## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023, hlm. (203-217) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia
Andrew Ramadhani Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: andrewrahmadhani@gmail.com
Hervina Puspitosari
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: hervina.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel |Submitted : 2 Maret 2023 |Revised : 13 Agustus 2023 |Accepted : 14 Agustus 2023
How  to  cite: Andrew  Ramadhani , Hervina  Puspitosari, “ Urgensi  Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023 )”, hlm. 203-217.

## ABSTRACT:
Prostitution is a crime that not only injures legal norms, but the whole norm is also injured, starting from religious norms, decency, and decency. The number of cases of prostitution in Indonesia is increasing. There are 3 (three) interrelated subjects in the practice of prostitution, namely service users, service providers or commercial sex workers (PSK) and pimps. The Criminal Code (KUHP) actually only regulates the threat of punishment for prostitution  against the pimp, does not regulate the threat of punishment against users of prostitution  services.  Based  on  this,  this  research  needs  to  explore  criminal  law  policies  against  users  of prostitution services in Indonesia as well as the urgency of their criminalization. The research methodology is normative, with a statutory and conceptual approach. Data collection was obtained by means of library research and interviews by taking samples at the Surabaya District Attorney. The results of the study indicate that criminal law policies against prostitution service users in Indonesia are contained in Regional Regulations (perda) which only exist in a few areas, namely  the City of Surabaya, Jakarta and Bumbu Regency, South Kalimantan Province, which regulates punishments in the form of imprisonment/fines/ returned to his family. The inconsistency of the sentencing rules is certainly very confusing and the punishment is also not a deterrent. Cases of prostitution in Indonesia if you look at the side of the Criminal Code, of course it is difficult to reduce it if you only criminalize the pimps and allow users of prostitution services which are actually the root cause of the practice of prostitution. If there are no prostitution service users, then there are no pimps and service providers  either.  Users  of  prostitution  services  in  Indonesia  are  therefore  obliged  to  be  eradicated  by criminalizing them.
Keywords : Urgency, Criminalization, Users of Prostitution Services.

## ABSTRAK
Prostitusi merupakan tindak pidana yang tidak hanya mencederai norma hukum saja, tetapi keseluruhan norma juga dicederai mulai norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Tindak pidana prostitusi di Indonesia kian bertambah jumlah kasusnya. Praktek prostitusi di dalamnya terdapat 3 (tiga) subjek yang saling berkaitan, yakni pengguna jasa, pelayan jasa atau pekerja seks komersil (PSK)  dan  mucikari.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sejatinya  hanya  mengatur ancaman  hukuman  perbuatan  prostitusi  terhadap  mucikarinya  saja,  tidak  mengatur  ancaman hukuman terhadap pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu menggali kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  di  Indonesia  sekaligus  urgensi kriminalisasinya.  Metodologi  penelitian  ini  ialah  normatif,  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan  dan  wawancara  dengan  mengambil  sampel  di  Kejaksaan  Negeri  Surabaya.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pengguna  jasa  prostitusi  di Indonesia terdapat dalam Peraturan Daerah (perda) yang hanya ada di beberapa daerah, yakni Kota Surabaya, Jakarta dan Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang di dalamnya mengatur tentang  hukuman  berupa  kurungan/denda/dikembalikan  ke  keluarganya.  Inkonsistensi  aturan penjatuhan  hukuman  tersebut  tentu  sangatlah  membingungkan  dan  hukumannya  juga  tidak membuat jera. Kasus prostitusi di Indonesia apabila melihat sisi KUHP, tentu sulit untuk berkurang jika dengan hanya memidanakan mucikarinya saja dan membiarkan pengguna jasa prostitusi yang sejatinya merupakan akar permasalahan dari praktek prostitusi. Pengguna jasa prostitusi apabila tidak ada, maka mucikari serta penyedia jasa juga tidak ada. Pengguna jasa prostitusi di Indonesia dengan demikian wajib untuk diberantas dengan cara kriminalisasi terhadapnya.
Kata Kunci : Urgensi , Kriminalisasi, Pengguna Jasa Prostitusi.

## Pendahuluan
Prostitusi  adalah  sebuah  tindak pidana yang seharusnya di proses hingga akar-akarnya,  karena  merupakan  suatu permasalahan  struktural  mendasar  dan sering  ditemui  di  masyarakat  yang hingga  hari  ini  masih  menjadi  sebuah permasalahan  moral. 1 Prostitusi  dari masa ke masa dan dalam setiap periode sejarah  kehidupan,  bukanlah  hal  yang baru, melainkan sudah ada dari beberapa dekade  lalu,  begitu  juga  di  bangsa  kita Indonesia.  Praktik  awal  mula  Prostitusi ialah  dari  para  bangsawan Vereenigde Oostindische  Compagnie (VOC)  yang mempunyai istri simpanan, di dalamnya terjadi perbudakan seks yang dilancarkan oleh  prajurit  militer  jepang  pada perempuan  dari  negara-negara  jajahan prajurit militer jepang, Sejarah menunjukkan  bahwa  praktik  prostitusi terjadi akibat dari permasalahan ekonomi dan paham sebuah pola pikir atau paham patriarki
sebagaimana menjadikan perempuan  sebagai  objek  pelayanan seksual. 2
Prostitusi secara etimologi berasal dari  kata prostitution ,  yang  memiliki pengertian  dihadapkan,  memasarkan, menempatkan. 3 Arti  lain  dari  prostitusi sendiri  yaitu  menjual  dan  menjajakan. Artinya  apabila  ditinjau  kembali  ialah sukarela  menjajakan dirinya  atau tubuhnya untuk dinikmati dengan tujuan mendapatkan  sebuah  layanan  atas kesenangan  dan  untuk  memuaskan orang  lain. 4 Kasus  tindak  pidana prostitusi ini terjadi dengan cara sebuah
1 Elizabeth  Pisani,  “Kearifan.Pelacur:
Kisah  Gelap  di  Balik  Bisnis  Seks  dan Narkoba,” Serambi, Jakarta , 2008, 69.
2 Apriliani  Kusumawati  &  Nur Rochaeti, “Memutus  Mata  Rantai  Praktik Prostitusi  di  Indonesia  melalui  Kriminalisasi
Pengguna Jasa Prostitusi,” Jurnal
Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Vol.  1,  No.  3 , 2019, 367.
3 Butje Tampi, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia,” Karya  Ilmiah  Universitas  Sam
praktik  hubungan  bersetubuh  dalam waktu  sekejap.  Hal  ini  dilancarkan dengan  tujuan  memberikan  jasa  demi mendapatkan  komisi  berupa  sebuah uang. Ada tiga unsur utama dalam aspek tindak  pidana  prostitusi  ini  antara  lain adalah  promiskuitas,  ketidakacuhan secara emosional dan pembayaran. 5
Ketentuan hukum terkait prostitusi  diatur  dalam  kitab  undang- KUHP  pada  Pasal  296  yang  mengatur bahwa  setiap  orang  dengan  sengaja maupun  tidak  sengaja  mempermudah perbuatan  cabul  oleh  orang  lain  sebagai pekerjaanya diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 15. 000 (lima belas ribu rupiah). Pasal 506 juga mengatur bahwa setiap orang penarik bayaran dari wanita yang  diperkerjakan  sebagai  pelacur, diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun.  Prostitusi  dengan demikian  hanya  menekankan  terhadap perantaranya  saja,  yaitu  germo  dan mucikarinya  yang  dinyatakan  sebagai pelaku tindak pidana.
Tindak pidana prostitusi dianggap juga berkaitan dengan ketentuan  Pasal  281  KUHP  tentang tindakan yang merusak kesopanan. Pasal tersebut  menjelaskan  bahwa  kesopanan adalah istilah yang dimaksudkan sebagai kesusilaan,  perasaan  tentang  hal  berbau hasrat  seksual  dan  rasa  malu  yang  di kategorikan sebagai bersetubuh, atau pun meraba-raba  di  daerah  privat  pria maupun  wanita. 6 Delik-delik  pidana kesusilaan jika di tinjau lagi berdasarkan
Ratulangi Fakultas Hukum Manado, Vol. 1 No. 4, 2010, 56.
4 Tjahjo-Purnomo, (Membedah-Dunia Pelacuran-Surabaya  Kasus-Kompleks  Pelacuran- Dolly) (Jakarta: Grafiti-Pers, 2010).
5 Muhammad  Hidayat,  “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar,” Skripsi, Fakultas Hukum,  Universitas  Hasanuddin  Makassar , 2014, 18.
6 Tim  Visi  Yustisia,  “KUHP  (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana),” 2016, 205.
kandungan  Pasal  201  hingga  Pasal  303 KUHP, sungguh sangat sulit diberlakukan  bagi  pelayanan  jasa  dan juga  pengguna  jasa  prostitusi  yang  ada dalam  rantai  praktik  prostitusi  di Indonesia. 7 KUHP  sejatinya  tidak terdapat  ketentuan  secara  khusus  yang mengatur  dan  memberi  efek  jera mengenai  pengguna  jasa  prostitusi. Berdasarkan  sebuah  kajian  kriminologi juga  dalam  hal  tindak  pidana  prostitusi sendiri  bisa  saja  dikatakan  sebuah victimles crime (kejahatan tanpa korban). 8
Definisi  pengguna  jasa  prostitusi atau  pelanggan  jasa  adalah  gabungan dari  kedua  buah  kata,  yaitu  pengguna dan jasa. Pengguna sendiri memiliki arti orang  yang  sedang  melakukan  kegiatan dengan  menggunakan  sebuah  hal ataupun  sesuatu.  Jasa  memiliki  arti layanan  atau  aktivitas  ekonomi  yang memperlibatkan kegiatan interaksi dengan  konsumen  ataupun  dengan sebuah  barang,  tetapi  tidak  memindah tangankan atau tidak berganti kepemilikan. 9 Pengguna  jasa  atau pelanggan jasa prostitusi dengan demikian yaitu seseorang yang memakai jasa  atau  layanan    seksual  dari  (Pekerja Seks Komersial (PSK) yang di hubungkan dari  pemberi  jasa,  yaitu  mucikari  yang ditukar dengan uang/benda dan didalam transaksi  tersebut  tidak  dapat  dipindah tangankan  atau  pindah  kepemilikan. Pengguna  jasa  prostitusi  adalah  subjek yang  mempunyai  peran  penting  dan dapat  dikatakan  subjek  utama  dalam rantai kasus tindak pidana prostitusi.
Penanggulangan  tindak  pidana prostitusi sendiri terhadap suatu permasalahan  sosial  berdasarkan  esensi
7 Cesare-Beccaria,  Perihal-Kejahatan dan-Hukuman, 2011, hal. 21.
8 M.  Ali  Zaidan, Kebijakan  Kriminal ,
Sinar Grafika, Jakarta, 2021, 38.
9 Sri  Husnulwati,  “Tinjauan  Hukum
Pidana  terhadap  Pengguna  Jasa  Prostitusi Online,” Jurnal Universitas Palembang, Vol. 17 , 2019, 134.
hukum  yang  telah  diberlakukan  KUHP, hingga  kini  masih  belum  terdapat ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  atau pertanggungjawaban  pidana  terhadap pengguna  jasa  atau  konsumen  pelacur. Hal  tersebut  menjadikan  pengguna  jasa masih dapat menggunakan jasa prostitusi dengan  leluasa  tanpa  diberikan  sanksi pidana. 10 Berikut  pengumpulan  data yang  penulis  peroleh  melalui  Kejaksaan Negeri  Surabaya  dalam  perkara  Tindak Pidana prostitusi pada tahun 2020-2021:
Jumlah Kasus Tindak Pidana Prostitusi pada Kejaksaan Negeri Surabaya Tahun Jumlah Kasus 2020 10 2021 5 TOTAL 15 Tabel 1.1 Jumlah kasus tindak pidana prostitusi di Kejaksaan Negeri Surabaya Tahun 2020-2021 Sumber berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Surabaya.
Berdasarkan  Tabel  1.1  sejumlah  total  15 kasus  tindak  pidana  prostitusi  di Kejaksaan  Negeri  Surabaya,  yang  di tangani  merupakan  mucikari  sebagai pelakunya.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  dengan  memidanakan  mucikari tidak  membuat  kasus  prostitusi  menjadi menurun.
Kendala  dari  tidak  di  tindaknya pengguna  jasa  prostitusi  ataupun  PSK adalah karna tidak ada aturan yang dapat menjangkaunya.  Praktik  prostitusi  sulit untuk  di  kurangi  jumlahnya  apabila hanya  memidanakan  mucikarinya  saja. Mucikari  disini  hanya  merupakan  salah
10 Hervina
Puspitosari,
“enanggulangan  Prostitusi  Online  Internet Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE),” Jurnal  Komunikasi  Massa Vol. 3 No. 1 , 2010, 9.
satu  subjek  dalam  terjadinya  praktik prostitusi,  jika  ingin  memberantas prostitusi  maka  yang  harus  di  berikan pertanggungjawaban  pidana  adalah  3 (tiga)  subjek  yang  berkaitan,  yaitu pengguna jasa, pelayan jasa atau pekerja seks komersil (PSK) dan mucikari 11 Pengguna  jasa  tidak  pernah  ada yang  di  hukum  meski  turut  serta melakukan  tindak  pidana  prostitusi. Razia  penertiban  dalam  hal  prostitusi sendiri, pengguna jasa biasanya hanya di biarkan begitu saja dan tidak mendapatkan  efek  jera. 12 Rantai  praktik prostitusi di Indonesia oleh karena itulah tetap  berjalan  selagi  adanya  pelanggan atau pengguna jasa prostitusi nya. Sama hal  nya  dengan  teori  ekonomi  yaitu supply and  demand ,  jika  tidak  ada pelanggan atau pembeli jasa, maka tidak akan adanya penjual. Sebaliknya apabila tidak  ada  penjual,  maka  tidak  ada pembeli  jasa.  Tidak  adanya  penawaran dari penjual, maka tidak ada permintaan, begitupun  sebaliknya.  Pemutus  rantai kasus  prostitusi  di  negara  Indonesia dengan  demikian  sudah  seharusnya  di beri  efek  jera  tidak  hanya  terhadap perantara atau pemberi jasanya,
melainkan  pelayanan  jasa  dan  juga pengguna  jasa  prostitusinya  pula haruslah  di  tindak  secara  tegas.  Masa yang  akan  datang,  nilai-nilai  kesusilaan dan moral bangsa menyangkut prostitusi adalah  sebuah  perbuatan  melawan hukum  yang  harus  di  berantas  hingga akar-akarnya.
Berdasarkan  ilustrasi  di  atas sekaligus adanya perkara prostitusi yang pengguna jasanya hanya dijadikan saksi dalam  tindak  pidana  prostitusi,  maka perlu  digali  terkait urgensi  kriminalisasi terhadap pengguna jasa praktik
11 Wawancara  dengan  Bapak  Fathol Rasyid  dan  Ibu  Darwati,  selaku  Jaksa  pada Kejaksaan  Negeri  Surabaya,  tanggal  10 Oktober 2021, di Kejaksaan Negeri Surabaya, pukul 10.00 WIB.
12 “Cesare - Beccaria, loc. cit.”
prostitusi.  Kriminalisasi  jika  di  tinjau secara  etimologis  berasal  dari  kata criminalization (inggris)  dan criminalisatie (belanda). Kriminalisasi merupakan objek  tinjauan  penting      dalam penyusunan  kaidah  hukum,  karena kriminalisasi pada
hakikatnya merupakan  gerbang  bagi  keberlakuan hukum  pidana  material.  Kriminalisasi dengan demikian adalah pokok menggali ilmu hukum pidana materiil  ( substansive criminal  law ),  mengkaji  mengenai  proses pengubahan  dari  tindakan  buruk  sedari sebelumnya  tidak  dianggap  menjadi suatu  tindakan  yang  dilarang/tidak dibenarkan  sebagai  tindak  pidana  yang diancam dengan undang-undang, sehingga  menjadi  perbuatan  terlarang dan  nantinya  dapat  diklasifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus diancam sanksi  pidana. 13 Hal  tersebut  digali berdasarkan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan, dengan kemudian di  kaitkan  teori  hukum,  hingga  dapat ditarik  kesimpulan  mengenai  urgensi kriminalisasi  terhadap  pengguna  jasa prostitusi tersebut.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan  adalah  normatif,  dengan melalui  prosedur penelitian ilmiah  yang bertujuan  demi  mendapati  kebenaran berlandaskan  objektif  hukum  dari  sisi normatif atau ilmu hukum yang objeknya ialah  hukum  itu  sendiri. 14 Output penelitian  hukum  normatif  itu  sendiri adalah  suatu  rekomendasi  tentang urgensi pembangunan dan pembentukan hukum  di  artikan  secara  luas,  baik hukum pada sistem nilai yang diidealkan, hukum  dalam  arti  sistem  norma  yang baik,  hukum  dalam  sistem  konseptual
13 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum  Pidana ,  Nusa  Media,  Bandung,  2019, 11.
14 Johnny  Ibrahim, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu Media, Malang, 2008, 57.
yang ilmiah, hukum dalam sistem  positif sistematik, sinkron baik vertikal maupun horizontal  ( law  in  Books ),  bahkan dimungkinkan  adanya  penemuan  asas- asas  hukum  yang  baru. 15 Pendekatan penelitian yang digunakan ialah
pendekatan  peraturan  Undang-undang ( staute  approach ),  yang  merupakan  suatu pendekatan dengan
menganalisis peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  erat  dengan  suatu  isu  hukum penelitian  ini. 16 Pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  juga  digunakan dalam  penelitian  ini,  yang  merupakan dengan bertitik pangkal pada pandangan dan doktrin yang bertumbuh dalam ilmu hukum, hingga melahirkan ide-ide yang mengarah  pada  pemahaman,  konsepsi, dan  prinsip  hukum  yang  dapat diterapkan  pada  permasalahan  yang dihadapi.
Sumber  data  utama  dalam penelitian ini ialah berdasarkan dari data kepustakaan. Penelititian ini
menggunakan  sumber  data  sekunder, yang  perolehannya  berasal  dari  materi kepustakaan  dengan  kata  lain  literatur terkait  objek  penelititan.  Jenis  bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dikerjakan  dengan  mempelajari  dan menggabungkan  data  dari  dokumen maupun literatur-literatur (bahan hukum sekunder), peraturan perundang- undangan  (bahan  hukum  primer), dokumen  elektronik  dan  dokumen lainnya (bahan hukum tersier).
Metode  pengumpulan  dilakukan dengan
studi kepustakaan dan wawancara.  Studi  pustaka  merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari  literasi  kepustakaan.  Data  yang diperoleh  berasal  dari  buku,  dokumen resmi,  hasil  penelitian  lain,  peraturan
15 Nurul  Qamar  Dkk,  “Metode
Penelitian Hukum (Legal Research Methods),” Social Politic Genius , 2017, 6.
perundang-undangan serta karya ilmiah berkaitan  pada  permasalahan  yang diteliti.  Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian. 17
Wawancara dilaksanakan dengan melangsungkan diskusi bersama
narasumber  untuk  bertukar  informasi serta  ide  gagasan,  sebagai  penunjang hasil  studi  kepustakaan.  Wawancara dalam  penelitian  ini  memanfaatkan metode  wawancara  tidak  berstruktur, dimana persoalan yang diutarakan berisi tentang  pandangan,  sikap,  keyakinan, bahkan  keterangan  lainnya  yang  dapat diajukan secara bebas kepada narasumber. Wawancara dilakukan kepada  penegak  hukum  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Metode  analisis  data  dalam penelitian  ini  ialah  dimulai  dengan inventaris  dan  pengenalan  akan  suatu sumber  berdasarkan  bahan  hukum (primer, sekunder, dan tersier). Langkah berikutnya adakah melakukan sistematisasi  keseluruhan  bahan  hukum yang  ada.  Proses  sistematisasi  ini  pun diberlakukan  terhadap  suatu  asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin,  serta  bahan  rujukan  lainnya, yang  kemudian  dapat  di  analisis  untuk mendapatkan suatu konklusi. Rangkaian tahapan  ini  diharapkan  nantinya  di kemudian  hari  dapat  memberikan rekomendasi untuk keperluan kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di Indonesia.
Kebijakan  Hukum  Pidana  Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia
Kebijakan hukum pidana
terhadap pengguna jasa prostitusi secara nasional  tidak  dibahas.  Pemerintah Indonesia  lebih  memberikan  tanggung jawab  dalam  pemberantasan  prostitusi
16 Terry  Hutchinson, Researching  and Writing  in  Law,  Lawbook  Co ,  Pyrmont  NSW,
2009, 7.
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, ed. 13 , Kencana, Jakarta, 2017, 184.
kepada  masing  masing  daerah,  yang dituangkan  dalam  peraturan  daerah. Salah satu daerah yang mengatur tentang kriminalisasi pengguna jasa prostitusi di Indonesia adalah Peraturan Daerah kota Surabaya  nomor  2  tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan Ketentraman Masyarakat dalam Pasal 37 ayat  (2)  huruf  C  yang  mengatur  bahwa setiap orang dilarang memakai jasa PSK. Aturan  tersebut  memberikan  ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam)  bulan  atau  denda  paling banyak Rp. 50. 000. 000, - (lima puluh juta rupiah). Peraturan  Daerah  Jakarta  juga mengatur tentang pembatasan bagi para pengguna jasa prostitusi dalam Peraturan Daerah  Jakarta  nomor  8  tahun  2007 tentang  Ketertiban  Umum  Pasal  42  ayat (2) huruf C, yang mengatur bahwa setiap orang dilarang memakai jasa PSK. Aturan tersebut  mengatur  ancaman  hukuman terhadap  pengguna  jasa  PSK  berupa pidana  kurungan  paling  singkat  20  hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu) dan paling  banyak  Rp.  30.  000.  000,  -  (tiga puluh  juta  rupiah).  Ancaman  diberikan kepada pengguna jasa tersebut kuranglah tepat  karena  tidak  memberikan  efek apapun kepada para Pengguna Jasanya.
Kabupaten Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan juga mengatur terkait pengguna jasa prostitusi dalam Peraturan Bupati  nomor  49  tahun  2018,  yang mengatur  tentang  Peraturan  Derah nomor 21 tahun 2017 tentang Penanggulangan Prostitusi dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal  tersebut mengatur bahwa pelanggan  prostitusi  yang  tertangkap tangan berdasarkan hasil Razia, dilakukan  pemeriksaan  oleh  penyidik pegawai negeri sipil
sekaligus menghadirkan  keluarga  dari  pelanggan prostitusi sebelum dikembalikan kepada keluarganya.  Sanksi  yang  diberikan tersebut  hanyalah  berupa  dikembalikan kepada  keluarga.  Penjelasan  pasal tersebut  juga  tertuang  bahwa  tidak  ada sanksi  pidana  penjara  ataupun  denda.
Berbeda  halnya  dengan  2  (dua)  daerah lainnya  seperti  Kota  Surabaya  dan Jakarta.  Kabupaten  Sukabumi  Provinsi Jawa  Barat  juga  mengatur  terkait pengguna jasa prostitusi, dalam Peraturan  Daerah  nomor  5  tahun  2015 tentang  Pelarangan  Pelacuran  dan Perbuatan Asusila pada Pasal 2 huruf C, yang  tertuang  bahwa  memanggil  atau memesan  pelacur  secara  langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan  media  informasi  untuk melakukan  pelacuran,  diberikan  sanksi pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam) bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.50. 000.  000,  -  (lima  puluh  juta  rupiah). Perbedaan masing-masing daerah dalam memberikan sanksi pidana terhadap para pengguna jasa  prostitusi,  membuat  para pelaku  prostitusi  tidak  jera.  Beberapa daerah  di  Indonesia  bahkan  dominan tidak mengatur tentang adanya kriminalisasi  atau  pemidanaan  terhadap pengguna  jasa  prostitusi  pada  kasus tindak pidana prostitusi.
Pengguna  jasa  prostitusi  juga dapat dikenakan pasal 55 KUHP tentang penyertaan.  Pengguna  jasa  prostitusi dapat  di  kenakan  sanksi  pidana  dalam tindak  pidana  prostitusi  berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP karena termasuk subjek  hukum  yang  ikut  andil  dalam terjadinya tindak pidana prostitusi  yang terdiri  dari  Mucikari,  PSK,  serta pengguna  jasa  prostitusi  tersebut. Kebijakan  hukum  terkait  pengguna  jasa prostitusi di Indonesia dengan demikian menggambarkan  bahwa  hukum  di Indonesia belum memberikan implementasi penanganan secara efektif, karena  hanya  mengkriminalisasikan mucikari  dan  PSK  saja.  Pengguna  jasa prostitusi  jika  tertangkap  tangan  juga hanya  di  jadikan  sebagai  saksi,  tidak sebagaimana dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1  KUHP  tentang  penyertaan  yang menjelaskan  secara  spesifik  mengenai penyertaan meliputi mereka yang dalam tindak pidana menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

## Urgensi  Kriminalisasi  Pengguna  Jasa Prostitusi di Indonesia
Penyebab  tindak  pidana  prostitusi sudah  menjadi  fenomena  besar  dan menjadi  gejala  sosial  di  masyarakat. Faktor-faktor penyebab timbulnya kasus prostitusi tersebut adalah karena ancaman  hukuman  yang  relatif  ringan. Seseorang  diartikan  telah  melakukan perbuatan pidana, ketika telah terjadinya perbuatan  terkait  terbukti  sebagai perbuatan  pidana  seperti  yang  sudah diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Tindak  pidana apabila  telah  terbukti,  namun  tidak  ada sanksi pidana yang akan dijatuhkan akan berakibat  bukan  hanya  tentang  melihat perilaku  dalam  hal  kesalahan  pidana, namun juga tentang melihat kesalahan.
Pertanggungjawaban pidana terdapat  pengertian  yang  menyatakan bahwa  jika  tidak  ada  kesalahan,  maka tidak  menjadi  pidana.  ( geen  straf  zonder schuld:  Actus  non  facit  reum  nisi  mens  sir rea ). 18 Artinya dapat diberi sanksi pidana terhadap siapa saja apabila terbukti telah melakukan  perbuatan  yang  memiliki unsur kesalahan atas perbuatanya. Tidak hanya mengenai seseorang tersebut telah melancarkan  perbuatan  pidana,  namun tidak  lepas  daripada  kesalahan  pada perbuatanya.  Hal  tersebut  tentu  telah memenuhi  unsur  kecakapan  dalam bertanggungjawab.  Kebijakan  hukum pidana  dikenal  dengan  sebuah  istilah strafrecht politiek , yang kemudian oleh A. Mulder disebut bagaikan garis kebijakan untuk menentukan sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang
berlaku perlu diubah atau diperbarui dan apa  yang  dapat  diperbuat  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana. 19
18 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Rineka Cipta, Jakarta, 2017), 153.
19 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan
Berdasarkan hal tersebut, garis kebijakan tentang ketentuan pidana mana saja yang perlu  diubah  dan  diperbaharui  serta pencegahan  terjadinya  tindak  pidana menurut  teori  A.  Mulder,  sesuai  untuk menguraikan urgensi kriminalisasi dalam perbuatan  pengguna  jasa  prostitusi dalam tindak pidana prostitusi. Keterkaitanya  dengan  kebijakan  hukum pidana sendiri lebih menekan pada suatu upaya  demi  membarui  hukum  pidana materiil.
Kurangnya  kekuatan  hukum pidana  dalam  menangani  suatu  gejala sosial  dan  masalah  kejahatan  itu  sendiri merupakan salah satu unsur yang mana dapat mendorong dalam berkembangnya suatu  kebijakan  pidana. 20 Kendala rumitnya masalah kejahatan terkait juga dengan  alasan  dilakukanya  suatu perbuatan, tujuan, modus operandi yang dalam  prakteknya  senantiasa  berubah. Hal  tersebut  sunggguh  menyulitkan pengendalian  kejahatan.  Berdasarkan Pasal  296  KUHP  tentang  Tindak  Pidana Prostitusi,  sebagai  peraturan  yang mengatur  mengenai  tindak  pidana Prostitusi  di  Indonesia perlu di uji  guna menentukan perlu atau tidaknya diperbarui  terkhusus  berkaitan  dengan kriminalisasi  pengguna  jasa  prostitusi atas  perbuatanya  dalam  tindak  pidana prostitusi.
Ketentuan mengenai pemberantasan  tindak  pidana  prostitusi di  Indonesia  yang  telah  terbukti  tidak dapat  menanggulangi  suatu  perbuatan prostitusi  karena  tidak  mengatur  atau tidak  dapat  menjangkau  satu  jenis ataupun bentuk tindak pidana prostitusi, seperti teori demand (pengguna jasa) dan supply (Mucikari/PSK).  Peningkatan apabila  terjadi  dalam  sisi demand (permintaan), pastinya supply (persediaan) akan naik. Hal tersebut yang
Penyusunan  Konsep  RKUHP  Baru (Kencana, Jakarta, 2017), 27.
20 M.  Ali  Zaidan, Kebijakan  Kriminal (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), 338.
membuat  semakin  banyak  kasusnya, karena memang permintaan atas jasa seks tidak  pernah  berhenti.  Faktor-faktor  di luar supply dan demand juga  ada  yang sangat berpengaruh dalam mereproduksi perempuan PSK. Demand apabila di beri peraturan  yang  melarang  perbuatan, maka demand nya akan sedikit. Negara dalam  konteks  ini tergambarkan bahwa sedang
membiarkan  prostitsusi  terjadi.  Negara mengetahui  perbuatan  tersebut  telah terjadi  berulang  kali,  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terjadi  akibat  tidak  adanya  aturan  yang dapat menjangkau bentuk tindak pidana prostitusi  tersebut.  Inilah  konsekuensi hukum  berdasarkan  pernyataan  Von Feurbach “ nullum delictum, nulla poena sie praevia lege poenali ”, yang menangkap inti dari pengertian legalitas bahwa tidak ada perbuatan  yang  dapat  dipidana  kecuali undang-undang  pidana  yang  ada sebelum kejahatan itu dilakukan. Premis yang  paling  esensial  dalam  hukum pidana,  terutama  prinsip  kunci  dalam memutuskan kriminalitas adalah konsep legalitas.
Berdasarkan  asas  legalitas  dalam KUHP,  maka  pengguna  jasa  prostitusi belum bisa diterapkan atau dikriminalisasi  sebagai  tindak  pidana prostitusi.  Perbuatan  pengguna  jasa prostitusi dapat dikenakan hanya dalam kontruksi hukum tindak pidana prostitusi  berupa  perbuatan  penyertaan atas  turut  serta  melakukan  perbuatan tindak  pidana  prostitusi.  Tidak  hanya penyertaan,  sebenarnya  pengguna  jasa juga dapat dipidana melalui norma yang berlaku  contohnya  di  Aceh,  namun memang  perda  akan  kalah  dengan undang-undang  yang  berada  diatasnya
21 “Wawancara dengan Ibu Drefany Diah Y., selaku  Kepala  Unit  (Kanit)  Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota  Besar  (Polrestabes)  Surabaya,  di Polrestabes  Surabaya  pada  Kamis,  17  maret 2022, pukul 10.00 WIB.”
dan  sudah  seharusnya  dibuat  aturan terkait  penjeratan  pengguna  jasa.    Hal tersebut  terjadi  karena  para  penegak hukum biasanya menggunakan peraturan  yang  sudah  ada  dan  tidak dapat menyalahi aturan yang ada. 21 Pengguna  jasa  jarang  di  beri sanksi  pidana  sebagaimana  Pasal  55 KUHP  tentang  penyertaan  ialah  karena dalam  persidangan,  pengguna  jasa prostitusi enggan apabila di suruh datang ke persidangan sebagai saksi. Polisi bisa menjerat  pelaku-pelaku  lain  dengan mendapat  informasi  dari  pengguna  jasa prostitusi,  sedangkan  sebenarnya  bisa saja pengguna jasa dipidana berdasarkan Pasal  55  KUHP  atas  dasar  hasrat seksualnya. Hal tersebut namun memang belom ada atau belom pernah diberlakukan  terhadap  pengguna  jasa prostitusi  atas  dasar  kehadirannya  di pengadilan tersebut. 22 Berdasarkan uraian diatas, jawaban  pertanyaan  “sejauh  mana ketentuan  pidana  yang  berlaku  perlu diubah ataupun di perbarui”
sebagaimana  teori  oleh  A.  Mulder mengenai garis kebijakan hukum pidana tersebut ialah penggunaan pasal penyertaan  tidaklah  tepat.  Hal  tersebut karena  pada  hakikatnya  tindak  pidana prostitusi sendiri merupakan delictum sui generis (tindak  pidana  yang  berdiri sendiri),  maka  serangkaian  melancarkan tindak  pidana  prostitusi  sekaligus pelakunya  pantas  masuk  kualifikasi tindak pidana prostitusi. Sudah
seharusnya ada aturan terhadap pengguna  jasa  sendiri  dan  sudah seharusnya  dikenakan  sanksi  pidana sama  seperti  mucikari  serta  PSK.  Tidak tercapainya tujuan hukum dalam hal ini tentu  terjadi.  Belum  adanya  undang-
22 “Wawancara  dengan  Bapak  Fathol  Rasyid selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri Surabaya,  pada  Jum’at,  18  maret  2022,  di Kejaksaan  Negeri  Surabaya,  pukul  10.00 WIB.”
undang  yang  mengatur,  membuat penjatuhan  pidana  terhadap  pengguna jasa  prostitusi  yang  paling  tepat  adalah menggunakan teori penyertaan. Menurut Teori A. Mulder
mengenai garis Kebijakan hukum pidana yang  menyatakan  “Apa  yang  dapat diperbuat  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana”,  dapat  terjawab  pula bahwa  dengan  kondisi bahwa  tidak  ada hukumnya, maka perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan prostitusi  sekaligus  sebagai  upaya pencegahan  terjadinya  prostitusi. 23 Ted Honderich dalam bukunya yang berjudul punishment juga  menyebutkan  bahwa dapat  dikatakan  sebagai  instrumen penangkal  yang  ekonomis  ( economical detterents ),  jika  pidana  itu  memenuhi syarat antara lain:
1. Pidana itu benar-benar dapat mencegah Upaya  kriminalisasi  pengguna jasa  prostitusi  merupakan  suatu  hal yang  ekonomis.  Dampak  atau  akibat dari  perbuatan  tersebut  apabila dibiarkan  berpotensi  akan  merugikan keuangan negara yang lebih besar dari sekedar biaya negara untuk merumuskan suatu peraturan. Instrumen antisipasi ekonomis ( economical detterents ) dengan demikian dapat terpenuhi. 2. Keberbahayaan  tidak  timbul  apabila pidana itu dikenakan Tindak pidana prostitusi merupakan suatu permasalahan yang sangat amat serius dan memang sudah seharusnya  perlu  di  perhatikan, karena dapat membahayakan stabilitas  sekaligus  keamanan  negara. Pemberantasan tindak pidana prostitusi dengan jalur pidana dengan demikian  tidak  akan  menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan,  justru  ketika tindak pidana prostitusi ini  dibiarkan dan  tidak  di  pidanakan  maka  akan
23 Barda Arief Nawawi, Op. cit. , 2017, 17.
menimbulkan keadaan yang
merugikan  bagi  masyarakat  secara umum maupun bagi negara. 3. Bahaya  atau  kerugian  tidak  dapat dicegah dengan pidana lain
Perbuatan pengguna jasa
prostitusi  dalam  tindak  pidana prostitusi  hingga  kini  yang  belum ditetapkan,  sehingga  belum  ada pidana  yang  dapat  di  jatuhkan terhadap  perbuatan  tersebut.  Syarat bahwa  tidak  ada  kejahatan  lain  yang dapat  dicegah  secara  efektif  dengan tingkat  kerugian,  dengan  demikian terpenuhi.
Terpenuhinya  ketiga  parameter dari Ted Hoderich, maka terpenuhi pula untuk  dapat  digunakan  menjawab  teori dari  A.  Mulder  tentang  apa  yang  dapat diperbuat  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana.    Jawaban  atas  persoalan tersebut  adalah  dengan  memidanakan tindak  pidana  tersebut.  Belum  adanya pengaturan,  maka  dengan  demikian diperlukan upaya kriminalisasi perbuatan  pengguna  jasa  prostitusi  ke dalam  tindak  pidana  prostitusi  di Indonesia.
Bassiooni  dalam  karya  Barda Nawawi  Arif  yang  berjudul “Bunga rampai kebijakan hukum pidana” , output yang hendak dituju pada intinya adalah terciptanya  ketertarikan  sosial  agar memiliki nilai yang butuh untuk dijaga. 24 Kepentingan tersebut antara lain adalah:
1. Memelihara ketertiban sosial;
2. Melindungi  warga  negara  dari kejahatan, kerugian, atau bahaya yang tidak wajar dilakukan orang lain;
3. Resosialisasi  (resosialisasi)  pelanggar hukum;
4. Menjunjung  tinggii  atau  menegakkan integritas  beberapa  perspektif  inti tentang keadilan sosial, kemanusiaan, dan keadilan individu.
Kriminalisasi suatu perbuatan pengguna jasa  prostitusi  dalam  tindak  pidana prostitusi  dengan  demikian  merupakan
24 Barda Arief Nawawi, ibid , 2017, 36.
suatu  upaya  untuk  terwujudnya  tujuan dari  kepentingan-kepentingan  sosial,
terutama mengenai
perlidungan masyarakat  akibat  kejahatan,  kerugian, atau  hal-hal  berbahaya.  Perbuatan Pengguna  jasa  prostitusi  merupakan perbuatan  dari  pada  tindak  pidana prostitusi yang sangat fundamental, yang merupakan  salah  satu  asal  mula  suatu permintaan dalam tindak pidana prostitusi  dan  turut  serta  melakukan suatu perbuatan prostitusi.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman bahwa  berfungsinya  hukum  dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam masyarakat,  mencakup  3  (tiga)  unsur yaitu:
1. Substansi Hukum ( Legal Substance ) Peraturan  terdiri  dari  norma- norma substantif dan prosedural yang mengatur  bagaimana  lembaga  harus beroperasi.  Norma  perilaku  adalah aturan  primer,  dan  aturan  sekunder menentukan  bagaimana  norma  dasar ditegakkan.
2. Struktur Hukum ( Legal Structure ) Bentuk penunjukan dengan cara apa  hukum  bergerak  layaknya  yang lebih  rendah  berhubungan  ke  yang lebih tinggi, dan apa fungsinya.
3. Budaya Hukum ( Legal Culture ) Sikap  yang  berbentuk,  nilai-nilai, prinsip-prinsip, gagasan yang sistematis sedemikian serupa. Budaya hukum  secara  substansial  memiliki sifat  berimbuh  pada  operasional  dan bisa  diamati  menggunakan  dengan upaya berbuat dan berpikir.
Kriminalisasi  pengguna  jasa  prostitusi dengan  demikian  dapat  dilihat  melalui struktur  hukum  tentang  pengaturan mengenai  peraturan-peraturan  dasar atau norma pokok yang tidak dilaksanakan, maka
semakin meningkatnya  tindak  pidana  prostitusi. Struktur  hukum  jika  tidak  dijalankan dengan  baik,  akan  terjadi  peningkatan tindak pidana prostitusi. Budaya hukum yang  hidup  dalam  individu  maupun kelompok masyarakat jika tidak berjalan
dengan  baik,  akan  terjadi  penurunan budaya  hukum  yang  ada  sekaligus menciptakan  kriminalitas  yang  akan tetap hidup di masyarakat.
Kriminalisasi terhadap pengguna jasa  tindak  pidana  prostitusi  perlu ditegakkan serta dilakukan agar terciptanya masyarakat yang berkehidupan baik sekaligus
menciptakan  moral  bangsa  yang  baik. Pengguna  jasa  prostitusi  menyebabkan terbentuknya  moral  bangsa  yang  buruk dalam  berkehidupan  berbangsa  serta bernegara.  Hal  tersebut  sesuai  pula dengan  Simposium  suatu  pembaharuan hukum  pidana  nasional  pada  bulan Agustus  1980  di  Semarang,  yang menyatakan  bahwa  kriminalisasi  dan dekriminalisasi suatu perbuatan haruslah sesuai  dengan  politik  kriminal  yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat dan oleh masyarakat  dianggap  patut  atau  tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan. Kriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi ialah cara demi melindungi serta mempertahankan kepentingan  masyarakat.  Prostitusi  saat ini  sudah  merjalelala  dan  telah  menjadi santapan  pengguna  jasa  sehari-hari, mulai  dari  secara  konvensional  maupun secara  online.  Pengguna  jasa  prostitusi akibatnya bisa leluasa melakukan tindak prostitusi  ini  tanpa  sistem  hukum  yang mengatur  Hal  tersebut  membuat  kacau balau tanpa sistem sosial yang berfungsi. Individu  dalam  masyarakat  akan  secara ekslusif  egois  ( self-interest ),  bahkan sampai  mementingkan  egonya  sendiri ( selfishness ). Kriminalisasi sendiri merupakan  suatu  kebijakan  hukum pidana dalam konteks yang lebih spesifik, yakni  berkaitan  dengan  perbuatan  yang sebelumnya  tidak  termasuk  perbuatan pidana  dan  belum  ada  aturan  yang mengancam  serta  memberi  sanksi pidana, menjadi suatu perbuatan pidana
dalam  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan  Simposium  Hukum  Pidana pada  bulan  Agustus  1980  dapat dikatakan  bahwa  guna  menentukan suatu  tindak  atau  perbuatan  tersebut seperti  tindak  kriminal,  harus  di perlukanya  melihatkan  kritetria  umum antara lain:
1. Apakah tindakan itu dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat karena dapat merugikan,  atau  bahkan  sudah merugikan,  dapat  mendatangkan korban atau bahkan sudah mendatangkan korban. Perbuatan pengguna jasa prostitusi  adalah  sebuah  gejala  sosial yang  dibenci  oleh  masyarakat,  jika ditinjau  dari  segi  norma  asusila. 25
Perbuatan  tersebut  sudah  menyalahi aturan  hukum  maupun  adat  istiadat dan  kesusilaan,  tentu  masyarakat membenci  hal  tersebut.  Terjadinya prostitusi  mangakibatkan  Keriuhan dan  kebingaran  yang  berakibat mengusik  kenyamanan  (ketertiban umum).
Prostitusi  menyebabkan  sering terjadinya pertengkaran rumah tangga dan  peningkatan  kasus  perceraian, terganggunya  perkembangan  mental anak  yang  terpapar  prostitusi,  dan meningkatnya kenakalan remaja yang merugikan  generasi  penerus  bangsa. Prostitusi  selain  itu  juga  dapat menstransmisikan  sebuah  penyakit seksual.  Permasalahan  sosial  yang dapat ditimbulkan dari prostitusi atau pelacuran  yaitu  dapat  menyebabkan berbagai penyakit ( sifilis , herpes , genital , genore , klamidia ,  HIV/AIDS).  Tidak adanya aturan tentang pengguna jasa prostitusi, menyebabkan terus berjalan dan  berkembangnya  prostitusi,  yang contohnya  dapat  dilakukan  secara online dan tidak lagi secara
25 “Wawancara  dengan  Ibu  Priyanti Wahyu,  selaku  Penyidik  Pembantu  PPA
Polrestabes Surabaya, di Polrestabes
Surabaya pada Jum’at, 18 maret 2022.”
konvensional saja. 26
Berbagai implikasi  akibat  prostitusi,  dengan demikian  sudah  dapat  di  pastikan bahwa  perbuatan  pengguna  jasa  dari tindak pidana prostitusi ialah di benci oleh masyarakat.
2. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk mengriminalisasi  seimbang  dengan hasil yang dicapai dengan mengriminalisasi. Dalam mengriminalisasi  biaya  pembuatan harus dipertimbangkan dengan maksud  tidak  merugikan  negara karena  tidak  memberikan  hasil  yang seimbang dengan biaya yang dikeluarkan.
Pembuatan peraturan jika di lihat dari  nilai  biaya  dalam  permbuatan peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  memang  tidaklah  murah. Hal  tersebut  apabila  dibandingkan dengan  perbuatan  pengguna  jasa prostitusi  yang  terjadi  yang  secara konvensional  maupun online yang dapat  merugikan  negara,  maka  biaya yang  dikeluarkan  untuk  pembuatan peraturan  pengguna  jasa  prostitusi yang  keluar  akan  jauh  lebih  rendah dengan potensi tindak pidana prostitusi  yang  dapat  menjalar  ke tindak  pidana  ITE,    TPPO  ataupun dengan  potensi  kerugian  dari  negara yang mana telah dan akan disebabkan oleh perbuatan pengguna jasa prostitusi. AS. Alam dalam pandangannya  mengenai  prostitusi atau praktik pelacuran, pada prinsipnya bertentangan
pada sociological   definition   of   crime , sebab dikategorikan menjadi perbuatan yang melanggar  serta  berlainan  dengan kaidah
dalam kehidupan bermasyarakat.  Pelacuran  tidak  saja diharamkan  oleh  noma  agama  dan kehidupan bermasyarakat, tidak
26 “P2P,  Direktur  Jenderal.  “Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II, 2020.”
hanya pula semata_mata bertentangan dengan  norma  hukum,  tetapi  juga bertentangan  dengan  prinsip-prinsip moral  dalam  setiap  hati  nurani manusia. 27 Perbuatan  pengguna  jasa prostitusi  dapat  diartikan  bahwa merupakan akar atau induk di bidang prostitusi,  sehingga  potensi  dapat merugikan negara ini benar-benar ada. Biaya  yang  di  keluarkan  untuk mengkriminalisasi perbuatan
pengguna  jasa  prostitusi  tersebut dengan  demikian  hasil  yang  akan dicapai akan baik.
3. Apakah  dengan  mengriminalisasi tidak  semakin  menambah  beban aparat  penegak  hukum  sehingga menyebabkan  tidak  terlaksanakannya penegakan  hukum  dikarenakan  tidak mampunya aparat untuk mengembannya. Bertambahnya  bentuk  tindak pidana prostitusi juga akan menambah beban  aparat  penegak  hukum.  Hal tersebut  tidak  menimbulkan  tidak terlaksanakanya  tindakan  penegakan hukum di karenakan tidak mampunya aparat  untuk  mengembanya.  Tidak ada pengaruh terkait beban yang akan di emban dengan menambah pengaturan  tentang  pengguna  jasa prostitusi  pada  hukum  positif  di Indonesia, sebabnya justru mempermudah aparat penegak hukum  demi  melakukan  penegakan hukum,  dalam  suatu  perkara  yang berkaitan dengan prostitusi.
28
4. Apakah  perbuatan  yang  hendak dikriminalisasikan tersebut
merupakan perbuatan yang berbahaya
27 Aditya,  Lucky  Elza, “riminalisasi Pelacuran  dalam  Pembaharuan  Hukum Pidana di Indonesia (Urgency
Criminalization  of  Prostitution  in  Criminal Law Reform in Indonesia),” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum . 28 “Wawancara  dengan  Ibu  Darwati, selaku  Jaksa  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Timur, pada Jum’at, 1 April 2022. Pukul 10. 00 WIB.”
sehingga dapat menghalangi terwujudnya cita-cita bangsa. Parameter kriminalisasi ini sebenarnya  tidak  dapat  dilepas  dari parameter pertama. Prostitusi merupakan  perbuatan  yang  sangat dibenci  masyarakat,  sebab  prostitusi memiliki keberbahayan bagi masyarakat,  generasi  muda  penerus bangsa,  merugikan  dan  menggangu keamanan  negara.  Indonesia  sebagai Negara  hukum  kiranya  terhadap perbuatan  yang  telah  dianggap masyarakat  sebagai  kejahatan,  segara untuk  di  normatifkan  dalam  hukum positif  agar  dapat  diberikan  sanksi konkrit  dari  negara  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  masyarakat. 29 Negara  pada  dasarnya  mewakili rakyat,  namun  bukan  negara  yang memberikan  ketakutan  rakyat  karena tidak memberikan perlindungan kepada  rakyat. 30 Pengguna  jasa prostitusi dengan demikian merupakan perbuatan yang berbahaya dan layak untuk dikriminalisasi.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  4  (empat)  aspek kriteria kriminalisasi perbuatan pengguna jasa prostitusi telah terpenuhi dan memiliki urgensi untuk diatur pada hukum positif di Indonesia. Hal ini perlu menjadi kosen secara serius serta menjadi tugas  yang  dilakukan  secara  konstan sejalan  dengan  evolusi  masyarakat  atau publik,  sebagaimana  pendapat  Jerome Hall yang mengatakan bahwa perbaikan, pembaharuan,  pertumbuhan  hukum pidana yang menjadi upaya
berkelanjutan. 31
29 Ridwan, “Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana,” Untirta Press, Serang, 2017.
30 Tongat,  dkk., “Hukaum  yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional,”
Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1 , 2020, 157.
31 Adam  Ilyas,  “Praktik  Penerapan Exclusionary  Rules  di  Indonesia,” Masalah- Masalah Hukum, Vol, 50, No. 1 , 2021, 49 – 59.

## Penutup
Prostitusi  adalah  gejala  sosial  yang tidak bermoral serta tidak mencerminkan norma-norma  dan  nilai-nilai  dalam pancasila, Prostitusi menjadi permasalahan  sosial  yang  harus  segera diberantas.  Angka  kasus  prostitusi  di Indonesia  kian  meningkat  karena  salah satunya  ialah  tidak  adanya  ketentuan hukuman pidana yang menjerat pengguna  jasa  prostitusi.  Peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  yang menuangkan ancaman
hukuman terhadap  pengguna  jasa  prostitusi hanyalah  ditemukan  pada  perda.  Perda Kota  Surabaya  dan  Jakarta,  serta Peraturan  Bupati  Kabupaten  Bumbu Provinsi  Kalimantan  Selatanlah  yang mengatur  ancaman  hukuman  terhadap pengguna  jasa  prostitusi,  yang  mana tentu  kekuatan  hukumnya  sangatlah tidak  mengikat  secara  nasional,  serta  isi aturan  dalam  perda  tersebut  juga  tidak memberikan  jera.  Hal  tersebut  terjadi karena  aturan  hukum  yang  tertuang hanyalah berupa kurungan/denda/dikembalikan ke keluarga. Salah  satu  cara  dan  upaya  dari pemerintah dalam
memberantas sekaligus  menekan  jumlah  peningkatan prostitusi  adalah  dengan  menggunakan sarana  penal  (hukum  pidana),  agar memberikann  jera  terhadap  subjek prostitusi,  termasuk  terhadap  pengguna jasa  prostitusi.  Tidak  adanya  aturan dalam  perundang-undangan  tentang penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap pengguna  jasa  prostitusi  hingga  kini, sangat  menjadi  hal  krusial.  Analogi tidaklah  mungkin  ada supply tanpa adanya  pembeli demand ,  sehingga pengguna  jasa  prostitusi  ini  akan  tetap tenang  dalam  melakukan  perbuatanya karena  ketidaksediaan  ancaman  pidana yang  dapat  dijatuhkan  kepadanya. Permasalahan  sosial  tidak  akan  pernah selesai  karena  akar  dari  permasalahan tidak  tersentuh  untuk  diselesaikan.
Kriminalisasi  terhadap  pengguna  jasa prostitusi  dengan  demikian  sangat menjadi urgensi.
Pengambil  kebijakan  Presiden dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  harus segera  melakukan  pengubahan  atau pembentukan  undang-undang  khusus yang  mengatur  mengenai  pemidanaan praktik prostitusi terhadap pengguna jasa prostitusi, baik secara langsung (konvensional) maupun online . Tindakan prostitusi apabila terhadap pengguna jasa diatur  di  kemudian  hari,  diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya seefektif mungkin. Pemerintahan sekaligus  pejabat, penegak hukum,  dan  masyarakat  Indonesia, kebijakan  pemberantasan  prostitusi  di Indonesia  secara  teoritis  dan  praktis didasarkan  pada  substansi  hukum, struktur  hukum,  dan  budaya  hukum. Indonesia  apabila  memiliki  aturan hukum  dan  penegakan  hukum  di  masa depan untuk menghapus prostitusi, maka diperlukan komitmen penegakan hukum, dan  budaya  hukum  masyarakat  yang tentu juga memiliki peran penting dalam mencegah prostitusi.

## Daftar Pustaka
Arief,  Barda  N.  2017. Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan  Penyusunan  Konsep RKUHP Baru . Jakarta: Kencana. Beccaria,  Cesare.  2011. Perihal  Kejahatan dan  Hukuman .  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Hidayat,  Muhammad.  2014.  Skripsi:
Tinjauan  Sosiologi  Hukum  terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar ,  Makassar:  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Husnulwati, Sri. 2019. “Tinjauan Hukum Pidana  terhadap  Pengguna  Jasa
Prostitusi Online ” . Jurnal
Universitas Palembang , Volume 17. Hutchinson,  Terry.  2009. Researching  and Writing  in  Law .  Pyrmont  NSW: Lawbook Co.
Ibrahim,  Johnny.  2008. Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia.
Ilyas,  Adam.  2021. “Praktik  Penerapan Exclusionary  Rules di  Indonesia” . Masalah-Masalah Hukum , Nomor 1, Volume 50.
Kusumawati,  A  &  Rochaeti,  N.  2019 “Memutus  Mata  Rantai  Praktik Prostitusi  di  Indonesia  melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi”. Jurnal  Pembangunan
Hukum  Indonesia ,  Nomor  3,
Volume 1. Lucky,  Elza  A. “Urgensi  Kriminalisasi Pelacuran  dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana  di  Indonesia ( Urgency Criminalization of Prostitution in Criminal Law Reform in  Indonesia )”, Kumpulan  Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum . Marzuki, Peter M. 2017. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Moeljatno. 2017. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta:  Rineka  Cipta  Pisani, Elizabeth.  2008. Kearifan  Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba . Jakarta: Serambi. Prasetyo, Teguh. 2019. Kriminalisasi dalam Hukum  Pidana .  Bandung:  Nusa Media. Purnomo, Tjahjo. 2010. Dolly (Membedah- Dunia  Pelacuran-Surabaya  Kasus- Kompleks Pelacuran-Dolly) . Jakarta: Grafiti-Pers. Puspitosari,  Hervina.  2010. “Upaya
Penanggulangan Prostitusi Online Internet  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE). ” Jurnal Komunikasi  Massa, Nomor  1,
Volume 3. P2P,  Direktur  Jenderal.  2020. “Laporan Perkembangan  HIV  AIDS  & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II. Qamar,  Nurul.,  dkk.  2017. Metode Penelitian  Hukum  (Legal  Research
Methods) ,  Makassar: Social  Politic Genius . Sari,  Ridwan.  2017. Kuliah  Perbandingan Hukum  Pidana .  Serang:  Unitirta Press. Tampi, Butje. 2010. “Kejahatan
Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia” . Karya  Ilmiah  Universitas  Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado , Nomor 4, Volume 1. Tim  Visi  Yustisia.  2016. KUHP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana) . Jakarta: Visimedia.
Tongat, dkk. 2020. “Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional. ” Jurnal Konstitusi , Nomor 1, Volume 17.
Zaidan,  M.  Ali.  2021. Kebijakan  Kriminal . Jakarta: Sinar Grafika.
Zaidan, M. Ali. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.