## PAMPAS: Journal of Criminal Law

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA MELALUI UPAYA PRAPERADILAN
Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, Tri Imam Munandar
Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: salsabilaaprilia999@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peraturan  mengenai praperadilan dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak tersangka di  Indonesia  berikut  pemenuhan  hak  tersangka  melalui  proses praperadilan  demi  tercapainya  hak  tersangka  sebagai  bagian  dari pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Dengan  menginventarisir  sejumlah peraturan  perundang-undangan  terkait  masalah  yang  dikaji,  penulis mempelajari  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  hak  tersangka melalui  upaya  praperadilan  dapat  dipenuhi  dengan  mematuhi peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  praperadilan. Namun,  ditemukan  bahwa  untuk  memenuhi  perlindungan  hukum terhadap  hak  tersangka  tersebut  masih  terdapat  beberapa  hambatan. Penulis berargumen bahwa hambatan hambatan tersebut di antaranya disebabkan karena hakim yang bersifat pasif dan ketidaktepatan waktu pelaksanaan praperadilan.
Kata Kunci:
Hak Tersangka,
Perlindungan Hukum, Praperadilan KEYWORDS: Legal Protection, The Rights of Suspect, Pretrial.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  regulations  regarding  pretrial  as  an  effort  to enhance  legal  protection  and  fulfillment  of  the  rights  of  suspects  in Indonesia through the pretrial process in order to achieve human rights. Conducting  an  inventory  and  collection  with  a  number  of  laws  and regulations  related to the  related problems, the  authors learn that legal protection  of  suspects'  rights  through  pretrial  efforts  can  be  fulfilled  by complying with statutory regulations relating to pretrial. However, it was found  that  to  fulfill  the  legal  protection  of  the  suspect's  rights  still  face several obstacles. The author argues that these obstacles are due to the passive  action  of  the  judges  and  the  imprecision  in  the  pretrial implementation.

## A. PENDAHULUAN
Tepat  pada  31  Desember  1981  ditetapkannya  hukum  acara  pidana  atau  dikenal dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  mengatur  terkait proses  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Menurut  pendapat  Anang  Shophan,  mekanisme penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses kerja para aparat  penegak  hukum  mulai  dari  proses  penyelidikan,  penyidikan,  penangkapan, penahanan,  penuntutan,  sampai  dengan  pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan. Dengan  kata  lain,  proses  penyelenggaraan  peradilan  pidana  merupakan  mekanisme bekerjanya hukum acara pidana untuk mewujudkan tujuan dari peradilan pidana. 1
Di dalam suatu proses penyidikan, untuk menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa  yang  disebabkan    oleh    manusia    tidaklah    mudah,    karena  dalam  prosesnya sering  terjadi  kekurangan dan tidak lengkapnya suatu alat bukti ataupun saksi. 2 Namun hal tersebut tetap tidak membenarkan adanya suatu tindakan kekerasan atau upaya paksa dalam  penyidikan  oleh  penyidik.  Peranan  aparat  penegak  hukum  dalam  proses penegakan  hukum  sangat  menentukan  arah  dan  tujuan  serta  hasil  yang  akan dicapai dalam penegakan hukum.
Pasal  28G  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  mengamanatkan  bahwa:  “Setiap  orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Substansi pasal di atas merupakan  bentuk  penegasan  mengenai  larangan  terhadap  segala  bentuk  penyiksaan, baik  fisik  maupun  psikis  kepada  semua  orang. 3 Berdasarkan  pasal  diatas,  maka  apabila seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana (strafbaarfeit) ia tetap tidak boleh  diperlakukan  seperti  orang  yang  bersalah  sebelum  adanya  suatu  putusan  yang in kracht van gewijsde atau biasa disebut asas praduga tek bersalah.
Terdapat  banyak  aturan  terkait  perlindungan  tersangka  dalam  hukum  Indonesia tetapi dalam penerapannya di lapangan terdapat banyak hak-hak tersangka yang jauh dari kata  terpenuhi  sehingga  melahirkan  ketidakadilan  bagi  banyak  pihak.  Berdasarkan berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang menggantikan kedudukan Herziene Indische Reglement yang memberikan perhatian lebih terhadap  hak-hak  tersangka  yang  sebelumnya  tidak  diatur.  Praperadilan  merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri yang mempunyai tujuan untuk melakukan  fungsi  pengawasan  terutama  dalam  hal  dilakukan  upaya  paksa  terhadap tersangka  oleh  penyidik  dan  penuntut  umum. 4 Pengertian  praperadilan  dimuat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 10 yang berbunyi sebagai berikut:
1 Anang  Shophan  Tornado,  “ Reformasi  Praperadilan  di  Indonesia” ,  cet  1,  Nusa  Media, Bandung, 2019, hlm.1.
2 Uswantun Hasanah, Yulia Monita, “Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan  Perkara  Pidana”, PAMPAS:    Journal    of    Criminal    Law ,    Vol.  1,  No.  3,  2020,  hlm.  140. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086  Diakses  pada  tanggal  27  september pukul 14.22 WIB.
3 Leo  Arwansyah,  Andi  Najemi,  Aga  Anum  Prayudi,  “Batas  Waktu  Pelaksanaan  Pidana  Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law, Vol. 1,    No.    3,  2020,  hlm.  20.  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073    Diakses  pada tanggal 27 september pukul 14.04 WIB.
4 M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali”, cet.16, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 3.
“Praperadilan  adalah  wewenang  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
a)  sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b)  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c)  permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluar  ganya  atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. “ Praperadilan  yang  diatur  dalam  KUHAP  menjamin  perlindungan  HAM  serta  aparat penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  secara  konsekuen. Lembaga  praperadilan  telah  menciptakan  mekanisme  kontrol  sebagai  lembaga  yang berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum  dalam menjalankan tugasnya guna tercipta proses peradilan pidana yang baik. 5
Dalam  formulasi  pengaturan  mengenai  praperadilan  masih  memiliki  beberapa kekurangan  yang  mana  terdapat  perbedaan  pendapat  dalam  penerapan  yang  dilakukan aparat  penegak  hukum  dikarenakan  adanya  suatu  kekaburan  norma  yang  dapat menimbulkan  penegakan  hukum  terhadap  hak  tersangka  melalui  upaya  praperadilan dapat  tidak  terpenuhi.  Selain  itu,  dilihat  dari  prakteknya  setelah  bertahun-tahun berlakunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dalam  penegakan  keadilan kepada  tersangka  pada  aspek  perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM), lembaga praperadilan belum banyak mencapai tahap pelaksanaan yang secara maksimal karena  dalam  prakteknya  terdapat  banyak  permohonan  praperadilan  yang  ditolak  atau bahkan gugur daripada yang diterima permohonannya.
Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimanakah peraturan mengenai  praperadilan  dalam  upaya  pemenuhan  hak-hak  tersangka  dan  bagaimana peranan    praperadilan  sebagai  salah  satu    upaya    terhadap  perlindungan  hak-hak tersangka  dan  dikaitkan  dengan  hak  asasi  manusia.  Berdasarkan  hal-hal  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  menyusun  skripsi  yang  berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan."

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  mengumpulkan  sejumlah  aturan  hukum  untuk  di  analisis,  di  antaranya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Peraturan Pemerintah  No.  92  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dan beberapa peraturan lain.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tentang Praperadilan Dalam Pemenuhan Hak Tersangka
5 Claudia  Permata  Dinda,  Usman,  Tri  Imam  Munandar,  ”Praperadilan  Terhadap  Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberan tasan Korupsi” PAMPAS Journal Criminal Law, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 82, https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401.
Praperadilan  sebagai  lembaga  yang  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  suatu pengawasan  horizontal  atas  tindakan  upaya  paksa  yang  dapat  dikenakakan  aparat penegak  hukum  terhadap  tersangka  selama  ia  berada  dalam  masa  pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dilakukan untuk menghindari suatu tindakan berjalan tidak sesuai  dengan  undang-undang  atau  prosedur  hukum  yang  berlaku.  Praperadilan  lahir bersama  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tujuan utama melaksanakan pengawasan dalam suatu proses pidana. Lahirnya praperadilan selaras dengan amanat undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang  kekuasaan  kehakiman  yang  telah  diubah  dengan  undang-undang  No.  48  Tahun 2009 yang menjadi cikal bakal lahirnya praperadilan.
Praperadilan  yang  berlaku  di  Indonesia  termuat  dalam  beberapa  undang-undang sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Seperti yang disebutkan sebelumya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian upaya praperadilan pada Pasal 1 angka 10 yang berbunyi  sebagai berikut:
“Praperadilan  adalah  wewenang  pengadilan  negeri  untuk  memeriksa  dan  memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
a.  sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas  permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b.  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan  atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c.    permintaan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau  keluarganya  atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
Selanjutnya disebutkan juga dalam pasal 77 yang hadir mempertegas pasa 1 angka 10
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  mengenai  apa  saja  wewenang  dari  lembaga praperadilan adalah sebagai berikut :
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
a.  sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan;
b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”
Dalam  Pasal  78  ayat  2  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  disebutkan praperadilan  dipimpin  oleh  seorang  hakim  tunggal  yang  ditunjuk  langsung  oleh  ketua pengadilan  negeri  dan  dalam  proses  praperadilan  berlangsung  dibantu  oleh  seorang panitera.
Dalam  pelaksanaan  upaya  praperadilan  akan  terdapat  2  pihak  yang  berperkara praperadilan yaitu pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan. Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  disebutkan  pihak-pihak  pemohon praperadilan tersebut terdiri dari:
a.  Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum,  maka  yang  berhak  mengajukan
praperadilan  adalah  tersangka,  keluarga  tersangka  atau  kuasanya  (Pasal  79  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
b.  Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum  atau  pihak  ketiga  yang  berkepentingan.  (Pasal  80  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
c.  Jika dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak  sahnya  penangkapan  atau  penahanan  atau  akibat  sahnya  penghentian penyidikan  atau  penuntutan,  maka  yang  berhak  mengajukan  praperadilan  adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Dalam  penjelasan  diatas  disebutkan  pihak  ke  tiga  yang  berkepentingan  memiliki  2 penafsiran  pendapat  yang  mana  secara  sempit  yaitu  merujuk  pada  pihak  saksi  korban tindak pidana atau pelapor. Sedangkan secara luas disebutkan pihak ketiga tidak sebatas pihak saksi korban tindak pidana atau  pelapor saja tetapi juga meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Selanjutnya  dijelaskan  tata  cara  pemeriksaan  praperadilan  dalam  Pasal  82  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Permohonnan  praperadilan  dibuat  dan  ditujukan kepada  ketua  pengadilan  negeri  dan  selanjutnya  permohonan  diregister.  Penunjukan hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa dalam waktu  3  hari setelah  diterima  permintaan,  hakim yang ditunjuk menetapkan  hari sidang.
Selanjutnya  dalam  dalam  Pasal    82  ayat  (1)  huruf  d  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  disebutkan:  “dalam  hal  suatu  perkara  sudah  mulai.  diperiksa  oleh pengadilan  negeri,  sedangkan  pemeriksaan  mengenai  permintaan  kepada  praperadilan belum  selesai,  maka  permintaan  tersebut  gugur”.  Dengan  gugurnya  suatu  upaya praperadilan ini ditakutkan tujuan dari praperadilan dapat tidak tercapai dan kehilangan arah.
Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “putusan  praperadilan  pada  tingkat  penyidikan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk mengadakan  pemeriksaan,  praperadilan  lagi  pada  tingkat  pemeriksaan  oleh  penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru”. Jadi pada suatu kasus yang didaftarkan upaya praperadilan pada tingkat penyidikan masih bisa dilakukan upaya praperadilan lagi pada tingkat penuntutan.
Bentuk isi putusan atau penetapan praperadilan disebutkan  dalam Pasal 82 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana memiliki keterkaitan dengan Pasal 82 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi dalam putusan hakim dalam  pemeriksaan  acara  praperadilan  haruslah  memuat  dengan  jelas  setiap  dasar  dan alasannya.  Amar  yang  harus  dicantumkan  dalam  penetapan  disesuaikan  dengan  alasan permintaan  pemeriksaan.  Alasan  permintaan  yang  menjadi  dasar  isi  amar  penetapan. Amar  yang  tidak  sejalan  dengan  alasan  permintaan,  keluar  dari  jalur  yang  ditentukan undang-undang. Kalau begitu amar penerapan Praperadilan, bisa berupa pernyataan yang berisi:
a. Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan
b. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan
c. Diterima atau Ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi
d. Memerintahkan Segera Mengembalikan Sitaan
Dalam suatu putusan praperadilan sesuai Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  disebutkan  “terhadap  putusan  praperadilan  dalam  hal  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”. Dalam tulisannya anang  shorpan  menyebutkan  tidak  semua  putusan  praperadilan  dapat  dimintakan banding,  sebaliknya  pula  tidak  seluruhnya  putusan  praperadilan  yang  tidak  dapat dimintakan  banding. 6 Dalam  Pasal  83  inilah  ditentukan  putusan  yang  menyakut  kasus mana  yang  dapat  dibanding,  dan  yang  tidak  dapat  diajukan  permintaan  banding.  Sesuai dengan  isi  dari  Pasal  83  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  maka terhadap putusan praperadilan yang berisi penetapan tentang sah atau tidak sahnya suatu tindakan penangkapan dan penahanan dan putisan ganti kerugian dan rehabilitasi maka tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding.
Mengenai  putusan praperadilan  yang dapat  dimintakan  banding  ke  pengadilan  tinggi sesuai  pasal  83  ayat  2  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yaitu  putusan praperadilan  yang  menetapkan  sah  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan. Namun menurut pendapat M. Yahya Harahap menyebutkan tidak terhadap semua putusan Praperadilan  yang  menyangkut  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau pemutusan  dapat  diajukan  permintaan  banding  hanya  terbatas  mengenai  putusan  yang berisi  penetapan  tentang  "tidak  sahnya”  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan. 7 Di samping itu, putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ini adalah merupakan putusan akhir bukan putusan tingkat terakhir.
2. Peraturan  Pemerintah  No.  92  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan  pemerintah  yang  diundangkan  pada  8  desember  2015  dan  merupakan perubahan  ke  2  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memiliki beberapa pasal terkait praperadilan. Disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat  2  yang  mengatur  tentang  waktu  proses  ganti  kerugian dapat  ditempuh  yang  dapat  diupayakan  tersangka  apabila  terhadap  perkara  yang dihentikan  pada  tingkat  penyidikan  atau  tingkat  penuntutan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 77 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Selain dalam pasal tersebut  juga  disebutkan  Pasal  13  ayat  1  tentang  penetapan  rehabilitasi  dalam  upaya praperadilan. Pasal terakhir mengenai praperadilan dalam Peraturan pemerintah No. 27 tahun  1983  disebutkan  dalam  Bab  VI  Pasal  16  tentang  praperadilan  pada  koneksitas disebutkan sebagai berikut:
“Praperadilan  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  mereka  yang termasuk  lingkungan  peradilan  umum  dan  lingkungan  peradilan  militer  sebagaimana
6 Anang Shophan Tornado, Op.Cit , hlm.77.
7 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hlm.24
dimaksud dalam Pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan.”
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2016  diundangkan  pada  16  april  2016 mengatur  mengenai  larangan  Peninjauan  Kembali  Putusan  Praperadilan.  Disebutkan dalam  Pasal  3  ayat  1  “Putusan  Praperadilan  tidak  dapat  diajukan  peninjauan  kembali”. Mahkamah  Agung  berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  tertinggi  terhadap penyelengaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk Praperadilan. Maka dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pemberlakuan  Hasil Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan, khususnya  mengenai  peninjauan  kembali  terhadap  putusan  Praperadilan  dalam  hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  5  Tahun  1985  Tentang  Penghentian Praperadilan
Berkaitan  dengan  ketentuan  mengenai  penghentian  praperadilan  didasarkan  pada Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  5  Tahun  1985  tentang  penghentian praperadilan, tertanggal 1 Februari 1985. Dalam buku Anang Shophan menyebutkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan apakah  acara  praperadilan  yang  sedang  berjalan  dapat  dihentikan  sewaktu-waktu  oleh hakim. Berhubung mengenai hal ini tidak ada pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum  Acara  Pidana,  maka  Mahkamah  Agung  memberikan  petunjuk  sebagai  berikut: Pertama, acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan  pihak  yang  semula  mengajukan  keberatan;dan  Kedua,  penghentian  itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan. 8
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Pengajuan  permohonan  pengujian  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  memuat  tentang  keabsahan  penetapan  tersangka,  penggeledahan,  dan  penyitaan. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU/XII/2014  tanggal  28  April  2015  yang akhirnya  secara  normative  memperluas  wewenang  praperadilan  yaitu  penetapan tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945  sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk  penetapan  tersangka,  penggeledahan,  dan penyitaan.
Penambahan  objek  kewenangan  praperadilan  tentang  sah  tidaknya  penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sebagaimana telah diuraikan perkembangannya melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  21/PUU-XII/2014  menjadikan  objek tersebut  termasuk  dalam  objek  kewenangan  praperadilan.  Dasar  penambahan  objek
8 Anang Shophan Tornado, Op.Cit , hlm.75.
tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan kesewenang – wenangan penyidik  dalam  menetapkan  status  tersangka  yang  tidak  sesuai  prosedur  sebagaimana tercantum  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  dalam  perkembangannya banyak  peristiwa  yang  menjadi  dasar  penambahan  objek  kewenangan  praperadilan  ini diantaranya  yang  paling  mendasar  adalah  tindak  penyidik  yang  memutar  balikan prosedur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  khususnya  dalam  hal penyidikan,  dimana  seharusnya  dalam  proses  penyidikan  mengumpulkan  bukti  –  bukti untuk  menemukan  tersangka  namun  dalam  beberapa  peristiwa  tersangka  ditetapkan terlebih  dahulu  untuk  menemukan  barang  bukti.  Hal  ini  lah  yang  dijadikan  dasar  oleh mahkamah  konstitusi  untuk  membentuk  norma  yang  memperluas  wewenang praperadilan termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Pertimbangan  diatas  secara  implisit  Mahkamah  sesungguhnya  sudah  menyatakan pendapatnya  bahwa  penggeledahan  dan  penyitaan  merupakan  bagian  dari  mekanisme kontrol terhadap  kemungkinan tindakan sewenang-wenang  dari  penyidik  atau  penuntut umum  dan  karenannya  termasuk  dalam  ruang  lingkup  praperadilan.  Oleh  karena  itu, permohonan mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum. Adapun maksud  dan  tujuan  yang  hendak  ditegakkan  dan  dilindungi  dalam  proses  praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.
Setelah  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini,  maka  permohonan  praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni yang  pertama  penetapan  tersangka  tidak  sah  karena  pemeriksan  saksi-saksi,  ahli, tersangka,  penggeledahan,  serta  penyitaan  dilakukan  setelah  penetapan  tersangka sehingga  tidak  terpenuhinya  2  (dua)  alat  bukti.  Yang  kedua  permohonan  praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis  in  idem  karena  belum  menyangkut  pokok  perkara.  Dan  yang  ketiga  penetapan tersangka  atas dasar  hasil pengembangan  Penyidikan  terhadap  tersangka  lainnya  dalam berkas berbeda adalah tidak sah.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang disahkan pada 9 November 2016 menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  frasa  “suatu  perkara  sudah  mulai  diperiksa”  tidak  dimaknai  “permintaan praperadilan  gugur  ketika  pokok  perkara  telah  dilimpahkan  dan  telah  dimulai  sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.
Melalui  putusan  ini  pengertian  “perkara  sudah  mulai  diperiksa”  dalam  perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menyelesaian perbedaan tafsir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan  setelah  berkas  dikirim  sebagaimana  dalam  Putusan  Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn.  Adapun  alasanya  frasa  “sudah  mulai  diperiksa”  tidak  diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
sehingga  kualifikasi  “sudah  mulai  diperiksa”  ditafsirkan  secara  sistematis  terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan”.
Maka  dalam  putusan  ini  memberikan  penegasan  atas  multitafsirnya  Pasal  82  ayat  1 huruf  d  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  mengenai  batasan  waktu  ketentuan mulai  diperiksanya  di  pengadilan  negeri  dengan  makna  permintaan  praperadilan  gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara  atas  nama  terdakwa/pemohon  praperadilan.  Yang  mana  sebelumnya  memiliki makna yang tidak jelas dan multitafsir seperti Tafsir Pertama merujuk kepada pengertian sejak berkas perkara dilimpahkan dari jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negen, Tafsir Kedua merujuk sejak diperiksa pada pemeriksaan sidang perdana atas perkara dimaksud, sedangkan Tafsir Ketiga merujuk pada setelah pembacaan surat dakwaan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  penyampaian  Surat  Perintah  Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  tanggal  11  Januari  2017  tidak  hanya  diwajibkan  terhadap  jaksa penuntut  umum  akan  tetapi  juga  terhadap  terlapor  dan  korban/pelapor  dengan  waktu paling  lambat  7  (tujuh) hari  dipandang  cukup  bagi  penyidik  untuk mempersiapkan/menyelesaikan  hal  tersebut.  Adapun  alasan  Mahkamah  Konstitusi didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  terhadap  terlapor  yang  telah  mendapatkan  surat perintah dimulainya  penyidikan, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan- bahan  pembelaan  dan  juga  dapat  menunjuk  penasihat  hukum  yang  akan mendampinginya,  sedangkan  bagi  korban/pelapor  dapat  dijadikan  momentum  untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.
Putusan  ini  memberikan  ruang  tambahan  bagi  tersangka  melakukan  praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuannya adalah adanya prinsip due process of law yang harus dipenuhi. Pemberitahuan dimulainya  suatu  proses  hukum  merupakan  hak  konstitusional  yang  dijamin pelaksanaannya  oleh  aparatur  hukum  sehingga  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan sebagai  bagian  dari  prosedur  hukum  perlu  dipastikan  pelaksanaannya.  Penolakan terhadap  alasan  praperadilan  karena  telat  mengirim  Surat  Perintah  Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diketahui melalui Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN  JKT.SEL  dengan  alasan  “apabila  tidak  didalilkan  ke  dalam permohonan  berarti  pemohon  menganggap  tentang  surat  pemberitahuan  dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak”. Putusan ini merujuk  pada  formulasi  permohonan  praperadilan  yang  tidak  memuat  keberatan  atas keterlambatan  penyerahan  Surat  Perintah  Dimulainya  Penyidikan  melainkan  diajukan pada kesimpulan.
Maka  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  Tanggal  11  Januari 2017 terkait penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan menjadi perluasan objek praperadilan  yang  dapat  menambah  pemenuhan  hak  asasi  manusia  tersangka  dapat
tercapai maksimal. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini telah memberikan kepastian hukum dan terjaminnya hak-hak konstitusional terlapor dan pelapor. 9
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012
Tanggal 21 Mei 2013 Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah makna dalam pasal 80  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  Rumusan  pasalnya  "Permintaan  untuk menilai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  pihak  ketiga  yang  menarik  kepada  ketua pengadilan  negeri  dengan  menyebutkan  alasannya".  Pihak  ketiga  yang  berkepentingan dalam  Pasal  80  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  memiliki  makna  yang  lebih luas  dan  harus  dimaknai  menjadi  "termasuk  Saksi  Korban  Atau  Pelapor,  Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Organisasi Kemasyarakatan".
Maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perluasan terhadap makna  pihak  yang  dapat  mengajukan  Permintaan  untuk  memeriksa  sah  atau  tidaknya suatu  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan.  Pihak  ketiga  disini  tidak  hanya  berarti sempit  sebatas  saksi  korban  tindak  pidana  dan  pelapor  saja  tetapi  mencakup  juga Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Organisasi Kemasyarakatan.
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982
Dalam  konteks  Keputusan  Menteri  Kehakiman  ini  menekankan    praperadilan  tidak hanya  menyangkut  sah  tidaknya  suatu  penangkapan  atau  penahanan,  atau  tentang  sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, atau tentang permintaan ganti- rugi  atau  rehabilitasi,  akan  tetapi  upaya  prapradilan  dapat  juga  dilakukan  terhadap adanya  kesalahan  penyitaan  yang  tidak  termasuk  alat  pembuktian,  atau  seseorang  yang dikenakan  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang,  karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, atau akibat adanya tindakan lain  yang  menimbulkan  kerugian  sebagai  akibat  pemasukan  rumah,  penggeledahan  dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
Ganti  kerugian  dalam  hal  ini  bukan  hanya  semata-mata  mengenai  akibat  kesalahan upaya  paksa,  penyidikan  maupun  penuntutan,  tetapi  dapat  juga  ganti  kerugian  akibat adanya  pemasukan  rumah,  penggeledahan,  dan  penyitaan  yang  tidak  sah  secara  hukum sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  95  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana. Dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  No.  M.01.PW.07.03  tahun  1982,  praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat  bukti,  atau  seseorang  yang  dikenakan  tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan Undang-Undang,  karena  kekeliruan  orang  atau  hukum  yang  diterapkan.  Ganti  kerugian diatur  dalam  Bab  XII,  Bagian  Kesatu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.  Perlu diperhatikan  dalam  Pasal  1  butir  22  menyatakan  “Ganti  kerugian  adalah  hak  seseorang untuk  mendapatkan  pemenuhan  atas  tuntutannya  yang  berupa  imbalan  sejumlah  uang
9 Eddi Maulizar, Dahlan Ali, M.Jafar, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 130/Puu-Xiii/2015 Tanggal 11 Januari 2017 Oleh Penyidik Dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh”, Syiah Kuala Law Journal  :  Vol.  3,  No.1,    2019,  hlm.79.  https://media.neliti.com/  media/publications/281840- implementasi-putusan-mahkamah-konstitusi-80a28928.pdf  diakses  pada  5  januari  2023  pukul 19.41WIB.
karena  ditangkap,  ditahan,  ataupun  diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang- undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini.

## 2. Pemenuhan Hak Tersangka Melalui Proses Praperadilan Dan Kaitanya Dengan Jaminan Dalam Hak Asasi Manusia
Fokus  penelitian  ini dilakukan  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pemenuhan  hak- hak  tersangka  dalam  perwujudan  jaminan  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia  dapat tercapai melalui proses praperadilan. Karena setiap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang  yang  dikenakan  instansi  penegak  hukum  kepada  tersangka  merupakan pengurangan  dan  pembatasan  kemerdekaan  dan  Hak  Asasi  Manusia  tersangka,  atas tindakan  itu  harus  dilakukan  pertanggungjawaban  menurut  ketentuan  hukum  dan undang- undang yang berlaku (due process of law).
Dalam  pelaksanaan  suatu  keputusan  hakim  mengenai  putusan  praperadilan  yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dilihat dalam Pasal 82 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum  Acara  Pidana,  terdapat  3  macam  pelaksanaan  yang  dapat  dilakukan  terhadap suatu putusan praperadilan antara lain terdiri dari:
1. Melakukan Perbuatan Tertentu
2. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang
3. Pemberian Rehabilitasi
Keberadaan  Lembaga  Praperadilan  sebagai  lembaga  yang  melindungi  hak-hak masyarakat  yang  hak  asasinya  dilanggar  oleh  aparat  penegak  hukum  serta  melalui lembaga ini juga dapat membawa oknum aparat penegak hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya  dalam  bentuk  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  atas  dugaan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaaanya. Dalam pengaplikasian upaya praperadilan sebagai salah satu sarana pemenuhan hak tersangka  yang telah diatur oleh undang-undang  ini  memiliki  beberapa  kelemahan  yang  membuat  berjalannya praperadilan belum berjalan maksimal. Berikut merupakan kelemahan-kelemahan upaya praperadilan yang mengakibatkan belum berjalan maksimal, antara lain:
1.  Sikap Hakim Yang Pasif Dalam Praperadilan
Dalam penerapannya hakim praperadilan bersifat pasif yang mana Hakim praperadilan menunggu  adanya  permohonan  dari  para  pemohon  yang  merasa  haknya  dilanggar  atau dirugikan  atas  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  dan permohonan  ganti  kerugian.  Dalam  buku  Anang  Shorpan  menyebutkan  hakim praperadilan tidak boleh bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan pengujian terhadap  dugaan  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyidik  atau  penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. 10
Hakim praperadilan bersifat pasif, artinya tidak ada sidang tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak  yang  berhak  memohon  pemeriksaan  praperadilan. 11 Dengan  demikian, meskipun terdapat suatu penyimpangan secara nyata dan jelas dalam upaya paksa, tetapi
10 ibid , hlm.87 11 Devi  Kartika  Sari,  “Analisis  Yuridis  Kedudukan  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  Sebagai Upaya  Pembaharuan  Lembaga  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”, thesis Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya ,  2015,  hlm.9.  https://www.neliti .com/publications/35454/analisis-yuridis-kedudukan-hakim-pemeriksa-pendahuluan-sebagai- upaya-pembaharuan diakses pada 2 Januari 2023 pukul 20.00 WIB.
pihak-pihak  yang  dirugikan  tidak  mengajukan  permohonan  praperadilan  maka  hakim praperadilan tidak dapat menguji dan memutus kebenaran dari upaya paksa tersebut hal tersebut  jelas  bertentangan  dengan  tujuan  praperadilan  yang  memberikan  pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Dengan sifat hakim yang pasif ini akan memberikan dampak besar terhadap penerapan praperadilan. Yang mana dalam praktek terdapat banyak peluang aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum untuk melanggar hak asasi manusia tersangka. Seperti  yang  tertulis  dalam  buku  M.Yahya  Harahap  menyebutkan  demi  untuk terlaksananya  kepentingan  pemeriksaan  tindak  pidana,  undang-undang  memberi kewenangan  kepada  penyidik  dan  penuntut  umum  untuk  melakukan  tindakan  upaya paksa  berupa  penangkapan,  penahanan,  penyitaan,  dan  sebagainya.  Setiap  upaya  paksa yang  dilakukan  pejabat  penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap  tersangka,  pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:
a. tindakan  paksa  yang  dibenarkan  undang-undang  demi  kepentingan  pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
b. sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa  dengan  sendirinya  merupakan  perampasan  kemerdekaan  dan  kebebasan  serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka. 12
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dilihat  terdapat  peluang  besar  bagi  aparat  penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum untuk dapat melakukan pelanggaran hak asasi  manusia  terhadap  tersangka.  Namun  dalam  hal  penegakan  hukum  melalui praperadilan  ini  hakim  bersifat  pasif  maka  berjalannya  upaya  praperadilan  akan  tidak maksimal bila hanya menunggu adanya laporan praperadilan. Dan dilihat dalam prakter kecenderungan masyarakat umum untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat ditempuh apabila haknya dilanggar sangatlah minim. Sehingga tujuan praperadilan sendiri akan sulit untuk dicapai dalam prakteknya.
1. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Praperadilan
Disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ketentuan  waktu  mengenai  upaya  praperadilan  yang  dapat  di  upayakan  oleh  tersangka untuk  menegakkan  hak  terhadapnya  sebagai  berikut:  “pemeriksaan  tersebut  dilakukan secara  cepat  dan  selambat-lambatnya  tujuh  hari  hakim  harus  sudah  menjatuhkan putusannya”. Dari Pasal tersebut terdapat banyak pendapat berbeda dari para ahli hukum dalam    penerapan  pemeriksaan  cepat  tersebut  hal  tersebut  terjadi  karena  tidak  ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Dalam    buku  karangan  D.Y  Witanto  menyebutkan  normalnya  proses  pemeriksaan perkara  dibutkhan  waktu  3-5  bulan  namun  dalam  pemeriksaan  perkara  praperadilan dituntut  cepat  hanya  berlangsung  7  hari. 13 Dalam  waktu  yang  sangat  singkat  tersebut hakim harus sudah menjatuhkan putusan praperadilan dalam kurun waktu 7 hari. Namun dalam penerapan terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian pemeriksaan cepat 7 hari tersebut.
12 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hlm.3. 13 D.Y.  Witanto, “Hukum  Acara  Praperadilan  Dalam  Teori  Dan  Praktik  Mengurai  Konflik Norma  Dan  Kekeliruan  Dalam  Praktik  Penanganan  Praperadilan”, Cet.1,  Imaji  Cipta  Karya,  Depok, 2019, hlm.261.
Ketentuan  Pasal  tersebut  tidak  jelas  dan  menimbulkan  selisih  pendapat  dalam penerapan.  Dalam  buku  M.Yahya  Harahap  disebutkan    terdapat  pendapat,  perhitungan tenggang  waktu  7  hari,  dihitung  dari  tanggal  penetapan  hari  sidang.  Sebaliknya  pihak pemohon  atau  penasihat  hukumnya  berpendapat,  dihitung  dari  tanggal  penerimaan permohonan  atau  dari  tanggal  registrasi. 14 Selanjutnya  dalam  buku  Anang  Shophan disebutkan terdapat satu penafsiran berbeda lagi dari pemeriksaan acara cepat tersebut yang mana disebutkan tenggang waktu dihitung tujuh hari sejak sidang pertama dibuka, yaitu  setelah  didaftarkan  melalui  kepaniteraan  pidana,  dimasukkan  ke  register,  dan disampaikan ke meja ketua untuk penunjukkan hakim.
Dari perbedaan pendapat para ahli hukum ketiga pendapat tersebut yang dikemukakan sama- sama mempunyai dasar alasan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan. Alternatif penafsiran yang dimaksud adalah:
a. Sejak Penetapan Hari Sidang
Bertitik tolak dari  pendapat  ini,  hakim  sudah  mesti  menjatuhkan putusan  7  hari  dari tanggal penetapan hari sidang. Berarti penetapan pemanggilan, pemeriksaan sidang, dan penjatuhan  putusan  berada  dalain  jangka  waktu  7  hari  tersebut.  Tidak  diperhitungkan tanggal  penerimaan  dan  peregristrasiannya.  Namun  dalam  pendapat  ini,  seolah-olah terkandung suatu penyimpangan atas makna proses pemeriksaan cepat.
Karena  jika  perhitungan  tenggang  waktu  7  hari  dimulai  dari  tanggal  penetapan  hari sidang, cara perhitungan yang demikian akan mengurangi arti kecepatan pemeriksaan dan penjatuhan  putusan.  Sebab  kalau  perhitungan  tenggang  waktu  dimulai  dari  penetapan hari  sidang  dapat  memungkinkan  waktu  penerimaan  perkara  sampai  waktu  penetapan hari  sidang  menempuh  waktu  lama.  Maka  pendapat  ini  akan  kurang  tepat  dan  tidak memenuhi perintah undang-undang untuk mengadakan pemeriksaan cepat dalam kurun 7 hari.
b. Sejak Tanggal Registrasi Atau Pencatatan
Menurut  pendapat  ini,  hakim  mesti  menjatuhkan  putusan  7  hari  dari  tanggal permohonan  diregister  di  kepaniteraan  pengadilan  negeri.  Pelaksanaan  yang  demikian dianggap lebih bersesuaian dengan prinsip peradilan yang cepat dengan syarat penerapan yang demikian bisa dipenuhi apabila ada itikad baik dari semua pihak yang terlibat dalam praperadilan.
Artinya  pada  saat  hakim  yang  dinunjuk  menerima  permohonan,  harus  segera menetapkan hari sidang dan sekaligus memerintahkan panitera menyampaikan panggilan kepada pihak pemohon dan pejabat yang terlibat. Dan jika pejabat yang terlibat responsif memenuhi  panggilan  demi  mempertanggung  jawabkan  tindakan  hukum  yang dilakukannya, Praperadilan dapat menjatuhkan putusan dalam waktu 7 hari dari tanggal registrasi.
Namun  hal  ini  akan  sulit  dijalankan  karena  pihak  termohon  pada  khususnya  aparat hukum akan cenderung mangkir dari panggilan atau sulit memberikan keterangan karena disini  posisinya  sebagai  orang  bersalah.  Hal  tersebut  selaras  dengan  pendapat  M.Yahya Harahap  dalam  bukunya  dituliskan  sering  didengar  keluhan  dari  kalangan  Pengadilan Negeri, tentang kekurang lancaran pemeriksaan sidang Praperadilan yang mana hambatan
yang selalu dialami, keengganan pejabat yang bersangkutan menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. 15
c. Sejak Sidang Pertama Dibuka
Menurut pendapat ini tenggang waktu dihitung tujuh hari sejak sidang pertama dibuka yaitu  setelah  didaftarkan  melalui  kepaniteraan  pidana,  dimasukkan  ke  register,  dan disampaikan ke meja ketua untuk penunjukkan hakim. Hal ini terjadi karena biasanya ada waktu  tiga  hari  dalam  menentukan  hari  sidang.  Proses  pemanggilan  dihadapkan  pada syarat sahnya pemanggilan setidaknya tiga hari sebelum sidang.
Setelah  sidang  pertama  berlangsung  tenggang  waktu  tujuh  hari  dalam  pendapat  ini dimulai. Meski demikian, pengadilan tidak mengetahui pasti apakah tenggang waktu yang dimaksud adalah tujuh hari kerja atau tujuh hari kalender. Penunjukkan hakim oleh ketua pengadilan negeri biasanya selesai dalam satu hari dan hakim yang ditunjuk sudah harus menetapkan  hari sidang dalam  satu  hari. Pemanggilan  sendiri membutuhkan waktu  tiga hari,  sehingga  banyak  hakim  menetukan  bahwa  penentuan  tujuh  hari  dihitung  sejak sidang  pertama  digelar.  Pendapat  ini  juga  kurang  tepat  dan  tidak  memenuhi  perintah undang-undang  karena  memiliki  kemungkinan  pemenuhan  pemeriksaan  cepat  tidak terlaksana dalam menunggu sidang pertama dimulai.
Dari  perbedaan pendapat  diatas akan menimbulkan  perbedaan  penerapan yang  akan menimbulkan kekaburan hukum. Yang mana dalam penerapannya akan berbeda-beda dan di  Jambi  sendiri  penyelesaian  perkara  praperadilan  dengan  acara  cepat  dalam  kurun waktu  7  hari  tidak  pernah  terjadi.  Dalam  data  Pengadilan  Negeri  Jambi  pada  perkara praperadilan memiliki waktu tempuh mayoritsa 14 hari yang mana ini berbeda  terhadap aturan hukum yang berlaku di undang-undang.
3. Gugurnya Praperadilan
Gugurnya pemeriksaan praperadilan dapat terjadi otomatis apabila perkaranya mulai diperiksa pengadilan negeri hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  tertulis  sebagai  berikut:  “Dalam  hal  suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan  kepada  praperadilan  belum  selesai,  maka  permintaan  tersebut  gugur”. Dengan  gugurnya  upaya  praperadilan  tanpa  memiliki  putusan  yang  tetap  akan  hal  yang diperkarakan  dalam  praperadilan  dapat  memungkinkan  terjadinya  suatu  pelanggaran terhadap hak asasi manusia pihak yang mengajukan upaya praperadilan dan hal tersebut bisa mengakibatkan tujuan dari praperadilan menjadi samar dan tidak tercapai.
Dalam buku Anang Shopkan disebutkan gugurnya upaya praperadilan tersebut apabila perkara  pokoknya  telah  masuk  ke  pemeriksaan  pengadilan  negeri  dikarenakan  untuk menghindari  terjadinya  penjatuhan  putusan  yang  berbeda. 16 Disebutkan  oleh  I  Made Wisnu Wijaya Kusuma  Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianggap  penting    dalam  menjaga  tidak  ada  pertentangan  mekanisme  pemeriksaan maupun  isi  putusan  perkara  praperadilan  dengan  perkara  pokok. 17 Namun  ternyata
15 Ibid 16 Anang Shophan Tornado, Op,Cit, hlm.88. 17 I  Made  Wisnu  Wijaya  Kusuma,  I  MadeSepud,dan    Ni  Made  Sukaryati  Karma,  “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidanadi Indonesia”, Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 1,No.2,  2020,  hlm.  76.  https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php  /juinhum/article/ view/2438/1741 diakses pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 11.45 WIB.
walaupun  suatu  perkara  praperadilan  dinyatakan  gugur  tanpa  adanya  suatu  putusan praperadilan  yang  dikarenakan  perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa  pengadilan  negeri tidak menimbulkan berkurangnya hak tersangka.
Hak tersangka dalam hal yang diupayakan dalam praperadilan meskipun gugur dapat tetap  terpenuhi  karena  semua  permintaan  itu  dapat  ditampung  kembali  baik  oleh pengadilan negeri dalam pemeriksaan perkara pokok. Misalnya, tentang sah atau tidaknya penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  atau  penyitaan.  Pendapat  M.  Yahya  Harahap menyebutkan  hal  ini  semua  dapat  langsung  diperiksa  pengadilan  negeri  dalam  sidang perkara pokok. 18 Maka dengan penerapan Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana ini tetap dapat menegakkan hal tersangka namun membuat tujuan praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang dalam hal ini.

## D. SIMPULAN
Kesimpulan  berikut  disusun  berdasarkan  pembahasan  lengkap  penulis  terhadap skripsi    yang  berjudul  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Tersangka  Melalui  Upaya Praperadilan  ini,  maka  diperoleh  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  dan  analisis  sebagai berikut:
1. Perlindungan  hukum  terhadap  hak  tersangka  melalui  upaya  praperadilan  dapat dipenuhi dengan mematuhi segala aturan yang mengatur mengenai praperadilan yang tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana, Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2016 tentang  peninjauan  kembali  putusan  praperadilan,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  No.  5  Tahun  1985,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XII/2014, Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015,  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU- X/2012, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982.
2. Pemenuhan hak tersangka melalui upaya praperadilan dan kaitanya terhadap jaminan dalam  hak  asasi  manusia  dalam  penelitian  ini  ditemukan  masih  memiliki  berbagai hambatan  untuk  mencapai  kata  maksimal.  Terdapat  beberapa  hambatan  dari  aturan- aturan hukum yang ada yang mengatur mengenai praperadilan yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan tujuan praperadilan tidak tercapai sepenuhnya untuk melindungi hak asasi manusia seorang tersangka. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain dari hakim  praperadilan  yang  bersifat  pasif,  mengenai  ketepatan  waktu  pelaksanaan praperadilan, dan gugurnya praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana.  UU  Nomor  8  Tahun 1981.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  1981  Nomor  76.  Tambahan  Lembaran  RI Nomor 3209.
.  Undang-Undang  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  UU    Nomor  2 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran RI Nomor 4168.
.  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. PP  Nomor 92 Tahun 1983. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 290. Tambahan Lembaran RI Nomor 5772.
.  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Larangan  Peninjauan  Kembali  Putusan Praperadilan. PERMA  Nomor 4 Tahun 2016. Berita Negara 2016 Nomor 596. .  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  UU    Nomor  48  Tahun  2009. Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009  Nomor  157.  Tambahan  Lembaran  RI  Nomor 5076.
. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  102/PUU-XIII/2015  Tentang  Pengujian UU  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/2015  Tentang  Pengujian UU  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Buku
Anang  Shophan  Tornado. Reformasi  Praperadilan  di  Indonesia .  Cetakan  Pertama,  Nusa Media, Bandung, 2019.
D.Y. Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Praperadilan , Cetakan Pertama, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019
Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Cetakan kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  Dan  Peninjauan  Kembali. Cetakan  ke-16,  Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017.

## Jurnal
Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, ”Praperadilan Terhadap Penetapan Status  Tersangka  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi”
PAMPAS Journal Criminal Law, Vol. 1, No. 2, 2020, https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568/6401.
Devi  Kartika  Sari,  “Analisis  Yuridis  Kedudukan  Hakim  Pemeriksa  Pendahuluan  Sebagai Upaya  Pembaharuan  Lembaga  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia”, thesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya , 2015. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112473/
Eddi  Maulizar,  Dahlan  Ali,  dan  M.Jafar,  “Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  130/Puu-Xiii/2015  Tanggal  11  Januari  2017  Oleh  Penyidik  Dan  Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh”, Syiah Kuala Law Journal , Vol. 3, No.1,  2019. https://media.neliti.com/media/publications/281840-implementasi- putusanmah kamah-konstitusi-80a28928.pdf
I  Made  Wisnu  Wijaya  Kusuma,  I  MadeSepud,dan    Ni  Made  Sukaryati  Karma,  “Upaya Hukum  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidanadi  Indonesia”, Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 1,No.2, 2020.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2438 /1741
Leo Arwansyah. Andi Najemi. dan Aga Anum Prayudi. “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati  dalam  Perspektif  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan  di  Indonesia”, Pampas: Journal  of  Criminal  Law ,  Volume.  1  No.  3, 2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073
Uswantun  Hasanah.  Dan  Yulia  Monita.  Sidik  Jari  sebagai  Pendukung  Alat  Bukti  dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana, Pampas:  Journal  of  Criminal  Law ,  Volume. 1,  No.  3, 2020.
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11086

## Internet
JDIH  BPK  RI.  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946 diakses pada tanggal 6 desember 2022 pukul 11.00 WIB
JDIH  MAHKAMAH  AGUNG.  https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.  php/legal- product/sema-nomor-5-tahun-1985/detail diakses pada 01 januari 2023 WIB