## PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA IMIGRASI
Oleh: Ferry Aldian Lumban Toruan 1)
Adma Leonardo Mungkur 2) Muhammad yasid 3 Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
ferylb@gmail.com 1)
admamungkur@yahoo.co.id 2)
yasidfakultashukum@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study aims at finding out how the form of criminal acts of fraud on the basis of  accounts  payable;  how  is  the  role  of  Civil  Servant  Investigators  regulated  in Law  Number  9  of  1992  related  to  the  role  of  investigators  according  to  Law Number  8  of  1981;  how  is  the  effectiveness  of  the  investigation  by  Civil  Servant Investigators  on  the  prevention  of  immigration  crimes.  This  research  method  is normative  juridical.  Data  collection  was  carried  out  in  2  (two)  ways,  namely: Literature research method, this research the author carried  out by reading and reviewing various literatures and decisions that were relevant and related to the research  problems  discussed  as  a  theoretical  basis.  As  for  the  result,  the immigration  investigator  who  exceeds  his  authority  as  an  investigator  can  be subject to a criminal, or sanctioned for the act, which sanction depends on the act in terms of exceeding his authority as an immigration investigator, if the act is a criminal act then it can be subject to sanctions in accordance with Law Number 9 of 1992 and/or several articles in the Criminal Procedure Code.
Keywords: Immigration Crime, Investigation, Suspect.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menemukan  bagaimana  bentuk  tindak  pidana  penipuan dengan dasar hutang piutang;  bagaimana peranan Penyidik Pegawai  Negeri Sipil yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1992 dihubungkan dengan peran penyidik menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1981;  bagaimana  efektivitas  penyidikan  oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  terhadap penanggulangan  tindak  pidana  Imigrasi. Metode  penelitian  ini  adalah  yuridis  normative.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  2  (dua)  cara  yaitu  :Metode  penelitian  kepustakaan,  penelitian  ini  penulis lakukan  dengan  membaca  serta  mengkaji  berbagai  literature  serta  putusan  yang relevan  dan  berhubungan  dengan  masalah  penelitian  yang  dibahas  sebagai landasan  teoritis.  Adapun  hasilnya  adalah  peyidik    bidang  keimigrasian  yang melampaui  wewenangnya  selaku  peyidik  maka  dapat  di  kenakan  pidana,  atau sanksi  atas  perbuatan  tersebut,  sanksi  mana  tergantung  kepada  perbuatan  dalam hal  melampaui  wewenangya  selaku  peyidik  bidang  ke  imigrasian,apa  bila perbuatannya merupakan  perbuatan pidsna maka dapat di kenakan sanksi sesuai UU Nomor 9 Tahun 1992 dan atau beberapa pasal dalam KUHAP. Kata Kunci: Tindak Pidana Imigrasi, Penyidikan, Tersangka.

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  pidana  merupakan bagian  dari  hukum  publik.  Hukum mengatur  tingkah  laku  manusia  agar dapat  tertib  dalam  perhubungan sesamanya. Disebabkan ruang lingkup  dari  hukum  itu  sangat  luas sehingga  sangat  sulit  memberikan defenisi hukum. Hukum keimigrasian dalam  hubungannya  dengan  hukum pidana  (KUHP)  dapat  di  lihat  dalam Pasal  103 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut : Ketentuan  dari  delapan  bab  yang pertama  dari  buku  pertama  KUH. Pidana berlaku juga terhadap perbuatan  yang  dapat  dihukum menurut peraturan perundang- undangan  ( wet )  tindakan  umum pemerintah (algemen  maatregelen van bestuur) atau ordonasi menentukan peraturan lain. Undang-undang  Nomor  9 Tahun  1992  tentang  Keimigrasian disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh  Pejabat  Imigrasi  di  tempat pemeriksaan imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp.15.000.000,-
Terhadap orang asing yang dengan  sengaja  menggunakan  visa atau  memalsukan  visa  atau  izin keimigrasian  dan  dengan  sengaja menggunakan  visa  palsu  atau  yang dipalsukan  untuk  masuk  atau  berada di  wilayah  Indonesia  akan  dipidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000,- Tindak pidana yang dimaksudkan  di  atas  adalah  tindak pidana membuat palsu atau memalsukan visa atau izin
keimigrasian.
Jenis tindak pidana keimigrasian  yang  pernah  diproses oleh  Poltabes  Medan  dan  Sekitarnya dan  kantor  Imigrasi  di  kota  Medan antara lain :
1. Masalah narkotika dan zat terlarang. 2. Over  stay,  yaitu  tinggal  melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan  (lebih  dari  dua  bulan), melanggar  Pasal  52  UU  No.  9
Tahun 1992 tentang kemigrasian.
3. Masalah tenaga kerja asing di kota Medan.
4. Orang  asing  yang  bekerja  sebagai native  speaker pada  lembaga- lembaga  pendidikan  atau  kursus bahasa asing.
5. Penyanyi atau penari di hotel atau tempat wisata lainnya.
6. Perkawinan  campuran,  laki-laki asing  kawin  dengan  perempuan Indonesia  dengan  maksud  untuk tinggal  lama  di  Indonesia  atau Medan pada khususnya (mengubah  izin  kunjungan  wisata menjadi izin tinggal terbatas). 7. Prostitusi. Kasus-kasus di atas banyak  yang  sulit  dibuktikan  secara hukum,  misalnya  orang  asing  yang bekerja sebagai nativespeaker , perkawinan campuran, prostitusi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penyidik  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil (PPNS)
Syarat pengangkatan untuk menjadi  Penyidik  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  pada  Pasal  3a ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  (PP) No 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  1983  Tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:
1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil  paling  singkat  2  tahun  2.
Berpangkat  paling  rendah  penata muda / golongan III a
3.  Berpendidikan  paling  rendah sarjana  hukum  atau  sarjana  lain yang setara
4. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum 5.  Sehat  jasmani  dan  rohani  yang dibuktikan dengan surat keterangan  dokter  pada  rumah sakit pemerintah 6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan  dalam  Daftar  Penilaian Pelaksanaan  Pekerjaan  pegawai negeri  sipil  paling  sedikit  bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
7.  Mengikuti  dan  lulus  pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan Penyidikan Pasal  1  angka  (2)  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  Undang-Undang  ini  untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.
Berdasarkan pengertian  penyidikan  yang  termuat dalam  Pasal  1  angka  2  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang  antara  yang  satu  dengan yang lain saling berhubungan
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
c.  Penyidikan  dilakukan  dengan berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  d.  Tujuan  penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang
dengan  bukti  itu  membuat  terang tindak  pidana  yang  terjadi,  dan menemukan tersangkanya 3. METODE PELAKSANAAN
Menggunakan metode yuridis  normative,  yakni  mengkaji kepustakaan.
1. Jenis dan Sumber Data
Jenis  dan  sumber  data yang akan digunakan yaitu :
Data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan terhadap  berbagai  macam  bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literature-literatur, dokumen, putusan hakim tentanmaupun  sumber  lainnya  yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 2. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu :Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca  serta  mengkaji  berbagai literature  serta  putusan  yang  relevan dan  berhubungan  dengan  masalah penelitian  yang  dibahas  sebagai landasan teoritis. 3. Analisis Data
Data-data yang telah diperoleh  baik  data  primer  maupun data sekunder kemudian akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan.  Kemudian  hasil  akan disajikan  secara  deskriptif,  sehingga dapat  memberikan  pemahaman  yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peranan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  yang  diatur  dalam UU  Nomor  9  Tahun  1992 dihubungkan dengan peran penyidik  menurut  UU  Nomor  8
Tahun 1981
Untuk  ketentuan  pidana dalam  Undang-undang  Keimigrasian diberlakukan  juga  peraturan  umum Buku  Pertama  KUH.  Pidana  yang diatur  dalam  Pasal  1  sampai  dengan Pasal  103  terutama  antara  lain menyangkut asas-asas hukum pidana sebagai berikut :
a. Nullum delictum sine praevia lege poenali, artinya  tindak  pidana tidak  akan  ada  jika  ketentuan pidana  dalam  Undang-undang tidak  ada  terlebih  dahulu  atau dengan  perkataan  lain  tindak pidana tidak ada kalau
ketentuannya  tidak  ada  (Pasal  1 ayat (1) KUH. Pidana).
b. Nebis in Idem, artinya orang tidak boleh  dituntut  sekali  lagi  lantaran perbuatan/peristiwa  yang  baginya
telah  diputuskan  oleh  hakim  atau dengan perkataan lain orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa itu juga. Sanksi pidana dalam tindak kejahatan bidang keimigrasian adalah  bersifat  alternatif  karena dapat  dikenakan  pidana  penjara  atau denda  yaitu  dapat  dikenakan  salah satu. Karena ancaman pidana penjara maksimum  3  (tiga)  tahun,  maka sesuai  dengan  Pasal  21  ayat  (4) KUHAP  terhadap  tersangka  atau terdakwa  yang  melakukan  tindak pidana dapat dikenakan penahanan.
Sesuai  dengan  Pasal  62 Undang-undang  Nomor  9  Tahun 1992  tentang  Keimigrasian,  maka tindak  pidana  penyalahgunaan  izin keimigrasian  dikategorikan  sebagai kejahatan (misdriff). Izin keimigrasian  ini  adalah  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap orang  asing  yang  akan  melakukan perjalanan  ke  Indonesia.  Tanpa memiliki izin Keimigrasian yang sah, kedatangan orang asing dapat ditolak pejabat keimigrasian di tempat
pemeriksaan imigrasi.
Dilihat  dari  pengertian  di atas,  bahwa  imigrasi  merupakan perpindahan  orang-  orang  dari  suatu daerah  lain  yang  melintasi  batas negara.  Karena  perpindahan  tersebut bersifat  lintas  sektoral atau melintasi batas  negara,  maka  perpindahan tersebut menyangkut masalah
manusia,  yang  keluar  masuk  dari suatu negara ke negara lain, sehingga setiap  negara  sangat  diperlukan adanya suatu peraturan mengenai tata cara  keluar  masuknya  para  imigran, baik  secara  legal  maupun  ilegal. Peraturan  tersebut  sebagai  upaya menjaga  keamanan  negara  dari kemungkinan  adanya  tindakan  yang akan mengganggu kedaulatan negara masing-masing. Dalam KUH Pidana
beserta  penjelasannya  tidak  ada menyebutkan secara jelas tentang apa itu  yang  dimaksud  dengan  modus operandi.  Sedangkan  masalah  ini adalah  sangat  penting  dalam  hal mengusut  atau  menumpas  kejahatan, karena  kejahatan  itu  tidak  hanya ditumpas  hanya  dengan  peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga  ditumpas  dari  sudut  diri  pelaku kejahatan.  Menurut  Kamus  Hukum disebutkan  bahwa  modus  operandi adalah  "teknik,  atau  cara-caranya beroperasi (method  of  operation technique) atau  jalannya  perbuatan- perbuatan kejahatan".
Dari pengertian tersebut di atas  dapat  diketahui  bahwa  modus operandi  itu  adalah  merupakan teknik  atau  cara  ataupun  metode- metode  yang  dipergunakan  oleh pelaku  (subjek)  tindak  pidana  itu. Jadi  jelaslah  bahwa  modus  operandi ini titik beratnva adalah terletak pada diri  pelaku  dalam  mempersiapkan suatu kejahatan.
Untuk lebih jelasnya tentang modus operandi yang pernah ditemukan pada pelanggaran penyalahgunaan izin kunjungan wisata adalah:
1. Wisatawan tersebut melebihi tenggang  waktu  fasilitas  bebas visa.
2. Menyalahi  izin  kunjungan  wisata yaitu  dengan  menggunakan  izin kunjungan  wisata  tersebut  untuk melakukan pekerjaan di Indonesia. Demikian pula halnya dengan imigrasi di Indonesia, peranannya  lebih  menitikberatkan kepada proses pengaturan dan pengawasan  latu  lintas  orang-orang asing  yang  ke  luar  dan  masuk  ke wilayah Indonesia.
Jadi  sangat  tepat  jika imigrasi  merupakan  suatu  instansi terdepan penjaga pintu gerbang ngara Indonesia  sesuai  dengan  semboyan imigrasi 'Bhumipura  Yakhsapurna Wibhawa' ,  artinya  penjaga  pintu tanah air yang berwibawa penuh.
Karena  objek  sasarannya adalah  manusia  yaitu  manusia  yang masuk  ke  Indonesia  dan  keluar  darl Indonesia,  maka  tidak  heran  bila manusia yang bergerak di titik terluar tanah  air  menuju  tempat-tempat pendaratan  jelas  membawa  gagasan- gagasan  atau  kegiatan-kegiatan  yang terkandung di dalamnya, baik berupa karya, karsa maupun cipta. Gagasan- gagasan atau kegiatan-kegiatan tersebut  dapat  berdampak  positif maupun  negatif.  Kegiatan  yang berdampak positif antara lain:
1. Pemasukan  devisa.  bagi  negara, misalnya dalam bidang
kepariwisataan.
2. Bantuan  tenaga  ahli  dari  luar negeri
3. Pengalihan teknologi
Sedangkan  kegiatan  yang berdampak negatif antara lain :
1. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai  dengan  kepribadian  bangsa Indonesia. 2. Penyelundupan barang-barang terlarang,  seperti  narkotik,  heroin dan lain-lain.
3. Masuknya  imigran  gelap (Illegal
Immigranten) . Sesuai dengan kebijaksanaan  keimigrasian  yaitu kebijakan saringan (selective policy) , yang  ditujukan  baik  terhadap  orang asing maupun terhadap warga negara Indonesia  bahwa  hanya  orang  asing yang  bermanfaat  bagi  pernbangunan nasional  yang  akan  diizinkan  masuk ke dan berada di Indonesia.
Sedangkan  terhadap  warga  negara Indonesia kebijakan itu berarti hanya warga negara Indonesia yang bermanfaat bagi pembangunan nasional yang dapat diberikan dokumen atau perizinan keimigrasian untuk  melakukan  perjalanan  ke  luar negeri.  Atas  dasar  inilah  bahwa imigrasi mempunyai wewenang untuk  mencekal  terhadap  warga negara  Indonesia  dan  orang  asing yang  akan  pergi  ke  luar  negeri  dan masuk ke wilayah Indonesia. Mengingat jumlah perlintasan warga negara antar negara  yang  semakin  meningkat, merupakan  suatu  tantangan  bagi imigrasi  dan  untuk  mengantisipasi masalah-masalah  tersebut  diperlukan suatu  penanganan  yang  sungguh- sungguh  oleh  aparat  imigrasi  serta peningkatkan  pengawasan  terhadap orang-orang  asing  yang  masuk  dan berada  di  wilayah  Indonesia  antara lain  memantapkan  koordinasi  antar instansi terkait. Kesemuanya itu akan sukses  jika  sumber  daya  manusia pelaksana terdiri dari petugas-
petugas imigrasi yang berdisiplin dan berkualitas tinggi.
Dengan  demikian  setiap orang  asing  yang  masuk  ke  wilayah negara  Republik  Indonesia  wajib mendapatkan izin masuk. Izin masuk diberikan  sesuai  dengan  jenis  visa yang  dimiliki  orang  asing  yang bersangkutan.  Pernberian  izin  masuk ini  dilakukan  oleh  pejabat  imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi dengan cara menerakan izin pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan.
Izin  masuk  diberikan  juga kepada pemegang izin masuk kembali  setelah  izin  masuk  kernbali itu  masih  berlaku.  Izin  masuk kembali diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setempat. Pemegang visa  diplomatik  atau  visa  dinas  yang akan  bertugas  di  Indonesia  dan  telah diberi  izin  masuk  wajib  mengurus izin  tinggal  diplomatik  atau  izin tinggal  dinas.  Permohonan  izin  ini ditujukan  kepada  Menteri  Luar Negeri  atau  pejabat  yang  ditunjuk paling  lama  60  (enam  puluh)  hari terhitung  sejak  tanggal  diberikannya izin  masuk.  Izin  tinggal  diplomatik atau  izin  tinggal  dinas  ini  diberikan untuk  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Luar  Negeri.  Ketentuan  ini  tidak berlaku apabila mereka hanya melakukan  kunjungan  singkat  di wilayah negara Republik Indonesia.
Izin  keimigrasian  seperti yang  disebutkan  dalam  Pasal  24 sampai  dengan  Pasal  28  UU  Nomor 9 Tahun 1992 adalah : 1.  Izin Singgah.
Diberikan  kepada  orang asing  yang  memerlukan  singgah  di wilayah Indonesia untuk meneruskan pérjalanan  ke  negara  lain.  Izin singgah  sering  disebut  izin  transit. Izin ini diberikan untuk jangka waktu
paling  lama  14  (empat  belas)  hari terhitung  sejak  tanggal  diberikannya izin  masuk  di  wilayah  Republik Indonesia. Izin singgah ini dapat juga diberikan  kepada  orang  asing  dalam keadaan  tertentu,  seperti  misalnya alat angkutannya mengalami kerusakan  berat  atau  cuaca  buruk, sehingga  yang  bersangkutan  tidak mungkin untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia. 2.  Izin Kunjungan Diberikan  kepada  orang asing  yang  berkunjung  ke  wilayah
Republik  Indonesia  dalam  rangka kunjungan tugas pemerintahan, pariwisata,  kegiatan  sosial  budaya atau  usaha.  Izin  ini  diberikan  untuk jangka  waktu  60  hari  terhitung  sejak tanggal  diberikannya  izin  masuk  di wilayah Republik Indonesia. Kecuali dalam  hal  untuk  keperluan  wisata, izin  kunjungan  ini  dapat  pula diperpanjang  paling  lama  lima  kali berturut-turut, setiap kali
perpanjangan untuk jangka waktu 30 hari. 3.  Izin Tinggal Terbatas
Izin  ini  dapat  diberikan oleh  Direktur  Jenderal  Imigrasi  atau pejabat yang ditunjuk kepada :
a.  Orang  asing  pemegang  visa tinggal terbatas.
b.  Anak  asing  yang  lahir  di Indonesia  berumur  di  bawah 18  tahun  dan  belum  kawin dari ibu warga negara
Indonesia  dan  ayahnya  tidak atau  belum  memîliki  izin keimigrasian.
c.  Orang  asing  yang  bekerja sebagai  nakhoda,  anak  buah kapal  di  kapal  atau  pada  alat apung  atau  sebagai  tenaga ahli pada kapal atau pada alat apung yang sedang bekerja di perairan nusantara, laut teritorial  atau  pada  instalasi
landas  kontinen  atau  pada Zona Ekonomi Ekslusif untuk tinggal  di  wilayah  negara Republik  Indonesia  dalam jangka  waktu  paling  lama satu tahun dan dapat diperpanjang  paling  banyak lima kali berturut-turut, setiap kali  perpanjangan  diberikan untuk  jangka  waktu  paling lama satu tahun.
4.  Izin Tinggal Tetap
Dapat  diberikan  oleh  Menteri Kehakiman  atau  pejabat  yang ditunjuk kepada :
a.  Orang asing yang telah diberikan izin menetap berdasarkan  UU  No.  9  Tahun 1992  tentang  kependudukan orang asing. b.  Orang asing yang telah diberikan  izin  tinggal  terbatas yang dialihkan statusnya menjadi izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap ini diberikan  untuk  jangka  waktu  lima tahun sejak diterbitkannya izin tersebut  dan  dapat  diperpanjang setiap lima tahun sekali selama yang bersangkutan  menetap  di  wilayah negara Republik Indonesia. 5.  Izin Kunjungan Singkat
Izin ini cukup unik, karena tidak dikenal dalam UU No. 9 Tahun l992. Petunjuk teknis Direktur Jenderal Imigrasi No. F.1215- IZ.01.02 Tahun l993 tentang pelayanan  dan  pengawasan  Bebas
Visa  Kunjungan  Singkat  (BVKS) menerangkan  bahwa  izin  kunjungan singkat  ini  adalah  pengembangan lebih lanjut dari izin kunjungan. Izin kunjungan  singkat  ini  berlaku  paling lama  2  bulan  atau  60  hari  dan  tidak dapat  diperpanjang  dan  dialihkan statusnya  menjadi  jenis  izin  tinggal lainnya.
Keimigrasian dapat
dirumuskan  sebagai  hal  ikhwal  lalu lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  negara  Republik  lndonesia dan  pengawasan  terhadap  orang asing  di  wilayah  negara  Republik Indonesia.
Sebelum  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1992,  masalah  keimigrasian  ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan.  Baik  produk pemerintah Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia setelah  Proklamasi  Kernerdekaan. Peraturan  perundang-undangan  yang dimaksud adalah :
a. Toelatingsbesluit 1916 (Stb. 1916-47)  jo.  Toelatingsbesluit 1949 (Stb. 1949-331).
b. Undang-Undang No.42/Drt/1950 tentang Bea Imigrasi
c. Undang-Undang  No.9/Drt/1953 tentang Pengawasan Orang Asing
d. Undang-Undang  No.8/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi
e. Undang-Undang  No.9/Drt/1955 Tentang  Kependudukan  Orang
Asing.
f. Undang-Undang No.14/Drt/1959 tentang Surat Perjalanan
Republik Indonesia.
g. Dengan  diundangkannya  UU Nornor  9  Tahun  1992  tentang Keimigrasian
yang mulai berlaku  sejak  tanggal  31  Maret 1992, peraturan perundang-
undangan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut ketentuan Undang-undang  Nomor  9  Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang masuk atau ke luar wilayah
Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh  Pejabat  imigrasi  di  tempat
pemeriksaan imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp. 15.000.000,- Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam melakukan penyidikan keimigrasian sebagaimana  diatur  dalam  pasal  47 ayat  (2)  UU  nomor  9  Tahun  1992 dan  jika  dirinci  ada  13  (tigas  belas) tindakan penyidikan, terdiri dari :
1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.
2. Memanggil tersangka
3. Memeriksa tersangka
4. Menggeledah tersangka
5. Menangkap tersangka
6. Menahan tersangka
7. Memeriksa  surat-surat,  dokumen- dokurnen,  surat  perjalanan  atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak
pidana keimigrasian.
8. Menyita  surat-surat,  dokumen- dokumen,  surat  perjalanan  atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
9. Memanggil saksi
10. Memeriksa atau meminta keterangan (didengar keterangannya) saksi. 11. Melakukan perneriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat suratsurat, dokumen-dokumen,  surat  pe~alan atau  benda-benda  lain  yang  ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
12. Mengambil sidikjari tersangka.
13. Memotret tersangka. Wewenang ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat  2  UU  No.  8  tahun  1981  yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
6  ayat  1  huruf  b  mempunyai
wewenang  sesuai  dengan  undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah  koordinasi  dan  pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat
1 huruf a.
Untuk  mengetahui  dari kalimat  "koordinasi  dan  pengawasan penyidik" tersebut dalam Pasal 6 ayat (1)  huruf  a  dari  UU  No.  8  tahun 1981,  dapat  diketahui  dari  SK Markas Besar Kepolisian RI No. Pot
S.SKep/369/X/1985 yang menyatakan. bahwa koordinasi adalah  suatu  bentuk  hubungan  kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak  pidana  yang  menyangkut bidang tertentu. Adapun  wujud  koordinasi
dapat berupa :
1. Mengatur  dan  menerangkàn  lebih lanjut  dalam  keputusan  instansi bersama.
2. Mengadakan  rapat-rapat  berkala pada  waktu-waktu  tertentu  yang dipandang perlu.
3. Menunjuk  seseorang  atau  lebih pejabat dari masing-masing Departemen/  instansi  yang  secara fungsional dan menangani penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dengan penghubung.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan  latihan  penyidik  Pegawai Negeri Sipil Sipil dengan penekanan di bidang pendidikan. Sedangkan  yang  dimaksud
dengan  "pengawasan"  adalah  proses pengamatan  pelaksanaan  penyidikan yang  dilakukan  dapat  dibenarkan secara  materil  maupun  formal  dan berjalan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku, adapun wujud pengawasan ini meliputi :
1. Pengawasan  kegiatan  penyidik yang sedang dilakukan oleh penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Sipil serta memberikan pengawasan teknis. 2. Pengawasan  teknis  dalam  rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan  penyidik  Pegawai Negeri Sipil Sipil dan memberikan petunjuk bila terdapat  kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.
3. Setiap  penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  rangka  melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan  tindak  pidana  wajib segera  melaporkan  hal  itu  pada Penyelidik atau Penyidik. Laporan atau  pengaduan  yang  dilakukan secara tertulis harus ditandatangani pelapor atau pengadu.  Sedangkan  laporan  atau pengaduan  yang  diajukan  secara lisan  harus  dicatat  oleh  penyidik dan  ditandatangani  oleh  pelapor atau pengadu atau penyidik.
4. Tata  cara  pelaporan  tentang  telah terjadinya tindak pidana di bidang keimigrasian  telah  ditentukannya, yakni berdasarkan pada ketentuan-ketentuan KUHAP. 5. Dengan demikian tata cara pelaporan  yang  diatur  dalam  UU Nomor  9  Tahun  1992  identik dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. 6. Jika dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana di  bidang keimigrasian,  maka  orang  yang berhak melaporkan tentang terjadinya  tindak  pidana  bidang keimigrasian  ialah  setiap  orang. Jadi di dalamnya termasuk pejabat atau pegawai bidang keimigrasian. 7. Selanjutnya penyidik bidang
keimigrasian  tersebut  menyatakan
bahwa  pelaporan  dari  seseorang terhadap  adanya  tindak  pidana bidang  keimigrasian  merupakan hal yang mendasar dan merupakan awal untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, seperti  yang  diatur  dalam  UU
Nomor 9 Tahun 1992.
8. Dalam  hal  ini  laporan  telah diterima  dan  setelah  diperiksa ternyata benar telah terdapat bukti permulaan  yang  cukup,  maka penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dengan  berdasarkan  ketentuan Pasal  47  UU  Nomor  9  Tahun 1992  jo  Pasal  7  KUHAP,  dapat melanjutkan proses penyidikannya  sehingga  tindak pidana  tersebut  disidangkan  di pengadilan.
9. Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas  dapat  dikemukakan  bahwa dalam  proses  penyidikan  tentang tindak pidana bidang keimigrasian terdapat  kaitan  yang  erat  antara Pasal  47  UU  Nomor  9  Tahun 1992  dengan  beberapa  ketentuan KUHAP,  yakni  ketentuan  Pasal  1 angka  24  dan  25,  Pasal  7,  106, 108,  109  dan  Pasal  lain  yang berhubungan  dengan  penyidikan, yaitu  mulai  Pasal  110  sarnpai dengan Pasal 135 KUHAP.
10. Dalam  hal  menemukan  bukti permulaan  tentang  adanya  tindak pidana bidang keimigrasian, tugas penyidik  pada  prinsipnya  untuk mentuntaskan masalah tindak pidana bidang keimigrasian peranan  Pegawai  Negeri  Sipil bidang  keimigrasian  tidak  dapat dipisahkan  dari  tugas  penyidik Polri.
11. Dengan  demikian  peran  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  bidang keimigrasian merupakan konsekuensi dari apa yang
dinamakan  tindak  pidana  bidang
keimigrasian.  Pada  hakikatnya yang dimaksud dalam UU Nomor 9  Tahun  1992  adalah  Pegawai Negeri  Sipil  itu  sendiri  yang  oleh karena ditunjuk UU lain (UU No. 8  tahun  1981  tentang  KUHAP) menjadi penyidik.
12. Penyidik  dalam  Undang  Undang No.  9  Tahun  1992  dalam  hal melakukan  penyidikan  terhadap suatu tindak pidana bidang keimigrasian terbatas pada kewenangan  yang  diberikan  oleh Undang-undang  itu,  yakni  UU Nomor  9  Tahun  1992.  Oleh karena  peranan  penyidik  harus bertindak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
B. Efektivitas Penyidikan Oleh Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana  Imigrasi  adalah  Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian  pada  Pasal  105 Undang-undang No 6 Tahun 2011 dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdagangkan blanko dokumen perjalanan keimigrasian/paspor  palsu  dengan cara  memberikan  data  yang  tidak sah  atau  keterangan  tidak  benar petugas imigrasi memperoleh dokumen  perjalanan  bagi  dirinya sendiri.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka  yang  melakukan  tindak pidana  di  bidang  keimigrasian, maka tunduk kepada UU Nomor 9 Tahun  1992,  yang  juga  tidak terlepas  dengan  ketentuan  yang diatur  dalam  Pasal-Pasal  KUHAP
tentang  penyidikan,  kemudian menerapkan  hukum  acara  yang berpedoman kepada KUHAP. Dengan demikian tata cara pelaporan  yang  diatur  dalam  UU Nomor  9  Tahun  1992  identik dengan ketentuan-ketentuan KUHAP, hal ini disebabkan : a. Dalam  penyidikan  tindak  pidana bidang keimigrasian yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri  Sipil  di  kantor  Imigrasi sejak tahun 1999. b. Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil dikoordinir oleh sub bagian hukum dan pada awalnya penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil melakukan  penyidikan  terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian. 2. Peran penyidik bidang keimigrasian  seperti  yang  diatur dalam  Undang-Undang  No.  9 Tahun  1992  lebih  efektif  dalam melakukan  penyidikan  terhadap tindak pidana di bidang keimigrasian hal ini disebabkan : a. Karena keterbatasan yang selalu dihadapi Polri, khususnya keterbatasan personil di bidang penyidik b. Keterbatasan  pengetahuan  di bidang  tertentu  menyebabkan Polri  tidak  mampu  menangani semua  tindak  pidana  yang terjadi. c. Bagi penyidik bidang keimigrasian  yang  melampaui wewenangnya  selaku  penyidik maka  dapat  dikenakan  pidana,
atau  sanksi  atas  perbuatannya tersebut, sanksi mana tergantung  kepada  perbuatan dalam hal melampaui wewenangnya  selaku  penyidik bidang  keimigrasian,  apabila perbuatannya merupakan
perbuatan  pidana  maka  dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU  Nomor  9  Tahun  1992  dan atau  beberapa  Pasal  dalam KUHP. Sedangkan apabila perbuatan  tersebut  merupakan tindakan  administratif  alaupun menyalahi  kode  etik  jabatan maka  dapat  dikenakan  sanksi adminstratif  yang  diatur  dalam PP  No.  30  tahun  1980  tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Prasetyo,  Teguh,  Hukum  Pidana, Rajawali  Pers,  Jakarta: 2014. Ali,  Achmad  ,Menjelahi  Kajian Empiris  Terhadap  Hukum,
Kencana  Prenada  Media
Grup, Jakarta:2012.
Waluyo,  Bambang,  Pidana  dan Pemidanaan, Sinar Grafika,Jakarta:2004. Soekanto,  Soerjono,  Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta:2014. B,  Amran,  Pengantar  Tata  Hukum Indonesia,  Graha  Kirana,
Medan:2010. Hamzah,  Andi,  KUHP  &  KUHAP Edisi Revisi, Rineka Cipta,
Jakarta:2011. Supramono,  Gatot,  Perjanjian  Utang Piutang, Kencana Prenadamedia Group,Jakarta:2013. Gonggom T.P.Siregar, Hak-Hak Korban  Dalam  Penegakan Hukum Pidana, CV. Manhaji, Medan: 2020 B. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)