## PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN DAN DIPLOMASI KEPADA IAEA
Hikmatul Akbar 1
Pinilih Kodimerinda 2

## Abstract:
Iran considered as one of nuclear country since they have an advanced nuclear technology. With  geographical  position  closed  to  Israel  whose  friend  of  United  States  (US),  Iran  becomes  a threat to those states. Claiming the nuclear technology is only for peaceful purpose; Iran continues the development of nuclear technology. They allowed staff from International Atomic Energy Agency (IAEA) to check all the nuclear facilities in the country. Meanwhile, United States continue to accuse Iran of having nuclear weapon or facilities to build it. Using their power, US succeed to ask United Nation to push economic sanction against Iran. Resolutions were made to push Iran to stop nuclear program. In the other side, Iran persisting on using nuclear energy, since it has so many advantages compare to oil based energy.
Keywords: Iran, Nuclear, IAEA, Diplomacy.
1 Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Yogyakarta. Alamat email : kiki_sip@hotmail.com
2 Mahasiswa Pasca Sarjana MM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Alamat email : pini- lih.kodim@gmail.com

## Pendahuluan
Kawasan Timur Tengah  adalah  kawasan yang selalu rawan dengan konflik. Israel sebagai satu-satunya  negara  non  Islam  di  kawasan  itu selalu merasa terancam bila ada negara lain yang memiliki kekuatan militer cukup besar, termasuk bila  mempunyai  potensi  kekuatan  nuklir.  Iran sebagai negara yang sudah membangun teknologi nuklir  sejak  lama  kemudian  menjadi  ancaman nyata  bagi  Israel  yang  kemudian  berhasil mengajak  Amerika  Serikat  untuk  menekan Iran.  Amerika  Serikat  kemudian  menggunakan pengaruhnya  di  politik  internasional  untuk  bisa memberikan sanksi kepada Iran melalui PBB.
Hingga tahun 2011, Iran selalu menyatakan bahwa  tenaga  nuklir  yang  dikembangkannya adalah  hanya  untuk  kepentingan  sipil  yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik, riset teknologi dan  misi  luar  angkasa.  Hal  ini  dinyatakan  oleh ketua  Dewan  Keamanan  Iran,  Hassan  Rowhani bahwa “Program nuklir Iran dibuat khusus untuk program  pengembangan  reaktor  nuklir  guna membangkitkan  tenaga  listrik  dan  tidak  pernah bertujuan untuk mengembangkan proyek senjata nuklir” (Pikiran Rakyat, 2004).
Akan  tetapi,  Amerika  Serikat  sangat bersikeras  bahwa  nuklir  yang  dikembangkan
oleh Iran tidak hanya sebagai pembangkit tenaga listrik  saja,  tapi  juga  untuk  kepentingan  militer. Meskipun aktivitas nuklir Iran telah diawasi oleh IAEA (International Atomic Energy Agency) dan tidak melanggar NPT (Non Poliferation Treaty) , negara-negara  Barat  tetap  saja  melakukan intervensi  terhadap  pengembangan  nuklir  Iran. Sebelumnya,  pada  tahun  2003  IAEA  telah melaporkan  tidak  ada  indikasi  bahwa  Iran  akan mengembangkan  senjata  nuklir,  IAEA  hanya menemukan  bahwa  Iran  melakukan  proses pengayaan uranium dan plutonium (Albright and Hinderstein,  2011).  Sementara AS  sangat  yakin bahwa selain untuk pembangkit listrik, kegiatan ini  bisa  pula  digunakan  untuk  membuat  bom nuklir.
Walaupun  Iran  mendapat  sanksi  dan embargo  ekonomi,  Presiden  Iran  Mahmoud Ahmadinejad tetap konsisten terhadap tujuannya dalam  pengembangan  energi  nuklir.  Ia  tidak akan  menghentikan  pengembangan  nuklir Iran,  karena  menurutnya  negara  harus  mampu memberikan  kesejahteraan  pada  rakyatnya. Dengan  memanfaatkan  energi  nuklir,  Iran mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di bidang  industri,  kedokteran,  sains  dan  sebagai pembangkit  listrik.  Pemanfaatan  energi  nuklir mampu  menghemat  berbagai  pengeluaran  dan
energi  nuklir,    juga  dapat  mengurangi  efek  gas rumah kaca.
Ahmadinejad  juga  berambisi  untuk meningkatkan  derajat  negaranya  di  antara negara-negara  Barat  melalui  teknologi  nuklir. Pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber daya  alam  tentu  saja  menjadi  faktor  utama penentu  keberhasilan  programnya  tersebut. Dalam  bidang  politik  luar  negeri, Ahmadinejad tidak  menutup  diri  untuk  melakukan  kerjasama dengan  negara-negara  lain,  “Saya  akan  selalu mengulurkan  tangan  saya  kepada  semua  orang, dan saya akan tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan pihak manapun kecuali Israel.” (El- Gogary, 2007 : 58).
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Iran  untuk mengembangkan  program  nuklir  damainya, mendapatkan  kecaman  dari  PBB  dengan memberikan  sanksi  sebagai  upaya  agar  Iran menghentikan  program  nuklir  tersebut.  Sanksi dilakukan  apabila  jalur  diplomasi  gagal disepakati, sehingga untuk menekan suatu negara agar  mengubah  kebijakannya  maka  dijatuhkan sanksi  agar  negara  tersebut  mau  berdiplomasi tanpa perlu menggunakan kekuatan militer. Iran sebagai negara yang mengembangkan teknologi damai nuklirnya kemudian mendapat sanksi dari PBB.
Pada  tahun  2006  terdapat  dua  resolusi yang dijatuhkan kepada Iran yaitu resolusi 1696 dan 1737. Pada tahun 2007 Iran terkena resolusi nomor  1747,  kemudian  tahun  2008  resolusi 1803.  Resolusi  terakhir  dijatuhkan  oleh  PBB pada tahun 2010, yaitu resolusi nomor 1929. Di dalamnya  Dewan  Keamanan  PBB  menekankan kepada Iran tentang larangan berdagang peralatan militer, larangan ekspor, perbatasan bantuan atau pinjaman keuangan atas Iran, hingga pembekuan beberapa aset-aset negara di luar negeri (Basyar, 2011).  Menanggapi  resolusi  sepihak  tersebut, Presiden  Ahmadinejad  menyatakan,  “Resolusi- resolusi ini tidak bernilai sedikitpun bagi negara Iran.”  Ia  mengancam  akan  menghentikan perundingan  dengan  enam  negara  besar  yaitu, Amerika  Serikat,  Rusia,  Cina,  Inggris,  Perancis dan  Jerman,  jika  sanksi-sanksi  itu  diterapkan (Kompas.com, 2011a).
Semenjak  mendapatkan  sanksi  dari Dewan  Keamanan  PBB,  perekonomian  Iran
mengalami inflasi, namun hal itu tidak membuat perekonomian  Iran  terpuruk.  Sanksi  yang diberikan  justru  mampu  membuat  Iran  menjadi negara  yang  mandiri  dengan  memanfaatkan sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam. Bank Dunia bahkan mengeluarkan laporan bahwa nilai  ekspor  Iran  yang  pada  tahun  2004  tercatat US$ 42,45 miliar, meningkat dua kali lipat pada tahun 2007 dan menembus angka US$ 83 miliar. Di  antara  komoditas  ekspor,  sektor  industri meningkat  dua  kali  lipat  pada  tahun  2006  (Iran Indonesian Radio, 2010).  Pada bidang industri, tahun 1986 Iran mengekspor produk petrokimia sebesar  600  ribu  ton  pertahun.  Namun,  jumlah tersebut  meningkat  menjadi  12,254  juta  ton pertahun pada tahun 2009. Setelah kemenangan Revolusi Islam, Iran membangun banyak pabrik petrokimia  dengan  kapasitas  produksi  hingga 41,872 juta ton pertahun (Kompas.com, 2011a).
Teknologi  nuklir  memiliki  berbagai macam  kegunaan  di  bidang  sipil.  Dewasa  ini, lebih  dari  16%  listrik  di  dunia  diproduksi  oleh pembangkit  listrik  bertenaga  nuklir.  Selain  itu, nuklir  juga  memiliki  kegunaan  yang  sangat menunjang di bidang kedokteran, termasuk dalam proses diagnosa dan penyembuhan beberapa jenis penyakit.  Energi  nuklir  juga  sangat  bermanfaat di  bidang  industri,  pertanian  dan  pemenuhan bahan makanan. Para ilmuwan juga menemukan bahwa  nuklir  mampu  memisahkan  garam  yang terkandung dalam air asin (Westinghouse 2010).
Demikian juga dengan Iran yang berupaya meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  dengan mengembangkan teknologi nuklir. Walaupun Iran memiliki  sumber  daya  minyak  yang  melimpah tapi  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  yang setiap  tahunnya  bertambah,  untuk  itulah  maka Iran  mencari  alternatif  lain  untuk  mengurangi penggunaan minyak. Dan banyak pihak meyakini bahwa  pada  masa  mendatang,  teknologi  nuklir akan  menggeser  posisi  bahan  bakar  fosil  untuk memenuhi kebutuhanan energi dunia.
Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan  teknologi  nuklir  Iran  serta upaya diplomasi apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan  program  nuklir  tersebut. Dalam  kajian  diplomasi  ini,  pembahasan  akan dipusatkan pada hubungan Iran dengan IAEA.

## Koordinasi Kebijakan dan Diplomasi
Usaha  utama  yang  dilakukan  Iran  untuk bisa mempertahankan program nuklirnya adalah melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan lembaga internasional yang bertanggung jawab  dalam  urusan  nuklir  yaitu  IAEA.  Selain itu mereka juga berusaha untuk tetap melakukan diplomasi  dan  lobi  politik  pada  PBB,  negara- negara  besar  dan  masyarakat  dunia  secara keseluruhan.
Salah seorang ahli hubungan internasional,  Robert  O.  Keohane,  menyatakan bahwa  kerjasama  luar  negeri  membutuhkan tindakan dari organisasi-organisasi internasional yang  terpisah  (termasuk  negara),  yang sebelumnya tidak bisa hidup bersama. Tindakan ini  kemudian  akan  mencapai  harmoni  dan tingkat  kenyamanan  tertentu  melalui  sebuah proses Policy  Coordination atau  koordinasi kebijakan. Menurut Keohane, “A set of decisions is coordinated if adjustments have been made in them, such that the adverse consequences of any one decision for other decisions are to a degree and  in  some  frequency  avoided,  reduced,  or counterbalanced or overweight (Keohane, 1984: 51-52).
Melanjutkan  koordinasi  kebijakan  yang dilakukan  terutama  pada  IAEA  itu,  pemerintah Iran  tentunya  menjalankannya  sebagai  bentuk diplomasi.  Panikkar  dalam  bukunya The Principle and Practice of Diplomacy menyatakan bahwa, ”Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan  suatu  negara  dalam  hubungannya dengan negara lain,”(Roy, 1993:3). Perlu dicatat di sini bahwa diplomasi adalah seni, yang tentunya tidak  berpijak  dari  logika-logika  ilmu  pasti  dan harus  melalui  aturan  pemikiran  yang  runtut. Namun demikian, Diplomasi akan tetap dilakukan secara berhati-hati dengan memperhatikan situasi dalam penekanan kepentingan di saat yang tepat dapat menghindarkan terjadinya kegagalan.
Diplomasi  yang  baik  akan  mampu menjembatani  segala  perbedaan  yang  terjadi dalam  dunia  internasional  dengan  memberikan citra  positif  politik  luar  negeri  kepada  negara dan  masyarakat  internasional  sehingga  negara lain akan melakukan kerjasama dan dapat saling
meningkatkan  kepercayaan.  Melalui  Diplomasi dapat  dibentuk  jaringan  komunikasi  sehingga kebijakan negara dapat mempengaruhi tindakan organisasi internasional atau negara lain.
Hingga  tahun  2010,  Pemerintahan  Iran terus melakukan pendekatan pada negara-negara tetap  Dewan  Keamanan  PBB.  Setiap  tahunnya, saat  berpidato  di  Sidang  Umum  PBB,  Presiden Ahmadinejad  secara  berulang  kali  menyatakan bahwa nuklir yang dikembangkan oleh negaranya untuk  kepentingan  sipil.  Iran  bersedia  untuk melakukan  pembicaraan  secara  damai  dengan negara-negara  kelompok  Wina  dan  P5+1  yaitu Amerika Serikat, Inggris, Cina, Perancis, Rusia, dan  Jerman,  asalkan  dapat  bersifat  adil.  Seperti yang  dikemukakan  oleh  Menteri  Luar  Negeri Iran, Manouchehr Mottaki, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, Yang Jiechi, di New York,  ”Pembicaraan  tersebut  akan  berhasil  jika apabila mereka adil dan mengerti akan hak Iran dalam  kepemilikan  nuklir  untuk  tujuan  damai dan energi,” (BUMN Watch, 2010).
Diplomasi yang dilakukan oleh Iran juga langsung  menyentuh  masyarakat  internasional di  negara  lain,  seperti  yang  ia  lakukan  ketika member kuliah umum di Universitas Columbia, Amerika  Serikat,  pada  tanggal  24  September 2007  (The  New  York  Times,  2010).  Presiden Ahmadinejad  menerangkan  bahwa  program nuklir  yang  dikembangkannya  berada  di  bawah kerangka hukum dan pengawasan IAEA. Dalam kerangka  hukum  IAEA,  telah  dijelaskan  bahwa semua anggota mempunyai hak eksplisit terhadap pengembangan  nuklir  damai.  Nuklir  Iran  juga telah  melalui  pengawasan  berulang  kali  dan hasilnya nuklir Iran memang bersifat damai.

## Perkembangan Teknologi Nuklir Iran
Pemerintah  Iran  telah  mengembangkan program  nuklir  sejak    tahun  1956  dengan didirikannya  “Pusat Atom  Universitas Teheran” yang disusul dengan peningkatan kerjasama Iran dan  Amerika  Serikat  (Crail,  2011).  Kerjasama tersebut  diwujudkan  dengan  dibangunnya The Teheran Nuclear Research Center (TNRC) yang dioperasikan  oleh Atomic  Energy  Organization Of  Iran (AEOI)  pada  tahun  1974.  TNRC dilengkapi  dengan  suplai  5  Mega  Watt  reaktor nuklir.  Reaktor  tersebut  biasa  bekerja  dengan

## Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasi kepada IAEA Hikmatul & Kodimerinda
uranium yang diperkaya sebanyak 93%, padahal uranium yang berada di atas 90% dapat digunakan dalam  pembuatan  bom  atom  (Anggoro,  2005: 51).  Namun  begitu,  Amerika  Serikat  tetap memberikan  pembatasan  dalam  kerjasama  dan mekanisme keterlibatan para teknisi Iran. Amerika Serikat tidak memperkenankan para teknisi Iran untuk  terlibat  langsung  dalam  penginstalan  dan pengoperasian  reaktor  nuklir.  Sementara  ketika menjalin kerjasama dengan Perusahaan Reaktor Nuklir Framatome dari Perancis, 350 teknisi Iran mendapat pelatihan khusus untuk masalah nuklir (Cordesman and Al-Rodhan, 2006:60).
Setelah  didirikannya  AEOI,  pemerintah Iran  mulai  menginvestasikan  modal  yang  besar untuk  mendirikan  23  reaktor  atom  dengan kapasitas  23.000  MW  (Anggoro,  2005:  56). Semenjak  itu,  Iran  tidak  hanya  bekerja  sama dengan Amerika Serikat saja, tapi dengan Jerman, Inggris,  Perancis,  Kanada,  Italia,  dan  Belgia. Hal  ini  dilakukan  dalam  pengiriman  tenaga ahli  nuklir  Iran  untuk  mengikuti  pelatihan  dan kontrak  kerjasama  pembangunan  reaktor.  Mulai tahun  1974  hingga  1978  didirikan  Pembangkit Listrik Tenaga Atom Bushehr (Iran I dan II) oleh Jerman, Pembangkit Listrik Tenaga Atom Karun (Iran  III  dan  IV)  oleh  Perancis,  Pembangkit Listrik  Tenaga  Atom  Isfahan  (Iran  V  dan  VI) oleh Jerman, dan Saveh (Iran VII dan VIII) oleh Jerman (Cordesman and Al Rodhan, 2006: 61).
Setelah  terjadinya  Revolusi  Islam Iran,  pembangunan  reaktor  nuklir  Iran  mulai terbengkalai.  Pada  tahun  1980  pembangunan tersebut  terhenti  karena  terjadi  perang  antara Iran  dan  Irak.  Reaktor  yang  masih  dalam proses  penyelesaian  dibom  oleh  Irak  yang mengakibatkan  kerusakan  parah.  Pada  masa Presiden  Ali  Akbar  Rafsanjani,  Iran  berupaya untuk  melakukan  pembangunan  reaktor  nuklir Bushehr  yang  sempat  terhenti.  Iran  meminta Jerman  di  bawah  perusahaan Kraftwerk  Union untuk melakukan kerjasama dalam pembangunan reaktor  Bushehr  (Global  Security,  2011). Akan  tetapi,  Jerman  kemudian  membatalkan perjanjian  tersebut  karena  mendapat  tekanan dari Amerika Serikat. Iran terus berupaya untuk melakukan  kerjasama  dengan  Italia,  Republik Ceko, Spanyol serta Argentina, agar mereka mau
membantu  penyelesaian  pembangunan  reaktor Bushehr. Akan tetapi, Amerika Serikat terus saja menekan  negara-negara  tersebut  yang  akhirnya mengakibatkan kegagalan kerjasama.
Hingga  tahun  1990  Iran  melakukan kerjasama  dengan  Rusia  dalam  pembangunan reaktor  nuklir  Bushehr  yang  ditinggalkan  oleh Jerman.  Hubungan  antara  Iran  dan  Rusia  ini mengalami pasang surut karena adanya tekanan dari  Amerika  Serikat,  sehingga  pembangunan reaktor tersebut selesai dalam waktu yang lama.
Proyek pembangunan reaktor nuklir Iran yang  terhambat  karena  pemutusan  kerjasama oleh  beberapa  negara  Barat,  ternyata  tidak menghentikan  Iran  dalam  membangun  reaktor nuklir tersebut. Dengan memanfaatkan kekayaan intelektual  anak  bangsa  sendiri,  Iran  mampu menguasai  teknologi  eksplorasi  pengayaan uranium dan mengkonversikan uranium menjadi konsentrat  uranium. Akhirnya  pada  11  Februari 2003,  Iran  mendeklarasikan  kemampuannya dalam memperkaya uranium (Tempo, 2004).
Iran  berusaha  untuk  mengembangkan pengayaan  uraniumnya  secara  mandiri  karena sikap  ketergantungan  akan  bahan  bakar  nuklir dari  asing  akan  menghambat  pasokan  bahan bakar  nuklir.  Pengembangan  nuklir  Iran  ini kemudian  mendapat  protes  dari  berbagai  pihak yang  mencurigai  adanya  kepentingan  militer. Pada  tahun  2003,  pemerintah  Iran  mengijinkan IAEA  untuk  memeriksa  fasilitas  nuklirnya  dan IAEA  menemukan  bahwa  Iran  telah  melakukan pelanggaran aturan teknis yang telah digariskan NPT, karena Iran terbukti mengimpor sebanyak 1,8  ton  material  nuklir  dari  Cina  dalam  bentuk unsur  (UF6,  UF4  dan  UO2)  yang  digunakan untuk  manufaktur  logam  (The  Nuclear  Threat Initiative, 2011).

## Tekanan  Internasional  terhadap  Iran  dan IAEA
Kerjasama  antara  Iran  dan  Cina sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1985. Saat  itu  Iran  mengirimkan  teknisi  nuklirnya  ke Cina sebagai bentuk kerjasama transfer teknologi, sementara  Cina  memberikan  bantuan  dalam
pembangunan reaktor nuklir Iran di Isfahan. Cina mendukung  pengembangan  nuklir  Iran  karena tujuan pengembangan tersebut untuk kepentingan sipil  dan  Iran  telah  menandatangani  NPT.  Pada tahun  1991,  Iran  dan  Cina  mengumumkan perjanjiannya bahwa Cina akan memasok reaktor nuklir  berkekuatan  20  MW  yang  digunakan untuk kepentingan riset. Iran mengizinkan IAEA dalam  pengawasan  reaktor  tersebut.  Kemudian pada  bulan  September  1992,  Cina  dan  Iran menandatangani kerjasama untuk memasok dua reaktor air bertekanan 300 MW ke Iran. Kerjasama keduanya  mendapat  protes  keras  dari  Amerika Serikat dan menganggap bahwa reaktor tersebut akan  digunakan  dalam  pengembangan  senjata nuklir.  Akibatnya,  pada  bulan  Oktober  1992, Cina membatalkan kesepakatan untuk memasok reaktor 20 MW ke Iran. Diduga Cina mendapat tekanan yang sangat keras dari Amerika Serikat dan Cina mulai mengurangi kerjasama nuklirnya dengan Iran.
Tekanan  kepada  Iran  terus  meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Apalagi  Amerika  Serikat sebagai satu-satunya super power terus berusaha mendominasi dunia. Iran bersama Kuba dan Korea Utara dianggap sebagai poros kejahatan. Bahkan, peristiwa pemboman WTC akhirnya memberikan legitimasi bagi Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan  dan  Irak.  Karenanya  Iran,  terus berusaha memperkuat posisi politiknya di dunia Internasional.  Kegagalan  dukungan  dari  Cina segera ditutupi dengan terus menjalin kerjasama dengan  beberapa  negara  besar  lain  seperti Rusia,  Brazil,  dan  juga  Venezuela.  Hubungan dengan  Cina  juga  tetap  dipertahankan.  Untuk memperkuat legitimasi program nuklir, Iran tetap melanjutkan kerjasama dengan IAEA.
Hubungan dengan IAEA juga mengalami pasang  surut.  Pada  tahun  2003,  Iran  mengusir sejumlah petugas dari IAEA terkait pemeriksaan instalasi nuklir. Iran menuduh bahwa staf tersebut terkait  dengan  kepentingan  Amerika  Serikat. IAEA  segera  bereaksi  dan  mengadakan  rapat. Selanjutnya  dalam  pertemuan  Dewan  Gubernur IAEA  dikeluarkan  deklarasi  yang  menuntut agar  Iran  lebih  bersikap  transparan  dan  segera menyelesaikan  masalah  sensitif  menyangkut program  nuklirnya  paling  lambat  31  Oktober
2003,  dan  meminta  Iran  menghentikan  semua kegiatan pengayaan dan menandatangani Protokol Tambahan. Meskipun mendapat peringatan, Iran tetap menolak.
Untuk  meredakan  ketegangan  masalah program  nuklir  ini,  maka  Menteri  Luar  Negeri Inggris,  Jerman,  dan  Perancis  yang  bertindak atas nama Uni Eropa (EU3) memutuskan untuk melakukan jalur diplomasi dan memberi jaminan bahwa  Iran  mau  bekerjasama  dengan  IAEA secara transparan. Merasa berada di posisi yang tidak  aman  dan  khawatir  akan  mendapat  sanksi ataupun  isolasi  internasional,  maka  pada  21 Oktober  2003  Iran  bersedia  menandatangani Protokol Tambahan, bekerjasama secara transparan  dengan  IAEA,  dan  menghentikan proses  pengayaan  uranium  untuk  waktu  yang tertentu.  Hingga  pada  tanggal  18  Desember 2003,  Iran  bersedia  menandatangani  Protokol Tambahan  dan  akan  memberikan  akses  kepada IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklirnya.
Setelah menandatangani Protokol Tambahan,  Iran  memberikan  akses  kepada IAEA  secara  luas  untuk  memeriksa  fasilitas nuklirnya. Akan tetapi pada Februari 2004, Iran mulai  membatasi  ruang  gerak  IAEA.  Hal  ini membuat IAEA mengkritik pemerintah Iran, dan melapor  ke PBB tentang sikap Iran yang tidak memberikan  informasi  secara  lengkap  tentang pengujian  material  dan  mekanik  yang  terkait dengan program pengayaan uranium, khususnya pengembangan Low  Enriched  Uranium (LEU) , High  Enriched  Uranium (HEU) dan  sentrifuse desain P-2.
Secara berantai,  Amerika Serikat langsung  bersikap  aktif  dalam  menanggapi laporan IAEA tersebut. Bersama dengan sekutu- sekutunya, Amerika Serikat mendesak PBB untuk mengeluarkan sanksi terhadap Iran. Namun ketua IAEA, El Baredei, akan tetap menggunakan jalur diplomasi karena khawatir jika Iran didesak maka Iran akan keluar dari NPT.
Pada  tanggal  1  Agustus  2005,  kurang dari dua bulan setelah pemilu yang dimenangkan oleh Ahmadinejad,  Iran  memutuskan  membuka segel  IAEA  dan  melanjutkan  konversi  uranium di  Isfahan.  Keputusan  Iran  tersebut  dipandang

## Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasi kepada IAEA Hikmatul & Kodimerinda
melanggar  Perjanjian  Paris,  bulan  November 2004.  Menanggapi  sikap  tersebut,  IAEA menjatuhkan  resolusi  pada  tanggal  11  Agustus 2005,  dan  menyepakati  bahwa  Iran  telah melanggar  aturan  yang  telah  disepakati  dan meminta  untuk  menghentikan  pengembangan nuklir selambat-lambatnya tanggal 3 September 2005 sebelum IAEA melaporkan kegiatan Iran ke Dewan Keamanan PBB.
Sebagai badan yang mengawasi perkembangan  nuklir  di  Iran,  IAEA  seringkali mendapat  tekanan  dari  Amerika  Serikat  agar menjatuhkan  sanksi  dan  melaporkan  kegiatan nuklir  Iran  ke  Dewan  Keamanan  PBB.  Pada 13  September  2004  IAEA  menggelar  sidang, salah  satu  agendanya  membahas  laporan  tim inspeksi  tentang  pengembangan  nuklir  Iran. Dalam  laporannya,  IAEA  mengatakan  bahwa Iran tetap memiliki cadangan uranium sebesar 37 ton  yang  bisa  diolah  untuk  beragam  kebutuhan dalam pembangkit listrik maupun riset teknologi. Namun, IAEA tidak membahas tentang indikasi bahwa  Iran  akan  mengubah  energi  nuklirnya untuk membuat senjata pemusnah massal (Crail, 2011).  Menanggapi  laporan  IAEA  tersebut, Amerika  bereaksi  keras  agar  IAEA  melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB. Menlu Amerika saat  itu,  Collin  Powell,  mengatakan  bahwa Amerika  akan  berupaya  mendesak  IAEA  agar salah satu putusan sidang IAEA membawa kasus nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB.
Dalam setiap laporan yang diserahkan ke Dewan  Gubernur  IAEA,  ada  dua  poin  penting yang  selalu  diangkat  dalam  kasus  nuklir  Iran. Pertama, bahwa tidak ada penyimpangan program nuklir Iran ke arah militer, dan kedua, penekanan dilanjutkannya pengawasan penuh dan tanpa batas tim inspeksi IAEA terhadap aktivitas nuklir Iran. Sebenarnya IAEA sudah berniat untuk menutup kasus  nuklir  Iran  agar  tidak  dibawa  ke  Dewan Keamanan PBB, namun Amerika terus menekan IAEA dengan dalih ditemukannya “bukti-bukti” baru  bahwa  Iran  akan  melanjutkan  program senjata  nuklirnya.  Amerika  juga  menuduh  Iran melanggar  perjanjian  NPT,  sehingga  Amerika tidak setuju jika IAEA menutup kasus nuklir Iran.
Koordinasi dan Diplomasi Iran kepada IAEA
Pengembangan  energi  nuklir  dapat menimbulkan  dualisme  dalam  tujuannya, yaitu  digunakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  atau  sebagai  energi  alternatif  atau dapat  dikembangkan  sebagai  senjata  pemusnah massal.  Akan  tetapi  saat  ini  negara-negara mulai  tertarik  dalam  pengembangan  energi nuklir yang digunakan sebagai pengganti energi fosil  yang  secara  perlahan  akan  habis.  Negara- negara  yang  kaya  akan  sumber  minyak  dan gasnya  pun  berupaya  untuk  mencari  alternatif lain  pengganti  energi  fosil,  yaitu  energi  nuklir. Seperti halnya Iran yang mengembangkan energi nuklir  walaupun  memiliki  sumber  minyak  dan gas yang melimpah. Sumber fosil tersebut cepat atau lambat akan segera habis jika terus menerus dieksplorasi,  dan  akibat  yang  ditimbulkan  dari eksplorasi tersebut adalah kerusakan lingkungan yang tidak bisa diperbaiki lagi.
Kekhawatiran  akan  dikembangkannya energi  nuklir  menjadi  senjata  pemusnah  massal adalah  ide  pembentukan  IAEA  pada  tahun 1957.  Tujuan  utama  IAEA  adalah  membantu pelucutan  dan  pemusnahan  senjata  nuklir serta  membantu  negara-negara  di  dunia  dalam mengembangkan  energi  nuklir.  IAEA  memiliki tiga pilar dalam pelaksanaan kebijakannya yaitu verifikasi  nuklir  dan  keamanan,  keselamatan, dan  transfer  teknologi.  Sebagai  upaya  untuk mencegah  poliferasi  senjata  nuklir,  IAEA mengkampanyekan  penggunaan  energi  nuklir untuk  kepentingan  sipil.  IAEA  juga  melakukan kerjasama  dengan  anggota-anggotanya  serta membentuk  berbagai  peraturan  internasional, berupa  traktat,  konvensi,  dan  protokol  yang digunakan  sebagai  dasar  hukum  bagi  setiap kegiatan  pengembangan  nuklir  untuk  tujuan damai.
Pengembangan  nuklir  yang  dilakukan oleh  Iran  didasarkan  pada  perjanjian  Iran  dan IAEA  yang  dilakukan  tanggal  19  Juni  1973 di  Vienna.  Dalam  perjanjian  tersebut  terdapat aturan  tentang  perlindungan  nuklir  damai Iran  di  bawah  pengawasan  IAEA  agar  tidak dialihkan  untuk  senjata  nuklir  atau  alat  peledak nuklir.  IAEA  mengijinkan  penelitian  terhadap teknologi  nuklir  untuk  tujuan  damai,  bahkan mendorong  kegiatan  tersebut.  Menurut  pasal  3
statuta IAEA, lembaga ini berfungsi mendorong dan membantu penelitian terhadap energi nuklir, perkembangannya dan penggunaan praktis energi nuklir untuk tujuan non-militer di seluruh dunia (IAEA, 2011).
Iran juga telah menjadi anggota NPT dan menerapkan  peraturan-peraturan  dalam  NPT sejak  tahun  1974.  Menurut  pasal  4  NPT,  setiap negara anggota memiliki hak akses ke teknologi nuklir  damai (U.S.  Department  of  State,  2011). Selain  itu  Iran  juga  telah  menandatangani Perjanjian  Perlindungan (Safeguard  Agreement) pada tahun 1973. Pada sekretariat IAEA terdapat dokumen nomor INFICIRC/214 yang pada pasal 4  dikatakan  bahwa  implementasi  perjanjian  ini menekankan  keleluasaan  pengembangan  teknis dan  kerjasama  internasional  dalam  aktivitas nuklir damai.
Iran juga telah menandatangani protokol tambahan  dan  mulai  mengimplementasikannya pada  tahun  2003  walaupun  protokol  tersebut belum  diratifikasi  di  parlemen.  Iran  telah berupaya menunjukkan kesungguhannya dalam  membangun  kepercayaan  pada  program nuklirnya,  namun  negara  Barat  tetap  menuduh Iran  mengembangkan  senjata  nuklir  dan  terus berupaya untuk mencabut hak Iran dan berusaha agar Iran menangguhkan program nuklirnya.
IAEA sendiri hanya memberikan lisensi  kepada  negara-negara  yang  hendak mengembangkan  nuklir  dengan  tujuan  damai berdasarkan  komitmen  internasional  yang  telah disepakati  bersama  dan  tidak  menggunakannya untuk  pengembangan  senjata  nuklir.  Perjanjian NPT dan perjanjian internasional lain memberikan  kepercayaan  kepada  IAEA  untuk berfungsi  sebagai  petugas  inspeksi  kegiatan nuklir.  Segala  bentuk  kegiatan  nuklir  di  dunia dan  pengamanannya  selalu  berada  di  bawah pengawasan IAEA.
IAEA  telah  mengawasi  nuklir  Iran sejak  tahun  2003  dan  telah  menempatkan semua  fasilitas  nuklirnya  di  bawah  Perjanjian Perlindungan IAEA. Iran juga telah memberikan laporan  secara  teratur  mengenai  aktivitas nuklirnya, dimana terdapat lebih dari 2.700 orang keluar masuk setiap hari ke fasilitas nuklir Iran.
IAEA kemudian berkali-kali melakukan inspeksi ke fasilitas nuklir yang terkait dan menghasilkan laporan yang selalu sama yaitu tidak terdapat satu bukti  pun  bahwa  Iran  mengembangkan  senjata nuklir (IAEA, 2006).
Iran  terus  memfasilitasi  akses  petugas inspeksi
berdasarkan Surat Perjanjian
Perlindungan  yang  telah  ditandatanganinya bersama IAEA, dan hingga pada 6 Februari 2006 tetap  menerapkan  Protokol  Tambahan.  Pada tanggal  25  sampai  29  Januari  2006,  Iran  dan IAEA  melakukan  diskusi  bersama  di  Teheran yang  dipimpin  oleh  DDG-SG (Deputy  Director General  For  Safeguards) untuk  membahas masalah yang berkaitan dengan PHRC (Physics Research Centre) dan Green Salt Project (IAEA, 2006).
IAEA  kemudian  menunggu  informasi lanjutan  tentang  upaya  yang  dilakukan  oleh PHRC  dalam  penggunaan  bahan  dan  peralatan yang dapat digunakan dalam pengayaan uranium dan  kegiatan  konversi.  Iran  menyatakan  bahwa alat  tersebut  digunakan  untuk  laboratorium  di sebuah  universitas  teknik.  IAEA  diberikan  ijin untuk melihat peralatan vakum bertekanan tinggi yang dibeli oleh PHRC dan dapat melihat situasi dan  kondisi  secara  langsung  di  lokasi  tersebut apakah  alat  yang  digunakan  berpotensi  untuk pengalihan senjata nuklir atau tidak.
IAEA  juga  meminta  informasi  tentang konversi uranium dioksida ke UF4 (Green Salt) serta  tes  yang  diduga  berkaitan  dengan  bahan peledak tinggi dan desain rudal yang menggunakan energi nuklir. Pada tanggal 26 Februari 2006, Iran bertemu  DDG-SG  dan  mengklarifikasi  dugaan Green  Salt  Project tersebut,  bahwa  tuduhan tersebut  didasarkan  pada  dokumen  palsu  dan tidak mendasar. Iran juga menegaskan bahwa Iran tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan teknologi tersebut (IAEA, 2006).
Berdasarkan laporan IAEA pada 11  September  2006,  walaupun  Iran  tetap mengembangkan program nuklirnya dan terjadinya  penumpukan  secara  kualitatif  dan kuantitatif  dalam  kapasitas  pengayaan  uranium di reaktor Natanz, tetapi IAEA tidak menemukan adanya temuan lebih lanjut tentang bahan nuklir
rahasia  di  Iran  dan  IAEA  juga  telah  mencatat semua laporan yang diberikan.
IAEA secara berkesinambungan melakukan pengawasan secara langsung terhadap perkembangan nuklir Iran. Pada tanggal 24  dan  25  September  2007,  IAEA  berkunjung ke  Teheran  untuk  mendapatkan  jawaban  atas pertanyaan tentang program pengayaan uranium P-1 dan P-2, dan melakukan wawancara dengan pejabat  yang  terlibat  dalam  pengayaan  P-1  dan P-2 (IAEA, 2007).
Dalam  laporannya,  IAEA  memverifikasi nuklir  Iran  dan  tidak  menemukan  adanya indikasi  bahwa  Iran  mengembangkan  senjata nuklir.  Iran  selalu  memberikan  akses  yang  luas kepada  IAEA,  dan  memberikan  laporan  serta informasi  yang  dibutuhkan  secara  lengkap  dan sesuai dengan kegiatannya. Berdasarkan resolusi yang  dikeluarkan  oleh  DK-PBB,  Iran  tidak menghentikan  program  pengayaan  uraniumnya dan tetap melanjutkan pengoperasian PFEP dan FEP.  Iran  juga  tetap  meneruskan  pembangunan fasilitas IR-40 di Arak dan pengoperasian pabrik produksi air berat ( Heavy Water ) (IAEA, 2007).
Untuk  mendapatkan  informasi  yang lengkap  dari  Iran,  IAEA  melakukan  diskusi dengan  para  pejabat  Iran  dan  memeriksa semua  dokumen  pendukung  seperti  legalitas pengoperasian,  kontrak  dengan  perusahaan asing,  perjanjian  dengan  negara  lain  dan memeriksa  situs  nuklir  Iran.  Walaupun  Iran telah  memberikan  akses  yang  luas,  tapi  IAEA tetap  meminta  Iran  untuk  melakukan  kerjasama secara  transparan  terhadap  laporan  dan  tetap membangun  kepercayaan  internasional  bahwa nuklir  yang  dikembangkannya  itu  adalah  untuk kepentingan sipil.
Setelah  dikeluarkannya  resolusi  DK- PBB 1747 (tahun 2007), pada tanggal 11 dan 12 Januari  2008  Direktur  Jenderal  IAEA  bertemu dengan petinggi Iran, seperti Ayatulloh Khamenei sebagai  Pemimpin  Agung  Iran,  Presiden Ahmadinejad,  M.  Mottaki  di  Teheran  (IAEA, 2008). Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang langkah-langkah dalam mengatasi resolusi yang dikeluarkan  oleh  DK-PBB,  serta  mempercepat rencana  kerja  untuk  klarifikasi  pelaksanaan
pengamanan  tentang  isu  yang  beredar  terhadap pengembangan senjata nuklir Iran.
IAEA  terus  memantau  perkembangan energi  nuklir  yang  dikerjakan  Iran,  dan  IAEA terus  meminta  kejelasan  informasi  tentang pembelian peralatan vakum teknologi tinggi oleh PHRC. Iran menjelaskan bahwa vakum tersebut diperoleh  pada  tahun  1990  dan  digunakan  di Departemen  Fisika  Universitas  Teknik  untuk melapisi  barang-barang  seperti  cermin,  laser optik,  cermin  laser,  lapisan  resisitif  untuk  tata surya  dan  cermin  yang  digunakan  dalam  ruang operasi medis.
Pada  tanggal  5  Februari  2008,  IAEA melakukan  verifikasi  informasi  desain  pada IR-40  dan  terus  melakukan  pemantauan  pada pabrik Produksi Air Berat dengan menggunakan satelit  dan  tampak  bahwa  kegiatan  yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan laporan yang diberikan.  Kemudian  pada  3  November  2008, Iran  melaporkan  telah  memproduksi  sebanyak 33  ton  uranium  dalam  bentuk  UF6  di Uranium Conversion Facility (UCF) sejak 8 Maret 2008. Total  Uranium  yang  diproduksi  di  UCF  sejak Maret  2004  sebanyak  348  ton  dan  semuanya masih  berada  dalam  pengawasan  IAEA  (IAEA, 2008).
Iran terus berupaya untuk meningkatkan kemampuannya
dalam mengkonversikan uranium untuk pemenuhan energi yang semakin besar.  Pada  tanggal  21  September  2009,  Iran mengirimkan  surat  kepada  IAEA  yang  berisi tentang informasi bahwa Iran berkeinginan untuk meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga 5% dan  infrastruktur  yang  dibutuhkan  untuk  pabrik tersebut telah ditetapkan dalam pembangunannya. Menanggapi hal tersebut, IAEA membalas surat dari Iran pada 25 September 2009 yang meminta Iran untuk memberikan informasi tentang status konstruksi  dan  pengenalan  bahan  nuklir  ke fasilitas tersebut. IAEA juga meminta Iran untuk menyerahkan Design Information Questionnaire (DIQ) dan  memberikan  akses  yang  luas  bagi IAEA.
Selama  pertemuan  di  Teheran  pada  4 Oktober  2009,  Iran  setuju  untuk  memberikan akses ke Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP)
dan Iran juga telah menyerahkan DIQ perencanaan awal FFEP pada IAEA. Pada 26 dan 27 Oktober 2009  IAEA  melakukan Design  Information Verification (DIV) di FFEP yang terletak sekitar 20  KM  sebelah  utara  kota  Qom  (IAEA,  2009). DIV yang dilakukan berupa pemeriksaan secara rinci  semua  area  pabrik,  pengambilan  foto jaringan pipa dan peralatan lainnya, pengambilan sampel  kelestarian  lingkungan  dan  perincian tentang  desain,  konfigurasi,  dan  kapasitas komponen berbagai sistem.
Selain  itu,  IAEA  juga  mengadakan dua  kali  pertemuan  di  Teheran  pada  tanggal 25  dan  28  Oktober  2009  untuk  meninjau  dan membahas  kronologi  DIQ  dan  konstruksi  serta tujuan  dibangunnya  FFEP.  Iran  menyatakan bahwa beberapa peralatan yang terletak di FFEP didatangkan dari situs Natanz dan berupaya untuk membangun  IR-1  Sentrifugal.  Iran  memberikan akses kepada IAEA ke semua area fasilitas ini.
Sebenarnya,  IAEA  mengkhawatirkan bahwa Iran akan terus mengembangkan fasilitas nuklir  dan  belum  dilaporkan  kepada  IAEA. Menanggapi hal tersebut, Iran menyatakan bahwa tidak adanya fasilitas nuklir lain yang dibangun dan  dikembangkan  yang  belum  dilaporkan  ke IAEA  dan  Iran  akan  terus  melaporkan  segala perkembangan  sesuai  dengan  kewajibannya terhadap IAEA.
Sampai dengan akhir tahun 2010 produksi bahan  nuklir  Iran  dapat  disebutkan  sebagai berikut:  Pada  Produksi  UF6  untuk  pengayaan lebih lanjut, Pembangunan instalasi telah selesai dan sedang beroperasi. Pada produksi UO2 bijih uranium  konsentrat  untuk  bahan  bakar  IR-40, instalasi telah diselesaikan pada bulan Maret 2010. Untuk  produksi  inti  logam  uranium  UF4  yang digunakan  pada  penelitian  dan  pengembangan, instalasi  telah  selesai  tetapi  belum  beroperasi. Sementara produksi UO2 tetap diperkaya dalam produksi  rendah  (maksimum  5%  U-235)  dan diambil dari UF6 untuk bahan bakar air ringan. Produksi  Uranium  yang  diperkaya  logam rendah (maksimal 19,7% U-235) dari UF6 juga digunakan  untuk  penelitian dan  pengembangan. Sementara  instalasi  yang  memproduksi  UF4 bubuk  dari  UF6  untuk  proses  konversi  lanjut logam  uranium  masih  dalam  tahap  konstruksi.
Terakhir,  untuk  produksi  logam  uranium  dari UF4, konstruksi instalasi bahkan belum dimulai (IAEA, 2010).
IAEA  mengharapkan  adanya  informasi yang  sangat  jelas  bahwa  bahan  nuklir  di  Iran dalam  keadaan  aman  dan  memiliki  keyakinan bahwa  tidak  ada  tindakan  militer  yang  dapat mengancam  keamanan  internasional.  Oleh karena itu, IAEA terus mengikuti pengembangan bahan nuklir yang diproduksi oleh Iran.
Akan tetapi, DK-PBB tetap mengeluarkan resolusi  1929  yang  disahkan  pada  9  Juni  2010 yang  berisi  sanksi  tambahan  terhadap  resolusi sebelumnya  yaitu  bahwa  Dewan  Keamanan menambah  embargo  persenjataan  dan  sanksi  di bidang perbankan, serta melarang Iran melakukan kegiatan  di  luar  negeri  seperti  penambangan, produksi,  atau  penggunaan  bahan-bahan  serta teknologi uranium. PBB meminta semua negara tidak  memasok,  menjual,  atau  mengirim  tank- tank perang, kendaraan tempur bersenjata, sistem artileri kaliber tinggi, pesawat tempur, helikopter penyerang,  kapal  perang  dan  sistem  peluru kendali kepada Iran (Kompas.com, 2011b).
Menanggapi  resolusi  tersebut,  Iran  tetap melanjutkan  program  pengayaan  uraniumnya dan mengirimkan surat protes kepada 12 anggota DK-PBB  yang  meloloskan  resolusi  anti-Iran tersebut. Alasan PBB mengeluarkan resolusi pada Iran dikarenakan Iran mengabaikan seruan untuk menghentikan  program  pengayaan  uraniumnya dan tidak mau bekerjasama dengan pihak-pihak yang  khawatir  atas  tujuan  program  nuklir  yang dikembangkan Iran tersebut.
Hingga  pada  tahun  2011,  dalam laporannya  IAEA  tetap  tidak  menemukan adanya  perubahan  signifikan  terhadap  fasilitas nuklir  Iran.  IAEA  juga  telah  diizinkan  untuk mengunjungi semua fasilitas nuklir yang relevan serta  memiliki  akses  ke  semua  peralatan  dan dokumentasi  yang  relevan,  dan  mengizinkan untuk  mewawancarai  semua  orang  yang  terkait dengan program nuklirnya.

## Kesimpulan
Iran  sebagai  negara  di  Timur  Tengah yang  telah  mengembangkan  teknologi  nuklir untuk  tujuan  damai  demi  memenuhi  kebutuhan

## Pengembangan Nuklir Iran dan Diplomasi kepada IAEA Hikmatul & Kodimerinda
masyarakatnya  sejak  tahun  1956  dimana belum  terjadinya  Revolusi  Islam.  Di  bawah kepemimpinan Presiden Shah Reza Pahlevi, Iran menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dan beberapa  negara  Barat  lainnya  dalam  proyek pembangunan reaktor. Namun setelah terjadinya Revolusi Islam, Amerika Serikat dan sekutunya memutuskan kerjasama di satu pihak dan berusaha mencegah pengembangan nuklir di Iran.
Walaupun  program  nuklir  Iran  berada di  bawah  pengawasan  IAEA  dan  Iran  telah menandatangani  NPT , tidak  membuat  Iran terhindar dari tekanan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika  Serikat  dan  PBB.  Namun,  sanksi tersebut  tidak  mengubah  kebijakan  Presiden Ahmadinejad  dalam  upaya  pengembangan teknologi  nuklir  sipilnya.  Dalam  menjalankan diplomasinya  kepada  IAEA,  Iran  selalu memberikan  akses  penuh  terhadap  pemeriksaan instalasi nuklirnya, termasuk memberikan semua laporan  yang  dibutuhkan.  Penerapan  teknologi nuklir  Iran  dengan  segala  kekhususannya memang  bertujuan  untuk  memenuhi  segala kebutuhan  masyarakat,  utamanya  untuk  energi. Dalam  berbagai  pemeriksaan,  kunjungan dan  dialog,  IAEA  sendiri  mengakui  hal  ini. Karenanya, diplomasi Iran terhadap IAEA dapat dikatakan berhasil, meski dalam hal berhubungan baik  dengan  Amerika  Serikat  dan  PBB,  Iran mengalami kegagalan.

## Daftar Pustaka
Albright, David, and Hinderstein, Corey (2011), “The Iranian Gas Centrifuge Uranium Enrichment Plant at Natanz: Drawing from Commercial Satellite Images” http://isis- online.org/publications/iran/natanz03_02. html diakses pada 25 Februari 2011 Anggoro, Kusnanto, (2005),  ”Iran’s Nuclear Capability And Stability In The Middle East ” , dalam Indriana Kartini (ed.),
Indonesia and Iran’s Nuclear Issue ,
Penerbit LIPI, Jakarta.
Basyar, Hamdan, (2011), “Sanksi Baru Untuk Nuklir Iran”, http://www.politik.lipi. go.id/index.php/in/kolom/middle-east- affairs/285-sanksi-baru-untuk-nuklir-iran- , diakses pada 7 Maret 2011
BUMN Watch, (2010), “Obama dan Ahmadinejad Berhadapan Langsung di MU PBB”, http://bumnwatch.com/obama- dan-ahmadinejad-berhadapan-langsung-di- mu-pbb/ diakses pada 26 Desember 2010. Cordesman, Anthony H., and Al-Rodhan, Khalid R., (2006), Iranian Nuclear Weapons ?: The Threat From Iran’s WMD and Missile Programs , Center For Strategic and International Studies, Washington DC. Crail, Peter, (2011), “Iran’s Nuclear Program: An Interview with Iranian Ambassador to the IAEA Ali Asghar Soltanieh ”, http://www.armscontrol.org/act/2011_10/ Iran-Nuclear-Program-Interview-Iranian- Ambassador-Ali-Asghar-Soltanieh diakses pada 10 Juni  2011. El-Gogary, Adel, (2007), Ahmadinejad : The Nuclear Savior of Tehran , Pustaka Iman, Depok.
Global Security, (2011), “Bushehr”, http:// www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/ bushehr.htm ,  diakses pada 22 Februari 2011 IAEA, (2006), “IAEA Reports 2006”, http:// www.iaea.org/Publications/Documents/ Board/2006/gov2006-64.pdf diakses pada 12 April 2011
IAEA, (2007), “IAEA Reports 2007”, http:// www.iaea.org/Publications/Documents/
Board/2007/gov2007-58.pdf diakses pada 16 April 2011 IAEA, (2008), “IAEA Reports 2008”, http:// www.iaea.org/Publications/Documents/ Board/2008/gov2008-59.pdf diakses pada 21 April 2011 IAEA, (2009), “IAEA Reports 2009”, http:// www.iaea.org/Publications/Documents/ Board/2009/gov2009-74.pdf diakses pada 21 April 2011
IAEA, (2010), “IAEA Reports 2010”, http:// www.iaea.org/Publications/Documents/
Board/2010/gov2010-62.pdf diakses pada 27 April   2011.
IAEA, (2011), “Statute of IAEA”, http://www. iaea.org/About/statute_text.html#A1.3 diakses pada 12 Mei 2011
Iran Indonesian Radio, (2010), “Mencermati Kemajuan Perekonomian Iran”, diakses http://indonesian.irib.ir/index.
php?option=com_content&view=artic le&id=21577:mencermati-kemajuan- perekonomian-iran&catid=59:perspektif &Itemid=101 , diakses pada 12 Desember 2010. Keohane, Robert O., (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord In The World Political Economy , Princeton University Press, New Jersey. Kompas.com, (2011a), “Rusia-China Ingin Rundingkan Nuklir Iran,” http://internasional.kompas.com/ read/2010/06/10/20281690/Rusia-China. Ingin.Rundingkan.Nuklir.Iran , diakses pada 20 Februari 2011 Kompas.com, (2011b), “Iran Kena Sanksi PBB”, http://internasional.kompas.com/ read/2010/06/10/0145578/Iran.Kena. Sanksi.PBB , diakses pada 21 April 2011 Pikiran Rakyat, (2004), “Posisi Iran Semakin Terpojok”, Pikiran Rakyat , 8 September 2004. Roy, S.L., (1993), Diplomasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tempo, (2004), “Habis Irak Seranglah Iran”,
Tempo , 3 Oktober 2004 The New York Times, (2010), “Iranian Leader, Calling Introductory Remarks Insulting, Addresses Columbia” http://cityroom. blogs.nytimes.com/2007/09/24/protests- at-columbia-over-iran-leaders-speech/?hp diakses tanggal 27 Desember 2010 The Nuclear Threat Initiative, (2011), “Iran Nuclear Overview”, http://www.nti.org/e_ research/profiles/Iran/Nuclear/index.html , diakses pada 1 April 2011 U.S. Department of State, (2011), “Fact Sheet: Article IV of the NPT,  U.S. Support for Peaceful Nuclear Cooperation ”, http:// www.fas.org/nuke/control/npt/news/ article4.htm , diakses pada 10 Maret 2011 Westinghouse, (2010), ”Environment”, http://www.westinghousenuclear.com/ Community/Environment.shtm , diakses pada 10 Desember 2010.