…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN MINYAK DI PELABUHAN BENOA
Oleh Putu Andhika Kusuma Yadnya Faculty of Law, Tabanan University Email: andhikayadnya@gmail.com
Article History: Received: 13-06-2024 Revised: 23-06-2024 Accepted: 02-07-2024
Abstract: Pencemaran terhadap lingkungan laut selalu mendapat  perhatian  dunia  internasional  dan  nasional, Salah  satu  kasus  pencemaran  yaitu  kebakaran  yang menghanguskan 40 kapal di Pelabuhan Benoa, Bali pada Senin  (9/7/2018),  berdampak  ke  lingkungan  hidup. Setelah  api  berhasil  dipadamkan  tampak  tumpahan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga. Secara kualitatif, ada genangan minyak di permukaan air laut dan berbau. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas  pencemaran  lingkungan  laut  diatur  dalam ketentuan  Pasal  235  UNCLOS  1982.  Tujuan  penelitian adalah  memahami  bagaimana  penyelesaian  sengketa dan  penegakan  hukum  pencemaran  minyak  di pelabuhan  benoa.  Penelitian  ini  dikaji  menggunakan penelitian  normative  dengan  menggunakan  deskripsi, evaluasi,  perbandingan  dan  argumentasi  hukum. Menyelesaikan sebuah kasus yang mana meliputi tanah maka akan menyinggung lingkungan hidup sebab tdiak bisa  di  hindarkan  bahwa  lingkungan  masih berhubungan  dengan  tanah,  air,  udara  yang  meliputi segala  hal  yang  ada  dan  menjadi  satu  hubungan. Terjadinya pencemaran minyak di pelabuhan benoa ini harus dilihat bahwa dalam pencemaran ini tidak dapat ditemukan adanya single factor atau faktor tunggal yang dapat dikenakan kepada pemilik kapal maupun operator kapal yang bersangkutan. Berdasarkan kronologi yang ada dapat diketahui kebakaran yang menghanguskan 40 kapal di Pelabuhan Benoa kapal mengakibatkan adanya tampak  tumpahan  minyak  mencemari  perairan  di sekitar dermaga setelah terjadinya kebakaran
Keywords: Penegakan Hukum, Pencemaran Minyak, Pelabuhan Benoa

## PENDAHULUAN
Pencemaran terhadap lingkungan laut selalu mendapat perhatian dunia internasional dan  nasional,  Hal  ini  disebabkan  karena  dampak  dari  aktivitas  pengelolaan  laut  yang berdampak  terhadap  lingkungan.  Salah  satu  kasus  pencemaran  yaitu  kebakaran  yang menghanguskan 40 kapal di Pelabuhan Benoa, Bali pada Senin (9/7/2018), berdampak ke
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
lingkungan  hidup  di  sekitarnya[1].  Setelah  api  berhasil  dipadamkan  tampak  tumpahan minyak mencemari perairan di sekitar dermaga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (akronim  DLHK)  Bali  segera  memeriksa  tingkat  pencemaran  air  laut  dengan  mengambil sample air di sekitar lokasi kejadian.
Secara kualitatif, ada genangan minyak di permukaan air laut dan berbau. Ceceran minyak tersebut masih tampak di area kapal yang terbakar, belum meluas. Namun harus diuji apakah kondisi tersebut dapat merusak ekosistem di laut. Disini para pihak pun memberikan pendapat yang mengatakan, pihaknya sudah meminta Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  (KSOP)  Benoa  untuk  melakukan blocking agar  minyak  yang  tercecer  tidak menyebar lebih luas atau mencemari mangrove . Pasal  192 United  Nations  Convention  on  the  Law  of  The  Sea 1982  (UNCLOS  1982), bahwa  sebgaimana  yang  telah  tercemin  dalam  hal  lingkungan  yang  mana  penjagaan  dan pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan. Konvensi itu juga mengatur penyelesaian berupa pertanggungjawaban dan ganti kerugian atas pencemaran tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban  atas  pencemaran  lingkungan  laut  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  235 UNCLOS  1982[2].  Hal  ini  menjadi  landasan  adanya  perjanjian  internasional  antar  Negara untuk melindungi lingkungan.
Adapun  pokok  kajian  harus  disampaikan  dalam  hal  ini  penyelesaian  sengketa  dan penegakan hukum pencemaran minyak di pelabuhan benoa. Penelitian ini adalah hasil buah pemikiran karya  asli  yang  dibangun  oleh  Peneliti.  Sejauh  pandangan  Peneliti  dan  melalui serangkaian uji coba yang ada ( dalam hal ini di perpustakaan yang bidang-bidagnya ialah hukum yang ada) belum ada hasil yang maksimal yang membuahi penyelesaian sengketa dan penegakan hukum pencemaran minyak di pelabuhan benoa.
Dalam  tulisan  ini,  akan  dikemukakan  rumusan  masalah  yang  menjadi  fokus pembahasan,  yaitu  penyelesaian  sengketa  dan  penegakan  hukum  pencemaran  minyak  di pelabuhan benoa.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.[3] Pendekatan yang  diterapkan  dalam  memeriksa  isu  ini  melibatkan  pendekatan  perundang- undangan[4][5]  yang  mencakup  berbagai  konsep[6]  terkait  dengan  topik  yang  sedang dibahas,[7][8]  Selanjuntnya  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini menggunakan  studi  kepustakaan[9]  yang  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  literatur hukum yang relevan, seperti buku, artikel, dokumen hukum, dan putusan pengadilan, untuk mendapatkan  wawasan  tentang  sebuah  praktek  yang  menyentuh  hukum  yang  ada  dan bersifat  lingkungan.[10] Teknik  analisis  bahan  hukum  dengan  menggunakan  metode deskriptif. [11][12]

## HASIL DAN PEMBEHASAN
Adanya informasi resmi mengenai dampak yang ada maka diperlukan pembagaian segala hal yang ada mengenai dampak tumpahan minyak. Jika dilihat Pasal 53, ayat (2) huruf a  UU  No  32  Tahun  2009 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (akronim  UU  32/2009) , dengan  membagi  segala  hal  yang  diketahui  kepada  masyarakat  dapat  berguna kedepannya.[13]
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Setalah  membagi  yang  diketahui  maka  dapat  berguna  dalam  hal  lingkungan  yang berkaitan dengan Pencemaran minyak. Dalam hal ini perlu adanya langkah-langkah dalam penyelamatan lingkungan agar tidak lagi tercemar dalam hal ini yaitu membuat masyarakat menjadi  lebih  dewasa  dan  bertanggung  jawab  dalam  lingkungan  dan  juga  membuat peraturan  yang  dapat  mencegah  hal  yang  dapat  merugikankepada  semua  semua  pihak khususnya bagi lingkungan kita.
1. Penanggulangan Keadaan Darurat
Pencemaran  lingkungan  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  manusia  tanpa  rasa bertanggung jawab yang mengakibatkan ke tidak stabilan ekorsistem yang merugikan bukan hanya manusia tapi juga bumi yang kita tempati sebagai rumah atau wadah sementara dan juga hewan-hewan yang ada. Dengan ini maka Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 yaitu  mengenai  pencemaran  lingkungan  (akronim  Perpres  109/2006).    Aturan  ini  dibuat agar  memberikan  pengawasan  terhadap  lingkungan  yang  ada  sehingga  tidak  adalah  lagi ketidakadilan terhadap lingkungan dan juga hewan dan tumbuhan yang merasa menempati lingkungan itu.
Dengan  ini  maka Perpres  109/2006  ini  menunjukan  bahwa  lingkungan  perlu  dan wajib  dirawat  dan  jaga  serta  melestarikan  apa  yang  diberikan Tuhan  kepada  masyarakat yaitu manusia dan juga hewan-hewan dan tumbuhan demi kelangsungan hidup kedepannya. Jika dilihat dari perlakukan manusia terhadap apa yang dilakukannya pada lingkungan maka perlu ada pengaturan Pasal 11 ini mencakup segala sesuatu yang mengenai lingkungan yang mana berguna bagi masyarakat sehingga perlu ada upaya yang bisa untuk mepertahankan lingkungan yang terbaik bagi kehidupan selanjutnya.
Dalam menanggulangannya lingkungan perlu ada semnagt yang bisa mebmbuat hal- hal  yang  bisa  dipergunakan  untuk  kedepannya  seperti  upaya Perpres  109/2006  yang membuka  semua  jalan  kedepannya  agar  bisa  menggunakan  lingkungan  dengan  baik  dan bijak  dan  tidak  merugikan  semua  pihak  sehingga  tidak  ada  lagi  penyelesaian  akibat kerusakan  lingkungan  terutama  pencemaran  laut  yaitu  tumpahan  minyak  agar  semua makhluk hidup dapat berkembang dan maju dalam segala hal.
Hal ini merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu dengan Perpres 109/2016 sangat penting untuk lingkungan kedepannya sehingga dapat menekan kerusakan alam yang berguna bagi masyarakat dan anak cucu bangsa kedepannya. Fondasi kehidupan kita adalah alam yang berguna bagi masyarakat dan menjadi bahan pokok kehidupan dan dikokohkan  oleh  peraturan  yang  ada sehingga  lebih  baik  dari  pada  merusaknya  dan mebiarkannya tidak terurus bahkan menjadi kurang dan tidak layak lagi untuk ditempati, maka dari itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2013 lingkungan yang ada sehingga semua bisa digunakan oleh semua pihak (akronim Permen 58/2013). 2. Memastikan Pemulihan
Dalam Lingkungan memerlukan adanya pemeliharaan maka dibutuhkan peran semua orang  yang  meberikan  tanggung  jawabnya  terhadap  lingkungannya  tanpa  ada  paksaan maupun siksaan yang ada. Dengan adanya upaya ini dan ditunjang oleh Pasal 54 ayat (1) UU 32/2009, yang mana  bisa menekan kasus-kasus yang ada yang menyangkut segala sesuatu tentang lingkungan yang ada di negara kita ini. Aturan dibuat agar pelaku-pelaku kejahatan makin di tekan atau hampir tidak ada lagi dan terus seperti itu.
3. Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Pilar  aturan  yang  ada  dapat  membuat  semua  menjadi  sejahtera  yaitu  berkaitan dengan lingkungan dalam hal ini pencemaran yang terjadi terus menerus dan tidk pernah berhenti  bahkan  tidak  pernah  jarah,  peran  masyarakat  diperlukan  dalam  menyelsaikan persoalan  yang  ada  sehingga  semua  bisa  bisa  terselesaikan  dan  kedepannya  kejahatan terhadap lingkungan terus membaik. Tanah adalah hal terpenting dalam kehidupan karena, semua  sumber  kehidupan  berasal  dari  tanah  yang  membuat  semua  bisa  makan  maupun minum dan terus begitu hingga fase bumi berhenti. Maka dari itu semua harus tetap positif dan terus berjuang untuk lingkungan kita.
Suatu  aturan  yang  berlaku  maka  perlu  ada  phak  yang  bisa  membuat  semua  bisa bekerja  sama  maka  dari  itu,  perlu  ada  pertimbangan  dalam  penegakan  hukum  yang  ada sebagai upaya pelestarian hukum yang ada. Suatu tindakan dapat mebuat perubahan yang ada maka perlu dilakukan secara berkala demi mengangkat lingkungan yang baik terbebas dari perusakan lingkungan yang terus menerus hingga mencapai suatu hal yang di inginkan bersama oleh semua pihak.
Terjadinya pencemaran minyak di pelabuhan benoa ini harus dilihat bahwa dalam pencemaran ini tidak dapat ditemukan adanya single factor atau faktor tunggal yang dapat dikenakan kepada pemilik kapal maupun operator kapal yang bersangkutan. Berdasarkan kronologi yang ada dapat diketahui kebakaran yang menghanguskan 40 kapal di Pelabuhan Benoa  kapal  mengakibatkan  adanya  tampak  tumpahan  minyak  mencemari  perairan  di sekitar dermaga setelah terjadinya kebakaran.
Bilamana mengikuti suatu konsep hukum umum yang sering digunakan bahwa hal dapat  dikualifikasikan  sebagai  suatu  peristiwa  yang  tidak  dapat  di  kontrol  atau  di  luar kendali dari manusia yang biasa disebut force majeure . Istilah force majeur secara harfiah dapat diartikan sebagai “greater force” atau kekuatan besar di mana tidak dapat dihindari atau  dicegah  oleh  siapa  pun,  misalnya  bencana  alam,  pemberontakan,  peperangan  atau bahkan  “takdir  Tuhan”,  termasuk  Mahkamah  Agung  Canada  mendeskripsikannya  sebagai sesuatu yang di luar perkiraan dan kendali[14].
Secara umum adanya faktor alam yang menyebabkan adanya suatu kerugian dalam bentuk infrastruktur atau ekonomi maka secara logika tidak dapat di bebankan pada suatu pihak semata.[15] Faktor alam merupakan suatu yang jelas tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya  dan  apa  yang  akan  diakibatkan  oleh  terjadinya  faktor  alam  tersebut.  Adanya kebakaran  pada  kapal  di  kawasan  benoa  merupakan  suatu  faktor  alam  yang  tidak  dapat diketahui kapan terjadinya dan apa yang akan diakibatkan olehnya sehingga dapat dikatakan merupakan hal yang wajar bilamana keselamatan manusia yang berada di dalamnya beserta materiilnya akan didahulukan daripada melihat faktor apa yang ada di sekitarnya.
Peneliti  memahami  bahwa  terdapat  pemahaman  dasar  mengenai  validitas  hukum dikarenakan berkaitan dengan kualitas norma hikum.[16] Secara normatif Indonesia dalam UU PPLH menganut kewajiban yang tertera dan beruga akan tetapi jika dikaitkan dengan kasus maka tidak dapat dilakukan mekanisme strict liability sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam UU PPLH dikarenakan ketiadaan faktor tunggal penyebab pencemaran dan adanya force majeure di dalam peristiwa tersebut.
1. Kepastian Pengaturan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negera Asing Di Indonesia Konteks  dari  pemahaman  di  atas  adalah  mengenai  kepemilikan  tanah  oleh  warga
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
negara  asing  di  Indonesia  dan  peraturan  yang  mengatur  pengaturan  kepemilikan  tanah tersebut.  Dalam  hukum  perdata,  salah  satu  cara  untuk  memiliki  hak  kebendaan  adalah melalui  pewarisan.  Hukum  waris  mengatur  cara  beralihnya  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  atas  harta  kekayaan  seseorang  yang  meninggal  dunia  kepada  orang  lain  yang masih  hidup.  Ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan  termasuk  dalam  ketentuan KUHPerdata, di mana anak-anak dan suami atau istri hidup terlama memiliki hak yang sama dalam menerima warisan.
Namun, dalam konteks kepemilikan tanah, peraturan lebih lanjut diatur oleh Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah di Indonesia secara hak milik. Warga negara asing dapat mengusahakan tanah melalui hak pakai dan hak sewa.
Dalam hal ahli waris yang beralih menjadi warga negara asing, terdapat pertentangan norma  hukum  antara  KUHPerdata  yang  memberikan  hak  waris  kepada  semua  ahli  waris tanpa  membedakan  jenis  kelamin  atau  kewarganegaraan,  dengan  UUPA  yang  membatasi kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Dalam menyelesaikan perselisihan norma, dapat digunakan asas preferensi hukum seperti asas lex specialis derogate legi generale, di mana aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum. Dalam hal ini, UUPA yang merupakan undang-undang yang lebih khusus mengenai kepemilikan tanah akan berlaku.
Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli tanah, hibah tanah, atau pewarisan. Bagi warga negara asing, mereka dapat memperoleh hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan UUPA. Selain itu, kepemilikan tanah oleh warga negara asing harus dilepaskan jika mereka memutuskan untuk menjadi warga negara asing. Hak milik atas tanah memiliki sifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, namun tetap tunduk pada fungsi sosial tanah.
Dalam konteks ahli waris yang berpindah kewarganegaraan, UUPA mengatur bahwa meskipun hak milik atas tanah hilang, ahli waris tetap berhak menerima ganti rugi dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah warisan tersebut.
2.  Status  Hak  Milik  Atas  Tanah  Bagi  Warga  Negara  Asing  Berdasarkan  Kuhperdata,  Atas Waris  dan  Berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Hukum  waris  dan  pewarisan  merupakan  kumpulan  aturan  yang  mengatur  proses perpindahan kekayaan dan hak-hak seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam konteks hak milik atas tanah, para ahli waris dapat memperoleh hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan KUH Perdata. Hak ini diberikan kepada keluarga sedarah, termasuk yang  sah  menurut  hukum  dan  yang  diluar  perkawinan,  serta  suami  atau  istri  yang  hidup terlama. Anak dari pewaris dapat memiliki hak atas tanah warisan dengan bukti berupa Surat Ahli Waris atau penetapan waris dari pengadilan Negeri. Penting diketahui bahwa pewarisan perdata  tidak  membedakan  jenis  kelamin  dalam  pembagian  warisan,  asalkan  keluarga sedarah dan anak yang diluar perkawinan diakui sah, mereka berhak mendapatkan bagian dari pembagian warisan.
Kewarganegaraan  juga  memiliki  peran  penting  dalam  konteks  pewarisan.  Warga negara  Indonesia  adalah  orang-orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang-orang  bangsa  lain yang disahkan sebagai warga negara Indonesia melalui undang-undang. Di Indonesia, hak
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jika seorang ahli waris berganti kewarganegaraan, hak milik atas tanah yang diwarisinya dapat berubah menjadi hak pakai atau harus dialihkan kepada pihak lain, seperti Badan Pertanahan Nasional atau penerima waris yang berhak.
Dalam adat Bali, hukum waris mengatur bahwa suami, istri, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan adat Bali memiliki kedudukan khusus sebagai ahli waris yang mewarisi hak dan kewajiban dari orang tua dan leluhur mereka. Pembagian hak atas tanah warisan dalam hukum adat Bali dapat dilakukan baik pada saat pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Proses pembagian ini melibatkan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan.
Pembagian warisan dalam hukum adat Bali dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembagian  pada  saat  pewaris  masih  hidup  atau  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Dalam konteks ini, anak kandung dan anak angkat memiliki kedudukan sebagai ahli waris purusa yang berhak atas tanah warisan. Penting dicatat bahwa hukum adat Bali tidak mengatur hak milik atas tanah untuk ahli waris.
3. Hak – hak Atas Tanah Yang Dapat Diperoleh Orang Asing Orang  asing  dapat  memiliki  beberapa  hak  atas  tanah  dan  bangunan  di  Indonesia. Pertama, mereka dapat memperoleh hak pakai atas tanah dengan jangka waktu tertentu. Hak pakai ini diberikan atas tanah negara, tanah hak milik, dan tanah hak pengelolaan. Jangka waktu maksimal hak pakai adalah 30 tahun, namun dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  ditetapkan.  Orang  asing  juga  dapat  memiliki  hak  sewa untuk  bangunan,  di  mana  mereka  dapat  menggunakan  tanah  milik  orang  lain  untuk keperluan bangunan dengan membayar uang sewa.
Selanjutnya, orang asing dapat memiliki hak milik atas satuan rumah susun (Sarusun). Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang digunakan sebagai tempat hunian secara terpisah. Hak milik atas Sarusun bersifat perseorangan dan terpisah dari hak bersama atas bagian  bersama,  benda  bersama,  dan  tanah  bersama.  Hak  milik  atas  Sarusun  dapat digabungkan, dipisahkan, dialihkan, dan dijaminkan.
Selain itu, orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian. Hal ini berlaku untuk rumah tapak di atas tanah dengan hak pakai atau hak milik, serta rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai, hak guna bangunan, atau tanah hak milik. Namun, kepemilikan ini dapat dibatasi oleh harga, luas tanah, jumlah unit rumah atau Sarusun, serta peruntukkan sebagai tempat tinggal.
Dalam konteks pewarisan, jika seorang orang asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal atau hunian tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, ahli waris yang juga orang asing harus memenuhi persyaratan dokumen keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.  Akibat  Hukum  Terhadap  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang  Telah  Beralih Kewarganegaraan
Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang  berkepentingan,  termasuk  pemerintah,  agar  dapat  dengan  mudah  memperoleh  data yang diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum terkait tanah. Data tersebut disajikan dalam bentuk daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
tanah, dan daftar nama. Asas pendaftaran yang terbuka memastikan bahwa data tersebut tersedia untuk umum.
Selain  itu,  pendaftaran  tanah  juga  menghasilkan  tanda  bukti  hak  yang  disebut sertifikat. Namun, jika hak atas tanah berubah atau dilepaskan, hal ini akan berdampak pada sertifikat hak milik. Menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA, hak atas tanah yang beralih kepada orang asing atau hak milik yang dimiliki oleh WNI yang kehilangan kewarganegaraannya harus dilepaskan dalam jangka waktu satu tahun. Pelepasan hak dilakukan melalui penjualan atau  pelepasan  hak  yang  direkam  dalam  akta  notaris  dengan  judul  "Jual-Beli  dengan Pelepasan Hak" atau "Pelepasan Hak".
Apabila  WNI  kehilangan  kewarganegaraannya,  mereka  diwajibkan  untuk  segera memindahkan tanah yang mereka miliki dengan cara menjual atau menghibahkan kepada orang tua, anak, saudara kandung, atau kerabat dalam waktu satu tahun. Jika tidak, tanah tersebut dapat jatuh dan menjadi milik negara tanpa ganti rugi. Dalam hal ini, pembuatan akta  pelepasan  hak  menjadi  persyaratan  untuk  pendaftaran  hapusnya  hak  atas  tanah. Pendaftaran hapusnya hak dilakukan oleh kepala kantor Pertanahan dengan mencatatnya dalam buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan.
Perubahan  hak  milik  menjadi  hak  pakai  juga  diatur  dalam  peraturan  terkait. Permohonan  perubahan  hak  dilakukan  secara  tertulis  dan  memuat  informasi  mengenai pemohon,  data  fisik  tanah,  dan  keterangan  lain  yang  dianggap  perlu.  Setelah  berkas permohonan diajukan dan diperiksa oleh kepala kantor Pertanahan, hak milik dapat diubah menjadi  tanah  negara  dan  didaftarkan  sebagai  hak  pakai.  Sertifikat  hak  pakai  baru diterbitkan sebagai pengganti sertifikat hak milik yang sudah dimusnahkan.
Dengan  demikian,  pendaftaran  hapusnya  hak  atas  tanah  dilakukan  berdasarkan alasan  hapusnya  hak  tersebut,  seperti  berakhirnya  jangka  waktu,  pembatalan  atau pencabutan  hak,  atau  pelepasan  hak  oleh  pemegangnya.  Setiap  kasus  memerlukan persyaratan dan prosedur yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Lingkungan  adalah  tempat  dimana  kita  bisa  berkembang  dan  terus  hidup  dengan baik, namun terkadang semua lingkungan tidak atau bahkan sering tidak terawat. Kesalahan yang dibuat dapat membuat semua orang bahkan dirinya sendiri dirugikan. Perlu adanya dorongan  upaya  agar  semua  orang  lebih  menjaga  lingkungan  yang  ada  dan  terus bertanggung jawab atas apa yang diberikan sehingga anak dan cucu bangsa ini tidak lagi mencemaskan  kehidupannya  sendiri  sehingga  tidak  ada  lagi  kejahatan-kejahatan lingkungan.  Terjadinya  pencemaran  minyak  di  pelabuhan  benoa  ini  harus  dilihat  bahwa dalam pencemaran ini tidak dapat ditemukan adanya single factor atau faktor tunggal yang dapat  dikenakan  kepada  pemilik  kapal  maupun  operator  kapal  yang  bersangkutan. Berdasarkan kronologi yang ada dapat diketahui kebakaran yang menghanguskan 40 kapal di  Pelabuhan  Benoa  kapal  mengakibatkan  adanya  tampak  tumpahan  minyak  mencemari perairan di sekitar dermaga setelah terjadinya kebakaran.

## SARAN
Berdasarkan  pemahaman  di  atas,  terdapat  harapan  bahwa  dengan  menerapkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
regulasi yang lebih ketat dan memastikan penegakan hukum yang konsisten, perusahaan dan individu akan merasa terdorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan.  Hal  ini  akan  menciptakan  lingkungan  hukum  yang  lebih  kuat  yang memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan industri.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Indonesian  Center  for  Environmental  Law. https://icel.or.id/opini-penanggulangan- dan-langkah-hukum-pada-kasus-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan/, (diakses  tgl 12 Oktober 2019).
[2] Ningsih,  Novia  Kusuma.  Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap  Pencemaran  Laut Timor  Oleh  Tumpahan  Minyak  Australia  Berdasarkan  Unclos  III  1982  Dan  Hukum Lingkungan  Internasional.  artikel  dalam Jurnal  Hukum, Vol.  III,  No  1.  (2016). https://media.neliti.com/media/publications/116560-ID-none.pdf .
[3] I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penulisan Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 84.
[4] [4] Putu, A.K.Y., Nyoman, G.N.I.D. and Wayan, A.I., 2022. Sanksi Pidana Bagi Tukang Gigi Karena  Kealpaan  Dalam  Pelayanan  Jasa  Ortodonti. Majalah  Ilmiah  Universitas Tabanan , 19 (1), pp.119-123.
[5] Siki,  Renhat  M.  Kajian  Karakteristik  Bentuk  dan  Isi  Perda  Tentang  Bendega Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) , 7 (3),  375-385.  (2018). https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p08 .
[6] I  Putra,  I.  B.  W.  2015.  Filsafat  Ilmu:  Filsafat  Ilmu  Hukum.  Denpasar:  Udayana UniversityPress, h. 197.
[7] Hayati,  N.  N.  S.,  &  Warjiyati,  S.  2021.  Analisis  yuridis  konsep  Omnibus  Law  dalam harmonisasi  peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan , 16 (1), 1-18.
[8] Susila,  I  Nyoman  Adi.  Pengaturan  Kawasan  Suci  Pantai  Dalam  Penyediaan  Sarana Wisata Tirta Di Provinsi Bali. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , V. 6, N. 4. (2017). https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p06.
[9] Dharmawan,  Ni  Ketut  Supasti.  Keberadaan  Pemegang  Saham  dalam  Rups  Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law. Jurnal Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) ,  Vol.  4,  No.  1.  (2015). https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p15.
[10] Atmaja, Gede Marhaendra Wija. Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  dengan  Peraturan  Daerah, Disertasi  Doktor,  ( Malang:  PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2012).
[11] Ivandri,  M.  and  Permanasari,  A.,  2023.  Prinsip  Polluter  Pays  Pada  Pencemaran  Laut Akibat  Tumpahan  Minyak:  Hukum  Lingkungan  Internasional. Reformasi  Hukum Trisakti , 5 (1), pp.18-28.
[12] Pratama,  A.,  2020.  Penegakan  Hukum  terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Limbah Industri  di  Perairan  Karawang,  Jawa  Barat. Logika:  Jurnal  Penelitian  Universitas Kuningan , 11 (01), pp.24-31.
[13] Hayuningrat, M.A. and Rahmadyanti, E., 2021. Analisis Kebutuhan Lahan Dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: TPA Ngegong Kota Blitar). Jurnal Teknik
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Sipil , 2 (1), pp.217-227.
[14] Woolley,  Jon.  Flooding  and  Force  Majeur  Clauses . Thomas  Dorfmann  Sweatman  LLP
Publications, Vol. 6 . (2011).
https://www.tdslaw.com/site- content/uploads/flooding_and_force_majeure_clauses.pdf .
[15] Fatmawaty,  D.,  2020.  Analisis  Pertanggungjawaban  Pencemaran  Lingkungan  Akibat Tumpahan Minyak (Studi Kasus: Kebocoran Pipa Minyak di Teluk Balikpapan). Bumi Lestari Journal Of Environment , 20 (1), pp.14-21.
[16] Atmadja, I Dewa Gede. 2014 Filsafat Hukum . Malang: Setara Pers..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN