Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 2: 87-97
DOI: 10.15575/kh.v3i2. 11520
* Copyright  (c) 2021 Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana
This work is licensed under  a Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0 International  License .
Diterima:  7 Februari  2021;  Direvisi: 24 Maret  2021;  Disetujui:  28 Maret 2021
Perceraian  Akibat  Dampak  Covid-19  dalam Perspektif  Hukum  Islam dan Perundang-undangan  di Indonesia
Robiah Awaliyah 1 , Wahyudin Darmalaksana 2*
1,2 Jurusan Ilmu Hadis Fakultas  Ushuluddin, UIN Sunan  Gunung  Djati Bandung,  Indonesia *Corresponding  Author  Email: yudi_darma@uinsgd.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to discuss solutions to prevent divorce, which continues to increase due to the impact of the Covid-19 pandemic. This research is a qualitative type that applies literature study by applying the approach of Islamic law and legislation in force in Indonesia. The results and discussion of this research include the phenomenon of divorce during the Covid-19 pandemic, divorce in Islamic law and legislation in Indonesia and solutions to prevent divorce due to the impact of Covid-19. This study concludes that Islamic law and legislation in Indonesia has the best way to deal with every problem of its people, including problems that arise in the household, especially due to the impact of Covid-19, which cannot be found for solutions except for divorce. This research recommends efforts to prevent divorce during the Covid-19 pandemic through the roles  of  government, religious leaders, communities, families to  their own awareness.
Keywords: Constitution, Covid-19, Data Analysis, Divorce, Islamic Law

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas solusi pencegahan perceraian yang terus meningkat akibat dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka literatur   dengan menerapkan pendekatan hukum Islam dan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup fenomena perceraian pada masa pandemi Covid-19, perceraian dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dan solusi pencegahan perceraian akibat dampak Covid-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dan perundang- undangan di Indonesia memiliki jalan terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan umatnya, termasuk permasalahan yang muncul dalam rumah tangga terlebih karena dampak Covid-19 yang tidak bisa dicari solusi kecuali perceraian. Penelitian ini merekomendasikan upaya-upaya pencegahan perceraian di masa pandemi Covid-19 melalui peran  pemerintah, tokoh  agama, masyarakat, keluarga hingga dengan kesadaran sendiri.
Kata Kunci: Analisis Data, Covid-19, Hukum Islam, Perceraian, Undang-Undang

## PENDAHULUAN
Covid-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus (Hidayati, 2021; Subardhini, 2021). Perceraian di Indonesia meningkat sebesar 5% sepanjang masa Covid-19, karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi (Fauziah et al., 2020). Penerapan PSBB sebagai aturan protokol kesehatan Covid-19 di Indonesia telah menurunkan aktivitas ekonomi, sebagai akibatnya menurun pula pendapatan ekonomi keluarga, hal ini membawa dampak terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pada akhirnya terjadi perceraian (Radhitya et al., 2020). Hal ini tentu saja merupakan kenyataan yang memprihatinkan. Oleh karena itu, problem
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana
perceraian di Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim harus dapat diatasi melalui hukum Islam dan perundang-undangan seiring dengan masa pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia.
Para ahli tampak telah melakukan berbagai penelitian terkait dengan dampak Covid-19 terhadap perceraian di Indonesia. Antara lain Subardhini, M. (2021), “ Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi ,” Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung . Penelitian kualitatif ini menerapkan studi kasus di Kota Bandung. Hasil dan pembahasan penelitian ini memaparkan bahwa secara umum faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, KDRT, berubah pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inti perceraian adalah karena tidak ada keharmonisan. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya  pola  pencegahan  agar  tidak  terjadinya  perceraian  dalam  mengatasi  masalah  perkawinan (Subardhini,  2021). Hidayati, L. (2021), “ Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi  dan  Solusi ,” Khuluqiyya .  Penelitian  ini  menerapkan  jenis  kualitatif  melalui  pendekatan fenomenologis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa agama Islam memperbolehkan perceraian meskipun dibenci oleh Allah Swt., namun, cara-cara yang baik dalam pencegahan perceraian perlu ditempuh. Penelitian ini  menyimpulkan bahwa pencegahan merupakan solusi terbaik untuk menekan tingkat perceraian di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan peran kontrol Kementerian Agama, pengawas agama, para ulama dan kiyai, tokoh masyarakat, dan perguruan tinggi dalam melakukan sinergi bagi pencegahan angka perceraian di Indonesia (Hidayati, 2021). Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020) , “ Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid-19 ,” Mizan: Journal of Islamic Law . Penelitian ini menerapkan jenis kualitatif dengan analisis hukum Islam. Hasil dan pembahasan penelitian  ini menunjukkan  bahwa  perceraian di  Indonesia tidak  dapat sepenuhnya menerapkan hukum Islam secara lisan tetapi dibutuhkan perundang-undangan untuk mengatur agar salah satu pihak tidak dirugikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan pondasi keluarga dan perceraian berarti putusnya  hubungan suami-istri  karena suatu alasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan hukum Islam dan sekaligus perundang-undangan tentang perceraian seiring pandemi Covid-19 di Indonesia (Fauziah et al., 2020).
Tentu masih banyak penelitian tentang dampak Covid-19 terhadap perceraian, namun sejumlah penelitian yang dipaparakan terdahulu dipandang cukup bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Covid-19 merupakan fenomena wabah yang melanda seluruh dunia hingga membawa dampak yang luas terhadap berbagai segmen kehidupan, terutama bidang ekonomi (Abdi, 2020; Yamali & Putri, 2020). Sebagai upaya pencegahan pandemi Covid-19, muncul konsep social distancing dan lockdown (Herdiana, 2020) yang dalam penerapan di Indonesia dikenal dengan PSBB (Hasrul, 2020). PSBB ternyata memiliki dampak terhadap kerugian ekonomi nasional (Hadiwardoyo, 2020), hal ini dirasakan pula dampaknya oleh masyarakat berpenghasilan rendah (Nasruddin & Haq, 2020). Kerugian ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 membawa dampak susulan berupa meningkatnya angka perceraian di Indonesia (Fauziah et al., 2020; Hidayati, 2021; Radhitya et al., 2020; Subardhini, 2021). Perceraian telah diatur dalam hukum Islam (Azizah, 2012) dan perundang-undangan di Indonesia (Rodliyah, 2014). Perceraian sendiri adalah terputusnya status ikatan suami istri disebabkan alasan tertentu (Abror & MH, 2020). Perceraian merupakan problem dalam kehidupan keluarga    (Riami, 2020) dan sekaligus perceraian membawa dampak yang luas pula (Siregar, 2015). Islam memperbolehkan perceraian bila hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi kecuali cerai sebagai jalan yang terbaik (Abror & MH, 2020; Azizah, 2012). Mengingat Indonesia merupakan negara hukum dan mayoritas penduduk Indonesia
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana
beragama Islam, sehingga dibutuhkan asimilasi hukum Islam dalam perundang-undangan yang mengatur perceraian di tanah air   (Azizah, 2012; Rodliyah, 2014). Perceraian tanpa melibatkan aspek hukum perundangan-undangan yang berlaku dapat membawa dampak-dampak buruk yang tidak diharapkan (Rodliyah,  2014),  hal  ini  menjadi  perhatian  berbagai  pihak  terutama  seiring  dengan  kenyataan meningkatnya angka perceraian akibat pademi Covid-19 di Indonesia (Fauziah et al., 2020; Hidayati, 2021; Radhitya et al., 2020; Subardhini, 2021).
Berdasarkan paparan di atas, peneliti berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini  adalah terdapat solusi pencegahan perceraian yang terus meningkat akibat dampak pandemi Covid-19 melalui perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana solusi dalam mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas solusi pencegahan perceraian yang terus meningkat akibat dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dikemukakan dalam rumusan masalah. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi akademisi bidang hukum Islam dalam menyikapi kasus perceraian di masa pandemi Covid-19.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka  (Darmalaksana, 2020) dengan menerapkan pendekatan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber-sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder. Setelah terhimpun, sumber kepustakaan dikategorikan sesuai sub-sub pertanyaan, yaitu bagaimana fenomena perceraian pada masa Covid-19, bagaimana perceraian dalam hukum Islam dan perundang- undangan di Indonesia, dan bagaimana solusi pencegahan perceraian yang terus meningkat akibat dampak  Covid-19.  Jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  yang  ditunjang  dengan  data kepustakaan dipahami sebagai hasil atau temuan penelitian. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap temuan-temuan penelitian tersebut sebagai interpretasi dalam upaya menghasilkan pengetahuan. Bagian pertama  digunakan  analisis  fenomenologis,  bagian  kedua  diterapkan  analisis  hukum  Islam  dan perundang-undangan, dan bagian ketiga dilakukan analisis isi ( content analysis ). Analisis ini dilakukan cukup  untuk menarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fenomena Perceraian Masa Pandemi Covid-19
Akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya wabah penyakit yang men yebar ke berbagai belahan dunia. Wabah penyakit ini bernama Covid-19 atau sering disebut dengan Corona Virus. Virus ini diduga berasal dari negara Tiongkok tepatnya di sebuah daerah bernama Wuhan (Khaeruman et al., 2020). Persebaran virus ini begitu cepat karena sangat mudah menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan penderita, oleh karena itu, organisasi kesehatan dunia (WHO) mengkategorikan keadaan ini sebagai pandemi global  (Hidayati, 2021).
Salah satu cara untuk menekan pernyebaran virus ini adalah dengan mengurangi secara ekstrem kegiatan interaksi dengan orang lain serta menghindari tempat keramaian, oleh karena itu, pemerintah di berbagai negara memberlakukan kebijakan lockdown. Lockdown adalah pembatasan kegiatan keluar rumah atau di Indonesia dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yaitu semua kegiatan
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana
yang  dilakukan  di  luar  rumah  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  kerumunan,  keramaian  atau perkumpulan dihentikan sementara seperti sektor wisata, pendidikan, transportasi umum dan sektor usaha seperti pabrik-pabrik  dihentikan sehingga pada akhirnya semua kegiatan dilakukan di rumah, masyarakat hanya diperbolehkan keluar rumah jika keadaan sangat mendesak (Abdi, 2020).
Penerapan PSBB sebagai aturan protokol kesehatan Covid-19 di Indonesia telah menurunkan aktivitas ekonomi (Abdi, 2020; Yamali & Putri, 2020), sebagai akibatnya menurun pula pendapatan ekonomi keluarga, hal ini secara langsung ataupun tidak langsung telah membawa dampak terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pada akhirnya terjadi perceraian (Radhitya et al., 2020). Setelah kebijakan PSBB diberlakukan dan masyarakat berdiam diri di rumah tentu bagi beberapa orang adalah kegiatan yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat orang merasa aman, namun bagi beberapa lainnya tidak, karena mereka terperangkap di rumah dengan pasangan atau keluarga yang terkadang melakukan perbuatan kasar hingga tidak terkontrol (Radhitya et al., 2020). Saat awal penerapan PSBB pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus (Hidayati, 2021; Subardhini, 2021).
Memang menurut catatan kantor urusan sipil pengajuan perceraian menurun pada saat PSBB karena diterapkan pembatasan. Namun, setelah kebijakan New Normal diterapkan kantor urusan sipil mendapatkan banyak sekali pengajuan perceraian. Hal ini jelas bahwa fenomena meningkatnya angka perceraian ini merupakan dampak negatif dari Covid-19 (Fauziah et al., 2020) . Seperti dikutip dari Kompas TV, bahwa Pengadilan Agama Kelas 1a Kabupaten Garut mencatat kenaikan drastis kasus perceraian di tengah pandemi Covid-19. Setidaknya ada sekitar 3000 kasus   gugatan perceraian yang mayoritas disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga (Hidayati, 2021).
Dilansir dari Kompas.com, Humas Pengadilan Negeri Agama Jakarta Timur, Istiana mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Agama Jakarta Timur mencatat ada 900 laporan perceraian yang masuk selama pandemi Covid-19 ini. Angka kasus tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya. Istiana juga mengatakan bahwa angka tersebut naik hampir 50 persen dari sebelumnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Agama Jakarta Timur hanya menerima 450 sampai 500 kasus gugatan perceraian. Dari 900 laporan tersebut berujung pada perceraian. Hanya sedikit yang berakhir di meja mediasi (Marison, 2020).
Jawa Timur dilansir dari Liputan6.com, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Zainal Arifin menuturkan bahwa angka perceraian di Madiun sebanyak 1.635 kasus yang merupakan data total cerai gugat dan talak. Untuk gugat cerai yang  diajukan oleh istri selama Maret-Agustus 2020 ada 1.135 kasus, sedangkan untuk cerai talak atau perceraian yang dilakukan oleh suami selama Maret-Agustus 2020 sebanyak 500 kasus. Zainal juga mengatakan angka kasus gugat cerai paling tinggi terjadi pada Februari 2020 dengan kasus cerai  gugat sebanyak 299 kasus, dan  cerai  talak sebanyak 120  kasus. Zainal menuturkan, masalah yang melatarbelakangi perceraian di Madiun sebagian besar soal ekonomi, antara lain nafkah suami yang dirasa belum cukup dan istri tidak tahan dengan sikap suaminya yang tidak bertanggungjawab, mabuk-mabukan hingga KDRT (Liputan6.com, 2020).
Jakarta Post, menyebutkan bahwa tingkat perceraian meningkat secara signifikan di Bandung, Jawa Barat, yang disebabkan karena pemerintah melonggarkan pembatasan Covid-19 atau memasuki era New Normal . Menurut data yang didapatkan, Kantor Pengadilan Agama Bandung menerima 433 permintaan cerai pada bulan Maret 2020 yang kemudian kasus tersebut menurun pada April 2020 dengan jumlah 103 kasus. Kemudian pada bulan Mei 2020 tercatat sebanyak 207 kasus dan kemudian melonjak drastis sebanyak 706 kasus pada Juni 2020 (Hidayati, 2021).
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana
Di Indonesia angka perceraian memang tinggi pada setiap tahun, terlebih lagi pada masa Covid-19. Perceraian di Indonesia meningkat sebesar 5% sepanjang masa pandemi Covid-19, hal ini secara umum karena sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi  (Fauziah et al., 2020). Dari kesulitan ekonomi tersebut kemudian berdampak terhadap perceraian. Hal ini tentu merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, tetapi itulah kenyataan yang tidak dapat dibantah.

## Perceraian Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan
Islam sangat memperhatikan setiap detail kehidupan umat manusia, sehingga dalam Islam semua hal mengenai kehidupan terdapat aturannya masing-masing, demikian juga dengan masalah hasrat seksual (Hidayati, 2021). Di dalam Islam, umat manusia dilarang untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas. Karena itulah, Islam mengatur hasrat seksual tersebut dengan menyerukan kepada pernikahan (Rosele et al., 2013).
Pernikahan adalah penyatuan dua jiwa yang berbeda jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan kesempurnaan hidup. Pernikahan diartikan pula dengan suatu janji suci untuk hidup bersama berstatus sebagai suami-istri dengan tujuan untuk memenuhi petunjuk agama, mengikuti sunah Nabi dalam rangka  mendirikan keluarga yang  harmonis, sejahtera dan  bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri,  sejahtera dalam menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan (Anwar, 2015).
Syari’at Islam menjadikan pernikahan sebagai suatu hubungan yang agung, suci dan  kokoh. Sebagaimana terdapat dalam al- Qur’an istilah pertalian itu dengan mitsaq ghalidz (perjanjian yang agung) dalam al- Qur’an surat an- Nisa’ ayat 21 menyatakan:
: ءاسنلا[ ا ً ظي ِل َ غ ا ً قا َ ثي ِم  ْم ُ ك ْ ن ِم َ ن ْ ذ َ خ َ أ َو  ٍض ْعَب  َلَِإ  ْم ُ ك ُ ض ْعَب  ََ ض ْ ف َ أ ْ د َ ق َو ُ ه َ نو ُ ذ ُ خ ْ أ َ ت  َف ْي َ ك َو
21 ]
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Indonesia, 2009).
Suami istri wajib menjaga hubungan pernikahan dan tidak sepantasnya memutuskan dan merusak tali pernikahan. Meskipun dalam hukum Islam perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian, akan tetapi apabila dengan mempertahankan pernikahan itu akan lebih banyak madhorot daripada manfaat, maka perceraian tersebut diperbolehkan (Rodliyah, 2014). Menurut hukum Islam, istilah perceraian disebut sebagai talaq. Talaq sudah ada pada zaman Rasulullah dan para Sahabat (Anwar, 2015). Talak dapat berarti menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu, melepaskan ikatan penikahan dan mengakhiri hubungan suami istri, serta melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu (Hamid, 1988).
Mengenai perceraian, Rasulullah bersabda:
لوكشمو ققحم ـ ةجام نبا ننس - (3 / 180)
َوْلا ِديِل َوْلا  ِنْب ِالله  ِدْيَبُع ْنَع ، ٍدِلاَخ ُنْب  ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح ، ُّي ِصْم ِحْلا ٍدْيَبُع  ُنْب  ُريِثَك اَنَثَّدَح ِب ِراَحُم  ْنَع ، ِ يِفاَّص
ِالله ِدْبَع  ْنَع ،  ٍراَثِد  ِنْب
ُقَلاَّطلا ِالله ىَلِإ ِلَلاَحْلا  ُضَغْبَأ : َمَّلَسو ِهْيلَع الله ىَّلَص ِالله ُلوُسَر  َلاَق :  َلاَق ،  َرَمُع  ِنْب
Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaidil al-Mihsi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Kholid, dari Ubaidillah bin walid al-Washofi, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdillah bin
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana
Umar, telah berkata Rasulullah SAW: perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan thalaq .
Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud (2-225) dan Ibnu Majah (1-650) dari Abdullah bin Umar. Shahih menurut Al-Hakim dan as-Suyuthi (Syaikh Al-Munawi, n.d.). Daripada itu, terdapat riwayat lain yang menjelaskan mengenai perceraian, Rasulullah bersabda:
ي َبابللأا قيلعتبو ققحم ـ دواد  ي  بأ  َ َنس - (2 / 220)
ِ ه للَّا  ُلو ُس َر  َلا َ ق  َلا َ ق  ٍبِرا َح ُم  ْن َع  ٌف ِّر َع ُم اَنَث َّد َح  َسُنوُي  ُنْب  ُدَم ْح َ أ ا َ ن َ ث َّ د َح - ملسو هيلع الله لىص - ا ً ئْي َ ش  ُ ه للَّا  َّل َح َ أ ا َم « َ أ « ِق َ لا َّطلا  َن ِم ِهْي َ لِإ  َض َ غْب
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Muarrif dari Muharib berkata, telah bersabda Rasulullah: Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai.   Al- Munawi mengatakan bahwa hadis ini shahih atau hasan dan diriwayatkan oleh Al-Hakim No. 2794 (Syaikh Al-Munawi, n.d.). Dari kedua hadis tersebut, jelas bahwasanya talak atau perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam dilihat dari sisi maslahat dan mudhorot , hukum perceraian dibagi menjadi empat bagian, yaitu: wajib, makruh, sunah dan haram (Rasjid, 2012). Pertama , hukum perceraian menjadi wajib apabila atas putusan hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang hakim, selanjutnya kedua hakim sudah sepakat memandang perlu untuk diadakannya perceraian yang bersifat ba’in sughra (Masriani, 2014) .
Kedua, hukum perceraian menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Karena tidak ada kemaslahatan yang akan dicapai dari perbuatan cerai tersebut (Asmuni, 2016). Ketiga , hukum perceraian menjadi makruh yaitu atas dasar hukum asal dari talak itu sendiri. Keempat , hukum  perceraian  menjadi  sunah  apabila  suami  tidak  sanggup  lagi  membayar  serta  mencukupi kewajibannya (nafkah) terhadap keluarga atau seorang istri tidak mampu menjaga kehormatan dirinya (Rasjid, 2012).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan mengenai definisi perkawinan, yaitu suatu perbuatan yang mulia, karena dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dengan mengharap ridho Allah SWT serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Burlian, 2019). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan (PNH Simanjuntak, 2017). Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk tidak menceraikan namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Serta dalam mengajukan perceraian harus didasari dengan alasan yang kuat bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan (Rodliyah, 2014).
Menurut R. Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan  putusan hakim atas tuntutan  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  perceraian  adalah pembubaran suatu hubungan perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta telah ditetapkannya suatu keputusan hakim (Anwar, 2015). Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka putus dan diantara mereka sudah tidak ada hubungan suami istri, mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri (Rodliyah, 2014).
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana

## Solusi Pencegahan Perceraian Akibat Dampak Covid-19
Fenomena perceraian yang  meningkat karena pandemi Covid-19 ini  tentu saja merupakan kenyataan yang memprihatinkan. Oleh karena itu, problem perceraian di Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim harus dapat diatasi melalui hukum Islam dan perundang-undangan seiring dengan masa pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia. Kebijakan pemerintah seperti PSBB dalam menekan penyebaran virus Covid-19 yang saat ini  mewabah tentu berdampak pada hubungan rumah tangga, berbagai masalah baru muncul dan dapat menyebabkan perceraian (Hidayati, 2021; Subardhini, 2021).
Ada beberapa akibat yang terjadi karena perceraian, baik itu dampak untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, seperti dampak yang terjadi pada anak. Adapun dampak perceraian pada diri sendiri seperti yang dilansir dari Klikdokter.com, perceraian akan memunculkan emosi-emosi negatif, seperti kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan hingga perasaan tidak mampu bertahan hidup. Bahkan, ketika seseorang mengalami stres yang berkepanjangan, dapat mengakibatkan tubuh merespon dengan tidak baik, seperti terjadinya peningkatan tekanan darah, menurunnya sistem kekebalan tubuh, dan reaksi peradangan yang berlebihan. Pada akhirnya, kombinasi dari semua ini akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan cemas dan depresi, insomnia, infeksi, gangguan pencernaan, berat badan yang berubah drastis, penyakit jantung dan pembuluh darah, ketergantungan zat tertentu hingga menyebabkan pernyakit kronik dan gangguan mobilitas tubuh (Tanamas, 2020).
Dampak terhadap orang lain seperti pada anak, dikutip dari situs Halodoc, jika orangtua bercerai maka anak akan merasa keluarganya sudah tidak lagi sempurna sehingga dapat memunculkan rasa iri terhadap teman-temannya yang seringkali menghabiskan waktu bersama orangtuanya. Anak akan merasa sedih dan kecewa bahkan hingga tidak menerima keadaan yang tentu saja membawa dampak yang tidak kecil, seperti anak memiliki tabiat yang buruk, merasa kualitas kehidupan yang rendah, bahkan hingga anak antisosial dan mengalami penurunan akademik (Halodoc, 2018).
Begitu besar dampak dari perceraian yang tidak hanya dialami oleh pelaku (suami istri), melainkan anak dan keluarga besar kedua belah pihak juga mengalami dampak tersebut. Bahkan, kedua keluarga besar  akan  mengalami  kerenggangan  dan  keretakan  persaudaraan.  Mungkin  saja  berawal  dari kesalahpahaman  hingga  menjadi  pertengkaran,  percekcokan  sampai  putusnya  persaudaraan  yang mengakibatkan masalah tidak akan berujung (Hidayati, 2021).
Dikutip  dari  Merdeka.com,  Dirjen  Bimas  Islam  Kamaruddin  Amin  memberikan  komentar mengenai tingkat perceraian yang semakin meningkat di Indonesia ini bahwa jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun. Oleh sebab itu, pihaknya terus berupaya menekan angka perceraian melalui program penguatan ketahanan keluarga. Amin menjelaskan bahwa pihaknya juga membangun sinergi dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Amin juga mengatakan bahwa program penguatan ketahanan keluarga tersebut dilakukan dengan adanya kegiatan bimbingan perkawinan yang  bersinergi dengan mitra strategis seperti BP4. Memang perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang bukan hanya akibat Covid-19 saja, namun angka tersebut makin meningkat pada masa pandemi Covid-19 (Fauziah et al., 2020).
Menurut Hidayati, L. (2021), dalam “Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pa ndemi dan Solusi,” Khuluqiyya, agama Islam memperbolehkan perceraian meskipun dibenci oleh Allah Swt., namun cara-cara yang baik dalam pencegahan perceraian perlu ditempuh (Hidayati, 2021). Upaya menekan  perceraian  bisa  dilakukan  dengan  menggandeng  para  tokoh  agama  masyarakat  untuk memberikan bimbingan serta ilmu agama menjelang pernikahan kepada muda-mudi calon pengantin di
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana
masa yang akan datang. Sebab dalam hubungan rumah tangga tentu permasalahan-permasalahan baru akan muncul baik itu dari segi keluarga, ekonomi, pasangan sendiri dan lain sebagainya. Jika ditanami ilmu agama tentu risiko terhadap perceraian akan semakin berkurang (Hidayati, 2021).
Menurut Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020), dalam “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid- 19,” Mizan: Journal of Islamic Law, perceraian di Indonesia tidak dapat sepenuhnya menerapkan hukum Islam secara lisan tetapi dibutuhkan perundang-undangan untuk mengatur agar salah satu pihak tidak dirugikan (Fauziah et al., 2020). Perkawinan merupakan pondasi keluarga dan perceraian putusnya hubungan suami-istri sehingga dibutuhkan penguatan hukum Islam dan sekaligus perundang-undangan tentang perceraian seiring pandemi Covid-19 di Indonesia (Fauziah et al., 2020). Sebab, perceraian tanpa melibatkan aspek hukum perundangan-undangan yang berlaku dapat membawa dampak-dampak buruk yang tidak diharapkan (Rodliyah, 2014).
Ikhtiar lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi perceraian yang semakin meningkat pada saat pandemi Covid-19 yang mungkin dirasa cukup sulit, seperti saling memahami satu sama lain, membicarakan atau mendiskusikan solusi yang bijak dengan cara tidak emosional, lebih menghargai pendapat yang berbeda dari anggota keluarga yang lain agar tidak terjadinya kesalah-pahaman. Karena dalam hal berumah tangga tentu akan selalu ada cobaan dan ujian saat menjalaninya karena saat berumah tangga tidak hanya senang bersama namun dalam keadaan sulit tetap harus bersama serta melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga, di mana dengan melakukan kegiatan bersama akan membuat relasi atau hubungan keluarga menjadi lebih erat. Komunikasi intensif juga harus dijaga, adanya komunikasi dapat membantu satu sama lain menjadi saling pengertian dan saling memahami (Radhitya, 2020).
Bagi Subardhini, M. (2021), dalam “Perceraian Di Masa Pandemi Covid -19: Masala h dan Solusi,” Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, secara umum faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, KDRT, beruba perubahan pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga (Subardhini, 2021). Masyarakat dan keluarga juga memiliki peran dalam menekan terjadinya perceraian karena merekalah yang mempunyai hubungan kehidupan dengan kedua belah pihak. Dukungan dari keluarga dan masyarakat ikut andil dalam hal ini, seperti dengan melakukan kegiatan keluarga atau kemasyarakatan secara bersama-sama dengan menciptakan lingkungan yang baik, serta saling menjaga silaturahmi (Subardhini, 2021).
Pencegahan merupakan solusi terbaik untuk menekan angka perceraian di Indonesia sehingga perlu meningkatkan peran kontrol Kementerian Agama, pengawas agama, para ulama dan kiai, tokoh masyarakat, dan  perguruan tinggi dalam melakukan sinergi bagi pencegahan angka perceraian di Indonesia (Hidayati, 2021).

## SIMPULAN
Covid-19 yang menghebohkan dunia, termasuk di Indonesia tentu memiliki dampak negatif bagi dunia, negara serta terhadap rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah perekonomian yang semakin menurun sehingga dirasa kurang dalam nafkah keluarga yang menyebabkan sering terjadinya perdebatan serta kekerasan dalam rumah tangga bahkan hingga berujung pada perceraian. Perceraian telah diatur dalam Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Hukum asal perceraian menurut Islam adalah makruh. Perceraian diperbolehkan atas dasar manfaatnya lebih banyak dari pada sisi mudhorot. Namun, perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang Allah benci sehingga sebaiknya perceraian tersebut dapat  dihindari  dengan  berbagai  upaya  pencegahan  sebagaimana  ditekankan  dalam  perundang-
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana
undangan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi khalayak luas umat Islam. Diakui  penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dalam  memberikan  perspektif  sehingga  dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Penelitian ini merekomendasikan upaya-upaya pencegahan perceraian di masa pandemi Covid-19 melalui peran pemerintah, tokoh agama, masyarakat, keluarga hingga dengan kesadaran sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi,  M.  N.  (2020).  Krisis  Ekonomi  Global  dari  Dampak  Penyebaran Virus  Corona  (Covid -19). AkMen Jurnal Ilmiah , 17 (1),  90 – 98. Abror,  H.  K.,  &  MH,  K.  H.  A.  (2020). Hukum  perkawinan  dan  Perceraian .  Ladang Kata,  Bantul Yogyakarta.
Anwar, S.  (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua  (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes). UIN Walisongo .
Asmuni, A. (2016). Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan  Kompilasi Hukum Islam. Warta Dharmawangsa , 48 .
Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al- ’Adalah , 10 (2), 415 – 422. Burlian,  F.  (2019).  Eksistensi  Perkawinan  Dan  Perceraian  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Pasca Berlakunya  UU  NO.  1  Tahun  1974. MIZAN,  Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (2). https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669
Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
Darmalaksana, W.  (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre- Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
Fauziah, A. S. N., Fauzi, A. N., & Ainayah, U. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid
19. Mizan: Journal of Islamic Law , 4 (2), 181 – 192. Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship , 2 (2), 83 – 92. Halodoc, R. (2018). 7 Efek Buruk Perceraian Bagi Anak. Halodoc . Hamid, H. Z. (1988). Pokok-Pokok Hukum  Perkawinan Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan di Indonesia. Bani Cipta.
Hasrul, M. (2020). Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jurnal Legislatif , 385 – 398. Herdiana,  D.  (2020).  Konstruksi  Konsep  Social  Distancing  dan  Lockdown  dalam  Perspektif Kebijakan Publik. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan , 8 (02), 107.
Hidayati, L.  (2021).  Fenomena  Tingginya  Angka  Perceraian  Di  Indonesia Antara  Pandemi  dan Solusi. Khuluqiyya , 3 (1), 71 – 87. Indonesia, Y. P. P. / P. A.-Q. D. A. R. (2009). Al- Qur’an dan Terjemahnya . Syamil Qur‟an.
Khaeruman, B., Nur, S., Mujiyo, M., & Rodliyana, D. (2020). Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik. UIN Sunan Gunung Djati Bandung . Liputan6.com. (2020, September). Ada 989 Kasus Perceraian di Madiun Selama Pandemi COVID-19 . Marison,  W.  (2020,  September). Selama Pandemi Covid-19,  Kasus  Perceraian di  Jakarta  Timur Mencapai Angka 900. Kompas.Com .
Masriani, Y. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. Serat Acitya , 2 (3), 128.
Nasruddin,  R.,  &  Haq,  I.  (2020).  Pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB)  dan  masyarakat berpenghasilan rendah. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (7), 639 – 648. PNH Simanjuntak, S. H. (2017). Hukum Perdata Indonesia . Kencana.
Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Kolaborasi  Resolusi Konflik , 2 (2), 111 – 119.
Perceraian  Akibat Dampak Covid-19   Perspektif  Hukum Islam dan  Perundang-undangan  Di Indonesia Robiah Awaliyah dan Wahyudin  Darmalaksana
Rasjid, S. (2012). Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam). Bandung: Sinar Baru Algesindo .
Riami, R.  (2020).  PERCERAIAN MENURUT  PERSEPSI PSIKOLOGI DAN  HUKUM  ISLA M. Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman , 4 (2), 124 – 145.
Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keadilan Progresif , 5 (1).
Rosele, M. I., Syed Jaafar, S. M.,  & Ramli, M. A. (2013). Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi. Halalan Thoyyiban  Perspektif Malaysia .
Siregar, R. S. (2015). Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan Prosedur Perundang -undangan.
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman , 1 (1), 161 – 176.
Subardhini, M.  (2021).  Perceraian  Di  Masa  Pandemi  Covid-19:  Masalah  dan  Solusi. Politeknik Kesejahteraan  Sosial Bandung .
Syaikh Al-Munawi. (n.d.). Faidh al-Qadir Syarh al- Jami’ al -shaghir. DKi Beirut. Tanamas,    dr.  B.  (2020).  inilah  Masalah  Kesehatan  yang  Bisa  Terjadi  Akibat  Perceraian.
Klikdokter.Com .
Yamali, F.  R.,  & Putri,  R. N.  (2020).  Dampak  Covid-19 Terhadap  Ekonomi  Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 384 – 388.