## PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI 1

## Warih Anjari
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Jl. Sunter Podomoro, Jakarta Utara a.warih11@gmail.com

## Abstract
Corruption  as  extraordinary  crime  provides  regulations  regarding  the  death  penalty  for  the perpetrators. However, the fact is that these provisions have never been applied by judges. The problems in this study are: why is the threat of capital punishment against convicted corruption based on Article 2 paragraph (2) UUTPK difficult to implement? The research method used is a normative juridical research method. The conclusion obtained is that the formulation of Article 2 paragraph (2) UUTPK relating to "emergency conditions" is difficult to fulfill. The formulation of  the word "can  be sentenced to  death",  provides  an  opportunity  for  the  judge  to impose  the other  heaviest  criminal  alternative  which  is  not  in  the  form  of  a  criminal  offense  of  life opportunity, namely a prison term with a certain period of time; or a maximum of 20 years or a life sentence.
Keywords: Death Penalty; Corruption; Application

## Abstrak
Korupsi  sebagai extraordinary  crime memberikan  pengaturan  mengenai  pidana  mati  bagi pelakunya.  Namun,  faktanya  ketentuan    tersebut  belum  pernah  diterapkan  oleh  Hakim  dalam mengadili  kasus  korupsi.  Oleh  karena  itu,  korupsi  tetap  terjadi  dan  mengalami  perluasan  baik modus maupun pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa ancaman pidana mati  terhadap  terpidana  korupsi  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (UUTPK)  sulit  diterapkan?  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  perumusan  Pasal  2 ayat  (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup.
Kata Kunci: Pidana Mati; Korupsi; Penerapan
1 Artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2019.

## A. Pendahuluan
Korupsi  merupakan  istilah  yang  tidak asing terdengar di telinga bangsa Indonesia. Untuk memberantas korupsi, Indonesia telah memiliki  lembaga  khusus  untuk  melakukan penegakan hukum   kasus  korupsi.  Lembaga pemberantasan korupsi dibentuk
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK).  Dasar  pemidanaan  tindak pidana  korupsi  adalah  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, yang  telah  diperbaharui  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana (untuk selanjutnya disingkat
UUTPK)
Pasal  2  ayat  (2)  UUTPK  mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi  yang  dilakukan  dalam  keadaan tertentu.  Keadaan  tertentu  merupakan pemberatan  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Kriteria  untuk  pemberatan  yaitu apabila  tindak  pidana  korupsi  dilakukan pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional; sebagai  pengulangan  tindak pidana  korupsi; atau  pada  waktu  negara  dalam  keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Dalam  pemberantasan  korupsi  yang dipimpin oleh KPK,  tahun 2018 merupakan tahun dimana penindakan terbanyak sepanjang sejarah KPK. Data KPK, sebelum operasi  tangkap  tangan  (OTT)  KPK terhadap  pejabat  Kementerian  PUPR  pada hari  Jumat  28  Desember  2018,  terdapat  91 perkara  korupsi  yang  melibatkan  anggota legislatif  dan  28  perkara  yang  melibatkan kepala  daerah  aktif.  Perkara  tersebut merupakan  hasil  30  OTT  KPK  dan pengembangan  perkara  (Media  Indonesia, 2019).    Operasi  tangkap  tangan    sepanjang tahun 2019 dilakukan  21 kali di 14 daerah, dengan  tersangka  76  orang  (Komisi Pemberantasan  Korupsi,  2019).  Data tersebut menunjukkan penurunan OTT KPK
dari  30  perkara  pada  tahun  2018,  ke  21 perkara pada tahun 2019.
Banyaknya  penindakan  merupakan suatu  dilema.  Satu  sisi  merupakan  kinerja positif  dari  KPK,  namun  sisi  lainnya mengindikasikan korupsi semakin meningkat kuantitasnya.
Peningkatan kuantitas korupsi merupakan kegagalan dari negara  dalam  menanggulangi  tindak  pidana korupsi. Korupsi tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan,  tetapi  telah  menyebar  ke daerah,  bahkan  ke  wilayah  pedesaan.  Hasil pengamatan Indonesian Corruption  Watch (ICW),  sejak  2015 hingga semester 1 tahun 2018  kurang  lebih  181  kasus  korupsi  dana desa  dengan  kerugian  sebesar  Rp.  40,6 miliar.  Demikian  pula  data  dari  Direktorat Jenderal  Otonomi  Daerah  Kementerian Dalam  Negeri,  sejak  tahun  2004  sampai dengan  Oktober  2018  terdapat  434  kepala daerah terkena kasus hukum baik oleh KPK maupun  kepolisian  dan  kejaksaan  (Media Indonesia, 2019).
Hal  ini  tak  berbanding  lurus  dengan angka  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia yang stag di angka 37 pada tahun 2016 dan tahun  2017.  Namun  pertumbuhan  IPK Indonesia  termasuk  tertinggi  di  dunia. Kondisi ini jika dibandingkan dengan negara yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang tinggi, misalnya Vietnam, Argentina, Brazil, Thailand,  Nigeria,  dan  China  Indonesia mengalami  peningkatan  skor  sebanyak  17 poin,  Vietnam  10  poin,  Argentina  9  poin, Nigeria  sebanyak  8  poin,  dan  China sebanyak 6 poin (Kompas, 2018).
Dalam  melakukan  penegakan  kasus korupsi China telah menerapkan pidana mati bagi  narapidana  korupsi.  Penerapan  pidana mati  terhadap  pelaku  korupsi  di  China dinilai  efektif  dalam  rangka  mengurangi tindak  pidana  korupsi.  Fakta  ini  dapat dijadikan role  model bagi  Indonesia  untuk menanggulangi  tindak  pidana  korupsi (Wardani, K.A ; Wahyuningsih, 2017).
Undang-undang  korupsi  di  Indonesia telah menetapkan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi, namun belum diimplementasikan.  Bahkan  sejak  tahun 1999  secara  legalitas  ancaman  pidana  mati
telah  direkomendasikan  oleh  UUTPK, prakteknya  sampai  sekarang  belum  ada koruptor  yang  dijatuhi  pidana  mati (Yuhermansyah,  E ;  Fariza,  2017).    Oleh karena  itu  dalam  rangka  peningkatan kualitas  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia,  maka  kebijakan  yang telah  dituangkan  tersebut  didorong  untuk dilaksanakan. Berkaitan
dengan pendahuluan  yang  telah  penulis  kemukakan tersebut  di  atas,  maka  fokus  permasalahan dalam  tulisan  ini,  yaitu:  mengapa  ancaman pidana  mati  terhadap  terpidana  korupsi berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)    UUTPK  sulit diterapkan?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif  atau  penelitian doctrinal. Metode penelitian hukum normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang menggunakan  data  utama  berupa  data  yang diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Metode  ini dipilih  karena  obyek  yang  dikaji  berupa norma, yaitu Pasal 2  UUTPK.
Metode  pendekatan  yang  dilakukan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conceptual  approach.  Statute  approach karena  yang  menjadi  sentral  penelitian  ini adalah aturan yang terkait dengan penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku korupsi   sedangkan  konsep  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  konsep  Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Metode  analisis yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dengan  penafsiran  gramatikal.  Analisis merupakan  penguraian  yang  menghasilkan hubungan  sebab  akibat  dari  suatu  obyek yang  diteliti.  Proses  analisis  berdasarkan penalaran  deduktif  dan  induktif,  kemudian menghasilkan suatu argumentasi yang dicari dan  bersifat  ilmiah.  Analisis  dekriptif kualitatif artinya penulis berusaha menggambarkan  kondisi  yang  ada  melalui data  sekunder,  kemudian  dikemukakan dalam bentuk uraian kalimat atau kata-kata. Hasil penggambaran tersebut penulis kaitkan dengan  teori  atau  norma  yang  relevan
dengan  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini sebagai das sollen .

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan  Pidana  Mati  untuk Tindak Pidana Korupsi
Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana. Pidana jenis ini berupa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana sebagai  akibat  dari  perbuatan  pidana  yang dilakukannya.  Dalam  perkembangannya pidana  mati  menjadi  kontroversi  seiring dengan  peningkatan  pemahaman  tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia  masih  mendapatkan  legalitas. Pidana  mati  diatur  dalam  Buku  1  Pasal  10 KUHP  sebagai  salah  satu  jenis  pidana pokok.  Ketentuan  pidana  mati  ini  bersifat umum  artinya  dapat  diterapkan  baik  dalam tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP maupun  tindak  pidana  yang  diatur  di  luar KUHP  kecuali  peraturan  tersebut  mengatur berbeda.  Salah  satu  tindak  pidana  yang diancam  pidana  mati  dalam  KUHP  adalah pembunuhan  berencana  yang  diatur  dalam Pasal  340  KUHP.  Tindak  pidana  khusus yang  mengatur  mengenai  ancaman  pidana mati di antaranya adalah UUTPK. Selain itu eksistensi  pidana  mati  diperkuat  dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman  mati  tidak  bertentangan  dengan UUD 1945 (Lubis, 2009).
Pada  tingkat  internasional  terdapat kecenderungan untuk menghapuskan pidana mati.  Namun  pidana  mati  masih  boleh diterapkan pada tindak pidana yang bersifat “ the  most  serious  crimes ”  (Lubis,  2009).
Pengaturan  internasional  tentang  pidana mati ada dalam Pasal 6 ayat (1) International Convenan  on  Civil  and  Political  Right (ICCPR)  yang  menyatakan  tiap  manusia berhak  atas  hak  hidup  yang  melekat  pda dirinya  dan  wajib  dilindungi  oleh  hukum. Namun  dalam  ayat  (2)  menyatakan  bahwa hukuman  mati  dapat  diterapkan  jika kejahatan  bersifat  serius  ( serious  crime ). Ketentuan internasional lainnya yang terkait
dengan  penerapan pidana  mati  adalah  Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia, (DUHAM) yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang memiliki  hak  hidup,  kebebasan,  dan keamanan. Penafsiran secara argumentum a contrario dari  pasal  tersebut,  yaitu  pidana mati  menghilangkan  hak  hidup  seorang pelaku  kejahatan,  sehingga  tidak  sesuai dengan  substansi pasal dimaksud.
Berkaitan  dengan  makna serious  crime tidak  ditemukan  indikator  dalam  ICPPR.
Menurut Pembukaan Konvensi PBB Menentang  Korupsi  tahun  2003  (UNCAC), menyatakan  korupsi  merupakan  masalah yang serius ( serious crime). Di samping itu, berdasarkan konsideran
UUTPK menyatakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi yang  selama  ini  terjadi  secara  meluas  tidak hanya  merugikan  keuangan  negara  tetapi juga  telah  merupakan  pelanggaran  terhadap hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara luas,  sehingga  tindak  pidana  korupsi  perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasan  harus  dilakukan  secara  luar biasa. Oleh karena itu penerapan pidana mati masih  dimungkinkan  bagi  pelaku  korupsi menurut ketentuan internasional dan nasional.
Penjatuhan  pidana  mati  bagi  terpidana ada  yang  menyetujui  dan  ada  yang  tidak. Bagi  yang  menyetujui  terdapat  berbagai alasan,  yaitu:  (a)  Penjatuhan  pidana  mati dianggap  lebih  efektif  dari  jenis  pidana lainnya  karena  memiliki  efek  deteren terutama  dalam  kejahatan  pembunuhan;  (b) Pidana  mati  lebih  hemat  dari  hukuman lainnya;  (c)  Pidana  mati  untuk  mencegah tindakan balas dendam dari publik terhadap terpidana;  (d)  Hukuman  yang  dapat ditentukan  kepastiannya  (Jacob,  2017). Melalui penjatuhan pidana mati dimaksudkan  akan  memberikan  efek  jera kepada  para  pelaku  dan  bagi  orang  yang akan  melakukan  tindak  pidana.  Tujuan pemidanaan yang berupa penjeraan tercermin  dalam  Penjelasan  UUTPK,  yaitu: dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  lebih efektif  untuk  mencegah  dan  memberantas tindak  pidana  korupsi,  undang-undang  ini membuat  ketentuan  pidana  yang  berbeda
dengan  undang-undang  sebelumnya  yaitu menentukan  ancaman  pidana  minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman  pidana  mati  yang  merupakan pemberat pidana.
Bagi yang tidak menyetujui pidana mati memberikan  beberapa  alasan,  yaitu:  (a) Menjatuhkan hukuman mati dapat menimbulkan ketidakadilan,
karena kejahatan  bukanlah  hanya  persoalan  hukum pidana,  namun  bersifat  sosiologis  yang berkaitan  dengan  ekonomi,  politik  dan psikologis;  (b)  hukuman  mati  bertentangan dengan  hak  untuk  hidup;  (c)  sistem peradilan  pidana  bukanlah  sistem  yang sempurna;  (d)  hukuman  mati  tidak  dapat menghentikan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera; (e) adanya alternatif pemidanaan    yang  tidak  mencabut  nyawa terpidana  dan  bersifat  berat,  yang    harus disosialisasikan;  (f)  Hukuman  mati  tidak sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  yang berupa  pemasyarakatan  (pendidikan  dan resosialisasi narapidana) (Lubis, 2009).
Dalam  tujuan  pemidanaan  terdapat konsep  pencegahan  ( deterrence )  yang dilakukan  melalui  pencegahan    umum ( algemen preventie theorien ) dan pencegahan  khusus  ( bijzondere  preventie theorien) (Utomo, 2017). Pencegahan umum bertujuan  untuk  memberikan  penjeraan kepada  orang  lain  di  luar  pelaku  agar  tidak melakukan kejahatan. Sedangkan pencegahan  khusus  dimaksudkan  agar pelaku menjadi jera untuk tidak mengulangi tindak  pidana  lagi.  Penjatuhan  pidana  mati terhadap  pelaku  tindak  pidana  pada hakikatnya  hanya    pencegahan  bersifat umum.  Pencegahan  khusus  tidak  akan tercapai karena pelaku dipidana mati.
Penjatuhan  pidana  mati  bersinggungan dengan  hak  hidup  yang  merupakan  Hak Asasi  Manusia.  Indonesia  adalah  salah  satu negara  yang  menjunjung  tinggi  hak  untuk hidup,  yang  ditempatkan  pada  hak  yang bersifat non derogable right . Namun kepada pelaku  kejahatan  masih  diterapkan  pidana pencabutan  hak  hidup.  Dalam  perspektif kebijakan  kriminal,  penjatuhan  pidana  mati merupakan  sarana  penal  untuk  mencapai
kesejahteraan  masyarakat  (Anjari,  2015). Namun,  Indonesia  yang  merupakan  negara yang berdasarkan Pancasila, tujuan penerapan  pidana  khususnya  pidana  mati harus  selaras  dengan  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila. Dalam menerapkan pidana mati harus memperhatikan keharmonisan antara kepentingan  publik  yang  dilanggar  dengan penjatuhan pidana (Anjari, 2017). Penerapan pidana mati dapat dilakukan terhadap tindak pidana  yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam  hidup  orang  banyak,  merusak tata  kehidupan  dan  peradaban  manusia,  dan merusak  perekonomian  negara.  Tindak pidana  tersebut  antara  lain  pembunuhan berencana, terorisme, narkoba bagi pengedar dan bandar, dan korupsi (Anjari, 2015).
Menurut  penulis,  penjatuhan  pidana mati  dalam  UUTPK  merupakan  salah  satu upaya  memberantas  tindak  pidana  korupsi secara  serius  dalam  menciptakan  kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dimasyarakat.  Penjatuhan  pidana  mati  yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUTPK, tidak berlaku  untuk  tindak  pidana  korupsi  secara umum,  namun    diberlakukan terhadap  tidak pidana  korupsi  yang  dilakukan  dalam “keadaaan  tertentu”.  Artinya  penerapan pidana mati bersifat khusus terhadap korupsi dengan persyaratan tertentu. Secara normatif ancaman  pidana  mati  bagi  pelaku  korupsi telah  ada  sejak  tahun  1999,  namun  dalam praktiknya sampai saat ini belum ada pelaku korupsi yang dijatuhi pidana mati (Yuhermansyah, E ; Fariza, 2017).
2. Kendala  Dalam  Menerapkan  Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi
Pidana  mati  di  Indonesia  diterapkan berdasarkan  Pasal  10  KUHP.  Dalam  Pasal tersebut pidana mati merupakan jenis pidana pokok  yang  terberat.  Pidana  mati  di Indonesia  dilakukan  dengan  ditembak  mati. Pelaksanaan  pidana  mati  berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Pidana  Mati yang  Dijatuhkan  oleh  Pengadilan  di Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Militer.
Keberadaaan
peraturan tersebut
mengindikasikan pidana mati masih diterapkan di Indonesia.
Praktiknya  penerapan  pidana  mati  oleh hakim  dilakukan  pada  kasus  tindak  pidana umum  dan  pidana  khusus.  Pada  tindak pidana  umum  pidana  mati  dijatuhkan  pada kasus  pembunuhan  yang  bersifat  kejam, misalnya  pada  pembunuhan  berencana, korban  pembunuhan  tidak  hanya  satu korban, dan sebagainya. Pada tindak pidana khusus  pidana  mati  dapat  dijatuhkan terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Pidana  mati  terhadap  pelaku  korupsi  diatur dalam    Pasal 2  ayat  (2)    UUTPK,  yang menyatakan:  “Dalam  hal  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  ayat  (1)  dilakukan dalam  keadaaan  tertentu  pidana  mati  dapat dijatuhkan”.  Selanjutnya  yang  dimaksud dengan “keadaan tertentu” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUTPK  adalah apabila  korupsi  dilakukan:  pada  waktu negara  dalam  keadaan  bahaya  menurut ketentuan  undang-undang  yang  berlaku; pada waktu terjadi bencana nasional; sebagai pengulangan  tindak  pidana  korupsi;  atau pada  waktu  negara  dalam  keadaan  krisis ekonomi  dan  moneter.    Dengan  demikian secara  normatif  telah  ada  pengaturan  yang dapat  dijadikan  dasar  oleh  hakim  untuk menjatuhkan  pidana  mati  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi.  Artinya  dalam perspektif  legalitas  tidak  ada  keraguan  lagi untuk  mempersoalkan  legalisasi  penerapan pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi.
Untuk  menjatuhkan  pidana  kepada pelaku  yang  diduga  melakukan  tindak pidana  harus  dipenuhi  unsur-unsur  tindak pidana  yang  didakwakan  kepada  pelaku. Setiap  perbuatan  pidana  terdapat  unsur obyektif ( criminal act/actus reus ) dan unsur subyektif (criminal responsibility/mens rea ). Kedua unsur ini tercantum dalam pasal yang disangkakan  kepada  pelaku  tindak  pidana. Unsur obyektif merupakan perbuatan pidana dan  unsur  subyektif  merupakan  sikap  batin pelaku.  Perbuatan  pelaku  merupakan  syarat pertama  untuk    memungkinkan  seseorang dijatuhi  pidana  (Sudarto,  2009).  Tanpa
perbuatan  (manusia)  tidak  akan  dapat dijatuhi pidana.
Perbuatan  yang  dapat  dipidana  diatur dalam undang-undang. Perbuatan yang tidak tercantum  dalam  undang-undang  pidana tidak  dapat  dijatuhi  pidana.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  penggunaaan  asas legalitas  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1) KUHP.  Pengaturan  perbuatan  yang  dapat dipidana  dalam  undang-undang  pidana merupakan  dasar  dari  pemidanaan.  Oleh karena  itu  perumusan  perbuatannya  harus bersifat rigid dan  pasti.  Ketidakpastian perumusan perbuatan pidana dalam perundangan  akan  mengakibatkan  kesulitan menentukan perbuatan mana yang dimaksud sehingga bersifat multitafsir. Selain itu akan menimbulkan ketidaktenteraman bagi masyarakat (Sudarto, 2009).
Perumusan  tindak  pidana  korupsi  yang dapat dijatuhi pidana mati telah tercantum di dalam  Pasal 2 ayat  (2)   UUTPK.  Perbuatan korupsi  yang  dilakukan  pelaku  harus memenuhi  unsur-unsur  yang  tercantum dalam  Pasal 2  ayat  (2)    UUTPK.  Artinya perbuatan  pelaku  secara  konkrit  harus mempunyai  sifat-sifat  atau  ciri-ciri  dari tindak pidana yang tercantum secara abstrak dalam  Pasal 2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perumusan  Pasal 2  ayat  (2)    UUTPK mengacu  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UUTPK. Tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  dijatuhi pidana  mati  merupakan  tindak  pidana korupsi  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) UUTPK,  yang  dilakukan  dalam  keadaan darurat  berdasarkan  Pasal 2  ayat  (2)
UUTPK.  Perumusan  “kondisi  darurat”  ini yang  menyulitkan  dalam  pemenuhan unsurnya.  Menurut  Penjelasan  Pasal  2  ayat (1)  UUTPK,  terdapat  4  kategori  keadaaan darurat,  yaitu:  pada  waktu  negara  dalam keadaan bahaya menurut ketentuan undang- undang  yang  berlaku;  pada  waktu  terjadi bencana  nasional;  sebagai  pengulangan tindak  pidana  korupsi;  atau  pada  waktu negara  dalam  keadaan  krisis  ekonomi  dan moneter. Keempat kondisi tersebut
merupakan unsur agar pelaku korupsi  dapat dijatuhi pidana mati.
Keempat  kondisi  keadaan  darurat tersebut  terjadi  dalam  keadaaan  yang khusus.  Jika  keadaan  darurat  dalam perbuatan  pelaku  korupsi  tidak  ada  maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana mati terhadap pelakunya. Hal ini mengindikasikan  penjatuhan  pidana  mati dapat diterapkan dalam kondisi yang khusus pula.  Artinya  dalam  pengaturan  hukum pidana,  penjatuhan  pidana  mati  tidak  lagi bersifat  umum.  Walaupun  pidana  mati secara  positif  masih  diatur  dalam  KUHP yang  bersifat  umum.  Namun  penerapannya dilakukan  dengan  penuh  pertimbangan. Kasus  yang  dijatuhi  pidana  mati  adalah pembunuhan berencana, narkotika, terorisme, dan kekerasan seksual anak yang menyebabkan  kematian.  Di  samping  itu undang-undang  yang  sering  diterapkan pidana  mati adalah  Undang-Undang  Nomor 35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Terorisme, dan KUHP (BBC, 2017).  Untuk mendukung pemberantasan korupsi seharusnya ancaman pidana mati ditentukan bukan  dalam  kondisi  khusus,  namun  diatur secara umum dalam undang-undang korupsi dan    perumusan  unsurnya  lebih  sederhana. Hal ini mengingat korupsi di Indonesia yang dikatakan sudah akut (RI, 2019). Selayaknya pidana  mati  dapat  diterapkan  kepada koruptor.
Penerapan pidana mati kepada koruptor tidak  semata-mata  bertujuan  mengurangi kejahatan korupsi, namun dimaksudkan agar dapat  menimbulkan  pertobatan  atau  efek penjeraan  pada  pelaku  dan  masyarakat.  Hal ini  sejalan  dengan  pendapat  Foucoult  yang menyatakan  masyarakat  tidak  boleh  hanya berpikir tujuan pemidanaan adalah mengurangi  kejahatan,  namun  hukuman mengacu pada kondisi sosial, sistem politik, dan  kepercayaan  agama;  sehingga  tindak hukum  dapat  sangat  toleran  atau  dapat sangat  keras  dan  kejam  diarahkan  pada individu  atau  komunitas,  dan  terakhir  dapat membuat  pertobatan  atau  efek  jera  bagi individu atau komunitas (Sabdo, 2015).
Tindak  pidana  korupsi  merupakan tindak  pidana  yang  tidak  secara  langsung dapat mengenai korban ( indirect victim ), dan korban  bersifat  menyebar  ( difusian  victim ). Namun  korban  akan  sangat  menderita karena  hak-hak  yang  seharusnya  diterima tidak terlaksana akibat dari perbuatan korup pelaku.  Misalnya  korupsi  dana  desa.  Dana desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  karena dikorupsi  oleh  oknum  tertentu  berakibat kesejahteraaan  tidak  dapat  dirasakan  oleh warga  desa.  Akibatnya  terhambatnya penambahan penghasilan masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur desa (Kompasiana, 2016).
Pada  dasarnya  ancaman  pidana  mati yang dicantumkan dalam perundang-undang secara teoritis mengandung aspek pencegahan  ( deterence ).  Artinya  dengan pencantuman ancaman pidana mati terhadap koruptor dalam perundang-undangan, diharapkan  dapat  menakut-nakuti  orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi sehingga  korupsi  dapat  tercegah.  Namun jika  tidak  ada  penerapannya  maka  orang tidak  akan  percaya  dan  sebaliknya  akan menimbulkan  keberanian  untuk  melakukan korupsi.
Negara  yang  telah  menerapkan  pidana mati  pada  kasus  korupsi  adalah  China. China berhasil melakukan penegakan hukum terhadap  kasus  korupsi  tanpa  pandang  bulu termasuk  menghukum  mati  koruptor. Sedangkan  bagi  Indonesia  hukuman  mati bagi  koruptor  sekedar  wacana  walaupun telah  diatur  dalam  hukum  positif    (Kaka, 2018).  Oleh  karena  itu  dibutuhkan perumusan  tindak  pidana  korupsi  dengan diancam  dengan  pidana  mati,    yang  mudah dibuktikan  dalam  persidangan.  Sehingga hakim akan lebih mudah menerapkan pidana mati kepada koruptor.
Kualitas  dan  kuantitas  pidana  yang dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terikat  dengan ancaman pidana yang telah tercantum dalam rumusan undang-undang pidana. Pengaturan ancaman pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah adanya batas minimum dan maksimum.  Batas  minimum  terdiri  dari
minimum  umum  dan  minimum  khusus. Minimum umum adalah 1 (satu) hari penjara dan  minimum  khusus  diatur  dalam  tindak pidana  khusus.  KUHP  tidak  mengenal adanya  minimum  khusus.  Ancaman  pidana maksimum  terdiri  dari  maksimum  umum dan  maksimum  khusus.  Maksimum  umum meliputi  pidana  penjara  20  tahun,  pidana seumur  hidup  dan  pidana  mati.  Maksimum khusus  diatur  dalam  ancaman  masing- masing  pasal.  Dalam  Pasal  2  ayat  (2) UUTPK  merumuskan:  “...dapat  dijatuhi pidana mati”. Rumusan ini tidak mewajibkan  hakim  untuk  menjatuhkan pidana  mati  terhadap  korupsi  yang dilakukan  pada  “keadaaan  tertentu”,  seperti yang  disyaratkan  dalam  pasal  tersebut. Sehingga  hakim  dapat  memilih  alternatif ancaman pidana lain yang berat tetapi bukan pidana  mati,  yaitu  pidana  penjara  20  tahun atau pidana seumur hidup.
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana memiliki  batas  mulai  dari  ancaman  pidana minimum  sampai  dengan  maksimum ( indeterminite  sentence ).  Untuk  tindak pidana  umum  yang  pengaturannya  dalam KUHP  tidak  dikenal  adanya  minimum khusus,  sehingga  batas  hakim  dalam menjatuhkan  pidana    untuk  tindak  pidana umum  dimulai    dari  ancaman  pidana minimum  1  (satu)  hari  sampai  dengan maksimum  khusus  yang  diatur  dalam  pasal masing-masing  atau  maksimum  umum. Sedangkan untuk tindak pidana khusus yang diatur  di  luar  KUHP  batas  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  meliputi  minimum umum  atau  minimum  khusus  sampai maksimum  umum  atau  maksimum  khusus. Sistem  hukum  pidana  umum  di  Indonesia tidak  mengenal  pembatasan  minimum khusus  pada  setiap  rumusan  tindak pidananya.  Pengaturan  ancaman  pidana minimum  khusus  dalam  UUTPK  artinya hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  di bawah  dari  sanksi  pidana  minimum  yang ditetapkan  dalam  undang-undang.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  membuat  para  pelaku korupsi  jera  melakukan  tindak  pidana korupsi (Sudirman, 2015).
Pengaturan  ancaman  pidana  dalam Pasal  2  ayat  (2)  UUTPK  mengakibatkan hakim  memiliki  alternatif  pemidanaan karena  perumusannya  bersifat indefinite sentence (tidak pasti). Dalam hal ini, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara maksimum  20  tahun  atau  pidana  seumur hidup  atau  pidana  mati  sepanjang  rumusan mengaturnya.  Dalam  menjatuhkan  putusan pemidanaan hakim bersifat mandiri (Pasal 3 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman) dengan menyampaikan pertimbangan dalam menjatuhkan  putusan  tersebut.  Jika  dalam rumusan  pasal  yang  didakwakan  bersifat alternatif  maka  hakim  dapat  menentukan berdasarkan  alternatif  yang  diatur  dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga sebaiknya perumusan  sanksi  pada  Pasal  2  ayat  (2) UUTPK  bersifat  pasti  ( definite  sentence ), untuk menghindari kewenangan hakim yang dapat memilih sanksi yang bersifat alternatif tersebut.  Di  samping  itu  dalam  perkara pidana  hakim  memutus  perkara  harus berdasarkan  rumusan    tindak  pidana  yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan    dilarang  melakukan analog (Hiariej, 2009).  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari penggunaan asas legalitas dalam KUHP. Penjatuhkan  pidana  kepada  pelaku tindak  pidana  oleh  hakim  dilakukan  dalam beberapa  tahap,  yaitu: Tahap  pertama merupakan  tahap  melakukan  analisis perbuatan  pidana.  Pada  tahap  ini,  hakim menganalisis  apakah  terdakwa  melakukan perbuatan  pidana  atau  tidak,  dimana perbuatan  tersebut  diatur  dalam  suatu rumusan  aturan  pidana. Tahap  kedua merupakan tahap menganalisis pertangungjawaban  pidana.  Pada  tahap  ini, jika terdakwa dinyatakan terbukti melakukan  suatu  perbuatan  pidana,  hakim akan  melakukan  analisis  apakah  terdakwa mampu  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Tahap ketiga merupakan  tahap  penentuan  pidana. Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  apabila pelaku  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari pasal  undang-undang  yang  dilanggar (Utomo, 2017).
Dalam  menjatuhkan  pidana  pada putusannya secara konkrit hakim melaksanakan kemandiriannya dengan beberapa  kriteria,  yaitu:  (a)  Memilih beratnya  pidana  yang  bergerak  dari minimum  ke  maksimum  berdasarkan rumusan  tindak  pidananya;  (b)  memilih pidana  pokok  yang  patut dijatuhkan  apakah pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana kurungan  atau  pidana  denda  sesuai  dengan berat  ringannya  perbuatan  yang  dilakukan; (c) sebelum hakim  tiba pada pemilihan butir 1  dan  2,  ia  dapat  memilih  apakah menjatuhkan  pidana  pokok  dan  pidana tambahan  atau  hanya  menjatuhkan  pidana bersyarat  saja,  manakala  ia  memandang lebih  bermanfaat  bagi  masyarakat  dan terpidana  jika  dijatuhkan  pidana  bersyarat saja  (Wijaya,  2008).  Kriteria  kemandirian hakim dalam menjatuhkan pidana mengindikasikan dalam menjalankan kekuasaannya  hakim  tidak  sepenuhnya memiliki  kemandirian.  Kemandirian  hakim yang  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dibatasi oleh sistem  pemerintahan,  politik,  ekonomi  dan peraturan perundang-undangan yang mengatur  kemerdekaan  tersebut  (Utomo,
2017).  Demikian  pula  terhadap  penjatuhan pidana  mati  bagi  pelaku  korupsi.  Hakim dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang  tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (2) UUTPK.
Dalam praktik pelaksanaan pidana mati di  Indonesia  tertunda.  Banyak  faktor penyebabnya,  misalnya  terpidana  belum melaksanakan  semua  haknya.  Hal  ini merupakan  salah  satu  faktor  yang  harus dihindari  karena  berakibat  pada  tujuan pemidanaan  tidak  tercapai.  Preseden  tidak tertundanya    pidana  mati,  menjadikan  efek penjeraan  dan  pertobatan  menjadi  lemah. Pelaksanaan  pidana  mati  harus  disegerakan dilaksanakan sesuai bunyi putusan
sepanjang hak-hak terpidana telah dilaksanakan.  Di  samping  itu  daftar  tunggu eksekusi  pidana  mati  merupakan  bentuk penyiksaan  baik  secara  fisik  maupun psikologis.  Menurut  William  Schabas,
menyatakan  bahwa  penundaan  hukuman mati menambah efek
psikologis ketercabutan  seseorang  yang  terjadi  tidak hanya  dari  masyarakat  tapi  dari  sesama narapidana.  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia Uni  Eropa  menetapkan  keputusan  melalui kasus Soering vs The United Kingdom tahun 1989,  dan  menyatakan  dalam  putusannya bahwa  penundaan  hukuman  merupakan pemenjaraan  berkepanjangan  dengan  situasi penekanan  dan  kesengsaraan  terus  menerus (Ginting, 2018).
Selain  perangkat  perundang-undang yang  memadai,  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  dipengaruhi  oleh  penegak hukum.  Aparat  penegak  hukum  harus mengimplementasikan  dan  menerapkan kaidah  hukum  formal  dan  materiil  dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  (Utomo,  2017). Kaidah  hukum  formal  dan  material dimaksud adalah UUTPK. Untuk penjatuhan pidana  mati  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (2) UUTPK.  Sehingga  perlunya  penegasan ancaman  pidana  mati  yang  bersifat  lebih pasti  dalam  UUTPK.  Hal  ini  dimaksudkan agar  hakim  tidak  mempunyai  alternatif penjatuhan  pidana  lain  selain  menjatuhkan pidana  mati  pada  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Setelah  dijatuhkan  pidana  mati, maka  eksekusi pidana mati terhadap pelaku korupsi  harus  segera  dilaksanakan.  Hal  ini mengingat penundaan eksekusi mati merupakan  perpanjangan  kesengsaraan  bagi terpidana.
Oleh karena itu Pasal 2 ayat (2) UUTPK harus segera dilakukan perubahan mengenai perumusan unsur tindak pidana korupsi yang dapat  dijatuhi  pidana  mati.  Sehingga  hakim sebagai  ujung  tombak  penegakan  hukum korupsi  dapat  menjatuhkan  pidana  mati dengan  lebih  pasti.  Hal  ini  mengingat dampak  sosial  korupsi  dapat  berupa: pembusukan  atas  watak  aparat  penegak hukum  sehingga  menihilkan  harapan  atas keadilan,  melahirkan  watak  politisi  yang rakus,  menggagalkan  tujuan  program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, membahayakan stabilitas  atau  keamanan  negara  dan
masyarakat,  menghancurkan  segenap  sendi- sendi penting dalam negara, mengakibatkan kerusuhan yang sangat ganas dan cenderung menjadikan sebagian orang  menjadi biadab, menyebabkan  disintegrasi  bangsa,  merusak moralitas warga masyarakat dan mempengaruhi mind  set generasi  muda bahwa  korupsi  dianggap  sebagai  suatu budaya baru di Indonesia (Sudirman, 2015).
Dalam perkembangan praktik pengadilan  terhadap  eksistensi  pidana  mati telah ditetapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi  (MK)  Nomor  2-3/PUU-V/2007. Putusan  ini  tentang  pengujian  hukum  mati dalam  Pasal  80-82  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1997  tentang  Narkotika  terhadap Pasal 28A, 28 I ayat (1) dan (4), serta  Pasal 28  D  ayat  (1)  UUD  1945.  Dalam  putusan tersebut  dinyatakan  bahwa  ketentuan  Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal  82 ayat  (1)  huruf  a,  ayat  (2)  huruf  a,  dan  ayat (3)  huruf  (a)  dalam  Undang-Undang Narkotika,  sepanjang  yang  mengenai ancaman  pidana  mati  tidak  bertentangan dengan  Pasal  28  A  dan  Pasal  28  I  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945.  Walaupun  pidana mati  merupakan  hukuman  yang  paling ekstrim  yang  dijatuhkan  kepada  terpidana, karena  bila  telah  dilaksanakan  pidana  mati bersifat  akhir  dan  tidak  dapat  diubah  lagi. Berdasarkan  putusan  MK  Nomor  2-3/PUU- V/2007  tersebut,  eksistensi  pidana  mati untuk  terpidana narkotika  diperkuat,  namun dengan  kriteria  kejahatan  yang  bersifat the most  serious  crimes sama  seperti  kejahatan genoside dan  pelanggaran  HAM  yang bersifat  “ adversarily  effect  the  economic, cultural,  and  political  foundantion  of society ”.
Untuk tindak pidana korupsi, berdasarkan UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun  2006  tentang  Pengesahan United Nation  Convention  Againts  Corruption tanggal  18  April  2006,  menyatakan  korupsi sebagai persoalan yang serius dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat,  melecehkan  lembaga-lembaga dan  nilai-nilai  demokrasi,  nilai  etika  dan
keadilan, serta membahayakan pembangunan  berkelanjutan  dan  aturan hukum  (UNCAC).  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  6  ayat  (2)  ICCPR,  yang masih membolehkan penerapan pidana mati pada  jenis  kejahatan  yang  bersifat  serius. Mendasarkan  pada  ketentuan  tersebut, pidana  mati  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  Internasional.  Dalam  pengaturan pidana  mati  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2) UUTPK, juga telah mengikuti kecenderangan  umum  dari  negara-negara untuk  menghapuskan  pidana  mati  (Resolusi Majelis  Umum  PBB  Nomor  44/128).
Ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UUTPK,  tidak  lagi  menjadi  pidana  pokok  , namun  merupakan  pidana  yang  bersifat khusus.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  yang  penulis telah  kemukakan,  maka  kesimpulan  dapat dikemukakan  sebagai  berikut:  Penjatuhan pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2) UUTPK  sulit  diterapkan  terutama  pada unsur  “kondisi  darurat”.  Hal  ini  karena dalam  menjatuhkan  pidana  unsur  “kondisi darurat”    harus  dapat  dipenuhi  seperti  yang tercantum  dalam  rumusan  undang-undang. Jika  perbuatan  pelaku  secara  konkrit  tidak dapat  memenuhi  unsur  yang  tercantum dalam  rumusan  undang-undang  secara abstrak  maka  tidak  dapat  dijatuhi  pidana. Rumusan  kata  “dapat  dipidana  mati memberikan  peluang  kepada  hakim  untuk menjatuhkan  alternatif  pidana  terberat lainnya  yang  bukan  berupa  penghilangan kesempatan  hidup.  Sehingga  perumusannya sebaiknya bersifat definite sentence .
Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka saran yang perlu disampaikan yaitu  segera  diperlukan  revisi  Pasal  2  ayat (1)  UUTPK.  Revisi  dilakukan  terhadap perumusan unsur tindak pidana korupsi yang dapat  dijatuhi  pidana  mati.  Kata  “..dapat..” dalam  rumusan  Pasal  2  ayat  (1)  UUTPK diubah menjadi “...harus...” atau “...wajib..”. Hindari alternatif sanksi  lain yang merupakan ancaman pidana selain
penjatuhan  mati.  Hal  ini  karena  ancaman pidana  mati  untuk  kejahatan  korupsi  tidak bertentangan dengan ketentuan nasional dan internasional  serta  diharapkan deterrence effect dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjari,  W.  (2015).  Penjatuhan  Pidana  Mati di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publicati ons/247155-penjatuhan-pidana-mati-di- indonesia-dalam-dc4b10c5.pdf
Anjari, W. (2017). Penjara Terhadap Dokter Dalam Perspektif Mengikatnya Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi  dan  Pemidanaan  Integratif. Jurnal Yudisial , 10 (1), 59–78.
BBC.  (2017).  Ancaman  Hukuman  Mati  di
Indonesia:  Dari  Korupsi  Sampai
Kekerasan  Seksual.  Retrieved  January 10, 2019, from https://www.bbc.com/indonesia/trensosi al-41569770
Ginting,  M.  (2018).  Masa  Depan  Hukuman Mati. Retrieved January 10, 2019, from https://kolom.tempo.co/read/1134713/m asa-depan-hukuman-mati/full&view=ok
Hiariej,  E.  Q.  .  (2009). Asas  Legalitas  & Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum Pidana . Jakarta: Erlangga.
Jacob,  E.  R.  T.  (2017).  Pelaksanaan  Pidana Mati  Menurut  Undang-Undang  Nomor 2/PNPS/1964. Lex  Crimen , 1 (1),  98– 105.
Kaka,  Y.  (2018).  Berantas  Korupsi: Belajarlah  dari  China,  1  April  2018. Retrieved  January  11,  2019,  from https://kumparan.com/yulius- kaka/berantas-korupsi-belajarlah-dari- china
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2019). Buku  Laporan  Tahunan  KPK  tahun 2019 . Retrieved from https://www.kpk.go.id/images/pdf/Lapo
ran-Tahunan-KPK-2019-Bahasa.pdf Kompas.  (2018).  Ketua  KPK:  Pertumbuhan
Indeksa  Persepsi  Korupsi  Indonesia
Tertinggi di Dunia. Retrieved January 7, 2019,
from https://nasional.kompas.com/read/2018/ 12/04/10400111/ketua-kpk-
pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsi- indonesia-tertinggi-di-dunia
Kompasiana. (2016). Dampak-Dampak Terjadinya  Korupsi.  Retrieved  January 14, 2019, from https://www.kompasiana.com/wikkef/5 8188eb08f7e61fc28022289/dampak- dampak-terjadinya-korupsi
Lubis,  T.  M.  (2009).  Hukuman  Mati  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 39 (2), 255– 270. Media Indonesia. (2019). Resolusi Membunuh  Korupsi.  Retrieved  January 7, 2019, from http://mediaindonesia.com/editorials/det ail_editorials/1574-resolusi-membunuh- korupsi RI,  K.  D.  N.  (2019).  Mendagri:  Korupsi  di Indonesia  Sudah  Akut.  Retrieved January 11, 2019, from https://www.kemendagri.go.id/index.ph p/blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-
Indonesia-Sudah-Akut
Sabdo,  B.  (2015). Politik  Hukum  Pidana Mati . Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Sudarto.  (2009). Hukum  Pidana  I .
Semarang: Yayasan Sudarto.
Sudirman,  A.  (2015).  Eksistensi  Pidana
Minimum  Khusus  Sebagai  Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 44 (3), 316–325.
Utomo,  D.  S.  . ;  N.  W.  . ;  S.  (2017). Penjatuhan  Pidana  Bersyarat  Bagi Koruptor  Dalam  Perspektif  Upaya Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Di  Indonesia. Jurnal  Pasca  Sarjana Hukum UNS , (2), 101–116.
Wardani,  K.A ;  Wahyuningsih,  S.  .  (2017).
Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi  di  Indonesia. Jurnal  Hukum Khaira Ummah , 12 (4), 951 – 958.
Wijaya, F. (2008). Peradilan Korupsi Teori dan Praktek . Jakarta: Penaku.
Yuhermansyah, E ; Fariza, Z. (2017). Pidana Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  (Kajian  Teori  Zawajir dan  Jawabir). Legitimasi , 6 (1),  156– 174.