Volume 14 No 1, April 2021 Hlm. 40-44 http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 1829-7935

## PENDAHULUAN
Pemerintah  pusat  yang  berkomitmen untuk meningkatkan jumlah berbagai infrastruktur mempunyai tujuan agar perekonomian  nasional  berkembang  lebih cepat  karena  dukungan  infra  struktur  yang semakin memadai. Sejalan dengan program pemerintah  pusat  tersebut  sejak  6  tahun yang lalu panjang infra struktur salah satunya adalah  jalan  Tol  bertambah  dan  di  pulau Jawa sendiri telah tersambung jalan Tol dari kota Merak sampai dengan Probolinggo dan selanjutnya dalam pelaksanaan di perpanjang sampai dengan kota Banyuwangi.  Di  luar  pulau  Jawa  pun pembangunan  jalan  Tol  terus  berlangsung. Kemudahan-kemudahan  banyak  diperoleh oleh  daerah-daerah  yang  dilalui  prasarana tersebut.  Diantaranya  adalah  kemudahan akses untuk menjual nilai tambah daerah ke daerah-daerah  lain  yang  membutuhkan secara  cepat.  Jarak  antara  kota  sebagai
pasar  dan  desa  sebagai  produsen  tidak menjadi kendala yang berarti lagi.
Pemerintah  pusat  tentu  saja  dalam program  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas infrastruktur tidak terbatas hanya pada jalan Tol, tetapi juga pelabuhan bandara, rel kereta api dan lain-lain karena infrastruktur tersebut akan  meningkat  daya  saing  Indonesia menjadi semakin tinggi dibandingkan dengan negara-negara  tetangga  lainnya.  Demikian pula dengan ketersediaan infrastruktur yang lengkap  maka  akan  mengundang  investor untuk berinvestasi di Indonesia dan menciptakan  lapangan  kerja.  Atas  dasar pemikiran tersebut diatas pembangunan infra struktur  menjadi  prioritas  pemerintah  dalam mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan sumberdaya manusia Indonesia melalui pendidikan.

## Evaluasi Pasca Pembangunan Proyek Infra-struktur : Sebuah Kebutuhan Penguatan Kapasitas Birokrat Perencana di Pemerintah Daerah
Budisantoso Wirjodirdjo 1* , Diesta Iva Maftuhah 1 , Iffan Maflahah 1,2
1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kampus ITS Sukolilo, Jalan Raya ITS Surabaya 60111 Jawa Timur
2 Universitas Trunojoyo Madura Jalan Raya Telang No 02 Kamal Bangkalan 69162 Jawa Timur
*Email: budisantoso.wirjodirdjo@gmail.com
Naskah diterima 11 Desember 2020, Revisi 15 Maret 2021, Terbit 29 April 2021
DOI: doi.org/10.21107/pamator.v14i1.9257

## Abstract
Infrastructure development in an area before construction requires preparation and comprehensive initial studies and is an obligation for infrastructure project owners. Likewise, infrastructure development work is completed  and  operated,  post-development  evaluation  is  still  needed  to  avoid  unexpected  impacts  from infrastructure development. It has not been taken into account in the feasibility study. The regions' readiness and role are expected because the areas where the infrastructure is located have an interest and are the areas that are directly affected. However, post-development evaluation of infrastructure is often not carried out properly due to the limited capacity of regional human resources, especially planning bureaucrats in planning infrastructure development and then carrying out post-development evaluations of the infrastructure in their area. Local governments need to initiate capacity building activities for planning bureaucrats and related agencies  so  that  each  bureaucrat  has  a  systemic  thinking  foundation  in  his  work.  The  second  level,  local governments cannot work alone to improve the quality of their human resources. Local governments need to greet  the  nearest  tertiary  institution  with  various  expertise  and  contribute  this  expertise  to  planning bureaucrats  and  related  technical  agencies.  Besides,  the  level  II  regional  government  also  needs  to collaborate  with  the  central  government  to  provide  expert  assistance  regarding  post-infrastructure development evaluation.
Key words: infra-structure project, strengthening the capacity, regional government
Pembangunan infrastruktur disuatu daerah  sebelum  membutuhkan  persiapan dan  studi  awal  yang  komprehensif  dan merupakan  kewajiban  bagi  pemilik  proyek infrastruktur.  Persiapan  dan  studi  tersebut meliputi perencanaan fisik, evaluasi ekonomi dan  lingkungan  sebagai  dasar  keputusan pembangunan  dan  kelayakannya.  Setelah pekerjaan  pembangunan  infrastruktur  usai dan dioperasikan, evaluasi pasca pembangunan masih diperlukan untuk menghindari  dampak-dampak  yang  tidak diharapkan  dari  pembangunan  infratruktur dan  belum  diperhitungkan  didalam  studi kelayakan.
Pemerintah  Daerah  sering  dihadapkan adanya  permasalahan-permasalahan  pasca pembangunan  infrastruktur  yang  pada  awal perencanaan  tidak  pernah  diperhitungkan. Hal  ini  dapat  mengurangi  kemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun.  Kesiapan dan peran daerah sangat diharapkan karena daerah dimana infrastruktur tersebut  berada berkepentingan dan merupakan daerah yang terdampak  langsung.  Namun  demikian evaluasi  pasca  pembangunan  infrastruktur sering tidak dilakukan sebagaimana mestinya  karena  keterbatasan  kapasitas sumberdaya  manusia  daerah,  khususnya perangkat  birokrat  perencanaan  dalam  hal melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur  dan  selanjutnya  melaksanakan evaluasi  pasca  pembangunan  infrastruktur tersebut didaerahnya.
Dari kajian awal setelah tim mengadakan explorasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi  oleh  beberapa  Pemerintah  Daerah tingkat  II,  diperoleh  kesimpulan  bahwa perangkat birokrat perlu ditingkatkan kapasitasnya  didalam  mengemban  tugas- tugas perencanaan, koordinasi dan evaluasi atas  seluruh  kegiatan  pembangunan  dan pengembangan daerahnya.   Evaluasi pasca pembangunan proyek infrastruktur merupakan  salah  satu  pengetahuan  dasar yang  seharusnya  dimiliki  oleh  para  birokrat perencana  di  tingkat  pemerintah  daerah tingkat  II  untuk  dapat  melakukan  kegiatan tersebut  setelah  proyek  diserahkan  kepada pemerintah daerah untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Mengapa pemerintah daerah  tingkat  II  yang  menjadi  sasaran, tentunya mempunyai argumentasi kuat yaitu: pemerintah daerah tingkat II kabupaten kota
memiliki autoritas otonomi didaerahnya untuk melakukan penguatan kapasitas sumberdaya  manusia  daerah,  khususnya perangkat  birokrat  perencanaan  dalam  hal melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur  dan  selanjutnya  melaksanakan evaluasi  pasca  pembangunan  infrastruktur tersebut didaerahnya.

## Pentingnya evaluasi pasca pembangunan infrastruktur
Terdapatnya beberapa kasus terkait tidak atau belum dilaksanakannya evaluasi infrastruktur  pasca  pembangunan  lebih dikarena  banyak  proyek-proyek  infrastruktur yang  dibiayai  oleh  pemerintah  pusat  dan keberadaannya  ada  di  daerah  tingkat  II. Proyek infrastruktur setelah selesai dibangun dan di operasikan, pemerintah daerah tingka II  dimana  infrastruktur  tersebut  berada  tidak mampu untuk melaksanakan evaluasi. Tidak adanya  evaluasi  inilah  yang  menjadi  salah satu  sebab        optimalisasi  infrastruktur tersebut  tidak  dapat  dilakukan.  Lebih  jauh dampak negatif dari pembangunan infrastruktur yang mungkin timbul dan belum diperhitungkan  ketika  fase  perencanaan proyek  infra  struktur  sulit  dieliminasi.  Salah satunya adalah terkait pembagunaan infrastruktur  jalan  Tol  yang  diinisiasi  oleh pemerintah pusat dan melalui daerah-daerah tingkat II.
Pembangunan jalan Tol antara Cikampek dan  kota  Bandung  tahun  2005,  telah memperlancar  arus  manusia  dan  barang. Waktu  tempuh  menjadi  separoh  dari  waktu sebelum  dibangunnya  jalan  Tol.  Sebagian lalu  lintas  barang  dan  manusia  beralih  dari jalan  nasional  ke  jalan  Tol.  Situasi  jalan nasional menjadi menarik dicermati dikarenakan  setelah  infrastruktur  jalan  Tol dioperasikan  terjadi  pengurangan  asset ekonomi dan sosial masyarakat disepanjang jalan  yang  tergantikan  oleh  jalan  Tol. Berbagai aktivitas perekonomian yang berskala kecil dan menengah yang selama ini hidup  dan  tumbuh  kembang  disepanjang jalan nasional mengalami penyurutan dengan  dioperasikan  jalan  Tol.  Berbagai restoran  dan  warung  yang  menjajakan produk-produk pertanian dan industri kerajinan daerah setempat berkurang pembelinya.  Disadari  bahwa  masyarakat yang berkegiatan di sektor ini adalah masuk
kategori  rentan.  Hal  ini  disadari  setelah beberapa  waktu  pengoperasiaan  jalan  Tol. Pemerintah  perlu  memfasilitasi  kelompok masyarakat ini untuk bisa akses dan terlibat didalam bagian jalan Tol, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat disepanjang  jalan  nasional  terdampak  oleh beroperasinya  jalan  Tol.  Dengan  demikian masyarakat terdampak tersebut dapat berkegiatan di simpul-simpul “rest-area” yang terdapat  disepanjang  jalan  Tol.  Alih  profesi dan menyiapkan masyarakat terdampak dari pembangunan jalan Tol perlu di siapkan oleh pemerintah  daerah  tingkat  II  sehingga partisipasi  masyarakat  dalam  kehidupan ekonomi  dan  sosial  tetap  berjalan  dan bahkan meningkat lebih baik.Dampak sosial kemasyarakatan  juga  dirasakan  dengan terbelahnya  suatu  komunitas  dalam  suatu daerah  dikarenakan  oleh  keberadaan  jalan Tol.  Suatu  komunitas  yang  pada  awalnya tidak  terkendala  oleh  didalam  keseharian berkehidupan  sosial,  dengan  adanya  jalan Tol mereka memiliki kategori baru masyarakat  sebelah  kiri  dan  masyarakat sebelah  kanan  jalan  Tol,  meskipun  mereka dalam  satu  wilayah  administrasi  desa  yang sama.
Contoh diatas tampak jelah menggambarkan  bahwa  evaluasi  pasca pembangunan infrastruktur merupakan kegiatan  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam usaha mengoptimalkan kemanfaatan sebuah infra  struktur  bagi  kamaslahatan  seluruh masyarakat  dari  berbagai  strata  ekonomi sosial  yang  ada  disekitarnya.  Namun  hal  ini tidak  mudah  untuk  dijalankan  mengingat masih lemahnya sumberdaya birokrat perencana  dan  dinas-dinas  teknis  terkait  di pemerintahan  daerah  tingkat  II.  Penguatan kapasitas para birokrat perencana dan dinas- dinas  teknis  terkait  dirasakan  urgent  dan menjadi  syarat  penting  bagi  pemerintah daerah  tingkat  II  untuk  melakukan  evaluasi pasca pembangunan infra struktur. Pemerintah  daerah  tingkat  II  harus  mampu menjalin  kerjasama  dengan  berbagai  pihak terkait  dengan  hal  tersebut,  antara  lain: perguruan  tinggi  terdekat  yang  mempunyai keahlian  dalam  bidang  tata  cara  evaluasi pasca pembangunan atau pemerintah daerah lain yang telah mempunyai pengalaman  melakukan  kegiatan  tersebut untuk berbagi best practice , dan
pengalaman. Disamping itu kerjasama pengembangan sumberdaya manusia daerah  perlu  secara  intens  dilakukan  oleh pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah menitipkan  kepada  pemerintah  pusat  dalam pengembangan sumberdaya manusia.

## Paradigma Berpikir Sistim dalam evaluasi pasca pembangunan infrastruktur
Keberadaan  sebuah  fasilitas  infrastruktur dapat  dipastikan  akan  mempunyai  implikasi dan  kemanfaatan  luas  dan  tekait  dengan sektor-sektor  lain.  Demikian  pula  sebuah infrastruktur  tidak  hanya  menghasilkan kemanfaatan  namun  juga  ada  dampak- dampak  lain  yang  tidak  diharapkan  pada awal  perencanaan.    Dampak  terhadap lingkungan  hidup,  kemacetan,  pengurangan terhadap  lahan  produktip  dan  lain-lain  yang pada prinsipnya semua dapat diperhitungkan. Evaluasi pasca
pembangunan infrastruktur  adalah  untuk  mengkonfirmasi apakah dampak-dampak tersebut terjadi dan apakah dirasakan perlu adanya penanganan segera.    Berpikir  Sistem  sangat  diperlukan didalam evaluasi pasca pembangunan infrastruktur.  Dengan  berpikir  sistem  kita melihat  keberadaan  infrastruktur  yang  telah dibangun  merupakan  sebuah  entitas  infra struktur terkait dengan entitas-entitas lainnya yang saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi.
Permasalahan  yang  terjadi  pada  satu entitas  bisa  jadi  akibat  entitas  yang  lain demikian  sebaliknnya.  Oleh  karenanya bagaimana  mengelola  entitas  infrastruktur dalam  satu  daerah  yang  sama  perlu  sudut pandang  sistemik  dan  menyeluruh.    Sudut pandang satu disiplin ilmu pengetahuan tidak lagi digunakan tetapi sudut pandang multidisplin merupakan keharusan. Kerjasama diantara para expert dari berbagai bidang  ilmu  pengetahuan  didasarkan  atas semangat team work yang kuat.
Penyelesaian permasalahan yang didasar atas  kerjasama team  work merupakan penyelesaian masalah berdasarkan kearifan ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  dirasakan  sangat penting  mengingat  keberadaan  infrastruktur tidak  lepas  dari  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri bersifat netral. Kemanfaatan
infrastruktur  akan  diperoleh  bergantung kepada  bagaimana  manusia  menggunakan infrastruktur  tersebut.  Pemanfaatan  yang didasarkan  pada  kepentingan  masyarakat banyak  akan  menjadi  sebuah  pemanfaatan yang  berkearifan.  Sebaliknya  pemanfaatan infrastruktur  yang  didasarkan  kepada  ego sektoral, akan dirasakan mengurangi kemanfaatan  infrastruktur  itu  sendiri,  dan bahkan dapat menimbulkan bencana kemanusiaan  akibat  dari  pembangunan infrastruktur  yang  dilakukan  tanpa  melihat permasalahan  infrastruktur  sebagai  entitas sistemik.
Pemahaman sistemik dan berpikir sistemik  sangat  mendasar  diperlukan  oleh para  birokrat  perencana  dan  dinas-dinas teknis terkait di pemerintahan daerah Tingkat II.  Dengan  harapan  para  birokrat  dapat bekerjasama,  melepas  ego  sektoral  yang selama  ini  mereka  tekuni.  Kerjasama  lintas dinas lebih dipentingkan untuk menghasilkan sebuah  kinerja  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengawasan  yang  efektip  dan  terukur kemanfaatannya  bagi  seluruh  pihak-pihak yang  berkepentingan  terhadap  keberadaan infrastruktur didaerah tersebut.
Team work dalam perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  dan  evaluasi pembangunan infrastruktur.
Pembangunan  infrastruktur  melibatkan berbagi  disiplin  keahlian  di  setiap  fasenya. Namun  demikian  tidak  dimaksudkan  setiap fase perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  menjadi  milik  disiplin  keilmuan tertentu, misalnya: keteknikan, ekonomi atau social. Setiap fase pembangunan infrastruktur,  berbagai  disiplin  keilmuan sudah harus dilibatkan untuk berkontribusi di masing-masing  fase  dengan  proporsi  yang berbeda-beda.  Sekecil  apapun  kontribusi yang  diberikan,  kontribusi  tersebut  penting dan  tidak  boleh  diabaikan  didalam  kontek berpikir sistem. Disisi yang lain setiap disiplin keilmuan  telah  concern  sejak  awal  dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan  dan  evaluasi.  Masing-masing pihak  dapat  belajar  cara  berpikir  dari berbagai  disiplin  keilmuan  yang  terlibat didalam pembangunan infrastruktur. Menimbang-nimbang prioritas pilihan didalam menjawab
permasalan pembangunan
infrastruktur. Setiap
keputusan atas pilihan merupakan keputusan team work .
Setiap  fase  pembangunan  infrastruktur memiliki team  leader yang  berbeda-beda, dipilih  sesuai  dengan      keahlian  yang dibutuhkan  pada  setiap  fase.  Tetapi  perlu diperhatikan  setiap  team leader yang  dipilih seharusnya  telah  terlibat  didalam  fase sebelumnya.  Dengan  demikian team  leader akan dengan mudah memahami permasalahan  yang care  over dan  belum terpecahkan.  Prinsip  kesinambungan  pola pikir perlu dijaga sedemikian agar tujuan dan target  waktu  penyelesaian  pembangunan infrastruktur tidak mudah berubah. Demikian pula team  leader sebelumnya  harus  tetap menjadi  anggota team work sehingga  dapat dimanfaatkan pula sebagai nara sumber dan membantu bila ada permasalahan- permasalahan pembangunan infrastruktur.
Kesadaran  terhadap  bekerja  dalam team work dan bekerja secara multidisplin merupakan  langkah  awal  dari  penguatan kapasitas para birokrat perencana dan dinas- dinas terkait dengan pembangunan infrastruktur.    Untuk  tahapan  selanjutnya pembekalan  terkait  dengan  teknik-teknik serta  instrument  metodologi  lebih  mudah diberikan  apabila  kesadaran  dari team  work dan  berpikir  sistem  telah  dipahami  secara benar  dan  mampu  merasakan    bahwa bekerja  dalam  team  work  lebih  ringan dibandingkan dengan bekerja dalam lingkup terbatas.  Bekerja  dalam  lingkup  terbatas akan  melahirkan  sikap  miopi  didalam memecahkan  permasalahan  pembangunan infrastruktur.  Pelatihan  bekerja  dalam  team work  melalui  simulasi  juga  merupakan terobosan  yang  efektip  dalam  membentuk kesadaran  para  birokrat  perencana  dan dinas-dinas  teknis  terkait.  Dengan  demikian masing-masing individu yang terlibat didalam team  work  dapat  merasakan  kemanfaatan yang  lebih  tinggi  dibandinkan  dengan  cara kerja sebelumnya.

## KESIMPULAN
Evaluasi pasca pembangunan infrastruktur  dirasakam  belum  cukup  bila hanya dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan.  Evaluasi  pasca selesainya  pembangunan  infrastruktur  perlu dilakukan dalam usaha mengurangi dampak-
dampak  negatif  terkait  dengan  keberadaan infrastruktur baru tersebut. Pemikiran sektoral  didalam  melihat  keberadaan  infra struktur  juga  harus  sudah  ditinggalkan.  Hal inilah yang memicu adanya sebuah kebutuhan baru didalam melihat keberadaan infrastruktur,  yaitu  melihat  permasalahan- permasalah infra
struktur
sebagai
permasalahan  sistemik.  Paradigma  berpikir sistem sebagai sebuah pendekatan pemecahan  permasalahan  harus  segera disosialisasikan  kepada  seluruh  perangkat birokrat  perencana  dan  dinas-dinas  teknis terkait  di  pemerintahan  daerah  tingkat  II sebagai daerah dimana infrastruktur tersebut dibangun. Dengan paradigma berpikir sistem akan mengikis ego sektoral terkait infrastruktur. Pemecahan permasalahan menjadi lebih komprehensif dan menyangkut seluruh  aspek  terkait  dengan  keberadaan infrastruktur  sehingga  pemanfaatan  dari sebuah infrastruktur dapat lebih dioptimalkan. Berpikir
sistem
akan memberikan  kesadaran  akan  pentingnya bekerja atas dasar team work karena dengan bekerja team  work hasil  pemikiran  bersama dari  berbagai  sudut  pandang  sektor  akan lebih dapat memberikan gambaran permasalahan
infrastruktur secara
menyeluruh.
Pemerintah  daerah  perlu  menginisiasi kegiatan penguatan kapasitas birokrat perencana  dan  dinas-dinas  terkait  agar setiap birokrat mempunyai landasan berpikir sistem  didalam  bekerja.  Pemerintah  daerah tingkat  II  tidak  bisa  bekerja  sendiri  dalam usaha  peningkatan  kualitas  sumberdaya manusianya. Pemerintah daerah perlu menyapa  perguruan  tinggi  terdekat  yang mempunyai berbagai keahlian dan
mengkontribusikan keahlian-keahlian tersebut kepada para birokrat perencana dan dinas-dinas teknis terkait. Selain itu pemerintah  daerah  tingkat  II  perlu  juga menggandeng  pemerintah  pusat  untuk memberikan  bantuan  tenaga  ahlinya  tekait dengan evaluasi pasca pembangunan infrastruktur.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM –  ITS  atas  pendanaan  melalui  hibah lokal ITS 2020 (ABDIMAS) Tipe Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
American  Association  of  State  Highway  and Transportation Officials,
(2009).
Transportation  and  Sustainability  Best Practice Background: Prepared by CH2M HILL  and  Good  Company  for  Center  for Environmental  Excellence  by  AASHTO Transportation  and  Sustainability  Peer Exchange  May  27-29,  2009,  Gallaudet University Kellog Center.
Blanchard, B., S., and Fabrycky W., J. (1998). System Engineering and Analysis. 3 nd Ed.
Prentice Hall International Inc. USA. ISBN 0-13-095062-9
Excel, Nicolas Jacob., Rietveld, Piet. (2010). Perception  of  Public  Transport  Travel Time and Their Effect On elatihan Choice- Set  Among  Car  Drivers.  Journal  of Transport and Land Used.
Jackson, M. C., (2002). Systems Approaches to Management, Kluwer Academic Publishers,  USA.    eBook  ISBN  0-306- 47465-4.
Mingers,  J.  (2006).  Realising  Systems Thingkings:  Knowledge  and  Action  in Management  Science.  2 nd Ed.  Springer Science+Business Media inc., USA.
Muhammadi,  A.E.S.B.,  (2001).  Systems Dynamic Analysis: Environmental, Social, Economic,  Management.  Jakarta:  UMJ Press
Wang, J., Lu, H., & Peng, H. (2008). System dynamics  model  of  urban  transportation system  and  its  application.  Journal  of Transportation  Systems  Engineering  and Information Technology, 8(3), 83-89.