## PERKEMBANGAN KEJAHATAN  DAN PERADILAN PIDANA

## SUPRIYANTA, SH  MHum

## Dosen Fakultas Hukum UNISRI

## Abstrak
Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan  sudah  melampaui  batas  teritorial  dan  bahkan  sudah  menimbulkan dampak  terhadap  dua  negara  atau  lebih  serta  sudah  memiliki  lingkup  dan  jaringan internasional.  Peradilan  pidana  berdasarkan  KUHAP  Tahun  1981  harus  mampu menjadi  suatu  sistem  yang  mampu  menjadi  landasan  hukum  guna  mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih.
Kata kunci :

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  masalah  sosial  yang  tidak  hanya  dihadapi  oleh  Indonesia  atau masyarakat  dan  negara  tertentu,  tetapi  merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  seluruh masyarakat  di  dunia.  Kejahatan  sebagaimana  dikatakan  oleh  Saiichiro  Uno  merupakan  suatu unversal  phenomena,  tidak    hanya  jumlahnya  saja  yang  meningkat  tetapi  juga  kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa lalu (Barda Nawawi Arief, 1994:11).Lebih dari itu para ahli  juga  mengatakan  disamping  merupakan  masalah  yang  universal  juga  berlangsung  terus menerus  seperti  dikatakan  oleh    para  ahli  hukum  Alan  Cofey,  Edward  Eldefonso  dan  Walter Hartinger  dengan  ungkapan  kalimat  There  has  been  a  civilized  society  that  did  not  find  itself continually with crime  (Alan Cofey, Edward Eldefonso dan Walter Hartinger, 1982:81).
Problema  kejahatan  dan  cara  penanggulangannya  selalu  saja  dihadapi  oleh  setiap  negara apapun bentuk dan sistem hukumnya. Mulai dari street crime seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan  dan  sebagainya  sampai  pada  apa  yang  disebut  sebagai  white  collar  crime  atau yang  dikenal  dengan  istilah  kejahatan  kerah  putih  seperti  korupsi,  kejahatan  perbankan  dan sebagainya.  Apapun  jenis  dan  bentuknya,  kejahatan  selalu  menimbulkan  reaksi  yang  keras  dari masyarakat  (John  E  Conclin,1975:2).  Bahkan  masalah  kejahatan  kini  semakin  membutuhkan peranan  dari  ahli-ahli  kriminologi  untuk  memberikan  kontribusi  pemikirannya  dalam  rangka pencegahan kejahatan.Cara-cara penanggulangan kejahatan terlebih di bidang bisnis yang selama ini  cenderung  hanya  terfokus  pada  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  kini  telah  mulai dipikirkan  tentang  cara-cara  pencegahan  yang  berorientasi  pada  usaha  mencegah  atau
mengurangi kesempatan untuk terjadinya kejahatan (Marcus Felson and Ronald V. Clarke, 1997: vii).
Angka  statistik  kriminal  menunjukan  jumlah  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  terjadinya kejahatan.  Angka-angka  tersebut  pun  belum  tentu  aktual  karena  kemungkinan  banyak  pula kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi seperti misalnya kasus pemerkosaan mempunyai angka gelap  (dark  number)  yang  tinggi  disebabkan  karena  banyak  keluarga  atau  korban  yang  merasa malu untuk melaporkan kasusnya ( Mohammad Hatta,2008:43).
Angka  gelap  atau  dark  number  adalah  jumlah  kejahatan  yang  tidak  terungkap  karena berbagai  sebab,  diantaranya  adalah  karena  dalam  banyak  kasus  ketika  kejahatan  terjadi  aparat peradilan  pidana  tidak  merespon  secara  keseluruhan.  Proses  peradilan  pidana  secara  normal mulai  beroperasi  hanya  ketika  kejahatan  telah  dilaporkan  kepada  polisi  sebagaimana  dikatakan oleh Michael Cavadino  dan James Dignan  bahwa : In  many  cases when a crime is committed, the agencies of criminal justice never respond at all. For the criminal justice process normally start  to  operate  only  when  a  crime  is  reported  to  the  police,  and  by  no  means  all  crimes  are reported ( Michael Cavadino and James Dignan, 2002:1)

## REAKSI MASYARAKAT ATAS KEJAHATAN
Perkembangan  kejahatan  dewasa  ini  tidak  lagi  hanya  sebatas  teritorial  suatu  negara melainkan  sudah  melampaui  batas  teritorial  dan  bahkan  sudah  menimbulkan  dampak  terhadap dua  negara  atau  lebih  serta  sudah  memiliki  lingkup  dan  jaringan  internasional.  Perkembangan kejahatan  internasional  sudah  menjadi  perhatian  masyarakat  internasional  terutama  dari Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Dalam  hal  ini  dirasakan  semakin  penting  perlunya  kerjasama internasional  secara  efektif  berkenaan  dengan  masalah-masalah    kejahatan  nasional  dan transnasional.
Sejalan  dengan  perkembangan  kejahatan  di  atas,  maka  upaya  penanggulangan  kejahatan melalui instrumen hukum pidana juga mengalami perkembangan. Sistem peradilan pidana telah ada sepanjang awal peradaban manusia (The United Nations and Crime Prevention, 1991:1).
Abdur R. Khandaker dalam kaitan ini menyatakan bahwa   kejahatan ditemukan atau ada di semua  kultur  atau  budaya,  dan  setiap  masyarakat  menghasilkan  mekanisme  atau  cara  untuk mengendalikan atau membasmi kejahatan ini. Dikatakan bahwa cime is found in all cultures, and
each  society  has  generated  mechanism  to  control  or  eradicate  it  (Abdur  R.  Khandaker, 1982:105).
Globalisasi  yang  oleh  para  ahli  ekonomi  dan  bisnis  didefinisikan  sebagai  the  activities  of multinational enterprises engaged in foreign direct investment and the development of business networks  to  create  value  across  national  borders  (Alan  Rugman,  2000:4)  telah  menambah maraknya variasi bentuk kejahatan  yang semakin membutuhkan perhatian yang serius dari para ahli pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.
Secara  historis  sebelum  lahirnya  pendekatan  sistem,  dikenal  apa  yang  disebut  sebagai pendekatan  hukum  dan  ketertiban  atau  “law  and  order  approach”    yang  bertumpu  pada  asas legalitas.  Namun  pendekatan  hukum  dan  ketertiban  ini  dalam  praktek  ternyata  menimbulkan penafsiran  ganda  bagi  petugas  kepolisian,  yaitu  di  satu  sisi  penggunaan  hukum  sebagai instrumen  ketertiban  dimana  hukum  pidana  berisikan  perangkat  hukum  untuk  memelihara ketertiban  dalam  masyarakat  dan  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  pembatas  bagi  aparat penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya,  dengan  kata  lain  hukum  pidana  bertugas melindungi  kemerdekaan  individu  dalam  kerangka  suatu  sistem  ketertiban  masyarakat  (Romli Atmasasmita, 1996:6).
Dalam  kenyataannya  pendekatan  hukum  dan  ketertiban  ini  telah  mengalami  kegagalan terutama  dalam  menekan  angka  kriminalitas  terutama  di  Amerika  Serikat  sehingga  muncul gagasan  pendekatan  sistem  atau  system  approach  di  dalam  mekanisme  administrasi  peradilan pidana. Pendekatan ini dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai  criminal justice system model (Romli Atmasasmita, 1996:7).
Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum.  Mekanisme  peradilan  pidana  tersebut  meliputi  aktivitas  yang  bertahap  dimulai  dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan.  Proses  yang  bekerja  secara  berurutan  tersebut  pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam  suatu  sistem,  sehingga  masing-masing  lembaga  itu  merupakan  subsistem  yang  saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain.
Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang  masing-masing  harus  berhubungan  dan  bekerja  sama  sebagaimana  dikatakan  oleh  Alan Coffey  bahwa  :  Criminal    justice  can  function  systematically  only  to  the  degrees  that  each
segment  of  the  system  takes  into  account  all  other  segments.  In  order  words,  the  system  is  no more  systematic  than  the  relationships  between  Police  and    prosecution,  Police  and  Court Prosecution  and  Corrections,    Corrections  and  law,  and  so  forth.  In  the  absence  of  functional relationships  between  segments,  the  criminal  justice  system  is  vulnerable  to  fragmentation  and ineffectiveness. (M Faal, 1991:25).
Jadi    fragmentasi  dalam  arti  masing-masing  subsistem  bekerja  sendiri-sendiri  dan  tidak memperhatikan  antar  hubungan  diantara  sub-subsistem  yang  ada  harus  dihindari  bilamana diinginkan  suatu  sistem  peradilan  pidana  yang  efektif.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  Muladi (1995:119) menyatakan bahwa dalam konsep penegakan hukum, telah berkembang kesepakatan- kesepakatan  dan  penegasan-penegasan  yang  antara  lain  perlu  dikembangkannya  sistem peradilan  pidana  yang  terpadu.  Sistem  peradilan  pidana  terpadu  tersebut  mencakup  sub- subsistem  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  koreksi  (lembaga  pemasyarakatan). Disamping  itu  mengingat  peranannya  yang  semakin  besar,  penasihat  hukum  dapat  pula dimasukkan sebagai subsistem.
Dijelaskan selanjutnya, sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan  perlindungan  kepentingan,  baik  kepentingan  negara,  kepentingan  masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut  Muladi  (1995:119)  makna  integrated  criminal  justice  system  ini  adalah  sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :
1. Sinkronisasi struktural ( structural syncronization );
2. Sinkronisasi substansial ( substantial syncronization );
3. Sinkronisasi kultural ( cultural syncronization ).
Sinkronisasi  struktural  adalah  keserampakan  dan  keselarasan  dalam  kerangka  hubungan antara  lembaga  penegak  hukum,  sinkronisasi  substansial  adalah  keserampakan  dan  keselarasan yang  bersifat  vertikal  dan  horisontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum  positif,  sedangkan sinkronisasi  kultural  adalah  keserampakan  dan  keselarasan  dalam  menghayati  pandangan- pandangan,  sikap-sikap  dan  falsafah  yang  secara  menyeluruh  mendasari  jalannya  sistem peradilan pidana.
Wacana  tentang  sistem  peradilan  pidana  terpadu  ini  telah  lama  mengemuka.  Bahkan,  dapat dikatakan  seiring  dengan  pembentukan  UU  No.8  Tahun  1981  tentang  KUHAP.  (Sejak  saat  itu wacana pembentukan sistem peradilan pidana terpadu terus-menerus diupayakan sampai saat ini.
TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, antara  lain  menekankan  bahwa  Mahkamah  Agung    perlu  melaksanakan  asas-asas  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu.  Keterpaduan  mengandung  makna  fixed  control  arrangements  dan sekaligus  koordinasi  yang  sering  diartikan  sebagai  suatu  proses  pencapaian  tujuan  melalui kebersamaan norma dan nilai (share norms and values)(Muladi, 2002:35).
Apabila  keterpaduan  dalam  bekerjanya  sistem  tidak  dilakukan,  diperkirakan  akan  terdapat tiga kerugian sebagai berikut :
a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan Pidana);
c. Karena tangung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana (Muladi, 2002:35).
Muladi  menyatakan  makna  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu  didasarkan  pada keseimbangan  antara  tindak  pidana  (daad)  dan  pelaku  (dader)  tindak  pidana  tersebut.  Muladi mendasarkan  pandangannya  pada  tujuan  atau  fungsi  ganda  Hukum  Pidana,  yaitu  :  (a)  Secara primer  berfungsi  sebagai  sarana  penanggulangan  kejahatan  yang  rasional;  dan  (b)  Secara sekunder,  sebagai  sarana  pengaturan  tentang  kontrol  sosial,  baik  yang  dilaksanakan  secara spontan  atau  dibuat  oleh  negara  dengan  alat  perlengkapannya.  Dalam  fungsi  sekunder  inilah Hukum Pidana modern bertujuan untuk policing the police, yaitu melindungi warga masyarakat dari  campur  tangan  penguasa  yang  mungkin  menggunakan  pidana  sebagai  sarana  secara  tidak benar (Muladi, 2003:16).
Berkaitan dengan fungsi hukum pidana tersebut, Packer menyatakan bahwa kesadaran untuk menjalankan kedua fungsi tersebut secara hati-hati akan semakin menjadi besar, bilamana setiap masalah  dalam  hukum  pidana  dipertimbangkan  dengan  seksama.  Masalah-masalah  utama tersebut adalah kejahatan, kesalahan dan pidana (Packer,1968:173).
Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi  pada  hakikatnya  masing-masing  subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  tersebut  saling bekerjasama dan terikat  pada satu tujuan  yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung   adanya
sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.
Disamping  itu  juga  di  dukung  oleh  adanya  sinkronisasi  secara  struktural  di  masing-masing subsistem  peradilan  pidana  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan,  lembaga pemasyarakatan juga dalam hubungan fungsional secara terpadu diantara  unsur-unsur peradilan pidana  tersebut  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  dengan  unsur  penasihat  hukum/advokat  dan  last but  not  least  adalah    sinkronisasi  kultural  dalam  arti  ada  kesamaan  nilai-nilai,  pandangan- pandangan  dan  sikap-sikap  yang  dihayati  bersama  diantara  komponen  sistem  peradilan  pidana tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  akhir  sistem  peradilan  pidana  yaitu  kesejahteraan masyarakat  (social  welfare).  Tiadanya  cara  pandang,  sikap  dan  nilai-nilai  tertentu  yang mendukung  keterpaduan  sistem  peradilan  pidana  akan  menyebabkan  terjadinya  fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada instansi sentris  yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.
Menurut Barda Nawawi Arief (2007:19-26), sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan  sistem  penegakan  hukum  pidana.  Sistem  penegakan  hukum  pidana  pada  dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan  dalam  4  (empat)  sub  sistem,  yaitu  :  (1)  kekuasaan  penyidikan oleh  lembaga  penyidik;  (2)  kekuasaan  penuntutan  oleh  lembaga  penuntut  umum;(3)  kekuasaan mengadili/menjatuhkan  putusan  oleh  badan  peradilan;  dan  (4)  kekuasaan  pelaksanan  hukum pidana  oleh  aparat  pelaksana  eksekusi.  Keempat  subsistem  itu  merupakan  satu  kesatuan  sistem penegakan  hukum  pidana  yang  integral  atau  sering  disebut  dengan  istilah  Sistem  Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau integrated criminal justice system.

## PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN PENDEKATAN SISTEM
Istilah  sistem menurut Anatol Rapport adalah whole which function as a whole by vertue of the  interdependence  of  its  parts.  R.L.  Ackoff,  menyatakan  sistem  sebagai  entity,  conceptual  or physical, which concists of interdependent parts (HR Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007:5). Sedangkan  Buckley  memberikan  batasan  tentang  sistem  sebagai:  System…may  be  discribed generally  as  a  complex  of  element  or  component  directly  or  indirectly  related  in  a  causal network, such that each component is related ti at least some others in a more or less stable way within  any  particular  period  of  time…  The  particular  kinds  of  more  or  less  stable
interrelationships  components  that  become  established  of  any  time  constituted  the  particular structure  of  the  system  at  the  time,  thus  achieving    a  kind  of  “whole”  with  some  degree  of continuity and boundary  (Romli Atmasasmita, 1996:7).
Menurut  Lili  Rasjidi  dan  IB  Wyasa  Putra,,  ciri  suatu  sistem  (1993:43-44)  adalah  a).  suatu kompleksitas  elemen  yang  terbentuk  dalam  satu  kesatuan  interaksi  (proses);b).  masing-masing elemen  terikat  dalam  satu  kesatuan  hubungan  yang    satu  sama  lain  saling  bergantung  ( interdependence  of  its  parts  );  c).kesatuan  elemen  yang  kompleks  itu  membentuksatu  kesatuan yang lebih besar,yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu  ( the whole is more than the sum of its parts); d). keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (the whole  determines  the  nature  of  its  parts);  e).  bagian  dari  keseluruhan  itu  tidak  dapat  dipahami jika  ia  dipisahkan,  atau  dipahami  secara  terpisah  dari  keseluruhan  itu  (the  part  cannot  be understood  if  considered  in  isolation  from  the  whole);  f).  bagian-bagian  itu  bergerak  secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.
Mengenai  sistem  peradilan  pidana,  Chamelin/Fox/Whisenand  menyatakan  bahwa    criminal justice  system  adalah  suatu  sistem  dari  masyarakat  dalam  proses  menentukan  konsep  sistem merupakan  aparatur  peradilan  pidana  yang  diikat  bersama  dalam  hubungan    antara  subsistem polisi,  pengadilan  dan  lembaga  (penjara)  (HR  Abdussalam  dan  DPM  Sitompul:5).  Menurut Romli Atmasasmita (1996:10) ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah :
1. Titik  berat  pada  koordinasi  dan  sinkronisasi  komponen  peradilan  pidana (kepolisian,kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan  dan  pengendalian  penggunaan  kekuasaan  oleh  komponen  peradilan pidana;
3. Efektifitas  sistem  penanggulangan  kejahatan  lebih  utama  dari  efisiensi  penyelesaian perkara;
4. Penggunaan  hukum  sebagai  instrumen  untuk  memantapkan  the  administration  of justice.
Sejarah  mencatat  bahwa  sistem  peradilan  pidana  untuk  pertama  kali  diperkenalkan  oleh pakar  hukum  pidana  dan  para  ahli  dalam  criminal  justice  science  di  Amerika  Serikat  seiring dengan  ketidakpuasan  terhadap  mekanisme  kerja  aparatur  penegak  hukum  dan  institusi penegakan  hukum  yang  didasarkan  pada  pendekatan  hukum  dan  ketertiban,  yang  sangat menggantungkan  keberhasilan  penanggulangan  kejahatan  pada  efektivitas  dan  efisiensi  kerja
organisasi  kepolisian.Dalam  hubungan  ini  pihak  kepolisian  ternyata  menghadapi  berbagai kendala,  baik  yang  bersifat  operasional  maupun  prosedur  legal  dan  kemudian  kendala  ini  tidak memberikan  hasil  yang  optimal  dalam  upaya  menekan  kenaikan  angka  kriminalitas,  bahkan terjadi  sebaliknya.  Frank  Remington  adalah  orang  pertama  di  Amerika  Serikat  yang memperkenalkan  rekayasa  administrasi  peradilan  pidana  melalui  pendekatan  sistem  (system approach) dan  gagasan  mengenani sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek  Tahun 1958. Gagasan  ini  kemudian  dilekatkan  pada  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana  dan  diberi nama Criminal Justice System.  Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President’s Crime Commision (Romli Atmasasmita, 1996:8).
Diagram  skematik  Criminal  Justice  System  telah  disusun  oleh  The  Commision’s  Task  force on  Science  and  Technology  di  bawah  pimpinan  Alfred  Blumstein.  Sebagai  ahli  manajemen, Blumstein  menerapkan  pendekatan  manajerial  dengan  bertopang  pada  pendekatan  sistem terhadap  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana.  Sejak  saat  itu  dalam  penanggulangan kejahatan  di  Amerika  Serikat  diperkenalkan  dan  dikembangkan  pendekatan  sistem  sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan  tidak  lagi  merupakan  instansi  yang  berdiri  sendiri  melainkan  masing- masing  merupakan  unsur  penting  dan  berkaitan  erat  satu  sama  lain  (Romli  Atmasasmita, 1996:9).
Menurut  Kadish,  pengertian  sistem  peradilan  pidana  dapat  dilihat  dari  sudut  pendekatan normatif,  manajemen  dan  sosial.  Ketiga  bentuk  pendekatan  tersebut  sekalipun  berbeda  tetapi tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain,  bahkan  ketiganya  saling  mempengaruhi  dalam menentukan  tolok  ukur  keberhasilan  dalam  menanggulangi  kejahatan.  Sementara  itu  Geoffrey Hazard  Jr.  juga  mengemukakan  adanya  tiga  pendekatan  dalam  sistem  peradilan  pidana  yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial (Romli Atmasasmita,1996:11-12).
Pendekatan  normatif  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  (kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  )  sebagai  institusi  pelaksana  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  sehingga  keempat  aparatur  tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
Pendekatan  administratif  memandang  aparatur  penegak  hukum  sebagai  suatu  organisasi manajemen  yang  memiliki  mekanisme  kerja,  baik  hubungan  yang  bersifat  horisontal  maupun
yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi  yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
Pendekatan  sosial  memandang  keempat  aparatur  penegak  hukum  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  suatu  sistem  sosial  sehingga  masyarakat  secara  keseluruhan  ikut bertanggung  jawab  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  keempat  aparatur  penegak  hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
Membicarakan  tentang  peradilan  pidana,  dalam  literatur  dikenal  beberapa  model  eradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer (1968:153) di Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam  rangka  penyelenggaraan  peradilan  pidana.  Perlu  dijelaskan  di  sini  bahwa  penggunaan model  di  sini  bukanlah  sesuatu  hal  yang  nampak  secara  nyata  dalam  suatu  sistem  yang  dianut oleh  suatu  negara,  akan  tetapi  merupakan  suatu  sistem  nilai  yang  dibangun  atas  dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai negara.
Berdasarkan  pengamatannya    dikatakan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  di Amerika  Serikat  dikenal  dua  model  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  (  two  models  of the criminal process ) yaitu Due Process Model  dan Crime Control Model. Pada Crime Control Model didasarkan pada  anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal ( criminal  conduct ),  dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (public order ) dan efisiensi. Proses kriminal  pada  dasarnya  merupakan  suatu  perjuangan  atau  bahkan  semacam  perang  antara  dua kepentingan  yang  tidak  dapat  dipertemukan  kembali  yaitu  kepentingan  negara  dan  kepentingan individu  (terdakwa  ).  Di  sini  berlakulah    apa    yang    disebut    sebagai      presumption  of  guilt (praduga  bersalah)  dan  “sarana  cepat”  dalam  pemberantasan  kejahatan  demi  efisiensi.  Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.
Akibat  seringnya  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  maka  munculah  model  yang  kedua yang disebut Due Process Model. Di dalam Due Process Model  ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan  dalam  penyelengaraan  peradilan  pidana.  Proses  kriminal  harus  dapat  dikendalikan untuk  dapat  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  sifat  otoriter  dalam  rangka  mencapai maksimum efisiensi(Ansorie Sabuan dkk, 1990 :6). Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocen).
Kedua model yang diperkenalkan oleh Packer di atas, didasarkan pada  pemikiran mengenai hubungan  antara  negara  dan  individu  dalam  proses  kriminal  yang  menempatkan  pelaku  tindak pidana  sebagai  musuh  masyarakat  (enemy  of  the  society),  sedangkan  tujuan  utama  dari pemidanaan  adalah  mengasingkan  pelaku  tindak  pidana  dari  masyarakat  (exile  function  of punishmen).  Menurut  John  Griffiths  kedua  model  tersebut  secara  filosofis  berlandaskan  pada model  peperangan  (Battle  Model)  serta  pertentangan  antara  negara  dengan  individu  yang  tidak dapat  dipertemukan  kembali  (irreconciliable  disharmony  of  interest)  sehingga  jika  terjadi kejahatan,  maka  terhadap  si  pelaku  harus  segera  diproses  dengan  menempatkannya  sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana.
Sebagai reaksi terhadap kedua model yang diajukan oleh Packer di atas, kemudian Griffiths memperkenalkan model  yang ketiga  yang oleh Griffiths disebut sebagai Family  Model  (model kekeluargaan). Menurut Family Model ini tidak ada pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Filsafat  yang  mendasari  model  ini  adalah  kasih  sayang  sesama  hidup  atas  dasar  kepentingan yang saling menguntungkan  (mutually supportive and state of love).
Dikatakan  oleh  Griffiths  bahwa  setiap  kehidupan  dalam  masyarakat  hendaknya  selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada dalam keluarga kecil. Di dalam keluarga  misalnya  bila  terjadi  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak,  kita  tidak  boleh menyebut  si  anak  tersebut  adalah  jahat.  Sanksi  pidana  dalam  hal  ini  tidak  berfungsi  untuk mengasingkan, tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (capacity for self control).
Salah satu negara yang disebut-sebut menganut Family Model ini adalah negeri Belanda. Hal ini dibuktikan dengan kurang ditonjolkannya pidana perampasan kemerdekaan, tetapi yang lebih dipentingkan  adalah  sarana  non-institusional.  Bukti  lain  adalah  bahwa  di  negeri  Belanda  telah berkembang  secara  luas  lembaga  pelayanan  sosial,  yang  tidak  hanya  memberikan  bantuan finansial  tetapi  juga  yang  bersifat  non  finansial,  berkembangnya  pusat-pusat  kegiatan  remaja yang  dibina  secara  baik  oleh  pemerintah  dan  swasta,  banyaknya  pekerja  sosial  yang  terlibat  di dalam  lembaga  sosial,  masmedia  yang  mendukung  secara  positif  model  kekeluargaan  tersebut dan  memberitakan  secara  selektif  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan peradilan pidana.
Di  samping  ketiga  model  sistem  peradilan  pidana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dalam perkembangannya  saat  ini  terdapat  berbagai  usaha  untuk  mengembangkan  apa  yang  disebut sebagai  sistem  peradilan  pidana  terpadu  atau  integrated  criminal  justice  system.  Model  terpadu
dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  dapat  dikaji  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Jepang yang  memiliki  karakteristik  :  1).adanya  sistem  pendidikan  yang  memadai  dari  para  penegak hukum  yang  memungkinkan  mereka  memiliki  pandangan  yang  sama  dalam  melaksanakan tugasnya. Seleksi untuk  menjadi hakim, jaksa, dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan pidana  dilaksanakan  oleh  organisasi  pengacara  di  Jepang  dan  setelah  mereka  lulus,  kemudian masuk  dalam  pendidikan  yang  sama  yang  dikoordinasikan  oleh  Mahkamah  Agung  Jepang; 2).para  penegak  hukum  profesional  yang  dicapai  melalui  pelatihan  yang  baik  dengan  disiplin yang tinggi, serta terorganisir dengan baik; 3).tujuan yang ingin dicapai adalah apa yang disebut sebagai  precise  justice  atau  keadilan  yang  pas  (tepat).  Konsep  precise  justice  ini  tampaknya merupakan  kritik  orang  Jepang  terhadap  model  peradilan  pidana  di  Amerika  Serikat  yang menurut mereka hanya mengejar apa yang disebut sebagai layman justice (keadilan orang-orang awam); 4).adanya partisipasi masyarakat yang tinggi akibat tingkat profesionalisasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.
Hiroshi  Ishikawa  (1984:4-21)  mengemukakan  bahwa  ada  beberapa  indicator  keberhasilan dari  penerapan  integrated  model,  yaitu  :  a).  clearence  rate  yang  tinggi;  b).  convection  rate (keberhasilan  pengadilan  menyelesaikan  perkara);  c).  rule  of  suspension  (tingkat  penundaan penuntutan);  d).speed  disposition  (penyelesaian  perkara  yang  cepat);  e).  sentencing (pemidanaan) dan. reconciction rate (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis).

## KUHAP Sebagai Sistem Penanggulangan Kejahatan
Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan Sistem Peradilan Pidana  Terpadu  yang  diletakkan  di  atas  prinsip  diferensiasi  fungsional  antara  aparat/lembaga penegak  hukum  sesuai  dengan  “tahap  proses  kewenangan”  yang  diberikan  undang-undang. Menurut  M.  Yahya  Harahap  (2004:90).Aktivitas  pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana merupakan fungsi gabungan ( collection of function ) dari: Legislator; Polisi; Jaksa; Pengadilan; Penjara; dan  Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.
Setelah  berlakunya    KUHAP  Tahun  1981  maka  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  di Indonesia yang semula didasarkan pada Het Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) Stbld. Tahun 1941  N0.44  telah  dicabut.  KUHAP  Tahun  1981  memuat  sepuluh  asas  penting  dalam penyelenggaraan  peradilan  pidana  yaitu  :  1).Asas  praduga  tidak  bersalah  (presumption  of innocence ). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut
dan  atau  dihadapkan  di  muka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya putusan pengadilan  yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; 2). Asas  Opportunitas  yaitu  wewenang  Jaksa  Agung  untuk  menyampingkan  perkara  demi kepentingan  umum;  3).  Asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan;  4).  Asas  unus  testis nullus  testis  ,  bahwa  satu  saksi  bukan  saksi;  5).Asas  Pemeriksaan  Pengadilan  terbuka  untuk umum;  6).  Asas  semua  orang  diperlakukan  sama  di  depan  hakim;  7).  Peradilan  dilakukan  oleh hakim  karena  jabatannya  dan  tetap,  ini  berarti  bahwa  pengambilan  keputusan  salah  tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Dalam sistem juri, yang menentukan salah tidaknya terdakwa  adalah  suatu  dewan  yang  mewakili  golongan-golongan  dalam  masyarakat.  Pada umumnya  mereka  ini  adalah  awam  tentang  ilmu  hukum;  8).Tersangka/Terdakwa  Berhak Mendapat  Bantuan  Hukum;  9).  Asas  Akusator  dan  Inkuisitor;  Asas  akusator  artinya tersangka/terdakwa diperlakukan sebagai subyek dalam pemeriksaan. Sedangkan asas inkuisitor; berarti tersangka hanya dipandang sebagai obyek pemeriksaan belaka; 10). Pemeriksaan Hakim yang langsung  dan lisan.
Berdasarkan penjelasan  di atas, maka diketahui bahwa komponen sistem peradilan pidana di Indonesia  terdiri  atas  unsur-unsur  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga pemasyarakatan  sebagai  aparat  penegak  hukum.    Selain  itu  ada  satu  komponen  lagi  yaitu komponen  penasihat  hukum  yang  meskipun  bukan  aparat  penegak  hukum  tetapi  mereka bersama-sama  dengan  polisi,  jaksa,  hakim,  petugas  pemasyarakatan  sebagi  penegak  hukum. Penegasan  advokat/penasihat  hukum  sebagai  penegak  hukum  juga  telah  mendapat  penegasan yang  mantap  dalam  Undang  Undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat.  Diantara  keempat aparatur  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  hakim  dan  petugas  lembaga  pemasyarakatan)  bersama- sama  dengan  penasihat  hukum/advokat  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  satu  sama  lain dalam kapasitas mereka selaku penegak hukum. Jadi pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHAP  Tahun  1981  idealnya  dilaksanakan  melalui  sebuah  mekanisme  peradilan  pidana  yang telah ditata sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem.
Penutup ????

## DAFTAR PUSTAKA
Adidjojo, Sukardjo. 1985. Profesi Advokat, BAHANA No.3
Alan  Rugman,  2000,  The  End  of  Globalization,    London  :  Random  House  Business Book.
Alan  Cofey,  Edward  Eldefonso  dan  Walter  Hartinger,  1982,  “An  Introduction  to  the
Criminal Justice  System and Process”, New Jersey : Prentice Hall.
Ansorie Sabuan dkk, 1990. Hukum Acara Pidana, Bandung : Angkasa. Atmasasmita, Romli.1996. Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan
Abolisionisme) Bandung :Bina Cipta.
------------------------,1996, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung :Mandar Maju
Barda  Nawawi  Arief,  2007.  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  tentang  Sistem  Peradilan
Pidana Terpadu, Semarang : BP Univ.Diponegoro
--------------------------,  1994.  Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang : CV. Ananta.
Cavadino,  Michael  and  Dignan,  James,  2002.  The  Penal  System  An  Introduction,  Third Edition, London Thousand Oaks New Delhi : SAGE Publication.
Chaerudin  dkk,  2007.  Strategi  Pencegahan  dan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi, Jakarta : PT, Refika Aditama.
E. Conclin, John 1975. The Impact of Crime, New York : MacMillan Publishing Co.
Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann and Anne Griffiths, 2005. Mobile People,Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Conracting World,Eangland : Ashgate Publishing Limited Gower House Croft Road Aldershot Hants GU 113 HR.
HR. Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Restu Agung.
Harahap, M. Yahya. 2004. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
Hiroshi  Ishikawa,  “Characteristic  Aspect  of  Japaneshe  Criminal  Justice  System”, Makalah    pada  Seminar  Kerjasama  Indonesia-Jepang  tentang  Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan, Jakarta : Januari 1984
---------------,  2006. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, cetakan ke satu,  Bandung : Alumni.
Marcus  Felson  and  Ronald  V.  Clarke,  1997.  Business  and  Crime  Prevention,  Monsey, New York : Criminal Justice Press.
M. Faal, 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi ( Diskresi Kepolisian ), Jakarta : Pradnya Paramita.
Mohammad  Hatta,  2008.  Menyongsong  Penegakan  Hukum  Responsif  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu ( Dalam Konsepsi dan Implementasi)Kapita Selekta,Yogyakarta : Gallang Press.
Muladi,  1995.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana,    Semarang  :Badan  Penerbit UNDIP.
--------, 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, cet. Pertama, Jakarta :The Habibie Center.
---------, 2003.Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung : Alumni.
Packer, Herbert L., 1968. The Limits of Criminal Sanction, California: Stanford University Press,
Khandaker, Abdur.1982. Police and Criminal Justice in Bangladesh,UNAFEI R.M.Surachman dan Andi Hamzah, 1994. Jaksa di Berbagai Negara ( Peranan dan
Kedudukannya), Jakarta : Sinar Grafika.
The United Nations and Crime Prevention, 1991 : New York.
PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP