## PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

## SUYANTO 1

## Abstrak
Hubungan  antara  pelayanan  fiskus  dan  tingkat  kesadaran wajib  pajak menarik  banyak  perhatian  peneliti.  Penelitian  ini menguji  antara  pengaruh  pelayanan  fiskus  dan  tingkat  kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel  pemoderasi.
Data  dikumpulkan  dari  kuisioner  dengan  menggunakan purposive  sampling  pada  wajib  pajak  pribadi  dan  wajib  pajak institusi  di  Yogyakarta. Jumlah  kuisioner  yang  didistribusikan adalah 90 kuisioner dan kuisioner yang kembali 79 atau respon rate 87,78%. Setelah dilakukan penyeleksian terhadap kuesioner terdapat 4  kuesioner  harus  dikeluarkan  dari  sampel,  kuesioner  yang  dapat dianalisis  75  kuesioner  dianalisa  dengan  menggunakan  analisa regresi.
Hasil  menunjukkan  bahwa  interaksi  antara  pelayanan  fiskus dan  kepatuhan  wajib  pajak  secara  statistik  signifikan  pada  p  0,022 (p<0,05). Dan interaksi antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara statistik signifikan  pada p 0,045 (p<0,05). Secara statistik semua hipotisis yang peneliti ajukan terdukung oleh data.
Kata  kunci:  Pelayanan  Fiskus,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Perilaku Penghindaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  Minyak  dan  Gas  bukan  lagi  primadona  untuk  pendanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  (APBN)  negara  Indonesia,  karena  kedua  sumber  tersebut tidak dapat diperbaharui  dan lambat laun  akan habis juga,  padahal kebutuhan dana untuk  menutup  APBN  semakin  lama  semakin  tinggi.  Untuk  pendanaan  APBN Indonesia  dan  peningkatan  peningkatan  pendapatan  dari  perpajakan  adalah  jalan keluarnya.
Menurut  kantor  berita  Antara  dalam  websitnya  bahwa realisasi  penerimaaan pajak Negara Indonesia periode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009 mencapai Rp565,77 triliun atau 97,99 persen dari target penerimaan pajak dalam APBNP 2009. Realisasi penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan (PPh) migas mencapai 97,99 persen  dari  target  sebesar  Rp577  triliun,  jika  dibandingkan  dengan  realisasi penerimaan periode yang sama 2008 maka jumlah tersebut lebih rendah. Penerimaan pajak selama 2008 mencapai Rp571,10 triliun. Sementara realisasi penerimaan pajak tanpa  PPh  Migas  selama  periode  Januari-Desember  2009  mencapai  sebesar Rp515,73  triliun  atau  97,61  persen  dari  target.  Jika  dibandingkan  dengan  realisasi penerimaan  periode  yang  sama  tahun  2008,  terdapat  pertumbuhan  4,38  persen.
1 Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Realisasi pada 2008 mencapai Rp494,08 triliun, jumlah penerimaan pajak itu terdiri dari  PPh  Non  Migas  sebesar  Rp267,53  triliun  atau  91,88  persen  dari  rencana penerimaan  2009  sebesar  Rp291,18  triliun.Penerimaan  pajak  pertambahan  nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp214,35 triliun atau 105,55  persen  dari  rencana  Rp203,08  triliun.  Realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan bangunan (PBB) mencapai Rp24,27 triliun atau 101,71 persen dari rencana Rp23,86 triliun.  Realisasi  penerimaan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (BPHTB) mencapai  Rp6,46  triliun  atau  92,57  persen  dari  rencana  2009  Rp6,98  triliun. "Sementara  pajak  lainnya  mencapai  Rp3,11  triliun  atau  95,83  persen  dari  rencana 2009 sebesar Rp3,25 triliun. Sementara itu jumlah wajib pajak (WP) terdaftar sampai dengan tahun 2009 mencapai 15,91 juta.
Besarnya  anggaran  yang  bersumber  dari  pajak  belum  dapat  mencerminkan keberhasilan pemerintah  dalam memungut pajak dari sektor privat ke sektor publik. Peningkatan  penapatan  pemerintah  dari  tahun  ketahun  tidak  serta  merta membuktikan tingginya kepatuhan wajib pajak, sebab di poin lain tax ratio Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Tax Ratio adalah alat ukur kemampunan  pemerintah  dalam  mengumpulkan  pajak  dari  masyarakat,  semakin tinggi tax ratio semakin efektif kebijakan pengumpulan pajak dapat dijalankan.
Setiaji  (2005)  mengatakan  bahwa tax  ratio merupakan  perbandingan  antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Rasio ini  dipakai  untuk  menilai  tingkat  kepatuhan  pembayaran  pajak  oleh  masyarakat dalam suatu negara.  Harian Umum Sinar Harapan tanggal 29 Juli 2008 menyebutkan tax  ratio Indonesia  pada  tahun  2005  mencapai  12,89%,  tahun  2006  13,58%,  dan 13,92%  untuk  tahun  2007.  Negar-negara  maju  yang  tergabung  dalam Organization for  Economic  Coorporation  and  Development (OECD)  memiliki tax  ratio diatas 30%, bahkan Swedia tax rationya menembus angka 53%, Indonesia  jauh tertinggal, oleh  sebab  itu  perlu  bagi  Indonesia  untuk  meningkatkan tax  ratio dengan  cara meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
Agar  penerimaan  pajak  dapat  optimal,  diperlukan  kesadaran  dari  fiskus sebagai pihak yang menghimpun pajak dan tentunya mendapat dukungan dari wajib pajak  sebagai  pihak  yang  membayar  pajak.  Membayar  pajak  adalah  kewajiban  bagi setiap  warga  negara  sebagai  bukti  cinta  tanah  air  dan  bangsa.  Di  samping  itu, peraturan  perundang-undangan  dibidang  perpajakan  harus  memberikan  kejelasan. Untuk  menunjang  keberhasilan  dalam  penghimpunan  pajak,  fiskus  dan  wajib  pajak harus  dibekali  pengetahuan  yang  cukup  agar  tercipta  kesadaran  dan  pembayaran pajak dapat berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ada.
Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) menunjukan adanya hubungan positif  antara  kesadaran,  kepatuhan  pajak  dan  pelayanan  fiskus  terhadap  kinerja penerimaan  pajak.  Kesadaran  yang  dimaksud  adalah  kesadaran  generalisasi dari persepsi  wajib  pajak,  pengetahuan  perpajakan,  karakteristik  wajib  pajak,  dan penyuluhan  perpajakan.  Dalam  penelitian  Suryadi  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kinerja  penerimaan  pajak,  sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak.
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  fiskus  terhadap  wajib  pajak    merupakan metode  untuk  menimbulkan  efek  jera  terhadap  wajib  pajak  agar  wajib  pajak  tidak melakukan  tindakan  penghindaran.  Forest  et  al.  (2002)  mengatakan bahwa  sistem pajak yang sederhana meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian  Carnes  (1994)  membuktikan  hubungan  positif  antara  sanksi  dengan
kepatuhan,  ketika  sanksi  dalam  perpajakan  meningkat,  kepatuhan  wajib  pajak  juga mengingkat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pajak dan Fungsi Pajak
Definisi  pajak  atau  batasan  pajak  tiap  orang  berbeda-beda,  dan  semua  itu benar menurut orang yang mendefinisikan selagi tidak menyipang dari fungsinya. Menurut Soemitro (1987) pajak merupakan iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendpat jasa timbal  balik  (kontraprestasi)  yang    langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Sedangka  menurut Feldmann dalam Suandi (2006) pajak  adalah  prestasi  yang    dipaksakan  sepihak  oleh  dan terutang kepaa  penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa  adanya  kontraprestasi,  dan  semata-mata  digunakan  untuk  menutup pengeluaran-pengeluaran  umum  dan  menurut  Suparman  pajak  adalah  iuran wajib,  berupa  uang  atau  barang,  yang  dipungut  oleh  penguasa  berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi  barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Mardiasmo, 2008, mengelompokan pajak menjadi tiga bagian yaitu:
a. Menurut  golongannya.  Menurut  golongannya  pajak  dikelompokkan  kedalam Pajak  Langsung  dan  Pajak  Tidak  Langsung.  Pajak  langsung  adalah  pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Pajak jenis ini harus ditanggung sendiri  oleh wajib  pajak  dan  tidak  dapat  dilimpahkan  kepada  pihak  lain. Contoh  dari  pajak  ini  adalah  Pajak  penghasilan.  Sedangkan  pajak  tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau digeserkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai.
b. Menurut  sifatnya.  Menurut  sifatnya  pajak  dikelompokkan  kedalam  Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Sibkektif adalah pajak yang berdasar atau berasal pada subjek pajak itu sendiri, dalam hal ini yang diperhatikan adalah keadaan  diri  wajib  pajak.  sedangkan  Pajak  Objektif  adalah  pajak  yang berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
c. Menurut  lembaga  pemungutnya.  Menurut  lembaga  pemungutnya  pajak dibedakan  kedalam Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  hasil  dari  pengumpulan  pajaknya digunakan  untuk  membiayai  kepentingan  rumah  tangga  negara.  Contoh  dari pajak  pusat  diantaranya  adalah  Pajak  Penghasilan  (PPh), Pajak  Pertambahan Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (  PPN  dan  PPn  BM),  dan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Sedangkan  Pajak    Daerah  adalah  pajak yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah – daerah  tingkat  I    (propinsi)  dan daerah tingkat II (kabupaten) – dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  Contoh  pajak  daerah  tingkat  I  adalah  Pajak  kendaraan  bermotor  dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Lama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan contoh pajak daerah  tingkat  II  adalah  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir dan lainnya.
Subjek  pajak  secara  umum  adalah  orang  yang dituju  oleh  undang-undang untuk  dikenakan  pajak.  Secara  paraktik  termasuk  dalam  pengertian  subjek  pajak meliputi  orang  pribadi – kedudukan  orang  pribadi  sebagai  subjek  pajak  dapat bertempat  tinggal  atau  berada  di  Indonesia  ataupun  di  luar  Indonesia  tidak memandang jenjang umur dan sosial ekonomi – , warisan yang belum terbagi sebagai satu  kesatuan  menggantikan  yang  berhak,  badan – (perseroan  terbatas,  perseroan komanditer,  badan  usaha  milik  negara/daerah,  firma,  perssekutuan,  kongsi,  bentuk usaha  tetap,  dan  yang  lainnya) – ,  dan  bentuk  usaha  tetap.  Subjek  pajak  menurut Undang-undang Pajak Penghasilan digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: Subjek pajak dalam negeri dan subjak pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak  yang  secara  fisik  memang  berada  atau  bertempat  tinggal  atau  bertempat kedudukan di Iindonesia. Secara praktis subjek pajak dalam negeri adalah; (1) Orang pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atau  orang  pribadi  yang  berada  di Indonesia  lebhi  dari  183  (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari  dalam  jangka  waktu  12 (dua belas) bulan; (2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; (3)  Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan  menggantikan  yang  berhak. Sedangkan  Subjek  pajak  luar  negeri  adalah  orang  yang  menjalankan usaha  melalui kegiatan  bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia  atau  orang  pribadi  yang  tidak  bertempat tinggal  di  Indonesia  atau  berada  di  Indonesia  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas) bulan kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari), dan badan yang pendirianya bukan di Indonesia namun penghasilannya didapat dari Indonesia.
Objek  pajak  adalah  apa  yang  dikenakan  pajak.  Dalam  undang-unang perpajakan  sudah  jelas  yang  dimaksud  dengan  objek  pajak  dari  tiap  jenis  pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 dan 2 undang-undang pajak penghasilan tentang penghasilan, yang  dimasud  dengan  penghasilan  adalah  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.
Sumyar, 2004 objek  pajak banyak sekali ragamnya, pada prinsipnya segala sesuatu yang  ada  pada  masyarakat  dapat  dijadikan  sarana  atau  objek  pajak,  baik  keadaan, perbuatan  maupun  peristiwa.    Keadaan  yang  bisa  dijadika  objek  pajak    adalah kekayaan  seseorang  pada  saat  tertentu;  ketika  memiliki  kendaraan  bermotor,  radio, televisi,  tanah  atau  barang  tidak  bergerak,  dan  lainnya.  Sedangkan  keadaan  yang dapat  dijadikan  objek  pajak  adalah;  mendirikan  rumah  atau  gedung,  menyerahkan barang  kena  pajak,  mengadakan  pertunjukan  atau  keramaian,  memperoleh panghasilan,  dan  lainnya.  Sedangkan  peristiwa  yang  bisa  memicu  munculnya  objek pajak  adalah  keuntungan  yang  diperoleh  secara  mendadak,  dan  segala  sesuatu  yang terjadi diluar kehendak manusia.
Di  dalam  masyarakat  pajak  mempunyai  dua  fungsi  utama  yaitu  fungsi budgetary atau fungsi finacial dan fungsi regulered atau fungsi mengatur (Sumyar, 2004;  Mardiasmo,  2008).  Fungsi  budgeter  adalah  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluarannya.  Sedangkan  fungsi mengatur  adalah  pajak  sebagai  alat  untuk  menatur  atau  melaksanakan  kebijakan penerimaan  dalam  bidang  sosial  ekonomi.  Pajak  beperan  dalam  mengatur  sosial ekonomi diterapkan tarif pajak yang tinggi untuk minuman keras, dengan tarif yang tinggi  untuk  minuman  keras  maka  diharapkan  masyarakat  bisa  mengurangi  minum minuman keras, karena apabila banyak mengkonsumsi minuman keras akan beakibat
buruk  baik  dari  sisi  kesihatan  maupun  sosial,  demikian  juga  pajak  tinggi  dikenakan pada  barang  mewah  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  gaya  hidup  konsumtif  yang selama ini dimiliki oleh bangsia Indonesia.

## 2.2 Sistem Perpajakan
Ada  3  (tiga)  macam  sistim  pemungutan  pajak  yang  berlaku,  yaitu (mardiasmo, 2008): (1) Official Assessment System,  (2) Self Assessment System, (3) dan  With  Holding  System. Official  Assessment  System adalah  suat  sistem pemungutan  pajak  yang  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah/pejabat pajak/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri- ciri  dari official  assessment  system adalah  wewenang  untuk  menentukan  besarnya pajak  yang  terutang  ada  pada  pejabat  pajak  (fiskus),  fiskus  aktif atau  wajib  pajak bersifat  pasif,  dan  timbulnya  hutang  pajak  setelah  ada  surat  ketetapan  pajak    (SKP) oleh fiskus, apabila surat ketetapan pajak belum diterbitkan berarti belum ada hutang pajak,  dengan  kata  lain  wajib  pajak  belum  mempunyai  kewajiban  untuk membayar pajak.  Contoh  dari official  assessment  system untuk  pajak  adalah  pajak  bumi  dan bangunan (PBB). Sistem self-assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan  kepercayaan  penuh  kepda  wajib  pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ciri yang melekat dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada diri wajib pajak sendiri, wajib pajak bersifat  aktif  mulai  dari  menghitung,  memperhitungkan,  membayara,  dan melaporakan  kewajiban  perpajakannya,  dan  fiskus  tidak  ikut  campur  namun  hanya sebatas  mengawasi,  memberikan  penyuluhan,  penerangan,  dan  sebagai  verifikator. With  Holding  System adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang memberikan wewenanga  kepada  pihak  ketiga – bukan  fiskus  dan  juga  bukan  wajib  pajak – untuk menentukan besarnya pajak  yang terutang oleh  wajib pajak. Ciri-ciri dari  sistem ini adalah wewenang menentuka besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

## 2.3 Pelayanan Fiskus
Boediono (2003) mengatakan bahwa pelayanan merupakan proses pemberian bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan  interpersonal  agar  tercipta  kepekaan  dan  keberhasilan. Customer adalah aset  yang berharga  bagi  perusahaan  oleh  sebab  itu  harus  mendaptkan  pelayanan prima.  Perusahaan  jangan  sampai  membuat  lari customer sebab  dengan  larinya customer berarti sebagian dari aset perusahaan hilang. Tingkat kualitas layanan yang diberikan  untuk  pelanggan  semakin  bagus  menunjukan  semakin  tinggi  pula kepedulian  perusahaan  untuk  menyelamatkan  aset  berupa  pelanggan,  demikian  juga sebaliknya.
Wajib  pajak  yang  patuh  adalah  harta  yang  mahal  bagi  pemerintah  karena wajib  pajak  penyumbang  utama  APBN  Indonesia.    Untuk  membangun image yang positif  dalam  diri  wajib  pajak  maka  layanan  yang  prima  harus  diberikan  kepada wajib pajak. Wajib pajak jangan dibuat jera karena tidak mendapatkan layanan yang lebih, sebab kedatangan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bukan untuk merepotkan  fiskus,  tetapi  kedatanganya  meminta  informasi  seputar  perpajakan  dan bahkan kedatangannya adalah untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

## 2.4 Penghindaran Pajak
Perbedaan  individual  dalam  pendekatan  terhadap  pertmbangan  moral didasarkan pada dua fakror prinsipmoral  yakni idealisme dan relativisme.  Idealisme adalah  tingkat  dimana  individu  berkaitan  dengan  kesejahtreraan  bagi  yang  lain. Individu  yang mempunyai idealisme tinggi merasakan menggangu orang  lain selalu dapat  dihindari,  dengan  kata  lain individu  yang  mempunyai  idealisme  tinggi  tidak akan  pernah  mengganggu  orang  lain.  Seseorang  yang  memiliki  idealisme  tinggi  dia tidak  akan  bebuat  negatif  yang  dapat  mengganggu  orang  lain.  Demikian  sebaliknya dengan  orang  yang  memililki  idealisme  rendah,  (Forsyth  (dalam  Yetmar  dan Eastman, 2000)).
Relativisme  adalah  penolakan  aturan  moral  yang  absolut  dalam  memandu perilaku. Individu yang relativismenya tinggi menadopsi falsafah moral pribadi yang didasarkan pada skeptis. Mereka umumya merasa bahwa tindakan moral tergantung pada  sifat  dan  individu  yang  terlibat.  Ketika  menilai  sesuatu  mereka  menekankan aspek  keadaan  daripada  prinsip  etika  yang  dilanggar.  Orang  yang  memiliki relativisme  rendah  berargumen  bahwa  moralitas  memerlukan  tindakan  yang konsisten dengan prinsip moral, norma, dan hukum.
Yetmar  dan  Eastman  (2000)  menyatakan  bahwa  pengujian  prinsip  moral relativisme  menarah  pada  kategorisasi  orientasi  etika  individu.  Pembayaran  pajak dengan  mudah  dapat  dihindari  dengan  cara  melakukan  perbuatan  yang  dapat dikenakan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengganti pemakaian barang kena  pajak  dengan  barang  pengganti  yang  tidak  kena  pajak,  menekan  konsumsi, menahan  diri  dan  sebagainya.  Menghindari  pajak  dapat  dilakukan  dengan  cara pindahnya wajib pajak ke tempat lain atau dengan pinahnya perusahaan dari tempat- tempat yang pajaknya tinggi ke tempat-tempat yang pajaknya lebih rendah.
Untuk  menghidari  pajak  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  penyelundupan pajak, yaitu menyembunyikan kedadaan-keadaan yang sebenarnya. Pengelakan yang demikian  benar-benar  merupakan  pelanggaran  terhadap  undang-undang.  perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara mem buat surat pernyataan palsu, membuat laporan tidak  benar,  dokumen  palsu,  keterangan palsu,  mengisi  SPT  tidak  benar  atau  tidak lenkap,  membuat  pembukuan  ganda,  tidak  memberikal  laporan  dari  penghasilan  yang diperoleh dari penghasilan sampingan.
Ancok  1990  megatakan  bahwa  tipe  penghindaran  pajak  yaitu tax  arreage (penunggakan pajak). Penunggakan pajak – karena memeang tidak mau membayar pajak – adalah tipe lain dari ketidak mauan mebayar pajak.  Penunggakan pajak ini dapat terjakdi karena memang tidak mau membayar pajak, motivasi untuk membayar pajak sama sekali tidak ada.
Pada  perusahaan  multinasional,  penghindaran  pajak  biasanya  dilakukan  dengan melakukan transfer  pricing.Transfer  pricing dilakukan  oleh  perusahaan  dengan  cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan melakukan  transfer  laba  kepada  grup  yang  berkedudukan  di  negara  dengan  tarif  pajak lebih rendah.  Cara lain untuk penghindaran pajak adalah dengan thin capitalization cara ini  ditempuh  dengan  memberi  pemberian  pinjaman  kepada  anak  perusahaan  oleh perusahaan induk. Treaty shopping juga dapat dilakukan untuk menghindari pajak, treaty shopping dilakukan  dengan  cara    memanfaatkan  fasilitas tax  treaty suatu  negara  oleh perusahaan yang tidak berhak atas fasilitas traty tersebut.

## 2.5 Faktor-faktor yang memperngaruhi penghindaran pajak
2.5.1 Sistim pelaksanaan pembayaran pajak
Suatu  sistem  beroprasi  dan  berinteraksi  dengan  lingkungannya  untuk  mencapai sasaran  tertentu,  suatu  sistem  menunjukan  tingkah  lakunya  melalui  interaksi  diantara komponen-komponen di dalam sistem dan diantara lingkungannya, Frederick (1984).
Sistem  pajak  agar  dapat  merangsang  tumbuhnya  kegairahan  membayar  pajak harus mengandung unsur kemudahan. Orang akan terangsang untuk membayar pajak jika ada kemudahan didalam menunaikan tugas tersebut. Pada dasarnya orang mau membayar pajak  itu  sudah  merupakan  kemajuan  meskipun  ketika  mengeluarkan  aset  untuk membayar pajak  dengan berat hati. Jika sistem untuk menunaikan kewajiban pajak dibuat semudah mungkin agar  wajib pajak dapat terangsang  dan dengan ikhlas mau membayar pajak, hal ini merupakan kemajuan yang sangat bagus.
Ancok 1990 mengatakan bahwa orang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak dapat bermacam-macam. Salah satu alasan orang mau mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan  memiliki nomor  pokok wajib pajak adalah unsur keterpaksaan, takut  di hukum bila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak.
Hukum  yang  diatur  dalam  peraturan  atau  tidak  itu  semua  tergantung  pada beberapa  faktor  yang  mempengaruhinya.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  hal  tersebut bermacam-macam, diantaranya adalah seberapa jauh kemungkinan orang akan ditangkap bila menggelapkan pajak. sedangkan yang kedua adalah seberapa berat hukum yang akan dia terima bila tertangkap. Dengan konsisi tersebut orang akan berpikir untuk melanggar atau  tidak  melanggar  peraturan  yang  telah  dibuat  dan  ditetapkan  dalam  undang-undang. untuk menguji hal tersebut hipotersa yang diajukan adalah:
H1: Interaksi antara pelayanan fiskus dengan tingka kepatuhan wajib pajak  akan mempengaruhi  penghindaran  pajak.    Pengaruh  pelayanan  fiskus    pada penghindaran pajak  akan tinggi apabila kepatuhan wajib pajak  rendah,  dan pengaruh  pelayanan  fiskus  pada  penghindaran  pajak  akan  rendah  bila kepatuhan wajib pajak tinggi.
Adapun disain penelitian untuk H1 ditunjukan pada gamabar di bawah ini

## 2.5.2 Informasi tentang Pajak dari Pemerintah
Jogianto  2003  mendefinisikan  informasi  merupakan  data  yang  diolah  menjadi bentuk  yang  berguna  bagi  para  pemakainya.  Agara  informasi  dapat  berguna  maka informasi harus didukaung oleh relevance, timelines, dan accuate.
Di negara yang mengutamakan pajak sebagai penopang anggaran pemerintahnya upaya  pemberian  infaormasi  tentang  pajak  dilakukan  dengan  gencar  melalui  media elektronik,  telepon,  maupun  media  cetak.  Di  Inggris  pemberian  informasi  tentang  pajak kepada  rakyatnya  dilakukan  dengan  gencar  melalui  brosur.  Hampir  setiap  acara  pamera besar  yang  ada  di  Inggris  selalu  dimanfaatkan  oleh  kantor  pelayanan  pajak  untuk menyebar  brosur.  Di  Amerika  dan  Kanada  pelayanan  tentang  pajak  diakukan  via  telpon dengan bebas pulsa.
Pelayanan Fiskus
Kepatuhan Wajib Pajak Perilaku Penghindaran Pajak
Informasi  tentang  pajak  tidak  hanya  menyangkut  kewajiban  membayar  pajak melalui surat setoran pajak dan surat pemberitahuan, namun juga memberikan informasi kepada  wajib  pajak  tentang  kegunaan/manfaat  membayar  pajak  bagi  negara  dan  warga negara/masyarakat.  Tanpa  adanya  pengetahuan  yang  luas  tentang  pajak  sulit  bagi  rakyat untuk  bisa  atau  mau  membayar  pajak  dengan  tertib  dan  ikhlas. Dari  uraian  diatas hipoteses yang diajukan oleh penelitia adalah H2: Interaksi  antara  kesadaran  wajib  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak    akan mempengaruhi  penghindaran  pajak.    Pengaruh  pelayanan  fiskus    pada penghindaran  pajak  akan  tinggi  apabila  kepatuhan  wajib  pajak  rendah,  dan pengaruh  pelayanan  fiskus  pada  penghindaran  pajak  akan  rendah  bila kepatuhan wajib pajak tinggi.
Adapun disain penelitian untuk H1 ditunjukan pada gamabar di bawah ini

## 3. METODE PENELITIAN

## 2.1 Desain Penelitian
Skaran  (2000)  menyebutkan    bahwa  desain  penelitian  merupakan  suatu rencana  dan  struktur penyidikan  yang  dibuat  sedemikian  rupa  agara  diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dengan kata lain dalam perencanaan penelitian  tersebut  mencakup  hal-hal  yang  dilakukan  peneliti.  Sedangkan  struktur adalah kerangka atau susunan dari hubungan-hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian
Penelitan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  megetahui  perilaku  prinsip  moral pada  kecenderungan  terhadap  penghindaran  pajak.  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  model survy,  peneliti  mengambil sampel  dari  suatu  populalsi  dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.
Dalam penelitian ini desain penelitannya adalah ex post facto dengan kata lain peneliti  tidak  mempunyai  kendali    terhadap  variabel-variabel.  Peneliti  menganalisa dari hasil temuan dilapanagan dari hasil pengumpulan data primer.

## 3.2 Sumber data dan teknik pengumpulan data
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  hasil  angket  atau  kuesioner  yang  dibagikan  secara  langsung  kepada responden  di  wilayah  Jogjakarta.  Sedangkan  data  sekunder  di    peroleh  dari  kantor pelayanan  pajak.  Dalam  penelitian  ini    yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data adalah angket/kuesioner dan data yang diambil dari kantor pelayanan pajak.
Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Perilaku Penghindaran Pajak

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 2.1 Gambaran Umum Responden
Responden  yang  digunakan  dalam  analisis  sebanyak 75 responden  yang ditunjukan  pada  tabel  6.1. Tuju  puluh  lima  data dianalisis  tersebut    yang  berjenis kelamin  laiki-laki  sebanyak 43 orang  (57,33%)  dan  perempuan  sebanyak 32 orang (42,67%). Sedangkan untuk masa kerja 1-3 tahun sebanyak 39 orang (52,00%), 4-5 tahun  sebanyak 15 orang  (20,00%),  dan  lebih  dari  5  tahun  sebanyak 21 orang (28,00%).
Dari tuju  puluh  lima responden  yang  berpenghasilan  1-1,5  juta  sebanyak 5 orang  (6,67%),  1,5-2  juta  sebanyak 30 orang  (40,00%),  2-3  juta  sebanyak 31  orang (30,67%),  3-5  juta  sebanyak 5 orang  (6,67%),  dan  penghasilan  yang  di  atas  5  juta sebanyak 12  orang  (16,00%).    Dari  keseluruhan  responden  yang  di  pake  untuk penelitian responden yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebanyak 67a orang (89,33%) dan tidak memilki Nomor Pokok Wajib Pajak sebanyak 8 orang (10,67%), dengan  status  kawin  sebanyak  34  orang  (45,33%)  dan  belum  kawin  41  orang (54,67%).    Penghasilan  yang  di  potong  PPh  sebanyak 53 orang  (70,67%)  dan  yang tidak  di  potong  PPh  sebanyak 22 orang  (29,33%),  dari tuju  puluh  lima responden yang  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  sebanyak 49 orang  (65,33%) dan  tidak melaporkan  sebanyak  26  orang  (34,67) Data  demografi  profil 75 responden  yang berpartisipasi dalam penelitian ini:
Tabel 1 Profil Responden Keterangan Jumlah Persentase Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan 43 32 57,33 % 42,64 % Lama Kerja: 1-3 tahun 4-5 tahun >5 tahun 39 15 21 52,00 % 20,00 % 28,00 % Status Perkawinan: Kawin Belum Kawin 34 41 45,33 % 54,67 % Penghasilan Perbulan: 1-1,5 juta 1,5-2 juta 2-3 juta 3-5 juta >5 juta 5 30 23 5 12 6,67 % 40,00 % 30,67 % 6,67 % 16 % Kepemilikan NPWP: Memiliki NPWP Tidak Memiliki NPWP 67 8 89,33 % 10,67 % Penghasilan dipotong PPh: Dipotong PPh Tidak Dipotong PPh 53 22 70,67 % 29,33 % Melaporkan SPT: Tidak Melaporkan SPT Melaporkan SPT 49 26 65,33 % 34,67 %

## 4.2 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Dalam  penelitian  ini  ada  dua  hipotesis  yang  diuji  yaitu  pertama  untuk melihat  apakah self-efficacy dapat  memoderasi  hubungan  antara  tekanan  anggaran waktu  dan  perilaku  penurunan  kualitas  audit.  Kedua  untuk  melihat  apakah kompleksitas tugas dapat memoderasi hubungan antara tekanan anggaran waktu dan perilaku penurunan kualitas audit.
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitan  ini  menggunakan  uji  analisis  regresi, yaitu regresi berganda dengan menggunakan alat bantu software Statistical Package for  the  Social  Sciences (SPSS)  versi 16,0.    Penggunaan  analisis  regresi  ini  adalah untuk mengukur hubungan dua variabel atau lebih dan juga untuk menentukan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

## Pengujian Hipotesis 1
Tujuan  pengujian  hipotesis  ini  adalah  untuk  melihat  apakah kepatuhan wajib pajak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap perilaku penghindaran  pajak dengan  kata  lain  pengaruh kepatuhan  wajib  pajak yang  tinggi pada  diri wajib  pajak akan  memberikan  hubungan  yang  negatif dalam  situasi pelayanan fiskus dan dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak.

## Tabel 2

## Hasil regresi berganda uji interaksi antara pelayaan fiskus dan kepatuhan wajib pajak terhadap perilaku penghindaran pajak
Variabel Koefisien Beta Nilai Koefisien Standar Error t-value p-value Konstanta Pelayanan Fiskus (X1) Kepatuhan WP (X2) Interaksi (X1 X2) α β 1 β 2 β 4 29,796 -0,523 -0,342 -0,001 5,672 0,453 0,172 0,000 4,633 -1,156 -1,739 -2,250 0,000 0,231 0,075 0,022 R 2 = 0,276 F=2,978 p = 0,034 n=75 Adjusted R 2 =0,051
Tabel 2 menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki goodness of fit yang baik pada p sebesar 0,034 (p<0,05). Interaksi pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib  pajak secara  statistik  signifikan  pada p  sebesar  0,022 (p<0,05). Signifikan  ini ditunjukan  dengan  arah  yang  sama  dengan  hipotesis  yang  peneliti  ajukan.  Hasil pengujian  statistik  berhasil  menolak  hipotesis  null,  sehingga  hipotesis  pertama  yang diajukan peneliti memperoleh dukungan data empiris, dengan demikian kepatuhan wajib pajak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  pelayanan  fiskus  dan  perilaku  penghindaran pajak.

## Pengujian Hipotesis 2
Hipotesis  ini  adalah  untuk  melihat  apakah kepatuhan  wajib  pajak mempengaruhi  hubungan  antara kesadaran  wajib  pajak terhadap perilaku perilaku penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kesignifikasian interaksi antara X 1 dan X 3 . Tabel 3 merupakan hasil regresi dari interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak terhadap perilaku penghindaran pajak.
Tabel 3

## Hasil regresi berganda uji interaksi antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap perilaku penghindaran pajak
Variabel Koefisien Beta Nilai Koefisien Standar Error t-value p-value Konstanta Kesadaran WP (X1) Kepatuhan WP (X3) Interaksi (X1 X3) α β 1 β 3
β 5 -17,471 3,256 1,494 -0,114 18,870 1,476 0,663 0,054 -1,090 2,210 2,194 -2,003 0,268 0,020 0,020 0,045 R 2 = 0,265 F=2,959 p = 0,036 n=75 Adjusted R 2 =0,050
Tabel 3 menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki goodness of fit yang baik  pada  p  sebesar  0,036 (p<0,05). Interaksi  antara kesadaran  wajib  pajak dan kepatuhan  wajib  pajak secara  statistik  signifikan  pada  p  sebesar  0,045 (p<0,05). Signifikan ini ditunjukan dengan arah yang sama dengan hipotesis yang peneliti ajukan. Hasil  pengujian  statistik  berhasil  menolak  hipotesis  null,  sehingga  hipotesis  pertama yang diajukan peneliti memperoleh dukungan data empiris, dengan demikian kepatuhan wajib  pajak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  pelayanan  fiskus  dan  perilaku penghindaran pajak.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisi  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  dapat disimpulkan  bahwa  Perilaku  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak dapat terjadi apabila pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam proses pembayaran pajak  kurang  baik dan  kepatuhan  wajib  pajak  rendah,  apabila pelayanan yang diberikan sangat  baik dan  kepatuhan  wajib  pajak  tinggi kemungkinan  masyarakat menghindari pajak dapat di turunkan. Demikian juga apabila kesadaran  wajib pajak tentang  pajak  sangat  baik  dan  masyarakat patuh  terhadap  pajak sangat  kecil kemungkinan masyarakat menghindari pajak.
Dari  hasil  penelitian  dan  data  yang  diperoleh  maka  penulis  menyampaikan saran  agar  penelitian  berikutnya  memperluas  lingkup  penelitiannya dan  sample  di perbanyak  agar  di  dapatkan  hasil  yang  lebih  baik,  semoga  penelitian  kecil  ini  bisa memberikan  sedikit  kontribusi  terhadap  kemajuan  dunia  pendidikan  dan  tambahan sumber informasi bagi peneliti-peneliti di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfianti,  Shinta,  2006.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  perlawanan terhadap pajak, thesis. UGM
Ancok,  Djamaludin.  1990.  “Kenapa  Orang  Kurang  Antusias  Membayar  Pajak”, Strategi  Perpajakan  Mendukung  Pembangunan,  Cetakan  ketiga,  Jakarta:  Bina Rena Prawira
Cooper, D. R. dan Schindler, P. S., 2003, Business Research Methods, Eight Edition, McGraw Hill Company, Inc.
Hutama,  Putra,  2006,  Pengaruh  Pengetahuan  Informasi  Penggelapan  Pajak  dan Prinsip  Mpral  pada  Kecenderungan  Penghidaran  Pajak:  Sebuah  Eksperimen, Tesis, UGM
Ika,  Siti  Rochmah,  2004.  Perencanaan  Pajak  Sebagai  Upaya  Penghematan  Pajak (Tax Planning) sebagai upaya penghematan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jex, S.M.,  P. P. Bliese, S. Buzzell, dan J, Primeau, 2001, The impact of self-efficacy on stressor-strain relation: coping style as an explanatory mechanism, Journal of applied psychology, vol. 84, p. 401-409
Jogiyanto,  2004.  Metodologi  Penelitian  Bisnis:  Salah  Kaprah  dan  Pengalaman- pengalaman. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
Kreitner,  R.  dan  Kinicki,  A.,  2001, Organizational  Behavioural,  Fifth  Edition, McGraw Hill Company, Inc.
Mardiasmo. (2008). Perpajakan, edisi revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
Nunnaly, J.C., 1978, Psychometric Theory, New York : McGraw-Hill Soemitro, Rochmat., 1987, Asas dan Dasar Pajak 2, PT Eresco, Bandung
Santoso,  S.  2000.  Buku  latihan  SPSS  Statistik  Parametrik,  Jakrta:  PT.  Elekmedia Komputindo
Skaran,  Uma.  2000., Metodologi  Penelitian  Edisi  4.  Jhon  Willey Sons.  Inc. Singapore
Suandi Erly, 2006. Perpajakan,  edisi 2 Salemba Empat, Jakarta
__________, 2002. Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta
Sumyar.  (2004). Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan  Perpajakan,  edisi  pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tatacara Perpajakan sebagaiman  yang  telah  diubah  terakhir  kali  dengan  Undang- undang Nomor 28  tahun 2007
WU,  Frederick  H,  1984. Accounting  Information  system,  Theory  &  Practice, International Student Edition. Tokyo: McGraw-Hill Book Company Japan
Yetmea,  Scott  A.  dan  Kenneth  K.  Eastrman.  2000. Tax  Practitioners’  Ethical Sensitivity:  A  Model  and  Empirical  Examination. Jounal  of  Business  Ethics Vol. 26: 271-288.