## PARTISIPASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PERPOLITIKAN NASIONAL PADA KEANGGOTAAN DPD
Apri Rotin Djusfi 1 , Phoenna Ath Thariq 2 , Eza Aulia 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: phoennaaththariq@utu.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: ezaaulia@utu.ac.id

## Abstract
The  existence  of  the  Senate  (DPD)  can  be  summed  up  as  a  meeting  between democratization and regional autonomy. The formation of the Senate (DPD) is of course to support regional interests in national policies to protect the Republic of Indonesia. Based on the formulation  of  problems  described earlier  regarding  the  participation  of  local  political parties in national politics at DPD membership, the objectives of the study include examining the participation of local political parties to participate in national politics in DPD membership. Based on the research object above, this research is normative legal research (legal research). The  position  and  function  of  the  DPD  are  to  bridge  the  local  government  to  the  central government in bringing the interests of the people in the regions. The existence of cadres of local political parties in the Senate (DPD) provides channels for the regions in the national decision-making process related to regional interests.

## Keyword: Senate, DPD, Political Parties
1. PENDAHULUAN
Kedaulatan rakyat sebagai rancangan otoritas tertinggi dalam negara merupakan ciri negara  yang  keberadaannya  bersifat  total  dan  lengkap,  artinya  harus  dimiliki  oleh  setiap negara.  Sedangkan  demokrasi  yaitu sebagai  suatu  gambaran  pengelolaan pemerintahan, artinya demokrasi dipandang sebagai suatu gambaran dan cara pengelolaan pemerintahan yang  terbaik  oleh  setiap  negara  yang menyebut  dirinya  modern. 1 Pada zaman  modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi dituangkan melalui lembaga perwakilan sebagai pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung. Ada tiga hal yang harus dipusatkan pada aspek perwakilan, yaitu mengenai pengertian pihak yang diwakili, kemudian tentang pihak  yang  mewakili,  dan berkaitan  dengan  bagaimana  hubungan  serta kedudukannya. 2
1 Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2008, hlm. 16 2 Ibid, hlm. 41
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Demokrasi perwakilan  merupakan  suatu  jalan pelembagaan ikatan antar  manusia sebagai penerapan prinsip kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada nilai-nilai dan budaya suatu bangsa. Adapun tujuan dari pembentukan lembaga perwakilan di setiap negara, yakni sebagai  lembaga  legislatif.  Tetapi  mengingat  latar  belakang  satu  negara  dengan  negara lainnya  berbeda  maka  nilai-nilai  dan  budaya  dimaksud  juga  berpengaruh  terhadap implementasi prinsip kedaulatan rakyat tiap-tiap negara. Perbedaan yang dimaksud dapat dilihat pada cara pembentukan lembaga perwakilan rakyat, kemudian mengenai sistem dari lembaga perwakilan, cara pengambilan keputusannya, hubungan antara lembaga perwakilan dengan lembaga-lembaga lain khususnya yang menyelenggarakan pemerintahan, tugas dan wewenang dari pada lembaga perwakilan. 3
Ditinjau  dalam konsepsi  politik,  kehadiran  partai  politik  lokal  sebetulnya sejalan dengan antusias  bangsa  Indonesia  menjalankan desentralisasi.  Ide  ini  bisa  menjadi  kunci membangun mekanisme politik bottom-up sekaligus penguatan institusionalisasi politik dari akar rumput politik. Artinya hubungan fungsional partai politik lokal dengan partai nasional mengindikasikan adanya keahlian bernegosiasi antara masyarakat lokal (yang diwakili partai lokal)  dengan  partai nasional.  Hubungan  fungsional  demikian  bisa  menjadi fondasi  yang kokoh bagi persatuan Indonesia. 4
Pembentukan partai politik lokal merupakan sebuah tempat bagi rakyat Aceh untuk memperjuangkan  hak-hak  rakyat  dimana  partai  politik  lokal  adalah  wadah modern  yang berbentuk partai-partai politik sebagai ruang perjuangan untuk pengorganisasian kekuatan rakyat. 5 Partai politik lokal dapat diartikan sebagai aksi nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah.  Hal  ini  terlihat dengan lahirnya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  Tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal hanya saja ketentuan umum bagi yang ingin mendirikan partai politik lokal tidak berlawanan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik lokal dapat mengenakan ciri tertentu yang merepresentasikan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi rakyat Aceh.
Undang-Undang  kekhususan Aceh  pada  BAB  XI  partai  lokal  bagian  pertama pembentukan, Pasal 75 ayat (1) menjelaskan penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Pada ayat (4) dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh. Sementara itu pada Pasal 76 ayat (2) menjelaskan bahwa pengesahan partai politik  lokal  akan  diumumkan  dalam  Berita Negara. Partai  politik  lokal  adalah  organisasi
3 Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Bina Aksara: Jakarta, 1984, hlm. 25
4 Marbawi, “NAD, dari tsunami ke gagasan Partai Lokal”, Media Indonesia, 18 Maret 2005. Dikutip dalam Ahmad  Farhan  Hamid, Partai  Politik  Lokal  di  Aceh,  Desentralisasi  Politik  dalam  Negara  Kebangsaan , Jakarta:Kemitraan, 2008, hlm. 217 5 Hardi, Daerah Istimewa Aceh:Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, Jakarta:Cita Panca Serantai, 1993, hlm. 17-179
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
politik  yang  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  yang  berdomisili  di  Aceh secara  sukarela  atas  dasar  persamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan kepentingan  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  melalui  pemilihan  anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. 6
Peran dari partai politik lokal adalah sebagai alat pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat,  pembentukan  keadaan  yang  mendukung persatuan  dan  kesatuan  bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, pengumpulan dan penyalur aspirasi politik rakyat  dan  partisipasi  politik  rakyat. 7 Dasar  hukum pendirian  Partai  Lokal  di  Aceh  ialah Undang-Undang kekhususan Aceh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
Partai  politik  sangat  diperlukan  pada  pemerintahan  yang  demokratis  modern. Pentingnya  partai  politik  dapat  lihat pada  kenyataan  yang  bahwa  demokrasi  tidak  akan berfungsi  tanpa  keberadaan  partai  politik.  Partai  politik  lokal  harus  berperan  menjadi penguat  partisipasi  dan  penguat  demokrasi  di  tingkat  lokal. Partai  politik  lokal  dapat mengambil peran sebagai organisasi yang mengadvokasi hak-hak minoritas dan menegaskan otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh.
Namun Peran partai politik lokal terbatas di tingkat nasional, untuk itu diperlukan kader partai politik lokal yang memperjuangkan dan mengawal keistimewaan pelaksanaan otonomi khusus Aceh pada tingkat nasional. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu di dukung dengan memperluas kewenangan yang dimiliki oleh partai politik lokal di mana partai politik lokal dapat mengusung kader-kader terbaiknya untuk diusulkan sebagai anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Keberadaan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat disimpulkan sebagai pertemuan antara demokratisasi dan otonomi daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah tentunya untuk mendukung kepentingan daerah dalam kebijakan nasional  demi  menjaga  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kecenderungan  sentralisasi pada  masa  orde  baru  telah  melahirkan  kesenjangan antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintah Daerah sehingga melahirkan kekecewaan pada masyarakat di tingkat daerah. Memperhatikan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pencalonan kader partai politik lokal Aceh pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Bertolak  dari  objek  masalah  yang  dijajaki  dalam  penelitian  ini  adalah  menyangkut pencalonan  kader  partai  politik  lokal  Aceh  pada  pemilihan  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik  Indonesia,  maka  penelitian  ini  merupakan  penyelidikan  dan  pengkajian  yang berlandaskan  kepada  metode  analis hukum.  Seperti  diketahui,  objek  kajian  ilmu  hukum
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
7 Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sesungguhnya  adalah  norma  dan  bukan  sikap  atau  perilaku  manusia. 8 Hal  tersebut  juga diutarakan oleh Bagir Manan, objek penyelidikan ilmu hukum mencakup 9 : pertama, hukum positif yang sedang berlaku, kedua, penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku, dan ketiga,  pelacakan  terhadap  hukum yang  diharapkan  dapat  berlaku  pada  masa  yang  akan datang.
Berdasarkan  objek  penelitian  di  atas,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  ( legal  research ).  Oleh sebab  itu,  metode  pendekatan  yang  dipergunakan  adalah yuridis  normatif  melalui  yuridis  historis,  dan  yuridis  konseptual.  Penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, pengumpulan data lebih dilakukan melalui kajian kepustakaan ( library research ). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Penelitian hukum normatif menyangkut Pencalonan Kader Partai Politik Lokal Aceh Pada  Pemilihan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia  merupakan  suatu  kegiatan mengumpulkan data deskriptif dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memberikan  gambaran  tentang  hukum  positif  terhadap  hal  tersebut  melalui  interpretasi (penafsiran). 10 Oleh karena itu, terhadap data yang telah terkumpul melalui teknik yang telah dikemukakan di atas diadakan pemisahan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dianalisis menggunakan  metode  analisis  kualitatif  yuridis  dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip- prinsip: (1) sesuai tata hierarki perundang-undangan, (2) tidak boleh saling bertentangan di antara  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  (3)  kepastian  hukum,  di  mana  hukum sebagai tatanan untuk pengaturan hubungan antar manusia yang tepat (berkeadilan). 11

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Hannah  Pitkin,  perwakilan merupakan  suatu gagasan  yang  masih  di  diskusikan  isinya  dalam  ilmu  politik. Perbedaan  pendapat  masih terjadinya  di  awal  abad  21.  Perbedaan  pendapat berkaitan erat  dengan  apa  yang  harus dilaksanakan oleh para wakil bilamana bertemu dengan terwakil, yaitu apakah akan bersikap sebagai “ delegate ”  atau sebagai  “ trustees ”.  Sebagai delegate, para  wakil  sedianya hanya mengikuti  apa  yang  menjadi  pilihan  dari  para  konstituen.  James  Madison,  merupakan ilmuwan politik yang mengamati pentingnya para wakil sebagai delegate . Sementara itu,
8 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum, Jakarta:Prenada Media Group, 2016, hlm. 1
9 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990, hlm. 5
10 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung:Alumni, 2000, hlm. 9-12, lihat juga Scholten dalam Vissert ‘t Hooft, Filosfie van de Recchtswetenschap, filsafat Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003, hlm. 50-51
11 Vissert ‘t Hooft , Ibid
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sebagai trustees berarti  para  wakil  berupaya untuk  bertindak  atas  nama  para  wakil sebagaimana para wakil itu mengartikan masalah yang di hadapi oleh konstituen. Edmun Burke,  menjadi  pendukung  gagasan  ini.  Di  antara  dua  pendapat  itu,  terdapat  pendapat ketiga, yakni ketika para wakil bertindak sebagai politico. Di sini, para wakil bergerak secara konstituen antara delgate dan trustees.
Menurut  Pitkin, kedua  pendapat  tersebut  tidak  mesti  dipersatukan.  Dalam pemikirannya, yang sangat penting ialah membangun hubungan harmonis antara wakil dan terwakil. Para wakil harus berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh terwakil, sehingga akuntabel.  Selain  itu, mereka  juga  mempunyai kompetensi secara  lebih  independen  dari harapan para terwakil. Masalah pembentukan lembaga perwakilan pada dasarnya sangat erat  hubungan  dengan  tata  cara  rekrut  wakil-wakil  rakyat  untuk  menempati  lembaga perwakilan. Secara umum, hal ini dapat ditempuh melalui pemilihan umum atau dengan cara yang  lain  yaitu  melalui  pengangkatan,  dan  penunjukan.  Pemilihan  umum  sebagai  satu- satunya cara yang dipandang sangat demokratis, dalam praktek biasanya di dasarkan pada ukuran yang berbeda-beda dalam menentukan rakyat sebagi subjek yang diikutkan untuk memberikan suara.
Menurut  UUD  1945  sebelum di  amandemen,  lembaga  yang  melaksanakan fungsi perwakilan  adalah MPR  dan  DPR,  DPRD.  MPR  sebagai lembaga  tertinggi  negara  yang mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijakan yang paling strategis. Diantara pengaruh tersebut  adalah  MPR  bisa  melaksanakan  amandemen terhadap  konstitusi,  menetapkan GBHN,  dan  memilih  Presiden/Wakil  Presiden. Pasca  amandemen  UUD  1945 mengamanatkan  agar  semua  orang  yang  duduk  di  lembaga  perwakilan  politik  itu  dipilih secara langsung melalui pemilu. Secara teoritis, sistem tersebut memberikan peluang para wakil  untuk menjalankan  mandat  yang  diberikan  oleh  rakyat  kepadanya,  yaitu  membuat keputusan-keputusan politik sesuai dengan harapan rakyat.
Perubahan dalam proses seleksi di lembaga perwakilan, ditambah dengan adanya konstruksi baru mengenai kedaulatan memperlihatkan bahwa ada sistem baru yang dikenal dengan  sistem  bikameral  walaupun masih  dilaksanakan secara  terbatas.  Melalui  sistem bikameral ini, MPR tidak lagi terdiri dari anggota DPR dan utusan golongan, melainkan dari anggota DPR dan anggota DPD. 12 Desain bikameral dimulai dari gagasan bahwa lembaga perwakilan mencerminkan dua perwakilan. DPR merupakan lembaga mewakili dari orang sedangkan DPD mewakili dari daerah.
Semangat  dirancangnya  DPD  diperuntukan  agar  bisa  menjalankan  fungsi  legislasi, kontrol dan anggaran, namun dalam penerapannya hanya menjalankan sebagian dari fungsi perwakilan. Dengan demikian gagasan dua kamar di dalam sistem perwakilan lebih tepat disebut sebagai sistem satu setengah kamar.
Sesungguhnya  apabila  di  analisis  lebih  dalam,  kedudukan  dan  fungsi  DPD  adalah menjembatani  pemerintah  daerah  ke  pemerintah  pusat  dalam  membawa  kepentingan
12 Kacung Marian, Op. Cit, hlm. 46
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
masyarakat  di  daerah. 13 Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah  lembaga  baru  yang  muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945, hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945. Pembicaraan seputar konsekuensi perubahan UUD  1945  marak  kembali  dan  mencakup semua  lapisan  masyarakat, bukan  saja diperbincangkan oleh  akademisi  dan  politisi,  tetapi  hampir  semua  lapisan masyarakat memperbincangkan UUD 1945. Hal tersebut memberikan nuansa demokrasi yang benar- benar hidup. Sebelum reformasi perdebatan tentang UUD 1945 ‘ditabukan'secara politik, masyarakat  tidak  memiliki ruang  untuk  mengekspresikan  dan  menghidupkan  demokrasi karena di setiap sudut ruang selalu saja ada kecurigaan yang akan merongrong kekuasaan dan menggangu kesakralan UUD 1945. 14
Di  dalam  Pasal 22D,  Pasal  22E,  dan  Pasal  22F  UUD  1945  tidak  mengatur  secara mendalam tentang DPD.  DPD hanya  memberikan  masukan  pertimbangan,  usul,  ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR. Oleh karena itu keberadaan DPD di samping DPR tidak dapat disebut sebagai bikameral dalam arti lazim. Apabila kedudukan kedua kamar itu di bidang legislatif sama kuat, maka sifat bikameralismenya disebut “ strong becameralism ”. Tetapi jika kedua kamar tidak sama kuat, maka disebut “ soft becameralism ”. Namun,  dalam UUD 1945  pasca  perubahan  keempat, struktur  yang  dianut  tidak  dapat disebut sebagai “ strong becameralism ”. Dengan kata lain, DPD hanya memberi masukan, sedangkan yang memutuskan adalah DPR.
Keberadaan  kader  partai  politik  lokal  di  Dewan  Perwakilan  Daerah  memberikan saluran  kepada  daerah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  nasional  terkait  dengan kepentingan daerah, sesuai dengan hakikat keberadaanya sebagai perwakilan daerah. Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah menyerap aspirasi daerah, oleh karena itu harus terdapat hubungan yang jelas dan erat antara anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan daerah yang diwakilinya. Untuk menjalankan penyerapan aspirasi di daerah tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dapat dikatakan bahwa konstituen anggota Dewan Perwakilan Daerah jauh lebih luas dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Kalau  dilihat  dari  sisi  penduduk  maka  jelas  bahwa  konstituen  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah  adalah  suluruh  masyarakat  di  suatu  provinsi  yang  jauh  lebih besar dibandingkan  dengan  konstituen  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  hanya  di  satu daerah  pemilihan.  Bahkan  konstituen  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  tidak  hanya masyarakat  tetapi  juga  lingkungan  di  daerah,  organisasi  masyarakat  sipil  dan  juga Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hal tesebut, yang diperlukan anggota Dewan Perwakilan Daerah bukan sekedar domisili di Provinsi terkait, namun harus memiliki perangkat dan organ yang dapat menggerakkan proses penyerapan aspirasi sehingga aspirasi yang di dapat benar-benar di Perwakilan Daerah tentunya dapat mempermudah kinerja dan tugas dari Dewan Perwakilan
13 Lintje Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta:ANDI,  2018, hlm. 91
14 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 146
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Daerah. Singkatnya anggota Dewan Perwakilan Daerah juga harus memiliki sekretariat yang beroperasi di daerah, sekretariat inilah yang nantinya akan menjaring aspirasi dan informasi di  tingkat  daerah  dan  di  tingkat  desa/gampong  serta  menyiapkan  sebagai  bahan  dan rumusan kebijakan yang akan disalurkan dan diperjuangkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah di pusat.
Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan ruang kepada kader partai politik lokal  untuk  dapat  memberikan  kontribusi  pada  tingkat  yang  lebih  tinggi  yaitu  menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan syarat keanggotaan tersebut mendapat  izin  tertulis  dari  pimpinan  partai  politik  lokal. 15 Secara  lebih  rinci  ketentuan tersebut  diatur  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Partai  Politik  Lokal  yang menyebutkan bahwa 16 : pertama, untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal  dalam  pemilihan  umum  nasional,  anggota  partai  politik  lokal  secara  perseorangan dapat  merangkap  keanggotaan  1  (satu)  partai  politik  nasional.  Kedua,  ruang  partisipasi anggota partai politik lokal dimaksudkan dalam rangkap anggota partai politik lokal dapat memilih atau dipilih pada pemilihan umum nasional. Ketiga, keanggotaan rangkap dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal. Hal ini jika ditelaah hanya anggota partai politik lokal saja yang diperbolehkan secara aturan untuk merangkap menjadi anggota partai politik nasional namun tidak sebaliknya.
Hal yang istimewa diberikan bagi partai politik lokal berbeda jauh dengan ketentuan di luar Aceh. Dimana apabila anggota suatu partai politik merangkap sebagai anggota partai politik lain diharuskan untuk diberhentikan atau mengundurkan diri 17 . Berdasarkan Undang- Undang Tentang Partai Politik warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila  telah  berumur  17  tahun  atau  sudah/pernah  kawin.  Keanggotaan  partai  politik bersifat  sukarela,  terbuka  dan  tidak  diskriminatif  bagi  warga  Negara  Indonesia  yang menyetujui AD dan ART. Keanggotaan partai politik diberhentikan dari partai politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain atau melanggar AD dan ART. Selanjutnya hal ini dapat dilihat dalam Pasal 139 ayat (2) huruf i Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota partai politik lain. Ketentuan Pasal 139 ayat (2) tersebut juga berlaku bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi anggota partai politik lain.
Selanjutnya  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatur kembali secara lebih teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018  Tentang Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kab/Kota. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
16 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal
17 Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dan  DPRD  Kab/Kota  adalah  warga  Negara  Indonesia  dan  harus  memenuhi  persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda  dengan  partai  politik  yang  diwakili  pada  pemilu  terakhir.  Hal  ini  secara  jelas menggambarkan bahwa  anggota  partai  politik  tidak  diperkenankan  untuk  merangkap keanggotaan  pada  partai  politik  yang  lain.  Sementara  itu  jika  menelaah  Undang-Undang Pemerintahan Aceh maka untuk anggota partai politik lokal diperbolehkan untuk merangkap keanggotaan  dengan partai  politik  nasional  agar  dapat  mengikuti  kontestasi  politik  pada tingkat nasional, hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan  Aceh  dan  Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007  Tentang Partai Politik Lokal. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat kita simpulkan bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan untuk partai politik nasional.
Kejadian saat ini kader-kader dari partai politik lokal merangkap keanggotaan dengan partai  politik  nasional  sehingga  hal  tersebut  tidak  menguntungkan  partai  politik  lokal dikarenakan antara partai politik nasional dan partai politik lokal memiliki perbedaan dari cita-cita.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh terdapat pengaturan khusus mengenai partai politik lokal yang memperlihatkan kedudukan politik indentitas dalam suatu partai politik lokal di Aceh, Pasal 77 ayat (2) tentang Asas, Tujuan dan Fungsi yang menyebutkan partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Artinya apabila menelaah bunyi dari pasal tersebut maka jelas terlihat adanya penegasan ciri dari partai politik lokal masing-masing.
Politik identitas yang selama ini diperjuangkan oleh mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka  melalui  partai  politik lokal  sebagai  salah  satu  perwujudan  agar  dapat memperjuangkan  keberadaan  suatu  kelompok  masyarakat  yang berkeinginan  lahirnya aturan khusus seperti menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah pelaksanaan syariát islam secara  kaffah. Kehadiran partai  politik  lokal  setidaknya upaya  meredam pemisahan  dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan aspirasi yang ingin diperjuangkan bukan melalui perjuangan senjata, melainkan perjuangan aspirasi mayarakat melalui sistem politik. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU/XVI/2018 menetapkan bahwa pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik.  Pengurus  partai  politik  yang  dimaksud  adalah  mulai  dari  pengurus  tingkat  pusat sampai  tingkat  paling  rendah  sesuai  dengan  struktur  organisasi  partai  politik  yang bersangkutan.  Beberapa  pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan pemohon  dalam judicial  review antara  lain,  Dewan  Perwakilan  Daerah  menggambarkan representasi  daerah.  Pembentukan  Dewan  Perwakilan  daerah  didasarkan  oleh  gagasan untuk  dapat memprioritaskan aspirasi daerah dan  mengikutsertakan dalam  pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terkait dengan kepentingan daerah. Dewan Perwakilan  Daerah  dirancang untuk mengimbangi  kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberi kewenangan membentuk  Undang-Undang  bersama  Presiden.  Pertimbangan  selanjutnya
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
terkait kekuasaan tersebut pengisiannya dilakukan melalui sarana partai politik. Sehingga, pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah haruslah berasal dari luar partai politik. Kemudian  mencegah  terjadinya  distorsi  politik  berupa  lahirnya  perwakilan  ganda  partai politik  dalam  pengambilan  keputusan,  lebih-lebih  keputusan  politik  penting  seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 2 ayat (1)  menyatakan  bahwa  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan  Undang-Undang  Dasar.  Dengan  demikian,  jika  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana partai politik yang duah terwakili dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat juga terwakili dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah.
Rancangan Konstitusional  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  telah  ditegaskan oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  sejumlah  penetapan  yang  harus  dijadikan  dasar  dalam menerapkan  skema ketatanegaraan  khususnya  lembaga  yang  mewakili  daerah  tersebut yaitu  Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan  representasi  daerah  yang  memperjuangkan aspirasi  dan  kepentingan  daerah  dalam  konteks nasional,  sebagai cheks  and  balances terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi politik dalam kerangka nasional.  Meskipun  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  terbatas,  namun seluruhnya mengarah  terhadap  kebutuhan  daerah  yang  harus  perjuangkan  secara nasional  menurut keserasian  antara  kepentingan  nasional  dan  daerah. 18 Kenyataannya  walaupun  calon anggota  Dewan  Perwakilan  daerah  tidak  dibenarkan  pengurus  dari  partai  politik  secara aturan hukum namun dukungan partai politik kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah tetap  berjalan.  Hal  tersebut  memang  sulit  untuk  dihindari,  kemudian  sangat  sulit  untuk memastikan seseorang tak memiliki afiliasi partai politik sebelum calon yang bersangkutan mendaftarakan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

## 4. KESIMPULAN
Kehadiran partai lokal bukanlah ketidakpercayaan terhadap partai nasional namun kehadiran partai lokal di aceh membuat rekrutmen lebih jelas dan berbasis dari masyarakat Aceh sendiri. Seleksi kader untuk mengisi struktur dalam partai lokal akan lebih selektif dan efektif dimana setiap caleg yang akan mendaftarkan diri ke partai lokal cukup mendapatkan persetujuan  di  tingkat  Aceh  tanpa  harus  mendapatkan  persetujuan  ke  tingkat  yang  lebih tinggi.
kedudukan dan fungsi DPD adalah menjembatani pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam membawa kepentingan masyarakat di daerah. Keberadaan kader partai politik lokal  di  Dewan  Perwakilan  Daerah  memberikan  saluran  kepada  daerah  dalam  proses pengambilan keputusan nasional terkait dengan kepentingan daerah, sesuai dengan hakikat
18 Muhammad Addi Fauzani, DPD dan Putusan MK, Detiknews, selasa 31 Juli 2018, 13:34 WIB
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
keberadaanya sebagai perwakilan daerah. Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah menyerap aspirasi daerah, oleh karena itu harus terdapat hubungan yang jelas dan erat antara anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan daerah yang diwakilinya.

## 5. REFERENSI
Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990
Dahlan  Thaib,  Jazim  Hamidi,  dan  Ni’matul  Huda, Teori  dan  Hukum  Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2008
Hardi, Daerah Istimewa Aceh:Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, Jakarta:Cita Panca Serantai, 1993
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Jakarta:Prenada Media Group, 2016
Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Bina Aksara: Jakarta, 1984
Lintje Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta:ANDI,  2018
Marbawi, “NAD, dari tsunami ke gagasan Partai Lokal”, Media Indonesia, 18 Maret 2005. Dikutip dalam Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan , Jakarta:Kemitraan, 2008
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung:Alumni, 2000, hlm. 9-12, lihat juga Scholten dalam Vissert ‘t Hooft, Filosfie van de Recchtswetenschap, filsafat  Ilmu  Hukum,  diterjemahkan  oleh  B.  Arief  Sidharta,  Laboratorium  Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal