## HAM (HAK ASASI MANUSIA) DALAM ISLAM
Oleh : Zuman Malaka 1
e-mail : zuman_mlk@yahoo.co.id
STAI TARUNA Surabaya
ABSTRAK : Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan sejak lahirnya Magna Charta di  Inggris pada  tahun  1215, sampai lahirnya Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yaitu  Universal Declaration  Of Human  Right pada tanggal 10 Desember 1948,  tetapi  ternyata  jauh sebelum lahir Magna Charta di Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah terbit  dahulu  ada  suatu  piagam  tentang  hak  azasi  manusia  yang  dikenal  dengan Piagam  Madinahdi  Madinah  pada  tahun  622,  yang  memberikan  jaminan perlindungan hak azasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas suku dan agama.
Sesudah perang dingin arus gelombang hak asasi manusia semakin melanda seantero  dunia,  malah  kadang-kadang  negara-negara  barat  terkesan  ingin melaksanakan  penerapan  konsep  hak  asasi  manusia  menurut  pandangan  mereka terhadap  negara-negara  lain,  tanpa  memperhatikan  keanekaragaman  tata  nilai, sejarah, kebudayaan, system, politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.
Kata kunci : HAM, Islam

## A. PROLOG
Sebenarnya  masalah  hak  asasi  manusia  bukanlah  merupakan  masalah baru  bagi  masyarakat  dunia,  karena  isu  hak  asasi  manusia  sudah  mulai dilontarkan  sejak  lahirnya  Magna  Charta  di  Inggris  pada  tahun  1215,  sampai lahirnya Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi  Manusia, yaitu Universal Declaration Of Human Right pada tanggal 10 Desember 1948. 2
1 Dosen Tetap STAI Taruna Surabaya
2 Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indoenesia (Jakarta: Penerbit Ghalia ndonesia,2001) h. 9.
Perjuangan  untuk  memperoleh  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  hak azasi  manusia,  sepanjang  sejarah  umat  manusia  selalu  mengalami  pasang  surut. Puncak  keberhasilan  perjuangan  untuk  memperoleh  pengakuan  dan  jaminan perlindunagan  terhadap  hak  azasi  manusia,  ditandai  dengann  lahirnya  Piagam Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak  Azasi  Manusia  yang  dikenal  dengan “ Universal  Declaration  of  Human  Right ”.  Semenjak  itu  masalah  hak  azasi manusia  betul-betul  telah  menjadi  perhatian  dunia,  terlebih-lebih  sesudah berakhirnya perang dingin, terutama di negara-negara maju. Meskipun demikian pelanggaran  terhadap  hak  azasi  manusia  tetap  saja  terjadi  tidak  saja  di  negara- negara  Berkembang,  tetapi  ironisnya  di  negara-negara  maju  seperti  amerika serikat, yang menamakan dirinya pendekar hak azasi manusia.
Jauh sebelum lahir Magna Charta di  Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah terbit dahulu ada suatu piagam tentang hak azasi manusia yang dikenal  dengan  Piagam  Madinahdi  Madinah  pada  tahun  622,  yang  memberikan jaminan  perlindungan  hak  azasi  manusia  bagi  penduduk  Madinah  yang  terdiri atas suku dan agama. 3
Apabila  kita  berbicara  tentang  dunia  islam,  maka  yang  sering  menjadi tolak  ukur  adalah  pada  hukum  islamnya,  karena  selama  ini  dunia  Islam  identik dengan  hukum  Islam,  sehingga  sering  sekali  apabila  suatu  negara  Islam  yang berlaku  dinilai  melanggar  hak  azasi  manusia,  maka  yang  disalahkan  adalah islamnya bukan kesalahan pada personal  pemerintahan yang berkuasa pada saat itu  dan  ini  tidak  adil  kalau  kemudian  Islam  yang  menjadi  sasaran  terhadap kesalahan-kesalahan tersebut.
Perlu  kita  ketahui  bahwa  Islam  lahir  diantara  sistem  kesukuaan  arab yang kacau dan tidak terstruktur ditandai dengan tidak adanya satupun kekuasaan (centralizied authority) Sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.
3 Ibid h. 10
Salah satu fakta kuat dan mengikat seluruh pengikut Muhammad adalah factor keimanan (faith) yang mampu menyatukan mereka dalam suatu komunitas yang  terorganisasi,  Al  Quran  menyebutnya  sebagai  ummah  dan  menyebut pengikutnya  sebagai  mukmin  (orang  yang  percaya)  dan  menyebut  idiologinya sebagai islam atau penyerahan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Allah). 4
Praktek  politik  negara  islam  yang  ideal  dan  original  sebagaimana diemban oleh Rosulullah secara gradual mengalami kemunduran terutama pasca wafatnya Nabi dan empat kholifah pertama. Sejarah negara islam selalu diliputi oleh  konflik  kekuasaan  disatu  sisi,  dan  syariah  yang  pada  dasarnya  merupakan instrumen  progresif  bagi  perkembangan  umat,  telah  kehilangan  dinamisasinya dan  berubah  menjadi  hukum  (fuqoha),  serta  ketidakberdayaan  para  pemegang otoriter syariah atas dominasi kekuatan politik para penguasa disisi lain.
Dinasti  Umayyah  telah  memerintah  selama  ±  100  tahun  (661-650) meletakkan  pondasi  bagi  sebuah  system  politik  baru  yang  belum  dikenal  ooleh bangsa  Arab  pada  waktu  itu.  Mereka  mengadopsi  tata  cara  pengadilan  Persia, Byzantium,  dan  memperbaruhi  pemerintahan  dan  way  of  life  mereka. 5 Dalam priode  inilah  mulai  terjadi  penyimpangan  yang  sangat  membahayakan  ajaran islam. Melalui interprestasi yang lihai dibuat-buat terhadap beberapa ayat-ayat Al Quran.
Dinasti  Abbasyiyyah  tidaklah  religius  dan  jujur  dibandingkan pendahulunya,  walaupun  priode  ini  mendapatkan  reputasi  sebagai    Masa Keemasan  Islam    (Golden  Age  of  Islam).  Tetapi  selama  priode  ini,  instituís kekholifahan  kehilangan  kejayaannya  dan  efisiensinya.  Kondisi  tersebut mendapatkan  respon  para  Fuqohadan  Teolog  muslim,  tetrapi  pendekatan  yang mereka gunakan masih juga bersifat tidak realistis dan jauh dari realitas sehingga tidak  dapat  memberikan  solusi  untuk  mengatasi  para  pengusaha  yang  lalim  dan
4 Manovehert Paydar, Legitimasi Negara Islam (Yogyakarta: fajar Pustaka Baru, 2003) h. 11.
5 Ibid, h.106
mengabaikan  hukum  islam. 6 Dengan  pengelolahan  politik  yang  semacam  itu, dibidang  hukum  mustahil  untuk  tidak  terpengaruh.  Pada  kenyataannya  syariah sejak  awal  menjadi  target  yang  paling  mudah  diserang  dalam  pemerintahan islam.
Di  negara-negara  muslim,  pada  sisi  lain  sejak  pondasi  syariah  prinsip- prinsip  religius  yang tidak bisa dirubah dan keluar, para fuqoha mencoba untuk melindungi  bangunan  hukum  Islam  dari  perubahan  dan  menjadikan  taqlid sebagai sesuatu yang diterima secara universal.
Dalam  syariat  Islam  ditegaskan  bahwa  diri  kita  juga  memiliki  hak-hak tertentu  terhadap  kita.  Syariat  melarang  penggunaan  segala  sesuatu  yang berbahaya  bagi  fisik,  mental,  atau  moral  manusia.  Ia  melarang  manusia  dari menkonsumsi darah, obat-obatan beracun , darah daging babi, binatang-binatang buas, dan binatang-binatang yang mengandung kotor dan bangkai, semuanya ini mempunyai pengaruhn yang tak diinginkan terhadap fisik, moral, intelektual, dan spiritual manusia. Sementara itu islam memerintahnkan pemakaian hal-hal yang bersih, sehat, dan bermanfaat bagi manusia, karena diri kita juga mempunyai hak atas kita.
Islam  mengakui  adanya  keinginan  seksual  dan  mengaturnya  dengan mencari  pemenuhannya  lewat  perkawinan.  Juga  dalam  mencari  peningkatan spiritual  atau  kemurnian  moral,  kita  tidak  disuruh  meninggalkan  kehidupan dunia.  Jalan  untuk  sukses  terletak  dalam  mengikuti  hukum  Tuhan  ditengah- tengah  kompleksitas  kehidupan  dan  bukan  diluar  itu.  Islam  juga  secara  total melarang bunuh diri kesemuanya ini menunjukkan pada manusia bahwa dirinya sendiri  menikmati  hak-hak  tertentu  dan  menjadi  kewajiban  bagi  manusia  untuk memenuhinya  sebaik  mungkin,  melalui  jalan  yang  telah  diarahkan  oleh  syariat. Pada  suatu  sisi  syariat  memerintahkan  manusia  untuk  mengisi  hak-hak pribadinya dan bertindak adil terhadap dirinya sendiri, dan pada sisi lain, ia juga
6 Ibid, h.110
menyuruh manusia untuk mencari pemenuhan itu dengan suatu jalan diman hak- hak orang lain tidak dibahayakan.
Syariat mencoba untuk  mencapai suatu keseimbangan diantara hak-hak seorang  manusia  dan  hak-hak  masyarakat  sehingga  tidak  ada  konflik  antara keduanya dan semuanya harus bekerja sama dalam melaksanakan hukum tuhan. Seorang  muslim  didunia  ini  lahir  untuk  menjadi  simbol  hidup  dari  kebaikan, kemuliaan dan kemaniusiaan. Dia harus menenangkan hati-hati manusia melalui karakter dan contohnya. Kemudian dia sendiri dapat menjadi true ambassador of Islam ( duta besar sejati dari islam). 7
Ada  dua  kelompok  besar  yang  berbeda  memegang  pendapat  bahwa system  hukum  Islam  tidak  selaras  dengan  perkembangan  zaman.  Pertama, mereka  yang  tidak  punya  pengetahuan  baik  hukum  islam  maupun  hukum modern, sementara kelompok  yang kedua mengenal  hukum  modern tetapi  tidak tahu  apa-apa  tentang  hukum  Islam,  dengan  percatan  lain,  kedua  kelompok tersebut tidak berkompeten untuk membuat suatu komentar terhadap kaum Islam, sebab mereka sama sekali tidak mengerti. Anda tidak dapat dengan jelasmenilai sesuatu yang anda tidak mengerti sama sekali. 8

## B. HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Istilah  hak-hak  asasi  manusia  merupakan  terjemahan  dari  istilah  drots de  I’homme  dalam  bahasa  Prancis  yang  berarti  “hak  manusia”  ,  atau  dalam bahasa inggrisnya Human Right , yang dalam bahasa belanda disebut menselijke rechten. Kitab suci Al Quran lebih kurang 1400 tahun yang lalu diwahyukan oleh Allah  SWT  kepada  seluruh  umat  manusia  melalui  Rasul  dan  utusannya,Nabi Muhammad  SAW  mengajarkan  dalam  firman  itu  :  “  tiada  paksaan  dalam beragama “.
7 Topo santoso, Hukum Pidana Islam (Bandung : asyamil Press dan grafika, 2001) h. 50-51
8 Ibid, h.15-16
Ini  merupakan  pencerminan  nilai-nilai  asasi  bagi  manusia.  Hak  asasi manusia  (  HAM  )  menurut  UU  No  .  39  /  1999  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakekat  manusia  seba\\gai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan merupakan  anugrahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tiknggi  dan  dilindungi oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Apabila  kita  memperhatikan  di  negara  kita  sendiri,  pengakuan  dan jaminan  perlindungan  terhadap  hak  azasi  manusia,  ternyata  telah  cukup  banyak diberikan  ,  baik  yang  ditemukan  dalam  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  serta  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Untuk jelasnya dapat kita rinci sebagai berikut :
1.  Pancasila  Menurut  Franz  Magnins-Suseno,  “  Sebenarnya  hak  azasi  manusia merupakan pengejahwentahan seluruh Pancasila. Masalah hak Azasi manusia dapat dipahami sebagai operasionalisasi Pancasila. “ (15-66)
2. Undang-Undang Dasar 1945, sebagian landasan konstitusional.
3. Ketetapan MPR Comer XVII/ MPR / 1998 tentang hak azasi manusia.
4. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1998 tentang Hak Azasi Manusia.
5.  Undang-Undang  Nomer  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Azasi Manusia .
6. Peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
b. Undang-Undang tentang pemilu
c. Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR , DPRD d. Undang-Undang tentang Kepartaian
e. Undang-Undang tentang Pokok Pers
Disamping  itu,  Negara  kita  telah  meratifikasi  beberapa  konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak  Azasi  Manusia,  antara  lain  sebagai berikut :
1. International  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  Racial Discrimination (1965)
2. International  Convention  on  the  Suppression  and  Punishmentof  the  Crimeof Apartheid (1973)
3. ILO  Convention  concerning  Equal  Remuneration  for  Men  and  Women Workes for Work of Equal Value (1951)
4. ILO  Convention  Concerning  Discrimination  in  Respect  of  Employment  and Accupation (1958)
5. Convention on the Prevention and Punishment of the rime of Genocide (1948)
6. Convention on the Non- Applicability of statutory Lemitation to War Crimes Againts Humanity (1968)
7. Protocol Amending the slavery Convention (1953)
8. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Instution and Practices Similar to Slavery (1956)
9. Convention  For  the  Suppression  of  the  Traffic  on  Persons  and  of  the Exploitation of Others (1950)
10. ILO Convention Concerning Forced Laboer (1030)
11. ILO Convention Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize (1949)
12. Convention of the Political Right of Women (1952)
13. Convention  of  the  Elimination  Alls  Forms  Discrimination  Against  Woment (1979)
14. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces en the Field (1949)
15. Geneva  Convention  for  the  Ameliorationof  the  Condition  of  the  Wounded and Sick in Shipwreked Members of Armed Forces at Sea (1949)
16. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (1949)
17. Geneva Convention Relative to the Protection of Civ lan person in Time of War (194). (13-76)
Pada  tahun  1990  telah  diratifikasi  pula  konvensi  tentang  Hak-Hak  anak dengan  Keppres  Nomor  36  Tahun  1990.  tidak  sebagaimana  lazimnya,  konvensi tentang  hak-hak  anak  ini  tidak  diratifikasi  dengan  suatu  undang-undang,  tetapi hanya  diretifikasi  dengan  keppres.  Mengingat  suatu  konvensi  yang  telah diratifikasi  akan berlaku secara umum dan mengikat setiap warga negara, maka ratifikasi setiap konvensi sebaiknya dilakukan dengan suatu undang-undang.
Konvensi-konvensi  tersebut  diatas  diratifikasi  sebelum  dideklarasikan Rencana Aksi Nasional Hak- hak Azazi Manusia Indonesia 1998-2003, pada 25 juni  1998.  Untuk  selanjutnya  dalam  program  kegiatan  rencana  Aksi  Nasional Hak-  hak  Azazi  Manusia  Indonesia  1998-2003,  pada  25  juni  1998,  akan diratifikasi  secara  bertahap  beberapa  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang hak Azazi Manusia, yaitu sebagai berikut :
Tahun I :
1. Konvensi tentang Hak-hak Ekonomi, Politik, dan Budaya.
2.  Konvensi  tentang  penyiksaan  dan  perlakuan  atau  Hukuman  lain yang Kejam , Tidak Manusiawai, atau Merendahkan.
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
Tahun II :
1. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genocida.
2. Konvensi Perbudakan.
Tahun III :
Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja migran dan Anggota- anggota Keluarga.
Tahun IV :
Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia san Ekspoitasi porstitusi. TahunV :
Konvensi Hak –hak Sipil dan Politik (5-8)
Berdasarkan  rencana  aksi  tersebut  diatas  sampai  Sekarang  telah diratifikasi lagi beberapa konvensi, yaitu sebagai berikut :
1.  Konvensi  menentang  Penyiksaaan  dan  Perlakuan  atau  Hukuman  lain  yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan.
2. Konvensi tentang Hak-hak Ekonomi, Politik, dan Budaya.
3. Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasia.
Kita Semarang juga telah memiliki Komite Nasional Hak Azasi Manusia (  Komnas  Ham)  ,  yaitu  suatu  badan  independen  yang  bertugas  memandang pelaksanaan  hak  azasi  manusia  di  Indonesia.  Semua  itu  bertujuan  untuk kemajuan  dan  perlindungan  hak-hak  azasi  manusia  Indonesia.  Isu-isu  mengenai hak  azasi  manusia  yang  menonjol  akhir-akhir  ini,  pada  umumnya  berkaitan dengan :
1. Hak kebebasan berbicara dan mengeluaarkan pendapat.
2. Hak kebebasan beragama.
3. Hak kebebasan dari rasa takut.
4. Hak kebebasan dari kemelaratan.
Sedangkan  kelompok  yang  paling  rawan  dalam  persoalan  pelanggaran hak  azasi  manusia,  antara  lain  kelompok  wanita,  kelompok  anak-anak  dan kelompok buruh. Kelompok-kelompok ini harus mendapat perhatian yang paling besar, dalam upaya perlindungan terhadap hak azasi manusia .

## C. HUKUM PIDANA ISLAM YANG DINILAI KEJAM
Kritik  terhadap hukuman dalam  Islam bisa juga disebabkan karena tidak disadarinya  alasan  spiritual  dari  hukuman  itu.  Hukuman  bukanlah  dijatuhkan secara kejam oleh seseorang pada orang lain. Melainkan suatu pelaksanaan dari ketentuan  Allah  terhadap  hamba-hamba-Nya.  Ketaatan  kepada  hukum  Allah adalah karakter dasar bagi masyarakat Muslim yang benar.
Salah  satu  persoalan  yang  selalu  dibahas  oleh  para  ahli  hukum  pidana adalah  masalah  pidana  atau  hukuman.  Sebelum  membahas  hal-hal  diatas  kita akan coba melihat bagaimana tuduhan-tuduhan terhadap hukuman dalam system pidana  Islam  yang  kerap  kali  digambarkan  sebagai  sesuatu  yang  kejam,  tidak manusiawi, dan barbar. Dalam system ini misalnya dikenal hukuman mati.
Persoalannya  sering  kali  bentuk-bentuk  hukuman  tersebut  hanya  dilihat dari  satu  sisi  saja,  yaitu  kemanusiaan  menurut  standar  abad  20  yang  dianggap paling beradab. Tidak dilihat  alasan, maksud, tujuan, dan keefektifan hukuman- hukuman  tersebut.  Berkaitan  dengan  teori  pemidanaan  ini  dikenal  adanya beberapa  tujuan  pemidanaan,  yaitu  :  Retribution  (pembalasan),  Deterence (pencegahan), dan Reformation (Perbaikan). Banyak penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata.
Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan  (umum  dan  khusus),  serta  perbaikan.  Dalam  kenyataannya  juga melindungi  masyarakat  dari  tindakan  jahat  serta  pelanggaran  hukum  (fungsi perlindungan).  Hukuman  dalam  Islam  memiliki  landasan  yang  sangat  kokoh yaitu  Al-Qur’an  dan  Sunah  Nabi  SAW,  dan  bukan  berdasarkan  dugaan-dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil.
Dari  sisi  kepastian  hukum  juga  jelas  karena  manusia  dilarang  mengubah hukuman  yang  diancamkan,  jadi  untuk  tindak  pidana  yang  diberi  ancaman hukuman hadd tidak boleh ada perubahan, perbuatan yang dilarang tetap menjadi
sesuatu  yang  diharamkan  sampai  kapanpun.  Bandingkan  dengan  system  hukum di  negara-negara  Barat  yang  bahkan  untuk  perbuatan  yang  sangat  kotor,  seperti zinah  dapat  dilakukan  dekriminalisasi.  System  ini  juga  mengenal  afwan  atau pemaafan  bagi  tindak  pidana  qishash,  seperti  pembunuhan  atau  penganiayaan, jika pihak korban atau keluarga korban mau memaafkan.
System  ini  juga  sangat  memperhatikan  aspek  pencegahan,  pendidikan, dan  perlindungan  bagi  masyarakat,  serta  perbaikan  bagi  si  pelaku.  Dikatakan oleh Shiddiqi, hukuman yang ditentukan oleh syari’at hanya dilaksanakan suatu negara Islam. Hukuman ini merupakan bagian dari system Islam dan bila system tersebut mungkin tidak akan tepat sama sekali. Dalam system seperti ini negara melakukan  distribusi  kekayaan  dengan  baik,  yang  bertanggung  jawab  untuk menolong  setiap  warga  negara,  tidak  peduli  latar  belakang  suku,  ras,  bahasa, warna kulit, atau status sosialnya.
Negara  juga  bertanggung  jawab  menjamin  pekerjaan  yang  baik  bagi warganya,  jika  pekerjaan  itu  tidak  tersedia  atau  jika  ada  seseorang  yang  tidak mampu  bekerja  harus  diberikan  kepadanya  harta  dari  ba’it  al  mal  atau  rumah harta negara. Menolong warga negara juga termasuk menghindarkan mereka dari perbuatan  terlarang,  misalnya  dengan  melarang  sarana-sarana  yang  mendorong terjadinya berbagai kejahatan.
Maka  termasuk  didalamnya  larangan  tempat-tempat  prostitusi,  larangan minuman keras, larangan menyendiri dengan orang lain yang bukan muhrimnya, larangan  tontonan  yang  membangkitkan  nafsu  seksual.  Sebaliknya  dilakukan usaha-usaha mendorong warga negara agar dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik, seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah lain.

## D. PENGGOLONGAN HUKUMAN
Hukuman  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  golongan.  Penggolongan pertama didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dalam hal ini ada empat jenis hukuman :
1. Hukuman Pokok (’uqubah ashliah), misalnya hukuman qishash untuk  tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.
2. Hukuman  Pengganti  (’uqubah  badaliah),  merupakan  pengganti  hukuman pokok  yang  tidak  dkumanapat  dilaksanakan  karena  alasan  yang  sah,  seperti hukuman  diyat  sebagai  pengganti  hukuman  qishash,  atau  hukuman  ta’zir sebagai  pengganti  hukuman  hadd  atau  qishash  yang  tidak  dilaksanakan. Sebenarnya  hukuman  diyat  itu  sendiri  adalah  hukuman  pokok  untuk pembunuhan  semi  sengaja  (menyerupai  sengaja),  demikian  pula  hukuman ta’zir merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana ta’zir.
3. Hukuman  Tambahan  (’uqubah  taba’iah),  yaitu  hukuman  yang  mengikuti hukuman  pokok  tanpa  memerlukan  keputusan  tersendiri  seperti  larangan menerima  warisan  bagi  pelaku  pembunuhan  terhadap  keluarganya  sebagai tambahan hukuman qishash, atau hukuman pencabulan hak sebagai saksi bagi orang yang melakukan tindak pidana qadzaf (memfitnah orang lain berzina).
4. Hukuman  Pelengkap  (’uqubah  takmiliah),  yaitu  hukuman  yang  mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.

## E. PEMBUNUHAN
Tidak  diragukan  kembali  bahwa  tindak  kejahatan  yang  paling menakutkan bagi  manusia adalah pembunuhan.  Tindakan pembunuhan diancam pidana  berat  oleh  semua  system  hukum  sejak  awal  sejarah  manusia  hingga  saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai  ”Qishash”  yaitu  pembalasan  bagi  pelaku  seimbang  dengan  luka  yang diderita korban.
Dalam  mengkaji  hukum  qishash  ini,  hal  yang  paling  penting  adalah klasifikasi pembunuhan itu sendiri: yaitu apakah pembunuhan merupakan bagian dari  hukum  publik  dimana  negara  harus  intervensi   ambil  bagian  dalam penuntututannya, ataukah ia merupakan bagian dari kesalahan perdata atau Tort, dimana  pemulihannya  dikembalikan  kepada  orang  yang  terkena  perbuatan  itu, apakah ia akan menuntutnya atau tidak.
Tepat yang diberikan oleh Islam bagi kehendak  keinginan individu dalam konteks  Qishash  ini  membedakan  perlakuan  Islam  terhadap  pembunuhan  dari perlakuan system lain. Dimana, dalam hukum Islam pembunuhan terlihat sebagai kesalahan  privat,  dan  pemulihannya  menjadi  urusan  sang  korban  atau keluarganya.  Tetapi  penelitian  yang  lebih  jeli  akan  membawa  kesimpulan  yang berbeda. Dalam fiqih, tindak pidana pembunuhan ini (Al Qatl) disebut dengan Al Jinayah  ’la  al  Insaniyyah  (kejahatan  terhadap  jiwa  manusia),  sebutan  ini  sama dengan pengertian pembunuhan dalam hukum positif.
Dalam KUHP Indonesia sendiri, tindak pidana ini juga dimasukkan dalam bab  XIX  :  kejahatan  terhadap  nyawa  .  Dalam  hal  pembunuhan  ini,  kami contohkan  tentang  pembunuhan  sengaja.  Bahwa  suatu  pembunuhan  baru  dapat dikatakan pembunuhan sengaja didalam Islam jika memenuhi unsur-unsur :
1) Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya :
2) Perbuatan  itu  membawa  kematian :  dan  bertujuan  untuk  menghilangkan nyawa seseorang.
Para ulama fiqih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini, yaitu :
1) Hukuman Asli, yaitu hukum qishash. Hukuman ini didasarkan pada ketentuan Allah dalam QS. Al Baqarah 178. Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan  atas  kamu  qishash  berkenaan  dengan  orang-orang  yang dibunuh....” Dalam surat lain QS. Al Maidah (5) ayat 45 : Artinya : “Dan telah kami tetapkan kepada mereka didalamnya (taurat) bahwasannya jiwa (dibalas)
dengan jiwa…”. Dalam hadits Nabi  juga ditemui perintah ini :  Artinya : ”... Siapa  yang  membunuh  dengan  sengaja,  maka  dibalas  dengan  membunuh (pelaku)nya...”  (HR.  Abu  Dawud  dan  An  Nasai  dari  Abdullah  Bin  Abbas). Hukuman  qishash  tidak  dijatuhkan  apabila  dimaafkan  oleh  ahli  waris.  Para ahli waris menurut kesepakatan ahli fiqih, boleh memaafkan terbunuh dengan cara  tidak  melaksanakan  hukuman  qishash.  Hal  ini  sesuai  dengan  firman Allah  dalam  surat  Al  Baqarah  (2)  ayat  178.  Artinya  :  ”Maka  barang  siapa yang  mendapatkan  suatu  pemaafan  dari  saudaranya,  hendaklah  (yang memaafkan)  mengikuti  dengan  cara  yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi maaf)  membayar  (Diyat)  kepada  yang  memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik (pula)...” Kemudian dalam surat Al Maidah (5) ayat 46 Allah Swt. berfirman:
Artinya  :  ”....dan  luka-luka  (pun)  ada  qishashnya,  maka  melepaskan  hak  itu (menjadi)  penebus  dosa  baginya...”  Sedangkan  dalam  Sunnah  ada  riwayat  : Artinya : ”Sepengetahuan saya setiap ada perkara Qishash dilaporkan kepada Rasulullah  Saw,  senantiasa  dianjurkan  untuk  dimaafkan  ”.  (HR.  Anas  bin Malik). Aturan  tentang  pemaafan  dalam  pembunuhan  inilah  tidak  ada  dalam hukum  positif.  Aturan  ini  juga  menepis  anggapan  bahwa  hukuman  dalam pidana Islam hanya bertujuan untuk pembalasan semata.
2) Hukuman  Pengganti.  Menurut  ulama  fiqih,  apabila  hukuman  qishash  gugur (misalnya  karena  dimaafkan  atau  karena  ada  perdamaian),  maka  ada  dua hukuman pengganti lain, yaitu Diyat yang ditanggung sendiri oleh pembunuh, dan hukuman ta’zir.
3) Hukuman  Pelengkap.  Selain  hukuman-hukuman  diatas  dalam  pembunuhan sengaja  juga  ada  hukuman  lainnya,  yaitu:  terhalang  hak  warisnya,  dan terhalang mendapat wasiat dari korban.

## F. DUNIA ISLAM MEMILIKI CIRI HAM TERSENDIRI
Dengan  semakin  rapatnya  hubungan  satu  negara  dengan  negara  lain  di dunia  ini,  orang-orang  diberbagai  belahan  bumi  semakin  merasa  perlu  untuk saling  memahami  budaya,  sistem  kehidupan  ,  termasuk  hukum  dari  bangsa- bangsa  lain.  Sehingga  dibarat  orang  mempelajari  berbagai  aspek  dari  hukum islam,  tidak  kecuali  hukum  pidanaya.  Pada  hakekatnya  bahwa  negara  hukum tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya jika tidak ada demokrasi sebaliknya demokrasi tidka akan berfungsi selama HAM terus menerus diperkosa.
Kemunculan  kembali  negara-negara  islam  dan  negara-negara  muslim diantara  masyarakat  bangsa-bangsa  didunia  dan  ketaatan  dari  beberapa  negara kepada  hukum  islam  sebagai  dasar  dari  sistem  hukum  mereka  menegaskan pentingnya memahami nilai-nilai dan atribut-atribut dari islam dan hukum islam.
Negara  muslim  yaitu  negara  dimana  mayoritas  penduduknya  adalah kaum  muslimin  atau  pemerintahnya  mewakili  mayoritas  umat  islam.  Negara islam  merujuk  pada  suatu  bentuk  pemerintahan  dimana  seluruh  perlakuan  dari seluruh  aspek  usaha  manusia  dan  hukum  menjadi  subjek  hukum  islam,  yaitu syariat. Dunia islam mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Seperti dunia barat,dunia islam juga memperlihatkan keragaman dan tidak homogen.
Dalam  arti,  setiap  negara  dari  Aljazair  hingga  Indonesia  mempunyai perbedaan yang amat mendasar, meski mayoritas penduduknya beragama islam. Ternyata  komunalitas  agama  tidak  dengan  sendirinya  berarti  komunalitas  sosial dan tradisi politik. Sebagaimana masyarakat dan realitas sosialnya berbeda, juga tradisi-tradisinya.  Aljazair  misalnya,  merupakan  negara  modern  yang westernized.
Karena  itu,  mengalami  guncangan  hebat  saat  sebagian  warganya menginginkan  ”negara  islam”  versi  mereka.  Sementara  itu,  negara-negara  lain seperti  Indonesia,  Malaysia  dengan  mayoritas  penduduknya  muslim  memilih menjadi Negara sekuler, tampaknya perjuangan kelompok-kelompok islam untuk
membentuk  Negara  islam  tidak  berhasil.  Kedua  negara  itu  mengambil pemerintahan yang cocok untuk masyarakat pluralitas.
Kendati  penduduknya  mayoritas  muslim,  kedua  negara  itu  mempunyai karakter  pluralis  dan  karena  itu  memilih  karakter  sekuler.  Dan  yang  sangat menarik,  bahwa  dari  masing-masing  negara  islam  didunia,  tidak  ada  yang mengeluhkan  soal  penerapan  hukum  islam  karena  perbedaan  budaya,  social ataupun  yang  lainnya.  Tetapi  hukum  islam  bisa  berjalan  secara  seknifikan, walaupun ada perbedaan-perbedaan dari masing-masing negara tersebut.
Hukum islam sangat bersifat fleksibel, artinya tidak kaku seperti halnya yang  dibayangkan  orang-orang  yang  kurang  dalam  memahami  hukum  islam, karena  hukum  islam  bisa  berdiri  dimanapun  ia  berada,  walaupun  dalam masyarakat  yangmemiliki  perbedaan  budaya,  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Kita tahu  bahwa  didalam  salah  satu  kaidah  fiqih  mengatakan  bahwa  :  ”  Hukum- hukum itu dapat berubah sesuai dengan zaman, tempat, dan keadaan”. Sehingga hakekatnya  hukum  islam  tersebut  dapat  berubah  dalam  kondisi  dan  situasi tertentu. Tetapi hakekatnya tidak berbenturan dengan hukum asal (Al Qur’an dan Hadits).

## G. HAM DALAM DUNIA ISLAM
Berhubung  hak  asasi  manusia  merupakan  hak-hak  dasar  yang  dibawa manusia  semenjak  lahir  sebagai  Anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  maka  perlu dipahami bahwa hak asasi  manusia tersebut  tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semsta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itutidak bisa dikurangi (non derogable right).  Oleh  karena  itu,  yang  diperlukan  dari  negara  dan  hkm  adalah  suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.
Salah satu kendala bagi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam masyarakat beragama yang sedang mengalami modernisasi adalah
keraguan dalam menyikapi hubungan antara agama dan sekulerisme. Hingga kini keduanya  dipahami  sebagai  domain  yang  berbeda,  bahkan  berbenturan  satu dengan  yang  lain.  Kita  tidak  boleh  lupa,  sebagian  besar  penduduk  dunia  adalah uma beragama.
Karena itu, keggalan untuk melibatkan prespektif agama sebagai fondasi HAM  bukan  berarti  hanya  hilangnya  dukungan  politik  komunitas-komunitas beragama,  tetapi  juga  bisa  menjebak  mereka  melakukan  perlawanan  terhadap sebagian  hak-hak  universal  itu.  Negara-negara  muslim  sering  menjadi  sasaran atas pelanggaran-pelanggaran HAM, karena banyak yang menilai bahwa hukum atau  undang-undang  yang  mereka  terapkan  banyak  yang  membunuh  terhadap hak-hak seseorang.
Seperti  pemerintah  yang  diterapkan  oleh  Taliban  yang  ada  di Afganistan,misal  kaum  perempuan  tidak  boleh  keluar  rumah  dan  bersekolah tanpa didampingi muhrimnya. Penerapan ini sangat ditentang oleh banyak negara terutama  Eropa.  Sehingga  kemudian  pemerintah  Taliban  dihantam  habis  oleh Amerika  dengan  dalih  menghilangkan  pemerintah  yang  dictator,  sehingga  saat ini pemerintah Taliban sudah tinggal cerita.
Dalam  penerapannya  ternilai  sangat  dictator  dan  kaku(dalam  presepsi barat),  sehingga  dunia  barat  memberikan  pencerminan  bahwa  hukum  islam seakan-akan  seperti  itu.  Padahal  jika  dikaji  secara  mendalam,  maka  akan  kita temukan  bahwa  pengertian  penerapan  konteks  tentang  HAM  antara  tiap-tiap negara  pasti  memiliki  perbedaan  yang  amat  tajam,  tak  terkecuali  pemaknaan antara  negara  barat  dengan  timur  juga  demikian.  Sebab  masing-masing mempunyai perbedaan kultur yang amat tajam.
Orang  timur  tengah  tidak  bisa  dipaksakan  harus  hidup  layaknya  orang hawai,  yang  selalu  terkenal  dengan  bikini  dan  tariannya.  Demikian  juga  orang barat  tidak bisa dipaksakan hidup  dengan selalu  berjubah layaknya orang Arab. Di Negara barat yang dikenal pelopor bahkan sering memaksakan HAM terhadap
negara-negara  lain,  bukan  berarti  bersih  dari  pelanggaran  HAM,  bisa  kita contohkan  seperti  Perancis  yang  baru-baru  lalu  telah  melarang  warganya  untuk memekai jilbab. Bukankah ini suatu pembunuhan terhadap hak seseorang.
Dan  juga  bagaimana  dengan  Amerika  yang  sampai  saat  ini  juga  masih sering  memarjinalkan  orang-orang  kulit  hitam  dan  lain  sebagainya.  Sehingga suatu kebohongan besar jika suatu negara sudah terbebas dari pelanggaran HAM. Hukum  islam  sangat  menjunjung  tinggi  terhadap  HAM,  ini  bisa  kita  pelajari mulai  dari  hukum  pidana,  perdata,  ataupun  yang  lainnya.  Dan  perbedaan  dari masing-masing  negara  dengan  penerapan  hukum  memang  disesuaikan  dengan faktor kondisi dan situasi negara tersebut.
Islam  secara  keras  melarang  total  terhadap  pembunuhan,  pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan, riba, perjudian dan lain-lain. Karena apapun yang  diperoleh  manusia  melalui  cara-caraini  sebenarnya  diperoleh  dengan menyebabkan kehilangan dan penderitaan orang lain. Segala macam bisnis yang mengeksploitasi orang lain dan hanya satu pihak saja yang rugi juga dilarang.
Begitu juga dengan monopoli, penimbunan,dan sebagainya: perzinahan dan  hubungan  seksual  yang  tidak  wajar  dilarang  keras  dalam  islam  karena semuanya  ini  tidak  hanya  merusak  moral  dan  kesehatan  dari  pelakunya,  tetapi juga  menyebabkan  berbagai  penyakit  berbahaya  (antara  lain  AIDS), membahayakan  kesehatan  dan  moral  bagi  masyarakat  dan  generasi  yang  akan datang,merusak hubungan manusia satu dengan yang lainnya dan menceraiberaikan susunan dan struktur budaya dan sosial masyarakat.
Islam  ingin  menghilangkan  akar  dan  cabang  kejahatan  yang  sangat buruk seperti itu. Menarik dicatat dalam kaitan ini, bahwa tidak ada keseragaman penerapan  hukum-hukum  syariat  dinegara-negara  muslim.terdapat  perbedaan tajam dalam menginterprestasikan hukum-hukum tersebut.

## H. HAK ASASI MANUSIA YANG TERKESAN DIPAKSAKAN
Sesudah  perang  dingin  arus  gelombang  hak  asasi  manusia  semakin melanda  seantero  dunia,  malah  kadang-kadang  negara-negara  barat  terkesan ingin  melaksanakan  penerapan  konsep  hak  asasi  manusia  menurut  pandangan mereka terhadap negara-negara lain, tanpa memperhatikan keanekaragaman tata nilai,  sejarah,  kebudayaan,  system,  politik,  tingkat  pertumbuhan  sosial  dan ekonomi, serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.
Jadi  tidak  mungkin  konsep  hak  asasi  manusia  menurut  pandangan  barat dipaksakan  berlaku  bagi  negara  lain,  karena  pemaksaan  tersebut  justru merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini, dua pasal dari Universal Declaration of Human Right, yaitu sebagai berikut :
1. Pasal  16  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita bebas melakukan perkawinan, tanpa dibatasi oleh suku, bangsa, dan agama.
2. Pasal  18  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  memeluk  dan  keluar dari suatu agama.
Penerapan  kedua  pasal  ini  bagi  masyarakat  yang  beragama  Islam  tanpa memperhatikan  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang  duanutnya  akan  bisa  menimbulkan masalah,  karena  menurut  keyakinan  sebagian  umat  Islam  seorang  Muslim dilarang  kawin  dengan  seorang  non  Muslim  ,  dan  perbuatan  keluar  dari  agama Islam  adalah  murtad  dan  merupakan  dosa  besar  dan  pelakunya  halal  untuk dibunuh.
Masalah sebenarnya sampai sekarang masih menimbulkan suatu polemik dikalangan  umat  Islam  sendiri.Diantara  negara-negara  Islam  sendiri  terdapat perbedaan  pendapat  dalam  menyikapi  kedua  pasal  tersebut  diatas,  ada  yang menolak  seperti  Saudi  Arabia,  tetapi  mayoritas  negara-negara  islam menerimanya,  seperti  Pakistan,  Afganistan,  dan  lain-lain.oleh  karena  itu  yag
penting  bagi  kita  dalam  penerapan  hak  asasi  manusia  di  suatu  Negara,  harus memperhatikan sepenuhnya situasi dan kondisi Negara yang bersangkutan.
Isu-isu  mengenai  hak  asasi  manusia  dewasa  ini  bukan  lagi  berkisar masalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak assi manusia, karena hampir  di  semua  negara,  baik  dalam  konstitusinya,  maupun  dalam  peraturan perundang-undangan,  telah  diberikan  pengakuan  dan  jaminan  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia,  disamping  telh  adanya  beberapa  konvensi perserikatan  bangsa-bangsa  tentang  hak  asasi  manusia.  Masalahnya  sekarang tertuju pada isu-isu penegakan hak asasi manusia.

## I. PENUTUP
1. Dalam  hukum  islam,  mengandung  nilai  alasan,  maksud,  tujuan  dan keefektifan  hukuman-hukuman  tersebut.  Hukuman  bukanlah  dijatuhkan secara kejam oleh seseorang pada orang lain tanpa adanya dasar tersebut.
2. Hukum dalam islam memiliki landasan yang sangat kokoh yaitu Al Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan bukan berdasarkan dugaan-dugaan manusia semata mengenai  hal-hal  yang  dirasa  adil.  Ini  menunjukkan  kepastian  hukum  juga jelas dalam hukum islam.
3. Dunia  Islam  memiliki  ciri  khas  dan  keunikan  sendiri,  masing-masing  negara muslim  memiliki  perbedaan  dalam  penerapan  hukum  islm,  tetap  dengan tujuan yang sama yakni penegakan HAM. Negara Islam merujuk pada suatu bentuk  pemerintahan  dimana  seluruh  perlakuan  dari  seluruh  aspek  usaha manusia dan hukum menjadi subjek hukum Islam yatu Syari’at.
4. Kegagalan  negara-negara  dunia  islam  untuk  membnetuk  suatu  politik demokratis.  Ini  karena  kaum  revivalis  muslim  punya  kelemahan  dalam komitmen mereka terhadap pluralisme demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
...............................Al quran dan terjemahnya, CV. Diponegoro, Bandung, 2000.
Johny  Ibrahim,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Demokrasi,  Pascasarjana  Program Magister Hukum Universitas Putra Bangsa, 2004.
Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1999.
Masjfuk Zuhi, Masail Fiqhiyyah, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.
Manoveher  paydar,  Legitimasi  Negara  Islam,  Fajar  Pustaka  Baru,  Yogyakarta, 2003.
Muhammad Ryas Rasyid, Makna Pemerintahan, PT. Yarsif Watampoene, Jakrta, 1997.
Mun’im A. Sirry, Dilema Islam Demokrasi, PT. Gugus Press, Bekasi, 2002.
Ramdlon  naming,  cita  dan  citra  hak-hak  asasi  manusia  di  Indonesia,  lembaga kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
Rozali  Abdullah  dan  Syamsir,  perkembangan  HAM  dan  keberadaan  Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia Jkarta, 2001.
Sulaiman bin Al Ast’ats, Sunan Abi Dawud, Jilid II, Dar Al Fikr, 1994 M/1414
H.  Topo  santoso,  hukum  Pidana  Islam,  Asy  Syamil  Press  dan  Grafikka, Bandung,  2001.  Undang-undang  No.  39  tahun  1999,  tentang  HAM, sinar grafika, jakarta 2000.