## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN OLEH BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Herlina Martauli S. 1 , Andri 2 , Dedi Apriansah 3 , Kamaludin 4 , Tati Juriani 5 1,2,3,4,5. Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email: martauliherlina@gmail.com 1 , andritftt22@gmail.com 2 , apriansahdedi16@gmail.com 3 , kamaludinaj@gmail.com 4 , tati.juriani13@gmail.com 5

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of road construction and maintenance by the National Road Implementation Center V in South Sumatra Province. The formulation of the problem in this research is how effective the implementation of road construction  and  maintenance  by  the  National  Road  Implementation  Center  V  in  South Sumatra  Province  is.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach. Qualitative  research  procedures  produce  descriptive  data  in  the  form  of  written  or  spoken words from people and observable behavior. The approach is directed at the background and the individual holistically (whole). So, in this case it is not permissible to isolate individuals or  organizations  into  variables  or  hypotheses,  but  it  is  necessary  to  view  them  as  part  of  a whole,  (Lexy  J.  Moleong,  2005:  4).  The  results  of  the  study  indicate  that  an  increase  in quantity will be related to output performance as well as controlling or controlling costs. The costs  incurred  for  a  road  or  bridge  infrastructure  program  have  been  calculated  based  on existing  studies.  In  addition,  suitability  in  terms  of  length,  width,  implementation  time  and location will also be related to the use or utilization of roads in helping community activities in  the  social,  economic  and  other  fields.  The  quality  and  cost  of  road  construction  has supported  economic  growth  both  nationally  and  in  the  regions  it  passes  through.  Where  the quality  of  construction  of  widening  and  strengthening  structures,  handling  of  segments  that have  been  prone  to  accidents,  as  well  as  institutions  through  three  steps  will  be  carried  out namely  re-activating  the  foreman/road  observer  who  will  be  included  in  the  construction contract.
Keywords: Effectiveness, Implementation, Construction and Maintenance of Roads

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  pelaksanaan  pembangunan  dan pemeliharaan  jalan  oleh  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  V  di  Provinsi  Sumatera Selatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  oleh  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  V  di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Prosedur  penelitian  kualitatif  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan dari  orang-orang  dan perilaku  yang  dapat  diamati.  Pendekatan diarahakan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan
individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, (Lexy J. Moleong, 2005: 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan kuantitas akan berkaitan dengan kinerja keluaran sekaligus mengendalikan atau pengatur  biaya.  Biaya  yang  dikeluarkan  untuk  suatu  program  infrastruktur  jalan  ataupun jembatan  telah  diperhitungkan  berdasarkan  kajian  yang  ada.  Selain  itu  pula  kesesuaian  baik dalam  hal  panjang,  lebar,  waktu  pelaksanaan  dan  lokasi  akan  juga  berkaitan  dengan penggunaan atau pemanfaatan jalan dalam menolong aktivitas masyarakat baik dalam bidang sosial,  ekonomi  dan  lainnya.  Kualitas    dan  biaya  pembangunan  jalan  telah  mendukung pertumbuhan  ekonomi  baik  nasional  maupun  daerah  yang  dilewatinya.  Dimana  kualitas pembangunan  pelebaran  dan  perkuatan  struktur,  penanganan  segmen  yang  selama ini  rawan kecelakaan, serta kelembagaan melalui tiga langkah yang akan dilakukan yakni mengaktifkan kembali mandor/ pengamat jalan yang akan dimasukan dalam kontrak konstruksi
Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian
Keberadaan prasarana transportasi sangatlah vital dalam menunjang keberhasilan  pembangunan  suatu  negara. Prasarana  tersebut  menjadi  pendorong  bagi berputarnya  roda  perdagangan  dan  industri, dua hal yang menjadi inti dalam pembangunan bidang ekonomi.
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2016 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana  Teknis  Di  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  Balai  Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  V  memiliki wilayah  kerja  meliputi  3  (tiga)  provinsi (provinsi  Sumatera  Selatan,  Kep.  Bangka Belitung,  dan  Lampung)  dengan  panjang jalan nasional  3.492,77 km.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 290/KPTS/M/2015  tanggal  25  Mei  2015
tentang  Penetapan  Ruas  Jalan  Menurut Statusnya  Sebagai  Jalan  Nasional,  panjang jalan  nasional  di  Provinsi  Sumatera  Selatan 1.600,16 km, Provinsi Kep. Bangka Belitung 600,40  km,  dan  Provinsi  Lampung  1.292,21 km.
Pembangunan  infrastruktur  jalan  dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan  membentuk  struktur  ruang  wilayah (Renstra Kementerian PU 2010-2014, 2010), sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu: tujuan pembangunan  dan  dampak  pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan  pasti  menimbulkan  dampak terhadap  lingkungan  baik  dampak  positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan  hasil  dan  manfaat  yang
maksimum  dengan  dampak  negatif  terhadap lingkungan yang minimum.
Satu  kondisi  nyata  yang  terlihat  dari kurang efektifnya pelaksanaan pembangunan dan  pemeliharaan  jalan  oleh  Balai  Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  V  di  Provinsi Sumatera  Selatan  jika  dilihat  dari  kondisi kebutuhan  akan  jalan  dan  jembatan  masih jauh  dari  harapan.  Kondisi  seperti  ini  perlu mendapatkan  perhatian  untuk  dicarikan solusi  perbaikan  dalam  memahami  ada  yang menjadi akar permasalahan sehingga implementasinya tidak berjalan dengan baik.
Dengan memperhatikan urgennya permasalahan  ini  serta  dalam  upaya  untuk mencapatkan solusi terbaik dalam implementasi  kebijakan  anggaran  dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas Pelaksanaan pembangunan jalan maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul: “Efektivitas  pelaksanaan pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan”.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Tinjauan Pustaka
1.1 Pengertian Efektivitas
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang telah  ditentukan  di  dalam  setiap  organisasi, kegiatan  ataupun  program.  Disebut  efektif
apabila  tercapai  tujuan  ataupun  sasaran seperti  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini menurut  pendapat  H.  Emerson  yang  dikutif Handayaningrat  (1994:16)  yang  menyatakan bahwa:  ”Efektivitas  adalah  pengukuran dalam  arti  tercapainya  tujuan  yang  telah ditentukan  sebelumnya“.  Pengertian  yang hampir  sama  mengenai  efektivitas  yang dikemukakan  Gibson  dan  kawan-kawan dalam  Djoerban  Wahid  (1984:27)  yaitu efektivitas  merupakan  pencapaian  sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.
Menurut  Peter  Drucker,  Stoner  and Wankel  dalam  Wilhelmus  W.  Bakowatun (1986:  13-14)  mengatakan  bahwa  efektivitas berarti  “menjalankan  pekerjaan  dengan benar.  Efektivitas  adalah  kemampuan  untuk memilih sasaran yang tepat“.
Menurut  Gibson  et  al.  dalam  Ardiani Nunuk  (1989:50-51)  yang  mengemukakan beberapa  kriteria  untuk  dapat  menilai efektivitas. Efektivitas dalam konteks perilaku  organisasi  merupakan  hubungan antara  produktivitas,  kualitas,  efisiensi, fleksibilutas ,  kepuasan,  sifat  keunggulan  dan pengembangan.

## 1.2  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Efektivitas
Ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  kerja,  seperti  yang  dikemukakan
oleh Richard M. Steers dalam bukunya  yang berjudul Efektivitas Organisasi, yaitu: 1. Karakteristik Organisasi
2. Karakteristik Lingkungan
3. Karakteristik Pekerja
4. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen

## 2. Konsep Pembangunan
Menurut pengertian ilmu ekonomi yang ketat, istilah pembangunan secara tradisional diartikan  sebagai  kapasitas  dari  sebuah perekonomian  nasional  yang  kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam  kurun  waktu  yang  cukup  lama (Todaro: 2008).
Tujuan  dan  manfaat  pembangunan yang  baik  adalah  pembangunan  yang dilakukan  secara  berkelanjutan.  Artinya melanjutkan  apa  yang  telah  dibangun, membangun  yang  belum  dibangun  dan menambah bagian-bagian baru sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Prinsip pembangunan seperti ini yang perlu dilaksanakan dalam sebuah kepemimpinan di daerah.
Tiga  tujuan  inti  pembangunan  adalah (1)  peningkatan  ketersediaan  serta  perluasan distribusi  berbagai  macam  barang  kebutuhan hidup  yang  pokok  seperti  pangan,  sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan,  (2)  peningkatan  standar  hidup yang  tidak  hanya  berupa  peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan
penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan,  serta  peningkatan  perhatian  atas nilai-nilai  kultural  dan  kemanusiaan,  (3) perluasan  rentang  pilihan  ekonomis  dan sosial bagi setiap individu dan bangsa, yakni membebaskan  mereka  dari  ketergantungan (Todaro:2005).
Selain  itu  ada  kaitan  antara  tujuan pembangunan ekonomi dan tujuan pembangunan  nasional  dengan  dimensi jangka waktu pendek dan panjang yaitu: 1.  Tujuan  pembangunan  ekonomi  jangka pendek  yang  berhubungan  dengan  tujuan pembangunan  nasional  adalah  untuk meningkatkan  taraf  hidup,  kecerdasan, kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. 2.  Tujuan  pembangunan  ekonomi  jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila  di  dalam  wadah  Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,  bersatu  berkedaulatan  rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

## 3. Orisinilitas Penelitian
Penelitian  terdahulu  adalah  kajian  yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang serupa  dan  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan yang    dinyatakan  dalam  judul  penelitian. Penelitian  terdahulu  dapat  digunakan  sebagai alat  bantu  dalam  menyusun  kerangka  berfikir dan  memperkuat  hipotesis  penelitian.  Pada peneliti ini, peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu, yaitu  :
1. Penelitian dengan judul Efektivitas
Pembangunan Jalan Kampung dalam Program  “RESPEK”  untuk  pemberdayaan masyarakat  di  Distrik  Musatfak  Kabupaten Jayawijaya  yang  merupakan  tesis  teknik pembangunan  wilayah  dan  kota  Universitas Diponegoro  Semarang  yang  dibuat  oleh Dady  Permadi  pada  tahun  2009.  Tujuan penelitian  adalah  menganalisis  efektivitas pembangunan jalan kampung dalam program  “RESPEK”  untuk  pemberdayaan masyarakat  di  Distrik  Musatfak  Kabupaten Jayawijaya.  Sasaran  penelitian  dilakukan dengan  menganalisis  tahapan    pembangunan jalan kampung dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penelitian  dengan  judul  Evaluasi  Program Pembangunan  Jaringan  Jalan  Perdesaan dengan  Pelibatan  Masyarakat  di  Kabupaten Polewali  Mandar  Provinsi  Sulawesi  Barat yang  merupakan  jurnal  pasca  Universitas
Hasanudin  yang  dibuat  oleh  Bakri  N. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kondisi  jaringan  jalan  perdesaan  terhadap aktivitas  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  dan mengevaluasi program pembangunan jaringan jalan perdesaan dengan melibatkan masyarakat melalui  PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan).

## 4. Kerangka Pemikiran
Peneliti  dalam  mengukur  efektivitas pelaksanaan  program  menggunakan  teori Efektivitas  dari  Gibson  et.  al. dalam  Ardiani Nunuk ( 1989:28  )  yang  mengatakan  bahwa efektivitas  organisasi  mendukung  organisasi dalam  lingkungannya.  Kelangsungan  hidup suatu  organisasi  merupakan  ukuran  jangka panjang dari efektivitas organisasi. Kelangsungan hidup membutuhkan   adaptasi sejak  organisasi  dibentuk,  dikembangkan, dewasa  dan  menurun  berdasarkan  kondisi lingkungan.  Agar  organisasi  bertahan  hidup maka  Gibson menggunakan 5 kriteria jangka pendek  yaitu  produktivitas,  mutu  (kualitas), efisiensi,  fleksibilitas,  Kepuasan.  2  (dua) kriteria lainnya sifat keunggulan (persaingan) dan pengembangan mencerminkan efektivitas dalam priode waktu menengah.
Untuk  lebih  jelasnya  di  bawah  ini terdapat  gambar  kerangka  pikir  yang  dapat menjelaskan  keseluruhan  isi  penelitian  ini adalah:

## Gambar 1

## Skema Kerangka Pemikiran

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. untuk melihat efektivitas pelaksanaan pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam  kaitannya dengan  efektivitas  melalui  teori  yang dikemukakan Gibson menggunakan 5 kriteria jangka  pendek  yaitu  produktivitas,  mutu (kualitas),  efisiensi, fleksibilitas,  kepuasan. 2 kriteria lainnya sifat keunggulan (persaingan) dan pengembangan..
Pada  penelitian  ini  yang  menjadi informan  adalah  mereka  yang  ditentukan sesuai  dengan  kepemilikan  informasi  yang kredibel  tentang  efektivitas  pelaksanaan pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  oleh Balai  Besar  Pelaksanaan Jalan  Nasional V  di
Provinsi  Sumatera  Selatan.  Informan  yang dimaksud adalah Kepala Balai Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  V,  Pejabat Pembuat Komitmen Preservasi dan Peralatan, serta  kelompok  sasaran  seperti  Kepala Bidang, Kepala Satuan Kerja, dan Bendahara Pengeluaran.
Sumber  data  penilitian  ini  ada  2  macam yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  adalah  data  yang  diambil  dari pegawai,  penduduk  setempat  yang  diperoleh melalui  wawancara  terhadap  informan  yang ditemui dilapangan, sedangkan data sekunder adalah  data  yang  diperoleh  berupa  surat keputusan  dan  dokumen  yang  berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan  pemeliharaan  jalan  oleh  Balai  Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  V  di  Provinsi Sumatera Selatan.
1. Produktivitas
2. Kualitas,
3. Efisiensi,
4. Fleksibilitas,
5. Kepuasan,
6. Sifat keunggulan
7. Pengembangan Gibson et al., 1996:28). Efektivitas pelaksanaan pembangunan dan
pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan Efektivitas Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional V di Provinsi
Sumatera berjalan efektif
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan beberapa prosedur sebagai berikut: a). Tahapan memasuki lapangan ( getting in ).
b). Tahapan  ketika  berada  di  lapangan
( getting along )
c). Tahapan  keluar  dari  Lapangan  ( getting out )
Pengujian  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  teknik triangulasi sumber dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan cara: (1)  membandingkan  data  hasil  pengamatan dengan data hasil wawancara; (2)
membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang di  depan  umum  dengan  apa  yang  yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang- orang  tentang  situasi  penelitian  dengan  apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
Teknik  analisa  data  dilakukan  setelah pengumpulan data dilaksanakan, yang dilanjutkan  dengan  mereduksi  data  yaitu proses pemilahan terhadap data yang diperoleh  dilapangan,  dimana  data  yang diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  atau pengamatan  yang  sudah  ditentukan  dalam catatan lapangan, dokumen, gambar, dan lain- lain  dipilah  serta  diambil  inti  dari  data tersebut  untuk  disesuaikan  dengan  keperluan penelitia, reduksi data yang dilakukan dengan jalan  membuat  abstraksi.  Selanjutnya  adalah menyusun  dalam  satuan-satuan.  Satuan  itu
dikategorikan  pada  langkah  berikutnya. Kategori-kategori  dilakukan  sambil membuat penandaan ( coding ) yang akhirnya mengadakan pemeriksaan kembali keabsahan hingga  ke  tahap  penafsiran  data.  tahap selanjutnya  adalah  menyajikan  data  yang diperoleh dan pada akhirnya dihasilkan suatu kesimpulan.
Lokasi  penelitian  di  Dinas  Kesehatan Kota  Prabumulih  dengan  waktu  penelitian selama  6  bulan  dari  bulan  oktober  sampai bulan maret

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Berdirinya    Balai  Besar  Pelaksanaan Jalan  Nasional  dari  Balai  III  ke  Balai      V Provinsi  Sumatera  Selatan  berawal dari usulan  penetapan  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT)  berawal  dari  Peraturan  Presiden Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Organisasi Kementerian  Negara,  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2015 tentang  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat,  dan  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  03/PRT/M/2019 tanggal  07  Februari  2019  tentang  Organisasi dan  Tata  kerja  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan  Rakyat    Nomor  05/PRT/M/2019
tentang perubahan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Nomor
20/PRT/M/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dalam  perkembangannya  Peraturan Menteri  ini  mengalami  beberapa  kali perubahan  disesuaikan  dengan  tuntutan  dan kebutuhan  pelayanan  bidang  ke  PU-an, kewenangan serta tanggung jawab Direktorat Jnderal  Bina  Marga  yang  antara  lain perumusan  kebijakan  penyelenggaraan  jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa. Pelaksanaan kebijakan ini meliputi pengaturan,  pembinaan,  pembangunan  dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten,  kota  dan  desa.  Balai  Besar  PJN dalam kedudukannya sebagai unit pelaksanaan  teknis  berada  dibawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Direktur Jenderal Bina  Marga  dipimpin  oleh  seorang  kepala, dan tugasnya adalah melaksanakan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas  dan  preservasi  jalan  nasional, penerapan  system  manajemen  mutu  dan pengendalian  mutu  pelaksanaan  pekerjaan, penyediaan  bahan  dan  peralatan  jalan  dan jembatan serta penatausahaan balai.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V  merupakan  Balai  Besar  tipe  B.  Susunan
organisasi  Balai  Besar  Pelaksanaan  Jalan Nasional Tipe B, terdiri dari :
a. Kepala Satuan Kerja
b. Bendahara Pengeluaran
c. Pejabatan  yang  melakukan  Pengujian  dan Perintah Pembayaran
d. Penanggungjawab  Unit  Akuntansi  Satuan Kerja
e. Petugas e-monitoring Satuan Kerja
f. Pelaksanaan  Teknik/  Asisten  Pelaksanaan dan Pengawasan
g. Pelaksanaan  Teknik/  Asisten  program, rencana, dan administrasi teknik.
h. Penelaah BMN/Asisten pengelola Barang Milik Negara
i. Penelaah Data Keuangan/ Asisten
Keuangan, Umum, dan Pelaporan
2.  Pembahasan  Efektivitas  Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Oleh  Balai  Besar  PJN  V  Di  Provinsi Sumatera Selatan
Pada  sub  bab  ini  penulis  akan menguraikan  dan  menganalisis  data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  mengenai efektivitas  pelaksanaan  pembangunan  dan pemeliharaan  jalan  oleh  Balai  Besar  PJN  V di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Data  yang diperoleh  dalam  penulisan  ini  berasal  dari wawancara dan observasi di lapangan.
2.1. Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Dalam
menganalisis variabel efektivitas  pelaksanaan  pembangunan  dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan  Jalan  Nasional  V  di  Provinsi Sumatera Selatan, penulis melakukan analisis terhadap  data  dan  informasi  efektivitas pelaksanaan pembangunan jalan yang penulis peroleh  dari  lokasi  penulisan,  dengan berpedoman  kepada  dimensi  dari  kuantitas, kualitas , biaya dan dampak.

## 2.1.1. Kuantitas
Dalam  dimensi  kuantitas  terdiri  dari  4 indikator,  yaitu  lebar  jalan,  panjang  jalan, kesesuaian  waktu,  dan  kesesuaian  lokasi. Data  yang  diperoleh  menunjukan  adanya tidak  semuanya  mengakui  akan  adanya kesesuaian.
Untuk  mencapai  tingkat  efektivitas diperlukan  adanya  kemampuan  melihat kebijakan  secara  objektif,  serta  konsisten dalam melaksanakan kebijakan, melaksanakan  kebijakan  secara  fleksibel yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  situasi yang  dihadapi,  kebijakan  dinilai  sebagai perintah yang mesti direalisasikan,
Peningkatan  kuantitas  akan  berkaitan dengan kinerja keluaran sekaligus mengendalikan  atau  pengatur  biaya.  Biaya yang  dikeluarkan  untuk  suatu  pelaksanaan
infrastruktur  jalan  ataupun  jembatan  telah diperhitungkan  berdasarkan  kajian  yang  ada. Selain  itu  pula  kesesuaian  baik  dalam  hal panjang, lebar, waktu pelaksanaan dan lokasi akan juga berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan  jalan  dalam  menolang  aktivitas masyarakat  baik  dalam  bidang  sosial, ekonomi dan lainnya.

## 2.1.2. Kualitas
Kualitas  dalam  efektivitas  pelaksanaan pembangunan jalan berkaitan dengan ketebalan,  kekerasan  sesuai  dengan  standar yang  ditentukan  dan  sesuai  dengan  kondisi lokasi  yang  ada.  Pembangunan  jalan  perlu untuk  disesuaikan  dengan  standar  yang ditentukan  agar  jalan  yang  telah  di  bangun dari  uang  rakyat  benar–benar  memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tingkat  kekerasan  jalan  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kualitas keberhasilan pelaksanaan pembangunan wilayah.  Pemerintah  melalui  kebijakan alokasi angagran dalam APBN berupaya agar secara  bertahap  jalan  yang  ada  di  Provinsi Sumatera  Selatan  diperbaiki  serta  berfungsi sebagaimana  yang  diharapkan.  Akan  tetapi kenyataan menunjukkan bahwa baik ketebalan,  kekerasan  maupun  kesesuaian dengan  kondisi  lokasi  belumlah  sesuai dengan yang di tetapkan.
Dengan memperhatikan kenyataan yang  terjadi  maka  strategi  yang  perlu
dilakukan  ke  depan  masih  mengutamakan mempertahankan  kinerja  jalan  agar  jangan sampai  terjadi  penurunan  kualitas,  pelebaran dan  perkuatan  struktur,  penanganan  segmen yang  selama  ini  rawan  kecelakaan,  serta kelembagaan melalui tiga langkah yang akan dilakukan  yakni  mengaktifkan  kembali mandor/ pengamat jalan yang akan dimasukan dalam kontrak konstruksi, membentuk  kelompok  swakelola,  serta  ada pola  baru  dalam  tender  dengan  memasukan periode garansi dan kontrak berbasis kinerja. Melalui  upaya  ini  diharapkan  pencapaian efektivitas pelaksanaan dapat tercapai.

## 2.1.3. Biaya
Biaya  merupakan  aspek  yang  selalu dikait-kaitkan  dengan  kekuatan  sumber  daya dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif  dalam pelaksanaanya bila daya dukung sumber daya lemah atau kurang.
Efektivitas pelaksanaan dalam kaitannya  dengan  biaya  berdasarkan  data lapangan  diperlukan  untuk  pertimbangan kewajaran dalam proses penggunaan anggaran  sebagai  cerminan  dari  disiplin anggaran  yang  bertujuan  untuk  mengurangi ketidak seimbangan antara apa yang terjangkau berdasarkan pertimbangan ekonomi,  perakiraan  pendapatan,  besaran belanja  serta  kewajiban–kewajiban  yang mengikat  pemerintah untuk dilakukan.
Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut  keterbukaan  pemerintah  dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah  sehingga  dapat  diketahui  dan  diawasi oleh DPR dan masyarakat.
Proses pelaksanaan APBN akan terlihat dari  indikasi  keberhasilan  otonomi  daerah adalah  adanya  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan  demokrasi  yang  semakin  maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang  serasi  antara  pusat  dan  daerah  serta antar  daerah.  Keadaan  tersebut  hanya  akan tercapai  apabila  lembaga  sektor  publik dikelola  dengan  memperhatikan value  for money (VFM).  Konsep  VFM  tersebut penting  bagi  pemerintah  sebagai  pelayan masyarakat,  karena  implementasi  konsep tersebut memberikan manfaat pada efektivitas  pelayanan  publik,  dalam  arti pelayanan  tepat  sasaran  dan  alokasi  belanja yang  lebih  berorientasi  pada  kepentingan publik;  dan  meningkatkan public  cost awareness
sebagai
pelaksanaan pertanggungjawaban  publik.  Dalam  kontek otonomi  daerah,  VFM  merupakan  jembatan untuk  menghantarkan  pemerintah  mencapai good  governance ,  yaitu  pemerintah  yang transparan,  ekonomis,  efisien,  efektif, responsif, dan akuntabel. VFM tersebut harus
dioperasionalkan dalam
pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.
Akuntabilitas  publik  merupakan  kata kunci, karena pemerintah sebagai pengemban amanat  masyarakat  bertanggung  jawab  atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena  pemerintah  berkewajiban  untuk mengelola  dana  masyarakat  dalam  rangka menjalankan pemerintahannya. Untuk mendukung  dilakukannya  pengelolaan  dana masyarakat yang mendasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  yang berorientasi  pada  kinerja  ( performance budget ).  Anggaran  kinerja  tersebut  adalah untuk  mendukung  terciptanya  akuntabilitas publik  pemerintah  dalam  rangka  otonomi daerah dan desentralisasi.

## 2.1.4. Dampak
Dalam dimensi dampak mempermudah transportasi dibangunnya infrastruktur jalan  telah  mempermudah transportasi  di  daerah.  Dampak  mengacu pada bagaimana manfaat yang dapat dirasakan  oleh  masyarakat  dari  adanya pembangunan  jalan  yang  di  bangun.  Suatu pelaksanaan dikatakan efektif ketika pelaksanaan  tersebut  memberikan  manfaat bagi  yang  menerimanya  dalam  hal  ini masyarakat.
Pembangunan
jalan akan menghubungkan desa  yang satu dengan desa
yang  lain,  daerah  yang  satu  dengan  daerah yang  lain,  membuka  wilayah  yang  terisolir, mempermuda  transportasi.  Aktivitas  dan mobilitas  orang,  barang  dan  jasa  akan semakin  cepat  ketika  sarana  berupa  jalan dapat  difungsikan  dengan  baik.  Akan  tetapi dengan  besaran  anggaran  yang  cukup  besar ketika  suatu  pembangunan  tidak  dapat memberikan  manfaat  yang  berarti  bagi masyarakat  maka  menjadikan  Pelaksanaan tersebut tidak efektif.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan  jalan  bukan  dilihat  dari terbangunnya  sarana  jalan  akan  tetapi berfungsinya sarana tersebut bagi penggunanya. Efektivitas pelaksanaan pembangunan jalan diarahkan pada penciptaan  manfaat  yang  secara  langsung terukur  kepada  masyarakat  sehingga  mampu menjadi  media  sarana  prasarana  dalam mempercepat  aktivitas  masyarakat  baik dalam  hal  ekonomi,  sosial,  pendidikan maupun kemasyarakatan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil data dan pembahasan yang  sudah  dijelaskan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  dari  sisi  kuantitas  yang terdiri  dari  lebar  jalan,  panjang  jalan, kesesuaian  waktu,  dan  kesesuaian  lokasi sudah  sesuai  dengan  perencanaan  awal,
kualitas  pembangunan  jalan    berkaitan dengan  ketebalan,  kekerasan  sudah  sesuai dengan  standar  yang  ditentukan  dan  sesuai dengan kondisi lokasi yang ada, Transparansi pengelolaan  keuangan  dalam  pelaksanaan pembangunan jalan sudah menciptakan
horizontal  accountability antara  pemerintah dengan  masyarakat  dan,  efektif,  efisien, akuntabel  dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan kepentingan  masyarakat  sudah  terpenuhi. Dampak  dibangunnya  infrastruktur  jalan telah  membuka  akses  jalan  yang  terisolir  di daerah,  sehingga  mempercepat  pertumbuhan ekonomi daerah setempat.
2. Saran
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian maka  disarankan  beberapa  hal  sebagai berikut  (1)  Perlu  lebih  transparan  dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran pembangunan  jalan  dan  jembatan  sesuai dengan yang dianggarkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.

## 2.1 Saran Praktis
1. Perlu  penyusunan  program  pembangunan jalan yang jelas dan berkesinambungan.
2. Perlu  mengaktifkan  kembali  pengawas/ pengamat  jalan  yang  akan  dimasukan dalam  kontrak  konstruksi,  membentuk kelompok  swakelola,  serta  ada  pola  baru dalam  tender  dengan  memasukan  periode garansi dan kontrak berbasis kinerja.
3. Perlu pendidikan dan pelatihan penggunaan  anggaran  terutama  anggaran pembangunan dan  pemeliharaan jalan.
4. Perlu  penerapan  aturan  yang  berkaitan disiplin anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Devas,  Nick.al.  1989.  (Peny.). Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Drucker,  Petter.  1977. The  Organization  of the  future .  New  York  USA  : McGraw-Hil book Company.
Dunn,  William,  N,  1994, Public  policy Analysis :  An  Introdukctian,  Second Edition.  Englewood  Cliffs,  New Jersey: Prentice Hall Int. Inc.
Dwiyanto,  A,  1995, Penilaian  Kinerja Organisasi
Pelayanan Publik , Makalah  Seminar  Sehari  Kinerja Organisasi  Sektor  Publik,  Kebijakan dan  Penerapannya,  20  Mei  1995. Yogyakarta: FISIPOL UGM,
Ediharsi,  Weny  Darta  Taihr,  Husna  Rosa,
dan Syahmdin. 1998. Praktek Penyusunan  Anggaran  Daerah  di Indonesia . Jumal Ekonomi dan Manajemen (Vol. 6. No.1): 69-1 13.
Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing Public  Policy ,  Washington  D.C.:
Congressional Quarterly Press.
Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, Perencanaan, Implementasi dan
Evaluasi  Kebijakan  Atau  Program; Suatu  Kajian  Teoritis  dan  Praktis , Surakarta: Pustaka Cakra.
Fauzi,  Akhmad,  2006, Ekonomi,  Sumber Daya  Alam  dan  Lingkungan ,  Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka
Utama.
Gibson, J. L., Ivancevich M. J., Donnelly, Jr,
1988, Organisasi  dan  Manajemen (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
Gogging,  Malcolm  L,  Ann  O’M.  Bowman,
James  P.Lester,  and  Laurence  J. O’Toole  Jr.  1990. Implementation Theory  and  Practice:  Toward  a Third  Generation .  London:  Scott,
Foresman/Little, Brown Higher Education
Grindle,  Merilee  S.,  1980., Politics  and Policy  Implementation  in  the  Third
World ., New Jersey: Pronceton University Press
Hadi,  S,  1989. Metodologi  Research Untuk
Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan
Desertasi , Jilid III, Cetakan
Kesepuluh. Yogyakarta: Andi Offset.
Handoko, Hani T. 2003. Manajemen.
Yogyakarta: BPFE.
Hagul,  J,N.  1982. Metode  Research  Untuk Para Peneliti . Yogyakarta: UGM.
Hasibuan,  Melayu,  S.P.  1990. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta: BPFE.
Henry, Nicholas. 1988. Administrasi Negara, Masalah-masalah
Kenegaraan . Jakarta: Rajawali Press. Hersey,  Paul,  dan  Kenneth  H.  Blanchard. 1995. Manajemen Perilaku Organisasi:  Pendayagunaan  Sumber Daya  Manusia ,  Penerjemah:  Agus Dharma, Jakarta: Penerbit Erlangga.
Hill  Michael  and  Peter  Hupe.  2002.
Implementing Public Policy: Governance  in  Theory  and  in Practice . London: Sage Publications.
John  and  Robert  V.  Presthus.  1960. Public Administration .  New  York:  The Ronald Press
Jones Charles O. 1984. Pengantar kebijakan Publik (Public Policy) Edition Nashir Budiman.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Kaho, J. R., 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:
Identifikasi  Beberapa  Faktor  yang Mempengaruhi  Penyelenggaraannya ,
Jakarta:  Penerbit  Raja  Grafindo Persada.
Kartiwa,  Asep.  2004. Proses  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  dan  arah  kebijakan  umum . Makalah  disampaikan  pada  pelatihan pendalaman  kompetensi  bidang  tugas legislatif  anggota  DPRD  Kabupaten Sukabumi,  pada  tanggal  8  Desember 2004.
Kast, Fremont, E dan James, E. Rosenzweig.
1982. Organisasi  dan  Manajemen,
Terjemahan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Keban,  J.T.  1995,  “ Indikator  Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan,” Seminar sehari  Kinerja  Organisasi  Sektor Publik,  Kebijakan  dan  Penerapan,  20 Mei  1995,.  Yogyakarta  :  Fisipol UGM.
Kerlinger,  F.N  dan  Pedhazur,  E.J,  1987. Korelasi Dan Anlisis Regresi Ganda ,. Semarang: Nur Cahya.
Kiranajaya,  W.,  2000,  “ Analisis  Keuangan Daerah:  Pendekatan  Makro”  Model Program PMSES, Laporan Penelitian ,  Yogyakarta:  Kerja  Sama Ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Bisnis UGM. Koswara, E., 2000, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1999:  Suatu  Telaahan  dan Menyangkut  Kebijakan,  Pelaksanaan dan Kompleksitasnya ,  Analysis CSIS XXIX, No. 1, 51 – 52.
Lane,  1993, The  Public  Sector,  Concepts,
Models,  and  Approach,  Printicenton ,
New Jersey: University Press.
Lenvine Charles. 1990. Public Administration:  Challenges,  Choice, Consequences . Glenview Illinois: Scott  Foreman/Little  Brown  Higher Education.
Lindblom, Charles E., 1980, Proses Penetapan Kebijakan ; edisi kedua , Alih Bahasa: Ardian Syamsudin,
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mardiasmo,  2001. Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi  Daearah. Batam:  Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
Martin,  Lawrence  L  dan  Kettner,  M  Peter, 1996, Measuring  The  Peformance  of Human  Service  Programs ,  London
New  Delhi,  California:  International Educational and Professional Publisher Thousand Oaks.
Martoyo  Susilo.,  1992, Manajemen  Sumber
Daya Manusia . Yogakarta: BPEE.
Masrun,  1981, Reliabilitas  dan  Cara Menentukannya .  London  New  Delhi, California: UGM.
Mazmanian  Daniel  A  dan  Sabatier  Paul  A. 1983, Implementation  and  Public Policy .  Grenview  Illinois  :  Scott Foresman and Company
Mitchell,  T.R.  1978. People  In  Organisasi Under  Standing  The  Behaviors .  New York: McGrow-Hill.
Musgrave,  Richard  A.  and  Peggy  B Musgrave.  1991. Public  Finance  in Theory  and  Practice .  Singapore:  Mc Graw – Hill Book Co.
Mustopadidjaja,  2003, Manajemen  Proses Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi,  dan  Evaluasi  Kinerja , Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Duta Pertiwi Foundation. Ndraha, Talisiduhu, 1996. Budaya Pemerintahan dan Dampaknya terhadap Pelayanan Kepada Masyarakat :    Sebuah  studi  tentang Majaemen Pemerintahan DKI Jakarta mengantisipasi Implementasi UU Nomor  11  Tahun  1990,  Jakarta  : jurnal  MIPI  Edisi  ketiga.  1997, Budaya  Organisasi.  Jakarta:  Reneka Cipta.
Nunnally,  J.  C.  1970. Introduction  To
Psycological Measurement . New York: Mc Graw-Hill Book Company.
Osborne,  David,  &  Ted  Gaebler,  1992.
Reinventing  Government .  New  York A William Patrie Book.
Putra,  Fadillah.  2001. Paradigma  Kritis dalam Studi Kebijakan Publik ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Prawirosentono,  Suryadi.  1999.  “ Kebijakan
Kinerja Karyawan, Yogyakarta:
BPFE.
Riggs,  Fred  W.,  1988, Administrasi  Negara- Negara
Berkembang:
Teori Masyarakat Prismatis , Diterjemahkan oleh:  Tim  Penerjemah  Yasogama, Jakarta: Rajawali Pers.
Rosadi,  Dedi,  2007, Filsafat,  Teori,  dan
Pendekatan Sistem ,Bandung:
Program  Pascasarjana  Universitas Padjadjaran. Rosenblom,  David  H.  and  Robert  S. Kravchuk, 2005, Public Administration: Understanding Management,  Politics,  And  Law  In The  Public  Sector ,  New  York:  The McGraw-Hill Companies, Inc.
Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian. 1986. Top  Down  and  Buttom  Up  Approach to Implementation Research ,  in Journal of Public Policy
Saefullah  Djadja  H.  A.  2008. Pemikiran Kontemporer  Administrasi  Publik. Perspektif  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  Dalam  Era  Desentralisasi . Cetakan  kedua.  Bandung:  LP3AN FISIP UNPAD.
Siagian,S.P.,  1995, “Manajemen  Stratejik ”, Jakarta: Bumi Aksara.
Singarimbun,  Masri  dan  Effendi,  Sofian,
1995, Metode  Penelitian  Survei , Jakarta: LP3ES.
Sidik,  M.,  2001. Perimbangan  Keuangan Pusat  dan  Daerah  Dalam  Proses
Otonomi  Daerah ,  Makalah  Seminar, Workshop  “Manajemen  Perencanaan Penerimaan Daerah” yang diselenggarakan oleh Suistanable Indonesian Growth Alliance (SIAGA)
bekerja  sama  dengan  STIEKERS,  24
Maret 2001, Yogyakarta.
Smith  Thomas  B.  1973. The  Policy Implementation
Process . Policy Sciences  4,pp  197-209.  Elssevier Scientific Publishing Compani. Amsterdam: Printed in Scotland.
Soenarko,  1998, Public  Policy  ;  Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan  Pemerintah ,  Surabaya : Papyrus.
Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan , Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Supriyatna, Tjahya. 1999. Legitimasi Pemerintahan Dalam Konteks Administrasi  Publik  Memasuki  Era Indonesia  Baru;  Manajemen  dan Organisasi  Publik  Serta  Manajemen Pemerintahan Daerah , Bandung: Maulana.
Steers, Richard. M, 1985, Efektifitas Organisasi (diterjemahkan  oleh  Dra.
Magdalena  Jamin)  dari  Judul  Asli:
Organizational Effectiveness, A
Behavioral  View,  jakarta:  Kerjasama
LP2M dan Penerbit Erlangga.
Tachjan.  2006. Implementasi  Kebijakan Publik ,  Bandung:  AIPI  Bandung  – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
Taufik Dedi. 2011. Pengaruh Sistem Penganggaran  Terhadap  Efektivitas Program Pengembangan
Infrastruktur  Wilayah  di  Jawa Barat. (Studi  Tentang  Penyusunan  Program
Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pada  Wilayah  I  dan  Wilayah  III  di
Jawa Barat) . Bandung: PPs. Unpad.
Thoha,  Miftah.  1989. Perspektif  Perilaku Birokrasi , Jakarta: Rajawali Press.
Thompson, John L.. 1990. Strategic Management: Awareness and Change , London: Chapman and Hall. Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn,
1975, The  Policy  Implementation
Proceess A Conceptual Framework in Administration  and  Society ,  Volume, 6 No. 4, Sage, Baverly Hills.
Wahab,  Solihin,  Abdul.  2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.