## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN PARUNG JAYA KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG
Muhammad Iqbal Maulana 1 , Rachmat Gustiana 2 , Suwandi 3 1,2,3 Universitas Yuppentek Indonesia Email: babangqibol@gmail.com 1 , rgustiana08@gmail.com 2, suwandi@uyi.ac.id 3 .

## ABSTRAK
Permasalahan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Apakah  perencanaan  pembangunan  yang dilaksanakan di Di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang telah berbasis partisipasi masyarakat, dan bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada informan. Temuan hasil penelitian ini  yaitu  dari  indikator  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  Kelurahan  pada tahap  assessment,  tahap  perencanaan  alternatif,  tahap  pelaksanaan  program,  dan  tahap  evaluasi. Hasil penelitian adalah pada tahap assessment terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka. Pada tahap perencanaan alternatif program melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan  masyarakat  secara  keseluruhan  agar  semua  kebutuhan  masyarakat  dapat  tertampung semua. Pada tahap pelaksanaan bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan.
Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten.

## ABSTRACT
The main problem in this study is whether the development planning carried out  in Parung Jaya Village, Karang  Tengah  District,  Tangerang  City    has  been  based  on  community  participation,  and  aims  to determine community participation in development planning in Parung Jaya Village, Karang Tengah District, Tangerang City. In this study using qualitative research methodology through the process of interview and observation. Interviews are conducted by way of direct questioning and answering to informants.  The  findings  of  this  study  are  from  indicators  of  community  participation  in  village development planning at the assessment stage, alternative planning stage, program implementation stage, and evaluation stage. The results of the study are that at the assessment stage, it can be said that community participation can be said to be good, namely the community has been sensitive to the phenomena  and  realities  that  are  happening  around  them.  At  the  alternative  planning  stage,  the program explores in-depth ideas by involving the community as a whole so that all community needs can be accommodated. At the implementation stage, it can be said that the government has succeeded in  increasing  public  participation.  At  the  stage  of  community  evaluation  of  the  government  in  the implementation of development has been very good, they participate in enjoying and maintaining the results of development.
Keywords : Community Participation, Development planning, District Government.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dapat  terwujud  apabila  pemerintah  dan  masyarakat  bekerja  sama  untuk mencapai  kesejahteraan  bersama,  menciptakan  iklim  saling  menguntungkan  antara
keduanya.  Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  mencapai  tujuan  mereka,  sementara pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  diperlukan,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional  pasal  1  ayat  21.  Musrenbang  merupakan  forum  antar  pelaku  yang  bertujuan menyusun  rencana  pembangunan  daerah  dan  nasional.  Pelaksanaan  Musrenbang  dimulai dari  tingkat  terkecil,  yaitu  Desa/Kelurahan,  kemudian  melibatkan  tingkat  Kecamatan, Kabupaten/Kota,  hingga  mencapai  tingkat  Nasional.  Dengan  pendekatan  berjenjang  ini, diharapkan Musrenbang dapat meresap aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembangunan.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatakan bahwa pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah menggunakan rencana pembangunan sebagai satuan tindakan untuk menghasilkan rencana  pembangunan  tahunan,  jangka  menengah,  dan  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu, perkumpulan  kelompok masyarakat  dipandang  sebagai  cara  pandang  penting  yang  sedang dikembangkan  untuk  mengatur  agar  pendekatan-pendekatan  selanjutnya  sesuai  dengan kebutuhan  daerah  setempat  dan  akan  lebih  terarah.  Dalam  kegiatan  perencanaan  dan pembangunan, partisipasi masyarakat dianggap sebagai proses mobilisasi. Selain melibatkan masyarakat  dan  pemerintah,  kedua  belah  pihak  akan  berkolaborasi  dalam  penyusunan rencana  sehingga  menghasilkan  perencanaan  yang  efektif  ketika  ikut  serta  dalam perencanaan pembangunan. (Rahman & Nurfatimah, 2016:28).
Tjokroamidjojo  (1995:43)  menyimpulkan  bahwa  pembangunan  nasional  dapat  diartikan sebagai:  (1)  suatu  proses  pembangunan  yang  melibatkan  berbagai  aspek  kehidupan, termasuk yang bersifat sosial, ekonomi, politik, dan lainnya; (2) suatu proses perubahan sosial yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan keadilan dalam masyarakat; (3) suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh, untuk, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Dengan  demikian,  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  sebagai  bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu acara publik yang sangat penting. Melalui  Musrenbang,  para  pemangku  kepentingan  dapat  memahami  isu-isu  dan permasalahan yang ada di daerah, mencapai kesepakatan mengenai prioritas pembangunan,
dan  mencapai  konsensus  untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah  pembangunan  daerah. Musrenbang juga berfungsi sebagai platform untuk mensinkronkan pendekatan "top-down" dengan pendekatan "bottom-up," yaitu penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment).
Selain  itu,  Musrenbang  juga  membantu  dalam  menyelesaikan  konflik  yang  muncul  antara berbagai  kepentingan  pemerintah  daerah  dan  pemangku  kepentingan  non-pemerintah terkait  pembangunan  daerah.  Musrenbang  juga  menjadi  sarana  untuk  menyelaraskan kebutuhan  program  pembangunan  dengan  ketersediaan  dana  dan  kendala-kendala pendanaan,  serta  untuk  mengintegrasikan  berbagai  sumber  pendanaan  pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai kontribusi informasi bagi semua pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di daerah, pada kesempatan ini akan dilakukan penelitian terkait  pelaksanaan  proses  perencanaan  pembangunan  di  wilayah  Kelurahan  Parung  Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Pemilihan lokasi ini tidak hanya didasarkan pada keterbatasan  waktu  dan  tenaga,  tetapi  juga  karena  kecamatan  ini  menunjukkan heterogenitas  yang  signifikan,  baik  dari  segi  latar  belakang  profesi,  suku,  agama,  maupun tingkat  pendidikan,  dibandingkan  dengan  kelurahan  lainnya.  Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang  telah  diuraikan,  permasalahan  yang  dapat  diajukan  adalah:  "Bagaimana pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah,  Kota  Tangerang,  dengan  mempertimbangkan  partisipasi  masyarakat  sebagai basisnya?"

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan definisi partisipasi menurut Keith Davis dalam Santoso Sastropoetro (1988:18), partisipasi  dapat  diartikan  sebagai  keterlibatan  mental,  pikiran,  moral,  atau  perasaan seseorang  dalam  konteks  kelompok.  Ini mendorong  individu  untuk  memberikan  kontribusi kepada  kelompok  dengan  tujuan  mencapai  suatu  tujuan  bersama,  serta  ikut  bertanggung jawab terhadap upaya yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada keterlibatan fisik dalam pekerjaan, melainkan  lebih  pada  keterlibatan  diri  seseorang  yang  memunculkan  rasa  tanggung  jawab dan kontribusi yang signifikan terhadap kelompok.
Sejalan dengan pendapat di atas, Gordon W. Allport (dalam Santoso Sastropoetro, 1988:71) menyatakan  bahwa,  "Seseorang  yang  berpartisipasi  sebenarnya  mengalami  keterlibatan dirinya/egonya  yang  sifatnya  lebih  daripada  keterlibatan  dalam  pekerjaan  atau  tugas  saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya." Dengan merujuk pada pernyataan tersebut, terdapat tiga unsur penting dalam konsep partisipasi:
1. Partisipasi  melibatkan  keterlibatan  mental  dan  perasaan  seseorang,  lebih  dari  sekadar keterlibatan fisik atau pelaksanaan tugas semata.
2. Keterlibatan diri individu merupakan inti dari partisipasi, menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut  lebih  dari  sekadar  tindakan fisik  atau pekerjaan,  melibatkan  aspek mental  dan perasaan individu.
3. Partisipasi  mencakup  keterlibatan  pikiran  dan  perasaan,  menekankan  bahwa  kontribusi individu bukan hanya bersifat mekanis atau rutin, tetapi juga melibatkan pemikiran dan emosi yang mendalam.
Rumusan  FAO  di  atas  menyoroti  pentingnya  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam pembangunan, dengan asumsi bahwa masyarakat harus memiliki peran yang signifikan dalam memajukan  dirinya  sendiri.  Agar  hal  ini  tercapai,  penting  bagi  masyarakat  memiliki kesempatan  untuk  berkomunikasi  dengan  pihak  terkait.  Dengan  demikian,  partisipasi masyarakat  menjadi  suatu  elemen  penting  dalam  memastikan  keberhasilan  dan keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan. Dalam menyadari bahwa peran masyarakat sangat  penting  dalam  perencanaan  pembangunan,  diakui  bahwa  kemampuan  masyarakat secara  umum  masih  relatif  terbatas.  Masyarakat  seringkali  kesulitan  untuk  membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, diperlukan diskusi intensif antara berbagai pihak  yang  berkepentingan,  termasuk  unsur  pemerintah,  akademi,  lembaga  swadaya masyarakat, dan dunia usaha terkait. Hal ini bertujuan untuk saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diambil oleh aparat pemerintah.
Pusic  (dalam  Adisasmita,  2001:15)  menekankan  bahwa  perencanaan  pembangunan  tanpa memperhatikan  partisipasi  masyarakat  akan  menjadi  perencanaan  yang  hanya  ada  di  atas kertas.  Artinya,  keberhasilan  perencanaan  pembangunan  tidak  hanya  tergantung  pada dokumen  perencanaan  yang  disusun  oleh  pemerintah,  tetapi  juga  pada  sejauh  mana masyarakat  terlibat  dan  aktif  dalam  proses  perencanaan  tersebut.  Tanpa  partisipasi
masyarakat, rencana pembangunan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat yang akan menjadi subjek utama dari pembangunan tersebut.
Menurut  Cohen  &  Uphoff  (dalam  Komarudin,  1997:28),  terdapat  tiga  tipe  partisipasi masyarakat dalam pembangunan:
1. Partisipasi  dalam  membuat  keputusan:  Masyarakat  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan, seperti membuat pilihan dari berbagai kemungkinan dan menyusun rencana- rencana yang dapat dioperasikan, dilaksanakan, dan layak dioperasionalkan.
2. Partisipasi  dalam  implementasi:  Masyarakat  memberikan  kontribusi  sumber  daya, administrasi, dan koordinasi kegiatan yang melibatkan tenaga kerja, biaya, dan informasi.
3. Partisipasi  dalam  kegiatan  yang  memberikan  keuntungan:  Masyarakat  terlibat  dalam kegiatan  yang  memberikan  keuntungan,  baik  itu  keuntungan  material,  sosial,  atau personal. Ini juga melibatkan partisipasi dalam kegiatan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.
Adapun  bentuk-bentuk  keikutsertaan  masyarakat  atau  kelompok  dapat  dibagi  menurut Vaneklasen & Miller (dalam Handayani, 2006:5):
1. Partisipasi Simbolis : Individu duduk pada landasan yang sebenarnya tanpa melalui proses pengambilan keputusan politik dan tidak mempunyai kekuasaan yang sejati.
2. Partisipasi Pasif : Masyarakat umum diberikan data tentang apa yang telah dipilih dan apa yang  telah  terjadi.  Para  pemimpin  menyampaikan  data  tanpa  memperhatikan  reaksi masyarakat sehingga data hanya berjalan satu arah.
3. Partisipasi  Konsultatif :  Masyarakat  umum  mengambil  bagian  dengan  menanggapi beberapa  pertanyaan.  Dampak  dari  respon  tersebut  kemudian  dibedah  oleh  pihak  luar untuk mengidentifikasi permasalahan dan cara mengatasi permasalahan tanpa mengingat sudut pandang masyarakat setempat agar lebih mendalam.
Menurut  Arnstein  (dalam  Panudju,  1999:25),  tingkatan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  dapat  dibagi  menjadi  8  tingkatan,  dari  yang  bersifat  non-partisipasi  sampai pada kekuasaan warga. Berikut adalah penjelasan untuk setiap tingkatan:
1. Manipulation atau manipulasi : Ini adalah tingkat kerjasama yang paling minimal dimana warga  setempat  dimanfaatkan  secara  eksklusif  atas  nama  individu  dalam  badan peringatan  yang  berbeda.  Masyarakat  hanya  disalahgunakan  oleh  penguasa  sebagai publikasi pada tingkat ini tanpa adanya peran yang nyata.
2. Therapy  atau  terapi :  Pada  tingkat  ini,  sambil berpura-pura  melibatkan  kerja  sama  lokal dalam  perencanaan,  pencetusnya  berurusan  dengan  individu  lokal  seperti  pasien  yang sedang memulihkan diri dalam pengobatan. Latihan lebih bertujuan untuk menyesuaikan mentalitas individu dibandingkan mendapatkan masukan darinya.
3. Informing  atau  pemberian  informasi :  Tingkat  ini  mencakup  pemberian  data  kepada masyarakat secara umum tentang kebebasan, kewajiban, dan pilihannya. Data diberikan secara  sepihak  dari  para  ahli  kepada  individu  tanpa  adanya  kesempatan  untuk memberikan kritik.
4. Consultation  atau  konsultasi :  Bertujuan  untuk  mengundang  opini  masyarakat  setelah mereka diberi informasi. Tingkat keberhasilannya rendah karena tidak ada jaminan bahwa kepentingan dan pemikiran individu akan dipertimbangkan.
5. Placation  atau  perujukan :  Pada  tingkat  ini,  masyarakat  mulai  memberikan  dampak, meskipun dalam permasalahan lain tidak sepenuhnya diselesaikan oleh orang-orang yang mempunyai  kekuasaan.  Beberapa  masyarakat  lokal  dikenang  sebagai  anggota  badan kolaborasi peningkatan pertemuan lokal.
6. Partnership  atau  kemitraan :  Pada  tingkatan  ini,  kekuasaan  dalam  berbagai  hal  dibagi antara  masyarakat  dengan  pihak  penguasa.  Pembagian  tanggung  jawab  dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan, dan pemecahan berbagai permasalahan disepakati bersama.
7. Delegated power atau pelimpahan kekuasaan : Masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk  membuat  keputusan  pada  rencana  atau  program  tertentu.  Masyarakat  berhak menentukan program-program yang bermanfaat bagi mereka.
8. Citizen control atau masyarakat yang mengontrol : Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur  program  atau  kelembagaan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  mereka.
Masyarakat memiliki kewenangan dan dapat melakukan negosiasi langsung dengan pihak luar  yang  hendak  melakukan  perubahan.  Dalam  hal  ini,  usaha  bersama  warga  dapat langsung  berhubungan dengan  sumber-sumber dana untuk  mendapatkan  bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui pihak ketiga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  tujuannya  adalah  memperoleh gambaran  sejauh  mana  tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap  pembangunan  di  tingkat kelurahan. Pendekatan kualitatif lebih cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena  sosial  dan  melibatkan  interpretasi  subjektif  dari  partisipan.  Tipe  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam objek penelitian  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terlihat  sebagaimana  adanya. Dengan  pendekatan  ini,  penelitian  berusaha  memberikan  gambaran  yang  akurat  dan  rinci tentang  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  kelurahan. Untuk  memastikan kualitas penelitian,  penelitian  ini  melibatkan  metode  wawancara  dan pengkajian dokumen kelurahan  Parung  Jaya.  Wawancara  digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  langsung dari  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  terkait  partisipasi  dalam  pembangunan. Sementara itu, pengkajian dokumen kelurahan dapat memberikan data historis, kebijakan, dan informasi terkait yang dapat mendukung analisis penelitian. Melalui kombinasi metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap  perencanaan  alternatif  program  dilakukan  dengan  melibatkan  warga  untuk  berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memberikan beberapa alternatif  program.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  yang  akan dikaji  dalam  penelitian  ini  yakni  yang  pertama,  fokus  perencanaan  berdasarkan  pada sosialisasi  prosedur  dan  manfaat  perencanaan  musrenbang  Kelurahan  yang  dihadapi masyarakat.
Pelibatan masyarakat dalam pembangunan kelurahan Parung Jaya sangat penting dan juga sangat  dibutuhkan  karena  masyarakatlah  yang  menentukan  prioritas  dari  perencanaan pembangunan  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  kelurahan.  pemerintah  kelurahan merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah kelurahan seperti apa jika tidak ada partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan, dan program kebijakan Pemerintah tidak bisa berhasil dengan baik kalau tidak didukung dengan partisipasi masyarakat.
Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna mengetahui perubahan pembangunan baik itu bersifat fisik maupun nonfisik. Kegiatan pemerintah  Kelurahan  Parung  Jaya  merupakan  peran  serta  masyarakat dalam  memelihara hasil  pembangunan  yang  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang  telah  dibangun, melakukan  pemeliharaan  serta  pemantauan  baik  dari  pihak  pemerintah  Kelurahan  sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Kelurahan Parung Jaya. Pemberian masukan atau solusi terhadap masalah yang timbul dalam pembangunan kelurahan.

## Tahap Assesment
Tahap assessment dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk  ini,  masyarakat  dilibatkan  secara  aktif  melihat  permasalahan  yang  sedang  terjadi, sehingga  hal  tersebut  merupakan  pandangan  mereka  sendiri.  Keterlibatan  dalam perencanaan  pembangunan  masyarakat  sangat  penting  dalam  menunjang  kelancaran pembangunan,  dalam  teori  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan,  pembangunan bukan  hanya  dimulai  pada  saat  rapat  perencanaan  ataupun  pada  implementasinya  tetapi dalam  hal  ini,  masyarakat  seharusnya  berpartisipasi  pada  saat  pengidentifikasian  masalah. Dari  hasil  penelitian  melalui  wawancara  dengan  para  informan  didapati  hasil  bahwa perencanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan  agar  wilayah  kelurahan  Parung  Jaya  tidak  tertinggal.  Karena  tujuan  dari perencanaan  ini  sendiri  yaitu  untuk  kemajuan  wilayah  Kelurahan  Parung  Jaya  dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Parung Jaya.
Dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Parung Jaya banyak hal yang dibutuhkan untuk menunjang  terlaksananya  pembangunan  wilayah  Kelurahan  Parung  Jaya.  Pada  tahapan assessment  data  yang  dibutuhkan  dalam  perencanaan  pembangunan  wilayah  Kelurahan Parung  Jaya  menurut  pengamatan  penulis  dilapangan,  responden  memberikan  jawaban mengenai data- data yang dibutuhkan diantaranya hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan  bahwa  dalam  perencanaan  pembangunan  di  wilayah  Kelurahan  Parung  Jaya, data- data yang dibutuhkan beragam seperti kondisi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, keterjangkauan dan kebutuhan, data penduduk, potensi setiap RT, RW dan kelembagaan merupakan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kelurahan Parung Jaya.
Perencanakan  pembangunan  pada  masing-masing  kelurahan  merupakan  bentuk tanggungjawab masing-masing kelurahan untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang  akan  dilaksanakan  di  wilayah  Kelurahan  Parung  Jaya,  mereka  demi  tercapainya pembangunan  di  segala  bidang,  baik  pembangunan  bersifat  fisik  maupun  bidang  nonfisik. Masyarakat  dibolehkan  untuk  ikut  merencanakan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan Tingkat  Kelurahan  dan  mereka  harus  bisa  bertanggungjawab  dengan  program  yang  telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dan seterusnya.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  kita  ketahui  bahwa  masyarakat  aktif berpartisipasi dalam proses pengumpulan data terkait dengan perencanaan permbangunan. Terkait dengan pernyataan dari Lurah, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat seperti diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Parung Jaya terkesan sangat aktif, karena kesadarannya dari masing-masing individu, apalagi dengan gotong royong dan kebersamaan masih  terjalin  baik  antarwarga,  karena  mereka  lebih  mementingkan  kepentingan  umum daripada urusannya masing-masing.

## Tahap Perencanaan Alternatif Program
Tahap  perencanaan  alternatif  program  dilakukan  dengan  melibatkan  warga  untuk  berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memberikan beberapa alternatif  program.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  yang  akan dikaji  dalam  penelitian  ini  yakni  yang  pertama,  fokus  perencanaan  berdasarkan  pada sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrembang tingkat kelurahan yang dihadapi masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam keterlibatan dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Ketiga, keterlibatan  dalam  perencanaan  pembangunan  tingkat  kelurahan  yaitu  siapa  saja  yang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Keempat, pemberian saran dan masukan dalam perencanaan pembangunan tingkat kelurahan.
Pelibatan masyarakat dalam pembangunan tingkat kelurahan sangat penting dan juga sangat dibutuhkan  karena  masyarakatlah  yang  menentukan  prioritas  dari  perencanaan pembangunan  yang  akan  dilakukan  oleh  pemerintah  kelurahan.  Pemerintah  kelurahan merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah kelurahan  seperti  apa  jika  tidak  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  sendiri  dalam  kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam
kegiatan  seperti  rapat,  maka  program  kebijakan  pemerintah  yang  melalui  pemerintah kelurahan tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang  ikut  berpartisipasi.  Namun  tujuan  dari  pemerintah  kelurahan  sendiri  adalah  untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat yang ada. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat yang diadakan pemerintah Kelurahan  Parung  Jaya,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  beberapa  informan diantaranya Bapak Yanto, Tokoh Masyarakat selaku Tokoh Pemuda bisa dilihat bahwa beliau sering memberikan masukan dalam rapat yang diadakan pihak pemerintah kelurahan, tujuan beliau ikut pastinya supaya bisa mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Kelurahan Parung Jaya.

## Tahap Pelaksanaan
Selanjutnya  setelah  tahap  perencanaan  adalah  tahap  pelaksanaan.  Tahap  pelaksanaan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan  merupakan  keikutsertaan  masyarakat  untuk  membantu  baik  berupa  materi maupun non materi agar suatu pembangunan yang ingin dilakukan bisa terlaksana dengan baik dan cepat.
Adapun  partisipasi  masyarakat  yang  diharapkan  untuk  menunjang  pelaksanaan pembangunan disini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan berupa uang, bahan dan tenaga. Selanjutnya mengenai hubungan atau kerjasama pemerintah kelurahan dengan masyarakat di Kelurahan Parung Jaya dalam pelaksanaan pembangunan, hubungan atau  kerjasama  sangat  dibutuhkan  dan  menjadi  faktor  penentu  dalam  keberhasilan pelaksanaan  pembangunan,  karena  memang  pembangunan  Kelurahan  Parung  Jaya  disini sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Masyarakat Kelurahan Parung Jaya.
Tidak bisa dipastikan juga bahwa jika masyarakat berpartisipasi dalam mempersiapkan suatu rencana  pembangunan,  maka  dengan  sendirinya  masyarakat  akan  berpartisipasi  dalam tahap-tahap  berikutnya.  Hal  tersebut  karena  partisipasi  pada  tahap  pelaksanaan  ingin mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan  pembangunan  sangat  menentukan  keberhasilan  dari  suatu  pembangunan, partisipasi masyarakat disni sangat dituntut lebih dalam segala hal, karena partisipasi didalam pelaksanaan  pembangunan  sangat  berat,  dimana  masyarakat  diharapkan  mampu
memberikan partisipasi mereka seoptimal atau sebesar mungkin karena dalam pelaksanaan pembangunan  membutuhkan  partisipasi  masyarakat  yang  lebih  atau  tenaga  dari pembangunan guna memperlancar proses pelaksanaan pembangunan.
Dari hasil wawancara dengan Bapak Murdani, S.Ag, Lurah Parung Jaya dan beberapa warga masyarakat  Kelurahan  Parung  Jaya  dapat diketahui  bahwa banyak  program¬program  yang melibatkan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya. Untuk menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya,  masyarakat  diharapkan  bisa  untuk  meningkatkan  bentuk  partisipasi  didalam pelaksanaan  pembangunan  baik  berupa  swadaya  masyarakat,  keikutsertaan  masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berlangsung atau tenaga dan sumbangan berupa bahan- bahan didalam pelaksanaan pembangunan guna menunjang kelancaran didalam pelaksanaan pembangunan, karena berhasil atau tidaknya suatu pembangunan di Kelurahan Parung Jaya ini  sangat  ditentukan  dari  partisipasi  mereka  sepenuhnya  dan  merupakan  tanggung  jawab masyarakat kelurahan Parung Jaya sepenuhnya.
Masyarakat Kelurahan Parung Jaya dibolehkan untuk ikut melaksanakan pembangunan dan mereka  harus  bisa  bertanggungjawab  dengan  program  yang  telah  mereka  ajukan  dalam Musrenbang  tingkat  Kelurahan  dan  seterusnya.  Pada  tahap  pelaksanaan,  hubungan masyarakat dengan pemerintah Kelurahan Parung Jaya terkait perencanaan pembangunan sangat baik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parung  Jaya,  sehingga  bisa  dikatakan  pemerintah  berhasil  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat.

## Tahap Evaluasi
Evaluasi pada program pembangunan memang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali, guna  untuk  mengetahui  perubahan  pembangunan  baik  itu  bersifat  fisik  maupun  nonfisik. Kegiatan  pemerintah  Kelurahan  Parung  Jaya  merupakan  peran  serta  masyarakat  dalam memelihara  hasil  pembangunan  yang  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang  telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan baik dari pihak pemerintah Kelurahan Parung Jaya sendiri maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Kelurahan Parung Jaya.
Memelihara  pembangunan  yang  ada  di  Kelurahan  merupakan  hal  yang  sudah  seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat agar pembangunang tersebut terawat dan tidak mudah rusak. Adapun pembangunan yang diberikan oleh pemerintah merupakan perwujudan dari
kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga dan memelihara pembangun yang sudah ada, maupun pembangunan yang masih dalam  proses  perncanaan.  Pembangunan  yang  ada  di  Kelurahan  Parung  Jaya  yang  bisa masyarakat  rasakan  manfaatnya  seperti  fasilitas  di  pasar,  perbaikan  jalan  lingkungan, Drainase, Pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Jika fasilitas ini bisa dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat, maka pembangunan akan bertahan dalam jangka panjang.
Pembangunan  di  Kelurahan  Parung  Jaya  akan  terwujud  apabila  ada  kerjasama  antara Lembaga  bersangkutan  dan  masyarakat.  Karena  tugas  pemerintah  Kelurahan  sendiri merupakan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dan  tempat  untuk  menyalurkan  aspirasi masyarakat. Masalah pembangunan yang ada di Kelurahan Parung Jaya sendiri sudah mulai maksimal karena sudah mulai ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah kelurahan. Akan tetapi masih ada kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat  yang  diperlukan  adalah  mengikuti  kegiatan  pemerintah  kelurahan  seperti  ikut bekerja baik itu dibidang fisik maupun nonfisik yang ada didaerah masing-masing.
Masyarakat yang ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu hal yang memang  sudah  seharusnya  terjadi.  Dengan  keikut  sertaan  masyarakat  dalam  pelaksanaan operasional  pembangunan  sangat  membantu  berjalannya  program-program  yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan beserta masyarakat. Kerjasama antara masyarakat dan  pihak  pemerintah  kelurahan  yang  sangat  baik  mampu  memberikan  kemajuan pembangunan  yang  ada  di  Kelurahan  Parung  Jaya.  Adapun  keberhasilan  pembangunan merupakan  tercapainya  semua  program-program  yang  sudah  direncankan  oleh  pihak pemerintah.
Program  tidak  akan  bisa  tercapai  apabila  tidak  ada  kerjasama  antara  pemerintah  dan masyarakat setempat, sehingga untuk mendapatkan mencapaian yang maksimal masyarakat harus bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, baik itu yang bersifat tenaga,  pikiran  maupun  materi  Agar  apa  yang  dilakukan  masyarakat  dapat  termonitoring dengan baik, dan bahkan untuk mengetahui sudah sampai dimana program pemerintah yang telah di fasilitator oleh pemerintah kelurahan tersebut.
Tahap evaluasi dilakukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat dan petugas terhadap program  yang  sedang  berjalan.  Pada  tahap  ini,  masyarakat  ikut  mengawasi  dari  laporan kegiatan  dari  segi  program,  waktu  maupun  dana  yang  digunakan.  Evaluasi  pada  program
pembangunan  memang  seharusnya  dilakukan  minimal  setahun  sekali,  guna  untuk mengetahui  perubahan  pembangunan  baik  itu  bersifat  fisik  maupun  nonfisik.  Kegiatan pemerintah  kelurahan  merupakan  peran  serta  masyarakat  dalam  memelihara  hasil pembangunan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan  serta  pemantauan  baik  dari  pihak  pemerintah  kelurahan  sendiri  maupun bersama pihak masyarakat yang ada di Kelurahan Parung Jaya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat simpulkan bahwa pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sudah sangat baik, mereka ikut memberikan informasi  terkait  dengan  pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  dan  juga menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan di Kelurahan Parung Jaya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  yaitu  “Bagaimana  proses  perencanaan  pembangunan  yang dilaksanakan  di  Kelurahan  Parung  Jaya  Kecamatan  Karang  Tengah  Kota  Tangerang berbasis  partisipasi  masyarakat?”,  maka  sesuai  teori Partisipasi  Masyarakat  menurut Adisasmita,  (2001:208),  yaitu  Tahap  Assesment,  Tahap  Perencanaan  Alternatif,  Tahap Pelaksanaan Program dan Tahap Evaluasi, Untuk itu Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain.  Pada  tahap  assessment  atau  dalam  pengidentifikasian  masalah  dilapangan,  terlihat partisipasi masyarakat dapat dikatakan baik yakni masyarakat telah peka terhadap fenomena serta  realita  yang  sedang  terjadi  disekitar  mereka,  bahkan  telah  memberikan  masukan kepada  pihak  pemerintah  akan  hal tersebut.  Pada  tahap  perencanaan  alternative program atau kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Parung Jaya, tidak  langsung  diputuskan  secara  sepihak  saja  oleh  pemerintah  Kelurahan  Parung  Jaya melainkan  dengan  melakukan  penggalian  gagasan  yang  mendalam  dengan  melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua. Pada  tahap  pelaksanaan,  hubungan  masyarakat  dengan  pemerintah  kelurahan  terkait perencanaan pembangunan sangat baik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Parung Jaya, sehingga bisa dikatakan pemerintah berhasil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada tahap evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam  pelaksanaan  pembangunan  sudah  sangat  baik,  mereka  ikut  memberikan  informasi
terkait dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga menikmati serta menjaga hasil-hasil pembangunan Kelurahan Parung Jaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe,  Alexander, Perencanaan  Daerah  Partisipatif ,  Penerbit  Pondok  Edukasi: Solo, 2002. Adelman,  Ira  and  C.T.  Morris, Development  History  and  Its  Implications  for  Development Theory , World Development No.25, Oxford University Press: Oxford, 1997.
Adisasmita. 2016. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipasi, Graha Ilmu, Yogyakarta
Adi,  Isbandi  Rukminto, Pemberdayaan,  Pengembangan  Masyarakat  dan  Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan  Praktis) , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta, 2001.
Bappenas,  Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005 Bappenas: Jakarta, 2005.
Bratakusumah, D. S., dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001.
Conyers, Diana, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar , Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1991.
Das  Gupta,  M.,  Grandvoinet,  H.  and  Romani,  M.  2003, Fostering  Community-Driven Development : What Role For The State? World Bank Policy Research Working Paper No.2969, World Bank, Washington DC.
Dwiyanto,  Agus, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia , Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2002.
--------------------, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik , Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2006.
Easterly, Wilian, The Ideology of Development, Foreign Policy, July/Augustus 2007.
Fitriastuti,  Nurwimayasri, Penjaringan  Aspirasi  Masyarakat  dalam Perencanaan Pembangunan  Daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  (Studi  Optimalisasi  Fungsi  DPRD), Tesis Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro: Semarang, 2005.
Hadi,  Sudarto, Dimensi  Lingkungan  Perencanaan  Pembangunan ,  Gadjah  Mada  University Press: Yogyakarta, 2001.
Handayani,  Suci, Pelibatan Masyarakat Marjinal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif , KOMPIP: Solo, 2006.
Handoko, Tani, Manajemen ,  Edisi Keenam,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Gadjah Mada: Yogyakarta, 2003.
Irwan, Abdullah, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Media Wacana:Yogyakarta, 1999.
Kartasasmita,  Ginanjar, Pemberdayaan  Masyarakat :  Konsep  Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat, Bappenas, 1996 .
Khairudin, Pembangunan  Masyarakat,  Tinjauan  Aspek  Sosiologis  ,  Ekonomi  dan Perencanaan , Liberty: Yogyakarta, 1992. Kuncoro, Mudradjad, Otonomi dan Pembangunan Derah , PT.Erlangga: Jakarta, 2004.
Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan  Pembangunan , Penerbit  Universitas Indonesia: Jakarta, 2002.
74
Komarudin, Menelusuri  Pembangunan  Perumahan  dan  Permukiman  Jakarta , Yayasan Realestat Indonesia - PT Rakasindo: Jakarta, 1997.
Mahmud,  S.,  2001, Making  Rights  Real  in  Banglasdeh  Through  Collective  Action, http://www.bids-bd.org/Making_Rights_Real_in_Bangladesh.pdf.
Marshall,Graham  R., Participative  Planning  and  Informal  Self-Government  of  Agri Environmental  Conflicts  :  Lesson  from  a  Survey  Of  Australian  Farmers                   Facing Irrigation Salinity , 7 t Ulvon  Conference  on  Environmental Economics,  June 2000, Ulvon, Sweden.
Meinzen-Dick, R., and Knox, A., Collective Action, Proverty Rights and Devolution of Natural Management: a Conceptual Paper , Exchange of Knowledge and Implication for Policy, June 1999.
Mikkelsen,  Britha, Metode  Penelitian  Partisipatoris dan  Upaya  Pemberdayaan Yayasan Obor  Indonesia: Jakarta, 1999.
Moeljarto, Tjokrowinoto, Politik Pembangunan : Sebuah Analisa Konsep, Arah dan Strategi , PT. Tiara Wacana: Yogyakarta, 1994.
Moleong,  Lexy, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  PT.  Remaja  Rosada  Karya: Bandung, 2006.
Mubiyarto, Pembangunan Pedesaan, P3PK Universitas Gadjah Mada:Yogyakarta,1984.
Panudju,  Bambang, Pengadaan  Perumahan  Kota  Dengan  Peran  Serta  Masyarakat Berpenghasilan Rendah , Penerbit Alumni: Bandung, 1999.
Platteau,  J.P.,  2004, Monitoring  Elite  Capture  in  Community  Driven  Development , Development and Change, 35(2), 223-246.
Riyadi, Bratakusumah, D.S., Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah , PT.Gramedia  Pustaka Utama: Jakarta, 2014.
Sasono Adi, Menjadi Tuan di Negeri Sendiri , Penerbit Grafindo: Jakarta, 2013. Sastropoetro,  Santoso,  R.A., Partisipasi,  Komunikasi,  Persuasi  dan  Disiplin  Dalam Pembangunan Nasional, Alumni: Bandung, 2018. Siagian,  Sondang, Administrasi  Pembangunan , Gunung  Agung:  Jakarta,  1994.  Slamet,  Y., Pembanguan  Masyarakat  Berwawasan  Partisipasi ,  Sebelas  Maret University  Press: Surakarta, 1994.
Sugihartono,  A.D., Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  Kota  Solo:  Pendekatan Pembangunan Ngewongke Uwong , IPGI Solo, 2003.
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi , CV.Alfabeta: Bandung, 2003 Supriatna,  Tjahya, Strategi  Pembangunan  dan  Kemiskinan ,  Rineka  Cipta: Jakarta, 2000. Tjokroamidjojo,  Bintoro, Perencanaan  Pembangunan , Cetakan  Kelima,  Penerbit PT  Toko Gunung Agung: Jakarta, 1996.
------------------------------, Pengantar  Administrasi  Pembangunan ,  Cetakan  Ketujuh Belas, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta, 1995.
Todaro, Michael, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Erlangga: Jakarta, 2000. United  Nations  Development  Programme  ( UNDP ), Human  Development  Report, Oxford University  Press-Oxford : New York, 2003.
Wibisana,  Gunawan, Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Proses  Peremajaan  Pasar , Institut Teknologi Bandung: Bandung, 1989.
Wijaya,  Rina, Forum Pengambilan  Keputusan dalam Proses  Perencanaan
Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan
Jebres  Kota  Surakarta) ,  Tesis  Magister  Perencanaan  Kota  dan Daerah, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2001.
Wrihatnolo,R.R.,  dan  Nugroho,R.D., Manajemen  Pembangunan  Indonesia  :  Sebuah Pengantar dan Panduan , PT.Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006.
Keputusan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  050-187/Kep/Bangda/2007  tentang  Pedoman Penilaian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ngoedijo, Widjono, Isu-Isu Utama Perspektif Peningkatan Mutu Musrenbang di Masa Depan.
Jurnal Local  Governance  Support  Program . Edisi  Juli, 2007
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Tahapan,  Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional /  Kepala Bappenas  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  0295 / M.PPN / 1 / 2005 dan 050 / 166 / SJ  tertanggal 20 Januari 2005  tentang  Petunjuk Teknis Musrenbang.
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050/200/ii/bangda/2008  tentang  Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah.