## NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KODE ETIK NETIZEN MUHAMMADIYAH

## Athoillah Islamy
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah 51161, Indonesia.
Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

## Abstract
The  rise  of  cases  of  ethical  violations  in  social  interactions  on  social  media  has  seized  the attention  of  all  parties,  not  only  Indonesian  government  agencies  through  their  legal instruments,  but  also  fatwas  of  religious  organizations  in  the  community.  This  study  aims  to explore  and  identify  the  dimensions  of  Pancasila  values  contained  in  the  construction  of  the Netizen Muhammadiyah (NetizMU) code of ethics related to social interaction on social media. This  qualitative  research  is  a  literature  study  with  a  normative  philosophical  approach.  The theory  used  as  a  theoretical  framework,  namely  the  philosophical  values  of  Pancasila.  The results show that there are various dimensions of the values  of the Pancasila philosophy in the construction of the NetizMu code of ethics. First, the values  of the first and second precepts in the code of ethics make religious teachings a guide for social interaction (muamalah) on social media. Second, the value of the third precept in the code of ethics prohibits bullying, backbiting and hoakses to maintain the bond of unity and integrity in the social life of the community. Third, the  fourth  and  fifth  values  in  the  code  of  ethics  make  social  media  a  medium  for  amar  makruf and nahi munkar in the form of an attitude of respecting the equality of rights and laws owned by each social media user.
Keywords: Pancasila; Code of Ethics; NetizMu.

## Abstrak
Maraknya kasus pelanggaran etika dalam interaksi sosial di media sosial telah menyita perhatian semua pihak, tidak hanya instansi pemerintah Indonesia melalui perangkat hukumnya, melainkan juga  fatwa  organisasi  keagamaan  di  tengah  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi  dan  mengidentifikasi  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  yang  termuat  dalam konstruksi kode etik Netizen Muhammadiyah (NetizMu) terkait interaksi sosial di media sosial. Penelitian  kualitatif  ini  berupa  studi  pustaka  dengan  pendekatan  normatif  filosofis.  Hasil penelitian menunjukan terdapat berbagai dimensi nilai falsafah Pancasila dalam konstruksi kode etik NetizMu. Pertama, nilai sila pertama dan kedua dalam kode etik menjadikan ajaran agama sebagai  pedoman  interaksi  sosial    ( muamalah )  di  media  sosial.  Kedua,  nilai  sila  ketiga  dalam kode  etik  larangan  melakukan bullying ,  gibah  dan  hoaks  untuk  menjaga  ikatan  persatuan  dan kesatuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, nilai keempat dan kelima dalam kode etik menjadikan  media  sosial  sebagai  media amar  makruf dan nahi  munkar berupa  sikap menghormati  kesetaraan  hak  dan  hukum  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  pengguna  media sosial.
Kata kunci: Pancasila; Kode Etik; NetizMu.
A. Pendahuluan
Tidak dapat dibantah, bahwa perkembangan  dunia  teknologi  komunikasi dan  informasi  yang  semakin  canggih membawa  dampak  positif  maupun  negatif dalam  kehidupan  interaksi  sosial  di  tengah kehidupan  masyarakat  modern  (Emillia, 2020:  2).  Sebagai  contoh,  kehadiran  media sosial  (medsos)  telah  menjadi  media interaksi  sosial  modern  yang  dipandang sangat    efektif  sebagai  media  komunikasi dan  sekaligus  media  informasi.  Namun demikian  fakta  di  lapangan  –  sebagaimana produk teknologi pada umumnya – eksistensi  medsos  juga    memiliki  dampak positif  maupun  negatif  bagi  kehidupan sosial.  Keberadaan  medsos  dapat  menjadi media  integrasi  sosial  di  satu  sisi,  dan sebaliknya dapat menjadi media disintegrasi sosial di sisi lain (Hendri dan Firdaus, 2021: 36–37).
Di antara problem empiris yang umum terjadi  dalam  penggunaan  medsos,  antara lain. Pertama ,  banyak  pengguna  medsos belum  dapat  menyaring  berita  dengan mengidentifikasi  sumber  yang  kredibel. Kedua ,  banyak  pengguna  medsos  masih cenderung memakan mentah-mentah informasi  dan  mudah  menyebarluaskannya. Ketiga,  banyak  pengguna  medsos  belum dapat  menjadikan  medsos  sebagai  media dalam menyebarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Oktavianti dan Loisa, 2017: 88).
Selain  tiga  problem  umum  di  atas, problem  empiris  yang  seringkali  mudah ditemukan  dalam  interaksi  sosial  di  medsos adalah penyampaian informasi dan pendapat tanpa sikap toleransi antar pengguna medsos (Wahyudin,  n.d.,  2016).  Di  samping  itu, banyak  juga  ditemukan  berita  bohong (hoaks)  (Juditha,  2018:  31–44).  Bahkan ujaran kebencian, seperti penghinaan, provokasi,  pencemaran  reputasi  (Ningrum, Suryadi,  and  Wardhana  2018,  241).  Tidak berhenti  di  situ,  problem  penggunaan medsos  juga  menyisahkan  tantangan  baru dalam dunia aktifitas syiar keagamaan Islam (Mastori  dan  Islamy,  2021:  2).  Kondisi demikian,  mau  tidak  mau,  meniscayakan
pentingnya keberadaan norma sosial bahkan norma  agama  yang  mengaturnya  (Islamy, 2021b: 86).
Menyikapi  berbagai  problem  empiris di  atas,  salah  satu  Organisasi  Masyarakat (ORMAS)  Islam  di  Indonesia,  yakni Muhammadiyah,  pada  tahun  2017  telah mengeluarkan  kode  etik  NetizMu  (sebutan untuk  netizen  bagi  kalangan  umat  Islam yang berafiliasi pada organisasi
Muhammadiyah)  sebagai  kode  etik  dalam berinteraksi sosial ( muamalah ) bagi sejumlah  kalangan  di  masyarakat  yang berafilisasi  pada  organisasi  Muhammadiyah di  ruang  medsos  (“Kode  Etik  NetizMu  | Suara Muhammadiyah”, 2017).
Terlepas dari ada tidaknya fatwa, kode etik,  maupun  norma  hukum  positif  yang mengatur  interaksi  sosial  di  medsos, kesadaran  masyarakat  dalam  menjunjung berbagai  nilai  luhur  sosial  budaya  bangsa yang  ada  tetap  menjadi  kunci  terpenting. Pada  konteks  Indonesia  sendiri,  nilai-nilai luhur  tersebut  dapat  diambil  dari  dalam Pancasila  yang  menjadi  ideologi  negara. Eksistensi  nilai-nilai  sosial  yang  termuat dalam  Pancasila  seyogyanya  juga  dapat menjadi  landasaan  etik  dan  paradigmatik dalam  berinteraksi  sosial  di  ruang  medsos (Fuqoha  dan  Firdausi,  2020:  1616).  Dengan kata  lain,  tidak  cukup    norma  fatwa  agama dan ketentuan hukum positif semata.
Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi  dan  mengidentifikasi  nilai- nilai  Pancasila  dalam  konstruksi  kode  etik NetizMu  (“Komisi  Fatwa,  “Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun 2017  Tentang  Hukum  Dan  Pedoman Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial  - Penelusuran  Google”,  2017).  Sebagai  salah satu  ORMAS  Islam  terbesar  di  Indonesia, Muhamamadiyah  sudah  pasti  memiliki landasan nilai  dalam merumuskan  kode etik NetizMu  agar  dapat  sinergis  dengan  nilai- nilai  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia (Hamzah,  2018:  133–34).  Terlebih  nilai- nilai  kemaslahatan  yang  termuat  dalam Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.
Terkait  fenomena  tersebut,  telah  ada beberapa  penelitian  sebelum  yang  berupaya mengkaji  kode  etik  NetizMu.  Namun demikian,  tidak  ada  yang  secara    spesifik berfokus pada keberadaan nilai-nilai Pancasila. Niki Alma Febriana Fauzi (2019) misalnya,  penelitiannya  tidak  mengkaji secara  khusus  tentang  kode  etik  NetizMU. Penelitian  tersebut  berfokus  pada  fikih informasi Muhammadiyah. Sembari memberikan  kritik,  Niki  Alma  ( ibid ) menyatakan bahwa eksistensi fikih informasi  sebagai  produk  ijtihad  kolektif Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  memiliki keterbatasan,  baik  dalam  kerangka  kerjanya maupun  dalam  substansinya.  Penelitian  itu bahkan menambahkan bahwa rumusan Fikih Informasi  tersebut  perlu  untuk  senantiasa diperbarui agar dapat terus menerus mengikuti perkembangan penggunaan medsos di tengah perkembangan masyarakat digital  yang  dinamis  (Fauzi  dan  Ayub, 2019).
Penelitian  selanjutnya  adalah  yang dilakukan  oleh  Nurul  Istiani  dan  Athoillah Islamy  (2020).  Mereka  ( ibid )  menuturkan bahwa  terdapat  berbagai  nilai  falsafah hukum Islam yang termuat dalam konstruksi tiga  kode  etik  NetizMU,  antara  lain,  nilai proteksi agama ( hifz al-din ), nilai kemaslahatan publik ( al-maslahat al- ammah ), dan nilai proteksi akal ( hifz al-‘aql ) (Istiani dan Islamy, 2020: 202–3).
Berikutnya  adalah  penelitian  Sutarmo  dan Afri  Mardicko  (2020).  Dalam  penelitiannya tersebut,  mereka  menunjukkan  bahwa  para Netizen di kalangan Muhammadiyah merespons  secara  positif  atas  keberadaan kode etik NetizMu dan mengimplemetasikannya secara baik. Penilaian demikian merupakan hasil temuan studi  atas  Mahasiswa  FKIP  Universitas
Muhammadiyah Pringsewu
Lampung (Mardicko, 2021: 202).
Berpijak dari berbagai penelitian yang relevan  tersebut,  tidak  ditemukan  penelitian yang  fokus  mengkaji  dimensi  nilai-nilai flasafah  Pancasila  dalam  konstruksi  kode etik NetizMU. Hal inilah yang menjadi nilai
distingtif penelitian ini dari ragam penelitian sebelumnya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  kualitatif  ini  berupa  berupa studi  pustaka  ( library  research )  (Moleong, 2017: 6). Sumber data  primer yang menjadi fokus  objek  penelitian  ini  adalah  pelbagai prinsip  kode  etik  NetizMU  yang  dikelurkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpian Pusat Muhammadiyah. Data sekunder berupa berbagai hasil penelitian ilmiah yang relevan  dengan  objek  inti  penelitian  ini. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif  filosofis  dengan  menjadikan  nilai- nilai  sosial  yang  termuat  dalam  Pancasila sebagai  rujukannya.  Keberadaan  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila  tersebut, akan  digunakan  untuk  mengidentifikasi nilai-nilai  Pancasila  dalam  kosntruksi  kode etik NetizMu. Sifat pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-analitik.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pancasila:  Ideologi  Kehidupan Sosial di Indonesia
Negara  bangsa  Indonesia  lahir melalui  proses  pergumulan  sejarah perjuangan,  pengorbanan,  penderitaan dan  juga  berbagai  cita  kepribadian negara yang didambakan. Disepakatinya Indonesia sebagai negara bangsa meniscayakan
pentingya  keberadaan  asas  yang  dapat menjadi  pedoman  dalamkehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Asas  yang dimaksud,  yakni  pelbagai  nilai  atau prinsip  yang  dapat  menjadi  titik  temu ( kalimat  al-sawa )  seluruh  rakyat Indonesia yang majemuk. Pada konteks  inilah,  eksistensi  Pancasila menjadi  manifestasi  jiwa,  filsafat, pandangan hidup dan sekaligus kepribadian  rakyat  Indonesia  sangat plural (Ridwan, 2017: 209).
Sebelum  jauh  memahami  nilai- nilai falsafah Pancasila bagi kehidupan masyarakat  Indonesia  (Syamsudin,
2019: 68), penting terlebih dahulu kita pahami  apa  arti  istilah  Pancasila. Secara  etimologi  kata  “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta (bahasa kasta Brahmana). Pancasila terdiri dari dua  kata,  yakni  kata Panca berarti lima,  dan  kata Sila berarti  dasar.  Dari unsur  etimologis  ini,  dapat  dikatkan kata Pancasila memuat lima lima dasar yang  menjadi  landasan  paradigma dalam  kehidupan  Negara  Indonesia (Kaderi,  2015:  8).  Namun  demikian, penting diketahui juga bahwa Pancasila  harus  dinilai  sebagai  satu kesatuan  utuh,  dikarenakan  masing- masing sila dalam ide pancasila saling sinergis  dalam  mewujudkan  cita-cita yang  diusungnya  (Gesmi,  Sos,  dan Yun Hendri, 2018: 6).
Eksistensi Pancasila secara
yuridis-normatif  dipandang  sebagai pandangan  hidup,  dasar  dan  ideologi negara.  Oleh  sebab  itu,  warga  Negara Indonesia hendaknya dapat menjadikan Pancasila sebagai
pedoman  hidup  dalam    berbangsa  dan bernegara  (Jannah  dan  Dewi,  2021: 31).  Eksistensi  nilai  pancasila  sebagai pedoman  ini  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
Sila  pertama,  Ketuhanan  Yang Maha Esa . Sila ini menunjukan bahwa Indonesia selalu mengedepankan
Tuhan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  berbagai  agama  di  Indonesia yang meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.  Berbagai  agama  tersebut mewajibkan  para  umatnya  untuk saling  menghormati  satu  sama  lain. Selain  itu  -    seperti  yang  dijelaskan pada UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan 29  ayat  (2)  –  Negara  memberikan jaminan  kepada  setiap  warga  negara untuk  berhak  memilih  dan  menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing  (Wandani  dan  Dewi, 2021: 36). Keberadaan sila pertama ini juga  mengisyaratkan  agar  manusia
melaksanakan  berbagai  kewajiban  dan menjauhi  larangan  ajaran  agamanya. Namun  penting  diketahui,  dalam konteks  keyakinan  beragama  ini, masyarakat  memiliki  otoritas  hak untuk  mengikuti  dan  menjalankan kewajiban  suatu  agama  tanpa  adanya paksaan  dari  pihak  manapun  (Miliano dan Dewi, 2021: 4).
Sila  Kedua , Kemanusiaan  yang Adil dan Beradab. Sila ini menunjukan bahwa  dalam  pandangan  hukum, semua  manusia  memiliki  keadilan yang  sama.  Sila  Kemanusiaan  yang adil  dan  beradab  mengajarkan  setiap manusia  untuk  melindungi  keragaman serta  mengakui  persamaan  hak  dan kewajiban  tanpa  membedakan  satu sama  lain  (Wandani  dan  Dewi,  2021: 36). Selain itu, sila kedua memuat nilai pesan  yang  menyadarkan  seluruh manusia  bahwa  dirinya  setara  atau sederajat derajat di mata Tuhan dan di depan  hukum  yang  ada.  Hal  demikian dimanifestasikan dengan sikap
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia  secara  beradab  (Miliano  dan Dewi, 2021: 4). Sila Ketiga , Persatuan
Indonesia. Sila ini menunjukan adanya nilai persatuan. Pada sila ini dijelaskan tentang  arti  selalu  mengedepankan kepentingan  bersama  demi  persatuan bangsa  dan  Negara  (Wandani  dan Dewi,  2021:  36).  Sila  ketiga  ini menyatakan makna pentingnya seluruh bangsa  Indonesia  untuk  saling  bersatu dengan menghargai perbedaan identitas  yang  ada.  Sebab  dengan adanya sikap persatuan, bangsa Indonesia  tidak  akan  dapat  terpecah belah.  Terlebih  dalam  konteks  sosial budaya  masyarakat  Indonesia  yang beraneka  ragam,  keberadaan  sikap persatuan  dan  menghargai  perbedaan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan demi terwujudnya persatuan bangsa dan negara (Miliano dan Dewi, 2021: 4).
Sila  keempat , Kerakyatan  yang Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan .  Salah  satu  nilai  penting dari  sila  ini  adalah  semua  keputusan hendaknya  selalu  dilakukan  dengan cara  bermusyawarah  (Wandani  dan Dewi,  2021:  36).  Sila  keempat  ini mengandung pesan makna yang mengharuskan  masyarakat  Indonesia untuk  senantiasa  bersikap  demokratis dan  musyawarah  dalam  mengambil keputusan  terbaik  ketika  mengahdapi persoalan  bersama.  Di  samping  itu, sila keempat juga mengajarkan bangsa Indonesia  untuk  dapat  mendudukan hak  dan  kewajiban  sebagai  warga negara  yang  egaliter  secara  seimbang demi  kepentingan  bangsa  Indonesia (Miliano  dan  Dewi,  2021:  4). Sila kelima , Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia . Sila ini menunjukan bahwa  semua  rakyat  Indonesia  berhak mendapatan akses menuju kemakmuran  yang  sama.  Sila  kelima ini  memuat  pesan bahwa negara harus menjamin  hadirnya  akses  pemenuhan kebutuhan  ekonomi  yang  adil  demi menciptakan kemakmuran bagi seluruh  rakyat  Indonesia.    Dalam penelitian  ini,  nilai-nilai  Pancasila tersebut  akan  dijadikan  rujukan  dalam mengeksplorasi  dan  mengidentifikasi nilai-nilai  Pancasila  dalam  kode  etik NetizMu.

## 2. Media  Sosial:  Media  Interaksi Sosial di Era Digital
Istilah  media  sosial  atau  yang sering dikenal  dengan sebutan  medsos terdiri  dari  dua  kata,  yakni  “media” dan “sosial”. Kata “media” berarti alat komunikasi.  Kata  “sosial”  berarti realitas  kehidupan  seseorang  dalam beraktifitas  yang  dapat  memberikan kontribusi bagi kehidupannya.
Pemaknaan demikian menunjukan bahwa media sosial (medsos)
merupakan jenis alat komunikasi yang
dapat digunakan dalam proses interaksi  sosial  (Mulawarman  dan Nurfitri, 2017: 137). Keberadaan medsos telah menjadi  media  interaksi  sosial,  baik dalam konteks komunikasi dan informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat  modern  saat  ini  (Dewi, 2019:  139–40).  Tidak  hanya  itu, medsos  telah  memberikan  pengaruh besar  pada  segala  aspek  kehidupan masyarakat  modern,  baik  di  bidang pendidikan,  ekonomi,  politik,  sosial budaya  maupun  keagamaan.  Atas dasar  inilah,  tidak  mengherankan  jika medsos  telah  menjadi  tren  global dalam  bidang  media  komunikasi  dan informasi banyak digunakan masyarakat di berbagai penjuru negara,  tidak  terkecuali  di  Indonesia (Istiani dan Islamy, 2020: 203–4). Menurut Rulli Nasrullah, terdapat  dua  karakter  yang  menjadi kelebihan medsos dari media komunikasi  konvensional. Pertama, medsos menggunakan jaringan internet  yang  menjadikanya  media informasi  dengan  jangkauan  sangat luas,  yakni  tidak  dibatasi  jarak,  waktu maupun tempat. Kedua , medsos menjadi  media  komunikasi  interaktif yang  menyediakan  banyak  layanan fasilitas  untuk  saling  berkomunikasi secara interaktif, intens bahkan bertatap  muka  (Nasrullah,  2016:  75– 78).  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  komunikasi  melalui  medsos sudah  tidak  terbatas  lagi  pada  relasi fisik,  melainkan  juga  relasi  tatap muka. Penggunaan media sosial sebagai  media  informasi  juga  telah menyebabkan  pergeseran  masyarakat tradisional
menjadi masyarakat informasi.  Menurut  Shiefti  Dyah Alyusi, terdapat lima karakteristik dari masyarakat informasi. Pertama, masyarakat  yang  dapat  memanfaatkan media  massa  dan  komunikasi  global.
Kedua, masyarakat  yang  memiliki kesadaran  atas  pentingnya  informasi dan  upaya  untuk  mendapatkannya. Ketiga, masyarakat yang dapat
menjadikan  informasi  sebagai  sumber komoditas ekonomi. Keempat,
masyarakat  yang  dapat  terlibat  dalam interaksi  sosial  dan  sistem  masyarakat global. Kelima, masyarakat yang dapat mengakses  segala  bentuk  informasi secara  cepat  (Alyusi,  2019:  25–26). Dari  sini,  dapat  dikatakan  bahwa keberadaan  medsos  berperan  besar dalam pembentukan
tatanan
masyarakat informasi dewasa ini. Menyadari  keberadaan  medsos sebagai  media  interaksi  sosial  yang sangat  publikatif,  bentuk    penggunaan medsos  secara  bijak  menjadi  hal  yang niscaya. Hal ini disebabkan, sadar atau tidak sadar, medsos memiliki pengaruh  besar  besar  bagi  sikap  dan prilaku  serta  pola  fikir  penggunanya dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh sebab  itu,  penting  adanya  kesadaran untuk bersikap bijak dalam
penggunaan  medsos.  Dalam  hal  ini,
sertidaknya terdapat beberapa hal yang dapat  dijadikan  sebagai  acuan    dalam penggunaan medsos: Pertama , Proteksi  informasi  pribadi.  Bijaklah dalam  berbagi  informasi  yang  bersifat pribadi, karena hal ini dapat mencegah seseorang  yang  memiliki  maksud kurang  baik.  Mengunggah  foto  dan rutinitas  pribadi  dianggap  hal  yang wajar,  namun  di  lain  sisi  dapat memberi  kesempatan  bagi  pihak  yang ingin mengambil keuntungan. Pikirkan mengenai konsekuensi sebelum mengunggah  sesuatu  ke  dalam  media sosial. Kedua ,  Etika  berkomunikasi. Dalam  hal  ini,  penting  menggunakan kata-kata  yang  baikdalam  komunikasi antar  sesama  individu  pada  situs jejaring  sosial  mengingat  banyak ditemukan  bentuk  komunikasi  dengan kata-kata  kasar  di  medsos. Ketiga , menghindari  penyebaran  suku, agama,
ras,  dan  antar  gologan  (SARA). Apapun  yang  dibagikan  di  ruang medsos  tidak  boleh  mengandung informasi  yang  berkaitan  dengan  isu SARA agar tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial. Keempat, memahami  berita  di  medsos  secara komprehensif. Banyak
sekali ditemukan kasus para pengguna medsos hanya ikut-ikutan
membagikan  konten  (informasi)  dan mengomentari  isu  yang  sedang  viral tanpa dibarengi semangat literasi yang baik  dalam  membaca  dan  memahami isu  tersebut  secara  mendalam  dan komprehensif (Anwar, 2017: 142).
3. Dimensi  Nilai  Pancasila  dalam
Konstruksi  Kode  Etik  Netizen Muhammadiyah (NetizMu) Keberadaan media sosial
(medsos)  telah  banyak  memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat global dewasa ini. Eksistensi  medsos  telah  menjadi  trend media  interaksi  sosial  masyarakat modern  dalam  menjalankan  aktifitas kehidupan  sehari-hari,  baik  sebagai media  komunikasi  maupun  informasi (Istiani  dan  Islamy,  2020:  203).  Oleh sebab  itu,  dalam  rangka  menjadikan situasi  interaksi  sosial  di medsos  yang sehat  dan  efektif,  seperangkat  norma yang  mengatur  sekaligus  membatasi kebebasan berekspresi dalam berinteraksi  sosial  di  ruang  medsos, niscaya diperlukan.
Pentingnya keberadaan  seperangkat  norma  yang mengatur  penggunaan  medsos  sebagai media  interaksi  sosial  di  tengah masyarakat mendorong Majelis Pustaka  dan  Informasi  Pimpian  Pusat Muhammadiyah  mengeluarkan  kode etik NetizMU sebagai pedoman dalam berinteraksi  sosial  ( muamalah )  di ruang medsos (Islamy, 2020: 170).
Sebagai Ormas
Islam di Indonesia, Muhammadiyah sudah pasti memunculkan  konstruksi  kode  etik
NetizMu  dengan  corak  yang  bukan bersifat  legal  formalistik  fikih  semata, melainkan juga berdimensi nilai sosial budaya  yang  luhur.  Dengan  itu,  tidak menutup kemungkinan terdapat dimensi  nilai-nilai  Pancasila  yang menjadi  idelogi  bangsa  Indonesia dalam  konstruksi  kode  etik  NetizMu tersebut.
Pernyataan  di  atas  tidaklah berlebihan. Mengingat Pancasila sebagai  ideologi  negara  memuat  nilai ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan, kerakyatan,  dan  keadilan.  Berbagai nilai  Pancasila  tersebut  sejatinya memiliki  titik  temu  dengan  berbagai nilai  dalam  ajaran  Islam,  tidak terkecuali  hukum  Islam.  Hanya  saja keduanya (Pancasila dan Islam), secara  eksistensial  memiliki  otonomi masing-masing. Namun
secara substansial, nilai yang diusung keduanya  memiliki  relevansi  yang kuat  sebagai  dasar  kehidupan  sosial bersama (Ridwan, 2017: 223). Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menuturkan  ajaran  Islam  berlaku universal melampaui segala  ruang dan waktu. Menurut Gus Dur,
universalisme    Islam    tersebut    bukan terletak    pada      kedetailan  ajarannya, akan  tetapi  pada  prinsip  ajaran  yang diusungnya,  seperti  nilai  keadilan, kemashlahatan,    dan  fleksibilitas dalam menyikapi problematika manusia  (Islamy,  2021a:  61).  Apa yang  dinyatakan  Gus  Dur  paralel dengan  pendapat  Nurcholish  Madjid (Cak Nur), bahwa universalisme Islam merupakan  ajaran  universal  tidak terikat  oleh  bahasa,  tempat,  waktu maupun  kelompok  manusia  tertentu. Namun,  Cak  Nur  mengatakan  juga tidak  semua  umat  Islam  memahami apa  arti  sejati  sekaligus  manifestasi ajaran  universalisme  Islam  dalam konteks  kehidupan  sosial  sehari-hari (Islamy,  2021c:  114).  Pandangan  Gus Dur  dan  Cak  Nur  sebagai  dua  tokoh
neo-modernisme  Islam  (Barton,  1995: 1–2)  tersebut  terlihat  menekankan pentingnya memahami sekaligus menjadikan  nilai-nilai  ajaran  Islam dapat  bersifat  kompatibel  dengan berbagai kondisi, problem dan kebutuhan umat yang dinamis. Pada  subbab  ini,  penulis  akan melakukan eksplorasi dan identifikasidimensi nilai-nilai
Pancasila  dalamkontruksi  kode  etik NetizMu.  Uraian  lebih  lanjut  sebagai berikut.
a. Nilai Sila Pertama dan
Kedua  dalam  Kode  Etik Menjadikan  Ajaran  Agama Sebagai  Pedoman  Interaksi Sosial (Muamalah)
Kode  etik  ini  menyatakan bahwa  dalam  penggunaan  medsos, umat  Islam  ditekankan  untuk mengedepankan  nilai  ajaran  sosial
Islam sebagaimana yang termaktub dalam landasan teologis (“Akhlakul  Sosmediyah  Warga Muhammadiyah”  Disarikan  Dari Kode Etik NetizMu, Majelis Pustaka  Dan  Informasi  Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Penelusuran Google” n.d., 2). Oleh karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa kode etik ini menunjukan pentingnya menjadikan norma ajaran agama sebagai landasan etik dalam  interaksi  sosial  di  ruang medsos. Kode etik ini menunjukan bahwa  ketika  melakukan  interaksi sosial di medsos, nilai ajaran sosial Islam  dalam  landasan  teologis harus  dijadikan  sebagai  pedoman. Hal  ini  paralel  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Kuntowijoyo bahwa upaya untuk
mentransformasikan  berbagai  nilai sosial  profetik  ajaran  Islam  dalam kehidupan  sosial  adalah  hal  yang penting (Muttaqin, 2016: 222).
Jika  ditinjau  dalam  perspektif nilai Pancasila, pentingnya mewujudkan interaksi sosial ( muamalah )  di  ruang  medsos dengan  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  ajaran  agama    paralel  dengan pesan nilai yang termuat dalam sila pertama yang berbunyi
“Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.
Kesimpulan demikian tidaklah berlebihan  mengingat  sila  pertama Pancasila secara terstruktur ditempatkan  sebagai  dasar  negara dengan urutan nomor satu.
Penempatan  demikian  bermakna bahwa Pancasila menekankan betul pikiran  dan  aksi  seseorang  atau komunitas  di  dalam  kehidupan sosial Indonesia harus selalu
didasari  oleh  nilai  ajaran  agama (Gumelar,  2018:  6).  Terlebih, keberadaan Pancasila sebagai ideologi masyarakat Indonesia sudah sepatutnya dapat diejawantahkan  dalam  kehidupan sehari-hari,  tidak  terkecuali  dalam konteks  interaksi  sosial  di  ruang medsos.
Pentingnya  menjadikan  ajaran agama sebagai landasan etik dalam berinteraksi  sosial  di  ruang  media sosial  juga  paralel  dengan  nilai-
nilai kemanusian sebagaimana yang  termuat  dalam  sila  kedua Pancasila.  Mengingat,  nilai-nilai teosentris  dalam  Pancasila  tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai antroposentris  yang  menjadi  misi besar  dalam  rumusan  Pancasila (Mutmainnah,  2010:  31).  Oleh sebab itu, dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila meniscayakan bahwa interaksi sosial melalui media sosial di dunia maya,  tidak  boleh  mengabaikan etika kemanusiaan. Eksistensi manusia di media sosial merupakan bagian perwujudan sikap  prilaku  kita  yang  sebenarnya
(Safitri  dan  Dewi,  2021:  82). Dengan  demikian,  konstruksi  kode etik  netizMU  yang  menekankan untuk  menjadikan  ajaran  agama sebagai landasan etik dalam berinteraksi  sosial  di  ruang  media sosial,  dapat  dikatakan  sejalan dengan  misi  yang  termuat  dalam nilai  sila  pertama  dan  kedua Pancasila,  yakni  nilai  ketuhanan dan kemanusiaan.
b. Nilai Sila Ketiga dalam Kode Etik  Larangan  Melakukan Bullying, Gibah dan Hoaks.
Dalam  kode  etik  NetizMu, pengguna  media  sosial  dilarang melakukan  berbagai  hal  seperti gibah, perundungan (bullying) , hoaks, dan lain sebagainya (“Akhlakul  Sosmediyah  Warga
Muhammadiyah”  Disarikan  Dari Kode Etik NetizMu, Majelis Pustaka  Dan  Informasi  Pimpinan Pusat Muhammadiyah -
Penelusuran  Google”  n.d.:  5).
Kode  etik  ini  mengisyaratkan bahwa  penggunaan  medsos  harus mengedepankan
rasa penghormatan  terhadap  harga  diri antar  pengguna  medsos,  seperti halnya  saling  menjaga  nama  baik sesama  antar  pengguna  medsos, maupun di luar pengguna medsos.
Pentingnya  pembatasan  ruang kebebasan berekspresi maupun berpendapat  dalam  interaksi  sosial di  ruang  medsos  paralel  dengan semangat  menjaga  kemaslahatan akal  manusia.  Maksudnya,  etika dalam beraktivitas dalam
penggunaan  medsos  –  baik  berupa informasi  maupun  komunikasi  – harus  menjaga  akal  manusia  untuk dapat menjauhkan berbagai tindakan negatif di medsos sebagai ruang  public  (Nur  dan  Muttaqin, 2020: 12).
Jika dilihat dalam tinjauan nilai
Pancasila, larangan melakukan melakukan  gibah,  perundungan ( bullying ),  hoaks  dalam  interaksi sosial  di  medsos  dapat  dikatakan sejalan  dengan  nilai  sila  ketiga Pancasila.  Sila  ketiga  tersebut termuat  nilai  ikatan  persatuan  dan kesatuan yang kuat ditengah
kehidupan sosial masyarakat
Indonesia, terlebih di era globalisasi  dewasa  ini  (Adha  dan
Susanto,  2020:  136).  Kehadiran medsos telah menjadi media interaksi sosial modern yang
memiliki  implikasi  nilai  positif maupun  negatif  bagi  terwujudnya keharmonisan  dalam  kehidupan sosial. Sebagaimana implikasi negatif atas penyalahgunaan medsos,  yakni  penyebaran  berita profokasi terkait isu-isu sosial yang cenderung dapat berpotensi menimbulkan integrasi sosial bahkan  konflik  sosial  di  tengah kehidupan  masyarakat.  Apalagi masih banyak ditemukan masyarakat  yang  menelan  mentah- mentah  berbagai  berita    atau informasi  di  ruang  medsos  tanpa upaya  verifikasi  terlebih  dahulu terkait  benar  atau  tidaknya  berita yang didapatkannnya (Hanafi,
2018:  61).  Oleh  sebab  itu,  para pengguna  media  sosial  penting untuk  selalu  menjunjung  tinggi nilai-nilai  kesatuan  dan  persatuan dalam  interaksi  sosial  di  ruang media sosial.
c. Nilai Sila Keempat dan Kelima  dalam  Kode  Etik menjadikan Media Sosial Sebagai  Media  Amar  Makruf dan Nahi Munkar Kode  etik  ini  menekankan pentingnya kesadaran para pengguna  medsos  untuk  dapat melakukan amar  makruf dan nahi
munkar dalam  interaksi  sosial  di ruang medsos (“Akhlakul Sosmediyah Warga Muhammadiyah”  Disarikan  Dari Kode Etik NetizMu, Majelis Pustaka  Dan  Informasi  Pimpinan Pusat Muhammadiyah -
Penelusuran  Google”  n.d.,  3). Penekanan  atas  kesadaran  ini menjadikan  medsos  sebagai  sarana amar  makruf  dan  nahi  munkar dapat  dikatakan  bentuk  upaya untuk  mewujudkan  kemaslahatan sosial  dalam  konteks  kehidupan interaksi sosial di ruang medsos.
Menjadikan  medsos  sebagai sarana amar  makruf dan nahi munkar dapat  dikatakan  sebagai proteksi  terhadap  kemaslahatan lingkungan  yang  kondusif  dalam interaksi  sosial  di  dunia  medsos (Nur  dan  Muttaqin,  2020:  12).
Adanya kesadaran untuk
menebarkan nilai-nilai amar makruf  dan  nahi  munkar  dalam konteks  interaksi  sosial  di  medsos dapat dikatakan sebagai
implementasi  nilai  sila  keempat dan kelima dalam Pancasila. Implementasi  nilai  sila  keempat dan kelima tersebut dapat dimanifestasikan  dalam  berbagai bentuk sikap interaksi sosial, antara lain: Pertama, membudayakan perilaku demokratis,  toleran,  tidak  menulis komentar yang meyudutkan pengguna  lain. Kedua ,  memahami pernyataan  orang  lain  terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Ketiga ,  tidak  mudah terpengaruh atau terprovokasi dengan  berbagai  isu  yang  ada medsos. Keempat , sebelum
menulis  komentar  mesti  berupaya untuk  berfikir  terlebih  dahulu dampak yang ditimbulkannya. Kelima ,  memosisikan  kedudukan hak  dan  hukum  yang  sama  bagi
para  pengguna  medsos  terkait penggunaan medsos. Keenam , menyuarakan  rasa  keadilan,  baik untuk  diri  sendiri  maupun  untuk orang  lain  melalui  medsos  dengan cara yang bijak (Effendi dan Dewi, 2021:  121).  Ini  membuktikan bahwa konstruksi kode etik NetizMu atas penekanan pentingnya  amar  makruf  dan  nahi munkar  dalam  interaksi  sosial  di medsos  memiliki  relevansi  erat dengan  nilai  sila  keempat  dan kelima  Pancasila,  yakni  terkait pentingnya kesadaran untuk berhati-hati  dalam  merespons  dan menyebarkan  informasi  yang  ada di  medsos  serta  menghormati  dan menjunjung  nilai  nilai  kesetaraan hak  dan  hukum  yang  dimiliki  oleh masing-masing pengguna medsos.

## D. Simpulan
Terdapat  berbagai  dimensi  filosofis nilai-nilai  Pancasila  di  dalam  kode  etik NetizMu terkait interaksis sosial (muamalah) di ruang media sosial. Pertama , nilai  Pancasila  sila  pertama  dan  kedua.  Ini dibuktikan  dengan  kehadiran  kode  etik untuk  menjadikan  ajaran  agama  sebagai pedoman interaksi sosial ( muamalah ).
Selain itu, kode etik NetizMu juga memiliki kode  etik  yang  memberikan  norma  kepada para NetizMu untuk tidak boleh mengabaikan  etika  kemanusiaan.  Ini  jelas paralel  dengan  pesan  nilai  yang  termuat dalam  sila  pertama  dan  kedua  Pancasila yang  berbunyi “ Ketuhanan  Yang  Maha Esa ” dan “ Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab” .  Kedua, nilai  sila  ketiga  Pancasila tercermin  dalam  kode  etik  Netizmu  melalui hadirnya larangan untuk melakukan perundungan  ( bullying) ,  gibah,  dan  hoaks . Larangan  tersebut  jelas  penting  demi menjaga ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat  ditengah  kehidupan  sosial  masyarakat Indonesia. Ketiga, nilai  sila  keempat  dan kelima  Pancasila  hadir  dalam  kode  etik melalui norma untuk selalu mempergunakan
medsos  sebagai  media amar  makruf dan nahi  munkar .  Pentingnya amar  makruf dan nahi  munkar dalam  interaksi  sosial  di medsos jelas memiliki relevansi erat dengan nilai  sila  keempat  dan  kelima  Pancasila, khususnya  terkait  pentingnya  kesadaran untuk  menghormati  kesetaraan  hak,  hukum, dan    rasa  keadilan  sosial  yang  dimiliki  oleh masing-masing pengguna media sosial.
Berdasarkan dimensi nilai-nilai falsafah  Pancasila  yang  termuat  dalam konstruksi  kode  etik  NetzMu  di  atas,  maka penelitian  ini  dapat  membuktikan  bahwa nilai-nilai  sosial  yang  termuat  dalam konstruksi  kode  etik  NetizMu  secara substansi  memiliki  titik  temu  dengan  nilai Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam konteks beragama sekaligus bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adha,  Muhammad  Mona,  and  Erwin Susanto.  (2020).  “Kekuatan  Nilai- Nilai  Pancasila  Dalam  Membangun Kepribadian  Masyarakat  Indonesia.” Al-Adabiya:  Jurnal  Kebudayaan  Dan
Keagamaan 15 (1). “Akhlakul Sosmediyah Warga Muhammadiyah” Disarikan Dari Kode Etik  NetizMu,  Majelis  Pustaka  Dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Penelusuran
Google.”  n.d.  Accessed  August  26,
2021.
https://www.google.com/search?sxsrf= ALeKk038- 434mOYs92ZNfrNRN10j7Pouzw:162 9993801081&q=Akhlakul+Sosmediya h+Warga+Muhammadiyah%E2%80% 9D+disarikan+dari+Kode+Etik+Netiz Mu,+Majelis+Pustaka+dan+Informasi +Pimpinan+Pusat+Muhammadiyah&s pell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjk- v6LiM_yAhUWfSsKHUGxBEQQBS gAegQIARA2&biw=681&bih=615.
Alyusi, Shiefti Dyah. (2019). Media sosial : Interaksi,  Identitas  dan  Modal  Sosial . Prenada Media.
Anwar,  Fahmi.  (2017).  “Perubahan  Dan Permasalahan  Media  Sosial.” Jurnal Muara  Ilmu  Sosial,  Humaniora,  Dan Seni 1 (1): 137–44.
Arif,  Baehaqi,  Yusuf  Sapto  Nugroho,  and Linda  Nurmalasari  Millatina.  (2019). “Akhlakul  Medsosiyah:  Membangun
Warga  Negara  Cerdas Bermedia Sosial.” In Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan .
Barton,  Greg.  (1995).  “Neo-Modernism:  A
Vital  Synthesis  of  Traditionalist  and
Modernist Islamic Thought in
Indonesia.” Studia Islamika 2 (3).
Dewi,  Maya  Sandra  Rosita.  (2019).  “Islam Dan  Etika  Bermedia  (Kajian  Etika Komunikasi  Netizen  Di  Media  Sosial Instagram  Dalam  Perspektif  Islam).”
Research Fair Unisri 3 (1).
Effendi,  Fina  Puspa,  and  Dini  Anggraeni Dewi.  (2021).  “Generasi  Milenial Berpancasila  Di  Media  Sosial.” Journal  Civics  and  Social  Studies 5 (1).
Emillia,  Emillia.  (2020).  “Penguatan  Sila Ketiga Pancasila Sebagai Solusi Untuk Menghadapi  Penyebarluasan  Content Berunsur  SARA  Di  Media  Sosial.”
Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan 7 (1): 1–10.
Fauzi, Niki Alma Febriana, and Ayub Ayub. (2019). “Fikih Informasi:
Muhammadiyahâ€ TM s  Perspective  on Guidance  in  Using  Social  Media.”
Indonesian  Journal  of  Islam  and Muslim Societies 9 (2).
Fuqoha,  Fuqoha,  and  Indrianti  Azhar Firdausi. (2020). “Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau  Dari  Perspektif  Sosiologi Komunikasi.” JDKP Jurnal
Desentralisasi  Dan  Kebijakan  Publik
1 (1): 14–26. Gesmi, Irwan, S. Sos, and S. H. Yun Hendri. (2018). Buku Ajar Pendidikan Pancasila . Uwais Inspirasi Indonesia. Gumelar, Michael Sega. (2018). “Pemarginalan  Terstruktur:  Implikasi Sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ Dari
Pancasila  Terhadap  Sila  Lainnya”  III (1).
Hamzah,  Muhammad  Maulana.  (2018). “Peran  Dan  Pengaruh  Fatwa  MUI Dalam  Arus  Transformasi  Sosial Budaya Di Indonesia.” Millah:  Jurnal Studi Agama 1 (1): 127–54.
Hanafi.  (2018).  “Hakekat  Nilai  Persatuan Dalam  Konteks  Indonesia  (Sebuah Tinjauan  Kontekstual  Positif  Sila Ketiga  Pancasila).” Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3 (1).
Hendri,  Hendri  Irawan,  and  Krisbaya  Bayu Firdaus.  (2021).  “Resiliensi  Pancasila Di  Era  Disrupsi:  Dilematis  Media Sosial  Dalam  Menjawab  Tantangan Isu  Intoleransi.” Jurnal  Paris  Langkis 1 (2): 36–47.
Islamy,  Athoillah.  (2020).  “Fatwa  About Social  Interaction  On  Social  Media  In The  Paradigm  Of  Islamic  Legal Philosophy.” Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi 15 (2): 163–
74.
———.  (2021a).  “Landasan  Filosofis  Dan
Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid  Tentang  Implementasi  Hukum Islam  Di  Indonesia.” Al-Adalah:
Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6 (1):
51–73. ———. (2021b). “Paradigma Sosial Profetik  Dalam  Bermuamalah  Di Media Sosial.”
Tadbir: Jurnal Manajemen  Dakwah  FDIK  IAIN
Padangsidimpuan 3 (1): 83–104.
———.  (2021c).  “Pemikiran  Hukum  Islam Nurcholish Madjid.” Semarang: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo. https://scholar.google.com/citations?vi ew_op=view_citation&hl=id&user=H
3EWfy4AAAAJ&sortby=pubdate&cit ation_for_view=H3EWfy4AAAAJ:j3f 4tGmQtD8C.
Istiani, Nurul, and Athoillah Islamy. (2020). “Fikih  Media  Sosial  Di  Indonesia
(Studi  Analisis Falsafah Hukum Islam Dalam Kode Etik NetizMu Muhammadiyah).” ASY SYAR’IYYAH:
JURNAL  ILMU  SYARI’AH  DAN PERBANKAN ISLAM 5 (2): 202–25.
Jannah,  Aulia  Nur,  and  Dinie  Anggraeni Dewi. (2021).
“Implementasi
Pancasila  Dalam  Kehidupan  Sosial Budaya  Di  Masyarakat  Abad-21.” Jurnal  Pendidikan  Tambusai 5  (1):
931–36.
Juditha, Christiany. (2018). “Interaksi Komunikasi  Hoaks  Di  Media  Sosial Serta Antisipasinya Hoaks Communication  Interactivity  in  Social Media  and  Anticipation.” Jurnal
Pekommas 3 (1): 31–44.
Kaderi,  M.  Alwi.  (2015). Pendidikan
Pancasila  Untuk  Perguruan  Tinggi . Banjarmasin: Aswaja Presindo. “Kode Etik Netizmu | Suara Muhammadiyah.”  (2017).  August  21, 2017.
https://suaramuhammadiyah.id/2017/0
8/21/kode-etik-netizmu/.
“Komisi  Fatwa,  “Fatwa  Majelis  Ulama
Indonesia  (MUI)  Nomor  24  Tahun 2017  Tentang  Hukum  Dan  Pedoman Bermuamalah  Melalui  Media  Sosial  - Penelusuran  Google.”  2017.  2017. https://www.google.com/search?q=Ko misi+Fatwa%2C+%E2%80%9CFatwa +Majelis+Ulama+Indonesia+(MUI)+ Nomor+24+Tahun+2017+Tentang+H ukum+Dan+Pedoman+Bermuamalah+
Melalui+Media+Sosial&oq=Komisi+F atwa%2C+%E2%80%9CFatwa+Majel is+Ulama+Indonesia+(MUI)+Nomor+ 24+Tahun+2017+Tentang+Hukum+D an+Pedoman+Bermuamalah+Melalui+ Media+Sosial&aqs=chrome..69i57.41 37j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
Mardicko, Afri. (2021). “Kode Etik  Netizen Muhammadiyah.” Jurnal  Komunikasi Islam 11 (01): 202–24.
Mastori,  Mastori,  and  Athoillah  Islamy. (2021). “Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial.”
KOMUNIKASIA:  Journal  of  Islamic Communication  and  Broadcasting 1 (1): 1–18.
Miliano, Nurva, and Dinie Anggraeni Dewi.
(2021).  “Re-Implementasi  Pancasila Dalam  Kehidupan  Sosial  Budaya
Indonesia.” Antropocene:
Jurnal
Penelitian Ilmu Humaniora 1 (4).
Moleong,  Lexy  J.  (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. https://www.google.com/search?q=me loeng+Metodologi+Penelitian+Kualita tif&sxsrf=ALeKk03HXis9lp3mU7JnZ YrXTkzJT4f6CA%3A1626428711088 &ei=J1XxYPXpBLuCrtoPrtmw2AQ& oq=meloeng+Metodologi+Penelitian+ Kualitatif&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EA MyBwguEA0QkwIyBAgAEA0yCAg AEA0QBRAeMggIABANEAUQHjII CAAQDRAFEB4yCAgAEAgQDRAe MggIABAIEA0QHjIICAAQCBANE B4yCAgAEAgQDRAeOgcIABBHEL ADOgcIIxCwAhAnOgQILhANOgYI ABAHEB5KBAhBGABQ1KYBWJC 2AWDRugFoAXACeACAAXSIAZI GkgEDNy4ymAEAoAEBqgEHZ3dzL XdpesgBCMABAQ&sclient=gws- wiz&ved=0ahUKEwi1mc6Mp- fxAhU7gUsFHa4sDEsQ4dUDCA0&u act=5.
Mulawarman,  Mulawarman,  and  Aldila Dyas Nurfitri. (2017). “Perilaku
Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya  Ditinjau  Dari  Perspektif
Psikologi  Sosial  Terapan.” Buletin Psikologi 25 (1): 36–44.
Mutmainnah, Nur. (2010). “Tafsir Pancasila: Sebuah  Telaah  Nilai-Nilai Islam Dalam  Al-Qurâ€ TM An.” Jurnal  Studi Al-Qur’an 6 (1): 32–41.
Muttaqin, Husnul. 2016. “Menuju Sosiologi Profetik.” Jurnal Sosiologi Reflektif 10 (1): 219–40.
Nasrullah,  Rulli.  (2016). Teori  Dan  Riset Media Siber (Cybermedia) . Kencana.
Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian  Eka  Chandra  Wardhana.  2018. “Kajian  Ujaran  Kebencian  Di  Media Sosial.” Jurnal  Ilmiah  Korpus 2  (3):
241–52.
Nur,  Iffatin,  and  Muhammad  Ngizul Muttaqin.  (2020).  “Bermedia  Sosial Dalam  Perspektif  Maqashid  Syari’ah (Membangun    Komunikasi  Di  Media SosialBerdasarkan  Etika).” Journal  of Social Religion Research 5 (1).
Oktavianti,  Roswita,  and  Riris  Loisa.
(2017).  “Penggunaan  Media  Sosial Sesuai  Nilai  Luhur  Budaya  Di Kalangan  Siswa  SMA.” Jurnal
Pengabdian Kepada Masyarakat 3 (1): 86–95. “Perludem. 19 Mei 2020. Https://Perludem.Org/Wp-Conten - Penelusuran  Google.”  n.d.  Accessed August 23, 2020. https://www.google.com/search?safe= strict&biw=1366&bih=635&sxsrf=AL
eKk02HyGcRzWInDf- 3ip6aG10J5HwNXA%3A1598117745 099&ei=cVdBX67kBdXbz7sPr6O3iA s&q=Perludem.+19+Mei+2020.+https %3A%2F%2Fperludem.org%2Fwp- conten&oq=Perludem.+19+Mei+2020. +https%3A%2F%2Fperludem.org%2F wp- conten&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzo
ECAAQR1CSkQlYkpEJYOSUCWgA cAN4AIABogGIAaIBkgEDMC4xmA EAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesAB AQ&sclient=psy- ab&ved=0ahUKEwju4IXErK_rAhXV 7XMBHa_RDbEQ4dUDCAs&uact=5.
Ridwan, M. K. (2017). “Penafsiran Pancasila  Dalam  Perspektif  Islam: Peta  Konsep  Integrasi.” Dialogia:
Jurnal  Studi  Islam  Dan  Sosial 15  (2):
199–220.
Safitri,  Andriani,  and  Dinie  Anggraeni Dewi.  (2021).  “Implementasi  Nilai- Nilai  Pancasila  Sebagai  Pedoman Generasi  Milenial  Dalam  Bersikap  Di Media Sosial.” EduPsyCouns: Journal
of Education, Psychology and
Counseling 3 (1): 78–87.
Setiawan,  Radita,  and  Muhammad  Okky Arista.  (2013).  “Efektivitas  Undang- Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik Di Indonesia  Dalam Aspek Hukum  Pidana.” Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan 2 (2). Setyawan,  Hendra  A.  (2017).  “Fikih
Informasi  Di  Era  Media  Sosial  Dalam Membangun Komunikasi Beretika (Studi  Kajian  Fikih  Informasi  Sudut Pandang  Ormas  Muhammadiyah).”  In
Seminar Nasional FISIP Unila . Syamsudin, Syamsudin. (2019). “Pentingnya Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” Transformasi:  Jurnal  Studi  Agama
Islam 12 (2): 68–85.
Syarief, Fauzi. (2017). “Pemanfaatan Media Sosial  Dalam  Proses  Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby).” Jurnal Komunikasi 8 (3).
Wahyudin,  Uud.  n.d.  “Kismiyati  El Karimah.  (2016).‘Etika  Komunikasi Di  Media  Sosial,.’”  In Prosiding Seminar Nasional Komunikasi .
Wandani, Amalia Rizki, and Dinie Anggraeni  Dewi.  (2021).  “Penerapan Pancasila  Sebagai  Dasar  Kehidupan
Bermasyarakat.” De  Cive:  Jurnal Penelitian  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 1 (2): 34–39.