## DAMPAK PERANG MAKASSAR TERHADAP UMAT ISLAM SULAWESI SELATAN ABAD XVII-XVIII

## Ahmad Yani
Pasca Sarja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ahmadyaniuinam4459@gmail.com

## Abstract
This  paper  examines  the  continuation  of  the  Makassar  War between  the  Makassar  sultanate  and  the  Dutch  VOC.  The  trigger factor  was  the  internal  conditions  of  the  people  of  Islamic kingdoms in South Sulawesi which also affected the conflict or the Makassar War. Strategic geographical conditions are in the middle of  the  shipping  and  trade  routes  between  Maluku  in  the  East  and Batavia  and  Malacca  in  the  west;  the  cultural  conditions  of  the local people who are known to be hard and brave (de hantjens van het  Oesten)  are  as  hard  as  the  nature  of  the  Dutch,  the  political conditions  of  the  local  community  which  are  covered  by competition  in  obtaining  superiotas  among  them.  Such  things became  a  source  of  conflict  which  later  led  to  a  devastating  war known  as  the  Makassar  War.  The  Makassar  War  was  a  war  that had been experienced by the Dutch VOC in Southeast Asia which ended with a Dutch VOC victory against the Makassar sultanate.
Keyword : Impact, War, Makassar and Muslims

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  keberlangsungan  Perang  Makassar antara  kesultanan  Makassar  dengan  VOC  Belanda.  Faktor  yang menjadi  pemicu adalah kondisi internal  masyarakat  dari kerajaan- kerajaan  Islam  di  Sulawesi  Selatan  turut  mempengaruhi  konflik atau  Perang  Makassar.  Keadaaan  geografis  yang  stategis  berada pada  pertengahan jalur pelayaran dan  perdagangan antara  Maluku di  Timur  dan  Batavia  dan  Malaka  di  barat;  kondisi  kultural masyarakat  setempat  yang  dikenal  keras  dan  berani  ( de  hantjens van  het  Oesten )  sama  kerasnya  dengan  tabiat  orang  Belanda, kondisi politik masyarakat setempat yang diliputi kompetisi dalam memperoleh superiotas diantara mereka. Hal-hal demikian menjadi sumber  konflik  yang  kelak  menimbulkan  perang  yang  dahsyat yang  dikenal  dengan  Perang  Makassar.  Perang  Makassar merupakan perang yang pernah dialami oleh VOC Belanda di Asia Tenggara  yang  berakhir  dengan  kemenangan  VOC  Belanda terhadap kesultanan Makassar.
Kata Kunci : Dampak, Perang, Makassar dan Umat Islam

## A. Pendahuluan
Perang  Makassar  yang  berlangsung  1666-1669  M.  merupakan  salah  satu perang  yang  paling  berat  dihadapi  VOC  di  Nusantara  pada  abad  ke  XVII  M., merupakan  refleksi  dari  kompetisi  antara  Kesultanan  Makassar  dengan  VOC dalam  dunia  perdagangan.  Adapun  yang  menjadi  objek  persaingan  adalah rempah-rempah  dari  Kepulauan  Maluku.  Rempah-rempah  pada  saat  itu, merupakan komoditi dagang yang paling laku dan sangat di butuhkan di Eropa.
Banda  sebagai  pusat  rempah-rempah  di  Kepulauan  Malukupada  tahun 1607 M. mengizinkan Makassar membuka kantor perwakilan dagang di sana. Para pedagang  Makassar  juga  punya  strategi  memikat  hati  penguasa  Banda  dengan menyediakan  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh  mereka.  Kenyataan  demikian membuat  Makassar  bisa  memperoleh rempah-rempah  dari  Maluku dalam jumlah besar  dan  murah  sehingga  harga  jual  rempah-rempah  di  Makassar  lebih  murah dibandingkan di daerah asalnya di Maluku. 1
Hal  tersebut  tentu  saja,  membuat  Somba  Opu  sebagai  bandar  Makassar menjadi ramai dikunjungi oleh para pedagang Eropa yang membutuhkan rempah- rempah,  seperi  Portugis,  Inggris,  Spanyol  dan  lain-lain.  Dengan  demikian, Makassar  menjadi  pemasok  rempah-rempah  terhadap  pasaran  Eropa.  Kenyataan tersebut  membuat  Kesultanan Makassar  sebagai bandar  niaga  yang  besar.  Selain itu, yang tak kalah hebat adalah penguasa Makassar menganut sistem perdagangan bebas  ( mare  liberium ).Kebijakan  tersebut  sarat  dengan  nilai  keislaman.  Lautan merupakan  salah  satu  tanda  kebesaran  Tuhan  dan  merupakan  fasilitas  yang dianugerahkan kepada anak cucu Adam (umat manusia) guna dimanfaatkan untuk kesejaheraan  mereka, bukan untuk  satu  bangsa  saja. Nikmat tersebut tentu harus disyukuri  bukan  sebaliknya  bersifat  rakus  dengan  melarang  yang  lainnya  untuk mengambil manfaat dari nikmat tersebut. 2
Di sisi lain  VOC juga berusaha  semaksimal  mungkin untuk  menyediakan rempah-rempah  bagi  pasaran  Eropa  degan  jalan  memonopoli  pelayaran  dan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Keberhasilan Makassar tersebut, tentu saja  membuat  VOC  Belanda  merasa  jengkel,  karena  ancaman  bagi  kepentingan monopoli  ekonomi  perdagangan  rempah-rempahnya  di  Kepualauan  Maluku. Begitupun  sebaliknya,  Makassar  menganggap  VOC  sebagai  ancaman  atas kepentingan  pelayaran  dan  perdagangannya  di  Kepulaun  Maluku.  Demikianlah persaingan  kepentingan  antara  dua  kubu  tersebut  melahirkan  konflik  sosial  yang dikenal  dengan  Perang  Makassar.  Perang  tersesebut  berakhir  dengan  kekalahan kesultanan Makassar.
1 Edward  L.  Poelinggomang, Makassar  Abad  XIX:Studi  tentang  Kebijakan Perdagangan Maritim , h. 29.
2 Baca QS  al-Isrā’/17: 70&QS al-Jāśiyah/45: 12.
A. Kondisi Umat Islam pra Perang Makassar
1. Kondisi Geografis
Kondisi  geografis  Sulawesi  Selatan  yang  terdiri  dari  daratan  dan  lautan dengan  segala  kekayaan  alam  di  dalamnya  merupakan  anugerah  Ilahi  bagi masyarakat  setempat.  Namun,  suatu  hal  yang  paling  menarik  bagi  wilayah setempat  adalah  letaknya  yang  berada  di  tengah-tengah  jalur  perdagangan rempah-rempah yang bisa menghubungkan antara Malaka di barat dengan Maluku di timur.
Bagi  masyarakat  setempat  wilayah  mereka  yang  strategis  merupakan anugerah  Tuhan  yang  harus  dipertahankan.  Sedangkan,  bagi  pihak  luar  yang punya  kepentingan  itu  merupakan  wilayah  yang  harus  direbut  (ditaklukkan). Kondisi  geografis  inilah  yang  dilirik  dan  disadari  oleh  VOC  sehingga  berusaha untuk direbut  pada abad ke  XVII M. yang  berujung pada peperangan  besar yang dikenal  dengan  Perang  Makassar.  Daya  tarik  Sulawesi  Selatan,  khususnya Makassar  bagi  VOC  tercermin  dari  catatan  Belanda  tertanggal  27  Oktober  1625 M. yang menyatakan bahwa:
Sejak  kita  (Belanda)  berlayar  di  perairan  sekitar  Malaka,  kota  Makassar telah  berkembang  pesat  dan  mengenai  perdagagan  di  wilayah  Timur  ini, seperti  Kalimantan,  Jawa,  Solor,  Timor,  Ambon,  Kepulauan  Maluku  dan tempat-tempat lain, lokasi Makassar jauh lebih baik daripada Malaka. 3
2. Kondisi Sosial-Budaya
Sesungguhnya, inti dari karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan terletak
pada siri' yang  menjadi pendorong untuk berbuat. Siri’ terseut  ditopang oleh apa yang  disebut  dengan pessé (Bugis) paccé (Makassar)  yang  menjadi  alat  untuk memperkokoh kebersamaan atau  solidaritas  bersama dalam  masyarakat. Bahkan, A. Rahman Rahim dalam penelitian disertasi doktornya dengan judul; Nilai-Nilai Utama  Kebudayaan  Bugis  menyatakan siri’ sebagai  salah  satu  dari  nilai  utama dalam kebudayaan Bugis. 4 Sesunggunya, dalam pandangan  masyarakat Sulawesi Selatan  bahwa,  memiliki siri’ menjadi  salah  satu  indikasi  keberuntungan seseorang.
Nasihat Kajaoé (Laliddong) kepada anak cucunya: bersifat manusialah lagi baik perasaan hati, sebagaimana nasihat orang tua dahulu bahwa ada enam ciri-ciri  manusia  dikatakan  beruntung,  kesemua  ciri-ciri  itu  bersumber pada  hati,  pertama,  jujur,  kedua,  berkata  benar,  ketiga,  keteguhan, keempat, siri’ (malu), kelima, kecerdasan, keenam, keberanian. 5
3 Suriadi Mappangara, Sejarah Islam Sulawesi Selatan , h. 57.
4 A.  Rahman  Rahim, Nilai-Nilai  Utama  Kebudayaan  Bugis ,  (Yogyakarta:  Ombak, 2011), h.138-144.
5 Lontarak Bélawa , h. 16.Diartikan secara bebas oleh penulis.
Siri’ secara  bahasa  berarti  malu.  B.F.  Matthes  di  dalam  kamusnya mencatat  arti siri’ dengan  tujuh  buah  kata  di  dalam  bahasa  Belanda  yaitu: beschaamd,  shroomvallig,  verlegen,  schaamte,  eergevoel,  schande,  wangunst , berarti: amat  malu,  dengan  malu, malu  sebagai kata  sifat atau keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki. 6 Menurut Marzuki bahwa  konsep  nilai  dalam siri’ ada  dua  yakni  nilai  malu  dan  nilai  harga  diri (martabat).
Perang  Makassar  yang  berlangsung  antara  kesultanan  Makassar  dengan VOC  Belanda  bisa  dikatakan  bahwa  faktor  budaya  ( siri’ )  menjadi  salah  satu pemicunya.  Penyerahan  pulau  Muna  kepada  Buton  oleh  kesultanan  Ternate  atas pengaruh Belanda yang mengakibatkan Buton menduduki pulau Muna. Tindakan tersebut  dilakukan  tanpa  pemberitahuan  dan  seizin  Sultan  Hasanuddin,  oleh Makassar  hal  demikian  dipandang  sebagai  sebuah  pencorengan  terhadap siri’ (harga  diri/martabat)  kebesaran  Makassar  karena  pulau  Muna  adalah  wilayah kekuasaan  Makassar.  Hal  tersebut  membuat  Sultan  Hasanuddin  murka  dengan mengirim  ratusan  armada  perang  dibawah  pimpinan  Laksamana  Karaéng Bontomarannu  untuk  menyerang  Buton  kemudian  Ternate.  Penyerangan Makassar  ke  Buton  ini  juga  melibatkan  Belanda  membantu  Buton.  Perang tersebut merupakan salah satu episode Perang Makassar.
Di  dalam  lontarak  disebutkan  bahwa,  ada  enam  macam  perbuatan  yang menyababkan  pemakluman  perang  oleh  penguasa  karena  hal  tersebut  dianggap sebagai  pencorengan  terhadap  martabat  kehormatan  penguasa  ( pada  riposiri’ muwa )  diantara  perbuatan  tersebut  adalah,  penyerangan  atau  pendudukan  negeri sahabat  suatu  kerajaan  tanpa  pemberitahuan  sebelumnya  dan  meskipun  ada pemberitahuan jika tidak disetujui sama saja. 7
3. Kondisi Ekonomi
Pada  dasarnya,  mata  pencaharian  suatu  masyarakat  bergantung  pada potensi alam  di  sekitarnya.  Kondisi  geografis  yang  telah dipaparkan  sebelumnya memberikan sejumlah potensi: pertanian, peternakan, kehutanan, dan pertambangan.  Sedangkan  sumber  daya  laut  dan  danau  memberikan  potensi perikanan, pertambakan dan pelayaran atau perdagangan maritim.
Bagi  penduduk  yang  tinggal  di  daerah  pesisir,  mereka  menjadi  nelayan penangkap  ikan  dan  membuka  empang-empang  untuk  perikanan  dan  hasil tangkapan  ikan  mereka  diperdagangkan  ke  daerah  pegunungan.  Hal  tersebut sejalan dengan pernyataan  Bram Morris sebagai berikut:
Penangkapan  ikan  memegang  peranan  penting  dan  memberikan  sumber pendapatan yang berlimpah kepada penduduk pantai. Selain melalui sarana
6 A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis , h. 138-139.
7 Andi Muhammad Ali, Lontarak Boné , h. 4.
jalan yang dibawa orang dengan perahu kecil ke laut dan dilempar di sana, perikanan  di  sepanjang  pantai  dikelolah  dengan  menempatkan  buluh  dan sero.  Secara rutin  setiap tahun beberapa ratus pikul ikan kering atau ikan asin diekspor ke kerajaan-kerajaan Massenrempulu. 8
Selain  usaha  penangkapan  ikan,  aktivitas  masyarakat  di  wilayah  pesisir memanfaatkan  laut  sebagai  sarana  pelayaran  dan  perdagangan  maritim. Masyarakat  Bugis-Makassar  dikenal  memiliki  peranan  penting  dalam  pelayaran dan  perdagangan  antar  pulau.  Eksitensi  mereka  dicatat  oleh  orang-orang  Eropa yang  datang  ke  Nusantara.  Tome  Pires  pada  abad  XVI  M.  sebagaimana  uraian terdahulu  mencatat  tentang  hal  tersebut,  dan  juga  Josef  Conrad  yang  melakukan lima kali pelayaran pada tahun 1887 M antara Singapura dan Kalimantan Timur, Banjarmasin,  Balikpapan,  Pulau  Laut  dan  Sulawesi    Barat  mencatat  tentang keberadaan  orang-orang  Bugis  di  pelabuhan-pelabuhan  yang  dimasukinya  dari Singapura  sampai  Bulungan  karena  menurutnya  bahwa  orang-orang  Bugis  itu ditemukan dimana-mana di Nusantara dan Malaya. 9
Masyarakat  Sulawesi  Selatan  berlayar  ke  luar  daerah  untuk  menjajakan hasil  alam  dan  produksi  mereka.  Selain  beras  yang  berkualitas  bagus,  komoditi dagang  lainnya  adalah  produksi  masyarakat  setempat  seperti  tali  dan  kain  layar dari daerah Mandar, sarung sutera dari Mandar dan Wajo. 10 Terkait dengan barang dagangan masyarakat Sulawesi Selatan, Tome Pires menulis sebagai berikut:
Mereka  membawa  beras  yang  putih  sekali  dan  sedikit  emas.  Mereka membawa  pulang  kain  bertangis,  kain  dari  Cambai  dan  sedikit  dari Benggala dan Keling bersama banyak luban jawi dan dupa. 11
Salah  satu  hal  juga  yang  menarik  dengan  dunia  perdagangan  masyarakat Sulawesi Selatan adalah kepandaiaan mereka menyenangkan hati penguasa negeri yang  dikunjungi  sehingga  melancarkan  usaha  dagang  mereka.  Hal  tersebut diungkapankan oleh van der Chijs sebagai berikut:
(Ia)  setiap  tahun  menyediakan  beras,  pakaian  dan  segala  sesuatu  yang disenangi  di  sana  (Banda)  agar  dapat  mengumpulkan  pala  sebanyak mungkin bagi negerinya, sehingga memikat sejumlah pedagang serta dapat memborong  dalam  jumlah  besar,  (ia)  juga  tahu  bagaimana  memberikan hadiah kepada ulama Banda agar dapat mengeruk keuntungan besar. 12
Dalam pelayaran dan perdagangan maritim, mereka (masyarakat Sulawesi Selatan) juga membentuk koloni dagang. Hal tersebut digambarkan oleh Belanda:
8 Muhammad  Amir ,  Konfederasi  Ajatappareng;  Kajian  Sejarah  Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke-16 ), h. 21.
9 PH. O. L. Tobing dkk, Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa , (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sul-Sel, 1977), h. 19.
10 Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat , h. 21
11 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII , h. 17.
12 Edward  L.  Poelinggomang, Makassar  Abad  XIX;  Studi  Tentang  Kebijakan Perdagangan Maritim , h. 29.
de  Boegineezen,  hoezeer  stoute  zeevaarders    en  geode  kolonisten... (orang  Bugis pelaut gagah berani dan penduduk baru/koloni yang baik…). 13
Pelayaran  dan  perdagangan  masyarakat  Sulawesi  Selatan  memegang peranan  penting  bagi  perekonomian  masyarakat  setempat  sebelum  kedatangan bangsa  Belanda  di  Nusantara.  Semangat  pelayaran  dan  perdagangan  masyarakat Sulawesi Selatan tentu saja di dukung oleh kondisi Makassar yang menjadi pusat perdagangan internasional pada abad XVII M. Di bandar dagang Makassar dibuka perwakilan dagang dari berbagai bangsa, diantaranya: Portugis, Inggris, Spanyol, Denmark, China, dan Belanda. 14
Selain  pedagang-pedagang  asing  tersebut,  tentu  juga  terdapat  pedagang- pedagang  Nusantara  yang  meramaikan  bandar  Makassar.  Hal  tersebut  tercatat dalam  Lontarak  Patturiolongnga  ri  tu  Gowaya  bahwa  pada  masa  pemerintahan  I Manrio  Gau  Daeng  Bonto  Tunipallangnga  Ulaweng,  telah  datang  perwakilan pedagang Jawa  bernama  Anakkoda Bonang agar  diberi izin tinggal  di  Makassar. Dalam lontarak disebutkan sebagai berikut:
Dialah  yang  memberi  tempat  kediaman  kepada  orang  Jawa  yang  disebut Anakkoda Bonang.  Adapun  persembahannya kepada raja ketika  meminta tampat  kediaman,  adalah:  satu kamalatei ,  delapan  puluh  junjungan belo , sekayu sekelat, sekayu bilu’lu’ , setengah kodi cinde. 15
Adapun pelayaran dan perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan terekam oleh Tome Pires dalam perjalanannya dari Malaka ke laut Jawa pada tahun 1513 M yang bertemu dengan pelaut-pelaut Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut Tome  Pires  menulis:  Orang-orang  Makassar  telah  berdagang  sampai  ke  Malaka, Jawa,  Borneo,  neegri  Siam  dan  juga  semua  tempat  yang  terdapat  antara  Siam dengan Pahang. 16
Agama Islam  yang  diterima oleh  masyarakat Sulawesi Selatan  pada awal abad  XVII  M.  tentu  juga  memberikan  pengaruh  kepada  masyarakat  setempat dalam  semangat  dagang.  Mengingat,  pertama;  para  penyebar  Islam  di  Nusantara pada umumnya adalah  para  pedagang Islam, termasuk di  Sulawesi  Selatan. Tiga
13 J. Paulus, Encylokpedia van Nederlandsch-Indie , (Edisi Kedua, Volume 1: A-G, ‘s- Gravenhage  &  Leiden:  Martinus  Nijhoff  &  N.V.V/H.E.J.  Brill,  1917),  h.  324;  Andi  Faisal Bakti (ed.), Diaspora Bugis di Alam Melayu , (Cet. I, Makassar: Ininnawa, 2010), h. 148. 14 Terkait  dengan  kedatangan  dan  perwakilan  dagang  bangsa  asing  di  bandar Makassar, baca: Suriadi Mappangara & Irwan  Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Selatan , h. 49- 66;  Edward  L.  Poelinggomang, Makassar  Abad  XIX:Studi  tentang  Kebijakan  Perdagangan Maritim (Cet.  I,  Jakarta:  Kepustakaan  Populer  Gramedia,  2002),  h.  28;  Syamsuez  Salihima, “Peta Politik di Sulawesi Selatan pada Awal Islamisasi”. Rihlah, no. 2 (2015), h. 40.
15 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa  (Abad XVI sampai Abad XVII) , h. 83;  Abd  Razak  Daeng  Patunru,  Sejarah  Gowa,  (Ujung  Pandang:  Yayasan  Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993), h. 26-27.
16 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa  (Abad XVI sampai Abad XVII) , h. 72.
datuk  penyebar  Islam  di  Sulawesi  Selatan  abad  XVII  M.  (Datuk  ri  Pattimang, Datuk ri Bandang, dan Datuk ri Tiro) datang ke wilayah setempat atas undangan para  pedagang  Islam  Melayu  yang  telah  menetap  di  Sulawesi  sebelumnya. 17 Kedua;  di  dalam  agama  Islam,  terdapat  banyak  anjuran  tentang  kutamaan berdagang.  Bahkan,  Nabi  Muhammad  saw.  sendiri  pada  masa  hidupnya  pernah menjadi seorang pedagang.
Ketenaran  pelayaran  dan  perdagangan  masyarakat  Sulawesi  Selatan  pada abad  XVII  M.  tentu  saja  menjadi  saingan  bagi  VOC  yang  datang  ke  Nusantara. VOC  merupakan  sebuah  maskapai  dagang  bangsa  Belanda  yang  berusaha memonopoli  perdagangan  di  Nusantara.  Untuk  memperkuat  monopoli ekonominya  tersebut,  maka  ia  harus  mengendalikan  jalur-jalur  laut.  Hal  tersebut tentu menjadi salah satu sumber konflik dengan pelayar/pedagang Makassar yang pada puncaknya memicu Perang Makassar pada abad XVII M.
4. Kondisi Politik
Di  wilayah  Sulawesi  Selatan,  pada  umunya  kerajaan-kerajaan  lokal melakukan  persekutuan  untuk  membentuk  kekuatan  yang  lebih  besar  guna mempertahankan  diri atau menghadapi  musuh  bersama.  Masing-masing kerajaan melakukan persekutuan dengan kerajaan lainnya untuk mempertahankan diri dari musuhnya  masing-masing.  Salah  satu  karakter  kerajaan-kerajaan  di  Sulawesi Selatan  yaitu  sangat  suka  berperang.  Bangsa  Belanda  yang  pernah  berkuasa  di wilayah setempat menjulukinya de onrust eiland (pulau kerusuhan). 18
Kekuatan-kekuatan  politik  atau  persekutuan-persekutuan  politik  di Sulawesi  Selatan  pada  akhirnya  dikuasai  oleh  Kesultanan  Makassar  pada dasawarsa  awal  abad  XVI  M.  sehingga  pada  waktu  tersebut  Makassar  menjadi pemegang  hegemoni  di  Sulawesi  Selatan  dan  sekitarnya.  Hegemoni  Makassar tersebut  menimbulkan ketidak-puasan  dari  beberapa kerajaan yang  mengobarkan perlawanan sengit melawan Makassar. Perlawanan tersebut berasal dari Kerajaan Boné dan Soppéng dibawah pimpinan La Tenri Tatta Arung Palakka. Perlawanan tersebut kelak melibatkan Kompeni Belanda bersama-sama dengan La Tenri Tatta mengobarkan  peperangan  dengan  Kesultanan  Makassar  yang  dalam  literatur sejarah dikenal dengan Perang Makassar 1666-1669 M.
Dengan  demikian  dari  sudut  pandang  politik  dapat  dipahami  bahwa, peristiwa  Perang  Makassar  terjadi  bukan  hanya  karena    persaingan  antara
17 Hal  tersebut  tercatat  dalam  lontarak  kolekasi  Badan  Perpustakaan  dan  Kearsipan Daerah  Provinsi  Sul-Sel  Rol  02  No.  08,  h.  176; Naiyaro  Malajué  mafeddi’  atinna  mitai Mangkasa’ Ogi’é dénafa maselleng nasamannato maélo Kayésuite. Afa’ iyaro wettué bangsa Paretugisi’é  sibawa  siagaé  bangsa  Ēropa laing  naengka  mémeng  toni ri  Hindiya  mabbalu . Orang-orang Melayu risau hatinya  melihat orang Makasar dan Bugis belum  memeluk  Islam, sekaakan-akan  hendak  memilih  Jesuit  (Kristen)  karena  pada  saat  itu  bangsa  Portugis  dan bangsa Eropa lainnya telah datang di Hindiya untuk berdagang)
18 Mukhlis  Paeni. Membaca  Manusia  Bugis-Makassar ,  (CV.  Gisna  Multi  Mandiri Makassar bekerjasama dengan Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta,  2014),  h. 218.
kesultanan  Makssar  dengan  VOC  dalam  perdagangan  rempah-rempah  di Kepulauan  Maluku  atau  karena  skenario  Belanda  dalan  politik devide  impera (pecah  belah)  memecah  belah  antara  Bugis-Makassar.  Kenyataan  peristiwa tersebut  semestinya  dipahami  bahwa  di  balik  persitiwa  tersebut  ada  masalah politik yang mendasari kejadian Perang Makassar yakni rivalitas antara kerajaan- kerajaan di Sulawesi Selatan dalam memperebutkan superioritas.
Kebiasaan  berperang  kerajaan-kerajaan  setempat  merupakan  persaingan untuk  menjadi  pemegang  hegemoni  di  Sulawesi  Selatan.  Sebagai  refleksi  dari perebutan  kekuasaan/hegemoni  diantara  kerajaan-kerajaan  lokal  tersebut  maka, kultur  politik  kerajaan  lokal  pada  saat  itu  adalah  membentuk/menjalin persekutuan,  sehingga  dalam  kesejarahan  Sulawesi  Selatan  dikenal  banyak konfederasi kerajaan lokal.
Kekuatan-kekuatan  politik  atau  persekutuan-persekutuan  politik  di Sulawesi  Selatan  pada  akhirnya  dikuasai  oleh  Kesultanan  Makassar  pada dasawarsa  awal  abad  XVI  M.  sehingga  pada  waktu  tersebut  Makassar  menjadi pemegang  hegemoni  di  Sulawesi  Selatan  dan  sekitarnya.  Hegemoni  Makassar tersebut  menimbulkan ketidak-puasan  dari  beberapa kerajaan yang  mengobarkan perlawanan sengit melawan Makassar. Perlawanan tersebut berasal dari Kerajaan Boné dan Soppéng dibawah pimpinan La Tenri Tatta Arung Palakka. Perlawanan tersebut kelak melibatkan Kompeni Belanda bersama-sama dengan La Tenri Tatta mengobarkan  peperangan  dengan  Kesultanan  Makassar  yang  dalam  literatur sejarah dikenal dengan Perang Makassar 1666-1669 M.
Dengan  demikian  dari  sudut  pandang  politik  dapat  dipahami  bahwa, peristiwa  Perang  Makassar  terjadi  bukan  hanya  karena    persaingan  antara kesultanan  Makssar  dengan  VOC  dalam  perdagangan  rempah-rempah  di Kepulauan  Maluku  atau  karena  skenario  Belanda  dalan  politik devide  impera (pecah  belah)  memecah  belah  antara  Bugis-Makassar.  Kenyataan  peristiwa tersebut  semestinya  dipahami  bahwa  di  balik  persitiwa  tersebut  ada  masalah politik yang mendasari kejadian Perang Makassar yakni rivalitas antara kerajaan- kerajaan di Sulawesi Selatan dalam memperebutkan superioritas.
B. Proses Kejadian Perang Makassar
1. Awal Perang Makassar
Kenyataan-kenyataan  sebelumnya  merupakan  faktor  tidak  langsung  yang mengarah  kepada  konflik  antara  VOC  dengan  Kesultanan  Makassar.  Konflik tersbut  merupakan  konflik  laten  antara  kedua  pihak.  Konflik  laten  tersebut menjadi  konflik  terbuka  pada  tahun  1615  M.,  ketika  terjadi  insiden  penipuan terhadap  beberapa  bangsawan  Makassar  yang  dikenal  dengan  peristiwa Enkhuysen.  Peristiwa  tersebut  terjadi  ketika  datang  kapal  VOC  bernama Enkhuysen  berlabuh  di  pelabuhan  Makassar.  Kapten  kapal  dan    Abraham  Sterck
dan  De  Vries  (komisaris  VOC  di  Makassar)  mengundang  beberapa  pembesar kerajaan  Gowa  untuk  beramah-tamah  dan  perkenalan  di  atas  kapal.  Tanpa  ada rasa  curiga  bangsawan  Makassar  yang  diundang  datang  dengan  pengiringnya. Ketika  pembesar  dan  pengikut-pengikutnya  berada  di  atas  kapal  mereka  diserang dan ditawan.
Hal  demikian  menimbulkan  kebencian  dan  permusuhan  dari  orang Makassar  terhadap  Belanda,  dan  peristiwa  tersebut  dianggap  pernyataan permusuhan  Belanda  terhadap  Kesultanan  Makassar.  Satu  tahun  setelah  peristiwa Enkhuysen,  sebuah  kapal  Belanda  bernama  De  Endracht  berlabuh  di  Makassar. Awak kapal De Endracht yang naik ke daratan diamuk oleh orang Makassar yang menyebabkan  semua  awak  kapal  tersebut  tewas.  Peristiwa  pembunuhan  awak kapal De  Endracht tersebut  oleh  Gubernur Jenderal  Belanda Jan  Pieterszoon  Coen dianggap sebagai  pengumuman  perang terbuka oleh Makassar terhadap Belanda.
Menanggapi hal demikian, Makassar giat memperluas wilayah pengaruhnya  ke  daerah-daerah  yang  menjadi  route  pelayaran  dan  perdagangan  ke Maluku,  diantaranya  penaklukan  Kutai  di  Kalimantan  Timur,  penaklukan  Bima dan  sekitarnya  pada  tahun  1618  M.  di  Nusa  Tenggara 19 dan  pengiriman  armada Makassar  ke  Kepulauan  Maluku  untuk  membantu  masyarakat  setempat  mengusir VOC.
Upaya  penaklukan  Bima  merupakan  upaya  kesultanan  Makassar memperluas  wilayah  pengaruh  dalam  menghadapi  ancaman  penetrasi  Belanda  di Nusantara  yang  telah  terang-terangan  menyatakan  konflik  terbuka  terhadap Makassar  dengan  adanya  peristiwa  Enkhuysen  yang  telah  disebutkan  sebelumnya. Upaya  Makassar  tersebut  menimbulkan  terseirnya  agama  Islam  di  Bima  dan sekitarnya
Menurut  cerita  rakyat  setempat  (Bima)  bahwa  raja  Bima  yang  mula  Islam adalah  Sultan  Abdul  Kahir.  Pada  masa  pemerintahannya  dua  kali  diserang oleh Makassar 1618 dan 1619 dan pada tahun 1621 raja Bima masuk Islam dan digelar Sultan Abdul Kahir. 20
Penaklukkan  dan  pengsilaman  Bima  oleh  Makassar  tersebut  kelak memberikan  keuntungan  bagi  kesultanan  Makassar  karena  ketika  pecah  Perang Makassar  antara  VOC  Belanda  dengan  kesultanan  Makassar,  Bima  dengan kekuatan penuh membantu  Makassar.
19 Kamaruddin  dkk. Pengkajian  Transliterasi dan  terjemahan  Lontarak  Bilang  Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar) , h.88. 20 Henri  Chabert  Lior  &  Siti  Maryam  (ed.), Bo’  Sangaji  Kai ,  (Jakarta:  Yayasan Pustaka  Obor  Indonesia,  2012),  h.  xviii.Dalam  Lontarak  Bilang  Gowa  Tallok  disebutkan bahwa penaklukan Bima dipimpin oleh Lo’mo’ Mandallé, ia tiba di Bima bulan  April 1617 M. dan menaklukkannya.Kamaruddin dkk. Pengkajian Transliterasi dan terjemahan Lontarak Bilang Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar) , h. 9.
Jadi,  sejak  peristiwa  Enkhuysen  dan  De  Endracht  maka,  hubungan  antara Makassar-VOC  tidak  menentu,  kadang  memanas  yang  mengakibatkan  bentrokan dan  kadang  pula  diadakan  perjanjian  perdmaian.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan perang  besar  antara  keduanya  yakni  pada  tahun  1660  M.  masa  Sultan  Alauddin dan pada tahun 1666 M. pada masa Sultan Hasanuddin.
Hasil  dari  peperangan  pada  tahun  1660  M.  merupakan  keberhasilan Belanda  menduduki  Benteng  Pana’kukang  dan  ketercapian  perjanjian  pada tanggal  19  Agustus  1660  M.  Isi  yang  terpenting  dari  perjanjian  tersebut  sebagai berikut:
1. Orang  Makassar  selanjutnya  tidak  akan  mencampuri  lagi  mengenai urusan-urusan Buton, Manado, dan Ambon.
2. Orang  Makassar  tidak  boleh  lagi  mengadakan  pelayaran  ke  Banda  dan  ke Ambon.
3. Orang Portugis harus meninggalkan  Makassar untuk selama-lamanya.
4. Sultan  harus  membayar  segala  ongkos  peperangan  kepada  Kompeni Belanda,
5. Selama  Sultan  belum  menanda-tangani  perjanjian  ini  dan  melaksanakan segala  apa  yang  tercantum  dalam  perjanjian  ini,  pasukan  Belanda  tetap menduduki benteng Pana’kukang yang  ia telah rebut  sejak tanggal 12  Juni
1660 M. 21
Belanda  terus  mendesak  agar  Sultan  Hasanuddin  menjalankan  isi perjanjian  tersebut.  Namun,  Sultan  Hasanuddin  bersikeras  tidak  mau  menuruti  isi perjanjian  tersebut  terutama  larangan  pelayaran  dan  perdagangan  bagi  orang Makassar  ke  Banda  dan  Ambon  dan  pengusiran  orang  Portugis  untuk  selamanya dari Makassar.  Pelarangan pelayaran  dan perdagangan  Makassar ke  Maluku  sama saja  dengan  mematikan  pendapatan  Makassar  dan  masyarakatnya  yang mengandalkan  perdagangan  sebagai  sumber  kehidupannya.  Pengusiran  orang Portugis dari Makassar yang telah lama menetap merupakan tindakan  pelanggaran perikemanusiaan.  Akhirnya  Sultan  Hasanuddin  menyatakan  dengan  tegas  lebih baik  berperang  dengan  Belanda  dari  pada  memenuhi  segala  isi  perjanjian  yang disodorkan  Belanda. 22
Pernyataan  tegas  Sultan  Hasanuddin  untuk  berperang  dengan  VOC tersebut diperparah dengan penyitaan  isi kapal Belanda De  Walvis yang kandas  di dekat  perairan  Makassar  pada  tahun  1662.  Kemudian  menyusul  penyitaan  isi kapal  Belanda  De  Leeuwin  yang  kandas  di  Pulau  Doang-Doangang  berupa, meriam  dan  uang,  serta  pembunuhan  komisaris  VOC  Cornelis  Kuyff  beserta
21 Abd. Razak Daéng Patunru, Sejarah Gowa , h. 37.
22 Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)  in  the  Seventeenth  Century ,  terj.  Nurhady  Simorok, Warisan  Arung  Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17 , h. 60.
empat belas anak buahnya yang memeriksa rongsokan kapal tersebut pad tahun 24 Deember  1664  M. 23 Bagi  Gubernur  Jenderal  VOC  di  Batavia  tindakan  demikian dianggap sebagai kasus belli .
Pada  sisi  lain,  pada  tahun  1664  Sultan  Mandarsyah  dari  Ternate  sebagai sekutu  VOC  menyerahan  Pulau  Pantsiano  (Muna)  kepada  Sultan  Buton  dengan tidak  ada  persetujuan  Sultan  Hasanuddin.  Sedangkan  sebenarnya  pulau  tersebut termasuk  kedalam  wilayah  kekuaaan  kesultanan  Makassar.  Dalam  kasus  tersebut Belandalah  yang  memainkan  peranan.  Berhubungan  dengan  hal  tersebut  Sultan Hasanuddin  mengirim  utusan  ke  Batavia  untuk  menyampaikan  protesnya  tetapi tidak  mendapatkan  hasil. 24 Sebagai  balasan  dari  tindakan  Ternate  atas  pengruh Belanda  tersebut  maka,  Sultan  Hasanuddin  mengirim  ekspedisi  penyerangan  ke kawasan  timur  Nusantara  yang  berhasil  menduduki  Sula  kemudian  dalam ekspedisi  kedua berhasil  merebut  menduduki Buton sebagai sekutu VOC.
Kasus-kasus  tersebut  menjadi  sebab  langsung  peristiwa  Perang  Makassar pada  tahun  1666-1669  M.  Belanda  menggap  Makassar  telah  melakukan pelanggaran  serius  terhadap  Belanda  sehubungan  dengan  penyitaan  barang-barang dari  dua  kapal  Belanda  yang  kandas  di  perairan  Makassar  beserta  pembunuhan orang-orang  Belanda  yang  memerikas  bangkai  kapal  tersebut.  Hal  ini  demikian sejalan dengan Lontarak Boné yang menyatakan sebagai berikut:
Lima  perihal  sehingga  diserang  Makassar  hingga  bobol  [benteng] Sombaopu:  pertama;  pembunuhan  atas  pengawainya  [VOC]  di  Doang- doangang,  kedua;  penyitaan  hartanya  [VOC]  di  Doang-doangang,  ketiga; penyitaan  meriamnya  [VOC]  di  Suriwa,  keempat;  penyerangan  atas  Buton oleh  Makassar  dan  pengambilan  kota  Belanda  di  Buton,  kelima; penyerangan  Makassar atas Sula. 25
Lima  point  demikian  yang  menjadi  alasan  utama  VOC  untuk  melakukan peperangan  dengan  Makassar  di  Sulawesi  yang  kebesaran  dan  kekuatannya  tak terdandingi  di  wilayah  setempat.  Point-point  tersebut  inilah  yang  menjadi  sebab langsung  pemicu  Perang  Makassar  yang  berlangsung  ±  5  tahun  menurut perhitungan hijriyah  atau  ±  3  tahun menurut  perhitungan  masehi.  Naskah  tersebut menyebut  secara  rinci  kesalahan-kesalahan  Makassar  tehadap  VOC  dan  sekutu- sekutunya.
Pada  sisi  lain,  Makassar  memandang  Belanda  telah  melakukan c é ka (kejahatan  yang  dapat  menimbulkan  peperangan)  terhadap  Makassar  dengan memprovokasi  Ternate  dan  Buton  untuk  berperang  melawan  Makassar  sehingga Ternate  atas  pengaruh  Belanda  memprovokasi  Makassar  dengan  menyerahkan
23 Abd. Razak Daéng Patunru, Sejarah Gowa , h. 40-41.
24 Abd. Razak Daéng Patunru, Sejarah Gowa , h. 41.
25 Lontarak Boné , h. 9.Diartikan secara bebas oleh penulis.
Pulau  Muna  kepada  Buton  tanpa  persetujuan  pihak  Makassar  sebagai  pemegang supremasi  atas  Muna.  Seain  itu    Belanda  juga  melindungi  para  pelarian  dari Makassar (Arung Palakka dan pegikutnya).
Hal-hal demikian diatas dalam hukum tradisional Bugis-Makassar disebut céka . Adapun  tindakan yang  harus  dilakukan  sebagai balasan atas tindakan céka adalah perang. Hal tersebut disebutkan dalam Lontarak Boné sebagai berikut:
Enam  macam  (perbuatan)  yang  disebut  oleh toriolo (leluhur) céka yang menjadi  pengumuman  perang  oleh  pemerintah.  Pertama;  mengubah  adat- istiadat  yang  lazim,  kedua;  melanggar  perjanjian,  ketiga;  menyerang sekutu (pihak lain)  tanpa pemberitahuan dan meskipun ada pemberitahuan tetapi tidak ada  persetujuan, keempat;  membunuh  seseorang atau  sahabat tanpa  hak,  kelima;  melukai  utusan,  keenam;  memfinah  sesamanya tomaraja  (pembesar  negeri).  Yang  demikian  salah  satu  dari  keenam tersebut  menjadi  pemakluman  perang  oleh  pemerintah.  Berkata  pula toriolo :  sama  saja  satu céka yang  besar  dengan céka yang  kecil  tetapi banyak, menjadi aib bila tidak dimaklumkan perang atas hal tersebut. 26

## 2. Keberlangsungan Perang Makassar
Dalam Perang Makassar VOC Belanda mengalami kesulitan. Kedahsyatan perang Makassar ini  menurut  Kruck  sebagai  perang yang paling  berat dan  sengit yang  pernah  dilakukan  Kompeni  Belanda,  sehingga  para  serdadu  Eropa barangkali tidak pernah mendengar adanya pertempuran sehebat ini di Eropa. 27
Namun, ujung dari peperangan dahsyat tersebut adalah keberhasilan VOC Belanda  memaksa  Kesultanan  Makassar  menerima  dan  mentaati  Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan pihak Makassar. Selain itu, peperangan tersebut juga mengakibatkan kehancuran Benteng Somba Opu, yang di dalamnya terdapat istana  Maccini  Sombala  yang  ditopang  120  tiang  dengan    pintu  yang  berlapis emas  serta  jendela  yang  berkaca  kristal  seketika  menjadi  puing.  Sultan Hasanuddin pun meninggalkan Somba Opu yang porak poranda dan bermukim di Benteng Kale  Gowa, Tamalate. Sejak itu, berakhirlah kejayaan sebuah kesultanan Islam  Makassar  yang  telah  menjadi  negara  maritim  yang  kuat. 28 Peranannya
26 Lontarak Boné , h. 7-8.Diartikan secara bebas oleh penulis.
27 Setelah  berperang  selama  tiga  tahun  baru  pada  pada  bulan  Juni  1669  M.  VOC menduduki  dan  menghancurkan  Benteng  Somba  Opu,  benteng  terkuat  Kesultanan  Makassar dan berhasil memaksa penguasa Makassar menerima dan patuh terhadap Perjanjian Bungaya. Anthony  Reid, Charting  the  shape  of  early  modern  Southeast  Asia ,  terj.  Sori  Siregar  dkk.,: Sejarah  Modern  Awal  Asia  Tenggara:Sebuah  Pemetaan ,  h.  164;  Leonard  Y.  Andaya, The Heritage  of  Arung  Palakka:  A  History  of  South  Sulawesi  (Celebes)  In  the  Seventeenth Century , terj. Nurhady Simorok, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke- 17 , h. 163.
28 Muchlis  Paeni,  “Membedah  Perjanjian  Bongaya”  (Makalah  yang  disajikan  pada Seminar Membedah Perjanjian Bongaya 1667 oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Republik Indonesia, Makassar, 21 Desember 2015),  h. 2.
kemudian  digantikan  oleh  sebuah  imperium  dagang  asing  saingannya  VOC Belanda,  yang  kebetulan  beragama  Kristen.  Padahal,  menurut  Anthony  Reid bahwa kebesaran perdagangan  maritim Makassar adalah keberhasilan  yang  tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia. 29
Kedahsyatan  Perang  Makassar  sebagai  wujud  perlawanan  masyarakat Kesultanan  Makassar  dan  Sulawesi  Selatan  lainnya  dalam  menghadapi  bangsa asing  (VOC  Belanda)  merupakan  implementasi  suasana  masyarakat  Makassar membangun  pandangan  hidup  yang  didasarkan  pada  ajaran  Islam. 30 Peristiwa tersebut,  mewarnai  sejarah  perjalanan  masyarakat  Kesultanan  Makassar  dan masyarakat  Sulawesi  Selatan  secara  umum  yang  telah  menerima  agama  Islam sekitar lima puluh tahun sebelumnya.
3. Kemunduran Perang Makassar dan Perjanjian Perdamaian
Pada awalnya,  perjanjian perdamaian antara  Makassar-VOC  hanya terdiri dari  26  pasal,  namun  karena  Sultan  Hasanuddin  belum  bisa  melaksanakannya maka  Speelman  menambahi  tiga  pasal.Dengan  dimasukkan  ketiga  pasal  baru tersebut maka, pada akhirnya tercapailah persetujuan damai yang terdiri dari tiga puluh  pasal  yang  dalam  kepustakaan  lokal  disebut Ceppaé  ri  Bungaé (Bugis)/ Cappaya  ri  Bungaya (Makassar)  atau Het  Bongaisch  Verdrag dalam  bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perjanjian Bungaya. Adapun point dari Perjanjian Bungaya tersebut kini menjadi 29 pasal, yakni:
a.  Menyetujui  Perjanjian-perjanjian  pada  19  Agustus  dan  21  Desember 1660.
1. Semua pegawai-pegawai bangsa Eopa (Belanda) dan rakyat Belanda yang ada  di  Sombaopu  yamg  menjadi  tawanan  atau  lari  menyeberang  kepada kerajaan Gowa harus diserahkan kepada Kompeni Belanda.
2. Semua  barang-barang  yang  telah  disita  oleh  pemerintah  kerajaan  Gowa yang  berasal  dari  kapal-kapal  Belanda  yangpernah  atau  telahkandas  dan dirusakkan harus diserahkan kepada Kompeni Belanda.
3. Orang-orang  yang  bersalah  karena  telah  melakukan  pembunuhan  atas orang diri Belanda dan mereka yang telah meruskkan kapal-kapal Belanda akan dihukum di hadapan residen Belanda di Jumpandang.
29 Dias  Pradadimara  &  Muslimin  A.R.  Effendy  (ed.), Kontinuitas  &  Perubahan dalam sejarah Sulawesi Selatan ,(Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 43. 30 Pada  abad  ke  XVIII  semua  kerajaan  besar  di    Nusantara  menghadapi  kekuatan Belanda  (VOC)  berada  dalam  suasana  membangun  pandangan  hidup  yang  didasarkan  pada ajaran  Islam.  Mattulada, Menyusuri  Jejak  Makassar  Dalam  Sejarah ,  h.  119.  Bahkan,  di Sulawesi  Selatan  sejak  penerimaan  Islam  pada  awal  abad  XVII  M.,  maka  Islam  menjadi penghubung  para  pemimpin  dan  struktur  hierarchis  dalam  masyarakat,  batas-batas kewarganegaraan  kelompok  kaum  dan  kekeraatan  serta  pelapisan  masyarakat  menjadi semakin  lunak  digantikan  oleh  ikatan  seiman  dalam  Islam.  Mattulada, Sejarah,  Masyarakat dan  Kebudayaan  Sulawesi  Selatan ,  (Cet.  I,  Ujung  Pandang:  Hasanuddin  University  Press, 1998), h. 162.
4. Orang-orang yang berutang kepada orang Kompeni harus membayar lunas segala utangnya dalam tempo satu tahun.
5. Orang-orang  Portugis  dan  orang-orang  Inggris  harus  meninggalkan Makassar  sebelum  akhir  tahun.  Sultan  tidak  boleh  meluaskan  bangsa - bangsa Eropa lain berdagang di dalam daerah kerajaannya, pu tidak boleh menerima duta-duta dari mereka itu.
6. Hanya kepada Kompeni saja diberikan hak untuk menjual di Jumpandang barang-barang  impor  yang  penting.  Pelanggar-pelanggar  hukum  akan dihukum  dan  barang-barang  yang  bersangkutan  akan  disita  untuk kepentingan  Kompeni.  Kain-kain  yang  dibuat  di  daerah-daerah  pesisir timur dari Jawa tidak termasuk dalam larangan itu.
7. Kompeni bebas dari semua bea dan kewajiban-kewajiban pada pemasukan dan pengeluaran barang-barang.
8. Orang-orang Makassar tidak boleh berlayar selain dari pada ke Bali, Jawa, Betawi,  Bantam,  Jambi,  Palembang,  Johor  dan  Borneo,  untuk  mana mereka harus mempunyai surat pas.
9. Benteng-benteng  pertahanan  Barombong,  Pana’kukang,  Garassi,  Mariso dan lain-lainnya harus dirombak. Juga tidak  boleh,  dimana pun,  didirikan benteng  pertahanan  baru.  Hanya  benteng  Sombaopu  yang  besar  itu  akan tinggal untuk kerajaan Gowa.
10. Benteng  Jumpandang  bersama  perkampungan  dan  tanah  yang  termasuk lingkungannya diserahkan kepada Kompeni. Loji Kompeni akan didirikan kembali.
11. Mata uang Belanda berlaku di Jumpandang.
12. Sultan  akan  membayar  kepada  Kompeni  ongkos  perang  sebesar  250.000 ringgit,  ditambah  dengan  denda  yangterdiri  dari  1000  orang  budak  laki- laki  dan  perempuan  yang  muda,  sehat  dan  dewasa  atau  uang  sejumlah harga dari budak-budak tersebut.
13. Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan daerah-daerah taklukkannya kepada Kompeni.
14. Sultan akan berusaha menyerahkan raja Bima, raja Dompu, raja Tambora dan  raja  Sanggar  yang  semuanya  telah  mengadakan  pembunuhan  kepada orang-orang  Belanda  di  Bima.  Juga  Karaéng  Bontomarannu  harus diserahkan kepada Kompeni.
15. Sultan harus melepaskan segala haknya atas Buton.
16. Sultan harus melepaskan segala haknya atas pulau-pulau Sula dan lain-lain pulau  yang  termasuk  kekuasaan  Ternate,  seperti:  Selayar,  Muna  dan seluruh  daerah-daerah  di  pesisir  timur  Sulawesi,  yaitu  mulai  dari  Sanana sampai  Manado,  kepulauan  Banggai,  Gapi  dan  lain-lainnya  yang  terletak
antara Mandar dan Manado, seperti Lambagi, Kaidipan, Buwol, Toli-Toli, Dampelas, Balaisang, Solengsak dan Kaili.
17. Pemerintah kerajaan Gowa  harus  melepaskan kekuasaannya atas kerajaan Boné  dan  kerajaan  Luwu  dan  harus  berjanji  untuk  memerdekakan  Datu Soppéng dari pengasingannya.
18. Pemrrintah  kerajaan  Gowa  selanjutnya  akan  mengakui  raja  Laiya  dan Bangkala  bersama  seluruh  Turatéa  dan  Bajéng  dan  daerah  taklukannya, yang  kesemuanya  sementara  dalam  peperangan  telah  datang  kepada Kompeni, sebagai raja-raja yang bebas tanpa penguasaan atas mereka.
19. Semua  negeri  yang  dalam  peperangan  dikalahkan  oleh  Kompeni  bersama sekutu-sekutunya,  terhitung  mulai  Bulo-Bulo  sampai  Bungaya  akan menjadi  dan  tetap  sebagai  negeri-negeri  milik  yang  telah  dimenangkan oleh  Kompeni  bersama  sekutu-sekutunya  menurut  hukum  perang, kemudian  bilamana  Arung  Bakke  dan  Arung  Appanang  datang  maka negeri-negeri tersebut akan diperlakukan sesuai dengan hak Kompeni atas daerah-daearh di sebelah utara Makassar.
20. Pemerintah  Kerajaan  Gowa  menyatakan  akan  melapaskan  haknya  ats Wajo,  Bulo-Bulo,  dan  Mandar  yang  kesemuanya  dianggap  durjana terhadap  Kompeni  dan  sekutu-sekutunya  dan  negeri-negeri  tersebut  akan diperlakukan  oleh  Kompeni  dan  sekutu-sekutunya  menurut  kehendak Kompeni.
21. Pemerintah kerajaan Gowa akan menutup negerinya untuk bangsa-bangsa lain. Bilamana pemerintah kerajaan Gowa  tidak  mampu  menolak  mereka itu  tinggal  Jumpandang,  maka  pemerintah  kerajaan  Gowa  akan  meminta bantuan  Kompeni  yang  ia  akui  sebagai  pelindungnya  dengan  kewajiban selanjutnya,  bahwa  ia  akan  membantu  Kompeni  terhadap  musuh-musuh Kompeni dan ia tidak akan mengadakan permusyawaratan- permusyawaratan dengan negara-negara yang berperang dengan Belanda.
22. Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  maka  dibuatlah  olah  Sultan bersama  pembesar-pembesar  kerajaannya  suatu  perjanjian  perdamaian, persahabatan  dan  persekutuan,  di  dalam  mana  termasuk  raja-raja  dari Ternate,  Tidore,  Bacan,  Buton,  Boné,  Soppéng,  Luwu,  Turatéa,  bersama daerah-daerah  takluknya,  begitupun  Bima  dengan  tuan-tuan  tanah  dan raja-raja yang kemudian meminta masuk dalam persekutuan ini.
23. Kompeni  akan  mengambil  keputusan  di  dalam  perselisihan-perselisihan diantara  anggota-anggota  sekutu.  Bilamana  ada  satu  pihak  tidak  mau mengindahkan  perantara  yang  diberikan  Kompeni,  maka  semua  anggota sekutu memberikan bantuan kepada yang lain.
24. Dua orang terkemuka dari  majelis pemerintahan  di Gowa akan berangkat bersama  Speelman  ke  Betawi  untuk  meminta  pengesahan  dari  Gubernur
Jenderal atas perjanjian tersebut. Gubernur Jenderal juka dikehendaki akan disuruh tiggal di Betawi dua orang putera dari Sultan sebagai jaminan.
25. Untuk  mewujudkan  apa  yang  ditetapkan  pada  pasal  6,  Kompeni  akan angkut orang-orang Inggris bersma barang-barangnya ke Betawi.
26. Untuk  mewujudkan  apa  yang  ditetapkan  pada  Pasal  15,  maka  bilamana dalam tempo sepuluh hari raja Bima Karaéng Bontomarannu tidak terdapat dan  diserahkan  Kompeni  putera-putera  mereka  harus  diserahkan  kepada Kompeni.
27. Sultan  berjanji  akan  membayar  kepada  Kompeni  250.000  ringgit  sebagai pembayaran  ongkos  perang  yang  harus  dilunasi  dalam  lima  musim berturut-turut.
28. Perjanjian ini ditanda-tangani  di atas  sumpah pada  hari Jumat tanggal 18 November 1667 di Bungaya. 31
C. Eksitensi Umat Islam Pasca Perang Makassar
1. Supremasi VOC Belanda di Sulawesi Selatan
Setelah  Kompeni  Belanda  memporak-porandakan  dan  meratakan  dengan tanah  Benteng  Sombaopu  sebagai  benteng  perlawanan  terakhir  Kesultanan Makassar.Maka,  dikeluarkanlah  kebijakan-kebijakan  yang  menjadi  pendukung cengkeraman hegemoni Kompeni Belanda atas masyarakat dan kerajaan setempat. Hal tersebut diwujudkan melalui Perjanjian Bungaya yang menjadi alat legitimasi hegemoni Kompeni Belanda bagi masyarakat dan kerajaaan-kerajaan di Sulawesi Selatan  yang  telah  menerima  Islam  secara  umum  pada  awal  abad  XVII  M. Dengan  demikian,  melalui  Perjanjian  Bungaya,  dasar  kekuasaan  Kompeni Belanda  telah  tertanam  di  kawasan  timur  Nusantara  khususnya  di  Sulawesi Selatan.
Perjanjian  Bungaya  tersebut  dimaksudkan  untuk  mengakhiri  Perang Makassar  yang  telah  banyak  menelan  korban  jiwa  dan  materi.Bahkan,  sampai menimbulkan  tragedi  kemanusiaan,  yakni  tragedi  laut  Liwuto  dan  pembui- hangusan  Sombaopu  dan  Tosora.Perang  tersebut  terjadi  karena  persaingan kepentingan antara keduanya (Makassar-VOC) yang sama-sama ingin menguasai jalur perdagangan rempah di kawasan timur Nusantara.Sebalum Perang Makassar, jalur perdagangan rempah-rempah berada dibawah kontrol kekuasaan Kesultanan Makassar yang berpusat di Sombaopu.
Makassar  yang  menguasai  jalur  pelayaran  dan  perdagangan  rempah- rempah  di  kawasan  timur  Nusantara  sebagai  pengaruh  dari  agama  Islam  yang dianutnya pada awal abad  XVII  M.  menganut sistem pelayaran  dan  perdaganagn
31 Abd.  Razak  Daéng  Patunru, Sejarah  Gowa ,  h.  50-55;  Suriadi  Mappangara  (ed.), Ensilokpedia Tokoh dan Peristiwa Sejarah Sulawesi Selatan , (Makassar: Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sul-Sel, 2012), h. 355-357.
bebas  bagi  semua  bangsa  ( mare  liberium ).Dengan  kebijakan  tersbut,  bandar Makassar tampil sebagai bandar yang banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa di dunia  untuk  berdagang.  Beramai-ramailah  pedagang-pedagang  Eropa  (Portugis, Spanyol,  Inggris,  Denmark,  dan  lain-lain)  Arab,  Indian,  China  membuka  kantor perwakilan dagang di Sombaopu.
Kebijakan mare  liberium tersebut  tersebut  berbanding  terbalik  dengan sistem  yang  dianut  oleh  VOC  yang  menerapkan  sistem  monopoli  pelayaran  dan perdagangan;  hanya  bangsa  Belanda  saja  yang  dapat  melakukan  pelayaran  dan perdagangan.Hal  tersebut  menjadi  sebuah  pemicu  konflik  yang  menimbulkan peperangan antara  VOC  yang kuat  melawan  Kesultanan  Makassar yang tangguh yang berakhir dengan Perjanjian Bungaya yang tentu saja sangat menguntungkan VOC  dan  sangat  merugikan  Makassar  dan  masyarakatnya.Melalui  perjanjian tersebut VOC tampil menghegemoni ekonomi dan politik di Sulawesi Selatan.
2. Tarikat dan Perkembangan Mesianisme Demikianlah  penetrasi  kekuasaan  Kompeni  Belanda  di  Sulawesi  Selatan pasca  Perang  Makassar  semakin  kuat.Dalam  menghadapi  pengaruh  penetrasi Kompeni  Belanda  tersebut  sebagian  masyarakat  Sulawesi  Selatan  mempunyai cara-cara  untuk  membuat  reaksi  sendiri  sebagi  respon  atas  kondisi tersebut.Respon  tersebut  tentu  saja  diharapkan  mampu  mengembalikan  kondisi seperti semula atau memberikan ketenangan kepada mereka. Adapun jenis respon atas hal tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama,  gerakan  sekte  keagamaan  yang  memuat  kegiatan-kegiatan  yang bertujuan  agar  masyarakat  lebih  rajin  menjalankan  kewajiban  agamanya (Islam).Mereka  melepaskan  diri  dari  ikatan-ikatan  keduniaan  yang  berhubungan dengan kekuasaan dan Kompeni Belanda dengan memasuki dunia tarikat. Mereka mendiami daerah-daerah yang berada diluar jangkauan formal penguasa Kompeni Belanda  dengan  membentuk  ikatan-ikatan  persaudaraan  spiritual  dalam  berbagai pengamalan tarikat.
Hal  tersebut  menurut  Mukhlis  Paeni  memupuk  perkembangan  berbagai tarikat  di  Sulawesi  Selatan.  Sehingganaskah-naskah  tarikat  Naksabandiah, Halwatiyah, dan tarikat Syatariyah serta ajaran-ajaran wajudiah menyebar sampai ke  pelosok-pelosok  desa  di  pedalaman  Makassar,  di  Sanroboné,  Sorabaya, Laguruda,  Galésong,  Béba,  Batang  Kaluku,  Patani,  Garassi,  Bontojé’né,  Lanna, dan  lain-lain. 32
Jadi,  masyarakat  setempat  secara  secara spiritual masuk dan  bersembunyi ke  dalam  pengamalan  tarikat,  menghindari  hiruk  pikuk  yang  berkaitan  dengan politik.Hal tersebut bukan hal baru dalam sejarah umat Islam.Hal seperti demikian
32 Muchlis  Paeni,  “Membedah  Perjanjian  Bongaya”  (Makalah  yang  disajikan  pada Seminar Membedah Perjanjian Bongaya 1667 oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Republik Indonesia, Makassar, 21 Desember 2015),  h. 6.
dapat  ditemukan  pada  kelompok  Murjia’ah  dalam  sejarah  pemikiran Islam.Kelompok  Murjia’ah  adalah  kelompok  yang  tidak  mau  melibatkan  diri  di dalam  pertentangan-pertentangan  yang terjadi antara kelompok  Syi’ah,  Khawarij dan  kelompok  pendukung  Mua’waiyah  dari  Bani  Umayyah. 33 Pertentangan- pertentangan tersebut pada mulanya adalah persoalan kepemimpinan (politik) dan pada akhirnya merembes  pada ranah keagamaan. Murjia’ah  tentu  saja tidak mau terlibat  saling  mengkafirkan  sesame  muslim,  apalagi  terlibat  dalam  kehidupan politik.
Setelah Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum berada di  bawah  kendali  politik  penguasa  Belanda  yang  senantiasa  berusaha menempatkan  Belanda  sebagai  pertuanan  tunggal  di  Sulawesi  Selatan  karena kondisi  masyarakat  Sulawesi  Selatan  menjadi  lemah.  Hal  demikian,  membuat sebagian  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  mobilitas,  melakukan  eksodus keluar  daerah.Para ulama  dan  cendekiawan  berusaha  mencari tempat yang aman untuk  melanjutkan  dan  mempertahankan  kegiatannya.  Ajaran-ajaran  atau pengetahuan    keagamaan  Islam  dilanjutkan  di  tempat  yang  aman  atau  terpencil. Pendidikan  Agama  Islam  tersebut  pada  umumnya  lebih  bersifat  pada  aspek kebatinan  atau  tarekat  yang  banyak  diminati  oleh  anak  muda  atau  para bangsawan. 34
Pelarian  mereka  kepada  pendalaman  tarikat  atau  aliran  kebatinan  yang bersifat  mistik  di  daerah-daerah  pedalaman  bisa  dipahami  sebagai  respon  umat Islam  atas  kemerosotan  eksitensi  mereka  pasca  Perang  Makassar.Umat  Islam Sulawesi  Selatan  ingin  mendapatkan  ketenangan  melalui  pendalam  tarekat  atau mistisme Islam  dari kondisi kemorosotan mereka  dari  dominasi  politik  Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan.
3. Migrasi Keluar Daerah
Kemenangan  VOC  atas  Makassar  menimbulkan  arus  pengungsi  keluar daerah  Sulawesi  Selatan  luar  biasa  banyak.  Hal  tersebut  digambarakn  oleh Leonard Y. Andaya sebagai berikut:
Kelompok-kelompok  yang  melakukan  migrasi  ke  seberang  sering  begitu banyak  hingga  armada  mereka  menyerupai  kota  terapung.  Jumlah  dan mobilitas  pengungsi  di  Nusantara  dilihat  sebagai  suatu  unsur ketidakstabilan di wilayah ini. 35
33 Harun  Nasution, Teologi  Islam;  Aliran  Sejarah  Analisa  Perbandingan, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013), h. 24-25.
34 Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan , (Cet. I, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 299.
35 Leonard Y. Andaya, The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes)  in  the  Seventeenth  Century ,  terj.  Nurhady  Simorok, Warisan  Arung  Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17 , h. 162.
Setelah  penghancuran  Sombaopu  pada  tahun  1669  M.  Kompeni  Belanda Arung  Pakakka  juga  melakukan  penghancuran  Tosora  dan  sekitarnya,  pusat pemerintahan Kerajaan Wajo yang mengakibatkan Arung Matowa Wajo La Tenri Lai  Tosengngeng  gugur.  Hal  demikian  tentu  saja  menambah  pertumbuhan  arus masyarakat  Sulawesi  Selatan  keluar  daerah  ke  berbagai  wilayah  di  Nusantara. Sehubungan dengan hal tersebut lontarak menyebutkan sebagai berikut:
Demikianlah  masyarakat  Wajo  keluar  daerah  menyebar  meninggalkan kampung  halamannya ke daerah yang jauh.Demikian  pula  permulaan ada masyarakat  Wajo  berpikiran  membeli  komoditi  dagang  di  Wajo  lalu dibawa  ke  Jawa,  dan  membeli  komoditi  dagang  di  Jawa  lalu  dibawa pulang ke Wajo asalkan ada yang bisa memberikan laba. 36
Meninggalkan  negeri  untuk  mendapatkan  kebebasan  dari  pemerintahan yang  menindas  atau  kurang  memperhatikan  kesejahteraan  masyarakat  adalah sesuatu  yang  lazim  dalam  masyarakat  Sulawesi  Selatan.Hal  seperti  demikian dalam masyarakat Sulawesi Selatan disebut dengan mallékké dapureng .
Diantara  para  pengungsi  tersebut  yang  bertekad  untuk  terus  melakukan perlawanan  terhadap  VOC  Belanda  dan  tidak  mengakui  Perjanjian Bungaya  adalah  kelompok  yang  dipimpin  Karaéng  Tallo;  Sultan  Abdul Rasyid,  Karaéng  Galésong;  putera  Sultan  Hasanuddin,  Karaéng Bontomarannu; tumabbicara butta Gowa . Mereka meninggalkan Sulawesi guna membantu kesultanan Banten yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan VOC Belanda.
Namun, motivasi lain masyarakat Bugis-Makassar keluar daerah tentu saja dimotivasi  juga  oleh  keinginan  untuk  memperbaiki  nasib.  Semangat  untuk memperbaiki  nasib  diri dan  negeri  bagi  masyarakat  Sulawesi Selatan  merupakan sebuah panggilan jiwa yang dalam budaya masyarakat setempat disebut siri’ . Hal tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Abu Haif dalam penelitian disertainya   bahwa; orang-orang  Bugis-Makassar  selalu  berupaya  mencari  tempat  yang  dianggap layak  bagi  dirinya  untuk  didiami,  bekerja,  bermasyarakat,  dan  lain  sebagainya. Motivasi  migrasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakatSulawesi  Selatan  tersebut  juga dimotivasi budaya siri; yang menjadi pandangan hidup mereka. 37
Tentu  saja  bukan  hanya  para  tokoh  tersebut  di  atas  yang  melakukan perantauan  karena  dorongan  budaya siri’ untuk  memperbaiki  nasib  atau  negeri mereka.  Masih  banyak  tokoh-tokoh  lainnya,  diantaranya  keturunan  Opu  Tenri Borong  Daéng  Rilaka  yang  berjumlah  lima  orang,  sehingga  kelimanya  lazim disebut Opu Lima Bersaudara. Kelima orang tersebut adalah, Opu Daéng Parani,
36 Lontarak Wajo (Tawang Matellué), h. 338.Diartikan secara bebas oleh penulis.
37 Abu  Haif, Ritual  Dalam  Tradisi  Mappanre  Tasi    Nelayan  Bugis  di  Pagatan Kabupaten  Tanah  Bumbu  Kalimantan  Selatan:  Akulturasi  Islam  dan  Budaya  Lokal , “Disertasi”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 51.
Opu Daéng Manambong, Opu Daéng Maréwa, Opu Daéng Celak, dan Opu Daéng Kamasé.  Kelima opu 38 tersebut  datang  mengadu  nasib  di  sekitar  perairan  Selat Malaka, dan melibatkan diri dalam kemelut politik di wilayah setempat.Pada saat tersebut  di  Riau  Lingga,  Pahang,  dan  Johor  sedang  terjadi  konflik  perebutan tahta.Keempat  negeri  tersebut  berada  di  bawah  kekuasaan  Sultan  Sulaimān Badarul  `Alam  Syah  dan  kerjaaan  tersebut  merupakan  kelanjutan  kesultanan Malaka yang dihancurkan Portugis pada tahun 1511 M.
Dalam  usaha  mengadu  nasib  di  perairan  Selat  Malaka  tersebut,  Daéng Manambong  berhasil  menggapai  kesuksesan  dengan  pengangkatan  dirinya sebagai  sultan  di  kesultanan  Mémpawah  dengan  mendapat  gelar  Pangeran  Emas Suryanegara.Daéng  Kamasé  berhasil  menjadi  Raja  Muda  di  Sambas  dengan mandapatkan  gelar  Pangeran  Mangkubumi.Daéng  Parani  wafat  dalam  usahanya memerangi  Raja  Kecik  dari  Minangkabau  yang  berambisi  menjadi  sultan Johor.Daéng  Maréwa  diangkat  menjadi  Yamtuan  Muda  di  Riau  dan  setelah kewafatannya  digantikan  oleh  adiknya,  Daéng  Tjelak  sebagai  Yamtuan  Muda kesultanan Riau. 39

## D. Kesimpulan
Perang  Makassar  yang  berlangsung  pada  tahun  1666-1669  M.  yang berakibat  kekalahan  kesultanan  Makassar  oleh  Kompeni  Belanda,  kelak  sangat mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  Sulawesi  Selatan.Hal  tersebut  oleh sebagian masyarakat diterima sebagai sebuah kekalahan sebagai takdir dari Allah SWT  sehingga  mereka  tetap  tinggal  di  Makassar  dengan  mengikuti  aturan Kompeni  Belanda  sebagai resiko  dari kekalahan perang.Adapula kelompok yang merespon hal  tersebut  dengan  melepaskan  diri dari ikatan-ikatan keduniaan yang berhubungan  dengan  kekuasaan  dan  kompeni  dengan  memasuki  dunia  tarikat. Mereka  mendiami  daerah-daerah  yang  berada  diluar  jangkauan  formal  penguasa kompeni dengan  membentuk ikatan-ikatan  persaudaraan  spiritual  dalam berbagai pengamalan  tarikat.Ada  pula  yang  kelompok  yang  secara  extrim  keluar  daerah Sulawesi  Selatan,  mereka  melakukan  eksodus  ke  berbagai  daerah  di  Nusantara untuk  melanjutkan  perlawanan.Namun,  ada  juga  yang  keluar  daerah  dengan semangat ingin memperbaiki nasib mereka agar lebih baik.
38 Opu adalah  gelar  kebangsawanan  bagi  bangsawan  dari  Luwu  di  Sulawesi Selatan.Itulah  sebabnya  Buya  Hamka  menyebut  kelima opu tersebut  sebagai  anak  raja Luwu.A. Moein MG., Bunga Rampai; Menggali Nilai Sejarah dan Kebudayaan SULSELRA; Siri  &  Paccé ,  (Ujung  Pandang:  SKU  Makassar  Press,  1977),  h.  85.Adapun  Kitab  Tuhfat  al- Nafis  menyebut  kelima  opu  tersebut  adalah  bangsawan  tinggi  Bugis  dari  Luwu  (Sulawesi Selatan). Raja Ali Haji, Tuhfat al-Nafis , (Singapura: Malaysia Publications LTD, 1965), h. 18.
39 Raja  Ali  Haji, Tuhfat  al-Nafis ,  h.  19;  A.  Moein  MG., Bunga  Rampai;  Menggali Nilai Sejarah  dan  Kebudayaan  SULSELRA;  Siri  &  Paccé ,  (Ujung  Pandang:  SKU  Makassar Press, 1977), h. 85.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Andi  Zainal. Wajo  Pada  Abad  XV-XVI;  Suatu  Penggalian  Sejarah  Terpendam Sulawesi Selatan Dari Lontara’ . Bandung: Alumni 1985.
Andaya,  Leonard  Y. The  Heritage  of  Arung  Palakka:  A  History  of  South  Sulawesi (Celebes)  In  the  Seventeenth  Century ,  terj.  Nurhady  Simorok, Warisan  arung Palakka:  Sejarah  Sulawesi  Selatan  Abad  ke-17 .  Cet.  I,  Makassar:  Ininnawa, 2004.
Amir , Muhammad, Konfederasi  Ajatappareng;  Kajian  Sejarah  Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke-16, Makassar: De La Macca, 2013.
Bakti,  Andi  Faisal  (ed.), Diaspora  Bugis  di  Alam  Melayu ,  Cet.  I,  Makassar:  Ininnawa,
2010.
Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Lontarak Rol 60 No. 7. Badan Perpustakaan dan  Kearsipan  Daerah Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Lontarak Rol 02 No. 08.
Cortesao, Armando (ed.), The Suma Oriental of Tome Pires An Account of The East From The Sea to China and The Book of Francisco Rodrigues , terj. Adrian Perkasa & Anggita  Pramesti; Suma  Oriental  Tome  Pires:  Perjalanan  Dari  Laut  Merah  ke Cina & Buku Francisco Todrigues , Yogyakarta: Ombak, 2015.
Cadwell,  Ian,  Finding Cina: A  New  Paradigm for Early  Bugis  History , Bijdragen  tot de Taal, Land- en Volkenkunde 173 (2017).
Chabot,  H. Th, VerwantschapStand  En Sexe  in  Zuid-Celebes ,  (Groningen-Djakarta: J.B. Wolters’ Uitgeversmaatschappij: 1950.
Kementerian  Agama  RI, Aljamil,  al-Qur’an  Tajwid  Warna,  Terjemahan  Perkata, Terjemahan Inggris. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
Dudung  Abdurrahman, Metodologi  Penelitian  Sejarah  Islam .  Yogyakarta:  Penerbit Ombak, 2011.
Gibson, Thomas. Islamic Narrative and Authority in Souteast Asia: From the 16th to 21st Century , terj.  Nurhady  Sirimorok, Narasi  Islam dan  Otoritas di  Asia  Tenggara: Abad ke -16 Hingga Abad ke-21 . Makassar: Ininnawa 2012.
Gonggong, Anhar, Abdul Qahhar Mudzakkar; Dari Patriot Hingga Pemberontak, Cet 1, Jakarta: Grasindo, 1992.
Gottschalk, :Louis Understanding History: a Primer of Historical Method , ter. Nugroho Susanto, Mengerti Sejarah , Cet. V, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
G.,  Wahyuddin, Sejarah  dan  Kebudayaan  Sulawesi  Selatan ,  Cet.  I,  Makassar:  UIN Alauddin University Press, 2014.
Haif, Abu, Ritual Dalam Tradisi Mappanre Tasi  Nelayan Bugis di Pagatan Kabupaten Tanah  Bumbu  Kalimantan  Selatan:  Akulturasi  Islam  dan  Budaya  Lokal , “Disertasi”. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
Hamid, Abu, Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
…………….., Syekh  Yusuf  Tajul  Khalwati:  Suatu  Kajian  Antropologi  Agama , “Disertasi”, Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1990.
Hamid, Abd. Rahman. Sejarah Maritim Indonesia . Yogyakarta: Ombak 2013.
Hamid, Abd Rahman dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu
Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2011.
Haji, Raja Ali, Tuhfat al-Nafis , Singapura: Malaysia Publications LTD, 1965.
Irsan,  Abdul. Indonesia  di  Tengah  Pusaran  Globalisasi .  Cet.  I,  Jakarta:  Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
Kamaruddin dkk. Pengkajian Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Bilang Raja Gowa- Tallok  (Naskah  Makassar). Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Sulawesi Selatan La Galigo, 19985/1986.
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Wajo, Lontarak Akkarungeng ri Wajo Jilid I .
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi .Jakarta: Penerbit  Universitas, 1965.
Katu, Samiang. Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan . Makassar: Alauddin Press 2012.
Latif,  Abd. Para  Penguasa  Ajattappareng  Suatu  Refleksi  Politik  Orang  Bugis . Yogyakarta: Ombak, 2014.
Lior,  Henri  Chabert  &  Siti  Maryam  (ed.), Bo’  Sangaji  Kai ,  Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia, 2012.
Lopa, Baharuddin, Hukum Laut Pelayaran dan Perniagaan , Bandung: Alumni, 1982.
Liebner,  Horst  H.,  “Pinisi:  Terciptanya  Suatu  Ikon”,  (Makalah  Seminar  Nasional  yang Dipresentasikan pada Reuni Alumni Ilmu Sejarah FIB UNHAS pada Tanggal 9- 11 Februari 2018 di Gedung Mattulada UNHAS, Makassar.
Mattulada. Latoa:  Satu  Analitis  Terhadap  Antropologi  Politik  Orang  Bugis .  Makassar: Hasanuddin University Press, 1995.
................, Sejarah,  Masyarakat  dan  Kebudayaan  Sulawesi  Selatan ,  Cet.  I,  Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1998.
………...., Menyusuri  Jejak  Makassar  Dalam  Sejarah ,  Ujung  Pandang:  Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990.
Mappasanda,  H.  A.  M., Massenrempulu  Menurut  Catatan  D.  F.  Van  Braam  Morris , Ujung  Pandang:  Balai  Kajian  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional  Ujung  Pandang: 1991/1992.
Marzuki,  Mohammad  Laica, Siri’:  Bagian  Kesadaran  Hukum  Rakyat  Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum) , (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
Mappangara,  Suriadi  (editor). Ensilokpedia  Tokoh  dan  Peristiwa  Sejarah  Sulawesi Selatan .  Makassar:  Bidang  Sejarah  dan  Purbakala  Dinas  Kebudayaan  dan Kepariwisataan Prov. Sulsel 2012.
Mappangara,  Suriadi dkk. Sejarah  Islam Sulawesi  Selatan . Makassar:  Biro  KAPP Prov. Sulsel bekerjasama dengan De Lamacca Press, 2013.
Muhaeminah. Tapak-Tapak Sejarah dan Arkeologi Islam di Sulawesi Selatan . Makassar: De Lamacca Press, 2013.
MG.,  A. Moein., Bunga Rampai;  Menggali  Nilai Sejarah dan  Kebudayaan SULSELRA; Siri & Paccé , (Ujung Pandang: SKU Makassar Press, 1977
Nata, Abuddin, Metodelogi Studi Islam . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Nabba,  Andi  Palloge  Petta, Sejarah  Kerajaan  Tanah  Bone:  Masa  Raja  Pertama  dan Raja-Raja  Kemudiannya  sebelum  Masuknya  Islam  Sampai  Terakhir , Sungguminasa Kabupaten Gowa: Yayasan al-Muallim, 2006.
Najamuddin  dkk, Sulawesi  Selatan  Tempo  Doeloe:  Mozaik  Sejarah  Lokal ,  Cet.  III, Makassar: Rayhan Intermedia, 2016.
Nasution,  Harun, Teologi  Islam;  Aliran  Sejarah  Analisa  Perbandingan, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013.
…………….., Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jilid I) . Jakarta: UI Press, 2010. Nur,  H.  Azhar. Trianci  Tellompoccoe  Kerajaan  Bone,  Soppeng,  Wajo. Yogyakarta: Cakrawala Publishing 2010.
Nur,  M.  Rafiuddin ,  Lontara’na  Soppéng;  Dari  Kerajaan  Kembar  Menuju  Kabupaten , Cet. I, Makassar: Rumah Ide, 2007.
Olthof, W. L., (ed.), Punika Serat Babad Tanah Jawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Taoen 1647 , terj. HR. Sumarsono, Babad Tanah Jawi Mulai Dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647 , Cet. I [Edisi Hard Cover], Yogyakarta: PT Buku Seru, 2014.
Patunru,  Abd.  Razak  Daeng. Sejarah  Wajo. Makassar:  Yayasan  Kebudayaan  Sulawesi Selatan 1994.
............, Sejarah Gowa . Makassar: Yayasan Kebudayaan
Sulawesi Selatan, 1993. ............, Sejarah Bone. Makassar: Yayasan Kebudayaan  Sulawesi Selatan, 1995.
Palloge,  Andi. Sejarah  Kerajaan  Tanah  Bone  (Masa  Raja  Pertama  dan  Raja-Raja Kemudiannya  Sebelum  Masuknya  Islam  Sampai  Terakhir .  Sungguminasa,  Kab.
Gowa, 2006.
Paulus,  J., Encylokpedia  van  Nederlandsch-Indie ,  (Edisi  Kedua,  Volume  1:  A-G,  ‘s- Gravenhage & Leiden: Martinus Nijhoff & N.V.V/H.E.J. Brill, 1917.
Paeni, Mukhlis. Membaca Manusia Bugis-Makassar . CV. Gisna Multi Mandiri Makassar bekerjasama dengan Karunia Kalam Semesta, 2014.
……………….,  “Membedah  Perjanjian  Bongaya”  (Makalah  yang  disajikan  pada Seminar  Membedah  Perjanjian  Bongaya  1667  oleh  Kementerian  Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Makassar, 21 Desember 2015.
Pelras,  Christian. The  Bugis ,  terj.  Abdul  Rahman  Abu  dkk., Manusia  Bugis .  Jakarta:
Nalar bekerjasama dengan  Forum Jakarta-Paris 2006.
……../, The  Bugis ; The  Peoples  of  South-East Asia and  the  Pacific ,  (Oxford:  Blackwell Publishing, tth.
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Wajo, Lontarak Latoa .
Poesponegoro,  Marwati  Djoened, Sejarah  Nasional  Indonesia  III ,  Cet.  VIII,
Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
Pradadimara,  Dias  & Muslimin  A.R.  Effendy, Kontinuitas  &  Perubahan dalam  sejarah
Sulawesi Selatan . Yogyakarta: Ombak, 2004.
Poelinggomang,  Edward  L, Makassar  Abad  XIX:Studi  tentang  Kebijakan  Perdagangan
Maritim . Cet. I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
…………………….………, Sejarah  dan  Budaya  Sulawesi  Barat ,  Cet.  I,  Makassar:  De La Macca, 2012.
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
Rasdiyanah,  Andi, Latoa : Lontarak  Tana  Bone ,  Cet.  I,  Makassar:  UIN  Alauddin University Press, 2014.
Rahim,  Abdul, Pappaseng  Wujud  Idea  Budaya  Sulawesi  Selatan ,  Makasssar:  Bidang
Sejarah  dan  Kepurbakalaan  Dinas  Kebudayaan  dan  Kepariwisataan  Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.
Rahman,  Nurhayati. Kearifan  Lingkungan  Hidup  Manusia Bugis  Berdasarkan     Naskah Meong Mpaloe. Makassar: La Galigo Press, 2009.
Rahim, H. A. Rahman. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis . Yogyakarta: Ombak, 2011.
Reid,  Anthony, Charting  the  shape  of  early  modern  Southeast  Asia ,  terj.  Sori  Siregar dkk., Sejarah  Modern  Awal  Asia  Tenggara:Sebuah  Pemetaan .  Cet.  I,  Jakarta: Pustaka LEP3ES Indonesia, 2004.
………………, Southeast  Asia  in  the  Age  of  Commerse  1450-1680 ,  terj.  Mochtar Pabottingi, Asia  Tenggara  Dalam  Kurun  Niaga  1450-1680 ,  Cet  I,  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
………………, Southeast  Asia  in  the  Early  Modern  Era:  Trade,  Power,  and  Belief , Ithaca: Cornell University Press: 1993.
Renre,  Abdullah. Ibnu  Khaldun:  Pemikiran,  Metode  dan  Filsafat  Sejarah  dalam Muqaddimah . Cet 1, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Ricklefs, M.C., A History of Modern Indonesia , terj. Dharmono Hardjowidjono, Sejarah Indonesia Modern , Cet. VI, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
Sewang, Ahmad  M. Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII . Jakarta: Yayasan Obor, 2005.