Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan

## Pembagian Harta Warisan  Dalam Tradisi Masyarakat Sasak :  Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah

## Syahdan
STIT Palapa Nusantara Lombok NTB E-mail: syahdankbr@ymail.com
HP:081803648316

## Abstrak
Masyarakat Sasak mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang  ditinggalkannya.  Walaupun  mayoritas  beragama  Islam,  pembagian  harta warisan  berdasarkan  ilmu  faraidh  sama  sekali  tidak  diterapkan.  Yang  digunakan adalah sistem mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan  ahli  waris  tunggal.  Anak  laki-laki  tertua  yang  sudah  dewasa  bisa secara  perorangan,  ia  berkedudukan  sebagai  pemegang  mandat  orang  tua  yang mempunyai  kewajiban  mengurus  anggota  keluarga  yang  lain  yang  ditinggalkan termasuk  harta  warisan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu;  (1) metode  observasi,  (2)  metode  wawancara,  dan  (3)  metode  dokumentasi. Penelitian  ini  sendiri  menggunakan  pendekatan  normatif-sosiologis.  Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang  dipakai dalam pelaksanaan sistem kewarisan adat berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan sosiologis  untuk  melihat  realitas  kehidupan  masyarakat  Desa  Jago  dalam melaksanakan  sistem  kewarisan  tersebut.  Hasil  yang  diperoleh  adalah:  Pertama, karena menganut sistem mayorat laki-laki, secara otomatis seluruh harta warisan jatuh  kepada  anak  tertua  laki-laki,  hanya  saja  pada  harta  tertentu  seperti  tanah, tetap  diadakan  pembagian  kepada  ahli  waris  lainnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan bekal bagi ahli waris tersebut. Kedua, Sistem dan praktek pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan farâ’id. Namun berdasarkan tasâluh hal ini  dibolehkan  karena  sesuai  dengan  konsep  pembentukan  hukum  Islam  yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat.
Kata kunci/Key word : Tradisi, Harta Waris.
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan

## A. PENDAHULUAN
Oleh umat Islam al-Qur’an merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad  SAW,  yang  berisi  norma-norma  masyarakat  yang  mencakup  seluruh  aspek kehidupan  manusia.  Norma  tersebut  mengandung  sistematika  dalam  suatu  totalitas, sehingga  saling  berhubungan  secara  fungsional  dalam  rangka  mengarahkan  manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna.
Masalah    kewarisan  menduduki  tempat  amat  penting  dalam  hukum  Islam. Ayat al-Qur’an  mengatur  hukum  kewarisan  dengan  jelas  dan  terperinci.  Hal  ini  dapat dimengerti  sebab  masalah  warisan  pasti  dialami  oleh  setiap  orang.  Kecuali  itu,  hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa  saja  harta  itu  dipindahkan,  serta  bagaimana  caranya.  Inilah  yang  diatur  dalam hukum waris. (Basyir,  2000: 03).
Dalam  sejarah  perjalanan  hukum  Islam  di  Indonesia  sejak  zaman  pemerintahan Hindia  Belanda  sampai  sekarang  telah  melahirkan  beberapa  titik  singgung,  selanjutnya titik  singgung  tersebut  dikedepankan  sebagai  teori  yang  berkaitan  dengan  realita  yang dihadapi  oleh  hukum  Islam.  Ketika  hukum  Islam  hendak  menanamkan  nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia  berhadapan  dengan  nilai-nilai  kesadaran  hukum  adat.  Sejauh  mana  kadar  kekuatan kesadaran  nilai-nilai  hukum  adat  terhadap  penerimaan  nilai-nilai  hukum  Islam,  ternyata berdampak  terjadinya  ragam  pendapat  yang  berlanjut  dengan  berbagai  corak  teori, lahirlah  teori-teori  titik  singgung  hukum  adat  dan  Islam,  terutama  di  bidang  perdata, termasuk hukum kewarisan. (Harahap, dalam Saimima, 1988: 125).
Hukum  kewarisan  adat  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  prinsip  garis keturunan  yang  berlaku  pada  masyarakat  yang  bersangkutan,  yang  mungkin merupakan patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (alternerend) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar  ditegaskan  dimana  berlakunya  di  Indonesia),  ada  pula  prinsip  unilateral  berganda
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
atau  (dubbel-unilateral).  Prinsip-prinsip  garis  keturunan  terutama  berpengaruh  terhadap penetapan  ahli  waris  maupun  bagian  harta  peninggalan  yang  diwariskan  (baik  yang materiel maupun immaterial (Soekanto, 2002: 259.)
Hukum  kewarisan  adat  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis-garis  ketentuan tentang sistem  dan azas-azas  hukum  kewarisan,  tentang harta  warisan,  pewaris dan  ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris  kepada  waris.  Hukum  kewarisan  adat  sesungguhnya  adalah  hukum  penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. (Hadikusuma, 2003: 07).
Masyarakat  Desa  Jago  Kecamatan  praya  Kabupaten  Lombok  Tengah, mempunyai  cara  tersendiri  dalam  menyelesaikan  hubungan  hukum  yang  ditimbulkan berkaitan  dengan  harta  seseorang  yang  meninggal  dunia  dengan  anggota  keluarga  yang ditinggalkannya.  Masyarakat  adat  desa  Jago  sebagian    menganut  sistem  mayorat  laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. (Soekanto, 2002: 260).
Anak  laki-laki  tertua  sebagai  pengganti  orang  tua  yang  telah  meninggal  dunia bukanlah  pemilik  harta  peninggalan  secara  perorangan,  ia  berkedudukan  sebagai pemegang  mandat  orang  tua  yang  mempunyai  kewajiban  mengurus  anggota  keluarga yang  lain  yang  ditinggalkan,  termasuk  mengurus  ibu  apabila  ayah  yang  meninggal  dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.
Keistimewaan  lain  dari  anak  laki-laki  tertua  di  kalangan  masyarakat  adat  Desa Jago  Kecamatan  Praya,  sejak  anak  laki-laki  tersebut  masih  kecil,  harta  benda  baik  yang berupa  rumah,  ladang  dan perabotan  rumah tangga yang  diwarisi secara  turun  temurun sudah  diatasnamakan  kepada  anak  laki-laki tertua  tersebut.  Jadi  selain  proses  pewarisan yang  dilakukan  setelah  pewaris  wafat,  dalam  masyarakat  adat  Desa  Jago  Kecamatan Praya,  proses  pewarisannya  banyak  juga  dilakukan  sebelum  pewaris  wafat  walaupun proses pewarisan tersebut hanyalah sebatas pada pengatas namaan secara lisan terhadap barang-barang  tertentu  kepada  anak  laki-laki  tertua,  namun  dapat  dipastikan  barang- barang tersebut sudah akan diwariskan kepadanya secara keseluruhan.
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Kelemahan  dan  kebaikan  sistem  kewarisan  mayorat  terletak  pada  kepemimpinan anak  tertua  dalam  kedudukannya  sebagai  pengganti  orang  tua  yang  telah  wafat  dalam mengurus  harta  kekayaan  dan  memanfaatkannya  guna  kepentingan  semua  anggota keluarga  yang  ditinggalkan.  Anak  tertua  yang  penuh  tanggung    jawab  akan  dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan  dapat  berdiri  sendiri  mengatur  rumah  tangga  sendiri.  Tetapi anak  tertua  yang  tidak bertanggung  jawab,  yang  tidak  dapat  mengendalikan  diri  terhadap  kebendaan,  yang pemboros  dan  lain  sebagainya  jangankan  akan  dapat  mengurus  harta  peninggalan  dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.
Sistem  mayorat  seringkali  disalah  tafsirkan  tidak  saja  oleh  orang  yang  tidak memahaminya,tetapi  juga  oleh  pihak  waris  anak  tertua  itu  sendiri.  Anak  tertua  sebagai pengganti  orang  tua  yang  telah  meninggal    bukanlah  pemilik  harta  peninggalan  secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua  yang  dibatasi oleh  musyawarah keluarga,  dibatasi oleh kewajiban  mengurus anggota keluarga  lain yang ditinggalkan,  tidak  semata-mata berdasarkan  harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama. (Hadikusuma, 29- 30).  Dari  fenomena  dan  di  atas,  kiranya    sangat  perlu  untuk  diangkat,  dikaji  secara konfrehensif.

## B. TELAAH  PUSTAKA
1. Hukum Islam
Menurut  Amin  Syarifuddin,  untuk  memahami  hukum  Islam,  perlu  diketahui terlebih dahulu  kata “Hukum”dalam  bahasa Indonesia dan kata hukum itu disandarkan pada  kata  “Islam”  .Pengertian  Hukum  secara  sederhana  adalah  “seperangkat  peraturan tentang tingkah laku manusia yang di akui oleh sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat bagi seluruh anggotanya.”bila kata hukum ini disandarkan pada kata Islam atau syara’, maka hukum Islam berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah  nabi    tentang  tingkah laku  manusia  mukallaf yang  diakui  dan  di  yakini    mengikat bagi seluruh manusia yang beragama Islam.
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Konsepsi  hukum  dalam  ajaran  Islam  berbeda  dengan  konsepsi  hukum  pada umumnya,  khususnya  hukum  modern.  Dalam  Islam  hukum  dipandang  sebagai  bagian dari ajaran agama.dan norma-norma hukum bersumber pada agama umat islam meyakini bahwa  hukum  islam  berdasarkan  kepada  wahyu  ilahi.oleh  karena  itu,  ia  disebut syariah.(Anwar,  2007:3).  Maka  adapun  yang  dimaksud  dengan  hukum  Islam  adalah praturan-peraturan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  yang berdasarkan Qur’an dan sunnah.
2. Penjenjangan Norma-norma Islam
Ahli-ahli  hukum  Islam  klasik  membuat  penjenjangan  norma  hukum  Islam kedalam dua tingkatan, yaitu: al-ushul (asas-asas umum) dan al-furu’(peraturan-peraturan hukum  konkrit).  Al-ushul,  tingkatan  ini  meliputi  kategori  yang  luas sehingga  mencakup juga norma-norma filosofis dasar yang menjadi  tempat tegaknya norma-norma tsb. dan al-furu’ adalah konkretisasi dari asas umum dan terwujud baik dalam ketentuan hokum- hukum taklifi seperti,halal, haram, sunat ,makruh dan mubah (Anwar, 2007:12-13).
3. Sumber-Sumber Hukum Islam
Kata-kata  sumber  dalam  hukum  Islam  merupakan  terjemah  dari  kata  mashadir yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sumber hukum Islam yang  utama  adalah  Al-Qur’an  dan  sunah.  Selain  menggunakan  kata  sumber,  juga digunakan  kata  dalil  yang  berarti  keterangan  yang  dijadikan  bukti  atau  alasan  suatu kebenaran.  Selain  itu,  ijtihad,  ijma’,  dan  qiyas  juga  merupakan  sumber  hukum  karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur’an dan  sunah  Rasulullah  SAW.  Hal  ini  sejalan  dengan  firman  Allah  SWT  dalam  surat  al Hasyr ayat: 7 yang artinya: apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.
Hadits  sebagai  perkataan,  perbuatan  dan  taqrir  Nabi  SAW  merupakan  sumber hukum  Islam  yang  kedua  memilki  fungsi;  memperkuat  hukum-hukum  yang  telah ditentukan  oleh  al  Qur’an,  sehingga  kedunya    menjadi  sumber  hukum  untuk  satu  hal
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
yang sama. Selanjutnya  berfungsi memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat umum. Ayat al-Qur’an memerintahkan shalat, membayar zakat,  dan  menunaikan  ibadah  haji,  semuanya  bersifat  garis  besar,  tidak  menjelaskan jumlah  rakaat dan bagaimana cara melaksanakan  shalat,  tidak merinci batas mulai wajib zakat,  tidak  memarkan  cara-cara  melaksanakan  haji,  kesemuanya  ini  dijelaskan  oleh hadits.
Sumber  Hukum  Islam  yang  ketiga  adalah  ijtihad.  Ijtihad  menurut  istilah  ialah berusaha  dengan  sungguh-sungguh  untuk  memecahkan  suatu  masalah  yang  tidak  ada ketetapannya,  baik  dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadits,  dengan  menggunkan  akal  pikiran yang  sehat  dan  jernih,  serta  berpedoman  kepada  cara-cara  menetapkan  hukum- hukumyang  telah  ditentukan.  Hasil  ijtihad  dapat  dijadikan  sumber  hukum  yang  ketiga. Untuk  melakukan  ijtihad  (mujtahid)  harus  memenuhi  bebrapa  syarat  yakni,  sebagai mujtahid  wajib  memiliki  kemampuan  yang  luas  tentang  Al-Qur’an  dan  Hadits,  terutama yang  bersangkutan  dengan  hokum,  memahami  bahasa  Arab  dengan  segala kelengkapannya,  mengetahui  soal-soal  ijma,  menguasai  ilmu  ushul  fiqih  dan  kaidah- kaidah fiqih yang luas.
Selain ijma’ para ulama’ juga menggunakan metode qiyas dalam menggali hokum. Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-Qur’an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi,  walaupun  bir  tidak  ada  ketetapan  hukumnya  dalam  Al-Qur’an  atau  Hadits  tetap diharamkan karena  mengandung  persamaan  dengan  khamar  yang  ada hukumnya  dalam Al Qur’an.
4. Pengertian  Warits
Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa  Arab  yaitu  :
ثرو - ثﺮﯾ - ﺎﺛرو - ﺔﺛراو yang  berarti  pindahnya  harta  si  Fulan
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
(mempusakai  harta  si  Fulan).  (Mahmud  Yunus,1989:496)  Bisa  juga  diartikan  dengan mengganti  kedudukan,  seperti  firman  Allah  SWT  : دواد  نﺎﻤﯿﻠﺳ  ثروو ,  artinya  Sulaiman menggantikan kedudukan Daud.
Dalam  kitab-kitab  fikih,  warisan  lebih  sering  disebut  dengan  farâ’id  ( ﺾﺋاﺮﻓ ) mufradnya  ( ﺔﻀﯾﺮﻓ )  yang  berarti  ketentuan.  Pengertian  ini  didasarkan  atas  firman  Allah SWT  : ﻢﺘﺿﺮﻓ  ﺎﻣ ﻒﺼﻨﻓ  ﺔﻀﯾﺮﻓ  ﻦﮭﻟ  ﻢﺘﺿﺮﻓ  ﺪﻗو (Al-Baqarah  : 237).  Kata “warisan”  yang asal katanya  adalah.. waratsa . adalah  salah  satu  cabang  ilmu  Islam  yang  membahas  masalah pembagian  harta  benda  setelah  yang  mempunyai  harta  benda  itu  meninngal  dunia. Sedangkan  menurut  kompilasi  hukum  Islam  adalah:  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan(tirkah) pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris itu sendiri (Daradjat, 1995: 2). Sedangkan yang  dimaksud  dengan  pewaris  dalam  hukum  kewarisan  adalah  orang  yang  pada  saat meninggalnya atau dinyatakan telah meninggal berdasarkan pengadilan ia beragama Islam yang meninggalkan ahli waris dan harta warisan.
Menurut Hazairin sebagaimana ditulis oleh Hadikusuma (1995:56) bahwa hukum waris  adat  mempunyai  corak  tersendiri  dari  alam  pikiran  masyarakat  yang  tradisional dengan  bentuk  kekerabatan  yang  sistem  keturunannya  patrilineal,  matrilineal,  parental atau liberal.

## 5. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan
Hal-hal  yang  menyebabkan  seseorang  berhak  mewaris  menurut  Ali  ash- Shabuniy,    (1995:55)  adalah  :    (1)  Kekerabatan  sesungguhnya,  yakni  hubungan  nasab. Yaitu  ibu,  bapak,  anak-anak,  saudara-saudara,  para  paman  dan  lain-lain.  Ringkasnya adalah  :  orang  tua,  anak  dan  orang-orang  yang  bernasab  dengan  mereka.  Firman  Allah SWT  QS Al-Anfal  Ayat 8.  (2). Pernikahan, yaitu akad nikah  yang syah  yang  terjadi  di antara  suami  isteri,  sekalipun  sesudah  pernikahan  belum  terjadi  persetubuhan  atau berduaan  di  tempat  sunyi  (khalwat).  Mengenai  nikah  fasid  atau  nikah  batal,  tidak  bisa
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
menyebabkan  hak  waris.  Firman  Allah  SWT  QS.  An-Nisa’:12.    (3)    Perbudakan,  yaitu hubungan bekas budak dengan orang yang memerdekakannya. Apabila bekas budak itu tidak  mempunyai  ahli  waris  yang  berhak  menghabiskan  hartanya..  (4)  Tujuan  Islam (Jihâtul al-Islâm), yaitu bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya ditaruh di Baitul Mal untuk kepentingan orang Islam. Menurut fuqaha Hanafiah, Hanabilah, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Mesir bahwa kas perbendaharaan negara mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan bukan mempusakai, tetapi dengan anggapan  bahwa  ia  adalah  lembaga  untuk  menyalurkan  kemaslahatan  umat  Islam. Sementara menurut fuqaha Syafi’iyah, Baitul Mal mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan mempusakai melalui usubah atau atas nama Islam.
6. Rukun-rukun Kewarisan
Rukun  kewarisan  adalah  (1)  Muwarris  (orang  yang  memberi  warisan),  yakni mayat  dimana  orang  lain berhak  mewarisi  dari padanya  akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya. (2) Wâris (penerima warisan), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab  yang  telah  dijelaskan,  seperti  :  kekerabatan,  pernasaban,  perkawinan  dan sebagainya.  (3)  Maurûs  (benda  yang  diwariskan),  yaitu  sesuatu  yang  ditinggalkan  mayat, seperti  :  harta,  kebun  dan  sebagainya.  Maurûs|  ini  juga  disebut  irs|un,  turâs|un  dan murâs|un  yang  kesemuanya  merupakan  sebutan  untuk  segala  sesuatu  yang  ditinggalkan mayat ahli waris.
7. Syarat-syarat Kewarisan
Adapun syarat-syarat kewarisan ada tiga yaitu: (1) Meninggalnya pewaris yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukmiy ialah bahwa  seseorang  telah  meninggal  dan  diketahui  oleh  ahli  warisnya  atau  sebagian  dari mereka,  atau  vonis  yang ditetapkan  hakim  terhadap  seseorang  yang  tidak  diketahui  lagi keberadaanya.  Sebagai  contoh  orang  yang  hilang  yang  keadaannya  tidak  diketahui  lagi secara  pasti,  sehingga  hakim  memvonisnya  sebagai  orang  yang  telah  meninggal.  Hal  ini harus  diketahui  secara  pasti,  karena  bagaimanapun  keadaannya  manusia  yang  masih
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
hidup  tetap  dianggap  mampu  untuk  mengendalikan  seluruh  hartanya.  Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali setelah ia meninggal.
Kemudian  yang  yang  ke-  (2)  adalah  masih  hidupnya  para  ahli  waris. Maksudnya,  pemindahan  hak  kepemilikan  dari  pewaris  harus  kepada  ahli  waris  yang secara syari’at benar-benar masih hidup sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk  mewarisi.  (3)  Diketahuinya  posisi  ahli  waris.  Dalam  hal  ini  posisi  para  ahli  waris hendaklah  diketahui  secara  pasti,  misalnya  suami,  isteri  dan  sebagainya.  Sehingga pembagi  mengetahui  masing-masing  ahli  waris.  Sebab  dalam  hukum  kewarisan perbedaan  jauh  dekatnya  kekerabatan  akan  membedakan  jumlah  yang  diterima,  tidak cukup  hanya  mengatakan  bahwa  seseorang  adalah  saudara  sang  pewaris,  akan  tetapi harus dijelaskan apakah ia saudara kandung, seayah atau seibu. Masing-masing ada yang berhak  menerima  warisan  karena  sebagai  z|awî  al-furûd,  ada  yang  ‘asabah,  ada  yang terhalang tidak mendapatkan warisan (mahjûb).

## 8. Penghalang Kewarisan
Yang  menjadi  penghalang  dalam  kewarisan  ada  empat,  yaitu  (1)  Perbudakan, seorang  yang  berstatus  sebagai  budak  tidak  mempunyai  hak  untuk  mewarisi  dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi hak milik tuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. QS an Nahl  ayat  75). Menurut Idris  Ramulyo,  perbudakan  menjadi  penghalang  mewarisi  bukanlah  karena  status sosialnya,  melainkan  karena  formalnya  sebagai  hamba  sahaya  dipandang  tidak  cakap menguasai  harta  benda.  (Ramulyo,1994:110).  (2)  Pembunuhan,  pembunuhan  terhadap pewaris  oleh  ahli  waris  menyebabkan  tidak  dapat  mewarisi  harta  yang  ditinggal  oleh orang  yang  dibunuh  meskipun  yang  dibunuh  tidak  meninggalkan  ahli  waris  lain  selain yang dibunuh.  (3) Berlainan agama, keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta  warisan.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  ialah  antara  ahli  waris  dengan  muwarris berbeda agama
Dalam  urusan  dunia  dan  akherat  hubungan  antara  dua  kerabat  yang  tidak seagama hanya sebatas dalam hal-hal berbuat baik saja dalam pergaulan dunia dan tidak
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
menyangkut  soal  agama.  Hak  kewarisan  merupakan  soal  agama  karena  ketentuan pelaksanaannya atas kehendak Allah SWT. (4) Berlainan negara, ditinjau dari segi agama orang  yang  mewariskan  dan  orang  yang  mewarisi,  berlainan  negara  diklasifikasikan menjadi dua yaitu berlainan negara antar orang-orang non muslim dan berlainan negara antar orang Islam.
Menurut  Abu  Hanifah  dan  sebagian  ulama  Hanabilah  sebagaimana  dikutip Fatchur Rahman dalam bukunya  Ilmu Waris, bahwa  berlainan negara  antar orang-orang non  muslim  menjadi  penghalang  saling  mewarisi  diantara  mereka,  karena  terputusnya ‘is}mah  dan  tidak  adanya  hubungan  perwalian.  Memberikan  pusaka  kepada  ahli  waris yang  berbeda  negaranya  dengan  negara  muwarris  berarti  memberikan  harta  pusaka kepada musuhnya atau musuh keluarganya.
Berlainan  negara  antar  orang  Islam  tidak  menjadi  penghalang  untuk  saling mewarisi.  Sebab  negara-negara  Islam  itu  dianggap  sebagai  negara  kesatuan.  Hubungan kekuasaan  (‘is}mah)  antar  negara-negara  tersebut  tidak  putus,  bahkan  terjalin  rasa solidaritas antar warga negaranya satu sama lain. Lebih jauh dari itu bahwa negara-negara tersebut menjalankan fungsi yang sama yaitu hukum Islam, walaupun tiap-tiap negara itu mempunyai perbedaan mengenai bentuk kenegaraannya, sistem pemerintahannya, politik yang dianutnya, peraturan-peraturan yang dijalankan dan sebagainya.

## C. PEMBAHASAN
1. Sistem Kewarisan Masyarakat Desa Jago
Masyarakat  bangsa  Indonesia  yang  menganut  berbagai  macam  agama  dan berbagai  macam  kepercayaan  yang  berbeda  mempunyai  bentuk-bentuk  kekerabatan dengan  sistem  keturunan  yang  berbeda-beda  pula.  Sistem  keturunan  itu  sudah  berlaku sejak  dahulu  kala  sebelum  masuknya  ajaran  agama  Hindu,  Islam  dan  Kristen.  Sistem keturunan  yang  berbeda-beda  ini  nampak  pengaruhnya  dalam  sistem  kewarisan  hukum adat.
Secara  teoritis  sistem  keturunan  dapat  dibedakan  dalam  tiga  corak  yaitu  : Pertama    sistem  Patrilineal  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis  bapak,
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
dimana  kedudukan  pria  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  wanita  di  dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram,  Nusa Tenggara dan Irian). Kedua,  sistem  Matrilineal  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  menurut  garis  ibu,  dimana kedudukan  wanita  lebih  menonjol  pengaruhnya  daripada  kedudukan  pria  di  dalam pewarisan  (Minangkabau,  Enggano,  Timor).  Ketiga  adalah  sistem  parental  atau  bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu)  dimana  kedudukan  pria  dan  wanita  tidak  dibedakan  di  dalam  pewarisan, dalam hal ini terjadi seperti di Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain ( Hadikusuma, 2003: 23.)
Sedangkan menurut sistem kewarisan adat, dikenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu  :  Pertama,  sistem  kewarisan  Individual,  yang  merupakan  sistem  kewarisan  dimana para ahli waris mewarisi perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain). Kedua,  sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi  harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).  Ketiga  adalah  sistem  kewarisan    mayorat  .  Mayorat  laki-laki,  yaitu  apabila anak  laki-laki  tertua  pada  saat  pewaris  meninggal  atau  anak  laki-laki  sulung  (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung. Sedangkan mayorat perempuan,  yaitu  apabila  anak  perempuan  tertua  saat  pewaris  meninggal,  adalah  ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo. (Soekanto, 2002, 260)
Dari berbagai informan yang dipercaya  dari para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, mengemnukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan itu ialah : peraturan-peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang baik ia masih hidup  maupun  telah  meninggal  untuk  diteruskan  kepada  sanak  keluarga  atau keturunannya.  Masyarakat  desa  Jago  kec.Praya,  bahwa    sistem  kewarisan  yang  dipakai adalah  sebagian  besar    sistem  kewarisan    yang  sama  dengan  masyarakat  lampung  yaitu mayorat  laki-laki,  dimana  kedudukan  anak  tertua  laki-laki  sebagai  pewaris  orang  tuanya, hal  ini  karena  masyarakat  menganut  sistem  keturunan  patrilineal  yang  keturunannya ditarik menurut garis bapak  dimana peran laki-laki lebih mononjol dari pada perempuan.
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Kedudukan anak tertua (sulung) dalam keluarga adalah pemimpin rumah tangga menggantikan ayah atau ibunya sebagai penerus tanggung jawab orang tuanya yang telah wafat. Ia berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama tanggung  jawab  terhadap  harta  warisan  dan  kehidupan  adik-adiknya  yang  masih  kecil sampai  mereka  berumah  tangga  sendiri  dalam  wadah  kekerabatan  mereka  yang  turun- temurun.
Perlu  kiranya  diperjelas  bahwa  sistem  mayorat  yang  ada  di  desa  Jago  bersifat mutlak terbatas, artinya bahwa harta warisan yang diberikan orang tua kepada anak laki- laki  tertua,  bukan  berarti  tidak  dapat  dibagi  sama  sekali  dengan  anggota  keluarga  yang lain  atau  adik-adiknya.  Terhadap  harta-harta  tertentu  bisa  dilakukan  pembagian  kepada anggota  keluarga  yang  lain  (saudara-saudara  yang  ada  di  bawahnya)  untuk  bekal  hidup mereka nantinya.
Anak  tertua  laki-laki  (sulung)  sebagai  pewaris  orang  tuanya  tidaklah  segampang dan  semudah  yang  orang  bayangkan.  Dia  harus  bisa  mengatur  harta  yang  diberikan dengan  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  keluarga,  konsekuensinya  apabila  tidak  bisa melaksanakan amanat yang dibebankan di pundaknya, maka ia harus rela diambil alih dan diatur oleh para pemangku adat untuk ditetapkan pembagiannya berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di desa Jago kec.Praya.
Karena  beratnya  tugas  tersebut  anak  tertua  haruslah  seorang  laki-laki,  misalkan dalam  sebuah  keluarga  anak  pertama,  kedua  dan  ketiga  adalah  perempuan  sedangkan anak  yang  keempat  laki-laki  (bungsu)  tetap  anak  laki-laki  bungsu  tersebut  didudukkan sebagai anak tertua. Namun demikian apabila dalam sebuah keluarga tidak terdapat anak laki-laki  sama  sekali  melainkan  perempuan  semua,  maka  anak  pertama  perempuan tersebut  diumpakan  sebagai  laki-laki.  Sedangkan  apabila  dalam  sebuah  keluarga  tidak terdapat anak sama sekali yang akan dijadikan ahli waris, maka mereka bisa mengangkat seorang anak secara  adat melalui  musyawarah  adat. Mengenai hal  ini  Hazairin  berkata  : Bagi sistem mayorat itu dibutuhkan ialah ketentuan tentang apa caranya melanjutkan hak mayorat  itu jika  pada saat matinya  si pewaris tidak ada  baginya  seorang anakpun, maka apabila dalam sistem mayorat laki-laki tidak ada sama sekali anak laki-laki, cuma ada anak
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
perempuan  maka  anak  perempuan  yang  paling  besar  yang  akan  mengurus  harta  yang ditinggalkannya.
2. Praktek Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat  Desa Jago
Dari  hasil  temuan  dilapangan  bahwa  praktek  pembagian  warisan  di  Desa  Jago hampir  sama  sebagaimana  umumnya  pewarisan  adat  di  daerah  lain.  Gambaran  praktek pembagian  warisan  tidak  terlepas  dari  tiga  hal  pokok,  yaitu  :  ahli  waris  yang  akan menerima  harta  warisan,  harta  peninggalan  yang  akan  dibagi  sebagai  warisan,  dan ketentuan  yang  akan  diterima  oleh  ahli  waris.  Secara  umum  praktek  pembagian  harta warisan  di  Desa  Jago  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  :  Pembagian  harta  warisan terjadi  pada  saat  pewaris  masih  hidup  dan  pembagian  harta  warisan  setelah  meninggal dunia.
Pembagian  pada  saat  pewaris  masih  hidup,  hal    ini  biasanya  berkenaan  dengan harta  berupa  rumah  yang  meliputi  pekarangan  dan  seluruh  isinya.  Jika  dalam  sebuah keluarga lahir seorang anak laki-laki maka secara otomatis harta yang berupa rumah tadi secara  turun-temurun  akan  menjadi  haknya,  walaupun  hanya  sebatas  pengatasnamaan saja  namun  sudah  dapat  dipastikan  nantinya  akan  jatuh  kepada  anak  tertua  laki-laki (sulung) tadi. Rumah merupakan sesuatu yang sangat vital dalam masyarakat  adat Desa Jago,  sehingga  dianggap  sebagai  “jimat”  yang  penguasaan  dan  pemeliharaan  diberikan kepada anak  tertua.  Apabila  suatu  hari  nanti  adik-adiknya  ada  yang  terlantar atau  putus hubungan  dengan  suaminya  jika  ia  perempuan  maka  mereka  berhak  kembali  ke  rumah itu  lagi,  dan  adat  menetapkan  rumah  tidak  boleh  dijual,  karena  apabila  dijual  maka hasilnya  harus  dibagi  kepada  keluarga  yang  lain  tidak  lagi  mutlak  milik  anak  tertua tersebut. Orang Jago berkata “lamun tlang bale toaq tlang wah laim olek”   hilang rumah tua hilang pula tempat kembali.
Kemudian pembagian harta warisan terjadi pada saat orang tua sudah meninggal dunia  atau  bisa  juga  orang  tua  sudah  berumur  lanjut  dan  anak  tertua  (sulung)  sudah diaggap  mampu  untuk  mengatur  harta  warisan.  Biasanya  hal  ini  yang  berkaitan  dengan harta  yang  berupa  tanah  dan  sebagainya  selain  daripada  rumah.  Sebagaimana  telah
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
diuraikan  sebelumnya  bahwa  masyarakat  menganut  sistem  kewarisan  mayorat,  namun mayorat  yang  terbatas  karena  harta  yang  diberikan  kepada  anak  tertua  (sulung)  tidak mutlak  menjadi  miliknya,  ia  berkewajiban  dari  harta  tersebut  memberikan  kepada  adik- adiknya untuk bekal mereka nantinya.
Walaupun  sistem  kewarisan  adat  masyarakat  desa  Jago  sudah  banyak  dimasuki pengaruh  ajaran  agama  Islam,  namun  pada  prakteknya  sistem  kewarisan  adat  masih sangat kuat dominasinya, hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain: (1) masyarakat sangat  panatik  terhadap  tradisi  nenek  moyang  nmereka,  praktek  tersebut  merupakan warisan  dari  nenek  moyang  yang  sudah  mendarah  daging.  meskipun  pada  kenyataan masyarakatnya  menganut  agama  Islam.  (2)  Keberadaan  farâ’id  kurang  mendapat perhatian,  barangkali  karena  sebagian  besar  tidak  memahami  bahkan  mengenalnya disebabkan  sulit dipelajari dan rumit sehingga lama-kelamaan keberadaannya punah. (3) Adanya anggapan bahwa anak bungsu selalu takluk dan patuh kepada anak yang tertua, mereka  percaya  bahwa  anak  tertualah  yang  berhak  untuk  mengatur  semuanya menggantikan kedudukan kedua orang tuanya.
Masyarakat sangat tunduk kepada ketentuan adat sehingga tidak pernah didapati kasus  yang  mengenai  pembagian  warisan  sampai  ke  pengadilan,  kalau  ada  masalah kewarisan mereka menyerahkannya kepada para pemangku adat untuk diputuskan dalam musyawarah adat.
Di desa Jago tempo dulu menurut seorang informan M. Yusuf terdapat beberapa cara adat dalam memutuskan masalah warisan yang masuk ke pemangku adat antara lain yaitu:    Jika  ada  keluarga  yang  mengalami  masalah  kewarisan  mereka  melakukan pengaduan/memasukkan  perkara  ke  pemangku  adat  dengan  membayar  biaya  yang disebut  dengan  galang  silo  kepada  pemangku  adat,  biayanya  ada  yang    12  dan  24.  Jika masalah  tersebut  telah  diselesaikan  dan  menemukan  jalan  keluar  maka  diambil  10% untuk pemangku  adat. Namun cara  penyelesaian seperti itu  tidak  berlaku lagi  pada  saat ini,  jika  sekarang  ada  masalah  warisan  maka  pemangku  adat  cukup  menentukan  bagian masing-masing para ahli waris melalui mekanisme musyawarah adat juga.
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Dari  uraian  di  atas  mengenai  praktek  pembagian  warisan  di  Desa  Jago Kecamatan  Praya  dapat  dipahami  bahwa  terdapat    pembagian  terhadap  harta  warisan kepada ahli waris lain selain dari pada anak tertua (sulung), walaupun pembagian tersebut hanya  bisa  dilakukan  pada  harta-harta  tertentu,  sedangkan  besar  bagian  masing-masing ahli  waris  berbeda  antara  keluarga  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  tergantung  dari  hasil musyawarah  keluarga,  dan  juga  melihat  kondisi  ahli  waris  dan  harta  warisan  itu  sendiri apakah masih memungkinkan untuk dibagi atau tidak.

## 3. Pandangan Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan  Menurut Adat Desa Jago
Keberadaan  mengenai  hukum  adat  yang  ada  Indonesia  mengenal  berbagai macam  sistem  kekeluargaan.  Oleh  karenanya,  hukum  adat  Indonesia  juga  mengenal berbagai  sistem  kewarisan  yaitu  sistem  individual,  kolektif  dan  mayorat.  Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu  langsung  menunjuk  kepada  bentuk  masyarakat  di  mana  hukum  kewarisan  itu berlaku,  sebab  sistem  kewarisan  individual  bukan  saja  dapat  ditemui  dalam  masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilinial seperti di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem  kolektif  terbatas,  demikian  juga  sistem  mayorat,  selain  dalam  masyarakat  yang patrilineal  yang  beralih-alih  di  tanah  Semendo,  dijumpai  pula  pada  masyarakat  bilateral orang  Dayak  di  Kalimantan  Barat,  sedangkan  sistem  kolektif  itu  dalam  batas-batas tertentu  malahan  dapat  pula  dijumpai  dalam  masyarakat  yang  bilateral  seperti  di Minahasa Sulawesi Utara (Hazairin, 1982: 15-16.)
Adapun dalam Islam hanya mengenal satu sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, hukum Islam pun hanya mengenal satu macam sistem kewarisan yaitu individual. Sistem hukum  kewarisan  Islam  adalah  sistem  kewarisan  yang  pelaksanaan  dan  penyelesaian harta  warisan itu apabila pewaris  itu benar-benar telah  wafat.  Jika ada  yang wafat maka ada  masalah  waris.  Jadi  apabila  ada  seseorang  yang  meninggalkan  harta  kekayaan  maka berarti  ada  harta  warisan  yang  harus  dibagi-bagikan  kepada  para  ahli  waris  pria  atau
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin.  Di  beberapa  daerah  di  mana  ajaran  Islam  telah  mendarah  daging  sistem kewarisan  Islam  seperti  ini  berlaku.  Sistem  ini  menurut  Hazairin  merupakan  sistem individual bilateral (Hadikusuma, 2003: 31).
Dasar berlakunya sistem individual bilateral ialah al-Qur’an surat An-Nisa : ayat 7-8 dan surat An-Nisa’ Ayat 33:
                                                                                                                      
                                                                                                                 
                                                  
Artinya:      Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  atau  banyak  menurut bahagian yang Telah ditetapkan.
Dan  apabila  sewaktu  pembagian  itu  hadir  kerabatanak  yatim  dan  orang miskin,  Maka  berilah  mereka  dari  harta  itu  (sekedarnya)  dan  ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
                                                                                                        
                                                 
Artinya  :  Bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu  bapak  dan karib  kerabat,  kami  jadikan  pewaris-pewarisnya.  dan  (jika  ada)  orang-orang yang  kamu  Telah  bersumpah  setia  dengan  mereka,  Maka  berilah  kepada mereka  bahagiannya.  Sesungguhnya  Allah  menyaksikan  segala  sesuatu  (an- Nisa’33)
Sistem kewarisan mayorat yang ada dalam masyarakat adat Desa Jago, jika diamati maka pada prinsipnya sama dengan sistem kewarisan kolektif dimana setiap anggota ahli waris  dari  harta  bersama  mempunyai  hak  memakai  dan  menikmati  harta  bersama  itu tanpa  hak  menguasai  atau  memilikinya  secara  perseorangan,  hanya  saja  penerusan  dan pengalihan  hak  penguasaan  atas  harta  yang  tidak  terbagi-bagi  itu  dilimpahkan  kepada
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
anak  tertua  yang  bertugas  sebagai  pemimpin  rumah  tangga  atau  kepala  keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.
Kelemahan  dan  kebaikan  sistem  kewarisan  mayorat  terletak  pada  kepemimpinan anak  tertua  dalam  kedudukannya  sebagai  pengganti  orang  tua  yang  telah  wafat  dalam mengurus  harta  kekayaan  dan  memanfaatkannya  guna  kepentingan  semua  anggota keluarga  yang  ditinggalkan.  Anak  tertua  yang  penuh  tanggung    jawab  akan  dapat mempertahankan  keutuhan  dan  kerukunan  keluarga  sampai  semua  ahli  waris  menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros  dan  lain  sebagainya  jangankan  akan  dapat  mengurus  harta  peninggalan  dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.
Sistem  mayorat  seringkali  disalahtafsirkan  tidak  saja  oleh  orang  yang  tidak memahaminya,  tetapi  juga  oleh  pihak  ahli  waris  anak  tertua  itu  sendiri.  Anak  tertua sebagai  pengganti  orang  tua  yang  telah  meninggal  bukanlah  pemilik  harta  peninggalan secara  perseorangan,  ia  hanya  berkedudukan  sebagai  penguasa,  sebagai  pemegang mandat  orang  tua  yang  dibatasi  oleh  musyawarah  keluarga,  dibatasi  oleh  kewajiban mengurus  anggota keluarga lain  yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan  harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama. Jalan  keluar  dari  kemungkinan  munculnya  perselisihan  di  antara  para  ahli  waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia telah berpesan yang  disampaikannya  dengan  terang  kepada  isteri  dan  anak-anaknya  tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat.
Sedangkan sistem kewarisan individual yang dikenal dalam Islam itu sejalan benar dengan  pembawaan  fitrah  manusia,  (Basyir,  2001:144).  Sistem  ini  mengambil  pendirian bahwa  dengan  matinya  orang  yang  menjadi  pewaris  dengan  sendirinya  hak  milik  atas harta-hartanya  itu  berpindah  kepada  ahli  waris-ahli  warisnya,  setelah  berlalu  beberapa waktu ahli waris itu membagi-bagikan harta antara mereka untuk dijadikan milik bersama semenjak matinya si pewaris menjadi milik perseorangan dengan jalan berbagi. Sistem ini
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu telah dapat diketahui dengan pasti siapa ahli waris-ahli waris itu, setidak-tidaknya telah wajib diketahui pada saat berbagi itu.

## D. PENUTUP
1. Simpulan
Sistem  kewarisan  yang  dipakai  masayarakat  Desa  Jago  kec.praya  adalah  sistem kewarisan  mayorat  laki-laki,  dimana  yang  menjadi  ahli  waris  utama  adalah  anak  tertua laki-laki.  Ia  berkedudukan  menggantikan  kedua  orang  tuanya  dalam  mengatur  harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri.
Sistem  dan  Praktek  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Desa  Jago kec.praya  tidak  sesuai  dengan  farâ’id.  Namun  berdasarkan  tasâluh  hal  ini  dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat.

## 2. Saran
Tulisan  ini  adalah  bagian  kecil  dari  upaya  pemecahan  masalah,  untuk  itu dipandang  perlu    upaya-upaya  seperti  penyuluhan  secara  intensif  terutama  oleh  para akademisi, penegak hukum dan para tuan guru, agar umat Islam Indonesia dalam segala hal  merujuk  kepada  al-Qur’an  dan  Hadits  Rasulullah  SAW  terutama  yang  berkenaan dengan  kewarisan.  Dan  apa  yang  tersaji  ini  juga  masih  jauh  dari    sempurna,  dan  untuk pengkaji, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan kajian lanjutan dengan melihat atau memandang dari sisi lain yang berkenaan dengan praktik pembagian harta warisan.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Kewarisan Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Ibrâhîm al-Mughîrah, Sahih al-Bukhari, 8 Juz, Beirût: Dâr al-Fikr, 1981.
Syahdan | Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Tradisi  Masyarakat  Sasak  :  Studi  Pada  Masyarakat  Jago Lombok Tengah
Volume 4 Nomor 2 (2016) November | P A L A P A : Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
Anwar, Mohammad, Fara’id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981.
Arikunto, Suharsimi,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V, Cetakan Keduabelas. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
Basyir, A.A. Hukum Waris Islam, cet. ke-14, Yogyakarta: UII Press, 2001.
Buku Data Monografi Tahun 2011 Desa Jago Kecamatan Praya Lombok Tengah
Daradjat, Zakiah, Ilmu Fiqh, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1990.
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis, Jakarta: Tintamas, 1982.
Hazairin, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: UI Press, 1981.
Ramulyo, Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Shabuniy, Muhammad Ali  ash, Hukum Waris Islam, alih bahasa S. Syakur, Surabaya: Al- Ikhlas, 1995.
Shabuniy, Muhammad Ali ash, Pembagian Waris Menurut Islam, alih bahasa A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Shiddieqy,  T.M.  Hasbi  ash,  Fiqh  Mawaris,  Hukum-hukum  Waris  dalam  Syari’at  Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Syaikh Zainuddin Abdul Madjid al-Ampenan,  Nahdlatuzzainiah, Toko Kita, 1996.
Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.