## DALUWARSA DALAM KUHP DAN FIQH JINAYAH

## Hanif Azhar
STAI Hasan Jufri Bawaen hanif.azhar15@gmail.com
Abstract :  This  research  is  motivated  by  the  prescription  in  the  Indonesia  Criminal Code (KUHP) which is became one of the causes of a prosecutor cannot prosecute and  execute  a  sentence  against  a  criminal  offender.  A  concept  that  was  initially unknown  in  Islamic  criminal  law  (fiqh  jinayah).  The  purpose  of  this  study  is  to compare  the  concepts  of  prescription  in  the  Indonesia  Criminal  Code  and  Islamic jurisprudence.  This  study  uses  a  library  research  method  with  a  comparative approach.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the  Indonesia  Criminal  Code  the prescription applies to all criminal acts at the level of prosecution and the execution of  penalties.  On  another  side    the  prescription  in  Islamic  criminal  law  can  only  be applied  to  takzir  crime  at  the  same  level,  namely  prosecution  and  executing sentences.
Keywords : expiration, criminal law, Islamic jurisprudence
Abstrak : penelitian ini dilatarbelakangi adanya daluwarsa dalam KUHP yang menjadi salah  satu  sebab  seorang  jaksa  tidak  dapat  menuntut  dan  menjalankan  hukuman terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Sebuah  konsep  yang  awalnya  tidak  dikenal  dalam hukum  pidana  islam  (fiqh  jinayah).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk membandingkan  konsep  daluwarsa  dalam  KUHP  dan  fiqh  jinayah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  pustaka  dengan  pendekatan  perbandingan. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  ialah  bahwa  dalam  KUHP  daluwarsa  berlaku  pada semua  tindak  pidana  pada  level  penuntutan  dan  pelaksanaan  hukuman  sementara daluwarsa  dalam  hukum  pidana  islam  hanya  dapat  diberlakukan  pada  jarimah  takzir pada level yang sama, yaitu penuntutan dan menjalankan hukuman.
Kata kunci : daluwarsa, hukum pidana, fiqh jinayah

## Pendahuluan
Kadaluwarsa  merupakan  salah  satu  sebab  seorang  jaksa  tidak  dapat mengajukan  tuntutan  atas  nama  negara  terhadap  seorang  tersangka  ke  pengadilan. Begitu pula, dengan adanya daluwarsa, jaksa tidak dapat mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap seorang terhukum.
Dalam  hukum  pidana,  dari  seluruh  proses  peradilan,  mulai  dari  tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan hingga eksekusi putusan, kadaluwarsa diberlakukan pada tahap penuntutan  dan pelaksanaan hukuman. Sesuai ketentuan pasal 78 hingga 85 KUHP.
Sementara di bidang hukum pidana islam ( fiqh jinayah ), ada istilah yang padan dengan daluwarsa, yaitu taqadum . Dari sini Penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana kesepadanan  dua  istilah  hukum  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Penelitian Pustaka  ( Library Research )  dengan  Pendekatan  Perbandingan  ( Comparative  Approach ). Sebagai  mana  dikatakan  Peter  Mahmud  Marzuki,  mengutip  Van  Apleddorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan  yang  ada dengan  sistem  hukum lain. 1 Jadi  penelitian  ini  bertujuan  untuk membandingkan  konsep  daluwarsa  dalam  Hukum  Pidana  Konvensional  yang digunakan  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  KUHP  dengan  konsep  daluwarsa  ( taqadum ) yang digunakan dalam Hukum Pidana Islam ( fiqh jinayah ) yang tercantum di berbagai kitab fiqh maupun sumber-sumber buku hukum lainnya.

## Daluwarsa dalam KUHP
Dalam terminologi ilmu hukum dikenal istilah daluwarsa. Menurut KBBI kata yang  baku  ialah  kedaluwarsa.  Dengan  begitu  penulisan  lainnya  (kadaluwarsa, kadaluarsa, kedaluarsa, apalagi daluarsa) sebenarnya tidak baku namun umum dipakai di masyarakat. 2 Terutama dalam ilmu hukum, istilah yang populer ialah daluwarsa. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  merupakan terjemahan  belaka  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Hindia  Belanda, Boergerlijk  Van  Straftrecht ,  istilah  asal  dari  daluwarsa  ialah Verjaring . 3 Dalam  bahasa Indonesia, daluwarsa dimaknai sebagai sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan  dan  sebagainya)  atau  habis  tempo. 4 Menurut  Michael  R.  Purba,  daluwarsa ialah  lewat  waktu  daluwarsa;  hapus  atau  gugur  karena  lewatnya  waktu;  tidak  dapat dituntut  atau  digugat  lagi  karena  lewatnya  waktu. 5 Yang  dimaksud  daluwarsa  dalam bahasa awam adalah “gugatan atau penuntutan atau upaya hukum lainnya sudah basi atau tidak masuk akal”. 6
Dalam  KUHP  dalawarsa  ada  dua  macam:  (1).  Daluwarsa  dalam  penuntutan dan (2). Daluarsa dalam menjalankan hukuman.
1. Daluarsa Penuntutan ( Verjaring)
Ketentuan  tentang  daluwarsa  diatur  dalam  pasal  78-83  KUHP.  Alasan gugurnya hak menuntut dalam KUHP ialah sebagai berikut :
a. Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP)
b. Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
c. Daluwarsa Hak Penuntutan (Pasal 78 KUHP)
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana: Jakarta, 2007), 133.
2 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaluwarsa, diakses 16 November 2018
3 Lihat Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Eresco, 1981), 141.
4 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaluwarsa, diakses 16 November 2018
5 Michael R. Purba, Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia (Jakarta: Widyatamma, 2009), 104.
6 https://pojokhukumunas.wordpress.com/2015/05/07/daluwarsa-dalam-tindak-pidana/.  Diakses  4 November 2018.
d. Pembayaran  denda  maksimum  terhadap  pelanggaran  yang  diancam  pidana denda (Pasal 82 KUHP)
e. Abolisi dan Amnesti (di luar KUHP) 7
Pada bagian ini Penulis akan mengkaji alasan yang ke tiga, yaitu daluwarsa hak penuntutan.
Wirjono  Prodjodikoro  menjelaskan  argumen  mengapa  suatu  daluarwa dapat  diberlakukan.   Apabila  suatu  tindak  pidana  oleh  karena  beberapa hal tidak diselidiki dalam jangka waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi  padanya,  sehingga  tidak  begitu  dirasakan  perlunya  dan  manfaatnya menjatuhkan  hukuman  kepada  si  pelaku.  Hal  ini  terutama  berlaku  bagi  tindak- tindak pidana yang ringan, yaitu seluruh jenis pelanggaran dan jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan dan denda. Untuk kejahatan yang lebih dari itu,  semakin  lama  perkara  tidak  diusut  akan  semakin  sulit  mendapatkan  bukti- bukti yang cukup apabila terdakwa nantinya menyangkal kesalahannya. 8
Dari  sini  jelas  bahwa  mayoritas  tindak  pidana  yang  dalam  penuntutannya dapat diberlakukan daluwarsa terdiri dari kategori pelanggaran dan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan dan denda saja. Beberapa saja yang tergolong tindak pidana beerat.
Pasal 78  ayat 1 KUHP menyebutkan waktu daluwarsa dan tindak pidana apa saja yang dapat hak penuntutannya gugur karena daluwarsa, yaitu: (1) sesudah 1  tahun ,  untuk  semua  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan percetakan,  (2)  sesudah 6  tahun untuk  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana denda,  pidana  kurungan,  atau pidana  penjara  paling  lama  tiga  tahun,  (3) sesudah 12  tahun untuk  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  tiga tahun, (4) sesudah 18 tahun mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Sementara  pasal  78  ayat  2  menyebutkan  apabila  pelaku  kejahatan  itu umurnya  belum  18  tahun,  maka  masa  gugurnya  waktu  yang  ditetapkan  di  atas dikurangi  menjadi  sepertiganya,  yakni:  (1) 4  bulan ,  untuk  semua  pelanggaran  dan kejahatan  yang  dilakukan  dengan  percetakan,  (2) 2  tahun untuk  kejahatan  yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, (3) 4 tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, (4) 6 tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 9
Kemudian  kapan  suatu  masa  daluwarsa  itu  dimulai  atau  terhitung  sejak kapan masa daluwarsa itu berjalan?. Pasal 79 KUHP menjelaskan bahwa tenggang daluwarsa  mulai  berlaku  pada  hari  sesudah  perbuatan  dilakukan.  1  hari  sesudah
7 Andi Sofyan dan Nurul Aziza, Buku Ajar Hukum Pidana (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 241. Lihat A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab (Jakarta: Galia: 1983), 166.
8 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana ... , 141
9 R. Soegandi, KUHP dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 97-98.
peristiwa  pidana  itu  terjadi.  Kecuali  dalam  tindak  pidana  tertentu  maka  masa berlaku  daluwarsa  diatur  sebagai  berikut:  (1).  pemalsuan  atau  perusakan  mata uang, berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan,  (2).  mengenai  kejahatan  dalam  pasal-pasal  328,  329,  330,  dan  333, dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia, (3). mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal  558a,  dimulai  pada  hari  sesudah  daftar-daftar  yang  memuat  pelanggaran- pelanggaran itu,  menurut  aturan-aturan  umum  yang  menentukan  bahwa  register- register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.
Selain  pemberlakuan  daluwarsa  dalam  penuntutan,  berlaku  pula pencegahan dan penangguhan daluwarsa dalam penuntutan.
a. Pencegahan Daluwarsa ( Stuiting Der Verjaring )
Yang  dimaksud  di  sini  ialah  daluwarsa  dihentikan  (dicegah)  sehingga tidak berjalan oleh karena suatu hal, tetapi pada waktu itu dimulai lagi tenggang daluwarsa baru. 10
Menurut  R.  Soegandi,  kata  “pencegahan”  di  sini  memiliki  arti  yang berbeda  dengan  kata  “penangguhan”.  Sesudah  pencegahan,  dimulailah  masa daluwarsa  yang  baru.  Sementara  sesudah  penangguhan,  berjalan  lagi  masa daluwarsa yang semula ditangguhkan itu (vide pasal 81). 11
Pasal  80  KUHP  menjelaskan:  (1)  Tiap-tiap  tindakan  penuntutan menghentikan daluwarsa , asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau  telah  diberitahukan  kepadanya  menurut  cara  yang  ditentukan  dalam aturan-aturan umum, (2) Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.
Yang  dapat  mencegah  berlakunya  masa  daluwarsa  ini  ialah  segala bentuk tindakan penuntutan yang diketahui orang yang dituntut atau menurut undang-undang telah diberitahukan kepadanya.
Tidak  termasuk  tindakan  penuntutan  ini  ialah  segala  tindakan  yang sifatnya mencari keterangan dan menyelidiki  yang dilakukan jaksa atau  polisi. Yang itu berarti tergolong tindakan penyelidikan atau penyidikan.
b. Penangguhan Daluwarsa ( Schorsing Der Verjaring )
Pasal  81  KUHP  menyatakan:  penundaan  penuntutan  pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa
Hal  ini  terjadi  apabila  penuntutan  pidana  ditunda  sementara  karena masih  adanya  perselisihan  hukum  yang  harus  diputuskan  lebih  dahulu  oleh kekuasaan  lain,  maka  selama  waktu  penundaan  itu  masa  daluwarsa  tidak berjalan  terus.  Setelah  perselisihan  itu  diputuskan,  maka  masa  daluwarsa  tadi berjalan  lagi. 12 Misalnya  suatu  penuntutan  perkara  perzinaan  ditangguhkan
10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana ... , 143. 11 R. Soegandi, KUHP dengan Penjelasannya ..., 100. 12 Ibid., 101.
untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkara perceraian suami-istri, yang salah satunya  terlibat  perzinaan  yang  sedang  dituntut  tadi.  Perselisihan  di  sini  biasa disebut perselisihan prejudicial .

## 2. Daluwarsa Hak Menjalankan Hukuman
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro  argumen  hapusnya  hak  menjalankan hukuman  sama  dengan  argumen  hapusnya  hak  penuntutan  kecuali  dalam  hal sulitnya pembuktian karena toh pelaku sudah divonis. 13
Masa  gugurnya  hak  menjalani  hukuman  ditetapkan  lebih  lama  daripada masa  gugurnya  hak  penuntutan  pidana  karena  kesalahan  terdakwa  sudah  pasti. Khusus  untuk  terpidana  mati,  hak  menjalani  hukuman  mati  tidak  dapat  gugur karena daluwarsa.. 14
Daluwarsa menjalankan hukuman ini diatur dalam pasal 84 dan 85 KUHP. Pasal  84  menyatakan:  (1)  Kewenangan  menjalankan  pidana  hapus  karena daluwarsa, (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun , mengenai  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  sarana  percetakan  lamanya  5  tahun, dan  mengenai  kejahatan-kejahatan  lainnya  lamanya  sama  dengan  tenggang daluwarsa  bagi  penuntutan  pidana,  ditambah  sepertiga,  (3)  Bagaimanapun  juga, tenggang  daluwarsa  tidak  boleh  kurang  dari  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan,  (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.
Mengenai  mulainya  masa  berlaku  daluwarsa  menjalankan  hukuman  pasal 85 KUHP menyatakan : (1) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan, (2)  Jika  seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku  tenggang  daluwarsa  baru.  Jika  suatu  pelepasan  bersyarat  dicabut,  maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru, (3) Tenggang daluwarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam  suatu  peraturan  umum,  dan  juga  selama  terpidana  dirampas kemerdekaannya,  meskipun  perampasan  kemerdekaan  itu  berhubung  dengan pemidanaan lain.
Sebagaimana  daluwarsa  dalam  penuntutan,  daluwarsa  hak  menjalankan hukuman juga berlaku pencegahan daluwarsa dan penangguhan daluwarsa.
a. Pencegahan Daluwarsa ( Stuiting Der Verjaring )
Pasal  85  ayat  2  menyatakan:  jika  seorang  terpidana  melarikan  diri selama  menjalani  pidana,  maka  pada  esok  harinya  setelah  melarikan  diri  itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.
b. Penangguhan Daluwarsa ( Schorsing Der Verjaring )
13 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana ..., 145.
14 R. Soegandi, KUHP dengan Penjelasannya ..., 103.
Pasal  85  ayat  3  menyatakan:  tenggang  daluwarsa  tertuduh  selama penjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga  selama  terpidana  dirampas  kemerdekaannya,  meskipun  perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain.
Penangguhan  daluwarsa  ini  terjadi  misalnya  apabila  terhukum mengajukan  grasi.  Oleh  karena  pengajuan  grasi  ini,  untuk  sementara  waktu hukuman tidak dijalankan.

## Daluwarsa Dalam Hukum Pidana Islam
Daluwarsa  dalam  literatur fiqh  jinayah dikenal  dengan  istilah taqaadum yang dibahas pada bab yang membicarakan tentang hukuman (‘ uqubaat ) tepatnya pada sub bab  tentang  gugurnya  hukuman  ( suqut  al  ‘uqubah ).  Istilah  lain inqidha’  al  ‘uqubah (daluwarsa hukuman). Daluwarsa di sini menjadi salah satu sebab batal atau gugurnya hukuman. 15 Dalam hukum pidana islam ada beberapa sebab yang dapat membatalkan hukuman.  Sebab-sebab  ini  tidak  berlaku  umum  untuk  semua  hukuman.  Masing- masing sebab memiliki ketentuan tersendiri.
Abdul  Qadir  ‘Audah  menyebutkan  tujuh  sebab  yang  dapat  menggugurkan hukuman, yaitu:
1. Pelaku meninggal dunia ( maut al jaaniy )
2. Tidak adanya anggota tubuh yang dijatuhi hukum qisas ( fawaat al mahal al qisas )
3. Pelaku bertaubat ( taubah al janiy )
4. Perdamaian ( sulh )
5. Pemaafan(‘ afw )
6. Pewarisan qisas ( irs al qisas )
7. Kadaluwarsa ( taqaadum ) 16
Sementara Ahmad Fathi Bahansi menyebutkan lima, yaitu:
1. Mati ( maut )
2. Pemaafan (‘ afw )
3. Perdamaian ( sulh )
4. Taubat ( taubah )
5. Kadaluwarsa ( taqaadum ) 17
Dari  berbagai  literatur Fiqh  jinayah tidak  ditemukan  pembahasan  daluwarsa selain  dalam  cakupan  bab  hukuman  tersebut.  Dengan  demikian  dalam  Hukum Pidana  Islam  daluwarsa  hanya  ada  pada  pelaksanaan  hukuman.  Tidak  pada penuntutan.  Berbeda  dengan  pandangan  KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia.  KUHP mengenal dua kondisi di mana daluwarsa diberlakukan yaitu pada tahap penuntutan
15 Ahmad  Hanafi  menyebutnya  “pengurungan  hukuman”.  Ahmad  Hanafi, Asas-Asas  Hukum  Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang 1967), 263.
16 Abdul Qadir  Audah, At Tasyri’ Al Jina’iy  Al Islamiy , Juz  1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,  2011), 624.
17 Ahmad Fathi Bahansi, Al Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamiy (Bairut: Dar Al Syuruq, 1983), 223.
dan  tahap  pelaksanaan  hukuman.  Oleh  karena  itu  definisi  daluwarsa  yang  diajukan Abdul Qadir Audah  ialah sebagai berikut:
َﺬُﻔﻨﺗ نأ نود ﺔﺑﻮﻘﻌﻟﺎﺑ ﻢﻜﳊا ﻰﻠﻋ ﻦﻣﺰﻟا ﻦﻣ ٍﺔﻨﱠﻴﻌُﻣ ٍةْﱰَـﻓ ّﻲِﻀُﻣ ,
ةﱰﻔﻟا ﻩﺬﻫ  ّﻲﻀﲟ ﻊﻨﺘﻤﻴﻓ ﻨﺗ ﺔﺑﻮﻘﻌﻟا ﺬﻴﻔ
“lewatnya tenggang waktu tertentu atas vonis yang belum dieksekusi. Dengan lewatnya masa ini eksekusi hukuman menjadi tidak dapat dilaksanakan”. 18
Ahmad  Hanafi  mendefinisikan  daluwarsa  sebagai  berlakunya  suatu  waktu tertentu  atas  keputusan  adanya  hukuman  tanpa  dilaksanakannya  hukuman  tersebut. Dengan  berlakunya  masa  tersebut  maka  pelaksanaan  hukuman  menjadi  terhalang. 19
Artinya  seorang pelaku tindak pidana yang telah diadili dan divonis oleh pengadilan namun oleh karena satu sebab hukuman itu tidak dapat dijalankan.
Dalam  hal  daluwarsa  dapat  membatalkan  hukuman  ini,  fuqaha  berbeda pendapat.  Mayoritas  fuqaha  menolak  adanya  daluwarsa  ini.  Sementara  sebagian fukaha  lainnya  berpendapat  daluwarsa  dapat  membatalkan  pelaksanaan  hukuman meskipun hanya pada jarimah tertentu.

## 1. Pendapat pertama
Dikemukakan  oleh  mazhab  imam  Malik,  Syafi’i,  dan  Ahmad.  Pada pokoknya pendapat ini menyatakan bahwa hukuman yang belum dieksekusi tidak batal  sebab  daluwarsa.  Begitu  pula jarimah yang  belum  diajukan  ke  pengadilan ( muhaakamah )  tidak  batal  karena  daluwarsa,  kecuali  untuk jarimah dan  hukuman ta’zir dengan syarat ulil amri memandang itu perlu demi mewujudkan kemaslahatan umum.
Dasar pendapat ini ialah bahwa tidak ada satupun kaidah dan nash syariat yang menunjukkan bahwa hukuman atas jarimah hudud , qisas dan diyat dapat batal sebab kadaluwarsa, sehingga ulil amri sama sekali tidak berhak untuk memberikan ampunan atau membatalkan hukuman atas berbagai jarimah ini. Dengan demikian tidak perlu ada kadaluwarsa.
Sementara  hukuman takzir,  kaidah  umum  penerapannya  memang membolehkan  adanya  pembatalan  hukuman  sebab  daluwarsa  apabila ulil  amri memiliki pertimbangan untuk itu demi kemaslahatan umum, baik terhadap jarimah maupun  hukumannya. Ulil  amri berhak  memberikan  pengampunan  atas jarimah dan  hukuman  yang  tergolong jarimah takzir.  Bila ulil  amri dapat  memberikan pengampunan atas suatu hukuman lalu membatalkannya dengan segera, maka ulil amri juga dapat  menentukan syarat  agar pembatalan itu dapat dilaksanakan  yaitu dengan  adanya  daluwarsa,  dengan  pertimbangan  kemaslahatan  umum  atau menghindarkan mudharat.
18 Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy ..., 630.
19 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam ...,  266.

## 2. Pendapat kedua
Pendapat  ini  dikemukakan  oleh  mazhab  Abu  Hanifah  dan  murid- muridnya  (kecuali  Zafar).  Pendapat  ini  sepakat  dengan  pendapat  pertama  dalam hal  bahwa  kadaluwarsa  dapat  diterapkan  pada jarimah ta’zir.  Sementara  untuk jarimah hudud, qisas dan diyat golongan  kedua  ini  memiliki  pendapat  berbeda. Menurut pendapat ini daluwarsa dalam pelaksanaan hukuman dapat diberlakukan pada semua jarimah , baik itu jarimah hudud, qisas maupun diyat kecuali jarimah qadzaf (dari  kategori jarimah hudud ).  Pemberlakuan  daluwarsa  pada  semua jarimah hudud, qisas maupun diyat selain  qadzaf  tadi  dengan  syarat  pembuktian jarimah itu  harus dengan  kesaksian.  Apabila  pembuktiannya  dengan  pengakuan  maka  daluwarsa tidak dapat membatalkan hukuman.
Alasan  pendapat  ini  ialah  bahwa  untuk  diterimanya  kesaksian,  suatu jarimah tidak  boleh  kadaluwarsa.  Ini  berlaku  pada  semua jarimah hudud kecuali qadzaf,  karena  qadzaf  merupakan  delik  aduan  yang  agar  kasus  hukumnya  dapat diproses  mensyaratkan  adanya  gugatan  dari  korban.  Sebelum  adanya  gugatan korban,  saksi  tidak  dapat  bersaksi  di  depan  sidang  pengadilan.  Sementara  selain qadzf  bukan  merupakan  delik  aduan,  sehingga  agar  perkaranya  diproses  oleh pengadilan tidak memerlukan adanya gugatan korban.
Ulama  Hanafiah  berargumen  bahwa  seorang  saksi  dapat  memilih  antara memberikan kesaksian dengan sukarela, berdasarkan firman Allah swt. wa aqim us- syahadata lillah (at-Thalaq: 2) atau menutupi (aib) peristiwa pidana itu, berdasarkan sebuah  hadis  “ Barang  siapa  yang  menutupi  aib  saudara  sesama  muslimnya  maka  Allah akan  menutupi  aibnya  kelak  di  hari  kiamat ”.  Diamnya  saksi  hingga  suatu  peristiwa pidana  menjadi  lewat  waktu/  daluwarsa  mengindikasikan  bahwa  saksi  memilih untuk  tidak  membuka  aib  orang  lain.  Namun  bila  saksi  memberikan  kesaksian setelah  masa  daluwarsa,  mengindikasikan  bahwa  saksi  memiliki  motif  lain  yang cenderung  negatif  (misalnya  dengki,  dendam,  dan  sebagainya)  terhadap  pelaku. Dalam  kasus  ini  kesaksiannya  menjadi  diragukan  dan  tidak  dapat  diterima. Kalangan  ini  memperkuat  argumennya  dengan  satu  riwayat  dari  Umar  bin Khattab yang mengatakan “ siapapun yang  bersaksi  atas kasus jarimah hudud sementara ketika kasus itu baru terjadi dia tidak memberikan kesaksian maka kesaksiannya itu timbul dari kebencian atau dendam [terhadap pelaku]. Dengan demikian kesaksiannya tidak dapat diterima ”.  Ditegaskan  pula  bahwa  tidak  ada  satupun  sahabat  yang  menolak  atau menentang  pernyataan  Umar  ini  sehingga  dengan  begitu  dianggap  telah  terjadi ijma’.  Dari  hadis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberian  kesaksian  yang terlambat  dapat  menimbulkan  tuduhan.  Sementara  kesaksian  atas  orang  yang tertuduh  dalam  kondisi  demikian  tidak  dibenarkan,  sebagaimana  sabda  Nabi Muhammad  saw  “tidaklah  diterima  kesaksian  seorang  musuh  dan  orang  yang dicurigai ( zanin ; muttaham ).
Jika  kesaksian  atas  orang  yang  dituduh  itu  ditolak  maka  logikanya kesaksian  menjadi  dapat  diterima  jika  tidak  ada  tuduhan.  Demikian  pula  jika
misalnya saksi tidak dapat segera memberikan kesaksian dengan alasan jarak yang jauh  [dari  pengadilan]  atau  karena  sakit.  Namun  jika tuhmah itu  tidak  jelas,  tidak tampak  dan  sulit  untuk  mengidentifikasinya  dalam  berbagai  kondisi  maka daluwarsa  digunakan    untuk  menggantikan tuhmah ini,  dan  indikasi tuhmah dapat diabaikan karena tidak ada alasan atas ada atau tidaknya tuhmah tersebut. Dengan demikian,  kesaksian  tidak  dapat  diterima  sebab  daluwarsa  meskipun  tidak  ada tuhmah atau tidak dapat didatangkannya saksi.
Menurut Hanafiah, apabila kadaluwarsa dapat berlaku pada jarimah , maka sudah  barang  tentu  dapat  berlaku  pula  pada  hukuman  karena  menurut  kaidah mereka anna al-imdha’ min al-qadha’ , eksekusi/ tanfidz itu menyempurnakan hukum. Segala  hal  yang  wajib  dilakukan  dalam  proses  hukum  menyebabkan  wajib  pula dilakukan ketika eksekusi/ pelaksanaan hukum. Sebaliknya, jika tidak ada kalaursa dalam proses hukum maka dalam eksekusinya juga tidak ada kadaluwarsa.
Abu  Hanifah  tidak  memberikan  batasan  waktu  terhadap  masa  daluwarsa. Pengaturan akan hal itu diserahkan kepada  hakim dengan berbagai pertimbangan. Perbedaan  alasan  menyebabkan  perbedaan  penentuan  batas  waktu.  Muhammad memberikan batasan dalurasa  selama 6 bulan. Riwayat lain 1 bulan. Pendapat ini diikuti  Muhammad  dari  Abu  Hanifah  dan  Abu  Yusuf.  Jadi, ulil  amri dapat menentukan batas waktu kadaluwarsa dan menolak menerima gugatan/ dakwaan setelah masa daluwarsa, apabila dalil atas suatu jarimah didasarkan atas kesaksian.
Kesimpulan  dari  pendapat  resmi  mazhab  Hanafi  dalam  hal  daluwarsa dapat  membatalkan  hukuman  yaitu  untuk  daluwarsa  dapat  membatalkan  sanksi takzir,  apapun  dasar  pembuktian( dalil )nya.  Daluwarsa  dapat  pula  membatalkan sanksi hudud selain  qadzaf  apabila  dasar  pembuktiannya  dengan  kesaksian ( syahadah ).  Apabila  dengan  pengakuan  ( iqrar ),  menurut  Abu  Hanifah  dan  Abu
Yusuf, maka daluwarsa tidak berlaku di sini, kecuali dalam sanksi minum khamar.

## Perbandingan Daluwarsa Dalam KUHP Dan Fiqh jinayah
Berdasarkan  jenis  tindak  pidananya,  dalam  KUHP  daluwarsa  berlaku  pada semua jenis pelanggaran dan kejahatan. Dalam fiqh jinayah , hanya berlaku pada jarimah takzir.
Berdasarkan  pemberlakuannya  pada  fase  proses  peradilan,  daluwarsa  dalam KUHP  berlaku  pada  penuntutan  dan  menjalankan  hukuman.  Dalam fiqh  jinayah , untuk jarimah takzir juga berlaku pada penuntutan dan menjalankan hukuman.
Berdasarkan  mekanisme  pengaturannya,  daluwarsa  dalam  KUHP  diatur cukup detail. Dalam fiqh jinayah , tidak diatur detail. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada kebijakan pemerintahan islam setempat.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa daluwarsa dalam KUHP sebagai  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  daluwarsa  dalam fiqh  jinayah
sebagai interpretasi terhadap hukum syariat memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Daluwarsa dalam KUHP diberlakukan pada semua jenis pelanggaran dan kejahatan. Sementara dalam fiqh jinayah , menurut pendapat mayoritas, hanya dapat diberlakukan pada  tindak  pidana  yang  tergolong  ke  dalam jarimah takzir. Jarimah yang  tergolong hudud , qisas dan diat sebagai jarimah yang memiliki nash sharih yang tidak dapat diubah ketentuannya  dimana  tidak  dalil  yang  mengatur  tentang  adanya  daluwarsa.  Sesuai prinsip  dasarnya  bahwa  memang  hanya jarimah takzir  yang  ketentuan  mengenai jarimah dan  hukumannya  oleh  syariat  regulasinya  tidak  diatur  jelas.  Hal  ini  sebagai kebijakan syari’ agar pemerintah islam lebih leluasa mengaturnya sendiri.

## Daftar Pustaka
A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab (Jakarta: Galia: 1983) Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2011)
Ahmad Fathi Bahansi, Al Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamiy (Bairut: Dar Al Syuruq, 1983) Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang 1967) Andi  Sofyan  dan  Nurul  Aziza, Buku  Ajar  Hukum  Pidana (Makassar:  Pustaka  Pena Press, 2016) Michael  R.  Purba, Kamus  Hukum  Internasional  Dan  Indonesia (Jakarta:  Widyatamma, 2009), 104.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana: Jakarta, 2007) R. Soegandi, KUHP dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Eresco, 1981) https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaluwarsa, diakses 16 November 2018 https://pojokhukumunas.wordpress.com/2015/05/07/daluwarsa-dalam-tindak- pidana/. Diakses 4 November 2018.