## ANALISIS KARAKTERISTIK DAN TINGKAT PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN
Ulul Hidayah 1)
1) Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka e-mail: ulul-hidayah@ecampus.ut.ac.id

## ABSTRACT
It is necessary to optimize the potential of rural areas in the Pandeglang Regency to increase development and reduce the poverty level of the population. The development of local potential is needed to encourage economic growth in rural areas. One of the efforts conducted is through establishing and managing Village Own Enterprises (Badan Usaha Milik Desa-BUMDes). This study aims to identify the characteristics and level of development of BUMDes in the Pandeglang Regency. The analytical method used to describe the characteristics of BUMDes in the Pandeglang Regency is descriptive qualitative analysis. A composite index analysis was used to identify the level of development of BUMDes. This study uses secondary data from the Department of Community and Village  Development  of  Pandeglang  Regency.  The  results of  this  study conclude  that  the  characteristics  of BUMDes  in  Pandeglang  Regency  vary  according  to  the  contribution  to  Village  Own-source  Revenue (Pendapatan Asli Desa-PADes), capital, turnover, profit, number of employees, age, and the number and type of  business  units.  Most  of  the  development  levels  of  BUMDes  are  in  the  low  and  medium  categories. Furthermore, around 57 BUMDes are included in the high category with the following characteristics that have existed for more than five years, have an average number of employees of nine people, having more than two business units, and an average profile of more than 5 million per year.
Keywords: BUMDes, Characteristics, Development Level, Rural Development.

## ABSTRAK
Diperlukan  optimalisasi  potensi  kawasan  perdesaan  di  Kabupaten  Pandeglang  untuk  meningkatkan pembangunan dan mengurangi tingkat kemiskinan penduduk. Pengembangan potensi lokal diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawsaan perdesaan. Salah upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendirian dan pengelolaan BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan tingkat perkembangan  BUMDes  di  Kabupaten  Pandeglang.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  dan  indeks  komposit.  Analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk memberikan gambaran karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan BUMDes dilakukan dengan analisis indeks komposit. Penelitian ini menggunakan data sekunder  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pembangunan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Pandeglang.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  karakteristik  BUMDes  di  Kabupaten  Pandeglang  beragam  dilihat  dari kontribusi terhadap PADes, modal, omzet, profit, jumlah karyawan, usia, serta jumlah dan jenis unit usaha. Sebagain besar tingkat perkembangan BUMDes termasuk dalam kategori rendah dan sedang. Dan sekitar 57 BUMDes termasuk dalam kategori tinggi dengan karakteristik berikut telah berdiri lebih dari 5 tahun, memiliki jumlah karyawan rata-rata 9 orang, memiliki lebih dari 2 unit usaha dan memiliki rata-rata profil lebih dari 5 juta per tahun.
Kata kunci: BUMDes, Karakteristik, Pembangunan Perdesaan, Tingkat Perkembangan.
Desa  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat  memiliki  aturan  yang berlaku  pada  suatu  wilayah dengan  batas  tertentu,  memiliki  kewenang  dalam  mengelolah  urusan  pemerintah,  mengakomodir kebutuhan masyarakat secara partisipatif, serta mengatur hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  (Peraturan  Pemerintah  11  Tahun  2021  Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). Sebagai satuan politik terkecil pemerintah, desa memiliki berbagai potensi sumber daya diantaranya sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya alam, dan sumber daya finansial yang diperoleh dari APBN. Jika sumber daya tersebut dapat dikelola dengan maksimal maka akan mampu mencapai tujuan pembangunan desa yaitu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan.
Kekuatan pembangunan di tingkat desa telah diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini merupakan pedoman tertulis dalam membangun sistem otonomi  desa  yang  memberikan  kewenangan  pemerintah  desa  untuk  mengatur  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan  didasarkan  pada  keputusan  bersama  dalam  memenuhi  kebutuhan prioritas  masyarakat  desa  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  wilayah  (Murwadji et  al. ,  2017). Pembangunan  nasional  merupakan  hasil  integrasi  dari  pembangunan-pembangunan  di  desa  yang serasi, terpadu, berdaya guna serta berhasil guna, oleh karena itu pembangunan perdesaan perlu memiliki perhatian yang khusus (Adisasmita, 2006). Muta’ali (2016) mendefinisikan pembangunan di perdesaan merupakan upaya-upaya kolaboratif yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya desa guna tercapainya pembangunan yang sejahtera, adil, mandiri, merata dan berkelanjutan.
Tantangan dalam pembangunan desa  yang  sering  dihadapi adalah  terkait dengan  tingginya angka  kemiskinan  dan  kesenjangan,  terjadinya  kegagalan  transformasi  dan  melemahnya kelembagaan  lokal  masyarakat  perdesaan.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  berkitan  erat dengan  tingkat  pertisipasi  masyarakat,  aksesibilitas  dan  kesempatan  terhadap  faktor  produksi (Nugroho  &  Dahuri,  2004).  Dalam  mengatasi  tantangan-tantangan  tersebut  dibutuhkan  lima  hal mendasar  yang  menjadi  pondasi  pembangunan  perdesaan.  Kelima  hal  tersebut  yaitu;  a) pengembangan  klaster;  b)  daya  saing  wilayah;  c)  pelibatan  berbagai  stakeholder;  d)  kebijakan pembangunan yang sesuai karakteristik wilayah; dan e) kewirausahaan sosial (Budiharsono, 2018).
Kabupaten  Pandeglang  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Banten  dengan karakteristik wilayah perdesaan yang luas. Dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang secara  keseluruhan  terbagi  menjadi  326  desa  dan  12  kelurahan.  Artinya  Kabupaten  Pandeglang merupakan  wilayah  yang didominasi oleh  kawasan  perdesaan  yakni  sebesar 96%  dengan  potensi sumber  daya  alam  yang  melimpah  khususnya  pada  sektor  pertanian.  Adapun  produksi  di  sektor pertanian adalah padi, jagung dan kedelai. Menurut data BPS, produksi padi di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2020 mencapai 877.087 ton, produksi kedelai mencapai 80.911 ton dan produksi kedelai sebesar 947 ton.
Berdasarkan data peringkat IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Pandeglang tahun 2020  masih  ada  sebanyak  empat  desa  yang  masuk  kategori  Sangat  Tertinggal  (1,2%),  124  desa dengan kategori desa Tertinggal (36,6%), 188 desa yang Berkembang (55,4%), 22 desa Maju (6,5%), dan hanya ada satu desa saja yang termasuk kategori desa Mandiri (0,3%). Kemudian jika dilihat dari tingkat  kemiskinan  penduduk,  Kabupaten  Pandeglang  merupakan  kabupaten  dengan  tingkat persentase penduduk miskinnya paling tinggi di Provinsi Banten (Gambar 1). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018 mencapai 9,61%, sempat mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 9,42%. Namun di tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan hingga 9,92%. Kondisi kemiskinan tersebut terjadi pada wilayah-wilayah perdesaan.
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)
Diperlukan  optimalisasi  potensi  wilayah  perdesaan  di  Kabupaten  Pandeglang  guna  dapat meningkatkan pembangunan perdesaan dan mengurangi tingkat kemiskinan penduduk perdesaan. Upaya  pengentasan  kemiskinan  di  perdesaan  telah  didukung  dengan  pendanaan  yang  kuat  yaitu melalui dana desa. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya telah diatur dalam Peraturan Menteri, salah satunya digunakan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan  sebuah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  secara  sinergitas  oleh  pemerintah  desa bersama-sama  dengan  masyarakat  desa.  Pengembangan  BUMDes  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan modal sosial dan daya tawar kolektif masyarakat perdesaan (Murwadji et al. , 2017). Sebagai sebuah lembaga ekonomi perdesaan, BUMDes memiliki berbagai  peran  diantaranya  (a)  menyediakan  peminjaman  modal  usaha  kecil  masyarakat/  petani sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk yang terjerat rentenir; (b) mendorong pertumbuhan dan perkembangan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  desa  sehingga  dapat  menekan  laju  pertumbuhan penduduk di perkotaan; (c) memiliki multiplier effect yang luas; serta (d) BUMDes mampu memberi kontribusi terhadap PADes sehingga anggaran pembangunan menjadi lebih banyak (Gunawan, 2011).
Desa  memiliki  modal  manusia  dan  modal  sosial  yang  baik  untuk  dapat  menunjang pembangunan desa (Rahman et al. , 2020). Masyarakat desa memiliki berbagai karakteristik yang khas yang  membedakan  dengan  masyarakat  perkotaan.  Pertama,  masyarakat  perdesaan  umumnya memiliki modal sosial yang kuat dengan karakteristik swadaya, solidaritas, dan gotong royong tanpa mengenal  SARA.  Kedua,  kepentingan  masyarakat  diatur  dan  diurus  melalui  kekuasaan  dan pemerintah  desa  yang  mengandung  otoritas  dan  akuntabilitas.  Ketiga,  ekonomi  lokal  yang memproduksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa.  Karakteristik kehidupan diperdesaan inilah yang menjadi salah satu landasan dalam pendirian BUMDes (Prasetyo, 2019).  Kabupaten  Pandeglang  terdiri  dari  326  desa  yang  seluruhnya  telah  memiliki  BUMDes. Berdasarkan  potensi  dan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  maka  artikel  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi karakteristik dan menilai tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan pada 326  Desa  yang ada  di Kabupaten  Pandeglang  (Gambar  2).  Variabel dalam penelitian ini meliputi kontribusi BUMDes terhadap PAD, modal BUMDes, omzet BUMDes, profit
0 2 4 6 8 10 12 Kab Pandeglang Kab Lebak Kab
Tangerang Kab Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen) 2018 2019 2020
BUMDes,  jumlah  Karyawan,  lama  BUMDes didirikan,  serta  jumlah unit  usaha,  yang  diperoleh  dari Dinas  Pembangunan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Pandeglang.  Penelitian  ini  menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis indeks komposit. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang.

## Gambar 2. Lokasi Penelitian
Dalam  mengidentifikasi  tipologi  perkembangan  BUMDes  dilakukan  dengan  analisis  indeks komposit. Indeks komposit merupakan suatu ukuran kualitatif maupun kuantitatif yang diperoleh dari pengukuran  terhadap  variabel  observasi  yang  berada  pada  suatu  area  tertentu  (OECD,  2008). Penyusunan  indeks  digunakan  untuk  menganalisa  perubahan  kinerja  yang  disusun  dari  berbagai variabel  penelitian  pada  periode  tertentu  yang  bersifat  multidimensi  (Faradis  &  Afifah,  2019). Penyusunan  indeks  komposit  memungkinkan  untuk  dapat  melihat  nilai  kinerja  pembangunan  atau program  serta  digunakan  sebagai  dasar  penentian  prioritas  kebujakan.  Adapun  langkah-langkah dalam menghitung tingkat perkembagan BUMDes adalah sebagai berikut:
(1) Theoretical Framework ; fase ini membangun kerangka berpikir dan membuat kombinasi dari berbagai variabel yang mungkin untuk digunakan dalam pembentukan indeks komposit sesuai tujuan yang diinginkan,
(2) Seleksi  Data;  data  yang  digunakan  adalah  data  yang  terukur,  memiliki  relevansi  dengan fenomena yang akan diteliti dan memperhatikan jika terjadi kelangkaan data,
(3) Normalisasi data indikator; normalisasi data menggunakan teknik max-min ,
𝑋 ∗ = (𝑋 − 𝑚𝑖𝑛 𝑋 ) (−𝑚𝑖𝑛 𝑋 )

## Keterangan:
𝑋 ∗ = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑋         = 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛 𝑋 =  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑥 𝑋 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
(4) Menghitung bobot setiap indikator melalui Analisis Faktor. Nilai bobot diperoleh dari nilai faktor loading.
(5) Menghitung indeks komposit dengan menggunakan Additive Aggregation Model .
𝐼𝐴 =   ∑ 𝑅𝑎𝑛𝑘 𝑞𝑐 𝑄 𝑞=1 Keterangan: IA = Index Additive q = variabel yang telah terstandarisasi
(6) Klasterisasi hasil indeks melalui metode distribusi normal dan dibagi atas 3 kelas.
• Interval kategori tinggi jika nilai indeks lebih kecil dari rata-rata indeks - 1/2 Standar deviasi
• Interval kategori sedang jika rata-rata indeks -1/2 Standar deviasi < indeks < rata-rata indeks + 1/2 Standar deviasi
• Interval kategori rendah jika nilai indeks lebih besar dari rata-rata indeks + 1/2 Standar deviasiss

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang

## 1. Produk Unggulan Desa
Pengelolaan  BUMDes  bertujuan  untuk  dapat  meningkatkan  perekonomian  pedesaan. Dalam pendiriannya, unit-unit usaha BUMDes harus dibentuk atas dasar kebutuhan dan potensi desa. Pemilihan unit usaha BUMDes juga harus memprioritaskan jenis usaha yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti penyediaan sarana air bersih;  pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat; serta penyediaan sarana komunikasi dan mobilitas untuk meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  desa.  Potensi  desa  yang  dapat  dikembankan  oleh  BUMDes  adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh desa, baik sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manuisa serta berbagai usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa yang belum optimal (Gunawan, 2011).
Desa-desa  di  Kabupaten  Pandeglang  memiliki  potensi  yang  bervariasi,  setiap  desa memiliki  produk  unggulan  desa  yang  berbeda-beda.  Produk  unggulan  desa  di  Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah air bersih, bata merah, galian c, kerajinan tangan, aneka olahan kripik dan krupuk, makanan kecil, kompos, pertanian, perkebunan, peternakan, budidaya ikan, olahan ikan, dan olahan minyak. Produk unggulan yang hampir ada di setiap desa adalah produk di bidang pertanian yang dimiliki oleh 134 desa, masyarakat desa menjual produk pertanian berupa padi  dan  pada  beberapa  desa  sudah  dilakukan  pengolahan  sehingga  menjual  produk  dalam
bentuk beras. Potensi unggulan tertinggi kedua yaitu aneka olahan makanan ringan yang dimiliki oleh 56 desa. Olahan makanan ringan ini berupa olahan krupuk dan kripik misalnya emping, enye- enye,  kripik  pisang,  kripik  singkong,  kripik  tutung,  dan  kripik  drokdok,  yang  mana  bahan  baku produksinya memanfaatkan hasil bumi masyarakat. Adapun penjelasan detail produk unggulan desa di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Produk Unggulan Desa di Kabupaten Pandeglang Produk Unggulan Jumlah Desa Air Bersih 1 Bata Merah 2 Galian C 1 Kerajinan Tangan 28 Aneka Olahan Kripik dan Krupuk 56 Makanan Kecil 42 Kompos 12 Pertanian 134 Perkebunan 14 Peternakan 6 Budidaya Ikan 7 Olahan Ikan 19 Olahan Minyak 4
Produk unggulan desa merupakan sumber daya lokal baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang menjadi kelebihan utama dengan desa lainnya. Produk unggulan desa ini adalah poros kegiatan yang perlu dilembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan (Pradani, 2020). Setidaknya setiap desa memiliki satu produk unggulan desa yang dapat digunakan sebagai motor penggerak ekonomi desa. Konsep ini disebut dengan strategi One  Village  One  Product (OVOP).  Dalam  upaya  mendorong  desa  mandiri  ekonomi  konsep tersebut dapat direalisasikan melalui kelembagaan BUMDes untuk mendorong terciptanya produk desa yang berkualitas dengan pemasaran yang lebih luas.

## 2. Lama Usaha
Kebijakan pendirian BUMDes pada setiap desa di Kabupaten Pandeglang mengacu pada Undang-Undang  Desa  dan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Dearah  Tertinggal  dan Trasmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Kebijakan  tersebut  menjadi  dasar  untuk  Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menghimbau seluruh desa membentuk pendirian BUMDes untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa. Pada tahun 2014 di Kabupaten Pandeglang hanya ada satu desa yang mulai membentuk BUMDes, yaitu Desa Kupahandap yang membentuk BUMDes Mandiri. Inisiatif Desa Kupahandap ini kemudian memotivasi desa-desa lainnya untuk membentuk BUMDes.  Selanjutnya  dengan  diinisiasi  kebijakan  pemerintah  tersebut  mendorong berkembanganya  47  BUMDes  di  Kabupatan  Pandeglang.  Dinas  Pemberdayaan  Masyarat  dan Desa  Kabupaten  Pandeglang  terus  mendorong  pembentukan  BUMDes  di  setiap  desa,  hingga
tahun 2017 setiap desa di Kabupaten Pandeglang telah mempunyai BUMDes. Berdasarkan data dari DPMD Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes telah berumur empat tahun (Tabel 2).
Tabel 2. Usia BUMDes di Kabupaten Pandeglang Usia BUMDes (tahun) Jumlah Desa 4 165 5 113 6 47 7 1

## 3. Jumlah Karyawan
Salah satu parameter keberhasilan BUMDes adalah adanya penciptaan lapangan kerja. Semakin banyak dan semakin luas unit usaha yang dikembangkan oleh suatu BUMDes maka semakin  tinggi  penyerapan  tenaga  kerjanya.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Wahyuningtyas (2021) bahwa BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya peluang usaha ekonomi produktif, penyerapan tenaga kerja desa, membangun jejaring usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memiliki kontribusi terhadap PADes. BUMDes  dapat  merekrut  karyawan  sendiri,  lalu  karyawan  tersebut  akan  dibayar  dengan  cara honorer  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  sesuai  kesepakatan.  Di  Kabupaten Pandeglang  sendiri  rata-rata  jumlah  karyawan  sebanyak  8  orang  setiap  BUMDes.  Jumlah karyawan BUMDes paling sedikit 4 orang dan paling banyak 12 orang yang terdapat pada tujuh desa. Jenis usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang banyak adalah unit usaha bank sampah, fotocopy dan ATK, serta keuangan (Tabel 3). Banyaknya jumlah karyawan yang terserap pada  suatu  unit  usaha  BUMDes  dipengaruhi  oleh  skala  usaha  dan  jangkauan pelayanan/pemasaran.
Tabel 3. Jumlah Karyawan berdasarkan Jenis Usaha BUMDes
Jenis Usaha Jumlah Karyawan Min Max Rata-Rata Bank Sampah 9 9 9 Budidaya 4 12 8 Fotocopy dan ATK 8 10 9 Industri 4 12 8 Jasa 6 10 8 Keuangan 6 10 9 Perdagangan 4 12 8 Wisata 4 10 8

## 4. Jumlah dan Jenis Unit Usaha
BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pandeglang memliki jenis usaha yang cukup beragam. Rata-rata setiap BUMDes memiliki dua jenis unit usaha. Paling banyak satu BUMDes memiliki
empat unit usaha dan paling sedikit satu BUMDes memiliki satu unit usaha. Adapun BUMDes yang memiliki  empat  unit  usaha  diantaranya  adalah  BUMDes  Tunas  Jaya  di  Desa  Ujungjaya  dan BUMDes Karya Cimanuk Mandiri di Desa Cimanuk. Adapun jenis usaha yang dikembangkan oleh BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pandeglang terdapat berbagai jenis diantaranya; perdagangan, jasa,  industri  pengolahan,  pariwisata,  budidaya,  bank  sampah,  fotocopy  dan  Alat  Tulis  Kantor (ATK), serta jasa keuangan (Gambar 3).

## Gambar 1. Sebaran Unit Usaha BUMDes di Kabupaten Pandeglang
Dominasi  jenis  unit  usaha  yang  dikembangkan  BUMDesa  di  Kabupaten  Pandeglang adalah perdagangan, hal ini karena relatif mudah dalam pengelolaannya baik dari sisi sumber daya manusia maupun kebermanfaatan usaha. Pemilihan bentuk  unit usaha harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa, serta disesuailan dengan potensi desa. Sehingga jika usaha-usaha tersebut dijakankan maka akan dapat menimbulkan permintaan di pasar dan keberadaan badan usaha tersebut dapat dikontrol secara bersama-sama oleh masyarakat (Ridlwan, 2014). Berikut uraian dari masing-masing unit usaha.
1. Perdagangan
Pada unit usaha perdagangan BUMDes mengusahakan kegiatan jual beli hasil produk- produk  UMKM  dan   jual  beli  kebutuhan pokok  masyarakat  seperti  sembako, gas  LPG,  hingga
menjual bahan bangunan. Pada unit usaha ini juga menjual berbagai jenis hasil produksi UMKM masyarakat seperti hasil bumi seperti beras, gabah, gula merah, buah-buahan, dan ikan. Selain itu, beberapa BUMDes juga menjual sarana produksi pertanian (saprotan) seperti pupuk dan alat- alat pertanian. BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pandeglang yang memiliki unit usaha ini ada 209 BUMDes, yang mana 40 persennya menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan jangkauan pemasaran hanya untuk melayani kebutuhan dalam satu desa. Sedangkan 60 persennya menjual hasil bumi yang dipasarkan hingga keluar daerah.
Adanya unit usaha tersebut diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dilakukan karena biasanya masyarakat desa perlu datang ke kota untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga. Mengingat jarak dari desa ke kota cukup jauh maka BUMDesa membuka usaha warung serba ada ini. Selain itu jenis usaha ini dirintis untuk lebih mewadahi produk UMKM yang ada di desa-desa Provinsi Banten dan membantu memasarkannya. Menurut Hidayah (2019) sinergisitas  yang  baik  antara  UMKM  dan  BUMDes  dapat  membantu  meningkatkan  ekonomi perdesaan,  melalui  peningkatan  kapasitan  masyarakt  pelaku  UMKM,  pembukaan  lapangan pekerjaan baru dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Budidaya
Di Kabupaten Pandeglang setidaknya ada 15 BUMDes yang memiliki unit usaha dibidang budidaya  baik  pertanian,  perikanan,  maupun  peternakan . Berbagai  ragam  kegiatan  budidya diusahakan  oleh  masing-masing  BUMDes,  diantaranya:  budidaya  padi,  jamur  tiram,  tanaman hortikultura,  peternakan  domba,  ayam  petelur,  jangkrik,  serta  perikanan  ikan  tawar.  Beberapa BUMDes bahkan memiliki penggilingan padi sendiri. Sebagai wilayah perdesaan dengan sumber daya  alam  yang  sangat  subur  maka  pembentukan  unit  usaha  ini  dapat  mendukung  usaha pertanian warga.
Pengembangan unit usaha dibidang budidaya sektor pertanian sudah seharusnya menjadi prioritas. Hal ini karena memang dari segi kebijakan dalam berbagai dokumen perencanaan yang ada  di  Kabupaten  Pandeglang  mulai  dari  RPJP,  RPJMD,  hingga  RKPD  semua  mengarah  ke pengembangan sektor pertanian (Wahyuni et al. , 2018). Hasil penelitian Putri et al. ,( 2019) juga menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Pandeglang  mempunyai  daya  saing  tertinggi  untuk  komoditi tanaman pangan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Potensi ketersediaan lahan di Kabupaten Pandeglang dalam pengembangan budidaya sektor pertanian masih  cukup  luas.  Setidaknya  ada  sekitar  31%  dari  luas  penggunaan  lahan  di  Kabupaten Pandeglang  yang  berupa  lahan  kehutanan,  persawahan  dan  perkebunan  besar  yaitu  seluas 86.517,33 Ha (Sumantri et al. , 2021).
3. Jasa
Berdasarkan  Permendes  PDTT  No  4/2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan Pengelolaan,  Dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa  menjelaskan  bahwa  BUMDes  dapat membentuk  usaha penyewaan.  Usaha  penyewaan  ( renting )  barang  digunakan untuk  melayani kebutuhan masyarakat desa. BUMdes dapat mengembangkan berbagai jenis usaha jasa seperti penyewaan  alat  transportasi,  penyewaan perkakas  pesta  dan  penyewaan  sarana  olahraga.  Di Kabupaten Pandeglang setidaknya ada 24 BUMDes yang memiliki unit usaha bergerak di bidang penyewaan yang terdiri dari penyewaan alat pesta, panggung, alat bangunan, alat menjahit, alat pertanian  dan  penyewaan  lapangan  olahraga.  Dari  berbagai  jenis  usaha  penyewaan  yang dikembangkan oleh BUMDes-BUMDes di Kabupaten Pandeglang, penyewaan alat pesta paling
mendominasi. Pemasaran dari produk jasa ini tidak hanya melayani desa tersebut, namun juga desa-desa di sekitarnya.
4. Keuangan
Pada saat ini pembayaran online menjadi  metode pembayaran yang cukup efektif dan mudah dalam aktivitas pembayaran tagihan rumah tangga seperti pulsa, paket data, pembayaran listrik, PAM, kirim uang, dan tagihan-tagihan lainnya. Jenis usaha ini juga dapat dilakukan oleh BUMDes dalam pelayanannya pada masyarakat. Di Kabupaten Pandeglang terdapat 29 BUMDes yang  memiliki  unit  usaha  ini.  Dalam  menjalankan  unit  usaha  ini  BUMDes-BUMDes  tersebut bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai agen dari BRI Link. Selain itu di Kebupaten Pandeglang terdapat dua BUMDes yang menjalankan usahanya di bidang simpan pinjam.
5. Pariwisata
Kabupaten Pandeglang memiliki banyak potensi sumber daya alam, sumber daya alam, kebudayan dan lokasi serta bentang alam yang indah untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Potensi sumber daya alam seperti pantai, gunung, hutan, sungai, air terjun, dan juga embung, menjadi potensi emas yang mampu diolah untuk kepentingan masyarakat. Terdapat 29 BUMDes yang memiliki unit usaha di sektor pariwisata. Sebanyak 13 diantaranya menjalankan unit usaha wisata embung, 9 BUMDes menjalankan usaha wisata desa dengan atraksi pengenalan budidaya dan  kebudayaan  di  perdesaan,  2  BUMDes  menjalankan  unit  usaha  wisata  air,  2  BUMDes menjalankan unit usaha wisata religi, dan 3 BUMDes menjalankan unit usaha wisata pantai.
Dengan adanya unit usaha ini diharapkan memberikan efek pengganda yang besar bagi sektor-sektor  ekonomi  lainnya  yang  ada  di  desa.  Semakin  banyak  investasi  di  desa  wisata diharapkan  mampu  membuka  lapangan  kerja  seluas-luasnya.  Sehingga,  pengangguran  dapat diminimalisir  dan  pendapatan  masyarakat  diperkirakan  akan  terus  meningkat  (Wahyundaria  & Sunarta, 2020). Menurut Hermawan, (2016) pengembangan wisata desa akan berdampak pada perkembangan  ekonomi  lokal  perdesaan  seperti  peningkatan  penghasilan,  lapangan  kerja, pendapatan daerah, dan kontrol masyarakat dalam kepemilikan aset. Namun di sisi lain dengan adanya pengembangan desa wisata ini dapat berdampak kurang baik pada peningkatan sampah dari kegiatan wisata dan juga mempercepat peningkatan area terbangun untuk kegiatan wisata. Sehingga  hal  ini  membutuhkan  kontrol  yang  baik  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  yang terlibat melalui kebijakan-kebijakan yang melibatkan masyarakat.
6. Industri
Industri pengolahan yang dikembangkan oleh beberapa BUMDes di Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah pengolahan ikan laut, gula semut, madu, kerupuk dan kerajinan anyaman. Terdapat 14 BUMDes yang memiliki unit usaha tersebut. Bahan baku produksi dari unit usaha industri pengolahan tersebut memanfaatkan bahan baku lokal. BUMDes dengan unit usaha ini mampu menyerap tenaga kerja paling banyak di antara unit usaha lainnya, rata-rata unit usaha industri pengolahan menyerap tenaga kerja 8 orang.

## 7. Bank Sampah
Unit usaha pengelolaan sampah dibentuk sebagai upaya masyarakat yang telah  sadar bahwa sampah dapat dikelola menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat diolah kembali  menjadi  berbagai  kerajinan  seperti  tas,  taplak  meja,  dan  kerajinan  lainnya.  Usaha  ini
dibentuk untuk memberdayakan masyarakat desa sehingga mempunyai penghasilan tambahan. Selain itu dengan adanya pengelolaan sampah yang baik diharapkan lingkungan menjadi lebih bersih, indah dan sehat. Di Kabupaten Pandeglang terdapat 2 BUMDes yang memiliki unit usaha pengolahan sampah yaitu BUMDes Tunas Bahari di Desa Teluk dan BUMDes Menes Barokah di Desa Menes.
8. Fotocopy dan ATK
Di Kabupaten Pandeglang terdapat dua BUMDes yang menjalankan usaha Jasa fotocopy dan menjual Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu BUMDes Gemilang d Desa Banjarnegara dan BUMDes Sanghai Berkah di Desa Sanghai Dengdek. Usaha ini dipilih karena adanya kebutuhan masyarakat yang harus membawa salinan dokumen atau kebutuhan alat tulis di sekitar daerah perkantoran desa dan sekolah. Kondisi seperti ini memberikan peluang BUMDes untuk membuka usaha fotocopy dan penyediaan ATK. Selain itu jauhnya jarak lokasi fotocopy dari desa menjadi alasan penguat bahwa usaha ini memiliki peluang yang cukup besar dalam BUMDes. Jangkauan pelayanan dari usaha ini adalah masyarakat dalam desa sendiri.

## 5. Modal
Penggunaan  Dana  Desa  di  dalam  prespektif  sebagian  besar  masyarakat  desa  adalah untuk  pembangunan  infrastruktur.  Padahal  dana  desa  dapat  berpeluang  lebih  bermanfaat  jika digunakan  untuk  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  seperti  membentuk  BUMDes.  Menurut Permendes PDTT No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa permodalan BUMDes dapat berasal dari APBDes, hibah  dari  pihak  swasta,  bantuan  pemerintah  pusat  atau  daerah,  kerjasama  usaha  dari  pihak swasta, aset desa, tabungan dan atau simpanan masyarakat. Sumber permodalan utama pada seluruh  BUMDes  di  Kabupaten  Pandeglang  diperoleh  dari  dana  desa.  Rata-rata  modal  untuk mendirikan  usaha  BUMDes  di  Kabupaten  Pandeglang  adalah  Rp.  37.772.082.00  (Gambar  4). Modal  terbesar  dimiliki  oleh  BUMDes  Tunas  Jaya  Desa  Ujung  Jaya  Kecamatan  Sumur  yaitu sebesar Rp. 986.400.000,00 dengan produk unggulan desa yaitu madu hutan dengan unit usaha BRI Link, sewa traktor, gas LPG. Kedua terbesar ada dari BUMDes Sekar Mayang Desa Sukasari Kecamatan Pulosari dengan produk unggulan desa yaitu padi dan unit usaha simpan pinjam dan BRI link dengan modal sebesar Rp. 115.000.000,00.
Gambar 2. Rata-Rata Modal usaha BUMDes di Kabupaten Pandeglang
2 116 160 25 20 3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 - (Tidak ada data) 26.000.001 - 50.000.000 75.000.001 - 100.000.000 Jumlah Desa Rupiah Modal BUMDes

## 6. Omzet
Omzet  atau  yang  sering  juga  disebut  pendapatan  kotor  adalah  hasil  penjualan  suatu usaha dalam periode tertentu yang di mana total pendapatan tersebut belum dikurangi biaya-biaya apapun, termasuk biaya kebutuhan operasional. Omzet yang besar menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dikelolah memiliki skala usaha yang besar. Hal ini memungkinkan untuk memberikan manfaat positif yang lebh besar pada kegiatan ekonomi desa. Omzet tertinggi diperoleh BUMDes Batu Bantar Berkah, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk dengan produk unggulan desa yaitu beras dan unit usaha beras, gas LPG dan sembako yaitu Rp. 30.000.000,00 per tahun (Gambar 5.).  Kemudian  disusul  oleh  omzet  dari  BUMDes  Karya  Cimanuk  Mandiri,  desa  Cimanuk, Kecamatan Cimanuk sebesar Rp. 28.000.000,00 per tahun dengan produk unggulan beras hitam dan unit usaha BRI LINK, pengelolaan sampah, bank sampah, distributor sembako. Kunci sukses BUMDes yang memiliki omzet tinggi adalah memiliki lebih dari tiga unit usaha.
Gambar 3. Rata-rata Omzet BUMDes/tahun di Kabupaten Pandeglang

## 7. Profit
Profit atau keuntungan merupakan pendapatan bersih dari suatu usaha atau jumlah uang yang  dihasilkan  dari  penjualan  dalam  periode  tertentu  sesudah  dikurangi  biaya-biaya  apapun, termasuk biaya kebutuhan operasional (Candraningsih et al. , 2019). Profit akan diperoleh ketika BUMDes menjalankan berbagai unit usaha yang dimiliknya serta mampu menciptakan manfaat sosial dan juga manfaat ekonomi (Faedlulloh, 2018). Peningkatan aktivitas ekonomi pada tingkat perdesaan akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah, yang secara agregat juga dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  pendapatan  Negara.  BUMDes  di Kabupaten  Pandeglang  rata-rata  memiliki  profit  sebesar  8.181.512,00  per  tahun  (Gambar  6.). BUMDes yang menghasilkan profit paling besar yaitu BUMDes Batu Bantar Berkah, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk sebesar Rp. 22.150.000,00 dengan produk unggulan desa yaitu padi dan  unit  usaha  beras, gas  LPG  dan  sembako. Besarnya profit tersebut  menunjukkan  manfaat ekonomi dari aktivitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Pandeglang.
286 12 23 5 0 50 100 150 200 250 300 350 - (Tidak ada data) < 10.000.000 10.000.001- 20.000.000 20.000.001 - 30.000.000 Jumlah Desa Rupiah OMZET BUMDES PER TAHUN
Gambar 4. Rata-Rata Profit BUMDes/tahun di Kabupaten Pandeglang

## 8. Sumbangan PADes
Sesuai  dengan  Permendes  PDTT  No.  4/2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes memiliki peran penting bagi upaya peningkatan PADes. BUMDes merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai  upaya  peningkatan  perekonomian  desa  sehingga  dapat  memakmurkan  dan mensejahterakan  masyarakat  desa.  PADes  dapat  digunakanuntuk  mengumpulkan  dana  guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Hasil usaha desa yang bersumber dari BUMDes merupakan jenis pendapatan asli desa yang diharapkan memiliki proporsi terbesar dalam sumber pendapatan desa sehingga tercapai kemandirian desa (Putri et al. , 2019). BUMDes di  Kabupaten  Pandeglang  rata-rata  memberikan  sumbangan  ke  dalam  Pendapatan  Asli  Desa berkisar  antara  Rp.  450.000,00  hingga  Rp.1.500.000,00  pertahun.  Sumbangan  tertinggi  dari BUMDes  ke  PADes  sebesar  RP.5.760.000,00,  yaitu  dari  BUMDes  Karya  Cimanuk  Mandiri, Kecamatan Cimanuk dan BUMDes Batu Bantar Berkah, Kecamatan Batu Bantar.

## Gambar 5. Sumbangan BUMDes ke PADes di Kabupaten Pandeglang
Tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang
BUMDes  sebagai  suatu  lembaga  usaha  yang  modalnya  dimiliki  oleh  desa  dari  berbagai sumber yang sah dan digunaakn dalam jasa pelayanan masyarakat, pengelolaan asset desa, serta berbagai  jenis  usaha  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Perkembangan BUMDes  secara  nasional  setiap  tahun  selalu  meningkat.  Begitupun  pada  jumlah  BUMDes  di Kabupaten Pandeglang yang selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 hingga pada 2017 seluruh desa telah membentuk BUMDes.
286 12 19 3 4 2 0 50 100 150 200 250 300 350 - (Tidak ada data) 5.000.001- 10.000.000 15.000.001 - 20.000.000 Jumlah Desa Rupiah PROFIT BUMDES PERTAHUN 286 12 19 1 4 2 2 0 50 100 150 200 250 300 350 - (Tidak ada data) 1.000.001- 2.000.000 3.000.001 - 4.000.000 > 5.000.000 Jumlah Desa Rup iah Sumbangan Terhadap PADes
Di  Kabupaten  Pandeglang,  dari  326  desa  tersebut  dapat  dipastikan  semuanya  sudah membentuk  BUMDES  sesuai  arahan  Bupati  Pandeglang.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa terdapat  beberapa  BUMDES  yang  belum  berjalan  secara  optimal  (Abdurrohman et  al. ,  2020). Keberhasilan  BUMDes  dapat  diukur  dengan  mengevaluasi  dari  proses  pembentukan  dan  proses pelaksaan  (Hidayah et  al. , 2019).  Evaluasi  proses  pembentukan dinilai  dari  ada  tidaknya  kegiatan sosialisasi  BUMDes,  musyawarah  desa  dan  penetapan  peraturan  desa  sebagai  legalitas  suatu Lembaga. Sedangkan evaluasi pelaksanaan BUMDes dinilai dari besaran omzet, banyaknya jumlah karyawan, besaran sumbangan terhadap PADes, serta adanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat setempat.
Adapun proporsi tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang mengacu pada teori distribusi normal dapat dikategorikan menjadi 3 tingkat (Tabel 3). Tingkat perkembangan BUMDes tinggi diperoleh oleh BUMDes-BUMDes dengan rentang nilai 3.788-1.136. BUMDes dengan tingkat perkembangan  sedang  memilik  rentann  nilai  0.591-1.136.  Sedangkan  BUMDes  dengan  tingkat perkembangan rendah adalah BUMDes-BUMDes dengan rentang nilai 0.196-0.591. BUMDes dengan tingkat  kinerja  paling  rendah  adalah  BUMDes  Utama  Perkasa  Desa  Kaudela  dan  BUMDes  Tapos Tunas Jayadi Desa Tapos. Sedangkan BUMDes dengan tingkat perkembangan paling tinggi adalah BUMDes Karya Cimanuk Mandiri Desa Cimanuk. BUMDes Karya Cimanuk Mandiri telah berdiri dari tahun 2017 dengan memperkerjakan 7 karyawan di unit usaha jual beli hasil bumi.
Tabel 4. Pengkategorisasian Tingkat Perkembangan BUMDes Berdasarkan Distribusi Normal.
Tingkat Perkembangan BUMDes Jumlah Desa Prosentase Rendah 111 34% Sedang 142 44% Tinggi 72 22%
Desa-desa dengan tingkat perkembangan BUMDes yang rendah memiliki ciri-ciri diantaranya: (a) memiliki usia organisasi yang kurnag dari 5 tahun; (b) memiliki jumlah karyawan 6 orang pada setiap BUMDes; (c) memiliki 1-2 unit usaha; (d) belum menghasilkan profit . Untuk desa-desa dengan tingkat perkembangan BUMDes sedang memiliki ciri-ciri yaitu rata-rata lama BUMDes didirikan adalah 5 tahun, rata-rata memiliki jumlah karyawan 8 orang dengan unit usaha sebanya 2 unit, pada kategori ini BUMDes umumnya sudah memiliki profit dengan nilai rata-rata Rp 2,5 juta pertahun. Sedangkan desa-desa dengan tingkat perkembangan BUMDes yang tinggi memiliki ciri-ciri diantaranya: (a) telah berdiri lebih dari 5 tahun; (b) memiliki jumlah karyawan rata-rata 9 orang; (c) memiliki lebih dari 2 unit usaha dan; (d) memiliki rata-rata profil lebih dari Rp 5 juta per tahun.
Tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang yang semakin tinggi menunjukkan sebuah keberhasilan BUMDes. Keberhasilan tersebut diperoleh desa-desa yang mampu mengelola orgainisasi dengan baik serta mampu menyelesaikan setiap kendala dengan baik pula. Hal ini sejalan dengan  penelitian  Murwadji et  al. ,  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  keberhasilan  dari  BUMDes- BUMDes ini disebabkan karena organisasi tersebut mampu menyelesaikan berbagai hambatan baik hambatan  kinerja  maupun  hambatan  keuangan.  Hambatan  kinerja  berkaitan  dengan  keterampilan sumber  daya  manusia  dalam  manajemen  organisasi.  Sedangkan  hambatan  keuangan  berkaitan dengan  potensi-potensi  penyalahgunaan  anggaran  BUMDes.  Faktor-faktor  pendorong  kinerja BUMDes  adalah  keterampilan,  tingkat  pendidikan,  pengalaman,  dan  integritas  yang  dimiliki  oleh pengurus BUMDes (Sofyani et al. , 2019).
Gambar 6 . Peta sebaran tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang

## SIMPULAN
Penelitian ini telah mengidentifikasi karakteristik dan analisis tingkat perkembangan BUMDes di Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap desa memliki produk unggulan desa yang dapat digunakan untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi perdesaan. Sebagian besar produk  unggulan  yang  dmiliki  oleh  setiap  desa-desa  di  Kabupaten  Pandeglang  bergantung  pada sumber daya alam. Potensi inilah yang kemudian menjadi dasar setiap desa untuk mengembangkan BUMDes. Secara umum karakteristik BUMDes di Kabupaten Pandeglang memiliki organisasu yang telah djalankan berusia 4 tahun. Jumlah karyawan yang dimiliki antara 4 hingga 12 orang disetiap BUMDes. Unit usaha yang dijalankan didominasi oleh usaha perdanganan, dan usaha-usaha tersebut telah  menghasilkan  keuntungan  hingga  mampu  memberikan  sumbangan  terhadap  PADes.  Hasil analisis  juga  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tinggkat  perkembangan  BUMDes  maka  semakin lama organisasi tersebut dijalankan; semakin banyak jumlah karyawan, unit usaha, modal, profit omset dan sumbangan terhadap PADes; serta semakin bervariasi jenis saha yang dimiliki.
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk  meningkatkan  peran  BUMDes  dalam  pembangunan  desa.  Pertama,  pemerintah  Kabupaten Pandeglang, masih diperlukan optimalisasi pengelolaan BUMDes dengan pendampingan usaha yang melibatkan  akademisi,  swasta,  media  dan  pemerintah.  Pelatihan  dan  pendampingan  BUMDes diperlukan  utamanya  untuk  mewujudkan  diversifikasi  unit  usaha  BUMDes.  Kedua,  diperlukan penguatan Kerjasama antar BUMDes dengan membentuk BUMDes Bersama khususnya pada desa- desa yang memiliki karakteristik yang sama. Sehingga dapat tercapai skala ekonomi yang maksimal dan jangkauan pemasaran produk unggulan yang lebih luas.

## REFERENSI
Abdurrohman, Fuad Salam, A., Fitrianingsih, D., Riyanto, I., & Taufik, M. A. E. (2020). Manajemen Bisnis Bagi Pengelola BUMDes Kabupaten Pandeglang. Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 30 – 35. https://doi.org/10.30656/ka.v3i1.2578 Adisasmita, R. (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Budiharsono, S. (2018). Membangun Keajaiban Wilayah Perdesaan (B. Nugraha (ed.); 1st ed.). IPB Press.
Candraningsih,  K.  E.,  Sarayanti,  K.  Y.,  Pratiwi,  P.  R.,  Suryantini,  L.  P.,  Juliantari,  I.  G.  A.  D.,  & Devilaksmi,  A.  T.  (2019).  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Sumber  Daya  Manusia  Pada  Bumdes Bulian  Kecamatan  Kubutambahan.  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Humanika,  8(1),  24 – 32. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19858
Comission., O.-J. E. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology And User Guide. OECD Publishing.
Faedlulloh,  D.  (2018).  BUMDes  dan  Kepemilikan  Warga:  Membangun  Skema  Organisasi Partisipatoris. Journal of Governance, 3(1), 1 – 17. https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035 Faradis, R., & Afifah, U. N. (2019). Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 20(1), 33 – 55. https://doi.org/10.21002/jepi.v20i1.1108
Gunawan, K.  (2011).  Manajemen  BUMDes  Dalam  Rangka  Menekan  laju  Urbanisas.  WIDYATECH Jurnal Sains Dan Teknologi, 10(3), 61 – 72.
Hermawan,  H.  (2016).  Dampak  Pengembangan  Desa  Wisata  Nglanggeran  Terhadap  Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata, III(2), 105 – 117. https://doi.org/10.31219/osf.io/xhkwv Hidayah, U. (2019). Sinergisitas BUMDes dan UMKM Alas Kaki di Desa Pagelaran dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Perdesaan. Institut Pertanian Bogor.
Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Periode 2015-2018. JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 3(2), 144 – 153. https://doi.org/10.32487/jshp.v3i2.676 Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 1 (2021). Murwadji,  T.,  Rahardjo,  D.  S.,  &  Hasna.  (2017).  BUMDes  sebagai  Badan  Hukum  Alternatif  dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 1(1), 1 – 18. http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7
Muta’ali,  L.  (2016).  Pengembangan  Wilayah  Perdesaan  (Prespektif  Keruangan).  Badan  penerbit Fakultas Geografi (BPFG-UGM).
Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). Pembangunan Wilayah (Prespektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan). LP3SE.
Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. JSEK: Jurnal Ekonomi Dam Studi Kebijakan, 01(01), 14 – 23. http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/jesk/article/view/3429
Prasetyo, D. (2019). Peran Bumdes dalam Membangun Desa. Derwati Press.
Putri, E., Sariyoga, S., & Wibowo, A. S. (2019). Daya Saing Sektor Pertanian Tanaman Pangan Di Provinsi Banten. Jurnal Agribisnis Terpadu, 12(1), 87 – 100. https://doi.org/10.33512/jat.v12i1.5537
Rahman, A., Nurlela, N., & Rifal, R. (2020). Pengarusutamaan Modal Sosial Dalam Pembangunan Perdesaan.  Madani  Jurnal  Politik  Dan  Sosial  Kemasyarakatan,  12(1),  1 – 23.
https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1897 Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424 – 440.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314
Sofyani,  H.,  Atmaja,  R.,  &  Rezki,  S.  B.  (2019).  Success  Factors  of  Village-Owned  Enterprises (BUMDes)  Performance  in  Indonesia:  An  Exploratory  Study.  Journal  of  Accounting  and Investment, 20(2), 44 – 58. https://doi.org/10.18196/jai.2002116
Sumantri, A. T., Hermita, N., Riyanto, R. A., & Mulyaningsih, A. (2021). Ketersediaan Sumberdaya Lahan Dan Aksesbilitas Dalam Upaya Mendukung Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Jurnal Agribisnis Terpadu, 14(1), 98 – 114. https://doi.org/10.33512/jat.v14i1.11461 Wahyundaria, D. A., & Sunarta, I. N. (2020). Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan  di  Desa  Canggu  Kecamatan  Kuta  Utara,  Kabupaten  Badung.  Jurnal  Destinasi Pariwisata, 9(1), 225 – 233.
Wahyuni, E. S., Firdaus, M., & Baga, L. M. M. (2018). Strategi Alokasi Anggaran Sektor Pertanian Untuk Mempercepat Pembangunan Daerah Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Jurnal Manajemen  Pembangunan  Daerah,  10(April),  14 – 23.  https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i- .22691
Wahyuningtyas,  I.  K.  (2021).  Peran  Strategis  Bumdes  (Badan  Usaha  Milik  Desa)  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Desa.  Jendela  Inovasi  Daerah  Daerah,  4(1),  91 – 101. http://jurnal.magelangkota.go.id/index.php/cendelainovasi/article/view/95