## Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat di kawasan Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Kegiatan Pertambangan di Sulawesi Utara
Wismanto Marasi 1 , Wulanmas A.P.G. Frederik 2 , Ralfie Pinasang 3
1,2,3, Universitas Sam Ratulangi,Manado, Indonesia
wismantomarasi118@student.unsrat.ac.id

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  Untuk  menganalisis  pengaturan  hukum  terhadap  kegiatan pertambangan  pada  kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  Untuk  menganalisis Perlindungan  Hukum  Bagi  hak  hak  Masyarakat  pesisir  Terhadap  kegiatan Pertambangan . Hasil Penelitian menunjukkan Arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat  di  kawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dampak  dari  investasi pertambangan PT. TMS dan PT. MMP untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum. Pengaturan Investasi Pertambangan Dikawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang  No  27  Tahun  2007  maka  pengaturan  Investasi  digugat  dan  pada tahun  2010  terbit  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25  Tahun  2010  yang mencabut sebagian  Pasal  tentang  Hak  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil  (HP  3)  yang  bersifat  monopoli  investor  dan  merugikan  masyarakat  pesisir. Tahun  2014  terbit  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  yang  pada  intinya mengganti Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP 3) dengan Ijin Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kegiatan Investasi .Dengan Penerbitan ijin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesudah mendapat Rekomendasi Dari Pemerintah Daerah.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum,  Hak-Hak Masyarakat, Kegiatan Pertambangan Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Konstitusi  sesuai  dengan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia  1945  se cara  jelas  menyatakan  bahwa  “bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” (UUD  1945).  Indonesia  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk  melakukan pengelolaan  sumber  daya  alam  melalui  pemberian  kontrol  izin,  lisensi,  dan  konsesi (Redi,2017).  Tujuan  penguasaan  oleh  negara  (pemerintah)  adalah  agar  kekayaan  nasional tersebut  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  seluruh  rakyat  Indonesia

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2 December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
(Salim, 2014). Hal Ini berlaku juga bagi pulau-pulau kecil yang berada di wilayah pesisir dan perbatasan.
Pertambangan  mineral  dan  batubara  memiliki  begitu  banyak  manfaat  sebagai penunjang hidup manusia oleh karenanya sumber daya alam mineral dan batubara diambil dan  dimanfaatkan  potensinya  melalui  kegiatan  penambangan.  Pertambangan  mineral  dan batubara di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pengertian pertambangan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah, sebagai  berikut  :  Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam rangka,  pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang  meliputi  penyelidikan umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengelohan  dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (UUD,2009) .”
Kegiatan  penambangan  memiliki  peran  penting  antara  lain  menghasilkan  bahan- bahan  baku  untuk  industri,  menampung  tenaga  kerja,  meningkatkan  devisa  negara, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan ekonomi masyarakat penambang, dan lain-lain.  Begitu  banyak  dampak  positif  yang  dapat  dihasilkan  dari  kegiatan  penambangan baik yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha, dan koperasi. Berdasarkan hal tersebut, semakin  banyak  orang  ingin  turut  serta  dalam  kegiatan  penambangan.  George  W.  Rock seperti  dikutip  A’an  E fendi  menyatakan  bahwa  Pertambangan  adalah  inheren  (dengan  tak terpisahkan)  dengan  degradasi  lingkungan,  tidak  ada  aktivitas  pertambangan  yang  ramah lingkungan.  Aktivitas  sumber  daya  mineral  mempengaruhi  semua  media  lingkungan,  yaitu tanah, udara, air, dan flora dan faunanya, juga lingkungan manusia, keamanan dan kesehatan individu,  gaya  hidup  masyarakat  lokal,  kelangsungan  budaya,  tertib  sosial,  dan  kehidupan ekonomi. Ketika sementara menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan dikatakan bersifat  lokal,  pertambangan  dapat  menyebabkan  persoalan  lingkungan  secara  nasional, bersifat lintas batas, dan bahkan global (Efendi,2014).
Dampak negatif terhadap lingkungan dari pertambangan yaitu berkurangnya kualitas lingkungan  yang  dialami  langsung  oleh  masyarakat  dilokasi  pertambangan.  Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Telah mengatur  tentang  kuasa  pertambangan  apabila  wilayah  kuasa  pertambangannya  terletak dalam  wilayah  beberapa  wilayah  Provinsi  dan  tidak  dilakukan  kerja  sama  antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi, dan/atau di wilayah laut yang  terletak  antara  4  sampai  dengan  12  mil  laut.  Kementrian  ESDM  berwenang menerbitkan  kuasa  pertambangan  apabila  wilayah  kuasa  pertambangannya  terletak  dalam beberapa  wilayah  provinsi  dan  tidak  dilakukan  kerja  sama  antarprovinsi,  dan/atau  di wilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.
Pulau-pulau  kecil  kawasan  pesisir  yang  ada  di  Sulawesi  Utara  cukup  banyak, terutama tersebar diantara Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, termasuk Pulau Bangka yang ada di Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Pulau Bangka tersebut memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan sumber daya alam dan  mineral  harus  di  jaga  kelestariannya  terkait  dengan  pemanfaatanya  oleh  masyarakat yang diam di pulau-pulau tersebut. Kasus pertambangan biji besi di Sulawesi Utara menarik untuk  dikaji  khususnya  pertambangan  biji  besi  di  Pulau  Bangka  yang  dilakukan  oleh  PT. Migro Metal Perdana (PT. MMP), dimana rakyat terus menggugat hal tersebut sampai dengan putusan  Mahkamah  Agung  tahun  2018  yang  memenangkan  masyarakat  di  Pulau  Bangka. Eksploitasi dan eksplorasi pertambangan di pulau-pulau kecil tentunya akan secara langsung berdampak pada hak-hak masyarakat yang ada di lingkar tambang khususnya di pulau-pulau kecil  tersebut  terkait  dengan  hak  yang  turun  temurun  dimiliki,  hak  nelayan  untuk menangkap  ikan  untuk  menafkahi  keluarga  mereka.  Lingkungan  yang  rusak  akibat pertambangan tentunya akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, apalagi  profesi  satu-satunya  adalah  nelayan  yang  bergantung  hidupnya  pda  penangkapan
ikan.  Perusakan  areal  pertambangan  khususnya  di  pulau-pulau  kecil  sangat  terasa dampaknya  terutama  bagi  penduduk  sekitar  yang  sudah  bertahun-tahun  tinggal  dan menetap di lokasi tersebut.
Investasi  pertambangan  di  pulau-pulau  kecil  harus  dijaga  agar  tidak  merusak lingkungan  dan  tidak  merusak  sumber  daya  alam  yang  menjadi  tempat  bergantung  para nelayan yang ada. Sumber daya alam seperti sumber daya perikanan harus tetap dijaga agar dengan  adanya  pertambangan,  sumber  daya  tersebut  tidak  rusak  dan  musnah.  Eksplorasi pertambangan yang tidak terkendali sangat berbahaya bagi hak-hak masyarakat yang tinggal secara  turun-temurun  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  tersebut.  Hak  masyarakat harus  dijaga  agar  tetap  masyarakat  menikmati  hak  tersebut  tanpa  diganggu  oleh  kegiatan pertambangan.
METODE Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  tentang  perlindungan  hukum terhadap  hak-hak  masyarakat  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dalam  peraturan  perundang  undangan  di Indonesia.  Dalam  suatu  penelitian  metodologi  berfungsi  sebagai  sarana  berbentuk tertulis  yang  berisi  tentang  cara  bagaimana  pendekatan  masalah  digunakamn, sumber  bahan  hukum  terkait,  metode  pengumpulan  data  serta  teknik  analisa  data. Pengkajian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  normative  serta bahan dan data diperoleh melalui kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses  prinsip-prinsip dan  tata  cara memecahkan  suatu  masalah  sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Investasi Pertambangan Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil Investasi pertambangan di kawasan Pesisir dan pulau-pulau terkecil sangat penting mengingat  potensi  kelautan  dan  Pulau-pulau  kecil  sangat  besar  di  Indonesia.  Berdasarkan hal  tersebut  maka  investasi  sangat  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan pembangunan  daerah.  Itulah  sebabnya  otonomi  daerah  memberikan  peluang  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  membuat  kebijakan  penyelenggaraan  investasi untuk  mempercepat  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  (Khan,2020). Landasan  hukum  pengaturan  investasi  sejak  jaman  orde  baru  tertuang  dalam  Undang- undang  1  tahun  1967  tentang  Investasi  Asing  dan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1998 tentang Investasi Dalam Negeri yang kemudian diubah dengan diundangkannya UU Nomor 25  tahun  2007  tentang  penanaman  modal.  Perubahan  UU  ini  dimasukkan  untuk menggairahkan iklim investasi baik dengan menjalin  kerjasama di dalam negeri maupun di luar  negeri  merupakan  suatu  tuntutan  pokok  dan  mendasar.  Hal  ini  membuktikan  adanya peningkatan  kepercayaan  investor  asing  terhadap  Indonesia.  Dalam  konteks  ini,  sejalan dengan  pelimpahan  kewenangan  kepala  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan rumah  tangganya  maka  di  perlukan  intervensi  kebijakan  untuk  menciptakan  iklim  yang kondusif di daerah agar para investor berminat menanamkan modal di daerah.
Dengan  berlakunya  otonomi  daerah  kebijakan  mikro  mengatur  tentang Penyelenggaraan investasi pada pemerintah daerah, yang diberi kewenangan sesuai Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  Model  pengaturan  investasi  menjadi  aspek  yang  penting dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Hal ini patut diakui bahwa dengan berlakunya Undang-undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  maka  sistem desentralisasi  sudah  menjadi  acuan.  Model  pengaturan  yang  selama  ini  dikembangkan  di Indonesia yaitu model sentralisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967. Model ini dianggap merugikan daerah dan terjadinya ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Hal
ini  didukung  oleh  penyebaran  investasi  di  Indonesia  bagian  barat  dan  timur  yang  tidak berimbang (Datau,2019).
Untuk  Penyelenggaraan  Investasi  di  kawasan  Pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  harus menyesuaikan  dengan  Peraturan  Daerah  Tentang  Tata  Ruang  dan  Sonasi.  Disamping  itu belum  tersedianya  rencana  detail  atau  teknis  tata  ruang  sebagai  penjabaran  kebijakan rencana  tata  ruang  Rencana  Tatata  Ruang  ,dan  Rencana  Sonasi  Wilayah  (Yunus,2012). Disamping  itu  penentuan  lokasi  investasi  harus  sesuai  dengan  persyaratan  industri,  harga tanah yang berlaku sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk skala industri. Kendala terhadap  pelayanan  terhadap  pengurusan  Izin  yang  terkadang  prosedurnya  berbelit-belit waktu lama dan tak memiliki standar. Hal ini dimungkinkan pula terjadi karena kurangnya pemahaman investor dalam pengurusan perizinan. Selain itu adanya persyaratan tambahan pemerintah  daerah  melalui  pemberian  izin  prinsip.  Hal  lain  karena  pengurusan  perizinan harus  melalui  banyak  lembaga  misalnya  Kantor  Pertanahan,  Dinas  PU,  Dinas  Perikanan Kelautan.
Model  desentralisasi  sangat  penting  karena  kebutuhan  daerah  dan  perubahan pengaturan  perundang-undangan  pemerintahan  daerah  yang  sebelumnya  berparadigma sentralisasi  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1974  diubah  dengan  Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 (Jamal,2019). Dengan alasan bahwa ternyata implementasi wewenang daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek , diantaranya aspek sumber daya manusia,  ,aspek  dukungan  sumberdaya  alam  dan  aspek  kemampuan  daerah  dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah termasuk pengelolaan investasi daerah.
Pada  kenyataanya  ( das  sein )  Investasi  dikawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di Sulawesi  Utara  banyak  bermasalah  hukum  yang  diproses  di  Pengadilan  sampai  Putusan Mahkamah  Agung.  Banyaknya  penolakan  masyarakat  terhadap  investasi  pertambangan merupakan  gambaran  daripada  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  model  pengaturan investasi pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dikawasan pesisir dan pulau- pulau kecil terutama sejak mencuatnya kasus PT. Tambang Mas Sangihe di Kampung Bowone Kecamatan  Tabukan  Selatan  Tengah  Kabupaten  Sangihe  dan  PT.  Migro  Metal  Perdana  di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Kasus penolakan PT. MMP di daerah dikawasan Pesisir Likupang Provinsi Sulawesi Utara merupakan bentuk dari tidak  harmonisnya  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  penyelenggaraan penanaman  investasi.  Dan  Yang  Paling  banyak  yaitu  Kasus  PT  MMP  terkait  dengan pertambangan biji besi di Pulau Bangka Minahasa Utara.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada  negara  dalam  memberikan  pelayanan  sosial  secara  univesal  dan  komprehensif kepada warganya. Spic ker (1995) menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan adalah “ ...stands for a developed ideal in which  welfare is provided comprehensively by the state best possible standards. Pembangunan  ekonomi  sangat  penting  bagi  peningkatan  taraf  kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan kesejahteraan, Indonesia memerlukan pertumbuhan  pendapatan  yang  berkelanjutan  yang  pada  dasarnya  bersumber  dari pertambahan  masukan  tenaga  kerja,  masukan  modal  dan  perbaikan  produktivitas  dalam ekonomi.  Bagian  yang  semakin  besar  dari  ekspansi  penggunaan  faktor  dan  perbaikan produktivitas itu terjadi dalam perusahaan sebagai mesin pemupukan modal.

## B.   Investasi  Pertambangan  Di  Kawasan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Dikaitkan dengan Hak-Hak masyarakat
Pemerintah  daerah  sangat  lemah  dalam  penciptaan  kepastian  hukum  dalam penjaminan  Investasi  di  wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  Di  Sulawesi  Utara.  Rincian Kasus Investasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara sebagai berikut.

## 1. Kasus PT. Tambang Mas Sangihe (PT. TMS)
Investasi tambang mas yang dilakukan oleh PT.TMS di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Sangihe, akan ada dampak dan daya rusak yang besar menurut
warga  yang  menolak  kehadiran  perusahaan  tersebut.  Menurut  mereka  jika  suatu  wilayah sudah  rusak  karena  pertambangan,  maka  akan  sangat  sulit  untuk  dipulihkan  dan  ongkos pengrusakan lingkungan bisa jadi tidak terbayar, dibandingkan dengan kompensasi sebesar apapun.  Metode  yang  digunakan  oleh  PT.  TMS  untuk  mengekstraksi  emas  adalah pertambangan  dengan  menggunakan  sistem  sianida,  yaitu  mengekstraksi  emas  dengan melarutkan  batuan  yang  mengandung  emas  kedalam  cairan  sianida  untuk  mendapatkan cairan emas.
Pada  dokumen  AMDAL  PT.  TMS  yang  dibuat  menyebutkan  bahwa  perlu  adanya penanganan batuan limbah tambang dari proses ekstraksi menggunakan sistem sianida dan memerlukan  penanganan  khusus  karena  zat  yang  digunakan  pada  sistem  tersebut mengandung potensi air asam. Dari kegiatan-kegiatan tambang dengan penggunaan sianida menimbulkan  dampak  pencemaran  lingkungan  oleh  sianida  dan  zat  penyerta  lainnya  yang berbahaya  bagi  manusia  dan  ekosistem  sekitar  tambang.  Kementrian  ESDM  menyatakan bahwa hasil evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, PT.TMS telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin. Dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar  pertimbangan  Kementrian  adalah  UU  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  (UU  4/2009  jo  UU  3/2020);  PP  Nomor  22  Tahun  2010  tentang Wilayah  Pertambangan;  PP  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
UU  Nomor  27  tahun  2007  dengan  perubahan  UU  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 angka (3) berbunyi : Pulau Kecil adalah  pulau  dengan  luas  lebih  kecil  atau  sama  dengan  2.000  km2  beserta  kesatuan ekosistemnya. Sedangkan wilayah Sangihe mempunyai luas 736,98 km2. Dengan demikian, Wilayah  Sangihe  digolongkan  kedalam  Pulau  Kecil.  Hal  ini  berarti  tidak  dapat  jika Kementrian  ESDM  mendasarkan  pertimbangan  pemberian  izin  tambang  berdasarkan  UU Nomor  4/2009  jo  UU  Nomor  3/2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara. Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  berdasarkan  UU  Nomor  27/2007  jo  UU Nomor 1/2014 merupakan jurisdiksi Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Berdasarkan  UU  Nomor  27/2007  jo  UU  Nomor  1/2014,  kegiatan  usaha pertambangan  tidak  menjadi  kegiatan  prioritas  yang  dapat  dilakukan  di  pulau-pulau  kecil. Tujuan  utama  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  adalah  kelestarian  dan  keberlanjutan ekosistem yang ada didalamnya. Pasal 23 ayat 3 pada Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa  kecuali  untuk  tujuan  konservasi,  pendidikan  dan  pelatihan  serta  penelitian  dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi persyaratan  pengelolaan  lingkungan,  menggunakan  teknologi  yang  ramah  lingkungan,  dan kegiatan  tersebut  harus  memperhatikan  kemampuan  serta  kelestarian  sistem  tata  air setempat.
Undang  Nomor  27/2007  jo  UU  Nomor  1/2014  pasal  35  juga  menyebutkan  bahwa kegiatan  penambangan  mineral  adalah  kegiatan  yang  dilarang  untuk  dilakukan  di  pulau- pulau  kecil  dan  wilayah  pesisir,  apabila  kegiatan  tersebut  secara  teknis  dan/  atau  ekologi, sosial  dan  budaya  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  dan  merugikan  masyarakat sekitarnya.  Lebih lanjut pasal  26 A ayat (4) poin  C  mensyaratkan bahwa izin pemanfaatan pulau-pulau  kecil  bagi  penanaman  modal  asing  dilakukan  pada  wilayah  pulau  yang  tidak berpenduduk. Sedangkan wilayah konsesi PT.TMS yang merupakan Perusahan Penanaman Modal Asing berada di pulau yang berpenduduk.
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  kegiatan  tambang  di  Sangihe  berpotensi  besar menyalahi peraturan Perundang-Undangan , yaitu melakukan penambangan di pulau kecil, melakukan penanaman modal asing di pulau berpenghuni, proses AMDAL yang tidak sesuai dengan prosedur, dan melakukan tambang hutan lindung.

## 2. Kasus PT. Mikro Metal Perdana
Kasus  kedua  yang  menyangkut  Investasi  Di  wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil
yaitu  Kasus  Investasi  Nikel  di  Pulau  Bangka  Minahasa  Utara.  Penyelenggara  investasi berskala  besar  yang  mengeksplorasi  sumberdaya  alam  yaitu  biji  besi.  Biji  besi  yang dieksploitasi  walaupun  ada  ijin  dari  Pemerintah  pusat  dianggap  merugikan  masyarakat  di wilayah  Pesisir  Pulau  Bangka.  Penyebab  dari  hal  tersebut  karena  kontrak  bagi  hasil (production  sharing) bukan  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  dengan  investor  tetapi pemerintah pusat dan investor. Seharusnya penanaman modal yang mengeksplorasi sumber daya  alam  harus  dinikmati  oleh  daerah  penghasil,  tapi  pada  kenyataannya  daerah  hanya menerima masalah sedang pusat menerima keuntungan. Reaksi penolakan muncul sehingga terjadi  konflik  antara  masyarakat  dan  investor  pengelola  investasi.  kasus  penolakan  yang telah di gugat di Pengadilan sampai ke Mahkamah Agung beroperasinya PT. MMP di Sulawesi Utara  merupakan  cermin  dari  ketidakjelasan  sistem  pengaturan  investasi  lokal  ( local investment  regulation )  kasus  dengan  kontrak  jangka  panjang  untuk  menambang  tembaga dan  besi  dibuat  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  investor  asal  negeri  Cina,  sebuah perusahaan  pertambangan  Pada  Tanggal  11  Agustus  2016  telah  terbit  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2016 yang mengabulkan tuntutan masyarakat yaitu pencabutan ijin produksi dan explorasi dari perusahan tersebut.
Penyebab dari hal tersebut kontrak Investasi (production sharing) tidak melibatkan masyarakat tokoh-tokoh adat dikawasan proyek Investasi tersebut. tetapi pemerintah pusat dan investor. Seharusnya penanaman modal dikawasan pesisir Likupang daerah penghasil, tapi  pada  kenyataannya  daerah  hanya  menerima  masalah  sedang  pusat  menerima keuntungan.  Reaksi  penolakan  muncul  sehingga  terjadi  konflik  antara  masyarakat  dan investor pengelola investasi. Penutupan operasional PT. Newmont Minahasa Raya, dan kasus penolakan beroperasinya PT. MSM di Sulawesi Utara merupakan cermin dari ketidakjelasan sistem  pengaturan  investasi  lokal  ( local  investment  regulation )  kasus  PT.  MSM  sudah dibawah  kepada  DPRD  SULUT  dan  Dewan  memutuskan  menolak  kegiatan  PT.MSM  pada tahun 2007 tetapi perusahaan tetap beroperasi sampai sekarang. Sebagian besar pendapatan dari  tidak  ada  kontribusi  bagi  masyarakat  sekitar  daerah  pesisir  Likupang.  Sayangnya, berdasarkan  kontrak  tersebut,  bahkan  pendapatan  yang  masuk  ke  pemerintah  pusat sebenarnya  hanya  10  persen  dari  seluruh  keuntungan  sedangkan  yang  tersisa  bagi pemerintah provinsi dan kabupaten nyaris nihil
Dari  kasus-kasus  tersebut  terlihat  lemahnya  fungsi  penjaminan  hukum  terhadap kegiatan  investasi  dikawasan  Pesisir.  Dalam  memacu  pertumbuhan  investasi,  pemerintah daerah harus menjalankan fungsinya sebagai provider . Fungsi provider ini yaitu pemerintah menyiapkan akses dan kemudahan-kemudahan berusaha bagi investor yang berinvestasi di daerah.  Pertumbuhan  investasi  sangat  ditentukan  oleh  peranan  pemerintah  daerah  dalam menciptakan  aturan-aturan  dan  kebijakan-kebijakan  yang  responsif  terhadap  dunia  usaha (Sondakh,2012).  Pembagian  kewenangan  dalam  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2007 masih  terfokus  pada  pembagian  wilayah  administrasi  penyelenggaraan  penanaman  modal, tidak  mengatur  berbagai  hal  yang  berkait  dengan  urusan  penanaman  modal  seperti manajemen penanaman modal, hak membagi yang dimiliki daerah dalam bagi hasil serta hak masyarakat  setempat  dalam  penanaman  modal.  Patokan  lokasi  dalam  kegiatan penyelenggaraan penanaman modal terlalu sempit karena urusan penanaman modal bukan hanya menyangkut urusan pengawasan dan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, tetapi  aspek-aspek  yang  terkait  dalam  urusan  penanaman  modal  seperti  ekspor  impor, perizinan, promosi, pemasaran, hubungan kerjasama baik dengan dalam dan luar negeri. Hal itu tidak bisa dibatasi dengan pendekatan lokasi.
Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda  untuk  menghadapi  saling  ketergantungan  dan  keterkaitan  aspek  fisik,  sosial ekonomi  dan  aspek  lingkungan  lainnya  sehingga  peluang  baru  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  daerah  dapat  ditangkap  secara  berkelanjutan.  Hal  ini  dapat ditempuh dengan cara:
1. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
3. Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi).
4. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
Pemerintah  daerah  dalam  menciptakan  kemandirian  daerah,  harus  mampu mengelola  sumber  daya  yang  dimilikinya  secara  efisien  dan  efektif.  Hal  tersebut  dapat diwujudkan  dengan  kebijakan  desentralisasi  melalui  otonomi  daerah.  Penerapan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  fiskal  didasari  oleh  pemikiran  bahwa  pemerintah  daerah  jauh lebih mengenal dan memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga lebih mengerti besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  proses  yang  mencakup  pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja  untuk  masyarakat  daerah.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  daerah  dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu,  pemerintah  daerah  dengan  partisipasi  masyarakatnya,  dengan  dukungan  sumber  daya yang  ada  harus  mampu  menghitung  potensi  sumber  daya-sumber  daya  yang  di  perlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya (Subandi,2012). Pada saat ini secara universal  diketahui  bahwa  dalam  rangka  mengatasi  sifat  kaku  yang  melekat  di  negara terbelakang,  pemerintah  harus  memegang  peranan  positif.  Ia  tidak  boleh  berlaku  sebagai penonton  pasif.  Problema  negara  terbelakang  adalah  sedemikian  besarnya  sehingga problema  itu  tidak  dapat  diserahkan  begitu  saja  kepada  mekanisme  bebas  kekuatan- kekuatan ekonomi.
Kegiatan  Pembangunan  perekonomian  daerah,  agar  dikembangkan  melalui pendekatan  pembangunan  wilayah  yang  didasarkan  pada  keunggulan  dan  potensi  masing- masing  daerah.  Prioritas  pembangunan  diarahkan  pada  pertumbuhan  Kawasan  Indonesia Timur, daerah perbatasan, terpencil, terisolasi dan tertinggal, perbatasan untuk mewujudkan keserasian perkembangan daerah (Adirasmita,2013). Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang serasi dan berkeadilan di seluruh daerah adalah:
1. Belum meratanya pembangunan dan masih tingginya kesenjangan antar daerah.
2. Masih  terdapat  daerah  dan  kawasan  yang  tertinggal  akibat  manajemen  pembangunan yang cenderung berorientasi pada sentralisasi dan akibatnya konsentrasi pembangunan dan pertumbuhan di pusat-pusat wilayah maju.
3. Belum  optimalnya  pemanfaatan  potensi  ekonomi  wilayah  yang  bertumpu  pada keunggulan komparatif dalam bidang agraris dan maritim.
4. Belum optimalnya pemanfaatan keunggulan geografis dan sumberdaya intelektual lokal sebagai basis ekonomi dalam pengembangan wilayah.
5. Belum optimalnya keterlibatan aktif dari masyarakat lokal dalam proses pengembangan wilayah.
Melihat dari perspektif hukum, aspek terpenting berkaitan dengan investasi adalah keadilan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  hukum  investasi  harus  mengandung  prinsip- prinsip  keadilan,  yakni  kebijakan  investasi mampu  menciptakan  keadilan bagi  pihak-pihak yang  terkait,  undang-undang  investasi  mampu  memberikan  keadilan  bagi  para  investor sehingga  pemerintah  harus  memberikan  kemudahan  dan  perangsang  berinvestasi,  serta undang-undang  investasi  harus  dapat  menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh  manfaat (Tjager,2003).  Pengaruh  investasi  terhadap  pembangunan  ekonomi  di  daerah  sangatlah besar apabila  potensi  yang  dimiliki  besar  pula  dan  pengaturan  dan  pelayanan  yang sangat menjamin  bagi  para  investor  baik  investor  asing  maupun  domestik  karena  mereka  inilah yang dapat memperbesar pendapatan daerah.
Investasi  merupakan  potensi  berharga  yang  tidak  dapat  diabaikan  karena  banyak
manfaat yang dapat diambil. Antara lain, masuknya aliran devisa dan kesempatan kerja yang lebih  luas.  Pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  pembangunan  yang  ditandai  dengan meningkatnya  pendapatan  per  kapita  masyarakat.  Mencermati  kondisi  tersebut,  tampak bahwa pemerintah menyadari betapa besarnya peran dan kontribusi investor baik investor asing  maupun  domestik  terhadap  perekonomian  negara  dan  masyarakat.  Bahkan  harus diakui  ketergantungan  pada  sector  investasi  sudah  sedemikian  kuatnya  pada  beberapa dasawarsa  terakhir  ini,  hingga  berbagai  upaya  ditempuh  pemerintah  untuk  merangsang minat investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya.
Investasi  termasuk  investasi  dikawasan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  memerlukan jaminan  kepastian  hukum  Pemerintah  Daerah  karena  Investasi  adalah  kegiatan  Saling Menguntungkan.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  ditetapkan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  sebagaimana  ditegaskan  dalam  alinea  keempat  Pembukaan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD NRI 1945) bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh wilayah  tanah  air  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia.  Cita  negara  kesejahteraan  tergambar dengan jelas dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Indonesia tentu saja membutuhkan modal untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Investasi  di  kawasan  Pesisir  dan  Pulau-pulau  kecil  sangat  diperlukan  untuk pelaksanaan  pembangunan  dapat  disediakan  oleh  pemerintah  dan  oleh  masyarakat khususnya  dunia  swasta.  Keadaan  yang  ideal  adalah  kebutuhan  modal  sepenuhnya  dapat dipenuhi oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri namun realitas menunjukkan bahwa pada  umumnya  di  setiap  negara  dan  pada  khususnya  di  negara  berkembang  ketersediaan modal bagi pembangunan secara menyeluruh mengalami kesulitan dan untuk mengatasinya maka  salah  satu  sumber  pendanaan  bagi  negara  adalah  melalui  investasi  (penanaman modal) asing (Ilmar,2004).
Investasi  asing  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  akselerasi  ekonomi  yang  tidak dapat  ditolak  bagi  suatu  negara  termasuk  Indonesia  karena  masing-masing  pihak  saling membutuhkan  satu  sama  lainnya  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dan  kepentingannya.  Pada satu sisi, negara penerima modal membutuhkan dana, teknologi dan keahlian atau skill bagi kepentingan pembangunan sedangkan di sisi lain pihak investor menanamkan modal terkait kepentingan bahan baku, tenaga kerja, sarana dan prasarana, pasar, jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam rangka memperoleh laba atau keuntungan (Rachmawati,2015).
Pelaksanaan  penanaman  modal  asing  termasuk  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  didasarkan  pada  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  telah  dibentuk sebagai acuan dalam penyelenggaraannya agar berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Landasan hukum penanaman modal di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (selanjutnya  disingkat  UUPM)  yang menggantikan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Penanaman Modal jo Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal  Asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 jo Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pembentukan Undang-undang  No.  25  tahun  2007  yang  bertujuan  untuk  mempercepat  pertumbuhan perekonomian  nasional  di  bidang  penanaman  modal  yang  berdaya  asing  namun  berpihak kepada kepentingan nasional.
Undang-undang No 25 Tahun 2007 mengatur hal-hal yang dinilai penting antara lain cakupan undang-undang, kebijakan dasar, bentuk badan usaha, perlakuan dalam penanaman modal,  bidang  usaha,  serta  keterkaitan  pembangunan  ekonomi  dengan  pelaku  ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi.  Selain  itu,  diatur  pula  tentang  hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, fasilitas penanaman modal, pengesahan dan perizinan,  kordinasi  dan  pelaksanaan  kebijakan  penanaman  modal  yang  didalamnya mengatur tentang kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal dan sebagainya. Pasal  12  ayat  (1)  Undang-undang  Penanaman  Modal  menegaskan  bahwa  pada  dasarnya
semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu.
Penentuan jenis usaha yang dibatas kemudian diatur dalam Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang Penanaman Modal. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  persyaratan  di  bidang penanaman  modal.  Ketentuan  mengenai  pembatasan  bidang  usaha  tersebut  berlaku  baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Investasi asing sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dan prioritas kebijakan pembangunan ekonomi namun secara bersamaan dilaksanakan  dengan  mencegah  terjadinya  dominasi  dan  dampak  negatif  investasi  asing dalam perekonomian nasional dan daerah .
Investasi  di  wilayah  pesisir  dijalankan  sesuai  dengan  pengaruh  otonomi  daerah. Pengaruh  otonomi  daerah  terhadap  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia,  otonomi daerah sebagai substansinya telah memperluas wewenang daerah, termasuk meningkatkan pembangunan  dan  mengontrol  perekonomian  daerah  dengan  menggali  sumber-sumber pendapatan-pendapatan  yang  dapat  menjadi  pendapatan  daerah,  salah  satunya  melalui kegiatan industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam era otonomi seharusnya daerah memiliki  peran  yang  cukup  dominan  dalam  ikut  menciptakan  kondisi  yang  menarik  bagi investor  untuk  membangun  industri  di  daerah Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Di  Bidang Investasi di Wilayah Pesisir Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Pembangunan  Darah  membutuhkan  dana  dan  Investasi  menjadi  penting  termasuk Investasi Dikawasan Pesisir. Pembangunan adalah suatu proses sosial yang direkayasa, yang kata  intinya  adalah  perubahan  sosial,  dan  rekayasa  sosial.  Model  pembangunan  terjadi secara  besar-besaran  di  negara  dunia  ketiga.  Ada  banyak  konsep  pembangunan.  Misalnya menyamakan  pembangunan  dengan  modernisasi.  Dengan  demikian,  pembangunan  adalah beralihnya  masyarakat  tradisional  menjadi  masyarakat  modern.  Pembangunan  berkisar pada  begaimana  mengubah  suatu  masyarakat  dengan  mengubah  sistem  ekonominya (Ardianto,2012).
Terkait  dengan  kewenangan  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  tersebut  dalam diharuskan atau diwajibkan bilamana dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang memberikan  beban  atau  kewajiban  kepada  warga  masyarakat  haruslah  dilandasi  dengan suatu dasar kekuasaan yang sah sehingga tindakan atau perbuatannya tersebut dianggap sah dengan  kata  lain,  maka  tidak  bisa  tidak  hal  tersebut  menjadi  dasar  yang  utama  bagi pemerintah  di  dalam  melakukan  suatu  tindakan  atau  perbuatan  pemerintahan (bestuurshandelingen). Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  asas  legalitas  menjadi  acuan dasar  bagi  pemerintah  dalam  bertindak  atau  berbuat.  Artinya  bahwa  pemerintahan  harus dijalankan  berdasar  ketentuan  undang-undang.  Konsep  ini  kemudian  ditetapkan  menjadi sebuah  asas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  asas  pemerintahan  berdasarkan undang-undang (wetmtigheid  van  bestuur). Beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu:
1. Efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Legitimitas,  artinya  kegiatan  pemerintahan  jangan  sampai  menimbulkan  heboh  oleh karena  tidak  dapat  diterima  oleh  masyarakat  setempat  atau  lingkungan  yang bersangkutan.
3. Yuridikvitas  adalah  syarat  yang  mengatakan  bahwa  perbuatan  para  pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.
4. Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa tidak satu pun tindakan atau perbuatan pemerintahan  dapat atau  boleh  dilakukan  tanpa dasar undang-undang  (tertulis)  dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat”, maka kedaruratan itu
wajib dibuktikan kemudian, bilamana kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat pengadilan.
5. Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat. Moral dan etik  umum  maupun  kedinasan  wajib  dijunjung  tinggi.  Perbuatan  tidak  senonoh,  sikap kasar,  kurang  ajar,  tidak  sopan,  kata-kata  yang  tidak  pantas,  dan  sebagainya  wajib dihindarkan.
6. Efisiensi  wajib  dikejar  seoptimal  mungkin,  kehematan  biaya  dan  produktivitas  wajib diusahakan setinggi-tingginya.
7. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.
Memahami  peran  penting  dari  penerapan  asas  legalitas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah  dalam  melakukan  suatu  tindakan  atau  perbuatan  memerlukan  dasar tindakan  atau  perbuatan  (asas  legalitas)  sebagaimana  ditentukan  dalam  ketentuan  hukum khususnya  undang-undang.  Pemerintah  tidak  boleh  atau  tidak  dapat  melakukan  suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  tidak  didasari  oleh  suatu  aturan  hukum  sehingga  tindakan atau  perbuatan  pemerintahan  itu  dianggap  tidak  sah  dan  dikategorikan  sebagai  tindakan atau perbuatan hukum yang sewenang-wenang adanya.
Dalam  kegiatan  investasi  di  wilayah  pesisir  sesuai  dengan  Undang-undang  No.  1 Tahun 2014 harus mendapatkan legitimasi dari pemerintah terkait dengan ijin lokasi dan ijin pemanfaatan.  Legitimasi adalah  kesesuaian  suatu  tindakan  perbuatan  dengan  hukum  yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat, maupun hukum  kemasyarakatan  yang  sudah  lama  tercipta  secara  sah.  Jadi  dalam  legitimasi kewenangan  atau  kekuasaan,  bila  seorang  pimpinan  menduduki  jabatan  dan  memiliki kekuasaan  secara  legitimasi (legitimate  power) adalah  bila  yang  bersangkutan  dianggap absah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya (Syafie, 2017). Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah disebut juga wewenang pemerintahan  menjadi  dasar  legitimasi  untuk  bertindak  atau  berbuat  bagi  pemerintah. Dalam  hukum  administrasi  dikemukakan,  bahwa  tidak  ada  satu  tindakan  atau  perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah. Oleh karena itu, kewenangan menjadi  satu  pijakan  dasar  bagi  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Suatu tindakan  atau  perbuatan pemerintah  yang  tidak  didasarkan pada adanya  wewenang dapat berakibat  tindakan  atau  perbuatan  pemerintah  tersebut  sewenang-wenang  adanya (willekeur). Bahkan wewenang pemerintahan menjadi criteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah  untuk  berbuat  atau  bertindak  sehingga  dalam  menyelenggarakan  fungsi  dan tugas  pemerintahan  sesuai  dengan  wewenang  yang  diberikan  kepadanya  dan  tidak melakukan  tindakan  atau  perbuatan  menyalahgunakan  wewenang (detournement  de pouvoir).
Menurut  Josef  R.  Kaho  mengemukakan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah bahwa manusia pelaksanaannya harus baik, Keuangan harus cukup dan baik, peralatan harus cukup dan baik serta organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri  dari  satuan-satuan  organisasi  beserta  segenap  pejabat,  kekuasaan,  tugasnya  dan berhubungan  satu  sama  lain  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Sedangkan manajemen  adalah  suatu  proses  manusia  yang  menggerakkan  tindakan  dalam  usaha kerjasama,  sehingga  tujuan  yang  telah  ditentukan  benar-benar  tercapai  (Kaho,2001). Berhasil  tidaknya  pelaksanaan  otonomi  daerah  tergantung  pada  Pemerintahan  Daerah  itu sendiri.
Otonomi  merupakan  perwujudan  penyelenggaraan  desentralisasi  mensyaratkan adanya  pembagian  urusan  pemerintahan  antara  pemerintah  dengan  daerah  otonom. Pembagian  urusan  pemerintahan  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  selalu  terdapat berbagai  urusan  pemerintahan  yang  sepenuhnya  atau  tetap  menjadi  kewenangan pemerintah dan sebagian urusan menjadi urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan pemerintah  pusat  menyangkut  terjaminnya  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara  secara
nasional.  Sebagai  perwujudan  penyelenggaraan  desentralisasi,  pemerintah  pusat menyerahkan  kewenangan  pemerintahan  kepada  daerah.  Penyerahan  wewenang  terdiri atas:
1. Materi  wewenang,  materi  wewenang  adalah  semua  urusan  pemerintahan  yang  terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.
2. Manusia yang diserahi. Manusia yang diserahi wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum.
3. Wilayah  yang  diserahi  wewenang,  wilayah  yang  diserahi  wewenang  adalah  daerah otonom bukan wilayah administrasi (Nurcholis,2007).
Penyerahan  wewenang  pemerintah  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua cara:
1. Ultra  vires  doctrine yaitu  pemerintah  pusat  menyerahkan  kewenangan  pemerintahan kepada daerah  otonom dengan cara merinci satu  persatu, Daerah  otonom hanya boleh menyelenggarakan  wewenang  yang  diserahkan  tersebut.  Sisa  kewenangan  dari kewenangan  yang  diserahkan  kepada  daerah  otonom  secara  terperinci  tersebut  tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Open  end  arrangement atau general  competence yaitu  daerah  otonom  boleh menyelenggarakan  semua  urusan  di  luar  yang  dimiliki  pusat.  Artinya,  pusat menyerahkan  kewenangan  pemerintahan  kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan kewenangan  berdasarkan  kebutuhan  dan  inisiatifnya  sendiri  di  luar  kewenangan  yang dimiliki pusat. Di sini pusat tidak menjelaskan secara spesifik kewenangan apa saja yang diserahkan ke daerah.

## KESIMPULAN
1. Arah  pengaturan  dan  kebijakan  dalam  pembangunan  hukum  nasional  terkait  dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil  dampak  dari  investasi  pertambangan  PT.  TMS  dan  PT.  MMP  untuk  menciptakan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Pengaturan  Investasi  Pertambangan  Dikawasan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil,  Undang- Undang  No  27  Tahun  2007  maka  pengaturan  Investasi  digugat  dan  pada  tahun  2010 terbit  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25  Tahun  2010  yang  mencabut  sebagian Pasal  tentang  Hak  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  (HP  3)  yang bersifat  monopoli  investor  dan  merugikan  masyarakat  pesisir.  Tahun  2014  terbit Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  yang  pada  intinya  mengganti  Hak  Pengelolaan Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP 3) dengan Ijin Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  untuk  kegiatan  Investasi  .Dengan  Penerbitan  ijin  oleh  Menteri Kelautan dan Perikanan sesudah mendapat Rekomendasi Dari Pemerintah Daerah.

## REFERENSI
Adisasmita, Rahardjo, Pembangunan Ekonomi Maritim, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Efendi, A’an, Hukum Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014. HS,  Salim, Hukum  Pertambangan  di  Indonesia, Cetakan  ke-7,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2014.
Ilmar,  Aminuddin, Hukum  Penanaman  Modal  di  Indonesia ,  Prenada  Media,  Jakarta, 2004.
Kaho,  Yosef  Riwu, Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Nurcholis,  Hanif, Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,  Gramedia, Jakarta, 2007
Redi,  Ahmad, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara , Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia ,Rajawali Pers, Jakarta, 2012. Spicker, Paul, Social Policy: Themes and Approaches, Prentice Hall, London, 1995. Subandi, Ekonomi Pembangunan, AlfaBeta, Jakarta, 2012. Syafiie,  Inu  Kencana, Pengantar  Ilmu  Pemerintahan, PT.  Refika  Aditama,  Bandung,
2009.
Tjager,  IN., Corporate  Governance:  Tantangan  dan  Kesempatan  Bagi  Komunitas Hukum Bisnis, PT Prehallindo, Jakarta, 2003.
Datau,  Rahmad,  “Aspek  Hukum  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dalam  Perpektif Otonomi  Daerah  Gorontalo”, Hairan  Gorontalo  Law  Review, Vol.  2  No  2  Okt 2019.
Jamal,  Fikri,  “Peran  Pemerintahan  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir Yogyakarta, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 2019. Sondakh, Jemmy, Paradigma Desentralisasi Dalam Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia, Desertasi, UNHAS Program Doktor Ilmu Hukum, Makassar, 2011. Yunus,  Nirwan,  “Sistem  Hukum  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Laut  Menurut Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  Jakarta”, Jurnal  Inovasi Vol  9  No  2 Tahun 2012.
Copyright Holder :
© Wismanto Marasi, Wulanmas anna P G Frederik,Ralfie Pinasang (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under