## Analisis Politik Faktor Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Elvira Khairunnisa
Unversitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Kota Depok Corresponding Author: elvirakhairunnisa@rocketmail.com
Keyword: IKN Law ; Institutionalism ; P olicy effectivity .
Kata Kunci: UU IKN; Instiusionalisme; Efektivitas kebijakan .
Abstract: This research wants to find an explanation why a very strategic policy can be decided in such a short time. What factors have paved the process. This research uses a qualitative method with a case study. The aim is to find a macro overview of the  case  being  examined  for  political  discussions  around  policy  effectivity  more widely. The findings in this study show that there are various institutional factors that  minimize  political  instability  and  avoid  policy  become  ineffective.  These institutional factors are divided into the topic of the president's relationship with political  parties  and  with  parliament,  both  of  which  are  interrelated.  The institutional  factors  related  to  political  parties  are  broadly  threefold.  First,  the reality  of  the  fractionalization  of  parties  in  the  parliament.  Second,  the personalization of politics is so strong that the general chairmen or party leaders make policies. Third, the president has the prerogative to formulate the cabinet. This is strengthened by the reality of the weak institutionalization of political parties in making policies and political pragmatism. The interconnectedness of these factors explains  why  President  Jokowi  changed  the  direction  of  power  sharing  from  the “victory game” (only sharing with the supporting parties) to the “reciprocity game” (involving elements of the opposition party into power). The implementation of a coalitional  power  configuration  resulted  in  adequate  political  resources  for President  Jokowi  to  realize  various  policies.  The  IKN  Law  is  a  manifestation  of Jokowi's  coalitional  government  due  to  the  encouragement  of  various institutionalism factors.
Abstrak: Penelitian ini ingin mencari penjelasan mengapa sebuah kebijakan yang sangat strategis bisa diputuskan dalam waktu yang cepat. Faktor apa saja yang memuluskan  proses  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan studi kasus. Tujuannya untuk mencari gambaran secara makro dari kasus yang  sedang  ditelaah  bagi  diskusi  politik  seputar  efektivitas  kebijakan  secara lebih  luas.  Temuan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  ada  beragam  faktor institusionalisme  yang  memitigasi  ketidakstabilan  politik  dan  menghindari kebijakan menjadi tidak efektif. Faktor institusionalisme ini terbagi dalam topik kaitan hubungan presiden dengan partai politik serta dengan parlemen, yang di mana  keduanya  saling  berkaitan.  Faktor-faktor  institusionalisme  yang  terkait dengan  partai  politik  secara  garis  besar  ada  tiga  hal.  Pertama,  realitas fraksionalisasi partai di dalam parlemen. Kedua, personalisasi politik yang begitu kuat  untuk  menempatkan  para  ketua  umum  atau  pimpinan  partai  mengambil kebijakan.  Ketiga,  presiden  memiliki  hak  prerogratif  untuk  menyusun  kabinet. Hal ini diperkuat dengan realitas lemahnya faktor institusionalisasi partai politik dalam  mengambil  sebuah  kebijakan  dan  sikap  pragmatism  politik.  Keterkaitan faktor tersebut yang menjelaskan mengapa Presiden Jokowi mengubah halauan pembagian  kekuasaanya  dari “victory  game” (hanya  berbagi  pada  partai pengusung)  menjadi  “ reciprocity  game” (melibatkan  unsur  partai  oposan  ke dalam  kekuasaan).  Penerapan  konfigurasi  kekuasaan  yang  bersifat  koalisional mengakibatkan adanya sumber daya politik yang memadahi bagi Presiden Jokowi merealisasikan  beragam  kebijakan.  UU  IKN  merupakan  manfestasi  dari pemerintahan  Jokowi  koalisional  akibat  dorongan  beragam  faktor-faktor institusionalisme tersebut.

## PENDAHULUAN
Wacana tentang pemindahan ibu kota kini telah berhasil menjadi keputusan resmi di era pemerintahan Jokowi. Tepatnya tertuang dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu  Kota  Negara  (IKN)  (Agustino  &  Andalus,  2022).  Dalam  keberhasilan  peresmian  undang- undang IKN, ada dua hal menarik yang patut dicatat. Pertama , berdasarkan sejarah, semenjak era awal kemerdekaan hingga pemerintahan Jokowi, memang gagasan pemindahan ibu kota bukan hal yang baru, dan hanya di era pemerintahan Jokowi ini pemindahan ibu kota berhasil menjadi keputusan  politik. Kedua ,  proses  perumusan  kebijakan  pemindahan  ibu  kota  di  era  Jokowi berlangsung sangat cepat, yakni hanya membutuhkan waktu selama 43 hari.
Tabel 1 . Kronologi Penyusunan Undang-undang Ibu Kota Negara NO Tanggal Kegiatan 1 29 September 2021 Presiden  Joko  Widodo  mengirimkan  usulan  Surat Presiden mengenai pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 2 7 Desember 2021 DPR  RI  membentuk  panitia  khusus  (Pansus)  untuk merancang UU mengenai ibu kota negara yang baru. 3 3 Januari 2022 Beberapa  anggota  DPR  RI  melakukan  studi  banding  ke Negara  Kazakhstan  untuk  mendapatkan  pandangan mengenai kompleksitas pemindahan ibu kota. 4 18 Januari 2022 UU  IKN  versi  awal  dikeluarkan  dan  terus  “diperbaiki” oleh Pansus DPR RI. 5 15 Februari 2022 UU IKN disahkan.
Jika diruntut agak ke belakang, Jokowi berulang kali menunjukkan keseriusannya untuk memindahkan  ibu  kota  dari  Jakarta  dalam  berbagai  pertemuan,  baik  dengan  pejabat  petinggi negara maupun acara partai politik (Hutasoit, 2019; Kurniadi, 2019), Misalnya seperti berita yang dilansir  oleh  Tempo.co  (06  Mei  2019),  Jokowi  menyatakan  komitmen  serius  dari  pemerintah tentang  kebijakan  pemindahan  IKN  dalam  acara  buka  bersama  pada  tanggal  6  Mei  2019  di hadapan para pejabat tinggi Lembaga negara. Acara tersebut dihadiri oleh Anwar Usman (Ketua Mahkamah  Konstitusi),  Zulkifli  Hasan  (Ketua  Majelis  Permusyawaratn  Rakyat),  ada  pula  dua wakil ketua MPR yakni Muhaimin Iskandar dan Ahmad Basarah, Bambang Soesatyo (Ketua DPR), Oesman Sapta Odang (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), serta sejumlah menteri Jokowi turut hadir.
Dalam acara yang dihadiri oleh  para petinggi lembaga-lembaga negara tersebut, Jokowi menyatakan:
"Mumpung  bertemu  dengan  ketua  dan  pimpinan  lembaga  negara  saya  ingin  singgung sedikit mengenai hal yang berkaitan dengan ibu kota. Kami serius dalam hal ini…Sekali lagi pemindahan ibu kota ini akan kami putuskan tapi tetap berkonsultasi dengan bapak- ibu sekalian." (Tempo.co. 06. Mei 2019)
Di  situ  terlihat  jelas,  bahwa  posisi  pemindahan  ibu  kota  yang  sudah  dicanangkan  oleh Presiden  Jokowi  sudah  benar-benar  akan  diketuk  palunya  sebagai  keputusan.  Sehingga, ucapannya di hadapan para petinggi negara bisa dibaca sebagai sekadar basa-basi, atau hanya minta saran yang bersifat penyempurnaan, bukan pertimbangan apakah pemindahan ibu kota layak terjadi atau tidak.
Peristiwa lain yang tidak kalah penting adalah  bagaimana pertemuan Jokowi  dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus mantan rivalnya Prabowo Subianto. Seperti diberitakan Kompas (11 Oktober 2019), Prabowo bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan tanggal 11 Oktober 2019. Selepas pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan mendukung penuh rencana Presiden
Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara.  Jauh sebelum diundang-undangkan secara resmi, salah satu hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke X di bulan Desember 2019 sudah  menyatakan  bulat  dukungan  dari  partai  beringin  untuk  mendukung  kebijakan pemindahan ibu kota (Cakrawalanews.co.id, 07 Desember 2019).
Dari uraian singkat mengenai pemindahan ibu kota negara di era pemerintahan Presiden Jokowi, kita dapat mengidentifikasi proses politik yang bekerja: dari keinginan kemudian dengan cepat mewujud menjadi kebijakan. Pertanyaannya kemduian, mengapa kebijakan tersebut dapat dihasilkan melalui proses politik yang cukup ringkas dan waktu yang relatif cepat? Jika diskusi diarahkan pada persoalan format sistem politik presidensialisme multipartai, mengapa hal ini tidak  berhasil  di  era  pemerintahan  SBY  yang  memiliki  corak  sistem  yang  sama?  Beberapa pertanyaan tersebut akan penulis uraiakan di dalam pembahasan ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deksriptif  agar  mendapati  penjelasan fenomena kasus yang diangkat secara mendalam. Tujuan ini sesuai dengan keterangan Creswell (2016) dalam “ Research Design ” yang menyebut metode kualitatif sebagai bentuk penelitian yang mengeksplorasi  dan  memahami  makna  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Selain  itu penelitian  ini  juga  menggunakan  studi  kasus  ( case  study ).  Maxfield  mengatakan  bahwa  studi kasus merupakan penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Selain itu tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan  gambaran  secara  mendetail  tentang  latar  belakang,  sifat-sifat  serta  karakter- karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas di atas akan menjadi suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2011).
Pada  penilitian  ini  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  terbuka dengan menggunakan pertanyaan baku. Wawancara demikian digunakan jika dipandang sangat perlu  untuk  mengurangi  sedapat-dapatnya  variasi  yang  bisa  terjadi  antara  seorang terwawancara dengan lainnya (Moleong, 2012). Selain wawancara juga dilakukan pengumpulan data berupa observasi, pengumpulan dokumen dan informasi audiovisual yang tidak bertumpu pada  satu  sumber  (Creswell,  2016).  Dalam  penelitian  kualitatif  peneliti  tidak  memerlukan sampling melainkan langsung menentukan setting penelitian yaitu berupa lokasi, aktor (siapa yang  akan  diobservasi  atau  diwawancara),  peristiwa  (kejadian  apa  saya  yang  dirasakan  oleh aktor  dan  akan  dijadikan  topik  wawancara  dan  observasi),  dan  terakhir  yakni  proses  (sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam lokasi penelitian) (Creswell, 2016).

## HASIL DAN DISKUSI

## Hubungan Presiden Jokowi dengan Partai Politik
Djayadi  Hanan  (2012)  menyebut  beragam  faktor  institusionalisme  untuk  menjelaskan efektivitas sebuah kebijakan politik dalam konteks presidensial mudah tercapai. Salah satu faktor tersebut  adalah  adanya  realitas  politik  fraksionalisasi.  Sederhananya,  fraksionalisasi  adalah karakter dimana setiap anggota parlemen lebih bergantung pada arahan dari pimpinan partai atau  bersifat  fraksional  (kepartaian).  Lain  kata,  bagaimana  keputusan  dari  setiap  anggota  di parlemen  bukan  didasarkan  pada  preferensi  bersifat  individu,  namun  lebih  pada  sikap  partai politik. Realitas semacam ini yang menurut Hanan membedakannya dengan parlemen di Amerika Serikat, di mana anggota parlemen bisa bersikap lebih individual.
Kemudian faktor institusionalisme yang menfasilitasi adanya kerjasama yang baik dengan partai politik, sekaligus berefek pada dukungan di parlemen, yakni hak prerogatif presiden untuk menentukan  siapa  yang  duduk  membantunya  di  pemerintahan  (kabinet).  Tidak  ada  larangan untuk  menjadikan  seseorang  yang merupakan  kader  dari  partai  politik  untuk  masuk menjadi pembantu presiden, entah menjadi menteri, komisaris dan sebagainya. Kerangka kelembagaan yang  memberikan  keleluasaan  bagi  seorang  presiden  dengan  menunjuk  para  pembantunya
menjadi dorongan penting untuk menjalin kerjasama dengan partai politik. Wujudnya, misalnya, memasukkan perwakilan partai memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan.
Dua  faktor  ini,  yakni  fraksionalisasi  partai  dan  hak  prerogatif  presiden,  menjadi  faktor desain  instusionalisme  yang,  bukan  saja  membatasi  ruang  perjumpaan  antara  parlemen  dan eksekutif, tapi mendorong antara dua lembaga tersebut bisa bersinergi dan melahirkan sebuah kebijakan politik presidensial.
Di  sisi  lain  yang  juga  perlu  diperhatikan  yakni  kemampuan  Presiden  Jokowi  dalam mendistribusikan kekuasaannya. Seorang ilmuan sosial bernama Dan Slater menyebut realitas politik di Indonesia pasca reformasi tak ubahnya adalah kartel politik (Slater, 2004). Di 2018, dia mempublikasikan  penelitiannya  dengan  judul “Party  Cartelization,  Indonesian -Style: Presidential  Power- Sharing  and  The  Contingency  of  Democratic  Opposition”.  Kesimpulannya tidak  ada  yang  berubah  dari  hasil  penelitian  pertama  dan  keduanya:  persekongkolan  antara presiden dan partai politik, melalui pembagian posisi penting dalam negara (menteri atau pejabat tinggi negara), adalah alasan mengapa presidensialisme multipartai di Indonesia memiliki daya tahan dari potensi ketidakstabilan politik maupun kepemimpinan yang tidak efektif. Kesimpulan lainnya, persekongkolan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya, atau bahkan tidak perlunya, akuntabilitas kebijakan dari presiden di hadapan publik.
Di  dalam  penelitiannya  yang  terakhir,  Slater  melihat  adanya  dua  model  permainan pembagian kekuasaan (power sharing games) , yakni victory game dan reciprocity game. Victory game adalah ketika presiden tidak berkenan membagi kekuasaan kepada partai politik yang sejak awal  tidak  mendukung  pencalonannya  sebagai  presiden.  Sedangkan reciprocity  game adalah dimana presiden berkenan membagi kekuasaannya bukan hanya kepada partai pengusungnya, melainkan kepada partai yang tidak mendukungnya saat pencalonan. Slater menengarahi kuat bahwa  dalam  perjalanan  permainan  pembagiaan  kekuasaan  yang  dilakukan  presiden  Jokowi adalah dari victory game seiring waktu berubah menjadi reciprocity game.

## Keberhasilan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara
Bukti  efektivitas  presidensial  setelah  berhasil  membangun  konsolidasi  besar  antara presiden  dan  partai  adalah  kebijakan  pemindahan  IKN.  Seperti  pernyataan  Ari  Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, kepada peneliti:
“Presiden melakukan konsolidasi politik dari periode pertama 2014 ketika beliau menjabat kan  koalisi  sangat  terbatas.  Kemudian  terjadi  pergeseran  di  2015-2016,  setelah  itu konsolidasi  kebangsaan  kasus  Ahok  (penistaan  agama),  praktis  konsolidasi  politik  itu hanya  2015-2016  kemudian  fase  persiapan  pemilu  di  tahun  2019.  Jadi  menurut  saya dengan waktu yang terbatas itu belum ada konsolidasi politik terkait persoalan IKN, lebih pada konsolidasi politik untuk merapatkan dukungan politik saat menghadapi kasus Ahok dan  untuk  persiapan  2019.  Baru  mulai  ketika  beliau  memenangkan  pemilu,  dengan dilakukannya  konsolidasi  dengan  kelompok  lawan  dengan  Pak  Prabowo.  Pada  pidato kenegaraan  mulai  berbicara  IKN  karena  konsolidasi  politiknya  sudah  matang,  menurut saya disini momentum penting yang didapat pak Jokowi, karena dia sudah mendapatkan dukungan kuat bagi proses pemerintahan…Karena konsolidasi politiknya lebih solid. Dulu kan pemilihannya sangat tajam antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tetapi, paska 2019 berakhir. Dan ini adalah momentum yang luar biasa, karena itu berakhir sehingga agenda besar dapat kita lakukan salah satunya IKN.” (Wawancara 06 April 2023).
Ketika  dukungan  dari  mayoritas  partai  politik  di  parlemen  sudah  digenggam,  segera berbagai kebijakan bisa segera dengan mudah terwujud. Dukungan mutlak dari parlemen, dalam tinjauan politis bukan legal formal semata, menjadi sumber daya paling menentukan efektivitas kebijakan yang lahir dari presiden. Hal ini ditunjukkan dengan baik melalui kebijakan IKN.
Kekompakkan  partai  pendukung  Jokowi  dengan  kursi  mayoritas  di  parlemen mengakibatkan  ketidakberdayaan  oposisi  menghalau  setiap  usulan  kebijakan.  Hal  ini  diakui langsung oleh salah satu anggota Pansus IKN dari PKS yang tidak berkenan namanya disebut. Dia menyatakan:
“Kalau bicara konstitusi fungsi DPR adalah cek and balances , tapi faktanya memang dengan adanya koalisi ini yang cukup besar sehingga pada periode sekarang tidak lebih dinamis dibanding  periode  sebelum-sebelumnya.  Apalagi  terakhir  ketika  Gerindra  masuk  ke dalam pemerintahan.” (2 Februari 2023).
Bukti  efektivitas  kepemimpinan  presidensial  Jokowi  dengan  dukungan  koalisi  besar tercermin  melalui  dukungan  mayoritas  parlemen  terhadap  kebijakan  IKN.  Perhatikan  tabel berikut ini:
Tabel 2. Pandangan Fraksi Terhadap Pemindahan Ibu Kota Pandangan Fraksi Fraksi Jumlah Kursi di DPR Koalisi Menerima PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PPP, PAN, PKB 471 kursi Koalisi Pendukung Menerima dengan Catatan Demokrat 54 kursi Non Koalisi Menolak PKS 50 kursi Non Koalisi
Tabel tersebut memberitahukan kita, bahwa hanya tersisa dua partai (Demokrat dan PKS) yang notabennya bukan anggota koalisi yang memiliki sikap berbeda dengan mayoritas. Tabel tersebut  juga  menunjukkan  kesesuaian  antara  koalisi  presidensial  multipartai  yang mengamankan atau membuat sebuah kebijakan sangat efektif.
Sangat sulit untuk tidak menduga kuat bahwa faktor kemitraan yang sudah terjalin dalam koalisi  presidensial  adalah  hal  yang  paling  mendasari  mengapa  begitu  mudahnya  kebijakan pemindahan IKN disetujui oleh parlemen.
Suryadi (Anggota Pansus RUU IKN/Fraksi PKS) kepada peneliti mengatakan:
“Kejadiannya tidak hanya di UU IKN ini saja. Nuansanya ada partai pemerintah ada partai oposisi. Begitu ada UU inisiatif pemerintah, ada pesan bagi semua anggota DPR kita harus amankan, begitu. Tidak hanya di UU ini saja, UU Ciptaker, UU HKPD. Begitu pemerintah mengusulkan,  tugas-tugas  dari  partai  pendukung  pemerintah  adalah  mengamankan.  Itu yang saya tangkap nuansanya.  Ada (opini) pribadi (anggota DPR) dalam pembahasan, ada dinamika. Tetapi, tidak mempengaruhi hasil akhir. Buktinya tanggal yang ditetapkan sesuai rencana, meskipun belum sesuai pembahasan yang penting ketok dulu, nanti belakangan kita revisi lagi.” (Wawancara Tanggal 24 Januari 2023).
Pernyataan bahwa adanya keterkaitan dukungan koalisional terhadap kebijakan IKN juga dinyatakan oleh Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II dari Partai Nasdem. Ia menyebut “Kalau Nasdem, karena ini bagian dari program atau kebijakan strategis dari Pak Jokowi dan sangat penting, dan Nasdem pada waktu itu masih terkait dengan partai pendukung Pak  Jokowi,  (Nasdem)  ada  di  dalam  pemerintahan,  tentu  ya  kebijakannya  ikut menyelesai kan terkait dengan UU ini.” (Wawancara 13 April 2023).
Peneliti juga menanyakan kepada Saan Mustopa tentang apakah ada keberatan atau kritik terhdap  kebijakan  IKN  di  lingkaran  angota  parlemen?  Ia  menyebut  hanya  PKS  yang  vokal menyuarahkan banyak koreksi, namun dari partai koalisi tidak demikian. Dia mengatakan
“Dari  partai  koalisi enggak ,  mungkin  hanya  soal  waktu  saja.  Waktu  misalnya  situasi ekonomi, masukan-masukan secara umum. Tapi kalau misalnya (mempermasalahkan) UU dan kepindahannya tidak ada.”
Dukungan  penuh  dari  partai  koalisi  presiden  di  parlemen  ditunjukkan  pula  dari  proses politik di senayan yang berlangsung cukup singkat. Presiden Joko Widodo mengirimkan usulan surat  presiden  mengenai  wacana  pemindahan  ibu  kota  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tertanggal 29 September 2021. Tanggal 18 Agustus 2021, UU IKN versi awal dikeluarkan dan terus “diperbaiki” oleh Pansus DPR RI. Pada tanggal 15 Februari 2022 UU IKN sudah disahkan (lebih detailnya, bisa dilihat di Tabel 2 di bab 1). Bahkan dalam kondisi sedang  menghadapi  bencana  Covid-19  sekalipun,  tidak  ada  halangan  untuk  terwujudnya kebijakan UU IKN.

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
Mengapa harus buru-buru segera menerbitkan UU IKN? Bisa disimak dari penuturan Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden, kepada peneliti berikut ini (Wawancara 6 April 2023):
“…Presiden  ingin  cepat  ya,  karena  momentumnya  tidak  bisa  lama.  Pembangunan  IKN adalah statemen politik, namun perlu payung hukum, dan payung hukumnya adalah UU. Intinya proses legislasi diperlukan untuk mendapatkan legalitas dan legitimasi terhadap pembangunan  IKN,  dan  itu  harus  dilakukan.  Dan  secara  politik  dukungan  politik  di parlemen kan sangat kuat, dengan perubahan konstalasi yang ada  pasca 2019.  Itu yang sebenarnya terjadi, kebutuhan untuk membuat UU sebagai payung dari apa yang sudah disampaikan dan distatmenkan oleh Presiden.” Ada pernyataan dari kutipan di atas yang bisa ditekankan: “ Presiden ingin cepat ya, karena momentumnya tidak bisa lama... Dan secara politik dukungan politik di parlemen kan sangat kuat, dengan perubahan konstalasi yang ada pasca 2019…” Pernyataan Ari Dwipayana mempertegas kenyataan  politik  bahwa  faktor  kunci  keberhasilan  kebijakan  pemindahan  ibu  kota  karena keberhasilan  Presiden  Jokowi  menghimpun  kekuatan  koalisi  terhadap  pemerintahannya. Terlebih  lagi,  alpanya  ketegangan  politik  dengan  bergabungnya  mantan  rival  politiknya  pada kontestasi Pilpres 2019, yakni Prabowo dengan Gerindranya.  Kebijakan ini harus cepat karena sebenarnya sudah melewati proses panjang dalam hal konsolidasi politik. Akibatnya ada tuntutan untuk  segera  merealisasikan  kebijakan  politik  yang  menjadi  salah  satu  ujung  tombak  dari warisan pemerintahahan Jokowi, yakni pemindahan ibu kota.
Dari keseluruhan yang telah peneliti paparkan, ada beberapa hal yang bisa kita pertegas. Pertama,  pola  pembagian  kekuasaan  Presiden  Jokowi  mengalami  perubahan  dari victory ke reciprocity dengan  corak  koalisi  besar.  Kedua,  konfigurasi  kekuasaan  yang  terjadi  di  periode kedua  Presiden  Jokowi  tidak  lepas  dari  pembelajaran  penting  di  periode  pertama,  dimana dukungan parlemen sangat penting menjaga efektivitas program pemerintah di parlemen. Ketiga, dengan  salah  satu  tujuan  besar  dari  menjalin  koalisi  besar  tidak  lain  mengamankan  setiap kebijakan  dari  presiden  di  eksekutif.  Empat,  UU  IKN  adalah  sebuah  bukti  nyata  bagaimana hubungan  koalisi  partai  politik  sangat  menentukan  keberhasilan  sebuah  pengajuan  kebijakan dari eksekutif.   Selain  faktor  koalisi  yang  ada,  terdapat  juga  faktor  personalisasi  politik  yang mempengaruhi  proses  kebijakan  pemindahan  IKN.  personalisasi  politik  adalah  adanya  gejala “dimana  individu  elit  memiliki  posisi  lebih  penting  dibandingkan  organisasi  partainya  atau identitas kolektif lainnya” (Ka rvonen, 2010 dalam Ekawati dan Sweinstani, 2020: 112).
Setidaknya  personalisasi  partai  politik  tercermin  melalui  tiga  fenomena  yang  kerap dijumpai  (Ekawati  dan  Sweinstani,  2020). Pertama ,  dalam  sebuah  lingkup  partai  politik  dan pemerintahan, pengaruh individu elite sangat kuat di dalam penentuan keputusan pemerintahan dan partai politik. Kedua , dalam konteks pemilihan, individu elite tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kandidasi dan nominasi Pemilu. Ketiga , lampu sorot media lebih mengarah  pada  sosok  elite  partai  politik  dibanding  partai  secara  umum.  Poin  ketiga  ini  juga sangat  terkait  erat  dengan  aspek  popularitas  seorang  elite  politik  sebagai image sentral  bagi partai politik, dan bahkan melampaui partai itu sendiri. SBY bagi Demokrat dan Megawati bagi PDIP adalah contoh yang baik dalam hal ini.
Penelitian ini hanya berurusan dengan poin pertama, yakni dimana individu elite politik memiliki  pengaruh  besar  dalam  menentukan  garis  kebijakan  partainya.  Secara  lebih  spesifik, maka elite tersebut merujuk pada ketua umum atau pimpinan partai politik tersebut. Peneliti mengajukan  argumen  bahwa  personalisasi  ini  adalah  faktor  percepatan  konsolidasi  dari perjumpaan  faktor  institusionalisme  berupa  faksionalisasi  kepartaian  dan  hak  prerogatif presiden.  Presiden  hanya  perlu  berkomunikasi  dengan  pimpinan  partai  untuk  menjalankan negosiasi politik demi melancarkan efektivitas pemerintahannya.
Para elite PDI-P, sebagai partai utama pengusung Jokowi, sudah solid untuk mendukung gagasan  kebijakan  IKN.  Hasto  Kristiyanto,  Sekertaris  Jenderal  PDI-P  mengungkapkan  kepada peneliti bahwa pemindahan ibu kita sudah memperoleh dukungan penuh dari Megawati selaku ketua umum. Hasto juga menuturkan bahwa Megawati secara aktif membahas pemindahan ibu
kota baik secara internal partai dan bersama para ketua umum partai politik pendukung Jokowi. “Ketua DPRnya dari PDIP (Puan Maharani) dan kita paling banyak (kursi di DPR). PDIP sangat aktif, dan kita dari awal memiliki konsepsi zaman Bung Karno.” Dengan d alih melanjutkan cita- cita Sukarno (Bung Karno) yang sempet tertunda dalam merealisasi pemindahan ibu kota, para elite PDI-P mendukung, mendorong, dan mengawal gagasan Jokowi untuk memindahkan ibu kota menjadi kebijakan politik. Koalisi Jokowi sejak awal, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan Saan  Mustopa  dari  Nasdem  sebelumnya,  sudah  terkonsolidasi  melalui  para  ketua  umum partainya.
Apa yang menarik adalah dukungan dari mantan rival politiknya yang juga Ketua Umum Gerindra,  yakni  Prabowo  Subianto.  Seperti  berita  yang  ditulis  oleh  CNN  (cnnindonesia.com tanggal 11 Oktober 2019) menyebut ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (waktu itu selaku presiden terpilih 2019) di Istana Merdeka tanggal 10 Oktober 2019. Selepas pertemuan  tersebut,  Prabowo  mengumumkan  bahwa  dirinya  (sekaligus  juga  Partai  Gerindra) mendukung  kebijakan  pemindahan  ibu  kota.  "Kita  berbicara  (pemindahan)  ibu  kota.  Saya menyampaikan  saya  mendukung,  gagasan  (pemindahan)  ibu  kota…  Beliau  mengatakan  akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Kita akan mendukung gagasan  itu”  kata  Prabowo  seperti  dikutip  dari  CNN.  Prabowo  Subianto tidak  perlu  untuk melakukan  diskusi-diskusi  internal  partai  politik  untuk  memutuskan  sebuah  isu  stragis  yang akan diambil Gerindra. Dia bisa membuat keputusan secara personal. Inilah wujud nyata dari realitas personalisasi partai politik di Indonesia, elite sangat berpengaruh dalam menentukan arah keputusan partai politiknya.

## KESIMPULAN
Terdapat  beragam  faktor  institusionalisme  yang  dapat  menjelaskan  mengapa  kebijakan pemindahan ibu kota dengan waktu yang relatif singkat bisa segera terwujud. Dalam pembahasan terkait hubungan presiden dan partai politik, paling tidak terdapat tiga faktor. Pertama, realitas fraksionalisasi  partai  di  dalam  parlemen.  Kedua,  personalisasi  elite  partai.  Ketiga,  presiden terpilih  adalah  memiliki  hak  prerogatif  dalam  menyusun  kabinetnya.  Faktor-faktor  ini (fraksionalisasi, personalisasi politik, dan hak prerogatif presiden) menjadi titik temu pertukaran nilai  tawar  antara  presiden  dan  pimpinan  partai  politik.  Jika  presiden  berkenan  membagi kekuasaan  seluas  mungkin  kepada  partai  politik  melalui  negosiasi  dengan  elite  partai,  maka imbalannya adalah dukungan suara di parlemen atas setiap usulan kebijakan yang datang dari presiden. Tentu saja ada realitas politik berupa lemahnya institusional (lebih elitis atau personal) sebuah partai politik bersamaan dengan sifat pragmatis yang semakin memuluskan kerjasama yang terjalin antara presiden dengan partai politik.
Faktor-faktor institusionalisme yang saling berkelindan tersebut adalah penjelas mengapa kemudian terjadi perubahan permainan pembagian kekuasaan di era Presiden Jokowi. Dari yang sebelumnya bercirikan victory game (hanya membagi kekuasaan kepada partai pengusung dalam kompetisi  Pilpres)  menjadi reciprocity  game (membagi  pula  kepada  partai  politik  yang  tidak mendukung atau oposan sebelumnya). Tujuan utama dari konfigurasi kekuasaan tersebut adalah menciptakan  pemerintahan  presidensial  yang  koalisional,  sehingga  setiap  kebijakan  dari eksekutif atau presiden akan bekerja lebih efektif.
Cepatnya proses perumusan kebijakan UU IKN di parlemen merupakan konsekuensi logis dan  empiris  dari  beragam  faktor  institusionalisme  tersebut.  Lain  kata,  proses  politik  legislasi yang  cepat  berlangsung  dalam  UU  IKN  adalah  cermin  efektivitas  kebijakan  ketika  seorang presiden  telah  berhasil  membangun  politik  koalisionalnya.  Penelitian  ini  juga  menjelaskan kebenaran bahwa batasan-batasan di dalam institusionalisme tidak selalu menjadi benalu bagi efektivitas kebijakan, justru mampu mendorong kebijakan-kebijakan lebih efektif.

## REFERENSI
Agustino, L., & Andalus, M. K. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara: Urgensi, Kewenangan, dan Isu-Isu Sosial-Politik.
Creswell, J. W. (2016). Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5.
Ekawati,  E.,  Sweinstani,  D.,  &  Mouliza,  K.  (2020).  Dampak  Personalisasi  Partai  Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Wacana Politik, 5(2).
Hanan,  D.  (2012).  Making  presidentialism  work:  Legislative  and  executive  interaction  in Indonesian democracy. The Ohio State University.
Hutasoit,  W.  L.  (2019).  Analisa  pemindahan  ibukota  negara.  DEDIKASI:  Jurnal  Ilmiah  Sosial, Hukum, Budaya, 39(2), 108-128.
Kurniadi,  A.  (2019).  Pemilihan  ibukota  negara  republik  Indonesia  baru  berdasarkan  tingkat kebencanaan. Jurnal Manajemen Bencana (JMB), 5(2).
Moleong, L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif.
Nazir, M. (2011). Metode Penelitian, Cetakan Ke Tujuh. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Slater,  D.  (2004).  Indonesia's  accountability  trap:  Party  cartels  and  presidential  power  after democratic transition. Indonesia, (78), 61-92.
Media cakrawala.co.id  07  desember  2019.  “munas  partai  golkar  x  dukung  percepatan pemindahan ibukota negara ke kaltim” dalam http://www.cakrawalanews.co.id/artikel/3477/munas-partai-golkar-x-dukung- percepatan-pemindahan-ibukota-negara-ke-kaltim/  (diakses  tanggal  21  februari  2023, pukul 02.02)
cnnindonesia.com.  11  oktober  2019  "prabowo  dukung  pemindahan  ibu  kota  usai  bertemu jokowi". dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191011165620-32- 438797/prabowo- dukung-pemindahan-ibu-kota-usai-bertemu-jokowi (diakses  tanggal  15  februari  2023, pukul 04.03).
kompas.com. 11 oktober 2019. “setelah bertemu jokowi, prabowo nyatakan dukung pemindahan ibu  kota  ",  dalam https://nasional.kompas.com/read/2019/10/11/16311371/setelah- bertemu-jokowi-prabowo-nyatakan-dukung-pemindahan-ibu-kota  (diakses  tanggal  21 februari 2023, pukul 02.02).
tempo.co.  06.  mei  2019.  “bicara  soal  pemindahan  ibu  kota,  jokowi:  kami  serius”  dalam https://nasional.tempo.co/read/1202632/bicara-soal-pemindahan-ibu-kota-jokowi- kami-serius