## PIDANA PENJARA TERBATAS : SEBUAH GAGASAN DAN REORIENTASI TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI JENIS SANKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Abdul Kholiq*, Barda Nawawi Arief**, Eko Soponyono*** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ena_feriana@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penggunaan  jenis  sanksi  pidana  perampasan  kemerdekaan  (pidana  penjara)  selama  ini mendapatkan  kritik-kritik  terutama  dikaitkan  dengan  dampak  negatif  dari  jenis  pidana  tersebut.  Adanya dampak  negatif  yang  melekat  dalam  penjatuhan  pidana  penjara  bagi  pelaku  kejahatan  dapat  berupa stigmatisasi dan prisonisasi. Berbagai upaya pembaharuan jenis pidana telah dilakukan seperti mencari alternatif  pidana  perampasan  tersebut  yang  berupa  pidana  penjara  terbatas.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal), yaitu melakukan penelitian dalam teori-teori atau doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang yang berlaku, selanjutnya melakukan komparasi dengan ketentuan yang berlaku di beberapa negara asing. Teknik yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dan  analitis.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui/menganalisis  kebijakan  formulasi  pidana penjara terbatas dalam  hukum  positif  di  Indonesia dan negara lain; dan untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini ditemukan  bahwa  kebijakan  formulasi  pidana  penjara  terbatas  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  tidak merumuskan  secara  limitatif,  akan  tetapi  dalam  upaya  memberikan  alternatif  dari  pidana  penjara  telah dirumuskan  pidana  bersyarat  atau  pidana  percobaan  yang  di  atur  dalam  Pasal  14a-14f  KUHP  (WvS), selain  itu  jenis  pidana pengawasan  juga  dirumuskan di  luar KUHP. Kebijakan  formulasi  pidana  penjara terbatas  di  masa  yang  akan  datang,  pada  dasarnya  jenis  pidana  penjara  terbatas  merupakan  sanksi alternatif dari perampasan kemerdekaan yang dalam pelaksanaannya pelaku hanya menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan sisanya dijalani di luar lembaga dengan tetap adanya pengawasan terhadap terpidana.
Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Pidana Penjara Terbatas
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden
*** Penulis Ketiga

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pidana  penjara  merupakan  salah  satu  jenis sanksi  yang  paling  sering  digunakan  sebagai sarana  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum  para  pelaku  tindak  pidana,  baru dimulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang  peranan  penting  dan  menggeser kedudukan  pidana  mati  dan  pidana  badan  yang dipandang  kejam. 1 Dikatakan  pidana  mati  dan pidana  penjara  sebagai  bentuk  jenis  pidana  yang dipandang  kejam  diantaranya  karena  pidana  mati merupakan  jenis  pidana  yang  dilaksanakan  untuk menghilangkan  nyawa  dari  terpidana  akibat kesalahan  dari  perbuatannya.  Sedangkan  pada pidana penjara ini merupakan bentuk perampasan hak-hak  terpidana  selama  menjalani  pidana  di dalam lembaga penjara.
Dalam  situasi  yang  krisis  terhadap  pidana penjara  ini,  masih  banyak  negara  yang  tetap mempertahankan  pidana  penjara  di  dalam  stelsel pidananya. Upaya dalam mempertahankan adanya pidana  penjara  disertai  untuk  diimbangi  pula dengan  usaha  untuk  mencari  bentuk-bentuk alternatif pidana penjara yang disertai pula dengan
1 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dengan Pidana  Penjara, (Semarang: Badan  Penerbit  UNDIP, 1996), hal 42
kecenderungan untuk menghindari atau membatasi penerapannya serta memperbaiki pelaksanaannya. 2 Adanya  kecenderungan  dalam menurunnya  penggunaan  atau  penerapan  pidana penjara  ini,  terlihat  di  Belanda  pada  praktek pengadilannya  terdapat  suatu  ketidaksukaan  yang semakin  besar  terhadap  pidana  perampasan kemerdekaan dan pidana denda. Tindakan serupa juga  diterapkan  oleh  pengadilan  Inggris  dalam usahanya  untuk  menghindari  atau  membatasi penerapan  pidana  penjara  yakni  dalam  kaitannya untuk  melarang  pengadilan  untuk  menjatuhkan pidana  penjara  kepada  para  pelaku  pertama  (first offender), kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.
Selain  itu  di  Indonesia,  terus  diusahakan untuk  mencari  alternatif-alternatif  dari  pidana perampasan  kemerdekaan,  antara  lain  berupa peningkatan  pemidanaan  yang  bersifat non- institusional.  Pembaruan  hukum  pidana  yang berupa  lembaga  pidana  tidak  terlepas  dari pengaruh  perkembangan  teori-teori  tentang  tujuan pemidanaan  serta  aliran-aliran  di  dalam  hukum pidana  yang  mempengaruhi  teori-teori  tersebut. Bersamaan  dengan  itu  harus pula  diusahakan adanya  pemikiran    kerangka  teori  tentang  tujuan pemidanaan yang sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
2 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana, Cetakan  Kedua  Edisi  Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 206
Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  mendasarkan diri  pada  asas  keseimbangan,  keselarasan,  dan keserasian antara kehidupan sosial dan individu .
Gagasan  mengenai  pidana  gabungan  yaitu pidana  penjara  dan  pidana  pengawasan sebenarnya  merupakan  2  (dua)  konsep  yang secara  filosofis  saling  bertentangan,  dikarenakan satu  sisi  pidana  penjara  menghendaki  terpidana menjalani  pidananya  di  dalam  lembaga  penjara. Kemudian  pada  sisi  lain,  pidana  pengawasan menghendaki terpidana untuk menjalani pidananya di  luar  lembaga  penjara  atau  di  lingkungan masyarakat  pada  umumnya,  akan  tetapi  tetap dalam pengawasan (sebagai terpidana). 3
Dengan  demikian,  gagasan  pidana  penjara terbatas ini mempunyai arti untuk mengkombinasikan  konsep-konsep  yang  secara filosofis  saling  bertentangan  di  dalam  penjara. Adapun  kombinasi  yang  dimaksud  diantaranya yaitu  mengkombinasikan  aspek  pengawasan  dan pemenjaraan (pemasyarakatan) terhadap terpidana. Selanjutnya menggabungkan (kombinasi)  mengenai  tujuan  pemidanaan  yaitu sebagai upaya pencegahan (deterrence / preventif) dan upaya reintegrasi (reintegrations).
Jadi, di satu pihak sistem penggabungan ini mencoba  menghindari  pengenaan  pidana  penjara
3 As’ad, Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Terbatas Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia, Jurnal  Ilmiah,  Universitas  Brawijaya  Malang,  2012, hal 5
yang  lama  beserta  akibat-akibat  (bersifat  negatif) yang  mengikutinya.  Pada  sisi  yang  lain  pihak berupaya  mengadakan  pengawasan    yang  tetap untuk  jangka  waktu  yang  pendek.  Di  samping  itu, dimaksudkan untuk menanamkan kesan kepada si pelanggar  dengan  adanya  penderitaan  dan problem-problem psikologis dari pengisolasian dan kehidupan  di  dalam  penjara. 4 Perlunya  pidana penjara  terbatas  ini  berkaitan  erat  dengan  upaya menyediakan jenis pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara biasa  untuk  orang-orang  yang  secara  objektif dipandang  telah  melakukan  tindak  pidana  ringan atau untuk pelaku kejahatan yang dipandang tidak melakukan  tindak  pidana  berat  atau  untuk  pelaku yang  dipandang  tidak  begitu  mempunyai  watak jahat.  Oleh  karena  itu,  konsep  tersebut  berkaitan dengan masalah individualisasi pidana.
Maka  berdasarkan  pada  uraian  latar belakang  di  atas,  selanjutnya  permasalaan  yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  kebijakan  formulasi mengenai  pidana  penjara  terbatas dalam  hukum  positif  di  Indonesia  dan di negara lain ?
2. Bagaimanakah  kebijakan  formulasi mengenai  pidana  penjara  terbatas
4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan......,Op. cit, hal 202
dalam  pembaharuan hukum  pidana Indonesia di masa yang akan datang ?

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif  (doctrinal)  yaitu suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatif. 5 Penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan memerlukan  beberapa  pendekatan  dalam mendapatkan  cara  memecahkan  masalah  yang ada.  Adanya  pendekatan  ini  bertujuan mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek mengenai  isu  yang  sedang  dicoba  untuk  dicari jawabannya.  Pendekatan – pendekatan  yang digunakan  di  dalam  penelitian  hukum adalah pendekatan  undang – undang  (statute  approach), pendekatan  historis  (historical  approach), pendekatan  komparatif  (comparative  approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 6 Dalam  penelitian  normatif  ini menitikberatkan  penggunaan  jenis data  sekunder, sedangkan  data  primer  hanya  sebagai  data penunjang  penelitian.  Sumber  data  sekunder  ini diperoleh  dari  beberapa  bahan-bahan  hukum,
5 Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian
Hukum  Normatif, (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2010), hal 57
6 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal 133
antara  lain  :  bahan  hukum  primer;  bahan  hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

## 3. Kerangka Teori
Pembaharuan  hukum  pidana  didasarkan pada  masalah-masalah  pokok  yang  secara  umum dilakukan  pengembangan  dalam  hukum  pidana. Adapun masalah pokok dari hukum pidana meliputi masalah  tindak  pidana,  pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana atau pemidanaan.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief, 7 dilihat  dari sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dari hukum pidana adalah :
1. Perbuatan  apa  yang  sepatutnya  dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah “tindak pidana”;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/  mempertanggungjawabkan seseorang  yang  melakukan  perbuatan  itu, atau  biasa  disingkat  dengan  masalah “kesalahan”; dan
3. Sanksi  (pidana)  apa  yang  sepatutnya dikenakan  kepada  orang  yang  disangka melakukan  perbuatan  pidana,  atau  biasa disebut dengan masalah “pidana”.
Perwujudan  dari  kebijakan  sanksi  pidana yang  dipandang  dari  sudut  operasionalisasi atau  fungsionalisasi  (bekerjanya  hukum
7 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal 111
pidana),  maka  dapat  dibedakan  dalam  3 (tiga) tahap, yaitu : 8
1. Tahap  Formulasi,  yaitu  tahap  penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat  dikenakan.  Kekuasaan  yang berwenang  dalam  melaksanakan  tahap  ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif;
2. Tahap  Aplikasi,  yaitu  tahap  dalam menerapkan  hukum  pidana,  atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan  oleh  orang  tersebut.  Yang berwenang  dalam  tahap  ini  adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif; dan
3. Tahap  Eksekusi,  yaitu  tahap  pelaksanaan pidana  oleh  aparat  eksekusi  pidana  atas orang  atau  korporasi  yang telah  dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.
Bagian  yang  terpenting  dalam  sistem pemidanaan  dalam  arti  yang  sempit  adalah menetapkan  suatu  sanksi.  Keberadaannya  dalam penentuan sanksi yaitu akan memberikan arah dan pertimbangan  mengenai  apa  yang  seharusnya dijadikan  sanksi  dalam  suatu  tindak  pidana  untuk
8 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan....,
Op. cit, hal 99
menegakan berlakunya norma hukum.
Pembicaraan  mengenai  penentuan  sanksi  pidana dalam  hukum  pidana  terkait  dengan  empat  aspek yaitu  : pertama, penetapan  perbuatan  yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap  perbuatan  yang  dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (orang atau korporasi);  dan keempat, tahap  pelaksanaan pidana.  Dari  beberapa  aspek  tersebut  merupakan satu  jalinan  dalam  wadah  sistem  hukum  pidana yang saling terkait satu dengan lainnya. 9
Bentuk  pidana  penjara  terbatas  merupakan jenis pidana yang mengarah pada sifat lebih ringan dari  jenis  pidana  penjara  biasa  dan  bersifat  lebih berat  daripada  jenis  pidana pengawasan.  Artinya bahwa  sifat  yang  lebih  ringan  terlihat  dari  tidak perlu dijalaninya seluruh pidana itu dalam lembaga, tetapi  dapat  dilanjutkan  di  luar  lembaga  di  bawah pengawas  (non-custodial).  Dengan  demikian, terpidana nantinya dalam menjalani di luar lembaga dapat dikenakan kewajiban-kewajiban tertentu yang bersifat kemanusiaan dan/atau bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. 10
9 Mudzakkir, Sistem  Pengancaman  Pidana  dalam Hukum  Pidana, Makalah  disampaikan  pada  Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  di selenggarakan  oleh  FH  UII  Yogyakarta,  15  Juli1993, hal 2
10 ibid, hal 200

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Formulasi Mengenai Pidana Penjara Terbatas Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Negara Lain
1.1. Latar  Belakang  Pidana  Penjara

## Terbatas
Pidana  penjara  terbatas  ini  merupakan bentuk  sanksi  yang  dijalani  bagi  terpidana  ialah sebagian dari pidana perampasan kemerdekaannya  dan  sebagian  lain  atau  sisanya dapat  dialihkan  dengan menjalani  pidana  diluar lembaga  (non-custodial)  namun  tetap  di  dalam pengawasan.  Penggunaan  jenis  sanksi  pidana penjara  terbatas  ini  merupakan  bentuk  modifikasi dari  sanksi  pidana  dengan  cara  penggabungan pidana  penjara  dan  pidana  pengawasan.  Secara mendasar  bahwa  pidana  penjara  (imprisonment) dan  pidana  pengawasan  (probation)  merupakan dua  konsep  yang  secara  filosofi  saling bertentangan. Dalam jenis pidana penjara, seorang terpidana dikehendaki untuk menjalani hukumannya  di  dalam  suatu  lembaga  (penjara), sedangkan  dalam  jenis  pidana  pengawasan menghendaki  bagi  terpidana  untuk  menjalani hukuman  (pidana)  di  luar  lembaga  dengan  tetap dilakukan pengawasan olehnya.
Adanya  gagasan  dari  jenis  sanksi  pidana penjara  terbatas  ini,  tidak  terlepas  dari  beberapa latar belakang  yang  melatarbelakangi  diantaranya ditinjau  dari  pemikiran  aliran Indeterminisme dan aliran Determinisme. Selanjutnya dapat dilihat dari
perkembangan  konsep  sanksi  pidana  (straf)  dan sanksi  tindakan  (treatment/maatregel).  Karena pidana  penjara  terbatas  merupakan  sarana  dalam penanggulangan  kejahatan,  maka  latar  belakang dirumuskannya ditinjau dari ide tujuan pemidanaan yaitu teori absolut dan teori relatif.

## 1.2. Kebijakan  Formulasi  Pidana Penjara Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia
Pola perumusan jenis sanksi yang dimaksud di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (WvS)  sebenarnya  bersifat  umum  dan  ideal.  Pola pemidanaan  sebagai  acuan  dan  pedoman    dalam membuat  peraturan  perundang-undangan  pidana, karena  KUHP  merupakan  induk  dari  sistem  dan pola  pemidanaan  terhadap  peraturan-peraturan  di luar  KUHP.  Berkaitan  dengan  implementasi mengenai  pidana  penjara  terbatas  di  Indonesia selama  ini,  pada  dasarnya  dapat  dipandang  dari jenis-jenis sanksi yang diterapkan di dalam KUHP (WvS), khususnya dalam Pasal 10 KUHP yakni :
a) Pidana pokok
1) pidana mati;
2) pidana penjara;
3) pidana kurungan;
4) pidana denda; dan
5) pidana tutupan. 11
b) Pidana tambahan
11 Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  1946 tentang Pidana Tutupan
1) pencabutan hak-hak tertentu;
2) perampasan barang-barang tertentu; 3) pengumuman putusan hakim.
Bertolak dari jenis-jenis pidana pokok di atas yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (WvS)  bahwa  pidana  penjara  terbatas  belum termasuk dalam jenis-jenis pidana pokok tersebut. Pidana  penjara  terbatas  merupakan  jenis  sanksi pidana  baru  yang  dimaksudkan  untuk pembaharuan  hukum  pidana  di  masa  yang  akan datang. Namun demikian, bukan berarti selama ini jenis-jenis sanksi pidana yang dianut dalam KUHP (WvS)  tidak  mengakomodir  keberadaan  dari  jenis sanksi  alternatif  yang  dapat  dijatuhkan  kepada terdakwa yang bersifat non-custodial.
Perumusan dari pidana bersyarat atau dapat dikenal  sebagai  pidana  percobaan  merupakan salah  satu  jenis  sanksi  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  alternatif  pemidanaan  penjara  atau pidana  kurungan. Secara  khusus  ketentuan  yang mengatur mengenai pidana bersyarat telah di atur secara  lengkap  di  dalam  Pasal  14a  sampai  14f Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (WvS). Pengaturan  adanya  pidana  bersyarat  ini mempunyai  kemiripan  dengan  gagasan  dalam pidana penjara terbatas, karena merupakan bentuk modifikasi  atau  alternatif  dari  pidana  penjara  itu sendiri.

## 1.3. Kebijakan  Formulasi  Pidana
Penjara  Terbatas    di  Beberapa  Negara Asing
Kajian  perbandingan  merupakan  usaha untuk  menemukan  gagasan  di  dalam  melakukan perkembangan  hukum  yang  dikehendaki. Perbandingan  hukum  juga  merupakan  suatu  studi ata  kajian  perbandingan  mengenai  konsepsi- konsepsi  intelektual  (intelectual  conception)  yang ada  di  balik  institusi/  lembaga  hukum  yang  pokok dari atau beberapa sistem hukum asing. Berkaitan dengan  kegiatan  komparasi  mengenai  pidana penjara  terbatas,  maka  penulis  melakukan  kajian komparasi  dengan  beberapa  negara  antara  lain Ohio (Amerika Serikat), Denmark dan Swedia.
Negara  Ohio  (Amerika  Serikat)  mengenai jenis sanksi shock probation sebagai modifikasi dari jenis sanksi  pidana  penjara.  Jenis  sanksi shock probation merupakan  sarana  untuk  upaya pelepasan  dini  (early  release)  bagi  penjahat  yang dijatuhi  pidana  penjara  (sebagai  pidana  pokok) dengan  menjalani  hukuman  di  sebuah  lembaga pemasyarakatan. Ketentuan shock probation diatur dalam Section 2.951.09 dan Section 2.951.09 Ohio Revised  Code  Tahun  1971,  pada  dasarnya dimaksudkan  sebagai  sarana  pembinaan  dan sebagai kompromi antara manfaat dari penahanan di  dalam  lembaga  (incarceration)  dan  manfaat tindakan pengawasan (probation).
Pengaturan  jenis  sanksi  pidana  di  Denmark secara  khusus  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  Denmark  (Denmark  Penal Code / Danske Lov.). Pada tahun 1863 di Denmark telah  menciptakan  kodifikasi  hukum  pertama dengan  nama Danske  Lov. Jenis-jenis  sanksi dalam  KUHP  Denmark  tersebut  berupa  : imprisonment (pidana  penjara); simple  detention (penahanan/kurungan  sederhana); fines (denda); suspended sentence (pidana ditunda); safe custody (penahanan  untuk  mengamankan); confiscation (perampasan);  dan deprivation  of  certain  rights (pencabutan hak-hak tertentu). Pengaturan pidana yang  ditunda  (suspended  sentence)  dalam  KUHP Denmark  mempunyai  dua  bentuk  kombinasi  atau penggabungan pidana antara lain :
a) penetapan/  penjatuhan  pidana  yang ditunda (Article 56: 1 PC Denmark);
b) pelaksanaan dari pidana yang dijatuhkan itu  yang  ditunda  (Article  56:  2  PC Denmark).
Bentuk  penggabungan  jenis  pidana  penjara (imprisonment)  dan  pidana  bersyarat  (suspended sentenece)  juga  diatur  dalam Article  58  PC Denmark, penggabungan  yang  dimaksud  dapat diartikan  bahwa  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana penjara  (imprisonment)  dan  jika  diperlukan  pada saat  yang  sama  dengan  mengingat  adanya informasi  pada  keadaan  diri  terdakwa  juga diberikan  pidana  dengan  masa  percobaan,  hakim dapat memutuskan sebagian dari pidana itu dengan
maksimum  6  (enam)  bulan  harus  dijalankan,  dan sisanya ditunda (the rest suspended). 12
Sistem sanksi yang diatur di dalam Swedish Penal Code meliputi jenis sanksi pidana pokok yaitu denda  (fines);  pidana  penjara  (imprisonment); pidana  bersyarat  (conditional  sentence);  pidana pengawasan  (probation);  penjara  untuk  pemuda (youth  imprisonment);  pengasingan  (internement). Selain pidana pokok tersebut, dalam KUHP Swedia juga  mengenal  adanya  pidana  tambahan  seperti tindakan pembinaan  khusus  (committal  special care),  penyitaan  (conficsation)  dan  ganti  kerugian (compensation).  Dalam Swedish  Penal  Code menyebutkan  bentuk-bentuk  jenis  sanksi  pidana yang  mempunyai  sifat custodial maupun  bersifat non-custodial. Seperti  halnya  pidana  yang  bersifat non-custodial tersebut merupakan bentuk alternatif dalam  penjatuhan  pidana  penjara  (imprisonment). Pidana bersyarat (conditional sentence) dan pidana pengawasan  (probation)  merupakan  beberapa bentuk  jenis  pidana non-custodial yang  diatur khusus  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  Swedia.  Pengaturan  mengenai  pidana bersyarat  (conditional  sentence)  ini  di  atur  dalam Chapter  27  Swedish  Penal  Code, sedangkan pengaturan  mengenai  pidana  pengawasan
12 Article §  58:1 Estimated  use  of  imprisonment required, but speaks the information on the accused's personal  circumstances  for  the  use  of  probation  after § 56, the court may decide that a part of the forskyldte punishment, no more than 6 months must be enforced, while the judgment, moreover, be conditional.
108
(probation)  diatur  di  dalam Chapter  28  Swedish Penal Code.
Jenis  sanksi  berupa  penundaan  tersebut dilakukan dengan adanya pengawasan (probation), kecuali dipandang tidak perlu dilakukannya. Dapat disimpulkan  bahwa  perumusan  dalam  KUHP Swedia  mengenai  jenis  sanksi  penundaan  pidana yang telah dijatuhkan bertujuan dengan dasar skala pemidanaan  yang  bersifat  represif,  dengan menggunakan  pidana  yang  pasti  sebagai  alasan pencegahan.  Sebaliknya  penundaan  penjatuhan pidana  didasarkan  atas  suatu  tujuan  pembinaan yang  melibatkan  peran  serta  dari  masyarakat  itu sendiri.
2. Kebijakan  Formulasi  Pidana  Penjara Terbatas  Dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana  di  Indonesia  di  Masa  Yang Akan Datang
2.1. Pola  Formulasi  Jenis  Sanksi

## Pidana Penjara Terbatas
Perumusan jenis sanksi dalam hukum pidana di  masa  yang  akan  datang,  khususnya  mengenai pidana  penjara  terbatas  sebagai  jenis  pidana (strafsort).  Digunakan  sebagai  salah  satu  sarana dalam  penanggulangan  kejahatan,  maka  pidana penjara  terbatas  dirumuskan  terlebih  dahulu sebagai  jenis  sanksi  pada  pidana  pokok  yang sejajar dengan pidana pokok lainnya, sebagaimana di atur dalam Pasal 65 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.
Adapun  bunyi  dari  Pasal  65  RUU  KUHP  2012, menyebutkan antara lain :
(1) Pidana pokok terdiri dari :
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
d. pidana denda;
e. pidana kerja sosial.
(2) Urutan  pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  menentukan  berat ringannya pidana
Dengan  berdasarkan  pada  ketentuan  bunyi Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa urutan pidana dalam ayat (1) menentukan berat ringannya, maka  perumusan  jenis  sanksi  pidana  penjara terbatas  logis  untuk  ditempatkan  sebagai  pidana pokok yang berada di bawah pidana penjara atau di atas pidana tutupan, sehingga pola perumusannya adalaha sebagai berikut :
Pidana pokok terdiri dari : a. pidana penjara;
b. pidana penjara terbatas;
c. pidana tutupan;
d. pidana pengawasan;
e. pidana denda;
f. pidana kerja sosial.
Pertimbangan  dalam  menempatkan  pidana penjara terbatas sebagaimana di atas, dikarenakan pidana  penjara  terbatas  merupakan  jenis  pidana yang dilaksanakan sebagian dalam lembaga pidana
109
dan  sebagian  sisanya  di  luar  lembaga  (pidana pengawasan).  Dapat  diartikan  juga  bahwa  pidana penjara  terbatas,  jika  dilihat  secara  kualitas  lebih ringan  dari  pidana  penjara  dan  lebih  berat  dari pidana pengawasan.

## 2.2. Pola  Formulasi  Lamanya  (berat ringan) Pidana Penjara Terbatas
Pola  perumusan  mengenai  lamanya  (berat ringan) dalam pidana penjara terbatas ini mengacu pada sistem perumusan yang terdapat dalam RUU KUHP  2012  khususnya  dalam  Buku  I  yang menyatakan bahwa tetap mempertahankan sistem minimum  dan  maksimum  pidana  seperti  halnya perumusan  dalam  KUHP  (WvS)  yang  saat  ini berlaku. Perumusan  pidana  penjara  dalam  waktu tertentu  polanya  sebagai  berikut:  pola  minimum umum  ialah  1  hari,  minimum  khusus  bervariasi antara  1-5  tahun,  pola  maksimum  umum  15-20 tahun,  dan  pola  maksimum  khusus  bervariasi sesuai  deliknya.  Pengelempokkan  dari  maksimum khusus  pidana  penjara  dilihat  dari    delik  (tindak pidana) meliputi sangat ringan; ringan (1-2 tahun); sedang (2-4 tahun); berat (4-7); dan sangat serius ( di atas 7 tahun).
Dalam  merumuskan  pola  lamanya  pidana (strafmaat)  dari  pidana  penjara  terbatas  akan menggunakan beberapa pemikiran dan konsep dari pidana  pengawasan  sesuai  pada  Pasal  77 – 79 RUU KUHP 2012. Pola perumusan pidana penjara terbatas dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila telah  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, batasan waktu yang dikenakan dalam menjatuhkan  pidana  penjara  terbatas  yakni  paling lama 3 (tiga) tahun untuk menjalani pidana penjara dan  pidana  pengawasan.  Artinya  dalam  jangka waktu tersebut bagi terdakwa harus menjalani jenis pidana  penjara  dan  pidana  pengawasan  secara bersama  dalam  jangka  waktu  yang  sama  ketika hakim  menjatuhkan  putusannya.  Pidana  penjara terbatas  merupakan  jenis  sanksi  yang  dijalani secara  sebagian  untuk  pidana  penjara  dan sebagian  sisanya  dijalani  dalam  secara pengawasan saja. Pelaksanaan pengawasan yang dijalani  tersebut  bisa  diwujudkan  dalam  bentuk melakukan  kerja  sosial  di  dalam  masyarakat  dan dapat  berwujud  penggantian  ganti  kerugian  yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang terjadi secara sepenuhnya  maupun  sebagian  penggantian tersebut kepada korban kejahatan.

## 2.3. Pedoman  Penerapan  Pidana Penjara Terbatas
Perbedaan  penggunaan  makna  “aturan pemidanaan”  dan  “pedoman  pemidanaan”  dapat diberikan  patokan  untuk  membedakan  antara aturan pemidanaan dengan pedoman pemidanaan, antara lain : 13
a) aturan pemidanaan yakni memuat norma tentang pidana dan pemidanaan;
13 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana...., Op. cit, hal 96
b) pedoman  pemidanaan  yakni  memuat petunjuk  tentang  hal-hal  apa  yang seharusnya diperhatikan dalam menjatuhkan pidana.
Terdapat  beberapa  konsep  yang  memuat penjelasan dari pedoman pemidanaan yang terlebih dahulu  diketahui  sebelum  penulis  memamparkan pedoman penerapan jenis pidana penjara terbatas, antara lain :
1) ada pedoman pemidanaan yang bersifat umum  untuk  memberi  pengarahan kepada  hakim  mengenai  hal-hal  apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
2) ada  pedoman  pemidanaan  yang  lebih bersifat  khusus  untuk  memberi pengarahan  pada  hakim  dalam  memilih atau  menjatuhkan  jenis-jenis  pidana tertentu;
Sebagaimana  yang  telah  diungkapkan  di atas,  perlu  adanya  pedoman  dalam  menerapkan pidana  yang  digunakan  bagi  hakim  untuk pertimbangan-pertimbangan  dalam  menjatuhkan pidana  penjara  terbatas.  Menurut  penulis perumusan  pedoman  penerapan  pidana  penjara terbatas  dapat  dibagi antara  lain  : pertama, harus ditentukan tindak pidana yang boleh dijatuhi sanksi pidana  penjara  terbatas; kedua, harus  dibuatkan pedoman penerapannya oleh hakim yaitu dalam hal
apa  dan  bagaimana  hakim  boleh  menjatuhkan pidana penjara terbatas.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
1) Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia dan negara lain,  mencakup  beberapa  hal  antara  lain  : mengenai  latar  belakang  pidana  penjara terbatas  yang  ditinjau  dari  beberapa  aspek yaitu  ditinjau  dari  aliran Indeterminisme dan aliran Determinisme; ditinjau  dari  konsep sanksi  hukum  pidana  berupa  pidana  (straf) dan  tindakan  (maatregel);  dan  ditinjau  dari ide  tujuan  pemidanaan  yakni teori  absolut dan  teori  relatif.  Kebijakan  pidana  penjara terbatas  belum  dirumuskan  secara  limitatif dalam  KUHP  dan  undang-undang  di  luar KUHP,  melainkan  adanya  jenis  sanksi pidana  bersyarat  (pidana  percobaan) sebagai  salah  satu  jenis  pidana  sebagai alternatif  pidana  penjara  yang  bersifat  tidak merampas  kemerdekaan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan. Kemudian kajian komparasi terhadap pidana penjara terbatas di  ketentuan  KUHP  Ohio  (AS)  yang  berupa “shock  probation”,  KUHP  Denmark  berupa pidana  yang  ditunda  atau  ditangguhkan (suspended  sentence/conditional  sentence); dan  KUHP  Swedia  berupa  kombinasi  jenis
pidana  bersyarat  (conditional  sentence) dan pidana pengawasan (probation).
2) Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di  masa  yang  akan  datang  untuk pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia mencakup  beberapa hal  antara  lain  : pola perumusan  jenis  sanksi  pidana  penjara terbatas  yaitu  pidana  penjara  terbatas menjadi salah satu jenis pidana yang sejajar dengan beberapa jenis pidana pokok lainnya. Pola  perumusan  lamanya  pidana    (berat ringan) bahwa pidana penjara terbatas dapat dikenakan kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun, selanjutnya  batasan  waktu  yang  diberikan dalam  menjalani  pidana  penjara  terbatas paling  lama  3  (tiga)  tahun  yakni  terpidana menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan  sebagian  lagi  dijalani  di  luar  lembaga dapat  berupa  pengawasan/kerja  sosial. Pedoman  penerapannya  yakni  hakim  harus mempertimbangkan  hal-hal  yang  berupa tujuan pemidanaan,  individualisasi  pidana, korban  dan  masyarakat.  Perlunya  kebijakan formulasi  pidana  penjara  terbatas  di  masa yang  akan  datang  ini  sebagai  alternatif
pidana  penjara  biasa  dengan  berorientasi untuk  menetralisir  konsekuensi  (kelebihan dan  kekurangan)  dari  pidana  penjara  dan pidana  pengawasan  sehingga  terwujud
keseimbangan antara kepentingan perlindungan pelaku/individu dan perlindungan masyarakat.

## 2. Saran
1) Perkembangan  hukum  pidana  khususnya mengenai  jenis-jenis  sanksi  yang  di  atur  di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/  WvS)  di  masa  yang  akan  datang untuk  dapat  memasukkan  pidana  penjara terbatas  sebagai  jenis  sanksi  dan memasukkan  pada  kelompok  pidana  pokok yang sejajar dengan pidana pokok lainnya.
2) Perumusan  pidana  penjara  terbatas  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang akan  datang  serta  undang-undang  diluar KUHP  direkomendasikan  sebagai  jenis sanksi  yang  baru  untuk  ditetapkan  dan diterapkan  sebagai  salah  satu  sarana penanggulangan  kejahatan,  selanjutnya dengan  serta  mendayagunakan  jenis-jenis sanksi alternatif lainnya. Selain hal itu, agar diberikan  batasan-batasan  yang  limitatif dalam  perumusan  sanksi  pidana  penjara tunggal  dengan  memberikan  ruang  dalam perumusan  sanksi  pidana  penjara  secara alternatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi,  1996, Kebijakan  Legislatif Dengan  Pidana  Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
.................... , 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya
Bakti
.................... , 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana, Cetakan  Kedua  Edisi Revisi,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya
Bakti
.................... , 2010, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara,Cetakan ke-4,
Yogyakarta: Genta Publishing
As’ad,  2012, Kebijakan  Formulasi  Pidana  Penjara
Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana  Di  Indonesia, Jurnal  Ilmiah,
Universitas Brawijaya Malang
Ibrahim,    Johnny,  2010, Teori  &  Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif, Malang:
Bayumedia Publishing
Marzuki,  Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum,
Edisi  Revisi,  Cetakan  ke  9,  Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group
Mudzakkir, Sistem  Pengancaman  Pidana  dalam
Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada  Seminar  Kriminalisasi  dan Dekriminalisasi  dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Indonesia,  di
selenggarakan oleh FH UII
Yogyakarta, 15 Juli1993