## Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022
(Studi Kasus di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro)
Rupiarsieh 1 , Musta’ana 2*)
1 2 Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Bojonegoro

## arsieh_sakti@yahoo.com

## Artikel History
Submit: 3 Oktober 2023 Review: 1 3 November 2023 Revised: 29 November 2023 Accepted: 17 December 2023 Abstract: Indonesian Migrant Workers (PMI) who work abroad often receive bad treatment such as violence and neglect, both during pre-deployment and during placement. With the emergence of various problems regarding the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI), in 2017 the government issued Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. This Law explains  that  there  are  three  forms  of  protection  for  prospective  Indonesian Migrant  Workers  (PMI)  or  Indonesian  Migrant  Workers,  namely  Protection before work, Protection during work, and Protection after work. This research was carried out to measure and assess the success of implementing the Indonesian Migrant  Worker  protection  policy  at  the  Bojonegoro  Industry  and  Manpower Service.  The  problem  formulation  drawn  from  the  background  is  how  to implement  the  Indonesian  Migrant  Worker  protection  policy  in  Bojonegoro Regency. This research uses George C. Edward III's theory which focuses on four indicators,  namely  Communication,  Resources,  Disposition,  and  Bureaucratic Structure.  The  research  method  used  is  a  descriptive  research  method  with  a qualitative  approach,  and  the  technique  for  determining  informants  uses  a purposive  sampling  technique.  To  collect  data,  the  author  used  interview, observation,  and  documentation  techniques.  The results  of this  research show that based on George C. Edward III's theory, the protection policy for Indonesian Migrant Workers in Bojonegoro Regency has not been implemented as it should be. Protection before work, during work, and after work or after work has not been  implemented  at  the Bojonegoro  Industry  and Manpower  Service.  This  is proven by the existence of several deviations from communication factors and funding source factors that implement the Indonesian Migrant Worker Protection policy carried out by the Bojonegoro Regency Industry and Manpower Service unable to run well. Keywords: Implementation,  Policy,  PMI  Protection,  Indonesian  Migrant Workers.
How  to  cite:  Ruparsieh,  & Musta’ana .  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 (Studi Kasus di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Ruparsieh, & Musta’ana . Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 (Studi Kasus di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro)
Kabupaten  Bojonegoro). Asketik:  Jurnal  Agama  Dan  Perubahan  Sosial , 7 (2),  214 – 227.  https://doi.org/ 10.30762/asketik.v7i2.1965
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Pendahuluan
Jumlah penduduk yang besar menjadi masalah yang besar bagi pemerintah untuk mensejahterakan  kehidupan  bangsanya.  Berdasarkan  data  dari  Disdukcapil  total penduduk  Kabupaten  Bojonegoro  pada  tahun  2022  mencapai  1.343.164  jiwa (Dispendukcapil,  Bojonegoro,  2022).  Berdasarkan  besarnya  jumlah  penduduk Bojonegoro tersebut hal ini mencerminkan sumber tenaga kerja yang besar pula. Akan tetapi hal tersebut juga terdampak kepada masalah ketenagakerjaan di Bojonegoro sendiri. Hal ini     dapat dilihat dari perkembangan jumlah angkatan kerja yang tiding seimbang dengan  kemampuan  penyerapan  tenaga  kerja,  yang  berakibat  meningkatnya  jumlah pengangguran di Bojonegoro.
Semakin  meningkatnya  jumlah  pengangguran  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi dari masalah ketenagakerjaan tersebut agar tidak  terjadi  peledakan  jumlah  pengangguran.  Jumlah  pengangguran  yang  besar  akan berpengaruh  terhadap  masalah  sosial  seperti  meningkatnya  jumlah  kemiskinan, meningkatnya tindak kriminalitas, kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal serta menurunya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap situasi sosial dan ekonomi.
Untuk mengatasi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan, pemerintah memiliki jalan  keluar  yang  efektif. Salah  satu  langkah  pemerintah  adalah  melakukan  pengiriman pekerja migran dari Indonesia ke luar negeri. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan pilihan yang strategis guna mengurangi masalah pengangguran di  Indonesia  khususnya  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Selain  dapat  mengurangi  masalah pengangguran di Kabupaten Bojonegoro, pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga  dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  pemasukan  devisa  Negara,  bahkan menjadi salah satu sumber devisa.
Pekerja migran merupakan salah satu aktor dalam menjalin hubungan internasional. Mayoritas pekerja migran tersebut berasal dari negara berkembang yang dikirim ke negara lebih maju berdasarkan permintaan ataupun kerja sama. Pekerja migran yang berasal dari Indonesia secara umum disebut sebagai TKI. Namun berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  istilah  TKI  telah  berubah  menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja  Migran  adalah  setiap  warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

## TABEL 1

## DATA PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022 No Kecamatan Perempuan Laki-laki Total 1 Balen 16 41 57 2 Baureno 7 19 26 3 Bojonegoro 10 3 13 4 Bubulan 14 6 15 5 Dander 73 24 97 6 Gayam 4 - 4 7 Gondang 1 6 7 8 Kalitidu 5 4 9 9 Kanor 4 10 14 10 Kapas 6 7 13 11 Kasiman 1 5 6 12 Kedewan - - 0 13 Kedungadem 45 215 260 14 Kepohbaru 4 32 37 15 Malo 6 1 7 16 Margomulyo 1 3 4 17 Ngambon 2 - 2 18 Ngasem 10 6 16 19 Ngraho 1 3 4 20 Padangan 1 1 2 21 Purwosari 4 6 10 22 Sekar 5 1 6 23 Sugihwaras 8 71 79 24 Sukosewu 10 20 30 25 Sumberrejo 14 46 50 26 Tambakrejo 1 3 4 27 Temayang 11 9 22 28 Trucuk 2 3 5 Total 266 545 799
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro
Di Bojonegoro sendiri masyarakat yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjumlah  799  jiwa.  Alasan  warga  Bojonegoro  menjadi  pekerja  migran  salah  satunya adalah karena lowongan pekerjaan yang terbatas, selain itu banyak warga yang tergiur kerja diluar negeri karena gaji bekerja disana lebih besar dibandingkan dengan di daerah. Pekerja migran dari bojonegoro yang berjumlah 799 jiwa tersebut juga mempunyai perkumpulan atau  forum  yang  dinamai  dengan  Forum  Komunitas  PMI.  Forum  ini  sebagai  media partisipasi  dan  kepedulian  untuk  memberikan  sumbangsih,  berupa  pemikiran  terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia di Bojonegoro sendiri yang membidangi atau yang menangani adalah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan tabel diatas menurut catatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Bojonegoro sebagian besar adalah laki-laki dengan total pekerja 545 jiwa sedangkan pekerja migran perempuan  berjumlah  266  jiwa.  Warga  yang  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI) terbanyak berasal dari Kecamatan Kedungadem dengan jumlah total 260 jiwa (PMI Kab Bojonegoro, 2022)
Mencari  lapangan  pekerjaan  di  Indonesia  memang  tidak  mudah  khususnya  di Kabupaten Bojonegoro hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh lapangan kerja. Hal tersebut membuat beberapa masyarakat lebih memilih untuk bekerja di luar negeri baik dalam sektor formal maupun informal. Calon PMI selalu dihadapkan  oleh  2  pilihan  sulit  ketika  ingin  bekerja  di  luar  negeri,  yaitu  dengan menggunakan jalur legal yang resmi dilindungi ileh pemerintah atau jalur ilegal yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Akan tetapi kenyataannya dilapangan menunjukkan calon PMI atau pekerja migran ini masih terdapat yang menggunakan jalur ilegal.
Para  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  bekerja  di  luar  negeri  sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti tindak kekerasan hingga terlantar, baik selama pra penempatan maupun selama penempatan. Pada saat selama pra penempatan atau  sebelum  bekerja  sering  terjadi  persoalan  masalah  administratif  yaitu  tentang keabsahan dokumen yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia. Masih banyak CPMI yang belum memiliki dokumen yang lengkap, mereka memilih menggunakan jalur ilegal atau tidak berdokumen resmi sehingga menjadikan mereka berstatus ilegal. Hal tersebut juga merupakan kesalahan dari Dinas terkait karena kurangnya sosialisasi yang diberikan
kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang tau tentang persyaratan dan juga hak dan kewajiban untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia.
Munculnya berbagai masalah menyangkut perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang Undang ini menjelaskan terdapat tiga bentuk perlindungan calon Pekerja Migran Indonesa (PMI) atau Pekerja  Migran  Indonesia  yaitu  Perlindungan  sebelum  bekerja,  Perlindungan  selama bekerja, dan Perlindungan     setelah bekerja. Pemerintah kabupaten Bojonegoro sendiri juga  telah  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan yang berisi pada pasal 17 ayat 2 menjelaskan bahwa penempatan tenaga  kerja  di  luar  negeri  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Pelaksana Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Namun  dalam  pelaksanaanya  terdapat penyimpangan  dimana  Pemerintah  Daerah  Bojonegoro  tidak  melaksanakan pemberdayaan PMI yang sudah purna dan juga tidak melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat. Kondisi inilah yang membuat ketertarikan pemuls untuk melakukan kajian tentang perlindungan PMI di Kabupaten bojonegoro.
Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang penulis lakukan, di balik. Pekerja Migran  Indonesia  (PMI),  terdapat  beberapa  permasalahan  atau  kendala  yang  terjadi  di lapangan, seperti:
1.  Sosialisasi terhadap masyarakat tidak terlaksana sehingga belum banyak yang tau hak dan kewajiban untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2.  Perlindungan sebelum bekerja belum terlaksana sepenuhnya, dimana pada saat proses administratif  tingkat  keabsahan  dokumen  masih  kurang,  masih  banyak  PMI  yang tidak berdokumen resmi sehingga menyebabkan mereka berstatus ilegal.
3.  Dalam Perlindungan setelah bekerja juga belum terlaksana sebagaimana mestinya k, dimana saat PMI sudah purna harusnya mendapatkan kegiatan pemberdayaan guna mengoptimalkan  upah  yang  didapatkan  saat  bekerja  namun  demikian  kegiatan pemberdayaan tersebut tidak terlaksana.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dalam  penelitian  ini  penulis  mengajukan rumusan  masalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bojonegoro? Sekaligus dalam pembahasan ini akan dijelaskan kendala kendala yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam imlementasi  perlindungan  PMI  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Mengapa  hal  ini  perlujuga dijelaskan dalam penelitiannya, harapannya kedepan paara akademisi mampu memberikan Solusi  tentang  aturan  mauoun  pelaksanaan  kebijakan  ini  dilevel  pemerintahan  masing masing.  Karena  meningungat  PMI  dalah  pahkawan  devisa  yang  perlindungannya  juga perlu untuk diperjuangkan dan ditegakkan.
Masalah PMI ini juga dibahas dalam  penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Mailatus Sarifah, pada tahun 2022, dengan judul : Implementasi Kebijakan Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Terhadap  Penanggulangan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Ilegal  di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh  DINASKERTANS  sudah  dijalankan  dengan  baik melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun implementasi kebijakannya  masih  belum  efektif  karena  implementasi  kebijakan  yang  dilaksanakan berupa sosialisasi, dimana sosialisasi tersebut dilaksanakan tiap tahun di setiap kecamatan, masih belum sesuai dan banyak penyimpangan , yatu  masih banyaknya TKI Ilegal yang lebih percaya kepada Tekong  atau broker TKI daripada pemerintah. Dan konsisi inipun dibiarkan  oleh  DINASKERTANS.  Masalah  tentang    TKI  ini    terdapat  juga  dalam penelitian  Muhammad  Rizal  B  Timan,  2021,  dengan  judul:  Studi  Etos  Kerja  Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Jember. Hasil penelitiannya adalah 1. Etos kerja pekerjan  migran  Indonesia  di  Jember  sudah  disiplin,  tanggung  jawab,  jujur,  dan  kerja keras.  2.  Implikasi  etos  kerja  pekerja  migran  di  Jember  mampu  meningkatkan perekonomian masyarakat juga mempunyai dampak sosial lain seperti perubahan perilaku dan gaya hidup.
Dari 2 (dua) penelitian terdahulu tersebut , perbedaanya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada  penelitian terdahulu focus  penanggulangan pekerja migran Indonesia dan berfokus pada etos kerja pekerja migran Indonesia, sedangkan kebaruan atau  bedanya  dengan    penelitian  yang  lain  adalah,  penulis  lakukan  berfokus  pada perlindungan  pekerja  migran  Indonesia.   Sehingga dengan  penelitian ini  semoga  dapat melengkapi khasanah penelitian yang berfokus pada masalah masalah PMI.

## Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif,  dan teknik  penentuan  informan  menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Penelitiam  imi dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bojonegoro dan  yang menjadii nforman adalah 1) Personil yang bertanggung jawab Bidang tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Bojonegoro. 2) Person pada posisi di Seksi penempatan tenaga kerja,  perluasan  kesempatan  kerja  dan  transmigrasi  kabupaten  Bojonegoro,  dan  3) pendukung yaitu masyarakat yang pernah menjadi pekerja migran Indonesia. Sebanyak 3 orang. Sedangkan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, berdasarkan focus penelitian dengan menggunakan teori dari Gerge Edawrd II, yaitu keberhasilan Implementasi dilihat dari 4 faktor yaitu:
a) Faktor Komunikasi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dilapangan,  peneliti dapat  menganalisis  dan  menginterpretasikan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kabupaten  Bojonegoro  berdasarkan keterangan di atas, proses pelaksanaan komunikasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  Bojonegoro  sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  terbukti  ketika  adanya pengaduan  terkait  permasalahan  yang  menimpa  Pekerja  migran  Indonesia  Dinas Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Bojonegoro  senantiasa    membantu  dan  mendampingi para Pekerja migran agar permasalahan tersebut selesai. Akan tetapi untuk komunikasi ke masyarakat  yang  merujuk  ke  kegiatan  sosialisasi  pelaksanaanya  belum  berjalan  dengan optimal, karena dalam pelaksanaannya kegiatan sosialisasi ini tidak terjadwal atau tidak menentu  karena  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Bojonegoro  mengikuti pemerintah  pusat  atau  BP2MI  dalam  proses  sosialiasi  ini,  untuk  membuat  kegiatan sosialisasi sendiri Dinas
Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  belum  pernah  melaksanakan  sendiri  kegiatan tersebut karena belum adanya anggaran.  Hal ini bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

## TABEL 2

## JADWAL SOSIALISASI BP2MI DENGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA BOJONEGORO
No Bulan Lokasi Jumlah Peserta 1 Juli Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas 50 Orang 2 Juli Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu 50 Orang

## Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro
Dari tabel diatas tersebut jelas sekali sosialisasi tidak sesuai kebutuhan, jumlah PMI ada sekitar 756 lebih sementara yang mendapatkan sosialisasi hanya 100 orang dan mereka berasal  dari  2  Kecamatan  dari  28  Kematan  yang  ada  di  Bojonegoro.  Kondisi  ini menujukkan bahwa sosialisasi tidak sesua ketentuan dan jumlah PMI yang membutuhkan.
Hal  tersebut  mengakibatkan  masih  banyak  masyarakat  di  desa-desa  khususnya masyarakat yang tertarik untuk bekerja di luar negeri masih belum paham atau mengerti dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  juga  akibat  dari ketidak  konsitenannya  Dinas  dalam  kegiatan  sosialisasi  ini  mengakibatkan  proses pemberian  informasi  melalui  sosialisasi  ini  menjadi  tidak  merata  di  seluruh  kecamatan hanya  beberapa  kecamatan  saja  yang  mendapat  sosialisasi  ini.  Sehingga  dalam  proses komunikasi ini hanya mengandalkan pemerintah usat, dan melaksanakan tidak  merata di seluruh  Kecamatan.  Akibatnya  dari  Faktor  komunikasi  ini  banyak  CPMI  yang  belum mengerti atau memahami syarat syarat menjadi CPMI, dan ini menjadikan peluang CPMI mengambil jalan pintas menjadi PMI Ilegal.
b) Faktor Sumber Daya
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dilapangan,  peneliti dapat  menganalisis  dan  menginterpretasikan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kabupaten  Bojonegoro  berdasarkan keterangan di atas, Sumber daya manusia dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan pada pelaksanaan sudah di sediakan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan adanya jumlah pegawai dengan total 56 pegawai dengan rata-rata berpendidikan di atas SLTA . Data ini bisa terdapat dalam tabel dibawah ini.

## TABEL 3

## DATA PENDIDIKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2023 No Pendidikan Jumlah 1 SD 1 2 SMP - 3 SLTA 21 4 D1 - 5 D2 1 6 D3 2 7 D4 K3 1 8 S1 25 9 S2 5 10 S3 - Total 56 Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro .
Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sebagai data dalam tabel diatas, di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro sudah cukup baik hal itu bisa dilihat berdasarkan data diatas yang diperoleh penulis, bahwa rata-rata pendidikan semua pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro sudah menempuh pendidikan Sarjana sedangkan  untuk  pegawai  yang  berasal  dari  lulusan  Sekolah  Dasar  dan  pegawai  yang lulusan  SLTA  rata-rata  berasal  dari  rekrutmen  pada  tahun-tahun  terdahulu,  sedangkan rekrutmen untuk 11 tahun terakhir minimal sudah S1.
Sedangkan dilihat dari segi sarana dan prasarananya sendiri juga sudah tercukupi, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

## TABEL 4

## DATA PENDIDIKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023
No Fasilitas 1 Mobil dan Motor Dinas 2 Sarana Komputer 3 Fasilitas penyelesaian masalah PMI
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro
Akan tetapi dalam segi finansial dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2022 tidak ada dana   yang di anggarkan, sesuai dengan wawancara yang di lakukan peneliti kepada informan bahwa terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
pada tahun 2022 tidak ada dana yang dianggarkan dan rencana penganggaran akan di lakukan tahun 2024 yang akan datang. Sebagai kibatnya tidak adanya sumber dana yang
tersedia  dalam  pelaksanaan  kebijakan  perlindunan  tidak  bisa  dilaksanakan,  sehingga problem  problem  yang  terjadi  atau  dialami  oleh  PMI  tidak  mendapatkan  Solusi  dari pemerintah ( terjadi pembiaran )
c) Faktor Disposisi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dilapangan,  peneliti dapat  menganalisis  dan  menginterpretasikan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kabupaten  Bojonegoro  berdasarkan keterangan di atas, bahwa di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro disposisi atau sikap dari semua pegawai sudah bekerja dengan cukup baik walaupun ada beberapa kendala  dalam  pengimplementasian  kebijakan  perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia yaitu seperti tidak terlaksananya pemberdayaan bagi PMI purna di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro. Hal tersebut terbukti dari pemberdayaan PMI purna yang ada  hal  tersebut  dilaksanakan  oleh  UPT  BP2MI  dan  untuk  Dinas  Tenaga  Kerja Bojonegoro  sendiri  belum  melaksanakan  kegiatan  tersebut.  dan  untuk  semua  pegawai sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai Tupoksinya  masing-masing dan senantiasa bersikap  professional  dengan  mengandalkan  kejujuran  dan  memiliki  kesadaran  ketika menyelesaikan  pekerjaan  masing-masing.  Karena  apabila  pegawai  tidak  bersikap kooperatif  akan  mendapatkan  sanksi  berupa  sanksi  administrasi  ataupun  sanksi pemutusan kerja sesuai dengan apa yang menjadi kesalahan pegawai tersebut.
d) Faktor Struktur  Birokrasi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dilapangan,  peneliti dapat  menganalisis  dan  menginterpretasikan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Kabupaten  Bojonegoro  berdasarkan keterangan  di  atas,  struktur  birokrasi  di  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  sudah lengkap sesuai  jabatan  masing-masing.  Pada  struktur  organisasi  di  Dinas  Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah terdapat pembagian tugas yang jelas serta sudah  di lakukan sesuai dengan SOP kerja yang telah ditetapkan, untuk tanggung jawab sendiri para pegawai sudah memiliki  kesadaran  untuk  menyelesaikan  tugasnya  masing-masing  sesuai  dengan  tugas yang telah diberikan.
Kendala-kendala  dalam  Kebijakan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di Kabupaten Bojonegoro.
a) Tidak terlaksananya kegiatan pemberdayaan PMI yang sudah purna kerja.
Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro pemahaman mengenai Perlindungan PMI setelah bekerja atau sudah purna  perlu  ditingkatkan  lagi.  Karena  masih  ada  yang  tidak  memahami  maksud    dari Perlindungan PMI setelah bekerja atau purna yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Terkait pemberdayaan terhadap PMI yang telah purna kerja , Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro melakukan upaya dengan mengadakan pelatihan wirausaha baru akan tetapi para PMI yang sudah purna tersebut kurang berminat dan juga akibat ketiadaan dana kegiatan pemberdayaan tersebut tidak terlaksana
b) Kurangnya  koordinasi  antar  lembaga  baik  lembaga  pemerintah  maupun lembaga Perusahaan Jasa PMI.
Koordinasi antara lembaga pemerintah baik daerah maupun pusat dan juga lembaga perusahaan jasa PMI  masih minim. Jika ditelisik lebih jauh, maka lembaga pemerintah yang  diberikan  tugas  untuk  mengurusui  PMI  cukup  banyak  antara  lain,  Kementrian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Kementrian  Luar  Negeri,  BPN2TKI,  Pemerintah Daerah,  Keimigrasian,  dan  lain  sebagainya.  Namun  Koordinasi  antara  mereka  masih sangat minim sehingga banyak urusan yang terbengkalai akibat masing-masing lembaga tersebut menunggu lembaga lain untuk menanganinya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Komunikasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan masih belum  dilaksanakan,  secara  merata,  karena  sejauh  ini  kegiatan  sosialisasi  yang dilaksanakan adalah bergantung pemerintah pusat yakni BP2MI dan Disnaker hanya ikut bergabung saja. Akibatnya dari Faktor komunikasi ini banyak CPMI yang belum mengerti atau memahami syarat syarat menjadi CPMI, dan ini menjadikan peluang para CPMI mengambil jalan pintas menjadi PMI Ilegal.
2. Sumber Daya manusia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Bojonegoro sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, akan tetapi untuk Sumber dana  finansialnya masih terdapat masalah karena dalam proses pengimplementasian kebijakan perlindungan
Pekerja Migran Indonesia belum ada dana yang dianggarkan pada tahun 2022 dan rencananya baru akan di anggarkan pada tahun depan. sehingga problem problem yang terjadi atau dialami oleh PMI tidak mendapatkan Solusi dari pemerintah (terjadi pembiaran).
3. Disposisi atau sikap birokrasi dari pelaksana kebijakan belum berjalan hal tersebut terbukti  dengan  tidak  terlaksananya  kegiatan  pemberdayaan  PMI  purna.  Untuk semua  pegawai  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Bojonegoro,  sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai tupoksi dan sudah memiliki kesadaran untuk bersikap  profesional  dengan  mengandalkan  kejujuran  dan  menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang ditentukan, dan apabila para pegawai tidak kooperatif dalam melaksanakan tugas terdapat sanksi berupa sanksi administrative maupun pemutusan kerja. Untuk factor disposisi sudah berjalan dengan baik.
4. Struktur  Birokrasi  di  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  Bojonegoro  sudah lengkap formasi jabatannya dan sudah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan Perbup dan SK yang ada. Untuk para pegawainya sendiri juga telah menerapkan SOP kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat  diambil saran-saran sebagai berikut:
1. Sosialisasi  Perlindungan  PMI    sudah  saaatnya  di  alihkan  ke  Daerah,  karena  yang mempunya Masyarakat dan berhadapan dengan PMI dalah di level Daerah, bukan Pemerintah Pusat
2. Setiap Pelaku dalam penyaluran PMI harus ikut serta dan paham tentang kebijakan ini. Karena mereka yang melakukan rekrutmen dan penempatan para PMI
3. Sosialisasi Perlindungan PMK wajib diikuti dan merupakan syarat administrasi jika menjadi PMK dan diberikan serifikat. Hal ini sebagai bukti klau para PMK sudah mendapatkan  informasi  secara  benar.  Dan  jika  belum  Dinas  atau  PJTI  harus membatalkan  keberangkatan  PMK,  bukan  malah  dijadikan  ladang  baru  untuk mendapatkan penghasilan baru
4. Anggaran Perlindungan bagi para PMI wajib dialokasikan setiap tahun oleh daeeah, karena para PMI juga memberikan kontribusi dalam Devuisa Negara.
5. Koordinasi  antara  Lembaga  terkait  tentang  pelaksanaan  Perlindungan  PMI  perlu dioptimalkan.

## Daftar Pustaka
A.G,  Sudarsono. Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Pustaka  Belajar.  2005.  Abdul Wahab, S. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakart: Sinar Grafika. 2002.
Agustinus, L. Politik dan Kebijakan Publik . Bandung: AIPI Bandung. 2006.
Arikunto, S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. 2019.
Bungin, B. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
Edward III, G. Implementing Public Policy . Washington DC. 1980.
Imanulloh, H. Penelitian Deskriptif Kualitatif . Retrieved from Tripven: https://www.tripven.com. 2020, Februari 8.
Kaelan . Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner . Yogyakarta: Paradigma. 2012.
Moleong, L. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
Mulyono. Model  Implementasi  Kebijakan  George  Edward  III .  Retrieved  from  WordPress: https://mulyono.staff.uns.id. 2009, Mei 28.
Mulyono. Sejarah  Studi  Implementasi  Kebijakan .  Retrieved  from  WordPress: https://mulyono.staff.uns.ac.id. 2009, Mei 5.
Nazir. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. 2018.
Sutojo. Good Corporate Governance . Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka. 2015.
Thabroni, G. Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam . Retrieved from Serupa id: https://serupa.id. 2021, Februari 11.
Van  Horn,  V.  The  Police  Implementation  Process,  A  Conceptual  Framework. Administration and Society , 6. 1975.
Widodo, T. Manajemen Publik . Yogyakarta: Deepublish. 2017.
Winarno. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS. 2012. Winarno, B. Teori & Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo. 2005.
Dokumen Pendukung
1.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017,  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
2.  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2021,  Tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang berisi pada pasal 17 ayat 2 menjelaskan bahwa penempatan tenaga  kerja  di  luar  negeri  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).