Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## EFEKTIVITAS HUKUM PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR
Shafira Saodana 1 , Syamsuddin Muchtar 2 , Nur Azisa 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin Email Koresponden: Shafirasaodana@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  the  law  on  the  fulfillment  of  the  right  of  restitution  Against Trafficking in Persons in Makassar. This study uses empirical legal methods, using a qualitative approach. The results  of  this  study  are  (1)  the  fulfillment  of  the  right  of  restitution  to  victims  of  trafficking  in  Persons  is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in Persons. The public prosecutor informs the victim of the right to  request  restitution  which then the public prosecutor informs the amount of losses suffered by the victim due to the crime of trafficking in persons.  (2) the effectiveness of the fulfillment of the right to restitution of victims of trafficking in Persons has not been effective because the law enforcement officers, especially investigators and prosecutors lack understanding related to restitution submission. Keywords: Legal Effectiveness; Restitution; Trafficking in Persons.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pemenuhan hak restitusi Terhadap Perdagangan Orang  di  Makassar.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  empiris,  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  pemberantasan  perdagangan  Orang.  Penuntut  umum memberitahukan  kepada  korban  tentang  hak  untuk  meminta  restitusi  yang  kemudian  Penuntut  Umum memberitahukan  besarnya  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  akibat  tindak  pidana  perdagangan  orang.  (2) Efektifitas  pemenuhan  hak  restitusi  korban  perdagangan  orang  belum  efektif  karena  aparat  penegak  hukum khususnya penyidik dan kejaksaan kurang memahami terkait dengan pengajuan restitusi.
Kata Kunci: Efektivitas hukum; Restitusi; Perdagangan orang.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Perdagangan orang (human trafficking) termasuk kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Khususnya negara Indonesia angka prevalensi perdagangan manusia  semakin  hari  semakin  tinggi.  Hal  tersebut  disebabkan  tingginya  angka  kemiskinan  dan pengangguran  di  Indonesia.  Angka  pengangguran  yang  tinggi  berdampak  pada  maraknya  kasus perdagangan manusia, hal tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan demi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.
Dewasa  ini  perdagangan  orang  dianggap  sama  dengan  perbudakan,  yang  di  artikan  sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. 1 Perbudakan adalah Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut  tidak  menghendakinya.  Tindak  pidana  perdagangan  orang  juga  dikatakan  sebagai  bentuk modern  dari  perbudakan  manusia,  yang  merupakan  perbuatan  terburuk  dari  pelanggaran  harkat  dan martabat manusia. Atas dasar itu tindak pidana perdagangan orang menjadi hal yang sangat serius dari beberapa  negara  termasuk  pemerintah  Indonesia.  Alasan-  alasan  tersebut  diatas,  dilandasi  nilai-nilai luhur  dan  komitmen  nasional  dan  internasional  untuk  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, di perlukan adanya Kerjasama nasional, regional dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.
Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang di antaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap  pekerja  di  sektor  informasi  yang  tidak  memerlukan  keahlian  khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking . Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang , termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.
Para  pelaku  perdagangan  orang  bekerja  sangat  rapih  dan  terorganisasi.  Umumnya  mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan  cara  lain  dengan  modus  pengiriman  tenaga  kerja,  baik  antar  daerah,  antar  negara, pemindahtanganan  atau  transfer,  pemberangkatan,  penerimaan,  penampungan  atau  transfer, pemberangkatan  penerimaan,  penampungan  yang  dilakukan  sangat  rapih,  dan  tidak  terdateksi  oleh sistem  hukum  yang  berlaku,  bahkan  ada  diantaranya  yang  dilindungi  oleh  aparat  (pemerintah  dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan  jaringan  yang  menggukan  berbagai  cara,  dari  yang  sederhana  dengan  cara  mencari  dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih degan cara memasang  iklan,  menghubungi  dengan  telepon  genggam  yang  dapat  diakses  dimana  saja,  sampai dengan menggunakan internet.
1 Jeremy  Bentham, 2006, Teori  Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip  Legislasi, Hukum Perdata  dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations), diterjemahkan M. Khozin, Nusamedia, Bandung, hlm. 2.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Upaya  penegakan  hukum  terkait  dengan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini  maka  pada tanggal  19  april  2007, Pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang-undang  No. 21  tahun  2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) terbitnya Undang-undang ini merupakan  suatu  prestasi  karena  dianggap  sangat  komprehensif  dan  mencerminkan  ketentuan  yang diatur dalam Protokol PBB.
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  perdagangan  orang  diatur  dan  dijelaskan  dalam  Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) yang dalam Pasal 1 angka 1 diatur pengertian perdagangan orang yang berbunyi :
“Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  polisi  rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” 2
Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  berbagai  macam  perbuatan  yang  termasuk  dalam  kejahatan perdagangan  orang,  baik  itu  perdagangan  orang  yang  bersifat  domestik  maupun  perdagangan  orang yang  bersifat  internasional.  UU  PTPPO  hadir  sebagai  upaya  dari  pemerintah  untuk  memberantas perdagangan  orang  khususnya  yang dilakukan  pada  perempuan  dan  anak  karena  perdagangan  orang merupakan tindakan yang berlawanan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hak asasi manusia.
Dalam  hukum  pidana  di  Indonesia  dikenal  adanya  perlindungan  terhadap  saksi  dan  korban tindak  pidana.  Dalam  hal  perlindungan  saksi,  korban,  beserta  keluarganya  berhak  mendapatkan perlindungan apabila mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, maupun hartanya. Hukum pidana Indonesia tidak hanya meletakkan fokus perhatiannya terhadap pelaku tindak pidana melainkan memberi perhatian pula pada saksi dan korban yang terlibat dalam perkara pidana.
Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  mengenai  Perlindungan  Saksi  dan Korban  (selanjutnya  disingkat  UU  PSK).  Dalam  undang-undang  tersebut  ditegaskan  bahwa  tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, mengingat bahwa salah satu alat bukti yang  sah  dalam  proses  peradilan  pidana  adalah  keterangan  saksi  dan  keterangan  korban  yang mendengar,  melihat,  dan  mengalami  sendiri  suatu  tindak  pidana  sebagai  upaya  untuk  menemukan kejelasan perihal suatu perkara tindak pidana.
Kepentingan  terhadap  korban  tindak  pidana  yang berperkara  di  pengadilan  sebenarnya  telah terwakili oleh pejabat negara seperti jaksa dan pihak kepolisian. Namun sayangnya, hubungan antara korban dengan pejabat negara yang seharusnya memperhatikan kepentingan-kepentingan korban hanya bersifat formalitas belaka. Hal tersebut berbanding terbalik antara hubungan terdakwa dengan penasehat
2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
hukum yang secara prinsip mengandung hubungan antara pemberi jasa dan penerima jasa seperti yang diatur dalam hukum perdata. 3

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka.  Adapun pendekatan  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum empiris  yang  berfungsi  melihat  hukum  sebagai  suatu  kenyataan  yang  bekerja  dan  hidup  dalam masyarakat  atau  dengan  kata  lain  melihat  hukum  dalam  arti  nyata.  Penelitian  ini  mnegkaji  dan menganalisis bagaimana efektivitas pemenuhan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar, penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundan-undangan terkait serta penerapannya dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yangdilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif dan dipaparkan  secara  deskriptif  untuk  memberikan  gambaran  serta  informasi  yang  detail  sebagaimana penerapan  atau  pelaksanaan  pemberian  hak  restitusi  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Kota Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Peraturan Perundang- Undangan
Pengaturan hak restitusi diatur secara khusus dalam UU PTPPO yaitu pada pasal 1 angka 13 UU PTPPO mengatur restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
Dalam ketentuan yang di atur pada pasal 44 UU TPPO menjelaskan mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik  Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan  penanganan  tindak pidana yang dialami.
Penuntut  umum  memberi  informasi  kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian yang telah dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. 4 Dalam pasal 48 ayat (5) penitipan restitusi  dalam  bentuk  uang  di  pengadilan  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Ketentuan  ini  disamakan  dengan proses  penanganan  perkara  perdata  dala  konsiyansi  . Pada ketentuan Pasal 48 ayat (6) Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran rill (factual) dari jumlah restitusi yang diputus sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama. Undang- Undang PTPPO ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum,  yang  mana  dimaksud  untuk  memberikan  perlindungan  dasar  kepada  korban  dan  saksi. Adapun Undang-Undang ini juga memberikan perhatian besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugiaan yang telah di alami oleh korban, dan juga
3 Sunarso Siswanto, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.
4 Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
mengatur mengenai hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. 5
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Taun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana juga mengatur mengenai restitusi khususnya terhadap anak menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 angka 1 mengatur restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas kerugian materiil dan atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. 6
Restitusi  juga  diatur  dalam  Pedoman  Kejaksaan  RI  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Akses Keadilan  bagi  Perempuan  dan  Anak  dalam  Penanganan  Perkara  Pidana  mengatur  mengenai gabungan gugatan ganti kerugian termasuk terhadap permohonan restitusi dan kompensasi. Adapun pengaturan  mengenai  restitusi  diatur  dalam  Bab  VIII  halaman  32  huruf  B  yang  pada  pokoknya mengatur  mengenai  pemeriksaan  permohonan  restitusi  yang  apabila  permohonan  sudah  lengkap atau  berkas  permohonan  diterima  dari  LPSK  beserta  keputusan  LPSK  dan  pertimbangannya, Penuntut  Umum  membuat  surat  permohonan  pemberitahuan  restitusi  kepada  tersangka/terdakwa. Bahwa dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud, penuntut umum memberitahukan agar tersangka/terdakwa  menitipkan  sejumlah  uang  kepada  panitera  Pengadilan  Negeri  setempat  dan dalam hal pengadilan memutus bebas, atau besaran restitusi kurang dari jumlah uang yang dititipkan, maka berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi atau kelebihan restitusi  akan  dikembalikan  kepada  terdakwa/terpidana/pihak  ketiga  yang  menitipkan  restitusi. Penuntut  umum  menerima  Salinan  tanda  terima  titipan  restitusi  dari  panitera  pengadilan  negeri setempat, sebagai tanda bukti dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.
Dalam  hal  dianggap  perlu,  penuntut  umum  dapat  meminta  bantuan  kepada  LPSK  secara tertulis  untuk  menilai  besaran  restitusi  dan/atau  memberikan  keterangan  dipersidangan  terkait besaran restitusi sebagai bagian yang inheren dari tugas pokok dan fungsinya.
Bahwa  khusus  terhadap  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk  pelaksanaan putusan  restitusi  jaksa  dapat  menyampaikan  kepada  korban/ahli  waris  mengenai  hak  untuk memberitahukan kepada pengadilan dalam hal pemberian restitusi tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  diberitahukan  kepada  terpidana.  Penuntut  umum  menyita  harta  kekayaan  terpidana  dan melelang  harta  tersebut  untuk  pembayaran  restitusi  berdasarkan  perintah  pengadilan  yang dimintakan oleh korban/ahli waris. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, terpidana menjalani pidana kurungan pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. 7
Sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  penjelasan  peraturan  pemerintah  ini  yang  menyebutkan “selama  ini  apabila  terjadi  tindak  pidana  terhadap  anak,  pihak  korban  tidak  hanya  menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung)
5 Penjelasan UU PTPPO
6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
7 Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
antara  lain  kerugian  berupa  rasa  malu,  kehilangan  harga  diri,  rendah  diri,  dan/atau  kecemasan berlebihan  yang  bersifat  traumatic.  Kerugian  ini  seharusnya  juga  ditanggung  oleh  pelaku  dalam bentuk restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak  pidana  dimaksudkan  selain  untuk  mengganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan,  ganti kerugian  atas  penderitaan  sebagai  akibat  tindak  pidana,  dan/atau  penggantian  biaya  perawatan modis,  dan/atau  psikologis  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  tindak  pidana  yang  dilakukan,  juga menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh perilaku tindak pidana.
Pemberian restitusi kepada anak dan perempuan yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan  diterima  oleh  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana.  Agar  tujuan  dari  pembuat  peraturan perundang-undangan  ini  tercapai  serta  tujuan  kebihajakan  hukum  pidana (penal  policy) untuk melindungi masyarakat tersebut terpenuhi.
Menurut Munir Fuady, ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar hukum dikenal dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
a. Ganti Rugi Nominal, jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa senesarnya kerugian tersebut;
b. Ganti Rugi Kompensasi, ganti rugi kompensasi (compensatory damages) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami  oleh  pihak  korban  dari  suatu  perbuatan  melawan  hukum.  Karena  itu,  ganti  rugi  ini disebut juga dengan ganti rugi actual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, katuh nama baik dan lain-lain; dan
c. Ganti Rugi Penghukuman ganti rugi penghukuman (punitive damages) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai  hukuman  bagi  si  pelaku.  Ganti  rugi  penghukuman  ini  layak  diterapkan  terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.
Ganti  kerugian  merupakan  aspek  penting  yang  dibutuhkan  untuk  memulihkan  keadaan seperti  semula,  meskipun  dalam  beberapa  kasus  kerugian  itu  betul-betul  tidak  bisa  dipulihkan Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  bahwa  pada  hakikatnya,  perbuatan  melanggar  hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu pertimbangan dalam masyarakat (evenwichtsverstoring) . Keguncangan dalam neraca pertimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan atas rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya agar neraca pertimbangan dalam masyarakat menjadi lebih seimbang.
Perlindungan  saksi  dan  korban  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  sudah  mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial, hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil  maupun  hukum  pidana  formil.  Timbulnya  kebingungan  bagi  korban  tentang  mekanisme
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
yang  akan  digunakan  dalam  mengajukan  tuntutan  restitusi  dapat  disebabkan  karena  tidak  ada keselarasan  dalam  prosedur  pengajuan  ha  katas  restitusi  itu  sendiri. 8 Mekanisme  permohonan restitusi  telah  diatur  dalam  Pasal  7A  ayat  (4)  UU  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  LPSK  dapat  mengajukan  restitusi  kepada  penuntut  umum  untuk  dimuat dalam  tuntutannya.  Korban  yang  ingin  mendapatkan  restitusi  wajib  mengajukan  permohonannya yang dilakukan sebelum putusan, korban juga harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut  Umum.  Korban  dapat  mengajukan  ganti  kerugian  melalui  LPSK  dan  dapat  juga mengajukan ganti kerugian dengan prosedur lainnya, misalnya KUHAP. Perlu keselarasan dengan regulasi lainnya untuk memastikan prosedur yang digunakan menjadi baku.
Pengaturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi belum diatur secara lengkap dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi, seperti korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku  tindak  pidana  tidak  mampu  atau  tidak  mau  untuk  membayar  ganti  rugi  dimohonkan  oleh korban, serta korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada  korban  berkekuatan  hukum  tetap.  Masyarakat  Indonesia  perlu  diberikan  pemahaman  yang mendalam mengenai mekanisme pengajuan restitusi mengingat bahwa masih rendahnya penerapan restitusi yang merupakan mekanisme baru dalam perlindungan korban sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana.
Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak  dalam  Penanganan  Perkara  Pidana  mengatur  mengenai  gabungan  gugatan  ganti  kerugian termasuk  terhadap  permohonan  restitusi  dan  kompensasi.  Adapun  pengaturan  mengenai  restitusi diatur dalam Bab VIII halaman 32 huruf B yang pada pokoknya mengatur mengenai pemeriksaan permohonan  restitusi  yang  apabila  permohonan  sudah  lengkap  atau  berkas  permohonan  diterima dari  LPSK  beserta  keputusan  LPSK  dan  pertimbangannya,  Penuntut  Umum  membuat  surat permohonan pemberitahuan restitusi kepada tersangka/terdakwa. Bahwa dalam surat pemberitahuan sebagaimana  dimaksud,  penuntut  umum  memberitahukan  agar  tersangka/terdakwa  menitipkan sejumlah  uang  kepada  panitera  Pengadilan  Negeri  setempat  dan  dalam  hal  pengadilan  memutus bebas,  atau  besaran  restitusi  kurang  dari  jumlah  uang  yang dititipkan,  maka  berdasarkan  putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi atau kelebihan restitusi akan dikembalikan kepada  terdakwa/terpidana/pihak  ketiga  yang  menitipkan  restitusi.  Penuntut  umum  menerima Salinan tanda terima titipan restitusi dari panitera pengadilan negeri setempat, sebagai tanda bukti dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.
Dalam  hal  dianggap  perlu,  penuntut  umum  dapat  meminta  bantuan  kepada  LPSK  secara tertulis  untuk  menilai  besaran  restitusi  dan/atau  memberikan  keterangan  dipersidangan  terkait besaran  restitusi  sebagai  bagian  yang  inheren  dari  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Bahwa  khusus terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang untuk pelaksanaan putusan restitusi jaksa dapat menyampaikan kepada korban/ahli waris mengenai hak untuk memberitahukan kepada pengadilan
8 Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, Praktik Kompensasi  dan Restitusi  di  Indonesia: Sebuah Kajian Awal , Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 12.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
dalam hal pemberian restitusi tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  diberitahukan  kepada terpidana.
Penuntut  umum  menyita  harta  kekayaan  terpidana  dan  melelang  harta  tersebut  untuk pembayaran  restitusi  berdasarkan  perintah  pengadilan  yang  dimintakan  oleh  korban/ahli  waris. Dalam  hal  terpidana  tidak  mampu  membayar  restitusi,  terpidana  menjalani  pidana  kurungan pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Bahwa berdasarkan peraturan mengenai hak restitusi yang diatur baik secara khusus dalam UU PTPPO maupun yang diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan  Mahkamah  Agung,  dan  Pedoman  Kejaksaan  RI  tidak  ada  satupun  yang  memberikan petunjuk  teknis  terkait  dengan  upaya  selain  menerima  pembayaran  restitusi  secara  konsinyasi (penitipan di kepaniteraan sebagaimana mekanisme perdata) atau mekanisme terpidana membayar langsung biaya restitusi kepada korban.
Adapun  aturan  internal  kejaksaan  yaitu  Pedoman  Kejaksaan  RI  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Akses  Keadilan  bagi  Perempuan  dan  Anak  dalam  Penanganan  Perkara  Pidana  mengatur dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi berdasarkan perintah pengadilan yang dimintakan oleh korban/ahli waris. Sehingga penyitaan setelah putusan pengadilan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memperoleh perintah dari pengadilan guna melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana tersebut.

## 2. Efektivitas Pemenuhan Hak Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam melaksanakan penelitian terkait dengan pelaksanaan permohonan restitusi di Kota Makassar,  penulis  mengambil  beberapa  sampel  seperti  di  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Selatan (POLDA)  dan  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  (KEJATI).  Bahwa  dalam  praktiknya  pihak penegak  hukum  khususnya  penyidik  masih  belum  dapat  memperhitungkan  pemberian  ganti  rugi materiil dan immaterial yang diderita oleh korban dan pihak penyidik menyadari bahwa maraknya kasus  yang  ada,  sulit  untuk  dilakukan  permohonan  restitusi  dikarenakan  pihak  korban  berada  di pihak yang sama dengan pelaku dalam hal ini berkaitan dengan adanya keinginan dari korban sendiri agar pelaku bekerja sama dengan korban khususnya dalam melakukan tindak pidana perdangangan orang sehingga pada akhirnya korban tidak ingin mengajukan permohonan restitusi. 9
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam proses penuntutan di Kejaksaan, Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, dalam hal ini Pihak Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemberitahuan kepada korban terkait dengan adanya hak untuk mengajukan permohonan restitusi oleh korban namun dalam proses nya korban pun juga tidak mengajukan  permohonan  restitusi  dikarenakan  pihak  korban  merasa  tidak  perlu  serta  tidak mempunyai bukti pendukung dalam hal kerugian sehingga dalam hal ini pihak korban yang merasa dirugikan  oleh  pelaku,  tidak  mendapat  hak  yang  semestinya  didapatkan  seperti  dengan  kerugian yang diderita selama terjadinya tindak pidana. 10
Melihat  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  efektifitas  dari  pemberian  restitusi  terhadap korban tindak pidana perdangangan orang menjadi belum efektif dikarenakan faktor penegak hukum serta  faktor  budaya  hukum,  ini  dikarenakan  kurang  terjalinnya  kordinasi  diantara  pihak  penegak
9 Suriadi, Panit 1 Unit IV Subdit IV Renakta Polda Sulawesi Selatan, 13 Januari 2023
10 Andi  Reny  Rummana  R,  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Lintas  Negara,Sulawesi Selatan,16 Januari 2023
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
hukum  dalam  hal  penerapan  permohonan  restitusi  kepada  korban  tindak  pidana  dalam  proses penyidikan  dan  penuntutan,  dan  juga  masih  kurangnya  pemahaman  terkait  dengan  pembuktian kerugian yang diderita oleh korban khususnya materiil dan immaterial sehingga belum terkabulnya pemberian  restitusi  tersebut.  Faktor  budaya  hukum  pun  menjadi  penting  dikarenakan  seharusnya pihak  korban  menyadari  bahwa  dirinya  telah  menjadi  pihak  yang  dirugikan  dalam  tindak  pidana perdangangan  orang  dan  pihak  korban  pun  juga  harus  menyadari  bahwa  ada  hak-hak  yang  telah dijamin  oleh  Undang-Undang  terkait  dengan  pemberian  ganti  rugi  akibat  tindak  pidana  yang diderita.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mewawancarai  korban  penulis menyimpulkan  bahwa  setelah  korban  mengetahui  hak-haknya  korbanpun  tidak  ingin  mengajukan permohonan restitusi dikarenakan tidak adanya dokumen pendukung dengan bukti kerugian yang diderita oleh korban dan juga korban berada dipihak yang sama dengan pelaku. 11
Restitusi  dalam  penerapannya,  Jaksa  dapat  berperan  aktif  untuk  mengajukan  tuntutan restitusi  bagi  korban  dalam  kasus  perdagangan  orang.  Restitusi  merupakan  gugatan yang bersifat perdata, namun dalam kasus perdagangan orang, ketentuan restitusi ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga jaksa selaku penuntut umum dapat mewakili korban mengajukan restitusi. Dasar hukum yang melandasi ketentuan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO. Penjelasan  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  jaksa  berperan  untuk  memberitahukan  hak  korban perdagangan  orang  untuk  mengajukan  restitusi.  Di  persidangan,  jaksa  penuntut  umum menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana. Namun ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang diderita. Jaksa penuntut umum dapat menghitung kerugian materiil yang diderita korban dengan merinci kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 12
Jaksa  dalam  melakukan  penuntutan,  banyak  mengalami  kesulitan  untuk  menghadirkan saksi, permintaan restitusi mesti di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran. Sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringan yaitu maksimum satu tahun kurungan. Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerja sama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 (tiga) penegak hukum yaitu Kepolisian selaku penyidik,  Kejaksaan  selaku  penuntut  dan  kehakiman  selaku  pembuat  putusan.  Karena  tidak  bisa hakim  membuat  putusan  pembeban  restitusi  kepada  pelaku  tanpa  ada  tuntutan  dari  Jaksa  dan sebaliknya Jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan penyidik kepolisian kepada  korban  dan  paling  penting  adalah  pemahaman  korban  akan  hak  korban  mendapatkan restitusi.
Upaya agar terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik maka diperlukan suatu kerja  sama  subsistem  dari  suatu  penegak hukum dalam  memberikan ganti  kerugian  yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang maka diperlukan suatu peranan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu : Peran Penyidik, pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada  kepolisian  setempat  dan  ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan  penanganan  tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidannya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku,  misalnya:  bahwa  korban  harus  mengumpulkan  bukti-bukti  untuk  dapat  diajukan  sebagai dasar  mendapatkan  restitusi  (pengeluaran-pengeluaran,  pengobatan  berupa  kwitansi/bon).  Bukti- bukti tersebut harus dilampirkan Bersama berkas perkaranya. Agar ada keseragaman pelaksanaan
11 Anak korban dan Saksi Korban, Sulawesi Selatan, 13-16 Januari 2023
12 Muh. Irfan, Wawancara, Kejaksaan Negeri, Makassar, 10 Oktober 2022
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
pemberkasan perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasan bukti- bukti untuk mengajukan restitusi.
Menganalisis  uraian  diatas,  dukungan  personil  kepolisian  memegang  peranan  yang strategis  dalam  memahami  penanganan  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam rangka  mengupayakan  restitusi  pada  kasus  perdagangan  orang.  Mekanisme  tersebut  diatas  jelas menuntut peran ganda dari penyidik untuk turut peduli pada kepentingan korban di samping tugas utamanya dalam penyelesaian perkara. Terlebih lagi penyidik merupakan sumber informasi pertama korban  dalam  mengetahui  upaya  hukum  untuk  menuntut  ganti  rugi  pada  pelaku.  Sehingga  fokus penyidik  tidak  hanya  mengejar  kepastian  hukum  saja  tetapi  berorientasi  pula  pada  perlindungan terhadap korban.
Peran  penuntut  umum  adalah  memberitahukan  kepada  korban  tentang  haknya  untuk mengajukan  restitusi.  Selanjutnya  penuntut  umum  menyampaikan  jumlah  kerugian  yang  diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam penggabungan perkara gugatan  ganti  kerugian  (pasal  98  sampai  dengan  pasal  101  KUHAP),  yang  didalamnya  terhadap perbedaan  maupun  persamaan  dalam  Pasal  48  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagngan Orang. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada pen untut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum tuntutan, atau selambat- lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (pasal 98), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut  dan  pasal  48  undang-undang  pemberantasan  tindak  perdagangan orang  tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui  hak-hak  apa  saja  yang  dimiliki  seorang  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban  selaku  masyarakat  pencari  keadilan  dengan  mendapatkan  restitusi  yang  memang  menjadi haknya.  Bagi  penuntut  umum diperlukan  pula  mekanisme  atau  tata  cara  pengajuan  restitusi  pada saat  pengajuan  tuntutan,  juga mengenai  pedoman  yang  jelas  tentang  kerugian  immateril  agar  ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.
Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil terutama immateril dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku  serta  memberikan  ganti  rugi  materil  maupun  immateril  kepada  korban.  Dalam  hal  ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan legal justice , tetapi juga berdasarkan moral justice , karena keadilan tidak saja hak atau korban, yang memang menjadi haknya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Makassar  yakni Rusdianto Loleh,  S.H., M.H. 13 mengatakan  bahwa  dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  pelaku tindak pidana perdagangan orang ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan apabila perbuatan terdakwa melanggar norma- norma  agama  dan  sosial,  korban  merupakan  seorang  anak  yang  tentunya  punya  masa  depan  dan karena perbuatan pelaku sehingga masa depan anak tersebut menjadi rusak, laporan psikologis yang menggambarkan  secara  filosofis  rentetan  kejadian,  yang  menimbulkan  trauma  pada  diri  korban. Sedangkan hal yang meringankan seperti  faktor usia dari pelaku sudah lanjut usia sehingga tidak terlalu  berpengaruh  dikarenakan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  berubah  dan  bertaubat, kemudian faktor karena telah berterus terang mengakui kesalahannya, hal tersebut mempermudah jalannya persidangan, kemudian pelaku belum pernah dihukum sebelumnya,.
13 Rusdianto Loleh, Wawancara, Pengadilan Negeri, Makassar, 10 Oktober 2022.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Tabel 1. Data perkara tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi selatan
Tahun Perkara 2020 Nihil 2021 3 2022 13
Keadilan  tidak  saja  hak  dari  terdakwa/pelaku  tindak  pidana,  tetapi  keadilan  wajib  juga diberikan kepada saksi dan/atau korban, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim: berupa rasa aman, ketenangan  dan  rasa  lega  karena  putusan  hakim  dapat  diterima  dan  dianggap  setimpal  dengan perbuatan pelaku.
Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan maupun laki-laki baik yang masih anak- anak  maupun  sudah  dewasa  hendaknya  memiliki  derajat/tingkat  yang  sama,  berdasarkan  asas kesamaan  kedudukan  didepan  hukum  atau equality  before  the  law. Salah  satu  cara  dan  hal  yang paling penting agar para korban mendapatkan perlindungan hukum yang sama yaitu dengan melalui pencegahan  dan  pemberantasan  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang  ini  yang  dilakukan  secara terus menerus agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.
Bentuk bantuan hukum  yang dapat  pemerintah  berikan  kepada korban  dari  perdagangan orang  ini  seperti,  konsultasi  hukum,  menjalankan  kuasa,  mewakili  korban,  mendampingi  korban, membela  korban  serta  melakukan  tindakan  hukum  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  hal  pidana  bantuan  hukum  ini  dapat  berupa  membantu  serta mendampingi korban pada setiap tahapan di pengadilan sampai memperoleh putusan pidana yang sesuai dan berkekuatan hukum serta mendapatkan restitusi atau ganti rugi.
Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan memiliki arti sama seperti  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  umum.  Perlindungan  hukum  ini  bisa  kita artikan  pada  aspek  fisik  materiil,  padahal  penderitaan  yang  dialami  oleh  para  korban  tindak kejahatan tidak hanya penderitaan fisik melainkan para korban juga merasakan penderitaan secara psikis atau mental yang menyebabkan trauma yang sangat berat dan berkepanjangan. Maka dari itu perlindungan hukum yang diberikan akan berbeda sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh para korban kejahatan dan sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing korban.
Perlindungan hukum  terhadap korban dalam  konteksnya harus  memiliki  upaya  preventif maupun  represif  yang  dapat  dilakukan  atau  diberikan  baik  dari  sesama  masyarakat  maupun pemerintah,  seperti  dengan  memberikan  perlindungan  dari  berbagai  ancaman  yang  dapat membahayakan  nyawa  dari  para  korban,  memberikan  bantuan  medis,  maupun  hukum  yang memadai, karena pada dasarnya salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yaitu instrumen  keseimbangan  atau  penyeimbang.  Dari  sini  lah  dasar  dari  filosofi  dibalik  pentingnya korban tindak kejahatan memperoleh perlindungan.
Korban dari tindak tindak pidana perdagangan orang pada umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga serta pekerja hiburan malam dan masih banyak lagi. Secara umum akar dari masalah tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan oleh kemiskinan serta angka pengangguran yang meningkat. Tetapi sebelum masalah itu diselesaikan maka pemerintah berkewajiban juga untuk melakukan  berbagai  macam  peningkatan  mengenai  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana kejahatan.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  pemerintah  lakukan  adalah  dengan  mengatasi  serta memperkuat gugus tugas dalam bidang perdagangan orang.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Apabila terdapat kekurangan dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ini  maka  dapat  menyebabkan  korban  dari  tindak  pidana  ini  bersikap  pasif  dan  cenderung  tidak kooperatif  dengan  aparat  hukum  maupun  petugas,  bahkan  bisa  juga  terdapat  korelasi  antara kurangnya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  dengan  enggannya  korban  melapor      pada pemerintah.

## KESIMPULAN
Pemenuhan  restitusi  kepada  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Dalam konteks  pengajuan  restitusi  dilaksanakan  sejak  korban  melaporkan  kasus  yang  dialami  kepada Kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik. Efektivitas pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang belum efektif karena pihak aparat penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum kurang memahami terkait dengan pengajuan restitusi.

## DAFTAR REFERENSI
Jeremy  Bentham,  2006, Teori  Perundang-Undangan  Prinsip-Prinsip  Legislasi,  Hukum  Perdata  dan Hukum Pidana (The Theory of Legislations), diterjemahkan M. Khozin, Nusamedia, Bandung. Sunarso Siswanto, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia, Indonesia Corruption Watch, 2007, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi
Korban Tindak Pidana
Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana