## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PECURIAN HEWAN TERNAK
Oleh:

## Cut Nurita 1

## Abstract
The  criminal  act  of  theft  is  still  a  dilemma, and  this  seems  a  quite  serious  problem which  requires  any  solution.  The  problems in this study are what factors cause the theft of livestock, and how the implementation of criminal  legal  sanctions  is  against  the perpetrators of theft.
This study uses descriptive methods through normative approach (legal research), which is based on the facts in the field approach to the  problem,  and  is  carried  out  by examining various legal aspects in terms of applicable regulations.
The finding shows that the factors that cause the  theft  of  livestock  are  economic  factors, low appreciation to religion, family factors, environmental / social factors, unemployment,    influence  of  mass  media either  TV  or  foreign  films,  influence  of alcohol, and opportunity factor . In addition to  these  factors,  there  are  objective  factors and  subjective  factors.  The  implementation of  criminal  legal  sanctions  for  the perpetrators  of  the  theft  is  regulated  in Article 363 of the Criminal Code.

## Keywords: Criminal Act, Theft,  Livestock

## Abstrak
Tindak  pidana  pencurian  sampai  saat  ini  masih dilematis  dan  menjadi  masalah  yang  cukup serius serta memerlukan pemecahan.
1 Dosen  Fakultas  Hukum  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum Benteng Huraba
Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  tindak  pidana  pencurian  hewan ternak,  bagaimana  penerapan  sanksi  hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif melalui  pendekatan  normatif (legal  research) yaitu berdasarkan fakta di lapangan pendekatan terhadap  permasalahan,  dilakukan  dengan mengkaji  berbagai  aspek  hukum  dari  segi peraturan-peraturan yang berlaku.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak pidana  pencurian  hewan  ternak  adalah  faktor ekonomi faktor ekonomi, rendahnya penghayatan  agama,  faktor  keluarga,  faktor lingkungan/pergaulan,  akibat  pengangguran, pengaruh  media  massa  khususnya  tv  dan  film asing,  pengaruh  alcohol,  faktor  kesempatan. Selain  faktor  tersebut  terdapat  faktor-faktor lainya seperti faktor  objektif dan faktor subjektif, Penerapan  sanksi  hukum  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  pencurian  hewan  diatur dalam  Pasal 363 KUHP.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Ternak

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Seiring  perkembangan  zaman  dan kemajuan  di  seluruh  sendi  kehidupan,  manusia dituntut  mengembangkan  dirinya  untuk  dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna,  masing-masing  dianugerahi  oleh Tuhan  akal  budi  dan  nurani  yang  memberikan kepadanya  kemampuan  untuk  membedakan yang  baik  dan  yang  buruk  yang  akan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membimbing  dan  mengarahkan  sikap  dan perilaku  dalam  menjalani  kehidupannya  serta masing-masing  diberikan  bakat  yang  nantinya akan  digunakan  dalam  rangka  aktualisasi  diri. Dengan  akal  budi,  nurani,  dan  bakat  yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan  untuk  memutuskan  sendiri  perilaku, perbuatan,  dan  dalam  hal  apa  mereka  dapat merealisasikan  bakat  yang  mereka  miliki tersebut. 2
Kehidupan sehari-hari di zaman modern ini,  banyak  terlihat  dampak  dari  kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat  membantu  manusia  dalam  melakukan segala  kegiatannya  dalam  kehidupan  sehari- hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan  zaman  juga  memiliki  dampak negatif,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam  kehidupan  sehari-hari  berupa  kejahatan dan  pelanggaran  hukum  yang  sudah  dilakukan oleh  semua  kalangan,  dan  para  kaum  remaja khususnya.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini, pelanggaran  terhadap  peraturan-peraturan  dan norma-norma  yang  berlaku  semakin  mengalami peningkatan.  Hal  ini  tampak  dari  banyaknya kasus-kasus  kejahatan  yang  diberitakan  di berbagai  media,  baik  media  cetak  maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap  norma-norma  hukum  yang  berlaku tersebut  merupakan  salah  satu  kejadian  dan fenomena  sosial  yang  sering  terjadi  dalam masyarakat belakangan ini.
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang berdasarkan  atas  hukum (rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
2 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h..321.
(machtsstaat). Pernyataan  tersebut  secara tegas  tercantum  dalam  Penjelasan  umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjukkan bahwa  indonesia  adalah  negara  Hukum, Indonesia  menerima  hukum  sebagai  suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan,  keadilan,  serta  kesejahteraan  bagi warga  negaranya.  Konsekuensi  dari  itu  semua adalah  bahwa  hukum  mengikat  setiap  tindakan yang  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia. 3 Hukum  bekerja  dengan  cara  memberikan petunjuk  tentang  tingkah  laku  dan  karena  itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum,dimana  hukum  mengikat  diri  pada masyarakat  sebagai  tempat  bekerjanya  hukum tersebut.  Hukum  sendiri  sangat  erat  kaitannya dengan  kejahatan  sebagai  salah  satu  aspek yang  terdapat  dalam  hukum  terutama  hukum pidana.
Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena  itu,  salah  satu  ciri  utama  dari  suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk  menilai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.  Artinya  bahwa  sebuah  negara  dengan konsep  negara  hukum  selalu  mengatur  setiap tindakan  dan  tingkah  laku  masyarakatnya berdasarkan  atas  undang-undang  yang  berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup, agar  sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan dalam  Pancasila  dan  UUD  1945  yaitu  setiap
3 C.T.S  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 346.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
warga  negara  berhak  atas  rasa  aman  dan bebas dari segala bentuk kejahatan. 4
Keberadaan  hukum  di  tengah-tengah masyarakat  sangat  urgen,  oleh  sebab  itu masyarakat  harus  memiliki  kesadaran  hukum yang  hanya  dapat  dilihat dari  indikatornya  yang terdiri  dari  pengetahuan  umum,  pemahaman kaidah-kaidah  hukum,  sikap  terhadap  norma- norma  hukum  dan  perilaku  hukum. 5 Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman,  keadilan  dan  kesejahteraan  maka syarat  utamanya  adalah  memenuhi  kaidah- kaidah  hukum  disamping  sikap-sikap  lain  yang mendukung.
Meskipun  segala  tingkah  laku  dan perbuatan  telah  diatur  dalam  setiap  Undang- undang,  kejahatan  masih  saja  marak  terjadi  di negara ini.  Kejahatan adalah  perbuatan- perbuatan  yang melanggar  norma-  norma  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Kejahatan  secara yuridis  adalah  semua  perbuatan  manusia  yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang  disebutkan  dalam  KUHP. 6 Masalah kejahatan tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat  dimana  merupakan  salah  satu bagian dari kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Kenyataan menunjukkan  bahwa  hampir  setiap  hari  dalam media  massa,  baik  media  cetak  maupun elektronik memuat berita tentang kejahatan.
Masalah  kejahatan  dalam  masyarakat mempunyai  gejala  yang  sangat  kompleks  dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena persoalan kejahatan tersebut merupakan
4 Mochtar KusumaAtmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hal. 17.
5 Ibid , hal. 18.
6 Kartini  Kartono, Patalogi  Sosial  Jilid  I ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 125.
tindakan yang  merugikan  dan  bersentuh langsung  dengan  kehidupan  manusia,  oleh karena  itu  diperlukan  upaya-upaya  untuk mencegah  dan  memberantas  kejahatan  yang dilakukan  kendati  kejahatan  pembunuhan  yang akhir-akhir  ini  menunjukkan  perkembangan yang cukup meningkat.
Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan  karena  kondisi-kondisi  dan  proses- proses  sosial  yang  sama,yang  menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. analisis terhadap  kondisi  dan  proses-proses  tersebut menghasilkan  dua  Kesimpulan,  yaitu  terdapat hubungan  antara  variasi  angka  kejahatan dengan  variasi  organisasi-organisasi  sosial dimana  kejahatan  tersebut  terjadi.  Tinggi rendahnya  angka  kejahatan  berhubungan  erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi- organisasi  sosial  dimana  kejahatan  tersebut terjadi.
Secara  universal,  manusia  mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan  sandang  dan  pangan,  baik  sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupuan hanya sebatas pemenuhan  hasrat  ingin  memiliki  atau  bahkan sebagai  peningkatan status sosial  (taraf  hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai  ibadah  dalam  agama.  Namun  harapan itu tidak selamnya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan  sandang  dan  pangan  manusia  yang terkadang  menghalalkan  segala  cara,  termasuk melakukan tindak pidana pencurian.
Seseorang  melakukan  tindak  pidana pencurian  tentu  memiliki  alasan  yang  berbeda- beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan  faktor  ekonomi  dapat  mendesak  orang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  melakukan  tindakan  apapun  termasuk tindak pidana pencurian.
Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih  dilematis  dan  menjadi  masalah  yang cukup  serius  serta  memerlukan  pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidak-tidaknya pencegahan  yang  baik  dari  semua  pihak,  baik aparat  hukum  maupun  masyarakat  yang  harus diidentifikasikan  agar  dapat  berjalan  secara tertib,  terarah,  dan  terencana.  Dalam  hal  ini semua  pihak  harus  bekerja  sama  dalam mengaktualisasikan  nilai-nilai  agama,  budaya dan  hukum  serta  menindak  tegas  para  pelaku pencurian  agar  sedapat  mungkin bisa menekan laju  perkembanganya,  karena  bukan  tidak mungkin  pencurian  akan  terus  bertambah dimasa-masa  yang  akan  datang,  bahkan  akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat,  sehingga  semakin  banyak  orang yang  harus  menjadi  korban  perbuatan  orang- orang yang tidak bertanggung jawab.
Salah  satu  bentuk  tindak  pencurian adalah  pencurian  ternak  sebagaimana  dalam perkara  putusan  Nomor  867/Pid.B/2014/PN Rap,  dimana  pelaku  terbukti  tindak  pidana pencurian  ternak    sebagaimana  diatur  dalam Pasal  363  ayat  (1)  ke-1,  4  KUHPidana. Pencurian  tersebut  dilakukan  dengan    cara pelaku  mendatangi  1  (satu)  ekor  ternak  lembu yang  diikat  di  pohon  kelapa  sawit  di  samping rumah  dan  selanjutnya  dibawa  ke  perbatasan perkebunan PT. Smart Padang Halaban dengan Dusun  III  Paret  Minyak  Desa  Aek  Korsik Kecamatan  Aek  Kuo  Kabupaten  Labuhanbatu Utara  kemudian  pelaku  memukul  kepala  ternak lembu  tersebut  dengan  potongan  kayu  bulat yang  panjangnya  sekitar  1(satu)  meter  hingga ternak  lembu  tersebut  jatuh  dan  kemudian
pelaku  memotong  bagian  leher  lembu  tersebut lalu  mengeluarkan  isi  perutnya  kemudian dipotong  menjadi  3  (tiga)  bagian  yaitu  kepala, bagian  kaki  depan  sebelah  kanan  dan  kiri  dan bagian  kaki  belakang  sebelah  kanan  dan  kiri, selanjutnya  terdakwa  memasukkan  potongan ternak  tersebut  ke  dalam  keranjang  gandeng yang  terbuat  dari  kawat  besi  beton  yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh lalu menaikkannya ke sepeda motor.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka dipilih judul tentang: “ Penerapan Sanksi Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak ”.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  diteliti dibatasi sebagai berikut:
1.  Apa faktor-faktor yang  menyebabkan terjadinya  tindak  pidana  pencurian  hewan ternak ?
2.  Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pecurian hewan ternak?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, 7 maksudnya  adalah  penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  menggambarkan,  menelaah, menjelaskan  serta  menganalisa  permasalahan dalam  tindak  pidana  pencurian  ternak  yang dihubungkan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  kemudian  dilakukan  analisis. Penelitian  ini  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
7 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 8.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.
Berdasarkan  objek  penelitian  yang merupakan  hukum  positif,  maka  metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif. 8 Sebagai  suatu  penelitian  yuridis normatif,  maka  penelitian  ini  juga  dilakukan dengan  menganalisis  hukum  baik  tertulis  di dalam  buku (law  as  it  writeen  in  the  book) maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh hakim melalui  proses  pengadilan (law  as  it  is decided  by  the  judge  through  judicial process) atau  yang  sering  disebut  dengan penelitian doktinal. 9
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini mempergunakan data primer dan data sekunder.Penelitian  ini  menggunakan  bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tertier.
Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder  tersebut  mempunyai  ruang  lingkup yang  sangat  luas,  sehingga  meliputi  surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 10
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini terdiri dari:
8 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.  h. 36
9 Bismar  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Perbandingan  Hukum, Makalah  disampaikan pada  Dialog  Interaktif  tentang  Penelitian  Hukum  dan  Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Pebruari 2003, hal. 1.
10 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 122.
a. Bahan  hukum  primer  yakni  bahan  hukum yang  terdiri  atas  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana pencurian ternak.
b. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan – bahan  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan hukum  primer  berupa  putusan-putusan Pengadilan,  buku-buku  yang  berkaitan dengan objek yang diteliti.
c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sejumlah  putusan  dengan  memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri- ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.
Data sekunder yang diperoleh disusun  secara  sistimatis  dan  kemudian subtansinya  dianalisis  secara  yuridis  untuk memperoleh gambaran tentang pokok
permasalahan. II.  Hasil dan Penelitian A.  Faktor-Faktor Yang
Menyebabkan Terjadinya  Tindak  Pidana  Pencurian Hewan Ternak
Status  sosial  seseorang  di  dalam masyarakat  banyak  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor.  Selama  di  dalam  masyarakat  itu  ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan- pelapisan  itulah  yang  menentukan  status  sosial seseorang.  Segala  perbuatan maupun  tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan  akibat,  begitu  pula  kejahatan,  setiap kejahatan  memiliki  motif  atau  alasan  untuk melakukan  tindakan  kejahatan  dan  setiap alasan  tersebut  pasti  berbeda-beda  satu  sama lainnya.  Perbedaan  ini  terjadi  karena  setiap orang  memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda pula.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Faktor-faktor timbulnya kejahatan, khususnya kejahatan pencurian disebabkan :
1.  Faktor ekonomi
Ekonomi  merupakan  salah  satu  hal yang  penting  di  dalam  kehidupan  manusia, maka  keadaan  ekonomi  dari  pelaku  tindak pidana  pencurianlah  yang  sering  muncul melatarbelakangi  seseorang  melakukan  tindak pidana  pencurian.  Para  pelaku  sering  tidak mempunyai  pekerjaan  yang  tetap,  atau  bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang  maupun  pangan,  atau  ada  sanak keluarganya  yang sedang sakit, maka sesorang dapat  berbuat  nekat  dengan  melakukan  tindak pidana pencurian.
Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang  menyebakan  seseorang sering  lupa  diri  dan  akan  melakukan  apa  saja demi  kebahagiaan  keluarganya.  Terlebih  lagi apabila  faktor  pendorong  tersebut  diliputi  rasa gelisah,  kekhawatiran,  dan  lain  sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah  janda),  atau  isteri  atau  anak  maupun anak-anaknya,  dalam  keadaan  sakit  keras memerlukan  obat,  sedangkan  uang  sulit  di dapat sehingga seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.
Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan manusia,  hal  ini  dikarenakan  manusia  memiliki kebutuhan  (sandang,  pangan,  papan)  yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan  inilah  yang membutuhkan  biaya,  jika kebutuhan  sehari-hari  sangat  banyak,  maka biaya  yang  dibutuhkan  juga  semakin  banyak. Alasan  tersebut  sering  dipergunakan  para pelaku  kejahatan  karena  alasan  tersebut  dapat
meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.
Terjadinya  kejahatan  pencurian  ternak ini  dikarenakan  oleh  faktor  ekonomi  dari  pelaku yang  masih  tergolong  rendah  sedangkan kebutuhannya  yang  mendesak  untuk  dipenuhi. Tekanan  atau  desakan  seperti  itulah  yang menyebabkan  pelaku  melakukan  pencurian yang  merupakan  jalan  pintas  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Ketidakseimbangan  inilah  yang menjadi  faktor  bagi  setiap  orang  mencari alternative  pekerjaan  agar  mendapatkan  uang yang  lebih  banyak  lagi  sehingga  dapat memenuhi kebutuhan hidup.
2. Rendahnya penghayatan agama
Agama  merupakan  norma  yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manuisia  dan  dianggap  sebagai  kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat  perintah-perintah  dan  larangan- larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya.  Walau  pelaksanaan  agama tersebut  berbeda,  namun  pada  dasarnya memiliki  sesuatu  persamaan  yaitu  larangan untuk melakukan  setiap kejahatan.
Ajaran agama yang dianut
seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya  menumbuhkan  keimanan  yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.
Penghayatan terhadap ajaran agama harus  diberikan  sejak  dini  hingga  pada akhirnya dapat membentuk pola dan perilaku seorang  anak.  Agama  sesuai  dengan  fungsi dan tujuannya merupakan hal yang kompleks

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dalam kehidupan seseorang, karena menyangkut  segi  jasmaniah  dan  rohaniah. Maka  dari  itu  agama  dan  perwujudannya mencakup  dua  segi  yaitu  memperbaiki, meluruskan  dan  mengharmoniskan  sifat tabiat dan watak manusia kearah tujuan yang benar,  sedang  sisi  lain  agama menyinggung segi jasmaniah.
Kejahatan  pencurian  ternak  yang dilakukan oleh seseorang juga tidak terlepas dari  faktor  lemahnya  keimanan  si  pelaku, sebab  jika  iman  seseorang  itu  kuat,  sebesar apapun  godaan  dan  dorongan    untuk melakukan  kejahatan  akan  dapat  diatasi. Walau  mungkin  hukum  dunia  tidak  mampu menjangkau  pencurian  malam  hari  yang dilakukan  oleh  seseorang,  namun  berkat keyakinannya  terhadap  ajaran  agama  dan mengingat  hukum  Tuhan,  seseorang  tidak akan berani melakukannya.
3. Rendahnya Mental Dan Daya
Emosional.
Keadaan  mental  seseorang  adalah sesuatu  keadaan  batin  berupa  cara  berfikir dan  berperasaan.  Jika  keadaan  mental seseorang  itu  rendah,  maka  akan  dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang.  Dikaji  lebih  mendalam  lagi maka  dapat  dikatakan  bahwa  keadaan mental  seseorang  itu  dibangun  oleh  daya intelegensia  ditambah  dengan  aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian
intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan  kemampuan  seseorang  yang memungkinkan memperoleh ilmu
pengetahuan dan mengamalkan ilmu
tersebut dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.
Keadaan tersebut juga turut dipengaruhi  oleh  daya  emosional  sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu  masalah.  Daya  emosi  yang  terdapat dalam  jiwa  seseorang  biasanya  timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil) serba  ingin  mengetahui  dan  mencoba sesuatu  yang  baru.  Biasanya  seoarang dewasa  dalam  bertindak  dan  berfikir  secara matang dalam menghadapi suatu masalah.
Kaitanya dengan kejahatan pencurian  yang  dilakukan  oleh  seseorang adalah  bahwa  orang  tersebut  tidak  mampu menempatkan  daya  intelegensinya  unutk menilai  secara  benar  tentang  baik  buruknya perilaku  yang  dia  lakukan.  Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan  orang  tersebut  tidak  mampu untuk  mengendalikan  diri  sehingga  banyak yang terjerumus dalam kejahatan  kejahatan pencurian.
4.  Faktor Keluarga
Pertumbuhan  dan  perkembangan seorang  manusia  pertama  sekali  terjadi dalam keluarga kemudian berkembang terus hingga  dalam  suatu  masyarakat  pada  masa perkembangan,  seorang  anak  akan  sangat membutuhkan  bimbingan  dan  pengarahan agar  dapat  menjalani  masa-masa  kritis kehidupan dengan baik.
Suatu keluarga yang berantakan dan bersikap  acuh  sesama  anggota  keluarganya akan  menumbuhkan  perasaan  tidak  tentram dan  kekacauan  dalam  diri    seseorang  yang pada  akhirnya  akan  timbul  suatu  sikap memberontak.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka orang tersebut lari dari kehidupan keluarganya untuk mencari kebebasan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sehingga  terseret  dalam  perbuatan  jahat, seperti kejahatan  pencurian ternak.
Faktor  lingkungan  kehidupan  keluarga dapat  mempengaruhi  terjadinya  tindak  pidana pencurian  malam  hari,  jika  keadaan  kehidupan ekonomi  keluarga  tersebut  sangat  rendah  atau kurang  mencukupi  dan  juga  apabila  dalam kehidupan  keluarga  tersebut  sering  terjadi pertentangan atau percekcokan.
Pembentukan pribadi  seseeorang,  yang memegang peranan penting ialah keluarga atau orang  tua.  Lingkungan  keluarga  merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama.

## 5.  Faktor Lingkungan/Pergaulan
Lingkungan pergaulan sehari-hari seseorang  sangat  besar  sekali  pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa seseorang. Faktor kehidupan  pergaulan  dapat  mempengaruhi seseorang  untuk  melakukan  tindak  pidana kejahatan  pencurian,  seperti  misalnya  bergaul dengan  para  penjudi,  para  pecandu  narkotika atau  minuman  keras  dan  ataupun  bergaul dengan para penjahat (residivis).

## 6.  Akibat Pengangguran
Pengangguran adalah merupakan salah satu  faktor  penyebab  timbulnya  kejahatan.  Bila dilihat  jumlah  angka  pengangguran  setiap tahunnya terus bertambah, hal ini tidak terlepas karena  keadaan  ekonomi  keluarga  yang  minim dalam memenuhi kebutuhan.

## 7.  Pengaruh  media  massa  khususnya TV dan film asing
Media  massa  sebagai  suatu  alat  atau sarana  untuk  suatu  komunikasi  secara  massal dapat  mempengaruhi  tingkah  laku  dalam masyarakat. Seharusnya tujuan dari pemberitaan  media  massa  baik  surat  kabar maupun  majalah  mengenai  kejahatan  dan
bentuknya  adalah  berupa  memberitahukan kepada  masyarakat  adanya  kejahatan  dan dengan pemberian itu diharapkan agar masyarakat  dapat  menghindarkan  diri  atau berusaha untuk tidak menjadi korban kejahatan. Tetapi tujuan ini sering disalahgunakan. Banyak penjatah malah meniru tehnik-tehnik melakukan kejahatan yang dimuat dalam mass media yang diberitakan secara berlebih-lebihan.
Pemberitaan  dalam  surat  kabar  atau majalah perbuatan jahat serta modus operandinya  dapat  mempengaruhi  timbulnya keinginan  untuk  melakukan  kejahatan  serupa karena  mereka  telah  mengetahuinya.  Dari media massa juga dapat mengetahui bagaimana  reaksi  dari  masyarakat  terhadap kejahatan  khususnya  kejahatan    kejahatan pencurian.
Adanya kecenderungan masyarakat terutama  kalangan  orang-orang  muda  lebih menyenangi  film-film  asing  yang  bertemakan kekerasan,  misalnya  melakukan  pencurian malam  hari  dengan  menggunakan  cara  dan alat-alat  yang  canggih,  memang  hal  ini memberikan  kesan  dan  rasa  kagum  bagi penontonnya.  Tetapi  dibalik  semua  ini  dapat menjadi dorongan dan ide baru untuk menerapkan cara-cara terbaik dalam melakukan kejahatan karena mereka telah mengetahui cara pelaksanaannya.
Jelaslah
bahwa alat media sebagaimana  juga  lingkungan  keluarga  dan pergaulan dapat berubah menjadi faktor kriminal apabila  informasi  dan  pengujiannya  penuh diliputi oleh rangsangan yang bersifat kriminal.
8.  Pengaruh alkohol.
Alkohol atau minuman yang memabukkan  juga  dapat  menyebabkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk  membuat  kejahatan.  Pada  saat seseorang  dalam  keadaan  mabuk,  kendali dalam  dirinya  tidak  ada  lagi.  Perasaan takutnya  telah  hilang  dan  tidak  memikirkan resiko  dari  apa  yang  dia  lakukan.  Demikian juga  halnya  terhadap  kajahatan    kejahatan pencurian,  seorang  yang  telah  mabuk  tidak dapat membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga akan melakukan apa saja.

## 9.  Faktor Kesempatan
Selain  faktor  tersebut  di  atas,  faktor situasi  dan  kondisi  pada  waktu  melakukan kejahatan  pencurian  merupakan  salah  satu faktor  yang  mendorong  dilakukannya  tindak pidana  kejahatan pencurian. Situasi dan kondisi di  sini  adalah  faktor-faktor  atau  keadaan- keadaan  yang  memungkinkan  pelaku  untuk melakukan  tindak  pidana    kejahatan  pencurian. Faktor-faktor atau keadaan dimaksud seperti: a.  Faktor objektif, yaitu :
1. Ada barang/benda hasil kejahatan pencurian
2. Barang/benda  itu  memungkinkan  untuk disimpan
b.  Faktor  subjektif,  yaitu    pelaku  telah mempersiapkan  dan  mempelajari  daerah- daerah sasaran yang dituju seperti mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan,  waktu  pelaksanaan,  serta
keadaan-keadaan yang menghalangi kejahatan pencurian.
Barda Nawawi Arief menyebutkan penyebab terjadinya kejahatan adalah :
1.  Kemiskinan,  pengangguran,  buta  huruf
(kebodohan), ketiadaan atau
kekurangan  perumahan  yang  layak  dan sistem  pendidikan  serta  latihan  yang tidak cocok/serasi.
2.  Meningkatnya  jumlah  penduduk  yang tidak  mempunyai  prospek  (harapan) karena  proses  integrasi  sosial,  juga karena memburuknya ketimpangan- ketimpangan sosial.
3.  Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga. 4.  Keadaan-keadaan/kondisi yang
menyulitkan  bagi  orang-orang  yang beremigrasi  ke  kota-kota  atau  ke negara-negara lain.
5.  Rusaknya  atau  hancurnya  identitas budaya  asli  yang  bersamaan  dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan  kerugian/kelemahan  di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
6.  Menurun  atau  mundurnya  (kualitas)
lingkungan  perkotaan  yang  mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan  bagi  tempat-tempat  fasilitas lingkungan/bertetangga. 7.  Kesuitan-kesulitan  bagi orang-orang
dalam masyarakat modern untuk berintegrasi  sebagaimana  mestinya  di dalam  lingkungan  masyarakatnya,  di lingkungan  keluarga/familinya,  tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
8.  Penyalahgunaan  alkohol,  obat  bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas  karena  faktor-faktor  yang disebut di atas.
9.  Meluasnya  aktivitas  kejahatan  yang terorganisasi,  khususnya  perdagangan obat  bius  dan  penadahan  barang- barang curian.
10.  Dorongan-dorongan  (khususnya  oleh mass  media)  mengenai  ide-ide  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak)  atau  sikap-sikap  tidak  toleran
(intoleransi). 11 B.  Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Pecurian Hewan Ternak 1.  Pertanggungjawaban Pidana
Berbicara  tentang  penerapan  sanksi hukum pidana pada dasarnya berbicara tentang pertanggungjawaban  pidana  yang  tidak  dapat dilepaskan  dariperbuatan  pidana.  Orang  tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana,  apabila  ia  tidak  melakukan  tindak pidana.  Unsur  tindak  pidana  dan  kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang  sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam  lapangan  objektif  yang  diikuti  oleh  unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban  pidana  merupakan  unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung  jawab  dan  adanya  kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).
Adanya  pertanggungjawaban  pidana
diperlukan  syarat  bahwa  pembuat  mampu
bertanggung jawab.
Tidaklah mungkin
seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila  ia  tidak  mampu  bertanggung  jawab. 12
Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak  pidana  yang  dilakukannya  itu  memenuhi unsur-unsur  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-undang.  Dilihat  dari  sudut  terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan
11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005,  hal.44- 45.
12 Sudarto, Hukum  Pidana ,  Yayasan  Sudarto, Semarang,  2000, hal.  56
tersebut,  apabila  tindakan  tersebut  melawan hukum  serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau peniadaan  sifat  melawan  hukum  untuk  pidana yang  dilakukannya.  Dan  dilihat  dari  sudut kemampuan  bertanggungjawab  maka  hanya seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.  Tindak  pidana  jika  tidak  ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban  pidana,  oleh  sebab  itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang  telah diancamkan,  ini  tergantung  dari  soal  apakah dalam  melakukan perbuatan  ini dia  mempunyai kesalahan.
Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung  jawaban  pidana  atau  kesalahan menurut  hukum  pidana,  terdiri  atas  tiga  syarat yaitu:
1.  Dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. 2.  Ada  hubungan  tertentu  dalam  batin  orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3.  Tidak  ada  dasar  alasan  yang  menghapus pertanggungjawaban  si  pembuat  atau  tidak ada alasan penghapusan kesalahan. 13
Pertanggungjawaban  pidana  diartikan sebagai  diteruskannya  celaan  yang  objektif yang  ada  pada  perbuatan  pidana  dan  secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana  karena  perbuatannya  itu.  Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan  dasar  dapat  dipidananya  pembuat adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti  pembuat perbuatan  pidana  hanya  akan  dipidana  jika  ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.
13 Ibid, hal.  58

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tindak pencurian ternak apabila ditinjau dari  aspek  hukum  pidana  positif  Indonesia, maka  perbuatan  tersebut  dapat  dikategorikan sebagai  suatu  tindak  pidana,  karena  hukum pidana  positif  Indonesia  selain  mengatur mengenai  kepentingan  antar  individu  juga dengan  negara  selaku  institusi  yang  memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya,  dalam  hal  ini  seseorang  yang  telah menjadi  korban  dari  suatu  tindak  pidana.  Pada dasarnya  untuk  menentukan  seseorang  telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana, yaitu:
a.  Adanya suatu perbuatan
b.  Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang
c.  Perbuatan tersebut diancam dengan pidana
d.  Perbuatan tersebut dapat
dipertanggung jawabkan oleh pelaku
2.  Penerapan  Sanksi  Hukum  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak. Pelaku  tindak  pidana  pencurian ternak dapat
diberikan sanki atas perbuatannya  atau  dengan  kata  lain  harus dilakukan  penegakan    hukum  terhadap pelaku  pencurian  hewan  ternak.  Secara konseptional,  maka  inti  dan  arti  penegakan hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai- nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.
Hukum  merupakan  tumpuan  harapan dan  kepercayaan  masyarakat  untuk  mengatur pergaulan  hidup  bersama.  Hukum  merupakan perwujudan  atau  manifestasi  dari  nilai-nilai
kepercayaan.  Oleh  karena  itu  penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya  dipercaya  dan  menegakan  wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan  nilai-nilai  kepercayaan  di  dalam masyarakat. 14
Kebijakan  yang  akan  ditempuh  akan mencakup  bidang  kegiatan  penegakan  hukum pertama-tama  ditujukan  guna  meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.  Dalam  rangka  ini  maka  akan dimantapkan penyempurnaan  sistem  koordinasi serta  penyerasian  tugas-tugas  instansi  aparat penegak  hukum.  hal  ini  dilakukan  antara  lain dengan  menertibkan  fungsi,  tugas,  kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas  menegakkan  hukum  menurut  profesi ruang  lingkup  masing-masing  serta  didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.
Pelaku  tindak  pidana  pencurian  ternak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam  Pasal 363  KUHP disertai  dengan  salah  satu  keadaan seperti berikut:
1.  Barang  yang  dicuri  itu  adalah  hewan. Hewan  sebagaimana  diterangkan  dalam Pasal  101  ialah  semua  jenis  binatang  yang memamah  biak  (kerbau,  lembu,  kambing, dan  sebagainya),  binatang  yang  berkuku satu  (kuda,  kedelai)  dan  babi.  Kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan,  karena  tidak  memamah  biak,  tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.
2.  Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi  bermacam-macam  bencana,  seperti kebakaran,  peletusan,  banjir,  gempa  bumi atau  gempa  laut,  peletusan  gunung  berapi, kapal  karam,  kapal  terdampar,  kecelakaan kereta  api,  huru-hara,  pemberontakan  atau bahaya  perang.  Pencurian  yang  dilakukan dalam  waktu  seperti  ini  diancam  hukuman lebih  berat,  karena  pada  waktu  semua orang  sedang  menyelamatkan  jiwa  dan raganya  serta  harta  bendanya,  si  pelaku
14 CST.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal.29

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mempergunakan  kesempatan  itu  untuk melakukan  kejahatan,  yang  menandakan bahwa  orang  itu  adalah  rendah  budinya. Tentang  kapal  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal 95 KUHP dan tentang pemberontakan dapat di  lihat  pada  Pasal  96  KUHP.  Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana  dengan  pencurian  itu  ada  kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan  itu  untuk mencuri. Berbeda  hal nya  seorang  pencuri  yang  melakukan pencurian di dalam sebuah rumah di bagian kota,  yang  kebetulan  di  bagian  kota  itu terjadi  kebakaran.  Tindak  pidana  ini  tidak dapat  digolongkan  dengan  pencurian  yang dimaksud  oleh  pasal  ini,  karena  disini  si pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan  peristiwa  kebakaran  yang terjadi pada waktu itu.
3.  Pencurian  itu  dilakukan  pada  waktu  malam dalam  sebuah  rumah  atau  di  pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang  yang  ada  di  situ  tiada  dengan setahunya  atau  tiada  dengan  kemauannya yang berhak.
Waktu  malam  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal  98  KUHP  adalah  waktu  antara matahari  terbenam  dan  terbit  kembali. Makna  rumah  disini  ialah  bangunan  yang dipergunakan  sebagai  tempat  tinggal  siang dan  malam.  Gudang  dan  toko  yang  tidak didiami pada  waktu  siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya  gubug,  gerbong  kereta  api  dan petakpetak  kamar  di  dalam perahu,  apabila didiami  siang  dan  malam,  termasuk  dalam pengertian  rumah.    Pengertian  pekarangan tertutup  di  sini  ialah  dataran  tanah  yang pada  sekelilingnya  ada  pagarnya  (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan  tanda-tanda  lain  yang  dapat  dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal  ini,  si  pelaku  pada  waktu  melakukan pencurian  itu harus masuk  ke dalam  rumah atau  pekarangan  tersebut.  Apabila  hanya menggaet  saja  dari  jendela,  tidak  dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini.
4.  Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih  secara  bersama-sama.  Supaya  dapat dituntut  menurut  pasal  ini,  maka  dua  orang atau  lebih  itu  harus  bertindak  bersama- sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni:
a.  Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan  atau  yang  turut  melakukan perbuatan itu.
b.  Orang  yang  dengan  pemberian  upah, perjanjian,  salah  memakai  kekuasaan atau martabat,  memakai paksaan, ancaman  atau  tipu  karena  memberi kesempatan,  ikhtiar  atau  keterangan, dengan  sengaja  menghasut  supaya perbuatan  itu  dilakukan,  namun  dalam hal  ini  orang  yang  boleh  diminta pertanggungjawaban
kepadanya
hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk  olehnya  serta  akibat  perbuatan itu.
Hewan  ternak  yang  dimaksud  didalam pasal  363  KUHP  adalah  semua  jenis  binatang yang  memamah  biak  (kerbau,  lembu,  kambing, dan  sebagainya),  binatang  yang  berkuku  satu (kuda,  kedelai)  dan  babi.  Kucing,  anjing,  ayam, itik,  dan  angsa  tidak  termasuk  hewan,  karena tidak  memamah  biak,  tidak  berkuku  satu,  dan bukan pula sejenis babi.

## III.  Kesimpulan dan Saran
A.  Kesimpulan
1.  Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya  tindak  pidana  pencurian  hewan ternak adalah faktor ekonomi faktor ekonomi,  rendahnya  penghayatan  agama,
faktor keluarga, faktor lingkungan/pergaulan, akibat
pengangguran,  pengaruh  media  massa khususnya  tv  dan  film  asing,  pengaruh alcohol,  faktor  kesempatan.  Selain  faktor tersebut  terdapat  faktor-faktor  lainya  yaitu  : Faktor  objektif  seperti  ada  barang/benda hasil  kejahatan  pencurian  barang/benda  itu memungkinkan  untuk  disimpan  serta  faktor subjektif, yaitu  pelaku telah mempersiapkan dan  mempelajari  daerah-daerah  sasaran yang  dituju seperti  mempersiapkan  alat-alat yang akan dipergunakan, waktu pelaksanaan,  serta  keadaan-keadaan  yang menghalangi  kejahatan pencurian.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Penerapan  sanksi  hukum  pidana  terhadap
pelaku  tindak  pidana  pencurian  hewan diatur  dalam    Pasal  363  KUHP  disertai dengan  salah  satu  keadaan  seperti  berikut: barang yang dicuri itu adalah hewan. Hewan sebagaimana  diterangkan  dalam  Pasal  101 ialah  semua  jenis binatang  yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya),  binatang  yang  berkuku  satu
(kuda,  kedelai)  dan  babi.  Kucing,  anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena  tidak  memamah  biak,  tidak  berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.

## B.  Saran
1.  Dalam  pemberian  pidana  hendaknya  perlu juga  memperhatikan  hal-hal  pemberat  dan peringan  pidana,  dan  manfaat  dari  putusan tersebut  dan  jangan  hanya  melihat  dan menitikberatkan  hukuman  atas  kesalahan dan sisi kemanusiaannya.
2.  Terjadinya   tindak  pidana  pencurian  ternak tidak   terlepas  dari  sanksi  yang  ringan terhadap para pelakunya, karena itu disarankan  agar  agar  aparat  penegak hukum  memberikan  sanksi  hukuman  yang berat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ternak sehingga mereka tidak mengulangi
perbuatannya  lagi  dan  orang-orang  yang akan melakukan perbuatan tersebut menjadi takut berbuat pencurian ternak

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004.
Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 2005.
Bismar  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Perbandingan  Hukum,
Makalah  disampaikan  pada  Dialog
Interaktif  tentang  Penelitian  Hukum  dan Hasil  Penulisan  Hukum  pada  Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU,
Medan, Tanggal 18 Pebruari 2003.
C.T.S  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
Kartini  Kartono, Patalogi  Sosial  Jilid  I ,  PT  Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Mochtar KusumaAtmadja, Konsep-Konsep Hukum  Dalam  Pembangunan, Alumni,
Bandung, 2002.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Sudarto, Hukum  Pidana ,  Yayasan  Sudarto, Semarang,  2000.