## Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan
By Suhendi., SE. MM Dosen STIE Iqra An-Nisa’ Universitas Tabrani Pekanbaru

## ABSTRAKSI
Bila  kita  lihat  Ekonomi  Islam  suatu  perekonomian  yang  melandasi  dalam pelaksaanannya  yang  bersifat  adil,  lebih  berpihak  pada  ekonomi  kerakyatan. Mengapa demikian dalam ekonomi Islam adalah perekonomian yang membuat semua sejahtera  dan  tidak  merusak  lingkungan  sekitarnya.  Perkembangan  ekonomi  dan bisnis  syariah  di  Indonesia  maupun  di  dunia  ini  yang  semakin  pesat,  mempunyai konsekuensi  terhadap  pemenuhan  akan  kebutuhan  SDM  Syariah.  Khususnya  di Indonesia,  perkembangan  ekonomi  syariah  ditandai  oleh  perkembangan  bisnis lembaga  keuangan  syariah  seperti  bank  umum  syariah-   bank  muamalat  Indonesia, bank  syariah  mandiri,  bank  syariah  mega  Indonesia-  unit  usaha  syariah  bank konvensional,  BPRS,  BMT,  Takaful,  pegadaian  syariah,  dll,  baik  dilihat  dari  total assetnya maupun jumlah pembiayaan yang diberikan.
Tidak  banyak  yang  dikemukakan  dalam  Al  Qur'an,  dan  hanya  prinsip-prinsip yang  mendasar  saja.  Karena  alasan-alasan  yang  sangat  tepat,  Al  Qur'an  dan  Sunnah banyak  sekali  membahas  tentang  bagaimana  seharusnya  kaum  Muslim  berprilaku sebagai  produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi  hanya sedikit  tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus  mampu  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap  pelaku  usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:
1. Kesatuan ( unity )
2. Keseimbangan ( equilibrium )
3. Kebebasan ( free will )
4. Tanggungjawab ( responsibility )
Manusia  sebagai  wakil  ( khalifah )  Tuhan  di  dunia  tidak  mungkin  bersifat individualistik,  karena  semua  (kekayaan)  yang  ada  di  bumi  adalah  milik  Allah semata,  dan  manusia  adalah  kepercayaannya  di  bumi.  Untuk  itu  yang  dilakukan dalam  Ekonomi  Islam  selalu  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  kecil  atau selalu  yang  menyentuh  pada  bidang  pembangunan  ekonomi  kerakyatan  yaitu bagaimana masyarakat bisa aktif dapat meningkatkan penghasilannya.
1. Pendahuluan
Ekonomi  Islam  (syariah)  merupakan  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam
(syariah) atau sistim ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara  kesejahteraan  ( Welfare  State ).  Berbeda  dari  kapitalisme  karena  Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan  kekayaan.  Selain  itu,  ekonomi  dalam  kaca  mata  Islam  merupakan tuntutan  kehidupan  sekaligus  anjuran  yang  memiliki  dimensi  ibadah.  Secara  umum agama  (relegion)  diartikan  sebagai  persepsi  dan  keyakinan  manusia  terkait  dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia  sehingga  membawa  kepada  pola  hubungan  dan  perilaku  manusia  dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. 1
QS : Al-Ma’arij 24-25        

Arti :
Didalam harta kekayaan mereka (kaum hartawan) ada bagian tertentu yang menjadi hak orang minta-minta dan orang yang tidak punya.
Prinsip  ekonmi  dalam  Islam  merupakan  kaidah-kaidah  pokok  yang  membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Quran dan Sunnah. 2 Krisis ekonomi  yang  sering  terjadi  ditengarai  adalah  ulah  sistem  ekonomi  konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang  ditawarkan  sistem  ekonomi  syariah,  dengan  instrumen  profitnya,  yaitu  sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis  yang  memberikan  hampir  semua  tanggungjawab  kepada  warganya  serta komunis  yang  ekstrim,  ekonomi  Islam  menetapkan  bentuk  perdagangan  serta perkhidmatan  yang  boleh  dan  tidak  boleh  di  transaksikan.  Ekonomi  dalam  Islam harus  mampu  memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat,  memberikan  rasa
1 Pusat Pekajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI UII), Ekonomi Islam ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h.13.
2 Ibid ,  h. 65
adil,  kebersamaan  dan  kekeluargaan  serta  mampu  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya kepada setiap pelaku usaha.
Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
  
  
   
   
        
 

Artinya :
“Hai  orang  yang  beriman!  Janganlah  kalian  saling  memakan  (mengambil)  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan sukarela di antaramu…”
Jika sejak krisis multidimensi yang berawal dari krismon 1997/1998 ada anjuran serius  agar  pemerintah  berpihak  pada  ekonomi  rakyat  (dan  tidak  lagi  pada konglomerat), dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka ini berarti harus ada keadilan politik. Keadilan ekonomi dan keadilan sosial sejauh ini tidak terwujud di Indonesia karena tidak dikembangkannya keadilan politik. Keadilan politik  adalah  “aturan  main”  berpolitik  yang  adil,  atau  menghasilkan  keadilan  bagi seluruh warga negara.
QS. al-Maidah [5]: 2


 

 



 
  
  

## 

Artinya :
Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  Dan  bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
Bila  diperhatikan,  budaya  dan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam  masyarakat Islam  dan  barat  terdapat  perbedaan  yang  sangat  besar.  Dalam  masyarakat  Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun komunal.  Hal  ini  tidak  ditemukan  dalam  kehidupan  masyarakat  barat.  Perbedaan dalam  budaya  dan  sistem  nilai  ini  menghasilkan  bentuk  masyarakat,  praktik,  serta pola hubungan yang berbeda pula.

## 2. Sistem Ekonomi Islam
Sistem  ekonomi  Islam  berbeda  dari  Kapitalisme,Sosialisme,  maupun  Negara Kesejahteraan  ( Welfare State ).  Berbeda  dari  Kapitalisme  karena  Islam  menentang eksploitasi  oleh  pemilik  modal  terhadap  buruh  yang  miskin,  dan  melarang penumpukan kekayaan. ”Kecelakaanlah bagi setiap … yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung”  (104-2).  Orang  miskin  dalam  Islam  tidak  dihujat  sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial,  ”jangan  sampai  kekayaan  hanya  beredar  dikalangan  orang-orang  kaya  saja diantara kamu” (59:7).
Disejajarkan dengan Sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam  Sosialisme  sangat  kuat  dan  menentukan.  Kebebasan  perorangan  yang  dinilai tinggi  dalam  Islam  jelas  bertentangan  dengan  ajaran  Sosialisme.Akhirnya  ajaran Ekonomi  Kesejahteraan  ( Welfare  State )  yang  berada  di  tengah-tengah  antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat ke ajaran  Islam. Bedanya hanyalah bahwa  dalam  Islam  etika  benar-benar  dijadikan  pedoman  perilaku  ekonomi sedangkan  dalam Welfare  State tidak  demikian,  karena  etika Welfare  State adalah sekuler  yang tidak mengarahkan pada ”integrasi vertikal” antara aspirasi  materi dan spiritual.
Sistem  Ekonomi  Islam  yang  dijiwai  ajaran-ajaran  agama  Islam  memang  dapat diamati berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun dalam perekonomian yang sudah mengglobal
dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktek-praktek bisnis yang non Islami. Misalnya, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan  kepemilikan  dan  pengelolaan,  dalam  proses  meningkatkan  modal melalui  pasar  modal  (Bursa  Efek),  sering  terpaksa  menerima  asas-asas  sistem kapitalisme yang tidak Islami . Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan  bisnis  Indonesia  makin  mendesak  penerapannya  bukan  saja  karena  mayoritas bangsa  Indonesia  beragama  Islam,  tetapi  karena  makin  jelas  ajaran  moral  ini  sangat sering  tidak  dipatuhi.  Dengan  perkataan  lain  penyimpangan  demi  penyimpangan dalam  Islam  jelas  merupakan  sumber  berbagai  permasalahan  ekonomi  nasional. Ekonomi  Islam  memandang bahwa individu,  masyarakat,  serta pemerintah memiliki peran  sendiri-sendiri  sehingga  sistem  pengambilan  sentralistik  atau  desentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial. 3

## 3. Etika Bisnis
Karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis  menurut  ajaran  Islam  juga  dapat  digali  langsung  dari  Al  Qur’an  dan  Hadist Nabi.  Misalnya  karena  adanya  larangan riba ,  maka  pemilik  modal  selalu  terlibat langsung  dan  bertanggung  jawab  terhadap  jalannya  perusahaan  miliknya,  bahkan terhadap  buruh  yang  dipekerjakannya.  Perusahaan  dalam  sistem  ekonomi  Islam adalah  perusahaan  keluarga  bukan  Perseroan  Terbatas  yang  pemegang  sahamnya dapat  menyerahkan  pengelolaan  perusahaan  begitu  saja  pada  Direktur  atau  manager yang  digaji.  Memang  dalam  sistem  yang  demikian  tidak  ada  perusahaan  yang menjadi sangat besar, seperti di dunia kapitalis Barat, tetapi juga tidak ada perusahaan yang tiba-tiba bangkrut atau dibangkrutkan.
3 Ibid , h.79.
Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertolak dari  Allah,  bertujuan  akhir  kepada  Allah  dan  menggunakan  sarana  yang  tidak  lepas dari syariat Allah. 4
Etika  Bisnis  Islam  menjunjung  tinggi  semangat  saling  percaya,  kejujuran,  dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan ( brotherhood ). Misalnya dalam perusahaan  yang  Islami  gaji karyawan dapat  diturunkan  jika  perusahaan  benar-benar  merugi  dan  karyawan  juga  mendapat bonus  jika  keuntungan  perusahaan  meningkat.  Buruh  muda  yang  masih  tinggal bersama orang tua dapat dibayar lebih rendah, sedangkan yang sudah berkeluarga dan punya anak dapat dibayar lebih tinggi dibanding rekan-rekannya yang muda.
Dalam menjalankan bisnis menurut nilai-nilai etika dan syariah Islam, perusahaan juga  harus  memperhatikan  bagaimana  mereka  menghadapi  persaingan  usaha  yang serba  dinamis.  Globalisasi  dan  perubahan  teknologi  menciptakan  persaingan  usaha yang  ketat  dimana  mempengaruhi  perubahan  pada  peraturan  atau  deregulasi  yang mengikuti perkembangan persaingan di berbagai industri.
Perkembangan  yang pesat  dari pertumbuhan ekonomi  Islam berdasarkan  syariah ini  menjadi  bukti  bahwa  masyarakat  yang  hidup  di  era  globalisasi  sekarang  rindu akan  ketentraman  dalam  menjalani  kegiatan  ekonomi.  Dan  dengan  menjalankan perekonomian  syariah  masyarakat  meyakini  bahwa  kegiatan  ekonomi  yang dijalankan  sesuai  dengan  etika  dan  nilai-nilai  agama.  Sehingga  dapat  kita  lihat, perubahan di era globalisasi dan medernisasi di abad 21 membawa masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai etika, moral dan kejujuran, yang dalam hal ini menimbulkan paradox antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
4 Yusuf Qardhawi , Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h.31.

## 4. Ekonomi Kerakyatan
UUD 1945 yang sudah menyepakati disegarkannya asas ekonomi kerakyatan dan dipertahankannya asas kekeluargaan pada ayat 1 pasal 33 UUD 1945 sungguh sangat merisaukan.  Ternyata  dunia  usaha  rupanya  masih  tidak  mau  mengakui  bahwa krismon benar-benar disebabkan oleh liberalisasi yang kebablasan dan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha  besar  (khususnya  konglomerat),  dan  karena  strategi pembangunan  yang  terlalu  ditekankan  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Sungguh merisaukan  pandangan  ekonom  konvensional  yang  tetap  bersikukuh  bahwa  untuk mengatasi  pengangguran  dan  menciptakan  lapangan  kerja,  satu-satunya  jalan  yang dianggap tepat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi “sampai 6-7% pertahun”, yaitu  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  sebelum  krismon  1997.  Tantangan  yang  kita hadapi  sekarang  benar-benar  mirip  sekali  dengan  tantangan  yang  dihadapi  J.M. Keynes  tahun  1936,  yaitu  bukan  bagaimana  menerima  konsep-konsep  baru  seperti keberpihakan  pada  ekonomi  rakyat  dan  upaya-upaya  perwujudan  keadilan  sosial, tetapi  pada  kesulitan  melepaskan  diri  dari  konsep  dan  cara  pikir  lama  yang  sudah usang .
Pasal  33  UUD  1945  perekonomian  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan  yang menguasai  hidup  orang banyak harus dikuasai  oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak  ditindasinya. Semoga  pemerintah  sadar  bahwa  kuatnya  ekonomi  rakyat merupakan modal kuat bangsa Indonesia menghadapi arus liberalisasi dan globalisasi yang menyerang secara ganas. Kebijakan pemerintah, bagaimanapun, diarahkan pada pertumbuhan  ekonomi  dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  masayarakat  serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan. 5
Hanya  bersatunya  pemerintah  dan  rakyat  yang  akan  mampu  melawan  kekuatan musuh  darimanapun  datangnya. Di  tahun  2005  kebijakan  ekonomi  harus  berubah menjadi lebih populis, memihak pada rakyat kecil, pada ekonomi rakyat. Hanya jika
5 Djazuli & Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.
pemihakan pada ekonomi rakyat ini benar-benar dilakukan maka ekonomi Indonesia akan stabil dan berkembang. Musibah Tsunami jelas memberikan pesan itu. Jakarta/ Pemerintah pusat harus lebih memperhatikan ekonomi rakyat  di  daerah-daerah  yang jauh  dari  Jakarta. Bahwa  istilah  UKM  (Usaha  Kecil  dan  Menengah)  telah  “resmi” dipakai untuk “mengganti” istilah ekonomi rakyat rupanya tidak diragukan lagi oleh masyarakat  termasuk  pemerintah,  meskipun  “GBHN  Reformasi”  dan  PROPENAS penuh dengan kata-kata “ekonomi kerakyatan” yaitu “sistem ekonomi yang memihak pada  ekonomi  rakyat”,  bukan  “sistem  ekonomi  yang  memihak  pada  UKM”.  Itulah akibat  dari  posisi  ketergantungan  kita  pada  bantuan  asing,  karena  “donor-donor” internasional  menggunakan  dan  lebih  paham  pada  istilah  SME  (Small  and  medium Enterprise)  yang  terjemahan  bahasa  Indonesianya  adalah  UKM, mempertahankan menggunakan istilah ekonomi rakyat, dan bukan UKM.
Penggunaan istilah UKM makin jelas bahayanya sebagai  istilah  yang tidak tepat bahkan keliru karena makin jelas ia akan menjadi “pemangsa” (predator) yang akan memangsa  kredit-kredit  UKM  yang  sesungguhnya  merupakan  “hak  atau  porsi” ekonomi  rakyat  yang  jauh  lebih  mikro  dari  UKM.  Inilah  bahaya  yang  ingin  kita ingatkan  dalam  penggunaan  istilah  UKM  yang  dalam  definisinya  mencakup  kredit paling  rendah  Rp  5  juta  dan  paling  tinggi  Rp  5  milyar,  dan  pemerintah  melalui Menko  Kesra  menyatakan  akan  menyalurkan  kredit  UKM  lebih  dari  Rp  40  trilyun dalam tahun 2003. Jika kita tidak waspada maka maksud baik pemerintah membantu ekonomi  rakyat  dan  menanggulangi  kemiskinan  sekali  lagi  akan  “dibajak”  usaha- usaha  besar  atas  nama  ekonomi  rakyat, "kerancuan"  atau  "kemelesetan"  teori ekonomi  makro  Neoklasik  jika  diterapkan  pada  kondisi  ekonomi  Indonesia  yang berpenduduk besar dengan kekuatan ekonomi rakyat  yang besar pula, namun karena bersifat  informal,  tak  tercatat  dalam  statistik  dan  penerbitan-penerbitan  resmi pemerintah, lalu tidak pernah diperhitungkan.
Salah  satu  angka  yang  dianggap  "kunci"  bagi  pertumbuhan  ekonomi  adalah investasi. Karena  Indonesia memiliki lembaga  Badan Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM)  yang  mencatat  angka-angka  "rencana"  investasi  (penanaman  modal)  "yang disetujui"  pemerintah,  maka  pemerintah  dari  tahun  ke  tahun  selalu  menerbitkan
angka-angka  persetujuan  ini  baik  penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN)  maupun penanaman modal asing (PMA). Meskipun angka-angka BKPM sudah sering dikritik karena  realisasi  penanaman  modal  selalu  jauh  berbeda  dengan  rencana,  tokh  angka- angka  untuk  tahun  2002  disiarkan  dan  dikomentari  secara  luas  oleh  pers  dan  para politisi  dalam  rangka  menonjolkan  kegagalan  kebijakan  ekonomi  pemerintah. Demikian  analisis  yang  dilakukan  tentu  saja  meleset  karena  angka-angka  "keliru" atau tidak lengkap tersebut memang sekedar sebagai alat mengritik pemerintah bukan untuk  benar-benar  menemukan  masalah  riil  yang  dihadapi  ekonomi  Indonesia. Sebaiknya  solusi  pemecahan  atahan  masalah  kemiskinan  dan  pengangguran  tidak hanya berupa wacana tetapi dengan action.
Bila  perlu  untuk  anggaran  tahun  depan  disiapkan  program  percepatan penghapusan  pengangguran  dan  kemiskinan  sebesar  100  trilyun  untuk  menyerap  10 juta  tenaga  kerja  dibidang  pertanian  peternakan  perkebunan  perikanan  dan  kelautan semisal  pemanfaatan  hutan-hutan  gundul  bagi  perkebunan  dan  peternakan, pembudidayaan  ikan-ikan  dilaut  dsb.  Angka  100  trilyun  ditetapkan  dahulu  untuk memotivasi upaya besar ini. Kegiatan pengerahan tenaga kerja harus juga diimbangi dengan sarana-sarana pengolahan oleh swasta dan kegiatan pemasaran secara seiring sejalan .

## 5. Penutup
Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh  mahluk  hidup  di  muka  bumi.  Esensi  proses  Ekonomi  Islam  adalah pemenuhan  kebutuhan  manusia  yang  berlandaskan  nilai-nilai  Islam  guna  mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa.
Prinsip  Syariah  sebenarnya  cukup  jelas  dan  berkeadilan,  sehingga  sangat  sesuai untuk  meningkatkan  kesejahteraan  manusia  dalam  menjaga  keimanan,  kehidupan, akal,  keturunan  dan  harta  benda  mereka.  Sayangnya  banyak  konsep  yang  baik  dari Solusi  Syariah  ini  belum  difahami  oleh  masyarakat.  Aqad-aqad  Syariah  penunjang transaksi  ekonomi  juga  mempunyai  rentang  cakupan  yang  cukup  luas  dan  layak
diterapkan.  Sementara  investasi  pada  Efek  berupa  Saham  maupun  Obligasi  pada hakekatnya  sesuai  dengan  prinsip  Syariah,  kecuali  pada  hal-hal  tertentu  yang memerlukan  penyesuaian.  Khususnya  pada  kegiatan  usaha  dan  hasil  usaha  Emiten yang harus memenuhi prinsip halal dan baik (thoyib).
Kepedulian pada Masyarakat Sekitar Ide dasar dari ekonomi Syariah adalah juga untuk  memanfaatkan  sumber  daya  yang  telah  diciptakan  Allah  SWT,  termasuk kelebihan  yang  diberikan  kepada  sebagian  manusia,  untuk  kemaslahatan  manusia khususnya  masyarakat  terdekat  (tetangga).  Oleh  karena  itu  harus  ada  alokasi  yang jelas  bagi  pembiayaan  untuk  kegiatan  ekonomi  masyarakat  terdekat  tersebut. Ekonomi  merupakan  kegiatan  sosial  masyarakat.  Dalam  perkembangannya  kegiatan ekonomi mengalami perubahan-perubahan dari jaman dahulu sampai sekarang. Salah satu  perubahan yang  muncul  sebuah  istilah  Ekonomi  Islam (syariah) Ketidakmampuan  dalam  mengelola  ekspektasi  tindakan-tindakan  yang  akan  diambil spekulan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi.
Untuk mengendalikan aksi spekulan dan mengatasi krisis, perlu orang-orang yang memahami cara bekerja sistem ekonomi kerakyatan yang ada. Ini amat penting untuk mencegah krisis ekonomi yang bekepanjangan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai  “pesan-pesan  langit”  perlu  penerjemahan  dan  penafsiran.  Inilah  masalah pokoknya : “membumikan” ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya sehingga  dapat  mewarnai  tata  kehidupan  budaya,  politik,  dan  sosial-ekonomi  umat. Dengan  demikian,  agama  tidak  melulu  berada  dalam  tataran  normatif  saja.  Karena Islam adalah agama amal.
Sehingga  penafsirannya  pun  harus  beranjak  dari  normatif  menuju  teoritis- keilmuan  yang  faktual. Demikianlah  teori  baru  (ilmu)  ekonomi  kerakyatan menegaskan  yang  sebaiknya  yaitu  ekonomi  rakyat  yang  tidak  sekedar  membahas rumah  tangga  konsumsi,  tetapi  juga  rumah  tangga  produksi,  yang  tentu  saja  juga mampu  melakukan  investasi.  Ekonomi  Kerakyatan  adalah  ilmu  ekonomi  yang berpihak  pada  ekonomi  rakyat,  ekonomi  yang  bermoral  kebersamaan  dan kekeluargaan .
Ekonomi  Islam  merupakan  perekonomian  yang  menggunakan  instrumen- instrumen  dalam  pelaksanaannya  selalu  berpihak  pada  kepentingan  kesejahteraan rakyat  dan bertujuan menciptakan masyarakat  yang sejahtera dan makmur  serta adil dalam bertindak yang pencapaiannya sejahtera di dunia dan bahagia diakhirat.

## Daftar Pustaka :
1) Ahmad, Zainal Abidin. 1979, Dasar-dasar Ekonomi Islam , Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.
2) Ahmadi,  Abu  ;  Sitanggal,  Anshori  Umar.  1980, Sistem  Ekonomi  Islam, Prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya, Bina Ilmu Surabaya
3) Alwi, Safaruddin dkk. 1992, Berbagai Aspek Ekonomi Islam , Penerbit FE UII Yogyakarta.
4) Al-Fajri,  Mahmud  Syaugi.  1998, Ekonomi  Islam  Masa  Kini ,  Husaini Bandung.
5) Al-Arabi,  Muhammad  Abdullah.  1979, Ekonomi  Islam  dan  Penerapannya Dimasa Kini , Sastra Hudaya.
6) Muflih,  Muhammad.  2006, Perilaku  Konsumen  Dalam  Perspektif  Ilmu Ekonomi Islam, Raja Grafindo Persada Jakarta.
7) Mubarok, Jaih.  2004, Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah  Di Indonesia, Penerbit Pustaka Bani Quraisy Bandung.
8) Nabahan,  M.  Faruqan.  2000, Sistem  Ekonomi  Islam  ;  Pilihan  Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis, Penerbit FE UII Press Yogyakarta.
9) Kamal,  Mustafa  dkk.  1997, Wawasan  Islam  dan  Ekonomi  Sebuah  Bunga Rampai, Penerbit FE UI Jakarta.
10) Karim,  Adiwarman.  2004, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan ,  Raja Grafindo Persada Jakarta.
11) Siddiqi,  Muhammad  Nejatullah.  1991, Aspek-Aspek  Ekonomi  Islam , Ramadhan.
12) Thalib, Muhammad. !990, Pedoman Wiraswasta Islami , Pustaka LSI 13) Team  P3EI  UII  Yogyakarya.  2008, Ekonomi  Islam ,  Rajawali  Pers  FE  UII Yogyakarta.
14) Pusat Pekajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI UII). 2008, Ekonomi Islam, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta
15) Qardhawi, Yusuf. 1997, Norma  &  Etika Ekonomi  Islam , Gema  Insani  Press, Jakarta.