Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105

## EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
Angkasa Angkasa 1 , Rili Windiasih 2 , Ogiandhafiz Juanda 3
1,2 Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
3 Universitas Nasional, Jakarta drangkasa_64@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mereview  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Seksual  (RUUPKS)  dalam  perspektif  Viktimologi  dengan  titik  berat  pada perlindungan  hukum  dan  perhatian  hukum  terhadap  korban  akibat  kekerasan  seksual. Kajian  ini  dilakukan  dengan  melalui library  research dengan  sumber  data  sekunder berupa  RUU  PKS  dan  bahan  referensi  terkait.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan menunjukan bahwa RUU PKS sangat berorientasi terhadap korban. Hal ini ditunjukan dengan  banyaknya hak-hak korban maupun  keluarga korban serta perhatian hukum terhadap korban. Hak-hak korban dinyatakan secara tegas pada Pasal 22 hingga Pasal 31 RUU PKS. Perhatian Hukum terhadap korban terdapat dalam konsidertan hingga pasal demi pasal dengan adanya regulasi yang mewajibkan serta melarang aparat penegak hukum  yang  meliputi  penyidik,  jaksa  penuntut  umum  hingga  hakim.  Selain  itu  juga terdapat  aturan  tentang  pasrtisipasi  masyarakat  untuk  ikut  serta  mencegah  terjadinya kekerasan  seksual  hingga  melakukan  bantuan  secara  sosial  terhadap  korban  kekerasan seksual. Namun demikian RUU PKS diprediksi sangat berat untuk dapat efektif mencapai tujuan  dikarenakan  besarnya  dana  yang  dubutuhkan  dalam  rangka  untuk  membentuk Pusat  Pelayanan  Terpadu  beserta  pelaksanaan  tugasnya.    Untuk  itu  maka  komitmen pemerintah  dalam  penyediaan  dana  untuk  mendukung  sepenuhnya  maksud  dibuat  nya UU PKS menjadi sangat urgen.
Kata kunci: Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum; Perhatian Hukum.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105

## THE BILL OF THE ELEMINATION OF SEXUAL VIOLENCE IN A VICTIMOLOGY PERSPECTIVES

## Abstract
This study aims to review the Bill on the Elimination of Sexual Violence (RUUPKS) from a Victimological perspective with an emphasis on legal protection and legal attention to victims  of  sexual  violence.  This  study  was  conducted  through  a  research  library  with secondary data sources in the form of the PKS Bill and related reference materials. Based on  the  results  of  research  and  discussion,  it  shows  that  the  PKS  Bill  is  very  victim- oriented. This is shown by the many rights of victims and victims' families as well as legal attention to victims. The rights of victims are expressly stated in Article 22 to Article 31 of the PKS Bill. Legal attention to victims is contained in the consistency to article by article with the existence of regulations that oblige and prohibit law enforcement officers which  include  investigators,  public  prosecutors  to  judges.  In  addition,  there  are  also regulations  regarding  community  participation  to  participate  in  preventing  sexual violence and to provide social assistance to victims of sexual violence. However, the PKS Bill is predicted to be very difficult to achieve its objectives effectively due to the large amount  of  funds  required  in  order  to  establish  an  Integrated  Service  Center  and  the implementation of its duties. For this reason, the government's commitment in providing funds to fully support the purpose of making the PKS Law is very urgent.
Keywords: Legal Attention; Legal Protection; Sexual Violence.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah  dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  sejak tahun 2012 akhirnya telah ditarik dari Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun  2020.  Usul  penarikan  RUU  PKS  ini  disampaikan  Komisi  VIII  dalam  rapat koordinasi evaluasi prolegnas Bersama Badalan Legislasi DPR Selasa  30 Juni 2020. Alasan usulan ditariknya adalah adanya polemik di masayarakat yang berkepanjangan dan  belum  terdapatnya  kesepakatan  angota  dewan  yang  membahas  beberapa  aspek antara lain tentang judul, definisi serta pemidanan. Walau tahun 2020 telah ditarik dari prioritas Prolegnas tahun 2020, terdapat kemungkinan untuk dimasukan kembali pada tahun 2021.
Perdebatan yang berkembang dan di masyarakat hampir tidak menyentuh aspek yang  sangat  penting  yakni  perlindungan  hukum  atau  perhatian  hukum  terhadap korban 1 kekerasan  seksual.  Perhatian  terhadap  ke  dua  aspek  tersebut  sesungguhnya sangat  penting  untuk  menunjukan apakah  terdapat  kemajuan  dalam  paradigma  para pembuat undang-undang dalam hal ini para anggota DRP RI tentang aspek keadilan bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  dalam  hal  ini  korban  dan pelaku. Selama ini sebagaimana banyak dinyatakan oleh para viktimolog,  antara lain Beniamin  Mendelsohn    yang  diangap  sebagai  Bapak  Viktimologi  juga  mengakui bahwa korban di dalam hukum diabaikan, tidak dihargai, dan bahkan disalahgunakan oleh sistem. 2 Karmen menyatakan “But now those who are on the receiving end of criminal behavior are no longer invisible or forgotten people” . 3 Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Shapland menulis korban tindak pidana menjadi " They are forgotten " 4
1 Korban dapat diartikan sebagai "orang yang mengalami penderitan, kerugian, termasuk fisik, mental atau kerugian emosional atau kerugian ekonomi yang secara langsung disebabkan oleh kejahatan atau perbuatan yang dapat  dihukum”.  “Korban  juga  dapat  diperluas  meliputi  keluarga  korban  yang  turut  menderi  akibat  terjadinya viktimisasi hingga kematian yang dialami  oleh korban” (André Klip, On Victim’s Rights and its Impact on the Rights of the Accused European journal of crime, criminal law and criminal justice 23 (2015) 177-189. Korban dalam pengertian hukum positif  dalam  Pasal 1 angka  3 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dirumuskan  “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2 Janet K Wilson, “ The Praeger Hand Book of Victimology ”, Greenwood Publishing Group, 2009, United States, hal. 132
3 Andrew Karmen, 2010, “ Crime Victims an Introduction to Victimology” . Monterey, California. hal .3 . 4 Ofori-Dua, Kwadwo & Nachinaab, John & Nimako, Richard. 2019. “ Victims, the Forgotten Party in the Criminal Justices System: The  Perception and Experiences of Crime Victims in Kumasi Metropolis in Ghana ”, Journal of Victimology and Victim Justice . Vol. 2. Hal 112. DOI: 10.1177/2516606919885516. .
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
atau  kurang  diperhatikan  peran  korban  dalam  proses  pidana. 5 Demikian  pula dijelaskan oleh Francis D Boateng dan Gassan Abess bahwa “Victims of all types of criminal activities are constantly ignored and forgotten throughout the entire criminal justice  proceedings” . 6 Praktik  penegakan  hukum  Sistem  Peradilan  Pidana  juga menunjukan hal yang sebangun sebagaimana sepenggal pernyataan dari Bohmer yang melakukan studi terhadap korban perkosaan. Ia  menyatakan bahwa para hakim tidak simpatik kepada korban namun justeru bermurah hati kepada para pelaku 7 .
Pernyataan  tersebut  di  atas  menunjukkan  belum  terdapatnya  keadilan perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam norma hukum  dan  dalam  praktik  penegakan  hukum.  Cara  pandang  tentang  perlindungan hukum  dan  perhatian  hukum  adalah  merupakan  sebagian  cara  yang  khas  dilakukan oleh  bidang  viktimologi. 8 Dalam  RRUU  PKS  salah  satu  bentuk  dari  9  (Sembilan) bentuk  tindak  pidana  kekrasan  seksual  adalah  perkosaan  yang  yang  oleh  dunia internasional  dikualifikaisan  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  serius. Dalam International  Criminal  Court (ICC)    korban  diberikan  perlindungan  hukum dalam  bentuk  mempunyai  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  penyelesaian kasusnya  melalui  sistem  peradilan  pidana. 9 ICC  selain  memberikan  perlindungan hukum bagi korban berupa  partisipasi dalam proses peradilan juga memberikan hak berupa  perbaikan  juga  perlindungan  hukum  yang  lainnya  antara  lain  restitusi  atu perbaikan. 10 Di Amerika Serikat bahkan menerapkan hak korban untuk berkonsultasi
5 Ibid. hal. 181-182
6 Francis D Boateng, Gassan Abess, “ Victims’ Role In The Criminal Justice System: A Statutory Analysis Of Victims’ Rights In U.S.” International Journal of Police Science and Management 20 (10), hal. 1.
7 Andrew, Karmen 1984, “ Crime Victim An Introduction to Victimology”, Books/Cole Publishing Company Monterey, California, hal. 163
8 Pengertian  Viktimologi  menurut  Andrew  Karmen  adalah  “ Victimology is  the  study  of victimization, including  the  psychological  effects  on  victims,  relationships  between  victims  and  offenders,  the  interactions between victims and the criminal justice system—that is, the police and courts, and corrections officials—and the connections between victims and other social groups and institutions, such as the media, businesses, and social movements”.  ( Andrew  Karmen,  2003, Crime  Victims:  An  Introduction  to  Victimology, Belmoth-California: Wadsworth  Publishing,  hal.  1.)  Definisi  ini  dapat  dikaitkan    dengan  substasi  RUU  PPKS  khususnya  tentang bagaimana interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana maupun dengan pihak-pihak terkait antara lain Pusat Pelayanan Terpadu instansi lainnya terkait.
9 M. C. Bassiouni, “ International Recognition of Victims’ Right’ , (2006) 6 (2) Human Rights Law Review 203;
10 Jo-Anne Wemmers, “ Victims' Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court Regarding the  Victims’  Right to  Participate”, Leiden  Journal  of  International  Law,  23  (2010),  pp.  629–643  C Foundation of the Leiden Journal of International Law doi:10.1017/S0922156510000257.
Bandingkan dengan studi yang dilaukan oleh Hall, D. J.tentang adanya keberatan apabila terdapat hak korban  apabila  diikutsertakan  dalam  proses  peradilan  khususnya  saat  dalam  prosespersidangan  karena  hal  ini dianggap  akan  menimbulan  disparitas  pemidanaan  bagi  pelaku.  (Hall,  D.  J.  1975 The  role  of  the  victim  in  the prosecution and disposition of the criminal case. Vanderbilt Law Review, 28: 932-95.)
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
dengan apparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian kasusnya termasuk hak korban untuk mengusulkan bentuk sanksi bagi pelakunya. 11
Hak  lain  yang  juga  dapat  diberikan  kepada  korban  adalah  “memberikan informasi kepada kepolisan yang bebas dari tekanan dan ancaman dari pihak lain. Hak ini sekaligus dapat membantu pengungkapan kasus  yang terjadi”. 12 Informasi tndak hanya  diberikan  oleh  korban  terhadap  pihak  apparat  penegak  hukum,  namun sebaliknya  informasi  terkait  proses  penyelesaian  kasusnya  dari  apparat  penegak hukum  yang  diberikan  kepada  korban  juga  dirasakan  sangat  besar  manfaatnya  dan penting bagi korban. 13
Terkait dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini RUU PKS akan dilihat dari perspektif viktimologi. Urgensinya sebagaimana sudah sedikit di singgung di atas adalah  sebagai  salah  satu  tolok  ukur  terhadap  cara  pandang  sekaligus  politik pemerintah terhadap perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban. Di sisi  lain  hasil  kajian  ini  dapat  memberikan  masukan  terhadap  pemerintah  tentang aspek-aspek yang perlu dipersiapkan saat RUU PKS ini kelak dijadikan hukum positif. Kajian terhadap korban kekerasan seksual yang dilihat dari perspektif viktimologi ini menjadi  tepat  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Burt,  bahwa  cakupan  viktimologi antara lain memasukkan korban pelecehan seksual selain korban lainnya antara lain korban kekerasan dalam rumah tangga, korban penindasan politik, korban pencemaran lingkungan," dan korban "kejahatan perusahaan. 14
Penelitian  yang  relevan  terkait  kekerasan  seksual  serta  tentang  korban  sudah pernah dilakukan dengan perspektifnya masing-masing di antaranya sebagai berikut. Pertama, penelitian  berjudul  “Marital  Rape  Sebagai  Tindak  Pidana  Dalam  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual  oleh  Riskyanti  Juniver  Siburian”. 15 Penelitian  ini membahas mengenai “pengecualian marital rape sebagai tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 285 WvS dapat diterima karena sistem patriarki yang ada sejak
11 R.  Davis  and  C.  Mulford,  “ Victims’ Rights and New Remedies: Finally Getting Victims Their Due” ,
(2008) 24 (2) Journal of Contemporary Criminal Justice 198
12 Skogan and G. Antunes, “Information, Apprehension and Deterrence: Exploring the Limits of Police Productivity”, (1979) 7 (3) Journal of Criminal Justice 217.
13 P. Carr, K. Logio, and S. Maier, “Keep Me Informed: What Matters for Victims as They Navigate the Juvenile Criminal Justice System in Philadelphia” , (2003) 10 International Review of Victimology, hal. 117.
14 Burt, M.R. 1983 . “A Conceptual Framework for Victimological Research”, Victimoology Journal . 8, pp. 261-269.
15 Riskyanti Juniver Siburian, “ Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” , Jurnal Yuridis 7 (1),  2020: 149-169. DOI http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
zaman  berburu  dan  mengumpulkan  makanan  serta  perspektif  agama  yang  juga berpengaruh.  Kriminalisasi marital  rape sebagaimana  termuat  dalam  RUU-PKS adalah  upaya membangkitkan  kesadaran  diri bagi  wanita untuk  mempertahankan haknya sebagai manusia yang memiliki martabat dan harga diri sehingga tidak pantas untuk diperlakukan bertentangan dengan kehendaknya.
Kedua, penelitian dengan judul “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual oleh Gracia Putri Manurung” 16 Penelitian ini  membahas  mengenai kekerasan  seksual  yang  terdapat  dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  dan  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan  Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS),  serta  dampak  diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kasus kekerasan seksual terus meningkat tiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan peraturan  yang  dapat  melindungi  korban-korban  kekerasan  seksual.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  tinjauan  pustaka.  Analisis  penelitian  ini  menghasilkan perbandingan  kekerasan  seksual  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan dampak diberlakukannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Ketiga, penelitian  dengan  judul  “Perjuangan  Kelas  Pengesahan  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” oleh Nikodemus. 17 Penelitian ini membahas gejolak perjuangan  kelas  pemikiran  Karl  Marx  sebagai  bahan  kajian  analisis  kritis  dalam melihat  upaya  perjuangan  pengesahan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  di Indonesia,  utamanya  dalam  aksi  mahasiswa  bersama  dengan  rakyat  pada  gerakan #GejayanMemanggil,  #RakyatGugatNegara  dan  aksi  lainnya  di  berbagai  wilayah  di Indonesia.  Ide utama dari esai ini adalah bahwa teori kelas Marx hadir berdasarkan filosofi  pemahaman  terhadap  fenomena  sosial;  adanya  pembagian  kelas  pada
16 Gracia  Putri  Manurung,  “ Analisis  Keberlakuan  RKUHP  dan  RUU-PKS  dalam  Mengatur  Tindak Kekerasan Seksual”, Lex Scientia Law Review 3 (1), 2019: 55.
DOI: https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.29788 17 Nikodemus,  “ Perjuangan  Kelas  Pengesahan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual”, Jurnal  Ilmiah Dinamika Sosial 4 (2), 2020: 227. DOI: 10.38043/jids.v4i2
e-ISSN : 2621-4105
masyarakat  itu  sendiri.  Pada  studi  ini  dilihat  adalah  kelas  penguasa  (pemerintah; negara)  dan  kelas  rakyat  biasa.  Marx  berkeyakinan  bahwa  inklusivitas  dalam masyarakat hanya dapat tercapai melalui perjuangan kelas. Tulisan ini menggunakan jenis  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  kajian  pustaka. Eksplorasi  data  sekunder  dalam  tulisan  ini  didapatkan  melalui  penelusuran  tulisan ilmiah dan tulisan populer seperti jurnal, tulisan di koran, media daring dan buku yang terkait dengan tema dalam tulisan ini. Berdasarkan analisis data, temuan dalam kajian ini bahwa pada konteks perjuangan perempuan (secara organisasi dan individu) dan orang-orang  yang  memiliki  kepedulian  pada  kekerasan  seksual  di  Indonesia, menghadapi  tantangan  perjuangan  kelas  perempuan  dalam  mendesak  pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi Undang-Undang.
Keempat penelitian  dengan  judul  “Rancangan  Undang-Undang  tentang Penghapusan  Kekerasan  Seksual:  Akses  Keadilan,  Kebenaran  dan  Pemulihan  bagi Korban”  oleh  Abby  Gina. 18 Penelitian  ini  membahas  mengenai  Kekerasan  seksual merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dan kekerasan berbasis gender. Sementara itu sejak 1998-2013 Komnas Perempuan telah melakukan  pemantauan  dan  pendokumentasian,  menemukenali  sebanyak  15  (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari berbagai fakta kejadian. Sementara ini, Komnas Perempuan mengklasifikasi ke-15 bentuk kekerasan seksual menjadi 6 tindak pidana kekerasan  seksual  berdasarkan  kesamaan  unsur  delik  pidananya.  Sejauh  ini penanganan  kasus  kekerasan  seksual  mengalami  hambatan  dalam  pencegahan, perlindungan,  pemulihan  korban,  rehabilitasi  pelaku,  belum  adanya  hukum  acara peradilan tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga negara harus bertanggung jawab untuk  segera  menyusun  Undang-Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual, sebagai upaya negara dalam menjalankan prinsip due diligence. Berdasarkan keempat perbandingan tulisan tersebut di atas maka letak kebaruan (novelty) tulisan ini adalah pada  perspektifnya  yaitu  viktimologi  terhadap  RUUPKS  sekaligus  memprediksi efektivitas hukumnya, dan hal ini sekaligus merupakan tujuan penelitian  ini.
18 Abby Gina, “Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban”, Jurnal Perempuan 21 (2), 2016: 191-200.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka diajukan permasalahan  yang dijadikan kajian sebagai berikut.
1. Bagaimanakah    Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual dalam Perspektif Viktimologi?
2. Bagaimanakah prediksi efektivitas RUU PKS setelah menjadi hukum positif?
C. METODE PENELITIAN
Penyusunan  artikel  ilmiah  ini  didasarkan  pada  penelitian  pustaka (library research). Metode analisis yang digunakan menggunakan deskriptif analitis kualitatif. Data  Sekunder:  Bahan  hukum  Primer  terdiri  atas  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  bahan  hukum  sekunder  berupa  hasil penelitian  terdahulu  terkait  dengan  RUU  PKS,  bahan  hukum  tersier  dalam  hal  ini adalah Webster  World  University  Dictionary. Sebagai  jurnal  pendukung  terdiri  atas jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mendasarkan atas dua permasalahan yang diajukan maka pembahasan dilakukan secara  sistematis  berurutan  sesuai  dengan  urutan  permasalahan  yang  diajukan  yang meliputi  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  dalam Perspektif  Viktimologi  serta  prediksi  efektivitas  RUU  PKS  setelah  menjadi  hukum positif.
1. RUU PKS dalam Perspektif Viktimologi.
Perspektif  viktimologi  dimaksudkan  sebagai  cara  pandang  sekaligus  analisis yang  didasarkan  atas  doktrin  maupun  teori-teori  yang  terdapat  dalam  viktimologi. Terdapat tujuan viktimologi yang sangat terkenal sebagaimana yang dinyatakan oleh Zvonimir-Paul Separovic sebagai berikut:
a. 1.to analyze the manifold aspects of the victim’s problem;
b. 2. to explain the causes for victimization;
c. to develop a system of measures for reducing human suffering. 19
Dari batasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan viktimologi meliputi tiga tujuan. Pertama , menganalisis berbagai aspek korban, kedua , menjelaskan sebab-
19 Zvonimir Paul Separovic, 1985, Victimology Studies of Victims, Zagreb: Pravni fakultet. Hal. 24.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
sebab  terjadinya  viktimisasi  (pengorbanan)  dan ketiga ,  menciptakan  suatu  sistem gunamengurangi penderitaan korban.
Dalam konteks tulisan dan cara pandang ini maka tujuan yang ketiga ini paling relevan  yakti  terkait  dengan  pembangunan  sistem  yang  mengurangi  penderitaan manusia.   Melalui  kajian  viktimologi  terdapat cukup  banyak  sistem  yang  kemudian dijadikan kebijakan oleh berbagai negara yang dituangkan dalam norma hukum antara lain restorative  justice 20 ,  restitusi 21 ,  kompensasi 22 ,  pernyataan  tentang  dampak  bagi korban  akibat  viktimisasi  atau victim  impact  statemen 23 ,  perlindungan  hukum  dan perhatian hukum.
Sesuai  dengan  judul  atau  fokus  tulisan  maka  perspekrif  viktimologi  terhadap RUU PKS dibatasi pada yang dinamakan perlindungan hukum dan perhatian hukum. Perhatian hukum adalah setiap pemberian ruang dan/atau kesempatan maupun fasilitas kepada subjek hukum melalui pihak tertentu yang didasarkan oleh suatu norma hukum yang berlaku.
a. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam RUU PKS.
Perlindungan  hukum  adalah “pemberian hak  kepada  setiap  subjek  hukum yang  didasarkan  atas  aturan  hukum  yang  berlaku”. Dengan  demikian perlindungan  hukum  terhadap  korban  adalah  terkait  dengan  hak  korban  yang dimiliki  yang  diberikan  oleh  pembuat  undang-undang  dalam  hal  ini  adalah sebagaimana yang dirumusakan dalam RUU PKS.
Hak korban dalam  RUU  PKS ini antara lain dianalisis  dengan hak dasar (fundamental rights) . Dalam See Fundamentals of Victims’ Rights: An Overview
20 Batasan Restorative Justice dari John Haley yang menyatakan sebagai berikut: In short, restorative justice is a process through which remorseful offenders accept responsibility for their misconduct to those injured and to the community that, in response allows the reintegration of the offender into  the community. The emphasis is on restoration: restoration of the offender in terms of his or her self-respect, restoration of the relationship between offender  and  victims,  as  well  as  restoration  of  both  offenders  and  victims  within  the  community. (John  Haley, "Crime  Prevention  Through  Restorative  Justice:  Lessons  from  Japan."  In  Restorative  Justice:  International Perspectives, edited  by  Burt  Galaway  and  Joe  Hudson.  Monsey,  NY;  Amsterdam,  The  Netherlands:  Criminal Justice Press and Kugler Publications, 1996,) Hal. 352.
21 Pengertian restitusi dalam Webster’s World University Dictionary dinyatakan sebagai berikut: Restitution is the act of restoring to the original owner, making good a loss, indemnification:restitution is reparation to an original shape: said of elastic bodies. Synonim compensation, damages, reparation, return. (Webster, 1985, World University Dictionary, Copyright 1965. By Books Inc. Printed in The UnitedStates of America, Publishers Company Inc. Washington D. C.Hal. 841.)
22 Kompensasi  mendasarkan  pada Black’s  Law  Dictionary adalah: “Compensation  means  payment  of damages, or any other act that court orders to be done by a person who has caused injury to another and must therefore make the other whole.”, ( Black’s Law Dictionary, 7th Ed., St. Paul, Minn., (1999) 23 Menurut  Department  of  Justice  “Consultation  on  Provision  of  Victim  Impact  Statements  and  Victim Impact Reports” bahwa Victim Impact Statement (VIS) is a personal statement prepared by the victim or by another person  on  their  behalf  or  bereaved  relatives  of  a  deceased  victim.  The  VIS  gives  the  victim  the  opportunity  to inform  the  judge  of  the  impact  that  a  crime  has  had  on  them.  Fiona  O’Connell,  “Victim  Impact  Statements”, Research and Information Service Research Paper 95 (12),  2012: 8.
e-ISSN : 2621-4105
of the Legal De nition of Crime “Victim” in the United States , NCVLI Victim Law Bulletin (Nat’l  Crime  Victim  Law  Inst.,  Portland,  Or.), November  2011 dinyatakan bahwa hak korban meliputi 12 hak. Hak-hak dimaksud meliputi, (1) Right  to  Due  Process,  Fairness,  Dignity,  Respect,  and  Privacy; (2) Right  to Notice; (3) Right to be Present; (4) Right to be Heard; (5) Right to Reasonable Protection; (6) Right  to  Restitution; (7) Right  to  Information  and  Referral; (8) Right  to  Apply  for  Victim  Compensation; (9) Right  to  Proceedings  Free  From Unreasonable  Delay; (10) Right  to  Confer; (11) Right  to  a  Copy  of  the Presentence Report and Transcripts; (12) Right to Standing and Remedies. 24
(1) Right to Due Process, Fairness, Dignity, Respect, and Privacy;
Hak untuk mendapatkan keadilan, martabat, penghormatan dan privasi yang dimaksud di sini adalah hak yang diberikan kepada seseorang sebagai subjek hukum yang statusnya adalah sebagai korban dalam suatu kasus pada proses CJS (Criminal Justice System) di suatu negara.
Dalam RUU PKS terdapat  beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas yakni Pasal 22 ayat (1) meliputi hak penanganan, hak atas perlindungan dan  hak  atas  pemulihan.  Demikian  juga  dengan  Pasal  24  ayat  (1)  huruf  d tentang  perlindungan  atas  kerahasiaan  identitas.  Selain  itu  juga  Pasal  28  e tentang  pendampingan  hukum,  dan    Pasal  28  huruf  g  tentang  penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman.
(2) Right to Notice;
Hak atas pemberitahuan adalah  “hak bagi korban untuk mendapatkan saran tentang apa saja hak-haknya sebagai korban kejahatan (viktimisasi) dan apa saja tahapan-tahapan yang akan dilaluinya selama proses peradilan pidana”. Hak  korban  atas  pemberitahuan  berbeda  dari  hak  atas  informasi,  yang mengacu pada hak korban kejahatan untuk diberitahu secara umum tentang proses pidana dan tentang sumber daya yang ada.
Dalam RUU PKS terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi Pasal 28 c dan  Pasal 28 d. Pasal 28 c berupa hak bagi korban untuk  memperoleh  pemberian  informasi  tentang  hak  korban  dan  proses
24 Victim Law Bulletin, Legal Publications Project Of The National Crime Victim Law Institute At Lewis & Clark Law School : Fundamentals Of Victims’ Rights: A Summary of 12 Common Victims’ Rights , November 2011
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
peradilan. Pasal 28 d tentang   hak bagi korban untuk memperoleh pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban.
(3) Right to be Present (hak untuk hadir);
Hak  untuk  hadir  dimaksudkan  hak  korban  untuk  secara  fisik  menghadiri persidangan  pidana  dan  proses  peradilan  pidana  lainnya  yang  berkaitan dengan  penyelidikan,  penyidikan  penuntutan,  dan  penahanan  pelaku viktimisasi. Dengan demikian yang dimaksud dengan kehadiran di sini adalah “untuk menghadiri seluruh proses dari sistem peradilan pidana yang ada, dan tidak hanya pada saat proses sidang di pengadilan saja”.
Dalam RUU PKS  secara spesifik didak dinyatakan dalam suatu perumusan pasal.  Namun  merujuk  pada  rumusan  Pasal  68,  maka  secara a  contrario korban mempunyai hak untuk hadir dalam selutu proses peradilan pidana ynag ada terkait dengan penyelesaian kasusnya.
(4) Right to be Heard (hak untuk didengar);
Hak  untuk  didengar  mengacu  pada  hak  korban  untuk  membuat  pernyataan lisan dan/atau tertulis ke pengadilan pada saat peradilan pidana berlangsung. Dalam RUU PKS tidak terdapat pasal yang eksplisit merumuskan tentang hak tersebut bagi korban.
(5) Right to Reasonable Protection;
Hak  atas  perlindungan  yang  layak  berkaitan  dengan  hak  korban  atas keselamatan dari bahaya dan ancaman tersangka atau terdakwa.
Dalam RUU PKS terdapat beberapa pasal yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi Pasal 22 (1) b dan Pasal 24 (1) huruf c. Pasal 22 ayat (1) hurub b  tentang  hak  perlindungan  bagi  korban.  Pasal  24  ayat  (1)  huruf  c    adalah Perlindungan  dari  ancaman  atau  kekerasan  pelaku  dan  pihak  lain  serta berulangnya kekerasan.
(6) Right to Restitution (Hak untuk mendapatkan restitusi);
Restitusi adalah ganti kerugian  yang dibayarkan dari pelaku kepada korban atas  kerugian  yang  diderita  korban  akibat  viktimisasi  yang  dilakukan  oleh pelaku.
e-ISSN : 2621-4105
Dalam  RUU  PKS  terdapat  pasal  yang  relevan  dengan  hak  tersebut  di  atas yakni Pasal 26 e tentang Hak korban atas pemulihan dalam bentuk ganti rugi.
(7) Right to Information and Referral;
Hak atas informasi adalah “hak korban untuk mendapatkan informasi tentang proses  pidana  dan  sumber  daya  yang  tersedia”.  Hak  untuk  mendapatkan informasi  di  sini  termasuk  informasi  tentang  lembaga  pemerintah  yang menyediakan  layanan  korban;  informasi  atau  rujukan  ke  organisasi  swasta yang menyediakan layanan korban, termasuk layanan medis, layanan sosial, dan layanan darurat atau krisis serta manfaat kompensasi.
Dalam  RUU  PKS  terdapat  pasal  yang  relevan  dengan  hak  tersebut  di  atas meliputi Pasal 23 aya1 (1) huruf a dan Pasal 33 ayat (1) huruf a.
Pasal  23(1)  huruf  a  tentnag    Hak  korban  atas  penangan  berupa  hak  atas informasi terhadap seluruh proses hasil penanganan dan pemulihan. Pasal 33 ayat (1) huruf a tentang hak atas informasi tentang hak korban, hak keluarga korban  dan  proses  peradilan  pidana  sejak  dimulainya  pelaporan  hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana.
(8) Right to Apply for Victim Compensation;
Kompensasi adalah “ganti kerugian yang bentuknya dapat berupa pemberian sejumlah uang dari pemerintah yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang  dialami  oleh  korban  atas  beberapa  jenis  luka  yang  ia  derita  akibat terjadinya viktimisasi”.
Dalam  RUU  PKS  tidak  terdapat  pasal  secara  limitatif  merumuskan  tentang kompensasi bagi korban.
(9) Right to Proceedings Free From Unreasonable Delay;
Dimaksudkan sebagai hak korban untuk terbebas dari penundan penanganan yang tidak masuk akal.
Dalam RUU PKS khususnya tentang hak korban tidak terdapat rumusan yang secara limitatif merumuskan tentang hak koban untuk terbebas dari penundan penanganan  yang  tidak  masuk  akal.  Namun  demikian  terdapat  pasal  yang relevan dengan hak tersebut di atas meliputi yakni  Pasal 59 ayat (1) tentang
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
kewajiban  penyidik  yang  mengetahui  atau  menerima  laporan  tindak  pidana kekerasan seksual untuk segera melakukan penyidikan.
(10) Right to Confer;
Hak  untuk  berunding  adalah  hak  bagi  korban  untuk  menerima  dan  juga memberikan informasi tentang kejahatan yang ia alami kepada jaksa penuntut umum.
Dalam RUU PKS tidak terdapat pasal yang secara limitatif mengatur tentang hak tersebut di atas.
(11) Right to a Copy of the Presentence Report and Transcripts;
Dimaksudkan  sebagai  hak  untuk  mengakses  salinan  laporan  dan  transkrip proses pengadilan. Dimungkinkan pula transkrip terkait dengan semua proses penyelesaian kasus.
Dalam  RUU  PKS  terdapat    pasal  yang  relevan  dengan  hak  tersebut  di  atas yakni  Pasal  23  (1)  b  tentang  hak  untuk  mendapatkan  dokumen  hasil penanganan.
(12) Right to Standing and Remedies
Dimaksudkan  sebagai  pemberian  hak  kepada  korban  untuk  mempunyai kemampuan secara mandiri dan independen melakukan pembelaan dan/atau penuntutan haknya di pengadian tingkat pertama maupun tingkat banding bila merasa terdapat pelanggaran atas haknya.
Dalam RUU PKS  tidak terdapat pasal yang  secara limitative mengatur hak tersebut di atas.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas  maka  RUU  PKS  dilihat  dari kandungan perlindungan hukum terhadap korban yang mendasarkan Fundamentals Of  Victims’  Rights yang  terdapat  12  poin,  maka  yang  tidak  dirumuskan  secara limitatif dalam hak korban sejumlah 6 hak dasar meliputi Right to be Present , Right to be Heard, Right to Apply for Victim Compensation, Right to Proceedings Free From Unreasonable Delay, Right to Confer, dan Right to Standing and Remedies.
Ke-enam hak dasar yang ada ini dapat dikatakan sudah mempunyai perspektif untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Namun demikian apabila dikehendaki untuk dioptimalkan maka perlu ditambah dengan enam hak dasar.  Adapun enam
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
hak  tersebut  meliputi Right  to  Due  Process,  Fairness,  Dignity,  Respect,  and Privacy, Right to Notice, Right to Reasonable Protection, Right to Restitution, Right to  Information  and  Referral,  Right  to  a  Copy  of  the  Presentence  Report  and Transcripts.
Atas kekurangan hak dasar yang ada nampaknya dapat didukung oleh adanya perhatian  hukum  terdadap  korban  yang  dibebankan  pada  aparat  penegak  hukum, PPT juga masyarakat dan dapat mengisi kekosongan hak fundamental korban yang belum dinyatakan secara limitatif dalam hak-hak korban.
b. Perhatian Hukum terhadap Korban dalam RUU PKS
Perhatian  hukum  adalah  “setiap  regulasi 25 dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan memberi ruang dan/atau fasilitas bagi  kepentingan  subjek  hokum”.  Perhatian  hukum  terhadap  korban  dalam RUUPKS setiap regulasi dalam RUUPKS  yang mempunyai tujuan memberi ruang  dan/atau  fasilitas  bagi  kepentingan  korban  dan/atau  keluarga  korban kekerasan seksual.
RUUPKS  merupakan  suatu  rancangan  Undang-Undang  yang  sangat memberikan perhatian hukum terhadap korban. Hal ini dapat dicermati mulai dari konsideran, pasal demi pasal, serta penjelasaan pasal-pasal yang ada.
Konsideran  RUU  PKS  dimulai  dengan  huruf  c  dan  d  yang  sekaligus menunjukkan adanya politik hukum dari pemerintah. 26 Berdasar atas rumusan tersebut  tampak  begitu  besar  perhatian  hukum  dari  negara  terhadap  korban kekerasan seksual, hal ini antara lain dari rumusan “Korban Kekerasan Seksual harus  mendapat  perlindungan  dari  negara  agar  bebas  dari  setiap  bentuk Kekerasan Seksual”.
Pasal demi pasal dalam RUU PKS berikut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari perhatian hukum terhadap korban kekerasan seksual.
25 Regulasi di sini dapat meliputi produk peraturan perundang-undangan dengan salah sattu komponen yang mempuat adalah anggota legislatif berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang tingkatnya berada di bawahnya.
26 Kondideran RUU PKS huruf:
c. bahwa Korban Kekerasan Seksual harus mendapat perlindungan dari negara agar bebas dari setiap bentuk Kekerasan Seksual;
d.  bahwa  bentuk  dan  kuantitas  kasus  Kekerasan  Seksual  semakin  meningkat  dan  berkembang,  namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan  Korban  serta  menumbuhkan  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  menghapuskan Kekerasan Seksual;
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
Pasal-pasal  berikut ini  dapat  dikatakan  sebagai  kekuatan  yang  dimiliki oleh RUU PKS dalam rangka memberikan perhatian terhadap korban. Hal ini selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Supriyadi  yang  antara  lain menyatakan bahwa Keberadaan RUU PKS perlu diapresiasi. Karena RUU PKS mengupayakan  begitu  keras  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  yang berspektif pada perlindungan korban. Terbukti dengan banyaknya pengaturan tentang  usaha  untuk  tidak  memberikan  stigma  kepada  korban,  seperti pengaturan  tentang  larangan-larangan  bagi  aparat  penegak  hukum menyalahkan korban, menggali riwayat seksual korban dan mempublikasikan identitas korban. 27 Pernyataan Supriyadi ini dalam konteks tulisan ini disebut dengan perhatian hukum yang terdapat di antara ketentuan-ketentuan berikut ini:
1. Bab IV Pencegahan Pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban Lembaga Negara, Pemerintah,  dan  Pemerintah  Daerah    menyelenggarakan  Pencegahan Kekerasan Seksual.
2. Pasal  11  ayat  (1)  tentang  larangan  Setiap  orang  melakukan  Kekerasan Seksual;  yang  meliputi  a.  pelecehan  seksual;  b.  eksploitasi  seksual;  c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual.
3. Pasal 37 ayat (1) tentang kewajiban Pemerintah Daerah membentuk PPT;
4. Pasal  42  tentang  kewajiban  Penyidik,  penuntut  umum,  hakim,  dan  para pihak yang terlibat dalam proses hukum  melaksanakan pemenuhan Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi;
5. Pasal 43 tentang persyaratan yang harus dimiliki oleh Penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menangani perkara Kekerasan Seksual;
6. Pasal 46 ayat (1) tentang kewajiban bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim  menyediakan  Pendamping  untuk  Korban,  Keluarga  Korban  dan Saksi Ketika tidak mendapatkan layanan Pendampingan dari PPT;
27 Supriyadi  Widodo,  “ Memperkuat  Hak  Korban  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Seksual” , Institute For Criminal Justice Reform, Juni 2017, hlm. 59
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
7. Pasal  46  ayat  (2)  tentang  kewajiban  orang  tua  Korban  atau  Saksi mendampingi korban atau Saksi yang berusia di bawah 18 tahun;
8. Pasal  48  (1)  tentang  kewajiban  Penuntut  Umum    mengajukan  Ganti Kerugian dalam surat tuntutan dalam hal terdapat permintaan dari Korban atau Keluarga Korban;
9. Pasal  48  ayat  (3)    tentang  kewajiban  bagi  Penuntut  Umum  untuk mengajukan  sita  Ganti  Kerugian  atas  harta  benda  terdakwa  kepada pengadilan.    dalam  hal  terdakwa  dinilai  tidak  memiliki  kemauan  untuk membayar Ganti Kerugian;
10. Pasal  50  ayat  (1)  tentang  kewajiban  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk mengirimkan salinan putusan Ganti Kerugian kepada PPT Korban paling lama  3x24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak  putusan  berkekuatan hukum tetap.
11. Pasal 50 ayat   (2)  tentang kewajiban bagi  PPT  melakukan pengurusan dan penyelesaian pelaksanaan putusan Ganti Kerugian bagi Korban dalam waktu  paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah menerima salinan putusan Ganti Kerugian,
12. Pasal  50  ayat  (3)  tentang  kewajiban  PPT  berkonsultasi  dengan  Korban dan/atau  Keluarga  Korban,  dengan  melibatkan  Pendamping  dan mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  Korban  dalam  melakukan pengurusan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
13. Pasal  52  (1)  tentang  kewajiban  bagi  setiap  orang  yang  mengetahui, melihat,  dan/atau  menyaksikan  peristiwa yang  merupakan  tindak  pidana Kekerasan Seksual untuk melaporkan kepada PPT atau kepolisian.
14. Pasal  52  ayat  (2)  tentang  kewajiban  tenaga  kesehatan,  psikiater  atau psikolog  untuk    melaporkan  kepada  PPT  apabila  menemukan  tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual;
15. Pasal  53  (1)  tentang  kewajiban  bagi  PTT  menerima  pelaporan  di  ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan menyelenggarakan  penguatan  psikologis  bagi  Korban  apabila  Korban menyampaikan laporan langsung melalui PPT;
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
16. Pasal 54 (1)  kewajiban PPT membuat laporan tertulis atas pelaporan yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban;
17. Pasal  54  ayat  (2)  tentang  kewajiban  PPT  menyampaikan  laporan Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan
18. Pasal  54  ayat  (3)  tentang  kewajiban  PPT  memberikan  informasi  tertulis kepada  Korban  atau  Keluarga  Korban  tentang  identitas  petugas,  nomor telepon  yang  bisa  dihubungi  dan  alamat  PPT  saat    menerima  pelaporan Korban;
19. Pasal 55 (1) tentang larangan bagi PPT  mengungkapkan identitas Korban dan/atau  informasi  yang  mengarahkan  terungkapnya  identitas  Korban kepada publik secara luas melalui media sosial, media massa atau media lainnya;
20. Pasal  56  (1)  tentang  kewajiban  bagi  kepolisian  menerima  pelaporan  di ruang  pelayanan  khusus  yang  menjamin  keamanan  dan  kerahasiaan Korban  dalam  hal  Korban  menyampaikan  laporan  langsung  melalui kepolisian;
21. Pasal  57  tentnag  kewajiban  bagi  Penyidik  atau  petugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) untuk   a. mengidentifikasi kebutuhan Korban  atas  Penanganan,  Perlindungan,  dan  Pemulihan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  23,  24,  28,  dan  Pasal  29;  b.  memberikan Perlindungan keamanan kepada Korban; c. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan keluarganya dan informasi lain yang dapat mengarah kepada terbukanya  identitas  Korban  dari  berbagai  pihak,  termasuk  dari pemberitaan  media  massa;  dan  d.  merujuk  ke  PPT  yang  dibutuhkan Korban;
22. Pasal 58 tentang kewajiban bagi Penyidik untuk memberikan salinan bukti pelaporan kepada Korban, Keluarga Korban atau Pendamping Korban.
23. Pasal  59  (1)  tentang  kewajiban  bagi  Penyidik  yang  mengetahui  atau menerima  laporan  tindak  pidana  Kekerasan  Seksual  untuk    segera
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
melakukan penyidikan.  Pasal 59 (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang pelayanan khusus, PPT, rumah sakit, atau tempat lain yang nyaman dan aman bagi Korban;
24. Pasal  60  tentang  kewajiban  bagi  penyidik  saat  melakukan    melakukan penyidikan  terhadap  perkara  Kekerasan  Seksual untuk :  a. menginformasikan identitas penyidik yang menangani dan bertanggungjawab  atas  perkaranya;  b.  menyampaikan  kepada  korban informasi  mengenai  hak  korban  atas  penanganan,  perlindungan  dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 dan Pasal  29;  c.  mengidentifikasi  kebutuhan  penanganan,  perlindungan  dan pemulihan  yang  dibutuhkan  korban  selama  proses  penyidikan  hingga proses persidangan berakhir; d. melindungi keamanan dan identitas korban dan  keluarga;  e.  berkordinasi  dengan  PPT  untuk  memenuhi  kebutuhan sebagaimana hasil identifikasi dalam huruf c; f. memastikan bahwa korban didampingi  oleh  pendamping  dalam  proses  penyidikan;  g.  bersama korban,  keluarga  korban  dan/atau  pendamping,  mengidentifikasi  dan menghitung  kerugian  korban  dan  keluarga  korban  akibat  dari  kekerasan seksual  yang  dialaminya  untuk  menentukan  jenis  dan  jumlah  18  ganti kerugian  bagi  korban;  dan  h.  melanjutkan  penyidikan  tindak  pidana kekerasan  seksual,  meskipun  telah  terjadi  upaya  kekeluargaan  atau perdamaian atau permohonan maaf dari orang atau keluarga orang  yang diduga  atau  disangka  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang bukan merupakan delik aduan;
25. Pasal  61  (1)    tentang  kewajiban  bagi  penyidik  sebelum  melakukan pemeriksaan  terhadap  korban,  untuk    meminta  pertimbangan  atau  saran dari PPT tentang kesiapan korban;
26. Pasal  63  tentang  larangan  bagi  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan tindak  pidana  kekerasan  seksual,  :  a.  menunjukkan  sikap  atau mengeluarkan  pernyataan  yang  merendahkan  atau  menyalahkan  Korban dan/atau  Saksi;  b.  menggunakan  pengalaman  atau  latar  belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
tidak  melanjutkan  penyidikan  Korban  dan/atau  Saksi;  c.  membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan d. menyampaikan informasi  tentang  kasus  Kekerasan  Seksual  yang  sedang  ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya;
27. Pasal  64  (1)  tentang  kewenangan  penyidik dapat  melarang terlapor/tersangka  untuk:  a.  tinggal  atau  berada  di  lokasi  tempat  tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan  aktivitas  sehari-hari;  b.  berkomunikasi  dengan  Korban  dan Keluarga  Korban  secara  langsung  atau  tidak  langsung;  c.  menggunakan pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban. Yang kesemuanya  dalam  rangka  memberikan  Perlindungan  keamanan  kepada Korban;
28. Pasal  62  ayat  (2)  tentang  kewajiban  penyidik  mendapat  persetujuan koeban  saat  memeriksa  korban  dengan  menggunakan  perekaman elektronik.
29. Pasal  63  tentang  larangan  bagi  penyidik    dalam  melakukan  penyidikan tindak  pidana  Kekerasan  Seksual,  untuk  a.  menunjukkan  sikap  atau mengeluarkan  pernyataan  yang  merendahkan  atau  menyalahkan  Korban dan/atau  Saksi;  b.  menggunakan  pengalaman  atau  latar  belakang seksualitas Korban dan/atau Saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak  melanjutkan  penyidikan  Korban  dan/atau  Saksi;  c.  membebankan pencarian alat bukti kepada Korban dan/atau Saksi; dan d. menyampaikan informasi  tentang  kasus  Kekerasan  Seksual  yang  sedang  ditanganinya kepada media massa atau media sosial dengan menginformasikan identitas Korban dan keluarganya.
30. Pasal  64  (1)  tentang  kewenangan  Penyidik  yang  dapat  melarang terlapor/tersangka  untuk:  a.  tinggal  atau  berada  di  lokasi  tempat  tinggal Korban dan Keluarga Korban, atau di tempat Korban dan Keluarga Korban melakukan  aktivitas  sehari-hari;  b.  berkomunikasi  dengan  Korban  dan Keluarga  Korban  secara  langsung  atau  tidak  langsung;  c.  menggunakan
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
pengaruh yang dapat mengintimidasi Korban dan Keluarga Korban yang kesemuanya  dalam  rangka  memberikan  Perlindungan  keamanan  kepada Korban.
31. Pasal  65  (2)  tentang  beberapa  kewajiban  Penuntut  Umum  dalam melaksanakan pra penuntutan dan penuntutan perkara Kekerasan Seksual meliputi: a. menyampaikan informasi tentang identitas dan nomor kontak penuntut umum yang menangani perkara; b. menyampaikan hak Korban atas Penanganan, Perlindungan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal  28  sampai  dengan  Pasal  30;  memberikan  informasi  mengenai tahapan  persidangan  yang  akan  dilalui  oleh  Korban  dan  Saksi;  c. mengidentifikasi  kebutuhan  Korban  dan  Saksi  yang  dibutuhkan  untuk mendukung  proses  persidangan;  d.  menyediakan,  merujuk  atau mengkoordinasikan  dengan  organisasi  bantuan  hukum  dan/atau Pendamping psikologis agar Korban mendapatkan Pendampingan selama proses persidangan; e. memberikan atau mengkoordinasikan Perlindungan yang  dibutuhkan  oleh  Korban,  keluarga  Korban  dan  Saksi  sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 sesuai dengan kebutuhan Korban, keluarga Korban  dan  Saksi;  f.  menyediakan  fasilitas  khusus  untuk  Korban  atau Saksi  dengan  disabilitas,  anak,  lanjut  usia,  dana  atau  kebutuhan  khusus lainnya sesuai dengan kondisi Korban agar dapat memberikan keterangan dalam  persidangan;  g.  menyediakan  fasilitas  atau  layanan  transportasi, akomodasi,  konsumsi  untuk  Korban,  keluarga  dan  Saksi;  dan  h. berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk menyediakan ruang khusus bagi Korban dan Saksi.
32. Pasal  65  ayat  (3)  tentang  kewajiban  Penuntut  Umum    berkoordinasi dengan  penyidik,  Korban,  Pendamping  hukum  dan  Pendamping psikologis  sejak  diterimanya  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  dan dalam menyusun dakwaan dan tuntutan.
33. Pasal  67ayat    (1)  tentang  larangan  Penuntut  Umum  menyebarkan  atau memberikan  dokumen  dakwaan,  tuntutan  atau  dokumen  hukum  lainnya
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
kepada media, masyarakat dan pihak-pihak lain di luar dari Korban dan terdakwa saat melakukan Perlindungan.
34. Pasal  67ayat    (2)  tentang  larangan  Penuntut  Umum  dalam  rencana penuntutan  dan  pemeriksaan  ulang  untuk  tujuan  penuntutan  untuk:  a. menunjukkan  sikap  atau  mengeluarkan  pernyataan  yang  merendahkan, menyalahkan  atau  mengintimidasi  Korban  atau  Saksi;  b.  menggunakan pengalaman  atau  latar  belakang  seksualitas  Korban  atau  Saksi  sebagai alasan untuk mengabaikan dan/atau tidak melanjutkan penyidikan Korban atau Saksi; dan c. membebankan kehadiran Saksi atau ahli kepada Korban; 35. Pasal  68  tentang  kewajiban  Penuntut  Umum  untuk  mengajukan persidangan  tanpa  kehadiran  Korbanatau  melakukan  persidangan  jarak jauh  dengan  melalui  teleconference  dan/atau  menggunakan  keterangan Korban  dalam  bentuk  rekaman  audio  visual  yang  dikarenakan  Korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau atas alasan lainnya,
36. Pasal  70  (1)  tentang  kewajiban  Pengadilan  untuk  menyediakan  fasilitas dan  Perlindungan  yang  dibutuhkan  agar  Korban  atau  Saksi  dapat memberikan keSaksiannya.
37. Pasal  70  ayat  (2)  tentang  kewajiban  Pengadilan  untuk  menyediakan fasilitas  yang  diperlukan  untuk  membantu  orang  dengan  disabilitas memberikan keSaksiannya.
38. Pasal  70  ayat  (3)  tentang  kewajiban  berkoordinasi  dengan  Penyidik, Penuntut Umum, PPT dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban saat menjelang menyediakan fasilitas.
39. Pasal  72  (1)  tentang  kewajiban  bagi  Majelis  Hakim  dalam  pemeriksaan untuk: a. mengidentifikasi hak Korban, keluarga Korban dan Saksi yang belum  terpenuhi;  dan  b.  mengidentifikasi  kondisi  keamanan  Korban, keluarga Korban dan Saksi;
40. Pasal  73  tentang  kewajiban  bagi  Majelis  Hakim  untuk:  a.  meminta pertimbangan  dari  Korban,  keluarga,  Pendamping  Korban  dan/atau  ahli untuk  menetapkan  jenis  dan  jumlah  Ganti  Kerugian  bagi  Korban;  b.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
memerintahkan  Pendamping  hukum  atau  Pendamping  psikologis  untuk mendampingi  Korban  jika  hakim  menilai  Pendamping  hukum  atau psikolog  yang  ada  tidak  sunguh-sungguh  menjalankan  tugasnya  dalam Pendampingan  terhadap  Korban;  dan  c.  memperingatkan  penasehat hukum  untuk  menghentikan  sikap  atau  pernyataan  yang  merendahkan, menyalahkan  dan/atau  mengintimidasi  Korban  dan/atau  Saksi  dan/atau menggunakan  pengalaman  atau  latar  belakang  seksualitas  Korban, keluarga Korban dan Saksi dalam persidangan.
41. Pasal 74 tentang larangan bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan untuk: a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi; b. menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban dan/atau  Saksi  sebagai  alasan  untuk  mengabaikan  keterangan  yang disampaikan Korban, keluarga Korban dan/atau Saksi.
42. Pasal 76 ayat  (2) tentang kewajiban  bagi Hakim bahwa dalam pembacaan putusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  merahasiakan identitas Korban, keluarga dan/atau Saksi, waktu, tempat dan kronologis kejadian.
43. Pasal    77    tentang  kewajiban  bagi  hakim  bahwa  dalam  Putusan  Majelis untuk mempertimbangkan: a. keterangan Pendamping sebagai Saksi yang disampaikan  secara  lisan  atau  tertulis  kepada  Majelis  Hakim;  b. keterangan ahli khususnya  yang diajukan oleh Korban, keluarga Korban dan/atau Pendamping; c. kondisi dan kebutuhan Korban, termasuk kondisi dan  kebutuhan  khusus  Korban  anak  atau  orang  dengan  disabilitas;  d. bentuk  Pemulihan  yang  dibutuhkan  Korban;  e.  jenis  dan  jumlah  Ganti Kerugian  bagi  Korban;  dan  f.  lembaga  yang  bertanggungjawab melaksanakan  putusan  Ganti  Kerugian  bagi  Korban  dan  tenggat  waktu pelaksanaan putusan Ganti Kerugian.
2. Prediksi Efektivitas Hukum atas RUU PKS Setelah Menjadi Hukum Positif Efektivitas Hukum adalah kesesuaian tujuan dibuatnya suatu norma hukum dengan realita yang terjadi di lapangan. Hal ini sebagaimana pendapat dari Donald
e-ISSN : 2621-4105
J.  Blackt  tentang  pengukiuran  efektivitas  hukum  yang  antara  lain  menyatakan bahwa “…that compare reality to legal ideals”. 28 Tujuan  suatu  norma  hukum dapat mencerminkan politik hukum dari pembuat peraturan perundang-undangan yang terkait. Tujuan norma hukum antara lain dapat dilihat pada konsideran yang ada  serta  rumusan  pasal  demi  pasal  juga  penjelasannya.  Dengan  demikian efektivitas hukum tidak dapat hanya diukur dari terlaksannya suatu norma hukum di masyarakat, namun yang terpenting adalah bagaimana tujuan norma hukum itu tercapai.  Hukumpun  dapat  dikatakan  efektif  walaupun  norma  hukum itu  belum pernah diberlakukan sanksinya,  yang terpenting adalah tujuan dibuatnya norma hukum itu tercapai.
Berdasarkan rumusan rancangan norma hukum yang ada dalam RUU PKS maka dapat dinalisis tentang  prediksi efektivitas  apabila menjadi hukum positif yang  dipengaruhi  oleh    substansi  norma  hukum,  lembaga  pelaksana  serta masyarakat yang diatur oleh  norma hukum, dukungan finansial, prasarana serta sarana.  Lembaga  pelaksana  terkait  dengan  petugas  yang  menjalankan  dari  segi jumlah,  kemampuan  serta  integritas.  Dapat  pula  efektivitas  hukum  ini  dengan teori sistem hukum yang dinyatakan oleh Lawrence M Friedman 29 bahwa sistem hukum  yang  baik  harus  didukung  adanya legal  substance,  legal  structure, dan legal culture yang baik pula.
Substansi  norma  hukum (legal  substance) yang  ada  dalam  RUUPKS Sebagian  besar  tidak  banyak  yang  bertentangan  dengan  delapan  prinsip  yang dikemukakan olen Lohn L. Fuller tentang the principles of legality kecuali prinsip ke  delapan bahwa peraturan-peraturan  tidak  boleh  mengandung  tuntutan  yang melebihi apa yang dapat dilakukan. . Fuller menyakan sebagai berikut.
“The first and most obvious lies in a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis. The other routes are: (2) a failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe; (3) the abuse of retroactive legislation, which not only cannot itself guide action, but under- cuts the integrity of rules  prospective  in  effect,  since  it  puts  them  under  the  threat  of retrospective change; (4) a failure to make rules understandable; (5) the enactment of contradictory rules or (6) rules that require conduct beyond the powers of the af- fected party; (7) introducing such frequent changes
28 Donald J. Black, “ The Boundaries of Legal Sociology ”, The Yale Law Journal 81 , 1972, hal. 1088.
29 Friedman,  Lawrence M.  Legal  System,  The:  A  Social  Science  Perspective .  Russell  Sage  Foundation, 1975, hlm. 14.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
in the rules that the subject cannot orient his action by them; and, finally, (8)  a  failure  of  congruence  between  the  rules  as  announced  and  their actual administration .” 30
Lembaga pelaksana (legal structure) serta masyarakat (legal culture) yang diatur  oleh  norma  hukum  RUUPKS  masih  dipertanyakan  dapat  menjalankan sesuai  dengan  rumusan  RUU  yang  ada.  Beberapa  catatan  yang  dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
Terdapat lembaga baru yang harus dibentuk baik ditingkat propinsi maupun daerah yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Lembaga ini sebagaimana dirumuskan  Pasal  40  (1)  membutuhkan  pendamping  korban  yang  jumlahnya  8 pendamping  meliputi:  petugas  Pusat  Pelayanan  Terpadu,  petugas  kesehatan, psikolog,  psikiater,  pendamping  psikologis,  pendamping  hukum,  meliputi advokat  dan  paralegal;  dan  pendamping  lain.  Pembentukan  lembaga  baru  ini tentunya  tidak  mudah  dalam  arti  untuk  bekerjanya  karena  membutuhkan managemen  yang  yang  sangat  bagus  agar  personil-personil  yang  menjadi pendamping  mampu  melaksanakan  tugas  sebagai  satu  team  yang  harus  pula memahami politik hukum dari pembentuk undang-undang.
PPT  sebagai  lembaga  baru  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  begitu besar  sebagaimana  dirumuskan  Pasal  38.  Rumusan  pasal  tersebut  dalam menyelenggarakan  Penanganan,  Perlindungan  dan  Pemulihan    Korban,  PPT bertugugas  menerima  pelaporan  atau  penjangkauan  Korban;  memberikan informasi tentang hak-hak Korban; memberikan layanan kesehatan; memberikan layanan  penguatan  psikologis;    menyediakan  layanan  Pendampingan  hukum; mengidentifikasi  kebutuhan  Korban  untuk  Penanganan  dan  Perlindungan  yang perlu dipenuhi segera; termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya serta memberikan pengampuan Ganti Kerugian kepada Korban;
30 Fuller, Lon, 1969. Morality of Law Revision Edition . New Haven: Yale University Press. Hlm. 39. Delapan prinsip tersebut dapat diartikan bahwa:
1.Sistem  hukum  harus  mengandung  peraturan-peraturan  artinya  ia  tidak  boleh  mengandung  sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6.Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
7. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari
8. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
mengkordinasikan  pemenuhan  hak-hak  Korban  lainnya  dengan  lembaga pengadaan layanan lainnya; dan memantau pemenuhan hak Korban oleh aparatur penegak  hukum  selama  proses  acara  peradilan.  Tugas  dan  tanggung  jawab  ini bukan tugas yang ringan dan mudah apalagi dalam setiap kasus dapat bervariasi sifat  kejahatan  serta  karakter  korbannya  yang  tentunya  PTT  harus  mengikuti irama tersebut.
Tugas  berat  lain  dari  PPT  adalah  sebagaimana  yang  ada  dalam  rumusan Pasal 24 memenuhi hak korban berupa perlindungan dari kehilangan  pekerjaan, mutasi  pekerjaan,  pendididkan  atau  akses  politik.  Karena  hal  ini  terkait  juga dengan pihak lain yang dapat mempunyai regulasi yang berbeda tentang aturan kepegawaian  maupun  atauran  Lembaga  pendidikannya.  Demikian  juga  dalam Pasal  39  khususnya  huruf  f  bahwa  layanan  pendampingan  korban  kekerasan seksual juga meliputi pembardayaan ekonomi yang tentunya hal ini tidak mudah dan sangat variatif tergantung dari bakat, karakter dan sifat serta stratifikasi sosial korban.
Pembentukan PPT sebagai lembaga baru juga membutuhkan prasarana dan sarana  pendukung  agar  PPT  selain  eksistensi,  kewibawaan  diakui  juga independensi dalam bekerja.
Terkait dengan pendanaan sebagaimana yang dirumusakan dalam Pasal 83 bahwa  biaya  yang  diperlukan  untuk  pelaksaan  penghapusan  kekerasan  seksual dibebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan    dan  Belanja  Negara  dan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Implikasi  ini  sangat  besar  terhadap  beban keuangan  negara  mengingat    begitu  kompleks  ruang  lingkup  RUUPKS,  dari pembentukan  PPT,  ruang  lingkup  tugas  PPT,  yang  juga  sangat  banyaknya  hak korban yang diberikan oleh RUU PKS yang berujung pada penyediaaan dana. Hal ini sebagaimana dialami oleh LPSK dalam dana khusus pemenuhan kompensasi bagi korban terorisme “What happened before 2018, that the implementation of compensation  is  very  difficult  because  funding  for  compensation  for  victims  of terrorism has not been a priority, as a result is the inability to compensate victims or families of victims. As revealed by the chairman of LPSK in 2017, that “There
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
is no special budget for victims of terrorism”. 31 Sedangkan mengenai pendanaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana dalam penelitian Rani Hendriana bahwa “kurangnya komitmen pemerintah dalam pendanaan, di mana  anggaran  untuk  korban  TPPO  tidak  ada  atau  tidak  teranggarkan  sejak  2 tahun  ini”. 32 Adapun  berdasarkan  data  Laporan  Tahunan  LPSK  menyebutkan bahwa adanya upaya pelayanan fasilitas restitusi namun tidak terdapat pendanaan khusus  yang  diberikan  oleh  LPSK  bagi  korban  TPPO  “Jumlah  restitusi  yang diajukan  LPSK  sebesar  Rp.  1.568.900.000.  Putusan  pengadilan  memerintahkan kepada  terpidana  agar  membayar  restitusi  sebesar  Rp.  773.300.000,-.  Namun, jumlah  restitusi  yang  bisa  dibayarkan  oleh  pelaku  senilai  Rp.  438.000.000,-. Jumlah korban penerima restitusi adalah 11 orang”. 33
Kesiapan  masyarakat  dalam  memberi  partisipasi  mencegah  terjadinya kekerasan  seksual  sebagaimana  diatur  dalam  RUUPKS  masih  dapat dipertanyakan.  Hal  ini  terutama  terkait  dengan  ketentuan  Pasal  79  yakni membangun  dan/atau  mengoptimalkan  pemulihan  korban  berbasis  komunitas (huruf  g);  memberikan  pertolongan  darurat  terhadap  korban  (h);  memberikan perlindungan terhadap korban (huruf i) serta membantu proses pemulihan korban (huruf j). 34
Begitu banyak kewajian dan larangan terhadap aparat penegak hukum serta pihak  yang  terkait  dengan  proses  penanganan  perkara  kekerasan  seskual  yang dinyatakan secara limitatif dalam rumusan RUU PKS. Hal ini tentu membutuhkan pemahaman  yang  sangat  baik  dari  para  penyidik,  penuntut  umum,  hakim  serta pihak  terkait  agar  norma  hukum  ini  menjadi  efektif.  Untuk  dapat  menciptakan pemahaman yang baik tentunya harus didukung dengan sosialisasi secara optimal. Namun demikian aktivitas sosialisasi juga dapat merupakan kendala yang sering ditemukan  sebagai  penghambat  adanya  penegakan  hukum  yang  baik.  Dapat
31 Rani  Hendriana,  Anang  Riyan  Ramadianto.  “ The  Implementation  of  Compensation  for  the  Victim  of Terrorism  in  Indonesia”. International  Journal  of  Advanced  Science  and  Technology, 28 (15),  hlm  854  -  859. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/2167 .
32 Rani  Hendriana,  “ Perlindungan  Hukum  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dari  Perspektif Viktimologi (Studi Di Kabupaten Cilacap) ”, Jurnal Dinamika Hukum 7 (1), 2017: 1548 33 LPSK, “Laporan Terlindung Tindak Pidana TPPO-ABK 2013-2020”. 2020.
34 Aktivitas  seperti  ini  dapat  disepadankan  sebagai  kompensasi,  karena  yang  bertanggung  jawab  untuk untuk menangani keperluan korban bukan pelaku atau keluarga pelaku namun masyarakat. Komnpensasi ini dalam perspektif viktimologi sebagai bentuk pengurangan tanggung jawab pelaku terhadap korban, juga mengurangi rasa tanggung  jawab  pribadi  dan  keuangan  para  pelanggar  atas  kerusakan  yang  mereka  timbulkan.  (R  Elias,  1984: Transaction Alienating the victim: Compensation and victim attitudes . Journal of Social Issues, 40: 103-116).
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
dicontohkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mamay  Komariah 35 terhadap LPSK bahwa hambatan yang ada dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya  informasi  ataupun  sosialisasi  bagi  masyarakat,  sehingga  minimnya pengetahuan  masyarakat  akan  kehadiran  LPSK  ini  walaupun  telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Berdasarkan point-point tersebut di atas maka sangat berat menjadi hukum positif yang efektif   kelak apabila RUU PKS menjadi hukum posistif yang berlaku di Indosesia.  Kendala yang paling besar terletak pada kesiapan pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah  melalui  APBN  dan  APBD  nya  mengalokasikan anggarannya  secara  memadai  sesuai  dengan  amanat  dari  peraturan  perundang- undangan  tersebut.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Satrio  Wibowo  bahwa “Kurangnya bantuan dari negara dalam hal anggaran atau dalam bentuk apapun untuk menunjang kinerja dalam memberikan perlindungan kepada saksi di pusat maupun di daerah seluruh Indonesia”. 36

## E. PENUTUP
Berdasarkan  atas  pembahasan  tersebut  di  atas  maka  dapat  dinyatakan beberapa  sebagai  berikut.  Pertama  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Seksual  dalam  Perspektif  Viktimologi  menunjukkan  sangat berorientasi terhadap korban yang ditunjukan dengan adanya perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban. Kedua, RUU PKS diprediksi sangat berat untuk dapat efektif dilaksanakan serta efektif dalam mencapai tujuan dikarenakan besarnya dana yang dubutuhkan dalam rangka untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu beserta pelaksanaan tugasnya dan juga kesiapan aparat penegak hukum yang  mendapatkan  beban  tugas  yang  tidak  ringan.  Rekomendasi  yang  dapat dikemukakan  adalah  pemerintah  harus  mempersiapkan  dengan  baik  dalam dukungan  pembentukan  institusi  baru  PPT,  serta  prasara  dan  sarana pendukungnya  dan  dana  pendukung  yang  memadai  agar  UUPKS  dapat  efektif berlaku dan efektif mencapai tujuan. Selain itu bagi aparat penegak hukum untuk dapat  memahami  dengan  benar  tugas  dan  kewajiban  sebagaimana  yang  diatur
35 Mamay  Komariah,  “ Perlindungan  Hukum  Saksi  dan  Korban  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban ”, Jurnal Galuh Justisi, 3 (2), 2015, hlm. 240.
36 Satrio Wibowo, “Upaya  Lembaga Perlindungan Saksi  Dan  Korban  Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi”, Justitia et Pax 3 (4), 2017, hlm. 9.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
dalam RUU PKS sehingga proses penegakan hukum akan dapat berjalan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
_______,Victim  Law  Bulletin, “Fundamentals  Of  Victims’  Rights:  A  Summary  of  12 Common  Victims’  Rights” ,  Legal  Publications  Project  Of  The  National  Crime Victim  Law  Institute  At  Lewis  &  Clark  Law  School  ,  November  2011,  United States.
Andrew,  Karmen.,  “ Crime  Victim  An  Introduction  to  Victimology”, Books/Cole Publishing Company Monterey, California. 2010.
Black’s Law Dictionary 11 th Edition Boateng  Francis  D,  Abess  Gassan,  “ Victims’  Role  In  The  Criminal  Justice  System:  A Statutory  Analysis  Of  Victims’  Rights  In U.S.”  International  Journal  of  Police Science and Management 10 (20).
Burt,  M.R .  “A  Conceptual  Framework  for  Victimological  Research.” Victimology Journal 1983.
C. Mulford dan R. Davis, “ Victims’ Rights and New Remedies: Finally Getting Victims Their Due”, 2Journal of Contemporary Criminal Justice  24 (2), 2008. D. J, Hall. “ The Role Of The Victim In The Prosecution And Disposition Of The Criminal Case”, Vanderbilt Law Review 1975.
Donald J. Black, “The Boundaries of Legal Sociology”, The Yale Law Journal, 81, 1972 Elias, Robert., “ Transaction Alienating the victim: Compensation and victim attitudes” . Journal of Social Issues 1984.
Fuller,  Lon.,  “ Morality  of  Law  Revision Edition” ,  New  Haven,  Yale  University  Press, 1969.
G. Antunes and Skoga, ‘Information, Apprehension and Deterrence: Exploring the Limits of Police Productivity’ , 7 (3) Journal of Criminal Justice 1979. Gina,  Abby  “Rancangan  Undang-Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual: Akses  Keadilan, Kebenaran dan Pemulihan bagi Korban”, Jurnal  Perempuan 21 (2), 2016.
Haley,John., "Crime Prevention Through Restorative Justice: Lessons from Japan." In Restorative  Justice:  International  Perspectives, edited  by  Burt  Galaway  and  Joe Hudson.  Monsey,  NY;  Amsterdam,  The Netherlands:  Criminal  Justice  Press  and Kugler Publications, 1986.
Hendriana Rani, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif Viktimologi (Studi Di Kabupaten Cilacap)”, Jurnal Dinamika Hukum 7 (1),  2017.
Hendriana Rani, Riyan Ramadianto Anang. “ The Implementation of Compensation for the Victim of Terrorism in Indonesia” . International Journal of Advanced Science and Technology, 28 (15),  2019.
Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, Ogiandhafiz Juanda
e-ISSN : 2621-4105
Janet  K  Wilson.,  “ The  Praeger  Hand  Book  of  Victimology” ,  Greenwood  Publishing Group, United States, 2009.
John  Haley, "Crime Prevention  Through Restorative  Justice:  Lessons  from  Japan."  In Restorative  Justice:  International  Perspectives, edited  by  Burt  Galaway  and  Joe Hudson.  Monsey,  NY;  Amsterdam,  The Netherlands:  Criminal  Justice  Press  and Kugler Publications, 1996.
Komariah Mamay, “ Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ”, Jurnal Galuh Justisi 3 (2),  2015.
M.  C.  Bassiouni,  ‘ International  Recognition  of  Victims’  Rights’ ,  (2006)  6  (2)  Human Rights Law Review 203.
Manurung, Gracia Putri, “ Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual ”, Lex Scientia Law Review 3 (1), 2019.\
DOI: https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.29788 Nikodemus,  “ Perjuangan  Kelas  Pengesahan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual ”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4 (2),  2020: 227. DOI: 10.38043/jids.v4i2
O’Connell  Fiona,  “ Victim  Impact  Statements ”,  Research  and  Information  Service Research Paper 95 (12), 2012.
Ofori-Dua, Kwadwo & Nachinaab, John & Nimako, Richard. Victims, “ The Forgotten Party in the Criminal Justices System: The Perception and Experiences of Crime Victims  in  Kumasi  Metropolis  in  Ghana ”,  Journal  of  Victimology  and  Victim Justice 2. 2019.
P. Carr, K. Logio, and S. Maier, ‘Keep Me Informed: What Matters for Victims as They Navigate the Juvenile Criminal Justice System in Philadelphia’ ,  10  International Review of Victimology, 2003.
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Siburian,  Riskyanti  Juniverm  “ Marital  Raoe  Sebagai  Tindak  Pidana  dalam  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, Jurnal Yuridis 7 (1), 2020.
DOI http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1107
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Webster., World University Dictionary, Copyright 1965. By Books Inc. Printed in The UnitedStates of America, Publishers Company Inc. Washington D. C Zvonimir Paul Separovic, Victimology Studies of Victims , Zagreb, Pravni fakultet, 1985. Wemmers, Jo-Anne, Victims' Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the  Court Regarding  the  Victims’  Right to  Participate, Leiden  Journal  of International Law, 23 2010, Foundation of the Leiden Journal of International Law doi:10.1017/S0922156510000257.
Wibowo Satrio, “ Upaya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Tindak  Pidana  Korupsi” ,  Justitia  et  Pax  3 (4),  2017.