  Dan  pasal  9  menetapkan  bahwa seseorang  yang  melanggar  aturan  yang  ada  dalam  undang-undang  ini  dapat  dihukum  dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan. 49
49 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, hal. 249-251..

## Indonesia: Mewakili Negara Wilayah Asia Tenggara
Dalam  perundang-undangan  Indonesia,  masalah  mahar  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  yaitu  pada  bab  ke-5  tentang  mahar,  yaitu  pasal  30-38.  Masalah  mahar  juga disinggung  dalam  bab  ke-1  dalam  ketentuan  umum,  pasal  1d.  Isi  dari  pasal  ini  adalah  definisi mahar. 50 Ketika  pembahasan  rukun  nikah  pada  bab  ke-4  tentang  rukun  dan  syarat  perkawinan ditegaskan  bahwa  mahar  tidak  menjadi  rukun  nikah/perkawinan. 51 Kemudian  ditetapkan  asas mahar  adalah  sederhana  dan  mudah. 52 Selanjutnya  ditegaskan  pula  kepemilikan  mahar  adalah menjadi  hak  milik  isteri. 53 Adapun  penyerahan  pada  prinsipnya  adalah  tunai,  tetapi  ada kemungkinan  ditangguhkan.  Demikian  juga  boleh  lunas  seluruhnya  atau  sebagian. 54 Kemudian ditegaskan bahwa mahar bukan rukun nikah. 55
Penjelasan  selanjutnya  adalah  akibat  talak.  Suami  yang  mentalak  isterinya  sebelum hubungan  badan  wajib  membayar  setengah  mahar  yang  telah  ditentukan.  Dalam  kasus  suami meninggal  dunia  sebelum  hubungan  badan,  mahar  yang  diberikan  menjadi  hak  penuh  isteri. Sementara  kalau  perceraian  terjadi  sebelum  hubungan  badan  dan  jumlah  mahar  belum ditentukan, maka wajib membayar mahar mitsl . 56
Dalam  kasus  mahar  hilang  sebelum  diserahkan,  wajib  diganti. 57 Kalau  terjadi  perbedaan pendapat  tentang  jenis  dan  nilai  mahar,  diselesaikan  oleh  hakim  di  pengadilan. 58 Dalam  kasus mahar mempunyai cacat tergantung sikap mempelai wanita. 59
Dari berbagai aturan tentang mahar yang masing- masing berlaku di 5 (lima) negara tersebut, maka  terlihat  bahwa  dalam  hukum  keluarga,  ketentuan  mahar  telah  diatur  secara  rinci  dengan mempertimbangkan  pelbagai  kemungkinan  yang  akan  terjadi  dalam  suatu  perkawinan  di  masa yang akan datang.
50 KHI Pasal 1.
51 KHI Pasal 34 ayat (10).
52 KHI Pasal 31.
53 KHI Pasal 32.
54 KHI Pasa 33 ayat (1).
55 KHI Pasal 34 ayat (1).
56 KHI pasal 35 ayat (1).
57 KHI pasal 36.
58 KHI pasal 37.
59 KHI pasal 38 ayat (1).

## Maroko (Mewakili Negara Wilayah Afrika Utara)
Di  Maroko,  undang-undang  yang  mengatur  tentang  hukum  keluarga  yaitu  Moroccan Code of Personal Status 195 dimana secara khusus mengatur mahar dalam bab tersendiri, yaitu bab ke-4, pasal 16-24. 60 Pembahasan diawali dengan defenisi apa yang dapat menjadi mahar dan ketentuan  umum  tentang  mahar.  Tentang  defenisi  mahar  disebutkan  bahwa  mahar  adalah  uang yang  diberikan  oleh  suami  untuk  menunjukkan  keinginannya  melaksanakan  akad  nikah  untuk membangun keluarga dan memperkuat  landasan  kasih  sayang  antara suami dan isteri. 61 Adapun yang  dapat  menjadi  mahar  adalah  segala  sesuatu  yang  sah  menjadi  obyek  akaddan  tidak  ada batasan  minimal  dan  maksimal  mahar. 62 Kemudian  disebutkan  bahwa  mahar  boleh  dibayar kontan  atau  hutang,  seluruhnya  atau  sebagian,  pada  waktu  akad  nikah. 63 Keharusan  membayar mahar seluruhnya atau sebagian adalah setelah terjadi hubungan badan. 64 Isteri berhak mendapat mahar  penuh  karena  2  (dua)  alasan,  yaitu  karena  kematian  atau  karena  sudah  melakukan hubungan suami isteri ( ba’d dukhûl ). 65
Undang-undang  tersebut  juga  mengatur  tentang  status  kepemilikan  mahar.  Menurutnya, mahar merupakan kekayaan mutlak isteri dan dia berhak serta berkuasa untuk menggunakannya sesuai  dengan  keinginannya.  Suami  tidak  berhak  meminta  mahar  untuk  kepentingan  alat-alat rumah  tangga,  perabot  rumah  tangga,  atau  pakaian. 66 Selanjutnya  dijelaskan  pula  bahwa  wali, baik  bapak  atau  siapa  saja,  dilarang  menerima  sesuatu  untuk  dirinya  yang  berkaitan  dengan perkawinan anak perempuannya atau siapa saja yang menjadikannya sebagai wali. 67
Dalam  masalah  penuntutan  mahar  yang  terhutang,  maka  isteri  berhak  menuntut pembayaran  mahar  sebagai  hutang  suami  apabila  isteri  telah  menyerahkan  dirinya  dan ketidakmampuan suami membayar mahar tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. 26 Isteri berhak menerima setengah mahar apabila suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan suami  isteri  ( qabl  dukhûl ).  Tetapi  kalau  alasan  perceraian  karena  isteri  cacat,  maka  isteri  tidak
60 Mudawwanatul Usrah, Pasal 16.
61 Syams al-Dîn al-Sarakhsî, Al-Mabsûth, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1989 M), Jilid V, hal. 62.
62 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: N.M Tripathi PVT, 1970), hal.122.
63 Pasal 20 ayat (1).
64 Pasal 20 ayat (2).
65 Pasal 20 ayat (3).
66 Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws, (London: Kluwer Law International, 1996), hal. 200-201.
67 Ibid.
berhak atas mahar. Jika isteri mengajukan perceraian dengan alasan suami cacat dan telah terjadi hubungan suami isteri, maka isteri berhak mendapatkan mahar seluruhnya. 68
Adapun  mengenai  kewenangan  wali  dalam  masalah  penentuan  mahar,  maka  dalam peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  seorang  perempuan  yang  sudah  dewasa  dan  akan  menikah dengan  jumlah  mahar  yang  kurang  dari  mahar mitsil ,  maka  dalam  hal  ini  wali  tidak  boleh memaksa perempuan tersebut untuk menikah. 69 Jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan isteri tentang apakah mahar sudah dibayar atau belum, maka dalam hal ini diatur bahwa pendapat isteri  yang  diterima  kalau  sebelum  terjadi  hubungan  suami  isteri.  Sebaliknya,  apabila  sudah terjadi hubungan suami isteri maka pendapat suami yang diterima. 70

## 3. Pencatatan Perkawinan
Dalam melaksanakan perkawinan, Maroko juga mengharuskan pencatatan perkawinan.  Disamping mengharuskan pencatatan, Maroko juga mensyaratkan tanda tangan dua notaries  untuk  absahnya  pencatatan  perkawinan.  Selain  itu  catatan  asli  harus  dikirimkan  ke Pengadilan dan salinan (kopinya) harus dikirim ke kantor Direktorat Pencatatan Sipil. Demikian juga  istri  diberi  catatan  asli,  dan  kepada  suami  diberikan  salinannya,  selama  maksimal  15  hari dari  akad  nikah.  Tetapi  tidak  ada  penjelasan  tentang  perkawinan  yang  tidak  sejalan  dengan ketentuan ini. 71
Semua  perkawinan  di  Maroko  bisa  dilacak  di  kantor-kantor  administrasi  kerajaan Maroko,  artinya  semua  masyarakat  Maroko  yang  sudah  nikah  pasti  ada  catatannya.  Tidak  ada satu  keluargapun  yang  tidak  dicatat  perkawinannaya.  Dengan  kata  lain,  di  Maroko  tidak  ada kawin urfi atau dengan istilah Indonesia kawin sirri. 72
Menurut  Sayyidi    Bassa,  salah  seoranga  muslim  alirang  salafi,  yang  sempat  penulis wawancarai, dia menegaskan bahwa semua perkawinan di Maroko harus dicatatkan, sebab kalau tidak  dicatat  maka  mereka  tidak  dianggap  menikah.  Ketika  penulis  bertanya  mengenai  biaya pecatatan  perkawianan,  diapun  menejelaskan  bahwa  biaya  administrasi  sangat  murah,  bahkan bisa gratis bag yang tidak mampu untuk membayar biaya administrasi. 73
68 Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: N.M Tripathi PVT, 1970), hal.122.
69 Ibid.
70
71 Undang-Undang 70.03 Tahun 2004 tentang Mudawwana al-Usrah, Pasal 19-24. Dikutip juga oleh Muhammad Lafruji, Mudawwanatul Usrah, (Casablanca: al-Dar al-Baida’, 2012), hal. 23.
72 Abd. Salam, Wawancara, tanggal 15 Oktober 2015.
73 Sayyidi Bassa, Wawancara, tanggal 15 Oktober 2015.
Senada dengan penuturan Bassa, Fatima Ummi Tirta menegaskan bahwa di Maroko tidak diperbolehkan  kawin  urfi.  Semua  perkawinan  harus  dicatat  di  bagian  administrasi  hokum keluarga,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang Mudawwanatul  Usrah. Dia menambahkan  bahwa  di  Maroko  juga  ada  pelaksanaan  kawin  massal  sebagaimana  yang  sering terjadi  di  Indonesia.  Menurutnya,  tidak  ada  alasan  untuk  tidak  dicatatkan  masalah  perkawinan ini. Kerajaan Maroko sudah memberikan kesempatan bagi  warga yang miskin  untuk  mengikuti kawin masal yang biasanya dilakukan oleh setahun sekali oleh pemerintah Maroko. 74

## 4. Perkawinan Bersyarat
Ayat  38  undang-undang  keluarga  (  personal  law  )  1958  mengatakan  bahwa  jika  sebuah ikatan  perkawinan  disertai  dengan  persyaratan  yang  bertentangan  dengan  hukum  syari’ah  atau esensi  dari  perkawinan,  maka  perkawinan  dapat  dianggap  sah,  persyaratannya-lah  yang  tidak berlaku.  Bukanlah  persyaratan  yang  bertentangan  dengan  esensi  perkawinan  jika  si  istri menyatakan  bahwa  dia  akan  bekerja  di  dunia  public.  Persyaratan  yang  dimaksud  adalah persyaratan  yang  menghalalkan  Sesutu  yang  telah  dilarang  oleh  agama  misalnya  suami mensyaratkan  bahwa  dengan  perkawinannya  dengan  adik  perempuan  istrinya  atau  ibu  istrinya boleh  ia  kawini  juga.  Atau  dengan  mengharamkan  sesuatu  yang  halal  misalnya  istri mensyaratkan  perkawinannya,  suaminya  tidak  boleh  berjalan  dengannya  keluar  kota  atau  tidak boleh  ‘berkumpul’  dengannya.  Dalam  hal  ini  menurut  madzhab  Maliki,  perjalanan  dan perkumpulan itu tetap halal, hanya persyaratannya saja yang haram.

## 5. Poligami
Negara  Maroko  berbeda  dengan  Negara  Tunisia  yang  melarang  secara  mutlak  aturan mengenai poligami, pada prinsipnya bermaksud membatasi terjadinya poligami dengan harapan dapat  diterapkan  prinsip  keadilan  bagi  para  istri.  Dalam  undang-undang  keluarga  tahun  1958 menegaskan  bahwa  jika  dikhawatirkan  ketidakadilan  akan  terjadi  diantara  istri-istri,  maka poligami  tidak  diperbolehkan.  Namun,  tidak  ada  pasal  dalam  undang-undang  itu  yang memberikan  otoritas  untuk  menyelidiki  kapasitas  atau  kemampuan  suami  untuk  berlaku  adil dalam poligami. Selain itu undang-undang Maroko juga mengatur masalah poligami antara lain sebagai berikut : 75
74 Fatimah Ummi Tirta, Wawancara, tanggal 15 Oktober 2015.
75 M. Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 97.
Pertama, jika  seorang  laki-laki  ingin  berpoligami,  ia  harus  menginformasikan  kepada calon istri bahwa ia sudah berstatus seorang suami.
Kedua, seorang  wanita,  pada  saat  melakukan  akad  nikah  perkawinan,  boleh mencantumkan  taqlid  talaq  yang  melarang  calon  suami  berpoligami.  Jika  di  langgar  maka  istri berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.
Ketiga, walaupun  tidak  ada  pernyataan  seorang  wanita,  seperti  di  atas,  jika  perkawinan keduanya  menyebabkan  istri  pertama  terluka  maka  pengadilan  bisa  membubarkan  perkawinan mereka.
Disamping  itu  Maroko  lebih  jauh  menetapkan  bahwa  istri  berhak  minta  cerai  dengan alasan suami tidak  berlaku  adil terhadap istri-istrinya. Alasan dari pandangan  ini  adalah  bahwa prinsip  umum  al-Qur’an  tidak  membolehkan  poligami  kalau  suami  tidak  dapat  berlaku  adil terhadap para istrinya.
Walaupu  syarat-syarat  begitu  rumit  bagi  laki-laki  yang  mau  berpoligami,  akan  tetapi dalam  praktiknya  banyak  laki-laki  di  Maroko  sudah  berpoligami.  Sebagiamana  yang disampaikan  oleh  Sidi  Abdul  Karim,  orang  Maroko  sudah  banyak  yang  mempunyai  istri  dua. Saya  sendiri,  katanya,  masih  berusahan  untuk  mengumpulkan  uang  sebagai  salah  satu  syarat bisanya berpoligami. 76
Sebagai  tambahan,  poligami  (yang  merupakan  hak  mutlak  suami  di  bawah  undang- undang  terdahulu)  menjadi  subyek  persetujuan  hakim  dan,  yang  paling  penting,  hanya diperbolehkan  dalam  kondisi-kondisi  hukum  yang  ketat  sehingga  membuat  pelaksanaannya hampir tidak mungkin. 77

## 6. Proses Perceraian
UU  Maroko  menetapkan,  istri  berhak  membuat ta’liq talak,  bahwa  suami  tidak  akan melakukan  poligami.  Sementara  apabila  dilanggar  dapat  menjadi  alasan  perceraian.  Perceraian harus didaftarkan oleh petugas dan disaksikan minimal 2 orang saksi. Dari teks yang ada dapat dipahami bahwa perceraian diluar Pengadilan tetap sah. 78
76 Abdul Karim, Wawancara, tanggal 28 Oktober 2015.
77 Hakima Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri, Perspektif: 5 tahun undang-undang keluarga Maroko, http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=ba&sp=0 Diakses pada hari Sabtu, 10-11- 2015 jam 12:18 WIB.
78 Hakima Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri, Perspektif: 5 tahun undang-undang keluarga Maroko, http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=ba&sp=0 Diakses pada hari Sabtu, 10-11- 2015.
Menurut  undang-undang  Maroko,  seorang  istri  dapat  mengajukan  gugat  cerai  ke pengadilan jika: 1. Suami gagal menyediakan biaya hidup; 2. Suami mampunyai penyakit kronis yang  menyebabkan  istrinya  merana;  3.  Suami  brlaku  kasar  (menyiksa)  istri  sehingga  tidak memungkinkan  lagi  untuk  melanjutkan  kehidupan  perkawinan;  4.  Suami  gagal  memperbaiki hubungan  perkawinan  setelah  waktu  empat  bulan  ketika  suami  bersumpah  untuk  tidak mencampuri  istrinya;  5.  Suami  meninggalkan  istri  sedikitnya  selama  satu  tahun  tanpa memperdulikan istrinya. 79
Talak  (  Khulu’  )  adalah  bentuk  perceraian  atas  persetujuan  suami  istri  dengan  tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan perceraian tersebut. Perceraian dengan Khulu ini  dilakukan  jika  perkawinan  tidak  dapat  di  pertahankan  lagi,  dengan  syarat  perceraian  dan jumlah harus atas persetujuan dan kesepakatan suami istri.
Di  Maroko,  aturan  tentang Khulu’ diambil  dari  mazhab  Maliki  dengan  tekanan  pada kebebasan  istri  pada  transaksi  tersebut.  Imam  Malik  mengatakan  jika  istri  selama  perkawinan tidak merasakan kebahagiaan, bahkan merasa dizalimi, maka istri boleh menuntut cerai dengan mengembalikan  sejumlah  mahar  yang  telah  diberikan  suami  kepadanya.  Pada  undang-undang Maroko diisyaratkan umur istri mencapai 21 tahun untuk dapat melakukan kesepakatan Khulu’ , hal  mana  yang  tidak  pernah  ditetapkan  mazhab  Maliki  dan  juga  mazhab-mazhab  yang  lain. Selain itu, pelaksanaan Khulu’ tidak boleh mengorbankan hak-hak anak.

## 7.  Pembubaran Perkawinan oleh Pengadilan
Menurut  undang-undang  Maroko,  seorang  istri  dapat  mengajukan  gugat  cerai  ke pengadilan jika :
a. Suami gagal menyediakan biaya hidup.
b. Suami mampunyai penyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana.
c. Suami  brlaku  kasar  (  menyiksa  )  istri  sehingga  tidak  memungkinkan  lagi  untuk melanjutkan kehidupan perkawinan.
d. Suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.
e. Suami meninggalkan istri sedikitnya selama satu tahun tanpa memperdulikan istrinya.
79 Penjelasan ini bisa dibaca selengkapnya dalam Mudawwanatul Usrah Pasal 115-120.
Ketiga  ulama  madzhab  :  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali  menyetujui  poin-poin  tersebut sebagai alas an bagi istri menuntut perceraian pada hakim, sementara Hanafi mengatakan, hakim tidak  mempunyai  hak  untuk  menjatuhkan  talaq  kepada  wanita,  apapun  alasannya,  kecuali  bila suami dari wanita tersebut impotent.

## 8. Tradisi Pernikahan di Maroko
Pernikahan  di  negara  ini  hanya  terjadi  dikala  musim  dingin  berakhir  yaitu  pada  awal  musim panas  yang  ditandai  dengan  libur  panjang  serta  menghangatnya  udara.  Pada  saat  itu  banyak ditemukan  rumah  wanita  yang  di  datangi  arak-arakan  orang  yang  membawa  nampan  yang ditutup  dengan  tutup  berbentuk  pyramid  yang  terbuat  dari  logam  metal  ataupun  kuningan terkadang juga dilapisi dengan kain hiasan yang sudah dibordir.
Nampan tersebut sudah diisi dengan beragam macam jenis antaran seperti gula, pakaian, dll sebagai symbol dilamarnya seorang wanita oleh pria. Tak lupa pula mereka membawa bunga dan  juga  ada  pula  yang  membawa  hewan  ternak  seperti  kambing  atau  yang  mampu  membawa sapi.Dalam  acara  iring-iringan  mereka  membawa  seserahan  serta  pemusik  dan  ber-zagarouda (siulan  khas)  yang  membuat  suatu  khas  maroko  dan  menjadi  ramai.    Setelah  sang  pengarak diterima oleh keluarga maka tanggal pernikahan telah ditentukan, biasanya diadakan pada awal atau pertengahan musim panas yang mana pada saat itu hari liburan dan juga puncak kedatangan turis  asing  maupun  domestic.  Perlu  diketahui  bahwasanya  banyak  masyarakat  Maroko  yang tinggal  di  luar  negeri  bisanya  di  negara-negara  Eropa  serta  sudah  menjadi  warga  negara  sana Namun masih mengingat dan menjunjung tinggi kebudayaan negerinya walaupun mereka sudah menjadi besar.
Hari  pernikahan  yang  sudah  ditentukan  datang  maka  sang  mempelai  akan  melakukan beberapa ritual yakni;

## 1. Hammam
Sebelum  upara  pernikahan  yang  sakral  sangat  diwajibkan  bagi  sang  mempelai  untuk mandi sebagai symbol perbersihan jiwa dan raga. Ritual ini mirip dengan tradisi midodareni atau siraman  yang  ada  di  negara  Indonesia.  Mempelai  wanita  kan  didampingi  oleh  wanita  yang dituakan  yang  disebut  negaffa  atau  negassa  dan  akan  memimpin  seluruh  prosesi  siraman tersebut.  Ritual tersebut dilakukan di ruangan yang gelap dengan sinaran lilin serta wewangian yang berasal dari aromatherapy serta bunga-bungaan sebagai symbol kebahagiaan.

## 2. Henna
Setelah melalui ritual hammam maka ritual selanjutnya adalah henna. Pada tahap ini, acara ini  dilakukan  pada  malam  sebelum  'the  big  day'.  Hanya  wanita  saja  yang  ada  dalam  acara  ini. Calon pengantin akan mengenakan tachita yang berwarna hijau dan penutup kepala yang dihiasi ornamen-ornamen unik seperti mutiara dan batuan mulia lainnya.
Ada  seorang  hannaya  (pelukis  henna)  yang  akan  mengaplikasikan  henna  ketangan  dan kaki  mempelai  wanita  yang  akan  disaksikan  oleh  wanita  dari  kedua  belah  pihak  keluarga  dan juga  teman  wanita  sang  mempelai.  Ritual  ini  bermakna  untuk  menjauhkan  pengantin  dari serangan penyakit dan simbol kesuksesan dan kemapanan dalam berumah tangga. Didalam acara ini  seorang  tetua  akan  memberikan  nasihat-nasihat  pernikahan  dan  'rahasia'  pernikahan  kepada pengantin.  Biasanya  nama  pengantin  lelaki  akan  di  lukiskan  di  henna  tersebut.  Biasanya pengantin  wanita  tidak  akan  diperbolehkan  melakukan  pekerjaan  rumah  tangga  hingga  bekas henna telah hilang dari kulitnya.

## 3. H’diah (Hadiyah)
H’diyah Adalah seserahan yang akan diberikan oleh wanita dari pengantin laki-laki. H'dia berupa perlengkapan rumah tangga dan keperluan pengantin wanita seperti: perhiasan, bedcover, pakaian, sandal dan yang paling penting adalah barang-barang symbol seperti susu yang berarti kesucian  dan  gula  symbol  dari  kebahagian  dalam  rumah  tangga.Selain  barang-barang  tersebut, orang  Arab  yang  konon  sangat  heboh  dalam  memberikan  seserahan  maupun  mas  kawin  juga akan  menyertakan  rumah  dan  segala  isinya  bagi  mempelai  wanita  namun  hal  itu  jarang  terjadi serta hanya yang sangat mampu saja yang akan melakukannya.

## 4. Berza
Puncak  dari  pesta  pernikahan  adalah  berza  yaitu  resepsi  yang  diwarnai  dengan  musik, zagarouda dan tarian semalam suntuk. Pada acara ini pengantin akan didandani dengan dandanan yang sangat memukau. Sebelum pengantin didudukkan ke kursi pelaminan maka pengantin akan diarak dulu ditandu yang sudah dihiasi dan akan diputar-putar di dalam ruangan pesta.
Semua pengantin di berbagai negara dipuja dan menjadi pusat perhatian tetapi pengantin Maroko diperlakukan seperti  raja dan ratu  tak perduli dia dari kalangan  apa dan statusnya  apa, baik kaya ataupun miskin. Acara berlangsung di rumah, villa yang disewa ataupun gedung tetapi tidak  seperti  di  negara  kita  mereka  hanya  mengundang  saudara  dan  handai  tolan  baik  dekat maupun  jauh  tanpa  ada  kehadiran  orang  asing  jadi  keakraban  akan  tercipta  dan  pesta  yang  ada
menjadi  private party.Puncak acara akan dimulai  sehabis  isya dan akan berakhir besoknya atau berhari-hari  kemudian.  Dulu  ada  tradisi  yang  mengharuskan  pengantin  wanita  untuk menunjukkan bekas keperawanan mereka di sprai namun hal ini sekarang tidak lagi dilakukan. 80

## C. Penutup
Dari  penjelasan  yang  telah  diuraikan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  negara  Maroko adalah  negara  yang  telah  menggabungkan  pendapat  dari  beberapa  madzhab  dalam  mencapai keterangan yang ada dalam hukum Islam yang ada di negara Maroko dari beberapa masalah yang direformasi  dalam  undang-undang  Keluarga  (2004)  di  Maroko,sebagaimana  yang  telah  ada  di negara-negara Islam lainnya.
Selain  itu  Maroko  adalah  negara  yang  masyarakat  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  tradisi dan kearifan lokal. Mereka juga senang keindahan dan munyukai hiburan tradisional sepanjang tidak bertentangann dengan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, yang mereka anut.
80 Ibid.

## Daftar Pustaka
Hakima Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri, Perspektif: 5 tahun undang-undang keluarga Maroko,http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=ba&sp=0 Diakses  pada hari Sabtu, 10-08-2011 jam 12:18 WIB.
Muzdhar,  M.  Atho’  dan  Nasution,  Khairuddin, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern:  Studi Perbandingan  Dan  Keberanjakan  UU  Modern  Dan  Kitab-Kitab  Fikih. Jakarta:  Ciputat  Press, 2003.
Nasution,  Khoiruddin, Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia. Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
Rofiah,
Nur, Perjuangan Hukum Keluarga yang
Setara di Maroko,http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/04/perjuangan-hukum-keluarga-yang- setara.html akses, Kamis, 11-10-11 jam 16:03 WIB.
Jan  Michel  Otto  (ed), Syaria  Incorporated:  A  Comparative  Overviw  of  The  Legal  Systems  Of  Twelve Muslim Countries in Past and Present. Amsterdam: Leiden University Press, 2010.
Mahmood,  Tahir, Personal  Law  In  Islamic  Countries  (History,  text  and  Comparative  Analysis., New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
Mahmood, Tahir, Family Law Reform In The Muslim Wordl. New Delhi: The Indian Law Institute, tt. http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-maroko/  dikutip  pada  hari  minggu, 13-11-2011, jam 20.00 WIB.
http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/04/perjuangan-hukum -keluarga-yang-setara.html