El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No.2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor
130/Pdt.G/2020/Ms.Bna Salman Abdul Muthalib Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: salman@ar-raniry.ac.id
Abstrak
Majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh melalui putusan Nomor  130/Pdt.G/2020/MS.Bna mengabulkan  permohonan  istbat nikah dari perkawinan kedua (poligami) yang dilakukan secara sirri. Padahal  Pemohon  I  telah  memiliki  isteri  pertamanya  yang  dilakukan secara  sah  dan  tercatat  sesuai  peraturan  perundang-undangan. Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  pertimbangan  hakim mengabulkan permohonan istbat nikah dari perkawinan poligami dan tinjaun  yuridis  dikabulkannya  permohonan  istbat  nikah  dari perkawinan kedua Pemohon. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan bahan hukum primer UU Perkawinan, putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna dan  KHI.  Bahan  hukum  sekunder  berupa buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian.  Analisis  data  dilakukan  secara kualitatif  dengan  mendeskripsikan  secara  sistematis  bahan  yang diperoleh dari literatur perpustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan  bahwa  pertimbangan  majelis  hakim  mengabulkan istbat nikah dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut  hukum  Islam,  adanya  persetujuan  dari  isteri  pertama  yang menyatakan rela suaminya menikah dengan isteri kedua serta seluruh dalil  permohonan  mampu  dibuktikan  oleh  para  pemohon.  Secara yuridis dikabulkannya istbat nikah dalam putusan 130/Pdt.G/2020/MS.Bna  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yakni  bertentangan  dengan  UU Perkawinan,  PP  Nomor  9  Tahun  1975  dan  SEMA  Nomor  3  Tahun 2018 yang pada intinya perkawinan poligami tidak dapat dikabulkan permohonan  istbatnya  dan  setiap  poligami  harus  mendapatkan  izin dari pengadilan.
Kata kunci : Poligami, Nikah Sirri, Istbat Nikah

## Pendahuluan
Sulitnya  memperoleh  izin  dari  isteri  pertama  seringkali  mendorong laki-laki melakukan pernikahan dengan isteri kedua (poligami) dengan cara
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
nikah sirri. Nikah sirri merupakan praktik nikah yang penuh dengan resiko karena tujuan utama dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan menjamin terwujudnya hak dan kewajiban suami isteri. 1 Padahal dalam konteks perkawinan poligami di Indonesia selain harus mendapatkan izin dari isteri pertama juga memperoleh izin dari Mahkamah Syar’iyah.  Artinya  seseorang  yang  hendak  berpoligami  harus  mengajukan permohonan  secara  tertulis  ke  Mahkamah  Syar’iyah  agar  mendapatkan persetujuan  perkawinan  poligami.  Poligami  yang  dilakukan  tanpa  adanya penetapan dari Mahkamah Syar’iyah merupakan bentuk poligami yang tidak sah  dan  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  serta  tidak  memiliki perlindungan  hukum  dari  negara.  Akibatnya  tentu  dirasakan  oleh  isteri  dan anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  baik  berkaitan  dengan  nafkah isteri, 2 harta Bersama dan hak keperdataan lainnya.
Persoalan  nikah  sirri  merupakan  suatu  perkara  yang  tidak  pernah berhenti  dan  selesai  hingga  saat  ini  untuk  dibicarakan 3 .  Pelaksanaannya dilaksanakan  secara  diam-diam  tanpa  pengetahuan  umum  oleh  masyarakat serta  tanpa  adanya  pencatatan  dari  pegawai  pencatat  perkawinan. 4 Banyak dampak  yang  timbul  bagi  pihak  yang  melakukannya,  terutama  bagi perempuan dan anak. Isteri dari perkawinan sirri tidak dapat menuntut harta bersama  dari  suaminya  karena  untuk  memperoleh  harta  tersebut  harus  ada akta  authentic  yang  menjelaskan  adanya  perkawinan  di  antara  keduanya. 5 Dalam konteks tersebut, isteri dan anak biasanya akan selalu menjadi korban dari praktik perceraian 6 . Hal ini disebabkan banyak hak-hak isteri dan anak yang dapat terabaikan serta sulit dituntut kembali melalui jalur hukum. Bagi suami justeru banyak mendatangkan keuntungan, karena suami bebas untuk
1 M.  Natsir  Asnawi, Penemuan  Hukum  Di  Pengadilan  Agama  Perkembangan Norma Dan Praktik Terbaik (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 112.
2 Salman  Abdul  Muthalib  Mansari,  Elidar  Sari,  ‘ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP PENOLAKAN  NAFKAH  MADHIAH  ISTERI  DAN  ANAK  (KAJIAN  PUTUSAN  NOMOR 251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)’, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , 9.2 (2022), 306.
3 Siti  Ummu  Adillah,  ‘Analisis  Hukum  Terhadap  Faktor-Faktor  yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak’, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 1 No. 1 (2011),
4 Khoirul Hidayah, ‘Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)’, Jurnal Perspektif Hukum , 8.1 (2008).
5 Wiratni Ahmadi, ‘Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan’, Jurnal  Hukum  Pro  Justitia ,  26.4 (2008).
6 Mansari; Moriyanti, Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2019), hlm. 1.
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
menikah lagi dengan perempuan lain dan persoalan harta gono gini tidaklah menjadi hal yang mengkhawatirkan baginya. 7 .
Nikah  sirri  saat  ini  tidak  hanya  dipraktikkan  oleh  orang  yang  yang belum  pernah  menikah  sekalipun,  namun  kenyataan  empiris  menunjukkan bahwa nikah sirri dilakukan oleh orang yang masih terikat dengan isterinya pertamanya.  Perkawinan  dengan  isteri  kedua  disebut  dengan  perkawinan poligami  karena  seorang  suami  menikahi  dengan  perempuan  di  mana  pada saat  yang  bersamaan  masih  terikat  dengan  isteri  pertama.  Praktik  poligami yang dilakukan secara sirri pernah diadili oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh melalui putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna. Putusan tersebut  merupakan  perkara  istbat  nikah  yang  dimohonkan  oleh  pemohon yang telah melakukan pernikahan dengan isteri kedua secara poligami. Pada saat melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua tidak memperoleh izin dari  Mahkamah  Syar’iyah.  Padahal  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2018  sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  menyatakan  bahwa  permohonan  istbat nikah  poligami  atas  dasar  nikah  sirri  meskipun  dengan  alasan  untuk kepentingan  anak  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Untuk  menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.
Ketentuan tersebut tidak mentolelir istbat nikah yang dilakukan atas dasar  poligami  meskipun  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sekalipun. Kenyataan  empiris  ternyata  hakim  melalui  putusannya  mengabulkan permohonan  istbat  dan  menyatakan  perkawinan  dengan  isteri  kedua  yang dilaksanakan  secara  sirri  sebagai  perkawinan  yang  sah.  Persoalan  tersebut menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting  dikaji  dalam  perspektif  yuridis. Pertanyaan  yang  perlu  dipertanyakan  juga  apakah  setelah  diistbatkan pernikahan  nikah  sirri  tersebut  secara  otomatis  izin  poligami  juga terselesaikan  tanpa  harus  mengajukan  permohonan  izin  poligami,  karena permohonan  istbat  nikah  dan  permohonan  izin  melakukan  poligami merupakan dua hal yang berbeda. Istbat nikah menentukan sah atau tidaknya perkawinan  yang  telah  dilakukan,  sedangkan  izin  poligami  merupakan Langkah awal yang harus dilakukan sebelum poligami dilaksanakana.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  kajian  ini menarik  dikaji  secara  komprehensif  khususnya  pertimbangan  hakim  yang mengabulkan permohonan isbat nikah dari nikah sirri seorang laki-laki yang masih terikat dengan isteri pertamanya serta perspektif hukum yang berlaku di  Indonesia.  Persoalan  tersebut  akan  dianalisis  dengan  menggunakan
7 Supriadi,  Wila  Chandrawila, Perempuan  Dan  Kekerasan  Dalam  Perkawinan (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 112..
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  dan  pendekatan  peraturan perundang-undangan ( statute approach ).

## Istbat Nikah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
Hukum positif Indonesia ( ius constitutum ) memberikan kelonggaran terhadap  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  menurut  perundang-undangan yang berlaku. Kemudahan yang diakomodir dalam hukum di Indonesia yaitu masih  dibenarkan  pengesahan  perkawinan  yang  tidak  dicatat  melalui  istbat nikah  di  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah.  Istbat  nikah  merupakan penetapan dari pengadilan atas dasar permohonan para pihak terkait adanya perkawinan  yang  tidak  dicatat  antara  pasangan  suami  isteri. 8 Konsekuensi yang muncul akibat adanya kelonggaran ini adalah maraknya praktik nikah sirri yang masih adanya peluang untuk disahkan kembali setelah perkawinan dilangsungkan. Eus Nurlailawati menyebutkan adanya tumpeng tindih antara hukum  agama  dan  negara  merupakan  titik  pangkal  persoalan  nikah  sirri. Pada  satu  sisi  negara  menyatakan  setiap  perkawinan  dicatat,  namun  di  sisi lain  nikah  masih  tetap  dianggap  sah  bila  dilaksanakan  menurut  hukum agama masing-masing. 9
Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  sejumlah  syarat  yang  dapat dijadikan  dasar  pengajuan  isbat  nikah  yaitu  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam  ketentuan  pasal  7  Ayat  3  yang  menyatakan  Itsbat  nikah  yang  dapat diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan dengan:
1. Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
4. Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
Beberapa syarat di atas dapat dijadikan sebagai dasar oleh pemohon untuk mengajukan permohonan istbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat.  Istbat  nikah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dilakukan karena dengan mengajukan istbat nikah dapat memberikan niai manfaat dan
8 Julianda  Khairuddin,  ‘Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Keliling  Dan  Dampaknya Terhadap  Ketertiban  Pencatatan  Nikah  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten  Bireuen)’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 1.2 (2017).
9 Eus  Nurlaelawati,  ‘Pernikahan  Tanpa  Pencatatan:  Istbat  Nikah  Sebuah  Solusi’, Musâwa , Vol. 12. No. 2 (2013).
perlindungan  hukum  dari  negara  atas  perkawinan  tersebut. 10 Manfaat  yang diperoleh oleh pihak yang mengajukan permohonan istbat berupa pengakuan dari  negara  terkait  keabsahan  perkawinan  sehingga  dapat  menjadi  bukti konkrit adanya hubungan hukum antara pasangan suami isteri serta menjadi dasar  memperoleh  hak  keperdataan  pasangan  suami  isteri.  Istbat  nikah merupakan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang belum  memiliki  buku  nikah. 11 .  Negara  hadir  dalam  upaya  memberikan layanan kepada masyarakat supaya tertib adminstrasi dan juga sebagai wujud realisasi kontribusi negara terhadap perlindungan bagi warga negara.

## Mekanisme Poligami dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan
Menikah  dengan  lebih  dari  satu  orang  perempuan  pada  waktu  yang bersamaan  merupakan  suatu  hal  yang  diperbolehkan  menurut  peraturan perundang-undangan, tapi diatur dengan syarat dan mekanisme yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan asas yang dianut oleh UU Perkawinan adalah asas monogami. 12 Apabila  tidak  dipenuhi  dan  mengikuti  mekanisme  yang  telah ditetapkan berakibat poligami yang dilaksanakan tidak sah dan permohonan tersebut  kemungkinan  besar  ditolak.  Sebaliknya,  jika  seluruh  syarat  dan mekanisme yang telah diatur telah diikuti sebagaimana mestinya, maka akan menjadi  dasar  bagi  majelis  hakim  mengabulkan  permohonan  tersebut. Poligami merupakan suatu hal yang dibenarkan dalam peraturan perundang- undangan  sekaligus  tidak  bertentangan  denan  hukum  Islam,  namun  praktik pelaksanaannya dibatasi dengan izin secara ketat. 13
Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.  Hal  senada  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  40  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  yang  menyatakan  apabila  seorang suami  bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang,  maka  wajib
10 Nadhilah  Filzah,  ‘Perlindungan  Dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap  Putusan Itsbat  Nikah  Di  Mahkamah  Syar’iyyah  Bireun  (Analisis  Putusan  Perkara  No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)’, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga , Vol. 4, No. 1 (2021).
11 Kustini, Menelusuri  Makna  Di  Balik  Fenomena  Perkawinan  Di  Bawah  Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2012).
12 Azni,  ‘Izin  Poligami  Di  Pengadilan  Agama  (Suatu  Tinjuan  Filosofis)’, Jurnal RISALAH , 26.2 (2015).
13 Aji  Afdillah  M.  Syuib,  ‘Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Izin  Poligami Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974’, El-Usrah:  Jurnal  Hukum Keluarga , Vol. 2. No. 1 (2019).
mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  pengadilans. 14
Ketentuan  tersebut  mengharuskan  bagi  seseorang  yang  hendak berpoligami supaya mengajukan permohonan izin dari dari Pengadilan Agama.
Pengadilan  akan  memberikan  izin  manakala  seluruh  syarat- syaratnya terpenuhi. Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan mempersyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi sehingga permohonan izin poligami dapat dikabulkan yaitu:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Syarat selanjutnya yang harus ditunjukkan di depan persidangan oleh pemohon  yang  mengajukan  permohonan  izin  poligami  dari  Mahkamah Syar’iyah  yaitu  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasa  5  Ayat  1  yang menyatakan Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri- isteri dan anak-anak mereka.

## Sekilas tentang Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna
Putusan tersebut berawa dari adanya permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Syar’iyah supaya perkawinan yang telah dilakukan tanpa  adanya  pencatatan  dapat  disahkan  melalui  penetapan  hakim.  Para pihak  dalam  putusan  tersebut  terdiri  dari  tiga  orang  yaitu  Pemohon  I, Pemohon  II  dan  Termohon.  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  pasangan suami  isteri  yang  menikah  secara  sirri,  sedangkan  Termohon  adalah  isteri Pertama Pemohon I yang menikah secara sah menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  Pemohon  I  menikahi Pemohon  II  sebagai  bentuk  pernikah  poligami  karena  Pemohon  I  sudah memiliki pertama yang menikah secara sah pada tahun 1986.
Melalui  permohonannya,  pemohon  menguraikan  bahwa  Pemohon  I dan  Termohon  telah  menikah  pada  tahun  1986.  Dari  perkawinan  tersebut
14 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2015), hlm. 142.
lahir  lima  orang  anak  perempuan.  Kemudian  pada  tahun  2014,  Pemohon  I menikah  lagi  dengan  Pemohon  II  di  salah  satu  Pesantren  di  Aceh  Besar. Perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang diberi kewenangan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Wali  dalam  perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II serta yang bertindak sebagai saksi adalah  saudara  atau  kerabat  Pemohon  II  dengan  jumlah  mahar  enam manyam. Para pemohon mendalilkan juga bahwa tidak ada halangan syara’ atas  pernikahan  tersebut.  Selain  itu,  Pemohon  I  juga  mendalilkan  bahwa perkawinan  sirri  tersebut  telah  mendapatkan  izin  secara  tertulis  dari Termohon  untuk  menikahi  dengan  isteri  keduanya  (Pemohon  II). Berdasarkan perkawinan yang dilakukan secara sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon  II  mengajukan  permohonan  istbat  nikah  ke  Mahkamah  Syar’iyah Banda Aceh pada tahun 2020.
Berdasarkan  permohonan  tersebut,  melalui  petitum  Para  Pemohon memohon  kepada  majelis  hakim  yang  mengadili  agar  Mengabulkan permohonan  para  Pemohon  untuk  seluruhnya  dan  Menetapkan  Pemohon  I dan  Pemohon  II  telah  mendapatkan  izin  isbat  nikah  dari  Termohon  secara sah serta Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2014. Setelah melalui proses pemeriksaan di Mahkamah  Syar’iyah,  majelis  hakim  menjatuhkan  amar  putusan Mengabulkan  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  seluruhnya Menetapkan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang dilaksanakan tahun 2014.

## Pertimbangan  Hakim  Mengabulkan  Permohonan  Istbat  Nikah  Sirri dari Perkawinan Poligami
Hakim  merupakan  wakil  Tuhan  di  bumi  yang  diharapkan  melalui putusan  yang  diberikannya  mampu  mewujudkan  keadilan  bagi  masyarakat. Bismar  Siregar  sebagaimana  dikutip  oleh  M.  Natsir  Asnawi  menyatakan bahwa hakim sabagai wakil Tuhan di bumi ini sebelum memutuskan perkara perlu melakukan komunikasi secara vertical dengan Tuhannya agar putusan yang  dihasilkan  memancarkan  sinar  ilahi  di  dalamnya  serta  diterima  oleh semua  pihak  yakni  para  pencari  keadilan. 15 Hakim  dalam  merumuskan putusan  sebagai  produk  peradilan  harus  mempertimbangkan  segala  aspek yang  berkaitan  dengan  fakta-fakta  di  persidangan.  Pertimbangan  dalam putusan  selain  menjadi  pertanggungjawaban  hakim  kepada  pihak  juga menjadi tanggungjawab kepada Allah Swt.
Berkaitan  dengan  dengan  dikabulkannya  permohonan  istbat  nikah dari  nikah  sirri  yang  diajukan  oleh  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,  majelis
15 M.  Natsir  Asnawi, Hermeneutika  Putusan  Hakim  Pendekatan  Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 100.
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
hakim telah mempertimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari  sisi  substansi  permohonan,  alat  bukti  saksi  dan  alat  bukti  surat  yang dihadirkan  pada  persidangan.  Dasar  pertimbangan  hakim  mengabulkan permohonan  istbat  nikah  dari  perkawinan  poligami  adalah  dengan mempertimbangkan  adanya  surat  persetujuan  dari  isteri  pertamanya  yang dalam  surat  tersebut  menunjukkan  isteri  pertama  tidak  keberatan  menikah dengan isteri keduanya. Secara lengkap pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di depan sidang dan  dikuatkan  dengan  bukti  P.12  berupa  surat  pernyataan  Termohon tertanggal  14  April  2020,  yang  pada  pokoknya  Termohon  telah menyatakan  tidak  keberatan/memberi  izin  kepada  Pemohon  I  untuk menikah  lagi,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  halangan bagi Pemohon I sudah tidak ada lagi.
Kemudian  pertimbangan  kedua  yang  dipertimbangkan  oleh  majelis hakim  yaitu  perkawinan  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  sesuai dengan  ketentuan  hukum  syara’  yakni  terpenuhi  rukun  dan  syarat  sahnya perkawinan. Dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon  I  dan Pemohon  II  pernikahannya  dilangsungkan  pada  tanggal  22  Februari 2014 sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan bukti- bukti  yang  diajukan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  berupa  bukti  P.15 berupa  surat  Keterangan  dari  Keuchik  B  Kabupaten  C,  yang  telah dipertimbangkan  dengan  seksama  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  bukti awal,  kemudian  dikuatkan  dengan  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2 Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  telah  dipertimbangkan  dengan seksama  oleh  majelis,  kemudian  keterangan  saksi  tersebut  saling bersesuaian  antara  satu  dengan  yang  lain  serta  ditambah  dengan sumpah tambahan Pemohon I dan Pemohon II yang diperintahkan oleh Majelis  Hakim  (sesuai  maksud  Pasal  182  R.Bg),  Majelis  Hakim berpendapat  dalam  pernikahan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II telah terpenuhi semua rukun perkawinan sebagai mana maksud Pasal 1 Kompiasi Hukum Islam;
Pertimbangan  selanjutnya  yang  menjadi  dasar  dikabulkannya permohonan istbat nikah dari perkawinan poligami yaitu karena didasarkan pada  pendapat  yang  terdapat  dalam  kitab  Kitab  Mughyatul  Mustarsyidin. Secara lengkap pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:
Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan dalil  syara’  sebagai  dasar  penetapan  ini,  yaitu  ibarat  kitab  Bughyatul Mustarsyidin  halaman  298,  yang  artinya  Apabila  telah  diajukan pembuktian  yang  dapat  menguatkan  dakwaan  Pemohon,  tentang
adanya  hubungan  pernikahan  dengan  seseorang,  maka  permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  majelis  hakim  berkesimpuan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan:
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  petitum  permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan sah perkawinan antara Pemohon  I  dengan  Pemohon  II,  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  22 Februari  2014,  dan  pernikahan  tersebut  dilangsungkan  di  Pondok Pesantren C, yang beralamat di Gampong X Kecamatan D Kabupaten C  dapat  dikabulkan  karena  semua  rukun  perkawinan  sebagaimana maksud  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terdiri  dari  a.  calon suami; b. calon isteri; c. wali nikah; d. dua orang saksi dan; e. ijab dan kabul,  sudah  terpenuhi,  namun  dalam  amar  putusan  Majelis  Hakim hanya  akan  mencantumkan  tempat  terjadinya  pernikahan  tersebut hanya sebatas wilayah Kecamatan saja.
Melalui  berbagai  pertimbangan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  majelis hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan istbat nikah dari Pemohon I dan  Pemohon  II  serta  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan perkawinan yang sah dan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Wali yang menikahkan Pemohon  I  dan  Pemohon  II  merupakan  wali  yang  sah  menurut  hukum karena yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung dari Pemohon II.

## Analisis  Yuridis  Terhadap  Pertimbangan  Hakim  Mengabulkan  Istbat Nikah Siri dari Perkawinan Poligami
Secara  umum  ada  beberapa  pertimbangan  hakim  yang  sehingga majelis  hakim  berkesimpulan  mengabulkan  permohonan  istbat  nikah  dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu: pertama , sudah adanya persetujuan secara tertulis  yang  diserahkan  ke  hadapan  persidangan  di  mana  Termohon  sudah setuju  suaminya  menikah  dengan  Pemohon  II. Kedua ,  praktik  perkawinan dengan  isteri  kedua  dilakukan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  syara’ karena  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  sahnya  perkawinan,  perkawinan tersebut  dilaksanakan  oleh  ayah  kandung  Pemohon  II  dan  juga  disaksikan oleh  dua  orang  saksi.  Ketiga,  pembuktian  para  pemohon  telah  sempurna yang menunjukkan adanya perkawinan yang dilaksanakan secara syara’serta seluruh  dalil  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mampu  dibuktikan secara  baik.  Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah dideskripsikan  di  atas,  maka  pada  bagian  ini  penulis  akan  menganalisis dengan menggunakan pendekatan konsep yang terdapat dalam ilmu hukum
dan  hukum  Islam  khususnya  berkaitan  boleh  atau  tidaknya  majelis  hakim mengabulkan  permohonan  isbat  nikah  dari  nikah  sirri  yang  pada  juga merupakan perkawinan poligami dari pemohon.
Jika  dilihat  dari  perspektif  tujuan  hukum  sebagaimana  yang diutarakan oleh Gustav Redbruch yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk  mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum,  maka dikabulkan permohonan istbat nikah tersebut sudah terpenuhi tujuan hukum. Pengesahan istbat nikah atas dasar perkawinan poligami dari putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna  merupakan  sebuah  terobosan  hukum  yang  diambil oleh  majelis  hakim  dengan  mengedepankan  nilai-nilai  kamaslahatan  bagi Pemohon  I  dan  Pemohon  II.  Para  pemohon  memperoleh  kepastian  hukum terhadap  keabsahan  perkawinan  setelah  istbat  nikah  dikabulkan. Perlindungan  hukum  terhadap  perkawinan  tersebut  sudah  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  negara.  Hak-hak  keperdataan  dari  isteri  dan  anak yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  akan  terlindungi  dengan  baik sebagaimana  mestinya.  Suami  yang  tidak  menjalankan  kewajibannya  dapat dituntut oleh isteri karena sudah memiliki bukti konkrit yang menunjukkan bahwa adanya perkawinan di antara mereka berdua.
Menurut  Ibnu  Qayyim,  tujuan  hukum  Islam  adalah  untuk kebahagiaan,  kesejahteraan,  dan  keselamatan  umat  manusia  di  dunia  dan akhirat.  Hukum  Islam  bersendi  dan  berasaskan  hikmah  dan  kemaslahatan dalam  hidupnya.  Syariat  Islam  adalah  keadilan,  rahmat  (kasih  sayang), kemaslahatan,  dan  kebijaksanaan  sepenuhnya. 16 Memang  harus  diakui bahwa  pertimbangan  hakim  yang  mengabulkan  permohonan  istbat  nikah tersebut  tidak  terlepas  dari  asas  kemanfaatan  bagi  para  pemohon  guna menjamin  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  perkawinan sirri tersebut.
Hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan istbat nikah dari para  pemohon,  akan  tetapi  majelis  hakim  mempertimbangkan  fakta  di persidangan yang menunjukkan isteri pertama telah memberikan izin secara tertulis  kepada  suaminya  menikah  dengan  isteri  kedua.  Bukti  adanya persetujuan  tersebut  ditunjukkan  dalam  bentuk  alat  bukti  P-12  (alat  bukti Pemohon  ke  -12)  yang  berupa  surat  pernyataan  Termohon  tertanggal  14 April 2020. Adanya bukti tersebut memperlihatkan suami telah memperoleh izin  untuk  berpoligami  sehingga  sudah  dapat  melangsungkan  perkawinan dengan isteri kedua.
Berkaitan  dengan  pertimbangan  majelis  hakim  yang  Putusan  hakim Nomor  130/Pdt.G/2020/Ms.Bna  telah  memenuhi  seluruh  rukun  dan  syarat sahnya  perkawinan  dalam  hukum  Islam.  Majelis  hakim  telah
16 Abdul  Manan, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2017), hlm. 7.
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena sudah terpenuhi rukun perkawinan yakni mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  wali,  saksi  dan  sighat  (lafaz).  Kelima rukun  nikah  tersebut  merupakan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  mazhab Syafi’i. 17 Wali  merupakan  salah  satu  rukun  yang  harus  ada  dan  dalam perkawinan  tersebut  dinikahkan  langsung  oleh  wali  atau  ayah  kandung perempuan.  Kewajiban  ada  wali  dijelaskan  oleh  Hadits  Nabi  Muhammad Saw.
Secara yuridis, istbat nikah terhadap perkawinan poligami tidak dapat dibenarkan  serta  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Hal  ini  diteagskan dalam    telah  diatur  dalam  SEMA  Nomor  3  Tahun  2018  yang  menyatakan bahwa  permohonan  istbat  nikah  poligami  atas  dasar  nikah  sirri  meskipun dengan  alasan  untuk  kepentingan  anak  harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima.  Untuk  menjamin  kepentingan  anak  dapat  diajukan  permohonan asal usul anak. Bila ketentuan ini dihubungkan dengan kasus yang terdapat dalam  putusan  Nomor  130/Pdt.G/2020/Ms.Bna,  maka  dikabulkannya dispensasi tersebut merupakan suatu bentuk pengabaian terhadap ketentuan SEMA  yang  menganjurkan  supaya  hakim  yang  mengadili  perkara  istbat nikah  yang  mana  suami  tersebut  masih  terikat  dengan  perkawinan  lainnya harus dinyatakan ditolak.
Pertanyaan  yang  menarik  diajukan  adalah  apakah  dengan disahkannya nikah siri dari perkawinan poligami dapat secara otomatis telah memperoleh  izin  poligami?  Pertanyaan  ini  harus  dijawab  mengingat poligami  yang  dilakukan  oleh  pasangan  suami  harus  memperoleh  izin  dari Pengadilan.  Sementara  dalam  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon yang  memohon  kepada  majelis  hakim  supaya  mengesahkan  perkawinan antara  pemohon  dan  termohon  serta  tidak  pernah  meminta  dalam  petitum permohonannya  supaya  memberikan  izin  berpoligami.  Menurut  penulis, dikabulkannya  istbat  nikah  dalam  putusan  Nomor  130/Pdt.G/2020/Ms.Bna tidak secara serta merta memperoleh izin poligami. Hakim dalam mengadili perkara perdata bersifat pasif yang hanya mengadili persoalan yang diajukan kepadanya. 18 Hakim hanya terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak ( secendum allegata iudicare ). 19 Sepanjang para pihak tidak mengajukannya melalui permohonan maupun gugatannya, maka tidak dibenarkan bagi hakim memutuskan di luar dari perkara yang dituntut para pihak.
17 Hari  Widiyanto,  ‘Konsep  Pernikahan  Dalam  Islam  (Studi  Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi)’, Jurnal Islam Nusantara , 4.103–110 (2020).
18 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 36.
19 Zainal  Asikin, Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia (Jakarta:  Kencana,  2015), hlm. 10.
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
Ketentuan hukum yang terabaikan dengan dikabulkannya istbat nikah dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna  adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Perkawian. Pasal 40 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  yang  menyatakan  apabila seorang  suami  bermaksud  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang,  maka  wajib mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  pengadilan. 20 Pengajuan tersebut  dilakukan  oleh  pemohon  dengan  mengajukan  syarat-syarat  yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terutama adanya izin dari  isteri  pertama  yang  menyatakan  setuju  suami  berpoligami  serta menyatakan  sanggup  memberikan  nafkah  terhadap  para  isteri  dan  anak- anaknyanya serta mampu memperlakukannya secara adil. 21
Hakim  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  konteks penegakan  hukum,  karena  melalui  putusan  yang  dihasilkannya  dapat merepresentasikan wajah hukum itu sendiri. Hakim yang akan memberikan ruh kepada teks undang-undang dengan cara menafsirkan aturan hukum serta menghubungkannya  dengan  fakta-fakta  yang  dihadirkan  di  persidangan. 22 . Untuk  menghasilkan  putusan  yang  bersendikan  keadilan  bagi  para  pencari keadilan,  maka  diperlukan  seorang  hakim  yang  bertindak  secara  progresif yang keluar dari teks undang-undang. 23
Pasca  disahkannya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  di Indonesia pada tahun 2022 telah mengancam dengan hukuman yang sangat berat  bagi  orang  yang  melakukan  nikah  padahal  diketahui  masih  ada  isteri sebelumnya  yang  menjadi  penghalang  menikahi  perempuan  lain.  Hal  ini ditegaskan  dalam  Pasal  402  KUHP  yang  menyatakan  Dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  6  (enam)  Bulan  atau  pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  melangsungkan  perkawinan tersebut; atau
b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
20 Setyawan  Bima  Reza  Fitra  Ardhian,  Satrio  Anugrah,  ‘Poligami  Dalam  Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama’, Privat Law , 3.2 (2015), 100–107.
21 Andi  Intan  Cahyani,  ‘Poligami  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam’, Jurnal  Al- Qadau Peradian Dan Hukum Keluarga Islam , 5.2 (2018), 271–80.
22 M.  Natsir  Asnawi, Dekonstruksi  Hukum  Jejak-Jejak  Penafsiran  Dan Pembentukan  Norma  Dalam  Penegakan  Hukum (Yogyakarta:  Magnum  Pustaka  Utama,
2021), hlm. 126-127.
23 Suteki, Hukum Dan Masyarakat (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 225.
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat bahwa seorang suami maupun yang  menikah  dengan  perempuan  atau  laki-laki  lain  padahal  ia  masih memiliki  penghalang  yakni  isteri  atau  suaminya,  maka  akan  dipidana dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun 6 bulan.  Ketentuan tersebut menjadi  dasar  yuridis  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  yang  ingin melaporkan  tindak  pidana  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pasangannya kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  dideskripsikan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan  majelis  hakim  mengabulkan permohonan  istbat  nikah  sirri  dari  perkawinan  poligami  dikarenakan  rukun dan  syarat  perkawinan  yang  telah  ditentukan  dalam  hukum  Islam  telah terpenuhi  yaitu  adanya  mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  wali,  saksi  dan akad.  Selain  itu,  majelis  hakim  mempertimbangkan  isteri  pertama  telah memberikan  izin  secara  lisan  terhadap  perkawinan  kedua  dari  suaminya. Secara  yuridis  dikabulkan  permohonan  istbat  nikah  sirri  dari  perkawinan poligami  tidak  dapat  dibenarkan  berdasarkan  SEMA  Nomor  3  Tahun  2018 yang  pada  prinsipnya  mengatur  bahwa  istbat  nikah  harus  ditolak  dalam perkawinan  poligami  meskipun  untuk  kepentingan  anak.  Istbat  nikah  dari nikah  poligami  tidak  serta  merta  dapat  mengesahkan  izin  dari  pengadilan, karena pemohon dalam permohonannya hanya menuntut supaya perkawinan yang  dilakukan  dengan  isteri  kedua  dinyatakan  sah,  sedangkan  petitum mengenai  permohonan  izin  poligami  tidak  dituntut  dalam  petitum permohonannya.  Akibatnya,  putusan  tersebut  hanya  mengakui  perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena  dilaksanakan  telah  memenuhi  rukun  dan  syarat  sahnya  perkawinan menurut hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Adillah,  Siti  Ummu,  ‘Analisis  Hukum  Terhadap  Faktor-Faktor  Yang Melatarbelakangi  Terjadinya  Nikah  Sirri  Dan  Dampaknya  Terhadap Perempuan  (Istri)  Dan  Anak-Anak’, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  1
1.104 (2011)
Ahmadi,  Wiratni,  ‘Hak  Dan  Kewajiban  Wanita  Dalam  Keluarga  Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Jurnal Hukum Pro Justitia , 26.4 (2008), 371–90
Asikin,  Zainal, Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia (Jakarta:  Kencana, 2015) Asnawi,  M.  Natsir, Dekonstruksi  Hukum  Jejak-Jejak  Penafsiran  Dan Pembentukan  Norma  Dalam  Penegakan  Hukum (Yogyakarta:
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
Magnum Pustaka Utama, 2021) ———, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami  Putusan  Peradilan  Perdata (Yogyakarta:  UII  Press, 2020)
———, Hukum  Acara  Perdata  Teori,  Praktik  Dan  Permasalahannya  Di
Peradilan  Umum  Dan  Peradilan  Agama (Yogyakarta:  UII  Press, 2019) ———, Penemuan  Hukum  Di  Pengadilan  Agama  Perkembangan  Norma
Dan Praktik Terbaik (Yogyakarta: UII Press, 2020) Azni,  ‘Izin  Poligami  Di  Pengadilan  Agama  (Suatu  Tinjuan  Filosofis)’,
Jurnal RISALAH , 26.2 (2015), 56
Cahyani,  Andi  Intan,  ‘Poligami  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam’, Jurnal Al-Qadau Peradian Dan Hukum Keluarga Islam , 5.2 (2018), 271–80 Filzah,  Nadhilah,  ‘Perlindungan  Dan  Kemanfaatan  Hukum  Terhadap Putusan  Itsbat  Nikah  Di  Mahkamah  Syar’iyyah  Bireun  (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)’, El-Usrah Jurnal Hukum
Keluarga , 4.1 (2021), 129
Hidayah,  Khoirul,  ‘Dualisme  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia  (Analisis Sosiologi  Hukum  Terhadap  Praktik  Nikah  Sirri)’, Jurnal  Perspektif Hukum , 8.1 (2008), 90
Khairuddin, Julianda, ‘Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya
Terhadap  Ketertiban  Pencatatan  Nikah  (Studi  Kasus  Di  Kabupaten Bireuen)’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 1.2
(2017), 322 Kustini, Menelusuri  Makna  Di  Balik  Fenomena  Perkawinan  Di  Bawah Umur  Dan  Perkawinan  Tidak  Tercatat (Jakarta:  Puslitbang Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama RI), 2012)
M.  Syuib,  Aji  Afdillah,  ‘Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Izin  Poligami Berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974’, El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , 2.1 (2019), 56
Manan,  Abdul, Pembaharuan  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017)
Mansari,  Elidar  Sari,  Salman  Abdul  Muthalib,  ‘ANALISIS  YURIDIS TERHADAP  PENOLAKAN  NAFKAH  MADHIAH  ISTERI  DAN ANAK  (KAJIAN  PUTUSAN  NOMOR  251/Pdt.G/2021/MS.Mbo)’, Al-Qadha:  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Perundang-Undangan ,  9.2
(2022), 306 Moriyanti, Mansari;, Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Antara  Keadilan,  Kemanfaatan  Dan Kepastian Hukum (Banda Aceh: Bravo Darussalam, 2019)
Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami
Nurlaelawati,  Eus,  ‘Pernikahan  Tanpa  Pencatatan:  Istbat  Nikah  Sebuah Solusi’, Musâwa , 12.2, 262
Reza  Fitra  Ardhian,  Satrio  Anugrah,  Setyawan  Bima,  ‘Poligami  Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin  Poligam  Di  Pengadilan  Agama’, Privat  Law ,  3.2  (2015),  100–
107
Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) Supriadi;  Wila  Chandrawila, Perempuan  Dan  Kekerasan  Dalam Perkawinan (Bandung: Mandar Maju, 2001) Suteki, Hukum Dan Masyarakat (Yogyakarta: Thafa Media, 2021) Widiyanto, Hari, ‘Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan  Di  Masa  Pandemi)’, Jurnal  Islam  Nusantara ,
4.103–110 (2020)